T eknik Informatika Fakultas T eknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat, Indonesia 10510 T . 62 21 4256024, 4244016 ext 207 E. jurnal.justit@ftumj.ac.id
H. https://jurnal.umj.ac.id
DESAIN ARSITEKTUR TEKNOLOGI DATA WAREHOUSE UNTUK MENDUKUNG MANAJEMEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PNS
Studi Kasus : Badan Kepegawaian Negara
Muhaemin
Teknik Informatika,  Fakultas Teknik,  Universitas Muhammadiyah Jakarta Cempaka Putih Tengah 27, Jakarta Pusat 10510
muhaemin@ftumj.acid

## Abstrak
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Pasal  48  huruf  g menyebutkan  bahwa  BKN  bertugas:“mengawasi  dan  mengendalikan  pelaksanaan  norma, standar,  dan  prosedur  manajemen  kepegawaian  ASN  .    Dengan  memanfaat  teknologi  data warehouse  diharapkan  mampu  menunjang  BKN  (Badan  Kepegawaian  Negara)  dalam menyediakan  informasi  yang    menghasilkan  data-data  pelanggaran  Disiplin  PNS. Penelitian ini bertujuan  untuk  menghasilkan  desain  solusi  arsitektur  data  warehouse  pengawasan  dan pengendalian  PNS.  Metode  peneletian  menggunakan  teknik  gap  analisis  yang  mengacu  pada kerangka  TOGAF.  Hasil  penelitian  menghasilkan  desain  sousi  data  warehouse  yang mengandung  unsur  teknologi  pengambilan  data,  teknologi  visualiasi  data  berdasarkan  analisis kebutuhan dashboard dan ketersediaan sumber data.
Kata  kunci :  Disiplin  PNS,  Arsitektur  Data  warehouse,TOGAF,    Early  Warning  System, Dashbord.

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Pasal  47 huruf  c  disebutkan  bahwa  BKN  memiliki fungsi:  “penyimpanan  informasi  Pegawai ASN  yang  telah  dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah  serta  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  dan  pengembangan  Sistem Informasi ASN.” Sementara dalam Pasal 48 huruf  g  undang-undang  tersebut  juga disebutkan bahwa BKN
bertugas:“mengawasi  dan  mengendalikan pelaksanaan  norma,  standar,  dan  prosedur manajemen kepegawaian ASN”.
Pelanggaran  terhadap  norma,  standar dan prosedur manajemen kepegawaian ASN saat  ini  dapat  dikatakan  semakin  canggih
dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi yang  semakin  membumi,  serta  disokong dengan  keberadaan  sekatsekat  aturan  yang tidak memungkinkan bagi pemerintah,
dalam  hal  ini  BKN,  untuk  sepenuhnya mengatur pelaksanaan
manajemen kepegawaian ASN.
Ketersediaan  data  maupun  informasi yang  valid  tentang  berbagai  faktor  yang dapat  memicu  terjadinya  pelanggaran  NSP mutlak diperlukan untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  wasdal  yang dilakukan,  dengan  adanya  data  tersebut maka  dapat  tercipta  Sistem  Deteksi  Dini (Early  Warning  System ) dan kegiatan audit dapat  dititikberatkan  pada  yang  bersifat preventif  dengan  locus  yang  memang berpotensi terjadi pelanggaran..
Saat  ini,  terdapat  dua  (2)  aplikasi  yang digunakan  untuk  merekam  administrasi
kepegawian serta melaporkan hasil perekaman tersebut. Adapun aplikasi tersebut  adalah  (i)  Aplikasi  SAPK  (Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian; (ii)
Aplikasi  BAPEK  (Badan  Pertimbangan
Kepegawaian).
SAPK digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian seperti penetapan  NIP,  pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan  teknis  kenaikan pangkat,  penetapan  dan  pencetakan  surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun  dan  updating  data  mutasi.  Fasilitas akses SAPK disediakan untuk seluruh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ataupun Biro Kepegawaian  di  Instansi  Pusat.  Bagi instansi  yang  sudah  teregister  di  BKN  aka diberikan  kode  akses  yaitu  user-id  dan password, sehingga dapat mengakses database kepegawaian yang ada di BKN.
Aplikasi  BAPEK  menjadi  alat  yang akan membantu merekam data-data penangananan  permohonan  banding  PNS yang  terkena  hukuman  disiplin,  mulai  dari proses  pendaftaran  perkara,  penjadawalan sidang,  putusan  sidang  dan  laporan-laporan statistik  hasil  putusan  sidang  perkara banding  PNS  yang  terkena  hukuman disiplin.
Dengan  memanfaatkan  teknologi  data warehouse diharapkan mampu untuk
menghasilkan berbagai informasi yang mendukung  manajemen  pengawasan  dan pengendalian  PNS,  sehingga  dapat  menjadi alat  bantu  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  NSP  dan  memonitor  sejauh mana  efektifitas  penegakan  disiplin  PNS sesuai  peraturan  dan  perundangan  yang berlaku.
Untuk menghasilkan solusi data warehouse  yang  efektif  dibutuhkan  desain arsitektur  teknologi  yang  bertujuan  untuk memastikan  adanya  keselarasan  antara kebutuhan  bisnis,  ketersediaan  sumber  data. Paper  ini  menjelaskan  bagaimana  desain arsitektur  teknologi  data  warehouse  disusun dengan  tahapan  penelitian  dan  output  yang dihasilkannya.

## TINJAUAN TEORI

## A. Data warehouse
Data    warehouse    merupakan    kumpulan dari    data    yang          berorientasi        subjek, terintegrasi,    nonvolatile  ,    dan    mempunyai variansi    waktu    untuk    mendukung pengambilan    keputusan    manajemen (Inmon,    2005).    Data    warehouse    (dalam bermacam    bentuk)    merepresentasikan sebuah  basis  data  pusat  bagi  keseluruhan perusahaan      untuk      menyimpan      dan mengakses      data      historis      serta keberadaannya
terpisah dari  sistem operasional (Hocevar & Jaklic,  2010) Data warehouse  memiliki  karakteristik sendiri  yang  berbeda  beda,  diantaranya  :  1.
Subject Oriented yang artinya data warehouse di desain untuk menganalisa data berdasarkan  subjek-subjek  tertentu  dalam organisasi  bukan  pada  proses  atau  fungsi aplikasi. 2. Integrated yaitu dapat menyimpan  data-data  yang  berasal  dari sumber-sumber yang terpisah kedalam suatu dormat yang konsisten dan saling terintegrasi  satu  sama  lain.  3.  Time-variant atau  rentang  waktu  yaitu  rentang  waktu terhadap  suatu  data  yang  berhubungan dengan  keakuratan  datanya.  4.  Non-volatile yaitu  data  pada  data  warehouse  tidak dapat di  update  secara  realtime  tetapi  di  refresh dari sistem operasional secara reguler.

## B. Arsitektur Teknologi
Berdasarkan  TOGAF,  Arsitektur  Teknologi didefinisikan  sebagai  kemampuan  perangkat lunak  dan  perangkat  keras  yang  logis  yang diperlukan  untuk  mendukung  penyebaran layanan  bisnis,  data,  dan  aplikasi.  Termasuk didalamnya  infrastruktur  TI,  middleware, jaringan,  komunikasi,  pemrosesan, dan standar. Beberapa aktivitas dalam menyusun arsitektur teknologi antara lain: mengembangkan deskripsi Arsitektur Teknologi Baseline, mengembangkan deskripsi  arsitektur  target  teknologi , analisis kesenjangan,  membuat  komponen  kandidat raodmap, atasi dampak Lansekap Arsitektur,
melakukan  tinjauan  pemangku  kepentingan formal,  dan  Finalisasi  Arsitektur  Teknologi. (TOGAF, 2012)

## 1. Metode Penelitian
Metode  peneletian  dalam  membuat desain arsitekur teknologi data warehouse pengawasan dan pengendalian  PNS  dikukan  dengan langkah-langkah  sebagai berikut:
Gambar 1. M etode penelitian penyusunan desain arsitektur teknologi
1. Review Sistem Eksting Melakukan asesmen terhadap sistem saat  ini  dengan  cara  inventarisasi aplikasi,  dan  format  data  yang dihasilkan. Melakukan  review  terhadap  kondisi hardware pendukung seperti spesifikasi server dan sistem operasi. 2. Analisis  Sumber Data Melakukan  analisis  data-data  apa saja yang tersedia dan dimungkinkan  untuk  menghasilkan output  analisis  yang  didapatkan  dari database  operasional  dari  aplikasi terkait. 3. Analisis  kebutuhan  Dashboard
Kebutuhan pelaporan dilakukan dengan  cara  deep interview ke nara sumber  dengan  identifikasi  konsen dan  informasi  apa  saja  yang  perlu dijadikan pengawasan dan pengendalian  PNS 4. Desain ETL dan Data warehouse Melakukan  desain  data  warehouse berupa  desain  Star  skema  data, desain  Extract  Transform  Loading (ETL)  dari  sumber  data  ke  data tujuan.

## PEMBAHASAN Hasil Review sistem eksting
Saat ini  sistem yang  operasional untuk menghasilkan  input  analisis  pengawasan dan pengendalian  PNS didapatkan dari 3 aplikasi: 1. Aplikasi  SAPK , menghasilkan  data-data hasil pelayanan kepegawaian seperti data pengadaan PNS, mutasi , dan pensiun PNS. 2. Aplikasi  BAPEK, aplikasi  yang merekam data-data perkara PNS yang banding  ketika terkena hukuman  dislipin 3. Aplikasi  Persuratan WASDAL, merupakan apllikasi  yang merekam data-data surat masuk dan surat keluar baik dari masyarakat maupun instansi yang berkepentingan dengan penegakan aturan PNS.

## Analisis Sumber Data
Analisis  sumber  data  dilakukan dengan cara identifikasi  field  dari  tabel-tabel  yang terdapat  dalam  database  aplikasi  SAPK, BAPEK  dan persuratan WASDAL. Berikut ini  beberapa  deskripsi  sumber  data  yang didapatkan:
Sumber Data: SAPK Nama Tabel   : PNS Tujuan  : untuk membuat dimensi  PNS Struktur data:
Tabel 1 Struktur data dimensi PNS Nama Kolom Tipe Data S ample Data Ketera ngan PEGAWAI _KEY BIG INTE GER/ NUM BER 196502041 986121002 Sama dengan NIP NIP_LAM A VARC HAR (30) NIP_BARU VARC HAR 196502041986 121002 NIP Baru
(30) PNS NM _PNS VARC HAR (200) ARDIANSYA H Nama PNS TM T_PNS DATE ‘01-01-2017’ Terhitu ng M ulai Tangg al PNS TM T_GOL ONGAN DATE ‘01-01-2017’ Terhitu ng mulai tanggal golong an saat ini TM T_JAB ATAN DATE ‘01-01-2017’ Terhitu ng mulai tanggal jabatan saat ini GOLONG AN_ID INTE GER 1 Id golong an saat ini JABATAN _ID INTE GER 1 Id jabatan saat ini ESELON_I D INTE GER 1 Id eselon saat ini PENDIDIK AN_ID INTE GER 1 Id Pendid ikan saat ini
Sumber Data: SAPK Nama Tabel   : INSTANSI Tujuan  : untuk membuat dimensi  Instansi Strukur data:
Tabel 2

## Struktur data dimensi instansi
Nama Kolom Tipe Data S ample Data Keterang an INSTANSI_K EY INTEG ER 5107 KD_INSTAN SI INTEG ER 5107 NM _INSTAN SI VARC HAR (100) Pemerinta h Kab. Aceh Tengah Berisi seluruh data instansi pusat dan daerah LONG VARC HAR (50) 96.83509 99 LAT VARC HAR (50) 4.448264 1 JENIS_PEM E RINTAH INTEG ER Pemerinta h Kota/Kab upaten Berisi 3 Kategori : - Pem erint ah Kota /Kab upat en - Pem erint ah Prov insi - Pem erint ah Pusa t

## Analisis kebutuhan Dasboard
Analisis  kebutuhan dashboard data warehouse wasdal PNS dapat dilihat  dari tabel berikut ini:
Tabel 3. Kebutuhan dashboard data warehouse NAMA MANAJEMEN PNS ACUAN NORMATIF KEBUTUHAN INFORMAS I UNTUK DAS HBOARD PENYUS UNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PNS Pasal  56  s.d 67 UU Nomor 5 tahun 2014 jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan ANJAB dan ABK PP  97  tahun 2000  tentang Formasi  PNS sebagaimana telah  dirubah dengan PP Nomor 54 tahun 2003 Jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka  waktu  5  (lima) tahun  dan  diperinci per  1  (satu)  tahun berdasarkan  prioritas kebutuhan :
PENGADAAN PNS Pasal  58  s.d 67 UU Nomor 5 tahun 2014 Informasi  pengadaan CPNS  telah  dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan,  pelamaran, seleksi,  pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan  menjadi CPNS :

## Desain Arsitektur Teknologi Data warehouse
Setelah  melakukan  review  sistem  eksisting, analisis  sumber  data,  analisis  kebutuhan dashboard  ,  selanjutnya  menjadi  input  untuk membuat  desain  arsitektur  teknologi  data warehouse sebagai berikut :

## Gambar 2. Desain Asitektur Teknologi Data warehouse wasdal PNS
Penjelasan:
1. Data  sources  (sumbe  data)  untuk
melakukan  proses  pengolahan  data warehouse berasal dari 3 operasional data  yaitu:  SAPK,  BAPEK  dan DALPEG
2. Selanjutnya  data  ditarik  dengan metode  ETL  ( Extract  Transform Loading )  kedalam  server  ETL (disebut  sebagai  server  staging).
Data  dari  server  ETL  di  extract kedalam DWH Server.
3. Data-data  dari  DWH  server  di extract kedalam format data cube .
Teknologi  yang digunakan  sebagai berikut:
Tabel 4. Teknologi  yang digunakan Komponen solusi Spesifikasi Teknologi Fungsi ETL Server Pentaho Melakukan proses ETL dari sumber data ke target data DWH Server Postgree 10.6 Menyimpan data-data hasil ETL Tools Visualisasi Reporting Tableu Server Tableu Desktop Melakukan visualisasi dalam bentuk laporan grafik dan tabulasi

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  di  dapat  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil review sistem eksisting, didapatkan  gambaran  teknologi  saat  ini yang  digunakan  sebagai  baseline  ,  untuk memahami  kapabilitas  teknologi  saat  ini dan spesifikasinya.
2.    Berdasarkan  hasil  analisis  sumber  data yang  telah  dilakukan,  maka  diperoleh data-data  yang mendukung  perancangan data warehouse.
3.  Berdasarkan  hasil  analisis  kebutuhan dashboard  data  warehouse,  didapatkan jenis  informasi  apa  saja  yang  akan ditampilkan dalam dashboard pengawasan dan pengendalian PNS.
4.  Berdasarkan  hasil  desain  arsitektur teknologi  data  warehouse  ,  didapatkan komponen  solusi,  spesifikasi  teknologi dan fungsinya dalam mendukung implementasi pembangunan data
warehouse  dashboard  pengawasan  dan pengendalian  PNS.

## DAFTAR PUSTAKA
Inmon.  W.  H.  2005.  Building  The  Data
Warehouse Foursth Edition. Indianapolis  : Wiley Publishing,  Inc. Kimball.  R  &  Ross.  M.  2013.  The  Data Warehouse  Toolkit.  Indianapolis  :
Jhon Wiley  & Sons, Inc. Surendro. K. 2009. Pengembangan Rencana Induk  Sistem  Informasi.  Bandung: Informatika. Surendro.  K  &  Aradea.  2011.  Rancangan
Strategi  Layanan  Teknologi  Informasi Untuk  Perguruan  Tinggi.  Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi, Yogyakarta, 17-18 Juni. Turban. E, Sharda. R, Delen. D & King. D. 2010. Business
Intelligence A Managerial  Approach  Second  Edition. New  Jersey  ,  28  Juli  :  Pearson Education. I
Buckl S, Ernst AM, Matthes F, Ramacher R,
Schweda CM. Using Enterprise Architecture  Management  Patterns  to Complement TOGAF. IEEE International  Enterprise  Distributed Object Computing Conference
(EDOC). 2009: 34-41. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil  Negara