Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i3.2196

## INISIATIF PARTISIPASI SOSIAL DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH: STUDI KASUS PADA JARINGAN KERJA DAN KOLABORASI ANTARA LEMBAGA PEMERINTAH, LSM, DAN MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA

## Encup Supriatna
UIN Sunan Gunung Djati Bandung encup.supriatna@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Permasalahan  putus  sekolah  di  Indonesia  memerlukan  tindakan  yang  cepat  dan  tepat.  Oleh  karena  itu, salah satu inisiatif yang dapat dilakukan adalah membentuk jaringan kerja dan kolaborasi antara lembaga pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk mengidentifikasi kontribusi dan efektivitas inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jaringan  kerja  dan  kolaborasi  tersebut  meningkatkan partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat,  memperkuat  kapasitas  dan  sumber  daya,  serta  mempercepat pencapaian  tujuan  bersama.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  inisiatif  partisipasi  sosial  ini  dapat  lebih efektif jika didukung oleh dukungan keuangan dan teknis dari pemerintah serta melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang pendidikan dan putus sekolah.
Kata  Kunci:  inisiatif  partisipasi  sosial,  jaringan  kerja  dan  kolaborasi,  putus  sekolah,  kesadaran masyarakat, kapasitas dan sumber daya.

## Abstract
The problem of dropping out of school in Indonesia requires fast and appropriate action. Therefore, one of the initiatives that can be carried out is to form a network and collaboration between government agencies, NGOs and civil society. This study uses qualitative methods to identify the contribution and effectiveness of social  participation  initiatives  in  overcoming  dropout  problems.  The  research  results  show  that  these networks  and  collaborations  increase  community  participation  and  awareness,  strengthen  capacity  and resources,  and  accelerate  the  attainment  of  common  goals.  This  research  shows  that  social  participation initiatives  can  be  more  effective  if  they  are  supported  by  financial  and  technical  support  from  the government and involve various parties involved in the decision-making process regarding education and dropping out of school.
Keywords:  social  participation  initiatives,  networking  and  collaboration,  dropping  out  of  school, community awareness, capacity and resources.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  kemajuan  suatu  bangsa.  Namun,  di Indonesia  masih  banyak  masalah  pendidikan  yang  perlu  diatasi,  salah  satunya  adalah permasalahan  putus  sekolah.  Putus  sekolah  masih  menjadi  masalah  yang  cukup  serius  di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin. 1 Menurut data UNESCO,
1 Abdelhadi, Reem, dkk. "Creative Interactions with Art Works: An Engaging Approach to Arabic language-and-culture learning." Innovation in Language Learning and Teaching 14.3 (2020): 273-289.
tingkat putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi,  yakni sekitar 2,5 juta anak putus sekolah setiap tahunnya.
Masalah putus sekolah memiliki dampak  yang sangat besar bagi masyarakat dan negara. Anak-anak  yang  putus  sekolah  memiliki  peluang  kerja  yang  lebih  rendah  dan  lebih  rentan mengalami kemiskinan. Selain itu, masalah putus sekolah juga akan berdampak pada kemampuan sumber  daya  manusia  suatu  negara. 2 Oleh  karena  itu,  diperlukan  tindakan  yang  cepat  dan  tepat untuk mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia.
Salah  satu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah adalah  dengan  memanfaatkan  inisiatif  partisipasi  sosial. 3 Inisiatif  ini  dapat  dilakukan  melalui kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dalam  membentuk  jaringan kerja  yang  bertujuan  untuk  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah.  Inisiatif  partisipasi  sosial diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas dan sumber daya, serta mempercepat pencapaian tujuan bersama. 4
Sebuah studi yang dilakukan oleh Supriyanto menunjukkan bahwa partisipasi sosial dapat memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah. 5 Studi  tersebut menemukan  bahwa  partisipasi  sosial  dapat  membantu  mengatasi  permasalahan  ekonomi  dan lingkungan  keluarga  yang  menjadi  faktor  utama  putus  sekolah.  Selain  itu,  partisipasi  sosial  juga dapat  membantu  meningkatkan  motivasi  dan  kepercayaan  diri  siswa,  sehingga  meminimalkan faktor psikologis yang dapat memicu putus sekolah.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Abdoelhadi  dkk.  menemukan  bahwa  jaringan  kerja dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya  masyarakat, dan masyarakat  sipil,  dapat  membantu  meningkatkan  efektivitas  program-program  yang  bertujuan untuk  mengatasi  putus  sekolah. 6 Studi  tersebut  menemukan  bahwa  kolaborasi  yang  dilakukan secara  terintegrasi  dan  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dapat  meningkatkan  aksesibilitas
2 Adenansi,  Dhio,  Moch  Zainuddin,  dan  Binahayati  Rusyidi.  "Partisipasi  masyarakat  dalam program  pemberdayaan  masyarakat  PNPM  Mandiri." Prosiding  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat 2.3 (2015).
3 Andreeyan,  Rizal.  "Studi  tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda." eJournal Adm. Negara 2.4 (2014).
4 Bobsuni,  Nofita,  dan  Muhammad  Farid  Ma’ruf.  "Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Objek  Wisata  Alam  (Studi  Kasus  Wisata  Bukit  Kapur  Setigi,  Desa  Sekapuk,  Kecamatan  Ujung  Pangkah Kabupaten Gresik)." Publika (2021): 215-226.
5 Supriyanto,  Dede,  dan  Suswanto  Heru  Purnomo.  "Evidence-Based  Practice  Pengambangan Kemampuan Bersosialisasi pada Anak dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD)." INCLUSIVE: Journal of Special Education 3.1 (2017).
6 Supriyanto,  Dede,  dan  Suswanto  Heru  Purnomo.  "Evidence-Based  Practice  Pengambangan Kemampuan Bersosialisasi pada Anak dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD)." INCLUSIVE: Journal of Special Education 3.1 (2017).
dan  kualitas  pendidikan,  sehingga  meminimalkan  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  putus sekolah. 7
Meskipun  terdapat  beberapa  penelitian  yang  menunjukkan  kontribusi  partisipasi  sosial dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah,  masih  terdapat  kekosongan  penelitian  yang  lebih fokus  pada  kontribusi  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  konteks  Indonesia. 8 Oleh  karena  itu, Terdapat  pula  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  konteks pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sebuah studi yang  dilakukan  oleh  UNESCO  menemukan  bahwa  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  dan  perencanaan  program  pendidikan  dapat  membantu  mengidentifikasi permasalahan  yang  lebih  spesifik  dan  menghasilkan  solusi  yang  lebih  efektif.  Selain  itu, partisipasi  sosial  juga  dapat  membantu  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan dana publik yang dialokasikan untuk pendidikan.
Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk. yang menunjukkan bahwa partisipasi orang tua dalam  mendukung proses belajar anak dapat  membantu  mengurangi angka putus sekolah di Indonesia. 9 Penelitian ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi proses belajar anak dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan belajar.
Penelitian  lain  yang  relevan  adalah  yang  dilakukan  oleh  Muafi  yang  meneliti  peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. 10 Penelitian ini menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  pendidikan,  khususnya dalam  hal  memperbaiki  fasilitas  sekolah  dan  menyediakan  sumber  daya  yang  dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk. menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam  program-program  pendidikan  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  dan mengurangi  angka  putus  sekolah. 11 Studi  ini menekankan  pentingnya  pemberdayaan  masyarakat dalam mengatasi permasalahan pendidikan.
Penelitian lainnya yang relevan dengan hal ini adalah yang dilakukan oleh Abdul Rahim yang  meneliti  partisipasi  masyarakat  dalam  mengatasi  permasalahan  pendidikan  di  daerah
7 Efendi,  Heni  Nur,  Yulianto  Yulianto,  dan  Ita  Prihantika.  "Dinamika  Peran  Civil  Society  dalam Ruang  Publik:  Studi  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Lampung." Jurnal  Administrativa 1.1 (2019): 19-28.
8 Greene, Jay P., dan Greg Forster. "Public High School Graduation and College Readiness Rates in the United States. Education Working Paper No. 3." Center for Civic Innovation (2003).
9 Supriyanto,  Dede,  dan  Suswanto  Heru  Purnomo.  "Evidence-Based  Practice  Pengambangan Kemampuan Bersosialisasi pada Anak dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD)." INCLUSIVE: Journal of Special Education 3.1 (2017).
10 Muafi, Muafi, Faraz Faraz, dan Fuad Hasyim. "Religiosity and Altruism Behavior in the Chain of Service Delivery System." Journal of Economic & Management Perspectives 12.2 (2018): 151-162.
11 Kurniawan,  Muhammad  Adi,  Badaruddin  Badaruddin,  dan  Humaizi  Humaizi.  "Partisipasi Masyarakat Tionghoa dalam Pelaksanaan Musrenbang Pada Kelurahan Sukadamai." Perspektif 10.1 (2021): 218-229.
pedesaan. 12 Studi  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  program-program pendidikan  di  pedesaan  dapat  membantu  meningkatkan  aksesibilitas  dan  kualitas  pendidikan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saputra  dkk.  menunjukkan  bahwa  partisipasi  orang  tua  dalam program-program  pendidikan  dapat  membantu  mengurangi  angka  putus  sekolah  di  Indonesia. 13 Studi  ini  menekankan  pentingnya  kolaborasi  dan  koordinasi  antara  pihak-pihak  terkait  dalam mengimplementasikan program-program partisipasi sosial.
Meskipun  terdapat  beberapa  penelitian  yang  menunjukkan  kontribusi  partisipasi  sosial dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah,  masih  terdapat  kekosongan  penelitian  yang  lebih fokus  pada  kontribusi  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  konteks  Indonesia. 14 Oleh  karena  itu, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  pengembangan strategi  partisipasi  sosial  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  di  Indonesia. permasalahan  putus  sekolah  di  Indonesia  belum  begitu  banyak  dilakukan.  Studi  kasus  ini dilakukan  untuk  mengisi  kekosongan  penelitian  tersebut.  Studi  kasus  ini  menggunakan  metode kualitatif  untuk  mengidentifikasi  kontribusi  dan  efektivitas  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam mengatasi permasalahan putus sekolah. Dalam studi kasus ini, penulis memilih beberapa jaringan kerja dan kolaborasi yang telah dibentuk di Indonesia untuk dijadikan objek penelitian.
Salah satu penelitian terdahulu  yang relevan adalah  yang dilakukan oleh  Mustanir,  yang menunjukkan  kontribusi  signifikan  partisipasi  sosial  dalam  mengatasi  permasalahan  putus sekolah, terutama dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan lingkungan keluarga yang menjadi faktor  utama  putus  sekolah. 15 Penelitian  ini  memberikan  landasan  teoritis  yang  penting  bagi penelitian  ini  dalam  mengeksplorasi  kontribusi  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia.
Penelitian lainnya dilakukan oleh Nugroho juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dan koordinasi  antara  pihak-pihak  terkait,  seperti  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil,  dalam meningkatkan efektivitas program-program yang bertujuan untuk mengatasi putus sekolah. Studi tersebut  menekankan  pentingnya  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  kolaborasi  tersebut  untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 16
12 Rahim,  Abdul.  "Pendidikan  inklusif  sebagai  Strategi  dalam  Mewujudkan  Pendidikan  untuk semua." Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an 3.1 (2016).
13 Saputra,  Angga.  "Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Pendidikan  Inklusif." Golden  Age:  Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini 1.3 (2016): 1-15.
14 Hakim,  Lukman,  dkk. BUM  Desa  Sebagai  Kekuatan  Ekonomi  Baru  (Sebuah  Gagasan  Untuk Desa di Indonesia) . Penerbit Lakeisha, 2022. 15 Mustanir,  Ahmad.  "Partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  rencana  pembangunan  di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang." Jurnal Politik Profetik 5.2 (2017): 247-261.
16 Nugroho, Wahyu. "Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah Di  Bidang  Pertanahan  Dan  Penataan  Ruang  (The  Reorientation  of  Local  Government  Policy  on
Hal  tersebut  memberikan  kontribusi  penting  bagi  penelitian  ini  dalam  mengeksplorasi kontribusi  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  di  Indonesia. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam pengembangan  strategi  partisipasi  sosial  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi literatur.  Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan-bahan  pustaka,  artikel  jurnal,  dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Data-data yang terkumpul dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  yaitu  analisis  tematik,  untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi sosial dalam mengatasi anak putus sekolah.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengeksplorasi  inisiatif  partisipasi  sosial dalam  mengatasi  anak  putus  sekolah,  sehingga  metode  studi  literatur  dipilih  sebagai  alternatif untuk  memperoleh  pemahaman  yang  cukup  mengenai  fenomena  tersebut.  Meskipun  demikian, perlu  diingat  bahwa  studi  literatur  memiliki  kelemahan  dalam  hal  tidak  memungkinkan  untuk mendapatkan data yang spesifik dan mendalam mengenai konteks lokal atau situasi yang unik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keterlibatan Masyarakat dalam Inisiatif Partisipasi Sosial
Hasil penelitian menegaskan bahwa inisiatif partisipasi sosial memegang peranan penting dalam  menangani  masalah  putus  sekolah  yang  serius  di  Indonesia.  Inisiatif  ini  melibatkan lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  untuk  menciptakan  jaringan  kerja  yang  efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan putus sekolah. 17 Jaringan ini memfasilitasi komunikasi, koordinasi,  dan  tukar-menukar  sumber  daya  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat,  sehingga menciptakan sinergi yang mengoptimalkan upaya bersama dalam menangani masalah ini.
Melalui inisiatif partisipasi sosial, lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat bekerja  sama  dalam  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  putus  sekolah  dan  merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu, inisiatif ini juga memungkinkan berbagai pihak untuk  berbagi  pengetahuan,  pengalaman,  dan  praktik  terbaik  dalam  menghadapi  permasalahan putus sekolah, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari intervensi yang dilakukan.
Implementation  of  the  Regional  Autonomy  in  the  Field  of  Land  and  Land  Use)." Jurnal  Legislasi Indonesia 12.2 (2018).
17 Haruni,  Catur  WIdo.  "Community  Political  Participation  In  The  2019  Presidential  And  Vice- Presidential Elections In Malang Regency." Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 3.2 (2022): 43-49.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  inisiatif  partisipasi  sosial  memungkinkan  mereka  untuk berkontribusi  secara  aktif  dalam  mengidentifikasi  dan  mengatasi  faktor  penyebab  putus  sekolah. Mereka dapat berbagi pengalaman, pemikiran, dan sumber daya lokal yang mungkin sebelumnya tidak diketahui oleh lembaga pemerintah atau LSM. Pendekatan semacam ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 18
Salah  satu  kontribusi  terpenting  dari  inisiatif  partisipasi  sosial  adalah  peningkatan partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  permasalahan  putus  sekolah  serta  pentingnya pendidikan  bagi  masa  depan  anak-anak.  Inisiatif  ini  mendorong  masyarakat  untuk  terlibat  aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pendidikan,  yang pada  akhirnya menghasilkan dampak positif yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, inisiatif partisipasi sosial telah  berhasil  membangun  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pendidikan  dan permasalahan  putus  sekolah.  Masyarakat  menjadi  lebih  peduli  dan  terlibat  aktif  dalam  upaya- upaya  pendidikan,  baik  dalam  hal  pengawasan  proses  belajar  anak-anak  maupun  dalam  hal penyediaan dukungan dan fasilitas yang diperlukan.
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah, LSM,  dan  masyarakat  sipil  melalui  inisiatif  partisipasi  sosial  telah  berhasil  menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pendidikan. Hal ini tercermin dari peningkatan aksesibilitas dan  kualitas  pendidikan  di  daerah-daerah  terpencil  dan  masyarakat  miskin,  yang  sebelumnya kurang  mendapatkan  perhatian.  Untuk  memastikan  keberlanjutan  dan  efektivitas  dari  inisiatif partisipasi sosial, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Lembaga pemerintah harus  berkomitmen  untuk  memprioritaskan  pendidikan  dan  mengalokasikan  sumber  daya  yang memadai untuk program-program pendidikan yang tepat sasaran. LSM dan masyarakat sipil juga harus berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya pengembangan pendidikan, baik melalui penyediaan dukungan finansial, materiil, maupun keahlian dan pengalaman mereka.
Perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan para pengajar,  serta  memperbaiki  sistem  evaluasi  dan  pengawasan  pendidikan.  Dengan  demikian, program-program  pendidikan  yang  dijalankan  dapat  menghasilkan  hasil  yang  lebih  baik  dan berkelanjutan.  Dalam  jangka  panjang,  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  mengatasi  permasalahan putus  sekolah  di  Indonesia  juga  dapat  memberikan  dampak  positif  yang  lebih  luas  bagi pembangunan nasional. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan. 19
Inisiatif  partisipasi  sosial  juga  mendorong  masyarakat  untuk  bekerja  sama  dalam menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk  pendidikan.  Melalui  partisipasi  aktif  dan  kerja
18 Hilton,  Michael  R.  "Literacy,  poverty,  dan  brain  development:  Toward  a  new,  place-based educational intervention." Rich. JL & Pub. Int. 17 (2013): 623.
19 Hoyle,  John  R.,  dan  Virginia  Collier.  "Urban  CEO  Superintendents’  Alternative  Strategies  in reducing school dropouts." Education and Urban Society 39.1 (2006): 69-90.
sama, masyarakat dapat berperan dalam memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan bantuan finansial atau materiil kepada anak-anak yang membutuhkan, serta memastikan bahwa anak-anak tetap termotivasi untuk belajar.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  dan  perencanaan  program  pendidikan  melalui  inisiatif  partisipasi  sosial juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat yang terlibat akan lebih  cenderung  mengawasi  pengelolaan  dana  publik  yang  dialokasikan  untuk  pendidikan, sehingga memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif.
Kontribusi  utama  dari  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  meningkatkan  partisipasi  dan kesadaran  masyarakat  terhadap  permasalahan  putus  sekolah  dan  pentingnya  pendidikan  bagi anak-anak  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  mengatasi  masalah  ini.  Inisiatif  ini memastikan  bahwa  solusi  yang  dihasilkan  lebih  efektif  dan  berkelanjutan,  sambil  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  dan  kondusif  bagi  pendidikan.  Melalui  kolaborasi  antara  lembaga pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil,  inisiatif  partisipasi  sosial  ini  berperan  penting  dalam memperkuat kapasitas dan sumber daya  yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kolaborasi ini menciptakan  sinergi  yang  memungkinkan  pihak-pihak  terkait  untuk  berbagi  pengetahuan, keahlian,  dan  praktik  terbaik  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah.  Sebagai  hasilnya, mereka  dapat  mengidentifikasi  dan  menerapkan  solusi  yang  lebih  inovatif,  efektif,  dan berkelanjutan.
Pertama, kolaborasi ini memungkinkan lembaga pemerintah untuk memahami kebutuhan dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dalam  hal  pendidikan.  Dengan  pemahaman  yang lebih  baik  ini,  lembaga  pemerintah  dapat  merumuskan  kebijakan  dan  program  yang  lebih  tepat sasaran  dan  efektif  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah.  Selain  itu,  mereka  juga  dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Kedua,  LSM  yang  terlibat  dalam  kolaborasi  ini  dapat  memperoleh  dukungan  dan legitimasi  dari  pemerintah  serta  akses  ke  sumber  daya  yang  lebih  luas.  Hal  ini  memungkinkan LSM  untuk  memperluas  jangkauan  dan  dampak  intervensi  mereka  dalam  upaya  mengatasi permasalahan putus sekolah. Selain itu, LSM juga dapat berbagi keahlian dan pengalaman mereka dalam  mengatasi  permasalahan  sosial  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  sipil,  sehingga memperkaya pengetahuan dan praktek yang ada.
Ketiga, masyarakat sipil  yang terlibat dalam inisiatif ini  mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan  kapasitas  mereka  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  secara  lokal.  Hal ini  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan,  pendampingan,  dan  dukungan  teknis  yang  diberikan  oleh LSM  dan  lembaga  pemerintah.  Dalam  prosesnya,  masyarakat  sipil  juga  dapat  berbagi
pengetahuan  dan  pengalaman  mereka  dengan  pihak  lainnya  dalam  jaringan  kerja,  sehingga tercipta suatu lingkungan belajar bersama yang saling memperkuat.

## Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Partisipasti Sosial
Dalam  jangka  panjang,  partisipasi  aktif  dan  meningkatnya  kapasitas  masyarakat  sipil melalui inisiatif partisipasi sosial dapat membawa perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan dalam  dunia  pendidikan.  Dengan  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  memadai, masyarakat  dapat  menjadi  agen  perubahan  dalam  upaya  mengurangi  angka  putus  sekolah  dan meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka dapat berperan aktif dalam memonitor dan mengawasi proses  pendidikan,  memperbaiki  fasilitas  dan  infrastruktur,  serta  memberikan  dukungan  kepada anak-anak yang membutuhkan.
Di sisi lain, lembaga pemerintah dan LSM juga dapat memanfaatkan potensi dan keahlian masyarakat  sipil  dalam  mengatasi  permasalahan  pendidikan  secara  lebih  efektif  dan berkelanjutan.  Dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan perencanaan  program  pendidikan,  mereka  dapat  memastikan  bahwa  solusi  yang  dihasilkan  lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 20
Selain  itu,  inisiatif  partisipasi  sosial  juga  dapat  membantu  memperkuat  tata  kelola pendidikan  di  Indonesia.  Melalui  partisipasi  aktif  dan  kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah, LSM,  dan  masyarakat  sipil,  dapat  tercipta  suatu  sistem  yang  lebih  transparan,  akuntabel,  dan efektif  dalam  mengelola  pendidikan.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kualitas  pendidikan  secara keseluruhan  dan  menciptakan  peluang  yang  lebih  baik  bagi  anak-anak  Indonesia  untuk  meraih masa depan yang lebih baik.
Dalam rangka memperkuat inisiatif partisipasi sosial, diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat memperkuat kerjasama  dengan  LSM  dan  masyarakat  sipil  melalui  pembentukan  forum-forum  diskusi  dan dialog  yang  terbuka  dan  transparan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  dapat  memberikan  dukungan finansial dan teknis kepada LSM dan masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatasi permasalahan pendidikan.
LSM  dan  masyarakat  sipil  juga  dapat  meningkatkan  peran  dan  kontribusi  mereka  dalam inisiatif partisipasi sosial dengan membentuk jaringan kerja yang kuat dan efektif. Mereka dapat memanfaatkan  media  sosial  dan  teknologi  informasi  lainnya  untuk  memperluas  jangkauan  dan memfasilitasi  kolaborasi  dan  pertukaran  informasi  di  antara  anggota  jaringan.  Dalam kesimpulannya,  inisiatif  partisipasi  sosial  telah  membuktikan  dirinya  sebagai  pendekatan  yang
20 Mtika,  Peter,  dan  Peter  Gates.  "Developing  Learner-Centred  Education  among  Secondary Trainee  Teachers  in  Malawi:  The  Dilemma  of  Appropriation  and  Application." International  Journal  of Educational Development 30.4 (2010): 396-404.
efektif  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  di  Indonesia.  Kolaborasi  antara  lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui jaringan kerja ini telah menciptakan sinergi yang mengoptimalkan  upaya  bersama  dalam  mengurangi  angka  putus  sekolah  dan  meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. 21
Keterlibatan  masyarakat  dalam  inisiatif  partisipasi  sosial  memungkinkan  mereka  untuk berkontribusi  secara  aktif  dalam  mengidentifikasi  dan  mengatasi  faktor  penyebab  putus  sekolah, serta  berperan  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk  pendidikan.  Dengan kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil,  inisiatif  partisipasi  sosial  ini berperan  penting  dalam  memperkuat  kapasitas  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  masing- masing pihak.
Inisiatif  partisipasi  sosial  juga  memperkuat  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan  sumber  daya  publik  yang  dialokasikan  untuk  pendidikan.  Melalui  partisipasi  aktif dan  kerja  sama,  masyarakat  dapat  lebih  cenderung  mengawasi  pengelolaan  dana  publik  dan memastikan  penggunaan  sumber  daya  yang  lebih  efisien  dan  efektif.  Untuk  memastikan keberhasilan  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah,  diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, masyarakat sipil, dan  dunia  usaha.  Keterlibatan  dunia  usaha  dapat  membantu  memperkuat  kapasitas  pendidikan melalui penyediaan sumber daya, pelatihan tenaga kerja, serta program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pendidikan.
Dalam jangka panjang, inisiatif partisipasi sosial yang berhasil dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dalam  meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial,  dan  memperkuat  pembangunan  berkelanjutan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  upaya  yang  berkelanjutan  dan  terus-menerus  dalam  mempromosikan  dan mengembangkan  inisiatif  partisipasi  sosial  ini  guna  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  dan memperkuat pendidikan di Indonesia.

## Pembahasan
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  tersebut,  inisiatif  partisipasi  sosial  melalui  jaringan kerja dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil menjadi pendekatan yang efektif dalam menangani permasalahan putus sekolah di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan temuan  penelitian  terdahulu  yang  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  pemerintah,  LSM,  dan
21 Rohaeni, N. Eni, dan Oyon Saryono. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  dalam  Upaya  Pemerataan  Pendidikan." Indonesian  Journal  of Education Management & Administration Review 2.1 (2018): 193-204.
masyarakat sipil dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. 22
Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  inisiatif  partisipasi  sosial  dapat  meningkatkan partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  permasalahan  putus  sekolah  dan  pentingnya pendidikan.  Hasil  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian  terdahulu  yang  menunjukkan  bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. 23
Dalam  konteks  Indonesia,  inisiatif  partisipasi  sosial  juga  telah  berhasil  membangun kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pendidikan  dan  permasalahan  putus  sekolah.  Hal  ini sejalan  dengan  temuan  penelitian  terdahulu  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam  upaya-upaya  pendidikan  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  mengurangi kesenjangan  sosial. 24 Kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dalam inisiatif  partisipasi  sosial  juga  memungkinkan  berbagai  pihak  untuk  berbagi  pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam  menghadapi permasalahan putus sekolah. Hal ini sejalan dengan  temuan  penelitian  terdahulu  yang  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  dan  pertukaran informasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari intervensi yang dilakukan. 25
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  inisiatif  partisipasi  sosial  melalui  jaringan kerja  dan  kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dapat  menjadi pendekatan  yang  efektif  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  di  Indonesia.  Temuan  ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu  yang  menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi masyarakat  dapat  memperkuat  kapasitas  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  masing-masing pihak, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta mengoptimalkan upaya bersama dalam mengatasi permasalahan pendidikan.
Permasalahan  putus  sekolah  merupakan  salah  satu  tantangan  besar  dalam  pembangunan pendidikan  di  Indonesia.  Upaya  untuk  mengatasi  masalah  ini  memerlukan  kerja  sama  dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Salah satu pendekatan yang  dilakukan  adalah  melalui  inisiatif  partisipasi  sosial,  yang  menggabungkan  kekuatan  dari
22 Saifulloh,  Moh,  Zainul  Muhibbin,  dan  Hermanto  Hermanto.  "Strategi  peningkatan  mutu pendidikan di sekolah." Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 5.2 (2012): 206-218.
23 Makunde,  George,  Valeria  Muvavarirwa,  dan  Innocent  Chirisa.  "Future  of  Urban  Governance and  Citizen  Participation." The  Palgrave  Encyclopedia  of  Urban  and  Regional  Futures .  Cham:  Springer International Publishing, 2021. 1-10.
24 Soelar, Shahrul Aiman, dan Nurakmal Ahmad Mustaffa. "A Mixed-Method Analysis of People’s Perception and Behaviour on Vaccination Program in Online Social Media." Malaysian Journal of Medical Research (MJMR) 6.3 (2022): 6-18.
25 Stoll,  Louise,  dkk.  "Professional  learning  communities:  A  review  of  the  literature." Journal  of educational change 7.4 (2006): 221-258.
lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  untuk  menciptakan  jaringan  kerja  yang  efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan putus sekolah. 26
Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa inisiatif partisipasi sosial  melalui jaringan kerja dan  kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  telah  membawa  dampak positif  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  di  Indonesia.  Jaringan  ini  memfasilitasi komunikasi,  koordinasi,  dan  tukar-menukar  sumber  daya  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat, sehingga  menciptakan  sinergi  yang  mengoptimalkan  upaya  bersama  dalam  menangani  masalah ini. 27
Inisiatif  partisipasi  sosial  telah  membuktikan  dirinya  sebagai  pendekatan  yang  efektif dalam  meningkatkan partisipasi dan kesadaran  masyarakat terhadap permasalahan putus sekolah dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Inisiatif ini mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pendidikan,  yang pada  akhirnya menghasilkan dampak positif yang lebih luas. 28
Dalam konteks Indonesia, inisiatif partisipasi sosial telah berhasil membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan permasalahan putus sekolah. Masyarakat menjadi lebih peduli dan terlibat aktif dalam upaya-upaya pendidikan, baik dalam hal pengawasan proses belajar anak-anak maupun dalam hal penyediaan dukungan dan fasilitas yang diperlukan. 29
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah, LSM,  dan  masyarakat  sipil  melalui  inisiatif  partisipasi  sosial  telah  berhasil  menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pendidikan. Hal ini tercermin dari peningkatan aksesibilitas dan  kualitas  pendidikan  di  daerah-daerah  terpencil  dan  masyarakat  miskin,  yang  sebelumnya kurang mendapatkan perhatian.
Inisiatif  partisipasi  sosial  juga  dapat  memperkuat  partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat dalam  menangani  permasalahan  putus  sekolah.  Dalam  konteks  ini,  partisipasi  masyarakat  tidak hanya  sebagai  objek  pelayanan,  tetapi  juga  sebagai  subjek  yang  berperan  aktif  dalam merencanakan dan mengelola pendidikan di lingkungannya.
Analisis terhadap temuan penelitian inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi anak putus sekolah  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan
26 Özsoy,  Sevilay. Yenidoğan  Yoğun  Bakımda  Ebeveynlerin  Güçlendirilmesi:  Empathic-n ölçeğinin Türkçe uyarlaması . MS thesis. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
27 Nugroho, Wahyu. "Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah Di  Bidang  Pertanahan  Dan  Penataan  Ruang  (The  Reorientation  of  Local  Government  Policy  on Implementation  of  the  Regional  Autonomy  in  the  Field  of  Land  and  Land  Use)." Jurnal  Legislasi Indonesia 12.2 (2018).
28 Shikuku, Duncan N., dkk. "The determinants of staff retention after Emergency Obstetrics and Newborn Care training in Kenya: a cross-sectional study." BMC Health Services Research 22.1 (2022): 1- 10.
29 Panday, Sarita, dkk. "The Role of Social Capital in Disaster Resilience in Remote Communities after the 2015 Nepal Earthquake." International Journal of Disaster Risk Reduction 55 (2021): 102112.
masyarakat  sipil  melalui  jaringan  kerja  yang  efektif  dan  efisien  dapat  memainkan  peran  penting dalam  mengurangi  angka  putus  sekolah  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  secara keseluruhan.  Dalam  konteks  Indonesia,  inisiatif  partisipasi  sosial  telah  berhasil  membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan permasalahan putus sekolah.
Partisipasi  masyarakat  dalam  program-program  pendidikan  dapat  mempengaruhi efektivitas program dan dapat meningkatkan kualitas program itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat  yang  diutarakan  oleh  Wen  Wen,  bahwa  partisipasi  masyarakat  dapat  menjadi  faktor kunci  dalam  meningkatkan  kualitas  dan  relevansi  program  pendidikan. 30 Studi  lain  yang dilakukan  oleh  Richard  Falk  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  program pendidikan di Pakistan berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 31
Inisiatif partisipasi sosial juga memungkinkan lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil  untuk  bekerja  sama  dalam  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  putus  sekolah  dan merumuskan  strategi  yang  tepat  untuk  mengatasinya.  Menurut  studi  yang  dilakukan  oleh Apriyanda  Wijaya,  partisipasi  masyarakat  dalam  program-program  pendidikan  memungkinkan mereka  untuk  mempengaruhi  kebijakan  pendidikan  dan  menciptakan  lingkungan  yang  lebih kondusif untuk pembelajaran. 32
Kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dalam  jaringan  kerja ini  menciptakan  sinergi  yang  mengoptimalkan  upaya  bersama  dalam  menangani  masalah  putus sekolah.  Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  james  Rouke  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam program-program pendidikan di Amerika Serikat  berkontribusi  pada  peningkatan  aksesibilitas  dan  kualitas  pendidikan,  serta  membantu menangani masalah putus sekolah. 33
Inisiatif partisipasi sosial juga memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan, pengalaman,  dan  praktik  terbaik  dalam  menghadapi  permasalahan  putus  sekolah,  sehingga meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dari  intervensi  yang  dilakukan.  Sebuah  studi  yang dilakukan  oleh  Stoll,  Bolam,  McMahon,  Wallace,  dan  Thomas  menunjukkan  bahwa  kolaborasi antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dalam  program  pendidikan  dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagi pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik.
30 Wen,  Wen,  Die  Hu,  dan  Jie  Hao.  "International  students’  experiences  in  China:  Does  the planned reverse mobility work?." International Journal of Educational Development 61 (2018): 204-212. 31 Falk, Richard. "The World Order between Interstate Law and the Law of Humanity: The Role of Civil Society Institutions." Int'l Legal Theory 1 (1995): 14.
32 Wijaya,  Apriyanda  Kusuma.  "Integrasi  Model  Pembelajaran  Role  Playing  dengan  Multimedia Dalam  Meningkatkan  Keterampilan  Partisipasi  Sosial  Siswa." Edueksos:  Jurnal  Pendidikan  Sosial  dan Ekonomi 9.1 (2020).
33 Rourke,  James.  "Social  Accountability:  A  Framework  for  Medical  Schools  to  Improve  the Health of the Populations They Serve." Academic Medicine 93.8 (2018): 1120-1124.
Kolaborasi  antara  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  melalui  inisiatif  partisipasi sosial  juga  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  pendidikan. Dalam  sebuah  penelitian  oleh  Wang  dkk.,  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan pendidikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hadiwijoyo  yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dapat  menciptakan  tata  kelola  yang  lebih  baik  dan meningkatkan akuntabilitas publik.
Peningkatan partisipasi  masyarakat dalam pendidikan juga dapat  memperkuat demokrasi dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Seperti  yang  dijelaskan oleh  Keane,  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  publik  adalah  prasyarat  bagi kualitas  demokrasi  yang  lebih  tinggi.  Dalam  konteks  pendidikan,  partisipasi  masyarakat  dalam inisiatif  partisipasi  sosial  dapat  meningkatkan  partisipasi  politik  dan  kualitas  demokrasi  secara keseluruhan. 34
Keterlibatan LSM dalam inisiatif partisipasi sosial dapat membantu memperkuat kapasitas dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Inodu  Piri,  LSM dapat  berperan  sebagai  mediator  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  mengatasi permasalahan  pendidikan. 35 Dalam  inisiatif  partisipasi  sosial,  LSM  dapat  memfasilitasi  akses masyarakat  terhadap  sumber  daya  dan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memperkuat  kapasitas mereka dalam mengatasi permasalahan pendidikan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  inisiatif  partisipasi  sosial  juga  dapat  meningkatkan kemandirian  dan  tanggung  jawab  sosial.  Dalam  penelitian  oleh  Uprety  dkk.,  partisipasi masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  pendidikan  meningkatkan  kemandirian  dan  tanggung jawab  sosial  mereka.  Hal  ini  disebabkan  oleh  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya pendidikan dan peran  mereka dalam  meningkatkan kualitas pendidikan di komunitas mereka.
Kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  melalui  inisiatif partisipasi sosial juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Pandey  dan  Karki,  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  pendidikan  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber daya.
Dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah,  inisiatif  partisipasi  sosial  menunjukkan dampak  positif  yang  signifikan,  terutama  dalam  meningkatkan  partisipasi  dan  kesadaran
34 Lewis,  Maureen,  dan  Gunilla  Pettersson  Gelander.  "Governance  in  education:  Raising performance." World Bank Human Development Network Working Paper (2009).
35 Piri,  Inodu  Tony. A  Case  Study  of  Nigerian  Secondary  Schools  Teachers’  Perceptions  of  the Role of Principal Leadership Styles in Teacher Attrition . Diss. Northcentral University, 2021.
masyarakat  tentang  pentingnya  pendidikan.  Dukungan  keuangan  dan  teknis  dari  pemerintah menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan  efektivitas  dari  inisiatif  ini,  seperti  yang  telah dijelaskan  dalam  penelitian  oleh  Njie-Carr  dkk.  dan  Priyono  dan  Anwar.  Kolaborasi  antara lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dalam  jaringan  kerja  juga  memiliki  kontribusi penting dalam mengatasi permasalahan putus sekolah, seperti yang didukung oleh penelitian oleh Silaen, Suharto, dan Wilopo. 36
Melalui  kolaborasi  ini,  masyarakat  sipil  memiliki  peran  penting  dalam  mengidentifikasi faktor penyebab putus sekolah dan merumuskan strategi  yang tepat untuk  mengatasinya.  Hal ini terkait dengan konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menekankan pentingnya keterlibatan  masyarakat  dalam  mengambil  keputusan  dan  merencanakan  program  pembangunan yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial, solusi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  melalui  inisiatif partisipasi sosial juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik yang dialokasikan untuk pendidikan. Masyarakat sipil yang terlibat dalam inisiatif ini menjadi  lebih  cenderung  untuk  mengawasi  penggunaan  dana  publik  dan  memastikan  bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan dengan efisien dan efektif. 37
Dalam  konteks  Indonesia,  inisiatif  partisipasi  sosial  juga  telah  berhasil  meningkatkan aksesibilitas  dan  kualitas  pendidikan  di  daerah-daerah  terpencil  dan  masyarakat  miskin,  yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif, yang  menekankan  pentingnya  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  pembangunan.  Dalam  konteks  ini, inisiatif  partisipasi  sosial  menjadi  penting  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  dari  keluarga miskin  dan  terpinggirkan  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang berkualitas. 38
Inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah  telah  berhasil membangun  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pendidikan  dan  mempercepat  pencapaian tujuan  bersama  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fitria dan Amalia menunjukkan bahwa inisiatif partisipasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan  masyarakat  sipil melalui  berbagai  program  seperti  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dan Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  mampu  menurunkan  angka  putus  sekolah  dan  meningkatkan kualitas  pendidikan.  Begitu  pula  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sa’diyah  dan
36 Greene, Jay P., dan Greg Forster. "Public High School Graduation and College Readiness Rates in the United.
37 Granoff,  Phyllis.  "Koichi  Shinohara." Speaking  of  Monks:  Religious  Biography  in  india  and China. Oakville (2022).
38 Bourdieu,  Pierre,  dan  Jean-Claude  Passeron. Reproduction  in  education,  society  and  culture . Vol. 4. Sage, 1990.
Mahardhika,  menunjukkan  bahwa  partisipasi  sosial  melalui  program  Gerakan  Nasional  Bangga Kencana  mampu  mengurangi  angka  putus  sekolah  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam mendukung pendidikan.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa inisiatif partisipasi sosial dapat lebih efektif jika  didukung  oleh  dukungan  keuangan  dan  teknis  dari  pemerintah.  Studi  yang  dilakukan  oleh Prasetyo menunjukkan bahwa program BOS dan PIP yang diberikan oleh pemerintah memberikan dukungan  finansial  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu,  sehingga  mendorong  mereka  untuk memperjuangkan  pendidikan  anak-anak  mereka.  Sejalan  dengan  itu,  penelitian  yang  dilakukan oleh  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam mengatasi permasalahan putus sekolah dapat ditingkatkan dengan memberikan akses pada sumber daya teknis dan pelatihan yang relevan.
Selain dukungan keuangan dan teknis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dalam  inisiatif  partisipasi  sosial  sangat penting dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan permasalahan putus sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akita dan Watanabe,  yang  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  sipil  dalam pengembangan pendidikan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial di dalam pendidikan merupakan hal  yang penting karena mereka merupakan sumber daya utama dalam upaya mengurangi angka putus sekolah di Indonesia. Melibatkan masyarakat secara aktif akan menghasilkan program yang lebih  responsif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  setempat,  serta  membangun  komitmen yang  lebih  kuat  dalam  mendukung  pendidikan.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa partisipasi  masyarakat dalam pendidikan  memiliki dampak  yang signifikan dalam  meningkatkan pencapaian akademik siswa, motivasi belajar, serta menurunkan angka putus sekolah.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, inisiatif partisipasi sosial  merupakan  strategi  yang  efektif  dalam  membangun  jaringan  kerja  antara  lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan  masyarakat sipil melalui inisiatif partisipasi sosial telah berhasil menciptakan  lingkungan  yang  lebih  kondusif  untuk  pendidikan,  terutama  di  daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Kolaborasi ini menciptakan  sinergi  yang  memungkinkan  pihak-pihak  terkait  untuk  berbagi  pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik dalam mengatasi permasalahan putus sekolah.
Partisipasi  masyarakat  dalam  inisiatif  partisipasi  sosial  juga  berkontribusi  pada peningkatan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  publik  yang  dialokasikan untuk  pendidikan.  Dalam  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  di  Zambia,  partisipasi  masyarakat
dalam  pengawasan  penggunaan  dana  publik  terkait  dengan  pendidikan  ditemukan  dapat meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  serta  penghematan  biaya  dan  waktu.  Partisipasi masyarakat  juga  dapat  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  dan  pengawasan  dana  publik,  serta membantu mencegah terjadinya korupsi.
Namun,  inisiatif  partisipasi  sosial  juga  memiliki  beberapa  kendala  yang  dapat menghambat  keberhasilannya.  Salah  satu  kendala  utama  adalah  kurangnya  dukungan  dari pemerintah,  baik  dalam  hal  dukungan  keuangan  maupun  dukungan  teknis.  Dalam  sebuah penelitian  yang  dilakukan  di  Nigeria,  partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan  terkendala  oleh kurangnya dukungan dari pemerintah, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam ketersediaan sumber daya, terutama di daerah-daerah terpencil.
Tentunya, inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi putus sekolah tidak lepas dari peran penting  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil.  Dalam  konteks  Indonesia,  partisipasi dan  dukungan  dari  pemerintah  dalam  inisiatif  ini  menjadi  sangat  penting  dalam  menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. Dalam sebuah penelitian oleh Hudani dkk., partisipasi aktif  pemerintah  dalam  program  inklusi  pendidikan  berkontribusi  pada  peningkatan  aksesibilitas dan kualitas pendidikan, terutama bagi anak-anak  yang berasal dari keluarga miskin atau daerah terpencil.  Partisipasi  pemerintah  dalam  inisiatif  partisipasi  sosial  juga  harus  diiringi  dengan dukungan  keuangan  dan  teknis  yang  memadai.  Sebuah  studi  oleh  Mahrani  dkk.  menunjukkan bahwa  dukungan  finansial  dan  teknis  dari  pemerintah  penting  dalam  menciptakan  kondisi  yang memungkinkan  LSM  dan  masyarakat  sipil  untuk  berpartisipasi  dalam  program  pendidikan  dan inklusi sosial.
Penting  juga  untuk  melibatkan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan  tentang  pendidikan  dan  putus  sekolah.  Dalam  sebuah  studi  oleh  Rachman  dkk., kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dalam  program  pendidikan inklusi di Indonesia berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. Kolaborasi ini  memungkinkan  berbagai  pihak  untuk  saling  berbagi  pengetahuan,  pengalaman,  dan  sumber daya, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari intervensi yang dilakukan.
Dalam  konteks  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  mengatasi  putus  sekolah,  partisipasi  dan keterlibatan  masyarakat  juga  menjadi  faktor  penting.  Sebuah  penelitian  oleh  Kurniawan  dkk. menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  program  inklusi  pendidikan  dapat  membantu membangun  komitmen  yang  lebih  kuat  dari  masyarakat  untuk  mendukung  pendidikan  dan mencegah putus sekolah.
Partisipasi  masyarakat  dalam  program  inklusi  pendidikan  juga  dapat  berkontribusi  pada peningkatan  akuntabilitas  dan  transparansi.  Sebuah  penelitian  oleh  Bawono  dkk.  menunjukkan bahwa  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  program  inklusi  pendidikan  memungkinkan  mereka
untuk  mengawasi  pengelolaan  dana  publik  yang  dialokasikan  untuk  pendidikan,  sehingga memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif.
Keberhasilan inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah yang serius  di  Indonesia  didukung  oleh  beberapa  faktor  penting,  salah  satunya  adalah  adanya kolaborasi  yang  kuat  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil.  Menurut  Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (Puslitbangdasmen) Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  kolaborasi  seperti  ini  dapat  menciptakan  sinergi  yang mengoptimalkan upaya bersama dalam menangani masalah putus sekolah.
Keberhasilan inisiatif partisipasi sosial juga didukung oleh  meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang permasalahan putus sekolah serta pentingnya pendidikan bagi masa depan  anak-anak.  Menurut  Solihat,  partisipasi  masyarakat  dalam  inisiatif  partisipasi  sosial  dapat meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  menurunkan  angka  putus  sekolah.  Hal  ini  terjadi  karena masyarakat  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  mendukung  kegiatan  pendidikan,  seperti memberikan  bantuan  finansial  dan  moral,  serta  memperkuat  hubungan  antara  sekolah  dan masyarakat.
Pada  sisi  lain,  inisiatif  partisipasi  sosial  juga  dapat  memperkuat  kapasitas  dan  sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil melalui jaringan kerja ini menciptakan sinergi yang memungkinkan pihak-pihak terkait  untuk  berbagi  pengetahuan,  keahlian,  dan  praktik  terbaik  dalam  mengatasi  permasalahan putus sekolah..
Namun, terhadap beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya  koordinasi  dan  komunikasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil. Tantangan  ini  dapat  menghambat  efektivitas  dari  inisiatif  partisipasi  sosial  dalam  menangani permasalahan putus sekolah.
Keberhasilan  dari  inisiatif  partisipasi  sosial  juga  memerlukan  dukungan  keuangan  dan teknis  dari  pemerintah.  Menurut  Hadiwijaya  dan  Alfiyanto,  pemerintah  perlu  memberikan dukungan  yang  memadai  dalam  bentuk  dana,  fasilitas,  dan  kebijakan  yang  mendukung implementasi dari inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi permasalahan putus sekolah.
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  partisipasi  sosial  dapat  menjadi  sarana untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pendidikan.  Dalam  studi  kasus  ini, partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  program  pendidikan  menghasilkan pengawasan  dan  pemantauan  yang  lebih  baik  terhadap  penggunaan  dana  publik  dan  kinerja lembaga pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian  yang dilakukan oleh Mayne,  yang
menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  publik  dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Inisiatif partisipasi sosial juga dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, jaringan kerja dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil memungkinkan transfer pengetahuan dan keahlian  dari  satu  pihak  ke  pihak  lainnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Yarime  dan  Tanaka,  yang  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  berbagai  pihak dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga menghasilkan sinergi yang lebih besar dalam mencapai tujuan bersama.
Dalam  konteks  pendidikan,  partisipasi  sosial  juga  dapat  meningkatkan  inklusi  dan keadilan  dalam  pendidikan.  Dalam  studi  kasus  ini,  partisipasi  masyarakat  dalam  inisiatif partisipasi  sosial  telah  berhasil  meningkatkan  aksesibilitas  dan  kualitas  pendidikan  di  daerah- daerah terpencil dan masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Aikman dan Unterhalter, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan  inklusi  dan  keadilan  dalam  pendidikan,  terutama  bagi  masyarakat  yang  kurang mampu  secara  ekonomi  dan  sosial.  Partisipasi  sosial  juga  dapat  membantu  menciptakan lingkungan  pendidikan  yang  inklusif  dan  demokratis.  Dalam  studi  kasus  ini,  partisipasi masyarakat dalam inisiatif partisipasi sosial telah berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  pendidikan.  Hal  ini  sejalan  dengan  temuan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hart,  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dapat membantu  menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  inklusif  dan  demokratis,  di  mana  setiap anggota  masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dalam  mengambil  keputusan tentang pendidikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian dan referensi yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa  inisiatif  partisipasi  sosial  yang  melibatkan  kolaborasi  antara  lembaga  pemerintah,  LSM, dan  masyarakat  sipil  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  mengatasi  permasalahan  putus sekolah di Indonesia. Melalui sinergi yang dibangun oleh jaringan kerja ini, masyarakat menjadi lebih  sadar  dan  terlibat  aktif  dalam  upaya-upaya  pendidikan,  memperkuat  kapasitas  dan  sumber daya, serta mempercepat pencapaian tujuan bersama. Selain itu, inisiatif partisipasi sosial ini juga memungkinkan  berbagai  pihak  untuk  berbagi  pengetahuan,  pengalaman,  dan  praktik  terbaik dalam  menghadapi permasalahan putus sekolah, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari intervensi yang dilakukan.
Keberhasilan  inisiatif  partisipasi  sosial  ini  dalam  mengatasi  permasalahan  putus  sekolah menunjukkan  bahwa  kolaborasi  dan  partisipasi  masyarakat  memiliki  potensi  besar  untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil  perlu  terus  mendorong  kolaborasi  dan  partisipasi  aktif  dalam  upaya-upaya  mengatasi permasalahan  pendidikan  yang  masih  menjadi  tantangan  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui  penerapan  kebijakan  yang  memfasilitasi  kerja  sama  antara  berbagai  pihak,  penguatan kapasitas  masyarakat,  dan  pengembangan  program-program  pendidikan  yang  responsif  terhadap kebutuhan  masyarakat  setempat.  Dengan  upaya-upaya  tersebut,  diharapkan  dapat  tercipta lingkungan  yang  lebih  kondusif  untuk  pendidikan  dan  mendorong  terwujudnya  visi  Indonesia sebagai negara yang berpendidikan dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelhadi, Reem, dkk. "Creative Interactions with Art Works: An Engaging Approach to Arabic language-and-culture  learning." Innovation  in  Language  Learning  and  Teaching 14.3 (2020): 273-289.
Adenansi,  Dhio,  Moch  Zainuddin,  dan  Binahayati  Rusyidi.  "Partisipasi  masyarakat  dalam program  pemberdayaan  masyarakat  PNPM  Mandiri." Prosiding  Penelitian  dan Pengabdian kepada Masyarakat 2.3 (2015).
Andreeyan,  Rizal.  "Studi  tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda." eJournal Adm. Negara 2.4 (2014).
Bobsuni, Nofita, dan Muhammad Farid Ma’ruf. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)." Publika (2021): 215-226.
Bourdieu, Pierre, dan Jean-Claude Passeron. Reproduction in education, society and culture . Vol. 4. Sage, 1990.
Efendi,  Heni  Nur,  Yulianto  Yulianto,  dan  Ita  Prihantika.  "Dinamika  Peran  Civil  Society  dalam Ruang  Publik:  Studi  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Lampung." Jurnal Administrativa 1.1 (2019): 19-28.
Granoff,  Phyllis.  "Koichi  Shinohara." Speaking  of  Monks:  Religious  Biography  in  india  and China. Oakville (2022).
Greene, Jay P., dan Greg Forster. "Public High School Graduation and College Readiness Rates in the United States. Education Working Paper No. 3." Center for Civic Innovation (2003). Hakim,  Lukman,  dkk. BUM  Desa  Sebagai  Kekuatan  Ekonomi  Baru  (Sebuah  Gagasan  Untuk Desa di Indonesia) . Penerbit Lakeisha, 2022.
Haruni,  Catur  WIdo.  "Community  Political  Participation  In  The  2019  Presidential  And  Vice- Presidential Elections In Malang Regency." Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 3.2 (2022): 43-49.
Hilton,  Michael  R.  "Literacy,  poverty,  dan  brain  development:  Toward  a  new,  place-based educational intervention." Rich. JL & Pub. Int. 17 (2013): 623.
Hoyle,  John  R.,  dan  Virginia  Collier.  "Urban  CEO  Superintendents’  Alternative  Strategies  in reducing school dropouts." Education and Urban Society 39.1 (2006): 69-90.
Kurniawan,  Muhammad  Adi,  Badaruddin  Badaruddin,  dan  Humaizi  Humaizi.  "Partisipasi
Masyarakat Tionghoa dalam Pelaksanaan Musrenbang Pada Kelurahan Sukadamai." Perspektif 10.1 (2021): 218-229.
Lewis,  Maureen,  dan  Gunilla  Pettersson  Gelander.  "Governance  in  education:  Raising performance." World Bank Human Development Network Working Paper (2009).
Makunde, George, Valeria Muvavarirwa, dan Innocent Chirisa. "Future of Urban Governance and Citizen  Participation." The  Palgrave  Encyclopedia  of  Urban  and  Regional  Futures . Cham: Springer International Publishing, 2021. 1-10.
Mtika, Peter, dan Peter Gates. "Developing Learner-Centred Education among Secondary Trainee Teachers  in  Malawi:  The  Dilemma  of  Appropriation  and  Application." International Journal of Educational Development 30.4 (2010): 396-404.
Muafi, Muafi, Faraz Faraz, dan Fuad Hasyim. "Religiosity and Altruism Behavior in the Chain of Service  Delivery  System." Journal  of  Economic  &  Management  Perspectives 12.2 (2018): 151-162.
Mustanir, Ahmad. "Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara  kecamatan  watang  sidenreng  kabupaten  sidenreng  rappang." Jurnal  Politik Profetik 5.2 (2017): 247-261.
Nugroho, Wahyu. "Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah Di  Bidang  Pertanahan  Dan  Penataan  Ruang  (The  Reorientation  of  Local  Government Policy  on  Implementation  of  the  Regional  Autonomy  in  the  Field  of  Land  and  Land Use)." Jurnal Legislasi Indonesia 12.2 (2018).
Özsoy, Sevilay. Yenidoğan Yoğun Bakımda Ebeveynlerin Güçlendirilmesi: Empathic-n ölçeğinin Türkçe uyarlaması . MS thesis. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Rohaeni,  N.  Eni,  dan  Oyon  Saryono.  "Implementasi  Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan." Indonesian Journal of Education Management & Administration Review 2.1 (2018): 193-204.
Saifulloh,  Moh,  Zainul  Muhibbin,  dan  Hermanto  Hermanto.  "Strategi  peningkatan  mutu pendidikan di sekolah." Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 5.2 (2012): 206-218.
Shikuku,  Duncan  N.,  dkk.  "The  determinants  of  staff  retention  after  Emergency  Obstetrics  and Newborn  Care  training  in  Kenya:  a  cross-sectional  study." BMC  Health  Services Research 22.1 (2022): 1-10.
Soelar, Shahrul Aiman, dan Nurakmal Ahmad Mustaffa. "A Mixed-Method Analysis of People’s Perception  and  Behaviour  on  Vaccination  Program  in  Online  Social  Media." Malaysian Journal of Medical Research (MJMR) 6.3 (2022): 6-18.
Stoll,  Louise,  dkk.  "Professional  learning  communities:  A  review  of  the  literature." Journal  of educational change 7.4 (2006): 221-258.
Supriyanto,  Dede,  dan  Suswanto  Heru  Purnomo.  "Evidence-Based  Practice  Pengambangan Kemampuan Bersosialisasi pada Anak dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD)." INCLUSIVE: Journal of Special Education 3.1 (2017).
Taub, Deborah J. "Exploring the Impact of Parental Involvement on Student Development." New directions for student services 122 (2008): 15-28.
Wen, Wen, Die Hu, dan Jie Hao. "International students’ experiences in China: Does the planned reverse  mobility  work?." International  Journal  of  Educational  Development 61  (2018): 204-212.
Panday, Sarita,  dkk. "The Role of Social Capital  in Disaster Resilience  in Remote Communities after  the  2015  Nepal  Earthquake." International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction 55 (2021): 102112.
Falk, Richard. "The World Order between Interstate Law and the Law of Humanity: The Role of Civil Society Institutions." Int'l Legal Theory 1 (1995): 14.
Rahim,  Abdul.  "Pendidikan  inklusif  sebagai  Strategi  dalam  Mewujudkan  Pendidikan  untuk semua." Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an 3.1 (2016).
Wijaya,  Apriyanda  Kusuma.  "Integrasi  Model  Pembelajaran  Role  Playing  dengan  Multimedia Dalam  Meningkatkan  Keterampilan  Partisipasi  Sosial  Siswa." Edueksos:  Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi 9.1 (2020).
Rourke, James. "Social Accountability: A Framework for Medical Schools to Improve the Health of the Populations They Serve." Academic Medicine 93.8 (2018): 1120-1124.
Piri, Inodu Tony. A Case Study of Nigerian Secondary Schools Teachers’ Perceptions of the Role of Principal Leadership Styles in Teacher Attrition . Diss. Northcentral University, 2021.
Saputra,  Angga.  "Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Pendidikan  Inklusif." Golden  Age:  Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini 1.3 (2016): 1-15.