## PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG DALAM KONTRAK
Oleh :
Yassir Arafat S.H., M.H.

## Abstract
Protection of law by contracting in the world of business, representing very popular type. However, at other side of opportunity broadness to determine protection of law alone by contracting  oftentimes  generate  loss  which  do  not  be  anticipated  previously.  Principal applying  of  protection  of  well-balanced  law  in  cooperation  agreement,  aim  to  to  protect importance of its bearing the parties with arrangement of each rights and obligations which relied  on  justice  principles  and  rule  of  law.  Freedom  ground  contract  if  confronted  with agreement which in form of contract standard, or agreement which in making by the parties which do not have is same position bargaining (dimiciling well-balanced) hence can be said that  by  the  cooperation  agreement  disagree  with  freedom  ground  contract  even  yield  an inequitable agreement. Besides disagree with freedom ground contract, there are some other contract principle of justice very have potency to be impinged: good faith, existence of abuse of situation and principle of comtemporaneus.
Keywords: Cooperation Agreement and Principles Protection.

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada  dasarnya  manusia  menurut Edmund  Leach 1 ,  adalah  makhluk  yang bersifat  kultural  daripada  natural,  yang berarti  selalu  merencanakan  hidupnya  ke arah  yang  lebih  baik.  Berbudaya  berarti mencintai  perubahan,  selalu  berada  pada kehidupan  yang  mengalir (pantha  rei) .
Pergeseran  dan  perubahan  itulah  yang menjadi  fokus.  Dalam  membangun dunianya,  manusia  selalu  menggunakan kemampuan  dirinya  untuk  memilah, memilih, dan mengambil keputusan.
Kontrak tidak selalu menguntungkan  pihak  pemakainya.  Dalam keadaan  tertentu  bentuk  hukum  ini  bahkan dapat  menyulitkan  pemakainya.  Mereka harus  berhadapan  dengan  resiko-resiko, yang  kadang-kadang  sulit  diperhitungkan sejak awal, yang timbul dari sifat-sifat dasar kontrak. Pemicu  timbulnya  sengketa  di dalam  kontrak  diantaranya: pertama , kecermatan  dalam  berkontrak,  dan kedua ,
itikad baik para pihak (the goeder throuw) . 2
Demikian  pula  terhadap  berlakunya  asas kebebasan berkontrak, agar perjanjian yang dibuat  berlandaskan  asas  itu  tidak
1 Ocje  Salman  dan  Anton  F  Susanto,  2005, Teori Hukum  Mengingat,  Mengumpulkan  dan Membuka  Kembali ,  Cetakan  Kedua,  Bandung: Refika Aditama, Hal.151.
2 Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, Aspek-aspek Hukum Perdata  Internasional  dalam  Transaksi  Bisnis Internasional ,  Bandung:  Refika  Aditama.  Hal.
64.
melahirkan  suatu  perjanjian  yang  berat sebelah atau timpang.
Kontrak merupakan bentuk perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang bersifat  privat.  Dipandang  sebagai  bagian hukum privat, menurut P.S. Atiyah 3 , karena pelanggaran  terhadap  kewajiban-kewajiban yang  ditentukan  dalam  kontrak,  murni tanggung jawab pihak-pihak yang berkontrak. Berbeda dengan hukum pidana sebagai bagian hukum publik.
Perlindungan  hukum  dengan  cara berkontrak  dalam  dunia  bisnis,  merupakan jenis  yang  sangat  populer.  Akan  tetapi, pada  sisi  yang  lain  luasnya  kesempatan untuk  menentukan  perlindungan  hukum sendiri  dengan  cara  berkontrak  seringkali menimbulkan  kerugian  yang  tidak  diduga sebelumnya.  Hal  itu  disebabkan  karena adanya  keterbatasan  salah  satu  pihak  yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang  kontrak  dan  adanya  itikad  kurang baik  dari  pihak  yang  menawarkan perjanjian. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian  sudah  menjadi  keharusan  bagi para  pihak  untuk  mengetahui  prinsip- prinsip perlindungan hukum yang seimbang.

## B. Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah diuraikan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah
3 Ida Bagus Wyasa Putra, Ibid. Hal.62.
penerapan  prinsip-prinsip  perlindungan hukum yang seimbang dalam kontrak?

## 2. PEMBAHASAN
Istilah  kontrak  dalam  terminology sehari-hari  nampaknya sudah  sangat populer  dalam  kehidupan  masyarakat meskipun  pemahaman akan kontrak sendiri masih  sangat  sederhana  dan  berdasarkan hubungan  hukum  yang  sangat  sempit. Ruang  lingkup  kontrak  pada  dasarnya merupakan  bagian  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum Perdata khususnya  diatur dalam Buku III. Peristilahan kontrak sendiri merupakan  pemahaman  dari  peristilahan “perikatan atau persetujuan” yang kemudian disederhanakan dalam pola pikir masyarakat dengan istilah kontrak. Kontrak secara yuridis merupakan implementasi dari Pasal  1313  KUHPerdata  yaitu  “sesuatu persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  yang didalamnya  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih”.
Menurut  Setiawan 4 ,  rumusan  yang diatur  Pasal  1313  tersebut  selain  tidak lengkap  juga  sangat  luas.  Dikatakan  tidak lengkap  karena  hanya  menyebutkan persetujuan  sepihak  saja.  Sangat  luas karena  dengan  dipergunakannya  perkataan “perbuatan”  tercakup  juga  perwakilan sukarela  dan  perbuatan  melawan  hukum.
4 R.  Setiawan,  1979, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Bandung: Binacipta. Hal. 49.
Sehubungan  dengan  itu,  perlu  kiranya diadakan  perbaikan  mengenai  definisi tersebut, yaitu: (a)Perbuatan harus diartikan sebagai  perbuatan  hukum,  yaitu  perbuatan yang  bertujuan  untuk  menimbulkan  akibat hukum; (b) Menambahkan  perkataan  “atau saling  mengikatkan  dirinya”. Sehingga rumusannya  menjadi: Persetujuan  adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  atau  saling mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang atau lebih.
Menurut  Henry  Campbell 5 ,  definisi kontrak adalah kesempatan yang dijanjikan (promissory  agreement) diantara  dua  atau lebih  pihak  yang  dapat  menimbulkan, modifikasi  atau  menghilangkan  hubungan hukum.  Sedangkan  menurut  Steven  Gifis 6
pengertian  dari  kontrak  yaitu  “suatu perjanjian  atau  serangkaian  perjanjian dimana  hukum  memberikan  ganti  rugi terhadap  wanprestasi  terhadap  perjanjian tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut  oleh  hukum  dianggap  sebagai sesuatu tugas”.
Pengertian perjanjian yang dikemukakan  oleh  Subekti,  memiliki kesamaan  dengan  pendapat  Satrio 7 yang
5 Henry  Campbell,  1968. Black’s  Law  Dictionary, St.  Paul  Minnesota,  USA, West  Publishing  Cc, hal. 394.
6 Steven  Gifis,  1984. Law  Dictionary ,  New  York, USA: Baron’s Education Series.Inc. hal. 94.
7 J.  Satrio  (1),  1992, Hukum  Perjanjian ,  Bandung: Citra  Aditya  Bakti.  Hal.  31-33.  Menyebutnya sebagai  “perjanjian  atas  beban”  yang membedakan  dengan  “perjanjian  cuma-cuma”.
mendefinisikan  kontrak  adalah  suatu perjanjian  (tertulis)  antara  dua  atau  lebih orang  (pihak)  yang  menciptakan  hak  dan kewajiban  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  suatu  hal  tertentu.  Di  dalam common  law  system 8 ,  perjanjian  dipahami sebagai  suatu  perjumpaan  nalar,  yang merupakan  perjumpaan  pendapat  atau ketetapan  maksud.  Perjanjian  adalah perjumpaan  dari  dua  atau  lebih  nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.
Hubungan  antara  pihak  yang melakukan  perjanjian,  hukum  perjanjian berperan untuk memberikan suatu kepastian, stabilitas dan  keamanan  yang di perlukan  untuk  menjamin  kelancaran  dan pelaksanaan  berbagai  transaksi.  Secara umum,  hukum  perjanjian  mengatur hubungan  para  pihak  dalam  perjanjian, akibat-akibat  hukumnya,  dan  menetapkan apabila  perjanjian  tidak  dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para para pihak, maka  terhadapnya  dapat  dituntut  secara hukum.  Perjanjian  diantara  dua  pihak mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan pasal
Yang  dimaksud  dengan  kontrak  semata-mata merupakan  “perjanjian  atas  beban”,  sedangkan “perjanjian  cuma-cuma”  telah  jarang  dijumpai dalam  kenyataan  (praktik).  Lihat  Johannes Ibrahim  dan  Lindawati  Sewu,  2004, Hukum Bisnis  Dalam  Persepsi  Manusia  Modern , Bandung: Refika Aditama. Hal. 42.
8 Budiono Kusumohanidjojo, 2001, Panduan Untuk Merancang Kontrak , Jakarta: Grasindo. Hal. 6.
1338  KUHPerdata.  Munculnya  kekuatan mengikat dari suatu perjanjian menunjukkan  adanya  hubungan  hukum antara para pihak yang membuat perjanjian.
Menurut  Soedjono  Dirdjosisworo 9 , kontrak  didefinisikan  sebagai  berikut: “suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat  pengingkaran  atau  pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan  kewajiban  bagi  yang  ingkar janji disertai sanksi untuk melaksanakannya”. Jadi  dapat  dikatakan bahwa  perjanjian  adalah  sumber  perikatan.
Perikatan  juga  bisa  lahir  dari  undang- undang. Perbedaan diantara yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang lahir dari  perjanjian  ini  memang  dikehendaki oleh kedua belah pihak sedangkan perikatan yang  lahir  dari  undang-undang  tidak berdasar  atas  inisiatif  para  pihak  yang mengadakan perjanjian.
Pada dasarnya perikatan mempunyai pengertian  yang  abstrak,  maksudnya perikatan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung dengan kata lain perikatan bersifat tidak  kasat  mata,  perikatan  hanya  terdapat dalam  bayangan  atau  dalam  alam  pikiran. Perjanjian dapat dilihat wujudnya,
diantaranya  berupa  suatu  rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau
9 Soedjono  Dirdjosisworo,  2003. Kontrak  Bisnis: Menurut  Sistem  Civil  Law,  Common  Law,  dan Praktek Dagang  International ,  Bandung: Mandar Madju. Hal. 29.
kesanggupan  yang  diucapkan  atau  ditulis, karena  perjanjian  merupakan  suatu  hal konkrit atau merupakan suatu peristiwa.

## Prinsip-Prinsip  Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak
Gagasan  tentang  asas  hukum sebagai  kaidah  penilaian  fundamental dalam suatu sistem hukum dapat ditemukan pada  karya-karya  dari  beberapa  teoritisi hukum. Paul  Scholten 10 mendefinisikan asas hukum sebagai berikut: Pikiran-pikiran dasar,  yang  terdapat  didalam  dan dibelakang  sistem  hukum  masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan  dan  putusan-putusan hakim,  yang  berkenaan  dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan- keputusan  individual  dapat  dipandang sebagai penjabarannya.
Asas-asas  hukum  ialah  prinsip- prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum.  Asas-asas  itu  dapat  disebut  juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu menjadi  landasan  dan  acuan  dalam pembentukan  undang-undang,  bahkan dalam  melakukan  interpretasi  terhadap undang-undang tersebut. 11
10 J.J.H Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 119-120.
11 Theo Huijbers (1), 1995, Filsafat Hukum , Jakarta:
Kanisius. Hal.  81.
Huijbers  membagi  asas hukum  sebagai  berikut:  1).  Asas-asas hukum objektif  yang  bersifat  moral,  2).  Asas  hukum
Oleh karena itu, membicarakan asas hukum sama halnya dengan membicarakan unsur  yang  penting  dan  pokok  dari peraturan hukum. Bahkan menurut Satjipto Rahardjo 12 ,  asas  hukum  merupakan jantungnya  peraturan  hukum.  Hal  itu didasarkan pada alasan, bahwa asas hukum menjadi  landasan  bagi  terbentuknya peraturan  hukum  atau  merupakan ratio legis dari  peraturan  hukum.  Kekuatan  asas hukum  tidak  terkikis  oleh  karena  telah melahirkan  suatu  peraturan  hukum, melainkan  tetap eksis ,  bahkan  dapat melahirkan peraturan hukum berikutnya. Dapat dikatakan bahwa, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah kaidah hukum yang  bersifat  konkrit  ( in  concreto ) melainkan suatu pikiran dasar yang bersifat umum  ( in  abstrakto )  atau  menjadi  latar belakang  lahirnya  suatu  peraturan  hukum yang terdapat di dalam maupun di belakang dari  setiap  sistem  hukum.  Oleh  karena  itu, setiap peraturan hukum dapat dikembalikan kepada  asas-asas  tersebut  atau  mencari ratio legis nya.
Perspektif hukum kontrak sebagaima diakomodasikan dalam Buku III KUHPerdata,  khususnya  Pasal  1338
objektif  yang  bersifat  rasional  yaitu  prinsip- prinsip  yang  termasuk  pengertian  hukum  dan aturan  hidup  bersama  yang  rasional,  dan  3). Asas-asas  hukum  subjektif  yang  bersifat  moral maupun  raional,  yakni  hak-hak  yang  ada  pada manusia  dan  yang  menjadi  titik  tolak pembentukan hukum. ( Ibid. Hal 82).
12 Satjipto  Rahardjo,  2000, Ilmu  Hukum ,  Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 45.
memuat sejumlah asas hukum, yakni: Asas konsensualisme; Asas kebebasan berkontrak; Asas kekuatan mengikat ( pacta sun servanda ); dan Asas itikad baik.

## 1. Asas Konsensualisme
Asas  ini  menyatakan  bahwa, perjanjian  itu  telah  terjadi  jika  telah  ada konsensus  antara  pihak-pihak  yang mengadakan  kontrak.  Menurut  Ashman 13 , asas  konsensualisme  berkaitan  dengan hukum  kanonik  yang  melatarbelakanginya, perujukan  terhadap  Dekret  Paus  Gregorius IX, ‘Pacta quantumqumque nuda servanda sunt’ (kesepakatan,  betapa  pun  tanpa dikukuhkan dengan sumpah harus dipenuhi).    Hal  penting  yang harus diperhatikan  dalam  perjanjian,  adalah adanya asas konsensualitas yang merupakan  syarat  mutlak  bagi  hukum perjanjian  modern.  Asas  itu  menjadi landasan  bagi  terciptanya  kepastian hukum. 14
Arti penting dari asas tersebut, yaitu lahirnya  suatu  perjanjian cukup  dengan adanya  konsensus  atau  kesepakatan  para pihak  mengenai  pokok-pokok  yang  akan diperikatkan  sehingga  tidak  memerlukan suatu  formalitas  (bentuk  perjanjian  tidak harus  tertulis  atau autentic ).  Untuk  lebih
13 Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum  Perjanjian  di  Indonesia  Hukum Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas  Wigati Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 95.
14 Subekti,  1992, Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan Nasional , Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 5.
menjamin  asas  kepastian  hukum,  maka konsensus  atau  kesepakatan  para  pihak dituangkan dalam bentuk formal (autentik). Apabila  salah  satu  pihak  ‘ingkar  janji’ dikemudian  hari,  maka  bentuk  formal tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti yang sah dan kuat.
Asas  konsensualitas  tersimpulkan dalam  Pasal  1320  juncto  Pasal  1338    ayat (1)  KUHPerdata.  Asas  tersebut  sangat penting dalam perjanjian, karena timbulnya perjanjian  disebabkan  adanya  sepakat  para pihak.  Asas  konsensualitas  dipandang  dari segi  terbentuknya  perjanjian.  Tanpa  ada kesepakatan  para  pihak  perjanjian  tidak terbentuk.  Konsekuensinya  adalah  sahnya suatu  perjanjian  tidak  perlu  ada  formalitas lain,  jika  para  pihak  sepakat  maka perjanjian dianggap sudah terbentuk.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak
Hukum  perjanjian  pada  hakekatnya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu ataupun badan usaha untuk  mengadakan  suatu  perjanjian  terkait dengan  kepentingan  dan  kebutuhannya, asalkan  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Pasal- pasal  dari  hukum  perjanjian  adalah  hukum pelengkap (optional  law) ,  yang  berarti bahwa  pasal-pasal  itu  boleh  diambil  atau disingkirkan  apabila  dikehendaki  oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.
Asas  kebebasan  berkontrak  dapat dianalisa dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata,  yang  berbunyi  : Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Rumusan ketentuan  Pasal 1338  ayat  (1)  KUHPerdata  diatas,  dapat dikualifikasikan  bahwa  asas  kebebasan berkontrak  adalah  asas  yang  memberikan kebebasan  kepada  setiap  individu  untuk: Membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian, Mengadakan  perjanjian  dengan  siapa  saja, Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan Menentukan  bentuk perjanjiannya,  yaitu  tertulis  atau  tidak tertulis.
Menurut Peter  Mahmud Marzuki 15 , di dalam pandangan Eropa Kontinental asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi  dari  dua  asas  lainnya  dalam perjanjian,  yaitu  konsensualisme  dan kekuatan  mengikat  suatu  perjanjian  yang lazim  disebut  sebagai pacta  sun  servanda .
Konsensualisme  berhubungan  dengan terjadinya  perjanjian, pacta  sun  servanda berkaitan  dengan  akibat  adanya  perjanjian yaitu  terikatnya  para  pihak  yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan  berkontrak  menyangkut  isi perjanjian.
Asas kebebasan berkontrak dipandang  dari  segi  isinya.  Setiap  orang
15 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana. Hal. 129.
bebas  menentukan  isi  perjanjian  asal  tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Hal  itu merupakan konsekuensi yuridis dari sistem terbuka  dari  Buku  III  KUHPerdata. Konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak  adalah  hakim  atau  pihak  ketiga boleh  interversi  atau  campur  tangan,  baik untuk  menambah,  atau  mengurangi,  atau menghilangkan  isi  perjanjian,  karena perjanjian  telah  dibuat  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

## 3. Asas  Kekuatan  Mengikat  (Pacta  Sun Servanda)
Menurut  asas  ini,  kontrak  yang dibuat oleh para pihak merupakan undang- undang  bagi  mereka.  Maksudnya  adalah, keberlakuan kontrak  yang dibuat oleh para pihak tersebut, bersifat memaksa sebagaimana layaknya  kekuatan  memaksa dari  suatu  peraturan  perundang-undangan bagi  yang  membuatnya. Prinsip  kekuatan mengikat,  selain  diatur  dalam  Pasal  1338 ayat  (1),  juga  tersimpul  dalam  pasal  1339 KUHPerdata yang  menyatakan  sebagai berikut  : Suatu  perjanjian  tidak hanya mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi  juga  segala sesuatu  yang  menurut  sifat  perjanjian, diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan,  atau undang-undang.

## Menurut
Soetikno 16 , Grotius mendefinisikan pacta sun servanda sebagai prinsip  kesetiaan  pada  janji  yang  menjadi prinsip  mutlak  keberlakuannya,  sebab hukum  merupakan  suatu  perjanjian. Bila orang  tidak  setia  pada  janji,  hukum  tidak ada  artinya.  Berdasarkan  rumusan  Pasal 1338  ayat  (1)  KUHPerdata,  sesungguhnya setiap  manusia  atau  orang-perseorangan melalui  perjanjian  dapat  bertindak  sebagai pembuat  undang-undang  bagi  dirinya sendiri.  Perjanjian  tersebut,  merupakan sumber hukum disamping undang-undang.
Pacta  sun  servanda dipandang  dari akibat  hukumnya.  Setiap  perjanjian  yang dibuat  dengan  mengindahkan  Pasal  1320 KUHPerdata  mengikat  para  pihak  seperti undang-undang.  Oleh  karena  itu,  semua orang  harus  menghormati  perjanjian  yang dibuat  para  pihak.  Konsekuensi  dari pacta sun servanda hakim atau pihak ketiga tidak boleh  interversi  atau  campur  tangan,  baik untuk  menambah,  atau  mengurangi,  atau menghilangkan  isi  perjanjian.  Motivasinya adalah demi kepastian hukum.

## 4. Asas Itikad Baik
Itikad  baik  ( te  goede  throuw )
dalam  pelaksanaan  kontrak  merupakan lembaga  hukum  ( rechtsfiguur )  secara historis  berasal  dari  hukum  Romawi  yang kemudian  diserap  oleh civil  law .
16 Theo Huijbers (1), Op.Cit. Hal. 88.
Belakangan,  asas  ini  diterima  pula  hukum kontrak  di  negara-negara  yang  menganut common  law  system ,  seperti  Amerika Serikat,  Australia,  dan  Kanada.  Bahkan asas  ini  telah  diterima  pula  oleh  hukum internasional seperti Artikel 1.7 UNIDROIT dan Artikel 1.7 Convention Sales of Goods .
Asas  ini  ditempatkan  sebagai  asas  yang paling  penting  ( super  eminent  principle )
dalam  kontrak.  Ia  menjadi  suatu  ketentuan fundamental  dalam  kontrak,  dan  mengikat para pihak dalam kontrak. 17
Di  Indonesia  asas  itikad  baik  ini diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata  yang  berbunyi  :  “Perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”. Asas  itikad  baik  ini  sangat  mendasar  dan penting  untuk  di  perhatikan  dalam  suatu perjanjian.  Menurut  Munir  Fuady 18 , rumusan  dari  pasal  1338  ayat  (3) mengidentifikasikan  bahwa  sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu  kontrak.  Unsur  itikad  baik  hanya diisyaratkan  dalam  hal  pelaksanaan  dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak.
17 Ridwan  Khairandy,  2008,  Materi  Kuliah  Hukum Kontrak: Itikad  Baik  dalam  Pelaksanaan Kontrak  (Super  Eminent    Principle yang Memerlukan Pengertian  dan  Tolok  Ukur Objektif ),  Program  Magister  Ilmu  Hukum  : Universitas Jember. Hal.1-2.
18 Munir  Fuady, 2001, Hukum  Kontrak  (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisinis) , Bandung : Citra Aditya Bakti . Hal. 51.
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini 19 , yang  dimaksud  dengan  itikad  baik  adalah niat  dari  pihak  yang  satu  dalam  suatu perjanjian  untuk  tidak  merugikan  mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan  umum.  Oleh  karena  itu asas itikad  baik  tidak  saja  bekerja  setelah perjanjian itu dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki  atau  menghendaki  untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan.
Asas itikad baik dipandang dari segi objektif pada waktu pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya  adalah  hakim  atau  pihak ketiga boleh interversi atau campur tangan, baik  untuk  menambah,  atau  mengurangi, atau  menghilangkan  isi  perjanjian,  jika terbukti ada pihak yang beritikad buruk.
Kata ‘seimbang’ (even-wicht) menunjuk  pada  arti  suatu  ‘keadaan pembagian  beban  di  kedua  sisi  berada dalam  keadaan  seimbang’.  Keseimbangan dapat  dipahami  sebagai  ‘keadaan  hening atau  keselarasan  karena  dari  pelbagai  gaya yang  bekerja  tidak  satu  pun  mendominasi yang  lainnya,  atau  tidak  ada satu  elemen menguasai lainnya’. 20 Jadi, tidak ada pihak yang  berada  dalam  posisi  lebih  kuat sementara pihak yang lainnya berada dalam posisi  yang  lemah. Keseimbangan  para
19 Sutan  Remy  Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang  Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia , Jakarta : Institut Bankir Indonesia dan Macanan Jaya Cemerlang. Hal.121-122.
20 Herlien Budiono, Op.Cit. Hal. 304.
pihak  dalam  suatu  kontrak  dapat  dilihat dalam pengaturan hak dan kewajibannya.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman 21 , asas keseimbangan menghendaki  para  pihak  untuk  memenuhi dan  melaksanakan  perjanjian.  Asas  ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, yang  menempatkan  para  pihak  dalam persamaan  derajat,  tidak  ada  perbedaan, walaupun  ada  perbedaan  kulit,  bangsa, kepercayaan,  kekuasaan  jabatan  dan  lain- lain.  Kreditur  mempunyai  kekuatan  untuk menuntut  pelunasan  prestasi  melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban  untuk  melaksanakan  perjanjian dengan  itikad  baik.  Sehingga  kedudukan kreditur yang kuat dapat diimbangi dengan kewajibannya  untuk  melaksanakan  itikad baik.  Dengan  demikian  akan  tercipta kedudukan  yang  seimbang  antara  kreditur dan debitur.
Perjanjian  yang  dibuat  para  pihak dianggap  mengikat  sepanjang  didasarkan pada  asas  adanya  keseimbangan  hubungan antara  kepentingan  perseorangan  dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan  antara  kepentingan  para pihak  sebagaimana  diharapkan  oleh masing-masing  pihak. 22 Maksudnya  adalah harapan  dan  keinginan  para  pihak  yang mengadakan perjanjian dapat
21 Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis , Bandung: Alumni. Hal. 42-43.
22 Herlien Budiono, Op.Cit. Hal. 305.
diakomodasikan,  sehingga  perjanjian  yang dilahirkan  itu,  tidak  merugikan  salah  satu pihak. Para  pihak  diberikan  kebebasan sepenuhnya  untuk  mencari  keuntungan sesuai dengan yang harapkan, selama tidak menimbulkan  kesenjangan  atau  ketidak seimbangan.
Menurut Herlien Budiono 23 ,
terdapat  tiga  aspek  yang  saling  berkaitan sebagai  penguji  berkenaan  dengan  daya kerja asas keseimbangan, yakni:
Perbuatannya  sendiri  atau  perilaku individual, Isi kontrak dan Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.
Menurut  Poerwadarminta, 24 prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar  orang  berpikir,  bertindak  dan sebagainya.  Sedangkan  menurut  Mahadi, 25 kata  prinsip  atau  asas  identik  dengan  kata principle ,  dalam  bahasa  Inggris  erat kaitannya  dengan  istilah principium (kata latin). Principium berarti permulaan, awal; mula  sumber;  asal;  pangkal;  pokok;  dasar; sebab.  Adapun  prinsip  atau  asas  adalah sesuatu  yang  dapat  dijadikan  alas,  sebagi dasar,  sebagai  tumpuan,  sebagai  tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan  sesuatu  hal,  yang hendak
23 Herlien Budiono, Ibid . Hal. 334.
24 W.J.S.  Poerwadarminta,  1985, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka,  Hal.
768.
25 Herowati Poesoko,  2007, Parate Exekusi Obyek Hak  Tanggungan  (Inkonsistensi,  Konflik  Norma dan  Kesesatan  Penalaran  dalam  UUHT) ,
Yogyakarta : LaksBang. Hal. 77.
dijelaskan.  Oleh  karena  itu,  membicarakan asas-asas  hukum  pada  hakekatnya  ialah prinsip-prinsip  yang  dianggap  dasar  atau fundamen  hukum. Asas-asas  itu  dapat disebut juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi  titik  tolak  berpikir  tentang hukum. 26
Menurut  Philipus  M.  Hadjon, 27 perlindungan  hukum  adalah  perlindungan hukum  yang  preventif  dan  perlindungan hukum  yang  represif.  Perlindungan  hukum yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan  hukum  yang  represif bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa.
Sedangkan  menurut  Peter  Mahmud Marzuki, 28 perlindungan  hukum  adalah suatu  kepastian  hukum. Oleh  karena  itu, para  pihak  yang  bersengketa  dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.
Jadi,  prinsip-prinsip  perlindungan hukum yang  seimbang  adalah  prinsip hukum atau asas hukum yang menjadi dasar dalam  memberikan  perlindungan  hukum secara  adil  ( tidak  berat  sebelah )  bagi  para pihak.  Maksudnya  adalah,  para  pihak berada  dalam  posisi  dan  kedudukan  yang sama,  sehingga  pengaturan  hak  dan kewajiban  bagi  para  pihak  tidak  berat
26 Theo Huijbers (1), Op. Cit. Hal. 81
27 Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  Bina  Ilmu. Hal. 2.
28 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. Hal. 60.
sebelah.  Dengan  demikian  para  pihak memperoleh  perlindungan  hukum  yang seimbang.
Merumuskan  tujuan  hukum  dalam arti  keseimbangan  diantara  pelbagai kepentingan dalam isinya menunjukkan ciri khas  dari  ilmu  hukum.  Keseimbangan antara  kepentingan  berarti  pendekatannya benar-benar  tidak  memihak,  menganggap sama  dalam  prinsip  dan  berusaha menemukan penyesuaian. Pengujinya diantaranya  dengan  memasukkan  undang- undang, moral, dan ketertiban umum. 29
Francois Geny 30 berpendapat bahwa: ”Prinsip keseimbangan kepentingan yang bersangkutan harus menjadi penuntun bagi  pengadilan  dalam  semua  kasus  di mana tidak ada persetujuan yang cukup dan sah  di  antara  para  pihak,  sehingga  perlu untuk  mengadakan  peraturan-peraturan yang  sifatnya  memerintah  tingkah  laku.... Memperkirakan  kekuatan  masing-masing, menimbangnya  dalam  skala  keadilan, dengan demikian memberi secara berlebihan  kepada  yang  paling  penting, yang  diuji  dengan  beberapa  patokan  sosial dan akhirnya menghasilkan keseimbangan”.
Menurut  Van  Apeldoorn  dan
Rescoe  Pound 31 ,  hukum  harus  mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan
29 W. Friedmann,1994, Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme  Filosofis  dan  Problema  Keadilan , diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Susunan II, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal.130.
30 W. Friedmann, Ibid. Hal. 131.
31 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. Hal. 58-59.
pribadi,  publik  dan  sosial.  Hukum  yang  di dalamnya  terdapat  keseimbangan  antara kepentingan-kepentingan tersebut oleh Van Apeldoorn  dikatakan  sebagai  hukum  yang adil.  Hukum  harus  pasti  ( certum ),  supaya dapat  menjalankan  fungsinya,  yakni menjamin  aturan  hidup  bersama  dan menghindarkan  timbulnya  kekacauan. Kepastian  hukum  dicapai  melalui  suatu perundang-undangan yang mengatur seluruh  hidup  bersama  sampai  detail- detailnya. 32
Kepastian  hukum  berkaitan  dengan dua  pengertian. Pertama ,  kepastian  hukum berarti  dapat  ditentukan  hukum  apa  yang berlaku  untuk  masalah-masalah  yang konkret.  Dengan  dapat  ditentukannya peraturan  hukum  untuk  masalah  yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat  mengetahui  sejak  awal  ketentuan- ketentuan yang diterapkan dalam sengketanya. Kedua ,  kepastian  hukum berkaitan  dengan  perlindungan  hukum. Dalam  hal  demikian  para  pihak  dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.  Adanya  kepastian  hukum membatasi  pihak-pihak  yang  mempunyai kewenangan  yang  berhubungan  dengan kehidupan  seseorang  yaitu  hakim  dan pembuat peraturan. 33
32 Theo  Huijbers  (2),  1982, Filsafat  Hukum  dalam Lintasan  Sejarah ,  Yogyakarta:  Kanisius.  Hal. 276.
33 Van  Apeldoorn  dalam  Peter  Mahmud  Marzuki, Op. Cit. Hal. 59-60.
Konsep  kepastian  hukum  meliputi sejumlah aspek yang saling berkaitan. Salah satu  aspek  dari  kepastian  hukum  ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada individu dari kesewenang-wenangan individu  lainnya,  hakim  dan  pemerintah (dalam pelayanan administrasi). Sedangkan aspek  lain  dari  konsep  kepastian  hukum ialah  seorang  individu  harus  dapat  menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaiannya.  Dalam hal  demikian,  aspek  kepastian  hukum memberikan  jaminan  dari  dapat  diduganya dan  terpenuhinya  perjanjian  serta  dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian. 34
Gustav Radbruch menyatakan antara hukum dan keadilan adalah dua sisi yang  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah  bentuk  yang  harus  melindungi  nilai keadilan.  Oleh  karena itu,  hukum  harus meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: 1). keadilan, menunjuk  pada  kesamaan  hak  di  depan hukum, 2). finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan  yaitu  memajukan  kebaikan  dalam hidup  manusia,  dan  3).  kepastian, merupakan  kerangka  operasional  hukum.
Hukum yang sebenarnya ialah mengintegrasikan dua prinsip hukum, yaitu: prinsip  keadilan  dan  prinsip  kepastian,
34 Herlien Budiono, Op. Cit. Hal. 208.
apabila  salah  satu  prinsip  tidak  ada  maka hukum  akan  kehilangan  artinya  sebagai hukum. 35
Pada  dasarnya  hukum  menurut Subekti  mengejar  dua  tujuan,  yaitu menjamin  kepastian  (ketertiban)  dan memenuhi  tuntutan  keadilan.  Kepastian hukum  menghendaki  apa  yang  dijanjikan harus  dipenuhi  oleh  para  pihak.  Dalam menuntut  dipenuhinya  janji,  norma-norma keadilan dan kepatutan jangan ditinggalkan. Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini 36 keadilan dapat  dimasukkan  dalam  arti  kepatutan. Maksudnya  adalah  sesuatu  yang  tidak  adil berarti  tidak  patut.  Dalam  arti  lain,  jika dikaitkan  dengan  kepatutan  dalam  arti keadilan,  maka  isi  atau  klausul-klausul suatu perjanjian harus adil. Klausul-klausul perjanjian  yang  secara  tidak  wajar  sangat memberatkan  pihak  lainnya  adalah  syarat- syarat yang bertentangan dengan keadilan.
Timbal  balik  atau  resiprokal  hanya terwujud,  jika  eksistensi  otonomi  individu dalam  perjumpaan  kehendak  para  pihak. Namun, juga dapat terjadi bahwa seseorang hendak mengikatkan diri untuk memberikan  sesuatu  atau  berbuat  sesuatu tanpa  mengharapkan yuridikal ataupun materiil .  Berarti,  esensi  landasan  kekuatan mengikat  kontraktual  dari  perjanjian  harus dicapai dan dicari di dalam keseimbangan, dalam  hal  mana  otonomi  individu  terjalin
35 Theo Huijbers (2), Op. Cit. Hal. 277.
36 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, Hal. 120.
dengan kepentingan masyarakat pada waktu menutup  perjanjian  baik  yang  sepihak maupun yang bertimbal balik. 37
Prinsip  resiprokal,  mensyaratkan bahwa  para  pihak  dalam  kontrak  harus melaksanakan  hak  dan  kewajibannya masing-masing  secara  timbal  balik. Menurut  prinsip  ini,  pelaksanaan  kontrak harus  memberi  keuntungan  timbal  balik. Salah  satu  pihak  tidak  boleh  semata-mata melakukan  prestasi  yang  tidak  seimbang. Pada  dasarnya,  apabila  salah  satu  pihak diberikan  hak  maka  dia  dituntut  untuk melaksanakan  kewajibannya.  Demikian sebliknya,  jika  pihak  lain  dibebani kewajiban  maka  dia  akan  mendapatkan haknya. 38
Prinsip  resiprokal  berkembang  di common  law  system ,  khususnya  Inggris.
Lord  Devlin  sebagai  Hakim  Agung  di Inggris, menyatakan sebagai berikut: 39 “ It is of  the  essence  of  every  contract  that  there should  be  mutuality.  A  contract  is  an exchange  of  promises  for  another  …  .  A contract  can  consist  of  an  exchange  of promises  on  one  subject,  e.g.,  payment against delivery, then if the seller does not deliver  on  the  due  date,  the  buyer  my release himself from his obligation to pay ”.
Jika  diterjemahkan  secara  bebas  adalah
37 Herlien Budiono, Op. Cit. Hal. 354-355.
38 Huala Adolf, 2007, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional .  Bandung:  Refika  Aditama. Hal.
27.
39 Lord Devlin dalam Huala Adolf, Ibid.
yang menjadi inti dari setiap kontrak adalah harus saling menguntungkan. Suatu kontrak adalah  suatu pertukaran  yang  dijanjikan untuk  yang  lain  …  . Suatu  kontrak  dapat terdiri dari suatu pertukaran yang dijanjikan pada  satu  masalah  atau  lebih,  pembayaran berkaitan  dengan  penyerahan,  jika  penjual tidak  menyampaikan  atau  mengirimkan sampai  pada  tanggal  jatuh tempo,  pembeli dengan  sendirinya  dibebaskan  dari kewajibannya untuk membayar.

## 3. PENUTUP
Asas  kebebasan  berkontrak  apabila dihadapkan  dengan  perjanjian  yang berbentuk standar kontrak, maka kebebasan para  pihak  sudah  berkurang.  Kebebasan para  pihak  hanya dihadapkan  pada  pilihan antara menerima atau menolak syarat-syarat yang  termuat  dalam  standar  kontrak. Akibatnya  pihak  debitur  tidak  dapat menegosiasikan  isi  perjanjian  yang merugikannya sehingga bertentangan dengan  Pasal  1338  KUHPerdata.  Selain tidak  sesuai  dengan  asas  kebebasan berkontrak,  terdapat  beberapa  asas  hukum kontrak  lainnya  yang  sangat  berpotensi untuk  dilanggar:  itikad  baik,  adanya penyalahgunaan  keadaan  dan  prinsip kesetikaan  ( comtemporaneus ).  Realitanya, bentuk  perjanjian  standar  kontrak  tetap digunakan. Hal itu, didasarkan pada adanya doktrin dan  yurisprudensi,  yang prinsipnya menyatakan barang siapa yang
menandatangani  suatu  perjanjian,  maka  ia dianggap  mengerti  dan  memahami  isinya dan  wajib  bertanggung  jawab. Penyusunan suatu  kontrak,  apapun  nama  dan peristilahannya  tidak  terkecuali  kontrak kerjasama,  asas kebebasan berkontrak bagi para pihak merupakan peranan yang sangat penting  dalam  upaya  membangun  dan mencapai  kesepakatan.  Dalam  sisi  yang lain,  asas  konsensualisme  juga  menjadi pendukung atas  penerapan  asas  kebebasan berkontrak. Kebebasan  berkontrak  hanya akan  mencapai  keadilan  jika  para  pihak memiliki bargaining power yang seimbang.
Jika bargaining  power tidak  seimbang maka  suatu  kontrak  dapat  menjurus  atau menjadi unconscionable (perjanjian  yang tidak adil atau perjanjian yang bertentangan dengan hati nurani).
Menurut  KUHPerdata,  perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik, sedangkan itikad baik itu tidak saja bekerja setelah  perjanjian  dibuat  tetapi  juga  telah mulai  bekerja  sewaktu pihak-pihak  akan memasuki  atau  menghendaki  untuk memasuki  perjanjian  bersangkutan,  maka pembuatan  perjanjian  harus  dilandasi asas kemitraan . Asas  kemitraan  mengharuskan adanya  sikap  dari  para  pihak  bahwa  yang berhadapan dalam membuat dan melaksanakan  perjanjian  itu  adalah  dua mitra janji dan bukan dua lawan janji. Pada hakekatnya  kemitraan  merupakan  suatu konsep yang mengedapankan prinsip saling
menguntungkan  para  pihak  dengan berbagai  macam  bentuk  kerjasama  dalam menghadapi dan memperkuat diantara para pihak.  Dalam  perjanjian  kemitraan  para pihak mengedepankan prinsip sama untung (simbiosis mutualisme) ,  sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala, 2007, Dasar-Dasar  Hukum Kontrak  Internasional .  Bandung: Refika Aditama.
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  1994, Aneka
Hukum Bisnis , Bandung: Alumni. Budiono, Herlien 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian  di  Indonesia  Hukum Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas Wigati  Indonesia ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Bruggink, J.J.H., alih bahasa Arief Sidharta,
1996, Releksi  Tentang  Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti.
Campbell,  Henry,  1968. Black’s  Law Dictionary, St.  Paul Minnesota,  USA, West Publishing,Cc.
Dirdjosisworo,Soedjono  2003. Kontrak Bisnis:  Menurut  Sistem  Civil  Law, Common  Law,  dan  Praktek  Dagang International ,  Bandung:  Mandar Madju.
Friedmann,W.,  1994, Teori  dan  Filsafat Hukum  :  Idealisme  Filosofis  dan Problema  Keadilan ,  diterjemahkan oleh  Muhamad  Arifin,  Susunan  II, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Fuady,  Munir, 2001, Hukum  Kontrak (Dalam  Sudut  Pandang  Hukum
Bisinis) ,  Bandung  :  Citra  Aditya Bakti . Hal
Gifis,  Steven,  1984. Law  Dictionary ,  New York,  USA:  Baron’s  Education Series.Inc.
Hadjon,  Philipus  M.  1987, Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu.
Huijbers,    Theo,  1982, Filsafat  Hukum dalam Lintasan Sejarah , Yogyakarta: Kanisius.
Huijbers, Theo,  1995, Filsafat  Hukum , Jakarta: Kanisius.
Ibrahim,  Johannes  dan  Lindawati  Sewu,
2004, Hukum  Bisnis  Dalam  Persepsi Manusia  Modern ,  Bandung:  Refika Aditama.
Khairandy,  Ridwan,  2008,  Materi  Kuliah Hukum  Kontrak: Itikad  Baik  dalam
Pelaksanaan Kontrak (Super Eminent Principle yang
Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif ), Program  Magister  Ilmu  Hukum  :
Universitas Jember.
Kusumohanidjojo, Budiono, 2001, Panduan  Untuk  Merancang  Kontrak , Jakarta: Grasindo.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2006, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana.
Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, Aspek-aspek Hukum  Perdata  Internasional  dalam Transaksi Bisnis Internasional , Bandung: Refika Aditama.
Poesoko,    Herowati,  2007, Parate  Exekusi Obyek Hak
Tanggungan
(Inkonsistensi,  Konflik  Norma  dan
Kesesatan  Penalaran  dalam  UUHT) ,
Yogyakarta : LaksBang.
Poerwadarminta,W.J.S.,  1985,
Kamus Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta: Balai Pustaka.
Rahardjo,  Satjipto,  2000, Ilmu  Hukum , Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti
Salman,  Ocje  dan  Anton  F  Susanto,  2005, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka
Kembali ,  Cetakan  Kedua,  Bandung: Refika Aditama.
Satrio,  J.  (1),  1992, Hukum  Perjanjian , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Setiawan,  R.,  1979, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Bandung: Binacipta.
Sjahdeini,Sutan  Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia , Jakarta : Institut Bankir Indonesia dan Macanan Jaya Cemerlang.
Subekti,  1992, Aspek-Aspek  Hukum Perikatan  Nasional ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Biodata Penulis Yassir  Arafat, S.H.,M.H., Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Lahir  di  Pamekasan,  pada  tanggal  12  Juli 1981. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  pada tahun  2003,  dan  Magister  Hukum  dari Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  tahun 2008.