COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN PANDAAN SUB-DISTRICT (CASE STUDY IN PANDAAN SUB-DISTRICT, PASURUAN DISTRICT)
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyrakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pandaan  (Studi Kasus Di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan)
Cindy Sekar Nirwana 1 , Muslimin 2
Universitas Pembangunan Nasional ‘’Veteran’’ Jawa Timur 1,2 cindynirwana03@gmail.com 1

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  transparency,  accountability,  and  community participation on the management of village fund allocations. This study uses a type of quantitative  research  using  primary  data.  The  primary  data  is  in  the  form  of  a questionnaire distributed to 84 respondents in villages in Pandaan District, Pasuruan Regency. Selection of the sample in this study using purposive sampling. The results of this study prove that the translation variable has no effect on the management of village fund  allocations  in  Pandaan  District.  Meanwhile,  accountability  and  community participation  have  a  positive  effect  on  the  management  of  village  fund  allocations  in Pandaan District.
Keyword: Transparency,  Accountability,  Community  Participation,  Village  Fund Allocation Management

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  transparansi,  akuntabilitas,  dan partisipasi  masyarakat  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer tersebut yaitu berupa kuisioner yang disebar kepada 84 responden di Desa di Kecamatan Pandaan,  Kabupaten  Pasuruan.  Pemilihan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel transparansi tidak  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Pandaan. Sedangkan,  akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pandaan.
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  suatu  wilayah yang  berisi  sekelompok  masyarakat yang terendah dalam struktur pemerintahan  di  Indonesia  yang didalamnya  ada  wewenang  dalam mengatur  segala  urusan  masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri  yang  tentunya  keputusannya dalam  mengatur  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara Republik Indonesia. Dana desa diberikan  ke  desa  di  tiap-tiap  daerah, karena  dana  desa  merupakan  hak, kewajiban, daerah dalam mengatur dan mengelola secara mandiri yang digunakan untuk kepentingan masyarakat  desa  yang  sesuai  dengan
kebijakan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  (Muda  et  al., 2018).
Pengelolaan alokasi dana desa ini dikelola  oleh  pemerintah  desa  yang diberikan  wewenang  langsung  oleh pemerintah  daerah  untuk  pengelolaan alokasi dana desa. Dalam UU Nomor 6 tahun  2014  menjelaskan  bahwa  tujuan pembangunan  desa  adalah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  dan  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini memberikan manfaat dalam menerapkan  kemandirian  karena  telah mengelola  dan  memanfaatkan  sumber daya yang digunakan sebagai kebutuhan masyarakat.
Menurut  (Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun,  2014) menjelaskan bahwa dana desa dialokasikan pemerintah untuk desa dan pengalokasiannya  tiap  daerah  berbeda dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  di daerah tersebut dan dengan memperhatikan  hal-hal  seperti;  jumlah penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah, dan tingkan kesulitan geografis. Menurut  Kementrian  Keuangan  (2022) alokasi dana desa bersumber dari APBD yaitu  minimal  10%  dari  Dana  Alokasi Umum  ditambah  dengan  Dana  Bagi
Hasil. Pemerintahan desa dalam melaksanakan  pengelolaan  keuangan desa harus menerapkan good governance  sebagai  landasan  untuk penyusunan  dan  penerapan  kebijakan tata  kelola  keuangan  yang  baik. Sedangkan makna dari Good Governance  menurut  (Yesinia  et  al., 2018)  kepemerintahan  yang  baik  yang berarti kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi dalam pelayanan  yang  prima,  demokrasi, efisiensi,  supremasi  hukum  yang  dapat diterima seluruh masyarakat. (Permendagri  Nomor  20  Tahun,  2018) juga  menyebutkan  bahwa  keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, transparansi, partisipatif serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran. Oleh sebab itu aparatur desa diharapkan perlu memperhatikan faktor- faktor yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan  keuangan  desa  kepada public,  agar  pengelolaan  dana  desa sesuai tujuan yang ingin dicapai. (Aziiz & Prasasti, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah salah satu prinsip tata kelola pemerintahan  yang  memiliki  tujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada  masyarakat  terhadap  program- program yang dijalankan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Menurut (Mardiasno 2003;45)  dalam  (Tundunaung  et  al., 2018))  transparansi  merupakan  bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi  oleh  pemerintahan  kepada pihak  yang  membutuhkan  informasi yang  berhubungan  dengan  aktivitas pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Faktor lain  yang  harus  diterapkan  dalam pengelolaan dana desa selain akuntabel dan  transparatif  adalah  partisipasi masyarakat.  Partisipasi  masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa.
Menurut  (Wijaya,  2018)  partisipasi masyarakat yaitu penyelenggaran pemerintah desa yang mengikutsertakan semua  elemen  baik  masyarakat  dan kelembagaan dalam setiap program desa. Menurut  hasil  penelitian  dari (Sulistyowati  &  Nataliawati,  2022) tentang Analisis, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dana Desa  di  Mojonaru  Kecamatan  Dander Kabupaten  Bojonegoro  yang  dapat disimpulkan bahwa dari segi
transparansi,  Desa  Mojonaru  belum sepenuhnya  transparan  karena  belum ada  kemudahan  masyarakat  dalam mengakses  laporan  dana  desa.  Hal  ini disebabkan perangkat desa terkait belum update  terkait  laporan  dana  desa  selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan  dikarenakan  terkendala dengan kesibukan dari masyarakat desa
Mojonaru.  Penelitian  ini  bertolak belakang  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Rijal  et  al.,  2021) tentang  Akuntabilitas,  Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan  Good  Governance  yang dari  segi  transparansi  di  Kecamatan
Labuapi  dan  Lingsar  pada  Kabupaten Lombok  Barat  sudah  sepenuhnya terlaksana dengan baik karena pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa di pajang  di  setiap  masing  masing  desa dimana dalam laporan yang dijelasakan semacam  baliho  atau  baner  anggaran belanja dan anggaran kegiatan.
Hal  ini  dapat  menjadi  alasan bahwa perangkat desa perlu menerapkan akuntabilitas,  tranpsparansi  data,  dan pengawasan  sebagai  hal  yang  penting dilakukan  mengingat  masih  banyak kasus korupsi yang menjerat perangkat desa  di  Indonesia.  Berdasarkan  data yang diambil dari Indonesia Corruption Watch  (ICW)  menyebutkan  bahwa  di tahun  2022  terdapat  155  kasus  korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh perangkat  desa.  Pada  tahun  2018  di Jawa  Timur  Khususnya  di  Kabupaten Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan  ada  7  kasus  penyelewengan anggaran  dana  desa  (Jatim.Bpk.go.id, 2019).  Selain  itu  tepatnya  pada  tahun 2022 di Kecamatan Pandaan tepatnya di
Desa  Kemirisewu  terungkap  kasus penyimpangan Dana Desa yang dialokasikan  untuk  penanganan  Covid- 19 di tahun 2020, kasus penyimpangan
ini  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dan Bendahara  Desa  Kemirisewu  dengan total kerugian negara mencapai 240 juta (Adi Atma, 2022).
Penelitian ini dilakukan pada desa di  Kecamatan  Pandaan,  Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan merupakan  salah  satu  kabupaten  yang berada di wilayah Jawa Timur. Motivasi penulis mengambil tempat penelitian ini karena  terdapat  kasus  penyelewenangan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa  di  Kecamatan  Pandaan.  Selain  itu menurut penelitian terdahulu (Mukarromah, 2019) melakukan komunikasi  personal  dengan  pihak internal  pengelola  dana  desa  pada  14
Maret  2021  bahwa  pada  desa  di Kecamatan  Pandaan  sering  terjadi masalah  dalam  pengelolaan  dana  desa seperti  regulasi  yang  berubah-ubah, SDM  yang  belum  maksimal  yang menyebabkan  kurangnya  partisipasi masyarakat,  dan  penyimpangan  terkait bukti realisasi kegiatan.
Penelitian ini merupakan pengembangan  dari  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Mukarromah,  2019) tentang determinan akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan Pandaan dengan menambahkan variabel independen  transparansi  dan  partisipasi masyarakat. Penambahan variabel didasarkan  pada  fenomena  yang  terjadi di  lapangan  yang  sudah  dilakukan penelitian  antara  lain:  (1)  tidak  taatnya aparat  desa  dalam  hal  pelaporan keuangan  di  Kecamatan  Pandaan  (2) partisipasi masyarakat kurang maksimal dalam  menilai  kinerja  pemerintah  desa dalam  pengelolaan  dana  desa.  Padahal peran  masyarakat  sangat  dibutuhkan untuk menyampaikan pendapat, mengawasi  dan  mengevaluasi  program yang  dilaksanakan  pemerintah  desa. Adaupun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. sehingga peneliti  tertarik  mengajukan  penelitian dengan  judul  ‘’Pengaruh  Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terdahap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandaan’’. Adaupun tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menguji pengaruh transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## Kajian Teori Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut  teori  keagenan  (Putra  & Rasmini,  2019),  yaitu  kontrak  kerja antara  perangkat  desa  yang  sebagai (agent)  dengan  masyarakat  desa  yang berperan  sebagai  (principal).  Dalam pemaparan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  masyarakat  yang  berperan sebagai  pihak  pertama  atau  principal yang  mana  memiliki  fungsi  penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini  sejalan  dengan  prinsip  Good Governance  yang  menyatakan  bahwa pemerintah  akan  berhasil  jika  terdapat masyarakat  yang  ikut  serta  dalam keberlangsungannya. Sedangkan
pemerintah desa berperan sebagai pihak kedua  atau  agent  yang  memangku tanggungjawab  pengelolaan  dana  desa mulai  dari  perencanaan  hingga  hasil akhir  yang  akurat.  Dalam  hal  ini tentunya  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  dana  desa  diharuskan menerapkan akuntabilitas dan transparansi  serta  mengikutsertakan masyarakat  baik  secara  langsung maupun melalui lembaga wewenang.

## Transparansi
Transparansi  merupakan  hal  yang paling  dibutuhkan  dalam  pemerintahan. Transparansi  dalam  pemerintah  yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait keuangan desa  yang  dibutuhkan  masyarakat  di
public.  Menurut  (Agustiana,  2020) transparansi adalah keterbukaan pemerintah  daerah  dalam  memberikan informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur tentang pengelolaan dana desa. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada public atas setiap  aktivitas  yang  dilakukan  yang berarti  bahwa  proses  penganggaran mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan  pengertian  diatas  bahwa akuntabilitas termasuk hal yang penting dalam  tata  kelola  keuangan  di  desa. Karena  itulah  akuntabilitas  dalam penelitian  ini  merupakan  kewajiban pemerintah memberikan pertanggungjawaban  dalam  kinerjanya satu  periode  kepada  masyarakat  desa. Akuntabilitas  sangat  penting  dalam pengelolaan  dana  desa  yang  termasuk cukup  besar  sehingga  masyarakat  desa juga  perlu  mengetahui  pengelolaannya dalam  bentuk  pertanggungjawabannya tiap tahunnya.

## Partisipasi Masyarakat
Keberhasilan sebuah pembangunan  infrastuktur  desa  dan perencanaan  pembangunan  desa  juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Menurut (Putra & Rasmini, 2019) bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan pemerintah,  sehingga  mempengaruhi pada proses evaluasi dan control kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan  wewenang.  Partipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa dapat sebagai kontrol kinerja
aparat desa dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

## METODE PENELITIAN
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh  aparatur  desa  pada  14  desa  di Kecamatan  Pandaan  yang  terdiri  dari Desa  Banjarkejen,  Tunggulwulung, Banjarsari,  Durensewu,  Karangjati, Kebonwaris,  Kemirisewu,  Nogosari, Plintahan,  Sebani,  Sumbergedang, Tawangrejo.  Teknik  sampling  yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah purposive sampling dan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah 3 aparatur  desa,  2  BPD  (Badan Permusyawaratan Desa) dan 1 Perwakilan masyarakat per desa dengan total sampel dalam penelitian ini adalah
84  sampel.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data  primer  dengan  penyebaran kuisioner  berupa  skala  likert  dengan skor  jawaban  1  sampai  5.  Teknik analisis  dalam  penelitian  ini  adalah
Partial  Least  Squares  (PLS)  dengan software SmartPLS. Dalam penggunaan  SmartPLS  terdapat  dua tahapan pengujian yang perlu dilakukan yaitu analisi model pengukuran (Outer Model) dan  analisis  model  struktural (Inner Model) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Pengukuran (Outer Model) 1. Uji Validitas Convergent Gambar 1. Outer Loading Sumber: Smart PLS(2023) Berdasarkan gambar diatas
menunjukkan  nilai  outer  loading  lebih
dari  0,7  yang  artinya  sudah  memenuhi nilai convergent validity.
Tabel 1. Nilai AVE Variabel AVE Transparansi (X1) 0.633 Akuntabilitas (X2) 0.591 Partisipasi Masyarakat (X3) 0.611 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) 0.628 Sumber: Smart PLS (2023) Nilai  AVE  dari  semua  variabel penelitian  lebih  dari  0,50  yang  artinya nilai validitas konvergen baik.

## 2. Uji Validitas Diskriminan
Tabel 2. Hasil Pengujian Discriminant Validity Transpara nsi Akuntabili tas Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa X1.1 0.784 0.563 0.404 0.332 X1.2 0.798 0.498 0.137 0.287 X1.3 0.792 0.593 0.251 0.320 X1.4 0.783 0.499 0.131 0.454 X1.5 0.822 0.474 0.350 0.476 X2.2 0.563 0.799 0.356 0.374 X2.3 0.619 0.778 0.373 0.412 X2.4 0.472 0.763 0.281 0.419 X2.5 0.379 0.732 0.393 0.507 X3.1 0.244 0.412 0.834 0.384 X3.2 0.113 0.365 0.783 0.381 X3.3 0.120 0.216 0.738 0.365 X3.4 0.365 0.415 0.754 0.408 X3.5 0.388 0.379 0.795 0.419 Y1 0.491 0.510 0.355 0.791 Y2 0.339 0.410 0.397 0.752 Y3 0.406 0.492 0.420 0.844 Y4 0.254 0.374 0.402 0.809 Y5 0.413 0.438 0.418 0.763 Sumber: Smart PLS (2023) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan  semua  konstruk  pada model sudah memenuhi kriteria validity yang  berarti  bahwa  item  pengukuran yang  berkorelasi  memiliki  nilai  yang paling  besar  dengan  nilai  loading  yang lain  terhadap  variabel  latennya  yang artinya item pengukuran fokus mengukur  variabel  tersebut  maka discriminant  validity  untuk  variabel yang diukur terpenuhi.

## 3. Uji Composite Reliability
Tabel 3. Nilai Composite Reliability
dan Croncbach’Alpha Indikator Croncbach’s Alpha Rho_A Composite Realibility AVE Transparansi 0.857 0.876 0.896 0.633 Akuntabilitas 0.770 0.771 0.852 0.591 Partisipasi Masyarakat 0.840 0.841 0.887 0.611 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 0.851 0.855 0.894 0.628
Sumber: Smart PLS (2023) Berdasarkan  tabel  diatas  bahwa semua  variabel  diatas  dikatakan  baik karena nilai Composite Reliability diatas 0,7  dan  secara  Croncbach’s  Alpha nilainya diatas 0,6 maka kuisioner dapat menghasilkan hasil ukur yang stabil atau konstan.
Analisis  Model  Struktural (Inner Model) Koefesien Determinasi (R 2 ) Pengujian  inner  model  atau structural  dilakukan  untuk  melihat hubungan antara konstruk serta T-square nya  pada  model  penelitian.  R-square pada inner model (model structural) ini digunakan untuk mengevaluasi konstruk dependen.
Tabel 4. R-Square R-square Pengelolaan  Alokasi Dana Desa 0.417 Sumber: Smart PLS (2023) Berdasarkan tabel 4 nilai R-square dari variabel laten dependen pengelolaan dana  desa  adalah  0,417.  Nilai  tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh Transparansi  (X1),  akuntabilitas  (X2), Partisipasi  Masyarakat  (X3)  pada Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Y) dalam penelitian ini adalah sebesar 41,7% sementara 58,3% lainnya dijelaskan oleh variabel  lain  yang  tidak  diujikan  pada penelitian ini.

## Uji Hipotesis Tabel 5. Pengujian Hipotesis
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statisties (ǀO/STDEVǀ) P Values Transparan si -> 0.195 0.208 0.113 1.734 0.083
Pengelolaa n Alokasi Dana Desa Akuntabilit as -> Pengelolaa n Alokasi Dana Desa 0.301 0.298 0.126 2.379 0.017
Partisipasi Masyarakat ->
Pengelolaa n Alokasi
Dana Desa 0.301 0.307 0.089 3.392 0.001
Sumber: Smart PLS (2023) Berdasarkan  tabel  diatas,  maka hasil pengujian hipotesis pertama ditolak karena  nilai  T—Statistik  1,734  karena kurang dari 1,96 (Tidak Signifikan) dan P-Values  0,083  lebih  besar  dari  0,05. Hasil pengujian hipotesis kedua diterima karena  nilai  T-Statistik  lebih  dari  1,96 (Signifikan)  dan  P-Values  0,017  yang lebih kecil dari 0,05. Hasil dari hipotesis ketiga diterima karena T-Statistik 3,392 lebih besar dari 1,96 dan P-Values 0,001 yang lebih kecil dari 0,05.

## Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa nilai  koefisien  transparansi  terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa  sebesar 0,195 dan T-Statistik yaitu sebesar 1,734. Dari hasil tersebut dinyatakan T-Statistik tidak  signifikan  karena  nilainya  kurang dari  1,96  dengan  P-Values  0,083  lebih besar dari 0,05. Hal tersebut membuktikan  bahwa  hipotesis  pertama ditolak.  Dengan  demikian,  transparansi pada  penelitian  ini  berpengaruh  negatif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini,  2019)  dan  (Rijal  et  al.,  2021) yang  menyatakan  bahwa  transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi  dana  desa  dan  penelitian  ini bertolak belakang dengan(Sukmawati &
Nurfitriani,  2019)  yang  menyatakan bahwa  transparansi  tidak  berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa transparansi  memiliki  pengaruh  yang
lemah terhadap pengelolaan alokasi dana desa.  Transparansi  dalam  penelitian  ini yaitu  dimana  masyarakat  memiliki  hak untuk  proses  perencanaan  sampai pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan dana desa.

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan  pengujian  hipotesis kedua  menunjukkan  bahwa  nilai koefisien akuntabilitas terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa  sebesar 0,301 dan T-Statistik yaitu sebesar 2,379. Dari hasil tersebut dinyatakan T-Statistik signifikan  karena  nilainya  kurang  dari 1,96 dengan P-Values 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh(Alfiani
& Estiningrum, 2021) dan (Sugiharti & Hariani, 2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa semakin  tingginya  akuntabilitas  maka efektivitas dalam pengelolaan dana desa juga  semakin  tinggi  karena  dengan adanya akuntabilitas maka rasa kepercayaan  masyarakat  meningkat terhadap pelaksanaan program pemerintah desa Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa  sebesar
0,301 dan T-Statistik yaitu sebesar 3,392. Dari hasil tersebut dinyatakan T-Statisik signifikan karena nilainya lebih dari 1,96 dengan P-Values 0,001 yang lebih kecil dari  0,05.  Hal  tersebut  membuktikan
bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  (Alauddin,  2020)    dan (Sukmawati  &  Nurfitriani,  2019)  yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh posisitf terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat maka  pengelolaan  dana  desa  juga  akan semakin baik.

## PENUTUP Kesimpulan
Simpulan pada penelitian ini yaitu hipotesis pertama yaitu transparansi (X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana  desa  di  Kecamatan  Pandaan, hipotesis kedua yaitu Akuntabilitas (X2) berpengaruh positif terhadap pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan Pandaan, hipotesis ketiga yaitu Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan Pandaan.  Implikasi  dari  penelitian  ini, yakni  sebagai  masukan  bagi  perangkat desa di Kecamatan Pandaan diharapkan terus menerapkan indicator pengelolaan alokasi  dana  desa  yang  transparatif, akuntabel  dan  partisipatif.  Karena dengan  meningkatkan  kualitas  kinerja pemerintah  desa  dalam  pengelolaan alokasi  dana  desa  dapat  menjadi  tolak ukur kepercayaan masyarakat dan dapat mencegah  terjadinya  penyelewengan dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa. dan  saran  untuk  masyarakat  desa  yaitu dapat berperan dalam proses perencanaan serta memeberikan masukan-masukan  yang  bermanfaat untuk  aparatur  desa  agar  pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat guna dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Atma. (2022). Korupsi Dana Desa, Mantan  Kades  dan  Bendahara Kemirisewu Pandaan Dijebloskan ke  Penjara  dan  Kena  Denda Rp107  Juta .  Beritajatim.Com. https://beritajatim.com/hukum- kriminal/korupsi-dana-desa- mantan-kades-dan-bendahara- kemirisewu-pandaan-dijebloskan- ke-penjara-dan-kena-denda- rp107-juta/
Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas  dan  transparansi terhadap  pengelolaan  keuangan alokasi  dana  desa  pada  desa gunungbatu. Jurnal  Mahasiswa Akuntansi , 1 , 1–20. https://journal.stiepasim.ac.id/inde x.php/JMA/article/download/113/ 100
Alauddin,  F.  C.  (2020).  Pengaruh Kompetensi  Aparatur,  Partisipasi Masyarakat  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  terhadap
Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Kasus  Desa  di Kecamatan  Tarub  Kabupaten Tegal). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951– 952. Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi  Keuangan  Desa  dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi , 9 (2), 222–229. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v 9i2.36125 Aziiz,  M.  N.,  &  Prasasti,  S.  D.  (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana  Desa. Jurnal  Akuntansi Aktual , 6 (2), 280–344. https://doi.org/10.17977/um004v6 i22019p334 Jatim.Bpk.go.id.  (2019). Tujuh  Desa  di
Kabupaten  Pasuruan  Terindikasi Salahgunakan DD/ADD . https://jatim.bpk.go.id/kasus- aktual/tujuh-desa-di-kabupaten-
pasuruan-terindikasi- salahgunakan-dd-add/ Muda, I., Haris Harahap, A., Erlina, E., Ginting,  S.,  Maksum,  A.,  & Abubakar,  E.  (2018).  Factors  of quality of financial report of local government  in  Indonesia. IOP Conference  Series:  Earth  and Environmental  Science , 126 (1). https://doi.org/10.1088/1755-
1315/126/1/012067
Mukarromah,  S.  N.  (2019). Digital Repository  Universitas  Jember HIPOSPADIA  Digital  Repository Universitas Jember . UNIVERSITAS JEMBER. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun. (2014). Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  dari APBN .
Permendagri  Nomor  20  Tahun.  (2018).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No  20  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa .
http://www.jdih.setjen.kemendagr
i.go.id/pm/Permendagri No.20 TH
2018+Lampiran.pdf Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K. (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi , 28 (1), 132–158. https://doi.org/10.24843/eja.2019. v28.i01.p06 Rijal, M. S., Handayani, L., & Sakti, D. P.  B.  (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat  dan  Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace . 31 (12), 3301–3313.
Sugiharti,  C.  A.,  &  Hariani,  S.  (2021).
Dampak Akuntabilitas, Transparansi  Dan  Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal  Riset  Manajemen  Dan Bisnis , 6 (1), 11–18. https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i 1.315 Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (  Studi  pada  Pemerintah  Desa  di Kabupaten Garut ). Ilimiah Bisnis, Pasar  Modal,  Dan  UMKM , 2 (1), 52–66. Sulistyowati,  R.,  &  Nataliawati,  R. (2022).  Analisis  Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat  dalam  Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Owner , 6 (2), 1798–1811. https://doi.org/10.33395/owner.v6 i4.819 Tundunaung, Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018).  Transparansi  Pengelolaan
Dana  Desa  Di  Desa  Tabang Kecamatan  Rainis  Kabupaten Kepulauan Talaud. Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 1–11.
Yesinia,  N.  I.,  Yuliarti,  N.  C.,  & Puspitasari,  D.  (2018).  Analisis
Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 10 (1), 105–112. https://doi.org/10.17509/jaset.v10i 1.12741