## KESESUAIAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL DI PEMERINTAH DAERAH
Azhari Salam 1 Universitas Sebelas Maret dan BPKP azharinugraha@gmail.com Sutaryo 2* Universitas Sebelas Maret sutaryo@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  kesesuaian  sistem pelaporan  keuangan  pemerintah  berbasis cash  toward  acrual dan full  accrual dan  relevansinya  dengan  pengambilan  keputusan internal  organisasi  pemerintah.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga mengidentifikasi  peran  pengendalian  internal  dalam  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah.  Desain  penelitian  adalah survey dengan  responden  pelaksana  akuntansi  pemerintah  daerah  di Provinsi  Jawa  Timur  dan  Sulawesi  Barat.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan  keuangan  pemerintah berbasis full  accrual mempunyai  kesesuaian  dalam  menyediakan informasi  untuk  pengambilan  keputusan  internal  di  provinsi tersebut.  Namun  demikian,  tingkat  kesesuaian  sistem  pelaporan keuangan pemerintah berbasis full accrual lebih rendah dibanding dengan  basis cash  toward  accrual .  Selain  itu,  baik  pengawasan internal  maupun  relevansi  informasi  pelaporan  keuangan memiliki  peran  penting  di  kedua  provinsi  dalam  konteks pengambilan  keputusan  internal.  Hasil  ini  berimplikasi  bagi pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kapabilitas internal  pemerintah  serta  kualitas  implementasi  basis  akrual dalam akuntansi pemerintah daerah agar informasi dalam laporan keuangan  pemerintah  lebih  relevan  dalam  pengambilan keputusan internal.
ASSETS
Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 8 No. 1 Hlmn. 21 - 34 Madiun, April 2019 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk: 21 Maret 2019
Tanggal diterima: 29 April 2019 Kata Kunci : Pelaporan keuangan pemerintah daerah; pengambilan keputusan; kontrol internal;
relevansi informasi laporan keuangan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explain  the  conformity  of  goverment  financial reporting system, both cash toward accrual based and full accrual based, and its relevance on internal decision making for government institution. Furthermore, this study also identifies the role of internal control in local government financial reporting. The design of this research is survey on local  government  accounting  officers  in  East  Java  and  West  Sulawesi Provinces as research respondents. The result evidences that full accrual based  financial  reporting  system  has  the  conformity  in  providing information  for  internal  decision  making  in  those  provinces.  However, the level of conformity of full accrual based financial reporting system is lower than cash toward accrual based system. In addition, both internal control  and  financial  reporting  information  relevance  hold  significant role in those provinces in internal decision making context. These results provide  implication  for  local  governments  to  improve  their  quality  and internal capability as well as the implementation quailty of accrual based accounting  so  that  the  information  on  local  government  financial statement becomes more relevant for internal decision making.
Keywords :
Local government financial reporting; decision-making; internal  control;  financial  statement’s  information relevancy

## PENDAHULUAN
Reformasi akuntansi sektor publik menjadi fokus berbagai lembaga internasional seperti World  Bank , International  Monetary  Fund ,  dan International  Federation  of Accountant dengan aktif mempromosikan adopsi manajemen dan teknik sektor swasta ke sektor publik (Roob dan Newberry, 2007). Dukungan dan dorongan dari lembaga- lembaga dunia ini menyebabkan adopsi akuntansi akrual di sektor publik. Penerapan basis  akrual  untuk  akuntansi  pemerintah  Indonesia  mengacu  pada  PP/71/2010 (sebagai pengganti PP/24/2005) yang meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas  Menuju  Akrual.  Implementasi  peraturan  ini  secara  bertahap  mengubah  sistem basis kas menjadi basis akrual sejak 2003 sampai 2014 untuk pemerintah pusat. Khusus untuk pemerintah daerah (pemda), perubahan ke basis akrual wajib dilakukan paling lambat pada tahun anggaran 2015 (Pasal 10 Permendagri/64/2013).
Namun  pengadopsian  sistem  akuntansi  akrual  ke  sektor  publik  masih mengundang  banyak  perdebatan  karena  adanya  perbedaan  karakteristik  lingkungan sektor  publik  dan  sektor  swasta  (Ghulam,  2013).  Menurut  Guthrie  (1998)  dan Caperchione  (2006)  basis  akrual untuk  sektor  publik  diperkenalkan  karena  informasi yang  dihasilkan  dari  akuntansi  berbasis  kas  dianggap  tidak  cukup  memadai,  baik untuk  transparansi  dan  akuntabilitas,  maupun  untuk  pengambilan  keputusan.  Basis kas  tradisional  juga  berfokus  pada input yang  ditransformasi  ke  dalam  sistem akuntansi akrual yang output-oriented yang mirip dengan sektor privat (Brostrom, 1998; Guthrie,  1998;  Torres,  2004).  Menurut  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu,  2014) penerapan basis akrual bermanfaat karena memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya: menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena  memenuhi  azas  ”semakin  baik  informasi,  maka  semakin  baik  keputusan”, pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat, penilaian kinerja yang lebih akurat  dalam  satu  tahun  pelaporan  karena  penilaian  kesehatan  keuangan  dikaitkan pada  kinerja  organisasi  pemerintah,  dapat  menghasilkan  nilai  aset,  kewajiban  dan ekuitas yang lebih baik dan pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih  baik  serta  memberi  gambaran  keuangan  lebih  menyeluruh  tentang  keuangan negara dari sekadar gambaran kas.
Berbagai kritik diutarakan ahli terkait adopsi akrual ke sektor publik diantaranya menyatakan  bahwa  tidak  ada satu penelitian  pun yang secara  empiris membuktikan adanya  hubungan  antara  adopsi  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  akrual  dengan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan (Carlin, 2005). Kritik lain berkaitan dengan  klaim  bahwa  sistem  akrual  dapat  meningkatkan  pengukuran  biaya  yang memudahkan  keputusan  pengalokasian  sumber  daya,  yang  dimungkinkan  dengan mengakui biaya secara penuh termasuk depresiasi dan cost of capital yang digunakan untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  (Robinson,  1998).  Argumen  didukung  Carlin (2000)  yang  telah  membuktikan  baik  secara  empiris  maupun  analitis  bahwa penggunaan basis akrual dapat membiaskan estimasi biaya yang berujung keputusan yang salah terkait keputusan investasi/belanja dan alokasi sumber daya pemerintah. Selain  itu  telah  dilakukan  berbagai  studi  yang  memberikan  bukti  bahwa  sistem pelaporan  keuangan  akrual  di  pemerintahan  lokal  yang  diadopsi  dari  sistem pelaporan keuangan bisnis, bukan merupakan sistem pelaporan keuangan yang paling sesuai  untuk  pengambilan  keputusan  dan  pengendalian  intern  (Brusca,  1997; Askim, 2008;  Yamamoto,  2008;  Windels  dan  Christiaens,  2008;  Cohen,  2009;  Grossi  dan Reichard,  2009.  Selain  itu,  di  sektor  swasta  sendiri,  metode  pencatatan  akrual mempunyai  sifat  yang  rawan  untuk  direkayasa  dengan  atau  tanpa  harus  melanggar prinsip akuntansi yang berterima umum (Sulistyanto, 2008) yang tentunya tidak sesuai dengan  tujuan  penerapan  akuntansi  akrual  di  sektor  publik  untuk  meningkatkan

## ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 8 NO 1 APRIL 2019 HLMN. 21 - 34
transparansi  dan  memberikan  informasi  yang  berkualitas  untuk  pengambilan keputusan. Kritikan juga muncul terkait manfaat akuntansi akrual yang dinilai hanya terlihat bagus di atas kertas namun sulit untuk diimplementasikan. Meskipun, seiring dengan berjalannya waktu ditemukan bahwa pemahaman relevansi informasi akrual semakin meningkat, seiring dengan kemampuan pengguna untuk mencerna informasi yang  disajikan.  Lebih  lanjut  disimpulkan  setelah  beberapa  tahun  pengaplikasiannya, sistem  akrual  dianggap  lebih  atraktif  untuk  pengambilan keputusan  dibanding  basis kas, seiring pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh pengguna dalam penerapan akrual (Kober, et al., 2010 dan Andriani et al, 2010).
Kemudian  terkait  implementasi  akrual  di  sektor  publik  masih  relatif  terbatas yang  meneliti  spesifik  kegunaan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  akrual  untuk kepentingan  manajemen,  utamanya  untuk  pengambilan  keputusan  internal  (Mack, 2004; Mack dan Ryan, 2006; Yamamoto, 2008; Cohen, 2009; dan Grossi dan Reichard, 2009) . Terkait  dengan  isu  pengaruh  akuntansi  akrual  untuk  pengambilan  keputusan manajerial  sektor  publik,  menurut  Andrian,  et  al.  (2010)  bahwa  informasi  yang dihasilkan  dari  akuntansi  berbasis  akrual  sangat  relevan  untuk  pengambilan keputusan,  namun  juga  penting  untuk  membuktikan  hal  ini  dengan  mendapatkan tanggapan  dari  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam  proses  pengambilan  keputusan internal di pemerintahan. Noguiera dan Jorge (2012) meneliti hal ini di Kota Braganca Portugal  yang  menyimpulkan  bahwa  model  pelaporan  keuangan  akrual  telah memadai untuk pengambilan keputusan internal di kota tersebut. Hasil penelitiannya menyatakan  bahwa  86%  responden  memberikan  pernyataan adequate dan  5% responden  menyatakan very  adequate .  Lebih  lanjut  diperoleh  gambaran  bahwa pengendalian  intern  dan  relevansi  informasi  laporan  keuangan  yang  disajikan memiliki pengaruh signifikan untuk pengambilan keputusan internal.
Beberapa  penelitian  di  Indonesia  seperti  Susanto  dan  Djuminah  (2015) memperoleh  hasil  bahwa  bahwa  bahwa  unsur-unsur  laporan  keuangan  dan  rasio keuangan  yang  dihasilkan  dari  sistem  akuntansi  berbasis  kas  memiliki  tingkat kegunaan  yang  lebih  tinggi  daripada  yang  dihasilkan  dari  sistem  akuntansi  berbasis akrual.  Sementara  itu,  Karno  (2017)  menunjukkan  bahwa  tingkat  penggunaan informasi  akuntansi  berbasis  akrual  bermanfaat  tinggi  dalam  rangka  pengambilan keputusan  internal.  Selain  itu,  Karno  (2017)  menujukan  bahwa  faktor  eksternal organisasi,  faktor  internal  organisasi  dan  faktor  karakteristik  individu  pengguna berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  penggunaan  informasi  akuntansi  berbasis akrual  dalam  pengambilan  keputusan  internal.  Aryani  dan  Kiswanto  (2017) menyimpulkan  bahwa  penerapan  akrual  berbasis  di  Kabupaten  Kudus  dapat mendukung keandalan pelaporan keuangan dan kapasitas Aparatur Sipil Negara yang bertugas  sebagai  bendahara  di  setiap  SKPD  dan  karyawan  di  bidang  akuntansi  di BPPKAD Kudus dan mendukung terciptanya keandalan pelaporan keuangan.
Penelitian  ini  mengidentifikasi  persepsi  manajer  entitas  pemerintah  daerah mengenai kegunaan model pelaporan keuangan akrual untuk pengambilan keputusan internal  pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Untuk  memperoleh  gambaran mengenai hal tersebut, peneliti menggunakan Provinsi Sulawesi Barat sebagai sampel karena  merupakan  Daerah  Otonomi  Baru  sehingga  masih  dalam  tahap  awal menjalankan akuntansi pemerintahan dan Provinsi Jawa Timur sebagai daerah induk dan  telah  lama  menjalankan  akuntansi  pemerintahan.  Selain  itu,  Provinsi  Sulawesi Barat  merupakan  gambaran  pemerintah  daerah  dengan  tingkat  pemahaman  dan implementasi akrual basis yang rendah dengan indikator opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK hanya 28 % beropini WTP dan WTPDPP pada tahun 2014. Sementara  itu,  Provinsi  Jawa  Timur menggambarkan  pemahaman  dan  implementasi
yang  lebih  bagus  dengan  indikator  opini  BPK  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah dengan opini WTP dan WTPDPP sebesar 62% pada tahun 2014. Penelitian ini memberi  kontribusi  informasi  sebagai  bahan  pertimbangan  baik  bagi  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan terkait implementasi basis  akrual  bagi  akuntansi  keuangan  pemerintah,  selain  itu  penelitian  ini  juga memberi  kontribusi  pada  pengembangan  referensi,  khususnya  terkait  manfaat informasi  basis  akrual  bagi  pengambilan  keputusan  manajerial  pemerintah  daerah dalam konteks Indonesia.

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2014: 13). Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dengan demikan,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitaif,  data  yang diperoleh dari sampel populasi penelitiaan dianalisis dengan metode statistik (seperti mean ,  median,  standar  deviasi)  yang  kemudian  diinterprestasikan.  Desain  penelitian ini adalah survei eksploratif, karena pemerintah daerah di Indonesia baru diwajibkan menggunakan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  berbasis  akrual  mulai  tahun anggaran 2015 (Pasal 10 ayat 2 Permendagri/64/2013).
Data  penelitian  yang  dibutuhkan  adalah  data  primer  dalam  bentuk  persepsi responden (subyek) penelitian. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen  yang  digunakan  adalah  kuisioner.  Kuisioner  yang  digunakan  adalah replikasi dari Noguiera dan Jorge (2012). Untuk menilai kesesuaian sistem pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  dalam  menyediakan  informasi  untuk  pengambilan keputusan  internal,  responden  diminta  untuk  mengisi  kuisioner  dengan  penilaian skala likert dari skala ‘1 – tidak sesuai’ sampai ‘5 – sangat sesuai’ seperti Nogueira dan Jorge  (2012).  Jika  responden menjawab  selain  ‘tidak sesuai’,  ‘tidak tahu’,  dan  ‘sangat sesuai’  maka  responden  diminta  untuk  memberikan  opsi  alasan  untuk  mendukung jawabannya. Alasan yang dapat dipilih antara lain perbedaan dengan basis akuntansi anggaran  yang  berbasis  kas,  pembuatan  laporan  keuangan  yang  lama/terlambat, banyaknya dokumen yang diperlukan, informasi dalam laporan keuangan yang terlalu rumit/sulit  dimengerti,  serta  alasan  lainnya  yang  dijelaskan.  Penelitian  ini menggunakan  deskriptif  analisis  untuk  mengeksplorasi  hubungan  antara pengendalian  intern,  relevansi  informasi  laporan  keuangan,  dan  kesesuaian  model pelaporan  keuangan.  Setiap  responden  diberikan  opsi  jawaban  dari  skala  ‘1  -  tidak penting’ sampai ‘5 – sangat penting’ mengenai alasan responden menganggap penting pengendalian  intern  terkait  informasi  keuangan  yang  disajikan  untuk  proses pengambilan  keputusan.  Kemudian  untuk  meneliti  apakah  penyiapan  dan pengungkapan informasi keuangan yang relevan berkaitan dengan kesesuaian sistem pelaporan  keuangan,  responden  diminta  untuk  menjawab  dengan  skala  ‘1  –  tidak pernah’  sampai  ‘5  –  selalu’  terkait  dengan  pengungkapan  informasi  keuangan  yang relevan untuk pengambilan keputusan.

## Sampel Penelitian

## ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 8 NO 1 APRIL 2019 HLMN. 21 - 34
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Seluruh  Kabupaten  pada  Provinsi  Sulawesi  Barat  dan Provinsi  Jawa  Timur  yang  berperan  penting  dalam  proses  pengambilan  keputusan internal sekaligus pengguna utama dari model pelaporan keuangan akrual, terdiri dari 1 Kepala SKPD (eselon II), 1 Sekretaris/Kepala Bidang (eselon III), 1 Kepala Subbagian Keuangan/  Non  Keuangan  (eselon  IV),  1  auditor  internal,  dan  1  Staf Keuangan/Bendahara/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berfokus  pada  SKPD yang  dianggap  paling  merasakan  dampak  penerapan  akuntansi  akrual  yaitu  Dinas Pendapatan Daerah, Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah,  dan Inspektorat Daerah yang diidentifikasi berjumlah 820 orang. Kemudian dari 820 subyek penelitian yang  diidentifikasi,  sebanyak  418  menjadi  partisipan.  Dengan  demikian  tingkat response rate dalam penelitian ini adalah 50,79%. Rincian subyek penelitian ditampilkan di Tabel 1.
Tabel  1  Jumlah  Subyek  Penelitian  di  Kabupaten  dan  Kota  se  Provinsi  Sulawesi Barat dan Provinsi Jawa Timur
Kriteria Sampel Penelitian Sulawesi Barat Jawa Timur Total Respond en Kem- bali % kembali Respond en Kem- bali % kembali Respond en Kem- bali % kembali Eselon II s.d IV 150 60 40 342 168 49 492 228 46,34 Auditor Intern 50 31 62 114 72
63 164 103 62,80 Staf keuangan / Bendahara/PPK 50 29 58 114 58 51 164 87 53,05 Total 250 120 48 570 298 52 820 418 50,98

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Responden
Berdasarkan 418 responden yang memenuhi kriteria untuk diolah, jenis kelamin perbandingan  laki-laki  dan  perempuan  60:40,  kemudian  rentang  umur  responden, mayoritas  berumur  di  atas  30  tahun.  Untuk  latar  belakang  pendidikan,  mayoritas lulusan S1 dan S2. Untuk karakteristik pekerjaan responden terkait dengan SKPD asal, mayoritas bekerja di SKPD yang berdasarkan tupoksinya berperan penting dan paling merasakan  dampak  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual,  yaitu  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah,  dan Inspektorat Daerah. Tampilan sampel SKPD dapat dilihat di Grafik 1.
Grafik 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Responden
Kemudian mayoritas responden merupakan pejabat struktural eselon II sampai IV  yaitu  56%.  Kemudian  33%  responden  adalah  auditor  internal,  dan  11%  staf keuangan, bendahara, dan PPK.Tampilan jabatan responden ditampilkan dalam Grafik 2.

## Grafik 2 Jabatan responden
Untuk masa kerja PNS, mayoritas telah bekerja lebih dari 10 tahun, untuk masa kerja  dalam  jabatan  mayoritas  telah  lebih  dari  1  tahun.  Kemudian  mengenai  tingkat pemahaman  terhadap  akuntansi  berbasis  akrual,  mayoritas  menyatakan  belum memadai  yang  dapat  tergambar  dari  opini  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Provinsi  Jawa  Timur  dan  Sulawesi  Barat yang  belum  sepenuhnya mampu mencapai opini wajar tanpa pengecualian. Tampilan pemahaman akuntansi akrual ditampilkan dalam Grafik 3.

## Grafik 3 Tingkat Pemahaman Sistem Pelaporan Keuangan Akrual

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Tingkat kesesuaian sistem pelaporan keuangan akrual
Terhadap  pertanyaan  apakah  sistem  pelaporan  akrual  telah  sesuai  untuk menyediakan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di Provinsi Jawa  Timur,  hampir  2/3  responden  (58%)  menjawab  ‘sesuai’,  8%  menjawab  ‘tidak tahu’,  5%  yang  menjawab  ‘kurang  sesuai’  atau  ‘tidak  sesuai’,  dan  hanya  29  %  yang menjawab  ‘sangat  sesuai’.  Sementara  itu,  untuk  Provinsi  Sulawesi  Barat,  terdapat kemiripan  dengan  jawaban  responden  di  Jawa  Timur,  yaitu  58%  menjawab  ‘sesuai’, 10% menjawab ‘tidak tahu’, 7% yang menjawab ‘kurang sesuai’ atau ‘tidak sesuai’, dan hanya 24 % yang menjawab ‘sangat sesuai’.

## Grafik  4  Kesesuaian  sistem  pelaporan  keuangan  akrual  untuk  Pengambilan keputusan internal
Untuk mengetahui alasan mengapa responden memberikan jawaban selain tidak tahu dan skala absolut mengenai tingkat kesesuaian sistem pelaporan keuangan akrual untuk  pengambilan  keputusan  internal,  maka  diberikan  5  (lima)  opsi  alasan  untuk mendukung  jawaban  yang  diberikan  diluar  skala  absolut  (skala  1  dan  5)  dan  tidak tahu (skala 3), yaitu perbedaan dengan basis akuntansi untuk anggaran yang berbasis kas,  pembuatan  laporan  keuangan  yang  lama/terlambat,  banyaknya  dokumen  yang diperlukan,  informasi  dalam  laporan  keuangan  yang  sulit  dimengerti/terlalu  rumit, dan alasan lainnya yang dijelaskan.
Hasil  penelitian  di  Provinsi  Jawa  Timur  menunjukkan  bahwa  alasan  utama responden menganggap sistem pelaporan keuangan akrual bukan merupakan sistem yang  paling  sesuai  untuk  pengambilan  keputusan  adalah  banyaknya  dokumen pendukung  laporan  yang  diperlukan  (40%),  kemudian  23%  menjawab  perbedaan dengan  basis  akuntansi  anggaran  yang  berbasis  kas,  dan  17%  menjawab  pembuatan keuangan yang lama/terlambat. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Barat, ditemukan sebaran yang cukup merata pada opsi alasan yang dipilih oleh responden, yaitu 24% beralasan adanya perbedaan dengan basis akuntansi anggaran yang berbasis kas, 20% menjawab  pembuatan  keuangan  yang  lama/terlambat,  26%  menjawab  karena banyaknya  dokumen  yang  diperlukan,  18%  menjawab  informasi  dalam  laporan keuangan sulit  dimengerti  atau  terlalu  rumit,  dan  12%  yang memberikan  alasan  lain diantaranya  ketidakyakinan  terkait  infrastruktur  IT  untuk  mendukung  pembuatan laporan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan, serta sumber daya manusia yang tidak mendukung untuk pembuatan laporan keuangan akrual yang informatif. Salah satunya SKPD Dinas Pendapatan Daerah yang sangat merasakan dampak perubahan  sistem  akuntansi  menjadi  akrual  untuk  akun  pendapatan,  seperti  untuk Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang  merupakan  pajak  limpahan  dari  pemerintah pusat  yang  datanya  tidak  lengkap  dan  akurat  sehingga  akan  sangat  menyulitkan untuk  dapat  ditelusuri ataupun  diestimasi  dengan  andal.  Temuan  ini  didukung  oleh hasil penelitian FEE  (2007);  Guthrie  (1998); IFAC-IPSASB  (2011);  dan  Paulsson  (2006) yang  menyatakan  kesulitan  utama  untuk  menerapkan  akrual  adalah:  (i)  biaya implementasi, (ii) kompleksitas yang semakin meningkat, (iii) orientasi profit, dan (iv) informasi yang disajikan tidak digunakan oleh users. Menurut Simanjuntak (2005) dan Kemenkeu  (2014)  kendala  dari  akuntansi  berbasis  akrual  adalah  kompleksitas pencatatan  yang  perlu  dukungan  komitmen  dari  pimpinan  dan  ketersediaan  SDM yang  memadai  untuk  penerapannya.  Hasil  penelitian  secara  grafis  dapat  dilihat  di grafik 5.

## KESESUAIAN SISTEM PELAPORAN ….
Grafik  5  Alasan  sistem  pelaporan  keuangan  akrual  dianggap  tidak  sangat  sesuai untuk pengambilan keputusan internal
Peran pengendalian intern dan relevansi informasi laporan keuangan
Untuk menilai  pentingnya pengendalian  intern dan  tingkat  relevansi  informasi dalam  laporan  keuangan  yang  disajikan  untuk  keperluan  pengambilan  keputusan internal,  diberikan  2  (dua)  set  kuisioner  dengan  pertanyaan  tentang  pengaruh pengendalian intern terhadap kebergunaan informasi keuangan yang disajikan untuk pengambilan  keputusan  intern,  dan  tingkat  relevansi  informasi  keuangan  yang disajikan, masing-masing terdiri dari 12 dan 9 pertanyaan. Penelitian membandingkan persepsi  responden  di  dua  provinsi  yaitu  Sulawesi  Barat  yang  mewakili  daerah otonomi baru dan masih dalam tahap awal menerapkan akuntansi pemerintahandan Jawa Timur yang mewakili daerah induk dan lebih lama dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahannya. Untuk mengetahui mengapa responden menganggap pengendalian intern  penting  untuk  pengambilan  keputusan  internal,  maka  12  fungsi/manfaat pengendalian intern dijadikan opsi jawaban dalam kuisioner (Tabel 2).
Berdasarkan  Tabel  2  terlihat  alasan  utama  pengambil  keputusan  internal  di kabupaten/kota  se  Jawa  Timur  menganggap  pengendalian  intern  penting  dalam pelaporan  keuangan  untuk  membantu  proses  pengambilan  keputusan  adalah pengendalian intern memungkinkan informasi keuangan yang andal disajikan secara informatif (4,41) atau dipilih oleh 98,0% responden, mencegah terjadinya kelalaian dan kecurangan  (4,52)  serta  mencegah  penyalahgunaan  sumber  daya  (aset)  dalam organisasi (4,44) yang keduanya dipilih oleh 96,7% responden.

## Tabel 2 Peran Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pelaporan Keuangan
No Penjelasan Frekuensi Statistik Jawa Timur Sulawesi Barat Median Mean (n=418) Std. Deviasi <3 3 >3 <3 3 >3 JT SB JT SB JT SB 1. PI berkontribusi untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan 0,4% 3,3% 96,3% 0,0% 1,7% 98,3% 5 4 4,46 4,39 0,604 0.522 2. PI memungkinkan informasi keuangan yang andal disajikan secara informatif 0,4% 1,6% 98,0% 0,6% 4,6% 94,8% 4 4 4,41 4,26 0,571 0,566 3. PI mencegah terjadinya kelalaian dan kecurangan 0,4% 2,9% 96,7% 0,0% 2,3% 97,7% 5 5 4,52 4,57 0,598 0,540 4. PI memastikan informasi dalam laporan keuangan valid/benar 0,4% 4,1% 95,5% 1,1% 2,3% 96,6% 5 5 4,45 4,46 0,617 0,605 5. PI memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai prosedur 1,6% 2,9% 95,5% 0,0% 2,9% 97,1% 4 4 4,41 4,45 0,651 0,554

## ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 8 NO 1 APRIL 2019 HLMN. 21 - 34
No Penjelasan Frekuensi Statistik Jawa Timur Sulawesi Barat Median Mean (n=418) Std. Deviasi <3 3 >3 <3 3 >3 JT SB JT SB JT SB 6. PI menjamin akurasi dan integritas catatan akuntansi 3,3% 4,9% 91,8% 0,6% 3,4% 96,0% 4 4 4,27 4,35 0,719 0,577 7. PI menjamin adanya perlindungan terhadap asset 1,2% 4,5% 94,3% 1,1% 4,6% 94,3% 4 4 4,36 4,34 0,650 0,650 8. PI menjamin laporan keuangan bebas dari salah saji material dan merefleksikan substansi ekonomi dari suatu transaksi 2,0% 7,0% 91,0% 2,9% 12,1 % 85,1% 4 4 4,22 4,17 0,679 0,771 9. PI berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas informasi 1,2% 3,7% 95,1% 1,1% 2,9% 96,0% 4 4 4,33 4,36 0,628 0,598 10. PI menjamin pencatatan aset tetap entitas selalu diperbarui/up to date 1,6% 5,7% 92,6% 2,3% 7,5% 90,2% 4 4 4,35 4,24 0,701 0,686 11. PI memverifikasi/mengeval uasi pelaksanaan rencana/kebijakan yang dibuat pengambil kebijakan di level yang lebih tinggi 2,5% 4,9% 92,6% 3,4% 8,6% 87,9% 4 4 4,30 4,25 0,696 0,756 12. PI mencegah penyalahgunaan sumber daya (aset) dalam organisasi 2,0% 1,2% 96,7% 1,1% 5,7% 93,1% 4 4 4,42 4,38 0,665 0,649
Catatan: Skala 1’tidak penting’ ke 5 ‘sangat penting’, <3 mewakili nilai dari skala 1’tidak penting’ dan 2 ‘kurang penting’, 3 mewakili nilai skala ‘tidak tahu’, dan >3 mewakili nilai skala 4 ‘penting’ dan 5 ‘sangat penting’. JT: Jawa Timur; SB: Sulawesi Barat.
Namun kesepuluh manfaat pengendalian intern lainnya yang tercantum dalam kuisioner  juga  dianggap  penting  oleh  seluruh  responden  pengambil  keputusan internal  di  Kab/kota  se  Jawa  Timur  dengan  nilai mean paling  rendah  4,22  dengan persentase  rata-rata  lebih  dari  90%.  Sementara  itu,  untuk  responden  pengambil keputusan  internal  se  Provinsi  Sulawesi  Barat,  pengendalian  intern  berkontribusi meningkatkan  keandalan  pelaporan  keuangan  (4,39)  dipilih  oleh  98,3%  responden, kemudian  pengendalian  intern  mencegah  terjadinya  kelalaian  dan  kecurangan  (4,57) yang dipilih oleh 97,7% responden. Namun mirip dengan hasil penelitian di Kab/Kota se Jawa Timur, kesepuluh manfaat pengendalian intern lainnya yang tercantum dalam kuisioner  juga  dianggap  penting  oleh  seluruh  responden  pengambil  keputusan internal di Kab/kota se Sulawesi Barat dengan nilai mean paling rendah 4,17 dengan persentase rata-rata juga lebih dari 90%. Kemudian terkait relevansi penyajian laporan keuangan  akrual  oleh  pemerintah  daerah  untuk  pengambilan  keputusan  internal, sebagian  besar  responden  di  Kab/Kota  se  Provinsi  Jawa  Timur  menjawab  informasi yang  tersedia  dalam  laporan  keuangan  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  (4,14)  atau dipilih  oleh  84,4%  responden  dan  tersedia  dalam  format  yang  mudah dibaca/dimengerti (4,18) atau dipilih oleh 83,6% responden. Secara umum, mayoritas responden  puas  dengan  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  untuk  pengambilan keputusan internal dengan rata-rata nilai untuk jawaban skala 4 dan 5 mencapai 76,8%. Hal menarik yang ditemukan adalah terdapat 20,5% responden yang menjawab laporan  keuangan  tidak  disediakan  tepat  waktu  dan  63,9%  responden  menjawab terdapat  jeda  waktu  antara  keterjadian  transaksi  dan  sampainya  informasi  transaksi tersebut  ke  pengambil  keputusan,  kedua  hal  ini  berkaitan  dengan  karakteristik kualitatif  relevansi  dalam  hal  ketepatan  waktu  yang  sangat  krusial  menentukan kebergunaan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal. Sementara itu, untuk penelitian di Provinsi Sulawesi Barat, mayoritas responden menjawab relevansi penyajian  laporan  keuangan  akrual  untuk  pengambilan  keputusan  internal  telah
memuaskan,  dengan  informasi  dalam  laporan  keuangan  yang  mudah dibaca/dimengerti  (4,26)  dan  informasi  keuangan  yang  selalu  diperbarui/ up  to  date (4,10)  mendapatkan  persentase  terbesar  pilihan  responden  yang  memberikan  nilai  4 dan 5 sebesar 88,5% dan 81,0%.
Hal  menarik  yang  ditemukan  adalah  sebanyak  20,7%  responden  tidak  puas dengan  ketepatan  waktu  dalam  penyajian  laporan  keuangan  dan  49,4%  responden menjawab  bahwa  terdapat  jeda  waktu  antara  keterjadian  transaksi  dan  sampainya informasi  tersebut  ke  pihak  pengambil  keputusan,  yang  mirip  dengan  persepsi responden  pengambil  keputusan  internal  di  Kab/kota  se  Jawa  Timur.  Temuan  ini mengindikasikan  bahwa  penerapan  pelaporan  keuangan  akrual  untuk  pengambilan keputusan,  baik  di  daerah  yang  sudah  lama  dalam  menerapkan  akuntansi pemerintahan  sejak  berbasis  kas  hingga  akrual  maupun  daerah  otonomi  baru  yang belum lama menjalankan akuntansi dan pelaporan keuangan memiliki masalah yang sama  dalam  hal  menjadikan  pelaporan  keuangan  akrual tools yang  efektif  untuk pengambilan keputusan, yakni terkait kualitas relevansi laporan keuangan dalam hal ketepatan waktu penyajiannya. Hasil selengkapnya terlihat pada Tabel 3.

## Tabel 3 Relevansi Informasi Keuangan Untuk Pengambilan Keputusan Internal
N o Penjelasan Frekuensi Statistik Jawa Timur Sulawesi Barat Median Mean (n=418) Std. Deviasi <3 3 >3
<3 3 >3 JT SB JT SB JT SB
1. Apakah informasi keuangan selalu
diperbarui/ up to date ? 12,7 % 11,5 % 75,8% 14,4 % 4,6% 81,0 % 4 4 4,00 4,10 1,072 1,043 2. Apakah informasi keuangan yang tersedia dapat membenarkan  atau mengoreksi penghitungan keuangan sebelumnya (nilai umpan balik)? 11,5 % 11,9 % 76,6% 12,1 % 21,3 % 66,7 % 4 4 3,93 3,83 0,962 1,032 3. Apakah informasi keuangan  yang  ada cukup  dalam  proses pengambilan keputusan? 12,3 % 12,7 % 75,0% 14,4 % 19,0 % 66,7 % 4 4 3,94 3,80 1,053 1,024 4. Apakah informasi keuangan  disusun dan  disajikan  tepat waktu? 15,6 % 4,9% 79,5% 20,7 % 5,2% 74,1 % 4 4 3,89 3,84 1,054 1,111 5. Apakah informasi keuangan yang disajikan sesuai dengan kebutuhan? 9,4% 6,1% 84,4% 12,6 % 5,7% 81,6 % 4 4 4,14 4,11 0,980 1,042 6. Apakah informasi keuangan dapat tersedia segera setelah diminta? 20,5 % 6,6% 73,0% 19,5 % 5,2% 75,3 % 4 4 3,83 3,82 1,126 1,116 7. Apakah informasi keuangan  disajikan dalam  format  yang mudah untuk dibaca/dimengerti? 12,3 % 4,1% 83,6% 6,3%  5,2% 88,5 % 4 4 4,18 4,26 1,009 0,846 8. Apakah informasi keuangan yang tersedia memungkinkan untuk  mengevaluasi 13,1 % 7,4% 79,5% 10,3 % 13,2 % 76,4 % 4 4 4,00 4,02 1,056 1,006

## ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 8 NO 1 APRIL 2019 HLMN. 21 - 34
N o Penjelasan Frekuensi Statistik Jawa Timur Sulawesi Barat Median Mean (n=418) Std. Deviasi <3 3 >3 <3
3 >3 JT SB JT SB
JT
SB kejadian  di  masa lalu,  sekarang,  dan masa depan? 9. Apakah terdapat jeda  waktu  antara keterjadian transaksi dan sampainya informasi  transaksi tersebut ke anda? 29,1 % 7,0% 63,9% 42,0 % 8,6% 49,4 % 4 3 3,51 3,20 1,174 1,289
Catatan: Skala 1’tidak pernah’ ke 5 ‘selalu’, <3 mewakili nilai dari skala 1’tidak pernah’ dan 2 ‘jarang’, 3 mewakili nilai skala ‘tidak tahu’, dan >3 mewakili nilai skala 4 ‘hampir selalu’ dan 5 ‘selalu’. JT: Jawa Timur; SB: Sulawesi Barat.
Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara  dengan  beberapa  responden, diantaranya beberapa Kepala SKPD, Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang, ditemukan bahwa banyak pejabat yang jarang berkomunikasi/berkonsultasi dengan pejabat/staf di  bagian  keuangan/akuntansi  selain  untuk  memantau  perkembangan  penyerapan anggaran  dan  penyusunan  laporan  keuangan  tahunan.  Hal  ini  dikarenakan  banyak pejabat  pengambil  keputusan  yang  belum  memiliki  pengetahuan  akuntansi  dan keuangan  yang  memadai  serta  tidak  menjadikan  informasi  akuntansi  sebagai  bahan informasi  untuk  pengambilan  keputusan  secara  optimal  seperti  untuk  pengelolaan ataupun  pengkoordinasian  sumber  daya  ekonomi  di  tiap  SKPD,  melainkan  hanya sebagai  alat  pertanggungjawaban  formal  kepada  pimpinan  eksekutif,  legislatif,  dan BPK.  Temuan  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian  FEE  (2007);  Guthrie  (1998);  IFAC- IPSASB  (2011);  dan  Paulsson  (2006)  yang  menyatakan  beberapa concern dalam menerapkan  akrual  diantaranya  adalah  informasi  yang  disajikan  dalam  neraca  tidak digunakan oleh pengambil keputusan.

## SIMPULAN
Temuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  sistem  pelaporan  keuangan  akrual dianggap  memadai  dan  sesuai  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  untuk pengambilan keputusan internal di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Jawa Timur. Para  pengambil  keputusan  menganggap  bahwa  sistem  pelaporan  keuangan  akrual akan lebih sesuai jika basis akuntansi yang berlaku adalah basis kas atau sesuai dengan akuntansi  anggaran,  pembuatan  laporan  keuangan  menjadi  lebih  tepat  waktu, komponen  laporan  keuangan  dikurangi,  dan  penyediaan  infrastruktur  IT,  sosialisasi yang berkelanjutan diikuti dengan bimbingan teknis yang menyentuh semua tingkatan di  SKPD,  hingga  penyediaan  SDM  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi  untuk membantu dalam penyiapan dan analisa  laporan keuangan berbasis akrual. Persepsi  pengambil  keputusan  tentang  pentingnya  pengendalian  intern  dalam pelaporan  keuangan,  secara  umum  menganggap  pengendalian  intern  penting utamanya memungkinkan informasi keuangan disajikan secara informatif, mencegah terjadinya  kelalaian  dan  kecurangan  dalam  laporan  keuangan,  mencegah penyalahgunaan  asset  dalam  organisasi  dan  memastikan  bahwa  informasi  yang disajikan  valid/benar.  Kemudian  mengenai  relevansi  informasi  laporan  keuangan yang disajikan, secara umum para pengambil keputusan di Kab/Kota se Jawa Timur dan  Sulawesi  Barat  merasa  puas  dengan  kualitas  informasi keuangan yang  disajikan kecuali  untuk  ketepatan  waktu  penyajian  dan  jeda  penyampaian  informasi  saat diminta oleh pengambil keputusan internal, sehingga pemanfaatan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan masih belum optimal.
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan seperti, belum dilakukan pilot test untuk menguji instrumen kuisioner. Selain itu, penelitian ini menggunakan sepenuhnya kuisioner dari Nogueira dan Jorge (2012) di Kota Braganca tanpa adanya penyesuain dengan kontekstual pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian berikutnya dapat  melakukan  pengembangan  penelitian  ini  dengan  mengacu  pada  keterbatasan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  Y.,  Kober,  R.,  dan  Ng,  J.  2010.  Decision  usefulness  of  cash  and  accrual information:  Public  sector  managers’  perceptions. Australian  Accounting  Review , 20 (2): 144-153.
Anessi-Pessina, E., dan Steccolini, I. 2007. Effects of budgetary and accruals accounting coexistence:  Evidence  from Italian  local  governments. Financial  Accountability  & Management , 23(2): 113-131.
Aryani, M., K., dan Kiswanto. 2017. The effect of accrual-gas on the financial reporting reliability  with  hr  capacity  as  mediating  variables. Jurnal  Dinamika  Akuntansi ,  9 (2): 110-122.
Askim,  J.  2008.  Determinants  of  performance  information  utilization  in  political decision  making.  In  Performance  information  in  the  public  sector  (125-139). Palgrave Macmillan, London.
In W.van Doren, dan St. van de Walle (Eds.) 2014, Performance information in the public sektor: Howis it used? New York: Palgrave Macmillan. Ball, I. 1994. Reinventing government: lessons learned from the New Zealand treasury. The Government Accountants Journal , 43: 19–25.
Bergmann,  A.  2011.  The  influence  of  the  nature  of  government  accounting  and reporting  in  decision-making:  Evidence  from  Switzerland. Public  Money  & Management , 32(1): 15-20.
Boxall, P. 1998. The revolution in government accounting. Australian CPA (April) , 18– 20.
Brorström, B. 1998. Accrual accounting, politics and politicians. Financial Accountability & Management , 14(4): 319-333.
Brusca,  I.,  dan  Condor,  V.  2002.  Towards  the  harmonization  of  local  accounting systems in the international context. FinancialAccountability & Management , 18(2): 129-162.
Brusca,  I.  1997.  The  usefulness  of  financial  reporting  in  Spanish  local  governments. Financial Accountability & Management , 13(1): 17-34. Caperchione,  E.  2006, The  New  Public  Management:  A  Perspective  for  FinanceManagers , Federation  des  Experts  Comptables  Europeans,  Public  Sector  Committee, Brussels, Belgia.
Carlin,  T.  2000.  Measurement  Challenges  and  Consequences  in  the  Public  Sector, Australian Accounting Review , 11(2): 63–72.
Carlin, T. 2005. Debating the impact of accrual accounting and reporting in the public sector. Financial Accountability & Management , 21(3): 325-244.
Churchill,  M.  1992.  Accrual  Accounting  in  the  Public  Sector, Australian  Accountant (June) , 39–42.
Cohen, S. 2009. Cash versus accrual accounting measures in Greek municipalities: Proxies or not for decision making? SSRN. http://ssrn.com/abstract=1031089 . Djamhuri, A. dan Mahmudi. 2006. New Public Mananagement, accounting reform and institutional perspective of  public  sector  accounting  in  Indonesia. Jurnal Bisnis danAkuntansi , 3: 301-321.

## ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 8 NO 1 APRIL 2019 HLMN. 21 - 34
Evans, M. 1995. A Change for the Better? Accountancy , 115: 92–94.
FEE.  2007. Accrual  accounting  in  the  public  sector .  Brussels:  Federation  of  European Accountants.
Ghulam,  Rumy.  2013.  Mencari  batu  pijakan  bagi  akrualisasi  sektor  publik  di Indonesia  (Studi  atas  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di  Nepal, Hongkong, dan Selandia Baru). Jogjakarta: MM UGM
Grossi, G., dan Reichard, C. 2009. The limited use of financial data for governmental decision-making-An  exploratory  study  with  reference  to  Germany and  Italy. In 12th  biennial  comparative international  governmental  accounting  research  (CIGAR) conference-New challenges for   public sector accounting Mei, Modena. Guthrie,  J.  1998.  Application  of  accrual  accounting  in  the  Australian  public  sector- rhetoric or reality? Financial Accountability & Management , 14(1): 1-19. Guthrie, J., Olson, S., dan Humphrey, C. 1999. Debating developments in new public financial  management:  The  limits  of  global  theorizing  and  some  new  ways forward. Financial Accountability& Management , 15(3/4), 209-228. IFAC-IPSASB (2011). Transition to the accrual basis of accounting: Guidance for public sector entities , New York: International Federation of Accountants. Karno, P. 2017. Kegunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal oleh  Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (UAKPA). Indonesian  Treasury Review , 2(4): 73-91.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2014.  Modul  Penerapan  Akuntansi
Berbasis akrual. http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul- penerapan-akuntansi-berbasis-akrual diakses tanggal 12 Januari 2019
Kober, R., Lee, J., dan Ng, J. 2010. Mind your accruals: Perceived usefulness of financial information  in the Australian public sector under different accounting systems. Financial Accountability & Management , 26(3): 267-298
Lapsley, I., Mussari, R., dan Paulsson, G. 2009. On the adoption of accrual accounting in the public sector:  A  self-evident  and  problematic  reform. European Accounting Review , 18(4): 719-723. Mack, J. 2004. An investigation of the information requirements of users of Australian public sector financial reports , Queensland University of Technology, Brisbane. Mack, J., dan Ryan, C. 2006. Reflections on the theoretical underpinnings of the general purpouse  financial  reports  of  Australian  government  departments. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 19(4): 592-612. Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja sektor Publik (edisi 2) . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Nogueira  S.P,  dan  Jorge,  S.M,  2012.  Adequacy  of  the  local  government  financial reporting model in the context of internal decision-making: an exploratory study in the municipality of Braganca, TEKHNE Review of Applied Management Studies, 10: 74-86.
Paulsson, G. 2006. Accrual accounting in the public sector: Experience from the central government in Sweden. Financial Accountability & Management , 22(1): 47-62. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Robinson,  M.,  1998.  Capital  charges  and  capital  expenditure  decisions  in  core government, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 10(3): 354–374.
Roob, A. Newberry, S. 2007. Globalization:  govermental accounting and international financial reporting standards. Sosio-Economic Review , 5: 725-754.
Ryan, C., Stanley, T., dan Nelson, M. 2002. Accountability disclosures by Queensland local  government  councils:  1997-1999. Financial  Accountability  &  Management , 18(3): 261-289.
Simanjuntak,  Binsar  H.,  2005.  Menyongsong  era  baru  akuntansi  pemerintahan  di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 1(1): 12-21. Slamet,  D.,  1998.  Looking  to  best  practice:  taking  a  broad  view, Australian  CPA (September): 60–62.
Steccolini,  I.,  2004.  Is  the  annual  report  an  accountability  medium?  An  empirical investigation  into  Italian  local  governments. Financial  Accountability  & Management , 20(3): 327-350. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sulistyanto, Sri H. 2008. Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris . Grasindo: Jakarta. Susanto,  D.,  dan  Djuminah.  2015.    the  usefulness  of  local  government  financial statements  for  regional  development  planning  process  (an  empirical  study against  the  head  of  the  district  development  planning  agencies  in  Java  and Madura). Procedia - Social and Behavioral Sciences , 211: 75 – 80. Torres,  L.  2004.  Accounting  and  accountability:  Recent  developments  in  government financial  information  systems. Public  Administration  &  Development ,  24(5):  447- 456.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Webster, A., 1998. Improving performance: accrual accounting points the way ahead,
Australian CPA (April): 24–26.
Windels, P.,  dan Christiaens,  J.,  2008.  The  adoption  of  accrual  accounting  in Flemish public centres for social welfare: Examining the importance of agents of change. In S. Jorge (Ed.), Implementing Reforms in Public Sector Accounting: 229-251.
Wynne, A., 2008. Accrual accounting for the public sector-A fad that has had its day?
International Journal of Governmental Financial Management , 117-132.
Yamamoto,  K.,  2008.  What  matters  in  legislators’  information  use  for  financial reporting?  The  case  of  Japan.  In  S.  Jorge  (Ed.), Implementing  Reforms  in  Public Sector Accounting: 377-391.