Pendekatan Restorative Justice atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi

## Melenia Fitri Nur Handayani
meleniafitrinh15@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The restorative justice approach is considered an alternative to handling corruption in Indonesia, but restorative justice in handling corruption cases has not been regulated in the law on eradicating corruption. This study aims to examine restorative justice arrangements and their application in the handling of corruption cases with financial losses below 50 million (small). This research is a normative legal research using a conceptual approach, statutory approach, and comparative approach. In enforcing the law against criminal acts of corruption with a state loss of less than 50 million (small loss) it should take into account the principles of legal expediency, the principles of simple justice, fast, low cost, the principle of eligibility, and the principle of proportionality so that law enforcement does not become in vain, namely by using a restorative justice approach that requires corruptors to return state financial losses.
Keywords: Restorative Justice; The Principle of Expediency;
Corruption; Small State Financial Losses. Abstrak
Pendekatan restorative justice dianggap  sebagai  alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun restorative justice dalam penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi  belum  diatur  dalam undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  menelaah  pengaturan restorative justice serta penerapannya  dalam  penangnan  perkara  tipikor  dengan  nilai kerugian keuangan dibawah 50 juta (kecil). Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual,  pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan perbandingan.  Dalam  penegakkan  hukum  terhadap  tindak  pidana korupsi  dengan  nilai  kerugian  negara  dibawah  50  juta  (kerugian kecil)  seyogyanya  mempertimbangkan  asas  kemanfaatan  hukum, asas peradilan sederhana, cepat,  biaya ringan, asas kelayakan, dan asas  proporsionalitas  agar  penegakkan  hukum  tidak  menjadi  sia- sia, yaitu dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang mengharuskan koruptor mengembalikan kerugian keuangan negara. Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Asas Kemanfaatan; Tindak Pidana Korupsi; Kerugian Keuangan Negara Kecil.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 4, Oktober 2023
How to cite:
Melenia Fitri Nur Handayani,
‘Pendekatan Restorative Justice atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2023) Vol. 6 No. 4 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 4 Januari 2023; Diterima  18 Mei 2023; Diterbitkan 30 Oktober 2023.
DOI:
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
742

## Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...

## Pendahuluan
Korupsi merupakan permasalahan hukum yang terjadi hampir di seluruh negara di  dunia.  Di  Indonesia  korupsi  merupakan  permasalahan  menahun  yang  sampai saat ini masih terjadi padahal “...korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman VOC ( Vereenigde Oostindische Compagnie/Persatuan Perusahaan Hindia Timur )”. 1
Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin merajalela yang mana  “korupsi tidak hanya  dilakukan  oleh  pejabat  negara  di  tingkat  pemerintahan  pusat  namun  juga terjadi di pemerintahan tingkat desa...”. 2 dengan jumlah atau nilai kerugian negara yang sangat beragam mulai dari jutaan rupiah hingga triliunan rupiah. Kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi diketahui juga mengalami kenaikan seiring dengan  kenaikan  jumlah  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Berdasarkan data Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan, “...kerugian negara akibat korupsi  mencapai Rp 26, 83 triliun pada semester 1 tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 47, 63% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 18, 17 triliun”. 3
Negara  akan  mendapatkan  lebih  banyak  kerugian  apabila  pelaku  dalam kasus tindak pidana korupsi diberikan pidana penjara, kerugian-kerugian tersebut diantaranya sebagai berikut:
1.  Negara akan semakin rugi karena selain menanggung kerugian akibat tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  tetapi  juga  harus  mengeluarkan  biaya  untuk melakukan penanganan perkara;
2.  Dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan menumpuknya perkara tindak pidana korupsi di pengadilan;
3.  Menambah jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mana lembaga pemasyarakatan  Indonesia  daya  tampungnya  sudah  dapat  dikatakan over capacity . Hal tersebut berdasarkan data dari kemenkumham bahwasanya “daya
1 Siswantini Suryandari, ‘Korupsi di Indonesia Sudah Ada Sejak Era VOC’ (Media Indonesia, 2021)  <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/korupsi-di-indonesia-sudah-ada- sejak-era-voc#:~:text=Korupsi%20sudah%20ada%20di%20Indonesia,sudah%20ada%20sejak%20 era%20VOC>, dikunjungi pada 25-02-2022.
2 Fathur Rahman, ‘Korupsi di Tingkat Desa’ (2011), 2 Governance. [13].
3 Cindy Mutia Annur, ‘ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester  1  2021’  (databoks,  2021)  <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw- kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>,  dikunjungi  pada  25- 02-2022.
tampung lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah sekitar 130 orang namun faktanya diisi oleh 271 ribu orang yang mana dapat diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia kelebihan kapasitas hingga 104%”. 4
4.  Memicu tindak pidana baru yaitu suap yang mana hal tersebut sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan diantaranya adanya temuan fasilitas mewah di dalam sel terpidana perkara tindak pidana korupsi E-KTP Setya Novanto yang dilakukan oleh Ombusdman dan kasus ditangkapnya kepala lapas sukamiskin Wahid Husein karena menerima suap terkait fasilitas mewah para koruptor dan izin keluar lapas yang diberikan kepada narapidana.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  seyogyanya  dalam  melakukan penanganan atau penyelesaian kasus tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan yang lebih tepat yang menjadikan negara sebai korban dalam kasus tindak pidana korupsi mendapatkan restorasi atau pemulihan atas kerugian yang diterima akibat tindak  pidana  korupsi  serta  tidak  menjadi  semakin  merugi.  Pendekatan  hukum yang sanksinya menitikberatkan terhadap upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana adalah pendekatan restorative justice .
“ Restorative justice sendiri  adalah  sebuah  konsep  keadilan  dengan nila-nilai  yang  mendorong  para  pelanggar  untuk  bertanggung  jawab atas  tindakan  mereka  dan  untuk  memperbaiki  kerugian  yang  mereka timbulkan”. 5
Pendekatan restorative justice dalam  tindak  pidana  korupsi  merupakan konsep yang lebih mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi itu sendiri.  Namun di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi pasal-pasal atau aturan hukum yang  mengandung  konsep  keadilan  retributif  atau retributive justice yang  mana pada hukumannya atau sanksi pidananya menitikberatkan pada pembalasan atau penghukuman secara fisik.. Aturan hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mengandung sanksi pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan sebagai pidana pokok (menggunakan konsep retributive justice yang
4 Irwan Hafid, ‘Korupsi di Bawah 50 Juta Tak Perlu Dipenjara? (detiknews, 2022) <https:// news.detik.com/kolom/d-5931684/korupsi-di-bawah-50-juta-tak-perlu-dipenjara>, dikunjungi pada 15-05-2022.
5 Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, Restorative Justice di Indonesia (Guepedia 2021). [7].
744

## Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...
tujuannya adalah memberikan balasan serta penderitaan guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana).
Aturan  hukum  yang  bersifat retributif justice dengan  sanksi  pidana  yang berupa penghukuman fisik seperti pidana mati dan pidana penjara sudah tidak relevan untuk diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil. Pemberlakuan atau pemberian sanksi pidana yang berupa penghukuman fisik terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  negara  yang  kecil justru  akan  memberikan  dampak  negatif  bagi  pelaksanaan  penegakan  hukum  di Indonesia  yang  tidak  disadari  yaitu  habisnya  energi  para  penegak  hukum  serta anggaran  negara  untuk  fokus  pada  upaya  penghukuman  fisik  pelaku  kejahatan daripada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan.
“Padahal  dalam  banyak  kasus  pidana,  kerugian  atau  akibat  negatif  yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan”. 6
Pada  faktanya,  pun  aturan  hukum  dengan  menggunakan  konsep  atau pendekatan retributive justice yang  diterapkan  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi di Indonesia saat ini belum mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan atau meminimalisir tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Terbukti dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Naiknya jumlah perkara tindak pidana korupsi berdampak juga terhadap kerugian negara yang juga mengalami peningkatan.
“Kenaikan jumlah perkara atau kasus tindak pidana korupsi terjadi selama 6  bulan  awal  tahun  2021  yaitu  mencapai  209  kasus  yang  mana  jumlah tersebut  naik  dibanding  periode  yang  sama  di  tahun  sebelumnya  yaitu sebesar 169 kasus”. 7
Kenaikan jumlah kasus atau perkara tindak pidana korupsi tersebut menjadi bukti  bahwasanya  konsep retributive justice yang  dituangkan  dalam  pasal-pasal
6 Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, ‘Implementasi Restorative Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi’ (2019) 1 Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. [3].
7 Faisal  Javier,  ‘ICW:  Angka  Penindakan  Kasus  Korupsi  Semester  1  2021  Naik  Jika Dibandingkan  Tahun  Sebelumnya’  (tempo.co,  2021)  <https://data.tempo.co/data/1208/icw- angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, dikunjungi pada 25-02-2022.
di dalam undang-undang tindak pidana korupsi belum mampu memberikan efek jera  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  serta  belum  mampu  secara  efektif meminimalisir  atau  menekan  angka  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia . Oleh  karena  itu  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  harus  dilakukan  dengan cara luar biasa atau dengan cara khusus, 8 khususnya terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil atau ringan yang mana seharusnya penangnan kasusnya tidak disamakan dengan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar. Dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  hanya  disebutkan bahwa  Hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  tipikor  yang  melanggar  pasal  2 atau  3  UU  Tipikor  harus  mempertimbangkan  beberapa  hal  yang  salah  satunya adalah kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, ringan sedang atau tinggi.  Sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  menarik  untuk  diketahui terkait pengaturan restorative justice dalam tindak pidana korupsi serta seperti apa penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about .
Sebagai kegiatan know-how , penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. 9 Ketika menyebutkan penelitian hukum maka seharusnya dapat dimaknai bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif karena istilah legal research atau Bahasa Belanda rechtsonderzoek selalu normatif.
Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan penelitian normatif
8 Rudy Satriyo Mukantardjo, Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2008). [1].
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2013). [60].
746
Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...
namun bukanlah positivis. 10 Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian  hukum  normatif    merupakan  suatu  proses  memecahkan  isu  hukum dengan menemukan norma hukum atau pedoman perilaku hukum seperti aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dan bukan hanya dengan hukum positivis atau aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dan pendekatan perbandingan
( comparative approach ).  Pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin di dalam ilmu hukum juga sas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum. 11
Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  adalah  pendekatan  yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti 12 yaitu  tentang restorative justice atas kerugian negara di bawah 50 juta dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) juga dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 13 Pendekatan  perbandingan ( comparative approach )  adalah  studi  yang  dilakukan  dengan  melakukan perbandingan hukum dari suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu ke waktu yang lain dan juga melakukan perbandingan suatu putusan pengadilan dengan putusan pengadilan yang lain dengan permasalahan yang sama. 14
Dasar Pemikiran Penggunaan Pendekatan Restorative Justice dalam Penangann Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Dibawah 50 Juta
• Asas Kemanfaatan Hukum
Kemanfaatan hukum artinya adalah penegakan hukum yang dilakukan atau hukum yang diterapkan seharusnya atau seyogyanya memberikan manfaat
10 ibid . [55]. 11 ibid . [135-136].
12 ibid . [133].
13 ibid. [133]. 14 ibid. [173].
bagi  masyarakat  (khususnya  para  pihak  dan  utamanya  korban  dari  tindak pidana). Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini, sanksi pidana penjara sangat mendominasi, yang mana sebenarnya sanksi pidana semacam itu hanya berdampak sebagai suatu pembalasan fisik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Hukum  yang  digunakan  atau  yang  diterapkan  seharusnya  tidak  hanya berdampak  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tetapi  juga  terhadap kepentingan korban dari tindak pidana korupsi. Kepentingan korban dari tindak pidana  korupsi  adalah  mendapatkan  pemulihan  atas  kerugian financial yang diderita  serta  diperlukan  pemulihan  kepercayaan  rakyat  yang  rusak  karena terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga pendekatan hukum yang sifatnya memberikan  pemulihan  atau  perbaikan  yang  menurut  penulis  lebih  tepat digunakan  atau  diterapkan  dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi karena lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya para pihak dan utamanya korban.
• Asas Peradilan Sederhana, Cepat,  dan Biaya Ringan
Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan pasal 29,
30,  31,  dan  32  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwasanya waktu yang diperlukan dalam memeriksa,  mengadili  serta  memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi  mulai dari  tingkat  pertama  hingga  peninjuan  kembali  adalah  sekitar  360  hari  atau setara dengan 1 tahun. 15 Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi juga dapat dikatakan sangat besar. 16 Dengan biaya penanganan perkara yang sangat besar tersebut artinya negara sebagai korban juga harus mengeluarkan uang lagi  setelah  uangnya  diambil  atau  dicuri  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi
15 Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).
16 MYS, ‘Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya’ (hukumonline.com,  2022)  <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan- perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-lt5733f0ea01aea>, dikunjungi pada 25-09-2022.
748

## Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...
yang mana hal tersebut menjadikan negara sebagai korban tindak pidana harus mengalami  kerugian  keuangan  ganda.  Sedangkan  berdasarkan  pasal  4  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman disebutkan bahwasanya pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi  segalahambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Dengan  menerapkan  atau  menggunakan  pendekatan restorative justice dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi,  hal  tersebut  dapat  menjadi jalan untuk mewujudkan atau mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut karena pendekatan restorative justice alur penyelesaian perkaranya tidak rumit atau bertele-tele dan waktu prosesnya pun tidak memerlukan waktu yang lama.
• Asas Proporsionalitas
Asas  proporsionalitas  merupakan  asas  yang  menghendaki  penegakkan hukum yang berdasarkan keseimbangan antar kepentingan masyarakat, negara dan kepentingan para pihak (pelaku dan korban). 17 Kepentingan negara sebagai korban adalah mendapatkan pemulihan atas kerugian financial atau keuangan serta  kerugian  atas  hilangnya  kepercayaan  rakyat  terhadap  pemerintahan..
Untuk  memenuhi  kepentingan  dari  korban  tersebut  dapat  tercapai  dengan menggunakan pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana  korupsi  karena restorative justice lebih  menitikberatkan  pada  upaya pemulihan atau restorasi atas kerugian atau kerusakan yang dialami korban.
• Asas Kelayakan
Asas  kelayakan  atau expediency merupakan  pemikiran  yang berpedoman  bahwasanya  tujuan  beroperasinya  sistem  peradilan  pidana adalah  menyeimbangkan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  biaya  yang
17 Monica Ayu Caesar Isabela, ‘Asas Peradilan di Indonesia’ (Kompas.com, 2022) <https:// nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia>,  dikunjungi pada 2-01-2023.
dikeluarkan. 18 Dengan berdasar pada asas kelayakan tersebut aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan apakah suatu kasus layak untuk dilakukan penuntutan dan persidangan lebih lanjut.
Dalam hal tindak pidana korupsi tentunya dengan mempertimbangkan antara  biaya  penanganan  perkara  yang  harus  dikeluarkan  dan  nominal kerugian keuangan negara yang nantinya dapat diselamatkan. Berdasar pada asas  kelayakan  boleh  untuk  mempertimbangkan  apakah  akan  sepadan  biaya yang  dikeluarkan  oleh  negara  untuk  menangani  suatu  kasus  tindak  pidana korupsi dengan nominal uang yang dikorupsi karena akan sangat merugi suatu negara apabila biaya penanganan perkara atau kasusnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nominal uang yang telah dikorupsi.
• Teori Economic Analysis of  Law (EAL)
Teori Economic Analysis of Law adalah  penerapan  prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. 19
Teori ini mempertimbangkan berapa banyak yang harus dikeluarkan dan berapa banyak keuntungan yang dapat dirasakan dalam penegakkan hukum yang akan dilakukan.  Keuntungan  yang  dirasakan  dengan  dilakukannya  penegakkan hukum  tersebut  harus  lebih  banyak  dari  pada  besar  biaya  atau  pengorbanan yang  dilakukan  dalam  melakukan  penegakkan  hukum. Teori  yang  demikian bertujuan supaya penegakkan hukum yang dilakukan tidak menjadi kegiatan yang  tidak  memberikan  kemanfaatan  atau  dapat  dikatakan  sia-sia.  Dengan menggunakan teori ini penegakkan hukum yang dilakukan lebih mendatangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Dalam hal penegakkan hukum atau penanganan terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan berdasar pada teori economic analysis of law tersebut dapat diartikan bahwa dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus tindak pidana korupsi,
18 ibid . 19 Suparji Achmad, ‘Pendekatan Economic Analysis of Law dalam RUU Pengampunan Pajak’ (dpr.go.id, 2020) <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Revisi-Undang- Undang-Pilkada-menuju-Pematangan-Demokrasi-Indonesia-1466048085.pdf>,  dikunjungi  pada 2-01-2023.
750

## Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...
aparat  penegak  hukum  seyogyanya  mempertimbangkan  besar  biaya  penanganan kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  besar  keuntungan  yang  nantinya  dapat dirasakan negara dan masyarakat apabila penegakkan itu dilakukan. Apabila biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan dalam penegakkan hukum tidak sebanding atau tidak lebih besar dari keuntungan atau manfaat yang didapat atau diterima maka penegakkan hukum tersebut lebih baik untuk tidak dilakukan karena akan hilang asas kemanfaatan hukum yang seharusnya melekat pada penegakkan hukum.
Penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sendiri di Indonesia ditangani oleh  3  (tiga)  lembaga  penegak  hukum  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  KPK (Komisi  Pemberantasan  Korupsi).  Ketiga  lembaga  tersebut  memiliki  anggaran atau  standard  biaya  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  jumlahnya berbeda-beda. Pada Kepolisian, biaya penanganan 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan adalah sebesar Rp 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah). Pada Kejaksaan, biaya penanganan 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi sampai dengan tuntas atau selesai adalah sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)  pada tahap penyelidikan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)  pada tahap penyidikan, Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tahap penuntutan dan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahap eksekusi penuntutan. Pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), biaya penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) untuk 85 perkara yang artinya untuk 1 (satu) perkara dikeluarkan biaya sebesar Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) pada tahap penyidikan. 20
Dari  rincian  biaya  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  pada  ketiga lembaga negara di atas yang harus diperhatikan adalah besaran atau jumlah biaya pada  tahap  penyidikan  karena  penanganan  awal  pada  suatu  perkara  sebenarnya ada  pada  tahap  penyidikan  bukan  pada  penyelidikan.  Penyelidikan  adalah  suatu tahapan atau proses untuk menemukan terjadinya suatu tindak pidana yang berarti
dalam  tahap  penyelidikan  masih  sebatas  mencari  dan  menemukan  apakah  ada suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana korupsi sedangkan pada tahap  penyidikan  baru  lah  kemudian  dilakukan  pennaganan  perkara  tahap  awal yang sebenarnya, karena pada tahap penyidikan, penyidik bertugas dan berwenang mencari serta mengumpulkan bukti.
Dilihat dari besar atau jumlah biaya penanganan perkara pada tahap penyidikan di antara ketiga lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), besaran atau jumlah yang paling kecil adalah biaya penanganan perkara oleh Kejaksaan yaitu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta  rupiah).    Nominal  50  juta  sebagai  besaran  biaya  penanganan  perkara  yang paling kecil di tahap penyidikan seharusnya dijadikan  sebagai batasan kerugian keuangan  negara  yang  baru  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  karena  nominal 50  juta  merupakan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  negara  untuk  melakukan penanganan kasus di tahap awal setelah diketahui bahwasanaya telah terjadi suatu tindak  pidana  korupsidan  setelah  diketahui  berapa  nominal  kerugian  keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang terjadi atau ditemukan.
Apabila  terdapat  suatu  kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian keuangan  negara  dibawah  50  juta  berarti  nilai  kerugian  keuangan  negara  yang diupayakan untuk diselamatkan lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan  negara  dalam  penanganan  kasus  atau  biaya  untuk  mengupayakan penyelamatan    uang  negara  tersebut,  dan  apabila    tetap  dilakukan  suatu  proses penanganan  kasus  atau  penegakkan  hukum  yang  sama  seperti  penegakkan hukum atau penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta berdasar pada undang-undang tipikor dan undang-undang pengadilan tipikor maka dapat  disimpulkan  bahwasanya  penegakkan  hukum  yang  dilakukan  tidak  akan memberikan kemanfaatan hukum bagi negara dan masyarakat karena biaya yang dikeluarkan  negara  dalam  proses  penegakkan  hukum  lebih  besar  dibandingkan dengan  uangnegara  yang  ingin  diselamatkan.  Padahal  tindak  pidana  korupsi merupakan  kejahatan finacial yang  mana  penegakkan  hukum  yang  dilakukan
752

## Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...
seharusnya bertujuan untuk mengembalikan kerugian financial yang dialami, bukan semakin menambah kerugian negara.
Oleh karena itu besaran atau jumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut  dapat  dijadikan  batasan  atau standard baru  sebagai  kategori  nominal yang kecil pada kasus tindak pidana korupsi untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan  pendeketan  hukum  yang  digunakan  dalam  penanganannya.  Hal tersebut karena kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang besar tidak dapat disamakan penanganan serta sanksinya.
Hal yang demikian juga disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada saat rapat bersama Komisi III DPR bahwa pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah 50 juta rupiah tidak perlu dipenjara tapi cukup membayar atau mengembalikan kerugian negara sesuai dengan jumlah yang telah dikorupsi. 21
Perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negaranya dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak seharusnya menggunakan mekanisme atau aturan yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi saat ini. Hal tersebut karena apabila  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  negara  dibawah  Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetap diproses dan dilakukan penanganan yang sama dengan perkara tindak pidana korupsi pada umumnya serta diberlakukan sanksi pidana sesuai yang telah ditaur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, akan menghilangkan kemanfaatan hukum yang seharusnya ada dalam setiap penerapan suatu hukum. Tidak adanya kemanfaatan hukum terjadi karena negara mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.
Pengaturan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Konsep  atau  pendekatan restorative justice dalam  peradilan  pidana  di
21 Firda Cynthia Anggrainy, ‘Jaksa Agung Sebut Koruptor di  bawah 50 juta Cukup Balikin Kerugian  Keuangan  Negara’  (detikNews,  2022)  <https://news.detik.com/berita/d-5916956/jaksa- agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-cukup-balikin-kerugian-negara>,  dikunjungi  pada  18- 02-2022.
Indonesia  secara  umum  telah  diatur  dalam  pasal  3  ayat  (2)  huruf  e  Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Berdasarkan perja  tersebut di  atas  dijelaskan bahwasanya  dapat  dilakukan  penutupan  suatu  perkara  demi  kepentingan  hukum dalam  hal  telah  adanya  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan.  Makna  dari penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah bahwasanya telah ada atau dilakukan pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan restorative justice sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  pasal  3  ayat  (3)  huruf  b  Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.
Konsep  atau  pendekatan restorative justice merupakan  konsep  atau pendekatan yang mengedepankan kepentingan korban hal tersebut juga disebutkan dalam  pasal  4  Perja  No.  15  Tahun  2020  yang  mana  penghentian  penuntutan dilakukan  berdasarkan  salah  satunya  kepentingan  korban  yang  dilindungi.  Hal yang  demikian  mewujudkan  bahwasanya  suatu  hukum  yang  diterapkan  telah memberikan jaminan atas hak-hak korban tindak pidana sehingga aturan hukum yang digunakan tidak lagi hanya fokus terhadap pelaku namun juga kepada hak- hak dan kepentingan korban.
Pendekatan restorative justice dalam tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak  pidana  korupsi.  Dalam  point  ke-4  Surat  Edaran  Jaksa  Muda  Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi    tersebut  secara  tegas  disebutkan bahwasanya  masyarakat  (pelaku  tindak  pidana  korupsi)  yang  mengembalikan kerugian  keuangan  negara,  apalagi  untuk  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan nilai  kerugian  keuangan  negara  yang  relatif  kecil  perlu  dipertimbangkan  untuk tidak ditindaklanjuti. 22
22 Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010. Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi . 18 Mei 2010.
754

## Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...
Berdasarkan  ketentuan  hukum  tersebut  dapat  diketahui  bahwasanya  untuk perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil dan kemudian pelaku atau tersangka dalam perkara tersebut mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut kepada negara maka terhadap kasus atau perkara yang demikian tidak perlu untuk ditindaklanjuti atau dapat dikatakan penuntutannya dihentikan. Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh Jaksa Agung dan bersifat internal (hanya berlaku dalam ruang lingkup kejaksaan).
Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Negara Dibawah 50 Juta
Pendekatan restorative justice dalam tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak  pidana  korupsi.  Dalam  point  ke-4  Surat  Edaran  Jaksa  Muda  Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi    tersebut  secara  tegas  disebutkan bahwasanya  masyarakat  (pelaku  tindak  pidana  korupsi)  yang  mengembalikan kerugian  keuangan  negara,  apalagi  untuk  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan nilai  kerugian  keuangan  negara  yang  relatif  kecil  perlu  dipertimbangkan  untuk tidak ditindaklanjuti. 23
Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwasanya untuk perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil dan kemudian pelaku atau tersangka dalam perkara tersebut mengembalikan kerugian  keuangan  negara  tersebut  kepada  negara  maka  terhadap  kasus  atau perkara  yang  demikian  tidak  perlu  untuk  ditindaklanjuti  atau  dapat  dikatakan penuntutannya dihentikan.
23 Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010. Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi . 18 Mei 2010.
Dalam  Surat  Keputusan  Kejaksaan  Agung  Nomor  B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang  Petunjuk  Teknis  Penangann  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Tahap Penyelidikan  juga  terdapat  ketentuan  mengenai  pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.
Bahwasanya  dalam  ketentuan  hukum  tersebut  telah  diatur  untuk  proses atau tahap penyelidikan dilakukan bukan hanya untuk mengetahui adanya tindak pidana korupsi namun juga dilakukan guna mengetahui besaran atau nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Ketentuan  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  jika  para  pelaku  bersikap  koperatif dengan mengembalikan kerugian keuangan negara  maka dapat dipertimbangkan mengenai kelanjutan proses hukum terhadap pelaku tersebut. 24
Ketentuan  hukum  dalam  Surat  Keputusan  Kejaksaan  Agung  Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Penangann  Perkara  Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan juga sudah diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu di Kejaksaan Negeri Tanggamus di Tahun 2019 sudah dilakukan metode restorative justice ini  yaitu  1  (satu)  penanganan  perkara  dengan  nilai kerugian keuangan Negara sebesar + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara. 25
Namun  Surat  Edaran  Jaksa  Muda  Pidana  Khusus  Nomor  :  B-1113/F/ Fd.1/05/2010  tanggal  18  Mei  2010  tentang  Prioritas  dan  Pencapaian  dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan  tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh Jaksa Agung dan bersifat internal (hanya berlaku dalam ruang lingkup kejaksaan) yang berupa hukumnya hanya dihukum secara administrative (penundaan kenaikan jabatan,  penurunan  jabatan,  bahkan  pemecatan)  namun  pelaku  dapat  lepas  dari pidana.  Sehingga  berkaitan  dengan  penerapan  atau  implementasi  konsep  atau
24 Ali Habib, ‘Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara’ (2020) 1 Corruptio. [7].
25 ibid .
756

## Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...
pendekatan restorative justice terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice masih memerlukan “payung hukum” yang konkrit.
Terlebih lanjut perlu dipahami bahwa kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria untuk dapat diselesaikan dengan konsep atau pendekatan restorative jusice . Syarat-syarat atau kriteria tersebut yaitu :
1.  Tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  bukan  merupakan  tindak  pidana pengulangan 26 atau dapat dikatakan bahwasanya tindak pidana korupsi tersebut merupakan tindak pidana korupsi pertama yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku tindak pidana (pelaku bukan residivis);
2.  Tindak  pidana  korupsi  tidak  dilakukan  pada  sektor-sektor  yang  vital 27 atau yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat luas seperti dana dan barang bantuan  sosial  yang  diperuntukan  untuk  masyarakat,  pada  sektor  kesehatan, serta  pada  sektor  pembangunan  infrastruktur  untuk  kepentingan  masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas umum;
3.  Nilai atau angka dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) merupakan jumlah  atau  nominal  total  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh tersangka  atau  pelaku  dan  bukan  berupa  setoran  yang  terdapat  nominal berlanjut,  misalnya  pada  kasus  suap  atau  gratifikasi  yang  memberikan  uang atau keuntungan secara bertahap; 28
4.  Nilai atau angka dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) merupakan nilai atau angka yang dinilai dari 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi bukan dinilai dari 1 (satu) tersangka atau pelaku, misalnya dalam satu perkara tindak pidana korupsi ada 5 tersangka, restorative justice dapat diterapkan hanya apabila nilai kerugian negara dalam perkara tersebut totalnya dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan apabila 5 (lima) tersangka dalam perkara tersebut masing-masing  mendapatkan  keuntungan  atau  menyebabkan  kerugian  yang nilainya dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka dapat diartikan nilai total kerugian negara dalam perkara tersebut lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak dapat diterapkan restorative justice . 29
Kriteria  atau  syarat-syarat  tersebut  di  atas  disampaikan  oleh  Jaksa Agung Muda Tindak  Pidana  Khusus  (Jampidsus)  yaitu  Febrie Ardiansyah 30 yang  mana
26 Agus Raharjo, ‘Jampidsus : Korupsi 50 Juta Tak Serta Merta Tanpa Hukuman’ (republika. co,  2022)  <httpd://www.republika.co.id/berita/r6faw5436/jampidsus-korupsi-dibawah-rp-50-juta- tak-serta-merta-tanpa-hukuman>, dikunjungi pada 25-09-2022.
27 ibid . 28 ibid . 29 ibid. 30 ibid.
syarat-syarat atau kriteria tersebut yang menjadi dasar pertimbangan oleh kejaksaaan dalam  menerapkan  konsep  atau  pendekatan restorative justice terhadap    tindak pidana korupsi dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Hal tersebut juga diperkuat dengan argumen Prof Indiyanto Seno Adji memiliki pandangan bahwa terdapat adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana yang awalnya merupakan keadilan retributif menjadi restorative justice sehingga hukum pidana  perlu  melihat  manfaat  dan  dampaknya  bagi  negara  dan  masyarakat  luas. 31
Terlebih lanjut beliau menjelaskan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dinilai futuristik ke depan karena menggunakan restorative justice . 32 Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya muatan diskresi dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, muatan diskresi yang terikat ini memberikan ruang hubungan administrasi dengan hukum pidana. Dia menilai bahwa diskresi tersebut dapat menghentikan kasus seperti korupsi minor untuk dilakukan penuntutan secara berjenjang ke pimpinan sebelum memutuskan bisa tidaknya penerapan restorative justice. 33
Selain itu penulis berpendapat bahwasanya penerapan konsep atau pendekatan restorative justice juga harus mempertimbangkan besar-kecilnya akibat atau dampak dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap negara dan masyarakat misalnya apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada dana bantuan korban bencana alam atau pada masyarakat di daerah konflik, meskipun nilai atau nominal yang dikorupsi kecil namun dampak kerugiannya akan sangat dirasakan oleh masyarakat karena berada dalam keadaan urgent atau genting. Syarat-syarat atau kriteria tersebut di atas merupakan suatu wujud dari prinsip kehati-hatian dalam penegakkan hukum sehingga  dalam  menerapkan  konsep  atau  pendekatan restorative justice dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
31 Rofiq Hidayat, ‘Restorative Justice Perkara Korupsi Minor Dinilai Bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor’ (Hukumonline.com, 2022) < https://www.hukumonline.com/berita/a/ restorative-justice-perkara-korupsi-minor-dinilai-bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tip- ikor-lt62286a2a2ab75/?page=all>, dikunjungi pada 25-09-2022.
32 ibid.
758

## Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...

## Kesimpulan
Dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sebetulnya sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/ Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi  dan dalam Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/
Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, namun belum diatur dalam undang-undang tipikor.
Penggunaan besaran 50 juta dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan pendekatan restorative justice berdasarkan pada teori economic analysis of law (mempertimbangkan biaya yang sudah dikeluarkan dengan keuntungan atau manfaat  yang  dirasakan  atas  suatu  penegakkan  hukum  yang  dilakukan).  Dalam penerapannya, perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian dibawah 50 juta tetap harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk dapat dilakukan penanganan secara restorative justice .

## Daftar Bacaan

## Buku
Ahmad Syahril Yunus dan Dahri Irsyad Restorative Justice di Indonesia (Guepedia 2021).
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenada  Media  Group 2013).
Rudy  Satriyo  Munkartadjo  dan  Tim, Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2008).

## Jurnal
Aerlang Mutiara, Reginasari Annisa, dan Annisa Verdiantika, ‘Pakar Rupia (Apa Kerja  Keras  Koruptor  Indonesia?):  Membangun  Sanksi  Psikologi  Bagi Terpidana Kasus Korupsi’ (2016) 2 INTEGRITAS 1.
Ali Habib, ‘Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara’ (2020) 1 Corruptio
1.
Yusona  Piadi  dan  Rida  Ista  Sitepu,  ‘Implementasi  Restorative  Justice  dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi’ (2019) 1 Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 1.

## Laman
Agus  Raharjo,  ‘Jampidsus  :  Korupsi  50  Juta  Tak  Serta  Merta  Tanpa  Hukuman’ (republika.co,  2022)  <httpd://www.republika.co.id/berita/  r6faw5436/ jampidsus-korupsi-dibawah-rp-50-juta-tak-serta-merta-tanpa-hukuman> dikunjungi pada tanggal 25  September 2022.
Cindy Mutia Annur, ‘ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada  Semester  1  2021’  (databoks,  2021)  <https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268- triliun-pada-semester-1-2021>, dikunjungi pada 25 Februari 2022.
Faisal Javier, ‘ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya’ (tempo.co, 2021) <https://data.tempo.co/ data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika- dibandingkan-tahun-sebelumnya>, dikunjungi pada 25 Februari 2022.
Firda Cynthia Anggrainy, ‘Jaksa Agung Sebut Koruptor di  bawah 50 juta Cukup Balikin Kerugian Keuangan Negara’ (detikNews, 2022) <https://news.detik. com/berita/d-5916956/jaksa-agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50-juta- cukup-balikin-kerugian-negara> dikunjungi pada 18 Februari 2022.
Irwan Hafid, ‘Korupsi di Bawah 50 Juta Tak Perlu Dipenjara? (detiknews, 2022) <https://news.detik.com/kolom/d-5931684/korupsi-di-bawah-50-juta-tak- perlu-dipenjara>, dikunjungi pada 15 Mei 2022.
Monica Ayu  Caesar  Isabela,  ‘Asas  Peradilan  di  Indonesia’  (Kompas.com,  2022) <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan- pidana-di-indonesia>, dikunjungi pada 2 Januari 2023.
MYS,  ‘Mau  Tahu  Biaya  Penanganan  Perkara  Korupsi?  Simak  Angka  dan Masalahnya’  (hukumonline.com,  2022)  <https://www.hukumonline.com/ berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan- masalahnya-lt5733f0ea01aea>, dikunjungi pada 25 September 2022.
Rofiq Hidayat, ‘Restorative Justice Perkara Korupsi Minor Dinilai Bertentangan dengan  UU  Pemberantasan  Tipikor’  (Hukumonline.com,  2022)  < https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-perkara- korupsi-minor-dinilai-bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tipikor- lt62286a2a2ab75/?page=all>, dikunjungi pada 25 September 2022.
760

## Melenia Fitri: Pendekatan Restorative Justice ...
Siswantini Suryandari, ‘Korupsi di Indonesia Sudah Ada Sejak Era VOC’ (Media Indonesia, 2021) <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/ korupsi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-era-voc#:~:text=Korupsi%20 sudah%20ada%20di%20Indonesia,sudah%20ada%20sejak%20era%20 VOC>, dikunjungi pada 25 Februari 2022.
Suparji Achmad, ‘Pendekatan Economic Analysis of Law dalam RUU Pengampunan Pajak’ ( dpr.go.id ,  (online), dalam  https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/ minangwan-Seminar-Revisi-Undang-Undang-Pilkada-menuju-Pematangan- Demokrasi-Indonesia-1466048085.pdf, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).
Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak  Pindana  Korupsi  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor 832).
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan  Berdasarkan Restorative Justice (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).
Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.