## ISLAM DAN HUMAN RIGHTS DALAM BINGKAI TOLERANSI BERAGAMA

## Nugroho
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Kotak Pos 54 PALEMBANG 30126 E-mail: nugrohouinrf@gmail.com
Naskah diterima tanggal 9 September 2015. Revisi pertama tanggal 1 Oktober 2015, revisi kedua 25 Oktober 2015, dan revisi ketiga 22 November 2015.
Abstract: Humans are one of the creatures that have been created by God Almighty that is equipped with the most sepurna reasonable minds, human caliph given the responsibility to worship God and do good to others in the form of rights and responsibilities one of which is humanitarian. Human rights are rights inherent in every human being to be able to sustain life, the nature and dignity. With the dishonesty, discrimination, cruelty, injustice, and violations of human rights will lead to awareness of the importance of the fulfillment of the recognition of human rights. By Therefore, it encourages and background of the nations making or formulating the concept of human rights, including the concept of human rights was made by the UN.
Keywords: lack of honesty, discrimination, cruelty, injustice, and violations of human rights
Abstrak: Manusia adalah salah satu makhluk yang telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa paling sepurna yaitu dilengkapi dengan akal fikiran, manusia khalifah diberikan tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesamanya yaitu berupa hak dan tanggung jawab salah satu diantaranya adalah kemanusiaan. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, hakikat dan martabatnya. Dengan adanya ketidak jujuran, diskriminasi, kekeja- man, ketidak adilan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia menimbulkan akan kesa- daran akan penting terhadap pemenuhan pengakuan hak kemanusiaan. Dengan sebab itu, maka mendorong dan melatar belakangi bangsa-bangsa membuat atau merumuskan konsep tentang hak asasi manusia, dian- taranya konsep hak asasi manusia itu yang dibuat oleh PBB.
Kata Kunci: Ketidakjujuran, diskriminasi, kekejaman, ketidakadilan, dan pelanggaran-pelanggaran terh- adap hak asasi manusia.

## Pendahuluan
Manusia adalah salah satu makhluk yang te- lah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa paling sepurna yaitu dilengkapi dengan akal fi kiran, manusia khalifah diberikan tanggung jawab
untuk beribadah kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesamanya yaitu berupa hak dan tanggung jawab salah satu diantaranya adalah kemanusiaan. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia untuk

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 15, No. 2, Desember 2015 (hlm. 309-320)
dapat mempertahankan hidup, hakikat dan martabatnya.
Meskipun latar belakang budaya sejarah berbeda-beda antara masing-masing bangsa tidak menyebabkan perbedaan terhadap pen- gakuan terhadap hak asasinya karena pada dasarnya semua umat manusia mebutuhkan perlindungan mengenai hak-haknya. hak asasi manusia yang pada umumnya dianggap san- gat perlu untuk memberikan keutamaan atau proritas di dalam hukum dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional, hak- hak itu adalah hak yang memastikan kebutu- han primer materiel dan non materiel dari ma- nusia untuk bisa mengarahkan ke keberadaan manusia yang bermartabat. Hak dasar yang termasuk di dalamnya yaitu hak untuk hidup, hak atas makan, papan, pelayanan medis, ke- bebasan dari penyiksaan, dan kebebasan be- ragama termasuk kebebasan berkeyakinan. 1
Dengan adanya ketidak jujuran, dis- kriminasi, kekejaman, ketidak adilan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia menimbulkan akan kesadaran akan penting terhadap pemenuhan pengakuan hak kemanusiaan. 2 Dengan sebab itu, maka men- dorong dan melatar belakangi bangsa-bangsa membuat atau merumuskan konsep tentang hak asasi manusia, diantaranya konsep hak asasi manusia itu yang dibuat oleh PBB.
Walaupun deklarasi yang bertujuan me- manusiakan manusia dalam perjalalananya membutuhkan proses panjang karena men- galami habatan-hambatan dan menimbulkan tanggapan-tanggapan salah satunya perbedaan itu disebabkan salah satunya yaitu dasar yang
1  John Kelsay dan Sumer B. Twiss, Religion and Human Rights , Terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung, (t.tp: Interfidei, 2007), hlm,2.
2  Hal ini disampaikan oleh Amin Abdullah pada perkuliahan tanggal 12 November 2008, mata kuliah Filsafat Agama dan Resolusi Konflik
digunakan oleh masing-masing dan kurang masuknya hak yang diinginkan, seperti hal- nya negara-negara Islam. Dimana dengan ketidak puasan itu Islam mengadakan Cairo Declaration dengan menggunakan dasar-dasar Alquran karena dalam Islam sendiri telah ada dasar atau konsep tentang hak-hak asasi ma- nusia yang sangat universal yaitu ada dalam Al Quran.

## Sejarah Konsep Hak Asasi Manusia
Sejak diadakan tanda tangan Magna Carta di Inggris pada Juni 1215. Magna Carta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang men- ciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum, dan dari sini lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi mulai bertanggung jawab kepada hukum dan sejak itu pula dip- raktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen sehingga kekuasaan raja mulai dibatasai sebagai em- brio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol be- laka. kemudian diikuti oleh lahirnya Bill of Right di Inggris pada tahun 1689, pada masa ini mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum ( equqli- ty before the law) adigium ini memperkuat dan mendorong timbulnya negara hukum dan demokrasi dan Bill of Right melahirkan asas persamaan. 3
Selanjutnya pada tahun 1776 ditandai dengan lahirnya American Declaration of In- dependence pada saat ini mulailah dipertegas
3 Baharuddin Lopa, Al Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia , (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,
1996), hlm. 2-3.
bahwa manusia adalah merdeka sejak di da- lam perut ibunya, sehingga tidak logis bila se- sudah lahir, ia harus dibelenggu manusia. Ke- mudian terbentuk “Declaration of the Right of Man and Citizen” di Prancis pada tahun 1789 melahirkan antara lain: pertama , dasar The Rule of Law antara lain dinyatakan tidak boleh ada penagkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa ala- san yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Ked- ua, Presumption of innoconce , artinya orang- orang yang ditangkap, kemudian ditangkap dan dituduh, dinyatakan tidak bersalah sapai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. dipertegas juga dengan Freedom of expression atau bebas mengeluarkan pendapat, Freedom of religion atau bebas menganut agama/keya- kinan yang dikehendaki, The right of property atau perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya. 4
Hal ini yang kemudian memicu berdirin- ya “Universal Declaration of Human Rights” oleh PBB pada tahun 1948. Sementara di Ru- sia, pemikiran orang-orang sosialis pada um- umnya dan paham markisme khususnya ten- gah berpikir menekankan fokusnya terhadap keadilan untuk suatu demokrasi murni, yaitu suatu kecenderungan yang telah dimahkotai oleh revolusi orang Rusia dan ditetapkan per- serikatan soviet pada tahun 1917. selanjutnya didukung dan diikuti oleh negara-negara so- sialis lainnya, sepertihalnya sosialis di Eropa timur dan negara China. Hal tersebut merupa- kan respon atas kecendrungan diikutinya do- kumen international dari PBB, misalnya ‘ In- ternational Covenant on Civil and Political Righat’ dan ‘ International Covenant on Eco- nomic, Social and Cultural Righats’ , yang se-
cara umum semuanya disetujuai dengan adan- ya penyusunan Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan Desember 1966 dan secara efektif dimulai dari 15 Juli 1967, serta didukung dan diikuti juga oleh negara-negara muslim, kec- uali Arab Saudi yang menolak dan meminta peninjauan kembali ketentuan-ketentuan dari Islam yang menjamin hak yang ditakdirkan oleh otoritas yang paling tinggi di dunia, yaitu sang pencipta dan Tuhan Yang Tinggi dari se- mua ras manusia. Namun sebelumnya juga dikeluarkannya ‘ Declration of the Righats of the Child’ oleh Majelis Umum Perserika- tan Bangsa Bangsa pada bulan November 20, 1959. Majelis pada tahun 1978 menjadikan ‘Tahun Hak Azasi Manusia’ kemudian memi- lih tahun berikutnya yaitu tahun 1979 sebagai Tahun International Anak. Sedangkan di dun- ia Islam pada bulan September 1968 Dewan Liga Negara Arab memutuskan untuk mem- bentuk sebuah komite tetap regional Arab un- tuk hak azasi manusia dengan mengadakan pertemuan rutin dan menyampaikan resolus- inya kepada Dewan. Komite yang menangani tentang undang-undang, Organisasi Konfe- rensi Islam membuat garis besar ‘Dokumen Hak Azasi Manusia dalam Islam’ pada bulan September 1987, yaitu suatu usaha yang ber- tujuan mempelopori penekanan penting atas poin-poin Islam. 5
Sumber keberatan negara-negara non- Barat terhadap konsep hak asasi manusia Uni- versal Declaration of Hunman Rights yang dicanagkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, merupakan fakta bahwa konsep tersebut dilahirkan dari realitas sosi-
5  Fathi Osman, “Islam and Human Righats: The Challenge to Muslim and the World”, dalam Abdel Wahab El-Efendi, (ed), Rethinking Islam And Modernity: Essays in Honour of Fathi Os- man , (United Kingdom: The Islamic Foundation,
2001), hlm. 27-28.
ologi masyarakat Barat dan memang dari segi budaya dan sejarah, masyarakat Barat ber- beda dengan masyarakat non-Barat 6 dengan bukti keberatan dari negara-negara non ba- rat tersebut kemudian di tindak lanjuti dalam OKI yang membentuk 15 poin hak asasi ma- nusia berdasarkan hukum Islam, pada tanggal 5 Agustus 1990. 7

## Permasalahan atas Pihak Muslim
Secara prinsip umat Muslim tidak bermasalah dengan hak asasi manusia. Al-Qur'an menya- takannya dalam berbagai ayat, 'anak-anak Adam' secara totalitas dan manusia, demikian dinyatakan dalam berbagai ayat lainnya, mer- eka yang 'memiliki keyakinan' atau 'orang- orang beriman.' Tuhan menganugerahkan 'martabat' atas anak-anak Adam, apapun per- bedaan dan asal mereka. 8 Universalitas umat manusia ditekankan dalam ayat ini dengan menggarisbawahi bahwa Tuhan memboleh- kan manusia untuk bergerak melalui darat dan laut, dan mengembangkan perekonomian da- lam keadilan sosial ditekankan dengan meng- garis bawahi bahwa Tuhan 'menyediakan bagi mereka pemeliharaan hal-hal yang baik dalam kehidupan.'
Dari perspektif Al-Qur'an, manusia tidak semata-mata diharuskan untuk 'bertahan hidup' pada tingkat yang rendah dalam pertah- anan hidup secara biologi, melainkan untuk menikmati 'martabat', 'keanekaragaman', dan 'kehidupan yang baik' yang dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan, dan mengembangkan semua potensi kemanusiaannya, secara spiri-
6  Adnan Buyung Nasution, dkk, Agama dan Dia- log Antar Peradaban , (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 107.
7 Mansyur Efendi, HAM: Dalam Dimensi Yuridis,
Sosial, Politik , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm.261.
8  Al-Isra’ (17): 70.
tual dan moral, intelektual dan psikologis, seperti halnya secara fi sik. Dengan demiki- an umat manusia bisa mencapai potensinya, manfaat yang diberikan Allah terhadap ber- bagai benda-benda ciptaan Tuhan, seperti yang ditekankan dalam Al-Qur'an, sedangkan tanggung jawab manusia adalah untuk mera- watnya dan mengembangkan alam semesta ini dinyatakan dalam waktu yang sama: “Dia (Allah) menurunkanmu ke permukaan bumi dan memberikanmu kekuasaan atasnya den- gan mengolahnya dan membuatmu berkem- bang karenanya.. 9
Menurut Al-Qur'an, penguasa adalah salah seorang yang diberi kewenangan oleh masyarakat, dan dengan demikian ia ber- tanggungjawab atas mereka. 10 Kekhalifahan disepakati melalui kewajiban yang saling menguntungkan antara penguasa dan yang di- kuasainya, dan secara historis merupakan kes- epakatan aktual dan nyata, bukan merupakan dugaan atau fi ksi seseorang sebagai kesepaka- tan sosial seperti yang dituliskan oleh John Locke (meninggal 1704) atau Jean-Jacques Rousseau (meninggal 1778). Islam menga- jarkan kepada umat Muslim bahwa Allah itu Mahaesa yang tidak ada yang menyamai atau menyerupai-Nya. 11 Dialah yang Maha Satu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, se- dangkan seluruh umat manusia sama dan har- us mempertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip Syariah mengatur partisipasi masyarakat da- lam proses menentukan keputusan dan kebi- jakan. Hukum ketuhanan mendukung adanya penguasa dan yang dikuasai, yang berpengar- uh dan yang lemah, pria dan wanita, dewasa dan anak-anak, Muslim dan non Muslim. Se- mua itu ditunjukkan dalam negara Muslim, seperti halnya hubungan pemerintahan antara
9  Hud (11): 61. 10 An-Nisa’ (4): 59. 11  Ash-Shura (42): 11; Al-Ikhlas (112): 1-4.
negara Muslim dan negara lainnya. Semua umat manusia harus memenuhi dua kewajiban terhadap sesamanya dan perkembangan se- mesta secara bersama-sama dan mengetahui alasan umum dan khusus dari masing-masing masyarakat. saling melengkapi satu sama lain, bekerja sama dan bersaing dalam dua pemer- intahan secara damai dan berbudi luhur. 12
Masyarakat Muslim menunjukkan sebuah model seperti itu, 13 tetapi dalam umat manusia secara keseluruhan, tidak terpisah atau terisolasi. Solidaritas dan kesatuan umat Muslim tidak boleh menyiratkan etnosen- trisme baru berdasarkan pada chauvinisme atau penjajahan dan eksploitasi harta, tetapu harus menunjukkan kerjasama dalam meme- lihara perdamaian dan pemerintahan, morali- tas serta kehendak Tuhan. 14 Umat Muslim se- lalu siap untuk belajar dan mendengarkan dari pengalaman siapapun, 15 karena mereka dia- jarkan dalam Al-Qur'an bahwa kelebihan ma- nusia dinyatakan oleh Tuhan terhadap umat manusia secara keseluruhan. Orang-orang beriman dengan terus terang dan sungguh- sungguh mencari kebijaksanaan, dan apapun yang didapatkan, orang-orang beriman adalah yang paling berjasa atas darimanapun sum- bernya, seperti yang diajarkan melalui kebi- asaan Nabi. Di waktu beliau muda, sebelum menerima Wahyu, Nabi Islam bersama kaum- nya mentaati perjanjian suku yang bertujua untuk memelihara keadilan dan membela sia- papun yang memperoleh ketidakadilan, yang kemudian dikenal dengan "Perjanjian Nobel" ( Hilf al-Fudul ). Kemudian, Nabi menyatakan komitmennya terhadap perjanjian tersebut, mengatakan bahwa apabila beliau terpanggil atas kehormatan tersebut dalam Islam, beliau
12 Al-Hujarat (49): 13. 13 Al-Baqarah (2): 143: Ali Imran (3): 104. 14 Al-Maidah (5): 12. 15 Az-Zumar (39): 17-18.
tidak akan ragu untuk mengerjakan demikian. Dan hal ini menjadi alasan banyak pihak seh- ingga dalam masa pra-Islam perjanjian terse- but tentu saja ditujukan pada umat non Mus- lim. 16
Warisan politik, intelektual Islam menun- jukkan berbagai bukti positif terhadap pers- pektif universal dan kemanusiaan Islami. Kita tidak perlu menerapkannya disini, tetapi se- cara objektif dan jujur, kita tidak boleh meng- abaikan fakta bahwa warisan Muslim juga memiliki sisi negatif, dan secara intelektual dan moral penting untuk memelihara suatu sikap kritis diantara umat Muslim, khususnya generasi mudanya. Kita hanya dituntut untuk menilai berdasarkan kriteria Islam, bahkan terhadap orangtua, kerabat, dan sesama orang beriman, dan untuk memastikan bahwa ke- lurusan etika dan intelektual menggantikan sikap yang sangat defensif dan sikap yang menolak, yang didominasi oleh generasi kita di masa modern. 17
Kemudian Muslim bisa dan harus men- dorong dan mendukung, sebagai hasil keya- kinan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan perbuatan yang dipertanggung jawabkan setiap umat manusia, usaha universal atau bangsa manapun yang bermaksud meya- kinkan bahwa tidak ada seorangpun manusia, kelompok atau kekuasaan (baik itu politik, ekonomi, atau sosial dalamnegara atau di dun- ia ini) yang bisa menekan atau menaklukkan yang lainnya. Permasalahan yang dihadapi umat Muslim tentang hak asasi manusia se- cara mendasar berhubungan dengan persoalan konsep umum tertentu yang belum cukup di- tanamkan dalam pemikiran umat Muslim, dan yang mungkin pengimplementasiannya bukan hanya dalam hal hak asasi manusia, tetapi juga
16 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), Op. Cit. , hlm. 31- 32.
17 Ibid.
di bidang yang lainnya.
Tantangan dunia Islam saat ini terhadap Hak Asasi Dunia adalah dianggap belum ikut andil dalam pembentukan HAM dan men- ganggap bahwa konsep tersebut datang dari dunia barat. Dalam menghadapi hal terse- but umat Islam harus mengutamakan dua pemikiran, pertama, pemikiran Islam yang menggaris bawahi perlunya melestarikan tra- disi keilmuan Islam yang telah terbangun se- cara kokoh sejak berabad-abad yang lalu serta memanfaatkannya untuk membendung aspek negatif dari gerak arus pembangunan dan modernisasi dalam segala bidang HAM inter- national. Kedua, tradisi pemikiran keagamaan yang bersifat kritis terhadap segala bentuk pe- mikiran manusia, termasuk didalamnya ada- lah gugusan pemikiran agama. 18

## Sumber Dasar
Karena Islam memberikan prinsip yang se- luruhnya sah, dalam sumber keagamaannya (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul) dan beberapa peraturan tertentu dalam berbagai bidang kehidupan manusia, umat Muslim di masa modern ini, khususnya mereka yang memi- liki komitmen pada perspektif Islam terhadap keseluruhan kehidupan umat manusia, yang dilakukan sesuai dengan hukum dan tuntunan Allah yang komprehensif, seringkali menga- lami kesulitan untuk mengikuti hukum-hukum buatan manusia. Permasalahan ini menjadi semakin serius tatkala ada kontradiksi secara keseluruhan dan sebagian antara hukum terse- but dengan Shariah. Problem itu sendiri hanya muncul di masa lalu sehubungan dengan per- janjian tertentu antara suatu negara Muslim dan negara non Muslim. Di masa modern,
18 Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Poss Modernisme , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 30-36.
meskipun demikian, ditentukan berkenaan dengan hukum negara yang diadaptasikan dari praktek hukum sekuler Barat, sebagai tambahan pada perjanjian dan kesepakatan in- ternasional seperti Deklarasi se-Dunia tentang Hak Asasi Manusia.
Seperti sudah disebutkan sebelumnya, urusan-urusan keluarga haruslah dijalankan dengan musyawarah dan kesepakatan bersa- ma antara kedua pasangan. ۱۹ Juga, anak-anak harus dididik dan diasuh untuk selalu berpikir sendiri dan berani angkat bicara jika melihat sesuatu yang tidak benar, bahkan dalam ke- luarganya sendiri, namun senantiasa dengan santun dan sopan. Hak perempuan terhadap harta warisan dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur’an, dan sebuah tambahan dapat diber- ikan dengan menuliskan surat wasiat yang memiliki prioritas atas pembagian harta wari- san yang wajib berdasarkan Al-Qur’an. ۲۰ Su- rat wasiat (suka rela) haruslah diprioritaskan, dan seorang Muslim harus merasa berkewa- jiban untuk menuliskan surat wasiatnya seper- ti yang diperintahkan Al-Qur’an, bahkan jika ia secara tiba-tiba menjelang kematian tanpa persiapan. ۲۱ Dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan, secara setara dan bersama-sama, bertanggung jawab satu sama lain dalam me- menuhi kewajiban kolektif mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan. ۲۲ Seorang perempuan memiliki hak untuk turut dalam pemilu, untuk menjadi anggota parlemen, menjadi menteri, hakim, bahkan anggota angkatan bersenjata. Pekerjaan mana yang sesuai atau tidak sesuai bagi mereka harus- lah diputuskan oleh perempuan itu sendiri— tidak dipaksakan pada mereka—berdasarkan
19 Al-Baqarah (2): 33. 20 An-Nisa’ (4): 11-12.
21 Al-Baqarah (2): 180 dan ۲ 40; Al-Maidah (5):
109- ۱ 11.
22 Ath-Thaubah (9): 71.
keyakinan mereka sendiri dan dilandasi oleh kepentingan mereka. Dalam sebuah negara modern, lembaga-lah yang berkuasa dan me- merintah, bukan orang perorang. Perempuan, berapa pun jumlah mereka dalam posisi-posi- si eksekkutif, legislatif, atau yudikatif, masuk dalam badan-badan tersebut dan merupakan bagian yang tunduk pada sebuah sistem. Hu- kum dikodi fi kasi, dan keputusan-keputusan bebas dapat ditinjau ulang oleh orang-orang dengan jabatan lebih tinggi atau oleh penga- dilan. Tak ada seorang lelaki atau perempuan pun dapat mempertahankan kekuasaan mutlak dalam sebuah negara modern. 23
Adapun anggapan bahwa kesaksian dua orang perempuan setara dengan seorang saksi laki-laki dalam hal pencatatan hutang, ber- hubungan dengan pertimbangan praktis yang disebut secara eksplisit dalam nash Al-Qur’an: “sehingga jika salah satu dari mereka [dua perempuan itu] barangkali melakukan kes- alahan, yang lain akan mengingatkannya”. ۲٤
Secara umum, bisa jadi perempuan memang tidak akrab dengan urusan-urusan bisnis dan berbagai prasyarat fi nansial dan legalnya, khususnya di kawasan Arab pada masa Nabi menerima wahyu tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perempuan yang telah mendapatkan pendidikan yang diperlukan atau pengalaman bisnis tidak dapat diang- gap setara dengan laki-laki dalam urusan ini. Ahli fi kih klasik menunjukkan bahwa hal ini bukanlah aturan umum yang berlaku dalam persaksian perempuan, dan bahwa kesaksian seorang perempuan dipandang memadai jika dia dapat dipercaya dan benar-benar mengeta- hui apa yang disaksikannya. 25
23 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), Op. Cit. , hlm. 34. 24 Al-Baqarah (2): 282. 25 Abdel Wahab El-Efendi) ,ed ,( Loc. Cit.

## Hubungan Dengan Non-Muslim
Dalam hal hubungan Muslim/non-Muslim baik dalam negeri maupun secara global, umat Islam harus sepenuhnya menyadari era globalisasi yang dicapai melalui revolusi transportasi dan komunikasi yang tengah dia- lami seluruh umat manusia. Situasi ini tidak memungkinkan negeri atau kelompok manu- sia mana pun untuk menyendiri dan mengatur urusannya sendiri secara terpisah dari seluruh dunia. Bahkan negara-negara seperti Nepal dan Myanmar (Burma) telah terkena dampak revolusi komunikasi global ini. Internet telah mempercepat komunikasi dunia dan menghi- langkan sekat-sekat antar negara dengan cara yang tak terbayangkan beberapa dekade si- lam.
Pluralisme global merupakan kenyataan kokoh yang tak bisa dihindari, dan pluralisme nasional juga merupakan sesuatu yang akan terus dituntut oleh mayoritas penghuni dunia. Di samping itu, umat Islam tidak bisa menun- tut keadilan bagi Muslim minoritas di seluruh penjuru dunia kecuali mereka sendiri menja- min keadilan bagi minoritas non-Muslim yang hidup di antara mayoritas Muslim. Isolasi di era globalisme semacam ini tak akan bisa di- tanggungkan oleh, misalnya, Cina, di mana nyaris semiliar orang tinggal, karena isolasi dari perkembangan ekonomi dan teknologi yang terus-menerus terjadi di seluruh dunia sama artinya dengan kematian.
Islam mengajarkan keadilan, pengertian, kerja sama, dan kebaikan dalam berhubungan dengan orang-orang non-Muslim dan semua pihak “lain” baik di dalam negeri maupun di tingkatan internasional. ۲٦ Umat Islam harus secara tulus mau menjaga perdamaian dengan pihak-pihak lain dalam negara mereka dan di seluruh dunia, bekerja sama dalam memaju-
26 Al-Hujarat (49): 13; Al-Mumtahana (60): 7-8.
kan kebajikan dan kebaikan, tidak menye- barkan kejahatan dan agresi. ۲۷ Mereka harus mendorong perdamaian dan membela pihak yang teraniaya menentang ketidakadilan, dan berlomba-lomba dengan pihak lain dalam melakukan kebaikan. ۲۸ Keberagaman adalah hukum alam yang berlaku bagi kemanusiaan dan tak bisa diharapkan adanya kepatuhan terhadap atau dominasi oleh satu cara pan- dang atau satu cara hidup tertentu. Manusia berbeda-beda dalam berbagai kemampuannya sehingga mereka bisa diuji bagaimana mer- eka menangani perbedaan-perbedaan itu dan saling berinteraksi secara konstruktif, dengan memanfaatkan patunjuk Tuhan dalam melaku- kan upaya-upaya tersebut. ۲۹ Adalah tantangan sebenarnya bagi “ego” manusia untuk ber- hubungan secara adil dan baik dengan orang lain, bahkan dengan musuh, karena manusia memang cenderung berperilaku baik hanya dengan bangsanya sendiri. 30
Di sini, sekali lagi, yang dibutuhkan da- lam hak asasi manusia universal adalah “kes- etaraan”, bukan sekadar kebaikan hati. Muslim dan non-Muslim haruslah setara dalam hak dan kewajiban di dalam sebuah negara Islam, yang berarti bahwa non-Muslim memiliki hak pi- lih, dapat menjadi anggota parlemen, menjadi menteri, hakim, anggota angkatan bersenjata, dan bisa menduduki jabatan tertinggi apa pun. Mereka haruslah menikmati hak-hak dasar berupa kebebasan berkeyakinan, mengemu- kakan pendapat, dan berserikat. Prinsip utama yang berlaku dalam Islam adalah bahwa “tak ada paksaan dalam perkara agama”. ۳۱ Orang-
27 Al-Maidah (5): 3. 28 Al-Maidah (5): 48.
29 Hud (11): 118- ۱ 19; Al-Fath (49): 13.
30 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), Op. Cit. , hlm. 47-
48.
31 Al-Baqarah (2): 256; Yunus (10): 99; Hud (11): 28.
orang non-Muslim boleh memiliki organisasi sendiri dan lembaga-lembaga mereka harus dilindungi. Upacara-upacara keagamaan mer- eka serta simbol-simbol utama agama mereka dilindungi pada penaklukan-penaklukan di era awal Islam. Mereka bisa mendapatkan akses yang setara pada pelayanan publik yang dise- lenggarakan negara, khususnya dalam bidang keselamatan, kesehatan, pendidikan, perkem- bangan ekonomi, dan keamanan sosial, yang harus disediakan dari pendapatan zakat atau dari pendapatan negara yang lain. 32 Gereja dan sinagog harus dilindungi sama seperti masjid, dan perlindungan terhadap keduanya meru- pakan suatu kewajiban yang absah. ۳۳ Mereka harus diperlakukan setara dengan orang Mus- lim dalam hal tugas dan kewajiban seperti pa- jak dan tugas militer.
Urusan-urusan yang dipandang sangat dekat dengan keimanan, semisal urusan-uru- san keluarga, dan perkara-perkara yang murni bersifat keagamaan seperti yang berkaitan dengan zakat, waqaf, atau masjid, dapat di- tugaskan untuk ditangani oleh hakim-hakim Muslim yang memiliki agama dan keyaki- nan yang sama dengan pihak-pihak yang ber- perkara. Urusan militer barangkali memiliki sejumlah sifat keagamaan bagi umat Islam, tapi sementara itu, hal tersebut melambang- kan pertahanan nasional bagi orang-orang non-Muslim. Orang-orang non-Muslim dii- jinkan turut memikul tanggung jawab mem- bela Madinah bersama umat Islam dalam do- kumen Konstitusi Nabi (Piagam Madinah), yang dibuat beliau segera setelah beliau hijrah ke kota tersebut. Hal ini tidak serta merta ber- hasil dipraktikkan, namun kegagalan prak- tiknya tidak memengaruhi keabsahan prinsip tersebut. Orang-orang non-Muslim juga terli-
32 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), Op. Cit. , hlm. 47- 48.
33 Al-Hajj (22): 40.
bat dalam mempertahankan beberapa daerah strategis dalam penaklukan Suriah, Persia, dan Iraq. 34 Terbukti dengan jelas dalam sejarah bahwa pembayaran pajak-per-kepala ( jizyah ) merupakan pengganti bagi tugas militer, dan orang-orang yang dibebaskan dari tugas mi- liter juga dibebaskan dari kewajiban memba- yarnya. Para pemegang otoritas fi kih modern telah mengajukan argumen untuk mendukung kewarganegaraan yang setara bagi semua da- lam negara Islam kontemporer, yang harus menggantikan dan mengembangkan status dzimmi yang telah digunakan dalam warisan keilmuan fi kih kita. 35

## Persoalan-Persoalan Dunia Yang Lebih Luas
Membicarakan persoalan hak-hak asasi ma- nusia dari sisi Islam sedemikian panjang tidak berarti bahwa persoalan-persoalan yang menghadapi seluruh dunia dalam hubungan- nya dengan hal ini menjadi kurang penting. Persoalan-persoalan itu sangat penting, dan dampaknya secara wajar akan mengenai se- mua pihak, termasuk umat Islam. Berikut ini adalah beberapa persoalan serius utama yang menghadapi dunia secara keseluruhan dalam bidang ini.

## Isu-Isu Konseptual
Ada beberapa pertanyaan mengenai apakah konsep hak asasi manusia sudah secara kom- prehensif dijabarkan dan diungkapkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948. Jelas bahwa hak tak terpisahkan dari
34 Baladhuri  , Ansab al-Asyof, Max Achloessinger, (ed), Jilid IV B, (Yarussalem: t.p., 1938), hlm. 162-164.
35 Lihat,  misalnya,  Abdul  Karim  Zaidan, Ahkam al-Dzimmiyyin wal-Musta’minin , (Beirut: Dar al
Fikr, t.t), hlm. 53-5, dan hlm. 61-125.
kewajiban. Hal itu merupakan persoalan yang dihadapi Deklarasi Prancis tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara pada 4 Agustus 1789, dan sebuah upaya untuk menyeimbang- kan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diikuti dalam deklarasi yang mendahului Konstitusi Prancis pada 24 Juni 1793. Qur’an menggunakan kata “martabat, kehormatan” yang telah dianugerahkan Tuhan pada selu- ruh keturunan Adam (17: 70), dan yang terdiri dari penyatuan hak dan pemenuhan kewajiban sebagai satu kesatuan seperti halnya berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidu- pan spiritual dan moral. 36
Majelis Umum PBB menyadari adanya celah sosial ekonomi dalam Deklarasi 1948, dan kemungkinan besar terpengaruh oleh sudut pandang Marxis bahwa hak-hak politik tidak pernah ada tanpa jaminan hak-hak sosial ekonomi. Karena itu, lahirlah Kovenan Inter- nasinal mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 16 Desember 1966, dan mu- lai berlaku sejak 15 Juli 1976, bersamaan den- gan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik. Berikutnya, “Deklarasi dan Program Aksi Wina” menyusul pada 25 Juni 1993, mencoba untuk menunjukkan “hubun- gan yang mendasar antara hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan.
Konferensi Wina juga mencoba menja- min lebih banyak hak bagi perempuan dan anak-anak, dengan menyerukan penghentian pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender, dan menetapkan target tahun 1995 bagi rati fi kasi universal terhadap Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak. Pada Septem- ber 1995, sebuah prakarsa PBB lainnya terjadi di Beijing: “Konferensi Dunia Keempat men- genai Perempuan dan Forum Lembaga Swa- daya Masyarakat”. Tujuan dari semua upaya
36 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), Op. Cit. , hlm. 56.
ini adalah bahwa pelecehan terhadap de fi nisi dan penjabaran yang jelas mengenai hak-hak perempuan dan anak merupakan serangan moral dan legal yang serius terhadap sebuah bagian besar dari kemanusiaan yang membu- tuhkan perlindungan dan menderita akibat pe- nyiksaan dan penindasan. 37
Secara umum, ada kebutuhan untuk berg- erak melampaui kesetaraan formal “tradision- al” dan memikirkan dengan serius adanya ke- setaraan kesempatan yang sejati. Hak haruslah multi dimensional, termasuk pembangunan yang disertai dengan keadilan dalam distribu- si kesempatan ekonomi dan sosial di satu sisi, dan hak-hak sipil dan politik di sisi lain, kar- ena keduanya tidak dapat dipisahkan dan sal- ing menguatkan. Pembangunan bisa menim- bulkan ancaman terhadap sumber daya alam dan lingkungan, dan kebijakan jangka pendek untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang, yang akan mempengaruhi se- mua yang hidup di planet ini, termasuk umat manusia. Islam telah menawarkan ajaran-aja- ran berwawasan luas mengenai penggunaan sumber daya air untuk kepentingan ekonomi dan sanitasi, dan pelestarian kehidupan tana- man dan binatang, bahkan di masa perang. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian haruslah disinggung dan dib- incangkan.
Dalam persamaan yang rumit macam itu, “tindakan a fi rmatif” dan keseimbangannya dengan hak asasi manusia harus didiskusikan dan digarisbawahi. Dalam masyarakat, bisa jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang telah sekian lama dirugikan, dan tidak akan mampu bersaing secara fair dengan pihak- pihak lain dengan kesempatan yang tersedia kecuali untuk waktu tertentu mereka didukung
dengan bantuan dan perlindungan tambahan. Ini bisa termasuk penetapan quota tertentu bagi kelompok tersebut untuk masuk di seko- lah, ditempatkan dalam pekerjaan di sektor publik atau swasta, selain berbagai bantuan kesejahteraan. Cara macam ini mungkin akan berpengaruh terhadap hak-hak individual orang-orang yang tidak termasuk dalam kel- ompok tadi, dan kon fl ik di antara kedua belah sisi tak pernah terpecahkan di Amerika Ser- ikat atau di tempat lain. Sebuah pendekatan universal dibutuhkan dalam hal ini.
Tuntutann terhadap hak yang sama atas kesempatan, pembangunan, dan keadilan so- sial tidak terbatas dalam sekat-sekat masing- masing negara, tapi ada penghisapan dan ek- sploitasi yang serius terhadap sebuah bagian yang besar dari populasi dunia demi keuntun- gan bagian dunia yang lain yang lebih makmur selama masa penjajahan hingga sekarang. Hak kolektif bangsa-bangsa dan kelompok-kelom- pok yang tertindas dalam pembangunan harus diakui dan disuarakan, seperti yang coba di- lakukan oleh Konferensi Wina baru-baru ini. Namun demikian, logistik dan langkah untuk menjamin hak tersebut haruslah digarisbawa- hi. Pinjaman dari negara-negara maju atau badan-badan internasional dipenuhi dengan syarat-syarat yang memberatkan. Beban ini tidak memungkinkan adanya pembangunan yang sungguh-sungguh, dan melemahkan daya beli dan kemampuan produksi negara peminjam hingga hanya mampu membayar kembali bunga hutangnya dan membeli maka- nan atau barang konsumsi bagi rakyatnya. Se- bagian terbesar populasi negeri-negeri macam ini hanya mampu bertahan hidup, dan terpak- sa meminjam lebih banyak lagi untuk mem- beli barang-barang pokok yang mereka butuh- kan. Negara-negara pemberi pinjaman, secara langsung atau melalui badan-badan keuangan internasional, mengeksploitasi para pemin-
jam melalui bunga pinjaman dan penjualan barang-barang konsumsi dan kadang melalui penjualan kelebihan peralatan militer. 38
Lebih lagi, negara maju selalu beralasan bahwa mereka tidak dapat, dan tidak seharus- nya, membantu negara-negara di mana hak- hak asasi manusia tidak terjamin. Argumen macam ini kerapkali dipengaruhi oleh kon- sep hak asasi manusia menurut Barat klasik. Hingga sejauh mana kita dapat menandai apa yang seharusnya bersifat universal, dan selisih macam apa yang masih bisa diterima sebagai perbedaan budaya? Misalnya, Cina baru-baru ini dituduh melakukan kekerasan terhadap anak di panti asuhan. Laki-laki yang berasal dari kebudayaan non-Amerika dituduh oleh orang-orang Amerika telah melakukan kek- erasan terhadap peremmpuan atau tterhadap anak-anak karena melakukan beberapa hal yang biasa mereka lakukan dalam kebudayaan mereka (tindakan-tindakan ini tidak termasuk pemukulan, yang seharusnya berada di luar perdebatan dan harus dianggap salah dalam kasus apa pun).

## Penutup
Pengakuan dan perlindungan akan hak asasi manusia adalah sangat inheren dengan hak dasar kemartabatan manusia pada setiap in- dividu tanpa terkecuali dari bangsa, bahasa, suku, dan lain-lain semuanya mebutuhkan agar terhindar dari diskriminasi, kekerasan, penindasan. Hak akan pengakuan dan perlind- ungan terhadap manusia secara lengkap telah diberikan konsepnya oleh pencipta manusia sendiri yaitu Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab Al quran sebagi kitab suci agama Islam dan seluruh umat manusia yang mau dan in- gin melaksanakannya.
Konsep Hak asasi manusia juga telah
38 Ibid. , hlm 58.
dibuat oleh PBB yang bertujuan juga untuk melindungi hak-hak manusia, dari diskrimi- nasi, ketidak adilan, kekerasan walaupun pe- bentukannya membutuhkan proses panjang dan mendapatkan berbagai kendala baik dari barat maupun Islam yang mana disebabkan anggapan kurang tercakup aspirasi di dalam- nya, diantara kurang kesepakatan itu telah ditandai lahirny cairo declaration yang telah di adakan oleh OKI.
Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia terlebih konsep hak asasi yang tercantumkan dala kitab suci Alquran karena didalamnya lebih konfrehensip dan menyelu- ruh tanpa ada intres politik, ekonomi, budaya dalam kepentingan sebuah negara dan bersifat universal karena datangnya dari Tuhan semua umat manusia. Namun, sayang sekali manu- sia terkesan hanya membagakan dan memper- masalahkan konsep belaka hal ini dapat kita ketahui ketika dalam tataran implementasi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dalam konsepnya, hal ini dapat kita lihat dengan masih banyaknya pelanggaran hak-hak asasi manusia berupa diskriminasi, penindasan dan kekerasan yang terjadi di Dunia dari awalnya ada dan terbentuknya konsep tersebut hingga sekarang.
Dalam pelaksanaan dan penerapannya HAM yang telah disepakati PBB yang dilak- sanakan secara universal seharusnya dilaksan- akan secara adil jangan sampai di manipulasi oleh salah satu bangsa dengan kepentingan politik, ekonomi, budaya bahkan agama seka- lipun. Dan kita sebagai manusia yang mepu- nyai harapan dan keinginan terlaksananya HAM seutuhnya marilah kita mengebangkan wawasan pemikiran kita supaya mampu men- jadi pengawas dan pelaksana dari semuanya dan dapat men fi lter pemikiran-peikiran yang datang baik yang sifatnya mebangun terhadap agama kita maupun yang merusak.

## Bibliography
Abdel Wahab El-Efendi, (ed), Rethinking Is- lam And Modernity: Essays in Honour of Fathi Osman , United Kingdom: The Is- lamic Foundation, 2001.
Abdul Karim Zaidan, Ahkam al-Dzimmiyyin wal-Musta’minin , Beirut: Dar al Fikr, t.t. Adnan Buyung Nasution, dkk, Agama dan Dialog Antar Peradaban , Jakarta: Para- madina, 1996.
Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Poss
Modernisme , Yogyakarta: Pustaka Pela- jar, 2004.
Baharuddin Lopa, Al Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia , Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
Baladhuri, Ansab al-Asyof, Max Achloessing- er, (ed), Jilid IV B, Yarussalem: t.p., 1938.
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terje- mahnya, Bandung: Diponegoro, 2005. John Kelsay dan Sumer B. Twiss, Religion and Human Rights , Terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung, t.tp: Inter fi dei, 2007. Mansyur Efendi, HAM: Dalam Dimensi Yu- ridis, Sosial, Politik , Bogor: Ghalia Indo- nesia, 2007.