Jurnal Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut p-ISSN: 1907-932X; e-ISSN: 2579-9274
Eksistensi dan Partisipasi Perempuan Muslim dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Jawa Barat
Masripah
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Garut
Abstrak . Eksistensi dan partisipasi perempuan dalam gerak pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat dalam diberbagai bidang pendidikan, sosial, kesehatan, politik  dan  keluarga  nampaknya  belum  optimal.  Penyebabnya  sangat  variatif, mulai dari persoalan marginalisasi, stereotype, subordinasi, misioginis, violence, domestik, publik, dan diskriminasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan eksistensi dan  partisipasi  perempuan  Muslim  di  Jawa  Barat,  berperan  mewujudkan  pesan- pesan agama dalam pelbagai kehidupan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Respon perempuan  Muslim  Jawa  Barat  terhadap  permasalahan  kaum  perempuan  yaitu mendukung  berbagai  kebijakan  UU  yang  berpihak  terhadap  kaum  perempuan. Perempuan  Muslim  Jawa  Barat  terus  membangun  kerjasama  dengan  berbagai pihak  dalam  mewujudkan  keberpihakan  terhadap  kemajuan  kaum  perempuan.. Sedangkan  tantangan  perempuan  muslim  yaitu  tingginya  kemiskinan  kaum perempuan serta perempuan yang pendidikan tinggi belum memperlihatkan peran partisipatifnya secara signifikan. Keberagamaan perempuan Muslim dapat dilihat dari  aspek  ketaatan  beragama  yang  diimplementasikan  dalam  ketaatan  terhadap ajaran Islam yang meliputi kesolehan sosial dan kesolehan ritual.
Kata kunci : keberpihakan, kebijakan, eksistensi, perempuan, muslim

## 1. Pendahuluan
Eksistensi dan partisipasi perempuan Muslim dalam gerak pembangunan daerah terutama dalam pengembangan sumber daya manusia didalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, politik dan keluarga dirasa belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya stereotip (Setiadi, & Kolip, 2011) bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, pondok lengkah (istilah Sunda) (Tamsyah, 2001) serta anggapan sosial yang menempatkan kaum perempuan emosional, irasional dalam berpikir, dan  tidak  dapat  tampil  sebagai  pemimpin  (sebagai  pengambil  keputusan)  telah  menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang subordinat (Setiadi, & Kolip, 2011).
Selain itu keterkaitan perempuan dengan wilayah reproduksi merupakan penyebab posisinya yang subordinat  dalam  angkatan  kerja  berupah,  Perbedaan  gender  dalam  dunia  kerja  pun  bergaung sampai ke rumahtangga, yang mana perempuan sering harus menangani tugas seputar memasak, bersih-bersih,  mengasuh  anak,  memberikan  dukungan  emosional,  dan  semacamnya.  Pada gilirannya,  status  dan  upah  rendah  bagi  pekerjaan  kaum  perempuan,  yang  pada  umumnya dianggap  “tak  terampil”,  menyebabkan  mereka  tergantung  secara  ekonomis  pada  pendapatan kaum laki-laki, dan semakin mengukuhkan tanggungjawab perempuan atas tugas rumahtangga dan pengasuhan anak (Beiharz, 2005). Namun seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan dan peranan  perempuan  tidak  hanya  sebatas  dalam  lingkup  keluarga  saja.  Pada  era  globalisasi  ini
sudah terjadi pergeseran budaya dalam segala bidang, termasuk peran serta perempuan, dimana perempuan  bukan  hanya  sebagai  objek/  partner  pasif,  namun  dituntut  berperan  dan bertanggungjawab  yang  setara  dengan  laki-laki.  Hal  tersebut  memang  tidaklah  mudah, dibutuhkan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap peran serta perempuan dan aktivitasnya, salah satu aspek yang paling penting tersebut yaitu tingkat pendidikan.

## 2. Metodologi
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif,  yang  menggambarkan  fakta-fakta  yang  terjadi pada masyarakat.  Sumber data utama uang digunakan adalah studi literature dan pemahaman peneliti  atas  objek  yang  diteliti.    Pola  penelitian  mengikuti  sistematika  penelitian  yang direkomendasikan oleh Ramdhani & Ramdhani (2014) dan Ramdhani et. al. (2014).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Secara umum partisipasi perempuan dalam organisasi perempuan sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari tiga jenis organisasi yaitu: pertama organisasi yang bersifat produktif yang bertujuan menghasilkan  pendapatan;  kedua,  organisasi  kemasyarakatan  yang  bertujuan  menghasilkan pelayanan pada masyarakat; dan ketiga, organisasi yang bersifat politik yaitu yang berorientasi pada  salah  satu  partai  politik.  Partisipasi  perempuan  memang  menghadapi  banyak kendala,kendala utamanya yaitu kegiatan rumah tangga yang umumnya menyita banyak perhatian dan tenaga, dan adanya kerancuan dalam menyikapi ajaran agama mengenai hak dan kewajiban perempuan.
Perempuan di Indonesia ternyata mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini  dapat  dilihat  dari  bidang-bidang  penting  yang  masih  jauh  dari  harapan,  perjuangan  kaum perempuan  itu  bisa  dilihat  dalam  bidang  pendidikan,  ekonomi,  politik  dan  lain  sebagainya. Diskriminasi  di  bidang  pendidikan  bisa  kita  temukan  melalui  angka  putus  sekolah  dengan prosentase lebih tinggi, bila dibandingkan dengan angka putus sekolah yang terjadi pada kaum laki-laki. Berdasarkan sampel data Susenas 2011, sebanyak 14.642 siswa usia 7-15 tahunyang bertempat tinggal di Jawa Barat dengan sebaran berdasarkan status sekolah, yaitu putus sekolah sebanyak  497  siswa  (3,39  persen)  dan  masih  sekolah  sebanyak  14.145  siswa  (96,61  persen). Sebanyak 7.574 siswa (51,73 persen) diantaranya berjenis kelamin laki-laki sedangkan sisanya 7.068 siswa (48,27 persen) berjenis kelamin perempuan (Biro Pusat Statistika, 2012). Sementara dalam bidang ekonomi, kaum perempuan tak dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana kaum  laki-laki.  Ibu-ibu  atau  perempuan  lebih  banyak  berkutat  dengan  rutinitas  mengasuh, mendidik  dan  membesarkan  anak  serta  melayani  suami  di  rumah.  Inilah  diantaranya  yang membuat kaum perempuan tidak punya waktu berkreatifitas seperti kaum laki-laki.
Menurut  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Linda  Amalia  Sari Gumelar,  profil  perempuan  Indonesia  yang  mengenyam  pendidikan  masih  tertinggal dibandingkan laki-laki. Menurut data yang diperolehnya pada tahun 2011, untuk remaja usia 15 tahun  ke  atas  pelajar  yang  menyelesaikan  wajib  belajar  sembilan  tahun  untuk  perempuan jumlahnya 90,5 persen dan laki-laki mencapai 95,35 persen (Amalia, 2012) . Kaum perempuan dipandang dari berbagai sisi masih sering mendapat perlakuan yang tidak adil karena kedudukan perempuan  khususnya  di  Indonesia  masih  mengalami  subordinasi,  perendahan,  pengabaian, eksploitasi, dan pelecehan seksual, bahkan tindak kekerasan (Susanti, 2000).  Peran dan dukungan pemerintah dalam berbagai program pembangunan merupakan aspek determinan untuk mencapai keberhasilan  pembangunan  (Ramdhani  &  Santosa,  2012),  termasuk  pembangunan  eksistensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut  Arief  Rachman,  Ketua  Harian  Komisi  Nasional  Indonesia  untuk  UNESCO  (KNIU), terdapat lima masalah yang menghalangi perempuan untuk mengenyam pendidikan dan berkarier yaitu  kultur  yang  menomorduakan  perempuan,  sistem  struktur  sekolah  kurang  memberikan kesempatan  bagi  perempuan,  lemahnya  kesetaraan  gender,  menejemen  rumah  tangga  belum seimbang, perempuan lebih mengalah, kesepakatan pasangan yang melemahkan perempuan.
a.   Kultur yang menomorduakan perempuan.
Perempuan  Indonesia  punya  semangat  tinggi  untuk  berpendidikan,  namun  masih  sangat menghormati kultur patriarki. Kultur yang terinternalisasi di masyarakat inilah, yang lantas membuat  perempuan  dinomorduakan  untuk  akses  pendidikan.  Sayangnya,  kultur  ini  juga diikuti dan bahkan diterima oleh masyarakat luas sebagai sesuatu yang wajar, bahkan oleh perempuan itu sendiri.
b.  Sistem struktur sekolah kurang memberikan kesempatan bagi perempuan. Banyak pendapat masyarakat yang menunjukkan wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Perempuan  hanya  diberi  porsi  berbagai  peran  domestik,  di  rumah  tangga.  Lebih berbahayanya,  virus  ini  masih  juga  meluas  di  sekolah.  Pendapat  yang  mengatakan perempuan tak perlu sekolah tinggi menjadi virus yang masih menyebar di sekolah, dalam sistem struktur sekolah.
c.  Lemahnya kesetaraan gender Kesetaraan  gender  belum  diusung  berbagai  kebijakan  yang  ada  pada  lembaga  negara. Akhirnya  perwujudan  kesetaraan  gender  masih  lemah.  Diperlukan  resolusi  politik  yang mendukung  dan  mengusung  kesetaraan  gender  yang  tertuang  dalam  kebijakan  lembaga negara. Peraturan di daerah misalnya, masih banyak yang belum mengusung kesetaraan dan keadilan  gender  dari  segi  gaji  perempuan  dan  laki-laki.  Cuti  kepada  lelaki  saat  istri melahirkan juga belum diusung dalam peraturan daerah, padahal peran ayah dibutuhkan pada masa melahirkan.
d.  Manajemen rumah tangga belum seimbang, perempuan lebih mengalah Perempuan cenderung mengalah untuk mengurus anak dan keluarga. Akhirnya, keinginan untuk meraih gelar S2 atau S3, misalnya, tertunda atau bahkan dibatalkan demi peran sebagai ibu.  Dengan  adanya  manajemen  rumah  tangga  yang  lebih  baik,  perempuan  dan  laki-laki memiliki  kesempatan  yang  sama.  Baik  dalam  mengurus  rumah  tangga  maupun  dalam mengembangkan dirinyauntuk bersekolah.
e.   Kesepakatan pasangan yang melemahkan perempuan Saat masih berpasangan, pada kasus tertentu, masih terdapat perempuan yang terbatasi untuk mengembangkan  diri.  Misalnya,  pria  akan  menikahinya,  dengan  memberi  syarat  ia  harus mengurus rumah tangga saja. Kesepakatan pasangan yang dibuat sebelum menikah, bahkan menjadi syarat menikah, lantas membuat perempuan terbatasi geraknya. Masalah semacam ini tidak lantas terjadi pada setiap orang, dan sifatnya berbeda setiap kasus. Prinsipnya, ada kesepakatan tertentu yang dibuat untuk perempuan yang kemudian membatasi ruang gerak dan  kemandiriannya  untuk  berkembang.  "Persoalan  kesetaraan  gender  perlu  diatasi  tidak hanya  dari  sisi  kultural,  namun  juga  perlu  ada  kebijakan  yang  tertuang  dalam  struktur (Rahman, 2010).
Dalam realitas kehidupan sehari-hari, perbedaan gender ternyata banyak melahirkan berbagai bias dan  ketidakadilan,  terutama  sering  menimpa  kaum  perempuan.  Ketidakadilan  gender  tersebut termanifestasikan  dalam  berbagaibentuk  misalnya  marjinalisasi  perempuan,  subordinasi perempuan,  stereotip  atau  pelabelan  negative  sekaligus  perlakuan  diskriminatif  terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan beban kerja lebih banyak dan panjang.

## a.  Marginalisasi Perempuan
Marginalisasi kaum perempuan terjadi akibat adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan karena keyakinan gender. Karena perempuan dianggap tekun, sabar dan ramah maka pekerjaan yang cocok  bagi  mereka  adalah  sekretaris,  perawat  atau  suster,  pramugari,  kasir  guru  TK  atau resepsionis. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap peminim itu selalu dinilai lebih rendahbila dibandingkan  dengan  pekerjaan-pekerjaan  yang  dianggap  maskulin.  Secara  otomatis  gaji yang  diterima  oleh  profesi-profesiyang  dianggap  peminim  itu  lebih  rendah  dari  profesi- profesi yang dianggap maskulin.
b.   Subordinasi Perempuan
Sebagai  kelanjutan  bahwa  perempuan  adalah  makhluk  yang  emosional,  maka  dipandang tidak  bisa  memimpin  dankarena  itu  ditempatkan  pada  posisi  yang  tidak  penting.  Hal  ini melahirkan  subordinasi  bagai  perempuan.  Bentuk  subordinasi  bermacam-macam,berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain, dari waktu ke waktu dan dari budaya yang satu dengan  budaya  yang  lainnya.  Misalnya,  Budaya  Jawa  masa  lalu  menganggap  bahwa perempuan  tidak  perlu  sekolah  tinggi-tinggi,  akhirnya  akan  ke  dapur.  Dalam  banyak keluarga, perempuan menjadi pilihan pertama untuk tidak disekolahkan jika suatu keluarga mengalami kendala biaya.
c.   Stereotip Jenis Kelamin Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang  merugikan  dan  menimbulkan  ketidakadilan.  Salah  satu  jenis  stereotip  itu  adalah bersumber dari pandangan yang bias gender. Contoh stereotip itu adalah bahwa perempuan merupakan  makhluk  pesolek.  Perempuan  bersolek  diasumsikan  untuk  menarik  perhatian lawan  jenisnya.  Karena  itu  jika  kemudian  terjadi  kasus  kekerasan  atau  pelecehan  seksual terhadap  perempuan,  maka  akan  selalu  dikaitkan  dengan  pelabelan  tersebut.  Artinya, masyarakat  akan  cenderung  menyalahkan  perempuan yang  menjadi  korban  karena  dialah yang menjadi penyebab pertama terjadinya pelecehan seksual.
d.  Beban Kerja Lebih Berat Adanya  anggapan  bahwa  perempuan  secara  alami  mempunyai  sifat  rajin,  teliti,  lemah lembut,  pemelihara  dan  penyayang  menyebabkan  mereka  dianggap  paling  cocok  untuk bekerja  mengurus  rumah  tangga  (pekerjaan  domestik).  Akibat  semua  pekerjaan  domestik menjadi tanggungjawabnya, maka beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Sebagai contoh, pada kalangan keluarga miskin, beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda; di samping harus membereskanurusan rumah tangga, mereka juga harus membantu bekerja di luar  rumah  untuk  membantu  mancari  nafkah  tambahan  bagi  keluarganya.  Ketidakadilan sangat tampak ketika realitasnya beban kerja domestic lebih berat, paling tidak waktu yang digunakan  lebih  lama,  tetapi  sama  sekali  tidak  dihargai  secara  ekonomis,  bahkan  status sosialnya dalam masyarakat di pandang rendah dari pekerjaan publik.
e Kekerasan terhadap Perempuan
Kekerasan yang menimpa perempuan pada umumnya disebabkan karena adanya pandangan gender. Bentuk kekerasannya berupa kekerasan fisik maupun non fisik yang terjadi di tingkat rumah tangga,masyarakat, negara bahkan dalam tafsir agama. Salah satu bentuk kekerasan terhadap  perempuan  adalah  pemerkosaan  dalam  perkawinan.  Dalam  pemahaman  bahwa perkosaan adalah suatu hubungan seksual di mana salah satu pihak tidak menghendakinya, maka sangat mungkin perkosaan terjadi dalam kehidupan suami istri. Banyak kaum ibu yang menyatakan sering merasa enggan berhubungan seksual dengan suaminya karena capeakan tetapi  toh  tetap  melayaninya,  Ketidakrelaan  ini  tidak  mereka  ekspresikan  kepada  suami karena  berbagai  faktor,  yang  pada  umumnya  dipengaruhi  oleh  budaya  gender.  Budaya gender  yang  disupport  oleh  pemahaman  agama  mengajarkan  bahwa  istri  harus  selalu
menyenangkan suami, melayani dan mematuhinya betapapun sesungguhnya sang istri tidak sedang ingin melakukannya (Prasetyo, & Marjuki, 1997).
Sedangkan  menurut  Setiadi,  &  Kolip  (2011),  bahwa  kesenjangan  gender  di  berbagai  bidang pembangunan ini dapat dilihat dari:
a. Masih rendahnya peluang kaum perempuan untuk bekerja dan berusaha di sector formal.
b. Rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja, Ketidakadilan.
c. Ketidakadilan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dimana walaupun perempuan telah terlibat dalam pekerjaan produksi, tetapi kerja reproduksi di dalam rumah tetap menjadi beban perempuan.
d. Rendahnya posisi perempuan di ranah sosial-politik dibanding dengan kaum laki-laki.
e. Tingginya penghasilan perempuan di dalam keluarga yang kenyataannya dapat mencukupi kebutuhan  rumah  tangga,  tetapi  besar  penghasilan  tersebut  masih  dianggap  penghasilan tambahan atau cadangan.
Karena peran ganda yang dilakukan kaum perempuan itulah maka target quota 30% jatah politik perempuan  dalam  bidang  politik  pada  pemilihan  umum  (pemilu)  legislatif  tahun  2004  tidak mencapai  target.  Dan  itu  bisa  dibuktikan  dengan  angka  keterwakilan  kaum  perempuan  di parlemen hanya 12% dari 550 kursi yang tersedia di DPR-RI. Atau hanya 22 kursi yang bisa di isi  perempuansekarang.  Sebuah  realitas  yang  sangat  berat  buat  perjuangan  perempuan memperbaiki  keadaan  bangsa  melalui  kekuatan  yang  dimilikinya.  Jangankan  memperbaiki bangsa, untuk memperjuangkan nasib dan harkat kaum sendiri saja terasa sulit.
Masalah  perempuan  adalah  rendahnya  keterwakilan  perempuan  di  berbagai  lembaga  politik formal. Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab perempuan terkucilkan dari lembaga politik. Mulai dari kendala budaya dan tafsir agama, ekonomi, dukungan keluarga, hingga system politik itu sendiri yang memang tidak ramah terhadap perempuan. Bila dipetakan terdapat dua kendala  besar: kultura l  dan structural. Sistem  nilai  dan  budaya  ( kultura l)  yang  kemudian mendapat  pembenaran  oleh  agama  menempatkan  perempuan  sebagai  istri  dan  ibu  yang  harus betah berada di rumah, karena ia harus mengurus anak dan melayani suami ( Mulia, & Farida, 2005 ). Budaya merupakan aspek penting yang dapat mempegaruhi pola kehidupan (Ramdhani, et. al., 2017).
Perempuan Indonesia tertinggal di dalam kehidupan publik. Kesenjangan gender yang senantiasa muncul  dalam  indikator  sektor  sosial  menjadi  sebuah  tantangan  berskala  nasional. Indonesiamemiliki angka melek huruf yang tinggi pada orang dewasa yaitu sebesar 92 persen, namun perempuan jumlahnya mencapai 63% dari 7,7 juta orang yang masih buta huruf. Tingkat kematian ibu juga tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup, yang masih menjadi salah satu yang tertinggi di kalangan negara-negara ASEAN. Angka harapan hidup pada tahun 2008 adalah 71 tahun untuk perempuan dan 67 tahun untuk laki-laki. Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja masih 49 persen jika dibandingkan dengan 80,2 persen laki-laki. Di antara perempuan yang bekerja  di  sektor  pemerintahan,  kurang  dari  1  persennya  menduduki  posisi  eselon  atas  dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif hanya 18 persen (Bari, 2010).
Perempuan terwakilkan secara marjinal di mahkamah agung dan pengadilan tinggi. Pada tahun 2010, tidak ada satu pun perempuan yang bekerja sebagai hakim di mahkamah agung Indonesia. Hanya ada enam orang perempuan (15,8 persen) di eselon dua di mahkamah agung. Di peradilan sipil,  dari  3.104  hakim,  2.352  hakim  adalah  laki-laki  (76  persen)  sementara  752  orang  hakim perempuan yang ada mengambil 24 persen dari jumlah keseluruhan (Bari, 2010).
Di akhir tahun 2009, hanya satu dari 33 orang gubernur terpilih adalah perempuan (Gubernur Provinsi  Banten),  dan  hanya  satu  perempuan  yang  terpilih  sebagai  wakil  gubernur  (Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah). Pada tahun yang sama dari 440 kabupaten/kota, terdapat 10 Bupati/Walikota (2,27  persen).  Empat ratus dua  (402)  posisi  Wakil Bupati/Walikota,  12  (atau 2,27  persen)  adalah  perempuan  (berdasarkan  data  dari  Kementerian  Dalam  Negeri,  meskipun terdapat 38 posisi untuk Wakil Bupati/Walikota yang namanya tidak tersedia) (Bari, 2010).
Sektor  pelayanan  publik,  ada  sebuah  masalah  serius  mengenai  rendahnya  keterwakilan perempuan di posisi-posisi tertinggi. Jumlah perempuan yang ada di sektor ini mencapai rata-rata 45,4  persen  namun  posisi  eselon  tertinggi  diduduki  oleh  laki-laki.  Tabel  di  bawah  ini menunjukkan komposisi gender di pegawai negeri pada eselon 1, 2, 3 dan 4. Kesenjangan gender pada tingkatan ini tidak terlalu lebar; namun kesenjangan pada eselon 1 menjadi semakin serius. Hanya 9 persen dari perempuan pegawai negeri berada di posisi eselon satu yang mana jumlah tersebut meliputi hanya 0,5 persen dari keseluruhan perempuan yang kerja di sektor ini.
Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang amat didominasi oleh laki-laki. Kecuali  seorang  komandan  perempuan  di  kepolisian  regional  di  Provinsi  Banten  sejak  tahun 2008, belum ada lagi petugas senior kepolisian. Mayoritas perempuan di lembaga ini berada di jajaran  petugas  tingkat  empat  dan  secara  keseluruhan  hanya  3,5  persen  perempuan  bekerja  di satuan kepolisian.
Departemen Pertahanan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pegawai negeri perempuan di eselon  1  dan  2,  dan  tidak  ada  jenderal  perempuan  bintang  1  hingga  4  yang  memegang kepemimpinan  di  Angkatan  Darat,  Laut  maupun  Udara,  Ini  juga  berlaku  di  kalangan purnawirawan. Di jajaran perwira tingkat menengah (Mayor, Letnan Kolonel dan Kolonel) hanya 14 persen diantaranya perempuan (Bari, 2010).
Berdasarkan penelitian dari Women Research Institute, bahwa di 9 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi  di  Indonesia  ditemukan  bahwa  representasi  perempuan  dalam  lembaga  pembuatan kebijakan ditingkat lokal (kabupaten, kota, dan desa) sangat rendah (Soetjipto, 2011).
Pekerjaan  untuk  perempuan  selama  ini  lebih  banyak  di  bidang-bidang  terkait  dengan  sifat feminim.  Yakni,  bidang  yang  membutuhkan  kelembutan,  kesabaran,  ketelitian,  ketekunan. Bentuk-bentuk kerja feminisme ini dianggap lebih rendah daripada bentuk kerja maskulin yang dicerminkan dalam wujud kecerdasan intelektual, kekuatan otot, keberanian, berfikir rasional, dan sebagainya.  Akibatnya  upah  yang  diterima  perempuan  lebih  rendah  dari  upah  laki-laki.  Dari sinilah, pemiskinan perempuan tercipta (Muhammad, 2011).
Tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, dan kelangkaan lapangan kerja di negeri ini telah mendorong dan menggerakkan banyak perempuan Indonesia, terutama remaja perempuan, untuk menyerah dan tidak berdaya secara total kepada siapa saja yang “berjasa” memberikan pekerjaan, apapun bentuknya. Hal ini pada gilirannya membuka ruang bagi banyak orang untuk melakukan trafiking.  Disamping  itu,  faktor  utama  terjadinya  trafficking  adalah  masih  kuatnya  budaya patriarkhi.  Perempuan  di  dalam  budaya  ini  dianggap  sangat  tergantung  kepada  laki-laki,  dan sebagainya (Nirmila, 2013).  Untuk menghindari bentuk trafficking, perlu dilakukan peningkatan derajat  pendidikan  perempuan  yang  juga  memuat  pendidikan  karakter.    Pendidikan  karakter merupakan  pengembangan  kemampuan  pada pembelajar untuk  berperilaku baik yang ditandai dengan perbaikan berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang
berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan), dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia (Ramdhani, 2014; Ramdhani & Muhammadiyah, 2015)
Selain masalah di atas, pemerintahan Indonesia melalui Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan  memprediksikan  sejumlah  kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya  pemberdayaan perempuan.  Kendala  tersebut  terdapat  dalam  hampir  semua  bidang  dan  aspek  pembangunan: pendidikan,  kesehatan,  keluarga  berencana,  ekonomi  dan  ketenagakerjaan,  politik,  hukum  dan hak  asasi  manusia,  kesejahteraan  sosial,  pertahanan  dan  keamanan,  lingkungan  hidup, kelembagaan pemerintah dan masyarakat, bahkan juga dalam bidang agama. Khususnya dalam bidang agama, masalah utama yang dihadapi:
a. Rendahnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  nilai-nilai  agama  yang berkaitan dengan peran dan fungsi perempuan.
b. Masih  banyaknya  penafisiran  ajaran  agama  yang  merugikan  kedudukan  dan  peranan perempuan. Sebagai contoh, pemahaman agama yang bias gender yang membawa implikasi kepada  ketimpangan  gender  adalah: Pertama, pemahaman  tentang  asal-usul  pencipataan manusia. Bahwa Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam a.s., yang akhirnya perempuan itu diposisikan subordinat dari laki-laki. Dia hanyalah the second human being, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah makhluk yang penting; dia  hanyalah  makhluk  pelengkap  yang  diciptakan  dari  dan  untuk  kepentingan  laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak pantas berada di depan, tidak pantas menjadi pemimpin, dan seterusnya. Kedua, contoh pemahaman diatas pada giliranya membawa pada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan memang rendah, yakni lebih rendah daripada laki- laki. Menarik digarisbawahi di sini, bahwa pemahaman keagamaan yang bias tersebut justru diaturoleh  mayoritas  umat  beragama,  tak  terkecuali  di  kalangan  umat  Islam  Indonesia (Mulia, 2005).
Di Propinsi Jawa Barat masih terdapat permasalahan kaum perempuan diantaranya:
a. Keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif  dapat  dimaknai  secara  kuantitatif  terhadap meningkatnya  partisipasi  perempuan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  politik.  Selain itu, akan mewarnai substansi kebijakan pembangunan yang responsif gender. Keterwakilan Perempuan dalam demokrasi bukan sekedar untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan,  namun  seharusnya  menjadi  pembelajaran  demokrasi  bagi  kaum  perempuan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga memberikan kontribusi terhadap modal sosial untuk  memicu  terjadinya  struktur  kekuasaan  yang  lebih  akomodatif  terhadap  aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan kepentingan perempuan. Namun dilihat dari hasil pengamatan bahwa  keterwakilan  kaum  perempuan  sebagai  calon  legislative  masih  terlihat  dipaksakan sebab belum menunjukkan kualitas kaum perempuan itu sendiri tetapi kedekatan familier. Hal ini dapat dilihat dari keterwakilan kaum perempuan dalam dunia politik di Jawa Barat pada tahun 2014.
b. Di Jawa Barat pada 2011 lalu terdapat kurang lebih 17.000 kasus KDRT yang mayoritas terjadi di Kab Bandung. Keterbatasan pendidikan, ekonomi dan pemahaman peran istri yang hanya berperan di sumur, dapur , dan kasur menjadi pemicu utama berbagai kasus KDRT terhadap perempuan. Jadi sangat jelas bahwa bahwa Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu  oleh  banyak  faktor.  Diantaranya  ada  faktor  ekonomi,  pendidikan  yang  rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut  ambil  andil  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pengembangan pendidikan perempuan dapat dilakukan dengan  intervensi  lingkungan  pendidikan,  yang  mendorong  pada  keinginan  perempuan untuk  memperoleh  pendidikan  yang  layak.    Lingkungan  pendidikan  merupakan  aspek
penting  yang  mempengaruhi  sikap  seseorang  dalam  menjalankan  pendidikan  dan  derajat keberhasilannya (Ramdhani, 2014).
c. Di Propinsi Jawa Barat masih terdapat korban trafficking yang tinggi dengan jumlah korban trafficking sebanyak 166 orang (tahun 2011). Hal ini tidak dapat dipungkiri jika melihat pada aspek makro seperti kondisi ekonomi, kependudukan, sosial, budaya dan hukum. Misalnya ketidakseimbangan  jumlah  pencari  kerja  dengan  ketersediaan  lowongan  kerja  akan mendorong mereka mencari peluang kerja keluar propinsi bahkan keluar negeri. Selanjutnya, peningkatan  sektor  industri  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  perempuan  cenderung berkorelasi  dengan  peningkatan  kasus  pelecehan,  penipuan,  dan  angka  tindak  kekerasan terhadap kaum perempuan.
d. Permasalahan pembangunan manusia yang dihadapi Propinsi Jawa Barat sebenarnya relatif hampir  sama  dengan  kabupaten/kota  lain  di  Jawa  Barat.  Masih  relatif  lambatnya perkembangan  IPM  di  Propinsi  Jawa  Barat,  utamanya  disebabkan  karena  tingginya disparitas  kualitas  sumber  daya  manusia  antara  gender.  Di  bidang  pendidikan  misalnya, capaian  angka  melek  huruf  penduduk  perempuan  dewasa  di  Propinsi  Jawa  Barat  sebesar 91,32 persen, jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang mencapai 96,49 persen. Begitu pula pada rata-rata lama sekolah, penduduk perempuan baru mencapai 6,79 tahun jauh lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu sebesar 7,81 tahun. Untuk mengurangi  kesenjangan  tersebut  tentunya  diperlukan  kebijakan-kebijkan  Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang lebih berpihak pada perempuan. Misalnya, memberikan akses yang lebih mudah pada penduduk perempuan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, dan memprioritaskan beasiswa pada penduduk perempuan.
e. Jawa  Barat  merupakan  daerah  terbesar  di  Indoenesiadengan  kasus  kekerasan  seksual mencapai 51 persen. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenag PP dan PA) pada 2009. Hal ini merupakan dampak dari pornografi dan pornoaksi. Tahun 2013 ini merupakan tahun keprihatinan yang amat dalam bagi Indonesia, karena lembaran bulan baru dibuka dengan melesatnya kasus kekerasan seksual di kalangan anak di negeri ini. Sepanjang Januari 2013, sudah terjadi 25 kasus perkosaan dan dua kasus pencabulan. Dengan 29 jumlah korban dan 45 orang pelaku. Bukan hanya itu, dalam bulan Januari 2013 itu pula telah terjadi 5 kasus perkosaan massal, dan  tiga  diantaranya  dilakukan  sejumlah  pelajar.  Data  dari  Indonesia  Police  Wach-2013 menyebutkan  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  sebagai  daerah  terawan  kasus perkosaan. Korban terbanyak berusia 1-16 tahun. Sedangkan pelaku sebagian besar berusia 14-39  tahun.  Maka  Jelas  sekali  terkait  dengan  seksualitas,  pornografi  telah  berhasil mempengaruhi  pandangan  masyarakat  terhadap  seksualitas.  Pandangan  yang  dipengaruhi bukannya  semakin  membaik,  namun  justru  pandangan  yang  semakin  buruk  dalam seksualitas. Era sekarang telah membawa generasi muda, terutama remaja pria, ke dalam era kekerasan seksual yang tidak mustahil akanmenuju ke pelecehan seksual dan perkosaan. Bisa dimaklumi  jika  perkosaan  meningkat  akhir-akhir  ini,  berbanding  lurus  dengan  semakin mudahnya  akses  kepada  pornografi.  Pornografi  secara  perlahan  telah  mempengaruhi pandangan seksualitas, perilaku dan sikap masyarakat terhadap kaum perempuan.
Pembagian  peran  yang  kaku  secara  langsung  atau  tidak  langsung  telah  menyebabkan  hal-hal sebagai berikut:
a.  Kebutuhan perempuan akan pengembangan diri dan aktualisasi diri terabaikan. Menjadi ibu rumah tangga tugasnya sangat rutin dari hari ke hari pekerjaan yang dilakukan itu-itu saja. Banyak  perempuan  merasa  bahwa  pekerjaaan  ini  tidak  merangsang  perkembangan intelektual  dan  kepribadiannya,  terutama  bagi  perempuan  yang  berpendidikan  tinggi (Istiadah, 1999).
b.  Perempuan tertinggal dari laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya pembagian kerja yang menempatkan perempuan hanya menjadi Ibu rumah tangga, terbukti telah  menyebabkan  perempuan  tertinggal  dalam  bidang  pendidikan.  Ketertinggalan  ini berimbas  pada  tertinggalnya  perempuan  dalam  pekerjaan  dan  prestasi  membangun peradaban.  Partisipasi  perempuan  di  bidang  politik  dan  pengambilan  keputusan  sangat rendah dibandingkan laki-laki.
c.  Menimbulkan  beban  ganda.  Bagi  perempuan  kelas  menengah  ke  atas,  tugas kerumahtanggaan tidak menjadi masalah karena ada pembantu. Tapi bagi perempuan kelas bawah,  mereka  harus  mengerjakan  semua  pekerjaan  rumah  tangga  sendirian  sepulang bekerja.

## 4. Kesimpulan
Upaya dan usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dan partispasi perempuan muslim  dalam  pembangunan  sumber  daya  manusia  diantaranya  adalah  adanya  keberpihakan kebijakan dan peulang pendidikan yang lebih besar terhadap kaum perempuan; daya dukung para orang tua dan keluarga dalam menyekolahkan anak perempuan; dan adanya perubahan sikap dari orang tua terhadap pola pikir tidak membedakan kaum perempuan dan laki-laki dalam pendidikan

## Daftar Pustaka
Afza, N., & Khurshid, A. (2001). Mempersoalkan Wanita . Jakarta: Gema Insani Press Ali, I. F. (2009). Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008). Jakarta Amalia, L. (2012). Profil Wanita Indonesia . Jakarta: Tribunnew Aroma, E. M . (2003). Perempuan, Kekerasan dan Hukum . Yogyakarta: UII Press. Asy-Syadzili,  K.  (2008). Inspring Women Rahasia di Balik wanita Sukses .  Jakarta:  Khalifa Pustaka.
asy-Syinqithi,  M.  S.  M.  A.  (1995). Adhwâ-ul Bayân fi Îdhâhil-Qur`ân bil-Qur`ân .  Mesir: Maktabah
Athibi, U. (2001). Wanita mengapa merosot akhlaknya. Jakarta: Gema Insani Press. Azra,  A.  (2008) . 5 Tantangan Abadi terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya . Bandung: Mizan
Badan Pusat Statistik. (2012). Profil Anak Indonesia 2012 . Jakarta Badudu, J. S. (1996). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar
Batara,  R.  M.  (2000). Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: dalam Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Jakarta: LBH APIK Beiharz, P. (2005). Teori-Teori Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Burhanuddin, J. (2002). Ulama Perempuan Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Dewi, D. K. (2003). Martabat dan Keterwakilan Perempuan. Jakarta: Republika,18 April 2003 Diana,  P.  R.  (1998). Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga .  Jakarta: Universitas Indonesia
Dzuhayatin,  S.  R.,  &  Eja,  S.  Y.  (2002). Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik. Yogyakarta:  Kerjasama  Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan  UGM  dengan  Ford Foundation
Fauzi, M. R. (2012). Wanita yang Dirindukan Surga. Bandung: Mizan Media Utama Gomes, C, F. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Penerbit Andi Husen, M. (2011). Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender . Jakarta: Rahima Murdah, S. M. (2005). Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis . Bandung: Mizan Utama Muda.
Murdah, S. M., & Farida, A. (2005). Perempuan dan Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Murdah, S. M., & Marzani. (2001). Keadilan dan Kesetaraan Gender . Jakarta: LKAJ. Ndaraha,  T.  (1999). Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta:  Rineka Cipta.
Nunuk, A. P. M. (2004). Getar Gender. Magelang: Indonesia Tera
Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Ainisyifa, H. (2017). Conceptual Framework of Corporate Culture  Influenced  on  Employees  Commitment  to  Organization. International Business Management , 11(3), 826-803.
Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. International Journal of Basic and Applied Science , 3(1), 47-56.
Ramdhani,  M.  A.  (2014).  Lingkungan  Pendidikan  dalam  Implementasi  Pendidikan  Karakter. Jurnal Pendidikan Universitas Garut , 8(1), 27-36.
Ramdhani, M. A., & Muhammadiyah, H. (2015). The Criteria of Learning Media Selection for Character Education in Higher Education. International Conference of Islamic Education in Southeast Asia . Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. International Journal of Basic and Applied Science , 3(2), 11-19. Ramdhani, M. A., & Santosa, E. (2012). Key Succes Factors for Organic Farming Development.
International Journal of Basic and Applied Science , 1(1), 7-13. Rauf, H. I. (1997). Wanita dan Politik Pandangan Islam . Bandung: Remaja Rosdakarya. Ridha, M. R. (1948). Tafsir Al-Manar , Kairo: Dar Al-Manar Rossatria,  E.  (2006). Kaum Perempuan akan Mengalami Kemunduran lagi .  Jakarta:  Rahima Swara.
Susanti, M. B. (2000). Penelitian Tentang Perempuan dari Pandangan Androsentris ke Perspektif Gender. Yogyakarta
Umar, N. (1999). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’ân . Jakarta: Paramadina.
Yunigtyas,  E.  S.  (1999).  Peran  Ganda  Perempuan  dalam  Keluarga  Suatu  Kontruksi Pemberdayaan atau Memberdayakan Perempuan. Jurnal ISIP . Vol. 11, Desember 1999