KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PERKEMBANGAN AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

## RINTO ALEXANDRO

## PRODI PENDIDIKAN EKONOMI FKIP - UNPAR
Abstrak : Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan  (pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Saat ini hampir seluruh ekonomi daerah di Indonesia berbasis pada sistem agribisnis baik dilihat dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, penguasaan teknologi, maupun struktur ekspor. Karena itu, strategi pembangunan ekonomi daerah yang paling tepat dan efektif adalah melalui pembangunan sistem agribisnis.
Keywords : Otonomi Daerah, Perkembangan Agribisnis

## Pendahuluan
Perbangunan ekonomi yang sentralistis dimasa lalu, mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia, khususnya krisis dibidang ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi merupakan akibat dari masalah fundamental dan keadaan khusus. Masalah fundamental adalah tantangan internal berupa kesenjangan yang ditandai oleh adanya pengangguran dan kemiskinan, sedangkan tantangan eksternal adalah upaya meningkatkan daya saing menghadapi era perdagangan bebas. Keadaan  khusus adalah bencana alam kekeringan yang datang bersamaan dengan krisis moneter yang merembet dari negara tetangga. Krisis ekonomi ditandai melemahnya nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing (Gunawan Sumodiningrat, 2000).
Hal tersebut bukan gagal membangun perekonomian nasional yang kokoh, tetapi justru telah menciptakan disparitas ekonomi antar daerah dan antar golongan masyarakat di negara kita. Disparitas ekonomi yang terjadi sudah sangat mengkhawatirkan, karena selain telah memicu kecemburuan dan kerusuhan sosial, juga telah menimbulkan gejala disintegrasi berbangsa dan bernegara. Dewasa ini pemerintah memang telah mulai semakin memperhatikan pembangunan ekonomi daerah melalui jargon-jargon ekonomi politik seperti desentralisasi ekonomi, otonomi daerah, ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi. Namun hingga saat  ini belum jelas formatnya dan bagaimana implementasi konkritnya masih kita tunggu hasilnya. Bahkan apabila ditelaah lebih jauh, kadangkala  kebijaksanaan makro ekonomi yang diterapkan justru tidak konsisten dan bertentangan dengan upaya pengembangan ekonomi daerah..
Kenyataan telah membuktikan dan menyadarkan kita semua akan pentingnya peran strategis sektor pertanian sebagai pilar penyangga atau basis utama ekonomi nasional dalam upaya penanggulangan dampak krisis yang lebih parah. Sektor pertanian rakyat serta usaha kecil dan menengaj relatif mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan menyelamatkan negara kita dari situasi yang lebih parah. Disamping pendekatan kemitraan  dan penguatan jaringan, akan disinergikan pula dengan pendekatan peningkatan nilai tambah produksi pada usaha-usaha kecil yang berorientasi pada pasar/ekspor sesuai kompetensi ekonomi lokal daerahnya     (Departemen
Perindustrian dan perdagangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2000).
Sudah saatnya pembangunan ekonomi daerah yang menyangkut sebagian besar kepentingan ekonomi rakyat banyak tidak berhenti pada retorika saja, melainkan harus sesegera mungkin diwujudkan dalam aksi nyata dan dukungan kebijaksanaan makro ekonomi. Hal ini antara lain diwujudkan melalui penerapan konsep pengembangan agropolitan dan agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah atau pengembangan ekonomi lokal.
1. Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan  efektifitas dan produktivitas suatu organisasi.
2. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah”  atau  “lingkungan  pemerintah”.  Dengan  demikian   pengertian
secara istilah “otonomi daerah” adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengantur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan penganturan perimbangan keuangan termasuk penganturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.
3. Pengertian Agribisnis
Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu, usaha tani, hilir, dan penunjang. Menurut Saragih dalam Pasaribu (1999), batasan agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir, subsistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian.

## Pembangunan  Ekonomi  dengan  Sistem  Desentralisasi  Ekonomi  atau
Otonomi Daerah.
Salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah alat atau instrumen pemerintah  yang sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian.      Instrumen
fiskal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya  ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang dikehendakinya. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk memberikan sinyal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha,  investor, maupun yang lainnya.
Selama beberapa dekade banyak Negara Berkembang dan Negara Maju mencoba untuk menerapkan desentralisasi fiskal dengan tujuan  untuk mengatasi ketidak efektifan dan ketidak efisienan pemerintahan, ketidakstabilan makro ekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sebagian ahli menyatakan bahwa sasaran utama desentralisasi fiskal adalah dapat membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi serta merupakan sebuah solusi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan sebagian ahli pula menyatakan bahwa tak satupun  manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu negara yang preferensi penduduknya tidak dapat diakomodasi oleh anggaran pemerintahan, dan sistem kelembagaan pemerintah daerah yang jelek. Sebenarnya landasan teoritis yang menyokong mengenai peranan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini terus dikembangkan dan permasalahan ini tetap menjadi topik perdebatan yang hangat diantara para ahli  ekonomi.  Bagaimanakah  sebenarnya  desentralisasi  fiskal    tersebut
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, apakah secara langsung atau tidak langsung, hal inilah yang terus diuji secara teoritik mauapun empirik oleh para pakar ekonomi. Adanya argumnetasi yang menyatakan efek desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi ekonomi, distribusi sumber daya regional dan stabilitas makro ekonomi pun tetap dipertanyakan karena terdapat banyak literatur empirik yang memberikan hasil yang berbeda di dalam penelitiannya (Vazquez dan McNab, 2001).
Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan (pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  ikatan   Negara
Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 huruf (i) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

## Dasar Hukum
Otonomi daerah berpijak pada dasar Perundangan-undangan yang kuat, yakni:
1. Undang-undang Dasar
Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
2. Ketetapan MPR-RI Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: Pengaturan, pembagian dan pemenfaatan sumber daya manusia nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka NKRI.
3. Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang  lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No. 22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas,  meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
Dari ketiga dasar perundangan-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki dasar hukum yang   kuat.
Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.

## Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah
Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi  pedoman dalam penyusunan UU No.22/1999 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka NKRI;
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsetrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;
3. Pembagian daerah diluar provinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah kabupaten dan daerah kota dapat dijadikan daerah otonom atau dihapus;
4. Kecamatan yang menurut UU No. 5 THN 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut UU No.22/1999 kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau daerah kota.

## Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah
Berdasar pada UU No. 22/1999 Prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi, dan keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan Otonomi Daearah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawa;
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi terbatas;
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah;
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi;
6. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom;
7. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi  badan  legislatif  daerah,  baik  sebagai  fungsi  legislasi,  fungsi
pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah;
8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada  daerah  Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

## Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia
Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik- menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-  aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini:
1.   UU No.1/1945
Kebijakan Otonomi Daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsetrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.

## 2.   UU No.22/1948
Mulai tahun kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintahan pusat.
3.   UU No.1/1957
Kebijakan otonomi daerah pada masa ini maasih bersifat dualisme, dimana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
4.   Penetapan Presiden No.6/1959
Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsetrasi. Melalui Penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja

## Perkembangan Agribisnis Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
Dengan diluncurkannya UU No.22/1999 tentang otonomi daerah, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pembangunan nasional termasuk pembangunan ekonomi, ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000-2004, saat diwawancarai AGRINA.
Sebelumnya, pengelolaan pembangunan ekonomi bersifat sentralistis dan lebih mengandalkan industri-industri besar berbasis impor. Yang akan datang pengelolaan pembangunan ekonomi berubah menjadi desentralisasi dan  mengandalkan  industri-idustri  yang  berbasis  pada  sumberdaya  lokal.
Hal ini berarti pembangunan ekonomi nasional akan terjadi pada setiap daerah dan perekonomian daerah inilah tulang punggung perekonomian Indonesia.
Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah merupakan  salah satu takaran bagi keberhasilan otonomi daerah. Sayangnya, paling tidak sampai saat ini masyarakat termasuk pemerintah lebih tertarik pada soal-soal pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan sangat sedikit perhatian tentang membangunan ekonomi daerah. Tidak terlalu berlebihan bahwa paling tidak untuk beberapa dekade ke depan, jika kita berketetapan hati untuk membangun ekonomi daerah, maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun sistem agribisnis yang berbasis pada sumberdaya lokal. Hal ini disebabkan sampai saat ini hampir seluruh ekonomi daerah di Indonesia berbasis pada sistem agribisnis baik dilihat dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, penguasaan teknologi, maupun struktur ekspor. Karena itu, strategi pembangunan ekonomi daerah yang paling tepat dan efektif adalah melalui pembangunan sistem agribisnis.

## Kesimpulan
1. Pembangunan ekonomi masa lalu telah menimbulkan kesenjangan ekonomi antar daerah semakin melebar. Kosentrasi idustrialisasi di beberapa daerah di pulau jawa ternyata tidak mampu menarik/menghela (driven) ekonomi daerah-daerah lain (sebagai periphery) ke     arah  yang
lebih   maju.  Bahkan   membuat kesenjangan   ekonomi  antar   daerah semakin melebar.
2. Perubahan struktur ekonomi nasional pada masa lalu tidak mengakar pada perekonomian daerah, terutama daerah-daerah luar jawa.  Ini  berarti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebagai buah dari perubahan struktur ekonomi nasional tidak dikonstribusikan secara optimal oleh perekonomian daerah.
3. Untuk meningkatkan peranan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh dan sistimatis melalui penerapan Strategi Agroindustri Berorientasi Ekspor di tingkat daerah dan Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis di tingkat pusat.
Referensi :
Arsyad, L., 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah , Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Adisasmita,   H.   R.   2005. Dasar-dasar   Ekonomi   Wilayah .   Edisi    Pertama. Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu.