Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No. 4 April 2022
Malpraktik Kedokteran Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi dan Etika Profesi
Jamaluddin 1 dan Ratna Karmila 2
Universitas Islam Riau Pekanbaru, Indonesia 1 dan Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia 2
Email: djamaluddinali@gmail.com 1 dan ratnakarmila.sppd@gmail.com 2

## Abstrak
Profesi kedokteran adalah profesi yang dekat dan lekat dengan masyarakat, sebagai profesi yang mengharuskan  berinteraksi  dengan  masyarakat  luas,  maka  dokter  dan  tenaga  medis  lainnya diberikan tanggungjawab yang besar dalam mengusahakan kesembuhan pasiennya. Namun tidak jarang muncul kasus malpraktek sebagai buah dari kekeliruan  maupun kesalahan pribadi yang dilakukan oleh tenaga medik. Tujuan penelitian untuk mengetahui malpraktik kedokteran yang ditinjau  dari  sisi  pidana,  administrasi  maupun  kode  etik.  Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  dengan  pendekatan  telaah  undang-undang  yang  terkait  untuk  menemukan  hasil  dari masalah yang diangkat. Adapun hasil yang didapatkan bahwa Malpraktik dalam unsur hukum pidana ialah Malpraktik yang kriminalitas dalam bidang medis, Seorang tenaga medis dikatakan telah melakukan malpraktik administrasi apabila ia telah menyimpangi hukum administrasi, dan Malpraktik  etik  dan  profesi  juga  bisa  timbul  apabila  dokter  bertentangan  dengan  etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran.
Kata Kunci: Administrasi; Etika; Pidana; Kedokteran; Malpraktik

## Abstract
The medical profession is a profession that is close and close to the community, as a profession that  requires  interacting  with  the  wider  community,  doctors  and  other  medical  personnel  are given a great responsibility in seeking the recovery of their patients. However, it is not uncommon for cases of malpractice to appear as a result of mistakes or personal mistakes made by medical personnel. The purpose of the study was to determine medical malpractice in terms of criminal, administrative and code of ethics. This research method is normative juridical with an approach to reviewing related laws to find the results of the issues raised. The results obtained are that malpractice in the elements of criminal law is malpractice which is criminal in the medical field, a medical worker is said to have committed administrative malpractice if he has deviated from administrative  law,  and  ethical  and  professional  malpractice  can  also  arise  if  the  doctor contradicts the medical ethics that is part of the standards of principles, ethics, rules and norms that apply in medicine.
Keywords : Administration; Ethics; Criminal; Medicine; Malpractice

## Pendahuluan
Adanya  berbagai  interaksi  antar  sesama  masyarakat  dalam  berbagai  lingkup  di kehidupan  sehari-hari,  tidak  hanya  membawa  manfaat  yang  saling  menguntungkan sebagai  esensi  dari  ‘masyarakat  adalah  makhluk  sosial’,  namun  terkadang  pula menimbulkan  polemik  dari  adanya  salah  satu  pihak  yang  tidak  konsisten  dalam
menjalankan  norma  dengan  semestinya  hingga  muncul  delik  dalam  banyak  kasus. Kemungkinan munculnya delik di dalam berbagai kegiatan dalam profesi adalah hal yang niscaya, mengingat delik itu sendiri bisa muncul karena unsur sengaja ataupun kealpaan yang merupakan sisi lumrah dari seorang manusia.
Timbulnya  masalah  hukum,  berkaitan  erat  dengan  adanya  salah  satu  pihak  yang dilanggar dalam sebuah perbuatan atau adanya salah satu pihak yang melanggar hukum yang  telah  disepakati  dalam  transaksi  atau  perbuatan  yang  dilakukan  bersama-sama. Masalah  hukum  tersebut  bisa  terjadi  di  dalam  keadaan  beserta  aktifitas  apapun merupakan konsekuensi dari hakikat manusia sendiri, yakni sebagai makhluk yang tidak luput dari sifat salah dan keliru. Dalam hal ini, masalah hukum tidak luput terjadi dalam keadaan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  hingga  kemudian banyak kasus yang terjadi dan dikenal dengan nama malpraktik.
Program  pembangunan  kesehatan  di  Indonesia  dikhususkan  guna  memupuk kesadaran, kemampuan, kemauan hidup yang sehat bagi segenap orang. Untuk itulah di dalam rangka untuk mengimplementasikan derajat kesehatan yang lebih optimal, yang demikian  itu  adalah  salah  satu  unsur  dari  kesejahteraan  umum  sebagaimana  yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tegaskan ( LUBIS , 2020). Sementara memang pada hakikatnya hak atas kesehatan adalah bagian daripada hak asasi manusia yang dalam kaitannya memerlukan adanya ketersediaan dalam berbagai layanan kesehatan,  beragam  obat-obatan,  dan  faktor-faktor  lainnya  yang  meliputi keberlangsungan hidup sehat dari individu itu sendiri.
Pada  praktiknya  di  lapangan,  seringkali  dijumpai  berbagai  fenomena  dimana seorang  pasien  yang  datang  untuk  mendapatkan  kesembuhan  menjadi  semakin  parah hingga menyebabkan sekurang-kurangnya kelumpuhan ataupun yang paling fatal adalah kematian  pasien.  Padahal  dokter  yang  memang  pada  fokus  tugasnya  adalah menyembuhkan  pasien,  tidak  terus  berhasil  menunaikan  tugasnya  dengan  baik  untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan penangan berujung pasien semakin darurat seperti kelalaian pada sementara dokter, atau penyakit  pasien  sudah  berat  sehingga  kecil  kemungkinan  sembuh,  atau  ada  kesalahan pada pihak pasien ( Achadiat , 2007). Hanya saja masyarakat secara luas lebih membuka mata  untuk  melihat  peran  dokter  yang  menanganinya,  sehingga  mudah  mengarahkan tuduhan padanya daripada melihat keadaan lain seperti memang pada dasarnya pasien telah benar-benar lemah.
Malpraktik sendiri adalah suatu diksi yang lumrah dan diperuntukkan pada  tindak pidana yang muncul dari orang yang yang memiliki profesi di dalam bidang kesehatan. Persoalan  Malpraktek  yang  atas  kesadaran  hukum  pasien  kemudian  berdampak  pada timbulnya suatu masalah hukum ( Isfandyarie, Afandi, Puspita, & Gufron, 2006). Istilah Malpraktik yang dikemukakan oleh Veronic yakni berasal dari “malpractice” yang hakikatnya adalah sebuah kesalahan di dalam melaksanakan profesi yang muncul sebagai akibat dari berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter (Isfandyarie et al., 2006).  Pengertian  ini  mengindikasikan  bahwa  Malpraktik  adalah  kesalahan  yang murni  ditimbulkan  dalam  profesi  kesehatan.  Sedangkan  menurut  pengertian  Harmien Hadiati, Malpraktik secara harfiah yakni bad practice (praktek yang buruk), atau praktek buruk yang memiliki kaitan dengan praktek penerapan ilmu-ilmu seputar teknologi medik di  dalam  menjalankan  profesi  medik  dan  mengandung  berbagai  ciri  khusus (Fitriono, Setyanto, & Ginting , 2016). Dapat dipahami dari pengertian menurut Harmien Hadiati, bahwa  malpraktek  pada  dasarnya  adalah  sebuah  perbuatan  atau  praktek  di  dalam pekerjaan yang buruk atau memiliki implikasi buruk di dalam penerapannya.
Adapun pengertian yang lebih sederhana dirumuskan oleh Zulkifli Muchtar bahwa Malpraktik adalah setiap kesalahan medis yang muncul dan timbul oleh dokter karena telah  melakukan  pekerjaan  dibawah  standar  ( Fitriono  et  al .,  2016).  Berbagai    definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Malpraktik diperbuat oleh seseorang yang bekerja dan  dunia  kesehatan  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lainnya.  Maka  kemudian hukum  kedokteran  sangat  penting  untuk  diketahui  lebih  lanjut  sebagai  seperangkat hukum yang mengatur mengenai produk profesi dokter karena adanya hubungan dengan pihak lain yakni dari pasien maupun dari tenaga kesehatan lain, dengan demikian hanya menyangkut profesi dokter ataupun sekelompok manusia di dalam kemasyarakatan yakni sebagai satu sistem yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus (Kesehatan, n.d.). Sebab, dalam hukum kedokteran sendiri, dipahami sebagai seperangkat atau wadah yang mengatur mengenai semua aspek yang memiliki kaitan dengan pemeliharaan dan upaya dibidang kesehatan.
Hukum seputar kedokteran juga mencakup mengenai kelalaian dalam medis, yakni suatu kondisi dimana seseorang yang dalam tindakannya kurang hati-hati dalam ukuran yang  wajar,  dilandasi  apa  yang  seseorang  itu  tidak  lakukan  padahal  semestinya  harus dilakukan. Maka kelalaian mencakup dua hal yakni  melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan serta tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan ( Gunawan, n.d.). Kelalaian  semacam  itu  dapat  menjadi  hal  yang  berbahaya  atau  membahayakan  dan mengancam  jiwa  seseorang  yang  justru  datang  untuk  menginginkan  kesembuhan, menjadi  harus  menanggung  resiko  dan  resiko  tersebut  bisa  sangat  berkurang  apabila seharusnya medis berhati-hati.
Maka  akan  muncul  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  yang  oleh  Hans  Kelsen mendefinisikannya  sebagai  suatu  perbuatan  tertentu  yang  bisa  dikenai  sanksi  atau hukuman  dari  kasus  perbuatan  yang  berlawanan,  dan  sanksi  tersebut  diberikan  karena orang  dengan  perbuatannya  sendiri  yang  menyebabkan  ia  harus  bertanggungjawab ( Asshiddiqie & Safa’at , 2006). Malpraktik adalah tindakan yang harus dikenai hukuman, agar menekan kasus yang serupa muncul kembali.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  akan  fokus  pada  pembahasan pertanggungjawaban hukum yang muncul dari tindakan para dokter yang terjadi karena Malpraktik  dan  kemudian  akan  penulis  klasifikasikan  berdasarkan  sifat  hukumnya  itu sendiri, untuk ditentukan seperti apa pertanggungjawaban pidana, administrasi serta etika profesi yang muncul dalam malpraktik kedokteran.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggungjawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung semua hal jika terjadi apa-apa serta dapat dipersalahkan, dituntut  atau  punah  diperkarakan.  Sementara  di  dalam  kamus  hukum,  tanggungjawab diartikan  sebagai  sebuah  keharusan  seseorang  untuk  menjalankan  apa-apa  yang  telah dikenakan wajib padanya ( Hamzah , 2016). Maka, dapat diartikan bahwa tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berkenaan sikap maupun moralnya dalam berperilaku.
Sumber  dari  tanggung  jawab  hukum  lahir  atas  penerapan  seseorang  dalam kemampuannya untuk bisa menggunakan hak dan/atau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, setiap tuntutan pertanggungjawaban di dalam hukum haruslah memiliki dasar.  Dasar  yang  dimaksudkan  dapat  menyebabkan  seseorang  menjadi  wajib  untuk bertanggungjawab. Sedangkan tanggung jawab hukum adalah sebagai kewajiban dengan tujuan  untuk  melakukan  sesuatu  dengan  cara  tertentu  serta  tidak  menyimpangi  aturan yang telah ada. Pada dasarnya, setiap individu dapat bertanggungjawab, apa yang mereka
pertanggung jawabkan adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Untuk itulah muncul istilah tanggungjawab pribadi atau tanggung jawab sendiri.
Konsep  pertanggungjawaban  hukum  adat  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban secara  hukum  atas  tindakan  yang  dimunculkan  oleh  seseorang  yang  ia  menyimpangi undang-undang. Hans Kelsen merumuskan sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban  hukum  yakni  “seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  pada  kejahatan tertentu yang ia lakukan atau pun ia bertanggung jawab dikarenakan sebuah sanksi jika apa  yang  ia  kerjakan  bertentangan.  Umumnya  sanksi  dimaksudkan  pada  si  pelaku langsung bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri ( Kelsen , 2013).
Delik menurut Simon adalah, salah satu perbuatan yang di dalamnya memiliki sifat melanggar hukum, yang diperbuat oleh seseorang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja,  dan  tindakan  yang  diperbuat  nya  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  undang- undang menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Delik formil dan delik materil dikenal dalam ilmu hukum, adapun yang dimaksud dengan delik formil yakni menitikberatkan perumusannya pada perilaku yang diancam atau yang dilarang dengan ancaman pidana oleh undang-undang. Adapun yang dimaksud dari delik materil,  yakni  perbuatan  yang  dititikberatkan  pada  akibat  yang  dapat  ditimbulkannya, serta  oleh  undang-undang  diancam  pidana,  atau  ringkasnya  delik  materil  muncul berdasarkan akibat dari perbuatan tersebut  ( Marpaung , 2008).  Dari uraian tersebut, dapat dipahami  bawah  delik  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  yang  berlaku  dan disertai sanksi apabila dilanggar.
Istilah tindak pidana atau delik dalam profesi kedokteran ialah istilah yang asing di dalam berbagai disiplin ilmu hukum. Tindak pidana profesi kedokteran adalah himpunan dari  dua  istilah  yaki  delik/tindak  pidana  serta  profesi  kedokteran.  Delik  dalam  profesi kedokteran  ialah  tindakan  medik  yang  salah  atau  keliru  dan  dilakukan  oleh  profesi kedokteran itu sendiri dan mengakibatkan munculnya hukum dalam hal tersebut.
Tindakan di dalam profesi kedokteran yang tidak bertentangan dengan hukum jika terpenuhi syarat-syarat ( Budi , 2010):
a. Tindakan  tersebut  memiliki  indikasi  medik  yang  didasarkan  pada  tujuan  tindakan medik ataupun perawatan yang konkrit.
b. Tindakan telah dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan pengobatan
c. Tindakan telah dilaksanakan dengan memperoleh izin dari pasien.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah  yang  penulis  gunakan  untuk  mendapatkan berbagai  data  dengan  tujuan  serta  kegunaan  tertentu.  Agar  dapat  mencapai  tujuan tersebut, yang diperlukan ialah sebuah metode yang relevan ( Sugiyono , 2018). Dalam penulisan  ini  dibutuhkan  metode  atau  cara  yang  digunakan  untuk  menggali  data  guna melengkapi penelitian dalam terselesaikannya penelitian hukum ini. Metode perlu untuk diperhatikan  secara  seksama  agar  penelitian  ini  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan  serta  agar  memenuhi  kriteria  karya  ilmiah,  atau  mengikuti  prosedur  dari lembaga yang menaunginya
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yakni  sebuah  penelitian  yang mengacu kepada berbagai norma hukum yang selaras atau yang memiliki kaitan dengan “Malpraktek Kedokteran Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi Dan Etika Profesi”.  Penelitian  hukum  normatif  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  yang  merupakan  penelaahan  semua  undang-undang  maupun
regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ( Marzuki , 2009).
Dalam  rangka  untuk  menemukan  jawaban  dari  penelitian,  maka  peneliti menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah  berbagai  teori  serta  konsep-konsep,  asas-asas  serta  berbagai  peraturan perundangan-undang  maupun  regulasi  yang  memiliki  kaitan  dengan  isu  hukum  yang sedang ditangani.
Dalam teknik pengumpulan data, maka data primer serta data sekunder yang telah dikumpulkan akan penulis seleksi dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga akan muncul hasil yang dapat disajikan secara deskriptif. Bahan-bahan berupa primer  dan  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif    dan  mengambil  kesimpulan  yang dilakukan  secara  deduktif  yakni  menarik  simpulan  dari  sebuah  permasalahan  umum terhadap  permasalahan  konkret  yang  dihadapi  ( Ibrahim, 2012).  Kemudian  akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  penegakan  hukum  dikenal  adanya  tiga  unsur  yang  sangat  penting  untuk diperhatikan, yakni unsur kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan hukum. Tiga hal tersebut akan membuat masyarakat tergring pada ketertiban apabila terpenuhi sisi tersebut. Masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat signifikan dan terasa adanya  apabila  hukum  ditegakkan  dengan  baik.  Selain  itu,  keadilan  dari  penegakan hukum  yang  baik  sangat  diharapkan  oleh  masyarakat  karena  pada  dasarnya  tidak  ada orang yang ingin diperlakukan dengan tidak adil di mata hukum (Yulia, Herli, & Prakarsa , 2019).  Kemanfaatan  dalam  ditegakkannya  hukum,  salah  satunya  ditujukan  pada pembangunan  masyarakat,  dan  salah  satu  bagiannya  ialah  pembangunan  kesehatan masyarakat.
Pembangunan  kesehatan  masyarakat  ditujukan  untuk  memperbaiki  kualitas  serta derajat masyarakat. penyelenggaraan pembangunan kesehatan mencakupi seluruh usaha kesehatan  serta  sumber  dayanya  yang  harus  dilakukan  dengan  terus  menerus  untuk mewujudkan hasil yang optimal.
Dalam upaya penyembuhan masyarakat yang dilakukan oleh dokter dan segenap tenaga medis lainnya harus didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kriteria dari pelayanan yang baik tidak hanya diindikasikan dari banyak atau tidak banyak keterlibatan  para  tenaga  ahli  medis,  namun  harus  berdasar  pada  sebuah  sistem  dalam pelayanan medis yang baik. Tenaga medis haruslah selalu bersandar pada SOPnya dengan fokus pada tiap sisi yang menjadi hak dari pasien agar tidak terjadi sesuatu hal diluar SOP tersebut,  yang  pada  akhirnya  akan  berujung  pada  dilakukannya  atau  munculnya malpraktek dalam kedokteran.
Dokter dalam melakukan tindakan medis nya selalu mengalami hasil akhir yakni dua hal. Yaitu berhasil maupun tidak berhasil. Tidak berhasilnya tenaga medis banyak disebabkan  oleh  berbagai  faktor  misalnya  adanya  keadaan  yang  memaksa  dan  yang kedua,  dokter  berbuat  tindakan  medis  yang  tidak  bersesuaian  dengan  standar  profesi medis nya. Maka akan timbul sengketa yang terjadi antara dokter maupun pasien yang disebabkan oleh adanya malpraktek tersebut.
Malpraktik  adalah  setiap  kesalahan  medis  yang  muncul  dan  timbul  oleh  dokter karena telah melakukan pekerjaan dibawah standar (Fitriono, Setyanto, & Ginting, 2016). Malpraktik    mengatakan  bahwa  kelalaian  yang  datang  dari  dokter  dalam  pemanfaatan keterampilannya serta keilmuannya untuk mengobati pasien menurut ukuran lingkungan
yang sama ( Hanafiah , 2014). Ninik Mariyanti mengatakan bahwa malpraktek memiliki definisi Arti  Umum yang  berarti  sebuah  praktek  yang  buruk,  dan  tidak  terpenuhinya standar sebagaimana ketentuan profesi. Dan definisi Arti Khusus yaitu kejadian yang bisa  muncul  dalam  menentukan  diagnosis,  menjalankan  operasi  selama  menjalankan perawatan dan setelahnya ( Utomo , 2015).
Pendapat-pendapat  diatas  pada  dasarnya  kesemuanya  sepakat  untuk mendefinisikan malpraktik sebagai kesalahan yang  muncul pada tenaga medis dan dalam tingkat keterampilan yang sesuai dengan standar profesi yang pada akhirnya membuat pasien dirugikan.
Terdapat sekurang-kurangnya tiga teori yang menjabarkan mengenai sumber dari munculnya malpraktik yakni ( Haiti , 2017):
a. Teori pelanggaran kontrak
Teori  ini  berpandangan  bahwa  alasan  atau  sumber  dari  adanya  malpraktek dikarenakan dilanggarnya kontrak.
Teori  ini  menekankan  bahwa  secara  hukum  tenaga  kesehatan  tidak  memiliki kewajiban  untuk  merawat  apabila  antara  keduanya  tidak  memiliki  kontrak  yang sebelumnya sudah terjalin.
b. Teori perbuatan yang disengaja
Teori ini bisa dimanfaatkan oleh pasien sebagai acuan untuk melakukan gugatan malpraktik pada pasien akibat adanya kesalahan yang dilakukan dengan unsur sengaja hingga mengakibatkan adanya cedera fisik yang dialami.
c. Teori kelalaian
Dalam teori ini, berpandangan bahwa sumber dari adanya malpraktek ialah adanya kelalaian.  Kelalaian  bisa  menjadi  awal  adanya  adanya  malpraktek  dan  dalam  hal  ini haruslah  dibuktikan.  Kelalaian  yang  dimaksudkan  haruslah  memenuhi  unsur  kategori culpa lata atau kelalaian yang berat.
Di  dalam  sengketa  medis,  ada  dua  hal  yang  mendasar  yang  perlu  diperhatikan yakni, pasien maupun keluarga pasien tidak paham mengenai tindakan medis yang bisa saja memunculkan risiko. Kedua, pihak dokter yang tidak melakukan komunikasi yang baik  serta  tidak  menjelaskan  dengan  terperinci  mengenai  penyakit  yang  pasien  derita ataupun langkah yang hendak diambil dokter. Jika saja hak dan kewajiban dalam sengketa antara pasien dan dokter diperhatikan dengan baik, serta menjalin komunikasi yang baik, maka sengketa itu akan sangat minim muncul.
Berdasarkan  hal  tersebut,  bisa  disimpulkan  bahwa  malpraktek  medis  dalam lingkungan profesi dokter sangat rentan terjadi khususnya karena ada kelalaian, sengaja, ataupun kesalahan dalam pelayanannya. Dari hal tersebut, tentunya menimbulkan hukum yang bisa ditinjau dari segala aspek hukum. Maka penulis membatasi penjabaran pokok masalah  dengan  malpraktik  kedokteran  yang  ditinjau  dari  aspek  hukum  pidana, administrasi serta etika profesi ( Afzal , 2017).
1. Malpraktik Kedokteran Dari Aspek Hukum Pidana
Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  berlaku  secara  umum,  maksudnya  setiap individu  diwajibkan  tunduk  dan  mengikuti  segala  peraturan  dan  peraturan  ini  dapat bersifat  memaksa  agar  diikuti  oleh  semua  yang  berada  di  dalam  lingkup  wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.
Hukum  pidana  juga  dapat  dipahami  sebagai  keseluruhan  peraturan-peraturan hukum  untuk  menentukan  perbuatan  apa  saja  atau  menggolongkan  perbuatan  apa  saja yang termasuk dalam tindak pidana atau tidak serta apakah bisa dijatuhi sanksi dan hukum terhadap mereka yang melakukannya ataupun tidak.
Pada  dasarnya  negara  adalah  organisasi  tertinggi  yang  memiliki  otoritas  serta kewenangan untuk menentukan serta menjalankan hukum pidana yang berlaku. Hal ini berarti, negara menempati posisi sebagai subjek hukum yang dapat membentuk berbagai peraturan agar dapat ditegakkan guna mencapai dan terjaminnya ketertiban umum.
Hukum pidana mengatur ketentuan-ketentuan mengenai bentuk kesalahan yakni:
1) Sengaja/Kesengajaan/ Dolus
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  pidana,  kesengajaan  diberi  arti  yakni kemauan untuk melakukan berbagai perbuatan yang terlarang atau yang undang-undang perintahkan.
2) Kealpaan/ Culpa
Umumnya,  Culpa  terbagi  menjadi  dua  yaitu  tidak  berhati-hati  dalam  melakukan sebuah perbuatan dan menduga akibat perbuatan tersebut.
Meskipun seseorang telah hati-hati dalam berbuat dan bertindak, bisa saja kealpaan dilakukan,  dan  yang  berbuat  itu  mengetahui  bahwa  apa  yang  diperbuat  oleh  dirinya, mungkin timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
Dokter  di  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  terikat  oleh  berbagai  ketentuan hukum sekaligus sebagai tanggungjawab yang harus selalu dipenuhi oleh dokter. Salah satu  tanggung  jawab  yang  timbul  dari  adanya  delik  yang  umumnya  terjadi  yakni Malpraktik adalah pertanggungjawaban hukum pidana yang dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yakni dalam pasal 90, pasal 259, pasal 360 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 261 KUHP) ( Soedjatmiko , 2001). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sejatinya setiap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang tanpa memandang profesi maka harus  menerima  sanksi,  guna  menekan  terjadinya  kesalahan  yang  serupa  agar  tatanan kehidupan sosial selalu teratur dan aman.
Munculnya  Malpraktik  biasanya  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  unsur  yang dominan  dilakukan  oleh  dokter,  yakni  dokter  berbuat  kesalahan  dalam  profesinya, kemudian  bisa  jadi  dokter  melakukan  kesalahan  karena  alpa  dan  lalai,  atau  kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena tidak mempergunakan keilmuannya, pengetahuannya serta  keterampilannya  yang  seharusnya  dilakukan  berdasar  pada  standar  profesi  yang telah digariskan, serta bisa jadi terdapat akibat yang fatal yakni meninggalnya pasien atau pasien menderita luka yang berat ( Sugandhi, 1981).
Resiko yang muncul dalam sebuah profesi terkhusus pada profesi kesehatan tidak dapat  diprediksi,  hanya  saja  yang  merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  profesi kesehatan  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya    apabila  dalam  menunaikan tugasnya terdapat unsur kesalahan dan kelalaian.
Di  dalam  dunia  kesehatan,  Malpraktik  yang  berdasar  kepada  hukum  pidana  atau kriminalitas dalam bidang medis, dapat dikategorikan menjadi penganiayaan, kealpaan (yang menyebabkan kematian).
Tidak semua Malpraktik medis masuk dalam ranah hukum pidana, melainkan harus terpenuhinya 3 unsur yakni ( Qomariyah, Ohoiwutun, & Prihatmini , 2018): Adanya sikap batin profesi kesehatan (ada yang bersifat kesengajaan dan culpa), Tindakan medis yang dilakukan  dan  standar  profesi  menjadi  terlanggar.  Standar  operasional  prosedur  yang mengandung sifat melawan hukum, tidak bersesuaian dengan kebutuhan media pasien, Menimbulkan luka-luka serta hilangnya nyawa pasien ( Ola, Huda, & Putera , 2017). Munculnya  kesalahan  dalam  tindak  pidana  medis  banyak  terjadi  karena  unsur kelalaian yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, atau yang dalam rinciannya,  tenaga  kesehatan  melakukan  sesuatu  yang  tidak  perlu  dilakukan  dan  ia melakukannya.
Soejatmiko berpendapat bahwa, timbulnya malpraktek pidana apabila ada pasien yang  mengalami  kecacatan,  meninggal  dunia  akibat  dokter  maupun  dan  tenaga  yang dalam bertugas kurang hati-hati. Malpraktik pidana meliputi:
a. Malpraktik pidana karena kesengajaan
Contoh  kasus  ini  misalnya  dokter  atau  tenaga  medis  melakukan  aborsi  tanpa indikasi  medis,  melakukan  euthanasia,  membocorkan  apa-apa  yang  menjadi  rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat darurat, padahal dokter atau tenaga medis mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali dirinya dan memberikan surat keterangan dokter dengan tidak benar.
b. Malpraktek pidana yang timbul karena kecerobohan.
Contohnya  melakukan  yang  tidak  sesuai  dengan  apa-apa  yang  menjadi  standar profesinya  ataupun  melakukan  sesuatu  tindakan  yang  tidak  mendapatkan  persetujuan medis
c. Malpraktik pidana karena kealpaan.
Yakni misalnya telah terjadi kepada pasien cacat atau pasien tersebut meninggal dunia yang dilakukan karena dokter atau tenaga medis yang menanganinya tidak hati-hati atau alpa yang menyebabkan ada alat-alat operasi tertinggal di tubuh pasien.
Adapun contoh konkret dari Malpraktek dari sisi pidana yakni di Langsa, seorang perawat  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Kota  Langsa  diduga  melakukan Malpraktek  yakni  salah  memberikan  obat  Ranitidine  50  mg,  Naufalgis  45  mg  kepada pasien bayi perempuan yang baru berumur 34 hari saat menjalani perawatan. Akibatnya bayi mengalami muntah-muntah, kejang dan perut kembung serta badan lemas perawat meminta  anaknya  diberi  obat  Naritidin  50  mg,  Naufalgis  45  mg  atas  perintah  perawat bakti berinisial CM. Namun, selang beberapa menit tiba-tiba anak Mariana mengalami kejang-kejang,  muntah,  perut  kembung  dan  lemas.  Sementara  perawat  melanggar instruksi  dr  Nursal  yang  hanya  menyuruh  untuk  melakukan  infus,  tetapi  diberi  obat suntikan  yang  berakibat  fatal.  Hal  ini  merupakan  kasus  pidana  yang  timbul  dari kecerobohan.
Bila dikaji dalam KUHP, dokter yang melakukan tindak malpraktek dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya dengan Pasal 360 KUHP ayat(1) dan ayat (2), dengan demikian untuk melindungi hak-hak korban karena Malpraktik atas dirinya. Di dalam KUHP  secara khusus mengatur mengenai kualifikasi dari tindakan Malpraktek yang dilakukan oleh dokter, dan penegak hukum pun memiliki landasan yuridis dalam tujuan  untuk  menegakkan  peraturan  dalam  KUHP  terhadap  dokter  yang  melakukan Malpraktik (Diputra & Griadhi , 2014).
Adapun  pertanggungjawaban  pidana  dokter/tenaga  medis  dalam  KUHP  adalah memang  perlu  dilakukan  pertanggungjawaban  pidana  agar  dokter  dan  segenap  tenaga medis  lebih  berhati-hati  dan  tidak  semena-mena  di  dalam  bertindak  kepada  pasien- pasiennya.
2. Malpraktik Kedokteran Dari Aspek Administrasi
Malpraktik di dalam pertanggungjawaban administrasi yakni jika dokter ataupun tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap administrasi negara. Sebagai contoh misalnya dokter dalam menjalankan praktiknya tanpa lisensi, seorang dokter melakukan praktek dengan izin yang telah kadaluarsa saat melakukan praktek tanpa catatan medik ( Asyhadie, SH, & Rahmawati Kusuma , 2019). Pelanggaran muncul apabila dokter dan tenaga medis melanggar yang berkaitan dengan hal-hal administrasi.
Apabila  berbagai  ketentuan  tersebut  diatas  dilanggar,  maka  tenaga  medis  dapat dipersalahkan dengan delik melanggar hukum administrasi. Aspek hukum administrasi
di  dalam  penyelenggaraan  praktik  pelayanan  kesehatan  yakni  dokter  ataupun  tenaga medis  haruslah  terlebih  dahulu  menyelesaikan  pendidikannya  dan  di  dalam  praktik haruslah  memiliki  izin,  seperti  izin  dalam  arti  memberikan  kewenangan  secara  formil, izin  dalam  arti  memberikan  kewenangan  secara  materil.  Sedangkan  di  dalam Hukum Administrasi, pemberian izin pada hakikatnya adalah mengarahkan aktivitas, yakni izin diberikan  (baik  formal  maupun  materil)  sebagai  suatu  kontribusi  atau  sumbangsih  dan standar pelayanan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pratiknya, kemudian selain itu menghindarkan dari bahaya yang dapat saja timbul di dalam pelaksanaan praktik serta mencegah  penyelenggaraan  praktik  kesehatan  oleh  orang  yang  tidak  berhak  atasnya, serta  melakukan  proses  seleksi  yakni  penilaian  secara  administrasi  serta  kemampuan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap perawat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat  dari  praktik  yang  dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak  memiliki  kompetensi ( Yulianto R , 2017).
Seorang tenaga medis dikatakan telah melakukan malpraktik administrasi apabila ia telah menyimpangi hukum administrasi. Misalnya dalam hal persyaratan tenaga kerja dibidang kesehatan, batas-batas serta kewenangan dan kewajiban tenaga medis. Apabila hal-hal tersebut disimpangkan maka tenaga kesehatan yang berkaitan bisa dipersalahkan dengan ketentuan melanggar hukum administrasi.
Secara  sederhana  bisa  dipahami  bahwa  malpraktik  secara  administrasi  muncul apabila perangkat medis melanggar hukum administrasi misalnya dokter tidak memiliki surat  izin  kerja,  izin  praktik  ataupun  melanggar  apa  yang  menjadi  batas-batas kewenangannya.
Contoh  dari  Malpraktek  administrasi  saat  Jajaran  Polres  Metro  Jakarta  Barat berhasil  amankan  3  tersangka  kasus  praktek  klinik  Pratama  Metropole  di  Tamansari, Jakarta  Barat.  Dalam  hal  ini,  polisi  meringkus    praktek  kedokteran  yang  izinnya  tidak sesuai dengan ketentuan praktek kedokteran. Serta melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai izin yang diberikan Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi terkait yakni  berupa  pelayanan  medik  dasar  untuk  menyelenggarakan  pengobatan  umum  atau gigi serta kesehatan ibu dan anak.
Aspek hukum administrasi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran haruslah memiliki izin secara  formil maupun materil.
Pada dasarnya, izin (material serta formil) dalam hukum administrasi ialah:
1) Menunjukkan  aktivitas,  misalnya  diberikannya  izin,  bisa  memberikan  kontribusi, tegaknya implementasi profesi serta standar pelayanan yang harus dicukupkan dalam melaksanakan prakteknya.
2) Menghalau  bahaya  yang  bisa  saja  muncul  dari  penyelenggaraan  praktik  kedokteran tersebut.
3) Melakukan proses penyeleksian yaitu penilaian administratif serta kemampuan teknis yang wajib untuk dipenuhi oleh setiap tenaga medis.
4) Melindungi  warga  masyarakat  pada  praktik  yang  tidak  dilakukan  oleh  orang  yang mempunyai kompetensi.
3. Malpraktik Kedokteran Dari Aspek Etika Profesi
Etika merupakan istilah yang berkaitan dengan keilmuan mengenai berbagai asas akhak atau moral. Etika fokus pada tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.  Etikalah  yang  menggerakkan  serta  menjalankan  akal  untuk  menuntun  pada kebenaran ataupun kesalahan dari tingkh laku yang seseorang lakukan.
Profesi  ialah  sebuah  jabatan  yang  disandang  oleh  seseorang  dengan  kualifikasi tertentu yang di dapatinya dari belajar dan lain sebagainya, serta profesi bisa membuat seseorang  tersebut terbimbing agar melayani seseorang pada bidangnya.
Profesi merupakan pekerjaan tetap yang mengimplementasikan fungsi masyarakat misalnya melayani yang pelaksanaannya dikerjakan dengan penuh komitmen serta ahli pada ranahnya, sebagai sebuah panggilan yang terikat pada etika umum serta khusus.
Etika  profesi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  etika  sosial  yang  memiliki  arti sebagai filsafat maupun pemikiran yang kritis serta rasional mengenai tanggung jawab. Yaitu  berani  berbuat  dengan  adanya  tekad  yang  bergerak  sebagaimana  yang  menjadi ketentuan profesi dan sadar akan kewajibannya serta memiliki idealisme yang tinggi.
Dekade  ini,  begitu    beragam  permasalahan  hukum  di  bidang  kesehatan,  yang menjadi  cerminan  dari  bergesernya  berbagai  nilai  ataupun  pandangan  masyarakat berkenaan  dengan  pandangan  masyarakat  yang  kritis  serta  sadar  akan  hukum  pada pelayanan kesehatan yang dokter lakukan.
Profesi  kedokteran  adalah  profesi  yang  sangat  spesifik  karena  profesi  tersebut berkaitan  erat  dengan  masyarakat  ataupun  kesehatan  masyarakat.  Hal  tersebut  yang kemudian  menimbulkan  banyak  konsekuensi  pada  profesi  kedokteran  yang  selalu dituntut agar senantiasa memiliki moralitas yang tinggi, yakni dokter harus dituntut untuk bisa tetap sigap kapan saja menunaikan kewajibannya dalam mengusahakan kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, dokter diikat dengan berbagai ketentuan yang berat serta ketat yakni etika profesi kedokteran.
Hubungan  yang  terjadi  antara  dokter  dan  pasien  berawal  dari  dokter  yang mengadakan penawaran umum untuk menjalin kesepakatan pengobatan dengan pasien. Perjanjian tersebut sah apabila berkesesuaian dengan apa yang tertera dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni dengan adanya kesepakatan, para pihak yang cakap, objek tertentu serta kausal yang sah.
Apabila  terjadi  malpraktik,  maka  ada  berbagai  pasal  dalam  KUHPerdata  yang efektif dalam penerapan hukum malpraktek:
Di dalam pasal 1365 tertera bahwa “ setiap tindakan yang melanggar hukum dna bisa  mendatangkan  kerugian  pada  pihak  lainnya,  maka  memberikan  kewajiban  pada orang yang karena kesalahannya mendatangkan kerugian, ia wajib mengganti kerugian tersebut.
Bagi profesi kedokteran, umumnya  dalam menjalankan profesinya ia berpegang pada kesalahan-kesalahan dari profesinya apabila memenuhi unsur:
1) Bertindak dengan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban profesional.
2) Berbuat tindakan medis yang tidak sama dengan standar profesi media
3) Melakukan pelanggaran pada hak-hak pasien
4) Melakukan  perbuatan  yang  melanggar  serta  bertentangan  dengan  kepatutan  dalam norma masyarakat.
Dalam pasal 1371 KUHPerdata, tertera “ penyebab dari munculnya luka ataupun kecacatan pada anggota tubuh disebabkan sengaja serta tidak hati-hati dalam menunaikan hak korban...”
Tanggung  jawab  dokter  yang  melakukan  malpraktek  dalam  hal  pelaksanaan profesinya dengan ketentuan profesional yakni kode etik dan ketentuan hukum misalnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi.
Dokter  seperti  yang  diketahui  secara  luas  adalah  sebuah  profesi  yang  sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dokter dalam penunaian tugasnya mempunyai tanggung jawab yang besar sebab menyangkut hal ikhwal masyarakat atau kesehatan masyarakat .
Tenaga medis utamanya dokter dalam menjalankan profesinya dituntut harus bisa menjunjung tinggi profesionalismenya yang mencakup pengetahuan, kemampuan serta behaviour yang  harus  selalu  dipraktekkan  dalam  mengemban  serta  menjalankan tugasnya. Profesionalisme bisa mencegah dokter dari perbuatan ataupun masalah yang etik,  disiplin  serta  hukum  yang  bisa  saja  timbul  dari  profesinya  tersebut (Sukohar  & Carolia, 2016).
Dalam pembagiannya, malpraktek dibagi dalam beberapa golongan yakni:
a. Malpraktik Medik, yaitu malpraktik yang membuat pasien mengalami luka yang parah dan  berat  dari  perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  dokter  sebagai  bentuk kelalaian dalam profesinya.
b. Malpraktek Etik, yaitu malpraktik yang dilakukan oleh dokter yang ia bertentangan dengan  etika-etika  kedokteran  yang  merupakan  bagian  dari  standar  prinsip,  etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran.
c. Malpraktik Yuridik:
1) Malpraktek Perdata, yakni malpratek yang muncul disebabkan doktter melakukan pelanggaran  ataupn  alfa  pada  pelaksanaan  fungsi-sungsi  kedokterannya  serta melanggar aturan yang berlaku.
2) Malpraktek  Pidana,  yakni  muncul  disebabkan  terpenuhinya  rumusan  undang— undang pidana yang dilanggarnya.
3) Malpraktek  Administrasi,  yakni  Malpraktik  yang  muncul  disebabkan  dokter menyalai unsur hukum administrasi negara.
Dalam  penjabaran  diatas,  Malpraktik  etik  dan  profesi  juga  bisa  timbul  apabila dokter bertentangan dengan etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran. Padahal Malpraktek muncul juga bisa disebabkan  karena dokter yang lalai memperhatikan kumpulan norma untuk menuntut para dokter agar selalu berproses dengan baik dan memperhatikan kode etiknya.
Dalam hal ini, Ketua IDI Cabang Jakarta Selatan mengenakan sanksi kepada dokter Kevin Samuel yang dianggap melecehkan kaum perempuan dengan mengunggah video soal persalinan yang dinilai tidak senonoh di aplikasi TikTok. Maka, Majelis Kehormatan Etik  Kedokteran  Pusat  Ikatan  Dokter  Indonesia  (MKEK  IDI)  menjatuhkan  sanksi terhadap  Kevin  Samuel,  dokter  muda  yang  dinilai  telah  melakukan  pelanggaran Malpraktik  etika profesi kedokteran kategori sedang.
Majelis  Kehormatan  Etika  Kedokteran  atau  MKEK  yang  menjadi  penentu  bagi berbagai kasus malpraktek serta pelanggaran hukum dan munculnya banyak kasus apakah dikelompokkan sebagai pelanggaran etika atau pelanggaran hukum. MKEK memberikan putusannya pada adanya pengaduan yang berkenaan dengan disiplin dokter ( Afzal , 2017).

## Kesimpulan
Malpraktek  adalah  kelalaian  yang  datang  dari  dokter  dalam  memanfaatkan keterampilannya serta keilmuannya untuk mengobati pasien menurut ukuran lingkungan yang sama, atau setiap kesalahan medis yang muncul dan timbul oleh dokter karena telah melakukan  pekerjaan  dibawah  standar.  Malpraktik  bisa  ditinjau  dari  berbagai  aspek hukum seperti: Malpraktik dalam unsur Hukum Pidana ialah malpraktik yang kriminalitas dalam  bidang  medis,  dapat  dikategorikan  menjadi  penganiayaan,  kealpaan  (yang menyebabkan kematian). Soejatmiko berpendapat bahwa, timbulnya malpraktek pidana apabila ada pasien yang mengalami kecacatan, meninggal dunia akibat dokter maupun
dan tenaga yang dalam bertugas kurang hati-hati. Kemudian dalam Aspek Administrasi, seorang tenaga medis dikatakan telah melakukan malpraktik administrasi apabila ia telah menyimpangi hukum administrasi. Misalnya dalam hal persyaratan tenaga kerja di bidang kesehatan, batas-batas serta kewenangan dan kewajiban tenaga medis. Apabila hal-hal tersebut disimpangkan maka tenaga kesehatan yang berkaitan bisa dipersalahkan dengan ketentuan melanggar hukum administrasi. Serta dalam hal etika profesi, Malpraktik Etik dan Profesi juga bisa timbul apabila dokter bertentangan dengan etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran.

## Bibliografi
Achadiat, Chrisdiono M. (2007). Dinamika etika & hukum kedokteran dalam tantangan zaman . EGC.
Afzal,  Muhammad.  (2017).  Perlindungan  Pasien  Atas  Tindakan  Malprakter  Dokter.
Jurnal Ilmiah Mandala Education , 3 (1), 435–444. Asshiddiqie, Jimly, & Safa’at, Muchamad Ali. (2006). teori Hans Kelsen tentang hukum .
Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
Asyhadie,  H.Zaeni,  SH,  M.,  &  Rahmawati  Kusuma,  S.  H.  (2019). Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia . Prenada Media. Budi,  Ananta  Tantri.  (2010).  Upaya  bantuan  hukum  dokter  gigi  dalam  menghadapi sengketa medis. Jurnal PDGI , 59 (1), 2.
Diputra,  I.Gede  Indra,  &  Griadhi,  Ni  Md  Ari  Yuliartini.  (2014).  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jurnal OJS Unud , 2 (5).
Fitriono,  Riska  Andi,  Setyanto,  Budi,  &  Ginting,  Rehnalemken.  (2016).  Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. Yustisia Jurnal Hukum , 5 (1),
148–161.
Gunawan. (n.d.). Etika dan Hukum Kedokteran.
Haiti,  Diana.  (2017).  Tanggung  Jawab  Dokter  Dalam  Terjadinya  Malpraktik  Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. Badamai Law Journal , 2 (2), 206–223. Hamzah, A. (2016). kamus hukum. Hanafiah, M.Jusuf. (2014). Etika kedokteran dan hukum kesehatan ed 4 . EGC.
Ibrahim, Johnny. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-
6. Malang: Bayumedia Publishing . Isfandyarie, Anny, Afandi, Fachrizal, Puspita, Nonny Yogha, & Gufron, Agus. (2006). Tanggung jawab hukum dan sanksi bagi dokter . Prestasi Pustaka Publisher. Kelsen, Hans. (2013). Teori umum tentang hukum dan negara .
LUBIS,  AHMAD  YASIR.  (2020).  Disparitas  putusan  malpraktek  kedokteran  studi putusan mahkamah agung no. 365k/pid/2012. JURNAL ILMIAH KOHESI , 4 (4), 87– 96. Marpaung, Leden. (2008). Asas-asas teori praktek hukum pidana . Marzuki, Peter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum (Pertama). Kencana Prenada Media Group .
Ola,  Clara  Yunita  Ina,  Huda,  Khoirul,  &  Putera,  Andika  Persada.  (2017).  Tanggung Jawab  Pidana,  Perdata  Dan  Administrasi  Asisten  Perawat  Dalam  Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 25 (2), 134–146. Qomariyah, Selly Ismi, Ohoiwutun, Y. A., & Prihatmini, Sapti. (2018). Tindak Pidana
Kelalaian  Dokter  Gigi  Yang  Menyebabkan  Luka  Pada  Pasien  (Analisis  Putusan Nomor: 257/Pid. B/2015/PN. Dps). Lentera Hukum , 5 , 493.
Soedjatmiko,  H.  M.  (2001).  Masalah  Medik  dalam  Malpraktik  Yuridik. Kumpulan Makalah Seminar Tentang Etika Dan Hukum Kedokteran .
Sugandhi, R. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya . Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Yogyakarta: Alfabeta, Bandung.
Sukohar, Asep, & Carolia, Novita. (2016). Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia  (MKEK)  dalam  Pencegahan  dan  Penyelesaian  Malpraktek  Kedokteran. JK UNILA, Jurnal Kedokteran Universitas Lampung, Vol 1 No 2, Oktober 2016 , 1 (2), 363–368.
Utomo, Laksanto. (2015). Penyelesaian Malpraktek Di Bidang Kedokteran Dalam Sistem Peradilan  Indonesia. LEX  PUBLICA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Asosiasi  Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia , 1 (2).
Yulia, Rena, Herli, Dadang, & Prakarsa, Aliyth. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban  Kejahatan  Pada  Proses  Penyelidikan  Dan  Penyidikan  Dalam  Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (3), 661–670.
Yulianto  R.  (2017).  Analisa  Terhadap  Tindakan  Perawat  Dalam  Melakukan  Tindakan Khitan.