## PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG  KEPADA     MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN

## 1961TENTANG PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DI  KECAMATAN DAN KABUPATEN BULELENG
Oleh : Ni Ny. Mariadi 1 dan I Gede Surata 2
(gede.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Kebutuhan  akan  tanah  semakin  meningkat,  seiring  dengan perkembangan  penduduk,  sedangkan  luas  wilayah  Negara  kita  tidak  akan bertambah  luasnya,  hal  ini  sebagai  pemicu  sering  terjadinya  konflik pertanahan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris,yaitu  dengan  membandingkan  antara  ketentuan  yang  ada  dengan kenyataan  dilapangan.  Pada  kesimpulannya  bahwa  keberadaan  masyarakat khususnya  petani  belum  mendapatkan  pembagian  tanah  secara  merata,  bahkan yang  ada  kepincangan  terhadap  penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas  tanah pertanian.
Kata Kunci :  Petani,  Pembagian  Tanah  Pertanian,  Pemerintah  Daerah,  Tanah Absentee.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang    tidak  bisa terpisahkan  dari    kehidupan  manusia,  karena  tanah  bagi  manusia  merupakan tempat  untuk  hidup  dan  sumber  kehidupan.  Tanah  bagi  manusia  mempunyai hubungan  yang  bersifat  abadi,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor    5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut Undang-Undang Pokok Agraria ( disingkat UUPA).
Peningkatan  penduduk  senantiasa  diikuti  dengan  peningkatan  kebutuhan akan  tanah  oleh  masyarakatnya,  namun  demikian  luas  tanah  yang  tersedia  tetap dan  tidak  akan  bisa  bertambah.  Hal  ini  mengakibatkan  nilai  tanah  sangat  tinggi sehingga akses masyarakat ekonomi kecil untuk memiliki tanah terbatas, terutama di perkotaan.Sementara bagi masyarakat yang mampu bisa memiliki tanah seluas- luasnya.Akibatnya  fungsi  tanah  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
keadilan  menjadi  tidak  tercapai  sebagaimana  diamanatkan  dalam  peraturan perundang-undangan.
Buleleng-Bali  yang  sebelum  kemerdekaan  disebut  Sunda  Kecil  sebagai pusat  pemerintahan  di  Bali,  mestinya  masyarakatnya  telah  dapat  menikmati kesejahteraan terutama mengenai pemerataan  penguasaan dan pemilikan hak atas tanah  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pesatnya  serta keragaman  pembangunan  yang  terjadi  di  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten Buleleng  terlebih  sejak  ditetapkan  otonomi  daerah,    ternyata  dihadapkan  pada persoalan-persoalan    yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  lahan,    antara  lain semakin    terbatasnya  lahan  pertanian  akibat    penggunaan  lahan  sering  terjadi penyimpangan dan peruntukannya, hal ini akan semakin mematikan fungsi  tanah. Keadaan ini perlu diambil langkah mengantisipasi  dengan sebaik-baiknya, dalam hal  ini  perlu  penerapan  aturan  secara  optimal  dalam  mengatur  pemilikan  dan penguasaan tanah pertanian.
Pasal  2  UUPAyang  menyatakan  bahwa  “Bumi,  air,  dan  ruang  angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Sebagai  organisasi  kekuasaan seluruh  rakyat,  pernyataan  ini  dapat  berarti  bahwa  Negara  berwenang  untuk mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  bumi,  air  ,  dan  ruang  angkasa  tersebut.  Wewenang  pada  hak menguasai dari Negara berarti untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  7  UUPA“  Untuk  tidak  merugikan kepentingan  umum,  maka  pemilikan  dan    penguasaan  tanah  yang  melampaui batas tidak diperkenankan”.  Dalam  Pasal 17 ayat (3) menyatakan “ tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan memberikan    ganti  rugi,  untuk  selanjutnyadibagikan  kepada  rakyat  yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam   peraturan pemerintah”.
Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal ini, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 56  Tahun  1960    tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian        (yang  kemudian undang-undang  ini  dikenal  merupakan  induk  pelaksanaan Landreform di Indonesia).Pengambil  alihan  kepemilikan  atas  kelebihan  tanah  tersebut  dikenal
dengan istilah Redistribusi Tanah.Landasan pengambilalihan kelebihan pemilikan tanah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti  Kerugian.  Selain  itu redistribusi tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.
Pada  dasarnya  jiwa  dari  peraturan-peraturan  tersebut    telah  sesuai  dengan kehendak  masyarakat,  namun  kenyataannya  di  masyarakat  tidak  sesuai  dengan apa  yang  diharapkan    karena  masih  banyak  terjadi  kurang  proporsionalnya kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  pertanian  oleh  masyarakat  petani  di Kecamatan  Buleleng,    Kabupaten  Buleleng,  masih  banyak  para  petani  hanya sebagai  penyakap,    disisi  lain    masih  terdapat  kepemilikan  tanah  secara absente . Pasal 3 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang menentukan bahwa:  “Pemilik  tanah  yang  bertempat  tinggal  diluar  kecamatan  tempat  letak tanahnya,    dalam  jangka  waktu  6  bulan  wajib  mengalihkan  hak  atas  tanahnya kepada orang  lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak  tanah  tersebut”.    Ketentuan  mengalihkan  tanahnya  kepada  orang  lainyang bertempat  tinggal  di  luar  kecamatan  tanah  itu  terletak  merupakan  pengaturan tentang pemilikan tanah secara absentee.
Pemilikan tanah secara absentee pada dasarnya dilarang, karena tidak sesuai dengan asas mengerjakan sendiri tanah pertanian, tetapi larangan ini di kecualikan kepada Pegawai Negeri (PNS). Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:
Ketentuan dalam ayat  (1) dan  ayat  (3) pasal  ini tidak berlaku bagi  mereka, yang mempunyai tanah dikecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang  dimaksudkan  dalam  ayat  2  pasal  ini,  yang  sedang  menjalankan  tugas Negara,  menunaikan  kewajiban  agama,  atau  mempunyai  alasan  khusus  lainnya yang  dapat  diterima  oleh  Menteri  Agraria.  Bagi  pegawai-pegawai  negeri  dan pejabat-pejabat  militer  serta  yang  dipersamakan  dengan  mereka,  yang  sedang menjalankan  tugas  Negara,  perkecualian  tersebut  pada  ayat  ini  terbatas  pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk  daerah  yang  bersangkutan  menurut  Undang-undang  Nomor  56  Prp  Tahun 1960.
Pengecualian  terhadap  pemilikan  tanah  secara  absentee  diatur  lebih  lanjut dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1977  yang menentukan  bahwa:    “Sejak  mulai  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  ini, pengecualian  dari  ketentuan-ketentuan  mengenai  larangan  untuk  memiliki  tanah pertanian  secara guntai ( absentee )  yang  berlaku  bagi  para  Pegawai  Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) jo.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  1964  (Lembaran  Negara  Tahun  1964  Nomor  112)  sampai      7    batas  2/5 (dua  perlima)  dari  maksimum  pemilikan  tanah  untuk  Daerah  Tingkat  II  yang bersangkutan  diperlakukan  juga  bagi  pensiunan  pegawai  negeri  dan    Janda pegawai  negeri  dan  janda  pensiunan  pegawai  negeri  selama    tidak  menikah  lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.”
Menyimak  ketentuan  .penetapan  luas  tanah  pertanian  tersebut  di  atas, apabila diterapkan pada saat ini yang notabene usia regulasi tersebut sudah cukup tua,  sedangkan  disisi  lain    sifat  dari  pada  aturan  hukum  umumnya  adalah  harus fleksibel, dalam arti bahwa aturan hukum itu harus selalu hidup dan berkembang sesuai  dengan  perkembangan  jaman  (perkembangan  masyarakat).  Salah  satu kenyataan  yang terjadi,   masih menimbulkan kepincangan dalam hal pembagian tanah, disatu sisi masih marak adanya pemilikan tanah absentee , disisi lain masih banyak  pula  masyarakat  yang  tidak  memiliki  dan  menguasai  tanah,  khususnya tanah  pertanian.  Masih  adanya  kepincangan  dalam  kepemilikan  dan  penguasaan tanah  pertanian    inilah  yang  membuat  peneliti  berkeinginan  untuk  melakukan penelitian  tentang  “Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  oleh  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  224  Tahun  1961  tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian” di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan    latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  pokok  dari penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:
a. Bagaimana pelaksanaan  pembagian tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun  1961 di    Kecamatan dan Kabupaten Buleleng?
b. Faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan  masyarakat  tani  khususnya  di Kecamatan  dan  Kabupaten  Buleleng  belum  dapat  menikmati  kesejahteraan terkait dengan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah pertanian ?
c. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten     Buleleng untuk  menciptakan  pemerataan  penguasaan  dan  kepemilikan  hak  atas  tanah pertanian?

## METODE PENELITIAN
Lokasipenelitian    dilakukan  di  beberapa  Desa  yang  ada  di  Kecamatan Buleleng  Kabupaten  Buleleng,dan  beberapa  petani  yang  menguasai  tanah  yang berasal dari kelebihan batas maksimum, dan dilakukan penelitian juga   di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini berangkat  dari  adanya  kesenjangan  antara  hukum  positif (das  solen) dengan realita (kenyataan) yang ada dilapangan (das sein) . Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun  1961  tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti Kerugian,  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  keadaan  sosial  ekonomi  rakyat khususnya  para  petani  dengan  cara  mengadakan  pembagian  tanah  yang  adil  dan merata  atas  sumber  penghidupan  rakyat  tani  berupa  Tanah.  Sehingga  dengan pembagian  tersebut  dapat  dicapai  pembagian  hasil  yang  adil  dan  merata.Namun kenyataannya  program  redistribusi  tanah  ini  tidak  sesuai  harapan.Di  beberapa Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Buleleng  Kabupaten  Buleleng  masih  banyak  para petani  tidak  memiliki  lahan  pertanian  yang  cukup.Beberapa  persoalan  timbul seiring  dengan  berjalannya  waktu,  obyek  redistribusi  berupa  tanah  berubah  dari lahan  pertanian  menjadi  lahan  pekarangan/pemukiman,  karena  pewarisan  maka kepemilikannya  beralih,  dan  karena  obyek  redistribusi  tanah  tersebut  telah diperjual-belikan.Disamping itu penelitian ini mengkaji prilaku manusia yang ada dilapangan  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa  tentang “Bagaimana  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Buleleng  dalam  mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah?
Penelitian ini bersifat  penelitian deskriptif,  terdiri dari satu variabel atau lebih  dari  satu  variabel  dan  tidak  saling  bersinggungan.  Landasan  teori dimanfaatkan  sebagai  pemandu  sehingga  fokus  penelitian  dapat  sesuai  dengan fakta  di  lapangan.      Jenis  Pendekatan    menggunakan  pendekatan  sosiologi  atau pendekatan  langsung  dilapangan,  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan Konsep  dan  Pendekatan  Filosofis.  Penelitian  hukum  difokuskan  pada  menguji kepatuhan  masyarakat  terhadap  suatu  norma  hukum  dengan  tujuan  mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku, sehingga dalm hal ini  obyek  atau  sasaran  data    adalah    data  primer.  Data  primer  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  oleh  peneliti  di  lapangan  yakni  di  beberapa  Desa  di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, serta di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, melalui informan dan responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket.
Data  yang    digunkan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data        lapangan dan  data  kepustakaan.  Dari  sumber  data  lapangan  diperoleh  data  primer  yang relevan,  yaitu tentang  apa  yang secara nyata terjadi  di  masyarakat,  dalam  hal  ini menghimpun data langsung dari lokasi penelitian antara lain dari komunitas petani di  beberapa  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Buleleng  Kabupaten  Buleleng  yang menguasai  tanah  garapan  yang  dipergunakan  untuk  usaha  pertanian  tanaman pangan.  Data  yang  bersumber  dari  kepustakaan  yaitu  data  yang  digali  untuk memperoleh  data-data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier.
Pengumpulan Data menggunakan tehnik studi dokumentasi/studi kepustakaan,  untuk  memperoleh  data  sekunder,  tehnik  wawancara  bebas terstruktur,  yaitu    cara  wawancara  yang  disertai  dengan  daftar  pertanyaan  yang disusun  sebelumnya,  serta  tidak  menutup  kemungkinan  juga  mengajukan pertanyaan-pertanyaan  tambahan  secara  lisan    dengan  cara  bertatap  muka langsung  dengan  informan  maupun  responden  terkait    yang  ada  di  Kabupaten Buleleng, untuk memperoleh keterangan atau informasi  sesuai dengan situasi dan kondisi  pada  saat  wawancara,  agar  mendapatkan  data-data  yang  akurat.,  dan teknik    observasi  dilapangan,  yaitu  melakukan  pengamatan  langsung  dilapangan
terkait  dengan  komunitas  petani  yang  menguasai  tanah  yang  berasal  dari kelebihan batas maksimum, dan penguasaan tanah absentee/guntai.
Setelah  data  terkumpul  kemudian    dilanjutkan  dengan    menggunakan analisis    kualitatif  yaitu  analisis  penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak diperoleh  melalui  prosedur  statistik    atau  bentuk  hitungan  lainnya,  kan  tetapi peneliti  menggunakan  cara  Deskriftif  analisis,  yaitu  memberikan  gambaran  atau pemaparan  ( mendeskripsikan )  atas  subyek  dan  obyek    penelitian/data  yang diperoleh dalam penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pembagian tanah berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun  1961 di    kecamatan dan kabupaten buleleng
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961 merupakan pengenjawantahan dari  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun1960,  tentang  Pembagian  Tanah  dan Pemberian  Ganti  Kerugian.Hal  ini  merupakan  perlindungan  hukum  bagi kesejahteraan masyarakat petani, yang menurut undang-undang tersebut mengatur tentang pembatasan luas maksimum atas tanah yang dimiliki oleh masyakat.Untuk itu  maka  terhsdap  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  orang-orang  yang  melampaui batas,  wajib  dilaporkan  (wala)  kepada  Pemerintah  melalui  Kantor  Pertanahan Kabupaten.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  56  PRP  Tahun  1960  tentang penetapan luas tanah pertanian bahwa :
Seorang  atau  orang-orang  yang  dalam  kehidupannya  merupakan  satu keluarga  bersama-sama    hanya  diperbolehkan  menguasai  tanah  pertanian,  baik miliknya  sendiri  atau  kepunyaan  orang  lain  ataupun  miliknya  sendiri  bersama kepunyaan  orang  lain,  yang  jumlah  luasnya  tidak  melebihi  batas  maksimum sebagai  yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.
Berdasar  pada  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Moch  Hatta  pada  dasarnya tanah adalah milik rakyat Indonesia dan negara merupakan penjelmaan dari rakyat yang  mempunyai  hak  untuk  mengatur  penggunaannya  agar  dapat  mengejar kemakmuran bersama (Subandi, 2010: 68).
Tanah  dilihat  dari  segi  fungsinya  mempunyai  dua  fungsi  yaitu  :  sebagai Social  Asset  dan  Capital  Asset  (Bernhard  Limbong : 113).    Sebagai  social  asset yaitu  sebagai sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan berkehidupan, sedangkan capital asset, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan  dan  telah  tumbuh  sebagai  benda  ekonomi  yang  sangat  penting sekaligus  sebagai  bahan  perniagaan  dan  sebagai  obyek  spekulasi.    Dalam    ranah sosiologi  hukum,  tanah  merupakan  sebagai  bagian  dari  obyek  sosial  yang mendasar  bagi  terbentuknya  kebijakan  pertanahan  (Bernhard  Limbong : 113). Mengingat  pentingnya  fungsi  dan  nilai  tanah  dalam  kehidupan  manusia,  peneliti sangat  mendambakan    Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang penguasaan  dan  pemilikan  ha  katas  tanah  oleh  masyarakat  yang  dipergunakan sebagai  usaha  pertanian  tanaman  pangan    sebagai  salah  satu  modal  dasar  dalam peningkatan  ketahanan  pangan  nasional  yang  dapat  menjamin  kepastian  hukum dan melindungi segenap kepentingan masyarakat  terutama perlindungan terhadap hak  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  (I  Gusti  Ngurah  Tara  Wiguna,  2009:  2). Kepastian  hukum  maksudnya  bahwa  hukum  dapat  diterapkan  dalam  hal  terjadi peristiwa konkret (Bernhard Limbong: 202). Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  Lembaran  negara    Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  1960  Nomor 104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (TLNRI)  Tahun  1960 Nomor  2043,  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  selanjutnya disebut UUPA.  Pasal 4 ayat (1) UUPA menentukan bahwa:
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik  sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.
Pasal  ini  telah  memberikan  peluang  dan  sekaligus  membuka  kesempatan serta memberikan pengakuan secara yuridis bagi  orang-orang atau badan hukum Indonesia, untuk mendapatkan perlindungan hak dalam penguasaan dan pemilikan hak  atas  tanah,  yang  sekalipun  tanah  tersebut  dikuasai  oleh  Negara  atau  tanah nagara,  dalam  arti  tanah-tanah  tersebut  jika  berasal  dari  kelebihan  batas maksimum (Wala) maka sejak dilaporkan tanah tersebut berstatus sebagai Tanah
Negara,  yang  selanjutnya  dapat  di  redistribusikan  kepada  orang  yang  berhak utamanya  masyarakat  petani  penggarap.  Makna  yang  terkandung  dalam  Pasal  4 ayat (1) UUPA, telah memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi bagi orang-orang atau badan hukum sebagai warga Negara Indonesia.   Demikian juga Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa ;
“Tiap-tiap  Warga  Negara  Indonesia,  baik  laki-laki  maupun  wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.
Banyak  kendala  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  menertibkan  pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  tentang  Pembagian  Tanah  dan Pemberian Ganti Kerugian, sebagai pelaksanaan obyek landreform. Hal ini salah satunya  adalah  adanya  pengecualian-pengecualian  kepemilikan  tanah-tanah absentee terhadap Pegawai Negeri Sipil. Didalam peraturan perundang-undangan telah  jelas  ditentukan  bahwa  pemilik  tanah  pertanian  jika  meninggalkan kecamatan  tempat  letak  tanahnya,  sehingga  ia  menjadi  pemilik  tanah  absentee, jika  hal  itu  tidak  dilaporkan  kepada  pejabat  setempat  yang  berwenang  (Kepala Desa),  maka  dalam  waktu  2  tahun  sejak  ia  meninggalkan  temppat kediamannya,maka  ia  wajib  memindahkan  ha  katas  tanahnya  kepada  orang  lain, yang  bertempat  tinggal  dikecamatan  tempat  tanah  tersebut  berada.  Jika  hal tersebut  dilaporkan  kepada  pejabat    setempat  yang  berwenang,  maka  kewajiban tersebut  harus  dilaksanakan  dalam  waktu  1  tahun,  terhitung  sejak  berakhirnya jangka  waktu  2  tahun  ia  meninggalkan,  namun  dikecualikan  dari  kewajiban tersebut  pemilik  tanah  yang  berpindah  ke  kecamatan  yang  berbatasan  dengan tempat  tinggalnya  semula,  dan  pemilik  yang  menjalankan  tugas  negara  atau menunaikan kewajiban agama  (Boedi Harsono, 2008: 388).
Demikian  juga  apabila  seorang  pegawai  negeri  yang  menerima  warisan sebidang  tanah  di  kecamatan  lain  dari  tempat    tinggalnya,  maka  dalam  waktu  1 tahun  sejak  meninggalnya  pewaris,  maka  tanah  yang  bersangkutan  wajib dipindahkannya kepada orang  yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut atau ia  sendiri  pindah  ke  kecamatan  tersebut.  (Boedi  Harsono,  2008:  388).  Menurut keterangan  Kepala  Desa  Baktiseraga,  Kepala  Desa  Naga  sepaha,  Poh  Bergong
dan  Kepala  Desa  Anturan,  mengatakan  bahwa  banyak  tanah-tanah  yang  digarap oleh warganya dimiliki  oleh orang lain kecamatan, dan itu berjalan sebagaimana adanya  sampai  sekarang.  Hal  ini  berarti  bahwa  pemerintah  khususnya  Kepala Desa  tidak  ada  yang  melaporkan  pemilik-pemilik  tanah  yang  berasal  dari  lain kecamatan  dimana  tanah  itu  berada,  sehingga  tidak  dapat  didata  oleh  petugas Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng,  sehingga  masih  adanya  tanah-tanah absentee di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng (Hasil wawancara dengan Kepala Desa  Baktiseraga,  Kepala  Desa  Nagasepaha,  Kepala  Desa  Anturan  dan  Kepala Desa Poh Bergong Tanggal 20-23 Desember 2018).
Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Buleleng, sebagian besar Kepala Desa  menyatakan  bahwa  tanah-tanah  yang  ada  di  desanya,  sebenarnya  telah terbagi  dengan  sendirinya,  karena  ada  pewarisan,  karena  dibagi-bagi  oleh  ahli waris dari pewaris, bahkan ada yang sudah dijual, sehingga di desa tersebut tidak ada  lagi  orang  (-orang)  yang  memiliki  tanah  melampaui  batas  maksimum. Demikian  juga  tentang  petani  yang  menguasai  tanah  milik  seluas  2  Ha,  sangat sedikit dibandingkan dengan petani  yang memiliki tanah pertanian kurang dari 2 Ha.  Oleh  karena  itu  terbaginya  hak-hak  atas  tanah  bukan  karena  penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  secara  maksimum,  namun  karena kebutuhan  masyarakat  semakin  meningkat  sedangkan  tanah  tidak  berkembang, sehingga penguasaan dan pemilikan hak atas tanah semakin terpecah-pecah, baik karena  pewarisan  maupun  karena  peralihan  hak,  bahkan  nyaris  terkikis  oleh kebutuhan setiap manusia.
Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tani khususnya di Kecamatan Buleleng  belum  dapat  menikmati  kesejahteraan  terkait  dengan  penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah pertanian
Pemerintah  Indonesia  membuat  program  pemerataan  penguasaan  dan pemilikan hak atas tanah melalui program Lendreform. Tujuannya adalah 1 :
Untuk  mengadakan  pembagian  yang  adil  atas  sumber  penghidupan  rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula,
1 Boedi Harsono, Loc. Cit.
dengan  merombak  struktur  pertanahan  sama  sekali  secara  revolusioner,  guna merealisasi keadilan social;
Untuk melaksanakan prinsip   tanah untuk  tani, agar tidak terjadi lagi  tanah sebagai obyek spekulasi  dan sebagai sarana pemerasan;
Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara    Indonesia,  baik  laki-laki  maupun  wanita,  yang  berfungsi  social,  Suatu pengakuan dan perlindungan  terhadap privaat bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-temurun, tetapi berfungsi social;
Untuk  mengakhiri  sistem  tuan  tanah  dan  menghapuskan  pemilikan  dan penguasaan  tanah    secara  besar-besaran  dengan  tak  terbatas,  dengan menyelenggarakan  batas  maksimum  dan  batas  minimum  untuk  tiap  keluarga. Dengan demikian mengikis pula system libralisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomi lemah;
Untuk  mempertinggi  produksi  nasional  dan  mendorong  terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong- royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong  lainnya,  untuk  mencapai  kesejahteraan  yang  merata  dan  adil, dibarengi  dengan  system  perkeriditan  yang  khusus  ditujukan  kepada  golongan tani;
Pernyataan-pernyataan  tersebut  ini  di  atas,  sampai  saat  ini  pemerintah Kabupaten  Buleleng  belum,  bahkan  kemungkinan  tidak  akan  pernah memperhatikan  pernyataan  tersebut,  hal  ini  terbukti  dalam  penelitian  dari  hasil penelitian ini dan hasil wawancara dengan para Kepala Desa, menyatakan bahwa sangat  banyak  tanah-tanah  yang  ada  di  Kecamatan  Buleleng  khususnya  yang dimiliki  oleh  tuan  tanah,  dan  sangat  sedikit  tanah  pertanian  dimiliki  oleh  para petani,  namun  mereka  hanya  sebgai  penggarap.  Hal  ini  merupakan  salah  satu faktor  penyebab  adanya  para  petani  yang  tidak  dapat  menikmati  kebahagiaan dalam pemilikan dan penguasaan tanah, khususnya di Kecamatan Buleleng.Artinya  bahwa  sekalipun  regulasi  telah  mengaturnya,  namun  realita yang  ada,  masih  sangat  banyak  para  petani  berstatus  sebagai  penggarap,  bukan pemilik.Bahkan  di  beberapa  desa  masih  banyak  tanah-tanah  itu  dialih  fungsikan atas ijin dari Pemerintah Daerah, dengan tanpa memperhatikan kondisi dari tanah
pertanian tersebut, apakah subur untuk pertanian yang penting sesuai dengan tata ruang  Daerah  Buleleng  (Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Pertananah Kabupaten Buleleng, Tanggal 12 Januari 2019).
.Pada  hal  pembentukan  tata  ruang  telah  ada  sebuah  pedoman  dari pemerintah  baik  pusat  maupun  propinsi.Jika  pemerintah  memperhatikan kepentingan  masyarakat  khususnya  rakyat  tani,  maka  seharusnya  pemerintah dengan tegas melarang adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
Memperhatikan keadaan dan perkembangan penduduk Kabupaten Buleleng, bahkan  hampir diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat kepincangan dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Hal ini  disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor ekonomi, bahkan dipengaruhi juga oleh faktor politik.  Sebagian  orang  kaya  yang  mampu  membeli  tanah  di  beberapa  lokasi  di beberapa  daerah,  terlebih  ketika  jaman  kepemimpinan  Suharto,  dimana-mana boleh  membeli  tanah  bahkan  tidak  memerlukan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP), namun  hanya  cukup  dengan  Keterangan  Domisili.  Hal  ini  merupakan  peluang bagi masyarakat tani khususnya masyarakat yang beruang, untuk memiliki tanah- tanah diluar kecamatan, yang sekali gus  sebagai pemegang hak atas tanah diluar batas maksimum. Sehingga kesempatan untuk masyarakat  yang lainnya terutama petani  penggarap  akan  makin  menjauh  untuk  menguasai  dan  memiliki  hak  atas tanah.
Tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah    Kabupaten          Buleleng untuk menciptakan Pemerataan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  yang  kemudian  diganti  dengan Undang-Undang    Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah sebelumnya  dan  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah,  diatur pemberian otonomi luas kepada daerah, khususnya daerah Kabupaten dan Kota. Undang-undang ini  mengatur bahwa otonomi daerah itu  dibentuk  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  menginginkan  agar diberikan peran dan partisipasi yang lebih luas dalam mengatur daerahnya.
Pasal  18  ayat  (2)  UUDNRI  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  pemerintahan daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Artinya dengan  asas  otonomi  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  mempunyai kewenangan bebas menentukan politik hukum yang dilaksanakan  untuk mengatur masyarakat pada daerahnya sendiri.
Kewenangan  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  menurut pendapat  Jimly  Asshiddiqie,  bahwa  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  Pasal  18 ayat  (2),  (5),  dan  ayat  (6)  UUD  NRI  Tahun  1945  berhak  atau  berwenang  untuk (Jimly Asshidiqi, 2007: 413):
1.  Mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan      menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan;
2.  Memiliki  DPRD  yang  anggota-anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan umum;
3.  Menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintahan pusat;
4.  Menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Ketentuan tersebut  bersinergi  dengan Pasal  2  ayat  (4) UUPA  yang antara lain  menyebutkan  “hak  menguasai  dari  negara  atas  tanah  pelaksanaannya  dapat dikuasakan  kepada  daerah-daerah    swatantra  dan  masyarakat-masyarakat  hukum adat  ……..”.  Memperhatikan  ketentuan  ini,  Pemerintah  Kabupaten/Kota mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  peruntukan,  penggunaann  dan pemanfaatan tanah-tanah yang ada didaerahnya sendiri  termasuk kewajiban untuk menyejahterakan  rakyatnya  dengan  asas  otonominya.  Jimly  Asshiddiqie  (2007: 413)menyatakan  bahwa  urusan  wajib  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 sebelumnya dan diganti dengan  Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yaitu;  “Pelayanan Pertanahan”    Terkait  dengan  penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas  tanah. Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dapat  mengatur  peruntukan  dan  penggunaan tanah  yang  dikuasai  para  petani  baik  yang  berasal  dari  tanah  yang  kelebihan
maupun yang berasal dari tanah absentee, dengan memberikan peningkatan status hak  dari  hak  penguasaan  sebagai  penggarap  menjadi  hak  penguasaan  sebagai pemilik.  Demikian juga Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan :
“Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  atas  tanah  sebagai  yang  dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam  hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta  badan-badan hukum “.
Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa ;  “…… pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa itu…dst”.  Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa ; “ Hukum agraria yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah    hukum  adat…….”.  Kata “dapat  diberikan  dan  dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama- sama dengan orang-orang lain”, mengandung makna bahwa hak atas tanah dapat dimiliki  oleh  orang  perorangan  atau  kolektif  diantara  para  petani.  Kata  kolektif identik  dengan  kata  “komunal”.Demikian  juga  “hak  ulayat  dan  serupa  itu”  juga mengandung makna kolektif atau komunal.Karena itu lembaga tani perlu dibentuk agar  tercermin  sifat  kolektifnya,  untuk  mewujudkan  penguasaan  dan  pemilikan tanah secara komunal, Misalnya tanah-tanah milik Desa Pakraman.Dalam hal ini petani dapat diberikan perlindungan hukum berupa pemberian hak atas tanah yang dikuasai,  demi kepastian hukum.Wewenag  yang  demikian merupakan kekuasaan yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  untuk  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berupa kekuasaan persuasif.Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun  1945  yang  menyatakan  tentang  otonomi  seluas-luasnya,  termasuk pengaturan dan penggunaan tanah.
Pada  kenyataan  yang  ada  dilapangan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng melakukan  politik  hukum  terkait  dengan  pemberian  hak  atas  tanah  bagi  petani yang  telah  menguasai  tanah  sebagai  penggarap  dan  dipergunakan  untuk  usaha pertanian tanaman pangan dalam arti pilihan, mereka melakukan tindakan hukum berupa policy  of  non-enforcement (kebijakan  untuk  tidak  menerapkan  hukum) khususnya    di  bidang  pertanahan  (Suriansyah  Murhaini,  2009:  17).  Hal  itu dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  karena  tidak  melakukan  kajian hukum  secara  konprehensif.Mereka  hanya  berpatokan  kepada  pemerintah  atasan
yaitu  Pemerintah  Provinsi  Bali.  Mereka  hanya  bersikap  menghibur  para  petani dengan  cara  memberikan  bantuan    secara  material  berupa  Pemberian  Pasilitas Umum dan sarana-prasarana pertanian saja.
Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dapat  melakukan  politik  hukum  terkait dengan pemberian hak atas tanah bagi petani yang telah  menguasai tanah sebagai penggarap  dan  dipergunakan  untuk  usaha  pertanian  tanaman  pangan  di Kecamatan Buleleng dengan landasan yuridis adalah sebagai berikut :
a.   Menerapkan Pasal 14 ayat (1) huruf k  sebelumnya dan diganti dengan Pasal  12  ayat  (2)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pelayanan dibidang pertanahan, yaitu  mengatur  peruntukan  dan  pengunaan  tanah  yang  ada  di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
b.  Menetapkan  status  hak  penguasaan  atas  tanah  oleh  petani  dari  status penggarap  menjadi  penguasaan  tanah  dengan  status  hak  milik berlandaskan pada Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 5  UUPA;
c.  Menetapkan  tanah  yang  dikuasai  oleh  para  petani  di  Kecamatan Buleleng  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  berlandaskan pada  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 17 menyatakan:
penetapan  rencana  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM),  rencana  Tahunan  baik nasional  melalui  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP),  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota.
d.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  20013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani Pasal 13 menyatakan :Pemerintah dan Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  bertanggung  jawab  atas Perlindungan Petani.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Politik Hukum yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  khususnya    Pemerintah Kabupaten  Buleleng  adalah  melakukan  tindakan  berupa  memberikan  hak  atas tanah yang menjamin  kepastian hukum. Kepastian Hukum tentang hak atas tanah
yang dikuasai oleh para petani  sebagai penggarap di Kecamatan Buleleng dengan berlandaskan pada hurup a, b, dan c tersebut diatas. Namun realitanya Pemerintah Daerah  khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  memilih  untuk  tidak melakukan  tindakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Lembaran Negara  Tahun  1986  Nomor  77  menyatakan  :  Apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan,  sedangkan  hal  itu  menjadi kewajibannya,  maka  hal  tersebut  disamakan  dengan  Keputusan  Tata  Usaha Negara.  Artinya  bahwa  Pemerintah  Daerah  secara  diam-diam  memberikan Keputusan untuk  tidak  memberikan  perlindungan hukum  bagi  petani khususnya petani penggarap.
Solusi  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah,  melakuka konsolidasi  atau  musyawarah  dengan  para  petani  yang  memiliki  tanah  kelebihan dan/atau  tanah  absentee  yang  ada  di  Kecamatan  Buleleng  dan  duduk  bersama memberikan  pemahaman  agar  mereka  dapat  menerima  Keputusan  Pemerintah Daerah dengan memberikan status hak atas tanah yang dikuasai petani penggarap berupa Hak milik.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  berkaitan  dengan  Politik    Hukum Agraria  di  bidang Landreform yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  dalam  rangka  memberikan  Perlindungan  Hukum  bagi  petani,  dapat disimak hal-hal sebagai:
a.  Peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum bagi  petani  yang  menguasai  tanah  garapan  dari  tuan  tanahnya  baik berasal  dari  tanah  kelebihan  maupun  dari  tanah  absentee,  secara berturut-turut, dengan kewajiban mendaftarkan hak penguasaannya.
b.  Pada  hakikatnya  tanah  adalah  untuk  petani  sebagai  individu-individu bangsa, yang berfungsi sebagai sosial aset.
c.  Pemerintah  Daerah  khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng mempunyai  kewenangan  otoritatif    untuk  mengatur,  peruntukan  dan penggunaan tanah-tanah yang ada di wilayahnya, dengan asas otonomi daerah (Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
d.  Pemerintah  Daerah    khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng berkewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  para  petani  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
e. Fakta hukum  yang ada berkaitan dengan politik hukum yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng    dalam  pelaksanaannya  tidak sesuai dengan filosofis bahwa tanah sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan para petani atau dengan kata lain tanah adalah untuk tani.
f.  Pemerintah  khususnya    Pemerintah  Kabupaten    Buleleng  telah mengenyampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  seharusnya menjadi pijakan dalam melakukan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan  hukum  bagi  petani.  Peraturan  perundang-undangan  yang dimaksud adalah :
a)  UUD  NRI  Tahun  1945,  Pasal  28  A  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  untuk hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya.”Pasal  28  H angka  1  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.Pasal 33 ayat (3) menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat”
b) UUPA, Pasal 9 menyatakan:
(1)    Hanya  warga  Negara  Indonesia  dapat  mempunyai  hubungan  yang sepenuhnya  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  dalam  batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2
(2)  Tiap-tiap  warga  Negara  Indonesai  baik  laki-laki  maupun  wanita mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  suatu  hak  atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

## Pasal 14
(1)  Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  2  dan  3, Pasal  9  ayat  2,  serta  Pasal  10  ayat  1  dan  2  Pemerintah  dalam  rangka sosialisme  Indonesia,  membuat  suatu  rencana  umum  mengenai persediaan,  peruntukan  dan  penggunaan  bumi  air,  dan  ruang  angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya :
a. untuk keperluan negara;
b. untuk  keperluan  peribadatan  dan  keperluan-keperluan  suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. untuk  keperluan  pusat-pusat  kehidupan  masyarakat  sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
d. untuk keperluan  memperkembangkan  produksi  pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
e. untuk  keperluan  memperkembangkan  industri,  transmigrasi  dan pertambangan.
(2)   Berdasarkan  rencana  umum  tersebut  pada  ayat  1  pasal  ini  dan mengingat  peraturan-peraturan  yang  bersangkutan,  Pemerintah  Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untu daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
(3)  Peraturan  Pemerintah  Daerah  yang  dimaksud  dalam  ayat  2  pasal  ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat  I dari Presiden.Daerah  Tingkat  II  dari  Gubernur/Kepala  Daerah  yang bersangkutan  dan  Daerah  Tingkat  III  dari  Bupati/Walikota  kepala Daerah yang bersangkutan.

## Pasal 19
(1)   Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan      pendaftaran tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
(2)   Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 meliputi :
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c.  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat;
(3)   Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  negara  dan masyarakat,  keperluan  lalulintas  sosial,  ekonomi  serta  kemungkinan penyelenggaraannya, menurut menteri agraria.
(4)  Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  mengenai  baiaya-biaya yang bersangkutan  dengan  pendaftaran  termasuk  dalam  ayat  1  diatas,  dengan ketentuan  bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dalam  pembayaran biaya-biaya tersebut.

## Pasal 22
(1)   Terjadinya  hak  milik  menurut  hukum  adat  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
(2)   Selain  menurut  cara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hak milik terjadi karena:
a.  penetapan  Pemerintah  menurut  cara  dan  syarat-syarat  yang  ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
b. ketentuan undang-undang
c) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pada konsideran menimbang huruf b dinyatakan:
bahwa  pendaftaran  tanah  yang  penyelenggaraannya  oleh  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria ditugaskan  kepada  pemerintah,  merupakan  sarana  dalam  memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  peneliti  berpendapat  bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  tidak  pro  aktif  dalam  melaksanakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  tentang  pembagian  tanah  dan Pemberian  Ganti  Kerugian,  di  Kecamatan  Buleleng,  pada  hal  itu  adalah merupakan  kewajibannya  sebagai  Pemerintah  dalam  menjamin  kesejahteraan rakyatnya.Hasil  wawancara  dengan  para  Kepala  Desa  sekecamatan  Buleleng, semua  menyatakan  bahwa  tanah-tanah  yang  digarap  oleh  petani  adalah  milik orang  lain,  bahkan  pemiliknya  banyak  dari  lain  kecamatan.Hal  ini  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  kurang  respon  dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

## SIMPULAN
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  tentang  Pembagian  tanah  dan Pemberian  Ganti  Kerugian    untuk  di  Kecamatan  dan  Kabupaten  Buleleng, sebagian  tidak  diperlukan  lagi,  karena  terhadap  pembagian  tanah  telah  terbagi dengan sendirinya, melalui pewarisan, maupun peralihan hak lainnya. Sedangkan untuk tanah-tanah absentee, masih tetap ada dan tidak di respon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat khususnya rakyat tani di Kecamatan dan  Kabupaten  Buleleng  belum  menikmati  kesejahteraan  mengenai  penguasaan dan  pemilikan  hak  atas  tanah,  adalah  karena  tidak  diterapkannya  regulasi khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 oleh Pemerintah Daerah Buleleng, karena tetap berpatokan pada Tata Ruang yang ada;
3. Tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng terhadap  pembagian  tanah  untuk  masyarakat  tani,  dalam  hal  ini  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Buleleng  bertindak  pasip  artinya  menunggu  dari  tuan  tanah untuk  mendaftarkan  tanahnya  baik  yang  melebihi  batas  maksimum,  maupun pemilik dari tanah-tanah absentee.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar, Mewujudkan    Kedaulatan  Rakyat  Melalui Pemilu , Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
Jimly    Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokrasi ,  Buana  Ilmu Populer, Jakarta, 2009
H.  Muladi, Hak  Asasi  Manusia:  Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya  dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat , PT Rafika Aditama, Bandung,2005 Joeniarto, Negara  Hukum , Yayasan  Badan  Penerbit  Gajah  Mada, Yogyakarta, 1968
Oemar  Seno  Adji, Prasara    dalam    Indonesia    Negara    Hukum ,    Simposium UI,  Jakarta, 1966
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum    Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh  Pengadilan  dalam
Subadi, Pengantar  dan  Penguasaan  Tanah  Kawasan  Hutan ,  PT.  Prestasi Pustakakarya, Jakarta, 2010
Satjipto  Rahardjo, Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyat, Genta Publishing,  Yogyakarta, 2009
Sudjito  bin  Atmoredjo, Negara  Hukum    Dalam  Perspektif  Pancasila ,  dalam Kongres  Pancasila  Simposium    Universitas  Indonesia    Jakarta, Indonesia Negara    Hukum, Seruling  Masa  PT,  kerjasama  dengan  Mahkamah Konstitusi  RI  dan  Gadjah  Mada,  Balai  Senat  UGM,  Yogyakarta,  30,  31, dan 1 Juni 2009
Sri  Sumantri  Martosoewignjo, Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Alumni, Bandung, 1992
Urip  Santoso, Hukum  Agraria  &  Hak-Hak  Atas  Tanah, PT  Fajar  Interpratama offset, Jakarta, 2009
________  Hukum  Agraria  Kajian  Koprehensif ,  Kharisma  Putra  Utama,  Jakarta,
Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  PeradilanA  dministrasi , Peradaban, Jakarta, 2007
Padmo Wahjono, Sistem  Hukum   Nasional  Dalam Negara Hukum Pancasila , CV. Rajawali, cet. Ke-1, Jakarta, 1983