THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC TAX INCENTIVES, DIGITIZATION OF TAX ADMINISTRATION AND TAX OMNIBUS LAW ON TAX REVENUE (Case study at the KPP Pratama Pekanbaru Tampan in 2020 – 2021)
Yunaldi Ermanis 1 , Adriyanti Agustina Putri 2 , Nadia Fathurrahmi Lawita 3 1,2&3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau Email : 170301008@student.umri.ac.id, adriyantiagustinaputri@umri.ac.id, nadia.fathurrahmi@umri.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to identify and analyze whether the effect of COVID-19 Pandemic tax incentives, Digitization of Tax Administration and Tax Omnibus law on Tax Revenue at  the KPP  Pratama  Pekanbaru Tampan in  2020  - 2021. The method of this thesis is a descriptive statistical analysis, test data quality, classic assumption test, and hypothesis testing. Independent variables in this study is COVID-19 Pandemic tax incentives, Digitization of Tax Administration and Omnibus law taxation, while the dependent variable is the Tax Revenue. Total population in this study is 29.878 corporate taxpayers using saturated sample obtained as a sample of 110 people. The type of data used is primary data, which is obtained by distributing questionnaires. The results of this study prove that both  partial  and  simultaneous  hypothesis  testing,  COVID-19  Pandemic  Tax  Incentive  Variables,  Tax Administration  Digitization  and  Tax  Omnibus  Law  have  a  positive  effect  on  Tax  Revenue  at  KPP  Pratama Pekanbaru Tampan for 2020 - 2021.
Keywords: COVID-19 Pandemic Tax Incentives, Digitalization of Tax Administration, Tax Omnibus Law, Tax Revenue.
PENGARUH INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19, DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis apakah pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID - 19,  Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan  dan  Omnibus  Law  Perpajakan  terhadap  Penerimaan  Pajak  di  KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020 - 2021. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Variabel Independen pada penelitian ini adalah Insentif Pajak Pandemi  COVID  -  19, Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan sedangkan Variabel Dependennya  adalah  Penerimaan  Pajak.  Jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  29.878  wajib  pajak  badan dengan  menggunakan  sampel  jenuh  diperoleh  110  orang  sebagai  sampel.  Jenis  data  yang  dipakai  adalah  data primer, yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa baik uji hipotesis yang  dilakukan  secara  parsial  maupun  simultan,  Variabel  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID  -  19,  Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di  KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk tahun 2020 - 2021.
Kata Kunci : Digitalisasi Administrasi Perpajakan, Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Omnibus Law Perpajakan, Penerimaan Pajak

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Penerimaan  Pajak  merupakan  sumber  utama  dalam  pendapatan  keuangan  negara  dan  sumber  pembiayaan pengeluaran  negara.  Oleh  karena  itu  Penerimaan  Pajak  selalu  mendapatkan  perhatian  pemerintah  untuk menetapkan  target  Penerimaannya  setiap  tahunnya.  Akan  tetapi  ini  tidak  selalu  berjalan  lurus  dengan  rencana pemerintah tersebut. Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan semakin  meningkat dari tahun ke tahun, tetapi  target  penerimaan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  tidak  pernah  tercapai. Realisasi  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  selalu  berada  pada  kisaran  kurang  dari  90%, dengan realisasi terendah berada pada tahun 2018 hanya sebesar 45%.  Banyaknya KPP di Indonesia  yang  juga tidak  mencapai  target  penerimaan  pajak  yang  telah  diberikan,  tidak  terkecuali  untuk  KPP  Pratama  Pekanbaru Tampan.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  dari  rasio  realisasi  pencapaian  yang  ada  pada  tabel  1.2  realiasasi  peneriman pajak untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

## Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tahun 2016-2021
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 2016 1.971.631.207.000 1.459.269.972.504 74,01 2017 1.808.160.868.000 1.657.568.109.635 91.67 2018 1.950.840.787.000 893.851.146.407 45,82 2019 1.991.472.328.000 1.788.740.380.329 89,82 2020 Tidak ditetapkan 1.706.932.561.979 2021 Tidak ditetapkan 667.585949.968 ( Per Juni 2021)
Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2021
Catatan : Untuk tahun 2020 dan 2021  DJP  Kanwil  KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidak  menetapkan target Penerimaan  Pajak  karena  kondisi  pandemi  COVID-19,  dan  lebih  ke  Pemulihan  Ekonomi  Nasional dengan diberlakunya Insentif Pajak.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pengembangan  dari  penelian  yang  dilakukan  oleh  Nurseha  et  al., (2014), Suryani et al., (2019), Piter (2020), Saptono et al., (2021), Riyanto et al., (2021). Alasan penulis melakukan pengembangan hipotesis dari penelitian sebelumnya karena penulis ingin meneliti faktor - faktor lain yang secara dominan berpengaruh pada penerimaan pajak di Indonesia yang tidak stabil dan tidak pernah mencapai target yang telah  ditetapkan.  Peneliti  menggunakan  variabel  seperti  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19,  Digitalisasi Administrasi Perpajakan, dan Omnibus Law Perpajakan  yang  merupakan variabel  yang saat  ini relevan dengan kondisi yang sedang terjadi dimasa pandemi COVID-19.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riyanto  et  al.,  (2021),  yang  menyatakan  bahwa  Insentif  Pajak COVID-19 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurseha et al.,  (2014)  menunjukkan  bahwa  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  yang  dilakukan  KPP  Pratama  Semarang Tengah  Dua  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Namun  berbanding  terbalik  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Suryani  et  al.,  (2019)  dengan  hasil  penelitiannya  adalah  Penerapan  Teknologi  Informasi  tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak.
Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Piter  (2020)  yang  menyatakan  bahwa Omnibus  Law Perpajakan  berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal  ini dikarenakan  tujuan dari Omnibus Law Perpajakan, adalah  dengan  diterapkannya  aturan  terbaru  dibidang  perpajakan  juga  bisa  lebih  mudah  untuk  memulai  usaha. Kemudian  menurut Saptono  et  al.,  (2021)  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  kebijakan Omnibus  Law Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak.  Omnibus Law Perpajakan  bertujuan  untuk  mendorong pendanaan  investasi  dalam  negeri  dan  dengan  adanya  regulasi  perpajakan  dengan  kompleksitas  minimal,  tidak tumpang tindih, memberikan kepastian hukum, dan selanjutnya mendorong voluntary tax compliance . Penelitian ini dikhususkan bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru.  Hal  ini  dikarenakan  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru  memiliki cukup  banyak  wajib  pajak  yang  terdaftar  tetapi  penerimaan  pajaknya  menurun  dan  tidak  mencapai  target penerimaan  pajak  yang  telah  ditargetkan.  Dengan  demikian  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui apakah ketiga variabel yang diangkat tersebut mempengaruhi Penerimaan Pajak pada studi kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk tahun 2020 – 2021.

## Rumusan Masalah
Apakah Insentif Pajak Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2020-2021? Apakah Digitalisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pekanbaru  tahun  2020-2021?  Apakah Omnibus  Law
e-ISSN: 2685-5607
Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2020-2021? Apakah Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2020-2021?

## Tujuan Penelitian
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus  Law Perpajakan  terhadap  Penerimaan  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tampan  Pekanbaru tahun 2020-2021.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Keagenan ( Agency Theory)
Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan  pihak  yang  menerima  wewenang  (agen).  Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976)  menyebutkan  bahwa  teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan (Pratana, 2017). Dari Agency theory diatas dapat disimpulkan keterkaitan teori terhadap judul skripsi ini yaitu bahwa kepentingan negara  yang  paling  utama.  Apabila  suatu  negara  itu  maju  maka  pendapatan  APBN  meningkat,  terutama pendapatan dari sektor perpajakan. Oleh karena itu pihak fiskus maupun Wajib Pajak dituntut lebih efektif dalam menjalankan  tugas-tugasnya  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.  Salah  satunya  upaya  dalam memeriksa serta  menagih  pajak  terhadap wajib  pajak  yang  memiliki  kriteria untuk  diperiksa dan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.
Teori Technology Accaptance Model (TAM Theory) Technology  Acceptance  Model (TAM)  adalah  model  yang  disusun  oleh  Davis  (1989)  untuk  menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Menurut Davis, perilaku menggunakan teknologi  informasi  diawali  oleh  adanya  persepsi  mengenai  manfaat  ( perceived  usefulness )  dan  persepsi mengenai  kemudahan  menggunakan  teknologi  informasi  ( percieved  ease  of  use ).  Kedua  komponen  ini  bila dikaitkan dengan TRA adalah bagian dari keyakinan (Ghaith, 2015).
Technology  Acceptance  Model (TAM)  adalah  suatu  model  untuk  memprediksi  dan  menjelaskan bagaimana  pengguna  teknologi  menerima  dan  menggunakan  teknologi  tersebut  dalam  pekerjaan  pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah WP dan informasi yang dimaksud adalah Digitalisasi administrasi perpajakan seperti e-filing, e-billing, e-Faktur, dll. Pada konteks penggunaan e-Faktur Web Based, e-Filing, e-Billing, e- Bupot, dll para Wajib Pajak (WP) mengalami perubahan dalam sistem administrasi,  salah  satu  perubahannya ialah dari pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara manual lalu sekarang penyampaian SPT dapat  dilakukan  secara online dan  realtime.  Sistem  yang  mudah  dan  bermanfaat  untuk  digunakan  akan mempengaruhi  diterima  atau  tidaknya  suatu  sistem  termasuk  dalam  pembaharuan  sistem  administrasi perpajakan.

## Penerimaan Pajak
Definisi  penerimaan  pajak  menurut  John  Hutagaol  (2007:  325)  adalah:  “Penerimaan  pajak  merupakan  sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus - menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah  dengan sebesar - besarnya demi  kemakmuran rakyat.  Sebagaimana  maksud  dari  tujuan  negara  yang  disepakati  oleh  para  pendiri  awal  negara  ini  yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

## Insentif Pajak Pandemi COVID-19
Insentif Pajak Pandemi COVID-19 adalah insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang terdampak pendemi  COVID-19.  Prosedur  dan  syarat  penerima  insentif  pajak  pun  dipermudah  dan  sederhana.  Ketentuan tentang  pemberian  insentif  pajak  wajib  pajak  terdampak  COVID-19  ini  sebelumnya  sudah  diatur  dalam  PMK- 44/PMK.03/2020. Untuk itu, perluasan sektor akan dilakukan untuk memberikan insentif perpajakan selama masa Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN).  Dalam  PMK  ini  diatur  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak  yang terkena efek dari Pandemi Covid-19, yaitu mulai dari PPh Pasal 21 DTP, PPh Pasal 22 Impor DTP, PPh Final / UMKM DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dan Pengembalian Pendahuluan PPN.

## Digitalisasi Administrasi Perpajakan
Sarunan  (2015)  menjelaskan  bahwa  maksud  dari  adanya  Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan  ini  ialah  adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
Contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas e-filling. Tujuan digitalisasi administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan  di  suatu  negara.  Suatu  negara  dapat  dengan  sukses  mencapai  sasaran  yang  diharapkan  dalam menghasilkan  penerimaan  pajak  yang  optimal  karena  administrasi  perpajakannya  mampu  dengan  efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007:  14)  tujuan  dari  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  yang  ingin  dicapai  adalah  meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela  wajib  pajak.  Untuk  mewujudkan  itu  semua,  maka  program  reformasi  administrasi  perpajakan  perlu dirancang  dan  dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan  komprehensif.  Dimulai  dari e-Registration,  e-Filling,  e- Payment, e-Conseling , dan semua e- SPT PPh Wajib Pajak Pribadi dan Badan.
Omnibus Law Perpajakan
Pengertian omnibus  law adalah  sebuah  konsep  penggabungan  secara  resmi  atau  amandemen  dari  beberapa peraturan perundang - undangan, menjadi satu bentuk undang - undang baru. Penggabungan beberapa peraturan perundang - undangan ini dilakukan untuk menyederhanakan peraturan dan mengatasi tumpah tindih regulasi yang salah satunya menyebabkan masalah dan menghambat pelaksanaan kebijakan yang diperlukan. Menurut Bryan A Garner, dalam Black Law Dictionary Ninth Edition menyebutkan: “ Omnibus: relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes ”.
Menurut  keterangan  Menteri  Keuangan,  tujuan  dari  Omnibus  Law  bidang  Perpajakan  adalah  untuk mempermudah bagi kalangan  masyarakat untuk memulai usaha serta memangkas berbagai  level  birokrasi  yang berpotensi menghambat investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Lebih jauh membahas tentang tujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja, Menteri  Keuangan Sri Mulyani Indrawati  mengatakan Omnibus Law Undang  - Undang Cipta Kerja bertujuan agar Indonesia mampu terlepas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Dengan demikian, Indonesia diyakini bisa menjadi negara yang efisien dan memiliki regulasi yang mudah. Dalam Omnibus Law Perpajakan diatur didalam nya pasal – pasal mengenai UU PPh, UU PPN & PPnBM, UU KUP dan UU PDRD.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto, dkk (2021), Nurseha, dkk (2014) dan Suyarno, dkk (2019), hasil pengujian menemukan  bahwa  variabel  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19  dan  Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan berpengaruh  terhadap  variabel  Penerimaan  Pajak.  Penelitian  Piter  G  (2020)  dan  Saptono,  dkk  (2021),  hasil pengujian menemukan bahwa variabel Omnibus Law Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak.

## METODE PENELITIAN
Hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar Model Penelitian berikut :
e-ISSN: 2685-5607

## Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID-19 terhadap Penerimaan Pajak
Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19  adalah  insentif  yang  diberikan  pemerintah  kepada  wajib  pajak  terdampak COVID-19.  Prosedur  dan  syarat  penerima  insentif  pajak  pun  dipermudah  dan  sederhana.  Ketentuan  tentang pemberian  insentif  pajak  wajib  pajak  terdampak  COVID-19  ini  sebelumnya  sudah  diatur  dalam  PMK- 44/PMK.03/2020. Untuk itu, perluasan sektor akan dilakukan untuk memberikan insentif perpajakan selama masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riyanto  et  al.,  (2021),  yang  menyatakan  bahwa  Insentif  Pajak COVID-19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan penerimaan  pajak  yang  cukup  signifikan.  Insentif  fiskal  berupa  insentif  pajak  untuk  jenis  pajak  tertentu  Pajak seperti pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Pasal 22, dll. Insentif pajak tersebut perlu diperluas  karena  kebijakan  fiskal  yang  diambil  dalam  menanggulangi  dampak  COVID-19.  Namun  bagi  wajib pajak tertentu terutama karyawan akan menambah kemampuan ekonomis. Dengan adanya Insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk mendorong tingkat produksi maupun penjualan, tentu saja diharapkan dapat memberikan  penerimaan  pajak  yang  tinggi  lagi  dimasa  mendatang.  Adapun  rumusan  hipotesis  yang  diajukan adalah sebagai berikut :
H 1 = Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

## Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak
Tujuan  digitalisasi  administrasi  perpajakan  berperan  penting  dalam  sistem  perpajakan  di  suatu  negara.  Suatu negara  dapat  dengan  sukses  mencapai  sasaran  yang  diharapkan  dalam  menghasilkan  penerimaan  pajak  yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang  dipilih.  Menurut  Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (2007:  14)  tujuan  dari  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  yang  ingin  dicapai  adalah  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak.
Menurut  hasil penelitian  yang dilakukan oleh Nurseha et  al., (2014)  menunjukkan bahwa  modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Semarang Tengah Dua berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan sudah efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pada teori Technology  Acceptance  Model (TAM)  penerapan  teknologi  yang  canggih  untuk  administrasi  digital perpajakan  di  kondisi  pandemi  COVID-19  ini  sangat  mendukung  dan  memudahkan  wajib  pajak  untuk melaksankan kewajibannya. Adapun rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : H 2 = Digitalisasi Administrasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
Pengaruh Omnibus Law Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Dampak dari omnibus law ini dapat dimitigasi dengan perluasan basis pajak dari ekstensifikasi dan  intensifikasi pajak. Pengaturan ulang sanksi pajak dan bunganya juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sri  Mulyani  juga  mengatakan,  meski  akan  kehilangan  penerimaan  pajak,  defisit  anggaran  tahun  ini  masih  bisa dijaga oleh pemerintah. Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini  sebesar  1,76  persen.  Strategi  pemerintah  untuk  menjaga  defisit  APBN  adalah  dengan  menjaga  belanja dilakukan secara berhati-hati. Anggaran yang sifatnya sebagai jaring pengaman sosial masih akan tetap dijalankan demi menjaga konsumsi agar pertumbuhan ekonomi terjaga.
Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Piter  (2020)  yang  menyatakan  bahwa Omnibus  Law Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal  ini dikarenakan tujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja adalah agar Indonesia mampu terlepas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Dengan demikian, Indonesia diyakini bisa menjadi negara yang efisien dan memiliki regulasi yang mudah guna menunjang kehidupan bernegara,  khususnya  dalam  bidang  ekonomi,  guna  membawa  kesejahteraan  kepada  masyarakat.  Selain  itu, masyarakat  juga  bisa  lebih  mudah  untuk  memulai  berusaha  dan  mengambil  dalam  meningkatkan  interaksinya dalam  bidang  bisnis  dan  ekonomi  lokal  sehingga  secara  bertahap  penerimaan  pajak  meningkat  menurut  Sri Mulyani (2020). Adapun rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :
H 3 = Omnibus Law Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak
Pengaruh  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19,  Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan  dan Omnibus  Law Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak
Dari  uraian  hipotesis  untuk  ketiga  variabel  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19,  Digitalisasi  Administratsi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu :
H4 = Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administratsi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak .
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel - variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data  dengan  menggunakan  prosedur  statistik.  Untuk  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini,  peneliti
menggunakan kuesioner yang disebarkan secara acak kepada responden sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti.  Pertanyaan  peneliti  dan  jawaban  responden  dapat  dikemukakan  secara  tertulis  melalui  kuesioner. Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert 1 sampai 5, dimana responden diminta pendapatnya dari setiap pertanyaan yang diajukan mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
Penelitian ini memiliki populasi yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2021 adalah 29.878 wajib pajak badan. Berdasarkan hasil penarikan sampel dengan rumus Slovin ini, maka didapat sampel akhir penelitian adalah sebanyak 100 responden (minimal) yang merupakan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang terdaftar wajib SPT tahunan PPh. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepada 110 responden.
Hasil  kuesioner  yang  didapatkan  akan  diolah  dan  dianalisis  menggunakan  pengolahan  data  dengan komputer melalui Program SPSS Versi 26. Analisis data penelitian ini akan dimulai dengan melakukan uji validitas dan realibilitas pada kuesioner yang telah didapatkan dari responden yang telah menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut. Kemudian akan dilanjutkan pada uji  asumsi klasik  berupa uji  normalitas, uji  multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Terakhir akan dilakukan uji hipotesis atau regresi linear berganda untuk menguji uji variabel secara parsial dan simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian dimana  Insentif Pajak Pandemi COVID-19 diketahui nilai minimumnya sebesar 12, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata 17,72 dengan standar deviasi sebesar 1,725. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar devisiasinya.

## Tabel 2. Hasil analisis statistik deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Insentif Pajak Pandemi COVID-19 110 12 20 17,72 1,725 Digitalisasi Administrasi Perpajakan 110 14 20 17,42 1,410 Omnibus Law Perpajakan 110 10 19 14,10 2,230 Penerimaan Pajak 110 15 20 17,32 1,066 Valid N (listwise) 110
Digitalisasi Administrasi Perpajakan, diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 14, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata 17,42 dengan standar deviasi sebesar 1,410. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena  nilai rata-rata lebih  besar dari nilai standar deviasinya. Omnibus Law Perpajakan, diketahui  bahwa nilai minimumnya sebesar 10, nilai maksimum 19 dan nilai rata-rata 14,10 dengan standar deviasi sebesar 2,230. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Serta data diolah dengan valid 100% yang menggunakan 110 responden.

## Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha Nilai Kritis Keterangan Insentif Pajak Pandemi COVID-19 0,834 0,6 Reliabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan 0,803 0,6 Reliabel Omnibus Law Perpajakan 0,703 0,6 Reliabel Penerimaan Pajak 0,816 0,6 Reliabel
Tabel  3  memperlihatkan  nilai  koefisien  reliabilitas  variabel  independen  dan  dependen  menunjukkan Cronbach’s Alpha > 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah Reliabel atau dapat dipercaya.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas ( Uji kolmogrov Smirnov )
N 110 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000
e-ISSN: 2685-5607
Std. Deviation 0,79070708 Most Extreme Differences Absolute 0,075 Positive 0,069 Negative -0,075 Test Statistic 0,075 Asymp. Sig. (2-tailed) ,154 c
Tabel  4  menunjukkan  hasil  data  pengujian  normalitas  pada  tabel  di  atas,  yaitu  data  terdistribusi  secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,154 > 0,05. Dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Independen Tolerance VIF Keterangan Insentif Pajak Pandemi COVID-19 0,760 1,316 Karena angka tolerance di atas angka 0,1 dan VIF di bawah angka 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Digitalisasi Administrasi Perpajakan 0,806 1,241 Omnibus Law Perpajakan 0,935 1,069
Tabel 5 menunjukkan pada tabel diatas nilai Tolerance dan VIF nya memenuhi syarat. Dengan demikian penelitian ini terbebas dari salah satu penyimpangan asumsi klasik yaitu gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam penelitian ini.
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 0,401 0,673 0,596 0,552 Insentif Pajak Pandemi COVID-19 0,049 0,031 0,174 1,576 0,118 Digitalisasi Administrasi Perpajakan -0,026 0,037 -0,074 -0,691 0,491 Omnibus Law Perpajakan -0,014 0,022 -0,065 -0,651 0,516
Tabel  6  menunjukkan  variabel  independen  tidak  signifikan  terhadap  absolut  residual,  dengan  metode Glejser diperoleh nilai signifikansi untuk  variable Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan  dan Omnibus  Law Perpajakan  adalah  sebesar  (0,761,  0,808  dan  0,934  >  0,05).  Sehingga  dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam regresi penelitian ini.
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda (Constant) 7,245 Insentif Pajak Pandemi COVID-19 ,131 Digitalisasi Administrasi Perpajakan ,317 Omnibus Law Perpajakan ,159
Tabel 7 menunjukkan nilai persamaan untuk konstanta (a) sebesar 7,245. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol, maka Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 7,245. Insentif Pajak Pandemi COVID-19 (X1),  nilai  koefisien  regresi  variabel  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19  sebesar  0,131.  Artinya  adalah  bahwa setiap  meningkatnya  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19  sebesar  1  satuan  maka  akan  menaikkan  Tingkat Penerimaan  Pajak  sebesar  0,131  dan  sebaliknya  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap.  Digitalisasi  Administrasi Perpajakan  (X2),  nilai  koefisien  regresi  variabel  Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan  sebesar  0,317.  Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya Digitalisasi Administrasi Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan
Tingkat  Penerimaan  Pajak  sebesar  0,317  dan  sebaliknya  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap. Omnibus  Law Perpajakan (X3), nilai koefisien regresi variable Omnibus Law Perpajakan sebesar 0,159. Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya Omnibus Law Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 0,159 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

## Tabel 8. Hasil Uji T
Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 7,245   1,101 6,579 ,000 Insentif Pajak Pademi COVID-19 ,131 ,051 ,212 2,560 ,012 Digitalisasi Administrasi Perpajakan ,317 ,061 ,419 5,224 ,000 Omnibus LAW Perpajakan ,159 ,036 ,332 4,455 ,000
Tabel 8 menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,560 dan t-tabel sebesar 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Terbuktinya hipotesis ini mendukung hasil penelitian Riyanto et al., (2021) yang menyatakan bahwa  penerapan  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penerimaan Pajak.  Pemberian  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19  disaat  pandemi  ini  dapat  meningkatkan  pertumbuhan perekonomian negara, serta merupakan suatu program yang diciptakan oleh Pemerintah dalam rencana Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN),  sehingga  Insentif  yang  diberikan  mampu  untuk  menarik  minat  Wajib  Pajak  dalam meningkatkan produksi dan penjualannya yang berujung kepada Penerimaan Pajak yang semakin tinggi juga.
Berdasarkan data olahan diatas diketahui H2 t-hitung sebesar 5,224 dan t-tabel sebesar 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Tingkat pemahaman dan pengaplikasian Administrasi Perpajakan secara  Digital  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  meningkatkan  Penerimaan  Pajak.  Wajib  Pajak  yang dipermudah dalam mengaplikasikan Administrasi Perpajakannya yaitu dalam hal ini secara digital, tentu saja akan membuat Wajib Pajak lebih taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar Pajak terhutangnya tersebut. Hal ini dikarenakan akan kemudahan yang diberikan dalam perhitungan, pembayaran, penyetoran dan pelaporan, sehingga  dapat  menghemat  waktu  Wajib  Pajak  dalam  menjalankan  kewajibannya.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyarno et al., (2019) yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
Berdasarkan data olahan diatas diketahui H3 t-hitung sebesar 4,455 dan t-tabel sebesar 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan Omnibus Law Perpajakan, baik secara aturan dan tata cara pelaksanaannya, membuat wajib pajak dapat memenuhi kewajiban  perpajakannya  dengan  baik  dan  benar,  sehingga  tingkat  Penerimaan  Pajak  akan  meningkat.  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Gilbert  Piter  (2020)  yang  menyatakan  bahwa Omnibus  Law Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Selain itu ini sejalan dengan program pemerintah dalam rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memangkas sistem birokrasi untuk memulai kegiatan berusaha,  sehingga  dapat  menciptakan  kegiatan  usaha  yang  kondusif  dan  mudah  untuk  dijalankan  dan menghasilkan Penerimaan Pajak yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

## Tabel 9. Hasil Uji F
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 55,715 3 18,572 28,887 ,000 b Residual 68,149 106 ,643 Total 123,864 109
Tabel 9. menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000. Hal ini menggambarkan Variabel Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan, Omnibus Law Perpajakan secara bersama - sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini dengan mengikuti taraf signifikan 0,05 dan yang terjadi di bawah 0,05 (0,000).
Dari  lampiran,  diperoleh  bahwa  F tabel 3;107  =  2,70.  Bila  dibandingkan  dengan  nilai  F tabel ,  maka  F hitung > F tabel , atau 28,887 > 2,70 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Insentif Pajak Pandemi  COVID-19,  Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan, Omnibus  Law Perpajakan)  berpengaruh  secara simultan terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19,  Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di  KPP Pratama Pekanbaru
e-ISSN: 2685-5607
Tampan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji hipotesis F variabel independent memiliki pengaruh sebesar 28,887 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000.
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,811 a ,657 0,642 1,932
Tabel  10.  di  atas  memberikan  informasi  tentang  besarnya  pengaruh  dari  seluruh  variabel  independen  (Insentif Pajak  Pandemi  COVID-19,  Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan, Omnibus  Law Perpajakan)  terhadap  variabel dependen  (Penerimaan  Pajak)  sebesar  0,657  atau 65,7%  sedangkan  34,3%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak dijelaskan oleh penulis.

## PENUTUP
Penelitian ini  meneliti tentang factor – factor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak dimana  menggunakan tiga variabel independen yang mempengaruhinya, yaitu Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Penelitian ini menggunakan 110 responden yang diteliti pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil uji regresi berganda secara parsial (uji t) diketahui  pengaruh  antara  masing  –  masing  variabel  independen  terhadap  penerimaan  pajak  adalah  Hipotesis pertama  (H1)  diterima  dan  disimpulkan  bahwa  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hipotesis kedua (H2) diterima dan disimpulkan bahwa Digitalisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak  pada  KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hipotesis ketiga (H3) diterima dan disimpulkan  bahwa Omnibus Law Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  pada  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan.  Hipotesis keempat (H4) diterima dan disimpulkan bahwa dari perhitungan dan hasil analisis yang diperoleh maka Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi  Administrasi Perpajakan, Omnibus Law Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020 - 2021.
Dalam  penelitian  ini  penulis  memiliki  beberapa  keterbatasan  penelitian  sebagai  berikut  :  (1)  Kurangnya pemahaman  responden  terhadap  sistem  self  assessment,  kurangnya  edukasi  perpajakan  dari  wajib  pajak  saat penulis  melakukan  penyebaran  kuesioner  serta  kurangnya  mendapatkan  edukasi  atau  sosialisasi  terkait  dengan kewajiban perpajakan dan peraturan - peraturan terbaru seperti Insentif Pajak Pandemi COVID-19 dan Omnibus Law Perpajakan. (2) Objek penelitian hanya menggunakan 1 KPP yang ada di Kota Pekanbaru yaitu KPP Pratama Pekanbaru Tampan sehingga tidak menampilkan generalisasi hasil penelitian yang diteliti. (3) Kerangka konsep yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  menghubungkan  variabel  -  variabel  yang  diperkirakan  memiliki hubungan dengan variabel dependen, sehingga  masih terdapat  kemungkinan  variabel  - variabel  lain  yang dapat mempengaruhi variabel Penerimaan Pajak.
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antara lain : (a) Sebaiknya pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan meningkatkan edukasi terhadap wajib pajak baik melalui media online seperti zoom, media sosial seperti instagram, youtube, facebook dan media offline seperti spanduk informasi  agar  informasi  mengenai  kebijakan  baru  mudah  diakses  oleh  wajib  pajak  terutama  di  saat  pandemi COVID-19 serta memberikan informasi mengenai betapa pentingnya kebijakan - kebijakan baru tersebut terutama penerapan  Insentif  Pajak  Pandemi  COVID-19  dan Omnibus  Law Perpajakan,  sehingga  dapat  memaksimalkan penerapan kebijakan baru tersebut agar dapat menunjang Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dimasa  mendatang.  (b)  Sebaiknya  para  peneliti  selanjutnya  mungkin  dapat  mempertimbangkan  untuk menggunakan  objek  penelitian  seluruh  KPP  yang  ada  di  provinsi  Riau  sehingga  dapat  lebih  meningkatkan generalisasi hasil penelitian. (c) Diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel – variabel lain yang mungkin akan mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini dan bisa juga menggunakan variabel moderasi serta peningkatan jumlah tahun penelitian yang diolah untuk variasi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Aulawi, Anton. 2020. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. E-ISSN 2622-7037. Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan.  Universitas Banten Jaya.
Al-eitan., Ghaith., Nofan (2015). The Causality Relationship  between Financial Market  Indexes and Financial Ratios :  Evidence  from  Amman  Stock  Exchange,  5(2),  23–31. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5- i2/1559
Bryan A. Garner, 2009, Black’s Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: WesT)
CNBC Indonesia TV. (2020). OECD prediksi pertumbuhan ekonomi global -4,2% pada 2020. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/202012  02182305-8-206421/oecd-prediksi-pertumbuhan-ekonomi- global-42-pada-2020
Eisenhardt,  K.M.  1989.  “Agency  Theory:  An  Assessment  and  Review.”  Academy  of  Management  Review, Vol.14, No. 1, pp. 57-74.
Gilbert  Piter.2020. Tinjauan  Pengaruh  Omnibus  Law  Terhadap  Penerimaan  Negara  Dari  Perspektif  Alkitab . Jurnal Teologi e-ISSN : 2685-3469. Jakarta
Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer, Jakarta: Graha Ilmu.
Kirana, Gita Gowinda. (2010). Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filing (Kajian Empiris di Wilayah Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (n.d.). No title. Retrieved April 10 Nursheha , Riza Alhusna & Trisni Suryarini, Kiswanto. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. AAJ 3 (1) (2014). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Pratana P. Midiastuty, E. S. (2017). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. Simposium Nasional Akuntansi Xx, Jember, 2017.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  9/Pmk.03/2021  Tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 PMK No. 86 Tahun 2020 Riyanto  &  Mudara  Nyoman.2021. Kebijakan  Fiskal  Dalam  Pandemi  Covid-19:  Dampak  Dan  Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua . Jurnal kajian ilmiah perpajakan Indonesia. ISSN 2686- 5718. Jakarta. Indonesia.
Saptono, Ayudia.2021. Isu Pajak Penghasilan pada Omnibus Law dan Implikasinya pada perusahaan Indonesia. Jurnal Akuntansi Vol 12, edisi 2, April 2021. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Sarunan,  Widya  K.  2015. Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado . Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan  Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi  Manado. ISSN: 2303- 1174. Jurnal EMBA. Manado
Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, 2010, Ensiklopedia Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta. Suryani, Lely. 2019. Teknologi Informasi, Profesionalisme Account Representative Dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak. Vol. 7, No. 1 E-ISSN 2599-1922. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang. Sukma,  Erlangga  Andi.2019.  Pengaruh Technology  Acceptance  Model (Tam)  Dan  Trust  Terhadap  Intensi Pengguna Instagram. E-ISSN 2580- 8451. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis
Sawitri  &  Nindita.  2020. Pengaruh  Kebijakan  Perpajakan  dan  Inflasi  Terhadap  Penerimaan  Pajak. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia.
Saptati, R. (2020). Menyelamatkan manusia dari pandemi. Kementerian Keuangan, 12–14. https://www.kemenkeu.go.id/ media/15239/media-keuangan-edisi-juni-2 020-rev.pdf
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja