IDJ , Volume 3, Issue 2 (2022), pp. 39-57 doi: 10.19184/idj.v3i2.33051 © University of Jember, 2022 Published online November 2022

## Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia

## Alfan Khairul Ichwan
Peneliti Lepas – Jember, Jawa Timur, Indonesia

## Abstrak
Seorang pemimpin melalui perwakilan dari masyarakat (demokrasi tidak langsung). Kedua  Sistem penunjukan  langsung  dari  pemimpin  sebelumnya.  Sistem  ini  Islam  tidak  memberikan  pernyataan secara  mutlak  untuk  menerapkan  sistem  kenegaraan  tertentu  pada  sutau  wilayah  karena  memang tidak ada dalil atau nash yang mengaturnya. Salah satu tokoh pemikir muslim yaitu Al-mawardi dalam kitab Al-ahkam  As-Shulthaniyah menjelaskan  tentang  tipe-tipe  penyelenggaraan  negara memiliki hubungan antara agama dan negara. Pertama tipe negara yang memakai sistem Ahl Al-Hall wa al-Aqdi dalam  konsep  penerapannya  tipe  negara  ini  banyak  menggunakan  sistem  musyawarah  untuk mengangkat  atau  memilih  banyak  digunakan  oleh  sistem  pemerintahan (Khilafah) .  Rumusan masalahnya  adalah  bagaimana  sistem  musyawarah  sesuai  untuk  diterapkan  di  Indonesia.  Hal  ini didasarkan pada realitas pemilihan lanngsung yang faktanya tidak membawa perubahan signifikan terkait  hak-hak  dasar  warga  negara,  perekonomian  maupun  sistem  pemeritahan.  Berdasarkan persoalan  tersebut,  tesis  ini  akan  menjelaskan  sistem  pemerintahan  dalam  kitab Al-ahkam  As Shulthaniyah serta penerapannya di beberapa negara. Untuk lebih memahami konsep Ahlul Al-Hall wla al-Aqli,  tesis  ini  juga  mempertanyakan  bagaimana  penerapannya  Al-ahkam  Ashulthaniyah  dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pertanyaan ini penting karena demokrasi hingga saat ini merupakan salah satu sistem terbaik dalam bernegara. Untuk melengkapi analisis, tesis ini juga akan menjelaskan tentang Bagaimana relevansi Ahl Al-Hall wa al-Aqli kitab Al-ahkam As Shulthaniyah serta relevansinya terhadap  pemerintahan  di  Indonesia.  Metode  dalam  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  studi perbandingan hukum (Comparative Approach) antara konsep sistem pemerintahan Ahlul Halli Wal Aqdi yang  terdapat  dalam  Alahkam  Ashulthaniyah  dengan  sistem  pemerintahan  demokrasi.  Pendekatan selanjutnya  dilakukan  dengan  menggunakan  studi  historis (Historis  Approach) konsep  sistem pemerintahan Ahlul Halli Wal Aqdi ditulis oleh Alamwardi dengan mengadopsi sejarah pemerintahan diterapkan  zaman  nabi  Muhammad  dan  para  Khulfaur  Rasyidin.  sedangkan  sistem  pemerintahan demokrasi  lahir  karena  adanya  kekuasaan  mutlak  yang  dipegang  oleh  seorang  raja.  Sistem pemerintahan  yang  terdapat  dalam  Alahkam  Ashulthaniyah  telah  menjadi  miniatur  sistem  yang memiliki  nilai  demokrasi  yang  tinggi.  Beberapa  persamaan  dapat  ditemukan  dalam  konsep pemerintahan  seperti  lembaga  legilatif (Al-sulthah  Al- tasyri’iyyah) ,  Kekuasan  ekeskutif (sulthah  al- tanfidziyah), Lembaga  yudikatif (sulthah  qadhaiyyah). Ciri  yang  selanjutnya  tentang  negara  demokrasi adalah  adanya  teori  kontrak  sosial,  sistem  ini  kemudian  ditulis  sebagai  Charter  Of  Madinah  atau Piagam Madinah sebagai bentuk konsitusi yang tertulis dan harus di ikuti oleh para semua golongan. Sistem  pemerintahan  dalam Alahkam  Asshulthaniyah memiliki  nilai-nilai  sama  dengan  sistem pemerintahan  di  Indonesia  diantaranya  adalah  sistem  tahap  pencalonan  kepala  negara.  Alahkam Asshulthaniyah mengatur dengan syarat dan yang telah buat oleh Ahlul Halli Wal Aqdi sedangkan di Indonesia ketentuan diatur oleh UUD dan peraturan dari Presiden Threshold . Alahkam ini juga mengatur tentang Impacment pemberhentian  kepala  negara  dan  teori  pengangkatan  dari  menteri  sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan sistem ketatanegaraan.
Kata  kunci:  sistem  pemerintahan  negara,  Al  Ahkam  Ashultahaniyah,  sistem  pemerintahan  di Indonesia

## Abstract
A leader through representatives from the community (indirect democracy). Second System direct appointment of the previous leader. In this system, Islam does not give absolute statements to implement a certain state system in a region because there are no arguments or texts that regulate it. One of the leading Muslim thinkers, namely Al-Mawardi in the book  Al-ahkam  As-Shulthaniyah  explains  about  the  types  of  state  administration  that  have  a  relationship  between religion and the state. First, the type of state that uses the Ahl Al-Hall wa al-Aqdi system in its concept of application, this type  of  state  uses  a  lot  of  deliberation  systems  to  appoint  or  vote,  which  is  widely  used  by  the  government  system (Khilafah). The formulation of the problem is how is the deliberation system suitable to be applied in Indonesia. This is based on the reality of direct elections which, in fact, did not bring about significant changes regarding the basic rights of citizens, the economy or the government system. Based on these problems, this thesis will explain the system of government in the book of Al-ahkam As Shulthaniyah and its application in several countries. To better understand the concept of Ahlul Al-Hall wla al-Aqli, this thesis also questions how is the application of Al-ahkam Ashulthaniyah in a democratic government system? This question is important because democracy is currently one of the best systems in the state. To complete the analysis, this thesis will also explain how is the relevance of Ahl Al-Hall wa al-Aqli Kitab Al-ahkam As Shulthaniyah and its relevance to government in Indonesia. The method in this writing uses a comparative legal study approach (Comparative Approach) between the concept of the Ahlul Halli Wal Aqdi government system contained in Alahkam Ashulthaniyah and a democratic government system. The next approach is carried out using a historical study (Historical Approach) the concept of the Ahlul Halli Wal Aqdi government system written by Alamwardi by adopting the history of government applied during the time of the prophet Muhammad and the Khulfaur Rasyidin. While the democratic government system was born because of the absolute power held by a king. The government system contained in Alahkam Ashulthaniyah has become a miniature system that has high democratic values. Some similarities can be found in the concept  of  government  such  as  legislative  institutions  (Al-sulthah  Al-tasyri'iyyah),  executive  power  (sulthah  al- tanfidziyah), judicial institutions (sulthah qadhaiyyah). The next characteristic of a democratic state is the existence of a social  contract  theory,  this  system  is  then  written  as  the  Charter  of  Medina  or  the  Medina  Charter  as  a  written constitution and must be followed by all groups. The government system in Alahkam Asshulthaniyah has the same values as the government system in Indonesia, including the nomination stage system for heads of state. Alahkam Asshulthaniyah stipulates with the terms and conditions that have been made by Ahlul Halli Wal Aqdi while in Indonesia the provisions are  regulated  by  the  Constitution  and  regulations  from  the  President  Threshold.  This  Alahkam  also  regulates  the impacment of the dismissal of the head of state and the theory of the appointment of ministers as assistants to the President in running the state administration system.
Keywords: state government system, Al Ahkam Ashultahaniyah, government system in Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  negara  menjadi  penentu  dalam  menjalankan  proses  kenegaraan.  Negara berjalan dengan baik dan efektif apabila sistem yang digunakan dalam bernegara sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Kitab Alahkam Ashulthaniyah telah menawarkan sebuah konsep sistem pemerintahan  yang  melandasakan  pada  kondisi  wilayah  pada  suatu  daerah. Dengan  sebuah konsep  sistem  pemerintahan  yang  mapan  dan  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat,  maka  hal tersebut  akan  dapat  menjamin  eksistensi  dari  unsur-unsur  negara  yang  berfungsi  dalam mencapai tujuan negara.
Dalam  perkembangannya  sistem  pemerintahan  terus  mengalami  kemajuan,  mulai  dari sistem pemerintahan klasik hinga sistem pemerintahan modern. Beberapa tokoh Barat seperti Lane, Errson, Adolf Hitler, Nelson Mandela, Abraham Lincoln turut menguraikan tentang model sistem pemerintahan. 1 Penerapan sistem ketetanegaraan juga bermacam-macam seperti Monarki, Tirani,  Aristokaradi,  Oligarki  dan  lain  sebagainya.  Bisa  dipastikan  pula  sistem  pemerintahan
1 Muhammad Ichsan, Demokrasi dan Syura Perespektif Islam Dan Barat, Substantia, Vol 16 No 1, April 2014. h. 2

## 152 | Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia
tersebut    memiliki  kelebihan  kekurangan  tergantung  bagaimana  pola  dan  penerapan  sistem tersebut dalam suatu negara.
Tokoh-tokoh muslim ikut serta menguraikan tentang konsep pemerintahan, diantaranya tokoh tersebut ialah: Al-Ghazali, Almawardi, Mohamamad Abduh, Mohammad Arkoun. 2 Bagi mereka  Islam  tidak  hanya  mengatur  persoalan  ibadah,  namun  juga  memiliki  andil  dalam persoalan  lain  termasuk  dalam  kenegaraan  Islam  yang  memiliki  nilai-nilai  yang  dapat  di implementasikan dalam sistem kenegaraan. Hal ini terlihat sejak kehidupan masyarakat Islam yang  majemuk  dibawah  kepemimpinan  Nabi  Muhammad  yang  dapat  dikatakan  sebagai  titik awal kehidupan bernegara dalam Islam. 3
Banyak  upaya  yang  dilakukan  oleh  para  cedekiawan  dalam  rangka  mencari  konsep tentang relasi antara agama dan negara yang pada dasarnya memiliki 2 maksud. Pertama adalah untuk menemukan indentitas Islam, kelompok ini lebih berorientasi kepada Political Islamist yang memetingkan  terhadap  pelaksanaan  secara  Islam  kaffah  dengan  memakai  teori  dan pelaksanaanya. 4 Kedua adalah untuk melakukaan idealisasi terhadap Islam, kelompok ini lebih menekakankan kepada Islam Wastahiyah yang lebih menekakankan terhadap aspek praksis dan subtansional yang menawarkan bahwa Islam pada prinsipnya menawarkan konsep dasar dalam bernegara yaitu adanya prinsip-prinsip dasar tentang etika dan moral dalam bernegara. 5 Perkembangan berikutnya kajian tentang negara dengan agama banyak dilakukan oleh para  cendekiawan  seperti  Nurcholish  Madjid  dan  Abdurrahman  Wahid  yang  memberikan konstruksi antara hubungan agama dan negara. 6 Sehingga kajian tersebut selalu mendapatkan porsi  khusus  dalam  setiap  pembahasannya,  namun  mereka  telah  memberikan  kesepakatan tentang pentingnya bernegara meski mengenai sistem pemerintahannya konsep tentang agama dan negara  memiliki pendapat yang berbeda. 7
Al-mawardi menjadi salah satu pemikir muslim yang banyak menuliskan ketatanegaraan melalui kitabnya Al-ahkam Asshulthaniyah yang membahas tentang birokrasi, politik pemerintahan, kepemimpinan, lembaga peradilan dan lain sebagainya. 8 Dalam karangannya Al-mawardi tidak menjelaskan  tentang  sistem  pemerintahan  yang  harus  di  anut  oleh  umat  muslim  karena  Al- mawardi melihat realitas kepemimpinan di zaman Khulafaur Rosyidin ( Pasca kepemimpinan Nabi) memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda-beda dan Nabi dalam hidupnya tidak menyarankan untuk memakai model sistem ketatanegaraan tertentu. 9
Tema besar Islam sebagaimana yang  telah dituliskan oleh Al-mawardi dalam kitab Al- ahkam As-Shulthaniyah menjelaskan tentang tipe-tipe penyelenggaraan negara memiliki hubungan
2 Zulham M. Hum. Sistem Pemerintahan Islam (Menurut Al-Ghazali dan Abu Al- A’la al Maududi). Vol II No. 2 Januari- Desember 2014. h 1.
3 Abdul Manan, Islam dan Negara, Islamuna Vol 1 No. 2 Desember 2014. h 186
4 Haikal  Fadil  Anam, Politik  Identitas  Islam  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Demokrasi  di  Indonesia. Politeaa  Jurnal Pemikiran Politik Islam. Vol. 2 No. 2 Tahun 2019. h 186
5 Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam. Kuriositas Vol. 11, No. 2 Desember 2017. h 110
6 Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara Perespektif Pemikiran Islam. Vol. 11, No, 2 Desember 2017. h 105 7 Rijal Mumazziq Zionis, Konsep Kenegaraan Dalam Islam Perdebatan Relasiona; Yang Tak Kunjung Tuntas, Jurnal Falasifa. Vol, 1 No, 2 September 2010, h 114
8 Nur  Mufid,  Nur  Fuad. Bedah  Al-ahkam  As-Shulthaniyah  Al-mawardi,  Mencermati  konsep  kelembagaan  politik  era Abbasiyah. (Surabaya, Pustaka Progresif). h 29
9 Imam Al-mawardi, Al-ahkam As-shulthaniyah, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h 7
antara agama dan negara. Pertama tipe negara yang memakai sistem Ahl Al-Hall wa al-Aqdi dalam konsep  penerapannya  tipe  negara  ini  banyak  menggunakan  sistem  musyawarah  untuk mengangkat  atau  memilih  seorang  pemimpin melalui  perwakilan  dari  masyarakat  (demokrasi tidak langsung), Kedua  Sistem penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya sebagai sistem yang banyak digunakan oleh sistem pemerintahan (Khilafah) . 10
Dalam  konsep  kenegaraan,  Islam  sendiri  tidak  memberikan  pernyataan  secara  mutlak untuk menerapkan sistem kenegaraan tertentu  pada sutau wilayah karena memang  tidak  ada dalil atau nash Al- qur’an yang mengaturnya.  S istem Ahlul hali wal aqdi dan Ahlul Baiat dalam Islam boleh untuk di terapkan. Yang terpenting adalah nilai-nilai dan norma agama bisa terlaksana dan tersampaikan dengan baik tanpa adanya sebuah perseteruan dan perpacahan dalam negara, dua konsep hubungan agama dan negara telah dipraktek kan oleh beberapa negara diantaranya Turki, dan Tunisia dan sebagai negara yang mayoritas muslim tetapi tidak menyebutkan Islam secara konstitusional, atau memakai sistem pemerintahan Islam secara Kaffah . Namun dalam penerapan dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sistem  pemerintahan  tidak  ada  yang  menyimpang  dari norma atau aturan yang berlaku dari ajaran agama Islam.  Sedangkan Saudi Arabia dan Brunai Darussalam yang memakai Islam dalam pemberlakuan hukum dan memakai Islam sebagai sistem ketatanegaraan  secara  konsitusi  atau  sering  disebut  dengan  sistem khilafah 11 . Kelompok  ini menafsirkan  dan  meyakini  bahwa  sistem  yang  berasal  dari  logika  manusia merupakan  sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena telah menempatkan kedaulatannya berada di tangan  manusia,  sedangkan  sistem khilafah adalah  sistem  yang  berasal  dari  kedaulatan  Tuhan yang harus di tegakkan.
Indonesia  mampu  mengorelasikan  dengan  baik  hubungan  agama  dan  negara.  Agama membutuhkan  negara  untuk  menyebarluaskan  ajarannya,  Negara  membutuhkan  agama  agar dapat membentuk etika dan moral dalam masyarakat. Meski memiliki penduduk yang mayoritas Islam,  Indonesia  menjadi  negara  yang  tidak  menerapakan  Islam  secara  kosntitusional  namun nilai-nilai yang diterapkan di Indonesia yang tidak keluar dari nilai-nilai agama. Hal inilah yang menjadikan  negara  Indonesia  sebagai  representasi  negara  muslim  yang  dapat  memberikan hubungan antara negara agama dan negara sekuler.
Konsep  hubungan  ini  terlihat  dengan  sila  pertama  yang  menempatkan  ajaran  agama sebagai  dasar  moral  sekaligus  sumber  hukum  materil  dalam  penyelenggaraan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Indonesia  menjadi  negara  yag religious  nation-state atau  negara kebangsaan  yang  beragama  dengan  mengadopsi  nilai-nilai  keagamaan  yang  dapat  dijalankan dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila tentang ketuhanan yang maha esa dan UUD Pasal 28E serta Pasal 29 ayat 1 tentang hak kebebasan beragama serta negara berdasarkan ketuhanan yang maha  esa  adalah  salah  satu  bukti  bahwa  Indonesia  menerpakan  agama  dalam  menjalankan ketatanegaraanya, 12 serta tidak dapat mampu memisahkan antara hubungan agama dan negara. Nilai-nilai hubungan  antar  agama  dan  negara  tersebut juga  terdapat  dalam Alahkam Ashultaniyah sebagai  represntasi  kitab  yang  memiliki  konsep  kenegaraan  Islam  yang  telah
10 Imam Al-mawardi, Al-ahkam As-shulthaniyah, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h.  7
11 Oksep Adhayanto, Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 1, 2011. h 94
12 Ali Ismail Shaleh, Fifiana Wisaneni, Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Pembanguna Huum di Indonesia Vol 1, No 2 Tahun 2019. h 238

## 154 | Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia
praktekkan  pada  saat  kepemimpinan  Nabi  Muhammad  saw  dan  para khulafaur  rasyidin. Penerapan  agama  dan  negara  pada  saat  itu  tersebut  memiliki  corak  yang  khas  dalam mengimpelmentasikan  Islam pada konteks kenegaraan. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan 3 rumusan masalah yaitu (a) Bagaimanakah sistem pemerintahan dalam kitab Al- ahkam As Shulthaniyah serta penerapannya di beberapa negara? (b) Bagaimana penerapan Al- ahkam Ashulthanyah dalam sistem pemerintahan demokrasi? (c) Bagaimana kitab Al-ahkam As Shulthaniyah serta relevansinya terhadap pemerintahan di Indonesia?

## II. PEMBAHASAN
A. Sistem Pemerintahan Dalam Kitab Al-ahkam As-Shulthaniyah
Al-mawardi dalam kitabnya Al-ahkam As-Shulthaniyah telah menjelaskan bahwa ada dua sistem pemerintahan yang telah dilaksanakan di zaman para sahabat. Pertama Ahlul Halli Wal Aqdi atau  dikenal  dengan  berbagai  istilah Musyawarah,  Ahlul Ikhtiyar ,    serta  dalam  istilah  sistem negara  barat  dikenal  dengan  demokrasi,  Kedua  sistem  dengan  penyerahan  mandat  dari pemimpin sebelumnya atau di kenal dengan  berapa sistem seperti : kerajaan, monarki,  dan Khilfah (Monarkrasi Islam). 13 Dalam Islam sistem tersebut sama-sama diperbolehkan karena memang  dalam  Al- qur’an  tidak  ada  yang  menyebutkan  secara  spesifik  tentang  model  dan sistem pemerintahan dalam Islam, serta kedua hal tersebut merupakan risalah yang dapat di ambil dari para sahabat nabi yang diangkat menjadi pemimpin dengan sistem yang berbeda- beda.  Hingga  sampai  saat  ini  sistem  tersebut  terus  berkembang  sesuai  dengan  kondisi zamannya.

## 1. Sistem Demokrasi di Negara Islam
Hubungan  antara  demokrasi  dengan  Islam  menekan  kepada  paradigma  simbiotik  yang menekankan bahwa agama Islam sebagai cara dalam mencangkup seprangkat prinsip dasar dan tata nilai etika. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pedoman manusia dalam berprilaku dan  memiliki  kesinambungan  antara  manusia,  kelompok  keluarga,  masyarakat  termasuk dalam konteks bernegara. Konsep mengenai demokrasi di negara-negara muslim terlahir dari kelompok-kelompok  yang  masuk  dalam  ketegori  kelompok  yang  moderat.  Mereka membenarkan  dan  mendukung  bahwa  Islam  memiliki  nilai-nilai  demokrasi  yang  bisa diterapkan  dalam  berbangsa  dan  bernegara. 14 Prinsip-prinsip  demokrasi  yang  tidak  hanya berbicara persoalan syura (Musyawarah), melainkan dalam konsep penerpannya  demokrasi juga mengunakan konsep ijtihad dan ijma sebagai cara menafsirkan atau memutuskan perkara yang belum ada dalam nash Al- aqur’an dan Hadist.
Nilai-nilai  demokrasi  yang  sangat  universal  memiliki  persamaan  dengan  nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam diantaranya adalah nilai tentang persamaan ( al-musawaah, egaliter),  kemajemukan  ( al-musyarakat, pluralism),  dan  kebebasan  ( Al-hurriyah ,  liberalism). 15 Kelompok modernisme Islam telah mampu membawa hubungan antara demokrasi dan Islam menjadi  paraler.  Mereka  lebih  mengedapankan  tentang  Islam  yang Wasthiyah atau  Islam
13 Imam Al-Mawardi, Al-ahkam As shulthaniyah ,  (Beirut, Al-Maktab al-Islam). h  8
14 Zuhraini, Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politk. Jurnal Studi Keislaman, Vol 14, No 1 Juni 2014. h
15 Abudl  Jalil, Kompabilitas  Islam  dan  Demokrasi:  Tantangan  dan  Hambatan  Demokrratisasi  DI  Dunia  Islam, Jurnal Andragogi. Vol. 8, No. 1 Juni 2020. h. 437
moderat dan berpendapat bahwa Islam merupakan system nilai yang membenarkan tentang demokrasi. 16 Proses ini di dasarkan kepada nilai dalam Islam yang memiliki persamaan yang kompetibel dalam sistem demokrasi misalnya: konsep menganai Islam tidak hanya dipahami sebagai  bentuk  kedaulatan  Tuhan,  namun  juga  memperhatikan  aspek  dan  hak  kedaulatan manusia, sehingga Islam dapat di interprestasikan sesuai dengan konteks perubahan zaman dan mengarah kepada (maqashid asy-syariah).
Tokoh-tokoh Islam moderat seperi Abou Fadl, Ali Mustofa Yaqub, K.H Abdurrahman Wahid,  Buya  Syafi’i,  Prof  Quraish  Shihab  menyetujui  tentang  adanya  sebuah  demokrasi. 17 Realitas ini di berikan karena demokrasi memiliki kesamaan dalam nilai-nilai Islam, namun perlu  diakui  bahwa  demokrasi  merupakan  bentuk  istilah  yang  telahir  dari  dunia  barat. Sehingga  hal  tersebut  dapat  mengisahkan  perbedaan  antara  pelbagai  golongan,  andaikan demokrasi  menggunakan  istilah  bahasa  Arab  misalnya Syuro’,  Ahlulhalli  Wal  Aqdi tidak menuntut kemungkinan bahwa sitem tersebut akan banyak di ikuti oleh umat Islam di dunia sebagai sistem ketatanegaraan.
Meski demikian banyak negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim memakai sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal itu didasarkan karena dalam konsep dan penerpannya sistem demokrasi dapat menjadi model pemerintahan yang mampu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh sehingga negara-negara muslim juga ada yang memakai sistem demokrasi diantarnya adalah Tunisia dan Iran. Tunisia dalam penerapan demokrasinya  telah  berhasil  melaksanakan  pemilu  secara  damai  dengan  kontestasi  politik yang  dikuti  oleh  ratusan  partai  yang  terdaftar  dalam  pemilu  dan  berlangsung  secara kompetitif.  Tidak  ada  monopoli  kekuasaan  dan  partai-partai  politik  yang  bersaing  untuk mendapatkan simpatisan karena ratusan para pengawas pemilu asing dan ribuan pemantau lokal turut adil dalam menyaksikan proses perhitungan. 18
Partai muslim bernama An-nahdlah kini mampu menjadi pemgang kekuasaan tertinggi setelah  memenangkan  pemilu  pertama.  Di  bawah  kepemimpinan  Essebsi  Tunisia  terus berbenah  diri  pada  tahun  2014  Majelis  Nasional  Tunisia  menyetujui  konsitusi  baru  guna membangun  demokrasi  di  Tunisia  dengan  memperbolehkannya  kepada  perempuan  untuk memiliki  kesempatan    yang  sama  dalam  menduduki  posisi  strategis  di  ranah  politik. 19 Sekarang  terbukti  Tunisia  menjadi  negara  progresif  paling  tinggi  karena  telah  berhasil memberikan  jaminan  kesamaan hak  bagi  pria  dan  wanita,  mengatasi  perihal  korupsi,  serta pembagian kekuasaan ekskutif antara perdana menteri dan presiden. 20
Iran dibawah kepemimpinan Imam Khomaeni telah berhasil menggabungkan struktur pemerintahan  agama  dengan  pranata  demokrasi  dan  melahirkan  penilaian  demokrasi  yang bergandengan  dengan  paradigma  Islam.  Imam  Khomaeni  menjadi  tokoh  penting  dalam
16 Aat Hidayat, Syura dan Demokrasi Perspektif Al- qur’an. Addin, Vol 9, No. 2 Agustus 2015. h. 408
17 Nanda  Febrianto,  Gus  Dur  dan  Empat  Tokoh  Islam  Moderat  Asal  Indonesia,  Tagar.id, https://www.tagar.id/gus-dur-dan-empat-tokoh-islam-moderat-asal-indonesia diakses pada  tanggal 26/06/2022
18 Berita Satu, Pemilu Tunisia Berlangsung Aman, https://www.beritasatu.com/archive/14638/pemilu-tunisia- berlangsung-aman diakses pada 26/06/2022
19 Tempo.co, Tunisia Gelar Pemilu Pertama https://dunia.tempo.co/read/362884/tunisia-gelar-pemilu-pertama di akses pada 23/06/06/2022
20 Rinawati Acan Nurali, Perkembangan Demokrasi di Tunisia, Panrita Journal of Science, Vol 1, No. 1, 2021.. 9

## 156 | Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia
perlibatan  revolusi  dan  Kelahiran  Republik  Islam  Iran  serta  teolog  Islam  yang mengembangkan  dan  mempratekkan  gagasan  pemerintahan  Islam  dalam  dunia  modern. 21 Gagasan yang ditawarkan oleh Imam Khomaeni dalam pemerintahan Islam adalah “Wilayatul faqih” sebagai pemegang pemerintahan. Pemimpinya juga harus seseorang yang Faqih (ulama) untuk memegang kendali di bidang politik maupun agama, apabila terdapat ulama’ yang akan memisahkan antara  agama dan politik maka ia tidak akan mengecamnya.
Tunisia  dan  Iran  dapat  menjadi  contoh  tentang  negara-negara  muslim  yang menerapkan  sistem  demokrasi  dan  tidak  menyebutkan  Islam  secara  konstitusioanal  atau tidak memakai sistem khilafah dalam konsep kenegaraan. Landasan tersebut didasari bahwa Islam  sangat  menjunjung  tinggi  esensi  yang  terdapat  dalam  nilai-nilai  demokrasi  seperti kebebasan  berfikir,  berpendapat,  kebebasan  berkeyakinan  dan  kebebasan  beragama merupakan sebuah prinsip-prinsip ini yang ideal dan tertuang dalam nilai-nilai yang Islami.

## 2. Sistem Khilafah di Negara Islam
Konsep  dalam  sistem  pemerintahan  ini  lebih  berpaham  kepada  paradigma  Integralistik sebagai upaya dalam bentuk mempersatukan antara agama dan negara. 22 Mereka beranggapan hubungan  antara  agama  dan  negara  tidak  dapat  dipisahkan.  Islam  tidak  hanya  diartikan sebagai  agama  yang  mengatur  hubugan  manusia  dengan  Tuhan  melainkan  Islam  juga mengatur tentang hubungan antara sosial dan politik atau disebut dengan Ina al-Islam Din wa Daulah.
Islam  juga  ditafsirakan  sebagai syari’ah  islamiyah sebagai  totalitas  sistem  yang kaffah kamilah bagi  tatanan  kemasyarakatan  dan  kemanusiaan.  Aturan-aturan  yang  berlaku  harus dijalankan menurut hukum- hukum tuhan (Syar’iah), sehing ga penerapan dan pemberlakuaan hukum Syari’ah sebagai hukum yang berlaku dalam subuah negara adalah bentuk keniscayaan yang harus di tegakkan. Tidak ada seorangpun berhak menetapkan hukum kecuali hukum dari Tuhan. Sementara kehadiran negara memiliki fungsi sebagai alur dalam menjalankan syari’a h. Paradigma ini tentu memiliki bentuk yang berbeda dengan trias politica yang telah di gagas oleh Mostesqiu dan dalam demokrasi modern. Paradigma intgeralistik dalam mengimpelementasikan  hubungan  antara  agama  dan  negara  dapat  didasarkan  dengan penerapan  hukum-hukum  Islam    seperti  cambuk,  potong  tangan,  menunaikan  sholat  dan puasa  yang dapat dijadikan sebagai hukum negara tanpa harus melihat budaya atau tradisi yang berlaku di daerah tersebut. 23
Penerapan  dalam  kenegaraan  sistem khilafah memiliki  asas  sebagai  landasan falsafahnya. Jika trias politica yang menjadikan dasarnya adalah kedaulatan yang berasal dari rakyat, sedangkan sistem Khilafah ialah asas yang berdasarkan dari kedaulatan Tuhan yang
21 Zul karnaen, Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran, Al-Azhar Indonenesua Seri Humaniora, Vol. 3. No 1 Maret 2015. h. 2
22 Kamsi, Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 2012. h 43
23 Awad, Model Hubungan Islam dan Negara. Jurnal Ittihad. Vol 14 N0. 25 April 2016. h 108
bersumber dari Al- qur’an dan hadist . Ada empat asas Islam yang menjadi pembeda dari trias politica yang di gagas oleh negara barat. 24
1. Kedaulatan  ditangan  Syara’ .    Dalam  penerapan  hukum,  kedaulatan  adalah  milik syara’. Pengendalian  dan  penguasa  harus  berdasarkan  dalam  hukum syara’. Rakyat  ataupun pemimpin tidak boleh mengikuti pendapat atau hukum yang bertentang dengan hukum syara’, (hukum yang sudah di tetapkan oleh Allah dan rosulnya). Dan ini akan menjadi pembeda dengan sistem demokrasi yang menjalankan kehendak atas sebuah kesepakatan tertentu,  dengan  kata  lain  bahwa  demokrasi  memakai  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat. Rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasi, rakyat berhak mengatur dan membuat peraturan serta mengangkat siapa saja yang di kehendaki dalam menjadi sorang pemimpin.
2. Aktivitas pemerintahan Islam dalam proses pengangkatan seorang pemimpin atau sosok Khilafah dilakukan  dengan  cara  Bai’at .  Hal  tersebut  merupakan  sebuah  akad  yang diberikan oleh umat kepada Khalifah atau pemimpin yang sedang  berkuasa.
3. Sistem pemerintahan Islam , Khalifah adalah satu-satunya orang yang memiliki hak untuk mengambil dan menentukan hukum syara’ untuk menjadi undang -undang ( lil al-khalifah wahdah haq at-tabbani ). Khalifah memiliki kewenangan penuh dalam membuat keputusan namun  dalam menerapkan kewajiban dalam melaksanakan keputusan adalah rakyat. 25
4. Lembaga ekskutif dalam pemerintahan Islam tidak memiliki masa jabatan, dan pimpinan ekskutif memiliki kekuasaan penuh, dalam lembaga legislatif wanita tidak boleh menjadi anggotanya.
Penerapan dan perkembangan sistem Islam kemudian  di manfaatkan oleh kalangan kelompok gerakan-gerakan Islam Fundamentalis dan Islam Tradisioanlis yang ingin menegakkan syariat Islam di pelbagai negara secara radikal dan mendirikan kembali sistem khilafah versi dengan kebenaran mereka. Aksi tersebut meraka lakukan dengan tindakan-tindakan anarkis seperti  terorisme  dan  bom  bunuh  diri.  Kelompok  Negara-negara  Islam  ( Khilafah )  yang mengadopsi pemikiran paradigama Integralistik diantaranya adalah Ikhwanul Muslimn dan Jama’at  Islamiyah  (JI)  yang  lahir  di  Mesir. 26 Termasuk  kelompok  Hizbut  Tahrir  Indonesia yang hadir di Indonesia untuk menerapkan negara Islam. Ide pemikrian dan gerakan mereka cenderung  radikal  dan  memiliki perjuangan yang sama dalam melawan pemerintahan yang tengah berkuasa dan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. 27 Hal inilah yang kemudian menjadi  kesempatan  oleh  kelompok  populis  kanan  di  Barat  dengan  melakukan  sebuah kampanye sebagai Islamopobia (ketakutan terhadap Islam).
24 Ria Rahmawati, Konsep Kedaulatan Dalam islam pandangan M. Natsir dan Jimly Ashshidiqie. Vol. 1 No. 2, Jun 2018. h.
23
25 Asep Mohamd ramadhan, Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. h 93
26 M.  Amin  Abdullah,  Fikih  Kebinekaan. Memaknai  Al- Ruju’  Ila  Al - qur’an  Wa  Al -Sunnah  Dari  Tarkhiiyyah- Maqashidiyyah. (PT. Mizan Pustaka. 2015) h 54
27 Kamsi, Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. h  44

## 158 | Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia

## B. Alahkam Asshulthaniyah Dalam Sistem Negara Demokrasi
Konsep  pemerintahan  yang  terdapat  dalam  Alahkam  Asshulthaniyah    memilki  nilai  yang kompeherensif  dengan  nilai  yang  terdapat  dalam  sistem  demokrasi.  Beberapa  diantarnya adalah:

## 1. Pembagian Kekuasaan Dalam Alahkam Ashulthaniyah
Meski  konsep  kenegaraan  dalam  Islam  tidak  menyebutkan  sistem  demokrasi  menjadi  sistem ketatanegaraan  secara  absolut,  namun  nilai-nilai  universal  yang  terdapat  dalam  Islam  mampu diselaraskan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Demokrasi dengan baik. Sebagaimana yang telah diungkapakan oleh Ibnu Taymiyah dalam hal pembagian kekuasaan.

## a. Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif adalah lembaga kekuasaan yang di berikan wewenang dalam membentuk undang-undang. Ibn Taymiyah mengenal lembaga ini dengan sebutan Al-sulthah Al- tasyri’iyyah sebagai  lembaga  yang  memberikan  kewenangan  dalam  membuat  dan  menetapkan  hukum sesuai dengan syari’at Islam. 28 Al-mawardi memakai lembaga ini dengan sebuatan Ahlul Halli Wal Aqdi lembaga yang tidak hanya digunakan dalam membuat peraturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al- qu’an dan hadist.
Pendapat  dari  Ibn  Taymiyah  dan  Almawardi  tentang  lembaga  legislatif  selain berwenang dalam pembuatan undang-undang mereka juga memiliki otoritas dalam memilih serorang Khalifah/ pemimpin yang  akan  menjadi Al-sultah Al-Tanfiziyah. Dalam  konsep  sistem pemerintahan demokrasi lembaga yang memiliki wewenang sebagai pembuat peraturan atau pembuat undang-undang ini dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selain dalam membuat  aturan  DPR  memiliki  wewenang  dalam  memilih  Kepala  Negara  atau  Presiden. Proses ini dikenal dengan Demokrasi tidak langsung.

## b. Lembaga Eksekutif
Kekuasan ekeskutif dalam Islam disebut sebagai sulthah al-tanfidziyah atau sosok kepala negara, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pengganti nabi untuk menjaga negara dan agama. Maka dari itu  hukum untuk memilih atau mengangkat seorang pemimpin adalah wajib dalam suatu negara, kewajiban tersebut dibebankan kepada kelompok masyarakat, pertama orang yang memiliki wewenang dalam meilih seorang pemimpin dan kedua orang yang mempunyai kompetensi sebagai pemimpin Negara. 29
Tujuan dari lembaga ekskutif adalah untuk menegakkan pedoman serta menyiapkan masyarakat  agar  meyakini  dan  menganut  pedoman-pedoman  ataupun  peraturan-peraturan yang ada dalam nash Al- qur’an dan hadis serta aturan  yang telah di sepakati oleh masyarakat secara  umum  agar  ditaati  dalam  kehidupan  sehari-hari. Al-ahkam Ashulthaniyah memberikan salah satu syarat dari lembaga ini adalah harus taat kepada Allah dan rosulnya serta mampu untuk berusaha tidak melakukan hal- hal tercela yang dilarang oleh Syari’at. 30
28 La Sasmsu, Al-Sultah Al- Tasyri’iyyah, Al -Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah. Vol. III, No. 1, Juni 2017. h 158 29 Wery  Gusnansyah, Trias  Politica Dalam Perespektif Fikih Siyasah. Al-Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  dan  Politik Islam Vol, 2 No. 2 2017. h 131
30 Imam Al-mawardi, Al-ahkam As-shulthaniyah, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h 7

## 159 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Sosok  Pemimpin  dalam  lembaga  ekskutif  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan masukkan ataupun menolak saran dari lembaga legislatif atau Ahlul Halli Wal Aqdi . Kewajiban yang harus dilakukan selanjutnya oleh kepala negara adalah kewajiban yang memiliki tugas- tugas  untuk  menjaga  kemasalahan  umatnya  seperti  mempertahankan  agama,  menjaga keadilan,  mencegah  kerusuhan,  melindungi  rakyatnya  dan  lain  sebagainya. 31 Hal  tersebut merupakan konsep dalam melakasanakan amar ma’ruf nahi munkar.

## c. Lembaga Yudikatif
Lembaga  yudikatif  memiliki  wewenang  sebagai  lembaga  peradilan,  Islam  menyebutnya sebagai sulthah qadhaiyyah yang  memutusklan  perselisihan  kepada  orang-orang  yang  sedang berseteru  dan  menerapkan  undang-undang  untuk  menjaga  keadilan  bagi  semua  orang. Lembaga  peradilan  yang  memiliki  fungsi  sebagai  penegak  hukum ilahi. Menyelesaikan  dan memutuskan  perkara  dengan  adil  yang  terjadi  dalam  masyarakat. 32 Lembaga  peradilan  ini memiliki posisi  yang  penting  sebagai lembaga  penegak  hukum ilahi dan  sebagai  kekuasaan kehakiman  dalam  upaya  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  bersinggungan  dengan permusuhan, pidana, dam melindungi kemaslahatan umat.
Tanpa  adanya  lembaga  peradilan  ini  hukum-hukum  yang  sudah  diterapkan  tidak dapat  ditegakkan  secara  adil.  Orang  yang  berhak  memutuskan  perkara  ini  adalah  Hakim, Islam mengenal dengan istilah lembaga ini dengan Qadhi’ . 33 Tidak semua orang bisa memiliki jabatan  sebagai Qadhi’. Islam  memberikan  syarat  yang  sangat  ketat  terhadap  orang  yag diangkat mejadi hakim, hal tersebut agar dapat dipastikan jabatan hakim dimiliki oleh orang- orang yang dapat dipercaya, amanah, memiliki wawasan luas dan lain sebagainya.
Pemisahan  dari  3  lembaga-lembaga  negara  tersebut  sudah  menjadi  ciri  khas  bahwa negara  telah  menerapkan  prinsip  dan  nilai-nilai  demokrasi  dengan  tidak  memusatkan pemerintahan dalam satu kepemimpinan. Semua lembaga negara memiliki hak untuk saling mengawasi  dan  saling  mengontrol  terkait  tugas  dan  fungsinya  disetiap  lembaga.  Ketiga lembaga tersebut harus saling check and balance.
Al-mawardi  dalam  Kitabnya Alahkam  Ashulthaniyah telah  merumuskan  tentang pemerintahan yang sangat ideal dimasanya. Dalam perkembangan sistem demokrasi modern sebagaimana  yang  telah  di  ungkapkan  oleh  Albert  Richart  salah  satunya  adalah  adanya lembaga federal sebagai sistem pemerintahan yang memiliki ketatanegaraan yang berdaulat namun tetap memiliki konsistensi dengan pemerintahan nasional.

## d. Piagam Madinah Sebagai Kontrak Sosial
Kehadiran  kitab Alahkam  Ashulthaniyah karangan  Al-mawardi  telah  menanamkan  nilai-nilai yang  demokratis  dalam  melaksanakan  sistem  pemerintahan  negara  dengan  menggunakan teori kontrak sosial sebagai perwujudan dalam menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya.  Serta  membuat  perjanjian  kerjasama  atau  persetujuan  dalam  melahirkan
31 Wery  Gusmansyah, Trias  Politica  Dalam  Perspektif  Fikif  Siyasah, Al-Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  dan  Politik Islam Vol. 2 No. 2, 2017. h 131
32 Ibid
33 Rashida  Diana,  Desertasi.  Pelembagaan  Politik  Negara  Modern  Al  Mawardi.(Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019) h. 268

## 160 | Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia
kewajiban antara kedua belah pihak. Kotrak sosial ini pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Saw dalam memimpin kota Madinah dengan membuat perjanjian formal serta menetapkan sejumlah hak dan kewajiban antara Nabi sebagai kepala negara dengan kaum Muslin, Yahudi dan para suku yang berada di Madinah. 34
Kontrak  sosial  kemudian  dipakai  oleh  nabi  dengan  istilah Charter  Of  Madinah atau Piagam  Madinah  sebagai  bentuk  peraturan  yang  tertulis  dan  harus  di  ikuti  oleh  para penduduk. Kehadiran Piagam Madinah sebagai upaya dalam menjalin kontrak sosial dalam membangun serta memperkokoh integritas nasional yang berdasarkan kepada nilai-nilai atau prinsip dasar dalam ajaran agama, supermasi hukum dan partisipasi masyarakat dari beberapa golongan,  suku,  dan  agama  yang  terjadi  pada  saat  itu . Piagam  Madinah  memuat  nilai-nilai demokrasi yang sangat tinggi dalam sebuah konsitusi pertama dunia dengan mengutamakan pada prinsip-prinsip dalam kesetaraan, kebebasan beragama dan jaminan keamanan. 35 Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad merupakan gambaran antara hubungan agama dan  negara  yang  dapat  diletakkan  dalam  bingkai  ketatanegaraan  dalam  bentuk  peraturan serta tatanan kehidupan sosial politik di masyarakat Madinah.
Teori  kontrak  sosial  telah  menempatkan  sistem  ketatanegaraan  yang  modern dizamannya dan menjadi rujukan pada penerapan kontrak sosial saat ini pada sistem negara demokrasi.  Teori  kontrak  sosial  dalam  konsep  kenagaraan  tersebut  tertulis  dalam Alahkam Ashulthaniyah yang meniscayakan hubungan antara Ahlul Halli Wal Aqdi dengan Kepala negara. Orang  terpilih  yang  diambil  menjadi Ahlul  Halli  Wal  Aqdi oleh  Al-mawardi  sebagai  wujud keterwakilan dari masyarakat karena perkembangan dari masyarakat tidak memungkinkan untuk semua golongan harus hadir dan berkumpul pada satu tempat, sehingga mereka harus memberikan  keterwakilannya  melalui  orang  yang  dipilih  sebagai  lembaga  perwakilan  dari masyarakat atau dalam istilah lain disebut dengan demokrasi tidak langsung. 36
Negara-negara  demokrasi  menggunakan  teori  kotrak  sosial  sebagai  upaya  dalam memberikan jaminan antara masyarakat dengan pemerintah. Termasuk negara Indonesia yang menjadi salah satu contoh negara yang memakai konsep kontrak sosial sebagai upaya dalam membangun kesejahteraan sesama antar warga negara dan upaya dalam membangun kualitas hidup  manusia  yang  layak  serta  mampu  membangun  hidup  yang  bermartabat  bagi  setiap orang.
Kehidupan  masyarakat  yang  plural  dengan  pelbagai  budaya,  suku,  ras,  agama  dan keyakinan  dalam  mengatur  sosial  kemasyarakatannya  dengan  tentram  maka  Indonesia memakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai teori kontrak sosial yang memuat aturan dasar yang  harus  dijalankan  yang  didalamnya  memuat  tentang  pengakuan  hak  asasi  manusia, pengaturan antara pemerintah dengan rakyat serta kebebasan dalam beragama yang diatur dalam sebuah konsitusi tersebut.
34 Ahmad Yani, Piagam Madinah sebagai Konsep Budaya dan Peradaban. Jurnal Spektra Vol. 3 No. 1.  Januari 2021. h 3
35 Suwanto, Rahmat  Hidayat. Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. Jurnal Sejarah Peradaban Isalam. h 131
36 Nurush Shobahah, Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. Ahkam, Vol. 7 No. 1, Juli 2019. h 210

## C. Relevansi Alahkam Ashulthaniyah Degan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kehadiran Islam telah mampu mengatur segala sendi kehidupan manusia, tidak hanya membahas tentang hal yang bersifat individu namun juga berifat umum seperti halnya dalam pembahasan tentang kenegaraan, tahap pencalonan kepala negara, sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Kitab Alahkam Asshulthaniyah adalah salah satu kitab yang dirumuskan oleh pemikir  Islam  Al-mawardi  yang  memiliki  nilai-nilai  demokrasi  sama  dengan  pemerintahan saat ini termasuk di Indonesia.

## A. Presiden Threshold dan Alahkam Ashulthaniyah dalam Pencalonan Kepala Negara di Indonesia
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Gotfridus Gorls dalam tahap pencalonan kepala negara  di  Indonesia  ditentukan  dengan  sistem Presiden  Threshold sebagai  ambang  batas perolehan  suara  yang  harus  diperoleh  oleh  partai  politik  dalam  pemilu  untuk  dapat mengajukan calon Presiden. 37 Hal tersebut sebagai upaya dalam penyederhanaan dalam partai politik untuk ikut serta dalam menentukan pencalonan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
Pemberlakuan Presiden Threshold memiliki landasan aturan yang didasarkan dari pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (Undang-undang Pemilu). Syarat ini memberikan  ketentuan  untuk  memenuhi  sebanyak  20%  dari  jumlah  kursi  di  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% dari suara sah nasional dan hasil dari perolehan suara pemilihan umum sebelumnya. 38 Peraturan ini akan memberikan kemungkinkan terbentuknya koalisi  antar  partai  dalam  mengusung  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sehingga  koalisi diperlukan agar bisa terpilih mendapatkan dukungan kuat dari lembaga legilatif serta mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Siyasah/ politik  Islam  dalam Alahkam  Ashulthaniyah dan Presiden  Threshold memiliki mekanisme  yang  sama,  keduanya  memakai  sebuah  persyaratan  dalam  menentukan  calon seorang  pemimpin  atau  kepala  negara.  Perbedaanya  hanyalah  dalam  tahap  pemilihan,  jika sistem pemilihan dalam Islam menggunakan ketentuan berdasarkan dari ahlul ikhtiyar/ahlul halli wal aqdi dan  dipilih  langsung  oleh  lembaga  perwakilan  tersebut.  Sedangkan  dalama  sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia tahapan  pemilihan dilaksanakan  melalui pemilihan langsung bersama oleh rakyat sehingga koalisi melalui pratai yang ditentukan oleh Presiden Threshold belum  bisa  menentukan  kemenangan  seorang  dalam  menjadi  Presiden  ataupun kepala negara.
Proses pemilihan kepala negara menemukan adanya model sistem tersebut memiliki nilai yang demokratis tinggi karena dalam memilih seorang pemimpin tidak hanya berasal dari satu  pihak  namun  harus  melawati  tahap-tahapan  yang  telah  ditentukan  mulai  dari  tahap pencalonan  hingga  pada  tahap  pemilihan.  Konsep  kenegaraan  yang  pada  saat  itu  masih terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki hak untuk memilih calon kepala negara,  namun  hal  tersebut  telah  mengindikasi  sebagai  suatu  sistem  demokrasi  yang
37 Yunka  Novriama,  Achmad  Edi  Subiyanto. Presiden  Treshold  dalam  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnonesia Tahun 1945. Journal Ica Of Law Vol. 1 No. 2 Tahun 2020. h 319
38 Juniar Laraswanda Umagapi, Wacana Penghapusan Presiden Threshold , (Pusat Bidang Keahlian DPR-RI. Jakarta Pusat, 2022). h 1.

## 162 | Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia
memerankan  kedaulatan  rakyat  sebagai  suatu  elemen  penting.  Hal  ini  merupakan  sebuah praktek  dalam  mengimpelementasikan  sebuah  permusyawaratan  Islam.  Meski  konsep kenegaraan  yang  tertulis  dalam Alahkam  Ashulthaniyah tidak  semua  sejalan  dengan  praktek demokrasi  di  negara-negara  dunia  termasuk  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia. beberapa hal telah disinggung oleh Al-mawardi memiliki relevansi atau kesamaan seperti yang telah  dijalankan  oleh  negara  Indonesia  yakni  diwujudkan  dalam  bentuk  pemilihan  kepala negara.
Berdasarakan argumentasi diatas sistem ataupun cara yang dilakukan dalam pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia secara tekstual tidak mencirikan terhadap simbol-simbol Islam.  Namun  proses-proses  dalam  pemilihan  umum  yang  dilakukan  di  Indonesia  yang mengunakan pemilihan umum mengandug prinsip serta nilai-niai yang islamis di dalamnya. Selain itu, proses permusyawaratan di Indonesia dalam konteks pemililhan langsung  telah menjadi penyempurna adanya sistem pemerintahan demokrasi. Kritik terhadap konsep Ahlul Halli  Wal  Aqdi tidak  ataupun  belum  memiliki  legitimasi  secara  resmi  dan  tertulis  secara konsitusi  untuk  memilih  dan  mengangkat  seorang  kepala  negara.  Ia  hanya  diangkat  dan diambil sebagai repsresentasi dari sebuah golongan ataupun kelompok masyarakat yang ada pada wiliyah tersebut.

## B. Impacment dalam Praktek Pemberhentian Kepala Negara Indonesia dan Alahkam Ashulthaniyah
Adanya  sebuah  Impacment  terhadap  kepala  negara  merupakan  bentuk  bahwa  dalam penerapan sistem demokrasi tidak ada pemimpin yang memiliki wewenang secara absholut dalam memimpin sebuah negara. Seorang kepala negara  memiliki hak untuk berhenti atau diberhentikan  menjadi  imam  apabila  telah  melakukan  kesalahan  fatal  dan  mengakibatkan pemimpinnya untuk turun dari jabaatannya. Istilah pemberhentian kepala negara atau juga disebut  dengan  istilah forum  previegiatium. 39 Forum  previegiatium merupakan  konsep pemberhentian pejabat tinggi negara yang memiliki posisi strategis di pemerintahan termasuk dalam hal ini adalah Presiden. Presiden dapat diturunkan dari jabatanya dengan dilakukan sistem  peradilan  khusus  dengan  dilakukan  secara  singkat  dan  cepat  tanpa  melalui  jenjang pemeriksaan pengadilan secara kovensional dari tingkat bawah. Hal tersebut dimaksudkan agar proses pemberhentian dari kepala negara tidak mengganggu dalam proses kinerja dari lembaga-lembaga yang bersangkutan.
Proses pemakzulan atau pemberhentian kepala negara selaras dan diatur dalam kitab Alahkam Asshulthaniyah karangan dari Al-mawardi. Dalam proses pemberhentian kepala  negara kitab ini menjelaskan  beberapa faktor yang menyebabkan seorang pemimpin dapat dipecat atau diturunkan sebagai kepala negara adalah adanya pelanggaran hukum atau sebutan lain telah  berbuat  fasik.  Apabila  terdapat  pemimpin  yang  telah  melanggar  apa  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah  Swt  dapat  dianggap  cacat  dalam  proses  keadilannya. 40 Pemakzulan dalam hukum positif dan fiqih siyasah yang terdapat dalam Alahkam Ashulthaniyah memiliki kesamaan  dan  perbedaan  masing-masing.  Berdasarkan  kajian  melalui  perbadingan  sistem Impacment atau pemakzulan bisa dilakukan dengan musyawaroh oleh kumpulan Ahlul Halli
39 Junaidi, Pemakzulan Presdien dan atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya di Mahkamah Konsitusi. Al-Daulah Vol 1 No. 1 Deseber 2012. h. 106
40 Pasal 7A UUD 1945.
Wal  Aqdi  (Dewan  Parlemen)  yang  memiliki  hak  memilih  dan  mengangkat  Presiden. Sedangkan  dalam  pemerintahan  di  Indonesia  pelaksanaan  Impeacment  harus  melalui pengajuan oleh 2/3 DPR kepada Mahkamah Konsitusi dan dilakukan sidang istimewa. 41
Hukum  tata  negara  di  Indonesia  mengatur  proses Impeacmenet dengan  lebih adminisitratif. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dasar setelah amandemen dan sangat  prosedural  melalui  lembaga  peradilan  yang  disebut  dengan  lembaga  yudikatif. Lembaga  ini  berperan  dalam  mengkaji  dan  menguji  terkait  usulan  pemakzulan  yang  di rekomendasikan  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  dengan  melihat  faktor-faktor  yang menimbulkan  impeacment  atau  Pemakzulan  Presiden  dengan  melalui  ketentauan  yang berlaku berdasarkan undang-undang.
Sedangkan  dalam  Alahkam  Ashulthaniyah  tidak  mengatur  secara  rill  terkait mekanisme pemakzulan. Para Ahlul Halli Wal Aqdi dalam melakukan Impeacment dilakukan dengan musyawarah, apabila seorang khalifah  telah melanggar ketentuan yang berdasarkan ayat  Al- Qur’an,  Hadist  dan  kontrak  sosial  yang  maka  hal  tersebut  bisa  dilakukan  untuk memakzulkan  seorang  Khilafah  karena  tidak  adanya  aturan  yang  baku  dalam  mekanisme impeacment. Kondisi tersebut melihat dari peradaban Islam pasca wafatnya nabi pergantian para  pemimpin  mengalami  sistem  pergantian  yang  berbeda-beda.  Terdapat  beberapa  cara yang  dilakukan  untuk  untuk  memakzulkan  kepala  negara  diantaranya  adalah  dengan  cara berperang,  membunuh  khalifah,  pemberontakan  bahkan  penurunan  kepala  negara  melalui sebuah peradilan dengan diskusi antara Ahlul Halli Wal Aqdi yang tidak hanya memiliki hak untuk memlih seorang pemimpin namun juga berhak dalam memberhentikannya. .
Proses  pemkazulan  Presiden  yang  diatur  dalam  sebuah  konsitusi  merupakan  upaya agar  proses  pemberhentian  kepala  negara  tidak  dilakukan  secara  sewenang-wenang.  Jika mekanisme dalam Alahkam Ashulthaniyah tetap dilaksanakan hingga saat ini tanpa adanya persyaratan  yang  prosedural  dengan  adanya  lembaga  peradilan  bisa  saja  hal  tersebut  akan dilaksanakan  oleh  semua  orang  ataupun  kelompok  tertentu  yang  ingin  menggulingkan Presiden.

## C. Pengangkatan Mentri/Wazir Dalam Alahkam Ashulthaniyah dan Implementasinya di Indonesia
Jhon J, Wuest dan Shepard leonard Witman dalam konsep tentang kementerian mengatakan bahwa Presiden memiliki hak Preogatif dalam mengangkat menteri untuk turut serta dalam membantu  melaksanakan  tugas  pemerintahannya.  Sosok  menteri  akan  diberikan  mandat sesuai  dengan  tugas  dan  kementeriannya  masing-masing. 42 Jika  ditinjau  dalam  aspek kedudukannya menteri juga dapat diberhentikan oleh Presiden  tanpa melalaui persetujuan terhadap  Dewan  Perwakilan  Rakyat  ataupun  tanpa  persetujuan  dari  lembaga  peradilan. Sistem  Presidensial  yang  diterapakan  dalam  negara  Indonesia  telah  memberikan  mandat bahwa Presiden adalah penangungjawab tertinggi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh para menterinya.  Sehingga  wewenag  dan  perintahnya  sesuai  dengan  tugas  dan  intruksi  dari Presiden.
Terkait tentang teori pengangkatan menteri yang dijelaskan dalam Undang-undang
41 Ibid
42 Josep Mario Monterio, Tanggung Jawab Presiden atas Kebijakan Menteri yang Mnimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial dan Teori Kewenangan. Kerta Patrika. Vol 39. No. 2 Agustus 2017. h 82

## 164 | Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia
No  39  Tahun  2008  tentang  kementerian  dan  kemerintraian  menurut  Al-mawardi  dalam Alahkam  Ashulthaniyah memiliki  implementasi  yang  sama  dengan  pengangkatan  tugas  dan wewenangnya para menteri yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Menteri diangkat berdasarkan kewenangan dan penujukan Presiden, tidak ada menteri yang di pilih berdasarkan  hasil  pemilihan  umum,  mentri  akan  bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden sebagai kepala negara, tidak ada menteri yang bertanggung jawab kepada rakyat atau kepada para menteri yang lain. Hal yang membedakan hanya tentang pembagian menteri.
Alahkam  Ashulthaniyah menjelaskan  tentang  konsep  menteri  yang  dibagi  menjadi/2 yakni menteri/ wizarah Tafwidh dan Wizarah Tanfidz . 43 Wizarah Tafwidh merupakan menteri yang memiliki wewenang yang besar dalam sistem pemerintahan parelementer hal ini bisa disebut dengan perdana menteri atau kepala kementerian karena memiliki wewenang besar. Wizarah Tanfidz yaitu  kementerian  yang  bergerak  atas  perintah  dari  kepala  negara  atau  sebagai pelaksana  kebijakan  yang  ditugaskan  leh Wizarah  Tafwidh . 44 Sistem  kementerian  ini  umum digunakan  dalam  sistem  pemerintah  Presidensial,  seperti  halnya  di  Indonesia.  Konsep kementerian yang terdapat dalam sistem di Indonesia tidak mengenal 2 sistem pembagaian tersebut, kementerian di Indonesia hanya mengenal satu kementerian yang tergabung dalam satu kabinet dibawah wewenang dan perintah Presiden langsung.
Kesamaan yang lain juga terdapat dalam pengesahan sosok menteri. Jika di Indonesia menteri  di  sahkan  jabatannya  melalui  pelantikan  di  pimpin  langsung  oleh  Presiden  dan melakukan  sumpah  jabatannya  dengan  keyakinan  agama  masing-masing  sedangkan pengesahan menteri dalam Alahkam Ashultaniyah harus melalui ijab kabul sebagai tanda adanya pengangkatan  menteri  dari  seorang khalifah yang  kemudian  diterima  oleh wazir. 45 Keduanya dapat bekerja sesuai dengan bidangnya setelah mendapatkan pelantikan dan ijab kabul dari kepala  negara  atau  Presiden.  Begitupula  dengan  pergantian  menteri  yang  memiliki kesamaanya,  dalam  konteks  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  pergantian  menteri  di istilahkan resuffle atau pegantian dalam kementerian yang diatur dalam Undang-Undang No. 39  tahun  2008  tentang  kementerian  negara.    Sedangkan  dalam Alhkam  Ashulthaniyah pemberhentia wizarah atau menteri cukup melalui pergantian dengan yang baru.
Landasan  dan  prinsip  ketatanegaraan  termasuk  dalam  pengangkatan  menteri  yang dibuat oleh Al-mawardi tidak hanya didasarkan pada pola pikir yang berdasarkan logika saja. Namun  kosep  ketatanegaraan  yang  ditulis  oleh  Al-mawardi  dalam Alahkam  Ashulthaniyah memliki landasan dari sejarah model kepemimpinan di era Nabi sebagai sosok pembawa agam Islam. Jika hal tersebut memiliki kesamaan dengan pola kenegaraan yang terdapat di Indonesia bisa  dipastikan  negara  ini  telah  memapu  mengkorelasikan  antara  konsep  perkembangan agama dan negara dengan baik.

## III. PENUTUP
43 Imam Al-mawardi, Al-ahkam As-shulthaniyah, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h 40 44 Lena  Puspita  Sari, Tinjaun  Konztitusional  Kedudukan  Menteri  Koordinator  Pada  Sistem  Ketatnegaraan  Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Al-Imarah Jurnal Pendidikan dan Politik Islam Vol. 6 No. 1 2021. h 51
45 Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainuur Rohmah. Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia. Journal Mizan. Vol. 5 No. 2 2021. h 268
Berdasarkan uraian bab dari hasil penelitian pustaka serta dalam pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam 2 (dua) sistem yang dikemukakan oleh Al-mawardi, yakni sistem demokrasi dan sistem pemerintahan Islam sama- sama  diperbolehkan  karena  memang  dalam  Al- qur’an  tidak  ada  yang  menyebutkan  secara spesifik  tentang  model  dan  sistem  pemerintahan  dalam  Islam,  serta  kedua  hal  tersebut merupakan  risalah  yang  dapat  di  ambil  dari  para  sahabat  nabi  yang  diangkat  menjadi pemimpin dengan  sistem  yang  berbeda-beda.  Hingga  sampai  saat  ini  sistem  tersebut  terus berkembang sesuai dengan kondisi zamannya.
Alahkam  Ashulthaniyah telah  menjadi  miniatur  sistem  pemerintahan  yang  memiliki  nilai demokrasi  yang  tinggi,  beberapa  persamaan  tentang  nilai-nilai  tersebut  dapat  ditemukan dalam  konsep  pemerintahannya  seperti  Almawardi  yang  telah  menempatkan  terori-terori demokrasi  dalam  sistem  pemerintahannya  yang  seperti  termasuk  dalam  pembagian kekuasaan. Lembaga legislatif lembaga ini di sebut dengan Al-sulthah Al- tasyri’iyyah, Kekuasan ekeskutif dalam Islam disebut sebagai sulthah al-tanfidziyah, Lembaga yudikatif menyebutnya sebagai sulthah  qadhaiyyah. Sebagai  ciri  yang  selanjutnya  tentang  negara  demokrasi  adalah adanya teori kontrak sosial, teori ini ditulis dalam kitab Alahkam ashulthaniyah sebagai Charter Of Madinah atau Piagam Madinah sebagai bentuk peraturan yang tertulis dan harus di ikuti oleh para penduduk .
Kitab Alahkam Asshulthaniyah adalah salah satu kitab yang dirumuskan oleh pemikir Islam Almawardi,  dan  memiliki  nilai-nilai  sama  dengan  pemerintahan  saat  ini  termasuk  di Indonesia.  Seperi Siyasah/ politik  Islam  dalam Alahkam  Ashulthaniyah dan Presiden  Threshold memiliki mekanisme yang sama, keduanya memakai sebuah persyaratan dalam menentukan calon  seorang pemimpin atau kepala negara. Perbedaanya hanyalah dalam tahap pemilihan, jika sistem pemilihan dalam Islam menggunakan ketentuan berdasarkan dari ahlul ikhtiyar/ahlul halli wal aqdi dan dipilih langsung oleh lembaga perwakilan tersebut. Sedangkan dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia tahapan  pemilihan dilaksanakan  melalui pemilihan langsung bersama oleh rakyat. Selain itu, pemakzulan dalam hukum positif dan fiqih siyasah yang terdapat dalam Alahkam Ashulthaniyah memiliki kesamaan dan perbedaan masing-masing. Berdasarkan kajian melalui perbandingan sistem Impacment atau pemakzulan bisa dilakukan dengan musyawaroh oleh kumpulan Ahlul Halli Wal Aqdi (Dewan Parlemen). Sedangkan dalam pemerintahan  di  Indonesia  pelaksanaan Impeacment harus  melalui  pengajuan  oleh  2/3  DPR kepada  Mahkamah  Konsitusi  dan  dilakukan  sidang  istimewa.Teori  pengangkatan  menteri dalam Alahkam Ashulthaniyah memiliki implementasi yang sama. Mentri diangkat berdasarkan kewenangan  dan  penujukan  Presiden,  tidak  ada  menteri  yang  di  pilih  berdasarkan  hasil pemilihan umum, mentri memiliki akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara, tidak ada menteri yang bertanggung jawab kepada  rakyat atau kepada para menteri yang lain. Hal yang membedakan hanya tentang pembagian menteri.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdullah  Amin,  2015 Fikih  Kebinekaan . Memaknai  Al- Ruju’  Ila  Al - qur’an  Wa  Al -Sunnah  Dari Tarkhiiyyah Maqashidiyyah. (PT. Mizan Pustaka.) h 54

## 166 | Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia
Al-mawardi Imam, Al-ahkam As-shulthaniyah, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996)

## Jurnal
Acan Rinawati Nurali, 2021 Perkembangan Demokrasi di Tunisia, Panrita Journal of Science, Vol 1, No. 1,
Awad, 2016 Model Hubungan Islam dan Negara. Jurnal Ittihad. Vol 14 No. 25 Diana Rashida,
2019Desertasi. Pelembagaan Politik Negara Modern Al Mawardi.(Yogyakarta:Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta,)
Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara Perespektif Pemikiran Islam. Vol. 11, No, 2 Fadil Haikal Anam, 2019 Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di  Indonesia. Politeaa  Jurnal Pemikiran Politik Islam. Vol. 2 No. 2 Gunawan Edi, Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam. Kuriositas Vol. 11, No. 2 Hidayat Aat, 2015 Syura dan Demokrasi Perspektif Al- qur’an. Addin, Vol 9, No. 2 Ichsan Muhammad, 2014 Demokrasi Dan Syura Perespektif Islam Dan Barat, Substantia, Vol 16
No 1, April
Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainuur Rohmah. 2021 Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia. Journal Mizan. Vol. 5 No. 2
Ismail Ali Shaleh, Fifiana Wisaneni, 201 Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Pembanguna Huum di Indonesia Vol 1, No 2 Tahun 9. Jalil Abudl, Kompabilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokrratisasi  di Dunia Islam, Jurnal Andragogi. Vol. 8, No. 1 Juni 2020. h. 437
Josep Mario Monterio, 2017 Tanggung jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri Yang
Mnimbulkan
Korupsi  Berdasarkan Sistem Presidensial Dan Teori Kewenangan. Kerta Patrika. Vol 39. No. 2
Junaidi,  2012, Pemakzulan  Presdien  dan  Atau  Wakil  Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya  di  Mahkamah Konsitusi. Al-daulah Vol 1 No. 1
Juniar Laraswanda Umagapi, , 2022 Wacana Penghapusan Presiden Threshold , (Pusat  Bidang Keahlian DPR  RI. Jakarta Pusat).
Kamsi,  2012 Paradigma  Politik  Islam  Tentang  Relasi  Agama  dan  Negara. Jurnal  Agama  dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1
Kamsi, Paradigma  Politik  Islam  Tentang  Relasi  Agama  dan  Negara. Jurnal  Agama  dan  Hak Azazi Manusia.
Karnaen Zul, 2015 Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran, Al-Azhar  Indonenesua  Seri Humaniora, Vol. 3. No 1 Maret.
Lena  Puspita  Sari,  2021 Tinjaun  Konztitusional  Kedudukan  Menteri  Koordinator  Pada  Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Al-Imarah Jurnal Pendidikan dan Politik Islam Vol. 6 No. 1.
Manan Abdul, 2014 Islam dan Negara, Islamuna Vol 1 No. 2 Mohamd Asep ramadhan, 2011 Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam. Jurnal Ilmu Politik  dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1,. h 93
Mufid Nur, Nur Fuad. Bedah Al-ahkam As-Shulthaniyah Al-mawardi, Mencermati konsep  kelembagaan politik era Abbasiyah.
Mumazziq Rijal Zionis, 2010 Konsep Kenegaraan Dalam Islam Perdebatan Relasiona; Yang Tak Kunjung  Tuntas, Jurnal Falasifa. Vol, 1 No, 2 NovriamYunka  a,  Achmad  Edi  Subiyanto.  2020 Presiden  Treshold  Dalam  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil  Presiden  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indnonesia Tahun 1945. Journal Ica Of Law Vol. 1 No. 2 Oksep  Adhayanto,  2011 Khalifah  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Islam. Jurnal  Ilmu  Politik  dan Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 1,
Rahmawati Ria, 2018 Konsep Kedaulatan Dalam islam pandangan M. Natsir dan Jimly Ashshidiqie. Vol. 1 No. 2,
Samsu  La,  2017 Al-Sultah  Al- Tasyri’iyyah,  Al -Sultah  Al-Tanfiziyyah,  Al-Sultah  Al-Qadaiyyah. Vol. III, No. 1,
Shobahah Nurush, 2019 Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. Ahkam, Vol. 7  No. 1, Juli.
Suwanto,  Rahmat  Hidayat. Membumikan  Etika  Politik  Islam  nabi  Muhammad  Saw  Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. Jurnal Sejarah Peradaban Isalam. Wery  Gusmansyah,  2017. Trias  Politica  Dalam  Perspektif  Fikif  Siyasah, Al-Imarah:  Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2.
Wery  Gusnansyah,  2017 Trias  Politica  Dalam  Perespektif  Fikih  Siyasah. Al-Imarah:  Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol, 2 No. 2.
YanAhmad  i,  2021 Piagam  Madinah  Sebagai  Konsep  Budaya  Dan  Peradaban. Jurnal  Spektra Vol. 3 No. 1.
Zuhraini, 2014 Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politk. Jurnal Studi Keislaman, Vol 14, No 1 Juni.
Zulham. 2014 Sistem Pemerintahan Islam (Menurut Al-Ghazali dan Abu Al- A’la al Maududi). Vol  II No. 2.
Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (UU Pemilu). Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 sebagai syarat pencalonan Presiden

## Internet
Nanda  Febrianto,  Gus  Dur  dan  Empat  Tokoh  Islam  Moderat  Asal  Indonesia,  Tagar.id, https://www.tagar.id/gus-dur-dan-empat-tokoh-islam-moderat-asal-indonesia  diakses pada tanggal 26/06/2022
Berita Satu, Pemilu Tunisia Berlangsung
Aman, https://www.beritasatu.com/archive/14638/pemilu-tunisia-berlangsung-aman  diakses pada 26/06/2022
Tempo.co, Tunisia Gelar Pemilu Pertama, https://dunia.tempo.co/read/362884/tunisia-gelar- pemilu-pertama di akses pada 23/06/06/2022