## PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT SEBAGAI  STRATEGI RESOLUSI  KONFLIK  SOSIAL

## M. Dharmariza, Rahmad Hidayat, dan Miftah Faridl Widhagdha
PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning
Abstract: is  one  of  the  important  instruments  that  ensures  organizational  sustainability.  In  the context of Pertamina Refinery Unit II Production River Pakning as one of the oil and gas processing companies operating in the Bukit Batu region, Bengkalis, Riau with the characteristics of rural communities, the management of social conflicts is crucial because it is not only to maintain the reliability of oil and gas processing operations but also corporate sustainability in terms of social, economic and environmental aspects. Community empowerment carried out within the framework of environmental social responsibility (TJSL) or better known as Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the strategies in the resolution and mitigation of social conflict. The existence of a community empowerment program carried out by the company to communities around the operational area is carried out in a participatory manner starting from planning, implementation to monitoring and evaluation so as to be able to involve the active role of stakeholders, especially the community. As a result, during the implementation of the community empowerment program from 2017 to 2018, it was not only able to improve the quality of people's welfare but also the tendency of a decrease in the number of cases and social conflicts with the community. In addition, the implementation of participatory community empowerment programs is also able to be a mitigative effort to manage relations with the community and stakeholders before ending into social conflict. The impact is that in a sustainable manner, the social relations between the company and the community are well established, the economic welfare of the target communities has increased, and the quality of the environment has improved thanks to a community empowerment program.
Abstrak: Pengelolaan konflik dalam tata kelola pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan salah satu instrument penting yang menjamin keberlanjutan organisasi. Dalam konteks Pertamina Refinery Unit II Production Sungai Pakning sebagai salah satu perusahaan pengolahan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Bukit Batu, Bengkalis, Riau dengan karakteristik masyarakat pedesaan, pengelolaan konflik sosial menjadi krusial karena tidak hanya untuk menjaga kehandalan operasional  pengolahan  minyak  dan  gas  namun  juga  keberlanjutan  perusahaan  baik  dari  sisi sosial,  ekonomi  dan  lingkungan.  Pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  dalam  kerangka tanggung  jawab  sosial  lingkungan  (TJSL)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Corporate  Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu strategi dalam resolusi dan mitigasi konflik sosial. Keberadaan  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional dijalankan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi sehingga mampu melibatkan peran aktif  pemangku  kepentingan,  terutama  masyarakat.  Hasilnya,  selama  pelaksanaan  program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan 2018, tidak hanya mampu meningkatkan kualitas  kesejahteraan masyarakat  namun juga  kecenderungan menurunnya  jumlah  kasus dan konflik sosial dengan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang  partisipatif  juga  mampu  menjadi  upaya  mitigatif  untuk  mengelola  hubungan  dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebelum berakhir menjadi konflik sosial. Dampaknya secara keberlanjutan, hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat terbina dengan baik, kesejahteraan ekonomi masyarakat binaan meningkat, serta kualitas lingkungan hidup meningkat berkat adanya program pemberdayaan masyarakat.
Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, strategi resolusi, konflik sosial, CSR

## PENDAHULUAN
Kebakaran hutan dan lahan dalam bebe- rapa tahun ini menjadi salah satu bencana nasional yang  ada  di  Indonesia.  Khusus  pada  lahan gambut, proses pemadaman berlangsung sulit karena api yang menyebar melalui bawah tanah pada lapisan gambut. Salah satu kawasan gambut yang sering mengalami kebakaran lahan dan
hutan berada di Provinsi Riau. Berdasarkan data dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan, Provinsi Riau memiliki luas hutan dan lahan terbakar yang cukup luas, pada tahun 2015 saja, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mencapai 183.808 ha (Sumber: http://sipongi. menlhk.go.id) Kebakaran hutan yang terjadi umumnya diakibatkan dua hal, secara sengaja
dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan  dipicu  oleh  pembakaran  untuk membuka lahan dan pembakaran karena eks- ploitasi sumber daya alam. Sedangkan kebaka- ran tak disengaja lebih disebabkan oleh cuaca yang panas, pembakaran sampah, membuang puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, kebakaran hutan dan lahan di Riau merupakan salah satu bencana tahunan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Fakta lapa- ngan menunjukkan bahwa ada faktor kesenga- jaan membakar hutan dan lahan. Tujuan pem- bakaran  tersebut  adalah  untuk  melakukan pembersihan lahan  dalam rangka  persiapan pembangunan perkebunan.
Penangananan kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak hanya menjadi fokus Pemerintah Provinsi Riau saja, namun juga menjadi perhatian pihak swasta yang berada di wilayah tersebut, salah satu pihak swasta nasional yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau adalah PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning. Sebagai salah satu perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Riau, Pertamina ikut andil dalam upaya penanga- nan bencana kebakaran lahan dan hutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan melaksanakan Program Mitigasi Keba- karan Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat  terutama  pada  lokasi  Ring  1 perusahaan. Program ini dilaksanakan di 4 desa dan 1 kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Keempat desa itu adalah Desa Sejangat, Desa Pakning Asal, Desa Sungai Selari, dan Desa Batang Duku, serta satu kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Pakning. Upaya mitigasi ini dilakukan dengan memberdayakan Masyarakat Peduli Api (MPA), sebuah kelompok sukarelawan yang dibentuk khusus untuk merespon, mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa (Fauzan, Purwanto, Widhagdha, & Pakpahan, 2017).
Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) didasarkan pada lemahnya ikatan sosial dan  kelembagaan  yang  ada  di  antara  MPA sehingga upaya penanganan kebakaran hutan dan
lahan tidak dapat dilakukan secara optimal. Terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan pemadaman di masing-masing desa menjadi kendala tersendiri dalam upaya mitigasi keba- karan hutan dan lahan. Untuk itu, penelitian ini akan mengungkapkan upaya Pertamina untuk meningkatkan ikatan sosial dan kelembagaan antar MPA agar penanggulanan bencana keba- karan hutan dan lahan dapat dilakukan secara optimal

## METODE
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif dari obyek penelitian yang diamati. Metode ini melihat pengalaman individu/organisasi secara utuh, sehingga tidak membatasi pernyataan individu/ organisasi ke dalam hipotesis tertentu. Sementara pendekatan yang dilakukan adalah studi kasus dengan  melihat  secara  kasuistik  mengenai pelaksanaan Program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau oleh CSR PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Sungai Pakning selama kurun waktu tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dan Focus Group Discussion (FGD). Informan penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling dengan maksud  agar  informan  yang  dipilih  sudah mengetahui permasalahan secara mendalam sehingga dapat memberikan informasi yang utuh. Informan penelitian adalah ketua dan para tokoh dalam kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), Forum  Komunikasi  Masyarakat  Peduli Api (FORKOMPA) Bukit Batu dan Koperasi Tani Tunas  Makmur  yang  ada  di  wilayah  Sungai Pakning.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mitigasi  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan melalui Restorasi Lahan Gambut
Dalam pelaksanaan Program CSR Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Pember- dayaan Masyarakat yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning, perusahaan  mengajak  dan  memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan kembali lahan bekas kebakaran menjadi lahan produktif dan
restoratif dengan melakukan beberapa hal, yaitu pertama, Pertamina mengajak masyarakat untuk menanam pohon khas gambut pada lahan-lahan bekas terbakar. Penanaman lahan bekas ter- bakar yang ada di Sungai Pakning dilakukan bersama Koperasi Tani Tunas Makmur dan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelu- rahan Sungai Pakning. Penanaman pada lahan bekas terbakar ini bertujuan mengubah semak yang rawan terbakar menjadi lahan pertanian yang  produktif dan menurunkan tingkat risiko kebakaran lahan. Saat ini, upaya penghijauan kembali lahan bekas terbakar telah mencapai lahan seluas 14,5 ha, yang terdiri dari tanaman nanas serta tanaman keras seperti durian (Durio Zibethinus), matoa (Pometia Pinnata), jengkol (Archidendron  Pauciflorum)  dan  sirsak (Annona  Muricata).  Dipilihnya  jenis-jenis tanaman tersebut karena selain bernilai ekonomis juga tidak perlu dilakukan pengolahan lahan lanjutan seperti pembakaran lahan gambut untuk penanaman.
Selain itu, upaya kedua yang bertujuan sebagai  kegiatan  restoratif  adalah  dengan mengembangkan Arboretum Gambut. Upaya pengembangan Arboretum Gambut dilakukan dengan  kerja  sama  Masyarakat  Peduli Api (MPA) Sungai Pakning dan Koperasi Tani Tunas Makmur  ini  berada  pada  lahan  asli  yang terselamatkan dari kebakaran dengan luas lahan 1,1 Ha. Di Arboretum Gambut ini kelompok bersama PT Pertamina RU II Sungai Pakning mengidentifikasi tanaman khas gambut yang terselamatkan dari kebakaran lahan dan hutan, serta berupaya membudidayakan tanaman khas gambut sehingga tidak terancam dari kepunahan. Beberapa tanaman langka yang konservasi dalam kegiatan ini antara lain Kantong Semar(nepenthes spectabilis),  Meranti (Shorea  Pinanga), Jelutung (Dyera Castula Hook), Palem Merah (Crytoctachys Lakka). Tanaman-tanaman ini termasuk dalam kategori endemik yang hanya dapat tumbuh dengan baik di lahan gambut.
Selain memiliki fungsi restorasi, Arboretum gambut juga memiliki fungsi edukasi dengan menjadi sarana pembelajaran bagi siswa sekolah maupun peneliti dari universitas yang ada di sekitar wilayah Sungai Pakning sebagai labo-
ratorium pembelajaran lapangan. Secara eko- nomi Arboretum Gambut juga memberikan pemasukan tersendiri bagi kelompok pengelola dari hasil penjualan tiket, makanan, maupun tanaman-tanaman  hasil  budidaya  yang  bisa dibawa pulang oleh pengunjung.

## Modal Sosial dalam Penanggulangan Bencana Asap
Penanganan kebakaran hutan dan lahan selain dilakukan melalui kegiatan restoratif juga dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifat kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang cenderung didasari pada sikap- sikap kesukarelawanan (Hidayat & Widhagdha, 2017), juga karena terbatasnya sumber daya yang ada di masing-masing desa untuk menang- gulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Secara sederhana modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk melakukan koor- dinasi dan kerja sama antara  sekelompok indi- vidu  dalam  memperjuangkan  tujuan-tujuan mereka. Menurut Putnam (1993) dalam buku Rahmat Rais (2009) Terdapat beberapa elemen penting dalam modal sosial, seperti pranata sosial (social institutions), kepercayaan (trust), dan jaringan sosial (network) yang saling berkaitan.
Ketiga elemen modal sosial ini berperan penting dalam aktifitas yang dilakukan oleh MPA. Pranata sosial merupakan nilai dan norma yang dijadikan kepercayaan bersama oleh masyara- kat,  kepercayaan  ini  akan  menentukan  ter- bentuknya jaringan-jaringan sosial antar masya- rakat guna memudahkan tercapainya tujuan kelompok (Widhagdha, 2018). Elemen-elemen modal sosial tersebut antara lain:
Pranata Sosial (Social Institution)
Pranata sosial sendiri terbagi atas norma dan sanksi yang merupakan komponen penting modal sosial dan harus diperhatikan jika ingin melihat apakah suatu hubungan bisa tercipta dengan  baik  atau  tidak  dalam  suatu  komunitas atau kelompok masyarakat. Dalam kelompok MPA, setiap desa telah memiliki peraturan guna memenuhi norma, namun perlu disadari pema- haman norma bersama belum cukup menjamin kerjasama antar individu karena selalu saja ada
yang tidak taat terhadap norma yang telah di- sepakati (moral hazard). Oleh karena itu di- butuhkan sanksi sosial yang bersifat informal sehingga kualitas hubungan dan interaksi sosial tetap terjaga dengan baik. Penerapan dari sanksi sosial dalam pranata sosial adalah pada tahun 2018 ketika kelompok MPA dari salah satu desa yakni Desa Batang Duku tidak atau jarang aktif dan berpartisipasi, baik dalam rapat kelompok, kegiatan rutin maupun pemadaman api maka sesuai peraturan yang telah ditetapkan, anggota- anggota kelompok MPA Desa Batang Duku tersebut dikeluarkan dan diganti dengan yang baru yang lebih berkomitmen.

## Kepercayaan (Trust)
Kepercayaan merupakan hal terpenting dalam sebuah hubungan, salah satunya hubungan pada suatu kelompok atau komunitas. Tanpa adanya rasa saling percaya di antara anggota komunitas, maka kerjasama tidak akan tercipta secara baik. Bentuk kepercayaan yang ada pada anggota MPA ini terlihat dari cara mereka saling berinteraksi satu sama lain. Sikap saling percaya antar anggota juga muncul karena MPA didasari pada bentuk-bentuk kesukarelawanan sosial, sehingga masing-masing anggota saling percaya untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi masing- masing.
Untuk menjaga sikap saling percaya ini, anggota kelompok menerapkan 3 sikap dasar seperti kejujuran, kedekatan dan keterandalan. Kejujuran dalam bergaul, dimana keterbukaan dan transparansi telah menjadi prinsipnya, men- dekatkan diri satu sama lain agar lebih mengerti pribadi dan permasalahan yang dihadapi masing- masing anggota kelompok, sehingga terjalin kedekatan dan keakraban serta mereka saling mengandalkan satu sama lain, dimana terdapat suatu pembuktian apakah mereka dapat me- menuhi harapan diri sendiri, anggota kelompok dan masyarkat sekitar dengan terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Jaringan Sosial (Social Network)
Jaringan sosial merupakan salah satu faktor yang tak kalah pentingnya untuk dapat menun- jang keberlangsungan hidup bersama. Pada ke- lompok MPA sendiri hal yang ditempuh untuk
dapat menciptakan jaringan sosial adalah dengan menjalin hubungan yang baik, dengan sesama anggota MPA satu desa, dengan anggota MPA lain desa dan juga dengan masyarakat sekitar. Mereka saling bekerja dan berkoordinasi satu sama lain baik dalam pekerjaan mereka sebagai sukarelawan  pemadam  api  maupun  dalam kehidupan sehari hari. Melalui adanya jaringan sosial ini, efektivitas pemadaman api yang di- lakukan  sangatlah optimal,  terbukti  dengan berkurangnya titik api di Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2015 dari sebanyak 2972 menjadi 156 titik api (sumber: www.bpbdkabbengkalis. go.id).
Keberadaan jaringan sosial yang menghu- bungkan  MPA  antar  desa  juga  mendorong terbentuknya Forum Komunikasi MPA (FOR- KOMPA) se-Bukit Batu. Forum ini merupakan wadah bersama MPA di Kecamatan Bukit Batu untuk saling berinteraksi, bertukar informasi dan saling membantu sumber daya manusia maupun peralatan ketika desa lain membutuhkan bantuan.
Terbentuknya  FORKOMPA  ini  selain didasari keberadaan ketiga elemen modal sosial yang telah dijelaskan sebelumnya juga karena adanya kebutuhan bantuan sumber daya antar desa sehingga masing-masing anggota desa dalam FORKOMPA saling membutuhkan. Hal ini merupakan bentuk dari Resiprositas (Recip- rocity) atau hubungan timbal balik. Resiprositas pada kelompok MPA dinilai cukup baik dimana ketika kebakaran hutan/lahan terjadi disalah satu tempat maka secara otomatis kelompok MPA dari desa manapun turut serta dalam melakukan pemadaman tidak hanya dari kelompok MPA yang desanya terkena kebakaran saja. Resip- rositas memungkinkan anggota MPA antar desa saling membantu satu sama lain, memberikan timbal balik dengan menolong desa lain yang terkena kebakaran. Penerapan resiprositas ini adalah pada bulan Maret  2019 ketika Desa Sungai Selari mengalami kebakaran lahan maka tidak hanya MPA desa tersebut saja yang ber- gerak, mereka mendapat bantuan dari MPA Desa Batang Duku dan Kelurahan Sungai Pak- ning, begitu juga sebaliknya. Hal ini merupakan bentuk gotong-royong yang sudah menjadi prinsip kerja mereka.
Relasi dalam Modal Sosial sebagai Faktor Penguat Kelembagaan Sosial
Keempat elemen modal sosial yang telah dijelaskan di atas menjadi dasar penting sebagai penghubung MPA dengan tanggung jawab yang ada sebagai sukarelawanan pemadam kebakaran. Modal sosial telah menjembatani mereka untuk semakin dekat dan menimbulkan bentuk-bentuk relasi modal sosial yaitu bonding, bridging serta linking  pada  hubungan  mereka  baik  dalam pekerjaan maupun kekerabatan (Widhagdha, n.d.).
Bentuk relasi bonding, bridging dan linking ini lebih terasa ketika kelima kelompok MPA ini disatukan atas inisiatif dari PT Pertamina RU II Sungai Pakning sebagai pembina CSR dari MPA. Kelompok MPA ini disatukan dan diberi nama Forum Komunikasi MPA (FORKOMPA), guna memudahkan komunikasi antar anggota kelompok  dari  berbagai  desa.  Keberadaan FORKOMPA dirasa tidak hanya menguatkan relasi bonding di dalam masing-masing MPA, namun juga memperkuat relasi bridging antar MPA desa (Widhagdha, 2019). Dengan adanya lembaga FORKOMPA, anggota MPA memiliki kekuatan yang lebih untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga lain di luar mereka, termasuk berinteraksi  dengan  pemerintah  desa,  TNI/ POLRI dan Pertamina.
Setelah terbentuk FORKOMPA, kegiatan pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan Pertamina melalui program CSR pun menjadi lebih terarah dan bermanfaat. Beberapa kegiatan yang dilakukan setelah terbentuknya FORKOMPA antara lain Pelatihan Safetyman dan Fireman, Pelatihan Kewirausahaan dan Latihan Gabungan antara FORKOMPA, TNI, POLRI, HSSE Per- tamina untuk kesiapan penanggulangan keba- karan hutan dan lahan.
Selain itu dengan terbentuknya FORKOMPA semakin memudahkan anggota untuk berkoor- dinasi satu sama lain tidak hanya saat pelatihan pemadaman  dan  kegiatan  pemadaman  saja namun juga dalam kegiatan rutin sehari-hari seperti pemberian penyuluhan-penyuluhan ke- pada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk pencegahan kebakaran, patroli lapangan yang dilakukan setiap pagi dan sore,
pembuatan sekat kanal, sumur bor, serta kolam penampungan air di titik-titik rawan terbakar. Melihat pada kasus terbentuknya FORKOMPA, keberadaan modal sosial sejatinya merupakan potensi yang ada pada masyarakat dan dapat digunakan sebagai pendorong perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara kolektif, mendorong roda perubahan di tengah masyarakat, memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama.

## Kontribusi  dalam  Pencapaian  Tujuan
Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/

## Sustainable Development Goals (SDGs)
Program CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina  (Persero)  RU  II  Sungai  Pakning melalui Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis  Pemberdayaan  Masyarakat  yang membina Masyarakat Peduli Api (MPA) juga telah berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sus- tainable Development Goals (SDGs). Setidak- nya, program ini telah berperan aktif dalam upaya  mencegah  terjadinya  dampak  buruk akibat perubahan iklim (TPB 13) dan menjaga ekosistem  daratan  (TPB  15)  dengan  upaya restoratif pada lahan gambut. Upaya ini telah dilakukan melalui pengembangan Arboretum Gambut dan penanaman kembali lahan bekas terbakar dengan tanaman endemik khas gambut. Dari  kedua  aktivitas  ini,  telah  mendorong pertumbuhan ekonomi (TPB 8) bagi masyarakat di sekitar wilayah pengembangan. Kegiatan ekonomi ini muncul melalui kegiatan pengelolaan arboretum, pertanian nanas, hingga pengolahan nanas menjadi aneka produk bernilai ekonomis sehingga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

## SIMPULAN
Keberadaa modal sosial yang ada pada Masyarakat Peduli Api (MPA) telah mendorong terciptanya kelembagaan sosial berupa Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) yang terbentuk berdasarkan kesamaan pranata sosial (social institution), sikap saling percaya
(trust), jaringan sosial (networks), dan hubu- ngan timbal balik (reciprocity). Terbentuknya kelembagaan sosial juga didorong adanya relasi sosial yang telah ada di masyarakat seperti kuat- nya bonding di dalam anggota MPA, terjalinnya bridging antar anggota MPA di masing-masing desa, dan menguatnya relasi linking antar MPA dengan pihak-pihak lain. Adanya kelembagaan sosial ini turut mendukung terlaksananya program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan restoratif yaitu pengembangan Arboretum Gam- but dan kegiatan produktif yaitu penanaman kembali  lahan  terbakar  dengan  tanaman- tanaman endemik lahan gambut.

## DAFTAR RUJUKAN
Fauzan, F., Purwanto, W., Widhagdha, M. F., &  Pakpahan,  D.  P.  (2017). Pemetaan Kawasan Rawan  Karlahut  Berbasis Sistem  Informasi  Geografi  dan
Partisipasi Masyarakat di Bukit B a t u . dalam  Prosiding  Seminar  Nasional Geografi:  Peran  Geografi  dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah NKRI di Era Teknologi (pp. 895–905).
Hidayat, R., & Widhagdha, M. F. (2017). Peran Modal  Sosial  dalam  Pemberdayaan Masyarakat  (Studi  Kasus  Pembinaan UMKM oleh PT Pertamina RU II Sungai Pakning).
Widhagdha, M. F. (n.d.). Role of Capital Social Bonding,  Bridging  and  Linking  in Community Empowerment (Case Study of  CSR  Partner  PT  Pertamina  RU  II Sungai Pakning).
Widhagdha,  M.  F.  (2018). Role  of  Social Capital  in  Community  Empowerment (Case  Study  of  CSR  Partner  PT Pertamina RU II Sungai Pakning).
Widhagdha, M. F. (2019). Relasi Sosial dalam Praktik CSR. Surakarta: Arjuna Wijaya.