## A. Latar Belakang
Kegiatan  ekspor  impor  merupakan pertukaran  barang  dan  jasa  melewati batas  kepabeanan  suatu  negara,  yang terjadi akibat kebutuhan  yang tidak bisa dipenuhi di dalam negri, sehingga harus diperoleh  dari  negara  lain.  Perdagangan lintas  negara  batas  berbeda  dengan perdagangan  dalam  negeri,    ditandai oleh  banyaknya  perbedaan  antara  kedua negara  dari  mana  para  pelaku  per- dagangan    berasal,      seperti  perbedaan dalam  peraturan  kepabeanan,  perbedaan standard mutu produk, perbedaan standard  ukuran  takaran  dan  timbangan serta  peraturan  perdagangan  luar  negeri yang ditetapkan oleh pemerintah setempat  (Amir  M.S,2003:100).  Selain hal-hal  tersebut  masih  banyak  terdapat perbedaan  lain,  misalnya  perbedaan bahasa, mata uang yang digunakan, nilai mata uang, budaya,  serta perbedaan
sistem  hukum  yang  berlaku  di  masing- masing negara.
Kegiatan ekspor impor mempunyai nilai ekonomi  yang  sangat  penting,  baik  bagi perkembangan  kegiatan  ekonomi  para pelakunya sendiri, maupun bagi masyarakat  serta  pemerintah.  Manfaat yang diperoleh dari perdagangan inter- perekomian nasional. Peningkatan ekspor  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional negara  dan  menambah  cadangan  devisa negara.
Bagi  masyarakat,  pertumbuhan  ekspor akan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan dan  berkurangnya tingkat pengangguran karena didorong oleh terjadinya peningkatan  produktivitas  guna  meme- nuhi permintaan pembeli luar negeri.
Seiring  dengan  semakin  meningkatnya intensitas  ekspor  impor  yang  diakukan oleh para pengusaha dan sejalan dengan target  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah untuk  meningkatkan  prosentase  peneri- maan  negara  dari  hasil  ekspor  sebesar 300%  pada  akhir  masa  pemerintahan
BAB I

## PENDAHULUAN

## FUNGSI KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR

## Oleh :  Abdillah Sani

## ABSTRACT
Kegiatan  perdagangan  luar  negeri  yang  lazim  disebut ekspor  impor  dalam  era  globalisasi  sekarang  ini  sudah  sedemikian terbuka  lebar  dan  membuka  kesempatan  bisnis  yang  luas  kepada  para  Usahawan  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  yang potensial,  untuk  memasuki  pasar  berbagai  Negara.    Sejalan  dengan  globalisasi  ini,  Negara-negara  yang  menjadi  tujuan ekspor  cenderung  menjadi  lebih  protektif  karena  khawatir  pintu  yang  terlalu  dibuka  lebar  akan  menyebabkan  banjirnya barang  impor  sehingga  berpotensi  mematikan  produk-produk  dalam  negeri.    Berbagai  persyaratan  pun  bermunculan dengan dalih melindungi produsen dalam negeri, untuk membatasi masuknya barang-barang ekspor dari berbagai Negara. Meskipun demikian, kegiatan ekspor impor antar negara sejauh ini, terus berkembang dan mengalami percepatan.   Oleh karena itu keberadaan kontrak dagang sebagai dokumen tertulis yang mengikat  dan menjamin kepentingan kedua belah pihak menjadi sangat penting.  Dalam kontrak dagang ekspor ini lah para eksportir dan importir membuktian komitmennya untuk  bertransaksi  secara  jujur  dan  saling  menguntungkan.  Pengetahuan  para  pihak  tentang  apa  isi  dan  bagaimana kontrak  dagang  ekspor  yang  tertuang  dalam  tulisan  ini  diharapkan  bisa  menjadi  pembuka  wawasan  untuk  eksportir  dan importir menyusun suatu bentuk perjanjian dagang yang melindungi kepentingan mereka saat berhadapan dengan mitra luar negerinya.
Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, berbagai hal yang menyangkut  aktivitas ekspor  impor  terus  dibenahi.    Regulasi ekspor  harus  terus  disederhanakan  dan makin  transparan,  peningkatan  fasilitasi yang  mendukung  pengusaha,  serta  para pelaku  ekspor  impor  yang  harus  di- berikan  pembinaan  secara  integratif  dan berkesinambungan  agar  makin  tangguh dalam  memanfaatkan  setiap  peluang yang  muncul  dari  pasar  bebas,  baik dalam  kerangka  Masyarakat  Ekonomi Asean  (MEA),  AFTA,  APEC,  WTO maupun  perjanjian  bilateral  dan  inter- nasional lainnya.
Hubungan  dagang  maupun  diplomatik antara  Indonesia  dengan  negara-  negara yang menjadi tujuan ekspor (NTE)  juga harus  makin  meluas,  bukan  hanya dengan  negara-negara  tujuan  ekspor tradisional  seperti  USA,  negara-negara Eropa  dan  Jepang,    tetapi  juga  harus meluas  ke  negara-negara  tujuan  ekspor non  tradisional  seperti  negara-negara Asean,  Asia  Pasifik,  Amerika  Latin maupun  negara-negara  di  semenanjung Afrika.
Transaksi ekspor maupun impor, biasanya diawali dengan kegiatan korespondensi,  yakni  surat  menyurat antara seller dan buyer ,  sisanya melalui negosiasi  tatap  muka  atau  secara  lisan via  telpon.  Baru  setelah  tercapai    point- point  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak, akan diteruskan dengan menuang- kan  kesepakatan  tersebut  dalam  bentuk dokumen  tertulis  yang  disebut  kontrak dagang  ekspor.    Kontrak  dagang  yang dipilih  bisa  yang  bentuknya  sederhana seperti  “ minutes ”  atau  notulen  yang ditandatangani  bersama,  dalam  bentuk “ Memorandum of Understanding ”
(MOU)  atau  Nota    Kesepahaman bersama,  maupun  Kontrak  Dagang
Ekspor  yang  sifatnya  lebih  kompleks dan lengkap.
Penuangan  kesepakatan  bersama  ini lazim  disebut  dengan  “Persetujuan Prinsip” antara kedua belah pihak,  yang selanjutnya  akan  menjadi  landasan  bagi kedua  belah  untuk  merealisasi  ekspor, menjadi  landasan  pemenuhan  hak  dan kewajiban  mereka,  maupun  menjadi dasar  jika  kelak  antara  mereka  timbul kejadian-kejadian  yang  tidak  diharap- kan seperti wanprestasi maupun sengketa dagang lain.
Berdasarkan uraian di atas,  pemahaman para pelaku perdagangan ekspor maupun impor  atas  prinsip-prinsip  yang  terdapat dalam  penyusunan  Kontrak    Dagang Ekspor  menjadi  keniscayaan,  guna mencegah  timbulnya  kerugian  dalam aktivitas  bisnis  mereka.    Dalam  kaitan ini lah  Penulis memandang perlu untuk menyusun sebuah tulisan  dengan judul : FUNGSI KONTRAK
DAGANG

## DALAM
TRANKSAKSI EKSPOR IMPOR,  yang  Penulis  harapkan  akan bermanfaat  baik    sebagai  acuan  bagi Penulis sendiri maupun sebagai sumbangsih  kepada  masyarakat  luas yang  ingin  mengetahui  tentang  seluk beluk kontrak dagang ekspor  impor.

## B. Identifikasi Masalah
Setelah  menjelaskan  latar  belakang mengapa Penulis ingin menyusun tulisan tentang  kontrak  dagang  ekspor  ini, beberapa  hal  akan  menjadi  acuan  pem- bahasan, yakni :
1. Fungsi kontrak dagang dalam kegiatan  eksor  impor  dan  elemen- elmen yang harus dicermati
2. Cara  menyusun  kontrak  dagang ekspor impor yang sederhana.

## C.  Perumusan Masalah
Semua  hal  tadi  Penulis  rumuskan menjadi  permasalahan  tulisan  sebagai berikut:
1. Apa  fungsi  kontrak  dagang  dalam kegiatan  eksor  impor  dan  apa  saja elemen-elmen yang harus dicermati?
2. Bagaimana  cara  menyusun  kontrak dagang ekspor impor yang sederhana?

## D. Tujuan Penulisan
1.  Sebagai  bahan  ajar  bagi  Penulis  dalam menyajikan  materi  kontrak  dagang ekspor  impor  kepada  para  peserta pelatihan ekspor impor
2.  Untuk  memberikan  pemahaman  ten- tang  fungsi  kontrak  dagang  ekspor impor bagi para pembaca
3.  Memberi  penjelasan  kepada  pembaca tentang cara menyusun kontrak dagang ekspor  impor  yang  sederhana  agar dapat memberikan manfaat jika pembaca  terlibat  dalam  transaksi ekspor impor.

## A.     Kajian kepustakaan
Perdagangan  ekspor-impor  lazim  juga disebut  sebagai  perdagangan  dokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan  atau  direpresentasikan  dalam bentuk  dokumen.  Penawaran  dilakukan dalam bentuk terulis berupa surat perkenalan  ( introduction  letter )  yang dikirim  oleh  seorang  eksportir  kepada
calon  pembelinya  di  luar  negeri.  Jika  si calon  pembeli  tertarik  terhadap  apa  yang ditawarkan,  dia  akan  mengirim  pesanan juga  secara  tertulis.    Surat  balasan  yang sering  disebut inquiry ini  bisa  berisi permintaan  penjelasan  informasi  lebih lanjut,  atau  bisa  pula  permintaan  agar dikirimkan  barang  contoh,  brosur,  daftar harga dan sebagainya.
Korespondensi  antara  kedua  belah  pihak akan  terus  berlanjut  hingga  tercapai kesepakatan-kesepakatan  tertentu  yang mengarah  kepada  suatu  transaksi.  Jika kedua  belah  pihak  merasa  perlu  untuk mengikatkan  diri  dalam  bentuk  dokumen tertulis  yang  menyebutkan  secara  jelas hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak, dokumen  inilah  yang  disebut  kontrak dagang ekspor impor.
Dengan demikian, kontrak dagang ekspor ini  akan  berfungsi  sevbagai  dasar  hukum bagi kedua belah pihak dalam merealisasi hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan  kaedah  dalam  ilmu  hukum  yang menyebutkan  bahwa  :  “perjanjian  adalah hukum  bagi  mereka  yang  membuatnya”. Dengan  demikian,  ada  kepastian  yang mengikat  kedua  belah  pihak,  dimana mereka    akan  terkena  ancaman  hukuman jika  melalaikan  apa  yang  dituangkan dalam  kontrak  tersebut.  Selain  itu,  kedua belah pihak juga akan mendapat perlindungan  hukum  jika  haknya  tidak terpenuhi.
Untuk  lebih  jelasnya  bagaimana  suatu kontrak  dagang  menjadi  alat  pemaksa dalam  realisasi  transaksi  ekspor,  kiranya akan  lebih  baik  jika  terlebih  dahulu  kita memahami  bagaimana  sebenarnya  proses yang berjalan sejak awal sampai tercapainya  pemenuhan hak dan kewajib- an kedua belah pihak.

## BAB II
KERANGKA TEORITIK
Secara  sederhana,  proses  tersebut  dapat ditelusuri  dalam  bagan  prosedur  ekspor impor  sebagaimana  tertera  di  bawah  ini, meskipun  mungkin  dalam  realisasinya tentu proses tersebut tidaklah sesederhana itu,  tapi  paling  tidak  bagan  ini  sudah memberikan pemahaman sederhana, tentang  bagaimana  jalannya  suatu  proses ekspor impor.
Penjelasan:
a.    Proses awal hingga penandatangan kontrak dagang ekspor
1) Eksportir  mempromosikan  produk  yang akan  diekspor  melalui    berbagai  macam media  promosi  seperti  pameran  dagang, iklan di koran, majalah, radio, searching di  internet,  maupun  cara-cara  lain,  baik di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri, seperti  mendatangi  badan-badan  khusus urusan promosi ekspor seperti Direktorat Jeenderal
Pengembangan
Ekspor Nasional  (DJPEN),  Dewan  Penunjang
Ekspor  (DPE),  Kamar  Dagang  dan Industri  Indonesia  (Kadin  Indonesia),
Atase  Perdagangan  RI  di  Kedutaan Besar  RI  atau  pejabat Indonesia  Trade Promotion  Center di  luar  negeri,  Atase Perdagangan  asing  di  kedutaan  besar asing  yang  ada  di  Jakarta,  Kamar Dagang  dan  Industri  negara  asing  di Jakarta  dan  kota-kota  besar  lainnya  di Indonesia,  ataupun  melalui  lembaga- lembaga perdagangan asing di
Indonesia. seperti American Chamber of Commerce  (AMCHAM), China  External Trade  Association  (CETRA ), Japan External  Trade  Organization  (JETRO), Korean  Trade  Agency  (KOTRA) dan lain-lain.  Tujuan  promosi  adalah  untuk memperkenalkan produk dan perusahaan kepada  calon  pembeli  serta  menarik minat calon importir terhadap komoditas yang akan diekspor.
2) Importir  atau  calon  pembeli  yang  ber- minat kemudian akan mengirimkan surat permintaan  harga  atau Letter  of  Inquiry kepada eksportir yang mengirim letter of introduction ,  yang lazimnya  berisikan permintaan  penawaran  harga  dengan
memberitahukan berbagai informasi seputar  produk  yang  ditawarkan  seperti tentang  mutu,  spesiifikasi,   jumlah  yang bisa  dipesan,  harga  satuan  dan  total harga  dalam  valuta  asing  (US$  atau lainnya),  waktu  pengiriman  ( shipment date ),  dan  nama  pelabuhan  tujuan  yang diinginkan.
3) Eksportir memenuhi permintaan importir  dengan  mengirimkan  surat penawaran  harga  yang  lazim  disebut dengan Offersheet.  Offersheet berisikan keterangan  sesuai  permintaan  importir, seperti  uraian  barang,  mutu,  jumlah, waktu  penyerahan,  harga  dan  tempat penyerahan  barang,  syarat  pembayaran, waktu  pengapalan,  cara  pengepakan barang,  brosur,  dan  bila  perlu  contoh barang  yang  ditawarkan.  Penawaran  itu juga  menyebutkan  apakah  penawaran bersifat free offer ataukah firm offer .
4) Importir, setelah mempelajari offer shee t dari eksportir, menempatkan surat pesanan  dalam  bentuk ordersheet atau purchase order kepada eksportir.
5) Setelah  melakukan  tatap  muka  melalui negosiasi  langsung  atau  melalui  media
lain seperti email ataupun telepon  antara kedua belah pihak,
eksportir menyiapkan  konsep  kontrak  jual  beli ekspor ( Export sale contract.
sesuai dengan data dari offersheet dan ordersheet ditambah dengan keterangan  seperti  f orce  majeur clause, klaim,  syarat  pengapalan seperti shipment,  transshipment ,  dan lain-lain.
Hal  penting  yang  juga  harus  di- sepakati  oleh  kedua  belah  pihak adalah  tentang  pengaturan  pertang- gungjawaban selama perjalanan barang.  Siapa  yang  harus  menang- gung  biaya  transporasi,  masalah resiko,  pembayaran  asuransi,  yang mengacu  kepada  ketentuan-ketentuan yang  dimuat  dalam International
Commercial Terminologies (INCOTERMS) yang versi
terakhirnya  dibuat  pada  tahun  2010.
Incoterms inilah yang harus disepakati oleh eksporter dan importer,  hal  mana  juga  akan diperhitungkan dalam besarnya pembayaran  yang  akan  dilakukan. Siapa  pihak  yang  akan  menanggung pembiayaan  transporasi,  bea-bea  dan asuransi  bisa  dilihat  dalam  tabel Incoterms berikut ini:
6) Setelah kontrak tersebut
ditandatangani  oleh  eksportir,  maka kontrak  itu  akan  dikirimkan  kepada importir  untuk  ditandatangani  pula sebagai  tanda  persetujuan  atas sale's
contract itu.  Lazimnya Export  sale contract dibuatkan  aslinya  dalam rangkap  dua  ( two original ).    Kontrak juga  bisa  dikonsep  oleh  pihak importir dan dikirim kepada eksportir. Siapa  yang  akan  membuat  konsep kontrak  dagang  dimaksud,  adalah sesuai kesepakatan antara mereka.
7) Jika  konsep  itu  sudah  disiapkan  oleh eksportir,  maka  Importir  tinggal mem-pelajarinya dan bila dapat menyetujui isinya kemudian ia menandatangani  dan  mengembali- kannya  kepada  eksportir.  Jika  kedua belah  pihak  sudah  menandatangani, satu original copy dipegang oleh oleh importir sebagai dokumen asli transaksi  yang  lazim  disebut  sebagai sale's  confirmation .  Kedua sale's confirmation  copy yang  asli  ini mempunyai  kekuatan  hukum  yang sama.
b.  Proses pembukaan L/C oleh impoter
1)          Importir  meminta  kepada  bank devisa di  negaranya  untuk  membuka  sebuah Letter  of  Credit (L/C)  sebagai  dana yang  dipersiapkan  untuk  melunasi hutangnya kepada eksportir, sejumlah yang disepakati dalam sale's contract sesuai dengan syarat-syarat pencairan yang  disebut  dalam  sales  contract, merujuk  pada  ketentuan  dari The Uniform  Customs  and  Practice  of Documentary  Letter  of  Credit yang diterbitkan  oleh Kamar  Dagang
Internasional,  Paris  no.  500  atau UCP-DC-500 . L/C yang  dibuka adalah untuk dan atas nama eksportir atau orang atau badan usaha lain yang ditentukan eksportir, sesuai kesepakatan  dalam sale  contract . Bank  devisa  yang  diminta  eksportir membuka L/C itu  disebut  opening bank.  Bank  inilah  yang  bertanggung jawab  melakukan  pembayaran  atas
L/C itu  kepada  eksportir  penerima L/C . Importir yang meminta pembukaan L/C disebut applicant .
2) Opening  bank setelah  menyelesaikan jaminan  dana L/C dengan  importir, melakukan  pembukaan L/C melalui bank  korespondennya  di  negara eksportir.  Pembukaan L/C dilakukan dengan surat, kawat, teleks, faksimile,  atau  media  elektronik lainnya yang sah. Penegasan pembukaan L/C dalam bentuk tertulis itu  disebut L/C  confirmation yang diteruskan  oleh opening  bank kepada bank  korespondennya  di  negara eksporter  untuk  disampaikan  kepada penerima, yaitu eksportir yang disebut  dalam  surat  itu.  Bank koresponden  yang  diminta opening bank untuk  menyampaikan  amanat pembukaan L/C disebut advising bank.
3)  Advising  bank  setelah  meneliti  ke- absahan amanat pembukaan L/C yang diterimanya dari opening bank meneruskan  amanat  pembukaan L/C itu  kepada  eksportir  yang  berhak menerima  dengan  surat  pengantar dari advising  bank .  Surat  pengantar itu  disebut L/C  Advice ,  sedangkan eksportir penerima L/C disebut sebagai beneficiary dari L/C itu.  Bila advising bank diminta dengan tertulis oleh opening  bank untuk  turut menjamin  pembayaran  atas L/C tersebut,  maka advising  bank juga disebut sebagai confirming bank .
c. Proses  pengiriman  barang (Cargo Shipment Process) oleh eksporter
1) Eksportir  setelah  menerima L/C confirmation yang  sifatnya  operatif (sah  sebagai  landasan  pembayaran) kemudian  memper-siapkan  barang ready  for  export ,  melakukan booking
kapal atau  memesan  ruangan/tempat kepada perusahaan
pelayaran ( shipping  company )  yang  kapalnya akan  berangkat  ke  pelabuhan  tujuan yang  dimaksud  dalam sale's  contract serta sesuai dengan waktu pengapalan ( shipment  date )  yang  disepakati dalam sale contract tersebut.
Eksportir kemudian mengurus formalitas  ekspor  seperti  mengisi pemberitahuan ekspor barang, membayar  Pajak  Ekspor  (PE)  dan Pajak Ekspor Tambahan (PET) melalui advising bank, mengurus izin muat kepada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai  di  pelabuhan  muat.  Setelah semua  formalitas  ekspor  selesai, eksportir menyerahkan barang kepada perusahaan pelayaran (shipping
company )  untuk  dimuat  pada  waktu yang disepakati.
2) Shipping  company ,  setelah  selesai melakukan  pemuatan  barang  ke  atas kapal, menyerahkan bukti penerimaan  barang,  bukti  kontrak angkutan, dan bukti pemilikan barang dalam bentuk Bill of Lading (BL) atau transport  documents lainnya  kepada eksportir  yang  dalam  pengangkutan ini disebut sebagai shipper .
3) Shipping company selanjutnya bertanggung jawab mengangkut muatan  itu  sampai  ke  pelabuhan tujuan, serta menyerahkannya dengan selamat  dan  utuh  kepada  penerima barang  yang  disebut  dalam B/L di pelabuhan  tujuan  ( destination  port ) yang juga disebutkan dalam B/L itu.
4) Importir  selaku  penerima  barang ( consignee ),  bila  telah  menerima
dokumen-dokumen pengapalan ( shipping  document) dari opening bank ,  mengurus  izin  impor  ( import clearance )  kepada  pihak  Bea  Cukai
di  pelabuhan  tujuan.  Kemudian importir menghubungi agen pelayaran (shipping agent) di pelabuhan  tujuan  di  negaranya  untuk menerima muatan itu.
5) Shipping  agent menyerahkan  muatan kepada importir segera setelah pelunasan  biayayang  menjadi  hak skipping agent berssmgkutan. Dengan  ini  maka  selesailah  proses penerimaan barang oleh importir.
d. Negosiasi Dokumen pengapalan
( Shipping Documents
Negotiation
Process )
1)  Eksportir,  setelah  menerima Bill  of Lading dari  perusahaan  pelayaran, menyiapkan semua dokumen pengapalan  yang  disyaratkan  dalam L/C seperti faktur, daftar pengepakan, sertifikat  mutu, Certificate  of  Origin atau  Surat  Keterangan  negara  Asal (SKA)  dan  lain  sebagainya  seperti wesel  ( draft) serta  surat  pengantar negosiasi  dokumen  secara  lengkap dan cermat.Semua dokumen pengapalan  itu  diserahkan  eksportir kepada negotiating bank yang ditentukan dalam L/C untuk memperoleh pembayaran (payment).
2) Negotiating  bank meneliti  semua dokumen  pengapalan  yang  diminta dalam syarat-syarat L/C . Bila semuanya  cocok  baik  jumlah,  jenis, maupun  uraian  sebagaimana  yang dituntut  oleh L/C ,  maka  negotiating bank akan membayarkan jumlah yang ditagih  oleh  eksportir  dari  dana L/C yang  tersedia.  Perlu  diketahui  bahwa kapan L/C bisa dicairkan, itu tergantung kepada kesepakatan antara eksporter  dan  impoter  yang  telah dituangkan  dalam  kontrak  dagang ekspor.  Begitu  juga  jenis L/C dan
waktu  pencairan,  semua  harus  sudah disepakati dan dimuat dalam kontrak.
3) Negotiating bank meneruskan dokumen  pengapalan  yang  sudah dilunasi  itu  kepada  opening  bank yang  membuka L/C bersangkutan sebagai  penagihan  kembali  dari  uang yang sudah dibayarkan oleh negotiating  bank  tersebut  kepada eksportir.
4) Opening  bank memeriksa  dokumen pengapalan  dan  bila  sudah  sesuai dengan syarat-syarat L/C yang dibuka maka opening bank kemudian melunasi uang yang sudah dibayarkan  oleh negotiating  bank .
Pembayaran  pelunasan  kembali  ini disebut sebagai reimbursement .
5)  Opening  bank  selanjutnya  memberi- tahukan penerimaan dokumen pengapalan  itu  kepada  importir. Importir  akan  mengambil  dokumen pengapalan  itu  kepada  opening  bank dan
menyelesaikan pelunasan dokumen pengapalan tersebut dengan opening  bank bersangkutan.  Setelah itu opening  bank akan  menyerahkan seluruh  dokumen  pengapalan  itu kepada importir untuk digunakan saat menerima  barang  bersangkutan  dari perusahaan  pelayaran  dan  Bea  Cukai setempat.

## 2.  Teori Pendukung

## Standar Kontrak
Menurut  Mariam  Darus,  standar kontrak  terbagi  2  yaitu  umum  dan khusus.
-  Kontrak  standar  umum  artinya kontrak  yang  isinya  telah  disiap- kan  lebih  dahulu  oleh  pihak-pihak yang  berkepentingan.  Misalnya antara eksporter dan impoter.
-    Kontrak  standar  khusus,  artinya kontrak  standar  yang  ditetapkan pemerintah  baik  adanya  dan berlakunya  untuk  para  pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Biasanya ini berlaku untuk mereka yang ingin melakukan transaksi untuk suatu
Pada  dasarnya  orang  bebas  untuk membuat bentuk-bentuk kontraknya sendiri,  oleh  karena  kontrak  adalah dokumen  tertulis  yang  menuangkan kesepakatan  yang  telah  dibuat  oleh mereka, sehingga bagaimana bentuk dan  apa  isinya,  adalah  sepenuhnya tergantung  kepada  mereka  sendiri. Jika  sudah  diperjanjikan  tertulis, maka  menurut  pasal  1338  KUHP, itu  akan  menjadi  hukum  yang mengikat kedua belah pihak.
Terdapat  beberapa  hal  di  dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, yakni pasal 1320
KUHPer, yang mensyaratkan bahwa suatu kontrak akan sah jika:
1.  ada  kesepakatan  dari  para  pihak untuk mengikatkan diri.
Sepakat maksudnya adalah bahwa  para  pihak  yang  meng- adakan  perjanjian  itu  harus  ber- sepakat,  setuju  untuk  seia  sekata mengenai  segala  sesuatu  yang diperjanjikan.  Kata  sepakat  ini harus  diberikan  secara  bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak  ketiga  dan  tidak  ada gangguan.
2.   para pihak yang membuat perjan- jian  memiliki  kecakapan  dalam membuat perjanjian, artinya mereka  mempunyai  wewenang untuk  membuat  perjanjian  atau mengadakan  hubungan  hukum. Pada  asasnya  setiap  orang  yang
sudah  dewasa  dan  sehat  pikiran- nya adalah cakap menurut hukum.
3.    Suatu  hal tertentu Suatu hal ter- tentu  merupakan  pokok  perjan- jian.Artinya  apa  yang  diperjanji- kan  harus  merupakan  suatu obyek  yang  jelas,  tidak  ter- selubung.  Syarat  ini  diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban  para  pihak  jika  terjadi perselisihan.  Pasal  1338  KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai
sebagai  suatu  pokok  yang  paling sedikit ditetapkan jenisnya.
4.   Sebab yang halal. Artinya perjan- jian  antara  kedua  belah  pihak adalah sesuatu yang tidak melanggar  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata,  sebab  yang  tidak  halal ialah  jika  ia  dilarang  oleh Undang  Undang,  bertentangan dengan tata susila atau ketertiban.  Menurut  Pasal  1335
KUHPerdata,  perjanjian  tanpa sebab  yang  palsu  atau  dilarang tidak  mempunyai  kekuatan  atau batal demi hukum.
Berdasarkan  Pasal  1320  jo  1338 ayat (1) BW/ KUHPerdata dikenal  adanya  asas  konsensual,
yang  dimaksud  adalah  bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para  pihak  pembuat  kontrak terhadap  obyek  yang  diperjanji- kan.
Pada  umumnya  perjanjian  yang diatur  dalam  BW  bersifat  kon- sensual.  Sedang  yang  dimaksud konsensus/  sepakat  adalah  perte-
muan  kehendak  atau  persesuaian kehendak  antara  para  pihak  di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetuju- an/kesepakatan (toestemming ), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.
Mariam Darus Badrulzaman juga melukiskan  pengertian  sepakat sebagai  pernyataan  kehendak yang  disetujui  ( overeenstemende wilsverklaring) antar pihak- pihak.  Pernyataan  pihak  yang menawarkan  dinamakan  tawaran ( offerte ).  Pernyataan  pihak  yang menerima  penawaran  dinamakan akseptasi ( acceptatie ). Jadi pertemuan  kehendak  dari  pihak yang  menawarkan  dan  kehendak dari  pihak  yang  akeptasi  itulah yang  disebut  sepakat  dan  itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian.
Untuk  kontrak  dagang  inter- nasional,  terdapat  Konvensi  PPB mengenai  Kontrak  jual  beli barang secara internasional,
( UN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF
GOODS ,  1980), yang antara lain mengatur tentang
Ps. 1 :   Konvensi  ini  akan  ber- laku    terhadap    kontrak  -kontrak jual beli barang antara para pihak yang  tempat  usahanya  berada  di negara yang berlainan:
a.  bilamana  negara-negara  terse- but  adalah  negara  peserta; atau
b.  bilamana  peraturan  hukum perdata  internasional    me- nyebabkan berlakunya
hukum  dari  suatu    negara peserta.
Ps.2 :  Konvensi  ini  tidak  ber- laku terhadap jual-beli :
a. Barang  yang  dibeli  untuk keperluan  pribadi,  keluarga atau  rumah  tangga,  kecuali penjual,  setiap  saat  sebelum atau  pada  waktu  penyele- saian  kontrak,  tidak  menge- tahui  atau  tidak  seharusnya mengetahui  bahwa  barang yang  dibeli  adalah  untuk keperluan tersebut di atas
b. Melalui lelang
c. Melalui eksekusi atau karena wewenang hukum
d. Obligasi,  saham, investment securities, kertas  berharga, atau uang
e. Kapal,  kendaraan  terapung, hovercraft atau pesawat terbang
f. Listrik
Kontrak  Dagang  Ekspor  merup- akan    dokumen  tertulis  hasil  ke- sepakatan  antara  eksportir  dan impotir, yang di dalamnya berisi:
1.  Nama dan tanda tangan pihak- pihak yang membuat kontrak.
2.  Subjek kontrak
3.  Lingkup kontrak
4.  Kewajiban  dan  tanggung jawab
6.   Pembatalan kontrak
7.   Cara penyelesaian jika antara kedua  belah  pihak  terjadi sengketa.
Kontrak Dagang Ekspor dibutuhkan karena :

## 1.   Resiko timbulnya sengketa
Terjadinya  sengketa  dalam  pelak- sanaan  ekspor  impor  sangat  di- mungkinkan,  oleh  karena  pihak- pihak  yang  bertransaksi  adalah mereka  yang  berasal  dari  negara berbeda, dengan berbagai perbedaan yang ada.
2.  Resiko  kehilangan  dan  kerusakan Pengiriman barang dari suatu negara ke  negara  lain  jelas  meiliki  resiko tinggi,  baik  melalui  kapal  laut maupun kapal udara.   Melalui laut, jarak  tempuh  bisa  berhari-hari, bahkan  bisa  sampai  sebulan,  di tengah-tengah  gelombang  samudera yang memiliki resiko tinggi, termasuk  juga  dari  adanya  badai maupun kejahatan para bajak laut.
3.   Resiko perbedaan mata uang
Kondisi  keuangan  suatu  negara dengan  negara  lain  juga  saling berbeda, sehingga selalu ada fluktuasi  nilai  mata  uang.    Hal  ini menyebabkan  nilai  ekspor  dalam setiap transaksi akan beresiko mengalami  perbedaan  pada  saat kesepakatan  dicapai  dengan  saat pembayaran dilakukan.
4.   Resiko akibat perbedaan bahasa
Perbedaan  bahasa  yang  digunakan oleh  para  pihak  yang  berasal  dari negara  berbeda,  memiliki  resiko terjadinya perbedaan dalam
memahami  isi  kesepatan,  sehingga akan  berakibat  perbedaab  pula dalam pelaksanaannya.
5.   Resiko perubahan sosial politik
Kebijakan  dan  kondisi  keamanan sosial  di  suatu  negaa  juga  bisa
menjadi penghalang kelancaran
pelaksanaan  suatu  transaksi,  karena bisa  saja  setelah  dicapai  kese- pakatan  antara  kedua  belah  pihak, tetapi kemudian terjadi hal-hal yang menyebabkan  transaksi  itu  gagal atau tidak bisa dilaksanakan. Misalnya adalah terjadi pemberontakan,  kudeta,  keurusuhan sosial,  perubahan  kebijakan  ekspor, dan lain-lain.

## C.  Definisi  Operasional,  Variabel  dan indikator yang digunakan
1. Definisi operasional
Dalam rangka mendapatkan persamaan persepsi mengenai variabel  yang  dibahas,  maka  perlu diberikan  definisi  operasional  dan variabel sebagai berikut:
a. Kontrak  dagang  ekspor  adalah dokumen  tertulis  yang  menye- butkan berbagai hal yang sudah disepakati  oleh  eksporter  dan impoter  dalam  suatu  transaksi,
yakni tentang hak dan kewajiban kedua belah.
b. Transaksi  ekspor  yang  meng- gunakan  Kontrak  Dagang  akan efektif jika para pihak
memahami  benar  apa  yang sudah  disepakati,  diperjanjikan dan dituangkan dalam dokumen tertulis itu.
c. Bagaimana realisasi ekspor bisa dijamin  lancar,  adalah  jika kedua  belah  pihak  sepenuhnya menjalankan  apa  yang  sudah dituangkan  dalam  dokumen Kontrak Dagang Ekspor, sehingga dapat dihindari kemungkinan timbulnya wanprestasi, penyimpangan, maupun sengketa.
2. Variabel
Variabel  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah:
a. Isi  dokumen  kontrak  dagang ekspor
b. Pemahaman para pihak atas hak dan kewajiban masing-masing
c. Kemampuan  para  pihak  untuk me-laksanakannya  secara  baik maupun  untuk  menegakkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.

## BAB III

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## A.     Pengungkapan masalah
Kontrak  dagang,  utamanya  adalah berfungsi  sebagai  pelindung  atas  hak dan kewajiban eksportir dan importer, mengingat  kedua  belah  pihak  adalah berasal  dari  negara-negara  yang masing-masing memiliki banyak perbedaan.  Oleh  karena  itu,  melalui kontrak  dagang  diharapkan  fungsi- fungsi berikut dapat terjamin, yakni:
•   jaminan  pencapaian tujuan bersama
•   Penampungan pokok kesepahaman bersama
•  Untuk  melaksanakan  hak  &  ke- wajiban  yang  telah  disepakati terhadap  jasa  &  barang  agar  tidak terjadi pelanggaran.
•    Alat  kontrol  pemenuhan  hak  dan kewajiban para pihak
•   Landasan hukum penyelesaian sengketa
•   Alat bukti tatkala diuji di pengadilan

## Manfaat kontrak dagang ekspor
Di  samping  memberikan  kepastian  atas produk/jasa  yang  akan  diperjualbelikan, kontrak  dagang  juga  bermanfaat  bagi kedua belah pihak, oleh karena:
•   Memberikan kepastian atas status order
•   Memberikan kepastian atas prosedur pembayaran
•   Mengurangi resiko kerugian
•   Memberikan kepastian tentang resiko yang ditanggung para pihak
•   Memberikan kepastian hukum pemenuhan hak dan kewajiban

## Isi Kontrak Dagang
Berikut  adalah  isi  kontrak  dagang ekspor yang harus dicermati:
1. Number of the contract
2. Company  name,  address,  phone  and fax  number,  email  address  of  the related party
3. Conformity content of the contract
4. Kind of goods, quantity, quality and specification
5 .  Unit price and total price

## 6. Incoterms
7. Shipment terms and conditions (direct/transhipment)
8. Payment systems
9.   Special or other conditions (if any)
10. References of the contract
11. Free flag vessel, free vessel age
12. Equal treatment (Penalty for late shipment/late payment)
13.  Completness of the goods document
14.  Signatures of the contract
15.  Dispute settlement
16. Attachment (shipment, force majeur, inspection, quality, packing &marketing, insurance & freight , payment, claim)

## Negosiasi isi kontrak dagang
Point-poin  yang  perlu  diperhatikan dalam menyusun kontrak dagang adalah:
1. Kind of goods, quantity, quality and specification
2.    Unit price and Total price
3.    Packaging of goods or merchandise
4.    Incoterms
5.    Shipment terms and conditions (direct/transhipment)
6.    Payment systems
7.    Special or other conditions (if any)
8.    References of the contract
9.    Dispute settlement
10.   Free flag vessel, free vessel age
11.  Equal treatment (Penalty for late shipment/late payment)
12.  Completly of the goods document

## Menyusun Kontrak Dagang Ekspor
Untuk  menghindari  kesalahpahaman, maka dalam memyusun kontrak dagang, harus memperhatikan:
1.    Penulisan yang tegas dan jelas
2.  Persyaratan  yang  lengkap  dalam perencanaan suatu kontrak
3.  Perhatikan  contoh  kontrak  dan formatnya,  walaupun,  tidak  semata- mata mencontoh secara keseluruhan. 4.  Buat  suatu  kontrak  sesuai  dengan format standar
5 Mengetahui aspek-aspek legalitas

## A.   Kesimpulan
Kontrak  Dagang  adalah  instrumen penting  dalam  kegiatan  ekspor impor  karena  merupakan  landasan pijak  bagi  kedua  belah  pihak,  yakni penjual  (ekspoter)  dan  pembeli (impoter), untuk melaksanakan
sekaligus menuntut hak-haknya.
Kontrak  dagang  ekspor  bisa  dibuat dalam bentuk yang sederhana
maupun yang rumit. Yang terpenting  dalam  Kontrak  Dagang adalah  adanya  kesepakatan  antara kedua belah pihak, sehingga bagaimana  bentuk  ataupun  isi  yang diperjanjikan  diserahkan  sepenuh- nya  kepada  kesepakatan  mereka, asalkan  dianggap  bisa  melindungi kepentingan mereka masing-masing.

## B.  Rekomendasi
1)  Mengingat    bahwa    dalam    era globalisasi perdagangan bebas sekarang  ini  intensitas  transaksi dagang  antara  UKM  Indonesia
dengan  mitra  dagangnya  akan semakin  meningkat,  maka  sudah selayaknya kepada mereka dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam masalah pembuatan kontrak dagang ekspor dan juga bagaimana mereka  bisa  menyusun  suatu kontak  yang  memenuhi  kaedah- kaedah hukum dan memberi jaminan perlindungan kepada mereka  untuk  mendapatkan  hak- haknya serta untuk mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama dengan importer. 2)      Di  samping  masalah  peningkatan SDM UKM eksporter dalam masalah kontrak dagang, lembaga- lembaga  advokasi  dalam  penye- lesaian  permasalahan  perdagangan kiranya  juga  perlu  terus  di- tingkatkan.
Jakarta,  31  Oktober 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  MS  1999.Ekspor  impor  Teori dan  Penerapana,Jakarta  :  PT.  Pustaka Binaan Pressindo
_________2002.Kontrak Dagang Ekspor,Jakarta : PT. Pustaka Binaan Pressindo
Hari  Murti,dan  Wahyu  Agung  Setyo.  2009. Panduan  Magang  Kerja  dan  Penulisan Tugas  Akhir  D-3  Bisnis  Internasional. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sebelas Maret Surakarta
PPEI,  BPEN  &  DEPPERINDAG,  2009. Modul  Penunjang  Praktek  DIII  Bisnis Internasional. PPEI : Jakarta
Subekti, ”Aneka Perjanjian” cetakan keenam, Bandung; alumni
BAB IV PENUTUP