## PERCEPATAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL : PERSPEKTIF PEJABAT DAERAH DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA
(Food Consumption Diversification Acceleration based on Local Food :
Local Stakeholders Perspectives and Strategies to Achieve)
Drajat Martianto 1* , Dodik Briawan 1 , Mewa Ariani 2 , dan Nita Yulianis 3
1* Alamat Korespondensi: Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680. Telp: 0251-8621258; Fax: 0251-8622276;Email: drajat_martianto@yahoo.com
1 Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680.
2 Kepala Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Propinsi Banten 3 Staf Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI

## ABSTRACT
Until the year of 2008, Indonesia’s food consumption quality has not met its ideal pattern yet as shown by DDP (Desirable Dietary Pattern) Score 81.9 and the domination of rice consumption up to 64.1%. The government of Indonesia’s effort to accelerate food consumption diversification requires coordination and good preparation of all related stakeholders. Therefore the aims of this study were to assess the perceptions of the key persons at the local government regarding the food consumption diversification program and to analyze the strategy priority in achieving the acceleration program. This research was carried out in March to December 2008 and used a cross sectional study. Survey was done in three provinces which represent the differences of food consumption pattern. In each province, twenty head officers at the local government purposively selected were assessed about their perception. The perception data was measured by Likert scale and analyzed by the trends using percents and mode score. The strategy priority was measured by AHP (Analytical Hierarchy Process) method. This research shows that there are variations among stakeholders in the three provinces ranging “from poor to good” in perceiving the concept and application of food consumption diversification program. Nevertheless, local food is mainly defined as should be locally produced. Increasing the commitment and participation within all stakeholders (29. 3%) are the strategy priority besides promoting local food business through capital and marketing support (25.1%).
Key words: perception, stakeholders, food consumption diversification, local food

## PENDAHULUAN
Data SUSENAS tahun 2008 menunjuk- kan bahwa skor keragaman konsumsi pangan di Indonesia baru mencapai 81.9 dari total skor Pola Pangan Harapan senilai 100 dengan tingginya kontribusi konsumsi padi - padian yang mencapai 64.1% (anjuran 50%) (BPS 2009). Skor pola konsumsi pangan ini masih mencerminkan ketidakseimbangan pola konsumsi antara lain dicirikan oleh masih sangat tingginya kontribusi beras, rendahnya konsumsi sayuran, buah-buahan, pangan hewani dan kacang-kacangan dalam pola konsumsi pangan masyarakat. Kajian Rachman dan Ariani (2008) menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 mayoritas masyarakat Indonesia di kota atau desa, kaya atau miskin memiliki satu pola pangan pokok yaitu beras dan mie.
Konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam dan seimbang, dan peranan pangan import seperti terigu, susu, kedele meningkat, sementara konsumsi pangan lokal seperti sagu, jagung dan umbi-umbian cenderung menurun. Konsumsi pangan sumber protein, vitamin dan mineral berupa pangan hewani, sayuran dan buah masih rendah.
Beberapa kajian menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi konsumsi pangan telah menjadi program sejak lebih dari 45 tahun yang lalu, namun tingkat keberhasilan program tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan (Krisnamurthi 2003, Martianto et al. 2008, Rachman dan Ariani 2008). Mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, pemerintah pusat dalam hal ini Badan
Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian R.I mengupayakan suatu percepatan pencapaian diversifikasi konsumsi pangan. Pada tahun 2015, diharapkan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang berbasis pada sumberdaya pangan lokal akan dapat tercapai dengan indikasi skor PPH mendekati 100, pangan yang tersedia aman dikonsumsi dan penurunan kejadian keracunan pangan sampai level minimum (BKP 2007).
Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengakselerasi pelaksanaan program diversifikasi konsumsi pangan 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah. Akselerasi tersebut dapat diaktualisasikan ke dalam kebijakan dan program daerah yang terjabar dalam perencanaan, sosialisasi dan sinkronisasi pelaksanaan program. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kesesuaian persepsi para pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai konsepsi dan aplikasi kebijakan yang telah digariskan menjadi salah satu poin penting. Upaya percepatan diversifikasi konsumsi pangan menuju tahun 2015 memerlukan dukungan dan fasilitasi pejabat sebagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa (BKP 2007). Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbagai program, termasuk diversifikasi konsumsi pangan, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui beragam persepsi yang dimiliki pejabat daerah dalam merespon kebijakan tersebut dan menggali pendapat para pejabat dan pakar mengenai strategi pencapaiannya.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengkaji beragam persepsi pemangku kepentingan di masing-masing wilayah; dan 2) merumuskan prioritas strategi yang tepat menuju percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal.

## METODE PENELITIAN
Desain, Lokasi dan Waktu Studi
Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional study yang dilakukan dengan metode survei dan merupakan bagian dari penelitian KKP3T (Kerjasama Kemitraan Pene- litian Pertanian dengan Perguruan Tinggi) Litbang-Deptan dengan LPPM-IPB yang berju- dul “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Ber-
basis Pangan Lokal” (Martianto et al  2008). Penelitian dilakukan di tiga wilayah yang dipilih secara purposif dengan dasar pertimbangan keragaman pola konsumsi pangan. Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang mewakili pola konsumsi pangan pokok tunggal (beras) dan konsumsi pangan hewani produk ternak relatif menonjol; Provinsi Jawa Tengah mewakili provinsi dengan pola konsumsi pangan pokok relatif beragam, konsumsi pangan hewani relatif rendah, sum- ber protein nabati relatif menonjol; sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara mewakili wilayah dengan pola konsumsi pangan cenderung tung- gal (beras), namun memiliki potensi sumber pangan pokok lainnya, sumber protein hewani lebih didominasi oleh produk perikanan. Studi dilaksanakan dari Maret hingga Desember 2008.

## Teknik Penarikan Contoh
Unit sampling untuk tujuan pertama adalah pemangku kepentingan yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah yang setingkat dengan kepala Badan atau kepala Dinas yang menangani masalah ketahanan pangan, atau yang dinilai kompeten sesuai tugas dan jabatannya, di Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dalam arti luas (Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Per-kebunan), Dinas Kehutanan, Dinas Kese- hatan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagang- an, dan Dinas Koperasi/UKM. Pejabat tersebut berjumlah 20 orang di masing - masing provinsi dan merupakan anggota kelompok kerja (pokja) Dewan Ketahanan Pangan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Unit analisis untuk tujuan kedua adalah pakar yang menjadi anggota Pokja Ahli atau Pokja Khusus Dewan Ketahanan Pangan di pusat dan daerah.

## Jenis dan Cara Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pernyataan para pejabat dan pakar (pusat dan daerah) melalui focus group discussion (FGD) dan  wawancara mendalam (indepth interview) yang mengacu pada kuesioner terstruktur. Pernyataan para pejabat mengarah pada persepsi terkait istilah diversifikasi konsumsi pangan, kualitas konsumsi pangan masyarakat dan peran pangan lokal dalam pola konsumsi pangan masyarakat. Sedangkan data yang dikumpulkan dari pakar pusat dan daerah diperoleh dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) yang mengarah pada
penilaian perbandingan berpasangan (pair wise comparison) terhadap susunan komponen faktor, kriteria dan strategi pencapaian percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal.  Jenis data sekunder yang dikumpulkan adalah data SUSENAS dan data atau laporan yang memuat kebijakan, program dan dokumen penunjang lainnya.

## Pengolahan dan Analisis Data
Data persepsi diukur dengan menggu- nakan skala likert (5 skala dengan rentang sa- ngat kurang - sangat baik). Pendugaan proporsi pejabat menurut kategori persepsi dilakukan dan disajikan dalam bentuk Tabel. Data prioritas strategi yang diperoleh berdasarkan metode AHP diolah dan dianalisis dengan menggunakan software Expert Choice 2000.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi Pejabat Daerah di Ketiga Wilayah
Diversifikasi konsumsi pangan menurut Peraturan Pemerintah RI No 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Pasal 1 ayat 9 dijabarkan sebagai upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang (BBKP 2002). Pengertian tersebut merujuk kepada proses pemilihan pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa diversifikasi konsumsi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan diselenggarakan dengan memperhatikan keragaan sumberdaya (lahan, iklim, air dan produktivitas), kelembagaan (kelompok tani, kelompok usaha) dan budaya lokal (kebiasaan yang berlaku secara turun temurun di suatu daerah) (BBKP 2002). Hal ini terkait erat dengan karakteristik, ciri khas dan kebiasaan yang melekat pada masyarakat setempat.
Berdasarkan hasil survei lapang di 3 (tiga) provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat diketahui variasi pemahaman para pejabat daerah mengenai upaya percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal yang tercermin dari persepsi dan aplikasi program yang dimiliki seperti yang disajikan pada Tabel 1. Pejabat daerah yang terlibat dalam proses penilaian persepsi ini mayoritas berada pada rentang usia di atas 40 tahun dengan jenjang pendidikan minimal sarjana (D2 - S3) dan bidang ilmu yang bervariasi diantaranya pertanian (dalam arti luas), kesehatan, manajemen dan sosial politik.
Persepsi terhadap istilah diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal
Hasil analisis terhadap persepsi pejabat di Sumbar dan Jateng mengenai istilah diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal seperti disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 25% pejabat masing - masing di Sumbar dan Jateng telah secara tepat menyatakan persepsinya dimana asal pangan yang dikonsumsi sebaiknya dari wilayah Indonesia dan meliputi semua jenis pangan, bahkan 50% pejabat di Sumbar dan 35% pejabat di Jateng menekankan asal produksi dari wilayah administratif setempat dan meliputi semua jenis pangan dan sebanyak 5% pejabat di Sumbar dan Jateng masih berorientasi pada keragaman konsumsi pangan pokok. Pejabat yang memiliki keraguan dalam mengekspresikan pendapatnya mengenai istilah tersebut terdapat sebanyak 20% di Sumbar dan 25% di Jateng yang diindikasikan dengan dipilihnya dua atau lebih jawaban atas kategori yang ada.
Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh pejabat di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengisyaratkan adanya keragu–raguan yang cukup dominan dalam mengidentifikasi istilah diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal seperti disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 dapat diungkap bahwa sebanyak 65% pejabat di Sultra memilih kombinasi 2–4 jawaban. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa sebagian besar pejabat di Sultra masih belum dapat memaknai dengan tepat istilah diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal.

## Persepsi terhadap Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
Persepsi pejabat di Sumbar, Jateng dan Sultra dalam menilai kualitas konsumsi pangan masyarakatnya masih bervariasi. Tabel 1 menunjukkan setengah dari para pejabat tersebut di Sumbar dan di Jateng memiliki asumsi bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakatnya masih belum beragam dan bergizi seimbang (Tabel 1). Pernyataan di atas relevan jika dikaitkan dengan kondisi aktual di wilayahnya masing - masing.
Berdasarkan hasil analisis data SUSENAS Provinsi Sumatera Barat, skor keragaman konsumsi pangan masyarakat Sumbar baru mencapai 79.6 dari total skor PPH senilai 100 dengan kontribusi konsumsi energi didominasi oleh kelompok padi-padian (66% dari 50% anjuran), buah/biji berminyak (7.2% dari 3%
Tabel 1.  Persepsi Pejabat Daerah Mengenai Istilah Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal, Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat dan Peran Pangan Lokal di Provinsi Sumbar, Jateng dan Sultra Tahun 2008 (n=20) Kategori Persepsi Penjabaran Sumbar(%) Jateng (%)   Sultra (%) Istilah diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal Asal Wilayah administratif setempat jenis pangan pokok 5 10 - semua jenis pangan 50 35 15 Asal Indonesia dan bukan pangan impor jenis pangan pokok - 5 5 semua jenis pangan 25 25 15 Kombinasi dua atau lebih pilihan diatas 20 25 65 Total 100 100 100 Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sudah beragam dan bergizi seimbang 50 55 75 Belum beragam dan bergizi seimbang 50 45 25 Total 100 100 100 Peran pangan lokal dalam pola konsumsi Tinggi 60 25 60 Rendah 40 75 40 Total 100 100 100
anjuran) dan minyak/ lemak (13.3% dari 10% anjuran).Tingginya konsumsi ketiga kelompok pangan ini berkaitan dengan kultur masyarakat Sumbar yang menjadikannya prestise ketika dikonsumsi (B2KP Sumbar 2006). Begitu pula dengan kondisi aktual di Jawa Tengah, hasil analisis data SUSENAS tahun 2008 menun- jukkan bahwa skor keragaman konsumsi pa- ngan Provinsi Jateng sebesar 81.0 dari total skor PPH senilai 100 dengan pemenuhan kebu- tuhan konsumsi energi juga masih bertumpu pada kelompok padi–padian (62.9% dari 50% anjuran).
Di sisi lain, pejabat daerah di Sultra cenderung lebih optimis dalam melihat kualitas konsumsi pangan masyarakatnya seperti yang disajikan pada Tabel 1 dimana mayoritas pejabat Sultra (75%) memiliki persepsi bahwa konsumsi pangan masyarakat di wilayahnya dinilai sudah beragam dan bergizi seimbang. Padahal jika dilihat kondisi aktual, skor keragaman konsumsi pangan Provinsi Sultra baru mencapai 80.3 dari total skor PPH senilai 100 dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi energi didominasi oleh kelompok padi–padian (63.7% dari 50% anjuran) dan keberadaan sagu dalam pola konsumsi pangan pokok masyarakat Sulawesi Tenggara semakin tergantikan (konsumsi beras di tahun 2008 mencapai 305 g/kap/hr sedangkan sagu sebesar 23.8 g/kap/hr). Mengingat perkem- bangan situasi ini, kebijakan diversifikasi konsumsi pangan sumber karbohidrat yang berdasarkan sumber daya lokal di wilayah ini perlu menjadi prioritas.

## Persepsi terhadap Peran Pangan Lokal dalam Pola Konsumsi
Sebanyak 60% pejabat di Sumbar memi- liki persepsi bahwa pangan lokal di wilayahnya memiliki peranan yang tinggi terhadap pola konsumsi pangan masyarakat meskipun seba- nyak 40% lainnya masih menganggapnya ren- dah (Tabel 1). Peranan pangan lokal tersebut dinilai rendah terkait dengan sifat pangan lokal yang berfungsi sebatas makanan peleng- kap, rendahnya tingkat substitusi bahan pa- ngan lokal terhadap terigu, dan semakin ma- raknya produk pangan impor yang beredar. Meskipun demikian di Provinsi Sumbar sudah terdapat banyak aneka pangan olahan yang menggunakan bahan pangan lokal khususnya umbi - umbian dan berhasil diolah sesuai de- ngan selera pasar seperti keripik balado, san- jai, dakak-dakak, sarang balam dan lainnya.
Peran pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah yang semakin rendah dalam pola konsumsi pangan masyarakat sudah disadari oleh mayoritas pejabat (75%) (Tabel 1). Per- sepsi tersebut didasarkan atas: 1) semakin ber- kurangnya pemanfaatan pangan lokal dalam menu keluarga sehari–hari, 2) kecederungan masyarakat dalam menerima dan mengonsumsi pangan lokal apa adanya (semata digoreng dan direbus), 3) pangan pokok didominasi beras, 5) pangan lokal dan olahannya dianggap kurang bergengsi, 6) kemasan dan variasi olahan pa- ngan lokal kurang menarik jika dibandingkan dengan produk olahan impor. Meskipun demi- kian sebanyak 25% pejabat lainnya menyatakan bahwa peranan pangan lokal di Jateng terha- dap pola konsumsi pangan masyarakat sudah tinggi (Tabel 1). Beberapa kelompok masya-
rakat di Jateng masih mengkonsumsinya seba- gai pangan pokok maupun pendamping (kuda- pan). Beragam pangan lokal juga telah diusa- hakan dalam bentuk tepung, berasan maupun mie (Tabel 2).
Pangan lokal menurut 60% pejabat Sultra dipersepsikan memiliki peranan yang tinggi terhadap pola konsumsi pangan masyarakat meskipun 40% pejabat lainnya menyatakan rendah (Tabel 1). Hal ini didasarkan atas ren- dahnya pemanfaatan sagu yaitu dibawah 15% dari potensi yang ada. Olahan sagu yang dija- dikan makanan pokok oleh masyarakat Sultra khususnya suku Tolaki seperti Sinonggi pun se- makin tergantikan oleh beras (nasi) khususnya pada generasi kawula muda kini. Penurunan konsumsi sagu cenderung terjadi di wilayah perkotaan dibanding pedesaan (Tabel 3).
Kekuatan, Kelemahan dan Peluang yang ada di Ketiga Provinsi
Kekuatan, kelemahan dan peluang yang ada di ketiga provinsi tersebut dapat dirang- kum melalui penilaian terhadap komitmen daerah menuju percepatan diversifikasi kon- sumsi pangan. Penilaian tersebut ditinjau dari dua unsur yaitu perundangan/ kebijakan dan dukungan anggaran. Di ketiga wilayah pene-
litian, komitmen pucuk pimpinan daerah baik di level gubernur maupun bupati/walikota sudah menunjukkan apresiasi yang baik ter- lihat dari ditandatanganinya kesepakatan ber- sama seluruh gubernur dan bupati/walikota se Indonesia untuk mempercepat tercapainya diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal (DKP 2008a,b). Namun kontrak politis ini belum diwadahi dengan maksimal terlihat dari belum ada perda khusus di ketiga povinsi untuk menaungi kegiatan percepatan secara utuh dan menyeluruh lintas stakeholders.
Lebih lanjut, tolak ukur kedua terhadap komitmen pemerintah adalah besarnya alokasi anggaran. Komitmen pemerintah terhadap in- dikator ini cenderung lemah. Mayoritas peja- bat di Provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara menyatakan alokasi anggaran di wilayahnya kurang meskipun sebagian pejabat di Jawa Tengah sudah mengkategorikan alokasi anggaran di wilayahnya baik. Mason (2002) dalam World Bank (2003) menegaskan alokasi anggaran sebagai wujud investasi terhadap manfaat yang lebih besar sehingga perlu di- rencanakan secara spesifik menurut sasaran (coverage),  tujuan  (targeting),  intensitas  (in- tensity) dan materi program (content).
Tabel 2.  Aneka Jenis Olahan Komoditas Pangan Lokal di Jawa Tengah No Komoditas Jenis Olahan Tepung Berasan Mie 1 Ubi Kayu Tepung Tapioka Tiwul Mie Bendo Tepung MOCAL Oyek Mie Basah 2 Ubi Jalar Tepung Ubi - Mie Telo 3 Ganyong Tepung Ganyong - Mie Ganyong 4 Garut Tepung Garut - -

## Sumber : BKP Jawa Tengah
Tabel 3. Kontribusi Pangan Lokal terhadap Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 1996-2005 Komoditas %TKE Perkotaan Pedesaan 1996 1999 2002 2005 1996 1999 2002 2005 Padi-padian: Beras 51.97 52.16 48.49 45.96 52.86 53.84 49.52 50.12 Jagung 0.29 0.21 0.71 0.41 1.54 1.69 1.96 1.02 Umbi-umbian: Sagu 1.00 1.98 1.84 0.54 3.17 5.55 4.13 5.11 Ubi kayu 0.80 1.72 2.83 2.47 4.39 2.97 5.69 3.66 Ubi jalar 0.05 0.18 0.06 0.06 0.14 0.23 0.11 0.20 Sumber: Olah data Susenas (1996, 1999, 2002, 2005) (Martianto et al  2008)
Komitmen pemerintah yang secara umum dinilai belum kuat ini diduga terkait erat dengan masih lemahnya persepsi para pemangku kepentingan dalam memaknai kon- sepsi dan aplikasi diversifikasi konsumsi pa- ngan berbasis pangan lokal. Untuk itu, sosiali- sasi dan advokasi yang matang, terencana, dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan da- erah perlu menjadi perhatian khusus pemerin- tah pusat hingga jajaran kebawahnya. Hal ini perlu disinergikan dengan pemangku kepen- tingan lainnya. Tantangan tersebut dapat dija- wab dengan memanfaatkan peluang diterbit- kannya Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekara- gaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Provinsi yang telah merespon peraturan ini diantaranya adalah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Banten dengan ditetap- kannya Peraturan Gubernur. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, Departemen Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertani- an No. 43/Permentan/OT.140/10/2009 ten- tang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kedepannya diharapkan departemen terkait lainnya juga melakukan langkah serupa.

## Strategi Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

## Prioritas Faktor Penentu
Penilaian pakar pangan dan gizi di ting- kat pusat dan daerah seperti tertuang pada Gambar 1 mengarah pada sebuah indikasi bah- wa peran pemangku kepentingan merupakan faktor prioritas penentu utama tercapainya percepatan diversifikasi konsumsi pangan ber- basis pangan lokal dengan bobot kepentingan mencapai 0.40. Keberadaan infrastruktur (0.22) menjadi faktor penentu lainnya disertai dengan tingkat partisipasi dan sinergisme prog- ram (0.22) dan potensi pangan lokal daerah (0.16). Pemangku kepentingan termasuk di da- lamnya pemerintah bersama masyarakat me- mainkan peranan yang penting dalam mewu- judkan ketahanan pangan sesuai dengan ama- nat UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan pasal 45 ayat 1.

## Prioritas Kriteria Pendukung
Dari keseluruhan kriteria yang tercakup, peran pemerintah merupakan kriteria pendu- kung utama tercapainya percepatan diversifi- kasi konsumsi pangan dengan bobot prioritas mencapai 0.17 (Gambar 1). Kriteria pendukung lain yang juga dianggap vital adalah kerjasama lintas sektoral (0.13) dan peran swasta/
industri (0.11). Peran pemerintah menjadi pri- oritas dikarenakan masih kuatnya ego sektoral dalam kultur birokrasi di Indonesia sehingga menjadi kendala koordinasi dan integrasi prog- ram antar satuan kerja khususnya dalam membangun ketahanan pangan (Hidayat 2006).

## Prioritas Strategi
Peningkatan komitmen, peran dan ke- mitraan antar pemangku kepentingan (29%) merupakan prioritas utama yang perlu dilaku- kan oleh pemerintah daerah dalam mencapai percepatan diversifikasi konsumsi pangan di samping melakukan penumbuhan bisnis pangan lokal melalui dukungan modal dan pemasaran (25%) (Gambar 1). Berkaitan dengan strategi ini maka pemerintah perlu mengoptimalkan fungsinya sebagai fasilitator dan bukan sebagai investor. Fungsi sebagai investor didorong ke- pada pihak industri/swasta dengan mengarah kepada pengembangan teknologi dan kulinari yang berorientasi pada kearifan dan keunggul- an lokal yang dalam jangka panjang bisa me- numbuhkan bisnis pangan lokal spesifik daerah (unggulan lokal). Untuk merangsang hal terse- but maka pemerintah perlu menciptakan sua- sana kondusif untuk usaha antara lain menia- dakan perda-perda yang cenderung ke arah pe- ngumpulan retribusi dan menuju ke arah yang dapat mendorong investasi bagi pengembangan bisnis pangan lokal.
Lebih lanjut peran akademisi/peneliti dapat disinergiskan melalui penyebarluasan informasi potensi, mutu gizi dan aneka produk olahan pangan lokal. Upaya tersebut dinilai sebagai prioritas ketiga dengan tingkat kepen- tingan mencapai 24%. Tidak luput upaya pe- ningkatan kinerja lembaga dan kapasitas SDM instansi dan pelaksana juga perlu diaktualisasi- kan (22%).

## KESIMPULAN
Persepsi para pejabat daerah mengenai diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal masih bervariasi dan cenderung terfokus pada pangan pokok serta belum menekankan pentingnya optimalisasi potensi pangan lokal. Peran pangan lokal dalam pola konsumsi pa- ngan masyarakat dipersepsikan semakin ku- rang. Kemauan politis pimpinan daerah untuk mewujudkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan meskipun sudah dikategorikan baik na- mun aplikasinya belum diiringi komitmen yang kuat.
Gambar 1  Hasil Penetapan Prioritas Strategi Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal
Fokus Faktor Kriteria Strategi
Lembaga Ketahanan Pangan (0.07) Kebijakan /Program Aksi (0.10) Angga ‐ ran (0.05) Pemerin tah (0.17) Swasta (0.11) Akade ‐ misi (0.07) Tokoh Masya ‐ rakat (0.05) Potensi Produk ‐ si (0.04) Potensi Industri (0.04) Daya Terima Konsumen (0.08) Kerja Sama Lintas Sektoral (0.13) Partisipasi Masyara ‐ kat (0.09) Peningkatan Kinerja Lembaga dan Kapasitas SDM (0.22) Peningkatan komitmen, peran dan kemitraan antar stakeholders (0,29) Penyebarluasan informasi potensi, mutu gizi & aneka produk olahan pangan lokal (0.24) Penumbuhan bisnis pangan lokal melalui dukungan modal dan pemasaran (0.25) INFRASTRUKTUR (0.22) PERAN STAKEHOLDER (0.40) POTENSI PANGAN LOKAL DAERAH (0.16) TK. PARTISIPASI & SINERGISME PROGRAM (0.22) PERCEPATAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL
Peningkatan komitmen, peran dan ke- mitraan antar pemangku kepentingan meru- pakan prioritas strategi pencapaian perce- patan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal. Penumbuhan bisnis pangan lo- kal melalui dukungan modal dan pemasaran; penyebarluasan informasi potensi, mutu gizi dan aneka produk olahan pangan lokal; dan peningkatan kinerja lembaga dan kapasitas SDM merupakan strategi penunjang tercapai- nya upaya percepatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani M.  2008.  Keberhasilan diversifikasi pangan tanggung jawab bersama. Badak Pos. http://banten.litbang.deptan.go.id [17 Februari 2009].
[BPS] Badan Pusat Statistik.  2008. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2007, Jakarta.
[BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2007. Pedoman Umum Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan 2007 – 2015. P2KP, Jakarta.
[B2KP Sumbar] Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. 2006.  Rencana Strategis B2KP Provinsi Sumbar  2006 - 2010. B2KP, Padang.
[Deptan] Departemen Pertanian. 2005.
Rencana Strategis Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan. BKP Deptan, Jakarta.
[DKP] Dewan Ketahanan Pangan. 2008a. Konferensi DKP Tahun 2008: Penguatan Cadangan Pangan Menuju Indonesia Tahan Pangan dan Gizi
2015. DKP, Jakarta.
______. 2008b. Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota Selaku Ketua Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan di Empat Wilayah Tahun 2008. DKP, Jakarta.
[FKPP] Forum Kerja Penganekaragaman Pangan.  2004.  Penganekaragaman Pangan: Konsep, Realitas dan Aplikasi. Hariyadi, P & Giriwono, PE (Editor).
Prosiding Seri Seminar “Pemantapan
Roadmap Penganekaragaman Pangan”. ISM, Jakarta.
[Gakoptri] Gabungan Koperasi Tepung Rakyat Indonesia. 2009. Perkembangan industri MOCAL. http://wordpress.gakoptri.com [14 Mei 2009].
Hidayat N.  2006. Sektor pertanian setelah lima tahun otonomi daerah : banyak kebijakan yang berjalan di tempat. Jawa Pos Institute for Pro-Otonomy http://www.jpip.or.id [26 Desember 2006].
Krisnamurthi B.  2003.  Penganekaragaman pangan: pengalaman 40 tahun dan tantangan ke depan. Jurnal Ekonomi Rakyat 2(7).
Martianto D, Briawan D, Ariani M, Widiasih SCL, dan Yulianis N.  2008.  Kesiapan Pemerintah Daerah di dalam Percepatan Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal. Laporan Penelitian KKP3T Deptan 2008, Jakarta.
Rachman HPS dan Ariani M.  2008. Penganekaragaman  konsumsi pangan di Indonesia: permasalahan dan implikasi untuk kebijakan dan program. Analisis  Kebijakan Pertanian Volume 6(2), 140-154.