## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan
Priska Dwi Wahyurini, Sutarno, Budi Pramono
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya Jl. Arief Rachman Hakim, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur Telp: (031) 5945864, 5945894 Kode Pos: 60111
Email: priskadwiwahyurini@gmail.com Naskah Diterima: 27-07-2020 Direvisi: 30-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5014
How to cite:
Priska Dwi Wahyurini, Sutarno, Budi Pramono (2021). “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 1-15

## Abstrak
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  sebagai  penerapan  diskresi  yang  menyangkut dalam  pengambilan  keputusan  tidak  diatur  secara  ketat  oleh  kaidah  hukum  melainkan mempunyai unsur penilaian pribadi.  Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang  kompleks  dalam  pemecahannya.Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  tinjauan yuridis  terhadap  penggunaan  ganja  sebagai  pengobatan  dan  perlindungan  hukum  terhadap pengguna  ganja  sebagai  pengobatan.  Tipe  penelitian  menggunakan  yuridis  normatif. Pendekatan  penelitian  adalah  pendekatan  undang-undang,  konseptual  dan  kasus.  Pada Undang-Undang  Narkotika  untuk  menggunakan  Narkotika  Golongan  I  secara  sah  adalah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas,  disertai  dengan  ketentuan  dan  perlakuan  yang  sangat  ketat.  Hukum  positif  di Indonesia  selama  ini  masih  belum  ada  yang  mengatur  mengenai  diperbolehkannya  ganja digunakan  sebagai  pengobatan  atau  terapi  paliatif.  Legalisasi  terhadap  ganja  masih  belum mendapat  persetujuan  dari  BNN  serta  pemerintah  untuk  menggunakan  ganja  sebagai pengobatan.  Pada  Pasal  41  Undang-Undang  Narkotika  diperlukan  adanya  pembaharuan kembali tentang Narkotika Golongan I yang tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  melainkan  juga  dapat  digunakan  untuk pengobatan  atau  terapi  paliatif  dengan  pengawasan  yang  ketat.  Ada  lembaga  khusus  dari Pemerintah  Indonesia  yang  memfasilitasi  masyarakat  Indonesia  untuk  menggunakan  ganja sebagai  pengobatan  agar  ada  kendali  langsung  dalam  hal  pemberian  ganja  benar-benar digunakan sesuai dengan resep dokter.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Ganja dan Pengobatan.

## Abstract
Law  enforcement  is  a  process  as  the  application  of  discretion  that  involves  in  making decisions is not strictly regulated by the rule of law but has an element of personal judgment.
Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021 E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
The  problem  of  narcotics  abuse  is  a  complex  problem  in  its  solution.  The  problem  in  this study  is  a  juridical  review  of  the  use  of  cannabis  as  a  treatment  and  legal  protection  of cannabis  users  as  a  treatment.  This type of  research  uses  normative juridical.  The  research approach  is  a  legal,  conceptual  and  case  approach.  In  the  Narcotics  Law  to  legally  use Group I Narcotics is the use for the benefit of the development of science and technology in limited  quantities,  accompanied  by  very  strict  provisions  and  treatment.  There  is  still  no positive  law  in  Indonesia  that  regulates  the  permissibly  of  marijuana  to  be  used  as  a treatment  or  palliative  therapy.  The  legalization  of  cannabis  has  not  yet  received  approval from  the  National  Narcotics  Agency  and  the  government  to  use  marijuana  as  a  treatment. Article 41 of the Narcotics Law required a renewal of Narcotics Group I which cannot only be  used  for  the  purposes  of  developing  science  and  technology  but  can  also  be  used  for palliative  medicine  or  therapy  with  close  supervision.  There  is  a  special  agency  from  the Government  of  Indonesia  that  facilitates  the  Indonesian  people  to  use  marijuana  as  a treatment  so  there  is  direct  control  concerning  administering  marijuana  actually  used  in accordance with a doctor's prescription.
Keywords: Law Enforcement, Cannabis Abuse and Treatment.

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  adalah  suatu  istilah  yang  sering  disebut  oleh  masyarakat  sebagai penerapan  undang-undang.  Kurangnya  efektifitas  pada  pelaksanaan  hukum  di  tengah-tengah kehidupan  masyarakat  pada  dasarnya  memiliki  beberapa  faktor,  yaitu  dari  sisi  penegak hukumnya dan dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut adalah kunci  dari  keberhasilan  atau  ketidakberhasilan  pelaksanaan  hukum  dalam  masyarakat (Arliman, 2015).
Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu permasalahan yang  semakin lama semakin meningkat  dengan  adanya  penyelundupan  dan  peredaran  yang  pernah  dilakukan  baik  di Indonesia  maupun  di  luar  negeri.  Pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  (untuk  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Narkotika)  membagi  kejahatan  yang berhubungan  dengan  penyalahgunaan  dan  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  peredaran gelap  narkotika  di  mana  adanya  program  pemerintah  biasa  disebut  dengan  program Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika (P4GN) (Iskandar, 2019). Program P4GN tersebut tidak hanya mengenai pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika tetapi juga meliputi kegiatan penegakan hukum terhadap  penyalahguna  narkotika  dan  kegiatan  rehabilitas  untuk  korban  penyalahgunaan narkotika (Sholihah, 2015).
Penggunaan marijuana atau  yang  lebih  populer  di  Indonesia  disebut  dengan  ganja, digunakan  sebagai  salah  satu  pengobatan  memang  bukan  wacana  baru.  Penelitian  yang dilakukan di Jerman pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa otak sebenarnya memproduksi zat  yang  berfungsi  sama  dengan  yang  ditemukan  pada  kandungan  ganja,  yaitu  zat c annabinoid .  Fungsinya  adalah  menimbulkan  rasa  tenang  untuk  menanggulangi  takut  dan gelisah.  Ada  pula  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  menemukan  bahwa  ada  zat  yang bernama tetrahydrocannabinol dalam marijuana . Pada zat tetrahydrocannabinol
menimbulkan efek bagi sistem otak yang  memiliki hasil yang sama dengan manfaat dari zat cannabinoid berhubungan dengan rasa takut dan gelisah (Anonim, 2019).
Sering  sekali  tanaman  ganja  dianggap  sebagai  tanaman  yang  mendatangkan  hal  negatif, pada  dasarnya  ada  nilai  positif  pada  ganja  bagi  masyarakat.  Penyalahgunaan  ganja  sebagai pengobatan  pada  kasus  yang  dilakukan  oleh  Fidelis  Arie  Sudewarto  di  Kabupaten  Sanggau Kalimantan  Barat,  menanam  ganja  untuk  mengurangi  rasa  nyeri  yang  diderita  istrinya  yang sedang  sakit Syringomyelia ,  penumpukan  cairan  di  dalam  sumsum  tulang  belakang  (Kurnia, 2018).
Dalam  dasar  menimbang  pada  Undang-Undang  Narkotika  dijelaskan  bahwa  narkotika disatu sisi memiliki kegunaan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi  lain  akan berdampak pada ketergantungan  yang sangat merugikan  jika disalahgunakan atau digunakan tanpa  adanya  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan  saksama  dari  pihak  berwenang. Pada penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa narkotika juga memiliki pengaruh positif yang dapat digunakan sebagai pengobatan
Pada  penegakan  hukum  terdapat  tiga  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu kepastian  hukum  ( Rechtssicherheit ),  kemanfaatan  ( Zweckmassigkeit )  dan  keadilan ( Gerechtigkeit ).  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  yaitu:  faktor hukum,  faktor  penegakan  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas,  faktor  masyarakat  dan  faktor kebudayaan (Soekanto, 1982).
Salah  satu  wujud  nyata  dalam  hal  pencapaian  penegakan  hukum  adalah  berasal  dari kepribadian  penegak  hukum,  mengutip  pendapat  dari  J.E.  Sahetapy  yang  menjelaskan mengenai penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum apabila ingin mewujudkan penegakan  keadilan  tanpa  adanya  kebenaran  adalah  suatu  kebijakan.  Jika  ingin  melakukan penegakan  kebenaran  tanpa  adanya  kejujuran  adalah  suatu  kemunafikan.  Dalam  rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran  harus  dibuktikan  kepada  masyarakat,  harus  terlihat  nyata  oleh  masyarakat  dan harus dilaksanakan untuk masyarakat.
Kewenangan  harus  memiliki  pengertian  yang  secara  jelas  dan  tegas  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan.  Sumber  kewenangan,  yaitu  atribusi  yang  memiliki  arti  kewenangan  yang diberikan  secara  langsung  oleh  undang-undang.  Pada  atribusi  tanggung  jawab  dan  tanggung gugat berada pada badan atau jabatan yang bersangkutan. Delegasi dapat juga disebut sebagai penyerahan  wewenang.  Pudyatmoko  menyatakan  bahwa  Kewenangan  yang  ditunjuk  oleh suatu  organ  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  organ  lain  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Mandat  yakni  sumber  pelimpahan  wewenang  yang  sering  kali  terjadi dalam  hubungan  antara  atasan  dan  bawahan.  Pemberi  mandat  bertanggung  jawab  atas pelimpahan tersebut apabila ada suatu hal yang terjadi.
Terapi  atau  pengobatan  dapat  diartikan  sebagai  proses  penyembuhan  mengenai  masalah kesehatan,  biasanya  mengikuti  tanda  dan  gelaja  suatu  penyakit  tersebut.  Terapi  atau pengobatan  dibagi  menjadi  terapi  kuratif,  yaitu  suatu  penanganan,  operasi  atau  penyinaran yang dilaksanakan apabila diprediksi dimungkinkan untuk kesembuhan. Tujuan terapi kuratif penyembuhan kanker hanya mungkin dilakukan jika sel kanker belum tumbuh terlalu jauh ke jaringan sekitar dan tidak ada penyebaran ke organ tubuh  yang lain. Terapi atau pengobatan
penunjang  (kemoterapi  atau  penyinaran)  akan  memberikan  efek  samping  secara  langsung yang  menyakitkan.  Wim  de  Jong  menyatakan  bahwa  Pada  terapi  penunjang  perlu dipertimbangkan  manfaat  dan  risiko  yang  terjadi  setelah  melakukan  penanganan  tambahan tersebut  dibandingkan  dengan  harapan  bahwa  adanya  fase  bebas  penyakit  yang  lebih  lama. Pada  terapi  atau  pengobatan  paliatif  digunakan  apabila  penderita  tidak  dapat  disembuhkan tetapi  tetap  dapat  ditangani  dan  dirawat.  Tujuan  terapi  atau  pengobatan  paliatif  adalah mengurangi  rasa  nyeri  yang  ditimbulkan  dan  memperoleh  kualitas  hidup  yang  lebih  baik dengan atau tanpa memperpanjang kehidupan. Terapi atau pengobatan simtomatis disarankan untuk meniadakan atau menekan gejala sehari-hari yang mengganggu. Tujuan dari terapi atau pengobatan simtomatis adalah dapat secepat mungkin menghilangkan keluhan.
Fokus  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yang  akan  dianalisis  adalah  tinjauan  yuridis terhadap  penggunaan  ganja  sebagai  pengobatan  dan  perlindungan  hukum  terhadap penggunaan  ganja  sebagai  pengobatan.  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna ganja sebagai pengobatan.
Manfaat  teoritis  dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  pemahaman  mengenai pengobatan  narkotika  tidak  hanya  untuk  Golongan  II  dan  III  dalam  jumlah  terbatas  dan sediaan  tertentu  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  melainkan  untuk  Golongan  I tetap  dapat  digunakan  untuk  pengobatan  atau  terapi  paliatif  dengan  pengendalian  dan pengawasan  pihak  yang  berwenang  seperti  halnya  dokter.  Manfaat  praktis  diharapkan  pula dapat memberi masukan serta menambah pengetahuan pembaca tentang perlindungan hukum terhadap kasus seorang yang menggunakan ganja sebagai pengobatan atau terapi paliatif pada penyakit tertentu.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normative , yaitu penelitian hukum  yang  mengkaji  hukum  secara  tertulis  dari  berbagai  aspek,  mulai  dari  aspek  teori, sejarah,  filosofi,  perbandingan  struktur  dan  komposisi,  lingkungan  dan  materi,  konsistensi, penjelasan  umum,  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu  undang- undang  serta  bahan  hukum  yang  digunakan,  tetapi  tidak  mengkaji  aspek  terapan  dan implementasinya (Marzuki, 2011).
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statuta approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus  (c ase approach ).  Pendekatan  undang-undang  ( statuta  approach )  yang  dilakukan  untuk  menelaah semua  undang-undang  dan  semua  hal  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang  sedang dihadapi.  Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yang  melihat  dari  pandangan- pandangan  serta  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  ruang  lingkup  ilmu  hukum,  peneliti akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian  konsep  hukum  dan  asas-asas  hukum yang  relevan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi  terkait  dengan  penegakan  hukum  terhadap pelaku penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan.
Pendekatan kasus ( case approach ) dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus yang  berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi  dalam  masyarakat  serta  telah  menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2011).
Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, beberapa catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas  tertinggi  adalah  Undang-Undang  Dasar,  selanjutnya  Undang-Undang  sampai Peraturan  Daerah.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  semua  yang  mencakup  publikasi  tentang kasus  hukum  yang  dihadapi  dan  bukan  berasal  dokumen-dokumen  resmi.  Publikasi  tentang hukum  meliputi  buku-buku,  teks,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan.  Bahan  hukum  yang  memberikan  suatu  arah,  tujuan  serta  peraturan  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2011).
Pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu  dengan  menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan teknik studi kepustakaan atau bahan hukum sekunder, kegunaan  bahan  hukum  sekunder  untuk  memberikan  kepada  penulis  sebagai  petunjuk  atau panduan  di  dalam  memecahkan  persoalan  penelitian.  Di  dalam  tujuan  kepustakaan  tersebut data  yang  paling  utama  data  resmi  normatif  dan  kualitatif.  Normatif  berdasarkan  asas-asas hukum,  sedangkan  kualitatif  adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma yang hidup di dalam masyarakat.
Analisis  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan pengelompokan permasalahan. Analisis tersebut dilakukan dan dijelaskan yang dalam pokok permasalahannya terkandung kegiatan yang bersifat memaparkan, menelaah, menstimulasikan,  menafsirkan  dan  mengevaluasi.  Langkah  selanjutnya  dilakukan  analisis secara  teoritikal  terhadap  bahan-bahan  hukum  tersebut  guna  untuk  menemukan,  memahami dan  menjelaskan  secara  mendalam  tentang  penegakan  hukum  terhadap  pelaku penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan.
Teknik  penarikan  kesimpulan  menggunakan  secara  deduktif  berarti  aturan-aturan  umum dijabarkan  serta  dikaitkan  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  lebih  khusus  dan  dapat disimpulkan secara rinci serta konkrit.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Ganja sebagai Pengobatan

## Peraturan  Penggunaan  Ganja  dalam  Ilmu  Pengobatan  Menurut  Undang-Undang  di Indonesia
Masyarakat  Indonesia  sering  memiliki  pemikiran  jika  ganja  adalah  tanaman  yang mempunyai  dampak  tidak  baik.  Tidak  dipungkiri  bahwa  pemahaman  masyarakat  Indonesia tentang ganja adalah salah satu jenis narkotika yang dapat membawa pemakainya kearah pada ketidakstabilan  hidup.  Ganja  adalah  zat  terlarang  yang  sering  kali  digunakan  di  Indonesia, dengan  sekitar  dua  juta  pengguna  pada  tahun  2014  (Putri,  2016).  Meskipun  kebiasaan mengkonsumsi  ganja  cukup  tinggi,  edukasi  mengenai  kebijakan  ganja  dapat  digunakan sebagai  pengobatan  jarang  sekali  dilakukan  atau  bahkan  masyarakat  Indonesia  tidak mengetahui manfaat yang dihasilkan dari kegunaan ganja sebagai pengobatan.
Penggunaan  ganja  di  Indonesia  banyak  sekali  ditemukan  di  Pulau  Sumatera,  khususnya wilayah  Aceh.  Tanaman  ganja  memiliki  kegunaan  yang  banyak,  Di  Aceh  ganja  digunakan sebagai penyedap atau menambah cita rasa makanan. Sejak lama ganja sudah dikonsumsi oleh masyarakat  Aceh  terutama  dijadikan  rokok,  lambat  laun  menjadi  tradisi  di  Aceh  hingga daerah  lain  di  Sumatera  sebagai  bahan  tambahan  rempah  dalam  resep  masakan  (Abigael,
Karen Pangkey & Rahaditya, 2019). Ganja dimanfaatkan sebagai analgesic (penghilang rasa sakit)  dalam  melakukan  peperangan,  bahan  untuk  tali-temali,  tekstil,  minyak  untuk penerangan,  memasak.  Fungsi  ganja  tersebut  melahirkan  istilah cannapaceus atau canape yang bermakna segala sesuatu yang dibuat dari cannabis (LGN, 2018) .
Berbagai  manfaat  ganja  tidak  berarti  akan  adanya  pelegalan  ganja  sebagai  pengobatan atau penghilang rasa nyeri pada seseorang yang sedang menderita penyakit kronis. Nyeri yang dirasakan sebagai manifestasi klinis pada suatu proses patologis, dimana nyeri tersebut dapat mengganggu  saraf-saraf  sensorik  nyeri  yang  menghasilkan  reaksi  ketidaknyamanan, distress atau penderitaan. Nyeri dapat digolongkan menjadi beberapa jenis  yaitu menurut jenis,  yang ditimbulkan, penyebab dan derajatnya. Nyeri juga dapat dipengaruhi oleh hasil yang terdahulu mengenai  sensori  dan  emosional  yang  dipengaruhi  oleh  psikologis  setiap  masing-masing individu. Nyeri kronik didefinisikan sebagai respon rasa sakit yang selalu muncul akibat dari adanya  respon  nyeri  yang  berkelanjutan  ke  sistem  saraf  dalam  kurun  waktu  berbeda-beda mulai dari beberapa bulan sampai beberapa tahun dengan sensasi normal yang terus menetap. Nyeri kronik memberikan dampak serius terhadap kondisi kesehatan pasien baik fisik maupun mental  karena  respon  nyeri  yang  dihasilkan  impuls  saraf  tadi  tidak  tertangani  dengan  baik. Persepsi  nyeri  setiap  orang  akan  berbeda  dan  akan  merespon  rangsang  nyeri,  sehingga mempengaruhi  sistem  organ  secara  keseluruhan  terhadap  penderita  (P.,  Wilkinson  &  J., 2013).
Pada  ilmu  pengobatan mungkin  masih  asing  didengar  jika  seseorang  mengidap  penyakit kronis  menggunakan  ganja  sebagai  penghilang  rasa  nyeri  dan  mual  akibat  dari  kemoterapi yang  telah  berlangsung.  Pada  hukum  positif  di  Indonesia  masih  belum  ada  yang  mengatur mengenai  peraturan  penggunaan  ganja  dalam  ilmu  pengobatan.  Pada  undang-undang  di Indonesia  khusus  mengatur  ganja  dalam  Narkotika  Golongan  I  Undang-Undang  Narkotika masih  belum  mengatur  untuk  digunakannya  sebagai  pengobatan,  hanya  dapat  digunakan sebagai  ilmu  pengetahuan.  Pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan (untuk  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Kesehatan)  juga  belum  mengatur  mengenai pengobatan  menggunakan  Narkotika  Golongan  I.  Masyarakat  Indonesia  harus  patuh  akan peraturan yang telah dibuat, bahwasanya ganja termasuk barang tidak lazim digunakan untuk pengobatan. Banyaknya tanaman ganja yang ada di Indonesia tetap tidak diizinkan digunakan jika tujuannya untuk pengobatan.

## Legalisasi Ganja sebagai Pengobatan di Indonesia
Pembatasan dalam produksi, penggunaan  dan distribusi ganja dipelopori oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920-an, menyusul  wacana selanjutnya mengenai  pengendalian ganja pada skala internasional (Dewi, Rani Kurniawati & Fadilah, 2019). Ganja adalah jenis tumbuhan yang berasal dari kata Cannabis sativa dan banyak hidup liar di wilayah beriklim tropis  seperti  di  Indonesia,  beriklim  sedang  dan  biasanya  sering  disebut  sebagai  rumput karena  daunnya  berbentuk  seperti  daun  yang  menjari.  Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1 Tahun  1980  tentang  Izin  Memperoleh,  Menanam,  Menyimpan  dan  Menggunakan  Tanaman Papaver,  Ganja  dan  Koka  untuk  pemanfaatannya  hanya  dapat  digunakan  dalam  rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Belum adanya aturan khusus mengenai pemanfaatan ganja selain digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan maka perlu adanya aturan khusus yang bisa dijadikan dasar hukum untuk upaya mendukung legalisasi ganja dengan batasan tertentu dan
pengawasan  ketat  dari  pihak  yang  berwenang.  Legalisasi  ganja  merupakan  sebuah  proses peraturan dasar bahwa ganja dapat dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat Indonesia dan diakui hukum.
Pertama  kali  ganja  dilegalkan  dan  masuk  dalam  golongan  narkotika  pada  saat  Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah menyelenggarakan persidangan yang membahas mengenai cara pengawasan perdagangan gelap obat bius, pada persidangan komisi opium  ( Opium  commision )  telah  menghasilkan  tahapan  pertama  pada  pengendalian  dan pengawasan  obat  bius,  yaitu  Konvensi  Internasional  tentang  Opium  ( International  Opium Convention )  selanjutnya  akan  diadakan  di  Den  Haag,  Belanda  pada  tahun  1912  (Made,  I Dewa Satya., Ranteallo, Ikma Citra., & Kebayantini, 2015). Indonesia salah satu negara yang mengikuti  keputusan  konvensi  tersebut  menjadikan  tanaman  ganja  dilarang  berdasarkan undang-undang  di  Indonesia.  Negara  Belanda  paling  kontroversi  dalam  melegalkan  ganja karena  dapat  dijadikan  daya  tarik  wisata  dan  memiliki  peraturan  dalam  mengatur  tanaman ganja.  Peraturan  tersebut  salah  satunya  yaitu  menjadikan  ganja  untuk  dikonsumsi  langsung dan  dibeli  di Coffe  Shop tetapi  untuk  menjual  dan  mengkonsumsi  ganja  diluar Coffe  Shop termasuk dalam illegal.
Sejak tahun 1976, Belanda menjadi negara pertama dalam mereformasi Undang-Undang Narkotika  dengan  memberikan  perbedaan  antara  narkotika  ringan  ( soft  drugs )  dan narkotika berat ( hard drugs ). Ganja termasuk dalam narkotika golongan ringan dan legal dalam jumlah terbatas (Made, I Dewa Satya., Ranteallo, Ikma Citra., & Kebayantini, 2015). Beberapa alasan yang menyebabkan Belanda dapat melegalkan ganja, yaitu penggunaan obat-obatan diizinkan dengan  peraturan  yang  ketat,  penggunaan  ganja  dalam  bidang  kesehatan  menjadi  pokok utama  dalam  alasan  legalisasi  ganja,  adanya  kriminalisasi  terhadap  pengguna  ganja memberikan  hal  buruk  bagi  pemerintah  dan  adanya  aturan  mengenai  perbedaan  antara narkotika ringan serta narkotika berat (Wimbarda, 2015).
Di  Indonesia,  Organisasi  Lingkar  Ganja  Nusantara  (LGN)  memiliki  keinginan  untuk melegalkan  ganja  terutama  dalam  hal  medis.  Upaya  pelegalan  ganja  telah  dilakukan  LGN namun memiliki pertentangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) karena ganja dianggap mendatangkan dampak buruk bagi penggunanya (Marsyaf, 2020, melalui https://nasional.sindonews.com/read/1421086/13/bnn-  tegaskan-wacana-  legalisasi-ganja). Dalam  hal  ini  tugas  BNN  termasuk  memiliki  peran  penting  terhadap  penegakan  hukum terhadap tindak pidana narkotika (Iswahyudi, 2018).
Upaya  beberapa  negara  sudah  melegalkan  ganja  guna  untuk  dipakai  medis  dan  untuk menurunkan  tindak  kriminal.  Salah  satunya  pada  bulan  Juni  2012,  Presiden  Uruguay  yaitu Jose  Mujica,  mengumumkan  rencana  untuk  melegalkan  penjualan  ganja  yang  dikontrol sendiri  oleh  pemerintah.  Konsumsi  ganja  akan  diizinkan  bagi  warga  dengan  aturan  tertentu, yaitu setiap warga hanya boleh membeli maksimum 40 gram setiap bulan dari apotek negara dengan  harga  20  Peso  atau  sekitar  Rp  10.000,-  dan  hanya  warga  negara  terdaftar  Uruguay yang berumur 18 tahun ke atas yang diperbolehkan membeli. Jika digunakan untuk budidaya, ganja  hanya  boleh  ditanam  maksimal  enam  tanaman  dan  usia  tanaman  ganja  dibatasi  satu tahun saja atau menghasilkan sekitar 480 gram (Nainggolan, Pebrianto Yelta, 2015).
Negera selanjutnya adalah Thailand dimana negara-negara di Asia Tenggara lainnya terus memberlakukan  undang-undang  yang  ketat  terhadap  ganja,  Thailand  justru  terus  membuat
program  khusus  mengenai  ganja  medis  dan  semakin  berkembang  dengan  pesat  (Anonim, 2020).  Pada  tahun  2018,  Kanada  akan  melakukan  untuk  melegalkan  dan  mengatur  sediaan ganja.  Tujuan  utama  legalisasi cannabis di  Kanada  termasuk  perlindungan  kesehatan  dan keselamatan  publik.  Mengingat  tujuan  yang  dinyatakan  penting  untuk  secara  sistematis memantau  dan  mengevaluasi  dampak  legalisasi  pada  hasil  kesehatan  masyarakat  (Fischer, Benedikt., Russell, Cayley., Leece, Pamela., & Rehm, 2018). Di Indonesia sampai saat masih belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  Narkotika  Golongan  I  khusus  pada  ganja dilegalkan sebagai pengobatan paliatif karena dalam hal melegalkan disamping itu juga harus ada  penelitian  terlebih  dahulu  yang  dilakukan  lebih  dari  satu  peneliti  mengenai  ganja  dapat digunakan untuk pengobatan ataupun sebagai mengurangi rasa sakit dalam beberapa penyakit tertentu.  Hal  ini  sangat  penting  dikaji  kembali  di  Indonesia  mengenai  ganja  sebagai pengobatan seperti negara-negara lain yang terus berusaha melakukan penelitian ganja untuk membantu seseorang menghilangkan nyeri pada penyakit tertentu.

## Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Ganja sebagai Pengobatan

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku  yang  Tidak  Terbukti  Terlibat  sebagai Penyalahguna Ganja
Perlindungan  hukum  diartikan  sebagai  daya  upaya  yang  dilakukan  pada  setiap  orang secara  sadar  bertujuan  untuk  kesejahteraan  hidup  sesuai  dengan  hak-hak  asasi  manusia. Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  ini  adalah  dalam  bentuk pemenuhan  hak-hak  pelaku  sebagai  perwujudan  perlindungan  yang  diberikan  negara  yang tercantum  didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP).
Menurut  Philipus  Hadjon,  perlindungan  hukum  untuk  rakyat  adalah  sebagai  tindakan pemerintah yang bersifat represif dan preventif (Hadjon, 2002). Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan, yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan perwujudan keadilan (Sumual, 2015). Penegakan hukum tidak semata- mata menjadi pelaksanaan dalam perundang-undangan, meskipun pada dasarnya di Indonesia cenderung seperti itu.
Efektifitas  hukum  menurut  Selo  Soemardjan  berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhi,  yaitu  usaha-usaha  menanamkan  persepsi  mengenai  hukum  di  dalam masyarakat, yaitu yang pertama,  pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar  warga-warga  masyarakat  mengetahui,  menghargai,  mengakui  dan  mentaati  hukum. Kedua, reaksi pada masyarakat  yang didasarkan dari sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat  mungkin  bisa  menolak  ataupun  menentang  dalam  hal  mematuhi  hukum  untuk menjamin kepentingan mereka. Ketiga, waktu  yang dibutuhkan untuk  menanamkan  persepsi hukum,  yaitu  cepat  lambatnya  waktu  di  mana  usaha-usaha  dalam  menanamkan  persepsi hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil (Sumual, 2015).
Pada dasarnya kandungan zat yang ada pada narkotika sangat dibutuhkan dan mempunyai manfaat  di  bidang  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan,  penggunaan  narkotika  akan  menjadi berbahaya apabila terjadi penyalahgunaan. Di satu sisi memiliki kegunaan sebagai obat atau bahan  yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi  lain  akan  berdampak  pada  ketergantungan  yang  sangat merugikan  jika  disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa  adanya  pengendalian  dan  pengawasan
yang ketat dan saksama dari pihak berwenang. Pengobatan dengan menggunakan ganja yang sudah  dilakukan  pada  kasus  Fidelis  Arie  Sudewarto  termasuk  penyalahgunaan  Narkotika Golongan  I karena  Fidelis  telah menanam 39 batang ganja untuk mengobati rasa nyeri  yang diderita  istrinya  tanpa  sepengetahuan  dan  pengawasan  pihak  berwenang.  Ada  beberapa manfaat  pada  tanaman  ganja,  yaitu  mencegah  glaukoma,  perlindungan  sel  saraf,  mencegah kejang  karena  epilepsi,  mematikan  beberapa  sel  kanker  dan  mengurangi  kejang  pada multi sclerosis .  Glaukoma  adalah  kondisi  di  mana  sirkulasi  cairan  mata  ini  terganggu  karena salurannya  tersumbat.  Penyumbatan  meningkatkan  tekanan  cairan  ke  dalam  bola  mata  dan menutup jalan masuknya darah, menekan sel-sel saraf retina, serta pada akhirnya mengurangi kemampuan  penglihatan  secara  bertahap.  Penurunan  fungsi  sel  saraf  pada  ganglion  retina dihubungkan  dengan  aktivitas  eksitotoksisitas  (pelepasan  neurotransmitter  tertentu  yang berlebihan)  dari glutamate dan  sifat  racun  dari peroxynitrite .  Penelitian  Dr.  Melanie  Kelly Ph.D  dari  Universitas  Dalhousie  Kanada,  menunjukkan  bahwa cannabinoid menghambat mekanisme komunikasi dengan perantara kalsium pada ganglion sel retina tikus. Ini membuat tikus  membangun  sistem  antibodi  yang  dapat  menghambat  terbentuknya  nitrit  oksida melindungi sel ganglion dari eksitotoksisitas (LGN, 2018).
Pada  manfaat  ganja  sebagai  perlindungan  sel  saraf,  sangat  bertentangan  dengan propaganda  anti  ganja  yang  menyatakan  bahwa  ganja  mematikan  sel-sel  saraf  dan  merusak otak  secara  permanen,  beberapa  penelitian  modern  justru  menemukan  bahwa cannabinoid memiliki  manfaat  melindungi  sel-sel  saraf.  Fungsi  perlindungan  saraf  (neuroproteksi)  oleh ganja menghasilkan lima mekanisme,  yaitu mengurangi eksitotoksisitas (pengeluaran zat-zat racun)  dengan  menghambat  pelepasan  neurotransmitter  jenis glutamate ,  atau  dengan menghentikan reseptornya, menghentikan dan menghambat naiknya pelepasan kalsium  yang ditimbulkan  oleh  reseptor  NMDA,  mengurangi  luka  karena  reaksi  dengan  molekul  oksigen dengan  berfungsi  sebagai  sumber  oksigen  yang  mudah  bereaksi,  mengurangi  radang  lewat aktivitas  reseptor  CB-2  pada  aktivitas  sel  glial  (salah  satu  jenis  sel  saraf)  yang  mengatur regenerasi  sel  tersebut  dan  kemampuan  bertahan  hidup  sel  saraf  dan  mengembalikan persediaan darah ke daerah yang terluka dengan mengurangi penyempitan atau memperlebar pembuluh darah (vasokonstriksi) (LGN, 2018).
Manfaat  ganja  selanjutnya  dapat  mencegah  kejang  karena  epilepsi.  Epilepsi  adalah kelainan kerja neuron pada sel saraf seseorang. Masyarakat pada umumnya menyebut epilepsi sebagai  serangan  kejang  yang  menimbulkan  hilangnya  kesadaran.  Penyebab  epilepsi bermacam-macam mulai dari cedera pada kepala, luka saat lahir, ketidakseimbangan hormon, sampai  serangan  virus.  Penelitian  militer  Amerika  terbaru  melaporkan,  bahwa  tikus  yang diberikan cannabinoid sintetis  memiliki  kemungkinan  70%  lebih  rendah  terkena  serangan epilepsi dan kerusakan otak setelah dipaparkan gas saraf.  Beberapa penelitian yang lain juga menjelaskan bahwa pemakaian ganja pada penderita epilepsi dalam jangka waktu cukup lama akan  memiliki  toleransi  tubuh  terhadap  molekul  THC  yang  memiliki  fungsi  mengurangi kejang-kejang (LGN, 2018)
Ganja  juga  dapat  mematikan  beberapa  sel  kanker.  Kanker  adalah  penyakit  penyebab kematian  nomor  dua  tertinggi  di  dunia  (13%).  Ciri-ciri  utama  kanker  adalah  timbulnya sejumlah  sel  secara  tidak  terkontrol  (pertumbuhan  dan  pembelahan  berlebihan  yang  tidak normal),  invasi  (memasuki  dan  menghancurkan  jaringan  di  sekitarnya)  dan  metastasis
(menyebar  ke  bagian  lain  badan  lewat  darah  atau  cairan  getah  bening).  Ganja  diketahui memiliki  efek  menghilangkan  rasa  mual  ( antiemetic )  untuk  menangani  efek  samping kemoterapi atau terapi radiasi pengobatan kanker. Ganja juga mengurangi depresi dapat juga mengembalikan  nafsu  makan  bagi  penderita  kanker  yang  sedang  menjalani  kemoterapi. Penelitian  Manuel  Guzman  yang  diterbitkan  dalam Journal  of  Nature  Review tahun  2003 menjelaskan  bahwa  pada  percobaan invivo (pada  tikus)  dan invitro (di  luar  organisme), senyawa cannabinoid dapat  menghasilkan  efek  menghambat  pertumbuhan  sel-sel tumor  dan bahkan  membunuh  sel  tumor  tersebut  dengan  memicu  apoptosis  (bunuh  diri  sel).  Terapi dengan menggunakan ganja sukses untuk pengobatan tumor paru-paru, tumor glioma, tumor pada tiroid, limfedema, kulit, rahim, payudara, prostat, dan neuroblastoma (LGN, 2018). Manfaat  ganja  berikutnya  dapat  mengurangi  kejang  pada multi  sclerosis . Multi  sclerosis atau MS adalah penyakit yang menyebabkan melemahnya otot karena koordinasi motorik ke sistem saraf berkurang sehingga lambat laun merusak susunan sistem saraf pusat. MS disebut sebagai  penyakit  yang  mengakibatkan  rusaknya  selubung  sel  saraf  dikarenakan  sistem kekebalan  tubuh  seseorang  berbalik  menyerang  sistem  saraf  pusat.  Demielinasi  ini menyebabkan saraf tidak lagi dapat menyalurkan listrik dengan baik dan merusak kerja otak. Beberapa peneliti dari Departemen Neurologi, Netherland’s Vrije University Medical Center menemukan  untuk  pertama  kalinya,  bahwa  THC  juga  menghasilkan  efek  untuk  membantu meningkatkan sistem imunitas bagi penderita MS dengan memperlambat serangan dari sel-sel kekebalan tubuh (LGN, 2018).

## Hak Seorang yang Mengupayakan Kesehatannya dengan Menggunakan Ganja sebagai Pengobatan
Hak  merupakan  kepentingan  yang  dilindungi  oleh  hukum  sedangkan  hak  asasi  adalah kepentingan yang mendasar bersifat mutlak dan dilindungi oleh hukum (Purbopranoto, 1960). Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  setiap  hak  pasti  akan  mencakup  empat  unsur  yang  saling berhubungan, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan  kewajiban  dan  perlindungan  hukum  (Widiada,  2017).  Pada  Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia) menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pengertian  hak  asasi  manusia  pada  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  dapat  disadari bahwa  hak  asasi  manusia  pada  dasarnya  adalah  hak-hak  absolut  yang  melekat  pada  hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum  dan  pemerintah,  bahkan  oleh  antar  individu.  Definisi  secara  universal  hak  asasi manusia  adalah  hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  seseorang  sejak  lahir  sampai  mati  sebagai anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pengakuan  dan  peraturan  hak  asasi  manusia  secara universal  diperkuat  dengan  adanya  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  beserta instrumen-instrumen hukum internasional lainnya. Pada DUHAM dijelaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari  keberadaan pribadi  manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat  dicabut  atau  dikuasai  oleh  sebab  hal  lain  karena  apabila  terjadi  pada  manusia  akan
kehilangan martabatnya. Pada Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945  (untuk  selanjutnya  disebut  UUD  1945)  menjelaskan  bahwa  perlindungan, pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara, terutama pemerintah.
Memberikan  edukasi  mengenai  penggunaan  Narkotika  Golongan  I  yaitu  ganja  masih jarang dilakukan di Indonesia karena adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian. Pada dasarnya  ganja  merupakan  salah  satu  keanekaragaman  hayati  di  Indonesia  seperti  yang tertuang  pada  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yaitu  dimana  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang ada pada sumber daya alam termasuk didalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia.
Pada  kasus  Fidelis  adalah  seorang  yang  mengupayakan  kesehatan  pada  istrinya  yang sedang  sakit  kronis.  Hak  untuk  mendapatkan  pengobatan  yang  seharusnya  difasilitasi  dari pemerintah,  hanya  karena  ganja  menurut  Undang-Undang  Narkotika  tidak  dipergunakan untuk  pengobatan,  seorang  tersebut  dipidana  karena  melanggar  peraturan  yang  sudah ditentukan.  Tanaman  ganja  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  ada  di  Indonesia tapi  dengan  adanya  peraturan  mengenai  ganja  termasuk  Narkotika  Golongan  I  dilarang diproduksi  dan/atau  digunakan  dalam  proses  produksi,  kecuali  dalam  jumlah  yang  sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  kasus  ini  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Sanggau Nomor  111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag  pada  tanggal  2  Agustus  2017.  Majelis  Hakim  menyatakan bahwa  Fidelis  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  dan  melawan  hukum karena  telah  menggunakan  ganja,  Narkotika  Golongan  I  terhadap  orang  lain  sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Narkotika termasuk sanksi pidana yang telah melakukan  perbuatan-perbuatan  berupa  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  narkotika  dan prekursor narkotika (Nurmalawaty, 2018).
Upaya  untuk  menggunakan  ganja  sebagai  pengobatan  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dari kemanfaatan  yang  dihasilkan.  Pada  teori  kemanfaatan  Jeremy  Bentham  dijelaskan  bahwa tujuan hukum harus memberikan kemanfataan atau kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang.  Setiap  penyusunan  produk  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  sebaiknya memperhatikan tujuan hukum yang dapat memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat (Ansori dan Abdul Gafur, 2006).
Jika  teori  kemanfaatan  dibandingkan  dengan  teori  kepastian  hukum  Gustav  Radbruch dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana pandangan ini memberikan  batasan  bahwa  hukum  yang  berhasil  menjamin  banyak  kepastian  hukum  dalam masyarakat  adalah  hukum  yang  berguna,  oleh  karenanya  hukum  bertugas  sebagai  jaminan keadilan hukum serta hukum tetap berguna. Kepastian hukum dalam atau dari hukum,  yaitu hukum  oleh  karena  hukum,  dimana  hal  ini  tercapai,  apabila  hukum  tersebut  tidak  terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis
dan  praktis).  Undang-undang  dibuat  berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan  hukum  yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan (Ramadhani, 2017).
Pada  teori  keadilan  Hans  Kelsen,  keadilan  tentu  saja  digunakan  dalam  hukum  dari  segi kecocokan  dengan  undang-undang.  Menganggap  sesuatu  yang  adil  hanya  mengungkapkan nilai  kecocokan  relatif  dengan  sebuah  norma  adil  hanya  kata  lain  dari  benar  (Ansori  dan Abdul Gafur, 2006). Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan.
Pada  tiga  teori  tersebut  memiliki  perbandingan  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap kasus  atau  masalah  hukum  yang  dihadapi  masyarakat.  Pengobatan  pada  penyakit  kronis dengan  menggunakan  ganja  dalam  hal  ini  merupakan  salah  satu  upaya  mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau memberikan manfaat. Jika dilihat dari tiga teori tersebut teori kemanfaatan  memang  akan  lebih  tepat  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan  dengan ketentuan  bahwa  penggunaan  ganja  sebagai  pengobatan  tetap  dengan  pengendalian  dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang.
Masyarakat selalu berharap manfaat dalam melaksanakan dan menegakan hukum. Hukum adalah  untuk  manusia  maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakkan  hukum  harus  memberi manfaat  atau  kegunaan  bagi  masyarakat.  Pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  harus  dapat menghindarkan  timbulnya  persilangan  pendapat  di  dalam  masyarakat.  Hukum  yang  baik adalah peraturan yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di  sini juga dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat (M, 2015).
Teori kemanfaatan memang  jarang digunakan pada peradilan di Indonesia, banyak kasus di  Indonesia  seringkali  mengutamakan  teori  keadilan  maupun  teori  kepastian  hukum  tanpa melihat  kasus  tersebut  memiliki  sisi  dari  kemanfaatannya.  Kasus  Fidelis  merupakan  salah satunya  yang  secara  jelas  Majelis  Hakim  tidak  melihat  dari  segi  kemanfaatan  ganja  yang digunakan  Fidelis  untuk  pengobatan  istrinya.  Ganja  merupakan  Narkotika  Golongan  I  yang dalam  Undang-Undang  Narkotika  dijelaskan  hanya  untuk  ilmu  pengetahuan  sejatinya memiliki manfaat sebagai pengobatan. Namun dalam Undang-Undang Narkotika menjelaskan yang  diizinkan  untuk  digunakan  pengobatan  hanya  Narkotika  Golongan  II  dan  III  dengan pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat.  Hak  seorang  pengguna  ganja  sebagai  pengobatan dalam  hal  ini  suatu  hak  yang  seharusnya  tidak  dapat  diganggu  gugat  namun  dengan  adanya undang-undang  mengatur  mengenai  hal  tersebut.  Ganja  tidak  dapat  digunakan  sebagai pengobatan  paliatif  atau  sebagai  penghilang  rasa  sakit  yang  diderita  beberapa  orang  yang sedang mengalami penyakit kronis.

## KESIMPULAN
Pada  Undang-Undang  Narkotika,  ganja  dikelompokkan  sebagai  Narkotika  Golongan  I seperti halnya tanaman kokain dan opium, karena berada dalam Golongan I,  ganja termasuk narkotika  yang  tidak  diizinkan  untuk  digunakan  kepentingan  pelayanan  kesehatan.  Satu- satunya  penjelasan  dalam  Undang-Undang  Narkotika  menggunakan  Narkotika  Golongan  I secara  sah  adalah  penggunaan  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi dalam jumlah terbatas, disertai dengan ketentuan dan perlakuan yang sangat ketat. Hukum  positif  di  Indonesia  selama  ini  masih  belum  ada  yang  mengatur  mengenai diizinkannya ganja digunakan sebagai pengobatan.
Pada  undang-undang  di  Indonesia  masih  belum  ada  perlindungan  hukum  secara  represif untuk seorang  yang menggunakan ganja sebagai pengobatan dikarenakan legalisasi terhadap hal tersebut masih belum diatur dalam undang-undang di Indonesia dikarenakan hal tersebut masih  belum  mendapat  persetujuan  dari  BNN  serta  pemerintah  untuk  menggunakan  ganja sebagai  pengobatan  pada  penderita  penyakit  kronis.  Namun  dalam  hal  tujuan  penegakan seharusnya  tetap  mengedepankan  kemanfaatan,  lalu  keadilan  dan  yang  terakhir  ialah  baru kepastian  hukum.  Upaya  untuk  mendapatkan  kesehatan  adalah  hak  bagi  warga  Indonesia, tentu saja  dengan menggunakan ganja sebagai tanaman hidup yang termasuk dalam kekayaan sumber  daya  alam  di  Indonesia  dan  dilindungi  keberadaannya  oleh  Pemerintah  Indonesia adalah  salah  satu  dari  kemanfaatan  yang  didapat  seorang  yang  berusaha  mendapatkan kesehatannya kembali.

## SARAN
Pada  Pasal  41  Undang-Undang  Narkotika  diperlukan  adanya  pembaharuan  kembali tentang  Narkotika  Golongan  I  yang  tidak  hanya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  melainkan  juga  dapat  digunakan  untuk pengobatan  tetap  dengan  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat.  Pengobatan  dalam  hal pemberian  obat  Narkotika  Golongan  I  tetap  dengan  pihak  yang  memiliki  kewenangan  yaitu dokter.
Ada lembaga khusus dari Pemerintah Indonesia yang memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk  menggunakan  ganja  sebagai  pengobatan  agar  ada  kendali  langsung  dalam  hal pemberian ganja benar-benar digunakan sesuai dengan resep dokter.

## DAFTAR PUSTAKA
Abigael, Karen Pangkey & Rahaditya, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Ganja untuk Kesehatan. Jurnal Hukum Adigama , 2 (2).
Anonim. (2019). Penggunaan Marijuana untuk Pengobatan Gangguan Jiwa, Bisakah? Https://Health.Detik.Com/Berita-Detikhealth/d-2454449/Penggunaan-Marijuana-Untuk- Pengobatan-Gangguan-Jiwa-Bisakah.
Anonim. (2020). Irlandia Mengesahkan Akses Ganja Medis Berjangka . Https://Www.Lgn.or.Id.
Ansori dan Abdul Gafur. (2006). Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan . Budi Utama.
Arliman, L. (2015). Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat . Budi Utama.
Dewi, Rani Kurniawati & Fadilah, F. I. (2019). Kajian Yuridis Penggunaan Ganja sebagai Metode Kesehatan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Presumption of Law , 1 (1).
Fischer, Benedikt., Russell, Cayley., Leece, Pamela., & Rehm, J. (2018). Assessing The Public Health Impact of Cannabis Legalization in Canada: Core Outcome Indicators Towards an Index for Monitoring and Evaluation. Journal of Public Health , 41 (8). Hadjon, P. M. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to Indonesian Administrative Law . Gadjah Mada University Press.
Iskandar, A. (2019). Penegakan Hukum Narkotika . Alex Media Komputindo.
Iswahyudi, F. (2018). Penuntutan Requisitoir bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. De Lega Lata , 3 (1).
Kurnia, Y. I. (2018). Akhir Perjuangan Fidelis Merawat Sang Istri dengan Ganja . Https://Regional.Kompas.Com/Read/2017/04/04/16352471/Akhir.Perjuangan.Fidelis.Me rawat.Sang.Istri.Dengan.Ganja.Bagian.2.
LGN, T. (2018). Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia . Gramedia Pustaka Utama.
M, F. W. (2015). Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum . Reviva Cendekia.
Made, I Dewa Satya., Ranteallo, Ikma Citra., & Kebayantini, N. L. N. (2015). Peran Lingkar Ganja Nusantara dalam Legalisasi Ganja. Jurnal Ilmiah Sosiologi , 1 (3).
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana.
Nainggolan, Pebrianto Yelta, D. (2015). Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintah Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2012-2015. JOM FISIP , 2 (2).
Nurmalawaty. (2018). Fungsi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kasus Pengadilan Negeri Medan). De Lega Lata , 3 (1). P., Wilkinson & J., W. (2013). Guidelines for Pain Management Programmes for Adults. The British Pain Society.
Purbopranoto, K. (1960). Hak-Hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia . Pradnya Paramita.
Putri, D. & T. (2016). Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan. Drug Policy Briefing , 1 (2).
Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak
Atas Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu , 2 (1). Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan, Jurnal Kesehatan Masyarakat . 10 (2).
Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum . Rajawali Press.
Sumual, C. (2015). Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lex Crimen , 4 (8).
Widiada, A. G. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia .
Wimbarda, L. P. (2015). Upaya LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam Pelegalan Ganja di Indonesia .
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.