## ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Direction for the Development of Settlement Area in Tanjungpinang City, Riau Island Province
Citra Chintia Dewi 1)* , Andrea Emma Pravitasari 2) dan Didit Okta Pribadi 3)
1) Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University
2) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University 3) Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

## ABSTRACT
Tanjungpinang City is characterized as a coastal area with dense settlements around the port. The high mobility of the population led to the formation of new centers of activity heading towards the mainland. Integration in the use of resources  is necessary for sustainable spatial planning. This study aims to: 1) analyze the pattern of land use change in Tanjungpinang City in 2010-2020; 2) analyze the suitability of land for residentials; 3) analyze the availability of residential development land; 4) predicting land use; 5) drawing up a residential development directive for 2030. Land use change was analyzed by the method of overlapping land use maps in 2010, 2015, and 2020. The suitability of land for residentials was analyzed by the evaluation method developed by FAO 2007, and several criteria were established for the availability of residential land. Land use change predictions  for  2030  are  analyzed  by  the  Land  Change  Modeler  (LCM).  Furthermore,  the  preparation  of  direction  for  the development of settlements areas is based on land suitability, land availability, prediction of land use and spatial pattern. The results of the analysis obtained the type of land use that experienced the largest increase in area were urban residential buildings. Land of suitable land suitability class available for residential was obtained 6,300.73 ha. The prediction of land use in 2030) show that the largest increase in area also occurred in settlements land by 23.97% of the total area of Tanjungpinang City. The directive for the development of residential areas is focused on land that belongs to priority categories 1 and 2, in order to avoid disasters, land damage, and land disputes.
Keywords: Land availability, land change modeler, land suitability, settlements

## ABSTRAK
Kota Tanjungpinang dicirikan sebagai wilayah pesisir dengan permukiman padat sekitar pelabuhan. Mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan terbentuknya pusat-pusat kegiatan baru yang menuju daratan. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya  diperlukan  untuk  perencanaan  tata ruang  berkelanjutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1)  menganalisis  pola  perubahan penggunaan lahan Kota Tanjungpinang tahun 2010-2020; 2) menganalisis kesesuaian lahan untuk permukiman; 3) menganalisis ketersediaan  lahan  pengembangan  permukiman;  4)  memprediksi  penggunaan  lahan;  5)  menyusun  arahan  pembangunan permukiman tahun 2030. Perubahan penggunaan lahan dianalisis dengan metode tumpangsusun ( overlay ) peta penggunaan lahan tahun 2010, 2015, dan 2020. Kesesuaian lahan untuk permukiman dianalisis dengan metode evaluasi yang dikembangkan oleh FAO 2007, dan beberapa kriteria ditetapkan untuk ketersediaan lahan permukiman. Prediksi perubahan penggunaan lahan tahun 2030 dianalisis Land Change Modeler (LCM). Selanjutnya penyusunan arahan pengembangan kawasan permukiman didasari pada kesesuaian lahan, ketersediaan lahan, prediksi penggunaan lahan dan pola ruang. Hasil analisis diperoleh jenis penggunaan lahan yang mengalami penambahan luas paling besar adalah bangunan permukiman kota. Lahan dengan kelas kesesuaian lahan yang  sesuai  dan  tersedia  untuk  permukiman  diperoleh  6,300.73  ha.  Prediksi  penggunaan  lahan  tahun  2030  menunjukkan peningkatan  luas  terbesar  terjadi  pada  lahan  permukiman  yaitu  23.97%  dari  total  luas  Kota  Tanjungpinang.  Arahan  untuk pengembangan  kawasan  permukiman  difokuskan  pada  lahan  yang  termasuk  prioritas  kategori  1  dan  2,  untuk  menghindari bencana, kerusakan tanah, dan sengketa tanah.
Kata kunci: Ketersediaan lahan, land change modeler, kesesuaian lahan, permukiman

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  dan  perubahan  struktur  sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang menyebabkan  terjadinya  perubahan  penggunaan  lahan (Rustiadi,  2001).  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat seiring  dengan  peningkatan  kebutuhan  atas  lahan permukiman (Lestari, 2017). Perubahan penggunaan lahan
berlangsung dinamis, pembangunan yang pesat menyebabkan ruang terbangun mendominasi dan menekan ruang alami untuk berubah fungsi (Pribadi et al ., 2006). Kawasan perumahan dan permukiman mengambil proporsi luasan yang besar dalam suatu wilayah perkotaan, dapat  mencapai  dua  pertiga  bagian  wilayah  kota  (Zubair, 2014). Semakin luasnya lahan permukiman sebagai akibat dari upaya pemenuhan kebutuhan atas permukiman secara fisik  dapat  dilihat  dari  segi  kuantitas  yaitu  bertambahnya
*) Penulis Korespondensi: Telp. +628xxxxxxxxx; Email: chintiacitra@apps.ipb.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jitl.25.1.7-18
Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau (Dewi, C.C., A.E. Pravitasari dan D.O. Pribadi)
jumlah permukiman baru serta dari segi kualitas yang dapat dilihat  dari  kualitas  fisik  hunian  dan  kualitas  lingkungan hunian  (Sugiata,  2015).  Hal-hal  yang  dapat  timbul  akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali seperti terbentuknya  titik-titik  kawasan  permukiman  kumuh, kemacetan,  kesulitan  mengakses  air  minum,  polusi  udara, pencemaran  akibat  limbah  dan  sebagainya.    Fenomena  di atas  sering  terjadi  pada  kawasan  perkotaan.  Terdapat beberapa  faktor  yang  menyebabkan  meningkatnya  jumlah penduduk di kawasan perkotaan, yaitu 1) kelahiran alamiah, 2) perpindahan penduduk, 3) aneksasi, dan 4) reklasifikasi (Tjiptoherijanto,  2016).  Dengan  semakin  meningkatnya jumlah  penduduk  maka  kebutuhan  akan  ruang  sebagai tempat tinggal dan beraktivitas akan meningkat (Satria dan Rahayu, 2012). Pada saat ini peningkatan jumlah penduduk akibat perpindahan penduduk juga marak terjadi, daya tarik urbanisasi disebabkan oleh luasnya ketersediaan infrastruktur  dan  lapangan  kerja  di  kawasan  perkotaan (Padon et al . 2021).
Salah satu kawasan perkotaan yang penting untuk dilakukan penelitian tentang dinamika kawasan permukiman adalah Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang memiliki ciri sebagai kawasan pesisir yang memiliki  peranan  penting  sebagai  sarana  mobilitas  antar pulau dan jalur perdagangan sejak jaman Kerajaan Melayu Riau  Lingga.  Pada  masa  itu,  permukiman  berkembang  di kawasan pesisir baik di pesisir darat maupun di atas badan air (Samnuzulsari et  al., 2017). Penduduk lokal  menyebut permukiman  yang  berada  di  atas  badan  air  sebagai permukiman  pelantar.  Perkembangan  permukiman  di kawasan pesisir terus terjadi, terutama di sekitar Pelabuhan, hal  ini  disebabkan  karena  di  kawasan  tersebut  merupakan pusat kegiatan perdagangan. Fenomena tersebut menyebabkan semakin padat kawasan hunian pesisir  yang mendorong  berkembangnya  pusat  kegiatan  baru  ke  arah daratan.
Di  Kota  Tanjungpinang  terdapat  dua  lokasi  yang ditetapkan  sebagai  kawasan  perdagangan  bebas  ( Free Trade Zone ). Kondisi ini menimbulkan potensi meningkatnya  jumlah  pendatang  yang  akan  menetap. Berdasarkan  data  BPS,  laju  pertumbuhan  penduduk  sejak tahun  2015  hingga  2019  termasuk  dalam  kategori  sedang dengan  angka  pertumbuhan  berkisar  antara  1-2%  setiap tahunnya.  sedangkan  luas  wilayahnya  kecil  dan  terdapat lahan-lahan  yang  tidak  dapat  di  kembangkan  untuk permukiman  seperti  hutan  lindung  dan  waduk.  Selain  itu terdapat  pula  rencana  pembangunan  estuari  dam (bendungan pertemuan air sungai dan laut) yang berimbas pada  semakin  terbatasnya  lahan  untuk  pengembangan permukiman.
Mengacu pada kondisi  Kota Tanjungpinang pada saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang,  dibutuhkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Tata ruang yang berkelanjutan  dapat  terwujud  jika  ada  harmonisasi  antara lingkungan  alami  dan  buatan,  Selain  itu  tata  ruang  yang berkelanjutan  juga  merupakan  suatu  bentuk  keterpaduan dalam  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif akibat  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  terkendali  (Muhar, 2016).  Pemanfaatan  Penginderaan  jauh  dan  Sistem
Informasi  Geografis  merupakan  salah  satu  metode  yang dapat digunakan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan dan perkembangan wilayah. Pada saat ini data  penginderaan  jauh  mudah  didapatkan  dan  beberapa jenis tersedia tanpa berbayar (Nugroho et al., 2019) selain itu penginderaan jauh dapat digunakan untuk memonitoring perkembangan  kawasan  permukiman  dan  perkotaan  yang biasanya berkembang dengan cepat (Pigawati et al., 2017).
Penelitian tentang prediksi dan arahan pengembangan permukiman pernah dilakukan oleh Dewi et al. (2013)  di  Kabupaten  Blitar  dengan  memanfaatkan sistem  informasi  geografis  untuk  melihat  pola  sebaran permukiman  yang  ada  dan  dimasa  yang  akan  datang  dan beberapa aspek yang mempengaruhi pola tersebut sehingga dapat  memberikan  alternatif  solusi  untuk  mengatasi berbagai  masalah  penataan  ruang.  Muji et  al. (2018)  juga menggunakan metode tersebut untuk melakukan penelitian tentang  perubahan  penggunaan  lahan  dan  arahan pengembangan  kawasan  permukiman  di  Kota  Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi penelitian serupa belum pernah  dilakukan  di  Kota  Tanjungpinang,  sehingga penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1)  Menganalisis  pola perubahan  penggunaan  lahan  Kota  Tanjungpinang  tahun 2010 hingga 2020; 2) Menganalisis kesesuaian lahan untuk permukiman; 3) Menganalisis ketersediaan lahan pengembangan  permukiman;  4)  Melakukan  prediksi penggunaan  lahan  di  Kota  Tanjungpinang  tahun  2030;  5) Menyusun  arahan  pengembangan  permukiman  di  Kota Tanjungpinang  tahun  2030.  Untuk  mewujudkannya  maka dianggap  perlu  melakukan  penelitian  untuk  menentukan arahan  pengembangan  kawasan  permukiman  di  Kota Tanjungpinang sehingga perkembangan pemanfaatan ruang untuk  permukiman  dapat  terkendali.  Penentuan  arahan dilakukan  dengan  merujuk  kepada  rencana  pola  ruang, prediksi  penggunaan  lahan,  kesesuaian  lahan,  dan ketersediaan lahan di Kota Tanjungpinang.

## BAHAN DAN METODE
Lokasi  penelitian  berada  pada  daratan  Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang  terletak  pada  Pulau  Bintan  dan  secara geografis berada pada 0°51’ LU - 0°59’ LU dan 104°23’ BT -  104°34’  BT  yang  memiliki  luas  sebesar  14,407.11  ha. Kota  Tanjungpinang  terdiri  dari  empat  kecamatan  yaitu  : Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, dan Bukit Bestari (Gambar 1).
Data  dan  informasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Peta penggunaan lahan pada tahun 2010, 2015  dan  2020  dengan  skala  1:25,000,  peta  rencana  pola ruang dalam  Rencana Tata Ruang  Wilayah (RTRW)  Kota Tanjungpinang  tahun  2013-2034,  peta  bidang,  peta  rawan bencana, data kependudukan dan statistik lainnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik  Kota Tanjungpinang. Alat  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  seperangkat  komputer dengan perangkat lunak ArcGIS , TerrSet . Hubungan antara tujuan  penelitian,  jenis  data,  sumber  data,  Teknik  analisis dan output yang akan dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan  diagram  alir  penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar 2.
Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Tabel 1. Matriks hubungan antara tujuan, jenis data dan teknik analisis
No Tujuan Jenis Data Sumber data Teknik Analisis Output 1 Menganalisis perubahan penggunaan lahan  Peta Penggunaan lahan Tahun 2010, 2015 dan 2020 Bappelitbang Overlay Matriks transisi perubahan penggunaan lahan 2 Menganalisis kesesuaian lahan permukiman  Peta Kemiringan Lereng  Satuan Peta Tanah
 Peta Kawasan Rawan Bencana  Peta Aliran Sungai  DEM SRTM  BBSDLP
 BPBD Kota
Tanjungpinang  Bappelitbang Kota Tanjungpinang Matching Criteria Peta Kesesuaian lahan permukiman 3 Menganalisis ketersediaan lahan permukiman  Peta Penggunaan Lahan tahun 2020  Peta rencana Estuary Dam Dompak
 Peta Kawasan Hutan  Peta HGB  Bappelitbang  Kantor Pertanahan Kota
Tanjungpinang
Overlay
Peta Ketersediaan lahan pengembangan permukiman 4 Membangun model prediksi penggunaan lahan tahun 2030  Peta penggunaan lahan tahun 2010, 2015 dan 2020
 Peta jaringan jalan  Jarak ke permukiman  Jarak ke sungai
 Kepadatan penduduk  Peta kemiringan lereng Bappelitbang Land Change Modeler (LCM). Peta Prediksi Penggunaan Lahan tahun 2030 5 Menyusun arahan pengembangan kawasan permukiman
 Peta prediksi penggunaan lahan  Peta kesesuaian lahan  Peta ketersediaan lahan  Peta Pola Ruang Kota Tanjungpinang
 Output 2
 Output 3
 Output 4

Bappelitbang  Deskriptif  Overlay
Rekomendasi arahan pengembangan kawasan permukiman.
Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau (Dewi, C.C., A.E. Pravitasari dan D.O. Pribadi)

## Gambar 2. Diagram alir penelitian

## Metode Analisis

## Perubahan Penggunaan Lahan
Analisis  perubahan  penggunaan  lahan  dilakukan dengan  melakukan  metode overlay terhadap  peta penggunaan  lahan  pada  tahun  2010,  2015  dan  2020.  Dari peta  hasil overlay dapat  diketahui  pola  perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu 10 tahun (tahun 2010 hingga  2020).  Hasil  dari  analisis  perubahan  penggunaan lahan merupakan tabel perubahan luasan penggunaan lahan tahun 2010, 2015, dan 2020 dan matriks transisi perubahan penggunaan lahan.

## Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman
Evaluasi kesesuaian lahan adalah bentuk pendekatan  dalam  menilai  potensi  lahan  untuk  suatu peggunaan lahan dilihat dari tingkat kecocokan kriterianya. Analisis  kesesuaian  lahan  dilakukan  sebagai  dasar pengalokasian  penggunaan  lahan  (Dewi,  2017).  Analisis kesesuaian  lahan  permukiman  dilakukan  dengan  merujuk pada
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.41/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  dan  Kriteria  Teknis
Kawasan Budi Daya (Padhlulloh et al ., 2021). Analisis ini dilakukan  dengan  metode  evaluasi  yang  dikembangkan FAO 2007 untuk menilai kesesuaian lahan pada peruntukan tertentu  (Widiatmaka et  al. ,  2012)  yaitu  dengan menggunakan  Teknik  analisis matching  criteria .  Teknik analisis  ini dilakukan dengan  melakukan overlay  terhadap peta-peta  yang  menjadi  faktor  penentu  kesesuaian  lahan, sehingga  dihasilkan  deliniasi-deliniasi  kelas  kesesuaian lahan  dengan  masing-masing  faktor  pembatas.  Evaluasi kesesuaian  lahan  akan  menghasilkan  tingkat  penggunaan lahan  menjadi  empat  kelas  kesesuaian  yaitu  S1  (sangat sesuai),  S2  (cukup  sesuai),  S3  (marginal)  dan  N  (tidak sesuai) (Inso, 2015). Kriteria yang digunakan untuk menilai kelas kesesuaian lahan dapat dilihat pada Tabel 2.

## Analisis Ketersediaan Lahan Pengembangan Permukiman
Ketersediaan lahan permukiman adalah lahan yang memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  sebagai  kawasan permukiman dimasa yang akan datang. Ketersediaan lahan permukiman didapatkan dari pemotongan lahan-lahan yang sesuai dengan kriteria ketersediaan lahan yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 2. Kriteria kesesuaian lahan permukiman
Faktor Kelas Kesesuaian Lahan S1 S2 S3 N Kemiringan Lereng* 0-8% 8-15% 15-25% >25% Kawasan Rawan Bencana* Tanpa Bencana - - Jarang-Sering
Drainase Tanah*
Baik Agak Terhambat - Terhambat Jarak dari Sungai** >10 m - - <10 m Tekstur Tanah*** Halus Agak Kasar - Kasar
Sumber:
* Permen PU Nomor 41/PRT/M/2007
** Permen PU Nomor 28/PRT/M/2015 ***  Mabbery (1972)

## Tabel 3.  Kriteria ketersediaan lahan pengembangan permukiman
No Parameter Kriteria 1 Kawasan Hutan Di luar kawasan hutan 2 Rencana DAM Estuary Di luar kawasan rencana pembangunan
DAM Estuary 3 Landuse 2020 Kawasan non terbangun 4 Penguasaan Tanah Di luar HGB dan HP Perusahaan Sumber : Wahyudi (2018) dengan modifikasi
Note:
- Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  adalah  hak  untuk  mendirikan  dan mempunyai  bangunan  atas  tanah  yang  bukan  milik  sendiri  dengan jangka waktu hak paling lama 30 tahun
- Hak Pakai (HP) adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dimiliki langsung oleh negara atau orang lain. Wewenang dan kewajiban ditentukan oleh pejabat  yang berwenang atau dalam perjanjian tanahnya.
Pada  tahap  ini  di  lakukan  pula  penilaian  potensi lahan yang dapat dikembangkan sebagai lahan permukiman dimasa  yang  akan  datang  dilakukan overlay antara  peta lahan yang sesuai untuk dijadikan permukiman dengan peta ketersediaan lahan.

## Prediksi Penggunaan Lahan Tahun 2030
Untuk mengetahui perkembangan kawasan permukiman  di  masa  yang  akan  datang,  maka  perlu dilakukan proyeksi perubahan penggunaan lahan. Alat yang dapat  digunakan  untuk  melakukan  proyeksi  adalah Land Change  Modeler (LCM).  LCM  menggunakan  metode multi-layer  percepton (MLP)  pada  tahap  pemodelan perubahan  penggunaan  lahan  dan  metode Markov  Chain pada  tahap  prediksi  perubahan  penggunaan  lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nahib et al. (2018)  menyatakan  struktur  model  dan  perbandingan tingkat  akurasi  hasil  prediksi  menggunakan  LCM  dinilai lebih  baik  dalam  memprediksi  laju  deforestasi  ketika mempertimbangkan banyak transisi.
Dalam  membangun  model  prediksi  penggunaan lahan, terlebih dahulu ditentukan variabel independent atau driving faktor  perubahan  penggunaan  lahan.  Pada  analisis ini driving faktor  yang  digunakan  adalah  jarak  dari  jalan, jarak dari permukiman, jarak ke sungai, kemiringan lereng dan kepadatan penduduk. Peta jarak dari jalan, sungai dan permukiman  dihitung  berdasarkan euclidean ,  yaitu  jarak dari  satu  obyek  ke  obyek  lainnya.  Dalam  menghitung Euclidean  distance dapat  dilakukan  dengan  menggunakan persamaan  di  bawah  ini  (ESRI  ArcMap  2010 dalam Tejaningrum, 2016):
𝑑 (𝑖, 𝑗) = √|𝑋𝑖1 − 𝑋𝑗1| 2 +  |𝑋𝑖2 − 𝑋𝑗2| 2 + . . . +|𝑋𝑖𝑝 − 𝑋𝑗𝑝| 2
Dimana: d(ij) :  jarak Euclidean pada posisi i sumbu pixel x dan j sumbu pixel y;
Xi1 :  lokasi titik 1 pada posisi i sumbu pixel x;
Xij :  lokasi titik 1 pada posisi j sumbu pixel y;
Xip :  lokasi titik p pada posisi i sumbu pixel x;
Xjp :  lokasi  titik  p  pada  posisi  j  sumbu  pixel  y; ip :  titik  ke 1,2,3,…, p.
Driving faktor  yang  dipertimbangkan  untuk digunakan dalam pembuatan model perubahan penggunaan lahan  jika  memiliki  nilai  Cramer’s  V  lebih  dari  0.15 (Kurniawan et  al., 2018)  .  Tahapan  selanjutnya  adalah melakukan prediksi penggunaan lahan yang akan dilakukan untuk tahun 2030. Pembuatan model dilakukan menggunakan  software TerrSet dengan tool LCM.  Pada LCM terdapat beberapa tahapan yang digunakan antara lain change  analysis,  transition  potential, dan change prediction .
Prediksi  yang  dihasilkan  mengacu  pada  trend perubahan  pada  penggunaan  lahan  data  dasar.  Pada penelitian ini peta penggunaan lahan tahun 2010 dan 2015 merupakan  peta  dasar  pembuatan  model  perubahan  dan prediksi penggunaan lahan pada tahun 2020. Peta prediksi penggunaan  lahan  tahun  2020  yang  dihasilkan  dilakukan validasi. Peta prediksi penggunaan  lahan tahun 2020 yang telah  dihasilkan  menjadi  bahan  untuk  melakukan  validasi model guna mengetahui bahwa model yang dihasilkan baik untuk digunakan pada prediksi tahun selanjutnya. Validasi dilakukan  dengan  menggunakan  peta  penggunaan  lahan tahun  2020  yang  diperoleh  dari  Bappelitbang  Kota Tanjungpinang.  Tingkat  validasi  model  yang  dihasilkan ditunjukkan oleh nilai kappa. Menurut Jensen (1996) secara matematis, persamaan untuk mendapatkan nilai kappa dapat ditulis sebagai berikut:
𝑘 = 𝑁  ∗ ∑ 𝑋 𝑖𝑖 −   ∑ (𝑋 𝑖+ +   𝑋 +𝑖 ) 𝑟 𝑖=1 𝑟 𝑖=1 𝑁 2 −   ∑ (𝑋 𝑖+ +   𝑋 +𝑖 ) 𝑟 𝑖=1
Dimana X +i :  Jumlah titik  hasil  interpretasi pada jenis penggunaan lahan ke-i
X i+ :  Jumlah titik hasil validasi pada jenis penggunaan lahan ke-i X ii :  Jumlah jenis penggunaan lahan ke-i hasil interpretasi (baris diagonal)
i   :  Baris atau kolom
r   :  Jumlah tipe penggunaan lahan
N   :  Jumlah titik penggunaan lahan yang divalidasi
K   :  Nilai Kappa
Semakin tinggi nilai kappa yang dihasilkan berarti semakin tinggi pula tingkat akurasi penggunaan lahan hasil prediksi jika dibandingkan dengan penggunaan lahan aktual (Dwinanto et al ., 2016). Nilai  Kappa >85% dikatagorikan baik dan dianggap  model  yang dihasilkan dapat dipercaya sehingga model dapat digunakan untuk prediksi penggunaan lahan pada tahun selanjutnya (Firmawan et al., 2021).

## Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman
Rumusan arahan pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk menentukan alokasi pemanfaatan ruang yang berpotensi sebagai pengembangan kawasan permukiman. Arahan didasari oleh ketiga analisis yang  dilakukan  sebelumnya  serta  penyelarasan  dengan rencana tata ruang yang berlaku. Penentuan arahan kawasan pengembangan  permukiman  dapat  dilihat  pada  Gambar  3 berikut.
Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau (Dewi, C.C., A.E. Pravitasari dan D.O. Pribadi)

## Gambar 3. Arahan pengembangan kawasan permukiman

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Perubahan Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan Kota Tanjungpinang pada tahun 2010  diperoleh  dari  Badan  Perencanaan  Pembangunan, Penelitian  dan  Pengembangan  Kota  Tanjungpinang  dan dikoreksi  dengan  citra  satelit  resolusi  tinggi  ( Quickbird ) dengan  menggunakan  metode  interpretasi  secara  manual, sedangkan  peta  penggunaan  lahan  tahun  2015  dan  2020 diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  dan  Pengembangan  Kota  Tanjungpinang. Klasifikasi penggunaan/penutupan lahan dibagi menjadi 15 jenis penggunaan lahan yaitu: badan air; bangunan industri, perdagangan dan perkantoran; bangunan non permukiman
lainnya;  bangunan  permukiman  kota;  hutan;  hutan mangrove; kolam air tawar lain; ladang/tegalan hortikultura;  lahan  terbuka;  perkebunan  campuran; permukaan  diperkeras  bukan  gedung;  ruang  terbuka  hijau (RTH); semak belukar; dan tanaman semusim lahan basah lain.
Penggunaan  lahan  di  Kota  Tanjungpinang  secara umum  didominasi  oleh  enam  jenis  penggunaan  lahan dengan  urutan  terluas  dimulai  dari  semak  belukar, perkebunan  campuran,  bangunan  permukiman  kota,  lahan terbuka, hutan mangrove dan hutan. Dominasi penggunaan lahan ini secara tetap terjadi sejak tahun 2010 hingga 2020. Luas penggunaan  lahan pada tahun 2010, 2015, dan 2020 dapat dilihat pada  Tabel  4. Transisi perubahan  lahan pada tahun 2010 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 4. Luas penggunaan lahan tahun 2010, 2015 dan 2020  di Kota Tanjungpinang
No Penggunaan Lahan Luas Tahun 2010  Luas Tahun 2015 Luas Tahun 2020 ha % Ha % ha % 1   Badan air 387.56 2.69 344.03 2.39 348.06 2.42 2   Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran 286.95 1.99 363.04 2.52 373.94 2.60 3   Bangunan non permukiman lainnya 192.83 1.34 318.47 2.21 322.92 2.24 4   Bangunan Permukiman Kota 1,727.75  11.99 2,234.06 15.51 2,325.34 16.14 5   Hutan 1,105.31 7.67 1,223.55 8.49 1,266.16 8.79 6   Hutan mangrove 1,522.29  10.57 1,440.35 10.00 1,454.27 10.09 7   Kolam air tawar lain 80.83 0.56 214.36 1.49 216.56 1.50 8   Ladang/tegalan holtikultura 100.26 0.70 18.30 0.13 18.30 0.13 9   Lahan terbuka 1,669.77  11.59 2,216.69 14.76 2,238.40 15.54 10   Perkebunan campuran 3,276.33  22.74 2,668.15 18.52 2,531.86 17.57 11   Permukaan diperkeras bukan gedung 26.65 0.18 83.17 0.58 83.17 0.58 12   Ruang terbuka hijau 29.47 0.20 34.72 0.24 34.72 0.24 13   Semak belukar 3,999.18  27.76 3,338.24 23.17 3,193.41 22.17 14   Tanaman Semusim Lahan Basah Lain 1.94 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 14,407.11  100.00  14,407.11 100.00  14,407.11 100.00
Sumber:  Hasil Analisis, 2022

## Tabel 5. Matriks transisi perubahan penggunaan lahan 2010-2020
Penggunaan Lahan Tahun 2020 Total 2010 PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL 5
PL 6 PL 7 PL 8 PL 9 PL 10 PL 11 PL 12 PL 13 PL 14 T a h u n 2 0 1 0
PL 1 33.47
1.29 4.31 31.21 8.37 3.18 1.60 5.12 387.56 PL 2 283.83 0.13 0.70 0.90 0.08 1.31 286.95 PL 3 188.02 1.42 0.94 0.04 0.64 1.78 192.83 PL 4 0.03 0.41 0.24  1,716.83 0.41 0.09 1.84 1.98 2.57 3.35 1,727.75 PL 5 3.15 6.88  1,048.61 6.64 13.25 19.45 7.32 1,105.31 PL 6 1.05 0.59 1.44 4.80 6.05  1,372.51 39.12 37.22 23.40 0.96 1.17 31.99 1,522.29 PL 7 0.50 2.81 0.40 33.94 27.21 3.71 0.62 11.64 80.83 PL 8 3.21 8.02 0.42  14.26 15.47 12.49 46.38 100.26 PL 9 0.16 27.93 92.69 88.93 5.76 1.42 81.21 1,009.49 144.60 45.81 171.75 1,669.77 PL 10 8.65 33.39 12.67 200.85 154.29 58.58 16.29 3.49 267.92 1,980.56 5.94 0.89 532.81 3,276.33 PL 11 26.65 26.65 PL 12 0.17 29.30 29.47 PL 13 5.19 24.48 27.87 298.20 41.67 15.45 7.63 0.54 856.89 340.85 1.59 0.70  2,378.13 3,999.18 PL 14 0.01 0.10 1.83 1.94 Total 2020  348,06  373.94  322.92  2,325.34  1,266.16 14,5427  216.56  18.30  2,238.86 2,531.86 83.17 34.72  3,193.41 1,4407.11
Sumber:  Hasil Analisis, 2022
Berdasarkan  data  BPS,  tingkat  pertumbuhan penduduk  Kota  Tanjungpinang  yang  termasuk  dalam kategori  sedang  dengan  jumlah  penduduk  yang  terus bertambah setiap tahunnya, hal ini berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan permukiman. Jika dilihat dari tabel di atas diketahui dalam kurun waktu 10 tahun,  luas kawasan permukiman  telah  meningkat  sebanyak  4.15%.  Dengan kenaikan  luasan  sebesar  597.60  ha,  menjadikan  kawasan permukiman  sebagai  jenis  penggunaan  lahan  dengan penambahan  luas  terbesar  di  Kota  Tanjungpinang  dalam kurun  waktu  10 tahun.  hal  ini  sesuai  dengan  dugaan  awal penelitian  bahwa  di  Kota  Tanjungpinang  kawasan permukiman  akan  menjadi  jenis  penggunaan  lahan  yang paling banyak mengalami peningkatan luas.

## Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman
Evaluasi kesesuaian lahan adalah bentuk pendekatan  dalam  menilai  potensi  lahan  untuk  suatu penggunaan  lahan  dilihat  dari  tingkat  kecocokan kriterianya.  Ketidaksesuaian  antara  penggunaan  lahan dengan  kondisi  fisik  lahan  dapat  berdampak  terjadinya degradasi  lingkungan  dalam  jangka  panjang  (Wahyudi, 2018).  Dalam  melakukan  analisis  kesesuaian  lahan  untuk permukiman  ditetapkan  lima  faktor  pembatas  yaitu kemiringan lereng, daerah rawan bencana, jarak dari sungai, drainase tanah, dan tekstur tanah.
Topografi kawasan  menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Penyesuaian  antara  topografi,  jenis  bangunan  dan peruntukan  bangunan  harus  dilakukan  untuk  menghindari bencana  akibat  kesalahan  kesalahan  pemilihan  lokasi maupun  rencana  pembangunan.  Peta  drainase  tanah  dan tekstur  tanah  didapatkan  dari  Peta  Tanah  Kota Tanjungpinang. Drainase tanah perlu diperhatikan sehubungan dengan resiko timbulnya bahaya genangan air, atau timbulnya kerusakan konstruksi di bawah tanah  yang diakibatkan tata air yang buruk (Masri, 2012). Tekstur tanah juga  menunjukkan  tingkat  kepekaan  suatu  lahan  terhadap potensi  bencana  yang  dapat  terjadi.  Berdasarkan  RPJMD Kota Tanjungpinnag Tahun 2018-2023 menetapkan secara umum  terdapat  dua  jenis  bencana  yang  sering  terjadi  di Kota Tanjungpinang yaitu banjir dan puting beliung. Banjir yang  terjadi  diakibatkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  hujan  dan kondisi air laut pasang. Sedangkan bencana puting beliung berpotensi terjadi di wilayah pesisir yang diakibatkan oleh perubahan  cuaca  dari  panas  kemudian  menjadi  dingin
dalam waktu singkat. Sungai-sungai yang mengalir di Kota Tanjungpinang  cenderung  kecil  dan  dangkal,  jika permukiman  marak  dibangun  disekitar  sempadan  sungai dalam  jangka  panjang  menciptakan  lingkungan  yang kumuh  (Oktavia  dan  Warlina,  2017)  dan  mengakibatkan pendangkalan sungai.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  11,852.64  ha atau  82.27%  lahan  di  Kota  Tanjungpinang  sesuai  untuk lahan  permukiman,  yang  terdiri  dari  lahan  yang  sangat sesuai (S1) sebesar 396.94 ha, lahan yang cukup sesuai (S2) sebesar 9,870.29 ha, dan lahan sesuai marginal (S3) sebesar 1,585.41  ha.  Kelas  lahan  tidak  sesuai  sedikit  lebih  besar dibandingkan kelas lahan sesuai yaitu sebesar 17.73% atau 2,554.47  ha.  Lahan  yang  sangat  sesuai  untuk  dijadikan permukiman secara mengelompok berada di Pulau Dompak Kecamatan  Bukit  Bestari.  Lahan  dengan  kelas  kesesuaian cukup  sesuai  dan  sesuai  marginal  tersebar  di  seluruh wilayah  kota.  Lahan  yang  tidak  sesuai  tersebar  di  seluruh kecamatan,  tetapi  jika  dilihat  secara  umum  dimulai  dari kawasan  pesisir  dan  mengikuti  arah  aliran  sungai.  Kelas kesesuaian lahan permukiman di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Gambar 4. Luas kesesuaian lahan permukiman untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 6.
Gambar 4.  Kelas kesesuaian lahan permukiman Kota Tanjungpinang
Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau (Dewi, C.C., A.E. Pravitasari dan D.O. Pribadi)
Tabel 6.  Kelas  kesesuaian  lahan  setiap  kecamatan  di  Kota Tanjungpinang No Kecamatan Kesesuaian Lahan Luas (Ha) 1 Bukit Bestari Tidak Sesuai 846.57 2 Bukit Bestari Sangat Sesuai 396.94 3 Bukit Bestari Cukup Sesuai 2,797.89 4 Bukit Bestari Sesuai Marginal 510.84 5 Tanjungpinang Barat Tidak Sesuai 110.09 6 Tanjungpinang Barat Cukup Sesuai 268.99 7 Tanjungpinang Barat Sesuai Marginal 53.30 8 Tanjungpinang Kota Tidak Sesuai 768.51 9 Tanjungpinang Kota Cukup Sesuai 2,226.50 10 Tanjungpinang Kota Sesuai Marginal 540.40 11 Tanjungpinang Timur Tidak Sesuai 829.30 12 Tanjungpinang Timur Cukup Sesuai 4,329.34 13 Tanjungpinang Timur Sesuai Marginal 728.43 Sumber : Hasil analisis, 2022

## Analisis Ketersediaan Lahan Pengembangan Permukiman
Ketersediaan  lahan  pengembangan  permukiman diperoleh  berdasarkan  kawasan  yang  berada  di  luar kawasan  hutan,  penggunaan  lahan  tahun  2020  di  luar kawasan  terbangun,  berada  di  luar  rencana  estuari  dam dompak dan di luar kawasan HGB/HP milik perusahaan/industri. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan  lahan  permukiman  di  Kota  Tanjungpinang adalah  sebesar  7,261.83  Ha.  Lahan-lahan  yang  tersedia tersebar  di  seluruh  kecamatan,  namun  sebagian  besar tersebar  di  Kecamatan  Tanjungpinang  Timur,  Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan Bukit bestari. Sebaran ketersediaan lahan permukiman dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 7.

## Gambar 5. Sebaran ketersediaan lahan permukiman

## Tabel 7. Sebaran ketersediaan lahan permukiman
No Kecamatan
Lahan Tersedia Lahan Tidak Tersedia (ha) 1   Tanjungpinang Timur 3,081.54 2,868.54 2   Tanjungpinang Kota 2,395.81 1,139.59 3   Tanjungpinang Barat 84.14 348.24 4   Bukit Bestari 1,763.34 2,788.91 Total 7,324.83 7,145.28 Sumber: Hasil analisis, 2022
Lahan-lahan yang berpotensi untuk
pengembangan  kawasan  permukiman  diperoleh  melalui overlay antara  peta  kesesuaian  lahan  dengan  peta ketersediaan lahan. Lahan yang dikategorikan sebagai lahan yang berpotensi untuk pengembangan permukiman dimasa yang  akan  datang  adalah  lahan  yang  memiliki  kelas kesesuaian  lahan  sesuai  (S1,  S2  dan  S3)  dan  berada  pada kategori lahan tersedia (Tabel 8).

## Tabel 8. Potensi lahan pengembangan permukiman
Kesesuaian Lahan Ketersediaan Lahan Potensi Lahan Luas ha % Sesuai Tersedia Berpotensi 6,300.73   43.73 Tidak Tersedia   Tidak berpotensi 5,551.91   38.54 Tidak Sesusai Tersedia Tidak berpotensi 961.14 6.67 Tidak Tersedia   Tidak berpotensi 1,593.33   11.06 Sumber: Hasil analisis, 2022

## Prediksi Penggunaan Lahan
Prediksi  penggunaan  lahan  bertujuan  untuk memperkirakan  perkembangan  dan  sebaran  penggunaan lahan  pada  tahun  2030  berdasarkan  tren  perubahan penggunaan  lahan  yang  telah  terjadi.  Dalam  melakukan prediksi  penggunaan  lahan  pada  tahun  2030,  dibutuhkan pula  input  berupa  faktor  pendorong  ( driving factor )  yang mempengaruhi  terjadinya  perubahan  penggunaan  lahan. Dari  kelima  driving  factor  yang  telah  diuji  melalui  uji Cramer’s  V,  ditemukan  empat  faktor  pendorong  yang memiliki  nilai Overall V  >  1  yaitu:  jarak  dari  jalan;  jarak dari  permukiman;  kepadatan  penduduk;  dan  kemiringan lereng.
Dalam  tahapan  melakukan  prediksi  penggunaan lahan penginputan data dasar berupa peta penggunaan lahan tahun 2010 dan 2015 untuk melakukan prediksi pada tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk melakukan validasi terhadap model yang telah dibuat. Berdasarkan perbandingan antara peta  penggunaan  lahan  tahun  2020  yang  didapatkan  dari Bappelitbang  Kota  Tanjungpinang  dengan  peta  prediksi penggunaan lahan tahun 2020 didapati nilai kappa sebesar 86.85%  yang  berarti  model  dianggap  cukup  baik  untuk dilakukan prediksi pada tahun selanjutnya.
Berdasarkan hasil prediksi ditemukan bahwa luas permukiman pada tahun 2030 akan meningkat pesat, yaitu bertambah  sebesar  1,128.03  ha.  pada  tahun  2030 diprediksikan bahwa luas permukiman menjadi 3,453.38 ha atau mengambil proporsi sebesar 23.97% dari luas wilayah daratan Kota Tanjungpinang (Tabel 9). Terdapat tiga jenis penggunaan  lahan  yang  berkurang  cukup  luas  dan diprediksikan  akan  berubah  menjadi  permukiman  yaitu semak  belukar  sebesar  504.84  ha,  perkebunan  campuran sebesar  376.81  ha,  dan  lahan  terbuka  sebesar  246.65  ha. Peta  prediksi  penggunaan  lahan  tahun  2030  dapat  dilihat pada  Gambar  6,  sedangkan  peta  perbandingan  luas permukiman pada tahun 2020 dan 2030 dapat dilihat pada Gambar 7(a) dan 7(b).
Gambar 6. Peta Prediksi Penggunaan Lahan Tahun 2030
Tabel 9. Luas penggunaan lahan tahun 2020 dan 2030 di Kota Tanjungpinang
No Penggunaan Lahan Luas 2020 Luas Tahun 2030 Perubahan luas PL (ha) ha % ha % 1  Badan air 348.06 2.42 336.30 2.33 -11.75 2  Bangunan industri, perdagangan dan  perkantoran 373.94 2.60 425.39 2.95 51.45 3  Bangunan non permukiman lainnya 322.92 2.24 540.89 3.75 217.96 4  Bangunan Permukiman Kota 2.325.34 16.14 3.453.38 23.97 1,128.03 5  Hutan 1.266.16 8.79 1.461.82 10.15 195.66 6  Hutan mangrove 1.454.27 10.09 1.445.16 10.03 -9.11 7  Kolam air tawar lain 216.56 1.50 212.99 1.48 -3.58 8  Ladang/tegalan   hortikultura 18.30 0.13 18.52 0.13 0.23 9  Lahan terbuka 2.238.40 15.54 2.078.35 14.43 -160.06 10 Perkebunan campuran 2.531.86 17.57 1.878.98 13.04 -652.88 11 Permukaan diperkeras bukan gedung 83.17 0.58 198.97 1.38 115.80 12 Ruang terbuka hijau 34.72 0.24 34.46 0.24 -0.25 13 Semak belukar 3.193.41 22.17 2.321.91 16.12 -871.50 14 Tanaman Semusim Lahan Basah Lain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 14.407.11 14.407.11
Sumber: Hasil analisis, 2022
Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau (Dewi, C.C., A.E. Pravitasari dan D.O. Pribadi)
(a) (b)
Gambar 7. (a) Sebaran Permukiman Tahun 2020, (b) Prediksi Sebaran Permukiman Tahun 2030

## Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman
Penyusunan  rekomendasi  arahan  pengembangan kawasan permukiman dilandasi oleh pemetaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai permukiman, dalam  hal  ini  merupakan  lahan-lahan  yang  sesuai  dan tersedia untuk kebutuhan pengembangan serta diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun  2014-2034.  Prediksi  penggunaan  lahan  pada  tahun 2030  juga  menjadi  pertimbangan  untuk  memprediksikan lokasi tren pertumbuhan permukiman akan terjadi.
Berdasarkan  hasil  analisis,  total  luas  permukiman yang  bertambah  sejak  tahun  2020  hingga  2030  adalah 1,208.50  Ha.  Dari  luas  tersebut  hanya  651.21  Ha  yang menempati lahan yang berpotensi sebagai lahan pengembangan  permukiman  dan  selaras  berdasarkan  pola ruang,  maka  lahan-lahan  ini  dikategorikan  sebagai  lahan pengembangan  prioritas  1.  Sedangkan  557.29  Ha  lahan yang  diprediksi  akan  berkembang  sebagai  permukiman tersebar  di  berbagai  jenis  potensi  lahan  dan  pola  ruang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 8 (a).
Tabel 10. Sebaran permukiman pada tahun 2030
No Potensi Lahan Pola Ruang Prediksi PL 2030 Luas (ha) 1 Berpotensi Permukiman Permukiman 651.21 2 Berpotensi Non Permukiman Permukiman 53.07 3 Berpotensi Lindung Permukiman 106.10 4 Tidak Berpotensi Permukiman Permukiman 287.37 5 Tidak Berpotensi Non Permukiman Permukiman 14.48 6 Tidak Berpotensi Lindung Permukiman 96.27 Total 1,208.50
Sumber: Hasil analisis, 2022
Dari  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada tahun 2030 untuk mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan potensi lahan maupun pola ruang dibutuhkan lahan  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  pengembangan kawasan permukiman di luar lahan permukiman yang telah diprediksikan pada tahun 2030. Adapun luas lahan lainnya yang  berpotensi  untuk  dikembangkan  sebagai  lahan permukiman  pada  tahun  2030  adalah  seluas  3,971.50  Ha (Gambar  8  (b)).    Arahan  untuk  pengembangan    kawasan permukiman pada tahun 2030 dapat dilihat pada  Tabel 11.
(a)
(b)
Gambar 8.  (a) Prediksi Sebaran Permukiman Tahun 2030, (b) Lahan Berpotensi dapat Dikembangkan sebagai Permukiman di Luar Prediksi Tahun 2030

## Tabel 11. Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2030
No. Kriteria Arahan Keterangan 1 Prioritas 1 Diarahkan  sebagai  lahan  tujuan  pengembangan  permukiman.  Pembangunan  permukiman  pada  lahan  ini  perlu diberikan  insentif seperti permudahan proses perizinan maupun hal-hal lain  yang sesuai dengan ketentuan aturan daerah. 2 Prioritas 2
Lahan ini tidak diprediksikan sebagai lahan berkembangnya permukiman, namun untuk memenuhi kebutuhan pada tahun 2030 yang tidak dapat dipenuhi dengan lahan prioritas 1 maka dapat diarahkan pada lahan prioritas 2 sebagai lahan tujuan pengembangan permukiman. Pembangunan permukiman pada lahan ini perlu diberikan insentif seperti pemudahan proses perizinan maupun hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan aturan daerah. 3 Pengendalian Rendah- Sedang Lahan yang berpotensi dan diprediksikan akan berkembang sebagai permukiman, namun tidak sesuai dengan pola ruang. Jika terdapat pembangunan permukiman pada lahan ini sebagaimana prediksi maka perlu dilihat secara lebih detail  terkait  aturan  tentang  ketentuan  pemanfaatan  ruang  yang  telah  tertuang  pada  Peraturan  Daerah  Kota Tanjungpinang.  Demikian  pula  untuk  pemberian  disinsentif  maupun  izin  pembangunan  permukiman  harus disesuaikan dengan aturan penataan ruang.
4 Pengendalian Tinggi
Lahan dengan pola ruang lindung yang tidak dapat dikembangkan sebagai kawasan permukiman.  Lahan-lahan ini perlu  pengawasan  dan  pengendalian  yang  ketat  agar  alih  fungsi  lahan  menjadi  permukiman  maupun  kegiatan budidaya  lainnya  tidak  terjadi.  Perlu  menetapkan  dan  memberikan  disinsentif  bagi  pelanggar  tata  ruang  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## SIMPULAN
Sejak tahun 2010 hingga tahun 2020, penggunaan lahan  terbesar  didominasi  oleh  enam  jenis  penggunaan lahan  yaitu  dengan  urutan  terluas  dimulai  dari  semak belukar,  perkebunan  campuran,  bangunan  permukiman kota, lahan terbuka, hutan mangrove, dan hutan. Sedangkan peningkatan  luas  penggunaan  lahan  terbesar  dari  tahun 2010-2020 yaitu penggunaan lahan bangunan permukiman kota  dengan  peningkatan  sebesar  4.15%  dari  luas  total wilayah.    Jika  ditinjau  dari  segi  kesesuaian  lahannya terdapat  11,852.64  ha  atau  82.27%  dari  luas  lahan  Kota Tanjungpinang masuk dalam katagori sesuai sebagai lahan permukiman,  sedangkan  sisanya  termasuk  dalam  katagori tidak sesuai. Lahan-lahan yang tidak sesuai sebagian besar berada  pada  kawasan  pesisir  dan  mengikuti  arah  aliran sungai.  Hasil overlay peta  kesesuaian  lahan  dan ketersediaan lahan menunjukkan lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan permukiman. Lahan  yang  berpotensi  untuk  pengembangan  kawasan permukiman di Kota Tanjungpinang mencapai 43.73%.
Prediksi  penggunaan  lahan  pada  tahun  2030 menunjukkan  bahwa  dominasi  penggunaan  lahan  telah berubah jika dibandingkan dengan penggunaan lahan sejak tahun  2010  hingga  2020.  Pada  tahun  2030  penggunaan lahan  didominasi  oleh  bangunan  permukiman  kota  yang mengambil proporsi sebesar 23.97% dari luas wilayah Kota Tanjungpinang,  sedangkan  pada  tahun  2010  hingga  2020 didominasi  oleh  semak  belukar.  Berdasarkan  prediksi penggunaan  lahan  tahun  2030  luas  permukiman  akan bertambah  sebesar  1,208.50  ha,  namun  hanya  sebesar 651.21  ha  yang  menempati  lahan  yang  berpotensi  dan memiliki  pola  ruang  permukiman.  Maka  untuk  memenuhi kekurangan kebutuhan lahan permukiman pada tahun 2030 maka  diarahkan  untuk  melakukan  pengembangan  pada lahan prioritas 2 yang memiliki potensi dan pola ruang yang sesuai. Berdasarkan hasil penelitian  ini  banyak lahan yang diprediksi akan berkembang sebagai permukiman menempati  lahan  yang  tidak  seharusnya  berkembang sebagai permukiman. Maka pemerintah  daerah perlu  lebih memperketat  pengawasan  terhadap  lahan-lahan  tersebut, terutama untuk lahan-lahan dengan fungsi lindung

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  P.R.  2017.  Prediksi  dan  arahan  pengembangan permukiman di Kabupaten Blitar. IPB.
Dwinanto, A.A.P., K. Munibah dan U. Sudadi. 2016. Model perubahan  penggunaan  lahan  untuk  mendukung ketersediaan  beras  di  Kabupaten  Brebes  dan Kabupaten  Cilacap. Tata  Loka ,  18(3):  157-171. https://doi.org/10.14710/tataloka.18.3.157-171.
Firmawan,  M.A.,  Widiatmaka  dan  K.  Nirmala.  2021. Identifikasi  dinamika  spasial  penggunaan  dan tutupan  lahan  di  Kabupaten  Indramayu. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 23(2): 78–84.
Inso, Y.D. 2015. Analisis Kesesuaian Lahan Pertambangan Pada  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  Kabupaten Katingan  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  [Tesis] UPN ''Veteran'' Yogyakarta.
Kurniawan,  I.,  B.  Barus  dan  A.E.  Pravitasari.  2018. Pemodelan spasial perubahan penggunaan lahan di Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak  dan Daerah  Penyangganya. J.  Reg. Rural  Dev.  Plan ., 1(3): 270-286. doi:10.29244/jp2wd.2017.1.3.270- 286.
Lestari,  D.S.S.  2017.  Perkembanganperumahan  dan permukiman  sebagai  penentu  arah  dan  bentuk kebutuhan permukiman di Pinggiran Kota. J. Tek. Sipil dan Arsit ., 21(25):1-13.
Masri,  R.M.  2012.  Analisis  keruangan  kesesuaian  lahan untuk  permukiman  di  Kabupaten  Bandung  dan Bandung  Barat. Forum  Geogr .,  26(2):  190. doi:10.23917/forgeo.v26i2.5072.
Muhar, J. 2016. Penegakan hukum dalam rangka penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. J.  Penelit.  Huk.  Jure .,  17(740): 373–390.
Nahib, I., Turmudi, R. Windiastuti, J. Suryanta, R.S. Dewi and  S.  Lestari.  2018.  Comparing  of  land  change modeler and geomod modeling for the assessment of deforestation (Case Study: Forest Area at Poso Regency, Central Sulawesi Province). Int. J. Adv.
Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau (Dewi, C.C., A.E. Pravitasari dan D.O. Pribadi)
Eng. Manag. Sci ., 4(8): 597–607. doi:10.22161/ijaems.4.8.4.
Nugroho,  U.C.,  D.  Kushardono  dan  E.K.  Dewi.  2019.
Identifikasi kawasan pertambangan timah menggunakan  data  satelit  sentinel  –  1  dengan Metode Object  Based Image Analysis (OBIA). J.
Ilmu Lingkung ., 17(1): 140-148. doi: 10.14710/jil.17.1.140-148.
Oktavia, D. dan L. Warlina. 2017. Identifikasi permukiman kumuh  dan  alternatif  penataan  di  Kelurahan Cijorolebak  (Studi  Kasus  :  Sempadan  Sungai Ciujung). Jurnal  Wilayah  dan  Kota ,  4(02):  105- 115. Doi: 10.34010/jwk.v4i02.2091.
Padon,  A.,  P.  Iamtrakul  and  C.  Thanapirom.  2021.  The study  of  urbanization  effect  on  the  land  use changes and urban infrastructures development in the Metropolitan Areas, Thailand. IOP Conf. Ser. Earth  Environ.  Sci .,  738(1):  012077.  doi: 10.1088/1755-1315/738/1/012077.
Pigawati,  B.,  N.  Yuliastuti  dan  F.H.  Mardiansjah.  2017.
Pembatasan perkembangan permukiman kawasan pinggiran sebagai upaya pengendalian perkembangan  Kota  Semarang. Tataloka ,  19(4): 306-319. doi: 10.14710/tataloka.19.4.306-319.
Pribadi, D.O., D. Shiddiq dan M. Ermyanila. 2006. Model perubahan  tutupan  lahan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya. J. Tek. Lingkung ., 7(1): 35–51.
Rustiadi,  E.  2001.  Alih Fungsi  Lahan  dalam  Perspektif Lingkungan  Perdesaan.  Lokakarya  Penyusunann Kebijak  dan  Strateg  Pengelolaan  Lingkung  Kaw Perdesaan. 10-11 Mei November.
Sugiata,  I.G.K.R.  2015 .  Analisis  Perkembangan  Daerah Permukiman. 2014:2015 . http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no =124000. Tejaningrum, M.A. 2016. Pemodelan perubahan penggunaan  lahan  dan  keselarasan  penggunaan lahan terhadap RTRW Kabupaten Pontianak, Kalimantan  Barat.  [Tesis]  Sekolah  Pascasarjana IPB. Bogor.
Tjiptoherijanto,  P.  2016.  Urbanisasi  dan  pengembangan kota  Di  Indonesia. Populasi ,  10(2):  57–72.  doi: 10.22146/jp.12484.
Wahyudi,  M.E.  2018.  Perubahan  penggunaan  lahan  dan arahan  pengembangan  kawasan  permukiman  di kota bontang provinsi kalimantan timur. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/924 68
Widiatmaka,  S.P.  Mulia  dan  M.  Hendrisman.  2012. Evaluasi  lahan  permukiman  transmigrasi  pola lahan  kering  menggunakan automated  land evaluation  system (ALES)  Studi  Kasus  Rantau Pandan  SP-2,  Provinsi  Jambi. Geomatika, 18(2): 144-157.