## Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Tri Hita Karana Dalam Penataan Ruang Pemukiman di Denpasar Selatan

## I Putu Sarjana
Universitas Hindu Indonesia, Denpasar sarjana@unhi.ac.id

## Abstract
The  establishment  of  settlements  in  Bali  is  based  on  the  Tri  Hita  Karana  (THK) philosophy. However, the implementation of THK in residential spatial planning has now experienced a shift, especially in urban areas. Many settlements in the South Denpasar area do not use the THK concept. This study aims to analyze people's perceptions of the implementation of THK in residential spatial planning in South Denpasar. The research method used is qualitative research with data collection techniques namely observation, in-depth  interviews  and  document  studies.  Data  analysis  was  carried  out  in  an interpretive descriptive manner. The results of the study show that in the South Denpasar region  there  are  three  models  of  residential  environments,  namely  geria/puri/jero settlements,  naturally  developing  settlements,  and  settlements  built  by  developers.  The geria/puri/jero  settlements  still  maintain  Balinese  Traditional  Architecture  (ATB) according to THK, while the general population and settlements built by developers tend not to comply with THK. The Balinese Hindu community residents of settlements in South Denpasar have the perception that a place to live in must be in harmony with the local natural  environment,  and  adhere  to  the  concept  of  ATB  and  the  THK  philosophy. However, due to limited land, the community admits that they cannot fully apply the ATB concept.  In  conclusion,  the  implementation  of  the  THK  concept  in  residential  spatial planning in South Denpasar cannot be fully implemented due to limited residential land.

## Keywords: Community Perception; Tri Hita Karana; Settlement

## Abstrak
Pendirian  pemukiman  di  Bali  didasarkan  pada  filosofi Tri  Hita  Karana (THK). Namun  implementasi  THK  dalam  penataan  ruang  pemukiman  kini  telah  mengalami pergeseran  khususnya  di  perkotaan.  Pemukiman  di  wilayah  Denpasar  Selatan  banyak yang  tidak  menggunakan  konsep  THK.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis persepsi  masyarakat  terhadap  implementasi  THK  dalam  penataan  ruang  pemukinan  di Denpasar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik  pengumpulan  data  yakni  observasi,  wawancara  mendalam  dan  studi  dokumen. Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  intepretatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa di wilayah Denpasar Selatan terdapat tiga model lingkungan pemukiman, yakni pemukiman geria/puri/jero , pemukiman penduduk yang berkembang secara alami, dan pemukiman  yang  dibangun  pengembang.  Pemukiman geria/puri/jero masih mempertahankan Arsitektur Tradisional Bali (ATB) sesuai THK, sedangkan pemukiman penduduk  umum  dan  pemukiman  yang  dibangun  pengembang  cenderung  tidak  sesuai dengan  THK.  Masyarakat  Hindu  Bali  penghuni  pemukiman  di  Denpasar  Selatan memiliki  persepsi  bahwa  tempat  tinggal  didirikan  harus  selaras  lingkungan  alam setempat,  serta  mentaati  konsep  ATB  dan  filosofi  THK.  Namun  demikian,  akibat terbatasnya lahan, masyarakat mengakui tidak sepenuhnya bisa menerapkan konsep ATB tersebut. Kesimpulannya,  implementasi konsep THK dalam penataan ruang pemukiman
di  Denpasar  Selatan  tidak  bisa  dilaksanakan  sepenuhnya  karena  keterbatasan  lahan pemukiman.

## Kata Kunci: Persepsi masyarakat; Tri Hita Karana; Pemukiman

## Pendahuluan
Kebudayaan Bali memiliki karakteristik yang sangat khas, salah satunya mengacu pada  prinsip-prinsip  keseimbangan.  Dalam  pandangan  dunia  manusia  Bali,  prinsip keseimbangan ini direpresentasikan dengan istilah yang bersifat dualistik yakni ulu teben (bisa  diartikan  poros  dan  pinggiran,  atau  kelapa  dan  kaki), kiwa dan tengen (kiri  dan kanan), purusa dan pradana (maskulin-feminim), bhuana  alit dan bhuana  agung (kosmos besar dan kosmos kecil). Dalam sebuah teks berjudul Aji Kresna unsur dualistik ini dikatakan sebagai Sanghyang Kabuyutan Tuwa (Sang Leluhur Tertua). Dua kekuatan ini dimungkinkan dalam keadaan seimbang (Paramita, 2020). Prinsip keseimbangan ini juga diterapkan dalam penataan ruang dan ATB.
Agama  Hindu  mengajarkan  agar  manusia  mengharmoniskan  alam  semesta dengan  segala  isinya  yaitu buana  agung (makrokosmos)  dengan buana  alit (mikrokosmos). Buana  agung adalah  lingkungan  buatan/bangunan  dan buana  alit adalah manusia yang mendirikan dan menggunakan wadah tersebut (Subandi, 1990 ; Acwin Dwijendra, 2008). Konsepsi THK sebagai bagian dari falsafah Agama Hindu dijadikan pondasi dalam keserasian menata kehidupan serta melandasi terwujudnya susunan makro ( bhuana agung/ alam semesta) sampai hal yang paling mikro ( bhuana alit/ manusia).
Pengaturan tata ruang, termasuk dalam pengembangan pemukiman penduduk wajib didasarkan pada konsepsi THK yakni harmonisasi antara ruang parahyangan , pawongan dan palemahan yang meliputi tempat suci, ruang interaksi antar manusia, dan ruang untuk kebun atau tumbuh-tumbuhan. Konsepsi THK sebagai bagian dari falsafah Agama Hindu dijadikan  pondasi  dalam  keserasian  menata  kehidupan  serta  melandasi  terwujudnya susunan  makro  ( bhuana  agung/ alam  semesta)  sampai  hal  yang  paling  mikro  ( bhuana alit/ manusia).  Filosofi  THK  secara  konsisten  perlu  ditegakkan  dan  menjadi  pedoman dalam pengembangan kawasan pemukiman di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.
Pembangunan  pemukiman  penduduk  di  wilayah  Denpasar  Selatan  diharapkan sesuai dengan visi Kota Denpasar yang berbasis budaya dan tetap mengimplementasikan filosofi THK . Pembangunan pemukiman di  wilayah Denpasar Selatan  juga diwajibkan untuk mentaati prinsip-prinsip bangunan sesuai konsep ATB. Pembangunan pemukiman penduduk di wilayah Denpasar Selatan secara prinsip didasarkan beberapa kebijakan tata ruang pemerintah, yang meliputi: (1) UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, (2)  Undang  Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang;  dan  (3)  Perda Nomor  27  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Denpasar.  Sesuai Perda  Nomor  27  Tahun  2011,  Filosofi  THK  wajib  diterapkan  dalam  pembangunan pemukiman di wilayah Denpasar Selatan, baik pemukiman di lingkungan geria , puri / jero maupun perumahan/ umah yang dibangun oleh masyarakat lokal serta pemukiman berupa perumahan yang dibangun pengembang. Menurut Yudaparmita, & Swadesi (2021) salah satu  konsep  kearifan  lokal  yang  tangguh  untuk  menuju  kehidupan  yang  bahagia  yaitu nilai-nilai THK.
Berdasarkan  fakta  di  lapangan,  pembangunan  pemukiman  penduduk  di  wilayah Denpasar Selatan ternyata tidak  konsisten menegakkan THK . Prinsip ATB sesuai filosofi THK cenderung dilanggar sebagai akibat langsung dari ketersediaan lahan pemukiman yang semakin terbatas. Saat ini, fungsi dan bentuk bangunan rumah tinggal tradisional Bali sudah mengalami pergeseran tata letak dan tata nilai tradisi, hal ini diakibatkan oleh
semakin  terbatasnya  lahan,  tingginya  harga  lahan  dan  perkembangan  ekonomi  di  Bali (Parwata, 2011). Sesuai  dengan data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar tahun 2020, dalam sepuluh tahun terakir (2009 sd 2019), terjadi alih fungsi lahan, yakni sawah dari 924 hektar pada tahun 2009 menjadi 800 hektar pada tahun 2019, dan tegalan/pekarangan dari 230 hektar pada tahun 2009 menjadi 183 hektar pada tahun 2019. Alih fungsi lahan pertanian  ke  non  pertanian  ini  antara  lain  dipergunakan  untuk  lokasi  pembangunan pemukiman penduduk (Dewi & Sarjana, 2015).
Perkembangan pembangunan pemukiman di wilayah Denpasar Selatan dewasa ini begitu pesat dan tidak terkendali, banyak sawah yang telah beralih fungsi menjadi tanah beton.  Terjadi  penyalahgunaan  lahan  di  areal  jalur  hijau  dan  kawasan  suci  (sakral). Kawasan  jalur  hijau  yang  seharusnya  diperuntukan  untuk  kawasan  hijau  terbuka  telah berubah  menjadi  kawasan  pemukiman  dan  perumahan.  Begitu  pula  kawasan  suci  di sekitar pura yang seharusnya dijaga kesakralannya justru diubah menjadi kawasan  bisnis. Selain itu, muncul kawasan-kawasan pemukiman baru yang berupaya seefektif mungkin mengelola tata ruangnya, sehingga tidak mengindahkan konsepsi THK. Dalam kaitan ini, masyarakat  penghuni  pemukiman  di  wilayah  Kecamatan  Denpasar  Selatan  memiliki persepsi tersendiri terhadap implementasi THK dalam penataan ruang pemukiman yang mereka tempati.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Sumber  data  yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari lapangan, dan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber tak langsung, termasuk data dari kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dengan melihat langsung  bangunan  pemukiman  di  lapangan  khususnya  di  wilayah  Denpasar  Selatan. Sebagai  data  pendukung,  penulis  juga  mewawancarai  umat  Hindu  yang  membangun pemukiman  di  kawasan  Denpasar  Selatan.  Pemilihan  narasumber  ditentukan  secara purposive sampling , selanjutnya dilakukan studi dokumen yakni penelusuran dokumen yang mendukung data-data dalam penelitian ini. Data-data ini dikumpulkan lalu dianalisis secara deskriptif interpretatif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Dinamika Penataan Ruang Pemukiman di Denpasar Selatan
Perkembangan  perkotaan  sebagai  dampak  dari  modernisasi  menyebabkan terjadinya  urbanisasi  dan  mobilitas  penduduk.  Menurut  Appadurai  (Syamsul,  2016) modernisasi  dan  globalisasi  memiliki  dampak  mobilitas  budaya  tanpa  batas.  Bentuk mobilitas  itu  bisa  permanen  maupun  non  permanen.  Menurut  Lee  (1985)  faktor-faktor yang  mendorong  terjadinya  mobilitas  penduduk  adalah  faktor  pendorong  ( push )  dan penarik ( pull ). Pada umumnya termasuk di Bali didorong oleh faktor ekonomi (Sudibia, 2011).  Meski  demikian,  tidak  serta  merta  seseorang  atau  kelompok  dengan  mudahnya berpindah  tempat  hanya  dengan  faktor  pendorong  dan  penarik,  ada  pertimbangan  lain yang  tidak  kalah  pentingnya  yaitu  faktor  rintangan-antara  ( intervening  obstacles )  dan faktor individu. Setelah semua faktor dipertimbangkan dengan matang barulah seseorang memutuskan untuk berpindah/tetap di daerah asal.
Mobilitas  penduduk  di  Bali  khususnya  di  Denpasar  dan  Badung  menyebabkan terjadinya perubahan lanskap ruang pemukiman, yang terdiri dari ruang fisik, ruang sosial dan  keagamaan.  Selajan  dengan  dinamika  pertumbuhan  penduduknya,  pembangunan pemukiman terus berkembang di wilayah Kota Denpasar. Menurut Suartha & Murjana Yasa  (2017),  pertumbuhan  ekonomi  dan  migrasi  berpengaruh  positif  terhadap  laju pertumbuhan penduduk dikota Denpasar. Secara umum, di wilayah Kecamatan Denpasar
Selatan terdapat tiga model pemukiman, yakni pemukiman di lingkungan geria/puri/jero, pemukiman  ( umah )  penduduk  yang  berkembang  secara  alami,  dan  pemukiman  berupa perumahan  yang  dikembangkan developer .  Pemahaman  terhadap  “ruang-sosial”  pada suatu  wilayah  sangat  berguna  sebagai  masukan  informasi  bagi  perencana  dan  penentu kebijakan pembangunan (Paturusi, 2016).
Pertama,  berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan,  model  pemukiman  penduduk kelompok geria (geria/puri/jero ) relatif terbatas jumlahnya, karena hanya ada di beberapa tempat  seperti  keluarga  Geria  Intaran,  Sanur  Kaja,  Sanur  Kauh,  dan  beberapa  Geria Pemogan di Denpasar Selatan. Tipologi bangunan yang ada di areal geria ini relatif masih melaksanakan  prinsip-prinsip  ATB  sesuai  filosofi  THK.  Di  wilayah  Denpasar  Selatan terdapat  empat geria khususnya  di  Sanur,  yakni Geria Kaleran, Geria Anyar, Geria Kanginan  dan Geria Jero  Gede  Sanur.  Dari  sekian Geria yang  diamati, Geria Anyar Keniten masih menerapkan penataan ruang yang sesuai dengan ATB. Geria ini memiliki ruang  ( natah )  yang  luas,  memiliki bale-bale yang  lengkap  ( bale  dangin,  bale  daja ), bahkan terdapat Loji di tengah-tengah.
Gambar 1. Pekarangan di Geria Anyar Sanur (Sumber: Dokumentasi Peneliti)
Kedua, pemukiman penduduk ( umah ) yang tumbuh dan berkembang secara alami biasanya  dimiliki  oleh  penduduk  di  Denpasar  Selatan  yang  memiliki  lahan  sangat terbatas.  Bangunan  pemukiman  (rumah)  didirikan  tanpa  model  (bentuk)  yang  standar, karena  berdasarkan  keinginan  dari  pemilik  rumah,  sesuai  dengan  kemampuan  yang mereka  miliki.  Mereka  mendirikan  bangunan  rumah  tanpa  surat  ijin  mendirikan bangunan (IMB) yang dikelaurkan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar. Pada umumnya, bentuk bangunan yang ada di pemukiman penduduk yang berkembang secara alami tidak mengikuti prinsip-prinsip ATB.
Ketiga,  pemukiman  penduduk  yang  segaja  dibangun  oleh  pihak  pengembang (investor) memiliki bentuk yang standar, berada pada lokasi tertentu sesuai dengan IMB yang  disetujui  oleh  pihak  pemerintah  Kota  Denpasar.  Terdapat  beberapa  bentuk/type bangunan perumahan dalam lingkungan perumahan ini, yaitu dari tipe sederhana (type 21, 36, tipe menengah 54, sampai type perumahan yang elit).  Pemukiman penduduk yang berupa  kompleks  perumahan  ini  dikembangkan  berdasarkan  master  plan  yang dikeluarkan  oleh  pihak  Dinas  Pekerjaan  Umum/tata  kota  Denpasar.  Sejalan  dengan pertumbuhan penduduk Kota Denpasar yang terus menigkat, kebutuhan akan perumahan ini terus berkembang dengan pesat. Diantara perumahan penduduk yang dikembangkan oleh  investor  di  wilayah  Denpasar  Selatan  adalah  beberapa  kawasan  perumahan  di Denpasar Selatan antara lain berada di Sesetan, di jalan Tukad Irawadi, Panjer, di Desa Pemogan, di Suwung Batan Kendal, di Kawasan Desa Pedungan, di Kawasan Desa Pegok Denpasar Selatan.
Gambar 2. Perumahan di Sekitar Jalan Tukad Irawadi, Denpasar Selatan (Sumber: Dokumentasi Peneliti)
Model  pemukiman tipe  pertama, yakni  di  kawasan geria relatif konstan, karena hanya dimiliki oleh keluarga Geria/( puri/jero ), sedangkan model pemukiman kedua dan ketiga  cenderung  terus  berkembang  pesat  sejalan  dengan  kebutuhan    perumahan penduduk di  Kota Denpasar Selatan. Geria yang berada di kawasan Sanur berkembang secara  alamiah  sebelum  keluarnya  aturan  mendirikan  IMB,  sedangkan  tipologi  rumah pada areal pemukiman penduduk umah ditemukan terdapat pelanggaran terhadap  IMB, karena  bangunan/rumah/ umah didirikan di lahan produktif (sawah atau tegalan).
Gambar 3. Pemukiman di Tukad Irawadi Denpasar Selatan (Sumber: Dokumentasi Peneliti)
Pendirian bangunan tanpa IMB tentu merupakan suatu pelanggaran tata guna lahan yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  memunculkan  permasalahan lingkungan  maupun  permasalahan  sosial.  Berkembangnya  lahan  terbangun  yang memanfaatkan  lahan  produktif,  seperti  lahan  sawah  dan  tegalan  dijadikan  kawasan pemukiman dan pertokoan serta memanfaatkan ruang pekarangan rumah masyarakat adat cenderung mulai meninggalkan konsepsi tata ruang tradisional Bali dan munculnya tata ruang baru yang berorientasi ekonomi.
Tabel 1. Implementasi THK dalam Penataan Ruang Pemukiman
No Model Pemukiman Palemahan Pawongan Parahyangan 1. Pemukiman di  lingkungan Geria/Jero Ruang ( natah ) masih tersedia untuk  pemukiman warga di Penghuni pemukiman di lingkungan  geria relatih  homogeny Ruang ( natah ) masih tersedia untuk menunjang  aktivitas ritual warga puri dan
lingkungan puri/geria setempat (warga geria/puri setempat) warga sekitar puri/geria setempat Tempat  sembahyang ( padmasana ) dibangun dengan prinsip Tri Mandala 2. Pemukiman penduduk lokal Lahan pertanian kian menyempit akibat  alih  fungsi lahan  untuk  lokasi bangunan fisik, termasuk untuk perumahan. Pendirian bangunan rumah penduduk terus beralangsung sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Pelanggaran tata ruang Alih  fungsi  lahan ke  non  pertanian menggsur eksistensi subak. Pelanggaran ATB Penghuni pemukiman di lingkungan pemukiman penduduk lokal dan perumahan semakin heterogen Relasi komunal semakin melemah, relasi kontraktual cenderung berkembang. Menerapkan  prinsip Tri Angga Padmasana dibangun di lantai atas rumah 3. Perumahan yang dibangun oleh developer
Suber: Diolah Dari Data Lapangan (Sarjana, 2021)
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1, implementasi THK pada areal pemukiman umat  Hindu  di    Denpasar  Selatan,  mencakup  dimensi palemahan,  pawongan dan parhyangan mengalami  pergeseran.  Sejalan  dengan  pertumbuhan  penduduknya, pendirian bangunan rumah pemukiman penduduk di Denpasar Selatan terus berlangsung. Pembangunan  pemukiman  penduduk  ini  secara  langsung  telah  menggerus  lahan pertanian  produktif  yang  masih  tersedia.  Luas  lahan  sawah  di  Denpasar  Selatan  terus mengalami penyusutan, yaitu 955 hektar pada tahun 2006 menjadi 800 hektar pada tahun 2017 (Wiraguna, dkk., 2019). Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini antara lain dialokasikan untuk lokasi pemukiman penduduk.
Alih fungsi lahan untuk lokasi pemukiman penduduk ini telah melanggar tata ruang yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  THK,  khususnya  dalam  dimensi palemahan . Pelanggaran tata ruang ini antara lain berupa: (1) membangun rumah atau tempat tinggal di  tempat  ‘ karang  karubuhan ’  (pekarangan  yang  tumbak  rurung/jalan)  atau  ‘ karang sandanglawe ’  (pekarangan  yang  pintu  keluarnya  berpapasan  dengan  persimpangan jalan),  dan  (2)  pemanfaatan natah atau karang  luang yang  semetsinya  kosong,  diubah menjadi bangunan, termasuk untuk tempat usaha atau garasi mobil; (3) semakin jarang ditemui ruang palemahan yang berupa karang luang, ruang hijau , telajakan, atau tanah kosong yang dimanfaatkan untuk perkebunan.
Alih fungsi lahan untuk lokasi pemukiman juga telah merubah struktur tata ruang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip palemahan (THK). Alih fungsi lahan pertanian ke  non  pertanian  secara  langsung  telah  menggusur  eksistensi  subak  sebagai  salah  satu keunggulan budaya Bali di bidang pengairan persawahan. S ubak adalah organisasi petani
lahan basah yang mendapatkan air irigasi dari suatu sumber bersama, memiliki satu atau lebih pura  Bedugul (untuk  memuja Dewi  Sri sebagai  manifestasi  Tuhan  selaku Dewi Kesuburan ), serta memiliki kebebasan dalam mengatur rumah tangganya sendiri maupun dalam berhubungan dengan pihak luar (Sutawan dkk., 1999). Dengan hilangnya subak ini, maka bagian dari ritual umat Hindu yang berkaitan dengan aktivitas budaya agraris juga ikut sirna.
Di  lingkungan  pemukiman Geria ,  ruang  ( natah ) palemahan masih  tersedia, sehingga pendirian bangunan pemukimannya masih mengikuti prinisp-prinsip Aristektur Tradisional  Bali  (ATB),  namun  di  lingkugan  pemukiman  non geria/puri/jero prinisp ATB tidak bisa diteggakkan karena ruang ( natah ) palemahannya tidak tersedia. Terjadi kekacauan tata ruang dan pelanggaran ATB. Akibat keterdiaan lahan yang relatif minim, maka karang  luang atau  natah  rumahnya  digunakan  untuk  parkir  kendaraan,  atau dimanfaatkan  untuk  bangunan  rumah.  Penyalahgunaan  ruang  untuk  pembangunan pemukiman di wilayah Denpasar Selatan dewasa ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ATB. Prinsip-prinsip  ATB yang terkait dengan larangan pendirian bangunan rumah di lokasi tertentu telah mengalami distorsi, atau bahkan sengaja dilanggar, termasuk untuk pendirian tempat tinggal di lokasi ujung jalan atau tusuk sate ( tumbak urung ). Dengan menyempitnya  lahan  yang  tersedia  akibat  pembangunan,  keberadaan karang  luang, ruang hijau , telajakan, atau tanah kosong sulit dipertahankan. Kedua,  pada  area pawongan diwarnai  dengan  perkembangan  jumlah  dan  tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Denpasar Selatan. Meningkatnya kepadatan penduduk di  wilayah  Denpasar  Selatan  ini  secara  langsung  menimbulkan  kekacauan  dalam penataan tata ruang terkait pawongan . Ruang-ruang sosial yang sesuai dengan Arsitektur Tradional  Bali  (ATB)  seperti bale  daje,  bale  kangin,  bale  bengong semakin  jarang ditemukan,  terutama  di  lingkungan  pemukiman  penduduk  di  luar geria/puri/jero . Bilamana  di  lingkungan  pemukiman geria/puri/jero masih  tersedia  ruang  (natah) bangunan untuk interaksi antar keluarga dengan keluarga yang lain. Namun di luar areal Geria/Puri/jero keberadaan bale  daje,  bale  dangin,  bale  bengong sulit  ditemukan sekarang ini , apalagi di kompleks perumahan yang dikembangkan oleh developer sudah tidak ditemukan lagi.
Di  lingkungan  pemukiman griya/puri/jero, penghuninya  relatif  homogen  yakni keluarga atau krama Hindu, sementara pemukiman di luar griya/Puri/Jero , penduduknya semakin  heterogen,  dari  berbagai  mulit  ethnis  dan  berbagai  latar  belakang  budaya. Dengan adanya penduduk yang semakin heterogen ini, maka relasi sosial yang bersifat komunal  ( menyame  braya )  bergeser  ke  model  relasi  sosial  non  komunal.  Prinsip pertukaran sosial dan hubungan kerjasama atas dasar kontraktual bisnis berkembang. Hal ini  antara  lain  tercermin  dalam  hubungan  antara  pemilik/pengelola  kontrakan  rumah dengan  pihak  yang  mengontrak  rumah  yang  bersangkutan.  Hal  ini  sejalan  dengan pandangan Syamsul (2016) bahwa telah terjadi segregasi sosial dalam penataan ruang di Kota Denpasar.
Ketiga, di lingkungan pemukiman geria/puri/jero masing memiliki ruang ( natah ) untuk menunjang aktivitas ritual peribadatan.  Keberadaan tempat pemujaan parhyangan di  lingkungan geria/puri/jero juga  masih  bisa  dibangun  dengan  pinsip Tri  Mandala (Utama,Madya, Nista). Fasilitas bangunan parahyangan secara horizontal berada pada posisi utama mandala , pawongan pada madya mandala , dan teba /tempat parkir di nista mandala . Akibat ruang pemukiman yang semakin terbatas, maka posisi bangunan tempat pemujaan/ parahyangan telah mengalami pergeseran dari posisi horizontal sesuai prinsip Tri Mandala menuju posisi vertikal mengikuti prinsip Tri Angga (kepala – badan – kaki). Bangunan parahyangan berada di  posisi  atas (kepala) di  lantai  atas bangunan rumah sebagaimana yang diterapkan dalam lingkungan pemukiman penduduk  baik pemukiman
yang didirikan langsung oleh masyarakat lokal maupun pemukiman (perumahan) yang dibangun oleh developer.
Dengan terbatasnya lahan yang tersedia, maka prinsip-prinsip efisiensi diterapkan dalam  mendirikan  bangunan  pada  pemukiman  penduduk.  Posisi  bangunan  tempat pemujaan  ( parahyangan )  berada  di  lantai  atas,  sementara  di  lantai  dasar  difungsikan sebagai  tempat  bisnis  atau parkir kendaraan (mobil, motor roda dua) seperti bangunan rumah penduduk di Jalan Pulau Kawe, Denpasar Selatan ini.
Gambar 4. Peletakan Mrajan ( Padmasana ) di Lantai Dua (Sumber: Dokumentasi Peneliti)
Sanggah atau padmasana dibangun dengan prinsip Tri Angga . Prinsip Tri Angga memberikan dasar bahwa ATB memiliki bagian-bagian fisik yang memiliki nilai. Secara vertikal bagian kepala terletak paling atas bernilai uttama , bagian badan terletak di tengah bernilai madya dan bagian kaki yang terletak dibawah bernilai nista. Secara horizontal akan membentuk zonasi dengan hirarki nilai sesuai dengan nilai sumbu alam, antara lain sebagai  berikut  :  bagian  hulu/dalam bernilai uttama bagian tengah bernilai madya dan bagian hilir/luar bernilai nista (Susanta dan Wiryawan,  2016).
Sesuai dengan teori adaptasi Bennett (2017), penataan tata ruang pada  pemukiman umat Hindu di  Denpasar Selatan tetap mengacu pada poros orientasi kosmik tradisional dalam  tata  pengelolaan  ruang Parhyangan ,  khususnya  pada  rekonstruksi Parhyangan baik yang dibangun dengan tanpa bertingkat maupun dibangun bertingkat di lantai dua. Artinya, konsep kaje-kangin yang mengorientasikan kesucian dalam sistem kebudayaan Bali  tetap  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  rekonstruksi  penataan  tata  ruang parhyangan khususnya merajan/sanggah di lantai dua. Sebagaimana dijelaskan Hobart (1978) bentuk poros dalam pemikiran pola tata ruang Bali, di antaranya: bentuk-bentuk poros primer, tempat gunung-gunung yang disamakan dengan kesucian, kemurnian dan kebaikan, sementara laut adalah sebaliknya; kedua poros sekunder, memanjang dari timur ( kangin), ke  Selatan  ( kauh), cenderung  menjadi  kurang  penting,  tetapi  mencerminkan dikotomi sama tentang kualitas-kualitas.
Penyusutan lahan (ruang) di wilayah Denpasar Selatan telah mengubah struktur tata ruang, baik dalam dimensi (area) palemahan , pawongan maupun parahyangan . Selaras dengan  teori  perubahan  sosial  oleh  Garna  (1992),  restrukturisasi  tata  ruang  dalam pembangunan  pemukiman  menimbulkan  perubahan-perubahan  dalam  beberapa  aspek kehidupan, budaya, sosial, ekonomi masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan.

## 2. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Tri Hita Karana Dalam Penataan Ruang Pemukiman di Denpasar Selatan
Masyarakat  Hindu  Bali  penghuni  pemukiman  di  Denpasar  Selatan  memiliki persepsi bahwa tempat tinggal atau pemukiman didirikan harus selaras lingkungan alam
setempat.  Hal  ini  sesuai  ajaan  agama  Hindu  bahwa  manusia  sebagai bhuana  alit (mikrokosmos)  perlu  menyelaraskan  diri  dengan bhuana  agung  ( kosmos),  termasuk bangunan  rumah  sebagai  lingkungan  buatan.  Pendirian  bangunan  pemukiman  ( umah ) harus didasari dengan konsepsi keseimbangan kosmologis.
Konsep  keseimbangan  kosmos  merupakan  suatu  konsep  yang  didasarkan  atas kondisi  geografi  alam  Bali  dengan  dua  sumbunya  yaitu  sumbu  kosmos  dan  sumbu ritual /prosesi. Sumbu kosmos berupa gunung yang terletak di tengah-tengah Pulau Bali, sehingga akan membentuk sumbu dengan dua arah yaitu menuju kaja gunung dan menuju kalod laut  dengan  demikian  akan  terbentuk  arah kaja  kalod .  Orientasi  ke  arah  gunung ( kaja ) memiliki nilai utama, daerah dataran (tengah) memiliki nilai madya , ke arah laut ( kalod )  memiliki  nilai nista .  Masyarakat  adat  Bali  mengajarkan  masyarakatnya  dan memegang  teguh  konsep Tri  Hita  Karana (konsep  ajaran  dalam  agama  Hindu),  dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Subagia, Holilulloh & Nurmalisa, 2016). Secara hirarkis membentuk segmen : utama, madya, nista . Sumbu ritual /prosesi terbit-terbenam  matahari  yang  berulang  yaitu  : endag (terbit)  surya  di  Timur  - tajeg (tengah hari) surya di tengah - engseb (terbenam) surya di Barat, sehingga terbentuk arah Timur  ( kangin )-Barat  ( kauh ).  Orientasi  ke  arah  Timur  ( kangin )  memiliki  nilai  utama, bagian tengah bernilai madya dan kearah Barat ( kauh ) memiliki nilai nista . Kombinasi susunan segmen utama, madya, nista pada arah utara-selatan ( kaja-kalod ) dengan arah timur-barat  ( kangin-kauh )  sehingga  membentuk  pola  papan  catur  yang  terdiri  dari sembilan petak (Dwijendra, 2003).
Secara umum masyarakat di Denpasar Selatan memiliki persepsi bahwa bangunan pemukiman wajib mentaati konsep ATB sesuai ajaran fisolofi THK dengan menegakkan konsep Tri Mandala ( nista, madya dan utama ). Sebagai bentuk penjabaran filosofi THK, prinsip ATB ternyata tidak bisa diterapkan sepenuhnya karena keterbatasan lahan yang tersedia.  Para  informan  mengakui  bahwa  melakukan  praktik  pelanggaran  dan penyesuaian konsep ATB dalam mendirikan bangunan rumah pemukiman mereka. Hal ini  seperti  dikatakan  oleh  narasumber  bernama  Gde  Suardika.  Rumah  milik    Suardika hanya seluas 2 are  memadukan  konsep minimalis  dengan  sedikit  sentuhan style Bali. Suardika  melakukan  pengaturan  tata  ruang  secara  efektif  agar  sesuai  dengan  luas lahannya. Tidak ada pembagian ruang pawongan yang didasarkan pada konsepsi dalam ATB,    khususnya Bale Daje,  Bale  Delod apalagi Bale  Dangin .    Di  rumah  Suardika hanya terdapat bangunan lantai dua, pada lantai pertama berisi ruang tamu, kamar mandi, dapur, begitu pula di lantai dua, sedangkan di lantai paling atas terdapat sanggah . Ketika ada tamu yang datang, Suardika mengajak tamunya masuk ke ruang tamu. Hal ini tentu sejalan dengan pandangan Wastika (2005) yang menyatakan bahwa terwujudnya bentuk rumah dan perumahan ini, tidak terlepas dari dasar pemikiran yang dilandasi  oleh tata kehidupan masyarakat yang bersumber dari agama Hindu.
Selain di ruang tamu, ia juga memiliki satu bale bengong yang digunakan sebagai ruang  sosial.    Melihat  luas  l  ahan  yang  hanya  2  are,  memang  Suardika  sangat  sulit mengimplementasikan  THK  dalam konteks penataan ruang perumahan.  Tidak hanya itu saja, menurut Suardika, pola penataan ruang yang didasarkan pada ABT sangat mahal dan membutuhkan dana yang besar. Berdasarkan alasan itulah, dirinya merancang disain bangunan yang sefektif mungkin bisa dipergunakan untuk tempat tinggal yang nyaman. Berikut pernyataannya.
Kami  menyadari  bahwa  pembangunan  pemukiman  mesti  sesuai  dengan  konsep ATB sesuai filosofi THK. Hanya saja kendala pemanfaatan ruang kami temui. Sulit menjalankan  konsep  itu  jika  ruang  atau  luas  tanahnya  sangatlah  terbatas.  Kami menyadari  telah  melanggar  prinsip  sesuai  ajaran  Hindu  di  Bali  dan  kearifan lokalnya (wawancara, 28 Desember 2021).
Keterangan  yang  senada  juga  didapatkan  dari  informan  bernama  I  Made  Suarta (wawancara, 28 Desember 2021), di  Denpasar Selatan.  I Made Suarta selama ini telah berupaya  untuk  mengimplementasikan  konsep  THK  dalam  pemanfaatan  ruang pemukiman,  meskipun  lahan  di  rumah  Suarta  tidaklah  begitu  luas  hanya  4  are.  Unsur THK  dianggap  penting  untuk  menjaga  keseimbangan  pola  penataan  ruang  baik  di wilayah Parhyangan, Pawongan dan Palemahan . Hanya saja, Suarta mengaku jika belum bisa mengimplementasikan THK secara ideal sesuai dengan struktur pola penataan dalam ABT.  Hal  ini  bisa  dimaklumi  mengingat  THK  seperti  pendapat  Wulandari  &  Suastika (2022)  adalah  hubungan  atau  kehidupan  yang  sesuai  dan  selaras  antara keabadian/surgawi pada Tuhan Yang Maha Esa, komitmen terhadap individu (sosial) dan cinta terhadap habitat biasa dalam kaitannya dengan gagasan yadnya. Pola penataan ruang pawongan di  rumah Suarta bisa dikatakan cukup lengkap, meskipun keberadaan lahan yang sempit. Pada poros kaje kangin terdapat Merajan yang pembangunannya  belum  lama  dengan  menggunakan  bahan  batu  hitam.  Berdekatan dengan  merajan  terdapat bale  dangin yang  digunakan  untuk  tempat  melaksanakan upacara manusa yadnya . Sementara itu, di sisi utara terdapat bale daje dengan gaya  khas Bali,  dan di sebelah selatannya terdapat bangunan dua lantai dengan gaya arsitektur Bali. Hanya saja  Suarta meletakkan dapur atau paon -nya di dalam rumah, tidak menempatkan ruang tersendiri. Hal ini memang berbeda dengan tatanan ideal ruang pawongan dalam ATB. Dalam tatanan ruang pawongan secara ideal terdapat bale meten, bale dangin, bale delod, paon, dan bale dauh . Di rumah milik Suarta paon diletakkan di dalam rumah lantai dua  dan  bale  dauhnya  tidak  ada.  Meskipun  demikian,  Suarta  mengaku  jika  sebelum membangun rumah sudah berkonsultasi dengan Sulinggih bahkan dikatakan sudah sesuai dengan asta kosala-kosali.
Jika diamati rumah milik Suarta memang tampak rapi dan memenuhi unsur THK tersebut. Meskipun lokasi rumahnya di pinggir jalan, Suarta tidak memanfaatkan ruang depan rumahnya untuk aktivitas ekonomi. Khusus untuk garasi mobil  Suarta juga sudah menyiapkan. Tidak seperti Suardika yang mengganti ruang merajannya menjadi garase mobil, Suarta justru mempertahankan agar merajan nya tetap berada di bawah, begitu pula garase  mobilnya.  Pola  pemanfaatan  ruang  seperti  ini  dianggapnya  memberikan ketenangan  dan  kesejukan  sebagai  warga    masyarakat  yang  hidup  di  tengah  kota. Menurutnya  prinsip  THK adalah  memberikan  keseimbangan  hidup  yang  berorientasi pada tiga keseimbangan tersebut. Suarta juga mengakui bahwa menata pola ruang yang sesuai konsep THK memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, sangat masuk akal apabila warga yang ekonomi menengah ke bawah tidak bisa menerapkannya dengan baik. Berikut kutipan wawancaranya.
Kami  sudah  berusaha  menerapkan  THK  dalam  membangun  pemukiman,  namun lahan  yang  sempit  menyebabkan  kami  tidak  bisa  mengimplementasikan.  Saya berupaya agar ada ruang parahyangan, pawongan dan palemahan, meskipun tidak ideal.  Ini  adalah  salah  satu  masalah  yang  kita  hadapi  bersama  di  tengah  lahan pemukiman yang sempit (wawancara, 28 Desember 2021).
Berangkat dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa ada dilema yang dialami  penduduk  di  Denpasar  Selatan  dalam  implementasi  THK  dalam  membangun pemukiman. Salah satu alasannya karena keterbatasan lahan. Selain itu, mahalnya harga lahan  juga  menjadi  penyebab  mereka  tidak  bisa  membeli  lahan  yang  luas  agar  bisa menerapkan pola pemukiman dalam ATB sesuai konsep THK dan Tri Angga . Padahal, kesadaran  untuk  mengimplementasikan  konsep  THK  ada  di  dalam  diri  umat  Hindu  di Denpasar Selatan, hanya saja kondisi fisik lahan tidak memungkinkan untuk melakukan itu.
Di samping mengakui adanya penyalahgunaan tata ruang yang tidak sesuai ATB, sebagian  informan  penghuni  pemukiman  di  wilayah  Denpasar  Selatan  juga  mengakui adanya  penyesuaian  dalam  pemanfatan  ruang parhyangan .  Sebagai  bentuk  adaptasi terhadap ketersediaan lokasi tanah yang semakin terbatas, pada area parhyangan terjadi rekonstruksi tata letak bangunan Parhyangan yang dulunya dibangun secara horizontal ( Tri  Mandala )  berkembang  menuju  ke  vertikal  ( Tri  Angga )  karena  alasan  kebutuhan pasar  dibangunlah  bangunan  bertingkat  dengan  memanfaatkan  bagian  atas  tempat Parhyangan di  bagian  bawah  sebagai  tempat  kegiatan  bisnis  atau  kegiatan  ekonomi. Pengembangan struktur tata ruang yang sesuai dengan prinsip Tri Mandala Semakin sulit diterapkan sehingga tempat suci/ merajan / sanggah dibangun di lantai atas tempat tinggal. Menurut  para  informan,  upaya  peletakkan  bangunan  tempat  suci  ( pelinggih atau padmasana ) sesuia proposisi Tri Angga ini masih sesuai dengan filosofi THK.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  di  wilayah Denpasar  Selatan  terdapat  tiga  model  lingkungan  pemukiman,  yakni  pemukiman geria/Puti/Jero , pemukiman penduduk yang berkembang secara alami, dan pemukiman yang  dibangun  pengembang.  Pemukiman geria/puri/jero masih  mempertahankan  ATB sesuai filosofi THK, sedangkan pemukiman penduduk umum ( umah ), dan pemukiman yang  dibangun  pengembang  cenderung  tidak  sesuai  dengan  THK.  Di  lingkungan perumahan geria/puri/jero ,  ruang  natah palemahan horizontal  masih  tersedia  sehingga penataan ruang pawongan dan parahyangan dibangun dengan menegakkan prinsip Tri Mandala ,  sedangkan  ruang palemahan pemukiman  penduduk  di  luar geria/puri/jero relatif terbatas, sehingga ruang pawongan dan parahyangan cenderung dibangun dengan prinsip Tri Angga.
Masyarakat  Hindu  Bali  penghuni  pemukiman  di  Denpasar  Selatan  memiliki persepsi bahwa tempat tinggal atau pemukiman didirikan harus selaras lingkungan alam setempat,  serta  mentaati  konsep  ATB  sesuai  ajaran  filosofi  THK.  Namun  demikian, akibat terbatasnya lahan, mereka mengakui  tidak sepenuhnya bisa menerapkan konsep ATB  tersebut.  Masyarakat  menyadari  telah  melakukan  pelanggaran  dan  penyesuaian dalam  penerapan  ATB.  Pelanggaran  terjadi  dalam  pemanfatan karang  luang untuk bangunan  pemukiman,  selanjutnya  penyesuaian  penataan  ruang  terjadi  dalam  hal penempatan tempat suci ( sanggah/merajan ) dari pola tri mandala ke pola tri angga.

## Daftar Pustaka
Bennett,  J.  W.  (2017). The  Ecological  Transition:  Cultural  Anthropology  And  Human Adaptation . New York: Routledge. Dewi,  I. A. L., &  Sarjana,  I. M. (2015). Faktor-Faktor  Pendorong Alih  Fungsi  Lahan Sawah  Menjadi  Lahan  Non  Pertanian (Kasus:  Subak  Kerdung,  Kecamatan Denpasar selatan). Jurnal Manajemen Agribisnis , 3 (2) 67-70.
Dwijendra,  N.  K.  A.  (2003).  Perumahan  dan  Permukiman  Tradisional  Bali. Jurnal Permukiman “Natah , 1 (1), 8-24. Garna,  J.  K.  (1992). Teori-Teori  Perubahan  Sosial .  Bandung:  Program  Pascasarjana Universitas Pajajaran
Hobart, M. (1978). The Path of Soul: The Legitimacy of Nature in Balinese Conceptions of Space , dalam G.B. Milner (ed), Natural Symbols in South East Asia. School of Oriental and African Studies.
Paramita, I G. A. (2020). Pandangan Dunia dan Karakteristik Kebudayaan Bali . Badung: Sarwa Tattwa Pustaka.
Parwata,  I.  W.  (2011).  Rumah  Tinggal  Tradisional  Bali  dari  Aspek  Budaya  dan Antropometri. Mudra Jurnal Seni Budaya , 26 (1), 95-106.
Paturusi, S. A. (2016). Segregasi Ruang Sosial Antara Pendatang Dengan Penduduk Asli Pada Permukiman Perkotaan Di Denpasar. Jurnal Kajian Bali , 6 (2), 57-78.
Suartha, N. & Murjana Yasa, I G. W. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk  Terhadap  Pertumbuhan  Penduduk  dan  Alih  Fungsi  Bangunan  Penduduk Asli Kota. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 10 (1), 228335.
Subagia,  N.  K.  W.,  Holilulloh,  H.,  &  Nurmalisa,  Y.  (2016).  Persepsi  Masyarakat Terhadap  Konsep  Tri  Hita  Karana  Sebagai  Implementasi  Hukum  Alam. Jurnal Kultur Demokrasi , 4 (2). Sutawan, N. dkk (l999). Laporan Akhir Penelitian Aksi Pembentukan Wadah Koordinasi Antar  Sistem  Irigasi  (Subakagung),  di  Wilayah  Kab.Buleleng  dan  Kab.Tabanan . Kerjasama Dep. PU dan Universitas Udayana, Denpasar.
Susanta, I N. & Wiryawan, I W. (2016). Makna Dan Konsep Arsitektur Tradisional Bali Serta Aplikasinya Dalam Arsitektur Bali . Makalah Workshop ‘Arsitektur Etnik dan Aplikasinya Dalam Arsitektur Kekinian’ 19 April 2016.
Wastika,  D.  N.  (2005).  Penerapan  Konsep  Tri  Hita  Karana  Dalam  Perencanaan Perumahan di Bali. Jurnal Permukiman Natah , 3 (2), 62-105.
Wiraguna, I. G. A. A., Sueca, N. P., & Adhika, I. M. (2019). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Sebagai Upaya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Di Kota Denpasar. Space , 6 (1).
Wulandari,  I.  G.  A.  A.,  &  Suastika,  I.  N.  (2022).  Bisnis  Waralaba  Bidang  Pendidikan Ditinjau  Dari  Perspektif  Tri  Hita  Karana:  Studi  Literasi. Cetta:  Jurnal  Ilmu Pendidikan , 5 (2), 116-127.
Yudaparmita,  G.  N.  A.,  &  Swadesi,  I.  K.  I.  (2021).  Pemanfaatan  Lingkungan  Sebagai Media  Pembelajaran  Pendidikan  Jasmani  Melalui  Insersi  Nilai-Nilai  Tri  Hita Karana. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama , 4 (1), 25-38.