Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Pkbi) Cabang Subang

## Kabupaten Subang

## Silvy Sondari
1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Silvysondari.gadzali@gmail.com
Adenawawi 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang adenawawi15.an@gmail.com
Ine Mariene 3
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang ine.mariene@unpas.com

## Abstrak
Kebijakan  pengelolaan  keuangan  PKBI  berbeda  dari  lembaga  lainnya,  dari  mulai pengelolaan keuangan yang lebih rumit sampai data yang transparan dan juga detail . Kebijakannya sangat unik, berdasar pada prosedur/aturan GF-ATM yang mana GF- ATM ( Global Fun for AIDS, TB and Malaria )  adalah organisasi dunia yang berperan salah  satunya  untuk  menghentikan  penyakit  AIDS  ( Acquired  Immune  Deficiency Syndrome adalah  sekumpulan  gejala  dan  infeksi) .  Penulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui  berbagai  kebijakan  pengelolaan  keuangan  yang  ada  di  PKBI  Cabang Subang Kabupaten Subang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi yang mengumpulkan  data  secara  langsung  pada  objek  diteliti  di  tempat  PKL,  teknik wawancara  dengan  cara  bertanya  secara  langsung  dengan  pembimbing  atau instruktur  dan  pegawai  kantor  lainnya  dan  menggunakan  teknik  literatur  dengan membaca beberapa buku terkait judul yang penulis ambil untuk menunjang dalam penulisan  laporan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengelolaan keuangan dalam kantor PKBI Cabang Subang memang rinci, namun dalam beberapa pengelolaan  keuangan  dan  beberapa  kebijakan  yang  mereka  jalankan  masih  belum bisa disebut transparan, terutama bagian data maupun informasi terkait dengan judul yang penulis ambil.
Kata kunci : Kebijakan pengelolaan keuangan dan GF-ATM.

## Abstract
PKBI’s financial management policy is different from other institutions, from the start financial management  of  more  complicated  until  data  transparent  and  also  detail.  The  policy  is  very unique, based on the procedures/rules of the GF-ATM (Global Fun for AIDS, TB and Malaria) where  GF-ATM  is  a  global  organization  whose  role  is  to  stop  AIDS  (Acquired  Immune
Deficiency Syndrome is a collection of symptoms and infections). This writing aims to find out various  financial  management  policies  of  PKBI  Subang  Branch  Subang  Regency.  Data collection uses observation techniques that collect data directly on the object under study at street  vendors,  interview  techniques  by  asking  questions  directly  with  the  supervisor  or instructor and other office employees and using literature techniques by reading several books related to the title that the authors take to support in writing the report. The results of this study indicate that the financial management policies in the Subang PKBI branch office are indeed detailed, but in some financial management and some of the policies they have carried out they still cannot be called transparent, especially the data and information section related to the title that the writer took.
Keywords: Financial management policy and GF-ATM

## Pendahuluan
Kebijakan  pengelolaan  keuangan  adalah  kebijakan  yang  dilakukan  agar  sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya dampak sektor keuangan bagi kehidupan.
Pengelolaan keuangan( money management ) pada umumnya merupakan suatu kegiatan pengelolaan dana dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang individu atau  kelompok  yang  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh  kesejahteraan  keuangan ( financial  welfare ).  Dalam  mencapai  kesejahteraan  tersebut,  dibutuhkan  pengelolaan keuangan  yang  baik  sehingga  uang  bisa  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tidak  dihambur-hamburkan.  Untuk  bisa  menerapkan  proses  pengelolaan  keuangan yang  baik,  maka  dibutuhkan  tanggung  jawab  keuangan  untuk  melakukan  proses pengelolaan  uang  dan  aset  lainnya  dengan  cara  yang  dianggap  positif  (Ida  dan CinthiaY.D., 2010).
Pengelolaan  keuangan  bagi  individu/kelompok  yang  memiliki  pendapatan  yang memadai masih sering mengalami masalah financial karena perilaku keuangan yang kurang bijak dalam pengambilan keputusan pembelanjaan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara berhati-hati. hal ini karena sektor keuangan merupakan sektor yang sensitif terhadap perubahan di sekitarnya.  Tanpa  pengelolaan  yang  bijak,  sektor  keuangan  dapat  berubah  menjadi bencana
Perkumpulan  Keluarga  Berencana  Indonesia  (PKBI)  adalah  organisasi  masyarakat yang  didirikan  dan  dimotori  oleh  para  tokoh  masyarakat,  ahli-ahli  kebidanan  dan aktivis organisasi-organisasi sosial. Pemerintah Orde Baru saat itu, dapat memahami pentingnya program keluarga berencana ini sebagai bagian yang tidak terpisah dari pembangunan  nasional,  sehingga  menjadi  program  resmi  Pemerintah.  Sementara akhir-akhir ini justru telah muncul kecenderungan untuk memungkinkan program ini kembali menjadi milik masyarakat dengan “jargon” gerakan keluarga berencana atau KB Mandiri.
Keluarga  berencana  sendiri  dalam  waktu  10  tahun  setelah  didirikannya  PKBI  pada Desember  1957  telah  menjadi  program  nasional  (dengan  didirikannya  Lembaga Keluarga Berencana  Nasional  yang  kemudian menjadi BKKBN). Program keluarga berencana  yang  merupakan  salah  satu  sektor  pembangunan  memang  mengalami
perkembangan yang amat cepat. Suasana dan keadaan lingkungan masyarakat juga terus mengalami perubahan. Pada periode 10 tahun pertama perjalanan perkumpulan ini, keluarga berencana baru merupakan program rintisan yang inisiatifnya dipelopori PKBI.
Kebijakan  pengelolaan  keuangan  kantor  PKBI  sendiri  mempunyai  kebijakan  yang berbeda dari lembaga-lembaga lainnya. Dari mulai pengelolaan yang detail, tersusun dan  transparan  juga  lebih  rumit  dari  bank  sekalipun.  Meskipun  PKBI  sedikit  asing ditelinga masyarakat pada umumnya namun PKBI mempunyai kebijakan pengelolaan keuangan  PKBI  yang  unik  dimana  kebijakan  pengelolaan  keuangan  PKBI  berdasar pada  GF-ATM (Global  Fund  For  AIDS,  TB  And  Malaria) .  GF-ATM  adalah  organisasi dunia  yang  berperan  salah  satunya  untuk  menghentikan  penyakit  AIDS.  Segala sesuatu termasuk dari sudut keuangan sekalipun berdasarkan pada prosedur/aturan GF-ATM.
Kebijakan  pengelolaan  keuangan  PKBI  sendiri  menjelaskan  prosedur  dan  alur keuangan yang sama seperti yang dikelola oleh tiap-tiap cabang di provinsi maupun kabupaten. Karena kebijakan pengelolaan PKBI yang sangat unik itu membuat penulis penasaran.

## Kerangka Teori
Secara  umum kebijakan merupakan  aturan  tertulis  yang  merupakan  keputusan formal  organisasi  yang  memiliki  sifat  mengikat  anggota  yang  terkait  dengan organisasi tersebut, yang bisa mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru didalam masyarakat .
Carl  Friedrich  menggemukakan  bahwa  “Pengertian  kebijakan  itu  merupakan  suatu arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  kelompok,  seseorang,  atau  juga  pemerintah didalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan juga kesempatan-kesempatan  terhadap  suatu  kebijakan  yang  di  usulkan  untuk  bisa menggunakan serta juga mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau juga merealisasikan suatu sasaran atau juga maksud tertentu. Adapun menurut para ahli, kebijakan adalah sebagai berikut:

## Menurut Lasswell (1970)
Kebijakan  ialah  sebagai  suatu  program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  serta  juga praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices).

## Menurut Anderson (1979)
Kebijakan ialah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang wajib untuk diikuti  dan  dilakukan  oleh  para  pelakunya  dalam  memecahkan  suatu  masalah (a purposive corse of problem or matter of concern).

## Menurut Carter V. Good (1959)
Kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan juga beberapa  penilaian  terhadap  faktor-faktor  yang  sifatnya  itu  situasional,  dalam mengoperasikan  perencanaan  yang  sifatnya  itu  umum  dan  juga  memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya suatu tujuan.

## Menurut Budiardjo (1988)
Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau juga kelompok politik didalam usaha memilih tujuan-tujuan serta juga cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

## Menurut Mustopadidjaja
Kebijakan  ialah  suatu  keputusan  suatu  organisasi  yang  dimaksudkan  untuk  dapat
mengatasi permasalahan tertentu ialah sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pedoman perilaku dalam :
1. pengambilan  sebuah  keputusan  lebih  lanjut,  yang  harus  dilakukan  baik  itu kelompok sasaran ataupun (unit) suatu organisasi pelaksana kebijakan,
2. penerapan atau juga pelaksanaan dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana ataupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.
Dari  beberapa  pengertian  Kebijakan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Kebijakan adalah pertimbangan yang diambil oleh seorang pelaku yang didasarkan pada faktor- faktor  pencapain  tujuan,  nilai-nilai  agar  bertujuan  untuk  memecahkan  suatu permasalahan yang dihadapi.
Macam-Macam Kebijakan
Didalam  suatu  pemerintah  terdapat  beberapa  macam  kebijakan,  dibawah  ini merupakan macam jenis tersebut, diantaranya:

## 1. Kebijakan Keuangan
Uang  ialah  suatu  hal  penting  didalam  suatu  kehidupan  manusia.  Uang merupakan  salah  satu  penggerak  ekonomi  masyarakat  suatu  negara.  Uang  ini suatu  benda  yang  sudah  disepakati  bersama  ialah  sebagai  alat  perantara  tukar menukar  didalam  suatu  hal  perdagangan.  Terdapat  banyak  sekali  fungsi  uang yang sudah  kita ketahui. Selain uang ternyata ada juga yang sering kita dengar yakni  inflasi.  Inflasi  merupakan  kecenderungan  naik  turunnya  suatu  barang serta  jasasecara terus-menerus yang diakibatkan dari tidak adanya keseimbangan arus barang serta juga arus uang.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan  moneter  merupakan  suatu  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah untuk menambah maupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan  moneter  ini  biasanya  digunakan  sebagai  kebijakan  ekonomi  didalam jangka pendek. Kebijakan moneter ini juga penting didalam pemerintah, sebab hal tersebut juga dapat mempengaruhi perekonomian.
3. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang penerimaan serta juga pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya yakni  pajak, penerimaan bukan pajak, dan juga bantuan ataupun pinjaman dalam serta luar negeri. Sedangkan pengeluaran ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni pengeluaran  bersifat  rutin,  contohnya  yaitu  membayar  gaji  pegawai,  belanja ataupun  juga  pengeluaran  yang  sifatnya  itu  pembangunan.  Oleh  sebab  itu kebijakan fiskal ini memang sangat penting bagi suatu  pemerintahan. Untuk itu kebijakan fiskal ini memang harus diperhatikan dengan benar.
Pengelolaan keuangan adaah teknik mengimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup produktif seperti investasi, menabung ataupun bisnis. Tujuan pengelolaan keuangan ini adalah agar kita terhindar dari kondisi lebih banyak hutang daripada pemasukan. (Menurut Safir Senduk)
Arti pengeloaan keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana dari perusahaan yang menerapkan  prinsip-prinsip  manajemen  umum  untuk  sumber  daya  keuangan. Pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan,
pengorganisasian,  dan  pengendalian  sumber  daya  moneter  dari  sebuah  organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
Dari  beberapa  pengertian  Pengelolaan  Keuangan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan  keuangan  adalah  perencanaan  dan  pengendalian  keuangan  yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Fungsi dasar dan tujuan dari pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan dari beberapa poin dibawah ini:
• Mengoptimalkan  segala  rencana  kegiatan  yang  akan  dilakukan  dalam  kurun waktu tertentu.
• Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yng tidak dinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan.
• Mencapai  target  perencanaan  dengan  lebih  efisien  karena  adanya  ketersediaan dana  yang  cukup  serta  telah  direncanakan  dan  dapat  dialokasikan  dengan maksimal.
• Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara  pemisahan  tiap-tiap  otoritas  dalam  pengelolaan  keuangan.  Contohnya: Pemisahan  pengeloaan  pencatatan  keuangan  dengan  bagian  pengawasan keuangan.
• Memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi/organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki.
• Menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana.
Perencanaan Pengelolaan Keuangan
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  adalah  suatu  panduan  atau  pedoman  yang disusun guna meraih pencapaian tujuan dan membantu peningkatan nilai organisasi. Dengan  melakukan  perencanaan  dapat  diketahui  tujuan  yang  hendak  dicapai  dan usaha  yang  harus  dilakukan  dalam  mncapai  tujuan  tersebut.  Langkah  perencanaan pengelolaan keuangan  adalah sebagai berikut.
a. Penetapan tujuan perencanaan keuangan secara tepat
b. Adanya pengevaluasi strategi keuangan
c. Adanya  strategi  pengembangan  pada  sebuah  perencanaan  dengan membandingkan startegi standar yang telah ditetapkan
d. Adanya  pemeriksaan  kebenaran  tentang  perencanaan  keuangan  tersebut  secara menyeluruh
e. Perlu peninjuan kembali perencanaan keuangan serta merevisinya sehingga ada kombinasi strategi yang tepat
Kebijakan pengelolaan keuangan adalah kebijakan yang dilakukan agar sektor keuangan dapat  dikelola  dengan  prinsip  kehati-hatian  serta  mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi    diri sendiri maupun orang lain. Kebijakan pengeloaan  keuangan  mengatur  pengeluaran  keungan  dan  pendapatan  keuangan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis. Hal     ini perlu dilakukan mengingat pentingnya dampak sektor keuangan.      Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas kebijakan pengelolaan keuangan dapat dibagi kedalam tiga fase, yaitu:
1. Financial Planning
Financial planning merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia  untuk  mencapai  sasaran  yang  diinginkan  secara  sistematis  tanpa
menyebabkan efek samping yang merugikan.
2. Implementation
Ialah  kegiatan  berdasarkan  rencana  yang  telah  dibuat  dan  kemungkinan  terjadi penyesuaian jika diperlukan.
3. Evaluation
Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.
Ciri-ciri kebijakan keuangan antara lain.
1. Kebijakan keuangan dibuat oleh semua pihak terkait pada organisasi
2. Kebijakan mengelola keuangan dapat diterima oleh semua pihak
3. Kebijakan pengelolaan keuangan tidak merugikan organisasi
4. Kebijakan harus dibuat transparan dan benar-benar untuk memecahkan masalah dalam instansi
5. Kebijakan  pengelolaan  keuangan  organisasi  berbeda  dengan  pengelolaan keuangan organisasi kecil

## Metode Penelitian
Menggunakan Metode Kualitatif, karena penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field  research) ,  yaitu  penelitian  terjun  ke  lapangan  mempelajari  suatu  proses  atau penemuan  yang  terjadi  secara  alami,  mencatat,  menganalisis,  menafsirkan  dan melaporkan  serta  menarik  kesimpulan  dari  proses-proses  tersebut.  Oleh  karena  itu untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat terhadap masalah yang akan diteliti digunakan metode penelitian kualitatif.
Teknik Pengambilan Data
1. Teknik observasi merupakan suatu metode atau teknik pengumpulan data secara langsung pada objek yang diambil atau diteliti di tempat PKL.
2. Teknik  wawancara  merupakan  metode  atau  teknik  pengumpulan  data  dengan cara bertanya secara langsung dengan pembimbing atau instruktur dan pegawai kantor lainnya.
3. Teknik  literatur  merupakan  metode  atau  teknik  pengumpulan  data  dengan membaca beberapa buku literatur yang dapat digunakan untuk menunjang dalam penulisan laporan.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan pengelolaan keuangan adalah kebijakan yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Kebijakan pengeloaan keuangan mengatur pengeluaran keuangan dan pendapatan keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari adanya krisis dalam sebuah sektor keuangan.
Berikut  kebijakan  keuangan  dalam  Kantor  Perkumpulan  Keluarga  Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Subang Kabupaten Subang :

## Kebijakan kas kecil
Berdasarkan pemegang kas kecil dalam Kantor PKBI adalah Staff Bagian Keuangan. Berikut penjelasan mengenai kebijakan kas kecil.
Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ini adalah transaksi   yang berhubungan dengan Office Running Cost (ORC) yang artinya adalah biaya-biaya yang dapat berada di  bawah  kendali,  kendali  disini  berarti  manajer  program  yang  dapat memperbolehkan  fleksibilitas      dalam  penggunaan  input  agar  dapat  menyediakan
program  secara  lebih  efisien .  Office  Running  cost ini  dibiayai  dengan  kas  kecil/ petty cash. Office Running Cost berbeda untuk masing-masing unit, PR (Principle Recipient) yaitu  kantor  pusat  dana  mempunyai  ORC  sebesar  Rp  4.900.000,-  dengan  kas  kecil maksimal  sebesar  Rp  3.000.000,-  SR (Sub-Recipient) atau  kantor  tiap  provinsi mempunyai  ORC  sebesar  Rp  2.150.000,-  dengan  kas  kecil  maksimal  sebesar  Rp 1.500.000,- dan SSR (Sub-Sub Recipient) yang artinya adalah kantor tiap kabupaten dan IU (Impelenting Unit) atau yang paling bawah diantara unit-unit lainnya mempunyai ORC sebesar Rp 1.125.000,- dengan kas kecil maksimal sebesar Rp 1.000.000,-. Kas  kecil  digunakan  untuk  membiayai  operasional  sehari-hari  masing-masing  unit, dan  jumlahnya  tidak  boleh  melebihi  jumlah  maksimal  yang  telah  ditentukan,  bila terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut harus segera disetorkan ke bank.
Menurut Staff Keuangan PKBI, PKBI Cabang Subang sendiri mempunyai ORC sebesar Rp 1.125.000,- dengan kas kecil maksimal sebesar Rp 1.000.000,- , hal itu karena letak Kantor PKBI Cabang Subang berada di wilayah Kabupaten yaitu Subang jadi ada pada unit SSR ( (Sub-Sub Recipient). Berikut kebijakan kas kecil PKBI :
a. Semua  pembayaran  kepada  pihak  lain  (misalnya  toko-toko)  diatas  pembayaran melalui  kas kecil harus dilakukan melalui chek.
b. Dana kas kecil hanya dipergunakan untuk kegiatan operasional  sehari-hari seperti fotocopy,  pengiriman  surat,  penggantian  klaim  biaya  transportasi,  dan  biaya lainnya.
c. Jumlah pengeluaran maksimum kas kecil untuk SSR (Sub-Sub Recipient) sebesar Rp. 500.000 dalam satu bulan.
d. Apabila  jumlah  kas  kecil  sudah  mencapai  saldo  minumum  harus  secepatnya dilakukan  pengisian.  Namun  apabila  ada  pengeluaran  sampai  1  juta  dan  tidak bersifat urgent, maka sebaiknya diambil dari bank dan bukan menggunakan dana kas kecil.
Dari keterangan Staff Keuangan PKBI, untuk kebijakan kas kecil diatas Kantor PKBI Cabang Subang telah menjalankan semua kebijakan tersebut.
Kebijakan pemberian dana kepada SSR (Sub-Sub Recipient) Kebijakan dana ini diberikan oleh SR (Sub Recipient) atau kantor pusat dana kepada unit SSR PKBI Cabang Subang.
1. SR (Sub Recipient) atau kantor tiap provinsi ini memberikan dukungan dana kepada PKBI  Cabang  Subang  atau  SSR (Sub-Sub  Recipient) berdasarkan  surat  perjanjian kerja atau kontrak yang berasal dari kantor pusat (PR)
2. Hal hal yang harus diperhatikan dalam menerima dana bantuan :
• Bersedia menjalankan kegiatan sesuai dengan budget yang telah ditentukan.
• Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam pengeloaan dana maupun kegiatan
• Mempunyai legalitas organisasi yang kuat
• Sudah ada staf dan fasilitas pendukung di tiap kantor  masing-masing
• Menggunakan rekening bank atas nama lembaga
• Menurut  Manager  Program  PKBI,  Kebijakan  pemberian  dana  ini  telah dijalankan  Kantor  PKBI  Cabang  Subang,  namun  sayangnya  informasi mengenai  kebijakan  diatas  dirasa  penulis  masih  belum  lengkap  ataupun optimal.

## Uang Muka
Uang  muka  adalah  pengeluaran  dana  untuk  kegiatan  yang  tidak  langsung dipertanggungjawabkan. Uang muka diberikan oleh PR (Priciple Recipient) atau kantor pusat kepada tiap-tiap unit.
1. Uang muka dapat diberikan kepada :
a. Organisasi:  Sebagai  bagian  dari  pembayaran  sesuai  ketentuan  dalam  surat perjanjian kerja
b. Biaya  pelatihan:  untuk  suatu  kegiatan  atau  pembelian  barang  yang  sudah direncanakan  dan  disetujui,  namun  jumlah  keseluruhan  biaya  belum diketahui  secara  pasti  (masih    estimasi),  seperti  misalnya:  biaya  perjalanan dinas, biaya pelatihan dan biaya-biaya lainnya.
2. Pengeluaran uang muka dilakukan oleh Manajer Program (sesuai kewenangan).
3. Dana tersebut harus dicatat sebagai uang muka dan baru dianggap biaya apabila sudah ada pertanggungjawaban yang dapat diterima.
Ada  beberapa  syarat  untuk  uang  muka  kegiatan  dan  perjalanan  dinas  PKBI  oleh manajer antara lain:
Syarat Untuk Uang Muka Kegiatan :
a. Setiap pelaksana kegiatan harus mengajukan uang muka kegiatan yang disertai dengan rencana perincian biaya kegiatan yang akan dikeluarkan.
b. Pembayaran uang muka dan rencana perincian biaya kegiatan telah disetujui oleh pemberi otorisasi/ ketua.
c. Pertanggungjawaban  uang  muka  harus  menyertakan  laporan  hasil  kegiatan termasuk daftar absensi peserta dan bukti-bukti pengeluaran asli.
d. Pertanggungjawaban  uang  muka  harus  dilakukan  tidak  lebih  dari  satu  minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
e. Tidak  diperbolehkan  mengambil  uang  muka  baru  bila  uang  muka  sebelumnya belum dipertanggungjawabkan.
Syarat Untuk Uang Muka Perjalanan Dinas:
a. Uang muka untuk perjalanan dinas akan dibayar penuh.
b. Rencana perincian biaya perjalanan telah disetujui pemberi otorisasi/ ketua.
c. Pertanggungjawaban uang muka harus diserahkan tidak lebih dari satu minggu setelah selesainya perjalan dinas.
d. Biaya  terkait  dengan  perjalan  dengan  perjalanan  dinas  yang  tidak  dimasukan dalam  item  perjalanan  dinas  hanya  dapat  diganti  apabila  didukung  oleh  bukti yang memadai dan tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.
Untuk  kebijakan  uang  muka  sendiri,  menurut  Staff  Keuangan  PKBI,  PKBI  Cabang Subang  telah  menjalankan  semua  kebijakan  diatas,  namun  berapa  nominal  yang dikeluarkan kantor untuk membayar uang muka kegiatan maupun perjalanan dinas diatas penulis tidak mengetahuinya.

## Satuan biaya
Semua satuan biaya yang digunakan dalam pengelolaan dana GF-ATM menggunakan satuan biaya yang disepakati oleh 3 PR (Principle Recipient) atau kantor pusat dan tidak melebihi  Standar  Biaya  Maksimum  Kementrian  Keuangan.  Penentuan  satuan  biaya akan didasarkan pada peraturan Pemerintah dan perubahannya serta Peraturan GF- ATM.
Dari  kebijakan-kebijakan  pengelolaan  keuangan  diatas,  menurut  Staff  Keuangan, Manager, maupun Pegawai lainnya bahwa dalam masing-masing kebijakan tersebut
semua telah dijalankan kantor PKBI Cabang Subang, namun yang penulis sayangkan disini  tidak    lengkapnya  data  maupun  informasi  dari  beberapa  kebijakan  tersebut membuat kebijakan-kebijakan diatas terkesan kurang jelas.

## Prinsip PKBI Untuk Mengatur Dana
Ada beberapa prinsip untuk mengatur dana, diantaranya sebagai berikut.
1. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana atau peralatan yang diberikan  telah  digunakan.  Akuntabilitas  harus  mencakup  kepatuhan  kepada rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui GF.
2. Konsistensi (Consistency Concept) Sistem  dan  kebijakan  keuangan  dari  organisasi  harus  konsisten  dari  waktu  ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi.
3. Transparansi ( Transparency) Organisasi  harus  terbuka  berkenaan  dengan  pekerjaannya,  menyediakan informasi  berkaitan  dengan  rencana  dan  aktivitasnya.  Termasuk  didalamnya, menyiapkan  laporan  keuangan  yang  akuntabel  dan  tepat  waktu  serta  dapat mudah diakses.
4. Integritas ( Integrity) Dalam  melaksanakan  kegiatan  operasionalnya,  setiap  orang  yang  terlibat  harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus dijaga keamannya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.
5. Pengelolaan (Stewardship) Organisasi harus dapat mengelola dengan  baik dana yang telah diperoleh dan menjamin  bahwa  dana  tersebut  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Organisasi  dapat  melakukan  pengelolaan  keuangan  dengan  baik melalui  kehatihatian  dalam  perencanaan  strategis  dan  membuat  sistem pengendalian keuangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Prinsip-prinsip  tersebut  menurut  pegawai  Kantor  PKBI  Cabang  Subang,  telah dijalankan sepenuhnya. Namun menurut pendapat penulis, adanya point transparansi diatas justru berbanding terbalik dari arti transparansi sendiri, karena dari sudut data dan informasi mengenai kantor dan bagaimana pengelolaan keuangan PKBI Cabang Subang penulis tidak mendapatkan informasi tersebut secara lengkap dan transparan.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  di  atas,  penulis  akhirnya mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada dikantor PKBI cabang Subang mulai dari kebijakan  kas  kecil,  pemberian  dana  kepada  unit  SSR  PKBI  Cabang  Subang,  uang muka baik untuk kegiatan maupun perjalanan dinas dan satuan biaya. Tak hanya itu ada  data  gaji  pegawai,  pendapatan  dan  pengeluaran  program  PKBI,  prinsip  untuk mengatur dana dan jurnal transaksi.
Kebijakan-kebijakan tersebut memang dijalankan semua oleh kantor, namun penulis menyayangkan  karena  kurang  kooperatifnya  staff  kantor,  membuat  data/informasi baik  dari  kebijakan  maupun  data  dari  sudut  keuangan  menjadi  tidak  lengkap  dan tidak transparan seperti prinsip dari PKBI sendiri.
Selain itu, penulis pun pada akhirnya tahu bahwa kebijakan-  kebijakan pengelolaan keuangan tersebut berdasar pada aturan GF-ATM (Global Fund For AIDS, TB And Malaria)  atau  organisasi  dunia  yang  berperan  salah  satunya  untuk  menghentikan penyakit AIDS, yang mana GF-ATM sendiri merupakan kiblat dari PKBI.

## Referensi
Data dan gaji karyawan PKBI. PKBI Cabang Subang
Febriskaabyan.2019. Pengelolaan Keuangan . Jakarta
Hardjito,  Dydiet.  2001. Teori  Organisasi  Dan  Teknik  Pengorganisasian .  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Indriyono. 1982. Manajemen Keuangan .BPFE Yogyakarta
Jurnal PKBI, PKBI Cabang Subang
Kusdi.2009. Teori Organisasi dan Administrasi.Salemba Humanika. Jakarta
Manajemen Keuangan. Spiritia GF-ATM-17
Pedoman Pelaksanaan Program HIV AIDS. Yayasan Spiritia
Pelaporan Keuangan PKB. PKBI Cabang Subang
Ojo,  Olo.  2009.  Impact  Assessment  Of  Corporate  Culture  On  Employee  Job Performance. Business Intelligence Journal, 2(2). 388-397.
Riduwan.  2012.  Belajar  Mudah  Penelitian  Untuk  Guru,  Karyawan,  Peneliti  Pemula. Bandung. Alfabeta
Robbins,  S.P  dan  Timothy  A.  Judge.  2015.  Perilaku  Organisasi,  Edisi  16.  Jakarta. Salemba Empat.
Robbins, Stephen P. 2003. Organizational Behavior, 10th ed., New Jersey. Prentice-Hall International,Inc.
Robert. L., dan Jackson Jhon H, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, buku 1 dan buku 2, Terjemahan, Jakarta. Salemba Empat.
Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
Yasmeen,  R.,  Umar,  F.,  &  Fahad,  A.  2013.  Impact  of  Rewards  on  Organizational Performance: Empirical Evidence from Telecom Sector of Pakistan. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(5), 938-946