## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3293/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Aspek Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Umum
Taifah Ipung 1 , Yasarman 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Article Info Abstract Article history: Received : 26 April 2022 Publish : 03 Juli 2022 Today's  economic  development  has  improved  land  law  relations  towards  an increasingly  complex  situation.  the  use  of  land  today  has  led  to multifunctionality  is  not  as  simple  as  when  Law  No.  5  of  1960  on  agrarian regulations and principles promulgated. Indonesia today is undergoing a shift and has stepped on the era of  economic takeoff, the land  is not only used for agricultural land but for the benefit and even become an object of business thus the forms of transition rights are diverse and complex. The passive attitude of PPAT  in  serving  the  parties  in  the  sense  of  accepting  only  all  data  and information submitted to it without carefully researching the truth of the data or information, is an opportunity for certain parties to apply data or information that is not true or false to the creation of a land deed. PPAT as the official of the land deed maker at the request of certain parties enter data or information that is not  true or False into the deed made in  exchange for services and the inclusion of false or false information is an agreement between PPAT.
Keywords: Criminal,
PPAT, Notary
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 26 April 2022 Publis : 03 Juli 2022 Perkembangan  ekonomi  dewasa  ini  telah  meningkatkan  hubungan  hukum pertanahan kearah  situasi  yang  semakin kompleks. penggunaan tanah dewasa ini telah menjurus kearah multifungsi tidak sesederhana ketika Undang-Undang Nomer  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  dan  Pokok  –Pokok  Agraria diundangkan.  Indonesia  dewasa  ini  sedang  mengalami  pergeseran  dan  telah menginjak  pada  era  tinggal  landas  dibidang  ekonomi,  tanah  tidak  hanya digunakan untuk lahan pertanian tetapi untuk kepentingan dan bahkan menjadi obyek bisnis dengan demikian bentuk-bentuk peralihan hak sudah beragam dan kompleks. Sikap Pasif PPAT dalam melayani para pihak dalam arti menerima saja segala data dan informasi yang diajukan kepadanya tanpa meneliti dengan seksama kebeneran data atau informasi tersebut, merupakan peluang bagi pihak tertentu  untuk  menerapkan  data  atau  informasi  yang  tidak  benar  atau  palsu kedalam pembuatan akta tanah. PPAT selaku pejabat pembuat  akta tanah atas permintaan  pihak-pihak  tertentu  memasukan  data  atau  informasi  yang  tidak benar  atau  palsu  kedalam  akte  yang  dibuatnya  dengan  imbalan  jasa  dan dimasukannya  keterangan  yang  tidak  benar  atau  palsu  tersebut  merupakan kesepakatan antara PPAT dan Pihak penghadap.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Taifah Ipung, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: ipungtipungt288@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Berbicara mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) selalu disamakan oleh sebagian masyarakat dengan Notaris atau kata-kata Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT)  selalu diawali dengan kata-kata Notaris. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang sangat keliru . karena Noataris  dan  PPAT  adalah  2  (  dua) hal  yang  sangat  berbeda  .  Untuk  itu  penulis  menjelaskan perbedaan Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) dari pengaturan jabatan dan pengangkatan  serta  pemberhinnya.  Jabatan  Noataris  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  Pengangkatan  dan  pemberhentiannya  dilakukan  oleh  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia.  Sedangkan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (  PPAT)  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Perturan Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Pengangkatan  dan Pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional,  Sesuai  judul  yang  penulis  sajikan  maka  penulis  hanya  membahas  mengenai  Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ).
Perkembangan  ekonomi  dewasa  ini  telah  meningkatkan  hubungan-hubungan  hukum pertanahan kepertanahan kearah situasi yang semakin kompleks.  Penggunaan tanah dewasa  ini telah  menjurus  kearah  multifungsi  tidak  sesederhana  ketika  Undang-Undang  Nomer  5  Tahun 1960  tentang  peraturan  dan  Pokok-Pokok  Agraria  diundangkan.  Indonesia  dewasa  ini  sedang mengalami pergeseran dan telah menginjak pada era tinggal landas dibidang ekonomi,tanah tidak hanya  digunakan  untuk  lahan  pertanian  tetapi  untuk  kepentingan  dan  bahkan  menjadi  obyek bisnis dengan demikian bentuk-bentuk peralihan hak sangat beragam dan kompleks.
Dengan ditingkatkannya  Direktorat  Jendral  Agraria  Departement  Dalam  Negeri  menjadi Badan  Pertanahan  Nasional  berdasarkan  Kepres  No.  26  Tahun  1988  mengisyaratkan  betapa kompleks  dan  pentingnya  masalah  pertanahan  yang  dihadapi  oleh  bangsa  indonesia  bahkan dinyatakan bahwa tanah sudah tidak lagi sekedar masalah agraria yang selama ini lazimnya di identikan dengan pertanian, tanah telah berkembang pesat  menjadi masalah lalu  lintas sektoral yang  mempunyai  dimensi-dimensi  ekonomi,  sosisal  budaya,  politik  bahkan  pertanahan  dan keamanan.
Arie,Barda Namawi,1988 Kondisi yang demikian itu perluditunjang oleh tertib administrasi pertanahan,  tertib  administrasi  pertanahan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  catur  tertib pertanahan sebagai kebijaksanaan pemerintah dibidang pertanahan yang menjadi landas sekaligus arahan  dalam  penataan  kembali  penggunaan,  penguasaan  tanah  dan  pemilik  tanah.  guna mendukung terciptanya administrasi pertanahan yang tertib maka tugas dari Fungsi PPAT sebagai mitra pemerintah perlu dioptimalkan.
Kusnady,Ady,1990  berpendapat  Pejabat  Pembuat  Akte  Tanah  (PPAT)  merupakan  suatu lembaga hukum yang berfungsi sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang pendaftaraan tanah telah diakui sangat penting sebagai pengikat mata rantai lalu lintas hukum dibidang agraria (tanah) karena PPAT bertindak memberikan alas hak yang pasti bagi pemilikan dan pengunaan tanah  yang  sah  di  Indonesia  dengan  demikian  baik  tugas  maupun  fungsi  dan  produk  PPAT sanngatlah  penting  dalam  lalu  lintas  hubungan  hukum  yang  menyangkut  pertanahan.  namun dalam pelaksanaan perannnya tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT)  untuk  melakukan  perbuatan  tindakan  pidana  sehubungan  dengan jabatan/kedudukan  tersebut.  seperti  pemalsuan  surat-surat  atau  dokumen,  yang  memuat keterangan palsu yang dipergunakan dalam transaksi yang berkenaan dengan lahan/tanah.
Perbuatan membuat akte palsu atau memuat keterangan palsu merupakan suatu tindakan pidana melanggar Pasal 264 (1) dan 266 (1) KUHP. Dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa :
“(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. Akta-akta otentik.
2. Surat  hutang  dan  sertifikat  hutang  dari  sesuatu  negara  atau  bagiannya  ataupun  dari  suatu lembaga umum.
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sekumpulan yayasan, perseroan atau maskapai.
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam butir 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut.
5. Surat Kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.” Selanjutnya dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa :
“Barangsiapa menyuruh masukan terangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai tertentu hal  yang  kebenarannya  harus  dinyatakan  oleh  akte  itu,  dengan  maksud  untuk  memakai  atau menyuruh  orang  lain  memakai  akta  itu  seolah-olah  keterangannya  sesuai  dengan  kebenaran, diancam jika pemakainnya itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
Sikap pasif Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melayani para pihak dalam arti menerima saja segala data dan informasi yang diajukan kepadanya tanpa meneliti dengan seksama kebenaran data atau informasi tersebut, merupakan peluang bagi pihak tertentu untuk membuat data  atau  informasi  yang  tidak  benar  atau  palsu  kedalam  akta  yang  akan  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) atas permintaan pihak-pihak tertentu akan memasukan data atau informasi  yang  tidak  benar  atau  palsu  kedalam  akte  yang  akan  dibuat  dengan  imbalan  jasa. Dimasukannya keterangan  yang tidak benar atau palsu tersebut merupakan kesepakatan antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan pihak penghadap.
Berdasarkan  kondisi  diatas  penulis  tertarik  untuk  membuat  suatu  kajian  yang  bersifat ilmiah dengan judul : “ASPEK PIDANATERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI  PEJABAT UMUM”. Dari Judul tersebut terdapat kat-kata Aspek Pidana . Untuk  itu  perlu  dijelaskan  pengertian  dari  Aspek.  Pengertian  Aspek  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (  KBBI)  yang  dimaksud  dengan  aspek  adalah  pemunculan  atau penginterpretasian  gagasan,  masalah,situasi  dan  sebagai  pertimbangan  yang  dilihat  dari  sudut pandang  tertentu. Jika  dikaitkan  dengan  aspek  pidana maka  dapat  diarikan  sebagai  pandangan dari sudut pidana . Apabila dirangkum dari judul di atas makas dapat diartikan bahawa Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) sebagai pejabat Umum dipandang dari sudut pidana
Dengan harapan bahwa penulis hukum dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan khususnya  bagi  penulis  sendiri  serta  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  referensi  dan kajian ilmu hukum.
Bertitik  tolak  dari  judul  diatas,  penulis  mengemukakan  pokok-pokok  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana tugas pokok Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT) sebagai Pejabat  Umum
2. Bagaimana  aspek  Pidana  terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  melakukan tindakpidana dalam pembuatan Akta Tanah.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  hukum  ini,  penulis  menggunakan  metode  penulisan  yang  bersifat deskriptif  Analitis.  Metode  penelitian  ini  digunakan  untuk  membuat  uraian  secara  jelas, sistematis,nyata  dan  tepat  mengenai  fakta-fakta,  sifat  populasi  atau  daerah  tertentu.  Adapun pengumpulan datanya dilakukan dengan mengadaan penelitian kepustakaan ( library Research ), dimana  dalam  hal  ini  penulis  juga  mempelajari  buku-buku,  majalah,  koran  dan  tulisan-tulisan yang  berkaitan  dengan  materi  penulisan  hukum  ini.  Sedangkan  pengolahan  datanya  secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dengan kata- kata, sehingga merupakan kalimat yang dapat dimengerti dan jelas namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan pengolahan data secara  kuantitatif  yaitu  dengan  menyajiakan  angka-angka  dan  tabel-tabel  apabila  diperlukan sebagai pelengkap isi dari penulisan hukum ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Tugas dan Kewajiban PPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah
a. Pengertian dan Tugas PPAT
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  adalah  Pejabat  umum  yang  diberi kewenangan  untuk  membuat  akta-  akta  Otentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
Undang-undang Pokok Agraria sama sekali tidak mengatur tentang PPAT. untuk mengetahui PPAT tersebut, maka menurut sejarahnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1961 Yang dalam Pasal 19 menyebutkan : “Setiap
perjanjian  yang  bermasud  memindahkan  hak  atas  tanah,  mengadaikan  tanah  atau meminjam  uang  dengan  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapkan  pejabat  yang ditunjuk  oleh  Menteri  Agraria  (selanjutnya  dalam  peraturan  ini  disebut  Pejabat). (Peraturan pemerintah No 10 Tahun 1961)
Sebagian  konsekunsi  dari  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1961 tersebut, maka dalam Peraturan Menteri Agraria Nomer 10 Tahun 1961 di dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa :
1. Yang dapat diangkat sebagai Pejabat Akta Tanah adalah :
a. Notaris
b. Pegawai-pegawai  dan  bekas  pegawai  dilingkungan  Departemen  Agraria  yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan lainnya bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah
c. Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat
d. Orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Mentri Agraria
2. Permohonan  untuk  diangkat  sebagai  pejabat  disampaikan  kepada  mentri  agraria Selanjutnya Pasal 15 Perarturan Menteri Agraria Nomer 10 Tahun 1961 menerangkan bahwa :
a. Selama untuk suatu kecamatan belum diangkat seorang pejabat maka asisten
b. wedan/kepala kecamatan atau yang setingkat itu (selanjutnya dalam peraturan  ini disebut  Asisten  Wedana/Kepala  Kecamatan)  karena  jabatannya  menjadi  pejabat sementara.
c. Ketentuan  pada  ayat  1  pasal  ini  berlaku  pula  dalam  hal  pejabat  yang diangkatmempunyai daerah kerja yang meliputi lebih dari satu kecamatan.
d. Jika  untuk  kecamatan  yang  dimaksud  dalam  ayat  1  dan  ayat  2  telah  diangkat seorang pejabat maka asisten Wedana/Kepala Kecamatan yang bersangkutan tetap menjadi Pejabat sampai ia berhenti dari kecamatan itu.
Dalam ketentuantersebut dapat disimpulkan sebagai pejabat pembuat Akta Tanah adalah  Camat  Karena  Jabatannya  ditunjuk  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah sementara, sedangkan  notaris  dengan  melalui  ujian  yang  diselengarakan  oleh  Instalasi Agrarisa dapat pula diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Khusus. Selain Orang Orang tersebut diatas, tidak dimungkinkan orang lain bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendataran tanah, dikemukakan adanya istilah Pejabat Pembuat Akte Tanah yang diatur dalam Pasal 1 Nomer 24 tentang definisi disebutkan sebagai berikut :
“Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  selanjtnya  disebut  PPAT  adalah  Pejabat  umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta tanah tertentu”.
Adapun  untuk  ruang  lingkup  dalam  hak-hak  Pembuatan  Akta  Tanah  tercantum dalam Pasal 3 PP No.18 Tahun 2021 yaitu:
a. Hak Pengelolaan;
b. Hak Guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah;
c. Satuan rumah susun;
d. Hak atas tanah dan hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah; dan
e. Pendaftaran Tanah
Sedangkan  dalam  Pasal  1  Undang-undang  Nomer  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No.5 Th 1960, Dari peraturan tersebut dikatakan juga bahwa PPAT adalah Pejabat Umum dan ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Jabatan Pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  akan  diatur  secara  tersendiri  dalam  Peraturan Pemerintah, adapun Peraturan Jabatan PPAT telah di amanatkan pada PP No.37 Th 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian di ubah dalam PP No 24
th  2016.Tentang  Perubahan  atas  Perturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Pendaftaran tanah yang diselenggarakan di Indonesia Merupakan amanat dari Pasal 19  Undang-undang Pokok Agraria,  yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum. Dan  untuk  keperluan  tersebut  kegiatan  pencatatan  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor Pertanahan  secara  terus  menerus  dan  secara  teratur  serta  berkesinambungan  mutlak diperlukan. seperti dikemukakan diatas tujuan pendaftaran tanah adalah kepastian hukum. Kepastain hukum meliputi :
1. Kepastian  mengenai  subjek  hak  yaitu  kepastiaan  tentang  orang/badanhukum yang menjadi pemegang hak.
2. Kepastiaan  mengenai obyek  hak  yaitu  kepastiaan  tentang  letak  batas serta luas dari bidang bidang tanah yang bersangkutan.
Dalam  akta-akta  PPAT  informasi  yang  menyangkut  tentang  subyek  hak  maupun obyek  hak  wajib  diteliti  dengan  seksama  oleh  para  PPAT,  adalah  tugas  PPAT  untuk menyiapkan  dokumen-dokumen  yang  mendukung  adanya  pemberian  hak,pengalihan hak, maupun pembebanan hak.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo. Perturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  mengatur  mengenai  kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah,  yang  disebut  PPAT  adalah  Pejabat  Umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat akat-akta otentik mengenai perbuatan hukum tetentu , mengenai hak atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Sisun .
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan  membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya perbuatan  hukum  tetentu  mengenai  hak  atas tanah atau hak  milik  atas  Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu Perbuatan hukum dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Jual Beli;
2. Tukar Menukar
3. Hibah ;
4. Pemasukan ke dalam Perusahaan ( inbreng );
5. Pembagian Hak Bersama ;
6. Pemberian Hak Guna Bangunan /Hak Pakai atas tanah hak milik;
7. Peberian Hak Tanggungan ;
8. Peberian Kuasa membebankjan Hak Tanggungan . Untuk  melaksanakan  tugas  dimakasud  ,  seorang  PPAT  mempunyai  kewenagan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun  yang terletah di dalam daerah kerjanya. Sedangkan PPAT khusus hanya berwenagng membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.
Akta Tukar menukar, Akta pemasukan ke dalam perusahaan dan akat pembagian hak  bersama  mengenai  beberapa  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas  Satuan  Rumah Susunyang  tidak  semuanya  terletak  di  dalam  daerah  kerja  seorang  PPAT  dapat  dibuat oleh PPAT  yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau Satuan Rumah Susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta.
(Saleh,Ismail,1992)Dari  hal  tersebut  diatas  jelas  bahwa  PPAT  mempunyai  peran tidak  sekedar  mengisi  blangko  Formulir yang  sudah  disediakan  olen  BPN  melainkkan PPAT  perlu  menguasai  dan  mendalami  berbagai  bidang  hukum  yang  berlaku  bukan hanya bidang hukum agraria saja. tugas pembuat akta tersebut wajib dibuat oleh PPAT sendiri  dan  tidak  boleh  dibuat  oleh  orang  lain.  sedangkan  yang  dilakukan dihadapan pejabat adalah perbuatan hukum yang dibuktikan dengan pembuatan aktanya. itu berarti
bahwa pihak wajib datang ke kantor PPAT dan duduk berhadapan dengan PPAT pada waktu  dibuat  aktanya,  dengan  demikian  peranan  PPAT  tidak  hanya  pada  waktu pembuatan  akta  jual  beli  (peralihan  hak)  yang  dilakukan  dihadapannya  melainkan peranan PPAT diawali pada persiapan pembuatan akta.
Sebelum  melaksanakan  pembuatan  akta  wajib  terlebih  dahulu  melakukan pemeriksaan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai kesesuaian Tanda Boleh Hak (Sertifikat) hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan. pemeriksaan sertiikat ini dilakukan untuk setiap pembuatan akta PPAT kecuali apabila satu  sertifikat  tanah  dipecah-pecah  menjadi  beberapa  bagian  tanah  dalam  rangka pemasaran kawasan oleh perusahaan real estate.
Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perubahan hukum  yang  bersangkutan  atau  orang  yang  dikuasakan  olehnya  dengan  surat  kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pembuatan  akta  PPAT  harus  disaksikan  oleh  sekurang  kurangnya  2  orang  saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum,  yang memberi kesaksian antara  lain  mengenai  kehadiran  para  pihak  atau  kuasanya,  keberadaan  antara  lain mengenai  kehadiran  para  pihak  atau  kuasanya,  keberadaan  dokumen-dokumen  yang ditunjuk dalam pembuatan akta dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.
PPAT  wajib  membacakan  akta  kepada  para  pihak  yang  bersangkutan  dan memberikan penjelasan isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendataran yang harus dilaksanakan. PPAT juga wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen dokumen lain  yang  diperlukan  untuk  keperluan  pendaftaran  peralihan  hak  yang  bersangkutan kepada Kantor Pertanahan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditanda tangani akta  yg  bersangkutan.  pendaftraan  adalah  merupakan  alat  bukti  yang  kuat,  sehingga penting fungsi akta PPAT sebagai alat pembuktian yang kuat. oleh karena itu, pembuatan akte  PPAT  memerlukam  penguasaan  yang  mendalam mengenai Hukum Agraria  yang berlaku,  pembuatan aktanya  dilakukan dengan  teliti,  seksama,  lengkap  dan  jelas  agar dikemudian hari tidak akan timbul sengketa atau masalah.
b. Kondisi PPAT Dewasa ini
Tanah  merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia,  bukan  saja  sebagai  lahan  penting  bagi  pertanian  dan  pemukiman  tetapi  juga penting  bagi  perkembangan  pembangunan  ekonomi  dan  pembangunan  ekonmi  dan pembangunan menyeluruh. dalam setiap pemberian hak atas tanah dan transaksi tanah diperlukan jasa PPAT.
Sebagai  public  Servant  (Abdi  Masyarakat),  PPAT  harus  dapat  melayani  semua lapisan  masyarakat,  mulai  masyarakat  perkotaan  baik  yang  berpendidikan  tinggi, menengah maupun rendah, kaum pengusaha baik pengusaha Indonesia maupun Asing. serta masyarakat pedesaan sampai  mencapai  daerah  pedalaman.  untuk  setiap  tindakan PPAT  tersebut  semua  pihak menghendaki pelayanan yang cepat, trampil dan profesinal, hal mana perlu didukung oleh tingkat pengetahuan dan kemampuan para PPAT.
Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  yang  merupakan  perubahan  dari pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah sebagai berikut;
1. Warga negara indonesia
2. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun
3. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang di buat oleh instansi kepolisian setempat;
4. Tidak  pernah  di  jatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan  hukum tetap  karena  melakukan tindak  pidana  yang  di ancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
5. Jasmani dan rohani
6. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotriatan atau lulus program pendidikan  khusus  PPAT  yang  di  selenggarakan  oleh  oleh  kementrian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan agraria/pertanahan;
7. Lulus  ujian  yang  di  selenggarakan  oleh  kementrian  oleh  kementrian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria /pertanahan; dan
8. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit (satu tahun setelah lulus pendidikan kenotariatan. Selama  untuk  suatu  kecamatan  belum  diangkat  seorang  pejabat,  maka AsistenWedana/Kepala Kecamatan atau setingkat dengan itu karena jabatannya menjadi pejabat  sementara Kecamatan  tersebut.  Dengan  demiian  secara  ex  ofico  Camat  dapat menjadi  PPAT  apabila  didaerahnya  tidak  ada  pejabat  lain,  atau  pejabat  yang  diangkat tetapi wilayah kerjanya lebih dari satu kecamatan.
Pada prinsipnya untuk setiap kecamatan diangkat seorang PPAT, dapat pula lebih dari seorang PPAT Untuk satu kecamatan. Seorang PPAT dapat diberi daerah kerja yang meliputi  lebih  dari  satu  kecamatan.  selama  untuk  suatu  kecamatan  yang  bersangkutan karena  jabatannya  menjadi  PPAT  sementara,  Camat  bersangkutan  tidak  memerlukan penunjukan secara khusus.
Kebijakan  tentang  PPAT  tersebut  hingga  sekarang  tetap  diterapkan  dimana  pada wilayah  kerja  setiap  PPAT  ditetapkan  lebih  dari  satu  kecamatan,  sehingga  dalam kenyataan hampir semua camat menjabat sebagai PPAT sementara.
Dengan  demikian  para  SDM  calon  PPAT  yang  berpendidikan  kenotariatan  dan sarjana  hukum  yang  telah  mengenal  bidang  keagriaan,  setelah  menempuh  ujian  PPAT akan  lebih  menonjol  lagi  tingkat  kemampuannya  dibandingkan  dengan  para  camat. terlebih lagi dalam PP Nomer 24 tahun 1997 dimana pada Pasal 7 dimungkinkan pada daerah terpencil kepala desa untuk diangkat sebagai pejabat sementara PPAT. Masalah adanya  kesenjangan  pendidikan  pada  para  PPAT  itu  akan  menjadi  kendala  dalam perekembangan profesionalismenya.
Satu hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan PPAT selain pendidikan PPAT, juga berkenaan dengan pembantu para PPAT tersebut, pada PPAT Camat para pembantu PPAT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah pegawai kecamatan bersangkutan yang jelas tidak mempunyai kemampuan yang sama dengan para pembantu PPAT notaris yang  pada  umumnya  memiliki  SDM  yang  berpendidikan  sarjana  hukum  atau  sarjana kenotarisan.  demikian  pula  dalam  hal  sarana  perkantoran  yang  merupakan  penunjang penting  yang  akan  menentukan  tingkat  kesuksesan  seorang  PPAT.Sarana  perantoran yang dilenkapi dengan sistem kmputer akan dapat memacu kerja para PPAT, dan pada umumnya  semuanya  ini  terdapat  pada  kantor-kantor  PPAT  notaris.  Sedangkan  pada PPAT  camat  dan  mantan  pejabat  dari  hasil  penelitain  terlihat  bahwa  sarana  kurang lengkap sehingga kurang menunjang kualitas kerjanya.
Keanekaragaman  pendidikan  PPAT  tersebut  perlu  mendapat  perhatian  terutama dalam  kaitan  penempatan  tenaga  para  PPAT.  penempatan  PPAT  Notaris  dan  mantan pejabat lebih sesuai ditempatan dikota-kota terutama kota besar dimana para pengguna jasa sebagian besar telah memperoleh pendidikan formal. sedangkan dipinggiran kota dan pedesaan  dimana  sebagian  besar  penduduknya  kurang  dalam pendidikan  formal maka PPAT mantan pejabat dan camat akan lebih sesuai dan bagi wilayah pedesaan yang jauh atau terpencil oleh Kepala Desa.
a) Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  PPAT  Sebagai  Salah  Satu  Unsur Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Jasa Pelayanan Hukum Untuk Menghadapi Era Globalisasi
Dalam  mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi  masuknya  produk  dan  jasa asing  secara  bebas  ke  Indonesia,  para  PPAT  harus  telah  bersiap  diri,  terutama kesiapan dalam pelayanan jasa hukum  yang cepat, trampil dan mudah. suatu hal
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kualitas SDM dan mekanisme kerja para PPAT tersebut. Ada empat faktor yang perlu dikembangkan dan perlu mendapatkan perhatian  dalam  menunjang  pengembangan  suatu  usaha  termaksud  perusahaan pelayanan jasa yaitu : 5
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Manajemen
3. Modal
4. Teknologi
Suatu usaha hanya dapat  berkembang apabila ditunjang oleh kualitas SDM yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam fungsinya, kualitas SDM yang tinggi, baik  dan  trampil,  dengan  penguasaan  manajemen  yang  baik  dan  terarah,  modal yang  cukup  memadai,  serta  penguasaan  teknologi.  kualitas  SDM  sangat menentukan keberhasilan suatu usaha, apalagi ditunjang oleh SDM pegawai yang telah berpengalaman, trampil, cepat dan tanggap.
Faktor  manajemen  sangat  penting  dalam  menunjang  keberhasilan  suatu usaha,  dengan  pengetahuan  manajemen  yang  baik  dan  terarah  SDM  yang berkualitas tersebut akan sangat terbantu dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang baik. salah satu hal yang dimiliki para SDM pelayanan jasa dalam melayani para  pengguna  jasa.  faktor  modal  juga  sanggat  menentukan,  modal  diperlukan untuk  mendapatkan  fasilitas  tempat  kerja  dan  peralatan  yang  baik  serta  modern akan  ikut  menentukan  keberhasilan  tersebut.  demikian  pula  faktor  teknologi tinggi,dengan  penguasaan  peralatan  canggih  dan  modern  menunjang  kerja  yang lebih efektif.
Keempat aktor dengan kualitas cukup baik tersebut harus dimiliki suatu usaha kerja faktor-faktor itu akan saling menunjang dalam mekanisme kerjanya, apabila salah satu aktor tidak ada atau salah satu faktor dalam kondisi kurang baik, akan terjadi  suatu  ketimpangan  dan  hasil  usaha  tidak  akan  berhasil  sebagaimana diharapkan.
Dalam  pengembangan  jasa  PPAT  keempat  faktor  tersebut  harus  dimiliki dengan kualitas yang cukup baik agar dapat dihasilkan suatu hasil kerja yang baik pula.Kualitas SDM diharapkan trampil, serta profesional agar diperoleh hasil kerja yang baik. Selain itu SDM PPAT juga mempunyai bekal penguasaan bahasa asing agar  dapat  melakukan  pelayanan  yang  baik  bagi  para  investor  asing  (Wiranti Ahmad, 1997). untuk itu maka SDM PPAT perlu dibekali ilmu secara reguler agar cepat  tanggap  terhadap  perkembangan  yang  muncul  dalam  masyarakat  serta tanggap  terhadap  setiap  pembaharuan  hukum  dan  pembahuruan  peraturan.  SDM yang berkualitas akan merupakan penunjang keberhasilan suatu kinerja. Demikian pula tentang Faktor manajemen, manajemen yang baik akan merupakan roda yang berkemampuan  tinggi  dalam  mekanisme  operasinal  para  PPAT.  Termaksud dalammanajemen baik adalah perilaku para SDM PPAT beserta parapegawai yang harus luwes dalam melaksanakan pelayanan hukum bagi para pengguna jasa PPAT. Sikap ramah dan sikap mau membantu serta sopan santun akan merupakan salah satu daya tarik keberhasilan usaha PPAT.
Dalam menghadapi era pasar bebas dimana pengusaha produk dan jasa asing akan bebas masuk dan membuka usaha di indonesia diharapkan para pelayanan jasa indonesia  termaksud  PPAT  telah  siap  mengantisipasinya.  Suatu  Hal  yang  perlu diperhatikan yaitu bahwa para pengguna asing sangat menyukai kepraktisan kerja dan sistem yang efektif, sederhana serta tidak lamban dan birokratis.
3.2.Pertanggung jawaban pidana terhadap PPAT yang melakukan tindak Pidana
a) Bentuk-bentuk Pelanggaran Jabatan PPAT
Tidak  diakuinya  akta  PPATsebagai  surat  yang  mempunyai  kegunaan  untuk membuktikan suatu kenyataan didalam bidang hukum pidana merupakan akibat dari sikap
sebagian  para  PPAT  yang  telah  membuat  orang  meragukan  materiil  dari  peristiwa peristiwa hukum yang mereka nyatakan didalam akta-akta yang mereka buat, padahal akta- akta yang mereka buat itu sebagai akta otentik yang sebenarnya menurut undang-undang merupakan alat bukti yang sah (Osman Simanjuntak,1998).
Cara  yang patut  dicela untuk dilakukan leh seserang PPAT  seperti yang dimaksud diatas, biasanya dilakukan dengan cara mengubah harga jual misalnya dari sebidang tanah dengan maksud untuk mengurangi beban pajak atau beban materai yang harus dibayar oleh penjual (Osman Simanjuntak,1998).
Kiranya perlu diketahui oleh para PPAT bahwa perbuatan mengubah harga jual yang sebenarnya dengan harga jual yang tidak sebenarnya didalam Akta jual beli yang mereka buat itu merupakan kejahataan pemalsuan surat seperti yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :
“Barang  siapa  yang  membuat  tidak  benar  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  suatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang  atau  yang diperuntukan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu hal,  dengan  maksud  untuk  memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun. “
Dan  perlu  diketahui  oleh  mereka  yang  dengan  sengaja  memakai  Akta  PPAT  dan Notaris seperti itu, bahwa perbuatan mereka itu juga merupakan suatu kejahatan seperti yang dimaksud di dalam kententuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat  (2) KUHP yang menyebutkan bahwa :
“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah olah benar dan tidak dipalsu. jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”
Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum pidana terjadi pergeseran dari konsep tradisional yang menyatakan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang pada dasarnya memang  tercela,  baik  dilihat  dari  uuran  moral,agama,kesopanan  dan  hukum  mengarah kepada  pendekatan  lain  yang  menitiberatkan kepada  pemanfaatan sosial  hal ini tampak antara lain pada semakin luasnya pengaturan tindak pidana pelanggaran  yaitu suatu jenis tindakan  pidana  yang  baru  dirasakan  sebagai  tindak  pidana,  setelah  ada  pengaturan (wetsdelict).
Dalam  uraian  di  atas  mengandung  isyarat-isyarat  yang  mendasarkan  dalam memahami  hakikat  hukum,  bahwa  hukum  tidak  bisa  dilihat  sebagai  suatu  bangunan normatif  sistematika  semata  mata  dalam  arti  hubungan  norma  dan  sanksi.  norma  disini dilihat sebagai petunjuk petunjuk atau isyarat isyarat abstrak yang memberikan pedoman bagi  orang  harus  melakukan  perbuatan  dan  tidak  harus  melakukan  perbuatan  sesuatu perbuatan. sanski merupakan konsekuensi yang harus dirasakan oleh seseorang yang tidak menaati  atau  melanggar  norma  tersebut  dan  dalam  hal  hal  tertentu  yang bersifat  formal harus dipandang sebagai akibat yang harus dihadapi oleh seseorang yang justru memenuhi rumusan  perbuatan  dalam  undang  undang.  dalam  hal  memandang  sesuatu  yang  bersifat normatif  artinya  pemahaman  terhadap  apa  yang sesungguhnya  merupakan sesuatu  yang ideal dalam kehidupan baik yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan negara, wawasan harus berkembang sesuai dengan perkembangan sosial maupun perkembangan ilmu itu sendiri.
Cara  pandang  yang  menyimpan  dari  dua  hal  tersebut  akan  menimbulkan permasalahan baik yang bersfiat teoritis maupun praktis. secara teoritis tumbuh kerugian- kerugian  yang  akan  berkaitan  erat  dengan  kegagalan  dalam  melaksanakan  fungsi  teori tersebut yakni gagal untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi, gagal untuk menjelaskan kenyataan, gagal untuk mengunggapkan sesuatu dan gagal untuk memperediksi apa yang bakal  terjadi  dimasa  depan.  secara  praktis,  cara  pandang  yang  tidak  menyusuaikan  diri dengan perkembangan akan merugikan dimensi-dimensi kepentingan  yang luas meliputi
kerugian  pencarian  keadilan,  merugikan  program  pembahuran  hukum,  merugikan kepentingan  hukum,  merugikan  kepentingan  umum  yang  berkaitan  dengan  urganisasi profesinal  dan  kemungkinan  juga merugikan  pendidikan  dan  penegakan  hukum  di  masa datang.
Hal-hal yang terakhir ini bisa terjadi mengingat bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang, tetapi juga doktrin,yurisprudensi,traktat dan sebagainya. pandangan yang ketingggalan  jaman  akan  menyesatkan  dimensi-dimensi  diatas  semakin  besar  makkna hubungan  dan  transaksi  hukum  yang  dilakukan.  penyesatan  praktek  penegakan  hukum dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar.
Implementasi pandangan pandangan tersebut didalam kehidupan sosial nampak dari perkembangan  falsafah  antar  hubungan  manusia  yang  mengakui  hakikat-hakikat kemanusiaan  dalam  penegakan  hukum.hakikat-hakikat  tersebut  tidak  hanya  bersifat pragmatis semata-mata, tetapi sudah didukung oleh keahlian yang tumbuh bersama sama dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. perkembangan ini dalam penerapan hukum  menampakan  diri  dengan  semakin  diperhitungkannya  non  legal  expertise  dalam penegakan hukum dalam kesaksian ahli dan sebagainya.
Dalam kerangka pemahaman tentang hukum dapat dikemukakan tiga pandangan dari ajaran yaitu: legalitas,ajaran yang fungsional,dan ajaran yang kritis. khusus dalam ruang lingkup  hukum  pidana  pemahaman  terhadap  perkembangan  dapat  dikaji  melalui pertumbuhan aliran-aliran hukum pidana,modern,dan neo-klasik (Muladi.1985).
Antisipasi  terhadap  persoalan  ini  nampaknya  telah  dilakukan  juga  oleh  tim perancangan  KUHP  Nasional.  secara  tepat  tim  perancangan  KUHP  telah  menetapkan pemberatan pidana yang bersifat umum terhadap seseorang, yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian dan jabatanny.
ada empat pokok yang harus diperhatikan pada PPAT dalam menjalankan tugasnya. pertama,  mempunyai  integrasi  moral  yang  mantap  kedua  harus  jujur  terhadap  klien maupun dirisendiri, ketiga menyadari batasan-batasan kewenangan, keempat tidak semata mata berdasarkan pertimbangan uang.
Hubungan antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral tersebut secara operasional tersurat dan tersirat pula dari pendapat Andenaes sebagai berikut :
b) Tipe kejahatan yang dilakukan
Dalam hal ini dibedakan antara apa  yang dinamakan mala quia prohibita dan mala per se pada yang pertama hukum yang diciptakan tidak mempunyai hubungan dengan kode moral  masyarakat.  daya  kerja  sanksi  semata-mata  tergantung  kepada  berat  ringannnya sanksi  itu  sendiri.  pada  yang  kedua  hukum  dalam  hal  ini  mendukung  kode  moral  yang hidup  dimasyarakat. ada tidaknya  sanksi tidak  banyak  pengaruhnya  terhadap  daya  kerja hukum karena masih terdapat apa yang dinamakan perasaan kesusilaan dan rasa takut akan pendapat umum yang merupakan kekuatan untuk mencegah kejahatan
c) Deferensiasi berlakunya tindak pidana
Dalam  hal  ini  misalnya  anak-anak,  orang  gila  dan  mereka  yang  menderita  sakit mental tidak dapat menjadi objek dari pencegahan umum (Muladi.1985).
Di  lain  pihak  penegakan  hukum  pidana  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  jabatan PPAT  juga  tidak  memperhitungkan  cara  kompelementer  keputusan  atau  peranan  atau kebutuhan  untuk  mengggunakan  keputusan  majelis  kehormatan  notaris  tersebut  sebagai alasan yang memperkuat atau melemahan sifat melawan hukum perbuatan.
Mengkaji dua pengalaman tersebut dapat diambil hal-hal yang positif yakni keadaan substanti  didalam  peradilan  pidana  yang  menyangkut  profesi  PPAT  alangkah  baiknya apabila  mendayagunakan  secara  kompelementer  kedua  peradilan  tersebut  dengan  syarat bahwa ada kesadaran antar kedua peradilan itu saling membutuhkan satu sama lain.
d) Standar  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Kaitannya  Dengan  Kemungkinan Terjadinya Dakwaan Malpraktik jabatan PPAT
Standarisasi mengandung arti pembakuan. pembakuan sendiri mengandung konotasi
imperatif,  karena  bersifat  harus  ditaati.  namun  demikian  dalam  konteks  penulisan  ini, standarisasi harus dilihat sebagai hal yang relatif,sehubungan dengan asas kebebasan dan peradilan (independent of judiciary) yang diakui oleh hukum nasional.
Dalam hukum nasional, hal itu diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 undang undang dasar 1945 beserta penjelasannya yang menegaskan sebagai berikut : Pasal 24
1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang
2. susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang Pasal 25
Syarat-syarat  untuk  menjadi  dan  diberhentikan  sebagai  hakim  ditetapkan  dengan undang-undang.
Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang dasar 1945 :
Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka ,artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.  berhubungan  dengan  itu  harus  diadakan  jaminan  dalam undang- undang tentang kedudukan hakim.
Selanjutnya di dalam pasal 1 undang undang nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan pula bahwa : kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengggarakan peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  demi  terselengggaranya  Negara Hukum Republik Indonesia.
Sekalipun demikian secara doktriner harus diakui bahwa sumber hukum tidak hanya undang  undang  tetapi  juga  doktrin,traktat,  dan  kebiasaan  serta  yurisprudensi.  pada dasarnya hukum dalam arti formal bersumber pada undang undang kebiasaan dan traktat (Van Apeldoorn, L.J,1986).
Terlepas dari segala alasan diatas, maka standarisasi merupakan pedoman sangat penting untuk tercapainya keadilan yang substanti. dalam hal ini penulis menggunakan istilah pendekatan (approach) untuk lebih menjelaskan istilah standarisasi.
Dalam sub judul ini yang dimaksud dengan standar penegakan hukum pidana tidak lain adalah pendekatan yang bersifat proses menuju hasil akhir pemindanaan khususnya yang berkaitan dengan peradilan pidana terhadap profesional dan lebih khusus lagi adalah jabatan PPAT
Sesuai  dengan  petunjuk  diatas,  maka  jelas  diperlukan  adanya  informasi  yang  lengkap tentang  tindak  pidana  dan  pembuat  (dader)  tindak  pidana.  dalam  hal  ini  kewaspadaan sangat  diperlukan,  sebab  pemidanaan  harus  nener-bener  memperhitungkan  segala  akta yang  relevan.  situasi  peradilan  seringkali  diwarnai  oleh  kondisi  buatan.  keadaan  yang berkaitan  dengan  perbuatan  harus  dipertimbangkan  terlebih  dahulu,  baru  kemudian keadaan-keadaan yang berkaitan dengan si pembuat. dalam konsep rancangan KUHP, Hal ini nampak dari butir butir pedoman pemidanaan antara lain berupa : kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannnya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana,sikap batin pembuat,  riwayat  hidup,  dan keadaan  sosial ekonomi pembuat. (pasal 52 ayat (1) konsep rancangan  KUHP  tahun  1991/1992)  analisis  tentang  informasi  yang  telah  diperolehkan tentang tindak pidana, hakikat tentang dakwaan, dan gravitasi tindak pindana, termaksuk hal-hal yang memperberat maupun yang meringankan tindak pidana. dalam hal ini sangat diharapkan agar hal-hal yang disebutkan asumsi- asumsi,premis-premis yang salah dapat dibersihkan, sehingga pemidanaan tidak melebihi batas yang berkaitan dengan kenyataan- kenyataan yang diperoleh. dalam konsep rancangan KUHP hal di atas dirumuskan sebagai berikut:
Hal hal yang memperberat :
a. Pegawai  negeri  yang  melanggar  suatu  kewajiban  jabatan  yang  khusus  ditentukan  oleh peraturan perudang undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan
kekuasaan, kesempatan atau upaya yang dberkan kepadanya karena jabatannya.
b. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang negara RI
c. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau proesinya
d. Orang  dewasa  melakukan  tindak  pidana  bersama  dengan  anak  dibawah  umur  delapan belas tahun
e. Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam
f. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru hara atau bencana alam
g. Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya
h. Terjadinnya pengulangan tindak pidana Hal-hal yang meringankan :
1) Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 12 tahun atau lebih tetapi masih dibawah umur 18 tahun
2) Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana
3) Seseorang setelah melakukan tindak pidana menyerahkan diri kepada yang berwajib
4) Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana
5) Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya
6) Seseorang  melakukan  tindak  pidana  karena  goncangan  jiwa  yang  sangat  berat  dari keadaan pribadi atau keluarganya.
Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat, tidak harus mempengaruhi  secara  absolut  terharap  kalkulasi  pemidanaan,sebab  informasi  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  dan  si  pelaku  merupakan  faktor  yang  sangat diperhitungkan.
Perhatian  ditujukan  pada  bobot  pemidanaan  baik  yang  bersifat  umum  maupun khusus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang sama atau pengadilan lain. dalam hal ini ada satu harapan bahwa divergensi di dalam kebijksanaan umum pemidanaan antara hakim-hakim  yang  berada  dalam  peradilan  yang  sama  tidak  besar.  demikian  pula diharapkan agar kebijaksanaan antara hakim-hakim diwilayah yang berdekatan dan bahkan dibagian-bagian lain negara tidaklah terlalu besar satu dengan yang  lain. penalaran yang logis tentang naik tutunnya pemidanaan akan selalu dituntut dan harus dinyatakan dengan jelas,  sehingga  semua  akan  mengetahui  basis  perbedaan  pemidanaan,  khususnya  yang berkaitan dengan kategori kejahatan dan pelaku tindak pidana.
Pendekatan  yang  lebih  menitikberatkan  kepada  kebijaksanaan  hakim  di  atas diangggap  lebih  manusiawai  dibandingkan  dengan  penggunaan  pemeriksaan  dan penggunaan  pengawasan  yang  ketat.  kebebasan  hakim  lebih  dihormati  dalam  kerangka yang diijinkan oleh undang-undang dalam kontek hukum, keadilan dan penalaran.
Dari  standar  standar  diatas  yang  masih  perlu  ditambahkanadalah  kewajiban moral untuk  mempertimbangkan  kesaksian  ahli  sepanjang  masalah  berkaitan  dengan  hal-hal bersiat  profesional  baik  yang  berkaitan  hukum  disiplin  internal  maupun  hukum  disiplin eksternal (berbagai peraturan jabatan PPAT yang diatur negara) hal hal yang bersifat extra crimanal law ini penting untuk dipertimbangan untuk lebih mempertajam rumusan sanksi pidana
e) Pertangungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran jabatan PPAT Dalam pembuatan suatu Akta Tanah, seorang PPAT yang bersikap pasif dalam arti menerima begitu saja data/informasi yang dikemukakan oleh penghadap. sikap pasif yang demikian  tidak  jarang  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  guna  mengejar  hasrat finansial. dengan demikian sikap pasif PPAT tersebut mempermudah pihak tertentu untuk mewujudkan suatu tindak pidana dengan modus operandi penggunaan akta Tanah.
Dalam  hal  terjadi  suatu  perkara  pidana  maka  Akta  tersebut  oleh  pihak  yang bersangkutan  dijadikan  sebagai  alat  bukti  untuk  membela  diri  dan  hal  ini  merupakan hambatan  bagi  upaya  pembuktian  dalam  rangka  mencari  dan  menemukan  kebenaran
materiil.  Seorang  PPAT  membuat  Akte  Otentik  yang  berisi  keterangan  palsu  yang dilakukan  dengan  sengaja,  maka  ia  dapat  dipertanggung  jawabkan  sebagai  pelaku  dari tindak pidana pemalsuan akte otentik.
Seorang PPAT  yang hanya bersifat pasif dalam arti tidak berupaya untuk meneliti sejauhmana  keterangan  yang  diberikan  oleh  penghadap  tetapi  mencantukan  saja keterangan yang dimaksud sesuai kehendak penghadap, PPAT tetap dipersalahkan sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan akte otentik.
Dalam hal pencantuman keterangan  yang tidak benar itu misalnya mencantumkan harga  jual  beli  tanah  lebih  rendah  dari  harga  sebenarnya  yang  merupakan  kesepakatan antara penghadap dengan PPAT yang membuat Akte Jual Beli tanah tersebut. maka disini terdapat  hubungan  kerja  sama  (mededader schap). dalam hal ini PPAT dan Notaris dan penghadap telah bersama-sama dan bersekutu mencantumkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik, hal demikian melangggar Pasal 55  jo Pasal 264 Ayat (1) KUHP  yang menyatakan bahwa :
Pasal 264 ayat (1) KUHP :
“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
1) Akta-akta otentik
2) Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpukan yayasan, perseroan atau maskapai
4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai penganti surat- surat itu.
5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukn untuk diedarkan. Dikaitkan  dengan  jabatannnya  sebagai  PPAT,  maka  keadaan ini merupakan  unsur pemberatan pidana, karena perbutan tersebut dilakukan dalam jabatan atau kedudukannya sebagai PPAT, sehingga pada saat terjadi kasus pidana hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu, dalam hal ini pencabutan izin PPAT yang melakukan tindak pidana.
Dalam  hal  terjadi  pembuatan  akte  otentik  palsu/memuat  keterangan  palsu  yang kemudian  dipergunakan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu,  maka  akan menimbulkan berbagai akibat hukum yang dapat terjadi, antara lain :
1) Pengunaan akte otentik yang demikian dapat menimbulkan kerugian material/finansial kepada pihak lain
2) Perbuatan  membuat  akte  otentik  palsu/memuat  keterangan  palsu  dan  penggunaanya secara  perdata  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  (onrechtsmatige  daad) sebagaimana dimaksud Pasal 136 B.W yang menyatakan bahwa :
“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “
Sedangkan  dari  segi  pidana  merupakan  tindak  pidana  pemalsuan  akte  otentik sebagaimana dimaksud Pasal 264 ayat (2) KUHP , Sedangkan penggunaannya merupakan keterangan palsu sebagaimana dimasud Pasal 266 KUHP yang menyatakan bahwa :
1) Barangsiapa  menyuruh  memalsukan  keterangan  palsu  ke  dalam  suatu  akta  otentik mengenai  sesuatu  hal  yang  kebenarannya  harus  dinyatakan  oleh  akta  itu,  dengan maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  akta  itu  seolah-olah keterangannya  sesuai  dengan  kebenaran,  diancam  jika  pemakaian  itu  dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah  isinya  sesuai  kebenaran  jika  karena  pemakaian  tersebut  dapat menimbulakan kerugian.

## 4. KESIMPULAN
Peraturan  Pemerintah  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Jo.Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya di sebut PPAT, adalah pejabat umum yang di beri kewenangan untuk membuat akta-akta ontetik, mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah, atau hak milik ats satuan rumah susun. PPAT mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat  akta  sebagai  bukti telah  di  lakukannya  perbuatan  hukum tertentu  mengenai  hak  atas tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  yang  akan  di  jadikan  dasar  bagi  pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang di akibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum di maksud sebagai berikut :
a. Jual beli :
b. Tukar Menukar;
c. Hibah;
d. Pemasukan ke dalam perusahaan ( inbreng );
e. Pembagian Hak Bersama;
f. Peberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah hak milik;
g. Pemberian Hak Tanggungan;
h. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.
Tugas  Pokok  di  atas  dilaksanakan  oleh  seorang  PPAT  yang  mempunyai  kewenangan  membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satua rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanjya.
Aspek Pidana terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) adalah membuat surat palsu sesuai dengan penjelasan  Pasal 263 KUHP ialah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak  benar)  atau  membuat  surat  demikian  rupa,  sehinggga  menunjukan  asal  surat  itu  yang tidakbenar

## SARAN
Jabatan PPAT sebagai praktisi hukum diharapkkan dapat bertindak dan bersikap hati-hati dalam menjalankan tugasnya, selain itu diharapkan agar PPAT dapat berperan secara aktif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu tidak pidana. Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil diharapkan keterbukaan dan kerjasama positif para PPAT dan penghadap guna mendukung upaya pembuktian dalam proses peradilan pidana.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Arie,Barda Namawi. Perbadingan Hukum Pidana. Semarang : UNDIP 1988 Muladi. Antisipasi Dalam Pembahasan RUU KUHP Nasional Jakarta:BPHN-Depkeh,1990 Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat.Bandung:Alumni,1985. Parlindung,AP Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT. Bandung: Alumni 1992 S. Lubis. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Graika 1994 Saleh,Roeslan,Sifat Melawan Hukum dari perbuatan Pidana. Jakarta: Aksara Baru,1987 Simanjuntak,Osman.Pelanggaran Proesi Notariat/PPAT. Jakarta :Sumber Ilmu Jaya,1995 Soedarto.  hukum  Pidana  I,  Badan  Peyediaan  Bahan  Kuliah  akultas  Hukum  Universitas Diponogoro semarang:H UNDIP 1987/1998

## Jurnal
Ahmad,  Wiranti  “Sumber  Daya  Manusia  PPAT”,  Makalah  pada  Lokakarya  pembinaan  PPAT Bandung : BPN-H UNPAD, Agustus 1997
Kusnady,Ady.  “Peranan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam  Pendataran  Tanah”.
Makalah pada seminar sehari.Jakarta: BPHN,1990
Pohan, A Partomuan, Pengaturan dan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan kelembagaan PPAT Guna Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan. Bandung: BPN-FH UNPAD, Agustus 1997 Saleh,Ismail  “Membangun  Citra  Proesional  Notaris  Indonesia”,  Pengarahan  Umum  Menteri Kehakiman  RI  pada  Upgrading/refresing  Course  Notaris  Se-Indonesia.  Bandung: Depkeh,Juni 1992
Tim UNPAD dan BPN. Makalah Lokakarya dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah.BPHN 1997

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan pemerintah tentang jabatan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). PP No 37 th 1998 jo
PP No 24 Th 2016
Peraturan pemerintah tentang pendataran Tanah. PP No. 24 Tahun 1997 Peraturan pemerintah tentang pendataran Tanah. PP No.10 Tahun1961 Undang-Undang No.20 Th 2011 tentang Rumah Susun Undang-Undang  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Besrta  Benda-benda  Yang  Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU No.4 Tahun 1996 Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No.5 Tahun 1960