ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 7 Nomor 1, Juni 2023 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.818
Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan)
Fitri Anisa 1 , Imam Prawoto 2, Fitri R. Sunarya 3* 1,2,3 Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia Mekarjaya, Gantar, Indramayu, 55281 Indonesia
1 fitri.anisa@al-zaytun.ac.id
2 imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id
3 fitri.sunarya@iai-alzaytun.ac.id

## ABSTRAK
Lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia meliputi asuransi syariah, koperasi syariah, pasar  modal  syariah  dan  sebagainya.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  kehadiran Lembaga  keuangan  non-bank  mulai  digemari  oleh  masyarakat  dan  dalam  pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Cahaya Kebajikan dan  bagaimana  tinjauan  Fatwa  DSN-MUI  mengenai  pelaksanaan  Akad  Murabahah  Pada Produk Pembiayaan di BMT Cahaya Kebajikan. Metode penelitian ini menggunakan metode kombinasi  (mix  method)  dengan  desain  concurrent  triangulation.  Adapun  data  diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan angket/kuisioner secara mendalam kepada nasabah dan Anggota BMT Cahaya Kebajikan, Kota Bekasi, Tahun 2022 yang berjumlah 47 Responden dan 10 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Akad Murabahah Pada Produk  Pembiayaan  di  BMT  Cahaya  Kebajikan  telah  berjalan  dengan  baik,  namun  ada beberapa  ketidak  sesuaian  dari  aspek  tujuan  nasabah  mengajukan  pembelian  barang. Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  beberapa  nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan murabahah  bukan  untuk  membeli  barang  melainkan  untuk  keperluan  lain  seperti  renovasi rumah, membayar biaya pendidikan dan untuk keperluan yang sifatnya bukan untuk membeli barang. Dalam hal Tinjauan Fatwa DSN-MUI mengenai pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk  Pembiayaan  di  BMT  Cahaya  Kebajikan  berdasarkan  dari  hasil  analisis  data,  dapat diketahui  Implementasi  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan  di  BMT  Cahaya Kebajikan adalah sangat baik.
Kata kunci — Akad, Murabahah, Baitul Maal wat Tamwil .
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## ABSTRACT
Islamic non-bank financial institutions in Indonesia include Islamic insurance, Islamic cooperatives, Islamic capital markets and so on. Along with the times, the presence of non-bank financial institutions is starting to be favored by the public and in its implementation it must comply with sharia principles. The purpose of this study is to find out and understand how the Murabahah Contract is for Financing Products at BMT Cahaya Virtue and how the DSN-MUI Fatwa review regarding the implementation of the Murabahah Agreement for Financing Products at BMT Cahaya Virtue. This research method uses  a  combination  method  (mix  method)  with  a  concurrent  triangulation  design.  The  data  was obtained  by  means  of  interviews,  observations  and  in-depth  questionnaires/questionsnaires  to customers and members of BMT Cahaya Virtue, Bekasi City, in 2022, totaling 47 respondents and 10 informants.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  Murabahah  Contract  on  Financing Products at BMT Cahaya Virtue has been going well, but there are some discrepancies from the aspect of  the  customer's  intention  to  purchase  goods.  Based  on  the  research  results,  there  are  several customers  who  apply  for  murabahah  financing  not  to  buy  goods  but  for  other  needs  such  as  home renovations, paying for education fees and for non-purchasing purposes. In terms of the DSN-MUI Fatwa Review regarding the implementation of Murabahah Contracts on Financing Products at BMT Cahaya  Virtue  based  on  the  results  of  data  analysis,  it  can  be  seen  that  the  Implementation  of Murabahah Contracts on Financing Products at BMT Cahaya Virtue is very good.
Keywords — Contract, Murabahah, Baitul Maal wat Tamwil
I. PENDAHULUAN
Pertumbuhan lembaga keuangan perbankan  di  Indonesia  terus  meningkat hingga saat ini. Dimulai dari bank umum dan BPR  yang  terus  berkembang.  Fungsi  bank adalah sebagai penyelenggara yang mengumpulkan  dana  dan  menyediakan  jasa dalam transaksi pembayaran atau menyediakan jasa penyaluran dana masyarakat,  yang  juga  berperan  sebagai pemelihara stabilitas nilai uang dan mendorong  kegiatan  ekonomi  (Yusmad, 2018).
Dengan  kebutuhan  zaman  dan  keinginan masyarakat  untuk  berbisnis  dengan  atau sesuai  dengan  ajaran  Islam,  muncullah lembaga  keuangan  Islam  dan  lembaga keuangan  non  perbankan  Islam  di  Indonesia yang  menerapkan  prinsip  syariah  dalam pelaksanaannya  (Khoir,  2019).  Munculnya lembaga  keuangan  Islam  paling  awal  adalah gagasan  sistem  bagi  hasil  sebagai  alternatif dari  bunga  dan  riba.  Sistem  keuangan  Islam dan lembaga keuangan Islam telah menyebar ke  seluruh  dunia.  Indonesia  dan  Malaysia adalah  dua  negara  pengembangan  perbankan
dan  keuangan  syariah  di  Asia  Tenggara (Khoir, 2019). Sebagai salah satu negara yang paling  Islami,  dengan  hadirnya  lembaga keuangan  syariah  di  Indonesia  diharapkan mampu menjaga  kepercayaan nasabah, memperluas jaringan dan menarik masyarakat dari seluruh Indonesia serta mewujudkan cita- cita meningkatkan perekonomian Indonesia.
Kehadiran  perbankan  syariah  pertama  di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indnesia pada tahun  1991  merupakan  awal  hadirnya lembaga keuangan islam di Indonesia (Ghozali, Azmi,  &  Nugroho,  2019). Pendirian  bank  ini diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) dan pemerintah, serta Ikatan Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI) untuk  mendukung  para  pengusaha  muslim (Ghozali, Azmi, & Nugroho, 2019).
Setelah berdirinya Bank Muamalat, berdirilah  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah (BPRS)  (Nofinawati,  2015).  BMT  hadir dimulai  pada  tahun  1984  atas  gagasan  dari mahasiswa  ITB  untuk  menghadirkan  sebuah lembaga  keuangan  syariah  yang  menjangkau usaha  kecil  masyarakat,  lalu  pada  tahun 1990an BMT diberdayakan oleh ICMI (Ikatan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Cendikiawan Muslim Indonesia dengan fokus menghimpun dan mendistribusikan dana dari pegawai/instansi  pemerintah  (Shabarullah, 2018).
ICMI  aktif  dalam  melakukan  pengkajian intensif  tentang  pengembangan  ekonomi Islam  di  Indonesia,  pada  tahun  1992  muncul UU  no.  7  Tahun  1992  dan  PP  no.72  Tahun 1992  tentang  perbankan  dimana  ICMI melakukan penelitian dan pengkajian sehingga  terbentuklah  BMT  di  Indonesia dengan mengikuti peraturan tersebut (Shabarullah, 2018).
BMT  Cahaya  Kebajikan  merupakan  salah satu  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang berbasis  di  Indonesia,  lebih  tepatnya  di  kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan kota dengan luas  sekitar  210,49  km2  dan  berpenduduk 2.564.941 jiwa pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2022). Di antara semua jenis  pekerjaan  di  Kota  Bekasi  pada  tahun 2021, jenis pekerjaan terbesar adalah Pekerja buruh/karyawan/pegawai  sebesar  61,44%, diikuti  Wiraswasta  sebesar  23,26%  (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2022).
BMT Cahaya
Kebajikan
dalam operasionalnya
melaksanakan fungsi menyimpan  dan  memberikan  pembiayaan kepada masyarakat. Baitul Maal wat Tamwil Cahaya  Kebajikan  melayani  sektor  mikro. Dengan  adanya Baitul  Maal  wat  Tamwil Cahaya  Kebajikan  ini,  mampu  memenuhi kebutuhan  masyarakat  ekonomi  bawah  yang sulit  mendapatkan  pinjaman  dana  dari perbankan.  Produk  dari  BMT  Cahaya Kebajikan  terdiri  dari  produk  penyimpanan dana dan produk pembiayaan dana. Kegiatan penyimpanan dana terdiri dari tabungan untuk pendidikan,  idul  fitri,  idul  adha,  umroh  dan haji dan tabungan untuk persiapan pernikahan, sedangkan  salah  satu  kegiatan  pembiayaan dana  dalam  bentuk  pembiayaan  di  BMT Cahaya  Kebajikan  menggunakan  akad  jual beli atau akad murabahah.
Gambar 1 Diagram presentase pembiayaan di BMT Cahaya Kebajikan Tahun 2016 – 2022

## Sumber: Laporan data pengajuan pembiayan di BMT Cahaya Kebajikan diolah tahun 2022
Dari diagram lingkaran diatas dapat dilihat bahwa  jumlah  anggota  yang  mengajukan pembiayaan  murabahah  di  BMT  Cahaya Kebajikan  dari  tahun  2016  –  2022  lebih banyak  yaitu  sebesar  67%  sebanyak  272 pengajuan,  sedangkan  pembiayaan  ijarah hanya mencapai 33% sebanyak 136 pengajuan. Murabahah sebagai akad transaksi pertukaran dalam bentuk jual beli dimana para pihak  yang  terlibat  saling  mengetahui mengenai  barang,  harga  awal, margin , maupun metode pembayarannya (Nurhabibah, 2018). Dalam pelaksanannya, lembaga keuangan  mikro  syariah  harus  mengikuti prinsip-prinsip  muamalah  dalam  transaksi ekonomi dan peraturan yang termaktub dalam undang-undang maupun fatwa DSN MUI dan berpedoman pada prinsip syariah, yaitu tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan bathil (Maharani & Yusuf, 2020). Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa ayat 29 yang berbunyi: أَّلَِإ  ِلِطٰٓبْلٱِب مُكٰنْ يٰ ب مُكٰلٰٓوْمٰأ ۟اأوُلُكْٰتَ  ٰلَ ۟اوُنٰماٰء ٰنيِذَّلٱ اٰهُّ يٰأٰٓيَ نٰأ ٰناٰك َّٰللَّٱ َّنِإ ۚ ْمُكٰسُفنٰأ ۟اأوُلُ تْقٰ ت  ٰلَٰو ۚ ْمُكنِ م ٍضاٰرٰ ت نٰع ًةٰرِٰٓت ٰنوُكٰت اًميِحٰر ْمُكِب “Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu. Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama RI, 1999) .
Ayat  al-Qur’an  diatas  menjelaskan  bahwa dalam  melakukan  transaksi  atau  perniagaan hendaknya  dilakukan  dengan  cara  yang  baik dan  menghindari  aspek  yang  dilarang  dalam ajaran  agama  Islam  agar  tercapainya  suatu kemashlahatan  bersama,  termasuk  dalam  hal pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan  Murabahah  di  BMT  Cahaya Kebajikan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Implementasi  dan  tinjauan  Fatwa  DSN-MUI mengenai  akad  murabahah  pada  produk pembiayaan di BMT Cahaya Kebajikan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA A. Koperasi
Koperasi adalah badan usaha berdasar atas asas  kekeluargaan  baik  perorangan  ataupun badan  hukum  yang  kegiatannya  berdasarkan prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan ekonomi  rakyat  (UU  No.  25  Tahun  1992 tentang Perkoperasian). Koperasi adalah suatu usaha yang didalamnya terdiri dari orang atau badan  hukum  yang  kegiatanya  berlandaskan prinsip  koperasi  dan  berdasarkan  asas kekeluargaan (Wibowo & Subagyo, 2017).

## B. Koperasi Syariah
Menurut
Nur S. Buchori (2008,
sebagaimana  dikutip  dalam  Mukhlis,  2021) koperasi syariah adalah “jenis koperasi yang bertujuan mensejahterakan ekonomi anggotanya  sesuai  dengan  prinsip  Islam  dan untuk menciptakan persaudaraan serta keadilan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah”  (hal.62).  Koperasi  syariah  adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya  sesuai  dengan  prinsip  syariah (Mukhlis, 2021).
Koperasi  syariah  berdiri  dengan  tujuan untuk  mencapai  kesejahteraan  bagi  anggota dan masyarakat, serta membantu
meningkatkan  ekonomi  berdasarkan  prinsip Islam  (Marlina  &  Pratama,  2017).  Menurut Nur S. Buchori (2009, dikutip dalam Ghulam, 2016), Koperasi syariah yaitu korporasi yang didirikan dua orang atau lebih, masing-masing pihak  memberikan  dana  yang  seimbang  dan saling  membagi  bagian  yang  sama.  bekerja dan  menanggung  hak  dan  kewajiban  orang lain  serta  memperoleh  keuntungan  dan menanggung kerugian (Ghulam, 2016).

## C. BMT (Baitul Maal Wattamwil)
BMT  terdiri  dari  dua  arti  kata,  “Bait  al- Maal”  dan  “Baitul  Tamwil”.  “Bait  al-Maal” artinya  rumah  untuk  menyimpan  harta. Kegiatannya menghimpun dan mendistribusikan  dana  amal  seperti  zakat, sodaqah  dan  infak  (Melina,  2020).  Baitul Tamwil berarti wadah penggalangan dana dan penyaluran dana yang menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti pembiayaan  Murabahah,  Mudarabah  dan lainnya (Melina, 2020).
Fungsi  BMT  yaitu  (1)  menghimpun  dan menyalurkan dana; (2) pencipta dan memberikan  likuiditas;  (3)  sebagai  lembaga keuangan  mikro  islam  yang  menyalurkan pembiayaan  kepada  masyarakat  dengan jaminan yang ringan; (4) mengorganisasi dana masyarakat agar dimanfaatkan secara optimal (Huda  &  Haikal,  Lembaga  Keuangan  Islam: Tinjauan  Teoritis dan Praktis, 2015). Sedangkan  fungsi  BMT  secara  konseptual terdiri dari dua, yaitu: Baitul Mal yang berarti rumah  harta  yaitu  menyimpan  dana  berupa zakat, infak dan shodaqoh lalu mendistribusikannya  kepada  yang  berhak (Huda,  Putra,  Novarini,  &  Mardoni,  2016). Baitut Tamwil, yang berarti rumah penambahan  harta.  Yaitu  menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi dengan  memberikan  pelayanan  pembiayaan untuk  kegiatan  ekonomi  (Huda,  Putra, Novarini, & Mardoni, 2016).
Adapun peranan BMT yaitu: (1) menghindari  praktik  ekonomi  yang  bersifat tidak  syariah;  (2)  melakukan  pembiayaan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
kepada  usaha  masyarakat;  (3)  memberikan kemudahan dalam hal mendapatkan pembiayaan;  dan  (4)  pendistribusian  dana yang merata untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat  (Huda  &  Haikal,  Lembaga Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis, 2015).
Menurut  Sudarsono  (2003,  sebagaimana dikutip  dalam  Melina,  2020),  prinsip operasional BMT yaitu:
1. Prinsip  profit  sharing,  yaitu  didalamnya ada  bagi  hasil  antara  BMT  dengan nasabah (Melina, 2020).
2. Prinsip  jual-beli,  BMT  menjual  barang ditambah  margin  keuntungan  (Melina, 2020).
3. Prinsip non-profit, pembiayaan kebajikan dimana  pihak  BMT  tidak  diperkenankan mengambil keuntungan (Melina, 2020).
4. Prinsip  berserikat  adalah  kerjasama dimana
masing-masing
pihak berkontribusi dana yang nantinya keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi (Melina, 2020).

## D. Pembiayaan Murabahah
Asal  kata  murabahah  yaitu  “ribhu”  yang berarti profit. Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 menyebutkan bahwa murabahah adalah Penjualan  barang  dengan  menetapkan  harga beli  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayar harga  yang  lebih  tinggi  sebagai  bentuk keuntungan  bagi  penjual  (Dewan  Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia , 2020)
Sederhananya, murabahah adalah akad jual beli  dimana  harga  awal  barang  ditambah keuntungan/margin  yang  telah  disepakati (Nurmasrina  &  Putra,  2018).  Dalam  fikih Islam, murabahah adalah suatu cara jual beli dimana  penjual  menetapkan  biaya  awal barang, termasuk harga barang serta biaya lain untuk  mendapatkan  barang  tersebut,  serta besar  nilai  keuntungan  (margin)  yang disepakati (Nurmasrina & Putra, 2018).
Antonio  (2001,  dikutip  dalam  Alfiani, Anwar  dan  Darwanto,  2018)  memberikan penjelasan bahwa Bai’ al-murabahah
merupakan  bentuk  jual  beli  ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seorang  pedagang  membeli  smartphone  dari pedagang  besar  seharga  Rp  5.000.000 kemudian  ditambah  keuntungan  sebesar  Rp. 600.000,  lalu  dijual  seharga  Rp.  5.600.000. Adapun  jumlah  harga  awal  dan  keuntungan diketahui  oleh  kedua  belah  pihak  (Alfiani, Anwar, & Darwanto, 2018).
Pembiayaan  murabahah  adalah  pemberian dana yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah  untuk  jual  beli  suatu  barang  dengan biaya ditambah margin yang disepakati antara lembaga  keuangan  syariah  dan  nasabah, dalam  hal  nasabah  wajib  membayar  tagihan dan pembiayaan syariah, Lembaga menginformasikan  nasabah  tentang  harga pokok barang yang dibeli (Sihotang, 2021).
Sumber hukum islam pembiayaan murabahah sebagaimana yang termaktub pada Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN- MUI/IX/2017  tentang  Akad  Jual  Beli Murabahah adalah sebagai berikut:
1) Al-Qur’an Murabahah merupakan salah satu bentuk dari  akad  jual-beli  yang  menggunakan prinsip-prinsip
Islam. Jual-beli merupakan  salah  satu  aktivitas  ekonomi yang  diridhoi  oleh  Allah  swt  (Fatwa DSN-MUI No. 111, 2017). Sebagaimana firman  Allah  swt.  pada  Al-Qur’an  surah Al-Baqarah ayat 275: اوٓبِ رلا ٰمَّرٰحٰو ٰعْيٰ بْلا ُٓ للَّا َّلٰحٰاٰو Artinya:  “ Allah  telah  menghalalkan  jual beli dan mengharamkan riba”
(Departemen Agama RI, 1999).
2) Al-Hadits
Dalam  melaksanakan  praktik  jual-beli harus menghindari
unsur-unsur ketidakjelasan  serta  dengan  persetujuan pihak  pembeli  dan  penjual  (Dewan Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia,  2017).  Dalam  Hadis  Nabi riwayat  al-Baihaqi  dan  Ibnu  Majah menyebutkan bahwa:
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
ْنٰع

## يضر ْيِرْدُْلْا ٍدْيِعٰس ِْبِٰأ
ٰص ِالله ٰلْوُسٰر َّنٰأ هنع الله ىَّل ، ٍضاٰرٰ ت ْنٰع ُعْيٰ بْلا اٰ ِنِِإ :ٰلاٰق ٰمَّلٰسٰو ِهِلآٰو ِهْيٰلٰع ُالله هاور( )نابح نبا هححصو هجام نباو يقهيبلا
Dari  Abu  Sa'id  Al-Khudri  bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya  jual  beli  itu  harus dilakukan  suka  sama  suka." (HR.  al-
Baihaqi  dan  Ibnu  Majah,  dan  dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
E. Macam, Syarat, dan Ketentuan Murabahah Menurut DSN MUI No:111/DSN-
MUI/IX/2017, macam-macam jual-beli murabahah ada 2, yaitu:
1. Bai'  al-murabahah  al-'adiyyah  adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas  barang  yang  sudah  dimiliki  penjual pada  saat  barang  tersebut  ditawarkan kepada  calon  pembeli  (Dewan  Syariah Nasional  -  Majelis  Ulama  Indonesia,
2017).
2. Bai'  al-murabahah  li  al-amir  bi  al-syira' adalah  akad  jual  beli  murabahah  yang dilakukan  atas  dasar  pesanan  dari  pihak calon pembeli. Didalam akad ini terdapat tiga  pihak  yaitu  penjual,  pembeli,  dan supplier  (Dewan  Syariah  Nasional  - Majelis Ulama Indonesia, 2017). Menurut Muhammad  ‘Ali  al-Tashkiri  (1998, sebagaimana dikutip dalam Adam, 2021) bahwa Bai' al-murabahah li al-amir bi al- syira'  yaitu  “Suatu  proses  di  mana seseorang  (pihak  pertama)  mendatangi pihak  yang  lain  (pihak  kedua)  sehingga orang lain tersebut (pihak kedua) membeli komoditas (untuk kebutuhan pihak pertama)  dengan  deskripsi  tertentu  dan orang  yang  tidak  membeli  darinya berjanji  untuk  membeli  darinya  dengan cara  mencicil  dengan  harga  yang disepakati. Dalam hal ini terdapat tahapan: permintaan  dari  pihak  pertama  kepada pihak  kedua  untuk  membeli  komoditas tertentu dan pihak kedua tersebut berjanji
kepada  pihak  pertama  bahwa  dia  akan membeli  komoditas  (yang  diinginkan oleh  pihak  pertama)  dan  menjual kepadanya  (pihak  kedua)  dan  pihak pertama  berjanji  kepada  pihak  kedua bahwa  dia  akan  membeli  komoditas tersebut  dengan  keuntungan/persentase tertentu, dengan cara mencicil. Kemudian pihak kedua membeli komoditas tersebut dan  menjual  kembali  kepada  pihak pertama dengan cara murâbahah" (Adam, 2021).
Adapun  ketentuan  mengenai  akad  Bai' al-murabahah  al-'adiyyah  dan  Bai'  al- murabahah  li  al-amir  bi  al-syira'  yaitu (Adam, 2021):
a. Akad  dinyatakan  secara  tegas,  jelas dan dapat dipahami oleh pembeli dan penjual
b. Akad  dilakukan  lisan  dan  tertulis serta sesuai dengan prinsip syariah
c. Didalam  perjanjian  tercantum  harga awal, margin/keuntungan serta harga jual.
F. Fatwa DSN-MUI mengenai pelaksanaan akad murabahah
Didalam pelaksanaannya, lembaga keuangan  syariah  diawasi  oleh  Dewan Syariah  Nasional  dan  berpedoman  pada peraturan-peraturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan, salah  satunya adalah  peraturan dari  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia, yaitu:
1. Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN- MUI/I/IX/2017  tentang  Akad  Jual  Beli Murabahah. Terdapat beberapa ketentuan didalamnya yaitu:
a. Akad  bai'  al-murabahah  adalah  akad jual  beli  suatu  barang  dengan menegaskan  harga  belinya  kepada pembeli  dan  pembeli  membayamya dengan harga yang lebih sebagai laba (Dewan  Syariah  Nasional  -  Majelis Ulama Indonesia, 2017).
b. Ketentuan terkait Shigat al-‘Aqd, (1) Akad  jual  beli  murabahah  harus
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dinyatakan  secara  tegas  dan  jelas serta  dipahami  dan  dimengerti  oleh penjual  dan  pembeli;  (2)  Akad  jual beli  murabahah  boleh  dilakukan secara  lisan,  tertulis,    isyarat,  dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan  secara  elektronik  sesuai syariah  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku;  (3)  Dalam hal  perjanjian  jual  beli  murabahah dilakukan  secara  tertulis,  dalam  akta perjanjian  harus  terdapat  informasi mengenai  harga  perolehan  (ra's  mal al-murabahah),  keuntungan  (al-ribh), dan harga jual (tsaman al-murabahah) (Dewan  Syariah  Nasional  -  Majelis Ulama Indonesia, 2017).
c. Ketentuan terkait para pihak, yaitu (1) Jual  beli  boleh  dilakukan  oleh  orang maupun  yang  dipersamakan  dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak  berbadan  hukum,  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;  (2)  Penjual  (al-Ba'i')  dan pembeli  (al-Musytari)  harus  cakap hukum  (ahliyah)  sesuai  dengan syariah  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku;  (3)  Penjual (al-Ba'i) harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli,  baik  kewenangan  yang  bersifat ashliyyah  (sebagai  pemilik)  maupun kewenangan yang bersifat niyabiyyah (sebagai wakil atau wali atas pemilik) (Dewan  Syariah  Nasional  -  Majelis Ulama Indonesia, 2017).
d. Ketentuan terkait Mutsman/Mabi’/Barang yang diperlualbelikan, yaitu (1)
Mutsman/mabi'  boleh  dalam  bentuk barang  dan/atau  berbentuk  hak  yang dimiliki  penjual  secara  penuh  (milk al-tam);  (2)  Mutsman/mab'i'  harus berupa  barang  dan/atau  hak  yang boleh  dimanfaatkan  menurut  syariah (mutaqawwam) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;  (3)  Mutsman/mabi'  harus wujud,  jelas/pasti/tertentu,  dan  dapat diserahterimakan  (qudrat  al-taslim) pada  saat  akad  jual  beli  murabahah dilakukan (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017).
e. Ketentuan  terkait  Ra’s  Mal  al- Murabahah/harga perolehan, yaitu (1) Ra's mal al-murabahah harus diketahui  (ma'lum)  oleh  penjual  dan pembeli;  (2)  Penjual  (al-ba'i')  dalam akad jual beli murabahah tidak boleh melakukan  tindakan  khiyanah/tadlis/ berbohong  terkait  ra's  mal  al- murabahah (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017).
f. Ketentuan terkait Tsaman/Harga jual ditambah keuntungan yang disepakati, yaitu  (1)  Harga  dalam  akad  jual  beli murabahah  (tsaman  al-murabahah) harus  dinyatakan  secara  pasti  pada saat  akad,  baik  ditentukan  melalui tawar  menawar,  lelang,  maupun tender;  (2)  Pembayaran  harga  dalam jual  beli  murabahah  boleh  dilakukan secara tunai (bai' al-hal), tangguh (bai' al-mu'ajjal), bertahap/cicil (bai' bi al- taqsith),  dan  dalam  kondisi  tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (bai'  al-muqashshah)  sesuai  dengan kesepakatan (Dewan Syariah
Nasional -  Majelis  Ulama Indonesia, 2017).
III . METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan  gabungan  dan  model  triangulasi campuran (Concurrent triangulation) Triangulasi  simultan/campuran  merupakan penelitian  yang  menggabungkan  penelitian kuantitatif  dan  kualitatif  yang  digunakan dalam satu kegiatan penelitian untuk memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih komprehensif (komprehensif  dan  lengkap)  valid,  reliabel dan  objektif  (Sugiyono,  2018).  Dalam
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
penelitian  ini  peneliti  dengan  penelitian campuran  bertujuan  untuk  memperoleh  data yang  lebih  akurat  yang  dapat  dicari mengunakan  cara  kualitatif  dan  kuantitatif secara bersamaan (Sugiyono, 2018).
Adapun jenis penelitian menggunakan studi kasus yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi,  dan  angket  untuk  mengetahui Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan  Murabahah  Lembaga  Keuangan Non-Bank  di  BMT  Cahaya  Kebajikan.  Studi kasus  merupakan  pengujian  secara  rinci terhadap  satu  latar,  tempat  atau  suatu peristiwa tertentu (Hermawan, 2019).
Populasi  dan  sampel  merupakan  bagian penting  dari  penelitian.  Populasi  dan  sampel adalah  unit  atau  kelompok  atau  subjek  yang memiliki  karakteristik  tertentu  dan  dipilih untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam  penelitian  (Arfatin,  et  al.,  2021). Subyek  konsep  penelitian  adalah  orang  yang diwawancarai atau informan yang informasinya diminta atau dikumpulkan, atau individu yang memberikan informasi tentang informasi  yang  diinginkan  peneliti  tentang penelitian yang dilakukan (Fitrah & Luthfiyah, 2018).
Populasi merupakan keseluruhan dari suatu kelompok  yang  diambil  datanya  untuk kepentingan penelitian (Arfatin, et al., 2021). Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh nasabah  BMT  Cahaya  Kebajikan  yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Cahaya  Kebajikan  yaitu  sejumlah  272  orang nasabah.
Sampel  merupakan  bagian  dari  populasi yang dapat mewakili populasi (Arfatin, et al., 2021).  Menurut  Gay,  Mills  dan  Airasian (2009, didalam jurnal Alwi, 2015) penelitian membutuhkan  setidaknya  10%  sampel  dari populasi  (Alwi,  2015).  Arikunto  Suharsimi (2010)  mengatakan  jika  kurang  dari  100 responden diambil semua, jika lebih dari 100 responden dapat diambil 10-15% atau 20-25%. (Anwar, Faisal, & Zaim, 2023). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 47 responden dan 10 narasumber.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan purposive  sampling,  artinya  memilih  data yang  relevan  dengan  topik  penelitian  ini. Purposive sampling digunakan apabila peneliti  memiliki  pertimbangan  tertentu dalam  pengambilan  sampel  (Fitrah  & Luthfiyah, 2018). Dalam penelitian ini jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan peneliti  hingga  materi  dianggap  cukup  dan sesuai dengan tujuan serta mencapai kejenuhan.  Alasan  dilakukannya  teknik purposive  sampling  adalah  agar  informasi yang  diperoleh  memenuhi  kriteria  yang ditetapkan  oleh  peneliti  yaitu  relevan  dan menjawab permasalahan penelitian ini.
Teknik  tabulating  dilakukan  kepada  data kuantitatif  yang  sudah  didapatkan  peneliti yaitu  dengan  memindahkan  jawaban  yang terdapat  pada  kuisioner/angket  kedalam tabulasi  atau  tabel,  lalu  selanjutnya  peneliti melakukan analisa data menggunakan presentase (Huda A. , 2010).
Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan, peneliti  menggunakan  presentase  untuk mengetahui  berapa  persen  jawaban  atas kuisioner/angket  dari  responden,  dengan rumus sebagai berikut:
𝑝 = 𝐹 𝑁 𝑥 100%
Keterangan: p = Presentase
F = Frekuensi N = Number of cases (Jumlah)
Dalam  mengolah  hasil  kuisioner/angket, peneliti  menggunakan  pembobotan  skor Selanjutnya, untuk mengetahui rata-rata nilai dari keseluruhan responden mengenai Implementasi  akad  murabahah  pada  produk pembiayaan  murabahah  lembaga  keuangan Non-Bank  di  BMT  Cahaya  Kebajikan, peneliti  menggunakan  perhitungan  sebagai berikut (Huda, 2010):
𝑀𝑋 = ∑𝑋 𝑁
Keterangan:
MX = Mean (rata-rata) X = Jumlah Variable X
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## N = Number of cases
Tingkat Capaian Responden (TCR), untuk mengetahui  tingkatan  pencapaian  responden digunakan rumus berikut:
𝑇𝐶𝑅 = Rata − Rata Skor x 100

## 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
TCR = Tingkat Pencapaian Responden
Adapun  menurut  Aida  (2017)  didalam jurnal  Afif,  Basa,  &  Zakharia,  2021) klasifikasi  kategori  presentase  pencapaian diklasifikasikan  sebagai  berikut  (Afif,  Basa, & Zakharia, 2021):
Tabel 1
Kategori Persentase No. Presentase Pencapaian Kategori 1 81% - 100% Sangat Baik 2 61% - 80% Baik 3 41% - 60% Cukup 4 21% - 40% Tidak Baik 5 0% - 20% Sangat Tidak Baik
Sumber:  Aida  (2017)  didalam  jurnal  Afif,  dkk, (2021).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  Akad  Murabahah  Pada Produk Pembiayaan Murabahah Lembaga Keuangan Non-Bank di BMT Cahaya Kebajikan Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk  Pembiayaan  Murabahah  Lembaga Keuangan  Non-Bank  di  BMT  Cahaya Kebajikan, pada tahap awal sebelum melakukan pembiayaan akad murabahah pada BMT  Cahaya  Kebajikan  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Bendahara  pada  BMT Cahaya  Kebajikan  yaitu  harus  memenuhi persyaratan  pembiayaan  di  BMT  Cahaya kebajikan, nasabah mengisi formulir permohonan dan pengajuan pembiayaan, lalu pihak BMT Cahaya kebajikan akan melakukan  analisa  pembiayaan,  analisa  ini berisi mengenai kemampuan finansial nasabah.  Jangka  waktu  dari  permohonan hingga analisa sekitar 1 pekan. Jika dianggap layak  maka  lanjut  ke  proses  akad.  Rincian
impelmentasi  Akad  Murabahah  Pada  Produk Pembiayaan di BMT Cahaya Kebajikan yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan  mengenai  para  pihak  dalam transaksi akad murabah:
Nasabah BMT Cahaya kebajikan yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah  merupakan  anggota  yang baligh  dan  cakap  hukum  serta  memiliki kemampuan membayar. Berdasarkan data dari  angket  yang  dibagikan  kepada nasabah BMT Cahaya kebajikan ditemukan  bahwa  rentan  usia  nasabah yang mengajukan
pembiayaan murabahah  di  BMT  Cahaya  Kebajikan yaitu:
Gambar 2 Interval usia nasabah BMT Cahaya Kebajikan
Dalam  Islam,  kedewasaan  dimulai ketika  seseorang  telah  memasuki  tahap baligh, dimana seseorang sudah sadar diri dan  bertanggung  jawab  sepenuhnya terhadap  agamanya.  Adapun  dewasa dalam  Islam  ditandai  dengan  peristiwa biologis  yaitu  mimpi  basah  untuk  pria (sekiar usia  15-20 tahun) dan haid untuk wanita  (sekitar  9-19  tahun)  (Ruzaipah, Manan,  &  A'yun,  2021).  Sedangkan menurut  ketentuan  pasal  330  KUH Perdata disebutkan: “Seseorang dianggap dewasa ketika dia berumur 21 tahun atau belum  (belum)  menikah.”  Pasal  tersebut menyatakan  bahwa  seseorang  yang dinyatakan  kompeten  harus  berusia semuda  21  tahun  atau  menikah  sebelum usia 21 tahun (Sudono, 2019).
26% 38% 28% 8% 20-30 31-40 41-50 51-60
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Berdasarkan  gambar  4.14,  dapat diketahui bahwa 38% nasabah berusia 31 – 40 tahun, dimana rentang usia tersebut termasuk  kepada  usia  baligh  dan  cakap hukum.  Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI  No.  111/DSN-MUI/IX/2017 tentang  akad  jual  beli  murabahah,  poin keempat mengenai ketentuan terkait para pihak  bahwa  kedua  belah  pihk  yang melakukan akad harus cakap hukum.
2. Ketentuan terkait Mutsman (barang yang diperjualbelikan)
Berdasarkan data hasil
kuisioner/angket, ditemukan bahwa tujuan  nasabah  mengajukan  pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
Gambar 3 Tujuan nasabah mengajukan pembiayaan murabahah
Sumber: Sumber primer diperoleh dari data hasil kuisioner/angket mengenai tujuan nasabah mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Cahaya Kebajikan diolah tahun 2023
Dari data diagram diatas dapat diketahui bahwa  tujuan  nasabah  dalam  mengajukan pembiayaan di BMT Cahaya Kebajikan 39 % mengajukan  pembiayaan  dengan  tujuan untuk biaya pendidikan, 36% mengajukann pembiayaan dengan tujuan untuk pembelian barang produktif, 13% mengajukan pembiayaan  dengan  tujuan  untuk  renovasi rumah, 4% mengajukan pembiayaan dengan  tujuan  untuk  membeli  kendaraan dan sisanya adalah untuk biaya pernikahan, urusan keluarga dan investasi.
3. Ketentuan  terkait  Harga  perolehan    dan Ketentuan  terkait  harga  jual  beserta margin keuntungan
Di  BMT  Cahaya  Kebajikan,  dalam akad pembiayaan murabahah terdapat dua jenis  akad,  yaitu  akad  wakalah  dan murabahah.  Akad  wakalah  dilakukan dalam hal mewakilkan pihak BMT dalam membelanjakan  barang  yang  dijual.
Adapun uang atau dana diberikan kepada nasabah
untuk dibelanjakan menggunakan akad wakalah lalu nasabah membawa  bukti  berupa  nota  pembelian barang  tersebut,  selanjutnya  adalah  akad murabahah  dimana  pihak  BMT  menjual kembali  barang  tersebut  dengan  margin yang  disetujui  bersama.  Setelah  harga disetujui  bersama  maka  tidak  akan berubah selama jangka waktu
pembayaran  angsuran,  apabila  nasabah telat  dalam  hal  melakukan  pembayaran maka  nasabah  tidak  dikenakan  denda, melainkan diwajibkan untuk memberikan infaq  dengan  besaran  secara  sukarela. adapun  jika  nasabah  ingin  membayar lunas  pembayaran  murabahah  maka  di perkenankan,  namun  besarannya  tetap sama  seperti  kesepakatan  diawal  yaitu harga  jual  yang  sudah  termasuk  margin, tanpa mengurangi besaran harga jual. Jika nasabah dianggap layak untuk mendapakan  pembiayaan,  maka  ketahap berikutnya yaitu pengecekan kelengkapan berkas  dan  jaminan.  Adapun  jaminan yang  diberlakukan  di  BMT  Cahaya kebajikan  berupa  jaminan  dalam  bentuk surat  berharga  berupa  akta,  KK  dan BPKB  kendaraan  dan  lainnya  yang mempunyai  nilai.  Sedangkan  dokumen pendukung meliputi Formulir
permohonan pembiayaan, kwitansi pembiayaan,  Berkas  ketentuan  akad wakalah, berkas ketentuan akad murabahah,  tanda  terima  uang,  tanda terima barang, analisa pembiayaan, kartu
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
keluarga,  akta  kelahiran  dan  kartu  tanda penduduk.
4. Bukti  terima  barang.  Setelah  barang sudah  diserahkan  kepada  pengurus  yang merupakan  barang  milik  pengurus  yang diwakilkan  pembeliannya  oleh  nasabah, maka  selanjutnya  adalah  pelaksanaan akad murabahah dan tanda terima barang yang dibubuhi tandatangan anggota/nasabah. Admin membuatkan
pernyataan/ketentuan  akad  murabahah yang  berisi  tentang  identitas  Pihak pertama  (BMT  Cahaya  Kebajikan)  dan pihak  kedua  (pemohon/nasabah  yang mengajukan pembiayaan) dan ketentuan- ketentuan  yang  termaktub  didalamnya yaitu  (1)  Pasal  1  Jual  Beli;  (2)  Pasal  2 Sistim, Jangka waktu pembayaran kembali  dan  biaya-biaya;  (3)  Pasal  3 Pengutamaan  Pembiayaan;  (4)  Pasal  4 Pernyataan Jaminan; (5) Pasal 5 Peristiwa Cidera  Janji;  (6)  Pasal  6  Keadaan Memaksa  (Force  Majeure;  (7)  Pasal  7 Addendum; (8) Pasal 8 Domisili Hukum;
(9) Pasal 9 Penutup. Lalu
pemohon/nasabah  membubuhi  tanda- tangan di atas materai.
B. Tinjauan  Fatwa  DSN-MUI  mengenai pelaksanaan Akad Murabahah di BMT Cahaya  Kebajikan  berdasarkan  hasil kuisioner Google Form
1. Sebelum  saya  mengajukan  pembiayaan murabahah, Pihak BMT Cahaya Kebajikan melakukan  analisa  pembiayaan  kepada saya T ABEL 2 H ASIL JAWABAN ANGKET NOMOR 1 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 21 46,8 2 Setuju 25 53,2 3 Ragu-Ragu 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100
Berdasarkan 4.9, sebanyak (53,2%)
responden menjawab setuju bahwa sebelum mengajukan pembiayaan murabahah, Pihak BMT Cahaya Kebajikan melakukan  analisa  pembiayaan  kepada nasabah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil observasi  dan  wawancara  bahwasanya sebelum  mengajukan  pembiayaan,  Pihak BMT Cahaya kebajikan melakukan analisa pembiayaan terlebih dahulu.
2. Menyerahkan  jaminan  untuk  mengajukan pembiayaan  murabahah  di  BMT  Cahaya Kebajikan
T ABEL 3 H ASIL JAWABAN ANGKET NOMOR 2 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 24 51,1 2 Setuju 23 48,9 3 Ragu-Ragu 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100 Berdasarkan 4.10, bahwa (51,1%)
responden  menyatakan  bahwa  mereka sangat setuju dan (48,9%) setuju menyerahkan  jaminan  kepada  pihak  BMT Cahaya  Kebajikan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  untuk  mengajukan  pembiayaan murabahah,  para  nasabah  100%  bersedia menyerahkan barang sebagai jaminan/agunan. Hal ini tidak bertentangan dengan  fatwa  DSN  MUI  No.  04/DSN- MUI/IV/2000  tentang  murabahah,  bahwa jaminan  dalam  murabahah  dibolehkan, dengan tujuan agar nasabah serius dengan pesanannya.
3. Pihak BMT Cahaya Kebajikan menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan  akad  jual-beli/murabahah  pada pembiayaan murabahah yang saya ajukan T ABEL 4 H ASIL JAWABAN ANGKET NOMOR 3 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 19 40,4 2 Setuju 27 57,5 3 Ragu-Ragu 0 0 4 Tidak Setuju 1 2,1
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
No. Kategori F % 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100 Berdasarkan 4.11, bahwa (40,4%) responden  menyatakan  bahwa  mereka sangat  setuju  dan  (59,5%)  setuju  bahwa Pihak BMT Cahaya Kebajikan menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan  akad  jual-beli/murabahah  pada pembiayaan murabahah yang saya ajukan.
4. Pada  saat  akad,  saya  paham  dan  mengerti mengenai ketentuan akad jual-
beli/murabahah pada
pembiayaan murabahah yang saya ajukan T ABEL 5 H ASIL JAWABAN ANGKET NOMOR 4 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 19 40,4 2 Setuju 27 57,5 3 Ragu-Ragu 0 0 4 Tidak Setuju 1 2,1 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100
Berdasarkan  Fatwa  DSN  MUI  Syariah Nomor  111/DSN-MUI/X/2017  tentang Akad  Jual  Beli  Murabahah,  bagian  ketiga tentang  Ketentuan  terkait  Shigat  al-'Aqd, bahwa  Akad  jual  beli  murabahah  harus dinyatakan  secara  tegas  dan  jelas  serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.  Dilihat  dari  tabel  4.12,  dapat diketahui bahwa (40,4%) responden menyatakan  sangat  paham  dan  (57,5%) responden  paham  dan  mengerti  mengenai ketentuan  akad  jual-beli/murabahah  pada pembiayaan  murabahah  yang  diajukan  di BMT  Cahaya  Kebajikan.  Sedangkan ditemukan  bahwa  (2,1%)  menjawab  ragu- ragu.
5. Saya  diberikan  informasi  tertulis  maupun lisan tentang harga perolehan barang yang saya ajukan untuk dibeli
T ABEL 6 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 5 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 19 40,4
No. Kategori F % 2 Setuju 25 53,2 3 Ragu-Ragu 1 2,1 4 Tidak Setuju 1 4,3 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100 Berdasarkan 4.13, bahwa (40,4%)
responden  menyatakan  bahwa  mereka sangat  setuju  dan  (53,5%)  setuju  bahwa responden  diberikan  informasi  informasi tertulis  maupun  lisan  tentang  harga perolehan  barang  yang  diajukan  untuk dibeli  di  BMT  Cahaya  Kebajikan.  Hal  ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Jual Beli Murabahah, ketentuan ketiga mengenai  Shigat  al-'Aqd,  bahwasanya dalam  hal  perjanjian  jual  beli  murabahah dilakukan  secara  tertulis,  dalam  akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai  harga  perolehan  (ra's  mal  al- murabahah).
6. Saya  paham  dan  mengerti  mengenai informasi  tertulis  maupun  lisan  tentang harga  perolehan  barang  yang  saya  ajukan untuk dibeli
T ABEL 7 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 6 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 18 38,2 2 Setuju 25 53,2 3 Ragu-Ragu 2 4,3 4 Tidak Setuju 2 4,3 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100
Dari  tabel  4.14,  terlihat  bahwa  (38,2%) responden  menyatakan  sangat  memahami informasi  tertulis  dan  lisan  tentang  harga beli  barang  yang  diajukan  dan  (53,2%) responden  memahami  dan  membeli  dari BMT  cahaya.  Berdasarkan  fatwa  DSN MUI  No.  111/DSN-MUI/IV/2000  tentang Akad  Jual  Beli  Murabahah,  ketentuan keenam mengenai Ra’s Mal al-Murabahah atau harga perolehan, bahwasanya Ra's mal
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
al-murabahah harus  diketahui  ( ma'lum ) oleh penjual dan pembeli.
7. Saya  diberikan  informasi  tertulis  maupun lisan  mengenai  keuntungan/margin  yang didapatkan  BMT  dari  barang  yang  saya ajukan untuk dibeli T ABEL 8 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 7 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 18 38,2 2 Setuju 24 51,2 3 Ragu-Ragu 3 6,3 4 Tidak Setuju 2 4,3 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100
Berdasarkan  tabel  4.15,  bahwa  (38,2%) responden  menyatakan  bahwa  mereka sangat  setuju  dan  (51,2%)  setuju  bahwa responden  diberikan  informasi  informasi tertulis  maupun  lisan  tentang  harga perolehan  barang  yang  diajukan  untuk dibeli  di  BMT  Cahaya  Kebajikan.  Hal  ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Jual Beli Murabahah, ketentuan ketiga mengenai Shigat  al-'Aqd ,  bahwasanya dalam  hal  perjanjian  jual  beli  murabahah dilakukan  secara  tertulis,  dalam  akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai keuntungan ( al-ribh ).
8. Saya  paham  dan  mengerti  mengenai informasi  tertulis  maupun  lisan  tentang keuntungan/margin yang didapatkan BMT dari barang yang saya ajukan untuk dibeli T ABEL 9 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 8 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 17 36,2 2 Setuju 25 53,2 3 Ragu-Ragu 3 6,4 4 Tidak Setuju 2 4,2 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100
Dilihat  dari  tabel  4.16,  bahwa  (36,2%) responden  menyatakan  sangat  paham  dan
(53,2%)  responden  paham  mengenai besaran  nilai  keuntungan/margin  yang didapatkan BMT dari barang yang diajukan untuk  dibeli  di  BMT  Cahaya  Kebajikan. Sedangkan  ditemukan  bahwa  (10,6%) menjawab  ragu-ragu  dan  tidak  paham. Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  Syariah Nomor  111/DSN-MUI/X/2017  tentang Akad Jual Beli Murabahah, bagian pertama tentang Ketentuan umum nomor 8, bahwa harga  jual  barang  merupakan  harga perolehan  ditambah  keuntungan  yang disepakati.
9. Saya setuju/sepakat mengenai besaran nilai keuntungan/margin yang didapatkan BMT dari barang yang diajukan untuk dibeli
T ABEL 10 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 9 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 18 38,3 2 Setuju 25 53,1 3 Ragu-Ragu 2 4,3 4 Tidak Setuju 2 4,3 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100
Berdasarkan  dari  tabel  di  atas,  bahwa (38,3%)  responden  menyatakan  sangat setuju dan (53,1%) setuju bahwa responden setuju/sepakat  mengenai  besaran  nilai keuntungan/margin yang didapatkan BMT dari  barang  yang  diajukan  untuk  dibeli  di BMT  Cahaya  Kebajikan.  Sedangkan ditemukan  bahwa  (8,6%)  menjawab  ragu- ragu  dan  tidak  setuju.  Berdasarkan  Fatwa DSN  MUI  Syariah  Nomor  111/DSN- MUI/X/2017  tentang  Akad  Jual  Beli Murabahah, bagian pertama tentang Ketentuan  umum  nomor  8,  bahwa  harga jual  barang  merupakan  harga  perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.
10. Saya diberikan informasi tertulis maupun lisan  mengenai  harga  jual  barang  yang saya ajukan untuk dibeli.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## T ABEL 11 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 10 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 18 38,3 2 Setuju 26 55,3 3 Ragu-Ragu 1 2,1 4 Tidak Setuju 2 4,3 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100
Berdasarkan  tabel  4.18,  dapat  diketahui bahwa  (38,3%)  responden  menyatakan bahwa  mereka  sangat  setuju  dan  (55,3%) setuju bahwa responden diberikan informasi  informasi  tertulis  maupun  lisan tentang  harga  perolehan  barang  yang diajukan  untuk  dibeli  di  BMT  Cahaya Kebajikan.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan fatwa DSN MUI No. 111/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Akad  Jual  Beli Murabahah,  ketentuan  ketiga  mengenai Shigat  al-'Aqd,  bahwasanya  dalam  hal perjanjian  jual  beli  murabahah  dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat  informasi  mengenai  harga  jual (tsaman al-murabahah).
11. Saya  paham  dan  mengerti  mengenai informasi  tertulis  maupun  lisan  tentang harga jual barang yang saya ajukan untuk dibeli
T ABEL 12 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 11 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 17 36,2 2 Setuju 26 55,3 3 Ragu-Ragu 1 2,1 4 Tidak Setuju 2 4,3 5 Sangat Tidak Setuju 1 2,1 Frekuensi 47 100
Dilihat  dari  tabel  4.19,  bahwa  (36,2%) responden  menyatakan  bahwa  mereka sangat  paham  dan  (55,3%)  responden paham  dan  mengerti  mengenai  informasi tertulis  maupun  lisan  tentang  harga  jual barang  yang  saya  ajukan  untuk  dibeli  di BMT  Cahaya  Kebajikan.  Hal  ini  sudah sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  No.
111/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Jual Beli Murabahah, ketentuan ketujuh mengenai  Tsaman  atau  harga  jual, bahwasanya  Harga  dalam  akad  jual  beli murabahah  ( tsaman  al-murabahah )  harus dinyatakan secara pasti pada saat akad.
12. Pihak BMT Cahaya Kebajikan membantu saya  dalam  hal  informasi  mengenai besaran jumlah yang harus saya bayar dan cara pembayaran tiap bulannya T ABEL 13 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 12 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 19 40,4 2 Setuju 28 59,6 3 Ragu-Ragu 0 2,1 4 Tidak Setuju 0 4,3 5 Sangat Tidak Setuju 0 2,1 Frekuensi 47 100
Dilihat  dari  tabel  4.20,  bahwa  (100%) responden  menyatakan  bahwa  mereka merasa  bahwa  pihak  BMT  Cahaya Kebajikan  membantu  dalam  hal  informasi mengenai besaran jumlah yang harus saya bayar dan cara pembayaran tiap bulannya.
13. Saya  tidak  keberatan  mengenai  besaran jumlah yang harus saya bayarkan kepada pihak BMT Cahaya Kebajikan
T ABEL 14 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 13 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 18 38,3 2 Setuju 27 57,4 3 Ragu-Ragu 2 4,3 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100 Berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  No. 111/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Jual Beli Murabahah, ketentuan keenam mengenai  Ra’s  Mal  al-Murabahah  atau harga perolehan, bahwasanya harus diketahui  oleh  penjual  dan  pembeli. Berdasarkan  tabel  4.21,  bahwa  (38,3%) responden  menyatakan  bahwa  mereka
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
sangat  setuju  dan  (57,4%)  setuju  bahwa responden  tidak  keberatan  mengenai besaran  jumlah  yang  harus  saya  bayarkan kepada pihak BMT Cahaya Kebajikan.
14. Dengan  adanya  pembiayaan  murabahah di  BMT  Cahaya  Kebajikan,  saya  merasa terbantu dalam hal meningkatkan kehidupan ekonomi saya T ABEL 15 HASIL JAWABAN ANGKET
NOMOR 14 No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 21 44,7 2 Setuju 25 53,2 3 Ragu-Ragu 0 0 4 Tidak Setuju 1 2,1 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100 Dapat diketahui bahwa (97,9%) responden menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dalam hal meningkatkan ekonomi mereka.
15. Bagaimana  penilaian  anda  terhadap pembiayaan murabahah yang anda ajukan di BMT Cahaya Kebajikan No. Kategori F % 1 Sangat Setuju 31 66 2 Setuju 15 31,9 3 Ragu-Ragu 0 0 4 Tidak Setuju 1 2,1 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Frekuensi 47 100
Dapat diketahui bahwa (97,9%) responden menyatakan  bahwa  mereka  merasa  puas terhadap  pembiayaan  murabahah  yang anda  ajukan  di  BMT  Cahaya  Kebajikan. Sehingga, dapat diketahui bahwa pemberian pelayanan BMT Cahaya Kebajikan  kepada nasabahnya dapat dikatakan  baik.  Hal  ini  dapat  menjadikan motivasi  bagi  BMT  Cahaya  Kebajikan untuk  terus  memberikan  pelayanan  yang baik serta memperluas pangsa pasarnya di Indonesia.  Adapun  hasil  nilai  angket responden  tentang  Implementasi  Akad
Murabahah  pada  Pembiayaan  Murabahah di BMT Cahaya Kebajikan, sebagai berikut: Maka,  Rata-rata  nilai  dapat  didapatkan menggunakan rumus berikut:
𝑀𝑋 = ∑𝑋 𝑁 𝑀𝑋 = 3089 47 𝑴𝑿 = 𝟔𝟓, 𝟕
Untuk  mengetahui  besar  presentase  TCR dari rata-rata maka memakai rumus:
𝑇𝐶𝑅 = 65,7 x 100 75 = 87,6% (Sangat Baik)
Menurut  hasil  perhitungan  terhadap  15 butir  soal  yang  diawab  oleh  47  nasabah BMT  Cahaya  Kebajikan,  bahwasanya implementasi  akad  murabahah  di  BMT Cahaya  Kebajikan  mendapatkan  nilai presentase  sebesar  87,6%  dimana  angka presentase tersebut masuk kedalam kategori  “Sangat  Baik”.  Sehingga  dapat diartikan  bahwa  BMT  Cahaya  kebajikan telah memenuhi atau  melaksanakan point- point peraturan yang termaktub pada fatwa DSN-MUI tentang akad jual-beli murabahah.

## V. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan mengenai implementasi akad murabahah pada produk  pembiayaan  murabahah  (Studi  kasus BMT  Cahaya  Kebajikan)  maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Secara  kualitatif,  Implementasi  Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Lembaga Keuangan Non-Bank di BMT Cahaya Kebajikan ditemukan beberapa ketidaksesuaian  dari  aspek  tujuan  nasabah mengajukan  pembelian  barang.  Berdasarkan hasil angket/kuisioner dan wawancara terdapat  beberapa  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan murabahah bukan untuk membeli barang melainkan untuk keperluan lain seperti renovasi rumah, membayar biaya pendidikan dan  untuk  keperluan  yang  sifatnya  bukan untuk  membeli  barang.  Merujuk  kepada ketentuan  pada  fatwa  DSN-MUI  No. 111/DSN-MUI/I/IX/2017  tentang  Akad  Jual
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Beli  Murabahah,  bagian  ketentuan  terkait Mutsman/Mabi’/Barang
yang diperlualbelikan, bahwasanya Mutsman/mabi' boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk  hak  yang  dimiliki  penjual  secara penuh  ( milk  al-tam );  lalu  Mutsman/mab'i' harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan  boleh  diperjualbelikan  menurut  syariah dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;  dan  Mutsman/mabi'  harus  wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (qudrat al-taslim) pada saat akad jual beli murabahah dilakukan, sehingga implementasi  akad  murabahah  pada  produk pembiayaan  murabahah  di  BMT  Cahaya Kebajikan  tidak  memenuhi  ketentuan  pada fatwa
DSN-MUI No. 111/DSN- MUI/I/IX/2017 mengenai barang yang diperjual-belikan.
Dalam  hal  Tinjauan  Fatwa  DSN-MUI mengenai pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk  Pembiayaan  Lembaga  Keuangan Non-Bank  di  BMT  Cahaya  Kebajikan berdasarkan dari hasil analisis data kuantitatif, dapat diketahui Implementasi
Akad Murabahah Pada Produk
Pembiayaan Murabahah Lembaga Keuangan Non-Bank di BMT  Cahaya  Kebajikan  masuk    ke  dalam kategori sangat baik dilihat dari hasil nilai dan tingkat  capaian  reponden  (TCR)  dari  15 pertanyaan  yang  di  jawab  oleh  47  responsen menunjukkan  hasil  yang  mengarah  kepada kategori sangat baik. Sehingga dapat diartikan bahwa BMT Cahaya kebajikan telah memenuhi  atau  melaksanakan  point-point peraturan  yang  termaktub  pada  fatwa  DSN- MUI tentang akad jual-beli murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, P. (2021). Fikih Muamalah Kontemporer  "Perkembangan  akad- akad dalam Hukum Ekonomi Syariah".
Malang: Inteligensia media.
Afif,  N.  S.,  Basa,  P.  M.,  &  Zakharia,  A.
(2021).  PERSEPSI  MAHASISWA
TERHADAP PEMBELAJARAN
ONLINE. Jurnal Syntax Transformation, 2 (7), 1014.
Alfiani,  M.,  Anwar,  A.  Z.,  &  Darwanto. (2018). Analisis Pembiayaan Murabahah  pada  BMT  (Studi  Kasus Pada BMT AMAN UTAMA
JEPARA). Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, 1 (2), 69-80. Alwi,  I.  (2015).  KRITERIA  EMPIRIK
DALAM MENENTUKAN UKURAN
SAMPEL
PADA PENGUJIAN

## HIPOTESIS STATISTIKA DAN
ANALISIS  BUTIR. Jurnal  Formatif,
2 (2), 140-148.
Anwar, M. A., Faisal, M., & Zaim, M. (2023).
Efektivitas Kegiatan Keagamaan
Dalam  Perilaku  Siswa. Al-Mada: Jurnal  Agama  Sosisal  dan  Budaya, 6 (1), 170-182. Arfatin,  N.,  Rismaningsih,  F.,  Hernaeny,  U., Pratiwi,  L.,  Wahyudin,  Rukyat,  A., Setiawan, J. (2021). Pengantar Statistika I. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Bekasi.  (2022).
Statistik  Daerah  Kota  Bekasi  2022.
Bekasi:  Badan  Pusat  Statistik  Kota Bekasi.
Departemen  Agama  RI.  (1999). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: CV Samara Mandiri.
Dewan  Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia  .  (2020). Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia  No.  4. Jakarta:  Dewan Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia .
Dewan  Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia.  (2017). Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia  No.  111. Jakarta:  Dewan Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia.
Fitrah,  M.,  &  Luthfiyah.  (2018). Metodologi Penelitian: Penelitian kualitatif,
tindakan  kelas,  &  studi  kasus. Sukabumi: CV Jejak.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Ghozali,  M.,  Azmi,  M.  U.,  &  Nugroho,  W.
(2019).  Perkembangan  Bank  Syariah Di  Asia  Tenggara:  Sebuah  Kajian
Historis. FALAH  Jurnal  Ekonomi
Syariah, 4 (1), 44-55.
Ghulam,  Z.  (2016).  Implementasi  Maqashid Syariah  Dalam  Koperasi  Syariah. Iqtishoduna, 7 (1), 90-112. Hermawan.  (2019). Metodologi  Penelitian Pendidikan:  Kuantitatif,  Kualitatif, dan Mixed Methode. Kuningan: Hidayatul Quran.
Huda,  A.  (2010). Efektifitas  Pemanfaatan
Media Presentasi Pada Mata pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh.
Huda,  N.,  &  Haikal,  M.  (2015). Lembaga Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoritis dan  Praktis. Jakarta:  Prenadamedia Group.
Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2016). Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis. Jakarta: AMZAH. Khoir, M. Y. (2019, November). Perkembangan  Perbankan  Syariah  di
Dunia, Asia dan Indonesia.
Maharani,  D.,  &  Yusuf,  M.  (2020).
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI: ALTERNATIF MEWUJUDKAN AKTIVITAS  EKONOMI  HALAL.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3 (2), 131-144.
Marlina,  N.,  &  Pratama,  Y.  Y.  (2017). Koperasi  Syariah  Sebagai  Solusi Penerapan  Akad  Syirkah  yang  Sah. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Syariah, 1, No. 2 , 263-275. Melina, F. (2020).
PEMBIAYAAN MURABAHAH  DI BAITUL  MAAL WAT TAMWIL (BMT). Jurnal Tabarru :  Islamic  Banking  and  Finance,  3 (2), 269-280.
Mukhlis,  Z.  U.  (2021).  Koperasi  Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Kawakib,
2 (2), 90-99.
Nofinawati.
(2015,
Juli-Desember).
Perkembangan  perbankan  syariah  di Indonesia. 14 (2), 67-183. Nurhabibah,  D.  (2018). Implementasi  Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pertanian di BMT As-Syafi'iyah Kabupaten  Pringsewu  dan  BMT  Al- Hasanah Kabupaten Lampung Selatan Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.
Lampung:  UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI RADEN INTAN. Nurmasrina, & Putra, A. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru:
Cahaya Firdaus.
Ruzaipah,  Manan,  A.,  &  A'yun,  Q.  (2021).
Penetapan  Usia  Kedewasaan  Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. JURNAL MISAQAN GHALIZAN, 1 (1), 1-20. Shabarullah.  (2018).  Implimentasi  Undang- Undang  No  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Zakat  di  Baitul  Maal  wa Tamwil. Az Zarqa’, 10 (2), 303 - 321. Sihotang, M. K. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT
Amanah  Ray. Proceding  Seminar
Nasional  Kewirausahaan,  2 (1),  1220- 1229. Sudono. (2019, Maret 19). Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu . Dipetik Januari 26, 2023, dari
www.pa-blitar.go.id: https://www.pa-blitar.go.id/informasi- pengadilan/160-untuk-kepentingan- apa-batasan-usia-dewasa- itu.html#:~:text=Ketentuan%20dalam %20Pasal%20330%20Kitab%20UUH %20Perdata%20menyatakan%3A,tahu n%20atau%20sudah%20menikah%20 sebelum%20berusia%2021%20tahun.
Sugiyono.
(2018). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,  dan  Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Wibowo,  M.,  &  Subagyo,  A.  (2017). Seri Manajemen  Koperasi  dan  UKM  Tata Kelola  Koperasi  yang  Baik  (Good
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Cooperative
Governance).
Yogyakarta: CV Budi Utama. Yusmad,  M.  A.  (2018).
Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  dari  Teori  ke
Praktik. Selman: Deepublish
Publisher.