Voume :17, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam
Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia
Oleh:
Muhammad Arif Sahlepi 1
Legal  aid  constitutes  the  constitutional  right  of every  citizen  to  the  legal  protection  and  equality guarantees  before  the  law  stipulated  in  Law Number  16  of  2011,  as  a  means  of  recognition  of human  rights.  So  far  the provision  of  legal  aid  we realize  has  not  much  touched  the  poor.  Thus,  the poor  are  still  difficult  to  access  justice.  The problem  in  this  research  is  how  to  give  free  legal aid  to  increase  access  of  justice  for  society  in Indonesia.
Based  on  the  results  of  research  on  the implementation  of  Legal  Aid  to  the  poor  in  North Sumatra, it can be concluded that the implementation of Legal Aid for the poor People in the province is not optimal yet since the aid cannot be felt by all levels of society, especially the poor in the  province.  Then,  the  poor  still  find  difficulty  to access  and  to  obtain  free  legal  aid  so  that  it becomes homework for the government, the parties providing legal aid and Legal Aid Institute.
Providing  legal  aid  to  the  poor  in  North Sumatra  should  be  given  more  attention.  The improvements  of  regulations  or  legislation  in particular  that  regulate  the  APBD  (Regional Income  Budget)    must  be  re-strengthened  to realize equality before law.
Keywords : Legal Aid, Justice, The Poor

## ABSTRAK
Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan  hukum  dan  jaminan  persamaan di  depan  hukum  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011,  sebagai sarana pengakuan HAM, selama ini pemberian  bantuan  hukum  kita  sadari  belum banyak  menyentuh  kelompokorang  miskin. Sehingga,  masyarakat  miskin  masih  sulit untuk  mengakses  keadilan.  Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap  peningkatan  akses  keadilan  bagi masyarakat kurang di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Bantuan Hukum Pada
Masyarakat Miskin Di Provinsi Sumatera Utara dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Bantuan  Hukum  Pada  Masyarakat  Miskin  Di Provinsi  Sumatera  Utara  sampai  saat  ini belum  optimal  karena  belum  bisa  dirasakan oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  khususnya masyarakat  miskin  di  Provinsi  Sumatera Utara,  susahnya  akses  masyarakat  miskin untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  secara gratis  atau  Cuma-cuma  sehingga  masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak-pihak pemberi bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum.
Pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat miskin di Propinsi Sumatera Utara seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih, perbaikan dari segi peraturan atau perundangan khususnya  yang  mengatur  APBD  harus  lebih di kuatkan kembali untuk mewujudkan kesamaan  dihadapan  hukum  ( equality  before law ).
Kata Kunci : Bantuan Hukum, Keadilan,
Masyarakat Miskin.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## A.  PENDAHULUAN
Bantuan  hukum  bukanlah  semata- mata pro bono publico work , tetapi merupakan suatu  kewajiban  advokat (duty  or  obligation).
Orang  miskin  berhak  memperoleh  pembelaan dari  advokat  atau  pembela  umum  yang bekerja  untuk  organisasi  bantuan  hukum. Sebagai  pengakuan  hak  individu (individual right), prinsip  persamaan  di  hadapan  hukum
(equality  befor  the  law) dijamin  dalam  sistem hukum Indonesia. Persamaan ini tidak mengenal pengecualian.
Setiap  orang  harus  dapat  dituntut  di muka  hukum,  diinterogasi,  diselidiki,  disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara  hukum.  Semua  itu  demi  tercapainya keadilan (justice). Kalau  orang  mampu  dapat menyewa dan menunjuk advokat, maka orang miskin pun harus dijamin dalam sistem hukum untuk menunjuk seorang advokat atau pembela umum secara cuma-cuma.
Pembelaan advokat diperlukan untuk
memastikan  hak  dan  kebebasan  individu dihormati  dan  diakui  para  penegak  hukum seperti  polisi,  jaksa,  dan  hakim,  khususnya bagi  orang  miskin.  Pembelaan  bagi  orang miskin  adalah kewajiban  bagi  advokat,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Bahkan dalam  Konstitusional  mengatur  Hak  Setiap Warganegara  dalam  mendapatkan  Bantuan Hukum, akan tetapi hal tersebut kenyataannya masih tidak terlaksana dengan baik khususnya orang Miskin.

## B.  PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas penulis melihat melihat  dan mengamati masih terdapat  kesenjangan  antara  kenyataan  ( das sein  /  law  in  action )  dengan  harapan  ( das
sollen ),  maka  permasalahan  yang  diuraikan dalam  latar  belakang  di  atas  penting  untuk dilakukan  pengkajian.  Berdasarkan  uraian latar  belakang  di  atas,  ditentukan  perumusan masalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pemberian  bantuan  hukum cuma-cuma  terhadap  peningkatan  akses keadilan  bagi  masyarakat  kurang  di Sumatera Utara?
2.  Apakah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pemberian bantuan hukum dalam
meningkatkan akes keadilan bagi
masyarakat  kurang  mampu  di  Sumatera Utara?
3.  Bagaimana  konsepsi  pemberian  hukum yang  ideal  dalam  meningkatkan  dan mewujudkan  bantuan  hukum  berkeadilan bagi  masyarakat    kurang  mampu  di Sumatera Utara?

## C.  PENGERTIAN BANTUAN HUKUM
Istilah  bantuan  hukum  itu  sendiri dipergunakan  sebagai  terjemahan  dari  dua istilah  yang  berbeda  yaitu  “ Legal  Aid ”  dan “ legal  Assistance ”.  Istilah Legal  Aid biasanya dipergunakan  untuk  menunjukkan  pengertian bantuan  hukum  dalam  arti  sempit  berupa pemberian jasa  jasa  di  bidang  hukum  kepada seorang  yang  terlibat  dalam  suatu  perkara secara  Cuma  Cuma/gratis  khususnya  bagi mereka  yang  kurang  mampu.  Sedangkan pengertian Legal Assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium. 2
2 Abdurrahman, Aspek  aspek  bantuan hukum  di  indonesia ,  (Yogyakarta:  Cendana  Press, 1983)., h. 34

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin  yang  dapat  diperoleh  tanpa  bayar (pro bono  publico) sebagai  penjabaran  persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan  pasal  34  UUD  1945  di  mana  di dalamnya  ditegaskan  bahwa  fakir  miskin adalah  menjadi  tanggung  jawab  negara. Terlebih  lagi  prinsip  persamaan  di  hadapan hukum (equality before the law) dan hak untuk di  bela  Advokat (access  to  legal  counsel) adalah  hak  asasi  manusia  yang  perlu  dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan
masyarakat Indonesia dari kemiskinan,
khususnya dalam bidang hukum.
Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak- anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara.  Secara ekstensif  pasal  ini  juga  berarti  negara bertanggung  jawab  memberikan  jaminan  hak ekonomi,  sosial,  politik,  dan  budaya  serta hukum  bagi  fakir  miskin,  termasuk  di dalamnya  hak  atas  bantuan  hukum.  Terlebih lagi  pasal  28D  menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum. International  Covenant  on  Civil  and
Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia  dengan  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2005  pada  pasal  14  juga  melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan  hukum  yang  sama  tanpa  adanya diskriminasi.
Dengan
demikian hak
mendapatkan  bantuan  hukum merupakan  hak konstitusional  bagi  masyarakat  di  negara  ini, tanpa  terkecuali  juga  terhadap  masyarakat miskin. 3
3 Todung  Mulya  Lubis ,”  Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia :Sebuah Studi Awal ”
dalam  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara   Dan
Standar  Profesi  Advokat  (Standar Profesi  Hukum)  harus  menjadi  persyaratan dalam  program  pendidikan  dan  pelatihan untuk  para  calon  pengemban  profesi  hukum. Rencana aksi yang diambil adalah memasukkan Standar Profesi Advokat
(Standar  Profesi  Hukum)  sebagai  mata  ujian persyaratan  yang  harus  diikuti  oleh  calon pengemban  profesi  hukum.  Secara  garis besar dapat disebutkan di bawah ini mengenai fungsi  dan  peranan  advokat  antara  lain sebagai berikut: 4
1 Sebagai  pengawal  konstitusi  dan  hak asasi manusia;
2 Memperjuangkan hak asasi manusia;
3 Melaksanakan Kode Etik Advokat;
4 Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
5 Menjunjung  tinggi  serta  mengutamakan idealisme  (nilai  keadilan,  kebenaran  dan moralitas);
6 Melindungi  dan  memelihara  kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat
advokat;
7 Menjaga dan meningkatkan mutu
pelayanan  advokat  terhadap  masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
8 Menangani perkara-perkara sesuai dengan  kode  etik  advokat,  baik  secara nasional,  yakni  Kode  Etik  Advokat Indonesia,  maupun  secara  internasional,
Mulayan W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai  Bantuan  Hukum:  Kearah  Bantuan
Hukum Struktural , Alumni, Bandung,  hlm. 5. 4 Dimensi  Moral  Profesi  Advokat  dan Pekerja Bantuan Hukum . www.komisihukum.go.id di  akses  tanggal
29 Januari 2018 .

## JURNAL HUKUM KAIDAH
yakni mengacu kepada IBA Standards for the Independence of the Legal
Profession , Declaration  of  the  World
Conference  on  the  Independence  of Justice ,  IBA General  Principles  of  Ethics for  Lawyers , Basic Principles  on  the  Role of Lawyers ;
9 Mencegah  penyalahgunaan  keahlian  dan pengetahuan yang merugikan
masyarakat  dengan  cara  mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
10  Memelihara  kepribadian  advokat  karena profesi  advokat  merupakan  profesi  yang terhormat ( officium nobile ). Setiap advokat  harus  selalu  menjaga  dan menjunjung  tinggi  citra  profesinya  agar tidak merugikan kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat seorang advokat;
11  Menjaga  hubungan  baik  dengan  klien maupun dengan teman sejawat;
12  Memelihara  persatuan  dan  kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;
13  Memberikan  pelayanan  hukum  ( legal services ),  nasehat  hukum  ( legal  advice ), konsultasi  hukum  ( legal  consultation ),
pendapat hukum ( legal opinion ), informasi hukum  (legal  information)  dan  menyusun kontrak-kontrak ( legal drafting );
14  Membela  kepentingan  klien  ( litigasi )  dan mewakili  klien  di  muka  pengadilan  ( legal representation );
15 Memberikan  bantuan  hukum  dengan cuma-cuma  kepada  masyarakat  yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico ).
Pembelaan  bagi  orang  tidak  mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan  merupakan  bagian  dari
fungsi  dan  peranan  advokat  di  dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
Pada  prinsipnya  setiap  orang  dapat memberikan  bantuan  hukum  bilamana  ia mempunyai  keahlian  dalam  bidang  hukum, akan  tetapi  untuk  tertibnya  pelaksanaan bantuan  hukum  diberikan  beberapa  batasan dan  persyaratan  dalam  berbagai  peraturan. 5 Sudah  merupakan  tanggung  jawab  organisasi profesi  advokat  untuk  menyediakan  para pembela  umum  dari  para  anggotanya  yang siap memberikan waktu untuk membela orang miskin  secara  gratis  ( pro  deo/pro  bono publico ). Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa:
a)  Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
b)  Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara  pemberian  bantuan  hukum  secara Cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.
Demikian pula pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan pembela umum untuk  menciptakan  keseimbangan  dimana negara  mempunyai  kewajiban  menyediakan penuntut  umum  /  jaksa  ( public  prosecutor ).
Karena  jaksa  dipersiapkan  untuk  menuntut tersangka  /  terdakwa  sedangkan  pembela umum disiapkan untuk membela tersangka/terdakwa.
5 Abdul Rahman Saleh, Penegakan
Hukum Sebagai Komponen Integral Pembangunan
Nasional , Jurnal Wacana Hukum, Juni 2005.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## D.  DASAR  KONSTITUSIONAL  BANTUAN HUKUM  BAGI  MASYARAKAT  TIDAK MAMPU
Berdasarkan  Pasal  34  ayat  (1)  UUD 1945  ditegaskan  bahwa  “Fakir  miskin  dan anak-anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1)  UUD  1945  tersebut  negara  mengakui  hak ekonomi,  sosial,  budaya,  sipil  dan  politik  dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut,  fakir  miskin  memiliki  hak  untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan (legal  aid) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service).
Penegasan  sebagaimana  diambil  dari  Pasal 34  ayat  (1)  UUD  1945  memberikan  implikasi bahwa  bantuan  hukum  bagi  fakir  miskin  pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.
Disamping itu kegiatan bantuan hukum  harus  dilakukan  secara  lebih  terpadu dan  transparan  bersama  kegiatan  penyuluhan hukum.  Hal  ini  perlu  disadari  karena  program bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda, yaitu :
1.  Tujuan  Kemanusiaan.  Program  bantuan
hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan
masyarakat yang kurang mampu, sehingga  mereka  juga  dapat  menikmati kesempatan  memperoleh  keadilan  dan perlindungan hukum;
2.  Tujuan  Peningkatan  Kesadaran  Hukum.
Program  bantuan  hukum  diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan  kadar  kesadaran  hukum, sehingga  setiap  anggota  masyarakat menyadari  dan  menghayati  hak  dan
kewajibannya  sebagai  warga  negara  dan warga masyarakat 6 .
Di negara berkembang seperti Indonesia,  adanya  organisasi  bantuan  hukum merupakan  hal  yang  penting,  yaitu  untuk membantu  fakir  miskin  dalam  menghadapi masalah-masalah  hukum  karena  organisasi bantuan hukum ini dapat mengurangi kemungkinan  fakir  miskin  tidak  memperoleh bantuan  hukum  untuk  membela  kepentingan hukumnya  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan.  Organisasi  bantuan  hukum  dapat membantu fakir miskin untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak sosial, hak  budaya,  dan  hak  ekonomi .  International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights diratifikasi  Indonesia  dengan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2005  dan International Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights  (ICESCR) diratifikasi  dengan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2005 untuk memperkuat  kewajiban  pemerintah/negara untuk  membantu  hak  fakir  miskin  baik  dalam bidang  politik,  sosial  dan  ekonomi,  serta bantuan hukum.
Hambatan  perundang-undangan  yang dialami  selama  ini  adalah  tidak  adanya jaminan  untuk  memperoleh  pembelaan  baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam  UUD  1945  maupun  di  dalam  KUHAP. Semenjak  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003 disahkan, pemberian bantuan hukum pro
6 Instruksi  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  Nomor  :M.03-UM.06.02 Tahun  1999 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Program  Bantuan Hukum  Bagi  Golongan  Masyarakat  Yang  Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
bono bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika  ataupun  kesukarelaan  tiap  advokat, namun  merupakan  sesuatu  yang  diwajibkan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 22 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 dengan  tegas  menyatakan  bahwa,  “Advokat wajib  memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  kepada  pencari  keadilan  yang tidak mampu”.
Melihat  dari  rumusannya,  setidaknya ada  dua  unsur  yang  terkandung  dalam  Pasal 22  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2003  tersebut  yaitu  “secara  cuma-cuma”  dan “kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam  prakteknya  selama  ini,  tiap  advokat memiliki  penafsiran  masing-masing  mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Karena ditafsirkan  berbeda-beda,  otomatis  bentuk bantuan  hukum pro  bono yang  diberikanpun berbeda-beda  dari  satu  advokat  dengan advokat lain.
Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela  umum  harus  berlaku  untuk  semua perkara  dan  bukan  hanya  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman  lima  belas  tahun  atau  lebih  atau dituntut  hukuman  mati,  sedangkan  bagi tersangka  atau  terdakwa  yang  tergolong  fakir miskin  baru  dapat  diberikan  bantuan  hukum secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana  selama  lima  tahun  atau  lebih.  Hal  ini adalah  dalam  rangka  menjamin  agar  setiap orang  dapat  memperoleh  pembelaan  advokat atau  pembela  umum  secara  maksimal  dalam rangka  memastikan  pelaksanaan  dari  proses peradilan yang adil (due process of law).
Agar bantuan hukum yang diberikan bermanfaat  bagi  seluruh  masyarakat,  maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan secara
merata  dengan  penyaluran  melalui  berbagai institusi  penegakan  hukum  yang  ada  seperti pengadilan,  kejaksaan,  organisasi  advokat, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang  bergerak  dibidang  bantuan  hukum.
Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan  advokat  dalam  setiap  proses hukum  melainkan  lebih  dari  hal  tersebut adalah  bagaimana  menjadikan  masyarakat untuk  mengerti  hukum  dan  dapat  mengkritisi produk  hukum  yang  ada.  Pengakuan  Negara harus  diwujudkan  bagi  pertisipasi  masyarakat dalam pembentukan hukum. Hal yang terakhir ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum (civics
education) kepada masyarakat.
Pada  tataran  normatif,  diperlukan adanya  pengaturan  khusus  yang  sifatnya memfasilitasi  pelaksanaan  bantuan  hukum. Melihat  kebutuhan  dan  keberadaan  undang- undang  ini  dalam  rangka  menjamin  hak masyarakat  untuk  mendapat  keadilan  maka dirasa perlu adanya peraturan/undang-undang tentang  bantuan  hukum.  Sebaiknya  kalaupun ada  undang-undang  tentang  bantuan  hukum hendaknya tidak dilihat dari perspektif pelaksana pemberian bantuan hukum,
melainkan  dari  kacamata  masyarakat  yang membutuhkannya, sehingga diharapkan materi pengaturan yang tercakup di dalamnya akan tepat pada sasaran yang dituju 7 .
7 Frans  Hendra  Winata, Bantuan  Hukum Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas  Kasihan , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000)., h. 34.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Pada bantuan hukum individual, ada 2 (dua)  cara  yang  dapat  digunakan  supaya pelaksanaan  bantuan  hukum  dapat  berjalan dengan baik dan mencapai sasarannya yaitu:
1.  Memberdayakan  organisasi –  organisasi masyarakat  /  swasta  yang  memberikan jasa  bantuan  hukum  seperti  Lembaga
Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  (LKBH) ataupun Biro Bantuan Hukum (BBH) yang diadakan oleh universitas-universitas, dan lain-lain.  Di  sini  masyarakat  dapat  secara langsung atau melalui pengadilan meminta  bantuan  kepada  organisasi masyarakat/swasta tersebut.
2.  Memberdayakan organisasi advokat.
Pada  model  ini  masyarakat  dapat  secara
langsung atau melalui pengadilan meminta  bantuan  kepada  organisasi advokat dimana nantinya organisasi advokat akan menunjuk anggotanya untuk membela  anggota  masyarakat  yang  tidak mampu.
Cara-cara  diatas,  pada  tingkatan proses perkara di Kepolisian maupun Kejaksaan,  untuk  tersangka/terdakwa  yang tidak  memiliki  penasehat  hukum,  aparat  polisi maupun  jaksa  yang  menangani  perkara tersebut  wajib  memintakan  pendampingan penasehat  hukum  untuk  tersangka/terdakwa tersebut melalui pengadilan.
Sementara  pelaksanaan  bantuan  hukum (Advokasi) struktural dapat dilakukan melaui 3 (tiga) cara, yaitu :
1.  Jalur Non-Litigasi, dimana lembaga- lembaga  bantuan  hukum  yang  ada  dan
setiap komponen masyarakat yang berkepentingan  membantu  memberikan pendidikan  hukum  kepada  masyarakat
guna  menyadarkan  mereka  akan  hak- haknya.  Misalnya  dengan  menempelkan poster-poster  di  tempat-tempat  umum,  di institusi-institusi  penegakan  hukum  yang berisi hak dan kewajiban mereka, membuat  buklet-buklet  yang  berisikan informasi  mengenai  hak  masyarakat  dan kemudian disebarkan secara umum kepada  masyarakat,  atau  dapat  pula secara  langsung  mengadakan  kontak dengan masyarakat melalui diskusi- diskusi yang bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. Yang intinya  adalah  meyadarkan  masyarakat akan  pentingnya  hukum  yang  selama  ini masih  menjadi  milik  pemilik  modal  dan penguasa.
2.  Jalur  Litigasi,  di  sini  para  aktifis  bantuan hukum  yang  secara  formal  menyandang hak berpraktek sebagai advokat menggunakan jalur hukum untuk mengkritisi peraturan perundang- undangan  positif  yang  ada.  Misalnya dalam  penanganan  kasus-kasus  politik, forum pengadilan dijadikan sebagai corong  dengan  persetujuan  kliennya untuk menyampaikan pesan ketidak adilan  bahwa  suatu  produk  hukum tertentu tidak benar.
3. Policy  Reform, yaitu  mengartikulasikan berbagai cara yang terdapat dalam hukum positif  dan  kebijakan  yang  ada,  untuk dikritisi serta kemudian memberikan
alternatif-alternatif yang mungkin
mendapatkan  pembaharuan    hukum  atas kebijakan tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## E.  KESIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  telah  penulis  lakukan, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1.  Bantuan  hukum  adalah  hak  dari  orang miskin  yang  dapat  diperoleh  tanpa  bayar (pro  bono  publico) sebagai  penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai  dengan  ketentuan  pasal  34  UUD
1945  di  mana  di  dalamnya  ditegaskan bahwa  fakir  miskin  adalah  menjadi tanggung jawab negara;
2.  Tugas  dan  fungsi  advokat  didasari  pada Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Advokat  pada  pasal  22  yang menyatakan  bahwa  :  (b)  Advokat  wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
3.  Landasan konstitusional pemberian bantuan  hukum  kepada  terpidana  tidak mampu  terdapat  pada  Pasal  22  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 dengan tegas menyatakan bahwa,
“Advokat  wajib  memberikan  bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Saleh, Penegakan  Hukum Sebagai Komponen Integral Pembangunan Nasional , Jurnal Wacana Hukum, Juni 2005. Abdurrahman, Aspek aspek bantuan hukum di indonesia , Yogyakarta: Cendana Press,  1983. Dimensi  Moral  Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum . www.komisihukum.go.id, .
Frans  Hendra  Winata, Bantuan  Hukum  Suatu
Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas Kasihan , (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2000.
Fuady,  Munir, Aliran  Hukum  Kritis  (Paradigma Ketidakberdayaan  Hukum) ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Hendra  Winata,  Frans  Advokat  Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian Jakarta: Sinar Harapan,1995 Instruksi  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia Nomor :M.03- UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat  Yang  Kurang  Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kansil, C.S.T. dkk, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum ,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2003.
Todung  Mulya  Lubis ,”  Gerakan  Bantuan
Hukum  Di  Indonesia  :Sebuah  Studi Awal ”  dalam  Abdul  Hakim  Garuda Nusantara Dan Mulayan W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai  Bantuan  Hukum:  Kearah Bantuan  Hukum  Struktural ,  Alumni,
Bandung, 2009.