## AT- TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 15, Nomor 1, Juni 2023
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tasyri

## ANALISIS PENETAPAN KOMPENSASI PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA MEULABOH
Mukhsinuddin
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mukhsinuddin@staindirundeng.ac.id
Lia Murlisa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh liamurlisa.lm@gmail.com
Ayu Pransiska Zendato

## STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Ayusisca@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penetapan  ujrah  atau  kompensasi  yang dibebankan  kepada  murtahin  terhadap  jasa  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadai. Besaran biaya ujrah tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan taksiran dari barang yang  digadaikan.  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang didasari  fakta empiris  dari  sumber  yang  otentik  guna  mendapatkan  data  yang  valid.  Berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa penetapan ujrah barang gadai di Pegadaian Syariah  Cabang  Meulaboh menentukan  besarnya  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang gadai (ujrah) berdasarkan  hasil  taksiran  barang  jaminan  setelah  nasabah  menentukan  berapa  besar pinjaman  yang  akan  diambil.  Penetapan  ujrah  yang  meliputi  biaya  pemeliharan  dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sudah  sesuai  dengan  hukum Islam.  Karena  penetapan  ujrah  berdasarkan  besar  pinjaman  nasabah  dan  berdasarkan  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadai,  yang  telah  diketahui  oleh  kedua  pihak  yang disepakati melalui akad rahn yang dilakukan dalam gadai emas .
Kata kunci: Penetapan Kompensasi (Ujrah), Gadai Emas, Pegadaian Syariah, Pegadaian Meulaboh

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  determination  of  ujrah  or  compensation  charged  to murtahin for the maintenance and storage services of pawned goods. The amount of ujrah fees  is not  determined  based  on  the  loan  amount  but  the  estimate  of  the  mortgaged goods.  This research uses qualitative descriptive methods based on empirical facts from authentic sources in order to obtain valid data. Based on the results of the study, it is known that  the  determination  of the  ujrah  of  pawned  goods  at  the  Meulaboh  Branch  Sharia  Pawnshop  determines  the amount  of  maintenance  and  storage  costs  of  pawn  goods (ujrah) based on the results of the estimated  collateral  after  the  customer  determines  how  much  loan  will  be  taken.  The determination  of  ujrah  which  includes  the  cost  of  maintaining  and  storing  pawn  goods  at  the Meulaboh Branch Sharia Pawnshop is in accordance with Islamic law. Because the determination of ujrah is based on the amount of the customer's .
loan and based on the cost of maintaining and storing the lien, which has been known by both parties agreed through the rahn contract made in the gold pawn.
Keywords : Determination of Compensation (Ujrah), Gold Pawn, Sharia Pawnshop,

## A. Pendahuluan
Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan  barang  bergerak,  jasa  titipan,  jasa  taksiran,  dan  termasuk  diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan bank dan nonbank yang pembinaan dan pengawasannya sekarang sudah berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menerbitkan POJK Nomor 31/pojk.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Didalamnya, OJK mengizinkan  perusahan  penggadaian  berbadan  hukum  perusahaan  terbuka  ataupun koperasi, konvensional maupun syari’ah.
Pegadaian syariah merupakan badan hukum yang dimiliki oleh negara dimana seluruh modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham pegadaian syariah hadir sebagai satu- satunya lembaga keuangan formal di indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan  pembiayaan  dengan  bentuk  penyaluran  pembiayaan  atas  dasar  huum  gadai syariah. Hadirnya Pegadaian syariah menyelamatkan masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek  lintah  darat  serta  peminjaman  yang  sangat  tidak  wajar  yang  sering mencekik  masyarakat  karena  bunga  yang  tinggi  dan  berlipat  ganda  sehingga memperburuk ekonomi masyarakat.
Pegadaian  syariah  dalam  praktek  pembiayaan  dilakukan  dengan  meminta  jaminan benda  yang  disebut  dengan  angunan.  Praktek  pembiayaan  inilah  yang  sering  disebut dengan  istilah  gadai.  Gadai  sendiri  pernah  dipraktikkan  oleh  Rasulullah  SAW  Kepada seorang  yahudi,  saat  itu  Rasulullsh  SAW  mengagadaikan  baju  perangnya  demi  membeli sedikit gandum.
Jasa pertama dan yang paling menonjol yang diberikan oleh Pegadaian Syariah adalah penyaluran pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah. Pemberian pembiayaan gadai ini dilakukan dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana dan mudah, masyarakat hanya  menunjukkan  bukti  identitas  diri  dan  barang  bergerak  sebagai  jaminan,  uang pembiayaan diperoleh dalam waktu yang tidak terlalu lama (kurang lebih sekitar 20 menit) begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan  surat  bukti  rahn  dengan  waktu  proses  yang  singkat  juga.  Gadai  atau  rahn  adalah
menjamin hutang dengan barang, dimana hutang dimungkinkan bisa dibayardengannya, atau hasil dari penjualannya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekertaris Dewan Syariah Nasional tentang Rahn menentukan bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  hutang  dalam  bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku: Murtahin (penerima barang) mempunyai hak  untuk  menahan Marhun (barang)  sampai  semua  utang Rahin (yang  menyerahkan barang)  dilunasi; Marhun dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik Rahin. Pada  prinsipnya, Marhun tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh Murtahin kecuali  seizin  Rahin,  dengan  tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan  perawatannya;  Pemeliharaan  dan  penyimpanan Marhun pada  dasarnya  menjdi kewajiban Rahin ,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh Murtahin ,  sedangkan  biaya  dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin; Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman;  Penjualan Marhun :  Apabila  jatuh  tempo, Murtahin harus  memperingatkan Rahin untuk  segera melunasi  utangnya.  Apabila Rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka  Marhun dijual  paksa/dieksekusi  melalui  lelang  sesuai  syariah.  Hasil  penjualan Marhun digunakan untuk  melunasi  utang,  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin .
Ujrah atau  Kompensasi  dalam  Bahasa  lain  adalah  biaya  yang  harus  dibayar  oleh nasabah  kepada Murtahin atas  jasa  pemeliharaan  dan  penyimpanan Marhun .  Biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadai  ini  ditentukan  oleh  besarnya  pembiayaan yang  diminta  nasabah  setelah  harga  taksiran  barang  gadai  diketahuin.  Besarnya pembiayaan sangat mempengaruhi besarnya Ujrah yang akan dibayarkan oleh Rahin . Biaya Ujrah diterapkan  di  Pegadaian  Syariah  terhadap  nasabah  tidak  sama  tergantung  pada besarnya  pinjaman  nasabah  yang  diberikan  pihak  Pegadaian  Syariah.  Sedangkan  biaya Ujrah (biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan)  tidak  ditentukan  dari  besarnya  jumlah pinjaman.  Akan  tetapi  dari  nilai  barang  jaminan  yang  digadaikan.  Dari  pernyataan  ini peneliti menemukan ketidak sesuaian, dimana Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 point  ke  empat  sudah  disebutkan  bahwa  besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun Pegadaian Syariah
Cabang Meulaboh. Dari itu ada beberapa masalah yang harus dibahas, adalah, Bagaimana penetapan Ujarah pada produk gadai Emas di Pengadain Syariah selama ini  dan apakah sudah sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2002.

## B. Kajian Pustaka
Penelitian  terdahulu  merupakan  alternatif  yang  menggambarkan  hubunan  antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini sehingga tidak ada pengulangan atau kesamaan dengan penelitian yang akan  dilakukan saat  ini.  Dari  literatur  yang  telah  penulis  bca  ada  beberapa  penelitian  yang  berkaitan dengan kajian penulis teliti diantarnya.
1. Safitri Intan Purnama, Yayat Rahmat Hidayat, (Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Islam Vol  6,  No.  2,  tahun  2020)  Tinjauan  Fatwa  DSN  25/DSN-MUI/III/2002  Tentang  Rahn terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Gadai emas di BSM KCP Buah Batu dalam biaya sewa (ujrah) marhun memiliki dua ketentuan yaitu biaya pemeliharaan (ujrah) berdasarkan karatase emas dan ketentuan biaya sewa (ujrah) marhun di BSM belum sepenuhnya merujuk kepada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III.2002 tentang rahn yang disebutkan pada point keempat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat deskriftif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, gadai emas syariah di BSM KCP  Buah  Batu  dalam  biaya  (ujrah)  marhun  memiliki  dua  ketentuan  yaitu  biaya pemeliharaan  (ujrah)  berdasarkan  besar  karatase  emas  dan  ketentuan  biaya  sewa (ujrah)  berdasarkan  besar  pinjaman.  Pelaksanaan  penetapan  biaya  sewa  (ujrah) marhum  di  BSM  belum  sepenuhnya  merujuk  kepada  Fatwa  DSN  No.  25/DSN- MUI/III/2002  tentang  rahn  yang  disebutkan  pada  point  keempat  yaitu  besar  biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
2. Edi  Susilo  (Jurnal  Ekonomi  dan  sPerbankan  Syariah,  Vol.4  No.  1  Juni  2017)  Shariah Compliance  Akad Rahn Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (Studi  Kasus  BMT  Mitra Muamalah Jepara) Akad rahn (gadai emas) memiliki tingkat keamanan tinggi dan risiko yang rendah, karena jaminanya adalah dengan menahan (rahn) barang bergerak yang likuid milik anggota. Bila anggota melakukan wanprestasi maka dapat dijaminkannya. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriftif  analisis.  Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa akad rahn memiliki prospek yang baik, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI  tentang rahn ,  namun  masih  lemah  pengawasan  dari  Dewan  Pengawasan Syariah  (DPS)  dan  terkendala  oleh  lemahnya  SDM,  persaingan  dengan  lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi.

## C. Metodologi Penelitian
1. Jenis Data
Dalam  penelitin  ini,  penulisan  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat kualitatif  yang  berarti  analisa  data  dan  tidak  dipergunakan  dalam  model  uji  statistik melainkan lebih kepada deskriptif analisa. Mengingat bentuk penyajian data adalah uraian- uraian  deskriptif,  bukan  sajian  angka  atau  perhitungan  numerik.  Data  yang  diperoleh berdasarkan riset mengenai profil instansi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode  deskriptif  kualitatif.  Metode  deskiptif  kualtatif  adalah  penelitian  yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau  sebagaimana  adanya.  Jadi  metode  deskriptif  kualitatif  adalah  penelitian  yang menggambarkan seluruh keadaan atau fakta selama penelitian dilakukan.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan  yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.
a. Sumber data primer
Sumber  data primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama.    Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan kepala ataupun karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh guna memperoleh data yang akurat.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan  yang  dapat  memperkuat  data  pokok,  baik  yang  berupa  manusia  atau  benda (majalah,  buku,  koran  dan  lain-lain).    Sedangkan  sumber  data  skunder  yang  diperoleh penulis  yaitu  dari  dokumentasi  yang  diterbitkan  Pegadaian  Syariah,  buku-buku  maupun data lainnya yang berkenaan dengan Pegadaian Syariah.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pegadian  Syariah  Cabang  ytangada  di  Aceh  dan sampelnya di Kabupaten Aceh Barat.
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara merupakan bentuk perolehan informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan  sebanyak  4  responden.  Peneliti  melakukan  wawancara  terhadap  pimpinan cabang maupun karyawan Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber terulis atau dokumen yang ada pada responden. Metode dukomentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.
Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat  atau  menganalisis  dokumen-dokumen  yang  dibuat  oleh  subjek  sendiri. Dokumentasi merupakan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang  sudah  ada  seperti  dokumen  tentang  Fatwa  DSN-MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  dan dokumentasi tentang Peraturan Direksi No. 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Produk PT Pegadaian Syariah.
Setelah  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  langkah  selanjutnya  yang  harus dilakukan  adalah  mengelolah  data-data  yang  ada.  Tujuan  melakukan  pengelolahan  an analisis data adalah untuk mengelolah data yang telah diperoleh dan menginterprestasikan serta  menganalisis  kejadian-kejadian  yang  telah  diteliti  untuk  dapat  dipahami  secara mendalam,  sehingga  peneliti  dapat  menuangkan  hasil  pengolahan  dan  analisis  tersebut kedalam karya ilmiah.
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis ini data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih  mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  berupa
kumpulan kata-kata dan bukan angka. Data dikumpulkan dengan berbagai macam metode seperti wawancara dan dokumentasi lalu  baru diproses melalui pencatatan, pengetikan, dan penyuntingan.

## D. Hasil Penelitian
Keberadaan  Pegadaian Syariah  berasal  dari  kerja sama  dengan PT  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI),  pada  bulan  Mei  tahun  2002  ditandai  dengan  ditanda  tanganinya kerjasama  antara  keduanya  dan  Pegadaian  menjalankan  kegiatan  gadai  sesuai  dengan prinsip syariah dan BMI sebagai penyandang dana. Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim yang menginginkan trasnsaksi pembiayaan yang aman, cepat, tanpa riba.
Pegadaian  Syariah  Cabang  Meulaboh  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat  akan  adanya  jasa  pembiayaan  yang  berbasis  syariah  dikarenakan  dinamika didalam  masyarakat  terkait  riba  dalam  sistem  gadai  konvensional.  Didirikannya  kantor Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh dilatar belakangi juga oleh belum adanya jasa layanan gadai berbasis syariah di Aceh. Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh beralamat di Jl. Teuku Dirunding No. 03, Ujong Baroh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23612, Telp. (0655)-21078.
Data hasil penelitian ini diperoleh dengan wawancara, wawancara dilakukan dengan memberikan  pertanyaan  langsung  kepada  pimpinan  dan  karyawan  Pegadaian  Syariah Cabang  Meulaboh.  Hasil  wawancara  berupa  jawaban  informasi  atas  pertanyaan  yang diajukan oleh peneliti secara langsung dan tatap muka dengan responden.
Setiap nasabah melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh akan dikenakan ujrah sebagai  imbalan  bagi  pihak  pegadaian  syariah  atas  penyimpanan  dan pemeliharaan barang jaminan yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan tersebut. Ujrah tersebut harus disepakati pada saat akad.
Adapun prosedur penetapan ujrah, sebagai berikut:
a. Nasabah datang kekantor pegadaian syariah dengan menunjukkan identitas diri dan membawa barang yang akan digadai.
b. Mengisi  formulir  FPP  (Formulis  Permintaan  Pembiayaan)  dan  diserahkan  kepada kasir.
c. Kemudian barang ditaksir, untuk emas yang pertama di taksir ialah berat karatnya, selanjutnya emas tersebut ditimbang untuk mengetahui berapa gram beratnya. Emas
tersebut akan disimpan didalam kantong khusus dan dimsukkan dalam brankas oleh petugas penyimpan barang.
d. Setelah  harga  taksiran  diketahui,  kemudian  ditanyakan  kepada  nasabah  berapa pembiayaan  yang  hendak  dimbil.  Untuk  ujrahnya  dibayar  saat  pelunasaan pembiayaan, penebusaa atau perpanjangan gadai, nasabah hanya dikenakan biaya administrasi diawal transaksi.
e. Nasabah segera mendapatkan uang pembiayaan yang dikehendakinya.
f. Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (ujrah) berdasakan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa pijaman yang akan diambil.
Biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barag  gadai  ditentukan  oleh  kasir  sesuai dengan sistem yang ditentukan dari kantor pusat Pegadaian.
1. Penggolongan  Penetapan  ujrah  pada  produk  gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah Cabang Meulaboh
Sebagai  lembaga  bisnis,  Pegadaian  Syariah  Cabang  Meulaboh  mendapatkan  ujrah dari  pemeliaraan  dan  penyimpanan  barang  jaminan  emas  yang  digadai.  Ujrah  dihitung berdasarkan pinjaman dan jangka waktu pemeliharaan dan peyimpanan barang jaminan. Ujrah dihitung per 10 hari, adapun tarif ujrah :

## Tabel .1
Ilustrasi Perhitungan Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Harga Per Gram Standar Taksir (90,81%) Karatisasi Berat Logam (gram) Taksiran Batas Maksimal Pijaman (80%) Ujrah Per 10 Hari (0,79%) 848.000 770.000 99% 10  7.623.000 6.098.400 49.000 848.000 770.000 95% 10 7.315.000 5.852.000 47.000 848.000 770.000 87% 10  6.699.000 5.359.200 43.000
Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh
Dari tabel di atas terlihat bahwa batas maksimum pinjaman diperoleh berdasarkan berat  emas  yang  digadaikan.  Semakin  berat  emas  yang  dijaminkan  serta  semakin  tinggi kadar karatnya, maka semakin besar pula pinjaman yang diproleh. Dasar penetapan ujrah berdasarka kualitas dan berat barang gadai (emas). Ujrah dihitung per 10 hari, jika terjadi
keterlambatan pembayaran ujrah kurang dari 10 hari, misalnya 1 hari maka tetap dihitung 10 hari.
Selain ujrah , pegadaian syariah cabang Meulaboh memiliki biaya administrasi. Biaya administrasi  ditentukan  berdasarkan  besar  pinjaman  gadai,  berikut  tabel  biaya administrasi:
Penetapan ujrah yang  meliputi  pemeliharan  dan  penyimpanan  barang  gadai  di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Fatwa DSN- MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  yaitu  poin  ke  4  telah  dijelaskan  bahwa  tidak  boleh menentukan  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadai  berdasarkan  jumlah pinjaman, namun pegadaian syariah cabang meulaboh melakukan penetapan ujrah barang gadai  berdasarkan  besarnya  pinjaman  guna  untuk  menentukan  biaya ujrah yang  telah diatur oleh Pegadaian Syariah sendiri sesuai dengan peraturan kantor pusat.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan merangkum kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:
Dalam proses penetapan ujrah barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh menentukan  besarnya  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadai (ujrah) berdasarkan  hasil  taksiran  barang  jaminan  setelah  nasabah  menentukan  berapa  besar pinjaman yang akan diambil.
Nasabah juga dikenakan biaya administrasi sesuai biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Biaya administrasi ini sudah ditetapkan dan menjadi kebijakan kantor pusat pegadaian. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan ( ujrah ) dibayar saat  pelunasan  maupun  perpanjangan  barang  gadai,  sedangkan  biaya  administrasi dibebankan diawal transaksi.
Penetapan ujrah yang meliputi biaya pemeliharan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan ujrah  berdasarkan  besar  pinjaman  nasabah  dan  berdasarkan  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan barang gadai, yang telah diketahui oleh kedua pihak yang disepakati melalui akad rahn yang  dilakukan  dalam  gadai  emas.  Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  25/DSN- MUI/III/2002  yaitu  poin  ke  4  telah  dijelaskan  bahwa  tidak  boleh  menentukan  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadai  berdasarkan  jumlah  pinjaman,  namun pegadaian  syariah  cabang  Meulaboh  melakukan  penetapan ujrah barang  gadai
berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan guna untuk menentukan biaya ujrah yang telah diatur oleh Pegadaian Syariah sendiri sesuai dengan peraturan kantor pusat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yag  telah  diuraikan, maka  peneliti  memberikan  saran- saran sebagai berikut:
1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sebaiknya lebih terbuka dan sabar dalam mensosialisasikan  atau  menjelaskan  tentang  bagaimana  penetapan ujrah sehingga nasabah  paham  akan  hal  tersebut.  Petugas  pegadaian  hendaknya  menjaga kepercayaan masyarakat akan ke syariahan pegadaian syariah.
2. Bagi nasabah harus lebih memahami mekanisme penetapan ujrah barang gadai dan mau memahami apa yang dijelaskan oleh pihak pegadaian.
3. Lebih  aktif  mensosialisasikan  aplikasi  Pegadaian  Syariah  kepada  nasabah  secara langsung ataupun dengan cara tidak langsung, agar nasabah mengetahui keberadaan aplikasi Pegadaian Syariah Digital (PSDS).
4. Lebih mengaktifkan lagi akun media sosial Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh agar lebih banyak lagi nasabah yang mengenal dan tertarik dengan Pegadaian Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzalurrahman. (2000). Muhammad Sebagai Pedagang . Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny. Al aziz S, Moh. Saifullah. (2005). F iqih Islam Lengkap . Surabaya: Terang Surabaya.
Ali, Zainudin. (2008). H ukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2011). Gadai  Syariah  di  Indonesia:  Konsep,  implementasi,  dan Institusional . Yogyakarta: Gajah Mada Press.
Anshori, Abdul Ghofur. (2011). Gadai Syariah Di Indonesia . Jakarta: Gajah Mada University.
Anwar,  Syamsul.  (2007). Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam  Fiqih Muamalat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bahreisj, Hussein. (t.t). Al- Jami’ush Shahih Bukhori Muslim . Surabaya: Karya Tahun.
Bayhaqiy, Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-. (1994). Sunan al-Bayhaqiy al- Kubra . Makkah: Maktabah Dâr al-Baz. Juz 6.
Depag RI. (1997). Alquran dan Terjemahannya. Kudus: Menara, 1997.
Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.
Fiqih Muamalat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Fuady, Munir. (2012). Pengantar Hukum Bisnis . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. (2010). Fiqh Muamalat , Jakarta: Kencana.
Hajar, Ibnu. (1995). Bulughul Maram . Surabaya: Mutiara Ilmu.
Hamsa, A., & Ramly, A. (2022). Determinants of Financial Literacy on Micro Waqf Banks in Aceh. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam , 11 (1), 229-250.
http//www.gudang-info.com. akses tanggal 10 Februari 2022. Jafri, Syafii. (2008). Fiqh Muamalah . Pekanbaru: Suska Press.
Karim, Helmi. (2017). Fiqh Muamalah . Jakarta: Grafindo persada, vol II.
Kartika. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember
Mahmudaningthyas,  Arrum.  (2015). Analisis  Kesyariahan  Transaksi  Rahn  Emas  pada Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang .
Muhammad. (2007). Lembaga Ekonomi Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Muksal,  M.,  Ramly,  A.,  Abd  Majid,  M.  S.,  &  Indriani,  M.  (2020).  The  Effect  Of  Needs  For Performance,  Affiliation,  And  Domination  On  The  Motivation  Of  Coastal  Women Business In Aceh Province. JEM Jurnal Ekonomi dan Manajemen , 6 (1), 1-12.
Munawwir,  Ahmad  Warson.  (1994). Kamus  al-Munawir  Arab-Indonesia  Terlengkap . Surabaya: pustaka progressif.
Peraturan Direksi PT. Pegadaian No.44 tahun 2021.
Phoenix,  Tim  pustaka.  (2013). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Baru .  Jakarta:  Media pustaka Phoenix.
Rais,  Sasli.  (2005). Pegadaian  Syariah  Konsep  Dan  Sistem  Operasional:  Suatu  Kajian Kontemporer . Jakarta: UI-Press.
Ramly, A. R., & Fajri,  I. (2016). Peran Baitul Maal  dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat. Jurnal Akad , 1 (1).
Ramly, A., Abd Majid, M. S., & Indriani, M. (2020). Effects of Capital and Type of Business on  Coastal  Muslim  Women's  Business  Income  in  Aceh  Province. Islam  Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences , 1 (3), 460-477.
Sholahuddin. (2006). Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Soemitra,  Andri.  Antonio,  Muhammad  Syafii.  (2001). Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah . Jakarta: Kencana Pranada Group.
Soraya, Laili. (2010). Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan .
Suja, Abi. (t.t.). Attadhib . Surabaya: Syirkah Bungkul Indah.
Supriyono, Maryanto. (2011). Buku Pintar Perbankan . Yogyakarta: Andi.
Sutarno N S. (2008). Kamus Perpustakaan dan Informasi. Jakarta: Jalan Permata.