## MEMPERKUAT FUNGSI DAN PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MELALUI  ADVOKASI HAK WARGA ATAS INFORMASI PUBLIK UNTUK MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

## Rochmad Effendy
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang email: rochmad.effendy@unmer.ac.id

## Abstract
Unlike during the New Order era which saw village as an extension of the central government without adequate authority to run the village government, village now has recently become self -governing community equipped with broad authority to manage their own affairs for the sake of realizing people’s welfare. It is an entity of community combined  with  government.  It  is  community  who  possesses  special  governmental  organizational  structure  with unique and vast authority to carry out development programs. In doing so, they handle themselves autonomously based on their own cultural values, their initiatives. As such, the central government has nothing but to respect and concede the uniqueness of its each respective village across the nation. In addition, central government has to allocate state budget to realize social and economic justice for more than 17,000 villages. This is the way the Village Law No 6  2014  has  designed  which  differs  dramatically  from  the  previous  village  law.  It  has  adopted  recognition  and subsidiarity  principle  in  managing  village  development.  In  order  this  to  materialize,  Village  Council  whose membership  consists  elected  representatives  from  among  the  villagers  prominent  figures  has  been  empowered  its political roles by means of annulling its inherent legislative authorities. To pave the way, it is positioned outside the formal village government organizational structure which makes it fit to function as representative of villagers civil organization. Given this setting, the Council’s main duty is to fight to people’s interest by preventing themselves from  village  government  vested  political  interest.  To  make  things  better,  the  law  has  authorized  it  to  organize  a strategic  villagers  gathering  held  annually  namely  Village  Meeting.  As  the  key  actor  of  the  meeting,  the  council members has to show off their  capacities in political communication as well as public communication to run village democratic governance  whose operating values are transparency and accountability. For this to occur, advocating people’s information rights is necessary requirement. By so doing, those values will institutionalize within village government  daily  operations  by  establishing  Public  Information  and  Archives  Operator  as  required  by  Public Information Transparency  Law No 11 2008 which will bring about good village governance.
Key  Word :  Information  Rights:  Civil  Society:  Public  Information  Transparency;  Self-Governing  Community: Recognition; Subsidiarity; Public Communication.

## PENDAHULUAN
Dalam  lintasan  sejarah  nasional,    desa telah  mengalami  bentuk  tindakan  sewenang- wenang  dan  ketidakadilan  oleh  pemerintah pusat.  Sebagai  lembaga  sosial  dengan keunikan dan keberagaman nama, norma dan struktur  tatanan  sosial  budaya  yang  telah wujud  secara  turun  temurun,  desa  lewat  UU No  5  Tahun  1979  telah  diseragamkan mengikuti nama, dan struktur pemerintah ala Jawa. Tidak hanya mengalami penyeragaman, desa juga telah dijadikan sebagai
perpanjangan  tangan  pemerintahan  pusat untuk  selanjutnya  dimanfaatkan  untuk melanggengkan kekuasaan politik sentralistik Orde  Baru.  Seiring  dengan  beralihnya  era reformasi yang menerapkan asas desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  maka pengakuan  terhadap  eksistensi  keberagaman dan  keunikan  desa  mulai  diberlalukan  lewat UU  No  22  Tahun  1999  yang  kemudian dirubah dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan tatanan sosial ekonomi  dan  politik  lokal  desa  akhirnya
52 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
terjadi  secara  drastis  setelah  diterapkannya UU  Desa  No  6  tahun  2014.  Nah  salah  satu prinsip  penting  UU  ini  adalah  asas  asas rekognisi yang  mewajibkan negara mengakui dan menghormati desa sebagai self-governing community  yakni  masyarakat  hukum  yang berpemerintahan dan pemerintahan masyarakat  yang  memiliki  kewenangan berskala  lokal.  Asas  pengakuan  dan penghormatan yang bertujuan untuk mewujudkan  keadilan  sosial  ekonomi  ini hanya bisa terlaksana kalau dibarengi dengan redistribusi  ekonomi  kepada  desa.  Tidak heran,  makanya  kalau  desa  memperoleh kucuran  dana  melimpah  dari  APBN  dan APBD.  Agar  pengaturan  pembangunan  desa dapat  terlaksana  baik,  kewenangan  penuh untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan pembangunan  desa  diberikan.  Ini  sekaligus sebagai  konsekwensi  dari  penerapan  asas subsidiaritas yang menempatkan desa sebagai entitas  warga  yang  otonom  mengurusi kepentingannya secara mandiri. Desa, makanya tidak lagi sebagai perpanjangan dari pemerintahan  daerah  atau  pemerintah  pusat. Dengan  tatanan  seperti  ini  akan  dapat mewujudkan  desa  “catur  sakti”  yang bertenaga  secara  sosial,  berdaulat  secara politik,  berdaya  secara  ekonomi,  dan bermartabsecara budaya yang dikenal dengan UU  Desa  memang  menjadi  „berkah melimpah ruah‟ bagi desa. Hal ini hanya akan mewujud apabila didahului dengan penyiapan  pranata  sosial  politik  seperti istitusionalisasi  kultur  demokrasi  yang  kuat yang  mampu  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  desa  yang  baik  (village  good governance)  yakni  melalui  pelembagaan  tata laksana  yang  menerapkan  aspek  transparasi,
akuntabilitas,  responsivitas,  dialog  dan delibrasi.  Mekanisme  ini  diharapkan  akan mampu  menyelesaikan  semua  permasalahan desa  seperti  kemiskinan,  buruknya  sarana infrastruktur  dan  kualitas  layanan  publik serta  ketimpangan  sosial.  Cita-cita  mencapai kesejahteraan  warga  desa  yang  disandarkan pada  UU  Desa  hanya  akan  tercapai  kalau mereka  diperdayakan  dengan  merevitalisasi pranata  sosial  (keguyuban,  gotong  royong) yang  telah  ada  serta  membangun  kapasitas masyarakat sebagai konsekwensi dari masyarakat  yang  berpemerintahan  mandiri (self-governing community). Perubahan regulasi  desa  papar  Antlov  (2016:  37)  tidak cukup  untuk  mampu  mewujudkan  cita-cita tersebut.  Ini  harus  dibarengi  dengan pelembagaan demokrasi dan upaya pemberdayaan  masyarakat.  Kalau  mereka tidak  diberdayakan  salah  satunya  lewat pelibatan dalam proses pengambilan keputusan  publik,  maka  elit  desa  akan memanfaatkan  peluang  tersebut  untuk kepentingan  sempit  politik  ekonomi  mereka. Antlov (2016:38) mengatakan, “ decentralisation must come with democracy and empowerment – it must  allow  for  the  active  and  equitable involvement  of  people  outside  of  formal  state structures.  Otherwise,  when  government  is decentralised, the local elites simply usurp the new powers ”.  Keadaan  seperti  ini  rawan  terhadap penyelewengan  kewenangan  yang  berakibat pada  merebaknya  tindakan  korupsi.  Potensi tindak  pidana  korupsi  akibat  dari  lemahnya pengawasan  baik  dari  pemerintah  dan masyarakat ini ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporannya yang diterbitkan tahun 2015.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 53
Hal  tersebut  lantas  diperburuk  dengan dikeluarkannya BPD dari unsur
penyelenggara  pemerintahan  desa  ditambah dengan  dikurangi  peran  legislasinya.  Meski demikian,  peran  politik  BPD  diperkuat  pada aspek pengawasan terhadap kinerja pemerintahan  desa.  Di  samping  itu,  BPD dibebani  tugas  sebagai  penanggungjawab penyelenggaraan  Musyawarah  Desa  yang merupakan  konstitusi  tertinggi  desa  serta forum  untuk  mengambil  keputusan  strategis desa.  Lembaga  yang  merupakan  representasi warga desa ini adalah aktor politik desa yang menjalankan  komunikasi  politik  dengan pemerintahan  desa.  Komunikasi  politik  yang dijalankan  hendaknya  diarahkan  untuk memperkuat  demokrasi  desa.  Ini  bisa dilakukan  salah  satunya  adalah  dengan mengadvokasi  warga  masyarakat  tentang pentingya  keterbukaan  informasi  publik pemerintahan  desa  yang  juga  merupakan badan publik yang diwajibkan undang untuk menerapkannya. Berdasarkan paparan di atas, artikel  konseptual  ini  hendak  mendiskusikan peran strategis BPD sebagai unsur masyarakat sipil  untuk  melakukan  advokasi  akan pentingnya implementasi keterbukaan informasi  publik.  Ini  tidak  hanya  akan memperkuat  fungsi  pengawasan  BPD  tapi juga  sekaligus  meneguhkan  posisi  tawar masyarakat  dalam  proses  politik  desa sehingga  terjadi  check  and  balance  dalam kehidupan demokrasi desa.

## PEMBAHASAN

## Mengenal Desa Baru
Berbeda  dengan  perundangan  desa sebelumnya,  UU  Desa  No  6/2014  telah menegaskan  desa  sebagai  sebagai  organisasi
campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan  (self-governing  community) dengan  pemerintahan  lokal  (local  self- government).  Desa,  sehingga  desa  berbentuk pemerintahan  masyarakat  atau  pemerintahan berbasis  masyarakat.  Konsekwensinya,  desa jelas  Sutoro  Eko  (2014:  35)  bermakna pemerintahan dan sekaligus masyarakat yang membentuk  kesatuan  (entitas)  hukum.  Desa tidak  identik  dengan  pemerintah  desa  dan kepala desa. Desa mengindikasikan pemerintahan dan masyarakat yang karenanya  membentuk  membentuk  kesatuan (entitas)  hukum.Desa  makanya  merupakan organisasi  pemerintahan  yang  paling  kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan  masyarakat.  Posisi  sebagai  sebagai masyarakat  yang  berpemerintahan  (self- governing  community)  ini  berdampak  pada perubahan model pembangunan dari community driven development/CDD
(pembangunan  yang  digerakkan  masyarakat akibat  implementasi  program  eksternal pemerintah  pusat)  menjadi  pembangunan yang  digerakkan  desa  /village  driven development (VDD).
Model  pembangunan  VDD  ini  menurut Sutoro  Eko  (2014:45-46)  dapat  dijelaskan sebagai  berikut.  Sebagai  sebuah  kesatuan kolektif yang menggabungkan antara pemerintah  desa  dan  masyarakat,  maka  desa memiliki kemandirian yang didukung dengan kewenangan,  diskresi  dan  kapasitas  lokal. Kepala    desa,  makanya    bertindak  bukan sebagai    kepanjangan    tangan    pemerintah, melainkan    berdiri    dan    bertindak    sebagai pemimpin  masyarakat.  Tidak  heran,  kalau otoritas  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa mendapatkan  legitimasi  dari  masyarakat.
54 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
Untuk  itu,  semua  kepentingan  dan  kegiatan pemerintahan  dan  pembangunan  diikat  dan dilembagakan secara utuh dan kolektif dalam sistem  desa.  Desa  dengan  demikian  memiliki pemerintahan  yang  kuat  yang  mampu menjadi penggerak potensi lokal yang mampu melindungi  seluruh  warga  secara  langsung termasuk  kaum  marginal  dan  perempuan. Pola pembangunan yang diterapkan hendaknya  berbasis  pada  pemanfaatan  aset lokal  lewat  pelembagaan  perencanaan  dan penganggaran secara inklusif
dan partisipatoris.  Agar  proses  dapat  berjalan mulus,  pelembagaan  nilai-nilai  transparansi, akuntabilitas,  partisipasi,  inklusivitas  dan keseteraan  gender  menjadi  keniscayaan.  Hal ini  akan  dapat  terlaksana  kalau  ada institusionaliasi  mekanisme    representasi  dan deliberasi  dan  koalisi  serta  pertautan (engagement)  antar  segenap  pemangku kepentingan  di  desa.  Untuk  itu  diperlukan warga yang kritis, aktif dan terorganisir yang memiliki  kesadaran  politik  terhadap  hak  dan kepentingan  mereka  yang  selanjutnya  ikut aktif  berpartisipasi    dalam    penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa. Tatanan seperti ini diarahkan untuk mencapai keadilan  sosial  ekonomi  yang  makanya memerlukan  dana  Dana  Alokasi  Desa  dari pemerintah  sebagai  bentuk  redistribusi ekonomi  dari  negara.    Dirancang  seperti  ini, desa  makanya  akan  memiliki  martabat budaya  kuat  untuk    mengelola  masyarakat dan sumberdaya lokal.
Rekognisi  papar  Sutoro  Eko  (2014:  27) berarti  menghormati  kesamaan  status  dan posisi; menghargai keberagaman atau keunikan  yang  diarahkan  untuk  mencapai keadilan  sosial.  Ini  berarti  tidak  hanya
memberikan pengakuan, penghormatan terhadap  identitas  kultural  yang  berbeda, tetapi  harus  dibarengi  dengan  redistribusi sosial  ekonomi.  Dengan  demikian,  rekognisi selalu  bermuara  pada  keadilan  budaya  dan redistribusi ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi. Dengan kata lain, rekognisi berarti  bukan  campur  tangan  (intervensi), memaksa  dan  mematikan    institusi    (tatanan, organisasi,    pranata,    kearifan)    yang    telah ada, tapi bertindak memanfaatkan, mendukung  dan  memperkuat  institusi  yang sudah  ada.  Singkat  kata,  negara  mengakui dan  menghormati  terhadap  keragaman  desa, kedudukan,  kewenangan  dan  hak  asal-usul maupun susunan pemerintahan. Tidak hanya itu, negara juga wajib melakukan redistribusi ekonomi  dalam  bentuk  alokasi  dana  dari APBN  maupun  APBD.  Transfer  dana  ini merupakan jalan keluar terhadap ketidakadilan  sosial-ekonomi  terhadap  desa akibat intervensi, eksploitasi dan marginalisasi  yang  dilakukan  oleh  negara. Tidak  hanya  itu,  UU  Desa  lanjut  Sutoro  Eko (2014:30)  juga  melakukan  proteksi  kultural dan  politik  terhadap  desa  dari  tindakan imposisi  dan  mutilasi  yang  dilakukan  oleh supradesa, politisi dan investor.
Asas  subsidiaritas  bertolak  belakang dengan  asas  residualitas  yang  berarti kewenangan  sisa  setelah  terbagi  habis  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah provinsi  dan  kabupaten.  Tidak  heran,  kalau implementasi  asas  ini  yang  biasanya  sebagai konsekwensi  dari  prinsip  desentralisasi  telah menempatkan desa hanya sebagai perpanjangan  pemerintahan  di  atasnya; mendudukkannya sebagai pemerintahan administratif  yang  menerima  limpahan
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 55
kewenangan dari
pemeritahan kabupaten/kota.  Pemerintah  menurut  Sutoro Eko  (2014:  31)  harus  memberikan  dukungan penuh  dan  fasilitiasi  terhadap  desa.  Dengan kata  lain,  alih  alih  mencampuri  urusan internal  desa,  pemerintah  harus  mendorong, memberikan    kepercayaan    dan    mendukung prakarsa  dan  tindakan  desa dalam mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat
setempat.  Ini  selaras  dengan  dengan  salah satu  tujuan  penting  UU  No.  6/2014,  yakni memperkuat desa sebagai subjek pembangunan,  yang  mampu  dan  mandiri mengembangkan  prakarsa  dan  aset  desa untuk kesejahteraan bersama. Perbedaan desa lama  dan  baru  dapat  dilihat  dari  tabel  di bawah ini.
Tabel 1 : Perspektif Desa Lama Vs Desa Baru
Hal Desa Lama Desa Baru Payung hukum UU Pemerintahan Daerah No. 32/2004 dan PP No. 72/2005 UU Desa No. 6/2014 Asas utama Desentralisasi-residualitas Rekognisi-subsidiaritas Kedudukan Sebagai organisasipemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten kota ( local state government ) Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self- governing community dan local self government. Posisi dan peran kabupaten/kota Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat Delivery kewenangan dan program Target Mandat Politik Tempat Desa : Sebagai lokasi proyek dari atas Arena : Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan Posisi dalam pembangunan Objek Subjek Model Pembangunan Government driven development atau community driven development Village driven development Pendekatan dan tindakan Imposisi dan mutilasi Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi Sumber : Sutoro Eko, 2014 ; 11 Berkaitan dengan kehidupan
demokrasi  desa,  UU  No.  6/2014  merancang demokrasi  campuran  antara  tradisiliberal,
radikal dan komunitarian. Ketiganya mendambakan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai tujuan utama.
56 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
Akuntabilitas  pemimpin  tidak  hanya  diukur dari  integritasnya  yang  bersih  dari  korupsi, tetapi juga  juga ditentukan oleh karakter lain seperti  inovatif,  visioner,  proaktif,  progresif danberkinerja baik.Implementasi prinsip menjadi  keniscayaan  saat  ditemukan  fakta bahwa  kehidupan  demokrasi  desa  justru bermuara  pada  ketimpangan  sosial  ekonomi di  kalangan  wara  masyarakat.  Untuk  itu, mekanisme pengawasan ketat demi keberingambangan politik / check and balances mutlak  diterapkan.  BPD  menjadi  aktor strategis  yang  bertanggungjawab  untuk melaksanakan  hal  ini.  Di  samping  itu,  BPD harus  mampu  melembagakan  nilai-nilai kebebasan,  transparansi,  akuntabilitas  dan partisipasi.  Agar  hal  dapat  berjalan,  dimensi tata  kelola  organisasi  warga  sipil  dan partisipasi perlu menjadi perhatian utama. Ini sekaligus  menjadi  solusi  untuk  memperkuat hak-hak  warga, citizenship dan  kedaulatan rakyat.  Organisasi  dan  partisipasi  warga  ini tidak  cukup  hanya  diwadahi  sebagai invited participation lewat  lembaga  kemasyarakatan,
tapi mereka harus didorong untuk mengorganisir  diri  mereka  secara  mandiri sebagai popular  participation . UU  No.6/2014 tidak  mengatur  secara  eksplisit  organisasi warga itu, tetapi pada prinsipnya sesuai Pasal 68, warga masyarakat mempunyai hak  untuk berpartisipasi,  yang  tentu  bisa  menggunakan organisasi mandiri sebagai wadah partisipasi. Yang terakhir adalah bahwa pemikiran kaum komunitarian  sangat  cocok  dengan  konteks sosiokultural masyarakat desa. Asas kebersamaan,
kegotongroyongan, kekeluargaan  dan  musyawarah  dalam  UU
No.  6/2014  mencerminkan  pemikiran  kaum komunitarian (Sutoro Eko.et.al. 2014; 157).

## Perkembangan  Posisi  BPD  Era  Orde  Baru- Reformasi
BPD  merupakan  lembaga  perwakilan desa  yang  menjalankan  fungsi  pengawasan, legislasi  dan  penganggaran.  Dengan  setting politik  seperti  ini,  parlemen  desa  ini    akan mampu  menciptakan  mekanisme check  and balance dalam  percaturan  politik  yang selanjuntnya  akan  menyehatkan  demokrasi desa.  Sejarah  perkembangan,  BPD  telah mengalami  beberapa  kali  perubahan  peran, fungsi  dan  kedudukan.  Mulai  dari  hanya sekedar lembaga pelengkap „pemanis‟ demokrasi  akibat  kedudukannya  dibawah kendali  kepala  desa.  Lembaga  yang  disebut sebagai  Lembaga  Musyarawah  Desa    ini ditegaskan dalam UU No 5 /1979. Perubahan signifikan  kemudian  terjadi  dalam  UU  No 22/1922.  Nama  lembaga  pun  berubah  dari lembaga permusyawaratan menjadi perwakilan  dengan  kedudukan  politik  yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa sehingga posisinya setara dengan kepala desa.  Peran  dan  fungsinya  juga  diperluas yang  tidak  hanya  peran  perwakilan  tapi  juga meliputi    legislasi,  pengawasan,  dan penganggaran.  Namun,  peran  dan  fungsi  ini seperti  tercatat  dalam  UU  No  32/2004 kemudian  diperlemah  dengan  membatasinya sebatas  pada  legislasi  dan  perwakilan.  Ini terjadi  meski  kedudukannya  sejajar  dengan kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan  desa.  Peran,  fungsi  dan posisinya  semakin  dipersempit  pada  UU  No 6/2014.  Di  sini  fungsi  legislasi  PBD  dibatasi.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 57
Sekarang  ia  berada  di  luar  struktur penyelenggara  pemerintahan  desa.  Ini  dapat dilihat dari pengertian BPD menurut Undang Nomor  6  Tahun  2014)  tentang  Desa  yang menyatakan  Badan  Permusyawaratan  Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara demokratis.  Hal  ini  kemudian  dipertegaskan dalam  Pasal  26  pasal  1  yang  menyatakan Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa.  Ini  bertolak  belakang
dengan  ketentuan  UU  No  32/2014  yang dipertegas  dalam  Pasal  1  angka  8  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang Desa,  bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disingkat  BPD,  adalah  lembaga yang  merupakan  perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan desa. Berkaitan dengan sejarah perkembangan BPD dari tahun 1979 hingga 2014 dapat dilihat pada tabel 2. Sementara perbandingan konten antara    UU  No  32/2004  dan  UU  No  6/2014 dilihat dari sisi kedudukan, fungsi politik dan hukum digambarkan pada tabel berikut.
Tabel 2: Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa dari 1979-2014 Indikator UU No 5/1979 UU No 22/1999 UU No 32/2004 UU No 6/2014 Istilah Lembaga Musyawarah Desa Badan Perwakilan Desa Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa Kedudukan Sebagai pemerintah desa, berada dibawah Kepala Desa. Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sejajar dengan Kepala Desa. Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sejajar dengan Kepala Desa Bukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, tidak sejajar dengan Kepala Desa, berada di luar struktur pemerintahan desa Fungsi Musyawarah Legislasi - Pengawasan Perwakilan- Anggaran Legislasi - Perwakilan Legislasi (terbatas) Perwakilan Pengawasan Penegasan dalam satu pasal UU/PP Belum, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu. Tidak ada, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu. Sudah ditegaskan, pasal 17 PP 72 2005 Tidak ada, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu Calon Kepala Dusun Berasal dari Merupakan Bebas asalkan
58 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
anggota - Pimpinan lembaga kemasyarakatan - Pemuka masyawarakat kalangan tertentu, yang memenuhi syarat - adat - agama - organisasi sosial politik - golongan profesi - unsur pemuka masyarakat keterwakilan golongan tertentu, seperti: - Ketua RW - Pemangku adat -
Golongan profesi - Pemuka agama - Tokoh atau
pemuka masyarakat lain memenuhi syarat, didasarkan pada keterwakilan wilayah Pemilihan anggota Musyawarah KaDes dan Sekdes ( ex oficio) menjadi ketua dan wakil Pemilihan langsung Musyawarah dan mufakat Pemilihan langsung atau musyawarah Sumber : Ardhiwinda Kusumaputra, Ngesti Dwi Prasetyo (tanpa tahun: 14-13) Pengertian tersebut memberikan pemahaman  bahwa  BPD  bukan  merupakan unsur  penyelenggara    pemerintahan  desa. Lembaga  ini  memang  memiliki  fungsi pemerintahan,  tapi  ia  berdiri  sendiri  di  luar struktur  pemerintahan  desa.Berada  di  luar struktur pemerintahan desa menurut Ardhiwinda  (tanpa  tahun:  17)  membuat fungsi  dan  peran  BPD  kurang  optimal  yang pada gilirannya akan mengurangi legitimasinya  dalam penyelenggaraan  fungsi tersebut. Meski demikian  BPD tetap memiliki peran strategis melaksanakan fungsi pemerintahan,  terutama  dalam  menjalankan peran  komunikasi  politik  dan  komunikasi publiknya. UU Desa, makanya membekalinya dengan  “panggung”  politik  berupa  forum Musyawarah  Desa  untuk  mengoptimalkan peran  strategis  tersebut.  Sebagai  aktor  utama forum  strategis  yang    dihadiri  oleh Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat untuk  menyepakati  hal  yang  bersifat strategisdalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  ini,  BPD  dituntut  untuk cakap  dan  piawai  dalam  mengelola  forum
untuk memainkan dua peran sekaligus yakni komunikasi  politik  dan  komunikasi  publik. Forum Musyawarah Desa ini menurut Sutoro Eko  (2014:  165)  dapat  disebut  sebagai perluasan  dari  peran  politik  BPD  ( extended BPD).
Kedudukan  baru  BPD  ini  berpotensi menurut Sutoro Eko (2014: 165) mengakibatkan  beberapa  kemungkinan  plus minus hubungan antara kepala desa, BPD dan masyarakat. Pertama , fungsi politik BPD yang menguat  akan  memperkuat  kontrol  dan legitimasi  kekuasaan  kepala  desa.  Pada  saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan  kebersamaan  antara  pemerintah desa,  BPD,  lembaga    kemasyarakatan    dan unsur-unsur    masyarakat  untuk  membangun dan  melaksanakan  visi-misi  perubahan desa.Ini  dapat  bermuara  pada  terhindarinya konflik langsung antara kepala desa dan BPD. Kedua, memiliki  kekuatan  legal  dalam menyelenggarakan pemerintahan seperti menetapkan  APB  Desa  dan  Peraturan  Desa, kepala  desa  yang  mempunyai  hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa saja
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 59
mengabaikan  kesepakatan  yang  dibangun dalam  pembahasan  bersama  antara  kepala desa  dan  BPD  maupun  kesepakatan  dalam musyawarah desa.
Tindakan  ini  dibenarkan  secara  legal tetapi tidak legitimate secara politik. Kalau ini terjadi,  di  sinilah  diperlukan  kecakapan politik BPD untuk menyelesaikan permasalahan  tersebut.  Berkaitan  dengan relasi kedua pihak tersebut, Sutoro Eko (2014: 167)  memaparkan  ada  empat  jenis  hubungan
yakni  dominatif,  kolutif,  konfliktual,  dan kemitraan.  Dari  keempat  relasi  tersebut, hubungan kemitraan menjadi alternatf pilihan terbaik.  Lewat  relasi  ini  akan  tercipta kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga,  jika  dilakukan  secara  terbuka.  Tapi relasi ini akan berubah menjadi persekongkolan  kolutif  ketika  dilakukan secara  tertutup  dan  tidak  ada  diskusi  yang kritis.
Tabel 3 : Kedudukan dan fungsi BPD menurut UU 32/2004 dan UU 6/2014 No Komponen UU No. 32/2004 UU No. 6/2014 1 Definisi Lembaga yang merupa kan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis 2 Kedudukan BPD Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa Sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa. 3 Fungsi hukum Fungsi hukum/legislasi kuat: Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa Fungsi hukum/legislasi lemah: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 4 Fungsi politik BPD sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Menyelenggarakan musyawarah desa
Sumber :  Eko Sutoro, 2015; 189

## BPD  sebagai  Kekuatan  Masyarakat  Sipil
Desa
Masyarakat sipil menurut Culla ( 2006: 19) merupakan jaringan hubungan sosial yang
dibangun  orang  per  orang  di  antara  mereka sendiri  dalam  konteks  kelompok  atau komunitas; hubungan tersebut lebih dilandaskan  atas  dasar  timbal  balik,
60 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
egalitarianism  inklusif    dan  kesukarelaan untuk  menggalang  solidaritas  kemanusiaan, dan  mewujudkan  kebaikan  bersama  ( public good )  daripada  atas  dasar  hukum    kewajiban yuridis;  peraturan  dicipatkan  sendiri  untuk menata hubungan diantara mereka, sementara negara  menggunakan  „aturan  dari  luar‟  yang menggunakan  kekerasan  dan  paksaan  ; keberadaan  mereka  tidak  bergantung  pada perantaraan  otoritas  lembaga  negara.  Mereka selalu  berusaha  membangun  kreativitas  serta berupaya  mengatur  dan  memobilisasi  diri sendiri  secara  otonom  tanpa  melibatkan negara.  AS  Hikam  seperti  dikutip  Culla (2006:20)  menjelaskan  masyarakat  sipil memiliki  beberapa  karakteristik  seperti kesukarelaan  ( voluntary ),  keswadayaan  ( self- supporting ),  keswasembadaan  ( self-generating ), kemandirian ( autonomy ) tinggi saat berhadapan  dengan  negara  dan  memiliki keterikatan  kuat  dengan  norma-norma  atau nilai  hukum  yang  disepakati.  Culla  (2006:21) menyimpulkan  bahwa  masyarakat  sipil adalah yang mereka yang memiliki kemandirian  yang  membuat  mereka  mampu memajukan  diri  sendiri,  bisa  menghalangi intervensi  pemerintah  dan  negara  dalam realitas yang diciptakan sendiri, serta mampu menunjukkan sikap kritis di bidang kehidupan politik. Berada  di  luar  struktur  pemerintahan desa ditambah dengan dicabutnya kewenangan  legislasinya,  BPD  memang dirancang untuk memperkuat peran representasi  dan  pengawasan  masyarakat terhadap  pemerintahan  desa.  Dipilih  secara demokratis dari perwakilan warga masyarakat,  anggota  BPD  lebih  tepat
diposisikan  sebagai  representasi  kepentingan masyarakat  yang  harus  menjadi  melakukan komunikasi politik intensif dengan konstituen mereka dalam rangka artikulasi, agregasi dan deliberasi permasalahan publik untuk selanjutnya  didesakkan  sebagai  rancangan kebijakan publik. Peran dan fungi pengawasannya akibat kedudukan
kelembagaannya yang berada di luar struktur pemerintahan  desa,  kian  menegaskan  posisi BPD sebagai unsur masyarakat sipil. Posisinya sebagai  aktor  strategis  masyarakat  sipil  kian nampak  nyata  saat  menghelat  kegiatan Musyawarah  Desa  yang  memungkinkannya untuk  dapat    meningkatkan  posisi  tawar politik  warga  terhadap  pemerintahan  desa terutama  saat  penyampaian  laporan  kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Melalui “panggung”perhelatan  Musyawarah  Desa yang  merupakan  forum  penting  karena dihadiri elit desa seperti kepala desa, lembaga kemasyarakatan  dan  unsur  masyarakat,  BPD seharusnya  dapat  menjadikannya  sebagai arena untuk mengoptimalkan peran representasi,  agregasi  kepentingan  politik warga,  delibarasi  serta  menggairahkan partisipasi. Berada di luar struktur pemerintahan  desa  tapi  tetap  dituntut  untuk melakukan  fungsi  pemerintahan,  lembaga  ini dapat diasumsikan sebagai unsur masyarakat sipil  desa.  Sebagai  bagian  dari  warga masyarakat,  ia  dapat  melakukan  perubahan dan  menciptakan  sejarah  dengan  cara melakukan  agregasi  berbagai  kepentingan dengan  mentransformasikan  kepentingan- kepentingan sempit menjadi pandangan yang lebih  universal  sebagai  ideologi  lantas membentuk  aliansi  dengan  semua  pemegang
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 61
kepentingan  untuk  mewujudkan  ideologi tersebut (Mansour Fakih: 1996: 60).  Bertindak sebagai kekuatan masyarakat sipil, BPD harus mampu memperjuangkan kepentingan warga dengan  menghindari  sejauh  mungkin  relasi- relasi  kolutif  manipulatif  dengan  pemerintah desa. Sebagai pengawas kinerja pemerintahan desa,  BPD  hendaknya  meletakkan  aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama saat menjalankan tugas dan perannya. Ini  mengingat  legitimasi  anggota  BPD dibangun  atas  dasar  kepercayaan  warga masyarakat  untuk  dapat  memaksimalkan fungsi  pengawasan  kinerja  pemerintahan desa.  Lewat  optimalnya  pengawasan  BPD, nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi  akan  secara  perlahan  melembaga dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan setting seperti ini, akan  terbangun  mekanisme  demokrasi  desa yang disandarkan atas nilai –nilai transparansi,  akuntabel,  partisipatif  tetapi tetap menjalankan prinsip-prinsip komunitarian seperti gotong royong,
kebersamaan  ( keguyuban ),  dan  musyawarah mufakat.  Demokrasi  di  sini  menurut  Sutoro Eko  et.al  (2015:4)  menjadi  asas,  nilai,  sistem dan  tata  kelola  sehingga  melahirkan demokrasi  yang  inklusif,  deliberatif  dan partisipatif  yang  menempatkan  semua pemegang  kepentingan  pada  posisi  setara. inilah demokrasi yang  mengusung  semangat: “demokrasi untuk setiap orang,  bukan hanya untuk  mayoritas”  Sutoro  Eko  et.al  (2015:55). Nah  agar  dapat  terbangun  tata  kelola demokrasi  seperti,  BPD  dapat  melakukan advokasi    hak  warga  atas  informasi  sebagai
sebuah  ikhtiar  politik  untuk  melembagakan tata kelola demokrasi ini.

## Hak Masyarakat Atas Informasi Publik
Informasi secara etimologis berasal dari kata Latin informare yang berarti memberikan bentuk atau membentuk sebuah gagasan. Hak atas  informasi,  makanya  menjadi  kebutuhan pokok  setiap  manusia  untuk  mewujudkan segenap  potensi  sosial,  politik  dan  ekonomi setiap  individu.  Ini  menyangkut  beragam pengetahuan  tentang  berbagai  isu  yang melibatkan  beragam  pemegang  kepentingan mulai  dari  pasar  hingga  pemerintahan  yang memungkinan  setiap  individu  agar  dapat mengambil  keputusan.  Ini  juga  merupakan sumber  daya  publik  yang  harus  ditata  dan disimpan  serta  disebarluaskan  oleh  lembaga pemerintahan  dalam  rangka  meningkatkan kepercayaan  warga  masyarakat.  Hal  ini karena setiap warga yang memiliki kesadaran politik  ingin  berperan  dalam  mempengaruhi dan  mengarahkan  permasalahan  publik mereka.  Dengan  demikian,  lewat  semangat publik ini, individu dapat mengaktualisasikan identitasnya  dan  menyadari  bahwa  ia  harus memberikan sumbangan terhadap kesejahteraan sosial (Malik: 2013:43).
Hak  warga  atas  informasi  yang mewujud dalam bentuk transparansi menurut Harrison, T.M., & Sayogo, D.S (2014;1) adalah sebuah  kondisi  yang  memungkinkan  warga memperoleh  akses  terhadap  data  dan dokumen  yang  menyangkut  perilaku  dan tindakan  yang  dilakukan  penyelenggara pemerintahan.  Informasi  seperti  ini  berperan penting  bagi  warga  untuk  dapat  memonitor dan  mendeteksi  perilaku  korup  para
62 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
penyelenggara  pemerintahan  serta  mendesak mereka  untuk  bertindak  akuntabel.  Hal  ini sebagai  konsekwensi  dari  prinsip  demokrasi representatif    yang  mengasumsikan  bahwa legitimasi  dibangun  atas  dasar  kepercayaan warga ( people’s trust ) ; bahwa pemimpin yang terpilih    berupaya  untuk  memenuhi keingingan  masyarakat.  Nah  kepercayaan masyarakat  seperti  ini  harus  dikembangkan dan  dirawat  melalui  sebuah  relasi  kompleks antara transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Singkat kata, informasi merupakan  jantung  bagi  berlangsungnya mekanisme  demokrasi.  Informasi  merupakan oksigen yang menghidupkan kinerja demokrasi.  Kalau  warga  masyarakat  tidak mengetahui  apa  yang  terjadi  di  lingkungan mereka,  atau  informasi  tentang  perilaku penyelenggara  pemerintahan  tersembunyi, tidak  dipublikasikan  secara  meluas,  mereka tidak  akan  mampu  berkontribusi  secara positif  dalam  dikusi  permasalahan  publik. Tidak  hanya  kebutuhan  pokok  hidup, informasi  publik  juga  merupakan  bagian penting integral bagi pemerintahan yang baik. Informasi  publik  memungkinkan  masyarakat untuk  mengawasi  perilaku  penyelenggara pemerintahan.  Ini  merupakan  bahan  baku perdebatan publik untuk membahas permasalahan  publik  (Toby  Mendel  :  1999:1). Dari  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi dan  akuntabilitas  merupakan  kunci  utama dalam menuntaskan gagalnya proses pembangunan  dan  buruknya  implementasi demokrasi. Penerapan kedua prinsip menurut McGee, Rosie. Gaventa, John ( 2011: 6-7) akan mencegah  tindakan  korupsi  dan  mampu memperbaiki  inefisiensi    layanan  publik.  Ini
merupakan cara efektif untuk memberdayakan masyarakat dan
meningkatkan kemampuan penyedia layanan publik  dalam  menyerap  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakatmenurut  McGee,  Rosie. Gaventa, John ( 2011: 6-7).
Singkat kata, informasi publik merupakan  kekuatan  masyarakat  yang mendorong mereka  untuk dapat terlibat aktif dalam  permasalahan  bersama  sehingga memungkinkan  mereka  untuk  berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal  ini  berarti  menggambarkan  pentingnya pemerintahan  yang  terbuka  ( open government ) yang  mewajibkannya  untuk  memberikan layanan  informasi  publik  kepada  masyarakat sehingga  mereka  dapat  berpartisipasi  dalam mengambil  keputusan  dan  kebijakan  publik. Tidak  heran  kalau  bapak  konstitusi  Amerika James Madison tahun 1822 mengatakan,
“ a  popular  government  without  popular information or the means of acquiring it, is but  a  prologue  to  a  farce  or  a  tragedy  or perhaps  both.  Knowledge  will  forever govern ignorance, and people who mean to be  their  own  governors,  must  arm themselves with the power which knowledge gives.”
Perundangan  yang  mengatur  jaminan hak  warga  atas  informasi  publik  adalah  UU No  14  Tahun  2014  Tentang  Keterbukaan Informasi  Publik.  Informasi  publik  menurut UU  ini  adalah  informasi  yang  dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 63
penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan publik  lainnya  yang  sesuai  dengan  Undang- Undang  ini  serta  informasi  lain  yang berkaitan  dengan  kepentingan  publik.Karena menjadi  badan  publik  akibat    operasionalnya didanai  dari  dana  publik  (APBN/APBD), pemerintah  desa  wajib  menyediakan  layanan keterbukaan  informasi  publik  yang  menurut UU ini terutama Pasal 3 dimaksudkan untuk ; (a)  menjamin  hak  warga  negara  untuk mengetahui  rencana  pembuatan  kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan  keputusan  publik,  serta  alasan pengambilan  suatu  keputusan  publik;  (b) mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam proses  pengambilan  kebijakan  publik;  (c) meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan  Badan  Publik  yang  baik;  (d) mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang baik,  yaitu  yang  transparan,  efektif  dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (e) mengetahui alasan  kebijakan  publik  yang  mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f) mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (g)
meningkatkan  pengelolaan  dan  pelayanan informasi  di  lingkungan  Badan  Publik  untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.  Layanan  keterbukaan  informasi publik, makanya menjadi kewajiban pemerintahan  desa  seperti  ditegaskan  pada pasal  13    dengan  cara  (1)  menunjuk  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;  (2)  membuat  dan  mengembangkan  sistem penyediaan  layanan  informasi  secara  cepat, mudah,  dan  wajar.  Di  samping  itu,  badan
publik seperti dinyatakan pada pasal 7 wajib ; (1) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada  di  bawah  kewenangannya  kepada Pemohon Informasi Publik  ; (2)  menyediakan Informasi  Publik  yang  akurat,  benar,  dan tidak  menyesatkan.  Hal  ini  karena  informasi publik  menjadi  hak  setiap  warga  seperti dinyatakan  pada  pasal  4  ayat  2  bahwa  setiap orang  berhak:  (a)melihat  dan  mengetahui Informasi  Publik;  (b)  menghadiri  pertemuan publik  yang  terbuka  untuk  umum  untuk memperoleh Informasi Publik; (c) mendapatkan  salinan  Informasi  Publik melalui  permohonan;  (d)  menyebarluaskan Informasi  Publik  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Kewajiban menerapkan UU ini sekaligus sebagai jawaban atas minimnya tata kelola informasi yang baik pada  UU  Desa  beserta  aturan  perundangan turunannya.
Keterbukaan  informasi  publik  ini belum  terakomodasi  sepenuhnya  dalam  UU Desa  yang  hanya  menyebutnya  5  kali sedangkan  9  lainnya  lebih  berkaitan  dengan Sistem  Informasi  Desa.  Hak  warga  atas informasi  publik  ini  disebut  pada  pasal  27 tentang  kewajiban  kepala  desa  point  d  yang menyatakan
memberikan dan/atau menyebarkan  informasi  penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Kemudian  pada  pasal  68  tentang  hak masyarakat  desa  untuk  meminta  dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta  mengawasi  kegiatanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
64 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa.  Lantas  pada  pasal  82 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa
(1)  Masyarakat  Desa  berhak  mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan  Desa;    (4)  Pemerintah  Desa wajib  menginformasikan  perencanaan  dan pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa,  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa,  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  kepada  masyarakat  Desa  melalui layanan  informasi  kepada  umum  dan melaporkannya  dalam  Musyawarah  Desa paling  sedikit  1  (satu)  tahun  sekali.  Hal  yang sama  juga  ditemukan    pada  aturan turunannya  baik  Peraturan  Pemerintah maupun  Peraturan  Menteri  terkait.  PP  No  43 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa menyebut satu kali, yakni pada pasal 52 yang menyatakan  Kepala  Desa  menginformasikan secara  tertulis  dan  dengan  media  informasi yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat mengenai  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. Demikian juga halnya  dengan  Peraturan  Menteri  terkait. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa hanya menyebut satu kali pada  Pasal  8  tentang  Kewenangan  lokal berskala  Desa  di  bidang  pemerintahan  Desa yakni tentang pengembangan sistem administrasi  dan  informasi  Desa.    Meski demikian,  hak  informasi  masyarakat  ini mendapatkan jaminan yang muncukupi yang
menyebutkan  secara  eksplisit  hak  tersebut sebanyak  20  kali.  Hal  ini  terdapat  pada Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah  Desa.  Singkat  kata,  upaya menerapkan  keterbukaan  informasi  publik dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa  belum menjadi  prioritas  utama  bagi  Kementerian Desa.  Ini  dapat  dilihat  dari  penetapan indikator  Indeks  Desa  Membangun  yang tidak memasukkkan kriteria layanan informasi  publik  sebagai  indikator  utama seperti  yang  tercantum  dalam  Peraturan Menteri    Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016    Tentang Indeks  Desa  Membangun  yang  menilai  dari aspek  ketahanan  sosial,  ekonomi  dan  ekologi desa. Indikator layanan publik pemerintahaan desa,  terutama  aspek  layanan  informasi publik  tidak  disebutkan.  Padahal  aspek layanan  publik  ini  sangat  strategis  yang sejalan dengan amanat UU No 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik dan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

## Penerapan Layanan Informasi Publik
Hak warga atas informasi publik belum sepenuhnya  diterapkan  secara  penuh.  Ini yang  dipaparkan  Fasihol  (2010;  33-42))  yang menemukan  adanya  ketertutupan  bahkan kerahasiaan  dalam  mengakses  informasi publik  oleh  masyarakat.  Penelitian  yang dilakukan  di  propinsi  Nusa  Tenggara  Timur ini  juga  mendapatkan  buruknya  standard
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 65
layanan  informasi  publik  akibat  dari  belum dibentuknya  PPID.  Ini  kemudian  diperparah dengan    minimnya  kesadaran  pejabat  dan masyarakat  akan  hak  atas  informasi. Buruknya  layanan  informasi  publik  dan minimnya  kesadaran  masyarakat  terhadap pentingnya  informasi  publik  sama  sebangun dengan  lemahnya  pengawasan  masyarakat terhadap  kinerja  lembaga  publik.  Hal  ini berpotensi terhadap penyelewengan
kewenangan dan tindak pidana korupsi. KPK dalam  laporannya  tahun  2015  menemukan tidak optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi. Untuk itu, lembaga anti suap ini merekomendasikan pemerintah  untuk  merevisi  Permendagri  No. 07  tahun  2008  tentang  Pengawasan  atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan memasukan  aspek  pengawasan  partisipatif oleh  masyarakat,  audit  sosial,  mekanisme pengaduan.  Revisi  PP  43/2014  dengan memasukkan kewajiban kepala desa mempublikasikan  RAPBDesa  untuk  diriview oleh  masyarakat  dan  menyediakan  saluran keluhan/umpan  balik  masyarakat  atas RAPBDesa  juga  diperlukan  dalam  rangka mencegah potensi korupsi pemerintah desa.

## Advokasi  Hak  Informasi  Publik  Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat
Advokasi  dapat  diartikan  secara sederhana sebagai proses berbicara atas nama orang lain. Makna ini berkembang mencakup tindakan yang dilakukan oleh agen pembangunan,  masyarakat  sipil  untuk melakukan  perubahan.  Secara  istilah  berarti proses mengelola informasi dan pengetahuan
secara  strategis  untuk  mempengaruhi  atau mengubah  perilaku  atau  kebijakan  yang berdampak  pada  kehidupan  masyarakat terutama  kaum  pinggiran.  Jadi  tujuan  utama advokasi  adalah  melakukan  perubahan  dari berbagai  aspek  seperti  sikap  dan  perilaku politik, proses pengambilan keputusan Aspek penting  dalam  kegiatan  advokasi  adalah pelibatan warga masyarakat dalam melakukan  perubahan.  Advokasi  makanya tidak  hanya  berkaitan  dengan  merancang perubahan  dalam  bidang  kebijakan  dan program  tapi  juga  mencakup  membangun kapasitas, tata kelola sumber daya kekuasaan masyarakat sipil serta pelibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan (dimensi masyarakat  sipil),  meningkatkan  legitimasi partisipasi masyarakat sipil serta mengembangkan akuntabilitas lembaga publik (dimensi ruang publik), meningkatkan kondisi  material  warga  miskin  serta memperluas  kesadaran  diri  masyarakat sebagai  warga  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  (dimensi  keuntungan  individu) Cathy Watson (2001:1-2) .
Agar  upaya  pemberdayaan  tersebut dapat  terlaksana,  aspek  tata  kelola  kegiatan tersebut  perlu  mendapatkan  perhatian.  Yang dimaksud  dengan  aspek  tata  laksana organisasi ( organisational aspects ) pemberdayaan masyarakat menurut Laverack (2001: 135-138) mencakup  sebuah keterkaitan antara  elemen  inter  personal  seperti  kendali individu, modal sosial, kohesivitas komunitas dan  elemen-elemen  kontekstual  seperti kondisi  politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya. Aspek-  aspek  ini  menggambarkan  proses pemberdayaan masyarakat yang
66 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
memungkinkan  individu  dan  kelompok untuk mengelola diri mereka dan memobilisasi  sumber  daya  yang  dimiliki untuk  melakukan  perubagan  sosial  politik. Untuk  itu  diperlukan  kepimpinan  fungsional yang  didukung  oleh struktur organisasi yang mapan  serta  partisipasi  warga  komunitas.  Ini karena  kepemimpinan  dan  partisipasi  warga saling  terkait  satu  dengan  yang  lain. Partisipasi warga tanpa kepemimpinan formal yang  kuat  yang  bertanggungjawab  untuk menyelesaikan
permasalahan serta memberikan  arah  akan  mengakibatkan kegagalan proses  pemberdayaan masyarakat.
Nah  proses  seleksi  pemimpin  ini  biasanya lebih ditentukan oleh norma sosial masyarakat.
Dari  paparan  di  atas  dapat  ditegaskan bahwa  BPD  menjadi  permain  utama percaturan  tata  kelola  pemerintahan  dan demokrasi  desa.  Ini  mengingat  kedudukan politik strategisnya sebagai unsur masyarakat yang  meniscayakannya  untuk  selalu  mandiri memperjuangkan kepentingan warga masyarakat serta menjaga jarak dari intervensi kepentingan politik pemerintah desa. Memang di bidang legislasi desa, BPD sudah tidak berwenang lagi. Sebagai gantinya peran politik  BPD  diperkokoh  melalui  perluasan kewenangan  pengawasannya.  Musyawarah Desa yang merupakan forum kolektif asosiatif yang dihadiri para elit desa dijadikan sebagai panggung  politik  BPD  untuk  memainkan peran  utama  tersebut.  karena  fungsi  dan kewenangan  politiknya  diperkuat,  BPD makanya  menjadi  masyarakat  sipil  yang berperan  sebagai  kekuatan  penyeimbang terhadap  dominasi  elit  politik  dan  pencegah
potensi  godaan  kooptasi  pemerintahan  desa. Nilai-nilai  seperti  transparansi,  akuntabilitas, dan  partisipasi  dapat  secara  perlahan  dapat diinstitusionaliasi dalam kehidupan demokrasi  desa.  Demokrasi  inklusif  yang diarahkan untuk merangkul secara mutualistik  semua  pemegang  kepentingan desa. Untuk mencapai hal tersebut, BPD harus menjalin  komunikasi  politik  dengan  mereka berkaitan dengan alokasi sumber daya publik. Di  samping  itu,  peran  komunikator  publik juga  harus  diperankan  untuk  hal  tersebut. Komunikasi  publik  menurut  Ahy  H  (2012:17, 27)  merupakan  proses  komunikatif  yang diarahkan untuk membentuk, mempengaruhi keputusan berkaitan dengan kebaikan bersama  ( common  good )  yang  akan  bermuara pada  pengembangan  serta  revitaliasi  tatanan sosial  ( social  order ).  Ini  terkait  erat  dengan ruang  publik  ( public  sphere )  ;  sebuah  ruang yang steril dari kepentingan politik penguasa serta  kepentingan  ekonomi  pengusaha. Dengan  kata  lain,  ini  merupakan  proses komunikatif yang bertujuan untuk membentuk  keputusan  kolektif    yang menyangkut kebaikan bersama. Ini mengindikasikan  bahwa  keputusan  (politik dan  moral)  yang  dihasilkan  merupakan  hasil kerja  kolektif    dan  bahwa  keabsahan  sebuah keputusan  tidak  ditentukan  oleh  isi  tapi melalui  proses  yang  tepat.  Hak  warga  atas informasi publik merupakan jantung demokrasi  desa  yang  dibangun  atas  nilai transparansi dan akuntabilitas. Kalau demokrasi  desa  yang  inklusif  hendak dikembangkan, maka adalah tugas BPD untuk mengadvokasi  warga  terhadap  pentingnya tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  berbasis
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 67
pada  layanan  informasi  publik  seperti ditegaskan  pada  UU  No  14  Tahun  2008.  Ini selanjutnya akan bermuara pada pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  yang  secara  structural melekat  pada  sekretaris  desa.  Pengembangan struktur ini sama sebangun dengan penguatan pengawasan  masyarakat  terhadap  kinerja pemerintahan  sehingga  dapat  mencegah tindakan  penyelewengan  kewenangan  dan tindak  pidana  korupsi.  Ini  mengindikasikan
keberadaan  pemerintahan  terbuka  ( open government )  yang  memungkinkan  warga untuk  mengawasi  dan  berpartisipasi  dalam pembuatan  keputusan  publik.  Ini  sekaligus juga  menggambarkan  sebuah  tata  kelola pemerintahan  desa  yang  baik  ( good  village governance ).  Gambaran  utuh  tentang  hal  ini dapat  dilihat  dalam  diagram  grafis  di  bawah ini.
Gambar 1 :
Model Penguatan Peran Pengawasan BPD lewat Advokasi Hak Informasi Publik Masyarakat
68 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa: (1) BPD menjadi pemain kunci  ( key  player )  yang  bertugas    merancang dan  memainkan  peran  strategis  dalam menngembangkan  tata  kelola  demokrasi desainklusif.  Disebut  demikian  mengingat peran dan fungsi politik BPD terutama dalam hal  pengawasan  telah  diperkuat  melalui didudukannya  lembaga  ini  di  luar  struktur organisasi  pemerintahan  desa.  Ini  sebagai subsitusi dari dihapuskannya peran legislasinya.  Dengan  setting  seperti  ini, anggota  BPD  lebih  tepat  mewakili  unsur masyarakat  sipil  yang  harus  membeli kepentingan warga dengan mencegah campur tangan pemerintah dengan menghindari relasi kolutif manipulatif ; (2) Peran politik strategis BPD  akan  tercermin  pada  perhelatan Musyawarah Desa yang merupakan panggung  politiknya.  Kemampuan  dalam mengelola  forum  kolektif  asosiatif  yang dihadiri  elit  desa  ini  mengharuskan  untuk piawai  dalam  berkomunikasi  politik  dan publik  sekaligus  :  (3)  Agar  demokrasi  dapat berjalan  mulus,  nilai  transparansi  dan akuntabilitas  perlu  dilembagakan.  Salah satunya adalah advokasi hak informasi publik yang  dilakukan  oleh  BPD  sebagai  kekuatan masyarakat  sipil  yang  hendaknya  menjadi kekuatan  penyeimbang  politik  terhadap pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahy,  Hänska,  Maximillian  T.,  2012, Public Communication  as  Ideal  and  Practice  : Definition  of  the  Common  Good  in Persian • Language Transnational Newswork ,  A  thesis  submitted  to  the
Department of Media &
Communications  of  the  London  School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy,  London,  diakses  pada http://etheses.lse.ac.uk/627/1/Hänska- Ahy_Public_Communication_Ideal.pdf Antlöv, Hans., Wetterberg, Anna &Dharmawan, Leni  (2016):  Village Governance,  Community  Life,  and  the  2014
Village  Law  in  Indonesia ,  Bulletin  of Indonesian  Economic  Studies,  diakses pada http://dx.doi.org/10.1080/00074918.201 5.1129047
Culla,  Suryadi,  Adi,  2006, Rekonstruksi  Civil Society:  Wacana  dan  Aksi  Ornop  di Indonesia , LP3ES, Jakarta
Eko, Sutoro, 2015, Regulasi Baru, Desa Baru; Ide, Misi, dan Semangat UU Desa , Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta …………..,  et.al,  2014, Desa  Membangun Indonesia , Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
Eko,  Sutoro,  et.al.,  2015, Modul  Pelatihan Penyegaran;  Buku  2  Lembar  Informasi Pendampingan  Desa:  Pengakhiran  PNPM Mandiri  Perdesaan  dan  Implementasi Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa . Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia
Faisol,  Ahmad,  2010 ,    Laporan  Penelitian Penilaian  Awal  Akses  Informasi  Publik  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur ,  ARTICLE 19 dan Yayasan Tifa, Jakarta
Fakih,  Mansour,  1996, Masyarakat  Sipil  Untuk
Transformasi  Sosial  :  Pergolakan  Ideologi LSM Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Harrison,  T.M.,  &  Sayogo,  D.S.,  2014,
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 69
Transparency, Participation, and Accountability Practices in Open Government: A Comparative Study , Government Information Quarterly (2014), diakses pada
http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2014.08. 002
Kusumaputra,  Ardhiwinda.,  Prasetyo,  Dwi, Ngesti, tidak ada tahun, Model Penguatan Kedudukan  Badan  Permusyawaratan  Desa Dalam  Struktur  Pemerintahan  Desa , diakses  pada  tanggal  17  Juli  2017  pada https://media.neliti.com/media/public ations/35439-ID-model-penguatan- kedudukan-badan-permusyawaratan- desa-dalam-struktur-pemerintahan.pdf . Laverack, Glenn. (2001) “ An Identification And Interpretation Of TheOrganizational Aspects Of Community Empowerment ”.
Community Development Journal. Volume 36 Issue 2.1 April 2001 36 (2): 40- 52.Diakses pada https://doi.org/10.1093/cdj/36.2.134 Malik, Varun., 2013, Right to Information in India: A Hallmark of Democracy , International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) ISSN: 2319-4421, Volume 2, No. 2, February 2013, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 di www.irjcjournals.org/ijmssr/Feb2013/8. pdf McNair, Brian, 2011, An Introduction to Political Communication , Routledge, London McGee, Rosie. Gaventa, John. 2011, Shifting Power? Assessing the Impact of Transparency and Accountability Initiatives , Institute of Development Studies / IDS Working Paper 383, London, United Kingdom Mendel, Toby, 1999, The Public's Right to Know : Principles on Freedom of Information Legislation, ARTICLE 19 Global Campaign for Free Expression, London. Diakses pada tanggal 20 Juli 2017 di
https://www.article19.org/pdfs/standa rds/righttoknow.pdf . Watson, Cathy, 2003, Advocacy Sourcebook : A Guide to Advocacy For WSSCC Coordinators Working On The WASH Campaign , Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) International Environment House, Geneva, Switzerland Deputi  Bidang  Pencegahan  –  KPK,  2015, Laporan    Hasil    Kajian    Pengelolaan Keuangan    Desa  :  Alokasi    Dana    Desa, Deputi  Bidang  Pencegahan  –  KPK, Jakarta.

## Peraturan dan Perundangan:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi Publik
Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah
Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  tahun  2014  Peraturan Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.  30  Mei  2014. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  47  Tahun  2015    Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014    Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Jakarta
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang      Pedoman  Kewenangan Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  Dan
70 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa,
Jakarta Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang    Pedoman  Tata  Tertib  Dan Mekanisme  Pengambilan  Keputusan Musyawarah Desa, Jakarta Peraturan  Menteri    Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang      Indeks  Desa  Membangun, Jakarta