## ANALISIS DAMPAK PROGRAM SIMPANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PSKS) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN BANGUNSARI, KECAMATAN DOLOPO, KABUPATEN MADIUN 2014

## Chandra Hakim

## Abstrak
enelitian  ini  didasarkan  pada  program  dana  bantuan  Program  Simpanan Keluarga  Sejahtera  (PSKS)  di  Kelurahan  Bangunsari,  Kecamatan  Dolopo, Kabupaten  Madiun.  Program  ini  merupakan  program  pengurangan kemiskinan  dari  Pemerintah  Pusat  sesuai  amanat  UUD  45  dan  Pancasila. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan,  evaluasi,  dampak penyaluran  bantuan,  dan  hambatan  beserta  faktor  pendukung  dilaksanakannya program  PSKS  di  Kelurahan  Bangunsari.  Perolehan  data  pada  penelitian  ini melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (berupa data kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa pelaksanaan terbagi atas  4  tahap  yaitu,  persiapan  pelaksanaan,  pendataan  sasaran  penerima, penyebaran  undangan  penerima  dan  pengambilan  dana  bantuan.  Evaluasi dilaksanakannya  program  ini  di  Kelurahan  Bangunsari  terdapat  2  hal  yaitu 1)ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan 2) keefektifan program ini terkait dengan  upaya  pengurangan  kemiskinan.  Dampak  dilaksakannya  program  PSKS ini  yaitu  (1)  dampak  jangka  pendek  terkai  tmanfaat  program  ini  terhadap  efek kenaikan  harga  BBM  yang  diikuti  kenaikan  kebutuhan  bahan-bahan  pokok  dan (2) dampak jangka panjang terkait lemahnya efek kemampuan program ini dalam upaya pengurangan kemiskinan.  Selain itu,  ada 2 dampak lain  yaitu, (1)  dampak positif  terkait  dengan  manfaat  program  bantuan  dana  ini  sebagai  pemenuhan kebutuhan  mendesak  masyarakat  karena  naiknya  harga  BBM  yang  diikuti  oleh kenaikan harga bahan pokok. dan (2) dampak negative terkait dengan munculnya sifat  ketergantungan  masyarakat  terhadap  pemerintah  yang  memunculkan kecemburuan  social  terhadap  penerima  bantuan.  Hambatan  dilaksanakannya program  ini  adalah  permasalahan  tepat  dan  tidak  tepatnya  program  dan  faktor pendukungnya  adalah  kooperatif  semua  komponen  masyarakat  dan  pemerintah Kelurahan (juga Kecamatan, Polsek dan Koramil).
Kata Kunci:Simpanan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Miskin
Mahasiswa Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun
P

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang dilaksanakan adalah manifestasi tanggung  jawab  kebangsaan  dalam mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan
dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat merupakan upaya  pengejewantahan  salah  satu cita-cita  nasional,  yaitu  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia yang  tercantum  dalam  pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi ”Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh Rakyat Indonesia”.Untuk itu, pemerintah selaku pemegang amanat dari  Undang-undang  mengupayakan pemerataan kesejahteraan
masyarakat  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia. Keterpurukan
ekonomi  yang  terjadi  pada  tahun 1998  yaitu  krisis  ekonomi  telah memberikan  hantaman  yang  besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka
kemiskinan masyarakat  yang saat  itu naik  menjadi  49,50  juta  atau  sekitar 24,23% dari jumlah penduduk Indonesia.  Untuk  mengurangi  angka kemiskinan  akibat  krisis  ekonomi tersebut, pemerintah menetapkan
upaya  penanggulangan  kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.    Pemerintah  memiliki berbagai  program  penanggulangan kemiskinan  yang  terintegrasi  mulai dari program penanggulangan kemiskinan  berbasis  bantuan  sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program
penanggulangan  kemiskinan  yang berbasis  pemberdayaan  usaha  kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.
Untuk meningkatkan efektifitas  upaya  penanggulangan kemiskinan, presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan,  yang bertujuan untuk mempercepat penurunan  angka  kemiskinan  hingga
8%  sampai  10%  pada  akhir  tahun 2014.
Salah satu kebijakan
pemerintah  dalam  mengurangi  dan mengurangi angka kemiskinan adalah  dengan  adanya  Program
Simpanan Keluarga Sejahtera
(PSKS)  yang  diluncurkan  pada
November  sampai  dengan  Desember 2014.  Penerima  berdasarkan  data dari  program  sebelumnya  yaitu Program  Pendataan  Perlindungan Sosial  tahun  2011  yang  dilakukan oleh  Badan  Pusat  Statistik(BPS),
namum data tersebut perlu diverifikasi oleh Tim Penanggulangan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K). Sementara itu, kondisi
penduduk  Indonesia  belum  merata kesejahteraannya
dikarenakan penduduk  yang  tersebar  di  berbagai pulau.  Pembangunan  infrastruktur yang  belum  merata  sehingga  akses untuk  pemerataan  pembangunan  di bidang  ekonomi  belum  dikelola secara  optimal  oleh  pemerintah.  Hal tersebut mengakibatkan masih adanya  keluarga  miskin.  Keluarga miskin hampir ada disetiap kabupaten/kota  di  Indonesia  karena terjadinya  ledakan  jumlah  penduduk setiap tahunnya. Untuk mengantisipasi adanya ledakan penduduk  dari  tahun  ke  tahun,
pemerintah juga mengupayakan berbagai program penanggulangannya. Secara umum PSKS
dimaksudkan untuk mengurangi
kemiskinan.  Secara  khusus,  PSKS mempunyai target untuk menurunkan jumlah  orang  miskin.  Ada  empat strategi  dalam  kebijakan  mengatasi kemiskinan diantaranya: memperbaiki  program  perlindungan sosial,  meningkatkan  akses  dalam pelayanan  dasar,  memberdayakan kelompok  masyarakat  miskin,  dan menciptakan pembangunan yang inklusif.  Tujuan  yang  ingin  dicapai dari PSKS adalah pemberian bantuan dana  pemerintah  untuk  membangun keluarga  produktif,    membantu memastikan  agar  Rumah  Tangga Miskin  (RTM)  dan  rentan  dapat menerima  manfaat  dari  kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan  sosial  yang  dilakukan oleh pemerintah.
Keberhasilan  atau  kegagalan dalam PSKS sangat bergantung pada persiapan dan koordinasi pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah melalui pendekatan terhadap  kelompok-kelompok  dalam masyarakat,  penyusunan  kriteria- kriteria  penerima  PSKS  agar  tidak terjadi  gejolak  dalam  masyarakat, penggerakan  berbagai  komponen dalam mengimplementasikan kebijakan mulai dari tingkat
pemerintah pusat, tingkat Pemerintah Daerah  kota/  kabupaten,  tingkat kecamatan,  tingkat  kelurahan/desa sampai tingkat Rumah Tangga (RT).
Berdasarkan data pertambahan perkembangan penduduk  pada  Oktober  2014  di Kelurahan  Bangunsari,  Kecamatan Dolopo, Kabupaten
Madiun berjumlah 5236 jiwa. Dengan jumlah yang  ada  pada  bulan  tersebut, ternyata  masih  ada  188  keluarga yang  dikategorikan  memiliki  kriteria keluarga  miskin.  Oleh  karena  itu, perlu  dilakukan  langkah  penelitian yang  mendalam  melalui  penelitian ilmiah  sehingga  hasilnya  dapat
digunakan untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang berkaitan erat dengan PSKS. Pengamatan dan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan,  dampak,  evaluasi    dan hambatan  serta  faktor  pendukung program  yang  sudah  dan  sedang dilakukan saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di Kelurahan  Bangunsari,  Kecamatan Dolopo,  Kabupaten  Madiun  kepada keluarga  miskin  penerima  Program
Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang telah ditetapkan sebagai  objek  penelitian.  Waktu penelitian  selama  tiga  bulan  yaitu April sampai Juni2015.
Yang menjadi sumber data/informan adalah Kepala Kelurahan  dan  Petugas  Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)  di  Kelurahan  Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.  Selain  itu  dokumen  yang berupa    sumber  tertulis  berupa  data penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di
Kelurahan  Bangunsari,  Kecamatan Dolopo,  Kabupaten  Madiun  dan dokumen-dokumen lainnya.
Data  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  ada  dua  macam  yaitu data  kuantitatif  (data  sekunder) berupa  jumlah  keluarga  miskin penerima
Program Simpanan Keluarga  Sejahtera  (PSKS),  dan profil Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun  dari  tahun  2008-2012.  Dan data  kualitatif  (data  primer)  berupa tahap-tahap  pelaksanaan  Program Simpanan Keluarga Sejahtera
(PSKS),  kemanfaatan  dana  bantuan
PSKS  oleh  penerima,  dan  hambatan
serta  faktor  pendukung  pelaksanaan PSKS Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun  yang  diperoleh  melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk  menjamin  validitas  data keabsahan, dilakukan dengan
triangulasi yaitu dua macam triangulasi : Triangulasi sumber yaitu kesesuaian  informasi  (data)  yang diperoleh dari sumber informasi yang berbeda  yaitu  dari  kepala  Kelurahan Bangunsari, petugas sosialisasi
program  maupun  keluarga  miskin. Dan triangulasi teknik yaitu kesesuaian  informasi  yang  diperoleh dengan  metode  yang  berbeda  dari sumber  yang  sama,  yaitu  antara
wawancara mendalam
dengan
metode observasi dan metode dokumentasi.
Teknik analisis data
dilakukan  melalui  tiga  tahap  yaitu Reduksi, penyajian data dan
verifikasi.  Reduksi  data  merupakan proses
seleksi, merangkum, pemfokusan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang  hal-hal  yang  tidak  perlu. Proses ini berlangsung terus sepanjang  pelaksanaan  penelitian.
Penyajian  data  merupakan  suatu rakitan organisasi informasi, tersusun dalam  pola  hubungan  sehingga  akan semakin mudah dipahami.
Sedangkan  penarikan  kesimpulan dan    verifikasi  yaitu,  menarik kesimpulan  awal  yang  dikemukakan dan  masih  bersifat  sementara  dan akan berubah apabila telah ditemukan lagi bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Program  PSKS  di Kelurahan Bangunsari
Adapun pelaksanaan program ini terdiri dari tahap-tahap berikut ini:
1. Tahap  pertama  yaitu  rapat koordinasi di tingkat Kecamatan Dolopo dengan melibatkan seluruh Kepala
Desa/ Kelurahan di lingkungan
Kecamatan  Dolopo,  Polsek Dolopo  (Babinkamtibmas)  dan
Koramil (Babinsa) sebagai
pihak keamanan saat pengambilan  dana  bantuan  di kantor  pos  nantinya,  dan  pihak kantor  pos  unit  Kecamatan Dolopo.
2. Tahap  kedua  yaitu  pendataan peserta  yang  dilakukan  oleh petugas Kelurahan (TSKS).
3. Tahap ketiga adalah penyebaran undangan dari kantor  pos  bagi  188  KK  yang telah  didata  sebagai  penerima bantuan oleh petugas kelurahan. 4. Tahap terakhir adalah
pengambilan danabantuan. Tahap  ini  dimulai  tanggal  3 Desember  2014  sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Madiun  yang  berkoordinasi dengan  pihak  Kantor  Pos Madiun. Untuk Kecamatan Dolopo,  waktu  pengambilan mulai  tanggal  3  Desember
2014.
B. Evaluasi  Pelaksanaan  Program
Bantuan  PSKS  di  Kelurahan Bangunsari.
Evaluasi yang pertama terkait dengan  ketidaktepatan  sasaran program  bantuan  PSKS.Masalah
yang muncul dari data sebelumnya  mengacu  pada  2  hal yaitu  Data  ini  bersifat top  down , yaitu  data  ini  dibuat,  diolah  dan diputuskan oleh pemerintah
pusat.  Dan  data  ini  pada  saat pendataannya  tidak  melibatkan pemerintah  lokal  setempat  yaitu pemerintah  desa  atau  bahkan hingga  tingkat  RT/  RW,  yang secara konkrit paling mengetahui kondisi masyarakatnya.
Kondisi inilah yang menyebabkan  pelaksanaan  PSKS
tidak tepat sasaran.Hal ini menyebabkan timbulnya masalah sosial baru yaitu:
1. Kecemburuan  sosial  diantara masyarakat penerima dan masyarakat yang tidak
menerima  program  bantuan.
Masyarakat yang merasa dirinya  seharusnya  menerima mencemburui masyarakat
yang  dirasa  kurang  pantas menerima bantuan. 2. Protes sosial diantara
masyarakat  kurang  mampu pada pemerintah, yang berlanjut  pada  protes  dari pemerintah  desa  setempat  ke pemerintah pusat. Seperti halnya juga terjadi di Kabupaten Madiun yaitu penolakan  beberapa  desa  atas program ini karena ada masyarakat yang tidak
mendapatkan bantuan dana di program-program    bantuan sebelumnya (diantaranya adalah Kecamatan Jiwan Madiun).
Evaluasi  yang  kedua  terkait dengan  keefektifan  program  ini sebagai program pemerintah yang bertujuan untuk pengurangan kemiskinan. Efektifitas program ini ditunjukkan dengan keberhasilannya mengurangi kemiskinan  di  Indonesia  dan khususnya di Kelurahan Bangunsari. Terdapat 2 pendekatan  efektifitas  program pengurangan  kemiskinan  yang telah dilakukan pemerintah (masa pemerintahan  Susilo  Bambang Yudhoyono) yaitu: bersifat
jangka pendek dan jangka panjang.  Bersifat  jangka  pendek yang merupakan program kompensasi kenaikan harga BBM misalnya  program  PKH,  BSM, Jamkesmas,  Raskin,  BLSM  dan BOS.  Bersifat  jangka  panjang misalnya  PNPM  atau  Program Perluasan    Dan  Pengembangan Kesempatan  Kerja/Padat  Karya Produktif.
Program  seperti  ini  baik secara konsep namun pelaksanaan kurang baik. Terbukti masih banyaknya kesalahan  dan  kekurangan  dari pelaksanaan sampai pengambilan dana bantuan.
C.  Dampak Penyaluran dan Bantuan
PSKS terhadap Masyarakat
Miskin Kelurahan Bangunsari
1. Dampak jangka pendek,
yaitudana  dari  program  ini dapat digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  pokok yang  saat  itu  melambung tinggi,  naik  mengikuti  harga BBM  yang  sebelumnya  naik. Selain itu, untuk modal usaha, atau kebutuhan- kebutuhan mendesak lainnya.
2. Dampak jangka panjang,
yaitu  pemberdayaan  ekonomi jangka  panjang  untuk  dapat membangun  ekonomi-sosial yang  produktif  dan  mandiri. Dampak sosial-ekonomi penyaluran dana bantuan PSKS  dari  sudut  positif  dan negatif  terhadap  masyarakat. Dampak  positif,  yaitu  dana- dana  yang  disalurkan  dapat untuk  memenuhi  kebutuhan
pokok  yang  mendesak  yang naik  akibat  harga  BBM  naik. Pemenuhan  kebutuhan  pokok yang  mendesak  ini  berarti dapat  membantu  masyarakat Kelurahan  Bangunsari  untuk tidak  terlalu  terjatuh  dalam kemiskinan.
Dampak  negatif,  yaitu penyaluran dana-dana bantuan dari pemerintah
dapat menyebabkan
ketergantungan masyarakat
terhadap pemerintah. Ini sebagai bagian dampak jangka  panjang  yang  tidak baik, bahwa tidak terbangunnya kondisi ekonomi  yang  produktif  dan mandiri di tingkat masyarakat, dan yang seharusnya  dilakukan  adalah pemberdayaan ekonomi- sosial masyarakat yang berdampak  jangka  panjang. Selain itu, terjadinya masalah sosial baru, yaitu kecemburuan sosial masyarakat  yang  sebenarnya berhak  menerima  terhadap masyarakat  yang  sebenarnya
tidak  berhak  menerima  dana
bantuan. Dengan sudah dilaksanakannya pemutakhiran  data  melalui program  BDT  2015,  hal  ini tidak terjadi lagi.
D.  Hambatan  dan  Faktor  Pendukung
Pelaksanaan  Program  PSKS  di Kelurahan Bangunsari
1. Hambatan
pelaksanaan penyaluran dana bantuan PSKS di Kelurahan Bangunsari  tidak  ada.  Akan tetapi, hambatan muncul pada ketidaktepatan sasaran penyaluran program. 2. Faktor pendukung pelaksanaan program bantuan  PSKS  ini  adalah sangat  kooperatifnya  semua masyarakat
Kelurahan Bangunsari    dengan  pihak- pihak  terkait  yaitu  Kelurahan Bangunsari sebagai  fasilitator terlaksananya  program  PSKS ini, Polsek (Babinkantibmas), Koramil (Babinsa) dan Kantor  Pos  sebagai  institusi yang ditunjuk sebagai penyalur dana program
bantuan PSKS ini.

## SIMPULAN
A. Pelaksanaan  PSKS  di  Kelurahan
Bangunsari,  Kecamatan  Dolopo, Kabupaten Madiun.
1. Tahap persiapan dan koordinasi antara Kecamatan,
Desa/Kelurahan, Polsek
(Babinkantibmas), Koramil (Babinsa) dan Kantor Pos.
2. Tahap  pendataan  penerima dana  PSKS  oleh  petugas kelurahan.
3. Tahap  penyebaran  undangan kepada penerima dana PSKS.
4. Tahap pengambilan dana bantuan  di  kantor  kelurahan tanggal 3 Desember 2014.
B. Evaluasi  Pelaksanaan  Program Bantuan  PSKS  di  Kelurahan Bangunsari
1. Ketidaktepatan sasaran program bantuan PSKS, yang menyebabkan  masalah  baru yaitu kecemburuan sosial masyarakat  yang  seharusnya menerima tetapi tidak
menerima dana bantuan.
2. Keefektivan program ini sebagai  upaya  pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, karena  sifat  manfaat  dana bantuan yang sesaat/sementara  dan  tidak jangka panjang (saat
kenaikan  harga  bahan  pokok karena kenaikan harga BBM). C. Dampak  Pelaksanaan  Program PSKS terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bangunsari 1. Dampak jangka pendek dapat meredam gejolak sosial akibat  BBM  naik  berikut harga-harga kebutuhan pokok yang juga ikut naik.
2. Dampak jangka panjang hanya  dirasa  sebagai  bentuk kompensasi  jangka  pendek sebagai kompensasi ekonomi- sosial  akibat  kenaikan  harga BBM. Dampak sosial- ekonomi  penyaluran  dana bantuan  PSKS  dari  sudut positif  dan  negatif  terhadap masyarakat.  Dampak  positif, program  bantuan  PSKS  ini lebih merupakan manfaat pemenuhan  kebutuhan  saat harga-harga naik karena BBM naik. Sedangkan dampak negatif, menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah  dan  terjadinya
masalah  sosial  baru,  yaitu kecemburuan sosial masyarakat terhadap masyarakat  yang  sebenarnya
tidak  berhak  menerima  dana bantuan.
D. Hambatan dan Faktor Pendukung
Pelaksanaan  Program  PSKS  di Kelurahan Bangunsari
1. Hambatannya  muncul  pada ketidaktepatan
sasaran
penyaluran program.
2. Faktor  pendukungnya  adalah
kooperatifnya  semua  pihak terkait atas keseluruhan
proses  pelaksanaan  program PSKS ini di Kelurahan
Bangunsari.

## DAFTAR PUSTAKA
J. Subagyo. 2004. Metode Penelitian dalam  Teori  dan  Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Lexy J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. S.  Djam’an.  danA.  Komariah.  2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:
Alfabeta.
S.  Nasution.  2012. Metode  Research (Penelitian  Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. 2013 . Cara Mudah Menyusun  Skripsi,  Tesis, dan Disertasi (STD). Bandung: Alfabeta.
_______.  2013. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta.