## Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Korporat Dan Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Risiko

## Cornelia Handa Krisna, Hendra Wijaya
Program Studi Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jl. Dinoyo 42-44 Surabaya
Keywords:
Corporate Governance Mechanism; Board of Commissioners Characteristics; Risk Disclosure
Kata kunci: Mekanisme Tata Kelola Korporat; Karakteristik Dewan Komisaris; Pengungkapan Risiko

## ABSTRACT
The purpose of the research is to examine and analyze the influence of corporate governance mechanisms and board of commissioners’s characteristics to risk disclosure. This research also be used as a consideration for investors and creditors to attention about company risk disclosure to assess the company’s condition before providing funds so that investors get the maximum return and creditors can make sure the company’s ability to pay off its debts. The population of the research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2016-2018. The research using purposive sampling and there are 235 sample as the research object. The type of data is quantitative and the data sources from annual reports. The data analysis technique used multiple regression test. The results showed empirical evidence that the independent board, board size,
and board educational background had no effect to risk disclosure. While, board gender and board age had negative effect to risk disclosure.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola korporat berupa komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan karakteristik dewan komisaris berupa jenis kelamin dewan komisaris, usia dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko.
Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sebagai pertimbangan bagi investor maupun kreditor agar memperhatikan pengungkapan risiko perusahaan untuk menilai kondisi perusahaan sebelum memberikan dana sehingga investor mendapatkan return maksimal dan kreditor dapat memastikan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya. Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 dan 235 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode purposive sampling. Jenis data adalah kuantitatif berupa laporan tahunan. Teknik analisis data menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan, jenis kelamin dewan komisaris dan usia dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko.
Corresponding author:
corneliahanda@gmail.com
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221

## PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi yang kian pesat mempermudah masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi terkait kondisi perusahaan. Kemudahan dalam memperoleh informasi dapat membantu masyarakat termasuk pemegang saham untuk memperoleh laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 / POJK.04/2016, laporan tahunan adalah sarana komunikasi dan bentuk pertanggungjawaban manajemen dan komisaris perusahaan kepada stakeholder terkait tangggung jawab kepengurusan dan pengawasan operasional perusahaan, transparansi informasi keuangan maupun informasi lain yang berhubungan dengan hasil operasional perusahaan selama satu periode. Informasi dalam laporan tahunan perlu diungkapkan untuk meminimalisasi adanya kesenjangan informasi yang sering disebut sebagai asimetri informasi antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen perusahaan) karena manajemen lebih banyak mengetahui informasi keuangan, operasional, prospek perusahaan maupun risiko perusahaan di masa mendatang di masa mendatang (Mahawyahrti dan Budiasih, 2016; Mubarok dan Rohman, 2013). Risiko adalah suatu kondisi yang berpotensi terjadi di masa mendatang karena ketidakpastian kondisi yang berdampak merugikan keuangan bahkan menyebabkan ketidaktercapaian tujuan perusahaan (Hanafi, 2016:1). Risiko yang kerap kali dialami oleh perusahaan mendorong dewan komisaris untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dalam melakukan pengungkapan risiko.
Pengungkapan risiko sendiri telah menjadi topik yang diperdebatkan sejak tahun 1998 yang dimulai ketika Financial Accounting Standard Board (FASB) menyarankan perusahaan di Amerika Serikat untuk menyampaikan informasi risiko kepada pemegang saham. Tak hanya di Amerika Serikat, kondisi tersebut juga terjadi di Inggris ketika Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales (ICAEW) yang mengeluarkan tiga discussion paper pada tahun 1998, 1999 dan 2002 yang mencatat adanya kesenjangan informasi terkait risiko yang terjadi antar manajemen perusahaan dengan pemegang saham sehingga ICAEW mendorong manajemen perusahaan Inggris untuk menyajikan informasi risiko secara lebih mendalam. Saran untuk menyajikan informasi risiko tersebut juga diperkuat dengan hasil survei dari UK institutional investors yang mendukung pandangan FASB dan ICAEW agar manajemen perusahaan melakukan penyampaian informasi secara transparan melalui pengungkapan risiko kepada pemegang saham karena penting bagi calon investor maupun pemegang saham untuk mengetahui dan menilai risiko perusahaan (Solomon et al., 2000; Linsley dan Shrives, 2006). Sedangkan di Indonesia, para regulator semakin mengerti akan pentingnya informasi terkait pengungkapan risiko sehingga mewajibkan seluruh entitas di Indonesia untuk menyajikan informasi berupa risiko perusahaan yang dimuat dalam laporan tahunan. Penyajian informasi ini mencakup instrumen keuangan yang berisiko terhadap kinerja keuangan perusahaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif agar pengguna
laporan keuangan dapat mengevaluasi dan menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan yang diadopsi dari IFRS Nomor 7 tentang Discloures Financial Instrument (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).
Pengungkapan risiko adalah penyampaian informasi kepada pembaca terkait peluang maupun prospek, setiap hazard, bahaya maupun kerugian yang menjadi ancaman baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi di masa mendatang dan cara pengelola dari setiap hazard, bahaya maupun kerugian yang menjadi ancaman itu sendiri (Linsley dan Shrives, 2006). Hal ini tentunya membutuhkan tata kelola korporat yang efektif agar manajamen terdorong untuk menjaga akuntabilitas dan transparansinya dalam menyajikan informasi kepada pemegang saham (Linsley dan Shrive, 2005). Tata kelola korporat secara umum dibagi menjadi dua yakni one-tier system dan two-tier system . One-tier system adalah sistem tata kelola yang memposisikan dewan direksi menjalankan fungsi kepengurusan sekaligus fungsi pengawasan dalam suatu perusahaan, sedangkan two-tier system adalah sistem tata kelola yang memisahkan fungsi kepengurusan perusahaan yang dijalankan oleh dewan direksi dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komisaris. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut two-tier system sehingga peran komisaris dinilai penting untuk mengawasi baik kinerja manajemen terkait kepengurusan perusahaan dan kepatuhan dalam menyajikan informasi secara wajar kepada pemegang saham sehingga tingkat asimetri informasi dapat diminimalisasi (Probohudono, Perwitasari, dan Putra, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas peran komisaris dalam mendorong manajemen melakukan pengungkapan risiko dengan menggunakan dua poin yakni mekanisme tata kelola korporat dan karakteristik dewan komisaris. Namun, dalam poin mekanisme tata kelola korporat dibagi menjadi dua faktor yakni komisaris independen dan jumlah dewan komisaris. Sedangkan, dalam poin karakteristik dewan komisaris dibagi menjadi tiga faktor yakni jenis kelamin  dewan komisaris, usia dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris (Suhardjanto, Dewi, Rahmawati, Meivitasari, 2012; Wachira, 2019; Allini, Rossi, dan Hussainey, 2016; Bravo, 2018).
Faktor pertama komisaris independen adalah bagian dalam jajaran dewan komisaris yang tidak  memiliki  afiliasi  dengan  anggota  dewan  direksi,  dewan  komisaris  lainnya,  pemegang saham pengendali, maupun tidak memiliki saham dalam perusahaan sehingga bertindak sebagai seorang profesional yang independen yakni bebas dari intervensi yang bersifat memaksa baik dalam kepentingan bisnis maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen (OJK, 2014). Tanggung jawab utama sebagai komisaris independen adalah sebagai perantara antara hubungan manajemen dan pemegang saham untuk meminimalisasi konflik keagenan dengan melakukan pengawasan pada kinerja manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan, mengambil keputusan, maupun mendorong manajemen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait informasi internal yang mengandung ketidakpastian kondisi yang bersifat merugikan perusahaan kepada pemegang saham dengan
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
melakukan pengungkapan risiko. Oleh karena itu, kehadiran komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris dinilai mampu meminimalisasi asimetri informasi dengan mendorong manajemen pengungkapan risiko (Wachira, 2019). Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suhardjanto, dkk., (2012) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko karena komisaris independen belum memahami perannya dalam mengawasi, mengarahkan, dan mengevaluasi tata kelola korporat sehingga fungai pengawasannya tidak mampu mendorong manajemen dalam melakukan pengungkapan risiko.
Faktor kedua jumlah dewan komisaris adalah jajaran dewan komisaris yang bertindak sebagai badan pengawas yang memantau kinerja manjemen dan memberi saran bagi manajemen terkait dengan fungsinya untuk mengelola perusahaan atas nama kepentingan pemegang saham (Carolina dan Darsono, 2014). Tanggung jawab dewan komisaris adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dan meminimaliasi adanya indikasi bahwa manajemen menjalankan perannya demi kepentingan pribadi sehingga pengangkatan dewan komisaris dengan jumlah yang banyak dinilai sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dan konflik keagenan dapat diminimalisasi karena manajemen telah menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya demi kepentingan pemegang saham maupun perseroan dengan menyediakan informasi secara wajar melalui pengungkapan risiko (Suhardjanto, dkk., 2012). Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian dalam Wachira, (2019) yang membuktikan bahwa jumlah komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko karena jumlah komisaris yang besar cenderung akan menimbulkan banyak pertentangan terkait dengan mekanisme yang tepat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga jumlah dewan komisaris yang kecil dinilai mampu meningkatkan efektivitas dalam berkoordinasi maupun berkomunikasi agar dewan komisaris dapat menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan pada kinerja manajemen dalam melakukan pengungkapan risiko.
Faktor ketiga jenis kelamin adalah suatu konsep dalam masyarakat yang membedakan pria dan wanita terkait dengan berperilaku dan cara individu menentukan sikap dalam lingkungannya. Konsep ini menimbulkan pandangan yang berbeda sehingga wanita lebih dianggap lemah lembut, emosional, dan penuh dengan pertimbangan, sedangkan pria dianggap lebih rasional, tegas, dan kuat (Pratama dan Chaniago, 2017). Jenis kelamin juga melatar belakangi karakteristik dewan komisaris wanita ketika melakukan fungsi pengawasan maka dewan komisaris wanita dinilai lebih teliti dan detil terhadap segala hal yang material maupun yang berpeluang menjadi risiko bagi perusahaan di masa mendatang sehingga dengan penuh kehati-hatian dewan komisaris wanita akan menyarankan manajemen melakukan penyajian informasi kepada pemegang saham untuk meningkatkan akuntabilitas maupun transparansinya agar tingkat asimetri informasi dapat diminimalisasi dengan melakukan pengungkapan risiko (Allini, dkk., 2016). Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Suhardjanto, dkk., (2012) yang membuktikan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko karena dengan adanya pembedaan
jenis kelamin pada dewan komisaris akan membatasi ruang gerak dari dewan komisaris pria sehingga dewan komisaris wanita akan terkesan lebih aktif dari pada komisaris pria dalam mendorong pengungkapan risiko yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan sehubungan dengan sikap yang hati-hati dan teliti tidak hanya dimiliki oleh seorang wanita karena sikap tersebut merupakan karakter masing-masing individu.
Faktor keempat usia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah rentang waktu keberadaan individu sejak dilahirkan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Usia mampu mempengaruhi kedewasaan manusia dalam berperilaku secara etis ketika menjalankan tanggung jawabnya sehingga manusia dengan usia yang lebih dewasa dinilai memiliki kinerja yang lebih efektif, pengalaman yang memadai, dan berkompeten dibidangnya (Peterson, Rhoads, dan Vaught, 2001). Kedewasaan usia inilah yang mempengaruhi dewan komisaris ketika menjalankan perannya untuk melakukan fungsi pengawasan atas kepatuhan manajemen dalam mengutamakan transparansi ketika melakukan pengungkapan risiko maupun memberi saran bagi manajemen terkait dengan pengungkapan risiko sesuai ketentuan yang berlaku agar tingkat asimetri informasi dapat diminimalisasi karena kebutuhan pemegang saham atas informasi telah terpenuhi (Allini, dkk., 2016). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bravo, (2018) yang membuktikan bahwa usia dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko karena kedewasaan dewan komisaris tidak hanya ditentukan oleh usia dan terdapat temuan bahwa dewan komisaris dengan usia muda pada tahap dewasa awal sekitar 18-40 tahun dinilai lebih tanggap akan perubahan yang terjadi dalam lingkup bisnis sehingga dapat menentukan mekanisme pengawasan yang efektif dan memberi saran yang relevan bagi manajemen.
Faktor kelima latar belakang pendidikan yang menurut KBBI online, pendidikan adalah proses dalam mengubah sikap manusia menuju tahap yang lebih dewasa dengan memberi pengajaran, pelatihan, dan sikap mendidik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Tujuan adanya pendidikan formal adalah memberi pengetahuan berupa teori dan logika berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis kondisi tertentu maupun mengembangkan karakter (Saputra, 2002). Faktor pendidikan ini pula yang mempengaruhi dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya maka dewan komisaris dengan latar pendidikan akuntansi dan manajemen keuangan dinilai memiliki kemampuan intelektual dan lebih berpengalaman sehingga meningkatkan fungsi pengawasannya agar tidak mudah dikelabuhi oleh manajemen dan mampu bersikap independen dalam mendorong manajemen untuk mengutamakan transparansi. Begitu pula, ketika dewan komisaris diminta memberi saran bagi manajemen maka dewan komisaris dengan latar belakang pendidikan akuntansi maupun manajemen keuangan dengan kompetensinya dinilai mampu mengarahkan manajemen untuk melakukan penyajian sesuai dengan peraturan yang berlaku (Maulia dan Januarti, 2014). Hal tersebut dilakukan agar manajemen mampu menjaga keterbukaan informasi dalam laporan tahunan agar tingkat asimetri informasi dapat diminimalisasi melalui pengungkapan risiko (Allini, dkk., 2016). Hasil penelitian tersebut tidak
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
sejalan dengan penelitian Suhardjanto, dkk., (2012) yang membuktikan bahwa latar belakang dewan komisaris tidak berpengaruh dalam pengungkapan risiko karena kemampuan seseorang dalam menjalankan perannya untuk melakukan fungsi pengawasan dan memberikan saran bagi manajemen perusahaan tidak hanya didasarkan pada latar belakang pendidikan tetapi juga pengalaman dewan komisaris.
Penelitian ini membahas tentang pengaruh mekanisme tata kelola korporat dan karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko dengan menggunakan profitabilitas dan tingkat hutang sebagai variabel kontrol. Adapun objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Pemilihan obyek pada perusahaan manufaktur dilakukan karena perusahaan manufaktur memiliki proses bisnis yang lebih kompleks dimulai dari pembelian bahan baku, pemrosesan produk, hingga pemasaran produk jadi dan proses bisnis tersebut rentan dengan berbagai risiko seperti financial  risk , operational risk , empowerment risk , information processing and technology risk , integrity risk , dan strategy risk . Periode penelitian dimulai dari tahun 2016 dan diakhiri pada tahun 2018 karena banyaknya perusahaan yang mengalami berbagai risiko sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kondisi ini menjadi pendorong dewan komisaris untuk meningkatkan perannya dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan manufaktur dalam melakukan pengungkapan risiko kepada stakeholder dan pengguna laporan tahunan lainnya terkait dengan kewajiban manajemen perusahaan untuk menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, pengambilan rentang waktu selama tiga tahun tersebut diharapkan relevan dengan kondisi saat ini.
Tujuan penelitian dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola korporat berupa komisaris independen dan jumlah dewan komisaris dan karakteristik dewan komisaris berupa jenis kelamin dewan komisaris, usia dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Tak hanya itu, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yakni manfaat pertama adalah sebagai acuan atau pembanding bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis yakni pengaruh mekanisme tata kelola korporat berupa komisaris independen dan jumlah dewan komisaris maupun karakteristik dewan komisaris berupa jenis kelamin dewan komisaris, usia dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko. Manfaat kedua adalah sebagai pertimbangan bagi komisaris dan manajemen perusahaan agar memahami manfaat pengungkapan risiko sehingga mampu bekerja sama untuk menyajikan informasi atas risiko dan menetapkan manajemen risiko yang efektif. Manfaat ketiga adalah sebagai pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memudahkan dalam membuat regulasi terkait pengungkapan risiko pada perusahaan manufaktur di masa mendatang.

## Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis Teori Keagenan
Teori keagenan diawali dengan adanya pengelompokkan fungsi antara pemegang saham ( principal ) dengan manajemen ( agent ) dimana adakalanya perilaku manajemen tidak sejalan dengan fungsi dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dengan berupaya meningkatkan profit perusahaan bukan untuk kepentingan pemegang saham tetapi untuk memperoleh kompensasi dari perusahaan atas upayanya guna memenuhi kesejahteraanya sendiri. Perbedaan fungsi dan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen inilah yang sering kali mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (Destriana, 2015). Asimetri informasi adalah suatu situasi dimana pihak manajemen memiliki lebih banyak informasi internal perusahaan terkait dengan kondisi keuangan, kegiatan operasionalnya, kekuatan, kelemahan, ancaman bahkan peluang perusahaa di masa mendatang dibandingkan dengan pemegang saham (Mahawyahrti dan Budiasih, 2016).

## Tata Kelola Korporat
Menurut, Organization for Economic Cooperation and Devolepment (OECD) berpendapat bahwa tata kelola korporat adalah sekumpulan regulasi yang mengatur hubungan stakeholder internal (pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan) dengan stakeholder eksternal (pemasok, konsumen, pesaing, kreditor dan pemerintah) terkait dengan hak, kewajiban dan kebijakan lainnya yang mengarah pada pengelolaan perusahaan (Wibowo, E., H.S., Tomo, dan Tangkilisan, 2004:86). Berdasarkan definisi tersebut, maka terbentuklah mekanisme tata kelola korporat yang merupakan serangkaian ketentuan yang sistematis untuk mengatur interaksi pelaku yang melakukan pengambilan keputusan dan pelaku yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan sehubungan dengan keputusan tersebut. Mekanisme tata kelola korporat dibagi menjadi dua yakni mekanisme eksternal yang merupakan prosedur pengendalian yang berasal dari pihak eksternal terdiri dari auditor eksternal, kreditor, lembaga yang mengesahkan legalitas) dan mekanisme internal yang merupakan prosedur pengendalian internal organisasi secara terstruktur yang terdiri dari kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit (Junawatiningsih dan Harto, 2014). Mekanisme internal dalam penelitian ini meliputi komisaris independen dan dewan komisaris (Muslih dan Mulyaningtyas, 2019; Wachira, 2019).

## Pengungkapan
Pengungkapan ( disclosure ) memiliki arti yakni tidak menutupi atau tidak menyembunyikan sehingga pengungkapan dalam kaitannya dengan laporan tahunan adalah penyajian informasi untuk pengguna laporan tahunan terkait hasil operasional perusahaan baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan yang dilengkapi dengan penjelasan atas informasi yang telah diungkapkan. Pengungkapan secara umum dibagi menjadi tiga yakni pengungkapan cukup dengan menyajian informasi secara minimum sesuai standar yang berlaku dan mencakup angka yang
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
dapat diinterpretasikan oleh pengguna laporan tahunan, pengungkapan wajar dengan menyajikan informasi secara wajar sesuai standar yang berlaku sehingga pengguna laporan mendapatkan perlakuan yang sama, dan pengungkapan lengkap dengan menyajikan informasi secara berlebih sehingga beberapa pihak menganggap bahwa penyajian tersebut mengandung informasi yang berdampak  signifikan  bagi  perusahaan.  Sedangkan,  berdasarkan  sifatnya  maka  pengungkapan dibagi menjadi dua yakni pengungkapan wajib dengan menyajikan segala informasi yang wajib diungkapan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan pengungkapan sukarela menyajikan informasi melebihi ketentuan yang diatur sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terkait dengan semua informasi relevan yang dibutuhkan pengguna laporan tahunan (Maharani, 2017).
PSAK 60 juga menjelaskan risiko keuangan yang wajib diungkapkan oleh perusahaan publik yang meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Risiko kredit adalah suatu kondisi dalam perusahaan karena tidak dapat memenuhi kewajibannya terkait dengan pelunasan hutang sehingga berdampak pada kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian. Risiko likuiditas adalah suatu kondisi yang terjadi karena ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya sehingga perusahaan harus menyerahkan kas dan aset berharga lainnya kepada kreditor. Sedangkan, risiko pasar adalah kondisi yang terjadi karena perubahan nilai wajar dan arus kas perusahaan yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar seperti risiko harga lain adalah risiko yang terjadi karena perubahan nilai wajar dan arus kas di masa mendatang akibat perubahan harga pasar yang tidak pasti, risiko mata uang adalah risiko yang terjadi karena perubahan nilai wajar dan arus kas di masa mendatang akibat fluktuasi nilai tukar mata uang, dan risiko suku bunga adalah risiko yang terjadi karena perubahan nilai wajar dan arus kas perusahaan di masa mendatang akibat suku bunga pasar yang mengalami perubahan.
Namun, dalam perusahaan juga terdapat risiko non-keuangan yang harus diungkapkan kepada pemegang saham dalam laporan tahunan yang kemudian diklasifikasikan oleh Mokhtar dan Mellett, (2013) sebagai berikut:
Tabel 1. Item Pengungkapan Risiko
Financial Risk 1. Interest rate 2. Exchange rate 3. Commodity 4. Liquidity 5. Credit 6. Going concern 7. Cost of capital Operation Risk 8. Customer satisfaction 9. Product Development 10. Efficiency and performance 11. Sourcing 12. Stock obsolescene and shrinkage 13. Product and service failure
14. Enviromental 15. Health and safety 16. Brand name erosion Empowerment Risk 17. Menegement Processs 18. Leadership and management 19. Outsourcing 20. Performance incentives 21. Change readiness 22. Communications Information Processing and Technology Risk 23. Integrity 24. Access 25. Availability 26. Infrastructure Integrity Risk 27. Management and employee fraud 28. Illegal acts 29. Reputation Strategic Risk 30. Enviromental scan 31. Industry 32. Business portfolio 33. Competitors 34. Pricing 35. Valuation 36. Life cycle 37. Performance measurement 38. Regulatory 39. Sovereign and political

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Risiko
Komisaris independen adalah bagian dalam jajaran dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan anggota dewan direksi, dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, maupun tidak memiliki saham dalam perusahaan sehingga bertindak sebagai seorang profesional yang independen yakni bebas dari intervensi yang bersifat memaksa baik dalam kepentingan bisnis maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen (OJK, 2014). Kepatuhan maupun keterbukaan manajemen adalah keberhasilan bagi komisaris independen dalam menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan pada kinerja manajemen (Allini, dkk., 2016). Meskipun hingga saat ini fungsi pengawasan komisaris independen dalam tata kelola korporat dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya (Suhardjanto, dkk., 2012). Namun, kehadiran komisaris independen dinilai mampu menjadi perantara bagi hubungan pemegang saham dengan manajemen perusahaan karena fungsi pengawasannya dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya dalam mengelola perusahaan maupun menyajikan informasi secara wajar, relevan, dan dapat diandalkan bagi pemegang saham
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
karena informasi tersebut memudahkan pemegang saham untuk menilai kondisi perusahaan yang sebenarnya secara obyektif sehingga pemegang saham dapat menginterpretasikan potensi dan risiko yang mampu mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang melalui pengungkapan risiko dalam laporan tahunan (Wachira, 2019). Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko .

## Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko
Jumlah dewan komisaris adalah jajaran dewan komisaris yang bertindak sebagai badan pengawas yang memantau kinerja manjemen dan memberi saran bagi manajemen terkait dengan fungsinya untuk mengelola perusahaan atas nama kepentingan pemegang saham (Carolina dan Darsono, 2014). Tanggung jawab dewan komisaris adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dan meminimaliasi adanya indikasi bahwa manajemen menjalankan perannya demi kepentingan pribadi sehingga pengangkatan dewan komisaris dengan jumlah yang banyak dinilai dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dan meminimaisasi konflik keagenan. Meskipun tak jarang jumlah dewan komisaris yang sedikit dinilai mampu meningkatkan efektivitas dalam berkoordinasi maupun berkomunikasi (Wachira, 2019). Namun, kehadiran dewan komisaris dengan jumlah yang banyak dinilai dapat membantu manajemen dalam memberikan saran terkait dengan penyajian informasi sehingga manajemen terdorong untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya demi kepentingan pemegang saham maupun perseroan dengan menyediakan informasi secara wajar melalui pengungkapan risiko (Suhardjanto, dkk., 2012). Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
H2. Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko.

## Pengaruh Jenis Kelamin Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Risiko
Jenis kelamin adalah suatu konsep dalam masyarakat yang membedakan pria dan wanita terkait dengan berperilaku dan cara individu menentukan sikap dalam lingkungannya. Konsep ini menimbulkan pandangan yang berbeda sehingga wanita lebih dianggap lemah lembut, emosional, teliti, dan penuh dengan pertimbangan, sedangkan pria dianggap lebih rasional, tegas, dan kuat (Pratama dan Chaniago, 2017). Meskipun sikap yang berhati-hati dan teliti tidak hanya dimiliki oleh seorang wanita karena sikap tersebut merupakan karakter masing-masing individu (Suhardjanto, dkk., 2012). Namun, tak jarang jenis kelamin juga mempengaruhi karakteristik manusia. Hal itu juga yang melatar belakangi dewan komisaris wanita ketika melakukan fungsi pengawasan maka dewan komisaris wanita dinilai lebih teliti dan detil terhadap segala hal yang material maupun yang berpeluang menjadi risiko bagi perusahaan di masa mendatang sehingga dengan penuh kehati-hatian dewan komisaris wanita akan menyarankan manajemen
melakukan penyajian informasi kepada pemegang saham untuk meningkatkan akuntabilitas maupun transparansinya agar tingkat asimetri informasi dapat diminimalisasi dengan melakukan pengungkapan risiko (Allini, dkk., 2016). Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
H3. Keberadaan wanita dalam dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko.

## Pengaruh Usia Dewan Komisaris Terhadap Pengungakan Risiko
Usia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah rentang waktu keberadaan individu sejak dilahirkan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Usia mampu mempengaruhi kedewasaan manusia dalam berperilaku secara etis ketika menjalankan tanggung jawabnya sehingga manusia dengan usia yang lebih dewasa dinilai memiliki kinerja yang lebih efektif, pengalaman yang memadai, dan berkompeten dibidangnya (Peterson, Rhoads, dan Vaught, 2001). Kedewasaan usia inilah yang mempengaruhi dewan komisaris ketika menjalankan perannya. Meskipun usia tidak selalu menunjukkan tingkat kedewasaan manusia dan tak jarang komisaris muda dinilai lebih tanggap dengan perubahan dalam lingkungan bisnis (Bravo, 2018). Namun, komisaris yang berada pada tahap dewasa madya yakni dimulai pada usia 35-45 tahun dan berlanjut hingga usia 60 tahun dinilai memiliki kedewasaan, pengalaman dan kompetensi yang lebih memadai untuk melakukan fungsi pengawasan atas kepatuhan manajemen dalam mengutamakan transparansi ketika melakukan pengungkapan risiko sehingga dewan komisaris yang berada pada tahap usia dewasa madya dapat memberi saran bagi manajemen terkait dengan pengungkapan risiko sesuai ketentuan yang berlaku agar tingkat asimetri informasi dapat diminimalisasi (Allini, dkk., 2016). Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
H4. Usia dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko.

## Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Risiko
Latar belakang pendidikan yang menurut KBBI online, pendidikan adalah proses dalam mengubah sikap manusia menuju tahap yang lebih dewasa dengan memberi pengajaran, pelatihan, dan sikap mendidik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Tujuan adanya pendidikan formal adalah memberi pengetahuan berupa teori dan logika berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis kondisi tertentu maupun mengembangkan karakter (Saputra, 2002). Faktor pendidikan ini pula yang mempengaruhi dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya maka dewan komisaris dengan latar pendidikan akuntansi dan manajemen keuangan dinilai memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dalam melakukan fungsi pengawasan. Meskipun tak jarang kemampuan dewan komisaris juga dapat didasarkan pada kompetensi dan sikapnya untuk bertindak secara independen dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun, keahlian
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
dewan komisaris berlatar pendidikan akuntansi maupun manajemen keuangan dalam menyajikan pelaporan secara wajar dinilai mampu mengarahkan manajemen untuk melakukan penyajian sesuai dengan peraturan yang berlaku (Maulia dan Januarti, 2014). Hal tersebut dilakukan agar manajemen mampu menjaga keterbukaan informasi dalam laporan tahunan agar tingkat asimetri informasi dapat diminimalisasi melalui pengungkapan risiko (Allini, dkk., 2016). Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
H5. Latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko.

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018 dengan total sampel penelitian sebanyak 235 sampel dan jenis data yang digunakan adalah data panel. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel yang dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 2. Perolehan Sampel Penelitian Keterangan Jumlah Perusahaan Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 166 1.  Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun berturut-turut yakni 2016-2018. 2.  Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan tahunan selama tiga tahun berturut-turut yakni 2016-2018. (37) (11) Total perusahaan sampel 118 Total pengamatan 2016-2018 354 Total data outlier (119) Total sampel yang digunakan 235
Sumber: situs BEI (diolah)

## Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya
Komisaris independen (KI) adalah salah satu bagian dalam jajaran dewan komisaris yang tidak diperkenankan memiliki afiliasi dengan anggota dewan direksi, dewan komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali dan tidak memiliki saham atas perusahaan sehingga mampu bertindak secara independen dalam mlakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen (OJK, 2014). Komisaris independen diproksikan dengan rumus sebagai berikut (Wachira, 2019):

## Komisaris Independen
KI =

## Jumlah komisaris independen
Jumlah dewan komisaris
Jumlah dewan komisaris (JD) adalah keseluruhan jajaran dewan komisaris yang menjabat dalam suatu perusahaan dan bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan atas kinerja manajemen maupun memberi saran bagi manajemen (Carolina dan Darsono, 2014). Jumlah dewan komisaris diproksikan dengan rumus sebagai berikut (Suhardjanto, dkk., 2012):
JD = Jumlah dewan komisaris
Jenis kelamin (JK) adalah suatu pembanding yang muncul karena pengaruh lingkungan sosial dalam waktu yang lama sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara pria dan wanita baik secara peran, mentalitas, maupun karakternya dalam berperilaku (Pratama dan Chaniago, 2017). Jenis kelamin dewan komisaris diproksikan dengan rumus sebagai berikut (Allini, dkk., 2016; Wachira, 2019):
JK = Jumlah dewan komisaris wanita Jumlah dewan komisaris
Usia (UD) menurut KBBI online adalah rentang waktu yang dimiliki individu terhitung sejak dilahirkan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Usia dewan komisaris diproksikan dengan rumus sebagai berikut (Allini, dkk., 2016):

## UD = Jumlah usia dewan komisaris Jumlah dewan komisaris
Latar belakang pendidikan (LB) menurut KBBI online , pendidikan adalah suatu proses untuk merubah sikap dan kedewasaan manusia dengan memberi pengajaran, pelatihan, dan sikap mendidik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Pendidikan dewan komisaris diproksikan dengan rumus sebagai berikut (Kusumaningrum dan Chariri, 2013):

## LB = Total komisaris dengan pendidikan akuntansi maupun manajemen keuangan Jumlah dewan komisaris
Pengungkapan risiko adalah penyajian informasi kepada pengguna laporan tahunan terkait peluang maupun prospek, setiap hazard, maupun risiko baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi di masa mendatang (Linsley dan Shrives, 2006). Pengungkapan risiko diproksikan dengan 39 item pengungkapan risiko yang tercermin dalam indeks pengungkapan risiko yang kemudian di proporsikan sebagai berikut (Mokhtar dan Mellett, 2013):

## RD = Total item risiko yang diungkapkan perusahaan
Total item dalam indeks pengungkapan risiko
Profitabilitas adalah tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk memperoleh laba dalam periode tertentu (Kieso, dkk., 2014:213). Profitabilitas diproksikan dengan rumus sebagai berikut (Kieso, dkk., 2014:214; Al-Maghzom, dkk., 2016):

## ROA = Laba Bersih Total aset
Tingkat hutang adalah kewajiban perusahaan yang timbul akibat peristiwa di masa lalu sehingga perusahaan harus mengorbankan aset untuk membayar kewajiban tersebut (Kieso, dkk., 2014:37).  Tingkat  hutang  diproksikan  dengan  rumus  sebagai  berikut  (Kieso,  dkk.,  2014:214; Allini, dkk., 2016):
DAR = Total hutang Total aset

## Model Penelitian
Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah: RD = α + β1KI + β2JD + β3JK + β4UD + β5LB + β6ROA + β7DAR ε Keterangan: RD = Pengungkapan Risiko α = Konstanta β 1,2,3,4,5,6,7 = Koefisien regresi KI = Komisaris independen JD = Jumlah dewan komisaris JK = Jenis kelamin dewan komisaris UD = Usia dewan komisaris LB = Latar belakang pendidikan dewan komisaris ROA = Profitabilitas DAR = Tingkat hutang ε = e rror HASIL DAN DISKUSI Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Standar KI 235 0,2500 0,5714 0,3909 0,0739 JD 235 2,0000 8,0000 4,3574 1,6870 JK 235 0,0000 0,4000 0,0774 0,1307 UD 235 48,3333 75,0000 61,1964 5,4211 LB 235 0,0000 0,8571 0,2807 0,2287 RD 235 0,2564 0,3590 0,3078 0,0254 ROA 235 -0,3918 0,7160 0,0428 0,1115 DAR 235 0,0481 5,0733 0,5422 0,6122 Sumber: Data diolah (2020)
Pada Tabel 3 menunjukkan nilai rata-rata atas KI adalah 0,390856 yang menggambarkan bahwa keberadaan komisaris independen relatif kecil yakni sebesar 39,08% dari seluruh jajaran dewan komisaris. Nilai rata-rata atas JD adalah 4,357447 yang menggambarkan bahwa jumlah dewan komisaris perusahaan manufaktur di Indonesia relatif sedikit yakni sebesar 4 orang. Nilai rata-rata atas JK adalah 0,077381 yang menggambarkan bahwa dewan komisaris berjenis kelamin wanita relatif kecil yakni sebesar 7,73% dari seluruh jajaran dewan komisaris. Nilai rata-rata atas UD adalah 61,196449 yang menggambarkan bahwa dewan komisaris perusahaan manufaktur cenderung berada pada usia dewasa akhir. Nilai rata-rata atas LB adalah 0,280735 yang menggambarkan bahwa proporsi dewan komisaris dengan latar belakang pendidikan akuntansi maupun manajemen keuangan pada perusahaan manufaktur relatif kecil yakni sebesar 28,07%. Nilai rata-rata atas RD adalah 0,307801 yang menggambarkan bahwa perusahaan manufaktur cenderung kurang melakukan pengungkapan risiko dimana rata-rata hanya melakukan pengungkapan risiko sebesar 30,78%. Nilai rata-rata atas ROA adalah 0,042778 yang menggambarkan bahwa rata-rata laba perusahaan adalah 4,27% dari total aset yang dimiliki. Nilai rata-rata atas DAR adalah 0,542163 yang menggambarkan bahwa 54,21% pendanaan perusahaan berasal dari hutang.
Berdasarkan pemilihan kriteria melalui metode purposive sampling yang ditentukan maka diperoleh 118 perusahaan dengan total 354 sampel yang kemudian diolah menggunakan bantuan software SPSS versi 23. Namun, karena data tidak dapat terdistribusi secara normal maka sampel tersebut mengalami outlier data sejumlah 119 sampel dan kemudian ditransformasi sehingga total sampel penelitian ini menjadi 235 sampel. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel independen maupun dependen dalam model regresi telah terdistribusi secara normal karena tingkat signifikansi dari nilai residual dan Upper Bound lebih besar dari 0,05 yakni dengan nilai masing-masing sebesar 0,068 dan 0,100. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi  heteroskedastisitas  dalam  model  regresi  karena  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05 yakni sebesar 0,085. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen dalam model regresi karena telah memenuhi ketentuan yakni memiliki nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10.
Kemudian  terkait  dengan  uji  kelayakan  model  dilakukan  dengan  uji  koefiien  determinasi dan uji statistik F dimana hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 7%. Nilai ini menjelaskan bahwa 7% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen  yang digunakan dalam penelitian saat ini, sedangkan 93% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel independen lain. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat signifikansi F sebesar 0,021 dimana tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hₒ ditolak dan H a diterima. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian saat ini layak digunakan dalam menganalisis pengaruh dari mekanisme tata kelola korporat berupa komisaris independen dan jumlah dewan komisaris, karakteristik dewan komisaris berupa jenis
kelamin dewan komisaris, usia dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris, variabel kontrol berupa profitabilitas dan tingkat hutang terhadap pengungkapan risiko.
Tabel 4. Uji Hipotesis Variabel Unstandardized Coefficients T Sig. Simpulan B Std. Error (Constant) 0,181 0,027 6,633 0,000 KI 0,046 0,024 1,918 0,056 Tidak Berpengaruh JD 0,002 0,004 0,542 0,589 Tidak Berpengaruh JK -0,022 0,011 -1,975 0,050 Berpengaruh Negatif UD -0,040 0,015 -2,611 0,010 Berpengaruh Negatif LB 0,000 0,007 -0,018 0,985 Tidak Berpengaruh ROA 0,001 0,005 0,983 0,770 Tidak Berpengaruh DAR -0,001 0,001 -1,617 0,107 Tidak Berpengaruh
Sumber : Data diolah (2020)
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel komisaris independen diketahui bahwa tingkat signifikansi  0,056  >  0,05  dimana  hasil  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis pertama ditolak sehingga  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan  risiko. Hasil ini tidak sesuai dengan teori tata kelola korporat dan teori keagenanan karena banyaknya komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris tidak menjamin kalau komisaris independen memahami perannya dalam mengawasi, mengarahkan, dan mengevaluasi tata kelola korporat sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen tidak mampu mendorong manajemen dalam melakukan pengungkapan risiko (Suhardjanto, dkk., 2012). Sedangkan, POJK No. 33/POJK.O4/2014 telah menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan minimal 1 (satu) orang atau paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jajaran dewan komisaris yang dipilih melalui RUPS (OJK, 2014). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan diduga hanya formalitas untuk pemenuhan regulasi sehingga perusahaan tidak dapat menuntut komisaris independen untuk memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap kinerja manajemen dalam melakukan pengungkapan risiko (Muslih dan Mulyaningtyas, 2019).
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel jumlah dewan komisaris diketahui bahwa tingkat signifikansi 0,589 > 0,05 dimana hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak sehingga jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. Hasil ini tidak sesuai dengan teori tata kelola korporat dan teori keagenan karena fungsi pengawasan dewan komisaris yang seharusnya mengawasi dan memastikan mekanisme tata kelola korporat telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku diduga belum berjalan secara
efektif. Banyaknya dewan komisaris juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko karena dewan komisaris dengan jumlah yang banyak dinilai mampu menimbulkan berbagai pertentangan (Wachira, 2019). Sedangkan, jumlah dewan komisaris yang relatif sedikit juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko karena dapat mengakibatkan kekurangan keahlian dimana dewan komisaris tidak dapat mengoptimalkan fungsi pengawasannya untuk mengawasi kinerja manajemen sehingga meningkatkan biaya keagenan karena principal harus mengeluarkan biaya lebih untuk memastikan bahwa manajemen bertindak untuk kepentingan perseroan (Bassett, Koh, dan Tutticci, 2007).
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel jenis kelamin dewan komisaris diketahui bahwa tingkat signifikansi 0,050 = 0,05 dan koefisien regresi menunjukkan nilai yang negatif dimana hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak sehingga jenis kelamin dewan komisaris yang berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko. Meskipun tidak banyak penelitian sebelumnya yang membahas hasil yang serupa dengan penelitian saat ini tetapi hasil penelitian saat ini tidak sesuai dengan teori tata kelola korporat dan teori keagenan. Dewan komisaris baik pria maupun wanita memiliki peran yang sama untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan sehingga tingkat asimetri informasi dapat diminimalisasi. Sikap wanita yang cenderung berhati-hati, penuh pertimbangan dan teliti terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi termasuk peluang maupun risiko mengakibatkan dewan komisaris wanita akan menyarankan manajemen untuk melakukan penyajian informasi secara wajar melalui pengungkapan sehingga pemegang saham dapat menilai keadaan perusahaan yang sebenarnya (Hadya dan Susanto, 2018; Allini, dkk., 2016; Wachira, 2019). Meskipun dalam penelitian saat ini menjelaskan bahwa pengungkapan yang dilakukan manajemen relatif kecil karena perusahaan manufaktur di Indonesia cenderung memiliki proporsi komisaris pria lebih banyak dibandingkan komisaris wanita sehingga menimbulkan dugaan bahwa peran komisaris wanita yang cenderung pasif dalam mendorong manajemen melakukan pengungkapan yang lebih banyak (Fahad dan Rahman, 2019).
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel usia dewan komisaris diketahui bahwa tingkat signifikansi 0,010 < 0,05 dan koefisien regresi menunjukkan nilai yang negatif dimana hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak sehingga usia dewan komisaris yang berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko. Meskipun tidak banyak penelitian sebelumnya yang membahas hasil yang serupa dengan penelitian saat ini tetapi hasil penelitian saat ini tidak sesuai dengan teori tata kelola korporat dan teori keagenan. Usia tidak selalu menentukan kedewasaan manusia dan dewan komisaris baik yang berusia tua maupun muda memiliki peran yang sama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk menyajikan informasi secara wajar kepada pemegang saham dengan melakukan pengungkapan. Namun, penelitian saat ini menjelaskan bahwa pengungkapan yang dilakukan manajemen relatif kecil karena dewan komisaris tua diduga akan cenderung menghindari risiko yakni dengan melakukan cara-cara yang
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
sering digunakan sebelumnya sehingga dinilai tidak relevan dengan perkembangan dalam dunia bisnis saat ini dan tidak efektif dalam mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan (Laininen, 2018; Fahad dan Rahman, 2019). Sedangkan, dewan komisaris dengan usia yang lebih muda diduga lebih mampu melakukan mekanisme fungsi pengawasan secara lebih efektif karena komisaris muda cenderung inovatif dan berani mengambil risiko sehingga komisaris muda akan cenderung menggunakan cara-cara baru dalam menjalankan perannya agar manajemen terdorong untuk melakukan pengungkapan. Komisaris muda juga dinilai memiliki ilmu-ilmu baru dan responsif terhadap perubahan dalam dunia bisnis sehingga mampu memberikan saran yang bersifat membangun bagi manajemen (Fahad dan Rahman, 2019).
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel latar belakang pendidikan dewan komisaris diketahui bahwa tingkat signifikansi 0,985 > 0,05 dimana hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak sehingga latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. Hasil ini tidak sesuai dengan teori tata kelola korporat karena keberhasilan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris didasarkan pada kompetensi yakni pengalaman dewan komisaris untuk berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja manajemen (Suhardjanto, dkk., 2012). Tak hanya itu, hasil penelitian saat ini juga tidak sesuai dengan teori keagenan karena keberhasilan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris juga didasarkan pada kemampuan dewan komisaris untuk bersikap independen. Apabila fungsi pengawasan dewan komisaris hanya didasarkan pada latar belakang pendidikan dibidang akuntansi maupun manajemen keuangan saja tanpa adanya pengalaman dan kemampuan untuk bersikap independen maka tidak menutup kemungkinan dewan komisaris akan kehilangan independensinya dan melakukan manipulasi dalam penyajian informasi untuk mengelabuhi pemegang saham sehingga dewan komisaris akan cenderung mendukung manajemen untuk tidak melakukan pengungkapan risiko secara wajar (Allini, dkk., 2016).

## KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme tata kelola korporat yang dijelaskan dengan komisaris independen ( independent board ) dan jumlah dewan komisaris ( board size ) maupun karakteristik dewan komisaris yang dijelaskan dengan latar belakang pendidikan ( education ) dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016- 2018. Sedangkan, karakteristik dewan komisaris yang dijelaskan dengan jenis kelamin ( gender ) dewan komisaris dan usia ( age ) dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Saran bagi penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel independen berupa karakteristik dewan komisaris dan direksi lainnya seperti masa jabatan ( board tenure ), etnis ( board ethnicity ), dan kewarganegaraan ( board nationality ) (Allini, dkk., 2016; Al-Maghzom, 2016). Selain itu, penelitian ini juga
dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi investor maupun kreditor agar memperhatikan pengungkapan wajib dan sukarela atas risiko perusahaan untuk mengetahui hingga menilai kondisi perusahaan sebelum memberikan dana sehingga investor mendapatkan return maksimal dan kreditor dapat memastikan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya.
Penelitian ini juga tak lepas dari beberapa keterbatasan seperti pengukuran pengungkapan risiko yang menggunakan indeks pengungkapan risiko dimana indeks tersebut hanya berisi item  risiko  yang  belum  terdefinisi  sehingga  subyektivitas  peneliti  tidak  lepas  dari  penelitian pengungkapan risiko, pengukuran variabel independen jenis kelamin dewan komisaris hanya menggunakan proporsi komisaris wanita, pengambilan laporan tahunan perusahaan hanya berasal dari situs BEI saja sehingga penelitian saat ini tidak lepas dari hambatan berupa kekurangan data, dan hasil penelitian tidak dapat digeneralisir ke industri lainnya karena hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai obyek. Oleh karena itu, penelitian selanjutya disarankan untuk menggunakan variabel independen berupa karakteristik dewan komisaris dan direksi lainnya seperti masa jabatan ( board tenure ), etnis ( board ethnicity ), dan kewarganegaraan ( board nationality ) (Allini, dkk., 2016; Al-Maghzom, 2016).

## DAFTAR PUSTAKA
Allini, A., Rossi, F., M., dan Hussainey, K.. (2016). The Board’s Role In Risk Disclosure: An Exploratory Study of Italian Listed State-Owned Enterprises. Journal of Public Money & Management , 36 (2), 113-120. https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1118935
Al-Maghzom, A., Hussainey, K., dan Aly, D. (2016). Value Relevance of Voluntary Risk Disclosure Levels: Evidence From Saudi Banks. Journal of Accounting & Taxation , 8 (1), 1-25. https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2908994
Bassett, M., Koh, P., dan Tutticci, I. (2007). The Association Between Employee Stock Option Disclosures and Corporate Governance: Evidence From An Enhanced Disclosure Regime. The British Accounting Review , 39 (4), 303–322.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0890838907000479
Bravo, F. (2018). Does Board Diversity Matter in The Disclosure Process? An Analysis of The
Association Between Diversity and The Disclosure of Information on Risks. International Journal of Disclosure and Governance , 15 (2), 104-114. https://doi.org/10.1057/s41310-018-0040-4
Carolina, A., dan Darsono. (2014). Analisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Laba Terhadap Likuiditas Pasar Saham, Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 1-11. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6082
Claessens, S., dan Fan, J., P., H. (2002). Corporate Governance in Asia: A Survey, International Review of Finance , 3(2), 71-103. https://www.researchgate.net/publication/4762002_Corporate_Governance_ in_Asia_A_Survey
Fahad, P., dan Rahman, P., M. (2019). Impact Of Corporate Governance on CSR Disclosure. International Journal of Disclosure and Governance , 17 (1), 155-167.https://www.researchgate.net/ publication/342990986_Impact_of_corporate_governance_on_CSR_disclosure
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (edisi ke-8). Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Hadya, R., dan Susanto, R. (2018). Model Hubungan Antara Keberagaman Gender, Pendidikan dan Nationality Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Benefita , 3 (2), 149-160).  DOI:10.22216/benefita.v3i2.3432
Hanafi, M.M. (2016). Manajemen Risiko (edisi ke-3). Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2017, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020), Kamus Besar Bahasa Inndonesia (KBBI) Online. Didapat dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/, 21 Juli 2020, pukul 00:38 WIB.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2012). Manufaktur Terbelit Masalah dari Segala Penjuru. Didapat dari https://kemenperin.go.id/artikel/4891/Manufaktur-Terbelit-Masalah-dari-Segala- Penjuru, 18 Desember 2020, pukul 16.31 WIB.
Kieso, D.E., Weygandt, J.J., dan Warfield, T.D. (2014). Intermediate Accounting IFRS edition (edisi ke- 2). USA: John Wiley and Sons Inc.
Kusumaningrum, A., R., dan Chariri, A. (2013). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Empiris Pada Laporan Tahunan Perusahaan-Perusahaan Nonkeuangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012). Diponegoro Journal of Accounting , 2 (4), 280-294. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/ view/5923
La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., dan Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership Around The World. The Journal of Finance , 54 (2), 471-517. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/0022- 1082.00115
Laininen, J. (2018). Board Composition As A Way To Increase Corporate Voluntary Disclosure in A Market With Concentrated Ownership. Nordic Journal of Business , 67 (1), 48-83. http://njb.fi/wp- content/uploads/2018/08/3_Laininen.pdf
Linsley, P., M., dan Shrives, P., J. (2005). Examining Risk Reporting in UK Public Companies. The Journal of Risk Finance , 6 (4), 292-305. https://www.emerald.com/insight/content/ doi/10.1108/15265940510613633/full/html
Linsley, P., M., dan Shrives, P., J. (2006). Risk Reporting: A Study Of Risk Disclosures in The Annual Reports of UK Companies. The British Accounting Review , 38 (4), 387-404. https://www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890838906000461
Mahawyahrti, P.T., dan Budiasih, I.G.A.N. (2016). Asimetri Informasi, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , 11 (2), 100-110. https://ojs.unud.ac.id/ index.php/jiab/article/view/24939
Maulia, S., T., dan Januarti, I. (2014). Pengaruh Usia, Pengalaman, dan Pendidikan Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Go Public Tahun 2010-2012 di Bursa Efek Indonesia). Diponegoro Journal of Accounting ,
3 (3), 579-586. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6230
Mokhtar, E., S., dan Mellet, H. (2013). Competition, Corporate Governance, Ownership Structure and Risk Reporting. Managerial Auditing Journal , 28 (9), 838 – 865.
Mubarok, M., A., dan Rohman, A. (2013), Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko dalam Laporan Keuangan Interim (Studi empiris pada perusahaan-perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Diponegoro Journal of Accounting , 2(2), 879-833. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3362 Murhadi, W., R. (2009). Studi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Praktik Earnings Management pada Perusahaan Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen dan
Kewirausahaan , 11 (1), 1-10. https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/17739
Muslih, M., dan Mulyaningtyas, C., T. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Kompetisi dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) ,
11(1), 179-188. https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/17303
Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Jakarta: Otoritas Jasa keuangan.
Peterson, D., Rhoads, A., dan Vaught, B., C. (2001). Ethical Beliefs of Business Professionals: A Study of Gender, Age and External Factors. Journal of Business Ethics , 31 (3), 225–232. https://www.jstor.org/ stable/25074532
Pratama, D., F., dan Chaniago, H. (2017). Pengaruh Gender Terhadap Pengambilan Keputusan di Lingkungan Kerja. Jurnal Riset Bisnis & Investasi , 3 (3), 57-68. DOI:10.35697/jrbi.v3i3.945
Probohudono, A., N., Perwitasari, D., dan Putra, R., P. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Remunerasi Direksi: Studi Komparasi Perusahaan di Australia, Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 13 (1), 52-69. https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol13/ iss1/3/
Purwanto, A. (2010). Analisis Determinan Graphical Information Disclosure Sebagai Pendukung Prinsip Transparansi Perusahaan Publik di Indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing , 7 (1), 1-16. https:// ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4673
Saputra, A., D., I. (2002). Membangun Manusia Indonesia, Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia VIII (SKIM8). UKM, Bangi.
Setyorini, D. (2007). Laporan Tahunan VS Ringkasan Laporan Tahunan: Antara Kemampuan Dibaca dan Kemampuan Dipahami. Jurnal Ekonomi & Pendidikan , 4 (1), 34-41. https://journal.uny.ac.id/index. php/jep/article/view/616
Suhardjanto, D., Dewi, A., Rahmawati., E., dan Meivitasari, F. (2012). Peran Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure Pada Perbankan Indonesia. Jurnal Accounting and Auditing , 9 (1), 16- 30. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4358
Wachira, M. (2019). Corporate Governance and Risk Disclosures: An Empirical Study of Listed Companies In Kenya. African Journal of Business Management , 13 (17), 571-578. DOI:10.5897/ AJBM2019.8867
Wibowo, E., H.S., Tomo. dan Tangkilisan, H.N.S. (2004). Memahami good government governance & good corporate governance. Yogyakarta: YPAPI.
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
Appendix
Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian Sesudah Transformasi dan Outlier Monte Carlo Si. (2-tailed) 235 0,068 Normal Upper Bound 235 0,100 Normal Sumber : Data diolah (2020)
Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian N Sig Keterangan Sesudah Transformasi dan Outlier 235 0,085 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sumber : Data diolah (2020)

## Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Penelitian
Variabel Independen dalam Model Regresi Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF KI 0,978 1,022 Tidak terjadi multikolinieritas JD 0,922 1,084 Tidak terjadi multikolinieritas JK 0,942 1,061 Tidak terjadi multikolinieritas UD 0,845 1,183 Tidak terjadi multikolinieritas LB 0,903 1,108 Tidak terjadi multikolinieritas ROA 0,888 1,126 Tidak terjadi multikolinieritas DAR 0,903 1,107 Tidak terjadi multikolinieritas Sumber : Data diolah (2020) Hasil Uji Koefisien Determinasi R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 0,264 0,070 0,041 0,00821 Sumber : Data diolah (2020) Hasil Uji Statistik F F Sig 2,425 0,021 Sumber : Data diolah (2020)