FOKUS EKONOMI

## Jurnal Ilmiah Ekonomi
P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991
Acredited: SK No.: 21E/KPT/2018 Website : http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe
ANALISIS MODUS DAN MITIGASI PENCEGAHAN KORUPSI ANGGARAN MELALUI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DI JAWA TENGAH
Hardiwinoto *)

## Abstract
The aims of this study are to analyze two things, namely: a) to analyze the occurrence of  budget  corruption  modes  and  mechanisms  through  PBJ;  b)  analyzing the  amount  of the corrupted  budget  through  the  PBJ;  and  developing  a  mitigation  instrument  for  preventing budget  corruption  through  the  PBJ.  The  analysis  method  is  used  through  four  stages, namely:  a)  literature  study,  compilation  of  various  cases  of  budget  corruption;  b) investigations  related  to  the  mode  and  mechanism  of  budget  corruption,  especially  in  the PBJ  process;  c)  analysis  of  budgetary  corruption  mechanisms  in  the  PBJ  process;  and  d) develop instruments for preventing budget corruption in the PBJ process. The results of the analysis  found  that  18  corruption  conspiracy  mafias  through  the  PBJ  process  involved legislative,  executive  and  vendor  elements.  Corruption  is  carried  out  in  a  planned  and systematic  manner  through  the  PBJ  process.  Up  to  80%  of  cases  of  budget  corruption through the PBJ process occur.
Keyword: Corruption, Budget, PBJ Process, and Mitigation

## Latar Belakang
Secara nasional, jumlah kasus korupsi anggaran terkait dengan PBJ (pengadaan barang dan  jasa)  mencapai  80  %.  Diantara  korupsi  terkait  dengan  BPJ  adalah  korupsi  KTP Elektronik  (E-KTP),  korupsi  simulator  ujian  SIM,  dan  korupsi  Hambalang.  Kasus-kasus tersebut  melibatkan  banyak  pejabat  publik,  baik  eksekutif,  legislatif,  juga  pihak  swasta ( vendor ) pemenang tender melalui persekongkolan diantara mereka. Besaran korupsi E-KTP *) Universitas Muhammadiyah Semarang
mencapai  Rp.  2,3  triliun  dari  total  dana  proyek  yang  dianggarkan  sebesar  Rp.  5,9  triliun. Artinya  hampir  50  %  dana  proyek  KTP  Elektronik  telah  dikorupsi.  Berikutnya,  besaran korupsi  pada  proyek  pembangunan  Pusat  Pendidikan,  Pelatihan  dan  Sarana  Olah  Raga Nasional  (P3SON),  dikenal  kasus  Hambalang  tahun  2011,  terdapat  kerugian  negara mencapai Rp. 706 miliar (KPK, 2017).
Modus korupsi yang sering terjadi yaitu dengan cara mark-up anggaran, proses lelang, pra  kualifikasi,  penyusunan  dokumen,  pengumuman,  dan  penyusunan  harga  perkiraan sendiri  (HPS)  tidak  transparan.  Modus  demikian  terjadi  karena  terdapat  persengkokolan antara  pejabat  publik  dan  perusahaan  swasta  (vendor)  yang  terlibat  dalam  korupsi  PBJ). Modus dilakukan antara lain dengan cara: a) Vendor /pihak swasta menyuap kepada pejabat publik;  b)  Pejabat  publik  menggunakan  perusahaan  “boneka”  tertentu  untuk  diajak kerjasama korupsi; c) Kolusi antar peserta tender, penetapan harga, kartel, dan praktik yang tidak kompetitif (Zulaiha, acch.kpk.go.id, 2017).
Dari  468  kasus  korupsi  yang  ditangani  KPK,  50  persen  atau  224  kasus  PBJ  yang didanai  APBN  tahun  2016.  Kerugian  ngara  mencapai  sekitar  Rp.  300  triliun  dikorupsi melalui intervensi kewenangan dan pelemahan institusi dalam proses PBJ. Situasi  demikian dikondisikan  oleh  para  pelaku  korupsi  karena  tidak  mengetahui  lingkup  barang  dan  jasa yang  diperlukan  dan  kewajaran  harga  dalam  proses  PBJ  (ICW,  2017).  Di  tahun  2018, terdapat  84  kasus  korupsi  yang  diproses  hukum  mencapai  Rp.  1,02  triliun  terkait  dengan proses  PBJ  (Wana,  2018).  Wana  menjelaskan  bahwa  korupsi  terkait  dengan  transportasi terdapat  46  kasus  dengan  kerugian  negara  sebesar  Rp.  912  miliar,  pendidikan  sebanyak  25 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 61,1 miliar, dan kesehatan sebesar 18 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 51 miliar. ICW juga mencatat sepanjang 2017, ada 576 kasus korupsi mencapai Rp. 6,5 miliar dan suap Rp. 211 miliar dengan jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Pada tahun 2016, terdapat 482 kasus korupsi mencapai Rp. 1,5 triliun dan  naik  menjadi  Rp.  6,5  triliun  pada  tahun  2017.  Tahun  2016,  terdapat  1.101  tersangka kasus  korupsi  dan  naik  menjadi  1.298  tersangka,  tahun  2017  jumlah  154  kasus,  dengan kerugian  negara  mencapai  Rp.  1,2  triliun  melalui  modus  suap  dan  gratifikasi  sebanyak  44 sampai dengan 211 kasus (ICW, 2017).
Kajian  KPK  yang  dipaparkan  oleh  Harefa  (2016),  Plt  Direktur  Penelitian  dan Pengembangan  KPK  bahwa  modus  korupsi  adalah:  a)  Proyek  telah “ dijual”  dengan 'deal- deal' tertentu  kepada vendor sebelum  anggaran  disahkan;  b)  Rekayasa  dokumen  melalui persekongkolan  berbagai  pihak  terkait  yang  memulai  inisiatif;  c)  Harga  Perkiraan  Sendiri
(HPS) dibuatkan oleh pihak yang akan ditunjuk sebagai calon pemenang; d) Terjadi mark up harga;  e)  Memberi  dan  menerima  suap  terhadap  pihak-pihak  terkait  PBJ;  f)  Manipulasi pemilihan pemenang.
Sejak  desentralisasi,  korupsi  di  daerah  baik  provinsi  atau  kabupaten/kota  meningkat. Hartanto  and  Probohudono  (2013)  dan  Arifin  dan  Irsan  (2019)  menyatakan  bahwa  faktor yang memengaruhi korupsi di daerah adalah kewenangan pengelolaan lebih besar di porsi di daerah.  Modus  korupsi  tersering  dilakukan  para  korupstor  adalah  pada  proses  PBJ  melalui besaran tarif dan volume. Modus korupsi terencana melalui penyalahgunaan wewenang dan implementasi anggaran (Laporan Tahunan KPK 2019).
Instrumen  pencegahan  korupsi  atau  tindakan  preventif,  melalui  mitigasi  peluang tindakan  korupsi  baik  yang  dilakukan  melalui  penyusunan  anggaran  maupun  pengelolaan sumber  daya  alam.  Dengan  kata  lain  untuk  merumuskan  formula  atau  mitigasi  pencegahan tindakan korupsi baik dari sisi belanja maupun penerimaan.  Korupsi dapat dicegah melalui implementasi  prinsip good  government  governance. Pencegahan  korupsi  tersebut memerlukan  instrumen  atau  model.  Jika  anggaran  dikelola  secara  profesional  oleh Pemerintah Pusat/Kota/Kabupaten dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan. Sebab, anggaran yang diimplementasikan menjadi sarana pelayanan  kepada  masyarakat  ( public  service ),  fungsi  pembangunan  ( development )  dan fungsi  perlindungan  kepada  masayarakat  ( society  protection )  dapat  dinikmati  oleh masyarakat.
Optimalisasi  anggaran  akan  mampu  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih ( good government governance ). Siregar (2004) mengatakan bahwa optimizing the utilization of  assets  in  terms  of  service  benefit  and  financial  return .  Pengelolaan  aset  membutuhkan setidaknya  tiga  hal: minimize  cost  of  ownership , maximize  asset  availability , dan maximize asset  utilization .  Jika  anggaran  dikelola  dengan  semestinya,  pembangunan  berkelanjutan akan berjalan dengan baik.

## Tujuan Penelitian
a. Menganalisis terjadinya modus dan mekanisme korupsi anggaran melalui PBJ.
b. Menganalisis besaran anggaran yang dikorupsi melalui PBJ.
c. Menyusun instrumen mitigasi pencegahan korupsi anggaran melalui PBJ.

## Metode Penelitian

## Teknik Perolehan Data
Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  kepada  personal  pada  OPD  (organisasi perangkat  daerah),  instansi,  badan  atau  lembaga  di  daerah  terkait  dengan  penyusunan  dan implementasi  anggaran.  Data  skunder  diperoleh  dari  hasil  kajian  atau  penelitian  terdahulu, publikasi  ilmiah,  pemberitaan  dari  media  massa,  dan  sumber  sumber  informasi  lain  terkait dengan  korupsi  anggaran.  Kemudian  dilakukan  validasi  data  dan  dilakukan Focus  Group Discussion (FGD) untuk membahas instrumen pencegahan korupsi.

## Metode Analisis
Metode analisis  dalam  penelitian  melalui  pemetaan  mata  rantai  peristiwa,  modus dan mekanisme korupsi, dengan tahapan berikut:
1. Tahap pertama dilakukan studi literatur, kompilasi berbagai kasus korupsi anggaran.
2. Tahap  kedua  dilakukan    investigasi  terkait  modus  dan  mekanisme  korupsi  anggaran terutama dalam proses PBJ.
3. Tahap ketiga melakukan analisis meknisme korupsi anggaran dalam proses PBJ.
4. Tahap keempat menyusun instrumen pencegahan korupsi anggaran dalam proses PBJ.
Gambar 1. Metode analisis

## Studi Literatur

## Definisi Korupsi
Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yakni: “Setiap orang yang dikategorikan  melawan  hukum,  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri, menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan  maupun  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara”. Tindak
Kompilasi berbagai kasus korupsi anggaran
melalui PBJ Investigasi modus dan mekanisme korupsi anggaran melalui PBJ Instrumen pencegahan
korupsi Analisis mekanisme korupsi anggaran melalui PBJ
pidana korupsi tersebut dikelompokkan ke dalam 7 aspek: kerugian negara, suap menyuap, penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan,  benturan  kepentingan  dalam  pengadaan,  dan gratifikasi. T indak  pidana korupsi  juga berkaitan  dengan:  merintangi  proses  pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang  tidak  memberi  keterangan  rekening  tersangka,  saksi  atau  ahli  yang  tidak  memberi keterangan  atau  memberi  keterangan  palsu,  orang  yang  memegang  rahasia  jabatan  tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, serta saksi yang membuka identitas pelapor.

## Fraud
Korupsi  anggaran  biasanya  disebabkan  karena fraud .  Istilah fraud secara  bahasa berarti  kecurangan.  Sedangkan fraud secara  hukum  berarti  atau  pencurian  (pasal  362 KUHP), pemerasan dan pengancaman (pasal 368 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), perbuatan curang (pasal 378 KUHP), dan sebagainya.
Webster’s  New  World  Dictionary mendefinisikan fraud sebagai  suatu  pembohongan atau  penipuan  ( deception )  yang  dilakukan  seseorang  demi  keuntungan  pribadi.  Sedangkan menurut Black’s  Law  Dictionary , fraud adalah  berbagai  cara  yang  direncanakan  oleh seseorang  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan  memberi  saran  yang  menyesatkan  atau menutupi kebenaran. Fraud mencakup semua cara atau siasat yang licik, tersembunyi, serta tidak jujur  sehingga pihak lain yang menjadi korban. Menurut Wells (2007: 3) menyatakan bahwa fraud  is  criminal  deception  intended  to  financially  benefit  the  deceiver .  Artinya fraud dapat  diartikan  sebagai  kebohongan  yang  disengaja  dengan  cara  menceritakan  hal yang tidak benar, mengambil keuntungan secara tidak adil atau tidak sah dari pihak lain.
International  Standards  of  Auditing (ISA)  seksi  240, The  Auditor’s  Responsibility  to Consider Fraud in an Audit of Financial
Statements paragraf 6 mendefinisikan fraud sebagai:  “tindakan  yang  disengaja  oleh  anggota  manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal”.
Sedangkan dalam Standar Auditing  yang  dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia- Kompartemen  Akuntan  Publik  (IAI-KAP) fraud diterjemahkan  sebagai  kecurangan  terkait dengan pelaporan keuangan. Auditor berkepentingan untuk menguji apakah suatu perbuatan mengandung fraud mengakibatkan  salah  saji  ( misstatement )  dalam  pelaporan  keuangan.
Fraud berarti  penipuan  yang  disengaja  ( intentional  deception ),  kebohongan  ( lying ),  curang ( cheating ), dan pencurian ( stealing ).
Beberapa  definisi  di  atas  saling  bersinonim,  yaitu  dalam  pengelolaan  anggaran disebut fraud ketika seseorang dengan sengaja me- markup atau me -markdown dalam proses pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  instansi  pemerintah  atau  swasta.  Pengguna  anggaran dengan  sengaja  tidak  melaporkan  transaksi  akuntansi  demi  keuntungan  pribadi.  Pengguna anggaran  dengan  sengaja  memanipulasi  laporan  keuangan  sehingga  untuk  menutupi kebohongan.  Kecurangan  demikian  disebut fraudulent  financial  reporting atau  kecurangan dalam pelaporan keuangan. Contoh, pengguna anggaran mencuri kas atau persediaan dengan cara  memanipulasi  dokumen-dokumen  untuk  menghilangkan  bukti  kejahatannya. Bentuk fraud demikian  dikenal  dengan miss  appropriation  of  assets atau  penyalahgunaan aktiva. Kasus-kasus fraudulent financial reporting dan miss appropriation of assets merupakan  kasus fraud yang  umum  terjadi  baik  di  Lembaga  pemerintah  maupun swasta.
Fraud berlawanan  dengan  ( truth ),  adil  ( justice ),  kewajaran  ( fairness ),  dan  kesamaan ( equity ). Fraud memiliki  arti lapping dan kitting terhadap  anggaran. Lapping didefinisikan perbuatan  penggelapan uang yang telah dianggarkan dengan berbagai cara pencatatan yang kelitu.  Sedangkan kitting didefinisikan sebagai penyelewengan dengan cara tidak mencatat. Disamping  itu kitting juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  “ window  dressing ”  yaitu  keadaan posisi  catatan  kas  yang  sebenarnya  tidak  baik  (kekurangan  kas)  dibuat  menjadi  lebih  baik dengan menaikkan posisi atau nilai kas tersebut dari keadaan yang sebenarnya. Terdapat dua jenis  kesalahan  penyajian,  yaitu  Kekeliruan  ( Error )  dan  Kecurangan  ( Fraud ).  Kedua  jenis kesalahan  penyajian  ini  dapat  bersifat  material  maupun  tidak  material.  Suatu  kekeliruan ( Error )  adalah  kesalahan  penyajian  atas  laporan  keuangan  yang  tidak  disengaja,  sementara Kecurangan ( Fraud ) merupakan kesalahan penyajian yang disengaja.

## Tipe Fraud
Ada  dua  tipe fraud ,  yaitu  eksternal  dan  internal. Eksternal  fraud adalah fraud yang dilakukan  oleh  pihak  luar  terhadap  diluar  pengguna  anggaran. Fraud eksternal  adalah fraud yang  dilakukan  oleh vendor ,  wajib  pajak  terhadap  pemerintah,  atau  pemegang  polis terhadap  perusahaan  asuransi.  Sedangkan Internal  fraud adalah  tindakan fraud yang dilakukan  oleh  karyawan,  pegawai,  eksekutif  eksekutif  terhadap  anggaran  pemerintah  atau swasta.
Ikatan Akuntan Indonesia (2011:316.2) menyatakan bahwa ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang fraud dalam audit atas laporan keuangan, yaitu salah  saji  yang  timbul  sebagai  akibat  dari fraud dalam  pelaporan  keuangan  dan fraud yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva, berikut penjelasannya:
1. Salah  saji  yang  timbul  dari fraud dalam  pelaporan  keuangan  adalah  salah  saji  atau penghilangan  secara  sengaja  jumlah  atau  pengungkapan  dalam  laporan  keuangan  untuk mengelabui  pemakai  laporan  keuangan. Fraud dalam  laporan  keuangan  dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut:
a. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
b. Representasi  yang  salah  dalam  atau  penghilangan  dari  laporan  keuangan  peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
c. Salah  penerapan  secara  sengaja  prinsip  akuntansi  yang  berkaitan  dengan  jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.
2. Salah  saji  yang  timbul  akibat  penyalahgunaan  atau  penggelapan  terhadap  aktiva (keuangan  dan  aset  lainnya),  yang  berakibat  laporan  keuangan  tidak  disajikan  sesuai dengan  prinsip  akuntansi  yang  benar.  Perlakuan  tidak  semestinya  terhadap  aktiva  atau asset lainnya dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang atau  uang,  pencurian aktiva, atau  tindakan  yang  menyebabkan  diantaranya  harga barang atau  jasa  tidak  wajar.  Perlakuan  menyimpang  terhadap  aktiva  atau  aset  lainnya  disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan  oleh satu atau lebih individu oleh pegawai atau atau pihak ketiga.

## Good Governance
Governance  atau  pemerintahan didefinisikan  sebagai  mekanisme,  praktek  dan  tata kelola  dalam  mengatur  sumber  daya. Governance dalam  konteks  pemerintahan  menjadi salah satu peran penyedia jasa pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat (Aggarwal, 2011). Salah  satu  peran  pemerintah  adalah  memonitor  akuntabilitas  pemerintahan.  Sementara  arti good mengandung dua pemahaman yakni nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai  yang  mampu  meningkatkan  kemampuan  rakyat  mencapai  tujuan  kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial (Sedarmayanti, 2012).
Dikatakan terdapat good governance atau kepemerintahan yang baik pada pemerintah, jika  penyelenggaraan  pemerintahan,  baik  pusat  maupun  daerah  sejalan  dengan  prinsip
efisiensi,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara politik  maupun  administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan legal  and political  framework bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha.  Oleh  karena  itu  pemerintah  dituntut menjadi  pemerintahan  yang  bersih,  transparan  dan  akuntabel.  Penerapan good  governance mensyaratkan  peran  masyarakat  sebagai  kekuatan  mitra  pemerintah.  Implementasi  prinsip good  governance memberikan  mekanisme  dan  pedoman  kepada  para stakeholder dalam memenuhi kepentingan masing-masing (Mardiasmo, 2004).
Salah satu ukuran dalam menilai Good Governance dapat melalui indikator yang telah dibangun  oleh  World  Bank  yakni Worldwide  Governance  Indicators (WGI).  Indikator penilaian  diantaranya  kontrol  korupsi  ( control  of  corruption ),  efektivitas  pemerintah ( Government  Effectiveness ),  Stabilitas  politik  dan  hilangnya  kekerasan  ( political  stability and  absence  of  violence ),  kualitas  regulator  ( regulatory  qualities ),  aturan  hukum  ( rule  of law ), serta suara dan akuntabilitas ( voice and accountabilty ).

## Pencegahan Korupsi
Pemberantasan  korupsi  bukan  semata-mata  penindakan,  tetapi  harus  merupakan pencegahan (PP No 5/2012: 23-24). Association of Certified Fraud Examiners (Kassem dan Higson, 2012), menyatakan bahwa pencegahan korupsi dimulai dari fraud diamond theory. Perilaku  korupsi  terjadi  karena  empat  hal:  (i)  dorongan  dari  pegawai  untuk menyalahgunakan uang dan aset institusi; (ii) keadaan  yang memungkinkan pegawai untuk melakukan penyalahgunaan; (iii) pola pikir dan etika pegawai yang memungkinkan pegawai untuk  melakukan  penyalahgunaan;  (iv)  kapasitas  pegawai  untuk  membuat  kejahatannya tidak terdeteksi oleh sistem.
Sedangkan  menurut  Greyclar  dan  Prenzler  (2013:  72),  korupsi  dapat  dicegah  dengan lima cara, yaitu: (i) mempersulit upaya untuk melakukan korupsi; (ii) mengurangi penyebab yang mentolerir/memungkinkan terjadinya korupsi; (iii) meningkatkan resiko terdeteksi; (iv) mengurangi  insentif  terjadinya  korupsi;  dan  (v)  mengurangi  provokasi  untuk  terjadinya korupsi.  Diperkuat  oleh  Piga  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  korupsi  politik  di  pengadaan bersandar pada kapasitas birokrat untuk melakukan korupsi administratif.

## Temuan Penelitian

## Modus Korupsi
Modus  tersering  dilakukan  oleh  para  koruptor  adalah  hubungan  antara  Eksekutif, Legislatif,  Yudikatif  dan Supplier/Vendor .  Kajian  KPK  dan  ICW  (2017)  menunjukkan  hal yang  sama  yaitu  sejak  tahun  2014,  80  %  modus  korupsi  terjadi  pada  proses  PBJ.  Hal demikian ditunjukkan bahwa terdapat 18 mafia proyek atau modus korupsi saat proses  PBJ sebagai berikut:
1. Pengusaha  menggunakan  pengaruh  pejabat  pusat  untuk  “membujuk”  Kepala Daerah/Pejabat  Daerah  dalam  mengintervensi  proses  memenangkan  vendor, mark-up harga  atau  nilai  kontrak,  sehingga vendor tersebut  memberikan fee atau profit  sharing kepada pejabat pusat maupun daerah.
2. Vendor  memengaruhi  Kepala  /Pejabat  Daerah  untuk  mengintervensi  proses  pengadaan rekanan  tertentu  dimenangkan  dalam  tender  atau  penunjukan  langsung,  dan mark  up harga barang dan jasa, kemudian selisihnya dibagi-bagi.
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah kepada merk atau produk tertentu  dalam  rangka  memenangkan  rekanan  tertentu  dan  melakukan mark  up harga barang atau nilai kontrak.
4. Kepala/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan  dana/anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  kemudian mempertanggungjawabkan  pengeluaran  dimaksud  dengan  menggunakan  bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
5. Kepala/Pejabat  Daerah  memerintahkan  bawahannya  menggunakan  dana/uang  daerah untuk  kepentingan  pribadi  kepala/pejabat  daerah  atau  koleganya  yang  bersangkutan, kemudian  mempertanggungjawabkan  pengeluaran-pengeluaran  dimaksud  dengan menggunakan  bukti-bukti  yang  tidak  benar,  bahkan  dengan  menggunakan  bukti-bukti yang kegiatannya fiktif.
6. Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor  dengan  menggunakan  dasar  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi yang tidak berlaku lagi.
7. Pengusaha/ vendor , pejabat eksekutif, dan legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag (pelepasan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  dengan  cara  tukar  menukar)  atas  aset Pemda  dan  melakukan mark  down atas  aset  Pemda  serta mark  up atas  aset  pengganti dari pengusaha/rekanan.
8. Para  Kepala  Daerah  meminta  uang  jasa  (dibayar  dimuka)  kepada  pemenang  tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala  Daerah  menerima  sejumlah  uang  dari  rekanan  dengan  menjanjikan  akan diberikan proyek pengadaan.
10. Kepala  Daerah  membuka  rekening  atas  nama  kas  daerah  dengan  specimen  pribadi (bukan  pejabat  dan  bendahara  yang  ditunjuk),  dimaksudkan  untuk  mepermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
11. Kepala  Daerah  meminta  atau  menerima  jasa  giro/tabungan  dana  pemerintah  yang ditempatkan pada bank.
12. Kepala  Daerah  memberikan  izin  pengelolaan  sumber  daya  alam  kepada  perusahaan yang  tidak  memiliki  kemampuan  teknis  dan  finansial  untuk  kepentingan  pribadi  atau kelompoknya.
13. Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
14. Kepala  Daerah/keluarga/kelompoknya  membeli  lebih  dulu  barang  dengan  harga  yang lebih murah, kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di- mark up .
15. Kepala  Daerah  meminta  bawahannya  untuk  mencicilkan  barang  pribadinya menggunakan anggaran daerahnya.
16. Kepala  Daerah  memberikan  dana  kepada  pejabat  tertentu  dengan  beban  kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
17. Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
18. Kepala  Daerah  mengeluarkan  dana  untuk  perkara  pribadi  dengan  beban  anggaran daerah.

## Mekanisme Korupsi
Hasil  penelitian  FITRA  (2018)  menunjukkan  bahwa  mekanisme  korupsi  dilakukan sepanjang  siklus  penganggaran,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan pelaporan.  Hal  demikian  sejalan  dengan  hasil  kajian  KPK  bahwa  terdapat  18  mafia  tender proyek pemerintah terkait dengan implementasi anggaran terutama dalam proses PBJ. Sejak perumusan  kegiatan  yang  akan  disusun  dalam  bentuk  anggaran,  sudah  terdapat “titipan” kegiatan  dari  eksekutif  maupun  legislatif  untuk  di  masukkan  dalam  dalam  mata  anggaran APBD  maupun  APBN.  Dan  kemudian  ditransmisikan  kepada  vendor  yang  nantinya
direkayasa  menjadi  pemenang  tender.    Hal  demikian  terkait  dengan  HPS  (harga  perkiraan sendiri) yang justru disusun oleh sang “penitip” .
Dalam  hal  implementasi  anggaran  di  Daerah, vendor /pihak  swasta  menggunakan pengaruh  pejabat  pusat  untuk  “membujuk”  Kepala  Daerah/Pejabat  Daerah  mengintervensi proses PBJ dalam rangka memenangkan vendor. Oleh karena itu ketiganya melakukan dan menyetujui  adanya mark-up harga  atau  nilai  kontrak.  Lalu vendor tersebut  memberikan sejumlah  uang  kepada  pejabat  pusat  maupun  daerah. Vendor berkolaborasi  dengan Kepala/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses PBJ agar vendor tersebut dimenangkan dalam tender atau penunjukan langsung dengan harga yang telah di mark up. Dalam bahasa daerah  disebut “ bagi-bagi” proyek.  Keuntungan  dan  jenis  proyek  yang  dimasukkan  dalam mata  anggaran  sudah  direncanakan  dalam  penganggaran  di  APBN  maupun  APBD.  Hal demikian terjadi di Pusat maupun berbagai daerah propinsi dan Kabupaten/Kota.
Mekanisme  berikutnya  bahwa  Kepala/Pejabat  Daerah  memerintahkan  bawahan  untuk mencairkan  anggaran  yang  sudah  ada  dalam  mata  anggaran  tetapi  tanpa  kegiatan.  Artinya kegiatan  fiktif  dengan  menggunakan  bukti  fiktif  pula.  Kepala/Pejabat  Daerah memerintahkan  bawahan  menggunakan  dana  untuk  kepentingan  pribadi,  kemudian mempertanggungjawabkan  pengeluaran  dengan  menggunakan  bukti  fiktif.  Dalam  hal pelaporan maka juga menggunakan suap kepada auditor untuk memperoleh opini audit wajar tanpa  pengecualian.  Hal  demikian  sebagaimana  terjadi  di  Kabupaten  Purbalingga  Jawa Tengah.
Di beberapa daerah juga terjadi mekanisme terjadi bahwa Kepala Daerah menerbitkan peraturan  daerah  sebagai  dasar  pemberian fee atau  honor  tertentu  untuk  menjadi  landasan pencairan  anggaran  APBD  maupun  APBN.  Contoh, vendor ,  eksekutif,  maupun  legislatif melakukan  kesepakatan  ruislag  (pelepasan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  dengan  cara tukar menukar) atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset Pemda serta mark up atas  aset  pengganti  dari  vendor.  Berikutnya  Para  Kepala  Daerah  meminta fee keuntungan kepada  vendor  pemenang  tender  proyek.  Caranya  yaitu  Kepala  Daerah  membuka  rekening atas  nama  kas  daerah  dengan  specimen  pribadi  bukan  bendahara  untuk  mepermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
Artinya  bahwa  eksekutif  dan  legislatif  melakukan  kesepakatan  “ titip ” mata  anggaran tertentu  yang  sudah  direncanakan  termasuk  vendor  yang  akan  dimenangkan.  Mekanisme demikian  sering  terjadi  karena  proyek  telah diijon atau  dijual  dengan 'deal-deal' tertentu kepada vendor sebelum  anggaran  disetujui  atau  disahkan.  Berikutnya  terjadi  mekanisme
persekongkolan  berbagai  pihak  memulai  inisiatif  bentuk  proyek  yang  dimasukkan  dalam mata  anggaran  dan  termasuk  penyusunan  HPS  dibuatkan  oleh  calon  vendor  pemenang. Mekanisme  korupsi  sangat  tertata  rapi  sistematis.  Pejabat  atau  yang  berwenang  melakukan terhadap  implementasi  anggran  menggunakan  perusahaan  “boneka”  tertentu  untuk  diajak kerjasama  korupsi,  yaitu  dalam  mekanisme  tender,  penetapan  harga,  jenis  barang  dan  jasa yang didapatkan.
Siklus  korupsi  anggaran  yang  telah  terencana  dan  terstruktur  melalui  proses  PBJ menjadi modus terbanyak. Mata anggaran yang sering dikorupsi antara lain; bantuan sosial, dana  perijinan,  dan  honorarium.  Dalam  proses  penganggaran,  mata  anggaran  sudah terencana  untuk  dikorupsi  proses  PBJ.  Mekanisme  dilakukan  dengan  dengan  cara  me- markup harga,  menentukan  jenis  barang  dan  jasa  Bersama  vendor  yang  direncanakan menang  tender,  berikutnya  menentukan  HPS  secara  terselubung vendor yang  nantinya dimenangkan.  Kemudian  dilakukan  pembagian fee proyek  dari mark  up yang  dilakukan dengan vendor pemenang Bersama pejabat pemilik otoritas, pejabat pembuat komitmen dan bagian penganggaran serta bendahara kegiatan. Hal demikian juga terkait dengan pemberian kemudahan  ijin  proyek  karena  dengan  dimenangkan  tender  tersebut.  Langkah  berikutnya adalah  mempermudah ijin  proyek.  Bahkan  ada  proyek  yang  sudah  “ diijon ”  artinya  pejabat pemilik otoritas sudah diberi fee terlebih dahulu sebelum proyek dikerjakan.
Mekanisme korupsi berikutkan yang ditemukan bahwa honor menjadi modus korupsi. Meskipun sudah ada standar penghonoran, namun anggaran dapat dibuat volume yang besar kepanitian  dan  kegiatan.  Honor  ini  terkait  dengan  volume  besaran  perjalanan  dinas  para pejabat  pemerintah.  oleh  karena  itu  mekanime  korupsi  penghonoran  terkait  erat  dengan volume kegiatan yang dibuat kepanitiaan dan terkait erat dengan honor perjalanan dinas para pejabat karena kegiatan dilakukan di luar kantor atau di luar kota.  Terbih lagi bahwa honor itu diberikan oleh vendor pemenang tender proyek. Hal demikian terjadi doble atau multiple honor, yaitu honor dari anggaran negara dan dari vendor .

## Potensi Kerugian Negara Akibat Korupsi Anggaran
KPK  (Saut  Situmorang,  2019)  memprediksi  bahwa  korupsi  yang  bersumber  dari APBN pada 2019 lebih dari Rp. 2165 triliun. Prediksi KPK tersebut didasarkan atas proporsi 10  %  dari  sekitar  Rp.  200  triliun  APBN  dalam  satu  tahun  (BBC  News  Indonesia,  2020). Tahun 2018 KPK menarget terungkap lebih 100 kasus dan tahun 2019 akan menarget lebih dari  200  kasus,  melalui  proses  penindakan  operasi  tangkap  tangan  (OTT).  OTT  di  tahun
2018 KPK  sampai 30 mulai dari pejabat kementerian, anggota DPR, hingga Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
Kasus korupsi pada pemerintah kabupaten dengan jumlah 264 kasus, pemerintah kota dengan jumlah 56 kasus, dan pemerintah provinsi dengan jumlah 23 kasus. Kerugian negara akibat  korupsi  di  lingkungan  pemerintah  kabupaten  mencapai  Rp  657,7  miliar,  lembaga BUMN Rp 249,4 miliar, dan pemerintah kota Rp 88,1 miliar. Dalam laporan ICW terdapat tiga  besar  sektor  yang  paling  merugikan  negara  akibat  korupsi,  yaitu:  a)  Sektor  investasi pemerintah,  dengan  potensi  kerugian  negara  mencapai  Rp  439  miliar.  b)  Sektor  keuangan daerah  dengan  potensi  kerugian  negara  mencapai  Rp  417,4  miliar.  c)  Sektor  sosial kemasyarakatan,  yakni  korupsi  yang  kasusnya  berkaitan  dengan  dana-dana  bantuan  yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp 299 miliar.
Kerugian negara yang memiliki niliai lebih dari triliyun antara lain:
a. Kasus  korupsi  BLBI  merugikan  negara  sebesar  Rp  4,58  triliun  dengan  terdakwa Kepala  Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional,  Syafruddin  Arsyad  Temenggung dan  Sjamsul  Nursalim  selaku  pemegang  saham  pengendali  BDNI.  Syafruddin dinyatakan bersalah terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank  Dagang  Nasional  Indonesia  (BDNI).  Syafruddin  melakukan  penghapusan piutang  BDNI  kepada  petani  tambak  yang  dijamin  oleh  PT  Dipasena  Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni  Mandira (PT WM). Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim.
b. Kasus  korupsi  E-KTP  yang  melibatkan  ketua  dan  Anggota  DPR,  pejabat Kementerian  Dalam  Negeri,  Direktur  PT  Murakabi  Sejahtera  dan  Direktur  Utama PT  Quadra  Solution  merugikan  negara  sebesar  Rp  2,3  triliun.  Hasil  audit  BPK, jumlah  tersebut  diperoleh  dari  perhitungan  pembayaran  yang  lebih  mahal dibandingkan  harga  rill  proyek.  Total  pembayaran  kepada  konsorsium  yang dipimpin Perum Percetakan Negara RI (PNRI) itu sebesar Rp 4,92 triliun. Padahal, harga rill pelaksanaan proyek tahun anggaran 2011-2012 itu sekitar Rp 2,62 triliun. Orang-orang  yang  telibat  antara  lain  mantan  anggota  DPR,  Miryam  S  Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis  Teknologi  Informasi  Penerapan  e-KTP  Husni  Fahmi;  dan  Direktur  Utama PT  Sandipala  Arthaputra  Paulus  Tanos  termasuk  mantan  Ketua  DPR,  Setya Novanto.
c. ICW  mencatat  kerugian  Negara  Capai  Rp.  55,8  Triliun  dan  dan  USD105,5  juta, sejak  tahun  1996  sampai  2020.  Terdapat  40  koruptor  mengkorupsi  uang  negara masih  berstatus  buronan.  Para  buronan  sebagian  bersembunyi  di  negara-negara seperti New Guinea, Cina, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat dan Australia. Institusi  penegak  hukum  belum  mampu  menangkap  buronan  koruptor  adalah Kejaksaan Agung sebanyak 21 orang, Polri sebanyak 13 orang, dan KPK sebanyak 6 orang.
d. Merujuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, negara memberikan alokasi anggaran kepada BIN sebesar Rp. 7,4 triliun yang mana Rp 2 triliun diantaranya digunakan untuk operasi intelijen luar negeri. Selain itu, terdapat alokasi  anggaran  sebesar  Rp.  1,9  triliun  untuk  modernisasi  peralatan  teknologi intelijen.  Besarnya  anggaran  dan  banyaknya  jumlah  buronan  tidak  linear  dengan kinerja  BIN.  Artinya,  negara  sudah  mengalami  kerugian  akibat  anggaran  negara dikrorupsi, masih ditambah mengeluarkan anggaran untuk operasi.
e. Kasus  Korupsi  APBD  paling  banyak  dikorupsi  oleh  Kepala  Daerah  adalah  terkait dengan  proses  PBJ.  ICW  menyebut  bahwa  nilai  kerugian  negara  akibat  korupsi anggaran 2017 terdapat 576 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan  suap  Rp  211  miliar.  Jumlah  tersangka  kasus  korupsi  mencapai  1.298  orang. Sedangkan pada 2016 terdapat 482 kasus dan kerugian negara mencapai 1,5 triliun. Artinya, jumlah tersangka kasus korupsi tercatat mengalami peningkatan signifikan. Pada  2016,  terdapat  1.101  tersangka  dan  meningkat  hingga  1.298  tersangka  pada 2017. Modus korupsi paling banyak yaitu korupsi anggaran. Kemudian diikuti mark up terdapat  77  kasus,  pungutan  liar    terdapat  71  kasus,  suap  tercatat  mencapai  42 kasus dengan nilai suap mencapai Rp 211 miliar.
f. Modus korupsi anggaran yang sering dilakukan oleh penegak hukum mencapai Rp 2,3  triliun.  ICW  menyatakan  bahwa  total  kerugian  negara  mencapai  Rp  31,077 triliun.  Korupsi  anggaran  sekitar  24  persen  atau  sebanyak  134  kasus  dengan  nilai kerugian sebesar Rp 803,3 miliar. Jumlah kasus terdapat 550, penggelapan terdapat 107 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 412,4 miliar, ketiga mark up sebanyak 104  kasus  dengan  kerugian  Rp  455  miliar,  dan  penyalahgunaan  wewenang sebanyak  102  kasus  dengan  kerugian  Rp  991,8  miliar.  Kasus  yang  ditangani Kepolisian mencapai 151 kasus atau 27 persen, dengan nilai kerugian negara Rp 1,1
triliun.  Sedangkan  yang  ditangani  KPK  sebanyak  30  kasus  atau  5  persen,  dengan nilai kerugian negara Rp 722,6 miliar.
Sejak tahun 1998-2020 kerugian negara yang bersal dari APBN mencapai 55,8 T dan USD 105,5 juta, oleh sekitar 40 koruptor dan ribuan koruptor  yang mengkorupsi  APBD di daerah propinsi dan kabupaten/kota. Kerugian negara dalam tahun 2016 1,5 T dengan 1.101 kasus,  tahun  2017  6,5,  T  dengan  1.298  kasus.  Dalam  proses  PBJ  terdapat  994  T  yang dikelola  transparan  908,7  T,  artinya  terdapat  ada  86  T  tidak  transparan  terutama  terkait dengan  pelanan  publik.  Tersebar  pada  kementerian  keuangan  18  T,  Ketenaga  kerjaan  6  T dan di propinsi DKI 5 T. terdiri dari 67 kasus penyalahgunaan anggaran, 60 kasus markup dan  33  proyek  fikstif.    Sedangkan  kasus  korupsi  di  Jateng,  terdapat  korupsi  di  pemkab sekitar  1,17  T,  dengan  222  kasus,  pemkot  155  M  dengan  106  kasus,  dan  PemDes  33,6  M dengan 106 kasus.
Kerugian  negara  tidak  hanya  dari  uang  yang  dikorupsi  juga  negara  harus mengeluarkan anggaran lagi untuk menangkap koruptor. Missal sebuah kasus penangkapan koruptor sebesar 7,4 T, maka pemerintah harus mengeluarkan dana penangkapan sebesar 3,9 T  yaitu  2  T  untuk  biaya  operasi  dan  1,9  untuk  pembaruan  peralatan  operasi.  Secara  rinci dapat diperhatikan tabel berikut.
Tabel 1. Ringkasan Kasus, Modus, Potensi Kerugian Negara No Modus Potensi Kerugian Negara Pihak yang terlibat 1 DAK di Kebumen 5 % plus 2 % Anggota DPR, Ketua DPRD, Bupati 2 Fee proyek BPJ Kebumen 5 - 7 % plus bentuk lain Vendor, Bupati, dan Pejabat daerah lainnya 3 Fee proyek BPJ di Klaten 10 % Vendor, dan pejabat daerah lainnya 4 Promosi jabatan di Klaten 2 M, USD 5,700 dan SSD 2,035 Oligarki, pipmpinan partai politik 5 Penjualan asset tanah 4,7 M Bupati 6 Gratifikasi kepada auditor (BPK) 1,07 M dan 400 juta Bupati, PPKom, pejabat lainnya 7 Suap Kepada pengadilan 700 juta Bupati dan Hakim 8 Jual beli Jabatan 250 juta Bupati dan Pejabat daerah lainnya 9 RSUD Sragen 2,1 M Bupati dan direktur RS 10 Blora 670 Juta Bupati dan Kadinas Peternakan 11 Batang 760 Bupati dan pejabat lainnya.
Sumber: Data skunder dari berbagai sumber
Jawa  Tengah  (Jateng)  berada  di  peringkat  kedua  dalam  hal  kasus  korupsi  sepanjang 2018  (ICW,  2019).  Kasus  korupsi  di  Jateng  selama  2018  sebanyak  36  kasus  dengan  65 tersangka dan kerugian negara Rp. 152,9 miliar. Jateng berada di bawah Jawa Timur dengan 52 kasus korupsi yang menjerat 135 tersangka dengan kerugian negara Rp. 125,9 miliar. Bila dibandingkan  pada  2017,  jumlah  kasus  korupsi  di  Jateng  pada  2018  mengalami  kenaikan. Pada 2017,  terdapat 29 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp. 40,3 miliar.

## Beberapa Modus Korupsi Di Beberapa Daerah di Jawa Tengah Kabupaten Kebumen
a. Modus  korupsi  berupa  bupati  menerima suap  dan  gratifikasi  dari  vendor  (Komisaris  PT tertentu).  KPK  telah  menetapkan  tersangka  korupsi  (Bupati  saat  menjabat)  karena menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek  yang menggunakan  APBD tahun 2016.  Mekanisme  korupsi  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  para  kontraktor  atau rekanan  kemudian  membagikan  proyek  PBJ  yang  bersumber  dari  dana  alokasi  khusus infrastruktur  APBN  2016  sebesar  Rp.  100  miliar,  terkait  proyek  pembangunan  RSUD Prembun  sebesar  Rp.  16  miliar,  dari  Grup  Trada  senilai  Rp.  40  miliar,  dan  kontraktor lainnya sebesar Rp. 20 miliar. Bupati menerima fee proyek senilai Rp. 2,3 miliar kira kira sebesar 5 sampai 7 persen.
b. Modus  korupsi  melibatkan  Wakil  Ketua  DPR  RI,  Ketua  DPRD  Kabupaten,  dan  Bupati. KPK  menetapkan  mereka  sebagai  tersangka  karena  telah  melakukan  pemotongan  Dana Alokasi Khusus sebesar 5 %. Modus korupsi terstruktur dan sistematis karena melibatkan pimpinan  DPR,  Bupati,  Ketua  Komisi  A  DPRD,  dan  PNS  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan. Korupsi dilakukan dengan cara menerima suap dari Direktur Utama (Dirut) PT  Otoda  Sukses  Mandiri  Abadi  (OSMA)  Group,  terkait  pemulusan  proyek  di  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp. 70 juta,  dan menerima commitment  fee sebesar  Rp.  750  juta  dari  anggaran  sebesar  Rp.  4,8  miliar dalam  pengadaan  buku,  alat  peraga  dan  TIK  (Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi). Mekanisme  korupsi  dimulai  dari  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus)  yang  dipotong  5  %, kemudian  kepala  daerah  memotong  lagi  2  %  dalam  penetapan  di  DPRD.  KPK menemukan  bukti  uang  sebesar  Rp.  70  juta.  Korupsi  dilakukan  bersama  9  orang  terkait PBJ  di  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  yang  bersumber  dari  APBD  Kebumen Tahun 2016.

## Kabupaten Klaten
a. Modus korupsi melibatkan puluhan rekanan proyek APBD 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan  ESDM  ketika  penunjukkan  langsung  (PL)  dalam  proses  PBJ.  Para  rekanan menyetorkan  uang  kepada  oknum  Pejabat  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPKom)  dan  pejabat  lelang  pengadaan.  Diantara  Pejabat  yang menjadi tersangka staf ahli bupati, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
b. Modus  korupsi  dilakukan  dengan  cara  menempel  Stiker  wajah  Bupati  yang  menutupi botol cairan pembersih tangan sumbangan Kementerian Sosial untuk masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial. PBJ dan bantuan sosial diselewengkan untuk momen Pilkada serentak  2020.  Foto  wajah  dan  namanya  terlihat  jelas  dalam  bantuan  yang  dibagikan kepada  warga  untuk  popularitas  dari  paket  bantuan  pemerintah  pusat  berupa handsanitizer, masker, kantong plastik, sampai kardus.
c. Bupati Klaten menerima suap terkait promosi jabatan dalam pengisian susunan organisasi dan  tata  kerja  organisasi  perangkat  daerah.  KPK  menemukan  bukti  uang  sekitar  Rp.  2 miliar  dan  mata  uang  asing  US$  5.700  dan  SGD  2.035,  suap  dari  Suramlan  alias  SUL, Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
d. Sekretaris  Dinas  Pendidikan  (Disdik  2015-2016)  Kabupaten  Klaten  terbukti  korupsi berupa  suap  dan  gratifikasi  selaku  PPKom  Bidang  Pendidikan  Dasarbersama  dengan Bupati  Klaten  2016–2021  (Sri  Hartini).  Pemberian  gratifikasi  Rp  350  juta  dan  Rp  400 juta, menerima gratifikasi sebesar Rp 1.070.000.000 dari pihak Smart Educatama selaku rekanan  proyek.  Suap  dan  gratifikasi  diberikan  dalam  penunjukan  para  kontraktor  atau rekanan pada pengadaan buku dan laboratorium serta pekerjaan fisik pada Disdik Klaten yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.
e. Bupati  Klaten  2016-2021 terlibat kasus korupsi  buku ajar  yang  merupakan  kelanjutan korupsi suaminya, bupati Klaten periode 2000-2005 yang pernah terbelit kasus korupsi kasus  proyek  pengadaan  buku  paket  tahun  ajaran  2003-2004  senilai  Rp  4,7  miliar. Selain kasus dugaan korupsi buku ajar, juga terlibat kasus penggunaan anggaran daerah untuk perjalanan ke luar negeri pada 2001  dan penjualan aset daerah seluas 600 meter persegi di bawah harga pasar.

## Kabupaten Jepara
Bupati Jepara Achmad Mazuki, ditetapkan oleh KPK dalam kasus suap atau menyogok hakim  Pengadilan  Negeri  Semarang,  bernama  Lasito  sebesar  Rp.  700  juta.  Uang diberikan
guna mempengaruhi putusan praperadilan dari kasus korupsi yang menjerat Marzuqi, terkait putusan  atas  praperadilan  kasus  dugaan  korupsi  penggunaan  dana  bantuan  partai  politik (KPK,  6/11/2018).  Kasus  bermula  dari  penyalahgunaan  dana  bantuan  politik  untuk  Partai Persatuan Pembangunan  (PPP)  untuk  tahun  2011 dan 2012  yang  berasal  dari  APBD. Dana tersebut  malahan  dibagikan  untuk  tunjangan  hari  raya  (THR)  pengurus  Dewan  Pimpinan Cabang  PPP  atas  perintah  Ketua  DPC  PPP,  yakni  Ahmad  Marzuqi.  dibagikan  masing- masing  sebesar  Rp.  149  juta.  Berikutnya,  Marzuqi,  dalam  menghadapi  kasus  hukum, melakukan suap kepada hakim di PN Semarang yang akan memutuskan praperadilan.

## Kabupaten Kudus
Modus  korupsi  melibatkan  Bupati  Kudus  berupa  jual  beli  jabatan  di  Pemerintah kabupaten Kudus tahun 2019. Bupati Kudus menerima suap beserta staf khusus Bupati dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Bupati meminta  staf  khususnya  untuk  mencarikan  uang  sebesar  Rp.  250  juta,  kemudian  berpesan untuk memudahkan karirnya. Bupati menerima suap sebesar Rp. 750 juta dari Plt Sekretaris DPPKAD diserahkan melalui ajudan bupati, dalam tiga tahap untuk mendapat jabatan baru setingkat dengan eselon III dan untuk memuluskan karir keduanya.

## Kabupaten Purbalingga
Bupati  memungut  uang  dari  sejumlah  rekanan  dalam  proyek  pembangunan  gedung Islamic  Center sebesar  Rp.  400  juta  dengan  alasan  untuk  menutup  kerugian  pada  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (Dispermades)  pada  tahun  2017.  Tetapi  ternyata digunakan untuk menutup BPK agar temuan audit di Dispermades diberi opini WTP (wajar tanpa  pengecualian).  Bupati  juga  mengaku  minta  uang  lagi  ke  rekanan  pemenang  lelang gedung Islamic  Center tahap  II  sebesar  Rp  500  juta.  Selain  dari  rekanan,  Tasdi  juga menerima uang dari para kepala dinas yang dia lantik.

## Kabupaten Sragen
Bupati  dan  Wakil  Bupati  melakukan  korupsi  Kas  Daerah  Sragen  2003-2011  sebesar Rp.  11,2  miliar  dari  proyek  ruang  operasi  RSUD  Sragen  dan  Rp.  2,1  Miliar.  Korupsi melibatkan  tiga  pihak,  yaitu  Direktur  RSUD  tahun  2016,  Direktur  PT  Fabrel  Medikatama, serta  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK).  Proyek  pengadaan  ruang  operasi  RSUD  Sragen tersebut dilakukan pada 2016. Mekanisme korupsi yaitu melakukan pengondisian harga.

## Kabupaten Blora
Korupsi  melibatkan  mantan  Kepala  Dinas  Peternakan  dan  perikanan  (Dinakikan) Blora,  Wahyu  Agustini  terkait  kasus  dugaan  pemotongan  dana  inseminasi  dalam  Program Kementrian  Upaya  Khusus  Sapi  Indukan  Wajib  Bunting  (Upsus  Siwab).  Korupsi mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 670 juta (11 Januari 2019).

## Kabupaten Batang
Modus korupsi melibatkan  Bupati, yaitu membagi-bagikan uang yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 769 juta kepada anggota DPRD periode 1999-2004. Mekanisme korupsi yaitu  melakukan  pemberian  uang  purnatugas  bagi  anggota  DPRD.  Korupsi  melibatkan beberapa mantan pejabat daerah dan pimpinan DPRD.

## Simpulan
Simpulan  penelitian ini  memberikan  formulasi  beberapa  mitigasi  pencegahan  korupsi yang dapat dilakukan yaitu:
1. Mitigasi  korupsi  terkait  dengan  regulai  yaitu  melakukan  sinkronisasi  antara  UU  Tipikor dimanfaatkan oleh aparat hukum untuk dilaksanakan secara optimal.
2. Mitigasi  korupsi  terkait  dengan  proses  penganggran  dan  implementasinya,  yaitu melaksanakan kegiatan menjadi mata anggaran, lalu menentuan harga dan satuan, sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.
3. Mitigasi  korupsi  terkait  dengan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  menghindarkan persekongkolan atau  kolusi  dengan  penyedia  barang  dan  jasa,  menerima kickback , penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, perbuatan curang, dan berniat jahat.
4. Mitigasi korupsi terkait dengan penegakan hukum, terutama penindakan praktik suap dan “memfasilitasi” penyelewengan uang negara melalui kebijakan.
5. Mitigasi  korupsi  terkait  dengan  pilkada,  yaitu  mlalui  tindakan  yang  merusak  proses demokrasi.
6. Mitigasi korupsi terkait dengan perangkat partai, melalui penghindaran persekutuan jahat dengan pihak vendor atau oligarki hitam yang menenukan pengadaan barang dan jasa.

## Daftar Pustaka
Aggarwal,  R.,  I.  Erel,  M.  Ferreira,  P.  Matos.  2011.  Does  Governance  Travel  around  the World?  Evidence  from  Institutional  Investors. Journal  of  Financial  Economics 100: 154–181.
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2015. The Fraud Triangle . Bai, Ruayun. 2014. Staging Corruption Chnas Televisions and Politics . Toronto. UBC Press.
Arifin and Irsan, 2019, Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia,
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5. Nomor 2 Juni 2019.
Batra,  Ravi.  2007. The  New  Golden  Age  The  Coming  Revolution  Againts  Political Corruptions and Economic Chaos . Palgrave Macmillan.New York.

## Black’s Law Dictionary
Boadway,  Robin  &  Flatters,  Frank  (1993)  The taxation of  natural  resources:  principles  and policy issues, Volume 1, World Bank Working Paper WPS 1210.Buchan, Bruse & Lisa Hill. An Intelectual History of Political Corruption . Palgrave Macmillan. New York.
Fauzi,  Agus  Machfud  dkk.  2018. Membongkar  Praktik  Korupsi  Para  Penguasa  Daerah . UNESA Press. Surabaya.
Fitra  Advokasi.,  Hadi  T.  2018.  Diskusi  studi  korupsi:  Mitigasi  Korupsi  Pengelolaan Anggaran dan pengelolaan Sumber Daya di Provinsi Jawa Tengah dan Riau.
Graycler, A. and Prenzler, T. 2013. Understanding and Preventing Corruption . Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Green,  Penny  and  Tony  Ward.  2004. State  Crime,  Governments,  Violence  and  Corruption . Pluto Press. London.
Harefa, Cahya. 2016. kpk.go.id.
Hartanto  and  Probohudono.  2013.  Desentralisasi  Fiskal,  Karakteristik  Pemerintah  Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010,  September 2013, Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado
Heryanto,  Gun  Gun.  2018. Problematika  Komunikasi  Politik,  Bingkai  politik  Indonesia Kontemporer . Yogyakarta: IRCISoD.
Indonesian Corruption Watch. 2017. Kajian Korupsi di Indonesia.
International Standard of Auditing (ISA). 2011.
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). 2011.
Jawade,  H.  2013. Hukum  Dalam  Perspektif  HAN  (Hukum  Administrasi  Negara) .  Jakarta: Sinar Grafika.
Kartodihardjo, Hariadi. 2020. Korupsi Sumberdaya Alam. Diskusi Daring, Potensi dan Pola Korupsi Anggaran dan Pengelolaan Sumber Daya Alam , INDEF, 23 Juni 2020.
Kassem, R and Higson, A. 2012. The New Triangle Model. Journal of Emerging  Trends  in Economics and Management Sciences (JETEMS). Vol. 3. Issu 3.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. Laporan Tahunan 2017. Jakarta.
Kristanto, Tri Agung, Irwan Suhada. 2009. Jangan Bunuh KPK Perlawanan terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi . Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
Kristiana, Yudi. 2009. Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta Selatan: Mayarakat Transparansi Indonesia.

## KUHP
Matei,  Ani;  Tudoel  Andrei;  Lon  GH  Rosca.  2009. The  Corruption  an Econmic  and  Social Analysis . Editura econimica. Bucuresti.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Andi. Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2012.
Piga,  G.  and  Rose,  Ackerman  S.  2011. A  Fighting  Chance  Against  Corruption  in  Public Procurement , International  Handbook  on  the  Economics  of  Corruption ,  Vol.  2. Edward Elgar. Cheltenham.
Pradhan,  Rudra  and  G.  S.  Sanyal.  2011.  Good  governance  and  human  development: Evidence form Indian States. Journal of Social and Development Science Vol. 1, No. 1, pp. 1-8.
Rahardjo,  Satjipto.  2010. Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah . Yogyakarta: Genta Publishing.
Rimawan,  Pradiptyo.  2020. Perubahan  Norma  Akibat  Pandemi  dan  Kebutuhan  Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam. Diskusi Daring, Potensi dan Pola- pola Korupsi Anggaran  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam ,  INDEF,  23  Juni  2020.
Sampford, Charles, Arthur shacklock, Carmel Connors and  Fredrik
Sedarmayanti, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Refika Aditama Eresco.
Setiawan,  Arif  dan  Umar  Ma‟ruf.  2017. Penerapan  Unsur  Dapat  Merugikan  Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi . Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12(3).
Siregar, Doli. 2004. Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Situmorang, Saut. 2019. Kpk.go.id
UU No 31 tahun 1999
UU No 20 tahun 2001
Websters New World Dictionary
Zulaika, 2017, kpk.go.id