Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 3 Maret 2021 p-ISSN : 2745-7141  e-ISSN : 2746-1920 Pendidikan
ANALISIS  YURIDIS  PENEGAKKAN  HUKUM  DINAS  PERHUBUNGAN    DKI JAKARTA TERHADAP  PEMILIK KENDARAAN YANG TERPARKIR TIDAK PADA TEMPATNYA

## Juwita dan Yose Rizal
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  IBLAM, Jakarta, Indonesia Nama: gitajuwita40@gmail.com, dan yoserizal12@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima 20 Maret 2021 Diterima dalam bentuk review 20 Maret 2021 Diterima dalam bentuk revisi The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  analyze  juridically the  law  enforcement  carried  out  by  the  DKI  Jakarta Transportation  Agency  on  car  owners  who  are  parked  out  of place and to find out and analyze the application of sanctions to car  owners  who  are  parked  not  at  their  place.  The  research method  used  is  a  type  of  juridical  normative  and  empirical research,  namely  research  that  places  legal  norms  as  a  norm system building associated with symptoms and events as well as phenomena  that  occur  in  society,  institutions  or  countries  that are  non-literary  by  looking  at  the  phenomena  in  society.  The results  of  this  study  indicate  that  law  enforcement  carried  out against motorists who parked inappropriately is in Article 95 regional  regulation  no.  5  of  2014  concerning  Transportation with  administrative  sanctions  in  the  form  of  a  fine  of  Rp. 500,000,  -  per  day  and  if  the  collection  process  is  not  done,  it will still be accumulated in one day

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk  mengetahui dan menganalisa secara  yuridis  Penegakan  Hukum  yang    Dilakukan  Dinas Perhubungan  DKI  Jakarta  Terhadap  Pemilik  Mobil  Yang Terparkir  Tidak  Pada  Tempatnya  dan  untuk  mengetahui  dan menganalisa  Penerapan  sanksi  terhadap  Pemilik  Mobil  Yang Terparkir  Tidak  Pada  Tempatnya.  Metode  Penelitian  yang digunakan  adalah  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dan  empiris yaitu penelitian yang meletakan norma hukum sebagai bangunan sitem  norma  dikaitkan  dengan  gejala  dan  peristiwa  serta fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat  non  pustaka  dengan  melihat  fenomena  yang  terdapat  di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  penegakkan hukum  yang  dilakukan  terhadap  pengendara  yang  parkir  tidak pada tempatnya adalah terdapat pada pasal 95 perda no. 5 Tahun 2014  tentang  Transfortasi  dengan  sanksi  administrasi  berupa denda  Rp.  500.000,-  perhari  dan  apabila  tidak  dilakukan  proses pengambilan tetap akan dikumulatif perharinya Keywords: law enforcement;
department of transportatio.
Kata kunci :
penegakkan hukum ; dinas perhubungan. Attribution-ShareAlike 4.0
International (CC BY-SA 4.0)
.

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan padat, Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi dalam system pemerintahannya terdapat  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah,  Menu maksudnya  adalah  Indonesia  menganut  system  pemerintahan desentralisasi artinya bahwa  urusan  pemerintahan  terdiri  atas  pemerintahan  pusat  dan  perangkat  pemerintah daerah,  yang  diberi  otonomi  yakni  kebebasan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan rumah  tangga  daerah,  sebagaimana  diatur  dalam  undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5), yang menyatakan  “bahwa  “  Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya, menurut  (Wijayanti,  2017)  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”
Menurut  (Djadjuli,  2018)  pada  dasarnya  tujuan  otonomi  daerah  adalah  untuk tercapainya  pemerintahan  daerah    yang  baik,  adil  dan  merata  dengan    memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial dan budaya  serta aturan aturan hukum sebagai wujud pelaksanaan    asas  desentralisasi  dalam  rangka  penyelenggaraan  kewenangan  otonomi daerah    sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  no.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah daerah dan salah satu daerah otonom yang berhadapan dengan karakteristik permasalahan  yang  sangat  komplek  dan  berbeda  dengan  provinsi  lain  sehingga memerlukan  pemecahan  masalah  secara  sinergis  melalui  berbagai  intrumen  adalah Provinsi DKI Jakarta (Azikin, 2018).
DKI Jakarta  merupakan  salah satu Kota terbesar di Indonesia sekaligus sebagai Ibukota  Negara  Kesatuan  republik  Indonesia  yang  dipimpin  oleh  seorang  Gubernur yang  bernama  H.  Anies  Rasyid  Baswedan,  S.E.,  M.P.P.,  Ph.D.,  adalah  seorang akademisi  pendidikan  dan  juga  politikus  Indonesia  yang  menjabat  sebagai  Gubernur DKI  Jakarta  untuk  periode  2017  hingga  2022.  Anies  merupakan  cucu  dari  pejuang kemerdekaan  Abdurrahman  Baswedan,  selain  itu  DKI  Jakarta  jug  menjadi  salah  satu pusat  bisnis  utama,  tak  heran  bila  DKI  Jakarta  menjadi  salah  satu  provinsi  dengan penduduk terbanyak dan menjadi daerah terpadat di Indonesia.  Berdasarkan data Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  jumlah  penduduk Jakarta  2019  mencapai  angka  11.063.324  jiwa.  Dari  angka  tersebut,  sebanyak  4.380 jiwa  merupakan  warga  negara  asing  (WNA).Sementara  itu,  data  jumlah  penduduk Jakarta  2020  belum  dirilis  oleh  BPS.  Namun,  diperkirakan  jumlahnya  meningkat. Dari jumlah penduduk Jakarta mencapai 11.063.324 jiwa dan dibandingkan dengan luas wilayah  yang  mencapai  662,33  km²,  maka  kepadatan  di  Jakarta  mencapai  16.704  jiwa
per  km².  Angka  ini  menjadi  yang  tertinggi  di  Indonesia.  Sementara  itu,  bila  data Kepulauan  Seribu  dikeluarkan  maka  angka  kepadatan  meningkat  menjadi  16.882  jiwa per km². Angka ini jauh dari data kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa per km².
Penduduk  DKI  Jakarta    dari  tahun  ketahun  semakin  padat,  hal  ini  menyebabkan ketersediaan  lahan  yang  semakin  terbatas  (Putrajaya  &  Antara,  2015).  Banyaknya permasalahan  di  Jakarta  dari  mulai  Bisnis,  pemukiman,  Lingkungan,  Pedagang  kaki Lima,  tindak  kejahatan,  lalulintas,  Kemacetan,  Banjir  bahkan  sampai  permasalahan perparkiran  yang  semrawut  dan  sulit  diatur,  hal  ini  tentu  Pemerintah  Daerah  DKI Jakarta  bertanggung  jawab  atas  permasalahan-permasalahan  tersebut  yang  tujuannya untuk    melindungi  warganya  agar  dapat  hidup  tentram  damai  dan  sejahtera  serta berdisiplin tinggi.
Menurut  (Winarso  &  Mutia  Aulida,  2012)  salah  satu  permasalahan  yang  marak terjadi  saat  ini    adalah  pelanggaran  parkir  yang  kerap  terjadi  yang  dilakukan  oleh pemilik kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), dimana kebiasaan masyarakat DKI Jakarta ingin yang praktis memarkiran kendaraannya dimana saja, asal ada tempat kosong  maka  itu  dapat  dijadikan  tempat  untuk  parkir,  sehingga  menjadi  tidak  teratur, belum lagi para juru parkir liar yang tidak jelas, karena hasil dari parkiran tersebut tidak masuk  ke  pemda  DKI  Jakarta  tetapi  masuk  ke  Oknum  tertentu  dan  juga  pribadi  juru parkir liar tersebut.
Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemda DKI Jakarta pada tahun  2014  telah  menerbitkan  Perda  Nomor  5  tahun  2014  tentang  Transportasi,  yang salah  satu  pasalnya  adalah  mengenai  penindakan  atas  pelanggaran  lalulintas  dan angkutan jalan tertentu, salah satu pasal tersebut adalah pasal 95 yang menyatakan: A. Dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan  Transportasi  di  Daerah,  Pemerintah  Daerah dapat  melaksanakan  penindakan  atas  pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas.
B. Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengguna Jalan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
1. Memasuki lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan;
2. Memarkir Kendaraan di ruang milik Jalan yang bukan fasilitas Parkir;
3. Menyalahgunakan fungsi fasilitas Pejalan Kaki;
4. Melanggar ketentuan pada kawasan pengendalian Lalu Lintas;
5. Menggunakan  Kendaraan  Bermotor  Perseorangan  pada  kawasan  Hari  Bebas Kendaraan Bermotor ( Car Free Day );
6. Menunggu,  menaikkan,  dan/atau  menurunkan  penumpang  Kendaraan  Bermotor Umum tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
7. Menggunakan Kendaraan Bermotor pada lajur sepeda;
8. Melanggar  kewajiban  Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Umum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2); dan
9. Pelanggaran  terhadap  pemenuhan  persyaratan  teknis  dan  laik  Jalan  serta  aspek keselamatan Kendaraan Bermotor Umum.
C. Terhadap  Kendaraan  Bermotor  yang  berhenti  dan/atau  Parkir  bukan  pada  fasilitas Parkir yang ditetapkan, dapat dilakukan tindakan :
1. Penguncian ban kendaraan;
2. Pemindahan  kendaraan  dengan  cara  penderekan  ke  tempat  Parkir  resmi  atau  ke tempat  penyimpanan  kendaraan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah; dan/atau
3. Pencabutan pentil ban
Menurut  (Adyan,  2012)  penindakan  atas  pelanggaran  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terdapat dalam pasal 95 ayat (1) dimaksud  adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang memiliki  wewenang  dan  tanggungjawab untuk  melaksanakanan  pengawasan  dan penertiban  terhadap  para  pengendara  mobil  atau  motor    yang  memarkirkan kendaraan  tidak  pada  tempatnya  dengan  penderekan  ataupun  pencabutan  pentil ban.  Meski  terdapat  larangan  parkir  di  trotoar  sejumlah  pengendara  tetap melanggar sehinggga penindakan pencopotan pentil ban motor dilakukan Dishub guna menghindari alih fungsi lahan trotoar. Selain bisa menyebabkan kemacetan lalu  lintas, parkir sembarangan  di  lokasi-lokasi  tertentu  terkadang  juga  bisa berbahaya, padahal sudah jelas bahwa melakukan parkir sembarangan itu dilarang dan  melanggar  pasal  106  ayat  (4)  dan  287  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan    (UU  LLAJ)  yaitu pelaku parkir sembarangan  akan  dipidana  kurungan  paling  lama  satu  bulan  atau denda paling banyak Rp 250 ribu. Pasal 106
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
a) Rambu perintah atau rambu larangan;
b) Marka Jalan;
c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d) Gerakan Lalu Lintas;
e) Berhenti dan Parkir;
Pasal 107
5. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf  e  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  bulan atau  denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Keberadaan parkir  yang  tidak  pada  tempatnya   menjadi  hal  lumrah  yang  sering dijumpai  di  bahu  jalan  maupun  trotoar  di    ibu  kota.  Permasalahan  yang  tak kunjung usai itu dan sanksi yang diberikan belum menimbulkan efek jera.
a) Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dijelaskan diatas menjadi topik yang  menarik  untuk  dibahas  dan  menjadi  tema  sentral  dalam  jurnal  ini  yaitu:
Bagaimana  penegakan  hukum  yang    dilakukan  dinas  perhubungan  dki  jakarta terhadap pemilik kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya?.
b) Bagaimana  penerapan  sanksi  terhadap  pemilik  kendaraan  yang terparkir  tidak pada  tempatnya?adapun  tujuan  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk    mengetahui dan  menganalisa  secara  yuridis  penegakan  hukum  yang  menurut  (Mustofa, 2017) dilakukan Dishub DKI Jakarta Terhadap Pemilik Mobil Yang Terparkir Tidak  Pada  Tempatnya  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  Penerapan sanksi  terhadap  Pemilik  Mobil  Yang  Terparkir  Tidak  Pada  Tempatnya. Selanjutnya  sehubungan  dengan  uraian  diatas,  maka  penulis  menindaklanjuti dengan  mengkaji  lebih  lanjut  ke  dalam  bentuk  jurnal,  hal  ini  dikarenakan bahwa sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Analisis  Yuridis  Penegakkah  Hukum  Dinas  Perhubungan    Dki  Jakarta Terhadap  Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya, namun berdasarkan  hasil  pemantauan  dan  pengamatan  ada  beberapa  hal  yang mengupas masalah tentang penggunaan perparkiran, yaitu diantaranya:
1) Menurut  (Dominic,  2018),  Penegakan  hukum  terhadap  pengendara kendaraan  bermotor  sebagai  pelaku  tindak  pidana  parkir  sembarangan  di Badan  Jalan.  Penelitian  Tesis  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Bangka Belitung.  Hasil  Penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  parkir  harus  ditegakan  pihak  yang  berwenang  agar tidak  mengganggu  pengguna  jalan  lain  dan  dikenakan  pasal  287  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalulintas  dan  Angkutan Jalan,  pasal  22  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangka  tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
2) Menurut  (Fuadi  et  al.,  2020),  Analisis  Yuridis  Penggunaan  Lahan  Parkir Jalan Umum Kota Bandung Sebagai Tempat Usaha Mobil Toko.  Penelitian Tesis  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran.  Hasil  penelitian  ini disimpulkan  bahwa lahan  parkir  di  tepi  jalan  umum tidak  boleh  digunakan untuk  berjualan  bagi  mobil  toko  dan  Pemerintah  Kota  Bandung  tidak mentolelir keberadaan mobil toko. Ketertiban dan segi modal usaha menjadi alasan  utama  untuk  memberantas  mobil  toko.  Namun  pada  faktanya keberadaan mereka juga memiliki dampak yang positif. Jika dibina dengan baik,  mobil  toko  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  dan Pemerintah.  Pembentukkan  sebuah  regulasi  khusus  merupakan  salah  satu solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  operasional  mobil  toko  di  Kota Bandung.
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa penelitian  yang penulis ajukan masih orsinil/baru karena belum pernah ada yang membahasnya, alasannya adalah:
1) Penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya  tidak  membahas  penegakan  hukum perparkiran di wilayah DKI Jakarta.
2) Penelitian yang telah ada sebelumnya  menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
3) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penegakan hukum parkir tidak pada  tempatnya  yang  diatur  pada  Peraturan  Pemerintah  daearah  No.  5  Tahun 2014 tentang Transfortasi.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  artinya  dari  data  penelitian  yang dianalisis  dapat  menggambarkan  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  tahun  2014 tentang  Transportasi  dan  Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis  empiris, beberapa pendekatan, diantaranya Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan  empiris.
Sumber Data dalam penelitian ini terdiri atas data Primer dan Data Sekunder yaitu Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat secara  yuridis  dan  Bahan  hukum  sekunder.  Bahan  yang  tidak  mempunyai  kekuatan mengikat  secara  yuridis  seperti  Rancangan  peraturan  perundang-undangan,  literature dan  jurnal,  serta  Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  merupakan pelengkap  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  seperti  kamus  dan  ensiklopedi.  Tehnik Pengumpulan  Data  dengan  Kepustakaan  dan  Wawancara,  selanjutnya  data  terkumpul dari  hasil  penelitian  dan  kemudian  data-data  tersebut  akan  diolah  dan  dianalisa menggunakan teknik pengolahan  data secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penegakan  Hukum  Yang    Dilakukan  Dishub  Dki  Jakarta  Terhadap  Pemilik Mobil Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya
Menurut  (Hikmah  &  Cahyoko,  2012)  masalah  lalu  lintas  Jalan  yang  semakin kompleks  seiring  dengan  pertambahan  penduduk  dan  perkembangan  dinamika masyarakat,  menuntut  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  untuk  bekerja  lebih  keras dengan  paradigma  baru  untuk  dapat  menjadi  DKI  Jakarta  sebagai  kota  yang  tertib hukum dengan mentaati aturan aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.  Sebagai  provinsi  yang  paling  padat  penduduknya  dan  paling  tinggi  tingkat kemacetannya  karena  sumber  ekonomi  tertumpu  pada  DKI  Jakarta  sebagai  Ibukota Negara.  Permasalahan  demi  permasalahan  di  DKI  Jakarta  tak  pernah  ada  habisnya, salah satu permasalahan tersebut salah satunya adalah tentang parkir kendaraan yang tidak  pada  tempatnya,  pemanfaatan  lahan  sebagai  lalulintas    yang  seharusnya dimanfaatkan untuk pengguna jalan berubah menjadi lahan parkir liar, padahal jelas dalam lahan tersebut terdapat rambu-rambu lalulintas tentang larangan parkir.
Menurut  (Eustoliano  et  al.,  2015)  jalan  sebagai  salah  satu  prasarana transportasi  merupakan  unsur  penting  dalam  pengembangan  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,  dalam  pembinaan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  wilayah  negara, dan  fungsi  masyarakat  serta  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Jalan  sebagai  bagian  sistem  transportasi  nasional  mempunyai  peranan penting  terutama  dalam  mendukung  bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya  serta lingkungan  dan  dikembangkan  melalui  pendekatan  pengembangan  wilayah  agar tercapai  keseimbangan  dan  pemerataan  pembangunan  antardaerah,  membentuk  dan memperkukuh  kesatuan  nasional  untuk  memantapkan  pertahanan  dan  keamanan nasional,  serta  membentuk  struktur  ruang  dalam  rangka  mewujudkan  sasaran pembangunan nasional, sehingga pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang  Jalan.  Semakin  tidak  beraturannya  keadaan  lalu  lintas  di  ibukota  Jakarta, khususnya  dari  masalah  kemacetan  kendaraan  yang  melintas  sehari-harinya  belum lagi  ditambah  para  awak  angkutan  yang  sekarang  mudah  saja  untuk  mengeluarkan trayek tanpa dikaji ulang, parkir tidak pada tempatnya menambah suasana kemacetan menjadi    urusan  petugas  dari  kepolisian dan    petugas  dari  Dinas  Perhubungan  DKI Jakarta maupun Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah.
Kasus  pelanggaran  parkir  sembarangan  di  DKI  Jakarta  berdasarkan  hasil penelitian  penulis  mulai  2018,  2019  sampai  dengan  2020,  saat  ini  mengalami penurunan,  yakni  di  tahun  2020,  hal  ini  dikarenakan  musibah  dunia  terkait    wabah Covid 19 ini , kasus parkir tidak pada tempatnya mulai mengalami penurunan, hal ini disebabkan  adanya  pengurangan  jumlah  kendaraan  yang  masuk  ke  wilayah  DKI Jakarta karena ada pembatasan sosial berskala besar, tidak demikian pada tahun 2019 yang  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dibandingkan  tahun  2018, sebagaimana data yang penulis peroleh berikut pada tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1 Data Pelanggaran Parkir tidak pada tempat
dan penerimaan Retribusi Sepanjang Tahun 2018 s.d per Peb 2020 Di Wilayah DKI Jakarta No. Tahun Jumlah Kendaraa Jumlah Pelanggar 1 2018 19261 9.690.500.000,- 2 2019 27.668 13.844.000.000,- 3 Per Pebr 2020 197 98.500.000,-
Data Pelanggaran parkir tidak pada tempatnya sepanjang tahun 2018 yaitu berjumlah 19.261 kendaraan dengan pendapatan  retribusi sepanjang tahun 2018 berjumlah Rp. 9.690.500.000.( https://metro.sindonews.com)
Data Pelanggaran parkir tidak pada tempatnya sepanjang tahun 2019 yaitu berjumlah 27.668 kendaraan dengan pendapatan  retribusi sepanjang tahun 2019 berjumlah  Rp. 13.844.000.000.( https://metro.sindonews.com)
Data Pelanggaran parkir tidak pada tempatnya per Pebruari tahun 2020 yaitu berjumlah 197 kendaraan dengan pendapatan  retribusi sementar per Pebr      tahun 2020 berjumlah Rp. 98.500.000 (https://megapolitan.kompas.com)
Dari  data  yang  penulis  peroleh  bahwasannya  pada  tahun  2018  pelanggaran  pada semua  jenis  kendaraan    berjumlah  19.261dan  mengalami  peningkatan  pelanggaran pada tahun 2019 yaitu berjumlah 27.668 semua jenis kendaraan, hingga  awal tahun 2020  mengalami  penurunan  pelanggaran  yang  signifikan,  yaitu  jumlah  sementara pelanggaran  tahun  2020  berjumlah  197  kendaraan  pada  semua  jenis  kendaraan, penurunan ini disebabkan karena adanya pembatas PSBB pada sekitaran bulan Maret sampai  dengan akhir 2020 terkait wabah virus covid 19 yang berimbas pada keluar masuknya  kendaraan  ke  wilayah  DKI  Jakarta  dan  berkurangnya  jumlah  kegiatan khusus di sector ekonomi, sehingga memperngaruhi kendaraan yang biasanya ramai menjadi sedikit yang beroperasi.
Banyak  pelanggaran  terhadap  parkir  yang  tidak  pada  tempatnya  merupakan polemic  bagi  Pemerintah  daerah  DKI  Jakarta,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa faktor  penyebab  pelanggaran  Parkir  tidak  pada  tempatnya    oleh  pengendara    mobil maupun motor di DKI Jakarta  disebabkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya kesadaran  akan  peraturan  berlalu lintas  jalan  dan  kepentingan-kepentingan  manusia yang  berlainan  menyebabkan  manusia  ceroboh,  lalai,  bahkan  kesengajaan  menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran parkir tidak pada tempatnya. Oleh karena itu penegakkan  hukum  harus  dilakukan  karena  penegakan  hukum  merupakan  proses dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Untuk  itu    Instrumen  yang  dibutuhkan dalam  penegakan  hukumnya    adalah  komponen  struktur  hukum  ( legal  structure ), komponen  substansi  hukum    ( legal  subtance ),  dan  komponen  budaya  hukum  ( legal culture ), serta sarana dan prasarana dijelaskan sebagai berikut:
1. Struktur hukum ( legal structure )
Ruang  lingkup  struktur  hukum  sangat  luar,  oleh  karena  itu  di  dalam penelitian  ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah Dinas Perhubungan DKI  Jakarta  sebagai  penegak  hukum  dalam  meneertibkan  pelanggaran  hukum terkait parkir tidak pada tempatnya di wilayah Ibukota Jakarta. Selain itu struktur hukum  adalah  sebuah  kerangka  yang  memberikan  suatu  batasan    terhadap keseluruhan,  dimana  keberadaan  institusi  merupakan  wujud    konkrit  komponen struktur  hukum,  dan  batas  tersebut  adalah  berupa  aturan  pemerintah  daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi sebagai aturan pelaksanaan pemerintah daerah  untuk  melakasanakan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalulintas dan jalan khususnya penertiban perparkiran yang tidak pada tempatnya.
2. Substansi hukum ( legal subtance )
Pada  intinya  yang  dimaksud  dengan  substansi  hukum  adalah  hasil  –  hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan – aturan hukum, baik  yang
tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis.  Dalam  hal  ini  sebenarnya  penurun  penulis bahwa  tingkat  kesadaran  masyarakan  DKI  Jakarta  sudah  mulai  Nampak  adanya peningkatan  terbukti  dengan  adanya  penurunan  tingkat  pelanggaran  yang  cukup sigifikan yaitu pada tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 27.668 semua jenis kendaraan  dan  pada  akhir  tahun  2020  mengalami  penurunan  pelanggaran  yaitu berjumlah 13241, penilaian penulis terlepas dari masa pademi covid 19 ini.
3. Budaya hukum ( legal culture )
Budaya  hukum  merupakan  suasana  sosial  yang  melatar  belakangi  sikap masyarakat  terhadap  hukum.  Menurut  Bernars  Arief  Sidharta,  mengatakan “Budaya  hukum  adalah  keseluruhan  nilai,  sikap,  persaan,  perasaan  dan  perilaku para  warga  masyarakat  termasuk  pejabat  pemerintahan  terhadap  atau  berkenaan dengan hukum”.
4. Sarana atau Fasilitas
Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau  fasilitas  yang  memadai,  karena  sarana  atau  fasilitas  memiliki  peranan  yang sangat  penting  dalam  penegakan  hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas.
Undang-undang  nomor    38  tahun  2004  tentang  Jalan  pasal  63  ayat  1 menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kegiatan  yang mengakibatkan  terganggunya  fungsi  jalan  di  dalam  ruang  manfaat  jalan, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada Pasal 62 ayat 2 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan di pasal berikutnya pada pasal 63 ayat (3)  bahwa  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kegiatan  yang mengakibatkan  terganggunya  fungsi  jalan  di  dalam  ruang  pengawasan  jalan, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (3),  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Fakta  menujukan  bahwa  belum  ada  sanksi  tegas  terhadap  pelaku  yang menyebabkan  terganggunnya  fungsi  jalan  tersebut.  Pemerintah  daerah  DKI  Jakarta terkesan  membiarkan  parkir  disembarangan  tempat  terjadi.  Pemerintah  Daearah berdalih  bahwa  banyak  aturan  yang  masih  membolehkan  tempat  parkir  yang menggunakan badan jalan , seperti :
a. Undang-Undang  No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
b. PP No. 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak, serta Manajemen kebutuhan Lalu lintas
c. PP No. 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan umum
d. Perda No. 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat Parkir
e. Perda No. 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Parkir di tepi jalan umum sepanjang memenuhi criteria  sebagaimana termasuk dalam PP Nomor 32 tahun 2011 dan PP Nomor 79 tahun 2013, masih dimungkinkan diberikan izin dan terhadap aktifitas parkir di tepi jalan umum tidak sesuai ketentuan, maka dapat dilakukan penindakan.
Ketentuan  pasal  287  ayat  (1)  UU  No.22  tahun  2009  memberikan  ancaman pidana  kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah  atau  larangan  rambu  lalu  lintas.  Ketentuan  lain  di  pasal  287  ayat  (3) memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dengan paling banyak  Rp250.000,-  (dua  ratus  ribu  rupiah)  bagi  pengendara  kendaraan  bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan parkir.
Sanksi  pidana  pasal  287  tersebut  di  atas  bukanlah  kata  putus,  terutama  jika parkir  sembarangan  benar-benar  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas, apalagi sampai menimbulkan luka berat dan korban meninggal dunia. Denda maupun lamanya kurungan yang telah disebutkan diatas akan sangat ringan, baik oleh pelaku maupun  korban.  Dalam  situasi  seperti  ini  pelaku  parkir  sembarangan  terancam ketentuan lain yang lebih berat.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  penulis  berpendapat  bahwa penegakkan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  DKI  Jakarta sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang transfortasi tidaklah  efektif  walaupun,  pelanggar  parkir  tidak  pada  tempatnya  dikenakan  sanksi administrasi denda sebesar Rp. 500.000,- perhari.
Bila  dikaitkan  dengan  Undang-undang  terkait  lalulintas  jalan,  ranah  hukum yang berbeda, karena Dinas perhubungan melaksanakan penegakkan hukum terhadap pengendara  parkir  yang  tidak  pada  tempatnya  bertujuan  untuk  menertibkan pengendara  parkir  dan  memberikan  kenyamanan  bagi  pengguna  jalan  untuk  bebas berkativitas tanpa adanya gangguan kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya, selain itu sanksi yang diterima pelanggar tersebut adalah dengan sanksi administrasi dan denda tentunya sanksi yang terbilang sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.
B. Penerapan  Sanksi  Terhadap  Pemilik  Kendaraan  Yang  Terparkir  Tidak  Pada Tempatnya
Pelanggaran di bidang parkir tidak pada tempatnya secara definitif tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang menjadi dasarnya. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut.  Terkait dengan sanksi ini ada beberapa criteria yang harus untuk diperhatikan, yaitu:
1. Unsur-unsur yang dijadikan dasar sanksi tersebut diterapkan;
2. Jenis sanksi yang dikenakan;
3. Jangka waktu pengenaan sanksi;
4. Tata cara penetapan sanksi;
5. Mekanisme pengguguran sanksi.
Mengingat  masing-masing  perizinan  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  tersendiri  maka  dalam  proses  penetapannya  harus  memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasarnya.
Kewenangan  untuk  melaksanakan  paksaan  pemerintahan  ( bestuurdwang ) dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  adalah  kewenangan  bebas. Halini  mengandung  makna  bahwa  kewenangan  tersebut  merupakan  hak dankewajiban  dalam  melakukan  tindakan  hukum  tertentu.  Kebebasan  kewenangan tersebut berarti bahwa pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan paksaanpemerintahan ( bestuurdwang) atau tidak bahkan menerapkan sanksi lainnya. Dalam  hal  telah  terjadi  pelanggaran  parkir  tidak  pada  tempatnya,maka  organ pemerintah  daerah  yakni  Dinas  Perhubungan  DKI  Jakarta  sebagai  penegak  hukum dalam  pelanggaran  ini,  sebelum  menjatuhkan  sanksi  berupa  paksaan  pemerintahan ( bestuurdwang) harus mengkaji secara cermat fakta pelanggaran hukumnya.
Berpijak  pada  sifat  pelanggarannya  maka  dalam  penetapan  pemberian  sanksi paksaan pemerintahan sebagai berikut:
a. Terhadap pelangggaran yang tidak bersifat substansial,
Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan ( bestuurdwang ).
Maka Dinas Perhubungan masih dapat melakukan legalisasi. Dalam hal ini Dishub memerintahkan kepada warga negara yang melakukan pelanggaran terkait parkir tidak pada tempatnya  tersebut untuk segera memindahkan kendaraannya apabila didalam kendaraan tersebut masih dikendarai dalam hal ini terparkir dan kendaraan masih menyala.
b. Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial,
Dishub  dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan ( bestuurdwang )
Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis terkait dengan pelanggaran  yang dimaksud.
Proses  penetapan  sanksi  administrasi  berupa bestuurdwang harus  didahului dengan  surat  peringatan  tertulis.  Surat  peringatan  tersebut  harus  memuat  hal-hal sebagai  berikut:  a)  Peringatan  harus definitive, b)  Organ  yang  berwenang  harus disebut  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Perhubungan,  c)  Peringatan  harus  ditujukan kepada  orang  sedang  atau  mau  akan  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  d)  Ketentuan  yang  dilanggar  jelas,  e) Pelanggaran  nyata  harus  digambarkan  dengan  jelas..  f)  Peringatan  harus  memuat penentuan  jangka  waktu,  g)  Pemberian  beban  harus  nyata  dengan  jelas,  h)  Jangka waktu  tersebut  harus  jelas,  i)  Pemberian  beban  jelas  dan  seimbang  j)  Pemberian beban  tanpa  syarat,  k)  Beban  mengandung  pemberian  alasannya  Sebagai  produk
hukum  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  maka  surat  peringatan  harus  diberi  alasan yang baik dan jelas. l) Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya..
Dinas  perhubungan  DKI  Jakarta    dalam menetapkan  uang  paksa,  menentukan apakah  uang  paksa itu  dibayar  dengan cara  mengangsur  ataupun  harus  sekali  bayar berdasarkan  waktu  tertentu.  Dishub  juga  harus  menetapkan  jumlah  maksimal  uang paksa serta memperhatikan kesesuaian dengan beratnya kepentingan yang dilanggar dan  (sesuai)  dengan  tujuan  ditetapkannya  penetapan  uang  paksa.  Pengenaan  denda administratif ( administratieve boete ) berupa denda bagi pelanggar parkir tidak pada tempatnya  dapat  dibebankan  pula  sanksi  administrasi  berupa  ketentuan  denda  yang apabila dalam 1 hari tidak di ambil kendaraanya maka akan di kumulatif dendanya.
Dari  uraian  tersebut  maka  penulis  berpendapat  bahwa  sanksi  dalam pelanggaran  parkir  tidak  pada  tempatnya  di  terapkan  sanksi  administrasi  yaitu sebagaimana  diatur  pada  pasal  29  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  31  Tahun  2017  Tentang  Tarif  Layanan  Parkir,  Denda Pelanggaran  Transaksi  Dan  Biaya  Penderekan/Pemindahan  Kendaraan  Bermotor yaitu  besaran  biaya  penderekan/pemindahan  kendaraan  bermotor  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  termasuk  biaya  penyimpanan/penampungan, adalah  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  per  hari  sampai  paling  banyak Rp3.000.000,00  (iiga  juta  rupiah)  untuk  kendaraan  bermotor  pribadi  beroda  4 (empat); dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).  Pasal  30  Pembayaran  biaya  penderekan/pemindahan  kendaraan  bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  semua  tindakan  yang  diambil  oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam penerapan sanksi administrasi berupa denda telah  sesuai  aturan,  untuk  itu  penulis  sebagai  bagian  dari  Dinas  Perhubungan  DKI Jakarta mengimbau masyarakat mengubah pola perilakunya dengan parkir kendaraan di  tempat  yang  disediakan  agar  kemacetan  di  setiap  bahu  jalan    diwilayah  DKI Jakarta  dapat  dihindari,  selain  itu  kenyaman  dan  keindahan  ruas  jalan  dapat dinikmati oleh pengguna jalan maupun bagi masyarakat yang melihatnya.

## Kesimpulan
Penegakkan  hukum  bagi  pelanggaran  parkir  tidak  pada  tempatnya    dengan Peraturan  pemerintah  daerah  DKI  Jakarta  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  transportasi dan  Penerapan  sanksi  terhadap  Pemilik  Kendaraan  Yang  Terparkir  Tidak  Pada Tempatnya  adalah  dengan  penerapan  Sanksi  administrasi  berupa  denda  sebagaimana diatur  pada  pasal  29  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Nomor  31  Tahun  2017  Tentang  Tarif  Layanan  Parkir,  Denda  Pelanggaran  Transaksi Dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor yaitu denda derek untuk jenis mobil  dikenakan  tarif  Rp500.000,  sedangkan  sepeda  motor  Rp  250.000  dan  Nilai dendanya akan terus terakumulasi bila pemilik tidak segera mengambil kendaraannya di tempat parkir sementara petugas, sanksi administrasi dianggap terlalu ringan dan tidak
menimbulkan efek jera untuk itu perlu adanya revisi  Peraturan pemerintah Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi salah satunya adalah terkait mengenai sanksi denda.

## Bibliografi
Adyan, A. R. (2012). Efektivitas Pasal 95 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pranata Hukum , 7 (1).
Azikin, A. (2018). Peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 44 (2), 139–154.
Djadjuli, D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (2), 8–21.
Dominic, A. (2018). Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku tindak pidana parkir sembarangan di Badan Jalan . Universitas Bangka Belitung.
Eustoliano, M. S., Sumanjaya, A. A., & Rahardiani, A. A. (2015). Perencanaan Ruas Jalan Raya Yang Menghubungkan Distrit Ermera Dan Sub-distrit Hatolia. Paduraksa , 4 (1), 10–16.
Fuadi, F. H. F. H., Radjab, A. M., & Nurzaman, R. A. N. (2020). Analisis Yuridis Penggunaan Lahan Parkir Jalan Umum Kota Bandung Sebagai Tempat Usaha Mobil Toko. Jurnal Legislatif , 3 (2), 201–218.
Hikmah, M., & Cahyoko, H. (2012). Manajemen Transportasi di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis dan Hukum). Jurnal Hukum & Pembangunan , 42 (1), 140– 159.
Mustofa, G. K. (2017). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Melalui Program Djimat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Banyumas. Police Studies Review , 1 (1), 145–208.
Putrajaya, I. K., & Antara, I. G. M. Y. (2015). Pengaruh Terbatasnya Lahan Terhadap Intensitas Pembangunan Rumah Susun Di Dki Jakarta. Media Komunikasi FPIPS , 14 (1), 22–27.
Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186–199.
Winarso, H. P., & Mutia Aulida, F. (2012). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendean Kota Banjarmasin. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 6 (11), 122082.
Jurnal Pendidikan Indonesia , Vol. 2 No. 3 Maret 2021                                               443