Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume, 3, Issue 3, Oktober 2019

## EKSISTENSI  BIDANG  INFRASTRUKTUR  PERTANAHAN  PADA  KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM RANGKA PELAKASANAAN  PERCEPATAN  PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
EXISTENCE  OF  LAND  INFRASTRUCTURE  IN  THE  NATIONAL  LAND  AGENCY OFFICE  OFFICE  IN  THE  PELAKASANAAN  PERCEPATAN  PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
Yuhendri 1
1 Masters Program in Law at Ekasakti University Email: yuhendri01@gmail.com

## ABSTRAK
Eksistensi Bidang Infrastruktur Pertanahan  pada  Kanwil BPN Sumbar dalam pelaksanaan kegiatan  percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  adalah  sebagai surveyor yang memonitoring, memberikan arahan dan pembinaan bagi Seksi Infrastruktur Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan.  Pentingnya  keberadaan  surveyor  untuk  memonitoring, memberikan  arahan  dan  pembinaan  agar  program  PTSL  dapat  terlaksana  dengan  baik sesuai  dengan  target  yang  telah  diberikan.Serta  peningkatan  kapasitas,  kapabilitas  dan profesionalitas  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan.  Dalam  pelaksanaan  PTSL,  Bidang Infrastruktur  Pertanahan  pada  Kanwil  BPN  Sumbar  berwenang  untuk  memonitoring, memberikan  arahan  dan  pembinaan  pada  kegiatan  perencanaan,  penetapan  lokasi, kepanitiaan,  penyuluhan,  pengumpulan  data  fisik,  pengkartiran  dan  pemetaan,  veritikasi hasil  pekerjaan,  pencetakan  peta  bidang  tanah,  revisi  PBT,  pencetakan  surat  ukur  dan penyerahan output kegiatan. Kendala yang dihadapi oleh Bidang Infrastruktur pada Kanwil BPN  Sumbar  adalah  kekurangan  tenaga  ukur,  status  tanah  kaum,  tradisi  merantau, banyaknya  tanah  kaum  yang  tergadai  serta  beban  biaya  uang  adat.  Untuk  mengatasi kendala  tersebut  Kanwil  telah  bekerjasama  dengan  BLK  Padang,  melakukan  penugasan khusus petugas yuridis, dan melakukan FGD dengan Pemko Solok.
Kata Kunci: pertanahan, BPN, pendaftaran tanah

## ABSTRACT
Existence Sector Infrastructure Land at regional office BPN West Sumatera the implementasion of the activities of the acceleration Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)    is   as   surveyor   monitoring,   provide   directives   and   guidance   for  Section Infrastructure  Land  at  the  Office  of  the  Land.  The  importance  of   existence  surveyors  to monitor,  provide  direction  and  guidance  so  that  the  PTSL  program  can  be  carried  out properly  in  accordance with  the targets  that have  been given.  As  well  as  increasing  the capacity,   capability   and   professionalism   of    the   Land  Infrastructure   Section.   In    the implementation   PTSL,  Sector  Infrastructure  Land at regional  office  BPN  West  Sumatera authorized  to  monitor,  provide  directives  and  guidance  on  the  activities  of  planning, determination  of  the  location,  the  committee,  counseling,  collection  of  data  physical, pengkartiran and mapping, veritikasi results of the work, printing a map of the field land, revised  PBT,  printing  of  measuring  letters  and  submitting  activity  outputs.  Obstacles that faced by Sector  Infrastructure in  regional  office  BPN  West  Sumatera  is  a  shortage  of power  measurement,  the  status  of  the  land  of  the,  tradition  migrated,  many  lands  people who  spout  as  well  as  the  burden  of the  cost of  money  custom.  To  overcome  the constraints of  the  regional  office  had  cooperated  with  BLK  Padang,  perform  special assignments officer juridical, and to FGD with the Government of Solok.

## Keywords: land, BPN, land registration

## PENDAHULUAN
Bumi  dan  Air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  di  kuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.Demikian  bunyi  Pasal 33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945).Ini    mengamanatkan,  bahwa  bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  itu  dikuasai  oleh  Negara  untuk mewujudkan  kebahagiaan,  kesejahteraan,  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia tanpa kecuali.
Tanah  dalam  kehidupan  setiap  manusia  memiliki  posisi  penting  dan  strategis. Tanah dan manusia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan ( in-heren ). Setidaknya bagi  kehidupan  manusia  tanah  memiliki  tiga  fungsi  utama.  Pertama  sebagai  tempat  ia melangsungkan  kehidupannya.  Kedua  sebagai  tempat  ia  mencari  nafkah  dalam  rangka kelangsungan hidup dan kehidupannya. Dan ketiga sebagai tempat peristrahatan terakhir.
Fakta begitu pentingnya posisi tanah dalam kehidupan manusia pada sejarah hingga perkembangannya  sampai  saat  ini  telah  menimbulkan  begitu  banyak  permasalahan/
konlflik.  Tidak  terhitung  berapa  banyak  kasus  yang  sedang  maupun  sudah  diputus  oleh Pengadilan  terkait  dengan  konflik-konflik  pertanahan.  Konflik-konlflik  seputar  tanah seringkali  terjadi  terkait  dengan  kepemilikan/hak  milik  atas  suatu  bidang  tanah.  Konflik pertanahan  terjadi  antara  masyarakat  dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan  perusahaan, bahkan  konflik  pertanahanpun  terjadi  antara  masyarakat  dengan  Negara.  Maka  disinilah hukum  sebagai  panglima  tertinggi  dalam  bingkai  Negara  hukum  dibutuhkan  untuk mengatur  tatanan  kehidupan  masyarakat,  mencegah  konflik,  menciptakan  keamanan,  dan memberikan perlindungan.
Menyadari  akan  arti  penting  tanah  bagi  kehidupan  manusia,  juga  semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, tempat berusaha dibidang pertanian maupun  perekonomian  sebagai  sumber  mata  pencaharian,  maka  semakin  dirasakan  pula perlunya  penataan  dan  penertiban  dibidang  pertanahan  agar  fungsi  tanah  dapat dimanfaatkan  sebesar-besarnya  dan  sebaik-baiknya  begi  kepentingan  seluruh  rakyat  di dalam  wilayah  yang  bersangkutan.  Untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan  kepastian akan  hak  atas  tanah,  UUPA  telah  meletakkan  kewajiban  kepada  Pemerintah  untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada diseluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak  untuk  mendaftarkan  hak  atas  tanah  yang  ada  padanya  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku (Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, 1985:19).
Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  menerangkan  bahwa:  untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Ketentuan  Pasal ini,  meskipun  tidak  disebutkan  secara  implisit,  namun  telah  menerangkan  bahwa pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum, adalah kewajiban dari pada Pemerintah  yang  dilaksanakan  Kementerian/Badan  yang  ditunjuk.  Dalam  hal  ini  adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat, Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  pada  tingkat  Provinsi  dan  Kantor  Pertanahan  pada  tingkatan Kabupaten/Kota.
Tahun  2015  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  17  Tahun  2015 tentang  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di  bidang  pertanahan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan pengusaan  dan  penggunaan  tanah  pada  umumnya  termasuk  kepentingan  pembangunan yang  dirasakan  semakin  tinggi  sehingga  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  peningkatan permasalahan yang timbul di bidang pertanahan (Alfi Khairi, 2018:3).
BPN  sebagai  badan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  bidang  pertanahan  harus didukung dengan keberadaan dan peranan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dalam  sistem  pendaftaran  tanah  yang  mengabdi  kepada  kepentingan,  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat.  Artinya  peran  segenap  unsur  pertanahan  tidaklah  sebatas  mengelola aspek  administrasi  dan  manajemen  pertanahan  semata,  tapi  ikut  serta  mengeliminir  citra negatif  yang membentuk pencitraan yang miring terhadap birokrasi para aparatur pelayan birokrasi  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dalam beberapa dasawarsa terakhir ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian deskripti dengan metode penelitian yuridis-normatif dan  yuridis-empiris.Hasil  penelitian  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan dalam bentuk deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Eksistensi  Bidang  Infrastruktur  Pertanahan  Pada  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Bidang  Infrastruktur  Pertanahan  sebagai  salah  satu  bahagian  terpenting  dalam proses  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap,  sesuai  dengan  Pasal  11  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan terdiri atas:
a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar;
b. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
c. Seksi Survei dan Pemetaan Tematik; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun kewenangan Bidang Infrastruktur Pertanahan dalam  pelaksanaan  kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai berikut:
a. Bidang  Infrastruktur  melakukan  monitoring  terhadap  perkembangan  secara kuantitas  maupun  secara  kualitas  dari  pelaksanaan  pengukuran  dan  pemetaan bidang  tanah  dalam  rangka  pelaksanaan  PTSL.  Jika  melalui  monitoring ditemui bahwa kinerja seksi pertanahan pada Kantor Pertanahan belum sesuai dengan  target  yang  diberikan,  maka  Bidang  Infrastruktur  Pertanahan memberikan  arahan,  masukan  dan  stimulus  agar  target  yang  telah  diberikan dapat tercapai.
b. Bidang  Infrastruktur  Pertanahan  memberikan  strategi  dan  kiat  dalam  rangka pemetaan dan pengukuran bidang tanah agar sesuai dan mencapai target yang telah  diberikan.  Strategi  dan  kiat  ini  seperti  penggunaan  pola  pemetaan  yang dulunya menggunakan pola-pola konvensional yang notabene memakan waktu lebih lama menuju pola digital yang lebih efisien dan efektif.
c. Bidang  Infrastruktur  Pertanahan  memberikan  solusi  jika  terdapat  kendala- kendala  dan  hambatan  yang  ditemui  oleh  Seksi  Pertanahan  dalam  rangka pemetaan dan pengukuran bidang tanah.
d. Bidang  Infrastruktur  Pertanahan  memberikan  arahan  terkait  tata  cara penggunaan alat-alat pemetaan dan pengukuran bidang tanah.
e. Bidang  Infrastruktur  melakukan  pembinaan  dan  memberikan  masukan  bagi kantor-kantor  pertanahan  yang  memiliki  kinerja  rendah,  khusunya  dalam rangka  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  pada  Kantor  Pertanahan  di wilayah  tertentu  yang  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanahnyasulit  untuk dilakukan dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusian (SDM).
f. Bidang Infrastruktur mengarahkan Kantor Pertanahan kepada pemetaan secara lengkap.  Apakah  di  kabupaten/kota  tersebut  memungkinkan  dalam  pemetaan kota  lengkap  atau  bagian  dari  kabupaten  lengkap.  Bagian  dari  kabupaten lengkap misalnya adalah nagari lengkap.
Supervisi  merupakan proses kegiatan monitoring untuk  meyakinkan bahwa semua kegiatan  organisasi  terlaksana  seperti  yang  direncanakan  dan  sekaligus  juga  merupakan kegiatan  untuk  mengorkesi  dan  memperbaiki  bila  ditemukan  adanya  penyimpangan  yang
akan  menggangu  pencapaian  tujuan  (Buhanuddin,  2004:21).  M.  Ngalim  Purwanto menyebutkan, fungsi supervisi atau pengawasan meliputi fungsi kepemimpinan, hubungan kemanusiaan,  pembinaan  proses  kelompok,  bidang  administrasi  personil  dan  bidang evaluasi (M. Ngalim Purwanto, 1987:86).
Pentingnya  keberadaan  Bidang  Infrastruktur  Pertanahan  sebagai  supervisi  adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional, memberikan bantuan dalam mengembangkan  dan  kemampuan  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan  ke  arah  yang  lebih  baik pada  Kantor  Pertanahan  di  setiap  kabupaten/kota.Sedangkan  berdasarkan  tujuannya, supervisi berfungsi untuk mengkoordinasi, menstimulasi dan mengarahkan perkembangan mutu SDM pada Seksi Infrastruktur Pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Monitoring  pada  umumnya  merupakan  bagian  dari  suatu  sistem  yang  mencakup evaluasi. Monitoring dan Evaluasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu strategi.  Pada  umumnya,  suatu  strategi  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan  atau implementasi  berbagai  program,  dan  Monitoring  dan  Evaluasi.Penentuan  konsep  atau rancangan strategi, seperti tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana  mencapainya haruslah menjadi titik awal penyusunan strategi. Selanjutnya, dari konsep mengenai apa tujuan dan bagaimana  cara  mencapai  tujuan  tersebut,  disusun  suatu  Monitoring  dan  Evaluasi,  detil rencana  operasional  program-program,  serta  keluaran  ( output ),  hasil  ( outcome ),  dan dampak  ( impact )  yang  diharapkan.  Penentuan  keluaran,  hasil,  dan  dampak  dari  suatu strategi  program  dalam  tahap  perencanaan  sangat  penting  karena  jika  hal  tersebut dibandingkan  dengan  kondisi  aktual  yang  dicapai  akan  mencerminkan  perubahan,  yang sekaligus  merupakan  ukuran  keberhasilan  suatu  program.  Hal  tersebut  merupakan  fungsi pokok Monitoring dan Evaluasi dalam kaitannya dengan strategi program.
Secara umum, monitoring dan evaluasi terdiri dari empat komponen, yaitu: tujuan ( goal ),sasaran  ( target ),  indikator  ( indicator ),  dan  masukan  ( input ).  masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:
a. Tujuan ( goal ) adalah sebuah objektif (pada umumnya untuk kurun waktu yang panjang)  yang  ingin  dicapai  oleh  suatu  negara  atau  sekelompok  orang, kebanyakan dinyatakan dengan ukuran nonteknis (bersifat kualitatif).
b. Sasaran  (target)  adalah  tingkat  pencapaian  yang  terukur  (umumnya  berupa ukuran  kuantitatif)  yang  ingin  dicapai  suatu  negara  atau  sekelompok  orang pada suatu waktu tertentu.
c. Indikator  adalah  alat  ukur  untuk  melihat  tingkat  pencapaian  output  terhadap sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
d. Aktivitas/masukan  ( input )  adalah  berbagai  bentuk  sumber  daya  dan  kegiatan yang  perlu  dilakukan  untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  ditetapkan (Bappenas, tt:25).
Kendala dan Upaya yang dilakukan dalam Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  oleh  Bidang  Infrastruktur  Pertanahan  Pada  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat.
Persoalan  klasik  yang  dihadapi  oleh  BPN  selama  ini,  jumlah  tenaga  ukur  dan pegawai  yang  minim.  Bahkan,  ada  kantor  Pertanahan  di  Provinsi  Sumbar  yang  tidak memiliki tenaga ukur. Selain itu, status tanah di  Provinsi Sumbar yang di dominasi milik komunal  kaum  atau  kepemilikan  bersama,  dan  ditambah  tradisi  merantau  orang  Minang juga menyulitkan dalam  penandatanganan persetujuan kaum,  serta tambahan beban biaya uang adat dalam pembuatan alas hak yang sangat mahal, menjadi kendaa tersendiri dalam penyelesaian  program  PTSL  tersebut.  Kekhawatiran  anggota  kaum  dengan  terbitnya sertipikat atas nama perorangan anggota kaum, membuat ketakutan tanah itu nantinya akan dipindahtangankan  tanpa  persetujuan  kaum.  Sehingga  untuk  pengukuran  saja  terkadang tidak diizinkan. Kendala lainnya, banyak tanah kaum  yang tergadai  dengan jangka waktu yang  tak  terbatas.Kondisi  ini  juga  menyulitkan  BPN  Sumbar  dalam  pengukuran  dan pendaftaran haknya, karena timbul saling curiga antara pemilik dan penerima gadai. Tahun ini, BPN Sumbar mendapatkan alokasi PTSL sebanyak 74.577 bidang yang tersebar di 136 desa dan nagari yang berlokasi di 19 kabupaten dan kota (Bappenas, tt:25) .
Terobosan dan inovasi yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Provinsi  Sumatera  Barat  (Sumbar),  berhasil  membawa  BPN  Sumbar  menduduki
peringkat  pertama  nasional  dalam  penyelesaian  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) sampai tanggal 26 Desember 2018 menurut capaian progress. 1
Padahal  tahun  sebelumnya,  BPN  Sumbar  berada  di  peringkat  ke  32.  Dari  segi waktu  mencapai  penyelesaian  100  persen  target  PTLS,  Provinsi  Sumatera  Barat  ada diurutan ke-7. Salah satu terobosan yang dilakukan guna menyukseskan salah satu program Nawacita  Presiden  Jokowi  itu  bekerjasama  dengan  BLK  (Balai  Latihan  Kerja)  Padang untuk mendidik lulusan SMA/SMK menjadi juru ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang akan membantu BPN Sumbar dalam menyukseskan program reforma agraria. Kanwil BPN  Sumbar  membuat  MoU  ( Memorandum  of  Understanding )  dengan  BLK  Kemenaker Padang dalam rangka merekrut dan mencetak tenaga ukur, kerjasama dengan STPN dalam pemberdayaan  taruna  kegiatan  PTSL  Kota  Solok,  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan  Kota Padang.  Lalu  juga  melakukan  BKO  petugas  yuridis  ditambah  petugas  ukur  ke  Pulau Mentawai,  Kota  Solok,  Sijunjung  dan  Dhamasraya.  Dijelaskan  lagi,  monitoring  dan evaluasi (Monev) yang sangat ketat dilakukan pihaknya terhadap kantor Pertanahan  dengan memanfaatkan IT videoconference
Dengan  capaian  keberhasilan  PTSL  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  pembobotan output K1, K2, K3, dan K4 untuk Zona III sebesar 119,56 persen sehingga membawa BPN Sumbar  menduduki  peringkat  pertama  hingga  26  Desember  2018  dalam  menyelesaikan program PTSL 2018. Strategi lain yang dilakukannya guna menyukseskan program PTSL 2018  dengan  melibatkan  partisipasi  aktif  dan  dukungan  dari  pemerintah  daerah,  tokoh masyarakat, tokoh agama, Kerapatan Adat Nagari (KAN), mahasiwa KKN, LSM, Babinsa dan  Babinkamtibmas.  Selain  itu,  BPN  Sumbar  juga  menggelar  FGD  ( Focus  Group Discussion )  dengan  Pemerintah  Kota  Solok  dalam  rangka  pemetaan  tanah  menuju  kota lengkap  dan one  map  policy .  Kota  Solok  menuju  Kota  Lengkap  Pemetaan  dan OneMapPolicy tahun  2019,  satu-satunya  di  Sumatera.Disusul  Bukittingi  di  tahun berikutnya  menuju Smart  City . 2 Dukungan  dari  sejumlah  pemerintah  daerah  berupa  hibah alat ukur dan kendaraan operasional juga ikut menyukseskan PTSL 2018. 3
1 https://indopos.co.id/read/2018 diakses pada tanggal 07 Mei 2019
2 https://indopos.co.id/read/2018 diakses pada tanggal 07 Mei 2019
3 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

## PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Eksistensi  Bidang  Infrastruktur  Pertanahan  dalam  pelaksanaan kegiatan  percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  adalah  sebagai supervisi  yang  memonitoring,  memberikan  arahan  dan  pembinaan  kepada  Seksi Pertanahan di Kantor Pertanahan. Pentingnya keberadaan Bidang Infrastruktur Pertanahan dalam  rangka  memonitoring,  memberikan  arahan  dan  pembinaan  adalah  untuk  menjaga dan  memastikan  proses  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) terlaksana sesuai program yang telah disusun serta sesuai target yang telah diberikan, serta meningkatkan  kemampuan  profesional  Seksi  Pertanahan  pada  Kantor  Pertanahan. Kegiatan  tersebut  mencakup:  Tahap  perencanaan,  penetapan  lokasi,  kepanitiaan, penyuluhan, pengumpulan data fisik, Disamping itu Bidang Infrastruktur Pertanahan juga berwenang untuk  memberikan arahan terkait pengakartiran dan pemetaan, verifikasi  hasil pekerjaan,  pencetakan  peta  bidang  tanah,  revisi  PBT  setelah  pengumuman,  pencetakan surat  ukur,  dan  penyerahan  output  kegiatan.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Bidang Infrastruktur  Pertanahan  dalam  pelaksanaan  Pendafataran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  adalah:  kekurangan  tenaga  ukur,  status  kepemilikan  tanah  di  Sumbar  yang didominasi tanah kaum, tradisi merantau masyarakat minang, beban biaya uang adat serta banyaknya tanah kaum yang tergadai tanpa batas waktu. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut,  upaya  yang  dilakukan  oleh  Kanwil  adalah  dengan  bekerjasama  dengan  BLK Padang, melakukan BKO petugas yuridis, melakukan FGD dengan Pemko Solok.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku Teks
A. Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Kanisius, Yogyakarta, 1997
Alfi  Khairi, Implementasi  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun  2017, JOM  Fisip,  Vol.  5,  Edisi  II  Juli  – Desember 2018
Ateng  Syarifudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggung  Jawab ,  Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  IV,  Universitas  Parahyangan, Bandung, 2000
Bappenas, Kumpulan  Bahan  Latihan  Pemantauan  dan  Evaluasi  Program-Program Penanggulangan  Kemiskinan ,  Bappena  dan  ADB  TA  4762  INO  –  Pro  Poor Palnning And Budgeting, Jakarta, tanpa tahun
Buhanuddin, Analisis  Administrasi  Manajemen  dan  Kepemimpinan  Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
Djoko  Prakoso  dan  Budiman  Adi  Purwanto, Eksistensi  Prona  Sebagai  Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
Herman  Sosongoboeng, Struktur  Organisasi  Dalam  Pengurusan  Tanah  Menurut  UUPA dan Undang-Undang No. 22 Th 1999, Pustaka BPN, Jakarta, 2001
Indri  Hadisiswati ,  Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Atas  Tanah ,  Jurnal Ahkam, Volume 2 Nomor 1, Juli 2014
M.  Ngalim  Purwanto, Administrasi  dan  Supervisi  Pendidikan ,  Remaja  Rosda  Karya, Bandung, 1987
Nur Basuki Winanmo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewengan, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun
Subekti  Mahanani, Kedudukan  UUP  1960  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Agraria  Di Tengah Kapitalisasi Negara, Akatiga, Bandung, 2001
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009
Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolan  Lingkunga ,  Mazahib  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Islam,  Vol  XV,  No.  1 Juni 2016
Tata  Wijayanta, Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Kaitannya Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga ,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  14 No. 2 Mei 2014

## B. Peraturan Prundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

## C. Internet
Syafrudin Kalo, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat , diakses dari http://www.academia.edu.com
https://indopos.co.id/read/2018/12/26/159873/bpn-sumbar-peringkat-pertama-nasional- penyelesaian-ptsl-2018