Volume 16 | Nomor 1 | April  2022
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan Sugianto1 dan Afif Muarmar2

## Abstract
The law on community organizations have changed several times. The government considered the change on the law on community organizations as very necessary and urgent, thus the government, in this case the President, was given the authority to issue a Government Regulation in lieu of law number 2 of 2017 which has been ratified by the House of Representatives with law number 16 of 2018. This study aimed to find out the implementation of the Police’s role in Supervision and Law Enforcement on Community Organizations, and to know the obstacles faced by the National Police in carrying out Supervision and Law Enforcement on Community Organizations. The method applied was an empirical juridical approach. The results of this study showed that the police have taken several efforts to provide guidance to the community such as providing counseling to the community, placing one Bhabinkamtibmas police officer in every village; and preventive efforts, namely the efforts of the police in order to maintain the security situation and public order.

## Key Words: Police; Supervision; and Law Enforcement.

## Abstrak
Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan mengalami beberapa kali perubahan yang memang dianggap pemerintah  sangat perlu dan mendesak, sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden berdasarkan kewenangannya diberikan oleh konstitusi dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi peran Polisi dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Oganisasi Kemasyarakatan, dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris.  Dan hasil dari penelitian bahwa upaya kepolisian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan terhadap masyarakat, seperti memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, penempatan Bhabinkamtibmas di setiap desa satu orang anggota Polisi. Dan upaya preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka menjaga situasi kemanan dan ketertibam masyarakat.

## Kata Kunci: Polisi; Pengawasan; dan Penegakan Hukum
1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, JL Perjuangan By Pass No. 1 Kota Cirebon 45135, email: sugiantoaphi@gmail.com] 2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, JL Perjuangan By Pass No. 1 Kota Cirebon 45135, email: afifmuamar85@gmail.com]

## Pendahuluan
Pada era reformasi dan perjalanan perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin pesat, regulasi menjadi elemen kunci untuk mengurangi hambatan terhadap daya saing dan keterbukaan (Mayasari, 2020). Hal ini yang membuka kesempatan isu kebebasan berpikir dan berkreasi secara individu dan kelompok menuntut legitimasi melalui peraturan yang mengikat. Sebagai induk referensisnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.
Dengan demikian, manusia sejak dalam kandungan hingga dilahirkan telah mendapatkan hak yang melekat pada diri manusia (Triwahyuningsih, 2018) yaitu hak azasi yang dimaksud undang- undang dimaksud adalah Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak yang melekat bagi setiap manusia semenjak manusia dalam kendungan hingga manusia dilahirkan telah dilindungi.
Dalam kehidupan masyarakat saat ini sejalan dengan perkembangan jaman yang sangat pesat, sangat sensitif ketika berbicara mengenai hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada setiap insan, misalnya dalam  menyampaikan pendapat/ekspresi dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok atau golongan, kebebasan berkumpul dan berserikat banyak macam dan caranya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dapat berekspresi menyalurkan minat dan bakatnya, serta egoisme tentang perlunya pengakuan kelompok yang dibentuknya dapat dilindungi oleh undang-undang.
Untuk memenuhi itu pula negara  telah melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut dengan melahirkan undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sehingga dengan lahirnya undang-undang tersebut dapat memberikan legitimasi hukum kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pengakuan atas kelompok yang telah dibentuknya, termasuk mengatur organisasi kemasyarakatan tersebut.
Dalam perkembangan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor sosiologi, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor politik dan kemananan akan mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum tersebut, sehingga adanya perubahan-perubahan yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang relevan untuk dapat mengatur. Namun demikian tidak semudah apa yang kita bayangkan seperti membalikan telapak tangan, dalam pembentukan hukum merupakan perjalanan panjang, diperlukan mekanisme dan  proses yang perlu ditempuh dalam membuat atau membentuk suatu undang-undang yang memenuhi rasa keadilan.
Dalam perjalanan perkembangan hukum dalam hal ini undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan mengalami beberapa kali perubahan yang memang dianggap pemerintah  sangat perlu dan mendesak, dan kekosongan hukum tersebut perlu diakomodir oleh pemerintah (Bureni, 2016) dalam hal ini Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2018, sehingga perpu nomor 2 tahun 2017 telah sah menjadi undang-undang.
Rasa ego adanya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum rupanya menjadi dasar dilakukannya kegiatan unjuk rasa oleh kelompok  masyarakat tersebut, akan tetapi pemahaman
kebebasan menyampaikan pendapat itu harus utuh dipahami sesuai dengan ketentuan yang telah mengaturnya sebagaiamana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998.
Sudah sepantasnya suatu perbuatan melawan hukum akan mendapatkan konsekuensi atas hukum yang telah mengaturnya, sehingga ada efek jera bagi pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan sebagaimana Arto (2017) bahwa keadilan akan terwujud manakala pihak yang berkewajiban telah memenuhi apa yang menurut nurani keadilan menjadi kewajibannya.
Kembali kepada pokok bahasan dari salah satu contoh kasus yang penulis ceritakan diatas bahwa peristiwa tersebut dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan “Serikat Tani Indramayu” yang di pimpin oleh Sekertaris Jenderal STI sdr, Rojak yang pada akhirnya harus dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jadi bukan berarti adanya kebebasan berkumpul dan berserikat dalam naungan organisasi kemasyarakatan tersebut tidak dapat di jangkau oleh hukum/kebal hukum, akan tetapi semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

## Metode Penelitian
Menurut Ali (2010) penelitian hukum terdiri atas penelitian hukum normatif  atau doktrinal dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris (empiric legal reseach), penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian lapangan atau penelitian data primer untuk memahami gejala hukum yang mencakut dalam masyarakat dikaitkan dengan asas- asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2001) yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
Adapun jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dinaksudkan untuk manusia, keadan/gejala-gejala lainnya (Sunggono, 2003). Deskriptif yang artinya menggambarkan gejala-gejala hukum, melukiskan secara sistematik faktual yang bertujuan dapat menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji (https:// id.m.wikepidia.org).
Selain itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat objek penelitian selama periode tertentu.
Selanjutnya untuk metode pegumpulan data dalam penelitian ini yaitu, pertama , Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber (CJS). Wawancara dalam, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer (Digilib.unila.ac.id). Kedua, Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data aktivitas organisasi kemasyarakatan yang melakukan unjuk rasa secara formal dan non formal yang terjadi di wilayah hukum Polres Indramayu dalam kurun waktu pra dan pasca terbitnya perpu nomor 2 tahun 2017. Dan ketiga , Kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori mengenai
tax pleaning dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, makalah-makalah, seminar, jurnal-jurnal, dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan sesuai fakta hukum di lapangan.
Adapun metode analisis data yang digunakan metode penelitian normatif melalui penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari sumber buku-buku, data-data dan dokumen  yang dapat penulis baca dan penulis pelajari, untuk dijadikan sebagai bahan kajian terhadap diterbitkannya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan berlakunya Perpu tersebut dapat memberikan rasa  keadilan kepada  masyarakat dikaitkan implementasi tugas Polri dalam menghadapi dinamika dan aktivitas organisasi kemasyarakatan. Menurut Ibrahim (2006), penelitian hukum adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

## Pembahasan Implementasi Peran Polri dalam Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Oganisasi Kemasyarakatan
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang merupakan wujud realisasi kebebasan  berserikat dan berkumpul (Winata, 2018) tentunya tidak lepas dari bagaimana kepolisian dapat mengawasi aktivitas kelompok masyarakat, kegiatan yang diselenggarakan organaisasi kemayarakatan itu berdampak kepada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang selanjutnya akan berakibat terjadinya pelanggaran hukum.
Bahwa dalam penelitian ini salah satu contoh di wilayah Hukum Polres Indramayu bagaimana peran Polres Indramayu dalam melakukan pengawasan dan Penegakan hukum terhadap permasalahan yang  dilakukan oleh organisasi kemastarakatan dikaitkan dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2017.
Upaya persuasif perlu dilaksanakan kepolisian dalam rangka memantau dan memonitor kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarannya tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa ekses. Kepolisian melalui kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dapat melaksanakan upaya-upaya dalam rangka menjaga kemtibmas yang kondusif, dan berkaitan dengan upaya pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepolisian sebagai berikut:
1.  Upaya Pe-emtif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan yang diselenggaran oleh fungsi Satuan Binmas, seperti memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, penempatan Babinkamtibmas di setiap desa satu orang anggota Polri;
2. Upaya Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka menjaga situasi kemanan dan ketertibam masyarakat untuk menghilangkan bertemunya niat pelaku kejahatan dengan kesempatan/ situasi yang memberikan peluang kepada pelaku kejahatan, dan kegiatan preventif tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan yang dilaksanakan Satuan Sabhara.
Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi masing- masing unsur kepolisian ditingkat Polres dan Polsek, yaitu fungsi yang membidangi dalam
penanganan Pengawasan kegiatan dan aktivitas masyarakat secara umum baik perorangan maupun kelompok serta instansi.
Kegiatan unjuk rasa tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan Pendapat di muka umum, dan telah secara tegas mengatur setiap orang memiliki kebebasan menyampaikan pendapat di muka terlepas pendapat itu benar atau tidak, dan hal itu merupakan salah satu tugas berat bagi Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat akan kepentingannya dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan sasaran yang dikehendakinya.

## Pembahasan Tentang Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Polri Dalam Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan
Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Sementara itu Kementrian Dalam Negeri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan, terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan tanpa adanya aturan pelaksanaan dari UU No.17 Tahun 2013. Oleh karena itu, sejalan dengan telah dikeluarkannya UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan Ormas sebagai bentuk implementasi Pasal 53 UU No.17 Tahun 2013.
Beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain (1) Tidak setiap tahun fasilitasi ada, (2) Tidak semua ormas dapat terfasilitasi, (3) Follow up pelatihan- pelatihan yang ada kurang maksimal, (4) Lambannya pembuatan laporan keuangan, (5) Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan ormas tidak jelas, (6) Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan ormas, (7) Masalah fasilitasi pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan SDM, (8) Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien, (9) Terlalu banyak aturan yang mengikat, (10) Adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum disertai dengan adanya peraturan pelaksanaannya, (11) Sering terjadi ketidaksinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan, (12) Belum seimbangnya system inovasi antara lembaga/Pemda dengan ormas, (13) Tidak cukupnya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan ormas, (14) Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan ormas, (15) Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, khususnya di wilayah Polres Indramayu sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya.
Sedangkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain : (1) Memberikan pelatihan-pelatihan seperti capacity building dan training of trainer (TOT)), (2) Menyiapkan sarana pelatihan, (3) Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat, (4) Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran, (5) Mempermudah ijin-ijin ormas, (6) Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus, (7) Arahan pembinaan manajemen organisasi, (8) Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya.

## Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan
Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas. Demikian beberapa hal mengenai pemberdayaan ormas dalam pembahasan kajian strategis yang diselenggarakan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, baru-baru ini (http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas- hadapiperkembangan-dunia-global).
Kendala lainnya yang dialami diwilayah Hukum Polres Polres Indramayu dilapangan selama ini adalah dalam hal pengawasan Ormas yang berbadan Hukum yang langsung didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM, sehingga memberikan peluang kepada Ormas-Ormas yang didirikan dengan domisili yang tidak jelas keberadaannya. Karena pendirian Ormas yang berbadan Hukum didirikan dengan Akta Notaris tanpa dilakukan pengecekan lokasi sekretariat oleh Notaris. Hal itu sangat berbeda dengan pola pendirian suatu Ormas yang Tidak berbadan hukum yang lebih terpantau oleh pihak pemerintah (Polres Indramayu), karena sebelum dikeluarkan suatu SKT, pihak Bakesbanpol melaukan pengecekan sekretariat Ormas yang akan didaftarkan, sehingga lebih mudah dilakukan pendataan.
Ketentuan tersebut diatas yang menjadi kendala bagi Polres Indramayu dalam hal mendata dan mengawasi Ormas yang terdaftar sebagai Ormas yang berbadan Hukum, sedangkan dalam hal terjadi permasalahan adanya Ormas yang melanggar ketentuan perundang-undangan di dalam lingkungan masyarakat, Pemerintah Pusat menunggu laporan terlebih dahulu dari Polres Indramayu untuk dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut, baik dalam hal penerapan Sanksi terhadap Ormas yang melanggar maupun pembubarannya, sehingga Polres Indramayu tidak memiliki kewenangan Eksekusi langsung, hanya bersifat memberikan laporan dan masukan-masukan kepada Pemerintah Pusat.
Adapun peran Kepolisian dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dibentuk oleh Pemerintah, yaitu Pengawasan pada Tahap Pendirian Ormas.
Pengawasan Pemerintah terhadap Ormas harus dilakukan dari mulai tahap  pendirian  Ormas, setelah  didirikan,  berikut  segala aktivitas setelah  didirikannya  sebuah  Ormas.  Pengawasan  yang dilakukan  oleh Pemerintah melalui Kesbangpolinmas pada tahap pendirian salah satunya harus sungguh-sungguh memperhatikan segala prosedur pendirian Ormas sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Adapun prosedur pendirian Ormas yang bermuara atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28  UUD  1945,  merupakan  hal  pokok  perlindungan  yuridis  yang diberikan  Negara  kepada  setiap  warga Negara.  Berserikat  dan berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekedar berkumpul (kongko-kongko  yang  bersifat  sementara  dan  berkumpul yang  bersifat permanen, selama itu terus dikehendak dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atau diikuti anggotanya (Winayanti & Seda,  2011).
Organisasi dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagaimana dimaksud PERPPU ORMAS. Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh pemrakarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapaitujuan. Dalam konteks undang-undang, tidak menyebutkan secara tegas bawah pendirian sebuah  organisasi  memerlukan  izin  pendirian  khusus,  tetapi yang  ada  malah bersifat pemberitahuan.
Meskipun dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan tidak  secara  tegas  disebutkan wajib melakukan  pendaftaran  dan  memperoleh  izin  pendirian,  namun  secara yuridis  tetap  saja implicit  didalamnya  mempunyai  maksud  penataan, agar  setiap  ormas  yang  ada  terdaftar  dan terdata secara administratif dalam kantor pemerintah. Hal itu berkaitan dengan fungsi pembinaan yang memiliki oleh pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada (Winayanti, 2011).
Untuk  membahas  bagaimana  prosedur  pendirian  sebuah  ormas, maka  secara  teknis  menurut hemat  penulis  terbagi  dalam  dua  tahap proses pembentukan, yaitu :
1. Tahap perumusan dan pembentukan organisasi;
2. Tahap pendaftaran ke instansi pemerintah.
Tahap prosedur pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud agar secara dipahami bahwa membentuk sebuah organisasi yang baik dan benar memerlukan tahapan pembentukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, ruh organisasi akan terformulasikan dalam aturan internal organisasi dalam bentuk AD/ART Organisasi,  serta  tujuan  organisasi dapat dilihat dari rancangan program kerja yang disusun.
Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  organisasai kemasyarakatan  tercantu  pada  Pasal 35 BAB IX  PERPPU ORMAS, yang berbunyi:
(1)  Setiap  Ormas  yang  berbadan  hukum  dan  yang  terdaftar  wajib memiliki AD dan ART.
(2)  AD dan ARTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a)  Nama dan lambang;
b)  Tempat kedudukan;
c)  Asas,tujuan,dan fungsi;
d) Kepengurusan;
e)  Hak dan kewajiban anggota;
f)  Pengelolaan keuangan;
g)  Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
h)  Pembubaran organisasi.
Dengan  pengawasan  dapat  diketahui  sampai  dimana penyimpangan,  penyalahgunaan, kebocoran,  pemborosan, penyelewengan,  dan  lain-lain  kendala  di  masa  yang  akan  datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang  atau  sudah dikerjakan  dengan  apa  yang  direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting,  sehingga  berbagai ahli  manajemen  dalam  memberikan pendapatnya  tentang  fungsi  manajemen  selalu  menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak  organisasi adalah  tidak  diselesaikannya  suatu  penugasan, tidak ditepatinya  waktu  dalam  penyelesaian  suatu anggaran  yang  berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.
Beberapa contoh adalah berdirinya Gerakan Dakwah Ormas HTI,  sebuah  Ormas  yang bertentangan  dengan  asas  dan  ideologi Pancasila, bentrokan antar kelompak massa dengan latar belakang etnis FBR (Forum Betawi Remug) dan PP (Pemuda Pancasila) dan banyak lagi konflik lain yang terjadi di dalam masyarakat.

## Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan
Fakta-fakta di atas  menunjukkan  bahwa  masih  banyak ormas  yang  melakukan  tindakan- tindakan  anarkis  yang  hanya mengedepankan  emosi  dan  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun  berkaitan  dengan  keharusan  atau kewajiban  setiap organisasi  memakai  Pancasila  sebagai  azas  organisasi (pada saat pemerintahan orde baru dikenal dengan asas tunggal) adalah sesuatu  yang  sudah  tidak  berlaku,  karena  secara  yuridis  pada  era reformasi ini semua organisasi bebas memakai asas sesuai ide, cita-cita, dan ideologinya (Winayanti, 2011).
“Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas,” Ketentuan-ketentuan pada UU Ormas yang implementasinya perlu pengawasan meskipun dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  secara  eksplisit  pengawasan  Ormas  hanya  tertuang pada Pasal  53  hingga  Pasal  56,  namun  bila  diamati  lebih  mendalam sebenarnya  terdapat  beberapa Pasal  yang  secara  tidak  langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada  umumnya.  Hal  ini  agar  ormas  yang  ada  benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Sejak  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2016 Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  nomor  17  Tahun  2013  Tentang Ormas  ( PP  Ormas),   Bakesbangpol  sudah tidak  memiliki  kewenangan yang tegas dalam menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), hanya berwenang mencatat  pendaftarannya  saja,  seperti  yang  tercantum  pada Pasal 6 PP Ormas, bahwa SKT diterbitkan langsung oleh Menteri.

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Bahwa peran kepolisian  dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya   memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum  terhadap Kedudukan  organisasi kemasyarakatan (Ormas), dalam hal penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi atas adanya hal-hal atau permasalahan  terjadi dalam masyarakat.
2. Dalam hal pengawasan terhadap Ormas yang berbadan Hukum sehingga memberikan peluang kepada Ormas-Ormas yang didirikan dengan domisili yang tidak jelas keberadaannya. Karena pendirian Ormas yang berbadan Hukum yang pendirianya dalam Akta Notaris seharusnya dilakukan pengecekan kedudukan Kantor/ sekretariat oleh Notaris.

## Daftar Pustaka
Ali, Z. (2010). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Arto, A. M. (2017). Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan. Pustaka Pelajar.
Budiono Kusumohamidjojo, T. H. (2016). Dilema antara Hukum dan Kekuasaan. Bandung: Yrama Widya.
Bureni, I. F. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset tanpa Pemidanaan dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 45(4), 292-298. DOI: 10.14710/ mmh.45.4.2016.292-298
http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapi perkembangan-dunia-global, diakses pada tanggal 2 Juli 2018, pukul 20:05 WIB.
Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing. Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional ,  9(1), 1. DOI:  http:// dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401
Perppu Nomor  2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas  Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Sunggono, B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 113-121. DOI: 10.24269/ls.v2i2.1242 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018, tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan,
Undang-Undang Nomor 39 TAHUN 1999, tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,
UUD 1945 Amandemen I, II, III, IV, Palito Media
Winata, M. R. (2018). Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18(4), 445-464. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.445-464
Winayanti, N. K., & Seda, B. (2011). Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan): Dilengkapi Petunjuk Pengisian Formulir Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 8 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, PP No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarkatan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.