Volume 23. Nomor 1.  Bulan Januari – Juni 2017                               ISSN 1693 - 0061

## S  A  S  I

## Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

## Soeleman D. Baranyanan
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL ) Dyah R . A. Daties
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk  Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
• Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling )
Erwin Ubwarin
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH

## EDITORIAL
Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dapak terhadap perubahan dalam masyarakat.  Dinamika  dan  tuntutan  masyarakat  yang  begitu  cepat  berubah,  ternyata menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab  pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  Memahami Third  World  Approaches  To International Law ( TWAIL ), Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan Safeguard
Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi
Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Anak,
Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau  Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak
Pidana  Narkotika  Pada  Lapas  Klas  IIa  Ambon,  dan  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana
Dalam Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ).
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan ..................................................….............................
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL )
Dyah R . A. Daties ......................................................................…......................
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty ...........................................................................…........................
• Tindakan Safeguard Dalam  Pasar  Bebas  ASEAN  Sebagai  Upaya  Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima .................................................………................................
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela .............................................................................................
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro ...........................................................................……….................
• Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif .......................................................................................
• Studi  Tentang  Pemberian Remisi  Kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada
Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa .......................................................................................
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ) Erwin Ubwarin ........................................................................................ 1 13 19 27 35 46 54 64 73
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN

## JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## SANKSI PIDANA TAMBAHAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK

## Oleh: Hb. Sujiantoro

## ABSTRACT
Violence  especially  sexual  violence  in  children  lately  occurred  in  the  midst  of  society.  The media,  both  print  and  electronic  almost  daily,  present  news  related  to  sexual  violence,  in which children are victims of perpetrators.
On  that  occasion,  there  was  a  strong  public  reaction  by  condemning  the  actions  of  the perpetrators,  they  requested  that  the  perpetrators  be  punished  with  the  most  severe punishment  and  some  even  ask  the  perpetrators  to  be  punished  by  the  law  and  sentenced  to death. Given the cruel acts of the perpetrators not only arise the reaction of the community, but make the government, from the President, Social Minister, Minister of Justice and Human Rights  and  others,  also  members  of  the  House  voted  to  condemn  the  barbaric  acts  of  the perpetrators and requested that perpetrators be punished weighing.
In  response  to  this,  the  Government  in  this  case  President  Joko  Widodo  on  May  25,  2016 signed  the  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  (PERPPU)  No.  1  of  2016  on  the  Second Amendment  to  Law  No.  23  of  2002  on  Child  Protection.  Which  according  to  the  term  is generally called PERPPU Kebiri. The PERPPUalso regulates sanctions for heavier offenders also regulating additional criminal sanctions. Furthermore, on May 9, 2016 this PERPPU is set to become Law No. 17 of 2016.
Given  the  importance  and  the  need  for  security  and  free  from  threats  to  children,  the protection of the victims is necessary so that he has a better future. Because it is related to the future of the nation, it is appropriate that additional punishment (the other and the other) for the perpetrator of child sexual violence..
For  the  sake  of  justice,  additional  criminal  sanctions  of  chemical  curiosity,  installation  of electronic  detection  devices  (chip),  and  announcement  of  the  identity  of  perpetrators  to  the public for child sex offenders are considered effective, because it can: 1). Cause the deterrent effect  for  the  perpetrator  2)  .Press  the  action  of  sexual  crime  (especially  in  the  short  term), because the potential perpetrators are afraid and think again if they want to repeat the action again 3). Providing protection against victims (children) from sexual violence.
Keywords: Additional Criminal, Sexual Abuse, Child.
A. PENDAHULUAN.
Kekerasan khususnya kekerasan seksual  pada  anak-anak  akhir-akhir  ini terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Media,
baik  cetak  maupun  elektronik  hampir  setiap hari  menyajikan  berita  terkait  kekerasan seksual,  dimana  anak-anak  sebagai  korban para pelaku. Kejadian  tersebut mendapatkan reaksi  keras  dari    masyarakat,  sehingga membuat  masyarakat  khususnya  para  orang tua      sangat  kawatir,    cemas,  dan  resah terhadap  kejadian  ini,    karena  tidak  hanya perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan, tapi  merambah  pada  kekerasan  terhadap  – anak-anak  dan  pada    umumnya  diantara pelaku dengan korban sudah saling mengenal satu sama lain. Bentuk kekerasannya  bisa  berupa  kekerasan  fisik, kekerasan  psikhis  dan  juga  bisa  berupa kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seperti  ini  khususnya  kekerasan  terhadap anak    merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 28B Ayat (2)
menyebutkan    bahwa  ”Setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Dengan dsemikian  sangatlah  jelas,  anak  harus mendapatkan
perlakuan yang layak/semestinya  ,  ia  harus    terhindar  dari kekerasan maupun ancaman kekerasan    dan diskriminasi atau
perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.
Maraknya  kejahatan  kemanusiaan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, maka    anak  sebagai  korban  hendaknya mendapatkan  perlindungan  hukum    dan pelaku  mendapatkan  sanksi  yang  tegas bahkan  sanksi  yang  berat,  agar  pelaku  jera untuk mengulangi perbuaatannya.
Alaangkah  tidak  adil  jika  anak  sebagai korban  atas  tindakan  pelaku,  sehingga  ia mengalami  trauma  yang  luar  biasa    dalam hidupnya,  sementara  sanksi  terhadap  pelaku tidak maksimal.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Sanksi Pidana Tambahan.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana  (KUHP)  membedakan  hukuman menjadi  2  macam,  yaitu  hukuman  pokok dan  hukuman  tambahan.  Pasal  10  KUHP menyebutkan  bahwa,  yang  termasuk  dalam hukuman  pokok  adalah  :  hukuman  mati, hukuman  penjara,  hukuman  kurungan,  dan hukuman  denda.  Sedangkan  yang  termasuk dalam hukuman tambahan, yaitu : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan
barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.
Pada pada dasarnya hukuman tambahan  ini  tidak  dapat  dijatuhkan  secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok. Munculnya ide penambahan hukuman tambahan,  yaitu  sanksi  hukuman  kebiri pada  akhir-akhir  ini,    karena  dipicu  oleh banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  pada anak  dan  pidana  penjara  dianggap  tidak efektif.  Pelaku  kekerasan  seksual  ini biasanya  orang  dewasa  .yang  sudah  dikenal baik  oleh    korban,  baik  di  lingkungan keluarga  maupoun  di  lingkungan  sekitar anak  tinggal  dan    bisa  dilingkungan  yang lain.Kejahatan  seksual  seperti  ini  sering disebutnya  dengan  pedophilia.  Pedophilia ini  bisa  diartikan    sebagai  gangguan kejiwaan  pada  orang  dewasa  atau  remaja yang  telah  mulai  dewasa  (pribadi  dengan usia  18  tahun  atau  lebih  tua)  biasanya ditandai  dengan  suatu  kepentingan  seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber.Atau  pedophilia  ini  digunakan untuk  orang-orang  yang  secara  eksklusif mempunyai ketertarikan seksual pada anak-anak  pra-remaja  kisaran  usia  dibawah 13 tahun .
Mengingat  resiko  pedophilia  ini sangat mengkhatirkan kehidupan dan    masa
depan  bagi  anak-anak,  maka  upaya  untuk menekan  predator  anak,    sanksi  hukuman kebiri  merupakan  yang  dirasa  sangat  efektif terhadap  kasus    kekerasan  seksual  anak. Pelaksanaan  hukuman    kebiri  ini  bukan dengan  pemotongan  alat  kelamin,  namun dengan  metode  suntik  untuk  mengurangi syaraf  libido  pelaku,  agar  pelaku  kejahatan diharapkan  mampu  menghindari  perbuatan yang  sama  atau  pelaku  tidak    mengulangi perbuatannya  lagi.  Bisa  juga  dilakukan dengan operasi dan ditujukan untuk memotong  testikel  atau  ovarium  sebagai upaya  sterilisasi.  Ini  biasa  dikenal  dengan kebiri kimiawi, yaitu memasukkan zat kimia dalam  tubuh.  Kebiri  kimiawi  tidak  sama dengan proses kebiri pada umumnya. Kebiri kimiawi dirancang untuk mengurangi gairah seksual  dan  aktivitas  seksual  (melemahkan hormon),  bahkan  memusnahkan  hasrat seksual.
Ada  beberapa    kasus  kekerasan seksual  anak    yang  membuat  reaksi  marah masyarakat  sebelumnya,  diantaranya  kasus Robot  Gedek,  yang  menyodomi  belasan anak di Jakarta dan sejumlah daerah di Jawa Tengah,  kasus  pelecehan  seksual    di  TK Jakarta  International  School  (JIS)    Pada April  2016  dihebohkan  kasus  pemerkosaan terhadap  seorang  anak  yang  berinisial  Y yang  "diduga"  dilakukan  oleh  14  (empat belas)  pemuda  tanggung  dan  7  (tujuh)  di antaranya  masih  remaja.  Perbuatan  tersebut dilakukan  disebuah  kebun  karet  di  kawasan Lembak Kabupaten Rejang Lebong
Bengkulu,  dimana  Y  diperlakukan  secara kejam dengan cara disekap dan diikat, bukan cuman  itu  korban  juga  dianiaya  oleh  para pelaku  dan  selanjutnya  korban  diperkosa secara  bergiliran  oleh  ke-14  (empat  belas) pemuda  tersebut..  Itu  hanyalah  sebagian kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Atas  kejadian  itu,  maka  muncullah reaksi keras
masyarakat dengan mengutuk  perbuatan  para  pelaku,  mereka minta agar pelaku dihukum dengan hukuman  seberat-beratnya  bahkan  ada  yang
minta  para  pelakunya  dihukum  kebiri  dan dihukum mati. Mengingat kejamnya perbuatan  para  pelaku  tidak  hanya  timbul reaksi  dari  masyarakat  saja,  tetapi  membuat pemerintah  ,  mulai    Presiden,  Menteri Sosial,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  dan  lain-lain,  juga    anggota  DPR ikut    bersuara      mengutuk  perbuatan biadab    para  pelaku  tersebut    dan  minta agar    pelaku dihukum seberat-beratnya.
Sebagai jawaban terhadap itu semua, Pemerintah  dalam  hal  ini  Presiden  Joko Widodo  pada  tanggal  25  Mei  2016 menandatangani    Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perrubahan Kedua    Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Yang  menurut  istilah  umumnya  disebut Perppu  Kebiri.  Perppu  ini  juga  mengatur sanksi bagi pelaku yang lebih berat dan juga mengatur sanksi pidana tambahannya
Selanjutnya  pada    tanggal  9  Mei  2016 Perppu ini
ditetapkan menjadi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
Ada  dua  pasal  yang  diubah  dari
Undang-Undang sebelumnya dalam Perppu  1  Tahun  2016,    yakni  pasal  81  dan 82, serta menambah satu pasal 81A :
1. Ketentuan  Pasal  81  diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)   Setiap orang yang melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76D  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula bagi  setiap  Orang  yang  dengan sengaja  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 49
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  oleh  orang  tua,  wali, orang-orang yang mempunyai hubungan  keluarga,  pengasuh  anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari satu  orang  secara  bersama-sama, pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga) dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)  Selain  terhadap  pelaku  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana juga  dikenakan  kepada  pelaku  yang pernah  dipidana  karena  melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam hal tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan  korban  lebih  dari  1 (satu)  orang,  mengakibatkan  luka berat, gangguan  jiwa,  penyakit menular,  terganggu  atau  hilangnya fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban meninggal  dunia,  pelaku  dipidana mati,  seumur  hidup,  atau  pidana penjara  paling  singkat  10  (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(6)  Selain  dikenai  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (3), ayat  (4),  dan  ayat  (5),  pelaku  dapat dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5) dapat  dikenai  tindakan  berupa  kebiri kimia dan pemasangan alat
pendeteksi elektronik..
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (7)  diputuskan  bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat  jangka  waktu  pelaksanaan tindakan.
(9)  Pidana  tambahan  dan  tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1  (satu)  pasal  yakni  Pasal  81A  yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Tindakan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  81  ayat  (7)  dikenakan untuk  jangka  waktu  paling  lama  2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
(2)  Pelaksanaan  tindakan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  di  bawah pengawasan  secara  berkala  oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
(3)  Pelaksanaan  kebiri  kimia  disertai dengan rehabilitasi.
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan  Pasal  82  diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76E  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  oleh  orang  tua,  wali, orang-orang yang mempunyai hubungan  keluarga,  pengasuh  anak, pendidik, tenaga kependidikan,
aparat yang menangani perlindungan anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari satu  orang  secara  bersama-sama, pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga) dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)   Selain  terhadap  pelaku  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana juga  dikenakan  kepada  pelaku  yang pernah  dipidana  karena  melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 76E  menimbulkan  korban  lebih  dari 1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka berat, gangguan  jiwa,  penyakit menular,  terganggu  atau  hilangnya fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5)  Selain  dikenai  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (6)  Terhadap pelaku sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  sampai dengan  ayat  (4)  dapat  dikenai tindakan  berupa  rehabilitasi  dan pemasangan cip.
(7)   Tindakan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (6) diputuskan
bersama-sama  dengan  pidana  pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(8)  Pidana  tambahan  dikecualikan  bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1  (satu)  pasal  yakni  Pasal  82A  yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Tindakan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama  dan/atau  setelah  terpidana menjalani pidana pokok.
(2)  Pelaksanaan  tindakan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  di  bawah pengawasan  secara  berkala  oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara  pelaksanaan  tindakan  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Keluarnya Perppu ini menimbulkan respons  pro  dan  kontra  di  masyarakat, sehingga  menjadi  perdebatan  yang  sangat serius  baik  dari  pakar  hukum,  praktisi hukum,tokoh  masyarakat,  dan  juga  di parlemen.    Sanksi    tambahan  bagi  pelaku kekerasan/kejahatan  seksual  anak    dalam Perppu ini ialah kebiri kimiawi, pemasangan alat  deteksi  elektronik  (chip).  Tindakan  ini akan dikenakan kepada pelaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan diilaksanakan  setelah  terpidana  menjalani pidana  pokok.  Selain  itu  pelaku  juga  bisa dikenai  pidana  tambahan    pengumuman identitas  pelaku    ke  publik.Hukuman tindakan    dan  pidana  tambahan  ini dikecualikan untuk pelaku anak.
Meskipun timbul berbagai respons  pro  dan  kontra,  kemudian  pada tanggal  9  Nopember  2016  Perppu  Nomor  1
Tahun 2016 ini disahkan menjadi Undang-undang,    yaitu  Undang-Undang Republik Indonesia    Nomor 17 Tahun 2016 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahu  2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Kekerasan Seksual Anak
Kekerasan  bisa  terjadi  dimanapun,
kapanpun  dan  dapat  menimpa    siapa  saja, sedangkan    akibat  yang  dirasakannya adalah      penderitaan  fisik  maupun  psikhis, dan  juga  bisa  menimpa  laki-laki  maupun perempuan.
Mansour Fakih 1 mengatakan kekerasan  adalah  serangan  atau  invasi terhadap  fisik  maupun  integritas  keutuhan mental psikologi seseorang. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU NO 35 Tahun 2014) dinyatakan , bahwa  Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan    ( Pasal 1  Ayat  (1)  UU  Nomor  35  Tahun  2014) Menurut  Pasal  1  butir  5  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia(selanjutnya  disebut  UU  No.39 Tahun  1999),  menjelaskan  pengertian  anak sebagai  berikut:  “Anak  adalah  setiap manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan belas)  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila hal tersebut demi kepentingannya.”
Dengan
demikian kekerasan terhadap  anak    tidak  hanya  kekerasan  fisik dan  psikhis  saja,  tetapi    termasuk  juga kekekasan seksual dan kekerasan lain, maka akibat  yang  ditimbulakan  dari  kekerasan anak  amatlah  serius  dan  memprihatinkan bagi masa depan anak, lebih-lebih kekerasan seksual anak.
Suatu  misal  kekerasan  fisik  sebagai perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,
1 Mansour Fakih (1996:17)
jatuh  sakit  atau  luka  berat.  Sedangkan kekerasan  psikis  merupakan    perbuatan yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang. Apalagi  kekerasan  seksual    merupakan perbuatan  yang  terjadi  berupa  pemaksaan hubungan  seksual    dengan  cara  tidak  wajar dan/atau tidak disukai. Bagaimanakah dampaknya  pemaksaan  hubungan  seksual terhadap  perkembangan  kehidupan  masa depan  anak?Tentunya  sangat  mencemaskan bagi  orang  tua,  masyarakat,  dan  juga masa  depan  anak  sebagai  generasi  penerus bangsa.  Apalagi  dampak  yang  ditimbulkan dari      kekerasan  seksual  pada  anak    bisa berakibat trauma/penderitaan jangka panjang, bahkan bisa sepanjang hidup anak.
Menurut Stephen  Schafer 2 dalam teorinya yang terkenal
dengan Criminal-Victim  Relationship (keterkaitan korban  dengan  kejahatan),  adalah  karena adanya  hubungan  korban  dengan  pembuat kejahatan,  sehingga  di  dalamnya  terdapat functional  responsibility. Maka  pada umumnya  diantara  pelaku  dengan  korban sudah  saling  mengenal  satu  sama  lain. Dalam hal ini korban juga bisa menentukan  timbulnya  kejahatan  sebagai manifestasi    dari  sikap  dan  tingkah  laku korban  sebelum  saat  dan  sesudah  kejadian. Secara  logika  tidak  akan  ada  orang  yang mau  menjadi  korban  dari  suatu  kejahatan. Apalagi kekerasan/kejahatan seksual terhadap  anak,  anak  tidak  mengerti  akan dijadikan  sebagai  korban.  Memang  dalam kondisi  tertentu  dapat  menyebabkan  calon korban    ikut  berperan  serta  sehingga terjadilah  kejahatan  dan  dia  sendiri  yang menjadi korban. Namun    jika yang menjadi korban  adalah  anak-anak,  tentunya  ulah pelakulah yang sangat menentukan terjadinya kejahatan.
2 (dalam Mardjono Reksodiputro:1994:103)

## Korban dan Perlindungan Korban Kekerasan
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (1998:461)  mengartikan    korban  adalah orang  yang  menderita  kecelakaan  karena perbuatan  hawa  nafsu  dan  sebagainya, sendiri  atau  orang  lain.  Korban  juga didefinikan    sebagai    mereka  yang menderita  jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri  atau orang  lain  yang  bertentangan  dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita 3 . Sedangkan  menurut Muladi pengertian korban  kejahatan  sebagai  :  Seseorang  yang telah  menderita  kerugian  sebagai  akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung  telah  terganggu  sebagai  akibat pengalamannya  sebagai  target  (sasaran) kejahatan  ( A  Victim  is  a  person  who  has suffered  damage  as  a  result  of  a  crime and/or  whose  sense  of  justice  has  been directly  disturbed  by  the  experience  of having been the target of crime ). 4
Pengertian  korban  adalah  seseorang yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh  suatu  tindak  pidana  (Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
Anak  sebagai    korban  kekerasan seksual    tentunya  mengalami  penderitaan yang luar biasa, tentunya harus mendapatkan perhatian
dan perlindungan yang semestinya  dan  pelaku  harus    diberikan sanksi  hukuman    yang  setimpal  dengan perbuatan/tindakan kejahatan
yang
3 (Arif Gosita,2004:64)
4 Muladi (2000:35)
dilakukan, bahkan bisa diperberat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 28B Ayat (2)
menyebutkan    bahwa  ”Setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Dengan dsemikian  sangatlah  jelas,  anak  harus mendapatkan perlakuan yang
layak/semestinya  ,  ia  harus    terhindar  dari kekerasan maupun ancaman kekerasan    dan diskriminasi atau perlakuan yang
merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.
Pasal  1  Ayat  (2)  UU  Nomor  35
Tahun 2014 menyebutkan bahwa : Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  Anak  dan hak-haknyaagar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dengan  demikian  korban  kejahatan memerlukan perlindungan yang  diatur dengan peraturan perundang-undangan. Barda  Nawawi  Arief menyebutkan  bahwa pengertian  perlindungan  korban  tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu: 5
1. dapat  dilihat  sebagai  perlindungan hukum  untuk  tidak  menjadi  korban tindak  pidana  (berarti  perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseoran g);
2. dapat  diartikan  sebagai  perlindungan untuk  memperoleh  jaminan/santunan hukum  atas  penderitaan/kerugian  orang yang  telah  menjadi  korban  tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan  korban).  Bentuk  santunan itu  dapat  berupa  pemulihan  nama  baik
5 Barda Nawawi Arief    (2007:61)
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 53
(rehabilitasi),  pemulihan  keseimbangan batin  (antara  lain,  dengan  pemaafan),
pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi,
jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.
Sehingga  diperlukan  adanya  payung hukum  bagi  korban  kejahatan  sebagai eksistensi  perlindungan  korban  dalam  ranah hukum.  Perlindungan  hukum  ini  diperlukan selain  bagi    korban  kejahatan  bersifat kolektif  ( collective  victims )  juga  korban bersifat  individual. Israel  Drapkin dan Emilo  Viano ,    dengan  tegas  menyebutkan bahwa: 6 Athough  we  are  accutomed  to  say that  act  affect  all  of  society,  we    cannot deny  that  the  actual  victim  suffers  much more though personal losses than society. In the  face  incurable,  undisputed  report,  we also forced to acknowledge that the victim is most  often  an  individual  physically  or financially  unable  to  recover  from  the criminal. (Kendati pun kita bisa
mengatakan
bahwa tindak pidana
mempengaruhi semua masyarakat, kita tidak dapat  menyangkal  bahwa  korban  secara individual jauh menderita daripada kerugian masyarakat.  Dalam  kenyataan  juga  diakui bahwa korban secara individu, fisik maupun finansial  sering  tidak  mampu  mengatasi tindak pidana).
Mengingat    penting  dan  perlunya rasa  aman  dan  terbebas  dari  ancaman  bagi anak-anak, perlindungan  bagi  korban  sangat diperlukan sehingga ia memiliki masa depan yang  lebih  baik.  Apabila    anak-anak  tidak mendapatkan  perlindungan  dari    rasa  aman dan  terbebas  dari  ancaman  sama  artinya anak-anak  yang  juga  sebagai  generasi penerus  bangsa      tidak  memiliki  masa depan.  Karena  terkait  dengan  masa  depan bangsa, maka tepatlah
hukuman tambahan (kebiri dan yang lain) bagi pelaku kekerasan seksual anak (pedophil)
6 dalam Lilik Mulyadi)

## C. P E N U T U P
Dari  pembahasan  di  atas,  penulis dapat  menyimpulkan,  bahwa    :  Demi  rasa keadilan,  sanksi  pidana  tambahan,  yaitu kebiri  kimiawi,  pemasangan  alat  deteksi elektronik (chip), dan pengumuman identitas pelaku    ke  publik  bagi  pelaku  kejahatan seksual    anak  dipandang  efektif,  karena dapat :
1).    Menimbulkan efek jera bagi pelaku
2).  Menekan  tindakan  kejahatan  seksual (khususnya  dalam  jangka  pendek), karena  calon  pelaku  takut  dan  berfikir ulang jika ingin mengulangi
perbuatannya lagi 3).  Memberikan  perlindungan  terhadap korban (anak) dari kekerasan seksual
Mengingat semakin banyakknya kasus  kekerasan  dan  kekerasan  seksual terhadap  anak,  maka  semua  pihak  perlu meningkatkan  kewaspadaan.  Orang  tua sebaiknya perlu mengawasi anaknya dengan baik. Media juga harus  memberikan tontonan  yang  baik  sesuai  dengan  standar etika  masyarakat,  artinya    media  bisa dijadikan sebagai tuntunan.

## DAFTAR PUSTAKA
. Arief  Gosila.  2004 .  Masalah-masalah Perlindungan  Anak  (Kumpulan Karangan) ,  PT.  Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta. Barda Nawawi Arief.2007. Masalah-masalah Penegakan Hukum                          dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenata Media Group, Jakarta.
Lilik Mulyadi. 2008. Bunga Rampai Hukum
Pidana: Perspektif,        Teoritis
Hb. Sujiantoro , Sanksi Pidana Tambahan Bagi ………………….
dan Praktik , Alumni, Bandung.
Mansour  Fakih .1996.  Analisis  Gender  dan Transformasi  Sosial ,Cetakan  1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Mardjono  Reksodiputro.1994. Hak  Asasi Manusia  dan  Sistem Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian Hukum  Lembaga  Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. Muladi.  2000.  Demokratisasi, Hak  Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di I ndonesia ,Cetakan  Pertama, The Habibie Center, Jakarta.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.1988 . Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta

## Aturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Rerpublik
Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Republik Indonesia Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi        Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  .13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomore  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No  1  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  Menjadi Undang-Undang.
Hb. Sujiantoro , Sanksi Pidana Tambahan Bagi ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017