P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada) Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang) Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang) Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

## DAFTAR ISI
Budhy Prianto Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi 105-117 Rijal Ramdani Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 118-131 Wydha Mustika Maharani Sukardi Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015) 132-152 Catur Wahyudi Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya 153-169 Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial 170-182 Khoiron Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 183-195 Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang 196-211

## DESA DAN LEGITIMASI KEBERDAYAAN SOSIAL; TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG No. 6/2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN MALANG
Sri Hartini Jatmikowati 1)
Titot Edy Suroso 2)
Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Merdeka Malang
1) email: sh.jatmikowati@gmail.com
2) email: suroso58@gmail.com

## Abstract
Removable policy on the village always occur within the  period  of the ruling regime.  As  a result, the identity  of the villagers 'eroded' by  age. The birth of a  new  policy on the village  in 2014  is a new spirit in the  effort and equitable development as well as efforts for the welfare of rural communities by involving all social potential which is owned by the  village. The  study  has  been  completed,  is  intended  to  explain  the  issue  of  How  the  Governing  Village  Welfare Society in Efforts to Achieve? By using qualitative methods eksplanatif, this study found several things to encourage social  empowerment  of  rural  communities  such  as  formal  institutions  and  informal  institutions.  Formal  institutional legitimate by the government is a great potential in achieving sustainable development mission for the government. Meanwhile, informal institutions that are owned by the villages despite the growing body and not significantly, yet its existence can be used as a means of unifying as well as social control in the development process.
Keywords : Village, Social Empowerment, Social Legitimacy, Social Capital, Regulation.

## Intisari
Bongkar-pasang  kebijakan  tentang  desa  selalu  terjadi  dalam  beberapa  kurun  waktu  rezim  berkuasa.  Akibatnya identitas masyarakat desa  „tergerus‟  oleh  zaman. Lahirnya kebijakan baru tentang desa di tahun 2014 merupakan spirit  baru  dalam  upaya  pemerataan  pembangunan  dan  sekaligus  upaya  untuk  mensejahterakan  masyarakat desa dengan  melibatkan  seluruh  potensi  sosial  yang  dimiliki  oleh  desa.Penelitian  yang  terlaksana  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  persoalan  Bagaimana  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dalam  Upaya  Mewujudkan  Masyarakat Sejahtera?  Dengan menggunakan metode eksplanatif-kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa hal yang dapat mendorong  keberdayaan  sosial  masyarakat  desa  seperti  kelembagaan  formal  dan  kelembagaan  informal. Kelembagaan  formal  yang  terlegitimasi  oleh  pemerintah  merupakan  potensi  besar  dalam  pencapaian  misi pembangunan  berkelanjutan  bagi  pemerintah.  Sementara  itu,  kelembagaan  informal  yang  dimiliki  oleh  desa-desa meskipun  tubuh  dan  berkembangnya  tidak  secara  signifikan,  namum  keberadaanya  dapat  dijadikan  sebagai  alat pemersatu dan sekaligus sebagai control sosial dalam proses pembangunan.
Kata Kunci : Desa, Keberdayaan Sosial, Legitimasi Sosial, Modal Sosial, Regulasi.

## PENDAHULUAN
Desa,  di  Indonesia  telah  lama  dikenal  jauh sebelum  kemerdekaan.  Sejak  Hindia  Belanda masuk  di  Indonesia,  Desa  dikenal  sebagai komunitas  yang  mampu  untuk  mengelola  dirinya sendiri secara mandiri sebagai wujud dari identitas local.  Pengelolaan  sumberdaya  berbasis  pada kepentingan kolektif menjadi sebuah identitas dari Desa  secara  formal.  Dari  sisi  interaksi  social  dan relasi  sosial,  pelembagaan  formal  Desa  dibentuk
dalam  sebuah  wadah  birokrasi  Pemerintahan Desa s ebagai “corong” komunikasi antar sesama. Dalam  perkembangannya,  Desa  menjadi sebuah  jaringan  kebijakan  ( policy  network )  yang sangat efektif bagi Negara. Desa, dengan identitas local  yang  dimiliki  memberikan  ruang  kepada Negara dalam melaksanakan tujuan pembangunan nasional.
Pemerataan pembangunan  menjadi  tumpuan  dan  sekaligus menjadi  tujuan  yang  akan  dilaksanakan  oleh
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 197
pemerintahan  desa  selaku  policy  network.  Secara kuantitatif  jumlah  desa  di  Indonesia  sejak  tahun 2004 sebanyak 69.858 terus tumbuh hingga tahun 2013  menjadi  80.714  (www.bps.go.id),  dengan demikian  rata-rata  pertumbuhan  pemerintahan desa  di  Indonesia  berkisar  75.554  desa  setiap tahunnya atau sebesar 93,61% tingkat
pertumbuhannya  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  di era reformasi.
Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan  desa  di  Indonesia  tergolong  unik. Dari  sisi  sosial,  penyelenggaraan  pemerintahan berbasis  pada  kearifan  local  yang  dimiliki  secara turun temurun dan diyakini sebagai sumber hukum serta  pedoman  dalam  berinteraksi  „didalam‟ maupun  „keluar‟.  Kemudian  dalam  konteks  politik, pemerintahan desa dalam menjaga kesinambungan pemerintahanmemberlakukan otonomi  penuh  kepada  pemerintahan  desa. Kepala  desa  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat yang  diyakini  sebagai  manifestasi  rakyat  desa tersebut. Kemudian dari sisi ekonomi, pemerintahan  desa  juga  diberikan  otonomi  dalam mengelola  segala  sumberdaya  alam  ( resource ) dilingkungan  desa  tersebut  untuk  kepentingan kesejahteraan bersama. Kondisi kekinian, layaknya  miniatur  pemerintahan  Indonesia,  hanya saja  penyelenggaran  pemerintahan  tidak  melalui keterwakilan partai politik. Fungsi-fungsi budgeting , kontroling ,  dan legislasi melekat  pada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang diduduki oleh para tokoh-tokoh masyarakat.
Sejak diberlakukannya Undang-undang tentang  Desa  (Undang-Undang  No.  6/2014), banyak  kalangan  mempertanyakan  kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan
pemerintahannya  secara  otonom  dan  mandiri. Terlebih  otonomi  desa  dalam  mengelola  segala sumberdaya  ekonomi  guna  mencapai  tujuan Negara  (kesejahteraan).  Meskipun  otonomi  desa sejak  lama  telah  diterapkan,  namun  tarik  ulur kepentingan selalu saja mengesampingkan “desa” sebagai  entitas  social  yang  unik.  Perkembangan teknologi  terus  membawa  perubahan-perubahan yang  signifikan  bagi  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, masyarakat  (terutama  di  desa)  berpacu  dalam setiap  detik  perubahan-perubahan  yang  terjadi. Lahirnya  regulasi  tentang  desa  menuntut  pamong desa  untuk  menempatkan  profesionalitas  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  di  wilayahnya. Dengan  demikian  tujuan-tujuan  Negara  dengan sempurna  dapat  terwujud  secara  merata.  Artinya, terdapat pemerataan dalam proses pemabangunan  yang  dilakukan  oleh  Negara terhadap rakyatnya.
Artikel  ini  memuat  analisa  dari  hasil  penelitian yang  dilaksanakan  di  15  (lima  belas)  lokasi/Desa di Kabupaten Malang atas implementasi kebijakan tentang  otonomi  desa  yang  tertuang  dalam Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014.  Secara prinsipil terdapat tiga isu besar dalam pemberlakuan  Undang-undang  tentang  desa tersebut.  Ketiga  isu  tersebut  menjadi  ruh  bagi pelaksanaan  kebijakan  penataan  kelembagaan  di desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komunal. Pertama , Kelembagaan;  isu  kelembagaan  yang  spirit undang-undang desa merupakan semangat dalam pengaturan struktur organisasi serta tatakerja unit- unit  dalam  birokrasi  pemerintahan  desa  dalam menjalankan fungsi-fungsi tatakelola desa. Layaknya  sebuah  institusi  Negara,  pemerintahan
198 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                   Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
desa  diperkuat  dengan  susunan  kelembagaan yang  matang  seperti  terbentuknya  lembaga “eksekutif,  legislative,  dan  yudikatif”  mapu memberikan  efek  positif  bagi  kesejahteraan masyarakat.  Jayanti  (2012)  menegaskan  peran desa  sebagai  „penjaga‟  indetitas  local  sekaligus penguat  keberadaan  institusi  local  . Kedua, Kemandirian;  isu  ini  menjadi  strategis  dalam penetapan  undang-undang  desa.  Sejak  Indonesia merdeka,  desa  menjadi  sentuhan  politisasi kebijakan. Desa menjadi lokus kebijakan pemerintah  yang  berkuasa.  Secara  prisnsipil kemadirian  desa  merupakan  pengejawantahan dari self  governing  community .  Desa  sebagai institusi  warga  sekaligus  subordinasi  birokrasi pemerintahan  terbawah  menjadi  bagian  dari  actor pembangunan.  Secara  mandiri  desa  mengelola serta  mengembangkan  seluruh  kebutuhannya berdasarkan  sumberdaya  local  yang  dimiliki.  Dan Ketiga , Kesejahteraan;  isu  yang  tak  kalah pentingnya  dalam  menetapkan  undang-undang desa  ini.  Persoalan  kesejahteraan  menjadi  tujuan pergeseran  pembangunan  dari  Negara  ke  desa. Desa  dijadikan  subjek  pembangunan  dengan tujuan mensejahterakan seluruh eleman masyarakat  sehingga  terciptanya  kesejahteraan komunal  yang  dicita-citakan  oleh  konstitusi. Keberadaan  desa  secara  sosiologis  dan  historis telah diakui oleh Negara, namun untuk peningkatan kualitas hidup (kesejahteraan) sangat jauh  dari  harapan.  Mariana  (2013)  menuliskan, sejak  reformasi  bergulir  berbagai  regulasi  yang berhubungan  dengan  penyejahteraan  desa  terus disyahkan,  terlebih  dengan  mentapkan  PP  72 tahun  2005  mengisyaratkan  penyerahan  dana alokasi desa untuk pengembangan dan
pemabangunan di pedesaan. Namun peraturan ini belum  mampu  mengeluarkan  masyarakat  desa dari jeratan kemiskinan. Data yang dirilis oleh BPS sejak tahun 2005-2013, jumlah penduduk miskin di desa bukan semakin menurun, melainkan mengalami  kenaikan.  Ditahun  2005,  jumlah penduduk  miskin  di  desa  berjumlah  22,7  juta orang,  dan  ditahun  2013  jumlah  penduduk  miskin di desa berjumlah 17, 92 juta orang
(www.bps.go.id).
Pada  penelitian-penelitian  yang  terdahulu sangat  banyak  membahas  tentang  dinamika- dinamika kehidupan masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, otonomi desa, dan lain sebagainya.  Suharto et all (2013)  meneliti  tentang  penerapan  otonomi  desa dalam  kerangka  kebijakan  desentralisasi.  Dalam konteks  ini  ditemukan  bahwa  penyelenggaraan otonomi desa sejak tahun 1974-2004
menempatkan beragam kewenangan yang diberikan  Negara  terhadap  pemerintahan  desa. Desa  hanya  dijakan  sebagai  objek  politisasi kebijakan yang mengatasnamakan rakyat. Kebijakan  otonomi  desa  belum  sepenuhnya diberikan  kepada  desa  dalam  menunjukkan kemandiriannya untuk mengelola wilayah teritorialnya  sendiri.  Keberadaan  desa  dijadikan sebagai  actor-aktor  kebijakan  Negara  dalam pembangunan.
Secara  kekinian,  kebijakan  penerapan otonomi  desa  yang  tertuang  dalam  undang- undang  nomor  6  tahun  2014  merupakan  satu babak  baru  bagi  desentralisasi  pemerintahan  di desa.  Desentralisasi pemerintahan yang diberikan kepada  desa  menuntut pemerintahan  desa  “bijak” dalam  menyusun  program  serta  memanfaatkan
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 199
anggaran  desa  yang  diperoleh  dari  Negara maupun kas desa untuk sepenuhnya memperbaiki kualitas  hidup  masyarakat  diwilayahnya.  Dengan demikian,  tujuan  Negara  untuk  mewujudkan masyarakat adil dan makmur akan tercapai.

## KAJIAN LITERATUR

## Desa  dalam  Konteks  Negara  dan  Kearifan Lokal; Tinjauan Kebijakan
Dalam beberapa tahun terkahir, desa menjadi sorotan bagi para peneliti maupun akademisi serta organisasi-organisasi nirlaba. Kajian-kajian tentang desa marak dilakukan oleh para pemangku  kepentingan  dari  forum-forum  formal hingga  forum-forum  informal.  Kenapa  desa menjadi trend  topic ?  Tentunya  keunikan  desa- desa  yang  menjadikan  daya  pacar  bagi  para akdemisi  maupun  praktisi.  Desa,  dalam  kaitan sejarah  memiliki  bebrapa  istilah  penyebutan  dan beberapa kali mengalami perubahan cara pandang  dalam  setiap  generasi  pemerintahan  di Indonesia.  Eko  (2008:  5)  menyebutkan  bahwa “Desa itu merupakan satu kesatuan yang memiliki batas  wilayah,  dihuni  oleh  sejumlah  penduduk, dan  mempunyai  adat-istiadat  untuk  mengelola dirinya sendiri ( self-governing community )”. Karakteristik self-governing community inilah yang menjadi  pondasi  kemandirian  sebuah  komunitas local  di  Indonesia.  Kemampuan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  setempat  disertai  dengan  nilai-nilai local  yang  dimiliki  menggerakkan  segala  sumber- sumber  ekonomi  masyarakat  guna  menjadikan komunitas  tersebut  sebagai  “tuan  dirumahnya sendiri”, meminjam istilah Eko (2008) desa seperti “Republik Kecil”.
Dalam  konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945), Desa  merupakan  “susunan  asli  masyarakat  yang bersifat istimewa” (Zakaria, 2013: 9).
Dinamika politik bangsa menjadikan desa ter-
fragmentasi dalam  dua  pemahaman,  sehingga muncul dikotomi-dikotomi politik tentang pemaknaan desa yakni “desa jawa” dan “desa luar jawa”.  Desa-desa  dijawa  karakteristiknya  sangat kental  dengan  konsep  desa  semasa  colonial. Amalik (2013: 33) menuliskan Desa di tanah Jawa lebih  kental  dengan  administratif  warisan  colonial Belanda,  keanggotaan  masyarakatnya  ditentukan oleh  territorial  serta  tempat  tinggal.  Beda  halnya dengan  desa-desa  yang  berada  di  luar  Jawa. Desa  terbentuk  atas  dasar  kekerabatan.  Oleh sebeb  itu,  desa-desa  yang  berada  diluar  jawa cenderung  menempatkan  adat  istiadat  setempat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Sebagai contoh, Zakaria (2013) menyebutkan  Desa  atau  disebut  dengan  nama lain.  Nama  lain  yang  dimaksud  adalah  komunitas yang  setara  dengan  desa  seperti Gayo (Aceh), Nagari (Sumatera  Barat), Negeri (Maluku), Marga (Sumatera  Selatan),  dan  lain  sebagainya.  Lebih lanjut  Zakaria  (2013)  menyebutkan  kondisi  desa seperti  inilah  yang  disebut  oleh konstitusi  sebagai “desa istimewa”.
Sejarah  menceritakan  bahwa  Desa  dimaknai beragam dalam setiap fase kekuasaan. Tak dapat dipungkiri  bahwa  desa  „hanyut‟  dalam  arus kepentingan politik para penguasa, sehingga desa menjadi  objek  kebijakan  Negara.  Amalik  (2013) menceritakan  bahwa  desa  pada  era  colonial dijadikan  sebagai  kepanjangan  tangan  bagi pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  memungut
200 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                   Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
pajak/upeti,  oleh  sebab  itu  desa  pada  saat  itu berfungsi sebagai administrative.
Perdebatan  secara  kontinyu  tentang  sebuah komunitas  ataupun  institusi  dalam  satu  tatanan masyarakat  menjadikan  penambah  pengetahuan dalam ilmu-ilmu social. Lawrence (2002)
mengemukakan bahwa suatu komunitas masyarakat  yang  tumbuh  menguatkan  sebuah tatanan masyarakat didasarkan oleh norma-norma sehingga  menjadikannya  sebagai  satu  kesatuan hukum,  oleh  sebab  itu komunitas  tersebut  dikenal dengan “civil  society” .  Lebih  lanjut  Lawrence (2002: 225) memberikan penegasan terhadap civil society dengan istilah “otonomi social”. Keberadaan  masyarakat  sebagai  kelompok  social dengan norma-norma local mampu untuk mengelola  kelompoknya  dalam  setiap  kondisi apapun.  Dengan  norma-norma  yang  dimiliki sebagai  pondasi  dalam  interaksi  antar  sesama dalam kelompok.
Di  Indonesia,  karakteristik  masyarakat  yang dijelaskan  oleh  Lawrence  (2002)  tersebut  sangat mendekati,  dan  bahkan  memiliki  kemiripan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang homogen menjadikannya  sebagai  subordinasi  social  bagi Negara. Dalam konteks desa, karakteristik masyarakat  yang  beragam  dijadikan  sebagai penguat  dalam  mencapai  kemakmuran.  Hanya saja  proses  politik  selalu  menggeser  komunitas- komunitas yang „terlembaga‟ sehingga membawanya  ke  satu  muara  kepentingan  para penguasa.    Terdapat  5  golongan  pembeda didalam  memaknai  desa  sebagai  wilayah  otonom atau  mengacu  pada  istilah  Lawrence  (2012) “otonomi  social”  atau  disebut  juga  dengan  istilah self-governing community, yaitu [1] era
pemerintahan Hindia Belanda, [2] era
kemerdekaan, [3] era orde lama, [4] era orde baru, dan [5] era reformasi.
Eko (2008) menjelaskan, semasa pemerintahan Hindia
Belanda desa-desa nusantara  dijadikan  sebagai  kepajangan  tangan dari  pemerintah  dalam  hal  memungut  pajak-pajak dari  rakyat  (terutama  pajak  tanah).  Bukan  hanya itu,  melainkan  memperlakukan  masyarakat  desa selayaknya pekerja untuk kepentingan pemerintahan  colonial.  Oleh  sebab  itu,  muncul tanam  paksa,  pekerja  rodi,  dan  tindakan-tindakan eksploitasi  masyarakat  desa  secara  massif  dan terstruktur  oleh  pemerintahan  colonial.  Pasca diketahuinya  sumber-sumberdaya  ekonomi  bagi pemerintahan colonial, barulah desa-desa dijadikan  sebagai  suprastruktur  pemerintahan dengan  membuat  peraturan-peraturan  hukum mengenai pemerintahan desa.
Pasca Indonesia memproklamirkan kemerdekaan,  kebijakan  Negara  atas  kedaulatan desa mengalami „bongkar-pasang‟ untuk mendapatkan  bentuk  sempurna  dari  cita-cita bangsa 1 .  Dalam  era  pemerintahan  orde  lama (setelah  dikeluarkan  Dekrit  Presiden  5  Juli), dengan  landasan  kembali  ke  Undang-Undang Dasar  1945,  disusun  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  1948  yang  berisikan  tentang  wilayah otonomi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dalam  regulasi  ini,  desa  menjadi wilayah tingkat tiga dalam mengatur rumahtangganya  yang  mengakui  hak  asal  usul
1 Yang menjadi dasar untuk mengatur tentang otonomi desa adalah  pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  (asli).  Lihat dalam  Zakaria  (2013:  1-30) “Menimbang-nimbang  Mandat Konstitusi  Tentang  Kedudukan  Desa  atau  Disebut  dengan Nama Lain” , Jurnal Mandatory Vol. 10, Nomor: 1.
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 201
sebelum  Indonesia  merdeka.  Setelah  17  tahun aturan  ini  berlangsung,  ditahun  1965  diperkuat dengan  Undang-undang  Nomor  19  tahun  1965 yang memuat tentang  Desapraja.  Desapraja  yang digagas  adalah  desa  yang  mandiri  dan  otonom dalam  mengurus  rumahtangganya  sendiri,  secara hirarki  pemerintahan  yang  disesuaikan  dengan amanah  Undang-undang  Nomor  18  tahun  1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Setelah  rezim  orde  lama  lengser  dan  digantikan oleh  rezim  orde  baru,  berbagai  regulasi  tentang pemerintahan dirubah dengan dalih “ketidakcocokan  dengan  kondisi”  disertai  dengan perubahan zaman. Undang-undang nomor 5 tahun
1974  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  Daerah sebagai  pengganti  Undang-undang  Nomor  18 tahun 1965 tentang hal yang sama, mengamanahkan Pemerintahan Desa
diseragamkan  dan  masuk  dalam  satu  hirarki pemerintahan dibawah Camat. Dalam regulasi ini, desa  tidak  lagi  dipadang  sebagai self  governing community (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang  Pemerintahan  Desa).  Dr.  Carol  Warren (1990)  dalam  studinya  menggambarkan  hirarki pemerintahan dalam logika Undang-undang nomor  5  tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa sebagai berikut:

## Hirarki Pemerintahan dalam Konsep Undang-undang No. 5/1979
Sumber : Warren, Carol, 1990, The Bureaucratisation of  Local  Government  in  Indonesia , Working  Paper,  The  Centre  of  Southeast Asian Studies, Monash University, Australia. p. 3
Pergeseran kebijakan dari orde lama ke orde baru menjadikan  Desa  sebagai  lokus  pembangunan oleh Negara, oleh sebab itu perubahan-perubahan yang  terjadi  dalam  masa  ini  menggeser  pula  hak serta  kewenangan  otonom  masyarakat  desa.  Eko (2008: 22) menuliskan keberadaan desa merupakan  bagian  terkecil  struktur  pemerintahan yang  akan  menjadi  objek  pembangunan  (Repelita
I)  sehingga  desa  dapat  berubah  dari  „desa swadya‟ menjadi „desa swakarsa‟ dan selanjutnya menjadi „desa swasembada‟.
Semasa  reformasi,  desakan  rakyat  untuk “mendemokratiskan”  setiap  lini  kehidupan  dari keterbelengguan  kehidupan  di  zaman  orde  baru. Sistem pemerintahan daerah diatur kembali dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999.
Kedudukan desa tidak jauh berubah seperti dalam konsep  pemikiran  rezim  sebelumnya.  Hingga regulasi otonomi daerah berubah menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 keberadaan desa  mendapatkan  titik  terang  hak  otonomnya berdasarkan asal usul yang dimiliki.
Diawal  tahun  2014,  Undang-undang  tentang Desa  (Undang-Undang  6/2014)  disyahkan  oleh DPR setelah dalam penantian panjang. Spirit baru disuntikkan  dalam  merubah mindset pembagunan desa  (dari  „membangun  desa‟  ke  „desa membangun‟).  Hak-hak  asal  usul  desa  diperkuat dan  hak  otonom  desa  dikembalikan  sesuai amanah  konstitusi  dengan  tujuan  mencapai kesejahteraan bangsa.

## Kesejahteraan;  Dimensi  Sosial  dan  Ekonomi Masyarakat Desa
Dikotomi  social  atas  karakteristik  pekerja didesa  dan  dikota  begitu  kental  terjadi.  Pekerja yang  di  desa  disebut  sebagai  “petani”  dan sedangkan  di  kota  disebut  dengan  “buruh”.  Desa dikonotasikan juga secara geografis dan topografis  sebagai  wilayah  terpenci l serta „kumuh‟ dekat  dengan  kemiskinan  (Kurniawan  dan  Anwar, 2012:  33). .  Selain  itu,  masyarakat  desa  dan kota dilekatkan  dengan  istilah  tradisional  (desa)  dan modern  (kota).  Peletakan  istilah-istilah  tersebut semakin menguat untuk membedakan karakteristik kehidupan masyarakat.
Meskipun  banyak idiom yang  digunakan dalam mengartikan Desa, namun dalam perkembangannya desa menjadi lumbung perubahan  bagi  Negara.  Sejarah  menceritakan (Amalik, 2013; Eko, 2008), diera pra kemerdekaan,  desa  menjadi  tempat  yang  aman
untuk  menyusun  gerakan-gerakan  untuk  menuju kemerdekaan, desa menjadi ranah intelektual bagi para  pejuang-pejuang  kemerdekaan.  Oleh  sebab itu, semasa pemerintahan orde lama desa menjadi objek  serius  untuk  dikembangkan.  Namun  beda hal  nya  dengan  era  pemerintahan  era  orde  baru, desa menjadi objek pembangunan dari pemerintahan  pusat  yang  bersifat  sentralistis. Desa  masuk  dalam  scenario  pembangunan  yang dilakukan oleh Negara.
Setelah lama desa dengan kapasitas lokalnya ( local wisdom ) mengalami pengikisan oleh Negara,  diera  reformasi  ingin  mengembalikan desa ke khittah nya yakni sebagai basis penguatak ekonomi  bangsa.  Desa  bukan  lagi  sebagai  objek, melainkan harus menjadi subjek dari
pembangunan.  Isu-isu  kesejahteraan  masyarakat desa  terus  menjadi  sorotan  para  pembuat kebijakan (policy maker) .
Dalam  konteks  kesejahteraan  masyarakat, khusunya masyarakat pedesaan, tingkat kemiskinan yang dirilis oleh Pemerintah (BPS) per Maret  2014  menunjukkan  tingkat  keparahan penduduk  miskin  di  desa  sebesar  0,57% dibanding  dengan  penduduk  miskin  di  kota  yang berjumlah  sebesar  0,  31%  ( www.bps.go.id ). Besarnya  angka  penduduk  miskin  di  desa mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat  desa  masih  berada  dalam  garis  rata- rata  nasional.  Oleh  sebab  itu  upaya  untuk mensejahterakan  masyarakat  desa  harus  terus diupayakan  melalui  regulasi-regulasi  yang  pro rakyat desa (pro poor) .
Melalui  Undang-undang  nomor  6  tahun  2014 ini,  berharap  banyak  perubahan  atas  kualitas hidup  masyarakat  di  pedesaan.  Secara  prinsipil
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 203
regulasi  ini  mengakomodir  kearifan  local  dalam meningkatkan  kualitas  hidup  secara  komunal. Oleh  sebab  itu,  secara  social  dan  ekonomi masyarakat  pedesaan,  regulasi  ini  merupakan jalan  keluar  bagi  masyarakat  desa  untuk  mampu berdikari  dalam  meningkatkan  kualitas  hidupnya secara otonom.
Dalam abad 18, kesejahteraan social menjadi sorotan  oleh  para  ilmuan-ilmuan  social.  Madison (1964)  mengungkapkan  kesejahteraan  social  di Unisoviet  ditinjau  dari  dua  sisi  yakni  ekonomi masyarakat  dan  pelayanan  social.  Sisi  ekonomi menjelaskan  kekuatan  sumberdaya  yang  dikelola oleh  masyarakat  untuk  menopang  kehidupannya, sementara  itu  sisi  pelayanan  social  merupakan wujud  fasilitasi  pemerintah  terhadap  layanan- layanan  dasar  kebutuhan  masyarakat.  Negara menjadi  penyedia  tunggal  untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  dalam  rangka mengelola  sumberdaya  ekonomi  di  masyarakat. Lain  halnya  dengan  kesejahteraan  social  yang berkembang  di  Amerika  Serikat,  kesejahteraan social  digunakan  untuk  memberikan  gambaran (indikator  penentu)  kondisi  masyarakat  dari  sisi politik dan ekonomi (Stoesz, 1989). Dari gambaran yang  dihasilkan  pemerintah  menyusun  langkah- langkah  kebijakan  strategis  guna  memecahkan persoalan  dimasyarakat.  Oleh  sebab  itu  dalam konteks persoalan kesejahhteraan social masyarakat, Negara harus hadir dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Umumnya  di  Indonesia  secara  social  dan ekonomi 2 ,  pemerintah  menentukan  standar
2 Lembaga-lembaga pemerintahan ( thing-thank ) yang concern terhadap kesejahteraan masyarakat adalah BPS (Badan Pusat Statistik) dan BKKBN (Badan Kependudukan
kesejahteraan masyarakat dari populasi penduduk, pekerjaan, kesehatan dan gizi, pendidikan,  pekerjaan,  tempat  tinggal,  pola konsumsi,  dan  lain-lain.  Melalui  dasar  inilah Negara  mendistribusikan  kekuasaannya  kepada daerah-daerah  (otonomi)  untuk  meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui regulasi yang ada, distribusi kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat  disebar  keberbagai  institusi-institusi formal sebagai  bentuk  “jaringan  kebijakan”  (lihat gambar 1) dan jika diadaptasikan dengan Undang- Undang  tentang  desa  maka  jaringan  tersebut ditambah dengan institusi-institusi nonformal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang telah dilaksanakan ini merupakan  penelitian  eksplanatif  dengan  metode kualitatif  yang  dilakukan  secara  bertahap  untuk menjelaskan tujuan penelitian. Dalam memperoleh informasi,  penelitian  dilaksanakan  di  15  (lima belas) Desa di Kabupaten Malang dengan sampel yang  ditentukan  melalui  teknik  “ multi  stage sampling ”,  sehingga  secara  teknis  sample  dibagi menjadi  empat  zona  yaitu: Zona  Utara,  Zona Selatan,  Zona  Timur,  dan  Zona  Barat .  Masing- masing  sampel  nantinya  akan  mewakili  keempat zona tersebut.
Sementara  itu,  untuk  menganalisa  data-data yang  diperoleh,  penelitian  ini  menggunakan analisis  data  interaktif  ( interactive  model  of analysis )  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Miles and  Haberman  (Sugiono,  2009:  91-99)  yaitu: Mereduksi  Data  ( data  reduction ),  Penyajian  Data
dan Keluarga Berencana Nasional) lihat Emanora dkk diakses dari
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=86056 &val=239&title =
( data  display ),  dan  verifikasi  ( verification  data ). Ketiga  tahapan  analisa  tersebut  digunakan sebagai  dasar  dalam  penyimpulan  yang  berbasis pada policy  network  analys seperti  yang  ditulis oleh Rhodes (2006: 425-447).
Untuk keabsahan data, penelitian ini menggunkan teknik “trianggulasi” dalam memberikan  umpan  balik  terhadap  informasi- informasi yang diperoleh dari informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Regulasi Penguatan Desa
Pengaturan  tentang  desa  dalam  sepanjang sejarah  mengandung  kompleksitas  persoalan dalam  implementasinya.  Kompleksitas  tersebut dibuktikan dengan “bongkar pasang” regulasi yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Sejak  zaman  Orde Baru  hingga  reformasi  setidaknya  pemerintah telah  empat  kali  melakukan  pergantiang  undang- undang untuk mengatur tentang desa. Dimulai dari Undang-Undang  No.  5  Tahun  1979,  Undang- Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32  Tahun  2004,  dan  terakhir  adalah  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  yang  memakan  waktu hingga 7 tahun dalam pembahasannya.
Desa  dimaknai  beragam  oleh  beberapa regulasi  tersebut,  meskipun  secara  subtansial definisi  desa  dari  keempat  regulasi  tersebut tidaklah berbeda jauh. Namun memiliki konsekuensi  lain  yang  dapat  mempengaruhi keberadaan  dari  desa  itu  sendiri  terutama  pada wewenang yang dimiliki oleh desa.
Jika  ditilik  secara  mendalam,  perbedaan definisi  terlihat kontras pada  Undang-Undang  No. 5  Tahun  1979,  di  mana  „desa  dianggap  sebagai suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh  sejumlah
penduduk‟. Desa hanya diposisikan hanya sebagai sebuah  tempat  masyarakat  tinggal  dan  hidup. Kata  “wilayah”  yang  ditempati  oleh  sejumlah penduduk  kemudian  dihilangkan  dalam  tiga Undang-Undang selanjutnya. Bahkan dalam Undang-Undang  terbaru  yakni  Undang-Undang No.  6  Tahun  2014  terdapat  penambahan  menjadi “ desa  adat ”.  Penggunaan  kata  “ desa  adat ”  ini sebagai  bentuk  akomodasi  oleh  pemerintah terhadap  beberapa  desa  di  daerah  yang  memiliki keunikan  dan  berbeda  dari  desa  pada  umumnya ( local wisdom ).
Perbedaan  definisi  pada  setiap  Undang- Undang  juga  terlihat  pada  wewenang  untuk mengatur pemerintahannya. Pada Undang- Undang  No.  5  Tahun  1979,  desa  tidak  diberikan hak  penuh  dalam  mengelola  pemerintahannya, namun  berada  di  bawah  Camat.  Pada  dua Undang-Undang berikutnya desa diberikan kewenangan  lebih  luas  (otonomi)  utuk  mengurus daerahnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat.  Kata  “asal-usul”  tersebut  dianggap menutup  pintu  partisipasi  masyarakat,  sehingga kata  tersebut  diubah  menjadi  “prakarsa”  dalam Undang-Undang  terbaru.  Dengan  menggunakan kata prakarsa diharapkan dapat mampu membuka partisipasi seluas-luasnya terhadap masyarakat.
Dinamika desa dalam konteks Negara Kesatuan  Republic  Indonesia  menjadi  perhatian khusus  bagi  para  pemangku  kepentingan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  desa  bukan  lagi  menjadi objek  pembanguinan,  melainkan bermetamofosa menjadi  subjek  pembangunan.  Negara,  melalui pemerintah  melegitimasi  keberadaan  desa  dari beberapa  decade  ke  decade  dengan  tujuan
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 205
pemerataan pembangunan serta distribusi kesejhateraan yang merata pada masyarakat.

## Titik Temu Penguatan Desa
Konstruk berpikir dalam implementasi Undang- Undang  No.  6  tahun  2014  adalah  pengakuan terhadap hukum adat. Dengan demikian, konstruksi  yang  dibangun  dalam  konsep  regulasi terbaru  tentang  desa  tersebut  adalah  untuk menggabungkan  fungsi self-governing  community dengan local  self  government .  Hal  ini  dilakukan untuk  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang selama  ini  merupakan  bagian  dari  wilayah  Desa, ditata  sedemikian  rupa  menjadi  Desa  dan  Desa Adat.
Legitimasi  posisi  yang  kuat  kepada  Kepala Desa,  mengamanahkan  pembentukan  lembaga baru  yang  disebut  „musyawarah  desa‟  yang merupakan  sebuah  forum  permusyawaratan  yang diikuti  oleh  BPD,  Pemerintah  Desa,  dan  unsur masyarakat  desa  untuk  memusyawarahkan  hal yang bersifat strategis sebagai media pengambilan  keputusan  tertinggi  desa.  Artinya, setiap  desa  harus  menghidupkan  sebuah  “forum politik”  yang  inklusif  di  mana  persoalan  strategis dimusyawarahkan  bersama.  Dengan  demikian diharapkan  masyarakat  desa  akan  berkembang menjadi komunitas yang kohesif-inklusif .
Semangat  ini  juga  tecermin  dalam  visi pembangunan,  terdapat  penegasan  penggunaan dua pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan  di  desa  yang  disebut  “Desa Membangun”  dan  “Membangun  Desa”  seperti yang  telah  diutarakan  dalam  bagian  awal  tulisan ini.  Selain  itu,  terdapat  semangat  baru  dalam membuka “tabir eksklusif” masyarakat desa dalam
membangun peradaban baru untuk kesejahteraan sosial maupun ekonomi.
Efektifitas pembangunan yang diselenggarakan  oleh  Desa  diharapkan  mampu untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa  dengan  kualitas  hidup  manusia  ( humanism ) serta  upaya  dalam  penanggulangan  kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan secara berkelanjutan.
Perencanaan
pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa (partisipatif) melalui musyawarah perencanaan pembangunan
desa (Musrenbangdes),  yang  menetapkan  prioritas, program,  kegiatan,  dan  kebutuhan  pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Spirit kegotong-royonganmenjadi pondasi dalam  menjalankan  tujuan  pembangunan  dengan memanfaatkan  kearifan  lokal  ( social  capital )  dan sumber daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan  kepada  pemerintah  desa  dan diintegrasikan  dengan  rencana  pembangunan desa.
Kebersamaan  dan  kohesivitas  masyarakat desa direalisasikan dengan menegakkan transparansi dalam
segala bidang penyelenggaraan  tatakelola  pemerintahan  desa. Sehingga  masyarakat  desa  berhak  mendapatkan
206 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                   Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
informasi  dan  melakukan  pemantauan  mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

## Desa  dan  Dorongan  Kemandirian  Untuk Kesejahteraan
Fasilitas-fasilitas  baru  yang  diberikan  kepada aparatur desa dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat (terutama
layanan dasar).
Kesejahteraan  para  aparatur  pemerintahan  desa yang dijamin oleh  Undang-undang dengan memberikan kewenangan penuh dalam pengaturan  sumber  pendapatan  desa,  terlebih aparatur  desa  diberikan  keistimewaan  dalam  sisi “hak”  (disetarakan  dengan  upah  minimum kabupaten 3 ).
Stimulasi  kinerja  yang  diberikan  dalam  bentuk peningkatan  kesejahteraan  aparatur  pemerintah desa  diharapkan  akan  mampu  memberikan  nilai manfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Secara sederhana indikatornya adalah baiknya pelayanan dasar  yang  diberikan  aparatur  desa  kepada masyarakat.
Efektivitas  kinerja  dalam  mewujudkan  misi organisasi  (Pemerintah  Desa)  merupakan  bentuk dari  kinerja  birokrasi  pemerintah  desa  sebagai mandataris  masyarakat  desa.  Secara  teori  yang disampaikan  oleh  para  pakar  bahwaterdapat kaitan antara strategi organisasi dan kualitas kerja organisasi  (Walker  dan  Boyne,  2006).  Semakin kuat  dan  tertatanya  proses  pencapaian/strategi organisasi  maka  semakin  baik  hasil  yang diperoleh  bagi  pengembangan  organisasi,  dalam hal  ini  adalah  pemerintah  desa.  Senada  dengan
3 Hal ini diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah tempat keberadaan desa tersebut.
Walker  dan  Boyne,Brewer  dan  Selden  (2000) yang menekankan pada internalisasi kelembagaan seperti budaya organisasi, kepemimpinan, pengawasan, dan kapasitas sumberdaya manusia yang  harus  diperhatikan  jika  organisasi  menjadi kuat  dan  berkembang,  sehing  bernilai  manfaat bagi anggotanya (masyarakat desa).
Organisasi  visioner  dengan  kemampuan  kerja dalam  mewujudkan  tujuan  kelmbagaan  dapat diartikan sebagai organisasi yang mampu menghasilkan  barang  atau  jasa  (produk  layanan) yang  diinginkan  pada  kualitas  diatas  rata-rata dengan memanfaatkan resources seminimal mungkin (efisiensi). Produktivitas dan peningkatan kualitasnya  berlangsung  secara  kontinyu  menuju kepada tercapainya misi kelembagaan organisasi.
Pemberian  otonomi  kepada  pemerintah  desa merupakan  bentuk  pengakuan  kemandirian  dan kemampuan  pemerintah  desa  dalam  mengelola wilayahnya.  Kewenangan  desa  yang  besar  dapat memberikan  peluang  baru  sekaligus  ancaman baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika mampu dikelola dengan baik, maka pemerintah  desa  akan  memiliki  kesempatan  yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Namun  sebaliknya,  jika  pengelolaan ini diabaikanmaka dapat dipastikan bahwa pemerintah  desa  tidak  akan  mampu  memberikan konstribusi apapun bagi kesejahteraan masyarakat.

## Jaringan  Kelembagaan  Untuk  Keberdayaan Sosial
Jaringan  kelembagaan  masyarakat  desa ( social  network )  merupakan  kumpulan  individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan/
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 207
tujuan yang sama. Jaringan kelembagaan masyarakat  desa  ( social  network )  di  pedesaan menjadi  salah  satu  modal  yng  dapat  dijadikan sebagai penopang keberadaan masyarakat pedesaan.  Jaringan  kelembagaan  masyarakat desa  ini  terbangun  melalui  hubungan-hubungan sosial  kemasyarakatan  yang  bersifat  formal maupun  informal.  Setiap  warga  dari  suatu masyarakat  di  pedesaan  dipastikan  secara alamiah  akan  melakukan  hubungan-hubungan sosial  yang  kongkrit  hingga  terbentuk  suatu kelompok  sosial,  baik  berdasarkan  ikatan  atas dasar  kepentingan  ekonomi,  politik  maupun budaya/kepercayaan.
Salah  satu  hal  mendasar  yang  harus dipahami  dari  hubungan  sosial  yang  melahirkan jaringan  kelembagaan  masyarakat  desa  karena setiap  orang  mempunyai  akses  yang  berbeda terhadap sumber daya yang bernilai, seperti akses terhadap  sumber  daya  alam,  informasi  atau kekuasaan.
Secara  lebih  luas,  ikatan-ikatan  di  antara manusia juga berperan sebagai „dinding
pembatas‟  ( partisi )  bagi  struktur-struktur  sosial yang  lebih  luas.  Jaringan-jaringan  kelembagaan masyarakat  desa  merupakan  suatu  aset  yang bernilai  karena  meny ediakan  basis  bagi  “kohesi sosial” denganmenghubungkan orang-orang untuk bekerjasama  satu  sama  lain  dan  bukan  hanya dengan orang yang mereka kenal secara langsung agar saling menguntungkan.
Tabel  dibawah  ini  akan  menunjukkan  bahwa desa  memiliki  potensi  jaringan  yang  cukup  luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jika ditarik  dalam  konteks  distribusi  kesejahteraan, maka  pemerintah  desa  akan  menjadi  lebih  kuat dan  dinamis  dalam  menyelenggarakan  roda pemerintahan secara partisipatif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Kuatnya  ikatan  emosional  menjadi  faktor pengikat proses pembentukan kelembagaan sosial masyarakat  desa.  Oleh  sebab  itu,  kelembagaan formal yang dimiliki oleh Desa dapat juga dijadikan sebagai instrument kontrol sosial bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Jaringan Kelembagaan Formal
Utara 1 Ngijo Karangploso 7 15 106 2 Sumberporong Lawang 3 14 42 Selatan 3 Gedangan Gedangan 8 18 69 4 Kedungbanteng Sumbermanjing Wetan 2 9 32 5 Kepatihan Tirtoyudo 5 5 18 6 Sanankerto Turen 1 5 23 Barat 7 Sumberpasir Pakis 4 10 36 8 Kasembon Kasembon 6 15 33 9 Tegalweru Dau 3 5 23 10 Ngebruk Sumberpucung 3 6 39 11 Arjowilangun Kalipare 5 8 68 12 Tumpang Tumpang 6 17 169 Timur 13 Sudimoro Bululawang 3 6 26 14 Petungsewu Wagir 5 5 16 15 Kedung Pendaringan Kepanjen 2 2 13 Sumber: Data Desa, 2016 (dioalah) Zona No. Urut Nama Desa Kecamatan Jumlah Dukuh Jumlah RW Jumlah RT
Secara  teoritis,  jaringan  kelembagaan  di  desa terjadi  berkat  adanya  keterkaitan  antara  individu dalam  komunitas  yang  dilegitimasi  oleh  negara. Begitu  pula  halnya  dengan  modal  sosial  (social capital) sebagai motor penggerak kesatuan dalam satu  komunitas  masyarakat.  Teori  tentang  modal sosial  ini  pada  awalnya  dikembangkan  oleh seorang  sosiolog  Perancis  bernama  Pierre Bourdieu,  dan  oleh  seorang  sosiolog  Amerika Serikat  bernama  James  Coleman.  Bourdieu menyatakan  ada  tiga  macam  modal,  yaitu  modal uang,  modal  sosial,  dan  modal  budaya.  Ketiga modal tersebut  menjadi penggerak dari  hubungan sosial (Hasbullah, 2004:9).
James  Coleman  mengartikan  modal  sosial (social  capital)  sebagai  struktur  hubungan  antar individu-individu  yang  memungkinkan  mereka menciptakan nilai-nilai baru. Coleman menekankan  bahwa  modal  sosial  bida  lemah karena  proses-proses  yang  dapat  merusak kekerabatan,  seperti  perceraian  dan  perpisahan, konflik, atau migrasi. Beberapa hal lain yang dapat merusak jaringan seperti institusi keluarga meninggalkan kekerabatan ataupun tradisi keluarga  mereka  yang  sudah  ada  dan  bahkan sudah  menjadi  warisan  nenek  moyangnya,  maka nilai  dari  modal  sosial  mereka  akan  jatuh  (Field, 2005:140).  Hal  semacam  ini  kerap  terjadi dilingkungan  komunitas  satu  keluarga  karena beberapa  factor  antara  lain  adalah  factor  migrasi dengan dorongan ekonomi sehingga memaksakan satau  anggota  dari  satu  komunitas  keluarga tersebut memutus matarantai komunikasi sehingga  ketika  satu  saat  berkumpul  dalam  satu event kekeluargaan, aka ada rasa “termarginalkan”.  Disinilah  letak  awal  dari
rusaknya jaringan social kelembagaan dalam satu masyarakat.  Namun  sebaliknya,  jika  dilakukan komunikasi  yang  intensif  dengan  model  kearifan local  seperti  “arisan”  atau  lain  sebagainya  maka kelembagaan  dan  jaringan  social  di  masyarakat tersebut  akan  menjadi  lebih  kuat  dan  mengakar dalam satu entitas.
Lain  halnya  dengan  Fukuyama,  merumuskan modal  sosial  dengan  mengacu  kepada  “norma- norma  informal  yang  mendukung  kerjasama antara  individu  dan  kapabilitas  yang  muncul  dari prevalensi  kepercayaan  dalam  suatu  masyarakat atau  di  dalam  bagian-bagian  tertentu  dari masyarakat.
Menurut Robert Lawang, modal sosial menunjuk  pada  semua  kekuatan  kekuatan  sosial komunitas  yang  dikontruksikan  oleh  individu  atau kelompok  dengan  mengacu  pada  struktur  sosial yang  menurut  penilaian  mereka  dapat  mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal-modal lainnya (Lawang, 2004:24).  Konsep  modal  sosial  menawarkan betapa  pentingnya  suatu  hubungan.  Dengan membagun  suatu  hubungan  satu  sama  lain,  dan memeliharanya  agar  terjalin  terus,  setiap  individu dapat  bekerjasama  untuk  memperoleh  hal-hal yang tercapai sebelumnya serta meminimalisasikan  kesulitan  yang  besar.  Modal sosial  menentukan  bagaimana  orang  dapat bekerja sama dengan mudah.
Diskusi pemikiran para ahli tersebut menunjukkan  bahwa  modal  sosial  merupakan unsur  “pelumas”  bagi  terbangunnya  kolektivitas dan  fanatisme  terhadap  satu  kelompok.  Hal  ini didasari oleh saling bergantungnya antara individu dengan  lembaga  yang  dibesarkannya  berbasi
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 209
pada  kekerabatan  atau  lainnya.Dengan  demikian, modal  social  yang  berkembang  di  Kabupaten Malang  adalah:  1]  Kelompok  yasinan/tahlilan;  2] Kelompok  Arisan;  3]  Kelompok  Seni  Budaya;  4]
Lembaga/Badan Swadaya
Masyarakat; 5]
Kelompok  Kegotongroyongan;  6]  Kelompok  aliran kepercayaan; 7] Kelompok organisasi perempuan; dan 8] Kelompok petani.
Dari beberapa modal sosial tersebulah terbentuk  karakter  masyarakat  desa  yang  secara turun  temurun  menjadi  ciri  khas  dan  sekaligus dapat dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan  dan  sekaligus  pula  sebagai  alat control  sosial  sepertihalnya  dengan  jaringan kelembagaan formal.

## Jaringan Kelembagaan Informal
Meskipun  modal  sosial  di  beberapa  desa  di Kabupaten Malang tidak secara signifikan tumbuh dan  berkembang  seperti  yang  disajikan  dalam tabel  diatas,  namun  keberadaan  beberapa  modal sosial  tersebut  mampu  menunjukkan  beberapa karakter  masyarakat  antara  lain  adalah:  1]. Solidaritas; Solidaritas antar anggota ditunjukkan dalam  beragam  kegiatan  keseharian  seperti masyarakat desa pada umumnya. Misalnya ketika ada  seseorang  yang  tertimpa  musibah,  anggota yang  terdekat  akan  memberikan  kabar  pada anggota  lain  untuk  kemudian    memberikan bantuan atau sumbangan. Hal ini juga ditunjukkan oleh anggota ketika ada anggota lain yang sedang
mengadakan  hajatan  pernikahan  atau  syukuran lain,  dimana  anggota  akan  berkunjung  dan menyumbangkan bahan makanan sebagai bentuk kepedulian. 2]. Keharmonisan; kehidupan masyarakat  desa  yang  aman,  tentram  menjadi warisan  turun  temurun.  Perselisihan  antar  warga diselesaikan secara kekeuargaan dengan menempatkan musayawarah sebagai media penyelesaian.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena kesadaran  dari  sesama  masyarakat  untuk  saling menghormati  dan  kesadaran  individual  yang terlembaga.
S. Bola Voli Bulu Tangkis Basket Tenis Renang Tenis Meja Bela Diri Utara 1 Ngijo Karangploso 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 Sumberporong Lawang 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Selatan 3 Gedangan Gedangan 0 1 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 Kedungbanteng Sumbermanjing Wetan 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5 Kepatihan Tirtoyudo 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 Sanankerto Turen 0 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 Barat 7 Sumberpasir Pakis 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 8 Kasembon Kasembon 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 9 Tegalweru Dau 0 1 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10 Ngebruk Sumberpucung 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 11 Arjowilangun Kalipare 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 12 Tumpang Tumpang 1 1 1 1 13 6 12 5 1 1 1 1 1 Timur 13 Sudimoro Bululawang 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 14 Petungsewu Wagir 1 0 1 12 1 0 1 0 0 0 0 0 1 15 Kedung Pendaringan Kepanjen 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Sumber: Data Desa, 2016 (dioalah)
Kelompok Olahraga Zona No. Urut Nama Desa Kecamatan
Institusi Sosial LSM Yayasan/
Kelompok Kematian Kelompok Kebaktian Kelompok Pemuda / Karang taruna Kelompok Seni

## KESIMPULAN
Secara  garis  besar,  desa  memiiki  potensi yang tesembunyi dimiliki oleh masyarakatnya. Hal ini  dapat  dilihat  dari  keberadaan  kelembagaan sosial  secara  turun  temurun  tetap  terjaga.  Dan keberadaannya  senantiasa  mampu  memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasayarakat.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa banyak  potensi  ekonomi  dan  potensi  social  yang dapat dikelola oleh pemeritah desa sebagai modal untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Dilain  sisi,  terungkap  bahwa  kelembagaan  social yang dimiliki oleh masyarakat juga dapat dijadikan sebagai  partner  pembangunan  dalam  rangka mesujudkan cita-cita kesejahteraan berama.
Kelembagaan  social  sebagai  jaringan  social  yang dimiliki dan tersebar di beberapa desa merupakan kekuatan  besar  yang  masih  tersembunyi  di  desa, keberadaannya secara historis mampu mengendalikan  persoalan-persoalan  social  yang dialamai oleh masyarakat.
Jika  dikaitkan  dengan good  governance , kelembagaan  sosial  dapat  dijadikan  sebagai wahana  control  sosial  bagi  penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel  sehinga  kemandirian  dan  kedaulatan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalik, Mulyadi J., 2013, Pemberdayaan Masyarakat  esa  dalam  Ayunan  Politik ,
Jurnal  Mandatory  Vol.  10,  Nomor:  1,  IRE Yogyakarta. Hal. 31-78
Brewer,  G.A.  and  S.C.  Selden,  2000. Why Elephants Gallop: Assessing and Predicting  Organizational  Performance  in
Federal  Agencies. Journal  of  Public Administration Research and Theory. 10: 4 pp. 685-711.
Eko,  Sutoro,  2008, Masa  Lalu,  Masa  Kini,  dan Masa  Depan  Otonomi  Desa, Working Paper/II/Eko/Februari/2008,  IRE‟S  Insight, IRE Yogyakarta
Field,  John.  2005, Modal  Sosial ,  Bina  Medan Perintis, Medan
Hasbullah,  Jousari,  2004, Social  Capital  (Menuju Keunggulan  Budaya  Manusia  Indonesia) , MR-United Press, Jakarta
Jayanti,  Melanie,  2012, Ragam  Institusi  Local Indonesia ,  Buletin  Flamma  Edisi  36, Oktober-Desember  2012,  IRE  Yogyakarta.

## Hal. 6-8
Kurniawan,  Borni,  dan  Anwar,  M.  Zainal,  2012, Desa  Bergerak  untuk  Kemandirian  dan Penanggulangan Kemiskinan , Buletin
FLAMMA,  Edisi  35,  April-Agustus  2012, IRE Yogyakarta
Lawang,  Robert  M.Z,  2004, Kapital  Sosial,  dalam Perspektif  Sosiologi  Suatu  Pengantar , FISIP UI Press,Jakarta
Lawrence,  E.  Cahoone,  2002, Civil  Society;  The Conservative  Meaning  of  Liberal  Politic , Blackwell Publisher, USA
Madison,  Bernice,  1964, Social  Welfare:  Soviet Model, Chicago  Journal,  Vol.  38,  No.  2 (Jun.,  1964),  The  University  of  Chicago Press: pp. 191-205 diakses  melalui http://www.jstor.org/stable/30017069 tanggal 28/01/2015
Mariana,  Dina,  2013, Dana  Alokasi  Desa: Terobosan  Kebijakan  Distribusi  Keuangan Ngara  Untuk  Desa ,  Jurnal  Mandatory  Vol.
10,  Nomor:  1,  IRE  Yogyakarta.  Hal.  123-
139 Nord,  Walter  R.,  1983,“ A  Political-Economic Perspective on Organizational Effectiveness” .  InCameron,  K.  S.  and Whetten, D. A. (ed.) Organizational Effectiveness:  A  Comparison  of  Multiple Models. Academic Press: New York.
Rhodes,  R.A.W.,  2006,  “Policy  Network  Analys”, dalam  Moran,  Michael et  all (Eds), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, USA. Pp. 425-447
Santoso,  Purwo,  2003, Pengelolaan  Modal  Sosial dalam  Rangka  Pengembangan  Otonomi Desa:  Satu  Tantangan, Jurnal  DINAMIKA Pedesaan dan Kawasan, Volume 3/03/2003, PSPK Universitas Gadjah Mada. Hal. 46-62
Selden,  Sally  Coleman  dan  Sowa,  Jessica  E.,
2004, Testing a Multi-Dimensional Model of Organizational  Performance:  Prospects
and Problems , Journal of Public
Administration  Research  and  Theory,  Vol. 14 (3) 2004.
Sugiyono,  2009, Memahami  Penelitian  Kualitatif ,
Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung.
Suharto,  Didik  G.,  Muktiyo,  Widodo,  and  Pawito,
2013, The Development of Village Autonomy Using Decentralization Approach  (An  Indonesian  Perspective) ,
Southeast  Asian  Journal  of  Social  and Political Issues, Vol. 1, No. 3 (March 2013). Page: 328-341
Stoesz,  David,  1989, A  Theory  of  Social  Welfare , Social  Work,  Vol.  34,  No.  2  (March  1989), Oxford  Journal,  Oxford  University  Press: pp.
101-107
diakses melalui
http://www.jstor.org/stable/23715780 tanggal 28/01/2015
Walker,  R.M.  and  Boyne,G.A.,  2006. Strategy
Content  and  Organizational  Performance. An Empirical Analysis. Public Administration Review. p. 52-63. Walker,  R.  M.  dan  Boyne,  G.  A.,  2006, Public
Management  Reform  and  Organizational Performance:  An  Empirical  Assessment  of the  U.K.  Labour  Government‟s  Public Service  Improvement  Strategy ,  Journal  of Policy  Analysis  and  Management,  Vol.  25 (2) 2006
Warren,  Carol,  1990, The  Bureaucratisation  of Local  Government  in  Indonesia ,  Working
Paper,  The  Centre  of  Southeast  Asian Studies, Monash University, Australia
Zakaria,  R.  Yando,  2013, Menimbang-nimbang Mandat  Konstitusi  Tentang  Kedudukan Desa  atau  Disebut  dengan  Nama  Lain, Jurnal  Mandatory  Vol.  10,  Nomor:  1,  IRE Yogyakarta. Hal. 1-30
Sumber lain: www.bps.go.id
http://download.portalgaruda.org/article.php?ar ticle=86056&val=239&title =

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

## PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI) PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  imformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.