## PARADIGMA BARU BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM  MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

## Afrizal., M.Si
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang afrizal.umrah@gmail.com

## ABSTRACT
Substitution  of  the  new  order  regime  reform  era  to  bring  home  big  enough task  for  holders  of  development  policy  in  this  country  .  Government bureaucracy  into  one  part  left  by  the  new  order  of  special  concern  by  the government , especially pemerintaha area. The inability of the government to manage  the  bureaucracy  caused  by  many  things  one  of  which  is  the  lack  of quality  of  personnel  in  providing  service  to  the  community  .  Apparatus  still positioning  itself  not  as  a  public  servant  but  someone  who  must  be  served  . Therefore,  in  this  paper  the  author  tries  to  analyze  the  problems  with  the approach  of  a  paradigm  shift  regarding  the  bureaucratic  apparatus  of government as part of efforts to resolve the issue of government bureaucracy in order to realize good governance .
Keywords: Government Bureaucracy, Paradigm, Governance

## ABSTRAK
Pergantian  rezim  orde  baru  ke  era  reformasi  membawa  tugas  rumah  yang cukup  besar  bagi  pemangku  kebijkan  dinegeri  ini.  Birokrasi  pemerintahan menjadi  salah  satu  bagian  yang  ditinggalkan  oleh  orde  baru  yang  menjadi perhatian  khusus  oleh  pemerintah  terutama  pemerintaha  daerah.  Ketidak mampuan pemerintah dalam mengelola birokrasi disebabkan oleh banyak hal salah  satunya  adalah  lemahnya  kualitas  aparatur  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Aparatur  masih  memposisikan  diri  bukan sebagai pelayan publik tetapi seseorang yang harus dilayani. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mencoba menganalis persoalan dengan pendekatan perubahan  paradigma  aparatur  mengenai  birokrasi  pemerintahan  sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan birokrasi pemerintahan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: Birokrasi Pemerintahan, Paradigma, Tata Kelola Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Indonesia  sedang  berada  di  tengah  masa  transformasi    dalam  hubungan antara  pemerintah  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota  yang  menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah  pusat  di  daerah.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintah  Daerah  telah  dibuka  saluran  baru  bagi  pemerintah provinsi  dan  kabupaten/  kota  yang  ada  di  Indonesia  untuk  mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat untuk mengatur dan melayani rumah tangga dan urusannya sendiri.
Dengan berubahnya aturan dan kebijakan tersebut maka tanggung jawab dan beban  yang  harus  dipikul  oleh  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  besar. Oleh karena  itu  dibutuhkan  kesiapan  yang  matang  dari  pemerintah  daerah  itu sendiri.  Undang-undang  telah  dikeluarkan,  secara  tidak  langsung,  siap  atau tidak  siap,  pemerintah  daerah  harus  menerima  keputusan  tersebut  dan  siap menerima segala konsekuensi dari keputusan tersebut.
Semenjak digulirkannya Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Ttahun 1999 yang  kemudian  berubah  menjadi  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  atau ditetapkan  Indonesia  sebagai  suatu  negara  kesatuan  yang  berdesentralisasi, bangsa  Indonesia  terutama  sistem  pemerintahannya  mengalami  perubahan yang sangat signifikan. Hal ini  bisa dilihat dari pengelolaan tata pemerintahan yang kacau  balau. Pengelolaan  tata  pemerintahan  yang  tidak  baik  tesebut dimulai  dari  level  pemerintahan  tingkat  pusat  sampai  kepada  level pemerintahan  tingkat  daerah.  Ditambah  lagi  dengan  kualitas  sumber  daya aparatur  didaerah  yang  minim  sehingga  tidak  terpenuhinya  kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat.
Birokrasi  dan  pelayanan  publik    pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu
kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu sangat terasa bagi masyarakat  dalam  masalah  pelayanan  sebagai  dampak  dari  digulirkannya otonomi daerah. Masyarakat sulit sekali untuk melihat kebaikan dan manfaat positif dari pelayanan birokrasi di pemerintah daerah. Hal ini bisa dilihat dari akuntabilitas  publik,  sejauh  mana  masyarakat  bisa  menerima  manfaat  dari pelayanan  dan  birokrasi  pemerintah.  Apakah  sama  antara  sebelum  otonomi daerah dengan sesudahnya dalam masalah pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  birokrasi  dan  pelayanan  publik berkembang  menjadi  wahana  penyelenggaraan  berbagai  bidang  kehidupan bangsa  dan  hubungan  antar  negara.    Selain  diperlukan  dalam  pengelolaan pelayanan masyarakat, birokrasi juga harus mampu menerjemahkan seluruh keputusan  politik  dalam public  policy untuk  dapat  dioperasionalisasikan.
Birokrasi sebagai penentu keberhasilan kepemerintahan menjadikan birokrasi memiliki peran strategis disamping peran privat sector dan stakeholder .
Reformasi    yang  terjadi di  Indonesia  dan  mulai dikumandangkan pada  tahun 1998  merupakan  kebutuhan    mendasar  bangsa  setelah  lama  berada  dalam kehidupan yang salah kaprah . Reformasi  tersebut harus dilakukan   termasuk reformasi  dalam  birokrasi.      Birokrasi  pemerintah  daerah  merupakan  salah satu  acuan  untuk  melihat  keberhasilan  pengelolaan  penataan  pemerintahan yang  efesien  sehingga  akan  mendongkrak  kepercayaan  publik  kepada pemerintah.  Oleh  karena  perlu  adanya  suatu  tindakan  yang  cepat  dan kongkrit untuk mengatasi masalah ini .
Belum berjalan secara baik dan kontineu birokrasi pemerintahan di Indonesia hari  ini  menjadi  tugas  besar  bagi  para  pengampu  kebijakan.  Reformasi  yang telah  bergulir  cukup  lama  tidak  berbanding  lurus  dengan  reformasi  dibidang birokrasi.  Birokrasi  masih  jalan  ditempat  dan  belum  mampu  menemukan format  yang  tepat  untuk  melayani  masyarakat.  Masih  banyak  faktor  yang
harus  digali  dan  dicari  solusinya  agar  perjalanan  reformasi  di  Indonesia beriringan dengan perbaikan birokrasi.
Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menganalisi suatu format pelayanan birokrasi  yang  baik  sehingga  mampu  memberikan  solusi  terhadap permasalahan  birokrasi  terutama  birokrasi  pemerintahan  di  era  otonomi daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  atau library research dengan  memanfaatkan  sumber-sumber  kepustakaan  untuk memperoleh  data  penelitian  dengan  rangkaian  kegiatan  yang  dimulai  dari membaca,  mengumpulkan  bahan  kepustakaan  yang  berhubungan  dengan penelitian sampai dengan mengolah bahan tersebut sehingga menjadi sebuah tulisan.

## KERANGKA TEORITIS

## 1. Birokrasi Pemerintah
Sebagai  sebuah negara yang  mengikuti  perkembangan demokrasi,  kehadiran birokrasi  pemerintah  tidak  bisa  dihindari.  Menurut  teori  liberal,  birokrasi pemerintah  itu  menjalankan  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang mempunyai  akses  langsung  dengan  rakyat  melalui  mandat  yang  diperoleh dalam  pemilihan  (Miftah  Thoha,2002).  Hasil  pemilihan  merupakan  legitimasi dari  rakyat  terhadap  penguasa  yang  berwenang  dalam  menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu birokrasi pemerintah tidak hanya didominasi oleh pejabat-pejabat birokrasi saja yang meniti karir di dalamnya,  namun  ada  pula  bagian-bagian  lain  yang  ditempati  oleh  pejabat- pejabat  politik.  Demikian  juga  sebaliknya  di  dalam  birokrasi  pemerintah  itu
bukan  hanya  dimiliki  oleh  pimpinan  politik  dari  partai  politik  melainkan  ada juga pimpinan birokrasi karir yang professional.
Di  dalam  birokrasi  dikenal  istilah  pejabat,  yakni  orang  yang  menduduki jabatan  tertentu  dalam  birokrasi  pemerintah.  Kekuasaan  pejabat  ini  sangat menentukan,  karena  segala  urusan  yang  berhubungan  dengan  jabatan  itu maka dialah yang menentukan. Jabatan dalam birokrasi pemerintah memiliki hirarki yang mana hirarki paling atas mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari  pada  jabatan  yang  berada  di  bawahnya.  Semua  jabatan  itu  lengkap dengan  fasilitas  yang  mencerminkan  kekuasaan  tersebut.  Menurut  Weber, birokrasi  yang  dianut  oleh  pemerintah  pada  saat  ini  merupakan officialdom yakni  kerajaan  pejabat  (Miftah  Thoha,  2002).  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  orang- orang  yang  menduduki  jabatan-jabatan  tersebut  memiliki  hubungan kekerabatan  dengan  yang  lainnya.  Mereka  mengutamakan  kepentingan keluarganya,  bagi  orang  orang  lain  sangat  sulit  untuk  masuk  dalam  wilayah tersebut  kecuali  mereka  memiliki  hubungan  khusus  dengan  penguasa pemerintah,  urusan  masyarakat  menjadi  urusan  yang  kedua.  Padahal, menurut  Weber  pejabat  birokrasi  pemerintah  merupakan  sentral  dari penyelesaian  urusan  masyarakat  karena  rakyat  sangat  tergantung  dengan pelayanan dari pejabat tersebut.
Birokrasi  yang  ideal  menurut  Weber  adalah  suatu  kontruksi  yang  bisa menjawab  suatu  masalah  tertentu  pada  kondisi  waktu  dan  tempat  tertentu. Suatu  birokrasi  atau  administrasi  itu  memiliki  bentuk  yang  pasti  dimana semua  fungsi  bisa  dijalankan  dalam  cara-cara  yang  rasional.  Istilah  rasional dengan segala aspek pemahamannya merupakan kunci dari konsep birokrasi yang ideal.
Menurut  Weber, tipe ideal  birokrasi pemerintah  yang  rasional  itu    dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Individu  pejabat  secara  rasional  bebas,  akan  tetapi  dibatasi  oleh jabatannya  manakala  ia  menjalankan  tugas-tugas  atau  kepentingan individual  dalam  jabatannya.  Pejabat  tidak  bebas  menggunakan jabatannya  untuk  keperluan  dan  kepentingan  pribadinya  termasuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan  itu  disusun  dalam  tingkatan  hiraki  dari  atas  kebawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan dan ada  pula  yang  menyandang  kekuasaan  lebih  besar  dan  ada  yang  lebih kecil.
3. Tugas  dan  fungsi    masing-masing  jabatan  dalam  hiraki  tersebut  secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap  pejabat  mempunyai  kontrak  yang  harus  dijalankan.  Serta job description masing-masing pejabat harus dijalankan sesuai kontrak.
5. Setiap  pejabat  diseleksi  atas  dasar  kualifikasi  profesionalitasnya. Idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap  pejabat  mempunyai  gaji  termasuk  hak  untuk  menerima  pensiun sesuai dengan  tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya.
7. Terdapat  struktur  pengembangan  karir  yang  jelas  dengan  promosi berdasarkan  senioritas  dan  merit  sistem  yang  sesuai  dengan pertimbangan yang objektif
8. Setiap  pejabat  tidak  dibenarkan  sama  sekali  menjalankan  jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
9. Setiap  pejabat  berada  dibawah  pengendalian  dan  pengawasan  suatu sistem yang dijalankan  secara disiplin. (Miftah Thoha, 2002)
Menurut Warren Bennis (Miftah Thoha, 2002), bahwa setiap zaman tertentu akan  mengembangkan  suatu  bentuk  tatanan    sistem  organisasi  yang  sesuai dengan  zamannya.  Artinya  sistem  birokrasi  itu  bisa  berubah  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kondisi  zamannya.  Birokrasi  bisa  menyesuaikan  dengan
kebutuhan masyarakatnya.

## 2. Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance)
Good Governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang  baru  dan  sangat  sering  dibicarakan  dalam  ilmu  politik  dan  administrasi publik.  Konsep  ini  lahir  sejalan  dengan  konsep-konsep  dan  terminologi demokrasi,masyarakat  sipil,  partisipasi  masyarakat,  hak  azasi  manusiadan pembangunan  masyarakat  secara  berkelanjutan.  Konsep  tata  pemerintahan yang baik ini sering digunakan dalam wilayah pelayanan publik atau birokrasi pemerintah  karena  dipandang  perlunya  suatu  reformasi  birokrasi  guna meningkatkan  pelayanan  yang  baik  dari  pemerintah  kepada  masyarakatnya. Konsep  ini  juga  dipandang  sebagai  suatu  paradigma  baru  dalam  pelayanan publik  sebab  paradigma  baru  ini  menekankan  kepada  perananan  manajer publik  agar  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  kepada  masyarakat, mendorong  meningkatnya  otonomi  manajerial,  terutama  sekali    mengurangi campur  tangan  kontrol  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  transparansi, akuntabilitas  publik  dan  menciptakan  pengelolaan  manajerial  yang  bersih bebas dari korupsi (Miftah Thoha 2002).
United  Nations  Development  Programme  (UNDP) ,  merumuskan  istilah governance sebagai  suatu exercise dari  kewenangan  politik,  ekonomi  dan administrasi  untuk  menata,  mengatur  dan  mengelola  masalah-masalah sosialnya.  Istilah  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  urusan  pelayanan  publik dimana  masyarakat bisa  mengatur  urusan  yang berkenaan  dengan  ekonomi, institusi  dan  sumber-sumber  politik  lainnya,  yang  hanya  digunakan  untuk pembangunan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan.
Untuk  menciptakan  tata  pemerintahan  yang  baik  menurut  UNDP  (Miftah Thoha,  2002)  bahwa  setidaknya  ada  tiga unsur  yang  mendukung terciptanya
tata pemerintahan yang baik agar terciptanya kondisi yang menjamin adanya proses  kesejajaran,  kesamaan,  kohesi  dan  keseimbangan  peran  serta  saling mengontrol. Adapun tiga hal tersebut adalah pemerintah ( goverment ), rakyat (citizen )  dan  usahawan  ( businessment). Ketiga  komponen  tersebut  memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mengisi dan juga saling mempengaruhi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Ketiga variabel ini memiliki hubungan  yang  sama  dan  saling  terkait  yang  sangat  berpengaruh  terhadap upaya  dalam  menciptakan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Jika  ketiga  variabel tersebut  tidak  terjalin  dengan  baik  maka  berpengaruh  pula  terhadap  tata pemerintahan yang baik.
Oleh  karena  itu  masing-masing  komponen  atau  variabel  tersebut  harus  bisa memainkan  perannya  masing-masing,  pemerintah  sebagai  pembuat  regulasi dan yang memberikan pelayanan harus bisa memaksimalkan kekuatannya dan fungsinya.  Jangan  sampai  hanya  sebagai  simbol  yang  tidak  memiliki ruh dan kekuatan sebagai mana fungsinya sebuah pemerintahan. Begitu juga dengan rakyat atau civil society  harus bisa mendorong pemerintahan untuk berperan sesuai fungsinya karena pemahaman mengenai konsep demokrasi kekuasaan tidak  hanya  terpusat  kepada  atasan  atau  pemerintahan  tetapi  rakyat  juga memiliki  kekuasaan  yang  dijewantahkan  melalui  pemerintah  sebagai perwakilan masyarakat untuk mengurus rakyatnya. Begitu juga dengan sektor swasta ( business) harus memiliki dukungan terciptanya proses keseimbangan kekuasaan  yang  berlangsung  dalam  tata  pemerintahan  yang  baik.  Jika  suatu birokrasi  pemerintah  bisa  menyeimbangkan  ketiga  unsur  ini  yaitu  antara government,  civil  society dan business maka  akan  terjadi  kesenjangan  dan berdampak rusaknya tata pemerintahan. Sebagai contoh jika sektor business yang  mendominasi  maka  mereka  bisa  mempengaruhi  kebijakan  peluang- peluang  kolusi  akan  terbuka  lebar  karena  pejabat  publik  yang  duduk  di
birokrasi  pemerintah  yang  selalu  berorientasi  uang  dalam  menjalankan tugasnya.

## PEMBAHASAN

## 1. Kondisi Birokrasi Indonesia Hari ini
Kerja  keras  para  pembuat  kebijakan  dinegeri  ini  baik  itu  di  level  nasional maupun  lokal  harus  menyentuh  pada  arah  reformasi  birokrasi.  Kita  melihat kondisi birokrasi kita pada hari ini yang sangat carut-marut , dimana-mana kita mendengar  keluhan  dan  laporan  masyarakat  yang  menyayangkan  sikap para aparatur  pemerintah  yang  tidak  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat  sehingga  sosok  birokrat  menjadi momok yang  menakutkan  bagi masyarakat.  Wajar  pada  hari  ini  muncul  ketidakpercayaan  yang  tinggi  dari masyarakat  terhadap  birokrasi  pemerintah.  Pemerintah  yang  seharusnya menjadi  pengayom  masyarakat  justru  menjadi  beban  masyarakat  yang notabene sangat membutuhkan birokrasi karena kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat tergantung sekali dengan birokrasi pemerintah.
Oleh karena itu perlu ada yang namanya upaya untuk mengembalikan fungsi birokrasi kepada tujuan semula yakni tujuan mengapa birokrasi itu harus ada. Selain  itu  ditambah  lagi  perilaku  para  birokrat  yang  tidak  mencerminkan perilaku  seorang  abdi  negara,  seperti  kedisiplinan  yang  rendah,  tanggung jawab  terhadap  pekerjaan  yang  kurang  dan  ketidakpekaan  terhadap persoalan masyarakat. Setidaknya ada beberapa kecenderungan dan perilaku kurang  positif  dari  birokrasi  Indonesia  pada  hari  ini  terutama  birokrasi pemerintah daerah.
Pertama ,  aparat  birokrasi  telah  terkooptasi  sikap  dan  perilakunya  oleh kepentingan-kepentingan  pribadi  dan  politik  sang  patron  yang  cenderung vested  interes t.  Profil  aparat  birokrasi  telah  dibentuk  sedemikian  rupa
sehingga tidak lagi menjadi alat rakyat, tetapi telah menjadi alat penguasa dan bahkan mereka seringkali menampakkan dirinya sebagai penguasa itu sendiri. Mereka  menjadi  sangat  arogan,  ingin  menang  sendiri,  merasa  benar  sendiri dan  menafikan  kepentingan  rakyat  .  Orientasi  mereka  bukan  lagi  bagaimana masyarakat  merasa  nyaman  dengan  dan  terlayani  dengan  pelayanan  yang mereka  berikan  tapi  jutru  yang  penting  bagi  mereka  bagaimana  pekerjaan mereka  cepat  selesai  dan  tidak  melanggar  perintah  atasan,  walaupun  pada saat yang sama  masyarakat merasa dirugikan.
Kedua, lemahnya  proses  rekruitmen,  seleksi  serta  pengembangan sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  tidak  terprogram  dengan  baik.  Kita  lihat banyak  birokrasi  publik  yang  diisi  oleh  tenaga-tenaga  yang  tidak  profesional ( the  wrong  man  in  the  right  place ).  Tidak  diterapkannya  merit  sistem,  tetapi atas  dasar  rasa like  and  dislike. Adanya  tenaga  profesional,  tetapi  seringkali karena  berbeda  ideologi  politik  dengan  pimpinannya  ditempatkan  pada tempat atau posisi yang tidak semestinya (the right man in the wrong place).
Dalam  hal  tertentu,  tenaga  profesional  ini  juga  seringkali  tidak  dapat didayagunakan  secara  optimal  karena  alasan  kepangkatan  posisi  dan sebagainya.  Politik  balas  budi  juga  menjadikan  pos-pos  di  birokrasi  sebagai ladang  yang  empuk  bagi  para  penguasa  untuk  menjadikan  para  pendukung dan  tim  suksesnya  untuk  duduk  dibirokrasi.  Ditambah  lagi  dengan  sifat primordial,  kesukuan,  satu  wilayah  dan  sebagainya  sebagai  alasan  untuk mendudukkan  seseorang  diposisi  tertentu.  Semua  ini  makin  menambah  luka dan perihnya wajah birokrasi di daerah.
Ketiga, evaluasi program kepegawaian sangat jarang dilakukan dan walaupun ada  hasilnya,  biasanya  sangat  diragukan  obyektivitasnya,  karena  selain bernuansa ‘asal  bapak  senang’ juga  dilakukan  hanya  untuk  memenuhi formalitas belaka. Hal ini bisa dilihat dari kinerja dan kedisiplinan yang sangat
kurang, dimulai dari waktu kedatangan dan waktu pulang pegawai yang tidak tepat.  Selain  itu  banyaknya  para  pegawai  yang  tidak  bisa  bekerja  sehingga waktu  kerja  mereka  habiskan  untuk  keperluan  lain,  yang  jelas  bukan  urusan yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  mereka.  Ini  merupakan  bentuk kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang.
Keempat ,  masih  kaburnya  kode  etik  bagi  aparat  birokrasi  publik  ( code  of conduct ),  sehingga  tidak  mampu  menciptakan  adanya  budaya  birokrasi  yang sehat,  seperti  kerja  keras,  keinginan  untuk  berprestasi  kejujuran,  rasa tanggung  jawab,  bersih  dan  bebas  dari  KKN,  dan  sebagainya.  Ditambah  lagi sebagian  para  birokrat  yang  memiliki  sikap  tidak  terpuji  seperti  melayani masyarakat dengan kasar serta tidak acuh dengan masyarakat.
Kelima, lemahnya  responsivitas,  representativitas,  dan  responsibilitas aparatur  pemerintah,  dimana  mereka  hanya  mampu  menempatkan  dirinya sebagai  mesin  birokrasi  yang  tidak  mampu  mengadaptasikan  sikap  dan perilakunya pada kondisi dan tuntutan masyarakat yang terus berubah.
Keenam, manajemen  pelayanan  publik  ( public  sevice  management )  yang terlalu  didominasi  paradigma  dikotomi  kebijakan-administrasi,  manajemen ilmiah,  matematis  dan  mengabaikan  paradigma  diskursif,  perilaku  sosial, sistemik,  pilihan  publik  dan  pilihan  sosial.  Karena  birokrasi  merupakan organisasi  manusia  yang  peka  dengan  masalah-masalah  ynag  tidak  formal seperti  emosional,  kedekatan  personal  dan  sebagainya.  Salah  satu  faktor penunjang  keberhasilan  dalam  birokrasi  itu  adalah  masalah-masalah  non teknis yang sering tidak diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri.
Ketujuh ,  politik  penggajian  dan  kesejahteraan  pegawai  yang  kurang  adil menyebabkan  pegawai  kurang  mempunyai  motivasi  kerja  sehingga  memicu timbulnya  perilaku  kolutif  dan  koruptif  (Islamy,  1998).  Sehingga  ada  istilah yang  cukup  menyinggung  dalam  dunia  birokrasi  yakni  “ pintar  goblok  gaji
sama ”.  Para  pegawai  tidak  punya  motivasi  untuk  maju  karena  tidak  ada jaminan  mereka  akan  mendapatkan  kesejahteraan  dan  kompensasi  yang lebih.  Mereka  lebih  baik  bekerja  dan  berkarya  apa  adanya.  Apalagi  masalah jabatan dan posisi, karena semua itu hanya bisa didapatkan melalui kedekatan dengan atasan. Maka muncul persaingan tidak sehat antara sesama pegawai sehingga berdampak kepada pelayanan masayarakat yang terabaikan.
Melihat kenyataan di atas maka tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut.  Kita  harus  memiliki sense  of  crisis,  sense  of  urgency,  sense  of purpose sehingga  mampu  mencarikan  jalan  keluar  bagi  krisis  yang  ada  pada tubuh birokrasi publik kita. Perlu adanya gerakan baru yang berani, yang tidak hanya  mengubah  sistem  saja  tetapi  bisa  mengubah mindset dan  paradigma masyarakat  dan  pemerintah  terhadap  birokrasi.  Karena  kesalahan  dalam melihat birokrasi akan berdampak kepada pelayan yang akan diberikan.
Perilaku  dan  cara  klasik  yang  tidak  pernah  berubah  hingga  saat  ini  dalam memberikan  pelayanan  kepada  warga  dan  masyarakat  adalah  arogansi petugas  dan  pejabat  pemerintah.  Pelayanan  yang  selalu  berorientasi  pada keinginan  pejabat,  penguasa  dan  dari  sudut  kepentingan  pemerintah.  Bukan berdasarkan dari keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Bukti orientasi    kepentingan  penguasa  tersebut  adalah  pelayanan  publik  selalu dilakukan  di  kantor-kantor  pemerintah,  belum  ada  pemerintah  yang menjemput bola untuk mendekati masyarakat yang harus dilayani.
Selain itu menurut Prof. DR. Siagian, MPA, karakter birokrasi Indonesia pada hari  ini  adalah:  apatis,  menolak  berurusan,  dingin,  memandang  rendah, bekerja  mekanis  seperti  robot,  ketat  pada  prosedural, pingpong (saling melempar  tanggung  jawab).  Karena  tidak  ada  akuntabilitas  kepada  publik, bekerja hanya sebagai suatu aktifitas formal sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi  aturan.  Permasalahan  masyarakat  dengan  pelayanan  bukan
menjadi urusan bagi para birokrat karena pertanggungjawaban mereka hanya kepada atasan.
2. Paradigma  Baru  Birokrasi    Pemerintah  Daerah  Dalam  Menuju Good

## Governance
Sejarah  mencatat,  birokrasi  di  Indonesia  setelah  merdeka  menunjukkan birokrasi  yang    tidak  netral.  Perkembangannya  menunjukkan  pola  birokrasi yang vertikal – linear , yakni kebijakan bermuara di atas (level kepemimpinan tinggi) dan sebaliknya arah pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Apabila birokrasi  tersebut  kuat  dari  sisi  kemampuan  profesional  akan  tetapi  tidak disertai  etika  dan  integritas  pengabdian  yang  baik  akan  memiliki kecenderungan arogan dan  tidak konsisten.
Maka  harus  ada  dan  perlunya  suatu  upaya  yang  dilakukan  untuk  memulai merubah  pola  kerja  birokrasi  dan  citra  birokrasi  dimasyarakat.  Menurut Miftah  Thoha  (2002)  perlu  ada  yang  namanya  bangun  rancang  atau grand design dari birokrasi tersebut. Birokrat harus melihat birokrasi dari kacamata pelayanan  untuk  masyarakat  bukan  sebaliknya  pelayanan  dari  masyarakat untuk  birokrat.  Cara  pandang  seperti  itu  akan  merubah  cara  kerja  serta motivasi kerjanya. Begitu juga dengan masayarakat harus melihat pemerintah sebagai  mitra  pelayanan,  sehingga  bisa  bekerjasama  dalam  hal  pengawasan dan kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat.
Permasalahan  penting  berikutnya  jika  kita  ingin  merubah  wajah  birokrasi Indonesia  adalah  kita  mencoba  untuk  mengubah  cara  pandang  atau paradigma  mereka  melihat  birokrasi.  Para  birokrat  sebagai  ujung  tombak dalam  pelayanan  tersebut  harus  melihat  pekerjaan  yang  mereka  tekuni merupakan  pekerjaan  yang  harus  bisa  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat.  Standar  keberhasilan  mereka  sejauhmana  masyarakat  merasa
terlayani  dan  merasakan  manfaat  dari  pelayanan  yang  mereka  berikan. Karena  selama  ini  standar  keberhasilan  bagi  seorang  birokrat  adalah bagaimana  mereka  bekerja  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  atasan dan  tidak  sedikit  dari  mereka  melakukan  penyimpangan  dalam  pekerjaan demi  melaksanakan  perintah  atasan.  Mereka  lebih  khawatir  jika  tidak  bisa melayani  atasannya  dari  pada  tidak  bisa  melayani  masyarakatnya.  Oleh karena  itu  paradigma  mereka  tentang    standar  keberhasilan  dalam  birokrasi tersebut harus diubah.
Salah  satu  tanda  dan  bukti  bahwa  birokrasi  pemerintah  mengabdi  kepada rakyatnya adalah ia dapat dilihat dari seberapa jauh pelayanan yang diberikan kepada  masyarakat  itu  baik.  Demikian  pula  salah  satu  wujud  suatu  tatanan birokrasi  pemerintah  yang    baik  dan  amanah    bisa  diamati  dari  tata  cara pemerintah  memberikan  pelayanan  kepada  publik  terutama  kepada masyarakat biasa.
Selain dari beberapa masalah diatas yang harus diperbaharui adalah masalah moral atau perilaku pejabat dan pelayan masyarakat yakni birokrat. Selama ini masalah  moral  sering  dilupakan  dan  dikesampingkan  dalam  birokrasi pemerintah,  hanya  sebagai  permainan  dan  sumpah  jabatan  saja  tatkala mereka dilantik. Ketika birokrasi melakukan sumpah jabatan bagi pejabatnya, maka  dususun  rangkaian  kalimat  sumpah  jabatan    yangmemuat  nilai  moral dan  pertanggungjawaban  yang  tidak  hanya  kepada  manusia  tetapi pertanggungjawabkan  kepada  Allah  SWT.  Namun  ketika  mereka  telah menjalankan tugasnya tidak sedikit dari mereka melupakan sumpah itu. Moral merupakan  nilai  plus  sekaligus  pendukung  bagi  terciptanya  pelayanan  yang maksimal,  moral  merupakan  operasionalisasi  dari  sikap  pribadi  seseorang yang  memiliki  keyakinan  dan  nilai  yang  melekat  pada  diri  seseorang.  Maka masalah  moral  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  meletakkan  atau
memposisikan  seseorang  dalam  jabatannya,  bahkan  dalam  seleksi  dan promosi.
Menurut  Miftah  Thoha  (2009)  ada  empat leverage  point yang  dijadikan pertimbangan  untuk  menyusun  strategi  pembaharuan  aparatur  negara  dan pemerintahan, yakni:
1. Kelembagaan Birokrasi Pemerintah
Kelembagaan  merupaka  hal  pertama  yang  harus  diperbaharui  karena dalam kelembagaan terdapat dua unsur yakni kultur dan struktur. Kultur merupakan  perpaduan  tata  nilai,  kepercayaan  dan  kebiasaan  yang diyakini  kebenarannya  untuk  diperjuangkan.  Ketika  para  aparatur  atau birokrat melihat birokrasi merupakan suatu ladang dan wilayah dimana mereka harus melakukan yang terbaik untuk masyarakat maka itu akan mempengaruhi  kinerja  mereka.  Secara  teknis  setiap  pekerjaan  yang mereka  lakukan  akansenantiasa  berorientasi  kepuasan  dan  kebaikan masyarakat.  Sedangkan  struktur  merupakan  kerangka  yang  digunakan sebagai  tata  aliran  proses  bagaimana  bagaimana  kultur  itu  bisa diterapkan  dan diwujudkan dalam suatu pemerintahan tersebut.
2. Sistem Penataan Birokrasi Pemerintahan
Sistem  sangat  tergantung  dan  menentukan  visi  dan  keinginan  politik yang ada. Tegaknya suatu hukum, profesional, akuntabel dan kompeten sangat  tergantung  dengan  sistem  penataan  yang  dibuat.  Sistem penataan  yang  baik  perlu  dilakukan,  karena  sistem  yang  baik  akan mempengaruhi  perilaku  aparaturnya.  Aparatur  yang  baik  akan  susah untuk  berbuat  jika  sistemnya  tidak  baik,  justru  sebaliknya  sistem  yang baik  akan  memaksa  aparatur  untuk  melakukan  kebaikan.  Memang  jika kita  berbicara  ideal  semuanya  harus  serentak  dan  bersama-sama diperbaiki.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## 3. Sumber Daya Aparatur
SDM  aparatur  pemerintah  pada  hari  ini  dikenal  sebagai  aparatur  yang tidak  professional  dan  kesejateraannya  sangat  kurang.  Pendidikan  dan pelatihan  berkala  yang  buat  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan kualitas  aparaturnya  sangat  penting. Masalah  kesejahteraan  juga  perlu diperhatikan  karena  hal  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap profesionalisme.  Pada  akhirnya  mereka  akan  mencoba  mencari penghasilan  sampingan  yang  masalah  tersebut  banyak  yang  merusak sistem  birokrasi  pemerintah  seperti  korupsi,  penipuan,  manipulasi  dan sebagainya.
Menurut  Budi  Suprianto  dalam  Manajemen  Pemerintahan  (2009),  untuk mewujudkan  birokrasi  pemerintah  yang  baik  ada  beberapa  hal  yang  perlu direformasi, yakni :
1. Reformasi Elit
Kepentingan  penguasa  atau  elit  politik  lebih  dominan  dari  pada kepentingan rakyat. Karena itu kebijakan yang dibuat selalu berorientasi dan  merupakan  alat  untuk  meningkatkan  kepentingan  elit  politik  dari pada  kepentingan  rakyat.  Hingga  saat  ini  visi  dan  misi  para  elit  politik dan  birokrat  adalah  bagaimana  menjadikan  kekuasaan    sebagai  alat untuk  mempertahankan  kekuasaan  dan      diri,  dimana  birokrasi merupakan alat yang sangat mudah untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh  karena  itu  perlu  ditumbuhkembangkan  kemauan  pimpinan kekuasaan  dan  elit  politik  untuk  merubah  perilakunya  dan  memilik komitmen  untuk  merubah  wajah  birokrasi  Indonesia.  Kemudian  perlu adanya mengubah dan membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang  Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  Negara    yang  saat ini  tidak  lagi  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  serta  adanya
remunasi  atau  penggajian  pegawai  negeri  karena  gaji  terlalu  kecil berdampak terjadinya korupsi.
2. Reformasi Pola Pikir
Merubah  cara  pandang  dan  paradigma  aparatur  dan  pemerintah terhadap  birokrasi.  Memberikan  kewenangan  dan  pendelegasian  tugas kepada  bawahan,  misalnya  jika  atasan  tidak  berada  ditempat,  urusan- urusan  teknis  bisa  diserahkan  kepada  bawahannya  agarmasyarakat berurusan  dengan  instansi  tertentu  tidak  perlu  menunggu  atasannya ada.
3. Reformasi pengawasan
Agar  reformasi  birokrasi  berjalan    dengan  baik  diperlukan  fungsi pengawasan yang lebih ketat. Dalam kontek ini diperlukan penyesuaian dan  perubahan  baru  untuk  menghadapi  tantangan  tugas  masa  depan. Hal  ini  terkait  dengan  perilaku  birokrasi  yang  terkesan  kaku  dalam menjalankan fungsi pengawasan dan sangat terpaku kepada peraturan. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  beberapa  hal,  yakni:  sikap  dan  prosedur pelayanan yang kaku, kualitas intelektual rata-rata pengawas tidak jauh dengan kualitas masyarakat umum, sikap dan metoda kerja yang kurang memenuhi kebutuhan khas masyarakat lokal, orientasi kerja yang hanya berdasarkan perintah atasan bukan karena kebutuhan masyarakat, serta lembaga  yang  kurang  mandiri  akibat  adanya  intevensi  lembaga eksternal.
4. Reformasi Organisasi
Reformasi  birokrasi  harus  segera  dilakukan  tanpa  harus  berdasarkan sistematis karena kemungkinan akan menimbulkan fenomena organisasi yang  gemuk  karena  terlalu  banyak  jabatan  struktural  dan  terjadi tumpang  tindih  program  kegiatan  yang  ditangani.  Setidaknya  dalam mereformasi  birokrasi  kita  harus  melihat  beberapa  hal  yakni  tingkat
kepentingan  organisasi,  maksudnya  struktur  organisasi  itu  dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pekerjaan bukan kepentingan pihak  tertentu,  desain  organisasi  yang  akan  selalu  menciptakan efekstifitas dan efesiensi.
Perubahan  lingkungan  kerja  yang  patut  diperhitungkan  adalah  antara  lain pekerjaan yang dahulu tidak  berdasarkan keahlian dan merupakan pekerjaan yang  berulang-ulang  tanpa  arti  berubah  menjadi  pekerjaan  dengan  keahlian dan  dilakukan  dengan  menemukan  cara  baru  serta  penuh  kepedulian. Pekerjaan  yang  dalam  paradigma  lama  dilakukan  perorangan  dengan  basis fungsional  dan  hanya  satu  bidang  keahlian  berubah  menjadi  pekerjaan kelompok  yang berbasis proyek dengan beragam keahlian.  Selain itu apabila dahulu  atasanlah  yang  berkuasa  dengan  arah  koordinasi  dari  atas  ke  bawah maka dalam paradigma baru yang berkuasa adalah publik dengan koordinasi antar rekan kerja.

## 3. Strategi Pelayanan Publik
Dengan  berbagai  macam  persoalan  mengenai  birokrasi  pemerintah  yang diakibatkan  oleh  dari  segi  pelayanannya  maupun  dari  aparaturnya  sendiri. Disini  penulis  mencoba  memberikan  beberapa  strategi  untuk  mewujudkan pelayanan  dan  tata  pemerintahan  yang  baik  yakni pertama ,  perubahan paradigma birokrasi publik dari yang semula terlalu condong pada paradigma birokrasi  tipe  ideal  Weberian,  manajeman  ilmiah  Taylorian  dan  Fayolian, menuju  ke  paradigma  birokrasi  yang  lebih  mengedepankan the  art  of governance dan the craft of managemen t (Jabbra dan Dwivedi, 1989; Hughes, 1994). Aktivitas birokrasi publik tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan secara  efisien,  efektif  dan  ekonomis,  tetapi  juga  bernuansa  responsif, representatif dan responsibel.
Kedua ,  pemberdayaan  birokrasi  melalui  redefinisi  peran  dan  tanggung jawabnya,  peningkatan  profesionalitas  dengan  mengoptimalkan  sarana- sarana  diklat  dan  litbang  di  bidang  kepegawaian,  pengembangan  institusi ( institutional building ) yang bisa dipakai untuk memacu aparat birokrasi untuk mengejar  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  sekaligus  juga  untuk memperkuat moral mereka, dan pelatihan kepekaan ( sensitivty training ) agar mereka responsif terhadap kepentingan publik.
Ketiga ,  dalam  hal  penyakit  birokrasi  yang  sangat  kronis  itu,  maka  perlu dilakukan brain  wash (cuci  otak)  untuk  mengindoktrinasikan  cara  berpikir yang  jernih  dan  positif  untuk  membela  kebenaran  dan  kepentingan  rakyat; blood wash (cuci darah) untuk membersihkan penyakit korup dan sikap serta perilaku  yang tidak  jujur  dan  tidak  bertanggung jawab;  dan heart  wash (cuci hati)  untuk  mengobati  penyakit  arogan  sok  kuasa  menangnya  sendiri, pemarah dan antiperbedaan.
Dari penjelasan-penjelasan di atas, kiranya dapat ditarik benang merah bahwa masalah akuntabilitas pejabat publik adalah masalah yang sangat konfiguratif. Jadi tidak bisa persoalan ini hanya disorot dari satu dimensi saja. Di samping itu, apabila kita melihat kasus Indonesia, maka kesimpulannya adalah bahwa mekanisme  untuk  melakukan  jaminan  akuntabilitas  terhadap  para  pejabat publik  itu  sudah  diatur  dengan  rinci  dan  baik,  tapi  dalam  implementasinya ternyata  sampai  hari  ini  pun  persoalan  non-teknis  (seperti  moralitas)  kerap menghambat mekanisme pertanggungan jawab yang sudah tersusun rapi itu.
Untuk penyimpulan yang bersifat rekomendatif, dapat dikatakan di sini bahwa akuntabilitas  publik  merupakan  landasan  bagi  proses  penyelenggaraan pemerintahan. Ia diperlukan karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan  tindakan  dan  pekerjaannya  kepada  publik  dan kepada  organisasi  tempat  ia  bekerja.Dengan  demikian,  konsep good
governance pada  dasarnya  menginginkan  adanya  pelibatan  banyak  pihak dalam  tiap  proses  jalannya  pemerintahan.  Sehingga  dengan  demikian perbincangan  tentang  otonomi  daerah  tidak  sekedar  berbicara  tentang adanya desentralisasi vertikal saja (yaitu pengalihan wewenang dari pusat ke daerah) tetapi juga desentralisasi horisontal (yaitu pengalihan wewenang dari pemerintah ke pihak di luar pemerintah).
Dengan  adanya  kesadaran  bahwa  dalam  penataan  dan  penyelenggaraan pemerintahan  kita  harus  mengacu  pada  konsep good  governance itu  maka keterlibatan  banyak  pihak  dalam  proses  kepemerintahan  menjadi  suatu keharusan. Dalam hal ini masyarakat adalah sebagai salah satu pihak, namun yang paling penting, harus diberikan ruang yang luas dalam era desentralisasi ini.  Sebab  desentralisasi  horisontal,  artinya  adalah  pemerintah  ( government ) sekarang  tidak  lagi merupakan  satu-satunya  institusi  yang  menangani  semua aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Perubahan mindset juga merupakan sebuah keharusan jika ingin mewujudkan perilaku  baru  dalam  birokrasi  publik.  Perubahan  prosedur  pelayanan  dari pelayanan  yang  cenderung  kompleks  dan  menghambat  akses  warga  secara wajar menjadi pelayanan yang cepat, pasti, transparan, dan responsif, hanya akan berhasil jika diikuti dengan perubahan misi dan budaya birokrasi. Selama misi  utama  birokrasi  masih  pada  upaya  untuk  mengendalikan  perilaku,  akan sulit untuk mengembangkan praktik pelayanan publik yang baik.
Beberapa  strategi  pokok  yang  perlu  dilakukan  untuk  mengubah  paradigma pelayan  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  pembenahan  pelayanan  publik pada pemerintah daerah adalah:
pertama ,  mengubah  budaya  paternalistik  dalam  pelayanan  menjadi budaya egaliter sehingga posisi antara pejabat, pegawai pemerintahan, dan
pengguna jasa layanan publik adalah sama. Masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik bukanlah pihak yang meminta-minta pelayanan secara cuma-cuma karena pada dasarnya mereka sudah membayar pelayanan itu melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan.
Kedua ,  menegakkan  kriteria  efektivitas  dan  efisiensi    pelayanan.  Tidak semata-mata  bahwa  pelayanan  kepada  publik  sudah  dilakukan,  namun harus  memerhatikan  apakah  pelayanan  tersebut  sudah  cukup  cepat, mudah, dan jelas bagi masyarakat, juga tidak menghabiskan banyak biaya, terutama biaya yang seharusnya tidak perlu (tidak resmi).
Ketiga ,  mengembangkan  remunerasi  berdasarkan  kinerja  (merit  system), sehingga mendorong aparatur lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat .
Keempat ,  mail  dan  terbuka  menerima  kritik  yang  disampaikan  publik (media,  LSM,  dan  masyarakat).  Pada  saat  yang  sama,  dikembangkan  juga mekanisme  evaluasi  secara  berkala  atas  pelayanan  yang  sudah  dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal.
Kelima ,  membudayakan  delegasi  kewenangan  dan  diskresi  yang bertanggung  jawab.  Tidak  boleh  lagi  ada  pelayanan  kepada  masyarakat yang terhambat karena tidak adanya pimpinan.
Keenam ,  orientasi  kepada  pelayanan  pengguna  jasa.  Tidak  seperti pelayanan  yang  dikembangkan  sektor  swasta,  pelayanan  yang dikembangkan  oleh  birokrasi  selama  ini  cenderung  kurang  berorientasi kepada pengguna jasa.

## KESIMPULAN
Semua  permasalah  mengenai  kondisi  pelayanan  publik  dan  birokrasi pemerintah  hari  ini  merupakan  permasalahan  harus  segera  diselesaikan. Kalau  tidak  ia  akan  membusuk  dan  merusak  sistem  yang  lain.  Walaupun perubahan itu harus memakan waktu dan biaya yang banyak namun itu harus tetap  dilakukan.  Sudah  banyak  konsep-konsep  dan  strategi-strategi  para ilmuan  untuk  mencari  formula  yang  tepat  untuk  mereformasi  birokrasi pemerintah,  tetap  saja  semua  itu  harus  didukung  oleh  semua  pihak. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua komponen agar perubahan itu bias  segera  dilakukan  walaupun  tidak  tahu  kapan  masalah  ini  akan  berakhir. Harapan  dengan  otonomi  daerah  bias  menyelesaikan  masalah  justru sebaliknya  makin  membuat  rumit  system  pelayanan  kepada  masyarakat. Namun kita tidak perlu pesimis bahwa perubahan itu akan terus digaungkan dan dilakukan yakni memulai dari hal yang paling sederhana atau yang paling dekat  dengan  lingkungan  kita  seperti  merubah  cara  pandang  kita  secara pribadi  terhadap  birokrasi  dan  kita  tularkan  kepada  masyarakat  yang  lain seiring dengan perubahan secara organisasi dan sistem.

## DAFTAR PUSTAKA
Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Akuntabilitas Publik, Sketsa pada masa transisi.
Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Samego,  Indria.  “ Pilkada  Langsung  dan  Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan Daerah:Pembangunan Politik Lokal Pasca Orde Baru”. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 5/Nomor 1/2007
Supriyanto,  Budi.  2009.  Manajemen  Pemerintahan.  Tanggerang:  Media Brilian.
Thoha,  Miftah.  “ Reposisi  Daerah  Otonom  dan  Dampaknya  Pada  Pelayanan Publik” . Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI Edisi 33 Tahun 2010.
Thoha, Miftah. 2002. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Thoha, Miftah.2009. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta:
Kencana.
Widjaja, HAW. 2009. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali press.
Arif, Saiful. www.saifularif.com
Supriyanto.Paradigma  Baru  Birokrasi. http://www.docstoc.com/docs/29797095/REFORMASI- BIROKRASI
Triwisaksana, opini republika. http://triwisaksana.blogspot.com/2010_04_01_archive.html