## Conceptual Article
Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisan Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri
Amostian 1* , Yusriyadi 2 , Ana Silviana 3
1 Kepolisian Negara Republik Indonesia
2,3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* amostian21@gmail.com
ABSTRACT
The Republic of Indonesia Police, as law enforcement officers in the field of state security, have great duties and authority as an institution. The fact is that there are still weaknesses in supervision of the POLRI which has led to weak public trust in the POLRI, so one of the efforts to create a POLRI with integrity is the establishment of the National Police Commissioner. The aim of this article is to discuss the  effectiveness  of  both  internal  and  external  POLRI  monitoring  mechanisms  and  to  strengthen  the proper function and authority of the National Police Commissioner. The establishment of Kompolnas is expected to optimally carry out its duties and authorities. However, in addition to problems related to the  weak  independence  of  Kompolnas,  Kompolnas  is  considered  to  have  insufficient  power  to effectively carry  out  its  external  oversight  function.  The  position  of  Kompolnas  is  limited  to  providing considerations and recommendations, where considerations and recommendations in legal do not have binding  legal  force  and  do  not  have  sanctions  that  force  them  to  be  followed.  Thus,  the  idea  of strengthening the role of Kompolnas in supervising POLRI is needed. This idea can not only be outlined at the level of presidential regulations, but it is necessary to strengthen the function of Kompolnas at the level of the law by revising the POLRI Law to further streamline the position of Kompolnas in Indonesia.
Keywords : Police; Reform; Kompolnas; Supervision.

## ABSTRAK
Kepolisian  Republik  Indonesia  sebagai  aparat  penegak  hukum  di  bidang  keamanan  negara, mempunyai tugas dan kewenangan yang besar sebagai lembaga. Faktanya masih terdapat kelemahan dalam  pengawasan  terhadap  POLRI  yang  menimbulkan  lemahnya  kepercayaan  publik  pada  POLRI, sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan POLRI yang berintegritas adalah dengan dibentuknya Kompolnas.  Tulisan  bertujuan  membahas  efektifitas  mekanisme  pengawasan  baik  internal  maupun eksternal  POLRI  dan  penguatan  fungsi  dan  kewenangan  Kompolnas  yang  seharusnya.  Pada  awal pembentukannya Kompolnas diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata  selain  masih  terdapat  masalah  terkait  lemahnya  independensi  Kompolnas.  Kompolnas dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara efektif.  Kedudukan  Kompolnas  hanya  sebatas  memberi  pertimbangan  dan  rekomendasi,  dimana pertimbangan  dan rekomendasi sendiri pada  dasarnya di  dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan hukum  yang  mengikat  dan  tidak  memiliki  sanksi  yang  memaksa  untuk  diikuti.    Dengan  demikian diperlukan gagasan penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan POLRI. Gagasan ini tidak hanya dapat  dituangkan  di  dalam  tingkatan  peraturan  presiden,  melainkan  diperlukan  adanya  penguatan fungsi Kompolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan revisi terhadap UU POLRI agar dapat lebih mengefektifkan kedudukan Kompolnas di Indonesia.
Kata Kunci: Polisi; Reformasi; Kompolnas; Pengawasan.

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  aparat  penegak  hukum  di  bidang keamanan negara, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),  mempunyai  tugas  dan  kewenangan yang  besar  sebagai  lembaga  (Gaussyah,  2014). Hal  ini  secara  jelas  diamanatkan  di  dalam  Pasal 30  UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa POLRI  merupakan  alat  negara  yang  menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat, serta  menegakkan  hukum  (Danendra,  2012). Menurut  Henry  Cambell  dalam  Black's  Law Dictionary disebutkan bahwa " Police is a branch of  the  government  which  is  charged  with  the preservation  of  public  order  and  tranquility,  the promotion of the public health, safety and morals and the prevention, detection and punishment of crimes " (Wibowo, 2012).
Atas  amanat  tersebut,  kemudian  diaturlah tugas,  kewenangan  dan  kewajiban  POLRI tersebut  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  (UU  POLRI).  Adanya  undang-undang ini  merupakan  wujud  dari  pemisahan  antara  TNI dan  POLRI,  dengan  harapan  POLRI  dapat menghilangkan  watak  militer  yang  dianggap masih  dominan  dimiliki  oleh  POLRI  dan berpengaruh  kepada  sikap  perilaku  pejabat kepolisian  dalam  pelaksanaan  tugasnya  di lapangan kala itu (Siregar, 2017).
Gagasan  untuk  mereformasi  lembaga POLRI  menjadi  lembaga  yang  humanis, mengedepankan  perlindungan  dan  pemenuhan
HAM,  serta  mengayomi  masyarakat  bukanlah gagasan  yang  baru.  Reformasi  POLRI  berawal dari  terbitnya  Inpres  No.  2  Tahun  1999  tanggal 1April 1999 yang kemudian diperkuat dalam Tap MPR  RI  No.  VI/MPR/2000  tentang  Pemisahan TNI  dan  Polri  serta  Tap  MPR  RI  No. VII/MPR/2000  tentang  Peran  TNI  dan  Polri. Dengan  adanya  pemisahan  tersebut,  maka diharapkan  hal  ini  akan  menjadi  pertanda  baik bagi POLRI untuk mengubah segala aspek dalam kelembagaan  POLRI  yang  lebih  mandiri  dan professional  (Siregar,  2011).  Adanya  reformasi terhadap  POLRI  juga  merupakan  salah  satu wujud  untuk  mengembalikan  kepercayaan  publik dimana  awal  mula  terciderainya  kepercayaan publik ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu akan  adanya  pengabaian  hukum  (disregarding and  disrespecting  law)  yang  juga  dilakukan  oleh Lembaga  POLRI  sendiri  di  masa  lalu  sebagai salah  satu  akibat  dari  ketidakmandirian  POLRI sebagai  bagian  dari  ABRI  kala  itu  (Harkrisnowo, 2000).    Selain  menjamin  kemandirian,  integritas Lembaga  POLRI,  tujuan  dari  adanya  reformasi POLRI  adalah  bagaimana  mengubah  pola hubungan antara POLRI dengan masyarakat dari yang  bersifat  kombatan  menjadi  lebih  humanis (Siregar, 2017).
Perlunya suatu mekanisme dalam mengontrol  dan  mengawasi  lembaga  negara yang  terindikasi  melakukan  penyalahgunaan kekuasaan  dengan  mencegah  dan  mendorong serta  memastikan  organ  negara  dalam mengemban  tugas  dan  fungsinya  secara
transparan  dan  profesional  khususnya  POLRI sehingga  penting  untuk  dilakukan  penguatan dengan  cara  mengontrol  serta  melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  POLRI  (Dharma, Parman, & Ufran, 2023).
Berbagai  upaya  reformasi  dalam  tubuh POLRI  telah  dilakukan  termasuk  salah  satunya adalah  bagaimana  menciptakan  pengawasan yang  efektif  terhadap  POLRI  salah  satunya dengan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dalam UU POLRI, disebutkan bawa salah  satu  fungsi  dari  Kompolnas  adalah  untuk membantu  Presiden  dalam  menetapkan  arah kebijakan  POLRI  (Nasser,  2021).  Sebagai  salah satu  komisi  negara,  Kompolnas  berkedudukan sebagai  lembaga  negara  pembantu  ( auxiliary state organ ) yang memiliki fungsi tertentu. Hal ini diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Pasal  37  UU  POLRI, dan  mengenai  Kompolnas  secara  lebih  lanjut diatur  di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional (Perpres Kompolnas).
Isu-isu  mengenai  lembaga  POLRI  saat  ini belum menunjukkan keefektifan reformasi POLRI dalam  hal  pengawasan,  terkhusus  peran  dan fungsi dari Kompolnas (Yuniarto, 2016). Masalah moralitas  penegak  hukum  dari  waktu  ke  waktu masih  merupakan  persoalan  yang  relevan  untuk dibicarakan,  karena  apa  yang  disajikan  oleh media massa seringkali bersifat paradoksal. Pada satu  sisi,  penegak  hukum  di  tuntut  untuk menjalankan  tugas  sesuai  dengan  amanat undang-undang  yang  berujung  pada  pemberian
putusan  dengan  substansi  berupa  keadilan  bagi para  pihak,  akan  tetapi  di  sisi  lain  dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan  ini  menyebabkan  citra  lembaga  penegak (Raharjo, 2006).
Hal  ini  tentu  berakibat  pada  masih rendahnya  kepercayaan  publik  terhadap  POLRI. Hal  ini  diperkuat  dengan  data  survey kepercayaan  publik  terhadap  POLRI  yang diselenggarakan oleh Lembaga Survey Indonesia pada  tahun  2023,  dimana  tingkat  kepercayaan publik  kepada  POLRI  yang  semula  berada  di angka  72%  pada  tahun  2021  kemudian mengalami penurunan sebesar 2% menjadi 70% pada  Agustus  2022,  dan  semakin  menurun  17% menjadi 53% pada Oktober 2022 (Rizaty, 2022).
Data  Kontras  menunjukkan,  bahwa masalah  kewenangan  dari  POLRI  meliputi penyalahgunaan  senjata  api,  serta  maraknya pelanggaran HAM  dan  tindakan  sewenang- wenang  lainnya.  Hal  ini  terbukti  dari  laporan Komnas  HAM  pada  2020  –  2021  yang menunjukkan  sebanyak  71  tindakan  kekerasan dan 39 tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian.  Tidak  hanya  itu,  Kontras  pada  tahun 2021  hingga  2022  juga  mencatat,  dalam  kurun waktu  1  tahun  terdapat  31  kasus  penyiksaan Polisi  yang  mana  data  ini  kerap  berulang  setiap tahunnya  (Koalisi  Reformasi  Polisi,  2018).  Data lain  yang  menarik  perhatian  publik  adalah peristiwa  Kanjuruhan  dan  pembunuhan  yang dilakukan  oleh  salah  satu  petinggi  POLRI  pada tahun  2022  (Rizaty,  2022).  Kedua  peristiwa  ini
merupakan  puncak  dari  keresahan  publik  dan anggapan  bahwa  masih  adanya  banyak kekurangan  dan  kelemahan  dalam  hal pengawasan terhadap POLRI. Pada kedua kasus tersebut pun publik dan pengamat melihat masih minimnya  peran  dan  keterlibatan  Kompolnas, sehingga hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apa  sebenarnya  yang  menjadi  fungsi  dan  tujuan dari  adanya  Kompolnas?  Ibarat  sebuah  singa, Kompolnas  dinilai  tidak  bertaring  dan  tidak berdaya  dalam  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  yang  ada  dalam  POLRI.  Padahal, melihat kedudukannya sebagai suatu komisi yang terpisah  dari  tubuh  POLRI,  sudah  semestinya Kompolnas  mampu  memiliki  peran  yang  lebih kuat  dalam  hal  pengawasan  terhadap  POLRI. Fakta  pun  kembali  menunjukkan,  bahwa pengawasan  internal  dalam  tubuh  POLRI  saja tidak  cukup  efektif  untuk  mewujudkan  POLRI sebagai lembaga yang bersih dan bercitra positif, tambahan  pula  kasus  yang  menyangkut  POLRI baru-baru  ini  pun  dilakukan  oleh  Kepala  Divisi Profesi dan Keamanan POLRI sendiri.
Berdasarkan  keresahan  ini,  maka  dalam tulisan  ini  bertujuan  membahas seberapa efektifkah  mekanisme  pengawasan  baik  internal maupun  eksternal  POLRI  saat  ini,  sehingga kemudian  akan  terlihat  bagaimana  gagasan terhadap konsep pengawasan eksternal terhadap POLRI melalui penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas yang seharusnya.
Tulisan ini menggunakan teori kewenangan sebagai pisau analisis, sehingga dapat ditemukan
letak permasalahan kewenangan Kompolnas saat ini,  dan  bagaimana  gagasan  yang  sesuai  untuk mereformasi  Kompolnas.  Kebaruan  penelitian dilakukan untuk dapat mengkaji lebih dalam atas variable  sejenis  yang  sudah  pernah  di  kaji sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis mengkaji lebih  dalam  terkait  efektifitas  tugas  dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  perilaku  maupun  tindakan/keputusan yang  diambil  oleh  Polri  dalam  menangani  suatu perkara  agar  sesuai  dengan  tata  pemerintahan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, Rahman Amin  berpendapat  bahwa  fungsi  dan  wewenang Kompolnas masih belum sempurna karena belum mendapat  independensi  penuh  sebagaimana yang diberikan Pemerintah kepada Komnas HAM (Amin,  &  Al  Aziz,  2023).  Sedangkan  Sukamto Satoto juga menyampaikan hal yang serupa, yaitu rendahnya  efektifitas  fungsi  Kompolnas  pada fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  Kompolnas karena  Kompolnas  tidak  memiliki  wewenang dalam  investigasi  dan  penangkapan  (Satoto, 2014) . Berkaitan dengan kompolnas, Mochammad Nasser dalam penelitiannya menitik beratkan terhadap fungsi dari Kompolnas sebagai pengawas  Polri  (Nasser,  2021),  untuk  kemudian dilaporkan  kepada  Presiden  untuk  selanjutnya Presiden  akan  menerbitkan  suatu  aturan kebijakan  untuk  menindaklanjuti  hal  tersebut. Dapat  dikatakan  bahwa  peraturan  setiap  daerah terikat  oleh  undang  -  undang  dan  pemerintah
pusat  bisa  melakukan  interversi  kebijakan  pusat ke daerah.
Hal  ini  berbeda  dengan  sistem  kepolisian yang ada di Amerika dan Inggris. Pada penelitian milik  John  D  Brewer,  Amerika  Serikat  memiliki sistem  kepolisian  yang fragmented  system  of policing atau  sistem  polisi  yang  datang  dengan terpisah  dan  berdiri  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan sistem  desentralisasi  dari  wewenang  kepolisian yang  yuridiksinya  hanya  berlaku  pada  suatu daerah wilayahnya masing - masing, pengawasan yang  dilakukan  pada  sistem  ini  diawasi  oleh pemerintahan daerah, serta departemen kepolisian  daerah  bertanggung  jawab  atas tugasnya  pada  pemerintah  daerah  (Brewer, 1996).  Sedangkan  sistem  kepolisian  yang digunakan di Inggris sebagaimana hasil penelitian Trevor Jones & Arie Van Sluis adalah Integrated System of Policing , dimana birokrasi kepolisian di Inggris  relatif  tidak  terlalu  panjang  karena tanggung  jawab  pengawasan  kinerja  kepolisian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi  dibantu  oleh  pemerintah  daerah  (Jones,  & Sluis, 2013).

## B. PEMBAHASAN

## 1. Efektivitas Pengawasan POLRI menurut UU POLRI
Secara  eksplisit,  penegasan  lebih  lanjut tentang fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia  ada  pada  Pasal  30  ayat  (2)  dan  (4) UUD  1945.  Polri  merupakan  alat  negara  untuk pertahanan dan kedaulatan yang berada dibawah
Presiden  dan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Kapolri) dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab  kepada  Presiden  sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjanarko,  2022).  Dalam  konsep  negara hukum,  unsur  yang  paling  pokok  ialah terdapatnya  pembatasan  kekuasaan  oleh  hukum (Asshiddiqie,  2016).  Termasuk  pula  POLRI sebagai lembaga birokrasi yang ada di Indonesia, saat  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya, POLRI  harus  diberikan  batasan-batasan  oleh Undang-Undang  melalui  pengawasan  (MD, 2011).  Pembatasan  wewenang  dan  tanggung jawab  bertujuan  agar  lembaga  tersebut  dapat menyentuh  setiap  persoalan  yang  dihadapi masyarakat,  penanganannya  lebih  efektif  serta efisien,  dan  diharapkan  dapat  mewujudkan  nilai keadilan di dalam Masyarakat (Mubarok, Ginting, & Rajagukguk, 2015). Dengan demikian maka hal ini  dapat  mewujudkan  nilai  keadilan  sosial  yang diamanatkan  oleh  Sila  ke-5  Pancasila. Mekanisme pengawasan internal dan pembenahan  atas  aparat  POLRI  yang  dianggap masih  minim  (Kemenkumham  Kanwil  Sulut, 2022). Buruknya citra kepolisian sebagai institusi kemudian menyebabkan ketidakpercayaan publik dimana pihak kepolisian dipandang tidak mampu untuk  membenahi  permasalahannya  sendiri  oleh masyarakat (Wibowo, 2012).
Adapun  fungsi,  wewenang  dan  tugas kompolnas  di  dalam  Perpres  Kompolnas  adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Fungsi, Wewenang dan Tugas Kompolnas menurut UU POLRI Pasal dalam Perpres Hal yang Diatur Fungsi Pasal 3 Melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap  kinerja  Polri  untuk menjamin  profesionalisme dan kemandirian Polri melalui kegiatan pemantauan  dan  penilaian terhadap kinerja dan integritas  anggota  dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang Pasal  4, Pasal  5, Pasal 6 -Mengumpulkan dan menganalisis  data  sebagai bahan  pemberian  saran kepada  Presiden  yang berkaitan  dengan  anggaran Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia,  pengembangan sumber daya manusia Polri, dan  pengembangan  sarana dan prasarana Polri. -Memberikan  saran  dan pertimbangan  lain  kepada Presiden  dalam  upaya mewujudkan  Polri  yang profesional dan mandiri -Menerima saran dan keluhan  dari  masyarakat mengenai  kinerja  kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Tugas - Membantu Presiden dalam menetapkan  arah  kebijakan Polri -Memberikan  pertimbangan kepada  Presiden  dalam pengangkatan
dan pemberhentian Kapolri.
Berdasarkan tugas  dan  wewenang  yang dimiliki oleh sebuah institusi yang bernama Komisi Kepolisian  Nasional,  masyarakat  menaruh harapan  yang  sangat  besar  akan  adanya peningkatan  kinerja  kepolisian  pada  masa mendatang.  Dengan  adanya  tugas,  fungsi  dan wewenang ini, Kompolnas diharapkan dapat saling bekerja  sama  dan  saling  melengkapi  dengan POLRI (Marjon, 2015).
Meskipun pada pembentukannya Kompolnas  diharapkan  dapat  menjalankan  tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata selain masih  terdapat  masalah  terkait  lemahnya independensi  Kompolnas,  serta  belum  adanya kekuatan  eksekutorial  bagi  Kompolnas  dalam menjalankan  fungsi  pengawasannya  (Suteja, 2013).  Kedudukan  Kompolnas  hanya  sebatas memberi  pertimbangan dan rekomendasi, dimana pertimbangan  dan  rekomendasi  sendiri  pada dasarnya  di  dalam  ilmu  hukum  tidak  memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki sanksi yang memaksa (Gaussyah, 2012).  Hal ini berkaitan  dengan  teori  kewenangan  sebagai
pemahaman mendasar dalam hukum administrasi negara,  bahwa  dasar  dari  setiap  perbuatan lembaga harus bertumpu pada kewenangan yang sah (Gandara, 2020). Mengenai hal ini, Nurbasuki Winarno  mengemukakan  bahwa  salah  satu komponen  yang  harus  ada  dalam  kewenangan adalah, harus terdapat dasar hukumnya (Susanto, 2020).  Artinya,  tidak  adanya  dasar  hukum  bagi Kompolnas untuk menindaklanjuti hasil pengawasan,  menyebabkan  Kompolnas  tidak memiliki kewenangan lebih dalam hal ini.
Sebagai  contoh  adalah  kewenangan Kompolnas untuk menerima saran dan keluhan dari  masyarakat  mengenai  kinerja  kepolisian dan  menyampaikannya  kepada  Presiden.  Di satu  sisi,  kewenangan  ini  adalah  kewenangan yang  besar  dan  akan  menjadi  bentuk pengawasan  yang  efektif  terhadap  POLRI, namun  pertanyaan  selanjutnya  adalah,  apa yang  akan  menjadi  tindak  lanjut  dan  sejauh mana  Kompolnas  dapat  berperan  untuk menyelesaikan  keluhan  yang  ada?  UU  POLRI dan  Perpres  Kompolnas  hanya  mengatur sebatas  wewenang  ini  nantinya  dapat  menjadi masukan  dalam  penyusunan  arah  kebijakan Polri.  Namun  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan dalam  rangka  memenuhi  wewenang  tersebut lebih  bersifat  teknis  daripada  strategis  yang menunjang penyusunan arah kebijakan strategis POLRI,  dan  apakah  masukan  ini  akan ditindaklanjuti  atau  tidak  akan  berada sepenuhnya dalam tangan POLRI (Muhammad, 2005).  Dengan  demikian,  Kompolnas  tidak
memiliki  kewenangan  dan  andil  yang  besar dalam hal pengawasan tersebut.

## 2. Reformasi  POLRI  melalui  Penguatan Fungsi dan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan POLRI
Fungsi  pengawasan  yang  melekat  pada Kompolnas  merupakan  fungsi  pelaporan  dan rekomendasi kepada presiden. Komisi
Kepolisian
Nasional sangat dominan pengaruhnya  bagi  presiden,  karena  kebijakan Presiden yang berkaitan dengan pengembangan  organisasi,  sumber  daya manusia  dan  anggaran  POLRI  sampai  dengan pengangkatan  Kapolri  pertimbangannya  atas masukan  atau  saran  dari  Komisi  Kepolisian Nasional (Nasrullah, 2023).
Pada  dasarnya,  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  POLRI  dapat  dibagi  menjadi  5 (lima)  jenis  pelanggaran,  yakni.  Pertama, pelanggaran tindak pidana. Kedua, pelanggaran sumpah  atau  janji  anggota/jabatan.  Ketiga, pelanggaran  meninggalkan  tugas.  Keempat, pelanggaran  terhadap  kewajiban.  Kelima, pelanggaran terhadap larangan.
Pada  situasi  ini  upaya  untuk  melakukan kontrol  secara  obyektif  terhadap  pelaksanaan reformasi  POLRI  lewat  perangkat  kebijakan Negara dimungkinkan menghadapi kendala dari kekuatan-kekuatan  politik  yang  berkompetisi baik secara perorangan maupun kelompok yang berupaya memanfaatkan polisi untuk kepentingan  politiknya  (Raharjo,  &  Angkasa, 2011).
Di negara-negara Eropa
Barat, independensi  suatu  lembaga  negara  dapat diukur  dari  5  (lima)  kriteria,  yaitu  :  (Thatcher, 2002)
1. Party Politicisation of appoinments
2. Departures (dismissal and resignation)
3. The Tenure of IRA members
4. The financial and Staffing resources of IRA
5. The use of power to  overturn the decisions of IRAs by elected politicians
Aspek  independensi  formal  mengacu pada independensi yang tercermin dalam aturan pembentukan suatu lembaga, seperti mekanisme  dan  desain  kelembagaannya. Lembaga  negara  pada  umumnya  dibentuk melalui  undang-undang,  sehingga  hal-hal  yang bersifat mendasar seperti mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan manajemen organisasi  sudah  otomatis  tertuang  dalam regulasi  pembentukannya  yang  menjadi  dasar bagi parlemen untuk mendelegasikan kewenangan dan membentuk lembaga tersebut ( enabling act ) (Ramadani, & Mamonto, 2018).
Adapun  gagasan  secara  lebih  mendetail, penegakkan hukum terhadap anggota kepolisian oleh Kompolnas bisa dijelaskan sebagai berikut:
Tabel  2.  Gagasan  Penguatan  Peran  Kompolnas dalam Pengawasan POLRI
Peran Kompolnas saat ini Peran  Kompolnas yang digagas Pasal 9 Perpres Kompolnas: a.  menerima  dan 1.  Kompolnas  tidak hanya  meneruskan kepada POLRI
meneruskan saran dan keluhan masyarakat  kepada Polri untuk ditindaklanjuti; b.  meminta  dan/atau bersama  Polri  untuk menindaklanjuti  saran dan keluhan masyarakat; c. melakukan klarifikasi dan monitoring  terhadap proses  tindak  lanjut atas saran dan keluhan  masyarakat yang  dilakukan  oleh Polri; d. meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah  dilakukan  oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat  Polri  yang diduga melakukan pelanggaran  disiplin dan/atau etika profesi;
e.  merekomendasikan kepada  Kapolri,  agar anggota dan/atau pejabat  Polri  yang terkait saran keluhan masyarakat, melainkan turut mengusut dan menindaklanjuti keluhan yang ada. 2.  Kompolnas  turut dalam pembuatan atau dapat mengeluarkan keputusan terkait ada  atau  tidaknya pelanggaran  disiplin, etika profesi dan/atau dugaan melakukan tindak pidana untuk diproses sesuai ketentuan perundang- undangan. 3.  Kompolnas  tidak hanya memantau dan mengikuti, tetapi turun  ambil  peran dalam gelar perkara, sidang disiplin, sidang  kode  etik profesi kepolisian.
melakukan
pelanggaran  disiplin,
etika  profesi  dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- undangan yang berlaku; f.  mengikuti  gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi  Kode  Etik Profesi Kepolisian. g. mengikuti pemeriksaan dugaan pclanggaran  disiplin dan  kode  etik  yang dilakukan
oleh anggota dan/atau
Pejabat Polri.
Gagasan ini tidak hanya dapat dituangkan di dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan  adanya  penguatan  fungsi  Kompolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan  revisi  terhadap  UU  POLRI  sehingga diharapkan dapat lebih mengefektifkan kedudukan  Kompolnas  di  Indonesia.  Alasan mengapa  harus  dicantumkan  di  dalam  Undang- undang  sejalan  dengan  teori  Stufenbau   yang menyatakan  bahwa  sistem  hukum  merupakan sistem  anak  tangga  berjenjang,  di  mana  norma hukum  yang  paling  rendah  harus  berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah
hukum  yang  tertinggi  (Hanafi,  &  Firdaus,  2022). Dengan  demikian,  agar  kewenangan  Komponas ini  memiliki  dasar  yang  kuat,  maka  perlu dicantumkan di dalam UU Polri.

## C. SIMPULAN
Pentingnya  reformasi  Kompolnas  didasari pada  tujuan  awal  Kompolnas  yang  diharapkan dapat  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya secara  optimal,  ternyata  selain  masih  terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kompolnas,  serta  belum  adanya  kekuatan eksekutorial bagi Kompolnas dalam menjalankan fungsi  pengawasannya.  Kedudukan  Kompolnas hanya  sebatas  memberi  pertimbangan  dan rekomendasi, dimana pertimbangan dan rekomendasi sendiri pada dasarnya di dalam ilmu hukum  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat  dan  tidak  memiliki  sanksi  yang memaksa  untuk  diikuti.    Dengan  demikian diperlukan gagasan penguatan peran Kompolnas dalam  pengawasan  POLRI.  Gagasan  ini  tidak hanya  dapat  dituangkan  di  dalam  tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan adanya penguatan  fungsi  Kompolnas  dalam  tingkatan undang-undang  dengan  melakukan  revisi terhadap  UU  POLRI agar  dapat  lebih mengefektifkan  kedudukan  Kompolnas  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Amin,  Rahman.,  &  Al  Aziz,  Muhammad  Fikri.
(2023).  Penguatan  Komisi  Kepolisian Nasional  Dalam  Pengawasan  Penyidikan Tindak  Pidana  Oleh  Polri. Krtha Bhayangkara , Vol. 17, (No.1), pp 1-26 https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855
Danendra,  Ida  Bagus  Kade.  (2012).  Kedudukan dan  Fungsi  Kepolisian  dalam  Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Lex Crimen ,Vol.1,(No.4),pp.41–59. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcri men/article/view/901
Dharma,  I  Putu  Satya.,  Parman,  Lalu.,  Ufran.
(2023). Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan
Fungsional  terhadap  Kinerja  Penyidik POLRI. Indonesia  Berdaya;  Journal  of
Community  Engagement, Vol.4,  (No.4), pp.1287-1296. https://doi.org/10.47679/ib.2023554
Gandara,  Moh.  (2020).  Kewenangan  Atribusi, Delegasi  dan  Mandat. Khazanah  Hukum ,
Vol.2,(No.3),pp.92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187
Gaussyah,  Muhammad.  (2012).  Revitalisasi
Fungsi  SDM  Polri  dan  Anggaran  Polri Menuju  Kemandirian  dan  Profesionalisme Polri. Kanun ; Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.14,(No.3),pp.361-375.https://jurnal.
usk.ac.id/kanun/article/view/6219
Hanafi,  Muhammad  Fikri.,  &  Firdaus,  Sunny Ummul.  (2022).  Implementasi  Teori  Hans Nawiasky  dalam  Peraturan  Perundang- undangan  di  Indonesia. Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan
Nasional ,Vol.1,(No.1),pp.79–89. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i1. 192
Harkrisnowo,
Harkristuti. (2000). Komisi
Pengawas  Eksternal  pada  POLRI:
Pembatas Kewenangan ataukah Pendorong  Profesionalisme. Hukum  Dan Pembangunan ,Vol.30,(No.1),pp.46-55. https://www.researchgate.net/publication/3 18651346_Komisi_Pengawas_Eksternal_P ada_Polri/fulltext/59754f83aca2728d02545 965/Komisi-Pengawas-Eksternal-Pada- Polri.pdf
Marjon,  Dahlil.  (2015).  Kewenangan  Komisi Kepolisian  Nasional  terhadap  Peningkatan
Profesionalisme Kepolisian Negara Republik  Indonesia  (POLRI). International Journal  of  Social  and  Local  Economic Governance (IJLEG) , Vol.1, (No.1), pp.34– 41.https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2015.00 1.01.5
Muhammad,  Farouk.  (2005).  Menyambut Kelahiran  Komisi  Kepolisian  Nasional.
Jurnal  Studi  Kepolisian ,  Edisi  064.
http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/
28685-064-jsk-68.pdf
Nasser,  M.  (2021).  Peran  Komisi  Kepolisian Nasional  Dalam  Pengawasan  Fungsional
Polri. Jurnal  Hukum  Sasana ,  Vol.7,(No.1), pp.96–116. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/S ASANA/article/view/535
Nasrullah. (2023). Tinjauan Terhadap independensi Komisi Polisi Nasional Dalam Perspektif  Lembaga  Negara  Independen. Jurnal  Unes  Law  Review, Vol.5,  Issue
4,pp.3581-3592.https://review-unes.com/ index.php/law/article/view/677/468
Raharjo,  Agus.  (2006).  Hukum  dan  Dilema Pencitraannya  (Transisi  Paradigmatis  Ilmu Hukum  dalam  Teori  dan  Praktik. Jurnal Hukum  Pro  Justitia ,  Vol.24  (No.1),  pp.12-
26.https://journal.unpar.ac.id/index.php/proj ustitia/article/view/1176
Raharjo, Agus., & Angkasa. (2011). Profesionalisme  Polisi  Dalam  Penegakan Hukum,  Purwokerto:  Jurnal  Dinamika Hukum,Vol.11,(No.3),pp.389-401.
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.
167
Ramadani,  Rizki.,  &  Mamonto,  Moch  Andi  W  W.
(2018).  Independency  of  the  Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia  (KPK  RI)  in  Indicators  of Independent  Regulatory  Agencies  (IRAs). Substantive Justice International Journal of Law, Vol.1, (No.2), pp.82-94 http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustic e.v1i2.18
Satoto, S. (2014). Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme  Polisi  Republik  Indonesia.
Jurnal  Inovatif ; Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.7,
(No.3),pp.59-78.
https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/ view/2174
Siregar,  Sarah  Nuraini.  (2011).  DPR  dan Reformasi  POLRI:  Kajian  Evaluatif  Fungsi DPR  terhadap  Pelaksanaan  Reformasi POLRI. Jurnal  Penelitian  Politik ,  Vol.8,
(No.1).https://ejournal.politik.lipi.go.id/index .php/jpp/article/view/478
Siregar, Sarah Nuraini. (2017). Polisi Sipil dalam Reformasi  Polri :  Upaya  &  Dilema  Antara Penegakan  HAM  dan  Fungsi  Kepolisian. Jurnal Penelitian Politik , Vol.14, (No.2). https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jp p/article/view/720
Susanto, Sri Nur Hari. (2020). Metode Perolehan
Dan Batas - Batas Wewenang Pemerintahan. Administrative  Law  & Governance  Journal ,  Vol.3,  (No.3), pp.430–441.https://ejournal2.undip.ac.id/ index.php/alj/article/view/9530
Suteja,  M.  (2013).  Pengawasan  terhadap
Penyalahgunaan
Wewenang POLRI Mengadakan  Tindakan  Lain  menurut Hukum yang Bertanggungjawab (Diskresi). Jurnal  Magister  Hukum  Udayana ,  Vol.2,
(no,2),pp.1-17.https://doi.org/10.24843/
JMHU.2013.v02.i02.p10
Thatcher, M. (2002). Regulation after delegation: independent  regulatory  agencies  in Europe. Journal of European public policy ,
Vol.9,(No.6),pp.954-972. DOI:10.1080/1350176022000046445 Widjanarko,  Nudwi  Pandu.  (2022).  Hubungan Antara  Kompolnas  Dengan  Presiden
Dalam  Penetapan  Kapolri. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum UMSU , Vol.2,
(No.6),pp.593-605.  https://jurnalmahasiswa .umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1 938

## ARTIKEL
Mubarok,  Rizki.,  Ginting,  Gerry  Pindonta.,  & Rajagukguk,  Samuel  Bonatua.  (2015). Polisi  Sipil  Sebagai  Jawaban  atas Reformasi  Birokrasi  Kepolisian:Perihal
Penjaminan  Akses  Keadilan  Pancasila
yang  Substantif .  Universitas  Diponegoro.
https://www.academia.edu/22380302/polisi _sipil
Wibowo,  Catur  Cahyono.  (2012).  Kebijakan
Strategis  Guna  Mengoptimalkan  Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI. Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/41832/

## BUKU
Asshiddiqie, J. (2016). Negara Hukum. L’école de Palo  Alto .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama
Brewer John D. (1996). Police, Public Order And The State . London: Macmillan press LTD.
Gaussyah,  M.  (2014). Peranan  dan  Kedudukan POLRI  dalam  Sistem  Ketatanegaraan
Indonesia .  Jakarta:  Kemitraan  bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
MD,  Moh.  M.  (2011). Perdebatan  Hukum  Tata Negara:  Pasca  Amandemen  Konstitusi .
Depok: Raja Grafindo Persada.
Jones,  Trevor.,  &  Sluis,  Arie  Van.  (2013).  The Police System in England & Wales: A New Era In Policing. In  A. van Sluis, A. Cachet, Th  Jochoms,  A.  Sey  &  A.B.  Ringeling (Eds.), Contested  Police  System (pp.89- 118). Haque: Eleven International Publishing
Yuniarto, B. (2016). Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Politik . Yogyakarta: Deepublish.

## SUMBER ONLINE
Koalisi  Reformasi  Polisi.  (2018).  Reformasi Kepolisian  Republik  Indonesia  Menuju Pemolisian  yang  Demokratis . Retrieved from  https://kontras.org/home/WPKONTRA S/wp-content/uploads/2018/09/Kertas- Posisi-Reformasi-Polisi-menuju-Kepolisian- yang-Demokratis
Rizaty,  Monavia  A.  (2022,  October  21).  Survei LSI:  Kepercayaan  Publik  kepada  Polri Anjlok  Menjadi  53%.    Retrieved  from https://dataindonesia.id/varia/detail/survei- lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok- menjadi-53
Kemenkumham  Kanwil  Sulut.  (2022). Yasonna Dorong  Polri  Lakukan  Pembenahan Internal  dan  Tingkatkan  Kepercayaan
Publik.  Retrieved  from  https://sulut.kemen kumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/4794-yasonna-dorong-polri-lakukan- pembenahan-internal-dan-tingkatkan- kepercayaan-publik