## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG 1
Muhamad Romdoni*, Surastini Fitriasih Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 muhammadromdonni@gmail.com

## Abstract
The disparity in sentencing at the Tangerang District Court has the potential to cause injustice and legal uncertainty for perpetrators of criminal acts. This research aims to look at the disparity in the Tangerang District Court and the reason why the judge sentenced him to prison instead of rehabilitation. This study uses  a  normative  juridical  method  through  a  statutory  approach  and  studies  were  conducted  on  20 decisions that were selected purposively. The results of the research show, firstly, that there has been a disparity in punishment in the decisions against violations of Article 112 paragraph (1), 114 paragraph (1), and 127 paragraph (1) of the Narcotics Law. Second, the factor that caused the judge to impose a prison sentence. In terms of legal substance, the defendant's actions, which contain elements of Articles 112, 114, and 127 of the Narcotics Law, provide an opportunity to choose articles according to the will of the  judge.  From  the  side  of  law  enforcers  who  are  still  prioritizing  a  sense  of  deterrent  effect  with imprisonment.
Keywords : Disparity; Judgment; Narcotics.

## Abstrak
Disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Tangerang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan  ketidakpastian  hukum  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Penelitan  ini  bertujuan untuk  melihat  disparitas  di  Pengadilan  Negeri  Tangerang  dan  penyebab  hakim  menjatuhkan pidana  penjara  dari  pada  rehabilitasi.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif melalui  pendekatan  perundang-undangan  dan  pengkajian  yang  dilakukan  terhadap  20  putusan yang  dipilih  secara  purposive.  Hasil  penelitian  menunjukkan, pertama, telah  terjadi  Disparitas pemidanaan  pada  putusan  terhadap  pelanggaran  Pasal  112  ayat  (1),  114  ayat  (1),  127  ayat  (1) huruf  a  UU  Narkotika. Kedua ,  faktor  penyebab  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara.  Dari  sisi subtansi hukum, perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur Pasal 112, 114 dan 127 UU Narkotika memberikan peluang memilih pasal sesuai kehendak hakim. Dari sisi penegak hukum yang masih mengedepankan rasa efek jera melalui sanksi penjara.
Kata Kunci: Disparitas; Putusan; Narkotika.

## A. Pendahuluan
Provinsi  Banten  menjadi  salah  satu  provinsi  yang  berkontribusi  terhadap  tingginya  tindak pidana  narkotika  di  Indonesia.  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP)  Banten,
1 Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  mandiri  penulis  dalam  rangka  penulisan  hukum  (Tesis)  pada  program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2020.
Brigjen  Pol  Tantan  Sulistyana,  menyatakan  “Banten  sebagai  wilayah  darurat  narkotika,  selain menjadi  target  peredaran  dan  lintasan,  Provinsi  Banten  juga  menjadi  tempat  transit  sekaligus tempat  produksi  narkotika.  Berdasarkan  data  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP) Banten  dalam  kurun  waktu  Januari  sampai  dengan  Oktober  2018,  BNNP  Banten  telah mengungkap  kasus  penyelundupan  sebanyak  600  gram  ganja  kering,  7.247  kg  shabu,  65.000 butir pil ekstasi, dan 23 orang tersangka. Jumlah pengungkapan pada periode tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun  2017, yakni 240.000 pil PCC, 3.297 gr ganja, 2,02 kg tembakau gorilla, 0,75 gr ekstasi, dan 1.173 kg shabu hal ini menunjukan telah terjadi perubahan  dalam  metode  sindikat,  dimana  jenis-jenis  psikotropika  tidak  lagi  diimpor,  namun distributor  lebih  menyukai  untuk  membuat  pabrik  dan  memproduksi  barang  haram  tersebut (Bastiar, 2019).
Dilihat dari sisi korban penyalahgunaan narkotika, menurut Kepala BNPP Provinsi Banten Tantan  Sulistiana  menyebutkan,  bahwa  sepanjang  2018,  sekitar  920  kasus  tentang penyalahgunaan  narkotika  berhasil  diungkap  dan  sebagian  korban  dan  pelaku  penyalahgunaan narkotika ini dalam rentan usia 18-25 tahun, atau pada usia yang produktif. Salah satu daerah di wilayah hukum Provinsi Banten yang masuk dalam zona merah  darurat  narkotika  adalah Kota Tangerang.  Menurut  Seksi  Pencegahan  BNN  Kota  Tangerang,  Agus  Sarullah  menyebutkan, bahwa berdasarkan hasil survei BNN terkait peredaran narkotika di tahun 2018, Kota Tangerang menjadi salah satu daerah dengan kategori zona waspada (Fauzi, 2019).
Berdasarkan  hasil  penelusuran  jejak  perkara,  pada  tahun  2014  ditemukan  287  kasus  atau sekitar  28,01%  kasus  tindak  pidana  narkotika  dari  1022  kasus  yang  telah  diputus  oleh  PN Tangerang  di  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2018.  Salah  satu  tinjauan  dalam  penegakan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang adalah  terjadinya  disparitas putusan hakim. Disparitas pidana menurut Chaeng Molly adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana  yang  sama (same  offence) atau  terhadap  tindak-tindak  pidana  yang  sifat  berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) , tanpa dasar pembenaran yang jelas. Adapun Jackson seperti yang dikutip oleh Muladi menyebutkan bahwa disparitas dalam hukum pidana dapat terjadi terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama tanpa merujuk legal category (kategori hukum) (Muladi & Arief, 2005). Andrew  Ashworth  dalam Sentencing  and  Criminal  Justice menyatakan  bahwa  disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukum pidana pada suatu perkara pidana (Ashworth, 2005). Kekuasaan yang bersifat merdeka melekat pada hakim dalam proses  penyelenggaraan  peradilan  dan  praktik  penegakan  hukum.  Sehingga  dalam penyelenggaraan dan upaya penegakan hukum tersebut, seorang hakim menjadi benteng terakhir bagi  para  pencari  keadilan  namun  dalam  kenyatannya  penegakan hukum dari  sisi  kepastianlah yang  lebih  menonjol  (Moho,  2019).  Namun,  seorang  hakim  pun  memiliki  kebebasan  untuk memilih beratnya hukum pidana (strafmaat) yang dapat disanksikan kepada pelaku pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur maksimum dan minimumnya hukuman tersebut. Namun, sifat independensi yang melekat pada hakim dalam memberikan sanksi pidana tidaklah  tiada  batas.  Menurut  Eva  Achjani  Zulfa  bahwa  terdapat  asas nulla  poena  sine  lege dalam prosesnya, oleh sebab itu asas ini dapat memberikan batasan kepada seorang hakim dalam memutuskan  suatu  sanksi  pidana  yang  didasarkan  pada  takaran  yang  telah  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan. Meski, fenomena disparitas tetap akan terjadi mengingat bahwa jarak antara sanksi pidana yang mengatur besaran maksimal dan minimal dalam hukum pidana terlampau besar (Zulfa, 2011).
Relevansinya dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori keadilan, dan penegakan hukum. Teori keadilan memiliki kaitan erat dengan pemidanaan tindak pidana narkotika dalam penelitian ini. Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum ( legal justice ) adalah keadilan menurut undang-undang  (undang-undang  narkotika)  dan  berkenaan  dengan  pemberian  sanksi  atas  hasil
penerapan  undang-undang  yang dilanggar.  Jika  seseorang telah melanggar  keadilan tadi,  maka akan  dikenakan  hukuman  lewat  proses  hukum.  Teori  Penegakan  hukum  sendiri  adalah  suatu proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Keinginan  hukum tidak  lain  adalah  pikiran-pikiran  lembaga  pembuat  Undang-Undang  yang  dirumuskan  dalam peraturan  hukum.  Perumusan  pemikiran  pembuat  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan hukum,  akan  turut  menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  itu  dijalankan.  Beberapa  faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  antara lain: faktor  hukum, faktor  penegakan  hukum,  faktor  sarana atau  fasilitas pendukung,  faktor  masyarakat  dan  faktor budaya hukum.
Sejauh  ini  penelitian  terhadap  disparitas  pemidanaan  pada  tindak  pidana  khusus  narkotika hanya  melihat  dari  aspek-aspek  tertentu  saja.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurnia Dewi Anggraeny,  dengan judul  penelitian  “Disparitas  Pidana Dalam  Putusan  Hakim Terhadap Tindak  Pidana  Psikotropika  Di  Pengadilan  Negeri  Sleman”.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk mengkaji disparitas pidana yang ditemukan pada putusan hakim atas Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini juga ingin mengetahui hal-hal yang bisa diupayakan untuk  meminimalisir  timbulnya  disparitas  dalam  proses  pemidanaan  pada  kasus  tindak  pidana psikotropika.  Pendekatan dalam peneltian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang  juga  dibantu  teknik  wawancara  bersama  hakim  yang  juga  memberikan  sanksi  pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman. Kemudian peneliti lain yakni  Nursiti  dan  Fakhrull,  dengan  judul  “Disparitas  Penjatuhan  Pidana  Kurungan  Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis  sebab  terjadinya  disparitas  hukuman  pidana  kurungan  sebagai  pengganti  dari hukuman denda pada kasus narkotika, serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana pengganti  denda  pada kasus  narkotika.  Metode  penelitian yuridis normatif dan  yuridis  empiris melalui pendekatan undang- undang. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori pemidanaan. Dari  penelitian  terdahulu  yang  relevan  di  atas,  dapat  disampaikan  perbedaannya  dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri terkait dengan disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana khusus narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. Pertama , objek dan substansi penelitian  yang  dilakukan  peneliti  adalah  20  putusan  hakim  di  PN  Tangerang  yang  tidak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kedua , teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya dalam penelitian  ini  adalah  teori  keadilan  dan  teori  penegakan  hukum  secara  bersamaan  yang  tidak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya disparitas    pemidanaan  di  Pengadilan  Negeri  Tangerang,  khususnya  bagi  terdakwa  yang berstatus  sebagai  pengguna,  pecandu,  serta  dasar  pertimbangan  yang  digunakan  hakim  untuk tidak  memberi  tindakan  rehabilitasi  melainkan  menjatuhkan  sanksi  pidana  penjara  kepada Terdakwa.

## B. Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif  dan  studi  kasus dengan  menggunakan  20  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang.  Alasan  menggunakan penelitian yuridis normatif didasarkan pada adanya suatu ketentuan Undang-Undang Narkotika dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  dan  Pedoman  Jaksa  Agung  terkait  dengan penanganan  penyalahgunaan  Narkotika.  Pendekatan  kasus  dimaksudkan  bertujuan  untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan 20 kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara tindak pidana  Narkotika.  Bahan  penelitian  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  dan sekunder.  Data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier.  Bahan hukum  primer  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  dalam  penelitian  ini menggunakan:  1)  Kitab  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP);  2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Acara Pidana (KUHAP); 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotikake dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;  5)  Pedoman  Jaksa  Agung  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Narkotika dan/atau  Tindak Pidana Prekursor Narkotika; 6) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini; dan, 7) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (20 putusan).
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  wawancara  dan  studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap Hakim Pengadilan  Negeri Tangerang, Jaksa pada Kejaksaan  Negeri  Tangerang,  dan  Deputi  Rehabilitasi  BNN  RI.  Sedangkan  studi  kepustakaan yang  bersumber  dari  dokumen  resmi  adalah  bersumber  dari  20  putusan  Pengadilan  Negeri Tangerang yang dipilih secara purposive dengan kriteria sebagai berikut: 1) Putusan Hakim yang terkait  dengan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika;  2)  Putusan  Hakim  tentang  tindak pidana-tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  sama  atau  sejenis  dengan  putusan pemidanaan yang berbeda-beda; dan, 3) Putusan hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat  (1),    Pasal  114  ayat  (1)  dan  Pasal  127  ayat  (1)  dengan  jumlah  barang  bukti  yang terklasifikasi  sebagai  penyalahguna  narkotika  menurut  SEMA  04/2010  dan  Pedoman  Jaksa Agung No. 11/2021. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk mendiskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Disparitas  yang  Terjadi  dalam  Putusan  terhadap  Penyalahguna  Narkotika  di Pengadilan Negeri Tangerang
Dalam  pidato  pengukuhannya sebagai  Guru  Besar  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia, Harkristuti  Harkrisnowo  menyatakan  bahwa  disparitas  putusan  berkenaan  dengan  perbedaan penjatuhan  pidana  untuk  kasus  yang  serupa  atau  setara  keseriusannya,  tanpa  alasan  atau pembenaran  yang  jelas  dengan  beberapa  kategori,  diantaranya  disparitas  antara  tindak  pidana yang  sama,  disparitas  antara  tindak  pidana  yang  mempunyai  tingkat  keseriusan  yang  sama, disparitas  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  satu  majelis  hakim,  dan  disparitas  antara  pidana  yang dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  yang  berbeda  untuk  tindak  pidana  yang  sama  (Harkrisnowo, 2003).
a. Putusan Pelanggaran “Pasal  112 ayat  (1) UU Narkotika”
Pertama, Disparitas antara tindak pidana pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terdapat  4  kasus  putusan,  nampak  tidak  ada  perbedaan  karena  hakim  sama-sama menjatuhkan pidana penjara minimum khusus yakni 4 tahun. Kedua , dilihat dari sisi barang bukti  shabu  yang  dimiliki  Terdakwa  nampak  tidak  proporsional.  Nampak  dengan  barang bukti  berbeda,  sama-sama  dijatuhkan  pidana  penjara  minimal  selama  4  tahun  dengan subsider  yang  berbeda. Ketiga ,  disparitas  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  satu  majelis  hakim ada perbedaan dalam menjatuhkan subsider, masing-masing 6 bulan dan 3 bulan. Keempat , antara  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  yang  berbeda,  nampak  pada  5  putusan masing-masing  dijatuhkan  subsider  yang  lamanya  bervariasi  antara  2-6  bulan.  Hal  ini disebabkan oleh Pasal 148 UU Narkotika yang menyatakan bahwa “Putusan pidana denda Narkotika  dijatuhi pidana penjara paling  selama 2 (dua) tahun sebagai  pengganti pidana denda” pengaturan  ini  diatur  lebih  lanjut  mengenai  perhitungan  lamanya  pidana  penjara dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim. Tidak adanya pedoman dalam menentukan  berat  ringannya  pidana  penjara    sebagai  pengganti  denda,  membuat  hakim dalam praktik di lapangan dapat menetapkan lamanya pidana penjara yang bervariasi.
Dalam  pelanggaran  terhadap  Pasal  112  (1)  UU  Narkotika,  barang  bukti  shabu  yang dimiliki seharusnya tidak serta merta bahwa Terdakwa selalu dikenakan pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Sebab,  sekalipun Terdakwa kedapatan memiliki shabu namun
tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  Terdakwa  juga  mengkonsumsi  sehingga  dapat dipersalahkan  melanggar  Pasal  127  ayat  (1) huruf  a UU  Narkotika (Dewi,  2019).  Contoh, dalam  kasus  putusan  Nomor  500/Pid.Sus/2019/PN.Tng.,  660/Pid.Sus/  2019/PN.Tng., 1003/Pid.Sus/2019/PN.  Tng.,  dan  1364/Pid.Sus/2019/PN.Tng  masing-masing  Terdakwa memberikan  keterangan,  bahwa  shabu  yang  dimiliki  akan  digunakan  sendiri.  Hal  tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya pelaku juga adalah sebagai pengguna, sehingga masih ada pasal lain yang bisa dikenakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 127 UU Narkotika.
Sesuai amanat UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa  hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat  pada  diri  terdakwa.  Terlebih,  salah  satu  rumusan  Pasal  51  RKUHP  menyebutkan, bahwa  hakim  berkewajiban  untuk  mempertimbangkan  motif  dan  tujuan  seseorang melakukan  tindak  pidana  (Harkrisnowo,  2003).  Hal  ini  penting,  karena  berpotensi berpengaruh pada cara pandang dan  penilaian masyarakat yang kecewa terhadap peradilan yang  dapat dipersepsikan sebagai wujud ketidakadilan bagi  pelaku. Hal ini sejalan  dengan pendapat M.P. Vrij dalam teori subsosialnya, bahwa suatu tindak pidana mempunyai empat akibat sosial, salah satunya rasa kecewa pihak publik.
b. Putusan Pelanggaran “Pasal  114 ayat  (1) UU Narkotika”
Dalam 4 putusan terhadap pelanggaran Pasal  114 ayat (1) UU Narkotika,  ada/tidaknya disparitas  putusan  yang  merujuk  pada  pendapat  Harkristuti  Harkrisnowo. Pertama , disparitas antara tindak  pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang  sama. Dalam hal ini berkaitan dengan putusan yang tidak proporsional yang cenderung memberikan putusan yang lebih tinggi dengan barang bukti yang rendah, demikian pula sebaliknya. Putusan No 2046/Pid.Sus/2018/PN.Tng  dengan  arang  bukti  0,0808 gram  Terdakwa  dipidana  penjara  6 tahun, sedangkan Putusan 1296/Pid.Sus/2019/PN.Tng dengan barang bukti yang lebih besar 0,91  gram  dan  0,40  gram  Terdakwa  dipidana  penjara  5,6  tahun. Kedua ,  disparitas  pidana yang  dijatuhkan  oleh  satu  majelis  hakim,  nampak  adanya  perbedaan  dalam  menjatuhkan hukuman subsider. Ketiga , disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, nampak dalam 4 putusan masing-masing dijatuhkan putusan  pidana  penjara  yang  bervariasasi,  antara  5-6  tahun  dengan  subsider  2-6  bulan. Terhadap  4  kasus  putusan  Hakim  terhadap  pelanggaran  Pasal  114  ayat  (1)  UU  Narkotika yang  dihubungkan  dengan  pendapat  Harkristuti  Harkrisnowo,  bahwa  “disparitas  dapat dibenarkan selama memiliki alasan atau pembenaran yang jelas”.
Pemenuhan  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  Pasal  114  ayat  (1)  UU  Narkotika menurut hemat peneliti kurang tepat. Pertama , pada putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN.Tng,  1288/Pid.Sus  /2019/PN  Tng,  dan  Putusan  Nomor 1296/Pid.Sus/2019/PN  Tng,  Terdakwa  memiliki,  menyimpan  shabu  dengan  cara  membeli dan  sebagian  diberi  (ada  unsur  menerima).  Jika  Hakim  berpendapat,  bahwa  perbuatan Terdakwa  memenuhi  unsur  “membeli  dan  menerima”  maka perbuatan  Terdakwa  juga  ada unsur memiliki, menyimpan shabu. Sehingga dimungkinkan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan  Pasal  112  atau  melanggar  Pasal  112  ayat  (1)  dan  114  ayat  (1)  UU  Narkotika secara  bersamaan.  Berbeda  dengan  kasus  putusan  Nomor  2046/Pid.Sus/2018/PN.Tng, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, karena Terdakwa tertangkap tangan sedang bertransaksi shabu, sehingga unsur “jual” dan “beli” terpenuhi. Dalam hal ini, peran Terdakwa sebagai “pembeli”. Namun, sisi lain dalam kasus  putusan Nomor 2046/Pid. Sus/2018/PN.Tng  terdapat  bukti  petunjuk  surat  bahwa  Terdakwa  positif  menggunakan shabu,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  Terdakwa  dapat  dipersalahkan  melanggar Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika  dengan  dijatuhkan  tindakan  rehabilitasi,  bukan pidana  penjara  karena  perannya  sebagai  pengguna  juga.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  kasus
putusan  Nomor  2046/Pid.Sus/  2018/PN.Tng  ini,  seharusnya  yang  dijatuhkan  hukuman adalah bandar (penjual), bukan Terdakwa.
c. Putusan Pelanggaran “Pasal  127 ayat  (1) huruf a UU Narkotika” Tindakan Rehabilitasi Dilihat dari sisi dakwaan pada putusan Majelis Hakim yang berbeda, terdapat 1 putusan yang  dalam  dakwaannya  Terdakwa dituntut  untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial, sedangkan  pada  3  (tiga)  Putusan  lainnya  tidak  ada  dakwaan  dari  Penuntut  Umum  untuk direhabilitasi,  namun  Hakim  menjatuhkan  tindakan  rehabilitasi. Kedua ,  dari  unsur-unsur pasal  yang  digunakan  dalam  setiap  putusan  tidak  sama  dengan  unsur-unsur  yang  sesuai dengan  rumusan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika,  yaitu  unsur  “setiap  penyalah guna”, unsur “Narkotika Golongan I”, dan unsur “bagi diri sendiri”, kecuali Putusan Nomor 1481/PID.Sus/2013/PN.Tng. Ketiga ,  rekomendasi  agar  Terdakwa  direhabilitasi  hanya nampak  pada  Putusan  Nomor  1481/PID.Sus/  2013/PN.Tng,  sedangkan  pada  3  putusan lainnya  tidak  nampak  adanya  rekomendasi  bagi  Terdakwa  untuk  direhabilitasi,  namun Terdakwa tetap dijatuhkan tindakan rehabilitasi.
Keempat ,  dalam  Majelis  Hakim  yang  berbeda,  nampak  bahwa  putusan  Nomor 1481/PID.Sus/2013/PN.Tng,  Terdakwa  dijatukan  tindakan  rehabilitasi,  dimana  Majelis Hakim berpedoman pada pemenuhan syarat ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan mempertimbangkan  terpenuhinya  unsur  Pasal  54,  Pasal  55,  dan  Pasal  103  UU  Narkotika (Irianto, 2020).    Sedangkan, pada  3  putusan  lainnya  tidak  merujuk pada  ketentuan SEMA Nomor  4  Tahun  2010  yang  memiliki  kualifikasi  sebagai  berikut:  1)  Bahwa  pada  saat dilakukan  penangkapan  terhadap  Terdakwa  oleh  penyidik  Polri  dan  penyidik  BNN  dalam tertangkap  tangan;  2)  Bahwa  pada  saat  tertangkap  tangan,  ditemukan  barang  bukti pemakaian 1 (satu) hari; 3) Bahwa Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika; 4) Bahwa diperlukan surat rekomendasi dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;  dan,  5)  Bahwa  terdakwa  tidak  terdapat  bukti  yang  menyatakan  terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas sebenarnya tidak jauh  berbeda dengan  pedoman dari Jaksa  Agung.  Jika  merujuk  pada  Pedoman  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  dan/atau  Tindak  Pidana  Prekursor  Narkotika  yang menentukan  kualifikasi  penyalah  guna  nakotika  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  127 Narkotika  di  antaranya  adalah:  1)  Bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  laboratorium forensic  ( vide penjelasan  Pasal  75  UU  Narkotika  huruf  1  UU  Narkotika)  Terdakwa dinyatakan  positif  mengkonsumsi  narkotika;  2)  Bahwa  berdasarkan  hasil  penyidikan  dan fakta  hukum  dalam  persidangan,  menunjukan  bahwa  Terdakwa  adalah  pengguna  terakhir ( end  user )  dan  Terdakwa  tidak  terlibat  dalam  jaringan  peredaran  gelap  narkotika;  dan,  3) Bahwa  pada  saat  tertangkap  tangan,  Terdakwa  tanpa  barang  bukti  narkotika  atau  dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.
d. Putusan Pelanggaran “Pasal  127 ayat  (1) huruf a UU Narkotika” Pidana Penjara
Dalam  7  (tujuh)  putusan,  Hakim  yang  berbeda  menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika  dengan  pidana  penjara  yang  berbeda  antara  1-4  tahun  penjara.  Hakim memberikan  putusan  tidak  proporsional,  dengan  menjatuhkan  pidana  penjara  lebih  lama dengan  barang  bukti  yang  lebih  ringan,  demikian  pula  sebaliknya.  Selanjutnya,  dalam merumuskan  unsur-unsur  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika  dalam  setiap  putusan tidak  ada  keseragaman  yang  tidak  sesuai  dengan  rumusan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU Narkotika, sekalipun tujuannya sama.  Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dengan menjatuhkan pidana penjara 1,6 tahun dengan barang bukti shabu 0,88 gram,
dan pidana penjara 1,4 tahun dengan barang bukti 0,06841 gram, 0,0873 gram, 0,0703 gram, 0,0586 gram ganja.
Terhadap  7  putusan  yang  dijatuhkan  pidana  penjara  terhadap Terdakwa  yang  terbukti melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika  dapat  peneliti  kritisi  pada  Putusan Nomor  2205/Pid.Sus/2018/PN.Tng,  sebab  terdapat  perbedaan  yang  mencolok  dibanding dengan  6  putusan  lainnya  yang  sama-sama  dijatuhkan  pidana  penjara.  Memperhatikan keterangan-keterangan  dalam  Putusan  Nomor  2205/Pid.Sus/  2018/PN.Tng  seharusnya Terdakwa  dijatuhkan  tindakan  rehabilitasi,  bukan  dipenjara.  Hal  tersebut  merujuk  pada syarat  rehabilitasi  berdasarkan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010.  Dengan  demikian  syarat ketentuan  Pasal  54  dan  Pasal  103  UU  Narkotika  dalam  Putusan  Nomor 2205/Pid.Sus/2018/PN.Tng sebenarnya telah terpenuhi, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, bukan direhabilitasi.
Mengacu  pada  teori  keadilan  jika  dihubungkan  dengan  putusan-putusan  sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sekalipun Hakim mempunyai kekuasaan yang dilindungi oleh Undang-Undang,  Kekuasaan  Kehakiman  tidak  dapat  diintervensi  oleh  siapapun,  namun menurut  hemat  peneliti  nampak  terjadinya  disparitas  pada  putusan  yang  mendapatkan tindakan  rehabilitasi  diantaranya  1481/Pid.Sus/2013/PN.Tng,    76/Pid.Sus/2014/PN.Tng, 1944/Pid.Sus  /2014/PN.Tng,  2106/Pid.Sus/2014/PN.Tng,  2205/Pid.Sus/2018/PN.Tng kendati  barang  bukti  yang  dimilki  cukup  besar,  hal  ini  berbeda  dengan  putusan-putusan lainnya yakni seperti 923/Pid.Sus/2013/PN.Tng,
228/Pid.Sus/2013/PN.Tng,
2271/Pid.Sus/2014/PN.Tng,  1915/  Pid.Sus/2018/PN.Tng,  2192/Pid.Sus/2018/PN.Tng, 2205/Pid.Sus/2018/PN.Tng  dan  1067/  Pid.Sus/2019/PN.Tng  yang  mendapatkan  sanksi pidana penjara, hal ini berbeda dengan putusan-putusan lain seperti  yang dijadikan sampel penelitian mencerminkan sisi negatif yang tercerminkan melalui putusan-putusan yang telah di putus oleh majelis hakim.

## 2. Faktor Penyebab Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang Umumnya Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Para Penyalahguna Narkotika
Faktor penyebab hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang umumnya menjatuhkan pidana penjara  terhadap  para  penyalahguna  narkotika  berkaitan  erat  dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum (UU Narkotika) (Hasan & Firmansyah, 2020) dimana dalam meningkatkan  penegakan  hukum  pemerintah  melalui political  will (Romdoni,  WN,  & Nurdiansyah,  2022) untuk  memberantas  penyalahgunaan  Narkotika.  Dilihat  dari  sisi  substansi hukum, pertama ,  berkaitan  dengan  rumusan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika  yang menyebutkan bahwa, “setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Penyalah Guna yang dimaksud dalam UU Narkotika  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  15  bahwa, “Penyalah  Guna  adalah  orang  yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau  melawan hukum” . Rumusan pasal ini tentunya berlaku bagi  semua  putusan  yang  melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika,  karena  pada dasarnya  para  pelaku  yang  diterangkan  dalam  masing-masing  putusan  didahului  dengan  unsur “memiliki”  untuk digunakan bagi diri sendiri. Pada sisi lain, disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UU  Narkotika,  bahwa “Pecandu  Narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  atau menyalahgunakan Narkotika  dan  dalam  keadaan  ketergantungan pada  Narkotika, baik secara fisik  maupun  psikis” .  Di  dalam  UU  Narkotika  tidak  diterangkan  secara  jelas  definisi  pecandu yang memiliki ketergantungan fisik maupun psikis, karena hal ini berkaitan erat dengan hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 127  ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU Narkotika.
Ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan, bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim wajib memperhatikan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika”. Namun, ketentuan pecandu narkotika
dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  untuk  menjalani  rehabilitasi  menurut  bunyi  Pasal  54 menjadi  lemah  atau  dipatahkan  dengan  adanya  bunyi  ketentuan  Pasal  103  UU  Narkotika. Terhadap  7  kasus  putusan  yang  dipidana  penjara  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  54  UU Narkotika,  sebenarnya  unsur-unsurnya  telah  terpenuhi,  sebab  pada  masing-masing  putusan tersebut Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a,  sedangkan menurut bunyi Pasal 54 UU Narkotika”menyebutkan,  bahwa “pecandu narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial” . Dengan adanya kesesuaian unsur yang terkandung dalam Pasal 54 dan Pasal 127  ayat  (1)  huruf  a,  maka  seharusnya  Terdakwa  diperintahkan  oleh  Hakim  untuk  menjalani rehabilitasi  atau  Hakim  dalam  memutus  Terdakwa  dengan  tindakan  rehabilitasi,  karena pertimbangan hukumnya jelas, yaitu UU Narkotika.
Kedua , substansi hukum  yang  seharusnya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat (Ariyanti,  2019)  namun  pada  7  putusan    penyalahguna  narkotika  dipidana  penjara  adalah berkaitan dengan rumusan “Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika” yang terdapat kata “dapat”, yang  bisa  ditafsirkan  bahwa  penyalahguna “tidak  wajib” untuk  direhabilitasi, sehingga  Hakim  yang  mempunyai  kewenangan  absolut  dapat  secara  bebas  menentukan Terdakwa  dengan  tindakan  rehabilitasi  atau  pidana  penjara.  Namun,  dihubungkan  dengan pendapat  M.P.  Vrij  dalam  teori  subsosialnya,  bahwa  suatu  tindak  pidana  mempunyai  empat akibat sosial, yaitu dorongan mengulangi dari pelaku, rasa tidak puas korban, keinginan meniru oleh  pihak  ketiga,  dan  rasa  kecewa  pihak  keempat  (publik).  Berdasarkan  teori  tersebut, Terdakwa  penyalahguna  narkotika  yang  tidak  dilakukan  tindakan  rehabilitasi  akan  berdampak pada  rasa  tidak  puas  korban  karena  hak  korban  untuk  mendapat  rehabilitasi  terabaikan,  tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya karena kecewa, demikian juga masyarakat.
Dilihat dari sisi faktor penegak hukum , yang dapat menjadi penyebab Hakim menjatuhkan pidana  penjara  kepada  Terdakwa  penyalahguna  narkotika  adalah  faktor  penegak  hukum  itu sendiri,  mulai  dari  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim,  karena ketiga  unsur  tersebut  sebagai pihak-pihak  yang  menerapkan  hukum  (Saragih  &  Simanjuntak,  2021).  Relevansinya  dengan menerapkan hukum, Ahmad Ali berpendapat, bahwa :
“ Pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati  atau  tidak  ditaati,  yaitu  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  suatu  perundang- undangan adalah profesional dan optimal pelaksanan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut ”
Sehubungan  dengan  adanya  ketentuan  SEMA,  maka  penerapannya  harus  dimulai  dari profesionalisme  penyidik  dalam  menangani  kasus  penyalahgunaan  narkotika  yang  tertangkap tangan  untuk  dapat  benar-benar  terungkap,  bahwa  tersangka  adalah  sebagai  penyalahguna narkotika  yang  dapat  direhabilitasi,  bukan  dipenjara.  Sebab,  pada  beberapa  kasus  putusan- putusan  yang  dijatuhkan  pidana  penjara  terdapat  bukti  bahwa  Terdakwa  positif  menggunakan shabu dan barang bukti shabu yang berhasil di sita jumlahnya relatif kecil, dan apabila dibiarkan tidak  menutup  kemungkinan  Terdakwa  akan  menjadi  pecandu  yang  memiliki  ketergantungan secara fisik maupun psikis, terbukti dengan maraknya peredaran narkotika di lapas-lapas.
Selanjutnya, faktor penegak hukum dari  sisi  penuntut umum dalam  membuat dakwaannya tidak  hanya  sekedar  memproses  perkara  hanya  berdasarkan  pelimpahan  berkas  perkara  dari penyidik,  sebab  Jaksa  memiliki  tugas  dan  kewenangannya  melengkapi  berkas  perkara  yang dikoordinasikan dengan pihak penyidik sesuai Undang-Undang. Kejaksaan termasuk mempunyai kepentingan menghadirkan saksi ahli yang tidak hanya sebatas saksi-saksi dari pihak kepolisian, sebab  dalam  temuan  7  kasus  putusan  yang  dipidana  penjara,  tidak  nampak  adanya  keterangan ahli  (dokter)  yang  ditunjuk  untuk  dapat  memberikan  masukan-masukan  kepada  Hakim  di persidangan, sakalipun ada 1 putusan saja yang menghadirkan saksi ahli namun dinilai tidak ada
sinkronisasi akan persepsi tentang penyalahguna narkotika, sehingga dirasakan minim informasi terkait dengan perbuatan Terdakwa.
Faktor  penegak  hukum  di  tingkat  pengadilan  yang  dapat  berperan  dalam  penjatuhkan putusan terhadap Terdakwa adalah faktor Hakim, karena pemahamannya yang mempuni terkait penalaran  hukum,  memiliki  peranan  penting  dalam  memberikan ratio  decidendi pada  saat membuat putusan (Taqiuddin, 2017) pertimbangan hakim tentunya sangat dibutuhkan guna dapat memberikan  putusan  yang  memiliki  keadilan  (Romdoni,  2022)  dengan  memperhatikan  fakta- fakta yang terjadi di persidangan. Adanya ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dihubungkan dengan  7  kasus  putusan  penyalahguna  narkotika  yang  dipidana  penjara  dapat  disampaikan beberapa  hal. Pertama ,  secara  keseluruhan  menerangkan  bahwa  pelaku/terdakwa  pada  saat kondisi  tertangkap  tangan  tengah  mengkonsumsi  dan  kedapatan  memiliki  shabu. Kedua ,  pada saat  tertangkap  tangan  ditemukan  barang  bukti  shabu  dibawah  1  gram  atau  ganja  di  bawah  5 gram. Dalam kasus putusan-putusan diketahui, bahwa barang bukti shabu yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap pada umumnya memiliki barang bukti kurang dari 1 gram. Ketiga , adanya surat  uji  laboratorium  positif  menggunakan  Narkotika.  Dihubungkan  dengan  kasus  putusan, diketahui  bahwa  tidak  semua  putusan  menerangkan  adanya  surat  uji  laboratorium  yang menerangkan  bahwa  Terdakwa  positif  menggunakan  shabu,  dan  kasus  putusan  lainnya  hanya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Keempat , perlu adanya surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk Hakim. Dalam 7 kasus putusan, diketahui bahwa tidak ada satupun  dalam  putusan  yang  menerangkan  perlunya  surat  keterangan  dari  dokter  pemerintah yang  ditunjuk  Hakim.  Dan kelima ,  tidak  terdapat  bukti,  bahwa  Terdakwa  terlibat  dalam peredaran  gelap  Narkotika.  Terhadap  7  kasus  putusan  sesuai  fakta  dipersidangan,  bahwa Terdakwa  tidak  terlibat  dalam  peredaran  gelap  Narkotika,  melainkan  sebagai  pecandu  dan penyalahguna Narkotika, sehingga unsur ini dapat dipenuhi.
Berdasarkan  analisis  kasus  putusan-putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  yang menjatuhkan  Terdakwa  sebagai  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  dengan  pidana  penjara dilihat  dari  sisi  penegak  hukum  tidak  terlepas  dari  beberapa  faktor. Pertama ,  tidak  menutup kemungkinan  dalam  proses  penanganannya  terjadi  jual  beli  pasal  di  luar  pengadilan,  baik  di tingkat  penyidikan,  penuntutan  maupun  pada  tingkat  putusan.  Kemungkinan  jual  beli  pasal tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan penyuapan terhadap oknum pejabat Kepolisian, dan tidak menutup kemungkinan pula melibatkan oknum pejabat Kejaksaan dan pejabat hakim Pengadilan  untuk  menerima  “uang  haram”  dari  pelaku  sehingga  pasal  yang  disangkakan  bisa dirubah,  misal  dari  sangkaan  pelanggaran  Pasal  114  bisa  diubah  menjadi  Pasal  112  atau Pasal 127,  atau  mungkin  yang  seharusnya  dikenakan  Pasal  112  menjadi  Pasal  127  karena  pada umumnya setiap putusan tidak disertakan assessment terlebih dahulu. Kedua , faktor yang dapat memberikan  kontribusi  terjadinya  disparitas  putusan  dalam  tindak  pidana  narkotika  adanya kebebasan Hakim (Toliango, 2016), sebab kekuasaan hakim yang merdeka dijamin oleh undang- undang,  yaitu  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  dan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Adanya  kebebasan  Hakim  tersebut  dapat diterapkan  dengan  adanya  bunyi  ketentuan  Pasal  103  ayat  (1)  UU  Narkotika,  Sebab,  dengan adanya kata “dapat” yang terdapat dalam pasal tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan yang boleh  dijatuhkan  putusan  oleh  hakim  berupa  rehabilitasi  atau  hukuman  penjara  untuk  pecandu maupun  penyalahguna  narkotika. Ketiga ,  faktor  yang  menyebabkan  penyalahguna  narkotika dijatuhi  pidana  penjara  (tidak  direhabilitasi),  karena  untuk  melakukan  rehabilitasi  bagi penyalahguna  narkotika  membutuhkan  biaya  yang  mahal  sehingga  membutuhkan  dana  besar untuk  itu.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Kepala  Urusan  Rumah  Tangga  Balai  Rehabilitasi Penyalahgunaan  Narkotika,  Lembaga  Rehabilitasi  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika (LRPPN)  Dede  Indra  Triyanta,  bahwa  setidaknya  untuk  biaya  rehabilitasi  bagi  pecandu narkotika, membutuhkan dana sekitar Rp 20-an juta bagi satu orang.
Dari  sisi  rehabilitasi,  walaupun  rehabilitasi  dianggap  sebagai  bagian  dari  hukuman  dalam UU  Narkotika,  namun  rehabilitasi  merupakan  bagian  yang  terbaik  untuk  dikenakan  kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Dengan demikian, penjatuhan sanksi sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika jelas memberikan pilihan kepada hakim untuk  menjatuhkan  putusan  berupa  sanksi  pidana  penjara  atau  rehabilitasi.  Sehingga membutuhkan pemahaman proporsionalitas dari hakim sebelum menjatuhkan sanksi penjara atau Tindakan  kepada  pelaku menjadi  sangat  penting  (Naim,  2018). Sanksi  pidana penjara didalam Pasal  127  UU  Narkotika  merupakan  sesuatu  yang  tegas  dan  tidak  terbantahkan  didalam  pasal tersebut  tetapi  rehabilitasi  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  tidak  berbunyi “wajib” melainkan  kata “dapat” sehingga  menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan yang tidak mewajibkan rehabilitasi dalam UU Narkotika jelas tidak mencerminkan hukum yang berguna bagi masyarakat. Keadaan tersebut akan mengarahkan pengaturan  rehabilitasi  yang  terdapat  dalam  UU  Narkotika  menjadi  salah  satu  penyebab terlanggarnya  hak  asasi  manusia  karena  kurang  bernilai  berkepastian  hukum,  yakni  pecandu narkotika  atau  korban  penyalahguna  narkotika  memperoleh  stigma  negatif  sebagai  narapidana karena harus dihukum dan tidak di rehabilitasi atau dihukum pidana penjara. Padahal kerugian secara fisik, psikologis, maupun sosial dapat dialami langsung oleh konsumen narkotika seperti kematian akibat overdosis. Sementara, kerugian tidak langsung bagi masyarakat terjadi melalui tidak  berfungsinya  individu-individu  anggota  masyarakat  karena  konsumsi  narkotika  yang membahayakan (Handoyo & Atmosukarto, 2017).

## D. Simpulan dan Saran
Disparitas  pada  putusan  pelanggaran  terhadap  Pasal  112  ayat  (1)  UU  Narkotika  antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, dilihat dari sisi barang bukti shabu yang  dimiliki  Terdakwa  nampak  tidak  proporsional.  Dengan  barang  bukti  berbeda  sama-sama dijatuhkan  pidana  penjara  minimal  selama  4  tahun  dengan  subsider  yang  berbeda.  Kemudian, dengan satu majelis hakim yang sama, menjatuhkan subsider 6 bulan dan 3 bulan. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, nampak 5 putusan masing-masing dijatuhkan subsider bervariasi antara 2-6 bulan.
Pada putusan pelanggaran Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika berkaitan dengan putusan yang tidak proporsional yang cenderung memberikan putusan yang lebih tinggi dengan barang bukti yang rendah, demikian pula sebaliknya. Dengan satu majelis hakim yang sama, pidana penjara 5 tahun, subsider 6 bulan dan pidana penjara 5,6 tahun, subsider 2 bulan. Pada majelis hakim yang berbeda  terjadi  pada  4  putusan  masing-masing  dijatuhkan  putusan  pidana  penjara  yang bervariasasi, antara 5-6 tahun dengan subsider 2-6 tahun.
Pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang direhabilitasi. Dari sisi dakwaan pada  putusan  Majelis  Hakim  yang  berbeda,  terdapat  putusan  dengan  dakwaan  menjalani rehabilitasi  medis  dan  sosial,  sedangkan  pada  putusan  lain  tidak  ada  dakwaan  untuk direhabilitasi,  namun  dijatuhkan  tindakan  rehabilitasi.  Pada  3  putusan  lainnya  yang  tidak memenuhi  ketentuan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010,  Terdakwa  tetap  direhabilitasi.  Disparitas putusan  yang  melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika  yang  dijatuhkan  pidana penjara. Hakim yang berbeda menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa terbukti bersalah dipidana  penjara  yang  berbeda  antara  1-4  tahun.  Hakim  memberikan  putusan  yang  tidak proporsional, dimana Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama dengan barang bukti shabu yang lebih ringan, demikian pula sebaliknya.
Penyebab  hakim  Pengadilan  Negeri  Tangerang  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap penyalahguna  narkotika  pada  umumnya  dipidana  penjara  bukan  direhabilitasi  disebabkan  oleh beberapa  faktor. Pertama ,  terdapat  5  kasus  putusan  yang  melanggar  Pasal  112  ayat  (1)  UU Narkotika sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Kedua , 4 kasus putusan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika,  Terdakwa pada saat tangkap tangan kedapatan menyimpan
dan menguasai Narkotika Golongan I  jenis shabu yang tidak memiliki izin untuk itu, dan sedang sedang mengkonsumsi narkotika. Ketiga , terdapat 7 kasus putusan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf  a  UU  Narkotika  dijatuhi  pidana  penjara  dengan  pertimbangan  hukumnya  tidak  adanya dakwaan dari penuntut umum untuk direhabilitasi. Faktor lainnya, rumusan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika terdapat kata “dapat” memberikan peluang kepada Hakim untuk memilih memutus pidana penjara sesuai kebebasan Hakim yang tidak  dapat diintervensi oleh  siapa  pun.  Dan,  tidak  dihadirkannya saksi  ahli  dan  tidak  adanya  rekomendasi  dari  dokter dalam  persidangan  memberikan  keyakinan  bagi  Hakim  untuk  tidak  mengambil  tindakan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti,  V.  (2019).  Kebijakam  Penegakan  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Jurnal Yuridis , 6 (2), 33–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789
Ashworth, A. (2005). Sentencing and Criminal Justice . Camgridge: Cambridge University Press.
Bastiar,  D.  (2019).  Penegakan  Hukum  terhadap  Penyalahgunaan  dan  Pencegahan  Pengguna Narkotika di
Indonesia. Jurnal Rechtens , 8 (2), 209–222.
https://doi.org/https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.535
Dewi,  W.  P.  (2019).  Penjatuhan  Pidana  Penjara  Atas  Pidana  Narkotika  oleh  Hakim  di  Bawah Ketentuan  Minimum  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Jurnal Hukum Magnum Opus , 2 (1), 55–73.
https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181
Fauzi,  A.  I.  (2019,  April  9).  BNN  Sebut  Kota  Tangerang  Masih  Darurat  Narkoba.
TangerangNews.Com .
Retrieved from https://tangerangnews.com/kota- tangerang/read/26675/BNN-Sebut-Kota-Tangerang-Masih-Darurat-Narkoba
Handoyo, P., &  Atmosukarto,  I.  I. (2017). Perang Melawan  Narkotika: Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi. Jurnal Peradilan Indonesia , 5 , 9–26.
Harkrisnowo,  H.  (2003). Rekonstruksi  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  terhadap  Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia . Depok.
Hasan,  Z.,  &  Firmansyah,  D.  (2020).  Disparitas  Penerapan  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika. Pranata  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 15 (2),  221–237. https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.232
Irianto, B. Y. (2020). Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika. Jurist-Diction , 3 (3), 823– 840. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18625
Moho,  H.  (2019).  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  Menurut  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan Kemanfaatan. Majalah  Ilmiah  Warta  Dharmawangsa , 13 (1),  59.  Retrieved  from https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349
Muladi, M., & Arief, B. N. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni.
Naim, M. (2018). Proporsionalitas dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam  Perkara  Narkotika. Legal  Standing:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 2 (1),  44–54. https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1009
Romdoni,  M.  (2022).  The  Reconstitution  of  Death  Criminal  Imposition  against  Persons  of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU-
V/2007. Legal Brief , 11 (2), 508–519. Retrieved from
http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/154
Romdoni,  M.,  WN,  S.  F.,  &  Nurdiansyah,  R.  (2022).  Impact  Of  Political  Policy  On  The Implementation  Of  Law  Enforcement. Mediation:  Journal  of  Law , 1 (2),  67–74.  Retrieved from https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/829
Saragih,  R.,  &  Simanjuntak,  M.  F.  E.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan Narkotika  Di  Indonesia. Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social  Sciences , 4 (1),  98– 105. Retrieved from https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/590
Taqiuddin,  H.  U.  (2017).  Penalaran  Hukum  (Legal  Reasoning)  Dalam  Putusan  Hakim. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan , 1 (2), 191–199. Retrieved from http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343
Toliango, F. (2016). Disparitas Pemidanaan Penyalahguna Narkotika. Katalogis , 4 (11), 173–183. Retrieved from http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7152
Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran Paradigma Pemidanaan . Bandung: Lubuk Agung.