## PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DILIHAT DARI PERSPEKTIF KAJIAN KRIMINILOGI

## READING THE ABUSE OF NARCOTICS BY CIVIL STATE EMPLOYEES FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINILOGY STUDY
Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, Novendri M. Nggilu
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia Korespondensi: Email: yayuhulukati98@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  yang  menjadi  penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dikota gorontalo serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di kota gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti  dalam  menyusun  Penelitian  ini  adalah  jenis  Penelitian  normatif-empiris,  Adapun  pendekatan  yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan  pergaulan.  Dan    upaya-upaya  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  oleh  Pegawai Negeri  Sipil  dilakukan  mulai  dari    upaya  preventif  yang  dilakukan  dengan  cara  penyuluhan  dan  sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.

## Kata kunci: Kriminologi; Pegawai Negeri Sipil; Narkotika

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause narcotics abuse by civil servants in the city of Gorontalo and efforts to combat drug abuse by civil servants in the city of Gorontalo. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that the factors in the occurrence of narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City are caused by several factors, both internal and external factors, internal factors, namely trying to abuse narcotics, and external factors, namely environmental factors. place of residence and social environment. And efforts in overcoming narcotics abuse by civil servants are carried out starting from preventive efforts carried out by means of counseling and socialization about the dangers of drugs, repressive efforts  that  are  law  enforcement  actions  carried  out  by  the  Gorontalo  City  Police  and  the  National  Narcotics Agency  of  Gorontalo  Province,  and  carrying  out  Rehabilitation  efforts  socially  and  physically,  apart  from conducting regular urine tests in every agency, there must be routine outreach and firm legal action  for  civil servants who commit narcotics abuse.
Key words: Criminology; Government employees; Narcotics

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia  sudah  sangat  merajalela,  hal  ini terlihat dengan makin banyaknya penggunaan narkotika dari semua kalangan.  Narkotika  tak  lagi  memandang usia,  mulai  dari  anak-anak,  remaja,  orang dewasa  hingga  orang  tua.  Tidak  pula memandang profesi mulai dari pengangguran, mahasiswa, dokter, pengusaha,  hingga  pegawai  negeri  sipil sekalipun tak luput dari jeretan penyalahgunaan narkotika saat ini. 1
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  abdi Negara  dan  abdi  masyarakat  yang  dengan penuh  kesetiaan  dan  ketaatan  kepada pancasila,  undang-undang  dasar  negara Republik  Indonesia  1945,  Negara  dan Pemerintahan  dalam  menyelenggarakan tugas  pemerintahan  dan  pembangunan serta  wajib  menjaga  persatuan  dan kesatuan  bangsa  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Kedudukan  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  merupakan unsur aparatur negara yang bertugas untuk
1 Sofy,  Hidayani.  2016. “ Analisis  Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri  Sipil  di  Kabupaten  Lampung  Utara ” Jurnal Poenale 4 (1): 4
memberikan pelayanan kepada masyarakat  secara  profesional,  jujur,  adil dan  merata  dalam  penyelenggaraan  tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 2
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  Kementrian  Dalam  Negeri pada  pasal  4  ayat  (1)  yang  berbunyi: “Bahwa  setiap  PNS  dalam  melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam
bernegara,berorganisasi,bermasyarakat, dan  terhadap  diri  sendiri  serta  sesama PNS”. Untuk lebih jelas yang dimaksudkan etika PNS terhadap diri sendiri diantaranya adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang berbunyi:  “Tidak  menggunakan  dan/atau mengedarkan  zat  psikotropika,  narkotika dan/atau  sejenisnya  yang  bertentangan
2 Helmiani,  2013. “ Penerapan  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil ” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion ,  4 (1): 2
dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.” 3
Penyalahgunaan  narkotika  akhir-akhir  ini justru sudah merambat pada kalangan PNS khususnya di kota Gorontalo, sesuai dengan data  yang  didapat  oleh  peneliti  dipolres gorontalo  kota  terkait  dengan  kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh PNS.

## Tabel 2
Data penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil
Negara (PNS ) No. Tahun Jumlah 1. 2017 1 2. 2018 0 3. 2019 2 Total 3

## Sumber Data Polres Gorontalo Kota
Kondisi  ini  kontras  mengingat  PNS yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai  aparatur  negara,  yang  seharusnya bersikap  melayani  dan  memberi  contoh yang  baik  kepada  masyarakat  malah mencoreng dan merusak citra institusinya. Namun,  asa  itu  akan  runtuh  seketika manakala  Narkotika  justru  menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kalangan  PNS.  PNS  seharusnya  memiliki peran  dan  adil  yang  besar  dalam  upaya
3 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik
membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan  Narkotika  di  lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi masing-masing. 4

## B. Rumusan Masalah
Berangkat dari uraian latar belakang, maka  peneliti  merumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan  narkotika  oleh PNS di Kota Gorontalo. ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan PNS di Kota
Gorontalo.?

## C. Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti  dalam  menyusun  Penelitian  ini adalah  jenis  Penelitian  normatif-empiris, Adapun  pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti  dalam  menyusun  penelitian  ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang- Undangan  ( Statue  Approach );  Pendekatan kasus ( case approach )
Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Kementrian Dalam Negeri.
4 Sofy Hidayani, Op.Cit, hlm 5

## PEMBAHASAN

## A. Faktor-faktor yang mempengaruhi
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam menyalahgunakan Narkotika
Narkotika dalam rentang sejarahnya, telah  dikenal  dalam  peradaban,  yang semula  berguna  untuk  kesehatan.  Dalam perkembangan  yang  cepat,  ternyata  tidak hanya  sebagai  obat,  tetapi  merupakan suatu  kesenangan  dan  pada  akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang  berpotensi  menurunkan  derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara illegal  terhadap  seluruh  jenis  narkotika pada  akhirnya  menjadi  perhatian  umat manusia  beradab,  bahkan  menjadi  suatu nomenklatur  baru  dalam  kejahatan,  yakni kejahatan narkoba. 5
Penyalahgunaan  narkotika  adalah penggunaan  tanpa  hak  dan  melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya,  dalam  jumlah  kurang  lebih kurang  teratur  dan  berlangsung  cukup lama,  sehingga  menyebabkan  gangguan kesehatan  fisik,  mental,  dan  kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika
5 Syaiful  Bakhri,  2012. Kejahatan  Narkotika  Dan Psikotropika. Jakarta : Gramata Publishing. hlm 1.
6 Ibid , hlm 9
membahayakan  kehidupan  bangsa  dan negara karena narkotika dapat mengakibatkan  rusaknya  persatuan  dan kesatuan  yang  pada  gilirannya  merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia indonesia masa depan. 6
Sering  sekali  penggunaan  narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, bila dilihat dari keadaan yang  demikian  dalam  tataran  empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan  dosis  yang  besar  sehingga  dapat memabukkan  dan  ketagihan.  Oleh  sebab itu,  kejahatan  narkotika  dijadikan  ajang bisnis  yang  menjanjikan  dan  berkembang pesat,  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas pada  rusaknya  mental  baik  fisik  maupun psikis  pemakai  narkotika  khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah  di  lakukan  oleh  semua  elemen masyarakat.  Dari  pejabat  penegak  hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak. 7
Beberapa teori yang peneliti uraikan dalam  bab  kedua  skripsi  ini  peneliti mengambil  satu  teori  yaitu teori Differential  Association  dimana  menurut
7 Anton Sudanto. 2017. “ Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia ” . ADIL: Jurnal Hukum 7 (1): 139.
Sutherland  tindakan  menyimpang  yang dilakukan  oleh  seseorang  terjadi  karena adanya  proses  pembelajaran  pelaku  dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat sebagaimana dalam teorinya, dan seseorang  akan  megalami  perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu  ketika  berhubungan  dengan  teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi  sosial.  Artinya  bahwa  seseorang akan  melakukan  perilaku  menyimpang sesuai  dengan  kondisi  lingkungannya  dan juga melalui pergaulan yang akrab seperti halnya dalam interaksi maupun komunikasi,  untuk  itu  sangat  diperlukan lingkungan  dan  pergaulan  yang    positif yang  nantinya  akan  mencegah  agar seseorang  tidak  melakukan  perilaku menyimpang.
Jadi teori Differential Association bila dikaitkan  dengan  permasalahan  yang peneliti  angkat  mengenai  Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya sangat berkaitan karena Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  melakukan  perilaku menyimpang  dalam  menyalahgunakan
8 Hasil wawancara tanggal 23 januari 2020 dengan Pegawai  Negeri  Sipil  Penyalahgunaan  Narkotika yang berinisial S.L
narkotika  terpengaruh  dalam  lingkungan, pergaulan  teman  akrab.  teori  Differential Associationini  menunjukan  dengan  jelas sifat  dan  efek  dari  pengaruh  kelompok lingkungan  individu,  kejahatan  terhadap Narkotika  sebagai  suatu  perbuatan  yang dapat  dipelajari  melalui  interaksi  pelaku dengan orang-orang lain dalam kelompok- kelompok pribadi dimana proes belajar itu menyangkut tekhnik-teknik untuk melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pebenaran  argumentasi  yang mendukung dilakukannya kejahatan.
Dalam  wawancara  peneliti  dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan narkotika yang berinisial  S.L,  fakor  yang  mendorong pelaku  S.L  menyalahgunakan  narkotika sebagai berikut: 8
Pertama, Lingkungan  tempat  tinggal karena  adanya  pengaruh  yang  kuat  dari luar  tempat  tinggal  dan  lingkungan  sosial sehingga memicu seseorang untuk berbuat hal-hal  yang  negatif  dengan  melakukan penyalahgunaan  narkotika.  Lingkungan tempat tinggal yang terlalu gampang untuk
dirasuki  hal-hal  yang  negatif  sehingga menimbulkan perilaku menyimpang seseorang  dan  dengan  mudahnya  untuk menyalahgunakan narkotika.
Kedua, lingkungan pergaulan.
Pergaulan  juga  merupakan  salah  satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  oleh  Pegawai Negeri  Sipil,  pergaulan  bebas  yang  tidak dapat  lagi  dikendalikan,  sehingga  dengan mudah  terjerumus  dalam  penggunaan narkotika.  Adanya  satu  atau  beberapa teman  kelompok  yang  menggunakan narkotika  membuat  seseorang  terjerumus bahkan  ikut-ikutan  dalam  melakukan  hal tersebut,  bahkan  walaupun  mereka  sudah tahu  dampak  yang  akan  merekan  terima, dan  faktor  yang  mengakibatkan  tingginya peredaran  narkoba  di  kalangan  PNS dikarenakan lingkungan pergaulan, mereka mengaku awalnya diajak, akhirnya mengalami  kecanduan.  rasa  ingin  coba- coba begitu besar dalam diri S.L, selain itu juga  lingkungan  tempat  tinggal  yang memudahkan  S.L  untuk  mendapatkan barang-barang  terlarang  begitu  mudah, awalnya S.L kenal dengan segelintir orang dan  melihat  temannya  sering  fresh walaupun  punya  banyak  masalah,  saat itulah pelaku S.L dikenali temannya barang
haram  tersebut  dan  pada  saat  itulah  S.L mencoba-coba  memakai  narkoba  jenis sabu.  Dengan  barang  bukti  1  (satu)  paket plastik  klip  kecil  yang  didalamnya  berisi kristal putih bening yang diduga narkotika jenis  sabu,  1  (satu)  buah  pipet  kaca  yang dibungkus  dengan  tissue,  1  (satu)  buah plastik yang berisi 15 (lima belas) sedotan, 1  (satu)  buah  plastik  klip  kecil,  5  (lima) buah macis gas.
Dalam  wawancara  peneliti  dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan narkotika yang berinisial  M.L  faktor  mendoronga  pelaku M.L  menyalahgunakan  narkotika  yaitu, Keinginan  untuk  Mencoba-coba,  pengaruh dari  temannya  yang  sudah  lama  memakai narkotika,  rasa  ingin  tahu  dan  pada akhirnya mencoba untuk memakai narkotika, menurut M.L dirinya menggunakan  narkotika  karena  melihat temannya  memakai  narkoba  karena  ingin mencoba-coba pada saat itu M.L menggunakan  narkotika  jenis  sabu.  Kenal dengan  segelintir  orang  melihat  dan ditambah  dengan  rasa  ingin  tahu  dan ekonomi  yang  memadai  dan    bagaimana rasanya  narkotika    sehingga  dapat terpancing untuk menyentuh dan menggunakan narkotika tersebut. Pegawai
Negeri Sipil (PNS)
mempunyai perekonomian  yang  cukup  bahkan  lebih membuat mereka tergiur dengan menyalahgunakan  narkotika.  Dalam  hal mencoba-coba  merupakan  suatu  pilihan oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam memenuhi  hasrat  dirinya  untuk  mencoba memakai  barang  haram  yaitu  narkotika. Keingintahuan  terhadap  hal-hal  baru  dan kecenderungan untuk mencobanya merupakan  sifat  yang  tidak  dapat dipungkiri  berawal  dari  berkumpul bersama  teman  lalu  melihat  salah  satu temannya memakai narkotika dan terpengaruh  untuk  mencobanya,  mungkin hanya  sekedar  ingin  tahu  tetapi  malah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. 9
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  beberapa  pelaku  Pegawai Negeri Sipil (PNS) peneliti melihat bahwa, pengaruh  buruk  lingkungan  baik  tempat tinggal,  pergaulan  sangat  berdampak negatif  pada  diri  seseorang  mereka  cepat sekali terpengaruh lingkungan yang buruk tanpa memikirkan baik buruknya perbuatan  yang  mereka  lakukan  tetapi
9 Hasil wawancara tanggal 14 januari 2020 dengan Pegawai  Negeri  Sipil  Penyalahgunaan  Narkotika yang berinisial M.L
malah  melihat  apakah  itu  menyenangkan atau  tidak,  juga  tidak  mempertimbangkan resiko-resiko  bagi  dirinya  sendiri,  mereka tidak  melihat  dan  menyadari  bahwa seharusnya  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) yang  menjadi  contoh  untuk  generasi penerus bangsa malah memberikan contoh yang  tidak  baik  dan  tidak  menjaga  nama baik  instansinya. lingkungan  pergaulan, salah  memilih  teman  dan  bergaul  dengan mereka  yg  menggunakan  narkotika berpotensi besar mempengaruhi mereka yg sebelumnya  sopan  dan  baik.  Daya  tarik narkotika  sangat  menggiurkan  karena mampu  memberikan  rasa  senang,  merasa fit dan memberikan efek halusinasi bahwa hidup  ini  bahagia  dan  indah  meski  hanya sesaat. Masyarakat merupakan lingkungan yang  seseorang  berpijak  sebagai  mahluk sosial.  Di  dalam  masyarakat  seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang mentaati hukum,  pada  waktu  yang  sama  juga dikelilingi oleh mereka yang tidak mentaati hukum.  Sebagai  mahluk  sosial  dengan sendirinya  seseorang  saling  berhubungan antara  satu dengan  yang lainnya.  Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan masyarakat  sekitarnya,  sehingga  proses
pertumbuhannya  dengan  sendirinya  turut pula  dipengaruhi  dan  dibentuk  oleh masyarakat  sekitarnya.  Masyarakat  yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah  yang  banyak  menyediakan sarana  yang  menyebabkan  timbulnya kejahatan.  Kurangnya  fungsi  kontrol masyarakatakan pengaruh budaya dari luar memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa  mengindahkan  norma-norma  yang ada dalam masyarakat.
Dalam  wawancara  peneliti  dengan Bapak  Wahyudin  S.  Gou  selaku  Reskrim Narkoba
Polres Gorontalo Kota kebanyakan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) menggunakan
narkotika karena lingkungan,  baik  itu  lingkungan  tempat tinggal  maupun  lingkungan  pergaulan, kenal dengan banyak teman yang tentunya akan  memberikan  dampak  postif  maupun negatif  dalam  diri  seseorang,  tergantung dari  sisi  mana  kita  melihat,  didukung dengan  perekonomian  yang  memadai membuat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) dengan  mudah  mendapatkan  barang- barang haram tersebut. Lingkungan tempat
10 Hasil wawancara tanggal 13 januari 2020 dengan Bapak  Wahyudin  S.  Gou  selaku  Reskrim  Narkoba Polres Gorontalo Kota.
tinggal  juga  sangat  berpengaruh,  tempat tinggal  yang  sangat  dekat  dengan  proses jual  beli  barang  haram  tidak  menutup kemungkinan seorang (PNS) tidak mendekati  barang  tersebut,  ditambah  lagi dengan  pergaulan  yang  mendukung,  itu sangat  berpengaruh  terhadap  seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang. 10
B. Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) Dalam upaya memberantas penyalahgunaan  narkotika  perlu  adanya peranan  aparat  penegak  hukum  yang diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika guna  meningkatkan  moralitas  dan  kualitas sumber daya manusia  di Indonesia khususnya bagi penerus bangsa Indonesia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan  Bapak  Muchars  Daud  selaku  staf  di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo di  Bidang  Pencegahan  dan  Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa: 11
11 Hasil  wawancara  tanggal  11  Februari  2020 dengan  Bapak  Muchars  Daud  selaku  staf  di  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  Gorontalo  di  Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
T ugas  BNN  dan  Tugas  Kepolisian  itu saling isi mengisi, Kepolisian menitiberatkan pada penegakan hukum/pemberantasan, pencegahan,  kedokteran  dan  medis  lebih banyak berhubungan dengan faktor rehabilitasinya  orang  yang  kecanduan,  tetapi BNN menjalankan ketiga peran yaitu :  BNN bertindak  sebagai  Pemberantasan,  bertindak sebagai Rehabilitasi dan medis dan bisa juga bertindak  sebagai  Pencegah,  Tiga  peran  ini yang  dimainkan  oleh  BNNP  Gorontalo sedangkan  dalam  institusi  lainnya  hanya paling tidak 1 peran yang lakukan, tetapi BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan ketiga Peran  sekaligus.
Selain  itu  upaya-upaya  lain  yang dilakukan  oleh  BNNP  Gorontalo  dan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan  narkotika  yaitu  dengan pengungkapan  kasus,  pemetaan  jaringan, penyidikan  maupun  penyelidikan.  Tetapi dengan  adanya  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh BNN dan Kepolisian tetap saja masih ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
menyalahgunakan narkotika.
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Gorontalo    sudah  melakukan  Edukasi Pembinaan  seperti  pemahaman  masyarakat mengenai  masalah  narkotika,  masyarakat menjadi  penggiat  anti  narkoba,  pembinaan
lingkungan bersih dan narkotika, Penyuluhan, sosialisasi sinergitas tentang bahaya narkotika kepada  seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) dilingkungan kerjanya. Dengan OPD (Organisasi  Perangkat  Daerah)  dan  SKP (Sasaran  Kinerja  Pegawai)  atau  lembaga- lembaga  yang  ada.  Tetapi  yang  namanya narkoba  itu  tetap  memberikan/  mendorong banyak  orang  untuk  menggunakan  walaupun mereka  tau  resikonya  itu  tinggi  ,  terdorong hatinya  untuk  mendengarkan  walaupun mereka  tau  resikonya  tinggi,  Resiko  hukum maupun  Resiko  kesehatan  ataupun  Resiko sosial.  Tetapi  tetap  saja  mereka  melakukan karena  sudah  tersugesti  dalam  diri  mereka bahwa narkoba itu membuat senang membuat masalah  tidak  ada  tetapi  semuanya  hanya sesaat  tidak  ada  narkoba  membuat  masalah selesai  justru  membuat  masalah  banyak  , narkoba tidak akan membuat senang mungkin hanya pada saat itu tetapi selesai mereka pakai akan  kembali  suram,  itulah  bahaya  narkoba memberikan  keceriaan  tapi  hanya  pada  awal dan pada akhirnya menderita.
Upaya  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  lainnya  dengan  Melakukan  yang namanya  sinergitas  kolaborasi  perpaduan dengan  lembaga-lembaga  yang  lain  baik lembaga vertical maupun Nonvertical perusahaan maupun masyarakat atau lembaga pendidikan  kita  melakukan  itu  melakukan
upaya untuk bagaimana menggandeng mereka sebagai  mitra-mitra  kita  untuk  mengatasi masalah  narkoba  ini  dilingkungan  mereka sendiri.  Lingkungan  yang  Badan  Narkotika
Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP) melakukan kerja sama dengan 4 lingkungan : 1) Lingkungan kerja pemerintah;
2) Lingkungan kerja swasta
3) lingkungan pendidikan
4) ingkungan masyarakat
Keempat  lingkungan  ini  kita  desak dengan upaya pencegahan kita desak dengan program  rehabilitasi  kita  desak  dengan program  pemberantasan  tapi  diantara  ketiga program  ini  yang  penting  adalah  program pencegahan untuk pemberdayaan masyarakat karena  itu  paling  mudah  kita  laksanakan maupun kita lakukan.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang menggunakan  narkoba  sudah  menjadi penjahat  melanggar  sumpah  jabatan  karena melanggar  aturan.  Baik  PNS  Sebagai pengedar, pemakai tetap ada sanksi hukumnya tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Tidak  ada istilah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang terlindungi, Justru memberikan pasal terberat
12 Hasil  wawancara  tanggal  11  Februari  2020 dengan  Bapak  Muchars  Daud  selaku  staf  di  Badan
bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang menggunakan narkoba.
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Gorontalo  dan  Polres  Gorontalo  kota  sudah melakukan  upaya  Preventif  dalam  rangka penyalahgunaan  Narkotika  yang  dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo dengan  cara  memberikan  penyuluhuhan  dan sosialisasi tentang bahaya narkoba dilingkungan kerja, dilingkungan pendidikan, lingkungan  pemerintah,  dan  lingkungan masyarakat  mengenai  bahaya  narkoba  agar terhindar  dari  penyalahgunaan  narkoba. sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan kurang  lebih  24  kali  dalam  setahun,  jumlah tersebut  belum  termasuk  dengan  penyuluhan yang diminta oleh pihak instansi atau sekolah- sekolah.  Kejahatan  narkotika  merupakan kejahatan yang terorganisir jadi
penanggulangannya  juga  harus  secara terorganisir.  Dengan  melakukan  tes  urine terhadap  pegawai-pegawai  yang  ada  dalam setiap instansi. 12
Selain    itu,  dalam  hasil  wawancara peneliti  dengan  Bapak  Wahyudin  S.  Gou selaku  reskrim  narkoba  dipolres  gorontalo kota,  upaya  sosialisasi  dan  penyuluhan dilakukan disetiap instansi, mengenai
Narkotika  Nasional  Provinsi  Gorontalo  di  Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
dampaknya  seperti  apa,  penyalahgunaannya, dan  hukum  yang  akan  menjerat,  tujuan memberikan  sosialisi  dalam  hal  ini  agar pegawai-pegawai  setiap  instansi  mengetahui narkotika yang sudah banyak merajalela agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika maka perlu diadakannya upaya sosialisasi. 13
Dalam  wawancara  peneliti  dengan Bapak  Nurdhani  Makarawo  selaku  Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian hukum SETDA Gorontalo  bahwa  upaya  pencegahan  tidak hanya  dilakukan  oleh  BNN  dan  pihak kepolisian  melainkan  juga  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  dalam  hal  ini  himbauan- himbauan yang disampaikan setiap apel kerja atau  pada breafing rutin  Walikota  dengan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Pemerintah Kota.  Bapak  walikota  menegaskan  bahwa regulasi  terkait  penyalahgunaan  narkotika yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  sangat  tegas  sehingga  tidak  ada toleransi bagi PNS yang terlibat dalam kasus narkoba. 14
Peneliti  melihat  memang  sudah  ada upaya  dalam  pencegahan  narkoba  namun menurut  peneliti  harus  adanya  upaya  untuk mengatur  dan  memperlancar  pelaksanaan
13 Hasil wawancara tanggal 13 januari 2020 dengan Bapak  Wahyudin  S.  Gou  selaku  Reskrim  Narkoba Polres Gorontalo Kota.
upaya  pencegahan  dan  penaggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza  (Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat Adiktif)  agar  dapat  terselenggera  secara terencana  terpadu  terkoordinasi  menyeluruh dan berkelanjutan didaerah, dan menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat  sehingga  dapat  memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza  (Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat Adiktif).
Upaya  Represif  merupakan  upaya penanggulangan  yang  bersifat  tindakan penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh Kepolisian  dan  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Gorontalo . upaya  yang  dilakukan untuk  penindakan  hukum  atas  pelanggaran penyalahgunaan narkortika yakni dengan cara pengembangan  kasus  atau  pengembangan perkara yang ditemukan oleh Polres Gorontalo Kota  dalam  sebuah  operasi  razia.  Misalnya anggota  Polres  Gorontalo  Kota  berhasil merazia  pemakai  Narkoba  maka  akan  terus ada  upaya  pengembangan  perkara  sampai Polres  Gorontal  Kota  menemukan  siapa pengedar,  pengangkut,  pembawa,  penanam,
14 Hasil  wawancara  tanggal  24  Februari  2020 dengan Bapak Nurdhani Makarawo selaku Kasubag Bantuan  Hukum  pada  Bagian  hukum  SETDA Gorontalo
pengimpor,  atau  ada  jaringan  yang  sudah terbentuk  selama  ini.  Penindakan  dilakukan agar dapat memberikan efek jera. 15
Selanjutnya,  dalam  hasil  wawancara peneliti dengan Bapak Muchars Daud selaku staff  di  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Gorontalo  di  Bidang  Pencegahan  dan Pemberdayaan Masyarakat yang bersangkutan menyatakn  bahwa,  Upaya  Kuratif  dikenal dengan program pengobatan dimana program ini  ditujukan  kepada  para  pemakai  narkoba. Tujuan  dari  program  ini  adalah  membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan  penyakit  sebagai  akibat  dari pemakaian  narkoba,  sekaligus  mengentikan pemakaian narkoba.
Upaya rehabilitasi, terdapat 2 penanggulangan , yaitu
1. Penanggulangan Secara Sosial penanggulangan  sosial  dalam  hal ini  mengajak  pelaku  untuk  bagaimana bertanggungjawab  terhadap  apa  yang sudah  dilakukan,  dengan  tahapan- tahapan yakni harus disiplin,
menghargai  waktu,  berkomunikasi,
membangun rasa sosial  dan solidaritas, tahapan ini yang ada dalam rehabilitasi,
15 Hasil wawancara tanggal 13 januari 2020 dengan Bapak  Wahyudin  S.  Gou  selaku  Reskrim  Narkoba Polres Gorontalo Kota.
apabila pecandu sudah berhasil melewati tahap ini, maka pecandu dapat kembali  dimasyarakat  baik  untuk brsekolah atau kembali bekerja. 2. pemulihan secara fisik
(detoksifikasi)
Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya  baik  secara  fisik  dan mental  oleh  dokter  terlatih.  Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberika obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat  (sakau)  yang diderita . pemberian  obat  tergantung  dari  jenis narkotika.  Dalam  hal  ini  dokter  butuh pengalaman dan keahlian guna mendeteksi gejala kecandungan narkoba. 16
Menurut  peneliti,  Permasalahan narkotika  sangat  urgen  dan  kompleks, narkotika  telah  merusak  masa  depan bangsa dan negara tanpa mengenal usia ,  sosial,  dan  ekonomi,  ancaman penyalahgunaan  narkotika  dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hal  yang  sangat  serius  dan  harus ditanggulangi.  Hal  ini  didasari  bahwa sebagai  unsur  utama  dan  moto penggerak  pelayanan  publik,  maka
16 Hasil  wawancara  tanggal  11  Februari  2020 dengan  Bapak  Muchars  Daud  selaku  staf  di  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  Gorontalo  di  Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
apabila  seseorang  Pegawai  Negeri Sipil(PNS)  sampai  terkena  kasus narkotika  tentu  dampaknya  sangat negatif  baik  bagi  dirinya  maupun lingkungan instansinya, oleh karena itu untuk upaya pencegahan dan penangulangan harus benar-benar
diprioritaskan.  Narkotika  menawarkan rasa senang dan bahagia sesaat, rasa ini mengikat  mereka  sehingga  tidak  bisa lepas  dari  narkotika.  Dengan  ancaman yang  sangat  serius  agar  tidak  ada  lagi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang menyalahgunakan narkotika.
Selain  itu  berdasarkan  hasil wawancara  peneliti  dengan  Bapak Yanto Suleman selaku Pegawai Instansi di  Kota  Gorontalo  beliau  menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai yang menggunakan narkotika tetapi ada hal-hal yang bisa dilihat dari pengguna itu  sendiri,  karena  pelaku  termasuk pegawai yang kinerjanya bagus dan aktif dalam  tugas-tugasnya,  ada  penilaian tersendiri,  dan  karena  pelaku  masih sebatas  mencoba-coba  dan  sebagai pemakai tidak sebagai pengedar, masih ada  toleransi  dan  diadakan  pembinaan,
17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil Pasal 7 angka (4) huruf (a).
tetapi  pelaku  dikenakan  hukuman disiplin  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka (4) huruf  (a)  yang  berbunyi  :  “Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)  tahun”. 17 dan  selama  menjalani tahanan  pelaku  juga  diberhentikan sementara  karena  pelaku  sebagai pengguna  dan  mendapatkan  hukuman pengadilan  1  tahun  2  bulan,  sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf  (d)  yang  berbunyi  :  “ PNS diberhentikan  tidak  dengan  hormat karena:  dihukum  penjara  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.
Upaya  dari  pihak  instansi  lebih diperketat lagi dengan  mengadakan tes urine secara 3 bulan sekali tetapi secara diam-diam dan tidak menentu apakah tes urine dilakukan
setiap 3 bulan 4 bulan atau 5 bulan yang pasti pihak  instansi  sudah  bekerja  sama  dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo untuk  melakukan  tes  urine,  selain  itu  juga instansi  mengadakan sosialisasi  secara rutine dengan  pihak  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Gorontalo mengenai pencegahan dan penanggulangan  serta  dampak  negatif mengenai penyalahgunaan narkotika.
Mengingat  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil memiliki  peran  penting  karena  menjadi prantara antara pelaksanaan program pemerintah untuk disampaikan
kemasyarakat. 18

## PENUTUP

## A. Kisimpulan
Berdasarkan uraian Penelitian, maka dapat dismpulkan bahwa: pertama, Faktor- faktor  yang  menyebabkan  seorang  Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo
yang  penulis  temukan  dalam  penelitian terdapat  faktor internal (dalam)  dan ekstern (luar).  Faktor intern yang  bersumber  dari dalam  diri  Individu,  seperti  rasa  ingin  coba- coba,  rasa  ingin  tahu.  Faktor ekstern bersumber dari luar indidu, yaitu seperti faktor lingkungan,  pergaulan  yang  negative,  dan
18 Wawancara 8 Januari 2020 dengan Bapak Yanto Suleman selaku Pegawai Instansi di Kota Gorontalo.
faktor kesempatan. Kedua, Upaya-upaya yang dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Gorontalo  dengan  mengadakan sosialisasi  dan  penyuluhan  disetiap  instansi, upaya  represif  berupa  pencegahan,  Upaya kuratif berupa pengobatan upaya rehabilitasi, dan  dari  pihak  Polres  Gorontao  Kota  itu sendiri  ada  jadwal  secara  rutin  memberikan sosialisasi disetiap instansi dan setiap instansi dalam  menanggulangi  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan  narkotika  oleh  PNS  yaitu dengan  melakukan  tes  urine  setiap  3  bulan sekali  tanpa  pemberitahuan,  dan  sosialisasi disetiap  instansi,  himbauan-himbauan  yang disampaikan  setiap  apel  kerja  atau  pada breafing rutin Walikota, selain sanksi pidana Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan penyalahgunaan  Narkotika  juga  harus mendapatkan  sanksi  administrasi  sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang

## B. Rekomendasi
Rekomendasi peneliti berikan berdasarkan  dari  pembahasan  adalah  sebagai berikut: pertama, Perlu adanya secara khusus setiap  instansi  bekerja  sama  dengan  BNN untuk  mengadakan  tes  urine  secara  berkala. Kedua, Perlu diadakannya penyeleksian yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah dalam
penerimaan  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan melakukan  tes  urine  pada  calon  Pegawai Negeri  Sipil.  Guna  untuk  meminimalisir penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan oleh  Pegawai  Negeri  Sipil. Ketiga ,  Setiap pimpinan  instansi  juga  harus  lebih  tegas  dan disiplin terhadap Pegawai  Negeri Sipil  Yang menyalahgunakan Narkotika
dengan memberikan  sanksi  agar  setiap  Pegawai Negeri  Sipil  tidak  lagi  menyalahgunakan narkottika. Keempat ,  Perlu  adanya  setiap instansi  bekerja  sama  dengan  pihak  BNN maupun  kepolisian  dalam  hal  memberika sosialisi  mengenai  bahayanya  penggunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Anton  Sudanto.  2017. “ Penerapan  Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia ” . ADIL:
Jurnal Hukum 7 (1).
Helmiani,  2013. “ Penerapan  Disiplin
Pegawai  Negeri  Sipil ” Jurnal  Ilmu
Hukum Legal Opinion ,  4 (1).
Syaiful  Bakhri,  2012. Kejahatan  Narkotika
Dan  Psikotropika. Jakarta  : Gramata
Publishing.
Sofy, Hidayani. 2016. “ Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  di
Kabupaten  Lampung  Utara ” Jurnal Poenale 4 (1).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  2011 Tentang  Kode  Etik  Pegawai  Negeri Sipil  di  Lingkungan  Kementrian Dalam Negeri.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka (4) huruf (a).