## Analisis  Sektor  Unggulan  Sebagai  Dasar  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Di  Kabupaten  Lombok  Timur
Eka Khairul An-Nisa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia ekakhairulannisa@gmail.com
Sahri Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia sahri.feb@unram.ac.id
Baiq Saripta Wijimulawiani
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia baiqsariptaw@unram.ac.id
Article’s History :
Received4 4 Februari 2024; Received in revised form 27 Februari  2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
An-Nisa,  E.  K.,  Sahri.,  &  Wijimulawiani,  B.  S.  (2024).  Analisis    Sektor    Unggulan    Sebagai    Dasar    Perencanaan Pembangunan  Daerah  Di  Kabupaten  Lombok  Timur. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1653-1660. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2424

## Abstract
This study aims to analyze the leading sectors in East Lombok Regency and compare them with existing priority sectors. The analysis was carried out by comparing the Gross Domestic Product at Constant Prices of East Lombok Regency 2010- 2018  and  the  Gross  Regional  Domestic  Product  at  Constant  Prices  of  West  Nusa  Tenggara  Province  2010-2018.  This research is quantitative research using the Location Quotient (LQ) analysis model and Descriptive Statistics. Based on the LQ analysis, there are 9 sectors that are the basic sectors in East Lombok Regency, namely the agriculture, forestry and fisheries sector; manufacturing industry sector; electricity and gas procurement sector; construction sector; wholesale and retail trade sector, car and motorcycle repair; real estate sector; government administration, defense and mandatory social security sector; education services sector; and health services and social activities sector. Some of the basic sectors that have become priority sectors in East Lombok Regency are education, health, and public works and public housing.
Keywords : Basic Sector; Location Quotient (LQ); Priority Sector

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sektor  unggulan  di  Kabupaten  Lombok  Timur  serta  mengkomparasikannya dengan  sektor  prioritas  yang  sudah  ada.  Analisis  yang  dilakukan  dengan  membandingkan  Produk  Domestik  Bruto  Atas Dasar  Harga  Konstan  Kabupaten  Lombok  Timur  2010-2018  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Atas  Dasar  Harga Konstan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  2010-2018.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan model  analisis Location  Quotient (LQ)  dan  Statistik  Deskriptif.  Berdasarkan  analisis  LQ  terdapat  9  sektor  yang  menjadi sektor  basis  di  Kabupaten  Lombok  Timur  yaitu  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan;  sektor  industri  pengolahan; sektor  pengadaan  listrik  dan  gas;  sektor  konstruksi;  sektor  perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda motor; sektor real estate; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Beberapa sektor basis yang sudah menjadi sektor prioritas di Kabupaten Lombok Timur yaitu pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Kata Kunci : Sektor Basis; Location Quotient (LQ); Sektor Prioritas

## Pendahuluan
Keberhasilan  pembangunan  daerah  sangat  ditentukan  oleh  keberhasilan  dalam  melaksanakan strategi    perencanaan    pembangunan    daerah    dengan    mengoptimalkan    semua    potensi.  Hal    ini    mutlak dilakukan  untuk  menyongsong  otonomi  daerah,  dimana  daerah  dituntut  secara  aktif  untuk  melaksanakan pembangunan   dengan kemampuan   sendiri   tanpa   tergantung   dari   pemerintah   pusat.   Oleh   karena    itu, penting  untuk  setiap  daerah  dapat  menyesuaikan  pembangunan  sektoral  di  daerah  dengan  kondisi  dan potensi  yang  dimiliki  oleh masing-masing  daerah  melalui  kebijakan  yang  diterapkan.
Kabupaten  Lombok  Timur  merupakan  salah  satu kabupaten  yang berada  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat.  Pergeseran  atau  perubahan  kontribusi  sektor  dalam  PDRB  Kabupaten  Lombok  Timur  selama  periode 2018-2022  menunjukkan  bahwa  selama  lima  tahun  terakhir  (2018-  2022)  struktur  perekonomian  Kabupaten Lombok  Timur  didominasi  oleh  6  lapangan  usaha,  diantaranya:  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan; Perdagangan  Besar  dan  Eceran,  Reparasi  Mobil,  dan  Sepeda  Motor;  Konstruksi;  Administrasi  Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Industri Pengolahan; dan Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan  paparan  diatas  terlihat  bahwa  dalam  pembentukan  struktur  perekonomian,  terdapat sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang besar yang dijadikan sektor unggulan sebagai alat penggerak sektor- sektor  perekonomian  secara  keseluruhan  dan  mendorong  pertumbuhan  sektor  lain  dengan  keterkaitan  antar sektor (backward and forward linkage). Hasil penelitian Satrianto dan Sasongko (2013) mengungkapkan bahwa disparitas potensi  antar  wilayah  menghasilkan  efek  limpahan  positif.  Daerah  dengan potensi lebih  tinggi  akan memicu  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  lain  melalui  sektor-sektor  ekonomi,  dan  pada  akhirnya  mendorong perkembangan  sektor  lain yang  sebelumnya  belum  terlihat.  Mengingat  strategisnya  posisi  Kabupaten  Lombok Timur  baik  dilihat  dari  letak  geografis  maupun  peranannya  sebagai  titik  pertumbuhan,  maka  sektor  unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah daerah di sekitarnya.
Grafik 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2022
(25,00) (20,00) (15,00) (10,00) (5,00) - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 2018 2019 2020 2021 2022 Laju Per tum buh an P D R B Tahun Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2022 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan  Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
Mengacu pada data laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur menurut lapangan usaha dapat diketahui terdapat tiga kelompok kategori yang memberikan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2022 yaitu, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,4 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,35 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,33 persen (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2022). Namun, belum  dapat  dipastikan  apakah sektor tersebut  merupakan  sektor  basis  atau  unggulan  dari  Kabupaten
Lombok  Timur,  karena  diperlukan  perbandingan  dengan  wilayah  yang  lebih  luas.  Dalam  hal  ini,  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  menjadi  pembanding  nilai  sektor  PDRB  Kabupaten  Lombok  Timur.
Analisis mengenai sektor unggulan ini juga perlu dilakukan dalam rangka disiplin anggaran (Yuliastati, 2017).  Pendapatan  daerah  pada  hakikatnya  diperoleh  melalui  mekanisme  pajak  dan  retribusi  atau  pungutan lainnya  yang  dibebankan  pada  seluruh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu  diperhatikan  tingkat  efisiensi  dan efektivitas  anggaran.  Penyusunan  APBD  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  menyelaraskan  kebijakan  ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan  mempersiapkan  kondisi  bagi  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  secara  baik.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  dalam  konteks  perencanaan  anggaran  daerah  (APBD),  penting  untuk  mengidentifikasi  sektor  ekonomi yang menjadi prioritas di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kabupaten Lombok Timur.

## Tinjauan Pustaka

## Pembangunan  dan  Pertumbuhan  Daerah
Pembangunan  ekonomi  merupakan  peningkatan  produksi  dan  pendapatan,  dimana  produk  yang dimaksud    adalah    produk    suatu    daerah    yang    bernilai    ekonomi    yang    nantinya    bisa    dijual    menjadi pendapatan  daerah  (Lely et al.,  2013).  Pembangunan  merupakan proses  perubahan  yang  direncanakan dan  merupakan  suatu kegiatan  berkelanjutan  serta diharapkan  menuju  ke tingkat  yang  lebih  baik atau berkualitas.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  sektor  maupun  subsektor  dijalankan  secara  terencana  dan terprogram    dalam    pembangunan    harus    dilakukan    secara    bertahap    (Rompas    et    al.,    2015).    Dengan memperhatikan  sektor  potensial  yang  ada  di  daerah  tersebut,  maka  akan  meningkatkan  pendapatan  daerah (Ristanti  &  Handoyo,  2017).  Pembangunan  ekonomi  daerah    dapat  diartikan  sebagai  upaya  kolaboratif pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  lokal  secara berkelanjutan bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat (Lantemona et al., 2014).
Adapun pertumbuhan  ekonomi  dapat diartikan sebagai kenaikan gross domestic product (GDP) atau gross  national  product  (GNP)  tanpa  memandang  apakah  kenaikan  tersebut  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari tingkat  pertumbuhan  penduduk,  atau  apakah  melalui  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  perubahan  struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Suatu  pertumbuhan  ekonomi  tumbuh  jika  dalam  jangka  waktu yang  cukup  lama  terjadi  kenaikan  output  per  kapita  (Kurniawan,  2016).
Ekonomi Basis
Teori  ekonomi  basis  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Walter  Isard  pada  tahun  1956  dalam  bukunya yang berjudul Location  and  Space-Economy .  Sektor basis adalah  sektor  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa yang  dikonsumsi  oleh  penduduk  di  luar  wilayah  tersebut.  Dalam  hal  ini,  sektor  basis  menjadi  penunjang perekonomian  di  daerah  (Tarigan,  2005,  dikutip  dalam  Atama,  2016).  Sektor  non  basis  adalah  sektor  yang menghasilkan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk di dalam wilayah tersebut.
Menurut  teori  basis  ekonomi,  pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu  wilayah  tergantung  kepada adanya  permintaan  dari  luar  terhadap  produksi  wilayah  tersebut.  Hal  ini  menjadikan  perekonomian  dibagi menjadi sektor basis atau basis ekspor dan sektor non-basis. Sektor basis yang mengekspor produksinya keluar wilayah disebut sebagai basis ekonomi. Apabila permintaan dari luar wilayah terhadap sektor basis meningkat, maka  sektor  basis  tersebut  berkembang.  Selanjutnya,  permintaan  suatu  barang  dan  jasa  akan  semakin bertambah dan diharapkan dapat berpengaruh pada meningkatnya tingkat kegiatan non-basis sehingga akhirnya mengakibatkan berkembangnya wilayah yang bersangkutan (Richardson, 1991, dikutip dalam Putra, 2019).
Faktor  penentu  utama  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  menurut  teori  ekonomi  basis  ini  adalah faktor yang bersangkutan langsung dengan permintaan barang dan jasa suatu daerah. Menggunakan sumber daya  produksi  lokal  dalam  proses  produksi  di  sektor  industri  suatu  daerah  termasuk  tenaga  kerja  dan  bahan baku,  dan  outputnya,  kemudian  melakukan  kegiatan  ekspor  yang  akan  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita di suatu daerah tersebut.

## Produk  Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu ( Wahyuningtyas et al., 2013). PDRB dapat  digunakan  untuk  melihat  kemajuan  ekonomi  di  suatu  kabupaten  atau  provinsi,  misalnya  kita  dapat melihat    dari    data    PDRB    Kabupaten    A    atau    PDRB    Provinsi    B    (Hudiyanto,    2015).  PDRB    dapat menunjukan    gambaran    perekonomian    secara    menyeluruh    dan    memberikan    dampak    langsung    untuk perolehan  pendapatan  daerah.
Di samping itu,  dengan  melakukan  analisis  pertumbuhan  PDRB  juga  dapat  mengukur  kontribusi masing-masing  sektor  terhadap  total  rencana  pembangunan  daerah  secara  keseluruhan  dan  sektor  yang sama  di  daerah  lain,  serta  besarnya  harapan  pada  sektor-sektor  yang  akan  menjadi  sektor  unggulan  di masa  mendatang  (Supriadi  et  al.,  2022).

## Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  (permendagri  No.13  Tahun  2006).  Dengan demikian berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya  benar-benar  akan  dirasakan  oleh  masyarakat.  Suatu  anggaran  yang  telah  direncanakan  dengan baik,  sehingga  baik  tujuan  maupun  sasaran  akan  dapat  tercapai  secara  berdayaguna  dan  berhasil  guna. Sementara  itu  Mardiasmo  (1990)  mengatakan,  bahwa  salah  satu  aspek  penting  dari  pemerintah  daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, nantinya dapat disimpulkan sektor prioritas yang ada  di  daerah  terkait.  Sektor  prioritas  dalam  APBD  adalah  sektor-sektor  yang  menjadi  fokus  pembangunan daerah  dalam  satu  tahun  anggaran.  Terdapat  kriteria  khusus  agar  suatu  sektor  dapat  digolongkan  ke  dalam sektor prioritas. Sebagai gambaran, sektor tersebut harus merupakan proyek strategis nasional, padat modal, serta berorientasi pada kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

## Perencanaan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah
Berdasarkan    Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2005    mengenai    Sistem    Perencanaan Pembangunan  Nasional  menunjukkan  bahwa  esensi  dari  perencanaan  pembangunan  adalah  kegiatan dalam  menentukan  arah  kebijakan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dengan  berbagai  metode dan  alur  kegiatan  yang  sistematis  dengan  melihat  kualitas  sumber  daya  yang  dimiliki  (Siswidiyanto & Setyowati,  2012).  Menurut  Soekartawi  (1990),  pentingnya  aspek  perencanaan  yang  dikaitkan  dengan aspek  pembangunan  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  topik  utama  yaitu:
a) Perencanaan  sebagai  alat  pembangunan;  dan
b) Perencanaan  sebagai  tolak  ukur  berhasil  tidaknya  pembangunan  tersebut.
Pengembangan  Sektor  Unggulan  sebagai  Strategi  Pembangunan  Daerah Dengan    adanya    tujuan    dan    sasaran    pembangunan    daerah    akan    menciptakan    strategi pembangunan  yang   lebih  terarah  dan  terencana  serta dapat  memberikan  acuan  kepada  pemerintah daerah. Sektor  yang  memiliki  kemampuan  produksi  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  kemampuan sektor  yang  sama  yang  ada  di  daerah  lain  merupakan  sektor  ekonomi  potensial  yang  ada  pada  suatu daerah.  Dengan  adanya  strategi  pengembangan  potensi  ekonomi  daerah,  maka  strategi  harus  dibikin berdasarkan    adanya    celah    serta    potensi    yang    terdapat    pada    suatu    daerah    dengan    menunjukkan kelebihan  yang  terdapat  pada  daerah  dan  adanya  kebijakan  pemerintah  daerah  tersebut  terhadap  dunia usaha.

## Metodelogi
Untuk  mengidentifikasi  sektor-sektor  pendorong pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Lombok Timur, penelitian    ini    menggunakan    metodologi    deskriptif    yang    dikaji    secara    kuantitatif. Sugiyono  (2016) menyatakan, bahwa metode kuantitatif merupakan metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang kongkrit, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Lombok Timur dengan   menggunakan   data Produk   Domestik   Regional   Bruto   (PDRB)   Kabupaten Lombok Timur  Atas
Dasar  Harga  Konstan tahun  2018 – 2022  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Nusa Tenggara Barat  Atas  Dasar  Harga  Konstan  tahun  2018 – 2022. Data  yang  diperoleh sebelumnya  selanjutnya  akan diproses  menggunakan  analisis Location  Quotient. Selanjutnya,  hasil  analisis  sektor  unggulan  akan dibandingkan dengan sektor prioritas yang sudah ada di Lombok Timur agar dapat memberikan saran penelitian yang lebih relevan.
Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama  dari  kriteria  kontribusi. Location  Quotient adalah  suatu  teknik  perhitungan  yang  mudah  untuk menunjukkan  spesialisasi  relatif  (kemampuan)  wilayah  dalam  kegiatan  atau  karakteristik  tertentu  (Rondinelli, 1985). Berikut merupakan formula untuk menghitung LQ (Sihombing, 2018 dalam Asyafina, 2022).
Keterangan:
LQ = Koefisien Location Quotient vi = PDRB sektor i di Kabupaten Lombok Timur pada tahun tertentu vt = Total PDRB di Kabupaten Lombok Timur pada tahun tertentu Vi = PDRB sektor i di Provinsi NTB pada tahun tertentu Vt = Total PDRB di Provinsi NTB pada tahun tertentu
Berdasarkan persamaan di atas, maka nilai LQ dapat memberikan hasil pengertian sebagai berikut:
a. Jika nilai LQ = 1, maka tingkat spesialisasi pada sektor i di Kabupaten Lombok Timur adalah sama dengan sektor yang sejenis dalam perekonomian Provinsi NTB.
b. Jika  nilai  LQ  >  1,  maka  tingkat  spesialisasi  sektor  i  di  Kabupaten  Lombok  Timur  lebih  besar dibanding dengan sektor sejenis di Provinsi NTB. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor  tersebut  merupakan  sektor  basis  dan berpotensi untuk  dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Lombok timur.
c. Jika  nilai  LQ  <  1,  maka  tingkat  spesialisasi  sektor  i  di  Kabupaten  Lombok  Timur  lebih  kecil dibanding dengan sektor sejenis di Provinsi NTB. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor  tersebut  termasuk  sektor  non  basis  dan  kurang  berpotensi  untuk  perekonomian  di Kabupaten Lombok Timur.

## Studi kasus
Analisis Location Quotient (LQ) merupakan alat analisis yang berfungsi untuk membandingkan sektor perekonomian  di  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan  sektor  perekonomian  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat dengan menggunakan sektor ekonomi yang sejenis. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor ekonomi pada PDRB Kabupaten Lombok Timur yang termasuk kedalam kelompok sektor basis atau non basis. Berikut Hasil dari analisis LQ di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Perhitungan LQ Lapangan Usaha Rata-rata LQ Keterangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,1983 Sektor Basis Pertambangan dan Penggalian 0,4333 Sektor Non Basis Industri Pengolahan 1,7146 Sektor Basis Pengadaan Listrik dan Gas 1,0003 Sektor Basis Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,8681 Sektor Non Basis Konstruksi 1,1444 Sektor Basis Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motot 1,1832 Sektor Basis Transportasi dan Pergudangan 0,6787 Sektor Non Basis Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,6483 Sektor Non Basis
Informasi dan Komunikasi 0,8772 Sektor Non Basis Jasa Keuangan dan Asuransi 0,7190 Sektor Non Basis Real Estate 1,1120 Sektor Basis Jasa Perusahaan 0,6278 Sektor Non Basis Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,1564 Sektor Basis Jasa Pendidikan 1,0907 Sektor Basis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,0934 Sektor Basis Jasa Lainnya 0,9423 Sektor Non Basis
Dalam proses perencanaan pembangunan, tentunya harus diperhatikan isu isu utama yang terdapat di daerah Lombok Timur. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018-2022 memuat arah kebijakan yang berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan strategi yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  selama  lima  tahun  periode  tersebut.  Arah  kebijakan  ini  akan menentukan pilihan strategi yang berfokus pada penanganan permasalahan setiap tahunnya, sehingga tercipta kesinambungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Melalui hal ini, maka akan diketahui sektor-sektor prioritas yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur. Berikut merupakan  sektor  prioritas  yang  didasarkan  pada  jumlah  pendanaan  terbesar  dari  proporsi  total  APBD Kabupaten Lombok Timur sepanjang tahun 2018-2022.
Tabel 1. Hasil Perhitungan LQ Program Rata-rata Kebutuhan Pendanaan Proporsi dari Total Pendanaan Urusan pemerintahan bidang pendidikan 232.903.157.765 27% Urusan pemerintahan bidang kesehatan 381.140.308.473 28% Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 287.174.676.655 21% Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan 94.671.841.355 7%
Berdasarkan hasil analisis sektor prioritas dan sektor unggulan, dapat diketahui bahwa beberapa sektor prioritas di Kabupaten Lombok Timur sudah sejalan dengan sektor unggulan yang dimiliki pada saat ini. Berikut merupakan tabel perbandingan sektor prioritas dan sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur:
1. Sektor  jasa  pendidikan  (sektor  unggulan)  dengan  urusan  pemerintahan  bidang  pendidikan  (sektor prioritas). Hal ini tidak lepas dari tujuan salah satu program pembangunan dalam RPJMD 2018-2023 yaitu fokus pada bidang pendidikan sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia yang disebut sebagai investasi menciptakan masyarakat sejahtera. Proporsi distribusi PDRB sektor jasa pendidikan adalah  5  persen  dengan  nilai  LQ  sebesar  1,0907.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  sektor  ini  menjadi sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur. Adapun berdasarkan alokasi belanja pada APBD, urusan pemerintahan  bidang  pendidikan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  memiliki  proporsi  belanja  yang terbesar, yaitu 27 persen dengan rata rata  jumlah belanja Rp232.903.157.765.
2. Sektor  jasa  kesehatan  dan  kegiatan  sosial  (sektor  unggulan)  dengan  urusan  pemerintahan  bidang kesehatan  (sektor  prioritas).  Sektor  kesehatan  menjadi  sektor  prioritas  sekaligus  unggulan  karena sektor kesehatan memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Sektor kesehatan dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai bidang, seperti tenaga kesehatan, tenaga administrasi,  dan  tenaga  pendukung  lainnya.  Selain  itu,  sektor  kesehatan  juga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  produktivitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia. Proporsi distribusi PDRB sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial adalah 3 persen dengan nilai LQ sebesar 1,0934. Hal inilah yang menyebabkan sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur.  Adapun  berdasarkan  alokasi  belanja  pada  APBD,  urusan  pemerintahan  bidang  kesehatan merupakan salah satu sektor yang memiliki proporsi belanja yang terbesar, yaitu 28 persen dengan rata rata jumlah belanja Rp381.140.308.473.
3. Sektor  konstruksi  dan  sektor  real  estate  (sektor  unggulan)  dengan  urusan  pemerintahan  bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor prioritas). Hal ini tidak lepas dari misi Kabupaten Lombok Timur dalam hal membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi,  energi,  irigasi,  air  bersih  serta  perumahan.  Selain  itu,  Sektor  ini  merupakan  salah  satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Proporsi distribusi PDRB sektor konstruksi dan sektor real estate berturut turut adalah 11 dan 4 persen dengan nilai LQ lebih dari satu. Hal inilah yang menyebabkan  sektor  ini  menjadi  sektor  unggulan  di  Kabupaten  Lombok  Timur.  Adapun  berdasarkan alokasi  belanja  pada  APBD,  urusan  pemerintahan  bidang  pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang merupakan salah satu sektor yang memiliki proporsi belanja yang terbesar, yaitu 21 persen dengan rata rata jumlah belanja Rp287.174.676.655.

## Kesimpulan
1. Berdasarkan  hasil  analisis Location  Quotient (LQ)  di  Kabupaten  Lombok  Timur  selama  tahun  2018-2022 menunjukkan  bahwa    sektor    ekonomi    yang    basis    pada    masa    sekarang    adalah  sektor  pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor  perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor;  sektor  real  estate;  sektor administrasi  pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan  sosial  wajib;  sektor  jasa  pendidikan;  dan  sektor  jasa kesehatan  dan  kegiatan  sosial.  Dimana  sektor  tersebut  merupakan    sektor    yang    mampu    memenuhi kebutuhan perekonomian  Kabupaten  Lombok  Timur  dan  cenderung berpotensi untuk mengekspor ke daerah lain.
2. Berdasarkan  analisis  sektor  prioritas  di  Kabupaten  Lombok  Timur,  Kabupaten  Lombok  Timur menitikberatkan pada urusan pemerintahan yang wajib, dengan alokasi dana sebesar Rp 2,079 triliun lebih. Sejumlah sektor yang mendapatkan perhatian khusus antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan  rakyat,  ketertiban  umum,  serta  sektor  sosial.  Sebagian  besar  dari  sektor  prioritas  ini  sudah sejalan dengan sektor unggulan yang ada di Lombok Timur.
3. Berdasarkan perbandingan sektor unggulan dan sektor prioritas, terdapat beberapa sektor unggulan yang termasuk ke dalam sektor prioritas di Kabupaten Lombok Timur antara lain: Sektor jasa pendidikan (sektor unggulan)  dengan  urusan  pemerintahan  bidang  pendidikan  (sektor  prioritas);  Sektor  jasa  kesehatan  dan kegiatan sosial (sektor unggulan) dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan (sektor prioritas); Sektor konstruksi dan sektor real estate (sektor unggulan) dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor prioritas).
4. Ketidaksesuaian beberapa sektor unggulan yang tidak termasuk dalam sektor prioritas ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, penetapan sektor prioritas Kabupaten Lombok Timur berdasarkan visi dan misi  pemerintah  daerah;  pemerintah  daerah  dapat  menetapkan  sektor  prioritas  berdasarkan  kebutuhan masyarakat; pemerintah daerah dapat menetapkan sektor prioritas berdasarkan ketersediaan sumber daya.

## Referensi
Arsyad, Lincolyn., 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah . BPFE UGM.Yogyakarta. Asyafina, D. R., & Muljaningsih, S. (2022). Analisis Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Madiun. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo , 8 (1), 11-27.
Atama, S. J. (2016). Analisis Potensi Ekonomi Lokal untuk pengembangan dan Penguatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Alor Tahun 2009-2013.
______, (2018-2022). Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018- 2022 . Lombok Timur
______, (2023). Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur dalam Angka . Lombok Timur Hudiyanto,  2015. Ekonomi  Pembangunan.  Cetakan  Ketiga,  September  2015 .  Lingkar  Media,  Kasihan  Bantul Yogyakarta.
Isard, W. (1956). Location and space-economy.
Kurniawan,  Bambang.,  2016.  “Analisis  sektor  ekonomi  unggulan  kabupaten  kerinci  provinsi  Jambi”. Islamic Economics Journal , Volume 01, nomor 01, Januari-Juni 2016, ISSN 2354-905X.
Lantemona,  A.,  Kalangi,  J.,  &  Naukoko,  A.  (2014).  Analisis  Penentuan  Sektor  Unggulan  Perekonomian  Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 14 (3).
Lely  Indah,  Anggraeny  Puspaningtyas,  and  Siti  Rochmah.  2013.  Analysis  Of  Local  Economic  Potential  And Competitiveness  Economic  Sector  In  Improving  Local  Economic  Development  (Study  In  Batu  City). Journal Administration Publik (JAP), Vol 3, No.1, h. 151-156.
Mardiasmo  &  Kirana,  W.  J.  (1999).  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Yang  Berorientasi  Pada  Kepentingan Publik,’(Managing public -oriented regional finance). Yogyakarta: Kompak STIE YO Indonesia . Permendagri No.13 Tahun 2006 Putra, K. E. B. (2019). Analisis Sektor Basis Ekonomi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya Tahun 2013-2016.
Ristanti,  Y.  D.,  &  Handoyo,  E.  (2017).  Undang-undang  otonomi  daerah  dan  pembangunan  ekonomi daerah. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) , 2 (1), 115-122.
Rompas, Jui., Deisy Engka, dan Krest Tolosang, 2015. “Potensi Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 04
RPJMD Kabupaten Lombok Timur 2018-2023
Satrianto, A., & Sasongko, B. (2019). Determination Of The Same Leading Sectors In Blitar City. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan , 12 (2), 382-402.
Siswidiyanto,  Budhi  Setianingsih  dan  Endah  Setyowati,  2012.  “Efektivitas  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Daerah (SIMRENDA)”. Jurnal Administrasi Publik, Volume 03, Nomor 11, Hal. 1930-1936. Soekartawi,  1990. Teori  Ekonomi  Produksi  dengan  pokok  Bahasan  Analisis  Fungsi  Cobb-Douglas .  Rajawali Pers, Jakarta.
Sugiyono, D. 2016. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Supriadi,  A.,  Nurvianto,  M.,  &  Prasaja,  A.  S.  2022.  Analisis  Potensi  Sektor  Basis  dan  Non  Basis  Kabupaten Payakumbuh Tahun 2018-2021. Al-Ijtimai: Jurnal Internasional Ilmu Pemerintahan dan Sosial , 8(1), 1- 10.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2005 Wahyuningtyas, R., Rusgiyono, A., & Wilandari, Y. (2013). Analisis sektor unggulan menggunakan data PDRB (Studi kasus BPS Kabupaten Kendal tahun 2006-2010). Jurnal Gaussian , 2 (3), 219-228.
Yuliastati,  Y.  (2017).  Urgensi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Terhadap  Perencanaan Pembangunan Daerah. Katalogis , 4 (12).