STUDI FENOMENA TENTANG KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA KANTOR DPRD KABUPATEN BIMA
Hariatih ratihhariati@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  kinerja  DPRD  Kabupaten  Bima,  dalam  pelaksaanaan fungsi  legislasi,  fungsi  penganggaran  dan  fungsi  pengawasan  serta  menjelaskan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  terhadap  kinerja  lembaga  DPRD  tersebut.  Kinerja  lembaga  legislasi  yang  dimaksud adalah  capaian  hasil  aktivitas  DPRD  sesuai  dengan  fungsi  dan  wewenang  sesuai  dengan  peraturan pelaksanaan  yang  ditentukan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  penelitian  kualitatif. Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan observasi langsung untuk mendapatkan kondisi alamiah di  lapangan (natural  seeting ).  Data  wawancara  dan  data  dokumentasi  hasil  penelitian  dilakukan analisis  dan  validasi.  Subyek  penelitian  adalah  seluruh  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  yang berjumlah  45  orang,  sesuai  dengan  penelitian  ini  tidak  menggunakan  sampel.  Informan  penelitian sebanyak  8  orang,  yang  dipilih  secara  acak  (random),  informan  utamanya  5  orang  Kabupaten  Bima yang  tersebar  dimasing-masing  anggota  (komisi  1,  komisi  2,  komisi  3,  komisi  4  dan  anggota  Badan Anggaran)  sementara  itu  informan  triangulasi  diambil  dari  3  orang  yang  aktif  ditengah  masyarakat yang  sering  memberikan  saran  serta  kritis  terhadap  DPRD  yang  terdiri  dari  pengamat  politik,  LSM dan  Akademisi.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam  dengan  anggota DPRD, Ketua Komisi DPRD, anggota Banggar, pengamat politik, LSM dan Akademisi yang terpilih secara  random,  dengan  tujuan  semua  anggota  berpeluang  untuk  menjadi  informan.  Hasil  penelitian menemukan:  (1)  Kinerja  DPRD  Kabupaten  Bima,  dalam  Bidang  Legislasi,  belum  tersentuh  pada kondisi  kebutuhan  masyarakat,  sebagaimana  terlihat  dalam  hal-hal:  (a)  Dalam  menyusun  peraturan daerah masih sangat minim dilihat dari segi kualitas dan kuantitas; dan (b) Anggota DPRD Kabupaten Bima  sejauh  ini  belum  memiliki  pengetahuan legal-  drafting .  (2)  Kinerja  DPRD  Kabupaten  Bima, dalam  Bidang  Penganggaran  belum  mencapai  tingkat  yang  diharapkan,  sebagaimana  terlihat  dalam hal-hal:  (a)  Di  dalam  melaksanakan  fungsi  anggaran  anggota  dewan  tidak  dapat  mengoptimalkan proses  penyampaian  pembahasan  dan  pengesahan  atas  rancangan  KUA,  PPAS,  dan  RAPBD    dalam kerangka  waktu;  (b)  Anggaran  daerah  sebagai  hasil  proses  perencanaan,  selalu  terlambat  dalam penetapanya,  sehingga  realisasi  anggaran  tidak  maksimal;  dan  (c)  Minimnya  Pengetahuan  tentang anggaran,  sehingga  menghambat  proses  kinerja  dalam  menyusun  APBD.  (3)  Kinerja  DPRD kabupaten  Bima  dalam  Bidang  pengawasan  belum  memahami  subtansi  apa  yang  harus  diawasi, sebagaimana terlihat dalam hal-hal: (a) Anggota Dewan, belum fokus pada pengawasan kebijakan dan anggaran;  (b)  Anggota  dewan,  belum  berperan  nyata  sebagai  wakil  rakyat,  dalam  posisi  jika  terjadi penyimpangan dari kebijakan atau kesepakatan antara eksekutif; dan (c) Pengawasan anggota dewan lebih pada pengawasan politis dan kepentingan partainya.
Kata kunci: Kinerja  DPRD,  Pendidikan,  Pengalaman  Politik,  Fungsi  Legislasi,  Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan.

## I. PENDAHULUAN
Bergulirnya  ketidakpuasan  daerah  terhadap  pola  pembangunan  yang  berlaku selama  pemerintahan  orde  baru,  direspon  oleh  pemerintah  transisi  dengan ditetapkannya  Undang-undang  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah,
e-ISSN: 2614-6002
perspektif  undang-undang  yang  lama  telah  menguatkan  dominasi  pemerintah dibandingkan  pemerintah  daerah,  sehingga  pemberian  otonomi  kepada  daerah  tidak dirasakan  secara  nyata.  Diskursus  tentang  otonomi  daerah  yang  marak  tentang pemberitaan dimedia massa, telah menjadi semacam tuntutan kepada anggota dewan perwakilan  rakyat  daerah  dalam  melaksanakan  kinerjanya  sebagai  fungsi Pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah,  yang  seharusnya  menjadi keberpihakkan  terhadap  masyarakat,  bukan  menguntungkan  legislatif  baik  secara individual atau institusional.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang menjamin  terciptanya  disiplin  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  dengan kebijakan  pendapatan  maupun  belanja  daerah.  Untuk  menjamin  agar  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dapat  disusun  dan  dilaksanakan  dengan baik  dan  benar,  dalam  pengelolaan  anggaran  daerah  yang  mengatur  antara  lain prosedur  dan  teknis  penganggaran  yang  harus  diikuti  secara  tertib  dan  taat  asas. Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD),  yang  salah  satu  fungsinya  adalah  pengawasan memiliki  andil  dalam  mengawal  dan  mengawasi  agar  tujuan  dari  penyusunan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dapat  terlaksana  dengan  baik, tetapi  DPRD  belum  menunjukkan  kinerja  yang  diharapkan.  Hal  ini  tercermin  pada semakin tinggi tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam era otonomi daerah.
Peran  DPRD  dalam  pengawasan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  daerah  adalah  kapasitas  yang  dimiliki  oleh  anggota  dewan  dalam melaksanakan  kegiatan  atau  tindakan  pengawasan  terhadap  penggunaan  APBD dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang  terukur  yang  didasarkan  atas  kompetensi, pendidikan,  pengalaman,  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  anggota  dewan tersebut.  Tugas  dan  fungsi  DPRD  bahwa  tugas  utama  badan  Legislatif  adalah  di bidang  perundang-undangan,  menentukan policy (kebijaksanaan)  dan  membuat undang-undang,  termasuk  mengadakan  amandemen  terhadap  perundang-undangan yang  diajukan  oleh  pemerintah  dan  hak budget serta  mengontrol  badan-badan eksekutif  agar  semua  tindakannya  sesuai  dengan  kebijaksanaan  yang  telah ditentukan.
Sebagai  daerah  pemekaran  kabupaten  dan  kota  percepatan  pembangunan daerah  hanya  dapat  dicapai  apabila  roda  pemerintahan  dapat  berputar  dengan  baik sehingga  tujuan  pembangunan  daerah  dapat  tercapai  secara  maksimal  tentunya dengan  mengandalkan  potensi  sumber  daya  manusia  sebagai  penggerak  utama  roda pemerintahan  tersebut.  Sumber  daya  manusia  dalam  kerangka  otonomi  daerah dipandang  sebagai  salah  satu  elemen  yang  sangat  penting,  karena  sumber  daya manusia  sangat  memiliki  peran  sebagai  dinamisator  dalam  pengelolaan  proses pemerintahan tersebut, tentunya dengan kompetensi dan kapabilitas moral yang baik dapat  menunjuang  cepat  atau  lambatnya  pergerakan  roda  pemerintahan  dan pembangunan daerah.

## e-ISSN: 2614-6002
Realitas  kinerja  DPRD  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bima  sejak dimekarkan  pada  tahun  2002  belum  seperti  yang  diharapkan  hal  ini  terlihat  dari kemampuan  seluruh  anggota  DPRD  dalam  mengawasi  APBD,  dan  infrastruktur  di Kabupaten  Bima.  Kinerja  adalah  suatu  hasil  kerja  yang  dicapai  seseorang  dalam melaksanakan  tugas-tugas  yang  dibebankan  kepadanya  yang  didasarkan  atas kecakapan,  pengalaman,  dan  kesungguhan  serta  waktu.  Kinerja  mengandung  dua komponen  penting  yaitu:  kompetisi;  berarti  individu  atau  organisasi  memiliki kemampuan  untuk  mengidentifikasikan  tingkat  kinerjanya.  Produktivitas;  kompetisi tersebut  dapat  diterjemahkan  kedalam  tindakan  atau  kegiatan-kegiatan  yang  tepat untuk mencapai hasil kinerja atau outcome (Wibowo, 2007).
Menurut  Dwiyanto  2006:50-51,  menjelaskan  ada  5  (lima)  indikator  yang dipergunakan  untuk  mengukur  kinerja  yakni:  (1)  Produktivitas,  yaitu:  tidak  hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukurefektivitas pelayanan. Produktivitas pada  umumnya  dipahami  sebagai  ratio  antara  input  dengan  output.  (2)  Kualitas Layanan,  yaitu:  cenderung  menjadi  penting  dalam  menjelaskan  kinerja  organisasi pelayanan  publik.  Banyak  pandangan  negatif  yang  terbentuk  mengenai  organisasi publik  muncul  karena  ketidakpuasan  publik  terhadap  kualitas.  (3)  Akuntabilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada  para  pejabat  politik  yang  dipilih  oleh  rakyat.  Asumsinya  ialah  bahwa  para pejabat  politik  tersebut  karena  dipilih  oleh  rakyat,  dengan  sendirinya  selalu memprioritaskan  kepentingan  publik,  konsisten  dengan  kehendak  publik.  (4) Responsivitas,  yaitu: kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  dan  mengembangkan  program-program pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  aspirasi  masyarakat. Secara  singkat  responsivitas  di  sini  menunjuk  pada  keselarasan  antara  program  dan kegiatan  pelayanan  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  (5)  Responsibilitas, yaitu: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
Menurut  Tonubessy  (2011),  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja DPRD  adalah:  (1)  Kapasitas  pribadi  anggota  DPRD,  kapasitas  pribadi  berkaitan dengan  sejumlah  pengalaman  yang  diperoleh  secara  sengaja  ataupun  tidak  sengaja melalui  pendidikan  formal  atau  informal.  (2)  Tingkat  pendidikan  seorang  turut menentukan  kapasitas  dan  kualitas  Dewan  dalam  mengemban  tugas  yang dipercayakan,  yang  dilihat  secara  empirik  tingkat  pendidikan  para  anggota  dewan cukup  beragam,  jika  dikaitkan  dengan  tugas  yang  harus  dijalankan  oleh  setiap anggota DPRD. Sehingga dibutuhkan kualitas individu yang benar-benar memahami dan  mampu  menjalankan  tugasnya  sebagai  wakil  rakyat.  (3)  Peran  partai  politik dalam menjalankan fungsinya bertanggung jawab menyiapkan kader sehingga dapat menjalankan peranan sebagai wakil rakyat.

## e-ISSN: 2614-6002

## Pengukuran Kinerja
Untuk dapat mengukur kinerja organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan, sehingga  indikator  ukuran  kinerja  itu  tentu  dapat  mereflesikan  tujuan  dan  misi organisasi yang bersangkutan, karena itu berbeda yang satu dengan yang lain.

## Akuntanbilitas dan Pengawasan Dewan
Akuntanbilitas  adalah  kemampuan  memberi  jawaban  kepada  otoritas  yang lebih  tinggi  atas  tindakan  seseorang/sekelompok  orang  terhadap  masyarakat  luas dalam suatu organisasi, Syahruddin ( 2002: 8). Sedangkan menurut Turner dan Hulme (1997) Akuntanbilitas  adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan  pada  pertanggung  jawaban  vertikal  (otoritas  yang  lebih  tinggi), akuntanbilitas pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan keuangan kepada lembaga  atau  orang  yang  berkepentingan  yang  sah,  lembaga  atau  orang  termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum (Devas,dkk,1987:279-280). Dewan sebagai legeslatif perlu mengerti dan memahami pedoman  akuntanbilitas  instansi  pemerintahan  agar  dapat  menjalankan  fungsinya dalam  mengawasi  tahapan  penyusunan  hingga  laporan  pertanggung  jawaban keuangan  daerah  (APBD.  Kegagalan  dalam  menerapkan  standar  operasional prosedur  akuntanbilitas  mengakibatkan  pemborosan  waktu,  sumber  dana  dan sumber-sumber  daya  yang  lain,  penyimpangan  kewenangan,  dan  menurunkannya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

## Transparansi dan Informasi Pengawasan Dewan
Transparansi publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaanya,  serta  hasil-hasil yang  dicapai.  Transparansi  merupakan  salah  satu  prinsip  dari good  governance , Asumsi yang dapat dirumuskan, semakin Transparansi kebijakan publik, yang dalam hal  ini  APBD,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  akan  semakin  meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

## Politik dan kinerja Dewan dalam pengawasan APBD
Dalam  pemerintahan  tidak  terlepas  dengan  kepentingan  politik,  kondisi kemitraan  badan  legeslatif  dan  eksekutif,  dalam  setiap  dekade,  pemerintahan senantiasa diwarnai dengan adanya pertentangan antara isu politik liberal dan politik yang  berdasarkan  pada  pemurnian  pancasila  dan  Undang-undang  dasar  1945.lebih mempengaruhi  pembangunan  sistem  pemerintahan  yang  tepat,  tidak  adanya konspirasi  politik,  dan  kerjasama  yang  dibangun  sehingga  kinerja  Dewan  kadang lebih  mengarah  ke  politis,  sehingga  hal  ini  diharapkan  dapat  menjadi  perubahan sistem  kinerja  anggota  dewan  terhadap  sistem  kinerja  eksekutif  untuk  lebih transparan,akuntabel  dan  mendapat  dukungan  masyarakat  melalui  kinerja  lembaga DPRD (Wahyu komorotomo.1996). Political background merupakan latar belakang dari  pengalaman  seseorang  dalam  berkecimpung  di  dunia  politik,  partai  politik  dan
e-ISSN: 2614-6002
parlemen  (legilatif)  merupakan  dua  aktor  utama  yang  memperoleh  mandat  dari masyarakat sipil berperan mengorganisasi kekuasaan dan meraih kontrol atas Negara untuk  kepentingan  masyarakat. Political  background merupakan  pedoman  bagi anggota  DPRD  dalam  menjalankan  peran  khususnya  yaitu  pengawasan  keuangan daerah (APBD), (Witono dan Baswir, 2003 dalam Mustika 2011).

## Keuangan Daerah
Menurut  Peraturan  pemerintah  No.  58  Tahun  2005  tentang  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan berhubungan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan  menurut  Halim  (2004:18)  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai dengan  uang,demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai  ketentuan/peraturan perundang-undangan yag berlaku.

## Pendidikan Dewan
Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional,Pendidikan  adalah  Usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,pengendalian diri,kepribadian  ,kecerdasan  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Strata  pendidikan  merupakan  tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh setiap anggota dewan berupa pendidikan yang mulai  SD  sampai  dengan  perguruan  tinggi  dan  pendidikan  nonformal.  Strata pendidikan  ini  sangat  penting  untuk  diperhatikan  karena  strata  pendidikan  yang dimiliki  oleh  seseorang  sangat  berpengaruh  terhadap  pola  pikir,  tindakan  dan  peran seseorang dalam suatu masyarakat atau organisasi.   Dalam  penelitiannya  Nuru  Dan Mawikere (2013) bahwa Anggota DPRD harus dapat memahami tentang pengelolaan keuangan  daerah  melalui  pendidikan  atau  pelatihan  dan  seminar  sehingga  dapat memberikan  nilai  tambah  bagi  anggota  DPRD  dalam  memahami  tugas  dan fungsinya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  yang alamiah (Moleong, 2005).
Untuk  dapat  menjelaskan  kinerja  dewan  dalam  Pendekatan  kualitatif  dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendiskripsikan  pemahaman  atas  fenomena
e-ISSN: 2614-6002
pengawasan  anggaran  dengan  berfokus  pada  kinerja  anggota  legislatif,  adalah penelitian kualitatif dengan studi fenomena. Oleh karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka dilakukan observasi langsung untuk mendapatkan kondisi alamiah  di  lapangan (natural  seeting ).  Data  wawancara  dan  data  dokumentasi  hasil penelitian  dilakukan  analisis  dan  validasi.  Analisis  terdiri  dari  organisasi  data, pemahaman  untuk  menemukan  tema  dan  interpretasi  dengan  dikaitkan  pada teori/konsep  maupun  hasil-hasil  penelitian  sebelumnya.  Validasi  dilakukan  dengan triangulasi  dari  beberapa  sumber  data.  Hasil  penelitian  berupa  diskripsi  yang menjawab  atas  pertanyaan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  yang  dijadikan  sumber data adalah anggota DPRD Kabupaten Bima sebagai informasi kunci (key-informan) yang  menggunakan  data  primer  adalah  data  yang  secara  langsung  diperoleh  dari sumbernya,  melalui  observasi  dan  wawancara  dengan  sumber  informasi  terpilih. Data sekunder yang diperoleh tidak secara langsung sumbernya, melalui   dokumen- dokumen atau catatan tertulis, Data yang tertulis yang bersumber dari dari dokumen. Data  documenter  yaitu  data  atau  gambaran  tentang  lokasi  penelitian  yang  meliputi: keadaan geografis, demografis, ekonomi dan social budaya serta keadaan DPRD baik yang bersifat data statis maupun yang bersifat dinamis.
Subyek  penelitian  adalah  seluruh  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  yang berjumlah  45  orang,  sesuai  dengan  penelitian  ini  tidak  menggunakan  sampel. Penelitian Kualitatif bertolak dari asumsi bahwa realitas empiris terjadi dari konteks sosial-kultur  yang  saling  terkait  satu  sama  lain.  Menurut  Moleong  (2007:  90) Informan  adalah  orang  yang  dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi  tentang situasi dan kondisi penelitian. Jadi, informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.
Untuk  menggambarkan  fenomena  sosial  holistik  tersebut,  penelitian menggunakan  dokumen-dokumen  dan  informan  penelitian  sebagai  sumber  utama dan data informasi.  Informan penelitian sebanyak 8 orang,  yang dipilih secara acak (random),  informan  utamanya  5  orang  kabupaten  Bima  yang  tersebar  dimasing- masing  anggota  (komisi  1,  komisi  2,  komisi  3,  komisi  4  dan  anggota  Badan Anggaran)  sementara  itu  informan  triangulasi  diambil  dari  3  orang  yang  aktif ditengah masyarakat yang sering memberikan saran serta kritis terhadap DPRD yang terdiri  dari  pengamat  politik,  LSM  dan  Akademisi.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara  mendalam  dengan  anggota  DPRD,  Ketua  Komisi  DPRD, anggota  Banggar,  pengamat  politik,  LSM  dan  Akademisi  yang  terpilih  secara random,  dengan  tujuan  semua  anggota  berpeluang  untuk  menjadi  informan.  Untuk memperoleh  data  yang  akurat  mengenai  penganggaran  dan  pengawasan  sebagai pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  DPRD,  maka  penelitian  ini  mengumpulkan  data  dari beberapa unsur yang terkait dari penelitian ini dengan lebih melihat penyelenggaraan pemerintahan  daerah  serta  mengetahui  Kinerja  DPRD  Kabupaten  Bima.  Untuk mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  pertanyaan  untuk memperoleh  informasi  yang  diharapkan.  Selain  itu  juga  penulis  mengadakan
observasi/pengamatan dan chek list secara langsung dalam rangka mengumpul data- data  tertentu  yang  di  inginkan,  dan  sebagai  pelengkap  data  dalam  penelitian  ini menggunakan studi kepustakaan.
Teknik  analisa  data  menurut  Moleong  (2004)  yaitu  dipadukan  dan  dianalisi secara  kualitatif  dengan  memberikan  interpretasi/penafsiran  atas  fakta-fakta tersebut.Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan memberi penafsiran mengenai situasi dan kondisi yang  terjadi  dengan  dilakukan  secara  induktif  berdasarkan  data  yang  diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk ditarik suatu kesimpulan .

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Organisasi DPRD Kabupaten Bima
DPRD Kabupaten Bima yang berjumlah 45 orang yangditetapkan pada tgl 9 April  2014,berdasarkan  hasil  pilihan  rakyat,  dari  12  partai  politik  peserta  pemilu 2014  hanya  partai  politik  yang  mengirimkan  wakilnya  di  DPRD  Kabupaten  Bima satu  Parpol  yakni  PKPI  pada  pemilu  kali  ini  belum  berhasil  mengutuskan  satupun wakilnya,  jumlah  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  periode  2014-2019  mengalami penambahan  5  (Lima)  anggota  dibanding  periode  sebelumnya,  hal  ini  terkait perubahan  aturan  pemilihan  umum  yang  diselenggarakan  KPU  (Komisi  Pemilihan Umum) yang dimana penambahan Daerah Pemilihan (Dapil), yang dari empat Dapil menjadi Lima Dapil.
Dari total 45 kursi yang ada, Partai Amanat Nasional (PAN) berada diurutan pertama dengan meraih 7 kursi mengungguli partai Golkar yang kini berada diurutan kedua  dengan  meraih  6  kursi.  Diurutan  ketiga  ditempati  Partai  Demokrat  yang mampu meraih 5 kursi,sementara itu partai Gerindra, PKS, Hanura, dan PPP masing- masing meraih 4 kursi, untuk Partai Nasdem Dan PKB masing-masing memperoleh 3  kursi,  sedangkan  PDI-P  dan  PBB  masing-masing  2  kursi.  Adapun  komposisi Anggota DPRD berdasarkan keterwakilan Dapil meliputi Dapil 1 sebanyak 12 orang, Dapil  II  sebanyak  Lima  orang,  Dapil  III  sebanyak  9  orang,  Dapil  IV  sebanyak  10 orang, dan Dapil V sebanyak 9 orang.
Partai  Politik  adalah  wahana  bagi  setiap  warga  Negara  dalam  menyalurkan dan  memperjuangkan  aspirasi  politik  dan  mewujudkan  cita-cita  pembangunan, melalui  partai  politik  maka  seorang  wakil  rakyat  harus  mengintegrasikan  diri kedalam instrument perjuangan baru di gedung DPRD, yakni fraksi, Eksistensi fraksi amat  penting  dan  strategis,  karena  fraksi  merupakan  kepanjangan  tangan    dari masing-masing  partai  politik  sebagaimana  ketentuan  tata  tertib  DPRD,  fraksi merupakan  pengelompokkan  anggota  DPRD  berdasarkan  partai  politik  yang memperoleh  kursi  sesuai  jumlah  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kebupaten Bima periode 2014-2019 sebanyak empat komisi , maka berdasarkan  peta  politik  hanya  partai  PAN  dan  Partai  Golkar    membentuk  fraksi
utuh, sedangkan partai politik lainnya diharuskan bergabung dengan fraksi utuh yang sudah ada atau membentuk fraksi gabungan sendiri yang jumlahnya tidak lebih dari dua fraksi gabungan.
1. Pimpinan DPRD kabupaten Bima.
Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Bima  sebanyak    4  (empat)  orang,  yakni  ketua dan 3 wakil ketua, sesuai dengan ketentuan unsur pimpinan DPRD berasal dari partai politik  yang  memperoleh  suara  terbanyak  pertama  ketua  yang  berasal  dari  Partai Amanat nasional dan terbanyak 2, 3, dan 4.masing-masing sebagai wakil ketua yang berasal  dari  partai  Golkar,  Demokrat,  dan    Gerindra.  Untuk  menjalankan kepemimpinan  ditengah  perbedaan  warna  politik  dan  ideologi  sangatlah  tidak mudah,  butuh  kesabaran  dan  kearifan  dan  kebijaksanaan  dalam  merespon  setiap dinamika  yanag  berkembang  selama  persidangan  maupun  dalam  berbagai  tahapan pembahasan,  persoalan  di  DPRD,  dalam  pelaksanaan  tugas  pimpinan  DPRD  tidak bersifat  personal  tapi  bersifat  kolegtif  dan  kolegial,  oleh  karena  selama  setahun menjalankan  tugasnya  sebagai  pimpinan  Kabupaten  Bima  sehingga  turut  memberi andil dalam mendorong dinamika positif kinerja DPRD secara keseluruhan.
2. Badan Musyawarah ( Banmus )
Badan  Musyawarah  (Banmus),  merupakan  alat  kelengkapan  DPRD  yang bersifat  tetap  yang  dibentuk  pada  awal  jabatan  DPRD.  Banmus  terdiri  atas  unsur- unsur  fraksi  berdasarkan  perimbangan  jumlah  anggota  dan  paling  banyak  setengah dari  jumlah  anggota  DPRD.  Jumlah  anggota  Badan  Musyawarah  (Banmus),  DPRD kabupaten  Bima  periode  2014-2019  sebanyak  19  (sembilan  belas)  orang  ditambah Sekretaris  DPRD  selaku  sekretaris  bukan  anggota.  Untuk  posisi  ketua  dan  wakil ketua  Banmus  harus  langsung  dari  ketua  dan  wakil  ketua  DPRD.  Program  kerja DPRD  disusun  untuk  satu  tahun  dinas  yang  dibagi  dalam  masa  siding  1  (pertama), untuk  bulan  Januari  sampai  April,  masa  sidang  ke  2  (dua),  untuk  bulan  Mei  dan Agustus, dan masa sidang ke 3 (Tiga), untuk bulan sampai Desember, program kerja tahunan tersebut menjadi panduan utama bagi Banmus untuk menyusun jawal rapat dan kegiatan  bulanan, disamping adanya usulan jadwal dari pemerintah daerah serta respon  terhadap  dinamika  lain  yang  berkembang  dalam  pelaksanaan  tugas  maupun aspirasi masyarakat lainnya.
3. Badan Anggaran (Banggar)
Badan  Anggaran  atau  disebut  dengan  Banggar  merupakan  ujung  tombak pelaksanaan  fungsi  anggaran,  karena  pembahasan  dan  penyusunan  APBD  setiap tahunnya pasti melewati pembahasan ditingkat  Banggar.  Banggar DPRD  kabupaten Bima periode 2014-2019 dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang ditetapkan  dengan  keputusan  DPRD  nomor  14  tahun  2015,  keanggotaan  Banggar terdiri  dari  20  orang  empat  pimpinan  Banggar  yang  karena  jabatannya  langsung dipimpin oleh Ketua DPRD kabupaten Bima, dan 16 orang lainnya yang terdiri dari masing-masing fraksi dan satu dari sekretaris Dewan.
B. Kinerja Dewan 1. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja a. Pendidikan
Menyangkut masalah pendidikan dan sumber daya anggota DPRD kabupaten Bima, berdasarkan pengamatan dan wawancara, secara umum dapat dikatakan masih rendah  tingkat  pengetahuan  dalam  hal  ini  dapat  diukur  dari  latar  belakang pendidikan, pengalaman dibidang organisasi politik dan penganggaran. Menurut UU No.  20  pasal  1  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  pendidikan  adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar    secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan keagamaan, kepribadian, kecerdasan akhlak, dan  pengendalian diri.
Salah satu tujuan pendidikan adalah menjawab tantangan sosial, ekonomi dan keadilan dalam perspektif ini pendidikan diarahkan lebih mengenali dan menjelaskan masalah-masalah yang menghasilkan jawaban-jawaban  yang berdasarkan pada etika (Purwanto,  1992),  yang  pada  hakikatnya  pendidikan  adalah  pelibatan  politik  yakni mampu dan berpartisipasi dalam proses sosial, politik dan ekonomi, oleh karena itu perolehan  pengetahuan  dan  keterampilan  bukan  untuk  dirinya  sendiri  dan  bukan demi  ilmu  pengetahuan  itu  sendiri  tetapi  untuk  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat.
Tabel 1 Anggota DPRD Kabupaten Bima, Berdasarkan Pendidikan
PARTAI Pendidikan JUMLAH SLTA S1 S2 PAN 1 6 0 7 GOLKAR 2 4 0 6 DEMOKRAT 1 4 0 5 GERINDRA 0 4 0 4 PKS 1 3 0 4 HANURA 1 3 0 4 PPP 1 3 0 4 NASDEM 1 2 0 3 PKB 1 1 1 3 PDI-P 2 1 0 3 PBB 2 0 0 3 JUMLAH 28,80% 68,90% 02,30% 100%
Sumber: Sekretariat DPRD 2015.
Dalam  biografi  data  para  anggota  menunjukkan,    bahwa    sebagian  besar anggota  DPRD  kabupaten  Bima  yang  mengenyam  pendidikan  SLTA  sebanyak  13 orang,  S1 sebanyak 31 orang dan S2 sebanyak 1 orang. bahwa perbedaan pendidikan berkaitan  erat  dengan  perbedaan  karakteristik  sosial  lainnya,  dengan  demikian apabila tingkat pendidikan dijadikan sebagai indikator mengenai tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat, maka dapat  disimpulkan bahwa secara umum bahwa anggota dewan  yang memiliki
e-ISSN: 2614-6002
pendidikan  yang  lebih  tinggi  akan  lebih  memahami  teknik    dan  mekanisme  kinerja anggota  DPRD  (Miftha,1989).  Arti  pentingnya  pendidikan  ialah  memberikan pengetahuan  yang  luas  dan  mendalam,  melatih  manusia  berfikir  rasional  dan menggunakannya  dalam  kehidupan  sehari-hari  serta  memberikan  kemampuan  dan keterampilan untuk merumuskan pikiran dan pendapatnya (Josep, 1991).
Disamping  pendidikan  formal  anggota  DPRD  juga  harusnya  dibekali  oleh pendidikan  non  formal  yaitu  Pendidikan  Nonformal  merupakan  jalur  pendidikan  di luar  pendidikan  formal,  berbentuk  kegiatan  belajar  secara  mandiri  yang  dapat dilaksanakan  secara  terstruktur  dan  berjenjang.  Pendidikan  nonformal  meliputi  : pendidikan  kecakapan  hidup,  pendidikan  kepemimpinan,  pendidikan  pemberdayaan perempuan,  pendidikan  keterampilan  dan  latihan  kerja.  Satuan  pendidikan  non formal  terdiri  atas  lembaga  kursus,  lembaga  pelatihan,  kelompok  belajar  dan  pusat kegiatan  belajar  masyarakat,  melalui  kursus-kursus  dan  pelatihan.  Seperti  yang dikemukakan oleh anggota komisi empat Muhammad Natsir bahwa:
“ Pendidikan  anggota  dewan  bukanlah  suatu  masalah  untuk  dijadikan parameter  kinerja  anggota  dewan,  tetapi  bagaimana  mereka  mampu menghimpun suara terbanyak untuk partainya ”.
Untuk  menghimpun  suara  terbanyak  di  butuhkan  skill,  bagaimana mempengaruhi orang agar mau mengikuti pola pikir, yang semuanya itu berasal dari pendidikan, proses pendidikan melalui pembelajaran akan membantu untuk memiliki kekuatan  spritual  dan  keagamaan  juga  akan  memiliki  pola  pikir    yang  bijak  serta, memiliki kesiapan dan memahami betul apa yang menjadi dasar/azas hidupnya serta apa yang bisa dia percayai. Sementara itu dari segi kepribadian menurut Mudyahardo 2009),  proses  belajar  itu  akan  membentuk  pribadi  seseorang  lebih  matang,  karena belajar  tidak  hanya  memberi  ilmu  pengetahuan  sehingga  seseorang  cerdas  dan terampil,  tetapi  juga  ada  pengalaman  baru  dan  pemahaman  baru  setiap  kali  ada proses itu.
Yudoyono  (2000) menyatakan bahwa tingkat  pendidikan memiliki  pengaruh terhadap  peran  dan  kinerja  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah.  Tingkat pendidikan seorang aktor politik akan berpengaruh terhadap kemampuan memahami permasalahan  baik  secara  teknis  maupun  non-teknis.  Semakin  tinggi  pendidikan seorang  politikus  maka  semakin  baik  pula  kecakapan  berpolitiknya.  Menurut Indriantoro  dan  Supomo  (1999)  bahwa  pengetahuan  diperoleh  dari  pendidikan  dan pengalaman.  Dimana  pengetahuan  akan  memberikan  kontribusi  yang  lebih  baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai di bidang tugasnya.
Hal  senada  dilontarkan  dari  kalangan  Akademisi  Syarif  Ahmad  yang  juga pengamat politik di Kabupaten Bima, mengatakan bahwa:
“ Walaupun pendidikan bukanlah faktor utama untuk menjadi anggota dewan, tetapi  yang  terjadi  pada  umumnya  buruknya  kinerja  anggota  dewan Kabupaten  Bima  yang  paling  mendasar  adalah  pengetahuan  dan  SDM  nya kurang, karena hal tersebut akan didapati melalui pendidikan, mungkin  kita

## e-ISSN: 2614-6002
bisa  melihat  beberapa  dapil  atau  kecamatan  yang  secara  infrastrukturnya terbelakang  dengan  melihat  perwakilan  anggota  DPRD  yang  terpilih  yang dimana  perwakilannya,  yang  pada  tingkat  pendidikan  nya,  pada  umumnya SLTA, serta tidak disertai berbagai pengalaman ”.
Anggota  DPRD  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah,  dan perwakilan  masyarakat  merupakan  representasi  yang  mewakili  kepentingan  publik, sekarang  seharusnya  dan  sewajarnya  lebih  terlibat  dalam  manajemen  pemerintahan dan  pembangunan.  Era  Otonomi  Daerah  saat  ini  membuka  keleluasaan  yang  cukup besar  bagi  para  anggota  DPRD    menjalankan  fungsinya.  Kinerja  anggota  DPRD tidak  hanya  diukur  dari  berapa  banyak  Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang  mereka keluarkan  ataupun  kualitas  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Tetapi  kinerja  mereka  juga dapat  dilihat  dari  segi  responsifitas  dan  inisiatif  untuk  menanggapi  permasalahan yang  ada  di  masyarakat.  Banyak  isu-isu  yang  harus  ditanggapi  dengan  serius  oleh para  anggota  DPRD  yang  membutuhkan  pemahaman  dan  pengetahuan  yang  luas tentang  isu-isu  yang  ada  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu  beratnya  tanggung  jawab tanpa diikuti oleh kualitas sumber daya manusia yang bermutu, maka kualitas produk serta  sikap  yang  dihasilkan  DPRD  belum  tentu  mencerminkan  kehendak  dan kebutuhan  masyarakat  secara  keseluruhan,  bahkan  bisa  berseberangan  dengan aspirasi masyarakat.
Kualitas  SDM  itu  sendiri  salah  satunya  adalah  dari  faktor  latar  belakang pendidikan.  Dengan  pendidikan  yang  baik  dan  sesuai  dengan  bidangnya  maka mereka  bisa  mencapai  apa  yang  disebut  sebagai  kematangan  intelektual  dan kematangan  emosional.  Kedua  unsur  tersebut  merupakan  bagian  dari  kemampuan seseorang  untuk  merespon  atau  bereaksi  terhadap  suatu  fenomena  tertentu  dan mencari  jalan  keluar  sesuai  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan  yang dikuasai.

## b. Pengalaman Politik
Pengalaman  dalam  partai  politik  ini  sangat  berpengaruh  terhadap pelaksanaan tugas  pokok dan fungsi  diembani  anggota dewan sebagai  wakil rakyat. Karena  bagaimana  pun  pengalaman  ini  sangat  menentukan  tingkat  kematangan dalam  berpolitik,  pengalaman  dalam  partai  politik  ini  dapat  dilihat  dari  lamanya anggota  dewan  aktif  dalam  organisasi  politik  partainya,  terlihat  dari  beberapa anggota dewan yang belum lama berkecimpung didunia politik. Sebagai mana telah dikemukakan oleh anggota DPRD Aminullah, mengatakan:
“ Bahwa  pengalaman  anggota  DPRD  dalam  politik  sangat  berpengaruh terhadap  kinerja  yang  akan  diembaninya  karena  pengalaman  politik behubungan  langsung  pada  tugas-tugas  dewan,  dan  bagaimana  memediasi, karena  inti  dari  pada  kinerja  dewankan  lebih  pada  mewakilkan  aspirasi masyarakat “.
Hal  senada  pun  diutarakan  oleh  ketua  komisi  I  dari  fraksi  PAN.  Fahrirahman, mengatakan  bahwa :
“ Pengalaman anggota DPRD dalam politik, sangatlah penting karena peran partai politik lebih mengarah dalam menentukan keputusan di DPRD, karena dalam perakteknya lebih mengarah pada mekanisme kesepakatan fraksinya ” Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problema yang ditemukan  dalam  pekerjaan  ,  yang  mendorong  seseorang  untuk  menjadi  inovator, yang  bersediah  merubah  diri,  karena  belajar  terus  menerus    dari  lingkungan, pengalaman  tidak  sekedar  berhenti  dalam  alam  pikiran,  tapi  diwujudkan  dalam emosi,  sikap,  perbuatan,  pandangan  keterampilan,  setiap  pengalaman  seharusnya menyumbangkan  sesuatu  pribadi  dan  pengalaman  berikutnya  yang  sifatnya  lebih dalam  dan  lebih  luas  pendidikan  dan  pengalaman  menuntun  berfikir  sehingga bertindak benar dan bijaksana.
Pengalaman  dan  pendidikan  sering  digunakan  secara  bersamaan,  karena kombinasi  antara  pengalaman  dan  pendidikan  dapat  menciptakan  kemampuan tersendiri  dalam  melaksanakan  tugas-tugas.  Orang  yang  berpengalaman  telah mempraktekkan  teori  yang  pernah  diperoleh  dari  belajar  atau  pendidikan.  Dengan demikian  perpaduan  antara  pengalaman  dan  pendidikan  akan  lebih  meningkatkan mutu  pekerjaan  atau  tugas-tugas  dalam  aktivitasnya.  "Pengalaman  kerja  membuat seseorang  dapat  meningkatkan  pengetahuan  teknis  maupun  keterampilan  kerja dengan  mengamati  orang  lain,  menirukan  dan  melakukan  sendiri  tugas-tugas pekerjaan  yang  ditekuni.  Dengan  melakukan  pekerjaan  secara  berulang  ulang, seseorang  akan  lebih  mahir  melaksanakan  tugasnya  dan  terbuka  peluang  untuk memperoleh cara kerja yang lebih praktis, efisien, produktif'. (Ambar, 2004).
1. Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bima.
a. Kinerja DPRD Dalam Fungsi Legislasi.
Fungsi  legislasi  adalah  fungsi  strategis  yang  menempatkan  DPRD  sebagai lembaga terhormat dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat sekaligus sebagai fungsi perjuangan untuk menentukan keberlangsungan masa depan daerah,  bangsa,  dan  Negara.  Fungsi  legislasi  DPRD  berwenang  membentuk Peraturan Daerah (PERDA) bersama Kepala daerah, dalam implementasi perda dapat dikelompokkan  dalam  dua  jenis  yaitu:  (1)  Perda  Dalam  kelompok  Rutin,  yang meliputi  Perda  APBD,  Perda  APBD  perubahan,  Perda  Pertanggung  Jawaban pelaksanaan APBD;  dan (2)  Perda  Insidental,  yang meliputi  Perda Retribusi, Pajak, Reklame dan penanggulangan Bencana Alam.
Pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD mencerminkan tingkat keotonomian suatu  daerah  produk  dan  fungsi  legislasi  adalah  peraturan  dan  peraturan  tata  tertib internal  DPRD.  Peraturan  Daerah  itu  sendiri  merupakan  kunci  utama  dalam melaksanakan  Desentralisasi  sehingga  keberhasilan  DPRD  didalam  menjalankan fungsi legislasi akan mempunyai arti yang sangat strategi bagi pemerintahan daerah. Fungsi  legislasi  bermakna  penting  dalam  menentukan  arah  pembangunan  dan pemerintahan  daerah,  sebagai  dasar  perumusan  kebijakan  publik  didaerah,  serta sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat
e-ISSN: 2614-6002
daerah.  Dalam  konteks  ini  diperlukan  adanya  peraturan  daerah  yang  aspiratif  dan responsif. Saat ini sering terdengar keluhan masyarakat bahwa peraturan daerah yang dibuat  pemerintah  daerah  bersama  DPRD,  sangat  membebani  masyarakat  dan membatasi  ruang  gerak  masyarakat,  padahal  idealnya  peraturan  daerah  penggerak utama  bagi  perubahan  mendasar  yang  diperlukan  daerah  sehingga  dapat mempercepat terwujudnya demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat didaerah.
Ukuran  tingkat  responsif  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsi  legislasi  maka dapat  dilihat  berapa  banyak  keputusan  yang  diambil  oleh  DPRD,  tabel  dibawah  ini menunjukkan jumlah keputusan DPRD
Tabel 2 Jumlah Keputusan DPRD 2014-2015 Jenis Keputusan 2014 2015 Peraturan Daerah (PERDA) 6 4 Keputusan DPRD 8 9 Jumlah 14 13 Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Bima
Adapun  rincian  mengenai  rancangan  peraturan  yang  telah  disepakati  oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diuraikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3 Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bima 2014-2015 Tahun Nomor Tentang 2014 01 Tentang penaggulangan Bencana Daerah 02 Pertanggung Jawaban     APBD, Kabupaten Bima 2013 03 Perubahan APBD kabupaten Bima tahun anggaran 2014 05 Tentang pengelolaan pendidikan 06 Tentang pengelolaan dana desa 2015 01 Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak 02 Tentang pertanggung Jawaban APBD 2014 03 Perubahan APBD tahun anggaran 2014 04 Retribusi perizinan
Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Bima
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa kinerja DPRD Kabupaten Bima dalam fungsi legislasi masih kurang karena dalam menyusun Peraturan Pemerintah Daerah masih  sangat  minim,  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  aktivitas  DPRD  dalam merencanakan,  mengajukan  dan  membahas  rancangan  peraturan  daerah.  Ketentuan Undang-undang  menyatakan  bahwa  rancangan  peraturan  daerah  dapat  berasal  dari Bupati atau DPRD, namun demikian seharusnya DPRD lebih proaktif dan responsif dalam fungsi legislasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan rancangan yang  sama,  maka  yang  dibahas  rancangan  peraturan  daerah  yang  disampaikan  oleh
e-ISSN: 2614-6002
DPRD,  sedangkan  rancangan  peraturan  daerah  oleh  Kepala  Daerah  digunakan sebagai  bahan  untuk  dipersandingkan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penempatan rancangan  peraturan  daerah  dari  DPRD  dalam  urutan  pertama  yang  harus  dibahas terlebih  dahulu  untuk  memberikan  penguatan  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi legislasi  daerah  dalam  arti  DPRD  memberi  peluang  dan  kewenangan  yang  luas dalam pembentukan peraturan daerah. Sebagai  Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah salah  satu  tugas  dalam  membentuk  Peraturan  daerah  haruslah  memiliki  kepekaan dalam merespon dan menampung aspirasi yang berkembang dimasyarakat.
Berdasarkan  pengamatan,  DPRD  dalam  membahas  rancanagan  peraturan daerah  belum  memperhatikan  sungguh-sungguh  potensi  dan  aspirasi  masyarakat. Pemberian  ruang  kepada  masyarakat  daerah  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembentukan  dan  penentuan  peraturan  daerah  merupakan  amanah  Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintah Daerah, Pasal  39 ayat  (1) menjelaskan bahwa” masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam penyiapan atau pembahasan  rancangan  Perda.  Hal  ini  juga  ditegas  dalam  pemebentukan  peraturan perundang-undangan,  pasal  96  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “masyarakat  berhak memberikan  masukan  secara  lisan  maupun  tertulis  dalam  pembentukan  peraturan Perundang-undangan” kedua Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa masyarakat  didaerah  memiliki  hak  berpartisipasi  dalam  proses  pembahasan rancangan peraturan daerah.
b. Kinerja DPRD Dalam Fungsi Penganggaran.
Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan  dan  penetapan  Anggaran  dan  pendapat  Dan  Belanja  Daerah  (APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah. Tahapan penyusunan APBD diagendakan sesuai  dengan  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006.  Salah  satu peran  DPRD  menurut  perundang-undangan  nomor  32  tahun  2004  adalah  fungsi pengaggaran,  Dalam  fungsi  penganggaran  DPRD  memiliki  kewenangan  untuk menyetujui  atau  menolak  dan  menetapkan  RAPBD  yang  diajukan  oleh  pihak eksekutif  menjadi  APBD,  pengetahuan  DPRD  terhadap  mekanisme  penyusunan anggaran  mulai  dari  tahap  pengetahuan  DPRD  sampai  pada  tahap  pertanggung jawaban  serta  pengetahuan  DPRD,  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengelola keuangan daerah APBD.
Proses  penganggaran  diawali  APBD  dari  pembahasan  kebijakan  Umum, APBD  (KUA),  pembahasan  rancangan  APBD  yang  diajukan  oleh  kepala  daerah, sampai  pelaksanaan  dan  pertanggung  jawaban  peraturan  daerah  tentang  APBD seiring  proses  pelaksanaan  APBD,  Anggota  DPRD  juga  berwenang  melakukan pengawasan  kinerja  pemerintah  daerah  didalam  pendayagunaan  sumberdaya  APBD dari perspektif politik, oreintasi dasar dari peranan DPRD dalam pengaggaran daerah saat  ini  berhadapan  dengan  isu-isu  krusial  pemerintahan  daerah  yang  berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan
e-ISSN: 2614-6002
dasar dibidang pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
Dalam situasi demikian DPRD selalu dituntut untuk mencari upaya perbaikan pemerintah  daerah  dari  sisi  pengelolaan  keuangan  daerah.  Anggota  DPRD,  sebagai wakil  rakyat  diharapkan  mampu  merepresentasikan  aspirasi  dan  kepentingan  warga kedalam  proses  pengaggaran  daerah.  Ethos  dan  hasil  kerja  anggota  DPRD,  yang demikian akan meningkat kepastian modal politik yang memang dibutuhkan anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. Sehubungan dengan fungsi penganggaran oleh  DPRD  maka  sesuai  dengan  hasil  check  list  dengan  anggota  banggar  DPRD Kabupaten Bima menyatakan bahwa:
‘” Fokus  sorotan  DPRD  dalam  ketidaktepatan  waktu  menyampaikan Kebijakan  Umum    APBD  (KUA)  oleh  eksekutif  terhadap  DPRD,  dan keterlambatan  penyampaian  SKPD  yang  dimana  tahun  2015  ini  merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) yang terakhir dari 2011-2015 dikabupaten Bima ”.
Untuk  mewujudkan  semua  agenda  pembangunan,  diharapkan  kinerja  dari pihak  eksekutif  dan  legislatif,  ketepatan  waktu  yang  harus  disesuaikan  jadwal penyampainnya,  hal  yang  samapun  disampaikan  oleh  anggota  dewan  Edi  Muhlis. pada  rapat  penetapan  APBD  tahun  2015,  rapat  paripurna  beberapa  kali  ditunda, lantaran ada beberapa fraksi yang tidak mampu menyelesaikan tugas masing-masing fraksi,  alasannya,  karena  banyak  anggota  fraksi  yang  tidak  masuk  kerja,  sehingga waktu pembahasan tidak cukup ditingkat fraksi maupun komisi. Pengetahuan tentang anggaran  sebagai    proses  untuk  menyusun  rencana  pendapatan  dan  belanja  dalam jangka  waktu  tertentu.  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  merupakan  bagian  dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan  pembangunan  dan  pengambilan  kebijakan  di  Daerah.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Suryadin  komisi  III  (Tiga)  DPRD  kabupaten  Bima, menyatakan:
“ Dokumen  perencanaan  pembangunan  mempunyai  fungsi  strategis  karena menyangkut  pilihan  terhadap  program  kegiatan  dan  kebijakan  yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu setiap anggota DPRD seharusnya lebih memahami dan mengerti tentang penganggaran ”
Pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dapat  diartikan  sebagai  pengetahuan dewan  terhadap  mekanisme  penyusunan  anggaran  mulai  dari  tahap  perencanaan sampai pada tahap pertanggung jawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD).
Hal senada dilontarkan oleh dosen STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Politik) Bima Syarif Ahmad. menyatakan:
“ Bahwa  buruknya  kinerja  DPRD  dalam  pemahaman  tentang  anggaran, merupakan  kendala  dalam  menyusun  dan  menyepakati  APBD,  yang seharusnya  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  politik  lebih  diproritaskan

## e-ISSN: 2614-6002
dalam merekrut setiap calon anggota legislatif yang akan diusung oleh partai politik.  Karena  kemajuan  pembangunan  didasari  pada  tingkat  sumber  daya manusia,  bagaimana anggota  dewan melaksanakan tuntutan  rakyat  jikaulah visi,  misi  dan  sasaran  pembangunan  daerah  tidak  diketahui  oleh  anggota dewan Kabupaten Bima yang pada umumnya ”.
Kinerja  DPRD  dalam  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  sebagai  anggota dewan  tergantung  tingkat  pengetahuan.  hal  yang  mempengaruhi  kinerja  DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran yang dilihat dari sudut pandang individu anggota dewan  .buruknya  kinerja  dalam  suatu  organisasi  merupakan  jawaban  dari  hasil pengetahuan  yang  minim,  sebab  Proses  alokasi  anggaran  bukan  sekedar  proses administrasi,  tetapi  juga  politik.  Memastikan  anggaran  sesuai  prioritas  harus dilakukan  oleh  DPRD  sejak  penyusunan  rencana  jangka  menengah  daerah  hingga proses  KUA  dan  PPAS.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  mengidentifikasi dengan  jelas  alokasi  dana  dalam  anggaran  pemerintah  daerah  dengan  harapan  agar tidak terjadi penyelewengan.
Untuk  meningkatkan  kinerja  dalam  pengawasan  keuangan  daerah,  DPRD, harus  menguasai  keseluruhan  struktur  dan  proses  anggaran,  untuk  itu,  pengetahuan dasar  tentang  ekonomi  dan  anggaran  daerah  harus  dikuasai  oleh  anggota  DPRD. Pengetahuan  dewan  tentang  mekanisme  anggaran  ini  berasal  dari  kemampuan anggota  dewan  yang  diperoleh  dari  latar  belakang  pendidikannya  ataupun  dari pelatihan dan seminar tentang anggaran yang diikuti oleh anggota dewan.
Pengetahuan  anggaran  sangat  berpengaruh  dalam  menjalankan  fungsi legislatif  yang  dimana  akan    dipengaruh  dalam  pengambilan  kebijakan  nantinya, karena pendidikan yang tinggi pastinya akan lebih singkron pada pemahaman dalam melihat fenomena politik dan inipun akan berdampak pada kemajuan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan RPJMD karena muatannya lebih pada visi,misi,tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Bima.
c. Kinerja  DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.
Pengawasan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  publik  pengawasan dilakukan  untuk  menjamin  semua  kebijakan  program  dan  kegiatan  yang  dilakukan sesuai  aturan  yang  berlaku.  Pengawasan  keuangan  daerah,  dalam  hal  ini  adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah  /  APBD. Menurut Undang-undang nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  pasal  42  menjelaskan  bahwa DPRD,  mempunyai  tugas  dan  wewenang  melaksanakan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  Perda  dan  peraturan  perundfang-undangan  lainnya,  peraturan  kepada daerah,  APBD,  kebijakan  pemerintah  dalam  melaksanakan  program  pembangunan daerah  dan  kerja  sama  internasional  didaerah,  berdasarkan  undang-undang  tersebut dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pengawasan  keuangan  daerah  dilakukan  oleh DPRD berfokus pada pengawasan APBD.
Pada  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  juga  mengidentifikasikan  bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai anggaran
e-ISSN: 2614-6002
tersebut  sehingga  ketika  melaksanakan  fungsi  pengawasan  dibidang  anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan yang  mengatur  mengenai  anggaran  tersebut  sehinggga  anggota  dewan  dapat mengetahui apakah pelaksanaan angggaran telah sesuai dengan peraturan perundang- undagan yang ditetapkan atau tidak.
Pengawasan  anggaran  meliputi  seluruh  siklus  anggaran,  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  pertanggung  jawaban.  secara  sederhana pengawasan  anggaran  merupakan  proses  pengawasan  terhadap  kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perlu  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  seluruh  kebijakan  publik  yang  terkait  dengan  siklus  anggaran dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan berorentasi  pada  perioritas  publik.  Pengawasan  anggaran  secara  yuridis  telah  diatur baik ditingkat undang-undang, peraturan pemerintah maupun dalam peraturan daerah mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan, pengawasan  terhadap  anggaran  dijelaskan  dalam  peraturan  pemerintah  nomor  58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Sebagai wakil rakyat menurut Aminullah. Dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang sudah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD, mengatakan bahwa :
“ Kendala yang terjadi pada sistem pengawasan, tidak transparansinya unsur SKPD sehingga terjadi egoisme dalam menentukan kebijakan, maka dari itu dewan  seharusnya  lebih  punya  kapabilitas  intelektual  yang  memadai  dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kinerja legislatif ”
Transparansi  bermakna  tersedianya  informasi  yang  cukup,  akurat,  dan  tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Ketersediaan informasi seperti  itu,  masyarakat  dapat  ikut  sekaligus  mengawasi  sehingga  kebijakan  publik yang  muncul  bisa  memberikan  hasil  yang  optimal  bagi  masyarakat  serta  mencegah terjadinya  kecurangan  dan  manipulasi  yang  hanya  akan  menguntungkan  salah  satu kelompok,  masyarakat  saja  secara  tidak  proporsional.  Berkenaan  pada  tingkat kepuasan,  dalam  kinerja  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  tersebut, informan  dari  akademisi,  mengatakan  belum  puas,  dikarenakan  pada  umumnya anggota legislatif sekarang ini belum memahami fungsinya sebagai wakil rakyat.
Peranan  DPRD  selaku  wakil  rakyat,  seharusnya  lebih  memahami  yang menjadi  sasaran  pembangunan  Kabupaten  Bima  yang  termuat  dalam  RPMJD. RPJMD  merupakan  penjabaran  visi,  misi  dan  program  Kepala  Daerah  yang berpedoman  kepada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  serta memperhatikan  RPJMD  Propinsi  dan  RPJM  Nasional.  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah, adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat  program  program  pembangunan  baik  yang  dilaksanakan  langsung  oleh
e-ISSN: 2614-6002
pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
Berdasarkan  uraian  mengenai  kinerja  DPRD  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  DPRD  kabupaten  Bima  dalam pengawasan  belum  menunjukkan  mekanisme  tentang  pelaksanaan  aturan,  dan pembentukkan  panitia  khusus  (pansus)  dinilai  hanya  sebagai  simbol  untuk memperkuat adanya kinerja DPRD di Kabupaten Bima, temuan dari penelitian ini (1) tidak    terelisasi  masalah  pada  temuan-temuan  Pansus  pada  pengawasan  APBD.  (2) belum  tuntas  kasus  perencanaan  perguruan  tinggi  yang  menghabiskan  anggaran  2,5 milyar,  sampai  pergantian  anggota  dewan  2014-2019.  (3)  Pengawasan  DPRD kabupaten  Bima  terhadap  APBD  kurang  reaksi,  pasalnya  hanya  lebih  pada,  ketika ada  pelaporan  dari  masyarakat,  itu  baru  direspon,  seharusnya  hal  tersebut  lebih dahulu dikatahui oleh DPRD.
Kurangnya penanganan yang cepat  sehingga menjadi sorotan di masyarakat. tentang  Pengawasan  DPRD  yang  lebih  pada  pengawasan  politis,  seharusnya  DPRD hanya  melakukan  evaluasi  bukan  melakukan  pengawasan  administrsi  dan pengawasan  teknis,  sebab  pengawasan  adminstrasi  hanya  dilakukan  oleh  BPK (Badan  Pemeriksaan  Keuangan),  hasil  pengawasan  fungsional  tersebut  dapat digunakan  oleh  DPRD  utuk  melakukan  pengawasan  dalam  arti  evaluatif,  DPRD dalam  melakukan  pengawasan  keuangan  daerah  harus  secara  komprehensif,  yaitu mencakup  pengawasan  pada  tahap  penyusunan  APBD  dimana  DPRD  menerapkan pengawasan  preventif  melalui  nota  kesepakatan  KUA  dan  PPAS,  pengawasan  pada tahap  penetapan  APBD  yang  dilakukan  secara  klarifikasi,  uji  validitasi,  uji  relevasi dan uji efektifitas  serta pengawasan pada pelaksanaan APBD menjamin  pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja  DPRD  Kabupaten  Bima,  dalam  Bidang  Legislasi,  belum  tersentuh  pada kondisi  kebutuhan  masyarakat,  sebagaimana  terlihat  dalam  hal-hal:  (a)  Dalam menyusun  peraturan  daerah  masih  sangat  minim  dilihat  dari  segi  kualitas  dan kuantitas;  dan  (b)  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  sejauh  ini  belum  memiliki pengetahuan legal- drafting
2. Kinerja  DPRD  Kabupaten  Bima,  dalam  Bidang  Penganggaran  belum  mencapai tingkat  yang  diharapkan,  sebagaimana  terlihat  dalam  hal-hal:  (a)  Di  dalam melaksanakan  fungsi  anggaran  anggota  dewan  tidak  dapat  mengoptimalkan proses  penyampaian  pembahasan  dan  pengesahan  atas  rancangan  KUA,  PPAS, dan  RAPBD    dalam  kerangka  waktu;  (b)  Anggaran  daerah  sebagai  hasil  proses perencanaan,  selalu  terlambat  dalam  penetapanya,  sehingga  realisasi  anggaran
tidak  maksimal;  dan  (c)  Minimnya  Pengetahuan  tentang  anggaran,  sehingga menghambat proses kinerja dalam menyusun APBD.
3. Kinerja  DPRD  kabupaten  Bima  dalam  Bidang  pengawasan  belum  memahami subtansi apa yang harus diawasi, sebagaimana terlihat dalam hal-hal: (a) Anggota Dewan,  belum  fokus  pada  pengawasan  kebijakan  dan  anggaran;  (b)  Anggota dewan,  belum  berperan  nyata  sebagai  wakil  rakyat,  dalam  posisi  jika  terjadi penyimpangan  dari  kebijakan  atau  kesepakatan  antara  eksekutif;  dan  (c) Pengawasan  anggota  dewan  lebih  pada  pengawasan  politis  dan  kepentingan partainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asfimanzilati.  2014.  Penguatan  Fungsi  Legislatif  Dan  Evaluasi  Kinerja  Bidang Penganggaran DPRD Kota Batu
Abdul Rozali. 2012. Studi Evaluasi Fungsi DPRD Kabupaten Madium After David E,1985. Pengantar Analisa Politik . Jakarta: LP3ES AG Sutrianto Hadi . 2004. Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-200 4 . Swasta,  Basu.  2002. Manajemen  Pemasaran .  Edisi  Kedua.  Cetakan  Kedelapan. Jakarta: Penerbit Lyberti.
David Pandie. 2010, Keterlambatan Penetapan APBD,Tribun News.Com Deddi Noordiwan. 2006. Akunatnsi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
_____________,Iswahyuddin  SP  Dan  Maulidah  Rahmawati,  2007,  Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat.
Dwiyanto  Agus,  1995.  Reformasi  Birokrasi  public  Indonesia,  Yogyakarta,pusat study kependudukan dan kebijakan, Universitas Gajah Mada.
Ferdinant  Nuru  Dan  Lydia  Mawikere  2013,  Pengaruh  Latar  Belakang  dan Pengalaman  Politik  Terhadap  Kinerja  Dewan  Dalam  Pengawasan  APBD, Jurnal Accountanbility Vol 2 no 1, Juni 2003.
Ferry Sihaloho.2005, Pengaruh Faktor-faktor Politik Dan Kultur Organisasi terhadap pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi pemerintah daerah, Jurnal SNA Solo VIII September 2005.
Ghozali  Imam,  2011,  Aplikasi  Analisis  Multivaret,  Semarang:  BP  Universitas Dipenegoro.
Halim  Abdul.2012,  Akuntansi  Sektor  Publik.  Akuntansi  keuangan  Daerah,  Jakarta Selatan, Salemba Empat.
Haryadi Agus et,al 2003, Bilameral Bukan Federal  kelompok DPD di MPR Husserl,  Edmund.1962.ideas:  General  Introduction  to  The  pure  Phenomenology,
United State of America: Collier Books Edition Indriani Dan Baswir 2003, Pengaruh Pengetahuan Dan RPPS terhadap Pengawasan Jaka Winarna Dan Sri Murni 2006, Pengaruh Personal Background Dan Pengetahuan Tentang  Anggaran  terhadap  Peran  DPRD  Dalam  pengawasan  Keuangan Daerah. Jurnal Symposium Akunatnsi X 2007 di Unhas.
Josep  RawoKaho,  1991,  Perspektif  Otonomi  Daerah  NKRI  (Identitas  yang mempengaruhi penyelenggara), Rajawali Jakarta.
Jufri  Darma  Dan  Ali  Fikri  2012,  pengaruh  Pengetahuan  Dewan  tentang  anggaran terhadap, pengawasan Keuangan daerah partisipasi  Nomor 1 Juni 2012.
e-ISSN: 2614-6002
Kartiwa  H.A,2009.  Implementasi  peran  dan  fungsi  DPRD  Dalam  mewujudkan GoodGovernance, Pascasarjan Universitas Padjajaran Bandung.
Krina,  2003,  Indikator  dan  alat  ukur  princip  Transparansi  partisipasi  dan akuntanbilitas,(Web htpp///www goodgoverance.com).
Keputusan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
La  Palambora,  J.1974,  Politcs  With  In  National.  Engelewood  Cliffs,  Prentice  Hall
Inc.
Laksono  Agung,2009,  Fungsi  DPR-RI  Pasca  perubahan  UUD  1945,  Dalam  Jurnal majelis
Mardiasmo, 2001,  Pengawasan,  pengendalian,  dan  Pemeriksaan  Kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, Andi Jokjakarta
_________,  2003,  Konsep  Ideal  Akuntanbilitas  Dan  Transparansi  Organisasi Layanan Publik, Majalah Swara MEP, Jokjakarta.
Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosta Karya. Mudyahardjo Redja, 2009, Pengantar Pendidikan Jakarta Rajawali Press Jakarta, Ni Made Ana Rosita dkk,2014. Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan Terhadap Pengawasan  keuangan  Daerah  (APBD),  Dengan  varaibel  Modetaring Transpansi  Kebijakan  public,  Jurnal  S1  AK  Universitas  Pendidikan  Ganesa Volume 2 Nomor 1 tahun 2014.
Rosalina  Pebrica  Maya  Sari  2012,  Pengaruh  Kualitas  Anggota  Dewan  Terhadap Pengawasan  APBD  Dan  Tata  Pemerintahan  yang  baik  sebagai  Variabel Modetaring,  Jurnal  Ekonomi  dan  Akuntansi  Jenius  Vol  2  nomor  1  Januari 2012.
Sastroadmodjo,Sujiono,1995, Perilaku politik , Semarang,IKIP Semarang  Press. Sanit Arbi,1995, Sistem Politik Indonesia, Rajawali press Jakarta.
Sopana  Dan  Mardiasmo  2003,  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi Kebijakan  Publik  terhadap  hubungan  penegetahuan  dewan  tentang  anggaran dengan  pengawasan  keuangan  daerah  symposium  nasional  akuntansi  VI  16- 17 oktober Surabaya.
________  dan  Isa  Wahyudi  2005,  Pengaruh  Akunatanbilitas  Publik,  Partisipasi Masyarakat  Transparansi  Kebijakan  Publik  terhadap  hubungan  pengetahuan anggaran  dengan  pengawasan  keuangan  daerah,  Malang  Corruption Watch,(MCM).
________  ,2004  Menyoal  Anggaran  Publik,  dalam  pesangon  Gate,  bulletin  suara korban, Malang Coorporation Watch,edisi 1 Maret 2004.
Silver  D,  2005,  creating  Transparancy  for  public  Companies,  Market  place  Publik relation strategis,Rajawali Jakarta.
Subakti  Ramlan  A,  dkk,2002  Peran  DPRD  Untuk  mencapai  Tujuan  dan  Perspektif daerah  Tentang  pelaksanaan  Desentralisasi,  Universitas  Andalas,  Regional University Research, on Decentralization in Indonesia.
Sugiono.  2013,  Metode  Penelitian  Bisnis,  cetakan  ke  17  (Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif,Dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.
Tonobessy Rudi, 2011,Memotret Kinerja DPRD, Blok Spoot diunduh Januari 2015. ________.Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2014,tentang pemerintahan Daerah tahun 2014 .
e-ISSN: 2614-6002
________.Peraturan  pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  standar  Akuntansi Pemerintahan .
________.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004,Tentang Dana Perimbangan Pusat kedaerah.
________.Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2013,  Tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran Belanja Daerah tahun 2014.
________Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  46/PMK.02/2006,  Tentang  cara penyampaian
Witono, Banu, Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Budaya politik terhadap peran DPRD  Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Jurnal Emperika (JUNI)h,27- 41 ,2003.
Yudoyono,  Bambang,  2002.  Optimalisasi  Peran  DPRD  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Available at www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm .
Yulinda  Devi  Paramitha  dan  Lilil  Andriani  2010,  Determinasi  hubungan Penegtahuan  Dewan  tentang  anggaran  Dengan  pemgawasan  dewan  Pada keuangan  daerah  (APBD)  studi  empiris  pada  DPRD,  Jurnal  Symposium Akuntansi XIII Porwokerto.