BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)

## Erie Hariyanto
(Dosen jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, email: erie.mh@gmail.com)
Abstract :
Burgelijk  Wetboek or  the  book  of  civil  law  is  historically derived  from  Dutch.  It  has  been  applied  on  the  basis  of concordancy  principle;  in  fact,  the  legislative  institution has  not  published  civil  laws  that  being  coded  and  unified yet.  It is urgent to apply new laws that exclusively manage law of contract (in particular or general)  as a part of  civil laws,  in  order  to  support  the  economic  activity  of  nation. Dutch has already revised their own Burgelijk Weboek that has been applied in Indonesia.
Keywords:
Burgelijk Wetboek, KUH Perdata , dan Hukum Perdata

## Pendahuluan
Sebagai  makhluk  sosial  setiap  manusia  selalu  mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu terjadi sejak manusia dilahirkan  sampai  meninggal  dunia.  Timbulnya  hubungan  antar manusia  secara  kodrati  artinya  makhluk  hidup  sebagai  manusia  itu dikodratkan  untuk  selalu  hidup  bersama.  Melaksanakan  kodrat hidup  sebagai  proses  kehidupan  manusia  yang  terjadi  dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Bagi setiap manusia dikodratkan memiliki  kekayaan  diperoleh  selama  hidupnya  yang  akan  diberikan kepada yang berhak  untuk melanjutkan kalau telah meninggal dunia.

## Erie Hariyanto
Manusia  dikodratkan  untuk  selalu  hidup  bersama  demi hidupnya,  menimbulkan  satu  jenis  hukum  yang  ketentuannya mengatur  tentang  kehidupan  itu  dan  dinamakan  hukum  perdata (privat  recht ”. 1 Perkataan  hukum  perdata  dalam  arti  luas  meliputi ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  perdata  materiil  yang  mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.  Hukum perdata materiil ini sering  juga  disebut  “hukum  sipil”,  tetapi  karena  kata  “sipil”  lazim digunakan  sebagai  lawan  dari  kata  “militer”,  sebaiknya  terhadap pemakaian  istilah  kita  gunakan  “hukum  perdata”  saja.  Perkataan hukum  perdata  ada  juga  yang  memberikan  dalam  arti  sempit  yaitu lawan  dari  hukum  dagang.    Sebenarnya  kalau  dilihat  dari  skematik lama yang dimaksud hukum perdata itu terdiri dari hukum sipil dan hukum  dagang  kurang  dapat  memberikan  suatu  kesatuan  sistem keperdataan,  karena  pembagian  itu  hanya  berdasar  kepada pembagian  undang-undang  hukum  perdata  Belanda  sebagai  akibat dari  sejarah pengkodifikasian sampai  ada  dua  kitab  undang-undang hukum dalam satu sistem kaidah hukum perdata.
Kalau  dilihat  dari  kenyataan  yang  ada,  maka  sebenarnya hukum  perdata  di  Indonesia  terdiri  dari:  Pertama,  hukum  perdata adat  yaitu  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mengatur  hubungan antar  individu  dalam  masyarakat  adat  yang  berkaitan  dengan kepentingan perseorangan. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah kelompok  sosial  bangsa  Indonesia.  Ketentuan-ketentuan  hukum perdata  adat  ini  pada  umumnya  tidak  tertulis  dan  berlaku  secara turun  menurun  dalam  kehidupan  masyarakat  adat.  Kedua,  hukum perdata  Eropa  yaitu  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mengatur hubungan  hukum  yang  menyangkut  mengenai  kepentingan  orang- orang  Eropa  dan  orang-orang  yang  diberlakukan  ketentuan  itu. Ketiga ,  bagian  hukum  perdata  yang  bersifat  nasional  yaitu  bidang- bidang  hukum perdata sebagai hasil produk nasional. Bagian hukum perdata  nasional  yang  dibuat  itu misalnya  hukum  perkawinan  yang tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Hukum Agraria yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. 2
1 Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1989), hlm. 3.
2 Kartini Muljadi, Perikatan pada Umumnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 2
Yang akan dibahas dalam makalah ini adalah hukum Perdata Eropa  atau  disebut  dengan  Burgelijk  Wetboek  (BW)  yang  kalau diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  lazim  disebut  dengan Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUH Perdata)
Dengan  diundangkannya  KUH  Perdata  dan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Dagang  pada  tahun  1847  untuk  golongan  Eropa  di Hindia  Belanda,  maka  tugas-tugas  kerja  yang  bersangkut  paut dengan upaya kodifikasi yang diprakarsai dan ditata oleh eksponen- eksponen  bewuste  rechtspolitiek  untuk  mengukuhkan  supremasi hukum  di  Hindia  Belanda. 3 Alasan  diterapkannya  KUH  Perdata  di Hindia  Belanda  antara  lain  di  sebutkan  oleh  Cowan  yaitu:  Pertama, hukum    adat  yang  tak  tertulis  akan  menimbulkan  ketidakpastian hokum, dan apabila orang cuman bersandar pada hukum adat maka sulit  untuk  memperkirakan  apa  yang  boleh  dijangka  akan  diputus oleh hakim. Kedua, penerapan berbagai hukum untuk berbagai ragam golongan-golongan  penduduk  akan  melahirkan  situasi  yang membingungkan dan kritis.
Sudah  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hukum perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara warga negara perseorangan dengan warga negara perseorangan yang lain.  Sedangkan  hukum  perdata  tertulis  yang  dimaksud  dalam makalah  ini  adalah  hukum  perdata  yang  diatur  di  dalam  KUH Perdata (Burgelijk Wetboek).
Sejak awal kemerdekaan sudah ada usaha untuk mengantikan seluruh  hukum  kolonial  dengan  sistem  hukum  nasional,  namun kegagalan  karena  adanya  perbedaan  pandangan  dalam  melihat pembangunan  hukum,  yaitu  apakah  harus  mengunakan  hukum nasional  dan  membuang  sama  sekali  hukum  sisa  peninggalan kolonial,  di  lain  pihak  masih  banyak  yang  menghendaki  berlaku bersama-sama, selain  itu ada pandangan untuk mengunakan hukum adat sebagai hukum nasional.
3 Soetandjo  Wingjosoebroto,  Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional,  (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm.56

## Erie Hariyanto
Kita  tahu  bahwa  walaupun  KUH  Perdata  di  atas  pada awalnya  (sebelum  negara  Indonesia  merdeka)  dinyatakan  berlaku bagi  orang  Belanda,  namun  kenyataannya  sampai  sekarang masyarakat  Indonesia  tetap  menggunakan  KUH  Perdata  sebagai salah  satu  hukum  yang  akan  menentukan  dalam  pergaulan masyarakat. 4 Apalagi  sampai  saat  ini  lembaga  legislatif  kita  belum mampu  membuat  hukum  perdata  yang  sudah  terkodifikasi  dan berlaku  secara  unifikasi. 5 Tetapi  untuk  Indonesia  mutlak  diperlukan undang-undang  baru  yang  khusus  mengatur  hukum  kontrak,  baik yang khusus, maupun yang merupakan bagian dari undang-undang hukum perdata 6 .
Berkenaan  dengan  hal  itu,  masalah  yang  disajikan  dalam tulisan  ini  adalah:  (1)  Bagaimanakah  sejarah  berlakunya  dan sistematika    KUH  Perdata  (BW)  di  Indonesia?;  (2)  Sejauh  manakah perubahan-perubahan terhadap  KUH Perdata (BW) oleh perundang- undangan Republik Indonesia  dan di negara Belanda .

## Sejarah Hukum Burgelijk Wetboek
Hukum  perdata  semula  berasal  dari  bangsa  Romawi  yaitu lebih kurang 50 SM pada masa pemerintahan Yulius Caesar berkuasa di  Eropah  Barat  yang sejak  waktu  itu  hukum  Romawi  diberlakukan di Perancis walaupun bercampur dengan hukum asli yang sudah ada sebelum  orang  Romawi  menguasai  Galis  (Perancis).  Keadaan  seperti ini  terus  berlangsung  sampai  pada  masa  pemerintahan  Louis  XV yaitu dengan diawalinya usaha kearah adanya kesatuan hukum yang kemudian  menghasilkan  suatu  kodifikasi  yang  diberi  nama  “Code Civil  Des  Francois ” 7 pada  21  Maret  1804  yang  kemudian  pada  1807 diundangkan kembali menjadi “Code Napoleon”.
Kodifikasi ini sangat berbau Romawi tetapi para penyusunnya banyak juga memasukkan kedalamnya unsur-unsur hukum asli yaitu
4 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XXVII, (Jakarta: Intermasa,1995), hlm. 10.
5 Ibid. 6 Ahmadi  Miru,  Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak,  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.4
7 Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, Cet. IX, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 9.
hukum  adat  Perancis  Kuno  (hukum  Jerman)  yang  telah  berlaku  di Eropah  Barat  sebelum  orang-orang  Romawi  menguasai  Perancis. Sebagai  campuran  ketiga  di  dalam  isi  Code  Civil  itu  adalah  hukum gereja atau hukum  Katolik yang didukung oleh gereja Roma Katolik ketika itu.
Pada  1811,  Belanda  di  jajah  oleh  Perancis  dan  seluruh  Code Civil yang  memuat  ketiga  unsur  yaitu  hukum  Romawi,  Hukum German dan hukum Gereja diberlakukan di negeri Belanda dan oleh karena  Indonesia  pada  waktu  itu  merupakan  jajahan  Belanda  maka hukum perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada Code Civil itu  diberlakukan  pula  untuk  Indonesia  sejak  1  Januari  1848 dengan  Staatsblad  tahun  1847  No.  23.  Namun  demikian,  hukum perdata  di  Indonesia  agak  berlainan  dengan  hukum  perdata  yang berlaku  di  negeri  Belanda  apalagi  jika  dibandingkan  dengan  Code Civil Perancis, hanya asas-asasnya banyak diambil dari Code Civil. Berlakunya  hukum  perdata  Belanda  tersebut  di  Indonesia bertalian erat dengan politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang membagi  penduduk  Hindia  Belanda  menjadi  3  golongan  yaitu:  (1) Golongan Eropa yaitu semua orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa,  orang  Jepang,  orang  yang  hukum  keluarganya  berdasarkan azas-azas yang sama dengan hukum Belanda beserta anak keturunan mereka; (2) Golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa misalnya orang Arab, India dan Pakistan; (3) Mereka yang telah meleburkan diri dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Bumi Putera.
Penggolongan  tersebut  diatur  dalam  pasal  163  IS  (Indische Staatsregeling ) yang sampai sekarang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. 8
Mengenai  hukum  apa  yang  berlaku  bagi  masing-masing golongan    diatur    dalam  pasal    131  IS  yang  menentukan,  bahwa: Pertama ,  bagi  golongan  Eropa  berlaku  hukum  perdata  dan  hukum Dagang  yang  berlaku    di  Negara  Belanda  atas  dasar  azas konkordansi.  Kedua,  bagi  golongan  Timur  Asing    Tiongha  berlaku hukum  perdata  yang  diatur    dalam  BW  dan  Hukum  Dagang    yang diatur  dalam  KUHD  (WvK  )  dengan  beberapa  pengecuaian    dan
8 Subekti, Pokok-pokok, hlm 34

## Erie Hariyanto
penambahan  sebagaimana  diatur  dalam  stablad  tahun  1917    Nomor 129    jo  Stb.  Tahun  1925  Nomor  557. Pengecualian    dan  penambahan meliputi  :  (a)  Upacara  Perkawinan;  (b)  Pencegahan  Perkawinan;  (c) Kantor  Pencatatan  Sipil  (Burgerlijk  Stand);  (d)  Pengangkatan  anak (adopsi);  (e)  Peraturan  tentang  kongsi.  Bagi  golongan  timur  asing bukan  Tinghoa  berlaku  hukum  perdata  Eropa  sepanjang  mengenai hukum  harta  kekayaan  sedang  mengenai  hukum  kekeluargaan  dan hukum  waris    tunduk    pada  hukum    asli  mereka  sendiri.  Hal  ini diatur  dalam    Staatblad  tahun  1924  Nomor  556  yang  mulai  berlaku sejak  1  Maret  1925.  Ketiga,  dari  golongan  bumi  putra  berdasarkan ketentuan  pasal  131  ayat  6  IS  berlaku  hukum  perdata  adat    yaitu keseluruhan peraturan hukum yang tidak tertulis tetapi hidup  dalam tindakan  –  tindakan  rakyat  sehari  –hari.  Dalam    pada  itu    hukum perdata  adat  masih  belum  seragam  sesuai  dengan  banyaknya lingkungan hukum adat (adat rech skiringen) di Indonesia.
Dalam  pada  itu,  berdasarkan  ketentuan  pasal  131  ayat  2  IS peraturan–peraturan  untuk  orang  Eropa  dapat  diberlakukan  untuk golongan  Indonesia  asli/Timur  Asing  secara  utuh  maupun  dengan perubahan–perubahan, untuk membuat peraturan  baru yang berlaku untuk semua golongan bersama- sama  dan diadakan penyimpangan– penyimpangan    umum/masyarakat  memerlukan.  Pertama,  beberapa ketentuan  BW  dan  WvK    yang  dinyatakan  berlaku  bagi  golongan bumi  putra,  yaitu:    (a)  Pasal-pasal  tentang  perjanjian  kerja  atau perburuhan  (Ps.    1601-  1603  lama  BW  );  (b)  Pasal  –  pasal  tentang permainan  dan  perjudian  pasal  1788-  1791  BW);  (c)  Pasal–pasal mengenai hukum laut (buku II titel  IV KUHD  Stb.  1933 Nomor 49). Kedua ,  beberapa  peraturan  yang  berlaku  bagi  semua  golongan (Gemeen schappelijk recht), yaitu: (a) Undang – undang Hak Pengarang (Auterswet  St.  1912-  308);  (b)Peraturan  umum  tentang  koperasi  (Stb. tahun  1933  Nomor  108);  (c)  Ordonansi  pemberantasan  riba  (Stb.  938 No.  524);  (d)  Ordoonansi  pengangkutan  udara  (Stb.  1939  No.  98). Ketiga ,  beberapa  peraturan  yang  secara  khusus  di  buat  untuk  orang Indonesia, yaitu: (a) Ordonansi perhimpuan Indonesia (Stb. 1939 No. 570  );  (b)  Ordonansi    maskapai  andil  Indonesia  (Stb.  1939  –  Nomor 569) dan (c) Ordonansi perkawinan orang Indonesia Kristen (Stb. 1933 Nomor  74 jo S. 1933 Nomor  73).

## Sistimatika Burgelijk Wetboek
Sistematika  Burgelijk  Wetboek  terdiri  atas:  Pertama,  Perihal Orang  (Van  Personen),  yang  mengatur  tentang  hukum  badan  pribadi dan  hukum  keluarga.  Kedua  Perihal  Benda  (Van  Zaken),  yang mengatur tentang benda termasuk di dalamnya hukum waris. Ketiga, Perihal Perikatan (Van Verbintenissen), yang mengatur tentang hukum kekayaan  yang  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang berlaku  terhadap  orang-orang  atau  pihak-pihak  tertentu.  Keempat, Perihal  pembuktian  dan  Lewat  Waktu  (Van  Bewijaeu  Veryaring). Sistimatika  tersebut  di  atas  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem institutiones Justiniasnse.
Jika  kita  bandingkan  kedua  sistematika  tersebut  di  atas, terdapat  perbedaan  atau  ketidaktepatan-ketidaktepatan  sebagai berikut, yaitu: Pertama, BW mengatur hukum keluarga sebagai bagian dari  buku  I  (hukum  badan  pribadi)  dengan  alasan  bahwa  di  dalam hukum keluarga  terdapat  hubungan-hubungan  yang mempengaruhi kecakapan  bertindak  dari  subyek  hak  atau  person.  Kedua,  BW mengatur  hukum  waris  sebagai  bagian  dari  buku  II  (buku  benda) dengan  alasan  karena  pembentuk  Undang-undang  memandang  hak waris itu sebagai suatu hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang  meninggal  dunia.  Pewarisan  dianggap  sebagai  salah  satu  cara untuk memperoleh eigendom, sedangkan eigendom adalah merupakan suatu  hak  kebendaan.  Ketiga,  dalam  sistimatik  ilmu  pengetahuan hukum  benda  dan  hukum  perikatan  tidak  diatur  tersendiri  sebab hukum  harta  kekayaan  sebagai  aturan  yang  mengatur  hubungan hukum  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dapat  ditimbulkan  karena hak–  hak  kebendaan  yang  diatur  dalam  buku  II  BW  maupun  yang ditimbulkan  karena  perikatan  seperti  diatur  dalam  buku  III  BW. Keempat ,  pengaturan  alat  bukti  dan  lewat  waktu dalam  buku IV  BW di  pandang  kurang  tepat  karena  merupakan  soal  hukum  acara, sedang BW mengatur tentang hukum perdata pokok.
Perubahan-perubahan  terhadap  Berlakunya  KUH  Perdata  di Indonesia

## Erie Hariyanto
Dalam  mempelajari  dan  menerapkan  ketentuan-ketentuan hukum  perdata  perlu  diperhatikan  adanya  ketentuan  peraturan perundang-undangan Indonesia yang mempengaruhi dan mengubah isi  serta  berlakunya  KUH  Perdata  di  Indonesia.  Dengan  demikian dapat  diketahui  pasal-pasal mana yang  dianggap  tidak  berlaku  atau dicabut  sehubungan  dengan  adanya  peraturan-peraturan  baru tersebut.
Dengan  ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960 tanggal  24  September  1960,  Stb.  tahun  1960  Nomor  104  tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mencabut semua ketentuan- ketentuan mengenai hak-hak kebendaan yang bertalian dengan tanah dari  buku  II  BW  (KUHP)  kecuali  mengenai  hipotek.  Artinya  semua ketentuan-ketentuan  yang  mengenai  hak  kebendaan  yang  bertalian dengan tanah mendapat pengaturannya di dalam hukum Agraria dan tidak menjadi obyek hukum perdata lagi.
Dengan  adanya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tanggal  5 September 1963 Nomor 3 Tahun 1963, beberapa pasal atau ketentuan dipandang  tidak  berlaku  lagi,  yaitu:  (a)  Pasal  108  –110  BW  tentang ketidakwenangan  bertindak  seorang  istri;  (b)  Pasal  284  ayat  3  BW tentang  pengakuan  anak  luar  kawin  yang  lahir  dari  seorang  wanita Indonesia;  (c)  Pasal  1682  BW tentang keharusan dilakukannya  hibah dengan  akte  notaris;  (d)  Pasal  1579  BW  tentang  penghentian  sewa menyewa  dengan  alasan  akan memakai  sendiri  barang  itu;  (e)  Pasal 1238  BW  tentang  pengajuan  gugat  pelaksanaan  suatu  perjanjian.  (f) Pasal 1460 BW  tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang;  dan (g) Pasal 1603 ayat 1 dan  2 BW diskriminasi orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan.
Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tanggal 2 Januari 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tanggal  1  April  1975  tentang  Undang-Undang  Pokok  Perkawinan yang  mengganggap  tidak  berlaku  lagi  semua  peraturan-peraturan yang  mengatur  perkawinan  sepanjang  telah  diatur  dalam  Undang- undang  tersebut  yaitu:  (1)  Ketentuan-ketentuan  perkawinan  dalam KUH  Perdata  (BW);  (2)  Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen (Buwelijksor  donantio  chesten  Indonesiers) seperti  tercantum  dalam Staatsblad tahun 1933 nomor 74; (3) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling  Opde  Gemengde  Huwelijkken) seperti  tercantum  di  dalam
staatsblad  tahun  1898  nomor  158;  (4)  Peraturan-peraturan  lain  yang mengatur tentang perkawinan.
Undang-undang  no.  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia telah  mengantikan  pengaturan  tentang  jaminan  fidusia  telah digunakan  di  Indonesia  sejak  zaman  penjajahan  Belanda  sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini  digunakan  secara  luas  dalam  transaksi  pinjam-meminjam  karena proses  pembebanannya  dianggap  sederhana,  mudah,  dan  cepat, tetapi  tidak  menjamin  adanya  kepastian  hukum.  Lembaga  Jaminan Fidusia  memungkinkan  kepada  para  pemberi  fidusia  untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang  dibiayai  dari  pinjaman  dengan  menggunakan  jaminan  fidusia. Pada  awalnya,  Benda  yang  menjadi  objek  fidusia  terbatas  pada kekayaan  benda  bergerak  yang  berwujud  dalam  bentuk  peralatan. Akan  tetapi  dalam  perkembangan  selanjutnya,  benda  yang  menjadi objek  fidusia  termasuk  juga  kekayaan  benda  bergerak  yang  tak berwujud, maupun benda tak bergerak.
Dalam  perkembangannya  selama  ini,  kegiatan  pinjam- meminjam  dengan menggunakan  hak  tanggungan  atau  hak  jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  yang  merupakan  pelaksanaan  dari  Pasal  51  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang-undang  Pokok Agraria,  dan  sekaligus  sebagai  pengganti  dari  lembaga  hipotek  atas tanah  dan  credietverband.  Di  samping  itu,  hak  jaminan  lainnya  yang banyak  digunakan  pada  dewasa  ini  adalah  gadai,  hipotek  selain tanah,  dan  jaminan  fidusia.  Undang-undang  yang  berkaitan  dengan jaminan fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang  Perumahan  dan  Permukiman,  yang  menentukan  bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain  dapat  dibebani  dengan  jaminan  fidusia.  Selain  itu,  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  1985  tentang  Rumah  Susun  mengatur mengenai  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang  dapat  dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.
Burgelijk Weetbook Baru Belanda (BWBB) telah berhasil diubah, dirombak,  singkatnya  dimodernisasi,  sehingga  dapat  mengikuti perkembangan  jaman,  khususnya  menunjang    berbagai  kegiatan kegiatan ekonomi dalam arti luas. Upaya perubahan dan modernisasi

## Erie Hariyanto
diawali dalam tahu 1947 dan baru berhasil akhir tahun 1992 dengan pengundangan BWBB yang dinyatakan berlaku mulai 1 januari 1992. buku  1  (orang  dan  keluarga)  dan  Buku  2  (Badan  Hukum)  sudah dinyatakan berlaku, yaitu berturut –turut tentang jual beli dan tukar menukar    (koop  en  huur),  pemberian  kuasa  (lestgeving),  Penitipan (bewaargeving), dan penanggungan (borgtocht) 9 . Buku 7A akan memuat kontrak-kontrak khusus yang terdapat di dalam BW lama Belanda di luar  BAB  1,7,9  dan  14  buku  7.  Buku  8  tentang  alat-alat  angkut  dan pengakutan    (verkeermiddlen  en  vervoer)  berisi  Undang-undang pengangkutan yang dinyatakan berlaku sejak 1 April 1992
Dengan  demikian,  ternyata  masih  ada  yang  belum  tuntas dalam kegiatan modernisasi tersebut, walaupun mereka mempunyai banyak tenaga ahli dengan dukungan dana serta fasilitas yang cukup, masih diperlukan waktu hampir limapuluh tahun. Bagaimana dengan Indonesia  kelihatannya  modernisasi  hanya  dapat  dilakukan  dengan membuat  aturan  hukum  perdata  secara  parsial  dalam  undang  yang mengatur  secara  khusus  seperti  Undang-undang  Pokok  Agraria, Undang-undang  Perkawinan,  Lembaga  Hukum  Jaminan  fidusia  dan dalam bidang hukum perdata yang lain.

## Penutup
Burgelijk  Wetboek atau  dalam  bahasa  Indonesia  lebih  dikenal dengan  KUH  Perdata  menurut  sejarah  adalah  berasal  dari  Belanda yang  diberlakukan  di  Indonesia  berdasarkan  azas  konkordansi. Walaupun pada awalnya diberlakukan bagi orang keturunan Belanda (termasuk  di  dalamnya  orang  Eropa  dan  Jepang),  namun  setelah
Indonesia merdeka ternyata masyarakat Indonesia tetap
mempergunakannya dalam memecahkan masalah-masalah perdata.
KUH  Perdata  (BW)  yang  dibuat  pada  awal  abad  18  dan diberlakukan di Indonesia pada abad 19 ternyata ada beberapa yang sudah  ketinggalan  jaman  atau  dengan  kata  lain  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  kebutuhan  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian diharapkan  badan  legislatif  berupaya  semaksimal  mungkin
9 Redaksi, Jurnal hukum Ekonomi, New Burgelijk Wetboek Belanda Edisi III (Pebruari 1996), hlm. 12
menciptakan  hukum  perdata  nasional  atau  kalau  memang  belum mampu mencipta undang-undang pengganti BW.
Burgelijk  Wetboek (KUH  Perdata)  yang  berlaku  di  Indonesia berdasarkan  asas  konkordansi  dalam  kenyataannya  terdapat beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  nilai-nilai  ataupun  dengan perkembangan  masyarakat.  Karenanya  hakim  nantinya  dalam menafsirkan  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  BW  tersebut    harus mengedepankan  keadilan.  Selanjutnya  dengan  harapan  semoga badan  legislatif  mampu  membuat  hukum  perdata  nasional  yang mampu  diterima  oleh  semua  kalangan  masyarakat,  dimana  belanda sendiri  sudah  melakukan  modernisasi  terhadap  Burgelijk  Wetboek lamanya.
Namun  dalam  pembangunan  Hukum  yang  akan  datang diharapkan  tidak  melupakan  sejarah,  artinya  asas-asas  yang  sudah sesuai tidak perlu dibuang, adanya Undang-undang tentang Fidusia, Undang-undang  Perkawinan  yang  baru,  atau  undang-undang tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dan  banyak  lainnya  yang mengatur  masalah  perdata  maka  peran  dari  KUH  Perdata  (BW) makin  bisa  dikurangi  yang  pada  akhirnya  akan  hanya  menjadi naskah  akademik  bukan  lagi  sebagai  sebuah  Undang-undang  yang harus ditaati oleh rakyat Indonesia

## Daftar Pustaka:
Masjchun,  Soedewi  Sri.  Hukum  Badan  Pribadi.  Yogyakarta:    Yayasan Penerbit Gadjah Mada, 1984
Miru,  Ahmadi.  Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak.  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
Muljadi,  Kartini.  Perikatan  Pada  Umumnya,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2003
Prawirohamidjojo,  Soetojo.  Hukum  Orang  dan  Keluarga.  Bandung: Alumni, 1982

## Erie Hariyanto
Prodjodikuro,  Wirjono.  Azas-azas  Hukum  Perdata.  Jakarta:  PT Intermasa, 1974
Redaktur, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi III (Pebruari, 1996)
Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa, 1980 Vollmar. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali, 1989
Wignjosoebroto,  Soetandjo.  Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional. Jakarta: Rajawali Pers, 1995