## ANALISIS AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Studi Kasus KPP Pratama Baubau

## JURNAL EKONOMI MANAJEMEN & BISNIS
Volume 18, Nomor 2, Oktober 2017 P-ISSN: 1412–968X
E-ISSN: 2598-9405
Hal. 111-118

## RUDI ABDULLAH
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Sulawesi Tenggara
Accounting gets accrual basis will result more information akuntabel, andal, and transparent as compared to accounting gets cash basis. Accounting gets accrual ba- sic can provide the better measurement, admitting that timely, and liabilities cast in the future. Information gets accrual basis can provide information about economic resource purpose that actually. This research intent to know accounting implement gets accrual basis accord PP 71 years 2010 on taxations propertied accounting. This observational type is observational kualitatif. Sample that is utilized is taxation prop- ertied data on Taxeses Ministering Office Pratama Baubau year 2014. To show ob - servational result that KPP Pratama Baubau has performed taxation income account - ing with accrual basis bases prevailing order, which is PP 71 years 2010 and ruling supporting another. Taxation income is admitted while its appearance commanding rights on propertied taxation. Taxations propertied registry be performed accord- ing to Accounting Default journals Institutions. Taxations Propertied reporting KPP Pratama Baubau is presented in Budget Realization Reporting and Operational Re - porting. This  research  result  is  expected  Commanding  that  make  ready  qualified Man Resource optimal ala and ready deep implemented accounting gets accrual ba - sis so will result qualified Government Financial Statement and gets dipertanggung jawabkan.

## Keywords: Taxation, Accounting income gets accrual basis

## LATAR BELAKANG
Laporan keuangan pemerintah disusun un- tuk menyediakan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi yang di- lakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegia- tan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentu- kan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.
Tujuan umum penyajian informasi yang disa- jikan dalam laporan keuangan adalah untuk me- menuhi kebutuhan informasi dari semua kelom- pok pengguna. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, karena itu komponen laporan yang disajikan setidak tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Kebutuhan informasi mengenai kegiatan ope- rasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai jika didasarkan pada basis akrual, yaitu berdasarkan pengakuan munculnya hak dan ke- wajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan pe- rundang undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laoran keuangan dimaksud wajib disajikan de- mikian.
Akuntansi berbasis akrual akan menghasil- kan informasi yang lebih akuntabel, andal, dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berba- sis kas. Akuntansi berbasis akrual dapat menye- diakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi berbasis akrual da- pat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya.
Pendapatan dari sektor perpajakan merupakan
komponen penyumbang pendapatan yang memi- liki porsi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia. Berdasarkan  alasan  inilah  implementasi  tentang kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi penda- patan perpajakan merupakan hal yang sangat pent- ing. Pendapatan perpajakan di Indonesia meliputi Pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertamba- han Nilai, Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai.
Pemerintah memiliki andil besar terhadap kebijakan, sistem, serta prosedur akuntansi yang dipakai dalam mengakui pendapatan perpajakan dalam kaitannya dalam menciptakan good gov- ernance . Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bidang pengakuan dan pelaporan pendapatan perpajakan dalamrangka mencapai good governance adalah menerapkan akuntansi berbasis akrual dari yang semula meng- gunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual ter- hadap akuntansi pendapatan perpajakan.
Selama ini pemerintah masih menggunakan Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis Kas Menuju Akrual yang berlandaskan pada Pera- turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peratu - ran pemerintah ini mengatur bahwa pendapatan perpajakan diakui ketika kas masuk ke rekening negara. Penerapan basis kas ini memudahkan pen- catatan dan pelaporan pendapatan pajak karena hanya berdasarkan pada pendapatan pajak tahun fiskal tertentu tanpa memperhatikan kapan sebe - narnya pendapatan tersebut dihasilkan. Namun, hal ini menimbulkan kelemahan karena pendapa- tan yang dilaporkan menjadi kurang merepresen- tasikan keadaan sebenarnya sehingga pelaporan- nya menjadi kurang andal dan akuntabel.
Demi menerapkan Standar Akuntansi Pemer- intahan berbasis akrual, pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 den - gan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ruang  lingkup  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  meliputi  SAP  Berbasis  Akrual  dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual boleh diterapkan bagi entitas yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual dengan batas waktu empat tahun sejak tanggal ditetapkan.
Masalah dalam penelitian berdasarkan latar
belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah Bagaimana  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual sesuai PP 71 tahun 2010 pada akuntansi pendapa- tan perpajakan pada KPP Pratama Baubau ?
Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas adalah untuk meng- etahui penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai PP 71 tahun 2010 pada akuntansi pendapatan per- pajakan pada KPP Pratama Baubau.

## METODE ANALISIS DATA
Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yangberguna untuk memberi- kan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusunsecara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,dan dokumentasi, dengan cara mengor- ganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulanse- hingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasilwawancara, catatan lapa- ngan, dan foto-foto sebagai data pendukung. Setelahdata-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakanpendekatan interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yangtelah terkumpul dengan mem- berikan perhatian dan merekam sebanyak mung- kinaspek situasi yang diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut:
1.  Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat se- mua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapa- ngan.
2.  Reduksi  data,  yaitu  memilih  hal-hal  pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data- data yang telah direduksi memberikan gam-
baran yang lebih tajam tentang hasil penga- matan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3.  Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yangmemungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tinda- kan.Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network ,  atau  grafis  sehingga data dapat dikuasai.
4.  Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Untuk itu diusahakan mancari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpu- lan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputu - san didasarkan pada reduksi data, dan penyaji- an data yangmerupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.
Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama- tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakanwawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data- data, pengumpulan penyajian data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan ataupenafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelahdireduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data jugadigunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan,maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

## PEMBAHASAN

## Pengakuan Pendapatan Perpajakan Berbasis Akrual Penuh di KPP Pratama Baubau
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal diketa - hui bahwa untuk tahun 2015 KPP Pratama Baubau telah menerapkan basis akrual secara penuh sesuai dengan amanah pemerintah melalui PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam PP 71 tahun 2010 salah satu ciri utama dari penerapan basis akrual adalah adanya Laporan Operasional (LO) yang menjadi wadah pelaporan pendapatan akrual. Dalam LO, pendapatan akan diklasifikasikan menurut sumber
pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, penda- patan bukan pajak dan pendapatan hibah. Sesuai dengan penelitian ini maka yang dibahas adalah pengakuan  pendapatan  perpajakannya  saja.  Ber - dasarkan PP 71 Tahun 2010, pendapatan LO di- akui pada saat:
1.  Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;
Hal ini berarti berdasarkan basis akrual untuk LO pendapatan diakui pada saat hak untuk mem- peroleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas (aliran masuk sumber daya ekonomi) belum dit - erima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan.
Dalam PP 71 tahun 2010 tidak terdapat pen- jelasan lebih lanjut mengenai saat timbulnya hak pemerintah terkait pendapatan perpajakan. Saat timbulnya hak pemerintah terhadap perpajakan harus diperjelas mengingat sistem perpajakan In- donesia menganut self assessment , dimana wajib pajak diberikan amanah untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya.
Hal ini dapat menjadi kendala jika dikait- kan  dengan  konsep  kemungkinan  besar  man- faat  ekonomi  masa  depan terjadi, yaitu dalam pengakuan pendapatan harus terdapat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan akan mengalir ke entitas pelaporan. Derajat kepastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi di masa datang harus dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada  saat  penyusunan  laporan  keuangan.  Untuk lebih jelasnya, penulis merujuk pada penjelasan Bambang Widjajarso dalam tulisan Penerapan Ba - sis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia. Jika basis akrual diterapkan, pendapatan diakui pada saat timbul hak dari pemerintah. Masalahnya adalah dalam hak pajak yang menganut self as- sessment dimana wajib pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, hak tersebut menjadi belum final – karena masih dimungkinkan adanya resti - tusi meskipun  sudah  ada  SPT,  sehingga  doku- men  yang  dijadikan  dasar penentuan hak tagih pajak menjadi masalah.
Penulis  (Bambang  Widjajarso)  merasa  perlu menambah bahasan pengakuan pendapatan dan
belanja/beban untuk memperluas wawasan dari bahasan sebelumnya. Memang benar, pendapa- tan harus diakui jika telah muncul hak sehingga pencatatan pendapatan dilakukan setiap kali ada transaksi munculnya hak tersebut. Logikanya, standar akuntansi pemerintah nantinya harus men- ciptakan kriteria yang jelas atas pengakuan penda- patan tersebut. Misalnya, seperti yang diterapkan oleh State and Local Governments di  Amerika, pendapatan  diakui  jika  terpenuhinya  kriteria. measurable dan available . Dengan demikian, pen- dapatan pajak yang harus diakui adalah jika dapat diukur dan tersedia untuk operasi entitas pelapo- ran. Contoh  jenis  pajak  yang  memenuhi  kriteria seperti  itu  adalah  pajak property, misalnya Pa- jak Bumi Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan sebagainya. Dalam kondisi itu, pajak property harus langsung diakui dan dicatat sebagai penda- patan. Bagaimana dengan pajak yang lain?
Untuk  jenis  pajak  yang  lain,  misalnya  Pajak Penghasilan,  menurut  penulis  (Bambang  Wid - jajarso),  kriteria  dapat  diukur  dan  tersedia  tetap harus diberlakukan. Jika kedua kriteria tersebut tidak secara bersamaan dapat terpenuhi, pendapa- tan pajak jenis itu tidak dapat diakui sebagai pen- dapatan. Alternatifnya, karena pendapatan pajak mempunyai karakteristik non exchange revenues, peraturan perpajakan harus ditafsirkan oleh badan penyusun standar akuntansi pemerintahan kapan memenuhi kriteria measurable   dan   kapan   me- menuhi   available.   Suatu   angsuran   pajak, mis- alnya, yang belum secara definitif dapat dikatakan sebagai hak negara, tidak dapat diakui sebagai pendapatan pajak, kecuali pada jenis usaha tert- entu, misalnya pada perbankan yang diwajibkan menyusun laporan keuangan triwulanan dan seka- ligus menyampaikan kewajiban pajaknya melalui SPT Masa, dapat diakui sebagai pendapatan pajak oleh pemerintah. Jika SPT mempunyai dasar ket- erukuran pendapatan pajak dan jika batas restitusi bisa ditentukan, pajak penghasilan baru dapat di- akui sebagai pendapatan.
Untuk  jenis  pajak  yang  lain,  misalnya  Pajak Pertambahan  Nilai,  menurut  penulis  (Bambang Widjajarso),  kriteria  diatas  juga  tetap  berlaku. Artinya, penyampaian SPT Masa dalam pajak jenis itu dapat dijadikan dasar pengakuan penda- patan PPN, karena pada saat SPT Masa telah dis-
ampaikan, kedua kriteria pendapatan telah terpe- nuhi, sehingga pendapatan yang berasal dari PPN dapat  diakui.  Untuk  pajak  lainnya,  seyogyanya diberlakukan analogi  bahasan  pemenuhan  kri- teria  seperti  pada  Pajak  Penghasilan dan Pa- jak  Pertambahan  Nilai.  Dari  pendapat  Bambang Widjajarso dapat disimpulkan bahwa pendapatan perpajakan dapat diakui secara akrual bila telah memenuhi kriteria measurable dan available . Pemerintah akan mengakui adanya pendapatan perpajakan yang timbul dari hak atas pendapa- tan tersebut, walaupun aliran masuk sumber daya ekonomi  belum  terjadi.  Selain  itu  harus  terda- pat  dasar  atau  bukti  untuk meyakinkan adanya kepastian tinggi manfaat ekonomi di masa depan akan terealisasi   dan   mengalir   ke   entitas   pe- laporan.   Salah   satu   dokumen   yang menunjuk- kan bahwa pendapatan memenuhi kriteria tersebut adalah SPT yang disampaikan wajib pajak.
Basis yang digunakan untuk pendapatan per - pajakan di KPP Pratama Baubau tahun 2014 ada - lah basis akrual penuh, yaitu basis yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  men - gakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan ba- sis yang ditetapkan dalam APBN. Sesuai dengan
PP 71 Tahun 2010 lampiran I menyatakan bahwa Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber  daya  ekonomi.  Dan  Pendapatan  LRA diakui  pada  saat  kas  diterima  di  Rekening  Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan. Dalam hal pengakuan pendapatan, KPP Pratama Baubau telah melaksanakan aturan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada KPP Pratama Baubau mengenai analisis akuntansi pendapatan perpajakan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, maka penulis mengam- bil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Akuntansi  berbasis  akrual  akan  meningkat- kan  kualitas  pelaporan  keuangan pemerin- tah karena menghasilkan informasi yang lebih akuntabel, andal, dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Dengan peng- gunaan basis akrual pada lingkungan pemer- intah, maka akan tersedia pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya.
2.  Dalam akuntansi pendapatan berbasis akrual, terdapat dua jenis pendapatan, yaitu Penda- patan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan Pendapatan  LO  (Laporan  Operasional).  Pen - dapatan  LRA  merupakan  pendapatan  yang digunakan untuk kepentingan penganggaran yang masih memakai basis kas. Sedangkan Pendapatan LO merupakan pendapatan yang diakui dengan basis akrual.
3. Pendapatan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN Indonesia. Oleh karena itu penyajian pendapatan perpa- jakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah memiliki materialitas tinggi dan harus menda- patkan perhatian lebih.
4.  KPP   Pratama   Baubau   telah   melaksanakan akuntansi   pendapatan perpajakan dengan ba- sis akrual berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu PP 71 tahun 2010 dan aturan pendukung lainnya. Pendapatan perpajakan diakui ketika munculnya hak pemerintah atas pendapatan perpajakan. Pencatatan pendapatan perpaja- kan telah dilaksanakan sesuai dengan jurnal standar Standar Akuntansi Instansi. Pelaporan Pendapatan Perpajakan KPP Pratama Baubau disajikan  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

## REFERENSI
Amir, A.Tri Abdiawan.dkk. 2012, “International Accounting Issues and Practices-Accrual Based Ac- counting” bramastia.candra@gmail. com (29 September 2012)
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:Erlangga.
Brotodihardjo,  R  Santoso,  2003.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak,  Edisi  ke  Empat,  Refika Aditama, Bandung.
Daholi Hadi T.Qivi, 2013 Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Penerapan Akun - tansi Berbasis Akrual (Studi Kasus : KPP Pratama Medan Kota), Universitas Sumatra Utara.
Departemen  Keuangan  RI,  2009.  Modul  Sistem Akuntansi  Pemerintah  Pusat,  Program  Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP), Jakarta.
Departemen Keuangan RI, 2009. Modul Standar Akuntansi Pemerintahan, Program Percepatan Akunt - abilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP), Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak, 2011. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA-2011 Audited,
Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (diakses dari www.pajak.go.id)
Halim, Abdul, 2008. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3, Salemba Empat,
Jakarta.
International Public Sector Accounting Standards Board, 2011. Transition to the Accrual Basisof Ac- counting:Guidance for Public Sector Entities-Third Edition, International Federation of Accoun- tants, New York . (diakses dari www.ifac.org)
International Public Sector Accounting Standards Board, 2006. International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) No 23- Revenue From Non Exchange Transactions (Taxes and Transfers), Inter- national Federationof Accountants, NewYork .(diakses dari www.ifac.org)
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akru - al Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia-Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing, KSAP, Jakarta. (diakses dari www. ksap.org)
Kurniawan, Validita, 2012. “Analisis Akuntansi Pendapatan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Rang - ka Implementasi Basis Akrual Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua”, amin_awf@yahoo.co.id (diakses 25 Juni 2015)
Manihuruk,  Wiston,  2011.  “Penetapandan  Ketetapan  Pajak”,  http://wistonmanihuruk.blogspot. com/2011/04/penetapan-dan-ketetapan-pajak.html (diakses25 Juni 2015)
Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik, Edisi IV, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Pemerintah Republik Indonesia, 1983. Undang-Undang Nomor No.6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
Prastowo, Yustinus, 2010. Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa Sukses, Jakarta. Pratiwi, Ayu dhia In - dah. dkk. 2012, “Transisi Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual”, bramastia. candra@ gmail.com (25 Juni 2015)
Rakhman, Azwar. dkk. 2012,“Penyajian LKPP berdasarkan SAP Berbasis Akrual”, bramastia. can - dra@gmail.com (25 Juni 2015)
Rusmana, Oman dan Esti Saraswati, “ Conversion Of Local Government Financial Report (LKPD) Cash Toward Accrual Basis To Become Acrual Basis (Case Study in Local Government of Cirebon City) ”, http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/download/37/37(diakses23 Juni
2015)
Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004. Asas dan Dasar Perpajakan, Edisi kedua (revisi), Refika Aditama, Bandung.