## Original Research Paper
Sosialisasi  Pengawasan  Partisipatif  Bagi  Pemilih  Pemula  Pada  Pilkada  Di Kabupaten Sumbawa
Edy Kurniawansyah 1* , Bagdawansyah Alqadri 1
1 Program Studi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i2.84 8 Sitasi: Kurniawansyah. E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 4 (2)

## Article history
Received: 30 April 2021 Revised: 23 Mei 2021
Accepted: 30 Juni 2021
*Corresponding Author: Edy Kurniawansyah, Program Studi Pendidikan Pancasila &
Kewarganegaraan, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: edykurniawansyah@unram.ac.id
Abstract: Sebagai  Negara  yang  menganut  sistem  demokrasi,  Pemilu  menjadi suatu  keniscayaan.  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945,  pasal  22E  menjadi  dasar  penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia. Pelaksanaan  pengawasan  pemilu  yang  demokratis,  tentu  tidak  hanya dilaksanakan  secara  mutlak  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Pusat  dan Badan  Pengawas  Pemilu  Daerah.  Pemilu  demokratis  membutuhkan  peran partisipasi  masyarakat  pada  semua  proses  tahapan  penyelenggaraan  pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kegiatan pengabdian pada masyarakat  ini dilakukan dengan tujuan agar para  pemilih  pemula  mengerti  dan  memahami  pentingnya  pengawas  partisipatif pada pilkada di kabupaten Sumbawa. Solusi dari terjadinya pelanggaran pemilu adalah  dengan  adanya  pengawas  partisipatif,  maka  akan  dapat  membantu  dan meringankan tugas lembaga pengawas dalam mengawal peserta demokrasi yang berlangsung, hal ini dilakukan demi terwujudnya pemilu  yang  jujur, adil, bersih dan  berintegritas.  Kemudian  Lembaga  pengawas  pemilu  harus  memberikan pelatihan dan bimbingan yang intensif kepada pengawas partisipatif agar mereka mengetahui  dan  memahami  betul  akan  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam mengawal pesta demokrasi. Target luaran setelah kegiatan pengabdian ini selesai adalah terpolanya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengawasan partisipatif  pada  pilkada  di  kabupaten  Sumbawa.  Metode  pelaksanaan  kegiatan adalah sosialisasi atau penyuluhan dan FGD. Metode sosialisasi atau penyuluhan digunakan  untuk  memberikan  informasi  tentang  pentingnya  pengawasan partisipatif  pada  pilkada  di  kabupaten  Sumbawa.  Sedangkan Focus  Group Discussion digunakan dalam rangka mencari solusi atas pelanggaran pada setiap pilkada di kabupaten Sumbawa. Hasil&Pembahasan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancer mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan, pada  tahap  perencanaan  dilakukan  mulai  dengan  tahapan  koordinasi  dengan ketua  Bawaslu  Sumbawa,  rekrutmen  anggota  sapai  pada  tahapan  analisis kebutuhan.  Kemudian  pada  tahapan  pelaksanaan  mulai  dari  kegiatan  sosialisasi dengan  penyampaian  materi  tentang  pentingnya  pengawasan  partisipatif  sampai pada  tahapan  diskusi  untuk  mencari  solusi  atas  pokok  persoalan  sesaui  dengan permasalahan  yang  disampaiakan.  Kesimpulan  dengan  adanya  pengawas partisipatif  pada  pilkada  di  kabupaten  Sumbawa  akan  memberikan  kesadaran bagi  para  pelaku  politik,  penyelenggara  pemilu  dan  stakeholder  untuk  menjaga diri,  menjaga  marwah  partainya  sehingga  akan  tetap  berada  pada  relnya  sesuai dengan  porsinya  masing-masing,  sehingga  dengan  demikian  melahirkan  suatu pemilu  kada  yang  jujur,  adil  dan  berintegritas  baik  dari  segi  proses  maupun hasilnya.
Keywords: Pengawas Partisipatif, Pemilih Pemula dan Sumbawa
Kurniawansyah & Alqadri et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (2): 286-292

## Pendahuluan
Sebagai  Negara  yang  menganut  sistem  demokrasi, Pemilu  menjadi  suatu  keniscayaan.  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, pasal 22E menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di Indonesia pergantian  kekuasaan  dilaksanakan  secara  periodik lima  tahunan  melalui  pemilihan  umum  (Pemilu). Pemilu  tersebut  dilakukan  untuk  memilih  anggota Legislatif,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  maupun Pemilihan  Kepala  Daerah,  yakni  Gubernur  dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
Demokrasi  merupakan  sistem  politik  yang memberikan  ruang  bagi  keadilan  dan  persamaan bagi  semua  warga  negara.  Sistem  ini  menjadi pilihan  paling  populer  yang  digunakan  negara- negara  di  dunia.  Dalam  sistem  negara  demokrasi, pemilihan  umum  yang  selanjutnya  disingkat ‘Pemilu’  merupakan  salah  satu  indikator  dan  tolak ukur penting pelaksanaan. Hampir semua negara di dunia  melaksanakan  kegiatan  ‘Pemilu’  sebagai wahana  untuk  memberikan  kesempatan  pada masyarakat  dan elite kekuasaan  melakukan sirkulasi  dan  rekrutmen  untuk  berbagai  jabatan jabatan kekuasaan politik dan pemerintahan baik di lembaga  legislatif  (DPR  RI,  DPD  RI,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota),  lembaga eksekutif
(Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil
Walikota dan Bupati/Wakil Bupati) secara periodik 5 (lima) tahun sekali.
Kegiatan  pengawasan  pemilu  menjadi bagian  penting  dalam  proses  pelaksanaan  pemilu. Pengawasan  pemilu  dilakukan  baik  oleh  lembaga penyelenggara  pemilu  yakni  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  dari  semua  tingkatannya,  juga dilakukan  masyarakat  dan  lembaga  pemerhati  atau pemantau pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  Pasal  89  ayat  (1) menyatakan : pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan  oleh  Bawaslu  yang  terdiri  atas  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota, Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.
Pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia  secara  kelembagaan  ditetapkan  sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Lembaga
pengawasan  ini  kemudian  dikuatkan  kembali dengan  dibentuknya  lembaga  pengawasan  pemilu yang  bersifat  tetap  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara Pemilu  dengan  dibentuknya  sebuah  lembaga  tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Namun  demikian,  Bawaslu  sebagai badan  formal  yang  bertugas  untuk  mengawasi seluruh  tahapan  penyelenggaraan  pemilu,  masih mengalami berbagai kendala pengawasan.
Salah  satu  contoh  masalah  yang  terkait dengan  kendala  pengawasan  adalah  adanya pelanggaran  pilkada  serentak  2015  sebagaimana dikemukakan  oleh  Peneliti  Perkumpulan  untuk Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem),  Khairunnisa Nur  Agustiyati,  bahwa  dari  keseluruhan  tahapan pilkada  serentak  2015  ditemukan  140  pelanggaran yang  terbagi  ke  dalam  lima  kategori  diantaranya kekerasan  pelaksanaan  pilkada,  logistik  pilkada, pelanggaran  pidana  dalam  pelaksanaan  pilkada, pelanggaran  administrasi  dan  sengketa  pencalonan. Pelanggaran pidana merupakan pelanggaran terbanyak dengan ditemukannya 54 temuan. Urutan kedua adalah logistik dengan 36 temuan, salah satu bentuk  pelanggarannya  adalah  tidak  disebarkannya undangan  pemilihan  formulir  C6  untuk  pemilih. Urutan  ketiga  adalah  pelanggaran  administrasi dengan 25 temuan, sedangkan pelanggaran kekerasan  di  urutan  keempat  dengan  13  temuan, dan  sengketa  pencalonan  berada  di  urutan  terakhir dengan 12 temuan. (Pasaribu, 2015).
Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  merupakan  suatu  kehendak  yang didasari  keprihatinan  luhur,  demi  tercapainya Pemilu  yang  berkualitas.  Suatu  Pemilu/Pemilihan yang  dijalankan  tanpa  mekanisme  dan  iklim pengawasan  yang  bebas  dan  mandiri,  maka  akan menjadikan  Pemilu  sebagai  proses  pembentukan kekuasaan  yang  sarat  dipenuhi  dengan  berbagai segala kecurangan.
Dalam  situasi  demikian  itu,  Pemilu  telah kehilangan  legitimasinya  dan  Pemerintahan  yang dihasilkan  pun  sesungguhnya  juga  tidak  memiliki legitimasi  pula.  Ketika  berangkat  dari  pemahaman demikian,  dan  dalam  rangka  menjamin  tercapainya Pemilu/Pemilihan yang berkualitas dan demokratis, maka  menurut  hemat  penulis  tentu  kita  harus menjadikan pengawasan itu sebagai suatu kebutuhan  dasar,  karena  pengawasan  merupakan keharusan,  bahkan  merupakan  elemen  yang melekat  pada  setiap  Pemilu  baik  nasional  maupun
Kurniawansyah & Alqadri et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (2): 286-292
lokal.  Pengawasan  Partisipatif  merupakan  bagian dari  manifestasi  kedaulatan  rakyat  dan  penguatan partisipasi politik masyarakat.
Pelaksanaan  pengawasan  pemilu  yang demokratis,  tentu  tidak  hanya  dilaksanakan  secara mutlak  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi
masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu  sendiri.    Pada  umumnya,  mereka  yang menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula (berusia 17 tahun/pernah menikah) belum memiliki informasi  dan  pemahaman  yang  cukup  mengenai Pemilu/Pemilihan. Hal tersebut cukup wajar karena mereka  sebagai  pemilih  pemula  belum  memiliki pengalaman dalam pelaksanaan  Pemilu/Pemilihan. Sehingga  hal  tersebutlah  menjadi  sesuatu  yang sangat  urgent  untuk  disosialisasikan  dalam  upaya penyuksesan  Pemilu/Pemilihan  serta  memberikan kesejahteraan kepada masyarakat untuk kedepannya.    Keterlibatan  masyarakat  dalam pengawasan  pemilu  melalui  pemantauan  pemilu dan  lain-lain  menjadi  sangat  penting  sebagai komponen  informasi  bagi  masyarakat  umum, peserta  dan  penyelenggara  pemilu  terkait  proses pelaksanaan pemilu.
Pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis,  dimana  dengan  adanya  pemantauan yang  dilakukan  oleh  komponen  masyarakat  secara terlembaga,  akan  menjadi  bahan  penyeimbang kegiatan  pelaksanaan  pemilu  yang  dilakukan peserta  pemilu  dan  lembaga  penyelenggara  pemilu resmi seperti  KPU  dan  Bawaslu.  Dengan keterlibatan  masyarakat  pada  kegiatan  pengawasan Pemilu  secara  langsung,  maka  masyarakat  dapat mengikuti  dinamika  politik  yang  terjadi  dan  secara tidak  langsung  belajar  tentang  penyelenggaraan Pemilu  dan  semua  proses  yang  berlangsung.  Bagi penyelenggara  Pemilu,  kehadiran  pengawasan masyarakat  yang  masif  akan  mengawal  dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur  dan  adil  dalam  penyelenggaraan  pemilu (Badan Pengawas Pemilu 2017: 2).
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pentingnya  pengawasan  partisipatif  bagi  pemilih pemula  pada  pilkada  di  kabupaten  Sumbawa. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan  yaitu  agar  pelajar  dan  mahasiswa  di
Kabupaten  Sumbawa  dapat  memahami  tentang pentingnya  pengawas  partisipatif  pada  Pilkada  di kabupaten  Sumbawa.  Kegiatan  pengabdian  ini bermanfaat  untuk  meningkatkan  pengetahuan pelajar  dan  mahasiswa  di  Kabupaten  Sumbawa tentang  pentingnya  pengawas  partisipatif  pada pilkada di kabupaten Sumbawa.

## Metode
Pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian ini akan ditempuh dengan menggunakan pendekatan/metode sebagai berikut:

## 1. Sosialisasi/Penyuluhan
Metode  Sosialisasi/penyuluhan  digunakan untuk memberikan informasi atau pengetahuan dan pemahaman  kepada  para  pemilih  pemula  tentang pentingnya pengawasan partisipatif pada pilkada di kabupaten Sumbawa.
2. Focus Group Discussion (FGD) Selain itu pendekatan/metode Focus Group Discussion (FGD) digunakan dalam rangka mencari solusi  atau  upaya  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  pada  pemilukada  serta  peran  penting pengawas  partisipatif  pada  pilkada  di  kabupaten Sumbawa.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  di kabupaten  Sumbawa  dilaksanakan  sejak  1  Agustus sampai  dengan  tanggal  30  Agustus  2020  dalam  bentuk sosialisasi/penyuluhan  dan Focus  Group  Discussion (FGD).  Kegiatan  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan lancar  sesuai  dengan  jadwal  yang  direncanakan.  Untuk lebih  jelasnya  mengenai pelaksanaan kegiatan dimaksud dan  hasil  yang  dicapai  dapat  dicermati  dari  setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

## 1. Kegiatan Perencanaan/persiapan
Kegiatan  yang  dilaksanakan  pada  tahap perencanaan/persiapan meliputi:
a. Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Kegiatan  ini  diawali  dengan  pemberitahuan kepada  Ketua  Bawaslu  kabupaten  Sumbawa  mengenai kegiatan pelaksanaan pengabdian dengan tema ” Sosialisasi  Pengawasan  Partisipatif  pada Pilkada Sumbawa”.  Rencana  kegiatan  tersebut  disambut  baik oleh Ketua Bawaslu Sumbawa.

## b. Rekrutmen peserta
Rekrutmen  peserta  dilakukan  dalam  rangka memperoleh  sejumlah  peserta  yang  akan  dilibatkan
Kurniawansyah & Alqadri et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (2): 286-292
dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yaitu para  pelajar  dan  mahasiswa  di  kabupaten  Sumbawa. Mengingat  keterbatasan  anggaran  dalam  pelaksanaan pengabdian  masyarakat  ini,  maka  tim  pengabdian membatasi  jumlah  peserta  yang  akan  mengikuti kegiatan.

## c. Identifikasi Kebutuhan
Identifikasi  kebutuhan  adalah  bagian  dari tahapan  kegiatan  persiapan  yang  tidak  kalah  penting dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  ketersediaan  berbagai  kebutuhan  yang diperlukan  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  agar dapat  terlaksananya  kegiatan  dengan  lancar.  Adapun kebutuhan yang teridentifikasi dalam kegiatan pengabdian  tersebut  adalah  berupa  perlengkapan kegiatan  seperti  tempat,  kursi,  meja,  LCD,  Sound system, konsumsi dan narasumber.

## 2. Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan/sosialisasi  dan  FGD.  Penyuluhan/sosialisasi dilaksanakan  dalam  rangka  memberikan  informasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif pada pilkada di  kabupaten  Sumbawa.  Kegiatan  penyuluhan  ini memberikan  manfaat  yang  positif  dalam  rangka meningkatkan  pengetahuan  para  pemilih  pemula  terkait dengan pentingnya pengawasan partisipatif pada pilkada di kabupaten Sumbawa. Sementara itu FGD dilaksanakan dalam rangka menjaring berbagai masukan atau  pandangan  terkait  upaya  yang  ditempuh  untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh pengawas partisipatif pada pilkada di kabupaten Sumbawa.  Untuk lebih  jelasnya  mengenai  pelaksanaan  kedua  kegiatan tersebut (penyuluhan dan FGD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a. Sosialisasi/Penyuluhan
Pelaksanaan  kegiatan  dibuka  oleh  ketua Bawaslu  Sumbawa  kemudian  dilanjutkan  dengan penyampaian  materi  (Gambar  1).  Adapun  materi  yang disampaikan adalah sebagai berikut:

## 1. Pengawasan
Menurut  Sondang  P.  Siagian  sebagaimana dikutip  oleh  (Nurkinan,  2018),  pengertian  pengawasan adalah  “proses  pengamatan  dari  pelaksanaan  seluruh kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  agar  semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana  yang telah ditentukan sebelumnya”.  Sementara (Schermerhorn 2013) berpendapat bahwa: “controlling is the process of  measuring performance and taking action to  ensure  desired  results”.  Pengawasan  Pemilu  adalah kegiatan  mengamati,  melihat,  mencatat  dan  mengkaji hasil  amatan,  kemudian  memeriksa  kesesuaian  aturan dan  menilai  benar  atau  salah  serta  konsekuensi  proses penyelenggaraan Pemilu.
Gambar 1. Penyampaian Sosialisasi/Penyuluhan

## 2. Pengawasan Partisipatif
Adapun  yang  menjadi  dasar  pembentukan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut:
1. Adanya  penambahan  pemilih  pemula  dengan potensi  besar  yang  akan  memilih  Golput.  Bawaslu menyimpulkan  bahwa  masih  terdapat  problem pemahaman mengenai prosedur Pemilu & rendahnya  kesadaran  pemilih  pemula  untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
2. Untuk  mengoptimalkan  pencapaian  pengawasan partisipatif  dengan  upaya  penyamaan  persepsi diantara para stakeholder & sekaligus meningkatkan  kesadaran  untuk  berani  melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu.
3. Untuk  pendidikan  politik  sehingga  masyarakat tidak  alergi  terhadap  parpol  dengan  menimbulkan kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.
4. Memperkenalkan  Bawaslu  pada  masyarakat  agar dapat  mengenal  &  memahami  tugas  Bawaslu  serta bersedia  mendukung  kerja-kerja  Bawaslu  dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.
Kemudian  tujuan  terbentuknya  pengawas  partisipatif adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas;
2. Mengupayakan  dukungan  secara  optimal  dari lembaga pemerintah dan OMS dalam penyelenggaran Pemilu;
Kurniawansyah & Alqadri et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (2): 286-292
e-ISSN: 2655-5263
3. Mendorong  partisipasi  masyarakat  &  media  massa dalam penyelenggaran pengawasan Pemilu; dan
4. Mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.
Prinsip-prinsip umum yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:
1. Saling  menghormati,  tanpa  paksaan,  bermanfaat kedua belah pihak & transparan akuntabel;
2. Tidak  menimbulkan  ketergantungan,  terencana  & terukur, kepastian hukum;
3. Proporsional, profesional, efektif & efisien.
Adapun  yang  menjadi  prinsip-prinsip  pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
1. Kejelasan  tujuan  &  hasil  yang  diperoleh  dari kerjasama;
2. Saling menghormati, membutuhkan & menguntungkan;
3. Dikerjakan  oleh  petugas  yang  memahami  konsep, teori  &  proses  serta  berpengalaman  dalam kerjasama;
4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu & berkepentingan secara proaktif;
5. Dapat  dipertanggungjawabkan  secara  internal  & eksternal;
6. Dilaksanakan secara berkala & berkelanjutan;
7. Berbasis indikator kinerja, efektif & efisien;
8. Bersifat kelembagaan.
Bentuk - bentuk  Pengawasan Partisipatif adalah  sebagai berikut:
a) Ikut memantau pelaksanaan Pemilu;
b) Melakukan  kajian  terhadap  persoalan  ke-Pemilu- an;
c) Ikut mencegah terjadinya pelanggaran;
d) Menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu;
e) Menyampaikan  informasi  dugaan  pelanggaran Pemilu;
f) Mendukung  ketaatan  peserta  &  penyelenggara Pemilu  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
g) Peran-peran lainnya.
Pentingnya  pengawasan  partisipatif  dalam  mengawal pemilu yang demokratis, yang dapat tercapai apabila:
1. Bawaslu,  pemantau  pemilu  dan  masyarakat  yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan  pemilu  harus  bersifat  independen dan  benar-benar  tidak  memihak  (imparsial)  salah satu  satu  calon  /  partai  politik  peserta  pemilu sehingga  tidak  adanya  diskriminasi  terhadap siapapun.
2. Sosialisasi secara masif dan intensif dilakukan oleh Bawaslu  untuk  membangun  kesadaran  masyarakat
bahwa  mereka  mempunyai  kewajiban  untuk mengawal  hak  pilihnya  dalam  pemilu  dengan  cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga  terkait  pemantauan  pemilu  agar mereka  ikut  mengawasi  tahapan  penyelenggaraan pemilu  bukan  hanya  pada  hari  pemungutan  suara saja melainkan mulai proses hingga hasil;
3. Sinergitas antara Bawaslu dengan Komisi Pemilihan  Umum  dan  pihak  terkait  dalam  Hal Pengawasan Seperti Penertiban kampanye dan alat- alat peraga kampanye.
Dengan  adanya  peranan  aktif  dari  Bawaslu, Lembaga-lembaga pemantau pemilu dan juga masyarakat dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran  bagi  para  pelaku  politik,  penyelenggara pemilu  dan  stakeholder  terkait  untuk  menjaga  diri, menjaga  marwah  partainya  sehingga  akan  tetap  berada pada  relnya  sesuai  dengan  porsinya  masing-masing, yang  pada  akhirnya  akan  melahirkan  suatu  pemilu  yang jujur, adil dan berintegritas baik dari segi proses maupun hasilnya.

## B. Pentingnya Pengawas Pemilu
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pengawas penyelenggaraan  Pemilu  dilakukan  oleh  Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan,  Pengawas  Pemilu  Lapangan  dan  Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Pemilihan  Umum  adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  &  adil  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  & Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Penyelenggaraan  Pemilu  Anggota  DPR, DPD  &  DPRD  telah  dan  akan  memasuki  tahapan- tahapan  yang  sangat  krusial,  yakni  penetapan  DPT, pengadaan  &  distribusi  logistik  Pemilu,  kampanye  serta pemungutan & penghitungan suara.
Sesuai  dengan  amanah  yang  diatur  dalam  UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu & UU No.  8  Tahun  2012  tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD &  DPRD,  Bawaslu  memiliki  kewenangan  untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan  Pemilu.  Untuk  mengoptimalkan  pencapaian tujuan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  tentunya  perlu pemantapan pengelolaan kegiatan kerjasama pengawasan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) &  Perguruan  Tinggi  (PT)  serta  sosialisasi  pengawasan pemilu  bagi  media  massa  dan  ormas  di  masing-masing provinsi  untuk  meningkatkan  Pengawasan  Partisipatif dengan:
Kurniawansyah & Alqadri et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (2): 286-292
Adapun  pembagian  Pemilu  pada  setiap  pesta  demokrasi antara lain:
1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilu ini sering  disebut  oleh  masyarakat  sebagai  Pemilu Legislatif (Pileg);
2. Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  pemilu  ini kerap disebut oleh masyarakat sebagai Pilpres; dan
3. Pemilu Gubernur, Bupati & Walikota.
Tujuan Umum dari Pengawasan adalah sebagai berikut:
a) Menegakkan  integritas,  kredibilitas  penyelenggara, transparansi  penyelenggaraan  &  akuntabilitas  hasil Pemilu;
b) Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
c) Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  adil  & berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan  mengenai  Pemilu  secara menyeluruh.
Strategi  Pengawasan  dalam  pemilu  adalah pertama ,  Pencegahan  terhadap  potensi  pelanggaran dengan  melakukan  tindakan,  langkah-langkah  &  upaya optimal  mencegah  secara  dini  terhadap  potensi pelanggaran. Kedua, Penindakan  terhadap  dugaan pelanggaran  dengan  melakukan  tindakan  penanganan secara  cepat  &  tepat terhadap  temuan  dan/  atau  laporan dugaan  pelanggaran  Pemilu.  Tugas  pengawas  pemilu adalah sebagai berikut:
1. Mengawasi  Perencanaan  dan  Penetapan  Jadwal Tahapan Pemilu
2. Mengawasi Tahapan:
a. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Data Pemilih;
b. Pencalonan dan Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
c. Pelaksanaan kampanye
3. Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terkait dengan Pemilu
4. Memantau atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Penanganan  Pelanggaran  pidana  Pemilu  oleh Instansi yang Berwenang.
Adapun  Indikator-indikator  yang  menjadi  Kualitas Pemilihan umum adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggara Pemilu yang Adil
2. Tingginya  Partisipasi  Pemilih  &  Cerdas  dalam Menggunakan Hak Pilihnya
3. Demokratisasi Internal Partai
4. Terpilihnya Wakil Rakyat yang Bertanggungjawab
5. Terpilihnya Pemimpin
yang mendorong
Pemerintahan yang Bersih.
Pemilu  merupakan  sarana  demokrasi  untuk memilih  pemimpin  pemimpin  yang  diharapkan  dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Pemilu
diselenggarakan  dengan  partisipasi  masyarakat.  Adapun yang  menjadi  Mitra  Kerjasama  dalam  pengawasan pemilu antara lain:
1. OMS, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. PTN maupun PTS; 3. SMA/ MA/ sederajat;
3. Media Massa.
Alasan  diperlukannya  Kerjasama  Pengawasan  Pemilu pada setiap pilkada adalah sebagai berikut:
1. Alasan Subyektif: keterbatasan personil;
2. Alasan Obyektif:
a) wilayah pengawasan yang sangat luas;
b) Rasio personil pengawas Pemilu dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tidak berimbang
b. Focus Group Discussion (FGD)
Kegiatan  dari Focus  Group  Discussion (FGD) (Gambar 2) memperlihatkan hasil  berbagai gagasan atau pendapat  terkait  dengan  pengawasan  partisipatif  pada pilkada  di  kabupaten  Sumbawa.  Setelah  seluruh rangkaian  kegiatan  penyuluhan  dilakukan,  diketahui bahwa adanya  faktor pendukung dan  faktor penghambat selama kegiatan berlangsung.
Gambar  2. Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan peserta sosialisasi
Adapun faktor-faktor pendukung dalam kegiatan pengabdian ini, adalah sebagai berikut:
Kurniawansyah & Alqadri et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (2): 286-292
1. Adanya  dukungan  dari  Ketua  Bawaslu  Sumbawa dan  dan  unsur  pimpinan  lainnya  termasuk  kasek dan para staf pegawai setempat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian mulai dari persiapan pelaksanaan sampai selesainya kegiatan pengabdian dilaksanakan.
2. Adanya dukungan dan partisipasi dari peserta yang luar biasa sehingga kegiatan ini bias dilaksanakan.
3. Materi  penyuluhan  ini  sangat  relevan  dengan kondisi.
4. Beberapa  pihak  terkait  yang  turut  mendukung pelaksanaan  kegiatan  sejak  perencanaan  hingga selesainya laporan ini.
Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  kegiatan pengabdian ini, di antaranya:
1. Kegiatan  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan  waktu  yang  direncanakan  karena  para peserta yang datang terlambat. Penyuluhan direncanakan  di  mulai  pukul  09.00  namun  warga siswa datang jam 09.30.
2. Tempat  pelaksanaan  kegiatan  ini  di  aula  perusda Sumbawa dan sarana yang tersedia juga terbatas.

## Kesimpulan
Dari  hasil  kegiatan  Sosialisasi/penyuluhan dan  FGD  yang  telah  dilaksanakan  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kegiatan  penyuluhan  ini  terlaksana  dengan baik  karena  didukung  oleh  beberapa  faktor pendukung, walaupun dalam prakteknya terdapat  faktor  penghambat,  namun  hal  itu tidak  menjadi  penghalang  untuk  pelaksanaan kegiatan.
2. Penyampaian  materi  dengan  menggunakan metode  sosialisasi  atau  penyuluhan  dan  FGD mendapat  respon  yang  sangat  positif  dari peserta  yang  hadir  karena  materi  yang disampaikan sangat berkaitan dengan pentingnya  pengawasan  partisipatif  pada pilkada Sumbawa.
3. Berbagai      masukan  dan  idea  gagasan  dari peserta  yang  mengikuti  kegiatan,  akan dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam  upaya mencegah  terjadinya  pelanggaran  pemilu  atau paling tidak meminimalisir terjadinya pelanggaran

## Ucapan Terima Kasih
Pada kesempatan yang ini, kami mengucapakan  terima  kasih  yang  menadalam  atas
bantuan, dukungan dan kerjasama kepada ketua dan kelurga  besar  Bawaslu  Sumbawa  yang  telah menjadi  mitra  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi/penyuluhan pentingnya  pengawasan  partisipatif  bagi  pemilih pemula pada pilkada di kabupaten Sumbawa.
Kemudian  ucapan  terima  kasih  pula  kami sampaikan  kepada  segenap  peserta  atas  waktu  dan dukungan  yang  telah  mengikuti  selama  proses kegiatan berlangsung. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua.

## Daftar Pustaka
Arrsa  Ria  Casmi,  2014.  “Pemilu  Serentak  Dan  Masa
Depan Konsolidasi Demokrasi”, Jurnal
Konstitusi, Vol. 11 No. 3.
Nurkinan,  “Peran  Partisipasi  Masyarakat  Dalam
Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota  Legislatif  Dan  Pilpres  Tahun  2019”, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 3 No. 1, Juli 2018, hlm. 34.
Ria  Casmi  Arrsa,  “Pemilu  Serentak  Dan  Masa  Depan Konsolidasi  Demokrasi”,  Jurnal  Konstitusi, Vol. 11 No. 3, September 2014, hlm. 517.
Schermerhorn, 2013, 12th Management, United State of America, John Wiley & Sons, Inc, p.12.
Solihah,  R  dkk,  2018.  “Pentingnya  Pengawasan Partisipatif Dalam  Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”, Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 1.
Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit:  Erlangga.  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2008  tentang  tentang  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Wibawa,  kadek.  “Pengawasan  Partisipatif  untuk
Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan  Pemilihan Umum
Serentak  di  Indonesia”.  Adminitrative  Law  &
Governance  Journal.  Volume  2  Issue  4,  Nov 2019. Yukrisna, Tity dkk, “Pengawasan Partisipatif
Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Umum  Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum
Legislatif  Tahun  2019  di  Kabupaten  Kapuas”. Pencerah Publik, Volume 7 Issue 2, April 2020 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.