## ANALISIS PENGARUH EKONOMI DIGITAL, POLA INVESTASI, PANDEMI COVID-19, UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP STRUKTUR PASAR TENAGA KERJA SEKTOR KESEHATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

## Oleh
Meirinaldi 1
Almira Rizqia 2
1,2 Program Doktor Ekonomi Universitas Borobudur
Email:
meirinaldi.2505@gmail.com 1 almira.rizqia@gmail.com 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji Pengaruh Ekonomi Digital, Pola Investasi, Pandemi Covid-19, Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Struktur Pasar Tenaga Kerja Sektor Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Variabel tingkat investasi signifikan  dalam  menjelaskan  perubahan  dari  penyerapan  tenaga  kerja  sektor kesehatan di provinsi DKI Jakarta. Terkait ekonomi digital, dengan adanya aplikasi Go-Jek  terhadap  struktur  tenaga  kerja  medis  atau  kesehatan  tidak  memberikan pengaruh  besar  dikarenakan  tenaga  kerja  medis  rata-rata  mempunyai  tingkat pendidikan tinggi dan penghasilan yang sudah diatas Rp 2 juta per bulan, sehingga kehadiran Go-Jek tidak begitu mempengaruhi permintaan tenaga kerja medis  atau kesehatan.  Dengan  adanya  pandemi  Covid-19  permintaan  terhadap  tenaga  kerja sektor kesehatan semakin meningkat bahkan saking banyaknya permintaan sampai menyebabkan  tenaga  kerja  sektor  kesehatan  mengalami  burnout  atau  kelelahan yang  berpotensi  besar  keluar  dari  pekerjaannya  saat  ini.  RUU  Cipta  Kerja  tidak begitu  mempengaruhi  secara  khusus  tenaga  kerja  sektor  kesehatan,  tetapi berpengaruh secara umum terhadap semua sektor tenaga kerja.
Kata Kunci: Ekonomi  Digital,  Pandemi  Covid-19,  Pola  Investasi,  Undang- Undang Cipta Kerja, Struktur Pasar Tenaga Kerja

## A. PENDAHULUAN
Tujuan  utama  pembangunan  ekonomi  di  negara  berkembang  adalah meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Keberhasilan  pencapaian  kesejahteraan tersebut  dapat  diukur  dengan  sejauh  mana  suatu  negara  dapat  menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi.
Salah satu masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah di Indonesia adalah  tingginya tingkat  pengangguran. Oleh  karena  itu  penyerapan  tenaga  kerja merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  mendukung  pembangunan  ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang guna menciptakan pembangunan ekonomi yang merata.
Stok  modal  atau  investasi  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan  pendapatan  nasional  dan  taraf  kemakmuran ( Sukirno , 2003 ), 2000:367). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru  sehingga  akan  menyerap  faktor  produksi  baru  yaitu  menciptakan  lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan  mengurangi  pengangguran  (Prasojo,  2009).  Dengan  demikian  terjadi penambahan  output  dan  pendapatan  baru  pada  faktor  produksi  tersebut  akan menambah  output  nasional  sehingga  akan  terjadi  peningkatan  pertumbuhan ekonomi.
Tingkat pertumbuhan investasi di DKI Jakarta mengalami penurunan antara tahun  2010-2018,  hingga  akhirnya  berhasil  meningkat  hingga  tahun  2019. Meskipun  demikian  peningkatan  pertumbuhan  investasi  tersebut  masih  relatif rendah  dibandingkan  dengan  kemampuannya  untuk  menciptakan  lapangan  kerja baru dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Ini terjadi karena tingkat upah mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan. Tingkat upah riil tumbuh sebesar 34,26 persen pada tahun 2019. Nilai ini merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 2010 sampai 2019.
Pemerintah mempersiapkan RUU Cipta Kerja dengan menggunakan konsep Omnibus  Law,  untuk  dijadikan  sebuah  skema  membangun  perekonomian  agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja memiliki  beberapa  klaster  yang  salah  satu  diantaranya  mengatur  tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya mengharmonisasikan tiga Undang-Undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk membuka usahanya tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor.
Perkembangan  teknologi  informasi  komunikasi  (TIK)  telah  mendorong tumbuhnya  ekonomi  digital.  Pemanfaatan  teknologi  digital  pada  satu  sisi  akan meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas  melalui  otomasi  produksi,  sedangkan pada posisi lain digital platform juga mampu untuk memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar.
Pemanfaatan  ekonomi  digital  telah  membuka  ruang  usaha  baru  di  dunia digital.  Maraknya  perkembangan  e-commerce  di  Indonesia  telah  mengubah  cara hidup masyarakat dalam melakukan konsumsi, bahkan mulai mengancam retailer
besar. Namun, di sektor jasa terdapat beberapa penyedia aplikasi jasa transportasi yang berkembang dengan pesat. Peluang tersebut perlu ditangkap oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seiring dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang semakin bertambah. Hal itu tentu akan mempengaruhi kesempatan kerja  dan  perubahan  hubungan  kerja.  Seperti  yang  telah  disampaikan  oleh  (ILO, 2016) bahwa 56% tenaga kerja di ASEAN-5 berada dalam risiko akibat teknologi dalam  dua  dekade  ke  depan.  Sejumlah  1,7  juta  pekerja  di  Indonesia  memiliki potensi risiko yang besar. Meskipun terdapat sejumlah pekerjaan yang berpotensi menghilang,  ekonomi  digital  juga  berpotensi  untuk  menambah  jumlah  lapangan kerja.
Saat ini, tenaga medis di seluruh dunia sedang mendapatkan tantangan lebih dibandingkan dengan biasanya karena sedang dihadapkan pada pandemi COVID- 19.  Dilansir  dari  (Friana,  2020),  data  Worldometers  yang  diperbarui  pada  6  Mei 2020 pukul 15.23 WIB menunjukkan bahwa total kasus positif COVID-19 di dunia mencapai 3.741.276 orang dengan 258.511 diantaranya telah meninggal dan pasien sembuh mencapai 1.247.414 orang (Debora, 2020).
Di  Indonesia  sendiri,  terhitung  hingga  6  Mei  2020,  jumlah  kasus  positif mencapai  12.438  dengan  total  pasien  positif  meninggal  sebanyak  895,  pasien sembuh 2.317 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 26.932 orang, dan orang dalam pengawasan (ODP) sebanyak 240.726 orang (Friana, 2020).
Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dari hari ke hari. Sayangnya, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan kesiapan fasilitas dan tenaga medis di Indonesia.  Dalam  jurnal  yang  berjudul  “ Critical  care  bed  capacity  in  Asian countries and regions ”, (Phua, 2020) menyebutkan bahwa rasio tempat tidur ICU di Indonesia per 100.000 pasien yaitu sebesar 2,7. Sedangkan perbandingan antara dokter  di  Indonesia  per  1000  penduduk  menurut  data  World  Bank  yang  dilansir Jayani  (2020)  dalam  (Jayani,  2020)  yaitu  sebesar  0,4  yang  berarti  bahwa  dalam menangani  10.000  penduduk  hanya  ditangani  oleh  4  dokter.  Tidak  jauh  berbeda dengan  para  dokter,  rasio  perawat  yaitu  sebesar  2,1  per  1000  penduduk,  dimana hanya ada dua perawat untuk menangani 1000 penduduk.
Selain  perbandingan  ICU  dan  jumlah  dokter  yang  rendah  dibandingkan dengan jumlah penduduk, minimnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis khususnya yang menangani pasien covid juga menambah beban bagi tenaga medis terkait. Padahal APD merupakan salah satu protokol yang dapat melindungi mereka agar  tidak  tertular  virus  dari  pasien  yang  mereka  tangani.  Dilansir dari (Prabowo, 2020), IDI melaporkan bahwa jumlah dokter yang tewas  dalam menangani COVID- 19 yaitu mencapai 23 orang. Kondisi tersebut sempat  membuat lima asosiasi tenaga medis yang ada di Indonesia yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan  Ikatan Apoteker  Indonesia (IAI) sempat membuat  pernyataan  sikap  yang  menyebutkan  bahwa  mereka  terpaksa  tidak berpartisipasi  menangani  pasien  virus corona  apabila  kebutuhan  APD  belum dipenuhi oleh pemerintah (Jatmiko, 2020).
Kesenjangan yang tinggi tersebut tentu akan berpengaruh pada meningkatnya beban pada tenaga medis. Tidak sedikit tenaga medis yang bekerja melebihi shift yang  seharusnya.  Dalam  mengatasi  hal  tersebut,  banyak  tenaga  medis  yang
dipekerjakan  serta  ditempatkan  dalam  spesialiasi  baru  bahkan  dengan  kesulitan yang lebih tinggi daripada sebelumnya (Maben, Jill, & Bridges, 2020).
Di  sisi  lain,  potensi Labor  shifting yang akan  terjadi  di  Indonesia  nantinya mungkin tidak akan seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 1998 Labor shifting terjadi  untuk menghindari pengangguran dan beralih ke sektor yang produktivitasnya  rendah  (Permata,  M.  I.,  Yanfitri,  Y.,  &  Prasmuko,  2010). Pekerjaan  yang  berisiko  akan  hilang  akibat  digitalisasi  ekonomi  ini  merupakan pekerjaan  dengan  aktivitas  rutin dan  memiliki  pekerja  berpendidikan  rendah memotivasi  adanya shifting yang  beralih  kepada  pekerjaan  yang  membutuhkan kreativitas dan social intelligence yang memiliki kemungkinan otomatisasi rendah (Frey, C. B., & Osborne, 2013).
Digitalisasi  mempengaruhi  sektor  tenaga  kerja  Indonesia  dalam  hal komposisi tenaga kerja di sektor formal dan sektor informal dengan kecenderungan turunnya tenaga kerja di sektor formal, sedangkan UMP cenderung naik. Namun, produktivitas cenderung turun atau tetap ketika upah meningkat.
RUU  Cipta  Kerja  memiliki  beberapa  klaster  yang  salah  satu  diantaranya mengatur  tentang  ketenagakerjaan.  Pada  klaster  ketenagakerjaan  Pemerintah berupaya  untuk  mengharmonisasikan  tiga  Undang-Undang  tersebut  agar  sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang  telah  disempurnakan  tanpa  perlu  khawatir  adanya  regulasi  yang  tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.
Konsep ini menunjukkan ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui  proses  legislasi.  Pemerintah  saat  ini  sedang  melakukan  aktivitas  untuk menentukan  pola atau  cara membentuk  hukum  dan  memperbarui  hukum  melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu  kebijakan yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari RUU Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan  menerapkan omnibus law  dalam  perumusan  hukum  untuk  peningkatan  investasi sehingga  tercipta lapangan kerja.
Berdasarkan  uraian  situasi  dan  kondisi  di  atas,  maka  peneliti  merasa  perlu untuk menelusuri dan menelaah tentang beberapa hal yaitu seberapa besar pengaruh investasi riil terhadap penyerapan tenaga kerja terutama di sektor kesehatan di DKI Jakarta, pengaruh digitalisasi terhadap pasar tenaga kerja dalam sektor kesehatan, menganalisis  dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  kondisi  ketenagakerjaan  di sektor kesehatan, serta dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap sektor tenaga kerja di bidang kesehatan.

## B. KAJIAN PUSTAKA
(Simanjuntak, 2001) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah  atau  sedang  bekerja,  yang  sedang  mencari  pekerjaan,  dan  melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga, dengan batasan umur 15  tahun.  Pernyataan  ini  sejalan  dengan  pendapat  (Ananta,  1990)  dan  Ignatia- Nachrowi  (2004)  yang  menyatakan  bahwa  tenaga  kerja  adalah  sebagian  dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Sehingga  dari  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tenaga  kerja  adalah sebagian  penduduk  yang  dapat  menghasilkan  barang  dan  jasa  bila  terdapat
permintaan terhadap barang dan jasa. Angkatan kerja dalam suatu  perekonomian digambarkan  sebagai  penawaran  tenaga  kerja  yang  tersedia  dalam  pasar  tenaga kerja. Bellante & Mark  (D.Nachrowi, 2004) menyatakan bahwa penawaran kerja dipengaruhi  oleh  tiga  komponen,  yaitu:  jumlah  populasi  di  suatu  wilayah, persentase angkatan kerja, dan jam kerja.
Gambar 1.

## Kurva Permintaan Tenaga Kerja
Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan meningkat pada saat marginal cost (MC)  sama  dengan marginal  revenue (MR),  karena  pada  pasar  persaingan sempurna maka marginal revenue sama dengan harga. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

## MC = MR = P
Keterkaitan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel tenaga kerja, khususnya  pengangguran,  merupakan  objek  analisis  teoretis  dan  empiris  dari banyak  penelitian  ekonomi.  Dua  variabel  tersebut  merupakan  variabel  ekonomi utama  yang  juga  menentukan  tingkat  kemakmuran,  standar  hidup,  dan  tingkat kemiskinan  suatu  ekonomi.  Pada  saat  yang  sama,  peningkatan  kemakmuran  dan standar hidup serta peminimalan tingkat kemiskinan merupakan tujuan utama dan termasuk  dalam  kerangka  kebijakan  ekonomi  suatu  negara.  Terkait  tentang hubungan  dua  variabel  tersebut,  (Zagler,  Martin.  dan  Durnecker,  2003) dengan pendekatan  tradisional  neoklasikal  berpendapat  bahwa  tidak  ada  korelasi  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  pengangguran.  Dasar  pemikirannya  adalah bahwa  pertumbuhan  ekonomi  satu  negara  bergantung  pada  kemajuan  teknologi, sedangkan tingkat  pengangguran  bergantung  pada  tingkat  pengangguran  alamiah ( natural unemployment rate ).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Maharja,  2015)  terhadap perawat di  Instalasi inap RSU Haji Surabaya, tuntutan beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan  para  perawat  mengalami  kelelahan  baik  secara  fisik  maupun emosional.  Dengan  tuntutan  bekerja  selama  24  jam  dalam  seminggu  membuat waktu istirahat mereka berkurang. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak  20 orang (74,1%) dari perawat tersebut memiliki beban kerja fisik kategori sedang. Sedangkan sisanya mengalami beban  kerja  fisik  ringan.  Ditinjau  dari  tingkat burnout ,  lebih  dari  50% perawat
tersebut  mengalami burnout (kondisi  kelelahan  akibat  tingginya  beban  kerja) kategori  sedang.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  membuktikan  terdapat  hubungan positif antara beban kerja dengan tingkat burnout yang dialami oleh perawat. Pada penelitian yang dilakukan (Sari, 2015) pada perawat pelaksana di ruang rawat inap RSJ  Provinsi  Kalimantan  Barat,  beban  kerja  berlebih  dapat  terlihat  dari  jumlah perawat pada shift sore dan  malam yang harus menangani 60-70 pasien per ruangan dengan gangguan jiwa hanya dengan satu hingga dua perawat. Selain itu, mereka mengaku sering mendapatkan kekerasan dari pasien gangguan jiwa yang mereka rawat. Hal tersebut menyebabkan mereka mengalami kelelahan ( exhaustion ) baik secara  fisik  maupun  mental.  Setelah  itu  penghindaran  terhadap  tugas  ( cynicism ) dapat  terlihat  dari  mengabaikan  kebutuhan  pasien  serta  perilaku  perawat  yang datang  terlambat  namun  pulang  lebih  awal.  Kemudian  munculnya  pandangan negatif  terhadap  diri  ( Ineffectiveness/Low  Personal  Accomplishment )  merupakan akibat dari  rasa  bersalah  terhadap  pasien  karena  tidak  mampu  memberikan pelayanan secara maksimal.
Studi mengenai ekonomi digital merupakan bagian besar dari studi mengenai perubahan  struktur  ekonomi.  Dalam  penelitiannya,  (Święcki,  2017)  berusaha mencari  faktor  terpenting  dalam  perubahan  struktural  secara  kuantitatif  dengan menggunakan  empat  framework,  yaitu  (1)  perkembangan  teknologi  sektoral (sector-  biased  technological  progress),  (2)  perubahan  selera  konsumen,  (3) perdagangan  internasional,  dan  (4)  perubahan  upah  dan  biaya  faktor  produksi  di antara  sektor  industri.  Dengan  menggunakan  indeks  realokasi  tenaga  kerja, (Święcki,  2017) menemukan  bahwa  perubahan  teknologi  merupakan  faktor pendorong utama dalam perubahan struktural. Selain itu, perubahan preferensi juga menjadi komponen  yang  vital  untuk  menghitung  realokasi  tenaga  kerja  dari manufaktur ke jasa pada tahap selanjutnya.
Nomenklatur RUU Cipta Lapangan Kerja berubah menjadi RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja  sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR pada 12 Februari 2020.  Awal  tahun  2020  pemerintah  tengah  mempersiapkan  RUU  Cipta Kerja menggunakan konsep Omnibus Law, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian  agar  mampu  menarik  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia.  RUU  Cipta  Kerja  diharapkan  mampu  menciptakan  hukum  yang fleksibel,  sederhana,  kompetitif,  dan  responsif  demi  terwujudnya  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagaimana  amanat  Konstitusi,  serta mengembangkan  sistem  hukum  yang  kondusif  dengan  menyinkronkan  undang- undang melalui satu undang- undang saja dengan konsep omnibus law Pemerintah memandang  perlu  adanya  RUU  Cipta  Kerja  ini  karena  tingginya  angka pengangguran di Indonesia.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  disini  adalah  kombinasi  kualitatif  dan  kuantitatif.  Untuk variabel  pengaruh  investasi  menggunakan  metode  kuantitatif  di  mana  variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan di DKI Jakarta  dan  variable  independen  adalah  investasi  yakni  pengeluaran  riil  oleh perusahaan untuk menambah stok modal.
Untuk  variable  dampak  ekonomi  digital  menggunakan  metode  kuantitatif,
dengan  menggunakan  variabel  independen  yang  dilibatkan  adalah  penambahan pengemudi  Go-Jek.  Sementara  itu,  variabel  dependen  terkait  tenaga  kerja adalah jumlah  orang  bekerja  dan  tingkat  pengangguran  di  berbagai  sektor,  khususnya sektor kesehatan.
Untuk  variable  pandemi  Covid-19  dan  RUU  Cipta  kerja  menggunakan metode  kualitatif  dengan  melakukan  studi  pustaka  atau  literatur  review.  Data diperoleh dari artikel berita di internet hingga artikel jurnal yang dipublikasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  ordinary  least  square,  sehingga didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :
Tabel 1 .
Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  investasi memiliki  koefisien  sebesar  -0,44.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  investasi memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan. Di samping itu tingkat investasi asing memiliki probabilita sebesar 0,013 (di bawah 0,01). Ini berarti variabel tingkat investasi signifikan dalam menjelaskan perubahan dari penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan. Koefisien investasi yang sebesar - 0,44  menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikkan  tingkat  investasi  asing  sebesar  satu persen akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,44 persen.
Dari  hasil analisis  dapat  diketahui  bahwa  hubungan  negatif  antara  tingkat investasi dengan            penyerapan tenaga kerja menunjukkan ketidaksesuaian teori yang selama  ini  berlaku. Menurut teori yang dikemukakan oleh Harrord Domar, bahwa kenaikkan tingkat  output  dan  kesempatan  kerja  dapat  dilakukan  dengan  adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan.
Teori yag dikemukakan oleh (Harrord, 1957) tidak berlaku bagi kasus di DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan sifat dari investasi itu sendiri. Seperti diketahui bahwa  negara-negara maju  memiliki  faktor  produksi  yang  padat  modal, sehingga investasi yang mereka tanamkan di negara berkembang seperti Indonesia mengikuti teknik  yang  mereka  kembangkan  atau  terapkan  di  negara  asalnya  yakni  yang cenderung  padat  modal.  Sebab  inilah  yang  membuat  tingkat  investasi  asing cenderung  mengurangi  jumlah  tenaga  kerja,  karena  teknik  yang  padat  modal dengan teknologi tinggi cenderung memiliki produktifitas dan efisiensi yang lebih baik sehingga untuk menghasilkan output yang sama besar hanya diperlukan tenaga
kerja yang lebih sedikit.
Berikut hasil analisis Cross Section dampak ekonomi digital melalui Go-Jek
Tabel 2.
Dampak Go-Jek terhadap Jumlah Orang Bekerja Persamaan (3.1) Periode Cross Section Adj-R 2 β 1 (Go-Jek) St. Error Feb-15 lKER_ALL_15S2 1 18 0,308 0,131 *** 0,045 Aug-15 lKER_ALL_16S1 1 18 0,119 0,114 * 0,063 Feb-16 lKER_ALL_16S2 1 18 0,118 0,117 * 0,065 Aug-16 lKER_ALL_17S1 1 20 0,111 0,097 * 0,053 Feb-17 lKER_ALL_17S2 1 22 0,381 0,309 *** 0,083 Aug-17 lKER_ALL_18S1 1 22 0,461 0,377 *** 0,087 Feb-18 lKER_ALL_15S2 1 18 0,308 0,131 *** 0,045 Keterangan : * 10%, ** 5%, *** 1%
Tabel  di  atas  merupakan  hasil  analisis  tiga  periode  yang  menabulasi  hasil estimasi dampak Go-Jek terhadap jumlah orang bekerja. Model tersebut hanya tidak signifikan pada periode awal antara tahun 2015 semester 2 sampai dengan tahun 2016 semester 2 saat Go-Jek baru diperkenalkan.
Tabel 3. Dampak Go-Jek terhadap Jumlah Pengangguran Persamaan (3.1) Periode Cross Section Adj-R 2 β 1 (Go-Jek) St. Error lUNE_ALL_151s162 4 18 0,041 -0,0151 * 0,008 lUNE_ALL_152s171 4 20 0,023 -0,0148 * 0,009 lUNE_MOT_151s162 4 18 0,040 -0,0151 * 0,008 lUNE_MOT_152s171 4 19 0,024 -0,0152 * 0,009 lUNE_MOB_152s162 3 14 0,473 -0,0166 *** 0,004 Keterangan: * 10%, ** 5%, *** 1%
Dengan menggunakan balanced panel tiga dan empat periode, layanan Go- Jek  secara  keseluruhan  signifikan  menurunkan  angka  pengangguran  hanya  pada periode  awal  (semester  1  tahun  2015  sampai  dengan  semester  1  tahun  2017). Berbeda dengan dampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang signifikan pada hampir setiap periode sampel, baik dengan satu periode maupun multiperiode, dampak  penambahan  pengemudi  Go-Jek  terhadap  angka  pengangguran  ataupun tingkat pengangguran hanya terjadi pada awal periode. Dengan kata lain, riset ini menemukan  pengaruh  Go-Jek  terhadap  penambahan  jumlah  orang  yang  bekerja, tetapi  tidak  diikuti  dengan  penurunan  jumlah  pengangguran.  Hasil  tersebut memperkuat  riset  yang  dilakukan  oleh  Go-Jek  Lembaga  Demografi  Universitas Indonesia (Syafrino, 2017) bahwa tenaga kerja yang diserap oleh Go-Jek pada awal implementasi  didominasi  oleh  pengangguran  dan  tenaga  kerja  informal,  yaitu tukang  ojek  pangkalan  (opang).  Namun, pada  periode  selanjutnya,  Go-Jek justru lebih banyak menyerap mereka yang sudah bekerja (baik formal maupun informal) atau  yang  baru  memasuki  angkatan  kerja  sesudah  menyelesaikan  pendidikan, (Syafrino,  2017)  juga  melaporkan  bahwa  faktor  fleksibilitas  waktu  kerja  dan pendapatan  yang  diterima  lebih  tingginya  merupakan  dua  faktor  utama  yang membuat  mereka  yang  sudah  bekerja  keluar  dan  berpindah  kerja  menjadi
pengemudi Go-Jek. Mitra pengemudi Go-Jek mengalami peningkatan penghasilan kurang lebih 44% dari penghasilan sebelum bergabung dengan Go-Jek, Rata-rata penghasilan juga meningkat dari kurang lebih Rp 2 juta per bulan menjadi Rp 3,31 juta per bulan.
Beberapa  layanan  yang  disediakan  oleh  Go-Jek,  seperti  Go-Food  dan  Go- Send  juga  ikut  menyumbang  pada  penciptaan  lapangan  pekerjaan  baru  seiring dengan perluasan  pasar  sektor  UMKM.  Pangsa  sektor  UMKM  yang  menjadi penikmat layanan Go-Jek adalah UMKM Kuliner. Dengan demikian, Go-Jek juga mengubah struktur pasar tenaga kerja, tidak hanya  membuka lapangan pekerjaan bagi  pengemudi,  tetapi  juga  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  sesudah  sektor UMKM  yang  memiliki  akses  pasar  yang  lebih  besar.  Dengan  menjadi  mitra pengemudi atau pun mitra UMKM, para pekerja yang dahulu bergerak pada sektor informal menjadi formal dengan struktur pendapatan yang tercatat dan terhubung dengan perbankan. Sedangkan pengaruh adanya aplikasi Go-Jek terhadap struktur tenaga  kerja  medis  atau  kesehatan  seperti  dokter,  perawat  dan  lainnya  tidak memberikan pengaruh dikarenakan tenaga kerja medis rata-rata mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan penghasilan yang sudah diatas Rp 2 juta  per bulan, sehingga kehadiran Go-Jek tidak begitu mempengaruhi permintaan tenaga kerja medis atau kesehatan.
Jika  dikontekskan  pada  tenaga  medis  yang  sedang  bekerja  dalam  pandemi COVID-19, indikasi kelebihan beban kerja dapat terlihat dari tuntutan yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Berdasarkan data World Bank yang dilansir Jayani (2020) dalam (Jayani, 2020) yaitu sebesar 0,4 yang berarti bahwa dalam menangani 10.000 penduduk hanya ditangani oleh empat dokter. Tidak jauh berbeda dengan para dokter, rasio perawat yaitu sebesar 2,1 per 1.000 penduduk, di mana hanya ada dua  perawat  untuk  menangani  1.000  penduduk.  Tingginya  beban  kerja tersebut menyebabkan  kelelahan  fisik  pada  perawat  dimana  mereka  tidak  jarang  harus melakukan  shift  lebih  dari  biasanya.  Mereka  juga  harus  senantiasa  waspada dan mengenakan APD hingga selama 10 jam (DetikNews, 2020) Selain itu kelelahan emosional juga dapat muncul akibat terpisahnya dari anggota keluarga karena masih harus  bekerja  di  rumah  sakit  menangani  pasien  covid  yang  dari  hari  ke  hari jumlahnya semakin meningkat (DetikNews, 2020).
Adanya tuntutan yang tidak realistis dimana mereka harus menangani pasien covid sedangkan APD yang ada di rumah sakit terbatas, sempat membuat kelima asosiasi  tenaga  kesehatan  yaitu  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI),  Pengurus  Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) membuat pernyataan  sikap  bahwa  mereka  terpaksa  tidak  berpartisipasi  untuk  sementara dalam menangani pasien virus corona apabila kebutuhan APD belum dipenuhi oleh pemerintah (Artiningsih, R, A,, & Chisan, 2020), Hal tersebut merupakan salah satu bentuk  cynicism,  yaitu  penghindaran  akibat  ketidakrealistisan  tuntutan  yang diberikan, Walaupun beberapa hari kemudian hal tersebut telah dikonfirmasi bahwa mereka  tetap  akan  menjalankan  pekerjaan  mereka,  (Hewitt  et  all,  2020) menyebutkan  bahwa  apabila  kebutuhan  tenaga  medis  baik  secara  fisik  maupun mental  tidak  terpenuhi  secara  terus- menerus,  maka  kondisi  tersebut memungkinkan tenaga medis untuk keluar dari pekerjaannya (Hewitt et all, 2020),
(Bektas,  Cetin,,  Peresadko,  2014)  menyebutkan  bahwa  salah  satu  yang  dapat menurunkan burnout yaitu organizational  effort  factor ,  yang  termasuk  dalam organizational  effort  factor yaitu  dukungan  dari  rekan  kerja  ( support  of workmate ),  dukungan  dari  atasan  ( managerial  support ),  serta  motivasi  yang dihasilkan  dari  perilaku  organisasi  ( organizational  atmosphere ).
Hal tersebut sesuai dengan penelitian Andarini yang menghasilkan semakin tinggi organizational  effort  factor dapat  menyebabkan  turunnya burnout dan peningkatnya kepuasan kerja pada perawat di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Jika ditinjau dari kondisi tenaga medis yang sedang mengalami burnout akibat tuntutan tinggi menghadapi pandemi, organizational effort factor yang meliputi managerial support dalam  hal  ini  pemerintah  masih  belum  memadai.  Selain  itu,  lambannya pemerintah dalam menyediakan APD untuk para tenaga medis menjadi salah satu ketidakpuasan  tenaga  medis.  Sikap  ketidakpuasan  tenaga  medis  yang  menangani COVID-19 sempat ditunjukkan dengan  pernyataan sikap dari lima asosiasi tenaga kesehatan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
Dengan  demikian,  hal  tersebut  menyebabkan  kecenderungan  burnout  pada tenaga  medis  mengingat  kebutuhan  mereka  secara  fisik  dan  emosional  tidak terpenuhi  sebagaimana  mestinya,  Apabila  kebutuhan  tenaga  medis  dalam mengatasi  burnout  tidak  segera  diatasi,  mereka  akan  berpotensi  keluar  dari pekerjaan  (turnover)  (Hewitt  et  all,  2020).  Sehingga,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa dengan adanya pandemik Covid-19 permintaan terhadap tenaga kerja sektor kesehatan semakin meningkat bahkan banyaknya permintaan sampai menyebabkan tenaga kerja sektor kesehatan mengalami burnout atau kelelahan yang berpotensi besar keluar dari pekerjaannya saat ini.
Permasalahan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan terdapat penghapusan cuti melahirkan serta Pemberian Pesangon Kepada  Pekerja  Yang  Di  PHK,  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan (Jdih,go,id, 2003) menjelaskan bahwa harus ada cuti bagi wanita yang melahirkan dan pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja  atau  buruh  dan  pengusaha.  Hubungan  kerja  antara  perusahaan  atau pengusaha  dengan  pekerja,  secara  yuridis,  penerima  kerja  atau  pekerja  memiliki prinsip  kebebasan  karena  negara  kita  tidak  menghendaki  adanya  praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapa pun.
Penjelasan  tersebut  mengambarkan  bahwa  pekerja  tidak  bisa  dipekerjakan dengan  semena-mena  oleh  perusahaan,  sehingga  perusahaan  tetap  memberikan berbagai tunjangan sebagai betuk kesejahteraan kepada pekerja. Namun di dalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini hanya mengatur ketentuan cuti dan penghitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di PHK namun secara umum  pemberian  uang  pesangon  tersebut  tidak  dijelaskan  didalam  UU  13  tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan, cuti  dan  pemberian  pesangon  ini  sebuah apresiasi kepada pekerja yang telah memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Sehingga kesan daripada memperbudak pekerja oleh perusahaan dihilangkan agar tidak ada pihak  yang  merasa  dirugikan.  Cuti  melahirkan  merupakan  hak  bagi  wanita, sedangkan  pesangon  merupakan  pembayaran  kepada  pekerja  sebagai  akibat  dari adanya pemutusan hubungan kerja.
Kedua hal ini seharusnya tertera didalam kontrak kerja sebagai dasar adanya perjanjian  kerja  antara  pekerja  dengan  pengusaha.  Prinsip  tersebut  tertuang  jelas didalam  KUH  Perdata  pasal  1320  yang  menerangkan  syarat  sah  nya  perjanjian, disebabkan mengubah beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Jdih,go,id, 2003), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial (Jdih,go,id, 2004) dan Undang-Undang nomor 24  tahun  2011  tentang  badan  penyelenggaran  jaminan  sosial  (Jdih,go,id,  2011) menjadi satu bentuk peraturan yang selaras dengan visi penciptaan lapangan kerja yang  masif  hingga  beberapa  tahun  ke  depan.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  RUU  Cipta  Kerja  tidak  begitu  mempengaruhi  secara  khusus  tenaga  kerja sektor  kesehatan, tetapi  berpengaruh  secara  umum terhadap  semua  sektor  tenaga kerja  antara  lain  terhadap  wanita  terkait  cuti  melahirkan  dan  uang  pesangon terhadap semua pekerja.

## E. SIMPULAN
Variabel  tingkat  investasi  signifikan  dalam  menjelaskan  perubahan  dari penyerapan  tenaga  kerja  sektor  kesehatan  di  provinsi  DKI  Jakarta.  Di  dalam kaitannya  dengan  ekonomi  digital,  aplikasi  Go-Jek  tidak  memberikan  pengaruh besar terhadap struktur tenaga kerja medis atau kesehatan, dikarenakan tenaga kerja medis rata-rata mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan penghasilan yang sudah diatas Rp 2 juta per bulan, sehingga kehadiran Go-Jek tidak begitu mempengaruhi permintaan tenaga  kerja  medis  atau  kesehatan. Tetapi  pada  saat  adanya  pandemi Covid-19  permintaan terhadap  tenaga  kerja  sektor  kesehatan  semakin meningkat bahkan  saking  banyaknya  permintaan  sampai  menyebabkan  tenaga  kerja  sektor kesehatan  mengalami burnout atau  kelelahan  yang  berpotensi  besar  keluar  dari pekerjaannya saat ini. Walapun pandemi Covid-19 ini berpengaruh terhadap tenaga kerja sektor kesehatan, tetapi RUU Cipta Kerja tidak begitu mempengaruhi secara khusus  tenaga  kerja  sektor  kesehatan,  tetapi  berpengaruh  secara  umum  terhadap semua sektor tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananta,  A,  (1990), Modal  Manusia  dalam  Pembangunan  Ekonomi ,  Lembaha Demografi FEUI,
Artiningsih, R, A,, & Chisan, F, K, (2020), Burnout dan komitmen terhadap tugas: tantangan  tenaga  medis  dalam  menghadapi  pandemi  covid-19, Prosiding Seminar Nasional LP3M , 2 ,
Bektas,  Cetin,,  Peresadko,  G,  (2014),  Frame  of  workplace  guidance  how  to overcome burnout syndrome : a model suggestion, Social and Behavioral , 84 , 146,
D,Nachrowi,  I,  R,  S,  D,  N,  (2004),  9  Sektor  Pengaruh  Struktur  Ekonomi  pada Penyerapan  Tenaga  Kerja  Sektoral:  Analisis  Model  Demometrik  di  30 Propinsi di Indonesia, Jurnal Pembangunan , 5 , 103–133,
Debora, (2020), Bahaya Virus Corona Covid-19 dan Cara Mencegahnya , Tirto,Id, DetikNews, B, I,-, (2020), Cerita tenaga medis yang jauh dari keluarga dan harus gunakan APD 10 Jam, BBC Indonesia - DetikNews ,
Frey, C, B,, & Osborne, M, (2013), The future of employment ,
Friana, H, (2020), https://tirto,id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai- pandemieEvE , Tirto,Id,
Harrord, D, (1957), Model Pertumbuhan Ekonomi , PT, Raja Grafindo Pustaka,
Hewitt et all, (2020), The effect of frailty on survival in patients with COVID-19 (COPE):  a  multicentre,  European,  observational  cohort  study, The  Lancet Public Health , 5 (8), 444–451,
ILO, (2016), ASEAN In Transformation: The Future of Jobs at Risk of Automation , Jatmiko,  L,  (2020), Pandemi  Covid-19,  Jadi  Momentum  E-Commerce  untuk Bangkit , Teknologi,Bisnis,Com,
Jayani,  D,  (2020), Rasio  Dokter  Indonesia  Terendah  Kedua  di  Asia  Tenggara , Katadata,Co,Id,
Jdih,go,id,  (2003), Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan ,
Jdih,go,id,  (2004), Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional ,
Jdih,go,id,  (2011), Undang  Undang  No,  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
Maben, Jill, & Bridges, J, (2020), Covid-19: Supporting Nurses’ Psychological And Mental Health, Journal Of Clinical Nursing ,
Maharja, R, (2015), Analisis tingkat kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik perawat di instalasi rawat inap RSU Haji Surabaya, The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health , 4 (1), 93–102,
Permata, M, I,, Yanfitri, Y,, & Prasmuko, A, (2010), Fenomena labor shifting dalam pasar  tenaga  kerja  indonesia, Buletin  Ekonomi  Moneter  Dan  Perbankan , 12(3) , 269–309,
Phua,    et,  all,  (2020),  Critical  care  bed  capacity  in  Asian  countries  and  regions, Critical Care Medicine, 48(5) , 654–662,
Prabowo,  D,  (2020), Dokter  Meninggal  Selama  Pandemi  Covid-19  IDII , Nasional,Kompas,Com,
Prasojo,  P,  (2009), Analisa  Pengaruh  Investasi  PMA  dan  PMDN,  Kesempatan Kerja serta Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2006 , Skripsi,Universitas Muhammadiyah , Surakarta,
Sari, N, L, P, D, (2015), Hubungan beban kerja, faktor demografi, locus of control dan harga diri terhadap burnout syndrome pada perawat pelaksana IRD RSUP sanglah, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana , 3 (2),
Simanjuntak, P, J, (2001), Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,
Sukirno, S, (2003), Pengantar Teori Mikroekonomi, In Computer ,
Święcki,  T,  (2017),  Determinants  of  structural  change, Review  of  Economic Dynamics , 24 , 95–131,
Syafrino, A, (2017), Efisiensi dan dampak Ojek Online terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan ,
Zagler, Martin, dan Durnecker, G, (2003), Fiscal Policy And Economic Growth, Journal Of Economic Surveys , 17 (3),