## ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA BAPENDA BANDUNG
Atikah Muammalah 1 , Shofie Rachmani Ninditha 2* , Gunardi 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Piksi Ganesha Jl. Gatot Subroto No 301, Batununggal, Kota Bandung 40274, Indonesia
*Coressponding Author Email: srninditha@piksi.ac.id
ABSTRACT Purpose : This study aims to find out the percentage of the level of taxpayer compliance before and after the Covid-19 Pandemic, based on data on  land  and  building  tax  revenues  contained  in  the  Regional Management and Revenue Agency (BAPENDA) of Bandung City. Design/Methodology/ Approach : The  data  analysis  method  used  is  quantitative  and  qualitative, where data processed from 30 sub-districts in bandung city. Findings : The  research  results  of  compliance  rate  peresentase,  in  2019  by 89.92% (Obedient) and in 2020 by 101.76% (Very Compliant), so it  can  be  said  that  the  level  of  compliance  from  2019-2020 increased by 11.94%. Keywords : Level of Compliance, Tax Revenue, Taxpayers, Land and Building, Covid-19. JEL Classification : H20, P24

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  sudah  menyebar  nyaris  ke  seluruh  dunia,  hingga  kini  virus  belum diketahui  kapan  akan  berakhir.  Pemerintah  dari  berbagai  negara  telah  menerapkan kebijakan yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 5M yaitu menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan  dan  mengurangi  mobilitas  serta  diadakannya  penutupan  akses disebuah  area yang  disebut lockdown dan  mengadakan  program  vaksinasi  COVID-19  (Salamah  & Furqon, 2020). Hampir seluruh sektor terkena dampak pandemi ini, tidak hanya dari sektor kesehatan saja, tetapi dari sektor ekonomi juga mengalami dampak buruk hingga saat ini, yang  dimana  dampak  ini  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  realisasi penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan  tahun  2019  hingga  2020  pada  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Bandung.  Walaupun  kondisi  ini  mungkin  terjadi  dalam  periode  pendek, namun  kondisi  ini  mempengaruhi  sikap  mental  wajib  pajak  dalam  kesadarannya  untuk mematuhi membayar pajak.
Media Ekonomi Vol. 29 No. 2 Oktober 2021 : 85-98
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v29i2.10721 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 13 Oktober 2021
Accepted date: 1 Februari 2022
Media Ekonomi Vol. 29 No. 2 Oktober 2021___________________________________________
Berdasarkan UU No.28/KUP.01/2007 yakni "Orang pribadi yang memberikan kontribusi wajib untuk negara maupun instansi yang berkelakuan wajib hukum berlandaskan sesuai aturan dan tidak menerima adanya bayaran langsung, serta dipergunakan sebagai bayaran wajib kepada negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat" (Arisandy, 2017). Oleh karena itu, perpajakan ialah bayaran pada negara (yang dapat dipungut) dan terutang oleh mereka  yang  wajib  membayar  pajak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Meskipun  sangat  penting  bagi  pembangunan  negara,  namun  sangat  disayangkan  masih banyak masyarakat yang mengabaikan kewajiban perpajakan, bahkan hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran yang sangat merugikan negara di bidang perpajakan.
Berlandaskan  (Undang-Undang  No.12  Tahun  1994  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan)  yang  berhubungan dengan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menjelaskan  bahwa  pajak  negara  memiliki  peran penting  atas  bumi  maupun  bangunan,  bersifat  kebendaan,  serta  jumlah  pajak  yang tertunggak ditetapkan pada keadaan objek bumi, tanah dan bangunan.
Saat ini pandangan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan yang berlaku tidak banyak mempengaruhi perilaku wajib pajak, yang dimana wajib pajak menganggap apa  yang  dilakukan  pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai  sebuah  kewajiban  dan  akan selalu  dilakukan  sepanjang  masa.  Aspek  yang  penting  mempengaruhi  wajib  pajak  agar menyadarkan  kepatuhan  dalam  membayar  pajak  ialah  dengan  menetapkan  strategi pemeriksaan  dan  sanksi  pajak.  Strategi  pemeriksaan  pajak  secara  random  masih  efektif dilakukan agar wajib pajak patuh, dan sanksi pajak yang semakin tinggi mendorong wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa perlu dilakukan analisa tentang bagaimana peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan  bangunan dari  sebelum  pandemi  dan  saat kondisi  pandemi  pada tahun  2019  hingga 2020.  Oleh  karena  itu  peneliti  terinpirasi  untuk  membuat  penelitian  menerpa  dampak pandemik  COVID-19  terhadap  penerimaan  pajak  dengan  judul  "Analisis  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Dimasa Pandemi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mengetahui kondisi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 yang terjadi pada Tahun 2019--2020 di Kota Bandung.

## METODE PENELITIAN
Analisis  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan  pengelolaan  dan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA)  kota  Bandung.  Dalam  proses  menganalisis  dan  membahas  masalah  dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  Metode  Analisis  Deskriptif  dimana  penulis menghitung  dan  menafsirkan  persentase  dari  Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) di masa pandemi COVID-19 dan sebelum adanya pandemi, berdasarkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dari narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman di bidang
Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 pada Bapenda Bandung_____________________________________________
Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  serta  Data  Kuantitatif  yang  berasal  dari  data  Pokok  Pajak, Pelunasan Pokok Pajak, dan Tunggakan Pajak pada Tahun 2019 dan 2020. Sumber Data yang digunakan adalah Data Sekunder berupa Data Dokumentasi dari data Pokok Pajak, Pelunasan Pokok Pajak, serta Tunggakan Pajak, dan Data Primer yang didapat langsung dari  Badan  Pengelolaan  dan  Pendapatan  (BAPENDA)  Kota  Bandung.  Teknik Pengumpulan Data berupa Dokumentasi, Observasi dan Wawancara. Metode analisis data yang  digunakan  yaitu berupa  Metode  Kepustakaan  yaitu  mengumpulkan  data  serta mempelajari  menggunakan  literasi/buku  bacaan  yang  berkaitan  tentang  penelitian,  dan Metode Pemeriksaan Dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan penelitian.

## Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
Standar kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 ialah  memberikan  SPT  pada  waktunya,  tidak  memiliki  hutang  atau  tunggakan  semua macam  perpajakan  melainkan  telah  mendapatkan  persetujuan,  perincian  keuangan  telah diperiksa  oleh  badan  peninjau  dan  pengelola  keuangan  negara  dengan  wawasan proporsional  tanpa  pembedaan  selama  3  tahun  berturut-turut  dan  pada  5  tahun  terakhir tidak  mengalami  hukuman  atau  ditindak  pidanakan  dalam  bidang  perpajakan.  (Rahayu, 2010)
Tabel 1 Standar Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak No Keterangan Persentase Kepatuhan Kepatuhan 1 Sangat Patuh ≥ 100 2 Patuh 85 > 100 3 Cukup Patuh 75 > 85 4 Kurang Patuh 60 > 75 5 Tidak Patuh ≤ 60
Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan (BAPENDA) Kota Bandung

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019:
Tabel 2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pokok Ketetapan, Target Penerimaan
Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 NO NAMA KECAMATAN POKOK KETETAPAN TARGET PENERIMAAN REALISASI PENERIMAAN TINGKAT KEPATUHAN (%) 1 2 3 4 5 6 (5/4 x 100%) 1 Andir 23,197,780,005 24,456,640,465 21,275,821,494 86.99 2 Antapani 8,583,599,147 9,047,740,719 8,249,038,216 91.17 3 Arcamanik 12,932,076,275 13,635,289,682 11,005,272,026 80.71 4 Astana Anyar 17,323,908,981 18,264,685,473 16,454,564,236 90.09 5 Babakan Ciparay 25,590,620,804 26,976,179,786 24,864,999,654 92.17 6 Bandung Kidul 20,698,580,773 21,822,302,946 19,886,350,230 91.13 7 Bandung Kulon 17,050,032,633 17,967,046,935 16,557,096,986 92.15 8 Bandung Wetan 29,392,697,478 30,999,265,148 29,341,486,207 94.65 9 Batununggal 26,188,731,539 27,619,527,392 25,315,154,274 91.66 10 Bojongloa Kaler 13,757,432,945 14,502,318,032 13,042,806,107 89.94 11 Bojongloa Kidul 19,992,324,983 21,075,396,535 18,406,239,524 87.34 12 Buahbatu 16,221,465,085 17,119,099,403 15,848,208,953 92.58 13 Cibeunying Kaler 15,930,816,300 16,794,584,355 15,156,552,378 90.25 14 Cibeunying Kidul 12,181,501,978 12,866,563,759 12,196,213,068 94.79 15 Cibiru 5,433,094,578 5,742,408,755 4,748,419,005 82.69
NO NAMA KECAMATAN POKOK KETETAPAN TARGET PENERIMAAN REALISASI PENERIMAAN TINGKAT KEPATUHAN (%) 1 2 3 4 5 6 (5/4 x 100%) 16 Cicendo 31,193,196,735 32,875,086,060 29,669,481,763 90.25 17 Cidadap 27,890,637,022 29,475,317,665 27,220,300,534 92.35 18 Cinambo 14,038,266,164 14,810,932,428 14,359,396,238 96.95 19 Coblong 37,488,864,366 39,521,818,707 36,129,966,084 91.42 20 Gedebage 11,205,393,325 11,812,138,334 9,962,504,317 84.34 21 Kiara Condong 17,833,902,589 18,803,369,674 16,308,458,956 86.73 22 Lengkong 35,100,854,020 37,000,998,792 33,240,378,254 89.84 23 Mandalajati 6,712,808,937 7,075,109,502 4,427,084,152 62.57 24 Panyileukan 14,458,697,099 15,250,324,243 13,474,191,305 88.35 25 Rancasari 11,953,554,739 12,601,833,922 10,866,218,237 86.23 26 Regol 23,859,230,182 25,157,988,648 22,414,038,321 89.09 27 Sukajadi 34,340,696,172 36,207,864,299 32,634,729,406 90.13 28 Sukasari 28,590,492,859 30,141,679,764 27,300,139,554 90.57 29 Sumur Bandung 32,503,944,533 34,260,845,851 30,351,194,317 88.59 30 Ujung Berung 5,795,826,926 6,115,642,726 5,160,551,215 84.38 TOTAL 611,899,726,271 630,000,000,000 565,866,855,011 89.82
Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan (BAPENDA) Kota Bandung
Pada tahun 2019 ‘ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi  dan  Bangunan ’ (PBB)  total  sebesar  89,82%  dinyatakan  (Patuh).  Memiliki  Pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 611.899.726.271, Target Penerimaan sebesar 630.000.000.000 serta Realisasi Penerimaan sebesar 565.866.855.011. Dari Tabel 2,  Kecamatan  Cinambo  memiliki  tingkat  kepatuhan  paling  besar  yaitu  96,95%  dengan Pokok  ketetapan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  sebesar  14.038.266.164,  Target Penerimaan  sebesar  14.810.932.428  serta  Realisasi  Penerimaan  sebesar  14.359.396.238. Sedangkan  Tingkat  Kepatuhan  terendah  terdapat  pada  Kecamatan  Mandalajati  sebesar 62,57% dengan Pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 6.712.808.937. Target  Penerimaan  sebesar  7.075.109.502  serta  Realisasi  Penerimaan  sebesar 4.427.084.152.  Berikut  ini  adalah  tabel  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  di  Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2020:

## Tabel 3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pokok Ketetapan, Target Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020
NO NAMA KECAMATAN POKOK KETETAPAN TARGET PENERIMAAN REALISASI PENERIMAAN TINGKAT KEPATUHAN (%) 1 2 3 4 5 6 (5/4 x 100%) 1 Andir 23,361,087,567 19,308,789,592 18,830,248,395 97.52 2 Antapani 8,892,431,409 7,349,918,386 7,123,592,555 96.92 3 Arcamanik 13,325,269,565 11,013,820,549 9,587,122,198 87.05 4 Astana Anyar 17,406,603,323 14,387,191,525 15,172,348,368 105.46 5 Babakan Ciparay 25,846,441,908 21,363,025,461 23,111,268,172 108.18 6 Bandung Kidul 20,974,427,631 17,336,128,242 17,487,234,352 100.87 7 Bandung Kulon 17,304,925,045 14,303,150,726 15,031,963,605 105.10 8 Bandung Wetan 29,518,175,758 24,397,847,198 26,445,887,664 108.39 9 Batununggal 26,132,537,449 21,599,493,844 23,420,587,365 108.43 10 Bojongloa Kaler 13,976,503,515 11,552,089,124 11,973,406,978 103.65 11 Bojongloa Kidul 19,999,745,755 16,530,518,177 17,158,321,620 103.80 12 Buahbatu 17,029,308,608 14,075,343,704 12,797,041,155 90.92
NO NAMA KECAMATAN POKOK KETETAPAN TARGET PENERIMAAN REALISASI PENERIMAAN TINGKAT KEPATUHAN (%) 1 2 3 4 5 6 (5/4 x 100%) 13 Cibeunying Kaler 16,075,875,939 13,287,296,883 13,043,455,472 98.16 14 Cibeunying Kidul 12,393,509,560 10,243,686,973 9,706,848,837 94.76 15 Cibiru 5,261,144,100 4,348,527,189 3,853,531,748 88.62 16 Cicendo 31,710,761,211 26,210,098,920 29,046,841,535 110.82 17 Cidadap 28,375,089,207 23,453,044,537 24,369,220,363 103.91 18 Cinambo 14,230,489,634 11,762,017,900 12,514,406,321 106.40 19 Coblong 37,632,052,749 31,104,262,006 32,223,509,973 103.60 20 Gedebage 12,555,166,238 10,377,302,105 9,536,008,643 91.89 21 Kiara Condong 17,772,433,482 14,689,563,474 14,353,927,319 97.72 22 Lengkong 35,372,562,798 29,236,711,280 29,422,408,032 100.64 23 Mandalajati 6,809,618,909 5,628,398,007 5,532,407,674 98.29 24 Panyileukan 14,579,869,953 12,050,793,457 11,773,109,364 97.70 25 Rancasari 12,223,302,052 10,103,004,270 9,983,371,334 98.82 26 Regol 24,002,803,372 19,839,191,073 21,242,867,007 107.08 27 Sukajadi 34,572,093,875 28,575,094,565 29,295,263,904 102.52 28 Sukasari 28,840,377,528 23,837,622,278 23,702,347,500 99.43 29 Sumur Bandung 32,773,125,015 27,088,181,291 26,698,414,731 98.56 30 Ujung Berung 5,986,290,703 4,947,887,263 4,357,708,508 88.07 TOTAL 621,963,332,466  500,000,000,000          508,794,670,692 101.76
Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan (BAPENDA) Kota Bandung
Tahun  2020 ‘ Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pembayaran  Pajak Bumi  dan  Bangunan ’ (PBB)  total  sebesar  101,76%  dinyatakan  (Sangat  Patuh).  Dengan memiliki  Pokok  ketetapan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  sebesar  621.963.332.466, Target  Penerimaan  sebesar  500.000.000.000  serta  Realisasi  Penerimaan  sebesar 508.794.670.692. Dari tabel diatas Kecamatan Cicendo memiliki tingkat kepatuhan paling besar yaitu 110,82% dengan Pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 31.710.761.211,  Target  Penerimaan  sebesar  26.210.098.920  serta  Realisasi  Penerimaan sebesar 29.046.841.535, sedangkan Tingkat Kepatuhan terendah terdapat pada Kecamatan Arcamanik sebesar 87,05% dengan Pokok ketetapan PBB sebesar 13.325.269.565. Target Penerimaan sebesar 11.013.820.549, serta Realisasi Penerimaan sebesar 9.587.122.198.
Berikut ini adalah tabel Jumlah Wajib Pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019 dan 2020:
Tabel . 4
Jumlah Wajib ’ Pajak Tahun 2019 ’ dan 2020 NO NAMA KECAMATAN WAJIB PAJAK 2019 WAJIB PAJAK 2020 1 Andir 19,138 19,300 2 Antapani 17,173 17,173 3 Arcamanik 18,077 18,077 4 Astana Anyar 11,867 11,867 5 Babakan Ciparay 20,154 20,154 6 Bandung Kidul 13,085 13,085 7 Bandung Kulon 19,920 19,920 8 Bandung Wetan 6,371 6,371 9 Batununggal 18,272 18,272 10 Bojongloa Kaler 17,007 17,007 11 Bojongloa Kidul 15,777 15,777 12 Buahbatu 22,000 22,000 13 Cibeunying Kaler 12,267 12,267 14 Cibeunying Kidul 17,858 17,858 15 Cibiru 13,128 13,128 16 Cicendo 17,122 18,318 17 Cidadap 10,815 10,815 18 Cinambo 4,934 4,934 19 Coblong 20,787 20,787 20 Gedebage 10,629 10,629 21 Kiara Condong 20,012 20,021 22 Lengkong 12,805 12,805
NO NAMA KECAMATAN WAJIB PAJAK 2019 WAJIB PAJAK 2020 23 Mandalajati 13,071 13,071 24 Panyileukan 9,921 9,921 25 Rancasari 18,335 18,335 26 Regol 14,739 14,739 27 Sukajadi 16,652 16,882 28 Sukasari 13,689 13,987 29 Sumur Bandung 10,809 10,809 30 Ujung Berung 17,000 17,000 TOTAL 453,414 467,780
Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan (BAPENDA) Kota Bandung
Dari tabel 4 menunjukan Jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Jumlah Wajib Pajak sebanyak 453.414 sedangkan tahun 2020 berjumlah 467.780, sehingga dari tahun 2019 sampai 2020 meningkat sebanyak 14.366. Artinya di Kota Bandung Tahun 2020  semakin  banyak  wajib  pajak  yang  patuh  terhadap  pembayaran  pajak,  dan  banyak muncul wajib pajak baru yang mendaftarkan dirinya ke Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah  (BAPENDA)  di  masing-masing  daerahnya.  Semakin  banyak  wajib  pajak  yang patuh dalam membayar pajak, maka semakin bagus karena anggaran pendapatan daerah di kota Bandung akan semakin meningkat.
Berikut ini adalah diagram target dan realisasi penerimaan pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019 dan 2020:
Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan (BAPENDA) Kota Bandung
Gambar 1 Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 dan 2020
Dari  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB),  pada  Tahun  2019  target  penerimaan  sebesar  630.000.000.000  dan terealisasi sebesar 565.866.855.011. Artinya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Media Ekonomi Vol. 29 No. 2 Oktober 2021___________________________________________
tidak mencapai target dan mengalami tunggakan pajak sebesar 64.133.144.989. Sedangkan pada  Tahun  2020  target  penerimaan  menurun  130.000.000  dari  tahun  sebelumnya, sehingga Tahun 2020 menjadi 500.000.000.000 dan terealisasi sebesar 508.794.670.692. Artinya  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  mencapai  target  dan  tidak mempunyai tunggakan, meskipun pada tahun 2020 Realisasi penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan, ternyata dengan adanya Pandemi COVID-19 ini Target Penerimaan mengalami penurunan yang cukup besar sehingga pada tahun 2020 Realisasi Penerimaan bisa melebihi Target penerimaan.
Berikut ini adalah diagram jumlah wajib pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019 dan 2020:
Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan (BAPENDA) Kota Bandung
Gambar 2

## Jumlah Wajib Pajak Tahun 2019 dan 2020
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  Jumlah  Wajib  Pajak  pada  Tahun  2020  meningkat sebesar 14.366 dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena, masyarakat sadar bahwa setiap orang harus taat dalam membayar pajak. Meskipun Jumlah Wajib Pajak meningkat Pada  tahun  2020,  tetapi  Nilai  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Banguman  (PBB). Pada Tahun 2019 lebih tinggi, yaitu sebesar 565.866.855.011 sedangkan tahun 2020 hanya 508.794.670.692 Maka, memiliki selisih nilai sebesar 57.072.184.319, seharusnya dengan bertambah Jumlah Wajib Pajak tahun 2020 Realisasi Penerimaan Pajak pun lebih Tinggi Nilainya.
Berikut  ini  adalah  diagram  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Badan  Pengelolaan  dan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019 dan 2020:
Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan (BAPENDA) Kota Bandung

## Gambar 3

## Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019 dan 2020
Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa ’ Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pembayaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar  89,82%  dinyatakan  (Patuh),  meningkat  sebanyak  11,94%  pada  Tahun  2020 menjadi 101,76% dinyatakan (Sangat Patuh). Peningkatan ini terjadi karena Jumlah Wajib Pajak Tahun 2020 meningkat 14.366, berarti masyarakat Kota Bandung sudah banyak yang mendaftarkan dirinya ke Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk membayarkan atau melunasi kewajibannya. Ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 masyarakat  tetap  patuh  dalam  membayar  pajak  dan  banyak  juga  orang-orang  yang mendaftar kan dirinya untuk Patuh terhadap pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  Penerimaan Pembayaran Wajib Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan, pada Tahun 2019 dinyatakan (Patuh) dan pada tahun 2020 dinyatakan (Sangat Patuh).
2. Jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan, hal ini berpengaruh terhadap Penerimaan Pembayaran  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  karena  semakin  banyak wajib pajak,  maka  semakin  banyak  pula  Penerimaan  yang  masuk  ke  Badan  Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung.
3. Tahun  2019  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  tidak  mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada Tahun 2020 realisasi penerimaan melebihi dari  target  yang  telah  ditetapkan.  Meskipun  pada  tahun  2020  Realisasi  penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan, ternyata dengan adanya Pandemi COVID-19 ini Target Penerimaan mengalami penurunan yang cukup besar sehingga pada tahun 2020
Realisasi Penerimaan bisa melebihi Target penerimaan.

## Saran
1. Perpajakan  ialah  kewajiban  untuk  setiap  warga  negara,  maka  dari  itu  sebagai  warga negara  yang  baik  kita  harus  patuh  dalam  membayar  pajak.  Karena  hasil  dari  kita membayar pajak adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran kita sendiri. Maka dari
itu warga kota Bandung diharapkan ingat akan kewajiban nya agar bandung menjadi kota yang nyaman.
2. Untuk  Badan  Pengelola  dan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  kota  Bandung diharapkan melakukan Operasi Terpadu (Opdu) secara rutin dan berkoordinasi dengan kecamatan  atau  kelurahan  setempat  agar  warga  dan  masyarakat  setempat  dapat mengetahui  betapa  pentingnya  membayar  pajak  bagi  kesejahteraan  kota  Bandung sehingga target penerimaan yang telah ditentukan dapat terealisasi dengan baik.
3. Karena  sedang  terjadi  pandemi  COVID-19,  alangkah  lebih  baik  jika  mengurangi kerumunan,  maka  dari  itu  Pemerintah  negara  menyediakan  sarana  yaitu  sistem pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  dilakukan  secara  online,  agar memudahkan  penduduk  atau  masyarakat  saat  hendak  melunasi  kewajibannya.
Pembayaran bisa dilakukan seperti di indomaret, shopee, alfamart, dll.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisandy,  N.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis , 14. No.1 , 62–71.
Hazirah,  W.  (2017). Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan .
Kamaroellah,  R.  A.  (2017).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan. Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah , 4 No. 1 , 82–103.
Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (Jurnal EMBA) , 9 , No.2 , 1006–1014.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Revisi). C.V. ANDI OFFSET.
Menteri Keuangan. (n.d.). No.544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak .
Miranda,  S.  (2011). Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008-2010) .
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal . Graha Ilmu.
Rendratmoko, R. (2013). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pembayaran Pokok Pajak Bumi Dan Bangunan Pada KPP Pratama Surakaarta Tahun 2009-2011 .
Salamah, B., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di  Negara  Indonesia  Pada  Tahun  2020. Jurnal  Akuntansi,  Perpajakan  dan Auditing , 1 (2) (2), 277–289.
Susanto,  Mukhamad  Fajar  dan  Furqon,  I.  K.  (2021).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Desa Paweden,  Kecamatan  Buaran,  Kabupaten  Pekalongan). Jurnal  Ekonomi  dan Manajemen (JEM) , 7 , No.1 , 69–78.
Susyanti,  Jeni ;  Anwar,  S. A.  (2020).  Efek  Sikap Wajib  Pajak,  Kesadaran Wajib  Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. Sebatik , 24 . No 2 , 171–177.
Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan . (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 . (n.d.). 1–22.
Waluyo. (2000). Perpajakan Indonesia (Buku Dua). Salemba Empat.