## PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN HENRY FAYOL
Muhammad Arinal Haq 1 , Siti Robi’ah Adawiyah 2 , Rafli Maulana Alamsyah 3 , Atok Syihabuddin 4
1 | robiadawiyah03@gmail.com | raflimaulamsyah@gmail.com | atok2016@uinsa.ac.id
1, 2, 3, 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

## ABSTRAK
Lembaga Amil Zakat  yang profesional sangat  dibutuhkan dalam menjaga amanah dari dana  yang  diberikan  oleh  muzakki.  Maka  dari  itu  perlunya  strategi  dan  metode  untuk mencapai  hal  tersebut,  sehingga  lembaga  amil  zakat  harus  cerdik  dalam  mengelola sistem  manajerial  lembaga  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana penerapan dari teori prinsip manajemen menurut Henry Fayol pada Lembaga Amil  Zakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  literatur  review  atau studi  literatur.  Yang  kemudian  dikomparasikan  terhadap  prinsip  manajerial  secara umum  yang  berfokus  pada  Lembaga  zakat  sehingga  menghasilkan  ide-ide  baru. Pengumpulan datanya didapat  dari beberapa sumber baik  jurnal,  dokumentasi, pustaka dan  website.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwasannya  dalam  menjalankan suatu  lembaga  dibutuhkan  manajemen  sumberdaya  insani.  Dengan  menggunakan prinsip-prinsip  manajemen  Henry  Fayol  dapat  mempermudah  pelaksanaan  program kerja dari suatu Lembaga Amil Zakat.
Kata Kunci: Lembaga Amil Zakat, Manajemen Henry Fayol

## PENDAHULUAN
Lahirnya  Lembaga  amil  zakat  pada  saat  ini  sangatlah  banyak  dan  kian  pesat bermunculan sebagai  organisasi  filantropi. Dari banyaknya  jumlah lembaga amil  zakat tersebut  maka  akan  mempengaruhi  terhadap  penerimaan  dana  zakat  secara  nasional. Besaran potensi dana zakat sebesar 327 Triliun per tahun yang begitu besar, akan tetapi belum mampu dicapai dengan penerimaan pada tahun 2022 sebesar 22 Triluan saja, hal ini merupakan angka yang sangat kecil terhadap target tersebut. Salah satu faktor akibat belum  terpenuhinya  target  pengumpulan  dana  zakat  yaitu  dikarenakan  rendahnya Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga amil zakat.
Pentingnya  keberadaan  lembaga  amil  zakat  bertujuan  untuk  mendorong masyarakat  menunaikan  kewajiban  zakat,  memperluas  peran  lembaga  keagamaan,  dan meningkatkan  cakupan  zakat.  Selain  itu,  lembaga  amil  zakat  juga  memiliki  tenaga profesional  sehingga  memiliki  program,  kampanye,  aturan,  dan  evaluasi  yang  sangat
jelas.  Artinya  memastikan  penyelenggaraan  zakat  dilaksanakan  dengan  lancar, profesional, dan transparan.
Untuk  mencapai  keprofesionalan  sebuah  Lembaga  amil  zakat  tidaklah  mudah dan  harus  melakukan  strategi  yang  tepat,  terlebih  dengan  sebuah  Lembaga  yang  baru berdiri.  Banyak  sekali  strategi  yang  dapat  digunakan  terutama  dari  segi  manajerial. Seluruh anggota Lembaga haruslah saling berkoordinasi agar terjalin komunikasi yang baik.  Lembaga  yang  baik  adalah  Lembaga  yang  mentaati  aturan-aturan  secara  hukum positif  dan  hukum  syariah.  Dengan  baiknya  pengelolaan  Lembaga  amil  zakat  maka seorang muzakki pasti akan mempercayai Lembaga tersebut sehingga mampu mencapai target penghimpunan baik secara nasional ataupun target Lembaga tersebut sendiri.
Akhir dekade ini, pembahasan ekonomi Syari’ah seringkali menjadi topik utama dalam  berbagai  diskusi,  orasi  ilmiah  bahkan  ekonomi  syari’ah  menjadi  tema  utama dalam pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Maraknya pembahasan ekonomi syari’ah merupakan hal yang harus terjadi terutama bagi negara yang penduduk muslimnya lebih banyak  ketimbang  dari  negara  yang  minoritas  muslim.  hal  ini  terjadi  karena  ekonomi syari’ah  telah  memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap  peningkatan  dan  perubuhan ekonomi  ummat.  Namun,  berbicara  tentang  ekonomi  syari’ah  tidaklah  terlepas  dari sejarah dimana ekonomi syari’ah itu dibangun.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Lembaga Amil Zakat
Dimaksud  dari  lembaga  amil  zakat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  no  14 tahun  2014  terhadap  Undang-Undang  No  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat pada  BAB  I  ketentuan  umum  pasal  1  ayat  3  menyantumkan  bahwasannya  Lembaga Amil Zakat yang selanjunya disingkat LAZ adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat  yang  memiliki  tugas  membantu  mengumpulkan,  mendistribusikan  dan produktifitas  dana  zakat.  Maka  lembaga  amil  zakat  merupakan  organisasi  atau  pihak swasta  dalam  artian  bukan  didirikan  oleh  pemerintah  negara  melainkan  warga  negara atau  masyarakat  sendiri  untuk  mendirikan  organisasi  dalam  pengelolaan  zakat  yaitu dalam hal  pendistribusian, pengumpulan, dan pendayagunaan harta benda wakaf.
Pendirian LAZ oleh masyarakat tentu harus memiliki izin dari pejabat setempat yang ditunjuk oleh menteri, beberapa persyaratan tercantum pada Peraturan Pemerintah
nomor 14 tahun 2014 terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat  yang  tercantum  pada  pasal  57  bahwa  Pembentukan  Lembaga  amil  zakat  yang dimaksud    pada  pasal  56  yakni  wajib  mendapat  izin  menteri  ataupun  pejabat  yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan;
1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
3. Memiliki pengawas syariat
4. Memiliki  kemampuan  secara  teknis,  administratif,  dan  keuangan  untuk melaksanakan kegiatannya.
5. Memiliki program yang dapat mendayagunakan zakat.
6. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.
Peran  Lembaga  Amil  Zakat  berdasarkan  pada  Undang-Undang  No  23  Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB I  mengenai ketentuan umum pasal 1 ayat 8 yaitu  untuk  membantu  BAZNAS  dalam  melaksanakan  pengumpulan,  pendistribusian, dan  pendayagunaan  zakat.  Peran  LAZ  utamanya  untuk  membantu  BAZNAS  dalam mengelola  zakat.  Dibalik  itu  tujuannya  adalah  melalui  kegiatan  atau  program  yang dibuat oleh LAZ dalam pengelolaan zakat yang baik merupakan salah satu bentuk untuk terwujudnya  pengurangan  atau  pemberantasan  kemiskinan  dan  kesejahteraan  pada masyarakat  negeri.  Lembaga  Amil  Zakat  berperan  dengan  menjalankan  harapan berdasarkan  ada  kaitannya  dengan  Visi  dan  Misi  melalui  program  yang  direncanakan. Dari program tersebut akan mebuat terfokusnya LAZ untuk menjalankan perannya pada bidang  unggulannya  atas  yang  sebagaimana  merupakan  tujuan  dari  zakat  yaitu menjadikan  mustahiq  (pihak  penerima  zakat)  berubah  menjadi  muzzaki  (pihak  yang berzakat)  atau  menanggulangi  kemiskinan  dan  kesejahteraan  masyaaakat.  Hal  itu dicantumkan  pada  Undang-Undang  dan  syariat  Islam  sebagai  mana  mestinya  zakat untuk umat muslim (Awwahah & Iswanaji, 2022). Pada undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 3 yaitu; Pengelolaan zakat bertujuan untuk: 1. Meningkatkan keefektifam dan keefisienan pelayanan terhadap pengelolaan zakat
2. Meningkatkan  manfaat  dari  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

## Kualitas Lembaga
Kualitas dalam KBBI merupakan suatu  tingkat  baik  dan buruknya suatu  kadar. Kualitas  dalam  Lembaga  Amil  Zakat  setidaknya  menyakut  dalam  kualitas  pelayanan, akuntabilitas, religuisitas, dan kepercayaan (KBBI Daring). Kualitas menurut Sudirman, 2016  dalam  (Maftachul,  2022)  sebuah  pengukuran  yang  sangat  kompleks  atas keterangan-ketrangan  yang  ada,  kualitas  terhadap  hasil  jasa  dengan  terhadap  produk tidak  lah  sama.  Jasa  yang  didapatkan  atau  dirasakan  oleh  konsumen  terhadap  kualitas pelayanan  yang  diberikan  dan  apa  yang  didapat  oleh  konsumen  (baik  muzaki  maupun mustahiq)  sesuai  dengan  haarapan  maka  akan  tergambarkan  kualitas  pelayanan  yang diberikan  LAZ  sangat  tinggi  dan  kualitas.  Indikator  kuallitas  pelayanan  berdasarkan (Tjiptono, 2008), dalam yaitu:
1. Bukti secara langsung
2. Profesionalitas
3. Respon tanggap
4. Dan jaminan
Kualitas  merupakan  sebuah  pola  penilaian,  keyakinan,  dan  harapan  yang berkembang  di  setiap  kalangan  anggota  organisasi  terhadap  pekerjaan  untuk  dapat menghasilkan  sebuah  produk  maupun  jasa  yang  layak.  Terdapat  beberapa  hal  dalam kualitas diantaranya yakni kualitas pelayanan pada Perusahaan jasa. Kualitas pelayanan atau  servqual  merupakan  konsep  penilainan  atau  sikap  global  berkenaan  dengan superioritas  pada  jasa,  Kualitas  pelayanan  sendiri  disebut  sebagai  mutu  pelayanan. (Parasuraman et al., 1985).

## Prinsip Manajemen
Menurut Henry Fayol dalam   setidaknya terdapat 14 prinsip manajemen, yaitu:
1. Pemisahan tugas
Hal  ini  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  profitabilitas dengan mengelompokkan tugas ke dalam setiap divisi sumber daya manusia dalam manajemen untuk memperoleh pengalaman dan terus mengasah keterampilan.
2. Wewenang dan tanggung jawab
Fokusnya harus pada pemberdayaan sumber daya manusia dalam manajemen untuk melakukan  pekerjaannya  secara  optimal.  Kekuasaan  yang  diberikan  harus  disertai tanggung jawab agar wewenang dan tanggung jawab yang diberikan seimbang.
3. Disiplin
Prinsip  disiplin  ini  erat  kaitannya  dengan  wewenang.  Artinya,  apabila  wewenang pemimpin tidak dijalankan dengan baik maka prinsip disiplin bisa hilang.
4. Kesatuan komando
Setiap  bawahan  harus  menerima  perintah  dari  seorang  pemimpin  yang  lebih  tinggi (tidak  lebih)  dan  bertanggung  jawab  kepada  pemimpin  tersebut.  Ketika  banyak pemimpin  memberikan  perintah  kepada  bawahannya,  hal  itu  menimbulkan kebingungan  dan  konflik  di  antara  bawahannya.  Prinsip  ini  memastikan  bahwa bawahan  mengetahui  kepada  siapa  mereka  bertanggung  jawab  atas  pekerjaannya dan meminimalkan kesalahan yang terjadi.
5. Kesatuan manajemen
Kesatuan  manajemen  adalah  asas  manajemen  yang  menyatakan  bahwa  setiap komunitas  kerja  yang  mengejar  tujuan  yang  sama  sebaiknya  dipimpin  oleh  satu orang manajer saja.
6. Subordinasi kepentingan individu terhadap kepentingan bersama asas ini menekankan bahwa kepentingan individu lebih rendah dibandingkan dengan kepentingan  organisasi.  Fokusnya  adalah  pada  tujuan  organisasi  daripada  tujuan individu.
7. Kompensasi bagi pegawai
Prinsip  ini menekankan  bahwa  manajemen  juga  harus  memperhatikan  besaran  gaji yang  dibayarkan  kepada  anggotanya.  Upah  harus  dibayarkan  secara  adil  dan memuaskan,  dan  kita  berharap  dengan  adanya  upah  yang  memuaskan  akan mendorong pegawai untuk bekerja maksimal untuk mencapai tujuannya.
8. Sentralisasi
Membatasi tingkat kebutuhan untuk melaksanakan perintah dalam organisasi untuk mencegah  kesewenang-wenangan  manajer  puncak.  9.  Hirarki/Rantai  Komando: Perintah harus mengalir dari atas ke bawah dalam jarak terpendek. Artinya, perintah tidak  boleh  melampaui  tingkat  struktural  organisasi  yang  ada.  10.  Suatu  tatanan yang  dapat  dilaksanakan  apabila  pengurus  dan  seluruh  bagian  organisasi  lainnya berpegang teguh pada prinsip disiplin yang tinggi.
9. Keadilan dan keadilan
Prinsip  keadilan  dan  kejujuran  diyakini  akan  menimbulkan  ketaatan  dan  kesetiaan bawahan  terhadap  atasannya.  Ketaatan  dan  kesetiaan  tersebut  dapat  diwujudkan melalui  perilaku  pemimpin  yang  adil  dan  jujur,  sehingga  menanamkan  dalam  diri bawahan rasa ketaatan dan ketaatan kepada atasannya.
10. Stabilitas masa kerja karyawan
Prinsip  ini  mengharuskan  manajemen  untuk  menempatkan  karyawan  pada  posisi yang tepat untuk meminimalkan turnover yang dapat mengganggu alur kerja.
11. Inisiatif
Prinsip ini harus melibatkan karyawan dalam manajemen, termasuk memungkinkan mereka  mengungkapkan  ide-ide  baru.  Hal  ini  akan  merangsang  minat  pegawai untuk ikut serta memberikan nilai tambah bagi perkembangan organisasi.
12. Semangat Kesatuan
Manajer  harus  dapat  menumbuhkan  semangat  kesatuan  pada  masing-masing bawahannya  adalah  dengan  memiliki  kemampuan  kepemimpinan  yang  baik. Dengan demikian, anggota akan menjalankan aktivitas dengan penuh kesadaran dan rasa nyaman tanpa ada unsur paksaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  menggunakan  metode  literatur  review  atau  studi literatur.  Literatur  review  yakni  suatu  studi  yang  dilakukan  untuk  menganalisis  dari literatur-literatur  yang  dipilih  dari  beberapa  sumber  sehingga  menjadi  kesimpulan  dan menjadi  ide  baru.  Sumber  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  seperti  buku  metode penelitian, artikel jurnal, dan tulisan lainnya yang masih terkait. Jurnal yang digunakan dalam studi ini adalah jurnal-jurnal yang membahas mengenai topik dengan kata kunci yaitu  Kualitas,  Lembaga  Amil  Zakat,  dan  Prinsip  Manajemen  menurut  Henry  Fayol. Dari  teori  yang  telah  dikemukakan  oleh  Henry  Fayol  kemudian  di  komparatifkan terhadap  kasus-kasus  yang  seringkali  muncul  dalam  proses  manajemen  terlebih  pada Lembaga  amil  zakat  sehingga  memunculkan  pemikiran-pemikiran  yang  mampu menjadikan solusi ataupun jalan menuju berlembaga yang lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Cara  Meningkatkan  Kualitas  Amil  Berdasarkan    Prinsip-Prinsip  Manajemen Menurut Henry Fayol
Pada  lembaga  amil  zakat  haruslah  menerapkan  strategi  yang  baik  dan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  manajemen.  Sebagai  lembaga  amil  zakat  haruslah  juga menerapkan  syariat-syariat  islam  sebagaimana  aturan-aturan  yang  telah  ditentukan berdasarkan  Al-qur’an  dan  As-Sunnah.  Rendahnya  kualitas  amil  pada  lembaga  amil zakat  tentu  saja  akan  merusak  lembaga  amil  zakat  itu  sendiri.  Sebagaimana  tugas  dari lembaga  amil  zakat  yakni  menghimpun,  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  dana dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  dana  Zakat,  Infak,  dan  Sedekah  (ZIS) harus dikelola oleh Amil yang berkompeten.
Sebagai lembaga keuangan islam, LAZ sebagaimana dalam undang-undang No. 23  Tahun  2011  tetang  pengelolaan  zakat  bahwasannya  dalam  pengelolaan  zakat haruslah  berasaskan:  syariat  islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian  hukum, terintegrasi  dan  akuntabilitas.  Pedoman  atas  asas  tersebut  maka  akan  sangat  berkaitan erat  tentang  prinsip  manajemen.  Didalam  pengelolaan  suatu  lembaga  terdapat  aturan dan tujuan yang harus dipatuhi dan dijalankan.
Henry Fayol dalam (Winardi, 1990) mengemukakan prinsip-prinsip manajemen yang dibagi menjadi 14 bagian, yaitu:
1. Pembagian Kerja ( Division of work )
Contoh  dalam  Lembaga  Amil  LAZISMU  wilayah  Jawa  Tengah  dalam pembagian kerja setiap divisi yang ada tersusun pada struktur organisasinya. Divisi- divisi yang ada pada LAZISMU seperti; divisi fundraising yang memiliki wewenang dalam  penghimpunan  dana  ZIS,  divisi  program  yaitu  divisi  pembuatan  program dalam  rangka  membuat  momen  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  ZIS,  divisi sumberdaya  amil  yang  tentu  berhak  dalam  ketenagakerjaan,  dan  divisi  keuangan bertanggung  jawab  terhadap  pencataan  administratif,  laporan  keuangan,  dan  atau pencatatan dan pengelolaan terhadap arus perputaran kas/uang. Dari beberapa divisi tersebut  di  break  down  menjadi  beberapa  fokus  bagian  seperti  pada  divisi fundraising LAZISMU yaitu terdapat bagian fundraising yang berfokus pada retail, digital, korporasi, dan juga staf media (Lazismu Jawa Tengah, 2022).
Dalam  pembagian  kerja  pasti  dikelola  oleh  suatu  organisasi,  namun kebutuhan  dalam  divisi  yang  dibuat  oleh  setiap  organisasi  terdapat  penyesuaian tergantung kondisi yag ada. Tetapi tentu terdapat kesamaan dan perbedaan, misalnya pada  perbedaan  dari  organisasi  satu  dan  organisasi  lainnya  yaitu  pada  penamaan divisi  dan  juga  dibutuhkan  atau  tidak  adanya  sebuah  divisi  tersebut.  Dalam  teori manajemen Henry Fayol pembagian kerja merupakan upaya untuk mengelompokkan pekerjaan terhadap sumber daya yang ada. Jadi pada teori tersebut perlu adanya sumber daya yang ahli untuk mengerjakan pekerjaan yang dibebankan.
Misalnya pada sebelumnya dalam pembagian kerja fundraising dengan cara langsung atau offline dan ingin melakukan pengenalan lebih luas terhadap program dan branding LAZ, maka diperlukan sumberdaya yang mampu dalam hal media dan program. Karena era sekarang banyak yang menggunkan media online. Apakah para sumberdaya  yang  ada  melakukan  pelatihan  atau  study  agar  bisa  mengerjakan  yang bukan keahliannya. Tentu pasti agar lebih cepat terlaksana maka lebih baik mencari sumber tenaga yang ahli atau pihak organisasi yang jelas-jelas profesional di bidang tersebut.
Dengan  pembagian  kerja  berdasarkan  keahliannya  masing-masing  dapat mehindari  suatu  hal  yang  fatal  dan  pekerjaan  cepat  selesai.  Pentingnya  adanya pembagian  kerja  menurut  Wursanto  dalam  (Situmorang,  2012),  pembagian  kerja merupakan hal yang sangat penting dikarenakan:
a. Pengetahuan,  kemampuan  dan  keahlian  yang  dimiliki  setiap  orang  terbatas. Tidak  mungkin  satu  orang  dapat  mengerjakan  semua  jenis  pekerjaan  yang bermacam-macam.
b. Seseorang  tidak  mungkin  melakukan  pekerjaan  dua  jenis  yang  berbeda  disaat yang sama.
c. Tidak mungkin pula seseorang berada di kedua tempat yang berbeda dan disaat waktu yang sama
d. Tentu  setiap  orang  memiliki  kelemahan  dan  kekurangan,  namun  di-sisi  lain terdapat  kelebihan  yang  dimiliki  dan  sedangkan  orang  lain  belum  tentu memilikinya pula (Dhiya, 2021).
Sehingga pembagian kerja berdasarkan teori manajemen yang dikemukakan oleh  Henry  Fayol  dan  didukung  oleh  teori  pentingnya  pembagian  kerja  yang
dikemukakan  oleh  wursanto  dapat  ditarik  garis  merah  pembagian  kerja  yang  perlu diperhatikan oleh pihak LAZ sebagai organisasi filantropi islam setidaknya sebagai berikut:
a. Membuat pengelompokan jenis divisi seperti;
- Fundraising  Development/marketing,  bertugas  untuk  mencari  para  donatur baru yang belum terjangkau
- Distribusi
- Humas
- Program
- Administrasi
- Keungan
- IT atau media, dan
- HRD
b. Menentukan berdasarkan sumber daya yang dibutuhkan
Dari  pengelompokan  divisi  yang  ada  LAZ  perlu  mencari  dan menentukan  berdasarkan  sumberdaya  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  keahlian menyangkut  divisi  yang  ada,  serta  diperlukan  adanya  program  pelatihan  untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan mendapatkan pengalaman baru.
Dengan  mengelompokkan  kerja  dan  membagi  kerja  secara  spesivik meningkatkan  potensi  Amil  Zakat  yang  teratur  dan  rapi.  Dan  sumber  daya manusia  yang  mencukupi  akan  dapat  melakukan  dan  menjalankan  program sesusai yang direncankan berjalan dengan baik. Bahkan dapat melakukan 3-4 hal dalam sehari terselesaikan secara bersamaan.
2. Wewenang dan Tanggung jawab (Authority and Responsibility)
Menurut  (Robbins  et  al.,  2008)  juga  menyatakan  terori  wewenang  dan tanggung jawab merupakan hak yang melekat pada sebuah posisi untuk memberikan baik  perintah  dan  berharap  bawah  perintah  tersebut  harus  dipatuhi.  Untuk memfasilitasi  koordinasi,  tiap  posisi  manajerial  yang  ada  biasanya  diberi  tingkat wewenang tertentu terhadap tanggung jawab yang harus terpenuhi.
Dalam  satu  kantor  LAZ  yang  terdapat  beberbagai  bagian  atau  divisi  kerja yang  telah  di  atur,  dan  pada  divisi  tersebut  terdapat  satu  orang  yang  diberikan
wewenang  dalam  mengatur  dan  memberikan  perintah  terhadap  timnya  agar tanggung  jawab  yang  mereka  harus  penuhi.  Contoh  dalam  struktur  organisasi LAZIZMU  terdapat  divisi  fundrising  dan  bagian  struktur  pertama  terdapat  posisi manager  fundrising.  Posisi  tersebut  mengatur  sebagaimana  bentuk  peraturan  dan strategi  yang  dilakkan  oleh  timnya  agar  dapat  mengumpulkan  dana  ZIS  sesuai dengan  target  serta  bekewaajiban  untuk  melaporkan  segala  bentuk  yang  dilakukan dan peristiwa yang terjadi pada lapangan yang di alami oleh timnya pada atasan.
Dalam  wewenang  terdapat  jenis  yang  dikemukakan  oleh  (Hasibuan,  2016) diantaranya sebagai berikut:
a. Line Authority (wewenang lini)
Wewenang yang terjadi bila adanya hubungan wewenang langsung antara atasan dan  timnya.  Yang  kondisi  ini  seorang  manager  menggunakan  wewenangnya secara utuh kepada seluruh timnya.
b. Staf Authority (wewenang staf)
Pada  hal  ini  staf  memiliki  hak  untuk  memberikan  pendapat  atau  sebuah  saran kepada  manajer  saat  maupun  sebelum  untuk  melaksakan  dan  memenuhi kewajibannya,  karena  manajer  merupakan  orang  yang  bertangung  jawab  atas keberhasilan dan kegagalan atas apa yang dilakukan oleh timnya.
c. Functional (Authority)
Hak  yang  diberikan  kepada  pihak  individu  atau  seseorang  untuk  mengontrol semua  aktivitas  secara  spessifik  yang  dilakukan  oleh  tim  dimana  pun  kegiatan yang mereka lakukan dalam departemen lain.
Pada  LAZ  untuk  meningkatkan  kualitas  Amil  dalam  memberikan  suatu wewenang  terhadap  sorang  manager  yang  telah  ditetapkan  untuk  memenuhi kewajiban dan bertanggung jawab atas dampak atau hasil yang dilakuan. Tentunya seorang manager harus mengetahui seberapa besar kewajiban yang harus di penuhi kemudian  dengan  weweang  yang  diberikan  perlu  adanya  mengetahui  cara  untuk menyelesaikan dan strategi yang bagaiman yang di terapkan bisa dengan mengotrol penuh terhadap kepitusan yang telah diperintahkan oleh meneger sehingga staf dan tim wajib melakuakn atas perintah atau seorang manager memberikan bagian-bagian kerja  kepada  tim  atau  stafnya  dan  membiarkan  mereka  bagai  mana  cara menyelesaikan  tugas  serta  meminta  keterangan  terhadap  hasil  kerja  yang  dilkokan
oleh  timnya  untuk  dapat  dilaporkan  segala  kegiatan  yang  mereka  lakkan  kepada atasan mereka.
Hal  tersebut  merupakan  lingkup  internal  LAZ  sendiri  namun  bagaimana wewenang  dan  tanggung  jawab  LAZ  terhadap  eksternal?.  Berdasarkan  Undang- undang  no  23  tahun  2011  LAZ  berwenang  melakukan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  untuk  membantu  BAZNAS  namun indicator  yang  menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  LAZ  terhadap  kemerntian yaitu  LAZ  harus  bersedia  untuk  di  audit,  melaporkan  segala  bentuk  kegiatan  dan pelaporan  keuangan  kepada  public  berdasarkan  waktu  yang  di  tetapkan  oleh peraturan yang berlaku.
3. Disiplin (Discipline)
Penerapan  kedisiplinan  setidaknya  perlu  dibuatnya  S.O.P  (Standar Oprasional  Prosedur)  dimana  hal  ini  merupakan  system  yang  disusun  untuk memudahkan,  merapikan,  dan  menertibkan  pekerjaan  .  Standarisasi  disipilin  dapat disusunnya  S.O.P  agar  tujuan  dan  efektifitas  penerapan  disiplin  akan  jelas  dan sepesivik. S.O.P wajib bagi siapapun yang berlaku maka wajib untuk melakukannya sebagai  bentuk  standar  disipin  kerja  yang  sesuai  dengan  semestinya.  Jika  tidak terdapat  S.O.P  mengenai  disiplin  akan  sulit  untuk  menilai  setiap  staf  sudah menerapkan  atau  belum,  karena  setiap  orang  menilai  apakah  sudah  disiplin  atau tidak berdasa memiliki pandangan atau penilainan mereka masing masing.
4. Kesatuan Perintah (Unity of command)
Dalam  memberikan  wewenang  kepada  seseorang  terhadap  suatu  kewajiban dan tanggung jawab, seorang atasan tidak mungkin memberikan wewenang kepada dua orang untuk menjadi seorang manajer untuk satu devisi dan satu organisasi atau kantor, pastinya satu divisi satu seorang manajer sehingga jika terdapat dua seorang manajer  dalam  satu  divisi  dalam  memberikan  perintah  terhadap  staf  atau  tim  pada LAZ menjadi ricuh. Tetapi apakah hal tersebut yang dimaksud?, tentunya bukan hal tersebut,  yang  dimaksud  dari  kesatuan  perintah  yaitu  misalkan  direktur  LAZ memerintahkan  kepada  setiap  divisi  melalui  manajernya  masing-masing  untuk melakukan  kegiatan  plant  yang  kedua  sedangkan  manajer  menyampaikan  kepada timnya untuk melakukan sesuatu sedangkan bukan itu yang dimaksud oleh direktur LAZ  dan  Direktur  LAZ  membenarkan  perintah  yang  harus  dilakukan  langsung
kepada  tim  tanpa  melalui  manajernya  sehingga  terdapat  dua  perintah  tapi  tentu dalam  kondisi  seperti  ini  pastinya  perintah  direktur  pasti  akan  dibenarkan  dan dilaksanakan oleh staf yang besangkutan.
Terdapat  contoh  hal  lain yang mungkin terjadi mengapa pentingnya adanya kesatuan  perintah  yakni  dalam  dua  divisi  yang  saling  bekerjasama  misalkan  divisi development/marketing dan media. Manajer development/marketing memerintahkan pekan  depan  untuk  mengunggah  video  documenter  kepada  media,  sedangkan manajer  media  memerintahkan  kepada  timnya  untuk  mengunggah  video  tersebut pada  hari  itu  juga  atau  tidak  ada  perintah  sama  sekali.  Dalam  kondisi  seperti  ini adanya  miskomunikasi  yang  akan  membingunkan  dan  membuat  perselisian  pada posisi manajerial.
Pada  LAZ  bahkan  di  organisasi  manapun  perlu  menjaga  dan  saling komunikasi  terhap  upaya  yang  ingin  dilakukan  terutama  mengikutkan  divisi  lain untuk  membantu  melkukan  rencannya.  Kesatuan  perintah  dalam  meningkatkan kualitas amil pada LAZ merupakan tingkat profesionalitas kerja yang dimiliki Amil dalam  melaksankan  tugas  kerjanya  dan  hubungan  serta  proses  kerja  yang  teratur dengan baik.
5. Kesatuan Pengarahan (Unity of direction)
Prinsip  ini  dapat  dikenal  sebagai:  "one  head  and  one  plan  for  a  group  of activities  having  the  same  objective".  Prinsip  tersebut  merupakan  syaratan  penting dalam  melakukan  tindakan  secara  bersama-sama,  koordinasi  dan  kekuatan  untuk memfokuskan  usaha.  Dalam  LAZ  dapat  diterapkan  dalam  pengfokusan  terhadap program  baik  dalam  penghimpunan,  distribusi,  promosi  maupun  program-program lainnya  yang  telah  direncanakan  sehingga  kekuatan  LAZ  dalam  mencapai  tujuan dapat tercapai.
6. koordinasi  atas  kepentingan  perseorangan  terhadap  kepentingan  yang  umum (Subordination of individual interest to general interest)
Prinsip  ini  menekankan  bahwa  setiap  karyawan  seharusnya  mendahulukan kepentingan  organisasi  daripada  kepentingan  pribadi.  Prinsip  ini  terjadi  apabila karyawan  mempunyai  rasa  sadar  bahwasannya  kepentingan  pribadinya  atau seseorang tersebut kan mampu mempengaruhi keberhasilan organisasi. Pada intinya
kepentingan  kelompok  harus  bisa  mengatasi  kepentingan  individu  (Effendhie, 2011).
Dalam sebuah lembaga amil zakat kepentingan seorang pegawai tidak boleh berada  di  atas  kepentingan  lembaga,  bahwa  kepentingan  rumah  tangga  harus  di nomor  sekiankan  dahulu  daripada  kepentingan  anggota  didalammnya  dan  bahwa kepentingan  pada  sebuah  negara  harus  didahulukan  dari  kepentingan  warga negaranya dan kepentingan masyarakat didalamya. Jadi  dalam kepentingan apapun harus  mendahulukan  kepentingan  LAZ  atau  selaga  macam  instansi  yang  secara hukum  telah  terikat  sehingga  jika  ada  kepentingan  lain  yang  didahulukan  dapat mempengaruhi intansi tersebut sehingga muncul dampak negatif.
7. Penggajian Pegawai (Remuneration of Personnel)
Gaji atau upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk selembaran uang sebagai bentuk terimakasih  atas pekerjaan yang ditetapkan dan  dibayar  menurut  suatu  perjanjian,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  mengaturnya,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja  dan keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  yang  sudah  dilakukan.  Fungsi  gaji  bagi  dunia usaha  dan  karyawan  antara  lain  untuk  menarik  calon  karyawan,  mendorong karyawan agar produktif tinggi sebagai motivasi dalam beraktivitas di masa depan, dan menjaga kinerja karyawan dalam jangka panjang. periode. (Lestari, 2014).
Gaji  untuk  pegawai  harus  adil,  karena  akan    mempengaruhi  layanan  yang diberikan  oleh  pegawai.  Tetapi  upah  juga  dipengaruhi  oleh  biaya  hidup  serta penawaran  dan  permintaan  tenaga  kerja.  Manajer  juga  harus  memperhatikan kesejahteraan  karyawannya  baik  di  dalam  maupun  di  luar  tempat  kerja.  Dalam Lembaga amil zakat hal ini harus diperhatikan terutama dalam pemberian hak amil karena dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai terutama dalam penghimpunan, karena  seringkali  pada  divisi  tersebut  berbenturan  langsung  kepada  donatur  yang memiliki karaker berbeda-beda sehingga akan sangat mudah menurunkann kualitas karyawan.
8. Pemusatan (Centralization)
Pemusatan  pada  prinsip  manajemen  dimaksudkan  bahwasannya  seluruh organisasi  harus  memiliki  pusat.  Prinsip  ini  menunjukkan  adanya  batasan-batasan kewenangan  yang  dipusatkan  maupun  yang  dibagi  pada  sub-sub  suatu  organisasi.
Pemusatan  kewenangan  dapat  menimbulkan  pemusatan  tanggung  jawab  pada sebuah aktivitas (Effendhie, 2011).
Masalah  yang  seringkali  muncul  pada  sentralisasi  atau  disentralisasi  ini adalah masalah pembagian kekuasaan, baik di kekuasaan paling atas maupun paling bawah. pada suatu  organisasi  kecil sentralisasi  lebih  mudah dapat  diterapkan, akan tetapi  pada  organisasi  yang  besar  harus  diterapkan  disentralisasi.  Sama  halnnya dengan kekuasan dari seorang pemimpin pada LAZ, kekuasaannya lebih kecil atau dibagi  pada  kepala  bidang-bidang  yang  terkait  pada  Lembaga  zakat  seperti penghimpunan, pendistribusian, media, dan bidang-bidang lainnya.
9. Hirarki/Rangkaian Perintah (Scalarchain)
Scalar  chain  (rantai  skalar)  merupakan  rantai  dari  awal  mula  authority terakhir  hingga  pada  tingkat  yang  terendah.  Fungsinya  dapat  mengkoordinasikan pesan  atau  instruksi  dari  pimpinan  paling  tinggi  hingga  kepada  pegawai.  Rantai skalar  merupakan  rantai  seluruh  supervisor  mulai  dari  manajemen  puncak  hingga orang  yang  bekerja  pada  pangkat  paling  bawah. Hal  ini  juga  memungkinkan manajemen puncak untuk mengkomunikasikan pesan mereka ke seluruh  organisasi dan  supervisor  di  setiap  tingkat  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  perintah tersebut. Rantai  komando  yang  tepat  memungkinkan  bisnis  berjalan  dengan  lancar namun terkadang juga membuatnya tidak fleksibel.
10. Ketertiban (Order)
Pada  umumnya,  untuk  ketertiban  manusia  terdapat  formula  yang  harus dipegang  yaitu  suatu  tempat  untuk  satu  orang  dan  satu  orang  pada  tempatnya masing-masing.  Tujuannya  adalah  agar  setiap  manusia  terfokus  pada  satu  bidang sesuai kemampuannya. Apabila seseorang melakukan pekerjaan dengan dua bidang yang  berbeda  akan  berakibat  lemahnya  titik  pusat  dalam  menjalankan  bidang tersebut.
Pada  LAZ  sangatlah  penting  untuk  membagikan  tempat  atau  bidang  bagi setiap  Amil  sesuai  kemampuannya.  Salah  satu  contoh  pada  bidang  pengumpulan dan bidang pendistribusian, haruslah ditempati oleh Amil yang berkompeten dalam hal  pengumpulan  dan  pendistribusian  ZIS.  Apabila  bidang  tersebut  ditempati  oleh Amil yang tidak berkompeten, maka tidak tercapainya fungsi dan tujuan berdirinya LAZ itu sendiri, dan juga akan berakibat pada keberlanjutan LAZ tersebut.

## 11. Keadilan dan Kejujuran (Equity)
Keadilan  dan  kejujuran  adalah  bagian  dari  sifat  yang  dapat  mengubah seorang pegawai sehingga mencapai kesejahteraan (Asj’ari, 2015). Perilaku seorang pegawai  tidak  hanya  berdampak  baik  padanya,  pasti  akan  berdampak  pada  sebuah lembaga. Aspek adil dan jujur pada sebuah Lembaga tidak dapat dipisahkan, kedua aspek  tersebut  harus  dimiliki  oleh  pimpinan  dan  bawahan.  Sifat  adil  dan  jujur terhadap  pimpinan  dapat  dicontohkan  dalam  sifat  keterbukaan  terhadap  kondisi Lembaga  sehingga  tercipta  keadilan  pada  pegawai  maupun  Masyarakat  secara umum.
Menurut (Yuliana & Widayati, 2018) karakteristik jujur merupakan karakter yang  paling  dikagumi  oleh  bawahan  karena  jujur  merupakan  pondasi  utama  dalam keberhasilan. Begitu pula sebaliknya, bawahan atau pegawai yang jujur maka akan saling  menciptakan  kolaborasi  dalam  mencapai  keberhasilan  terutama  dalam Lembaga amil zakat.
Pada  dasarnya  untuk  meningkatkan  kualitas  pegawai,  terutama  dalam melaksanakan  tugasnya  agar  dengan  kesungguhan  dan  kesetiaan,  mereka  harus diperlakukan  dengan  ramah  dan  keadilan.  Kombinasi    dan    keramah  tamahan    dan keadilan  dapat  menghasilkan  equity.  Dalam  pelaksanaannya,  prinsip  equity  pada LAZ  harus  dimiliki  oleh  setiap  Pimpinan  Lembaga  dan  juga  Amil.  Hal  ini dikarenakan dalam pengelolaan zakat sikap keadilan harus diterapkan dengan baik, apabila  sikap  keadilan  tidak  diterapkan  baik,  akan  berakibat  pada  kerukunan  antar para Amil, dan juga para muzakki maupun mustahik.
12. Stabilitas Masa jabatan dalam Kepegawaian (Stability Of Tonure Of Personnel)
Seorang    pegawai    membutuhkan  beberapa  waktu    agar    bisa  menjalankan suatu  pekerjaan  baru  dan  dapat berhasil baik dalam mengerjakannya. Dalam hal ini  pimpinan  harus  memberikan  waktu  kepada  pegawainya  agar  bisa  menjalankan pekerjaannya  dengan  baik.  Sama  halnya  pada  LAZ  seorang  amil  membutuhkan waktu untuk menjalankan programnya masing-masing. Dalam pelaksanaan program juga  terdapat  tahapan  serta  proses  agar  pelaksanaan  program  yg  dijalankan  sesuai dengan prosedurnya.
Prinsip  ini  perlu  dijalankan  mengingat  bahwa  sumber  daya  manusia  yang memadai  sangat  menentukan  keberhasilan  pada  suatu  lembaga  organisasi  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Denagn  adanya  penyeimbangan  masa jabatan  dalam  kepegawaian  merupakan  salah  satu  upaya  menghindari  terjadinya proses  pergantian  yang  berakibat  pada  terhambatnya  pekerjaan  yang  sedang dijalankan (Rohman, 2017). Karena pada dasarnya, seseorang akan mampu bekerja secara  maksimal  apabila  senantiasa  mendapatkan  dorongan  seperti  keamanan  dan kepastian jenjang dalam bekerja.
Oleh karenanya, kestabilan pegawai yang ada pada lingkup suatu manajemen harus dijaga baik-baik, agar hambatan seperti pergantian sumber daya manusia tidak sering  terjadi  sehingga  menyebabkan  dampak  buruk  pada  lembaga.  Dengan perhatian yang lebih tersebut maka akan dapat mendorong semangatnya tetap tinggi. Hal ini tidak boleh dianggap remeh, karena manusia merupakan makhluk sosial dan memiliki  perasaan,  keinginan-keinginan,  dan  pikiran.  Apabila  dari  berbagai  aspek tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  akan  muncul  perasaan  dan  tekanan  dari  fikiran sehingga  menyebabkan  pikirannya  buruk  yang  akan  menimbulkan  masalah  dalam bekerja.  Goncangan  ini  pada  akhirnya  akan  berdampak  kurang  baik  terhadap kedisiplinan  dan  tidak  tertibnya  dalam  pelaksanaan  tugas  pekerjaan  yang  sudah menjadi tanggung jawabnya. Maka dari itu, kestabilan anggota khususnya  terhadap konteks  keamanan  kerja  dan  jenjang  karir  perlu  diperhatikan  dan  dijaga  sebaik- baiknya.
13. Prakarsa (Initiative)
Prakarsa adalah salah satu prinsip manajemen yang harus ada pada diri dari seorang  pimpinan  pada  khususnya  sebagai  penegas  bahwa  dirinya  memang  pantas menduduki  posisi  tersebut.  Prakarsa  dimaknai  sebagai  tindakan  munculnya kehendak  untuk  mewujudkan  sesuatu  efektif  dan  efisien  untuk  menghasilkan  nilai yang  berguna  bagi  penyelesaian  pekerjaan.  Pada  prakarsa  terhimpun  pikiran, keahlian,  perasaan,  kehendak,    serta  pengalaman  seseorang  yang  dikemudian  hari akan direalisasikan dan diimplementsikan untuk mencapai tujuan dengan maksimal (Rohman, 2017).
Artinya,  jika  dengan  berprakarsa  seseorang  selayaknya  harus  dihargai dengan  dengan  kepantasan.  Sehingga  terjalin  hubungan  timbal-balik  antara  kedua
pihak  sehingga  dapat  memberikan  rasa  saling  untung,  baik  terhadap  manajemen maupun  terhadap  orang  yang  berprakarsa.  Manajerial  lembaga  sendiri  dapat merasakan  keuntungan  berupa  tercapaiannya  tujuan  secara  maksimal,  sedangkan pemrakarsa mendapatkan keuntungan penghargaan oleh manajemen.
Seorang  pegawai  juga  harus  diberikan  hak  kebebasan  untuk  berinisiatif memunculkan  ide-ide  dalam  membuat  dan  menjalankan  perencanaan,  tentunya harus  dengan  batasan-batasan  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan.  Jika terjadi  sebuah  penolakan  terhadap  Prakarsa  pegawai  maka,  akan  menimbulkan penurunan  gairah  untuk  bekerja.  Dalam  hal  ini,  pada  LAZ  seharusnya  pimpinan memberikan  kebebasan  amil  untuk  menyampaikan  pendapatnya  ketika  melakukan perencanaan  program-program  yang  ada,  tanpa  pendapat  atau  kritik  dari amil/bawahan  maka  sikap  kerja  sama  dalam  menjalankan  suatu  pekerjaan  atau program bisa berkurang.
14. Semangat Kesatuan (Ecsprit de Corps)
Persatuan    adalah    kekuatan  sehingga  para    pemimpin    lembaga  harus berbuat    banyak    untuk  merealisir  pembahasan  itu.  Pada  LAZ  sendiri  harus mengutamakan prinsip persatuan, agar antar amil bisa saling bekerja sama dalam hal menjalankan suatu program. Dan juga prinsip persatuan dapat menjaga perdamaian dan  menumbuhkan  sifat  kekeluargaan  serta  dapat  menciptakan  kerukunan  di lingkungan LAZ itu sendiri.
Pada  konsep  berlembaga  amil  zakat,  adanya  sebuah  BAZNAS  dan  LAZ sebagai  organisasi  yang  dibentuk  atas  izin  pemerintah  untuk  berkolaborasi  dalam mengentaskan kemiskinan. Perlunya semangat persatuan dalam kolaborasi ini dapat dibentuk melalui beberapa cara, yaitu: (Yusuf Sukman, 2017)
a. Tetap  menjaga  hubungan  dengan  berkoordinasi  dan  saling  percaya  satu  sama lain baik  antara BAZNAS dan LAZ ataupun dengan pihak terkait lainnya.
b. Melakukan  rapat  koordinasi  yang  terjadwal  pada  waktu-waktu  tertentu,  dengan mengajak perwakilan koordinator dari BAZNAS, LAZ dan Pihak terkait lainnya sehingga rapat dapat terintegrasi dengan efisien.
c. Adanya  pemasangan  target  pribadi  untuk  pengumpulan  pendapatan  yang melebihi target dari BAZNAS, LAZ dan Pihak terkait lainnya.
d. Memaksimalkan  program  bantuan  dan  pemberdayaan  yang  ada  untuk masyarakat.  Karena  pada  dasarnya  LAZ  adalah  untuk  melakukan  dua  program tersebut, dimana sesuai dengan apa yang dilakukan BAZNAS.

## KESIMPULAN
Penerapan  teori  henry  fayol  pada  Lembaga  amil  zakat  mempunyai  salah  satu tujuan  yaitu  untuk  mempermudah  Lembaga  amil  zakat  dalam  melaksanakan  program kerjanya  serta  mewujudkan  tujuan  dari  suatu  Lembaga  amil  zakat  tersebut.  Dengan banyaknya  prinsip-prinsip  manajemen  yang  digunakan,  dari  14  prinsip  manajemen sudah  dapat  mewakili  keseluruhan  proses  Lembaga  dalam  mengatur  keseluruhan anggota. Namun, dengan adanya prinsip tersebut tidak hanya sebagai patokan dalam ber Lembaga, perlu  adanya  penyesuaian terhadap kondisi masing-masing Lembaga karena di  lingkungan  masyarakat  pasti  terdapat  permasalahan  yang  lebih  kompleks  dan spesifik.
Pada dasarnya, kunci pada Lembaga amil zakat  haruslah mengedepankan poin- poin  penting  dimaksud  sebagai  Prinsip-prinsip  manajemen.  Jika  pondasi  awal  yang diterapkan  dengan  benar  dan  baik  akan  berdampak  kepada  efisiensi  pelaksanaan program,  meningkatnya  kualitas,  dan  produktivitas  lembaga  amil  zakat  yang  pada akhirnya  menjadikan  lembaga  tersebut  bermutu  dan  mampu  bersaing  dengan  lembaga lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
ADDIN  Mendeley  Bibliography  CSL_BIBLIOGRAPHY    Asj’ari,  F.  (2015).
PENGARUH  PERTUMBUHAN  EKONOMI  TERHADAP  KESEJAHTERAAN KELUARGA BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SURABAYA . XX (1), 87–96.
Awwahah,  F.  A.,  &  Iswanaji,  C.  (2022).  Peran  LAZiS  Jateng  dalam  Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah. Jurnal Syntax Admiration , 3 (4), 674– 685.
Dhiya, K. A. (2021). Pengaruh Pembagian Kerja dan Wewenang Karyawan Terhadap Kinerja  Karyawan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  CV.  Karya  Mega  Mandiri Binjai . Universitas Medan Area.
Effendhie,  M.  (2011).  Pengantar  Organisasi. Organiasi  Tata  Laksana  dan  Lembaga Kearsipan , 1–90.
Hasibuan,  M.  S.  P.  (2016).  Manajemen  sumber  daya  manusia  (revisi). Jakarta:  Bumi Aksara .
KBBI Daring. (n.d.). Arti Kata Kualitas .
Lazismu Jawa Tengah. (2022). Struktur Organisasi .
Lestari,  D.  (2014).  Perancangan  Sistem  Informasi  Penggajian  Karyawan  Pada  PR.
Tunas  Mandiri  Kabupaten  Pacitan. Perancangan  Sistem  Informasi  Penggajian Karyawan Pada PR. Tunas Mandiri Kabupaten Pacitan , 3 (4), 22–26.
Maftachul  Ningrum.  (2022).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Akuntabilitas,Dan Religiusitas  Terhadap  Loyalitas  Muzakki  Dengan  Kepercayaan  Sebagai  Variabel Intervening  Di  Lembaga  Amil  Zakat  Kota  Magelang. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  dan Akuntansi , 2 (2), 12–20. https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i2.120
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of marketing , 49 (4), 41–50. Robbins, M., Judge, A., Ambegia, E., Choi, C., Yaworski, E., Palmer, L., McClintock, K.,  &  MacLachlan,  I.  (2008).  Misinterpreting  the  therapeutic  effects  of  small interfering  RNA  caused  by  immune  stimulation. Human  gene  therapy , 19 (10), 991–999.
Rohman, A. (2017). Buku dasar-dasar manajemen . Intelegensia Media.
Situmorang,  G.  Y.  P.  L.  (2012). Hubungan  Pembagian  kerja  dan  Wewenang Perusahaan Dengan Prestasi Di Kantor Pertahanan Kota Medan . 1 , 1–15.
Tjiptono, F. (2008). Strategi pemasaran edisi iii. Yogyakarta: CV. Andi Offset .
Winardi, J. (1990). Asas-asas manajemen . Penerbit Mandart Maju.
Yuliana, B., & Widayati, I. A. (2018). Analisis Karakteristik Pemimpin Yang Dikagumi Oleh  Bawahan. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Bisnis  dan  Inovasi , 2 (1),  209–218. https://doi.org/10.25139/jai.v2i1.1152
Yusuf  Sukman,  J.  (2017).  PROSES  KELEMBAGAAN  DAN  PERATURAN PEMERINTAH  PADA  LEMBAGA  AMIL  ZAKAT. Jurnal  Ekonomi  Syariah Teori dan Terapan , 4 (14), 9–15.