P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan article vi anti-dumping and countervailing duty WTO
Dewi Agustin Hasanah 1 , Siti Sumartini 2 *, Tri Setiady 3 1,2 Universitas Wiralodra, Indonesia, sitisumartini@unwir.ac.id
3 Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Dikirim 27 September 2022,  disetujui 20 April  2023, diterbitkan 22 April 2023 Pengutipan:  Hasanah,  D.A.,  Sumartini.,  S  &  Setiady,  T.  (2023).  Analisa  hukum  tentang  konflik  Uni  Eropa yang secara sepihak menaikan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan article vi anti-dumping and countervailing duty WTO . Gema Wiralodra , 14 (1), 401- 414.

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang muncul dari kebijakan sepihak UE yang menaikan Bea Masuk Imbalan (BMI) kepada komoditas biodiesel Indonesia sebesar 8%-18%  yang  berlaku  secara  provisional  dari  6  September  2019  dan  ditetapkan  secara definitif pada 4 Januari 2020 dan berlaku selama 5 tahun. Selanjutnya Komoditas ekspor ini menjadi sumber devisa bagi Indonesia, terbukti dari sumbangannya tahun demi tahun semakin  meningkat.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Yuridis  Normatif  dengan meneliti  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti,  kemudian  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  tidak  ada  negara manapun yang dapat dikenakan BMI sesuai Paragraph 6(a) Article VI Anti Dumping and Countervailing  Duty WTO sebelum  adanya  investigasi  yang  dilakukan  oleh  otoritas setempat  untuk  mendapatkan  bukti  meliputi:  (1)  subsidi;  (2)  kerugian  materil;  (3) hubungan  sebab  akibat  antara  subsidi  dan  kerugian.  Serta  negara  pengimpor  harus memastikan bahwa barang yang mengandung subsidi tersebut: (1) menyebabkan kerugian materil  pada  industri  mapan;  (2)  mengancam  kerugian  material  industri  mapan;  (3) menghambat  pendirian  industri  dalam  negeri.  Pengenaan  BMI  secara  sepihak diperbolehkan dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan dalam Paragraph 6(b) Article  VI  Anti  Dumping  and  Countervailing  Duty WTO  dengan  mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut memang sangat genting dan tetap memperhatikan syarat dalam pengenaan  BMI.  Kebijakan  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah kebijakan  litigasi  meliputi  meminta  hak  untuk  mendapatkan  keterbukaan  informasi, meminta dengar pendapat, meminta peninjauan kembali dan untuk mengadukan ke forum DSB  WTO.  Dan  kebijakan  non  litigasi  meliputi  perbaikan  tata  kelola  hilirisasi; memperluas cakupan ekspor biodiesel dan sebagainya.
Kata Kunci: Subsidi, Bea Masuk Imbalan, WTO

## Abstract
This  research  discusses  the  problems  that  arise  from  the  EU's  unilateral  policy  of increasing Compulsory Import Duty (BMI) for Indonesian biodiesel commodities by 8% -18%, which applies provisionally from 6 September 2019 and is definitively determined on 4 January 2020 and is valid for 5 years. Furthermore, this export commodity is a source of foreign exchange for Indonesia, as evidenced by its increasing contribution year after year. This study uses the Normative Juridical Method by examining secondary data as the basic  material  for  research,  then  conducting  a  search  of  the  regulations  and  literature
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
related to the problem under study. The results of this study indicate that no country can be  subject  to  BMI  in  accordance  with  Paragraph  6(a)  of  Article  VI  Anti-Dumping  and Countervailing Duty of the WTO prior to an investigation by local authorities to obtain evidence  including:  (1)  subsidies;  (2)  material  loss;  (3)  a  causal  relationship  between subsidies  and  losses.  Also,  importing  countries  must  ensure  that  goods  containing subsidies: (1) cause material losses to established industries; (2) threaten material losses for  established  industries;  (3)  hinder  the  establishment  of  domestic  industry.  The imposition of BMI unilaterally is permitted in extraordinary circumstances in accordance with  the  provisions  in  Paragraph  6(b)  of  Article  VI  of  the  WTO  Anti-Dumping  and Countervailing Duty by considering that the situation is indeed very precarious and still paying attention to the conditions in the imposition of BMI. Policies that can be taken by the Indonesian government are litigation policies including asking for the right to obtain information  disclosure, asking for hearings, asking for  a review and to  complain  to  the WTO  DSB  forum.  And  non-litigation  policies  include  improving  downstream governance; expanding the scope of biodiesel exports and so on Keywords: Subsidies, Compulsory Duties, WTO

## 1. Pendahuluan
Minyak kelapa sawit ( Crude Palm Oil /CPO) dan turunannya merupakan komoditas strategis nasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar di pasar Internasional  (Fauzi  et  al.,  2015)  Komoditas  ekspor  ini  menjadi  sumber  devisa  bagi Indonesia, terbukti dari sumbangannya tahun demi tahun semakin meningkat dimulai ketika tahun 1997 dengan nilai ekspor US$ 1.446.100 dan terus meningkat. Menteri Perindustrian Agus  Gumiwang  Kartasasmita  menyebutkan  bahwa  devisa  dari  ekspor  CPO  dan  produk turunannya  menyentuh  US$22,97  miliar  pada  tahun  2020  (Kementerian  Perindustrian Republik Indonesia, 2021).
Biodiesel  merupakan  bagian  dari  Bahan  Bakar  Nabati  (BBN/Biofuel)  yakni  bahan bakar  yang berasal dari bahan-bahan nabati untuk aplikasi mesin/motor diesel (Faridha et al.,  2021).  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  mengatakan  bahwa  Indonesia akan menjadi penghasil utama biodiesel dunia. Produksi biodiesel di Indonesia yang saat ini mencapai 2 juta kiloliter (KL) per tahun akan segera meningkat menjadi 5 juta KL per tahun (Kementerian  Perindustrian  Republik  Indonesia;  2021)  Hal  ini  nyatanya  meningkat  pesat bahkah telah melewati prediksi, tahun 2009 produksi biodiesel nasional sebesar 190.000KL hingga mencapai 8.634.867 KL di tahun 2020, biodiesel ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri guna campuran solar sebagai implementasi mandatori B30, dan juga ekspor (Faridha et al., 2021).
Uni Eropa (selanjutnya ditulis UE) merupakan salah satu pengguna energi terbesar di dunia,  hanya  saja  untuk  memenuhi  kebutuhan  energinya  UE  masih  melakukan  impor dikarenakan terbatasnya sumber daya alam yang dimilikinya. Renewable Energy Directive I (selanjutnya ditulis RED I) merupakan kebijakan untuk upaya mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil dan beralih pada bahan bakar nabati atau energi terbarukan. Biodiesel  hanya  melepaskan  seperempat  jumlah  karbon  dioksida  yang  dikeluarkan  diesel konvensional. Hal ini menjadi pilihan yang jauh lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Oleh karena itu minyak kelapa sawit yang memiliki hasil panen tertinggi  di  antara  tanaman  nabati  lainnya  diyakini  menjadi  bahan  baku  paling  ekonomis untuk biodiesel (US Department of Energy, 2021).
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
UE sendiri merupakan importir minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah  (GAPKI, 2021) dan salah satu pasar yang mempunyai peluang besar bagi Indonesia, dimana pangsa pasar  ekspornya  mencapai  48%  dibanding  tiga  negara  besar  yaitu  Amerika,  Jepang  dan Kanada.  Produksi  domestik  minyak  nabati  UE  adalah  sebesar  2,8%,  sedangkan  laju pertumbuhan konsumsinya jauh lebih besar, yakni 4,8%. Keadaan ini menciptakan widening gap atau kesenjangan yang semakin melebar antara produksi dan konsumsi (GAPKI, 2021). Tren  impor  CPO  dan  produk  turunannya  hampir  setiap  tahun  meningkat  sejak  RED  I diberlakukan, khususnya pada penggunaan biodiesel terus tumbuh secara signifikan. Pada tahun 2018 UE mengkonsumsi  53% impor biodiesel  dan 12% untuk  pemanas dan listrik, sehingga total 65% impor produk CPO digunakan menjadi biofuel (Pradhana, 2020).
Kegiatan ekspor-impor minyak kelapa sawit dan turunannya antara Indonesia dan UE dalam  perjalannya  mengalami  banyak  permasalahan.  Serangan-serangan  dari  UE  sebagai negara  kompetitor  gencar  dilakukan  untuk  menekan  dan  menghambat  laju  perdagangan internasional minyak sawit.
Pada pengujung 2019 UE secara sepihak menaikan dan menetapkan tarif Bea Masuk Imbalan (selanjutnya ditulis BMI) sebesar 8%-18% terhadap biodiesel dari Indonesia yang berlaku secara sementara (provisional) dari 6 September 2019 dan ditetapkan secara definitif pada  4  Januari  2020  yang  berlaku  selama  5  tahun.  Bea  Masuk  Imbalan  adalah  pungutan negara yang dikenakan terhadap barang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian (Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  1996).  Penaikan  BMI  secara  sepihak  tersebut didasarkan  dengan  alasan  bahwa  perusahaan  biodiesel  asal  Indonesia  menerima  subsidi secara berlebihan dari pemerintah. Tidak sampai disitu pada tahun 2018 Parlemen UE telah mengeluarkan resolusi mengenai larangan penggunaan biodiesel sebagai implementasi dari kebijakan  RED  II.    Mereka  juga  memasukan  minyak  sawit  ke  dalam  komoditas  berisiko tinggi,  melakukan  alih  fungsi  lahan  dan  hutan  sehingga  tidak  layak  untuk  dikonsumsi (Sayekti, 2020).
Menaikan BMI secara sepihak ini menimbulkan dampak penurunan permintaan impor produk  CPO  dan  turunannya  oleh  negara-negara  Eropa.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS),  pada  tahun  2019  terdapat  penurunan  nilai  ekspor  biodiesel  ke  UE  yakni sebesar 36,15% secara year on year (yoy). Pada periode Januari-Oktober 2019, nilai ekspor biodiesel  sebesar  US$  286,99  juta.  Sedangkan,  pada  periode  yang  sama  di  tahun  2018 nilainya mencapai US$ 449,46 juta (Lidyana, 2020).
Kemunculan  kebijakan  ini  dapat  menjadi  ancaman  bagi  industri  CPO  Indonesia dikarenakan  UE  merupakan  destinasi  kedua  terbesar  tujuan  ekspor  biodiesel  Indonesia. Selain  itu  UE  sering  kali  dijadikan  rujukan  negara-negara  lain  sehingga  dikhawatirkan negara lain akan mengikuti jejak UE untuk menerapkan peraturan yang sama.
Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat dikaji, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  tentang  menaikan  bea  masuk  imbalan  secara  sepihak berdasarkan Peraturan Article VI Anti-Dumping and Countervailing Duties WTO?
2. Bagaimana kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia tentang kebijakan yang dikeluarkan UE tersebut?

## 2. Metode Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  Hukum  Deskriptif  dengan  Metode  penelitian  yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti,  lalu  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan  peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
permasalahan yang diteliti (Soekanto dan Mamudji, 2003). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka ( library research ). Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Data yang diperoleh kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan  dipaparkan secara  deskriptif analitis.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengaturan  Hukum  Tentang  Menaikan  Bea  Masuk  Imbalan  Secara  Sepihak Berdasarkan Peraturan Article VI Anti-Dumping And Countervailing Duties WTO
Oraganisai  Internasional  merupakan  salah  astu  subyek  hukum  internasional (international  legal  person)  atau  personalitas  hukum, yang  keberadaan  serta  hak  dan kewajibannya di atur menurut hukum internasional, personalitas hukum ini mutlak penting guna  memungkinkan  organisasi  internasional  itu  dapat  berfungsi  dalam  hubungan internasional, khususnya kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi hukum (Maryan,1973).Selanjutnya  dalam  melakukan  suatu  kesepakatan  internasional  dengan subyek  hukum  internasional  lainnya,    organisasi  internasional  merujuk  pada Vienna Convention  1986 memberikan  pengakuan  definitive  terhadap  Organisasi  Internasional sebagai subyek hukum internasional ( Riyanto, 2006).
World  Trade  Organization (WTO)  merupakan  satu-satunya  organisasi  internasional yang mengatur hubungan perdagangan antar negara. Remedi perdagangan, baik berupa Anti Dumping, anti Subsidi maupun Tindakan Pengamanan ( Safeguard ), merupakan instrumen kebijakan  perdagangan  internasional  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  negara-negara importir  anggota  WTO  untuk  melindungi  industri  dalam  negerinya  untuk  meminimalkan dampak  negatif  dari  impor  terhadap  industri  dalam  negeri.  Remedi  perdagangan  untuk mengantisipasi  produk  dumping  dan  produk  bersubsidi  diwujudkan  dalam  bentuk pengenaan  bea  masuk  tambahan,  yaitu  Bea  Masuk  Anti  Dumping  (BMAD)  atau Antidumping  Duties (ADD)  dan  Bea  Masuk  Imbalan  (BMI)  atau Countervailing  Duties (CVD)  (Sutrisno,  2007)  Dimana  kondisi-kondisi  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang import.
Paragraph 3 Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty menyatakan bahwa:
“Tidak  ada  BMI  yang  akan  dipungut  atas  setiap  produk  dari  wilayah  pihak manapun yang diimpor ke wilayah pihak lain atau pihak dalam kontrak melebihi jumlah yang sama dengan perkiraan hadiah atau subsidi dari negara pengekspor. BMI merupakan bea khusus yang dikenakan dengan tujuan untuk mengimbangi setiap  hadiah  atau  subsidi  yang  diberikan  oleh  negara  pengekspor  terhadap komoditas  ekspor,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  pada  proses pembuatan, produksi atau proses ekspor komoditas tersebut.”
Berdasarkan dari hal tersebut ditafsirkan dalam Text of Article VI And Interpretative Note Ad Article VI, bahwa BMI hanya dapat dikenakan apabila telah ada inisiasi investigasi mengenai  adanya  dugaan  subsidi  yang  dilarang.  Inisiasi  investigasi  berasal  dari  produsen barang  sejenis  dalam  negeri  yang  menganggap  diri  mereka  dirugikan  atau  terancam dirugikan  oleh  adanya  barang  sejenis  yang  mengandung  subsidi,  namun  pemerintah  pun memiliki hak untuk mengambil inisiatif tersebut apabila dalam kondisi tertentu (Analytical Index of The GATT: 1979 )
Pengenaan  BMI  hanya  dapat  dikenakan  sesuai  ketentuan  yang  tertuang  dalam Paragraph  1  Article  2  Domestic  Procedures  And  Related  Matters  Agreement  on
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Interpretation and Application of Article VI,XVI and XXIII of The GATT / WTO 1979 yang artinya:
“BMI  hanya  dapat  dikenakan  sesuai  dengan  penyelidikan  yang  dimulai  dan dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  ini.  Penyelidikan  untuk  menentukan keberadaan,  tingkat  dan  dampak  dari  setiap  dugaan  subsidi,  biasanya  akan dimulai  dari  permintaan  tertulis  oleh  atau  atas  nama  industri  yang  terdampak Permintaan tersebut harus mencakup bukti yang cukup tentang adanya:
(a) subsidi dan jika mungkin jumlahnya;
(b) kerugian materil;
(c) hubungan sebab akibat antara impor bersubsidi dan dugaan kerugian. Jika  dalam  keadaan  khusus  otoritas  yang  bersangkutan  memutuskan  untuk memulai penyelidikan tanpa menerima permohonan terlebih dahulu, investigasi selanjutnya hanya jika mereka memiliki bukti yang cukup sesuai point (a) sampai (c).”
Ketika  otoritas  investigasi  atau  pemerintah  yakin  bahwa  ada  cukup  bukti  barulah dimulai penyelidikan ( Analytical Index of The GATT : 1979). Bukti yang cukup dalam hal ini adalah lebih dari hanya sekedar tuduhan atau dugaan melainkan bukti-bukti faktual yang harus relevan dengan point-point yang harus dipenuhi diatas.
Hal  tersebut  dipertegas  kembali  dalam Paragraph 6 Article VI Anti  Dumping and Countervailing Duty WTO yang menyatakan bahwa:
a. Tidak ada satu pihak pun yang akan memungut BMAD atau BMI atas impor produk apa pun dari wilayah pihak lain, kecuali jika ditentukan bahwa dampak dumping  atau  subsidi  tergantung  kasusnya,  menyebabkan  atau  mengancam kerugian materil terhadap industri barang sejenis dalam negeri yang mapan atau menghambat pertumbuhan industri dalam negeri;
b. Pihak  dalam  kontrak  dapat  mengabaikan  persyaratan  yang  tertuang  dalam ayat  (a)  untuk  memungut  BMAD  atau  BMI  atas  impor  apapun  untuk mengimbangi  dumping  atau  subsidi  yang  sangat  merugikan  atau  sangat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri yang merupakan keadaan luar biasa dengan tetap harus memenuhi syarat-syarat pengenaan BMI yang tertuang  dalam  Paragraph  1  Article  2  Agreement  on  Interpretation  and Application of Article VI,XVI and XXIII of The GATT/WTO 1979;
c. Namun dalam keadaan luar biasa ini BMI dapat dipungut tanpa persetujuan dari pihak pengekspor dalam penerapan pemungutan BMI, dimana penundaan dalam  meminta  persetujuan  dari  negara  pengekspor  dapat  menyebabkan kerusakan yang akan sulit diperbaiki, negara pengimpor dapat memungut BMI untuk  tujuan  tersebut.  Dengan  ketentuan  bahwa  tindakan  tersebut  harus segera  dilaporkan  kepada  negara  pengekspor  dan  bea  penyeimbang  harus segera ditarik jika negara pengekspor tidak menyetujui.
Dalam menafsirkan tentang penggunaan konsep kerugian materil dan hubungannya dengan industri  yang mapan  yakni  sebelum memutuskan untuk  mengenakan BMI kepada negara  pengekspor,  negara  pengimpor  harus  memastikan  bahwa  barang-barang  yang mengandung subsidi tersebut:
1. Menyebabkan kerugian materil pada industri yang sudah mapan;
2. Secara jelas mengancam kerugian material terhadap industri yang sudah mapan; atau
3. Secara material menghambat pendirian industri dalam negeri (Analytical Index of The GATT, 1979).
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Penjelasan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  dalam  pengenaan  BMI  harus  didasari dengan penyelidikan oleh otoritas setempat atau pemerintah negara pengimpor yang memuat fakta-fakta  yang  faktual  dan  relevan  bukan  hanya  sekedar  asumsi  berupa  dugaan, pemberitahuan  kepada  negara  pengekspor  pun  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh negara  pengimpor  dalam  memungut  BMI.Adapun  dalam  keadaan  yang  luar  biasa pemberitahuan  dapat  dikesampingkan  namun  tidak  menghilangkan  kewajibannya  untuk segera  memberitahukan  kepada  negara  pengekspor.  Pengenaan  BMI  pula  tidak  boleh melebihi jumlah subsidi yang ditemukan atau dihitung dalam bentuk subsidi per unit dari barang impor tersebut. Hal ini untuk menerapkan Prinsip Non-Diskriminasi yang merupakan prinsip dasar dari WTO( Analytical Index of The GATT/WTO article VI,XVI,XXIII:1979). Kebijakan untuk  memungut  BMI  yang bertujuan untuk  membatasi kerugian materil terhadap industri dalam negeri sebagai dampak dari barang yang mengandung subsidi secara teoritis  diperbolehkan.  Namun  tindakan  ini  hanya  diberlakukan  sementara  dan  harus diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dengan meminimalisir gangguan perdagangan internasional  yang  normal  dan  tidak  bersifat  proteksionis  (Analytical  Index  of  The GATT/WTO:1979) Sehingga secara umum BMI dikenakan hanya selama memang benar- benar  diperlukan  untuk  menangkal  barang  impor  yang  mengandung  subsidi  yang menyebabkan atau mengancam kerugian materil pada industri dalam negeri. Dalam hal ini negara  pengimpor  yang  memungut  BMI  berkewajiban  untuk  meninjau  kebijakannya tersebut  dan  apabila  negara  pengekspor  menganggap  bahwa  mereka  memiliki  bukti  yang diperlukan untuk meminta negara pengimpor melakukan peninjauan fakta (Analytical Index of The GATT/WTO: 237).Tindakan sepihak ( unilateral act ) secara umum dapat dijelaskan sebagai kehendak suatu negara yang dirumuskan dengan tujuan untuk menimbulkan dampak hukum dalam hubungannya dengan komunitas internasional (Przemyslaw, 2016).
Tindakan  unilateral  yang  dilakukan  oleh  UE  tentunya  dengan  maksud  untuk menimbulkan akibat hukum berupa penaikan BMI dari Indonesia untuk UE. Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO mengisyaratkan diperbolehkannya suatu tindakan sepihak, sebagaimana yang tertuang dalam Paragraph 6 (b) sehingga tindakan unilateral UE diperbolehkan hanya saja apabila kasus anti subsidi tersebut merupakan keadaan yang luar biasa.  Namun  faktanya  UE  sendiri  masih  sangat  membutuhkan  biodiesel  dari  Indonesia, karena  adanya widening  gap antara  laju  produksi  2,8%,  sedangkan  laju  pertumbuhan konsumsinya  jauh  lebih  besar,  yakni  4,8%  sehingga  penulis  beranggapan  bahwa  hal  ini bukan merupakan bagian dari keadaan luar biasa. Pemberitahuan terhadap pengenaan dan dimulainya penyelidikan dan terhadap pengenaan BMI wajib dilakukan sehingga tindakan sepihak bukan tindakan yang bisa dilakukan kapan saja melainkan harus dengan bukti-bukti yang faktual dengan kedaruratan yang memang tidak dapat dihindari lagi. Selain itu sesuai dengan tafsiran Paragraph 3 Article VI yang menyatakan bahwa tidak ada BMI yang dapat dipungut melebihi “Perkiraan” dari hadiah atau subsidi yang diberikan. Perkiraan tersebut harus diperoleh melalui penyelidikan oleh otoritas negara yang mengetahui adanya subsidi dan yang memastikan kerugian yang disebabkan oleh subsidi ini harus mengadakan kontak langsung  dengan  pemerintah  negara  pengekspor  yang  mana  negara  pengekspor  harus memberikan informasi yang diminta tanpa penundaan (Analytical Index of The GATT:1979 ) Upaya penyelidikan harus disertai konsultasi bersamaan dengan negara pengekspor. Jika konsultasi  telah  selesai  sebagai  upaya  yang  wajar,  kemudian  penandatanganan  membuat keputusan  akhir  tentang  keberadaan  dan  jumlah  subsidi  dan  menjelaskan  bahwa  dampak subsidi  tersebut  menyebabkan  kerugian  di  negara  pengimpor  sehingga  negara  pengimpor dapat mengenakan BMI sesuai dengan ketentuan kecuali jika subsidi ditarik (GATT/WTO
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
1979:  IV).  Secara  umum  tahapan  penanganan  dan  pengenaan  tuduhan  subsidi  dilakukan sebagai berikut (Syahmin,2008).
Kebijakan  Yang  Dapat  Diambil  Oleh  Pemerintah  Indonesia  Terhadap  Kebijakan Yang Dikeluarkan UE
Indonesia sebagai produsen biodiesel dituduh telah memberi subsidi berlebih dalam komoditas  biodiesel  oleh  UE.    Sehingga  UE  dalam  menangkal  atau  memproteksi  barang impor yang mengandung subsidi yang dapat merugikan industri domestik mengenakan tarif berupa BMI kepada Indonesia. Hal ini memberikan dampak biodiesel Indonesia mengalami kenaikan harga dan penurunan permintaan di UE. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang  Hubungan  Luar  Negeri  (selanjutnya  ditulis  UU  Hubungan  Luar  Negeri)  adalah dasar  hukum  pengambilan  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  menghadapi permasalahan  internasional.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU  Hubungan  Luar  Negeri menyatakan bahwa:
“Politik  Luar  Negeri  adalah  kebijakan,  sikap,  dan  langkah  Pemerintah  Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”
Berangkat dari dasar hukum tersebut, ada 2 (dua) kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia, yakni sebagai berikut:

## Kebijakan Litigasi
Kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah dalam bidang hukum yang berkaitan dengan  pelaksanaan  anti  subsidi  dalam  kerangka  WTO  nyata  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  Tahun  1994  Tentang  Bea  Masuk  Anti  dumping  dan  Bea  Masuk Imbalan serta pembentukan institusi untuk melaksanakan proses antidumping, anti subsidi atau  tindakan  pengamanan  yaitu  Komite  Anti-Dumping  Indonesia  (selanjutnya  ditulis KADI) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Selain itu untuk melindungi produsen produk ekspor Indonesia dari tuduhan praktik dumping, subsidi atau tindakan  pengamanan,  pada  tahun  2001  Pemerintah  Indonesia c.q. Kementerian Perdagangan  membentuk  Direktorat  Pengamanan  Perdagangan  (selanjutnya  ditulis  DPP). DPP ditugaskan untuk membantu para eksportir Indonesia dalam menangkal atau menangani tuduhan  dumping,  subsidi  atau  tindakan  pengamanan,dan  melaksanakan  perumusan kebijakan,  standarisasi  dan  bimbingan  teknis  serta  evaluasi  di  bidang  Pengamanan Perdagangan (Syahmin, 2008).
Secara  teoritis  untuk  menampakan  kedudukan  negara  dalam  suatu  sengketa,  akan ditentukan terlebih dahulu kualitas tindakan dari negara tersebut. Karena Indonesia dan UE merupakan entitas yang melakukan hubungan perdata sebagaimana perorangan atau dalam hal  ini  hubungan  perdagangan  internasional,  sehingga  kualitas  tindakan  negara  dalam sengketa  ini  adalah  Tindakan  Negara  Dalam  Kualitas  Perdata  ( Iure  Gestionis )  (Bhakti, 1999).  Dalam  upaya  untuk  menjalankan  tugas  perlindungan  rakyat  Pemerintah  Indonesia berkewajiban  melindungi  kepentingan  para  produsen  biodiesel  yang  mengalami  kerugian akan pengenaan BMI yang dilakukan oleh UE yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi  dan  tujuan  pemerintah  dalam  mensejahterakan  rakyat.  Pembelaan  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui  DPP  terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan  UE  adalah dengan melihat apakah ada prosedur WTO  yang dilanggar atau tidak. Hal-hal  yang harus diperhatikan adalah:
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 14, No 1, April 2023
1) Sebelum  pemberitahuan  ( public  notice) negara  yang  bersangkutan  harus  diberitahu bahwa produk yang diekspor ke negara lain diduga mengandung subsidi yang berlebih;
2) Sesudah public  notice langkah  yang  harus  diperhatikan  adalah  Kuesioner  dikirim  dan diberi waktu minimum 30 hari;
3) Mengirimkan non confidential komplain atau submisi kepada interested parties;
4) Diberi  kesempatan  untuk  meminta  perpanjangan  waktu  selama  alasannya  memenuhi syarat;
5) Harus  dapat  mempertanggungjawabkan  mengapa  suatu  data  diperlakukan  secara confidential;
6) Mempertanyakan  apa  sudah  dilakukan  verifikasi  terhadap  industri  dalam  negeri ( petitioner )  untuk  membuktikan  kerugian  materil,  menjaga  kerahasiaan  data  yang confidential dan  memberikan  kesempatan  dengar  pendapat  harus  diberikan  (Syahmin, 2008).
Setelah BMI diterapkan perlu melakukan tindakan berikut:
1) Menyampaikan fakta-fakta yang relevan ( essential fact ) yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan BMI;
2) Memberikan  kesempatan  kepada  pihak  tertuduh  untuk  memberikan  tanggapan  terkait essential fact;
3) Melakukan  verifikasi  terhadap  produsen  yang  dituduh  mendapat  subsidi  berlebih  dari pemerintah untuk membuktikan fakta yang sebenarnya;
4) Sesudah final determination akan terlihat, apakah hak untuk meminta price undertaking diberikan, dan apakah hak untuk meminta review diberikan (Syahmin, 2008). Sebagai  negara  tertuduh  Indonesia  dapat  memanfaatkan  hak-hak  sebagai  tertuduh diantaranya:
a. Hak untuk memperoleh keterbukaan informasi ( disclousure);
b. Hak untuk meminta dengar pendapat ( hearing );
c. Hak untuk meminta peninjauan kembali ( review );
d. Hak untuk mengadukan ke forum WTO (Syahmin, 2008)
Dalam  kaitannya  konflik  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa,  Pemerintah  Indonesia melalui  Perutusan  Tetap  Republik  Indonesia  (PTRI)  di  Jenewa,  Swiss  resmi  mengajukan permohonan  konsultasi  terhadap  UE  pada  DSB  atau  forum  penyelesaian  sengketa  WTO pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II  (RED  II)  dan Delegated  Regulation UE.  Sebelumnya  pemerintah  Indonesia  telah menyampaikan keberatan atas kebijakan sepihak dari UE pada Working Group on Trade and Investment  Indonesia-European  Union  Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement (IEU-CEPA) dan pertemuan Technical Barriers to Trade Committee di WTO. Namun guna mempertegas  keseriusan  pemerintah  Indonesia  atas  tindakan  sewenang-wenang  dari  UE. Pasalnya  dampak  dari  investigasi  sepihak  yang  dilakukan  oleh  otoritas  UE  telah menghambat  laju  ekspor  biodiesel  Indonesia,  gangguan  dan  diskriminasi  kelapa  sawit tentunya  akan  berdampak  negatif  terhadap  program  pengentasan  kemiskinan  dan menghambat  pencapaian  Indonesia  dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang telah  ditetapkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa  (PBB).  Untuk  itu,  saat  ini  pemerintah tengah  melakukan  proses  litigasi  dengan  mengajukan  permohonan  pembentukan  panel melalui DSB sebagai forum penyelesaian sengketa WTO (Sasmi, 2019).
Wakil  Menteri  Perdagangan  Indonesia  Bapak  Jerry  Sambuaga  (2019-sekarang) dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan konsultasi dengan UE di kantor WTO di Jenewa, Swiss pada hari Rabu, 19 Februari 2020. Pertemuan ini bertujuan untuk
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 14, No 1, April 2023
membahas kebijakan UE Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (selanjutnya  ditulis  DR)  setelah  permintaan  konsultasi  yang  diajukan  Indonesia  pada  18 Desember 2019 mendapat  persetujuan.( Ilham  Wibowo:2020).  Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE dengan memberikan sejumlah pertanyaan. Terdapat 108 pertanyaan hasil koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, asosiasi/pelaku usaha kelapa sawit, tim ahli Indonesia, dan tim kuasa hukum pemerintah Indonesia kepada UE terkait RED II dan DR, namun UE tidak mengubah kebijakan tersebut. Oleh karena itu, selama 60 hari sejak proses konsultasi dilakukan, Indonesia berhak membawa sengketa tersebut ke DSB WTO. Namun, panel DSB WTO tersebut belum terlaksana, meskipun tenggat waktu 60 hari telah berakhir. Pasalnya, WTO tidak menggelar sidang panel  selama wabah pandemi Covid-19 (Rizky Alika:2022).
M.Lutfi sebagai Menteri Perdagangan RI memaparkan bahwa upaya litigasi Pemerintah Indonesia pada forum penyelesaian sengketa WTO atau DSB terkait hambatan perdagangan produk biodiesel berbahan baku sawit oleh UE. Pasalnya kebijakan RED II yang dikeluarkan UE merupakan bentuk diskriminasi untuk menghambat kepentingan Indonesia memajukan sektor  sawit  nasional,  padahal  Indonesia  telah  mengadopsi  prinsip-prinsip  keberlanjutan dalam pengelolaannya. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan  kampanye hitam  yang dilarang  pasalnya  UE  telah  mengenakan  BMI  terhadap  biodiesel  Indonesia. ( Kemendag.go.id:2022). Sesuai dengan isi dari Konferensi Havana yang menjadi lampiran dari Text of Article VI and Interpretative Note AD Article VI menyatakan bahwa:
“Tidak ada tindakan selain pengenaan BMAD atau BMI yang akan diterapkan oleh pihak manapun sehubungan dengan setiap produk dari pihak manapun untuk tujuan  mengimbangi  dumping  atau  subsidi,  kecuali  sejauh  tindakan-tindakan tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan-ketentuan lain dari piagam atau perjanjian”.
Serta  UE  yang  telah  menggunakan  parameter  yang  tidak  ilmiah  atau  hanya menggunakan Best  Information  Available (BIA) yaitu  daya  yang  dimiliki  petisoner  atau pemohon  dalam  upaya  menghapuskan  minyak  sawit  sebagai  input  produksi  biodiesel, dengan  mengabaikan  fakta  bahwa  minyak  sawit  lebih  ekonomis,  ramah  lingkungan, produktif,  lebih  sedikit  menggunakan  lahan  dan  membantu  meningkatkan  ekonomi masyarakat  dibanding minyak nabati lain. Cara tersebut  digunakan UE untuk  memajukan minyak  nabatinya  yang  kurang  produktif  dan  tidak  lebih  efisien  sebagai  input  produksi biodiesel. Karena pada dasarnya sesuai dengan Paragraph 6(a) Article VI Anti-Dumping and Countervailing Duty WTO.
Dengan  demikian  sebelum  pengenaan  BMI,  negara  pengimpor  wajib  menjalankan prosedur  investigasi  sesuai  dengan  peraturan  WTO  yakni  berdasarkan  fakta-fakta  yang faktual dan relevan bukan hanya sekedar dugaan, dengan tetap mengkomunikasikan temuan- temuan dalam investigasi  pada negara pengekspor, hal  ini  yang tidak dilakukan oleh UE. Indonesia telah melakukan upaya-upaya konsultasi yang panjang baik dengan otoritas UE dan juga dengan WTO, namun tidak diiringi adanya perkembangan positif dari UE, akhirnya Pemerintah  Indonesia  mengambil  langkah  tegas  dengan  mengajukan  permohonan pembentukan  panel  dengan  nomor  aduan  DS  593  terkait  diskriminasi  UE  kepada  sektor sawit Indonesia (Kemendag.go.id 2022).
Gugatan  Indonesia  terkait  diskriminasi  UE  kepada  sektor  sawit  Indonesia  telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat yakni pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi yang merupakan prinsip dasar WTO,berupa pelanggaran terhadap:
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 14, No 1, April 2023
a. Paragraph  6(a)  Article  VI  Anti  Dumping  and  Countervailing  Duty dan Paragraph  1 Article 2 Agreement  on Interpretation and Application of Article VI, XVI and XXIII of The GATT / WTO  1979  yang  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  satu  pihak  pun  yang  dapat memungut BMI sebelum adanya investigasi atas subsidi, kerugian materil dan hubungan klausal  antara  subsidi  dengan  tidak  menerapkan  BMI  secara  sepihak  dan  hanya berdasarkan BIA;
b. Konferensi Havana yang menjadi lampiran dari Text of Article VI and Interpretative Note AD  Article  VI yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  tindakan  lain  selain  pengenaan  BMI terhadap barang yang mengandung subsidi, kebijakan RED II UE dan kampanye hitam untuk menghapuskan dan memberikan citra buruk pada produk sawit menjadi salah satu hambatan perdagangan bagi sektor sawit khususnya biodiesel Indonesia. Diskriminasi ini bertentangan dengan Prinsip most favoured nation (MNF) yang tertuang dalam Article I WTO  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  perdagangan  harus  dilaksanakan  dan didasarkan  secara  non-diskriminatif  serta Article  III  National  Treatment  on  Internal Taxation  and  Regulation WTO  yang  mensyaratkan  bahwa  suatu  negara  tidak diperkenankan  untuk  memperlakukan  secara  diskriminasi  antara  produk  impor  dengan produk  dalam  negeri  (produk  yang  sama)  dengan  tujuan  untuk  melakukan  proteksi. Artinya baik produk impor maupun produk lokal harus diperlakukan sama.
c. Ketidak kooperatifan dan tidak terbukanya informasi otoritas UE dalam proses investigasi permasalahan  ini  memberikan  dampak  yang  merugikan  bagi  pelaku  usaha  biodiesel Indonesia khususnya pada penurunan permintaan biodiesel dari negara-negara eropa yang menjadi tujuan ekspor utama biodiesel Indonesia.
Dengan dasar yang kuat tersebut Indonesia berpotensi menang dalam gugatan DS 593 pada forum DSB WTO.

## Kebijakan Non-Litigasi
Menyikapi  kebijakan  pengenaan  BMI  dan  RED  II  yang  dikeluarkan  UE  dan menimbang bahwa permasalahan lingkungan merupakan bagian dari kampanye hitam yang dilakukan  UE  untuk  industri  sawit  Indonesia,  selain  kebijakan  atau  upaya  litigasi  yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, berikut adalah upaya non litigasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia:
a. Perbaikan tata kelola dan sektor hilir (hilirisasi). Perbaikan tata kelola dan pengembangan sektor  hilirisasi  sawit  merupakan  alternatif  solusi  yang  yang  harus  diprioritaskan. Mengingat  Indonesia merupakan negara berkembang, produk padat  karya seperti CPO dan  turunannya  sangat  cocok  untuk  Indonesia,  sawit  pula  mempunyai  keunggulan komparatif  dibandingkan  minyak  nabati  lainnya  di  dunia.  Produktivitas  minyak  sawit mencapai 4,27 ton per hektar atau hampir 10 kali lipat dibandingkan produktivitas minyak kedelai yang hanya 0,4 ton per hektar atau delapan kali lipat dibandingkan minyak bunga matahari,  yaitu 0,6 ton  per  hektar, dan enam  kali lipat  jika dibandingkan produktivitas dari  minyak rapeseed .  Dengan  demikian,  areal  tanam  minyak  nabati  di  dunia menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu kedelai sebesar 122 juta hektare (58%), rapeseed 36 juta hektar (19%), bunga matahari 25 juta hektare (13%), dan kelapa sawit 22  juta  hektare  (10%)  (Andarwulan:  2020).  Jika  diperhatikan  harga  minyak  nabati  di dunia, minyak sawit juga mempunyai keekonomisan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.  Harga  palm  oil  lebih  rendah  dibandingkan  harga  minyak  nabati  lainnya, meningkatkan  keterpilihannya  sebagai  substitusi  bagi  minyak  nabati  lainnya.  Dengan demikian produk sawit sangat cocok untuk dijadikan spesifikasi produk unggulan bagi
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Indonesia.  Hal  ini  karena  Indonesia  sesungguhnya  telah  mampu  memenuhi  tiga  faktor yang mempengaruhi keunggulan komparatif yakni:
1) Tersedianya  sarana  produksi  atau  faktor  produksi  dalam  macam  atau  jumlah  yang berbeda,  Indonesia  yang  memiliki  iklim  tropis  sangat  cocok  dengan  tanaman  kelapa sawit, banyaknya sumber daya manusia di Indonesia dan produk sawit merupakan produk padat karya berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2) Adanya kenyataan bahwa tanaman kelapa sawit yang dapat dipanen setiap tahun dalam cabang  produksi  dapat  diproduksi  secara  efisien  (lebih  murah)  apabila  skala  ekonomi semakin besar;
3) Sektor pertanian adalah salah satu sektor penyumbang devisa terbesar khususnya sektor sawit, penggunaan biodiesel berbahan bakar sawit hanya melepaskan seperempat karbon dioksida  dari  diesel  konvensional  atau  bahan  bakar  fosil,  negara  telah  mendukung pengembangan  produk  biodiesel  menggunakan  teknologi  terbaik  untuk  pengembangan sektor pertanian khususnya produk-produk dari sektor sawit termasuk biodiesel.
b. Dalam  menghadapi  penurunan  permintaan  CPO  dan  turunannya  terutama  biodiesel  di pasar  Eropa,  maka  pemerintah  Indonesia  perlu  memperluas  cakupan  pasar  ekspor biodiesel  selain  Eropa  yaitu  Asia  dan  Afrika.  Kerja  sama  antar  wilayah  dapat  mulai dilakukan, selain tentunya terus menumbuhkan penggunaan sawit di dalam negeri (Sasmi, 2019).
c. Sebagai salah satu petunjuk pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan  alokasi  sumber-sumber  daya  dan  perdagangan.  Dalam  hal  ini  keunggulan komparatif berperan penting dalam masalah-masalah ekonomi yang bersifat menentukan ( prescriptive ) (Unido Publication:1986) Berkaitan dengan aspek lingkungan, rencananya dalam lima tahun ke depan PT Perkebunan Nusantara V akan melakukan peremajaan di lahan  seluas  28  ribu  ha  di  lima  kabupaten  di  Provinsi  Riau.  Peremajaan  lahan  sawit dilakukan sebagai wujud dari pengembangan industri sawit nasional. Selain peremajaan, hal yang sudah dilakukan yaitu moratorium. Moratorium berlaku paling lama tiga tahun sejak Inpres terbit dan dilakukan dalam rangka mengevaluasi dan menata kembali izin- izin  perkebunan  sawit  dan  meningkatkan  produktivitas.  Regulasi  ini  tercantum  dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas  Perkebunan  Sawit,  ditandatangani  Presiden  Joko  Widodo  pada  19 September  2018.  Konsep  keunggulan  komparatif  dapat  menggambarkan  bagaimana perdagangan  antar  negara.  Berdasarkan  konsep  ini,  tiap  negara  akan  mampu mengidentifikasi kearah mana investasi harus dilakukan serta ke negara mana komoditas perdagangan  mereka  harus  diperjualbelikan  dengan  melihat  nilai  keunggulan  mereka secara komparatif.
d. Program  biodiesel  seperti  B-20,  B-30  serta  tujuan  akhir  B-100  yang  menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakar minyak nabati harus mendapat perhatian yang serius dan dikelola secara baik oleh pemerintah. ( Mangeswuri, 2019)
Penelitian-penelitian  mengenai  industri  sawit  yang  berfokus  kepada  manfaat  dan keunggulannya  sangat  diperlukan  untuk  memperbaiki  reputasi  minyak  sawit  di  pasar internasional  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  swasta  dan  seluruh  komponen masyarakat (Sasmi, 281).
4. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkap kesimpulan penelitian ini adalah:
1. Tidak ada negara manapun yang dapat dikenakan BMI sesuai Paragraph 6a Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO sebelum adanya investigasi yang dilakukan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
oleh  otoritas  setempat  untuk  mendapatkan  bukti  yang  faktual  dan  relevan  serta  bukan hanya  sekedar  dugaan,  meliputi:  (1)  subsidi  dan  jika  dimungkinkan  jumlahnya;  (2) kerugian  materil;  (3)  hubungan  sebab  akibat  antara  subsidi  dan  kerugian.  Serta  negara pengimpor  harus  memastikan  bahwa  barang  yang  mengandung  subsidi  tersebut:  (1) menyebabkan  kerugian  materil  pada  industri  yang  sudah  mapan;  (2)  secara  jelas mengancam kerugian material terhadap industri yang sudah mapan; (3) secara material menghambat  pendirian  industri  dalam  negeri.  Secara  teoritis  pengenaan  BMI  secara sepihak  diperbolehkan  dalam  keadaan  luar  biasa  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Paragraph  6(b)  Article  VI  Anti  Dumping  and  Countervailing  Duty WTO  dengan mempertimbangkan  bahwa  keadaan  tersebut  memang  sangat  genting  dan  tetap memperhatikan syarat dalam pengenaan BMI.
2. Terdapat dua kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap kebijakan yang dikeluarkan UE yakni:
a. Kebijakan Litigas i, meliputi memanfaatkan hak-hak Indonesia sebagai negara tertuduh, yaitu hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi, meminta dengar pendapat, meminta peninjauan kembali dan untuk mengadukan ke forum DSB WTO. Indonesia sangat serius dalam  menanggapi  kebijakan  diskriminasi  yang  dilakukan  UE,  meliputi  mengajukan permohonan  dan  pertemuan  konsultasi  terhadap  UE  pada  forum  DSB,  menyampaikan keberatan  atas  kebijakan  sepihak  dari  UE Working  Group  on  Trade  and  Investment Indonesia-European  Union  Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement (IEU- CEPA)  dan  pertemuan Technical  Barriers  to  Trade  Committee di  WTO,  namun  tidak diiringi  adanya  perkembangan  positif  dari  UE,  akhirnya  Pemerintah  Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengajukan permohonan pembentukan panel dengan nomor aduan DS 593 terkait diskriminasi UE kepada sektor sawit Indonesia.
b. Kebijakan Non  Litigasi ,  meliputi  perbaikan  tata  kelola  hilirisasi;  memperluas  cakupan ekspor biodiesel; peremajaan lahan sawit; memberikan perhatian serius dan tata kelola yang  baik  pada  program  mandatori  biodiesel  B-20,  B-30  serta  tujuan  akhir  B-100; perbaikan reputasi minyak kelapa sawit melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat.
.
5. Daftar Pustaka
Alika, R.(2020). RI Bersiap Ajukan Sengketa Sawit ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. https://katadata.co.id/berita/2020/06/08/ri-bersiap-ajukan-sengketa-sawit-ke- badanpenyelesaian-sengketa-wto.
Andarwulan. (2020). Peluang dan Tantangan Produksi dan Perdagangan Nabati Global dari Perspektif SDG’s. Bogor: SEAFAST Center IPB University
Bhakti,  Y.(1999). Imunitas  Kedaulatan  Negara,  di  Forum  Pengadilan  Asing, Bandung, Alumni.
Direktorat  Jenderal  Energi  Baru  Terbarukan  Dan  Konservasi  Energi. FAQ:  Program Mandatori Biodiesel 30% (B30) . https://ebtke.esdm.go.id/faq.program.mandatori.biodiesel.30.b30.
Faridha,  Oktaviani,K.,  Zulkarnain,  Suntoro,  D.,  Ladiba,  A.F.,  Sasti,  H.T.,Anggono,  T.,  I Gusti Ngurah Agung Surya Pradipta  Negara,  I.G.N.A.S.P.N.(2021).  Biodiesel  Jejak Panjang Sebuah Perjuanga n. Jakarta: Badan Litbang ESDM, 2021. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-biodiesel-jejak-panjang- perjuangan-.pdf
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 14, No 1, April 2023
Fauzi, Y., Yustina, E.Widyastuti, Y.E., Paeru, R.H. (2012). Kelapa Sawit. Jakarta: Penebar Swadaya.
GAPKI. “GAPKI : Permintaan di Negara Tujuan Ekspor Terus Meningkat” , Dalam Link https://gapki.id/news/4123/gapki-permintaan-di-negara-tujuan-ekspor-terus- meningkat.
Lisyana,  V.  (2020). Ekspor  Biodiesel  RI  ke  Uni  Eropa  Turun  22%”, Dalam  link https://finance.detik.com/energi/d-4850450/ekspor-biodiesel-ri-ke-uni-eropa-turun- 22.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Indonesia  Produsen  Utama Biodiesel .http://www.kemenperin.go.id/artikel/1903/Indonesia-Produsen-Utama- biodiesel.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “ Industri Produk Sawit Nasional Berdaya Saing di Pasar Eropa,. Dalam link:
https://www.kemenperin.go.id/artikel/22348/Industri-Produk-Sawit-Nasional- Berdaya-Saing-di-Pasar-Eropa.
Mangeswuri,  D.  R.  (2021). Hambatan  Ekspor  Minyak  Sawit  Ke  Uni  Eropa  Dan  Upaya Mengatasinya. Berkas  DPR  RI.  https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XI-8-II-P3DI-April-2019-220.pdf.
Pengusaha  Kelapa  Sawit  Indonesia  (GAPKI), “Analisis  Ekspor  CPO  Indonesia  ke  Uni Eropa:
Faktor
Apa yang
Mendorong
Trend
Positif.
https://gapki.id/news/4268/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke uni-eropafaktor-apa- yang-mendorong-trend-positif.
Pradhana, M. A., & Wahyudi, F. E. (2020). Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Journal of International Relations , 6 (4), 525- 534.
Saganek Przemyslaw. (2016). Unilateral Acts of States in Public International Law. Leiden:
Koninklijke Brill NV
Sayekti,
I.M.S. (2020). Sengketa Dagang RI-UE.
https://analisis.kontan.co.id/news/sengketa-dagang-minyak-sawit-ri-uni-eropa. Sasmi,  D.T  (2019).  Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Peraturan  EU Directive Tentang Sawit  di  Eropa  Tahun  2017-2019. Frequency  of  International  Relations, 1(2). http://fetrian.fisip.unand.ac.id/index.php/fetrian/article/download/138/9/
Soekanto, S & Sri Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat .

## Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Sutrismo, N. (2007). Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam
Negeri. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 14 (2). Syahmin, A. K. (2007). Strategi Indonesia dalam  Menghadapi  Tirani  Perdaganagan  Bebas  (Masalah  Dumping  Subsidi  dan Safeguard). Indonesian J. Int'l L. , 5 , 203. Wibowo,  I . (2020). Sengketa  Sawit  di  Uni  Eropa  Masuk  Tahap  Konsultasi. https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/4KZR7dqK-sengketa-sawit-di-uni-eropa- masuk-tahapkonsultasi.
Siaran  Pers  Kementerian  Perdagangan. Sikapi  Langkah  UE  dalam  Sengketa  DS  592, Mendag: Indonesia Terus Perjuangkan Kebijakan Nasional di Tingkat  Multilateral . https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/9JVg5E6lqjwtn1tZLk3f5Y7JG wjunZh3b8HUQhpI.pdf.
US  Department  of  Energy.  (2021),  “ Alternative  Fuels  and  Advanced  Vehicles. https://afdc.energy.gov/fuels/
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
UNIDO. (1986). International Comparative Advantage in Manufacturing. Changing Profiles of Resources and Trade, Unido Publication April 1986.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia).
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  Tentang  Kepabeanan  sebagaimana  telah  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Agreement on Interpretation and Application of Article VI,XVI and XXIII of The GATT/WTO 1979
Analytical Index of The GATT, Text Of Article VI And Interpretative Note Ad Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT)/ World Trade Organization (WTO) 1994. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.