## KAJIAN YURIDIS MARRITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

## Dewi Silva Sari
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia Email: dewi.silvasari@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima : 26-01-2022 Direvisi : 06-02-2022 Disetujui : 25-02-2022
Kata  Kunci: Sengketa;
Konsumen; BPSK
Keywords: Dispute;

## Consumer; BPSK

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :  Pertama,  untuk mengetahui  Marritale  Rape  dalam  persepktif  sistem  hukum  nasional Indonesia,    Kedua,  Untuk  mengkaji  dan  mengetahui  tentang marritale Rape dalam  perspektif hukum islam. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  tersier.  Sedangkan pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil dari pembahasan ini meliputi dalam tataran  hukum  positf  Marrital  Rape  diatur  di  berbagai  peraturan perundang-undangan  diantaranya  dia  atur  dalam  undang-undang Penghapusan  kekerasan  dalam  Rumah  tangga  atau  disebut  dengan UU  PKDRT  dan  juga  masih  dalam  tahap  pembahasan  pada Rancangan  Undang-undang  Penghapusan  kekerasan  seksual  atau disebut  dengan  istilah  RUU  PKS.  Dalam  kitab  undang-undang Hukum pidana diatur secara jelas menganai Tindak pidana perkosaan, akan tetapi peraturannya tidak mengacu pada perkosaan dalam rumah tangga.    Dalam  hukum islam  prihal marrital  rape tidak  diatur  secara jelas,  namun    Firman  Allah  dalam  Q.S.  al-Baqarah  (2):  187  bisa menjadi  rujukan  untuk  seluruh  umat  islam  bahwa  kedudukan  antara suami  dan  isti  itu  sejajar.  Sejauh  ini  hukum  islam  belum  mampu menjawab secara jelas dan tegas mengenai problematika Marrital rap yang masih saja terus terjadi, meskipun telah di atur sedemikian rupa dalam hukum positif Indonesia.

## Abstract
The  aims  of  this  study  are  as  follows  :  First,  to  find  out  marrital rape  in  the  perspective  of  the  Indonesiain  National  legal  system, Second,  To  study  and  find  out  about  marritale  rape  from  the perspective of islamic law. The type of research that will be used in this  legal  research  is  normative/doctrinal  legal  research.  The object of this research is the law which is conceptualized as what is written  in  legislation.  The  legal  materials  used  are  primary  legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. While the  approach  used  is  a  statutory  approach.  The  results  of  this discussion  include  at  the  positive  legal  level  marrital  rape  is regulated in varoius laws and regulations including the law on the elimination of dmestic violince oe the so-called PKDRT Law and is
also still in the discussion stage on the Draft Lae on the elimination of  sexual  violence.  Or  reffered  to  as  the  PKS  bill.  In  the  criminal code,  it  is  clearly  regulated  regardingthe  crime  of  rape,  but  the regulations do not refer to rape in the household. In Islamic law the matter  of  marrital  rape  is  not  clearly  regulated,  but  the  word  of God in Q.S Al baqarah (2): (187 ) can be a reference for all Muslims thet the position between husband and wife is equal. So, Far Islamic Law  has  not  been  able  to  answer  cleraly  and  unequivocally regarding  the  problems  of  marritale  rape  that  still  continue  to occur,  evevn  thouh  it  has  been  regulated  in  such  a  way  In Indonesian Positive Law.
Coresponden author: Dewi Silva Sari Email: dewi.silvasari@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Negara  indonesia  adalah  negara  hukum.  Hukum  adalah  himpunan  petunjuk-petunjuk hidup  (perintah-perintah  dan  larangan-larangan)  yang  mengatur  tata  tertib  dalam  suatu masyarakat,  dan  oleh  karena  itu  seharusnya  ditaati  oleh  anggota-anggota  masyarakat  yang bersangkutan. Selain itu, segala aspek kehidupan sebagian besar diatur dalam Norma. Norma adalah  petunjuk  hidup,  yaitu    petunjuk  bagaimana  kita  berbuat  dan  bertingkah  laku  didalam masyarakat. Setiap orang hendaknya menaati norma atau kaidah itu agar dapat hidup tenteram dan damai. (Setiyawan & Mahmud, 2018)
Islam  memandang  bahwa  pernikahan  merupakan  sesuatu  yang  luhur  dan  sakral, bermakna  ibadah  kepada  Allah,  mengikuti  Sunnah  Rasulullah  dan  dilaksanakan  atasdasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukumyangharus diindahkan. Dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Bab  I  pasal  1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami- isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016)
Dewasa  ini  banyak  sekali  kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  di  kehidupan  masyarakat, sebagai  contohnya  yaitu  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan. Yang merupakan  lingkup  tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  adalah  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara
melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Sebagian  besar  korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  adalah  kaumperempuan  (istri)  dan  pelakunya    adalah  suami (Setiyawan & Mahmud, 2018)
Perkosaan  merupakan  kekerasan  seksual  yang  saat  ini  sering  terjadi  di  Indonesia. Berdasarkan  data  dari  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komnas  Perempuan  Tahun  2017, perkosaan  menempati  posisi  tertinggi  yaitu  sebanyak  1.389  kasus,  diikuti  pencabulan sebanyak  1.266  kasus.  Pada  tahun  2018,  kasus  terkait  hubungan  seksual  dengan  cara  yang tidak  diinginkan  dan  menyebabkan  penderitaan  terhadap  isteri  (marital  rape)  mencapai  195 kasus. (Siburian, 2020) Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus, dan tahun 2016 yang mencapai 135 kasus. Sedangkan ditahun 2015 ke bawah tidak tercantum secara kongkrit jumlah kasus marital rape dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 yang  didasarkan  pada  alasan  perceraian  yang  tercatat  pada  Pengadilan  Agama.  Hal  ini dikarenakan perkosaan dalam rumah tangga yang tergolong kedalam kekerasan seksual belum diakui oleh Pengadilan Agama dan dimasukkan ke dalamterminologi “lain-lain”.
Saat ini perkosaan tidak hanya dilakukan di ranah komunitas yang biasanya pelaku tidak memiliki  hubungan  kekerabatan,  darah  ataupun  perkawinan.  Namun  perkosaan  bisa  saja terjadi  diranah  personal  yang  artinya  pelaku  adalah  orang  yang  memiliki  hubungan  darah (ayah,  kakak,  adik,  paman,  kakek),  kekerabatan,  perkawinan  (suami),  maupun  ralasi  intim (pacaran)dengankorban.Perkosaan  bahkan  terjadi  dalam  ruang  yang  paling  privat  sekalipun, dan  dilakukan  oleh  suami.  Misalnya  dalam  kasus  seorang  pria  berinisial  T  yang  dihukum  5 bulan penjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Dia dijerat dengan Pasal 8  huruf  a  dan  Pasal  46  Undang-undang  No.23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT).  Kasus  ini  bermula  ketika  istri  T,  SF,  terbaring  lemah  tak berdaya  akibat  sakit  asma  dan  jantung  yang  dideritanya  sejak  lama.T  yang  kala  itu  melihat istrinya  terbaring  di  kamar,  lantas  bergairah  untuk  menyetubuhi  istrinya.  Namun  karena merasa kondisi masih sakit, SF menolak untuk berhubungan badan. Alasan SF ternyata tidak diindahkankan  oleh  T  dan  malah  langsung  memaksa  untuk  berhubungan  badan.  SF  pun melawan  hingga  terjatuh  kelantai  dan  berteriak  minta  tolong  kepada  tetangganya.  Akhirnya salah  seorang  tetangga  mendatanginya  dan  T  pun  dilaporkan  ke  polisi  dengan  tuduhan pemerkosaan terhadap istrinya.
Marital  rape  dewasa  ini  nyatanya  banyak    dialami  oleh  banyak  para  istri,  akan  tetapi selalu dipandang sebelah mata oleh berbagi pihak, sejauh ini yang dikatakan perkosaan adalah hubungan  badan  secara  paksa  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  belum  dalam  status perkawinan yang sah. Nyatanya dalam ruang lingkup perkawinan pun banyak pasangan suami istri  yang  saling  memaksa  untuk  melakukan  hubungan  badan  demi  melepaskan  hasrat seksualnya, padahal sang istri telah menolak dengan baik. Hal seperti ini
seringkali  tidak  dibicarakan  bahkan  dikesampingkan.  Pandangan  bahwa  suami  berhak melakukan apapun terhadap istrinya, dan istri harus tunduk pada suami menjadikan beberapa perempuan  terjerat  dan  tidak  dapat  berbuat  apa-apa,  termasuk  melaporkan  mengenai perkosaan  dalam  rumah  tangga    yang  dialami  karena  dia  merasa  bahwa  hal  itu  bukanlah sebuah  tindakan  kejahatan  dan  memang  sudah  seharusnya  dia  menuruti  apayang  suaminya inginkan. Pandangan demikian yang selama ini selalu menjadi senjata bagi para suami dengan berlabelkan istri akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ganjaran Syugra kelak di akhira. Suami yang selalu membawa dalil-dalil  agama selama ini  agar istri selalu tunduk  dan patuh
dalam  kendalinya  merupakan  hasil  dari  bagaimana  masyarakat  memandang  laki-laki  lebih berkuasa dibanding perempuan. Disisi lain sang suami merasa mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksa istrinya.
Berdasarkan  fenomena-fenomena  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  maka  peneliti  ingin membahas lebih dalam terkait “Kajian Yuridis Marrital Rape dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam”.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian hukum  normatif/doktrinal.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  bersifat preskriptif, dimana tidak memerlukan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun memberikan  preskriptif  mengenai  apa  yang  seyogyanya  dilakukan  (Marzuki,  2017).  Objek dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  lembaga  yang  berwenang,  dalam  bentuk peraturan-peraturan  yang  mengatur  mengenai  Marritale  Rape,  Marritale  Rape  dalam perspektif  sistem  hukum  nasional  Indonesia  dan  Hukum  islam  serta  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  lainnya  dalam  kaitannya  dengan  Marritale  Rape.  Bahan hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan tersier.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute approach). (Marzuki, 2017) Bahan hukum dikumpulkan dengan dua cara, yaitu studi dokumen  dan  studi  literatur  terkait  dengan  perkara  Marritale  Rape.  Adapun  temuan  hasil penelitian  yang  diperoleh  dari  ketiga  bahan  di  atas  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif melalui tiga alur kegiatan, yakni reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum dan penarikan kesimpulan (Ibrahim, 2006)

## Hasil dan Pembahasan

## A. Marrital Rape dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia
Perkawinan merupakan peristiwa penting yang akan  dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sembilan  dari    10  (sepuluh)  orang  individu  dewasa  awal  memutuskan  untuk melangsungkan  perkawinan.  Perkawinan  yang  dianggap  sah  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu,  apabila  sepasang  pria dan  wanita  telah  melangsungkan  suatu  pernikahan,  seperti  yang  telah  dinyatakan  dalam Bab  I,  Pasal  1  bahwa  “Pernikahan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Dewi & Sudhana, 2013)
Pada    kehidupan    pernikahan  hal  yang  sangat  penting  dalam  menjaga keharmonisan  rumah  tangga  adalah    tentang    pemenuhan  kebutuhan    biologis    yakni kebutuhan    seksual.  Kehidupan    seksual,    harus    diperhatikan  dengan      baik,      karena dapat    menjadi      pemicu      pertengkaran  bahkan  perceraian  dalam  keluarga.  Sebaiknya, masing-masing    individu  dalam  pasangan  harus    memperhatikan    keseimbangan kebutuhan      seksual.  Dalam      pernikahan,  kepuasan    seksual  merupakan    faktor pemelihara  pernikahan. Kepuasan     seksual     merupakan     sumber     dari     kekuatan
pernikahan   dan   juga   dapat   menimbulkan   konflik   dalam pernikahan Oleh   karena itu   hubungan seksual  yang  ideal  adalah  hubungan  seksual  yang  dilakukan pasangan suami  istri yang  terikat  dalam  pernikahan  sah  dan masing-masing individu memiliki unsur passion, intimasi, dan komitmen  sepanjang  masa.  Pasangan   suami   istri   yang bahagia      juga      merasa      bahwa  pasangannya    tidak    akan    menolak    atau    melakukan perilaku  seksual  yang  kurang  menyenangkan  Aspek-aspek  kepuasan  seksual  dalam adalah    komunikasi,    pengungkapan    seksual    dan    keseimbangan  kedudukan  seksual. (Maharupa Asmarina & Lestari, 2018)
Hubungan seksual seakan menjadi komunikasi penting untuk keharmonisan dalam rumah  tangga  seseorang.  Beberapa  orang  berpendapat  bahwa  hubungan  seksual  tidak serta  merta  menjadi  hal  yang  paling  utama  dalam  rumah  tangga,  akan  tetapi  banyak pemberitaan  di  media  yang  memberitakan  bahwa  salah  satu  penyebab  dari  perceraian adalah  prihal  kurang  harmonisnya  aktivitas  di  ranjang  pasangan  suami  istri.  Selain  itu terkadang  pihak  suami  ataupun  istri  kurang  peka  terhadap  pasangan,  sehingga menimbulkan  konflik  dan  terjadilah  KDRT  (  kekerasan  dalam  rumah  tangga  )  salah satunya  adalah  perkosaan  dalam  rumah  tangga  atau  di  kenal  dengan  istilah Marritale Rape .
KDRT  adalah  salah  satu    bagian  dari  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  hukum positif (peraturan perundang-undangan di Indonesia ataupun dalam hukum internasional) bagi  pelaku  di  ancam  dengan  pidana.  Masyarakat  internasional  telah  mengkategorikan kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dalam  tindak  pidana  kekerasan  bagi  pelakunya bisa  dihukum  secara  pidana  sekalipun  pelaku  adalah  keluarga  korban,  sebagai  upaya dalam pemberantasan tindak kekerasan pada perempuan khususnya dalam rumah tangga. KDRT diartikan sebagai tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup pribadi yaitu rumah  tangga,  antara  pasangan  atau  anggota  keluarga.  KDRT  terjadi  ketika  seseorang memaksakan  kehendaknya  kepada  orang  lain  dalam  rangka  untuk  menunjukkan penguasaan dalam suatu keluarga, umumnya dalam bentuk kekerasan yang terkait dengan identitas  gender,  seperti  pelecehan  seksual,  perkosaan  dalam  rumah  tangga,  dan intimidasi dengan fisik atau verbal.(Syaifuddin, 2018)
Ada  4  (  empat  )  jenis  kategori    KDRT  ataupun  kekerasan  pada  perempuan kekerasan,  yaitu:  kekerasan  fisik,  kekerasan  emosi,  kekerasan  seksual,  dan  kekerasan verbal. Keempat kategori kekerasan berdasarkan tindakan pelaku yang  ditujukan kepada korban.  Kekerasan  dalam  pandangan  sebagian  dari  masyarakat  hanyalah  yang  bersifat fisik  karena  kekerasan  fisik  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  luka  yang  didapati  oleh korban,  sementara  kekerasan  dalam  bentuk  lain  seperti  makian,  ejekan,  kurungan, perampasan hak dan sumber daya personal cenderung diabaikan.(Martha, 2011)
Pada  penjelasan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  Pasal  1  ayat  1  bahwa  kekerasan  bukan  saja dibatasi  kepada  kekerasan  fisik,  namun  segala  bentuk  kekerasan  yang  berakibat  pada penderitaan  fisik,  seksual,  psikologi,  dan  penelantaran.  Penjelasan  tentang  KDRT dinyatakan sebagai berikut:
“Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  bentuk  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara
fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga.”
Keempat kategori KDRT atau kekerasan pada perempuan yang disebutkan dalam UU PKDRT dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kekerasan fisik
Kekerasan  fisik    diantaranya  adalah  penyerangan  fisik  seperti  mendorong, mencubit, menendang, memukul dengan atau tanpa alat, mencekik, menyiram dengan air panas atau air keras, melukai dengan senjata tajam atau senjata api, membakar, dan semua  tindakan  yang  menghasilkan  luka  memar,  luka  gores  bahkan  kematian. Kekerasan  fisik  dalam  beberapa  kasus  juga  dilakukan  bersamaan  dengan  kekerasan seksual,  seperti  peyerangan  kepada  organ-organ  seksual  (payudara  dan  kemaluan), juga  persetubuhan  paksa  (perkosaan).  Kekerasan  fisik  umumnya  didahului  dengan ancaman,  bisa  secara  langsung  dengan  ucapan  atau  gerak  tubuh,  dan  secara  tidak langsung seperti ancaman lewat pesan, telpon, atau orang lain.(Martha, 2011)
2. Kekerasan seksual
Kekerasan  seksual  merupakan  pemaksaan  atau  bisa  saja  berupa  ancaman kepada  perempuan  secara  seksual  untuk  melakukan  hubungan  badan  dengan  pelaku dengan orang lain karena motif uang ( human trafficking ), Pasal 8 huruf b UU PKDRT menyebutkan:  “pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup rumah tangganya dengan orang  lain untuk  tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.” Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual seperti tersebut dalam pasal 8 huruf b di atas ditentukan dalam pasal 47 yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  memaksa  orang  yang  menetap  dalam  rumah  tangganya melakukan  hubungan  seksualsebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  b  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahundan pidana penjara paling lama 15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp  12.000.000,00  (dua  belasjuta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
Kekerasan  seksual  atau  perkosaan  dalam  rumah  tagga  bisa  terjadi  bila dilakukan  tanpa  persetujuan  istri,  meliputi  pencabulan,  kontrol  seksual  akan  hak menghasilkan  keturunan,  dan  berbagai  bentuk  kecurangan  yang  dilakukan  sehingga menyebabkan penderitaan secara emosi, sexual, ataupun fisik, yang kemudian disebut marital rape .
Kasus marital  rape pada umumnya  suami  melakukan  kekerasan  atau intimidasi  kepada  istrinya  untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  keinginan  istri, yang  kemudian  menghadapi  masalah  ke  hamilan  yang  tidak  diinginkan  (karena melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi), terkena penyakit seksual,  juga  trauma  atau  luka  akibat  pemaksaan  kepada  istri  yang  siap  melakukan hubungan seksual.
3. Kekerasan Psikologis
Kekerasan  psikologis  merupakan  perbuatan  yang  menimbulkan    ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan/ataupenderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Kekerasan  psikologis
biasanya adalah dampak dari kekerasan atau ancaman fisik maupun seksual. Dampak kekerasan  yang  dialami  mungkin  berbeda  antara  satu  perempuan  dengan  yang  lain tergantung  kepada  kondisi  psikologis  seseorang.  Beberapa  kasus  yang  terjadi menyimpulkan bahwa kekerasan psikologis dampaknya lebih menyakitkan dibanding dengan kekerasan fisik.
4. Penelantaran
Penelantaran  adalah  suatu  tindakan  seseorang  membiarkan  orang  lain  yang berada dalam  lingkup ruang tangga sehingga membuat  tergantung  dan tidak berdaya secara  ekonomi.  (Martha,  2003)  Penelantaran  merupakan  bagian  dari  kekerasan ekonomi, karena penelantaran membuat seseorang melakukan kontrol penuh terhadap peri  kehidupan  ekonomi  anggota  keluarganya.  Contohnya  seorang  suami  memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak memberi uang belanja,  atau  mengambil  uang  istri  dengan  semena-mena.  Ketentuan  dalam  Undang- undang PKDRT diatur dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,  padahal  menurut  hukumyang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan,perawatan,  atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”
Juga dalam ayat (2) disebutkan:
“Penelantaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  juga  berlaku  bagi  setiap orang yang mengakibatkanketergantungan ekonomi dengan cara membatasi  dan/atau melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  di  luar  rumah  sehingga  korban berada di bawah kendali orang tersebut.”
Marital  rape pada  kenyataannya  tidak  dalam  satu  bentuk  atau  model  tertentu, namun terdapat tiga bentuk kekerasan sexual yang dilakukan suami kepada istri, yaitu:
1. Battering  rape :  suami  melakukan  tindakan  kekerasan  sexual  dan  kekerasan  fisik sekaligus  saat  memaksa  istri  untuk  melakukan  hubungan  seksual.  Beberapa  istri bahkan  terluka  secara  fisik  akibat  pemaksaan  yang  dilakukan  suami  pada  saat  istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk  melakukan hubungan seksual. Marital  rape pada umumnya terjadi dalam bentuk ini.
2. Force-only  rape :  suami  melakukan  pemaksaan  atau  mengancam  istri  sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat  suami.  Jika  suami  telah  melampiaskan  hasrat  seksual  kepada  istrinya,  maka suami tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri.
3. Obsessive  rape :  istri  atau  pasangan  mendapatkan  kekerasan  seksual  dalam  bentuk perilaku sadistic dalam  melakukan  hubungan  seksual.  Perilaku sadistic dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut,  mencekik  atau  bahkan  menggunakan  alat  tajam  yng  melukai  istri  untuk mendapatkan  kepuasan  seksual  dengan  penderitaan  istri  atas  kekerasan  tersebut (Syaifuddin, 2018)
Lebih  lanjut  mengenai  Marrital  Rape  di  muat  dalam  Rancangan  Undang-undang
Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU-PKS)  yang  mendefinisikan  jenis  kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum  yang  telah  ada  sebelumnya.  Sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  16  Jo.  Pasal  11 RUU PKSyang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11 (1) Kekerasan seksual terdiri dari:
a. pelecehan seksual;
b. eksploitasi seksual;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan aborsi;
e. perkosaan;
f. pemaksaan perkawinan;
g. pemaksaan pelacuran;
h. perbudakan seksual; dan
i. penyiksaan seksual.
(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.
Komparasi    antara  UU-PKDRT  dengan  RUU-PKS,  terdapat  beberapa  perbedaan terkait isu marital rape dan kekerasan seksual secara umum.
Pertama, mengenai pengertian jenis kekerasan seksual dalam RUU-PKS sejauh ini belum diatur  dalam hukum positif saat ini, salah satunya merupakan keberadaan marital rape . Kedua,  subjek  dalam  RUU  PKS  diatur  secara  lebih  luas.  RUU-PKS  memiliki  cakupan yang lebih luas yang mana relasi personal tidak hanya terbatas pada ranah rumah tangga. Ketiga  mengenai  ancaman  pidana,  di  mana  UU-PKDRT  dalam  konteks marital  rape memiliki  ancaman  pidana  berupa  pidana  penjara  dengan  maksimal  pidana  penjara  15 tahun  dan  pidana  denda.  Sedangkan  RUU-PKS  dalam  konteks  perkosaan  sebagai kekerasan seksual secara umum memiliki ancaman pidana minimum dan maksimum yang diatur dalam Pasal 108 s.d. Pasal 115 RUU-PKS, di mana pidana pokok yang diancamkan adalah  pidana  penjara  dengan  batas  minimum  dan  maksimum,  serta  pidana  tambahan berupa ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan hak asuh.
Keempat,  dalam  pengaturan  pidana  perkosaan  terdapat  delik  berkualifikasi,  di  mana keadaan  tertentu  dapat  memberatkan  pidana  penjara  yang  dijatuhkan,  sebagai  contoh apabila  perbuatan  pelaku  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  korban,  maka  maksimum pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah bisa mencapai 20 tahun.  Berbeda dengan UU- PKDRT yang tidak memiliki kategori  secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual, di mana kualifikasi delik ada di luar pasal yang mengatur kekerasan seksual tersebut. Kelima,  penekanan  yang  ada  dalam  RUU-PKS,  lebih  memfokuskan  tidak  hanya  upaya represif melalui kemungkinan pidana yang tercantum, namun juga upaya preventif. RUU- PKS  mencantumkan  upaya  pencegahan  kekerasan  seksual  yang  perlu  dilakukan  oleh negara,  pemerintah  pusat,  dan  juga    pemerintah  daerah  dalam  beberapa  pasal,  termasuk pula  peran  masyarakat  misalnya  melalui  penguatan  kapasitas  tentang  penghapusan
kekerasan  seksual  bagi  lembaga/kelompok  masyarakat,  keagamaan,  kepercayaan,  dan adat. Sedangkan UU-PKDRT tidak mencantumkan muatan pencegahan.

## B. Marrital Rape dalam perspektif hukum Islam
Allah  SWT  telah  menciptakan  segala  sesuatu  secara  berpasang-pasangan, tumbuhan,  pepohonan,  hewan,  semua  Allah  SWT  yang  ciptakan  dalam  sunnah keseimbangan  dan  keserasian.  Begitu  pula  dengan  manusia,  di  dalam  diri  manusia  yang berjenis laki-laki terdapat sifat kejantanan atau ketegaran dan pada manusia yang berjenis perempuan yang memiliki sifat kelembutan atau penyayang.
Manusia  tidak  akan  dapat  berkembang  tanpa  adanya  suatu  perkawinan,  karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan  adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga  yang  berkembang  menjadi  kerabat  serta  masyarakat.Dari  makhluk  yang diciptakan oleh Allah swt. Maka manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi  ke  generasi  berikutnya.  Islam  mengatur  dalam  berjodoh-jodohan  itu  melalui perkawinan.(Ghazali, 2010)
Allah swt berfirman dalam surah Adz zariyat : 49
“Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasangpasangan  supaya  kamu  mengingat kebesaran Allah ”.(Q.S az-Zariyat: 49)
Menikah  merupakan  salah  satu  ibadah  yang  sunnah  dan  sangat  penting,  suatu mitsaqan ghaliza (perjanjian yang sangat berat). Banyak masalah yang harus di jalani oleh setiap  pasangan  suami-istri  dalam  hidup  berumah  tangga  bagi  seorang  muslimah,  salah satu  ujian  di  dalam  kehidupan  diri  seorang  muslimah  yaitu  bernama  pernikahan. (Khatimah, 2013)
Pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghaliza ), yang tidak lepas dari unsur mentaaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (ubudiyah).Ikatan  perkawinan  sebagai  mitsaqan  Ghaliza  dan  mentaati  perintah  Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami-istri  dalam  kehidupan  keluarga  (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal.
Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  islam  maka  hukum  islam sangat  mempengaruhi  sikap  moral  dan  kesadaran  masyarakatnya.  Faktor  di  atas  antara lain  yang  menjadikan  agama  islam  menggunakan  azas  atau  tata  cara  perkawinan  yang sederhana,  dengan  tujuan  agar  seseorang  tidak  terjebak  dan  terjerumus  kedalam perzinahan.

## C. Perbedaan Pemahaman mengenai Hukum Islam
Menikah  merupakan  gerbang  emas  untuk  meraih  -  Jannah-Nya,  juga  sebuah perjanjian  erat (mitsaqan  ghaliza) yang  hanya  disebutkan  tiga  kali  oleh  Allah  di  dalam AlQur‟an.  Akad  nikah  disaksikan  bukan  hanya  oleh  penduduk  bumi,  tapi  juga  para penduduk  langit.  Cinta  suci  yang  Allah  jaga  untuk  selalu  disemaikan  dan  ditumbuhkan oleh dua insan. Cinta dengan perjanjian dan komitmennya, menjaga satu sama lain. Cinta yang menenangkan.Cinta yang selalu terasa.Itulah cinta yang diikat dengan pertalian yang agung dan kuat Mitsaqan Ghaliza . Cinta yang mengabadi hingga ke syurga.(Fillah, 2012) Islam mengkategorikan relasi suami istri sebagai mitsaqan ghalidzan (ikatan yang kuat)  yaitu  sebuah  perjanjian  kuat  yang  disaksikan  langsung  oleh  Allah  SWT,  yang
berimplikasi  kepada  penjagaan  dalam  waktu  yang  lama  oleh  kedua  pihak  (suami-istri). Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Sebagaimana disebut dalam Q.S. ar-Rum (30): 21 “ Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  menciptakan  pasanganpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih  sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian  itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) untuk kaum yang mau berpikir”.
Posisi  suami  dan  istri  adalah  sejajar  (equal)  karena  keduanya  adalah  mitra  dalam keluarga,  dan  tidak  akan  terwujud  cita-cita  menjadi  keluarga  idaman,  jika  dalam kerjasama tidak terbangun dengan baik. Karena suami istri merupakan mitra yang sejajar, maka tidak terjadi subordinasi antara keduanya. Suami bukan pada posisi superior sedang istri  inferior,  yang  kemudian  suami  mendominasi  atas  istri,  tapi  keduanya  dalam  posisi yang  sama,  yang  melaksanakan  peran  dan  fungsi  masing-masing  untuk  mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.
Penafsiran  terhadap  ayat  al-Qur’an  dan  hadis  dengan  cara  parsial  dan  bukan holistic  mengarahkan  kepada  pemahaman  yang  tidak  benar  akan  konsep  ajaran  Islam tentang  kehidupan  rumah  tangga.  Suami  diposisikan  sebagai  kepala  rumah  tangga  yang dianggap mempunyai kuasa penuh atas anggota keluarga. Sementara istri hanya bertugas untuk mengerjakan tugas domestik, mengurusi anak, dan melayani suami. Posisi dominan suami atas istri karena suami yang mencari nafkah keluarga, sementara istri hanya pasif menerima  nafkah,  maka  suami  berkuasa  untuk  mengatur  rumah  tangga.  Kata  qawwam diartikan  sebagai  penguasa,  yang  menguasai  istri  dan  anggota  keluarga  lain  untuk menuruti apa yang diinginkan oleh penguasa.
Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa’ (4): 34
“Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”
Kesalahan  yang  lain  dalam  memahami  konsep  Islam  tentang  kehidupan  rumah tangga, adalah dibolehkannya suami memukul istri apabila istri nusyuz. Pemahaman yang salah  ini  kemudian  menyebabkan  KDRT  juga  marital  rape  diperbolekan  dalam  Islam, dalam  kasus  istri  menolak  atau  tidak  menurut  kepada  suami.  Sekalipun  kalau  dipahami secara tekstual bahwa memukul adalah usaha terkahir yang jika usaha sebelumnya sudah dilakukan namun tidak berhasil, yaitu menasehati istri dan memisahkan istri dari tempat tidur.
Disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa’ (4): 34
“...  wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuz-nya,  maka  nasehatilah  mereka, pisahkan  tempat  tidurnya  dan  pukullah  mereka,  maka  janganlah  kamu  mencari  jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar .”
Pemahaman  yang  keliru  terhadap  konsep  Islam  tentang  kehidupan  rumah  tangga juga  posisi  istri  yang  tidak  bisa  independen  ketika  melakukan  perbuatan  hukum.  Istri hanya bisa melakukan suatu perbuatan hukum jika atas izin suami atau suami melakukan suatu  perbuatan  hukum  atas  istri.  Sekalipun  dalam  ayat  al-Qur’an  disebutkan  bahwa
perbandingan  persaksian  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  2:1,  disebut  dalam  ayat dain (hutang)
Q.S. al-Baqarah (2): 282.
“dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  laki-laki  di  antara  kamu.  Jika  tidak  ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa  maka  ada  seorang  yang  mengingatkannya.  Dan  janganlah  saksi-saksi  itu  menoleh apabila dipanggil”
Berdasarkan  beberapa  Firman  Allah  swt  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  kita tahu  benar  bahwa  di  dalam  Al  quran  redaksi  Perkosaan  dalam  rumah  tangga  ataupun marritale  rape  belum  di  akomodir  secara  detail.  Bahkan  terdapat  salah  satu  hadist  yang selama ini menjadi boomerang dan menjadi ketakutak secara tersendiri bagi para istri jika menolak ajakan suami.  “ Jika suami mengajak istrinya senggama dan istrinya menolak maka para malaikat mengutuk istri tersebut hingga pagi”.
Ada  sebuah  keambiguan  dalam  memaknai  dan  memahami  isi  hadist  tersebut. Rasullulah  bukan  dengan  tanpa  alasan  ketika  menyabdakan  sesuatu,  termasuk  hadist tersebut  diatas.  Mengapa  demikian  ?  karena  hadist  tersebut  saling  bertolak  belakang dengan  hadist-hsdit  yang  lain.  apalagi  hal  ini  menyangkut  dengan  interaksi  hubungan suami  dan  istri  yang  mana  kabarnya  dalam  islam  diatur  dengan  begitu  sangat  rapi  dan indah.  Bahkan  anjuran  memperlakukan  pasangan  dengan  baik  sangat  dianjurkan  dalam islam, seperti hadist dibawah ini “kalau salah seorang diantara kalian ( para suami ) ingin menyetubuhi istri kalian hendaknya iya tidak telanjang bulat ( bugil ) dan seyogyanya di dahului dengan cumbuan dan ciuman terlebih dahulu”.
Jika  dicermati  lebih  dalam  secara  tekstual  hadist  pertama  diatas  tidaklah mencerminkan  keadilan,  kesetraan  hak,  dan  muasyarah  bi  al  ma’ruf.  Beberapa  ulama mengatakan jika dalam  memahami hadist pertama diatas tidak secara sempit,  dan hanya terfokus  pada  harfiahnya  saja.  Musthafa  muhammad  imarah  mengatakan  bahwa  laknat malaikat  itu  muncul  bila  istri  menolak  “tanpa  alasan”  .  sedangkan  Wahbah  Az  zulaili berpendapat  bahwa  laknat  itu  timbul  bila  istri  menolak  senggama  bila  istri  longgar  dan tidak takut disakiti.
D. Hubungan Suami dan Istri dalam Fiqh Munakahat
Allah swt berfirman dalam surah Al baqarah ayat 228 “...dan  mereka  (para  perempuan)  mempunyai  hak  seimbang  dengan  kewajibannya menurut  cara  yang  patut  (ma’ruf),  dan  bagi  para  suami  mempunyai  kelebihan  di  atas merka”.
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  perempuan  mendapatkan  hak  dan  kewajiban seperti  halnya  laki-laki.  Jika  perempuan  diperintahkan  mengerjakan  sesuatu,  demikian juga  dengan  laki-laki  diperintahkan  untuk  mengerjakan  sesuatu.  Jika  perempuan  telah melakukan kewajibannya juga harus mendapatkan haknya, begitu juga sebaliknya dengan laki-laki,  karena  konsepsi  interaksi  antara  suami  dan  istri  dalam  pernikahan  adalah seimbang.
Dalam tataran hukum islam  yang mengatur hubungan antara interaksi suami dan istri    merupakan  konsep  yangbersifat  natural  yang  diberikan  Allah  kepada  pasangan
suami istri. Suami-istri memainkanperan masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada setiap diri pasangan. Suami yang diberikan kelebihan dalam fisik, maka suami berperan sebagai  tulang punggungkeluarga untuk bekerja mencari nafkah di  luar rumah, sedang  istri  yang  diberikan  naluri  keibuan  berperan  untuk  mengatur  rumah,  mendidik anak, dan membangun suasana indah dan bahagia dalam rumah.
Tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  suami  adalah  yang  sesuai dengan  kemampuan  suami,  begitu  halnya  istri  bahwa  tugas  dan  tanggungjawab  yang dibebankan,  sesuai  dengan  kemampuan  istri.  Rumah  tangga  kemudian  akan  menjadi teratur  dan  baik,  ketika  masing-masing  antara  suami  dan  istri  melaksanakan  peran  yang sudah  ditentukan.  Suami  melaksanakan  kewajiban  di  luar  rumah  sedang  istri melaksanakan  kewajiban  dalam  rumah,  dengan  tanpa  merasa  bahwa  salah-satu  dari pasangan suami-istri menjadi superior di atas yang lain, atau inferior di bawah yang lain. Kewajiban dalam hidup berumah tangga dibebankan kepada keduanya, bukan salah satu saja antara suami atau istri.(Syaifuddin, 2018)
Kehidupan suami-istri mensyaratkan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban untuk masing-masing pasangan. Ada hak untuk kedua pasangan suami dan istri, hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan sebaliknya terdapat hak suami yang harus dipenuhi oleh istri.(Shabiq, 2004)
1. Hak untuk kedua pasangan suami istri berupa:
a. Dihalalkan untuk saling menggauli (jima’) dan menikmati ( istimta’ ) antara suami istri;
b. Menjadi mahram karena hubungan semenda ( mushoharah );
c. Mendapatkan hak waris dari pasangan;
d. Membentuk garis nasab, khususnya bagi suami yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan istri ( shahibul firasy );
e. Hidup dalam pergaulan yang baik ( mu’asyarah bil ma’ruf ).
2. Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri
a. Hak materiil berupa mahar dan nafkah (sandang, pangan, dan papan)
b. Hak  immaterial  berupa  diperlakukan  dengan  baik,  dipenuhi  kebutuhan  bilogis ( jima’ ), diperlakukan adil dan tidak sewenang-wenang.
3. Hak suami atas istri di antaranya adalah
a. Ditaati selama tidak dalam bermaksiat
b. Dijaga kehormatan diri dan hartanya
c. Mendapatkan pergaulan dengan baik
Pemenuhan  kebutuhan  seksual  antara  suami  dan  istri  merupakan  salah  satu  hak suami-istri  yang  harus  dipenuhi  oleh  keduanya.  Walaupun  bukan  tujuan  utama  dari pernikahan,  kebutuhan  seksual  sebagai  sarana  untuk  mejaga  keharmonisan  hubungan suami istri, bahkan Islam pun memerintakan agar pasangan suami istri tidak mengabaikan akan hubungan seksual karena selain memenuhi hak suami istri, hubungan seksual antara suami istri bernilai sedekah.
Sebagaimana disebut dalam H.R. Muslim:
“... dan bagimu pahala dalam kamu mengumpuli istrimu”
Setiap  pasangan  suami-istri  idealnya  mampu  menguasai  ketrampilan  dalam
hubungan  seksual.  Ketrampilan  seksual  meliputi;  frekuensi  hubungan  seksual,  keaktifan pasangan, keberanian mengungkapkan kepuasan dalam hubungan seksual, gairah seksual, dan  penguatan  fungsi  seksual.  Karena  hubungan  seksual  antara  suami-istri  merupakan salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Jika  pasangan  suami-istri terampil  dalam  hubungan  seksual,  maka  akan  berpengaruh  terhadap  kepuasan  antar pasangan,  yang  kemudian  menambah  keharmonisan  rumah  tangga,  sedang  jika ketrampilan  hubungan  seksual  diabaikan  oleh  suami-istri  maka  akan  memunculkan masalah dalam kehidupan rumah tangga, dan menjadi pemicu dalam putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.(Junaidi, 2013)
Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri harus dilandasi dengan nilai- nilaiagama.  Karena  seks  bukanlah  sesuatu  yang  kotor  melainkan  suci  dan  harus  dijaga kehormatannya.  Allah  sebagai al-Khaliq sangat  paham  dengan  keadaan  manusia  yang diberi  kecenderungan  untuk  senang  kepada  pasangannya,  maka  dibuatlah  syariat  untuk mengatur  agar  tetap  terjaga  kehormatan  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  seksual kepada pasangannya.
Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187
“dan  mereka  (istri-istrimu)  adalah  pakaian  bagimu,  begitu  pula  kamu  adalah  pakaian bagi  mereka.  Allah  mengetahui  bahwa  kamu  tidak  dapat  menahan  nafsumu,  karena  itu Allah  mengampuni  kamu  dan  memberi  maaf  kepadamu.  Maka  sekarang  campurilah mereka (istri-istrimu) dan carilah apa yang ditetapkan Allah”.
Nilai-nilai agama yang mendasari pemenuhan hubungan seksual akan memberikan dampak  positif  dan  kesan  yang  indah  kepada  pasangan  suami-istri,  yang  bukan  hanya terhenti  pada  kepuasan  akan  terpenuhinya  hasrat  seksual  tapi  juga  kenyamanan  dan ketentraman  dalam  hati  pasangan  suami-istri  karena  melakukan  sesuatu  yang berlandaskan  nilai  agama.  Agar  pemenuhan  kebutuhan  seksual  sesuai  dengan  yang diperintahkan Allah SWT dan Rosulullah SAW, sebaiknya sebelum melakukan hubungan seksual, suami dan istri untuk membaca doa dan meminta perlindungan dari Allah SWT, termasuk  ketika  mendapatkan  kepuasan  seksual,  suami-istri  pun  tetap  untuk  mengingat kepada Allah yang Maha Pemberi nikmat, yang oleh kaum sufi mengajarkan nikah batin, yaitu ketika terjadi orgasme suami dan istri saling menjabat tangan dan mempertemukan ibu jari masing-masing sambil membaca dua kalimat syahadat.(Syaifuddin, 2018)

## Kesimpulan
Dalam  tataran  hukum  positif  Marrital  Rape  diatur  di  berbagai  peraturan  perundang- undangan  diantaranya  dia  atur  dalam  undang-undang  Penghapusan  kekerasan  dalam  Rumah tangga  atau  disebut  dengan  UU  PKDRT  dan  juga  masih  dalam  tahap  pembahasa  dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan kekerasan seksual atau disebut dengan istilah RUU PKS. Dalam kitab undang-undang Hukum pidana diatur secara jelas menganai Tindak pidana perkosaan, akan tetapi peraturannya tidak mengacu pada perkosaan dalam rumah tangga, yang mana meliputi perkosaan oleh suami terhadap istrinya.
Dalam  hukum  islam  prihal  marrital  rape  tidak  diatur  secara  detail,  sejauh  ini  hukum islam  belum  mampu  menjawab  secara  jelas  dan  tegas  mengenai  problematika  Marrital  rap yang  masih  saja  terus  terjadi,  meskipun  telah  di  atur  sedemikian  rupa  dalam  hukum  positif Indonesia. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187
“dan mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, begitu pula kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni  kamu  dan  memberi  maaf  kepadamu.  Maka  sekarang  campurilah  mereka  (istri- istrimu) dan carilah apa yang ditetapkan Allah”.
Pemenuhan Hubungan Seksual bagi suami istri sangat lah penting, dan bukan menjadi hal  asing,  hubungan  seksual  bagi  pasangan  suami  istri  merupakan  hal  yang  suci.  Dalam kehidupan  berumah  tangga  suami  dan  istri  memiliki  posisi  yang  sejajar,  suami  patut menghormati istri dan juga istri patut untuk menghormati suami.

## Bibliografi
Fillah,  S.  A.  (2012).  Menulis,  Dari  Makna  Hingga  Daya,  No  Khalwat  Until  Akad: Tausiyahku. jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka.
Ghazali, A. R. (2010). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan kedua. Malang:
Bayu Media Publising.
Junaidi, A. (2013). Pernikahan Hybrid: Studi tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Khatimah,  U.  (2013).  Pangeran  Itu  Datang  Pada  Waktu  Yang  Tepat.  Jakarta  Selatan: Agromedia Pustaka.
Martha, A. . (2003). Perempuan, Kekerasan, dan Hukum. Yogyakarta: UII Press.
Martha,  A.  .  (2011).  Proses  Pembentukan  Hukum  Kekerasan  terhadap  Perempuan  di Indonesia dan Malaysia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: KENCANA.
Shabiq, S. (2004). Fiqh sunnah. Kairo: Dar al Hadis.
Juniver  Siburian,  R.  (2020).  MARITAL  RAPE  SEBAGAI  TINDAK  PIDANA  DALAM RUU-PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL. Jurnal Yuridis, Vol. 7 No., 151.
Maharupa  Asmarina,  N.  L.  P.  G.,  &  Lestari,  M.  D.  (2018).  Gambaran  Kepercayaan,
Komitmen  Pernikahan  Dan  Kepuasan  Hubungan  Seksual  Pada  Istri  Dengan  Suami Yang Bekerja Di Kapal Pesiar. Jurnal Psikologi Udayana, 4(02), 239.
Syaifuddin, M. I. (2018). Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat, 3.
Udayana, J. P., Psikologi, P. S., Psikologi, F., Udayana, U., Psikologi, P. S., Kedokteran, F., &  Udayana,  U.  (2013).  Hubungan  Antara  Komunikasi  Interpersonal  Pasutri  dengan Keharmonisan dalam Pernikahan Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, 1(1), 22– 30.

## Setiyawan,  W.  B.  M.,  &  Mahmud,  H.  (2018).  MENGGAGAS  MODEL  RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK  PERLINDUNGAN  TERHADAP  PEREMPUAN  YANG  SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Ius Constituendum, Volume 3 N, 70.
Wibisono,  W.  (2016).  PERNIKAHAN  DALAM  ISLAM.  Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam  - Ta’lim, Vol. 14 No, 185