## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4821/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Barang Pada Minimarket Di Kota Bima
Kasmar, Gufran Sanusi & Syahrullah

## Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima
Article Info Abstract Article history: Received : 30 January 2023 Publish : 31 january 2023 This study aims to find out and understand consumer protection of their rights to information on the price of goods at Minimarkets in Bima City. The research method used is empirical legal  research  with  a  statutory  and  conceptual  approach,  types  and  sources  of  legal materials,  namely  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal materials. Data analysis in a substantive and qualitative way. The results of this study are that most of the minimarkets have not optimally included information on the price of goods in the display window of goods, so that consumer protection has not been fully implemented. Therefore, it is recommended that there should be socialization and intense supervision from the  Government  so  that  knowledge  of  information  on  prices  of  goods  and  consumer protection can be realized optimally.
Keywords:
Consumer Protection,
Price Information Minimarket
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 30  januari 2023 Publish : 31 januari 2023 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak konsumen atas informasi harga barang pada Minimarket di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data secara substantif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar minimarket belum secara maksimal mencantumkan informasi harga barang pada  etalase  barang,  sehingga  perlindungan  konsumen  belum  sepenuhnya  dilaksanakan. Oleh  karena  itu,  disarankan  perlu  adanya  sosialisasi  dan  pengawasan  yang  intensif  dari Pemerintah  agar  pengetahuan  informasi  harga  barang  dan  perlindungan  konsumen  dapat terwujud secara optimal.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Kasmar Universitas Muhammadiyah Bima Email : Syahab513@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pada  akhir-akhir  ini,  di  Kota  Bima  bermunculan  usaha  minimarket.  Tren  ini  muncul  karena orientasi  berbelanja  masyarakat  Bima  mulai  berubah.  Dulu  para  konsumen  selalu  mengejar  harga murah. Sekarang ini tidak, kenyamanan dalam berbelanja menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini yang membuat  pilihan  konsumen  tertuju  untuk  berbelaja  ke  minimarket  dari  pada  ke  toko  atau  warung tradisional  lainnya.  Hal  lain  yang  memicu  tren  tersebut  adalah,  faktor  makin  meningkatnya pendapatan  masyarakat  dan  bergesernya  gaya  hidup  masyarakat,  maka  tingkat  konsumsi  pun meningkat. Ini adalah hal yang wajar sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan jaman. Citra minimarket  selain  nyaman,  juga  terkesan  harganya  lebih  murah,  pelayanan  yang  baik  dan  ramah, keanekaragaman barang  yang  lengkap, serta mudah memilih  dan menentukan barang-barang yang diinginkan.
Perkembangan  yang  demikian  tersebut,  pada  satu  sisi  memberikan  manfaat  bagi  konsumen karena  kebutuhan  akan  barang  dan/atau  jasa  yang  diinginkan  dapat  terpenuhi,  serta  semakin terbukanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai  dengan  keinginan  dan  kemampuan  konsumen.  Kondisi  dan  fenomena  tersebut,  pada  sisi lainnya  dapat  mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta  perjanjian  standar  yang  merugikan  konsumen.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  merupakan cabang hukum yang bercorak Universal, Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di  Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu. (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani: 2001).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mulai  berlaku  sejak tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan  konsumen  tetapi  materinya  lebih  banyak  membahas  mengenai  pelaku  usaha  dengan tujuan  melindungi  konsumen.  Hal  ini  disebabkan  pada  umumnya  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen. (Az. Nasution: 2010)
Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting,  mengingat  makin  majunya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  merupakan  motor penggerak  bagi  produktifitas  dan  efisiensi  produsen  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung akhirnya nanti maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. (Happy Susanto: 2008). Oleh karena itu, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera  dicari  solusinya.  mengingat  sedemikian  kompleksnya  permasalahan  yang  menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas.
Konsumen yang begitu majemuk dengan keberadaan mereka yang tidak terbatas menyebabkan produsen  melakukan  kegiatan  pemasaran  dan  distribusi  produk  barang  dan/atau  jasa  dengan  cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara  pendekatan  diupayakan  sehingga  mungkin  menimbulkan  berbagai  dampak  termasuk  keadaan yang  menjurus  pada  tindakan  yang  bersifat  negatif  bahkan  tidak  terpuji  yang  berawal  dari  itikad buruk.  Dampak  buruk  yang  lazim  terjadi  antara  lain,  menyangkut  kualitas  atau  mutu  barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk  diperdagangkan.  Sementara  yang  dimaksud  dengan  Perlindungan  Konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen. Perlindungan  konsumen  seperti  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-  Undang  Perlindungan  Konsumen didasarkan  pada  beberapa  azas,  yaitu  azas  manfaat,  keadilan,  keseimbangna,  keamanan  dan keselamatan konsumen, serta azas kepastian hukum. Salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan  menuntut  hak-haknya sebagai  konsumen.  Secara  umum  ada  4  (empat)  hak  dasar  konsumen  yaitu  ;  1)  Hak  untuk mendapatkan  keamana,  2)  Hak  untuk  mendapatkan  informasi,  3)  Hak  untuk  memilih,  dan  4)  Hak untuk didengar. (Wahjuni, Edi, Nuzulia Kumala Sari, and Sheilla Octaviani: 2022).
Bagi  konsumen,  informasi  tentang  barang  dan/atau  jasa  memiliki  arti  yang  sangat  penting terutama  informasi  tentang  harga,  Selain  itu  minimarket  juga  sering  mengadakan  promo  dengan potongan  harga  yang  lebih  murah  untuk  mengundang  lebih  banyak  konsumen  datang  berbelanja. (C.S.T. Kansil & Christine Kansil: 2013). Para pelaku usaha seharusnya menetapkan harga dilabel (price tag) sebagai informasi harga pada barang tersebut. Dengan demikian konsumen bisa
mencocokan harga barang pada label dengan harga barang pada saat pembayaran dikasir. Masalah yang  terdapat  dibeberapa  supermarket  yang  tidak  mencantumkan  harga  pada  label  produk  barang membuat konsumen bertanya-tanya tentang jumlah yang dibayarkan.
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kegiatanbisnis  yang  sehat, karena  di  dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan  hukum  antara konsumen dan produsen atau Pelaku usaha. (Masitha, Dkk: 2022). Jika dikaitkan dengan Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam  Pasal  4  huruf  (b)  jelas disebutkan  bahwa  salah  satu  hak  konsumen  adalah  hak  untuk  memilih  barang  dan  jasa  serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan.
Selain itu perlindungan hukum terhadap konsumen terutama mengenai hak-hak dan kewajiban yang  dimiliki  oleh  konsumen  dan  memberikan  pemahaman  untuk  mempertahankan  hak-hak konsumen jika hak tersebut dilanggar dan diabaikan oleh pelaku usaha sesuai dengan Undang-undang No  8  Tahun  1999.  (Sutrisno:  2022).  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  masalah  yang diajukan oleh peneliti adalah “ Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga  Barang  pada  Minimarket  di  Kota  Bima?”  Dengan  tujuan  mengetahui  dan  memahami perlindungan konsumen terhadap hak-haknya atas informasi harga barang pada Minimarket di Kota Bima.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu salah satu jenis  penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat. Bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat  dapat  dikaji  dari  tingkat  efektivitasnya  hukum,  kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum,  pengaruh aturan hukum  terhadap  masalah sosial  tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah  sosial  terhadap  aturan  hukum  dan  Teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  Studi Lapangan dan Wawancara. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek peneliti.  Wawancara  atau  interview  yaitu  dengan  melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  kepada responden terkait yang diteliti, adanya kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Sementara itu, instrument yang digunakan untuk melakukan wawancara itu adalah pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti.

## 3. HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN Dasar Hukum Pencantuman Informasi Barang
Hukum  perlindungan  konsumen  dewasa  ini  mendapat  cukup  perhatian  karena  menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat  perlindungan,  namun  pelaku  usaha  juga  mempunyai  usaha  yang  sama  untuk  dapat mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. (Celina tri siwi kristiyanti: 2008). Konsumen  merupakan  salah  satu  pelaku  kegiatan  perekonomian  dalam  suatu  Negara.  Konsumen merupakan  individu  atau  sekelompok  orang  yang  mengkonsumsi  suatu  barang  atau  jasa  yang disediakan oleh produsen. Sebab konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.
Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.
Perlindungan  bagi  konsumen  banyak  macamnya,  seperti  perlindungan  kesehatan  dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar,
hak  untuk  mendapatkan  barang  atau  jasa  yang  layak  dan  lain  sebagainya.  Banyaknya  hak  dalam perlindungan  konsumen  disebabkan  oleh  faktor  bahwa  konsumen  adalah  pelaku  ekonomi  yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang atau jasa, maka suatu perekonomian tidak akan berjalan. Bila produk/jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang atau jasa. Dalam pasal 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 berisi tentang asas  perlindungan  konsumen  dimana  dalam  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  “Perlindungan konsumen  berdasarkan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen, serta kepastian hukum.
Dasar hukum  terhadap penerapan pencantuman harga pada barang yang diperdagangkan telah  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  35/M-DAG/PER/7/2013  Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Tujuan dari peraturan ini adalah agar  konsumen  dapat  memperoleh  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  harga  barang dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen bisa mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  yang  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang diperjanjikan.  Disamping  itu,  pelaku  usaha  juga  dapat  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan. Peraturan tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa secara eceran, wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
Perlindungan  hukum  mencerminkan  potret  dari  berjalannya  fungsi  hukum  dalam memanifestasikan  tujuan  hukum,  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,serta  keadilan.  Pada perlindungan  hukum  termuat  pulaperlindungan  hukum  represif  yaitu  perlindungan  akhir berwujudsanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan bilamana telah terjadi sengketa atau sudah  dilakukannyasuatu  pelanggaran.  (Kusuma,  Gede  Mahesa  Priyambada,  I.  Nyoman  Putu Budiartha, and Diah Gayatri Sudibya: 2022).
Harga  barang  tersebut  harus  dilekatkan/ditempelkan  pada  barang  atau  kemasan,  disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu. Selain informasi  harga,  informasi  mengenai  tambahan  biaya  lainnya  seperti  biaya  pengiriman,  atau pengenaan  pajak  pada  barang  yang  diperdagangkan  juga  harus  dicantumkan  pada  label  harga Kewajiban  pencantuman  harga  yang  tertera  dalam  peraturan  ini,  tidak  berlaku  bagi  pelaku  usaha mikro. Namun apabila diperlukan, pelaku usaha mikro juga dapat mencantumkan harga dan/atau tarif sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertera  di  dalam  peraturan  ini.  Selain  itu,  peraturan  ini  tidak  hanya berlaku bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barangnya secara konvensional, tetapi juga yang memperdagangkan barangnya secara online.
Pada peraturan tersebut disebutkan juga bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha dilakukan setelah pemberian peringatan secara  tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.
Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut.
1) Asas Manfaat dalam hal ini baik pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama  sehingga  tidak  ada  kerugian  dari  masing-masing  pihak  dan  dapat  memperoleh  haknya sebagai produsen serta konsumen.
2) Asas keadilan merupakan asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil dalam menciptakan suatu barang/jasa baik dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.
3) Asas  keseimbangan  merupakan  asas  dimana  adanya  keseimbangan  antara  kepentingan konsumen  maupun  produsen  serta  pihak-pihak  lain  seperti  pemerintah  sehingga  tercipta perekonomian yang baik dan stabil.
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan suatu asas dimana setiap barang/jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang  sehingga  produk  yang  ditawarkan  dan  dijual  kepada  konsumen  layak  untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.
Asas  kepastian  hukum  adalah  asas  yang  membuat  para  pelaku  usaha  maupun  konsumen dapat  mematuhi  peraturan  yang  berlaku  sehingga  tidak  akan  melanggar  hukum  yang  telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jamina apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam  penggunaan  produk/jasa  tersebut.  (Ahmadi  Miru:  2011).  Dengan  diberikan  hak-hak dalam  perlindungan  hukum  diharapkan  konsumen  dapat  berperilaku  yang  baik  serta  dapat memilih  pemakaian  barang/jasa  dengan  bijak.  Di  Indonesia,  perlindungan  hukum  konsumen masih  belum  begitu  jelas,  karena  banyak  hal-hal  yang  membuat  konsumen  kecewa  namun hukum  tidak  berjalan  sebagai  mestinya.  Dalam  beberapa  hal  terutama  dalam  pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  kurang  mampu  masih  menjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat  diterima dan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak asasi manusia. Masih banyak pihak rumah sakit yang menyulitkan para konsumen dari golongan menengah ke bawah yang  sebenarnya  memiliki  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  kesehatan.  Namun,  kembali kepada asas perlindungan konsumen, mereka seperti mengabaikan asas-asas tersebut sehingga merugikan pihak-pihak yang seharusnya diberikan akses pelayanan yang baik.

## Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Informasi Barang di Mini Market Kota Bima
Dalam  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  tidak  mendapatkan informasi harga barang yang diperdagangkan, maka yang pertama hendak diketahui ialah hubungan hukum  antara  Orang  (konsumen)  dengan  pihak  pengelola  Pelaku  usaha  supermarket  guna mengetahui hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat  muncul  karena  dari  adanya  hubungan  hukum  dua  belah  pihak  yang  disebut  perikatan. Berdasarkan  pada  Pasal  1233  KUHPerdata  menegaskan  bahwa  Perikatan,  lahir  karena  suatu persetujuan  atau  karena  undang-undang.  Selanjutnya  pada  Pasal  1313  KUHPerdata  menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suat perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan yang timbul karena hukum (undang-undang), timbul karena perbuatan baik itu perbutan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum.
Pada Pasal 1352 KUHPerdata menegaskan bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul  dari  Undang-Undang  sebagai  Undang-Undang  atau  dari  undang-undang  sebagai  akibat Perbuatan orang. Pasal 1353 KUHPerdata, perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  perikatan,  lahir  karena  suatu  perjanjian,  atau  karena Undang-undang. Lahir karena perjanjian, apabila adanya perikatan itu akibat kehendak para pihak itu sendiri, serta lahir karena Undang-undang, apabila adanya perikatan itu akibat berlakunya aturan tertentu, atau perbuatan seseorang baik yang sah, maupun yang melawan hukum.
Rasa  aman  perlu  diciptakan  sebab  setiap  manusia  memiliki  hak  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya terwujud dalam hak-hak sebagai konsumen. Adapun Hakhak konsumen, meliuti:
1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Alauddin, Rusdin, and Irham Rosyidi: 2022)
Sedangkan Hubungan hukum antara pelaku usaha Mini Market di Kota Bima dengan konsumen adalah  terjadi  pada  saat  pelaku  usaha  memberikan  janji  janji  dan  atau  segala  informasi  yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada  konsumen  pada  saat  memberikan iklan,  brosur,  ataupun  promosi  secara  langsung  atau  tidak  langsung  pada  tempat  barang diperdagangkan disupermarket.
Sementara  Informasi  terhadap  barang  adalah  sebagai  bagian  dari  mensosialisasikan  serta menginformasikan bahwa barang yang diperdagangkan adalah harganya bisa dilihat langsung oleh konsumen dan bisa disesuaikan dengan uang yang ada. Pencantuman harga pada barang merupakan pencantuman label harga pada barang yang menunjukkan nilai barang yang ditawarkan dalam mata uang tertentu. Tujuan utama dari pencantuman harga pada barang adalah memberikan transparansi harga  dalam  rangka  perlindungan  konsumen.  Pencantuman  label  harga  pada  barang  dapat mempermudah  konsumen  untuk  memperoleh  informasi  akan  harga  barang  dan  dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik.
Beradasarkan  hubungan  hukum  Pelaku  Usaha  Mini  Market  dan  konsumen  di  atas  maka  hak pelaku usaha dan konsumen diatur dalam peraturan perundang undangan, diatur didalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen. Pasal 4 Poin b dan Poin c  yang  menyatakan  bahwa  “Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan”,  dan huruf c menyatakan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.
Dengan  merujuk pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada  pasal  4  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  konsumen  berhak  atas  segala  janji  yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi  terkait  dengan  barang  dan/atau  jasa  Untuk  itu  dapat  dikatakan  bahwa  pelaku  usaha disisilain berkewajiban untuk menepati janji janji serta memberikan Segala informasi terkait barang dan/atau jasa.
Selain  pengaturan  mengenai  hak  hak  konsumen,  diatur  juga  mengenai  kewajiban  dari  pelaku usaha,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  7  huruf  b  UUPK  menyatakan  bahwa  “Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban  dari  pelaku  usaha  tersebut  dapat    dilihat    juga    sebagai  hak  dari  konsumen ” Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus  memperhatikan ketentuan  dari  Pasal  9 dan    10  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen    bahwa  pelaku  usaha  dilarang  menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang  dan/atau jasa secara tidak benar.  Mengenai kondisi dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta
memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan  sebelum  konsumen  membeli  atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
Perlindungan konsumen mencakup dua bentuk perlindungan, yang pertama yaitu perlindungan terhadap timbulnya kerugian pada konsumen dikarenakan konsumen memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Perlindungan konsumen yang kedua adalah perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang  tidak  adil oleh produsen pelaku usaha kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya-biaya  untuk  menyelenggarakan  perjanjian  (kontrak),  baik    sebagai  akibat  dari  penggunaan standar perjanjian maupun prilaku curang dari produsen atau pelaku usaha. Produsen atau pelaku usaha  harus  menjalankan  kewajibannya  memberikan  informasi  yang  jelas  terhadap  produk  yang dipasarkannya.  Misalnya  mengenai  pemakaian  label  atau  sertifikat  kehalalan  mengenai  suatu produk. (Yusandy, T: 2018).
Berdasarkan hasil penelitian langsung penulis dengan melakukan observasi pada beberapa Mini Market di Kota Bima, ditemui “ ada beberapa barang tidak mencantumkan informasi harga pada barang yang diperdagangkan serta ada perbedaan harga barang yang tertera di Etalase barang dan kasir.”Dalam  Pasal  1  Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pengertian dari konsumen adalah sebagai berikut:
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.Fakta Hukum Berdasarkan Hasil wawancara penulis dan pengamatan langsung di beberapa Mini Market seperti Artha Bima Mall (ABM), menurut Manajer toko menyatakan “Bahwa telah mempelkan harga harga pada barang yang dijual di etalase.Umumnya, harga tersebut dicantumkan pada seluruh jenis produk yang diperdagangkan. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil dari barang hanya beberapa produk tertentu yang tidak mencantumkan harga. Seperti produk lokal Masyarakat Bima, Minyak Goreng. Untuk minyak goreng memang belum tercantum akhir-akhir ini karena harga yang selalu berubah-ubah bahkan tiap minggu. (Hasil Wawancara Dengan Bapak Inisiap K, Selaku Pelaku Usaha Artha Bima Mall (ABM) pada tanggal 28 Juni 2022).
Hal ini juga terjadi dalam beberapa tempat pelaku usaha dikota Bima Khusus Minyak Goreng tidak ada informasi harga yang ditempel, lagi-lagi alasan merka karena harga belum stabil, lagi pula barangnya  cepat  habis.  Ada  juga  di  salah  satu  Supermarket  pelayan  tokonya  mengatakan  “ pencantuman  informasi  harga  pada  barang  itu  adalah  ribet  dan  dibutuhkan  waktu  banyak  serta minim nya SDM yang ada (Hasil Wawancara Dengan Konsumen Ibu Faridah pada tanggal 28 Juni 2022). Kendala lain adalah, masalah atau biaya tambahan yang umumnya dibutuhkan oleh Pelaku usaha  dalam  mencantumkan  harga  pada barang antara  lain  adalah  (a)  Terbatasnya  waktu  untuk penggantian  harga  untuk  barang  yang  frekuensi  perubahan  harganya  cukup  pesat.  (b)  Adanya tambahan waktu operasional untuk pencantuman harga. (c) Perlunya tambahan tenaga kerja (SDM) yang  khusus  untuk  melakukan  pencantuman  harga.  dan  (d)  Perlu  tambahan  biaya  untuk mencetak/membeli label harga dan peralatan lainnya.
Namun demikian, kendala atau biaya tambahan yang telah disebutkan di atas tidak signifikan karena pada umumnya biaya yang dikeluarkan untuk pencantuman harga pada barang, hanya pada saat awal usaha berjalan (setup bisnis). Untuk selanjutnya updating harga dapat dilakukan setiap satu  bulan  sekali.  Secara  umum,  pelaku  usaha  beranggapan  bahwa  manfaat  yang  diperoleh  dari mencantumkan  harga  pada  barang  masih  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kendalanya. Berdasarkan  wawancara  dengan  Managger  Supermarker  SMA  Yes  Kota  Bima  bahwa  salah  satu pelangggan  SMA  Yes  Kota  Bima,  pernah  melakukan  komplain  terhadap  barang  yang diperdagangkan oleh Supermarket SMA Yes Kota Bima salah satunya barang yang diperdagangkan Karena Sebelumnya barang yang dibeli harga nya masih rendah, kemudian selang beberapa minggu, ketika kembali memberli barang yang sama tersebut harganya tinggi.
Pengaturan  pencantuman  harga  pada  barang  telah  secara  tegas  diatur  kewajibannya  oleh Pemerintah  melalui  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999,  Undang  – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  serta  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dan  mulai  berlaku  sejak  Januari  tahun  2014.  Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa Mini Market di Kota Bima sebagai besar belum mengetahui pemberlakuan dari peraturan tersebut, dan informasi terkait peraturan pencantuman harga diperoleh atas hasil usahanya sendiri atau dengan kata lain, pengetahuan pelaku usaha akan peraturan ini masih sangat minim. sosialisasi oleh  pemerintah  pusat  masih  belum  dilakukan  secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya sosialisasi yang lebih lanjut kepada pelaku usaha terkait dengan peraturan ini.

## 4. KESIMPULAN
Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemenuhan hak informasi barang, masih sangat rendah dan lemah. Hal ini terjadi karena konsumen tidak memiliki akses yang cukup untuk memahami  posisi  dan  aturan  yang  berlaku  dengan  hak  informasi  terhadap  barang  yang  dibeli, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak informasi barang. Selain itu pelaku usaha minimarket di Kota  Bima,  terkesan  juga  tidak  memberikan  informasi  yang  memadai  terkait  barang  yang  dijual. Dengan  demikian  Perlindungan  Konsumen  atas  informasi  harga  barang  pada  Mnimarket  di  Kota Bima belum sepenuhnya dapat diwujudkan, terkendala penguasaan Aturan hukum dan Sumber daya Pengelola Minimarket yang masih rendah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku & Jurnal
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2001 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011
Alauddin, Rusdin, and Irham Rosyidi. "Pemenuhan Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Undang- Undang  Perlindungan  Perlindungan  Konsumen  di  Kota  Ternate."  Jurnal  Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair (Janur) 1.1 (2022).
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  Bima dan Badan Pusat  Statistik  Kota Bima. (2010) di akses pada tanggal 30 Juni 2022
C.S.T. Kansil & Christine Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia , Jilid II, Sinar Grafika, Jakarta 2013
Celina tri siwi kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
Happy Susanto, Hak- Hak Konsumen Jika Dirugikan , Jakarta : Visimedia, 2008.
Masitha,  Dkk.  "Perlindungan  Konsumen  Terkait  Harga  Barang  Yang  Tidak  Sesuai  Tertera  Pada Etalase Dan Struk Belanja." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1.11 (2022): 1092-1102. Kusuma,  Gede  Mahesa  Priyambada,  I.  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Diah  Gayatri  Sudibya. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal dalam Produk Makanan yang Diimport." Jurnal Interpretasi Hukum 3.2 (2022): 263-268.
Sutrisno,  Dkk.  " Penyuluhan  Hukum  Tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  dan Penyelesaian  Sengketanya  di  Desa  Sigerongan,  Kecamatan  Lingsar  Kabupaten  Lombok Barat." Indonesian Journal of Education and Community Services 2.1 (2022): 151-161
Wahjuni,  Edi,  Nuzulia  Kumala  Sari,  and  Sheilla  Octaviani.  " Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Berstero id." JURNAL RECHTENS 11.1 (2022): 67-82.
Yusandy,  T. Perlindungan  Hukum  Konsumen  terhadap  Makanan  dan  Minuman  yang  Tidak Bersertifikat Halal di Kota Banda Aceh . Serambi Akademica, Vol.VI(2) 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor; 35 Tahun 2013 tentang
Pencantuman
Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan