## “PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGAUDIT
KEUANGAN NEGARA PADA PDAM KOTA SAMARINDA”.
Rustiana, S.H dan Jaidun, S.H.,M.H

## ABSTRAK
Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai salah  satu  lembaga  tinggi negara  dituntut  untuk terus  meningkatkan  kinerja  sumber  dayanya, agar  tetap  eksis  dalam  memberikan amanah negara untuk mendukung kinerja pemerintah yang bersih dan berwibawa. BPK merupakan lembaga  pengawas  Eksternal yang memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan hasil pemeriksaannya terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang  dilakukannya  beragam,  seperti  pemeriksaan  kinerja,  pemeriksaan  dengan tujuan tertentu,  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  dalam  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara  BPK tidak  boleh  bertindak  membuat  peraturan  yang  bertentangan dengan  segala  aturan  yang  telah  ditetapkan,  yaitu kewenangan  BPK  dalam  memeriksa keuangan  negara,  sehingga  dalam  hal  melakukan audit BPK  tidak  boleh  lepas  dari control segala peraturan yang telah mengatur hal tersebut.
Kata kunci: Peran Badan Pemeriksa Keuangan, Keuangan Negara.

## ABSTRACT
As  one  of  the  state  agencies  are  required  to  continuously  improve  the  performance  of resources,  in  order  to keep providing  state  mandate  to  support  the  government's performance when is clean and respectable. BPK Indonesian Supreme Audit institutions is  an  external  watchdog  agency  that  has  the  responsibility  to  provide  an  audit  of  the DPR, DPD, and  DPRD.  Type of examination  diverse is accomplishments,  such  as  the performance  examination,  examination  with  a  specific  purpose, etc.  the management and financial responsibilities of the state BPK should not be acting legislation which is contrary to all the rules that have been set, that the authority of the BPK in the finances of the state, so in addition to performing audit should not be separated from the control of all the rules that have arranged it.
Keywords: Role of the Supreme Audit Agency, the State Finance.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pasal  23  ayat  5  Undang – Undang  Dasar  Tahun  1945  menetapkan  bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 1
Berdasarkan  amanat  Undang – Undang  Dasar  Tahun  1945  tersebut  telah
1 Berdasarkan http.www.samarinda.Bpk.go.id/#
dikeluarkan  Surat  Penetapan  Pemerintah  No.11/OEM  tanggal  28  Desember  1946 tentang  pembentukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  pada  tanggal  1 Januari  1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan  dengan  suratnya  Nomor  :  941  tanggal  12  April  1947  telah mengumumkan  kepada  semua  instansi  di  Wilayah  Republik  Indonesia  mengenai tugas  dan  kewajibannya  dalam  memeriksa  tanggung  jawab  tentang  Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu  berlaku  bagi  pelaksanaan  tugas  Algemene  Rekenkamer  (Badan  Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.
Dalam Penetapan Pemerintah Nomor : 6 Tahun  1948 tanggal 6 Nopember 1948  tempat  kedudukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dipindahkan  dari  Magelang ke  Yogyakarta.  Negara  Republik  Indonesia  yang  ibukotanya  di  Yogyakarta  tetap mempunyai  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sesuai  ketentuan  Pasal  23  ayat  (5)  UUD Tahun  1945;  Ketuanya  diwakili  oleh  R.  Kasirman  yang  diangkat  berdasarkan  SK Presiden  RI tanggal  31  Januari  1950  No.13/A/1950  terhitung  mulai  1  Agustus 1949. Dengan  dibentuknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS) berdasarkan  Piagam  Konstitusi  RIS  tanggal  14  Desember  1949,  maka  dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor)  yang merupakan salah satu alat  perlengkapan  negara  RIS,  sebagai  Ketua  diangkat  R.  Soerasno  mulai  tanggal 31  Desember  1949,  yang  sebelumnya  menjabat  sebagai  Ketua  Badan  Pemeriksa Keuangan  di  Yogyakarta.  Dewan  Pengawas  Keuangan  RIS  berkantor  di  Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies  Civil  Administration  (NICA). Dengan  terbentuknya  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1950,  maka  Dewan  Pengawas Keuangan  RIS  yang  berada  di  Bogor  sejak tanggal  1  Oktober  1950  digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor  menempati  bekas  kantor  Dewan  Pengawas  Keuangan  RIS.  Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. 2
Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya  kembali  UUD  Tahun  1945.  Dengan  demikian  Dewan  Pengawas Keuangan  berdasarkan  UUD  1950  kembali  menjadi  Badan  Pemeriksa  Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI  (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya  masih  tetap  menggunakan  ICW  dan  IAR. Dalam  amanat-amanat Presiden  yaitu  Deklarasi  Ekonomi  dan  Ambeg  Parama  Arta,  dan  di  dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan,  sehingga  dapat  menjadi  alat  kontrol  yang  efektif.  Untuk  mencapai tujuan  itu  maka  pada  tanggal  12  Oktober  1963,  Pemerintah  telah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  No.  7  Tahun  1963  (LN  No.  195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) Nomor : 6
Tahun  1964  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Gaya  Baru. Untuk  mengganti PERPU  tersebut,  dikeluarkanlah  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  Tahun  1965 yang antara  lain  menetapkan  bahwa  Presiden,  sebagai  Pemimpin  Besar  Revolusi pemegang  kekuasaan  pemeriksaan  dan  penelitian  tertinggi  atas  penyusunan  dan pengurusan  Keuangan  Negara.  Ketua  dan  Wakil  Ketua  BPK  RI  berkedudukan masing-masing  sebagai  Menteri  Koordinator  dan  Menteri. Akhirnya  oleh  MPRS dengan  Ketetapan  No.X/MPRS/1966  Kedudukan  BPK  RI  dikembalikan  pada posisi  dan  fungsi  semula  sebagai  Lembaga  Tinggi  Negara.  Sehingga  UU  yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973  dengan  Undang – Undang    No.  5  Tahun  1973  Tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan.
Dalam  era  Reformasi  sekarang  ini,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002  yang  memperkuat  kedudukan  BPK  RI sebagai  lembaga  pemeriksa  eksternal di  bidang  Keuangan  Negara,  yaitu  dengan  dikeluarkannya  TAP  MPR No.VI/MPR/2002  yang  antara  lain  menegaskan  kembali  kedudukan  Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal  keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan  profesional. Berdasar  kepada  Pasal  23G  Undang-Undang  Dasar  1945 Amandemen ketiga ayat1; dan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Ayat 2 Tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  bahwa  Badan  Pemeriksa  Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Untuk menjalankan  amanat  tersebut  maka  wilayah  kerja  Badan  Pemeriksa  Keuangan diperluas  dengan  mendirikan  kantor-kantor  perwakilan  di  tiap  propinsi,  salah satunya yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Surat Keputusan  BPK  RI  Nomor  12/SK/I-VII.3/6/2006  tanggal  06  Juni  2006,  Ketua Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI  Prof.  Dr.  Anwar  Nasution  meresmikan  BPK  RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juni 2006.
Sejak  diresmikan  hingga  sekarang,  perwakilan  BPK  RI  yang  beralamat  di Jalan  Moh.  Yamin  No.  4  Samarinda  dengan  nomor  telepon  (0541)  743798,  fax (0541)743171,  alamat  email  samarinda@bpk.go.id  dan  masih  menempati  gedung milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dengan surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung No.011/3142/;BUP-VI/2006.
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah salah satu unsur Pelaksana  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  berada  di  bawah  Auditor  Keuangan Negara VI (AKN VI) dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK RI. Untuk wilayah  kerjanya,  Kantor  Perwakilan  ini  membagi  2  wilayah  kerja  yaitu  Sub Auditorat  Kalimantan  Timur  I  yang  terdiri  dari  Pemerintah  Propinsi  Kalimantan Timur,  Kota  Samarinda,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Kota  Bontang,  Kota Balikpapan,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  dan  Kabupaten  Pasir.  Dan  Sub Auditorat  Kalimantan  Timur  II  yang  terdiri  dari  Pemerintah  Kota  Tarakan, Kabupaten  Kutai  Barat,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Kabupaten  Berau,  Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung serta  BUMD  dan  lembaga  terkait  di  lingkungan  entitas  tersebut.  Sebelum diresmikan  sebagai  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Kalimantan  Timur,  wilayah pemeriksaan provinsi Kalimantan Timur ada di bawah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sebagai  salah  satu  lembaga  tinggi
negara dituntut untuk terus meningkatkan kinerja sumber dayanya, agar tetap eksis dalam  mengemban  amanah  negara  untuk  mendukung  kinerja  pemerintah  yang bersih  dan  berwibawa.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  mempunyai  visi  menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai – nilai  dasar  untuk  berperan  aktif  dalam  mendorong  terwujudnya  tata  kelola keuangan  negara  yang  akuntabel  dan  transparan.Untuk  mewujudkan  visi  tersebut perlu  komitmen  bersama  dari  seluruh  komponen  lembaga  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  Berdasarkan ketentuan pasal 23E, perubahan ketiga Undang – Undang  Dasar  1945  dan  pasal  2  Undang – Undang  Nomor  5  Tahun 1973, Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK – RI) telah memeriksa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda.
Pemeriksaan  atas  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Kota  Samarinda dilakukan  dengan  berpedoman  pada  Standar Audit  pemerintah  (SAP)  yang ditetapkan oleh BPK-RI pada tahun 1995. Pemeriksaan atas Perusahaan Daerah Air  Minum  Kota  Samarinda  merupakan  pemeriksaan  atas  hal – hal  yang berkaitan dengan keuangan, bertujuan untuk menentukan apakah :
a. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kreteria yang ditetapkan.
b. Entitas  yang  diperiksa  telah memenuhi  persyaratan  kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu.
c. Sistem  pengendalian  interen  baik  terhadap  laporan  keuangan  maupun pengamanan  terhadap  kekayaan  telah  dirancang  dan  dilaksanakan  secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai  lembaga  pengawas  eksternal memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  hasil  pemeriksaannya  terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang dilakukannya  beragam, seperti pemeriksaan  terhadap  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah, pemeriksaan  kinerja,  pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu,  dan  lain – lain. Menurut pendapat para  ahli  yaitu  George R Terry  didalam buku  yang berjudul Hukum Keuangan Negara bahwa :
“pengawasan  dapat  dirumuskan  sebagai  proses  penentuan  apa  yang harus  dicapai  yaitu  standar,  apa  yang  sedang  dilakukan  yaitu  menilai pelaksanaan  dan  bila  perlu  melakukan  perbaikan – perbaikan  sehingga pelaksanaan sesuai dengan renc ana, yaitu selaras dengan standar” 3 .
Didalam  melakukan  pengawasan  terdapat  kendala – kendala  yang dihadapi antara lain:
Pertama pejabat yang salah menangkap makna dan esensi sesungguhnya terhadap  tugas – tusas  pengawasan.kedua,  persepsi  beberapa  pihak  bahwa pengawasan hanya untuk mencari – cari kesalahan. Ketiga, sikap apatisme dan tidak mau peduli karena menilai pengawasan sudah dilakukan secara fungsional, padahal  pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  yang  sejajar dengan  fungsi  lainnya.Keempat,dikalangan  tertentu  adanya  perasaan  ewuh perkewuh  dalam  melaksanakan  pengawasan  sehingga  nampak  ada  kontropersi antara rasa kebersamaan dengan sikap lugas dalam melaksanakan tugas. Kelima, kesalahan  dalam  menempatkan  seseorang  pada  kedudukannya.  Keenam,  kolusi atau  persekongkolan  antara  pimpinan  dan  bawahan.  Ketujuh,  ketakutan  akan timbulnya reaksi karena pimpinan mempunyai kelemahan sendiri yang mungkin
3 W. Riawan Tjandra  2013, hukum Keuangan Negara Penerbit PT. Gramedia idia sarana Indonesia, Jakarta Hal.155
akan  dibongkar  bawahan.  Kedelapan,  kebiasaan  menyenangkan  pimpinan  asal atasan  senang  sehingga  memastikan  kreatifitas  dan  inovasi  serta  hilangnya objektivitas. 4
Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai  lembaga  pemeriksa,  tetapi  juga diperuntukkan  bagi  yang  diperiksa  terkait  dengan  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  negara.  Pengaturan  tata  cara  pelaksanaan  pemeriksaan  bagi BPK  dilimpahkan  kepada  ketua  Badan  Pemeriksa  Keuangan  untuk mengaturnya.  Jadi  ketua  BPK  mendapat  delegasi  untuk  membuat  peraturan tentang  cara  BPK  melakukan  pemeriksaan  pengelolaan  tanggung  jawab keuangan  negara.  Terkait  dengan  peraturan  ketua BPK  maka  penulis  ingin mengetahui  bagaimana  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  23E  Sekalipun demikian  ketua  BPK  tidak  boleh  bertindak  membuat  peraturan  yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pengelolaan dan  tanggung    jawab  keuangan  negara  dan  Undang-Undang  nomor  15  tahun 2006 tentang badan Pemeriksa Keuangan.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Peranan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam Mengaudit Keuangan Negara Pada PDAM Kota Samarinda?
2. Apakah  hasil  audit  Badan  Pemeriksa  keuangan  Republik  Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan PDAM   Kota Samarinda ?

## C. Tujuan Penelitian
a. Untuk  Mengetahui dan  mengkaji  Peranan  Badan  Pemeriksa    Keuangan Republik  Indonesia  Perwakilan  Propinsi  Kalimantan  Timur  Dalam Mengaudit   Keuangan Negara Pada  PDAM  Kota  Samarinda
b. Untuk  Mengetahui  dan  mengkaji  apakah  hasil  Audit  Badan  Pemeriksa Keuangan dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  tertib  administrasi keuangan PDAM Kota Samarinda.

## BAB II METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder . Untuk menunjang dan melengkapi data,maka dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang menunjang penelitian normatif.
2. Sumber Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :
4 Hidayat 2008, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Model Kelembagaan Lembaga Pengawas Daerah.Wacana Kinerja Vol 11 No. 1 (Maret)
1) Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat yang terdiri dari :
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
d) Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan
e) Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
f) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara
g) Keputusan  Walikota  Samarinda  No.500/613/HK- KS/  2008  tentang besaran tarif air minum dan biaya abodemen PDAM samarinda
h) Perda No. 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan  Perusahaan Daerah
Air Minum
i) Tarif  Air  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  tahun  2006 tentang  Pedoman      Teknis  dan  Tata  Cara  Pengaturan  Air  Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
2) Bahan  Hukum  Sekunder  ,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer , yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini .
3) Bahan  HukumTertier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum sekunder yang terdiri dari:
a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
b) Kamus Hukum c) Kamus Inggris Indonesia d) Ensiklopedia
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara  ,  yaitu  melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan subjek  penelitian  (narasumber  dan  responden) tentang  permasalahan dalam  penelitian  ini  dengan  pedoman  wawancara.  Pelaksanaan wawancara  dilakukan  secara  langsung  dengan  Bapak  lukman  Hakim selaku kepala auditor di Badan Pemeriksa Keuangan. Dan Ibu Afny Nur Aeny selaku pelaksana pembukuan.
b. Daftar  pertanyaan,  yaitu  menyampaikan  daftar  pertanyaan  secara  tertulis kepada  subjek  penelitian  (narasumber  dan  responden)  tentang permasalahan dalam penelitian ini.
4. Studi dokumen dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
5. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Samarinda

## 6. Analisa Data
Data  yang  telah  dikumpulkan  dari  penelitian  kepustakaan  maupun  dari penelitian  lapangan  selanjutnya  dianalisa  secara  kualitatif  ,  yaitu  metode analisa  data  dengan  cara  mengelompokan  dan  menyeleksi  data  yang
diperoleh  dari  penelitian  menurut  kualitas  dan  kebenarannya,  kemudian dihubungkan  dengan  teori-teori  dari  studi  kepustakaan  sehingga  diperoleh jawaban  atas  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Dalam  analisis  data  ini digunakan  cara  berpikir  induktif,  yaitu  menyimpulkan  hasil  penelitian  dari hal  yang  bersifat  khusus  untuk  kemudian  diambil  kesimpulan  yang  bersifat umum.
BAB III

## PEMBAHASAN
A. Peranan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Perwakilan Propinsi  Kalimantan  Timur  Dalam  Mengaudit  Keuangan  Negara  Pada PDAM  Kota Samarinda
Peranan  Badan  Pemeriksa  keuangan  didalam  mengaudit  keuangan  negara pada PDAM kota samarinda adalah :
1. Memberikan  opini  apakah  wajar  dan  tidak  wajar  dalam  laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Mendalami kebijakan dan masalah publik.
3. Melakukan  evaluasi  dan  memberikan  rekomendasi  bagi  peningkatan efektifitas  dan  efisiensi  kebijakan  pemerintah  serta  ketaatan  atas  aturan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
4. Membantu  pemerintah  untuk  mengimplementasikan  paket  ketiga  UU tentang keuangan negara tahun 2003-2004 melalui:
a. Penyatuan  anggaran  non  bujeter  dan  kegiatan auasi-fiskal  ke  dalam APBN.
b. Memperjelas  peran  dan  tanggung  jawab  lembaga  negara  pada  semua tingkatan.
c. Mendorong  proses  penyiapan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  anggaran negara yang transparan dan akuntabel.
d. Meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  transaksi  keuangan antara  instansi  pemerintah  di  tingkat  pusat,  daerah  serta  keduanya maupun  antara  pemerintah  dengan  BUMN,  BUMD  serta  perusahaan swasta yang mendapatkan subsidi dari negara.
5. Membantu  pemerintah  melakukan  perubahan  struktural  BUMN,  maupun Badan  Layanan  Umum.  Upaya pemberantasan  korupsi  dengan  melaporkan tindakan KKN kepada penegak hukum.
Peranan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu Gelombang repormasi  telah  mengakibatkan  pemerintah  pusat  melakukan  berbagai  tahapan perubahan  termasuk  perubahan  dalam  pengelolaan  dan  pertanggung  jawaban keuangan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang  pengelolaan  dan  pertanggung  jawaban  keuangan  daerah.  Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dipersyaratkan bahwa setiap pemerintahan daerah wajib  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  terdiri  atas  Neraca,  Laporan perhitungan  APBD,  Laporan  aliran  kas  dan  catatan  atas  laporan  keuangan. Pelaporan  keuangan  tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat (public accountability). 5
Semangat  reformasi  tersebut  telah  mewarnai  pendayagunaan  aparatur daerah  dengan  tuntutan  untuk  mewujudkan  administrasi  keuangan  daerah  yang mendukung  kelancaran  dan  keterpaduan  pelaksanaan  tugas  dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (good governance).
Untuk mendukung keberhasilan tersebut, pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan  negara  wajib  dilakukan  secara  tertib,  taat  pada peraturan  perundangan,  efisien,  ekonomis,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan.  Pengelolaan  keuangan Negara  disini  adalah  keseluruhan  kegiatan  pejabat        pengelolaan  keuangan negara  sesuai  kedudukan dan  kewenangannya,  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara.
Peranan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai  salah  satu  transpormasi paradigmatik  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah adalah  adanya  ketentuan  dilakukannya  audit  oleh  BPK- RI  .  Audit  yang dilakukan  oleh  BPK-RI  sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  keuangan  Negara meliputi  pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan  kinerja,  dan  pemeriksaan  dengan tujuan tertentu atas seluruh unsur keuangan negara.
Untuk  pemeriksaan  keuangan  ,  Undang-undang  nomor  17  tahun  2003 tentang  keuangan  negara mensyaratkan  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah untuk  diaudit  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI  ) sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Audit oleh  BPK-RI  tersebut  merupakan  proses  identifikasi  masalah,  analisis,  dan evaluasi  yang  dilakukan  secara  independen,  obyektif,  dan  propesional berdasarkan  standar  pemeriksaan,  untuk  menilai  kebenaran,  kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menunjukan dengan dasar yang cukup dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah laporan keuangan disajikan secara  benar  dan  wajar  dari  posisis  keuangan  pemerintah  daerah,  sebagai  dari hasil  operasai  dan  perubahan-perubahannya  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi.
Lapaoran keuangan pemerintah daerah  yang telah diaudit oleh BPK-RI
tersebut  disampaikan  kepada  DPRD  sebagai  salah  satu  bahan  evaluasi  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Pasal  21  Undang-undang  Nomor  15  tahun  2004 tentang  pemeriksaan  Pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara antara lain menyatakan bahwa: 6
1. Lembaga  perwakilan  menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan  BPK  dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
2. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan .
3. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
4. DPR/DPRD dapatmeminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (3)
Dalam  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004  tersebut  BPK  diberi kebebasan  dan  kemandirian  dalam  penentuan  objek  pemeriksaan,  perencanaan, dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu  dan metode pemeriksaan, serta penyusunan  dan  penyajian  laporan  pemeriksaan.  Meskipun  demikian  BPK-RI menerima  masukan  dari  lembaga  perwakilan  dan  masyaraka  apabila  terdapat indikasi  penyimpangan  yang  ditemui  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan negara/daerah.
Untuk  itu  BPK-RI  setiap  tahun  menganggarkan  belanja  pemeriksaan atas permintaan ( on-call audit) yang akan dilaksanakan apabila ada permintaan dari  DPRD  maupun  masyarakat.Setelah  selesai  audit,  auditor  diwajibkan  untuk menyusun  dan  menyampaikan  laporan  hasil  audit  secara  tepat  waktu.Laporan hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  disampaikan  oleh BPK kepada DPRD dan gubernur/bupati/walikota/sesuai dengan kewenangannya  selambat-lambatnya  2  (dua)  bulan  setelah  menerima  laporan keuangan dari pemerintah daerah.
Selain  itu,  masyarakat  menuntut  agar  pemerintah  daerah  memberikan perhatian  yang  sungguh-sungguh  dalam  menanggulangi  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN)  sehingga  tercipta  pemerintahan  yang  bersih  dan  mampu menyediakan public  goods  and  services sebagaiman  diharapkan  oleh masyarakat.Dari  sinilah  diadakan  pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu  yaitu pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi atas indikasi tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  yang  dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah :
1) Pasal 2  ayat  (1)  “  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
2) Pasal  3  “  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menguntungkan  d iri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.” Mengacu  kepada  definisi  dari  masing-masing  pasal  maka  dapat  diuraikan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yaitu :
1. Setiap  orang  termasuk  pegawai  negeri,  orang  yang  menerima  gaji  atau upah  dari  keuangan  negara  atau  daerah,orang  yang  menerima  gaji  atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
2. Secara  melawan  hukum  adalah  melawan  hukum  atau  tidak,  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  baik  secara  formal  maupun  material, meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  maupun perundangan, atau  tindakan yang  melawan  prosedur  dan  ketentuan dalam sebuah instansi.
3. Memperkaya  diri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara adalah sesuai dengan peletakan kata dapat sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,  menunjukan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik
formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur perbuatan  yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara. Kerugian Negara yang dihitung oleh auditor investigasi adalah kerugian yang  didasarkan  kepada  perhitungan  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip akuntansi.Hal  ini  karena  berkaitan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  BPK dalam  melakukan  audit  yang  didasari  kepada  prinsip-prinsip  akuntansi. Berdasarkan  berbagai  putusan  hakim  terhadap  ada  atau  tidaknya  suatu kerugian  negara  dapat  secara  sederhana  dirumuskan  pengertian  kerugian nagara, yaitu :
1. Berkurangnya asset dari suatu entitas pemerintahan
2. Bertambahnya  pengeluaran  keuangan  Negara  atas  prestasi  yang  tidak diperoleh suatu entitas pemerintah. Setiap audit investigasi hendaklah mengandung prinsip sebagai berikut :
1. Audit  investigasi  tidak  seperti  audit  keuangan  dimana  auditor memfokuskan  pada  perkecualian,  kejanggalan,  ketidak  beresan akuntansi,  dan  pola  tindakan  bukan  hanya  pada  kesalahan  biasa  dan kelalaian.
2. Indikasi  korupsi  cenderung mengarah  pada  struktur  teori  sekitar motivasi,  kesempatan  dan  keuntungan  sehingga  seringkali  korupsi dilakukan untuk alasan ekonomi, egosentris, ideologi, dan psikotik.
3. Indikasi  korupsi  dalam  lingkungan  yang  menggunakan  computer  dapat terjadi pada setiap tahap sistem masukan, pengolahan dan keluaran.
4. Korupsi  lebih  disebabkan  ketiadaan  pengendalian  dari  pengendalian yang  lemah.Dengan  demikian  pencegahan  indikasi  korupsi  adalah masalah  pengendalian  yang  memadai  dan  suatu  lingkungan  kerja  yang menetapkan  penghargaan  yang  tinggi  atas  kejujuran  pribadi  dan perlakuan yang adil.
Bahwa ada beberapa hal yang mendasari kebutuhan akan penyiapan proses auditing yaitu  : 7
1. Kendali saat ini ada ditangan masyarakat.Masyarakat memiliki hak yang bebas  untuk  mengakses informasi  mengenai  pengelolaan  sumber  daya ekonomi publik.
2. Kompleksitas  laporan  keuangan.Semakin  kompleks  laporan  keuangan yang  dihasilkan,  tingkat  kesalahan  semakin  tinggi  pula.  Walaupun sekarang  ini  masyarakat  semakin  mampumembaca  laporan  keuangan, tetapi  mereka  tetap  membutuhkan  orang  yang  memiliki  keahlian propesional untuk menguji informasi dalam laporan keuangan tersebut.
3. Pihak  manajemen  pemerintah  daerah  memiliki  kecendrungan  ingin sukses  dan  meminimalisir  kesalahan  pemerintahannya  sehingga  perlu diverifikasi kebenaran laporan keuangan yang disajikan oleh mereka.
4. Kontrol dan kredibilitas. Audit akan menambah kontrol dan kredibilitas laporan  keuangan.  Untuk  itu  sangat  penting  melakukan  pemeriksaan atas informasi keuangan untuk menghindari adanya kesalahan penyajian dan pengungkapan.
7 Indra Bastian 2003, sistem akuntansi sektor publik edisi 1 penerbit salemba empat
5. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.Prosesaudit akan memberikan nilai tambah bagi pemenuhan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
6. Identifikasi  terhadap  kelemahan  sistem.  Walaupun  pemerintah  daerah memiliki berbagai pengendalian internal untuk pengendalian organisasi, namun  juga  mereka  perlu  mengetahui  adanya  kelemahan  dalam  sistem mereka. Jadi auditor dibutuhkan dalam meriview sistem tersebut.
Pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  oleh  BPK-RI sebelum  laporan  keuangan  tersebut  diserahkan  kepada  DPRD  dilakukan sehubungan  dengan  fungsi  DPRD adalah  fungsi  pengawasan  bukan pemeriksaan.  Pasal  96  Kepmendagri  Nomor  29  tahun  2002  menyatakan  bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melaksanakan pengawasan  tersebut  bukan  bersifat  pemeriksaan.  Dengan  pelaksanaan  audit oleh BPK-RI tersebut diharapkan DPRD dapat langsung melakukan analisa dan menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan  keputusan .
B.    Hasil  Audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Dapat  di Pergunakan  Untuk  Meningkatkan  Tertib  Administrasi  Keuangan  PDAM Kota Samarinda
Berdasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan ditemukan bahwa  hasil audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan dapat  digunakan  oleh  PDAM untuk meningkatkan  tertib  administrasi  keuangan  PDAM  Kota  Samarinda karena  sebelum  terjadi  penyimpangan  sudah  diberitahu  terlebih  dahulu. Sehingga  sangat  kecil  sekali  terjadi  penyelewengan  tentang  laporan  keuangan diPDAM,  berkurangnya  tingkat  pencurian  air,  berkurangnya  tunggakan pembayaran  air  oleh  masyarakat,  disebabkan  oleh  pelayanan  PDAM  yang semakin membaik ramah kepada masyarakat.
Pemeriksaan  BPK  atas  penguasaan,  pengurusan  dan  pertanggung jawaban  keuangan  negara  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dilakukan terhadap  hal-hal  yang  sudah  dilaksanakan  atau  sudah  terjadi,  dan  yang  telah disusun  pertanggung  jawabannya,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya(Post Audit).
Pelaksanaan  pemeriksaannya  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan setempat. Sementara itu, agar kegiatan pemeriksaan  BPK  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien,  perlu memperhatikan  sistim  pengendalian  interen  pemerintah  yang  berjalan,  yaitu antara  lain  dengan  memperhatikan  dan  memanfaatkan  Laporan  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (LAPIP).
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  adalah penilaian  yang  objektif,  sehingga  hasil  pemeriksaannya  dapat  diterima  oleh semua  pihak.Untuk  itu  diperlukan  suatu  standar  pemeriksaan  yang  dipedomi, baik  oleh  pemeriksa  dilingkungan  BPK  maupun  oleh  pemeriksa  dilingkungan aparat pengawasan fungsional lainnya, sehingga diharapkan hasil pemeriksaannya  berkualitas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  saling dimanfaatkan.
Kedudukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  selaku  pemeriksa  atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah bersifat bebas dan mandiri.  Bebas  diartikan  dapat  melakukan  segala  tindakan  yang  terkait
pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  dengan  tidak  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan  dan    tanggung  jawab  keuangan negara  tidak  boleh  dipengaruhi oleh  siapa  pun,  termasuk  pihak  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  bahkan dari dalam Badan Pemeriksa Keuangan sendiri.
Berdasarkan  laporan  keuangan  daerah  Propinsi  Kalimantan  Timur terjadi  peningkatan  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  hal  ini  terlihat  pada laporan  keuangan  pada  tahun  2013  ,dari  15  (lima  belas)  laporan  keuangan pemerintah  daerah  (LKPD)  terdapat  tiga  pemerintah  daerah  yang memperoleh  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  untuk  tahun  buku 2012, sedangkan pada tahun sebelumnya belum ada pemerintah daerah yang memperoleh    opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Ketiga  pemerintah daerah  tersebut  adalah  Pemerintah  Kota  Tarakan,  Pemerintah  Kabupaten kutai  kertanegara  dan  pemerintah  propinsi  Kalimantan  Timur,  dan  12  (dua belas)  pemerintah  daerah  lainnya  memperoleh  opini  Wajar  dengan Pengecualian  (WDP)  .  Kondisi  tersebut  menunjukan  bahwa  akuntabilitas pelaporan keuangan dikalimantan timur menunjukan semakin membaik.

## BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian baik  penelitian  kepustakaan  maupun penelitian lapangan , serta analisis dan pembahasan yang penulis lakukan pada bab-bab  terdahulu,  berikut  disajikan  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Peranan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Perwakilan Propinsi  Kalimantan  Timur  Dalam  mengaudit  Keuangan  negara  pada PDAM    Kota    Samarinda  adalah  memberikan  opini  apakah  wajar  dan tidak  wajar  dalam  laporan  keuangan,  pemeriksaan  kinerja,  dan pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu.  Sedangkan  fakta-fakta  yang didapatkan  dilapangan  bahwa  Badan  Pemeriksa  keuangan  belum transparan  dalam  mengaudit  kinerja  dan  pemeriksaan  investigasi, masyarakat  belum  bisa  mengakses  data  dalam  institusi.  Upaya-upaya untuk  meningkatkan  kinerja  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dalam  hal melakukan  audit  sebagaimana  tugas  dan  fungsi  Badan  Pemeriksa Keuangan maka Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pendidikan dan pelatihan  secara  personal  terhadap  auditor  maupun  pengembangan kompetensi personal.
2. Hasil  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dapat  digunakan  untuk peningkatan  laporan  keuangan,  peningkatan  kinerja  bagi  PDAM  untuk masa  mendatang  sehingga  peran  Badan  Pemeriksa  keuangan  sebagai lembaga  negara  dapat  mencegah  dan menghindari  praktek  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada PDAM kota Samarinda.

## B. Saran
1. Hendaknya  Badan  Pemeriksa  Keuangan  lebih  memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan
Negara sehingga seluruh masyarakat dikota samarinda bisa mendapatkan informasi yang transfaran dan akuntabel.
2. Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan lebih meningkatkan kemampuan para  auditornya  dalam  mendeteksi  segala  penyimpangan  keuangan Negara  baik  dalam  hal  penyimpangan  administrasi  maupun  kinerja lembaga-lembaga  yang  dilakukan  audit.  Dengan  mengikuti  pendidikan propesional  lanjutan  maupun  seminar-seminar  atau  symposium  yang dilakukan baik oleh instansi maupun universitas.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur :
Brigham  dan  Houston,  2006, Fundamentals  of  Financial Management, buku  I edisi ke-10 Jakarta ,Penerbit salemba empat.
Gunawan  Sabar,  2007 Kajian  kinerja  lembaga  Pengawasan  Daerah, Bandung PKP.2A I LAN
Handoko Tani, 2003 Managemen edisi 2 yogyakarta : BFE Yogyakarta Hidayat, 2008  ,Evaluasi  kinerja  dan  pengembangan  Model  Kelembagaan lembaga pengawas daerah .Wacana Kinerja Vol. 11 No.1 Maret .
Harahap  Sofyan  Safri  2006, Analisis  Kritis  Atas  Laporan  Keuangan, Edisi  5, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada.
Indra  Bastian  2003, sistim  Akuntansi  sector  public, edisi  1  penerbit  salemba empat.
Kasmir,  Dr.2012  .Analisa  Laporan  keuangan, cetakan  ke-5,  Jakarta  PT.Raja Grafindo Persada.
Muhammmad  Djafar  Saidi  2008, Hukum  keuangan  Negara, Penerbit  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Peter  Mahmud Marzuki,Prof.DR.SH.,M.S.LLM,  2007 Penelitian  Hukum Jakarta Prenada media group
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  2012 Metode  Penelitian  Hukum ,Galia  Indonesia, Jakarta 2012
Soerjono  Soekanto  dan Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif,Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
W.Riawan  Tjandra  2013, Hukum  Keuangan  Negara penerbit  PT.  Gramedia widia Sarana Indonesia ,Jakarta
B. Peraturan Perundang – undangan :
1.Undang - Undang Dasar 1945
2.Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3.Undang – Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
5.Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan negara
6.Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
8.Keputusan Walikota Samarinda No.500/613/HK- KS/ 2008 tentang besaran tarif air minum dan biaya abodemen PDAM samarinda
9.Perda  No.  04  Tahun  2010  tentang  Pembentukan  Perusahaan  Daerah  Air Minum
C. Internet     :
- Http.www.samarinda Bpk.go.id/#
- Http://oneclubaplikom.wordpress.com/2010/11/21/peran-bpk-dalam- pemeriksaan-dan-pengawasan-pengelolaan-keuangan-negara/
- www.bpk.go.id/page/profillbpk
- Widianto,  eko  adi  2012  ,  Analisis  Kinerja  keuangan  PDAM  Tirta  kencana samarinda  periode  2006- 2010  Berdasarkan  SK  mendagri  no.47  tahun  1999 jurnal eksis Vol 8 No.1 (diakses 07 oktober 2012) http://www.karyailmiah.polnes.ac.id