## SOSIOLOGI GENDER: Poligami Perspektif Hukum Islam
Oleh: Ahmad Muzakki Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo muzakkipasca@gmail.com
Abstract Polygamy  has  been  a  debate  among  some  scholars  of  Islam  about whether  or  not to  allow  it.After  investigation,  the  actual  points  of that debate can be found in the practice of polygamy that happen in society. Gender  activists  who  disagree  and  opposed  poligamy  actually  oppose the  practice  of polygamy  that  opposes  polygamy  lies  in the practice  of polygamy that oppressdespoticalyto women.Hence the verse about the permissibility  of  polygamy  should  not  be  deprived  to  legalize  the satisfication of the sexual libido of mens.
Otherwise,  thatverse  should  be  placed  in  the  study  of  sharia  law  that releases  with  no  disregard  the  historical  aspects  of  the  practice  of polygamy which is exemplified by the Prophet.With this perspective, the dimensions  of  morality  in  the  verse  of  polygamy  become  the  central point for consideration,because, the law without ethics is a wicked, and ethics without law is justutopia that far from harmonious and desirable social regulation building.Necessarily Muslims, who want to polygamy, not only follow the Sharia law but also followthe regulations of law that applied in Indonesia.
Keywords : Poligami, Gender, dan Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Emansipasi  wanita  dan  hak  asasi  manusia  sering  menjadi perbincangan  hangat  di  tengah  umat.  Salah  satu  topik  yang  menarik adalah  poligami.  Masalah  ini  sempat  menjadi  topik  utama  media-media Indonesia ketika sang da`i kondang , KH. Abdullah Gymnastiar atau  yang akrab  dipanggil  Aa  Gym  melakukan  poligami.  Banyak  para  wanita  yang tidak senang bahkan tidak setuju terhadap keputusan Aa Gym tersebut.
Berbagai  kerancuan  berpikir  antipoligami  pun  menjadi  konsumsi harian para istri. Karena itu, tak sedikit para istri yang dipoligami merasa jengkel  dan  tersulut  emosi.  Ibarat  api  dalam  sekam.  Baranya  terus menjalar, perlahan namun pasti.
Luapan  kemarahan  akhirnya  menjadi  solusi.  Para  suami  dihujat
dan digugat. Tak sedikit dari mereka yang tercemar nama baiknya bahkan terempas  dari  kedudukannya.  Seakan  telah  melakukan  dosa  besar  yang tak bisa diampuni lagi. Lain masalah ketika para suami itu berbuat serong, punya  wanita  idaman  lain  (WIL)  yang  tak  halal  baginya  alias  selingkuh. Reaksi sebagian istri justru tak sehebat ketika dipoligami.
Bahkan,  tak  sedikit  dari  mereka  yang  diam  seribu  bahasa.  Yang penting  tidak  dimadu.  Itulah  sekira  letupan  hati  mereka.  Tak  heran,  bila diantara  para  suami  bermasalah  itu  lebih  memilih  berbuat  selingkuh daripada poligami. Bisa jadi karena pengalaman mereka bahwa selingkuh itu  lebih  aman  daripada  poligami.  Sampai-sampai  ada  sebuah  pelesetan, selingkuh  itu  selingan  indah  keluarga  utuh.  Padahal  selingkuh  itu menjijikkan.  Selingkuh  adalah  zina.  Selingkuh  diharamkan  dalam  agama dan  tak  selaras  dengan  fitrah  suci  manusia.  Demikianlah  diantara  ragam fakta unik yang terjadi dalam ranah sosial kemasyarakatan kita.
Memang  pada  kenyataannya,  poligami  yang  dipraktekkan  oleh sebagian  masyarakat  kadang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah digariskan  dalam  Islam.  Kemungkinan  besar  aksi  kontra  poligami  terjadi akibat praktek poligami yang salah. Sebenarnya ada beberapa syarat bagi mereka  yang  ingin  melakukan  poligami.  Meskipun  demikian,  tetap  saja muncul pro kontra tentang hukum poligami. Terutama di kalangan aktivis gender  yang  menyuarakan  ketidaksetujuannya  terhadap  pernikahan poligami karena dianggap sebagai penindasan terhadap kaum perempuan.
Sebenarnya,  beristeri  lebih  dari  seorang  atau  istilah  popularnya poligami,  telah  dikenal  luas  dalam  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Dari generasi  ke  generasi,  praktek  poligami  terdapat  dalam  berbagai lingkungan komunitas, dilakukan oleh semua bangsa di barat dan di timur. Perkawinan  dengan  isteri  lebih  dari  satu  ini  telah  berlangsung  lama bahkan jauh sebelum datang masa  Islam. Jumlahnya isteri yang dikawini pun sesukanya, tidak mengenal batasan.
Kehadiran  Islam  memberikan  pengaturan  dan  batasan  kebolehan melakukan  poligami  maksimal  empat  isteri.  Untuk  pelaksanaannya  pun ditetapkan  persyaratan  mampu  berbuat  adil  di  antara  isteri-isterinya. Dengan  demikian,  tudingan  terhadap  Islam  bahwa  Islam-lah  yang  mula- mula  memperkenalkan  praktek  perkawinan  poligami,  sungguh  tidak beralasan  dan  berlawanan  dengan  fakta.  Akan  tetapi,  perlu  diketahui bahwa tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang, terutama  dilakukan  di  kalangan  raja-raja,  yang  dalam  pandangan rakyatnya  dianggap  sebagai  simbol  ketuhanan,  oleh  karena  itu  mereka dipandang suci.
Konsep  awal  poligami  sebagaimana  dilakukan  Nabi  Muhammad SAW  pada  awal  masa  Islam  bukanlah  suatu  bentuk  perkawinan  yang mencitrakan  dominasi dan hegemoni lelaki terhadap perempuan, apalagi sampai  ke  tingkat  dehumanisasi  perempuan,  melainkan  bentuk perkawinan yang memiliki tujuan yang sama seperti perkawinan  lainnya (monogami).  Bahkan  dalam  perkawinan  poligami  ini  terkandung  tujuan lain  yang  sangat  mulia,  yaitu  penegakan  keadilan  di  antara  isteri-isteri, dan  perlindungan  hak  anak-anak  yatim  perempuan,  baik  perlindungan yang menyangkut harta maupun pribadinya dari perlakuan  kesewenang- wenangan yang sudah mentradisi pada masa itu.
Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  tentang  poligami  perspektif hukum Islam, perundang-undangan, sosiologi gender dan dampak praktik poligami sebagai bentuk ketidakadilan gender bagi perempuan. Penelitian ini  diharapkan  dapat  menambah  khazanah  pengetahuan  tentang  konsep poligami  dilihat  dari  sudut  pandang  agama  Islam  dan  memberikan pertimbangan bagi pembaca untuk memilih berpoligami atau tidak.

## B. Pembahasan
1. Pengertian Poligami
Kata Monogamy dapat  dipasangkan  dengan  poligami  sebagai antonim, Monogamy adalah  perkawinan  dengan  istri  tunggal   yang artinya  seorang  laki-laki  menikah  dengan  seorang  perempuan  saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau  lebih  dalam  waktu  yang  sama.  Dengan  demikian  makna  ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut Polygini dan kemungkinan yang kedua disebut Polyandry . Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehinggah  poligami  dipakai  untuk  makna  laki-laki  beristri  banyak, sedangkan kata poligyni sendiri tidak lazim dipakai. 1
Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab  qabul,  melainkan   dalam  menjalani  hidup  berkeluarga,  sedangkan monogamy  berarti  perkawinan  yang  hanya  membolehkan  suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. 2
1 Achmad Kuzari, 1995, Nikah Sebagai Perikatan , (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 159. 2 Al-Qamar  Hamid, 2005, Hukum  Islam  Alternative  Terhadap  Masalah  Fiqh Kontemporer , (Jakarta:  Restu Ilahi) , hlm. 19.
Poligami  adalah  suatu  bentuk  perkawinan  di  mana  seorang  pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli  di  dalam  perkawinan  adalah  monogamy,  sedangkan  poligami  datang belakangan  sesuai  dengan  perkembangan  akal  pikiran  manusia  dari zaman ke zaman.
Menurut para ahli sejarah, poligami mula-mula dilakukan oleh raja- raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya.  Semakin  kaya  seseorang  semakin  tinggi  kedudukanya, semakin  banyak  mengumpulkan  wanita.  Dengan  demikian  poligami  itu adalah  sisa-sisa  pada  waktu   peninggalan  zaman  perbudakan  yang  mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi. 3
Poligami  adalah  salah  satu  bentuk  masalah  yang  dilontarkan  oleh orang-orang  yang  memfitnah  Islam  dan  seolah-olah  memperlihatkan semangat  pembelaan  terhadap  hak-hak  perempuan.  Poligami  itu merupakan  tema  besar  bagi  mereka,  bahwa  kondisi  perempuan  dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  banyak  penulis,  bahwa  poligami itu  berasal  dari  bahasa  Yunani,  kata  ini  merupakan  penggalan kata Poli atau Polus yang artinya banyak, dan kata Gamein atau Gamos yang  berarti  kawin  atau  perkawinan.  Maka  jika  kata  ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Batas poligami hanya sampai empat wanita saja.

## 2. Poligami Perspektif Hukum Islam
Ayat yang berbicara tentang poligami, paling tidak ditemukan dua ayat dalam surat an-Nisa` yaitu :
ْ نِإَو ْ ْ مُت فِخ ْ َْلَّأ ْ اوُطِس قُ ت ْ ِْف ْ ىَماَتَي لا ْ اوُحِك ناَف ْ اَمْ َْباَط ْ ْ مُكَل ْ َْنِم ْ ِْءاَسِّنلا ْ َْن  ثَم ْ َْث َلَُثَو ْ َْعاَبُرَو ْ ْ نِإَف ْ ْ مُت فِخ ْ َْلَّأ ْ اوُلِد عَ ت ْ ْ ةَدِحاَوَ ف ْ ْ وَأْ اَمْ ْ تَكَلَم ْ ْ مُكُناَ يَْأ ْ َْكِلَذ ْ َْن دَأ ْ َْلَّأ ْ اوُلوُعَ ت 3 Aisjah Dahlan, 1969, Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1. (Jakarta:  Jamunu), hlm. 69
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika  kamu takut  tidak akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang saja,  atau budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya . (QS. An-Nisa`: 3). Dalam  menafsiri  ayat  di  atas  Ulama  berbeda  pendapat  berkenaan dengan  kebolehan  dan  bilangan  maksimal  wanita  yang  boleh  dipoligami. Dalam  tafsir  Mafatihul  Ghoib,  Ar-Rozi  memaparkan  bahwa  ada sekelompok  kaum  yang  berpendapat  bahwa  tidak  ada  batas  maksimal poligami.  Pendapat  mereka  didasarkan  kepada  beberapa  alasan. Diantaranya,  ayat  yang  berbunyi  ,  “ kawinilah  wanita-wanita  yang  kamu senangi” adalah bersifat mutlaq dan mencakup kepada jumlah perempuan tanpa  batas.  Dalam  ayat  tersebut  kata  yang  digunakan  adalah ءاسنلا , yang menunjukkan perempuan secara mutlaq. 4
Kelompok  ini  juga  beralasan  bahwa واو ْ dalam  ayat َْن  ثَم ْ َْث َلَُثَو ْ َْعاَبُرَو
adalah berfaidah lil jam`il mutlaq, artinya wawu tersebut mengindikasikan penjumlahan.  Jika  mengikuti  alur  pemikiran  ini,  maka  poligami  boleh  9 (2+3+4), atau bahkan 18 (2+2+3+3+4+4).
Pendapat  dari  kelompok  ini  juga  dikuatkan  dengan  Hadits Mutawatir yang menjelaskan bahwa Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Allah dalam  Alquran  memerintahkan  umat  Islam  untuk  mengikuti  Rasulullah dan  Rasulullah  juga  menyatakan  bahwa  barang  siapa  yang  tidak  senang terhadap sunnahku, maka bukanlah termasuk golonganku. 5
Pendapat  ini  ditentang  oleh  kelompok  lain  yang  membatasi kebolehan  poligami  hanya  sampai  empat.  Pendapat  ini  didasarkan  pada Hadits  Nabi  berkenaan  dengan  Ghailan  yang  ketika  baru  masuk  Islam memiliki 10 Istri, sebagimana sabda Nabi,
نع ْ نبا ْ رمع ْ لاق ْ ْ: ملسأ ْ نلَيغ ْ يفقثلا ْ هدنعو ْ رشع ْ ةوسن ْ لاقف ْ لوسر ْ للها ْ ىلص ْ للها ْ هيلع ْ ملسو ْ ْ: كسمأ ْ اعبرأ ْ قرافو ْ نهرئاس 4 Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir al-Razi/ Mafatihul Ghaib, (Maktabah Syamilah, Juz 5), hlm. 48 5 Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir al-Razi/ Mafatihul Ghaib, (Maktabah Syamilah, Juz 5), hlm. 49
Diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar  bahwa  Ghailan  al-Tsaqofi  ketika masuk  islam  memiliki  10  istri.  Lalu  Rasulullah  SAW  bersabda:  Ambillah  4 dan ceraikanlah yang lainnya.(HR. Ibnu Hibban) 6
Dalam  riwayat  lain  dijelaskan  bahwa  Qois  bin  Harits  ketika  baru masuk  Islam  memiliki  8  isteri,  lalu  Rasulullah  SAW  memerintahkannya untuk  memilih  empat  orang  diantara  yang  8.  Karena  ketika  lebih  dari empat  istri  dikhawatirkan  terjerumus  dalam  kemaksiatan  akibat  tidak mampu  melaksanakan  kewajiban  dan  memberi  hak-hak  istri  yang dipoligami. 7 Adapun  kebolehan  Rasulullah  untuk  menikah  lebih  dari empat merupakan keistimewaan bagi Rasulullah SAW ( Khushusiyyat). Kelompok  selanjutnya  menyatakan  keharaman  poligami  apabila dilakukan tanpa adanya kemampuan untuk berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan  sandang,  pangan,  papan  serta  dalam  menemani istri/pembagian  giliran  menginap.  Bahkan  dibeberapa  negara  yang mayoritas  muslim  ada  aturan  yang  melarang  melakukan  poligami. Misalnya dalam UU Keluarga Tunisia ( code of  personal status / majallat al- ahwal al- syakhsiyah no.66 tahun 1956) melarang poligami secara mutlak, dengan  alasan    pertama,  intitusi  budak    dan  poligami    hanya  boleh  pada masa  perkembangan,  tetapi  dilarang  setelah  menjadi  masyarakat  yang berbudaya.  Kedua,  Q.S.  al-Nisā’  (4):  3  yang  menetapkan  bahwa  syarat poligami harus mampu berlaku adil itu hanya Rasul yang bisa berlaku adil. Itulah  beberapa  ragam  pendapat    tentang  jumlah  maksimal  istri yang  boleh  dipoligami  dan  tentang  hukum  melakukan  poligami. Selanjutnya berkenaan dengan ayat poligami yang telah disebutkan di atas bahwa  syarat  poligami  adalah  mampu  berbuat  adil.  Namun  ayat  di  atas tidak  memberikan  penjelasan  secara  lengkap  tentang  dalam  hal  apa  saja harus  berlaku  adil. 8 Maka  pada  ayat  berikutnya  dijelaskan  tentang  objek keadilan yang harus dilakukan dalam poligami, sebagaimana firman Allah,
ْ نَلَو ْ اوُعيِطَت سَت ْ ْ نَأ ْ اوُلِد عَ ت ْ َْ يَ ب ْ ِْءاَسِّنلا ْ ْ وَلَو ْ ْ مُت صَرَح ْ َْلََف ْ اوُليَِتَ ْ َْلُك ْ ِْل يَم لا ْ اَهوُرَذَتَ ف ْ َْلَعُم لاَك ِْةَق ْ ْ نِإَو ْ اوُحِل صُت ْ اوُقَ تَ تَو ْ َْنِإَف ْ َْهَللا ْ َْناَك ْ ا روُفَغ ْ ا ميِحَر ( ءاسنلا ْ ْ: 129 ْ ْْ
Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri- isteri(mu),  walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu janganlah  kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga
6 Ibnu Hibban, Shohih Ibnu Hibban, (Maktabah Syamilah, Juz 9), hlm. 181.
7 Ali  Ahmad  al-Jurjawi, Hikmatu  Al-Tasyri`  Wa  Falsafatuhu, (Beirut:  Darul  Fikr, 2009), Juz 2, hlm. 17.
8 KH.  Afifuddin  Muhajir, Fiqh  Menggugat  Pemilihan  Langsung ,  (Jember:  Pena Salsabila, 2009), hlm. 93.
kamu  biarkan  yang  lain  terkatung-katung.  Dan  jika  kamu  mengadakan perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  maka  sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .( QS. An-Nisa`:129) Bagian awal dari ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu  berlaku  adil  diantara  para  istri-istrinya,  padahal  adil  merupakan syarat  bagi  orang  yang  akan  berpoligami  sebagaimana  dalam  surat  an- Nisa ayat 3. Namun kejanggalan ini terjawab dengan penggalan ayat:
َْلََف ْ اوُليَِتَ ْ َْلُك ْ ِْل يَم لا .
Penggalan  ayat  ini  menunjukkan  bahwa  keadilan  yang  tidak  bisa dilakukan  oleh  manusia  adalah  keadilan  totalitas  yaitu  keadilan  dalam semua  persoalan.  Oleh  karena  itu,  fuqoha  membagi  keadilan  menjadi  2 yaitu: Pertama, Keadilan  dalam  hal-hal  yang  konkrit-Material,  seperti dalam masalah nafkah dan giliran bermalam. Kedua, Keadilan dalam hal- hal  abstrak-Immaterial,  seperti  cinta  dan  benci.  Keadilan  yang  menjadi persyaratan  dalam  poligami  adalah  keadilan  yang  pertama,  yaitu  dalam hal-hal yang konkrit-material. 9
Adapun  dalam  masalah  cinta  dan  benci  manusia  tidak  mampu berlaku adil. Oleh karena ini Rasulullah berdoa:
مهللا ْ يمسقاذه ْ اميف ْ كلما ْ لَف ْ نيملت ْ اميف ْ كلتَ ْ لّو ْ كلما “ Ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu, maka jangan kau cela aku pada sesuatu yang engkau mampu dan tidak aku mampu .”

## 3. Monogami dan Poligami Rasulullah
Rasulullah  lebih  lama  bermonogami  dari  pada  berpoligami.  Istri pertama Rasulullah adalah Siti Khodijah. Rasulullah ketika masih beristri dengan  Siti  Khodijah,  beliau  tidak  melakukan  poligami,  padahal  saat  itu poligami  menjadi  sesuatu  yang  biasa  dikalangan  masyarakat  Quraish. Rasulullah  memulai  melakukan  poligami  setelah  wafatnya  Siti  Khodijah. Umur  beliau  ketika  berpoligami  sudah  55  tahun.  Istri-istri  yang  beliau poligami adalah janda-janda kecuali Siti Aisyah.
Ini  membuktikan  bahwa  motivasi  dari  poligami  Rasulullah bukanlah  karena  dorongan  syahwat.  Akan  tetapi,  Rasulullah  berpoligami karena  ada  tujuan-tujuan  mulia.  Rasulullah  menikahi  Zainab  karena wahyu  dari  Allah,  Shofiyah  dinikahi  oleh  Rasulullah  dengan  harapan kabilah di belakang Shafiyah banyak yang masuk Islam. Hafsah binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar dinikahi karena untuk lebih mempererat tali silaturrahmi  persahabatan  beliau.  Rasulullah  menikahi  Ummu  Salamah
9 Ibid, 94-95
untuk melindungi anak-anaknya yang yatim dan mengurangi beban hidup Ummu Salamah. 10
Jadi  Rasulullah  adalah  seorang  feminis  muslim  pertama  yang tampil berani membela hak-hak kaum perempuan. Dengan poligami, maka Istri-istri  Rasulullah  akan  tampil  menjadi  wanita  sholehah,  cerdas,  dan mandiri. Di mana pada masa-masa sebelumnya wanita tidak banyak diberi kesempatan  untuk  maju.  Dengan  poligami  inilah  Rasulullah  mencetak perawi hadist, penghafal Quran, mufti dan sebagainya.
Poligami  Rasulullah  memang  sarat  dengan  setting  penyelesaian beragam  persoalan  sosial  saat  itu.  Ketika  lembaga-lembaga  lain  lumpuh dan  tidak  mampu  memberikan  jalan  keluar  terhadap  persoalan  sosial kemasyarakatan,  syariat  Islam  tampil  dengan  performa  transformatif. 11 Rasulullah  mempunyai  misi  mengangkat  harkat  dan  martabat  seorang perempuan  yang  sebelumnya  menjadi  kaum  yang  termarginalkan  dan tersubordinatkan.
Nabi  menegaskan  bahwa  sebaik-baiknya  laki-laki  muslim  adalah dia yang bersikap baik terhadap istrinya. Beliau menganjurkan lelaki agar memberikan  perhatian  lebih  kepada  wanita  karena  kelemahan  dan keterbatasannya.  Nabi  bersikap  adil  dalam  giliran  tidur  bersama  istri- istrinya, pemberian tempat maupun nafkah. 12
Aisyah pernah berkata, “Nabi tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari  beliau  mengelilingi  kami  semua  dan  mendekat  kepada  seluruh  istri beliau hingga sampai pada rumah istri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian  beliau  bermalam  padanya.  Jika  Nabi  sedang  bepergian kemudian baru saja datang, beliau tidak pernah mengetuk rumah istrinya malam-malam.
Itulah  sedikit  gambaran  bagaimana  Rasulullah  memperlalukan istri-istrinya  dengan  penuh  keakraban  dan  keharmonisan.  Poligami  yang dipraktikkan  oleh  beliau  sangatlah  berakhlak.  Beliau  memperlakukan istri-istrinya  dengan  baik  dan  seadil-adilnya.  Inilah  yang  perlu  dijadikan teladan bagi orang-orang yang hendak melakukan poligami.
10 Mufidah, Psikologi  Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender, (Malang:  UIN  Malang Press, 2008), hlm. 229 11 Abu  Yasid,  Munif  Shaleh, Epistemologi  Fiqh,  Unsur  Subtansi,  Metodologi  dan Aplikasi Ajarannya, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), hlm. 74. 12 Samiyah  Menisi, Muhammad  Rahmat  Bagi  Wanita, (Jakarta:  PT.  Qof  Media Kreativa, 2016), hlm. 76.

## 4. Poligami dalam Perspektif Sosiologi Gender
Praktik poligami akan menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender.  Ketidakadilan  biasanya  berupa  pemiskinan  perempuan  atau marginalisasi  perempuan.  Hal  ini  timbul  apabila  seorang  suami  sebagai pencari  nafkah  melakukan  poligami,  sementara  pihak  istri  yang  hanya sebagai  ibu  rumah  tangga.  Dengan  seorang  istri,  penghasilan  seorang suami  mungkin  cukup  untuk  menafkahi  istri  tersebut.  Namun,  dengan melakukan praktik poligami maka gaji yang  diterima suami akan terbagi lagi untuk istri-istri yang lain. 13 Misal: seorang suami dengan seorang istri mempunyai  penghasilan  Rp1.000.000,-  perbulan  mungkin  cukup  untuk memberikan  nafkah  kepada  istri  dan  anak-anaknya.  Namun  apabila seorang suami tersebut berpoligami, maka tentunya gaji yang sebesar itu mungkin kurang untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Selain hal di atas, banyak dampak lain yang akan ditimbulkan dengan adanya praktik poligami, antara lain:
a. Timbul  perasaan  inferior,  menyalahkan  diri  sendiri,  istri  merasa tindakan  suaminya  berpoligami  adalah  akibat  dari  ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
b. Ketergantungan  secara  ekonomi  kepada  suami.  Ada  beberapa  suami memang  dapat  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya.  Tetapi  seringkali pula  dalam  prakteknya,  suami  lebih  mementingkan  istri  muda  dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan  akan sangat  kesulitan menutupi  kebutuhan sehari-hari.
c. Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan  terhadap  perempuan,  baik  kekerasan  fisik,  ekonomi, seksual maupun psikologis.
d. Selain  itu,  dengan  adanya  poligami,  dalam  masyarakat  sering  terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor  pencatatan  nikah  (Kantor  Catatan  Sipil  atau  Kantor  Urusan Agama).  Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dianggap  tidak  sah  oleh negara,  walaupun  perkawinan  tersebut  sah  menurut  agama.  Bila  ini terjadi,  maka  yang  dirugikan  adalah  pihak  perempuan  karena perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  pernah  terjadi  oleh  negara.  Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.
13 Mufidah, Psikologi  Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender, (Malang:  UIN  Malang Press, 2008), hlm. 240 .

## 5. Poligami Menurut Perundang-Undangan
a. Alasan Poligami Menurut Perundang-Undangan
Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dan  Pengadilan  Agama telah  memberi  izin  (Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974).  Dasar  pemberian  izin  poligami  oleh  Pengadilan  Agama  diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab  IX  KHI  Pasal  57 seperti  dijelaskan  sebagai  berikut:  1).  Isteri  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2). Isteri mendapat cacat badan  atau penyakit yang tidak  dapat  disembuhkan;  dan 3).  Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas,  dapat  dipahami  bahwa  alasannya  mengacu  kepada  tujuan  pokok pelaksanaan  perkawinan,  yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia dan  kekal  (istilah  KHI  disebut sakinah,  mawaddah, dan rahmah ) berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Apabila  tiga  alasan  yang disebutkan  di  atas  menimpa  suami-istri  maka  dapat  dianggap  rumah tangga  tersebut  tidak  akan  mampu  menciptakan  keluarga  bahagia ( mawaddah dan rahmah).
b. Syarat-Syarat Poligami Menurut Perundang-Undangan
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:
1) Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Agama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  ini harus  dipenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut: Pertama, adanya persetujuan  dari istri/ isteri-isteri; Kedua, adanya  kepastian  bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;  dan Ketiga, adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2) Persetujuan  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  pasal  ini  tidak diperlukan  bagi  seorang  suami  apabila  istri/istri-istrinya  tidak mungkin  dimintai  persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi  pihak dalam  perjanjian,  atau  apabila  tidak  ada  kabar  dari  istrinya  selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

## c. Prosedur Poligami Menurut Perundang-Undangan
Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  apabila  seorang  suami  bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada  pengadilan. Hal  ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 55, 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Pasal 55 KHI. 1).  Beristeri  lebih  satu  orang  pada  waktu  bersamaan,  terbatas  hanya sampai empat isteri; 2). Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya; dan 3). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. 14
Pasal  56  KHI  menerangkan  1).  Suami  yang  hendak  beristeri  lebih dari  satu  orang  harus  mendapat  izin  dari  Pengadilan  Agama,  2). Pengajuan permohonan izin  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975,  dan  3).  Perkawinan  yang  dilakukan dengan  isteri  kedua,  ketiga  atau  ke  empat  tanpa  izin  dari  Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 15
Pasal  57  KHI  menerangkan  bahwa  Pengadilan  Agama  hanya memberikan  izin  kepada  suami  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang apabila: 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 16
Kalau  Pengadilan  Agama  sudah  menerima  permohonan  izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI : 1). Ada atau tidaknya  alasan  yang  memugkinkan  seorang  suami  kawin  lagi;  2).  Ada atau  tidaknya  persetujuan  dari  istri,  baik  persetujuan  lisan  maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan; dan 3). Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak- anak,  dengan  memperlihatkan:  Surat  keterangan  mengenai  penghasilan suami  yang  ditandatangani  oleh  bendahara  tempat  bekerja,  atau  Surat keterangan  pajak  penghasilan,  atau  Surat  keterangan  lain  yang  dapat diterima oleh pengadilan.
Pasal 58 ayat (2) KHI, Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau
14 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 2010, hlm. 58. 15 Ibid, hal. 59
16 Ibid, hal. 60.
istri-istri  dapat  diberikan  secara  tertulis  atau  dengan  lisan,  tetapi sekalipun  telah  ada  persetujuan  tertulis,  persetujuan  ini  dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9  Tahun  1975  adalah  sebagai  berikut: Pertama, dalam  melakukan pemeriksaan  mengenai  hal-hal  pada  Pasal  40  dan  41,  Pengadilan  harus memanggil  dan  mendengar  istri  yang  bersangkutan  dan Kedua, pemeriksaan  pengadilan  untuk  itu  dilakukan  oleh  hakim  selambat- lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya  surat  permohonan beserta lampiran-lampirannya.
Apabila  terjadi  sesuatu  dan  lain  hal,  istri  atau  istri-istri  tidak mungkin  diminta  persetujuannya  atau  tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam perjanjian,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  5  ayat  (2) menegaskan:
Persetujuan  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  pasal  ini  tidak diperlukan  bagi  seorang  suami  apabila  istri/istri-istrinya  tidak  mengkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau  apabila  tidak  ada  kabar  dari  istri-istrinya  selama  sekurang- sekurangnya  2  (dua)  tahun  atau  karena  sebab-sebab  lainnya  yang  perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan (bandingkan juga dengan Pasal 58  KHI).  Namun,  bila  Pengadilan  berpendapat  bahwa  cukup  alasan  bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya  yang  berupa  izin  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  (Pasal  43 PP Nomor 9 Tahun 1975).
Kalau  sang  istri  tidak  mau  memberikan  persetujuan,  dan permohonan  izin  untuk  beristri  lebih  dari  satu  orang  berdasarkan  salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama  dapat  menetapkan  pemberian  izin  setelah  memeriksa  dan mendengar  istri  yang  bersangkutan  di  persidangan  Pengadilan  Agama, dan  terhadap  penetapan  ini  istri  atau  suami  dapat  mengajukan  banding atau  kasasi  (Pasal  59  KHI).  Apabila  keputusan  hakim  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  izin  pengadilan  tidak  diperoleh,  maka  menurut ketentuan  Pasal  44  PP  Nomor  9  Tahun  1975,  Pegawai  Pencatat  dilarang untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan  seorang  suami  yang  akan beristri  lebih  dari  seorang  sebelum  adanya  izin  pengadilan  seperti  yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.
Ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  poligami seperti  telah  diuraikan  di  atas mengikat  semua  pihak,  pihak  yang  akan melangsungkan  poligami  dan  pegawai  percatat  perkawinan.  Apabila mereka  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal-pasal  di  atas,
dikenakan  sanksi  pidana.  Persoalan  ini  diatur  dalam  Bab  IX  Pasal  45  PP Nomor 9 Tahun 1975: (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang melanggar ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  3,  Pasal  10  ayat  3,  40  Peraturan Pemerintah  akan  dihukum  dengan  hukuman  denda  setinggi-tingginya Rp.7.500,00  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah);  b.  Pegawai  Pencatat  yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 12, dan  44  Peraturan  Pemerintah  ini  dihukum  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  (2)  Tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.
Ketentuan  hukum  poligami  yang  boleh  dilakukan  atas  kehendak yang  bersangkutan  melalui  izin  Pengadilan  Agama,  setelah  dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan  tujuan  perkawinan  itu  sendiri,  yaitu  rumah  tangga  yang  kekal  dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi
Status  hukum  poligami  adalah  mubah.  Mubah  dimaksud,  sebagai alternatif  untuk  beristri  hanya  sebatas  4  (empat)  orang  istri.  Hal  itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI bahwa beristeri lebih dari satu orang dalam waktu  bersamaan,  terbatas  hanya  sampai  empat  orang  isteri.  Adapun Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anaknya.  Maka,  apabila  tidak  mampu berlaku adil, suami dilarang beristeri lebih dari satu.
Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan  oleh  Ahmad,  At-Tirmidzi,  dan  Ibn  Hibban  yang mengugkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia  mempunyai  10  (sepuluh)  orang  istri.  Mereka  bersama-sama,  dan  dia masuk  Islam.  Maka  Nabi  Muhammad  SAW.  memerintahkan  kepadanya agar  memilih  empat  orang  saja  di  antaranya  dan  menceraikan  yang lainnya.

## 6. Argumentasi Teologis Pendukung dan Penentang Poligami
Poligami merupakan suatu topik yang sering mengundang pro dan kontra  diantara  pendukung  dan  penentangnya.  Para  pendukungnya dengan dalil al-Quran dan dalih mengikuti jejak Rasulullah dengan tanpa ragu  melakukan  poligami.  Sayangnya  poligami  yang  dilakukannya  sering tidak  sesuai  dengan  al-Quran  dan  melenceng  dari  apa  yang  dicontohkan
oleh  Rasulullah.  Ayat  al-Quran  yang  sering  dijadikan  dasar  kebolehan poligami adalah surat an-Nisa` ayat 3 yang berbunyi:
ْ نِإَو ْ ْ مُت فِخ ْ َْلَّأ ْ اوُطِس قُ ت ْ ِْف ْ ىَماَتَي لا ْ اوُحِك ناَف ْ اَمْ َْباَط ْ ْ مُكَل ْ َْنِم ْ ِْءاَسِّنلا ْ َْن  ثَم ْ َْث َلَُثَو ْ َْعاَبُرَو ْ ْ نِإَف ْ ْ مُت فِخ ْ َْلَّأ ْ اوُلِد عَ ت ْ ْ ةَدِحاَوَ ف ْ ْ وَأْ اَمْ ْ تَكَلَم ْ ْ مُكُناَ يَْأ ْ َْكِلَذ ْ َْن دَأ ْ َْلَّأ ْ اوُلوُعَ ت ْ ] ءاسنلا / 3 [ ْ
Ayat ini sebenarnya turun  berkenaan dengan peristiwa Urwah bin Zubair yang dititipi seorang anak  yatim yang cantik dan  kaya. Kemudian Urwan ingin mengawininya  dengan tujuan agar  terbebas dari membayar mas  kawin,  bisa  menguasai  hartanya  dan  berlaku  tidak  adil.  Jadi sebenarnya tema sentral dari ayat ini adalah perintah berbuat adil kepada anak  yatim. 17 Ayat  ini  tidak  dalam  rangka  memperkenalkan  poligami, karena  poligami  telah  dipraktekkan  jauh  sebelum  datangnya  Islam.  Ayat ini  hanya  menjelaskan  batas  maksimal  poligami  dan  syarat  mampu  adil bagi yang ingin berpoligami.
Dalam  ayat  ini  jelas  bahwa  yang  menjadi  syarat  poligami  adalah adanya keadilan dan mampu untuk merealisasikannya diantara para istri- istri. Jika tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukuplah satu. Jika tidak mampu bertanggung jawab kepada satu istri, cukuplah bersenang-senang dengan  budaknya.  Akan  tetapi  sering  kali  syarat  adil  ini  dilupakan  oleh sebagian pelakunya. Kadang lebih mendahulukan istri muda dari pada istri tua, tidak adil dalam memberi nafkah dan sebagainya. Sehingga sering kali poligami  membawa  bencana  dan  kehancuran  dalam  rumah  tangga.  Hal tersebut  bisa  didengar,  dilihat  dan  dibaca  di  media  cetak  maupun eletronik.
Sementara di pihak lain, para penentang poligami beralasan bahwa hadist  tentang  larangan  Rasulullah  kepada  Sayyidina  Ali  untuk mempoligami Sayyidah Fatimah adalah dalil ketidakbolehan berpoligami. Berikut diantara hadits tentang larangan Rasulullah kepada Sayyidina Ali untuk berpoligami.:
َْنِإ ْ ِْنيَب ْ ِْماَشِه ْ َْن ب ْ ِْةيرغلما ْ ْ ِن وُ نَذ أَت سِا ْ ِْف ْ ْ نَأ ْ ا وُحِك نَ ي ْ ْ مُهَ تَن  بِا ْ َْيِلَع ْ نب ْ ْ ِبَأ ْ ْ بِلاَط ْ َْلََف ْ نذآ ْْ َُث ْ َْلّْ نذآ ْْ َُثْ لّ ْ نذآ ْ َْلِّإ ْ ْ نَأ ْ َْد يِرُي ْ ُْنبا ْ ِْبَأ ْ ْ بِلاَط ْ ْ نَأ ْ َْقِّلَطُي ْ ْ ِتَن  بِا َْْو ْ َْحِك نَ ي ْ ْ مُهَ تَن  بِا ْ َْاَنَِّإَف ْ َْيِه ْ ْ ةعضب ْ ِّْنيِم ْ نيبيري ْ ام ْ ابهارأ ْو ْ ِْني يِذ ؤُ ي ْ اَمْ اَهاَذآ
Bani  Hisyam  bin  al-Mughirah  meminta  izin  kepadaku  untuk  menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak mengizinkan,
17 Quraish Shihab, Wawasan al-Quran , hlm 199.
Aku  tidak  mengizinkan,  Aku  tidak  mengizinkan,  kecuali  anak  Abi  Thalib (Ali)  mau  menceraikan  anakku  (Fatimah)  dan  menikahi  anak  mereka. Fatimah  adalah  bagian  dari  diriku,  aku  menderita  disebabkan penderitaannya dan aku tersakiti sebab tersakiti hatinya.
َْنِا ْ اًّيِلَع ْ َْبَطَخ ْ َْت نِب ْ ِْبَأ ْ ْ ل هَج ْ، ْ ْ تَعِمَسَف ْ َْكِلَذِب ْ ُْةَمِطاَف ْ، ْ ْ تَتَأَف ْ َْلوُسَر ْ ِْللها ْْ ،ْ ْ تَلاَقَ ف ْ ْ: ُْع زَ ي ُْمْ ُْكُم وَ ق ْ َْكَنَأ ْ َْلّْ ُْبَض غَ ت ْ َْكِتاَنَ بِل ْ، ْ اَذَهَو ْ ْ يِلَع ْ ْ حِكاَن ْ َْت نِب ْ ِْبَأ ْ ْ ل هَج ْ، ْ َْماَقَ ف ْ ُْلوُسَر ْ ِْللها ْْ ،ْ ُْهُت عِمَسَف ْ َْيِح ْ َْدَهَشَت ْ ُْلوُقَ ي ْ ْ: اَمَأ ْ ُْد عَ ب ْ، ْ ُْت حَك نَأ ْ اَبَأْ ِْصاَع لا ْ َْن ب ْ ِْعيِبَرلا ْ، ْ ِْنيَثَدَحَف ْ ِْنيَقَدَصَو ْ، ْ َْنِإَو ْاَف َْةَمِط ْ ْ ةَع ضب ْ ِّْنيِم ْ، ْ ِّْنِإَو ْ ُْهَر كَأ ْ ْ نَأ ْ اَهَءوُسَي ْ، ْ ِْللهاَو ْ، ْ َْلّْ ُْعِمَت َتَ ْ ُْت نِب ْ ِْلوُسَر ْ ِْللها ْْ ،ْ ُْت نِبَو ْ ِّْوُدَع ْ ِْللها ْ َْد نِع ْ ْ لُجَر ْ ْ د ِحاَو ْ، ْ َْكَرَ تَ ف ْ ْ يِلَع ْ َْةَب طِ لْا .
Ali r.a pernah meminang putri Abu Jahal, lalu Fatimah mendengar hal itu, kemudian  dia  menemui  Rasulullah  Saw.  Dan  berkata,  “umat  anda mengatakan bahwa anda tidak akan marah demi putri anda dan sekarang ini  Ali  akan  menikahi  putri  Abu  Jahal.  Kemudian  Nabi  Saw,  beranjak  dari tempat duduknya, lalu aku mendengar beliau membaca tasyahud di dalam pidatonya dan bersabda “Amma ba`d, aku memang telah menikahkan Abu Al-`Ash  bin  Rabi`  (dengan  salah  satu  putriku  sebelum  dia  masuk  islam), kemudian  dia  membenarkanku  (masuk  islam).  Sungguh,  Fatimah  adalah bagian  dari  diriku  dan  aku  tidak  suka  Ali  menyakiti  hatinya.  Demi  Allah putri  Rasulullah  Saw.  Tidak  boleh  berkumpul    dengan  putri  musuh    Allah (dimadu)  oleh  seorang  suami.  Mendengar  itu  Ali  membatalkan pinangannya.
حيحص ْ نبا ْ نابح ْ حأب ماك ْ طوؤانرلأا ْ -ْ ( ج ْ 15 ْ ْ/ ص ْ 156 ) نأ ْ يلع ْ نب ْ بأ ْ بلاط ْ يضر ْ للها ْ هنع ْ بطخ ْ تنب ْ بأ ْ لهج ْ ىلع ْ ةمطاف ْ لاق ْ ْ: تعمسف ْ بينلا ْ ىلص ْ للها ْ هيلع ْ ملسو ْ وهو ْ بطيخ ْ ف ْ كلذ ْ ىلع ْ هبرنم ْ انأو ْ ذئموي ْ ملتلمحاك ْ لاقف ْ ْ(ْ: نإ ْ ةمطاف ْ نيم ْ نإو ْ فاخأ ْ نأ ْ تنفت ْ ف ْ اهنيد ْ ْ) ركذو ْ ارهص ْهل ْ نم ْ نيب ْ دبع ْ سشم ْ نثأف ْ هيلع ْ ف ْ هترهاصم ْ نسحأف ْ لاق ْ ْ(ْ: نيثدح ْ نيقدصف ْ ندعوو ْ فىوف ْ لي ْ نإو ْ تسل ْ مرحأ ْ لّلَح ْ لّو ْ لحأ ْ امارح ْو ْ نكل ْ للهاو ْ لّ ْ عمتتَ ْ تنب ْ لوسر ْ للها ْ تنبو ْ ودع ْ للها ْ اناكم ْ ادحاو ْ ادبأ
Ali  bin  Abi  Thalib  melamar  putri  Abu  Jahal  untuk  dimadukan  dengan Fatimah  a.s.  Aku  mendengar  Rasulullah  berpidato  dihadapan  manusia menyampaikan  hal  itu  dimimbar  ini,  aku  waktu  itu  sudah  dewasa,  beliau bersabda,”Fatimah  bagian  dariku,  aku  khawatir  akan  terjadi  fitnah  pada dirinya....  Aku  tidak  mengharamkan  yang  halal  dan  tidak  menghalalkan yang  haram.  Akan  tetapi  demi  Allah,  putri  Rasulullah  Saw.  Tidak  akan berkumpul dengan putri musuh Allah.
Selain itu, dalil yang juga digunakan sebagai alasan bagi pihak yang kontra poligami adalah ayat Alquran tentang ketidakmampuan seseorang untuk berlaku adil. Hal ini sebagimana firman Allah,
ْ نَلَو ْ اوُعيِطَت سَت ْ ْ نَأ ْ اوُلِد عَ ت ْ َْ يَ ب ْ ِْءاَسِّنلا ْ ْ وَلَو ْ ْ مُت صَرَح ْْ [ ءاسنلا / 129
Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri- isteri(mu),  walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian. (QS.  An- Nisa:129)

## 7. Madzhab Moderat Poligami
Jika  poligami  dipraktekkan  tanpa  mengikuti  rambu-rambu  yang ditetapkan  dalam  Islam  dan  dipraktekkan  oleh  Rasulullah,  maka  praktek poligami  akan  bermasalah  bahkan  bisa  haram  bagi  mereka  yang melakukannya  tanpa  memenuhi  syarat.  Dan  Jika  poligami  dilarang berdasarkan hadist pelarangan Rasulullah terhadap rencana Sayyidina Ali untuk  berpoligami,  tentunya  akan  bertentangan  dengan  poligami  yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan juga bertentangan dengan Alquran yang secara jelas membolehkan poligami. Oleh karena itu perlu kiranya hadist-hadist diatas dijelaskan secara rinci dan jelas.
Dr.  Tarmizi  M.  Jakfar,  MA.  Dalam  bukunya  “Otoritas  Sunnah  Non Tasyri`Iyah  Menurut  Yusuf  Qardhawi”,  menjelaskan  hadist-hadist  yang digunakan  oleh  kelompok  yang  kontra  terhadap  kebolehan  poligami dengan menampilkan pendapat Ibn al-Tin, sesuai yang dikutip Ibnu Hajar, mengatakan  bahwa  pemahaman    yang  benar  dari  kisah  ini  adalah  Nabi Saw. Mengharamkan Ali untuk mengumpulkan putrinya (Fatimah) dengan putri Abu Jahal. Menurut Nabi Saw. Hal tersebut dapat menyakiti hatinya, sementara menyakiti Nabi hukumnya haram menurut kesepakatan Ulama. Maksud dari perkataan Nabi “aku tidak mengharamkan yang halal” yaitu putri  Abu  Jahal  adalah  halal  bagi  Ali  kalau  dia  tidak  sedang  beristrikan Fatimah. Sedangkan mengumpulkan antara keduanya sehingga menyakiti hati Nabi disebabkkan sakit hati Fatimah hukumnya tidak boleh.
Sebagian ulama lain mengatakan, perkawinan tersebut dibolehkan bagi  Ali,  Nabi  melarang  hanya  untuk  menjaga  perasaan  Fatimah  dan  Ali pun tidak meneruskan keinginannya, karena patuh kepada perintah Nabi Saw. Sementara Ibnu Hajar berpendapat bahwa  ini termasuk kekhususan bagi Nabi Saw. tidak boleh putri-putrinya dimadukan, khususnya Fatimah r.a. 18
18 Tarmizi  M.  Jakfar, Otoritas  Sunnah  Non  Tasyri`Iyah  Menurut  Yusuf  Qaradhawi,
Dari beberapa pendapat ini, Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA lebih memilih pendapat  yang  mengatakan  bahwa  larangan  Nabi  terhadap  Ali  r.a  untuk berpoligami  adalah  dalam  kapasitas  beliau  sebagai  manusia  biasa,  yang mempunyai  rasa  kasih  sayang  seperti  rasa  kasih  sayang  yang  dimiliki manusia lain terhadap putrinya.
Pendapat yang sama juga ditulis oleh KH. Afifuddin Muhajir bahwa jika ditimbang lebih jauh, sikap Rasulullah  melarang Sayyidina Ali untuk berpoligami tampaknya lebih ideal dari pada memberi restu. Karena kalau Rasulullah  memberi  izin  kepada  Sayyidina  Ali,  maka  harus  ditiru  oleh umatnya. Jadi mertua harus merelakan menantunya menikah lagi dengan perempuan lain. Masih menurut KH, Afifuddin Muhajir, bahwa ini adalah pilihan yang berat. Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia  biasa.  Jadi  secara  kemanusiaan,  memang  semestinya  mertua tidak mengizinkan anaknya dimadu. 19
Sampai  disini  dapat  diambil  benang  merah,  bahwa  larangan Rasulullah  dalam  masalah  poligami  ini  bukanlah  larangan  yang berkonsekwensi haram dan tidak boleh. Tapi hanya larangan yang timbul dari Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa. Oleh karena itu,  poligami  tetap  diperbolehkan  apabila  memenuhi  syarat-syarat  yang telah ditetapkan.
Dan perlu diingat pula bahwa ayat tentang poligami pada surat An- Nisa`  yang  telah  ditulis  di  atas,  hendaknya  jangan  dipasung  untuk melegalkan  pemuasan  libido  seksual  kaum  lelaki.  Sebaliknya,  ayat  ini mesti  diletakkan  dalam  kajian  syariat  yang  membebaskan  dengan  tidak mengenyampingkan  aspek  kesejarahan  tentang  praktik  poligami  yang dicontohkan  oleh  Rasulullah.  Dengan  perspektif  seperti  ini,  dimensi moralitas  dalam  ayat  poligami  di  atas  menjadi  titik  sentral  untuk dipertimbangkan. Sebab, Hukum tanpa etika adalah kedurjanaan dan etika tanpa  hukum  hanyalah  utopia  yang  jauh  dari  bangunan  pranata  sosial yang harmonis dan diidamkan. 20

## C. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: Islam membolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil
(Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011), hal. 405.
19 KH.  Afifuddin  Muhajir, Fiqh  Menggugat  Pemilihan  Langsung ,  (Jember:  Pena Salsabila, 2009), hal. 93-94.
20 Abu  Yasid,  , Nalar  dan  Wahyu,  Interrelasi  dalam  Proses  Pembentukan  Syariat (Jakarta: Erlangga, 2007 ), hal. 107
dalam hal-hal yang bersifat material seperti dalam masalah nafkah, tempat tinggal  dan  pembagian  giliran.  Poligami  dilakukan  tidak  dalam  rangka sebagai  pemuasan  nafsu  belaka,  tapi  seharusnya  disertai  dengan  tujuan- tujuan  mulia  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  Rasulullah. Rasulullah  berpoligami  dengan  tujuan-tujuan  mulia  diantaranya  adalah misi  dakwah  dan  perjuangan.  Adapun  orang  yang  berpoligami  tanpa memenuhi  syarat  yang  telah  ditetapkan,  maka  hukumnya  adalah  haram. Dan  hendaknya  bagi  muslim  Indonesia  yang  ingin  melakukan  poligami mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia demi  kemaslahatan  dalam  keluarga  yaitu  melalui  proses  di  Pengadilan Agama  dan  baru  melakukan  poligami  setelah  mendapatkan  izin  dari pengadilan.
Prespektif  sosiologi  gender  seseorang  yang  bermaksud melaksanakan  poligami  harus  mempertimbangkan  dengan  matang  dan bertanya  pada  nuraninya,  apakah  dirinya  mampu  berlaku  adil  di  antara isteri-isterinya  dan  anak-anaknya,  apakah  ia  mampu  mengembangkan kepribadiannya  membantu  dan  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan material  mereka.  Pertimbangan  tidak  hanya  bersandar  pada  kekayaan material  dan  kekuasaan  yang  menunjukkan  keperkasaan  (superioritas) dan dominasi lelaki terhadap perempuan, Begitu pun pertimbangan alasan memilih poligami sebagai penyaluran hasrat seksual secara halal daripada memilih  penyaluran  syahwat  melalui  perbuatan  zina,  merupakan  solusi yang  tidak  tepat,  malah  merupakan  alasan  yang  menunjukkan  sikap arogansi  kaum  lelaki  dalam  melampiaskan  keserakahan  libidonya, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan, dengan menempatkannya sebagai objek, dan bukannya sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  al-Jurjawi,  Ali, Hikmatu  Al-Tasyri`  Wa  Falsafatuhu, Beirut:  Darul Fikr, 2009. Ar-Razi, Fakhruddin, Tafsir al-Razi/ Mafatihul Ghaib, Maktabah Syamilah, Juz 5.
Dahlan,  Aisjah, Membina  Rumah  Tangga  Bahagia,  Cet  1. Jakarta:  Jamunu,
1969.
Hamid,  Al-Qamar, Hukum  Islam  Alternative  Terhadap  Masalah  Fiqh Kontemporer , Jakarta:  Restu Ilahi, 2005. Ibnu Hibban, Shohih Ibnu Hibban, Maktabah Syamilah, Juz 9. Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 2010.
Kuzari, Achmad, Nikah Sebagai Perikatan , Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995. M.  Jakfar,  Tarmizi, Otoritas  Sunnah  Non  Tasyri`Iyah  Menurut  Yusuf Qaradhawi, Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011.
Menisi, Samiyah, Muhammad Rahmat Bagi Wanita, Jakarta: PT. Qof Media Kreativa, 2016.
Mufidah, Psikologi  Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender, Malang:  UIN Malang Press, 2008
Muhajir,  Afifuddin, Fiqh  Menggugat  Pemilihan  Langsung ,  Jember:  Pena Salsabila, 2009. Shihab, Quraish, Wawasan al-Quran .
Yasid,  Abu, Nalar  dan  Wahyu,  Interrelasi  dalam  Proses  Pembentukan Syariat , Jakarta: Erlangga, 2007 . Yasid,  Abu,  Shaleh,  Munif, Epistemologi  Fiqh,  Unsur  Subtansi,  Metodologi dan Aplikasi Ajarannya, Situbondo: Ibrahimy Press, 2010.