## Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan (Studi Penelitian Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam)
Esti Wulandari 1 Soerya Respationo 2 Erniyanti 3 Bachtiar Simatupang 4 Parameshwara 5 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia 1,2,3,4,5 Email: estiwdari@gmail.com 1

## Abstrak
Norma hukum yang positif terkait dengan Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah Undang-undang Nomor 21  Tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan  diperlukan  untuk  memberikan kepastian hukum dalam mencegah masuk, keluar dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina.  Salah  satu  cara  untuk  melindungi  perkarantinaan  dengan  memberikan  sanksi  kepada pelaku  kejahatan  di  bidang  karantina.  Penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2019  meliputi  sanksi  tindakan  dan  sanksi  pidana.  Permasalahan  dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan, bagaimana penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dan yang menjadi hambatan / kendala terhadap pemberian sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan serta solusinya di Balai Karantina  Pertanian  Kelas  I  Batam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaturan  hukum  terhadap  pemasukan  dan  pengeluaran  tumbuhan,  mengetahui  dan  menganalisis penerapan  sanksi  pidana  pelanggaran  terhadap  pemasukan  dan  pengeluaran  tumbuhan  di  Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam.dan mengetahui faktor kendala terhadap pemberian sanksi pidana pelanggaran  terhadap  pemasukan  dan  pengeluaran  tumbuhan  serta  menganalisis  solusinya  di  Balai Karantina  Pertanian  Kelas  I  Batam.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  bahan  utama  untuk  menganalisis  permasalahan. Hasil  penelitian  menunjukkan  penerapan  sanksi  pidana  pelanggaran  terhadap  pemasukan  dan pengeluaran  tumbuhan  di  kota  Batam  masih  banyak  pelaksanaannya  yang  belum  sesuai  dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019.
Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Lemahnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemasukan dan pengeluaran tumbuhan  yang  dilalu  lintaskan  melalui  pelabuhan  –  pelabuhan  yang  ada  di  Batam  banyak terjadi  sampai  sekarang.  Pemasukan  dan  pengeluaran  tanaman  merupakan  ancaman  yang merugikan  bagi  perekonomian  dan  kesehatan  masyarakat  Indonesia  terhadap  produk pertanian  dalam  negeri,  apabila  pemasukan  produk  tersebut  disebabkan  oleh  kelalaian pemilik dalam memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan karantina. Norma hukum  yang  positif  terkait  dengan  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan  adalah  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan untuk  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Karantina  diperlukan  untuk  memberikan kepastian  hukum  dalam  mencegah  masuk,  keluar  dan  tersebarnya  Organisme  Pengganggu Tumbuhan  Karantina  (OPTK).  Salah  satu  cara  untuk  melindungi  perkarantinaan  dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan di bidang karantina.
Salah  satu  peran  yang  dapat  terjadi  di  pintu  pemasukan  atau  perbatasan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yaitu  dengan  tindakan  karantina  yang  dilakukan  oleh  Badan
Karantina  Pertanian.  Bentuk  tindakan  karantina  dalam  Undang-  Undang  Karaantina  dimulai dengan melakukan penahanan apabila media pembawa OPTK tidak memenuhi semua syarat setelah  dilakukan  pemeriksaan  persyaratan  yang  ditentukan.  Apabila  melanggar  aturan karantina,  petugas  karantina  akan  melakukan  penolakan  dan  pemusnahan  terhadap  media pembawa  tersebut.  Meskipun  dengan  melakukan  penahanan,  penolakan  dan  pemusnahan untuk  mencegah  masuk,  keluar  dan  tersebarnya  OPTK,  Undang-Undang  Karantina  juga memberikan  sanksi  pidana  atas  pelanggaran  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  tindakan karantina. Dalam pasal 33 ayat (1) dalam Undang-Undang Karantina yang menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan media pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  wajib  dilengkapi  dengan  sertifikat  kesehatan  dari  negara  asal,  melalui  tempat pemasukan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  diberitahukan  serta  diserahkan kepada petugas karantina.
Selain itu, pada pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Karantina menyatakan bahwa setiap orang  yang  memasukkan  media  pembawa  harus  menyerahkan  dokumen  lain  yang dipersyaratkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pada kenyataannya,  masih  ada  produk  pertanian  yang  belum  dilaporkan  dan  diserahkan  pemilik yang tidak dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku, seperti yang terdapat pada pasal 86 Undang-Undang Karantina yang berbunyi bahwa setiap orang yang:
1. Media Pembawa dimasukkan tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal bagi  Hewan,  Produk  Hewan,  Ikan,  Produk  lkan,  Tumbuhan,  dan/atau  Produk  Tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
2. Media Pembawa yang dimasukkan tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (1) huruf b;
3. Media Pembawa yang dimasukkan tidak dilaporkan atau tidak diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan tindakan  Karantina  dan  pengawasan  dan/atau  pengendalian  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
4. Media Pembawa yang ditransitkan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4).
Perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  menurut  Undang-Undang  Karantina dapat  dijatuhi  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Dalam  pasal  34  ayat  (1)  Undang- Undang Karantina mengatur juga tentang pengeluaran tumbuhan ke luar negeri yang tertuang yang berbunyi bahwa setiap orang yang mengeluarkan media pembawa dari wilayah Negara Kesatuan.  Republik  Indonesia  wajib  dilengkapi  dengan  Sertifikat  Kesehatan  Tumbuhan, melalui  tempat  pengeluaran  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  dilaporkan  serta diserahkan  kepada  Pejabat  Karantina  untuk  keperluan  tindakan  Karantina  dan  pengawasan serta  pengendalian.  Pada  pasal  34  ayat  (2)  Undang-Undang  Karantina  dinyatakan  bahwa setiap  orang  yang  mengeluarkan  media  pembawa  harus  menyerahkan  dokumen  lain  yang dipersyaratkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini melanggar pasal 87 Undang-Undang Karantina yang menyatakan bahwa setiap orang yang:
1. Media  Pembawa  yang  dikeluarkan  tidak  dilengkapi  sertifikat  kesehatan  bagi  Hewan, Produk  Hewan,  Ikan,  Produk  Ikan,  Tumbuhan,  dan/atau  Produk  Tumbuhan  sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a;
2. Media Pembawa yang dikeluarkan tidak melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b; dan/atau
3. Media Pembawa yang dikeluarkan tidak dilaporkan atau tidak diserahkan kepada Petugas Karantina  kepada  Pejabat  Karantina  di  Tempat  Pengeluaran  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Pusat  untuk  keperluan  tindakan  Karantina  dan  pengawasan  dan/atau pengendalian sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c.
Perbuatan  yang  melanggar  pasal  34  Undang-Undang  Karantina  dapat  dijatuhi  pidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp 3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  87  Undang-Undang Karantina. Dengan masih belum dilakukan penegakkan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS)  karantina  terhadap  pelaku/pengguna  jasa  yang  tidak  memenuhi  persyaratan yang  telah  ditetapkan,  sehingga  masih  ada  produk  tumbuhan  yang  ilegal  yang  masuk  dan beredar di masyarakat khusus di kota Batam maka penulis mengambil permasalahan dengan judul  Analisis  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Pelanggaran  Terhadap  Pemasukan  dan Pengeluaran  Tumbuhan.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum terkait  sanksi  pidana  pelanggaran  terhadap  pemasukan  dan  pengeluaran  tumbuhan? Bagaimana  penerapan  sanksi  pidana  pelanggaran  terhadap  pemasukan  dan  pengeluaran tumbuhan  di  Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  I  Batam?  Faktor  apa  saja  yang  menjadi hambatan/kendala terhadap penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran  tumbuhan  serta  bagaimana  solusinya  di  Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  I Batam?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  secara  normatif yaitu  dilakukan  melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terhadap suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  Dan  jenis  penulisan  ini  merupakan  deskriptif  dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku didalamnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Tumbuhan
Dalam  menjamin  kepastian  hukum  yang  kuat  bagi  penyelenggaraan  karantina tumbuhan,  pemerintah  mengeluarkan  regulasi  Peraturan  Perundang-undangan  karantina, yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan  dan  tumbuhan.  Dalam  menerapkan  ketentuan  undang-undang  dalam  pelaksanaan kegiatan  karantina  tumbuhan  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2023 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2019  tentang  Karantina Hewan,  Ikan,  dan  Tumbuhan .  Ruang  lingkup  pengaturan  tentang  karantina  dalam  Undang- Undang  Karantina  meliputi:  penyelenggaraan  karantina;  tingkat  pelindungan  negara berdasarkan  analisis  risiko;  jenis  Hama  dan  Penyakit  Hewan  Karantina  (HPHK),  Organisme Pengganggu  Tumbuhan  Karantina  (OPTK),  dan  media  pembawa;  persyaratan  karantina; tindakan  karantina;  dokumen  karantina;  pengawasan  dan  /  atau  pengendalian  keamanan pangan  dan  mutu  pangan,  keamanan  pakan  dan  mutu  pakan,  produk  rekayasa  genetik, sumber  daya  genetik,  agensia  hayati,  jenis  asing  invasif,  tumbuhan  dan  satwa  liar,  serta tumbuhan dan satwa langka; kawasan karantina; ketertelusuran; sistem informasi karantina; jasa  karantina;  fungsi  intelijen,  kepolisian  khusus,  dan  penyidikan;  kerja  sama perkarantinaan; dan pendanaan. Upaya pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dari luar negeri dan dari satu daerah atau pulau ke daerah lain atau di dalam pulau di wilayah negara
Republik  Indonesia,  maka  pemerintah  menerapkan  peraturan  karantina  tumbuhan. Pemerintah  juga  terikat  oleh  aturan  internasional  tentang  karantina  tumbuhan  untuk mencegah OPTK keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

## Dasar Hukum Internasional
Dalam  kesepakatan  Agreement  on  the  Application  of  Sanitary  and  Phytosanitary Measures (SPS) yang merupakan salah satu perjanjian organisasi perdagangan dunia (WTO), mengikat  seluruh  Negara  menjadi  anggota  WTO.  Kesepakatan  SPS  mengatur  tata  cara perlindungan terhadap kesehatan dan perdagangan dunia. Aspek kesehatan dan kesepakatan SPS yaitu anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola resiko yang berhubungan dengan impor. Ketentuan  tersebut  tertuang  dalam  bentuk  persyaratan  karantina  atau  keamanan  pangan. Persyaratan  fundamental  pemasukan  tumbuhan  dari  luar  negeri,  khususnya  produk pertanian  yaitu  produk  pertanian  harus  aman  dan  tidak  menimbulkan  resiko  kepada kesehatan  manusia,  hewan  dan  tumbuhan.  Untuk  memastikan  keamanan  pangan  dan  untuk menghindari  penyebaran  hama  dan  penyakit  yang  tersebar  melalui  perdagangan,  Negara mempersyaratkan peraturan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan (melalui tindakan Sanitary)  dan  tumbuhan  (melalui  tindakan  Phytosanitary).  Sesuai  dengan  implementasi perjanjian  SPS  dalam  perdagangan  internasional  maka  peran  Badan  Karantina  Pertanian adalah:  mengoperasionalkan  persyaratan  teknis  (persyaratan  karantina)  impor  yang ditetapkan  di  tempat  pemasukkan  dalam  upaya  tindakan  perlindungan  terhadap  kesehatan manusia,  hewan,  tumbuhan,  dan  lingkungan;  memfasilitasi  ekspor  komoditas  pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang  ditentukan  negara  pengimpor  dapat  terpenuhi;  turut  serta  memverifikasi  persyaratan teknis  Negara  tujuan  ekspor  agar  tetap  dalam  koridor  perjanjian  SPS;  Badan  Karantina Pertanian  ditetapkan  sebagai  ‘Notification  Body’  dan  ‘National  Enquiry  Point’  SPS,  peran tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  komunikasi  persyaratan  teknis  (dengan organisasi internasional dan negara mitra) yang akan diberlakukan.

## Dasar Hukum Nasional
Peraturan  nasional  yang  terkait  langsung  dengan  pemasukan  dan  pengeluaran tumbuhan dari daerah asal adalah:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2019  Tentang  Karantina  Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Pertanian.
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2023  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
4. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  09/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media  Pembawa  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan  Karantina  ke  dalam  Wilayah  Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  11/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Tindakan  Karantina  Tumbuhan  Terhadap  Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayan Negara Republik Indonesia
7. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  38/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.
9. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama  Penyakit  Hewan  Karantina  Dan  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan  Karantina  di Tempat Pemeriksaan Karantina.
10. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  Nomor  55/Permentan/KR.040/ 11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan
11. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  01/Permentan/KR.020/1/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
12. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  20/Permentan/KR.040/6/2017 tentang  Tindakan  Karantina  Tumbuhan  untuk  Pemasukan  Sayuran  Umbi  Lapis  Segar  ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  17/Permentan/HR.060/4/2018 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
14. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2020  Tentang  Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tempat Pemasukan  dan  Pengeluaran  Media  Pembawa  Penyakit  Hewan  Karantina  dan  Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
16. Surat  Ijin  Pemasukan  dan  Pengeluaran  Benih/Bibit  dari  Menteri  Pertanian  Republik Indonesia (SIP Mentan).
Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang  dan  akan  jelas  pula  penerapannya.  Dalam  pasal  33,  pasal  34  dan  pasal  35 undang-undang  Karantina  yang  tertuang  dicantumkan  persyaratan  yang  harus  dilengkapi oleh  setiap  orang  yang  akan  melakukan  pemasukan  dan  pengeluaran  tumbuhan,  yaitu: persyaratan impor tumbuhan dan produk tumbuhan ke Indonesia (pasal 33 Undang – Undang Karantina),  persyaratan  ekspor  tumbuhan  dan  produk  tumbuhan  ke  Luar  Wilayah  Republik Indonesia (pasal 34 Undang – Undang Karantina) dan persyaratan antar area tumbuhan dan produk  tumbuhan  (pasal  35  Undang  –  Undang  Karantina).  Berdasarkan  pengertian  yang disampaikan  oleh  para  ahli  tentang  Kepastian  hukum,  penulis  berpendapat  bahwa pengaturan  hukum  dalam  Undang-Undang  Karantina  memiliki  kepastian  hukum  karena  di dalamnya  terdapat  instrumen  hukum  negara  yang  mengandung  kejelasan,  tidak menimbulkan  multitafsir,  tidak  menimbulkan  kontradiksi  dan  dapat  diterapkan  serta  dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya yang berlaku kepada masyarakat.

## Ancaman Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Karantina
Ancaman  pidana  terhadap  pelanggaran  ketentuan  pidana  Undang-undang  Karantina dirumuskan dalam BAB XIII Ketentuan pidana yang tertuang pada pasal 86, pasal 87, pasal 88,
pasal 89, pasal 90 dan pasal 91. Pelanggaran pada pasal 86 dikaitkan dengan pasal 33 Undang -  Undang  Karantina  adalah  adanya  kewajiban  setiap  orang  yang  memasukkan  media pembawa  dari  luar  negeri  ke  dalam  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal, melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat, dan media pembawa tumbuhan itu wajib dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan untuk keperluan  tindakan  karantina  dan  pengawasan  /atau  pengendalian.  Pelanggaran  terhadap pemasukan tumbuhan dari luar negeri diancam dengan pidana penjara paling lama 10  tahun dan  pidana  denda  paling  banyak  10  milyar  rupiah. Pasal  87  Undang-Undang  Karantina merupakan  pelanggaran  persyaratan  karantina  yang  dikaitkan  dengan  pasal  34  Undang- Undang Karantina terhadap media pembawa tumbuhan yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dengan melengkapi sertifikat kesehatan, melalui  tempat  pemasukan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  pusat,  dan  media  pembawa tumbuhan  itu  wajib  dilaporkan  dan  diserahkan  kepada  Pejabat  karantina  di  tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan  /atau  pengendalian  yang  merupakan  unsur  utama  pelanggaran  pidana  dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 milyar rupiah.
Pelanggaran  pasal  88  Undang-Undang  Karantina  merupakan  pelanggaran  persyaratan karantina  terhadap  media  pembawa  tumbuhan  yang  dilalu  lintaskan  antar  area  dikaitkan dengan  pasal  35  dengan  melengkapi  sertifikat  kesehatan  dari  tempat  pengeluaran  yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  pusat,  memasukkan  dan/  atau  mengeluarkan  media  pembawa tumbuhan melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan pemerintah pusat  dan  dilaporkan  dan  diserahkan  kepada  Pejabat  karantina  di  tempat  pemasukan  dan pengeluaran  yang  telah  ditetapkan  untuk  keperluan  tindakan  karantina  dan  pengawasan /atau  pengendalian  diancam  pidana  paling lama  2  tahun  dan  denda  paling  banyak  2  milyar rupiah. Pasal 89 Undang-Undang Karantina merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus  ditanggung  oleh  pemilik  media  pembawa  tumbuhan  yang  tidak  menanggung  biaya akibat  tindakan  pemusnahan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  Karantina  yang  dikaitkan  dengan pasal 48 ayat (3) Pasal 87 Undang-Undang Karantina. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 6 milyar rupiah.
Pasal  90  Undang-Undang  Karantina  merupakan  pelanggaran  yang  dikaitkan  dengan pasal  54  ayat  (1)  yang  mewajibkan  penanggung  jawab  alat  angkut  melaksanakan pemusnahan  media  pembawa  yang  berupa  sisa  pakan,  sampah  yang  berupa  sisa-sisa makanan  yang  mengandung  bahan  tumbuhan  yang  diturunkan  dari  alat  angkut  di  tempat pemasukan  atau  transit.  Apabila  tidak  dilaksanakan  maka  penanggung  jawab  alat  angkut diancam  dengan  pidana  penajara  paling  lama  6  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  6 milyar  rupiah. Pelanggaran  terhadap  Pasal  91  Undang-Undang  Karantina  dikaitkan  dengan pasal  70  ayat  (2) Undang-Undang  Karantina  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang untuk membuka, melepas, memutuskan, membuang atau merusak segel karantina tanpa izin dari Pejabat Karantina sesuai dengan bidang kompetensinya. Apabila dilakukan pelanggaran terhadap pasal ini maka akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling  banyak  5  milyar  rupiah.  Berdasarkan  uraian  para  ahli  tentang  perbuatan  seseorang dianggap pidana jika disebutkan dalam undang-undang maka penulis berpendapat bahwa di dalam  undang-undang  terdapat  aturan  yang  berfungsi  sebagai  suatu  tatanan  yang  harus ditaati. Hukum harus berlaku tegas di masyarakat, mengandung transparansi sehingga setiap orang dapat memahami maksud dari ketentuan tersebut.

## Penerapan  Sanksi  Pidana  Pelanggaran  Terhadap  Pemasukan  dan  Pengeluaran Tumbuhan
Dalam  Undang-Undang  Karantina  mengatur  ketentuan  sanksi  pada  Pasal  84  yang mengacu  pada  pasal  33  tentang  pemasukan  tumbuhan  dari  luar  wilayah  negara  Republik Indonesia (impor), pasal 85 yang mengacu pada pasal 34 tentang pengeluaran tumbuhan ke luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  (ekspor),  pasal  86  yang  mengacu  pada  pasal  35 tentang  pemasukan  dan  pengeluaran  antar  area,  yang  berupa  pidana  penjara  dan  pidana denda. Tindakan karantina tidak hanya dikenakan terhadap media pembawa OPTK tetapi juga terhadap  orang,  alat  angkut,  peralatan  atau  pembungkus  yang  diketahui  atau  diduga membawa  OPTK.  Pelanggaran  terhadap  persyaratan  karantina,  diberikan  sanksi  tindakan karantina  penahanan,  penolakan  dan  pemusnahan.  Sanksi  tindakan  diawali  dengan dilakukannya penahanan terhadap media pembawa OPTK apabila setelah dilakukan tindakan karantina pemeriksaan ternyata persyaratan karantina untuk pemasukan ke dalam atau dari suatu  area  ke  area  lain  di  dalam  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  belum  seluruhnya terpenuhi.

## Faktor Kendala Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan Serta Solusinya
Faktor  kendala  terhadap  pemberian  sanksi  pidana  pelanggaran  terhadap  pemasukan dan  pengeluaran  tumbuhan  di  Kota  Batam  terbagi  menjadi  dua  faktor,  yaitu  faktor  kendala eksternal  dan  faktor  kendala  internal.  Faktor  kendala  eksternal  berasal  dari  faktor  di  luar kewenangan  Karantina  Pertanian,  sedangkan  faktor  kendala  internal  berasal  dari  dalam kewenangan Karantina Pertanian.
1. Faktor  Kendala  Eksternal:  Ketidak  tahuan  masyarakat  tentang  Peraturan  Karantina Tumbuhan;  Kesadaran  masyarakat  untuk  mematuhi  aturan-aturan  perkarantinaan tumbuhan  masih  rendah;  Kurangnya  pemahaman  dari  Instansi  Lain  tentang  Karantina Pertanian; Faktor kesengajaan; Faktor Geografis dan Faktor Agronomi; Faktor Persaingan Bisnis yang Tidak Sehat.
2. Faktor  Kendala  Internal:  Interpretasi  petugas  yang  berbeda-beda  terhadap  Peraturan Perundang-Undangan  Karantina:  Penerapan  aturan  yang  belum  konsisten  dikarenakan faktor kemanusiaan: Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

## Solusi  dalam  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran  Pemasukan  dan Pengeluaran Tumbuhan
Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua jalur, yaitu penal yang menitik beratkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi serta non-penal yang menitik beratkan pada  sifat  preventif  sebelum  kejahatan  terjadi.  Tindakan  represif  pada  hakikatnya  dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. yang menitik beratkan pada sifat preventif sebelum  kejahatan  terjadi.  Dalam  wawancara  kepada  responden,  upaya  peningkatan kepatuhan  masyarakat  untuk  lapor  karantina,  BKP  Kelas  I  Batam  melakukan  sosialisasi Undang-Undang  Karantina.  Kegiatan  ini  dijadikan  sebagai  sarana  komunikasi  untuk memperkenalkan  Karantina  Pertanian  kepada  instansi  -instansi  yang  lain  dan  menyamakan pemahaman,  persepsi  antara  aparatur  pemerintah  dan  publik,  terkait  dalam  pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi tuntutan utama bagi seluruh abdi negara dan abdi  masyarakat,  memberikan  informasi  hukum  kepada  masyarakat  yang  mungkin  belum memahami  hukum  untuk  membantunya  mengenali  nilai  dan  norma  yang  ada  di lingkungannya.  Sosialisasi  Undang-Undang  Karantina  dilakukan  dengan  mengadakan  coffee morning.  Coffee  morning  sebagai  bentuk  sinergitas  bersama  stake  holder  dan  mitra  kerja
karantina  untuk  menjaga  dan  mengawasi  pelanggaran  peraturan  karantina  yang  berpotensi terjadi di wilayah Batam. Menumbuhkan kepatuhan masyarakat untuk lapor karantina bukan hal mudah, dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lapor karantina dan  penyampaian  informasi  aturan  yang  mendasari  bahwa  ada  konsekuensi  jika  melalu- lintaskan  komoditas  pertanian  tanpa  dilengkapi  dokumen  kesehatan  karantina.  Sosialisasi dapat  juga  dilakukan  dengan  pemasangan  spanduk-spanduk  selebaran,  pemeriksaan  hewan dan  tumbuhan  gratis  sehingga  diharapkan  mampu  menyadarkan  masyarakat  dalam  hal perlindungan hukum hewan dan tumbuhan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan sebagai berikut: Pengaturan hukum sanksi pidana  pelanggaran  terhadap  pemasukan  dan  pengeluaran  tumbuhan  telah  diatur  melalui Undang-Undang Karantina. Penjatuhan sanksi administrasi melekat pada tindakan karantina yang  berupa  penahanan,  penolakan,  pemusnahan  serta  penguasaan  negara  dan  pengenaan sanksi  pidana  berupa  denda  dan  kurungan  (penjara)  menjadikan  hukum  pidana  digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan  dan  pengeluaran  tumbuhan  di  Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  I  Batam  sampai saat ini masih banyak pelaksanaannya yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang  Karantina.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  memenuhi  ketentuan  mengenai persyaratan  karantina;  tidak  memenuhi  ketentuan  mengenai  tindakan  karantina;  dan  tidak memenuhi  ketentuan  mengenai  pemusnahan  media  pembawa  OPTK  sehingga  dikenakan sanksi  pidana  sesuai  dengnan  pelanggaran  yang  dilakukan  berdasarkan  pasal  86,  pasal  87, pasal  88,  pasal  89,  pasal  90  dan  pasal  91  Undang-Undang  Karantina.  Faktor  kendala  dalam penerapan  sanksi  pidana  pelanggaran  terhadap  pemasukan  dan  pengeluaran  tumbuhan  di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi ketidak tahuan masyarakat  tentang peraturan perkarantinaan, kesadaran masyarakat  yang  rendah  untuk  memahami  aturan-aturan  perkarantinaan  tumbuhan, kurangnya  pemahaman  dari  instansi  lain  tentang  karantina  pertanian,  faktor  ekonomi  dan faktor  kesengajaan,  faktor  geografis  dan  faktor  agronomi  dan  faktor persaingan  bisnis  yang tidak  sehat.  Faktor  internal  meliputi  interpretasi  dari  petugas  yang  berbeda-beda  terhadap Undang-Undang Karantina, penerapan aturan yang belum konsisten, kurangnya sumber daya manusia,  sarana  dan  prasarana  serta  penetapan  pintu  pemasukan  impor  (terutama  produk hortikultura) belum tepat sasaran.
Saran: Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: Diperlukan persamaan persepsi di antara para penegak hukum dalam melaksanakan  penegakan  hukum  di  bidang  karantina  hewan,  ikan  dan  tumbuhan  harus ditanggulangi  secara  serius,  tekad  yang  kuat,  bersatu  padu  dalam  satu  sistem  peradilan pidana  yang  terpadu  sehingga  peraturan  karantina  dapat  dilakukan  secara  konsisten. Penanggulangan  terhadap  pelanggaran  pemasukan  dan  pengeluaran  tumbuhan  tidak  hanya dengan  memberikan  sanksi  pidana  (penal  yang  menitik  beratkan  pada  sifat  represif  setelah kejahatan  terjadi)  tetapi  juga  dengan  sarana  non-penal  yang  menitik  beratkan  pada  sifat preventif  sebelum  kejahatan  terjadi  (seperti  pemasangan  spanduk-spanduk  selebaran, pemeriksaan  hewan  dan  tumbuhan  gratis  lebih  dioptimalkan  lagi  sehingga  diharapkan mampu  menyadarkan  masyarakat  dalam  hal  perlindungan  hukum  hewan  dan  tumbuhan). Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  dengan  melakukan  Sosialisasi Undang-Undang  Karantina.  Kegiatan  ini  dijadikan  sebagai  sarana  komunikasi  untuk memperkenalkan  Karantina  Pertanian  kepada  instansi-instansi  yang  lain  dan  menyamakan pemahaman,  persepsi  antara  aparatur  pemerintah  dan  publik,  terkait  dalam  pelaksanaan
Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi tuntutan utama bagi seluruh abdi negara dan abdi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrisman, T. Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Lampung : Universitas Lampung, 2009.
Diphayana, Wahono. Karantina Tumbuhan di Indonesia, Jakarta: Lantana Camara, 2009. Faisal,  Hukum  Pidana  Dalam  Dinamika  Asas,  Teori  dan  Pendapat  Ahli  Pidana.  Jakarta: Kencana, 2021.
Firmansyah, Amanda P. Pengantar Perlindungan Tanaman. Makasar: Inti Mediatama. 2017. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  01/Permentan/KR.020/  1/2017 tentang  Tindakan  Karantina  Tumbuhan  Terhadap  Pengeluaran  Media  Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  09/Permentan/OT.140/  2/2009 Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Tindakan  Karantina  Tumbuhan  Terhadap Pemasukan  Media  Pembawa  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan  Karantina  ke  dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  11/Permentan/OT.140/  2/2009 Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Tindakan  Karantina  Tumbuhan  Terhadap Pengeluaran  dan  Pemasukan  Media  Pembawa  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  12/Permentan/OT.140/  2/2009 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Tindakan  Karantina  Tumbuhan  Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang  Tindakan  Karantina  Hewan  dan  Tumbuhan  Terhadap  Pemasukan  Media Pembawa  Hama  Penyakit  Hewan  Karantina  Dan  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2022  Tentang  Tempat Pemasukan  dan  Pengeluaran  Media  Pembawa  Penyakit  Hewan  Karantina  dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  17/Permentan/HR.060/  4/2018 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  20/Permentan/KR.040/  6/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2020  Tentang  Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  38/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran. Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  42/Permentan/OT.140/  6/2012 Tentang  Tindakan  Karantina  Tumbuhan  Untuk  Pemasukan  Buah  Segar  dan  Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  55/Permentan/KR.040/  11/2016 tentang  Pengawasan  Keamanan  Pangan  Terhadap  pemasukan  Pangan  Segar  Asal Tumbuhan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2023  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan,  Ikan, dan Tumbuhan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.