Korespondensi: Universitas Negeri Surabaya Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia E-mail: dewi46990@gmail.com
VOLUME 6 NOMOR 1  2022   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id

## KONSTRUKSI SOSIAL PENDIDIKAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Ratna Dewi Pangestuti 1 , Farid Pribadi 2
Universitas Negeri Surabaya
ratna.19071@mhs.unesa.ac.id
Received : 28 November 2022 | Reviewed: 10 January 2022 | Accepted: 16 February 2022

## ABSTRAK
Mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan hak bagi semua anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas. Namun,  beberapa  survei  membuktikan  bahwa penyandang  disabilitas masih  rentan terhadap kesenjangan dalam memperoleh pendidikan di  sekolah umum. Oleh karena itu,  banyak penyandang disabilitas yang langsung bergegas masuk ke SLB (Sekolah Luar Biasa), meski beberapa di antaranya mampu memenuhi kriteria kurikulum nasional masuk sekolah umum. Melalui uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membongkar konstruksi sosial pendidikan umum bagi penyandang disabilitas yang identik dengan keterbatasan fisik, mental, dan emosionalnya. Penelitian ini dapat dikaji dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan realitas subjektif penyandang disabilitas yang langsung dilarikan ke SLB (Sekolah Luar Biasa), karena sulitnya kesempatan mereka dalam menempuh pendidikan di  sekolah umum. Alih -alih kurangnya tenaga pendidik,  fasilitas,  dan  juga  tindakan  bullying, yang  menjadikan  eksternalisasi  hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memasuki pendidikan di sekolah umum. Dengan demikian, penyandang disabilitas menginternalisasi bahwa SLB  (Sekolah Luar Biasa) lebih aman, dan jauh dari  risiko bullying dan diskriminasi dibandingkan sekolah umum.

## Kata Kunci: Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Konstruksi Sosial

## ABSTRACT
Getting education at school is a right for all children of the nation, including persons with disabilities. However, several surveys have shown that persons with disabilities are still vulnerable to disparities in obtaining education in public schools. Therefore, many people with disabilities immediately rush into SLB (Special Schools), although some of them are able to meet the criteria for the national curriculum to enter public schools. The purpose of this study is to analyze and dismantle the social construction of
general education for persons with  disabilities which is  identical to  their  physical, mental, and emotional limitations. This research can be studied using the social cons truction theory of Peter L. Berger. The method used descriptive qualitative. The results of this indicate the subjective reality of people with disabilities who are immediately rushed to SLB (Special Schools), because of the difficulty of their opportunities in taking education in public schools. Instead of the lack of educators, facilities, and also acts of bullying, which make externalization barriers for people with disabilities in entering education in public schools. Thus, people with disabilities internalize that SLB (Special Schools) are safer, and far from the risk of bullying, and discrimination compared to public schools.

## Keywords: Education, Persons with Disabilities, Social Construction

## PENDAHULUAN
Pendidikan yakni  suatu  usaha  manusia  dalam  mengembangkan  diri  secara  intelektual untuk  kelangsungan  hidup  (Florida,  López,  and  Pocomucha  2012).  Dengan  mengenyam pendidikan, maka seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya sesuai dengan perkembangan zaman (Rosyad and Maarif 2020). Melalui pendidikan pula manusia juga dapat memanusiakan manusia  sebagaimana  mestinya,  dengan begitu  semua  orang berhak  memperoleh  pendidikan tanpa terkecuali.
Dunia pendidikan menawarkan  sebuah  pendidikan melalui  tiga jalur,  diantaranya jalur pendidikan  formal,nonformal,  dan  juga  informal.  Pendidikan formal  yang  dimaksud  yakni sekolah. Sementara itu, pendidikan nonformal dan informal,  ialah suatu pendidikan yang bisa didapatkan  di  luar  lembaga  sekolah,  baik  melalui  masyarakat  setempat  maupun  lingkup keluarga.  Menurut  Ki Hajar  Dewantara ketiga  jalur  pendidikan tersebut  disebut sebagai  Tri Pusat Pendidikan. Pemberian  makna Tri  Pusat Pendidikan, didasarkan atas kontribusi sebuah pendidikan  yang  dapat  mencapai  kesempurnaan  di  berbagai  dimensi  kehidupan  (Elihami 2020).
Dengan demikian, sekolah dirancang sebagai jalur pendidikan formal yang memberikan kontribusi  besar  bagi  negeri,  demi  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional.  Sesuai  dengan penetapan wajib  belajar  selama  12 tahun, maka  perolehan  pendidikan di sekolah  merupakan hak bagi semua anak bangsa, tidak terkecuali penyandang disabilitas  atau anak berkebutuhan khusus  (Damayanti et al.  n.d.). Namun, faktanya masih  banyak penyandang disabilitas  yang tidak mendapatkan hak nya dalam memperoleh  pendidikan di sekolah umum  (Husna, Yunus, and Gunawan 2019)
Menurut survey Badan Pusat Statistik (2016) membuktikan masih terdapat setengah dari 4,6 juta anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus  yang tidak melanjutkan sekolah. Selain  itu, data dari Kemendikbud (2017) juga menunjukan bahwa partisipasi dalam bersekolah  bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus masih  sangat rendah. Hal  tersebut  juga  diperkuat,  melalui  data penyandang  disabilitas  yang  tidak  bersekolah  di wilayah Provinsi  Jawa Timur  yaitu sebesar   55,3%   (Damayanti et al. n.d.). Realitas tersebut telah  menunjukan  bahwa  penyandang  disabilitas  masih  rentan  akan  kesenjangan  dalam memperoleh  pendidikan.
Padahal,  menurut  UUD 1945  Pasal  31  ayat  01  berbunyi,  bahwa  setiap  warga  negara berhak  memperoleh  pendidikan  (Suharno,  SH.  2018).  Pada  peraturan  UUD  tersebut  sudah
jelas,  jika  tidak ada pengecualian  termasuk para penyandang disabilitas. Selain  itu, peraturan hukum  juga  telah  menegaskan  bahwa  para  penyandang  disabilitas  berhak  atas  perolehan perlakuan  khusus  dalam  menempuh  pendidikan  di  sekolah  umum,  serta  mendapatkan kemudahan dalam memperoleh  kesempatan supaya  terciptanya keadilan. Pernyataan tersebut tertuai pada Pasal  28H ayat 2 Undang Undang Republik  Indonesia (Afifah and Hadi 2019). Sehingga, tidak ada alasan lagi  bagi semua pihak  untuk mengucilkan  atau mengesampingkan penyandang disabilitas dalam memperoleh  pendidikan di sekolah umum.
Penyandang  disabilitas  atau  anak  berkebutuhan  khusus  memang  identik  memiliki keterbatasan fisik,mental, maupun pengelolaan emosionalnya.  Sehingga, eksternalisasi  mereka dalam menjadi akademisi atau murid di sekolah umum sangat terbatas dan harus berjuang lebih keras  dibandingkan  dengan  siswa  lainya  (Sholeh  2015).  Tak  jarang,  jika  banyak  siswa disabilitas  yang  langsung  dilarikan  pada sekolah  luar  biasa  atau  SLB.  Padahal, tidak dapat dipungkiri  apabila  penyandang disabilitas  tersebut mampu  dan memenuhi  kriteria  kurikulum nasional  dalam  memasuki  sekolah  umum.  Terlebih  lagi,  bagi  para  penyandang  disabilitas ringan. Apa daya, jika realitas lapangan telah menunjukan bahwa kebanyakan dari penyandang disabilitas  tersebut  ditolak  oleh  sekolah  umum,  alih  alih  minimnya  sumber  daya  pendidik dalam pengajarannya (Rizky 2014).
Terlebih,  bagi sekolah umum yang tidak memberikan  fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas  misalnya,  akses  jalan  yang  dibuat khusus  untuk murid  disabilitas,  tempat  parkir khusus, dan juga bangku atau tempat duduk khusus untuk memberikan kemudahan (Tia Martia 2018).  Selain  itu,  maraknya  fenomena  bullying  pada  institusi  pendidikan  kepada  anak berkebutuhan  khusus,  menjadikan  penyandang  disabilitas  khawatir  akan  keberadaannya  di sekolah umum  (Jesslin  and Kurniawati 2020). Padahal, keberadaan penyandang disabilitas  di sekolah  umum  dapat  memberikan  pengetahuan  akan  hidup  toleransi  dalam  keberagaman budaya.  hal  tersebut  dikarenakan  eksistensi  kaum  disabilitas  juga  merupakan  bagian  dari keberagaman budaya yang patut dihargai (Jaeger 2019).
Stigma  dari  masyarakat  luas  yang  diterima  penyandang  disabilitas  tersebut  telah menghambat proses objektivasi bagi kaum disabilitas yang ingin bersekolah di sekolah umum. Sehingga, realitas  tersebut menimbulkan  rasa skeptis ,  takut, hingga khawatir. Hal inilah  yang menjadikan  mereka  menginternalisasikan  SLB (Sekolah  Luar Biasa)  dipilih  sebagai  sekolah yang ramah, dan anti diskriminasi.  Meski demikian, hati kecil mereka berteriak menginginkan kemerdekaan  dalam  menempuh  pendidikan, termasuk  bersekolah  di sekolah  umum  (Jesslin and Kurniawati 2020)
Riset terdahulu mengenai  pendidikan umum  bagi penyandang disabilitas  sudah banyak dilakukan, akan tetapi riset  tersebut belum  menjelaskan   konstruksi sosial  pendidikan umum bagi penyandang disabilitas yang memiliki  keterbatasan fisik,mental, dan emosialnya.  Seperti riset yang telah dilakukan oleh Hamid (2017); Sinulingga  (2015); Marchianti, Nurus Sakinah, and  Diniyah  (2017);  Hamidi  (2016);  Buliung  et  al.  (2021);  Trani  et  al.  (2020);  Kulkarni, Gopakumar,  and  Vijay  (2017).  Akan  tetapi,  dalam  penelitian  terdahulu  tersebut  hanya menyajikan ulasan yang menunjukan ketidakefektifan pendidikan inklusi yang mempengaruhi semangat  kaum  disabilitas  dalam  memperoleh  pendidikan  serta  menormalismekan  tubuh penyandang disabilitas. Alih-alih  menjadi manusia yang paling lemah, sehingga  memperkecil kesempatan mereka  dalam memperoleh  pendidikan, dan juga peraturan perundang undangan untuk mendukung eksternalisasi  kaum disabilitas dalam memperoleh  pendidikan.
Berangkat  dari  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  mengarah  pada  konstruksi  sosial pendidikan umum  bagi  penyandang disabilitas  yang memiliki  keterbatasan  fisik,mental,  dan emosialnya. Fenomena ini dikaji karena, seharusnya pendidikan adalah tempat  sosialisasi  anak untuk hidup toleransi di negeri yang multicultural  ini. Faktanya budaya diskriminasi  dan juga ketidakadilan pada pendidikan telah memenjarakan para disabilitas dalam memperoleh haknya. Sehingga, memunculkan  suatu konstruksi pendidikan umum bagi kaum disabilitas.Konstruksi inilah  yang  berdampak  pada  kesenjangan  dan  munculnya  stratifikasi  bagi  penyandang disabilitas dalam memperoleh  proses pendidikan bersama anak anak lainnya di sekolah umum.
Penelitian  ini  dapat  dianalisis  menggunakan  teori  Peter  L.  Berger  yaitu  mengenai konstruksi  sosial.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  terdapat  keterkaitan  antara  realitas  dan pengetahuan.  Sementara  itu,  kontruksi  sosial  tersebut  dapat  terjadi  apabila  dalam  suatu masyarakat  telah  mengalami  3  tahapan  penting  yakni  eksternalisasi,objektivasi,  dan  juga internalisasi  (Sulaiman  2016). Tahap  eksternalisasi,  yakni usaha dalam melihat  realitas  sosial lalu memahaminya  menggunakan pemahamannya sendiri.
Sementara  tahap objektivasi,  yakni  suatu kenyataan  yang ada di luar  individu, namun proses  objektivasi  ini juga  di produksi melalui  individu itu sendiri.  Yang terakhir  ialah tahap internalisasi,  di  tahap  ini  terjadi  proses  penyerapan  kembali  atas  dunia  objektif  kedalam kesadaran  masing  masing  individu.  Pada  tahap  internalisasi  tersebutlah  individu  sangat dipengaruhi  struktur  sosial  yang  akhirnya  dapat diaplikasikan  pada realitas  kehidupan.  Dari fenomena tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat melihat dan membuka tabir konstruksi sosial bagi penyandang disabilitas yang selama ini ada dalam lingkungan pendidikan, sehingga mereka susah menikmati fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka.

## KAJIAN TEORI
Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L Berger (Sulaiman  2016). Dalam  teori  tersebut  menjelaskan  mengenai  keterkaitan  antara  individu,  serta  masyarakat. masyarakat  dianggap  sebagai  suatu  agen  dalam  membatasi  gerak  individu.  Selain  itu,  teori konstruksi  sosial  oleh  Peter  L  Berger  ini  tidak lepas  dari  sebuah  realitas  dan pengetahuan. Realitas merupakan bagian dari fakta sosial  yang sifatnya umum atau eksternal. Realitas akan tetap ada, terlepas  individu itu  menyukainya  atau tidak. Sementara  itu,  pengetahuan adalah bagian dari realitas yang datang atas dasar kesadaran dari individu.
Oleh  sebab  itu,  dalam  teori  konstruksi  sosial  ini  Peter  L  Berger  membagi  kedalam  3 konsep  tahapan yang meliputi  eksternalisasi,objektivasi,  dan juga  internalisasi  (Rizki  2014). Konsep tahapan eksternalisasi  yakni, usaha  manusia  dalam mengadopsi ke dalan dunia, baik secara fisik,material, dan mental. Lalu tahap yang kedua adalah objektivasi, yakni sebuah hasil dari  adaptasi yang  telah  disepakati  bersama.  Sedangkan tahapan  internalisasi,  yakni  sebuah implementasi  yang  disertai  dengan  penghayatan  kedalam  kesadaran  manusia,  sehingga individu  disebut  sebagai  subjek  yang  dipengaruhi  dan  tidak  lepas  dari  struktur  sosial masyarakat dalam kehidupan sehari hari.
Tahap  eksternalisasi  penelitian  ini,  yaitu  cerminan  sekolah  umum  bagi  penyandang disabilitas  yang masih  rawan akan  tindakan bullying,  dan juga  ketidakadilan fasilitas  khusus bagi para penyandang disabilitas. Sementara itu, tahap objektivasi tersebut yakni ke khawatiran penyandang disabilitas  dalam melihat  realitas  sekolah  umum untuk dirinya, ditambah stigma dari masyarakat yang menganggap bahwa sekolah umum hanya untuk orang orang normal atau
dalam tanda kutip “tidak cacat”. Hal tersebutlah yang menimbulkan  realitas objektif bagi kaum disabilitas yang ingin bersekolah di sekolah umum.
Kemudian, internalisasi  yang merupakan bagian tahap terakhir teori ini menggambarkan bahwa  penyandang disabilitas  lebih  memilih  menempuh  pendidikan  di SLB  (Sekolah  Luar Biasa) dibandingkan bersekolah di sekolah umum. Mereka menginternalisasikan,  bahwa SLB (Sekolah  Luar  Biasa)  merupakan  lembaga  pendidikan  ya\ng  cocok  bagi  mereka,  karena ketakutan  dan  kekhawatiran  mereka  jika  bersekolah  di  sekolah  umum.  Banyaknya pertimbangan  dalam  memasuki  sekolah  umum  menyebabkan  mereka  mengkonstruksikan bahwa  sekolah  umum  merupakan  penjara  bagi  mereka  yang  memiliki  keterbatasan  gerak, maupun fikiran.
Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  terlihat  bahwasanya  penyandang  disabilitas langsung dilarikan ke SLB (Sekolah Luar Biasa) karena, minimnya  kesempatan mereka dalam menempuh  pendidikan  di  sekolah  umum,  dan  juga  rasa  ketakutan  tersendiri  akibat  resiko bullying, stigma masyarakat yang beranggapan bahwa sekolah umum hanya untuk orang orang normal  dan  pintar,  dan  juga  tindakan  diskriminasi  baik  dalam  bentuk  langsung  maupun diskriminasi  fasilitas  yang  tidak  adil.  Dengan  begitu,  baginya  SLB  (Sekolah  Luar  Biasa) menjadikan  mereka  merasa  lebih  aman,  dan  jauh  dari  resiko  bullying  dan  tindakan diskriminasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif deskriptif. Penelitian  kualitatif deskriptif merupakan   suatu metode yang dipakai untuk menjelaskan  fenomena dan realita yang terjadi secara  mendalam,  dengan  mendiskripsikanya  (Raco  2018).  Dengan  begitu,  tujuan  dalam memberikan  gambaran  pada suatu  kondisi  tersebut dapat diperjelas  dan dapat memberikan makna.  Pada metode  penelitian  kualitatif  ini,  peneliti  dapat melihat  fenomena  yang  tampak akan  kontruksi  sosial  yang  dipelihara  masyarakat  akan  sekolah  umum  yang  dapat mendiskriminasikan  penyandang  disabilitas  dalam  memperoleh  pendidikan.  Lebih  dari  itu, pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini,  yakni  fenomenologi  melalui  studi  kasus  di sebuah sekolah dasar negeri, tepatnya di di SDN Mondo Kabupaten Kediri, mengingat sekolah tersebut belum terdapat fasilotas memadai seperti jalanan  khusus disabilitas,  dan juga bangku khusus  disabilitas,  maupun  prasarana  lain  yang  tidak  menunjukan  adanya  fasilitas  ramah disabilitas. Alasan  menggunakan pendekatan fenomenologi,  yakni penulis  dapat memperoleh data maupun  keterangan  secara  jelas  melalui  kesadaran  manusia,  sehingga  tidak lepas  dari definisi sosial.
Teori  Konstruksi  Sosial  Peter  L.  Berger  dan Thomas  Luckman  dipakai  sebagai  pisau analisis untuk menjelaskan fenomena ini. Konsep konstruksi sosial menurut Peter L.Berger dan Thomas  Luckman,  tidak  lepas  dari  tiga  tahapan  penting  yang  harus  dilalui,  yakni Eksternalisasi,  Objektivasi,  dan  juga  internalisasi.  Proses  eksternalisasi  diawali  dengan tindakan manusia dalam mencurahkan dirinya ke lingkungan sekitar, baik secara fisik maupun hanya  sebatas  pemikiran.  Kemudian,  pada  proses  objektivasi  terdapat  suatu  pelembagaan, sehingga  menghasilkan  suatu  kesadaran  di  luar  diri  individu.  Kesadaran  tersebutlah  yang kemudian dilakukan secara terus menerus hingga menghasilkan suatu persepsi  secara subjektif dalam  diri  indvidu.  Persepsi  yang  sudah  ada  dalam  diri  individu  tersebutlah  yang  disebut sebagai  proses  internalisasi.  Proses  internalisasi,  yakni  suatu pemaknaan  atas peristiwa  yang telah  dilakukan  dalam  lingkungan  sehari-hari.  Sehingga,  proses  internalisasi  inilah  suatu
pemaknaan dan penghayatan atas suatu fenomena yang telah terjadi di sekitar. Sementara itu, penelitian  ini  memakai  teknik  analisis  data  dengan  menggunakan  model  dari  Miles  dan Huberman.
Melalui analisis  data tersebut diperoleh tiga tahapan yang harus dilakui, yakni mulai dari reduksi, penyajian  data, dan yang terakhir adalah kesimpulan.  Reduksi data, artinya  memilih dan  memilah  data  yang  dinilai  penting  dan  berkesinambungan  dengan  fenomena  yang diangkat. Setelah  itu,  penyajian  data  diperoleh  melalui  hasil  analisis  fenomena  dengan teori yang  dipilih,  disertai  dengan  data  lapangan.  Tahap  yang  terakhir,  yakni  kesimpulan berdasarkan  pada  penarikan  hasil  penelitian  yang  telah  ditemukan.  Lebih  dari  itu,  teknik pengumpulan data juga didukung melalui studi literature atau studi pustaka. Penelitian dengan melalui  kepustakaan,  artinya  data  yang  dibutuhkan  dan  sumber  penelitian  berasal  dari perpustakaan,  baik  melalui  jurnal,buku,skripsi  terdahulu,dan  juga  dokumen  lain  yang digunakan sebagai  pendukung (Izza, Falah, and Susilawati  2020). Variabelnya  pun memiliki sifat  yang  tidak  baku.  Menurut  Zed  (2019)  suatu  penelitian  studi  pustaka,  penelusuran pustakanya  tidak  digunakan  semata-mata  untuk  awal  mempersiapkan  kerangka  penelitian, melainkan juga digunakan sebagai sumber perpustakaan guna mendalami suatu riset yang akan diteliti, melalui  data pendukungnya. Sumber penelitian studi pustaka tersebut diambil melalui jurnal  ilmiah,  artikel,  buku,  dan juga  berita  yang  berkaitan  dengan permasalahan  penelitian, yakni mengenai konstruksi sosial pendidikan umum bagi penyandang disabilitas.

## PEMBAHASAN Definisi Penyandang Disabilitas
Menurut Convention On The Right Of The Child, orang yang memiliki  keterbatasan fisik maupun  mental  atau  yang  biasa  disebut  cacat  diperhalus  dengan  penyebutan  sebagai penyandang disabilitas. Dalam konveksi tersebut penyandang disabilitas tidak dibatasi hak nya, namun  karena  keterbatasan  mereka  dalam  melakukan  suatu  hal  menyebabkan  hambatan tersendiri  ketika  mengembangkan  potensi  dari  dalam  dirinya  (Jauhari  and  Indonesia  n.d.). Selain itu, julukan penyandang disabitas dirasa lebih beretika dibandingkan dengan penyebutan kata  “Cacat”,  hal  tersebur  diperkuat melalui  diskusi  yang  dilakukan  oleh  KOMNAS  HAM tatanan masyarat (Jauhari  and Indonesia n.d.).
Dengan begitu, penggunaan kalimat disabilitas diharapkan dapat meminimalisir  adanya bullying, diskriminasi,  maupun label negative atas kekuranganya (Sari and Iqbal 2021). Selain itu,  menurut  konvensi  PBB  yang  membahas  mengenai  hak  hak  penyandang  disabilitas menegaskan  pergantian  penyebutan  karena  beberapa  hal  yang  mendasarinya,  yaitu  sebagai berikut :
a. Faktor bahasa
Penggunaan  kalimat  cacat  dalam  suatu  bahasa  mengandung  arti  yang  negative,  karena memiliki  suatu esensi yang tidak baik,rusak, maupun tercela. Sehingga, makna tersebut apabila diberikan pada sesama manusia akan berkonotasi negative. Selain itu, akan menimbulkan  rasa malu ketika anak berkebutuhan khusus diberi julukan cacat, mereka akan merasa direndahkan akibat adanya julukan tersebut
b. Kata cacat hanya konstruksi
Penyebutan cacat adalah suatu konstruksi  dan bukan  realita,  karena  eksternalisasi  kata cacat berasal  dari kelompok  negara  yang  memiliki  kekuasaan,  sehingga  untuk menjuluki  identitas pada sekelompok  lainya.

## c. Menurut Filosifis
Menurut filosofis,  makna atau penyebutan cacat tidak ada bagi  manusia.  Hal tersebut terjadi karena,  manusia  diciptakan  oleh  2  unsur  yaitu  kekurangan  dan  kelebihan,  sehingga  setiap manusia  yang lahir  di bumi  ini  apabila  memiliki  kekurangan  pasti didalamnya juga memiliki kelebihan yang tidak kita ketahui.

## d. Menurut empiris
Secara  empiris,  penggunaan  atau  penyebutan  kata  cacat  yang  diberikan  seseorang  pada individu lain  akan menimbulkan  sikap  yang tidak baik, salah satunya yaitu tidak menghargai sesama  manusia  di bumi  ini.  Sehingga, akan merendahkan mahkluk  lain.  Hal tersebut terjadi karena  cacat  bukanlah  tolok  ukur  manusia  dalam  menentukan  kualitas  hidup  seseorang. Kelebihan  dan kekurangan  manusia  di  dunia telah  diakui  kebebasannya  dalam  menentukan hidup oleh KOMNAS HAM, oleh  sebab itu apabila  sesame  manusia  menyebut kekuarangan tersebut dengan kata cacat, maka seorang tersebut dianggap telah melanggar hak asasi manusia.

## e. Berdampak pada psikis
Apabila sesame manusia  menjuliki  kekurangan orang dalam kehidupan sehari hari, maka akan berdampak  pada kesehatan  mental  orang yang  memiliki  kebutuhan khusus  tersebut. Mereka akan  selalu  senantiasa  berfikir  bahwa  eksistensinya  tidak  diharapkan  dalam  kehidupan masyarakat,  sehingga  berpengaruh  terhadap ketidakpercayaan  diri  dalam  kehidupanya  (ILO 2017).
Lima  hal  tersebutlah  yang  melatar  belakangi  adanya penggantian  penyebutan  kalimat cacat  menjadi disability atau  disabilitas.  Sementara  itu,  keberadaan  penyandang  disabilitas harus  dihargai  karena  merupakan  bagian  dari  keragaman  budaya yang  mampu  mewujudkan rasa  toleransi  antar  sesame  manusia.  Hak  hak  penyandang disabilitas  harus  terus  digiatkan untuk kesejahteraan  hidupnya, termasuk hak dalam memperoleh  pendidikan yang baik.

## Tahapan Konstruksi  Sosial  Penyandang Disabilitas  Dalam Memperoleh  Pendidikan  di Sekolah Umum Menurut Peter L.Berger
Menurut  Peter L.Berger  dan Thomas  Luckman, dalam  menjelaskan  sebuah  konstruksi dapat dilihat dari tiga tahapan penting, yakni eksternalisasi,  objektivasi, dan juga internalisasi (Sulaiman  2016). Pada tahap eksternalisasi  terjadi akibat adanya tingkat ketidakpercayaan diri pada  penyandang  disabilitas  ketika  memasuki  sekolah  umum,  sehingga  hal  ini  dapat mendorong  pembentukan  pespektif  tersendiri  bagi  penyandang disabilitas  dalam  memaknai sekolah  umum.  Melalui  perspektif  yang  muncul  dalam  diri  individu  tersebutlah  yang  juga menyebabkan  penyandang disabilitas  langsung  memilih  sekolah  luar  biasa  (SLB).  Tindakan tersebut sekaligus  sebagai  bentuk rasa ketidakpercayaan penyandang disabilitas pada sekolah umum sebagai sarana pendidikannya. Penyandang disabilitas memandang, jika sekolah umum dinilai kurang ramah atau bahkan tidak mendukung keberadaannya, karena minimnya  fasilitas yang diberikan.
Minimnya  fasilitas  terlihat secara  langsung, mulai  dari tidak adanya jalan  khusus untuk penyandang  disabilitas,  ditambah  lagi  dengan  tidak  adanya  tenaga  pendidik  yang  mampu mengajari  atau  memahami  siswa  berkebutuhan  khusus,  sehingga  dalam  memasuki  sekolah umum  para  siswa  penyandang disabilitas  maupun  orangtuanya  memikirkan  berkali-kali  dan penuh  pertimbangan  yang  lebih  matang.  Dalam  hal  inilah,  yang  menyebabkan  sekolah  luar biasa (SLB) menjadi sasaran  utama para  penyandang disabilitas  yang mulai  memasuki  masa- masa sekolah. Selanjutnya, tahap yang kedua yakni objektivasi. Pada tahap objektivasi ini akan
diperjelas  ulasan  mengenai  penyandang  disabilitas  yang  tidak  memiliki  hasrat  untuk menempuh  pendidikannya di sekolah  umum dan langsung memilih  sekolah luar  biasa (SLB). Hal  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  proses  eksternalisasi  yang  telah  dilakukan  penyandang disabilitas  saat  memaknai  sekolah  bagi  dirinya,  terutama  ketika  mereka  memasuki  sekolah umum.
Saat memasuki  pintu gerbang sekolah,  mata kepala mereka  dihadapkan pada anak-anak yang  sedang  asik  bermain  bebas  bersama  teman-temannya  yang  lain,  entah  itu  sepak  bola, berlari-lari  sambil  bekejaran  di  tengah  lapangan,  dan  bercanda  gurau  bersama  yang  lain. Namun, sungguh miris saat penyandang disabilitas menyaksikan  situasi tersebut, tanpa adanya anak  yang  senasib  dengannya di  sekolah  tersebut.  Sehingga,  secara  tidak langsung  mereka sudah terdiskriminasi terlebih dahulu dengan keadaan sekitar. Dalam hal ini, proses ovjektivasi muncul  dari  dalam  diri  para  penyandang  disabilitas  yang  benar-benar  membutuhkan pendidikan bagi kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, proses yang terakhir yakni, internalisasi. Pada  tahapan  ini  berlangsung  sepanjang  hayat  kepada  seseorang  yang  telah  mengalami sosialisasi.  Seseorang  yang  telah  memasuki  tahap  internalisasi,  artinya  mereka  telah mengadopsi pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya.
Melalui proses internalisasi inilah, para penyandang disabilitas dapat mengkonstruksikan  sekolah  umum  sebagai  sarana  pendidikan  sepanjang  hayatnya. Penyandang disabilitas telah memiliki  perspektif yang telah dibentuk dari ketiga tahapan yang telah  dilewati,  mereka  tidak  memiliki  daya  tarik  dalam  memasuki  sekolah  umum  sebagai pilihan  pendidikannya.  Meskipun  hati  kecil  mereka  ingin  memperoleh  kesetaraan  dalam pendidikan  seperti  halnya  anak-anak  lain,  akan  tetapi  ketakutan  dan  rasa  minder  justru menghantui mereka. Terlebih,  kurangnya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di rata- rata sekolah umum,  membuatnya kurang termotivasi atau bahkan enggan dalam memilih  dan menempuh  pendidikan  di  sekolah  umum.  Dalam  hal  ini,  perlahan  akan  membuka  tabir konstruksi  bahwa,  sekolah  umum  di  daerah  manapun  juga  masih  rentan  dan belum  sesuai harapan  bagi  kelangsungan  pendidikan  anak  berkebutuhan  khusus  yang  seharusnya mendapatkan takaran sama dalam menikmati  pendidikan di Indonesia.

## Hak Keadilan Dalam Memperoleh Pendidikan Umum bagi Penyandang Disabilitas
Negara  Indonesia  telah  menetapkan  kebijakan  tetap  atas  perolehan  pendidikan  bagi penyandang disabilitas  atau anak  berkebutuhan khusus.  Perolehan  hak atas pendidikan pada penyandang  disabilitas  tersebut,  didasari  tanpa  adanya  diskriminasi  (Sari  and  Iqbal  2021). Pernyataan tersebut diperkuat melalui  kebijakan  Undang Undang Republik  Indoensia, yakni sebagai berikut :
1) UUD 1945 Pasal  31  Ayat 01 Dalam  kandungan UUD ini  disebutkan bahwa setiap warga berhak untuk memperoleh  pendidikan
2) UUD  No  20  Tahun  2003Setiap  WNI  atau  Warga  Negara  Indonesia  memiliki kesempatan sama  dalam mendapatkan pendidikan yang baik. Konsep warga negara indonesia  tersebut  tidak  pandang  bulu,  artinya  semua  warga  dari  berbagai ras,suku,agama,  termasuk para penyandang disabilitas.
3) UUD No 08 Tahun 2016
Dalam  kebijakan  tersebut  dinyatakan bahwa, penyandang disabilitas  memiliki  hak yang  sama  dalam  mendapatkan  pendidikan  yang  kualitasnya  baik  dan  bermutu, terutama dalam jenjang pendidikan umum. Sementara itu, tidak ada alasan lain untuk mendiskriminasikan  penyandang  disabilitas  dengan  alih  alih  minimnya  fasiitas.
Karena,  hal  tersebut sudah duatur dalam  kebijakan  UUD  Pasal  18,  yang  berisikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perolehan akses publik untuk mendapatkan bentuk perlakuan  layak  di tempat umum,  dan pemerintah  wajib  untuk memberikan fasilitas tersebut, termasuk ndalam lingkup sekolah  (Sari and Iqbal 2021)
Namun  faktanya,  pendidikan  umum  belum  mencerminkan  adanya  keadilan  bagi  kaum disabilitas,  serta  belum  menyediakan  fasiltas  khusus  bagi  murid  yang  berkebutuhan  khusus atau disabilitas.  Sehingga, hal tersebut menimbulkan  suatu kontruksi sosial  negative terhadap sekolah  umum  yang menyebabkan  mereka  khawatir dan langsung  beralih  ke sekolah  khusus atau  SLB. Kontruksi  sosial  tersebut  juga  menyebabkan  stigma  bahwa  sekolah  umum  tidak pantas bagi  mereka  yang  menyandang kebutuhan khusus  atau disable, sekolah  umum  hanya diperuntukan   oleh anak anak pintar dan normal. Padahal, sekolah merupakan salah satu agen penting dalam membentuk kepribadian tanpa adanya diksriminasi  dan sikap intoleran.  Selain itu,  apabila  hak  penyandang  disabilitas  dalam  memasuki  sekolah  umum  ditegakan  dan diimplementasikan,  akan menciptakan suatu pendidikan yang multicultural, dan kuatnya sikap saling menghargai.

## KESIMPULAN
Konstruksi  sosial  yang  terbentuk  mengenai  pendidikan  umum  bagi  penyandang disabilitas, yakni konstruksi sosial negative. Pendidikan yang seharusnya dapat memanusiakan manusia  dan  menjadi  agen  perubahan  sosial  pada  masyarakat  setempat,  justru  menjadi boomerang bagi  kaum  disabilitas.  Sulitnya  kesempatan  mereka  untuk  dapat  menempuh pendidikan bersama  teman teman  dari berbagai  latar  belakang,  menjadikan mereka  langsung dilarikan  di  sekolah  khusus  atau  SLB(Sekolah  Luar  Biasa).  Alih-alih  minimnya  tenaga pendidik  atau  guru,minimnya  fasilitas,dan  juga  tindakan  bullying,  menjadikan  hambatan eksternalisasi  penyandang  disabilitas  dalam  memasuki  sekolah  umum.  Sehingga,  SLB (Sekolah Luar Biasa) menjadikan mereka merasa lebih aman, dan jauh dari resiko bullying dan tindakan diskriminasi  dibandingkan di sekolah umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Kutipan Buku :
Marchianti,  Ancah.,  Elly.  Nurus  Sakinah,  and  Nunad.  et  al.  Diniyah.  2017.  3  Efektifitas
Penyuluhan Gizi pada Kelompok 1000 HPK dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Kesadaran Gizi Himpunan Kebijakan Pendidikan .
Raco, Jozef. 2018. Metode Penelitian Kualitatif:  Jenis, Karakteristik  Dan Keunggulannya .
Kutipan Artikel Jurnal :
Afifah, Wiwik,  and Syofyan Hadi. 2019.  “Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas  Di Jawa Timur.”  14(2): 85–101.
Buliung, Ron et al. 2021. “More than Just a Bus Trip: School Busing, Disability and Access to
Education in  Toronto,  Canada.” Transportation  Research  Part  A:  Policy  and  Practice
148(November 2020): 496–505. https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.04.005.
Damayanti,  Siska  Retno et  al.  “Konstruksi  Sosial  Kesetaraan  Dan  Keadilan  Pada  Dimensi Kebijakan, Praktik Dan Budaya Di Sekolah Pilot Project.”
Elihami,  Haerullah  Haerullah;  Elihami.  2020.  “Dimensi  Perkembangan  Pendidikan  Formal
Dan Non Formal.”
Florida,  Nelino,  César  López, and Vicente Pocomucha.  2012.  “Pentingnya Pendidikan Bagi Mnusia.” 2(2): 35–43.
Hamid,  Ismar.  2017.  “Transformasi  Pemikiran  Paulo  Freire  Dalam  Konteks  Pendidikan Inklusif.” Over The Rim : 191–99.
Hamidi,  Jazim.  2016.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Disabilitas  Dalam  Memenuhi  Hak Mendapatkan  Pendidikan  Dan  Pekerjaan.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 23(4): 652–71.
Husna,  Faiqatul,  Nur  Rohim  Yunus,  and  Andri  Gunawan.  2019.  “Hak  Mendapatkan Pendidikan  Bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus  Dalam  Dimensi  Politik  Hukum Pendidikan.” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6(2): 207–22.

## ILO, International Labour Organization. 2017. “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.”
Jurnal Refleksi Hukum 1: 1–4.
Izza,  Aini  Zulfa,  Mufti  Falah,  and  Siska  Susilawati.  2020.  “Studi  Literatur:  Problematika
Evaluasi  Pembelajaran  Dalam  Mencapai  Tujuan  Pendidikan Di  Era  Merdeka  Belajar.”
Konferensi Ilmiah Pendidikan Universitas Pekalongan 2020 : 10–15. https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip.
Jaeger,  P.  T.  2019.  “Disability  in  Culture;  Disability  as  Culture.” Multicultural  Education
27(1): 28–35.
Jauhari,  Auhad, and Jawa  Tengah  Indonesia. “Pendidikan  Inklusi  Sebagai  Alternatif  Solusi Mengatasi Permasalahan  Sosial Anak Penyandang Disabilitas.”
Jesslin,  and Farida  Kurniawati.  2020.  “Perspektif Orang  Tua  Terhadap  Anak Berkebutuhan
Khusus Di Sekolah Inklusif.” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents
3: 12–26.
Kulkarni,  Mukta,  K.  V.  Gopakumar,  and  Devi  Vijay.  2017.  “Institutional  Discourses  and Ascribed  Disability  Identities.” IIMB  Management  Review 29(3): 160–69. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2017.07.002.
Marchianti,  Ancah.,  Elly.  Nurus  Sakinah,  and  Nunad.  et  al.  Diniyah.  2017.  3  Efektifitas
Penyuluhan Gizi pada Kelompok 1000 HPK dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap
Kesadaran Gizi Himpunan Kebijakan Pendidikan .
Raco, Jozef. 2018. Metode Penelitian Kualitatif:  Jenis, Karakteristik  Dan Keunggulannya .
Rizki,  Muhamad.  2014.  “Konstruksi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  Terhadap  Penggunaan
Angkutan Umum Di Kabupaten Sidoarjo.” Paradigma 02(01): 1–7. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/6864.
Rizky,  Ulfah  Fatmala.  2014.  “Identifikasi  Kebutuhan  Siswa  Penyandang  Disabilitas  Pasca Sekolah Menengah Atas.” Indonesian Journal of Disabilities  Atudies 1(1): 52–59.
Rosyad, Ali Miftakhu, and Muhammad Anas Maarif. 2020. “Paradigma Pendidikan Demokrasi
Dan  Pendidikan  Islam  Dalam  Menghadapi  Tantangan  Globalisasi  Di  Indonesia.”
Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 3(1): 75–99.
Sari, N, and M Iqbal. 2021. “Persepsi  Siswa Difabel Terhadap Kelanjutan Studi Di Perguruan Tinggi.” Genta Mulia: Jurnal
Ilmiah
Pendidikan XII(1):
1–13.
https://www.ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm/article/view/550.
Sholeh,  Akhmad.  2015.  “Islam  Dan  Penyandang  Disabilitas :  Telaah  Hak  Aksesibilitas
Penyandang Disabilitas  Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia.” Jurnal Palastren 8(2): 293–320.
Sinulingga,  Isabella  Novsima.  2015.  “Keindahan Dalam  Disabilitas.” Indonesian  Journal  of Theology 3(1): 35–60.
Suharno,  SH.,  MH. ;  Ary  Khairudin.  2018.  “Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusi  Dan
Perlindungan Anak Kelompok Disabilitas  Di SDN 13 CEMARA DUA SURAKARTA.”
: 25–33.
Sulaiman,  Aimie.  2016. “Memahami  Teori  Konstruksi Sosial  Peter L. Berger.” Society 4(1):
15–22.
Tia Martia, Metty Suwandany dan Dila Rismayanti. 2018. “Peran Pemerintah Jepang Terhadap Penyandang Disabilitas  Di Jepang.” VI(1): 2018.
Trani,  Jean  Francois  et  al.  2020.  “Stigma  of  Persons  with  Disabilities  in  South  Africa:
Uncovering Pathways from Discrimination  to Depression and Low Self -Esteem.” Social
Science and Medicine 265(October): 113449.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113449.