## IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON DALAM MENGAJUKAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM
BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL 1

## Oleh
Yenny Febrianty

## Abstrak
Kantor  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  bertindak  di  dalam  dan  di  luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Tunduk pada ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor.  37  Tahun  2004  jo  Peraturan Pemerintah  Nomor.  17  Tahun  2000  menetapkan  bahwa  Jaksa  Agung  sebagai salah  satu  pihak  yang  dapat  mengajukan  pailit,  dengan  persyaratan  yang  harus dipenuhi adalah tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan serupa untuk kepentingan  umum.  Berdasarkan  hal-hal  dalam  jurnal  ini  kemudian  dirumuskan dalam  rumusan  masalah  yaitu;  Bagaimana  pelaksanaan  kewenangan  Kejaksaan sebagai  pemohon  dalam  mengajukan  kebangkrutan  dalam  kepentingan  publik berdasarkan  nilai  keadilan  sosial?  Faktor  apa  yang  mempengaruhi  efektifitas pelaksanaan  kewenangan  Jaksa sebagai pelamar dalam  mengajukan kebangkrutan  pada  kepentingan  publik?  Metode  pendekatan  sosiolegal  dengan paradigma  postpositivist  menurut  Norman  K  Denzin  dan  Yvona  S  Lincoln. Dimana penulis menganalisa dari sudut ontologi, epistemolginya dan metodelogi. Dari  hasil  pembahasan  dalam  makalah  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan kewenangan  Kejaksaan  sebagai  pemohon  dalam  kebangkrutan  dalam kepentingan publik berdasarkan nilai keadilan sosial, diatur dalam aturan hukum yang  berlaku.  Dan  efektifitas  pelaksanaan  Otoritas  kepada  Jaksa  sebagai Pemohon  Dalam  Mengajukan  Kasus  Kepailitan  untuk  Kepentingan  Umum membutuhkan  kinerja  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  membangun  sistem  hukum nasional.  Karena  pada  dasarnya  Jaksa  merupakan  salah  satu  bagian  dari struktur hukum yang mempengaruhi cara kerja hukum.
Kata  Kunci:  Kewenangan  Pengacara,  Pemohon  Kebangkrutan,  Nilai  Keadilan Sosial

## Abstract
1 Yenny Febrianty, S.H.,M.Hum.,M.Kn, Dosen Universitas Bung Karno, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
The  Public  Prosecutor's  Office  may  act  in  and  out  of  court  for  and  on behalf of the state or government. Subject to the provisions of Article 2 paragraph (2)  of  Law  Number.  37  Year  2004  jo  Government  Regulation  Number.  17  Year 2000  stipulates  that  the Attorney  General  as  one  of  the  parties who  may  file  for bankruptcy, with the requirements to be met is that no other party has submitted similar  applications  in  the  public  interest.  Based  on  the  matters  in  this  journal then  formulated  in  the  formulation  of  the  problem  namely;  How  is  the implementation of the authority of the Prosecutor Office as an applicant in filing for  bankruptcy  in  the  public  interest  based  on  the  value  of  social  justice?  What factors  influenced  the  effectiveness  of  the  implementation  of  the  authority  of  the Prosecutor  as  an  applicant  in  filing  for  bankruptcy  in  the  public interest?Sociolegal  approach  method  with  postpositivist  paradigm  according  to Norman  K  Denzin  and  Yvona  S  Lincoln.  Where  the  authors  analyzed  from  the angle of ontology, epistemolginya and metodelogi.
From the results of the discussion in this paper shows that the implementation of the authority of the Prosecutor Office as an applicant in bankruptcy in the public interest  based  on  the  value  of  social  justice,  regulated  in  the  rules  of  applicable laws. And the effectiveness of the implementation of Authority to the Attorney as Petitioner In Filing Bankruptcy Case for Public Interest requires the performance of the Prosecutor in establishing the national legal system. Because basically the Prosecutor is one part of the legal structure that affects the workings of the law.
Keywords: Authority of Attorney, Applicant of Bankruptcy, Value of Social Justice

## A. LATAR BELAKANG
Krisis  moneter  yang  melanda hampir  seluruh  belahan  dunia  telah memporak–porandakan sendi-sendi perekonomian.  Orang  hidup  memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Dunia usaha merupakan  dunia  yang  paling  menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda.
Negara  Indonesia  memang  tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut,  namun  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  Negara  kita  adalah  salah  satu Negara yang  paling  menderita  dan merasakan  akibatnya.  Selanjutnya  tidak sedikit  dunia  usaha  yang  gulung  tikar, sedangkan  yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.
Dalam  hal  dunia  usaha  atau perorangan  yang  mengalami  bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban  yang sudah jatuh  tempo,  hal  ini  lazim  disebut  dengan pailit.
Menurut Subekti dan R.
Tjitrosoedibio,  pailit  adalah  “keadaan  di mana  seorang  debitor  telah  berhenti membayar  utangnya.  Setelah  orang  yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan  dinyatakan  pailit,  maka  harta kekayaan  dikuasai  oleh  Balai  Harta Peninggalan  selaku curatrice (pengampu)
dalam  urusan  Kepailitan  tersebut  untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor. 2
Kerap  ditemukan  pendapat  bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah  suatu  sita  umum  atas  seluruh  harta debitor  agar  dicapai  perdamaian  antara debitor  dan  para  kreditor,  atau  agar  harta nya  dapat  dibagi-bagi  secara  adil  diantara para kreditor. 3
Dari  definisi-definisi  pengertian pailit  di  atas,  maka  salah  satu  sarana hukum  yang  menjadi  landasan  bagi penyelesaian  utang  piutang  dan  erat relevansinya  dengan  kebangkrutan  dunia usaha adalah peraturan Kepailitan, termasuk  peraturan  tentang  penundaan kewajiban pembayaran utang. 4
Kepailitan  merupakan  suatu  jalan keluar  yang  bersifat  komersial  untuk keluar  dari  persoalan  utang  piutang  yang menghimpit  seorang  debitor,  di  mana debitor  tersebut  sudah  tidak  mempunyai kemampuan  lagi  untuk  membayar  utang- utang tersebut kepada para kreditornya. 5
Peraturan  kepailitan  di  Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang
2 Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , 1978,  Jakarta, Paramita, hlm  89
3 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik , 2005, Bandung PT.Citra Aditya Bakti, ,hlm 8
4 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit , 2009, Jakarta, Forum Sahabat,  hlm 3 5 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip,
Norma, dan Praktik di Peradilan ), 2008, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm  2
Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  yang  selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Kepailitan.  Undang-Undang  ini menggantikan  Undang-Undang  Nomor.  4 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  tentang  Kepailitan  yang sebelumnya  diatur  dalam  Peraturan  Per- Undang-Undangan  Nomor. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan.
Undang-Undang  Kepailitan  harus dapat  memberikan  manfaat,  bukan  saja bagi  kreditor  tetapi  juga  bagi  debitornya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan  yang  seimbang  bagi  kreditor dan  debitor.  Undang-Undang  Kepailitan diadakan  untuk  memberikan  manfaat  dan perlindungan  kepada  para  kreditor  apabila debitor  tidak  membayar  utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan  dari  debitor  yang  dinyatakan pailit  karena  tidak  mampu  lagi  membayar utang-utangnya.
Dari sudut sejarah, Undang- Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan  untuk  melindungi  para  kreditor dengan  memberikan  jalan  yang  jelas  dan pasti  untuk  menyelesaikan  utang  yang tidak dapat  dibayar. Dalam  perkembangan kemudian,  Undang-Undang  Kepailitan juga  bertujuan  untuk  melindungi  debitor
dengan memberikan cara untuk menyelesaikan  utangnya  tanpa  membayar secara  penuh,  sehingga  usahanya  dapat bangkit kembali tanpa beban utang. 6
Undang-Undang  Kepailitan  telah mengadopsi  asas  keseimbangan  dengan menyebutkan  sebagai  asas  “adil”.  Dalam penjelasan  umum  dari  Undang-Undang tersebut  antara  lain  dikemukakan  “Pokok- pokok  penyempurnaan  undang-undang tentang  kepailitan  tersebut  meliputi  segi- segi  penting  yang  dinilai  perlu  untuk mewujudkan  penyelesaian  masalah  utang- piutang  secara  cepat,  adil,  terbuka  dan efektif”. 7
Nilai  keadilan  yang  diadopsi  oleh Undang-Undang  Kepailitan  ini  adalah merupakan  perwujudan  refleksi  jiwa  dan titik  ukur  dari  nilai  sila  5  dari  Pancasila. Pancasila  sebagai  cita  hukum  ( rectsidee atau the  idea  of  law )  didasarkan  pada pandangan  hidup  bangsa  Indonesia.  Oleh karenanya,  peranan  cita  hukum  Pancasila adalah sebagai asas umum yang mempedomani,  mendasari,  norma  kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi penyelenggaraan hukum pembentukan,  penemuan  dan  penerapan
6 Imran Nating , Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Paili t, 2004, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm  4 7 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan , 2008, Jakarta, Grafiti, hlm  34.
hukum  serta  seluruh  perilaku  hukum  di Indonesia. 8
Bagi  bangsa  Indonesia,  nilai-nilai Pancasila  bahkan  ditempatkan  sebagai paradigma  budaya  hukum.  Pancasila memiliki  nilai-nilai  dasar  yang  bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung  kualitas  tertentu  yang  harus dicapai  oleh  bangsa  Indonesia  yang  akan diwujudkan  menjadi  kenyataan  konkret dalam kehidupan bermasyarakat. 9
Pancasila  juga  menjadi  landasan  atas budaya  hukum  bangsa  Indonesia.  Hukum harus  berdasarkan  pada  pancasila,  produk hukum  boleh  dirobah  sesuai  dengan perkembangan  zaman  dan  pergaulan masyarakat,  tentu Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu  budaya  hukum  nasional  dalam berbagai  bidang 10 ,  misalnya  pencapaian nilai-nilai keadilan bagi masyarakat (kreditor)  demi  kepentingan  umum  dalam penyelesaian masalah kepailitan.
Penyelesaian  yang  cepat  mengenai masalah  Kepailitan  ini  akan  sangat membantu  mengatasi  situasi  yang  tidak
8 B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia , 2010, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), hlm 44
9 Kaelan, Pendidikan Pancasila, 2010, Yogjakarta, Paradigma, hlm 70-71 10 Derita Prapti Rahayu, Budaya Hukum Pancasila , 2014, Yogjakarta, Thafa Media, hlm 74
menentu di bidang perekonomian. 11
Karena  tujuan  dari  Kepailitan  adalah pemaksimalan  hasil  ekonomi  dari  asset yang  ada  untuk  para  kreditor  sebagai  satu kelompok dengan meningkatkan nilai asset yang  dikumpulkan  untuk  mana  hak-hak kreditor tertukar. 12
Apabila setelah tindakan pemberesan    terhadap  harta  kekayaaan debitor  selesai  dilakukan  oleh  kurator  dan ternyata masih terdapat utang-utang belum lunas,  debitor  tersebut  masih  tetap  harus menyelesaian utang-utangnya. Setelah tindakan  pemberesan  atau  likuasi  selesai dilakukan  oleh  kurator,  debitor  kembali diberikan  kewenangan  untuk  melakukan tindakan  hukum  yang  berkaitan  dengan harta  kekayaan,  artinya  debitor  boleh kembali  melakukan  kegiatan  usaha,  tetapi debitor  tetap  pula  berkewajiban  untuk menyelesaikan utang-utangnya yang belum lunas itu. 13
Adapun  yang  dapat  dinyatakan pailit  adalah  seseorang  debitor  (berutang) yang  sudah  dinyatakan  tidak  mampu membayar  utang-utangnya  lagi.  Pailit dapat dinyatakan atas :
1. Permohonan debitor sendiri
11 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan , 1999, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,  hlm 4
12 Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia edisi 2, 2010, Jakarta, PT. Sofmedia,  hlm 26
13 Bernad Nainggolan, Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit , 2014, Bandung, PT. Alumni,  hlm 7
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya.
(  Menurut  Pasal  8  sebelum  diputuskan Pengadilan wajib memanggil debitornya ).
3. Pailit  harus  dengan  putusan  Pengadilan (Pasal 2  ayat (1) ).
4. Pailit  bisa  atas  permintaan  Kejaksaan untuk  kepentingan  umum  (Pasal  2  ayat (2)),  pengadilan  wajib  memanggil debitor (Pasal 8).
5. Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya diajukan oleh Bank Indonesia.
6. Bila  debitornya  perusahaan  efek,  bursa efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,  permohonan  pailit  hanya dapat  diajukan  oleh  badan  pengawas pasar modal (Bapepam).
7. Dalam hal debitornya perusahaan asuransi,  perusahaan  reasuransi,  dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang  bergerak  di  bidang  kepentingan publik,  permohonan  pernyataan  pailit hanya  dapat  diajukan  oleh  Menteri Keuangan. 14
Jadi menurut Undang-Undang
Kepailitan  Pasal  2  ayat  (2),  bahwa Kejaksaan berwenang mengajukan permohonan  Kepailitan  demi  kepentingan umum.
14 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus edisi ke empat , 2005, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 120
Tugas  dan  kewenangan  Kejaksaan mengenai kepailitan ini dapat pula dirujuk dari  :
1. Pasal  30  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yaitu  ; Di  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus  dapat  bertindak  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan atas nama Negara atau Pemerintah.
2. Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor. 17  Tahun  2000  Tentang  Permohonan Pailit  Untuk  Kepentingan  Umum,  yaitu ;  Dalam  permohonan  pernyataan  pailit tersebut,
Kejaksaan
dapat melaksanakannya  atas  inisiatif  sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah  dan  badan  lain  yang dibentuk oleh  Pemerintah.
3. Pasal  24  dan  25  huruf  (e)  Keputusan Presiden  Nomor.  55  Tahun  1991 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia yaitu,;  Jaksa  Agung  Muda  Perdata  dan Tata  Usaha  Negara  (JAM  DATUN) mempunyai tugas dan wewenang memberikan  bantuan,  pertimbangan, dan  pelayanan  hukum  kepada  instansi pemerintah  dan  Negara  di  bidang Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  untuk
menyelamatkan  kekayaan  Negara  dan menegakkan  kewibawaan  pemerintah, melakukan  tindakan  hukum  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan,  mewakili kepentingan keperdataan Negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa di dalam atau di luar negeri.
4. Pasal  24  Peraturan  Presiden  Nomor.  38
Tahun  2010  Tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,  yaitu;  Jaksa  Agung  Muda
Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  (JAM
DATUN) mempunyai tugas dan wewenang  Kejaksaan  dibidang  Perdata dan  Tata  Usaha  Negara.  Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha  Negara sebagaimana  di  maksud  meliputi  : Penegakan Hukum,
Pertimbangan
Hukum,  dan  Tindakan  Hukum  lain kepada  Negara  atau  pemerintah  pusat dan  daerah  untuk  menyelamatkan, memulihkan kekayaan
Negara,
menegakkan  kewibawaan  pemerintah
Negara  serta  memberikan  pelayanan hukum kepada masyarakat
5. Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia  Nomor  :  040/A/JA/12/2010
tentang  Tugas  dan  Wewenang  Jaksa Pengacara  Negara  (JPN),  yaitu  salah satunya adalah PENEGAKAN HUKUM  yaitu  mengajukan  gugatan atau permohonan kepada Pengadilan  di
bidang  Perdata  sebagaimana  ditetapkan oleh  peraturan  perundang-undangan dalam  rangka  memelihara  ketertiban hukum  dan  melindungi  kepentingan Negara  dan  pemerintah  serta  hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :
a. Pengajuan  pembatalan  perkawinan (Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun 1974)
b. Permohonan perwalian anak dibawah umur (Pasal 360
KUHPerdata)
c. Permohonan pembubaran
Perseroam  Terbatas (PT) (Undang- Undang Nomor. 40 Tahun 2007)
d. Permohonan  Kepailitan  (Undang- Undang Nomor. 37 Tahun 2004)
e. Gugatan  uang  pengganti  (Undang- Undang  Nomor.  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang  Nomor.20  Tahun 2001)
f. Permohonan  untuk  Pemeriksaan Yayasan  atau  membubarkan  suatu Yayasan  (Undang-Undang  Nomor.
18  tahun  2001  jo  Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004). 15
15 Jaksa  Pengacara  Negara  Pada  Kejaksaan Negeri Cibadak, Permohonan
Pernyataan  Pailit  Terhadap  PT.  Qurnia Subur  Alam raya dan H.M. Ramli Araby,
SE  selaku  Pribadi  dan  Selaku  Direktur Yang  Diajukan  Oeh  Kejaksaan  Negeri
Permohonan pailit terhadap
Debitor juga dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2  ayat  2)  Undang-Undang  Kepailitan. Pengertian  kepentingan  umum  adalah kepentingan bangsa dan Negara dan / atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :
1. Debitor melarikan diri
2. Debitor  menggelapkan  bagian  dari harta kekayaan
3. Debitor  mempunyai  utang  kepada Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpun dari masyarakat luas.
5. Debitor  tidak  beritikad  baik  atau  tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau;
6. Dalam  hal  lainya  menurut  Kejaksaan merupakan kepentingan umum. 16
Di  dalam  Peraturan    Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan  Pernyataan  Pailit  Untuk Kepentingan Umum bahwa dapat diartikan Kejaksaan  dapat  mengajukan  permohonan tanpa melalui jasa Advokat  karena   dalam
Cibadak  Untuk  Kepentingan  Umum  No. 23/Pdt.Sus/Pailit/PN.Niaga.Jkt
Pst ,
2013,  Cibadak,  Kantor  Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak
16 Aco Nur, Hukum Kepailtan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor , 2015, Jakarta, PT Pilar Yuris Ultima, hlm 141
hal  ini  Kejaksaan  bertindak  sebagai  Jaksa Pengacara Negara.
Peraturan  yang  tertera  di  dalam Pasal  7  ayat  (1)    Undang-Undang  Nomor. 37  Tahun  2004  yang  mengharuskan permohonan  pernyataan  pailit  diajukan oleh  seorang  advokat  tidak  berlaku  bagi permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan (Pasal 7 ayat( 2)). Maka dengan begitu  Pihak  Kejaksaan  harus  membawa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara  Negara    (Surat  Kuasa  Khusus) dalam  pengajuan  permohonan  pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam  makalah  ini  dapat  dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  implementasi  kewenangan Kejaksaan  sebagai  pemohon  dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan  umum  berbasis  nilai keadilan sosial?
2. Apakah  faktor  yang  mempengaruhi efektivitas dari implementasi
kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum tersebut?

## C. URGENSI
Hukum  yang  berkembang  sejauh ini  adalah  hukum  dalam  “tingkat
rasionalitas”  dan  “model  kekuasaan” menurut  Max  Weber,  ditangani  oleh  ahli- ahlinya yang profesional dibidang kehakiman dan kepengacaraan.
Pengorganisasian  dan  penegakannya  amat mengandalkan  kesahihan  analisis-analisis yang  logis  (menurut silogisme  deduktif ) 17 guna  menggali  makna-makna  dan  konsep- konsep  dari  aturan-aturan  umum  yang berlaku.  Dalam  perkembangannya,  hukum Barat  yang  modern  itu  akan  kian terlambangkan melalui proses-proses birokratisasi  yang  berlangsung  di  tubuh aparat-aparat  Negara,  dan  dengan  begitu juga  kian  rasional  sifatnya,  dengan  isi keputusan-keputusan yang boleh didugakan kelugasan dan kepastiannya.
Adapun  sumber  dari  kewenangan untuk memerintah tersebut adalah peraturan  per  undang-undangan  yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin atau lembaga pemerintahan.
Pihak pemangku kewenangan dalam  istilah  sehari  hari  seiring  disebut dengan  “pejabat  yang  berdaulat”,  baik pejabat  formal  maupun  pejabat  informal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional.  Para  pejabat  berdaulat  inilah yang  masing-masing  akan  merancang,
17 Bernad L. Tanya,  Yoan N. Simanjuntak, Markus Y.Hage (Pengantar oleh Satjipto Raharjo, ) cetakan IV, Teori Hukum
Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 2013, Yogjakarta, Genta Publishing, hlm  123
membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan  dan  menegakkan  hukum dalam suatu Negara dan Masyarakat. 18
Kewenangan  adalah  keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan  dan  penggunaan  wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (H.D.Stound). 19
Negara  dalam  hal  ini  memberikan kewenangan  kepada  Kejaksaan  untuk melakukan  tugas  sebagai  Jaksa  Pengacara Negara  dalam  mengajukan  Kepailitan  ke Pengadilan  Niaga.  Dalam  hal  pemberian wewenang ini, Negara mengaturnya dalam peraturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan oleh negara.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang  nya  ini,  Kejaksaan  harus  bisa melaksanakan  berdasarkan  Kepentingan Umum  yang  mencakup  rasa  keadilan  dan kepastian  terhadap  para  pihak  yang berpekara.
Hukum  dan  penegakan  hukum, merupakan  sebahagian  faktor  penegakan hukum  yang  tidak  bisa  diabaikan  karena jika  diabaikan  akan  menyebabkan  tidak
18 Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (grand theory) , 2013, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 93
19 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,
2008, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 110
tercapainya penegakan hukum yang diharapakan. 20
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia  mengatur  tugas  dan  wewenang jaksa  yang  diarahkan  dan  dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peranan  kejaksaaan  agar  lebih  berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  dalam  Negara  hukum  yang berdasarkan  Pancasila,  sebagai  Negara yang sedang membangun.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (1) Undang-Undang  Nomor.  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia ,  Jaksa adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum,  tetap  serta wewenang  lain  berdasarkan  undang- undang.
Wewenang lain berdasarkan undang-undang  tersebut  dimaksud  adalah hubungan  perdata  merupakan  hubungan antar  anggota  masyarakat  yang  biasanya didasarkan  pada  perjanjian.  Jaksa  dapat berperan  dalam  perkara  perdata  apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan Jaksa diberikan kuasa untuk mewakili.  Hal  tersebut  didasarkan  pada
20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , 1983, Jakarta, Rajawali, hlm  5
ketentuan  Pasal  30  ayat  (2)  Undang- Undang  Kejaksaan  yang  berbunyi:  “Di bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara, kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  untuk  dan  atas  nama  negara atau pemerintah.”

## D. PARADIGMA
Paradigma  laksana  jendela  untuk mengamati  dunia  luar,  tempat  orang bertolak  menjelajahi  dunia.  Karenanya, ada  pula  yang  menyebutkan  paradigma sebagai  perspektif.  Namun  secara  umum, paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat  kepercayaan  atau  keyakinan dasar  yang  menuntun  seseorang  dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. 21
Bagi  peneliti,  berbagai  paradigma penelitian  memberikan  penjelasan  tentang apa  yang  hendak  mereka  lalukan,  dan  apa saja  yang  masuk  dalam  dan  diluar  batas- batas  penelitian  yang  sah.  Kepercayaan dasar yang menentukan berbagai paradigma  penelitian  dapat  diringkas berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan  oleh  para  penganut  sebuah paradigma  tertentu  untuk  menjawab  tiga pertanyaan  yang  fundamental,  yaitu  ; pertanyaan ontologis, pertanyaan
21 Agus Salim, Teori & Paradigma Penelitian Sosial , 2006, Yogjakarta, Tiara Wacana, hlm 63
epistemologis dan pertanyaan
metodologis. 22
Guna bisa dapat dipahami, dimengerti, diinterprestasikan serta dijelaskan implemtasi kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan demi kepentingan umum berbasiskan  nilai  keadilan  sosial,  maka paradigma yang digunakan sebagai kerangka berpikir adalah paradigma positivisme  menurut  Norman  K  Denzin dan  Yvona  S  Lincoln  dengan  tiga pertanyaan  mendasar  yang  terdiri  dari ontologi, epistemologi dan metodologi.
Ontologi  paradigma  ini  menunjukan bahwa realisme naif, realitas nyata namun bisa dipahami. 23 Diaplikasi  ke  dalam  pemikiran tentang  hukum,  positivisme  menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai  humum,  sebagaimana  dianut  oleh hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum harus  eksis  dalam  alamnya  yang  objektif sebagai  norma-norma  yang  positif,  ditegaskan sebagai  wujud  kesepakatan  kontraktual  yang kongkrit  antar  warga  masyarakat  (wakil- wakilnya).  Hukum  tidak  lagi  dikonsepsi sebagai  asas  moral  metayuridis  yang  abstrak tentang  keadilan,  melainkan ius yang  telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lexi. 24
22 Norman K Denzin &Ynonna S. Lincoln, HandBook Of Qualitative Research , 2009,
Yogjakarta, Pustaka Pelajar, hlm 133
23 Ibid, hlm 135 24 HR Oyje Salman & Anthon F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali , 2009, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 80
Dalam hal aturan tentang kewenangan Kejaksaan  sebagai  pemohon  dalam  perkara kepailitan  yang    diatur  pada  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  jo Peratutan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2000 bahwa  Kejaksaan  sebagai  salah  satu  pihak yang  dapat  mengajukan  kepailitan  demi kepentingan  umum,  aturan  ini  sebagaimana pandangan  positivisme  bahwa  aturannya sebagai suatu aturan yang sudah benar adanya (dianggap kebijakan utama) yang memberikan kewenangan  Kejaksaan  sebagai  pemohon kepailitan.  Dalam  pembahasan  yang  hendak penulis tulis adalah bukan dari mempersoalkan aturan    yang  dianggap  kebijakan  utama tersebut, tetapi akan melihat dan mendapatkan kebenaran atas implementasinya.
Epistemologi dalam paradigma positivisme yang penulis anut dalam penulisan makalah  ini  adalah  realitas  selalu  dinilai sebagai  apa  adanya  karena  antara  subjek (peneliti)  dengan  objek  (yang  diteliti)  selalu ada  “jarak”  atau  terpisah.  Adanya  jarak  ini menyebabkan  objek  dapat  dikaji  oleh  siapa pun  dengan  kesimpulan  yang  sama.  Jadi paradigma positivisme ini akan melihat hukum sebagai  realitas,  artinya  hukum  dimaknai sebagai  seperangkat  aturan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  subjek  yang  berkuasa, mengandung perintah. 25 Undang-Undang kepailitan  dalam  ini  telah  memberikan kewenangan  terhadap  Kejaksaan  untuk  bisa mendampingin  masyarakat  demi  kepentingan
25 Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme , 2015, Jakarta,
Konstitusi Press, hlm 178
umum dalam berproses kepailitan. Maksudnya di  sini  aturan  tertulis  yang  telah  ditetapkan oleh  pemerintah  adalah  murni  adalah  untuk kepentingan masyarakat guna mencapai keadilan sosial khususnya dalam hal berproses kepailitan di Pengadilan Niaga.
Dapat  diartikan  bahwa  hukum  atau aturan  dilihat  oleh  manusia  (masyarakat) sebagai  fakta,  tidak  dilihat  apakah  ia mengandung nilai-nilai. Paradigma positivisme  tidak  berbicara  tentang  nilai-nilai atau  esensi.  Positivisme  tidak  bicara  apakah hukum itu buruk atau baik. 26
Metodologi  pradigma  positivisme  ini menerapkan  eksperimental  dan  manupulatif. Pertanyaan  dan/atau  hipotesis  dinyatakan dalam  bentuk  proposisi  dan  tunduk  pada pengujian  empiris  untuk  memverifikasinya, kondisi-kondisi yang berpeluang mengacaukan harus  dikontrol  secara  hati-hati  (dimanipulasi) guna  mencegah  terpengaruhnya  hasil-hasil penelitian  secara  tidak  tepat. 27 Kewenangan Kejaksaan  sebagai  pemohon  dalam  kepailitan ini  sesuai  aturan  dalam  Undang-Undang Kepailitan akan di uji kebenarannya (verifikasi)  bagaimana  implementasinya  dan faktor-faktor  apa  sajakah  yang  mempengaruhi implementasi  dari  kewenangan  Kejaksaan tersebut  sebagai  pemohon  dalam  mengajukan kepailitan  tersebut  yang  berlandaskan  nilai- nilai keadilan sosial Pancasila sebagai pemenuhan atas hak-hak para kreditor (masyarakat)  yang  dirugikan  atau  belum terpenuhi hak-haknya oleh debitor.
26 Ibid, hlm 178-179 27 Norman K Denzin &Ynonna S. Lincoln, op cit, hlm 136
E. METODE PENDEKATAN
Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penyusunan  penelitian ini  adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif, yang didukung dengan pendekatan Yuridis Empiris.
Penelitian  hukum  normatif  adalah jenis  penelitian  yang  lazim  dilakukan dalam kegiatan pengembanan ilmu hukum yang  bisa  juga  disebut  Dogmatik  Hukum ( Rechtsdogmatiek ).  Ilmu  hukum  atau dogmatik  hukum  adalah  ilmu  yang kegiatan  ilmiahnya  mencakup  kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterprestasi  dan  mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu  masyarakat  atau  negara  tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian),  kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-modete yang dibentuk dan dikembangkan  khusus  untuk  melakukan semua  kegiatan  tersebut  yang  keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian  yuridik  terhadap  masalah hukum  (mikro  maupun  makro)  yang mungkin terjadi di dalam masayarakat. 28
28 Bernard Arief Sidharta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (dalam editor: Sulisytyowati Irianto dan Shidarta) , 2013, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 142
Penelitian ini juga termasuk penelitian sosio legal. Studi sosio merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan  pendekatan  ilmu  hukum maupun ilmu-ilmu sosial. 29
Dalam  penulisan  ini  selain  kajian normatif (hukum positifnya) yaitu kewenangan  Kejaksaan  sebagai  pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan  umum  yang  berlandaskan nilai-nilai  keadilan  sosial  Pancasila,  juga dilakukan  pendekatan  dengan  data-data (ilmu sosial) lainnya sehingga di dapatkan pemahaman yang baik dan lebih mendalam  guna  menjawab  perumusan masalah dalam tulisan makalah ini.

## F. PEMBAHASAN
F.1 Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan  Kepailitan Demi Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan Sosial
Indonesia merupakan negara hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  (UUDNRI)  tahun 1945.  Salah  satu  syarat  negara  hukum adalah  memberikan  jaminan  persamaan bagi  setiap  orang  di  hadapan  hukum
29 Sulistyowati Irianto, , Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (dalam editor: Sulisytyowati Irianto dan Shidarta) , 2013, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 173
( eguality  before  the  law ).  Jaminan  ini ditegaskan  dalam  Pasal  27  ayat  1 UUDNRI  tahun  1945,  yang  menyatakan bahwa  setiap  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan  hukum  dalam  suatu  negara hukum, menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan  kehidupan  bersama  suatu  bangsa. Penegakan  hukum  oleh  aparat  penegak hukum menentukan apakah suatu masyarakat  akan  tetap  hidup  dalam  satu kesatuan  tatanan  sosial  atau  tercerai  berai menuju  kepunahan  karena  konflik  sosial yang berkepanjangan. Melalui  jasa hukum yang  diberikan  (advokat/  jaksa  pengacara negara) berfungsi membela keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak fundamentalnya di hadapan hukum. 30
Undang-Undang  No.  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU memberikan  kewenangan  pada  Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit  demi  kepentingan  umum.  Kejaksaan lebih  dikenal  dengan  Jaksa  Penuntut Umum  (JPU)  dalam  penegakan  Hukum Pidana,  namun  Undang-Undang  No.  16
30 Eka Martiana Wulansari, Perkembangan,
Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat Di Indonesia , 2013, Pamulang, Sekretariat  Jendral Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Fakultas Hukum Iniversitas Pamulang (UNPAM),  Jurnal Legislasi Indonesia Vol 10. No.1 Maret 2013, hlm 29
Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  di bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara sehingga  dikenal  dengan  istilah  Jaksa Pengacara Negara (JPN). 31 Jaksa pengacara  negara  adalah  jaksa  dengan kuasa  khusus  bertindak  untuk  dan  atas nama  negara  atau  pemerintah  dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan  di  bidang  perkara  perdata  dan tata usaha negara. 32
Pisau analisis dari penulisan makalah ini dalam melihat Aturan Hukum dan  Pelaksanaan  Kewenangan  Kejaksaan Republik  Indonesia  sebagai  Pemohon Dalam  Kepailitan  adalah  menitik  beratkan pada  sistem  hukum  yang  berlaku  dengan kewenangan  dari  Kejaksaan  tersebut
sebagai
Pengacara Negara dalam
31 Riska Wijayanti, Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan , 2014, Semarang, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 7 No.2 November 2014 Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, hlm 1
32 Yuzandre Musfalri, Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menghadapi Gugatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, 2015, Padang, Jurnal Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, hlm 1
mengajukan
perkara
Kepailitan
berbasiskan nilai keadilan sosial.
Nilai-nilai keadilan sosial ini termakna  dalam  Pancasila.  Pancasila adalah  sebagai  pandangan  hidup  bangsa Indonesia yang merupakan suatu kenyataan  objektif  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
Dalam  praktek  penyelenggaraan negara,  dalam  sila  keadilan  sosial  ini tercakup pengertian pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga perseorangan,  keluarga,  suku  bangsa,  dan setiap  golongan  warga  negara  hakikatnya bersumber pada hakikat inti yang terdalam yaitu  keadilan  sosial.  Negara  harus  sesuai dengan  hakikat  “adil”.  Hal  ini  berarti bahwa  segala  sifat-sifat  dan  keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil. 33
Kejaksaan sebagai pemohon dalam kepailitan  adalah  sebagai  pemberian  jasa hukumnya  sebagai  penegak  hukum  guna pencapaian  keadilan  bagi  para  kreditor
33 Kaelan, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia , 2009, Yogjakarta,
Paradigma, hlm 223
yang  di  rugikan.  Dalam  hal  ini  kejaksaan harus  bisa  memberikan  rasa  adil  dan persamaan dimata hukum.
Jaksa  Pengacara  Negara  (JPN) dalam  mengajukan  Kepailitan  tersebut berdasarkan  kerugian  masyarakat  dalam arti luas, seperti kerugian akibat menghimpun  dana  dari  masyarakt  luas sehingga  unsur  kepentingan  umumnya tercapai  (pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Kepailitan.
Kepentingan  umum  di  sini  adalah terhadap  kerugian  pada  masyarakat  luas tersebut,  tidak  kerugian  yang  mewakili masyarakat perorangan.
"Kepentingan umum"  sebagaimana dikemukakan  dalam  penjelasan  Pasal  2 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor.  37 Tahun  2004  tersebut  begitu  luas.  Setiap Debitor  bank  dapat  diajukan  permohonan pailit oleh Kejaksaan, selain tentunya oleh banknya  sendiri,  yaitu  karena  menurut penjelasan tersebut Kejaksaan dapat mengajukan  permohonan  pailit  dalam  hal "debitor  mempunyai  utang  kepada  Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat" dan  apabila  "debitor  mempunyai  utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas".
Kewenangan  Jaksa  selaku  Jaksa Pengacara  Negara  diatur  dalam  Pasal  30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dibidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara, Kejaksaan  dengan  Kuasa  Khusus  dapat bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  untuk  dan  atas  nama  Negara atau  pemerintah.  Ketentuan  Pasal  30  ayat (2)  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Jaksa selaku  Wakil  atau  Pengacara  Negara dalam  bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara  (Datun) 34 ,  termasuk  dalam  proses perkara  sebagai  pemohon  dalam  perkara Kepailitan demi kepentingan umum.
Jaksa  Pengacara  Negara,  dari  sifat kepentingan  umumnya  tersebut,  haruslah semata-mata  bersifat  sosial,  dan  dari tujuannya haruslah meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  umum,  tidak mencari  laba,  menyangkut  kepentingan bangsa,  Negara  masyarakat  luas,  rakyat banyak atau pelayanan umum.
Tugas  dan  wewenang  Kejaksaan sebenarnya  sangat  luas  menjangkau  area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara.  Bahwa  tugas-tugas  Kejaksaan dapat  dibagi  menjadi  dua  bidang,  yaitu pertama,  tugas  yudisial,  dan  kedua,  tugas
34 Bambang Riyadi Lany (Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya), Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa , 2015, Tasikmalaya, Seminar Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Yang ke-55 hari Rabu Tanggal 10 juni 2015, KeJaksaan Negeri Tasikmalaya, hlm 16
non-yudisial.  Meskipun  demikian  tugas
yudisial Kejaksaan
sebenarnya bertambah,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor.  16  Tahun  2004,  Kejaksaan mendapat kewenangan sebagai Pengacara pemerintah atau negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang  Nomor.  16  Tahun  2004 menyatakan  bahwa,  “  di  bidang  Perdata dan  Tata  Usaha  Negara,  Kejaksaan dengan  kuasa  khusus  dapat  bertindak  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.
Wewenang mengajukan permohonan pailit  yang  diberikan kepada Kejaksaan  adalah  demi  kepentingan umum.  Pada  umumnya,  tidak  ada peraturan yang standar dan baku mengenai kepentingan umum yang menjadi  wewenang  kejaksaan  dalam mengajukan permohonan kepailitan.
Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004  tentang kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya,  Pasal  2  ayat  (2)  diberikan batasan  mengenai  kepentingan  umum, yang  dimaksud  dengan  kepentingan umum  adalah  kepentingan  bangsa  dan negara  dan  atau  kepentingan  masyarakat luas. 35
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2000  tentang  Permohonan  Pailit untuk  Kepentingan  Umum,  khususnya
35 Pasal 2 (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailtan dan PKPU
dalam  Pasal  2  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa  Kejaksaan  dapat  mengajukan permohonan  pernyataan  pailit  dengan kepentingan umum, apabila debitor mempunyai  2  (dua)  atau  lebih  kreditor dan  tidak  membayar  sedikitnya  1  (satu) utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  serta  tidak  ada  pihak  yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut.
Adapun  syarat  bagi  Kejaksaan untuk  memailitkan  debitor  yang  dianggap telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum  adalah  apabila  persyaratan  Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004  terpenuhi  dan  tidak  ada  pihak  yang mengajukan permohonan pailit. 36
“Kepentingan umum” yang dimaksud  adalah  kepentingan  bangsa  dan negara  dan/atau  kepentingan  masyarakat, misalnya  debitor  melarikan  diri,  debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitor mempunyai utang kepada masyarakat dengan cara menghimpun dana dari  masyarakat,  luas,  debitor  tidak beritikad  baik  atau  tidak  kooperatif  dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang  telah  jatuh  tempo  dan  dalam  hal lainnya  menurut  Kejaksaan  merupakan kepentingan umum.
36 Aco Nur , Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor , ob cit,
hlm  141
Proses permohonan bagi Kejaksaan dalam  mengajukan  perkara  Kepailitan  ini ke  Pengadilan  Niaga  tersebut  adalah dengan cara antara lain :
1. Mendapatkan  informasi  berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan  dari  masyarakat,  lembaga, instansi  Pemerintah,  dan  badan  lain yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan. 2. Berdasarkan sumber tersebut, selanjutnya  Kepala  Kejaksaan  Negeri membuat  Surat  Perintah  kepada  unit pelaksana untuk mencari dan mendapatkan informasi tersebut.
3. Selanjutnya informasi tersebut dibuatkan  telaahan  oleh  unit  pelaksana dan  menyampaikan  telaahan  tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
4. Kepala  Kejaksaan  Negeri  kemudian membuatkan  Surat Kuasa  Khusus kepada  Tim  Jaksa  Pengacara  Negara yang akan melakukan gugatan/permohonan.
5. Tim  Jaksa  Pengacara  Negara  membuat gugatan/permohonan kepailitan.
6. Tim Jaksa Pengacara
Negara
mengajukan  gugatan/permohonan  ke
Pengadilan Niaga yang berwenang. 37
37 Yenny Febrianty, Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum (Studi Kasus Perkara Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat), 2015, Jakarta, Program
Dalam  hal  permohonan  pernyataan pailit diajukan oleh pihak  Kejaksaan demi kepentingan  umum  maka  ketentuan  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang  Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ini, mengharuskan permohonan pernyataan pailit  diajukan  oleh  seorang  advokat  tidak berlaku.  Oleh  karena  ketentuan  Pasal  7 ayat  (1)  tersebut  tidak  berlaku  bagi permohonan pernyataan pailit yang diajukan  pihak  Kejaksaan,  maka  sebagai gantinya pihak Kejaksaan harus membawa Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara  Negara  dalam  persidangan  di Pengadilan..
Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang selanjutnya  dalam  Pasal  7  ayat  (2) menyatakan  bahwa,  Pengadilan  wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan  pailit  diajukan  oleh  kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas  Pasar    Modal  atau  Menteri Keuangan. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat  keraguan  bahwa  persyaratan untuk  dinyatakan  pailit  telah  terpenuhi, maka pengadilan dapat memanggil kreditor.
Pasal  7  ayat  (5)  dari  Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini
Studi Pascasarjana universitas
Jayabaya, hlm 145-146
memaparkan  bahwa,  Putusan  Pengadilan atas  permohonan  pernyataan  pailit  harus diucapkan  paling  lambat  60  (enam  puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan  pailit  didaftarkan.  Salinan Putusan  pengadilan  wajib  disampaikan oleh  Juru  Sita  dengan  surat  kilat  tercatat kepada  debitor,  pihak  yang  mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator dan Hakim  Pengawas  paling  lambat  3  (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.
Dalam  dekade  sejarah  perjalanan kasus  Kepailitan  yang  dilakukan  oleh Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan  di  Indonesia  ini,  baru  tercatat  2 (dua) kasus, yaitu :
1. Perkara  Nomor.  02/Pailit/2005/PN.
Niaga
Medan yang dilakukan
Kejaksaaan  Negeri  Lubuk  Pakam
Sumatera  Utara  terhadap  PT.  Aneka Surya 2. Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan Kejaksaan  Negeri  (Kejari)    Cibadak Jawa Barat terhadap PT. Qurnia Subur Alama Raya (QSAR)  dan HM. Ramli Araby,SE  selaku  pribadi  dan  selaku direktur.
F.2 Faktor Yang Mempengaruhi
Efektivitas Dari Implementasi
Kewenangan  Kejaksaan  Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan
Kepailitan Demi Kepentingan Umum.
Kejaksaan  mengemban  misi  yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan  bangsa  dan  negara,  yaitu mengamankan dan mempertahankan Pancasila  sebagai  falsafah  hidup  bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara, juga Kejaksaan mengemban misi mewujudkan  kepastian  hukum,  ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan sertawajib menggali nilai-nilai kemanusiaan,  hukum  dan  keadilan  yang hidup dalam masyarakat. 38
Efektivitas atas kewenangan dalam perkara  kepailitan  yang  ditangani  oleh Kejaksaan adalah, minimnya atau kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai  kewenangan  Kejaksaan  yang bisa menangani perkara Kepailitan dimana Kejaksaan jarang mengajukan permohonan pailit  tersebut  ,  lantaran  pemangku kepentingan  seperti  perbankan,  lembaga keuangan  dan  masyarakat  kreditor  juga
38 M.Yuhdi, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksaan Pemilihan Umum , 2014, Malang, Jurnal Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, hlm 93-94
kurang mengetahui dan memahami kewenangan  Jaksa  sebagai  Pengacara Negara dalam perkara Kepailitan tersebut.
Kejaksaan  dalam  hal  ini  bagi masyarakat  luas  tidak  popular  dalam peneyelesaikan perkara
Kepailitan
dibandingkan  dengan  perkara  Pidana Umum maupun Pidana Khusus, dikarenakan ada beberapa sudut penglihatan terhadap kendala-kendala yang  mempengaruhinya.  Adapun  kendala- kendala tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kendala dari interen lembaga Kejaksaan sendiri;
Belum  semua  unsur  interen  Kejaksaan memahami  keberadaan  tugas  dan fungsi  serta  organisasi  Perdata  dan Tata  Usaha  Negara,  sehingga  fungsi nya belum dirasakan terlaksana optimal.  Dengan  latar  belakang  fungsi tersebut,  maka  Sumber  Daya  Manusia Kejaksaan  harus  lebih  dipersiapkan untuk  menghadapi  tugas  dan  fungsi dari Kejaksaan sebagai Penuntut
Umum dan sebagai Pengacara Negara.
2. Kendala dari ekstern lembaga
Kejaksaan, dalam
perangkat
perundang-undangan. Kendala dalam
perangkat perundang-undangan yang dirasakan adalah  kurangnya  perangkat  perundang- undangan  yang  mendukung  pelaksanaan kewenangan  Kejaksaan  dalam  bidang Perdata, khususnya dalam berpekara
Kepailitan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas  Kejaksaan  dalam  bidang  Perdata pada  umumnya,  diperlukan  beberapa ketentuan, sebagai berikut :
1. Perlunya  penegasan  bahwa  Kejaksaan juga    sebagai  Kantor  Pengacara Negara. Guna memantapkan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  dalam menjaga kewibawaan pemerintah guna menyelematkan  asset  Negara  dan kepentingan umum, serta untuk menangani  kasus/perkara  Perdata  dan Tata Usaha Negara secara professional perlu adanya penegasan fungsi Kejaksaan  sebagai  Kantor  Pengacara Negara, disamping tugas dan wewenang  yang  telah  diberikan  dalam bidang  Pidana  dan  Ketertiban  serta Ketentraman Umum.
2. Penegasan  Bidang  DATUN  (Perdata dan  Tata  Usaha  Negara)  Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai Lembaga Class Action.
Mengacu  pada  Undang-Undang Kejaksaan  Nomor.  16  Tahun  2004,  Jaksa Pengacara Negara bermamfaat bagi:
1. Negara  /  Pemerintah,  Badan  Usaha Milik  Negara.,  berdasarkan  Pasal  30 ayat  (2)  Undang-Undang  Kejaksaan;  di bidang Perdata Jaksa Pengacara Negara bertindak  untuk  dan  atas  nama  Negara atau Pemerintah.
2. Mewakili  Kepentingan  Keperdataan Masyarakat / Class Action,
sebagaimana  Pasal  21  huruf  f  Keppres Nomor.  86  Tahun  1999  disebutkan  “ pelaksanaan  tindakan  hukum  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan,  mewakili kepentingan  kePerdataan  dari  Negara, Pemerintah dan Masyarakat, baik berdasarkan  jabatan  maupun  kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.
Tidak  jarang  kepentingan  umum dirugikan  sebagai  akibat  dari  perbuatan perseorangan atau badan hukum.
Kepentingan  umum  perlu  dilindungi  atau dipulihkan  dari  akibat  perbuatan  melawan hukum.  Dalam  hal  ini  sangat  tepat  untuk memberdayakan Kejaksaan sebagai aparatur  Negara  Penegak  Hukum  untuk melindungi kepentingan umum.
Akan  tetapi,  walaupun  penegasan Kejaksaan  dapat  mewakili  kepentingan Keperdataan masyarakat, sejauh ini terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor: 40  Tahun  2007  jo  Undang-Undang Nomor:  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas  dan  Undang-Undang  Nomor:  37 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor; 4 Tahun  1998  tentang  Kepailitan,  belum dirasakan  implikasinya  dalam  penerapan bermasyarakat, ini karenakan antara lain :
1. Masih kaburnya pengertian Kepentingan  Umum  bagi    Kejaksaan menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha  Negara  ,  khususnya  dalam
menangani  perkara  Kepailitan.  Maka dari  itu  tolak  ukur  untuk  menentukan ada atau tidak adanya unsur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  terhadap  seorang Debitor diserahkan saja secara kasuistis kepada  hakim  Pengadilan  Niaga  yang memeriksa permohonan pernyataan pailit  itu.  Hal  ini  sejalan  semangat ketentuan  Pasal  57  Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum  yang  memberikan  wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum.
2. Belum  adanya  secara  tegas  suatu Peraturan  Perundang-Undangan  yang mengatur  Kejaksaan  sebagai  Kantor Pengacara  Negara  yang  dharuskan untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara pada  perseorangan  atau  Badan  Usaha. Karena  dari  hasil  penelitian  Penulis terlihat  adanya  persaingan  langsung dengan Kantor Pengacara Swasta dengan  posisi  yang  tidak  seimbang. Keterbatasan ini akan membawa konsekwensi sempitnya gerak Kejaksaan, mengingat pada era globalisasi  ini  peran  swasta  makin menonjol  dibanding  peran  Pemerintah. Padahal kebijakasan Lembaga Kejaksaan  dewasa  ini  khususnya  pada
bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara adalah service oriented atau mengutamakan  pelayanan  dengan  cara masyarakat yang berpekara baik perorangan ataupun badan hukum, tidak dibebani  jasa.  Berbeda  dengan  kantor Pengacara  Swasta  yang  menekankan adanya service and profit  oriented .
Kebijakan  ini  didasarkan  bahwa  Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam
melaksanakan tugasnya sudah menerima gaji dari Negara dan mempunyai  dana  yang  disediakan  oleh anggaran untuk menangani perkara.
3. Belum  semua  Lembaga  /  Instansi Pemerintah,  masyakarat  perseorangan ataupun badan hukum mengenal peranan  Kejaksaan  sebagai  Pengacara Negara. Apabila ada gerakan sosialisasi dan  aturan  dalam  perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur  hal  tersebut  di  atas,  maka selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada
Kejaksaan  untuk  membantu  dalam menyelesaiakan permasalahan di bidang Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  secara menyeluruh.
4. Adanya  kekhawatiran  Lembaga  atau Instansi Pemerintah, Perseorangan
Masyarakat  maupun  Badan  Hukum untuk  menyerahkan  Kuasa  Khusus kepada Kejaksaan, karena dikhawatirkan akan
membuka
kelemahan  Lembaga  atau  Instansi Pemerintah,  Perseorangan  Masyarakat maupun  Badan  Hukum  tersebut  dan akan  dipergunakan  untuk  menjerat mereka di bidang Pidana.
5. Dalam pembayaran biaya perkara bersifat  sangat  generalis,  tidak  ada perbedaan  antara  pemohon  pailit  dalam kapasitasnya  sebagai  debitor  dalam  hal pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan usahanya, dan pemohon  pailit  dalam  kapasitasnya sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam hal  pengajuan  permohonan  pailit  untuk dan atas kepentingan umum. Dan dalam prakteknya  adalah  adanya  kendala mengenai anggaran dalam hal pengajuan  permohonan  pailit,  dimana pemerintah  untuk  lembaga  Kejaksaan tidak  ada  mencantumkan  dana  untuk pengajuan  permohonan  kepailitan,  hal ini  jelas  mempersulit  proses  pengajuan permohonan  kepailitan  oleh  Lembaga Kejaksaan.

## G. PENUTUP

## .1 Kesimpulan
Dalam menjawab dan menyimpulkan  dari  perumusan  masalah dalam  penulisan  makalah  ini  ,  maka penulis  berdasarkan  hasil  analisis  dan pemaparan di atas, maka dapat menyimpulkan antara lain adalah :
1. Implementasi  kewenangan  Kejaksaan sebagai pemohon dalam kepailitan demi kepentingan umum berbasis nilai keadilan  sosial,    diatur  dalam  aturan perUndang-Undangan  yang  berlaku. Ketentuan yang menyatakan permohonan  pailit  untuk  kepentingan umum  hanya  dapat  dilakukan  apabila tidak  ada  pihak  yang  mengajukan permohonan  pailit  sebaiknya  diberikan pengecualian  oleh  pembuat  undang- undang,  dalam  hal  kejaksaan  memohon pailit  untuk  kepentingan  umum  yang menyangkut kepentingan negara
Kejaksaan  sebaiknya  diberi  wewenang untuk  bertindak  mewakili  atau  sebagai kuasa  dari  lembaga  negara  yang  secara langsung memiliki utang piutang terhadap  Debitor,  agar  lembaga  yang secara  langsung  memiliki  hubungan utang  piutang  terhadap  Debitor  tidak menganggap  Kejaksaan  bekerja  secara mandiri tanpa mengindahkan kepentingan dari lembaga tersebut. 2. Efektivitas dari implementasi
Kewenangan  Bagi  Kejaksaan  Sebagai Pemohon  Dalam  Mengajukan  Perkara Kepailitan  Demi  Kepentingan  Umum membutuhkan  kinerja  Jaksa  dalam membangun  sistem  hukum  nasional. Karena pada dasarnya Jaksa merupakan salah  satu  bagian  dari  struktur  hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Sehingga  baik  buruknya  kinerja  jaksa
dalam bidang penuntutan umum maupun sebagai Pengacara Negara akan sangat  mempengaruhi  sistem  hukum nasional.  Adapun  kendala-  kendala yang  ditemui  dalam  efektif  nya  peran atau  wewenang  Kejaksaan  sebagai pemohon  dalam  perkara  kepailitan  ini  , yaitu antara lain adalah :
a. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat mengenai  Kejaksaan  sebagai  Jaksa Pengacara Negara yang juga bertugas dan berwenang dalam hal menangani perkara Kepailitan demi  kepentingan umum.
b. Pemahaman  dan  pengetahuan  yang terbatas  tentang  Kepailitan  pada sumber daya manusia Kejaksaan. Hal ini  dikarenakan  kurangnya  angka perkara  Kepailitan  yang  masuk  dari pada  angka  perkara-perkara  pada Bidang Pidana Umum ataupun Bidang  Pidana  Khusus  pada  setiap unit  Kejaksaan  di  Indonesia.  Maka para  Jaksa  didistribusikan  untuk penyelesaian  perkara  Pidana  Umum ataupun Pidana khusus tersebut.

## G.2 Saran
1. Agar  oleh  pemerintah  pusat  atau daerah  pada  umumnya  dan  Lembaga Kejaksaan  pada  khususnya,  lebih memfokuskan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat luas  maupun  badan  hukum  mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan
sebagai Jaksa Pengacara Negara
sebagai  pemohon  dalam  mengajukan Kepailitan demi kepentingan umum.
2. Masyarakat  luas,  baik  perorangan maupun  lembaga  berbadan  hukum diharapkan  dapat  berperan  aktif  untuk melaporkan  berbagai  kasus  Kepailitan yang  terjadi  ke  Lembaga  Kejaksaan sehingga  Kejaksaan  sebagai  Jaksa Pengacara  Negara  sebagai  pihak  yang berkompeten  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  untuk  kepentingan umum dapat menjalankan peran, fungsi dan  kedudukannya  dengan  lebih  baik berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan dan Permohonan  Penundaan  Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis Untuk  Perusahaan  Teori  dan  Contoh Kasus  edisi  ke  empat ,  2005,  Jakarta,
Kencana Prenadamedia Group.
Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran  Hukum  Dari  Era  Yunani Menuju  Postmodernisme ,  2015,  Jakarta,
Konstitusi Press.
Ahmad  Yani  &  Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum  Bisnis  Kepailitan ,  1999,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Aco  Nur, Hukum  Kepailtan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor ,
2015, Jakarta, PT Pilar Yuris Ultima.
Agus  Salim, Teori  &  Paradigma
Penelitian  Sosial ,  2006,  Yogjakarta,  Tiara Wacana.
B.  Arief  Sidharta, Ilmu  Hukum Indonesia , 2010, Bandung, Fakultas
Hukum  Universitas  Katolik  Parahyangan (UNPAR).
Bernad Nainggolan, Peranan
Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit ,
2014, Bandung, PT. Alumni.
Bernard  Arief  Sidharta, Metode Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan  Refleksi (dalam  editor:  Sulisytyowati  Irianto  dan Shidarta) , 2013, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Bernad  L.  Tanya,    Yoan  N. Simanjuntak,  Markus  Y.Hage  (Pengantar oleh Satjipto Raharjo, ) cetakan IV, Teori
Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas Ruang  dan  Generasi, 2013,  Yogjakarta, Genta Publishing.
Bambang  Riyadi  Lany  (Kepala Kejaksaan  Negeri  Tasikmalaya), Peran Jaksa  Pengacara  Negara  (JPN)  Dalam Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang  dan Jasa ,  2015,  Tasikmalaya,  Seminar  Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Yang ke-55 hari Rabu Tanggal 10 juni 2015.
Derita  Prapti  Rahayu, Budaya Hukum  Pancasila ,  2014,  Yogjakarta,
Thafa Media.
Eka
Martiana
Wulansari,
Perkembangan,  Peranan  dan  Fungsi Advokat  dan  Organisasi  Advokat  Di Indonesia ,  2013,  Pamulang,  Sekretariat Jendral Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia  (DPR  RI)  dan  Fakultas  Hukum Iniversitas  Pamulang  (UNPAM),    Jurnal Legislasi  Indonesia  Vol  10.  No.1  M  aret 2013.
HR  Oyje  Salman  &  Anthon  F Susanto, Teori Hukum Mengingat,
Mengumpulkan,  dan  Membuka  Kembali ,
2009, Bandung, PT. Refika Aditama.
Imran  Nating  , Peranan  dan Tanggung Jawab Kurator Dalam
Pengurusan Dan  Pemberesan  Harta Paili t,  2004,  Jakarta,  PT.  RajaGrafindo Persada.
Jaksa  Pengacara  Negara  Pada  Kejaksaan
Negeri Cibadak,
Permohonan
Pernyataan  Pailit  Terhadap  PT.
Qurnia Subur Alam raya dan H.M. Ramli  Araby,  SE  selaku  Pribadi dan Selaku Direktur
Yang
Diajukan  Oeh  Kejaksaan  Negeri
Cibadak Untuk Kepentingan Umum
No.  23/Pdt.Sus/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst , 2013, Cibadak, Kantor Pengacara  Negara  Pada  Kejaksaan Negeri Cibadak.
Kaelan, Pendidikan Pancasila,
2010, Yogjakarta, Paradigma.
Kaelan, Filsafat Pancasila
Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia , 2009, Yogjakarta, Paradigma.
Munir  Fuady, Hukum  Pailit  dalam Teori dan  Praktik ,  2005,  Bandung PT.Citra Aditya Bakti.
Munir  Fuady, Teori-Teori  Besar Dalam  Hukum  (grand  theory) ,  2013, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
M.Yuhdi, Tugas  Dan  Wewenang Kejaksaan  Dalam  Pelaksaan  Pemilihan Umum ,  2014,  Malang,  Jurnal  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Fakultas Hukum  dan  Kewarganegaraan  Universitas Negeri Malang.
Norman  K  Denzin  &Ynonna  S. Lincoln, HandBook Of Qualitative Research ,  2009,  Yogjakarta,  Pustaka Pelajar.
Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara, 2008,  Jakarta,  RajaGrafindo Persada.
Riska Wijayanti, Implementasi
Pengaturan  Jaksa  Pengacara  Negara Dalam  Penanganan  Perkara  Kepailitan , 2014,  Semarang,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum  QISTIE  Vol  7  No.2  November 2014  Fakultas  Hukum  Universitas  Wahid Hasyim.
Subekti  dan  Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , 1978,  Jakarta, Paramita.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum Kepailitan  Memahami  Undang-Undang No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan , 2008, Jakarta, Grafiti.
Sunarmi, Prinsip  Keseimbangan Dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia edisi 2, 2010, Jakarta, PT. Sofmedia.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , 1983, Jakarta, Rajawali.
Sulistyowati  Irianto,  , Metode Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan  Refleksi (dalam  editor:  Sulisytyowati  Irianto  dan Shidarta) , 2013, Jakarta, Yayasan Pustaka
Obor Indonesia.
Yenny  Febrianty,  Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam  Mengajukan  Kepailitan  Demi Kepentingan  Umum  (Studi  Kasus  Perkara Nomor  23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN  Niaga Jakarta  Pusat),  2015,  Jakarta,  Program Studi Pascasarjana Universitas Jayabaya.
Yuzandre  Musfalri, Peran  Jaksa
Pengacara Negara Dalam Mewakili Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai  Menghadapi  Gugatan  Perdata Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan,  2015, Padang,  Jurnal  Pada  Program  Studi  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Tamansiswa.
Undang-Undang  Nomor.  16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Undang-Undang  Nomor.  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor.  17 Tahun  2000  Tentang  Permohonan  Pailit Untuk Kepentingan Umum.
Keputusan  Presiden  Nomor.  55 Tahun  1991  tentang  Susunan  Organisasi dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Peraturan  Presiden  Nomor.  38 Tahun  2010  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 040/A/JA/12/2010  tentang  Tugas  dan wewenang  Jaksa  Pengacara  Negara  (JPN