## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1833-1844 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2481

## Komunikasi Penanggulangan Risiko Wabah Covid-19 di Provinsi Banten
Idoh Hafidoh*, Nina Yuliana, Ail Muldi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa *Correspondence email: ihafidoh3@gmail.com
Abstrak. Virus  Covid-19  telah  menyebar  ke  wilayah  Indonesia  termasuk  Provinsi  Banten  yang  menyebabkan  dampak multidimensi dari berbagai sektor diantaranya kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam penanggulangan risiko Covid- 19,  memerlukan  pendekatan  komunikasi  risiko  yaitu  pertukaran  informasi  dan  pandangan  mengenai  suatu  risiko  diantara  para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, industri, peneliti/akademisi, media massa, dan masyarakat yang tergabung dalam Satgas Covid-19.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  komunikasi  risiko  pemerintah  Provinsi  Banten  dengan  para pemangku  kepentingan  serta  pemanfaatan  media  promosi  kesehatan  dalam  penanggulangan  risiko  wabah  Covid-19.  Landasan teori dalam  penelitian  ini  menggunakan  model komunikasi risiko William Leiss. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pemprov Banten melibatkan lima stakeholder  yaitu  pemerintah,  industri,  akademisi/peneliti,  media  massa,  serta  masyarakat,  dan  setiap  stakeholder  memiliki perannya  masing-masing  dalam  penanggulangan  risiko  Covid-19.  Saluran  yang  digunakan  untuk  berkomunikasi  dan berkoordinasi  sebagian  besar  dilakukan  secara  virtual  melalui  aplikasi  Zoom  dan  WhatsApp  Grup.  Namun  pada  praktiknya, pelaksanaan  penanggulangan  risiko  Covid-19  di  Provinsi  Banten  masih  belum  maksimal  karena  terdapat  beberapa  peran pemangku kepentingan  yang kurang dilibatkan oleh Pemprov Banten. 2) Pemprov Banten menggunakan strategi media promosi kesehatan  above  the  line  dan  below  the  line  untuk  mensosialisasikan  dan  mengedukasi  masyarakat  tentang  Covid-19.  Namun, penyajian  konten  media  untuk  promosi  kesehatan  masih  perlu  ditingkatkan  agar  lebih  kreatif,  informatif,  mengikuti  trend  dan opini publik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
Kata  kunci :  Komunikasi  Risiko;  Pandemi  Covid-19;  Pemangku  Kepentingan;  Promosi  Kesehatan;  Satgas  Covid-19  Provinsi Banten
Abstract. The Covid-19 virus has spread out to Indonesia including Banten Province which causes multidimensional impacts from various  sectors  such  as  health,  social,  economic,  and  education.  In  risk  mitigation  of  Covid-19  epidemic,  it  requires  a  risk communication  approach,  that  is  information  exchange  and  views  among  stakeholders  such  as  governments,  industry, researchers/academics,  mass  media,  and  the  community  who  takes  apart  of  the  Covid-19  Task  Force.  This  study  aims  to determine  the implementation  of  risk  communication between  Provincial government  of Banten and stakeholders as  well  as the utilization of public health promotion media of Covid-19 epidemic mitigation risk. The theoretical basis of this research applied risk communication model proposed by William Leiss. The research was conducted using a qualitative evaluative approach with a case study method. The results of this research are 1) The Provincial Government of Banten consists of five stakeholders, they are government,  industry,  academics/researchers,  mass  media,  and  communities,  in  which  every  stakeholder  has  their  own  role  of Covid-19 mitigation risk. The application used to communicate and coordinate are mostly perfomed virtually through Zoom and WhatsApp Groups. However, in practice, the implementation of Covid-19 mitigation risk in Banten Province is still not optimal because several stakeholders are not being involved by The Provincial Government of Banten. 2) The Provincial Government of Banten uses the strategy of above the line and below the line concerning the health promotion media to socialize and educate the public about Covid-19.  However,  the  set  of media  content  for  health promotion still needs  to  be  improved  to be more  creative, informative, up to date and raise the public opinion, so that it can fulfil the information needs of the society.
Keywords : Risk Communication; Covid-19 pandemic; Stakeholders; Health Promotion; Banten Province Covid-19 Task Force

## PENDAHULUAN
Dunia  saat  ini  sedang  dilanda  krisis  karena penyebaran  virus  Covid-19.  Virus  ini  pertama  kali muncul  di  Wuhan,  China  pada  Desember  2019  dan dalam  rentang  waktu  2  bulan  mampu  menginfeksi hingga  28  negara.  Pada  tanggal  30  Januari  2020,  WHO mengumumkan virus Covid-19 sebagai darurat kesehatan  global  dan  baru  dinyatakan  sebagai  pandemi pada  11  Maret  2020.  Ribuan  manusia  di  seluruh  dunia menjadi korban akibat terinfeksi virus ini. Mengutip data dari  Worldometers  per  tanggal  11  Juli  2021, total  kasus Covid-19  di  dunia  sudah  mencapai  angka  187.269.771 kasus.  Dari  jumlah  tersebut  sebanyak  171.238.385 pasien sembuh dan sebanyak 4.042.867 orang meninggal
dunia.  Amerika  Serikat  menjadi  negara  dengan  jumlah kasus Covid-19 tertinggi yaitu 34.677.728 kasus. Negara lainnya  seperti  India,  Brazil,  Prancis,  Rusia,  Turki,  UK, Argentina,  Columbia  dan  Italia  masuk  dalam  daftar  10 negara dengan kasus terbanyak Covid-19 di dunia.
Virus  tersebut  juga  menyebar  ke  wilayah Indonesia  yang  pertama  kali  diumumkan  pada  2  Maret 2020  oleh  Presiden  Joko  Widodo  dimana  dua  WNI terinfeksi  virus  Covid-19  yakni  perempuan  berusia  31 tahun  beserta  ibunya  yang  berusia  64  tahun  (detik.com, 2020).  Dilansir  dari  laman  covid19.go.id  per  tanggal  11 Juli  2021,  total  kasus  Covid-19  di  Indonesia  telah mencapai  angka  2.491.006  kasus  selama  kurang  lebih 1,5  tahun  dengan  total  kasus  kematian  sebanyak  65.457
korban  jiwa.  Dari  data  tersebut,  Worldometers  (2021) mencatat  Indonesia  berada  di  peringkat  ke-16  kasus terbanyak  Covid-19  di  dunia.  Penyebaran  virus  Covid- 19  ini  tidak  hanya  berdampak  pada  kesehatan  namun juga  berbagai  aspek  kehidupan  lainnya.  Dimulai  dari aspek  ekonomi,  International  Monetary  Fund  (2020) melaporkan  bahwa  ekonomi  dan  keuangan  global mengalami  krisis  karena  konsumsi  rumah  tangga masyarakat  mengalami  penurunan.  Kemudian  di  bidang pangan,  laporan  PBB  (2020)  menyatakan  sebanyak  132 juta  orang  di  seluruh  dunia  akan  mengalami  kelaparan karena  dampak  pandemi  Covid-19.  Pandemi  Covid-19 mempengaruhi  sistem  pangan  global  dari  mulai  proses produksi, distribusi hingga konsumsi pangan.
Di  bidang  pendidikan,  laporan  dari  UNICEF (2020) menyatakan sepertiga  anak di seluruh dunia  atau lebih  tepatnya  463  juta  anak  mengalami  kesulitan mengakses  pembelajaran  jarak  jauh  setelah  kegiatan sekolah  dihentikan  akibat  Covid-19.  Pandemi  ini  dapat membawa konsekuensi  jangka  panjang  terhadap keselamatan,  kesejahteraan,  dan  masa  depan  anak  di seluruh dunia. Organisasi Buruh Dunia (ILO, 2020) juga melaporkan  bahwa  pandemi  Covid-19  mempengaruhi 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja  mulai  dari  pengurangan  jam  kerja,  dirumahkan, cuti  tanpa  gaji,  hingga  pemutusan  hubungan  kerja (PHK).  Melihat  situasi  pandemi  Covid-19  yang  terus menyebar,  mendorong  berbagai  negara  melakukan berbagai  upaya  dan  mengambil  kebijakan  untuk menekan  laju  penyebaran  virus  Covid-19.  Seperti  di Indonesia  menetapkan  kebijakan  pembatasan  dimana sejumlah  kegiatan  yang  melibatkan  publik  dibatasi, seperti perkantoran atau instansi diliburkan,  pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi umum. Kemudian pada awal Juni 2020, pemerintah menerapkan kebijakan  tatanan  normal  baru  atau  new  normal  di sejumlah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota.  New  normal diberlakukan  di  daerah  dengan  laju  penyebaran  virus Covid-19  yang  sudah  rendah.  Tujuan  diberlakukannya new normal adalah untuk memperkuat sisi kesehatan dan sisi  ekonomi.  Penyesuaian  kesehatan  dilakukan  untuk menekan  korban  dari  Covid-19,  sedangkan  penyesuaian ekonomi  dilakukan  untuk  menekan  korban  PHK  dan memperbaharui  sosial  ekonomi.  Hingga  saat  ini, beberapa  daerah  di  Indonesia  masih  bertarung  melawan virus Covid-19 termasuk di Provinsi Banten. Per tanggal 11  Juli  2021,  kasus  terkonfirmasi  Covid-19  di  Banten sudah  mencapai  63.496  pasien  dengan  kasus  kematian sudah menyentuh angka
1.625
orang (infocorona.bantenprov.go.id, 2021).
Berdasarkan  analisis  data  Satgas  Covid-19 Nasional  per  tanggal  4  Juli  2021,  jumlah  kasus  positif Covid-19 di Banten mengalami kenaikan sebesar 99,6%, dimana  sebagian  besar  kasus  berasal  dari  Kab. Tangerang dan Kota  Tangerang  Selatan. Adapun daerah dengan kenaikan kasus tertinggi  adalah Kota Tangerang sebanyak  91,4%  (513-982  kasus),  Kab.  Serang  (0-250 kasus)  dan  Kota  Tangerang  Selatan  sebanyak  14,9%
(754-866  kasus).  Kasus  kematian  di  Provinsi  Banten juga  mengalami  kenaikan  sebanyak  20.8%  dengan jumlah  kematian  kumulatif  terbanyak  terjadi  di  Kota Tangerang  Selatan  sebanyak  419  kasus  yang  sebagian besar korban jiwa berasal dari pasien berusia > 46 tahun (covid19.go.id, 2021). Dilihat  secara geografis, Provinsi Banten  merupakan  wilayah  yang  dekat  dengan  titik episentrum  Covid-19  yaitu  Jakarta.  Banten  juga termasuk  ke  dalam  wilayah  jabodetabek  dan  letaknya berbatasan antara pulau Jawa dan Sumatera. Berdasarkan letak  geografis  tersebut  akan  terjadi  lalu  lintas transportasi  dan  mobilitas  penduduk  dari  berbagai wilayah.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  Banten  masuk kategori  Provinsi  yang  rentan  terjadi  penyebaran  virus Covid-19.
Katadata  Insight  Center  (KIC)  merilis  hasil Indeks  Kerentanan  Provinsi  terhadap  Covid-19  dan menyebutkan  Banten  sebagai  salah  satu  Provinsi  yang paling  rentan  terhadap  pandemi  Covid-19  dibandingkan provinsi  lainnya  (katadata.co.id,  2020).  Tiga  indikator risiko yang diukur berkaitan dengan karakteristik daerah, risiko  kesehatan,  dan  mobilitas  penduduk.  Banten menempati  posisi  kedua  setelah  DKI  Jakarta  dengan Indeks  Kerentanan  sebesar  45,5.  Risiko  terbesar  yang dihadapi  Banten  adalah  mengenai  kondisi  kesehatan penduduk dengan skor sub indeks 54,4. Tingginya risiko kesehatan  di  Banten  disebabkan  karena  besarnya penduduk  yang  merokok,  minimnya  penduduk  yang memiliki  jaminan  kesehatan,  tingginya  angka  kesakitan, serta  buruknya  kualitas  udara.  Berkaitan  dengan mobilitas  penduduk  dan  karakteristik  daerah,  pekerja yang bekerja di luar kota termasuk ke Jakarta juga cukup banyak,  sehingga  Banten  rentan  terhadap  penyebaran virus  Covid-19.  Berkaitan  dengan  kondisi  layanan kesehatan provinsi dalam menghadapi Covid-19, Banten merupakan  provinsi  dengan  kerentanan  tinggi  terhadap Covid-19  ternyata  tidak  didukung  oleh  layanan kesehatan  yang  memadai.  Tingginya  jumlah  penduduk Banten  tidak  sebanding  dengan  kondisi  layanan kesehatan yang relatif minim.
Dampak  pandemi  Covid-19  ini  mengakibatkan melemahnya  kinerja  ekonomi  di  Provinsi  Banten.  Dari sektor  pendapatan  daerah,  turun  sebesar  70%  yang semula  28  miliar  per  bulan  menjadi  7  miliar  per  bulan (bantenprov.go.id,  2020).  Dari  sektor  ketenagakerjaan, sebanyak 19.000 pekerja di wilayah Banten terkena PHK dan 30.000 pekerja lainnya dirumahkan (beritasatu.com, 2020).  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi Banten  juga  melaporkan  sebanyak  2.600  pelaku  usaha kecil  menengah  (UKM)  di  Banten  terkena  dampak Covid-19  dan  Kota  Tangerang  merupakan  yang terdampak  paling  banyak  yaitu  770  UKM  khususnya usaha  di  bidang  kuliner  (radarbanten.co.id,  2020). Berdasarkan  hasil  survei  BPS  Provinsi  Banten  pada tahun  2020  menyebutkan  angka  kemiskinan  dan pengangguran  juga  mengalami  peningkatan.  Angka kemiskinan  yang  semula  0.98%  menjadi  5,92% dibanding  pada  bulan  September  2019  sebesar  4,94%.
Kemudian,  jumlah  pengangguran  di  Banten  menjadi urutan  kedua  tertinggi  di  Indonesia  setelah  DKI  Jakarta dengan  total  pengangguran  mencapai  661  ribu  orang atau 10,64% (bps.banten.go.id, 2020).
Mewabahnya  virus  Covid-19  juga  berdampak pada  menurunnya  tingkat  hunian  dan  pendapatan  di sektor  industri  perhotelan  dan  restoran  khususnya  di wilayah  pesisir  pantai  Anyer  dan  Carita.  Tidak  hanya industri  perhotelan  dan  restoran,  dampak  Covid-19  pun dirasakan  oleh  industri  media  yang  hampir  sebagian besar melakukan perampingan manajemen (dewanpers.or.id,  2020).  Di  sektor  pendidikan,  sistem pembelajaran  di  institusi  pendidikan  di  Provinsi  Banten juga  terkena  imbas  Covid-19  diantaranya  meniadakan pembelajaran tatap muka dan diganti dengan pembelajaran  daring  (E-Learning).  Kebijakan  ini mengalami  berbagai  kendala  karena  belum  meratanya akses  internet  di  Provinsi  Banten  khususnya  di  wilayah pedesaan  seperti  di  Kab.  Lebak,  Kab.  Pandeglang,  dan Kab. Serang. Kendala selanjutnya adalah pihak orang tua belum  mengerti  dengan  teknologi  secara  maksimal khususnya  untuk  siswa  Sekolah  Dasar  yang  masih memerlukan  pendampingan  (Juhaeriah,  2020).  Bahkan tidak  semua  keluarga  memiliki  fasilitas  pendukung pembelajaran  online  yang  memadai  seperti  gadget, koneksi internet, bahkan listrik.
Komunikasi risiko menjadi pendekatan komunikasi  yang  digunakan  untuk  penanggulangan pandemi  Covid-19.  Hal  ini  sesuai  dengan  Surat Keputusan  (KEPMENKES)  Nomor  104  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Infeksi  Novel  Coronavirus  sebagai Penyakit  yang  dapat  menimbulkan  Wabah  dan  Upaya Penanggulangannya.  Surat  tersebut  mencantumkan  poin komunikasi risiko sebagai salah satu langkah penanggulangan  pandemi.  yang  berbunyi  "komunikasi risiko  dan  peningkatan  komunikasi,  informasi,  dan edukasi  kesehatan  kepada  masyarakat  secara  berkala termasuk  kepada  masyarakat  yang  akan  berpergian  ke wilayah  terjangkit”  (Kemenkes  RI,  2020).  Komunikasi risiko  juga  tercantum  dalam  Pedoman  Pencegahan  dan Penanganan  Covid  19  dari  Kemenkes  RI  yang mengadopsi  panduan  dari  WHO  berjudul  Risk Communication  and  Community  Engagement  (RCCE) readiness  and  response  to  the  2019  novel  coronavirus (2019-nCoV).
Pemerintah  sebagai  leading  sector  memiliki tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  komunikasi  risiko baik  di  tingkat  nasional,  regional,  maupun  lokal.  Dalam bencana  wabah  Covid-19,  tugas  ini  ditangani  oleh Satuan  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  di tingkat  pusat  dan  daerah.  Di  Provinsi  Banten,  Satuan Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  di  dalamnya melibatkan  lima  pemangku  kepentingan  diantaranya pemerintah,  industri,  peneliti/akademisi,  media  massa, dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki perannya  masing-masing  dalam  penanggulangan  risiko. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  komunikasi  risiko  dalam  penanggulangan
wabah  Covid-19  yang  melibatkan  berbagai  stakeholder di Provinsi banten dengan landasan teori yang digunakan adalah  model  komunikasi  risiko  William  Leiss.  Model ini  menggambarkan  aliran  informasi  dalam  manajemen risiko  diantara  pemerintah,  para  ahli,  kelompok advokasi, industri, media massa, serta masyarakat umum (Leiss,  1994).  Menurut  Badri  (2018),  jalur  komunikasi risiko yang efektif dan terbuka harus dibangun di antara ruang  ahli  (pemerintah,  ilmuwan,  korporasi)  dan  ruang publik  (kelompok  advokasi,  media  massa,  dan masyarakat).  Penanggulangan  risiko  bencana  wabah Covid-19  memerlukan  dialog  dengan  para  pemangku kepentingan  yang  terdampak  untuk  menggali  berbagai persepsi risiko dan memperkaya opsi pengelolaannya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  model  komunikasi risiko dari William  Leiss. Dalam model ini, komunikasi risiko  merupakan  aliran  informasi  dalam  manajemen risiko  diantara  pemerintah,  para  ahli,  kelompok advokasi, industri, media massa, serta masyarakat umum (Leiss,  1994).  Menurut  Badri  (2018),  jalur  komunikasi risiko yang efektif dan terbuka harus dibangun di antara ruang  ahli  (pemerintah,  ilmuwan,  korporasi)  dan  ruang publik  (kelompok  advokasi,  media  massa,  dan masyarakat).  Komunikasi  risiko  merupakan  proses pertukaran  tentang  bagaimana  sebaiknya  menilai  dan mengelola risiko diantara akademisi, pejabat pemerintah, industri, dan masyarakat (Powell & Leiss, 2001).
Dalam  riset  Park  dan  Sohn  (2013)  juga menjelaskan  bahwa  untuk  menciptakan  komunikasi risiko yang efektif harus ada kolaborasi dan komunikasi terbuka  antara  pemerintah,  masyarakat,  para  ahli,  dan industri  terkait.  Sedangkan  menurut  WHO,  komunikasi risiko  merupakan  pertukaran  informasi  dan  pandangan mengenai  risiko  serta  faktor-faktor  yang  berkaitan dengan  risiko  di  antara  para  pengkaji  risiko,  manajer risiko,  konsumen  dan  berbagai  pihak  lain  yang berkepentingan  (Husein  &  Onasis,  2017).  Beberapa pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi risiko  menekankan  adanya  kolaborasi  dengan  berbagai pihak  terkait  dan  komunikasi  yang  transparan  dengan tujuan  untuk  memberikan  informasi  atau  pemahaman mengenai  risiko  dan  berbagai  aspek  yang  dibutuhkan dalam menentukan strategi pengelolaan risiko. Informasi yang tersedia harus bermakna, relevan, akurat, jelas, dan mudah  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat. Penilaian  risiko,  cara  mengendalikan  risiko,  dan kebijakan yang akan diimplementasikan, harus dikomunikasikan kepada semua aktor  komunikasi risiko yang  terlibat  sehingga  semua  pihak  memperoleh informasi yang cukup mengenai bahaya, cara pencegahan  serta  tindakan  yang  harus  dilakukan (Kristanti, 2018).
Dalam  kerangka  tata  kelola  risiko,  semakin kompleks,  tidak  pasti,  dan  ambigu,  maka  semakin banyak  pemangku  kepentingan  yang  perlu  dilibatkan (Badri, 2020). Komunikasi risiko memerlukan
komunikasi  dua  arah,  interaktif,  dan  bersifat  jangka panjang  bersama  masyarakat  dan  komunikator  melalui dialog  (Husein  &  Onasis,  2017).  Dalam  komunikasi risiko  penanggulangan  wabah  Covid-19  memerlukan dialog  dengan  para  pemangku  kepentingan  yang terdampak  untuk  menggali  berbagai  persepsi  risiko  dan memperkaya  opsi  pengelolaannya.  Penanggulangan wabah  Covid-19  tidak  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah saja,  namun  harus  ada  kebersamaan  dan  keterlibatan semua  pemangku  kepentingan.  Agar  komunikasi  risiko berhasil,  ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan. Menurut  Husein  &  Onasis  (2017)  prinsip-prinsip  dasar komunikasi  risiko  diantaranya  adalah  mengenalis audiens, melibatkan pakar ilmiah, ahli dalam berkomunikasi,  menjadi  sumber  informasi  terpercaya, tanggung jawab bersama, dan menjamin keterbukaan.

## HASIL
Komunikasi  Pemerintah  Provinsi  Banten  dengan  Para Pemangku  Kepentingan  dalam  Penanggulangan  Risiko Wabah Covid-19
Dalam  penanggulangan  risiko  wabah  Covid-19, Pemprov  Banten  melibatkan  lima  aktor  komunikasi risiko diantaranya pemerintah, industri, peneliti/akademisi,  media  massa,  dan  masyarakat  yang tergabung  dalam  Satuan  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19  Provinsi  Banten.  Hal  ini  sesuai  dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komunikasi  risiko  yang  digagas  oleh  William  Leiss, dimana jalur komunikasi risiko yang efektif dan terbuka harus  dibangun  di  antara  ruang  ahli  dan  ruang  publik (Badri,  2018).  Pemerintah,  ilmuwan,  dan  korporasi ditempatkan  di  ruang  ahli  sebagai  aktor  yang  dianggap sebagai  sumber  terpercaya  karena  memiliki  teknik  dan keahlian  untuk  menilai  dan  memutuskan  suatu kebijakan.  Sedangkan  media  massa  dan  masyarakat ditempatkan  di  ruang  publik  sebagai  aktor  yang memberikan  persepsi/respon  terhadap  kebijakan  yang dibuat  oleh  para  aktor  di  ruang  ahli  sehingga mempengaruhi perilaku/tindakan mereka. Oleh karenanya,  komunikasi  risiko  harus  dibangun  melalui dialog  dengan  para  pemangku  kepentingan  untuk menggali berbagai persepsi risiko dan memperkaya opsi pengelolaannya.
Berdasarkan  kekuatan,  posisi  penting  dan pengaruhnya  terhadap  suatu  isu,  stakeholder  Pemprov Banten dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yaitu stakeholder  kunci,  utama,  dan  sekunder.  Pemprov Banten  sebagai  leading  sector  merupakan  stakeholder kunci  dalam  penanganan  Covid-19  karena  memiliki kewenangan  secara  legal  dalam  hal  pengambilan keputusan.  Kemudian,  stakeholder  utama  Pemprov Banten  adalah  masyarakat,  karena  memiliki  kaitan kepentingan secara langsung dengan kebijakan pemerintah  dan  ditempatkan  sebagai  penentu  utama dalam proses pengambilan keputusan. Adapun stakeholder  pendukung  Pemprov  Banten  adalah  aparat pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),
perguruan  tinggi,  badan  usaha,  dan  media  massa  karena kelompok  ini  memiliki  kepedulian  dan  keprihatinan sehingga  suara  mereka  berpengaruh  terhadap  sikap masyarakat dan keputusan pemerintah.
Sumber: data olahan
Gambar 1
Model Komunikasi Risiko Penanggulangan Covid-19 Provinsi

## Banten
Figure  1  menunjukkan  aliran  komunikasi penanggulangan  risiko  Covid-19  Provinsi  Banten. Dalam  aliran  komunikasi  tersebut,  para  pemangku kepentingan  tergabung  dalam  Forum  Satgas  Covid-19 Provinsi  Banten  dimana  sebagian  besar  komunikasi  dan koordinasi  dilakukan  secara  virtual  melalui  aplikasi Zoom dan WhatsApp Grup. Koordinasi Satgas Covid-19 Provinsi  Banten  berupa  Rapat  Koordinasi  (Rakor)  dan Rapat  Evaluasi  baik  dengan  pemerintah  pusat  dan maupun  dengan  pemerintah  kab/kota.  Setiap  anggota Satgas  Covid-19  memiliki  perannya  masing-masing dalam  penanggulangan  risiko.  Di  sektor  pemerintahan, yang  terdiri  dari  berbagai  organisasi  perangkat  daerah menjalankan  perannya  mulai  dari  upaya  pencegahan hingga  pemulihan  kesehatan  dan  ekonomi  masyarakat. Dinas  Kesehatan  Provinsi  Banten  merupakan  organisasi perangkat  daerah  yang  paling  disorot  sebagai  lembaga yang  ditugaskan  untuk  mengurus  masalah  kesehatan masyarakat;  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  Provinsi  Banten  berfokus  pada  upaya pencegahan  dan  penegakkan  disiplin  prokes;  Dinas Sosial  Provinsi  Banten  berfokus  pada  pemulihan ekonomi masyarakat; Dinas Komunikasi dan Informatika  berfokus  pada  penyebaran  informasi  dan kebijakan  pemerintah  kepada  masyarakat;  dan  aparat penegak  hukum  bertugas  pada  penegakkan  disiplin protokol kesehatan masyarakat.
Di  sektor  industri,  sejumlah  korporasi  di Provinsi  Banten  turut  ambil  peran  dalam  penanganan Covid-19 sebagai donatur untuk mendukung ketersediaan  layanan  kesehatan,  pemulihan  ekonomi masyarakat serta membantu pemerintah dalam menegakkan  protokol  kesehatan  di  internal  perusahaan. Kontribusi  ini  merupakan  wujud  tanggung  jawab  sosial dan  upaya  perusahaan  untuk  terus  dekat  dengan masyarakat.  Meskipun  sektor  ini  terkena  dampak,
industri  tetap  harus  memberikan  dampak  positif  bagi stakeholder  lainnya.  Menurut  Rahman,  dkk.  (2020), keterlibatan  pihak  industri  dapat  meringankan  beban anggaran  pemerintah  daerah  untuk  penanggulangan bencana.  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  Provinsi Banten  juga  berperan  dalam  memulihkan  perekonomian daerah.  Menurut  Kamaluddin  (2001),  BUMD  memiliki dua  peran  yaitu  perusahaan  daerah  untuk  melayani kepentingan  umum  dan  perusahaan  daerah  untuk  tujuan peningkatan  penerimaan.  Adapun  BUMD  yang  terlibat yaitu  PT  Banten  Global  Development,  PT  Bank Pembangunan  Daerah,  dan  PT  Agribisnis  Mandiri (Perseroda).
Di  sektor  akademisi  dalam  hal  ini  perguruan tinggi,  ranah  perannya  dalam  konteks  penanganan Covid-19  adalah  terkait  aspek  pendidikan,  riset  dan inovasi,  serta  pengabdian  kepada  masyarakat  (Mahfud, 2020).  Dalam  buku  Panduan  Kemitraan  Dalam Pencegahan  Covid-19  Pada  Masa  Adaptasi  Kebiasaan Baru  (2020),  spektrum  kemitraan  pemerintah  dan lembaga  penelitian  termasuk  ke  dalam  kategori Leverage/Exchange,  dimana  keduanya  harus  saling mendukung dan melengkapi melalui penyediaan sumber daya masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan).  Peran  dan  kontribusi  perguruan  tinggi  di Banten  dalam  penanganan  Covid-19  hanya  aktif  pada aspek pendidikan dan pengabdian masyarakat, sedangkan  aspek riset dan inovasi kurang berkontribusi. Pada  spektrum  kemitraan  ini,  pemerintah  seharusnya memanfaatkan  keahlian  dan  hasil  penelitian  dari  para ilmuwan  serta  menyediakan  dana  penelitian,  sumber data,  dan  bahan  studi  kasus  kepada  lembaga  penelitian (Kemenkes  RI,  2020).  Pielke  (2007)  mengatakan  ilmu pengetahuan  yang  dihasilkan  oleh  peneliti  memiliki keterkaitan  erat  dengan  kebijakan  dan  berperan  sebagai sumber daya kunci untuk memfasilitasi keputusan sulit.
Contoh  di  Surabaya,  keterlibatan  Institut Teknologi  Sepuluh  November  (ITS)  dan  Universitas Airlangga  berkolaborasi  dalam  pengembangan  inovasi teknologi  robot  untuk  merawat  pasien  Covid-19  di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kemudian kolaborasi  Universitas  Indonesia  dan  Institut  Pertanian Bogor  menemukan  kandungan  zat  yang  bisa  menjadi antivirus  Covid-19.  Alat  deteksi  GeNose  C-19  yang diciptakan  Universitas  Gajah  Mada,  dan  masih  banyak lagi.  Ilmuwan  di  Provinsi  Banten  masih  dianggap sebagai  pure  scientist  dimana  karya  ilmiah  yang dihasilkan  hanya  sebatas  untuk  kepentingan  publikasi ilmiah  saja  tanpa  berpengaruh  terhadap  proses perumusan  kebijakan.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat Nurfatriani,  dkk.,  (2018)  dalam  risetnya  bahwa  para ilmuwan  merupakan  aktor  yang  memiliki  ketertarikan tinggi  terhadap  suatu  isu  namun  memiliki  power  yang rendah  dalam  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan. Maka  dari  itu  perlu  peningkatan  peran  ilmuwan  di Provinsi  Banten  sebagai  honest  broker  of  policy alternatives  dimana  mereka  terlibat  secara  langsung  dan
berpengaruh tinggi dalam perumusan kebijakan pemerintah (Pielka, 2017).
Selanjutnya  adalah  media  massa.  Pemprov Banten  mengoptimalkan  media  relations  dengan menggelontorkan  dana  khusus  untuk  kegiatan  publikasi Covid-19  dan  bekerjasama  dengan  asosiasi  profesi wartawan  dari  berbagai  jenis  media  diantaranya  PWI, Pokja  Wartawan,  PRSSNI,  SMSI,  dan Serikat Perusahaan  Pers.  Media  massa  merupakan  salah  satu stakeholder  penting  dalam  membantu  penyebaran informasi  dan  kebijakan  pemerintah  terkait  Covid-19. Menurut  McQuail  (2005),  media  massa  merupakan pemangku  kepentingan  yang  beroperasi  di  ruang  publik yang kegiatan utamanya adalah memproduksi, mendistribusikan  konten  simbolik,  dan  partisipasinya bersifat profesional, terarah, serta bebas nilai kepentingan.  Berdasarkan  pendapat  McQuail  tersebut berarti  media  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  berbagai kekuatan  sosial,  ekonomi,  maupun  politik  akan  lebih mengedepankan transparansi informasi kepada khalayak.
Media massa di Provinsi Banten berperan dalam sirkulasi informasi terkait pandemi Covid-19 yang dapat menyebar  dengan  cepat  dari  level  pusat  hingga  level individu.  Namun,  media  massa  memiliki  dua  sisi  mata pisau,  satu  sisi  positif  jika  informasi  digunakan  dengan baik  misalnya  informasi  yang  berisi  edukasi  tentang virus Covid-19, gejala dan cara pencegahan, menyajikan kabar  kasus  Covid-19,  dll.  Kemudian  di  sisi  lain  media massa  bisa  menjadi  negatif  apabila  informasi  yang disebarkan  adalah  hoaks  (tidak  benar),  menakut-nakuti, dan  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat  (Akbar, 2021).  Lukas  Ispandriarno,  seorang  pakar  komunikasi dari Universitas  Atmajaya Yogyakarta mengkategorikan dua  tipe  media  di  masa  pandemi  Covid-19.  Media  tipe pertama  yaitu  media  yang  serius  ingin  memberikan informasi yang benar dan terverifikasi. Sedangkan media tipe  kedua  yaitu  media  yang  memanfaatkan  isu  virus Covid-19  untuk  mendongkrak  khalayak.  Untuk  media tipe  kedua,  biasanya  gemar  menampikan  judul  berita sensasional  yang  mudah  viral  dan  membuat  kaget pembaca.  Selain  itu,  media  tersebut  juga  kurang melakukan verifikasi ketika mengutip informasi (voaindonesia, 2020).
Pada  situasi  pandemi  Covid-19  di  Provinsi Banten  yang  sudah  mencapai  titik  kritis,  peran  media sebagai  sumber  informasi,  edukasi  dan  solusi  justru perannya  menjadi  salah  di  mata  masyarakat.  Hal  ini senada  dalam  laporan  Edelman  Trust  Barometer  pada tahun  2019  bahwa  media  masih  menjadi  pihak  yang paling  kurang  dipercaya  oleh  masyarakat.  Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat sudah berada pada titik jenuh  karena  media  dianggap  menakut-nakuti  dan menimbulkan keresahan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa media massa di Provinsi Banten belum  menonjolkan  perannya  dalam  mendidik  publik dan  menjalankan  fungsi  kontrol  sosial.  Menurut Bafadhal  &  Santoso  (2020),  Facebook  dan  WhatsApp adalah  dua  media  sosial  yang  paling  sering  digunakan
untuk membagikan disinformasi. VOA Indonesia (2020) dalam  artikelnya  juga  menyebutkan  bahwa  masyarakat lebih  mudah  mempercayai  informasi  hoaks  yang disebarkan melalui media sosial namun ketika diberikan informasi  dan  edukasi  melalui  media  massa  justru memberikan  respon  sebaliknya.  Data  dari  Central Connecticut  State  University  (CCSU)  juga  menyebut tingkat  literasi  Indonesia  menempati  peringkat  terendah kedua  di  dunia.  Sementara  menurut  survei  Centre  for International  Governance  Innovation  (CIGI),  sebanyak 65  persen  masyarakat  Indonesia  dinilai  lebih  percaya hoaks dan kabar bohong. Menurut Ali (2017), informasi hoaks  memang  cenderung  menohok  sentimen  paling sensitif  dalam  diri  masyarakat  sehingga  informasi tersebut seakan-akan benar menurut asumsi penerimanya.
Pada  akhirnya,  tantangan  saat  ini  bukan  hanya melawan  pandemi  tetapi  juga  infodemi.  Infodemi merupakan  istilah  yang  merujuk  pada  ‘wabah’  berupa informasi  palsu  dan  menyesatkan  yang  dapat  tersebar lebih cepat daripada virus itu sendiri. Dampaknya adalah masyarakat  mudah  dipengaruhi  dan  terombang-ambing dalam  disinformasi  yang  berpotensi  membahayakan keselamatan  diri.  Menurut  Nugraha  (2020),  hoaks  dan disinformasi adalah musuh masyarakat dan negara. Pada level masyarakat, dampaknya akan membuat perselisihan antar individu atas perbedaan asumsi baik di dunia  online  maupun  nyata.  Sedangkan  pada  level negara,  akan  mengacaukan  stabilitas  sosial-politik  dan merusak  wibawa  pemerintah.  Oleh  karenanya,  Pemprov Banten  perlu  memonitoring  kinerja media  dan menyediakan  fitur  atau  program  khusus  dengan memanfaatkan  laman  web  maupun  media  sosial  untuk menangkal informasi hoaks yang beredar di masyarakat.
Terakhir adalah masyarakat. Masyarakat merupakan  stakeholder  utama  pemerintah  karena memiliki  kaitan  kepentingan  secara  langsung  dengan kebijakan  pemerintah  dan  ditempatkan  sebagai  penentu utama  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Dalam upaya  penanggulangan  risiko  Covid-19,  Pemprov Banten memperkuat program pemberdayaan  masyarakat dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa agar mampu  berperan  serta  dalam  mencegah  penularan Covid-19  di  wilayahnya.  Upaya  tersebut  sesuai  dengan konsep partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Kepala  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  1  Tahun 2012  yang  menyebutkan  bahwa  pengurangan  risiko bencana berbasis masyarakat merupakan proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk  mengurangi  kerentanan  dan  meningkatkan kemampuannya.
Wujud  dari  program  ini  adalah  dengan membentuk  Pos  Komando  (Posko)  Penanganan  Covid- 19  Tingkat  Desa  dan  Kampung  Tangguh  Nusantara Kalimaya.  Program  pemberdayaan  masyarakat  ini
dilakukan  untuk  mengawasi  dan  mengecek  penerapan protokol  kesehatan  dan  penanganan  Covid-19  di  tingkat desa.  Program  ini  membantu  Pemprov  Banten  dalam memberikan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat di  tingkat  bawah.  Selain  itu,  program  ini  juga  berperan dalam membantu mengkoordinasikan penyaluran bantuan  logistik  bagi  warga  desa  yang  terdampak.  Hal ini sesuai dengan Panduan Kemitraan Dalam Pencegahan  Covid-19  Pada  Masa  Adaptasi  Kebiasaan Baru  (Kemenkes  RI,  2020)  bahwa  seluruh  organisasi perangkat daerah membutuhkan dukungan dari organisasi  di  bawahnya  yaitu  di  level  kabupaten/kota, level  kecamatan  hingga  level  desa  yang  diharapkan dapat menanggulangi Covid-19 secara lebih komprehensif. Namun, program pemberdayaan masyarakat  untuk  pencegahan  Covid-19  ini  belum merata  dilakukan  oleh  semua  desa  di  Provinsi  Banten. Hal ini dikarenakan sejumlah desa memiliki keterbatasan anggaran  serta  belum  meratanya  pembagian  dana operasional  dari  pemerintah  sehingga  sulit  untuk mendirikan  program  tersebut.  Selain  itu,  data  penerima bantuan  sosial  untuk  warga  terdampak  juga  tidak  valid sehingga penyaluran bantuan belum terakodomir dengan baik.
Dalam  Panduan  Protokol  Komunikasi  Publik (2020),  komunikasi  risiko  Covid-19  bertujuan  untuk menciptakan  masyarakat  yang  tenang  dan  paham  akan risiko  kesehatan  serta  mengetahui  tindakan  yang  harus dilakukan di lingkungan terdekatnya. Pengkomunikasian risiko  ini  juga  harus  mampu  membangun  persepsi masyarakat  bahwa  pemerintah  hadir  dan  tanggap  dalam mengendalikan wabah. Berdasarkan pengamatan penulis,  kegiatan  komunikasi  publik  Pemprov  Banten sebagian besar hanya menginformasikan data perkembangan  kasus  Covid-19.  Padahal,  berdasarkan Panduan  Protokol  Komunikasi  Publik  (2020),  seluruh pemerintah  daerah  harus  mensosialisasikan  informasi dan  materi  mengenai  pengetahuan  tentang  virus  Covid- 19,  penjelasan  tentang  cara  pencegahan,  kriteria  pasien, kesiapan  logistik  dan  pangan,  daftar  laboratorium  dan rumah  sakit  rujukan,  fasilitas  hotline,  klarifikasi  hoax dan  disinformasi.  Selain  itu,  komunikasi  publik  juga dilakukan  untuk  membangun  public  trust  dengan  cara membuat konten  yang mampu menciptakan  ketertarikan (engaging)  dengan  narasi  yang  positif,  menggunakan platform yang kredibel, dan rajin memperbarui informasi secara  berkelanjutan  kepada  masyarakat  (PR  Indonesia, 2020).
Kegiatan  komunikasi  publik  yang  dilakukan oleh Pemprov Banten kurang responsif dalam mengikuti trend  dan  opini  yang  sedang  dibicarakan  oleh  khalayak terkait Covid-19 seperti informasi mengenai virus varian terbaru, vaksin, kebijakan pemerintah, dll. Fakta tersebut disampaikan  di  laman  bantennews.co.id  (2021)  bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam  hal  ini  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Banten  dinilai buruk  oleh  warganet.  Berdasarkan  pengamatan  penulis di media sosial Instagram @dinkes_provbanten,
beberapa  warganet  memberikan  kritik  karena  akun media  sosial  Pemprov  Banten  kurang  informatif. Kegiatan  komunikasi  publik  Pemprov  Banten  juga kurang  hadir  dalam  menyanggah  dan  mengklarifikasi hoaks  dan  disinformasi  yang  beredar.  Apabila  Pemprov Banten  sebagai  otoritas  yang  seharusnya  dapat diandalkan  absen  dalam  meluruskan  informasi,  hal  ini dapat  memicu  ketidakpercayaan  publik  yang  pada akhirnya  dapat  memperparah  dan  menghambat  proses penanganan  pandemi.  Kita  bisa  mengambil  contoh platform  untuk  menangkal  hoaks  dan  disinformasi seperti  di  laman  web  covid19.go.id  yang  menyediakan portal  Hoax  Buster.  Di  media  daring  seperti  Tempo, Liputan6,  dan  Merdeka  juga  menyediakan  fitur  Cek Fakta.  Beberapa  berita  hoaks  juga  diklarifikasi  oleh komunitas dalam Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax.
Kegiatan  komunikasi  publik  selanjutnya  adalah menunjuk  juru  bicara.  Juru  bicara  Pemprov  Banten diambil  dari  unsur  yang  mengerti  tentang  masalah kesehatan  yaitu  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Banten.  Juru bicara  Covid-19  bertanggung  jawab  menyampaikan informasi  mengenai  kebijakan  dan  kegiatan  pemerintah dalam  penanganan  Covid-19  kepada  masyarakat  dan media  melalui  konferensi  pers  atau  wawancara.  Juru bicara dijadikan  sebagai  rujukan  utama bagi  masyarakat sehingga  informasi  didapatkan  hanya  dari  satu  pintu. Namun  pada  praktiknya,  masih  kurang  adanya  sinergi antara juru bicara Covid-19 Provinsi Banten dengan para wartawan. Mengutip dari laman berita bantennews.co.id (2021),  pertanyaan  wartawan  yang  disampaikan  melalui WhatsApp  Grup  Media  Center  Satgas  Covid-19  Banten jarang direspon oleh juru bicara sehingga para wartawan kesulitan  menggali  informasi  mengenai  perkembangan Covid-19  di  Provinsi  Banten.  Hal  ini  berarti  peran  Juru Bicara  Covid-19  Provinsi  Banten  masih  belum  sesuai dengan  panduan  protokol  komunikasi  publik  dimana seorang  juru  bicara  harus  bertanggung  jawab  sebagai penyampai  informasi  dan  harus  memiliki  kemampuan dalam menghadapi media.
Selanjutnya,  Pemprov  Banten  juga  mendirikan Media Center Covid-19 yang berfungsi untuk menghimpun, mengolah, menyediakan, serta
menyebarluaskan informasi Covid-19 kepada masyarakat.  Media  center  ini  juga  dapat  menampung umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pemprov  banten  membuat  Media  Center  Covid-19 dengan  membuat  situs  web  khusus  Covid-19  di  laman www.infocorona.bantenprov.go.id  yang  dikelola  oleh Diskominfo  Provinsi  Banten.  Website  ini  berisi  peta sebaran  Covid-19,  kebijakan  dan  regulasi,  materi edukasi  dan  sosialisasi,  laporan  donasi,  layanan  rapid test, layanan hotline, dan survei kuesioner.
Pemanfaatan Media Untuk Promosi Kesehatan Masyarakat  dalam  Penanggulangan  Risiko  Wabah Covid-19 di Provinsi Banten

## Sumber: data olahan
Gambar 2 Bentangan Media Promosi Kesehatan Covid-19 Provinsi
Banten Promosi kesehatan tidak terlepas dari penggunaan media karena pesan yang disampaikan akan lebih  terlihat  menarik  dan  mudah  dipahami  oleh khalayak.  Penggunaan  media  dalam  promosi  kesehatan berarti  semua  sarana  atau  upaya  untuk  menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuannya  yang  diharapkan  dapat  merubah perilakunya  ke  arah  positif  terhadap  kesehatannya (Susilowati,  2016).  Dalam  upaya  mewujudkan  promosi kesehatan  dapat  dilakukan  melalui  strategi  yang  baik. Strategi  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  mencapai tujuan  yang  diinginkan  dalam  promosi  kesehatan (Notoadmodjo, 2012).
Strategi  media  promosi  kesehatan  Covid-19 yang  dilakukan  oleh  Pemprov  Banten  menggunakan strategi media above the line dan below  the line. Media Above The Line (ATL) adalah aktifitas promosi sebagai upaya  membentuk  brand  image  yang  diinginkan  dan bersifat  tidak  langsung  terhadap  audiens.  Media  Above The  Line  yang  digunakan  oleh  Pemprov  Banten diantaranya  televisi,  radio,  surat  kabar,  videotron, spanduk, baleho, banner, poster, leaflet, booklet, majalah internal,  sms  blast,  situs  berita  online,  media  sosial  dan website. Adapun Media Below The Line adalah aktifitas promosi yang dilakukan dengan tujuan untuk merangkul audiens  sasaran  agar  aware  dengan  produk/pesan  yang dipromosikan  dan  bersifat  langsung  terhadap  audiens. Media  Below  The  Line  yang  digunakan  oleh  Pemprov Banten  adalah  mengikuti  panduan  strategi  promosi kesehatan  WHO  yaitu  advokasi  (advocacy),  dukungan sosial  (Social  Support),  dan  pemberdayaan  masyarakat (Empowerment).
Jika mengacu pada Panduan Strategi Komunikasi  Perubahan  Perilaku  (Kemenkes  RI,  2020), pemanfaatan  media  promosi  kesehatan  Covid-19  yang dilakukan  oleh  Pemprov  Banten  menggunakan  media
offline  dan  online  (fig.3).  Secara  offline  berarti  semua kegiatan komunikasi yang tidak dimediasi oleh  internet. Penggunaan  media  offline  bersifat  tradisional  seperti spanduk,  banner,  baleho,  poster,  leaflet,  koran,  majalah internal  dan  videotron.  Adapun  media  online  berarti kegiatan  komunikasinya  menggunakan  sambungan internet  diantaranya  website,  media  sosial  (YouTube, Facebook,  Instagram,  Twitter)  dan  media  yang  lebih personal  yaitu  WhatsApp.  Tujuan  akhir  dari  promosi kesehatan  Covid-19  adalah  tercapainya  perubahan perilaku  kesehatan  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik. Namun, perilaku individu ditentukan oleh banyak faktor. Menurut  teori  Lawrence  Green,  perilaku  individu ditentukan oleh tiga faktor yaitu predisposisi, pemungkin,  dan  penguat  (Hasnidar,  dkk.,  2020).  Faktor predisposisi  yaitu  faktor  yang  berkaitan  dengan pengetahuan,  sikap,  keyakinan  atau  kepercayaan individu.  Faktor  pemungkin  yaitu  faktor  yang  berkaitan dengan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana.  Faktor penguat  yaitu  faktor  yang  berkaitan  dengan  segala sesuatu  yang  mendorong  individu  melakukan  upaya- upaya kesehatan.
Di  Provinsi  Banten,  banyak  faktor  yang menyebabkan  masyarakat  masih  abai  menerapkan protokol  kesehatan  yaitu  faktor  tingkat  pengetahuan, ketersediaan  sarana  prasarana,  dan  pengaruh  tokoh agama  atau  tokoh  masyarakat.  Berdasarkan  hasil penelitian  BPK  dengan  Dinas  Kesehatan  Provinsi Banten,  80,6%  responden  menyatakan  bahwa  informasi dan  promosi  kesehatan  mudah  diingat,  dipahami,  dan sering menerima informasi tersebut. Artinya secara tidak langsung  tingkat  pengetahuan  masyarakat  sudah  cukup tinggi. Namun jika mengacu pada teori Lawrence Green, bahwa  faktor  pengetahuan  masih  perlu  didukung  oleh faktor  sarana  prasarana  dan  faktor  pendorong.  Faktor sarana prasarana berarti berbicara mengenai ketersediaan alat  pelindung  diri  yang  dimiliki  oleh  masyarakat. Sementara  faktor  pendorong  berarti  masih  diperlukan penguatan dari pendorong upaya-upaya kesehatan seperti regulasi  dan  tokoh-tokoh  yang  berpengaruh  di masyarakat.
Dalam mewujudkan perubahan perilaku kesehatan  masyarakat,  juga  diperlukan  pendekatan komunikasi yang tepat. Pendekatan komunikasi didefinisikan sebagai teknik komunikasi untuk menyampaikan  pesan,  informasi,  ide,  pemikiran,  dan sebagainya  melalui  saluran  komunikasi  tertentu  dengan tujuan  untuk  mengubah  sikap  dan  perilaku  orang  lain (pakarkomunikasi.com,  2020).  Pendekatan  komunikasi yang  dilakukan  Satgas  Covid-19  Provinsi  Banten menggunakan  pendekatan  komunikasi  yang  bersifat persuasif  dan  pervasif.  Bersifat  persuasif  berarti penyampaian  pesannya  kepada  orang  lain  dilakukan secara  halus  dan  tanpa  paksaan.  Sementara  pendekatan bersifat  pervasif  berarti  penyampaian  pesan  dilakukan secara  berulang-ulang  agar  terjadi  pembentukan  sikap dan  kepribadian.  Selain  itu,  Satgas  Covid-19  Provinsi Banten  menerapkan  tiga  cara  intervensi  perilaku  yaitu
education  (edukasi),  engineering  (rekayasa),  dan enforcement (penegakkan disiplin).
Education  yaitu  upaya  mendidik  masyarakat melalui  penyampaian  pesan  dan  informasi  sehingga menambah  pengetahuan  mereka  mengenai  Covid-19. Upaya  ini  dilakukan  pada  pemberian  sosialisasi  dan edukasi protokol kesehatan, pelatihan protokol pengurusan  jenazah,  dan  pentingnya  vaksin  Covid-19 yang disampaikan melalui berbagai media baik langsung maupun  tidak  langsung.  Sedangkan  engineering  atau rekayasa  untuk  pengendalian  penyakit  Covid-19  seperti memberikan tanda silang di tempat duduk sebagai wujud dari kebijakan PSBB agar masyarakat tidak berkerumun dan  menjaga  jarak.  Terakhir  adalah  enforcement  atau penegakkan  disiplin  dilakukan  untuk  memberikan  efek jera  bagi  masyarakat  yang  melanggar  protokol kesehatan.  Hukuman  yang  dilakukan  berupa  denda  dan hukuman  sosial.  Keberadaan  influencer  juga  memiliki peranan  penting  di  tengah  Pandemi  Covid-19  sebagai komunikator  persuasif  untuk  mengkampanyekan  pesan pencegahan  Covid-19  kepada  masyarakat.  Influencer didefinisikan  sebagai  orang  yang  memiliki  banyak pengikut  serta  pengaruh  yang  kuat  (Alam,  2020). Sugiharto,  dkk.  (2018)  mengatakan  bahwa  perkataan seorang influencer dapat memengaruhi orang lain. Sosok influencer dianggap memiliki kredibilitas, dapat dipercaya,  mudah  dijangkau  karena  adanya  interaksi dengan  publik  (Evelina  &  Handayani,  2018).  Saat  ini, influencer  tidak  hanya  menyediakan  jasa  untuk mengenalkan  produk  namun  bisa  berperan  juga  dalam memberikan  informasi  positif  kepada  publik.  Tokoh- tokoh  yang  biasanya  menjadi  influencer  adalah  artis, selebgram, youtuber atau public figure.
Influencer  tidak  hanya  mampu  mempengaruhi pengikutnya  tetapi  mereka  juga  dianggap  sebagai panutan dari sikap dan perilakunya (Alam, 2020). Tokoh masyarakat atau tokoh agama merupakan salah satu figur yang  tidak  hanya  memiliki  pengaruh,  tetapi  juga  dapat menjadi  teladan  di  masyarakat  seperti  ulama,  ustadz  di kampung, pendeta atau ketua adat. Tokoh-tokoh tersebut lebih  dekat  secara  emosional  dan  lebih  mengetahui kondisi  masyarakatnya.  Strategi  ini  dipakai  oleh Pemprov Banten dengan memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh  agama  sebagai influencer.  Selain lebih dekat dengan masyarakat, juga lebih efisien secara biaya dibandingkan menggandeng influencer di kalangan selebriti. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas  Trisakti,  Trubus  Rahadiansyah  mengatakan bahwa  influencer  dari  tokoh  nasional  justru  kurang mampu menggerakkan kalangan masyarakat akar rumput (grassroot)  yang  biasanya  tidak  terjamah  (voi.id,  2021). Survei  SMRC  pada  Desember  2020  menyebut  tokoh agama  sebagai  yang  paling  dipercaya  menjelaskan pencegahan  Covid-19,  setelah  dokter  dan  presiden. Survei  Nasional  Literasi  Digital  Indonesia  (Kominfo, 2020)  juga  menunjukkan  bahwa  tokoh  agama  menjadi sumber informasi yang paling dipercaya.

## Hambatan  Penanggulangan  Risiko  Wabah  Covid-19  di Provinsi Banten Keterbatasan Anggaran Daerah
Keterbatasan  anggaran  dapat  mempengaruhi kegiatan  penanganan  Covid-19.  Keterbatasan  ini dirasakan oleh Pemkab Pandeglang dan Pemkab Serang. Pemkab  Pandeglang  mengalami  keterbatasan  anggaran dalam  hal  pengadaan  sarana  kesehatan  dan  biaya publikasi.  Sedangkan  Pemkab  Serang  juga  mengalami keterbatasan anggaran sehingga tidak mampu melaksanakan  kebijakan  PSBB  karena  pertimbangan luasnya  wilayah dan risiko ekonomi yang akan diterima masyarakat.

## Keterbatasan Fasilitas Kesehatan
Fasilitas  kesehatan  merupakan  salah  satu  faktor yang  memberikan  kontribusi  besar  dalam  penanganan Covid-19. Katadata Insight Center (2020) dalam risetnya menyebutkan bahwa Banten merupakan provinsi dengan kerentanan  tinggi  terhadap  Covid-19  ternyata  tidak didukung  oleh  layanan  kesehatan  yang  memadai. Tingginya  jumlah  penduduk  Banten  tidak  sebanding dengan  kondisi  layanan  kesehatan  yang  relatif  minim. Dosen  Kedokteran  Untirta,  dr.  Rukman  Abdullah berpendapat  Banten  masih  tergolong  belum  siap  sarana dan  tenaga  kesehatan  apabila  terjadi  lonjakan  Covid-19 seperti  yang  terjadi  di  India.  Misalnya  di  Kab. Pandeglang,  Juru  Bicara  Covid-19  Kab.  Pandeglang mengatakan  kondisi  fasilitas  kesehatan  di  wilayahnya sangat  terbatas  karena  hanya  tersedia  satu  rumah  sakit dan  tidak  bisa  dijadikan  rumah  sakit  rujukan  Covid-19 karena  mempertimbangkan  pasien  umum.  Selain kurangnya fasilitas kesehatan, sebagian besar masyarakat Kab. Pandeglang juga mengeluhkan rusaknya  infrastruktur  jalan  sehingga  sulit  menjangkau akses menuju fasilitas kesehatan. Kesulitan ini dirasakan oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  pelosok  desa salah  satunya  adalah  Desa  Medong  di  Kec.  Mekarjaya, Pandeglang.

## Kurangnya Tenaga Kesehatan
Faktor  penunjang  lainnya  dalam  penanganan Covid-19  adalah  ketersediaan  sumber  daya  manusia  di bidang  kesehatan  seperti  dokter,  perawat,  bidan, apoteker, petugas laboratorium, ahli gizi, dsb. Berdasarkan  riset  yang  dilakukan  Sjafari,  dkk.  (2020) berjudul  Analisis  Peningkatan  Indeks  Pembangunan Bidang  Kesehatan  Provinsi  Banten,  kebutuhan  tenaga kesehatan  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  serius karena  jumlahnya  masih  kurang  dan  masih  perlu pendistribusian  tenaga  kesehatan  secara  proporsial  di masing-masing  kab/kota.  Menurut  Sjafari,  dkk.  tenaga kesehatan  memberikan  kontribusi  hingga  80  persen dalam  keberhasilan  pembangunan  kesehatan.  Fakta tersebut  dikuatkan  oleh  Juru  Bicara  Covid-19  Kab. Pandeglang  yang  mengatakan  bahwa  selain  kekurangan sarana  dan  prasarana  kesehatan,  tenaga  kesehatan  di Pandeglang  juga  sedikit.  Hasil  kajian  yang  dilakukan
oleh  Ombudsman  RI  Perwakilan  Banten  di  Kab.  Lebak juga melaporkan temuan bahwa masih terdapat beberapa wilayah  di  Lebak  yang  kesulitan  mengakses  layanan publik  dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan infrastruktur  yang  memadai  khususnya  bagi  masyarakat marjinal. Salah satu temuannya menyebutkan Puskesmas hanya  berada  di  pusat  kecamatan  serta  Pusat  Kesehatan di Desa (Puskesdes) tidak semua beroperasi karena tidak adanya tenaga kesehatan (ombudsman.go.id, 2020).

## Ragamnya Persepsi Masyarakat
Salah  satu  permasalahan  dalam  komunikasi risiko  adalah  permasalahan  pada  penerima,  dimana terjadi  perbedaan  persepsi  setiap  individu  dalam menerima  pesan  risiko.  Masyarakat  memiliki  beragam persepsi  tentang  Covid-19,  ada  yang  percaya  dan  tidak percaya. Persepsi ini akan berpengaruh pada tindakan/perilaku masyarakat. Di Kab. Pandeglang yang notabene  masyarakatnya  adalah  kelompok  santri  dan ulama, menjadi tantangan tersendiri dalam mengedukasi Covid-19. Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Banten menyebutkan  ada  sebanyak  20  pondok  pesantren  yang terpapar  virus  Covid-19  salah  satunya  adalah  di  Kab. Pandeglang  (kompas.com,  2020).  Maliki  (2020)  dalam jurnal  yang  ditulisnya  berjudul  Covid-19,  Agama,  dan Sains  memaparkan  tentang  kelompok  beragama  yang ignore  terhadap  Covid-19,  atau  dengan  kata  lain kelompok  ini  konservatif  dan  anti-sains.  Hal  ini dibenarkan  oleh  Kepala  Seksi  Promkes,  Dinas Kesehatan  Provinsi  Banten  bahwa  kemauan  masyarakat untuk  menerapkan  protokol  kesehatan  masih  menjadi hambatan selama melakukan promosi kesehatan.

## Komunikator Kurang Kompeten
Menurut  Husein  &  Onasis  (2017),  salah  satu prinsip  keberhasilan  dalam  komunikasi  risiko  adalah mempunyai  keahlian  dalam  mengkomunikasikan  pesan- pesan  risiko  kepada  masyarakat.  Keahlian  ini  perlu dikembangkan  melalui  pelatihan  dan banyaknya pengalaman.  Juru  Bicara  Covid-19  Kab.  Pandeglang berpendapat puskesmas merupakan ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat agar terjadi perubahan perilaku.  Namun,  tidak  semua  orang  memiliki  keahlian komunikasi  yang  baik.  Jika  pendekatan  komunikasinya kurang  tepat,  maka  akan  terjadi  penolakan  dari masyarakat.

## Tindakan Korupsi
Penggunaan  anggaran  penanganan  Covid-19 rentan  terjadi  korupsi  di  berbagai  daerah  termasuk  di Provinsi Banten. Timbulnya tindakan korupsi dikarenakan  minimnya  transparansi  dan  akuntabilitas. Kasus-kasus  korupsi  di  masa  pandemi  Covid-19  yang terjadi  di  Provinsi  Banten  diantaranya  korupsi  bansos dan  korupsi  pengadaan  APD.  Pada  kasus  bansos,  titik korupsi berada pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi  data,  belanja  barang,  distribusi  bantuan  serta lemahnya  pengawasan.  Akibatnya,  penyaluran  bansos
tidak  tepat  sasaran  bahkan  tidak  sampai  ke  tangan penerima  manfaat.  Sedangkan  pada  kasus  pengadaan APD, titik korupsi berada pada mark-up harga.

## SIMPULAN
Komunikasi risiko yang dilakukan oleh Pemprov Banten  dalam  penanggulangan  wabah  Covid-19  sesuai dengan  model  komunikasi  risiko  William  Leiss melibatkan  berbagai  stakeholder  dari  lintas  sektor diantaranya  industri,  akademisi/peneliti,  media  massa, dan  masyarakat  yang  tergabung  dalam  Satuan  Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten. Koordinasi antar stakeholder  sebagian  besar  dilakukan  secara  virtual melalui  aplikasi  Zoom  dan  WhatsApp  berupa  rapat koordinasi  dan  rapat  evaluasi  baik  dengan  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  kab/kota.  Strategi  promosi kesehatan  Covid-19  yang  dilakukan  oleh  Pemprov Banten  menggunakan  media  above  the  line  dan  below the  line  dengan  pendekatan  komunikasi  yang  bersifat persuasif dan pervasif. Adapun untuk intervensi perilaku dilakukan  dengan  tiga  cara  yaitu  mendidik  (education), rekayasa  (engineering),  dan  penegakkan  disiplin (enforcement).  Selain  itu,  Pemprov  Banten  juga memanfaatkan  tokoh  masyarakat  atau  tokoh  agama sebagai  influencer  karena  lebih  dekat  secara  emosional dengan  masyarakat  dan  lebih  efisien  secara  biaya. Pelaksanaan  penanggulangan  risiko  wabah  Covid-19  di Provinsi Banten mengalami berbagai hambatan diantaranya  terbatasnya  anggaran  daerah,  kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis, ragamnya persepsi masyarakat, komunikator kurang  kompeten,  dan tindakan  korupsi.  Selain  itu,  pelaksanaan  komunikasi penanggulangan  risiko  Covid-19  di  Provinsi  Banten masih  dikatakan  belum  efektif  karena  masih  ditemukan cara  pengimplementasian  yang  belum  maksimal  dan masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Syarifuddin.  2021.  Media  Komunikasi  dalam Mendukung
Penyebarluasan Informasi Penanggulangan  Pandemi  Covid-19. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa , 2(1) Alam,  Sukma.  2020.  Peran  Influencer  Sebagai Komunikasi Persuasif Untuk Pencegahan Covid- 19. Jurnal Spektrum Komunikasi , 8(2) Antara  News.  2020.  Tangerang  Raya  Sumbang  75 Persen Positif Covid-19 di Banten. Retrieved on https://banten.antaranews.com/amp/berita/12970 1/tangerang-raya-sumbang-75-persen-positif- covid-19-di-banten
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Banten.  2020.  Persentase Penduduk  Miskin  Banten  Naik  Maret  2020
Naik. Retrieved on
https://banten.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/
543/persentase-penduduk-miskin-banten-maret-
2020-naik-menjadi-5-92-persen.html#
Badri,  Muhammad.  2018. Komunikasi  Risiko  dalam Pencegahan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Provinsi Riau. Institut Pertanian Bogor Bafadhal,  Oemar  Madri  &  Santoso,  Anang  Dwi.  2020.
Memetakan  Pesan  Hoaks  Berita  Covid-19  di Indonesia  Lintas  Kategori,  Sumber,  dan  Jenis Disinformasi.  Bricolage:  Jurnal  Magister  Ilmu Komunikasi, 6(2)
Banten  News.  2021.  Melulu  Pajang  Foto  WH  Andika
Medsos  Dinkes  Disindir  Warganet  Karena Kurang Informatif. Retrieved on www.bantennews.co.id/melulu-pajang-foto-wh- andika-medsos-dinkes-disindir-warganet-karena- kurang-informatif/
Berita  Satu.  2020.  Dampak  Pandemi  Covid-19  19  Ribu Pekerja  Terkena  PHK  di  Banten.  Retrieved  on https://www.beritasatu.com/amp/megapolitan/68 1859/dampak-pandemi-covid19-19-ribu-pekerja- terkena-phk-di-banten
Crowley, David., Mitchell, David. 1994. Communication Theory  Today .  Stanford:  Stanford  University Press Detik  News.  2020.  Kapan  Sebenarnya  Corona  Pertama Kali Masuk RI. Retrieved on https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan- sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri
Dewan  Pers.  2020.  Wajah  Perusahaan  Pers  Cetak  di Masa  Pandemi  Covid-19  Pendapatan  Turun Drastis Hingga Merumahkan Karyawan. Retrieved on https://dewanpers.or.id/berita/detail/1581/Wajah -Perusahaan-Pers-Cetak-di-Masa-Pandemi-
Covid-19-Pendapatan-Turun-Drastis-Hingga- Merumahkan-Karyawan
Evelina,  L.  W.,  &  Handayani,  F.  2018.  Penggunaan Digital Influencer dalam Promosi Produk. Warta ISKI , 1(1), 71
Hasnidar,  dkk.  2020. Ilmu  Kesehatan  Masyarakat. Medan : Yayasan Kita Menulis Husein,  Achmad.,  Onasis,  Aidil.  2017. Manajemen Bencana . Jakarta: Tim P2M2
ILO  Indonesia.  2020.  Covid-19  Sebabkan  Kehilangan Jam  Kerja  dan  Pekerjaan.  Retrieved  on https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCM S_741127/lang--en/index.htm
Juhaeriah.  2020.  Pengaruh  Pembelajaran  Daring Terhadap  Kreatifitas  Anak.  Retrieved  on https://dpk.bantenprov.go.id/Layanan/topic/22/
Kamaluddin,  Rustian.  2001.  Peran  dan  Pemberdayaan
BUMD  Dalam  Rangka  Peningkatan  Ekonomi Daerah. Retrieved on
http://www.bappenas.go.id/files/3913/5022/6047 /rustian__20091015125917__2359__0.pdf Kementerian  Kesehatan  RI.  2021. Panduan Komunikasi Risiko Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan . Jakarta:  Biro  Komunikasi  dan  Pelayanan Masyarakat, Kemenkes RI
Kementerian  Kesehatan  RI.  2020. Panduan  Kemitraan

## Dalam  Pencegahaan  Covid-19  Pada  Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor  443/Kep.114- Huk/2021  tentang  Pembentukan  Gugus  Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan  Infeksi  Novel  Coronavirus  (Infeksi 2019-nCov)  sebagai  jenis  Penyakit  Yang  Dapat
Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Kompas  (Regional).  2020.  Pondok  Pesantren  di  Banten Terpapar Covid-19. Retrieved on https://regional.kompas.com/read/2020/10/23/22 471071/20-pondok-pesantren-di-banten- terpapar-covid-19 Kristanti, Lusiana Laras. 2018. Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten  Serang.  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa
Maliki,  Musa.  2020.  Covid-19,  Agama,  dan  Sains.
Ma’arif  Institute.  Retrieved  on  https://jurnal- maarifinsitute.org McQuail,  Denis.  2005. Mass  Communication  Theory . London: Sage Publications Nugraha,  Agung.  2020.  Menangkal  Pusaran  Hoaks  dan Disinformasi  Saat Pandemi Covid-19. Retrieved on https://ombudsman.go.id/artike/r/artikel— menangkal-pusaran-hoaks-dan-disinformasi- saat-pandemi-covid-19
Nurfatriani,  Fitri.,  dkk.  2018.  Peran  Ilmuwan  Dalam Pembuatan Kebijakan  Fiskal Hijau:  Studi Kasus Provinsi  Jambi. Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan . 15(1), 39-54 Notoatmodjo,  S.  2012. Promosi  Kesehatan  Teori  dan Aplikasi . Jakarta: Rineka Cipta Ombudsman RI Kpw Banten. 2020. Ombudsman Banten Temukan  Masyarakat  Lebak  Masih  Kesulitan Akses  Layanan  Pendidikan  dan  Kesehatan.
Retrieved on https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk --ombudsman-banten-temukan-masyarakat- lebak-masih-kesulitan-akses-layanan- pendidikan-dan-kesehatan
Pakar Komunikasi. 2021. Pendekatan Komunikasi dalam
Perubahan Sosial. Retrieved on www.pakarkomunikasi.com/pendekatan- komunikasi-dalam-perubahan-sosial/amp
Pemprov  Banten.  2020.  Gubernur  Banten  Akui Pendapatan  Daerah Turun.  Retrieved  on https://www.bantenprov.go.id/pressrealease/gub ernur-banten-akui-pendapatan-daerah-turun Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2020  Tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam
Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Desease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  Nomor  1  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Umum  Desa/Kelurahan  Tangguh Bencana
Pielke, R. A. 2007. The Honest Broker: Making Sense of Science  in  Policy  dan  Politics.  New  York: Cambridge University Press
Powell  D.,  W.  Leiss.  2001.  Mad  Cows  and  Mother’s Milk.  The  Perils  of  Poor Risks  Communication. Canada: McGill – Queen’s University Press Public  Relations  Indonesia.  2020.  Mengelola  Pandemi Butuh Kepercayaan. Edisi 63
Radar  Banten.  2020.  Ribuan  Pelaku  UKM  Terdampak
Covid-19.  https://www.radarbanten.co.id/ribuan- pelaku-ukm-terdampak-covid-19/
Sjafari,  Agus,  Nugroho,  Kandung  Sapto,  Arenawati.
2020. Analisis Peningkatan Indeks Pembangunan  Bidang  Kesehatan  di  Provinsi Banten. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies
(JIPAGS)
Sugiharto,  S.A.,  &  Ramadhana,  M.R.  2018.  Pengaruh Kredibiltas  Influencer  Terhadap  Sikap  Pada Merek. https://doi.org/http/www.doi.ac.id/10.34010/JIP SI.V8I2.1333
Surat  Edaran  Kementrian  Dalam  Negeri  Nomor 440/5184/SJ  Tentang  Pembentukan  Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah Susilowati,  Dwi.  2016. Promosi  Kesehatan. Jakarta Selatan:  Pusdik  SDM  Kementerian  Kesehatan RI
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  Tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang
Penanggulangan Bencana
Undang-undang  Kesehatan  RI  No.  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan UNICEF  Indonesia.  Sepertiga  Anak  Sekolah  di  Seluruh Dunia  Tidak  Bisa  Mengakses  Pembelajaran Jarak Jauh. Retrieved on https://www.unicef.org/indonesia/id.press- releases/covid-19-laporan-baru-unicef- mengungkap-setidaknya-sepertiga-anak-sekolah- di-seluruh
VOA Indonesia. 2020. Virus Corona di Media: Edukatif atau Bikin Panik. Retrieved on https://www.voaindonesia.com/amp/virus- corona-di-media-edukatif-atau-bikin-panik- /5321258.html
VOI.  2021.  Benarkah  Ketokohan  Seseorang  Bisa Membuat  Masyarakat  Mau  di  Vaksin  Covid-19. Retrieved on  https://voi.id/amp/41504/benarkah-
ketokohan-seseorang-bisa-membuat-masyarakat- mau-divaksin-covid-19 WHO. 2020. Materi Komunikasi Risiko Covid-19 Untuk Pelayanan Kesehatan