Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298

## Analisis Komparatif Implementasi Kebijakan Remunerasi Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD Kelas D Provinsi DKI Jakarta
Rita Wedya Astuti*, Alih Germas Kodyat *, Nurcahyo Andarusito *, Herni Lestyaningsih ** *Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit, Universitas Respati Imdonesia
**RSUD Kelas D Jakarta Email: ritaastuti3740@gmail.com

## Abstrak
Pendahuluan : Adanya  perbedaan  fenomena  implementasi  kebijakan  Peraturan  Gubernur  Nomor  51  tahun 2021  tentang  aturan  pemberian  remunerasi  hanya  untuk  RSUD  kelas  A,  B,  dan  C  menyebabkan  dampak bervariasi  terhadap  mutu  layanan  kesehatan  di  empat karakteristik  RSUD  kelas  D  yaitu RSUD  remunerasi, tidak  remunerasi,  riwayat  remunerasi  lanjut  dan  riwayat  remunerasi  tidak  lanjut.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  membandingkan dan  menganalisis implementasi Pergub 51 tahun 2021  di  empat karakteristik RSUD kelas D dilihat dari aspek kebijakan dan aspek implementasi kebijakan terhadap mutu pelayanan kesehatan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  deskriptif  analisis  terhadap  empat  informan  kunci sebagai  pengambil  kebijakan  di  setiap  empat  karakteristik  RSUD  kelas  D  yaitu  RSUD  remunerasi,  tidak remunerasi, riwayat remunerasi lanjut dan riwayat remunerasi tidak lanjut.
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  perbedaan  implementasi  kebijakan  Peraturan  Gubernur  Nomor  51 tahun  2021  di  RSUD  kelas  D  remunerasi,  tidak  remunerasi,  riwayat  remunerasi  lanjut  dan  riwayat remunerasi  tidak  lanjut  dilihat  dari  aspek  kebijakan,  isi  kebijakan  dan  lingkungan  implementasi  terhadap mutu pelayanan kesehatan.
Kesimpulan  penelitian  diperoleh  meskipun  Peraturan  Gubernur  Nomor  51  Tahun  2021  tidak  mengatur remunerasi di RSUD Kelas D namun pelaksanaan remunerasi tetap dilaksanakan di  sebagian RSUD kelas D dan menunjukkan dampak positif peningkatan mutu pelayanan kesehatan seperti saraprasana, jumlah pasien, kehandalan  tenaga  kesehatan,  lebih  tanggap  dalam  memberikan  pelayanan,  utilitas  layanan,  motivasi, pendapatan  rumah  sakit,  pelayanan  lebih  tepat  waktu,  menurunkan  keluhan  masyarakat,  meningkatnya empati  petugas  bila  dibandingkan  dengan  rumah  sakit  yang  tidak  menerapkan  remunerasi.  Dengan  adanya perbedaan impelementasi kebijakan perlu rekomendasi kebijakan pelaksanaan remunerasi di RSUD kelas D dan evaluasi Pergub Nomor 51 tahun 2021.
Kata Kunci: Remunerasi, Kebijakan, Mutu Layanan

## Abstract
Intrudoction :  There  are  differences  in  the  phenomenon  of  implementation  of  the  policy  of  Governor Regulation  Number  51  of  2021  concerning  rules  for  granting  remuneration  only  for  class  A,  B,  and  C Hospitals  causing  varying  impacts  on  the  quality  of  health  services  in  the  four  characteristics  of  class  D Hospitals,  namely  remuneration  Hospitals,  non-remuneration  Hospitals,  history  of  advanced  remuneration and  history  of  no  further  remuneration.  This  study  aims  to  compare  and  analyze  the  implementation  of Pergub  51  of  2021  in  the  four  characteristics  of  class  D  RSUD  in  terms  of  policy  aspects  and  aspects  of policy implementation on the quality of health services.
This  study  used  a  qualitative  method  with  descriptive  analysis  of  four  key  informants  as  policy  makers  in each  of  the  four  characteristics  of  class  D  RSUD,  namely  remuneration,  non-remuneration,  history  of advanced remuneration and history of no further remuneration.
The  results  of  the  study  show  that  there  are  differences  in  the  implementation  of  the  policy  of  Governor Regulation  Number  51  of  2021  in  class  D  RSUD  remuneration,  no  remuneration,  history  of  advanced remuneration  and  history  of  no  further  remuneration  seen  from  the  policy  aspect,  policy  content  and implementation environment on the quality of health services.
The  conclusion  of the  study  was  obtained  that  although  Governor  Regulation Number  51  of  2021 does  not regulate remuneration in Class D Hospitals, the implementation of remuneration is still carried out in some Class  D  Hospitals  and  shows  a  positive  impact  on  improving  the  quality  of  health  services  such  as accommodation, number of patients, reliability of health workers, more responsiveness in providing services, service  utility,  motivation,  hospital  income,  more  timely  service,  reduced  public  complaints,  increased employee empathy when compared to hospitals that do not apply remuneration. With the difference in policy
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
implementation,  it  is  necessary  to  recommend  a policy  for implementing  remuneration in  class  D  hospitals and evaluating Pergub Number 51 of 2021
Keywords: Remuneration, Policy, Quality of Service

## Pendahuluan
Implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah direncanakan  sebelumnya  terhadap  pengambilan keputusan  dan  tahapan  penting  dalam  realisasi kebijakan  secara  komprehensif.  Adanya reformasi dalam  administrasi  publik  dewasa  ini,  atau  yang lebih  populer  dengan  sebutan New  Public Management telah  melahirkan  suatu  konsep  baru dalam admnistrasi birokrasi, yakni sistem remunerasi.  Sistem  remunerasi  merupakan  bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  upaya  mewujudkan clean goverment dan good governance.
Penyelanggaraan  sistem  remunerasi  di  Indonesia ini  merupakan  perubahan  yang  ingin  dijalankan pemerintah  untuk  menghapus  pandangan  bahwa Pemerintahan  yang  selalu  dihubungkan  dengan kualitas pelayanan yang kurang memadai, perilaku korupsi,  kolusi,  nepotisme  yang  masih  ada,  dan kinerja pegawai pemerintah yang masih rendah.(Sancoko, 2011)
Sistem  Remunerasi  merupakan  bagian  dari reformasi  birokrasi  yang  memiliki    tujuan  untuk meningkatkan  kinerja  aparatur  negara  sehingga menjadi  lebih  efisien.  Pemberian  remunerasi  ini didasarkan pada capaian kinerja ( Key
Performance
Indicator ), yakni dengan menandatangani  kontrak  kinerja.  Jika  remunerasi diterapkan dengan benar, diharapkan para pegawai akan meningkatkan kinerjanya sehingga pelayanan  terhadap  masyarakat  akan  meningkat menjadi  lebih  baik.  Sistem  remunerasi  ini  akan memperjelas  sistem reward dan punishment sehingga besaran remunerasi yang didapatkan oleh setiap  pegawai  akan  bergantung  pada  nilai  dan harga  jabatan  serta  target      kinerja  yang  telah tercapai  sehingga  sudah  tidak  ada  lagi  besaran gaji  yang  sama,  semua  bergantung  pada  kinerja setiap pegawai. (Budiman, 2000)
Implementasi  remunerasi  menjadi  sebuah perubahan  mendasar  pada  proses  manajemen Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  khususnya  di Rumah  Sakit. SDM  rumah  sakit  yang  berperan besar dalam pelayanan kesehatan adalah staf medik fungsional  (SMF)  yang  meliputi  dokter  umum, dokter  spesialis,  dan  perawat  yang  memiliki peranan  penting  dalam  menentukan  arah  kualitas
pelayanan  kesehatan  yang  diberikan.  Para  dokter dan perawat berhak  mendapatkan penghasilan atas pelayanan  kesehatan  yang  telah  diberikan  kepada pasien. Dapat  disimpulkan,  dalam  pengelolaan rumah  sakit,  adapun  pengelolaan  sumber  daya manusia  merupakan  hal  yang  terpenting.  Hal  itu karena  sangat  bervariasinya  jenis  tenaga  di  rumah sakit, tujuan kerja yang beragam, tingkat motivasi, komitmen,  dan  loyalitas  yang  berbeda-beda,  yang kesemuanya  tersebut  akan  berhubungan  dengan kepuasan  kerja  tiap-tiap  individu.  Pemberian imbalan jasa yang adil dan layak akan berhubungan  dengan  motivasi  kerja  bagi  perawat dan  diharapkan  menciptakan  kepuasan  kerja  yang baik sehingga tercapai tujuan dari pelayanan rumah sakit yang berkualitas. (Trisnantoro, 2005)
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Di Lingkungan  Kementrian  Kesehatan,  pada  pasal  40 disebutkan  bahwa  remunerasi  merupakan  imbalan kerja  yang  dapat  berupa  gaji,  honorarium, tunjangan  tetap,  insentif,  bonus  atas  prestasi, pesangon,  dan/atau  pensiun.(Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun 2016. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  79  Tahun  2018  tentang  Badan  Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD  merupakan sistem yang  diterapkan  oleh  unit  pelaksana  teknis dinas/badan  daerah  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  mempunyai  fleksibilitas dalam  pola  pengelolaan  keuangan  Rumah  sakit merupakan suatu unit usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan sosial di bidang medis. (Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018  Tentang Badan Layanan Umum Daerah, 2018)
Pemberian remunerasi  merupakan bagian  dari manajemen  imbalan,  dapat  menjadi  pendorong bagi  karyawan  untuk  bekerja  dan  berhubungan secara  moral  serta  disiplin  pegawai.  Dalam menetapkan  remunerasi  (manajemen  imbalan), rumah sakit perlu memperhatikan prinsip keadilan. Hal  yang  irasakan  oleh  karyawan  saat  menerima imbalan jasa dari rumah sakit antara lainya itu gaji yang  diterima  kurang  atau  melebihi  dari  bobot pekerjaan  yang  diberikan  dan  gaji  tersebut  sesuai dengan  bobot  pekerjaannya.  Jika  yang  terjadi adalah  mereka  merasa  gaji  yang  diterima  kurang dari  bobot  pekerjaannya,  maka  karyawan  akan merasa  adanya  ketidakadilan  (Armstrong,  2003). Sistem  remunerasi  telah  diterapkan  di  Badan
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
Layanan  Umum  yang  tercantum  dalam  Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang  Pedoman  Penetapan  Remunerasi  Bagi Pejabat Pengelola.
Kebijakan  remunerasi  di  Provinsi  DKI Jakarta,  diatur  melalui  Peraturan  Gubernur  DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai RSUD (Rumah Sakit Umum  Daerah) dan RSKD  (Rumah  Sakit  Khusus  Daerah)  dan mencabut  Peraturan  Gubernur  Nomor  222  Tahun 2016  tentang  Pedoman  Pedoman  Remunerasi RSUD  dan  RSKD.  Dalam  Pasal  4  Pergub  Nomor 51  tahun  2021  menjelaskan  bahwa  remunerasi diberikan  kepada  pegawai  pada  RSUD  dan  RSKD kelas  A,  B,  dan  C.  Namun  untuk  pengaturan remunerasi bagi RSUD  kelas D tidak tercantum  di dalam  Peraturan  Gubernur  tersebut.  Hal  ini menjadi masalah dan perbedaan dalam menterjemahkah  implementasi  peraturan  gubernur bagi  RSUD  kelas  D  sehingga  terdapat  perbedaan penerapan remunerasi.
Adanya perbedaan fenomena penerapan kebijakan  Peraturan  Gubernur  Nomor  51  tahun 2021 tersebut dan perbedaan fakta yang ditemukan di  rumah  sakit  serta  timbulnya  permasalahan- permasalahan dalam pelayananan kesehatan, membuat  penulis  merasa  tertarik  dan  terpanggil untuk melihat secara keilmuan kebijakan kesehatan dan administrasi rumah sakit untuk pengembangan pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  dengan melakukan  penelitian  yang  bersifat  komparatif. Penulis  beranggapan  bahwa  terdapat  banyak  hal yang  perlu  diidentifikasi  lebih  dalam  dengan melakukan  perbandingan  implementasi  kebijakan remunerasi  di  RSUD  kelas  D  di  Provinsi  DKI Jakarta  terhadap  4  karakteristik  yaitu  RSUD  kelas D  remunerasi  dan  tidak  remunerasi,  riwayat remunerasi  lanjut  dan  riwayat  remunerasi  tidak lanjut  serta  menganalisis  hubungannya  terhadap mutu  pelayanan  kesehatan.  Selanjutnya  hasil  dari penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  rekomendasi kebijakan  kesehatan  terkait  penerapan  remunerasi di RSUD kelas D Provinsi DKI Jakarta.

## Metode
Desain penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan  bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan  data  yang  sedalam-dalamnya  pula, yang  menunjukkan  pentingnya  kedalaman  dan detail suatu data yang diteliti.
Dalam  penelitian  ini  yang  akan  menjadi
informan  kunci  sebanyak  4  orang  sebagai pengambil  keputusan  terkait  remunerasi  yaitu Direktur,  Kepala  Sub.  Bagian  Tata  Usaha  dan Umum,  Kepala  Seksi  Pelayanan  Medis  dan Keperawatan, Kepala Satuan Pelaksanan Keuangan  dan  Perencana  pada  masing-  masing rumah  sakit  sesuai  karakteristik.  Penentuan informan  kunci  tersebut  berdasarkan  kepada perannya  sebagai  pengambil  kebijakan  dan keputusan  dalam  remunerasi.  Sampling  RSUD kelas D yang remunerasi yaitu RSUD Kembangan, sedangkan  RSUD  kelas  D  yang  tidak  remunerasi yaitu RSUD Tanah Abang, RSUD kelas D riwayat remunerasi  lanjut  yaitu  RSUD  Tanjung  Priuk, RSUD  kelas  D  riwayat  remunerasi  tidak  lanjut yaitu RSUD Matraman.

## Hasil Penelitian
1) Aspek Kebijakan Remunerasi
 4  karakteristik  RSUD  memahami  kenapa Pergub  51  tahun  2021  dibuat,  yakni  sebagai payung hukum dalam pelaksanaan remunerasi  di  RSUD  untuk  kelas  A,  B,  C dan  untuk  kelas  D  kembali  menggunakan Pergub  221  tahun  2016  tentang  Tunjangan Kinerja Daerah.
 Pergub  51  tahun  2021  dianggap  perlu  untuk mengatur pemberian remunerasi di ke empat karakteristik  RSUD  kelas  D  sehingga  dapat memberikan  rasa  aman  pada  saat  ada pemeriksaan  dari  Inspektorat  ataupun  juga Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  dianggap tidak perlu menghapus ketentuan pelaksanaan  remunerasi  untuk  RSUD  Kelas D.
 Adanya  kebijakan  Pergub  51  tahun  2021 dirasa belum tepat bagi ke empat karakteristik  RSUD  karena  hanya  untuk RSUD  kelas  A,  B,  C  dan  tidak  mengatur remunerasi untuk RSUD kelas D.
Disamping  itu  adanya  ketergantungan  yang tinggi pada pelayanan dokter spesialis dalam upaya  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat.  Di  satu  sisi  rumah  sakit berharap untuk dapat melanjutkan
remunerasi  dan  yang  belum  menerapkan remunerasi juga berharap dapat melaksanakan remunerasi untuk dapat meningkatkan layanan.
 Penerapan  remunerasi  di  4  karakteristik RSUD tipe D memang berbeda-beda dengan menggunakan  dasar  hukum  yang  berbeda- beda  karena  memang  tidak  sesuai  dengan
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
Pergub 51 tahun 2021.
 Peran  dalam  pelaksanaan  remunerasi  di  4 karakteristik  RSUD  kelas  D  menyesuaikan dengan  kondisi  di  rumah  sakitnya  masing- masing sesuai kebutuhan pelayanan.
 Informasi mengenai alasan memilih melaksanakan  remunerasi  meskipun  tidak diatur  dalam  Pergub  51  tahun  2021 ditemukan jawaban bervariasi dan menggunakan  dasar  hukum  yang  berbeda  di RSUD  kelas  D  tergantung  kebijakan  dari manajemen  untuk  menggunakan  peraturan yang dirasa tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
 Untuk teguran atau sanksi bagi RSUD  kelas D  yang  tetap  melaksanakan  remunerasi meskipun  tidak  diatur  di  dalam  Pergub  51 tahun  2021  pernah  terjadi  pada  RSUD riwayat  remunerasi  tidak  lanjut  sehingga tidak  melanjutkan  pelaksanaan  remunerasi dan  informan  berharap  jangan  sampai adanya teguran atau sanksi
 Pandangan  informan  terkait  timbulnya perbedaan-penerapan  Pergub  Nomor  51 tahun  2021  bagi  RSUD  kelas  D,  karena masing-masing  4  karakteristik  RSUD  kelas D  ditemukan  cara  yang  berbeda  dalam pengambilan  keputusan  remunerasi  dan dasar  hukum  yang  digunakan  dengan melihat kebutuhan pelayanan serta merasakan  dampak  remunerasi  dan  tidak remunerasi juga berbeda-beda.
2) Aspek Implementasi Kebijakan
 Pemberian remunerasi bisa saja berkembang untuk pegawai lainnya sehingga tidak hanya diberikan  untuk  dokter  spesialis  saja tergantung  dari  pendapatan  rumah  sakit nantinya.
 Manfaat  pelaksanaan  remunerasi  dapat dirasakan oleh RSUD remunerasi dan RSUD riwayat  remunerasi  lanjut  secara  positif, akan tetapi beda halnya dengan RSUD yang tidak remunerasi.
 Tujuan  melaksanakan  remunerasi  dapat disampaikan  dengan  jelas  bagi  RSUD  yang remunerasi  dan  RSUD  riwayat  remunerasi lanjut  dan  sangat  percaya  diri  dibandingkan dengan yang tidak remunerasi.
 Bagi  rumah  sakit  yang  remunerasi  ataupun yang punya riwayat remunerasi beranggapan banyak dampak positif yang dapat dirasakan dari berbagai hal.
 Dalam  melaksanakan  remunerasi,  tim  yang
terlibat dalam pengambilan keputusan terdiri dari beberapa orang sesuai perannya masing- masing sesuai tupoksinya.
 Cara mengambil keputusan dalam remunerasi berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan  yang  bervariasi dari setiap karakteristik rumah sakit.
 Pendapatan  rumah  sakit  dengan  adanya remunerasi  para  informan  menjawab  ada perubahannya  bagi  yang  melaksanakan remunerasi  menjadi  meningkat  sedangkan yang tidak melaksanakan remunerasi pendapatan menjadi turun.
 Untuk  kegiatan  monitoring  evaluasi  terkait remunerasi  di  ke  empat  karakteristik  RSUD hampir semua melakukan hal yang sama.
 Dalam  melaksanakan  remunerasi  semua karakteristik rumah sakit memiliki hambatan dan masalah sangat bervariasi.
 Terkait  sumber  daya  manusia  yang  penulis tanyakan  juga  kepada  para  informan, ternyata juga memiliki permasalahan terutama  di  RSUD  yang  tidak  remunerasi menunjukkan beberapa dampak negative.
 Mengenai  kesimpulan  tentang  pelaksanaan remunerasi di RSUD kelas D, para informan hampir  menjawab  hal  yang  sama,  bahwa RSUD  kelas  D  membutuhkan  pelaksanaan sistem remunerasi di rumah sakitnya.
 Hal  yang  diharapkan  terhadap  pelaksanaan remunerasi  ke  RSUD  kelas  D  yang  ternyata para  informan  dari  ke  empat  karakteristik RSUD  kelas  D  berharap  hal  yang  sama terkait  Pergub  nomor  51  tahun  2021  dan adanya regulasi dari Dinas Kesehatan.
3) Aspek  Implementasi  Kebijakan  melalui  Aspek Lingkungan Implementasi
 Evaluasi dalam pelaksanaan remunerasi dari beberapa  informan  menjawab  hal  yang sama,  mereka  melakukan  evaluasi  dampak terhadap pelayanan di rumah sakitnya.
 Layanan  unggulan  dari  masing-masing RSUD  kelas  D  sesuai  karakteristik  juga digali dan bagaimana rumah sakit melakukan pengembangan.
 Terkait  layanan  unggulan  yang  sudah dijawab  pada  pertanyaan  sebelumnya  oleh informan,  informasi  selanjutnya  yang  ingin diperoleh  penulis  adalah  perubahannya terhadap pendapat rumah sakit.
 Perubahan  terhadap  pemberian  remunerasi untuk ke empat karateristik RSUD menunjukkan ada perbedaan yang signifikan
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
dirasakan antara rumah sakit yang remunerasi dan tidak remunerasi.
 Untuk  respon  para  dokter  Spesialis  terkait pemberian remunerasi di empat karakteristik RSUD  kelas  D  pada  umumnya  para informan  menjawab  bahwa  para  dokter spesialis sangat mendukung adanya remunerasi.
4) Mutu Pelayanan Kesehatan
 Dari  sisi  sumber  daya  manusia  dan  sarana prasarana di rumah sakit terkait pelaksanaan remunerasi, para informan dan 4 karateristik RSUD  kelas  D  menyampaikan  respon  yang berbeda-beda  sesuai  dengan  karakteristik rumah sakitnya.
 Dari  aspek  kehandalan  dalam  pelayanan kesehatan  terhadap  4  karakteristik  RSUD kelas  D  dapat  disampaikan  oleh  informan bahwa  mereka  merasakan  ada  hal  berbeda dalam pelayanan ketika diterapkan remunerasi,  akan  tetapi  bagi  RSUD  yang tidak remunerasi tidak terlalu berhubungan.
 Dari  aspek  daya  tanggap  disampaikan  para informan dari 4 karakteristik RSUD kelas D bahwa dengan adanya remunerasi menunjukkan  adanya  perubahan  lebih  baik bila dibandingkan dengan tidak remunerasi.
 Dalam  memberikan  jaminan  pelayanan kesehatan,  aspek  jaminan  digali  juga  dalam wawancara  kepada  informan,  hasil  yang diperoleh  bervariasi  tergantung  kondisi rumah  sakit  menerapkan  remunerasi  atau tidaknya.
 Dari  aspek  empati  perubahannya  terhadap pelayanan  kesehatan  di  empat  karakteristik RSUD  kelas  D  diperoleh  informasi  bahwa ada  dampak  dan  tidak  ada  dampak  bagi rumah  sakit.  Perubahan  yang  kuat  sekali yakni motivasi dokter spesialis.

## Pembahasan
1) Aspek Kebijakan Remunerasi
Kebijakan  remunerasi  di  Provinsi  DKI Jakarta  menggunakan  dasar  hukum  Peraturan Gubernur  nomor  51  tahun  2021  tentang Remunerasi  Pegawai  RSUD  dan  RSKD  RSUD kelas  A,  B  dan  C.  Sedangkan  untuk  RSUD kelas  D  ketentuan  Pergub  51  tahun  2021  tidak berlaku.  Hal  tersebut  yang  menimbulkan perbedaan dalam penerapan kebijakan remunerasi  di  RSUD  kelas  D  di  Provinsi  DKI Jakarta dan timbul variasi-variasi cara
pemilihan  sistem  remunerasi  dan  dasar  hukum yang digunakan juga jadi berbeda-beda. Di satu sisi  RSUD  kelas  D  merasa  membutuhkan penerapan remunerasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, namun  dilain  hal  RSUD  kelas  D  mengikuti peraturan  yang  berlaku  untuk  remunerasi  dan menggunakan dasar hukum lain sebagai    acuan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan.  Fakta  lain  menunjukkan  bahwa RSUD  kelas  D  yang  pernah  memberlakukan sistem  remunerasi  sebelumnya  ada  yang  tetap melanjutkan  remunerasi  dan  ada  yang  tidak melanjutkan  dengan  alasan  untuk  kebutuhan pelayanan.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan penulis  secara  kualitatif,  dari  aspek  kebijakan diperoleh  bahwa  secara  umum  para  informan mengetahui  dasar  kebijakan  dan  dasar  hukum tentang  remunerasi,  hanya  saja  penerapannya yang berbeda-beda tergantung kebijakan RSUD kelas  D  akan  menggunakan  dasar  hukum  yang mana  untuk  melindungi  timbulnya  kesalahan dalam  penggunaan  anggaran  dan  memberikan pengasilan  tambahan  untuk  pegawainya  karena RSUD kelas D menerima audit dari Inspektorat Pemerintah  Daerah  dan  Badan  Pemeriksa Keuangan.
Dalam  teori  kebijakan  menurut  George  C. Edwards  III  (Edward,  1980)  dalam  (Nugroho, 2003)  mengenai  implementasi  kebijakan  pada empat aspek saling berhubungan satu sama lain yakni  aspek  komunikasi,  aspek  sumberdaya, aspek  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Ketika ada  perbedaan  dalam  mengimpletensikan  suatu kebijakan,  artinya  perlu  juga  dilihat  apakah suatu  kebijakan  pesan  yang  dimaksud  dan aturan  yang  dibuat  telah  sampai  dan  dipahami kepada sasaran penerima kebijakan. Bila terjadi hal  yang  tidak  sesuai  tentu  harus  dilakukan evaluasi dan dicarikan jalan keluar agar maksud dan  tujuan  sebuah  kebijakan  dapat  terpenuhi sehingga  tidak  terjadi  adanya  kegagalan  suatu kebijakan  yang  memiliki  dampak  serius  dan berhubungan  terhadap  pelayanan  kesehatan khususnya di rumah sakit.
Kejadian  tersebut  juga  selaras  dengan penelitian  tentang  pelaksanaan  kebijakan  yang dilakukan  terhadap  4  karakteristik  RSUD  kelas D remunerasi, RSUD kelas D tidak remunerasi, RSUD  kelas  D  riwayat  remunerasi  lanjut  dan RSUD  kelas  D  riwayat  remunerasi  tidak  lanjut bahwa  terjadi  penerapan  ataupun  implementasi yang  berbeda-beda  terhadap  suatu  kebijakan
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
yakni  Pergub  51  tahun  2021.  Sehingga menimbulkan pula perbedaan cara pandang dan pengambilan  keputusan  serta  perbedaan  situasi yang sangat bervariatif.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  penulis lakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data primer  dari  wawancara  mendalam  kepada informan  kunci  di  RSUD  kelas  D  remunerasi, tidak  remunerasi,  riwayat  remunerasi  lanjut, riwayat remunerasi tidak lanjut dan menggunakan  data  skunder  dari  hasil  laporan rumah sakit. Untuk dapat melihat perbandingan secara  gamblang  dari  ke  empat  karakteristik RSUD  kelas  D  yang  digunakan  sebagai  objek penelitian,  penulis  akan  membahas  dari  aspek yang  berhubungan  dengan  kebijakan  yaitu pengetahuan kebijakan, alasan kebijakan, keperluan  kebijakan,  ketepatan  kebijakan, penerapan  kebijakan,  peran  kebijakan,  alasan menerapkan  kebijakan,  sanksi  kebijakan  dan pandangan perbedaan penerapan.
 Aspek Pengetahuan Kebijakan
Dari  aspek  pengetahuan  kebijakan  di  atas ditemukan  bahwa  semua  karakteristik  RSUD kelas  D  sudah  mengetahui  tentang  aturan kebijakan penerapan remunerasi hanya diperuntukkan untuk RSUD kelas A, B, C, tidak termasuk  untuk  kelas  D  dan  mencabut kebijakan  remunerasi  berupa  pembayaran dalam  bentuk  Tunjangan  Kinerja  Daerah  yang berlaku  sebelumnya.  Dengan  adanya  Pergub tersebut, RSUD kelas D berusaha menyesuaikan  dengan  kondisi  masing-masing rumah sakit secara mandiri.
 Aspek Alasan Kebijakan
Dari  aspek  alasan  kebijakan  remunerasi  dibuat pada  prinsipnya  adalah  mengenai  pemberian remunerasi  atau  insentif  di  rumah  sakit  untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada  masyarakat.    Meskipun  tidak  terlibat dalam  pembuatan  kebijakan  tetapi  dapat memahami  bahwa  kebijakan  Pergub  51  tahun 2021 dirasa belum dapat mengayomi remunerasi  di  RSUD  kelas  D.  Sesuai  dengan tahapan  pembuatan  kebijakan  menurut  Holwet dan  M.  Ramesh  bahwa  proses  pembuatan kebijakan  melalui  tahapan  penyusunan  agenda, formulasi  kebijakan,  pembuatan  kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, yang  berarti  lahirnya  Pergub  Nomor  51  tahun 2021  tersebut  tentunya  telah  melalui  tahapan tersebut. Akan tetapi dalam proses pembuatannya tidak mengatur remunerasi untuk RSUD kelas D.
 Aspek Keperluan Kebijakan Dari keempat karakteristik rumah sakit menyatakan  perlu  sebagai  dasar  hukum  dalam penerapan  remunerasi,  akan  tetapi  kebijakan tersebut hanya berlaku untuk RSUD kelas A, B dan C. Pada kenyataanya beberapa RSUD kelas D  menggunakan  dasar  hukum  Pergub  51  tahun 2021 menerapkan remunerasi yaitu RSUD kelas D  remunerasi  dan  riwayat  remunerasi  untuk kepentingan  meningkatkan  pelayanan.  Menurut Rayvansyah  (2022)  dalam  kutipan  dari Laswel dan  Kaplan  dalam  Abidin  (2016)  kebijakan dalam  pemerintah  merupakan  sarana  untuk mencapai tujuan serta program yang memproyeksikan terkait dengan tujuan dan nilai serta  praktik.  Selain  itu  menurut  Hugo kebijakan  merupakan  suatu  tindakan  yang bermaksud  untuk  tercapainya  tujuan  tertentu. Dengan  demikian  kebijakan  remunerasi  juga memiliki tujuan tertentu yang berguna meningkatkan  mutu  layanan  dan  kesejahteraan pegawai.
 Aspek Ketepatan Kebijakan
Bahwa dengan adanya Pergub Nomor 51 Tahun 2021  dari  ke  empat  RSUD  kelas  D  yang dijadikan  objek  penelitian  beranggapan  bahwa Pergub  tersebut  belum  tepat  karena  tidak mengatur  remunerasi  bagi  RSUD  kelas  D sementara pemberian remunerasi sangat dibutuhkan  kejelasan  aturannya  di  RSUD  kelas D  sehingga  dapat  dijadikan  landasan  kebijakan pemberian remunerasi. Menurut Riant Nugroho (2018) dalam Pricilia Mawuntu (2022) menyebutkan  bahwa  terdapat  5  prinsip  yang harus dipenuhi dalam kefektifan kebijakan yaitu tepat  kebijakan,  tepat  pelaksanaan,  tepat  target, tepat  lingkunan,  dan  tepat  proses.  Hal  ini menunjukkan  adanya  Pergub  51  tahun  2021 belum  tepat  karena  belum  dapat  memecahkan permasalahan remunerasi untuk RSUD kelas D.
 Aspek Penerapan Kebijakan
Rumah  sakit  yang  menerapkan  remunerasi memakai  dasar  hukum  Peraturan  Menteri Dalam Negeri nomor 79/2018 tentang pengelolan  BLUD  dan  untuk  rumah  sakit  yang tidak remunerasi menggunakan Peraturan gubernur nomor 221/2016. Hal ini menunjukkan  adanya  perbedaan  di  dalam menggunakan dasar hukum kebijakan remumerasi karena adanya beberapa pertimbangan yang dihubungkan dengan kebutuhan pelayanan. Meskipun tindakan tersebut  mengandung  resiko  yang  bertentangan dengan  peraturan  Pergub  51  tahun  2021.
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
Menurut  teori  George  C.  Edwards  III  bahwa dalam  salah  satu  aspek  yang  berhubungan dalam  implementasi  kebijakan  adalah  aspek komunikasi  dimana  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah harus disampaikan atau dikomunikasikan  kepada masyarakat  atau sasaran kebijakan dalam upaya mencapai tujuan yang  telah  ditetapkan.  Implikasinya  terhadap penerapan  kebijakan  Pergub  51  tahun  2021 yang  berbeda-beda  mengindikasikan  bahwa maksud  dan  tujuan  kebijakan  tidak  sepenuhnya dapat  dilaksanakan,  terutama  bagi  RSUD  kelas D yang  membutuhkan  dasar hukum remunerasi menjadi  dilema.  Disatu  sisi  RSUD  kelas  D sangat  membutuhkan  penerapan  remunerasi untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  di rumah  sakit,  namun  disisi  lain  melanggar peraturan.  Sehingga  mencari  dasar  hukum lainnya  agar  menjamin  kualitas  pelayanan kesehatan  dapat  berjalan  optimal  dengan menggunakan  Permendagri  Nomor  79  tahun 2018 dan Pergub nomor 221 tahun 2016. Selain  dari  aspek  komunikasi  terdapat  juga aspek  disposisi  bahwa  dalam  pelaksanaan kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat  dan  implementator  kebijakan  dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang  mendukung  agar  kebijakan  dapat  berhasil dengan baik. Pelaksana bukan hanya mengetahui kebijakan tetapi harus juga memiliki  kemampuan  untuk  implementasi kebijakan. Termasuk kebijakan Pergub 51 tahun 2021  bahwa  dapat  dilaksanakan  dengan  baik tanpa  menimbulkan  adanya  persepsi  dalam melaksanakannya.
Dari  hasil  kegiatan  FGD  yang  membahas tentang pelaksanaan remunerasi di Rumah Sakit khususnya  RSUD  kelas  D.  Pertemuan  tersebut menghasilkan  beberapa  masukan  dan  pendapat antara  lain  yaitu  permasalahan  dari  tiap  rumah sakit  dengan  diberlakukannya  Pergub  51  tahun 2021  dan  untuk  rumah  sakit  yang  tidak remunerasi  menyebabkan semangat para dokter spesialis  menurun. Sebagai rumah sakit sebagai BLUD  bila  dituntut  meningkatkan  pendapatan harusnya  diberi kebebasan  seluas-luasnya dalam  meningkatkan  layanan.  Rumah  sakit sudah  diperkuat  juga  dengan  Pergub  114  tahun 2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kelola Rumah  Sakit  yang  mana  rumah  sakit  adalah organisasi  berbadan  khusus,  jadi  bila  tidak  ada aturan  tapi  untuk  keperluan  peningkatan layanan diperbolehkan membuat aturan terlebih dahulu  sambil  menunggu  aturan  terkait,  tetapi
harus  membuat  kajian-kajian  yang  kuat  dan mampu telusur implementasinya.
Menurut  informasi  dari  Inspektorat  sebaiknya sebelum melaksanakan remun harus ada payung hukum  yang  jelas  bukan  berdasarkan  instruksi lisan.  Perlu  mendorong  adanya  penerapan remunerasi  di  rumah  sakit  bagi  dokter  spesialis agar  sinkron  dengan  kinerja  spesialis.  Adanya ketidakseragaman  penerapan  remunerasi  sejak berlakunya Pergub 51 ada yang remunerasi dan ada  yang  tidak  remunerasi.  Peran  Dewan Pengawas sangat penting dalam penyelenggaraan  fungsi  rumah  sakit  dan  perlu membuat analisa beban kerja dokter spesialis di rumah  sakit.  Kesepakatannya  adalah  membuat Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  terkait  dasar hukum.  Usulan  untuk  RSUD  kelas  D  mungkin biasa  diklasifikasikan  bagi  yang  sudah  mampu 50%  masuk  grade  I,  yang  belum  mampu  bisa 60%  grade  II  dan  70%  grade  III,  untuk  seluruh pegawai  dan  diberi  waktu  50%  dalam  sekian tahun.  Khusus  untuk  RSUD  Pulau  1000 sebaiknya tidak diberlakukan.
Dari hasi FGD tersebut diatas perlu ditindaklanjuti  untuk  memperoleh  kejelasan dalam  pelaksanaan  remunerasi  di  rumah  sakit khusunya  kelas  D  agar  tidak  menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan  kebijakan  remunerasi yang  sangat  berdampak  terhadap  pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit.  Selain  itu  juga tentunya  hal  yang  sangat  penting  adalah  hasil pemeriksaan  dari  Inspektorat  Provinsi  DKI Jakarta  yang  mengindikasi  adanya  pelanggaran regulasi  peraturan.  Oleh  karena  itu  menjadi  hal yang perlu  mendapat perhatian segera dari para pengambil  kebijakan  kunci  untuk  memfasilitasi dan  mencarikan  solusi  terbaik  dalam  adanya perbedaan-perbedaan penerapan regulasi sehingga  tidak  menjadi  keresahan  di  rumah sakit karena melanggar regulasi yang tidak bisa dihindarkan demi kepentingan pelayanan kesehatan.  Dengan  membuat  suatu  evaluasi kebijakan  dan  menghasilkan  rekomendasi kebijakan  mengenai  hal-hal  yang  dianggap belum  tepat  dan  perlu  adanya  suatu  perubahan kebijakan ataupun perubahan regulasi.
 Aspek Peran Dalam Kebijakan
Diperoleh  persamaan  bahwa  masing-masing RSUD  kelas  D  berperan  mendukung  kebijakan internal  yang  telah  ditetapkan.    Meskipun  hal tersebut  tidak  sesuai  dengan  Pergub  Nomor  51 tahun 202 dan menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda  antara  setiap  rumah  sakit  seperti
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
yang  telah  diuraikan  sebelumnya.  Kejadian  ini dapat juga merupakan salah satu pengembangan alternatif  kebijakan  dinamis  menurut Indiahono (1980)  untuk  mencari  solusi  menurut  dalam menyelesaikan permasalah penerapan kebijakan remunerasi di RSUD kelas D dalam mempertimbangkan  aspek  rasionalitas  dan aspek politis menerima kebijakan yang dilakukan  dengan  cara  berfikir  lebih  kreatif, lebih  maju,  berorientasi  ke  masa  depan  dan lebih  berani  berpihak  kepada  publik.  Bila dikonotasikan  terhadap  kepentingan  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat  menurut  penulis bahwa  keputusan  yang  diambil  oleh  RSUD kelas  D  untuk  menerapkan  remunerasi  ataupun pemberian  insentif  sebagai  alternatif  mencari solusi  dalam  menyelesaikan  permasalahan pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  adalah sudah tepat karena mengedapan mutu pelayanan kesehatan.
 Aspek Alasan Penerapan
Bahwa  pada  rumah  sakit  yang  menerapkan remunerasi  tetap  melaksanakan  remunerasi walaupun  belum  mempunya  dasar  hukum remunerasi,  sebaliknya  untuk  rumah  sakit  yang tidak menerapkan remunerasi, tidak melaksanakan  remunerasi  karena  patuh  pada aturan  yang  ada.    Menurut  Penulis  kepatuhan terhadap  aturan,  mempersiapkan  kemandirian rumah  sakit  dimasa  mendatang,  meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit kepada masyarakat,  mempertahankan  hubungan  yang baik  kepada  dokter  mitra  serta  meningkatkan kesejahteraan  pegawai  menjadi  alasan  tepat bagi rumah sakit untuk menerapkan remunerasi. Sanksi  atas  ketidakpatuhan  terhadap  aturan mungkin  menjadi  salah  satu  kendala  perbaikan kinerja pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Cara pandangan perbedaan terhadap  remunerasi  dapat  menjadi  masalah karena  ketidak  jelasan  aturan  yang  berlaku karena  setiap  RSUD  kelas  D  yang  ingin menerapkan  remunerasi  memiliki  tujuan  yang sama yaitu untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit kepada masyarakat luas.
 Aspek Sanksi Kebijakan
Diperoleh  perbandingan  bahwa  untuk  RSUD kelas  D  yang  melaksanakan  remunerasi  ada yang  mendapat  teguran  atau  temuan  dari inspektorat Pemerintah DKI dan ada yang tidak ketik  dilakukan  pemeriksaan  dari  Inspektorat Provinsi  atau  Badan  Pemeriksa  Keuangan Provinsi  (BPKP).  Teguran  atau  temuan  berupa Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  kepda
RSUD kelas D karena melanggar ketentuan dari Pergub  nomor  51  tahun  2021.  Terkait  hal tersebut  RSUD  kelas  D  telah  berkoordinasi dengan  Dinas  Kesehatan  untuk  mendapatkan solusi  atas  temuan  tersebut  dan  sedang dilakukan  pembahasan  oleh  Dinas  Kesehatan dengan Biro Kesos Provinsi DKI Jakarta terkait regulasi  remunerasi.  Pada  RSUD  kelas  D riwayat  remunerasi  tidak  lanjut  memutuskan untuk  tidak  melanjutkan  pemberian  remunerasi karena  pernah  mendapatkan  teguran  dari Inspektorat  untuk  mematuhi  aturan  Pergub nomor 51 tahun 2021 sambil menunggu adanya aturan yang membolehkan pelaksanaan remunerasi di rumah sakit.
Saat  penelitian  ini  sedang  berproses  dalam tahap  pembuatan  hasil  penelitian,  RSUD  kelas D  remunerasi  dan  RSUD  riwayat  lanjut  juga mendapat  teguran  dari  Inspektorat  Provinsi berupa  LHP.  Selain  RSUD  kelas  D  yang dijadikan  objek  penelitian,  ternyata  RSUD kelas  D  lainnya  juga  mendapat  teguran  dari Inspektorat seperti RSUD Tamansari dan RSUD Kalideres Jakarta Barat. Menurut penulis hal ini menunjukkan  adanya  suatu  pelanggaran  dalam penerapan  kebijakan  Pergub  51  tahun  2021 secara  bersama-sama  demi  kepentingan  mutu pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  yang  tidak dapat  dielakkan  untuk  melayani  masyarakat meskipun  mengandung  resiko  bagi  manajemen RSUD  kelas  D.  Oleh  karena  itu  peran  Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi pelaksanaan remunerasi di RSUD kelas  D  dan  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap isi  Pergub  Nomor  51  tahun  2021  agar  tidak terjadi kesalahan melanggar peraturan.
Bila membahas  tentang  sanksi  terhadap kebijakan  menurut  Agustino  (2008)  bahwa sanksi  hukum  terhadap  pelanggaran  kebijakan dapat  diberikan  atau  ditegakkan  sebagai  salah satu  strategi  pemerintah  dalam  upaya  untuk memenuhi  implementasi  kebijakan dengan cara membuat  sanksi  hukum.  Sanksi  dan  bentuk yang akan diterima oleh penyelenggara pelayanan  publik  jika  melakukan  pelanggaran dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.  Sanksi  yang  dapat  diberikan  apabila penyelenggara  melakukan  pelanggaran  dalam pelayanan  publik  ada  beberapa  bentuk,  yaitu berupa sanksi teguran tertulis, sanksi pembebasan  dari  jabatan,  penurunan  gaji, sanksi penurunan pangkat, sanksi
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri,  sanksi  pemberhentian  tidak dengan hormat,  sanksi  pembekuan misi dan/atau  izin  yang  diterbitkan  oleh  instansi pemerintah,  sanksi  pencabutan  izin  yang diterbitkan  oleh  instansi  pemerintah,  sanksi membayar ganti rugi, sanksi pidana dan dikenai denda.  Sanksi-sanksi  tersebut  di  atas,  diberikan sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran  yang dilakukan. Sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku  pelayanan  saja,  seperti  pada  kepala bidang atau kepala seksi di level pemda, namun juga dapat diberikan kepada pimpinan penyelenggara  dan  korporasi/badan  swasta dengan  bentuk  paling  ringan  yakni  sanksi tertulis.  Pemberlakuan  punishment  ini  mesti dibarengi dengan reward dari atasan. Maksudnya, apabila pelaksana layanan memiliki  prestasi  kerja,  maka  atasan  dari pelaksana layanan harus memberikan penghargaan. Sebaliknya, jika pelaksana layanan melakukan pelanggaran, maka atasannya wajib memberikan hukuman. Apabila dua hal di atas tidak dilakukan,  maka pimpinan penyelenggara  layanan  publik  yang  dikenai sanksi  teguran  tertulis.  Begitu  pun  jika  tidak mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  penyelenggaraan  pelayanan publik,  atau  melanggar  asas  penyelenggaraan pelayanan  publik,  maka  wajib  diberikan hukuman  terhadap  pelaksana  layanan  publik. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka pimpinan penyelenggaralah  yang  akan  mendapat  teguran tertulis. (Ombudsman, 2022).
 Aspek Pandangan Perbedaan
Diperoleh  bahwa  rumah  sakit  remunerasi  dan riwayat  tidak  lanjut  mengharapkan  adanya pandangan  yang  sama  dalam  penerapan  aturan. Untuk  rumah  sakit  tidak  remunerasi,  adalah suatu  dilema  disatu  sisi  memenuhi  regulasi yang berlaku namun disisi lain untuk kepentingan  mempertahankan  kualitas  layanan. Sedangkan  untuk  rumah  sakit  riwayat  lanjut berani ambil resiko untuk kepentingan masyarakat  dalam  mempertahankan  pelayanan. Hal ini sejalan  menurut Agustino (20028)  yaitu aspek  penentu  penolakan  atau  penundaan kebijakan  karena  tidak  ada  kepastian  hukum membuat  ketidakjelasan  antara  aturan  hukum dan  kepastian  hukum  yang  dilakukan  oleh RSUD kelas D tidak remun dan RSUD kelas D riwayat  tidak  lanjut  karena  membutuhkan kejelasan  regulasi  tentang  remunerasi  yang tidak tercantum di dalam Pergub 51 tahun 2021.
Konfirmasi  ke  Biro  Kesejahteraan  Sosial sebagai  instansi  yang  memfasilitasi  lahirnya Pergub  51  tahun  2021  melalui  komunikasi telepon  untuk mencari  informasi  terkait perbedaan  penerapan  pergub  tersebut  dengan hasil  bahwa  yang  berperan  besar  dalam  proses pembuatan  Pergub  51  tahun  2021  adalah  dari Dinas  Kesehatan  sebagai  UKPD  tekhnis  yang mengusulkannya.  Bila  nantinya  ada  usulan perubahan  atau  evaluasi  terhadap  Pergub  51 tahun  2021  dapat  mengajukan  ke  Biro Kesejahteraan  Sosial.  Dalam  hal  ini  Penulis telah  melakukan  snow  ball  seperti  dalam penelitian  dengan  metoda  kualitatif  pada umumnya.  Menurut  Indiahono  (2009)  yang menjelaskan tentang analisis snowball sampling untuk  mengenali  masalah  adalah  dengan  cara menanyakan  kepada  stakeholder  terkait  tentang isu  masalah  publik  tertentu  yang  telah  menjadi masalah  formal  untuk  diselesaikan  dengan kebijakan publik.
Selanjutnya menurut Grindle (1980) keseluruhan  implementasi  kebijakan  dapat dievaluasi  dengan  cara  mengukur  luaran program  berdasarkan  tujuan  kebijakan  yang dilihat  melalui  dampaknya  terhadap  sasaran yang  dituju  baik  individu  dan  kelompok maupun masyarakat. Relevansi dalam kebijakan remunerasi  di  RSUD  kelas  memberikan dampak  kepada  masyarakat  yang  dilihat  dari pelayanan kesehatan.
2) Implementasi  Kebijakan  Remunerasi  melalui Isi Kebijakan
Aspek  yang  berhubungan  terhadap  aspek  isi kebijakan  terdiri  dari  sasaran  remunerasi, manfaat remunerasi, tujuan remunerasi, pengambilan keputusan remunerasi dan pelaksanaan  remunerasi  yang  selanjutkan  akan penulis  uraikan  perbadingannya  terhadap  4 karakteristik  RSUD  kelas  D  yaitu  RSUD  kelas D  remunerasi,  tidak  remunerasi,  riwayat remunerasi  lanjut  dan  riwayat  remunerasi  tidak lanjut dengan rincian sebagai berikut :
 Aspek Sasaran Remunerasi
Dari  aspek  sasaran  remunerasi  diperoleh  untuk RSUD  kelas  D  remunerasi  dan  riwayat remunerasi  menentukan  hal  yang  sama  untuk sasaran  remunerasi  yaitu  diberikan  kepada dokter  spesialis  dan  bisa  berkembang  dapat diberikan pegawai lainnya bila keuangan rumah sakit  memadai.  Bagi  RSUD  kelas  D  tidak remunerasi  dan  riwayat  tidak  lanjut  saat  ini memberikan  remunerasi  dalam  bentuk  insentif
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
kepada  dokter  spesialis.  Pemberian  insentif diberikan  kepada  dokter  spesialias  sesuai dengan jumlah kedatangan dan tidak berhubungan  terhadap  banyaknya  pasien  yang dilayani.  Hal  inilah  yang  berdampak  pada kualitas  pelayanan  di  rumah  sakit  dengan adanya  pembatasan  jumlah  kuota  pasien, jumlah  utilitas  (penggunaan  ruang  operasi  atau tindakan  medis  lain)  layanan  dan  penurunan motivasi, meningkatkan jumlah rujukan. Perhitungan insentif berdasarkan Pergub Nomor 221  tahun  2016  tentang  pedoman  pemberian penghasilan  kepada  pegawai  Non  PNS  sesuai dengan  ketentuan  di  dalam  Pasal  8  bahwa insentif  diberikan  dengan  tunjangan  kinerja berdasarkan penilaian kinerja pimpinan.
Sedangkan pemberian remunerasi kepada dokter  spesialis  berdampak  pada  kinerja pelayanan  misalnya  tidak  ada  pembatasan jumlah  pasien,  jumlah  utilitas  meningkat, penurunan  jumlah  rujukan  dan  meningkatkan motivasi,  bersedia  bekerja  di  luar  jam  layanan karena  perhitungan  remunerasi  menggunakan rumus  yang  ditetapkan  di  dalam  Pergub  nomor 51  tahun  2021  sesuai  ketentuan  Pasal  5  bahwa remunerasi  diberikan  dalam  komponen  yang meliputi  gaji,  tunjangan  tetap,  insentif  dan pensiun. Hal ini sejalan dengan teori Merilee S. Grindle  (1980),  bahwa  adanya  kebijakan diharapkan  dapat  mengubah  sikap  dan  perilaku kelompok  sasaran  terhadap  derajat  perubahan yang  ingin  dicapai  dari  sebuah  kebijakan. Begitu pula halnya dengan kebijakan remunerasi  diharapkan  dapat  merubah  perilaku petugas  kesehatan  dalam  upaya  peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hanya saja yang  terjadi  pada  implementasi  Pergub  Nomor 51  tahun  2021  sasaran  kebijakan  untuk  rumah sakit  tidak  mencantumkan  pengaturan  untuk kelas  D  sehingga  terjadi  perbedaan-perbedaan dalam  penerapannya  sementara  RSUD  kelas  D membutuhkan  pegangan  sebagai  dasar  hukum yang  jelas  dan  tegas  yang  berguna  dalam meningkatkan  mutu  pelayanan  di  rumah sakitnya.
 Aspek Manfaat Remunerasi
Dari  perbandingan  aspek  manfaat  remunerasi dari  perbandingan  yang  diperoleh  dari  RSUD kelas  D  remunerasi  dan  riwayat  remunerasi lanjut dapat merasakan manfaat ketika melaksanakan remunerasi yakni adanya perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan dengan RSUD kelas D yang  tidak  remunerasi.  Kebijakan  remunerasi
memang memiliki manfaat yang positif menurut  (Moenheriono,  2012)  bahwa  manfaat dari penerapan  remunerasi pada sebuah organisasi  adalah  untuk  memberikan  motivasi kepada  pegawai  untuk  meningkatkan  kinerja, menarik pegawai untuk mewujudkan keunggulan kompetitif bagi organisasi, mencerminkan prinsip perlakuan secara berkeadilan  terhadap  pegawai  berdasarkan tingkat  kebutuhan  hidup  sesuai  dengan  tingkat jabatannya dan menjamin kesejahteraan pegawai secara berkesinambungan dengan tetap memelihara  tingkat  laba  secara  memadai. Menurut  penulis  hal  sangat  sesuai  dengan kondisi  di  RSUD  kelas  D  bahwa  penerapan remunerasi  di  RSUD  remunerasi  dan  RSUD riwayat  remunerasi  lanjut  menerima  manfaat positif  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya dan  untuk  RSUD  tidak  remunerasi  dan  RSUD remunerasi  tidak  lanjut  menimbulkan  dampak negatif terhadap mutu pelayanan kesehatan.
 Tujuan Remunerasi
Dari  tujuan  remunerasi  dapat  diperoleh  dari RSUD  kelas  D  remunerasi  dan  riwayat remunerasi lanjut adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan RSUD tidak remunerasi  dan  RSUD  riwayat  tidak  lanjut hanya mengikuti aspek regulasi saja patuh pada regulasi  yang  ada  yakni  Pergub  Nomor  51 tahun  2021.  Adapun  tujuan  dari  penerapan kebijakan  remunerasi  menurut  (Mahmudi, 2013) adalah untuk menjaga agar pegawai tetap mempertahankan kinerjanya dengan baik sehingga dapat mencegah pemogokan kerja dan meningkatkan  motivasi  pegawai  agar  selalu mencapai performanya. Menurut penulis hal ini telah  sejalan  dengan  kondisi  yang  ada  di  2 karakteristik  RSUD  kelas  D  remunerasi  dan riwayat  remunerasi  lanjut  bahwa  terjadi peningkatan  kualitas. Akan  tetapi  untuk  RSUD yang  tidak  remunerasi  dan  riwayat  remunerasi tidak  lanjut  hanya  semata-mata  ikut  aturan  saat ini  sehingga  kualitas  pelayanan  di  rumah sakitnya  tidak  meningkat  dan  cenderung stagnan.  Namun  di  lain  sisi  ingin  untuk melaksanakan  remunerasi  menunggu  adanya perubahan regulasi atau terbitnya regulasi baru.
 Aspek Pengambilan Keputusan Remunerasi Untuk  pengambilan  keputusan  remunerasi diputuskan oleh manajemen rumah sakit. Sesuai dengan  teori  Walt,  1994  dijelaskan  bahwa  ada aspek  aktor  yang  berhubungan  dengan  analisis kebijakan,  bahwa  kekuasaan  dan  kewenangan
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
memiliki  dan  menjadi  perubahan  yang  sangat efektif  dalam  setiap  tindakan  dan  keputusan yang  akan  diambil  oleh  pemerintah.  Proses tawar menawar yang terjadi antara aspek-aspek pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan  dan  kewenangan,  dilaksanakan bukan untuk mensinkronkan kepentingan rakyat namun  digunakan  untuk  meraih  kepentingan. Menurut  penulis  hal  ini  adalah  merupakan sebuah  pilihan  untuk  sebuah  keputusan  dalam penerapan  kebijakan  remunerasi  di  rumah  sakit masing-masing  untuk  lebih  meningkatkan pelayanan kesehatan atau menurunnya
pelayanan kesehatan karena keinginan mengikuti regulasi yang berlaku.
 Aspek Pelaksanaan Remunerasi ditemukan hal yang berbeda antara RSUD kelas D  yang  melaksanakan  remunerasi  dengan  yang tidak  remunerasi.  Telah  dibahas  sebelumnya bahwa  RSUD  kelas  D  yang  telah  menerapkan remunerasi dan riwayat remunerasi lanjut dalam pelaksanaannya menggunakan perhitungan koefisien  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pergub Nomor  51  tahun  2021  dengan  menghitung banyaknya  jumlah  pasien  dan  tindakan  yang dilakukan  oleh  dokter  spesialis,  sedangkan RSUD  kelas  D  tidak  menerapkan  remunerasi dan  RSUD  riwayat  remunerasi  untuk  dokter spesialis dibayar perkedatangan saja.
Dalam penelitian terkait implementasi kebijakan  oleh  Habibi  (2016)  menunjukkan kinerja  pegawai  meningkat  dengan  pemberian remunerasi  berdasarkan  beban  kerja  dan tanggung jawab. Terdapat aspek pendukung dan penghambat  dalam  implementasi  kebijakan remunerasi  sehingga  berhubungan  dengan proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian dalam implementasi sistem remunerasi ternyata rumit dan panjang. Komunikasi  belum  berjalan  baik,  sumber  daya belum  memadai  dan  belum  mendukung, disposisi pelaksana belum memberikan dukungan  optimal  dan  struktur  birokrasi  belum memiliki SOP (Yovita, 2020).
Selanjutnya dalam penelitian lain juga menunjukkan  bahwakomunikasi  dan  sumber daya  adalah  unsur  yang        mendukung  dalam pelaksanaan sistem remunerasi dengan sosialisasi  kepada  pegawai.  Sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  finansial  memadai untuk  mendukung  remunerasi.    Disposisi  dan struktur  birokrasi  perlu  dievaluasi  agar  sistem remunerasi  dapat  diterapkan  lebih  baik  (Putri, 2015). Begitu pula halnya dengan aspek kondisi
lingkungan memiliki persepsi positif sedangkan hubungan  antar  organisasi  ditemukan  persepsi yang  negatif.  Persepsi  yang  negatif  dijumpai pada  sumber  daya  organisasi  pada  ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi relatif rendah.  Aspek  karakteristik  dan  kapabilitas instansi  pelaksana  mendapat  persepsi  positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan  kinerja  pelayanan  dan  keuangan rumah  sakit  setelah  remunerasi.  (Ayuningtyas, 2017).
3) Implementasi  Kebijakan  melalui  Lingkungan
Kebijakan Bahwa untuk
membandingkan dan
menganalisis  aspek  implementasi  kebijakan remunerasi yang berhubungan terhadap lingkungan implementasi yaitu strategi pimpinan  rumah  sakit,  karakteristik  layanan rumah  sakit,  dan  kepatuhan  respon  pegawai terhadap  mutu  pelayanan  kesehatan  di  RSUD kelas D remunerasi, tidak menerapkan remunerasi,  riwayat  remunerasi  lanjut  dan riwayat remunerasi tidak lanjut.
 Aspek Strategi Pimpinan
Didapatkan  bahwa  RSUD  kelas  D  yang  telah menerapkan  remunerasi  tetap  terus  untuk meningkatkan  pelayanan  kesehatan,  membuat regulasi  internal  dengan  menerbitkan  Peraturan Direktur  dengan  terus  berkoordinasi  dengan Dinas  Kesehatan.  Sedangkan  untuk  RSUD kelas  D  tidak  remunerasi  mengoptimalkan pendapatan  dan  terus  berkoordinasi  dengan Dinas  Kesehatan  untuk  dapat  menerapkan remunerasi  karena  belum  ada  payung  hukum yang jelas dan tegas untuk RSUD kelas D. Menurut  Amara  Raksasataya  (1976)  dalam Agenes  Meila  (2015)  menyebutkan  bahwa kebijaksanaan  adalah  suatu  taktik  dan  strategi yang  diarahkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan. Oleh  karena  itu  suatu  kebijaksanaan  harus memuat 3 elemen, yaitu identifikasi dari tujuan yang  ingin  dicapai,  taktik  atau  strategi  dari berbagai  langkah  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan,  penyediaan  berbagai  input  untuk memungkinkan  pelaksanaan  secara  nyata  dari taktik  atau  strategi  dari  berbagai  langkah  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan,  penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan  secara  nyata  dari  taktik  atau strategi.  Selain  itu  menurut  Grindle  (1980) bahwa  kekuasaan,  kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat menjadi hal yang penting artinya seberapa besar kekuasaan,
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki  aktor terlibat dalam implementasi kebijakan. Pendapat  lain  menurut  Santoso  (2012)  bahwa strategi pimpinan juga perlu dalam menerapkan sistem  remunerasi  yaitu  sistem  merit,  adil, kompetitif,  transparan.  Menurut  hemat  Penulis untuk  RSUD  kelas  D  yang  menerapkan remunerasi dapat memperhatikan strategi tersebut  untuk  dapat  menerapkan  remunerasi secara  optimal  yang  berdampak  terhadap pelayanan.
 Aspek Karakteristik Layanan
Didapatkan  bahwa  seluruh  RSUD  mempunyai layanan  unggulan  masing  masing  yang  dapat menjadi  salah  satu  penyumbang  pendapatan rumah  sakit.  Hal  itu  yang  menjadi  karakteristik layanan  di  RSUD  kelas  D.  Sehingga  dengan adanya remunerasi dapat mendukung peningkatan  layanan  unggulan  dari  masing- masing  RSUD  kelas  D  untuk  meningkatkan pelayanan dan pendapatan rumah sakit.
 Aspek Kepatuhan dan Respon Pegawai Didapatkan  bahwa  kepatuhan,  disiplin  dan loyalitas  meningkat  walupun  di  RSUD  kelas  D riwayat  remunerasi  lanjut  kepatuhan  dan kedisiplinan  belum  optimal  namun  loyalitas meningkat.  Dan  untuk  RSUD  kelas  D  tidak remunerasi  dan  riwayat  tidak  lanjut  didapatkan kedisiplinan  dan  loyalitas  menurun.  Kepatuhan kelompok  sasaran  kebijakan  merupakan  hasil langsung  dari  implementasi  kebijakan  yang menentukan  efeknya  terhadap  masyarakat. Menurut  Penulis  bahwa  aspek  kepatuhan  dan respon  pegawai  sangat  berhubungan  dan memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit  bila  kebijakan  yang diterapkan  sudah  sesuai  dan  jelas.  Namun  bila kebijakan  ataupun  aturan  yang  tidak  jelas  dan tidak  pasti  tentu  dapat  menurunkan  mutu pelayanan  di  rumah  sakit.  Sehingga  terdapat hubungan yang timbal balik diantara keduanya.

## 4) Mutu Pelayanan
Dari aspek  Mutu  terdapat  beberapa aspek  yang berhubungan  mutu  layanan  yaitu  bukti  fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kelima aspek tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit yang jadi  dampak  pemberian  remunerasi  di  rumah sakit. Meskipun dasar kebijakan yang digunakan  oleh  RSUD  kelas  D  dalam pemberian remunerasi tidak sesuai dan melanggar Pergub Nomor 51 tahun 2021, tetapi hal  yang  menarik  dapat  dilihat  adalah  dampak
positif  dirasakan  terhadap  mutu  pelayanan kesehatan  di  RSUD  kelas  D  yang  menerapkan remunerasi  dan  RSUD  kelas  D  yang  punya riwayat  remunerasi  lanjut  bila  dibandingkan dengan  RSUD  kelas  D  tidak  remunerasi  dan riwayat remunerasi lanjut. Selanjutnya perbadingan pada ke empat karakteristik RSUD kelas  D  akan  Penulis  uraikan  satu  persatu menurut  aspek-aspek  yang  berhubungan  mutu pelayanan kesehatan.
 Aspek Bukti Fisik
Diperoleh bahwa ke empat RSUD kelas D yang dijadikan  objek  penelitian  terdapat  perbedaan yang  sangat  kontras  antara  RSUD  kelas  D remunerasi  dan  riwayat  remunerasi  lanjut dengan  RSUD  tidak  remunerasi  dan  riwayat tidak  lanjut.  RSUD  dengan  remunerasi  sangat merasakan  peningkatan  kinerja  tidak  ada pembatasan  dari  spesialis,  jam  layanan  yang lebih  panjang  dan  jenis  layanan  yang  lebih banyak.  Sebaliknya  yang  terjadi  di  rumah  sakit yang  tidak  remunerasi  didapatkan  kinerja dokter  spesialis  turun.  Dokter  membatasi jumlah  pasien,  rujukan  jadi  tinggi  dan  utilitas layanan yang rendah.
 Aspek Kehandalan
Menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di ke empat  RSUD  kelas  D  ditemukan  adanya persamaaan  bahwa  rumah  sakit  sama-sama berupaya meningkatkan kehandalan para pegawainya  dalam  memberikan  pelayanan  baik yang  menerapkan  remunerasi  ataupun  tidak remunerasi. Akan tetapi untuk rumah sakit yang remunerasi karena mempunyai pendapatan yang baik  sehingga  dapat  terpenuhi  sarana  prasarana sehingga petugas menjadi lebih cekatan, handal dan  terampil  dalam  penggunaan  sarana  yang tersedia.  Sedangkan  rumah  sakit  yang  tidak remunerasi  merasa  kurangnya  kehandalan  dari peningkatan  keilmuan  pegawainya  karena keterbatasan anggaran dalam mengikuti pelatihan-pelatihan.  Namun  untuk  menjaga kehandalannya  rumah  sakit  tetap  melakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan prioritas.
 Aspek Daya Tanggap
Diperoleh  perbandingan  nyata  dari  ke  empat RSUD  kelas  D  yang  dijadikan  objek  penelitian diantaranya  adalah  rumah  sakit  yang  telah remunerasi  merasa  petugas  bertugas  dengan baik  dan  cepat  tanggap  dalam  membantu pasien,  namun  memang  masih  saja  terjadi  dari hal  ketepatan  jadwal  praktek  belum  terlalu maksimal, tetapi dokter spesialis sangat tanggap
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
terhadap keluhan pasien namun dokter spesialis masih ada juga yang membatasi pasien.  Hal ini disebabkan  karena  dokter  spesialis  masih memperhitungkan  “uang  duduk”  sebagai tambahan  yang  belum  dapat  dipenuhi  oleh RSUD  kelas  D  remunerasi  karena  memang belum ada aturan terkait hal tersbut. Sedangkan untuk  rumah  sakit  yang  tidak  menerapkan remunerasi  merasa  pelayanan  kepada  pasien jadi  kurang  optimal,  karena  terjadi  pembatasan pasien, dokter spesialis tidak bersedia melakukan  operasi  diluar  jam  prakteknya  dan mereka  merasa  berapapun  jumlah  pasien  dan jumlah tindakan tidak akan merubah pendapatan yang diterimanya.
 Aspek Jaminan
Diperoleh  perbedaan  bahwa  RSUD  kelas  D remunerasi  terjadi  loyalitas  pasien  terhadap rumah sakit dan sedikitnya komplain pasien dan dapat  menjamin  tidak  terjadinya  komplain  dari dokter  spesialis  ke  manajemen  karena  mereka akan  merasa  diperhatikan  dan  diperjuangkan sehingga  akan  meningkatkan  loyalitas  dalam bekerja.  Sedangkan  untuk  rumah  sakit  yang tidak  remunerasi  banyak  keluhan  terkait ketepatan  waktu  kedatangan  dokter  spesialis, kualitas  konsultasi  yang  diberikan  dan  waktu tunggu  layanan pasien  yang  memanjang  karena pembatasan jumlah pasien.
 Aspek Empati
Dari  ke  4  RSUD  kelas  D  merasa  tidak  ada perubahan  dan  perbedaan  antara  penerapan remunerasi  dengan  yang  tidak  menerapkan rumah  sakit  tetap  menjaga  performancenya, melayani  dengan  baik.  Bahwa  Kepuasan pelanggan  bukan  cuma  ditentukan  karena layanan  dokter  spesialis  saja  tetapi  ditentukan oleh seluruh layanan yang diberikan oleh rumah sakit,  jadi  tidak  terlalu  berhubungan  dengan penerapan  remunerasi  karena  kesejahteraan pegawai  selain  spesialis  sudah  mendapat tunjangan yang cukup memadai sesuai peraturan yang ada.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai Komparatif  Implementasi  Kebijakan  Remunerasi terhadap  Mutu  Pelayanan  Kesehatan  di  RSUD Kelas  D  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  Penulis  dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan  remunerasi  di  Provinsi  DKI Jakarta  yang  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur Nomor  51  tahun  2021  tentang  Pemberian
Remunerasi  untuk  Pegawai  di  RSUD  dan RSKD kelas A, B dan C ternyata menimbulkan perbedaan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut  khususnya bagi RSUD kelas D. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan perbandingan  di  empat karakteristik RSUD  kelas  D    remunerasi,  tidak  remunerasi, riwayat remunerasi lanjut dan riwayat remunerasi  tidak  lanjut  dari  aspek  yang berhubungan  dengan  kebijakan  melalui  aspek pengetahuan kebijakan, alasan kebijakan, keperluan  kebijakan,  ketepatan  kebijakan, penerapan  kebijakan,  peran  kebijakan,  alasan penerapan  kebijakan,  sanksi  kebijakan  dan pandangan  perbedaan  ditemukan  perbedaan- perbedaan  dari  aspek-aspek  yang  berhubungan dengan kebijakan remunerasi tersebut. Persamaan  antara  RSUD  kelas  D  remunerasi dan  RSUD  kelas  D  riwayat  remunerasi  lanjut karena sama-sama menerapkan remunerasi. Hal yang  dapat  menjadi  catatan  penting  adalah perbedaan dalam menggunakan landasan kebijakan  dan  tidak  mengikuti  dasar  hukum yang  ada  dapat  berpotensi  sangat  riskan  terjadi pelanggaran  karena  tidak  mematuhi  peraturan bagi  RSUD  kelas  D  yang  tetap  menerapkan remunerasi  meskipun  sebenarnya  tidak  dapat dielakkan  demi  kepentingan  meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam memberikan  pelayanan  kepada  pasien  dan masyarakat secara optimal.
2. Hasil  perbandingan  di  empat  karakteristik RSUD  kelas  D  remunerasi,  tidak  remunerasi, riwayat remunerasi lanjut dan riwayat remunerasi  tidak  lanjut  dari  aspek  yang berhubungan  dengan  implementasi  kebijakan melalui  aspek  isi  kebijakan  remunerasi  yaitu sasaran remunerasi, manfaat remunerasi, tujuan remunerasi,  pengambil  keputusan  remunerasi, pelaksanaan  remunerasi  dan  sumber  daya remunerasi  tehadap  mutu  pelayanan  kesehatan ditemukan  adanya  perbedaan-perbedaan  dalam melaksanakan kebijakan remunerasi dan terdapat  juga  persamaan  bagi  RSUD  kelas  D yang  remunerasi  dan  riwayat  remunerasi  lanjut dengan  RSUD  kelas  D  tidak  remunerasi  dan riwayat remunerasi tidak lanjut. Pada prinsipnya semua RSUD kelas D mengedepankan kepentingan pelayanan
kesehatan  kepada  masyarakat  meskipun  ada regulasi yang harus dikesampingkan.
3. Dari aspek yang berhubungan dengan implementasi  kebijakan  remunerasi  melalui aspek  lingkungan  implementasi  yaitu  strategi
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
pimpinan  rumah  sakit,  karakteristik  layanan rumah  sakit,  dan  kepatuhan  respon  pegawai terhadap  mutu  pelayanan  kesehatan  di  RSUD kelas  D  remunerasi,  tidak  remunerasi,  riwayat remunerasi  lanjut  dan  riwayat  remunerasi  tidak lanjut  ditemukan  perbedaan-perbedaan  dalam melaksanakan  kebijakan  remunerasi  namun terdapat  juga  sedikit  persamaan-persamaan. Rumah  sakit  yang  menerapkan  remunerasi  dan rumah sakit riwayat remunerasi lanjut merasakan  dampak  positif  adanya  peningkatan mutu  pelayanan,  kinerja  pelayanan,  kinerja keuangan,  kinerja  sumber  daya  manusia, utilisasi pelayanan yang lebih optimal.
Sementara  untuk  rumah  sakit  yang  tidak menerapkan  remunerasi  dan  rumah  sakit riwayat  remunerasi  tidak  lanjut  berbanding terbalik yaitu terjadi penurunan mutu pelayanan,  kinerja  layanan,  kinerja  keuangan, kinerja  sumber  daya  manusia  dan  kurang optimalnya utilitas layanan di rumah sakit.
4. Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan melakukan perbandingan  di  empat karakteristik RSUD  kelas  D  remunerasi,  tidak  remunerasi, riwayat remunerasi lanjut dan riwayat remunerasi  tidak  lanjut  yaitu  hubungan  aspek kebijakan  dan implementasi kebijakan terhadap mutu  pelayanan  kesehatan  melalui  aspek  bukti fisik,  kehandalan,  daya  tanggap,  jaminan  dan empati  di  RSUD  Kelas  D  remunerasi,  tidak remunerasi,  riwayat  remunerasi  lanjut  dan riwayat  remunerasi  tidak  lanjut  ditemukan  ada perbedaan-perbedaan.  Namun  ada  hubungan dalam  mutu  pelayanan  kesehatan  dari  RSUD kelas  D  yang  menerapkan  remunerasi  dan riwayat lanjut didapatkan pendapatan RS, BOR RS,  tindakan  operasi  meningkat,  rujukan menurun.  Dengan  meningkatnya  pendapatan rumah  sakit  sarana  prasarana  rumah  sakit menjadi  lebih  baik  sehingga  petugas  dalam pelayanan  semakin  terampil,  lebih  handal, cekatan  dan  tidak  ada  pembatasan  pasien  jadi semua pasien terlayani. Untuk rumah sakit yang tidak  remunerasi  dan  riwayat  tidak  lanjut didapatkan  bahwa  kinerja  dokter  spesialis menurun,  membatasi  jumlah  pasien,  rujukan tinggi  dan  utilitas  layanan  yang  rendah, pemakaian  sarana  prasarana  jadi  rendah  karena rendahnya  pemakaian  kamar  operasi  dan pembatasan jumlah pasien  di poli. Hal ini tidak berkaitan  dengan  pencapaian  Indikator  Mutu RS,  karena  pencapaian  indikator  mutu  rumah sakit adalah kinerja seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit.
5. Rekomendasi  kebijakan  remunerasi  terhadap perbedaan  penerapan  kebijakan  remunerasi  di RSUD  kelas  D  di  Provinsi  DKI  Jakarta berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  51 tahun  2021  sekiranya  perlu  dilakukan  untuk memfasilitasi  dan  menyampaikan  hasil  dari penelitian ini untuk mendapatkan suatu kejelasan dalam implementasi kebijakan remunerasi di Provinsi DKI Jakarta.

## Referensi
Armstrong,  M.  dan  H.  Murlis.  (2003). Reward Management. (M. dan H. Murlis. Armstrong, Ed.). Gramedia
Agustino,  L.( 2008 ). Dasar-Dasar  Kebijakan Publik, Bandung: Alfa Beta Bandung.
Budiman,  H.  (2000). Teori  Pembangunan  Dunia Ketiga (H.  Budiman,  Ed.).  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Bustami.  (2011). Penjaminan  Mutu  Pelayanan Kesehatan  Dan  Akseptabilitasnya (Bustami,
Ed.). Erlangga.
Dawud,  Y.  (1999). Peran  Proses  Manajemen Dalam  Pengembangan  Mutu  Pelayanan Rumah  Sakit. Jurnal  Manajemen  Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia, 36–46.
Deming,  W.  E.  (1986). Out  of  the  Crisis (W.  E. Deming, Ed.). MIT Press.
Edward,  C.  G.  (1980). Implementing  Public Policy (C.  G.  Edward,  Ed.).  Congressional Quartely Inc.
Feigenbaum, V. A. (1986). Total Quality Control (V.  A.  Feigenbaum,  Ed.;  3rd  ed.).  MC Graw–Hill Book Company.
Goetsch, D. L. dan D. S. M. (1994 ). Introduction to  Total  Quality:  Quality,  Productivity, Competitiveness (Merrill’s  international series in engineering technology).
Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall International Inc.
Grindle,  M.  S.  (1980). Politics  and  Policy Implementation  in  The  Third  World (M.  S. Grindle, Ed.). Princnton University Press.
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
Gronroos,  C.  (1990a). Relationship  Approach  to
Marketing in Service Contexts: The Marketing  and  Organizational  Behavior Interface.  Journal of  Business  Research,  3– 11. Gronroos,  C.  (1990b). Service  Management  and Marketing: Managing the Moments of Truth in  Service  Competition (C.  Gronroos,  Ed.; Vol. 1). Emerald Group Publishing Limited.
Habibi,  MM.  (2016). Implementasi  Kebijakan Remunerasi  dalam  Meningkatkan  Kinerja Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Fakultas Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Malang,
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/vie w/602
Handoko,  T.  H.  (1991). Manajemen  Personalia dan  Sumber  Daya  Manusia .  In  T.  H. Handoko  (Ed.),  Pengantar  Manajemen. BPFE-Yogyakarta.
Hasibuan,  M.  S.  (2014). Manajemen  Sumber Daya  Manusia (M.  S.  Hasibuan,  Ed.;  14th ed.). Bumi Aksara.
Indianhono,  (2009). Kebijakan  Publik  Berbasis Dynamic  Policy  Analisys. Gava  Media- Yogjakarta.
Iskandar dan Dyah Mutiarin. (2014).
Implementasi  Kebijakan  Badan  Layanan Umum  Daerah:  Studi  Kasus  RSUD  dr. Soemarno  Sosroatmodjo  Tanjung  Selor
Kabupaten Bulungan . Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik.
Kotler,  P.  dan  P.  N.  B.  (1997). Marketing
Professional  Service,  Prentice  Hall (P.  dan
P. N. B. Kotler, Ed.). Engelwood Cliffs.
Kristanti,  D.  (2013). Implementasi  Program Remunerasi Berbasis Kinerja (Studi Implementasi Program Pemberian Honorarium  Kinerja  Pegawai  Di  Unit
Instansi ‘X’). Universitas Gajah Mada.
Lehtinen.  (1982). Service  Quality—A  Study  of
Dimensions
(Lehtinen, Ed.). Service
Management Institute.
Lovelock, C. (1994). Product Plus: How  Product +  Service  =  Competitive  Advantage (C. Lovelock, Ed.). McGraw-Hill.
Luthans,  F.  (2006). Perilaku  Organisasi  Edisi Sepuluh. (F. Luthans, Ed.). Andi.
Mahmudi.  (2013). Manajemen  Kinerja  Sektor Publik (Mahmudi, Ed.). UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Desy,  P.  (2020). Modul  Manajemen  Perubahan
dan Pengembangan , Universitas Esa
Unggul, 2020
Mc.Ginty,  L.  R.  dan  H.  J.  (1992). Compensation Management  in  Practise–Merit  Pay  Plans: Are  The  Truly  Tied  to  Performance?
Compensation  and  Benefits  Management.
Benefits Quarterly. First Quarter, 6.
Meila,  Agens.  (2015).  Implementasi  Kebijakan
Pengelolaan Alokasi dana Desa (Studi Kasus di  Desa  Glagawero  Kecamatan  Panti Kabupaten Jember, http://digilib.unmuhjember.ac.id/download.p hp?id=4390 Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja
Berbasis  Kompetensi (Moeheriono,  Ed.;
Revisi). PT. Raja Gravindo Persada.
Mondy,  R.  W.  and  N.  R.  M.  (2005). Human Resource Management (R. W. and N. R. M.
Mondy, Ed.; 9th ed.). Prentice Hall.
Mubarak, W. I. dan N. C. (2009). Ilmu Kesehatan Masyarakat :  Teori  dan  Aplikasi (W.  I.  dan N. C. Mubarak, Ed.). Salemba Medika.
Mukti, A. G. (2007). Strategi Terkini Peningkatan
Mutu  Pelayanan  Kesehatan.  (Konsep  dan Implementasi) (A. G. Mukti, Ed.).
Universitas Gajah Mada. Mukti A.G. (2007). Rencana Kebijakan Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (Mukti  A.G,  Ed.).  Kementerian
Kesehatan.
Muninjaya,  G.  A.  (2011). Manajemen  Mutu Pelayanan  Kesehatan (G.  A.  Muninjaya,
Ed.).
EGC.
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. (PT.Elek Media Komputindo, Ed.).
Nursalam.  (2015). Manajemen  Keperawatan  :
Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional .  In  Nursalam  (Ed.),  Manajemen
Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan  Profesional  (5th  ed.,  pp.  89–
198). Salemba Medika.
Parasuraman, A.
B.L.L.Z.V.A. (1990). Refinement and Reassessment of  the SERVQUALCale. Journal of Retailing, 67.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia
Nomor 176- PMK.05-2017 Tentang
Pedoman  Remunerasi  Badan  Layanan Umum Daerah , (2017).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  63  Tahun  2016  Tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum Di Lingkungan Kementrian Kesehatan , (2016).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79 Tahun  2018  tentang Badan  Layanan  Umum Daerah , (2018).
Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota
Jakarta  Nomor  221  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor  95  Tahun  2016  Tentang  Pedoman
Pemberian  Penghasilan  Bagi  Pegawai  Non Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah/  Unit  Kerja  Perangkat
Daerah Bidang Kesehatan

## Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  51  Tahun  2021  Tentang
Remunerasi  Pegawai  Rumah  Sakit  Umum Daerah  dan  Rumah  Sakit  Khusus  Daerah , (2021).
Pohan.  (2007). Penilaian  Mutu  Pelayanan Kesehatan (Pohan, Ed.). EGC.
Prasojo,  E.  A.  P.  dan  N.  H.  (2006). Kinerja
Pelayanan  Publik :  Persepsi  Masyarakat
Terhadap Kinerja, Keterlibatan dan Partisipasi Dalam Pelayanan Bidang Pendidikan,  Kesehatan  dan  Kependudukan
(E.  A.  P.  dan  N.  H.  Prasojo,  Ed.).
YAPPIKA. Pricilia  Mawuntu  (2022). Efektifitas  Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Skala  Mikro  Dalam Penyebaran Covid-19 di Desa Warembungan (JAP  No.  113  Vo.  VIII 2022).,
Putri,  F.A.S,  (2021), Implementasi  Sistem
Remunerasi  Badan  Layanan  Umum  di Politeknik  Pelayaran  Surabaya, Jurnal  Tera Ilmu Akutansi, 2021, https://tema.ub.ac.id/index.php/tema/article/ view/242
Quade,  E.  S.  (1984). Analisis  For  Public Decisions (E.  S.  Quade,  Ed.).  Elsevier science Publishers.
Rachmawati,  E.  N.  (2008). Paradigma  Baru Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Merit Pay:  Meningkatkan  atau  Menghalangi Kinerja) (E.  N.  Rachmawati,  Ed.).  Amara Books.
Radjagukguk, A. M. (2007). Analisis Kompensasi,  Kode  Etik  dan  Kualitas Pelayanan  di  KPP  Pratama  Jakarta  Gambir IV. FISIP UI.
Raviansyah,  dkk.  (2022). Kebijakan  Publik (PT. Global Eksekutif Tekhnologi, cetakan pertama), Juni 2022.
Sabarguna,  B.  S.  (2008). Manajemen  Kinerja Pelayanan  Rumah  Sakit (B.  S.  Sabarguna, Ed.; 1st ed.). Sagung Seto.
Sancoko,  B.  (2011). Pengaruh  Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi.
Ria,  Dia  Novita,  (2019). Analisis  Komparatif
Kualitas  Pelayanan  Pasien  BPJS  Dan Pasien  Umum  Terhadap  Kepuasan  Pasien Di Puskesmas (Studi Empiris Pada
Puskesmas  Balerejo  Kab.Madiun) ,  Jurnal UNIPMA,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIM BA/article/view/1231
Rotty,Sandara., (2016). Komparasi Kinerja Layanan Kesehatan Pada Puskesmas Rawat
Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)             E-ISSN: 2865-6583 Vol. 8 No 1, Februari 2024                                                                                    P-ISSN: 2868-6298
Inap  Dengan  Rawat  Jalan  di  Kabupaten
Minahasa ,  Tesis. Jurnal EMBA 311 Vol.4  No.2  Juni  2016,  Hal.  311-322 https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/em ba/article/download/13014/12598
Santoso,  U.  (2012). Remunerasi  Pegawai  Negeri Sipil . Www.Wordpress.Com
Saryono.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif (Saryono, Ed.). PT. Alfabeta.
Satrianegara,  M.  F.  dan  S.  S.  (2009). Buku  Ajar Organisasi  dan  Manajemen  Pelayanan Kesehatan Serta Kebidanan (M. F. dan S. S. Satrianegara, Ed.). Salemba Medika.
Sinambela,  L.  P.  (2006). Reformasi  Pelayanan Publik,  Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi. (L. P. Sinambela, Ed.). PT Bumi Aksara.
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D (Sugiyono,  Ed.). Alfabeta.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, R&D . IKAPI.
Sukoharsono, E. (2006). Alternatif Riset Kualitatif Sains  Akuntansi:  Biografi,  Phenomenologi, Grounded  Theory,  Critical  Etnografi  and Case  Studi (E.  Sukoharsono,  Ed.).  Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Suryatama,  E.  (2014). Aplikasi  ISO  Sebagai Standar  Mutu (E.  Suryatama,  Ed.).  Kata Pena.
Trisnantoro, L. (2005). Aspek Strategis
Manajemen Rumah Sakit Antara Misi Sosial dan  Tekanan  Pasar (L.  Trisnantoro,  Ed.). Andi.
Wahab,  S.A.  (2010). Analisis  Kebijaksanaan  : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (kedua.Ed). Jakarta : PT Bumi Aksara
Werther,  W.  B.  dan  K.  D.  (1996a). Human Resources  And  Personal  Management (W. B.  dan  K.  D.  Werther,  Ed.;  5th  ed.). McGraw-Hill.
Werther,  W.  B.  dan  K.  D.  (1996b). Human Resources  And  Personal  Management. (W. B.  dan  K.  D.  Werther,  Ed.;  5th  ed.). McGraw-Hill.
Yovita,  (2020), Implementasi  Kebijakan  Sistem
Remunerasi  Jasa  Pelayanan  Tarif  Paket INACBGS  di  RSUD  Ade  Muhammad  Djoen Sintang, Tesis, http://repository.umy.ac.id/handle/12345678 9/31548?show=full
Zalbianis  dan  Rossi  Sanusi.  (2006).  Hubungan
Besar  Sisa  Gaji  yang  Dibawa  Pulang  dan Komitmen Organisasi Dengan Ketidakhadiran Karyawan di Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. KMPK Universitas Gajah Mada .
Zauhar,  S.  (2001). Administrasi  Publik  Sebuah Perbincangan  Awal .  Jurnal  Administrasi Negara, 1, 1–12.
______Ombudsman, Perwakilan : Jambi Kamis,
14/07/2022
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/ pwkmedia--deretan-sanksi-atas- pelanggaran-terhadap-penyelenggaraan- pelayanan-publik