## L E GA L I S A S I  GA N J A   M E D I S

## ( A N A L I S I S   P U T U S A N   M K   N O M O R   1 0 6 / P U U - X V I I I / 2 0 2 0 )
Erik Dwi Prassetyo 1 dwierik1998@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Indonesia 1

## Abstract
Background :
Indonesia is a state of law, the basic law for all laws and regulations in Indonesia is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to uphold the constitution and the principles of a democratic rule of law, the Constitutional Court has the authority to examine laws on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. to find out how the judges of the Constitutional Court considered the decision Number 106/PUU-XVIII/2020 and to find out the impact of the decision.

## Research Metodes:
This  study  uses  a  normative  juridical  approach  with  a  descriptive  analytical  method  which  will  explain  the description of the analysis of the data that has been collected.

## Findings:
Based on the results of the research on Decision Number 106/PUU-XVIII/2020, it can be concluded that the judge in his decision had careful considerations such as looking at the facts contained in the trial and considering the results of the examination of related parties. The impact of this decision is that the public is prohibited from using class I narcotics for health services

## Conclusion:
The use of narcotics is only allowed within the scope of the development of science and technology. There is a strong impetus for research on the use of class I narcotics in the government and the private sector.
Keywords : Judge's Consideration; Impact; Decision Number 106/PUU-XVIII/2020.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  hukum  dasar  bagi  seluruh  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945. Dalam penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  pertimbangan  hakim  MK  pada  putusan  Nomor  106/PUU-XVIII/2020  dan  untuk mengetahui dampak dari adanya putusan tersebut.

## Metode Penelitian:
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis yang akan menjelaskan secara deskripsi analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

## Hasil Penelitian:
Berdasarkan hasil penelitian Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam putusannya memiliki pertimbangan yang matang seperti melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan serta menimbang hasil pemeriksaan pihak terkait. Dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut masyarakat dilarang memanfaatkan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan.

## Kesimpulan:
Pemanfaatan  narkotika  hanya  diperbolehkan  dalam  ruang  lingkup  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Terdapat dorongan kuat untuk penelitian pemanfaatan narkotika golongan I pada pemerintah maupun swasta.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Dampak; Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
DOI : - Received :  January Accepted :  February Published :  February Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  menganut  sistem  demokrasi.  Pada  bagian penjelasan  UUD  NRI  1945  diterangkan  bahwa  negara  Indonesia  merupakan  negara  yang berdasar  atas  hukum  ( rechtsstaat )  bukan berdasarkan atas  kekuasaan  belaka  ( Machtsstaat ). 1 Ciri  negara  hukum  Indonesia  dapat  terlihat  dari  adanya  pengakuan  dan  perlindungan  HAM (Hak Asasi Manusia) berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku, bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. 2 Dalam konstitusi negara Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 3 Maksud dari pengertian diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  organ kelengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. 4
Pada tahun 2001 Indonesia melakukan amandemen konstitusi ketiga. Perubahan ketiga konstitusi  Indonesia  mengakibatkan  terbentuknya  lembaga  kekuasaan  kehakiman  baru  yaitu Mahkamah  Konstitusi. 5 Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  institusi  kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 6 Peran utama dari Mahkamah Konstitusi adalah  menegakkan  konstitusi  dan  prinsip  negara  hukum  Indonesia  yang  demokratis. Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi  salah  satunya  adalah  untuk  menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945.
1 UUD NRI 1945 Bagian Penjelasan
2 H. Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi , (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) hlm. 6.
3 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
4 H. Abdul Latif, Fungsi Mahkamah,,, hlm. 4.
5 SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id) , diakses 20 Juni Juli 2022.
6 SEJARAH DAN PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SERTA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id) , diakses 20 Juni 2022.

## Erik Dwi Prassetyo
Mahkamah  Konstitusi  dalam  perjalanannya  mulai  awal  pembentukan  hingga  sampai saat  ini  telah  memutus  berbagai  macam  perkara  pengujian  peraturan  perundang-undangan terhadap  UUD  NRI  1945.  Berbagai  macam  putusan  yang  telah  dibuat  oleh  Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Respon masyarakat publik  yang  terjadi  atas  adanya  suatu  putusan  perkara  pengujian  peraturan  perundang- undangan  selalu  terjadi  pro  dan  kontra.  Salah  satu  putusan  perkara  pengujian  peraturan perundang-undangan  yang  menuai  pro  dan  kontra  adalah  putusan  Nomor  106/PUU- XVIII/2020.  Putusan  tersebut  merupakan  putusan  atas  perkara  pengujian  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  terhadap  UUD  NRI  1945  yang  pada  pokok permohonannya terkait dengan pelegalan ganja medis.
Tanaman ganja merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki keunikan serta menjadi perhatian khusus diberbagai belahan dunia. Ganja dianggap dan dipandang sebagai tanaman yang  sangat  merugikan.  Tanaman  tersebut  identik  dengan  predikat  negatif  haram,  barang memabukkan,  perusak  generasi  muda,  dan  lain  sebagainya  pada  pikiran  manusia. 7 Adanya doktrin negatif yang sedari dahulu diberikan dan pahami, tanpa kita sadari informasi tersebut bukan hanya menodai cara pandang kita terhadap ganja, tetapi juga telah menjelma menjadi suatu  kebijakan  internasional  yang  selalu  dibanggakan.  Memusnahkan  pohon  ganja  dan pengedaran ganja seolah-olah menjadi prestasi terbaik yang telah dilakukan . 8
Hampir seluruh negara dibelahan dunia ini melarang dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penggunaan tanaman ganja. Padahal menurut sejarah dan ilmu pengetahuan semenjak tahun 12.000 SM sampai pada tahun 1900-an, ganja dikenal sebagai pohon kehidupan karena manfaatnya.  Serat  yang  terdapat  pada tanaman  ganja  dijadikan  sebagai  pakaian  dan  kertas. 9 Sedangkan bijinya dimanfaatkan sebagai sumber protein dan minyak nabati, lalu bunga dan daunnya dimanfaatkan sebagai obat dan sarana rekreasi.
Negara Indonesia hingga saat ini masih berpandangan bahwa ganja merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Berdasarkan Lampiran 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja masuk dalam narkotika golongan satu. Diterangkan pada  Pasal  7  undang-undang  tersebut  bahwasanya  narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk kepentingan  pelayanan  kesehatan,  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. 10 Tetapi
7 Skripsi,  Ananda  Firman, Analisis  Yuridis  Terhadap  Alternatif  Pengobatan  Medis  Tanaman  Ganja Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Berdasarkan  Ratifikasi  Konvensi  Tunggal  PBB  Tahun  1961 (Tentang Narkotika) , (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 1.
8 Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011) hlm.1
9 Abel, Marijuana: The First 12,000 Years , (Platinum Press. 1980) hlm.5
10 Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a diterngkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika  Golongan  I”  adalah  Narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, 11 dan pada Pasal 8 ayat (1) diterangkan bahwa narkotika golongan satu dilarangan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan . 12
Pada  sebagian  negara  maju  dan  berkembang  narkotika  jenis  ganja  telah  dilegalkan untuk pengobatan medis maupun dikonsumsi dengan jumlah yang sedikit. Negara Tiongkok contohnya,  ganja  pada  negara  tersebut  dilarang  dikonsumsi  untuk  kepentingan  bersenang- senang, tetapi diperbolehkan untuk melakukan kajian penelitian resmi mengenai khasiat medis maupun  industry  tanaman  ganja  yang  dilakukan  oleh  istansi  atau  swasta.  Bahkan  negara Tiongkong  telah  memiliki  lebih  dari  300  hak  paten  mengenai  ganja  medis  atau  industry. 13 Amerika Serikat tepatnya di kota New York, menjadi kota yang telah melegalkan ganja medis seperti  pengobatan  kanker,  AIDS,  dan  penyakit  kronis  lainnya  dengan  mempertimbangkan anjuran dari dokter. 14 Sedangkan negara Asia yang telah melegalkan pemanfaatan ganja adalah Thailand.  Thailand  merupakan  negara  Asia  yang  melegalkan  ganja  secara  bebas,  mulai pemanfaatan medis hingga dikonsumsi. Bahkan negara tersebut membagikan tanaman ganja kepada masyarakatnya. 15
Sebagaian  masyarakat  Indonesia  telah  berfikir  tentang  pemanfaatan  tanaman  ganja terhadap  medis.  Salah  satu  kelompok  organisasi  yang  menekuni  bidang  tersebut  yaitu  LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam kegiatannya mengkampanyekan dan memberikan informasi mengenai  manfaat  ganja  terhadap  medis.  Beberapa  masyarakat  Indonesia  sendiri  pernah memperaktekkan  penggunaan  tanaman  ganja  sebagai  bahan  medis  pengobata.  Kasus Reyndhart Siahaan yang mengobati penyakitnya dan Fidelis seorang suami yang menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya yang berujung penahanan contohnya.
Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan seorang ibu  yang membawa anaknya melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan ganja medis untuk pengobatan anaknya. Tetapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi  telah  memutuskan  untuk  menolak  pemanfaatan  ganja  sebagai  pengobatan  medis atau  dimanfaatkan  dengan  cara  lainnya.  Padahal  dari  beberapa  penelitian  dan  kajian  serta
11 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
12 Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
13 Dhira  Narayana,  “China  Memegang  Kendali  Lebih  Dari  300  Hak  Paten  Ganja  Medis  &  Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya?”http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendali-lebih-dari300-hak-paten- ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-pun, diakses 2 Juli 2022
14 Kini Ganja Medis Legal di New York (cnnindonesia.com) , diakses 4 Juli 2022.
15 Kenapa Ganja Legal di Thailand? Ini 3 Alasannya Halaman all - Kompas.com , diakses 4 Juli 2022

## Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

## Erik Dwi Prassetyo
melihat negara lain yang melegalkan pemanfaatan ganja medis, dapat ditarik bahwa pemerintah Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama dengan negara lain yang telah melegalkan ganja medis. Tetapi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membuka mata dan melihat manfaat yang diberikan oleh tanaman ganja sebagai bahan pengobatan yang dapat menyembuhkan atau meringankan  penyakit-penyakit  tertentu.  Oleh  karena  itu  atas  dasar  latar  belakang  diatas mengenai ganja medis maka penulis tertarik meneliti terkait dengan penolakan legalisasi ganja medis yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
Atas uraian diatas maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan dikaji dan dicari jawabannya sebagai berikut :
1) Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 106/PUU-XVIII/2020?
2) Bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka).  Pendekatan  ini  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan penelitian ini. 16
Metode  yang  dipakai  dalam  analisis  penelitian  ini  ialah  metode  deskriptif  analitis, metode  penelitian  desktiptif  merupakan  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memberikan  data yang  seteliti  mungkin  tentang  keadaan  obyek  penelitian. 17 Dalam  penelitian  ini  penulis menganalisis  data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dilakukan  penarikan  kesimpulan  dan memberikan gambaran dari hasil yang telah dianalisa tersebut.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-XVIII/2020.
Jika Dalam permohonan pengujian Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 diajukan oleh  6  (enam)  pemohon.  Pemohon  tersebut  masing-masing  terdiri  dari  3  (tiga)  ibu  yang
16 Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
17 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.
mewakili  anaknya  mengajukan  diri  sebagai  warga  negara  Indonesia  yang  merasa  hak konstitusionalnya  dirugikan  (Dwi  Pertiwi,  Santi  Warasyuti,  Nafiah  Murhayanti,  S.Md)  dan terdapat 3 (tiga) pemohon yang mengajukan diri sebagai badan hukum privat (Perkumpulan Rumah  Cemara, Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR),  dan  Perkumpulan  Lembaga Bantuan  Hukum  Masyarakat).  Secara  keseluruhan  dalam  pemeriksaan legan  standing ,  6 (enam) pemohon yang mengajukan diri sebagai pemohon pada pengujian tersebut dinyatakan telah  memenuhi  syarat legal  standing dan  memiliki  hak  serta  kepentingan  dalam pengajuan permohonan. Dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa kepada Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dkk Advokat yang tergabung dalam kantor I nstitute for Criminal Justice Reform (ICJR), untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.
Pokok  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  merupakan  pengujian konstitusionalitas pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi : 18
“Dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  “Narkotika  Golongan  I”  adalah Narkotika  yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta  mempunyai  potensi  sangat  tinggi  mengakibatkat ketergantungan”
dan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang    Nomor  35  Tahun  2009  yang  berbunyi : 19 “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”
Para  pemohon  dalam  hal  ini  merasa  hak  konstitusional  dirugikan  atas  adanya pengaturan  mengenai  “Narkotika  Golongan  I”  yang  telah  dimohonkan  pada  pokok permohonan diatas. Pemohon berdalil bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.
Para pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum Erasmus Abraham Todo Napitupulu,  dkk  pada  permohonannya  memiliki  dan  memberikan  alasan  atas  pengajuan pengujian Undang-Undang Narkotika ini. Alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut :
1) Bahwa  dalam  Undang-Undang  Narkotika  telah  jelas  dinyatakan  memiliki  fungsi pelayanan kesehatan, tetapi dibatasi dengan adanya ketentuan pada Penjelasan Pasal 6  ayat  (1)  huruf  a  dan  Pasal  8  ayat  (1)  yang  melarang  penggunaan  sepenuhnya Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan.
18 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
19 Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

## Erik Dwi Prassetyo
2) Pelarangan  penggunaan  Narkotika  Golongan  I  untuk  pelayanan  kesehatan  telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya  penelitian narkotika yang termasuk dalam golongan  I  sehingga  masyarakat  Indonesia  tidak  bisa  hasil  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.
3) Meskipun  narkotika  golongan  I  dianggap  memiliki  tingkat  ketergantungan  yang sangat tinggi dan berbahaya, namun begitu, selama memiliki manfaat untuk pelayanan kesehatan, seharusnya negara mengatur mengenai hal tersebut, bukan malah melarang dan membatasi.
4) Permohonan  ini  dimaksudkan  agar  nantinya  negara  dapat  melakukan  pemanfaatan, penelitian, dan pengaturan terhadap narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara lain.
5) Bahwa  tujuan  utama  dari  permohonan  ini  adalah  untuk  mendorong  jaminan  atas pelayanan  kesehatan  yang  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh  seluruh masyarakat  Indonesia  khususnya  yang  berdasarkan  atas  temuan-temuan  dari  hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada  petitumnya  pemohon  memohon  agar  hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk menerima  dan  mengabulkan  seluruh  permohonan  yang  diajukan  pemohon,  menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan  penilaian  atas  fakta  dan  hukum  hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut berdasarkan menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a  quo ,  Pemohon  V  dan  Pemohon  VI  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  untuk mengajukan  permohonan a  quo ,  dan  Pokok  permohonan  para  Pemohon  tidak  beralasan menurut hukum.
Pada hari Kamis , tanggal tiga puluh , bulan Juni , tahun dua ribu dua puluh dua , dan pada  hari Kamis ,  tanggal empat  belas ,  bulan Juli ,  tahun dua  ribu  dua  puluh  dua hakim Mahkamah  Konstitusi telah  memutus  permohonan  mengenai  pengujian  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah  Konstitusi  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Rabu,  tanggal  dua  puluh,  bulan  Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB.
Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa :

## 1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima

## 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim serta dibacakan pada Sidang Pleno oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat,  Saldi  Isra,  dan  Manahan  M.P.  Sitompul,  masing-masing  sebagai  Anggota,  dengan dibantu  oleh  Achmad  Edi  Subiyanto  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  para Pemohon  dan  kuasanya,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  yang  mewakili,  dan  Presiden  atau yang mewakili.

## 3.2 Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
Dalam memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945 hakim  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  pertimbangan-pertimbangan  yang  kuat  dan meyakinkan. Pada putusan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pengujian perkara tersebut. Menjadi penting bahwa pertimbangan yang kuat dan meyakinkan akan membuat suatu putusan dapat diterima.
Pada  putusan  perkara  Nomor  106/PUU-XVIII/2020  dapat  dijelaskan  dalam  amar putusannya  hakim  Mahkamah  Konstitusi  menolak  permohonan  pemohon  seuruhnya  dan menyatakan bahwa permohonan pemohon V dan VI tidak dapat diterima karena kedudukan legal standing. Dalam pertimbangan hakim dijelaskan Mahkamah Konstitusi secara peraturan perundang-undangan berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para pemohon.
Dalam  pertimbangan  kedudukan  legal  standing  hakim  Mahkamah  Konstitusi menyatakan  bahwa  Pemohon  I,  Pemohon  II,  Pemohon  III,  dan  Pemohon  IV  memiliki kedudukan  hukum  untuk  bertindak  sebagai  Pemohon  dalam  Permohonan a  quo ,  karena Pemohon  I,  Pemohon  II,  Pemohon  III,  dan  Pemohon  IV  dapat  menguraikan  secara  spesifik kedudukan  hukumnya,  khususnya  di  dalam  menguraikan  adanya  hubungan  sebab  akibat ( causal verband ) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  Anggapan  kerugian  hak  konstitusional  tersebut  menurut  Pemohon  I-IV,  bersifat

## Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

## Erik Dwi Prassetyo
faktual atau potensial yang apabila permohonannya dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Namun sementara itu Pemohon V dan Pemohon VI menurut Mahkamah Konstitusi tidak dapat meyakinkan bahwa dalam menjalankan tugas dan perannya memiliki hubungan secara langsung dengan keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberikan hak hukumnya dalam pengujian Permohonan a quo.
Hakim  Mahkamah  Konstitusi  pada  putusan  menolak  permohonan  pemohon  untuk seluruhnya didasarkan atas beberapa pertimbangan yang antara lain adalah atas permohonan para  Pemohon,  keterangan  DPR,  keterangan  Presiden,  keterangan  Ahli  dan  Saksi  para Pemohon, serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana termuat pada bagian  Duduk  Perkara.  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  selanjutnya  mempertimbangkan  dalil- dalil permohonan para Pemohon. Keseluruhan pertimbangan tersebut akan dijelaskan dengan poin penjelasan sebagi berikut :
1) Dalil yang menyatakan bahwa narkotika jenis tertentu dapat digunakan untuk bahan pengobatan  medis  menurut  hakim  Mahkamah  Konstitusi  berkaitan  dengan pemanfaatan narkotika, disatu sisi narkotika untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan  yang  bermanfaat  untuk  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan di sisi lain narkotika jenis tertentu dapat pula  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  tinggi  pada  pengguna  dan  dapat merugikan  apabila  disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa  pengendalian  dan pengawasan  yang  ketat  dan  saksama.  Apabila  hal  tersebut  disalahgunakan  akan berakibat fatal dan dapat sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya merusak generasi bangsa.
2) Dalil yang menyatakan bahwa pemanfaatan narkotika secara sah dan diakui hukum bagi pelayanan kesehatan di berbagai negara. Tetapi fakta hukum tersebut tidak serta- merta  hal  tersebut  dapat  dijadikan  ukuran  bahwa  semua  jenis  narkotika  dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima semua negara. Karena perbedaan karakteristek jenis narkotika, struktur dan budaya hukum, serta sarana dan prasarana  yang  menunjang.  Oleh  karena  itu  hakim  Mahkamah  Konstitusi  menilai bahwa Indonesia belum siap menerapkan kebijakan yang sama dengan negara yang telah melegalkan pemanfaatan ganja.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2022, Vol. 14 No. 1
3) Dalil Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menurut  Mahkamah Konstitusi  pengelompokkan  tiga  golongan  tersebut  merupakan  yang  hal  penting dilakukan karena efek yang ditimbulakn berbeda, demikian juga akibat hukum yang terjadi jika  ada  penyalahgunaan  pemanfaatan  narkotika  dapat  menimbulkan  bahaya yang  berupa  ancaman jiwa atau  bahaya  mengenai  kehidupan  yang  lebih  luas.  Oleh karenanya,  sangat  relevan  pembagian  jenis  golongan  narkotika  tersebut  tetap dipertahankan. Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi tetap konstitusional dan berlaku. Pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat  (1)  UUD  1945  karena  telah  memberikan  hak  konstitusional  kepada  para Pemohon.
4) Dalil  para  Pemohon  berkaitan  dengan  inkonstitusionalitas  norma  Pasal  8  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  menurut  hakim Mahkamah  Konstitusi  penilaian  konstitusionalitas  keberlakuan  norma  Pasal  a  quo tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  yang  telah  dipertimbangkan sebelumnya  oleh  Mahkamah.  Maka  dari  itu  Mahkamah  berpendapat  pertimbangan hukum  di  dalam  menilai  konstitusionalitas  Penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a dimaksud  menjadi  satu  kesatuan  dan  dipergunakan  dalam  mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah  berpendirian  Penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  adalah  konstitusional  maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) juga harus dinyatakan  konstitusional.  Pasal  tersebut  juga  telah  memberikan  kepastian  hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta  demi  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  demi  kesejahteraan  umat  manusia, sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta telah terpenuhi hak konstitusinalnya pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
5) Fakta-fakta  hukum  yang  diperoleh  dalam  persidangan  menyatakan  belum  terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara  ilmiah  di  Indonesia.  Dengan  belum  adanya  bukti  ihwal  pengkajian  dan penelitian  secara  komprehensif  tersebut,  maka  keinginan  para  Pemohon  sulit
Erik Dwi Prassetyo
dipertimbangkan  dan  dibenarkan  oleh  Mahkamah  untuk  diterima  alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Secara garis besar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor  106/PUU-XVIII/2020  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  pada  persidangan. Pemanfaatan  Narkotika  Golongan  I  menurut  fakta  persidangan  tidak  pernah  ada  bukti ilmiahnya di Indonesia.  Begitupun inkonstitusional pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan  Pasal  8  ayat  (1)  telah  terbantahkan  karena  para  Pemohon  telah  terpenuhi  hak konstitusionalnya yang terdapat pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai Pasal tersebut konstitusional dan tetap berlaku mengikat.

## 3.3 Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
Setelah pengujian pada Penjelasa Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diputus final, maka undang-undang tentang narkotika tersebut masih  tetap  berlaku  dan  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sejak  diucapkan  pada  Sidang Pleno  terbuka  untuk  umum.  Amar  putusan  tersebut  menyatakan  menolak  untuk  seluruhnya permohonan pemohon dan tidak bertentangan terhadap UUD NRI 1945.
Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak hukum bagai masyarakat luas. Seluruh msayarakat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut.  Penggunaan  narkotika  golongan  I  bagi  pelayanan  kesehatan  tetap  dilarang  di Indonesia.  Narkotika  golongan  I  hanya  boleh  dimanfaatkan  sebagai  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Masyarakat umum seperti ibu Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, dan Nafiah Murhayanti yang ingin memanfaatkan narkotika golongan I untuk pengobatan anak mereka pada akhirnya tetap tidak boleh melakukan hal tersebut.
Konsekuensi akibat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi juga mendorong pemerintah  Indonesia  melakuka  kajian  atau  penelitian  mengenai  pemanfaatan  narkotika golongan  I  sebagai  bahan  pengobatan.  Penelitian  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah sendiri  maupun  oleh  pihak  swasta  dengan  pengawasan  ketat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pembuat undang-undang untuk merubah atau membuat undang-undang baru.
Dalam  hal  ini  Mahkamah  Konstitusi  menguji  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final, maka setiap keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu perkara pada tingkat
manapun,  termasuk  kepada  Mahkamah  Agung.  Meskipun  Mahkamah  Agung  memiliki kewenangan yang sama untuk menguji undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi telah memberitahu  kepada  Mahkamah  Agung  atas  adanya  pengujian  undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pengujian yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  diberitahukan  Oleh  Mahkamah  Konstitusi  dan  apabila pengujian  dibawah  undang-undang  tersebut,sedang  dalam  tahapan  pemeriksaan  maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  mengenai  kedudukan  Pemohon  I  sampai  dengan Pemohon  VI  yang  mengajukan  permohonan  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  NRI 1945  yang  merupakan  badan  hukum  privat  dan  individu  warga  negara  Indonesia.  Setelah Mahkamah  Konstitusi  melakukan  pemriksaan,  dinyatakan  yang  berhak  mengajukan permohona  pengujian  undang-undang  ialah  Pemohon  I  sampai  IV,  karena  telah  memenuhi syarat yang telah diatur. Sedangkan Pemohon V dan VI yang merupakan badan hukum privat tidak  diberikan  kedudukan  hukum  untuk  menguji  undang-undang  tersebut  karena  dalam melaksanakan tugas dan perannya tidak cukup bukti adanya hubungan secara langsung dengan keberadaan pasal yang akan diuji.
Secara keseluruhan terdapat banyak sekali pertimbangan hakim hakim dalam memutus Perkara  Nomor  106/PUU-XVIII/2020.  Tetapi  secara  garis  besar  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan putusan tersebut yaitu melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan serta menimbang hasil pemeriksaan atas permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden,  keterangan  Ahli  dan  Saksi  para  Pemohon,  serta  Ahli  Presiden,  bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan  kesimpulan  Presiden.  Dari  pertimbangan  tersebut  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam amar putusannya menyatakan kedudukan legal standing Pemohon V dan VI tidak memenuhi ketentuan dan menyatakan menolak untuk keseluruhan permohonan yang telah dimohonkan Pemohon.
Dampak dari adanya putusan tersebut secara garis besar masih sama dengan sebelum adanya  putusan  pengujian  Undang-Undang  narkotika.  Masyarakat  dilarang  memanfaatkan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan. Pemanfaatan narkotika hanya diperbolehkan dalam  ruang  lingkup  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Perjuangan  ibu  Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, dan Nafiah Murhayanti untuk memanfaatkan narkotika golongan I sebagai pengobatan anaknya tidak berhasil. Minyak ganja yang akan digunakan untuk terapi

## Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

## Erik Dwi Prassetyo
penyembuhan  ketiga  anak  ibu  tersebut  tetap  dilarang  oleh  hukum  positif  Indonesia.  Tetapi dampak lain dari adanya putusan tersebut adalah dorongan kepada pemerintah maupun swasta untuk  melakukan  riset  mengenai  pemanfaatan  narkotika  golongan  I  sebagai  pelayanan kesehatan.  Hal  itu  disambut  baik  oleh  pemerintah  yang  berencana  akan  fokus  pada  riset tersebut.

## 5. REFERENSI
Abel, Marijuana: The First 12,000 Years . Platinum Press. 1980.
Firman,  Ananda . Skripsi, Analisis  Yuridis  Terhadap  Alternatif  Pengobatan  Medis  Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal Pbb Tahun 1961 (Tentang Narkotika) . Aceh: Uin Ar-Raniry, 2021.
Http://Www.Lgn.Or.Id/China-Memegang-Kendali-Lebih-Dari300-Hak-Paten-Ganja-Medis- Industri-Berapa-Banyak-Yang-Indonesia-Pun.
Kenapa Ganja Legal Di Thailand? Ini 3 Alasannya Halaman All - Kompas.Com.
Kini Ganja Medis Legal Di New York (Cnnindonesia.Com).
Latif  Abdul, Fungsi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Upaya  Mewujudkan  Negara  Hukum Demokrasi . Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
Mukthie,  Fadjar  Abdul Hukum  Konstitusi  Dan  Mahkamah  Konstitusi .  Jakarta:  Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri,2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Sejarah Dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mkri.Id),
Sejarah  Terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  |  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (Mkri.Id).
Soekanto, Soejono Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat ,.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Ui Press, 1986.
Tim Lgn, Hikayat Pohon Ganja . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi .
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.