## PENDEKATAN AL-MA Ṣ LA Ḥ AH DALAM FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN

## PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL
Oleh Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan e-mail: ikhwanuddin_harahap@yahoo.com
Al-maslahah  is  one  of  the  considerations  for  the  Indonesian  Ulema  Council (MUI)  in  determining  the  MUI  fatwa  No.  24  of  2017  on  Law  and  Guidance Bermuamalah  through Social  Media.  Thus, the Indonesian  Ulema Council (MUI) sees that  digital  media  based  on  social  media  has  great  benefit  and  goodness  for  human beings.  The  benefit  and  goodness  of  man  himself  is  the  purpose  of  establishing  the Shari'a  (maqāṣid  al-syar'ah).  Thus,  social  media-based  digital  media  are  in  line  with maqāṣid al-syar'ah. Therefore, digital media-based social media must be managed and developed  in  order  to  be  able  to  meet  the  needs  of  modern  society  today.  Although digital media based on social media also has weaknesses. If social media-based digital media  is  abused,  then  social  media-based  digital  media  can  bring  destruction,  harm and  even  misfortune  (mafsadat)  to  mankind.  It  is  in  this  context  that  this  fatwa  is present. This fatwa is expected to guard the values of goodness and goodness inherent in  digital  media  based  on  social  media.  In  other  words,  this  fatwa  gives  signs  how  to use digital media based on social media properly and correctly, so that it is not misused by mankind .
Kata Kunci: Al-Maslahah , Fatwa MUI, Bermuamalah, Media Sosial

## A. Pendahuluan
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan  Fatwa  MUI  Nomor  24
tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah  melalui  Media  Sosial. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran  akan  maraknya  ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial. Fatwa ini juga diharapkan mampu mencegah  penyebaran  konten  media sosial  yang  berisi  berita  bohong  dan
mengarah  pada  upaya  adu  domba  di tengah masyarakat.
Di antara larangan yang difatwakan  adalah  melakukan ghibah , fitnah, namimah , dan penyebaran permusuhan,  melakukan bullying ,  ujaran kebencian,  dan  permusuhan  atas  dasar suku,  agama,  ras,  atau  antar  golongan, menyebarkan hoax serta informasi bohong  meskipun  dengan  tujuan  baik, seperti  info  tentang  kematian  orang  yang
masih hidup, menyebarkan materi pornografi,  kemaksiatan,  dan  segala  hal yang terlarang secara syar'i, menyebarkan konten  yang  benar  tetapi  tidak  sesuai tempat dan/atau waktunya, memproduksi, menyebarkan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  konten/informasi  yang  tidak benar  kepada  masyarakat  hukumnya haram, memproduksi, menyebarkan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya konten/informasi  tentang hoax , ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying ,  ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi  kepada  orang  lain  dan/atau khalayak  hukumnya  haram,  mencari-cari informasi  tentang  aib,  gosip,  kejelekan orang  lain  atau  kelompok  hukumnya haram  kecuali  untuk  kepentingan  yang dibenarkan secara, memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan
menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya, haram, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke  khalayak,  padahal  konten  tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti
pose
yang
mempertontonkan aurat, hukumnya
haram,  aktifitas buzzer di  media  sosial
yang  menjadikan  penyediaan  informasi berisi hoax , ghibah ,  fitnah, namimah , bullying ,  aib,  gosip,  dan  hal-hal  lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan,  baik  ekonomi  maupun  non- ekonomi,  hukumnya  haram.  Demikian juga  orang  yang  menyuruh,  mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. 1
Fatwa  MUI  dapat  dikaji  dari berbagai  perspektif  dan  pendekatan.  Di antara  pendekatan  tersebut  adalah al- ma ṣ la ḥ ah. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran  dan  syariat  Islam  memiliki  tujuan ( maqā ṣ id  al-syari’ah )  untuk  memberikan kemaslahatan  ( ma ṣ la ḥ ah )  bagi  seluruh manusia.  Tujuan  ini  harus  dipahami secara  luas,  dalam  arti,  pada  dasarnya hukum Islam hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik  secara  individu  maupun  secara sosial, kehidupan dunia maupun akhirat.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut,  manusia  melakukan  berbagai upaya  termasuk  membuat  aturan-aturan yang  dapat  menciptakan  kemaslahatan bagi  manusia.  Aturan-aturan  itu  dibuat sesuai  dengan  konteks  masyarakatnya sebab  aturan  itu  muncul  sebagai  jawaban
1 Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Nomor  24  tahun  2017  tentang  Hukum  dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial
atas permasalahan yang terjadi di tengah- tengah masyarakat.
Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk melihat  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor  24  tahun  2017  tentang  Hukum dan  Pedoman  Bermuamalah  melalui Media  Sosial  Artikel  dari  sudut  pandang al-ma ṣ la ḥ ah sehingga  ditemukan  nilai- nilai al-ma ṣ la ḥ ah dalam fatwa ini.
B. al-Ma ṣ la ḥ ah: Sebuah Overview
Menurut Al-Ghazali, al-ma ṣ la ḥ ah berarti  mengambil  manfaat  dan  menolak kemudharatan  dalam  rangka  memelihara tujuan-tujuan  syara’. 2 Ia  berpandangan bahwa  kemaslahatan  itu  harus  sesuai dengan tujuan syara’ sekalipun bertentangan  dengan  tujuan  manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya  didasarkan  pada  kehendak syara’,  tetapi  sering  didasarkan  pada kehendak hawa nafsu. 3
Al-Syatibi  menjelaskan  bahwa tujuan  akhir  dari  hukum  adalah  hanya satu,  yaitu  mewujudkan  maslahah  atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. 4 Ia menambahkan bahwa
2 Abu  Hamid    Al-Ghazali, Al-Mustashfa fi  ‘Ilm  al-Ushul ,  Jilid.  II,  (Beirut  :  Dar  al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hal. 286.
3 Abu Hamid Al-Ghazali, Al- Mustashfa... hal. 246
4 Abu  Ishaq  al-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi Ushul al-Syari’ah , Jilid II, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.), hal. 3
kemaslahatan  tersebut  dapat  dilihat  dari dua  sudut  pandang,  yaitu pertama maqā ṣ id al-syāri’ dan kedua, maqā ṣ id al- mukallaf . 5 Kemaslahatan  yang  menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yaitu  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan harta.  Segala  hal  yang  mengandung penjagaan  atas  lima  hal  ini  disebut al- ma ṣ la ḥ ah dan  segala  hal  yang  membuat hilangnya lima hal ini disebut
masfsadah . 6 Izzuddin Abd
al-Salam mengartikan al-ma ṣ la ḥ ah adalah  segala bentuk  kelezatan  dan  kesenangan  serta segala  yang  menyebabkan  keduanya  dan maslahah  mencakup  semua  kebaikan  dan manfaat. Sementara al-mafāsid mencakup seluruh  keburukan  dan  bahaya. 7 Ia  juga menjelaskan bahwa syari’at itu ditetapkan untuk  menghilangkan  kesulitan  dari manusia dan, menolak hal yang memudharatkan,  mewujudkan  maslahat bagi  hamba,  untuk  membolehkan  hal-hal yang baik,  dan mengharamkan  yang keji, sehingga  membuat  maslahat  yang  bagi manusia  sampai  kapanpun  mulai  dari
5 Abu Ishaq al-Syatibi, Al- Muwafaqat..., hal. 3 6 Abu Ishaq al-Syatibi, Al- Muwafaqat... hal. 3
7 Izzuddin  ibn  Abd  al-Aziz  Ibn  Abd  al- Salam, Qawa’id  al-Ahkam  fi  Ishlah  al-Anam , (Damaskus: Dar Qalam, tt.), hal. 7
awal sampai akhir hidupnya. 8 Ia menambahkan bahwa kelima unsur maslahat berada pada tiga tingkatan, yaitu al- ḍ aruriyat, al- ḥ ajjiyat dan al- ta ḥ siniyat . 9
Jalaluddin Abd al-Rahman mengatakan  bahwa  pensyariatan  hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi  manusia  yaitu  mengambil  manfaat dan  menolak  kemudharatan,  sehingga terwujudlah  baginya  tujuan  penciptaan manusia. 10
Pandangan  al-Thufi  tentang al- ma ṣ la ḥ ah berangkat  dari maqāsid  al- syari’ah bahwa hukum Islam itu
disyariatkan untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara universal.  Beliau mendefenisikan sebagai berikut 11 :
“Adapun  lafad  al-Maslahah,  adalah bentuk  dari  maf’ul  lafad  al-Shalah  yaitu adanya  eksistensi  secara  sempurna, sesuai dengan penggunaan sesuatu secara  proporsional  (sesuai  fungsinya), seperti  bolpoin  sesuai  fungsinya  untuk menulis  dan  pedang  sesuai  fungsinya untuk menebas .
8 Izzuddin  ibn  Abd  al-Aziz  Ibn  Abd  al- Salam, Qawa’id al-Ahkam..., hal. 13 9 Izzuddin  ibn  Abd  al-Aziz  Ibn  Abd  al- Salam, Qawa’id al-Ahkam..., hal. 11 10 Jalaluddin  Abd  al-Rahman, Al- Maslahah al-Mursalah , (Beirut : Dar al-Kutub al- Jami’, 1983), hal. 12 11 Al-Thufi, Kitab  al-Ta’yin  fi  Syarh  al- Arba’in ,  (Beirut:  Muassasah  Al-Rayyan,  1998), hal. 239.
Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa  menurut  al-Thufi, al-ma ṣ la ḥ ah secara bahasa adalah suatu yang keberadaannya adalah menimbulkan suatu  keserasian  dan  tidak  menimbulkan kezaliman atau madharat terhadap apapun  dan  siapapun,  seperti  yang  telah dicontohkan,  bolpoin  akan al-ma ṣ la ḥ ah jika  digunakan  untuk  menulis  sedangkan pedang untuk menebas.
Sedangkan  secara  istilah,  al-Thufi mendefenisikan al-ma ṣ la ḥ ah sebagai berikut : 12
“Adapun  pengertian  al-Maslahah menurut  'urf  (pemahaman  yang berlaku  dimasyarakat),  adalah sebab yang mendatangkan
kebaikan  atau  manfaat,  seperti perdagangan  yang  menghasilkan
atau mendatangkan  laba.  Adapun menurut syara’; sebab yang dapat menghantarkan atau
mendatangkan  tujuan  dari  pada maksud  syari’  (pembuat  hukum yakni  Allah),  baik  dalam  hukum ibadah atau adah atau mu’amalah, kemudian al- maslahah  dibagi  antara  lain  al- maslahah  yang  dikehendaki  oleh syari’  sebagai  hak  prerogratif syari’  seperti  ibadah,  dan  al- maslahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk,
atau umat manusia dan keteratutan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”
12 Al-Thufi, Kitab al-Ta’yin... , h. 239
Terkait dengan pembagian maslahah  sebagaimana  dilakukan  oleh mainstream para ahli ushul fiqh ke dalam al-ma ṣ la ḥ ah mu’tabarah dan al- ma ṣ la ḥ ah,  al-ma ṣ la ḥ ah ḍ aruriyah dan ghoiru ḍ aruriyah yakni hajjiyah dan tahsiniyah , seorang ulama bernama
Najmuddin  al-Thufi  tidak  melakukan pembagian tersebut. 13 al-Thufi berpandangan bahwa ma ṣ la ḥ ah merupakan dalil atau hujjah terkuat sebagai landasan hukum. 14 Pandangan ini
13 Al-Thufi, Syarah  Mukhtashar  al- Raudhah , Huz. III, (Suria: Muassassah al-Risalah, 1989), hal. 214. 14 Musthafa  Zaid, Al-Maslahah  fi  al- Tasyri’  al-Islami  wa  Najmuddin  al-Thufi ,  (Ttp: Dar  al-Fikr  al-Arabi,  tt).  hal.  132.  Al-Thufi sesungguhnya  mengakui  adanya  sembilan  belas sumber dalam hukum Islam, yaitu (1) al-Kitab, (2) al-Sunnah, (3) konsensus umat, (4) ijma’ enduduk Madinah,  (5)  qiyas,  (6)  pendapat  sahabat,  (7) kepentingan publik yang tidak terbatasi, dan tidak terdefinisikan,  (8)  anggapan  tetap  sahnya  aturan yang  lama,  (9)  pembebasan  dari  suatu  putusan hukum  ketika  tidak  terdapat  aturan  tertentu,  (10) kebiasaan  yang  biasa  diterima  masyarakat,  (11) penelitian, atau pengujian, (12) menutup jalan atas hal-hal  yang  dapat  menyia-nyiakan  perintah  dan memanipulasinya, (13) demonstrasi dasar  hukum, (14)  preferensi  atau  pemindahan  suatu  masalah dengan memperbandingkan hukum, karena terdapat aspek yang kuat, (15) pengambilan beban yang  paling  ringan,  (16)  ishmah,  (17)  ijma’ penduduk  kufah,  (18)  ijma’  keluarga  Nabi,  (19) ijma’ dari empat Khalifah. Sebagian sumber yang disepakati,  sementara  yang  lain  diperselisihkan.” Dengan  menyebutkan  beberapa  dalil-dalil  syara’ di  atas,  telah  jelas  bahwa  al-Qur’an  adalah merupakan  dalil  yang  paling  kuat  kemudian  al- Qur’an  disertai  ijma’,  di  mana  keduanya terkadang berkesesuaian dan ri’ayah al-Maslahah,
didasarkan  pada  empat  prinsip, yaitu :
1. دسافمل  و  حلاصملا  كارداب  لوقعلا  للااقتسا.
Adanya  independensi  ( istiqlāl )  nalar. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan  kemafsadatan  dalam  bidang mu’amalah.  Dasar  ini  membawa implikasi  bahwa  untuk  menentukan sesuatu itu maslahat atau bukan cukup digunakan nalar manusia, tanpa harus didukung  oleh  wahyu  atau  hadis. Namun apabila suatu perbuatan sudah jelas  dalil  keharamannya  dalam  nash seperti  keharaman  zina,  judi,  khamar dan  sebagainya,  maka  hukumnya adalah haram meskipun hal-hal tersebut memiliki unsur kebaikan bagi sebagian orang terutama pelakunya.
Dalam hal ini, menurutnya, akal sehat manusia memiliki kompetensi  dan  kemampuan  dalam menentukan dan membedakan maslahah  dan  mafsadat.  Pandangan yang  pertama  inilah  yang  dianggap bertentangan  dengan  arus  utama  ahli
jika  keduanya  berkesesuaian  maka  tidak  terjadi persoalan,  karena  tiga  sumber  di  atas  berarti sepakat  dalam  suatu  putusan,  yakni  al-Qur’an, ijma’ dan ri’ayah al-Maslahh, di mana ri’ayah al- Maslahah adalah merupakan sublimasi dari hadits ladzarara  wa  la  dzirara ,  akan  tetapi  jika bertentangan,  maka  harus  memprioritaskan  al- Maslahah  dengan  jalan takhsis dan bayan terhadap  keduanya.  Al-Thufi, Kitab  al-Takyin , hal. 238
ushul  bahwa ma ṣ lahah yang  diakui adalah ma ṣ lahah yang  berpijak  pada na ṣ . Di samping itu, ketika mensyarah  hadis la ḍ arara  wa  lā ḍ irār ,  ia  mengatakan  bahwa  Allah Swt  memberikan  kepada  kita  sebuah sarana  untuk  mengetahui  seluk  beluk maslahah,  dalam  hal  ini  adalah  akal, oleh  karena  itu  tidak  perlu  merujuk kepada spekulasi nash yang abstrak.
2. صوصنلا نع لقتسم يعرش ليلد ةحلصملا.
Maslahah merupakan dalil mandiri dalam menentukan hukum. Ia merupakan dalil tersendiri di luar na ṣ (al-Qur`an dan hadis). Oleh karena itu maslahat  tidak  harus  didukung  oleh al-Qur`an  dan  hadis,  baik  secara terperinci  maupun  secara  universal. Semuanya  tergantung  pada  penalaran akal  manusia.  Artinya,  kehujjahan
maslahah tidak memiliki
ketergantungan pada nas dan demikian  juga  sebaliknya.  Pandangan ini juga tidak sejalan dengan pandangan  mayoritas  ulama  yang mengatakan bahwa al-ma ṣ la ḥ ah harus  memiliki  acuan  nas  yang ṣ ar ῑ h atau jelas.
3. تاداعلاو تلاماعملا وه ةحلصملاب  لمعلا لاجم
تادابعلا نود
Ruang  lingkup  maslahah  hanya terbatas  pada  persoalan  mu’amalah
dan  adat  kebiasaan.  Dalam  katan  ini maslahat  merupakan  dalil  syar’i (berdasarkan  syara’)  karena  dalam bidang  ibadah  yang  mempunyai penilaian  kemaslahatan  adalah  Allah Swt sendiri; sedangkan bidang mu’amalah dan adat kebiasaan terkait dengan kemaslahatan manusia. Maksudnya, wilayah/bidang yang bisa diketahui  maslahatnya  oleh  akal manusia hanyalah terbatas pada bidang  mu’amalah  dan  adat  istiadat. Sementara dalam bidang ibadah tidak ada intervensi akal dan manusia harus bersikap  tunduk  sepenuhnya  tanpa banyak mempertanyakannya ( sami’na wa  ’atha’na ).  Sebab,  sudah  pasti bahwa ibadah itu diperintahkan Allah Swt adalah untuk kemaslahatan hamba (manusia).
4. عرشلا ةلدا يوقا ةحلصملا
Maslahat merupakan dalil syara’  yang  paling  kuat.  Oleh  sebab itu apabila terjadi pertentangan antara nas atau ijma dengan maslahah, maka yang harus didahulukan adalah maslahah  melalui  jalan takhsis dan
bayan (pengkhususan dan
penjelasan). 15
15 Ahmad Abd Rahim al-Sayih, Risalah fi Ria’ayah  al-Maslahah  li  Imam  al-Thufi ,  (Mesir: Dar  al-Misriyah  al-Lubnaniyah,  19930,  hal.  23- 24;  Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh
Imam  al-Ghazali  mengatakan bahwa  suatu  kemaslahatan  harus sejalan dengan tujuan syara’,
sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia  tidak  selamanya  didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan  pada  hawa  nafsu.  Oleh sebab  itu  yang  dijadikan  patokan dalam  menentukan  kemaslahatan  itu adalah  kehendak  dan  tujuan  syara’. 16
Ia menambahkan bahwa kemaslahatan itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum  apabila; pertama , maslahah itu  sejalan  dengan  kehendak  syara’; kedua, maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’; ketiga,  maslahah itu  masuk  dalam  kategori maslahah dharury ,  baik  yang  menyangkut kemaslahaatn  pribadi  maupun  orang banyak  dan  universal,  yaitu  yang berlaku untuk semua orang.
Senada  dengan  pandangan  al- Ghazali,  Al-Syatibi  berpandangan bahwa  yang  perbuatan  dituntut  dari mukallaf  harus  sesuai  dengan  apa yang  dimaksud  oleh  syara’.  Hal  ini
al-Islam ,  Juz.I,  (Suria:  Dar  al-Fikr,  1986),  hal. 503-505. 16 Abu Hamid Al-Ghazali, Al-
Mustashfa..., hal. 286.
didasarkan pada asumsi bahwa syariat itu  dibentuk  untuk  kemaslahatan hamba  secara  mutlak  sehingga  yang dituntut  dari  hamba  adalah  untuk melaksanakan  syari’at  tersebut  dan tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak syara’, juga karena manusia diciptakan hanya untuk  beribadah  kepada  Allah  Swt, maka  sudah  seharusnya  hamba  itu berbuat sesuai dengan maksud syara’. 17 Menurut Abd Wahab Khalaf, kemandirian maslahah sebagai  dalil hukum  tidak  dapat  dilakukan  karena akal tidak mungkin menangkap makna  maslahah.  Baginya,  maslahah atau  maqashid  al-syari’ah  adalah suatu  alat  bantu  untuk  memahami redaksi al-Quran dan Hadis,
menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan  dan  menetapkan  hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur’an dan Hadis. 18

## C. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia
Majelis Ulama Indonesia
didirikan  pada  tanggal  17  Rajab  1395H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975M. MUI  lahir  melalui  Musyawarah  Nasional
17 Abu Ishaq al-Syatibi, al- Muwafaqat..., hal. 251-252
18 Abd  al-Wahab  Khalaf, Mashadir  al- Tasyri’ al-Islamiy fi ma La Nash fih , (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972), hal. 89.
I  Majelis  Ulama  Indonesia  se-Indonesia di Jakarta.
MUI adalah wadah musyawarah ulama, zu’ama, dan cedekiawan muslim. Majelis ini bertujuan untuk  mengamalkan  ajaran  Islam  untuk ikut  serta  mewujudkan  masyarakat  yang aman, damai, adil, makmur serta rohaniah dan  jasmaniyahnya  dirihadi  oleh  Allah SWT  dalam  wadah  negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila.  Jika  di  Indonesia  ada  MUI, maka  di  Mesir  dikenal  adanya  Dar  al- Ifta`, di Azhar ada Lajnah Fatwa, di Saudi Arabia  ada  Riyasah  al-Ifta. 19 Semua lembaga  ini  melakukan  ijtihad  kolektif yang  sudah  lama  dilakukan  oleh  ulama- ulama  sedunia,  seperti  yang  diadakan oleh Majma’  al-Buhuts  al-Islamiyah di Kairo. Dewasa ini yang diperlukan adalah ijtihad  kolektif  yang  bersifat  nasional, bukan  internasional.  Sebab  permasalahan hukum  sebagai  akibat  perkembangan ilmu  dan  teknologi  sangat  beragam  dan berbeda antara masing-masing negara. 20
MUI  dipandang  sebagai  wadah yang  paling  kompeten  dalam  pemberian
19 Yusuf  Qardhawi, Al-Ijtihad  fi  al- Syaria’h al-Islamiyah ma’a Nazhariyat Tahliliyah fi  al-Ijtihad  al-Mu’ashir ,  (Kuwait:  Dar  al-Qalam, tt), hal. 102 20 Harun  Nasution,  ”Ijtihad,  Sumber Ketiga  Ajaran  Islam”,  dalam  Jalaluddin  Rahmat (ed.), Ijtihad  Dalam  Sorotan ,  (Jakarta  :  Mizan, 1988), hal. 115
masalah  sosial  keagamaan  ( ifta `) 21 yang senantiasa  timbul  dan  dihadapi  oleh masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  mengingat bahwa  lembaga  ini  merupakan  wadah bagi semua umat Islam di Indonesia yang beraneka  ragam  kecenderungan  dan mazhabnya.  Oleh  karena  itu  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  MUI  diharapkan  dapat diterima  oleh  seluruh  kalangan  dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat  menjadi  acuan  pemerintah  dalam pengambilan kebijaksanaan.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  MUI dari  hari  ke  hari  berupaya  terus  menerus untuk senantiasa meningkatkan peran dan kualitasnya  dalam  berbagai  bidang  yang menjadi  kewenangannya.  Salah  satu wujud  nyata  dari  upaya  peningkatan  ini adalah  dengan  dibentuknya  Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan Kosmetika  majelis  Ulama  Indonesia (LP.POM-MUI).  Fungsi  lembaga  ini adalah  melakukan  penelitian,  audit  dan pengkajian secara saksama dan menyeluruh terhadap produk-produk
21 Ifta` berasal dari kata afta` yang berarti memberikan  penjelasan  atau  usaha  memberikan penjelasan  tentang  hukum syara’ oleh  ahlinya kepada  orang  yang  belum  mengetahuinya. Ifta` dilakukan  setelah  orang  bertanya,  sedangkan ijtihad dilakukan  tanpa  menunggu  adanya pertanyaan  dari  pihak  manapun.    Orang  yang menyampaikan jawaban hukum disebut mufti , dan materi  jawaban  hukum  yang  disampaikan  disebut fatwa .    Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, Jilid  2 (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,  2001),  hal.  455  - 456
olahan.  Hasil  penelitiannya  kemudian diserahkan  kepada  Komisi  Fatwa  untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya.
Adapun  metode  penetapan  fatwa MUI terdapat pada Pedoman dan Prosedur  Penetapan  Fatwa  yaitu  pada BAB II dan III tentang Metode Penetapan Fatwa, yaitu  sebagai berikut: 22 1)
Penetapan  fatwa  didasarkan  pada  al- Qur`an,  sunnah/hadis,  ijma’,  dan  qiyas serta  dalil  lain  yang  mu’tabar  (BAB  II), pada  Bab  III  dinyatakan  bahwa:  1) Sebelum  fatwa  ditetapkan  hendaklah ditinjau  terlebih  lebih  dahulu  pendapat para  imam  mazhab  dan  ulama mu’tabar tentang  masalah  yang  akan  difatwakan tersebut,  secara  sakasama  berikut  dalil- dalinya.  2)  Masalah  yang  telah  jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana  adanya.  3)  Dalam  masalah yang  terjadi  khilafiyah  di  kalangan mazhab,  maka:  a)  penetapan  fatwa didasarkan  pada  hasil  usaha  penemuan titik  temu  di  antara  pendapat-pendapat ulama  mazhab  melalui  metode al-jam’u wa al-taufiq , dan b) jika usaha penemuan titik  temu  tidak  berhasil  dilakukan, penetapan  fatwa  didasarkan  pada  hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan
22 Ma’ruf  Amin,  dkk, Himpunan  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Sejak  1975 (Jakarta  : Erlangga, 2011), hal. 5
menggunakan kaedah-kaedah fiqh muqaran .  c)Dalam  masalah  yang  tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan  pada  hasil  ijtihad jama’i (kolektif)  melalui  metode bayani , ta’lili
( qiasi,  istihsani,  ilhaqi ), istislahi ,  dan sadd al-zari`ah . d) Penetapan fatwa harus senantiasa  memperhatikan  kemaslahatan umum  ( masalih  `ammah )  dan maqashid al-syari’ah .
Selanjutnya dijelaskan pula dasar- dasar  umum  penetapan  fatwa,  yaitu sebagai  berikut:  1)  Setiap  fatwa  harus mempunyai  dasar  atas  Kitabullah  dan Sunnah  Rasul  yang  mu’tabarah,  serta tidak  bertentangan  dengan  kemaslahatan umat;  2)  Jika  tidak  terdapat  dalam Kitabullah  dan  Sunnah  Rasul,  fatwa hendaklah  tidak  bertentangan  dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil hukum  yang  lain,  seperti istihsan , masalih al-mursalah dan sadd az-zari`ah .
3) Sebelum pengambilan fatwa hendaklah ditinjau  pendapat-pendapat  para  imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan  dengan  dalil-dalil  hukum maupun  yang  berhubungan  dengan  dalil yang  dipergunakan  oleh  pihak  yang berbeda pendapat, serta pandangan penasehat ahli yang dihadirkan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  MUI  harus  mempunyai dasar  hukum,  yaitu  Al-Qur`an  dan  hadis Nabi, serta harus membawa kemaslahatan umat.  Ketentuan  ayat  ini  merupakan kesepakatan  dan  keyakinan  umat  Islam bahwa  setiap  fatwa  harus  berdasarkan pada  kedua  sumber  yang  telah  disepakati tersebut.  Fatwa  yang  bertentangan  atau tidak didasarkan dengan keduanya dipandang  tidak  sah,  bahkan  dipandang sebagai tahakkum dan  perbuatan  dusta atas  nama  Allah  yang  sangat  dilarang agama.
Mengenai Sunnah Rasulullah
SAW,  dalam  penetapan  fatwa  yang dilakukan MUI hanyalah sunnah mu’tabarah,  yakni  sunnah  yang  dapat dijadikan  hujjah.  Sedangkan  mengenai kemaslahatan,  hal  ini  sejalan  dengan tujuan syariat hukum Islam.
Selanjutnya,  jika  permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan  dalam  kedua  sumber  hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan apakah mengenainya pernah ada ijma’ dari ulama terdahulu.  Jika  ternyata  telah  terdapat ijma,  fatwa  harus  sejalan  dan  tidak bertentangan  dengan  ijma’.  Hal  ini mengingat  bahwa dalam pandangan MUI hukum  ijma’  adalah  memiliki  otoritas
kuat,  bersifat  absolut,  dan  berlaku universal.  Kemudian  jika  tidak  terdapat ijma’,  fatwa  dikeluarkan  setelah  melalui proses  ijtihad  dengan  menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai  serta  berpegang  pada  dalil-dalil hukum  yang  lain,  seperti  qiyas  dan sebagainya.  Metode  ini  dikenal  dengan metode ijtihad insya`i . 23
Di  samping  menggunakan  ijtihad insya`i ,  MUI  juga  menggunakan  ijtihad intiqa`i . 24 Ijtihad intiqa`i maksudnya adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara merujuk dan mencari pendapat para imam mazhab  terdahulu.  Pengkajian  terhadap pendapat  imam  mazhab  ini  dilakukan secara  komprehensif,  menyeluruh  dan saksama. Artinya, jika menganai masalah yang  akan  difatwakan  terdapat  beberapa pendapat,  semua  semua  pendapat  itu harus  diperhatikan  dan  diteliti,  kemudian dikaji  dalil-dalil  yang  digunakan  masing- masing; baru kemudian diputuskan pendapat  mana  yang  akan  ditetapkan
23 Ijtihad insya`i adalah  pengambilan konklusi  hukum  baru  dari  suatu  persoalan  yang persoalan  itu  belum  pernah  dikemukakan  oleh ulama-ulama  terdahulu  baik  itu  persoalan  lama- ataupun  baru.  Yusuf  al-Qardhawi, al-Ijtihad  al- Mu’ashir baina al-Indilbath wa al-Infirath , (Kairo :  Dar  al-tauzi’  wa  an  Nasyr  al-Islamiyah,  1994), hal. 78
24 Ijtihad intiqa’i adalah  memilih  satu pendapat  dari  beberapa  pendapat  terkuat  yang terdapat  pada  warisan  fiqh  Islam  yang  penuh dengan  fatwa  dan  keputusan  hukum.  Yusuf Qardhawai, al-Ijtihad....., hal. 67
sebagai  fatwa.  Pendapat  yang  diambil sebagai  fatwa  ini  sudah  barang  tentu harus merupakan pendapat yang dipandang  paling  kuat  dalilnya  serta membawa  kemaslahatan  umat.  Metode demikian dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lazim disebut muqaranah al-mazahib .
Hal  ini  berarti  bahwa  ijtihad intiqa’i yang  dilakukan  MUI  hanyalah memilih  pendapat  mana  yang  akan difatwakan,  yang  sesuai  dengan  situasi kondisi, melainkan melalui proses muqaranah,  sehingga  pendapat  yang dipilih  sebagai  fatwa  itu  benar-benar memiliki  validitas  dalil  yang  kuat  serta didukung pula oleh kemaslahatan.
Pada masalah-masalah kontemporer, sebelum pengambilan fatwa hendaklah didengar terlebih dahulu keterangan  para  ahli  mengenai  bidang yang  akan  difatwakan  hukumnya,  seperti masalah kedokteran, ekonomi dan sebagainya sehingga jelas letak permasalahannya.  Setelah  itu,  barulah dilakukan  ijtihad  untuk  menemukan hukumnya. Dengan cara demikian, diharapkan fatwa yang dikeluarkan mempunyai  dasar  dan  landasan  yang benar secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi MUI, hukum Islam
dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum  yang qath’i dan zanni .  Jika permasalahan  yang  diajukan  ke  MUI adalah  termasuk  dalam  kategori qath’i maka  MUI  hanya  menyampaikan  apa adanya,  dalam  arti  ijtihad  tidak  perlu dilakukan,  karena  hal  itu  memang  bukan berada pada wilayah ijtihad.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  diketahui  bagaimana  proses  dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan  MUI,  yaitu  dapat  dirinci sebagai  berikut:  1)  pengkajian  masalah. Dalam  hal  ini  anggota  komisi  harus terlebih  dahulu  mengetahui  dengan  jelas hakikat dan masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan  penjelasan  dari  ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.  2)  Selanjutnya,  setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk kategori hukum qath’iat atau bukan.  Jika  termasuk qath’iat, demikian juga  jika  ada  ijma’  mu’tabar,  MUI menetapkan  fatwa  sebagaimana  adanya. Jika  tidak  termasuk  kategori qath’iat, MUI  selanjutnya  melakukan  ijtihad;  3) Dalam  melakukan  ijtihad,  MUI  dapat menempuh  ijtihad insya`i dan  dapat  pula menempuh  ijtihad intiqa’i .  Dalam  hal ijtihad  terakhir  ini,  MUI  menggunakan
pendekatan muqaranah  al-mazahib .  Baik ijtihad insya`i maupun  ijtihad intiqa’i MUI melakukannya secara jama’i (ijtihad jama’i).
D. Fatwa tentang Hukum dan
Pedoman  Bermuamalah  melalui Media  Sosial;  Dasar  Pemikiran, Dasar Hukum dan Isi
Sebelum  melihat  dari  pendekatan al-maslahah , penulis menguraikan sepintas  mengenai  fatwa  ini,  baik  dari dasar  pemikiran,  dasar  hukum  dan substansi atau isi fatwa.
1. Dasar pemikiran.  Fatwa MUI Nomor
24  Tahun  2017  ini  lahir  berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: a)
bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam
berkomunikasi dan memperoleh informasi  di  tengah  masyarakat;  b) bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh  informasi  melalui  media digital  berbasis  media  sosial  dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim,  untuk  kegiatan  ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya;  c)  bahwa  penggunaan  media digital,  khususnya  yang  berbasis media  sosial  di  tengah  masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang
menjadi  sarana  untuk  penyebaran informasi  yang  tidak  benar, hoax ¸ fitnah, ghibah , namimah ,  gosip,
pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran,  informasi  palsu, dan  hal  terlarang  lainnya  yang menyebabkan  disharmoni  sosial;  d) bahwa pengguna media sosial seringkali menerima dan
menyebarkan  informasi  yang  belum tentu  benar  serta  bermanfaat,  bisa karena  sengaja  atau  ketidaktahuan, yang  bisa  menimbulkan  mafsadah  di tengah  masyarakat;  e)  bahwa  banyak pihak  yang  menjadikan  konten  media digital  yang  berisi hoax ,  fitnah, ghibah , namimah ,  desas  desus,  kabar bohong,  ujaran  kebencian,  aib  dan kejelekan seseorang, informasi pribadi  yang  diumbar  ke  publik,  dan hal-hal  lain  sejenis  sebagai  sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana  provokasi,  agitasi,  dan  sarana mencari  keuntungan  politik  serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut  muncul  pertanyaan  di  tengah masyarakat  mengenai  hukum  dan pedomannya; 25
25 Lihat  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial
2. Dasar  hukum. 26 Fatwa  MUI  Nomor 24  Tahun  2017  ini  didasarkan  pada dalil  Al-Quran,  Sunnah  dan  pendapat para  ulama.  Di  antara  dalil  al-Quran adalah  QS.  Al-Hujarat  ayat  6  yang memerintahkan  pentingnya tabayyun (klarifikasi) ketika memperoleh informasi,  QS.  an-Nur  ayat  16  yang melarang untuk menyebarkan praduga dan  kecurigaan,  mencari  keburukan orang,  serta  menggunjing,  QS.  al- Ahzab  ayat  58  yang  menjelaskan bahwa  perbuatan  menyakiti  orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa.
Sementara  di  antara  hadis  yang dijadikan  dasar  penetapan  fatwa  ini adalah  hadis Nabi SAW yang memerintahkan  jujur  dan  melarang berbohong,  sebagaimana  sabdanya: dari Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu, ia berkata "Rasulullah  SAW  bersabda  "Wajib atas  kalian  berlaku  jujur,  karena sesungguhnya  jujur  itu  menunjukkan (pelakunya)  kepada  kebaikan,  dan kebaikan  itu  menunjukkan  kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha  untuk  selalu  jujur  sehingga ia  ditulis  di  sisi  Allah  sebagai  orang
26 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor  24  tahun  2017  tentang  Hukum  dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial
yang  sangat  jujur.  Dan  jauhilah  oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya  dusta  itu  menunjukkan pelakunya  kepada  keburukan,  dan keburukan  itu  menunjukkan  kepada api  Neraka.  Seseorang  senantiasa berdusta  dan  berusaha  untuk  selalu berdusta  sehingga  ia  ditulis  disisi Allah  sebagai  seorang  pendusta." (HR. Muslim)
Hadis  lain  adalah  Hadis  Nabi saw  yang  menjelaskan  pengertian tentang ghibah sebagaimana sabdanya “Dari  Abu  Hurairah  ra,  bahwasanya Rasulullah  saw  bersabda,  "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para shababat menjawab:  "Allah  dan  Rasul-Nya lebih  mengetahui".  Beliau  bersabda "Ghibah itu  adalah  bercerita  tentang saudara  kalian  tentang  hal  yang  ia benci." Ada yang bertanya:, "Bagaimana  pendapatmu  jika  yang saya  ceritakan  itu  benar-benar  nyata ada  pada  diri  orang  itu?,  Nabi  pun menjawab  "jika  apa  yang  kamu katakan  tentang  saudaramu  itu  benar adanya maka telah melakukan ghibah kepadanya;  namun  apabila  apa  yang kamu  katakan  tidak  benar,  maka berarti kamu telah melakukan kedustaan  (fitnah)  kepadanya."  (HR.
al-Bukhari dan Muslim)
Hadis  Nabi  saw  yang  menjelaskan perintah  untuk  menutupi  aib  orang lain  sebagaimana  sabdanya  Dari Abdullah  ibn  'Umar  ra.  bahwasanya rasulullah  saw  bersabda  "Sesama orang  muslim  itu  bersaudara.  Tidak boleh  berbuat  zalim  dan  aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya  niscaya  Allah  SWT  akan memenuhi  kebutuhannya  dan  barang siapa  yang  membantu  meringankan kesulitan  saudaranya  niscaya  Allah SWT  akan  meringankan  kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah  SWT  akan  menutupi  aibnya  di hari kiamat. (HR. al-Bukhari)
Hadis Nabi saw yang
menjelaskan larangan mengikuti prasangka  tentang  seseorang,  juga mencari  kesalahan  dan  menghina orang  lain  sebagaimana  sabdanya: Dari  Abu  Hurairah  ra.  ia  berkata: Rasulullah  saw  bersabda:  "Jauhilah berprasangka,  karena  sesungguhnya prasangka  adalah  pembicaraan  yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari  kesalahan  orang  lain, jangan  saling  menyombongkan  diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling  membenci  satu  dengan  yang
lain,  dan  saling  berpaling  muka  satu dengan  yang  lain.  Jadilah  kalian  para hamba  Allah  bersaudara.  (HR.  al- Bukhari)
Kaedah  usul  fiqh;  a) dar’ul mafāsid  muqaddamun  ‘alā  jalb  al- masāli ḥ (Menghindarkan  mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat), b. al- ḍ araru yuzāl (bahaya harus  dihilangkan),  c) al-kitāb  kal- khitāb (Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan), d) lā ‘ibrata li al-tawāhum (Waham (hal yang  masih  hipotetik)  tidak  bisa dijadikan  pegangan),  e) ta ṣ arruf  al- imām  ‘alā  al-rā’iyati  manā ṭ un  bi  al- ma ṣ lahah (Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan)
3. Fatwa. 27 Dalam  fatwa  ini,  yang dimaksud  dengan:  a)  bermuamalah adalah  proses  interaksi  antar  individu atau  kelompok  yang  terkait  dengan hubungan  antar  sesama  manusia ( hablun minannaas ) meliputi pembuatan  (produksi),  penyebaran (distribusi),  akses  (konsumsi),  dan penggunaan informasi dan komunikasi.  b)  Media  Sosial  adalah media  elektronik,  yang  digunakan
27 Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Nomor  24  tahun  2017  tentang  Hukum  dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial
untuk  berpartisipasi,  berbagi,  dan menciptakan  isi  dalam  bentuk  blog, jejaring  sosial,  forum,  dunia  virtual, dan  bentuk  lain.  c)  Informasi  adalah keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan tanda-tanda  yang  mengandung  nilai, makna,  dan  pesan,  baik  data,  fakta maupun  penjelasannya  yang  dapat dilihat,  didengar,  dan  dibaca  yang disajikan  dalam  berbagai  kemasan dan format sesuai dengan perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  secara  elektronik ataupun  non  elektronik.  d) Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang  seseorang  atau  kelompok yang  tidak  disukainya.  e) Fitnah
( buhtan )  adalah  informasi  bohong tentang seseorang atau tanpa
berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud
menjelekkan  orang  (seperti  menodai nama  baik,  merugikan  kehormatan orang) f) Namimah adalah adu domba antara  satu  dengan  yang  lain  dengan menceritakan  perbuatan  orang  lain yang  berusaha  menjelekkan  yang lainnya  kemudian  berdampak  pada saling  membenci.  g)  Ranah  publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik,  termasuk  dalam  media  sosial
seperti  twitter,  facebook,  grup  media sosial,  dan  sejenisnya.  Wadah  grup diskusi  di  grup  media  sosial  masuk kategori ranah publik.
Ketentuan  hukum:  a) Dalam bermuamalah  dengan  sesama,  baik  di dalam  kehidupan  riil  maupun  media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan  pada  keimanan  dan ketakwaan, kebajikan ( mu'asyarah bil ma'ruf ),  persaudaraan  ( ukhuwwah ), saling  wasiat  akan  kebenaran  ( al- haqq )  serta  mengajak  pada  kebaikan ( al-amr  bi  al-ma'ruf )  dan  mencegah kemunkaran ( al-nahyu 'an al- munkar ).  b)  Setiap  muslim  yang bermuamalah  melalui  media  sosial wajib  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:  1)  Senantiasa  meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. 2) Mempererat persaudaraan ( ukhuwwah ), baik persaudaraan  ke-Islaman  ( ukhuwwah Islamiyyah ), persaudaraan kebangsaan ( ukhuwwah  wathaniyyah ),  maupun persaudaraan
kemanusiaan ( ukhuwwah insaniyyah ). 3)
Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
Larangan: Setiap muslim yang
bermuamalah  melalui  media  sosial diharamkan  untuk:  a)  Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan
penyebaran permusuhan,
b) Melakukan bullying , ujaran
kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. c)  Menyebarkan hoax serta  informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti  info  tentang  kematian  orang yang  masih  hidup.  c)  Menyebarkan materi  pornografi,  kemaksiatan,  dan segala hal yang terlarang secara syar'i. d)  Menyebarkan  konten  yang  benar tetapi  tidak  sesuai  tempat  dan/atau waktunya. e) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya  konten/informasi  yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya  haram.  f)  Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya  konten/informasi  tentang hoax,  ghibah,  fitnah,  namimah ,  aib, bullying ,  ujaran  kebencian,  dan  hal- hal  lain  sejenis  terkait  pribadi  kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya  haram.  g)  Mencari-cari informasi tentang aib, gosip,
kejelekan  orang  lain  atau  kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan  yang  dibenarkan  secara
syar'i.  h)  Memproduksi  dan/atau menyebarkan  konten/informasi  yang bertujuan  untuk  membenarkan  yang salah  atau  menyalahkan  yang  benar, membangun  opini  agar  seolah-olah berhasil  dan  sukses,  dan  tujuan menyembunyikan  kebenaran  serta menipu khalayak hukumnya haram. i) Menyebarkan  konten  yang  bersifat pribadi  ke  khalayak,  padahal  konten tersebut  diketahui  tidak  patut  untuk disebarkan  ke  publik,  seperti  pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya  haram.  j)  Aktifitas buzzer di  media  sosial  yang  menjadikan penyediaan  informasi  berisi hoax , ghibah , fitnah,  namimah , bullying , aib,  gosip,  dan  hal-hal  lain  sejenis sebagai  profesi  untuk  memperoleh keuntungan,  baik  ekonomi  maupun non-ekonomi, hukumnya haram.
Demikian juga orang yang menyuruh,
mendukung, membantu,
memanfaatkan  jasa  dan  orang  yang memfasilitasinya.
E. Fatwa Hukum dan Pedoman
Bermuamalah melalui Media
Sosial; Pendekatan al-ma ṣ la ḥ ah
Dalam  fatwa  ini,  kemaslahatan ( ma ṣ la ḥ ah ) menjadi salah satu pertimbangan.  Dengan  tegas  dinyatakan bahwa  kemudahan  berkomunikasi  dan
memperoleh  informasi  melalui  media digital  berbasis  media  sosial  dapat mendatangkan  kemaslahatan  bagi  umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim,  untuk  kegiatan  ekonomi, pendidikan  dan  kegiatan  positif  lainnya. Paling tidak ada tiga demensi kemaslahatan yang menjadi pertimbangan fatwa ini, yaitu mempererat tali silaturahim, kegiatan ekonomi dan pendidikan.
Dimensi pertama adalah mempererat  tali  silaturrahmi.  Dalam ajaran Islam, menjalin silaturrahmi adalah hal  yang  wajib  dilakukan.  Bahkan  Nabi Muhammad  Saw  mengecam  orang  yang memutuskan  tali  silaturrahmi  dengan ancaman berat. Silaturrahmi dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara  dan media,  termasuk  melalui  media  digital berbasis  media  sosial,  seperti facebook, twitter, line, blog dan sebagainya. Banyak keuntungan  media  ini  sebagai  sarana mempererat  silaturrahmi  seperti  biaya yang  relatif  murah,  penggunaan  waktu yang  efektif  dan  efisien  dan  sebagainya. Selain  itu  media  digital  berbasis  media sosial  memungkinkan  seseorang  dapat menjalin  silaturrahmi  dengan  orang  lain yang berada di tempat yang jauh. Singkat kata,  media  digital  berbasis  media  sosial memberikan  kemudahan  bagi  manusia
dalam  melakukan  komunikasi  yang  pada gilirannya mampu mempererat tali silaturrahmi.
Dimensi  pertama  adalah  kegiatan ekonomi.  Praktek  atau  transaksi  ekonomi saat  ini  mengalami  perkembangan  yang sangat  pesat,  di  mana  selain  transaksi secara  konvensional,  masyarakat  modern sudah menggunakan media digital berbasis  media  sosial  sebagai  sarana kegiatan ekonomi. Penawaran dan permintaan barang dapat dilakukan melalui  media  digital  berbasis  media sosial.  Selain  itu  media  digital  berbasis media  sosial  juga  dapat  digunakan  untuk mengamati dan menganalisis perkembangan pasar. Masyarakat modern menggunakan  media  digital  berbasis media  sosial  untuk  melakkan  bisnis online yang mampu memperoleh keuntungan  yang  tidak  sedikit.  Dalam bahasa  yang  lain,  media  digital  berbasis media  sosial  memberikan  keuntungan besar bagi kegiatan ekonomi.
Dimensi ketiga adalah pendidikan. Media  digital  berbasis  media  sosial  juga dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sebagai sarana pendidikan.  Bahkan, media digital berbasis  media  sosial  ini  memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Akselerasi peningkatan pendidikan  dapat  dilakukan  melalui
media  digital  berbasis  media  sosial  ini. Media  digital  berbasis  media  sosial  ini mampu  menyajikan  berbagai  macam informasi  tentang  semua  disiplin  ilmu. Selain  itu,  para  pendidik  juga  dapat memanfaatkan  media  digital  berbasis media sosial ini untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya.

## F. Penutup
Al-maslahah merupakan  salah satu  pertimbangan  bagi  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  dalam  menetapkan fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah melalui  Media  Sosial.  Dengan  demikian, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  melihat bahwa media digital berbasis media sosial memiliki  kemaslahatan  dan  kebaikan besar  bagi  manusia,  baik  sebagai  sarana untuk  mempererat  silaturrahmi,  sarana dakwah, kegiatan ekonomi, sarana pendidikan
dan
sebagainya.
Kemaslahatan  dan  kebaikan  manusia  itu sendiri  adalah  tujuan  penetapan  syariat ( maqā ṣ id  al-syar ῑ ah ).  Dengan  demikian, media  digital  berbasis  media  sosial sejalan  dengan maqā ṣ id  al-syar ῑ ah. Oleh karena  itu,  media  digital  berbasis  media sosial  harus  dikelola  dan  dikembangkan agar  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup masyarakat modern saat ini.
Meskipun  media  digital  berbasis media  sosial  memiliki  kemaslahatan  dan kebaikan  bagi  manusia,  bukan  berarti  ia tidak  memiliki  kelemahan.  Jika  media digital berbasis media sosial disalahgunakan,  maka  media  digital berbasis  media  sosial  dapat  membawa kerusakan,  kemudaratan  bahkan  petaka ( mafsadat )  bagi  umat  manusia. Ghibah, fitnah, namimah , dan penyebaran permusuhan,  melakukan bullying ,  ujaran kebencian,  dan  permusuhan  atas  dasar suku,  agama,  ras,  atau  antar  golongan, menyebarkan hoaxs dapat  dengan  mudah dilakukan  melalui  media  digital  berbasis media  sosial  ini  yang  pada  gilirannya akan  merusak  sendi-sendi  beragama, berbangsa dan bernegara.
Dalam  konteks  inilah  fatwa  ini hadir.    Fatwa  ini  diharapkan  mampu mengawal  nilai-nilai  kemaslahatan  dan kebaikan yang melekat pada media digital berbasis  media  sosial.  Dengan  kata  lain, fatwa  ini  memberikan  rambu  bagaimana menggunakan  media  digital  berbasis media  sosial  dengan  baik  dan  benar, sehingga  tidak  disalahgunakan  oleh  umat manusia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abd  al-Wahab  Khalaf, Mashadir  al- Tasyri’ al-Islamiy fi ma La Nash fih , Kuwait: Dar al-Qolam, 1972
Abu  Hamid    Al-Ghazali, Al-Mustashfa  fi ‘Ilm  al-Ushul ,  Jilid.  II,  Beirut  :  Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983
Abu  Ishaq  al-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi Ushul  al-Syari’ah ,  Jilid  II,  Beirut  : Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.
Ahmad  Abd  Rahim  al-Sayih, Risalah  fi Ria’ayah  al-Maslahah  li  Imam  al-
Thufi ,  (Mesir:  Dar  al-Misriyah  al- Lubnaniyah, 1930
Al-Thufi, Kitab  al-Ta’yin  fi  Syarh  al- Arba’in ,  Beirut:  Muassasah  Al-
Rayyan, 1998
Al-Thufi, Syarah Mukhtashar al- Raudhah , Huz. III, Suria:
Muassassah al-Risalah, 1989
Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, Jilid  2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Nomor  24  tahun  2017  tentang Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah
melalui Media Sosial
Harun  Nasution,  ”Ijtihad,  Sumber  Ketiga Ajaran  Islam”,  dalam  Jalaluddin Rahmat (ed.), Ijtihad Dalam Sorotan , Jakarta : Mizan, 1988
Izzuddin  ibn  Abd  al-Aziz  Ibn  Abd  al- Salam, Qawa’id  al-Ahkam  fi  Ishlah al-Anam , Damaskus: Dar Qalam, tt.
Jalaluddin  Abd  al-Rahman, Al-Maslahah al-Mursalah ,  Beirut  :  Dar  al-Kutub al-Jami’, 1983
Ma’ruf  Amin,  dkk, Himpunan  Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta : Erlangga, 2011
Musthafa Zaid, Al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islami  wa  Najmuddin  al-Thufi ,
Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al- Islam , Juz.I, Suria: Dar al-Fikr, 1986
Yusuf al-Qardhawi, Al-Ijtihad al-
Mu’ashir  baina  al-Indilbath  wa  al- Infirath ,  Kairo  :  Dar  al-tauzi’  wa  an Nasyr al-Islamiyah, 1994 --------, Al-Ijtihad  fi  al-Syaria’h  al- Islamiyah ma’a Nazhariyat Tahliliyah  fi  al-Ijtihad  al-Mu’ashir , Kuwait: Dar al-Qalam, tt.