## Wajah Hukum
Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS

## Dalam Penerapannya
Abdurrakhman Alhakim, Jessica Sim, Hari Sutra Disemadi Fakultas Hukum,Universitas Internasional Batam, Indonesia Correspondence email: alhakim@uib.ac.id; 1851080.jessica@uib.edu; hari@uib.ac.id
Abstrak. Investasi  merupakan  salah  satu  langkah  awal  dalam  menggerakkan  roda  perekonomian  suatu  negara.  Di  Kota  Batam sendiri  sangatlah  kental  diidentikkan  dengan  iklim  berinvestasi.  Dengan  lokasinya  yang  strategis,  Kota  Batam  terletak bersebelahan dengan negara tetangganya yaitu Singapura dan Malaysia. Sistem OSS ( Online Single Submission ) muncul sebagai salah  satu  langkah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  saing  kawasan  global  serta  mendorong  pertumbuhan  investasi. Namun dalam sistem OSS masih banyak ditemukan kendala baik dari segi regulasi maupun pelaksana regulasi yang dinilai masih kurang optimal dalam  menerapkan  izin usaha  yang terintegrasi secara elektronik. Hal tersebut juga diperparah dengan dualisme kewenangan dalam mengelola wilayah. Melirik ke negara tetangga, Negara Singapura merupakan tujuan favorit bagi perusahaan global yang ingin mengembangkan bisnisnya di Asia. Kemudahan memperoleh izin usaha sudah menjadi fokus utama bagi Negeri Singa  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perbandingan  hukum  dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah,  untuk  mempelajari  kemudahan investasi asing di Singapura dibandingkan dengan Kota Batam beserta kedudukan hukum OSS dalam penerapannya. Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan,  kemudahan  investasi  diteliti  dari  berbagai  faktor  yaitu  di  bidang  kepastian  hukum,  perpajakan, ketenagakerjaan, dan perizinan sistem OSS Indonesia termasuk Kota Batam masih belum sepenuhnya mendukung iklim investasi yang kondusif dalam berusaha dibandingkan dengan negara Singapura.
Kata kunci : Kemudahan, Investasi, Sistem OSS
Abstract. Investment is one of the first steps in moving the wheels of a country's economy. In the city of Batam itself is strongly identified  with  the  investment  climate.  With  its  strategic  location,  Batam  City  is  located  adjacent  to  its  neighboring  countries, namely Singapore and Malaysia. The OSS (Online Single Submission) system emerged as one of the steps aimed at increasing the competitiveness  of  the  global  region  and  encouraging  investment  growth.  However,  in  the  OSS  system  there  are  still  many obstacles  both  in  terms  of  regulations  and  implementers  of  regulations  that  are  considered  less  than  optimal  in  applying electronically integrated business licenses. This is also  worsen by the dualism of authority in  managing  the region. Looking  to neighboring countries, Singapore is a favorite destination for global companies wishing to expand their business in Asia. The ease of  obtaining  a  business  license  has  become  the  main  focus  for  this  Lion  Country.  This  study  uses  a  normative  legal  research method with a comparative law approach and a statutory regulation approach. The purpose of writing this article is to study the ease of foreign investment in Singapore compared to Batam City and the legal standing of OSS in its application. Based on the research  conducted,  the  ease  of  investment  is  examined  from  various  factors,  namely  in  the  areas  of  legal  certainty,  taxation, employment,  and  licensing  of  the  Indonesian  OSS  system  including  Batam  City  which  still  does  not  fully  support  a  conducive investment climate in doing business compared to Singapore.
Keywords : Ease, Invesment, OSS System

## PENDAHULUAN
Bagi  suatu  negara  investasi  merupakan  salah  satu  langkah  awal  dalam  menggerakkan  roda  perekonomiannya. Dengan  adanya  investasi,  kegiatan  produksi  dapat  dilakukan  secara  masif  dan  terarah  dalam  rangka  memajukan tingkat  perkembangan  ekonomi  nasional. 1 Pada  dasarnya  investasi  juga  merupakan  salah  satu  upaya  untuk membangun  ekonomi  negara  secara  berkelanjutan  dan  menyeluruh.  Tingkat  perkembangan  ekonomi  sangat dipengaruhi  oleh  dinamika  penanaman  modal  serta  dapat  mempercepat  laju  pembangunan. 2 Persepsi  mengenai perannya investasi dalam mendukung pembangunan negara berkembang berawal ketika Perang Dunia II yang terjadi dalam  rentang  waktu  1950  an  hingga  1960  an.  Maka,  segala  upaya  membutuhkan  likuiditas  simpanan  eksternal  dan internal negara diperlukan agar tercipta investasi yang memadai untuk melajukan tingkat perkembangan ekonomi. 3
1 Kartikasari,  D.  (2017).  The  Effect  of  Export,  Import  and  Investment  to  Economic  Growth  of  Riau  Island Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues , 7 (4), 663-667.
2 Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia , 3 (2), 109-115.
3 Julianti,  L.,  &  Subekti,  R.  P.  (2018).  Standar  Perlindungan  Hukum  Kegiatan  Investasi  Pada  Bisnis  Jasa  Pariwisata  Di Indonesia. Kertha Wicaksana , 12 (2), 156-166.
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya
Disamping  itu,  penanaman  modal  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  serta pertumbuhan  sosial  suatu  negara.  Dengan  munculnya  investasi  modal  asing,  maka  para  investor  akan  mendirikan perusahaan-perusahaan asing dan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah banyak demi memenuhi kebutuhannya akan tenaga kerja agar perusahaan dapat beroperasional dengan lancar. 4 Terbukanya lapangan kerja akan mengurangi tanggungan  pemerintah  dalam  mengatasi  pengangguran  serta  menurunkan  tingkat  kriminalitas  di  suatu  wilayah. Dengan  adanya  penghasilan  yang  tetap,  kemampuan  dan  kapasitas  masyarakat  dalam  membeli  barang  maupun  jasa akan meningkat dari waktu ke waktu dan menghasilkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. 5 Pembangunan  perusahaan-perusahaan  asing  di  negara  berkembang  juga  akan  mendorong  penyediaan infrastruktur  yang  lebih  baik.  Mulai  dari  fasilitas  umum  seperti  jalan  raya,  jembatan,  pelabuhan,  bandara,  hingga utilitas  umum  seperti  sumber  air  bersih,  jaringan  telekomunikasi,  fasilitas  pasokan  listrik,  dan  suplai  energi. 6 Selain fasilitas,  investasi  asing  juga  membuka  peluang  bagi  pengalihan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  transfer  dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang inovatif dan berkualitas. Layaknya roda berputar, keuntungan tersebut akan menciptakan iklim ekonomi yang sehat dalam berkompetitif. Dalam iklim ekonomi yang sehat maka terbukalah peluang  kerja  sama  internasional  antar  negara  sehingga  Indonesia  dapat  mencapai  cita-citanya  dengan mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya di bidang perekonomian. 7
Di  Kota  Batam  sendiri  sangatlah  kental  diidentikkan  dengan  iklim  berinvestasi.  Didukung  dengan  lokasinya yang strategis, Kota Batam terletak bersebelahan dan diapit oleh dua negara tetangganya yaitu negara Singapura dan negara  Malaysia.  Hal  ini  membuat  Kota  Batam  ada  di  dalam  jalur  pelayaran  internasional.  Tak  heran,  para  investor tidak segan-segan mengucurkan dananya di kota ini untuk mendirikan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di berbagai  macam  sektor.  Sektor-sektor  yang  diminati  antara  lain  jasa  konstruksi,  industri  galangan  kapal,  komoditi ekspor, sektor perindustrian dan alih kapal, sektor dagang dan jasa yang sekaligus menjadi nadi keekonomian di Kota Batam. 8
Sistem OSS ( Online Single Submission ) diciptakan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan global serta mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia termasuk Kota Batam. Namun sangat disayangkan, dalam pengimplementasian sistem OSS ini masih banyak ditemukan kendala baik dari  segi  regulasi  maupun  pelaksana  regulasi  yang  dinilai  oleh  berbagai  kalangan  masih  kurang  optimal  dalam menerapkan izin usaha yang terintegrasi secara elektronik. 9 Hal tersebut juga diperparah dengan dualisme kewenangan dalam mengelola wilayah telah menyebabkan Batam kehilangan daya saing yang berujung pada lambannya perizinan, tumpang  tindih  pengurusan  lahan,  ketidakpastian  hukum  bagi  penanam  modal,  dan  penyediaan  infrastruktur  yang tidak mencapai standar internasional. 10 Dalam melakukan penanaman modal, investor membutuhkan kepastian hukum serta perlindungan dalam berusaha. Jika suatu negara tidak mampu menyediakan hal tersebut, maka investor enggan dan akan mencari alternatif lain untuk menanamkan modalnya. Sehingga pada realitanya, iklim berinvestasi di Kota Batam  kini  kian  melesu  dalam  pembangunan  serta  perkembangan  ekonominya.  Hal  ini  ditandai,  terutama  pada  saat gelombang  pandemi  melanda  banyak  perusahaan  asing  yang  tidak  mampu  bertahan  dan  terpaksa  menggulung  tikar untuk kembali ke negara asalnya. Alhasil, banyak tenaga kerja harus di lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengalami pengangguran di saat kondisi ekonomi yang sulit ini. 11
Melirik  ke  negara  tetangga,  Negara  Singapura  merupakan  tujuan  favorit  bagi  perusahaan-perusahaan  global yang ingin mengembangkan bisnisnya di  Asia. Kemudahan memperoleh izin usaha sudah  menjadi fokus  utama bagi Negeri Singa ini. Pemerintah Singapura memahami kedudukan negaranya yang memiliki lokasi geografis dan strategis di  kawasan  Asia  serta  dapat  dengan  mudah  menjangkau  negara  tetangganya.  Oleh  karenanya,  mereka  sangat mengakomodasi  bagi  industri  maupun  perusahaan  asing  yang  berkeinginan  memasuki  kawasan  pasar  di  Asia  ini melalui  regulasi  yang  bersahabat  dan  lingkungan  bisnis  yang  mendukung.  Selain  memiliki  keuntungan  lokasi  yang
4 Ningsih,  D.,  &  Sari,  S.  I.  (2018).  Pengaruh  Investasi  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota Batam. Jurnal Akuntansi Barelang , 3 (1), 21-31.
5 Bplawyers, B. (2017). Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing di Indonesia . https://bplawyers.co.id/. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.
6 Arliman,  L.  (2018).  Peran  Investasi  dalam  Kebijakan  Pembangunan  Ekonomi  Bidang  Pariwisata  di  Provinsi  Sumatera Barat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 273-294.
7 Rahmah, N. (2019). Pengertian, Jenis dan Masalah  Infrastruktur serta  Solusinya .  https://www.pengadaanbarang.co.id/. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.
8 Itaeba, I. (2019). Tentang Batam . https://iteba.ac.id/. Diakses pada tanggal 26 Januari 2021.
9 Safei, M. (2019). Permasalahan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Solusinya . https://osf.io. Diakses pada tanggal 26 Januari 2021.
10 Rivani,  E.  (2016).  Transformasi  Batam  menjadi  KEK  untuk  memperbaiki  iklim  investasi. Info  Singkat  Ekonomi  Dan Kebijakan Publik, VIII , 6 .
11 Lumbantobing, B. (2020). Hingga Akhir April, 766 Karyawan di Batam Kena PHK, 325 Perusahaan Terdampak Covid- 19 . https://batam.tribunnews.com/. Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya
strategis,  pemerintah  Singapura  juga  memiliki  kelebihan  lainnya  yang  tak  kalah  penting  yaitu  regulasi  yang dikeluarkan pemerintah ramah terhadap usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. 12
Negara  ini  dijuluki  dengan  nama ‘The  Four  Asians  Tiger’ (empat  negara  ”Macan  Asia”)  yakni  Singapura, Taiwan,  Hongkong,  dan  Korea  Selatan  yang  memimpin  dengan  pertumbuhan  ekonominya  yang  pesat. 13 Meskipun negara  Singapura  memiliki  wilayah  yang  tidak  terlalu  luas,  Singapura  memimpin  dunia  di  antara  ke-10  daerah kebebasan ekonomi. Saat ini, tercatat 26.000 industri asing yang menjalankan kegiatan usahanya di Singapura. 14 Hal tersebut seharusnya memacu Indonesia untuk meningkatkan kualitas regulasinya lebih lagi, khususnya di Kota Batam. Yang  mana  kita  ketahui,  Kota  Batam  dan  Negara  Singapura  letaknya  bersebelahan.  Kedua  wilayah  ini  sama-sama memiliki keunggulan geografis yang terletak di jalur perdagangan internasional. Namun, jika dibandingkan keduanya memiliki iklim investasi yang jauh berbeda terutama dalam bidang regulasi. 15
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  diatas,  terdapat  isu  hukum  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  yang pertama,  bagaimana  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemudahan  investasi  asing  di  Kota  Batam  beserta  legal standing  OSS  dalam  penerapannya,  yang  kedua,  bagaimana  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemudahan  investasi asing  di  Singapura  dan  yang  ketiga,  bagaimana  perbandingan  kemudahan  investasi  asing  antara  Kota  Batam  dan Singapura.  Adapun  tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah,  untuk  mempelajari  kemudahan  investasi  asing  di Singapura  dibandingkan  dengan  Kota  Batam  beserta  kedudukan  hukum  OSS  dalam  penerapannya.  Dengan  adanya penelitian  ini,  diharapkan  Kota  Batam  dapat  memetik  ilmu  untuk  meningkatkan  iklim  investasinya  agar  semenarik Singapura dalam kemudahan berusahanya serta memiliki pesona bisnis untuk dilirik oleh calon investor negara asing yang ingin menanamkan modalnya.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan jenis  penelitian  hukum  yang  diteliti  lewat  studi  kepustakaan,  yaitu  meneliti  bahan-bahan  sekunder  seperti  peraturan perundangan, arsip hukum, hasil penelitian, artikel, serta data hukum lain terkait permasalahan yang ditemukan. Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian setidaknya membutuhkan suatu jenis pendekatan. Berdasarkan buku Peter M. dengan  judul  “Penelitian  Hukum”  tercatat  berbagai  jenis  pendekatan  untuk  menganalisa  persoalan  hukum  yang timbul, antara lain. 16
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  pendekatan  komparatif  dan  pendekatan  perundang- undangan.  Pendekatan  komparatif  yaitu  membandingkan  secara  substantif  antara  kemudahan  berinvestasi  di  Kota Batam dengan kemudahan berinvestasi di Negara Singapura sebagai pembanding. Sedangkan,  pendekatan perundang- undangan  adalah  dengan  mengkaji  seluruh  regulasi  maupun  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tema investasi maupun OSS yang akan diteliti.  Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui perolehan sumber data yang dikumpulkan dari berbagai jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer memuat peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk  menjelaskan  bahan  hukum  primer  lebih  lanjut  seperti  arsip  penyusunan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  investasi  dan  hasil  diskusi  yang  membahas  substansi  dari  bahan  primer.  Ketiga,  bahan  hukum  tersier  atau bahan  hukum  pendukung  (seperti  kamus-kamus  hukum)  dan  bahan  lain  yang  digunakan  untuk  melengkapi  data penelitian  di  luar  bidang  hukum. 17 Selanjutnya,  dalam  mengumpulkan  data  sekunder  teknik  yang  digunakan  adalah melalui  penelitian  pustaka  ( library research )  serta  studi  dokumentasi,  yaitu  mempelajari  berbagai  jenis  penelitian dokumenter  yang  berkaitan  dengan  regulasi,  buku-buku  hukum,  artikel  penelitian,  hasil  penelitian  terdahulu,  dan sebagainya. 18 Lalu setelah memperoleh data yang diperlukan, data akan diidentifikasi dan diklasifikasi untuk disusun menjadi  tulisan  hukum  dengan  mendeskripsikan  masalah-masalah  yang  terdapat  didalam  penelitian  melalui  teknik analisis data kualitatif.
12 Lawi, G.F.K. (2019). Singapura Jadi  Negara Favorit Para  Pebisnis Dunia, Ini  Sebabnya .  https://ekonomi.bisnis.com. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.
13 Andriani,  R.S.  (2019). Goldman  Sachs  Pangkas  Proyeksi  Pertumbuhan  Empat  Negara  Macan  Asia . https://ekonomi.bisnis.com. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.
14 Lawi, G.F.K. Op.Cit . Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.
15 Zaenuddin, M. (2019). Local Institutional Failures in Decentralized Indonesia: The Case of Batam. In 1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019) , 76-80.
16 Marzuki, P.M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Jakarta. hlm. 93-94.
17 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  (2015).  “Draft  Naskah  Akademik  Peraturan  Perundang-Undangan  Ruu  Tentang Merek”, 1–168.
18 Salim, H.S., & Nurbani, E.S. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Kota  Batam,  Indonesia  beserta  Legal Standing OSS dalam Penerapannya
Berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  investor  untuk  menanamkan  modalnya  terutama  di  negara-negara berkembang, setidaknya akan memperhatikan ketiga syarat ini. Pertama, syarat ekonomi ( economic opportunity ) yaitu penanaman modal yang dapat menyediakan keuntungan ekonomis bagi calon investor. Syarat kedua, kestabilan politik ( political stability ) sangat mempengaruhi pertimbangan investor dalam berinvestasi di suatu negara. Ketiga, kepastian hukum ( legal certainty ) investor membutuhkan kepastian hukum serta perlindungan dalam berusaha dalam melakukan penanaman modal. 19
Faktor  hukum  memiliki  peranan  andil  yang  masif  dalam  dunia  penanaman  modal.  Pemerintah  berkewajiban menjamin  adanya  kepastian  hukum  serta  regulasi  yang  baik.  Tidak  hanya  hal  tersebut,  regulasi  yang  baik  juga memerlukan  implementasi  yang  optimal  dalam  pelaksanaannya.  Sayangnya,  regulasi  Indonesia  dipandang  tidak efektif dalam kebijakannya dan hal ini menjalar di berbagai dimensi. Pengaturan di sektor perizinan, bea cukai, tenaga kerja,  kepemilikan  lahan  maupun  properti,  penanaman  modal,  dan  seterusnya.  Regulasi  yang  tidak  efektif menimbulkan ketidakpastian hukum dan didalam ketidakpastian hukum investor enggan menanamkan modalnya dan akan melirik ke negara lain yang lebih berkompeten dalam memberikan jaminan kepastian hukum berusaha.
Di  Kota  Batam  sendiri  konsistensi  penerapan  hukum  sulit  untuk  diandalkan.  Hal  ini  diiringi  dengan  adanya dualisme wewenang antara BP (Badan Pengusaha) Batam dengan Pemkot (Pemerintah Kota) Batam. Pada tahun 2007, Kota Batam ditetapkan sebagai salah satu free trade zone area yang diatur dalam ”Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007  tentang  Kawasan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas”.  Selang  beberapa  waktu,  Pemerintah  kembali  menerbitkan ”Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Batam”. Alasan penetapan Batam sebagai free trade zone (FTZ) antara lain disebabkan oleh adanya krisis yang menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia menghadapi stagnasi dalam perkembangannya. 20
Pertimbangan  lain  ialah  untuk  memberikan  payung  hukum  bagi  kawasan  berikat  ( Bonded  Zone )  Batam.  Dua tahun setelahnya, pada tanggal 17 November 2009 Kota Batam yang awalnya merupakan area FTZ kemudian berubah menjadi  Kawasan  Ekonomi  Khusus/KEK  ( special  economic  zone /SEZ).  Ketentuan  tersebut  kemudian  diumumkan dengan pemberlakuan UU No.39 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. 21 Regulasi yang terus  berubah-ubah  dan  tidak  konsisten  dalam  penerapannya  akan  menimbulkan  banyak  miskonsepsi  diantara  para pihak baik petugas hukum, masyarakat yang  terkait, maupun  investor asing  yang kesulitan menyesuaikan perubahan yang tidak pasti.
Regulasi  Indonesia  dipandang  tidak  efektif  dalam  kebijakannya  sehingga  dapat  menimbulkan  ketidakpastian hukum bagi para investor terutama dalam bidang perpajakan. Beberapa keluhan yang muncul terkait pajak dikeluhkan oleh  pengusaha  antara  lain  mengenai  tarif  pajak  yang  terlalu  tinggi  yaitu  sebesar  25  persen  untuk  penghasilan  Rp. 250.000.000  sampai  Rp.  500.000.000  per  tahun, 22 jenis  pajak  yang  terlampau  banyak,  birokrasi  yang  berbelit-belit menyulitkan  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajibannya,  kedudukan  dan  kewenangan  aparat  pajak  (fiskus)  yang lebih  tinggi  dibandingkan  wajib  pajak,  kemudian  investor  yang  telah  menanamkan  modalnya  harus  dapat menyesuaikan fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah selama perubahan periode FTZ menjadi KEK.
19 Lubis, R.P., & Firdaus, M., dan Sasongko, H. (2015). Determinant of Foreign Direct Investment in Indonesia Plantation Sector, Jurnal Bisnis dan Manajemen , 16 (2), 80–89.
20 Rivani, E. (2016). Op.Cit.
21 Budiman,  D.  (2019).  Status  Free  Trade  Zone  Kota  Batam  Dalam  Persepktif  Ekonomi  Pertahanan. JEKPEND:  Jurnal Ekonomi dan Pendidikan , 2 (2), 16-22.
22 Fitriya.  (2020).  Ulasan  Lengkap  Pajak  Penghasilan:  Jenis-Jenis  PPh,  Objek,  Subjek,  Tarif  dan  Contoh. https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/.  Diakses  pada  tanggal  18 Februari 2021.
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya
Sistem perpajakan di Indonesia termasuk Kota Batam dilaporkan secara online melalui https://djponline.pajak.go.id/.  Dalam  sistem  elektronik,  seluruh  rangkaian  kewajiban  perpajakan  sudah  terintegrasi dengan biro pajak dan dapat diakses dengan mudah melalui online mulai dari pendaftaran hingga pembayaran pajak. Tujuan penerapan sistem online pajak diantaranya memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan serta efisiensi waktu dan administrasi. Namun jika dibandingkan dari segi efektifitas, sistem perpajakan saat ini masih harus  ada  yang  dibenahi  terutama  dalam  melaporkan  SPT  (Surat  Pemberitahuan  Tahunan).    Dalam  melakukan kewajibannya, setidaknya wajib pajak harus melalui beberapa tahapan untuk melaporkan pajak kepada negara. Setelah mengisi form laporan tahunan, wajib pajak (badan usaha) diharuskan menyediakan lampiran-lampiran dokumen untuk mendukung informasi yang diberikan. Dokumen keuangan badan usaha yang diperlukan antara lain laporan rugi/laba, balance  sheet ,  rekapitulasi  usaha,  daftar  jumlah  penghasilan  bruto  dan  pembayaran  PPh  Final  per  masa  pajak  serta dari  masing-masing  tempat  usaha  per  bulannya,  transkrip  kutipan  elemen-elemen  dari  laporan  keuangan,  dan form 1771 (bagi badan usaha) beserta lampiran-lampirannya masing-masing harus ditandatangani oleh direktur beserta cap legal perusahaan.
Apabila  laporan  pajak  terhitung  nihil,  maka  wajib  pajak  tetap  harus  melampirkan  berbagai  dokumen  tersebut dengan  lampiran  nihil.  Jika  investor  asing  yang  dikenakan  pajak  berada  di  luar  kota/negeri,  maka  dokumen  tersebut harus  dikirimkan  ke  luar  kota/negeri  untuk  ditandatangani  terlebih  dahulu  walaupun  dokumen  tersebut  berisi  nihil. Setelah  semua  itu  dilakukan,  wajib  pajak  juga  harus  menunggu  kode  verifikasi  yang  dikirimkan  melalui  email  oleh sistem  online  untuk  mengirimkan  laporan  pajak  yang  telah  dibuat.  Hal  tersebut  sangat  bertele-tele  dan  memakan waktu setidaknya 1 hingga 2 hari untuk melapor pajak. Seharusnya, cukup dengan wajib pajak mencentang keterangan dibawah ini tanpa perlu melampirkan dokumen-dokumen yang terlampau banyak.
Sumber: https://djponline.pajak.go.id/
Adanya  keterangan  tersebut,  pemerintah  dapat  mempercayai  wajib  pajak  dan  apabila  data  yang  diberikan terbukti  tidak  sesuai  dan  melanggar  ketentuan  dapat  dikenakan  sanksi  yang  tegas.  Birokrasi  yang  berbelit-belit  dan lampiran dokumen yang terlampau banyak sering menyebabkan server pajak bermasalah terutama jelang penyampaian
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya
SPT. DJP mengakui bahwa server Ditjen Pajak tidak cukup kuat menampung gelombang data yang terlampau banyak yang  masuk  sekaligus  secara  online.  Akibatnya,  banyak  masyarakat  mengeluhkan  sulitnya  mengakses  situs  bahkan dalam melakukan proses laporan pajak tahunan kepada negara. 23
Indonesia saat ini menempati peringkat pertama sebagai negara  terumit  untuk melakukan  bisnis dikutip dalam Business  Complexity  Index Tahun  2020.  Ini  berarti  kemudahan  berbisnis  di  Indonesia  paling  rumit  dibandingkan dengan negara-negara lain. Lembaga riset dan konsultasi TMF Group menerbitkan Global Business Complexity Index Rankings 2020 yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama mengalahkan Cina, Brazil, Yunani, Nikaragua,  Argentina,  Bolivia,  Malaysia,  Kolombia  serta  Ekuador.  Berdasarkan  indeks  tersebut,  hal  ini  terjadi dikarenakan investor asing menganggap undang-undang Indonesia yang ada sudah ketinggalan zaman dan merupakan penghalang yang signifikan dalam menanamkan modal di Indonesia. 24
Bank Dunia juga menilai hal yang serupa. Negara Indonesia bukanlah tujuan utama bagi penanam modal asing. Investor yang sudah mengenali birokrasi Indonesia akan berusaha menghindar dari negara ini. Permohonan perizinan investasi yang panjang membutuhkan waktu 151 hari dimana untuk memulai suatu usaha diperlukannya 12 prosedur. Sedangkan  dana  yang  harus  dikeluarkan  investor  untuk  memulai  usaha  setidaknya  mencapai  131%  dari  PDB  per kapita. 25 Peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia stagnan di posisi 73 dunia sejak  dua  tahun  lalu.  Laporan  yang  dikeluarkan  oleh World  Bank tersebut  umumnya  akan  menjadi  bekal  rujukan penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam rangka memperbaiki iklim investasi sekaligus menjawab keluhan para investor pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkret. 26
Salah  satu  upaya  dan  terobosan  baru  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  saing  kawasan  dan  dinamika global serta mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia termasuk Kota  Batam, pemerintah Indonesia mendirikan sistem OSS ( Online Single Submission ) untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan usaha melalui penerapan izin  usaha  terintegrasi  secara  elektronik.  Dalam  regulasi  terbaru  terkait  OSS,  yakni  dalam  ”Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Komersial Terintegrasi Secara Elektronik”, pemerintah mengatur jenis,  pemohon  dan  penerbitan  izin  usaha;  pelaksanaan  izin  usaha;  reformasi  izin  usaha  masing-masing  departemen. Sistem OSS, kelembagaan OSS, dana OSS; insentif dan disinsentif pelaksanaan izin usaha melalui OSS; penyelesaian masalah dan kendala usaha; dan sanksi. 27
Sayangnya,  implementasi  mengenai  pelayanan  publik  OSS  dinilai  masih  belum  mencapai  harapan  untuk mempercepat  integrasi  dengan  Kementerian  dan  Lembaga  terkait.  Masa  transisi  yang  lambat  terutama  pada  tingkat daerah  yang  masih  kurang  berkoordinasi  dengan  tingkat  pusat  yang  menimbulkan  banyak  masalah  terkait  perizinan investasi. 28 Salah  satu  kendala  yang  ditemukan  yakni,  waktu  diberlakukannya  OSS  mewajibkan  perusahaan  untuk menyesuaikan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya dengan KBLI 2017. Belum berjalan lewat 2 tahun, pemerintah kembali  meluncurkan  KBLI  2020  (Peraturan  Badan  Pusat  Statistik  Nomor  2  Tahun  2020)  yang  mana  salah  satu pasalnya yaitu pasal 4 menyatakan peraturan KBLI 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Meskipun  KBLI  2017  sudah  dibatalkan  oleh  KBLI  2020,  lembaga  Kementrian  Hukum  &  HAM  serta  OSS masih  mengadopsi  KBLI  2017  yang  lama  dalam  sistemnya.  Bagaimana  cara  menjelaskan  kepada  investor  untuk memahami peraturan yang berubah-ubah dan tidak terprediksi. Implikasinya, perusahaan terpaksa berulang kali harus mengeluarkan  dana  lebih  hanya  untuk  menyesuaikan  anggaran  dasar  perusahaan.  Setelah  disesuaikan,  investor  juga terkendala  dalam  menghadapi  sistem  OSS  yang  masih  menganut  KBLI  2017  sedangkan  KBLI  2020  terbaru  belum muncul  di  dalam  sistem  OSS.  Disamping  itu,  masih  banyak  lagi  polemik  yang  ditemukan  seperti  fitur  penentuan lokasi  usaha  yang  belum  tersambung  dengan  RTRW  (Rencana  Tata  Ruang  Wilayah)  serta  ketersediaan  RDTR
23 Asmara, C. G. (2019). Setiap Tahun Lapor SPT, dan Server Pajak Selalu Bermasalah. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190305140100-4-58974/setiap-tahun-lapor-spt-dan-server-pajak-selalu-bermasalah. Diakses pada tanggal 18 Februari 2021.
24 Medcom. (2020). RI Jadi Juara 1 Negara Terumit untuk Berbisnis. https://m.medcom.id/amp/8N0jEAAk-ri-jadi-juara-1- negara-terumit-untuk-berbisnis. Diakses pada tanggal 16 Februari 2021.
25 Dona,  F.  (2017).  Peran  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dalam  Pembangunan  Ekonomi  di  Era  Otonomi  Daerah. Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , 2 (1).
26 Santoso,  Y.  I.  (2020).  Peringkat  kemudahan  berbisnis  Indonesia  stagnan  di  posisi  73,  ini  kata  Kepala  BKPM. https://amp.kontan.co.id/news/peringkat-kemudahan-berbisnis-indonesia-stagnan-di-posisi-73-ini-kata-kepala-bkpm. Diakses pada tanggal 16 Februari 2021.
27 Angelica, M., Siraiy, M.S., & Safei, M. (2019). Permasalahan Kebijakan Pelayanan . https://osf.io. Diakses pada tanggal 26 Januari 2021.
28 Rahayu,  I.  R.  S.  (2019). Sistem  OSS  Masih  Banyak  Kendala,  Terutama  Sinkronisasi  Daerah  dan  Pusat . https://www.inews.id/. Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya
(Rencana Detail  Tata Ruang),  tidak diterimanya email aktivasi, sistem tidak bisa diakses  sampai dengan perubahan- perubahan versi aplikasi OSS. 29
Hal  ini  mungkin  dikarenakan  ketidaksiapan  dalam  menangani  transformasi  nilai  yang  berdimensi.  Faktor  lain yang  juga  ikut  turut  andil  menyulitkan  investor  antara  lain  penyelesaian  sengketa,  penegakan  kontrak,  perpajakan, pendaftaran  properti,  dan  perdagangan  lintas  negara.  Regulasi  tersebut  dinilai  terlalu  banyak,  berbelit-belit,  sulit diakses,  memiliki  prosedur  yang  sangat  rumit  serta  tidak  adanya  kepastian  waktu  dan  kesatuan  pelayanan  yang dibutuhkan. 30 Hal  tersebut  tentu  merugikan  kepentingan  berbagai  pihak  bukan  hanya  masyarakat  sendiri  tetapi  juga bagi pelaku usaha terutama investor asing yang ingin menanamkan modalnya.
Menanamkan  modal  dengan  membangun  perusahaan  asing  investor  juga  memperhatikan  aspek ketenagakerjaan.  Seperti  yang  kita  ketahui,  ketenagakerjaan  dan  penanaman  modal  memiliki  hubungan  timbal  balik yang sangat erat dalam kegiatan usahanya. Di Indonesia, kecenderungan akan peningkatan upah minimum yang tinggi sangat lumrah terjadi. Hampir setiap tahunnya buruh meminta peningkatan upah yang pada realitanya tidak diimbangi dengan kinerja kerja yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian Federasi Kamar Dagang dan Industri Korea yang membandingkan upah serta lingkungan bisnis di beberapa negara Asia, terlihat bahwa daya saing investasi Indonesia lebih rendah dari China dan Vietnam, dan hanya lebih baik dari Myanmar dan Bangladesh. 31
Selanjutnya  ketidakpastian  hubungan  kerja  diantara  perusahaan  dan  pekerja.  Pengusaha  Indonesia  percaya bahwa  ”UU  Ketenagakerjaan”  membebani  dunia  usaha  dan  tidak  menjadi  sarana  untuk  mempromosikan  lingkungan investasi.  Hal  ini  diikuti  dengan  semakin  maraknya  aksi  demonstrasi  para  buruh  yang  bertujuan  menuntut  kenaikan upah  setiap  tahunnya.  Jika  ditelusuri  lebih  lanjut,  para  pengusaha  dan  investor  keberatan  akan  kualitas  tenaga  kerja Indonesia  yang  memiliki  daya  saing  rendah  dalam  hal  keterampilan,  disiplin  dan  etika  profesi. 32 Menanggapi  hal tersebut, pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden menetapkan  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  (Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja)  yang diharapkan dapat meningkatkan arus investasi dan memperluas lapangan kerja. Namun hingga saat ini undang-undang tersebut masih menuai banyak kontroversi serta penolakan dari berbagai kalangan. 33
Menurunnya  daya  saing  di  Kota  Batam  akan  menyebabkan  akibat  yaitu  terdapat  sebanyak  30  persen  dari ratusan  perusahaan  di  Batam  yang  merencanakan  pengalokasian  industrinya  ke  negara  lain  yang  mendukung  iklim investasi  yang  baik  dan  kondusif  untuk  berusaha.  Tak  bisa  dipungkiri  dari  akibat  tersebut  adalah  banyaknya  tenaga kerja  yang  mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Diperparah  pada  saat  gelombang  pandemi  melanda, tercatat  sekitar  2.000  orang  karyawan  yang  kehilangan  pekerjaan.  Hal  ini  akan  menambah  jumlah  pengangguran  di Batam yang diiringi dengan pencari kerja di Batam yang selalu meningkat setiap harinya. 34

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemudahan Investasi Asing di Singapura
Singapura  adalah  salah  satu  negara  maju  di  negara  kawasan  ASEAN  yang  menduduki  urutan  pertama  dalam laporan  bank  dunia  berjudul  ” Ease  of  Doing  Business ”.   Sejak Singapura menerapkan  kebijakan transparansi dalam kemudahan berinvestasinya, Singapura berhasil menarik ketertarikan para investor asing dalam menanamkan modal di negeri singa ini. Menurut data yang dilaporkan oleh UNCTAD 2016 World Investment Report , Singapura juga sukses meraih urutan ketujuh di antara negara tuan rumah dengan investasi terbanyak di dunia. 35
Kebijakan  resmi  investasi  asing  langsung  Singapura  mengadopsi  pendekatan  kebijakan  yang  diadopsi  oleh negara-negara  maju.  Tidak  terdapat  pemisahan  antara  kebijakan  dan  perlakuan  yang  membedakan  investor  asing dengan investor domestik. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya diskriminasi antara PMA dan PMDN di Singapura. Fokus pembangunan ekonomi Singapura telah meningkat secara teratur selama beberapa periode. 36 Sebagai salah satu badan  hukum  pemerintah  Singapura, Economic  Development  Board telah  mengklasifikasikan  sejarah  pembangunan
29 Mahardhika, L. A. (2019). Implementasi Sistem OSS Masih Hadapi Sejumlah Kendala. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/9/1147045/implementasi-sistem-oss-masih-hadapi-sejumlah-kendala.  Diakses  pada tanggal 16 Februari 2021.
30 Angelica, M., Siraiy, M.S., & Safei, M. (2019). Op.Cit.
31 Tolok,  A.  D.  (2020).  Investor  Lebih  Pilih  Negara  ASEAN  Lain  daripada  Indonesia,  Kenapa?. https://m.bisnis.com/amp/read/20200628/9/1258764/investor-lebih-pilih-negara-asean-lain-daripada-indonesia-kenapa. Diakses pada tanggal 16 Februari 2021.
32 Kemenperin. (2012). Kenaikan Upah Terlalu Drastis Pemerintah Tidak Probisnis. https://kemenperin.go.id/artikel/5093/ghs. Diakses pada tanggal 16 Februari 2021.
33 Tim Detikcom. (2020). Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi. https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi/2.  Diakses  pada  tanggal 16 Februari 2021.
34 Rivani, E. (2016). Op.Cit.
35 Hsu, L. (2012). Inward FDI in Singapore and Its Policy Context , America: Columbia University Press.
36 Hsu, L. (2012). Ibid
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya
Singapura dalam beberapa tahap dari 1960-an hingga 2000-an yaitu, 1960-an; 1970-an; 1980-an; 1990-an; dan 2000- an di situs resminya. 37
Perjanjian dan kontrak investasi Singapura didasarkan pada Pasal 37 Singapore Constitution , yang mendorong pemerintah  Singapura untuk mengikat kontrak tersebut. Penanaman modal asing yang diklasifikasikan sebagai unsur usaha harus terlebih dahulu terdaftar dalam Business Registration Act (BRA), dengan tetap menerapkan daftar negatif jenis usaha yang dapat diinvestasikan oleh investor asing. Kemudian, Singapura mewajibkan investor untuk mendaftar ulang  jenis  bisnis  yang  akan  diinvestasikan  melalui Accounting  and  Corporate  Regulatory  Authority (ACRA). 38 Investasi  asing  adalah  kunci  utama  kemampuan  Singapura  dalam  melakukan  tingkat  pertumbuhan  ekonominya. Singapura  merupakan  negara  yang  mengajukan  prinsip fair  and  equitable  treatment sebagaimana  diuraikan  dalam Pasal 3 ayat (1) ARC Regional Investment Treaty .
Di Singapura, semua investor asing dapat dengan bebas memiliki kuasa atas 100% kepemilikan usahanya untuk repatriasi,  pengecualian  untuk  sejumlah  area  bisnis  yang  melibatkan  keamanan  nasional  Singapura,  seperti telekomunikasi, penyiaran, media, jasa keuangan, hukum, dan bisnis lainnya. 39 Wilayah usaha milik pemerintah harus dimiliki  oleh  pemerintah  dengan  20%  sahamnya  agar  dapat  terus  bekerja  sama  dalam  menjalankan  bisnis  investasi dengan  pemerintah.  Pemerintah  tidak  hanya  memberikan  pengawasan,  tetapi  juga  memberikan  jaminan  berupa kepastian hukum di sektor sensitif seperti ketenagakerjaan dan perpajakan. Pemerintah juga memberikan keterbukaan kepada investor asing dalam proses upaya investasi, sehingga investor tetap percaya bahwa Singapura adalah  negara tuan rumah yang layak dalam melakukan investasi. 40
Seluruh  perusahaan  Singapura  wajib  membuat  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan Singapore  Financial Reporting  Standards (SFRS).  Laporan  keuangan  ini  disusun  secara  transparan  agar  investor  dapat  memahami  laju perkembangan  investasi  di  Singapura. 41 Sistem  perpajakan  di  Singapura  dilaporkan  secara  online  melalui https://www.iras.gov.sg/. Dengan mengisi form yang diberikan, wajib pajak dapat langsung mengirim laporan tersebut tanpa  perlu  melampirkan  berbagai  halaman  dokumen.  Pelaporan  tersebut  cukup  ringkas  dan  efektif  dan  dapat dilakukan dalam kurun waktu 1/2 hingga 1 jam. Kemudian, Singapura juga menerapkan tarif pajak dasar perusahaan yang lebih ringan yaitu sebesar 17%, tunjangan pajak yang cukup besar bagi usaha kecil dan menengah serta insentif pajak bagi industri tertentu. 42
Disamping  sektor  pajak,  pemerintah  juga  memberikan  kepastian  hukum  di  sektor  ketenagakerjaan.  Terdapat kebijakan-kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan payung hukum bagi para investor (prinsip fair  and  equitable  treatment )  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  tenaga  kerja  hal  tersebut  membuat  investor asing  selalu  menanamkan  modalnya  di  Singapura.  Regulasi  tenaga  kerja  Singapura  diatur  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Singapura  ( Employment  Act ). 43 Meskipun  upah  ditawarkan  dengan  biaya  yang  tinggi  namun  hal tersebut  diikuti  dengan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  terampil  dan  disiplin.  Tenaga  kerja  di  Singapura memiliki  etos  kerja  yang  baik,  bersikap  profesional,  dan  bekerja  secara  produktif  yang  sering  dibandingkan  pula dengan negara Jepang yang terkenal akan etos kerjanya yang disiplin. 44 Hal-hal tersebut membuat Singapura dianggap dalam  jangka  panjang  akan  menjadi  negara  tuan  rumah  yang  dapat  memberikan  implikasi  positif  bagi  investor, ditandai dengan adanya jaminan kepastian hukum yang menciptakan iklim investasi kondusif dalam berusaha.

## Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemudahan Investasi Asing di Kota Batam, Indonesia dan Singapura
Berikut tabel rangkuman faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan investasi asing di Kota Batam dan Singapura.
37 Hsu, L. (2012). Ibid
38 Hsu, L. (2012). Ibid
39 Formal, E., & Agniezka. (2013). The Foreign Dimension of Singapore’s Economic Growth , Bergen: NHH.
40 Formal, E., & Agniezka. (2013).
41 Putri, R.R., Chandrawulan, A., & Amalia, P. (2018). Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam Kerangka Asean-China Free  Trade  Agreement  (Perbandingan  Dengan  Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Dan  Vietnam)  Ditinjau  Dari  Prinsip  Fair  and Equitable Treatment. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 (2), 275-298.
42 Putri, R.R., Chandrawulan, A., & Amalia, P. (2018). Ibid.
43 Lase, I. N. (2018). “Pengaturan Tenaga  Kerja  Asing Dalam  Kegiatan Investasi :  Studi Perbandingan  Antara Indonesia dan Singapura, USU: Skripsi.
44 Amna, F. K. (2013). Etos Kerja Dan Budaya Kerja Bangsa Jepang. https://www.scribd.com/doc/171813882/Etos-Kerja- Dan-Budaya-Kerja-Bangsa-Jepang. Diakses pada tanggal 18 Februari 2021.
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya
No Faktor Batam Singapura 1. UU Penanaman Modal Kepastian  hukum  sulit  diandalkan.  Adanya dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. Perubahan peraturan penanaman  modal  FTZ  ( free  trade  zone )
menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
Adanya  jaminan  kepastian  hukum  bagi investor.  Peraturan  Penanaman  Modal yang  stabil  dan  tidak  berubah-rubah dengan  memprioritaskan  pembangunan ekonomi Singapura dalam beberapa tahap dari 1960an hingga tahun 2000an.
2. Sistem Perpajakan Sistem  perpajakan  dilaporkan  secara  online melalui  https://djponline.pajak.go.id/.  Dalam melakukan  kewajibannya,  setidaknya  wajib pajak harus melampirkan berbagai jenis dokumen  serta  menunggu  kode  verifikasi sehingga memakan waktu setidaknya 1 hingga 2 hari  untuk  melapor  pajak.  Birokrasi  yang berbelit-belit  dan  lampiran  dokumen  yang terlampau  banyak  sering  menyebabkan  server pajak  bermasalah  terutama  jelang  penyampaian SPT.  Para  pengusaha  juga  mengeluhkan mengenai  tarif  pajak  yang  terlalu  tinggi  yaitu sebesar  25  persen,  jenis  pajak  yang  terlampau banyak,  birokrasi  yang  berbelit-belit,  serta posisi  dan  kewenangan  petugas    pajak  yang terlampau tinggi dibandingkan wajib pajak.
Sistem perpajakan di Singapura dilaporkan secara online melalui https://www.iras.gov.sg/. Dengan mengisi form  yang  diberikan,  wajib  pajak  dapat langsung mengirim laporan tersebut tanpa perlu  melampirkan  berbagai  halaman dokumen.  Pelaporan  tersebut  cukup ringkas  dan  efektif  dan  dapat  dilakukan dalam  kurun  waktu  1/2  hingga  1  jam. Kemudian,  Singapura  juga  menerapkan tarif  pajak  dasar  perusahaan  yang  lebih ringan  yaitu  sebesar  17%,  tunjangan pajak  yang  cukup  besar  bagi  usaha  kecil dan  menengah  serta  insentif  pajak  bagi industri tertentu.
3. Sistem Perizinan
Pemerintah  Indonesia  menciptakan  sistem  OSS ( Online Single Submission ) untuk  mempercepat dan  meningkatkan  investasi  dan  usaha  melalui penerapan izin usaha terintegrasi secara elektronik.  Dalam  regulasi  terbaru  terkait  OSS, yakni  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Komersial Terintegrasi Secara Elektronik
Perjanjian investasi Singapura didasarkan pada  Pasal  37 Singapore  Constitution .
Penanaman modal asing yang diklasifikasikan  sebagai  unsur  usaha harus  terlebih  dahulu  terdaftar  dalam Business  Registration  Act (BRA)  lalu mewajibkan  investor  untuk  mendaftar ulang jenis bisnis yang akan diinvestasikan  melalui Accounting  and Corporate Regulatory Authority (ACRA).
4. Sistem Ketenagakerjaan Undang-undang Ketenagakerjaan dinilai memberatkan dunia usaha dalam menggalakkan iklim  investasi.  Hampir  setiap  tahunnya  terjadi aksi  demonstrasi  buruh  meminta  peningkatan upah  yang  pada  realitanya  tidak  diimbangi dengan kinerja kerja yang berkualitas. UU cipta kerja  telah  disahkan  namun  hingga  saat  ini masih  memperoleh  penolakan  dari  sejumlah kalangan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Singapura ( Employment Act ) yang memberikan  kepastian  hukum  bagi  para investor  (prinsip fair  and  equitable treatment )  dengan  tetap  melindungi kepentingan tenaga kerja. Meskipun upah ditawarkan  dengan  biaya  yang  tinggi namun  hal  tersebut  diikuti  dengan kemampuan  sumber  daya  manusia  yang terampil.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  kemudahan  investasi  diteliti  dari  berbagai  faktor  yaitu  di  bidang kepastian  hukum,  perpajakan,  ketenagakerjaan,  dan  perizinan  sistem  OSS  Indonesia  termasuk  Kota  Batam  masih belum sepenuhnya mendukung iklim investasi yang kondusif dalam berusaha dibandingkan dengan negara Singapura. Berikut  beberapa  hal  yang  dapat  dipelajari  dari  perbandingan  kemudahan  investasi  asing  di  Kota  Batam  dan Singapura.
1. Menjalankan  dengan  benar  UU  Penanaman  Modal,  yaitu  konsisten  dalam  penerapan  peraturan  yang  telah ditetapkan agar terciptanya kepastian hukum bagi investor asing.
2. Mereformasi sistem perpajakan menjadi lebih ringkas dan efisien tanpa perlu melampirkan banyak jenis dokumen agar server pajak dapat menampung data dengan baik, menghilangkan proses kode verifikasi, serta menyetarakan kedudukan wajib pajak dan petugas pajak secara adil.
3. Menyederhanakan sistem perizinan yaitu OSS yang dapat dikatakan sebagai peningkatan yang cukup signifikan, namun masih memerlukan koordinasi yang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Memperbaiki  sistem  ketenagakerjaan  dengan  tetap  memperhatikan  upah  minimum  yang  layak  dan  diiringi dengan  peningkatan  kualitas  tenaga  kerja  atau  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berkompeten.  Jika  hal tersebut  benar-benar  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  terkait  baik  oleh  masyarakat,  pemerintah  daerah,  dan
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya
pemerintah pusat yang saling bekerjasama dan bersinergi dalam meningkatkan daya saing di bidang penanaman modal,  niscaya    investor  asing  akan  melirik  Kota  Batam  sebagai  ladang  investasi  yang  memiliki  potensi sebanding dengan Singapura untuk menanamkan modalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asmara, C. G. (2019). Setiap Tahun Lapor SPT, dan Server Pajak Selalu Bermasalah Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). “Draft Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Ruu Tentang Merek Formal, E., & Agniezka. (2013). The Foreign Dimension of Singapore’s Economic Growth , Bergen: NHH Hsu, L. (2012). Inward FDI in Singapore and Its Policy Context , America: Columbia University Press Marzuki, P.M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Jakarta Salim, H.S., & Nurbani, E.S. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## Skripsi
Lase, I. N. (2018). “Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Kegiatan Investasi : Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Singapura, USU: Skripsi

## Jurnal
Arliman, L. (2018). Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 273-294 Budiman, D. (2019). Status Free Trade Zone Kota Batam Dalam Persepktif Ekonomi Pertahanan. JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan , 2 (2), 16-22
Dona, F. (2017). Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah. Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , 2 (1)
Julianti, L., & Subekti, R. P. (2018). Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia. Kertha Wicaksana , 12 (2), 156-166
Kartikasari,  D.  (2017).  The  Effect  of  Export,  Import  and  Investment  to  Economic  Growth  of  Riau  Island Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues , 7 (4), 663-667
Lubis,  R.P.,  &  Firdaus,  M.,  dan  Sasongko,  H.  (2015).  Determinant  of  Foreign  Direct  Investment  in  Indonesia Plantation Sector, Jurnal Bisnis dan Manajemen , 16 (2), 80-89
Ningsih,  D.,  &  Sari,  S.  I.  (2018).  Pengaruh  Investasi  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota Batam. Jurnal Akuntansi Barelang , 3 (1), 21-31 Putri,  R.R.,  Chandrawulan,  A.,  &  Amalia,  P.  (2018).  Peringkat  Arus  Investasi  Indonesia  Dalam  Kerangka  Asean- China  Free  Trade  Agreement  (Perbandingan  Dengan  Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Dan  Vietnam)  Ditinjau Dari Prinsip Fair and Equitable Treatment. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 (2), 275-298 Rivani, E. (2016). Transformasi Batam menjadi KEK untuk memperbaiki iklim investasi. Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik, VIII , 6
Sari,  M.,  Syechalad,  M.  N.,  &  Majid,  S.  A.  (2016).  Pengaruh  investasi,  tenaga  kerja  dan  pengeluaran  pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia , 3 (2), 109-115 Zaenuddin,  M.  (2019).  Local  Institutional  Failures  in  Decentralized  Indonesia:  The  Case  of  Batam.  In 1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019) , 76-80

## Website
https://amp.kontan.co.id/news/peringkat-kemudahan-berbisnis-indonesia-stagnan-di-posisi-73-ini-kata-kepala-bkpm https://batam.tribunnews.com/ https://bplawyers.co.id/ https://ekonomi.bisnis.com https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/9/1147045/implementasi-sistem-oss-masih-hadapi-sejumlah-kendala https://iteba.ac.id/ https://kemenperin.go.id/artikel/5093/ghs https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/
Abdurrakhman  Alhakim  et  al.,  Kajian  Hukum  Perbandingan  Kemudahan  Investasi  Asing  di  Singapura    dan  di  Kota  Batam,

## Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya
https://m.bisnis.com/amp/read/20200628/9/1258764/investor-lebih-pilih-negara-asean-lain-daripada-indonesia-kenapa https://m.medcom.id/amp/8N0jEAAk-ri-jadi-juara-1-negara-terumit-untuk-berbisnis https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi/2 https://osf.io https://www.cnbcindonesia.com/news/20190305140100-4-58974/setiap-tahun-lapor-spt-dan-server-pajak-selalu- bermasalah https://www.inews.id/ https://www.pengadaanbarang.co.id/ https://www.scribd.com/doc/171813882/Etos-Kerja-Dan-Budaya-Kerja-Bangsa-Jepang