## PERGI HAJI DENGAN UANG PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Muchlis Bahar
UIN Imam Bonjol Padang Email: muchlisbahar@uinib.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  perspektif hukum  Islam terhadap pergi haji dengan  hutang.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelian ini adalah data sekunder. Pergi haji  diwajibkan  bagi  setiap  muslim  yang  mempunyai  kemampuan  finansial  dan  kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bolehkah pergi haji dengan cara berhutang. Temuan penelitian ini adalah pergi haji dengan cara meminjam uang untuk biaya perjalanan haji dari pihak lain, baik pihak lain itu orang kaya maupun lembaga keuangan Bank, hukumnya boleh (Mubah) selama ada keyakinan bahwa dia mampu membayar kembali hutangnya. Orang yang pergi  haji  dengan  cara  meminjam  uang  ini  termasuk  kepada  orang-orang  yang  mempunyai kemampuan dengan adanya bantuan orang lain dapat disebut adanya “al-Istitho’ah bi Ghairi” . Kemudian pergi haji dengan menggunakan uang pinjaman sama dengan menggunakan uang pemberian orang lain, hajinya sah, diterima oleh Allah, dia memperoleh pahala dan kewajiban haji telah gugur dari dirinya.
Kata Kunci: Pergi Haji, Hutang, Pinjaman, Hukum Islam.

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the perspective of Islamic law on going on a pilgrimage with debt. This research uses qualitative research with descriptive analysis approach. The type of data used in this research is secondary data. Going for Hajj is obligatory for every Muslim who has financial and health capabilities. The problem in this research is is it permissible to go for Hajj by way of debt. The findings of this study are that going for  Hajj by borrowing money  for  the  cost  of  the  pilgrimage  from  another  party,  whether  the  other  party  is  a  rich person or a bank financial institution, is permissible (Mbah) as long as there is confidence that he is able to repay his debt. People who go to Hajj by borrowing money, including people who have the ability with the help of others can be called the existence of "al-Istitho'ah bi Ghairi". Then going for Hajj using borrowed money is the same as using money given by others, his Hajj is valid, accepted by Allah, he gets the reward and the obligation of Hajj has fallen from him.
Keywords:  Going Hajj, Debt, Loans, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Pergi haji ke tanah suci Mekah adalah rukun Islam yang ke lima. Oleh karena itu setiap muslim di belahan dunia manapun selalu bercita-cita dan berusaha untuk dapat menunaikan rukun Islam ke lima ini. Realitas menunjukkan bahwa, sebagian besar orang Islam yang sudah menunaikan ibadah haji, masih terus bercita-cita dan berusaha agar dapat pergi haji kembali untuk kedua kalinya, ketiga, keempat, bahkan untuk yang ke lima kalinya (Kusumaningtyas, 2019). umat Islam yang mendaftarkan diri untuk pergi haji di Sumatera barat tahun 2022, harus menunggu 20 tahun lagi baru bisa perhi haji. Daftar tunggu calon jamaah haji di setiap daerah
berbeda-beda, di  Makassar calon  haji harus menunggu 30 tahun. Begitu banyak umat  Islam yang masuk ke dalam daftar tunggu ( waiting list ) untuk pergi haji. Perlu dicatat bahwa ibadah Haji merupakan ibadah yang agung dan istimewa, karena terhimpun padanya ibadah badaniyah (kekuatan fisik) dan ibadah Maliyah ( kemampuan keuangan) (Sari, 2020).
Bagi kaum perempuan dan orang-orang tua yang sudah lemah  ibadah haji merupakan jihad, karena membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang cukup berat. Ibadah haji juga merupakan  wisata  rohani  yang  sarat  dengan  hikmah  dan  pelajaran  yang  dapat  dijadikan pedoman dalam menempuh kehidupan ini.  Perjalanan menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah  sebenarnya  merupakan  perjalanan  napak  tilas,  yaitu  mengunjungi  tempat-tempat bersejarah dan mengenang peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah dialami dan dilalui oleh para  Nabi  dalam  perjalanan  kehidupannya,  terutama  sekali  Nabi  Ibrahim,  AS  dan  Nabi Muhammad,  s.a.w  (Nufus  et  al.,  2017).  Pada  sisi  lain,  ibadah  haji  mempunyai  keistimewan (fadhilah) yang luar biasa, oleh karena itulah setiap muslim selalu bercita-cita dan berusaha untuk  dapat  pergi  haji.  Seperti  disebutkan  di  atas  bahwa  ibadah  Haji  bukan  hanya membutuhkan  kekuatan  pisik,  tetapi  juga  membutuhkan  kekuatan  finansial  (keuangan), sehingga hanya sebagian kecil umat Islam yang mampu melakukannya, terutama mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi (uang) yang cukup lumayan, baik untuk biaya perjalanan pergi haji dan pulang, maupun untuk perbekalan keluarga yang ditinggalkan di tanah air (Kisworo, 2017). Menurut aturan dalam ajaran Islam, ibadah haji itu  diwajibkan hanya satu kali seumur hidup bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan, yang dalam al-Qur’an diungkapkan dengan  istilah ”Istitho’ah” ,  baik  kemampuan  kekuatan  pisik  (kesehatan)  untuk  melakukan perjalanan  ke  Mekah,  maupun  kekuatan  ekonomi  (keuangan)  (Farhan,  2016).  Perhatikan firman Allah,s.w.t berikut ini:
“Sesungguhnya  rumah  ibadah  pertama  yang  dibangun  untuk  manusia  adalah Baitullah yang ada di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam;  di  sana    terdapat  tanda-tanda  yang  jelas,  diantaranya  Maqam  Ibrahim, barang  siapa  yang  memasukinya  (Baitullah),  amanlah  dia,  diantara  kewajiban manusia  terhadap  Allah  adalah  melaksanakan  ibadah  haji  ke  Baitullah  bagi orang-orangyang mempunyai kemampuan melakukan perjalanan ke sana, barang siapa yang mengingkari kewajiban Haji, mak ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlakuan sesuatu) dari seluruh alam” (Q.S. Ali Imran 3,ayat 96,97) Setiap muslim yang tidak mempunyai kemampuan (Istitha’ah) , tidak wajib menunaikan ibadah haji. Namun realitanya, tidak sedikit orang Islam yang berusaha mencari kemampuan untuk  dapat  pergi  haji.  Diantara  usaha  itu  adalah  berusaha  menjadi  petugas  penyelenggara ibadah  Haji  pemerintah  Republik  Indonesia,  seperti  menjadi  anggota  Tim  Kesehatan  Haji Indonesia (TKHI), menjadi  Tim pembimbing Ibadah haji (TPIH), atau menjadi ketua kloter (Choliq,  2018).  Setiap  petugas  penyelenggara  haji  itu  dibiayai  oleh  pemerintah  Indonesia dalam  hal  ini  oleh  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  Usaha  lain  adalah  berusaha menjadi pegawai atau karyawan teladan di perusahaan tempat dia bekerja, seperti bagi mereka yang  berkerja  di  PT.  Telkom  atau  PT.  Semen  Padang.  Perusahan-perusahaan  yang  bonafid seperti itu biasanya memberikan hadiah pergi Haji dengan biaya ditanggung oleh perusahaan bagi  karyawan  atau  pegawai-pegawainya  yang  berprestasi  sehingga  memperoleh  predikat pegawai/karyawan  teladan.  Orang  yang  dapat  kesempatan  untuk  menunaikan  ibadah  haji dengan biaya ditanggung perusahaan tempat dia bekerja, biasa disebut Haji Abidin (Haji atas biaya dinas) (Afriani et al., 2020).
Usaha yang lain untuk mencari kemampuan agar  dapat pergi haji adalah dengan jalan meminjam uang kepada orang kaya, atau berhutang  kepada lembaga keuangan Bank seperti Perbankan syari’ah. Sekarang ini Bank Syariah Indonesia dapat menjadi alternatif untuk hal tersebut,  BSI bergerak dalam bidang perbankan syariah  yang diresmikan tanggal  1 Februari 2021 yang merupakan gabungan antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah
yang dimiliki oleh HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) (Sahal, 2019). Usaha mencari kemampuan  untuk  dapat  pergi  haji  dengan  cara  meminjam  uang  seperti  ini  memunculkan beberapa masalah yang perlu dibahas & ditetapkan hukumnya, misalnya bolehkah pergi Haji dengan biaya yang dipinjam dari orang lain, baik meminjam uang pada individu orang kaya maupun  berhutang  pada  Bank?  Bolehkah  setiap  muslim  meminjam  uang  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan untuk pergi haji? Apakah ibadah haji dengan cara meminjam  uang pada pihak lain itu sah  atau tidak?  Penelitian  ini akan mencoba membahas beberapa masalah tersebut.

## B. KAJIAN LITERATUR
Kisworo.b (2017) menulis artikel dengan judul Ibadah haji ditinjau dari berbagai aspek. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa haji itu ibadah yang paripurna melibatkan bebagai aspek kehidupan  manusia,  seperti  aspek  ekonomi  keuangan,  Kesehatan,  keamanan,  social  budaya, hubungan internasional, aspek politik, disamping aspek kerohanian spiritual.Ibadah haji  sangat diminati  oleh banyak umat Islam sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk dapat pergi haji  ke    Makkah.    Diantara  umat  Islam  ada  yang  memanfaatkan  fasilitas  dana  talangan  haji untuk dapat pergi haji. Ronan R (2018) menulis artikel berjudul Dana talangan umrah dalam perpektif  hukum  Islam.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  seseorang  yang  akan menunaikan  ibadah  umrah  dibolehkan  memanfaatkan  dana  talangan  umrah  dari  perbankan. Hukum memanfaatkan dana talangan umrah itu mengikuti hukum Islam yang lima, adakalanya wajib, sunat,  makruh dan adakalanya haram,  hukum  asalnya adalah mubah(boleh). Maryani (2019)  menulis  artikel  berjudul  Analysis  of  Arrum  haji  in  Pegadaian  Syariah  Probolinggo (Berdasarkan pada MUI-DSN Fatwa no.25/DSN-MUI/III/2002). Dijelaskan dalam artikel ini bahwa pegadaian Syariah menawarkan produk dana talangan haji yang disebut Ar-rum. Hanya dana  talangan  haji  ini  menggunakan  emas  sebagai  jaminan,  berbeda  dari  dana  talangan  haji lainnya.  Roswati  (2020)  menulis  artikel  berjudul The  Practice  of  Hajj  Substitution  in Indonesia,  the  search  for  legal  certainty  through  Usul  al-Fiqh .  Dalam  artikel  ini  dijelaskan bahwa seseorang yang sudah berniat pergi haji lalu meninggal dunia atau menderita sakit yang tidak  ada  harapan  sembuh  lagi,  maka  keluarganya  dapat  menunjuk  orang  lain  untuk menggantikannya menunaikan ibadah haji (badal haji). Penelitian ini menganalisis pergi haji dengan menggunakan uang pinjaman dalam perspektif Hukum Islam (Fikih), berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## C. METODE
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Data-data penelitian ini berasal dari berbagai sumber-sumber hukum yang sah dalam agama Islam, seperti AL-Qur’an, Hadits atau sunnah dan juga kitab-kitab dari berbagai ulama  lainnya.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  termasuk  data  sekunder. Melalui hasil analisis ini, maka kesimpulan dalam penelitian kemudian dapat ditemukan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Haji
Sebelum  membahas  hukum  pergi  haji  dengan  cara  meminjam  uang  pada  pihak  lain, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian (definisi) Haji, Hukumnya dan  beberapa hadis Nabi tentang keutamaan (fadhilah ) ibdah  haji.
Sayyid  Sabiq,  ulama  dari  Mesir,  dalam  kitabnya Fiqh  al-Sunnah menjelaskan  definisi (pengertian) haji:
“Definisi  haji  adalah  sengaja  berkuunjung  ke  Mekah  untuk  melakukan  thawaf, sa’i, wukuf di Padang Arafah dan seluruh rangkaian ibadah haji lainnya karena ingin memenuhi perintah Allah, s.w.t dan mencari keridhaanNya”
Wahbah al-Zuhailiy, ulama dari Syria, dalam kitabnya al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu menjelaskan pengertian haji sebagai berikut:
“Definisi  Haji  menurut  syari’at  adalah  sengaja  mengunjungi  ka’bah  untuk menunaikan  beberapa  perbuatan  tertentu  (khusus),  atau  sengaja  berkunjung  ke tempat  tertentu  pada  waktu  tertentu  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan tertentu,  berkunjung  artinya  pergi,  tempat-tempat  tertentu  adalah  ka’bah  dan padang Arafah, pada waktu tertentu adalah pada musim (bulan) haji, yaitu bulan syawwal, zulqaidah, zulhijjah dan sepuluh pertama dari bulan Zulhijjah”
Berdasarkan  kutipan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  ibadah  haji  adalah  sengaja berkunjung ke tanah suci Mekah pada waktu tertentu (pada musim Haji) untuk menunaikan serangkaian ibadah/Manasik haji, seperti ihram, thawaf, Wukuf di Arafah, melontar jumrah di Mina,  bermalam  di  Muzdalifah,  bercukur,dsb,  untuk  memenuhi  perintah  Allah,  s.w.t  dan RasulNya, Muhammad s,a,w demi mencari keridhaanNya (Supriyanto, 2016).
Dengan  demikian,  orang  yang  berkujung  ke  negeri  lain  selain  Mekah,  seperti mengunjungi negara India, Pakistan atau Banglades (IPB) untuk menghadiri pertemuan akbar umat Islam se dunia, tidaklah disebut pergi menunaikan ibadah haji (Jurana, 2019).

## 2. Dasar Hukum Haji
Adapun mengenai hukum melakukan ibadah haji, seluruh ulama sepakat berpendapat bahwa haji itu wajib bagi setiap individu muslim yang mempunyai kemampuan (Istitho’ah) , bahkan haji merupakan rukun Islam kelima. Siapa saja yang mengingkari  kewajiban ibadah haji ini, maka dia  kafir dan termasuk aliran sesat , karena dia telah menolak salah satu dari rukun Islam yang lima (inkar ma’lum min al-din bi al-dharurah) (Ronan, 2018). Dasar hukum yang dijadikan argumentasi bagi wajibnya haji itu adalah surat Ali Imran (3) ayat 96 dan 97 seperti telah dikutip di awal tulisan ini, dan juga surat al-Baqarah (2) ayat 196 sebagai berikut:
“Sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan Umrah karena Allah”
Kata “wa Atimmu“ dalam ayat tersebut di atas berarti “sempurnakanlah” adalah kalimat perintah (fi’l  al-Amr) ,  sesuai  dengan  kaedah  dalam  ilmu  ushul  fikih  bahwa  setiap  kalimat perintah pada asalnya bermakna wajib (al-Ashlu  fi al-Amr Li  al-Wujub) , maka mengerjakan ibadah haji dan Umrah itu adalah wajib (Siregar, 2017).
Apakah kewajiban ibadah haji itu mesti dilakukan berulang-ulang setiap tahun seperti halnya kewajiban shalat yang mesti dilakukan berulang-ulang setiap hari ?, dalam istilah ilmu ushul  fikih  hal  ini  disebut “Hal  al-Amr  Yaqtadhi  al-Takrar? ’  artinya  apakah  perintah  itu menuntut dikerjakan berulang-ulang dan terus menerus? Para ulama sepakat bahwa ibadah haji wajib dilakukan hanya sekali seumur hidup sesuai dengan hadis nabi Muhammad,s,a,w dari Abu Hurairah berikut ini:
“ Dari  Abu  Hurairah,  semoga  Allah  meridhainya,  dia  berkata:  Nabi Muhammad,s,a,w pernah berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda:” Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji kepadamu, maka  pergi  hajilah  kalian.  Lalu  seseorang  bertanya  :  apakah  kami  diwajibkan setiap  tahun  Ya  Rasulullah  ?.  lalu  Nabi  terdiam  sampai  beliau  mengulangi ucapannya  itu  tiga  kali,  kemudian    bersabda:”  Kalau  aku  katakan  iya  setiap tahun,  pasti  diwajibkan  Allah  setiap  tahun  dan  kalian  tidak  akan  sanggup melakukannya.  Kemudian  beliau  berkata:”  Biarkanlah  apa  yang  aku  diamkan, sesungguhnya  yang  membuat  celaka  umat-umat  sebelum  kamu  adalah  karena terlalu banyak bertanya dan mereka berbeda pendapat (berselesih) dengan para Nabi mereka, bila aku suruh kalin melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan
kemampuanmu, bila aku melarang kamu melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah! (jangan banyak bertanya lagi)” (H.Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dijelaskan sebagai berikut: “ Dari  Ibnu  Abbas,  semoga  Allah  meridhai  keduanya,  dia  berkata:”  Nabi Mhammad,s,a,w  pernah  berkhutbah  di  hadapan  kami,  beliau  berkata:”  Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan ibdah haji atas kamu, maka berhajilah !. tiba-tiba seseorang bernama al-Aqra’ bin Habis bertanya:” apakah diwajibkan setiaptahun  ya  Rasulallah  ?.  Nabi  menjawab:  Kalau  aku  katakan  iya,  maka diwajibkan haji itu setiap tahun, kalau diwajibkan setiap tahun, maka kalian tidak dapat dan tidak akan mampu melakukannya, Haji itu hanya sekali seumur hidup, siapa yang menambah dari sekali (mengulangi pergi haji lagi), maka itu adalah sunah” (H.Riwayat Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa-iy).
Berdasarkan  hadis-hadis  tersebut  di  atas  dapat  dipaham  bahwa  ibadah  haji  itu merupakan  kewajiban  bagi  setiap  muslim  yang  mempunyai  kemampuan,  kewajiban  itu hanyalah sekali seumur hidup, siapa yang menambah dari sekali itu, artinya dia pergi haji untuk yang kedua kali, ketiga  atau keempat, maka semua itu adalah sunat  (Mrd &  Siregar, 2021). Kadang-kadang  kewajiban  menunaikan  ibadah  haji  dapat  berulang  kali,  misalnya  bila seseorang telah menunaikan kewajiban hajinya yang pertama, maka bisa saja haji yang kedua atau  ketiga  menjadi  wajib  juga  jika  dia  bernazdar,  yaitu  berjanji  kepada  Allah  untuk menunaikan haji kembali bila dia memperoleh sesuatu, misalnya dia berjanji (bernazdar): jika tanah saya di suatu tempat  berhasil dijual, maka saya akan menghajikan ibu saya dan tahun depan  menghajikan  bapak  saya  (Kisworo,  2017).  Seperti  diketahui  bahwa  nazdar  wajib dipenuhi, karena hal itu merupakan janji seseorang kepada Allah untuk menaati Allah bila dia memperoleh sesuatu yag diingikannya.

## 3. Keutamaan Haji
Berikut ini  akan disebutkan beberapa hadis Nabi Muhamad,s,a,w yang menerangkan keistimewaan  dan  keutamaan  ibadah  haji.  Hadis-hadis  tentang    keutamaan  ibadah  haji  ini memberi motivasi dan mendorong semangat setiap muslim untuk segera menunaikan ibadah haji ibagi yang belum menunaikan ibadah haji.  Bagi muslim yang sudah  menunaikan ibadah haji,  berusaha  juga  untuk  pergi  haji  kembali,  walaupun  dengan  berhutang  pada  pihak  lain (Aslamiah, 2017). Diantara hadis-hadis itu adalah sebagai berikut:
“Siapa saja yang pergi haji, sedangkan dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasiq, maka  dia  kembali  ke  tanah  airnya  seperti  baru  dilahirkan  oleh  ibunya” (H.R.al- Bukhari & Muslim).
“Haji mabrur tidak ada balasannya, kecuali syurga” (H.R al-Bukhari & Muslim). “Aisyah berkata:” Ya Rasulullah, menurut Engkau Jihad adalah amalan yang utama, kalau begitu bolehkah kami berjihad? Nabi Bersabda:” Bagi kalian ada Jihad yang lebih utama, yaitu Haji Mabrur (H.R.al-Bukhari & Muslim).
“Para  Jama’ah  haji  dan  Umrah  adalah  utusan  (duta-duta)  Allah,  jika  mereka memohon  kepada  Nya,  pasti  dikabulkan,  jika  mereka  minta  ampun,  pasti diampuniNya” (H.R. Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah & Ibnu Hibban).
Berdasarkan  hadis-hadis  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  ibadah  haji  itu  merupakan ibadah yang paling afdhol  (utama). Dengan melakukan ibadah haji itu dapat  menghapuskan dosa-dosa masa lalu, balasannya adalah sorga, merupakan jihad bagi perempuan dan orang tua yang sudah lemah, dan jama’ah haji merupakan duta dan tamu-tamu Allah (Dhuyuf al-Rahman ) yang dihormati Allah. Kiranya tidak mengherankan kalau setiap muslim bermimpi untuk dapat menunaikan haji. Dia berusaha untuk mewujudkan mimpi itu walaupun dengan cara meminjam uang pada pihak lain untuk biaya pergi haji (Hafizzullah, 2016).

## 4. Kewajiban Haji Mesti Segera Dilakukan atau Boleh Diundur
Pendapat pertama dari mayoritas ulama, diantaranya Abu Hanifah, Abu Yusuf (ulama Hanafiyah),  Malikiyah  dan  pendapat  terkuat  dalam  mazhab  Hanabilah  menyatakan  bahwa kewajiban mengerjakan ibadah haji itu merupakan kewajiban yang mesti segera dilaksanakan pada tahun telah terpenuhinya semua syarat-syarat  untuk  pergi haji. Bila  semua persyaratan haji  sudah  terpenuhi,  tetapi  tidak  segera  dilakukan,  atau  diundur  beberapa  tahun  ke  depan, maka orang itu berdosa karena telah berbuat maksiyat (Na’ali, 2016). Jika biaya untuk pergi haji telah terpenuhi, namun pelaksanaan ibadah haji ditunda beberapa tahun ke depan sehingga biaya yang sudah ada itu terpakai untuk kebutuhan lain, maka dia mesti meminjam uang pada orang  lain  untuk  biaya  pergi  haji,  walaupun  dia  tidak  mampu  membayarnya  (Sitama  & Cahyono,  2019).  Argumentasi  yang  dijadikan  landasan  bagi  pendapat  ini  adalah  kalimat perintah dalam surat al-Baqarah ayat 196 dan Ali Imran 97, seperti tertulis di atas, menunjukan wajib segera dilakukan (hukum asal pada setiap perinath adalah wajib segera dilaksanakan). Alasan lain adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqiy dari Ali bin Abi Thalib :
“ Pergi  hajilah  sebelum  datang  masa  dimana  kalian  tidak  mampu  berhaji” (H.Riwayat al-Hakim dan al-Baihaqiy).
Hadis lain yang dijadikan landasan bagi pendapat yang menyatakan bahwa haji wajib segera dilakukan adalah:
“Segeralah  tunaikan  ibadah  haji,  yaitu  haji  yang  wajib,  karena  sesungguhnya seseorang  kamu  tidak  tahu  apa  yang  akan  terjadi  pada  masa  mendatang” (H.Riwayat Ahmad) .
Selanjutnya  pendapat  kedua  adalah  pendapat  ulama  Syafi’iyah  dan  Muhammad  dari kalangan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kewajiban haji bukanlah kewajiban yang mesti segera  dilakukan,  tetapi  boleh  diundur  atau  dilambatkan (wujub  al-Hajji  ‘ala  al-Tarakhiy) . Namun,  disunatkan  segera  melaksanakan  ibadah  haji  bila  seseorang  telah  mempunyai kemampuan (istitho’ah) . Argumentasinya adalah karena kewajiban haji ditetapkan pada tahun keenam  Hijriyah,  sedangkan    nabi  Muhammad,s,a,w  beserta  isteri-isteri  beliau  baru menunaikan haji pada tahun kesepuluh Hijriyah (Caniago, 2018). Hadis-hadis yang dijadikan alasan  oleh  mayoritas  ulama  (pendapat  pertama  di  atas),  dinilai  sebagai  hadis-hadis  yang lemah (dho’if) yang  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  argumentasi.  Menurut  penuls,  pendapat mayoritas  ulama  yang  menyatakan  kewajiban  haji  mesti  segera  dilakukan  ketika  sudah  ada kemampuan,  adalah  pendapat  yang  lebih  baik  dan  lebih  hati-hati (ahsan  Li  al-Ikhtiyath) , sedangkan sengaja menunda pelaksanaan kewajiban haji beberapa tahun ke depan termasuk kelalaian (al-Ghaflah) (Haitomi & Sari, 2021). Lain halnya dengan yang terjadi di Indonesia, bila seseorang telah mendaftarkan diri untuk pergi haji dan dinyatakan telah mendapat jatah (seat)  untuk  pergi  haji,  namun  dia  masih  harus  menunggu  beberapa  tahun  ke  depan,  karena banyaknya daftar orang yang menunggu yang akan pergi haji (waiting list) , sedangkan quota haji  terbatas  jumlahnya.  Penundaan  seperti  ini  adalah  karena  mengikuti  peraturan,  bukan karena kesengajaan, maka tidak termasuk kelalaian (Sinaga et al., 2020).

## 5. Syarat-Syarat Wajib Haji
Para  Ulama telah sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat wajib Haji adalah Islam, Baligh,  Berakal,  Merdeka  dan  Mempunyai  kemampuan (al-Istitha’ah) .  Para  ulama  juga menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  mempunyai  kemampuan (al-istitho’ah) (Ronan,
2018). Mereka menjelaskan bahwa mempunyai kemampuan itu mencakup hal-hal berikut:
a. Calon jama’ah haji itu mempunyai tubuh yang sehat dan kuat, mampu melaksanakan perjalanan  jauh  pergi  dan  pulang  dari  tanah  airnya  ke  tanah  suci  Mekah.  Jika  dia mengidap penyakit yang sudah kronis, komplikasi, tidak mungkin disembuhkan lagi,
atau sudah tua renta lemah, maka dia tidak wajib pergi haji. Dia boleh menunjuk orang lain yang sudah pergi haji untuk menghajikannya
b. Perjalanan untuk pergi haji, baik melalui perjalan darat, laut maupun udara dari tanah airnya menuju ke tanah suci dalam keadaan aman. Jika perjalanan tidak aman, misalnya sering  terjadi  perampokan,  penodongan  atau  pembajakan  pesawat,  maka  seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji
c. Calon jama’ah haji itu memiliki bekal yang cukup untuk biaya transportasi pergi dan pulang, biaya konsumsi (makan & minum) dan biaya  penginapan di Hotel (akomodasi) di tanah suci, serta biaya hidup untuk keluarganya yang ditinggalkan di tanah airnya.
d. Calon  jama’ah  haji  itu  mempunyai  kendaraan  (sarana  transportasi)  yang  akan mengantarkannya ke tanah suci Mekah dan pulang kembali ke tanah Airnya, atau dia mampu membayar sewa kendaraan, seperti untuk sewa mobil, tiket  kapal laut dan kapal udara (pesawat terbang)
e. Bagi  perempuan  ditambah  satu  syarat  lagi,  yaitu  adanya  Mahram  yang  akan menemaninya selama pergi haji
Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang tidak mempunyai biaya untuk pergi haji, dinilai tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang yang mempunyai kemampuan (istitho’ah) , maka dia tidak wajib pergi haji. Bila dia berusaha dengan meminjam uang  pada  pihak  lain  untuk  biaya  pergi  haji,  bolehkah  hal  ini  dilakukannya,  apakah  hukum meminjam  uang  atau  berhutang  kepada  orang  lain.  Pembahasan  ini  menuntut  adanya pembahasan mengenai hukum berhutang menurut hukum Islam.

## 6. Hukum Berhutang Menurut Hukum Islam
Berhutang  atau  pinjam-meminjam  dalam  istilah  hukum  Islam  disebut “al-Qardhu” . Berikut  ini  akan  dijelaskan  pengertian  al-Qardhu  (pinjam-meminjam)  dan  dasar  hukumnya. Adapun pengertian (definisi) pinjam-meminjam atau berhutang menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:
“Al-Qardhu (pinjam-meminjam ) adalah harta/uang  yang diberikan oleh orang yang  meminjamkan  (al-muqrid)  kepada  orang  yang  meminjam  (al-muqtaridh) untuk dikembalikan harta yang serupa  kepada orang yang meminjamkan ketika sudah  ada  kemampuan  untuk  mengembalikannya;    menurut  arti  bahasa  ,  al- Qardhu adalah memotong, harta (uang) yang diambil oleh orang yang meminjam (muqtaridh) disebut “al-Qardhu”, karena orang yang meminjamkan (al-muqrid) memotong/ menyisihkan uang yang dipinjamkan iu dari harta yang dimilikinya” Pinjam-meminjam  (al-Qardhu)  ini  termasuk  akad  tolong-menolong (akad  tabarru’) atau “social contract” yang bertujuan mencari pahala sebagai balasan dari Allah,s,w,t ( pahala oriented), bukan akad bisnis (akad Tijarah) atau “business contract” yang bertujuan mencari keuntungan duniawi (profit oriented) .  Akad pinjam-meminjam ini merupakan salah satu cara pendekatan  diri  kepada  Allah (Huwa  al-Qurbah  Yutaqorrabu  biha  ilallah  Subhanahu  wa Ta’ala) , yaitu dengan menggunakan harta/uang yang dimilikinya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan yang sedang dalam kesulitan, menyantuni dan menyayangi orang-orang lemah dan melepaskan mereka dari kesulitan hidup. Menurut Hukum Islam, orang kaya (al- muqridh) disunatkan  (mandub)  meminjamkan  uangnya  kepada  orang-orang  yang membutuhkan,  sedangkan  bagi  orang  yang  membutuhkan (al-muqtaridh) hukumnya  boleh (mubah) meminjam uang dari orang kaya. Meminjam uang pada orang kaya tidak disamakan dengan meminta-meminta (dalam istilah Arab disebut “al-masalah”) yang tidak disukai oleh Islam, karena orang yang meminjam akan memanfaatkan uang yang dipinjamnya dari orang kaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  kemudian  akan  dikembalikannya(  dibayar kembali) kepada orang kaya tersebut.
Hukum asal berhutang menurut hukum  Islam adalah boleh ( Mubah ), alasannya adalah berdasdarkan firman Allah,s,w,t, dalam surat al-Baqarah, ayat 282:
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi hutang-piutang sampai pada batas waktu tertentu, maka bukukanlah (catatlah)”
Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa Allah.s.w.t. membolehkan orang-orang yang  beriman  untuk  tolong-menolong  dalam  bentuk  pinjam-meminjam  (berhutang)  sesama orang Islam, bahkan boleh juga berhutang kepada non muslim. Selain itu, setiap muslim wajib mencatat atau membukukan hutang-piutangnya dalam buku /catatan khusus, kepada siapa saja dia berhutang, kapan mesti dilunasi, berapa jumlah hutangnya. Dapat dikatakan bhwa ayat ini merupakan prinsip dasar akutansi dalam al-Qur’an.
Kata “Faktubuhu” dalam  ayat  di  atas  berarti  “Catatlah/  bukukanlah”,  merupakan kalimat perintah, hukum asal pada kalimat perintah menunjukkan wajib (al-ashlu fi al-Amr Li al-Wujub) , walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa perintah di sini untuk membimbing umat Islam bagaimana caranya kalau dia melakukan transaksi hutang-piutang (Li al-Irsyad) , bukan menunjukkan wajib. Apapun makna kalimat perintah itu, yang jelas melakukan transaksi hutang piutang(pinjam-meminjam) adalah boleh hukumnya (Mubah), karena manusia adalah makhluk  sosial  yang  membutuhkan  bantuan  orang  lain  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan hidupnya, karena itu berhutang dibolehkan (Aini, 2017).
Selain  ayat  al-Qur’an  di  atas,  ada  pula  hadis  lain  yang  mendorong  umat  Islam  yang kaya untuk mau meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya:
“Dari  Abu  Hurairah,  semoga  Allah  meridhoinya,  dia  berkata  bahwa  Nabi Muhammad,s,a,w  bersabda:”  barang  siapa  yang  melepaskan  seorang  muslim dari salah satu kesulitan- kesulitan hidup di dunia, maka Allah akn melepaskannya dari kesulitan-kesulitan di Akhira, barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesusahan, maka Allah akan memberikan kemudahan- kemudahan  kepadanya  di  dunia  dan  akhirat,  dan  Allah  akan  selalu  menolong hambanya,  selama  hambanya  itu  mau  menolong  saudaranya” (H.Riwayat Muslim, Abu Daud dan al-Tirmidzi).
Nabi Muhammad,s,a,w sendiri pernah berhutang, bahkan dengan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi sebagai jaminan atas hutangnya. Perhatikan hadis di bawah ini:
“Dari Ummul Mukminin ‘Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi Muhammad s.a.w pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara idak tunai dengan  menjadikan  baju  besinya  sebagai  rungguhan/jaminan” (H.Riwayat  al- Bukhari).
Selain  itu,  sebagian  shahabat  Nabi  juga  pernah  berhutang/  meminjam  uang  dari shahabat lainnya yang kaya. Jadi hukum asal dari berhutang atau meminjam uang pada orang lain adalah Mubah (boleh).

## 7. Kelebihan Pembayaran Hutang
Akad  ”al-Qardhu”  (pinjam-meminjam)  bertujuan  untuk  menolong  orang  lain meringankan beban kehidupan atau membantu melepaskannya dari kesulitan hidup. Akad ini bukan media (sarana) untuk mecari keuntungan finansial atau eksploitasi orang kaya terhadap orang  miskin  (orang  susah).  Oleh  karena  itu  tidak  boleh  disyaratkan  adanya  kelebihan pembayaran yang mesti dibayar  oleh orang yang berhutang (al-muqtaridh) kepada orang kaya yang  meminjamkan  uangnya  (al-muqridh)  ketika  hutangnya  dibayar.  Hal  ini  sesuai  dengan kaedah :
“Setiap pinjam-meminjam yang menarik keuntungan, maka kelebihan itu adalah

## Riba”
Haramnya kelebihan dalam akad pinjam-meminjam apabila disyaratkan di awal akad atau merupakan tradisi  yang sudah biasa dilakukan masyarakat. Adapun bila tidak disyaratkan
adanya kelebihan saat pembayaran hutang, tetapi orang yang meminjam uang (al-muqtaridh) memberikan sedikit kelebihan ketika membayar hutang kepada orang yang meminjamkan (al- muqridh), maka hal itu tidak termasuk riba, tetapi hanya pemberian sukarela sebagai ungkapan rasa syukur dan ucapan terimakasih.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  asal  dari  berhutang adalah  boleh  (mubah).  Namun,  menurut  penulis, hukum  berhutang  itu  dapat  berubah  sesuai dengan  kondisi  dan  cara  orang  yang  berhutang  yang  dapat  dikalsifikasikan  secara  umum kepada 2 kelompok:
a. Orang yang berhutang secara halal (Qardh hasan), kelompok ini terbagi dua;
1) Orang yang mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya (Musir), atau da mempunyai jaminan untuk membayar hutangnya
2) Orang yang mempunyai kesulitan untuk melunasi hutangnya (Mu’sir), atau orang yang tidak mempunyai jaminan untuk membayar hutangnya
b. Orang yang berhutang dengan cara yang Haram, seperti; orang yang berhutang ke pada pihak lain, baik individu maupun lembaga yang mensyaratkan adanya kelebihan yang mesti dibayar ( Riba) ketika pembayaran hutang
Kelompok  pertama  boleh  berhutang  untuk  keperluan  tertentu,  tetapi  harus dipertimbangkan  agar tidak jatuh kepada ”Ghalabat al-Dain” (terlilit hutang). Karena pada dasarnya hutang tersebut dibolehkan untuk melepaskan manusia dari kesulitan hidup (daf’ul haraj), bukan sebaliknya, yaitu menimbulkan kesulitan. Allah,s,w,t berfirman:
“Dan  berjihadlah  karena  Allah  dengan  sebenar-benar  berjihad,  Dia  lah  yang telah  memilih  kamu,  dan  Dia  tidak  menjadikan  bagimu  dalam  agama  ini sedikitpun kesulitan”
Adapun  berhutang  untuk  hal-hal  yang  tidak  begitu  dibutuhkan,  hukumnya  makruh (tidak  dianjurkan  dalam  Islam),  karena  bisa  membawa  kepada “Ghalabat  al-  Dain” (dililit hutang). Rasulullah, s,a,w menganjurkan umatnya untuk berlindung kepada Allah dari terlilit hutang ( Ghalabat al-Dain), sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis  sebagai berikut: “Dari Abu Sa’id al-Khudriy, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: pada suatu hari Rasulullah s.a.w masuk ke dalam masjid, tiba-tba dijumpainya seorang laki- laki dari kaum Anshar yang bernama Abu Umamah, lalu Rasulullah bertanya:” Hai Abu Umamah! Mengapa aku lihat engkau duduk-duduk saja di dalam masjid bukan pada waktu shalat? Abu Umamah menjawab:” kegelisahan dan kesedihan karena hutang yangmelilitku Ya Rasulullah. Nabi berkata:” Maukah engaku, aku ajarkan beberapa ucapan (do’a) yang bila engkau baca do’a itu , maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahnmu dan akan meringankan pembayaran hutang-hutangmu. Abu Umamah menjawab:” tentu saja aku mau Ya Rasulullah !. Rasul berkata:” bacalah do’a ini olehmu di waktu pagi dan petang: ”Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari ketakutan dan sifat kikir (bakhil), dari lilitan hutang dan tekanan penguasa” (H.R. An-Nasa-iy).
Ketika  do’a  tersebut  dibacakan  oleh  Abu  umamah  setiap  pagi  dan  petang,  ternyata Allah pun memberi rezeki sehingga ia dapat terbebas dari lilitan hutang-hutangnya.

## 8. Segera Membayar Hutang Sebelum Kematian
Ajaran Islam sangat mendorong setiap muslim yang berhutang bila telah mempunyai kemampuan untuk membayar  agar segera membayar hutangnya sebelum dia meninggal dunia. Dalam  beberapa  Hadis  disebutkan  bahwa  Nabi  Muhammad,s,a,w  tidak  mau  menyolatkan jenazah yang masih mempunyai hutang pada orang lain. Perhatikan beberapa hadis berikut ini:
“Seorang  laki-laki  bertanya  kepada  Rasulullah  s.a.w  tentang  saudaranya  yang wafat  dan  dia  masih  mempunyai  hutang  yang  belum  dibayar,  Rasulullah
menjawab:  Dia  tertahan  dengan  hutangnya,  bayarkanlah  olehmu  hutangnya” (.H.R. Imam Ahmad).
Nabi Muhammad s,a,w menolak menyolatkan jenazah apabila dia masih mempunyai hutang, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:
“Suatu  hari  ada  Jenazah  dibawa  orang  kepada  Nabi  Muhammad,s,a,w,  untuk dishalatkan, kemudian Nabi bertanya : apakah dia mempunyai hutang yang belum dibayar?,  Mereka  menjawab:  tidak  ada,  lalu  nabi  menyolatkan  jenazah  itu, kemudian  dibawa  orang  jenazah  yang  lain  untuk  disholatkan,  Nabi  bertanya: “apakah dia  punya hutang ?, Mereka menjawab: ya , Ya Rasululah, Lalu nabi bersabda  :  sholatkanlah  sahabatmu  ini,  Kemudian  Abu  Qatadah  berkata:  Saya yang  membayar  hutangnya  ya  Rasulullah,  lalu  Nabi  menyolatkannya” (Hadis .Riwayat.al-Bukhari).

## 9. Memberi Kelapangan Waktu Bila Belum Mampu Membayar Hutang
Ajaran Islam mengajarkan kepada  orang-orang kaya yang meminjamkan uangnya (al- muqridh)  agar  bersedia  memberikan  waktu  tangguh  kepada  orang  yang  meminjam  (al- muqtaridh) bila dia belum mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan sampai dia  mempunyai  kemampuan.  Bila  orang  yang  berhutang  itu  ternyata  tidak  mempunyai kemampuan  membayar  hutangnya,  maka  dianjurkan  agar  orang  yang  meminjamkan bersedekah dengan uang yang dipinjamkannya itu sehingga orang yang berhuang terbebas dari kewajiban membayar hutang (pemutihan hutang) (Fahruddin, 2021). Perhatikan Firman Allah di bawah ini:
“Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. al-Baqarah. Ayat 280).
Namun, bila orang yang berhutang sudah mempunyai kemampuan, tetapi dia sengaja menunda waktu pembayaran, maka hal itu merupakan perbuatan zalim, dia boleh diberi sanksi (hukuman)  atau  dicemarkan  nama  baiknya  seperti  dimasukan  dalam  daftar blacklist . Perhatikan Hadis nabi Muhammad,s,a,w, beriut ini:
“Orang yang melalaikan pembayaran hutang, padahal dia mampu, perbuatan itu adalah  perbuatan  zhalim,  dia  boleh  diberi  sanksi  (hukuman)  dan  boleh dicemarkan nama baiknya” (H.R. Muslim).
Demikian beberapa ketentuan tentang pinjam-meminjam (berhutang) menurut hukum Islam. Berikut ini akan dibahas tentang berhutang untuk biaya pergi Haji

## 10. Hukum Berhutang Untuk Pergi Haji
Setelah diketahui hukum dasar berhutang dan klasifikasi orang yang berhutang, seperti dijelaskan di atas,  maka pertanyaan sekarang adalah apa hukum berhutang untuk pergi haji? Dalam hal ini perlu diperhatikan hadis berikut:
Dalam sebuah riwayat disebutkan : “ Dari Abdullah bin Abi Awfa, dia berkata: aku pernah bertanya pada Rasulullah tentang  seseorang  yang  belum  pergi  haji,  bolehkan  dia  berhutang  untuk  pergi haji? Nabi menjawab : Tidak” (H.R. Al-Baihaqi).
Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang belum pergi haji, tidak boleh meminjam uang dari pihak lain, karena ketika ditanya :” Bolehkah dia meminjam uang (berhutang)?, Nabi menjawab : Tidak, artinya tidak boleh pergi haji dengan jalan berhutang atau meminjam uang pada pihak lain. Bila dianalisis larangan ini, apakah menunjukkan haram atau hanya makruh saja?.  Memang  pada  asalnya  setiap  larangan  (Nahyi)  menunjukkan  makna  Haram,  sesuai dengan kaedah ushul fikih “ al-Ashlu fi al-Nahyi Li al-Tahrim” (hukum asal  pada larangan menunjukkan haram).
Namun demikian, menurut penulis larangan disini tidak menunjukkan haram, karena ada indikasi lain yang memalingkannya dari makna Haram kepada Makruh. Indikasi itu adalah karena  tidak  adanya  ulama  yang  mengharamkan  berhutang  untuk  pergi  haji,  terutama  kalau yang  berhutang  itu  mempunyai  kemampuan  untuk  membayar  hutangnya  (Fahimah,  2018). Selain itu, hadis ini hanya diriwayatkan oleh al-Baihaqiy dalam kitab Sunan Kubra. Hadis ini tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang muktabar (standar), seperti kitab hadis yang sembilan (kutub al-tis’ah) , yaitu Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al-Turmudzi, Sunan al- Nasa’iy, Sunan Ibnu Majah, Muwaththa’ imam Malik, Musnad imam Ahmad bin Hanbal dan Sunan al-Darimi. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqiy ini dianggap  shahih,  boleh  dijadikan  hujjah  (alasan),  maka  hanya  menunjukkan  Makruh saja.Apalagi  kalau  diperhatikan  cara  orang  berhutang  di  zaman  Nabi  berbeda  dengan  cara berhutang di zaman modern ini. Di zaman Nabi, orang berhutang kepada individu orang kaya tertentu, bukan kepada lembaga keuangan Bank seperti di zaman ini. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana kalau seseorang meminjam uang untuk biaya perjalanan haji dari orang kaya tertentu, serta  bagaimana pandangan hukum  Islam  kalau seseorang berhutang pada lembaga keuangan bank untuk biaya pergi haji.

## 11. Berhutang Kepada Individu Orang Kaya
Seseorang yang akan pergi menunaikan ibadah haji, bila berhutang /meminjam uang kepada  orang  kaya  tertentu,  maka  ada  beberapa  kemungkinan,  yaitu  Kemungkinan  dia mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya setelah dia pulang kembali ke tanah airnya dari  tanah  suci  Mekah.  Misalnya  dia  memiliki  tanah  yang  dapat  dijadikan  jaminan  atas hutangnya,  bila  dia  tidak  mampu  membayar,  maka  tanahnya  itu  dapat  dijual,  dan    hasil penjualan tanah dapat digunakan  untuk melunasi hutangnya. Bila seperti ini kondisinya, maka dia boleh berhutang kepada orang kaya  untuk biaya pergi haji. Orang seperti ini sebenarnya termasuk ke dalam orang-orang yang mempunyai kemampuan (istitho’ah)
Kemungkinan  kedua,  dia  tidak  mempuyai  kemampuan  membayar  hutang,  tidak  memiliki tanah,  atau  toko  yang  dapat  dijadikan  jaminan  atas  hutangnya,  maka  orang  seperti  ini  tidak boleh (Haram) berhutang kepada orang kaya untuk biaya pergi haji. Dia termasuk orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan (Istitho’ah) untuk pergi haji. Karena kalau dia paksakan dirinya berhutang , akan membawa dia pada kesulitan membayar hutang atau  dililit hutang (Ghalabat  al-Dain) ,  kecuali  kalau  orang  kaya  itu  rela  hutangnya  tidak  dibayar  atau disedekahkahnya saja

## 12. Berhutang Pada Lembaga Keuangan Bank.
Bila seseoang meminjam uang pada perbankan syari’ah untuk biaya pergi haji, maka dia boleh memanfa’atkan salah satu produk perbankan syari’ah,  yaitu Dana talangan haji. Bila dia telah mempunyai  tabungan haji sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh  juta  rupiah) misalnya, maka dia boleh meminjam dana talangan haji sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang disediakan oleh bank. Setelah jumlah tabungan hajinya mencapai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dia sudah dijamin mendapat jatah untuk pergi haji (memperoleh seat) dan terdaftar pada Kementerian Agama Republik Indonesia (Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah). Waktu tunggu tersebut dewasa ini mengalami perubahan, berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, misalnya di Aceh waktu tunggu adalah 67 tahun, di Jawa  Timur  64  tahun,  di  Jawa  Tengah  63  tahun,  di  Banten  53  tahun,  di  Sumatera  Utara  42 tahun, dan di Sumatera Barat 49 tahun.
Menjelang keberangkatannya pergi haji, dia mesti menambah tabungan hajinya sesuai dengan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya,  bila  BPIH  yang  ditetapkan  pemerintah  pada  tahun  tertentu  besarnya  Rp. 35.000.000,-  (tiga  puluh  lima  juta  rupiah)  per  orang,  maka  dia  mesti  menambah  Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) lagi. Jika cara seperti ini yang ditempuh, maka hukumnya boleh (Mubah) baginya meminjam uang pada perbankan syari’ah, karena hutangnya itu sudah lunas dibayar sebelum dia berangkat pergi haji. Bila hutangnya belum lunas, maka dia tidak dibolehkan pergi haji. Apalagi, dia tidak hanya melunasi hutangnya pada perbankan syari’ah sebesar  Rp.15.000.000,-  (Lima  belas  juta  rupiah),  tetapi  dia  juga  harus  menambah  uangnya untuk melunasi biaya perjalanan haji, bila ongkos pergi haji lebih dari Rp.25.000.000,-. Artinya bila  ongkos  pergi  haji  sebesar  Rp.35.000.000,-.  maka  dia  mesti  menambah  Rp.10.000.000,- lagi. Orang yang menempuh cara seperti ini, termasuk kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan (Istitho’ah) untuk  pergi  haji.Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  calon  jama’ah  haji sekarang  berhutang  dengan  menggunakan  dana  talangan  haji  dari  Bank  syari’ah,  dan  dana talangan haji itu sudah lunas diangsurnya sebelum dia berangkat pergi haji, maka dia Boleh (Mubah) berhutang dengan cara seperti itu.
Bila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ingin pergi haji, maka dia boleh meminjam uang yang dibutuhkan untuk biaya pergi haji pada lembaga perbankan dengan menggadaikan SK PNS nya. Artinya SK PNSnya dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya.  Misalnya, kalau ongkos pergi haji itu sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) per orang, dia boleh meminjam  sebesar  Rp.45.000.000,-  (empat  puluh  lima  juta  rupiah)  untuk  keperluan  biaya dalam  perjalanan  dan  biaya  hidup  keluarga  yang  ditinggalkan.  Pinjaman  sebesar Rp.45.000.000,- itu akan dilunasi dengan cara membayar angsuran perbulan  yang dipotong dari gajinya selama tiga (3) tahun misalnya, sesuai kesepakatannya dengan pihak Bank. Bila seseorang meminjam uang pada Bank, biasanya dipotong dengan biaya administrasi dan biaya asuransi  kematian.  Artinya,  seandainya  dia  meninggal  dunia,  maka  pihak  asuransi  yang bertanggung  jawab  melunasi  hutangnya  itu.  Cara  seperti  ini  boleh  hukumnya  (Mubah) ditempuh  oleh  PNS,  karena  sebenarnya  PNS  itu  mempunyai  kemampuan  untuk  membayar hutangnya  dengan  pemotongan  gajinya  perbulan  sesuai  perhitungan  dan  kesepakatannya dengan  pihak  Bank.  Pihak  Bank  juga  tidak  akan  sembarangan  memberi  pinjaman  kepada seorang  PNS  sebelum  diteliti,  dianalisis  kelayakannya/kemampuannya  melunasi  hutangnya dengan  memperhatikan  5C.  Artinya  pihak  Bank  akan  melakukan    analisis  pembiayaan  atau analisis kredit, apakah nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman sudah layak dibiayai atau tidak..
Pergi  haji  dengan  uang  pinjaman  seperti  dijelaskan  di  atas  dibolehkan  berdasarkan adanya kemampuannya untuk membayar hutang. Pergi Haji merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam, maka segala upaya untuk memenuhi yang wajib itu juga menjadi suatu kewajiban selama tidak menimbulkan kesulitan. Hal ini sesuai dengan kaedah:
“Sesuatu yang menyempurnakan yang wajib, maka dia (sesuatu itu) pun menjadi wajib, sarana (wasilah) mengikuti hukum maqashid (tujuan) ”
Maksudnya,  bila sesuatu yang dituju itu wajib hukumnya, maka segala wasilah (media, sarana) yang bisa mengantarkan kita pada yang wajib itu menjadi wajib juga hukumnya. Pergi haji adalah wajib, maka segala upaya, melengkapi sarana dan media utnuk mengantarkan kita pergi haji menjadi wajib juga. Namun demikian, penulis tidak berpendapat bahwa meminjam uang untuk pergi haji pada pihak lain, baik pada orang kaya maupun pada lembaga perbankan, adalah wajib hukumnya, karena wajibnya haji menurut ulama Syafi’iyah adalah wajib ‘ala al- Tarakhiy , kewajiban yang boleh diundur beberapa tahun kemudian seperti telah dijelaskan di atas.  Meminjam  uang  untuk  biaya  pergi  haji,  dan  ada  kemampuan  untuk  melunasinya, hukumnya  boleh (Mubah), sebagaimana hukum  asal  dari meminjam  uang untuk  kebutuhan hidup adalah boleh (Mubah ) juga.
“Istitho’ah” atau kemampuan yang menjadi salah satu syarat wajib haji, dapat dibagi dua  menurut  penulis,  pertama,  kemampuan  dirinya  sendiri  atau al-Istitho’ah  Binafsihi ,  dan kedua, kemampuan dengan bantuan orang/ pihak lain atau al-Istitho’ah bi Ghairihi
Seseorang yang sudah memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan keuangan karena uang  yang  dimilikinya  sudah  cukup  atau  melebihi  untuk  pergi  haji,  dapat  disebut  sebagai memiliki kemampuan sendiri atau al-Istitho’ah Binafsihi. Adapun orang yang telah memenuhi syarat  dan  mempunyai  kemampuan  keuangan  untuk  pergi  haji  dengan  bantuan  pihak  lain, misalnya  pemberian  bantuan  dari  anaknya,  atau  dari  perusahaan  tempat  dia  bekerja,  atau dengan meminjam uang pada pihak lain dan dia mampu melunasinya, maka dia telah memiliki kemampuan dengan pertolongan orang/ pihak lain, yang dapat disebut sebagai al-Istitho’ah Bi Ghairihi.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, bahwa pergi haji dengan cara meminjam uang  untuk  biaya  perjalanan  haji  dari  pihak  lain,  baik  pihak  lain  itu  orang  kaya  maupun lembaga keuangan Bank, hukumnya boleh (Mubah) selama ada keyakinan bahwa dia mampu membayar kembali hutangnya. Orang yang pergi haji dengan cara meminjam uang ini termasuk kepada  orang-orang  yang  mempunyai  kemampuan  dengan  adanya  bantuan  orang  lain  dapat disebut  adanya “al-Istitho’ah  bi  Ghairi” .  Kemudian  pergi  haji  dengan  menggunakan  uang pinjaman sama dengan menggunakan uang pemberian orang lain, hajinya sah, diterima oleh Allah. Adapun berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup hukumnya boleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriani,  A., Bahri, S., & Mutaleb, A. (2020). Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh  Utara  dalam  Melaksanakan  Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu (Siskohat). Asia-Pacific Journal of Public Policy , 6 (2), 106-122.
Aini, R. (2017). Penerapan Konsep Al-Qardh Pada Kelompok Banjar Daging Di Kabupaten Lombok Tengah. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah , 9 (2), 103-116. Aslamiah,  R.  (2017).  Hadis  maudhu  dan  akibatnya. Al-Hiwar:  Jurnal  Ilmu  dan  Teknik Dakwah , 4 (6).
Caniago, S. (2018). ‘Azimahdanrukhshah suatu  Kajian dalam Hukum Islam. JURIS  (Jurnal Ilmiah Syariah) , 13 (2).
Choliq,  A.  (2018).  Esensi  Program  Bimbel  Manasik  Haji  Upaya  Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal At-Taqaddum , 10 (1), 23-49.
Fahimah,  S.  (2018).  Urgensitas  Amr  Nahy  Dalam  Memahami  Ayat-Ayat  Al  Qur’an. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir , 1 (1), 1-13.
Fahruddin, A. (2021). Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi). At-Tawazun, Journal of Islamic Economics and Law , 9 (01), 11-20.
Farhan,  N.  (2016).  Problematika  Waiting  List  Dalam  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Di Indonesia. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat , 12 (1), 57-80.
Hafizzullah,  H.  (2016).  Memahami  Hadis-Hadis  Af’âl  Al  Rasûl  Dan  Tanawwu’al Ibâdah. Jurnal  Ilmu  Agama:  Mengkaji  Doktrin,  Pemikiran,  dan  Fenomena Agama , 17 (2), 167-174.
Haitomi,  F.,  &  Sari,  M.  (2021).  Analisa  Mubadalah  Hadis  “Fitnah  Perempuan”  dan Implikasinya terhadap Relasi Gender. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 23 (1), 78-89.
Jurana,  J.  (2019).  Akuntansi  syariah  dalam  metafora  haji. Imanensi:  Jurnal  Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam , 4 (1), 23-42.
Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai  Aspek. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam , 2 (1), 75-98.
Kusumaningtyas,  M.  (2019).  Haji  Backpacker:  Peluang  Dan  Tantangan. MALIA:  Jurnal Ekonomi Islam , 11 (1), 39-50.
Mrd,  M.,  &  Siregar,  S.  (2021).  Persepsi  Masyarakat  Mandailing  Natal  Tentang Pemberangkatan Pengantin  Yang Memakai  Pakaian Haji Menurut  Hukum Islam. Al- Mujtahid: Journal of Islamic Family Law , 1 (2), 69-79.
Na'ali,  B.  (2016).  Tipologi  Metode  Ijtihad  Fikih  Kontemporer. Al  Hurriyah:  Jurnal  Hukum Islam , 1 (2), 245-262.
Nufus, F. P., Agustina, S. M., Lutfiah, V. L., & Yulianti, W. (2017). Konsep Pendidikan Birrul Walidain  Dalam Qs. Luqman (31):  14 dan QS.  AL-ISRA (17):  23-24. Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran , 18 (1), 16-31. Ronan, R. (2018). Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan , 5 (1), 29-46.
Ronan,  R.  (2018).  Dana  Talangan  Umrah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal  Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan , 5 (1), 29-46.
Sahal,  L. (2019).  Implementasi  Fatwa Dsn-Mui  Nomor 31 Tahun 2002  Tentang Pengalihan Hutang  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah. Al-Iqtishadiyah:  Ekonomi  Syariah  Dan Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2), 88-117.
Sari, N. Y. D. (2020). Madrasah dan Konflik Keagamaan: Studi atas Konflik Kaum Tuo-Kaum Mudo  dalam  Krisis  Madrasah  Islamiyah  Tanjung  Raja  Ogan  Ilir  Sumatera  Selatan, 1925-1932. Journal of Indonesian History , 9 (1), 64-75.
Sinaga,  A.,  Alam,  A.  P.,  Arkan,  F.,  &  Hasibuan,  S.  W.  (2020).  Analisis  Pembiayaan  Dana Talangan  Haji  untuk  Biaya  Perjalan  Ibadah  Haji. El-Mal:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  & Bisnis Islam , 1 (1), 228-244.
Siregar, A. S. (2017). Al-Wadhdan Ciri Tekstualnya Dalam Alquran. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan , 4 (2), 55-73.
Sitama, M. F., & Cahyono, E. F. (2019). Faktor-faktor Penilaian Keputusan Konsumen dalam Pembelian Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswi Muslimah Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Airlangga). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan , 6 (3), 599- 624.
Supriyanto,  J.  (2016). Historiografi Haji Menurut Al Qur’an. Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama , 17 (1), 1-22.