## KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
Oleh :
Muhammad Ridhwan. S.H., M.H.

## Abstract
Amendments to the 1945 Constitution , has resulted in a fundamental change that is putting  people's  sovereignty  in  the  hands  of  the  people  who  carried  out  according  to  the Constitution . Means that the sovereignty of the people remain in the hands of them, as a real form of sovereignty vested in the people in the implementation of the state . Election systems can be realized through the structuring of the system and the quality of the election. Constitution of 1945 outlines the principles of a free and fair election in held as set forth in the Law. In a change that is governed by the provisions of Article 1 act (2) that are intended to optimize and understand sovereignty that followed in Indonesia . Furthermore, elections that are contained in Article 1 act (2) of the Constitution of 1945, sovereignty in people held upon the Law through democratic election to get representatives with integrity, capability, and  moral  accountability  as  public  officials.  Article  24C  asserts  that  "The  Constitutional Court has the authority to hear at the first and the last with a final decision to test the Law towards Constitution of 1945, to decide disputes in state institutions with the authority given by the Constitution of 1945, dissolution of political parties, and decide disputes about the results of elections. The Constitutional Court shall make a decision on the opinion of the House of Representatives regarding the alleged violations by the President /Vice- President according to the Constitution.
Keywords : Election law, the Constitutional Court, Dispute Resolution, Judicial, Election in Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Ketika  membicarakan  Pemilihan Umum  (Pemilu)  tak  luput  menguraikan  arti pentingnya    demokrasi  karena  keduanya memiliki  relasi  erat  yang  tak  dapat dipisahkan  dalam  pengkajiannya.  Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani,  yaitu demos dan kratos “demos” berarti rakyat dan “kratos”  berarti    Pemerintahan  ( rule ).
Demokrasi  adalah  bentuk  Pemerintahan  di mana  keputusan-keputusan  yang  penting secara  langsung  atau  tidak  langsung  di dasarkan  pada  kesepakatan  mayoritas  dari rakyat yang sudah dewasa. 1 Secara etimologi, kata  demokrasi  berasal  dari  bahasa  yunani yaitu  demos  (rakyat) cratein dan  kratos (kekuasaan dan kedaulatan). Secara substansia, demokrasi adalah suatu Pemerintahan dari oleh, dan rakyat. 2 Menurut Didik Sukriono, demokrasi adalah Pemerintahan oleh rakyat  merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, membagi  dengan  dua  sisi  nilai  pokok  yang melekat  padanya,  yaitu;  kebebasan  ( liberty ) dan  kebebasan  derajat  ( eguality ). 3 Lanjut Didin  kebebasan  yang  dimaksud  adalah
1 Jaenal  Arifin, Peradilan  Agama  Dalam  Bingkai Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta,  Fajar Interpratama , 2008, hal, 81 .
2 A.  Ubaedillah  dkk, Pendidikan  Kewarga  Negaraan (Civic  Education)  Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia, dan Masyarakat  Madani ,  Jakarta, Prenada  Media Group, 2012, hal, 66.
3 Didik  Sukriono, Hukum  Konstitusi  dan  Konsep Otonomi,  Kajian  Politik  Tentang  Konstitusi, Otonomi  Daerah  dan  Desa  Pasca  Perubahan Konstitusi, Malang, Setara press, 2013, hal, 154.
kebebasan  yang  bertanggung  jawab  yang bergerak  dalam  batas-batas  konstitusi, hukum, dan etika. 4
Berkaitan  dengan Pemilihan  kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) yang  dipilih  secara  langsung  dan  secara demokrasi dalam ketentuan  Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan UU No. 32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah, pemilihan kepala  daerah  yang  dipilih  secara  langsung oleh  rakyat maka,  rakyatlah  yang menentukan  pilihannya    dan  tujuan  yang hendak  dicapai  oleh negara dan  pemerintah. Dalam  praktek,    yang  menjalankan kedaulatan  rakyat  itu  adalah wakil – wakil rakyat  yang  duduk  di lembaga  perwakilan rakyat  yang  disebut  parlemen.  Para  wakil rakyat  itu  bertindak  atas  nama  rakyat  yang menentukan  corak  dan  cara  bekerjanya pemerintah  baik    pemerintah  pusat  maupun pemerintah di daerah. 5
Hasil  perubahan  terhadap UUD 1945, terutama  dalam  Pasal  18  ayat  (4) mengamanatkan  bahwa  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota  dipilih  secara  demokratis. Menurut Jayus 6 pasal tersebut hanya sebatas pemilihan  kepala  daerah  baik  gubernur, bupati  maupun    walikota,  artinya  tidak  ada tambahan  pemilihan  terhadap  wakil  kepala daerah. Lanjut  Jayus, pemilihan  kepala
4 Ibid.
5 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara ,  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2010, Hal, 414.
6 Jayus, Mengkaji  Ulang  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  Secara  Langsung ,  Jurnal  Konstitusi,  Pusat Kajian  Konstitusi  Universitas  Jember,  Volume  II Nomor 1, Juni 2010, hal, 108.
daerah  yang  menggabungkan  dengan pemilihan wakil kepala daerah pada dasarnya melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  18 ayat(4). 7
Sementara Widodo  Ekatjahjana, dalam Pasal  18  ayat  (4) UUD 1945 pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing- masing  adalah  kepala  Pemerintahan daerah Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota dipilih  secara demokratis,  kemudian yang  dipilih  dalam Pemilukada  itu  sebenarnya  hanya  gubernur, bupati  dan  walikota  saja. 8 Sedangkan  wakil gubernur,  wakil  bupati  dan  wakil  walikota tidak  perlu  di  ikutkan  dalam  Pemilukada akan  tetapi  cukup  diangkat  saja berdasarkan usulan kepala daerah terpilih. 9
Pemilihan  kepala  daerah pertama  kali dilaksanakan pada tahun 2005 yang mengacu pada  Undang – Undang  Nomor  32  Tahun 2004  Jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2005, sejak  saat  itu  setiap penyelesaian perkara perselisihan pemungutan  suara untuk  memilih  Gubernur diajukan,  diperiksa,  dan  diputus  oleh Mahkamah  Agung. Sementara  untuk Pemilihan  Bupati/Walikota  diajukan,  di
7 Ibid
8 Widodo    Ekatjahjana, Masalah  dan  Tantangan Mewujudkan  Pemilukada  yang  Jujur,  Adil, Demokrasi  dan  Konstitusionil  di  Indonesia, Makalah  Pada  Kegiatan  Simposium  Nasional  : Masalah  dan  Tantangan  Menghadapi  Pemilukada, Pemilihan  Umum  Anggota  DPR, DPD  dan  DPRD serta  Pemilihan  Umum  Presiden  2014, Bagian Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Jember  bekerjasama  dengan MKRI,  Hanns  Seidel Foundation  dan  APHAMK,  tanggal  16-17  Maret 2012 , di Hotel Panorama Jember, hal, 2.
9 Ibid.
periksa,  dan  diputus  di  pengadilan  Tinggi sesuai  wilayah hukumnya.  Hal  ini  sesuai dengan  peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2005 tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Upaya  Hukum Keberatan  Terhadap  Penetapan  Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  dari  KPUD  Provinsi  dan  KPUD kabupaten/kota. 10
Dalam  perkembangan  hukum  dan Politik Penyelenggaraan Pemerintahan daerah  yang  lebih  efektif  dan  akuntabel sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat, untuk Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal  236C Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2008 bahwa  penanganan sengketa  hasil  perhitungan  suara  Pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  oleh Mahkamah  Agung  di alihkan  kepada Mahkamah  Konstitusi  paling  lama  18 (delapan  belas)  bulan  sejak  Undang – Undang  ini  diundangkan. Oleh  karena  itu, pada  tanggal  29  Oktober 2008  ketua Mahkamah  Agung  dan  ketua  Mahkamah Konstitusi telah menandatangani berita acara pengalihan wewenang  mengadili  sebagai pelaksanaan  ketentuan  Pasal  236C  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Dengan  diterbitkannya  Undang – Undang  Nomor 12  Tahun  2008  tentang Pemerintahan  Daerah    maka  kewenangan
894185 8245-abs.pdf. diakses pada tanggal 20 Maret 2013.
memeriksa  dan  memutus  perkara  sengketa Pemilukada beralih ke Mahkamah Konstitusi dan  dengan itu pula memberikan kesempatan kepada  calon  perseorangan  untuk  ikut  serta dalam  Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah.  Sebelum    melangkah  lebih jauh  terlebih  dahulu mengetahui  apa  itu Pemilihan Umum? Undang - Undang Nomor 8  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Umum selanjutnya disingkat dengan Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang  diselenggarakan  secara  langsung, umum, bebas,  rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 11
Pemilukada
merupakan pesta demokrasi rakyat akan tetapi dengan adanya Pemilukada  masih banyak  menimbulkan masalah yang  dapat menganggu pelaksanaan Pemilukada  atau  menurunnya  legitimasi kepala daerah  terpilih  yang  dapat  merusak tatanan  Politik  di  daerah.  Permasalahan - permasalahan  tersebut  harus  mendapat perhatian  khusus  dan  antisipasi  yang diwujudkan  dengan    diselesaikan  sampai tuntas  jangan  sampai  terjadi  konflik  massa dan  tindakan  anarkis  massa  yang  berujung pada lemahnya delegitimasi hasil
11 Ketentuan  mengenai  Pemilihan  Kepala  Daera terdapat  pada  Pasal  56  ayat(1)  yang  menyatakan bahwa  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah dipilih dalam  satu  pasangan  calon  yang dilaksanakan  secara  demokrasi  berdasarkan  asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pemilukada. 12 Menurut Sutarman, Polri selaku  alat negara berkewajiban  mengawal Pemilukada berlangsung aman dan demokrasi.  Oleh  karena  itu, penerapan demokrasi  di  Indonesia  seharusnya  sejalan dan  di  dasarkan  pada  Pancasila  dan UUD 1945.  Polri  yang  diberi  kewenangan  dalam memelihara  kamtibmas  dan  penegakan hukum  dalam  mengawal  Pemilukada  yang aman  dan  demokratis, yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat. 13 Meminjam pendapat
Widodo Ekatjahjana, selaku  ketua  umum  Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) penyebab Penyelenggaraan
Pemilukada menjadi masalah, disebabkan karena sistem regulasinya  lemah  akan tetapi  kultur  hukum dan  kultur  politik  mulai  dari  Penyelenggara, penegak  hukum  dan  berbagai  kalangan. 14 Lebih  lanjut,  Widodo  menilai  yang menyebabkan  Penyelenggaraan  Pemilukada
12 Sutarman, Dalam  ranggka,  Seminar  Nasional,
Evaluasi  Pemilihan  Umum  Kapala  Daerah, Penyidikan  Tindak  pidana  Pemilukada  dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas Dalam Mewujudkan  Pemilukada  yang  Aman dan Dem o kratis ,  25  Januari  2010,  di  Hotel  Sultan, Jakarta, hal, 3.
13 Ibid.
14 Akan  tetapi  kultur  hukum  dan  kultur    politik  dari penyelenggara,  penegak  hukum  dan  berbagai kalangan lainya, termasuk masyarakat  yang kurang mendukung.  Ini  semua  yang  menyebabkan penyelenggaraan  Pemilukada  selama  ini  menjadi masalah  yang  sangat  komplek,  mendistorsi demokrasi dan konstitusi, dan melahirkan penguasa- penguasa di daerah yang prakmatis yang masif dan bagaimana  agar  pemilukada  itu  menjadi  basis  dari akselerasi  demokratisasi  yang  menguatkan  nilai- nilai demokrasi pemerintah di tingkat nasional.
menjadi  masalah yang  sangat  kompleks adalah mendistorsikan    Konstitusi  dan melahirkan  penguasa  di daerah  yang pragmatis  dan  korupsi.  Pada  dasarnya Pemilukada  sangat  baik  secara  subtantif dalam  perkembangan  demokrasi,  tapi  sangat disayangkan  dengan  adanya  Pemilukada menimbulkan  masalah  yang  cenderung mencederai  demokrasi.  Menurut  Mahfud MD, Pemilukada  mengekalkan  oligarki kekuasaan  yang  melahirkan orang-orang yang  kecanduan  kekuasaan,  terbukti  ada beberapa  kepala  daerah  yang  telah  menjabat dua  periode  tetap  maju  dalam  pencalonan pimpinan  daerah  walau turun  dari  jabatan menjadi  wakil  kepala  daerah. 15 Lebih  lanjut lagi  Mahfud,  menjelaskan  logika  orang berpikir  yang  kecanduan  kekuasaan,  dan ingin selalu berada pada pusaran kekuasaan. 16

## Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas/dikaji dalam tulisan  ini  adalah,  bagaimana kewenangan  Mahkamah  Konstitusi dan Putusan hukum  Pemilu  untuk  menangani Perselisihan  hasil  Pemilu/  Pemilukada  di Indonesia?
15 Mahfud MD, “ Evaluasi Pemilukada: Antara Teori dan Praktek ”, Seminar Nasional yang diselenggarakan  Oleh  Mahkamah  Konstitusi  pada Rabu-Kamis,  25-26  Januari  2012  di  Hotel  Sultan,
Jakarta, hal, 6.

## B. PEMBAHASAN
Berdasarkan  ketentuan Pasal  108  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005 Jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2005  Jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Perubahan  kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  menentukan tugas  dan wewenang  Panitia  Pengawas  Pemilu  Kepala Daerah  (Panwaslu),  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum, antara lain adalah: 17
a. Mengawasi semua tahapan pelanggaran pemilihan;
b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
c. Menyelesaikan  sengketa  yang  timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan;
d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak  dapat  diselesaikan  kepada instansi yang berwenang;
e. Mengatur  hubungan  koordinasi  antar pengawas pada semua tingkatan.
Mekanisme penyelesaian suatu sengketa  atau  keberatan  yang  diajukan  oleh seseorang  kepada  Panwaslu,  Pasal  111  ayat (4) juncto Pasal  112  Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagai berikut:
17 Maruarar  Siahaan, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia ,  Jakarta,    Sinar Grafika ,2012, hal, 171.
a. Mempertemukan  pihak-pihak  yang bersengketa  melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut  pada  huruf  a,  Panwaslu membuat keputusan.
c. Keputusan  tersebut  pada  huruf  b bersifat final dan mengikat.
Penyelesaian  terhadap  hal  tersebut dilakukan paling lama 14 hari (empat belas) hari  sejak  pihak-pihak  yang  bersengketa dipertemukan  ( vide Pasal  112  ayat  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Dalam  hal  laporan  dan  temuan  Panwaslu mengandung  unsur  tindak  pidana,  maka proses  dilakukan  sesuai  dengan  kitap Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) dan apabila dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan  di  pengadilan,  hal  ini  menjadi wewenang  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  umum,  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 113 dan pasa 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
Pasal  24C  ayat  (1) UUD 1945  dan Pasal  10  ayat  (1)  huruf    d  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi,  serta  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  d Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang  Kekuasaan  Kehakiman, yang dimaksud  dengan kewenangan  adalah sebagai  berikut :  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perselisihan  tentang  Pemilihan Umum. Pembentukan  Mahkamah Konstitusi ( Constitutional  Court) menandai  era  baru dalam  sistem  ketatanegaraan  kekuasaan
kehakiman di Indonesia. 18 Beberapa wilayah yang  tadinya  tidak  tersentuh  ( untouchable ) oleh  hukum,  seperti  masalah judicial  review terhadap  undang-undang,  sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 19
Dalam perkembangan ketata-negaraan Indonesia pembentukan Mahkamah Konstitusi  oleh  MPR  ketika dilakukan perubahan  ketiga UUD1945  pada  tanggal  9 November  2001.  Dalam  Pasal  24  ayat  (2) UUD 1945  dinyatakan  bahwa  “  Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada  dibawahnya  dalam  lingkup  peradilan Umum,  peradilan  agama,  peradilan  Militer, Peradilan  Tata  Usaha Negara,  dan  peradilan Mahkamah Konstitusi.”
Mahkamah  Konstitusi  bukan  bagian dari  Mahkamah  Agung  dalam  makna perkaitan  struktur unity  of  jurisdiction , berdiri  sendiri  serta  terpisah  dari  secara duality  of jurisdictio .  Mahkamah  Konstitusi kedudukanya  setara  dengan  Mahkamah Agung,  keduanya  adalah  Penyelenggara tertinggi dari kekuasaan Kehakiman.  Namun ia  hanya  berkedudukan  di  ibu  kota  tidak seperti  halnya  Mahkamah  Agung  yang memiliki beberapa badan peradilan dibawahnya  sampai  pada  tingkat  pertama kabupaten/kota. Menurut  Jimly  Asshiddigie, yang  dikutip  oleh  Ni’Matul  Huda,  yang
18 Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan  Negara Dan  Pergeseran  Kekuasaan  Dalam  UUD  1945 , Yogyakarta, FH UII Press, 2005, hal, 89.
19 Bambang  Sutiyoso, Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa  di  Lingkungan  Mahkamah  Konstitusi , Yogyakarta, UUI Press Yogyakarta,  2009, hal, 1.
membedakan  antara  kekuasaan  yang diberikan  oleh  undang  terhadap  Mahkamah Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  pada hakekatnya  ,  keduanya  memang  berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan  keadilan  ( court  of  Justice) , sedangkan  Mahkamah  Konstitusi  lebih kepada lembaga pengadilan hukum ( court of law ). 20
Secara konstitusional, eksistensi Mahkamah  Konstitusi  pada  era  reformasi, berdasarkan Pasal  24  ayat  (2)  UUD 1945, atas  dasar  perintah  Konstitusi  dibuatlah Undang-Undang organik sebagai turunan dari UDD 1945,  yakni  Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang  merupakan  salah  satu  lembaga negara yang  melaksanakan  tugas  bidang  kekuasaan kehakiman  dan  Mahkamah  Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Indonesia. 21
Dalam  ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  salah  satu  kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah  memutus Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  dan Pemilihan  Kepala  Daerah,  beralih  dari kewenangan  yuridiksi  Mahkamah  Agung (MA)  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK), dimana  dalam  koridor  yurisdiksi  Mahkamah Konstitusi berlaku putusan yang bersifat final
20 Ni’Matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal, 202.
21 Ibid , hal, 196.
dan  mengikat  serta  tidak  ada  upaya  hukum lain. 22
Mencermati berbagai fenomena dalam pelaksanaan  Pemilukada  terdapat gugatan sengketa    hasil  Pemilukada. Berbagai persoalan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilukada belum jelas pengaturannya  dan  perlu  untuk  ditata  ulang secara  komprehensif  untuk  tujuan  kedepan hal  ini  dimasudkan  untuk  memberikan kepastian  hukum dengan  satu  harapan mampu  meyelesaiankan  perkara  perselisihan hasil Pemilukada.
Mahkamah  Konstitusi  membentuk peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15 Tahun  2008  tentang  Pedoman  Beracara Dalam  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala Daerah  (PMK  15/2008)  merupakan  regulasi yang  mengatur  mengenai  sengketa  hasil Pemilihan  kepala  daerah  (pemilukada). 23 Dengan demikian,  di  samping  terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang - Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi,  eksistensi  hukum acara  sebagai  hukum  formil  mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakan  hukum  meteriil  di  lembaga peradilan.    Dalam  hal  ini  hukum  acara Mahkamah  Konstitusi  hendak  menegakan
22 Gamawan  Fauzi, Evaluasi  Pemilukada  Dalam Perspektif  Demokrasi  dan  Hukum , Seminar Nasional Mahkamah  Konstitusi  pada  25-26  januari 2012 di Hotel Sultan, Jakarta, hal, 3.
23 Hukum Acara  Mahkamah  Konstitusi ,  Jakarta, Penerbit  Sekretariat  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hal, 232.
dan  mempertahankan  berlakunya  hukum materiil Mahkamah Konstitusi.  Oleh karena itu,  baik  hukum  materiil  maupun  hukum formil  Mahkamah  konstitusi,  keduanya mempunyai  hubungan  yang  erat  satu  sama lain. Dengan  berlakunya  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan  Pemilu,  maka  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  dimasukkan  dalam  rezim  Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.
Berdasarkan  wewenang  yang  dimiliki tersebut,  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  adalah Pemilihan  Umum  untuk  memilih  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara langsung  dalam negara  kesatuan  republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945.    Mahkamah  Konstitusi  merupakan pengawal  konstitusi  ( the  guardian  of  the constitution ) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal ini membawa konsekwensi Mahkamah Konstitusi berfungsi  sebagai  penafsir konstitusi.
Konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi mengatur Penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi  konstitusi  melindungi  hak  asasi manusia  yang  dijamin  dalam  konstitusi. Menurut  Mahfud  MD,  mantan  ketua Mahkamah  Konstitusi  terkait dengan  tidak
pidana  Pemilukada,  perlu  diluruskan  bahwa Mahkamah Konstitusi tidak  pernah menjadikan  dokumen  palsu  atau  kesaksian palsu  dalam  persidangan  dan  Mahkamah Konstitusi tidak  mau  mencampuri  wilayah istansi lain dalam hal Pemilu dan Mahkamah Konstitusi  telah  menanda  tangani  nota kesepahaman dengan POLRI.
Menurut  Hamdan  Zoelva, 24 terkait dengan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilukada.  Mahkamah  dianggap  telah mengadili  hal-hal  yang  berada  diluar kewenangannya  seperti  mengadili  pidana Pemilukada  dan  pelanggaran  administrasi Pemilukada  ini  perlu  diluruskan.  Lanjut Zoelva,  dalam  proses  persidangan  di Mahkamah,  adanya  kesaksian  palsu, dokumen  palsu,  dan  tanda  tangan  palsu, namun  hal  itu  tidak  menjadi  dasar  putusan Mahkamah Konstitusi.

## Perkara Pemilukada
Dalam  perkara  Pemilukada  adalah perselisihan  antar  pasangan  calon  kepala daerah/wakil  kepala  daerah  terhadap  komisi pemilihan  umum  KPU/Komisi  Independen Pemilihan  KIP  Provinsi  atau  KPU/KIP
24 Hamdan  Zoelva, Masalah  dan  Tantangan Menghadapi  Penyelenggaraan  Pemilu-kada, Pemilu  Presiden,  dan  Pemilu  Anggota  DPR, DPD, dan  DPRD  2014, Makalah  dalam ‘Simposium  Nasional’,  Fakultas  Hukum Universitas  Jember  berkerja  sama  dengan Mahkamah  Konstitusi,  APHAMK,  dan  Hanns Seidel Foundation, 16-17 Maret 2012, di Hotel Panorama Jember. hal, 11.
kabupaten/kota  mengenai  perolehan  suara hasil  Pemilukada  dan  para  pihak  yang mempunyai  kepentingan  langsung  adalah pemohon,  termohon,  dan    pihak  terkait. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga  UUD 1945,  ada  2  lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan  kekuasaan  kehakiman,  yaitu Mahkamah  Agung  berserta badan-badan peradilan  di bawahnya  dan  Mahkamah Konstitusi  berdiri  sendiri  terpisah  dari Mahkamah Agung. Sebagaimana ditegaskan dalam  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun 2003 yang merupakan kekuasaan Kehakiman yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan. 25 .  Menurut  Widodo Ekatjahjana, permasalah pengaturan dalam penyelenggaraan  pemilu  di  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  sangat  komplek dan  rumit. Harus  ada  sistem  atau  atau mekanisme  yang  benar-benar  demokrasi yang  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  dan keadilan, kejujuran,  serta  kebebasan  dalam memilih. 26 Perkara-perkara  yang  menjadi wewenang  Mahkamah Konstitusi ada  dua yaitu ; pertama, perkara-perkara konstitusional yaitu perkara yang menyangkut  konsistensi  pelaksanaan  norma- norma  konstitusi.  Kedua,  dasar  yang
25 Ikhsan  Rosyada  Parluhutan  Daulay, Mahkamah Konstitusi  Memahami  Keberadaannya  Dalam Sistem  Ketata Negaraan  Republik  Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006, hal,24.
26 Widodo  Ekatjahjana, Beberapa  Masalah  dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan pemilu/ Pemilukada  di Indonesia ,  Jurnal Konstitusi  PK2P- FH  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta, Volume III Nomor 1, Juni 2010, hal, 109-111.
digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan konstitusi itu sendiri.
Dalam hukum  acara  Mahkamah Konstitusi prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah Konstitusi    meliputi  hukum  acara  pengujian undang-undang,  hukum  acara  perselisihan hasil  Pemilihan  Umum,  hukum  acara sengketa  kewenangan  lembaga negara, hukum  acara  pembubaran  partai  politik,  dan hukum  acara  memutus  pendapat  DPR mengenai  dugaan  pelanggaran  hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Mahkamah  Konstitusi  mempunyai fungsi    untuk  mengawal  konstitusi  untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Masyarakat  pencari  keadilan  ( justiciabellen) yang  merasa  hak-hak  dan  kewenangan konstitusionalnya  dirugikan  dapat  menuntut dan  mempertahankan  dengan  pengajuan permohonan  di  lingkungan  Mahkamah Konstitusi. Oleh karena sebelum mengajukan permohonan  terlebih  dahulu  mempersiapkan dengan baik oleh pemohon. Hal ini dilakukan agar  permohonan  yang  diajukan  nantinya tidak kandas di tengah jalan.
Tingginya  tingkat  ketidakpuasan peserta Pemilukada mengajukan permohonan perkara  Perselisihan  Pemilukada  ternyata berbanding  terbalik  dengan  jumlah  putusan yang  mengabulkan  permohonan  tersebut. Secara  persentase, menurut  Akil  Mochtar 27
27 Akil  Mochtar, Sengketa  Pemilukada  dan  Putusan Mahkamah  Konstitusi ,  Seminar  Nasional”  Evaluasi
jumlah putusan yang mengabulkan permohonan  perkara  Pemilukada  dibawah 15%  dari  perkara  yang  masuk.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  para  pihak  yang berselisih  tidak    mempersiapkan  bukti-bukti yang  kuat  didepan  persidangan. undang- undang  Mahkamah  Konstitusi  mengatur tentang  alat-alat bukti,    khusus  Pasal    37 undang-undang    Mahkamah  Konstitusi mewajibkan; “Mahkamah  Konstitusi  menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan  dengan      memperhatikan persesuaian  antara  alat  bukti  yang  satu dengan yang lain.” 28
Tujuan  pembuktian  adalah  adanya aspek keyakinan hakim yang timbul dari alat- alat  bukti  yang  diajukan  pihak-pihak berperkara  sebagai  dasar  untuk  mengambil keputusan  di  Mahkamah  Konstitusi. Selanjutnya,  dalam  suatu  putusan  harus dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum  dan  keyakinan  hakim  sehingga seorang  hakim  sampai  pada  putusannya sebagaimana  sebagaimana  dalam  amar putusan ( strachmaat ), pertimbangan- pertimbangan  yang  jelas  dari  tujuan  putusan yang  di  ambil,  untuk  menegakkan  hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, tujuan  pembuktian  dalam  hukum  acara Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberi
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah”.  Yang diselenggarakan  Oleh  Kepaniteraan  dan  Sekretariat Jenderal  Mahkamah  Konstitusi,  Jakarta,  25  Januari 2012, di Hotel Sultan Jakarta, hal, 4.
28 Maruarar Siahaan, Op, Cit , hal, 100-101.
kepastian  akan  kebenaran  secara  materil adanya fakta peristiwa.
Dalam  rangka  penanganan  perkara perselisihan hasil Pemilukada yang dijabarkan  dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  15  Tahun  2008  tentang Pedoman  Beracara  Dalam  Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah. Perkara Pemilukada  adalah  perselisihan  antara pasangan  calon  kepala  daerah/wakil  kepala daerah  terhadap  komisi  pemilihan  umum (KPU)/kemisi  independen  Pemilihan  (KIP) Provinsi  atau  KPU/KIP  kabupaten  dan  kota mengenai  penetapan  perolehan  suara  hasil Pemilukada. 29

## Lembaga Penyelenggara Pemilukada
Dalam  menjamin  terselenggaranya Pemilu  yang  langsung,  umum,  bebas,  dan rahasia serta  jujur  dalam  Pemilukada  yang diselenggarakan oleh:
1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai
Penyelenggara Pemilukada Provinsi;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilukada
Kabupaten/Kota; 3. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota  sebagai  Peyelenggara Pemilukada Provinsi Aceh; 4. Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota  sebagai  Penyelenggara
29 Maria Farida Indrati, Sengketa Pemilukada, Putusan Mahkamah  Konstitusi,  dan  Pelaksanaan Putusan Mahkamah  Konstitusi ,  Disampaikan  pada  Seminar Nasional dengan Tema “Evaluasi Pemilihan Umum Kepala  Daerah”  Oleh  Hakim  Konstitusi,  di  Hotel Sultan Jakarta, 25 Januari 2012, hal, 5.
Pemilukada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Aceh.
Keberadaan  Mahkamah Konstitusi sebagai  salah  satu  lembaga  kekuasaan Kehakiman  diantaranya adalah  untuk menangani  perkara  Perselisihan  Hasil Pemilukada, yang menyelenggarakan peradilan  konstitusi  sehingga  sering  disebut sebagai  peradilan  Konstitusi  ( constitutional court ). Objek  perkara  dalam    pemyelesaian perselisihan  hasil  Pemilihan  kepala  daerah dan wakil kepala daerah  yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi adalah:
1. Hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh  KPU/KIP  Provinsi  atau  KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang mempengaruhi;
a. Penentuan  pasangan  calon  yang dapat  mengikuti  putaran  kedua Pemilukada;Atau
b. Terpilihnya  Pasangan  calon  sebagai kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah.
2. Proses  Pemilukada  yang  mempengaruhi perolehan  suara  pasangan  calon  karena terjadinya pelanggaran dalam Pemilukada yang  bersifat  sistematis,  terstruktur,  dan masif,  yang  dilakukan  sebelum,  selama, dan sesudah pemungutan suara.
Terhadap pelanggaran dalam ketentuan perundang-undangan dalam proses
Pemilukada    yang  dapat  berpengaruh terhadap  perolehan  suara  dan  hasil perhitungan  suara  dapat  dipandang  menjadi bagian sengketa Pemilukada.
Para Pihak Dalam Perkara Pemilukada Para pihak yang mempunyai kepentingan  langsung  dalam  Pemilukada adalah  Pemohon,  Termohon,  dan  Pihak terkait  yang  dapat  diwakili  dan  /atau didampingi  oleh  kuasa  hukumnya  masing- masing  yang mendapat  surat  kuasa  khusus dan/atau surat keterangan. Menurut Maruarar Siahaan, tidak  cukup  dengan  kepentingan hukum  saja  seseorang  atau  kelompok tertentu, serta lembaga negara dapat menjadi pemohon.  Harus  terdapat  alasan  dalam melakukan  permohonan.  Sebagaimana  yang termuat dalam  Pasal 3 PMK 15/2008.
1. Pemohon  adalah  Pasangan  calon  kepala daerah. Pasal  1  angka  9  PMK  15/2008 menyebutkan  Pemohon  adalah Pasangan calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  peserta  Pemilukada.  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 15  Tahun 2008  tentang  Pedoman  Beracara  Dalam Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala Daerah.  Terkait  dengan  keberadaan pemohon, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a bahwa pasangan  calon  sebagai  pemohon  dapat diwakili  atau  di  dampingi  oleh  kuasa hukum  yang  dibuktikan  dengan  surat kuasa khusus dari pemohon.
2. termohon yaitu:
- KPU  Provinsi,  sebagai  Peyelenggara Pemilukada Provinsi;
- KPU Kabupaten/Kota, sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten dan
Kota;
- KIP Provinsi,  sebagai  Penyelenggara Pemilukada di Provinsi di Aceh;
- KIP Kabupaten/Kota, sebagai
Penyelenggara
Pemilukada
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Pihak terkait, yaitu Pasangan calon kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3 (2)  PMK 15/2008,  yang  menjadi  pihak  terkait adalah  pasangan  calon  selain  pemohon dapat menjadi pihak terkait, mereka  yang diwakili atau yang menguasakan diri kasus dengan melampirkan surat kuasa khusus.

## Pengajuan  Permohonan  Dalan  Perkara Pemilukada
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  106  ayat (1)  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah  diubah  yang  kedua  kalinya  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan  Pasal  3  dan  Pasal  4  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15  tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan  Umum  Kapala  Daerah  dan  Wakil Kepla  Daerah.  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan  PHPU  adalah  permintaan  yang diajukan  secara  tertulis  kepada  Mahkamah Konstitusi mengenai  perselisihan  tentang hasil  Pemilihan  umum. 30 Dalam  ketentuan Pasal  4  PMK  15/2008,    Permohonan  pihak
30 Hukum Acara  Mahkamah  Konstitusi  RI, Op,  Cit, hal, 224-235.
yang menganggap hak dan atau konstitusionalnya  dirugikan  oleh  berlakunya undang-undang.  Objek  permohonan  dalam perkara Pemilukada adalah hasil perhitungan suara  yang  ditetapkan  oleh  Termohon,  yaitu KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota  sebagai  Penyelenggara Pemilukada.  Hasil  perhitungan  suara  yang menjadi  objek  dalam  perselisihan  terkait dengan  perkara  Pemilukada  berdasarkan ketentuan  Pasal  4 PMK  15/2008  sebagai berikut ;
a.  Penetapan Pasangan calon yang mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
b.  Terpilihnya  pasan  calon  sebagai  kepala
daerah atau wakil kepala daerah.
Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi  Nomor  15  Tahun  2008  tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan  Kepala  Derah    (PMK  15/2008). Pasal  1  angka  9  PMK  15/2008  menyatakan bahwa  permohonan  adalah  pasangan  calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah. Permohonan  diajukan  harus  memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas)    rangkap  yang  ditandatangani  oleh pemohon  atau  kuasa  hukumnya  yang mendapat  surat  kuasa  khusus  dari pemohon 31 .
2. Struktur  /susunan  permohonan  sekurang- kurangnya memuat;
a. Identitas Pemohon, berisi:
31 Ibid , , hal, 112.

## 1. Nama
2. Pekerjaan 3. Tempat/tanggal lahir 4. Alamat Identitas  harus  dilengkapi  dengan fotokopi  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  dan bukti  sebagai  peserta  Pemilukada  apabila sudah terdaftar sebagai pasangan calon.
b. Identitas termohon, yaitu;
1. Nama Lembaga
2. Alamat Lembaga
c. Meteri Permohonan, yaitu;
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Kedudukan hukum ( legal stending );
3. Tenggang  waktu  pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan
5. Permintaan (petitum).
3. Permohonan  yang  diajukan  disertai dengan  bukti-bukti yang  mendukung. Permohonan  dan  alat  bukti  pendukung masing-masing  12  (dua  belas)  rangkap yang  terdiri  1  (satu)  rangkap  materai  dan 11 (sebelas) rangkap berupa fotokopi dari alat bukti yang telah dilegalisir.
Pengajuan  permohonan  dilakukan dengan  mengajukan secara  langsung  ke Mahkamah  Konstitusi  dan  dapat    juga diajukan secara online .
Tengang  Waktu  Pengajuan  Permohonan Pemilukada
Mengenai tenggang waktu (daluwarsa) tersebut  adalah  waktu  dalam  mengajukan permohonan.  Dalam  ketentuan  megajukan permohonan dalam  perkara  PHPU  dibatasi baik dalam PHPU legislatif, PHPU Presiden maupun  PHPU  kepala  daerah  pengajuan permohonan  pembatalan  penetapan  hasil perhitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja setelah  termohon  atau  KPU/KIP  Provinsi atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  menetapkan hasil  perhitungan  suara  di  daerah  yang bersangkutan  (Pasal  5  ayat  (1)  PMK 15/2008).  Permohonan  yang  melewati  batas waktu tersebut tidak dapat diregistrasi dalam buku  registrasi  perkara  Konstitusi  di Mahkamah Konstitusi.
Pasal  5  ayat  (2)  PMK  15/2008 menyatakan tidak dapat diregistrasi permohonan    yang  diajukan  lewat  dari  3 (tiga)  hari  kerja  setelah  pengumuman termohon mengenai penetapan hasil Perhitungan  suara  Pemilukada,  setelah diregistrasi dan mengikuti proses persidangan,  Mahkamah  Konstitusi  wajib memutus  perkara  tersebut  paling  lambat  14 (empat  belas)  hari  kerja  sejak  permohonan terdaftar  dalam  buku  registrasi  perkara Konstitusi. (Pasal 13 ayat (1) PMK 5/2008).

## Alat  Bukti  dalam  Pemeriksaan  Perkara Pemilukada
Alat butkti yang diajukan ke peradilan Mahkamah Konstitusi baik  yang  diajukan oleh  pemohon  maupun  oleh  termohon
ataupun  pihak  terkait  harus  dapat dipertangungjawabkan secara hukum.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  11  PMK 16/2009  adalah  memiliki  keterkaitan langsung  dengan  objek  perselisihan  hasil Pemilu  yang  dimohonkan  ke  Mahkamah Konstitusi.  Alat  bukti  surat  atau  tulisan tersebut    dalam  perkara  Pemilukada    ada beberapa alat bukti yang digunakan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yaitu; 32
a. Keterangan para pihak
Keterangan  para  pihak  adalah keterangan  yang diberikan oleh pihak dalam suatu  perkara  baik  sebagai  pemohon, termohon maupun sebagai pihak terkait.
b. Surat atau Tulisan;
Alat  bukti  surat  atau  dokumen  yang bersifat tertulis adalah dokumen yang bersifat tertulis, berisi huruf, angka, tanda baca, kata, anak kalimat, atau gambar atau hal-hal yang tertuang  diatas  kertas  ataupun  bahan-bahan yang  bukan  kertas.  Dalam  perkara Pemilukada  yang  berupa  kutipan,  salinan atau  fotokopi  yang  termuat  dalam peraturan perundang-undangan  keputusan  tata  usaha Negara,  dan  putusan  pengadilan  harus  dapat atau  diperoleh  dari  lembaga  resmi  yang mengeluarkan  putusan.  Surat  atau  tulisan dapat berupa:
1. Berita  acara  dan  salinan  pengumuman hasil pemungutan Suara dari TPS;
2. Berita  acara  dan  salinan  sertifikat  hasil perhitungan suara dari TPS;
32 Ibid, hal, 238.
3. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil perhitungan saura jumlah suara dari PPK;
4. Berita  acara  dan  salinan  penetapan rekapitulasi  hasil  perhitungan  saura  dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Berita  acara  dan  salinan  penetapan  hasil perhitungan  suara  pasangan  calon  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Berita  acara  dan  salinan  rekapitulasi perhitungan suara dari KPU/KIP provinsi;
7. Penetapan  calon  terpilih  dari KPU/KIP provinsi/kabupeten/kota;
8. Dokumen tertulis lainya.
Alat bukti surat atau tulisan diajukan ke  MahkamahKonstitusi    sebanyak  12 (dua  belas) rangkap  yang  asli  dan dibubuhi meterai sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Keterangan saksi;
Saksi adalah seseorang yang memberikan  pernyataan  atau  mendatangi kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti yang memberikan keterangan berdasarkan  kesaksian  sendiri  mengenai suatu  fakta  yang  dilihatnya  sendiri.    Dalam kaitan  dengan  Pemilukada  orang  yang melihat,  mendengar,  atau  mengalami  sendiri proses perhitungan suara yang diperselisihkan. Antara lain;
- Saksi resmi peserta Pemilukada
- Saksi pemantau Pemilukada
- Panitia Pengawas pemilu
- Kepolisian
d. Petunjuk
e. Alat Bukti Elektronik
Alat  bukti  elektronik  adalah  alat  bukti yang  bersifat  elektronik  merupakan  suatu informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau  di  simpan  secara  elektronik  merupakan hal  yang  baru  dalam  praktek  diperadilan belum  semua  orang  mengetahuinya  sebagai alat bukti yang sah dikarenakan banyak orang yang  menyalagunakan  media  elektronok  ini itu sendiri, sebagaimana yang di atur dalam Pasal  36  ayat  Huruf    f  Undang-Undang Nomor.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi. 33 Banyak  pendapat  mengatakan alat bukti  secara elektronik dengan alat atau yang serupa sama dengan alat bukti surat atau dokumen  yang  berisi  tulisan,  huruf,  angka, gambar  ataupun  grafik  dan  sebagainya. 34
Karena itu, dibutuhkan ahli di bidang media elektronik  untuk  mengetahui  pasti  keaslian suatu  gambar  kaset  video  dengan  di  dukung oleh  alat-alat  canggih  terkait  dengan informasi sebenarnya.  Alat bukti lain berupa informasi  atau  komunikasi  elektronik  yang termuat dalam Pasal 9 dan 10 PMK 15/2008.

## Tahap Persidangan.
Tahap  perselisihan  dalam  perkara Pemilukada sebagai berikut;
1. Pemeriksaan Permohonan
- Memeriksa  kelengkapan  dan  kejelasan materi permohonan.
33 Undang – Undang Nomor. 24 Tahun 2003.
34 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Acara  Pengujian Undang-Undang ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  2012,  hal, 173.
- Memberikan  nasehat  untuk  perbaikan permohonan  dan  memberitahukan tanggal  waktu  perbaikan  permohonan (apabila dipandang perlu).
- Memeriksa  perbaikan  permohonan  dan kelengkapannya  (apabila  dipandang perlu).
2. Pemeriksaan Persidangan.
- Jawaban Termohon.
- Keterangan Pihak Terkait.
- Pembuktian tertulis Pemohon,
Termohon, dan Pihak Terkait.
- Keterangan  saksi  dan/atau  dari Pemohon,  Termohon  dan  Pihak Terkait.
- Keterangan Pihak lain yang diperlukan misalnya Panwaslu, Bawaslu,
Kepolisian.
- Kesimpulan para pihak.
3. Pengucapan Putusan
Pengucapan  putusan  dalam  sidang pleno  terbuka  untuk  umum  setelah diputuskan  dalan  Rapat  Sidang  Pleno Permusyawaratan Hakim (RPH).
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Rapat permusyawaratan hakim adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus  perkara.  Dalam  RPH  dilaksanakan untuk  membahas  dan  mengambil  putusan terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa. Rapat  Permusyawaratan  hakim  bersifat tertutup  untuk  umum  yang  dihadiri  oleh sekurang-kuranya  7(tujuh)  hakim  konstitusi, dan  dibantu  oleh  panitera,  dan  petugas  lain
yang  disumpah  untuk  membahas  mengenai laporan  panel  hakim  dalam  mengambil putusan.
Dalam  rangka  mengambil  putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.  Mahkamah  Konstitusi  dalam memutus  perkara  berdasarkan UUD 1945 sesuai  dengan alat  bukti  dan  keyakinan hakim. Tidak  dapat  diregistrasi  apabila Permohonan yang diajukan lewat dari 3 (tiga) hari  kerja  setelah  pengumuman  termohon mengenai  penetapan  hasil  perhitungan  suara Pemilukada  di  daerah  yang  bersangkutan {Pasal 5 ayat (2) PMK 15/2008.

## Perselisihan/Sengketa  Pemilukada  di Mahkamah Konstitusi
Perkara  Pemilukada menjadi  bagian kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) yang  berlaku  sejak  November  2008.  Sesuai dengan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor  32  Tahun  2004,  Mahkamah Konstitusi diberikan  kewenangan  memutus perselisihan  Pemilukada,  setelah  dialihkan dari  Mahkamah  Agung  (MA),  berdasarkan Pasal  236C  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2008.  fakta  hukum  telah  nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan  Pemilihan  Kepala  Daerah dilakukan  secara  demokratis  dan  tidak melanggar  asas-asas  Pemilihan  umum  yang bersifat  langsung,  umum,  bebas,  jujur,  dan
adil  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Untuk menjamin terwujudnya Pemilukada  yang  benar-benar  sesuai  dengan kaidah  demokrasi,  segala  ketentuan  aturan mengenai  Pemilukada  yang  berlaku,  bersifat mengikat  dan  menjadi  pedoman  bagi penyelenggara,  calon,  dan  pemilih  dengan perannya  dan  masing-masing.  Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum dan  regulasi  cukup  banyak  untuk  mengatur pelaksanaan  Pemilukada,  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor.  32  Tahun  2004  yang  kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Negara Republik  Indonesia Nomor.  12 Tahun  2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia No.15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan Pemilu. 35
Menurut  Jimly  Ashiddiqie, 36 Pemilu 2009  merupakan  Pemilu  yang  paling  rumit dan kacau, disebabkan antara lain : pertama , undang-undang  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  menjelang pemungutan  suara,  masih  ada  peraturan aturan    mendasar  yang  memperkenankan sistem  suara  terbanyak  berdasarkan  putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua , penggangkatan  anggota  dan pimpinan  KPU dan  Bawaslu  sudah  sangat  dekat  dengan
35 Hamdan Zoelva, , Op, Cit , hal, 3.
36 Jimly  Ashiddiqie, Ceramah  Tunggal  dan Telaah Krisis,  Pengetatan  Pengawasan  Untuk  Menjamin Kualitas  Penyelenggaraan  Pemilu  2014 ,  Di sampaikan  Dalam  Rangka  Dies  Natalis  Ke-47 Universitas Jember, 2011, hal,1.
pelaksanaan  pemilu. Ketiga ,  citra  KPU sebagai  Penyelenggara  pemilu  terganggu oleh  adanya  kasus  pidana  yang  dilakukan oleh  Ketua  dan  Anggota  KPU  periode sebelumnya. Keempat, adanya penyontrengan sebagai penganti pencoblosan yang  sudah  biasa  dikenal  oleh  masyarakat luas. Kelima ,  sistem  pengawasan  jauh  lebih ketat  dari  pemilu  sebelumnya  yang dicerminkan  oleh  dibentuknya  lembaga khusus  yang  bersifat  independen  melakukan fungsi  “ external  control ”  terhadap  KPU, yaitu  Badan  Pengawas  Pemilu  (bawaslu). Keenam , tidak adanya penyelesaiaan dengan baik  pada  pemilu  sebelumnya  yang  pada akhirnya  menyebabkan  kegaduhan  dan bahkan kekacauan disana-sini. 37
Sementara itu, terkait dengan Pemilukada    oleh  Achmad  Sodiki, 38
Pemilukada  yang  dilakukan  di  Indonesia sangat “unik” kalau dilihat dari putusan yang dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi penyelenggaraan  Pemilukada  dilakukan ditengah  pengujian  undang-undang  yang menjadi  landasan  Pemilukada  sebagai pegangan  KPUD. Dalam  penerapan  hukum bisa berubah, karena makna suatu pasal atau ayat  seringkali  multitafsir  atau  tidak  jelas yang  memerlukan  kejelasan  tafsir  sesuai dengan Konstitusi.
37 Ibid , hal,2.
38 Achmad Sodiki, Sengketa Pemilukada dan Putusan- Putusan  Mahkamah  Konstitusi , Makalah    pada Seminar  Nasional  “Evaluasi  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah” yang diselenggarakan  Oleh Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal    Mahkamah Konstitusi,    Tanggal  25  Januari, 2012, di  Hotel Sultan, Jakarta, hal, 4.
Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berdasarkan  penjelasan  umum  Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah  menangani  perkara  ketatanegaraan dalam  rangka  menjaga  konstitusi  (Undang- Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945), agar  dilaksanakan  secara bertangungjawab  sesuai  dengan  kehendak rakyak  dan  cita-cita  demokrasi.  Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi bertambah  lagi  yang  semula  hanya menangani perkara perselisihan hasil Pemilu Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPD) dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD), serta pemilihan umum Presiden dan Wakil  Presiden  kemudian  ditambah  lagi dengan  kewenangan  dalam  mengadili  hasil Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). 39 Lanjut Widodo  Ekatjahjana, yang  menjadi  permasalahan    dikemudian adalah bagaimana  menjaga  dan  mengawal Mahkamah Konstitusi agar institusi peradilan negara ini  tidak  tergelincir  dalam  praktek peradilan  yang  korupsi  dan  kolusi (judicial corruption) untuk menangani perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. 40
39 Widodo Ekatjahjana, Menjaga Mahkamah Konstitusi dan  Upaya  Menegakkan  Hukum  Pemilu  Untuk Menangani  Perkara  Perselisihan  Hasil  Pemilu- Pemilukada di Indonesia , Jurnal Konstitusi PKK FH Universitas Moch Sroedji Jember Volume I Nomor 2, November 2010, hal.8
40 Ibid , hal, 9.

## C.   PENUTUP
Berdasarkan uraian dari apa yang telah dibahas  dalam  tulisan ini kiranya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi adalah  sebagai  berikut    memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perselisihan tentang Pemililihan Umum. Pembentukan Mahkamah  Konstitusi  ( Constitution
Cour )  menandai  era  baru  dalam  sistem ketata  negaraan  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia.  Dalam  ketentuan  Pasal  24C ayat  (1)  UUD1945,  dan  UU  Nomor  12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah.  Salah  satu kewenangang  Mahkamah  Konstitusi memutus  perselisihan  hasil  Pemilihan umum  dan  pemilihan  kepala  daerah, beralih  dari  kewenangan  yuridiksi Mahkamah  Agung  (MA)  ke  Mahkamah Konstitusi  (MK),  dimana  dalam  koridor yuridiksi  Mahkamah  Konstitusi  berlaku putusan yang bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.
2. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilukada.
Bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi dibuat  berdasarkan  UUD 1945  sesuai dengan  alat  bukti  yang  di  periksa  dan keyakinan  hakim. Putusan  Mahkamah Konstitusi  wajib  ditindak  lanjuti  oleh KPU/KIP  provinsi  atau  KPU/KIP kabupaten/kota, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah setempat, dan Pemerintah ( vide Pasal  13  ayat  (6)  PMK  15/2008). Penyelenggara  Pemilukada  yang  dalam hal  ini  adalah  KPU/KIP  provinsi  atau KPU/KIP  kabupaten/kota  juga  wajib melaksanakan  pemungutan  suara  ulang dalam  jangka  waktu  tertentu  di  daerah pemilihan  yang  telah  di  tetapkan  dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR  PUSTAKA
A.Ubaedillah  (dkk), Pendidikan  Kewarga Negaraan  (Civic Education) Demokrasi, Hak                  Asasi  Manusia,  Dan Masyarakat  Madani ,  Jakarta,  Prenada Media Group, 2012.
Bambang  Sutioso, Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa  di  Mahkamah  konstitusi , Yogyakarta,UUI Press, 2009.
Didik  Sukriono, Hukum  Konstitusi  dan Konsep Ototnomi, Kajian Politik Tentang Konstitusi,  Otonomi  Daerah  dan  Desa Pasca  Perubahan  Konstitusi ,  Malang, Setara Press, 2013.
Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay , Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya  Dalam  sistem  Ketata Negaraan  Republik  Indonesia,  Jakarta, PT, Rineka Cipta, 2006.
Jaenal  Aripin, Peradilan  Agama  Dalam Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia , Jakarta, Fajar Interpratama, 2008..
Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan Negara  Dan  Pergeseran  Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta, FH UUI Pres, 2005.
______, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara ,  Jakarta,  PT.  RajGrafindo Persada, 2010.
______, Hukum  Acara  Pengujian  Undang – Undang ,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2012.
Maruarar  Sihaan, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara Indonesia, Jakarta, PT.  Raja  Grafindo Persada, 200.
Achmad  Sodiki, Sengketa  Pemilukada  dan Putusan-Putusan  Mahkamah Konstitusi , Makalah    pada  Seminar  Nasional “Evaluasi  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah”  Kepaniteraan  dan  Sekretariat Jenderal  Mahkamah Konstitusi,  Tanggal 25 Januari, 2012, di Hotel Sultan, jakarta.
Jayus, Mengkaji  Ulang  Pemilihan  Umum Kepala Daerah Secara Langsung , Jurnal Konstitusi,  Pusat  Kajian  Konstitusi Universitas Jember, Volume II Nomor 1, Juni 2010..
Widodo  Ekatjahjana, Menjaga  Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakan Hukum Pemilu  Untuk  Menangani  Perkara Perselisihan Hasil Pemilu-Pemilukada di Indonesia ,  Jurnal  Konstitusi  PKK  FH Universitas  Moch  Sroedji  Jember Volume I Nomor 2, November 2010.
______, Beberapa Masalah dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada  di Indonesia ,  Jurnal Konstitusi PK2P-FH Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta,  Volume  III Nomor 1, Juni 2010.
Gamawan  Fauzi, Sengketa  Pemilukada, Putusan  MK  dan  Pelaksanaan  Putusan MK makalah  di  sampaikan  dalam “Seminar  Nasional” Evaluasi  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  dan  Evaluasi Pemilukada  dari  Perspektif  Hukum  dan Demokrasi , pada  25-26  januari  2012  di Hotel Sultan, Jakarta.
Hamdan  Zoelva, Masalah  dan  Tantangan Menghadapi
Penyelenggaraan Pemilukada,  Pemilu  Presiden,  dan Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD 2014, Makalah  disampaikan  dalam ‘Simposium Nasional’, yang diselenggarahkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas Jember berkerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  Asosiasi  Pengajar  Hukum Acara  Mahkamah  Konstitusi,  dan  Hanns Seidel  Foundation,  tanggal,  16-17  Maret 2012, di Hotel Panorama Jember.
Jimly  Asshiddiqie, Ceramah  Tunggal  dan Telaah  Kritis,  Pengetatan  Pengawasan Untuk Menjamin Kualitas Penyelenggaraan  Pemilu  2014 ,  Makalah di Sampaikan Dalam Rangka Dies Natalis ke 47 Universitas Jember Tahun 2011.
Komjen  Pol.Sutarman, Penyidikan  Tindak Pidana  Pemilukada  Dan  Antisipasi Ganguan Kamtibmas Dalam mewujutkan Pemilukada Yang Aman Dan Demokrasi, Disampaikan  dalam  Rangka “Seminar Nasional” Evaluasi  Pemilukada, yang  di selenggarakan oleh mahkamah konstitusi, pada  rabu-kamis,  25-26  januari  2012,  di Hotel Sultan, Jakarta,
Mahfud  MD, Evaluasi  Pemilukada  Dalam Prespektif  Demokrasi  Dan  Hukum, “Seminar  Nasional” Ceramah  Kunci, Antara  Teori dan  Praktek ”, Yang Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi ,  Pada  Rabu-Kamis,  25-26 Januari 2012, di Hotel sultan Jakarta.
Maria  Farida  Indrati, Sengketa  Pemilukada, Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi,  “ Seminar  Nasional” Yang  di Selenggarahkan oleh Mahkamah Konstitusi,  pada  rabu-kamis,  25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan Jakarta.
M. Akil  Mochtar, Sengketa  Pemilukada  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  Makalah Disampaikan  pada “Seminar  Nasional ” Evaluasi  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah” yang  diselenggarahkan  oleh
Kepaniteraan  dan  Sekretariat  jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 Januari 2012.
Widodo  Ekatjahjana, Masalah  dan Tantangan  Mewujudkan  Pemilukada yang  Jujur,  Adil,  Demokrasi  dan Konstitusionil  di  Indonesia.  Makalah yang  disampaikan  pada  kegiatan Simposium  Nasional  :  Masalah  dan Tantangan  Menghadapi  Pemilukada Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD dan  DPRD  Serta  Pemilihan  Umum Presiden  2014, yang  di  selenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember bekerja sama dengan  Mahkamah  Konstitusi  RI,  Hanns Seidel Foudation dan APHAMK, tanggal 16-17  Maret  2012  di  Hotel Panorama Jember.
Indonesia, Undang – Undang  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara  Dalam    Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
http;//alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/89418 58245-abs.pdf.  diakses  pada  tanggal  20 Maret 2013.

## BIODATA PENULIS
Muhammad  Ridhwan,  S.H.,  M.H., Lahir di Palu Sulawesi Tengah 11 November 1975,  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas Tadulako  Palu  sejak  tahun  2004  hingga sekarang. Pendidikan  S1  Universitas Tadulako Palu tahun lulus 2002. Pendidikan S2  di  Universitas  Jember  tahun  2011  lulus 2014. NIM 110720101006.