Legal Analysis Of Combating Bullying In Children As An Act Of Violence In The Analysis Of Law Number 35 Of 2014 Amending Law Number 23 Of 2002
Analisis Yuridis Penanggulangan Bullying Pada Anak Sebagai Suatu Tindakan Kekerasan Dalam Analisis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002
Adi Herisasono 1) , M. Suja’i 2) , Didik Prihantoro 3) , Meiko Hendra Setiawan 4)
1) 2) 3) Program Studi Magister Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya
Email: 1) adiherisasono@gmail.com, 2) msujak14@gmail.com, 3) di2k.prihantoro@gmail.com,
4) mhendras7575@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [20 Agustus 2023] Revised [28 September 2023]
Accepted [04 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini menganalisis penanggulangan bullying terhadap anak yang dapat dikategorikan  kedalam  tindak  pidana  dalam  undang  undang  nomor  35  tahun  2014 perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta menganalisis  sistem  pemindanaan  yang  digunakan  dalam  tindakan  pidana bullying terhadap  anak.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yaitu  pendekatan  yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa bentuk bullying terhadap anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana  yaitu  dalam  UndangUndang  Perlindungan  Anak:  pasal  54  dan  pasal  76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Penghinaan pasal 310 ayat (1); Perampasan kemerdekaan pasal 333; Perbuatan tidak  menyenangkan  Pasal  335;  Penganiayaan  pasal  351.  Sistem  pemidanaan  yang digunakan  dalam  tindak  pidana  pelaku bullying dibagi  menjadi.  Jenis  pidana  yang diancamkan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  bully  dalam  bentuk  tindak  pidana  yaitu Pidana Pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, Pidana dengan syara, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the prevention of  bullying against children, which  can  be categorized  as  a criminal  act  under Law Number  35  of  2014  amending Law  Number  23  of  2002  concerning  child  protection,  as  well  as  to  analyze  the punishment system used in criminal acts of bullying against children. This study employs a research approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal  principles,  and  regulations.  The  research  results  indicate  that  forms  of  bullying against  children  categorized  as  criminal  acts  are  found  in  the  Child  Protection  Law: Article  54  and  Article  76C  of  the  Child  Protection  Law,  and  in  the  Criminal  Code: Defamation (Article 310 paragraph 1), Deprivation of Liberty (Article 333), Unpleasant Conduct  (Article  335),  and  Assault  (Article  351).  The  punishment  system  used  for bullying perpetrators is divided into various types of punishment. Criminal punishments for  children  who  are  perpetrators  of  bullying  take  the  form  of  warnings,  religious guidance, non-institutional rehabilitation, community service or supervision, vocational training, institutional rehabilitation, and imprisonment .

## KEYWORDS
Bullying Violence
Law Number 35 of 2014 Amending
Law Number 23 of 2002 This is an open access article under the CC –BY- SA license

## PENDAHULUAN
Sekolah  merupakan  salah  satu  institusi  yang  menjadi  ujung  tembok  keberhasilan  atau kegagalan pencapaian tujuan pendidikan nasional Terciptanya pendidikan semata-mata hanya untuk menciptakan generasi bangsa yang lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat diandalkan dengan baik secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk dapat mewujudkan itu, tentunya banyak  factor  yang  mempengaruhi  kelancaran  pelaksanaan  program  pendidikan  di  sekolah. apalagi  sekolah  sebagai  wadah  yang  menampung  anak  dari  berbagai  latar  belakang  yang berbeda-beda,  hal  ini  memungkinkan  mereka  membawa  berbagai  permasalahan  ke  sekolah sehingga  dapat  menganggu  kegiatan  belajar.  Sekolah  menjadi  lingkungan  bagi  Anak  untuk melakukan  interaksi  sosial  secara  langsung  dengan  teman  sebaya  atau  guru.  Akan  tetapi,
sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang dilakukan oleh siswa dilingkungan sekolahnya. Masalah yang sering terjadi saat ini yakni kekerasan antar sesama atau yang sering kita dengar dengan istilah kekerasan (bullying) .
Akhir-akhir  ini  dalam  dunia  pendidikan  tak  jarang  sering  terjadi  kekerasan  kekerasan (bullying). Fenomena  kekerasan (bullying) di  sekolah  bukanlah  hal  baru.  Namun,  hingga  kini belum  benar-benar  mendapat  perhatian  khusus  dan  ditangani  secara  serius  (Arya,  2018). Kekerasan (bullying) adalah  sebuah  situasi  dimana  terjadinya  penyalah  gunaan kekuatan/kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  seseorang/sekelompok  (Tim  Yayasan  Semai  Jiwa Amini & Nusantara, 2008). Perilaku Kekerasan (bullying) dapat berupa ancaman fisik atau verbal. Kekerasan (bullying) terdiri  dari  perilaku  langsung  seperti  mengejek,  mengancam,  mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak yang  lain.  Selain  itu  kekerasan (bullying) juga  dapat  berupa  perilaku  tidak  langsung,  misalnya dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seseorang yang dianggap berbeda. Bully atau pelaku Kekerasan (bullying) adalah seseorang yang secara langsung melakukan agresi baik fisik, verbal atau psikologis kepada orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan  pada  orang  lain.  Kebanyakan  perilaku  Kekerasan (bullying) berkembang dari  berbagai  faktor  lingkungan  yang  kompleks.  Tidak  ada  faktor  tunggal  menjadi  penyebab munculnya Kekerasan (bullying) . Kekerasan (bullying) adalah perbuatan agresi atau manipulasi yang  disadari  dan  bertujuan oleh  satu  atau  lebih  orang  terhadap satu atau sekelompok  orang lainnya.
Bulying merupakan problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak. Baik itu pelaku, korban, ataupun dia yang menyaksikan tindakan tersebut (Priyatna, 2010). Kekerasan (bullying) adalah  merupakan  pola  berulang  dari  tingkah  laku  agresif  terhadap  orang  lain  yang memiliki status kekuatan yang lebih lemah. Pada sisi yang lain kekerasan (bullying) merupakan pola berulang dari tingkah laku agresif terhadap orang lain yang memiliki status kekuatan yang lebih  lemah.  Penyebab  kekerasan (bullying) mencakup  faktor  personal  dan  situasional  dari kekerasan (bullying) dimana  faktor-faktor  tersebut  meliputi  pola  asuh  ayah  yang  otoriter,  pola asuh ibu yang otoriter, tayangan televisi, kekerasan (bullying) oleh guru dan konformitas pada remaja. Pada tingkatan perguruan tinggi kesejahteraan psikologis, kekerasan (bullying) oleh guru dan  konformitas.  Faktor  penyebab  yang  tidak  muncul  adalah  pola  asuh  yang  permisif  dan kekerasan (bullying) oleh teman sebaya ternyata tidak mendorong terjadinya kekerasan (bullying) pada  siswa.  Hanya  saja,  ketika  dimasukkan  hasil  olahan  tambahan  dari  motivasi  melakukan kekerasan (bullying) ,  tampak  bahwa  balas  dendam  merupakan  faktor  yang  mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan (bullying) .
Perundungan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  Kekerasan (bullying) merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik Kekerasan (bullying) atau perundungan  masih  marak  terjadi  di  sekolah  tingkat  dasar  hingga  tingkat  atas,  bahkan  tidak menutup kemungkinan praktik Kekerasan (bullying) tersebut juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa Kekerasan (bullying) merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan,  pelaku  anak  maupun  dewasa  yang  diberikan  pendidikan  informal  melalui  kedua orangtuanya,  maupun  menempuh  pendidikan  formal  seharusnya  dapat  memikirkan  kembali apakah tindakan melakukan Kekerasan (bullying) dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang  akan  terjadi  terhadap  korban  Kekerasan (bullying) .  Kekerasan (bullying) bisa  dikatakan sebuah kekerasan yang berujung pada tindakan pidana, pelaku kekerasan (bullying) bisa dijerat hukum pidana dan perdata.
Hukuman  kekerasan (bullying) juga  diatur  di  dalam  Pasal  76  UU  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  anak  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 Juta  (Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,
2014). Hukuman bagi pelaku kekerasan (bullying) bisa lebih berat lagi apabila korban yang ia rundung  bunuh  diri.  Dalam  Pasal  345  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  mengatur  bahwa barangsiapa  dengan  sengaja  mendorong  orang  lain  untuk  bunuh  diri,  menolongnya  dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dapat diancam dengan pidana penjara paling  lama  empat  tahun  jika  orang  tersebut  bunuh  diri.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa apabila dalam peristiwa kekerasan (bullying) mengandung hasutan atau anjuran untuk bunuh diri hingga korban bunuh diri, maka pelaku dapat dikenai dengan Pasal 345 KUHP  (Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana, 2021).  Tak  hanya gugatan secara  pidana, seorang  pelaku kekerasan (bullying) juga dapat dikenai dengan pengaturan hukum perdata. Ini karena di dalam Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  korban  juga  memiliki  aspek  perdata sebagai hak untuk menuntut ganti rugi secara metril atau immateril terhadap pelaku. Gugatan secara perdata ini tercantum pada Pasal 71D Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 yang secara umum memberikan kesempatan kepada korban untuk mengajukan  gugatan  perdata  untuk  menunut  ganti  rugi  kepada  pelaku  kekerasan  atas  dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2014,  Yang  Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).
Oleh sebab itu dampak dari terjadinya kekerasan atau kekerasan (bullying) yang sangat mengkhawatirkan  adalah  dapat  menyebabkan  seseorang  memiliki  keinginan  untuk  bunuh  diri, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kekerasan (bullying) memiliki  dampak  yang  cukup  “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan (bullying) secara berulang-ulang ataupun menjadi korban kekerasan (bullying) fisik. kekerasan (bullying) fisik ini biasanya dapat dikenali dengan  adanya  tanda  bekas  kekerasan  seperti  luka  lebam.  Selain  kekerasan (bullying) Fisik, terdapat  juga  kekerasan (bullying) verbal,  jenis  kekerasan (bullying) ini  lebih  sulit  diidentifikasi karena  memang  tidak  ada  tanda-tanda  yang  dapat  dilihat  kasat  mata  untuk  mengidentifikasi kekerasan (bullying) verbal, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti kekerasan (bullying) ini tidak berbahaya bagi korban, jenis kekerasan (bullying) verbal ini justru menyerang secara  psikis,  yang  apabila  dibiarkan  tidak  ada  penanganan  secara  khusus  juga  dapat menyebabkan seseorang  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  bunuh  diri,  Seperti  yang  dilansir oleh TribunJabar.Id yang memberit akan bahwa “Delapan dari sepuluh warga Indonesia, terutama kalangan  anak,  sudah  terkena  dampak  perundungan  atau  Kekerasan (bullying) ,  baik  dalam kehidupan  nyata  maupun  media  sosial  di  internet.  Pemberantasan  kekerasan (bullying) di lingkungan  pendidikan  pun  masih  menjadi  pekerjaan  berat  bagi  semua  pihak  di  Indonesia. Kekerasan (bullying) yang  sudah  dialami  kebanyakan  orang  ini  berdampak  serius  terhadap kejiwaan bahkan sampai terhadap fisik korban, maupun pelakunya. Kekerasan (bullying) wajib di hentikan  didunia  pendidikan  karena  bisa  berdampak  kematian,  tutur  Jasra  Putra  selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Beberapa  individu  melakukan  Tindakan  Kekerasan (bullying) dikarenakan  beberapa faktor. Salah satu alasan kuat yang melatarbelakangi seseorang melakukan Tindakan Kekerasan (bullying) adalah aksi balas dendam. Seseorang terpicu untuk melakukan Kekerasan (bullying) karena ada rasa ingin membalas dendam kepada pihak terkait. Seseorang yang pernah disakiti atau ditindas biasanya menyimpan rasa balas dendam dan ingin menyalurkannya kepada orang lain,  sehingga  orang  lain  merasakan  hal  yang  sama.  Jika  hal  ini  tidak  segera  ditangani,  akan menjadi  lingkaran  setan  atau  terjadi  secara  berulang-ulang  terhadap  satu  individu  dengan individu lain. Ini juga menjadi salah satu faktor yang kuat mengapa Kekerasan (bullying) terus mengakar, yaitu kurangnya kesadaran orang tua dalam memperhatikan dan mendidik anaknya. Seringkali orang tua kurang peka dalam memperhatikan masalah anaknya. Penyebab hal ini bisa jadi karena kurangnya kedekatan anak dengan orang tuanya. Tidak jarang juga orang tua kurang memberikan  edukasi  kepada  anaknya  tentang  pentingnya  menangani  kasus  Kekerasan (bullying) . Padahal hal ini sangat penting untuk mengembangkan karakter seorang anak untuk menghadapi masalah.
Lingkungan  yang  marak  terjadi  Tindakan  Kekerasan (bullying) adalah  lingkungan Pendidikan.  Pendidikan  seharusnya  menjadi  tempat  anak-anak  mendapatkan  ilmu  dan mengembangkan karakter mereka dengan baik, tetapi dirusak oleh pelaku Kekerasan (bullying) . Inti  masalahnya  adalah  sekolah  sangat  kurang  memperhatikan  masalah  murid-muridnya,
terutama  masalah  Kekerasan (bullying) .  Sekolah  seringkali  menganggap  remeh  masalah Kekerasan (bullying) ini.  Hal  ini  berdampak  pada  karakter  anak-anak.  Mereka  jadi  tidak  bisa mengembangkan diri akibat dari pengaruh Kekerasan (bullying) , bahkan mereka juga bisa ikut melakukan  Tindakan  Kekerasan (bullying) .  Jika  masalah  ini  terus  berlanjut,  suatu  instansi sekolah bisa dikatakan gagal dalam mengembangkan karakter generasi muda.
Kekerasan (bullying) dapat  memiliki  efek  serius  dan  berjangka  panjang  pada kesejahteraan mental dan emosional korbannya. Hal tersebut dapat menimbulkan trauma, yaitu luka  psikologis  yang  terjadi  akibat  mengalami  peristiwa  yang  sangat  menegangkan  atau mengganggu.  Efek  trauma  dapat  bervariasi  dari  orang  ke  orang,  tetapi  gejala  yang  umum termasuk perasaan takut, cemas, dan depresi. Korban Kekerasan (bullying) bisa saja mengalami trauma  akibat  dari  ketakutan  yang  berkelanjutan  yang  mereka  alami  akibat  dari  Kekerasan (bullying) .  Mereka  mungkin  menjadi  malu,  menyalahkan  diri  sendiri,  merasa  rendah  diri,  dan kesulitan mempercayai orang lain atau susah membangun relasi. Efek trauma yang dialami oleh korban Kekerasan (bullying) menyebabkan mereka tidak ingin membuka suara terkait apa yang mereka alami. Mereka menjadi takut menceritakan apa yang terjadi pada masyarakat karena efek trauma  atau  diancam oleh pelaku untuk tidak  menceritakan  apa yang  terjadi.  Oleh  karena  itu, Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah Kekerasan (bullying) ini adalah menyelamatkan sang korban dengan menyediakan tempat .
Masyarakat  perlu  menjauhkan  korban  dari  pelaku  agar  korban  merasa  aman.  Dengan menyediakan tempat yang aman, korban akan lebih merasa tenang, dapat menghilang trauma, dan lebih leluasa menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Dengan begini, masyarakat akan mempunyai  kesadaran  betapa  pentingnya  menyelesaikan  kasus  Kekerasan (bullying) dan bahayanya  dampak  dari  Kekerasan (bullying) .  Mengingat  bahaya  dan  dampak  dari  Tindakan Kekerasan (bullying) , tentu ini sangat berakibat fatal bagi semua orang, terutama bagi generasi muda. Sudah sepatutnya masyarakat turut ikut serta dalam menyelesaikan masalah ini, bukan hanya  diam  saja.  Masyarakat  harus  lebih  sadar  akan  masalah  ini  dan  jangan  menganggap remeh.  Masyarakat  juga  harus  dituntut  untuk  peduli  dan  peka  terhadap  keadaan  sekitar.  Jika dibiarkan saja, Kekerasan (bullying) akan terus mengakar dalam kehidupan masyarakat dan tidak akan pernah selesai dengan sendirinya.
Seperti dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004, p. 23). Dalam UU HAM nomor 39 tahun 1999 telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung  jawab  orang  tua,  keliarga,  masyarakat,  demikian  juga  kewajiban  pemerintah  dan negara  untuk  memberikan  perlindungan  pada  anak,  namun  masih  tetap  diperlukan  peraturan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut (Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999).
Negara  menjamin  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi  manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan sifat  khusus yang  menjamin  kelangsungan  eksistensi bangsa  dan  negara  pada  masa  depan.  Pemikiran  yang  untuk  selanjutnya  biasa  diwujudkan adalah  membuka  jalan  bagi  kemungkinan  pengembangan  dan  meningkatkan  ikut  sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan  ketentuan-ketentuan  formal  (hukum  positif)  maupun  ketentuan  yang  sifatnya  non formal  sebagai  perwujudan  dari  hukum  adat  dan  hukum  agama.  Panti  asuhan  harus  mampu berperan dalam mempersiapkan anak secara fisik dn mental untuk kembali kemasyarakat, oleh karena  itu  panti  asuhan  seharusnya  mendapat  perhatian  yang  wajar,  cukup  memiliki  tenaga- tenaga  ahli  (professional),  pekerja  sosial  yang  berdedikasi  dan  fasilitas-fasilitas  keterampilan, sehingga diharapkan adanya suatu sistem antara lembaga-lembaga pengentasan pendahuluan dan lembaga-lembaga pengentasan yang sesungguhnya.
Paparan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  perilaku  kekerasan (bullying) sering  terjadi  di sekolah dan cenderung berdampak pada psikologis pada korban kekerasan (bullying) . Dampak dari perilaku kekerasan (bullying) tersebut dapat mempengaruhi perkembangan korban. Dampak
lain  korban  kekerasan (bullying) dapat  menjadi  pelaku  bagi  orang  lain,  korban  kekerasan (bullying) dapat dipidanakana sesuai aturan yang ada. Kesimpulan dari paparan di atas peneliti menyimpulkan  bahwa  dampak  perilaku  kekerasan (bullying) di  sekolah  berdampak  negative terhadap  korban  kekerasan (bullying) .  Dari  beberapa  dampak  kekerasan (bullying) dapat menghambat  perkembangan  psikologis  pada  remaja  contohnya  siswa  menarik  diri  untuk berinteraksi dengan orang sekitar, merasa takut pada siapapun tanpa terkecuali, munculnya rasa minder, trauma, berkurangnya rasa percaya diri, dan lain sebagainya .

## LANDASAN TEORI

## Perlindungan anak
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan pengadilan  (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga,  2004).  Perlindungan  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2006, p. 13).

## Kekerasan(bullying)
Kekerasan (bullying) berasal  dari  kata  bully,  yang  dalam  bahasa  inggris  yang berarti mengganggu  dengan  perasaan  sadar  dan  juga  menggertak  orang  yang  lebih  lemah.  Menurut Fitria  Chakrawati  Kekerasan (bullying) berasal  dari  kata “bully” yang  artinya  penggertak  atau otang  yang  mengganggu  orang  lain  yang  lemah.  Kekerasan (bullying) secara  umum  juga diartikan  sebagai  penindasan,  pengucilan,  pemalakan,  dan  sebagainya.  Kesimpulannya kekerasan (bullying) adalah tindakan, sedangkan bully adalah pelakunya (Chakrawati, 2015). Kata kekerasan (bullying) sulit  dicari  pada  kata  yang  sesuai  dalam  bahasa  Indonesia. Beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli, kekerasan (bullying) dapat  diartikan sebagai suatu tindakan menyakiti orang lain yang dilakukan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah secara berulang ulang sehingga korban merasa tertekan. Berikut ini adalah peran dalam kegiatan kekerasan:
1)  Bully  yaitu  siswa  yang  dikategorikan  sebagai  pemimpin,  berinisiatif  dan  aktif  terlibat  dalam perilaku kekerasan (bullying) .
2)  Asisten  bully,  juga  terlibat  aktif  dalam  perilaku  kekerasan (bullying) ,  namun  ia  cenderung begantung atau mengikuti perintah bully.
3)  Rinfocer  adalah  mereka  yang  ada  ketika  kejadian  kekerasan (bullying) terjadi,  ikut menyaksikan,  mentertawakan  korban,  memprofokasi  bully,  mengajak   siswa  lain  untuk menonton dan sebagainya.
4)  Defender  adalah  orang-orang  yang  berusaha  membela  dan  membantu  korban,  sering  kali akhirnya mereka menjadi korban juga.
5)  Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli
Maka  dari  semua  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kekerasan (bullying) adalah kegiatan penyiksaan pada suatu individu yang dilakukan secara berulang-ulang secara disengaja oleh individu atau kelompok lain yang merasa lebih berkuasa agar korban merasa tertekan.

## Kekerasan
Secara  etimologis,  kekerasan  merupakan  terjemahan  dari  kata  violence  yang  artinya kekuasaan atau berkuasa. kata violence, berasal dari bahasa Latin yaitu violentia yang berarti
force (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (violence) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang  terlibat  konflik  yang  bisa  melukai  lawan  konflik  untuk  memenangkan  konflik.  Definisi kekerasan menurut para ahli adalah sebagai berikut :
a. Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia.
b. Stuart  dan  Sundeen,  perilaku  kekerasan  atau  tindak  kekerasan  merupakan  ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya konrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakuakan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
c. Kaplan  dan  Sundeen,  perilaku  kekerasan  adalah  suatu  keadaan  di  mana  seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain,maupun lingkungan.
d. J.J. Rousseau, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.
e. Colombijn, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.
f. Black, kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.
g. James B. Rule, kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisikondisitindakan massa.
h. Soerjono  Soekanto,  kekerasan  (violence)  adalah  penggunaan  kekuatan  fisik  secara  paksa terhadap  orang  atau  benda.  Adapun  kekerasan  sosial  adalah  kekerasan  yang  dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.
i. Abdul  Munir  Mulkan,  kekerasan  adalah  tindakan  fisik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari dari orang lain tersebut

## Pengertian Anak
Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”  (R.A. Koesnoen, 1964). Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguhsungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling  rentan  dan  lemah,  ironisnya  anak-anak  justru  seringkali  tempatkan  dalam  posisi  yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  beberapa  pengertian  tentang  anak  menurut  peraturan perundang-  undangan,  begitu  juga  menurut  para  pakar  ahli.  Namun  di  antara  beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan (Prinst, 2000) dapat dilihat sebagai berikut
Pengertian  anak  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004, p. 23). Dalam Pasal 330 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka  ia  tetap  dianggap  sebagai  orang  yang  telah  dewasa  bukan  anak-anak  (Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, n.d.). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-undang  No  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  Yang  disebut  anak  adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021).  Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana  (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012, p. 11). Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  bahwa "Anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di bawah  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam
kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya" (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  Ketentuan  Pokok  Hak  Asasi  Manusia,  1999).  Pasal  1  angka  4  bahwa “Anak  adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “ (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, 2008).
Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “ . Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang  berlaku  bagi  anak  tersebut  ditentukan  bahwa  usia  dewasa  dicapai  lebih  awal  (Undang- Undang Nomr 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, n.d.). Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5  bahwa “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)  tahun  dan  belum  menikah,  terrnasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal tersebut adalah demi kepentingannya.” (Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999) . Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak- hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain menurut Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28B  ayat  2  bahwa “  Setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atasperlindungan dari kekerasan dan dikriminasi.” Pasal 34  ayat  2  bahwa “  Fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara  “ .  (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, 1945).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  4 bahwa “ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi”. Pasal  5    bahwa “  Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” . Pasal 6 bahwa “ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua” . Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyatakan 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, 2) Dalam hal karena suatu  sebab  orang  tuanya  tidak  dapat  menjamin  tumbuh  kembang  anak,  atau  anak  dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku . Pasal  8 “  Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus  bagi  anak  yang  menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh  pendidikan  luar  biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 10 “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan  informasi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi  pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan”. Pasal 11 “ Setiap anak berhak untuk beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang,  bergaul  dengan  anak  yang  sebaya,  bermain, berekreasi,  dan  berkreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya  demi pengembangan  diri.” (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, 2002).
Batasan  umur  anak  tergolong  sangat  penting  dalam  perkara  pidana  anak,  karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang  dikatakan  anak  atau  dewasa  dilihat  dari  umur  dan  aktifitas  atau  kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada undang undang nomor 23 tahun 2002  pasal 1, anak  diartikan sebagai  setiap  orang dibawah usia 18  tahun,  kecuali  berdasarkan hukum yang berlaku  terhadap  anak,  kedewasaan  telah  diperoleh  sebelumnya.  Sedangkan  membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :
1.  Menurut Bisma Siregar,  dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan
pada  usia  itulah  si  anak  bukan  lagi  termasuk  atau  tergolong  anak  tetapi  sudah  dewasa. (Siregar & Siagian, 2021).
2.  Menurut  Soemitro  "selama  di  tubuhnya  masih  berjalan  proses  pertumbuhan  dan perkembangan,  anak  itu  masih  menjadi  anak  dan  baru  menjadi  dewasa  bila  proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki (Soemitro, 1990).
3.  Sedangkan  Hilman  Hadikusuma  merumuskannya  dengan  "Menarik  batas  antara  sudah dewasa  dengan  belum  dewasa,  tidak  perlu  di  permasalahkan  karena  pada  kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin (Hadikusuma, 1990).
Dari  beberapa  pengertian  dan  batasan  umur  anak  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang cukup bervariasi  tersebut,  kiranya  menjadi  perlu  untuk  menentukan dan  menyepakati  batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag  tentang  Perlindungan  Anak  sendiri  ditetapkan  bahwa  anak  adalah  seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

## Undang  undang  nomor  35  tahun  2014  perubahan  atas  undang  undang  nomor  23  tahun 2002
Tindakan bullying ini  termasuk  dalam  bentuk  kekerasan  terhadap  anak  dimana  didalam pasal 1 angka 15a undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  dijelaskan  bahwa,  kekerasan  adalah  setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, fisikis,  seksual,  dan  atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  2014).  Pemberlakuan  undang  undang  perlindungan  anak tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang di gunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan  antar  kegiatan  dengan  sesame  manusia  lainnya  dalam  pergaulan  hidup  bermasyarakat. KPAI  mencatat  dalam  kurun  waktu  9  tahun,  dari  2011  sampai  2019,  ada  37.381  pengaduan kekerasan  terhadap  anak.  Untuk bullying di  pendidikan  maupun  sosial  media,  angkanya mencapai 2.473 laporan dan trendnya terus meningkat. KPAI bidang sipil dan partisipasi anak juga mengatakan kejadian siswa yang jarinya di amputasi, hingga siswa yang di tending sampai meninggal,  menjadi  gambaran  ekstrim  dan  fatal  dari  intimidasi bullying fisik  dan  fisikis  yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya.
Dengan  demikian,  kejahatan(kekerasan)  merupakan  masalah  kemanusia  dan  juga merupakan  masalah  sosial.  Maka  dalam  pembahasan  ini  akan  diuraikan  pasal  pasal  dalam perlindungan anak yang berkaitan dengan apa yang di sebut dengan “bully” tersebut dan atau bentuk  bully  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  dalam  undang  undang perlindungan anak. Pasal 54 undang undang perlindungan anak ini dapat dijadikan pasal bully dalam pemidanaannya, karena pasal ini memuat larangan untuk dilakukannya tindak kekerasan baik fisik maupun fisikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya (bully). Yang dimana sudah jelas  tujuan  dilakukan  bully  adalah  untuk  menyakiti  orang  lain.  Kekerasan  terhadap  anak disekolah dirumuskan dalam pasal 54 bahwa
1.  Anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2.  Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.
Kekerasan  sendiri  dirumuskan  dalam  pasal  76C  Setiap  Orang  dilarang  menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap
Anak. Berdasarkan rumus pasal 76C maka unsur unsurnya adalah : setiap orang, berarti siapa saja,  yaitu  orang  sebagai  subyek  hukum:  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan, kekerasan adalah segala perlakuan yang menimbulkan rasa  sakit  baik  rasa  sakit  ringan  maupun  berat,  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  kekerasan adalah  setiap  perbuatan  yang  mempergunakan  kekuatan  fisik.  Penggunaan  kekerasan  terjadi dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan  akibat  rasa  takut  atau  cemas  pada  seorang  anak.  objeknya  adalah  anak  yaitu seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandunagan.  Pasal  76C  merupakan  pasal  yang  berisikan  larangan  untuk  dilakukannya kekerasan atau menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan  terhadap  anak.  Karena  bully  merupakan  kekerasan  maka  pasal  ini  dijadikan pedoman/acuan dalam pemidanaan kasus bully. Bentuk pembulian yang termasuk tindak pidana dalam pasal 76C ini adalah kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik dilingkungan sekolah maupun  diluar  lingkungan  sekolah.  Misalnya  pemalakan  dengan  kekerasan,  penindasan  anak yang  lemah  oleh  anak  yang  lebih  berkuasa  dengan  kekerasan,  dan  sebagainya.  Dalam  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan pidana yang dirumuskan sebagai perilaku bully termuat dalam tindak pidana penghinaan, perampasan kemerdekaan dan perbuatan tidak menyenangkan,  yang  akan  diuraikan  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  2021)  sebagai berikut:
1. Penghinaan Penghinaan tersebut disebut sebagai perilaku bully karena “menuduh” itu sendiri sudah termasuk kedalam perilaku agresif dan negatif yang membuat korban merasa tersakiti secara mental akibat rasa malu. Bullying sebagai penghinaan hanya terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: 3 (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal  itu  diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2.  Perampasan  kemerdekaan  Pasal  333  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  perilaku  bully  yang termasuk  tindak  pidana  karena  pasal  perampasan  kemerdekaan  ini  merupakan  suatu perbuatan yang menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental yang diakibatkan oleh pengurungan, penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan seseorang.
3.  Perbuatan tidak Menyenangkan Perbuatan tidak menyenagkan dapat dikategorikan sebagai Bullying yang  termasuk  tindak  pidana  karena  merupakan  suatu  perilku  yang  tidak menyenangkan  karena  mengganggu,  mengusik  terus-menerus  dan  menyusahkan  serta dilakukan secara sengaja dan berulang. Perbuatan tidak menyenangkan sebagai bully diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP Penganiayaan Penganiayaan dalam pasal 351 menjelaskan bully  dalam  bentuk  menganiaya  yang  menyebabkan  orang  lain  merasa  tersakiti  baik  fisik maupun  psikisnya.  Bentuk  tindakan  bully  dalam  pasal  351  ini  yaitu  mengeroyoki beramairamai, memukul, menampar, menjambak. Contohnya seorang anak yang lebih lemah dijadikan bahan candaan oleh temantemannya yang lain dengan cara dipukul, dijambak dan lainnya.
Sistem Pemidanaan yang Digunakan dalam Tindak Pidana Bullying terhadap Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana termasuk perilaku bully dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP tersebut, namun membuat sanksi tersendiri yang lebih khusus. Jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 71  (Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  2012) adalah sebagai berikut: Pasal 71 menyatakan sebagai berikut:
(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas
a.  Pidana peringatan;
b.  Pidana  dengan  syarat;  Pembinaan  di  luar  lembaga;  Pelayanan  masyarakat;  atau Pengawasan.
c.  Pelatihan kerja;
d.  Pembinaan dalam lembaga; dan
e.  Penjara
(2) Pidana  tambahan  terdiri  atas:  Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila  dalam  hukum  materil  diancam  pidana  kumulatif  berupa penjara  dan  denda,  pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
(4) Pidana yang dujatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  dan  tata  cara  pelaksanaan  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Terkait  dengan  pedoman  pemidanaan  terhadap  pelaku  termasuk  orang  dewasa  yang melakukan bully dalam bentuk tindak pidana, maka aturan yang dapat di jadikan pedoman yaitu ketentuan yang terdapat pada:  Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam bentuk bullying . Pasal 76C yang berbunyi yaitu13: “setiap orang dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:
(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2)  Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  luka  berat,  maka  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)  Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  mati,  maka  perlu  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4)  Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat  (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyaan tersebut Orang Tuanya.
Pasal  80  ini  mengancam  dengan  pidana  setiap  orang  yang  melanggar  pasal  76C  yang termasuk kekerasan dalam bentuk bullying terhadap anak, yaitu:
(1)  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah;
(2)  Jika  menyebabkan  luka berat  maka dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah;
(3)  Jika menyebabkan mati maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah;
(4)  dan pidana ditanbah sepertiga apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri; Berdasarkan  pada  peraturann  tersebut  diatas,  maka  ancaman  pidana  untuk  anak  yang melakukan  tindak  pidana  kekerasan bullying diambilkan  dari  ancaman  pidana  yang  terdapat dalam  Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  yaitu  setiap  ancaman  pidana  penjara dikurangi  ½  (satu  perdua),  sehingga  ancaman  pidana  penjaranya  menjadi  setengah  dari ancaman pada umumnya. Misalnya pada pasal 80 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi ½ (satu perdua) menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun  ancaman  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam bentuk bullying adalah  pidana  penjara  ½  (setengah)  dari  pidana  aslinya,  namun harus diingat bahwa pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir yang harus dijatuhkan oleh hakim, apabila jenis pidana lain atau tindakan tidak mungkin dijatuhkan oleh hakim.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan
perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Berkaitan dengan pengembalian barang bukti oleh pihak kejaksaan yang mana tidak seluruh masyarakat memahami  bagaimana  proses  pengembalian  barang  bukti  tindak  pidana,  maka  penulis memfokuskan  dengan  sifat  penelitian  normatif,  yang  mana  akan  ditunjang  dengan  penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ),  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( canseptual approach ).  Fokus  Penelitian  ini  untuk  melakukan  pengkajin  dan  analisis  terhadap  landasan yuridis penanggulangan bullying pada anak sebagai tindakan kekerasan dalam analisis undang undang  dengan pendekatan kasus, pendekatan anak dan  pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini adalah yuridis normatif ( normative legel research ) dan dalam rangka melengkapi kajiannya  maka  diperlukan  bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN
Penanggulangan Bully Terhadap Anak Yang Dapat Dikategorikan Kedalam Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya kekerasan bullying ada banyak usaha-usaha  penanggulangan  yang  dapat  dilakukan.  Baik  upaya  preventif  maupun  upaya represif,  baik  upaya  yang  dilakukan  melalui  jalur  pidana  maupun  melalui  jalur  lainnya.  Upaya perlindungan  hukum  kepada  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  dikoordinasikan  dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder  dalam  penghapusan  kekerasan  kepada  anak.  Pencegahan  kekerasan  dapat  ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat,  memberdayakan  anak  sebagai  subyek  dari  hak-haknya  dalam  menentang kekerasan,  serta  menyediakan  akses  pelayanan  dasar  bagi  anak  di  bidang  pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan  pemidanaan  yaitu  penyelesaian  konflik.  Dengan  penyelesaian  konflik  yang  ditimbulkan oleh  adanya  tindak  pidana  akan  memulihkan  keseimbangan  dan  mendatang-kan  rasa  damai dalam  masyarakat. 1 Dalam  menanggulangi bullying tidak  bisa  lepas  dari  konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.
Terhadap  pelaku bullying dapat  dikenakan  sanksi  pidana  berupa  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Dalam Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:
(1) Anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
(2) Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.
Selain  perlindungan  hukum  pidana,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  juga  memiliki perlindungan hukum perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan ( bullying ) untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:
Pasal  71D  ayat  (1)  UU  Nomor  35 Tahun  2014:  “Setiap  Anak  yang  menjadi  korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan  huruf  j  berhak  mengajukan  ke  pengadilan  berupa  hak  atas  restitusi  yang  menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”
1 Abu Huraerah, 2012. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendekia
Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014: Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
Pihak  korban  dapat  mengajukan  gugatan  perdata  untuk  menuntut  ganti  rugi  kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) menggunakan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, bahwa Tiap perbuatan yang melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut. 2 Di Indonesia sendiri masih marak adanya kasus bullying yang terjadi, banyak korban yang di bullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu haknya juga dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
a.  Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
b.  Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c.  Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasaldari Keluarga tidak mampu.
d.  Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Namun  kenyataannya  masih  banyak  ditemukan  masalah-masalah  dalam  penegakan hukum terhadap perindungan anak dari bulliying diantaranya :
1.   Masih krang cepat dalam pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2.  Tidak adanya pendampngan psikososial.
3.  Kurangnya bantuan sosial bagi anak yang beasal dari keluarga tidak mampu.
4.  Tidak ada pemberian pendampingan terhadap anak korban bulliying.
Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 6, mengatur bahwa 3 “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh  LPSK  atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  ini”.    Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai suatu institusi yang diharapkan dapat mengapresiasi perlindungan  hukum  terhadap  korban  serta  membantu  pemulihan  terhadap  korban  kejahatan hingga  saat  ini  belum  menjangkau  ke  seluruh  wilayah  di  Indonesia,  akibatnya  perlindungan hukum terhadap korban kejahatan bullying masih sebatas penyelesaian kasus secara damai di tingkat Kepolisian, sedangkan pemulihan/rehabilitasi psikis korban belum tertangani dengan baik. Perlindungan  korban bullying pada  dalam  ranah  hukum  di  Indonesia  dinilai  memang  masih kurang. Berbeda dengan perundungan secara fisik dan verbal, penindasan relasional sukar untuk dibuktikan di pengadilan karena sifatnya berupa pengucilan dari pergaulan. Oleh karena itu dalam konteks kasus bullying , dua bentuk penindasan fisik dan verbal lebih tepat dipakai dibanding yang relasional. Hal ini dikarenakan pembuktian penindasan fisik bisa dilihat dari luka fisik, sementara kekerasan  verbal  bisa  terlihat  dari  trauma  dan  rasa  takut.  Sedangkan  untuk  yang  bersifat relasional susah untuk dibuktikan.
Di  samping  itu  khususnya  dalam  penanganan  trauma  psikologis  korban,  diperlukan sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  psikologi  yang  dapat  membantu  penyembuhan trauma korban, misalnya tersedianya guru di setiap sekolah yang menangani masalah anak, yaitu Guru BK (bimbingan konseling) selama ini tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan sebagai  psikolog.  Manusia  dilahirkan  ke  muka  bumi  dengan  membawa  hak-hak  dasar  yang diberikan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  atau  lazim  disebut  dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Hak  Asasi Manusia diberikan kepada tiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit. asal- usul, golongan, dan perbedaanperbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat  seumur  hidup.  Demikian  pentingnya hak  asasi  manusia  bagi setiap  individu  sehingga eksistensinya  harus  senantiasa  diakui,  dihargai,  dan  dilindungi,  diantaranya  melalui  produk
2 Muhammad, Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas) Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Cilacap, Cilacap, 2009
3 Undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
perundangundangan.  Adanya  pengakuan  terhadap  hakhak  tersebut  dari  kemungkinan munculnya  tindakan-tindakan  yang  dapat  merugikan  manusia  itu  sendiri,  baik  dilakukan  oleh manusia lainnya maupun oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.
Pada  dasarnya  seluruh  masyarakat  baik  orang  tua,  keluarga,  lingkungan  sekolah, lingkungan  bermain,  Pemerintah  Daerah  dan  Negara  bertanggung  jawab  dalam  memberikan perlindungan  dan  menjamin  terpenuhinya  hak  asasi  Anak  sesuai  dengan  tugas  dan tanggungjawabnya. Sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Perlindungan Anak maka upaya dan peran masing-masing pihak dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Peran Orang Tua dan Keluarga, kewajibannya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi  anak,  menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya,memberikan  pendidikan  karakter  dan  penanaman  nilai  agama  pada  anak. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga. Pasal 26 dalam Undang-Undang Perlindungan anak, dimana Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.  mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b.  menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c.  mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d.  memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan  melindungi  Anak,  kewajiban  tersebut  dapat  beralih kepada  Keluarga,  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2.  Masyarakat, kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan  Perlindungan  Anak.  Pasal  72  UU  35/2014  menambahkan  peran  serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak.
Peran  masyarakat,  baik  perseorangan,  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dilakukan dengan cara: 1.   memberikan  informasi  melalui  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  Hak  Anak  dan  peraturan perundang-undangan tentang Anak;
2.  memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
3.  melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
4.  melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
5.  menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta  menciptakan  suasana  kondusif  untuk  tumbuh kembang Anak;
6.  berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
7.  memberikan  ruang  kepada  Anak  untuk  dapat  berpartisipasi  dan  menyampaikan  pendapat. Dalam  lingkup  pendidikan,  pihak  pendidikan  wajb  memberikan  perlindungan  bagi  korban bullying .
Hal  tersebut  tercantum  dalam  Permendikbud  Nomor  82  Tahun  2015.  Peraturan  ini mengamanatkan beberapa hal kepada sekolah.
1.  Membangun  lingkungan  yang  aman,  nyaman,  dan  menyenangkan,  serta  jauh  dari  tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan.
2.  pihak sekolah wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik di sekolah maupun di luar.
3.  sekolah  wajib  segera  melaporkan  kepada  orangtua  atau  wali,  termasuk  mencari  informasi awal, apabila ada dugaan terjadinya kekerasan.
4.  sekolah  wajib  menyusun  dan  menerapkan  Prosedur  Operasi  Standar  (POS)  pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan kementerian.
5.  sekolah harus melakukan sosialisasi POS tersebut ke semua pemangku kepentingan.
6.  sekolah menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan.
7.  sekolah  wajib  membentuk  tim  pencegahan  tindak  kekerasan  dengan  keputusan  kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua.
8.  sekolah wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di tempat yang mudah diakses.
Adapun  langkah  awal  yang  dapat  dilakukan  untuk  membantu  implementasi  dari perlindungan korban bullying terhadap anak adalah 1.  Cermati gejala-gejala perubahan anak, dan segeralah lakukan pendekatan padanya
2.  Tenanglah dalam bertindak, sambil meyakinkan anak bahwa ia telah mendapat perlindungan dari perilaku bullying mendatang
3.  Laporkan kepada guru/ pihak sekolah untuk segera dilakukan penyelidikan
4.  Meminta konselor (guru BK) sekolah melakukan penyelidikan tentang apa yang telah terjadi 5.  Meminta pihak sekolah untuk memberikan info tentang apa yang sebenarnya telah terjadi
6.  Mengajarkan anak cara-cara menghadapi bullying
Peran Psikolog, dalam hal ini seorang psikolog memiliki keahlian memahami psikologi korban  yang  dapat  membantu  pemulihan  trauma  bagi  korban-korban  kejahatan.  Peran  media massa  dilakukan  melalui:  penyebarluasan  informasi  dan  materi  edukasi  yang  bermanfaat  dari aspek  sosial,  budaya,  pendidikan,  agama,  dan  kesehatan  Anak  dengan  memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif  Anak;  produk  yang  ditujukan  untuk  Anak  harus  aman  bagi  Anak;  berkontribusi dalam  pemenuhan  Hak  Anak  melalui  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Peran Negara/Pemerintah.  Negara  dan  Pemerintah  serta  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak, berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  memberikan  dukungan  sarana,  prasarana,  dan ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak,  menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Perlindungan hukum korban bullying di kalangan anak di Indonesia ini masih mengalami beberapa kendala kendala. Adapun faktor belum terimplementasi dengan baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain:
a.  Faktor Penegak Hukum
Faktor  penegak  hukum  merupakan  salah  satu  faktor  tidak  berjalannya  Pasal  54  Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena masih banyak penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam kekerasan fisik dan non fisik bulliying terhadap anak, salah satunya Dilansir dari berita detik news salah satu kasus pembullyan terdapat di Kota Purworejo. Dimana dalam sidang putusan kasus perundungan seorang siswi SMP di Purworejo digelar Rabu, 24 Jun 2020 tersebut dilakukan secara online. Ketiga terdakwa tidak ditahan dan hanya dihukum menjadi pelayan masyarakat selama 120 jam. Dalam sidang, ketiga terdakwa yang masih di bawah umur yakni TP (16), DF (15), dan UH (15) didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 76 c juncto pasal 80 ayat 1 UU nomor 17 tahun  2016  tentang  penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  UU  nomor  1  tahun  2016 tentang perubahan ke satu atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa dengan hukuman 120 jam kerja sosial 24Sri Lestari, Yusmansyah, Shinta Mayasari, Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku Bullying Forms and Factors Causing Bullying Behavior, Universitas Lampung,2018 sebagai pelayan masyarakat. Ketiganya akan menjadi pelayan masyarakat di Balai Desa Tamansari, Kecamatan Butuh, Purworejo .  Atas putusan tersebut, orang tua korban mengaku sangat kecewa. Karena penjatuhan sanksi tidak sebanding dengan dampak bullying terhadap anaknya. Peran negara terkait dengan penanganan bullying juga telah digalakkan di berbagai negara. Di  Norwegia,  menteri  pendidikan  setempat  memulai  kampanye  nasional  melawan bullying pada  tahun  1983.  Bersamaan  dengan  kampanye  ini,  dilakukan  penelitian  besar  secara longitudional yang melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa
terdapat  penurunan  angka  kejadian bullying sebesar  50%  setclah  2  tahun  pertama dilaksanakannya  program  kampanye.  Pada  tahun  2000,  menteri  pendidikan  juga mengembangkan  jaringan  nasional  bagi  para  professional  terkait  dengan  mengembangkan lembaga yang menangani bullying dan problem perilaku siswa lainnya. Lain halnya di Belanda, mulai tahun 1970-an, para psikolog mulai mengusulkan kebijakan untuk menangani bullying . Pada tahun 1992, seorang peneliti mengemukakan bahwa terdapat 25% dari populasi siswa sekolah  dasar(385.000  anak)  menjadi  korban bullying .  Sejak  saat  itu,  National  Education Protocol Against Bullying dibentuk,dengan menyelenggarakan program pelatihan ketrampilan social untuk pelaku dan korban, sosialisasi informasi pada guru dan orang tua. Pengadaan tenaga konselor, kerja sama dengan sekolah untuk menyepakati melawan tindakan bullying . Sedangkan  di  Hongkong,  cara  menangani bullying dengan  taktif  supresif,  seperti menceramahi  pelaku,  mengundang  orang  tua  pelaku,  mengundang  orang  tua  ke  sekolah, ternyata  kurang  efektif  dibanding-kan  dengan  melakukan  strategi  anti bullying secara komprehensif,  seperti  bermanfaat  melatih  siswa  mengembangkan  kompetensi  diri  dan ketrampilan sosial, sementara hubungan baik orang tua-guru bermanfaat sebagai strategi anti kekerasan. Mengingat begitu memprihatinkannya aksi bullying , waspadalah ketika anak atau remaja di sekitar anda terdapat tanda-tanda seperti terdapat luka fisik, baju sebagian hilang atau  sobek,  mencuri  uang,  sebagian  barang  hilang,  mood  berubah-ubah,  tidak  bahagia, prestasi menurun, enggan ke sekolah, sering tidak masuk, tidak punya teman, barangkali is menjadi korban bullying b.  Faktor Sarana Atau Fasilitas
Faktor sarana atau fasilitas sangat berpegaruh terhadap perlindungan korban bullying . Tanpa adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegakan  hukum  akan berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut,  antara  lain  mencakup  tenaga manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang memadai, keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Bila  hal-hal  itu  tidak  terpenuhi,  maka  mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
c.  Faktor Sosialisasi Terhadap masyarakat
Terdapat  kasus  yaitu  seorang  siswa  SLTP  di  Bekasi  yang  gantung  diri  karena  tidak  kuat menerima  ejekan  dari  teman-temannya  sebagai  anak  tukang  bubur.  Bahkan  yang  terbaru adalah  sekolah  STIP  (Sekolah  Tinggi  Ilmu  Pelayaran)  yang  juga  memakan  korban.  Agung Bastian  Gultom  yang  tewas  akibat  dianiyaya  seniornya,  atau  bahkan  Gank  Nero  dari  para remaja perempuan yang melakukan kekerasan terhadap teman sebaya. Hal tersebut didasari karena  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  sehingga  berdampak  pada  minimnya perhatian  terhadap  kondisi  sang  korban.  Hal  tersebut  menyebabkan bullying berlangsung lama.

## Sistem Pemidanaan Yang Digunakan Dalam Tindakan Pidana Bully Terhadap Anak
Pengaturan keadilan restoratif dan diversi diharapkan dapat  berlaku di semuatingkatan pemeriksaan  dan  diharapkan  anak    yang  telah  melakukan  tindak  pidanasebisa  mungkin  tidak masuk ke dalam proses peradilan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa  Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu antara  lain,  pengaturan  secara  tegas  mengenai  Keadilan  Restoratif  dan  mengenai  adanya penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. (Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak).  Restoratif  Justiceatau keadilan secara  restoratif  dianggap  mampu  sebagai  model penghukuman  modern  pada  masa sekarang ini dan lebih manusiawi dalam putusan hukumannya terhadap anak-anak berhadapan dengan hukum. Prinsip dari keadilan restoratif adalah hasil perbandingan daneksplorasiantara pendekatan  keadilandengan  pendekatan  kesejahteraan  yang  menghasilkan  putusan  yang terbaik bagi pelaku dan korban. Konsep dasar yang melatarbelakangi adanya  model restoratif adalah  teori  dari  salah  satu  pakar  hukum  John  Braintwaite  yang  dikenal  sebagaiReintegrative
scheme.  Keadilan  restoratif  dilandasi  dari  pada  prinsip-prinsip    due  process    yang  sangat menghormati  dan  menghargai  dari  hak-hak  hukum  tersangka  atau  pelaku,  seperti  hak  untuk diperlakukan  sebagai  orang  yang  tidak  bersalah  hingga    pengadilan  menvonis  bahwa  dia ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana,  hak  untuk  membela  diri  dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya tersebut (M. Ghufran H. Kordi K, 2010:242). Diversi    (diversion)    adalah    pengalihan   penanganan    kasus-kasus    anak    yang  diduga  telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Tujuan diversi adalah : menghindari  cap/stigma  sebagai  penjahat,  mencegah  memajukan  suatu  intervensi-intervensi yang  diperlukan  bagikorban,anak  tidak  perlu  ditahan,  ,peluang  bagi  pelaku  bertanggungjawab atas  perbuatannya,peluang  bagi  pelaku  meningkatkan    ketrampilan    hidup,    tidakmelakukan pengulangan  tindak  pidana,  ,menghindarkan  anak  mengikuti  proses  sistem  peradilan, menjauhkan  anak-anak  dari  pengaruh  dan  implikasi  negatif  dari  proses  peradilandan  pelaku tanpa harus melalui proses formal Ketentuan  tentang  Keadilan  Restoratif  di  tegaskan  di  dalam pasal    5    dan  ketentuan  tentang  Diversi  diatur  dalam  pasal  6  sampai  dengan  pasal  15 UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 5 disebutkan : (1)  Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2)  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  sebagai berikut:
a.  Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b.  Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum; dan c.  Pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/  atau  pendampingan  selama  proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
(3)  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Pengaturan  tentang  Diversi  ditegaskan  dalam  pasal  6  sampai  dengan  pasal  15,  dimana dalam  pasal-pasal  tersebut  menjelaskan  mengenai  tujuan  dari  diadakannya  diversi,  upaya pemberlakuan diversi, kategori diversi, proses diversi, pelaksanaan diversi sampai dengan hasil dari diversi. Ini dilakukan supaya ada bentuk upaya hukum yang dapatmenyelesaikan perkara pidana anak tanpa harus berhadapan dengan proses pengadilan. Penerapan Keadilan Restoratif dan  Diversi  dalam  pelaksanaan  sistem  pidana  anak  di  Indonesia  membantu  mewujudkan perlindungan anak yang berdasar pada ke-5 sila yang terdapat di dalam Pancasila serta berdasar pada UUD 1945. Dikatakan demikian sebab anak tidak dipisahkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat serta tidak mengesampingkan hak dan pendidikan anak dalam praktiknya, sehingga diperlukan penerapannya dalam penanganan anak.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Dari beberapa kajian Hasil dari analisis yang penulis lakukan maka menyimpulkan bahwa bentuk bullying terhadap  anak  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  yaitu  dalam UndangUndang Perlindungan Anak: pasal 54 dan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yaitu  Penghinaan  pasal  310  ayat  (1); Perampasan kemerdekaan pasal 333; Perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335; Penganiayaan pasal  351.  Sistem  pemidanaan  yang  digunakan  dalam  tindak  pidana  pelaku bullying dibagi menjadi. Jenis pidana yang diancamkan terhadap anak sebagai pelaku bully dalam bentuk tindak pidana yaitu Pidana Pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, Pidana dengan syara, Pembinaan  di  luar  lembaga,  Pelayanan  masyarakat  atau  Pengawasan,  Pelatihan  kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara.

## Saran
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat  diambil  sebagai  saran  dalam  upaya  penanggulangan bullying terhadap  anak.  Pertama, perlu  adanya  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  ketentuan  hukum  terkait  dengan bullying dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.
Pendidikan  dan  peningkatan  kesadaran  hukum  terkait  dengan  tindakan bullying di  kalangan masyarakat,  terutama  di  kalangan  anak-anak,  sangat  penting.  Kedua,  diperlukan  langkah- langkah konkret untuk menguatkan sistem pemidanaan terhadap pelaku bullying anak. Upaya pencegahan,  seperti  peringatan  dan  pembinaan  di  luar  lembaga,  harus  diberlakukan  untuk memastikan  bahwa  pelaku  mendapatkan  kesempatan  untuk  memahami  dan  memperbaiki perilaku  mereka.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  memastikan  bahwa  hukuman  yang  diberikan sesuai  dengan  tingkat  keparahan  tindakan bullying yang  dilakukan.  Ketiga,  perlu  adanya kerjasama  yang  erat  antara  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  sekolah,  keluarga,  dan masyarakat,  dalam  memerangi bullying .  Program-program  edukasi  dan  sosialisasi  tentang bahaya  dan  dampak  negatif  dari bullying harus  ditingkatkan,  serta  perlu  adanya  mekanisme pelaporan  yang  aman  bagi  korban  yang  ingin  melaporkan  tindakan bullying .  Terakhir,  perlu adanya  penelitian  lebih  lanjut  yang  mendalam  tentang  faktor-faktor  pemicu  dan  konsekuensi jangka  panjang  dari bullying terhadap  anak.  Informasi  ini  dapat  membantu  dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini secara holistik. Dengan upaya bersama dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman  dan  mendukung  bagi  anak-anak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  takut  menjadi korban bullying .

## DAFTAR PUSTAKA
Arya, L. (2018). Melawan Bullying: Menggagas Kurikulum Anti Bullying Di Sekolah . CV. Sepilar Publishing House. Chakrawati, F. (2015). Bullying Siapa Takut? : Panduan Untuk Mengatasi Bullying . Tiga Ananda.
Hadikusuma, H. (1990). Hukum Waris Adat . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomr 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pub. L. No. 1997, 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Pub. L. No. 1945
(1945).
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pub. L. No. 23 (2002).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. 23 (2004).
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pub. L. No. 44 (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub.
L. No. 11 (2012).
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2021). Prinst, D. (2000). Hukum anak Indonesia . Citra Aditya Bakti. Priyatna, A. (2010). Let’s End Bullying: Memahami, Mencegah, Dan Mengatasi Bullying . Elex Media Komputindo.
R.A. Koesnoen. (1964). Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia . Sumur Bandung.
Siregar, S. H., & Siagian, A. (2021). Hubungan Karakteristik Keluarga dengan Kejadian Stunting pada Anak 6 – 24 bulan di Kabupaten Langkat. In Tropical Public Health Journal (Vol. 1, Issue 1, pp. 1 –8). Universitas Sumatera Utara. https://doi.org/10.32734/trophico.v1i1.6049 Soemitro, I. S. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak . Bumi Aksara.
Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, & Nusantara, A. (2008). Bullying: Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan . Grasindo.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=409931
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pub. L. No. 13 (2006).