## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Networking Institutionalism oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam Mengoptimalkan Kebijakan Gender
Networking Institutionalism by the Lampung Parliamentary Women's Caucus in Optimizing Gender Policy
Robi Cahyadi Kurniawan 1 , Khairunnisa Maulida 2* , Hertanto 3
1,2,3 Universitas Lampung/Bandar Lampung, Indonesia
*Email Korespondensi : Khairunnisamaulida123@gmail.com Diterima: 25 Mei 2021 Direvisi: 8 Desember 2021 Disetujui: 28 Desember 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i2.158
Abstrak: Keterwakilan  perempuan  di  parlemen  masih  jauh  dari  kuota  yang  sudah  di  tentukan  dalam kebijakan  yaitu  30%  sehingga  peran  dari  perempuan  di  parlemen  masih  kurang  maksimal  dalam memperjuangkan  kesetaraan  yang  pro  gender.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan jumlah informan sebanyak 11 informan dengan rincian 2 dari pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung, 6 dari aparatur pemerintah yang ada di Provinsi Lampung dan 1 berasal dari pengamat kebijakan publik. Hasil yang diperoleh yaitu Kaukus Perempuan Parlemen  di  Lampung  melakukan  sinergisitas  dengan  berbagai  instansi  pemerintahan  di  Provinsi Lampung  yakni  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU),  kerja  sama  juga  dilakukan  dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Damar,  Media  Massa  dan organisasi  kemasyarakatan  lain  yang  pro  dengan  kesetaraan  gender,  tujuannya  untuk  pengelolaan anggaran  dan  pelaksanaan  program  kerja  yaitu  mengoptimalkan  kebijakan  yang  berpihak  pada kesetaraan  gender,  namun  dari  hasil  penelitian  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  belum  bisa menjalankan perannya dengan  maksimal  hal itu disebabkan kurangnya koordinasi dan pertemuan antar pengurus  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  sehingga  kebijakan  yang  berpihak  pada  gender  juga belum  bisa  dijalankan  dengan  maksimal.  5  aspek  pada  teori    jaringan  kelembagaan  ( networking institutionalism) diketahui  bahwa  aspek  keorganisasian  belum  optimal  dikarenakan  masih  adanya kendala  secara  internal  yaitu  kurang  intensifnya  koordinasi  yang  dibangun  antar  pengurus  Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.
Kata Kunci: Networking Institutionalism, Kebijakan Pro Gender
Abstract: The representation of women in parliament is still far from the quota that has been determined in  the  policy,  which  is  30%  so  that  the  role  of  women  in  parliament  is  still  not  optimal in  fighting  for pro-gender  equality.  The  method  in  this  study  uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach, with a number of informants as many as 11 informants with details 2 from the Lampung Parliamentary Women's  Caucus  management,  6  from  government  officials  in  Lampung  Province  and  1  from  public policy  observers.  The  results  obtained  are  that  the  Parliamentary  Women's  Caucus  in  Lampung synergizes  with  various  government  agencies  in  Lampung  Province,  namely  the  Office  of  Women's Empowerment  and  Child  Protection,  the  General  Elections  Commission  (KPU),  collaboration  is  also carried  out  with  the  Damar  Non-Governmental  Organization,  Mass  Media  and  other  community organizations that are pro- With gender equality, the goal is to manage the budget and implement work programs, namely optimizing policies that favor gender equality, but from the results of the research the Lampung Women's Parliamentary Caucus has not been able to carry out its role optimally, this is due to a lack of coordination and meetings between the Lampung Parliamentary Women's Caucus officials so that the policy that are in favor of gender also cannot be carried out optimally. 5 aspects of the theory of networking institutionalism, it is known that the organizational aspect is not optimal because there are still internal constraints, namely the lack of intensive coordination between the Lampung Parliamentary Women's Caucus administrators.
Keywords: Networking Institutionalism, Pro Gender Policy

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Keterwakilan  perempuan  di  lembaga  parlemen  untuk  negara  Indonesia  masih  berada  di peringkat  ke  enam  dengan  persentase  di  bawah  20%  yaitu  sebesar  19.8%  di  bawah  negara Kamboja  sebesar  20.30%,  Singapura  sebesar  23.80%  dan  Vietnam  sebesar  26.70%  perwakilan perempuan  di  parlemen  sehingga  dapat  dikategorikan  keterwakilan  perempuan  yang  ada  di parlemen  Indonesia masih belum mencapai  target  yang di tetapkan sehingga jika  dibandingkan dengan  negara  ASEAN  lainnya  masih  rendah  perlu  diketahui  bahwa  di  antara  negara  ASEAN hanya  negara  Filipina  tingkat  keterwakilan  tertinggi  yaitu  29.50%,  di  susun  oleh  Laos  sebesar 27.50%  dan  Vietnam  sebesar  26.70%  keterwakilan  perempuan  di  parlemen.  Berdasarkan  hal tersebut maka keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia tergolong masih rendah karena negara  Indonesia  menetapkan  setidaknya  keterwakilan  perempuan  mencapai  30%  di  parlemen fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  hasil  Pemilu  menunjukkan  bahwa  keterwakilan perempuan  di  parlemen  di  Indonesia  hanya  19.80%.  Pasal  245  Undang-Undang  Pemilu menjelaskan  bahwa  keterwakilan  perempuan  baik  DPR  RI,  DPRD  Provinsi  maupun  DPRD Kabupaten/Kota  harus  memuat  30%  perwakilan  perempuan  baik  di  partai  politik  maupun  di parlemen.  Ketentuan  dalam  regulasi  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada kaum perempuan untuk aktif dalam kegiatan politik baik di kepengurusan partai politik maupun keanggotaannya  di  lembaga  legislatif.  Selain  itu  tujuannya  dari  regulasi  adalah  meningkatkan partisipasi  politik  perempuan  walaupun  dalam  keikutsertaannya  dalam  aktivitas  politik  banyak tantangan dan hambatan yang harus di lalui (Syafrudin 2021).
Keikutsertaan kaum perempuan dalam kontestasi politik pasca orde baru sebagai bentuk hal yang dianggap biasa dan hal tersebut bagian dari tujuan reformasi, di mana reformasi sudah menghasilkan  sebuah  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  mana  memberikan  ruang seluas-luasnya  kepada  perempuan  untuk  ikut  serta  dalam  aktivitas  politik  yang  dilakukan  oleh partai  politik (Asrida,  Wazni,  and  Dewi  2012) .  Namun  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif  masih  cukup  rendah  masih  di  bawah  target  yang sudah  di  tetapkan  dalam  undang-undang  jauh  di  bawah  anggota  legislatif  kaum  laki-laki. Seharusnya  ada  keseimbangan  antara  anggota  legislatif  dari  kaum  perempuan  maupun  anggota legislatif dari kaum laki-laki sehingga peran dan fungsi bisa dijalankan dengan seimbang namun jika kaum perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki di parlemen maka peran dan  fungsi  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  masih  jauh  dari  harapan  karena  tidak  bisa memainkan perannya secara maksimal (Sitanggang 2019) .
Tidak  tercapainya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  dipengaruhi  oleh  berbagai persoalan, antara lain: Pertama, masih adanya budaya merendahkan kemampuan wanita di mana hal  ini  menyebabkan  perempuan  dalam  proses  pencalonan  hanya  untuk  memenuhi  kuota  30% tanpa melihat kinerjanya. Kedua, kinerja perempuan dalam kontestasi politik yang di bawah laki- laki  sehingga  kualitas  perempuan  dalam  keikutsertaan  dalam  kontestasi  Pemilu  tidak  terlalu diperhitungkan,  penyebabnya  adalah  kurangnya  pengetahuan  dan  informasi  kaum  perempuan dalam aktivitas politik sehingga banyak ditemui saat Pemilu Legislatif banyak perempuan yang terjun  ikut  serta  dalam  Pemilu  Legislatif  namun  tidak  dibekali  dengan  kemampuan  yang  baik sehingga hal ini menimbulkan stigma bahwa kemampuan perempuan dalam dunia politik masih rendah jauh dibandingkan dengan kaum laki-laki (Inwantoro 2013) . Selain itu permasalahan lain yang  menyebabkan  minimnya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  adalah  adanya  dominasi kaum  laki-laki  dalam  berbagai  kegiatan  dan  kepengurusan  partai  politik,  stigma  agama  yang melarang kaum perempuan untuk beraktivitas di luar rumah atau ranah publik, faktor dari dalam diri  sendiri  yaitu  kemampuan  untuk  berpolitik  dan  dukungan  dari  keluarga  serta  keberpihakan pemerintah  dalam  membantu  perempuan  dalam  melaksanakan  aktivitas  di  bidang  politik (Muslimat  2016) .  Oleh  sebab  itu  untuk  meningkatkan  jumlah  perempuan  dalam  dunia  politik adalah  dengan  mengusung  perempuan  yang  berkualitas,  profesional  dan  memiliki  dukungan massa (Wazni 2011) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berdasarkan  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  rendahnya  tingkat  partisipasi perempuan  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  hal  tersebut  merupakan  permasalahan  yang  harus diselesaikan.  Oleh  karena  itu,  peran  perempuan  dalam  sebuah  lembaga  legislatif  harus mendapatkan  dukungan  tidak  boleh  diabaikan.  Hal  itu  dikarenakan  perempuan  merupakan sebuah  agen  yang  diharapkan  dapat  mewakili  aspirasi  perempuan  yang  selama  ini  cukup  sulit untuk  di  wujudkan.  Dengan  adanya  keterwakilan  perempuan  maka  di  harapkan  penyampaian aspirasi yang  khususnya untuk perempuan bisa di akomodasi melalui sebuah kebijakan yang di sahkan  oleh  parlemen (Budiatri  2011) . Saat  ini  hak  dan  kewajiban  dari  kaum  perempuan  di Indonesia  di  bidang  politik  memiliki  kesamaan,  oleh  sebab  itu  perlu  adanya  peningkatan partisipasi  politik  dari  kaum  perempuan  sehingga  semakin  banyak  kaum  perempuan  duduk  di parlemen  maka  akan  sangat  mungkin  untuk  mempengaruhi  keputusan  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah.  Namun  faktanya  peran  perempuan  di  parlemen  belum  mampu  mengakomodasi kepentingan  kaum  perempuan  sehingga  sering  kaum  perempuan  di  parlemen  tersisihkan  dan tidak  mendapatkan  tempat  yang  strategis,  hal  itu  dikarenakan  kuatnya  kedudukan  laki-laki  di parlemen  dan  keputusan  kebijakan  publik  sangat  di  dominasi  oleh  peran  kaum  laki-laki  oleh karena itu banyak kaum perempuan yang ada di parlemen hanya bisa menerima keputusan yang sudah di sahkan (Ardi 2014) . Partisipasi perempuan dalam pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas proses dan hasil politik (Darmastuti 2020) .
Keberadaan perempuan di parlemen sampai saat ini belum mendapatkan kedudukan yang baik dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan politik (Purwanti 2015) . Ketidakberdayaan perempuan  di  dalam  parlemen  harus  menjadi  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  dan masyarakat,  hal  itu  dikarenakan  keterwakilan  perempuan  di  sebuah  parlemen  seharusnya  bisa memberikan  dampak  yang  positif  dalam  membuat  sebuah  kebijakan  yang  berorientasi  pada pencapaian hak-hak kaum perempuan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya diskriminasi kepada perempuan yang selama ini dianggap lemah. Perlu diketahui bahwa dominannya laki-laki dalam  sebuah  parlemen  sering  kali  membuat  sebuah  keputusan  yang  dianggap  kurang  tepat sehingga cenderung merugikan kaum perempuan hal itu dikarenakan laki-laki tidak mengetahui apa  yang  kaum  perempuan  butuhkan  dan  mengambil  keputusan  berdasarkan  penafsiran  yang mereka anggap tepat walaupun itu cenderung merugikan.
Ketidakmampuan  perempuan  dalam  menyampaikan  aspirasi  di  parlemen  dikarenakan kuota  keterwakilan  yang  jauh  dibandingkan  dengan  kaum  laki-laki  membuat  keterwakilan perempuan  di  parlemen  mengoptimalkan  kerja  sama  atau  sinergisitas  dengan  berbagai  elemen masyarakat  yang  dianggap  mewakili  perempuan  seperti  aktivis  perempuan.  Dengan  adanya komunikasi yang intensif dengan para aktivis tersebut maka di harapkan terbangun koalisi yang optimal  sehingga  apa  yang  dilaksanakan  oleh  anggota  parlemen  perempuan  selalu  berorientasi pada  keutamaan  gender.  Sehingga  apa  yang  menjadi  aspirasi  kaum  perempuan  selalu  dalam perspektif  gender  dan  aspirasi  tersebut  dapat  diperjuangkan  di  parlemen.  Seperti  yang  di ungkapkan  oleh  Sekretaris  Jendral  Koalisi  Perempuan  Indonesia  yang  memberikan  informasi bahwa  kebijakan  di  negara  Indonesia  setidaknya  ada  7  (tujuh)  kebijakan  yang  harus  direvisi karena  keberadaan  regulasi  tersebut  dianggap  belum  mewakili  kepentingan  perempuan  seperti undang-undang perkawinan, undang-undang penempatan kerja bagi perempuan yang ada di luar negeri,  undang-undang  kelautan,  undang-undang  kesejahteraan  dan  kesetaraan  gender,  undang- undang diskriminasi dan pelecehan seksual, undang-undang pekerja rumah tangga serta terakhir adalah undang-undang kesejahteraan sosial (Tashandra 2016) .
Seharusnya kebijakan  yang di undangkan harus responsif sesuai dengan apa  yang kaum perempuan  butuhkan  hal  itu  dikarenakan  gender  selalu  mempertimbangkan  manfaat  kebijakan yang  disahkan  di  mana  kebijakan  tersebut  harus  memenuhi  aspek  keadilan  dan  keseimbangan antara  perempuan  dan  laki-laki.  Setidaknya  ada  tiga  buah  aspek  yang  dianggap  penting  dalam RUU  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  yaitu pertama, kebijakan  tersebut  diarahkan  untuk

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
menurunkan  bahkan  menghentikan  kekerasan,  diskriminasi  dan  ketidakadilan  yang  selalu diterima  oleh  kaum  perempuan  dan  anak-anak. Kedua, regulasi  tersebut  disahkan  untuk memberikan  jaminan  bahwa  apa  yang  menjadi  hak  dari  perempuan  menjadi  konsekuensi  logis banyak  pihak  sehingga  pemerintah  memiliki  komitmen  untuk  mewujudkan  hak  perempuan tersebut  contohnya  pemerintah  membangunkan  fasilitas  MCK  umum  khusus  perempuan  yang lebih  banyak  tujuannya  adalah  untuk  menghindarkan  pelecehan  seksual  dari  kaum  laki-laki. Ketiga, kebijakan tersebut dirumuskan sebagai upaya meningkatkan partisipasi kaum perempuan di  parlemen  sehingga  mampu  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  di  parlemen  dan  bisa memastikan  apa  yang  menjadi  keputusan  memang  berpihak  kepada  kepentingan  perempuan (koalisiperempuan.or.id 2015) . Namun untuk mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terdapat pendukung dan penghambat. Untuk pendukung dimulai dengan banyaknya lembaga kemasyarakatan  yang mengatasnamakan perempuan. Organisasi ini dibentuk  untuk  mewujudkan  kesamaan,  keadilan  dan  kesetaraan  gender  melalui  fungsi  di parlemen,  yaitu  fungsi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan.  Salah  satu  organisasi  perempuan tersebut  adalah  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Perwakilan Lampung,  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Perwakilan  Lampung  merupakan  organisasi kemasyarakatan  yang  mempunyai  tujuan  mewujudkan  dan  mengoptimalkan  keadilan  dan kesetaraan gender melalui peran mereka sebagai keterwakilan perempuan di parlemen.
Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  memiliki  visi  mengutamakan  kelembagaan sebagai wadah yang memperjuangkan kesetaraan gender yang tertuang dalam sebuah keputusan kebijakan,  seluruh  pengurus  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Perwakilan  Lampung  berasal  dari perempuan  parlemen  yang  berasa  dari  partai  politik.  Aktivitas  Kaukus  Perempuan  Parlemen Lampung  menggunakan  metode  pendekatan  kesetaraan  dan  keberpihakan  gender  baik  dalam bidang pendapatan, sosial budaya, aktivitas politik dan supremasi hukum dengan cara melakukan pemetaan  pada  setiap  aspek  persoalan  sehingga  apa  yang  diperjuangkan  mampu  mewujudkan peningkatan  kesejahteraan  dan  keadilan  sebagaimana  dalam  Pasal  28  UUD  1945 (Dpd.go.id 2015) .
Upaya-upaya  tersebut  terus  diperjuangkan  oleh  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung hal  itu  dikarenakan  kebijakan  saat  ini  cenderung  kurang  berpihak  pada  gender  dalam  kerangka desentralisasi. Hal itu bisa dilihat dari penjelasan Komnas Perempuan Republik Indonesia  yang menjelaskan  bahwa  kurang  lebih  29  regulasi  yang  ada  di  daerah  cenderung  memiliki  substansi diskriminatif  bagi  kaum  perempuan.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  belum  adanya  peningkatan kesejahteraan  dan  kondisi  perempuan  saat  ini  yang  belum  mengalami  kemajuan  secara signifikan.  Informasi  yang  dihimpun  dari  penjelasan  Darmastuti  mengungkapkan  bahwa  belum adanya  keberpihakan  terhadap  perempuan  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  angka  kematian  ibu prenatal,  masih  banyak  kaum  perempuan  yang  buta  huruf,  tingginya  angka  kasus  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  adanya  ketimpangan  dalam  pemberian  upah  kepada  kaum perempuan  yang  bekerja  dan  lain  sebagainya  merupakan  bukti  nyata  bahwa  belum  ada kesetaraan  gender  sehingga  kebijakan  kesetaraan  gender  masih  sebatas  angan-angan  yang  sulit untuk diwujudkan (Darmastuti Dkk, 2011) .
Masih  rendahnya  perwakilan  perempuan  di  parlemen,  khususnya  DPRD  Provinsi Lampung dapat dilihat dari jumlah keanggotaan perempuan di parlemen diketahui bahwa jumlah keterwakilan  pada  setiap  kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  tidak  ada  yang  mencapai  30% bahkan di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus keterwakilan perempuan di parlemen  hanya  6%  dari  total  47  anggota  DPRD  Kabupaten  Lampung  Tengah  dan  42  anggota DPRD  Kabupaten  Tanggamus.  Bahkan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  tingkat  provinsi hanya  10,2%  dari  total  73  anggota  DPRD  Provinsi  Lampung.  Adanya  ketimpangan  dan ketidakseimbangan antara anggota DPRD dari kaum laki-laki dengan kaum perempuan membuat keterwakilan  perempuan  yang  tergabung  di  kepengurusan  Kaukus  Perempuan  Parlemen bertujuan  memperjuangkan  kebijakan  yang  berpihak  pada  gender  dan  untuk  memperkuat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kelembagaan  oleh  sebab  itu  kegiatan  penelitian  ini  cukup  menarik  untuk  dilakukan  (Indeks Demokrasi Indonesia, 2014).
Penelitian lain yang menggunakan teori Networking Institutionalism yaitu Ali Sidik yang menganalisis  peranan  Bawaslu  dalam  melaksanakan  penegakkan  hukum  administrasi  pada pemilihan  umum  perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan  Tesis  Ali  Sidik  adalah  penelitian  ini menganalisis  jaringan  lembaga  yang  dikembangkan  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung sedangkan dalam penelitian Ali Sidik memfokuskan pada komunikasi  yang dikembangkan oleh penyelenggara  Pemilu.  Sedangkan  perbedaan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Istiana, Hikmah, dan Mursidin (2008) yang memfokuskan pada kesetaraan gender pada perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan sedangkan dalam penelitian memfokuskan pada perempuan yang  memiliki  pekerjaan  sebagai  anggota  parlemen  dan  juga  sebagai  pengurus  Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.
Penelitian  dari  Subagya,  L,  dan  Budiati (2013) dengan  judul  Pengarusutamaan  Gender dan  Optimalisasi  Peran  Serikat  Pekerja  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Berbasis  Gender  Bagi Perempuan  Buruh  Pabrik  di  Kabupaten  Karanganyar.  Pada  penelitian  tersebut  lebih memfokuskan  kepada  Serikat  Pekerja  buruh  dalam  mengakomodir  kepentingan  perempuan buruh pabrik dikarenakan lemahnya posisi buruh pabrik dalam relasi industrial, sedangkan dalam penelitian  ini  lebih  memfokuskan  perjuangan  yang  dilakukan  anggota  KPP  Lampung  dalam mengoptimalkan peran mereka sebagai perwakilan dari perempuan sesuai dengan fungsi mereka di parlemen untuk optimalisasi kebijakan yang lebih pro gender.
Dalam  penelitian  ini,  Penulis    menganalisis  mengenai  bagaimana  Anggota  Kaukus Perempuan Parlemen Lampung yang merupakan organisasi khusus anggota perempuan parlemen dalam  memaksimalkan  peran  mereka  sebagai  wakil  dari  kaum  perempuan.  Penulis  juga  akan membahas  mengenai  jaringan kelembagaan dengan lembaga lain di wilayah Provinsi  Lampung dalam  memperjuangkan  kebijakan  pro  gender  serta  mitra  yang  dibangun  oleh  Anggota  KPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan teori Jaringan Kelembagaan (Networking Institusionalism) untuk menganalisis jaringan  kelembagaan  yang  terbentuk  pada  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  dalam mengoptimalisasikan  kebijakan  kesetaraan  gender  di  DPRD  Provinsi  Lampung.  Salah  satu paradigma  atau  pendekatan  dalam  buku  institusi  politik  oleh  Rhodes,  Binder,  dan  Rockman (2016) adalah  institusionalisme  jaringan  makna  dari  istilah  “jaringan”  strategi  yang dikembangkan  untuk  menguatkan  kelembagaan  melalui  optimalisasi  sinergisitas  untuk menguatkan  jaringan  keputusan  kebijakan,  penguatan  keorganisasian,  penguatan  daya  tawar, intensifikasi mobilisasi politik serta pengembangan dan maksimalisasi gerakan sosial, pengaruh sosial, psikologi sosial dan sosial budaya.

## Metode
Metode  merupakan  sebuah  kajian  untuk  menentukan  langkah-langkah  dalam  penelitian (Firdaus  2012) .  Berdasarkan  uraian  yang  sudah  dikemukakan  di  atas  maka  metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang berasal dari hasil wawancara dan  observasi  serta  data  sekunder  yang  berasal  dari  berbagai  dokumentasi  dari  Kaukus Perempuan  Parlemen  Lampung  dan  data  lain  yang  dianggap  relevan  dengan  penelitian  ini. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengurus  Kaukus Perempuan  Parlemen  Lampung,  pegawai  Dinas  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  pegawai Dinas  Sosial,  pegawai  Dinas  Pendidikan,  pegawai  Dinas  Kesehatan,  dan  pengamat  kebijakan Publik.  Data-data  yang  sudah  terkumpul  selanjutnya  dilakukan  analisis  data  dengan menggunakan  reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Setelah  dilakukan  analisis selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan  data  dengan  cara  melakukan  triangulasi  sehingga mendapatkan data yang akurat dan tepat serta objektif (Patton 2015) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Sinergisitas untuk Menguatkan Kebijakan Kesetaraan Gender
Jaringan  kebijakan  di  dalam  sebuah  lembaga  merupakan  suatu  hal  yang  penting. Organisasi  Kaukus  Perempuan  Parlemen  (KPP)  bersinergi  dengan  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  agar  lebih  optimal  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai keterwakilan  perempuan.  Jaringan  kebijakan  tersebut  bekerja  sama  dalam  hal  menjalankan program  dengan  membangun  kemitraan  ataupun  diikutsertakan  dalam  suatu  program  dan bisa  sebagai  tempat  untuk  berkonsultasi  dengan  bidangnya  masing-masing.  Jaringan dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada, suatu aktor tidak bisa sendiri dan harus  bermitra  dengan  organisasi  lain.  Kaukus  Perempuan  Parlemen  untuk  mencapai  visi misinya  harus  menjadi  organisasi  yang  terbuka,  dan  menjadi  organisasi  yang  berintegritas. Keuntungan  dari  adanya  jejaring  dapat  berbagi  pengetahuan,  kemampuan,  berbagi  strategi bahkan finansial.
Persoalan yang saat ini masih terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dapat diselesaikan dengan mudah apabila adanya kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait. Kemitraan dapat terbangun dengan baik apabila adanya  transparansi,  interaksi  yang  baik,  dan  adanya  kepercayaan  antar  pihak.  Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melakukan sinergisitas dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, tetapi dalam hal isu-isu kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian di dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.
Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  merupakan  lembaga  bergerak  dibidang perempuan  seperti  dalam  hal  politik,  sosial,  ekonomi  dan  sebagainya.  Aktor-aktor  politik dapat  dijadikan  mitra  kerjanya  seperti  penyelenggara  pemilihan  umum  baik  KPU  maupun Bawaslu  yang  merupakan  lembaga  yang  bergerak  di  ranah  politik  dapat  menjadi  lembaga yang  memberikan  masukan  untuk  kaukus  dalam  bidang  politik  khususnya  untuk  kaum perempuan. Akademisi juga merupakan salah satu mitra KPP Lampung, akademisi berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung karena berkaitan dengan  gender  harus  didukung  oleh  bidang  keilmuan.  Peranan  akademisi  dalam  penguatan isu gender sangat penting terutama dalam memberikan rekomendasi dan solusi bagi Kaukus Perempuan  Parlemen  Lampung.  Kerja  sama  tentang  pengarusutamaan  gender  melalui kebijakan  dapat  diwujudkan  dengan  kolaborasi  antara  Pemerintah  Provinsi  Lampung, Kaukus  Perempuan  Parlemen,  Organisasi  Perangkat  Daerah  terkait,  Komisi  Pemilihan Umum (KPU), media massa, dan akademisi.
Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  untuk  memperjuangkan  persoalan  gender  di parlemen  yaitu  melalui  fungsinya  sebagai  anggota  DPRD  dengan  harapan  kebijakan, penganggaran  dan  program  tidak  terhalangi  bias  gender.  Peran  dan  jaringan  Kaukus Perempuan  Parlemen  Lampung  harus  diperkuat  dan  diperluas  agar  bisa  mengawal  aspek gender.  Pengembangan  sumber  daya  dan  dengan  membuka  ruang  akses  jaringan  dapat membantu  pengarusutamaan  keadilan  gender.  Pada  era  digital  seperti  sekarang  ini,  media massa juga memiliki peran  yang penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media massa sebagai mitra dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung.  Media  massa  tersebut  adalah  radar  Lampung, Tribun Lampung, dan Fajar Sumatera. Kegiatan yang diinformasikan oleh media massa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat  tentang program  yang dilakukan oleh  Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.

## Strategi  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  dalam  Memperjuangkan  Hak Perempuan Melalui Kebijakan di Parlemen
Analisis  di  dalam  organisasi  jaringan  yaitu  mengenai  bagaimana  mencapai komunikasi  yang  tepat  dengan  berbagai  institusi  publik  yang  dianggap  memiliki  tugas  dan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kewenangan  yang  cenderung  kurang  tepat  dikarenakan  adanya  rangka  pekerjaan  sehingga tidak  efektif.  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  ada  dan  dibentuk  dilandasi  oleh Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  atau  biasa  dikenal  dengan  AD/ART. AD/ART  tersebut  disusun  dan  disunting  oleh  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Republik Indonesia  (KPPRI).  AD/ART  tersebut  disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  5  Juni  2015  oleh Ketua  Presidium  Nasional  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Republik  Indonesia  Periode  2015- 2019.  Sekretariat  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  berada  di  Jl.  Turi  Raya  05/65 Tanjung  Senang  Bandar  Lampung.  Kendala  dengan  waktu  dan  kesibukan  masing-masing kadang kala anggota Kaukus Perempuan Parlemen berkumpul di komisi dan berkomunikasi melalui  grup  WhatsApp.  Kaukus  Perempuan  Parlemen  kadang  kala  berkumpul  secara informal di  ruang Komisi  I DPRD Provinsi  Lampung untuk  membahas kegiatan  yang akan dilakukan, yaitu misalnya pembahasan persiapan bakti sosial.
Anggota DPRD Provinsi Lampung berjumlah 85 orang, 12 orang perempuan anggota DPRD  Provinsi  merupakan  anggota  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung.  Perwakilan perempuan  yang  ada  di  lembaga  legislatif  diharapkan  dapat  berpartisipasi  mengeluarkan pendapat  serta  dapat  mengawal  proses  kebijakan  yang  dihasilkan.  Keterwakilan  perempuan di parlemen dalam hal memperjuangkan fungsi anggaran yang berbasis gender, yaitu dengan memperjuangkan  anggaran  melalui  komisi  yang  membidanginya.  Anggaran  Kaukus Perempuan Parlemen berasal dari Pemerintah Provinsi yang melekat di Dinas Pemberdayaan Perempuan  Lampung  digunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  Kaukus.  Anggaran dalam melaksanakan kegiatan 80% berasal dari Pemerintah Provinsi, 20% berasal dari dana pribadi  misalnya  dalam  melaksanakan  kegiatan  bakti  sosial.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  aktivitas  bakti  sosial,  anggaran  mereka  secara  pribadi.  Namun  sebaiknya  dalam melaksanakan kegiatan, anggaran tidak dijadikan sebagai faktor penghambat. Anggaran tidak seharusnya berasal dari satu sumber.
Anggota Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Lampung dalam hal memperjuangkan kebijakan  pro  gender  salah  satunya  adalah  melalui  anggaran.  Anggaran  Kaukus diperjuangkan  oleh  anggota  yang  berada  di  Komisi  V  setelah  disetujui  baru  akan dialokasikan  anggaran  Kaukus  Perempuan  Parlemen.  Selain  itu,  Anggota  Parlemen Perempuan  dalam  hal  memperjuangkan  anggaran  responsif  gender  adalah  dengan memperjuangkan  anggaran  yang  diajukan  oleh  dinas-dinas  terkait,  anggota  kaukus  yang  di komisi  V  mempertahankan  anggaran  dan  juga  meningkatkan  anggaran  dari  anggaran sebelumnya. Kaukus Perempuan Parlemen dalam hal memperjuangkan penambahan Sumber Daya Manusia untuk pendampingan kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan belum dilaksanakan.  Penambahan  SDM  seperti  psikolog  dan  ahli  hukum  sangat  penting  untuk memberikan  pendampingan  kepada  kaum  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Hal tersebut  merupakan  hal  penting  yang  harus  diperjuangkan  untuk  kesetaraan  gender.  Hasil penelitian  Novita  dkk. (2018) menyebutkan  bahwa  kualitas  dan  kuantitas  komisioner perempuan sangat  mempengaruhi kebijakan peningkatan kualitas perempuan sehingga  akan terwujudnya kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalankan peran dan melaksanakan tugas.
Peran  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  dalam  menggerakkan  Organisasi Perangkat  Daerah  agar  melaksanakan  kegiatan  yang  fokus  untuk  perempuan  belum dimaksimalkan.  Kesetaraan  gender  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  perempuan  dapat dilakukan dengan pembekalan sosialisasi tentang hak perempuan, menghindarkan perempuan dari  diskriminasi  kekerasan  dan  pelecehan  seksual,  dan  kebijakan  yang  berpihak  pada perempuan.  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  merupakan  lembaga  kemasyarakatan yang  memiliki  visi  dan  misi  untuk  memperjuangkan  kesetaraan  dan  keberpihakan  gender namun  perannya  masih  belum  terlihat  maksimal.  Ha  itu  terlihat  dari  kualitas  sumber  daya yang belum memiliki sumber daya  yang memiliki keahlian di bidang psikologi dan  praktisi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
hukum  yang  diharapkan  bisa  menjadi  penasihat  dan  melakukan  pembinaan  kepada  kaum perempuan  belum  dapat  diimplementasikan  dan  masih  sebatas  wacana  program.  Kegiatan- kegiatan  yang  berfokus  pada  perempuan,  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung mensosialisasikannya untuk Organisasi Perangkat Daerah,  yaitu melalui kegiatan atau acara seminar  yang  sedang  dilakukan.  Kaukus  belum  melakukan roadshow ke  Organisasi Perangkat Daerah secara langsung.

## Hubungan Sosial Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dengan lembaga lainnya
Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  melakukan  sinergisitas  dengan  Organisasi Perangkat  Daerah (OPD) terkait untuk memaksimalkan fungsi anggaran untuk menjalankan suatu  program.  KPP  Lampung  anggarannya  melekat  pada  Dinas  PPA  Provinsi  Lampung. Kaukus  melaksanakan  kegiatan  dan  anggarannya  dari  Dinas  PPA,  tetapi  dalam  hal pelaksanaan  KPP  Lampung  yang  melaksanakan.  Dinas  PPA  berkontribusi  dalam  kegiatan yang dilaksanakan apabila KPP Lampung mengundang untuk ikut serta dalam kegiatan.
Berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Lampung  No:  G/315/V.08/HK/2017  tentang Pembentukan  Tim  Peningkatan  Peran  Perempuan  dalam  Pembangunan  Provinsi  Lampung menetapkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilaksanakan  Kaukus  Provinsi Lampung  berkoordinasi  dengan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Provinsi  Lampung.  Poin  selanjutnya  yaitu  melaksanakan  penguatan  perlindungan  hak-hak asasi perempuan dan anak serta menyelenggarakan sosialisasi dan penyerapan aspirasi untuk meningkatkan  partisipasi  publik  kaum  perempuan  yang  dilaksanakan  oleh  Kaukus  Provinsi Lampung.  Kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  Kaukus  Perempuan  Parlemen  dengan menggunakan  anggaran  yang  terdapat  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Provinsi  Lampung  seperti  kegiatan  tentang  Sosialisasi  PKPU  No.  23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (PERBAWASLU) No. 28 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.
Berdasarkan hasil penelitian dengan narasumber yang berasal dari  Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  dapat  diketahui  bahwa  mereka  tidak  mengetahui  tentang  jaringan kelembagaan  dengan  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  peneliti  peroleh,  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  hanya  menjalin  hubungan kelembagaan  dengan  institusi  terkait  dan  tidak  melakukan  kerja  sama  atau  sinergisitas dengan institusi di uar dari visi dan misi serta tujuan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.
Peran  jaringan  kelembagaan  memiliki  kontribusi  yang  cukup  baik  dalam mengoptimalkan  program  yang  akan  di  wujudkan  oleh  Kaukus  Perempuan  Parlemen Lampung.  Upaya  dalam  mengoptimalisasikan  kebijakan  yang  berpihak  pada  kesetaraan gender akan tercapai dengan berkoordinasi langsung dengan instansi terkait.

## Gerakan Sosial dan Mobilisasi Politik KPP Lampung Untuk Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Keadilan Gender
Perwakilan  perempuan  di  DPRD  Provinsi  Lampung  yang  juga  merupakan  pengurus Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung.  Anggota  DPRD  tersebut  berasal  dari background partai politik yang berbeda. Selain itu juga mempunyai ideologi partai politik yang berbeda. Hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  kinerja  Kaukus  dalam    mengambil  setiap  keputusan. Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Kaukus  dibuat  untuk  menyatukan  visi  misi dan  tujuan  bersama.  Perbedaan  latar  belakang  politik  dapat  menyebabkan  perbedaan pemahaman  dan  tujuan  dalam  menyikapi  maupun  mengambil  keputusan-keputusan. AD/ART  tersebut  sebagai  acuan  untuk  Kaukus  Kabupaten  /Kota  di  Provinsi  Lampung. Anggota Kaukus Provinsi Lampung berasal dari DPRD se-Provinsi Lampung.
Gerakan  Sosial  dan  Mobilisasi  politik  menjelaskan  bahwa  Kaukus  Perempuan Parlemen Lampung memobilisasi anggotanya yaitu dengan melalui rapat umum, optimalisasi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Daerah  Pemilihan  (Dapil)  dan  kegiatan  sosialisasi.  Gerakan  masyarakat  yang diimplementasikan  oleh  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  adalah  dengan  kegiatan berupa  bakti  sosial  dan  dialog  interaktif  dengan  lapisan  masyarakat.  Kaukus  Perempuan Parlemen  melakukan  aktivitas  sosial  berupa  kegiatan  bakti  sosial.  Kegiatan  bakti  sosial tersebut tidak hanya sekedar membagikan bahan sembako kepada masyarakat, tetapi terdapat dialog publik antara anggota Kaukus Perempuan Parlemen dengan masyarakat. Dialog publik yang  dilakukan  dengan  kegiatan  bakti  sosial  yang  dilakukan  Kaukus  adalah  sebagai  upaya untuk  turun  ke  masyarakat  langsung  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Kaukus menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat dari hasil dialog publik  yang dilakukan untuk dimusyawarahkan dengan anggota parlemen.
Mobilisasi  Politik  dalam  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  yaitu  dengan penguatan  peran  anggota  Kaukus  Perempuan  Parlemen  melalui  pendidikan  politik  kaum perempuan. Pendidikan politik untuk membangun kesadaran politik bahwa peran perempuan dalam  berpartisipasi  dalam  politik  sangat  besar  untuk  mewakili  kepentingan  perempuan. Mobilisasi di dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung juga dengan mengoptimalisasikan Daerah Pemilihan (Dapil)  masing-masing anggota Kaukus Perempuan Parlemen  Lampung. Optimalisasi  Dapil  yaitu anggota DPRD Perempuan turun langsung ke masyarakat  yang  menjadi  wilayah  daerah  pemilihannya  misalnya  untuk  melakukan sosialisasi ataupun menampung aspirasi masyarakat.
Koordinasi  yang  terbentuk  dalam  Kaukus  Perempuan  Parlemen  yaitu  apabila  tidak ada  yang  mewakili  daerah  tersebut  maka  mereka  akan  bersama-sama  untuk  turun  langsung ke masyarakat. Namun, jika Kaukus Perempuan Parlemen Lampung sedang tidak bisa untuk turun  ke  masyarakat  maka  akan  berkoordinasi  dengan  anggota  perempuan  parlemen Kabupaten/Kota.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap  anggota  DPRD  perempuan  yang merupakan  anggota  Kaukus  Perempuan  Parlemen  dapat  terbangun  apabila  aspirasi masyarakat  melalui  optimalisasi  Dapil  dapat  diperjuangkan  secara  maksimal.  Mobilisasi politik yang dilakukan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dapat dikembangkan dengan adanya  hubungan  dan  koordinasi  antar  pihak.  Pihak-pihak  terkait  seperti  Organisasi Masyarakat (Ormas), media massa, LSM, perguruan tinggi dan lain sebagainya.

## Pengaruh  Aspek  Sosial,  Aspek  Psikologi  Sosial,  Aspek  Sosial  Budaya  pada  Kaukus Perempuan Parlemen Lampung
Pengurus  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  dalam  hal  ini  sebagai  individu dalam  kelompok  sosial  melakukan  suatu  kegiatan  politik  maka  perilaku  anggota  KPP Lampung  tersebut  akan  mempengaruhi  perannya  dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya. Psikologi  sosial  dalam  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung,  yaitu  dalam  hal  penguatan perasaan  berkelompok  di  dalam  suatu  organisasi.  Anggota  Kaukus  Perempuan  Parlemen Lampung kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Partisipasi  aktif  menunjukkan  keterlibatan  anggota  secara  psikologis  dan  merefleksikan upaya-upaya  mewujudkan  kesetaraan  gender (Stoker  and  Marsh  2011) .  Anggota  Kaukus Perempuan  Parlemen  masih  minim  dalam  keikutsertaan  pada  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  oleh  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung.  Faktor  penghambat  Kaukus Perempuan  Parlemen  adalah  masalah  waktu.  Anggota  Kaukus  mengalami  kendala  dalam waktu  untuk  bertemu  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  waktu  pengurus  untuk  melakukan komunikasi  sehingga  terlihat  koordinasi  yang  masih  lemah  dalam  setiap  kegiatan  yang diadakan  oleh  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung.  Dalam  membangun  ikatan  sosial yang baik adalah dibutuhkan kesadaran antar individu yang didasari oleh kebutuhan bersama. Anggota  kaukus  harus  mempunyai  kesadaran  akan  adanya  gerakan  bersama  untuk menyelesaikan  dan  memenuhi  kebutuhan  perempuan  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  pro gender.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Anggota  KPP  Lampung  dalam  melakukan  pertemuan  tidak  ada  jadwal  rutin,  tetapi secara  tentatif.  Pertemuan  rutin  dapat  membentuk  komunikasi  yang  baik  antar  anggota Kaukus  Perempuan  Parlemen.  Komunikasi  yang  terbentuk  diharapkan  dapat  terciptanya interaksi  yang  efektif  antara  anggota  Kaukus  Perempuan  Parlemen.  Komunikasi  baik  yang terjalin  antara  anggota  internal  kaukus  dan  membuat  terjalinnya  hubungan  sosial  dengan pihak luar serta adanya kerja sama dalam mencapai tujuan untuk kesetaraan gender. Anggota Kaukus  Perempuan  Parlemen  yang  berasal  dari  latar  belakang  politik  yang  berbeda.  Peran lingkungan  sosial  dapat  mempengaruhi  cara  individu  berperilaku.  Psikologi  sosial  dalam Kaukus  Perempuan  Parlemen  adalah  interaksi  sesama  anggota  KPP  Lampung.  Berasal  dari latar  belakang  politik  yang  berbeda  dan  partai  yang  berbeda  menjadikan  perbedaan  itu sebagai penguat hubungan sosial untuk mencapai tujuan Kaukus Perempuan Parlemen.
Sinergitas  yang  dibangun  dalam  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  antara perempuan  yang  duduk  di  parlemen  adalah  dengan  membangun  visi  misi  yang  sama. Bersinergi  dengan  anggota  parlemen  perempuan  Kabupaten/Kota  untuk  melaksanakan penguatan  peran  perempuan  parlemen  melalui  kegiatan  bimbingan  teknis.  Budaya  Politik dalam  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  yaitu  dapat  dilihat  dari  tingkat  Partisipasi anggota  dalam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  KPP  Lampung.  Berdasarkan  hasil  observasi peneliti  dalam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  KPP  Lampung  yaitu  anggota  yang  ikut  serta dalam kegiatan masih sedikit. Kesadaran anggota untuk berperan aktif masih kurang karena terkendala oleh waktu dan kesibukan masing-masing anggota.
Kurangnya  peran  perempuan  dalam  mengakomodir  kepentingan  dan  kebutuhan perempuan  melalui  regulasi  seperti  peraturan  daerah  serta  anggaran  disebabkan  oleh kuantitas dan perempuan tidak diberi peluang dalam berbagai hal karena pimpinan fraksi dan komisi  didominasi  oleh  kaum  laki-laki,  selain  itu  disebabkan  oleh  kurangnya  inisiatif  dari anggota  perempuan  dalam  mengusulkan  regulasi  yang  mengatur  kebutuhan  perempuan (Jacobus 2016) . Belum maksimalnya peran perempuan dalam parlemen disebabkan Sumber Daya  Manusia  (SDM),  pengalaman  organisasi,  wawasan,  jumlah  terbatas  serta  sarana  dan prasarana yang belum memadai (Alafanda 2020) . Peran perempuan dalam lembaga legislatif memiliki  peran  penting  dalam  hal  merumuskan  sebuah  kebijakan  sehingga  akan memosisikan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  sebagai role  model bahwa  walaupun perempuan  bisa  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  sehingga  keberadaan  di  parlemen  bisa menjadi  roda  penggerak  kaum  perempuan  dan  menjadi  sumber  inspirasi  bagi  perempuan yang lain. Secara tidak langsung perempuan di  legislatif dapat  memberikan edukasi  kepada masyarakat khususnya perempuan (Mufarrochah 2020) . Hasil penelitian Yasmin dan Erowati (2019) menunjukkan bahwa peran anggota perempuan dalam lembaga legislatif dalam perda pemberian ASI sudah maksimal dikarenakan hubungan baik yang terjalin dengan aktor-aktor yang bersangkutan seperti lembaga eksekutif, swasta dan organisasi masyarakat.

## Kesimpulan
Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melakukan sinergisitas dengan berbagai instansi pemerintahan  di  Provinsi  Lampung  yakni  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  kerja  sama  juga  dilakukan  dengan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  Damar,  Media  Massa  dan  organisasi  kemasyarakatan  lain  yang  pro  dengan kesetaraan  gender, tujuannya untuk  pengelolaan  anggaran dan pelaksanaan program  kerja  yaitu mengoptimalkan  kebijakan  yang  berpihak  pada  kesetaraan  gender,  namun  dari  hasil  penelitian Kaukus Perempuan Parlemen Lampung belum bisa menjalankan perannya dengan maksimal hal itu  disebabkan  kurangnya  koordinasi  dan  pertemuan  antar  pengurus  Kaukus  Perempuan Parlemen  Lampung  sehingga  kebijakan  yang  berpihak  pada  gender  juga  belum  bisa  dijalankan dengan maksimal.  Selain itu kerja sama yang dibangun juga memiliki tujuan untuk mengusulkan usulan  rumusan  kebijakan  di  parlemen  terkait  dengan  kesetaraan  gender  namun  dalam

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
perumusan kebijakan tidak semua elemen yang bekerja sama terlibat misalnya saja LSM Damar hanya  terlibat  dalam  uji  materi  kebijakan  sedangkan  perumusan  kebijakan  tetap  dilaksanakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.
Jika  di  korelasikan  dengan  5  aspek  pada  teori networking  institutionalism atau  biasa dikenal  dengan  jaringan  kelembagaan  dapat  diketahui  bahwa  aspek  keorganisasian  belum dilaksanakan  dengan  optimal  hal  itu  dikarenakan  masih  adanya  kendala  secara  internal  yaitu kurang  intensifnya  koordinasi  yang  dibangun  antar  pengurus  Kaukus  Perempuan  Parlemen Lampung  sehingga  interaksi  dan  komunikasi  tidak  dilakukan  dengan  rutin  hal  ini  yang menyebabkan pembahasan problematika terkait dengan gender juga tidak maksimal. Hal ini yang melihatkan  peran  dari  Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  belum  terlihat  dalam mengakomodasi  kepentingan  yang  dianggap  mewakili  perempuan  walaupun  kegiatan  sosial, psikologi  sosial  dan  budaya  politik  sudah  mulai  intensif  dilakukan  oleh  Kaukus  Perempuan Parlemen Lampung.

## Daftar Pustaka
Alafanda,  Ayon.  2020.  “Peran  Perempuan  Di  Lembaga  Lesilatif  (Suatu  Kajian  Di  DPRK  Simeulue Periode 2009-2014.” ETD Unsyiah.
Ardi, Anis Maryuni. 2014. “Perempuan Di Legislatif : Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur.” Jurnal Politik Muda Volume 3(Nomor 3).
Asrida,  Wan,  Wazni,  and  Chitra  Puspita  Dewi.  2012.  “Gerakan  Politik  Perempuan  Partai  Golkar  Kota Pekanbaru Periode 2004-2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan.” Jurnal Nahkoda 11(17) .
Budiatri,  Aisah  Putri.  2011.  “Bayang-Bayang  Afirmasi  Keterwakilan  Perempuan  Di  Parlemen  Di Indonesia.” Jurnal Studi Politik Volume 1(No. 2). Darmastuti,  Ari.  2020. Partai  Politik,  Pemilihan  Umum  Dan  Peran  Perempuan  Dalam  Politik  Dan Pembangunan . Yogyakarta: Quantum. Darmastuti,  Ari,  and  Dkk.  2011.  “Studi  Kebijakan  Pembangunan  Daerah  Berperspektif  Gender  Di Kabupaten Lampung Tengah.” Jurnal Sosiologi Vol 14(No 1.).
Dpd.go.id. 2015. “KPP RI Meneguhkan Komitmen Politik Perempuan Parlemen Bagi Keterwakilan Isu Perempuan Dan Anak.” DPD  RI .  Retrieved  (http://portal.dpd.go.id/artikel-905-kaukus-perempuan- parlemen-ri--meneguhkan-komitmen-politik-perempuan-parlemen-bagi-keterwakilan-isu- perempuan-dan-anak).
Firdaus, M. Aziz. 2012. Dasar- Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Ombak.
Inwantoro,  T.  2013.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Rendahnya  Tingkat  Partisipasi  Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Mojokerto 2014.” Universitas Diponegoro.
Istiana,  Hikmah,  and  Mursidin.  2008.  “Optimalisasi  Peran  Gender  Dalam  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan Nelayan.” Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Volume 3(Nomor 2). Jacobus,  Adrianus.  2016.  “Peranan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Perempuan  Dalam Merespon  Kepentingan  Perempuan  Di  Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro.” Politico 5(1).
koalisiperempuan.or.id.  2015.  “Butuh  Kebijakan  Untuk  Terwujudnya  Kesetaraan  Gender.” Koalisiperempuan.or.Id . Retrieved (https://www.koalisiperempuan.or.id/2015/12/08/butuh- kebijakan-untuk-terwujudnya-kesetaraan-gender/).
Mufarrochah,  Lailiyul.  2020.  “Peran  Perempuan  Di  Lembaga  Legislatif  Kabupaten  Mojokerto  Dalam Perspektif Konstruksi Sosial.” UIN Sunan Ampel Surabaya.
Muslimat, Ade. 2016. “Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik.” Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol 3(No 2).
Novita,  Irma,  Jendrius,  Fachri  Adnan,  and  Tito  Handoko.  2018.  “Eksistensi  Komisionner  Perempuan Dalam  Mewujudkan  Kesetaraan  Gender  Pada  KPU  Provinsi  Dan  Kabupaten/Kota  Di  Sumatera Barat.” Jurnal Nahkoda Volume 17(30).
Patton,  Michael  Quinn.  2015. Qualitative  Research  &  Evaluation  Methods  4th  Edition.  Library  of Congres Catalogue-in Publication Data . United Stated of America.
Purwanti,  Ani.  2015.  “Partisipasi  Perempuan  Pada  Lembaga  Legislatif  Tahun  2014-2019  Di  Provinsi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 152-163 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Jawa Timur.” Masalah-Masalah Hukum 44(2). Rhodes, R. A., S. A. Binder, and B. A. Rockman. 2016. The Oxford Handbook of Political Institutions . New York: Oxford University Press.
Sitanggang, Alfred Reynaldo. 2019. “Analisis Peran Legislator Perempuan Dalam Formulasi Kebijakan Publik Di Kota Pematang Siantar.” Universitas Katolik Parahyangan.
Stoker, and Marsh. 2011. Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik . Bandung: Nusa media.
Subagya,  Slamet,  Siany  Indria  L,  and  Atik  Catur  Budiati.  2013.  “Pengarusutamaan  Gender  Dan Optimalisasi Peran Serikat Pekerja Sebagai Upaya Perlindungan Berbasis Gender Bagi Perempuan Buruh Pabrik Di Kabupaten Karanganyar.” Jurnal Forum Ilmu Sosila Volume 40(Nomor 1).
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D . Bandung: Alfabeta. Syafrudin, Iqbal. 2021. “Peran Anggota Badan Legislatif Perempuan Dalam Perspektif Gender.” CIVICS 6(1).
Tashandra,  Nabilla.  2016.  “Diskriminasi  Gender,  Tujuh  UU  Terkait  Perempuan  Ini  Perlu  Di  Ubah.”
Kompas.Com .
Retrieved (https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/03/06/17335421/Diskriminasi.Gender.Tujuh.UU.Terk ait.Perempuan.Ini.Perlu.Diubah).
Wazni.  2011.  “Rekrutmen  Calon  Legislatif  Perempuan  Oleh  Partai  Politik  Di  Kota  Pekan  Baru  Pada Pemilu 2009.” Jurnal Nahkoda 10(16) .
Yasmin,  Yuditya  Firdauza,  and  Dewi  Erowati.  2019.  “Peran  Anggota  Legislatif  Perempuan  Di  DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019.” Journal of Politic and Government Studies 8(4)