## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 3, Issue 1, June 2021 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: http://idm.or.id/JSER INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Deni Syaputra deni_piliang@yahoo.com Yusmiarni Salsabila Syafiah Kata kunci: perlindungan hukum, preventif, konsumen
Website: http://idm.or.id/JSER
hal: 40 - 48
Copyright © 2021  JSER. All rights reserved.
E-mail: deni_piliang@yahoo.com 1

## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KONSUMEN

## PREVENTIVE LEGAL PROTECTION MEASURES AGAINST CONSUMERS
Sebagai  negara  hukum  (rechtsstaat)  antara  lain  tercermin  dari beberapa  hal,  yang  umumnya  disebut  sebagai  ciri  negara hukum. Hal tersebut terdapat di dalam Amandemen UUD 1945, yaitu: Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga negara),  Adanya  pembagian  kekuasaan  dalam  negara, Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan  Adanya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Dalam upaya memberikan perlindungan perventif kepada masyarakat juga biasanya diatur dalam undang-undang tersebut dan juga lembaga-lembaga  yang  dapat  memberikan  perlindungan kepada  warga  masyarakat  untuk  mengajukan  keberatan  atau gugatan kepada pemerintah. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  hendak  mewujudkan keseimbangan  perlindungan  kepentingan  konsumen  dan pelaku  usaha.  Dalam  mengimplementasikan  keseimbangan perlindungan  tadi,  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen telah memberi aturan mengenai hak dan Kewajiban, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha.
Deni Syaputra 1 , Yusmiarni 2 , Salsabila Syafiah 3 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent: Deni Syaputra deni_piliang@yahoo.com Yusmiarni Salsabila Syafiah keywords: legal protection, preventive, consumer Website: http://idm.or.id/JSER
page: 40 – 48
As a state of law (rechtsstaat), among others, it is reflected in several things, which are generally referred to as the characteristics of a state of law. This is contained in the amendments to the 1945 Constitution, namely: There is a guarantee of human rights (and citizens), There is a division of power within the state, the Government in carrying out its duties and obligations must base it on the law, both written and unwritten,  and  The  existence  of  judicial  power  independent.  In  an effort  to  provide  preventive  protection  to  the  community,  it  is  also usually regulated in the law as well as institutions that can provide protection for citizens to file objections or lawsuits to the government. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection aims to achieve a balance in the protection of the interests of consumers and business actors.  In  implementing  the  balance  of  protection,  the  Consumer Protection Law has provided rules regarding rights and obligations, both for consumers and for business actors.
Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  menganut  konsep  negara  hukum  baik  formal maupun  secara  material  (konsepsi  welfarestaat)  atau  faham  negara  kesejahetraan. Implikasi  dianutnya  faham  tersebut,  bahwa  setiap  penggunaan  kekuasaan  dan kewenangan  oleh  administrasi  negara  haruslah  berpijak  dan  berientasi  kepada hukum dan kemakmuran. Dengan demikian eksistensi  suatu negara yang disebut sebagai  negara  hukum  (rechtsstaat)  antara  lain  tercermin  dari  beberapa  hal,  yang umumnya  disebut  sebagai  ciri  negara  hukum.  Hal  tersebut  terdapat  di  dalam Amandemen UUD 1945, yaitu: 1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga negara), 2) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, 3) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan 4) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Dalam kerangka hukum administrasi, ciri-ciri negara hukum tersebut mempunyai keterkaitan  yang  erat  dengan  hukum  mengenai  kekuasaan  pemerintah,  hukum mengenai  peran  serta  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pemerintahan,  hukum mengenai organisasi pemerintahan dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi rakyat.  Dengan  demikian  tindakan  pemerintah  yang  harus  didasarkan  pada ketentutan  hukum  yang  berlaku  sebagai  ciri  negara  hukum,  juga  harus  dapat memberikan  perlindungan  hukum  bagi  kepentingan  rakyat  sehingga  kepentingan rakyat tidak dengan sendirinya harus dikorbankan apabila terjadi benturan-benturan sebagai akibat adanya tindakan pemerintah atau pihak yang lebih kuat dan dominan.
Perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan atas perlindungan hukum yang represif  dan  perlindungan  hukum  preventif.  Perlindungan  hukum  represif
menghendaki adanya suatu badan peradilan. Negara yang menganut sistem civil law mengakui dua badan peradilan umum dan peradilan adminsitrasi, sedangkan sistem comman law mengak ui satu badan peradilan yaitu ” Z rdinary court ”. Perlindungan hukum  represif  ini  ada  juga  negara  yang  mengembangkannya  dengan ”ombudsman”, seperti di negara -negara skandinavia (Yuslim, 2007).
Perlindungan  hukum  preventif  dalam  perpustakaan  dapat  berupa  bezwaar (keberatan)  dan  beroep/banding.  Bezwar/ketetapan,  yaitu  suatu  prosedur administratif  yang  ditempuh  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  apabila  tidak puas  atas  beschikking  atau  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  yang  ditujukan kepada  jabatan  yang  berwenang  menetapkan  beschiking  atau  kebijakan  tersebut. Sedangkan beroup/banding administratif yaitu suatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas beschikking atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah, di mana prosedur itu ditujukan kepada pejabat atau atasan  isntansi  lain  dari  yang  menerbitkan beschikking atau  kebijakan  tersebut (Muhammad, 2004).

## METODE PENELITIAN Tipe Metodologi
Metode  penelitian merupakan  sebuah  pengetahuan  keterampilan.  Artinya  sebagai pengetahuan  dapat  dicari  atau  dibaca  dari  buku-buku  dan  memang  memberikan pengetahuan bagi yang mempelajari dan diterapkan dalam suatu kegiatan penelitian (Muhammad, 2004).
Adapun  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu  permasalahan hukum  yang  di ambil  berdasarkan fakta-fakta  yang ada  ditengah  masyarakat,  bahan  hukum  atau  badan  pemerintah  disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana (Rustandi, tt). Selain itu dalam penulisan ini  juga  menggunakan  metode  berfikir  Induktif,  yang  mana  dalam  penarikan kesimpulan  melalui  sesuatu  yang  sifatnya  khusus  dan  kesimpulan  itu  ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya umum.
Metode Pendekatan ( statute approach )
Pendekatan dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan masalah secara pendekatan Undang-Undang ( statute approach ) yaitu dengan menelaah semua aturan dan  regulasi  yang  berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  dan digunakan  juga  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  selain  pendekatan  diatas penulis  juga  melakukan  pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  diambil  data  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Muhammad, 2004).

## Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1)  Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dilapangan  ( field  research ).  Dengan melakukan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Studi  dokumen  merupakan  suatu teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mempelajari  dokumen  untuk mendapatkan  data  atau  informasi  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti, sementara wawancara merupakan teknik percakapan berupa tanya jawab dengan tujuan tertentu (Saebani, 2009).
2)  Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ( library research ) yang terdiri dari (Saebani, 2009):
a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta  yang  diketahui  maupun  mengenai  suatu  gagasan  atau  ide  yang mencakup: buku, seminar, symposium, desertasi, tesis, dan paten.
b. Bahan  hukum  Sekunder  yaitu  semua  publikasi  tentang  hukum  yang merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum  sekunder  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
c. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dengan memberikan  pemahaman  dan  pengertian  atas  bahan  hukum  lainnya.  Bahan hukum  yang  digunakan  penulis  adalah  kamus  hukum,  Ensyklopedia, pendapat atau teori para ahli dan sumber lainya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Studi dokumen
Studi  dokumen  merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  suatu  teknik pengumpulan  data  dan  bahan-bahan  kepustakaan,  buku-buku,  literatur  serta dokumen  untuk  mendapatkan  data  atau  infomasi  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  diteliti.  Studi  dokumen  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan meminta  data-data  dan  dokumen-dokumen  dari  pihak  Rutan  Lubuk  Sikaping khususnya bagian Pelayananan Tahanan mengenai narapidana penyalahgunaan narkotika,  lama  hukuman  pidana  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  dilakukan  agar informasi  yang  didapatkan  benar-benar  bersumber  dari  objek  yang  dijadikan sebagai tempat penelitian.
b. Wawancara,  dilakukan  terhadap  benerapa  pegawai  Rutan  Lubuk  Sikaping  dan terpidana  yang  terkait  kasus  narkotika  di  Rutan  Lubuk  Sikaping.  Wawancara yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dengan  bentuk  semi terstruktur.  Dimana  peneliti  telah  mempersiapkan  pertanyaan-pertanyaan sebelumnya  yang  akan  diajukan  ketika  proses  wawancara  berlangsung,  akan tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  penulis  mengajukan  pertanyaan  ini  diluar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan  lapangan  dan  dokumen  dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Analisis  kualitatif  ini dilakukan melalui proses sebagai berikut: (1) data reduction , yaitu penulis memilih dan  memilah-milah  data  yang  akan  dianalisis,  (2)  data display ,  yaitu  penulis menampilkan  data  yang  telah  dipilih  dan  dipilah-pilah  dan  menganalisisnya,  (3) verification, yaitu penulis menyimpulkan hasil anaisis terhadap objek yang diteliti. Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  deskriptif  analisis  yaitu  yang  mana
bahan-bahan  atau  data-data  yang  diperoleh  di  lapangan  melalui  wawancara  dan studi dokumen kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya ditarik kesimpulan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk skripsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada  ribuan  undang-undang  yang  telah  dikeluarkan  oleh  lembaga  legislatif  dan lembaga  eksekutif  sejak  Indonesia  merdeka  sampai  sekarang.  Dari  sekian  banyak Undang-undang  yang  telah  dilahirkan  tersebut  ada  undang-udang  yang  tidak berlaku lagi, dan ada undang-undang yang diperbaiki/direvisi.
Dalam  suatu  negara  hukum  yang  demokratis,  suatu  undang-undang  umumnya mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Apabila hak-hak warga negara sebagimana  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut  tidak  terlaksana sebagaimana mestinya maka kepada warga masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada  pemerintah  bahkan  dapat  mengajukan  gugatan  baik  secara  class  action maupun  secara  perorangan  kepada  pemerintah.  Upaya  seperti  ini  disebut  dengan sarana perlindungan hukum preventif.
Dalam upaya memberikan perlindungan perventif kepada masyarakat juga biasanya diatur  dalam  undang-undang  tersebut  dan  juga  lembaga-lembaga  yang  dapat memberikan perlindungan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan atau gugatan kepada pemerintah. Berikut ini penulis akan mencoba melihat beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum preventif,  apa  dan  siapa  lembaga/badan/jabatan  yang  dapat  memberikan perlindungan  hukum  tersebut  bagi  masyarakat  yang  merasakan  dirugikan  oleh tindakan pelaku usaha.
1.  Perlindungan hukum preventif dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen.
a.  Esensi UU No. 8 tahun 1999 Undang-undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  hendak mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.  Dalam  mengimplementasikan  keseimbangan  perlindungan  tadi, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberi aturan mengenai hak dan  Kewajiban,  baik  bagi  konsumen  maupun  bagi  pelaku  usaha.  Hak  dan Kewajiban ini diatur pada Pasal 4 dan 5 bagi konsumen dan Pasal 6 dan 7 bagi pelaku usaha.
Hukum tentang tanggung jawab produk termasuk dalam perbuatan melanggar hukum tetapi diimbuhi dengan tanggung jawab mutlak ( strict liability ), tanpa melihat  apakah  ada  unsur  kesalahan  pada  pihak  pelaku  (Saefullah  dalam Syawali).  Ketentuan  yang  mengatur  hal  tersebut,  yaitu  perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang berakibat menimbulkan kerugian dan atau membahayakan konsumen diatur dalam Pasal 4,7-17, 19-21 dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen yaitu:
1)  hak atas kenyamanan, keamanan, dan  keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2)  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3)  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
4)  hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5)  hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6)  hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7)  hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8)  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9)  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Pasal 7 UU No 8 tahun 1999 mengatur tentang Kewajiban pelaku usaha yaitu:
1)  beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2)  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3)  memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4)  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5)  memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6)  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
7)  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  dterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU No. 8 tahun 1999 mengatur tentang ganti rugi  yang  harus  dillakukan  oleh  pelaku  usaha  terhadap  konsumen,  dengan bunyi pasalnya sebagai berikut.
Pasal 19
(1)  Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)  Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(4)  Pemberian ganti  rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Pasal 20
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
Pasal 21
(1)  Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila  importasi  barang  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  agen  atau perwakilan produsen luar negeri.
(2)  Importir  jasa  bertanggung  jawab  sebagai  penyedia  jasa  asing  apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
Pasal 24 masih tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar ganti rugi  kepada  konsumen  atas  tuntutan  ganti  rugi  dari  konssumen.  Pasal  ini berbunyi:
(1)  Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
a.  pelaku  usaha  lain  menjual  kepada  konsumen  tanpa  melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
b.  pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan  barang  dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha atau tidak sesuai degan contoh, mutu, dan komposisi.
(2)  Pelaku  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibebaskan  dari tanggung  jawab  atas  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  gugatan  konsumen apabila  pelaku  usaha  lain  yang  membeli  barang  dan/atau  jasa  menjual kembali  kepada  konsumen  dengan  melakukan  perubahan  atas  barang dan/atau jasa tersebut.
Untuk menjamin hak-hak masyarakat sebagai konsumen dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalan UU No. 8  Tahun  1999  ini  maka  kepada  masyarakat  yang  dirugikan  tersebut  dapat melakukan  gugatan  kepada  pemrintah/pelaku  usaha  melalui  ”Badan penyelesian Sengekata Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 8 tahun 1999, menegaskan bahwa pelaku usaha dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan ditempat kedudukan konsumen, apabila ia menolak atau tidak menanggapi tuntutan ganti rugi yang diajukan kepadanya.
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  konsumen,  UUPK  ini dimungkinkan juga untuk mengajukan gugatan secara kelompok (class action).
Pasal 46 ayat (1) b, c, dan d mengatur tentang gugatan kelompok yang dapat diajukan  oleh  sekelompok  konsumen  yang  mempunyai  kepentingan  sama, LPKSM yang memenuhi persyaratan tertentu, pemerintah dan/atau instansi terkait,  apabila  barang  dan/jasa  yang  dikonsumsi  mengakibatkan  kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Hal dapat dietgaskan juga  dalam  penjelasan  otentik  Pasal  46  ayat  (1)  b  berbunyi  sebagai  berikut: ”Undang -undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adalah adanya bukti transaksi”.
b.  UU No 23 Tahun 2004 tentang kejahatan Dalam Rumah Tangga. UU  No.  23  Tahun  2004  juga  bertujuan  menjaga  keutuhan  rumah  tangga, dimana  keutuhan  rumah  tangga  dapat  terjadi  jika  setiap  anggota  keluarga menyadari  hak  dan  kewajibannya  masing-masing/tidak  ada  satu  anggota keluarga  yang  bisa  melakukan  kesewenang-wenangan.  Keutuhan  yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain.
UU No. 23 Tahun 2004 ini membagi ruang lingkup Kejahatan Rumah Tangga menjadi 3 bagian hubungan, yaitu pertama, hubungan garis keturunan darah (misalnya anak); kedua, hubungan suami istri; ketiga, hubungan orang yang bekerja  di  dalam  lingkup  dalam  keluarga  tersebut/tidak  punya  hubungan sama sekali.

## Hak-Hak korban dan Kewajiban Pemerintah
Berdasarkan  Undang-Undang  ini,  korban  kekerasan  mempunyai  hak  untuk mendapatkan:
Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan peintah perlindungan dari pengadilan;
1)  Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
2)  Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
3)  Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses  pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani. (Psl; 10)
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Psl; 11) Untuk itu pemerintah harus:
1)  Merumuskan  kebijakan  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga;
2)  Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3)  Menyelenggarakan  sosialisasi  dan  advokasi  tentang  kekerasan  dalam rumah tangga; dan
4)  Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  sensitif  gender  dan  isu kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta  menetapkan  standar  dan  akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

## Esensi  undang-undang  ini  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada anak

## SIMPULAN DAN SARAN
Lahirnya UUPK ini adalah merupakan perwujudan konsep negera berdasarkan atas hukum  yang  didalamnya  adanya  upaya  perlindungan  akan  hak  ekonomi masyarakat. Dalam konsep negara berdasar atas hukum hak-hak masyarakat harus dapat dilindungi dari tindakan pelaku usaha, karena biasanya pelaku usaha adalah pihak yang posisinya lebih kuat dari konsumen, sehingga tindakan pelaku usaha yang  harus  dibatasi  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Apabila pelaku  tidak  mengindahkan  hak-hak  konsumen  maka  konsumen  baik  secara sendiri-sendiri  maupun  secara  berkelompok  dapat  mengajukan  gugatan  kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga kepada badan peradilan umum.
BPSK  adalah  suatu  badan  yang  diberi  wewenang  untuk  menyelesaian  sengketa antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  baik  dalam  bentuk  pengajuan  keberatan ataupun melakukan tidak puas (banding) dari konsumen kepada pelaku usaha atas kesalahan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
Dengan  adanya  pengaturan  ganti  rugi  karena  kesalahan  pelaku  usaha  dalam memberikan barang dan jasa kepada konsumen, dan adanya lembaga penyelesaian sengeketa  konsumen  (Badan  peneylesaian  Sengekata  Konsumen)  sebagai  wadah untuk menerima aspirasi dan tuntutan dari konsumen, maka Undang-undang No.8 tahun  1999  telah  memberikan  perlindungan  hukum  secara  preventif  kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi terutama dalam peredaran barang dan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 12
Andi  Rustandi,  “ Metode  Penelitian  Hukum  Empiris  dan  Normatif ”,  melalui http://www.andirustandi.com,  diakses  pada  Selasa  tanggal  14  Januari  14 Januari 2020 pukul 12.50 WIB
Saebani,  Beni  Ahmad.  2009. Metode  Penelitian  Hukum ,  Bandung,  CV Pustaka  Setia, Hal. 91.
Husni  Syawali (Ed.), Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Mandar Maju, 200, hlm. 44
Yuslim.  2007.  Kuliah  Sistem  dan  Perlindungan  Hukum,  Pasacsarajana  UNAND tahun 2006 tanggal 13 Januari 2007.