Analisis Perbandingan Pembiayaan Barang Modal Antara Sewa Guna Usaha Dengan Pinjaman Perbankan dan Kaitannya Dengan Biaya Pajak Pada PT. Duta Abadi Primantara

## ANALISIS PERBANDINGAN PEMBIAYAAN BARANG MODAL ANTARA SEWA GUNA USAHA DENGAN PINJAMAN PERBANKAN DAN KAITANNYA DENGAN BIAYA PAJAK PADA
PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
Willy Hermawan Universitas Buddhi Dharma wilytan29@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  ways  of  financing  assets  using  bank  credit  or  with leasing  to  a  company,  where  the  company  opts  for  bank  credit  and  leasing  to make income tax savings. The study was conducted at PT. Duta Abadi Primantara with  the  calculation  of  fiscal  costs  and  commercial  costs  with  the  type  of  case study  research.  The  data  obtained  are  primary  data  collected  through documentation  obtained  from  the  company.  The  data  collected  includes commercial  and  fiscal  calculation  reports.  Based  on  research  results  obtained that the company chose financing of assets with leasing because it saves capital, flexible  requirements,  lower  costs,  ease  of  budgeting,  profitable  cash  flow  and also inflation protection .
Keyword s : Fixed Assets, Leasing, Bank Credit, Fiscal and Commercial

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  perkembangan  dunia usaha  tentunya  tidak  terlepas  dari persaingan. Perkembangan ini disebabkan  oleh  semakin  banyaknya perusahaan  yang  berdiri  dan  siap merebut  pangsa  pasar.  Perusahaan dalam menghadapi persaingan tentunya  harus  dapat  meningkatkan dan  menetapkan  posisi  usahanya ditengah-tengah  persaingan  bisnis yang  semakin  kuat,  agar  perusahaan
dapat mengembangkan usahanya dengan  baik.  Perkembangan  usaha tidak  telepas  dari  kebutuhan  sumber dana  sebagai  dana  untuk  memenuhi kebutuhan  aset  tetapnya.  Kebutuhan dana  sebagai  sumber  dana  pada umumnya  berkisar  pada  masalah bagaimana  perusahaan  memperoleh keuntungan  dari  manfaat  sumber dana yang diperoleh. Manfaat sumber dana ini tentunya akan dapat meningkatkan perusahaan dalam
mengelola keuangan. Pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan disebabkan adanya kebutuhan  akan  pelayanan  yang cepat, prosedur yang tidak rumit, dan persyaratan  yang  mudah  dipenuhi.
Berbagai kemudahan itu menyebabkan  masyarakat  ataupun perusahaan memilih lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, terdapat konsekuensi  atas  pilihan  masyarakat atau perusahaan akan lembaga pembiayaan  tersebut,  yaitu  bunga pinjaman  yang  di  berikan  oleh masing-masing sebuah lembaga pembiayaan. Perkembangan perusahaan  pembiayaan  yang  sangat pesat menunjukkan bahwa penyaluran  pinjaman  atau  kredit
tidak lagi menjadi monopoli perbankan.  Kegiatan  yang  dilakukan oleh  perusahaan  pembiayaan  yang menawarkan  pinjaman  dana  kepada nasabah  harus  sesuai  dengan  hal yang  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  menteri  keuangan  No.
84/PMK.012/2006 menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen  dilakukan  dalam  bentuk penyediaan  dana  untuk  pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen.  Pada  peraturan  tersebut dapat  dilihat  bahwa  hakikat  dari perusahaan pembiayaan adalah kegiatan  pengadaan  barang  dan bukan penyediaan dana tunai. Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan  hanya  meliputi  sewa guna  usaha,  anjak  piutang,  dan pembiayaan  konsumen.  PT.  Duta Abadi Primantara sebagai perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang  industri  manufaktur  maka merasa  perlu  untuk  bersaing  dalam memanfaatkan  peluang  bisnis  yang ada.  Perusahaan  merasa  bahwa barang  modal  terutama  mesin  cetak untuk  membuat  kasur  springbed yang  dimiliki  PT.  Duta  Abadi Primantara  masih  belum  mencukupi jika melihat pada tingkat operasional dalam proyek perusahaan, sementara dilihat  dari  harga  barang  modal tersebut  yang  relatif  mahal  dengan keadaan dan
kemampuan perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan  barang  modal  perusahaan melakukan perbandingan leasing dengan  kredit  pinjaman  perbankan dimana  leasing  menghasilkan  biaya yang  lebih  rendah  dibandingkan dengan  kredit  perbankan.  Apabila
keputusan perusahan dalam memenuhi  barang  modalnya  yaitu melalui leasing sesuai dengan kebijakan  perusahaan  adalah  sudah tepat  dimana  barang  modal  yang dibeli  menghasilkan  profit  bagi perusahaan.  Ini  menunjukkan  bahwa leasing merupakan alternatif
pembelanjaan  yang  menguntungkan bagi  lessee.  Hal  ini  antara  lain disebabkan leasing dapat  dilakukan tanpa pembayaran uang muka, pinjaman dana dari bank sangat sulit diperoleh  pada  saat  krisis,  dan leasing memungkinkan  penggantian aset  dengan  cepat.  Disini  terlihat
leasing memang  cukup  menarik untuk  dipertimbangkan  oleh  pihak perusahaan  sebagai  alternatif  dalam membiayai  perusahaan  disamping pinjaman  dari  bank,  karena leasing memberikan cukup banyak keuntungan  dibandingkan  dengan lembaga  pembiayaan  yang  lain. Berdasarkan  uraian  diatas  perlu diadakannya penelitian yang berjudul analisis  perbandingan  pembiayaan barang  modal  antara  sewa  guna usaha  dengan  pinjaman  perbankan dan  kaitannya  dengan  biaya  pajak pada PT. Duta Abadi Primantara.

## TELAAH LITERATUR
Pengertian Aset Tetap
Aset  tetap  merupakan  bagian  dari neraca yang dilaporkan oleh
manajemen dalam suatu periode atau setiap  tahun.  Menurut  Juan  (2012) aset tetap adalah aset  yang berwujud yang:
1. Dimiliki  untuk  digunakan
dalam produksi atau
penyediaan  barang  atau  jasa untuk direntalkan kepada
pihak  lain,  atau  untuk  tujuan administratif, dan
2. Diharapkan  untuk  digunakan selama lebih dari satu periode.
Menurut  Ilahi  (2011)  kategori  aset tetap dapat dikatakan sebagai berikut:
1. Dimiliki  dan  dikuasai  oleh perusahaan.
2. Nilainya  cukup  material  dan bersifat relatif permanen.
3. Digunakan  dalam  kegiatan normal perusahaan.
4. Mempunyai  manfaat  dan daya  guna  lebih  dari  satu
tahun. 5. Tidak diperjualbelikan dalam kegiatan perusahaan.
6. Dapat  diobservasi  dengan alat perasa fisik.
Kelompok Aset Tetap
Menurut  Giri  (2012)  dari  macam- macam  aset  tetap  berwujud,  untuk tujuan akuntansi dilakukan
pengelompokan sebagai berikut :
1.  Aset  tetap  yang  umurnya tidak  terbatas  seperti  tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan.
2.  Aset  tetap  yang  umurnya terbatas  dan  apabila  sudah habis  masa  penggunaannya maka  diganti  dengan  aset sejenisnya,
seperti bangunan,  mesin,  peralatan, kendraan dan lain-lain.
3.  Aset  tetap  yang  umurnya terbatas  dan  apabila  sudah habis  masa  penggunaannya tidak  dapat  diganti  dengan aset  yang  sejenis,  misalnya sumber-sumber  alam  seperti hasil tambang.
Penyusutan  Aset  Tetap  Berwujud (depresiation)
Menurut  Gunadi  (2013)  semua  jenis aset  tetap  kecuali  tanah,  akan semakin  berkurang  kemampuannya untuk  memberikan  jasa  bersamaan dengan  berlalunya  waktu.  Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya  kemampuan  ini  adalah pemakaian, ketidakseimbangan
kapasitas  yang  tersedia  dengan  yang diminta dan keterbelakangan teknologi.  Berkurangnya  kapasitas berarti  berkurangnya  nilai  aset  tetap yang  bersangkutan  dan  hal  ini  perlu dicatat  dan  dilaporkan.  Pengakuan adanya  penurunan  nilai  aset  tetap berwujud  ini  disebut  penyusutan (depreciation). Ayat  jurnal  yang perlu dibuat untuk mencatat penyusutan adalah debit biaya penyusutan  dan  kredit  akumulasi penyusutan.  Perkiraan  akumulasi penyusutan digunakan untuk mencatat  secara  akumulatif  jumlah penyusutan  yang  telah  dilakukan. Selisih antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutan
merupakan bagian dari harga perolehan  yang  belum  disusutkan. Selisih  ini  disebut  nilai  buku (book value) aset  tetap.  Menurut  Gunadi
(2013) metode peyusutan ( depresiation )  yang  digunakan  pada
aset tetap berwujud dapat dikelompokan  menjadi  2  (Dua) macam  yaitu:
1.  Metode Garis Lurus ( straight  line  method), di dalam  metode  ini  beban
penyusutan aset tetap pertahunnya  akan  sama sampai akhir umur ekonomis aset tetap tersebut. 2.  Metode  Saldo  Menurun ( declining balance method) , aset tetap diasumsikan memberi manfaat  terbesar  pada periode awal masa penggunaan dan mengalami penurunan
fungsi  yang  makin  besar di  periode  –  periode berikutnya  seiring  umur ekonomis  aset  tetap  yang berkurang.  Jadi  semakin lama  penggunaan  aset tetap  maka  kontribusinya
akan menurun dalam operasional perusahaan.
Ketentuan penggunaan kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:
a. Atas aset bukan bangunan yang  termasuk  kelompok/ golongan  1  s.d  golongan 4,  WP  (wajib  pajak) diperkenankan untuk memilih  antara  metode garis  lurus  atau  saldo menurun.
b. Atas aset golongan bangunan, WP harus menetapkan  metode  garis lurus.
c. Penggunaan metode penyusutan harus dilakukan secara taat azas.
d. Masa  manfaat  dan  tarif penyusutan  aset  untuk masing-masing  golongan, menurut  pasal  11  (6) UUPPh, ditetapkan
sebagai berikut:

## Tabel 1 Golongan Aset Berwujud
Pengertian Perpajakan Berdasarkan  UU  KUP  nomor  16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa  pajak  adalah  kotribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan  negara  bagi  kemakmuran rakyat.  Menurut  Waluyo  (2013) dalam bukunya yang berjudul perpajakan  Indonesia,  menyebutkan bahwa:  “Pajak  adalah  iuran  rakyat kepada  negara  (yang  dipaksakan)
yang terutang oleh wajib
membayarnya  menurut  peraturan  – peraturan  dengan  tidak  mendapatkan prestasi kembali yang langsung
ditunjuk  dan  yang  berguna  adalah untuk  membiayai  pengelaran  – pengeluaran umum yang
berhubungan  dengan  tugas  negara menyelenggarakan pemerintahan.
Ditinjau dari segi Lembaga
Pemungutan  Pajak,  pajak  dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
Pajak  Penghasilan  (UU  No.  36 Tahun 2008)
Sesuai  dengan  ketentuan    pasal  1 UUPPh,  pajak  penghasilan  (PPh) merupakan  pajak  yang  dikenakan atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh  subjek  pajak  dalam  tahun pajak.  Apabila  kewajiban  pajak subjektifnya  bermula  atau  berakhir dalam  pertengahan  tahun  pajak, subjek  pajak  disebut  menerima  atau
memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.
Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 42 Tahun 2009) Pajak  yang  dikenakan  terhadap barang  di  jual  kepada  masyarakat dengan  pengenaan  pajak  kepada masyarakat  sebesar  10%  atau  yang disebut  barang  kena  pajak.  Pajak mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  bernegara, khususnya  di  dalam  pelaksanaan
pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan
negara  untuk  membiayai  semua pengeluaran  termasuk  pengeluaran pembangunan.  Berdasarkan  hal  di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
Fungsi anggaran ( budgetair )
Sebagai  sumber  pendapatan  negara, untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan  melaksanakan  pembangunan. Tabungan  pemerintah  ini  dari  tahun ke  tahun  harus  ditingkatkan  sesuai dengan kebutuhan pembiayaan
pembangunan yang semakin
meningkat  dan  terutama  diharapkan dari sektor pajak.
Fungsi mengatur ( Regulerend )
Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan  pajak.  Dengan  fungsi mengatur  pajak  bisa  digunakan sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi  dalam  negeri,  pemerintah menetapkan  bea  masuk  yang  tinggi untuk produk luar negeri.
Pengertian Bank & Kredit Bank Bank adalah sebuah lembaga intermediasi  keuangan  umumnya didirikan  dengan  kewenangan  untuk menerima  simpanan  uang,  meminj amkan uang, dan menerbitkan promes  atau  yang  dikenal  sebagai banknote.  Kata  bank    berasal  dari bahasa  Italia  banca  berarti  tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang  perbankan,      bank adalah badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan  bentuk- bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.  Industri  perbankan  telah mengalami  perubahan  besar  dalam beberapa  tahun  terakhir.  Industri  ini menjadi  lebih  kompetitif  karena deregulasi  peraturan.  Saat  ini,  bank memiliki  fleksibilitas  pada  layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka  beroperasi,  dan  tarif  yang mereka bayar untuk simpanan deposan (penyimpanan uang di  bank secara deposito). Berdasarkan jangka waktu, jenis kredit dibedakan menjadi:
a.  Jangka  pendek (short  term credit) ,  apabila  tenggang waktu yang diberikan bank kepada  nasabahnya  untuk melunasi  pinjaman  tidak lebih  dari  satu  tahun.
Kredit jangka pendek diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah/ perusahaan akan kebutuhan pembiayaan jangka pendek dalam
menjalankan aktifitas produksi dan bisnis perusahaan, serta menjamin  agar  aktifitas tersebut dapat berjalan lancar. Kredit jangka
pendek  juga  merupakan cara pembiayaan yang efisien  dan  praktis,  serta bentuk  kredit  yang  paling umum. Kredit jangka pendek memiliki karakteristik : jangka
waktu pinjaman yang lebih pendek, prosedur yang sederhana,  lebih  likuid,
dan pengeluaran biaya yang lebih rendah.
Misalnya kredit modal perdagangan,  industri  dan sektor lainnya. b. Jarak menengah
( intermediate  term  credit ),
apabila kredit yang diberikan  berjangka  waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun. Misalnya  kredit  investasi untuk pembelian kendaraan,  KMK  untuk konstruksi.
c.  Jangka  Panjang  ( long  term credit ), apabila jangka waktu pengembalian pinjaman  yang  diberikan lebih  dari  3  tahun.  Makin besar  investasinya,  makin panjang jangka waktu
pembayarannya. Kredit jangka menengah dan panjang  diberikan  untuk memenuhi kebutuhan nasabah / perusahaan dalam  membangun  bisnis perusahaan, pembaruan
secara teknis, aktifitas produksi produk baru,
pembelian  tempat,  teknik konstruksi, pembelian
Peralatan  teknologi  dan instalasi, aktifitas investasi
dan lainnya. Misalnya
kredit investasi untuk pembangunan pabrik,
hotel, dan jalan tol. Apabila perusahaan melakukan
pembiayaan  aset  tetap  atau  barang modal  melalui  kredit  bank,  maka jumlah yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung  penghasilan  kena  pajak adalah sebesar penyusutan aset tetap, biaya  bunga  atas  pinjaman  pada bank,  ditambah  biaya-biaya  yang dikeluarkan  perusahaan  sehubungan dengan  penyelesaian  administrasi kredit bank. Besarnya biaya penyusutan  antara  lain  ditentukan
dengan  masa  manfaat  dan  metode penyusutan  yang  telah  ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
Sewa Guna Usaha (leasing)
Secara umum leasing artinya equipment funding, yaitu
pembiayaan  peralatan  atau  barang modal  untuk  digunakan  pada  proses produksi  suatu  perusahaan  baik secara langsung mauoun tidak langsung.  Menurut  Surat  Keputusan Tiga  Menteri  (menteri  keuangan, perdagangan dan perindustrian) menyatakan  bahwa  Leasing    ialah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam  bentuk  penyediaan  barang- barang  modal  untuk  digunakan  oleh suatu  perusahaan  untuk  jangk  waktu tertentu  berdasarkan  pembayaran- pebayran  secara  berkala  disertai dengan  hak  pilih  ( optie )  bagi peusahaan  tersebut  untuk  membeli barang  modal  yang  bersangkutan atau  memperpanjang  jangka  waktu leasing  berdasarkan  nilai  sisa  yang telah disepakati bersama.
Jenis Sewa Guna Usaha (leasing)
Sewa  guna  usaha (leasing) dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
1.  Sewa  guna  usaha (leasing) dengan  hak  opsi (finance lease  /  capital  lease) adalah sewa  guna  usaha  ( leasing )  di mana  penyewa  ( lessee )  pada
akhir masa kontrak
mempunyai  hak  opsi  untuk membeli  objek  sewa  guna usaha (leasing) berdasarkan nilai  sisa  yang  disepakati.
Kendati undang-undang nomor  7  tahun  1983  tentang pajak penghasilan telah diubah terakhir dengan
undang-undang  nomor  36 tahun  2008,  menurut  KMK- 1169/KMK.01/1991  jo  SE- 29/PJ.42/1992, Kegiatan SGU dengan hak opsi ( finance  lease) ditetapkan sebagai kegiatan usaha
lembaga  keuangan  lainnya. Termasuk sebagai SGU
dengan hak opsi jika
memenuhi  3  (tiga)  kriteria,
yaitu:
a.  Jumlah  pembayaran  SGU
selama masa SGU pertama
ditambah dengan nilai  sisa objek leasing (barang modal) harus dapat menutup  harga  perolehan barang modal dan
keuntungan lessor.
b.  Masa  SGU  sekurang- kurangnya  selama  2  (dua) tahun  untuk  barang  modal golongan  I,  3  (tiga)  tahun untuk barang modal
golongan  II  dan  III,  dan  7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan. Penggolongan tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 11 UUPPh 1984. c.  Perjanjian SGU menyuratkan  opsi bagi
lessee .  Walaupun  dalam pembukuan lessor dan lessee telah  membukukan leasing sebagai finance lease ,  namun  jika  dalam kenyataannya  masa  SGU lebih  pendek  dari  jangka waktu  minimum  dimaksud nantinya maka pemajakannya dipersamakan dengan operating  lease ,  kecuali terjadi terminasi dini karena force majeur, gagal bayar, dan alasan ekonomi (SE-10/PJ.42/1994).  Atas
harta yang diSGUkan
dengan  yang  tidak,  baik
lessor maupun lessee
harus menyelenggarakan pencatatan terpisah.
2. Sewa guna usaha ( leasing) tanpa  hak  opsi  ( operating lease) adalah  sewa  guna usaha  ( leasing) dimana penyewa ( lessee) pada
akhir  masa  kontrak  tidak
mempunyai hak opsi untuk membeli  objek  sewa  guna usaha ( leasing) tersebut.
Menurut  KMK-1169/KMK.01/1991 jo SE-29/PJ.42/1992, leasing termasuk  SGU  tanpa  hak  opsi  jika memenuhi  dua  kriteria  di  mana jumlah  pembayaran  SGU  selama masa  SGU  pertama  tidak  dapat menutupi  harga  perolehan  objek leasing ditambah  keuntungan  yang diperhitungkan lessor .  Perjanjian
SGU  tidak  mencantumkan  ketentuan opsi  bagi lessee .  Adapun  beberapa manfaat  dari  sewa  guna  usaha
( leasing )  dalam  pembiayaan  aset tetap, diantaranya:
1.Menghemat modal
Penggunaan  sistem leasing
memungkinkan lessee
menghemat  modal  kerja.
Untuk memulai usaha, lessee tidak perlu menyediakan  dana  dalam jumlah  yang  besar  untuk menyiapkan  barang-barang modal.  Dana  yang  tersedia dapat  dialokasikan  untuk kebutuhan  lain  yang  lebih urgent.
2.Diverifikasi sumber-sumber pembiayaan
Adanya sumber pembiayaan
selain dari bank akan memberikan keleluasaan
dari alternatif untuk membiayai  usahanya  tanpa khawatir adanya
kebijaksanaan  yang  akan membahayakan  kelanjutan usahanya.
3.Persyaratan  yang  kurang ketat dan lebih fleksibel
Perjanjian leasing tidak sekaku  dan  seketat  dalam perbankan, meskipun lessor tetap mempertimbangkan resiko yang biasanya dilakukan  melalui pricing
dari  suatu  kontrak leasing dengan  penyesuaian  atas keuntungan-keuntungan yang diinginkan.
Untuk pembiayaan dengan cara sewa guna  usaha  ( leasing) ,  semua  biaya yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan untuk  membayar  sewa  guna  usaha ( leasing )  dapat  dibiayakan  pada laporan  keuangan  fiskal  pada  tahun yang bersangkutan, sedangkan untuk biaya  penyusutannya,  belum  boleh diakui oleh pihak lessee (perusahaan)
selama  masa  sewa  guna  usaha ( leasing). Biaya  penyusutan  boleh diakui  jika  aset  telah  diambil  alih oleh lessee (perusahaan)  dengan membayar  nilai    hak  opsi,  lalu  aset tetap tersebut  baru dapat di  susutkan sesuai  dengan  metode  dan  umur ekonomis  yang telah ditetapkan oleh peraturan  perpajakan  yang    berlaku. Penentuan  besarnya  angsuran  sewa dalam menentukannya di mana untuk  setiap  periode  menggunakan rumus sebagai berikut:
(HP – NS) + [(HP x i) n] n Pmt : Keterangan : Pmt = Besarnya sewa tiap periode
HP =  Nilai awal kontrak
NS =  Taksiran nilai sisa
I =  Tingkat suku bunga N = Banyaknya transaksi sewa guna usaha
Penentuan  nilai  awal  kontrak  atau harga  perolehan  harus  diketahui
sebelum menghitung angsuran sebagai dasar perhitungan pada sewa guna  usaha  ini.  Nilai  awal  tersebut merupakan  harga  final  yang  telah dinegosiasikan  antara  lessor  dan lessee yang termuat dalam perjanjian
sewa  guna  usaha.  Angsuran  bunga dihitung  berdasarkan  pada  nilai  sisa yang  dihitung  dari  harga  perolehan setelah dikurangi nilai residu. Penentuan bunga angsuran menggunakan  rumus  antara  lain angsuran  bunga  =  Tingkat  suku bunga x Nilai kontrak sewa.
Analisis Perbandingan Pembiayaan Barang Modal Antara Sewa Guna Usaha Dengan Pinjaman Perbankan dan Kaitannya Dengan Biaya Pajak Pada PT. Duta Abadi Primantara
Angsuran pokok dihitung dari
angsuran  sewa  berdasarkan  rumus
diatas dan dikurangi dengan
angsuran bunga, yang dihitung sesuai
dengan  tingkat  bunga  yang  telah
ditetapkan.  Secara  umum  penentuan pokok angsuran menggunakan rumus:
Angsuran pokok = Angsuran sewa – Angsuran bunga
Keputusan Menteri Keuangan Nomor  1169/KMK.01/1991,  tentang kegiatan sewa guna usaha digolongkan  sebagai  sewa  guna usaha dengan hak opsi  apabila  dapat dikatakan  memenuhi  semua  kriteria apabila  jumlah  pembayaran  sewa guna usaha pertama ditambah dengan  nilai  sisa  barang  modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor Dan masa sewa guna usaha ditetapkan  sekurang-kurangnya  2 (dua)  tahun  untuk  barang  modal golongan  I,  3  (tiga)  tahun  untuk barang modal golongan II dan III dan 7  (tujuh)  tahun  untuk  golongan bangunan.
Pembayaran sewa minimum merupakan pembayaran yang merupakan  kewajiban  lessee  yang harus  dilaksanakan  atau  diharapkan dapat terlaksana dalam hubungannya dengan  aset  sewa  guna  usaha. Dinyatakan dengan rumus:
Pembayaran sewa minimum = Angsuran  sewa  x  Jangka  waktu sewa. Penyusutan aset tetap menggunakan  metode  penyusutan garis lurus, dimana beban penyusutan  periodik  sepanjang  masa pemakaian  aset  tetap  adalah  sama besarnya.  Adapun  rumus  untuk menghitung penyusutan adalah:
Penyusutan :  Harga perolehan aset – Nilai residu Umur ekonomis aset

## METODE PENELITIAN
Agar  suatu  objek  penelitian  sesuai dengan  tema  penelitian  masalah maka  objek  penelitian  harus  dipilih dan  dianalisis  secara  relevan.  Objek penelitian dalam penulisan ini adalah sistem pengadaan mesin potong busa untuk pembuatan matras tahun 2017. Sedangkan  metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  dengan jenis  penelitian  studi  kasus,  yaitu membandingkan  pengadaan  suatu aset  tetap  (mesin  produksi)  dengan pembiayaan  sewa  guna  usaha  dan kredit  bank  pada  PT.  Duta  Abadi Primantara. Data adalah  semua fakta dan angka yang relatif dapat dijadikan  bahan  untuk  menyusun informas.  Kegunaan  data  adalah untuk  mengetahui  dan  memperoleh gambaran  mengenai  suatu  keadaan. Adapun  jenis  data  dan  sumber  data yang dapat digunakan dalam penelitian  ini  dengan  menggunakan data  kualitatif  di  mana  data  ini adalah data yng dicatat bukan dengan angka-angka,  tetapi  menggunakan klarifikasi-klarifikasi  seperti  sejarah dan  kegiatan  umum  perusahaan, sedangkan  data  kuantitatif  di  mana data yang diperoleh dalam
perusahaan ini adalah data pengadaan  mesin  potong  produksi dengan tipe mesin potong vertika dan horisontal. Teknik  analisis data  yang digunakan dalam membahas permasalahan  ini  adalah  penelitian studi  kasus  guna  menjelaskan  dan memahami obyek yang diteliti secara khusus sebagai suatu „kasus‟. Dalam penilitian ini, metode penelitian studi kasus digunakan untuk
menggambarkan
perbandingan
pembiayaan  barang  modal  antara sewaguna  usaha  dengan  pinjaman bank  dan  kaitannya  dengan  biaya pajak pada PT. Duta Abadi
Primantara.  Dari  data  yang  telah dikumpulkan akan dilakukan pembandingan  pembiayaan  leasing dan kredit bank. Untuk kasus ini PT. Duta  Abadi  Primantara  sebelumnya menggunakan leasing , kemudian akan dilakukan pembandingan dalam pembiayaan  untuk  membandingkan berapa besar keuntungan yang diperoleh jika perusahaan menggunakan pembiyaan kredit bank baik  ditinjau  dari  sisi  komersial maupun  dari  sisi  pajak  sehingga dapat menemukan yang mana pembiayaan  yang  paling  efisien untuk PT. Duta Abadi Primantara.
HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sewa  guna  usaha  PT.  duta  abadi primantara  adalah  sewa  guna  usaha dengan  hak  opsi (capital  lease)
dengan  teknis  pelaksanaan  sewa guna  usaha  langsung (direct  lease).
Berikut  ini  daftar  mesin  PT.  duta abadi primantara secara capital lease pada tahun 2017
Tabel 2 Daftar Aset Tetap Sewa Guna Usaha
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam transaksi  sewa  guna  usaha (leasing)
tersebut adalah pihak pertama (Lessor) PT.  Orix  Indonesia  Finance sedangkan  pihak  kedua (Lessee)
adalah PT.  Duta  Abadi  Primantara dalam  transaksinya  yaitu  berupa  1 unit  mesin  potong  busa  vertikal ( Vertical Cutting ). Transaksi dilakukan  pada  tanggal  12  agustus
2017  dengan  jangka  waktu  3  (Tiga) tahun.  Di  mana  Harga  Mesin 450.000.000 x 2 unit  =
900.000.000.  untuk  tingkat  suku bunga  tetap (flat) sebesar  7,5%    per tahun  sedangkan  untuk  nilai  sisa sebesar  Rp  50.000.000.  untuk  PPN dikenakan  sebesar  10%  dari  harga jual  mesin. Lessee mempunyai  hak opsi  untuk  membeli  mesin  sebesar nilai  sisa  pada  akhir  masa  sewa. Berdasarkan perhitungan biaya-biaya komersial  dengan    menggunakan pembiayaan  leasing  dalam  kurun waktu  10  tahun,  seperti  tabel dibawah ini:

## Tabel. 3 Tabel Perhitungan Biaya Komersial
Dari  tabel  diatas  beban  penyusutan flat  senilai  Rp. 85,000,000 per tahun untuk  mesin  potong vertikal  dan Rp. 118,000,000  per  tahun  untuk  potong horizontal.  Di  mana  dalam  hal  ini perusahaan  menggunakan  metode penyusutan  garis  lurus  selama  10 tahun untuk kelas asset mesin dengan nilai reidu masing-masing Rp. 50,000,000  untuk  mesin  potong vertical  dan  Rp.  70,000,000  untuk mesin  potong  horizontal.  Jadi  total biaya penyusutan untuk kedua mesin selama  10  tahun  adalah  sebesar  Rp. 2,030,000,000,  dimana  setiap  tahun perusahaan menanggung biaya sebesar Rp. 203,000,000 untuk kedua penyusutan  mesin  tersebut.  Selain menanggung biaya penyusutan, perusahaan  juga  menanggung  biaya bunga.  PT.  Orix  Indonesia  Finance sebagai lessor memberikan  suku
bunga  sebesar  7,5%  per  annum. Mesin  potong  vertikal  memiliki harga perolehan sebesar Rp.
900,000,000  dengan  nilai  sisa  yang disepakati  sebesar  Rp.  50,000,000 sehingga perusahaan dibebankan biaya  bunga  sebesar  Rp.  67,500,000 per  tahun  selama  3  tahun.  Untuk mesin  potong  horizontal  memiliki harga perolehan sebesar Rp.
1,250,000,000 dengan nilai sisa yang disepakati  sebesar  Rp.  70,000,000 sehingga perusahaan dibebankan biaya  bunga  sebesar  Rp.  93,750,000 selama  3  tahun.  Dalam  peraturan perpajakan,  dalam  aktivitas  sewa guna usaha perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan penyusutan  atas  aset  tetap  yang masih dalam proses sewa guna usaha sampai  perusahaan  menggunakan hak  opsi untuk membeli  aset
Analisis Perbandingan Pembiayaan Barang Modal Antara Sewa Guna Usaha Dengan Pinjaman Perbankan dan Kaitannya Dengan Biaya Pajak Pada PT. Duta Abadi Primantara
tersebut.  Dari  hasil  perhitungan  di atas  dapat  dibuat  sebuah  diferensiasi antara  sewa  guna  usaha  dengan
kredit  bank  dalam  kaitannya  dengan biaya yang diakui oleh fiskus.Berikut adalah tabel perbandingannya.
Tabel. 4 Tabel Perbandingan Sewa Guna Usaha dengan Kredit Bank
Dari tabel diatas kredit bank menjunjukan  hasil  yang  lebih  baik jika dibandingkan dengan sewa guna usaha,  dimana  dalam  kredit  bank menunjukan  biaya  yang  lebih  hemat dan  terjadi  pembagian  biaya  yang relatif  stabil  untuk  setiap  tahunnya, sedangkan  hal  ini  tidak  terjadi  pada sewa  guna  usaha.  Total  biaya  dalam kredit bank untuk tiga tahun pertama cenderung  lebih  kecil  dibandingkan dengan  sewa  guna  usaha,  namun untuk  tahun-tahun  berikutnya  terjadi sebaliknya.  Total  sewa  guna  usaha mengkonsumsi  biaya  sebesar  Rp. 2,633,750,000 sedangkan jika perusahaan  menggunakan  fasilitas
kredit  bank  biaya  yang  dikeluarkan hanya  sebesar  Rp.  2,563,096,426.
Sehingga perusahaan akan menghemat biaya sebesar Rp. 70,653,574.  Kemudian  kaitannya dengan perpajakan, jika  diasumsikan tarif pajak yang berlaku di Indonesia adalah  sebesar  25%  dari  laba  fiskal, maka  untuk  tiga  tahun  pertama dalam aktivitas kredit bank perusahaan  harus  membayar  pajak lebh  mahal  Rp.  143,333,562,  Rp. 66,463,823  dan  Rp.  95,053,509 untuk  tahun  pertama  sampai  ke-3. Dalam  kredit  bank  untuk  tahun  ke-4 sampai dengan tahun ke-8
perusahaan  akan  mampu  melakukan
penghematan  pajak  dengan  masng- masing  bernilai  Rp.  59,687,500, namun  angka  ini  merupakan  “hasil kompensasi” dari tiga tahun pertama. Sedangkan  untuk  tahun  ke-9  sampai dengan  tahun  ke  11  perusahaan kembali harus melakukan pembayaran pajak lebih besar dibandungkan  dengan  menggunakan sewa  guna  usaha,  masing-masng sebeasar  Rp.  3,750,000.  Secara keseluruhan jika perusahaan menggunakan  kredit  bank,  pajak yang  dibayar  oleh  perusahaan  lebih
besar Rp. 17,663,393 daripada
menggunakan  Sewa  guna  usaha. Dengan demikian secara keseluruhan perusahaan akan mampu menghemat biaya  dalam  pengadaan  mesin-mesin produksi,  dari  sisi  biaya  diluar  pajak perusahaan mampu menghemat biaya sebesar Rp. 70,653,574, namun dalam  hal  perpajakan  perusahaan harus  membayar  pajak  lebih  mahal sebesar  Rp.  17,663,393,  sehingga secara keseluruhan perusahaan masih dapat  menghemat  biaya  sebesar  Rp. 52,990,180.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan,  maka  didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada  proses  pembiayaan
pengadaan barang pada PT. Duta Abadi Primantara terdapat dua pilihan pembiayaan diantaranya adalah  pembiayaan  sewa guna  usaha  dan  kredit bank. Namun pada pembiayaan tersebut mempunyai keuntungan dan kerugian yang berbeda.
2. Pada pembiayaan sewa
guna  usaha  dalam  segi komersial, beban penyusutan yang dibebankan  ke  perusahaan terhitung pada saat pembayaran pertama sampai  tahun  kesepuluh. Namun pada perhitungan 3. Segi fiskal beban
penyusutan  di  mana  yang dibebankan  ke  perusahaan setelah masa angsuran barang tersebut telah habis, beban  penyusutan  yang terhitung  yaitu  selama  8 (delapan) tahun.
4. Pada  pembiayaan  kredit bank dalam segi komersial,
beban  penyusutan  yang
dibebankan  ke  perusahaan terhitung pada saat pembayaran pertama sampai  tahun  kesepuluh sama  dengan  pembiayaan dengan  sewa  guna  usaha. Namun  pada  perhitungan segi fiskal beban penyusutan yang dibebankan  ke  perusahaan dari  awal  masa  angsuran
barang tersebut sampai
tahun kedelapan sesuai dengan  kebijakan  pajak fiskal  kelompok  II  dengan beban penyusutan selama 8 tahun,  beban  penyusutan
yang terhitung yaitu selama 8 (delapan) tahun.
Sedangkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini, penulis menyarankan  untuk  para  peneliti selanjutnya untuk dapat membandingkan  pembiayaan  aset lebih dari satu perusahaan sewa guna usaha  dan  kredit  dari  berbagai  bank agar bisa menambah referensi terhadap penelitian yang telah dibuat. Dari  penelitian  yang  dilakukan  oeh penulis, untuk  pembiayaan aset  pada PT. Duta Abadi
Primantara disarankan untuk menggunakan kredit  bank  yang  lebih  efisien  dan reltif  lebih  stabil  untuk  setiap tahunnya  dalam  pembayaran  pajak penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Giri E. F. 2012. Akuntansi Keuangan
Menengah  1. Jogjakarta:  UPP
STIM YKPN. Gunadi. 2013 . Panduan
Komprehensif Pajak
Penghasilan. Jakarta:  Bee  Media Indonesia. Hery  dan  Lekok.  2011. Akuntansi
Keuangan Menengah 2 .
Jakarta: Bumi Aksara.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2012. Standar  Akuntansi  Keuangan . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Juan dan Wahyuni. 2012. Panduan Praktis  Standar  Akuntansi Keuangan .  Jakarta:  Salemba
Empat.
Kasmir. 2012. Pengantar Akuntansi .
Jakarta: PT Rajawali Grasindo Persada.
Samryn. L. M. 2011. Pengantar
Akuntansi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soepriyanto, Gatot. 2010. Pengantar Akuntansi, Buku Dua .
Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo. 2010. Akuntansi
Perpajakan . Buku Satu Edisi Sembilan.  Jakarta:  Salemba Empat.
Waluyo. 2013. Perpajakan
Indonesia . Edisi Revisi.
Jakarta: Salemba Empat.