## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 276 - 290 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4382

## KONSEKUENSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
Zahra Febriani N 1) , M Syahrul Maulana 2) , Ahmad Dzaki 3) , Asmak Ul Hosnah 4)
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia 1,2,3,4,5)
Corresponding Author: zahrafebrianinugraha@gmail.com 1) , msyahrulmaulana365@gmail.com 2) , jaki085522@gmail.com 3) , asmak.hosnah@unpak.id 4)
History: Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024 Accepted : 30 Mei 2024 Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Hampir  semua  agama  di  Indonesia  melarang  perkawinan  antara  dua  orang  dengan  agama yang  berbeda.  Meskipun  upaya  telah  dilakukan  untuk memperoleh status perkawinan yang sah,  pada  saat  melangsungkan  pernikahan,  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  tetap  harus  diperhatikan.  Pencatatan  resmi perkawinan dalam bentuk akta nikah merupakan hal yang penting, karena tanpa itu, perkawinan yang sah namun ti dak tercatat tidak akan diakui secara resmi oleh Negara. Perkawinan tanpa pengakuan hukum  i n i dapat  berdampak  serius  secara  hukum,  terutama  jika  melibatkan  pasangan dengan agama yang berbeda.  Ini dapat  menimbulkan masalah hukum yang besar bagi suami, istri, dan pihak ketiga, termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kehadiran pe rk awi nan yang  sah  menjadi  dasar  bagi  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  istri.  Kehadiran perkawinan  yang  sah  secara  hukum  dan  keturunan  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah sangat penting untuk melindungi hak -hak istri terkait nafkah dan harta bersama. I ni  k are na menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang  Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

## Kata Kunci:  Keabsahan, Perkawinan, Beda  Agama

## Abstract
Almost  all  religions  in  Indonesia  prohibit marriage between two people of different religions. Even though  efforts  have  been  made  to  obtain  legal  marital  status,  when  carrying  out  a  marriage, Article  2  of  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  must  still  be  taken  into account. Official registration  of  marriages  in  the  form  of  a  marriage  certificate  is  important,  because  without  it, valid  but  unregistered  marriages  will  not  be  officially  recognized  by  the  State.  Marriages  without legal  recognition  can  have  serious  legal  impacts,  especially  if  they  involve  couples  with  different religions.  This  can  cause  major  legal  problems  for  husbands,  wives  and  third  parties,  including the  inheritance  rights  of  children  born  from  the  marriage.  The  presence  of  a legal marriage is the basis  for  the  rights  and  obligations  between  husband  and  wife.  The  presence  of  a  legally  valid marriage  and  offspring  born  from  a  valid  marriage  is  very  important  to  protect  the  wife's  rights regarding  maintenance  and  joint  property.  This  is  because  according  to  Article  43  Paragraph  (1) of  the  Marriage  Law,  children  born  from  an  invalid  marriage  only  have  a  legal  relationship  with their mother.
Keywords:  Validity, Marriage,  Different  Religions

## PENDAHULUAN
Diantara semua makhluk hidup lainnya, manusia adalah satu-satunya yang memiliki  kemampuan  untuk  menghargai  keagungan  perkawinan  yang dihormati  oleh  banyak  agama  dan  budaya  di  dunia (Nurjaman  2020).  Selain menjadi  makhluk  sosial  yang  saling bergantung dan terlibat dalam interaksi, serta  merasakan  emosi  seperti  cinta, perhatian, dan kebutuhan untuk hidup bahagia  dan  memiliki  keturunan  melalui  perkawinan,  manusia  juga merupakan makhluk yang memerlukan kelangsungan hidup dalam kehidupan berkelompok.
Perkawinan  adalah  suatu  tindakan  yang  memiliki  nilai  keagamaan  ketika dua  orang  dewasa  (seorang  pria  dan  seorang  wanita)  sepakat  untuk  hidup bersama  sebagai  pasangan,  membentuk  sebuah  keluarga  yang  dianggap sakral, dan memperluas keturunan mereka.
Indonesia  dikenal  karena  kaya  akan  budaya  dan  tradisi  yang  telah diwariskan  oleh  leluhur  mereka,  serta  beragamnya  agama  dan  keyakinan. Setiap  budaya  dan  agama  memiliki  peraturan  yang  berbeda-beda,  terutama dalam  konteks  perkawinan.  Faktor  yang  sangat  memengaruhi  keragaman dalam  budaya  pernikahan  dan  regulasinya  adalah  keyakinan  agama, pengetahuan, serta komunitas dan pemuka agama di sekitar tempat tinggal.
Secara umum, perkawinan dianggap sebagai lembaga keagamaan, sehingga prinsip-prinsipnya  selalu  terhubung  dengan  prinsip-prinsip  agama  yang bersangkutan. Pernikahan melibatkan isu-isu keagamaan, sosial, dan hukum, sehingga  tidak  hanya  berkaitan  dengan  hubungan  pribadi  antara  pasangan yang  menikah.  Perhatian  agama  terhadap  perkawinan  tercermin  dalam fakta bahwa  setiap  agama  memiliki aturan khusus mengenai ikatan tersebut. Oleh karena itu, perkawinan pada dasarnya diatur oleh nilai-nilai agama yang ingin dipegang teguh oleh calon pasangan. Pandangan umum masyarakat terhadap pelaksanaan  perkawinan  merupakan  isu  sosial  yang  dapat  mempengaruhi pasangan yang berencana untuk menikah di lingkungan mereka.
Dari  sudut  pandang  hukum,  perkawinan  timbul  dari  hubungan  antara individu,  dan  ikatan  ini  melibatkan  aspek  hukum  yang  mengatur  tindakan hukum.  Perkawinan  yang  sah,  yang  didasarkan  pada  hubungan  lahir  dan batin, dapat dijelaskan sebagai perkawinan yang memenuhi persyaratan yang diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  dimana  seseorang  bisa  menikah  secara  sah  dengan  mematuhi ketentuan  agama  yang  dianutnya.  Ini  berarti  bahwa  untuk  melakukan pernikahan,  warga  negara  Indonesia  harus  mendapatkan  persetujuan  dari lembaga keagamaan yang mereka anut dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  sebuah  perkawinan  dianggap  sah  jika dilakukan  sesuai  dengan  ajaran  agama  atau  kepercayaan  yang  dianut  oleh pasangan  tersebut.  Oleh karena itu, jelas bahwa perkawinan yang melanggar ketentuan  agama  atau  spiritual  pasangan  akan  dinyatakan  batal  menurut hukum.
Terdapat  keinginan  universal  untuk  menemukan  pasangan  hidup  yang sejalan  dengan  keyakinannya  sendiri.  Ini  tidak  dimaksudkan  untuk
mendiskriminasikan  atau  membangun  pemisahan  antara  agama  yang berbeda, tetapi untuk memfasilitasi pembentukan keluarga yang stabil dimana perbedaan agama cenderung menyebabkan konflik. Namun, banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah meskipun memiliki pandangan dunia yang mendasarinya  berbeda.  Hal  ini  mungkin  terjadi  karena  potensi  yang  tak terbatas  dalam  koneksi  manusia.  Akibatnya,  peningkatan  pasangan  dengan perbedaan  agama  dalam  masyarakat  kontemporer  menjadi  suatu  kenyataan yang  tidak  dapat  disangkal.  Untuk  diakui  secara  resmi,  perkawinan  harus dicatat  sesuai  dengan  hukum.  Persyaratan  yang  menyatakan  bahwa  "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974,  seperti  yang tercantum  dalam  bagian  tentang  perkawinan.  Proses  pencatatan  ini  bersifat administratif dan tidak berdampak pada keabsahan perkawinan itu sendiri.
Tantangan  merupakan  hasil  yang  tak  terelakkan  dari  persatuan  ini. Nyata bahwa  lembaga  yang  berfokus pada pernikahan memiliki peran utama dalam mengatasi  masalah  yang  timbul  dari  perkawinan.  Selain  itu,  minimal diperlukan standar yang lebih ketat untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam perkawinan (Grijns et al. 2018).
Perkawinan  memiliki  dampak  tidak  hanya  pada  kedua  keluarga  yang terlibat, tetapi juga pada perilaku mereka dalam lingkungan sosial yang lebih luas.  Belakangan  ini,  terdapat  tantangan  dalam  administrasi  pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil, terutama terkait dengan pasangan yang memiliki  keyakinan  agama  yang  berbeda  dan  tetap  mempertahankan  agama masing-masing  saat  menikah.  Selain  itu,  perkawinan  merupakan  bagian integral  dari  budaya  yang  berkembang  secara  alami  seiring  dengan perkembangan masyarakat, budaya, dan waktu.
Walaupun  Undang-Undang  Perkawinan  berusaha  untuk  menanggapi kekhawatiran  masyarakat  mengenai  regulasi  hukum  perkawinan  yang berdampak  pada  semua  segmen  masyarakat,  tanpa  memandang  komposisi kelompok,  ini  tidak  berarti  bahwa  setiap  aspek dari pelaksanaan perkawinan diatur  secara  rinci  oleh  ketentuan  tersebut.  Frasa  "segala  hal"  ini  merujuk pada  situasi  khusus  seperti  perkawinan  antara  pasangan  yang  memiliki keyakinan agama yang berbeda. Jika diperhatikan, Indonesia belum memiliki aturan  yang  jelas  untuk  menangani  perkawinan  antara  individu  dengan keyakinan agama yang berbeda.
Dampaknya,  orang  yang  ingin  memasuki  pernikahan  semacam  itu  harus melewati  proses  yang panjang yang meliputi persyaratan hukum serta tradisi masyarakat.
Mengenai  implikasi  hukum  dari  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia, jurnal  ini  akan  fokus  pada  analisis  status  perkawinan  beda  agama berdasarkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Penulisan  jurnal  ini  dilakukan  karena  adanya  tren  perkawinan  beda  agama yang  sering  terjadi  dalam keragaman  masyarakat  di Indonesia namun belum memiliki regulasi yang jelas.
Harapan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  memberikan  kontribusi  yang penting terhadap:
a. Secara  Konseptual:  Diharapkan  penulisan  ini  dapat  memberikan  nilai tambah  dalam  meningkatkan  pengetahuan  akademik  di  bidang  Hukum Perkawinan  secara  umum  dan  khususnya  mengenai  perkawinan  beda agama.
b. Secara Praktis
a) Sebagai  sumber informasi  bagi  masyarakat  tentang  peraturan  hukum dan isu-isu terkait perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.
b) Diharapkan tulisan ini dapat berguna sebagai acuan dan rekomendasi bagi  pemerintah  serta  lembaga  legislatif  dalam  upaya  meningkatkan kebijakan  terkait  perkawinan,  terutama  perkawinan  beda  agama, untuk  memperbaiki  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Tujuan  penulisan  naskah  akademik  ini  adalah  untuk  (1)  menjelaskan kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan (2) menguraikan akibat  hukum perkawinan beda agama di Indonesia dari perspektif kepastian hukum. Oleh karena itu, akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia sangat terkait dengan topik pertama, yang membahas status perkawinan beda agama dalam konteks UU Perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Pengertian  Perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  merupakan  hasil  dari  upaya  menciptakan  hukum nasional.  Pasal  1  Undang-Undang  tersebut  menyatakan  bahwa  "Perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
UU  Perkawinan  mendefinisikan  perkawinan  sebagai  tindakan  hukum dan agama,  sehingga  keabsahan  perkawinan  diserahkan  kepada  berbagai  tradisi agama dan budaya yang dipraktikkan oleh masyarakat  Indonesia.
Keabsahan  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  dimaksud  dengan  "sah"  adalah  status  hukum perkawinan  pada  saat  dilangsungkan.  Jika  upacara  perkawinan  melanggar hukum,  perkawinan  tersebut  akan  batal  demi  hukum.  Singkatnya, perkawinan tidak dianggap sah menurut undang-undang jika tidak mengikuti pedoman  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Demikian  pula,  jika  perkawinan  tidak  dilakukan  sesuai  dengan hukum agama, maka perkawinan itu tidak sah. Hal yang sama berlaku dalam hukum  adat:  jika  perkawinan  tidak  memenuhi  semua  aturan,  maka perkawinan tersebut tidak diakui.
Keabsahan  suatu  perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut:
a) Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu.
b) Setiap  perkawinan  harus  dicatat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Menjelaskan bahwa tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama masing-masing,  sesuai  dengan  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945. Berdasarkan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  terlihat  bahwa  keabsahan  perkawinan  ditentukan  oleh  hukum agama  dan  keyakinan  individu.  Setelah  upacara,  yang  mungkin  mengikuti ritus  yang  bervariasi  tergantung  pada  latar  belakang  agama  atau  budaya pasangan,  kedua  mempelai  mengisi  surat  nikah  yang  dikeluarkan  oleh pencatat perkawinan setempat.

## B. Kedudukan  Perkawinan  Beda  Agama  M enurut  Undang-Undang  No  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Secara  substansial,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menjadi  landasan  hukum  mengenai  perkawinan  di  Indonesia. Namun,  masalah  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  tetap  menjadi perdebatan  yang  belum  sepenuhnya  terselesaikan  secara  tuntas  dan menyeluruh.  Meskipun  keberagaman  agama  diakui  dalam  realitas  sosial masyarakat  Indonesia  sebagai  aspek  agama  negara,  termasuk  Islam,  Kristen Protestan,  Katolik,  Hindu,  dan  Buddha,  namun  peraturan  undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut.
Perkawinan  dianggap  sakramen  dalam agama  Islam dan  Katolik,  sehingga perkawinan  yang  tidak  dilakukan  menurut  hukum  agama  Katolik  dianggap batal  secara  hukum.  Di  sisi  lain,  Protestantisme  lebih  toleran  terhadap perkawinan  beda  agama  dan  memberikan  dukungan  kepada  pasangan  yang memilih jalur tersebut. Meskipun, pada dasarnya, agama Protestan mendorong anggotanya  untuk  menikah  sesuai  dengan  keyakinan  mereka  sendiri,  jika perkawinan  antara  individu  dari  agama  yang  berbeda  terjadi,  Protestan memberikan  opsi  untuk  melakukan  upacara  pernikahan  sipil  di  kantor catatan sipil atau menghadiri ibadah bersama pasangan baru mereka. Pendeta Hindu biasanya tidak akan menyetujui perkawinan antara individu dari agama yang  berbeda.  Meskipun,  jika  upacara  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan tradisi  Buddha,  agama  Buddha  tidak  menghambat  pemeluknya  untuk menikah di luar keyakinan mereka.
Jika  dilihat  dari  perspektif  hukum  di  Indonesia,  yang  didasarkan  pada Undang-Undang Perkawinan, tidak ada ketentuan yang secara jelas melarang, mengatur,  atau  memberikan  petunjuk  tentang  perkawinan  beda  agama. Namun,  pelaksanaan  perkawinan  ini  memiliki  implikasi  hukum  yang kompleks yang memengaruhi validitasnya.
Dalam  rangka  menciptakan  kerangka  hukum  negara,  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk sebagai hasil dari upaya tersebut, dan  merupakan  produk  hukum  pertama  yang  secara  jelas  mencerminkan nilai-nilai dasar tentang keragaman spiritual dan budaya yang terdapat dalam konsep "bhinneka tunggal ika". Undang-Undang Perkawinan juga merupakan bentuk unifikasi yang unik, mengakui sepenuhnya keberagaman dalam agama dan  kepercayaan  yang  dipeluk  oleh  individu.  Dalam  peraturan  hukum  ini, perkawinan secara khusus didefinisikan sebagai "ikatan lahir dan batin antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  dan  istri,  dengan  maksud
membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  abadi,  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa".  Untuk  memastikan  validitas  perkawinan, undang-undang  harus  mematuhi  hukum  agama  dan  kepercayaan  individu yang dianut oleh setiap orang.
Undang-Undang  Perkawinan  dengan  jelas  menetapkan  bahwa  persyaratan utama  untuk  mengakui  sahnya  sebuah  perkawinan  adalah  ketaatan  pada hukum  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut  oleh  masing-masing  individu. Dalam hal ini, bagi mereka yang menganut agama Islam, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Prinsip serupa  juga  berlaku  untuk  para  penganut  agama  lain  yang  diakui  di Indonesia.
Bagaimana  hukum  tentang  perkawinan  beda  agama  diatur  menurut perundang-undangan  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia?  Pasal  1  dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menjelaskan: "Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  dan  istri  dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa". Kemudian,  Pasal  2  Ayat  1  mengatur:  "Perkawinan  dianggap  sah  jika dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum agama  dan  kepercayaan  masing-masing individu".
Dalam  elaborasi  terhadap  Pasal  1,  ditegaskan  bahwa  sebagai  negara  yang berdasarkan  pada  prinsip  Pancasila,  dimana  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa merupakan  sila  pertama, perkawinan memiliki keterkaitan yang kuat dengan agama  dan  aspek  spiritual.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  tidak  hanya melibatkan  dimensi  fisik  dan  materi,  tetapi  juga  dimensi  psikologis  dan spiritual  yang  memegang  peran  penting.  Membentuk  sebuah  keluarga  yang harmonis  dan bahagia melibatkan pembangunan ikatan emosional yang kuat dan perhatian terhadap warisan budaya dan spiritual. Orang tua juga memiliki tanggung  jawab  dan  hak  dalam  memberikan  pembinaan  dan  perlindungan kepada anak-anak.
Definisi  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  telah  menetapkan  suatu  pengertian  yang  bersifat  nasional.  Ini bertujuan  untuk  menyelesaikan  beragam  interpretasi  yang  ada  dalam masyarakat  Indonesia  terkait  hukum  keluarga,  terutama  dalam  konteks perkawinan,  yang  muncul  dari  keberagaman  budaya  dan  agama.  Undang- Undang  Perkawinan  menegaskan  tentang  validitas  perkawinan  baik  secara substansial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), maupun secara formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2), sehingga aturan mengenai sahnya perkawinan ini berlaku secara nasional bagi semua warga Indonesia.
Jika kita menelaah formulasi ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila  suatu  perkawinan  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip hukum agama dan keyakinan pribadi setiap individu yang terlibat, maka perkawinan tersebut dianggap  tidak  sah.  Ini  menegaskan  bahwa  validitas  perkawinan  masih bergantung  pada  pandangan  hukum  agama  yang  dianut  oleh  pihak-pihak yang  terlibat  untuk  menentukan  apakah  perkawinan  beda  agama  dapat diakui.  Secara  substansial,  dalam  praktiknya,  semua  agama  yang  diakui  di
Indonesia  menolak  perkawinan  antara  individu  dengan  agama yang berbeda. Dengan  demikian,  perkawinan  beda  agama  secara  tidak  langsung  dilarang sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  baik  dari  perspektif  hukum nasional maupun hukum agama yang bersangkutan.
Meskipun  tidak  ada  larangan  langsung  terhadap  perkawinan  agama  dari berbagai  agama  di  Indonesia,  keberadaan  masyarakat  yang  beragam  dan plural  serta  berbagai  keyakinan  agama  yang  diakui  menunjukkan  bahwa perkawinan semacam itu tidak secara otomatis ditolak.
Formulasi  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  menekankan  pentingnya  memperhatikan  status  hukum sebuah  perkawinan.  Jika  perkawinan  beda  agama  dilakukan  sesuai  dengan penjelasan  sebelumnya  tetapi  belum  didaftarkan  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  atau  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (DUKCAPIL),  maka perkawinan tersebut belum dianggap sah. Meskipun telah diakui secara resmi menurut  hukum agama,  jika  belum memenuhi  syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya,  Negara  tidak  akan  mengakui  perkawinan  tersebut  sebagai  sah. Hal ini disebabkan oleh persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menuntut  pencatatan  dan  pengesahan  perkawinan  melalui  akta  perkawinan sebagai bukti sah.
Menurut prinsip hukum perjanjian, sebuah kontrak hanya mengikat pihak yang  terlibat  dalamnya.  Perkawinan,  yang  dianggap  sebagai  sebuah kontrak, juga harus didokumentasikan secara resmi sesuai dengan peraturan undang- undang yang berlaku. Dari perspektif Hukum Tata  Negara, disimpulkan bahwa sebuah  perkawinan  hanya  dianggap  sah  dan  dapat  ditegakkan  hak  dan kewajibannya  apabila  telah  secara  resmi  dicatat.  Penulis  menegaskan  bahwa meskipun  perkawinan  beda  agama dapat diakui jika dilakukan di luar negeri atau  melalui  prosedur  yang  sah  sesuai  dengan  ajaran  agama,  namun  tanpa pencatatan  yang  sesuai  dengan  prosedur  hukum  nasional  di  Indonesia, perkawinan  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum  karena  tidak  ada  jaminan kepastian hukum yang didukung oleh bukti otentik seperti akta perkawinan.

## C. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Perkawinan  beda  agama  adalah  kejadian  di mana pasangan yang menikah memiliki  keyakinan  agama  yang  berbeda.  Di  Indonesia,  yang  merupakan negara  dengan  beragam  populasi  agama,  perkawinan  beda  agama  memiliki implikasi  hukum  yang  perlu  diperhatikan.  Konsekuensi  hukum  dari perkawinan beda agama di Indonesia meliputi berbagai aspek seperti legalitas, administrasi, hak-hak personal, dan penetapan agama anak.
Dalam  konteks  legalitas  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  peraturan utamanya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan  hanya  dianggap  sah  jika  diselenggarakan  sesuai  dengan ketentuan  agama  masing-masing  individu  dan  keyakinannya.  Dengan demikian, pasangan yang berencana menikah dengan keyakinan agama yang berbeda  harus  memastikan  bahwa  pernikahan  mereka  dilakukan  sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing.
Dalam  konteks  administratif,  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia memunculkan  beberapa  persyaratan  tambahan.  Pasal  7  ayat  (1)  undang- undang yang sama menyatakan bahwa pasangan yang ingin menikah dengan keyakinan  agama  yang  berbeda  harus  memperoleh  persetujuan  dari  otoritas keagamaan  yang  masing-masing  mereka  anut.  Dalam prakteknya,  ini berarti bahwa  pasangan  tersebut  harus  memperoleh  surat  keterangan  atau rekomendasi  dari  tokoh  agama  mereka  masing-masing  yang  menegaskan bahwa mereka memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan.
Terdapat  beberapa  aspek  terkait  hak-hak  pribadi  dalam  perkawinan  beda agama.  Salah  satunya  adalah  tentang  pewarisan  hak.  Di  Indonesia,  hukum waris umumnya diatur berdasarkan keyakinan agama dari individu yang telah meninggal.  Oleh  karena  itu,  ketika  salah  satu  pasangan  dalam  perkawinan beda  agama  meninggal  dunia,  pembagian  warisan  akan  ditentukan  sesuai dengan  ketentuan  hukum  waris  dari  agama  yang  dianut  oleh  individu tersebut.  Ini  menjadi  penting  terutama  jika  terdapat  perbedaan  besar dalam sistem waris antara agama yang berbeda.
Perkawinan  beda  agama  juga  berdampak  pada  penentuan  agama  anak. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, agama anak dalam  perkawinan  beda  agama  harus  disepakati  oleh  kedua  orang  tua.  Jika tidak  ada  kesepakatan,  maka  agama  anak  akan  mengikuti  agama  ayah. Namun,  dalam  praktiknya,  penentuan  agama  anak  dalam  perkawinan  beda agama  sering  kali  menjadi  sumber  konflik  dan  perselisihan  di  antara pasangan.
Perkawinan menjadi lebih kompleks secara hukum ketika pasangan berasal dari  keyakinan  agama  yang  berbeda,  menyebabkan  munculnya  tantangan tambahan.  Komplikasi  hukum  mungkin  muncul  dalam  hubungan  antara pasangan  yang  menikah,  dan  jika  mereka  memiliki  anak,  hal  ini  juga mempengaruhi keturunan mereka. Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama  dapat  dibagi  menjadi  dua  aspek,  yaitu  aspek  psikologis  dan  aspek hukum.
Dampak  psikologis  dari  perkawinan  beda  agama  termasuk  kemungkinan terjadinya  penurunan  kesatuan  dalam  hubungan  rumah  tangga  yang  telah terjalin  selama  bertahun-tahun.  Awalnya,  perbedaan  agama  dianggap  sepele dan  dapat  diatasi  oleh  kasih  sayang  dan  cinta  yang  melandasi  hubungan tersebut.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  perbedaan  tersebut  dapat menjadi  hambatan  dalam  mempertahankan  kekokohan  hubungan  dalam keluarga.  Sebagai  contoh,  seorang  suami  Muslim  yang  berencana  untuk melakukan  umrah  atau  haji  bersama  keluarganya  mungkin  merasa  senang jika istri dan anak-anaknya dapat bergabung dalam perjalanan ke tempat suci tersebut.  Namun,  situasinya  menjadi  tragis  jika  istri  dan  anak-anaknya memilih untuk pergi ke gereja atau biara lain karena keyakinan mereka yang berbeda.  Konflik  tentang  keyakinan bisa meredam kehangatan rumah secara bertahap.  Bagi  seorang  ayah  Muslim,  pengalaman  menyelenggarakan  salat berjamaah  dengan  istri  dan  anak-anaknya  sebagai  imam merupakan momen yang  membahagiakan  karena  dapat  memimpin  keluarganya  dalam  ibadah. Begitu  pula,  bagi  seorang  istri  Kristen  atau  Buddha  yang  merasa  puas
menemani suami dan keturunannya dalam perjalanan ke tempat ibadah atau biara, hal ini akan sesuai dengan keinginan mereka.
Ketika  Bulan  Ramadhan  datang,  pengalaman  beribadah  puasa  dapat memperkuat  ikatan  spiritual  dalam  hubungan  keluarga  jika  pasangan memiliki  keyakinan  agama  yang  serupa.  Namun,  harapan  tersebut  sulit tercapai  jika  pasangan  memiliki  agama  yang  berbeda.  Sebaliknya,  jika misalnya istri beragama Kristen, dia juga mungkin memiliki keinginan untuk beribadah  di  gereja  bersama  suami  dan  merayakan  perayaan  Natal bersama. Namun, semua itu hanya menjadi impian yang tidak bisa direalisasikan dalam konteks  perkawinan  beda  agama.  Seorang  ibu  dalam  situasi  semacam  itu mungkin  akan  merasa  bersyukur  karena  anak-anaknya  memiliki  keyakinan yang  sama  dengannya.  Namun,  karena  tantangan  yang  dihadapi,  situasi  ini bisa  membuat  orang  tua  merasa  terisolasi,  terutama  dalam  hubungannya dengan anak-anaknya.
Memelihara kedamaian dan mendorong pertumbuhan dalam rumah tangga memerlukan  orang  tua  yang  serasi  satu  sama  lain.  Perkawinan  beda  agama semakin sering terjadi, terutama dalam masyarakat yang toleran dan beragam saat  ini.  Penting  untuk  diingat  bahwa  meskipun  ada  perbedaan  doktrin  dan keyakinan  agama,  tujuan  akhir  dari  membangun  sebuah  keluarga  adalah mencapai  kebahagiaan  abadi  yang  berlandaskan  iman  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa.
Sebagai  pasangan  suami  istri  yang membentuk keluarga, mereka memiliki kewajiban untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Menurut Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  suami dan  istri  diwajibkan  untuk  saling  mencintai,  menghormati,  setia,  dan memberikan  dukungan  baik  secara  fisik  maupun  emosional.  Dari  pasal tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  menjaga  kekokohan  hubungan perkawinan,  suami  dan  istri  harus  saling  menghormati  dan  mencintai  satu sama lain.
Pasangan  yang  memilih  untuk  menikah  meskipun  memiliki  perbedaan agama  mungkin  awalnya  hanya  didorong  oleh  cinta.  Namun,  seiring  waktu dan  bertambahnya  kedewasaan,  mereka  mulai  memikirkan  arti  kebahagiaan yang  abadi.  Kebahagiaan  tersebut  tidak  hanya  bergantung  pada  cinta  saja, tetapi  juga pada iman yang membimbing pasangan untuk mencapai ketaatan kepada  Tuhan  demi  meraih  kebahagiaan  yang  kekal.  Jika  pasangan  tidak memiliki  panduan  iman  yang  sama,  rumah  tangga  mereka  bisa  mengalami kehampaan dan rasa renggang.
Masalah  perkawinan  beda  agama juga memengaruhi kesejahteraan mental dan  posisi  anak-anak,  serta  menjaga  hubungan  yang  baik  antara  anak-anak dan  orang  tua  dalam  konteks  perbedaan  keyakinan  agama.  Salah  satu masalah  yang  muncul  adalah  persaingan  antara  orang  tua  untuk mempengaruhi  anak  agar  mengikuti  agama  masing-masing.  Tanpa  disadari, hal ini menjadi kompetisi antara kedua orang tua untuk memengaruhi pilihan agama  anak.  Akibatnya,  anak  bisa  merasa  tertekan  dan  bingung  dalam memutuskan atau mempraktikkan agama yang seharusnya diikuti. Meskipun berbakti  dan  menghormati  kedua  orang  tua  serta  mematuhi  semua perintah
mereka,  anak  akan  menghadapi  kesulitan  dalam  situasi  seperti  ini,  dan psikologi anak dapat terpengaruh oleh konflik orang tua mereka.
Akibatnya,  mereka  tidak  tahu  kepada  siapa  harus  meyakinkan  untuk mengadopsi  pandangan  dunia  mereka.  Pada  tahap  kehidupan  ketika  anak muda  mulai  membangun  identitasnya  sendiri,  prinsip-prinsip  keagamaan harus  sangat  ditekankan.  Anak-anak  jelas  dirugikan  jika  agama  menjadi sumber perselisihan.
Dalam  situasi  ini,  anak  akan  merasa  terjebak  dalam dilema  yang  sulit,  di mana  mereka  ingin  membuat  kedua  orang  tua  mereka  bahagia  tetapi  juga enggan menjadi objek persaingan antara mereka terkait pengaruh agama. Hal ini  dapat  menyebabkan  mereka  melupakan  tujuan  awal rumah tangga, yaitu menciptakan kebahagiaan, karena terkait dengan perbedaan keyakinan dalam keluarga. Anak juga seharusnya menjadi pengikat yang menyatukan orang tua mereka  sebagai  pasangan  suami  istri,  namun  terkadang  mereka  justru menjadi  sumber konflik dan perpecahan karena perbedaan keyakinan agama tersebut.  Sementara  itu,  anak  juga  memiliki hak untuk memilih agama yang mereka yakini tanpa adanya tekanan dari kedua orang tua.
Agama  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  mirip dengan pakaian yang dikenakan sepanjang hidup. Semangat, keyakinan, dan tradisi  agama  selalu  melekat  pada  individu  yang  beragama,  termasuk  dalam kehidupan  berkeluarga.  Dalam  konteks  ini,  terdapat  ibadah-ibadah keagamaan  yang  sebaiknya  dipertahankan  dan  dilaksanakan  bersama-sama dalam kehidupan rumah tangga.
Dari  sudut  pandang  psikologis,  perkawinan  beda  agama  dapat menyebabkan  konflik-konflik yang merusak harmoni dan kebahagiaan dalam kehidupan  berumah  tangga.  Jika  masalah-masalah  tersebut  terus  berlanjut tanpa  penyelesaian,  akhirnya  perceraian  bisa  menjadi  hasil  yang  tidak dihindari  bagi  pasangan  tersebut  menurut  hukum.  Namun,  ini  tidak  berarti bahwa  perkawinan  dalam  agama  yang  sama  tidak  akan  menghadapi tantangan  atau  masalah.  Semuanya  tergantung  pada  bagaimana  pasangan tersebut  mengatasi  perbedaan-perbedaan  yang  muncul  dalam  lingkungan keluarga.
Situasi  serupa  berlaku  untuk  isu  status  hukum  anak  yang  lahir  dari perkawinan  beda  agama.  Menurut  hukum,  jika  perkawinan  beda  agama  itu diakui  dan  didaftarkan  oleh  agama  serta  dicatatkan  di  kantor  perkawinan, maka anak yang lahir dari pasangan beda agama tersebut dianggap sah. Pasal 42  Undang-Undang  Perkawinan  menetapkan  bahwa  anak  yang dianggap sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2  Ayat (2).  Namun,  konsekuensi  hukum  terkait  juga  melibatkan  masalah  warisan. Sebagai  contoh,  dalam  perkawinan  beda  agama,  isu  warisan  bisa  menjadi rumit  karena  terdapat  perbedaan  dalam  aturan  dan  ketentuan  agama  yang berbeda  mengenai  pembagian  harta  warisan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan konflik  di  antara  keluarga  dengan  keyakinan  agama  yang  berbeda  serta mempengaruhi  klaim  dan  hak  waris  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan beda  agama.  Dalam  konteks  Islam,  dapat  menjadi  kendala  dalam menerima
dan  mewarisi  harta  warisan  jika  suami  beragama  Islam  sedangkan  istrinya dan anak-anaknya beragama non-Islam.
Perceraian dalam perkawinan beda agama bisa memunculkan kompleksitas yang rumit, seperti dalam kasus ketika seorang suami Muslim dan istri Katolik bercerai. Awalnya, perkawinan mereka dilangsungkan sesuai dengan prosedur Islam  dengan  penghulu  sebagai  saksi,  tetapi  tidak  tercatat  resmi  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA).  Kemudian, terjadi pernikahan kembali yang mengikuti agama  istri  yang  Katolik.  Pernikahan  ini  disahkan  oleh  seorang  pastor  dan terdaftar di kantor catatan sipil, sehingga mendapatkan akta perkawinan yang sah secara hukum.
Bagaimana  mekanisme  resmi  perceraian  untuk  pasangan  di  atas  yang menikah  dalam  konteks  perkawinan  beda  agama  adalah  pertanyaan  yang muncul.  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  tidak  secara  khusus mengatur perkawinan  beda  agama,  sehingga  proses  perceraian dalam  situasi ini  akan  mengikuti  ketentuan  dan  prosedur hukum agama yang dianut oleh pasangan  tersebut.  Setiap  agama  memiliki  peraturan  dan  prosedur  sendiri dalam  mengurus  perceraian  sesuai  dengan  ajaran  agama  masing-masing. Pasangan  dalam  kasus  ini  perlu  mengikuti  prosedur  perceraian  yang ditetapkan  oleh  agama  Katolik,  yang  mereka  anut,  termasuk  menghubungi otoritas  gereja  dan  mengajukan  permohonan  perceraian  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  dalam  kasus  perceraian  dalam perkawinan  beda  agama,  proses  yang  digunakan  adalah  menurut  hukum agama istri, yaitu perkawinan dalam konteks Katolik.
Undang-Undang Perkawinan hanya merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang  Perkawinan.  Jika  perkawinan  tersebut  berujung  pada  perceraian, pertimbangan utama adalah agama suami. Menurut penulis, jika dalam agama Islam  terjadi  perkawinan  yang  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) atau kantor pencatatan perkawinan, itu dianggap sebagai perkawinan siri atau tidak sah secara hukum. Namun, kawin siri tidak diatur oleh undang-undang dan  tidak  memiliki  pengakuan  serta perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan  yang  sah  secara  resmi.  Dalam konteks hukum Islam, pencatatan perkawinan  memegang  peran  penting  sebagai  bukti  sahnya  hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan siri tidak diakui secara hukum dan  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  yang  sama  seperti  perkawinan yang  sah  secara  resmi.  Oleh  karena  itu,  jika  terjadi  perceraian  dalam perkawinan  yang  tidak  tercatat  di  KUA,  pasangan  tersebut  perlu  me ngikuti proses  perceraian  sesuai  dengan  ketentuan  agama  Islam  yang  melibatkan otoritas keagamaan dan mekanisme yang diakui dalam sistem hukum Islam.
Jika perkawinan itu telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan memiliki akta  nikah  yang  sah,  maka  menurut  hukum  negara,  perkawinan  tersebut diakui  secara  resmi  dan  memiliki  bukti  hukum  yang  otentik.  Pencatatan perkawinan  di  Kantor  Catatan  Sipil,  sesuai  dengan  Pasal  2  Ayat  (2) Undang- Undang  Perkawinan,  adalah  proses  yang  diperlukan  untuk  memperoleh pengakuan  hukum  yang  sah  dalam  sebuah  perkawinan.  Dalam  hal  ini, perceraian  antara  pasangan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  proses perceraian  yang  diatur  oleh  undang-undang  perkawinan  yang  berlaku  di
negara tersebut, termasuk melalui prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh  Kantor  Catatan  Sipil.  Penting  untuk  mengikuti  proses  perceraian  yang sah  sesuai  dengan  hukum  negara  untuk  memastikan  bahwa  perceraian tersebut diakui secara resmi dan untuk menghindari masalah hukum di masa mendatang.
Bagi  umat  Katolik,  perceraian  sangat  dilarang  oleh  Gereja  Katolik  kecuali dengan  mendapatkan  dispensasi  dari  Uskup  dan  melalui  proses  pengadilan karena  perkawinan  dianggap  sebagai  sebuah  perjanjian  sakral  yang  hanya terjadi  sekali  seumur  hidup.  Oleh  karena  itu,  perceraian  yang  memiliki validitas  hukum dan dianggap sah adalah perceraian yang mengikuti prosedur dan  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  perkawinan  yang berlaku.  Dengan  demikian,  proses  perceraian dalam perkawinan beda agama yang  diakui  secara  hukum  menjadi  sama  kompleksnya  dengan  proses perkawinan itu sendiri.
Penting  bagi  pasangan  yang  mempertimbangkan  perkawinan  beda  agama untuk  menyadari  konsekuensi  dan tantangan yang mungkin mereka hadapi. Komunikasi  yang terbuka antara pasangan sebelum menikah menjadi sangat penting,  termasuk  membahas  keyakinan  agama,  nilai-nilai,  praktik keagamaan,  dan  harapan  masing-masing  dalam  perkawinan  tersebut. Menerapkan sikap saling menghormati, toleransi, dan saling mendukung akan membantu  mengatasi  tantangan  yang  mungkin  timbul.  Selain  itu,  pasangan juga  dapat  mencari  dukungan  dan  nasihat  dari  penasihat  agama,  konselor perkawinan, atau kelompok dukungan perkawinan beda agama. Mereka dapat memberikan  panduan  dan  strategi  untuk  mengatasi  masalah  yang  timbul serta  membantu  pasangan  membangun  kerangka  kerja  yang  solid  untuk menjalani perkawinan beda agama secara harmonis.
Pemerintah  Indonesia  juga  terus  berusaha  untuk  meningkatkan pemahaman,  kesadaran,  dan  perlindungan  bagi  pasangan  yang  menjalani perkawinan  beda  agama.  Perkawinan  beda  agama  diakui  secara  hukum, dan berbagai peraturan dan kebijakan telah diberlakukan untuk melindungi hak- hak  pasangan  dan  anak-anak  mereka.  Sebagai  contoh,  pemerintah  telah mengeluarkan  Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri  tentang  Penyelenggaraan  Perkawinan  Bagi  Warga  Negara  Indonesia yang  Beragama  Berbeda.  Surat  edaran  ini  memberikan  panduan  kepada pegawai catatan sipil dan pejabat yang terlibat dalam proses perkawinan beda agama  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  adil  kepada  pasangan yang ingin menikah.

## SIM PULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Di Indonesia, hampir semua agama masih melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki agama berbeda. Meskipun begitu, telah dilakukan upaya untuk  memberikan  kemungkinan  bagi  pasangan  yang  ingin  menikah  beda agama  dengan  memberikan  pengakuan  hukum  dan  perlindungan.  Namun, perlu  dicatat  bahwa  meskipun  pasangan  memilih  untuk  menikah secara sah dan melakukan pencatatan resmi melalui akta nikah, ada konsekuensi hukum
yang  tetap  berlaku,  terutama  jika  melibatkan  pasangan  dengan  agama  yang berbeda.  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menetapkan  bahwa  pencatatan  resmi  perkawinan  adalah  suatu  keharusan, dan perkawinan yang sah tetapi tidak tercatat tidak akan diakui oleh negara.
Ketidakadanya  pengakuan  hukum  bagi  perkawinan  semacam  ini  bisa menimbulkan  masalah  hukum  yang  serius,  baik  bagi  suami,  istri,  maupun pihak ketiga yang terlibat. Salah satu dampak yang mungkin adalah hak waris anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  tersebut.  Adanya  perkawinan  yang  sah menjadi  fondasi  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  istri, serta melindungi hak-hak istri terkait nafkah dan harta bersama.
Pasal  43  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  menegaskan  bahwa  anak yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  sah  hanya  memiliki  ikatan  hukum dengan  ibunya.  Ini  menunjukkan  bahwa  keturunan  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  tidak  sah  tidak  akan  memiliki  jaminan  hukum  terkait hubungan  dan  hak-haknya  dengan  ayahnya.  Oleh  karena  itu,  untuk melindungi  hak-hak  anak  yang  lahir  dari  perkawinan,  pencatatan  resmi diperlukan.
Dalam konteks ini, bagi pasangan yang ingin menikah beda agama, penting untuk memahami hal tersebut dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Melakukan  pencatatan  resmi  perkawinan  menjadi  langkah  penting  untuk mendapatkan  pengakuan  hukum  dan  melindungi  hak-hak  suami,  istri,  dan anak-anak  mereka.  Selain  itu,  keberadaan  regulasi  hukum  yang  mengatur perkawinan  beda  agama  juga  menunjukkan  pentingnya  dialog  dan  diskusi lebih  lanjut  dalam masyarakat tentang masalah ini. Dibutuhkan pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang  hak-hak  dan  perlindungan  hukum  bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama, serta bagaimana mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul.
Dalam  usaha  untuk  mencapai  kesepahaman  dan  harmoni  dalam perkawinan  beda  agama,  peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat memiliki  pentingnya  yang  sangat  besar.  Pembentukan  kebijakan  yang menjamin  perlindungan  hak-hak  pasangan  dan  anak-anak  mereka,  bersama dengan  pendidikan  yang  mendorong  toleransi  dan  penghargaan  terhadap keragaman  agama,  dapat  meningkatkan  kohesi  sosial  dan  harmoni  di antara individu-individu dari berbagai latar belakang.

## B. Saran
Berikut  adalah  beberapa  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  berdasarkan pembahasan  tentang  perkawinan  beda  agama  di Indonesia, untuk mengatasi tantangan  yang  terkait  dengan  aspek  hukum  dan  mendorong  terciptanya harmoni dalam perkawinan beda agama:
1. Kesadaran  dan  pendidikan  perlu  ditingkatkan:  Kolaborasi  antara pemerintah,  lembaga  agama,  dan  masyarakat  diperlukan  untuk meningkatkan  kesadaran  tentang  hak,  kewajiban,  dan  perlindungan hukum  dalam  perkawinan  beda  agama.  Pendidikan  yang  mendorong toleransi,  pemahaman,  dan  penghargaan  terhadap  keragaman  agama dapat membantu mengurangi stigma dan potensi konflik.
2. Bimbingan dan konseling pranikah diperlukan bagi pasangan yang akan menikah  beda  agama.  Dengan  demikian,  mereka  dapat  memperoleh pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang perbedaan agama, nilai-nilai, dan  praktik  keagamaan  masing-masing.  Selain  itu,  bimbingan  ini  juga membantu  mereka  membangun  komunikasi  yang  baik  dan  saling menghormati sebelum memasuki ikatan perkawinan.
3. Pemerintah  bisa  mempertimbangkan  untuk  merumuskan  ulang peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, termasuk  hak-hak  individu,  penentuan  agama anak, dan aspek warisan. Tindakan  ini  dapat  memberikan  kejelasan  hukum  bagi  pasangan  yang menikah  beda  agama  dan  mengurangi  kemungkinan  konflik  di  masa mendatang.
4. Pendirian  lembaga  atau  kelompok  dukungan  yang  khusus  untuk pasangan  yang  menikah  beda  agama  dapat  memberikan  wadah  bagi mereka untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan mendapatkan nasihat  dari  individu  yang  telah  mengalami  situasi  serupa.  Ini  dapat memberikan  dukungan  emosional  dan  kekuatan  bagi  pasangan  dalam menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi.
5. Penting untuk terus melakukan penelitian dan studi lebih lanjut tentang perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  termasuk  dampaknya  terhadap pasangan, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik serta solusi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan perkawinan beda agama.
6. Masyarakat  perlu  mendorong  dialog  dan  diskusi  antaragama  yang  lebih terbuka  dan  inklusif.  Ini  akan  membantu  mengurangi  stereotip, prasangka,  dan  konflik  yang  terkait  dengan  perkawinan  beda  agama. Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  keyakinan  dan  praktik keagamaan  satu  sama  lain,  masyarakat  dapat  menciptakan  lingkungan yang saling menghormati dan mendukung bagi pasangan yang menikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  SH  &  Syahrani  Riduan  SH,  Masalah–masalah  Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.
Bahri,  Syamsul  da  Elimartati.  “Dinamika  Hukum  Perkawinan  Beda Agama dan  Campuran  Di  Dunia  Islam  dan  Implementasinya  di  Indonesia”. Syaksia:  Jurnal Hukum  Perdata  Islam,  Vol. 23,  No.  1  (2022):  104-114. https://doi.org/10.37035/sy akhsia.v23i1.6473
Grijns,  Mies  et  al.  2018.  Menikah  Muda  Di  Indonesia:  Suara,  Hukum,  Dan Praktik. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nurdin  Ilyas,  Pernikahan  yang  suci,  Berdasarkan  Tuntutan  agama,  Bintang Cemerlang Yogyakarta, 2000.
Nurjaman, Asep Rudi. 2020. Pendidikan Agama Islam. Bumi Aksara. Saleh Wantjik K. SH, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-4, Jakarta, 1976.
Sastra,  Abd.  Rozak  A,  2011.  Pengkajian  Hukum  Tentang Perkawinan  Beda Agama (Perbandingan Beberapa                     Agama). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sekarbuana,  Made  Widya,  Widiawati,  Ida  Ayu  Putu.  and  Arthanaya,  I Wayan.
"Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia".  Jurnal Preferensi  Hukum,  Vol.2, No.1  (2021):  16-21.  DOI: https://doi.org/10.22225/jp h.2.1.3044.16-21.
Subekti,  Trusto.      “Sahnya      Perkawinan  Menurut  Undang-Undang No  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No.3 (2010): 329-338. DOI:
http://dx.doi.org/10.20884/ 1.jdh.2010.10.3.103.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan,  Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.