## Dua Sisi Proses Penyelesaian Sengketa: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu
Ujang Abidin, Dulnasir STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia ujangabidin2302@gmail.com ; adv.dulnasir@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Kata kunci: Penyelesaian Sengketa,
Bawaslu Purwakarta,
Pencoretan DCT Sesuai  amanat  regulasi,  penyelesaian  sengketa  proses  pilkada  dan  pemilu diemban oleh lembaga pengawas dan penegak keadilan pemilu yaitu Bawaslu. Peran Bawaslu yang begitu sentral menjadi harapan dalam menjaga keadilan pilkada  maupun  pemilu.  Penulisan artikel ini  akan difokuskan pada  perban- dingan  proses  penyelesaian  sengketa  pada  Pilkada  Kabupaten  Purwakarta Tahun  2018  dan  Pemilu  Serentak  Tahun  2019.  Dua  kasus  sengketa  dalam momentum  yang  berbeda  tersebut  menjadikan  proses  pencarian  keadilan hukum dalam kontestasi politik menjadi hal yang patut untuk disoroti. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan studi  kasus  dilakukan  di  Bawaslu  Kabupaten  Purwakarta,  Provinsi  Jawa Barat.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  penyelesaian  seng- keta dalam pilkada dan pemilu yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpedoman  pada  regulasi  dan  fakta  hukum  yang  ada  dalam  persidangan. Pasangan Rustandi  dan Dikdik  sebagai  bakal  calon bupati  yang  ditolak  per- mohonannya  oleh  KPU  serta  Angga  dan  Lukmanul  Hakim  calon  Anggota DPRD  yang  dicoret  dari  DCT  oleh  KPU  juga  merupakan  proses  hukum yang disikapi oleh Bawaslu untuk membuat sebuah putusan yang menjunjung tinggi rasa keadilan.

## ABSTRACT
Keywords: Dispute Resolution,
Purwakarta Bawaslu,
DCT Deletion Two  Sides  of  the  Dispute  Resolution  Process:  Efforts  to  Realize General  Election  Justice. In  accordance  with  the  mandate  of  law,  the  dispute resolution of the regional head election and general election processes is carried out by the supervisory  agency  and  election  justice  enforcement  agency,  namely  Bawaslu  (The General Election Supervisory Agency). The role of Bawaslu which is so central is the hope in  maintaining the regional head  election  and  general election justice.  The writing  of  this article  will  focus  on  the  comparison  of  the  dispute  resolution  process  in  the  2018 Purwakarta  Regional  Elections  and  the  2019  Simultaneous  general  elections.  The  two dispute cases  in  different  momentum  make  the  process of seeking  legal justice in  political contestation worthy of attention. The type of research in this article is normative juridical law  research  with  a  case  study  conducted  at  Bawaslu,  Purwakarta  Regency,  West  Java Province. The results of the study can be concluded that the dispute resolution process in the regional  head  election  and  general  election  that  occurred  in  the  Bawaslu  of  Purwakarta Regency was guided by the regulations and legal facts in the trial. The pair of Rustandi and  Dikdik  as  candidates  for  regent  whose  application  was  rejected  by  the  KPU  and Angga  and  Lukmanul  Hakim  as  candidates  for  DPRD  (The  Regional  People's Representative Assembly) members who were removed from DCT (Permanent Candidate List) by the KPU (The General Elections Commission) were also a legal process that was addressed by Bawaslu to make a decision that upholds a sense of justice.
Copyright © 2022 (Ujang Abidin dan Dulnasir). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.04 Naskah diterima: 21 Juni 2022, direvisi: 27 Juli 2022, disetujui: 30 Juli 2022

## A. Pendahuluan
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang  akan menjalankan  roda  pemerintahan.  Dimana  pelaksanaan  pemilu  harus  disertai  dengan  ke- pastian  hukum  yang  merupakan  salah  satu  variabel  penting,  dalam  arti  tidak  mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat keadilan dalam pelaksanaan  pemilu  maka  semakin  baik  pula  penyelenggaraan  pemilu.  Demikian  juga  se- baliknya,  semakin  rendah  tingkat  keadilan  maka  semakin  buruk  pula  penyelenggaraan pemilu.  Hal  tersebut  sebagaimana  menurut  Syarbaini  yang  mengatakan  bahwa,  semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu. (Syarbaini, dkk, 2002:80)
Dalam  setiap  perhelatan  pemilu,  perseteruan  antar  peserta  pemilu  ataupun  peserta pemilu  dengan  penyelenggara,  membuat  pemilu  menjadi  ajang  pertaruhan  keadilan  yang harus  dirasakan  semua  pihak.  Perbedaan  kepentingan  dalam  pemilu  menjadi  hal  yang lumrah, maka hal tersebut berpotensi terjadi konflik antar peserta pemilu atau juga dengan penyelenggara  pemilu  yang  hanya  bisa  diselesaikan  secara  hukum.  Bawaslu  Kabupaten/ Kota  (sebelumnya  bernama  Panwaslu  Kabupaten/Kota)  bertindak  sebagai  pengawas  pe- milu juga berperan sebagai penegak keadilan pemilu. Regulasi yang mengatur ketika terjadi sengketa  proses  pilkada  dan  pemilu  harus  dijadikan  pijakan  demi  mampu  menghadirkan keadilan bagi peserta pemilu, penyelenggara (KPU), dan khalayak secara umum.
Terjadinya sebuah sengketa karena adanya perselisihan atau pertentangan adalah kon- sekuensi logis dari adanya kompetisi perebutan kekuasaan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa bermula dari  suatu situasi dimana ada pihak yang  merasa  dirugikan  oleh  pihak  lain  yang  dialami  oleh  perorangan  atau  kelompok. Menurut  Witanto,  “sengketa  adalah  konflik  yang  terjadi  antara  individu -individu  atau kelompok-kelompok  yang  mempunyai  hubungan  atau  kepentingan  yang  sama  atau  suatu objek  kepemilikan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  antara  satu  dengan  yang  lain. ”
(Witanto, 2011:2)
Maka  dari  itu  perlu  ada  sebuah  proses  peradilan  yang  dapat  diakses  secara  mudah dengan  tetap  menjunjung  tinggi  keadilan.  Kesederhanaan  proses  penyelesaian  sengketa pemilu  tidak  hanya  terletak  pada  hukum  acara  atau  prosedural  saja,  tetapi  juga  terkait dengan  substansi  pengaturan  setiap  tahapan  pemilu  yang  jelas  sebagai  tolok  ukur  dalam
menilai  setiap  materi  gugatan  dan  pembuktian  (Firdaus,  2014:211).  Maka  penting  men- dudukkan sebuah perkara dalam kerangka regulasi tidak boleh ditawar-tawar lagi.
Sengketa  proses  sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas,  pernah  terjadi  di  Kabupaten Purwakarta ketika pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Regulasi yang cukup berbeda antara  Pilkada  dan  Pemilu  dalam  menyelesaikan  sengketa  menjadi  menarik  untuk  dikaji. Seperti  proses  persidangan  yang  dilaksanakan  terbuka  dan  tertup  dan juga  soal  kehadiran pihak yang terlibat dalam kasus hingga putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta.
Pencalonan  salah  satu  pasangan  calon  yang  tidak  diterima  oleh  KPU  Kabupaten Purwakarta menjadi sengketa proses pertama yang ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten  Purwakarta  (sebelum  berubah  menjadi  Bawaslu).  Ketika  itu,  terjadi  dua  surat rekomendasi  yang  mengusung  dua  pasangan  calon  oleh  Partai  Hanura  dan  menimbulkan konflik yang melibatkan KPU, Panwaslu hingga PTUN.
Berbeda  dengan  Pilkada,  kasus  pada  Pemilu  2019  terjadi  akibat  dicoretnya  dua  calon legislatif  DPRD  Kabupaten  yang  masing-masing  berasal  dari  Partai  PKB  dan  Partai Berkarya oleh KPU Purwakarta, karena dianggap telah terjadi pemalsuan keterangan oleh dua  calon  legislatif  yang  bersangkutan.  Persoalan  tersebut  dibawa  ke  meja  persidangan Bawaslu dan membuat dua calon legislatif tetap tidak boleh mengikuti pencalonan legislatif. Melihat dua persoalan hukum dalam 2 perhelatan politik yang berbeda tersebut, maka perlu sebuah sistem keadilan pemilu yang berimplikasi pada pembangunan sarana dan tindakan untuk mencegah terjadi sengketa pemilu. Adapun sarana dan tindakan yang perlu diambil dalam  upaya  mencegah  terjadinya  sengketa  pemilu  bisa  berasal  dari  luar  sistem  keadilan pemilu bisa dari dalam sistem keadilan pemilu. Tindakan dan sarana yang berasal dari luar sistem  keadilan  pemilu  meliputi: Pertama . Merancang  dan  mengimplementasikan  kerangka konstitusional  dan  hukum  yang  tepat  untuk  demokrasi,  dan  pemerintah  perwakilan,  hak asasi manusia dan proses pemilu; Kedua . Partisipasi partai-partai politik utama dan sektor- sektor  kunci  masyarakat  dalam  merancang  atau  mereformasi  kerangka  hukum  pemilu;
Ketiga. Pengembangan  budaya  politik  dan  pendidikan  kewarganegaraan,  termasuk  prinsip- prinsip  demokrasi  dan  nilai-nilai  dan  menghormati  aturan  hukum  dan  hak  asasi  manusia; Kedudukan  lembaga  pengawas  dan  penegak  keadilan  pilkada  dan  pemilu,  dalam  hal  ini Bawaslu  Kabupaten  Purwakarta  akan  dibahas  dengan  melihat  konflik  yang  terjadi  dan
upaya apa saja yang dilakukan yang  tertuang dalam sebuah putusan. Karena sebagaimana diketahui,  sebuah  putusan  pasti  akan  diterima  atau  ditolak  sebagian  oleh  pihak  yang  ber- perkara, tak terkecuali dalam kasus yang terjadi pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Oleh sebab itu, artikel ini menyuguhkan sudut pandang perbandingan antara sengketa ketika Pilkada dan Pemilu dilihat dari putusan yang dikeluarkam oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta.  Analisis  putusan  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan  dalam  pembahasan  yang disajikan. Karena perlu ditekankan, upaya Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam menegak- kan keadilan pemilu selama dua momentum tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari sisi baik dan sisi kekurangannya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu,  dengan  jalan  menganalisanya  (Waluyo,  1991:6).  Jenis  penelitian  dalam  artikel  ini adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  studi  kasus  dilakukan  di  Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
Penelitian  normatif  dapat  diartikan  sebagai  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  (Soekanto,  2003:1).  Bahan-bahan  tersebut  disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Suatu Penelitian Yuridis Normatif tentu harus menggunakan pendekatan per- undang-undangan  ( statute  approach )  (Soeparmoko,  1991:1).  Pendekatan  yang  dilakukan secara researchable yang  nantinya  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang akan diteliti. (Sugono, 2006:107)

## C. PEMBAHASAN
Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang merupakan inti dari sistem keadilan pemilu, memiliki  dua  fungsi  yang  utama  yakni  korektif  dan  punitif.  Tindakan  korektif  ditujukan untuk  menangani  keberatan-keberatan  pemilu  yang  bertujuan  untuk  pembatalan  atau  me- modifikasi  atau  mengakui  setiap  penyimpangan  tindakan  pemilu,  dan  memberikan  per- lindungan hak-hak pemilu atau memulihkan dan memenuhi hak pemilu yang dilanggar.  Ali
Achmat berpendapat dalam Hardi Munte, bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. ” (Munte, 2017: 3)
Menurut Mujahidin, alasan lain yang mendorong penyelesaian diselesaikan di  lembaga yang  berkompeten  yaitu: pertama, terlalu  banyak  institusi  yang  terlibat  dalam  penyelesaian masalah hukum pemilu, ada bawaslu, kepolisian, kejaksaan, peradilan umum, peradilan tata usaha  negara,  Mahkamah  Konstitusi. Kedua, Pengadilan  yang  ada  ternyata  memiliki  keter- batasan untuk menyidangkan sengketa pemilu tertentu, baik karena hukum acaranya yang tidak dapat mengikuti proses pemilu/pemilukada yang terikat pada tahapan-tahapan waktu maupun  karena  keterbatasan  lingkup  kewenangan. Ketiga, Dengan  begitu  banyaknya mekanisme dan institusi yang terlibat, hampir semua pencari keadilan tidak dapat memulih- kan hak mereka yang terlanggar (Mujahidin).
Diperkuatnya kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mana lingkup dari pemantauan  juga  mencakup  kewenangan  represif  yaitu  menyelesaikan  sengketa  proses Pemilihan Umum dan keputusannya bersifat final and binding merupakan salah satu perubah- an signifikan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  dalam  sistem  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  (Hamimah,  2018: 803).  Tentu  saja  dengan  adanya  penguatan  kewenangan  atas  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum,  memperlihatkan  ada  kenaikan  kadar  demokrasi  yang  membuat  penyelenggaraan Pemilihan  Umum  di  Indonesia  mendekati asasnya  yaitu  LUBERJURDIL  (Febriadi,  2018: 47).  Maka  bisa  dapat  disimpulkan  bahwa  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  adalah terjadinya sebuah perselisihan dari orang ataupun kelompok yang merasa dirugikan dalam proses pemilu untuk mengatasi sebuah permasalahan lewat jalur-jalur yang telah disediakan. Jadi,  pengertian  dari  sengketa  pemilu  adalah  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan selama  proses  pemilu  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  pemilu  yang  akan mempengaruhi hasil pemilu sebagai landasan untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang terkait
Dalam  pembahasan  di  bawah  ini  akan  berfokus  pada  menganalisis  putusan  yang dikeluarkan  oleh  Panwas  Kabupaten  Purwakarta  dan  Bawaslu  Kabupaten  Purwakarta. Pembahasan akan diawali penyelesaian sengketa Pilkada tahun 2018 yang ditolak pencalon- annya  oleh  KPU  Kabupaten  Purwakarta.  Kemudian  penyelesaian  sengketa  Pemilu  tahun
2019 yang dicoret oleh KPU Kabupaten Purwakarta dua calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang sudah tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari dua partai politik yang  berbeda.  Terakhir,  akan  dipaparkan  mengenai  upaya  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam menegakkan keadilan pemilu dalam dua kasus penyelesaian sengketa tersebut.
Dua  putusan  yang  memiliki  konteks  yang  berbeda  dipayungi  oleh  regulasi  yang  ber- beda  pula.  Ada  perbedaan  dalam  metode dan  tata  cara  mengenai proses  penyelesaiannya. Sementara  itu,  penyelesaian  sengketa  pada  Pilkada  tahun  2018  dan  Pemilu  tahun  2019 memiliki  kesamaan  dalam  subjek  pemohon  dan  termohon,  yaitu  sengketa  antara  peserta pemilihan  dengan  penyelenggara  dalam  hal  ini  surat  keputusan  KPU  Kabupaten Purwakarta.  Disinilah  posisi  Bawaslu  dalam  memutus  perkara  yang  terjadi  dalam  me- wujudkan keadilan pemilu.
Ketentuan  tersebut  merupakan  konsekuensi  kelembagaan  yang  menjadikan  Bawaslu memiliki  dua  fungsi  utama,  yaitu  fungsi  pengawasan  dan  fungsi  peradilan.  Kedua  fungsi tersebut pada saat yang sama dijalankan secara beriringan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum  dalam  penyelenggaraan  konstelasi  politik  di  Indonesia.  Di  satu  sisi  mengawasi dengan temuannya dan di sisi yang lain menerima setiap laporan yang diajukan oleh pihak yang tercantum dalam regulasi.
1. Proses Penyelesaian Sengketa: Regulasi dalam Pilkada dan Pemilu
Aturan  penyelesaian  sengketa proses  pemilu  memiliki  dua  kamar  yang  berbeda,  yaitu pilkada dan pemilu. Bab ini membatasi regulasi yang terbit ketika pilkada 2018 yang meng- gunakan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) dan UU nomor 7 tahun  2017  tentang  pemilihan  umum  (presiden  dan  wakil  presiden,  DPR,  DPD,  DPRD provinsi dan DPRD kab/kota).
Bukan hanya UU yang menjadi dasar hukum, Peraturan Bawaslu juga mutlak menjadi payung hukum untuk pelaksanaan yang lebih teknis terkait tata cara hingga materil gugatan yang  disidangkan  dalam  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu.  Di  bawah  ini  terdapat  dua UU dan tiga peraturan bawaslu yang memuat penyelesaian sengketa proses pemilu. Penulis juga berupaya untuk mengelaborasi terkait dasar hukum yang berhubungan dengan pene- gakan keadilan pemilu tersebut.
a. Regulasi dalam Pilkada

## 1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017
Aturan  yang  menjadi  payung  hukum  pelaksanaan  pilkada  secara  umum  dan  penyele- saian  segketa  secara  khusus.  Pasal  30  huruf  c  mengatakan  Panwaslu  Kabupaten/Kota “Menyelesaikan  temuan  dan  laporan  pelanggaran  pemilihan  dan  sengketa  pemilihan  yang tidak  mengandung  unsur  tindak  pidana”.  Kemudian,  Pasal  144  putusan  Panwas  bersifat mengikat Pasal 153 sengketa tata usaha negara.
Dalam memperjelas regulasi dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, maka dibuatlah aturan yang  lebih  menjelaskan  pada  ranah  teknis  beracara  dalam  proses  penyelesaian  sengketa, yaitu  Perbawaslu  Nomor  15  Tahun  2017  tentang  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  Perbawaslu  tersebut  lebih  menekankan  bahwa  penyelesaian  sengketa  dilakukan dengan  cara  musyarawah  dengan  memanggil  pemohon,  termohon,  dan  pihak  terkait.
Musyawarah  tersebut  dibagi  menjadi  2  jenis,  yaitu  musyawarah  terbuka  dan  musyawarah tertutup. Dan keduanya wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon.

## 2) Jenis Musyawarah Tertutup
Musyawarah tertutup merupakan musyawarah tertutup untuk umum. Musyawarah ter- tutup  memiliki  8  prinsip  yaitu:  pimpinan  musyawarah  bersifat  netral,  para  pihak  tidak menyerang  personal/pribadi,  musyawarah  bersifat  rahasia  dan  tidak  dapat  dipublikasikan, musyawarah  tidak  mengenal  kesepakatan  untuk  sebagian,  pernyataan  dan  fakta  dalam musyawarah tertutup tidak dapat menjadi menjadi alat bukti, kesepakatan para pihak tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kesepakatan  yang  telah diambil para pihak dituangkan dalam acara dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan penyelesaian  sengketa,  dan  terakhir  jika  pihak  tidak  mencapai  kesepakatan,  penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan dengan proses musyawarah terbuka.
Dalam  tahapannya,  musyawarah  jenis  ini  diawali  dengan  penyampaian  permohonan pemohon dan kronologis permasalahan, perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakat- an  pemohon  dan  termohon,  penandatanganan  berita  acara  musyawarah,  dan  penuangan berita acara musyawarah dalam putusan. Musyawarah ini harus dihadiri oleh pemohon dan termohon. Durasi musyawarah ini dilakukan selama 2 hari.

## 3) Jenis Musyawarah Terbuka
Ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilaui  oleh  pemohon  dan  termohon  ketika  akan melaksanakan  musyawarah  terbuka,  yaitu  sebagai  berikut:  penyampaian  materi permohonan,  penyampaian  keterangan  dan/atau  tanggapan  termohon  dan/atau  pihak terkait,  pemeriksaan  bukti,  penyampaian  kesimpulan  pihal  pemohon  dan  termohon, pembuatan kesepakatan, dan penetapan putusan penyelesaian sengketa.
Jika  pemohon,  termohon  dan  atau  pihak  terkait  ingin  didampingi  atau  diwakili  oleh pengacara,  wajib  menyerahkan  surat  kuasa  khusus  dan  memiliki  izin  bercara  sebagaimana dimaksud  dengan  UU  Advokat.  Hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemohon  adalah pemohon  harus  menyampaikan  materi  permohonan  sengketa  pada  saat  musyawarah  per- tama. Jika materi permohonan tidak lengkap maka pemohon diminta memperbaiki materi permohonan dan diserahkan pada musyawarah selanjutnya.  Kemudian jika pemohon tidak menyampaikan perbaikan, musyawarah dilakukab dengan materi permohonan awal.
Dan  yang  harus  diperhatikan  oleh  termohon  adalah  jawaban  termohon  diajukan  ke- pada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan diampaikan secara tertulis dalam Bahasa  Indonesia.  Dibuat  4  rangkap  yang  juga  diserahkan  dalam  bentuk softcopy dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. Selebihnya dalam musyawarah terbuka ini membahas mengenai poin utama yang disengketan oleh para pihak.
b. Regulasi dalam Pemilu

## 1) UU Nomor 7 Tahun 2017
UU  Nomor  7  Tahun  2017  Pasal  466  menyebutkan  Sengketa  proses  Pemilu  meliputi antar-Peserta  Pemilu  dan  sengketa  Penyelenggara  Pemilu  sebagai  akibat  dari  keputusan KPU,  keputusan  KPU  Provinsi,  Kabupaten/Kota.  Selanjutnya  Pasal  468  ayat  (1)  menye- butkan,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berwenang  menyelesaikan sengketa  proses  Pemilu.  Dalam  menjalankan  kewenangan  tersebut,  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  mempertemukan  pihak  yang  bersengketa  untuk mencapai  kesepakatan  melalui  mediasi  atau  musyawarah  dan  mufakat.  Jika  tidak  ada kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui adjudikasi.
Dasar hukum penyelesaian sengketa proses pemilu yang diemban oleh Bawaslu diatur dalam pasal 93 huruf b. Kemudian dalam 94 ayat (3) menjelaskan bahwa Bawaslu bertugas: menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; memverilikasi secara formal
dan  materil  permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu;  melalukan  mediasi  antar- pihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
Untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bawaslu di setiap tingkat tersebut meng- awasi  pelaksanaan  putusan  pengadilan  mengenai  pelanggaran  dan  sengketa  Pemilu  di wilayah provinsi dan kabupaten/kota kabupaten/kota. Tahapan adjudikasi dalam penyele- saian  sengketa  proses  Pemilu,  sama  persis  dengan  proses  persidangan  pada  umumnya.
Mulai dari pembacaan permohonan, jawaban termohon, pemeriksaan alat bukti, kesimpul- an, dan putusan.
Kemudian dalam pasal 102 ayat (1) disebutkan dalam melakukan  pencegahan pelang- garan Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu provinsi serta kabupaten/ kota  bertugas:  mengidentilikasi  dan  memetakan  potensi  pelanggaran  Pemilu  di  wilayah kabupaten/kota;  mengoordinasikan,  menyupervisi,  membimbing,  memantau,  dan  meng- evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; melakukan koordinasi dengan instansi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  terkait;  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Dikarenakan  amanat  dalam  UU  tersebut,  Panwas  Kabupaten/Kota  berubah  nomen- klaturnya menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Tidak hanya namanya yang berubah, kedudu- kan  pengawas  pemilu  tingkat  kabupaten/kota  bertransformasi  menjadi  suatu  badan  yang tetap seperti KPU kabpaten/kota dan memiliki  kewenangan yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya.
Dalam  kewenangannya  memproses  sengketa  proses  pemilu,  Bawaslu  di  tingkat kabupaten/kota bertugas untuk melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, kemudian melakukan  proses  adjudikasi  sengketa  proses  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota  apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

## 2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017
Dalam  melaksanakan  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pasal  5  Per- bawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilihan  Umum,  ayat  (2),  dan  ayat  (3),  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  dilakukan  dengan  cara:  menerima  Permohonan  penyelesaian  sengketa
proses  Pemilu;  b.  melakukan  verifikasi  formal  dan  verifikasi  materiil  Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan  proses  Adjudikasi  sengketa  proses  Pemilu;  dan  e.  memutus  penyelesaian sengketa  proses  Pemilu.  Dan  dalam  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2018  objek  sengketa meliputi  keputusan  KPU,  keputusan  KPU  Provinsi,  atau  keputusan  KPU  Kabupaten/ Kota.  Hal  ini  menandakan  adanya  perbedaan  redaksi  dalam  pasal  yang  terkait  objek sengketa  yang  terdapat  dalam  regulaso  Perbawalu  Pilkada  2018  dan  Perbawaslu  Pemilu 2019.
Karena berbeda dengan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang merupakan  pelanggar- an terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelak- sanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (PKPU Nomor 25 Tahun 2013). Penyele- saian sengketa berfokus pada surat keputusan dan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU  Kabupaten  Purwakarta.  Dalam  kaitannya  dengan  pelanggaran  administrasi  pemilu, Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  hanya  memberikan  rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum yang bersifat wajib dijalankan. Dalam prosesnya dilaku- kan 2 cara yaitu Mediasi dan Adjudikasi.

## 3) Mediasi
Dalam Perbawaslu sebagaimana disebutkan di awal, mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Pada dasar- nya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak. Ketika beracara, apabila Pemohon dan/atau Termohon  tidak  menghadiri  pemanggilan  pertama,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali.
Bawaslu menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Mediasi diselesai- kan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. Mediasi penyelesaian seng- keta proses Pemilu dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) mediator.
Mediasi  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  dilakukan  dengan  tahapan  sebagai  ber- ikut: Pertama , pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka. Kedua, penyampaian kronologis  permasalahan  dari  para  pihak. Ketiga, perundingan  kesepakatan  penyelesaian
sengketa proses Pemilu. Keempat, penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator. Kelima, dan penandatangan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.
Dalam  hal  Mediasi  mencapai  kesepakatan,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  atau  Bawaslu Kabupaten/Kota  menuangkan  dalam  Berita  Acara  Mediasi  tercapai  kesepakatan  meng- gunakan formulir yang telah disediakan yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan  mediasi.  Dalam  hal  mediasi  tidak  mencapai  kesepakatan,  Bawaslu  menuangkan dalam berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan formulir  yang berbeda dan selanjut- nya ditandatangani oleh Para Pihak dan Pimpinan Mediasi.

## 4) Adjudikasi
Dalam  hal  mediasi  tidak  mencapai  kesepakatan,  Bawaslu  melanjutkan  penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi. Adjudikasi dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu sebagai ketua majelis sidang  dan  dibantu  oleh  2  (dua)  anggota  Bawaslu  sebagai  anggota  majelis  sidang.  Jadi Adjudikasi merupakan istilah lain dari persidangan, ketika mediasa yang sebelumnya digelar tidak mencapai kesepakatan.
Majelis  sidang  dibantu  oleh  tim  Adjudikasi.  Tim  Adjudikasi  sebagaimana  dimaksud paling sedikit 4 (empat) orang Pegawai di Bawaslu, Bawaslu yang terdiri dari: 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang asisten Majelis Sidang, 1 (satu) orang notulen, dan 1 (satu) orang perisalah. Proses adjudikasi berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai duduk perkara yang ada dengan melihat pokok permohonan dari pemohon dan jawaban termohon dengan masing-masing membawa alat bukti sebagai penguat argumentasi masing-masing.

## 2. Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2018: Putusan Rustandi dan Dikdik
Terkait perbedaan penyelesaian sengketa pilkada dan pemilu yakni pada pilkada, yaitu tidak  terletak  pada  metode  yang  digunakan  dalam  hukum  acara.  Apabila  dalam  pemilu penyelesaian sengketa waktunya terhitung berdasarkan hari kerja, sementara untuk pilkada menggunakan  hari  kalender.  Untuk  pemilu  putusannya  final  dan  mengingat,  sedangkan dalam pilkada putusannya hanya bersifat mengikat.
Sebagaimana sudah disebutkan di atas, ketika pada tahun 2018, nomenklatur lembaga penegak keadilan dalam penyelesaian sengketa masih menggunakan nama Panwaslu untuk tingkat  Kabupaten/Kota.  Sesuai  apa  yang  tercantum  dalam  UU  Nomor  10  Tahun  2016,
kewenangan  Panwaslu  lebih  pada  musyawarah  yang  kemudian  bisa  mengeluarkan  sebuah putusan atas sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa peserta pemilihan dengan KPU.
Perbawaslu  Nomor  15  Tahun  2017  tentang  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota  telah  mengatur  proses  penyelesaian  sengketa  proses.  Di  dalam,  pasal  4  dikatakan bahwa  objek  sengketa  proses  Pemilihan  meliputi:  a.  perbedaan  penafsiran  atau  suatu  ke- tidakjelasan  tertentu  mengenai  suatu  masalah  kegiatan  dan/atau  peristiwa  yang  berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan peng- hindaran  antarpeserta  Pemilihan;  dan/atau  c.  keputusan  KPU  Provinsi  atau  keputusan KPU Kabupaten/Kota
Dalam  hal  sengketa  yang  diajukan  pasangan  Rustandi  dan  Dikdik,  masuk  kategori sengketa  peserta  pemilihan  dengan  penyelenggara  pemilu  (KPU)  karena  mempersoalkan keputusan  KPU  Kabupaten  Purwakarta.  Perkara  sengketa  proses  tersebut  sesuai  dengan peran Bawaslu dan/atau Panwas Kabupaten/Kota untuk menerima keberatan dari peserta Pilkada  yang  merasa  dirugikan  dengan  keputusan  KPU  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota. Peserta  pilkada  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  keberatan  tersebut hanya  dalam jangka  waktu  paling  lama  tiga  hari  setelah  KPU  menetapkan  putusan.  Dalam  hal  ini Panwaslu ditegaskan sebagai pelaksana upaya banding administratif dimana peserta Pilkada diharuskan untuk mengajukan keberatannya kepada Panwaslu dalam urusan keputusan tata usaha  pilkada.  Baru  setelah  Bawaslu  memberikan  keputusan,  namun  calon  atau  peserta pilkada  merasa  kurang  puas  dapat  diajukan  gugatan  atas  sengketa  tata  usaha  negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sudah selesai.
Secara  kronologis,  sengketa  proses  yang  terjadi  yaitu  ketika  pasangan  Rustandi  dan Dikdik sebagai pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang diajukan langsung kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta tanggal 13 Januari 2018 atau 2 (dua) hari setelah dikeluarkannya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta  tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018.
Dalam  upaya  mendapatkan  keadilan,  pihak  Rustandi  dan  Dikdik  mengajukan permohonan  kepada  Panwaslu  Kabupaten  Purwakarta.  Di  bawah  ini  merupakan  dalil
permohonan  yang  dilampirkan  oleh  keduanya.  Adaupun  pokok  permohonannya  sebagai berikut:
a. Pemohon  berkeberatan  terhadap  Berita  Acara  Rapat  Pleno  KPU  Kabupaten Purwakarta  tentang  Penutupan  Pendaftaran  Pencalonan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Purwakarta  Tahun  2018  Nomor:  03/PL.03.2-  BA/3214/KPU-Kab/I/2018  yang  di- buat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018;
b. Pengumuman  KPU  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  31/PL.03.2-Pu/3214/KPU Kab/1/2018 tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 11 Januari 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

## Tabel 1

## Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta
No  Nama Bakal Pasangan Calon Pengusung/Parpol Waktu Pendaftaran 1. Bupati : H. ZAINAL ARIFIN, MT, IR, Wakil Bupati : LUTHFI, A.Md Perseorangan Senin, 08-01-2018 Pukul 14.10 WIB 2. Bupati : HJ. ANNE RATNA MUSTIKA Wakil Bupati : H. AMING Partai GOLKAR, PKB, NASDEM, HANURA, DEMOKRAT, PAN Rabu, 10-01-2018 Pukul 10.00 WIB 3. Bupati : Drs. H. FADLI KARSOMA, M.Si Wakil Bupati : ACEP MAMAN PDIP, PPP Rabu, 10-01-2018 Pukul 20.30 WIB
c. Bahwa  pemohon  keberatan  dengan  terbitnya  Berita  Acara  Pleno  tentang  Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 dan Peng- umuman KPU Kabupaten Purwakarta tentang Tanggapan Masyarakat atas Persyaratan Pencalonan  dan  Syarat  Bakal  Calon  dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, sesuai dengan huruf a dan b di atas;
d. Bahwa pemohon diusung oleh Koalisi Partai GERINDRA, HANURA dan PKS, yang disertai  oleh  Ketua  dan  Sekretaris  beserta  Pengurus  DPC  Partai  GERINDRA Kabupaten  Purwakarta,  Pengurus  DPP  Partai  HANURA,  Pengurus  DPD  PKS Kabupaten Purwakarta, Ketua beserta Tim Sukses pada hari Rabu Tanggal 10 Januari
2018,  Pada  Pukul  22.00  WIB  dan  diterima  oleh  TERMOHON  beserta  Staf  KPU Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh Ketua PANWASLU Kabupaten Purwakarta dengan  membawa  seluruh  Persyaratan  Pencalonan  dan  Persyaratan  Calon  untuk mendaftarkan/didaftarkan  sebagai  bakal  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati Purwakarta.
Setelah membaca permohonan yang diajukan, Majelis Musyawarah yang terdiri 3 orang memberikan  pertimbangan  hukum  terkait  hal  tersebut.  Berikut  ini  adalah  permohonan yang diajukan oleh pemohon yang kemudian dijawab oleh majelis sebagai berikut: bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan KPU  telah salah menafsirkan atau setidak- nya terlalu prematur atau salah menerapkan ketentuan Pasal 56 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang  Pencalonan  dengan  Lampiran  PKPU  No.  2  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
Namun Majelis berpandangan lain, yang mengatakan bahwa tahapan penelitian syarat pencalonan sebagaimana angka 2 huruf f dalam tahap penyelenggaraan adalah dari tanggal 8 sampai  dengan  tanggal  10  Januari  2018  bukan  dari  tanggal  10  sampai  dengan  tanggal  16 Januari  2018.  Jadi,  dalil  yang  diajukan  oleh  pasangan  Rustandi  dan  Dikdik  gugur  karena adanya perbedaan tanggal yang telah diatur dalam jadwal pendaftaraan calon kepala daerah.
Kemudian,  bahwa  tentang  dalil-dalil  pemohon  dan  keterangan  selama  persidangan, pemohon mempermasalahkan tidak diterbitkannya berita acara mengenai tidak diterimanya pendaftaran pemohon. Dalam arti KPU Kabupaten Purwakarta tidak memberikan berkas yang menyatakan bahwa pencalonan Rustandi dan Dikdik ditolak atau diterima. Kejelasan secara tertulislah yang diinginkan oleh pasangan tersebut dari KPU.
Panwaslu  Kabupaten  Purwakarta  menafsirkan  kejadian  yang  dialami  oleh  pasangan Rustandi  dan  Dikdik  sesungguhnya  tidak  diperlukan  lagi  penerbitan  acara  terhadap  tidak diterimanya  pendaftaran  pemohon.  Karena  dengan  adanya  berita  acara  yang  mengatakan penutupan  pendaftaran,  tidak  ada  kewajiban  bagi  KPU  untuk  membuat  berita  acara sebagaimana yang dimaksud oleh Rustandi dan Dikdik.
Yang lebih menjadi sorotan adalah mengenai terdapatnya dua rekomendasi dari Partai Hanura.  Pasangan  Anne  Ratna  Mustika  dan  Aming  beserta  Rustandi  dan  Dikdik  yang
sama-sama direkomendasikan secara tertulis oleh Partai yang sama. Karena bagi Rustandi dan Dikdik, surat rekomendasi yang sah adalah surat kedua. Hal itu disebabkan karena surat rekomendasi untuk pasangan Anne dan Aming telah dicabut oleh Partai Hanura.
Melihat  terjadinya  dua  rekomendasi  oleh  Partai  Hanura  kepada  dua  pasangan  calon, maka Panwaslu Kabupaten Purwakata berpandangan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai  Hanura  telah  menerbitkan  atau  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Pengurus  Partai Hanura  Nomor  SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018  tentang  Calon  Bupati  dan  Calon Wakil  Bupati  Kabupaten  Purwakarta-Provinsi  Jawa  Barat  Periode  2018-2023  kepada Saudari Hj. Anne Ratna Mustika, SE, sebagai Calon Bupati dan Saudara H. Aming sebagai Calon Wakil Bupati yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol tertanggal 7 Januari  2016.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  42  ayat  (5)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota  menjadi  Undang- Undang  yang  menyatakan:  “Pendaftaran  pasangan  Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh  Partai  Politik  ditandatangani  oleh  ketua  Partai  Politik  dan  sekretaris  Partai  Politik tingkat  kabupaten/kota  disertai  Surat  Keputusan  Pengurus  Partai  Politik  tingkat  Pusat tentang  Persetujuan  atas  calon  yang  diusulkan  oleh  Pengurus  Partai  Politik  tingkat Provinsi”.
Kemudian  mengenai  persyaratan  adanya  Surat  Keputusan  Pengurus  Partai  Politik tingkat  Pusat  tentang  Persetujuan  atas  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dipertegas  dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati,  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota  dalam  Pasal  39  ayat  3 huruf  b  dinyatakan:  “Dalam  mendaftarkan  Bakal  Pasangan  Calon  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  wajib  memenuhi persyaratan menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani  oleh  Pimpinan  Partai  Politik  tingkat  pusat”.  Bahwa  terkait  dengan pengertian ‘Pengurus Partai Politik tingkat Pusat’ sebagaimana dirumuskan dalam ketentu - an Pasal 42 ayat (5) Undangundang Nomor 10 Tahu n 2016’ dikonsepsikan sebagai Pimpin - an Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.
Mengenai  Pimpinan  Partai  Politik  tingkat pusat  diberi  arti  secara expresis  verbis dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yakni: “Pimpinan Partai Politik  Tingkat  Pusat  adalah  Ketua  Umum  dan  Sekretaris  Jenderal  Partai  Politik  tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan. Maka dapat dikatakan, surat rekomendasi kedua yang ditujukan kepada pasangan Rustandi dan Dikdik tidak dapat diterima.
Proses persidangan tersebut sesungguhnya sudah melalui tahapan musyawarah tertutup dengan menghadirkan pemohon dan termohon. Namun dikarenakan tidak adanya kesepa- katan bulat, maka proses dilakukan dengan cara musyawarah terbuka yang tetap menghadir- kan  pemohon  dan  termohon.  Dengan  ditolaknya  seluruh  permohonan  pemohon,  maka pasangan Rustandi dan Dikdik tidak dapat melanjutkan upayanya menjadi calon bupati dan wakil bupati Purwakarta periode 2018-2023.
Hasil dari pertimbangan Majelis Musyawarah Panwas Kabupaten Purwakarta tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada yaitu berupa dokumen dan keterangan pihak ter- kait. Persoalan pencalonan bupati dan wakil bupati Purwakarta yang menimbulkan sengketa melibatkan berbagai pihak dan Majelis berpendapat putusan yang disuguhkan adalah putus- an yang adil bagi semua pihak.

## 3. Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  Tahun  2019:  Putusan  Caleg  Partai  PKB  dan Caleg Partai Berkarya
Berbeda dengan dengan kasus yang terjadi pada pencalonan kepala daerah tahun 2018 di  Kabupaten  Purwakarta,  pada  pemilu  tahun  2019  terdapat  sengketa  dengan  duduk  per- kara terkait pencoretan DCT anggota DPRD tingkat kabupaten. Mekanisme penyelesaian sengketa pilkada, berupa musyawarah yang berbeda dengan cara pemilu berupa Mediasi dan Adjudikasi (persidangan).
Penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, pertama dilakukan melalui  proses  Mediasi  yaitu  proses  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa  oleh Pengawas  Pemilu  untuk  mencapai  kesepakatan.  Apabila  tidak  tercapai  kesepakatan,  maka dilakukan  Adjudikasi  yaitu  proses  persidangan  penyelsaian  sengketa  proses  Pemilu.  Alur perkara  pencoretan  dua  nama  anggota  legislatif  bernama  Angga  AR  Ramadhana  dan Lukmanul Hakim yang masing-masing bernaung di Partai PKB dan Partai Berkarya berawal
ketika  dicoret  dari  keikutsertaannya  sebagai  calon  legislatif  tingkat  kabupaten  oleh  KPU Kabupaten  Purwakarta.  Mereka  berdua  dicabut  dari  DCT  anggota  DPRD  Kabupaten Purwakarta  oleh  KPU  Kabupaten  Purwakarta  berdasarkan  surat    nomor  81/PL.01.4- Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018  tentang  perubahan  atas  keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 tentang  penetapan  Daftar  Calon  Tetap  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Alasan  pencoretan  tersebut  dikarenakan  KPU  Kabupaten  Purwakarta  menilai  adanya pemalsuan  dokumen  dalam  keterangan  persyarataan  bakal  calon  legislatif.  Mereka  tidak menyatakan sebagai mantan narapidana sebagaimana aturan dalam PKPU pasal 7 ayat (1). Permohonan  diajukan  pada  19  Oktober  2018  dan  diregister  pada  23  Oktober  2018  oleh Bawaslu  Kabupaten  Purwakarta.  Dengan  memohon  pembatalan  keputusan  KPU Kabupaten  Purwakarta  karena  sudah  melakukan  pencoretan  terhadap  dua  calon  anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, kedua pemohon yang masing-masing diajukan oleh Partai PKB  dan  Partai  Berkarya  melampirkan  bukti-bukti  yang  dapat  memperkuat  dalil  per- mohonannya. Salah satu yang paling menonjol adalah mengenai bahwa calon yang dicoret tersebut  tidak  dihukum  penjara  lebih  dari  5  (lima)  tahun  kurungan  penjara  sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018.
Sebagaimana  keterangan  dari  saksi  pemohon,  bahwa  memang  dalam  persiapan administratif  pencalonan  telah  diketahui  bahwa  calon  atas  nama  Angga  pernah  dihukum sebelum  mendaftarkan  ke  KPU.  Namun  dikarenakan  calon  atas  nama  Angga  dari  Partai PKB  ketika  itu  menerima  hukumannya  hanya  1  (satu)  tahun,  maka  berdasarkan  hasil konsultasi  baik  dari  Lapas  maupun  Pengadilan  ternyata  tidak  perlu  dibuatkan  keterangan pernah dihukum. Atas dasar tersebut, saksi memahami kalau terhadap ancaman hukuman yang  kurang  dari  5  (lima)  tahun  tidak  perlu  membuat  suatu  pengumuman  sebagaimana disaratkan oleh KPU.
Sama  halnya  yang  diajukan  oleh  pemohon  atas  nama  Lukmanul  Hakim  dari  Partai Berkarya,  isi  permohonan  yaitu  membatalkan  pencoretan  yang  dilakukan  oleh  KPU Kabupaten  Purwakarta.  Lukmanul  Hakim  memiliki  catatan  pernah  menjadi  mantan nara- pidana  dengan  kasus  penyalahgunaan  narkoba.  Hal  itu  berdasarkan  pada  salinan  Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta setelah dikonfimasi oleh Termohono yaitu KPU Kabupaten
Purwakarta.  Adanya  ketidakbenaran  dalam  memberikan  keterangan  dalam  dokumen SKCK, menjadi titik persamaan antara Angga dan Lukmanul. Lukamnul Hakim pun ketika dijatuhi hukumuman oleh pengadilan tidak diancam penjara 5 (lima) tahun.
Alasan  KPU  Kabupaten  Purwakarta  sendiri  karena  menerima  laporan  melalui  media sosial WhatsApp yang menerangkan bahwa ada calon Anggota DPRD yang sudah ditetakan dalam  DCT  ada  mantan  narapidana  narkoba  yang  tidak  diumumkan  ke  masyarakat  pada saat tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD . KPU Kabupaten Purwakarta menerima salinan  putusan  dari  Pengadilan  Negeri,  salinan  putusan  banding  Pengadilan  Tinggi Bandung, dan salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Yang intinya Pemohon telah memberikan  keterangan  tidak  benar/palsu  kepada  Pengadilan  Negeri  Purwakarta.  Dan ketika  proses  pemberkasaan  bakal  calon,  kedua  orang  yang  dicoret  tersebut  tidak  men- centang  (V) pada  kolom  “merupakan  mantan  narapidana”.  KPU  berpendapat  bahwa  a da ketidaksesuaian data yang dituliskan dengan fakta hukum yang ada.
Dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018 dikatakan bahwa “mantan narapidana yang telah selesai  menjalani  masa  pemidanaannya,  dan  secara  kumulatif  bersedia  secara  terbuka  dan jujur  mengemukakan  kep ada  publik,  serta  mencantumkan  dalam  daftar  riwayat  hidup”. Calon  yang  dicoret  KPU  tersebut  jelas  tidak  memberikan  keterangan  sesuai  fakta  hukum yang  ada.  Hal  tersebut  mengakibatkan  kuatnya  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Bawaslu Kabupaten  Purwakarta  untuk  mencoret  namanya  dari  DCT  sesuai  keputusan  KPU Kabupaten Purwakarta.
Kemudian  pertimbangan  hukum  selanjutnya  adalah  adanya  pemalsuan  SKCK  pemo- hon  tidak  mengakui  di  dalam  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK)  dan  Surat Keterangan  dari  Pengdalian  sehingga  ada  ketidakjujuran  yang  tidak  sesuai  dengan  asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sebenarnya  KPU  sebelumnya  tidak  melakukan  pencoretan  setelah  memanggil  pemo- hon dalam rangka klarifikasi serta menyadari bahwa calon atas nama Angga dan Lukmanul Hakim tidak perlu dicoret karena hukuman yang diterimanya kurang dari 5 tahun. Namun mereka dicoret karena ketidakjujuran dalam memberikan keterangan dalam SKCK. Dalam surat  itu  menerangkan  Angga  dan  Lukmanul  bersih  dari  semua  tindak  pidana  kejahatan. Sehingga itulah yang memberatkan mengapa putusan dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta tetap mencoret kedua orang tersebut.

## 4. Upaya Bawaslu dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu
Proses  pilkada  dapat  menjadi  salah  satu  sarana  integrasi  bangsa  untuk  membiarkan masyarakat memilih sendiri kualitas pemimpin yang diinginkan. Pikada adalah sistem untuk mengejewantahkan  pemimpin  idaman  yang  berasal  dari  masyarakat  itu  sendiri.  (Sinaga, 2016:142-143).  Selain  itu  pilkada  juga  dinilai  dapat  mengakomodir  sistem  seleksi  terpadu untuk melahirkan calon kepala daerah yang berkualitas. (Prihatmoko, 2008:195-196). Meng- ingat makna penting pilkada itulah maka timbul urgensi untuk menjaga kualitas proses dari penyelenggaraan  pilkada.  Dengan  kata  lain,  penyelenggaraan  pilkada  yang  baik  menjadi penentu kualitas pemerintahan dan keberhasilan demokrasi. (Suyanto, 2012:25). Perselisih- an hasil pilkada merupakan salah satu dari beberapa masalah yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pilkada. Perbedaan penghitungan perolehan suara antara Komisi Pemilih- an  Umum  dan  peserta  pilkada  kerap  terjadi  dan  berpotensi  mencederai  demokrasi. Sayangnya hingga kini masih belum jelas mengenai pengadilan mana yang dianggap cocok untuk  mengadili  perselisihan  hasil  pilkada  pasca  Mahkamah  Konstitusi  memutus  pilkada bukan termasuk pemilihan umum.
Sedangkan pemilu dapat dimaknai menurut Harris G.Warren sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti, adalah kesempatan bagi para warga negara untuk  memilih pejabat-pejabat pemerintah  dan  memutuskan  apakah  yang  mereka  inginkan  untuk  dikerjakan  oleh pemerintah (Surbakti, 1992:15).  Dalam menggapai kekuasaan, ada tata cara, prosedur, dan mekanisme  yang  harus  ditaati  demi  terjaganya  keadilan  dalam  pelaksanaan  pemilu.  Patuh pada  rambu-rambu  regulasi  dapat  mengantarkan  seseorang  atau  partai  politik  menjadi pemimpin yang mengatur dalam sebuah pemerintahan yang ideal.
Terjadinya  persoalan  hukum  yang  muncul  dalam  Pilkada  maupun  Pemilu  harus diproses oleh lembaga yang berwenang. Bawaslu memiliki kewenangan dalam hal tersebut, salah satunya adalah memutus penyelesaian sengketa baik antarpeserta pemilihan maupun peserta  dengan  penyelenggara  dalam  hal  ini  KPU.  Sengketa  yang  muncul  sebagaimana dipaparkan  dengan  melihat  Putusan  Bawaslu  Kabupaten  Purwakarta  terhadap  sengketa pasangan  Rustandi  dan  Dikdik  dengan  KPU  Kabupaten  Purwakarta  pada  saat  Pilkada tahun  2018,  kemudian  sengketa  yang  terjadi  antara  calon  Anggota  DPRD  Kabupaten Purwakarta dari Partai PKB dan Partai Berkarya pada Pemilu tahun 2019.
Bagi  Yulianto,  secara  filosofis,  proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan proses  mediasi  dan  selanjutnya  apabila  tidak  tercapai  dilakukan  Adjudikasi;  merupakan upaya perwujudan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sebagai- mana  yang  tercantum  dalam  sila  keempat  Pancasila.  Dikatakan  demikian,  karena  tahap penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakat- an para pihak dengan dibantu mediator, dalam istilah lain lain dapat diumpamakan dengan duduknya para pihak (bagian dari rakyat/musyawarah) yang bersengketa untuk bermusya- warah  mencapai  mufakat  dengan  dipimpin  mediator  dengan  penuh  kearifan  dan  kebijak- sanaan. (Yulianto, 2019:9-8)
Dengan  landasan  filosofi  yang  berbeda,  penyelesaian  sengketa  terkadang  dipahami sama dengan pelanggaran pemilu pada umumnya. Terdapat perbedaan penyelesaian seng- keta dengan pelanggaran administrasi. Hal tersebut dilihat dalam desain penegakan hukum pemilu  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  pemilu,  setidaknya  terdapat  tiga jenis penegakkan hukum pemilu ( electoral law enforcement ), yaitu: (a) pelanggaran pemilu, yang terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administratif pemilu dan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu;  (b)  sengketa  proses  pemilu;  (c)  perselisihan  hasil pemilu (Bagja & Dayanto, 2020:33).
Sebagaimana  dipaparkan  di  awal  bahwa  sengketa  proses  pemilu  merupakan  sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU/KPU  Provinsi/KPU  Kabupaten/  KPU Kota. Kedua jenis sengketa ini disebabkan oleh keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam penyelesaiannya, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan  melalui  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  di  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota (UU Pemilu, 2017). Dan apabila para pihak tidak dapat mene- rima  putusan  daripada  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  maka  para pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dengan payung hukum yang diperkuat dalam pasal 17 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2015, Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur
tindak pidana. Alat bukti dalam penyelesaian sengketa bagi pemohon dan termohon dapat memperkuat argumentasi hukum dalam persidangan adjudikasi.
Sesuai  dengan  pasal  25,  yaitu  alat  bukti  salah  satunya  adalah  surat  keputusan  KPU Kabupaten  Purwakarta.  Dengan  dijadikan  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  KPU Kabupaten  Purwakarta  tentang  penetapan  pencalonan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Purwakarta,  pasangan  Rustandi  dan  Dikdik  mengajukan  permohonan  kepada  Panwas Kabupaten Purwakarta.  Namun dari alat bukti itulah yang menjadikan Bawaslu Kabupaetn Purwakarta  memperkuat  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  KPU  Kabupaten Purwakarta.
Sama  halnya  dengan  dokumen  surat  keputusan,  di  dalam  pasal  26  disebutkan  juga bahwa alat bukti berupa keterangan para pihak pemohon dan termohon disampaikan dalam musyawarah  penyelesaian  sengketa.  Keterangan  saksi  yang  dihadirkan  dalam  sidang adjudikasi  mengarah  pada  tidak  absahnya  pasangan  Rustandi  dan  Dikdik  karena  tidak memenuhi persyaratan berupa surat rekomendai dari partai politik. Di tambah waktu peng- ajuannya  pun  sudah  melampaui  batas  yang  sudah  ditentukan  dalam  tahapan  pendaftaran calon.
Gagalnya  pasangan  Rustandi  dan  Dikdik  dalam  pencalonannya  sebagai  Calon  Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta tidak serta merta dapat dimaknai adanya hak yang direnggut  oleh  penyelenggara  pemilu.  Peranan  Bawaslu  dalam  menyelesaikan  sengketa antara  pasangan  tersebut  dengan  KPU  sesungguhnya  berpijak  pada  regulasi  yang  ada. Bawaslu tidak bersifat memihak kepada salah satu pihak.
Dalam perjalanannnya, proses musyawarah dilakukan hingga keluarnya sebuah putusan akhir. Dengan  mempertemukan para pihak lewat musyawarah tertutup dan terbuka yang didalamnya termasuk ada mediasi yang dilakukan oleh Majelis Musyawarah. Menurut Jimly Joses  Sembiring , mengemukakan  bahwa  mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada  para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. (Sembiring, 2011:27)
Proses Mediasi sudah dilakukan baik dalam kasus sengketa Pilkada tahun 2018 ataupun Pemilu tahun 2019. Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti berada  ditengah.  Makna  ini  menunjuk  pada  peran  yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  para
pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengke ta. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang  bersengketa  secara  adil  dan  sama,  sehingga  menumbuhkan  kepercayaan  (trust)  dari para pihak yang bersengketa. (Abbas, 2009:2)
Karena setelah melakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang dihadiri oleh  para  pihak  tidak  tercapai  kesepakatan,  maka  proses  penyelesaian  sengketa  proses pemilu  dilanjutkan  pada  proses  Adjidukasi  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara a  quo oleh Majelis Adjidukasi.
Tahapan  adjudikasi  dalam  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu,  sama  persis  dengan proses  persidangan  pada  umumnya.  Mulai  dari  pembacaan  permohonan,  jawaban  ter- mohon,  pemeriksaan  alat  bukti,  kesimpulan,  dan  putusan.  Musyawarah  secara  tertutup dilakukan  dengan  tahapan  penyampaian  permohonan  pemohon  dan  kronologis  per- masalahan,  perundingan  kesepakatan,  penyusunan  kesepakatan  pemohon  dan  termohon, penandatanganan berita acara musyawarah, dan penuangan berita acara musyawarah dalam putusan.
Apabila  para  pihak  tidak  mencapai  kesepakatan,  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu Kabupaten/Kota  menyelesaikan  sengketa  melalui  musyawarah  secara  terbuka.  Dalam tahapan  ini,  prosesnya  sama  pula  dengan  adjudikasi.  Dapat  diartikan,  mekanisme  musya- warah secara tertutup menunjukkan, bahwa Perbawaslu memberikan ruang yang lebih luas kepada pemohon dan termohon untuk mencapai kesepakatan.
Musyawarah  terbuka  merupakan  musyawarah  yang  diadakan  secara  terbuka  untuk umum. Musyawarah terbuka terjadi karena akibat tidak mencapainya mufakat dari musya- warah tertutup. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, secara tegas menyebut musyawarah mufakat sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa.
Dalam  Pilkada,  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  antar  peserta  pemilihan  dengan penyelenggara  pemilihan  diatur  pula  secara  jelas.  Pasal  143  ayat  (3)  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pilkada  menerangkan,  Bawaslu  Provinsi  dan Bawaslu  Kabupaten/Kota  melakukan  penyelesaian  sengketa  dengan  mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
Akan  tetapi,  meskipun  secara  jelas  menyebut  musyawarah,  ternyata  tahapan  yang dilakukan  serupa  dengan  proses  adjudikasi  dalam  Pemilu.  Sama  sekali  tidak  terlihat
musyawarah dalam arti sebenarnya, yaitu untuk mencapai mufakat. Dapat dikatakan, hanya sampulnya saja yang musyawarah, tapi di dalamnya berisi adjudikasi.
Apabila  diamati  maka  desain  penyelesaian  sengketa  proses  yang  ditegaskan  sebagai sidang adjudikasi tersebut merupakan sebuah desain yang diletakkan dalam tahapan pemilu yang terus berjalan sehingga diharapkan ada speedy trial (peradilan cepat), dimana ketika ada soal yang diangkat oleh peserta pemilu dalam suatu tahapan, maka ada tuntutan untuk soal tersebut  diselesikan  secara  cepat,  karena  tahapan  berikutnya  sudah  didepan  mata.  Ke- wenangan  Bawaslu  dalam  sengketa  proses  lebih  tepat  disebut  sebagai emergency  exit (pintu darurat) atas persoalan antar peserta pemilu dan juga soal peserta pemilu dengan KPU.
Konteks  persoalan  yang  berlangsung  pada  pencoretan  calon  Anggota  DPRD Kabupaten Purwakarta tersebut berakar dari KPU yang menganggap ada kekeliruan dalam mengeluarkan  surat  keputusan  akibat  dari  ketidakbenaran  data  yang  diberikan  oleh  dua anggota calon Anggota DPRD Kabupaten.
Berdasarkan  dua  putusan  yang  dikeluarkan  dalam  perkara  penolakan  Rustandi  dan Dikdik dalam pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta serta pencoretan  calon  anggota  legislatif  DPRD  Kabupaten  Purwakarta  dari  Partai  PKB  dan Partai  Berkarya,  upaya  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  dalam  memutus  sengketa  proses pilkada  dan  pemilu  sudah  merupakan  putusan  yang  tepat.  Logika  hukum  yang  disajikan dalam  putusan  merupakan  hasil  dari  pertimbangan  atas  dalil  permohonan  yang  dikon- frontasi dengan fakta dan data yang ada. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon bagi Majelis  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  dapat  membatalkan  keputusan  KPU  terkait penetapan calon bupati dan wakil bupati serta pencoretan caleg dari Partai PKB dan Partai Berkarya.

## D. SIMPULAN
Dari pemaparan atas dua putusan penyelesaian sengketa pada Pilkada Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan hukum  yang  diputus  adalah semata-mata  berdasarkan  fakta  hukum  demi  mem- peroleh sebuah  keadilan  bagi  seluruh  pihak.  Dua  kasus  sengketa  yang    terjadi  sama-sama terjadi  dalam  hal  sengketa  peserta  pemilu  dengan  KPU  Kabupaten  Purwakrta.  Dalam konteks  pasangan  Rustandi  dan  Dikdik,  Panwaslu  Kabupaten  Purwakara  melihat  dalam
kacamata  kelengkapan  dokumen  yang  tidak  terpenuhi  oleh  pasangan  tersebut  dan  soal waktu pendaftaran yang sudah habis.
Keabsahan data yang disajikan oleh kedua belah pihak membuat Panwas memberikan pertimbangan hukum untuk menolak permohonan salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati  tersebut.  Sedangkan  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  pemilu  ketika  kasus  pen- coretan  calon  Anggota  DPRD  Kabupaten  Purwakarta  yaitu  Angga  dan  Lukmanul  hakim dari Partai PKB dan Partai Berkarya, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat adanya ketidakbenaran data yang dibuat oleh dua calon tersebut sehingga Bawaslu membuat putus- an untuk kembali menolak permohonan sengketa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Febriadi,  Herry.  “Implementasi  UU  No.7  Tahun  2017  terhadap  Kedudukan  dan  Kinerja Paniti a  Pengawas  PEMILU  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara”, Jurnal  Al’Adl ,  Vol.X, No.1, Januari 2018.
Hamimah,  Siti,  “Memperkuat  Peran  dan  Fungsi  BAWASLU dalam  Pengawasan  dan Penegakan  Hukum  PEMILU”, Jurnal  Seminar  Nasional  Hukum  Universitas  Negeri Semarang , Vol.4, No.3, 2018. Harun.  Refly.  “Rekonstruksi  Kewenangan  Penyelesaian  Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum”. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016. Paramansyah,  H.  A.,  SE,  M.,  Husna,  A.  I.  N.,  &  Sos,  S.  (2021). Manajemen  Sumber  Daya Manusia Dalam Perspektif Islam . Almuqsith Pustaka. Rahmat    Bagja  &  Dayanto.  2020. Hukum Acara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu .  Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
Sembiring,  Jimly  Josep.  2011. Cara  Menyelesaikan  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase). Jakarta: Visi Media. Solihin,  W.,  Fauziah,  N.,  &  Mukti,  S. (2021).  Peran  Agama  dalam  Pembentukan  Perilaku Anti-Korupsi. Muttaqien;  Indonesian  Journal  of  Multidiciplinary  Islamic  Studies , 2 (2),  143- 154.
Suharyat, Y., Muttaqien, Z., Saady, A. F., Sofianiyatin, L., Ayuanti, R. N., Hendratmoko, S., ... & Diwyarthi, N. D. M. S. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia.
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT.Grasindo. Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
Syarbaini, Syahrial dkk. 2002. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum Proyek. Jakarta: Sinar Grafika. Y Witanto. 2011. Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan  Peradilan  Agama  menurut  PERMA  No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan), Bandung: Alfabeta.
Yulianto. 2019. Penyelesaian Sengketa Pemilu melalui Mediasi & Adjudikasi. Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Perundang-Undangan: UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Perbawaslu  Nomor  15  Tahun  2017  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Gubernur  &  Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota.
Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilihan Umum.

## Putusan:
Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Bawaslu  Kabupaten Purwakarta Nomor Register Permohonan: 01/PS/14/1/2018.
Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  Bawaslu  Kabupaten  Purwakarta Nomor Register Permohonan: 01/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018.
Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  Bawaslu  Kabupaten  Purwakarta Nomor Register Permohonan: 02/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018.