## PENEGAKAN   HUKUM  TERHADAP  APARAT  SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Oleh:
Muhammad Ansori Lubis 1) ,
Ria Sinta Dhevi 2) Muhammad Yasid 3)
Universitas Darma Agung, Medan, 1,2,3)
E-mail:
muhammadansorilubis30@gmail.com 1)
riasinthadevi04@gmail.com 2) yasidfakultadhukum@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out,  analyze  and  understand  the  procedures and mechanisms that are implemented in the implementation of good governance and good governance, to find out, analyze and understand the efforts undertaken in  improving  the  understanding  of  all  components  of  stakeholders  about  good governance and good governance, to know, analyze and understand the reality of law  enforcement  against  civil  servants  committing  criminal  acts.  Primary  data were  obtained  from  the  field  by  conducting  interviews  and  case  studies  with related  parties.  Secondary  data  obtained  through  library  research  or documentation studies to obtain secondary data. Through this research obtained thoughts,  doctrines,  opinions  or  conceptual  thoughts  from  previous  research relating  to  the  object  of  research  research  In  conducting  research  used  legal materials consisting of primary law, secondary law, and tertiary law. The results of  the  study  showed  that  the  Procedure  and  implementation  mechanism  in  the implementation  of  good  governance  and  good  governance.  The  orientation  of good governance is: Ideal State orientation directed towards the achievement of national goals; This orientation, such as: legitimacy (whether the government is elected and won the trust of its people, accountability, securing of human rights, autonomy und devolution of power, and assurance of civilian control. Governance that  functions  ideally,  namely  effectively,  efficiently  in  carrying  out  efforts  to achieve  rational  objectives  This  orientation,  depends  on  the  extent  to  which  the government has competence and the extent to which political and administrative structures and mechanisms function effectively and efficiently Efforts that must be made  in  improving  the  understanding  of  all  stakeholders'  components  of  good governance and good governance are that governance and good governance are at its base. not regulated in a law (Act) Achieving the socio-economic conditions above,  the  process  of  forming  a  democratic  government  is  absolutely  necessary State  and  Civil  Society  in  which  there  is  a  private  sector.  Countries  with government  bureaucracy  are  required  to  to  change  the  pattern  of  public  service
from  an  elitist  bureaucracy  perspective  to  a  populist  bureaucracy.  Populist bureaucracy  is  a  governance  system  that  is  oriented  towards  serving  and  siding with  the  interests  of  society.  Realizing  the  principles  of  Good  and  Clean Governance,  regional  autonomy  policy  can  be  used  as  a  medium  for  the transformation  of  the  realization  of  the  model  of  governance  that  sustains  the growth of democratic culture in Indonesia.
Keywords: law enforcement, violation of the law, good governance.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  memahami prosedur  dan  mekanisme  yang  implementatif  dalam  penyelenggaraan good governance dan  pemerintahan  yang  baik,  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan memahami usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen stakeholders tentang good  governance dan  pemerintahan  yang  baik, untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  memahami  realitas  penegakan  hukum terhadap  PNS  melakukan  tindak  Pidana.  Data  primer  diperoleh  dari  lapangan dengan mengadakan wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait. Data  sekunder  diperolch  melalui  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumentasi untuk  mendapatkan  data  sekunder.  Melalui  penelitian  ini  didapat  pemikiran- pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian Dalam melakukan penelitian digunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tertier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur dan mekanisme yang  implementatif  dalam  penyelenggaraan good  governance dan  pemerintahan yang  baik.  Orientasi good  governance adalah:  Orientasi  Ideal  Negara  yang diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  nasional;  Orientasi  ini,  seperti :  legitimacy (apakah  pemerintah  dipilih  dan  mendapat  kepercayaan  dari  rakyatnya, akuntabilitas, securing  of  human  right,  autonomy  und  devolution  of  power,  dan assurance  of  civilian  control .  Pemerintahan  yang  berfungsisecara  ideal,  yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuanrasional. Orientasi ini,  tergantung  pada  sejauh  mana  pemerintahan  mempunyai  kompetensi  dan sejauh  mana  struktur  serta  mekanisme  politik  dan  administratifberfungsi  secara efektif  dan  efisien.  Usaha-usaha  yang  harus  dilakukan  dalam  meningkatkan pemahaman  seluruh  komponen stakeholders tentang good  governance dan pemerintahan  yang  baik  adalah  bahwa governance dan good  governance pada dasarnya  tidak  diatur  dalam  sebuah  undang-undang  (UU)  Mencapai  kondisi sosial-ekonomi  di  atas,  proses  pembentukan  pemerintahan  yang  berlangsung secara  demokratis  mutlak  dilakukan.  Negara  dan  Masyarakat  Madani  yang  di dalamnya  terdapat  sektor  swasta.Negara  dengan  birokrasi  pemerintahannya dituntut  untuk  mengubah  pola  pelayananpublik  dari  perspektif  birokrasi  elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Merealisasikan  prinsip-prinsip Good  and  Clean  Governance ,  kebijakan  otonomi
daerah  dapat  dijadikan  sebagai  media  transformasi  perwujudan  model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci: penegakan hukum, pelanggaran hukum, good governance.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945 menurut para penyusunnya mengandung perintah yang mewajibkan pemerintah/ penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan
memegang  teguh  cita-cita  moral rakyat  yang  luhur.  Ketenteraman tersebut  sebagai  konsekuensi  dari pokok-pokok  pikiran  yang  termuat dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  itu,  yaitu  Negara  berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang  Maha Esa menurut  dasar  Kemanusiaan  yang Adil  dan  Beradab.    Pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia  seutuhnya  baik  secara materil, maupun spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar 1945dalam kehidupan berbangsa  danber  negara.  Salah  satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk  dapat    mewujudkan  tujuan kemasyarakatan  yaitu  kesejahteraan dan  keadilan  dalam  masyarakat. Pembangunan  secara  materil  dalam hubungannya  dengan  sumber  daya manusia, berarti pembangunan unsur-unsur diluar kejiwaan manusia seperti pembangunan ekonomi, teknologi,  dan  sarana-sarana  fisik kehidupan,  sedangkan  pembangunan spiritual berarti pembangunan unsure -  unsur  kejiwaaan  manusia  seperti
pembangunan moral dan pembangunan pendidikan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang  Dasar  1945  sampai terjadinya  gerakan  reformasi  telah ada  beberapa  ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat dan peraturan  perundang-undangan  lain yang  dapat  dianggap  sebagai  aturan pelaksanaan dari ketentuan konstitusional itu, seperti perundang- undangan  Pidana  Umum  undang- undang  korupsi,  TAP  MPR  tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang- undang Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  dan  lain- lain,  tetapi  pelaksanaannya  tidak mencapai  sasaran  secara  optimal, malah  korupsi  dan  penyalahgunaan wewenang  terus  meluas  sehingga akhirnya  timbul  gerakan  rakyat berupa  reformasi  total  yang  sampai saat belum tuntas.
MPR  hasil  awal  reformasi telah menetapkan Kebijakan Nasional tentang upaya mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  bersih dari Korupsi dan Nepotisme (KKN).
a. Dalam  konsiderans  Tap  MPR
No.  XI/MPR/1998  ditentukan bahwa MPR mengkonstatir terjadinya penyelenggaraan negara dengan pemutusan kekuasaan, wewenang dan
tanggung  jawab  pada  Presiden Mandataris MPR yang berakibat tidak berfungsinya lembaga- lembaga tinggi negara serta tidak
berkembangnya partisipasi masyarakat  dalam  memberikan kontrol  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. MPR juga berpendapat bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya  penyelenggara  negara yang mampu menjalankan fungsi  dan  tugasnya  secara bersungguh-sungguh  dan  penuh tanggung  jawab  agar  reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna. b. Di samping itu MPR menyatakan keyakinannya bahwa  dalam  penyelenggaraan negara  telah  terjadi  praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi,  kolusi  dan  nepotisme yang  melibatkan  para  pejabat negara  dengan  para  pengusaha sehingga  merusak  sendi-sendi penyelenggaraan  negara  dalam berbagai aspek kehidupan nasional."Dalam rangka merehabilitasi seluruh kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggaraan negara  yang  dapat  dipercaya, melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan  para  pejabat  negara dan  mantan  pejabat  negara  serta keluarganya yang diduga berasal dari  praktek  korupsi,  kolusi  dan nepotisme”  demikian  ketetapan Lembaga Negara Tertinggi.
Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diselenggarakan  tanggal  10  sampai dengan  13  Nopember  1998  telah membahas  masalah  korupsi,  kolusi dan nepotisme yang bahan-bahannya
disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis  Permusyawaratan  Rakyat dan  pada  hari  itu  juga  ditetapkan Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Berdasarkan  TAP  MPR  tersebut penyelenggaraan negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan  yudikatif,  harus  melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Menjalankan fungsi dan tugasnya  tersebut,  penyelenggara harus  jujur,  adil,  terbuka  dan terpercaya serta mampu membebaskan  dari  praktik  korupsi, kolusi dan nepotisme. Menghindarkan praktik-praktik
Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme; seseorang  yang  terpercaya  menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara  harus  bersumpah  sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia
diperiksa  kekayaannya  sebelum  dan setelah  menjabat.  Pemeriksaan  atas kekayaan  sebagaimana  dimaksud tadi,  dilakukan  oleh  Kepala  Negara yang  keanggotaannya  terdiri  dari Pemerintah  dan  Masyarakat.Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan
melaksanakan secara konsisten penegakan hukum. Supaya  pemberantasan  KKN harus dilakukan secara tegas
terhadap  siapapun  juga,  baik  pejabat negara,  mantan  pejabat  negara, kelompok  dan  kroninya  maupun pihak  swasta/  konglomerat  dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak  bersalah  dan  hak-hak  asasi manusia.
Penyelenggara negara mempunyai  peran  penting  dalam
mewujudkan  cita-cita  perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang  Dasar  1945  yang menentukan  bahwa  yang  sangat penting  dalam  pemerintahan  dan dalam  hal  hidupnya  negara  ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan. Dalam kenyataannya, Penyelenggara  Negara  tidak  dapat menjalankan  tugas  dan  fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara  Negara  tidak  berjalan sebagaimana mestinya, hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang  dan  tanggungjawab  pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia.  Masyarakat  pun  belum sepenuhnya  berperan  serta  dalam menjalankan  fungsi  kontrol  sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab tersebut  tidak  hanya  berdampak negatif di bidang politik, namun juga di  bidang  ekonomi  dan  moneter, antara lain terjadinya penyimpangan- penyimpangan.
Penyelenggaraan Negara, antar  Penyelenggaraan  Negara  yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap  tumbuhnya  korupsi,  kolusi, dan nepotisme.Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh Penyelenggara negara antar Penyelenggara negara melainkan juga  Penyelenggara  negara  dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para  pengusaha,  sehingga  merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Kesamaan  visi,  persepsi,  dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara  yang  bersih  dan  bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).Undang-undang tersebut diatas memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak
langsung  dengan  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  yang  khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara  dan  pejabat  lain  yang memiliki  fungsi  strategis  dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA
Undang-undang Nomor 28 Tahun  1999  itu  merupakan  bagian atau sub-sistem dari peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  penegakan  hukum  terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Sasaran  pokok  undang- undang ini meliputi para Penyelenggara Negara, Pejabat
Negara  pada  Lembaga  Tertinggi Negara  dan  atau  pejabat  lain  yang memiliki  fungsi  strategis  dalam kaitannya  dengan  penyelenggaraan negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  bersih dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang
meliputi  asas  kepastian  hukum,  asas tertib  penyelenggaraan  negara,  asas kepentingan umum, asas keterbukaan,  asas  proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam undang-undang  ini  dimaksud  untuk memberdayakan  masyarakat  dalam rangka  mewujudkan  penyelenggara negara  yang  bersih  dan  bebas  dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan  dapat  lebih  bergairah melaksanakan  kontrol  sosial  secara optimal  terhadap  penyelenggaraan negara  dengan  tetap  menaati  rambu- rambu  hukum  yang  berlaku.  Agar undang-undang dimaksud dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang  melakukan  pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara, sebelum, selama dan setelah menjabat termasuk meminta keterangan, baik dari mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun  para  pengusaha,  dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Susunan keanggotaan Komisi  Pemeriksa  terdiri  atas  unsur Pemerintah dam masyarakat mencerminkan  independensi  atau kemandirian dari lembaga ini. Dalam Undang-undang diatur tentang kewajiban para Penyelenggara Negara  antara  lain  mengumumkan dan  melaporkan  harta  kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Ketentuan  tentang  sanksi  dalam undang-undang  ini  berlaku  bagi Penyelenggara  Negara,  Masyarakat dan  Komisi  Pemeriksa  sebagian
upaya  prepentif  dan  refresif  serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya  ketentuan  tentang  asas umum  penyelenggara  negara,  hak dan kewajiban penyelenggara negara, sehingga dapat diharapkan memperkuat  norma  kelembagaan moralitas dan sosial.
Mengabaikan azas-azas moral dan  budi  pekerti  kemanusiaan  yang luhur  seperti  diperintahkan  oleh Undang-Undang  Dasar1945,  akan berarti tidak "bersih" dilihat dari segi moral  dan  atau  etika.  Keharusan untuk  mewujudkan  Pemerintah  yang "bersih"  merupakan  kaidah  yang normatif  konstitusional.  Sifat  bersih akan  mempunyai  daya  tarik  yang simpatik, mengundang sikap berpartisipasi. Sebaliknya sifat kotor, menimbulkan  sifat  negatif,  karena akan  menjauhkan  sikap  simpati, malah  mengundang  sikap  masa bodoh dari pihak-pihak yang seharusnya berpartisipasi.
Hubungannya  sifat  bersih dengan  timbulnya  daya  tarik  untuk berpartisipasi  dengan  sifat  "kuat  dan berwibawa"  nya  suatu  perintah. Pemerintah tidak diletakkan ditangan seorang. Pemerintah di jalankan oleh Presiden  dengan  dibantu  oleh  sekian banyak pembantunya. Para pembantunya juga tidak dapat berbuat tanpa bantuan rakyat. Rakyat baru  mau  membantu  kalau  yang perlu  dibantu  berlaku  dan  dapat menarik  simpati.  Pemerintah  yang kuat adalah Pemerintah yang mendapat  simpati  dari  rakyatnya, mendapat  dukungan  karena  tidak Koruppsi,  Kolusi  dan  Nepotisme dan tidak sewenang-wenang.
Dukungan  rakyat  terhadap pemerintahnya  yang  dapat  menarik simpati  mereka  dapat  timbul  karena
tindakan  dan  kebijakannya  diyakini kebenarannya oleh rakyat, mencerminkan  aspirasi  rakyat  yang telah  terbukti  dan  terasa  sesuai dengan  apa  yang  didambakannya. Pemerintah  yang  demikian  bukan hanya berkuasa secara formal, mempunyai kekuatan dengan kekuasaannya itu, melainkan meningkat  menjadi  pemerintah  yang berwibawa.  Artinya  kekuatan  dan kekuasaannya diterima serta didukung  oleh  rakyatnya,  tetapi masalahnya tidak sesederhana. Kedisipinan  dlam  bekerja  akan meningkatkan kemandirian serta mengurangi resiko tidak masuk kerja atau  korupsi  waktu  dalam  bekerja Siregar  P  (2019),  Panggabean  N (2018). Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tergantung  pada  kesempurnaan  dan kemampuan  aparatur  negara,  dalam hal  ini  adalah  Pegawai  Negeri.
Kedudukan  dan  peranan  Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintahan  sangatlah  menentukan, sebab  Pegawai  Negeri  merupakan tulang  punggung  pemerintah  dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peranan  dari Pegawai Negeri seperti  diistilahkan  dalam  dunia kemiliteran yang berbunyi “Notthegun,the manbehindthegun” yaitu bukan senjata  yang  penting  melainkan manusia  yang  menggunakan  senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai  arti  apa-apa  apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan  kewajibannya  dengan benar.  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai
abdi  Negara  dan  abdi  masyarakat yang  dengan  penuh  kesetian  dan ketaatan  kepada  Pancasila,  Undang-
Undang  Dasar1945,  Negara  dan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan  dan    pembangunan serta  wajib  menjaga  persatuan  dan kesatuan  bangsa  dalam  Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Tugas kenegaraan dan jabatan  yang  diemban  Pegawai Negeri  agar  dapat  berjalan  dengan lancar,dan dapat menunjang
kelancaran  pembangunan  Nasional, maka setiap Pegawai Negeri tersebut harus  memiliki  kemampuan  dan kualitas  tinggi  serta  dengan  tingkat disiplin  yang  tinggi  pula.  Hal tersebut  tidak  hanya  kemampuan dalam  bidang  keterampilannya  saja, akan  tetapi  harus  didukung  dengan tingkat  kualitas  diri  secara  total, karena kualitas manusia itu ditentukan  oleh  KSA  ( Knowledge, Skill, and Attitude) atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental.
Intinya  jelas  terlihat  bahwa suatu  keterampilan  yang  dimiliki seseorang  tidak  cukup  untuk  bias dikatakan  bahwa  orang  tersebut mempunyai kualitas diri yang baik.
Penyelenggara  pemerintahan yang  telah  mempunyai  kualitas tersebut,maka dapat memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  secara profesional,  jujur,  adil,  dan  merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif. Kualitas Pegawai Negeri
yang  baik  dalam  setiap  aparatur Negara,  akan  menumbuhkan  rasa tanggung  jawab  baik  secara  materill maupun moril terhadap semua tugas- tugasyang  dipikulnya,  serta  tumbuh
kesadaran  untuk  selalu  menjunjung tinggi peraturan yang ada.
Pemerintah dalam rangka melaksanakan  ketentuan  Pasal  30 Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999, mengganti Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980 yang  Surat  Edaran  Kepala  Badan Administrasi  Kepegawaian  Negara Nomor  21  Tahun  2010,  yang  sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, maka diberlakukanlah Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil. Ketentuan
pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 tersebut,  ditetapkan  dalam  Surat menetapkan  kewajiban  dan  larangan bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut. Adapun  kewajiban  tersebut  termuat dalam  Pasal  3  yangberbunyi  sebagai berikut:
1. Mengucapkan sumpah/janji
PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janjijabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara RepublikIndonesia  Tahun  1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan Pemerintah; 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan  tugas  kedinasan yang  dipercayakan  kepada  PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
6. Menjunjung  tinggi  kehormatan negara, Pemerintah, dan
martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara  dari  pada  kepentingan
sendiri, seseorang, dan/ ataugolongan;
8. Memegang  rahasia  jabatan  yang menurut  sifatnyaa  tau  menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja  dengan  jujur,  tertib, cermat,  dan  bersemangat  untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan    dengan  segera kepadaa tasannya apabila mengetahui  ada  hal  yang  dapat membahayakan  atau  merugikan negara atau Pemerintah terutama dibidang  keamanan,  keuangan,
dan materiil;
11. Masuk kerjadan menaati
ketentuan jam kerja;
12. Mencapai  sasaran  kerja  pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan  dan  memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik- baiknya;
14. Memberikan  pelayanan  sebaik- baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing  bawahan  dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; Dan,
17. Menaati  peraturan  kedinasan yang  ditetapkan  oleh  pejabat yang berwenang.
Mengenai larangan Pegawai Negeri  Sipil  termuat  dalam  Pasal  4 yang menentukan sebagai berikut:
1. Menyalahgunakan wewenang; 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan  kewenangan  orang lain;
3. Tanpa  izin  Pemerintah  menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja  pada  perusahaan  asing, konsultan    asing,    atau    lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki,menjual,membeli,meng gadaikan,menyewakan, meminjamkan barang-barang baik bergerak  atau  tidak  bergerak, dokumen  atau  surat  berharga milik Negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan,atauorang lain di dalam maupun di luar  lingkungan kerjanya    dengan  tujuan  untuk keuntungan  pribadi,golongan,atau pihaklain,yang  secara  langsung atau  tidak  langsung  merugikan negara;
7. Memberi  atau  menyanggupiakan memberi sesuatu kepada siapapun baik  secara  langsung  atautidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima  hadiah  atau  suatu pemberian  apa  saja  dari  siapapun juga  yang  berhubungan  dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang
terhadap bawahannya; 10. Melakukan  suatu  tindakan
atau tidak melakukan suatu tindakan  yang  dapat  menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. Memberikan  dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  atau  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Kewajiban dan larangan
teresebut,  apabila  dilanggar  atau tidakdipatuhi akan dikenakan  sanksi hukuman  disiplin    sesuai    dengan tingkat    kesalahannya.  Pegawai Negeri  Sipil  selain  ketentuan  diatas tentang adanya larangan dan kewajiban, juga mempunyai hak-hak untuk  digunakan  sepertiyang  tertera didalam  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun1999. Peraturan mengenai kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil telah dibentuk dan diberlakukan,tidak  jarang  ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran
terhadap      kedisiplinan    tersebut.
Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil,bisasaja  dikarenakan  oleh  hak- hak  yang  diperolehnya  tidak  sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sebagaimana  kita  ketahui  bahwa kebutuhan manusia pada masa sekarang ini semakin kompleks, akan tetapi  mungkin  kebutuhan  hidup yang semakin banyak tersebut bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab  terjadinya  pelanggaran. Pemerintah telah menaikan gaji serta tunjangan,  namun  tetap  saja  terjadi pelanggaran,  kemungkinan  factor utama yang menjadi hambatan kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipili tuterletak  pada  diri  pegawai  itu sendiri.  Tindakan  yang  menyimpang seperti: korupsi, penyalahgunaan wewenang,dan pemborosan keuangan  negara,  pungutan  liar,  dan berbagai bentuk pelanggaran tersebut akan  selalu  terjadi,  bila  dalam  diri
PNS belum terbentuk suatu kesadaran  dan  suatu  etika  yang dituangkan dalam Nilai-nilai Perilaku Kedinasan. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah penelitian  Hukum  Empiris  (Yuridis Sosiologis)  yaitu  penelitian  tentang prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan  pemerintahan  yang baik,  usaha-usaha  yang  dilakukan dalam  meningkatkan  pemahaman seluruh  komponen stake  holders tentang good governance dan pemerintahan  yang  baik,  realitas penegakan  hukum  terhadap  Pegawai Negeri  Sipilyang  melakukan  tindak Pidana.
Data  yang  dipergunakan  dalam penelitian  iniadalah  data  primer  dan data sekunder. Data primer diperoleh dari  lapangan  dengan  mengadakan wawancara  dan  studi  kasus  dengan pihak-pihak yang terkait.
Data  sekunder  diperoleh  melalui penelitian  kepustakaan  atau  studi dokumentasi untuk mendapatkan data  sekunder.  Melalui  penelitian  ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin,  pendapat  atau  pemikiran konseptual  dari  penelitian  terdahulu yang  berhubungan  dengan  objek telaahan penelitian ini.
Dalam melakukan penelitian digunakan  bahan-bahan  hukum  yang terdiri dari: a. Bahan  hukum  primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum  primer,  berupa  hasil penelitian  para  ahli,  hasil-hasil karya  ilmiah,  buku-buku  ilmiah, dan sebagainya.
c. Bahan  hukum  tertier,  yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk  penjelasan  terhadap bahan hukum primer dan sekunder,  antara  lain  kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan diBadan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias  Selatan.Sesuai  dengan  sifat penelitian maka analisis data dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu dengan cara mempelajari, memahami semua  data  yang  ada.  Selanjutnya dianalisis
dengan menafsirkan dengan metode induktif dan deduktif, sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan dalam  rangka  menjawab  permasalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur  Dan  Mekanisme  Yang Implementatif
Dalam Penyelenggaraan Good Governance Dan Pemerintahan Yang Baik Penyelenggara negara meliputi: Pejabat Negara pada Lembaga  Tertinggi  Negara,  Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,  Menteri,  Gubemur,  Hakim, Pejabat negara yang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, dan  Pejabat  lain  yang  memiliki fungsi  strategis  dalam  kaitannya.
Dengan Penyelenggara Negara sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara, setiap Penyelenggara Negara berhak untuk:
a. Menerima  gaji,  tunjangan  dan fasilitas  lainnya  sesuai  dengan peraturan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan
yang berlaku;
b. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat.
c. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: a. Mengucapkan  sumpah  atau  janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya; b. Bersedia  diperiksa  kekayaannya sebelum,  selama,  dan  setelah menjabat;
c. Melaporkan  dan  mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
d. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
e. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan  suku,  agama, ras, dan golongan;
f. Melaksanakan tugas dengan penuh  rasa  tanggung  jawab  dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan  pribadi,  keluarga, kroni,  maupun  kelompok,  dan tidak  mengharapkan  imbalan dalam  bentuk  apapun  yang bertentangan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
g. Bersedia  menjadi  saksi  dalam perkara  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  serta  dalam  perkara lainya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
Hak dan kewajiban penyelenggara  Negara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Terselenggaranya pemerintahan yang baik,  bersih  dan  berwibawa  ( clean and  good  governance )  menjadi  cita- cita  dan  harapan  setiap  bangsa.
Governance adalah mekanisme pengelolaan  sumber  daya  ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sektor  Negara  dan  sektor  non pemerintah  dalam  suatu  kegiatan kolektif.
Good dalam good gavernance ,  mengandung  2  (dua) pengertian:
a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan
rakyat  yang  dalam  pencapaian tujuan  (nasional)  kemandirian, pembangunan  berkelanjutan  dan keadilan sosial;
b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintah  yang  efektif  dan efisien  dalam  melakukan  upaya mencapai tujuan nasional.
Orientasi good  gavernance adalah:
a. orientasi  ideal  Negara  yang diarahkan pada pencapaian
tujuan  nasional;  Orientasi  ini  , seperti: legitimacy (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan  dari  rakyatnya), accountability (akuntabilitas),
scuring of human right,
autonomy  and  devolution  of power, dan assurance of civilian control ;
b. pemerintahan  yang  berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif,
efisien  dalam  melakukan  upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi  ini,  tergantung  pada sejauh mana pemerintahan mempunyai  kompetensi,  dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif  berfungsi  secara efektif dan efisien. Berdasarkan  uraian  ini  dapat dikatakan bahwa wujud good governance adalah  penyelenggaraan pemerintahan  negara  yang  solid  dan bertanggungjawab, serta efisien, efektif, dengan menjaga ’kesinergisan” interaksi yang konstruktif  di  antara  domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat ( society ).
United  Nations  Development Programme (UNDP)  mengajukan beberapa karakteristik good gavernance, yaitu: a. Participation ; Setiap warga negara  mempunyai  suara  dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui  intermediasi  institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti  ini  dibangun  atas  dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara  serta  berpartisipasi secara konstruktif;
b. Rule  of  law ;  Kerangka  hukum harus  adil  dan  dilaksanakan tanpa  pandang  bulu,  terutama hukum untuk hak asasi manusia;
c. Transparancy ; Transparansi
dibangun  atas  dasar  kebebasan arus  informasi.  Proses-proses, lembaga-lembaga  dan  informasi secara  langsung  dapat  diterima oleh mereka yang membutuhkan.  Informasi  harus dapat difahami dan dapat dimonitor;
d. Responsiveness . Lembaga- lembaga dan proses-proses harus mencoba  untuk  melayani  setiap ‘ stakeholders ’.
e. Concensus  orientation;  Good governance menjadi  perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan
terbaik  bagi  kepentingan  yang lebih  luas,  baik  dalam  hal kebijakan-kebijakan maupun
prosedur-prosedur;
f. Equity ;  Semua  warga  Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;
g. Efectiveness and efficiency;
Proses-proses dan lembaga- lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia;
h. Accountability ;  Para  pembuat keputusan  dalam  pemerintahan, sector  swasta  dan  masyarakat ( civil  society )  bertanggungjawab kepada  publik  dan  lembaga- lembaga ‘stakeholders’ . Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan  yang  dibuat,  apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau
eksternal organisasi;
i. Strategic  vision ;  Para  pemimpin dan  publik  harus  mempunyai perspektif good  governance dan pengembangan  manusia  yang luas  dan  jauh  ke  depan  sejalan dengan  apa  yang  diperlukan
untuk  pembangunan  semacam
ini. Dalam pendahuluan telah disinggung tentang kewibawaan sebagai syarat untuk berhasil baiknya pelaksanaan tugas pemerintah negara hukum dan negara kesejahteraandalam  mencapai  tujuan nasional. Untuk itu diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur  Aparatur  negara,  abdi  Negara dan  Abdi  Masyarakat  yang  setia  taat kepada  Pancasila  Undang-Undang Dasar1945,  Negara  dan  Pemerintah serta  bersatu  padu,  bermental  baik, berdayaguna, bersih, bermutu tinggi, sadar akan tanggungjawabnya dalam menjalankan  tugas  pemerintahan dan  pembangunan  dan  akhirnya yang berwibawa.
Membina  Pegawai  Negeri Sipil termaksud Pemerintah berdaya- upaya  terus  menerus  dengan  jalan antara lain :
a. Memberlakukan sanksi-sanksi hukum  pidana  seperti  ketentuan Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (Pasal 413 s/d Pasal 437,
Pasal  552  s/d  Pasal  559),  dan Undang Undang Anti Korupsi.
b. Mengadakan penataran Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan
Pancasila,  UUD'45,  Garis-garis Besar  Haluan  Negara,  Doktrin serta Kode Etika Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai suatu gerakan didasarkan kepada Intruksi  Presiden  Nomor  10
Tahun 1978.
c. Menetapkan  berbagai  peraturan lain Usaha-Usaha Dalam Meningkatkan  Pemahaman  Stake Holders Tentang Good Governance Dan Pemerintahan Yang Baik
Kedudukan  Pegawai  Negeri  Sipil didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor 43Tahun1999 Pasa l3 ayat(1), yaitu Pegawai Negeri sebagai  unsur  aparatur  negara  yang bertugas untuk memberikan
pelayanan  kepada  masyarakat  secara profesional,  jujur,  adil,  dan  merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan,  dan  pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran  bahwa  pemerintah  tidak hanya  menjalankan  fungsi  umum pemerintahan. Pemerintah juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan  atau  dengan  kata  lain, pemerintah bukanhanya menyelenggarakan tertib pemerintahan,  tetapi  juga  harus mampumenggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan  rakyat  banyak.  Pegawai Negeri mempunyai perananamat penting sebab Pegawai Negeri merupakan  unsure  aparatur  negara untuk menyelenggarakan pemerintahandan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaana paratur negara. Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  konteks hukum  publik,  bertugas  membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan,  dalam    artian wajib    mengusahakan  agar  setiap peraturan perundang-undangan
ditaati  oleh  masyarakat.  Seorang Pegawai Negeri sebagai abdi  negara juga  wajib  setia  dan  taat    kepada
Pancasila sebagai falsafah dan
ideology  negara,  kepada  Undang-
Undang  Dasar1945,  kepada  negara, dan  kepada  pemerintah.  Pegawai Negeri  Sipil  mempunyai  kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945,  Negara  dan  Pemerintah,pada akhirnya  dapat  memusatkan  segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan  segala  daya  upaya  dan tenaganya  untuk  menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan  secara  berdaya  guna dan  berhasi  lguna.  Halter  sebut  juga berlaku  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil, dalam    melaksanakan  tugas    pokok dan  fungsinya  sebagaiunsuraparatur negara,  abdi  Negara  dan  abdi masyarakat  yang  dituntutuntuk  dapat melaksanakan  tugas  dengan  sebaik- baiknya,serta  memiliki  ketaatan  dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Realitas Penegakan Hukum Terhadap  Pns  Yang  Melakukan Tindak Pidana Penyebab  tidak  terjadi Clean Government , yaitu ada 4 aspek:
1. Aspek individu; merupakan penyakit  sosial  yang  berkaitan dengan moral dan akhlak manusia
2. Aspek organisasi; berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja  dan  kelemahan  dalam sistem pengendalian mana`jemen  unit  serta  kultur organisasi yang kurang mendukung 3. Aspek  masyarakat;  berkaitan dengan  nilai-nilai  yang  berlaku dimasyarakat yang kurang mendukungnya clean
government 4. Aspek peraturan perundang- undangan; terkait dengan kualitas  peraturan  perundang- undangan yang belum memadai Mengatasi ketidak terlaksananya Good and  Clean Government , pemerintahan di daerah membuat strategi untuk melaksanakan Good  and  Clean Government .  Strategi  tersebut  dibagi menjadi 3 tahap strategi, yaitu:
a) Strategi  Preventif:  mencegah timbulnya penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, inefisiensi,  tidak  efektif,  tidak hemat  dan  KKN.  Pembuatan LAKIP b) Strategi  Detektif:  upaya  untuk dapat  mengetahui  secara  dini dalam waktu sesingkat- singkatnya dan seakurat- akuratnya  agar  penyimpangan dapat  ditindak  lanjuti  dengan cepat serta tepat untuk mencegah kerugian Negara atas penyimpangan. c) Strategi  Represif:  upaya  untuk menyelesaikan  secara  hukum dengan sebaik-baiknya atas penyimpangan yang telah terjadi.
Sudah  dijelaskan  di  atas tentang  gambaran  apa  itu Good  and Clean  Government secara  umum. Apabila  kita  lihat  kepada  keadaan Negara  kita  sekarang  ini,  Indonesia, maka masih belumlah berjalan dengan  baik.  Indonesia  saat  ini sedang berada dalam keadaan krisismultidimensi. Keterbatasan akses atas sumberdaya dan kemampuan  manajerial  pemerintah adalah pemicu awal terjadinya krisismultidimensi ini. Padahal persaingan  global  dan  pergerakan
negara-negara  Barat  ke  Indonesia menjadi  atmosfir  yang  tidak  baik bagi  Indonesia,  atau  bahkan  bisa menjatuhkan  Indonesia  itu  sendiri. Beberapa  sumberdaya  berada  di bawah kuasa sekelompok kecil orang atau  dalam  kata  lain  beberapa sumberdaya di Indonesia telah dimonopoli oleh sebagian orang yang berkuasa.  Sementara  itu  masyarakat sebagian  besar  hanya  menjadi  obyek atau  terkecilkan  dari  setiap  bentuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
Multi krisis tadi bahkan lebih dari itu, krisis kepemimpinan dimana hanya  melihat  kepentingan  sedikit orang  daripada  kebaikan  untuk seluruhnya  (public),  pendayagunaan sumberdaya  yang  dimiliki  masih kurang  dan  malah  melibatkan  asing untuk  mengolah  dan  mengambil  alih terhadap  sumberdaya  yang  kita miliki.  Permasalahan  tersebut  bukan hanya  baru  terjadi  saat  ini,  tetapi sudah  lama  sekitar  lima  tahun  lalu kurang  lebih  dan  belum  beranjak membaik  hingga  saat  ini.  Berbagai permasalahan  tersebut,  hanya  bisa diatasi bila mayoritas bangsa berupaya  bahu  membahu  maupun mendukung untuk terbentuknya good governance.
Pada  keadaan  seperti  tulah Good and Clean Government diperlukan.  Pemerintahan  yang  baik itu  hanya  bisa  dibangun  melalui pemerintahan  yang  bersih  ( clean government ) dengan aparatur birokrasinya  yang  terbebas  dari segala  bentuk  kecurangan  publik, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Clean government patut  menjadi  sebuah perhatian  khusus  dewasa  ini,  karena spektrum korupsi di Indonesia sudah
merasuk  di  hampir  semua  sisi kehidupan kenegaraan dan
kemasyarakatan.  Mulai  dari  hal terkecil  dalam  pembuatan  KTP, hingga  peluang  terbesar  yaitu  IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan  aset  negara  oleh  BPPN, penggerogotan  dana  Bulog,  dan bahkan  kitab  suci  pun  dijadikan sebagai  alat  untuk  melakukan  tindak KKN  tersebut.  Sampai  akhirnya  pun pegawai  atau  pekerja  yang  menjadi bawahan  dan  pekerja  kecil  sudah mulai  terbiasa  melakukan  tindakan korupsi  seperti  itu,  karena  adanya lingkungan  yang  melakukan  hal kecurangan  di  sekitarnya,  seperti tukang parkir dan penjual tiket kereta api.
Tetapi sejujurnya korupsi adalah  masalah  klasik  yang  dialami dan  terjadi  saat  ini.  Secara  tidak langsung korupsi dipengaruhi oleh: 1. Kualitas birokrasi, banyak jabatan  dalam  birokrasi  yang memberikan banyak keuntungan, sehingga nepotisme,  kolusi,  patronage banyak terjadi.
2. Tingkat  gaji  birokrat,  Tingkat gaji yang rendah padahal birokrat tersebut mengelola uang negara  yang  banyak,  sehingga banyak godaan untuk melakukan korupsi.
3. Institusional  control,  pemberian reward dan punishment , sehingga birokrat menjadi termotivasi  untuk  menjadi  lebih baik  dan  takut  untuk  berbuat yang melanggar peraturan.
Jadi  solusi  yang  baik  untuk menerapkan Good and Clean Government yang baik adalah adanya kerjasama yang baik antar
pemerintahan,  keterbukaan  atas  apa
yang  sedang  ataupun  yang  telah terjadi  di  dalam  ranah  pemerintahan kepada masyarakat, adanya pengakuan atau partisipasi masyarakat  diakui,  keikut  sertaan publik  dalam  mengambil  suatu kebijakan yang berarti mementingkan  kepentingan  publik bukan  hanya  kepentingan  beberapa orang saja, adanya efisiensi, efektifitas,  dan  berkesinambungan suatu organisasi, legitimasi organisasi  yang  dikelola  dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, mengakui dan  melindungi  hak  dan  kewajiban para  stakeholders,  dan  pendekatan yang  terpadu  berdasarkan  kaidah- kaidah  demokrasi,  pengelolaan  dan partisipasi organisasi secara legitimate KESIMPULAN 1. Prosedur  dan  mekanisme  yang implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan  pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ( clean  and  good  governance ) menjadi  cita-cita  dan  harapan setiap bangsa. Governance adalah  mekanisme  pengelolaan sumber  daya  ekonomi  dan  sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non pemerintah  dalam  suatu  kegiatan kolektif. Good dalam good gavernance , mengandung 2 (dua) pengertian bahwa nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak  rakyat,  dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang  dalam  pencapaian  tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan  berkelanjutan  dan keadilan social. 2. Usaha-usaha yang harus dilakukan  dalam  meningkatkan pemahaman  seluruh  komponen stake holders tentang good governance dan  pemerintahan yang baik adalah bahwa
governance dan good governance pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah  undang-undang  (UU).
Tetapi  dapat  dimaknai  bahwa governance adalah tata pemerintahan,  penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki  atau  menjadi  urusan pemerintah. Governance itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu governing yang  berarti fungsi pemerintah bersama instansi  lain  (LSM,  swasta  dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif.
3. Realitas penegakan hukum terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin  dan  atau  melakukan tindak pidana Perbuatan pemerintah  yang  tercela  dalam hukum tata administrasi negarasering  disebut  perbuatan penguasa yang sewenang-wenang
( willekeur ).  Perbuatansewenang- wenang  pemerintah  frekuensinya lebih banyak terjadi dalampenyelenggaraan pemerintahan yang bersifat bebas ( vrij bestuur ). Dalampenyelenggaraan pemerintahan yang bersifat mengikat ( gebonden bestuur )perbuatan tersebut jarang terjadi.    Terdapat  pelanggaran-
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh
Pegawai  Negeri  Sipil.  Banyak pejabat negara atau PNS yangmenyalahgunakan wewenang atau melakukan pertentangan kepentingan denganmenghalalkan segala cara. Pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan olehPNS berupa Korupsi, Pelanggaran Disiplin, Penyalahgunaan Wewenang, ikutberkampanye dan  lain-lain.  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil  memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu:Hukuman  disiplin  ringan terdiri dari: Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab , Pro- Justitia  Tahun  XVIII  Nomor 4,  Oktober  2000  OeripS,  FX, Poerwopoespito, Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan,  Solusi  Melalui Pengembangan Sikap Mental ,  Grasindo,  Jakarta, 2000.
Muchsan, HukumKepegawaian ,Jakart a:BinaAksara, 1982.
Radar.Cirebon.16februari2012, http://radarcirebon.com/ 2012/02/16/ 27-pns-
dijatuhi-sanksi diakses11April 2019. Syafrudin, Ateng, Menuju
Penyelenggaraan Pemerintah Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab , Pro- Justitia  Tahun  XVIII  Nomor 4, Oktober 2000. Siregar,  P.  (2019).  PENGARUH DISIPLIN KERJA

## DAN
PENGUASAAN TEKNOLOGI  INFORMASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI UNIVERSITAS DARMA AGUNG. Jurnal Darma Agung,  27(1),  785  -  796. doi:10.46930/ojsuda.v27i1.13 3 Panggabean, N. (2018). PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN PENGELOLAAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI UNIVERSITAS DARMA AGUNG. Jurnal Darma Agung, 26(1), 510-521. Retrieved from https://jurnal.darmaagung.ac.i d/index.php/jurnaluda/article/ view/90