## Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Sikap Politik Pemilih Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Pemilih Di Kabupaten Garut
Jam Jam Nurjaman Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

## Abstrak
Tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  sejak  dilaksanakannya  pemilu  di Indonesia khususnya di Kabuapten Garut belum pernah mencapai angka diatas 90 % bahkan  hingga  100%.  Kurangnya  partisipasi  ini  disebabkan  atas  sikap  politik  dari para pemilih yang diduga kurang merespon atas kebijakan pe,ilu yang dilaksanakan oleh  pelaksana  kebijakan  pemilu  itu  sendiri.  Maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  Terhadap  Sikap  Politik Pemilih  Dalam  Mewujudkan  Partisipasi  Politik  Pemilih  Di  Kabupaten  Garu t . Metode Penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi dengan teknik evaluasi. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  100 pemilih  di  Kabupaten  Garut yang tersebar di 5 daerah pemilihan dengan  menggunakan tekhnik  cluster random sampling  berdasarkan  usia,  pendidikan  dan  pekerjaan.  Teknik  pengumpulan  data pengumpulan data yang digunakan adalah sudi lapangan meliputi observasi angket dan  wawancara,  serta  studi  dokumentadi.  Teknik  analisis  data  untuk  menjawab hipotesis  penelitian  adalah  analisis  statistik  dengan  model  analisis  jalur  ( path analysis ).Dari  hasil  penelitian  menunjukan  pelaksanaan  kebijakan  pemilu berpengaruh  cukup  signifikan  terhadap  sikap  politik  pemilih  dalam  meningkatkan Partisipasi  Politik  Pemilih.  Pelaksanaan  kebijakan  pemilu  berpengaruh  cukup signifikan terhadap sikap politik pemilih. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan pemilu berpengaruh  cukup  signifikan  terhadap  partisipasi  politik  pemilih.  Serta  Sikap Politik Pemilih berpengaruh cukup signifikan terhadap Partisipasi Politik Pemilih.
Kata Kunci: Partisipasi Politik Pemilih, Pelaksanaan Kebijakan Pemilu, Sikap Politik Pemilih.

## 1. Pendahuluan
Pemilu  merupakan  tonggak  penting  dalam  mempresentasikan  kedaulatan  rakyat,  serta pencerminan  peran  aktif  masyarakat  dalam  politik  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu  partisipatif merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu yang mencerminkan demokrasi di suatu negara berjalan sukses.
Permasalahan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Pemilu  seringkali  muncul.  Kita  lihat  beberapa masalah yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan Pemilu yang kurang optimal tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi hingga pelanggaran undang undang, dari masalah pemutakhiran data pemilih, penetapan data pemilih, masalah kotak dan surat suara, sarana dan prasarana dalam kampanye,  hingga  keterlibatan  penyelenggara  pemilu  dan  aparat  pemerintah  yang  seharusnya bersifat independen sebagai penmbuat kebijakan serta pelaksanaan kebijakan pemilu kerap kali muncul  dalam  permasalah  pemilu.  Bahkan  sosialisasi  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pelaksana kebijakan  pemilu  yang  bertujuan  untuk  menambah  wawasan,  pengetahuan  dan  pemahaman kepada  masyarakat  sebagai  pemilih  pun  kerap  dirasakan  kurang  optimal.  Padahal  Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan suatu institusi yang independen dan bertanggung jawab atas terlaksananya setiap pemilihan umum agar lebih berusaha meningkatkan tingkat kesadaran politik masyarakat, dan memberikan pengetahuan serta pemahaman atas hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang wajib berperan aktif dalam pesta demokrasi sebagai perwujudan pelaksanaan politik negara.
Dan  masih  banyak  lagi  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  dalam  Pemilu.  Hal  ini menimbulkan  dampak  terhadap  masyarakat  yang  lebih  menikmati  informasi-informasi  konflik politik, kriminalisasi politik, independensi pelaksana kebijakan yang setiap hari diberitakan oleh media  cetak  dan  elektronik,  ketimbang  informasi  positif  yang  menumbuhkan  kesadaran  sikap politik  atas  pentingnya  partisipasi  masyarakat.  Makin  tinggi  masalah  yang  ditimbulkan  oleh pelanggaran  dan  ketidak  optimalan  kinerja  pelaksana  kebijakan  Pemilu,  semakin  menambah sikap pemilih ke arah negatif, yang berdampak tidak terwujudnya partisipasi masyarakat.
Partisipasi politik masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu tersebut, merupakan perwujudan dari sikap  politik  masyarakat.  Apabila  penyelenggara  Pemilu  berhasil  melaksanakan  kebijakan tersebut,  maka  akan  mempengaruhi  sikap  politik  masyarakat  yang  nantinya  akan  mewujudkan partisipasi  masyarakat  yang  tinggi.  Selain  itu,  apabila  dalam  pelaksanaan  pemilu  terjadi peningkatan  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi,  hal  ini  menunjukan  proses  atas  pembangunan kesadaran berpolitik masyarakat berjalan dengan baik.
Di  Kabupaten  Garut  sendiri  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya belum  mencapai  100%.  Dari  data  di  KPU  sendiri  tingkat  partisipasi  masyarakat  masih  belum mencapai 100 % tingkat partisipasi pemilih. Dari data penggunaan hak pilih dalam Pemilu 2019, Daftar  Pemilih  Tetap  atau  disingkat  DPT  di  Kabupaten  Garut  tercatat  1.936.772  pemilih sedangkan yang menggunakan jumlah hak pilih sebanyak 1.514.917 pemilih.
Berdasarkan pengamatan awal, serta hasil wawancara terhadap beberapa penyelenggara Pemilu, peneliti menduga pelaksanaan kebijakan Pemilu di Kabupaten Garut belum optimal dilaksanakan. hal  ini  diindikasikan  dengan  kurangnya  sosialisasi  kebijakan  pemilu  terhadap  masyarakat, masalah independensi penyelenggara pemilu berserta aparat pemerintah, serta logistik yang kerap menjadi sorotan karena dianggap tidak sesuai dengan juklak dan juknis pemilu, yang kesemuanya itu akan mempengaruhi atas sikap politik pemilih yang langsung tidak langsung dapat berakibat terhadap tingkat partisi pasi pasyarakat dalam mengunakan hak pilihnya.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengann judul: “ Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Sikap Politik Pemilih dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Pemilih di Kabupaten Garut ”.

## 2. Metodologi
Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi dengan teknik  evaluasi  Metode  penelitian  eksplanasi  adalah  suatu  metode  penelitian  untuk  mencari penjelasan dan keterangan dalam rangka menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara dua variabel serta pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian hubungan sebab akibat ( causal effectual ). Metode eksplanasi ini dengan teknik evaluasi,  yaitu  suatu  teknik  penelitian  yang  digunakan  untuk  menguji  dampak  serta  hasil  dari suatu kebijakan, kegiatan dan tindakan terhadap obyek sasaran serta lingkungannya.
Sedangkan untuk mempermudah penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari responden sesuai dengan asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, konsep-konsep, dan teori-teori dari variabel penelitian, maka peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah :

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pemilihan  Umum  di  Kabupaten  Garut  dilaksanakan  dalam  beberapa  tahapan  yakni  tahap pencalonan,  tahap  pemutakhiran  dan  penyusunan  daftar  pemilih,  serta  tahap  pemungutan  dan penghitungan  suara.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  KPU  Garut  tersebut,  terkait  dengan permasalahan  pemilu  di  Kabupaten  Garut,  terdapat  beberapa  masalah  yang  terjadi  diantaranya masalah  pemutakhiran  data,  masalah  pengrekruitan  petuagas  pelaksana  kebijakan,  kekurangan finansial,  minimnya  sosialisasi,  sikap  pemili  yang  negatif,  hingga  transformasi  infomesai  yang kurang.  Hal  ini  sudah  barangtentu  mengakibatkan  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam pelkasanaan  pemilu  yang  disebabkan  sikap  politik  yang  negatif  akibat  dari  permasalahan kebijakan yang kurang optimal.

## 3.1 Hasil penelitian
Berdasarkan  kondisi  tersebut  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menguji  fakta  dan  data  tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemilu, Sikap Politik Pemilih, Partisipasi Politik Pemilih, dengan model penelitian yang dilakukan sebagai bagai berikut:

## Gambar 1. Model Penelitian
Dari hasil penelitian dengan menggunakan model penelitian tersebut maka diperoleh hasil sebegai berikut:
Tabel 1. Hasil Penelitian
Hipotesis utama Koefisien Jalur T hitung T tabel Determi nan Makna Hubungan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X)  Terhadap Sikap Politik Pemilih (Y) dalam  mewujudkan  Partisipasi  Politik Pemilih (Z) 0,5602 14,63 1,40 0,3138 Cukup Signifikan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) terhadap Sikap Politik Pemilih (Y) 0,4611 5,14 1,99 0,2126 Cukup Signifikan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X)  terhadap  Partisipasi  Politik  Pemilih (Z) 0,4299 4,51 1,99 0,2269 Cukup Signifikan P z ε P zy P zx P y ε P YX Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Partisipasi politik pemilih Sikap politik
pemilih
ε ε
Hipotesis utama Koefisien Jalur T hitung T tabel Determi nan Makna Hubungan Pengaruh  secara  signifikan  terhadap Sikap  Politik  Pemilih  (Y)  terhadap Partisipasi Politik Pemilih (Z) 0,2119 2,29 1,99 0,0869 Cukup Signifikan

## 3.2 Pembahasan
3.2.1  Pengujian  Hipotesis  Utama:  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  Terhadap Sikap Politik Pemilih untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih
Dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini, diperoleh nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel (F 0,975 ; 98 ) yaitu F hitung = 14,63  >  F tabel = 1,40. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan menolak H o dan  menerima H 1 ,  sehingga  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  (X)  berpengaruh  secara signifikan terhadap Sikap Politik Pemilih (Y) dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih (Z).
Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien Determinasi (R 2 YZX ) sebesar  =  0,3138.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  (X) berpengaruh terhadap Sikap Politik Pemilih (Y) dalam mewujudkan Partisipasi Politik Pemilih (Z ) sebesar 31,38 %,
Sedangkan  sisanya (P YZ ∈ ) 2 sebesar  68,62  %  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  diluar  variabel Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  dan  Variabel  Sikap  Politik  Pemilih  yang  tidak  dimasukkan  ke dalam model.
Besarnya  pengaruh  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penelitian  atas  tanggapan  responden  terhadap dimensi-dimensi  dalam  variabel  atas  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  Pemilu  terhadap  sikap politik dalam mewujudkan partisipasi politik yang menunjukan adanya kurang tepatnya sasaran kebijakan  lebih  terhadap  kelompok  Pemilih sebesar  64  %,  Masih  adanya  kekurangan  dalam penerapan  peraturan  perundang-undangan  Pemilu  yang  mencapai  sebesar  66  %,  Perilaku  dan etika  masyarakat  yang  homogen  yang  mencapai  sebesar  66,8  %  pada  dimensi  karakteristik masalah.  Serta  masih  adanya  kekurang  seriusan  pejabat  dalam  memegang  komitmen  yang mencapai angka sebesar 62,6 %, kesesuaian konsep dengan masalah masyarakat sebesar 64% dan kesesuaian konsep dengan aturan” sebesar 66,4%
Sedangkan  pada  dimensi  karakteristik  kebijakan  yang  menjadi  penyebab  adanya  pengaruh pelaksanaan  kebijakan  pemilu  atas  sikap  politik  pemilih  dalam  mewujudkan  partisipasi  politik pemilih yaitu kurangnya dukungan publik dari pemilih,  kekurang tersediaan atas finansial yang cukup sebesar 67,2% serta kurang adanya kesungguhan yang jelas pejabat yang mencapai angka 67,6%.
Selain  itu  pada  dimensi  lingkungan  kebijakan  yang  menjadi  penyebab  adanya  pengaruh pelaksanaan  kebijakan  pemilu  terhadap  sikap  politik  pemilih  dalam  mewujudkan  partisipasi politik  pemilih  yaitu    kurang  adanya  respon  masyarakat  terhadap  kebijakan  sebesar  63,6  %, komitmen SDM penyelenggara sebesar 65%, dan kondisi situasi lingkungan yang memudahkan untuk melaksanakan kebijakan” sebesar 66%.
Sudah barang tentu hal tersebut mempunyai akibat atas sikap politik pemilih. Hal ini dilihat dari indikator pada dimensi kognisi yaitu kekurang mampuan Seseorang dalam memecahkan masalah dengan  pengetahuan  yang  dia  dapat”  sebesar  57,82  %,  Penyelenggara  yang  kurang  mampu
menjelaskan  Data”  dengan  persentase  63,6  %,  penyelenggara  kurang  mampu  menjelaskan struktur/pola  yang  mencapai  65%,  para  penyelenggara  pemilu  dan  masyarakat  kurang  dapat menerapkan  aturan”  sebesar  67,8%  serta  berakibat  pada  Seseorang  yang  kurang  mampu melakukan pengujian terhadap yang akan dia pilih yang mencapai sebesar 66,6 %.
Selain itu pada dimensi Afeksi terlihat pada indikator kurang adanya ada ketertarikan masyarakat terhadap pemilu yang mencapai 66,8 %. Serta pada dimensi psikomotorik terdapat kurang adanya respon masyarakat karena kebijakan pemilu kurang dimengerti oleh masyarakat serta setiap orang kurang mengikuti proses dalam pemilu yang mencapai angka 63,2 %.
Disamping itu mengakibatkan pula pada partisipatif masyarakat yang berkurang. Hal ini dilihat dari dimensi proses partisipatif yang diindikasikan oleh kurangnya masyarakat dalam ikut serta melakukan penghitungan suara dalam pemilu yang mencapai 67,8 %, dan kekurang ikut sertaan masyarakat dalam diskusi politik untuk menambah wawasan yang mencapai 66,2%. Serta dalam bentuk partisipasi yang dilihat dari indikator kurang aktif masyarakat dalam berperan aktif ikut melakukan  penataan  tempat  pemilihan  umum  yang  mencapai  65  %,  Masyarakat  kurang memberikan  idenya  dan  gagasan  dalam  setiap  diskusi  sebesar  67  %,  serta  berakibat  pada masyarakat yang kurang ikut serta dalam menjaga keamanan di TPS yang mencapai 66%
Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa faktor karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan  Karakteristik  Lingkungan  Kebijakan  dalam  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  menentukan terhadap  sikap  politik  pemilih  yang  pada  gilirannya  berpengaruh  terhadap  Partisipasi  Politik Pemilih. Partisipasi Politik Pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaksanaan  kebijakan pemilu dan sikap politik pemilih semata, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain ( epsilon ) yang tidak  diteliti,  bahkan  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  pengaruh  faktor  lain  tersebut  cukup besar  yakni  mencapai  68,62  %.  Besarnya  faktor  lain  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik pemilih  disebabkan  karena  diduga  jumlahnya  banyak.  Faktor-faktor  lain  tersebut    antara  lain faktor pendidikan politik, manajemen penyelenggaraan pemilu, sarana dan prasarana, dll  Hal ini dikarenakan  faktor-faktor  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain  dan  menentukan  terhadap Partisipasi Politik Pemilih secara keseluruhan.

## 3.2.2  Pengujian Sub Hipotesis : Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Sikap Politik Pemilih
Sementara itu mengenai besarnya pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu terhadap sikap politik pemilih diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (t 0,975 ; 98 ) yaitu t hitung = 5,14  >  t tabel = 1,99. Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  menolak  H o dan  menerima  H 1 ,  sehingga  variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Sikap Politik Pemilih (Y).
Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien Determinasi (R 2 YX ) sebesar  =  0,2126.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu berpengaruh terhadap Sikap Politik Pemilih sebesar 21,26 %. Sedangkan sisanya (P Y ∈ ) 2 sebesar 78,72 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu  yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Besarnya  pengaruh  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penelitian  atas  tanggapan  responden  terhadap dimensi-dimensi  dalam  variabel  atas  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  Pemilu  terhadap  sikap politik  yang  menunjukan  adanya  kurang  tepatnya  sasaran  kebijakan  lebih  terhadap  kelompok Pemilih sebesar  64  %,  Masih  adanya  kekurangan  dalam  penerapan  peraturan  perundang-
undangan  Pemilu  yang  mencapai  sebesar  66  %,  Perilaku  dan  etika  masyarakat  yang  homogen yang mencapai sebesar 66,8 % pada dimensi karakteristik masalah. Serta masih adanya kekurang seriusan pejabat dalam memegang komitmen yang mencapai angka sebesar 62,6 %, kesesuaian konsep dengan masalah masyarakat sebesar 64 % dan kesesuaian konsep dengan aturan” sebesar 66,4 %.
Disamping  itu  disebabkan  oleh  kekurang  tersediaan  atas  finansial  yang  cukup  sebesar  67,8  %, kurang adanya kesungguhan yang jelas pejabat yang mencapai angka 67,6 %, dan kurang adanya respon  masyarakat  terhadap  kebijakan  sebesar  63,6  %,  komitmen  SDM  penyelenggara  sebesar 35%, dan kondisi situasi lingkungan yang memudahkan untuk melaksanakan kebijakan sebesar 66 %.
Dari  hal  tersebut  diatas  mengakibatkan  kekurang  mampuan  Seseorang  dalam  memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dia dapat sebesar 56,8 %, Penyelenggara yang kurang mampu menjelaskan  data  dengan  persentase  63,6  %,  penyelenggara  kurang  mampu  menjelaskan struktur/pola  yang  mencapai  65  %,  para  penyelenggara  pemilu  dan  masyarakat  kurang  dapat menerapkan  aturan  sebesar  67,8  %  serta  berakibat  pada  Seseorang  yang  kurang  mampu melakukan pengujian terhadap yang akan dia pilih yang mencapai sebesar 66,6 %, kurang adanya ada ketertarikan masyarakat terhadap pemilu yang mencapai 66,8 %. Serta kurang adanya respon masyarakat karena kebijakan pemilu kurang dimengerti oleh masyarakat serta setiap orang kurang mengikuti proses dalam pemilu yang mencapai angka 63,2 %.
Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pemilu berpengaruh positif terhadap  Sikap  Politik  Pemilih,  artinya  semakin  optimal  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  maka semakin baik pula sikap politik pemilih. Sebaliknya bila pelaksanaan kebijakan kurang optimal maka  sikap  politik  pemilih  akan  kurang  baik.  Aspek-aspek  yang  pelaksanaan  kebijakan  yang berpengaruh terhadap sikap politik pemilih meliputi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan  karakteristik  lingkungan  kebijakan.  Sedangkan  aspek-aspek  sikap  politik  pemilih  yang dipengaruhi pelaksanaan kebijakan pemilu adalah aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik.

## 3.2.3  Pengujian Sub Hipotesis:  Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Pemilih
Sedangkan  mengenai  besarnya  pengaruh  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  Terhadap Partisipasi Politik Pemilih diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (t 0,975 ; 98 ) yaitu t hitung = 4,51    >    t tabel =  1,99.  Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  menolak  H o dan  menerima  H 1 , sehingga  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  (X)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel Partisipasi Politik Pemilih (Z).
Pengaruh  variabel  X  terhadap  variabel  Z  terdiri  dari  pengaruh  langsung  dan  pengaruh  tidak langsung. Pengaruh tidak langsung yakni pengaruh X terhadap Z melalui Y. Besarnya pengaruh langsung X terhadap Y diperoleh dengan rumus:
r zx . r zx =  0,4299 X 0,4299 = 0,1848
Nilai ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) berpengaruh secara langsung terhadap  Partisipasi  Politik  Pemilih  (Z)  sebesar  18,48  %.  Sedangkan  besarnya  pengaruh  tidak langsung diperoleh dengan rumus:
(P ZY )(r YZ )(P ZX ) = 0,2119 x 0,4102 x 0,4299 = 0,0420
Nilai  ini  menunjukkan  pengaruh  tidak  langsung  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  (X) terhadap  Partisipasi  Politik  Pemilih  (Z)  sebesar  4,2%.  Jumlah  pengaruh  langsung  dan  tidak langsung Variabel X terhadap Z diperoleh dengan rumus:
(r Zx ) 2 + (P ZY )(r YZ )(P ZX ) = 0,1848+ 0,0420 =  0,2269
Maka  berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut,  jumlah  pengaruh  langsung  dan  tidak  variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) terhadap Partisipasi Politik Pemilih (Z) adalah sebesar 22,69 %. Sedangkan sisanya (P Y ∈ ) 2 sebesar 77,31 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Besarnya  pengaruh  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penelitian  atas  tanggapan  responden  terhadap dimensi-dimensi dalam variabel atas pengaruh pelaksanaan kebijakan Pemilu terhadap partisipasi politik  yang  menunjukan  kekurang  mampuan  Seseorang  dalam  memecahkan  masalah  dengan pengetahuan  yang  dia  dapat  sebesar  56,8  %,  Penyelenggara  yang  kurang  mampu  menjelaskan data  dengan  persentase  63,6  %,  penyelenggara  kurang  mampu  menjelaskan  struktur/pola  yang mencapai  65  %,  para  penyelenggara  pemilu  dan  masyarakat  kurang  dapat  menerapkan  aturan sebesar  67,8  %  serta  berakibat  pada  Seseorang  yang  kurang  mampu  melakukan  pengujian terhadap  yang  akan  dia  pilih  yang  mencapai  sebesar  66,6  %,  kurang  adanya  ada  ketertarikan masyarakat  terhadap  pemilu  yang  mencapai  66,8  %.  Serta  kurang  adanya  respon  masyarakat karena kebijakan pemilu kurang dimengerti oleh masyarakat serta setiap orang kurang mengikuti proses dalam pemilu yang mencapai angka 63,2 %.
Penyebab tersebut mengakibatkan adanya sikap politik pemilih yang negatif dengan diindikasikan pada kurangnya masyarakat dalam ikut serta melakukan penghitungan suara dalam pemilu yang mencapai 67,8 %, dan kekurang ikut sertaan masyarakat dalam diskusi politik untuk menambah wawasan yang mencapai 65,2 %. Serta dalam bentuk partisipasi yang dilihat dari indikator kurang aktif  masyarakat  dalam  berperan  aktif  ikut  melakukan  penataan  tempat  pemilihan  umum  yang mencapai 65 %, Masyarakat kurang memberikan idenya dan gagasan dalam setiap diskusi sebesar 67 %, serta berakibat pada masyarakat yang kurang ikut serta dalam menjaga keamanan di TPS yang mencapai 66%.
Hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  berkontribusi secara langsung terhadap meningkatnya Partisipasi Politik Pemilih.  Selain itu juga Pelaksanaan Kebijakan Pemilu berkontribusi secara tidak langsung terhadap Partisipasi Politik Pemilih melalui Sikap Politik Pemilih.

## 3.2.4  Pengujian  Sub  Hipotesis:    Pengaruh  Sikap  Politik  Terhadap  Partisipasi  Politik Pemilih
Sedangkan  mengenai  besarnya  pengaruh  Pengaruh  Sikap  Politik  Terhadap  Partisipasi  Politik Pemilih diperoleh nilai t tabel sebesar 1,99. Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (t 0,975 ; 98 ) yaitu t hitung = 2,29  >  t tabel = 1,99. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan menolak H o dan menerima H 1 , sehingga variabel Sikap Politik Pemilih (Y) berpengaruh cukup signifikan terhadap variabel Partisipasi Politik Pemilih(Z).
Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien Determinasi (R 2 ZY ) sebesar  =  0,0869.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  Sikap  Politik  Pemilih  (Y)  berpengaruh terhadap Partisipasi Politik Pemilih (Z) sebesar 8,69%, Sedangkan sisanya (P Z ∈ ) 2 sebesar 91,31%
partisipasi  politik  pemilih  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lainnya  diluar  variabel-variabel Sikap Politik Pemilih yang diteliti dalam penelitian ini.
Besarnya  pengaruh  variabel  Y  ke  X  yang  menunjukan  angka  8,69  ini,  menunjukan  adanya inikonsistensi  pemilih  dalam  sikapnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  atas  tanggapan responden  terhadap  dimensi-dimensi  dalam  variabel  sikap  politik  pemilih  untuk  mewujudkan partisipasi politik yang menunjukan kekurang mampuan seseorang dalam memecahkan masalah dengan  pengetahuan  yang  dia  dapat”  sebesar  56,8  %,  Penyelenggara  yang  kurang  mampu menjelaskan  data  dengan  persentase  63,6  %,  penyelenggara  kurang  mampu  menjelaskan struktur/pola  yang  mencapai  65%,  para  penyelenggara  pemilu  dan  masyarakat  kurang  dapat menerapkan  aturan”  sebesar  67,8%  serta  berakibat  pada  Seseorang  yang  kurang  mampu melakukan pengujian terhadap yang akan dia pilih yang mencapai sebesar 66,6 %, kurang adanya ada  ketertarikan  masyarakat  terhadap  pemilu  yang  mencapai  66,8  %.  Serta  pada  dimensi psikomotorik  terdapat  kurang  adanya  respon  masyarakat  karena  kebijakan  pemilu  kurang dimengerti  oleh  masyarakat  serta  setiap  orang  kurang  mengikuti  proses  dalam  pemilu  yang mencapai angka 63,2 %.
Hal-hal  tersebut  merupakan  indikator-indikator  yang  menjadi  pengaruh  sikap    politik  pemilih pada partisipasi politik pemilih yang mengakibatkan kurangnya partisipasi politik pemilih dengan indikasi  kurangnya  masyarakat  dalam  ikut  serta  melakukan  penghitungan  suara  dalam  pemilu yang  mencapai  67,8  %,  dan  kekurang  ikut  sertaan  masyarakat  dalam  diskusi  politik  untuk menambah  wawasan  yang  mencapai  65,2  %.  Serta  dalam  bentuk  partisipasi  yang  dilihat  dari indikator  kurang  aktif  masyarakat  dalam  berperan  aktif  ikut  melakukan  penataan  tempat pemilihan  umum  yang  mencapai  65  %,  Masyarakat  kurang  memberikan  idenya  dan  gagasan dalam setiap diskusi sebesar 67 %, serta berakibat pada masyarakat yang kurang ikut serta dalam menjaga keamanan di TPS yang mencapai 66 %.
Meskipun  persentase  pengaruh  sikap  politik  pemilih  terhadap  politik  pemilih  hanya  8,69%, namun dari hasil pengujian di atas, menunjukkan bahwa Sikap Politik Pemilih berpengaruh positif atau  masih  ada  pengaruhnya  terhadap  partisipasi  politik  pemilih  berpengaruh  positif  terhadap Partisipasi Politik Pemilih, artinya  semakin positik sikap politik pemilih maka partisipasi politik pemilih  semakin  meningkat.  Partisipasi  politik  pemilih  yang  dipengaruhi  oleh  sikap  politik pemilih  meliputi  proses  serta  bentuk  partisipasi.  Sedangkan  sikap  politik  pemilih  meliputi kognisi, afeksi dan psikomotorik.
Selain sikap politik pemilih, Partisipasi Politik Pemilih juga dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti ( epsilon ). Faktor luar tersebut ternyata pengaruhnya sangat besar yaitu mencapai 91,31%. Hal ini sangat wajar sebab sikap politik hanya merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih, yang justru terdapat banyak faktor lainnya yang diduga berpengaruh (epsilon)  antara  lain  pelaksanaan  kebijakan  pemilu,  manajemen  penyelenggara  pemilu, pendidikan politik, rekrutmen politik, manajemen partai, sarana dan prasarana pemilu, idiologi, sikap  apatisme  pemlilih  dan  lain  sebagainya.  Hal  tersebut  dikarenakan  masing-masing  faktor saling berkaitan dan akan menentukan tingkat Partisipasi Politik Pemilih.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil pengumpulan data, penelitian, pengolahan data, analisis dan pembahasan maka dapat ditarik disimpulkan, sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kebijakan pemilu berpengaruh secara positif yang cukup signifikan terhadap sikap politik pemilih. Hal ini menunjukan sikap politik pemilih  tidak bisa terlepas dari pengaruh kebijakan dalam pelaksanaannya. Sebuah kebijakan pemilu merupakan sosulsi dari  permasalahan  pemilu  yang  ada  di  masyarakat,  sudah  barang  tentu  penerimaan informasi dan pengetahuan serta pemahaman mengenai kebijakan itu sangat diharapkan oleh  masyarakat.  Disamping  itu  upaya  untuk  menjaga  konsistens,  indepedensi  dan netralitas dari penyelenggara pemilu sangat diharapkan, karena hal ini merupakan akan menimbulkan sikap positif pemilih yang akan mendorong terwujudnya partisipasi dalam penyelenggara pemilu.
b. Sikap  politik  pemilih    berpengaruh  secara  positif  yang  cukup  signifikan  terhadap Partisipasi Politik Pemilih. Hal ini menunjukan bahwa partisipatif pemilih tidak terlepas dari  aspek-aspek  yang  ada  dalam  sikap  politik  diantaranay  aspek  kognitif,  afeksi  dan psikomotorik,  apabila  sikapnya  negatif  maka  akan  terjadi  penurunan  partisipatif  dan apabila sikapnya positif maka akan terjadi peningkatan partisipatif. Dari hasil penelitian ini bentuk proses dan bentuk partisipasi dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman dan aspek psikomotorik pemilih.
c. Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  berpengaruh  secara  positif  yang  cukup  signifikan terhadap Partisipasi Politik Pemilih. Hal  ini  menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilu memiliki pengaruh dan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap tingkat partisipasi  politik  pemilih.  Sikap  pemilih  yang  inkonsistensi  ditimbulkan  kurangnya pengetahuan  atas  pemilu  karena  kurang  sosiakisasi,  kurangnya  komunikasi  karena sasaran  kebijakan  kurang  diperhatian,  dan  kurangnya  tingkat  kepercayaan  pemilih terhadap  pelaksanaan  pemilu  karena  lemahnya  penerapan  aturan  oleh  pelaksana kebijakan.

## Daftar Pustaka

## I. Buku-Buku Teks
Agus Dwiyanto, 2017, Administrasi Publik, Jogyakarta, Gajah Mada University press Alex Sobur, 2016, Psikologi Umum, Bandung, Pustaka Setia Azwar Saifuddin, 2011, Sikap  Manusia Teori dan Pengukurannya, Jakarta, Pustaka Pelajar Congge Umar, 2017, Patologi Administrasi Negara, Makasar, Sah Media Fayakhun Andrian, 2017, Partisipasi Politik Virtual, Jakatrta, RM Book. Feist.  Jess  2018,  (diterjemahkan  oleh  Hadwitia  Dewi  Pertiwi), Teori  Kepribadian, Salemba Humanika, Jakarta.
Gugun  Heryanto,  2019, Literasi  Politik;  Dinamika  Konsolidasi  Demokrasi  Indonesia  Pasca Reformasi, Yogyakarta, IRCiSoD Hadi, Sutrisno, 2015, Statistik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Huda  Ni’mal  dan  Imam  Nasef,  2017, Penataan  demokrasi  dan  pemilu  di  Indonesia  Pasca Reformasi, Jakarta, keccana
Ismoyo Tejo, 2018, Metroseksual, Lampung, Deepublish Iskandar Jusman, 2019, Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik, Bandung, Puspaga Iskandar Jusman, 2017, Manajemen Publik, Bandung, Puspaga . Iskandar Jusman, 2016, Membangun Kekuatan Masyarakat, Bandung, Puspaga. Kurniawan, Benny, 2012, Metodologi Penelitian, Jelajah Nusa, Tanggarang.
Mujani Saiful, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 2012. Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru . Jakarta: Mizan Publika. Muzani  saeful, 2007, Muslim Demokrat: Islam, Budaya, Demokrasi, dan Partisipasi  Politik di Indonesia Pasca Orde Baru , Jakarta, Gramedia Utama Nugrogo. Riant, 2016, kebijakan Publik di Indonesai , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Rahman, M., 2016, Ilmu Administrasi, Makasar, CV Sah Media Rumah  Pintar  Pemilu,  2016, Memebangun  Kompetensi  Dasar  Kepemiluan  Untuk  Komunitas , KPU RI. Saeful Mujani, William Liddle. Kuskridho Abardi, 2019, Kaum Dekorat Kritis:Analisis Prilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokrasi, Jakarta, Gramedia Subag Hukum KPU Garut, 2018, Berdiri Menegakan Konstitusi, Garut KPU Thoha Miftah, 2017, Dinamika Ilmu Administrasi Publik , Depok, kecncana

## II. Jurnal Dan Penelitian Ilmiah
Daud  M.  Liand,  2016, Pemilu  Dan  Partisipasi  Politik  Masyarakat ,    (Studi  Pada  Pemilihan Anggota  Legislatif  Dan  Pemilihan  Presiden  Dan  Calon  Wakil  Presiden  Di  Kabupaten Minahasa Tahun 2014)
Novi,  2017, Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Kader  Partai  Politik  Terhadap Manajemen Partai Politik Untuk Mewujudkan Partisipasi Kader Partai Politik (studi kasus di DPC PKB Kabupaten Garut), Program Studi Magister Administrasi Negera, Universitas Garut
Parhan,  2017, Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilu  dan  Manajemen  Pemilu  Terhadap Kinerja  Penyelenggara  Pemilu  Untuk  Mewujudkan  Kualitas  Pemilu,  ), Program  Studi Magister Administrasi Negera, Universitas Garut
Setiajid, 2011, Orientasi Politik yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula di Kota Semarang) Integralistik . No.1/Th.XXII/2011. Januari-Juni.

## III. Dokumen-Dokumen
Peraturan  KPU  No.  7  Tahun  2018,  tentang  Seleksi  Anggota  KPU  Propinsi  dan  Anggota  KPU Kabupaten
Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Umum
Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Salinan Rapat Pleno KPU, 2019, Tentang Penetapan Hsail Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten.