## KAJIAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA  POLITIK DAN HUKUM

## M. Agus Santoso

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Politik  determinan  atas  hukum,  dan  hukum  determinan  atas  politik,  keduanya saling  bersinggungan  dan  saling  ketergantungan,  tetapi  dalam  kenyataannya konfigurasi politik yang sangat dominan mempengaruhi karakter produk  hukum. Sehingga kerap kali hukum kurang ditegakkan. Hal ini merupakan kajian politik hukum  yang  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  berdiri  sendiri,  tetapi  tidak terlepas dari ilmu hukum dan ilmu politik
Kata kunci : Hubungan politik dan hukum

## PENDAHULUAN
Tujuan  Pembentukan  Negara  Republik  Indonesia tertuang  dalam pembukaan UUD 1945, pada alinea ke empat (4). Yang berbunyi :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Semua itu harus tercapai demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dengan menjalankan keadilan yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia, menuju masyarakat  adil  dan  makmur,  karena  idaman  masyrakat  adil  dan  makmur  dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah 1) , dan tekat  itu  telah  dituangkan  secara  konstitusional  di  dalam  Pembukaan  UUD  1945 pada alinea ke empat, maka harus dijalankan secara konsekuen.
Adil  dan  makmur  adalah  dua  pasangan  yang  tidak  terlepaskan  dalam falsafah  hidup  masyarakat  dan  merupakan  tujuan  hidupnya.  Adil  merupakan tekanan  utama  dan  selalu  disebutkan  di  depan  kata  makmur,  adalah  suatu penegasan  dari  prioritas  yang  perlu  didahulukan 2) tentunya  bangsa  Indonesia mengidamkan  suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  secara  merata  yang dicapai  dengan  cara  yang  wajar  dan  berperikemanusiaan,  sehingga  tercapai keselarasan, keserasian dan ketentraman di seluruh negeri ini.
1) Sunarjo  Walujo, Prospek  Adil-Makmur, Sasaran  GNP  Perkapita  5000  dollar,  Pusat Pengembangan  Agribisnis,  1979.  hal.19.  dimuat  juga  dalam  C.F.G.  Sunaryati  Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, Alumni Bandung 1991. hal :2
2) Ibid
Tujuan negara seperti terurai di atas dapat terwujud, salah satunya dengan menciptakan  perangkat  hukum  yang  kuat,  di  samping  Indonesia  merupakan negara  yang  berdasar  atas  hukum,  sehingga  diharapkan  hukum  yang  dapat menjamin rasa keadilan oleh seluruh komponen masyarakat, karena hukum adalah sebuah  entitas  yang  sangat  kompleks,  meliputi  kenyataan  kemasyarakatan  yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dan fase. 3) Jika diibaratkan benda, bagaikan sebuah  permata  yang  tiap  irisan  sudutnya  akan  memberikan  kesan  berbeda  bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.
Masalah  kompleksitasnya  hukum  yang  sejak  jaman  Yunani  kuno,  hukum senantiasa  menarik  perhatian  dan  menjadi  wacana  yang  tidak  henti-hentinya diperdebatkan  oleh  para  cendikiawan.  Sehingga  menyebabkan  hukum  itu  dapat dipelajari  dari  berbagai  sudut  pandang,  yang  kemudian  melahirkan  disiplin hukum:  yaitu  filsafat  hukum  (phylosophy  of law)  dan  ilmu  hukum  (science  of law),  kemudian  berkembang  lebih  banyak  seperti  teori  hukum  (theory  of  law), sejarah hukum (history of law), sosiologi hukum (Sociology of law), antropology hukum  (antropology  of  law);  perbandingan  hukum  (comparative  of  law),  logika hukum (logic of law), psikologi hukum (psychology of law), dan yang kini sedang tumbuh politik hukum (politic of law). 4)
Masing-masing disiplin hukum itu merupakan disiplin ilmu yang mandiri, namun  demikian  kesemuanya  tidak  bisa  bekerja  secara sendiri-sendiri,  karena sebenarnya  semuanya  saling  berhubungan  antara  satu  dan  lainnya,  artinya  satu disiplin  hukum  tidak  memiliki  makna  apa-apa  tanpa melibatkan  disiplin  hukum yang  lain,  kesemuanya  itu  merupakan  ilmu  bantu  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai pendekatan,  yang  secara  sinergis  bekerja  secara  sistematis  dan komprehensip  untuk  dapat  menggali  dan  menjelaskan  apa  sesungguhnya  hukum itu  dan  bagaimana  proses  pembentukan  hukum  itu,  namun  tanpa  bermaksud mangabaikan disiplin hukum yang lain, tulisan ini hanya akan memfokuskan diri untuk membahas satu disiplin hukum, yaitu politik hukum.
Politik  dan  hukum,  masing-masing  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang berdiri sendiri, dan ilmu politik juga terdiri dari beberapa mata kuliah yang berdiri sendiri  yang  merupakan  sub  bagian  ilmu  pengetahuan  ilmu  politik,  seperti Pengantar  Ilmu  Politik,  Sistem  Politik, kekuatan-kekuatan  politik,  komunikasi politik, dan sebagainya; begitu juga ilmu hukum, yang terdiri dari beberapa mata kuliah  yang  berdiri  sendiri  dan  merupakan  sub  bagian  dari  ilmu  hukum  seperti  : pengantar  ilmu  hukum,  hukum  perdata,  hukum  pidana,  hukum  tata  negara  dan sebagainya,  politik  hukum  bukan  merupakan  bagian  dari  ilmu  politik  atau  ilmu hukum,  tetapi  politik  hukum  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  berdiri  sendiri yang  sudah  memenuhi  syarat  seperti  kita  anut  selama  ini  khususnya  untuk  ilmu- ilmu  sosial  bahwa  ilmu  adalah  pengetahuan  yang  tersusun,  sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis. 5)
3) Bernard  Arief,  Sidarta, Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum  :  Sebuah  Penelitian  tentang Fondasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan.  Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mondar Maju, Bandung 1999. hal : 116
4) Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung 1991, hal : 325-359
5) Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, CV.Utomo Bandung 2006, hal:3
Secara  analogi  politik  hukum  telah  dapat disebut  sebagai  ilmu pengetahuan  sendiri  karena  sudah  memenuhi  syarat  dan  mempunyai  ciri-ciri sebagai berikut :
1. Jelas  obyek  ontologinya,  karena  jelas  obyek  yang  ditelaahnya  membuahkan pengatahuan,  yaitu tentang hukum sebagai suatu kebijakan dari lembaga atau pejabat yang berwenang
2. Jelas  landasan  epistemology,  karena  diperoleh  melalui  pengalaman  dan  akal sehat,  yaitu  pengalaman  yang  ditempuh  dalam  proses  kebijakan  untuk menetapkan hukum baik pada masa lalu maupun masa sekarang ini dan dikaji secara ilmiah
3. Jelas landasan aksiologisnya, karena dengan mempelajari politik hukum, kita akan  mengetahui  apakah  hukum  yang  ditetapkan  itu  bermanfaat  buat masyarakat atau tidak, atau apakah hukum yang ditetapkan itu menjauhkannya dari realitas sosial atau tidak. 6)
Politik hukum sebagai ilmu  yang berdiri sendiri,  pasti selalu menyangkut bidang  ilmu  politik  dan  bidang  ilmu  hukum,  oleh  karenanya  selalu  ada  benang merah  antara  politik  dan  hukum  yang  selalu  bersinggungan  dan  saling berhubungan,  dan  untuk  memperjelas  hubungan  timbal  balik  antara  politik  dan hukum perlu dikaji lebih dalam, guna mendapatkan diskripsi yang jelas hubungan antara  politik  dan  hukum  tersebut,  maka  dalam  kesempatan  ini  penulis  merasa berkewajiban  untuk  menggali  lebih  dalam  hubungan  antara  politik  dan  hukum, dengan memaparkan dalam sebuah tulisan dengan judul Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik dan Hukum, dalam konteks ilmu pengetahuan politik hukum.

## PERMASALAHAN
Masalah  merupakan  hal  yang  utama  untuk  dikemukakan  sebelum seseorang  peneliti  merencanakan  penelitiannya  lebih  lanjut. 7) Masalah  itu  dapat diperoleh  dari  kehidupan  sehari-hari  karena  menjumpai  hal-hal  yang  aneh  atau didorong  oleh  keinginan  meningkatkan  hasil  kerja  apa  saja. 8) Dan  masalah  itu dalam  kehidupan  sehari-hari  lazim juga  disebut  dengan persoalan,  ialah  suatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan dan keraguan. 9)
Untuk  memudahkan  pembahasan  dalam  tulisan  ini  perlu  dirumuskan sebuah  masalah  yang  sesuai  dengan  topik  dimaksud,  yaitu  Bagaimana  hubungan timbal balik antara politik dan hukum?
Hal  ini  penting  agar  pembahasannya  terfokus  pada  permasalahan dimaksud,  di  samping  juga  untuk  membatasi  agar  tidak  terlalu  melebar  terlalu jauh.
6) Jujun S Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer. Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1995. hal : 293
7) P.Joko  Subagyo, Metode  Penelitian  Dalam  Teori  dan  Praktek,  Rineka  Cipta,  Jakarta  1991. hal : 13
8) Mordalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta 2003. hal :34
9) Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta 1992. hal : 22

## HUBUNGAN ANTARA POLITIK DAN HUKUM
Untuk  mengetahui  hubungan  antara  politik  dan  hukum,  tentu  harus memahami  satu  persatu  apa  itu  politik  dan  apa  itu  hukum,  menurut  Aristoteles politik merupakan hakekat keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat ; jika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain (dalam menjalani kehidupan di  dunia),  maka  mereka  tidak  lepas  dari  keterlibatan  dalam  hubungan  yang bersifat  politik. 10) Maka  jika  ada  manusia  ingin  meninjau  status  dan kedudukannya di dalam suatu masyarakat tertentu dalam segala aspek kehidupan yang  berkelompok,  semua  itu  pada  hakekatnya melibatkan  manusia-manusia  ke dalam hal ikhwal politik, atau sekurang-kurangnya bersifat politik.
Politik merupakan bagian kegiatan yang dilakukan oleh manusia di dalam masyarakat, oleh karena itu politik pada hakekatnya adalah bagian daripada umat manusia. 11) Tidak  dapat  dipisahkan  dari  keterpaduannya  dengan  berbagai  aspek kehidupan,  bukan  hanya  kehidupan  menyangkut  salah  satu  aspek  dalam kehidupan  umat  manusia,  baik  secara  sadar  maupun  tidak  sadar,  tiap  manusia adalah  melakukan  hal-hal  yang  bersifat  politik  serta  berada  dalam  lingkungan yang  disebut  sistem  politik,  bahkan  pada  masa  lampau  ketika  bentuk  negara belum dikenal, di dalam lingkungan masyarakat adalah merupakan sistem politik, sehingga  jelas  bahwa  jika  berbicara  tentang  politik,  sudah  dapat  dipastikan  juga berbicara tentang manusia di dalam masyarakat.
Kemudian  hukum  adalah  kumpulan  dari  berbagai  aturan-aturan  hidup (tertulis  atau  tidak  tertulis),  yang  menentukan  apakah  yang  patut  dan  tidak  patut dilakukan  oleh  seseorang  dalam  pergaulan  hidupnya,  suatu  hal  khusus  yang terdapat  pada  peraturan-peraturan  hidup  itu,  yakni  bahwa  untuk  pentaatannya ketentuan  itu  dapat  dipaksakan  berlakunya. 12) Selanjutnya  yang  dimaksud  tujuan hukum  yang  sebenar-benarnya,  bahwa  hukum  menghendaki  kerukunan  dan kedamaian dalam  pergaulan  hidup  bersama,  hukum  itu  mengisi  kehidupan  yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. 13)
Jika  berbicara  tentang  hukum,  sudah  pasti  berbicara  tentang  manusia  di dalam  masyarakat,  dan  tidak  bisa  hanya  manusia  sebagai  individu  sendiri, manusia  tidak  bisa  hidup  tanpa  ada  manusia  yang  lainnya,  karena  manusia  itu sebagai  makhluk  pada  dasarnya  selalu  ingin  bergaul  dan  berkumpul  dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya  yang  suka  bergaul  satu  sama  lain,  maka  manusia  itu  disebut  makhluk sosial. 14) Hukum  bekerja  dalam  kehidupan  sosial,  semakin  majemuk  masyarakat semakin  kompleks  pula  hukum,  dan  bekerjanya  pun  semakin  luas cakrawalanya. 15)
10) T.May Rudy, Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya, Replika Aditama 2003. hal : 1
11) Ibid. hal : 2
12) Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 1991. hal : 10
13) Ibid. hal : 17
14) C.S.T.Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Indonesia,  PN.Balai  Pustaka,  Jakarta 1984. hal : 29
15) Soedjono Disdjosisworo. Op cit. hal : 7
Politik  dan  hukum  sama-sama  merupakan  kegiatan manusia  di  dalam masyarakat,  sehingga  antara  politik  dan  hukum  itu  ada  benang  merah  yang menghubungkan  antara  keduanya,  jika  dapat  diibaratkan  politik  dan  hukum  itu sebagai  dua  sisi  dari  satu  mata  uang  logam,  maksudnya  bahwa  hubungan  antara politik dan hukum itu sangatlah erat, sehingga susah juga digali lebih dulu mana antara politik dan hukum itu dilahirkan atau ada, dan jika diibaratkan pula seperti telur dan ayam, telur berasal dari ayam, sedangkan ayam itu juga bisa ada karena telur, keduanya saling mempengaruhi begitu juga politik dan hukum.
Di  dalam  studi mengenai  politik  dan  hukum  sebenarnya  terdapat  tiga asumsi yang mendasari, yaitu :
1. Hukum determinan atas  politik, dalam arti bahwa hukum harus menjadi  arah dan  pengendali  semua  kegiatan  politik. Asumsi  ini  dipakai  sebagai  landasan das sollen (keinginan, keharusan, dan cita-cita)
2. Poitik  determinan  atas  hukum,  dalam  arti  bahwa  dalam  kenyataannya  baik produk  normatif  maupun  implementasi  penegakannya,  hukum  itu  sangat dipengaruhi  dan  menjadi dependent  variable atas  politik.  Asumsi  ini  dipakai sebagai landasan das sain (kenyataan, realitas) dalam studi hukum empiris.
3. Politik  dan  hukum  terjalin  dalam  hubungan  yang interdependent atau  saling tergantung yang dapat dipahami dari adagium yang sangat terkenal tentang ini, “Politik  tanpa  hukum  menimbulkan  kesewenang -wenangan  atau  anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh .” 16)
Ada asumsi lain menyebutkan terhadap hubungan linier antara konfigurasi politik  dan  kekuasaan  kehakiman, yaitu  apabila  dalam  suatu  negara  diterapkan suatu  konfigurasi  politik  yang  demokratis,  karakter  kekuasaan  kehakiman  yang dihasilkan  oleh  konfigurasi  politik  semacam  itu  adalah  karakter  kekuasaan kehakiman  yang  independen  atau  otonom,  begitu  pula  apabila  yang  diterapkan konfigurasi  politik  otoriter  atau  totaliter,  yang  dihasilkannya  adalah  karakter kekuasaan kehakiman yang tidak otonom atau tidak bebas. 17)
Dari  asumsi-asumsi  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan,  yaitu  terdapat keterkaitan yang erat antara politki dan hukum, walaupun obyeknya berbeda, yang satu  menekankan  pada  aspek  keterkaitan  antara  konfigurasi  politik  dan  karakter produk  hukum,  sedangkan  asumsi  lainnya  menekankan  pada  aspek  keterkaitan antara  konfigurasi  politik  dan  karakter  kekuasaan  kehakiman,  apakah  ia  bersifat otonom  atau  tidak  otonom,  dan  keduanya  berpendapat  bahwa  konfigurasi  politik sangat mempangaruhi karakter produk hukum dan karakter kekuasaan kehakiman.
Dari uraian tersebut di atas semakin jelas, bahwa hubungan antara politik dan  hukum  bukan  saja keterkaitan  sangat  erat,  tetapi  bahkan  saling ketergantungan,  karena  hukum  dalam  arti  undang-undang  itu  lahir  karena  proses politik,  dan  pelaksanaan  hukum  itu  sendiri  memerlukan  politik  yang  dinamakan kekuasaan,  dan  di  sisi  lain  proses  politik  itu  juga  memerlukan  adanya  aturan hukum yang jelas, begitu juga kekuasaan harus ada batasan-batasan aturan hukum
16) Moh.  Mahfud  MD, Pergulatan  Politik  dan  Hukum  Di  Indonesia,  Gama  Media,  Yogyakarta 1999. hal : XI-XII
17) Imam  Syaukani  dan  A.Ahsin  Thohari, Dasar-dasar  Politik  Hukum,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta 2004. hal : 6-7
yang  mengaturnya,  sehingga  pelaksanaannya  tidak  sewenang-wenang,  begitu seterusnya politik hukum yang berlaku di suatu negara.
Kedudukan  hukum  dalam  suatu negara  sebagian  merupakan  hasil perjuangan  politik,  hukum  pada  umumnya  adalah  sebagai  hasil perjuangan  dari kelompok-kelompok  politik  yang  dominan  dalam  suatu  negara,  dan  bahkan  ada anggapan  hukum  itu  tidak  lain  hanyalah  perumusan  kemauan  politik  dari  pihak yang  berkuasa,  maka  sebagai  konsekuensinya,  hukum  tidak  mungkin  hanya dilihat  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  otonom  dalam  kehidupan  masyarakat,  akan tetapi  selalu  mempunyai  keterkaitan  dengan  berbagai  variabel  sosial kemasyarakatan  yang satu diantaranya adalah politik. Maka kelompok-kelompok politik  dan  proses  politik  itu  sangat  menentukan  karakter  produk  hukum  dalam suatu negara. Begitulah hubungan yang erat antara politik dan hukum itu di suatu negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan antara politik dan hukum dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari satu  mata  uang  logam,  artinya  hubungan  di  antara  keduanya  sangatlah  erat,  dan saling  bersinggungan  di  dalam  membicarakan  penyelenggaraan  negara  dari tingkat  pusat  sampai  tingkat  daerah  politik  dan  hukum  selalu  mendapat  tempat yang  utama,  hukum  selalu  menjadi  sarana  dari  politik  untuk  mempengaruhi, membangun  dan  mengembangkan  bidang-bidang  yang  lain,  dalam  hal  ini berlakulah  tesis  bahwa  hukum  adalah  putusan  politik  (law  is  a  political decision). 18)
Asumsi dasar  yang berkembang adalah bahwa hukum merupakan produk politik  sehingga  karakter setiap  prduk  hukum  akan  sangat  ditentukan  atau diwarnai oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Dan berdasarkan kenyataan bahwa  setiap  produk  hukum  merupakan  produk  keputusan politik,  sehingga hukum  dapat  dilihat  sebagai  kristalisasi  dari  pemikiran  politik  yang  saling berinteraksi  di  kalangan  politisi,  walaupun  dari  sudut  pandang das  sollen bahwa politik  harus  tunduk  pada  ketentuan  hukum  yang  ada,  sehingga  hukumlah  yang seharusnya  menjadi  panglimanya.  Tetapi  dalam  kenyataannya  bahwa  hukum ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatar belakanginya.
Seringkali  hukum  itu  tidak  ditegakkan  sebagaimana  mestinya,  karena adanya intervensi kekuatan politik, pada sisi lain juga dapat dilihat bahwa fungsi hukum cenderung merosot, hal ini yang menjadi keprihatinan, dan bahkan seorang pakar  mengandaikan  situasi  tersebut  seperti  gambaran  hubungan  antara  rel  dan kereta api, jika rel diibaratkan hukum dan kereta api sebagai politik, akan terlihat bahwa kereta api itu telah berjalan di luar relnya. 19)
Kekuatan konfigurasi politik dapat mempengaruhi produk hukum tertentu itu disebabkan karena konfigurasi politik merupakan variabel bebas atau variabel berpengaruh, sedangkan karakter produk hukum merupakan variabel terpengaruh, hal  ini  disebabkan  karena  konfigurasi  politik itu merupakan  kegiatan  manusia  di
18) Bintan Regen Saragih, 2006, Op.Cit. hal : 5
19) Moh. Mahfud MD,1999 Op.Cit. hal : 3
dalam  suatu  kelompok  tertentu,  sampai  pada  suatu  negara,  maka  sifatnya  aktip, sedangkan  karakter  produk  hukum  yang  dimaksud  adalah  hukum  dalam  arti Undang-Undang yang merupakan produk atau hasil dari interaksi para elit politik, maka  hukum  dalam  arti Undang-Undang  itu  sifatnya  pasif  karena  bukan merupakan kegiatan manusia.
Variabel  konfigurasi  politik  dibagi  atas  konfogurasi  yang  demokratis  dan konfigurasi yang otoriter, sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas produk  hukum  yang  berkarakter  responsif  atau  otonom  dan  produk  hukum  yang berkarakter  ortodoks/konservatif  atau  menindas,  maka  dapat  diambil  hipotesis bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter  responsif  atau  otonom,  sedangkan  konfigurasi  politik  yang  otoriter akan  melahirkan  produk  hukum  yang  berkarakter  konservatif/ortodoks  atau menindas.
Konfigurasi  politik  yang  sangat  dominan  dan begitu  kuat  mempangaruhi karakter  produk  hukum  itu  disebabkan  adanya  kekuasaan  politik  merupakan kemampuan  untuk  mempengaruhi  kebijaksanaan  umum  atau  pemerintah.  Proses mempengaruhi  ini  dapat  ditelusuri  dari  gejala  awalnya  sampai  pada  akibat  dari pengaruh yang  dilakukan.  Kekuasaan  politik  ini  hanya  merupakan  salah  satu derivat  bentuk  kekuasaan  sosial  yang  paling  penting.  Hal  itu  disebabkan  karena secara global kekuasaan politik tumbuh dan berkembang dalam organisasi negara yang menjadi acuan kehidupan sosial terutama dalam masyarakat modern dewasa ini.. 20)
Jika  karakter  produk  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  adanya  konfigurasi politik  yang  ada,  maka  konfigurasi  politik  itu  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi masyarakat  yang ada pada suatu negara, karena  konfigurasi politik itu dilakukan oleh para elit politik dalam suatu kelompok penguasa, misalnya partai politik, dan elit  politik  itu  sendiri  ditentukan  oleh  partisipasi  politik  setiap  manusia  dalam suatu masa tertentu, baik itu melalui pemilihan umum (pemilu legislatif) maupun pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  serta  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  yang  tentunya  sangat  tergantung  dari  kondisi  dan  peran  serta masyarakat.
Apabila  peran  serta  dalam  menyalurkan  aspirasi  politiknya, masyarakat sudah berlaku dewasa, jujur dan adil serta melakukan penilaian secara demokrasi dan  cermat  berdasarkan  logika,  bukan  karena  hal-hal  yang  menguntungkan  diri sendiri, maka pasti akan melahirkan elit politik yang bisa melakukan konfigurasi politik  secara  demokrasi, yang  pada  akhirnya  akan  melahirkan  karakter  produk hukum  yang  responsip,  tetapi  sebaliknya  apabila  masyarakat  apatis,  kurang demokrasi  dan  tidak  berfikir  cermat,  apalagi  hanya  mencari  kepentingan  sendiri, pasti  akan  melahirkan  elit  politik  yang  melakukan konfigurasi  politik  tidak demokratis atau  otoriter,  maka  karakter  produk  hukum  yang  dihasilkanpun bersifat konservatif/ortodoks.
Hubungan  politik  dan  hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  kondisi  masyarakat yang ada pada suatu negara, maka hubungan ini ibarat mata rantai yang selalu ada
20) Deden Faturohman dan Wawan Sobari, Pengantar Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Malang 2004. hal : 25
hubungannya, bahkan seperti simbiosis mutualisme,  yaitu saling ketergantungan, yaitu  hukum  akan  tergantung  dari  kondisi  politik,  dan  kondisi  politik  itu  sangat tergantung  dengan  kondisi  masyarakat,  kemudian  kondisi  mayarakat  itu  sendiri juga  ditentukan  oleh  keberadaan  hukum yang  ada,  maka  untuk  menegakkan hukum itu harus juga memandang kondisi politik dan bahkan kondisi masyarakat yang ada, pendek kata harus memperhatikan kondisi secara holistik.
Mencermati  hubungan  antara  politik  dan  hukum,  kemudian  timbul pertanyaan,  apakah  hal  itu  merupakan  kajian  ilmu  politik  atau  ilmu  hukum? Jawabannya  adalah  bukan  merupakan  kajian  ilmu  politik  dan  juga  bukan  kajian ilmu hukum, tetapi merupakan kajian politik hukum  yang berdiri sendiri sebagai ilmu  pengetahuan  sosial,  dalam  hal  ini  politik  hukum  termasuk  bidang  ilmu politik,  seperti  pendapat  Utrecht  yang  mengatakan :  ”Perbuatan  mencita -citakan hukum, yaitu membayangkan hukum, adalah suatu perbuatan politik hukum (daad van  recht  politick),  dan  kami  meragukan  apakah  hukum  yang  dicita-citakan  itu menjadi  obyek  ilmu  hukum,  menurut  pendapat  kami  hukum  yang  dicita-citakan itu adalah proyek ilmu politik.” 21)
Hal  yang  berbeda  adalah  pendapat  Moh.  Mahfud  MD,  dari  hasil penelitiannya  dan  berdasarkan  argumentasi  bahwa  politik  hukum  merupakan bagian  dari  ilmu  hukum  bukan  ilmu  politik.  Ia  menjelaskan,  bila  ilmu  hukum diibaratkan  sebagai  pohon,  filsafat  merupakan  akarnya,  sedangkan  politik merupakan batangnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan sebagainya. 22)
Dalam  hal  ini  penulis  cenderung  sependapat  dengan  pendapat  Mahfud, bahwa  politik  hukum  merupakan  begian  dari  ilmu  hukum,  karena  obyek  dari politik  hukum  adalah  hukum  itu  sendiri sebagai  suatu  kebijakan  atau  keputusan, maka politik hukum sangat pokok bagi para ahli hukum, selain itu juga lembaga yang berwenang menetapkan bahwa politik hukum itu adalah juga menjadi bahan studi  dari  ilmu  hukum,  terutama  hukum  tata  negara  dan  hukum  administrasi negara.

## KESIMPULAN
Bahwa  hubungan  antara  politik  dan  hukum  ibarat  dua  sisi  dari  satu  mata uang  logam,  artinya  bahwa  hubungan  keduanya  sangatlah  erat,  saling berhubungan  dan  saling  ketergantungan.  Politik determinant  atas  hukum,  artinya bahwa proses politik itu harus berpedoman pada peraturan hukum yang ada, tidak boleh menyimpang dari aturan hukum. Kemudian hukum determinant atas politik, artinya  bahwa  hukum  itu  sangat  dipengaruhi  oleh  proses  politik  dan  dalam kenyataannya hukum itu selalu dikalahkan dengan proses politik.
Hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan  sangat  ditentukan  atau  diwarnai  oleh  konfigurasi  politik  yang melahirkannya,  dalam  kenyataannya  setiap  produk hukum  merupakan  produk
21) Utrecht.E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1983. hal : 45
22) Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cit 1,  LP3ES, Yogyakarta. 1998, dimuat juga dalam Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Op.Cit. hal : 8
keputusan  politik,  sehingga  hukum  dapat  dilihat  sebagai  kristalisasi  dari pemikiran  politik  yang  saling  berinteraksi di  kalangan  politisi,  walaupun  dalam sudut pandang das sollen bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum yang ada, sehingga hukumlah yang menjadi panglimanya, bukan politik.
Begitulah hubungan antara politik dan hukum yang merupakan hubungan timbal  balik  dan  saling  ketergantungan,  maka  kajian  ini  bukan  saja  kajian  ilmu politik  atau  ilmu  hukum  saja,  tetapi  merupakan  kajian  politik  hukum  yang  yang merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief Sidarta, Bernard, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang  Fondasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan.  Ilmu  Hukum  Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mondar Maju, Bandung 1999.
Arikunto,  Suharsini, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal,  Rineka Cipta, Jakarta 1992.
Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 1991.
Faturohman , Deden  dan  Sobari, Wawan. Pengantar  Ilmu  Politik,  Universitas Muhamadiyah Malang 2004.
Hartono, C.F.G.  Sunaryati, Politik  Hukum  Menuju  Suatu  Sistem  Hukum Nasional, Alumni Bandung 1991.
Kansil, C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia, PN.Balai Pustaka, Jakarta 1984.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia, Cit 1, LP3ES, Yogyakarta. 1998.
__________, Pergulatan  Politik  dan  Hukum  Di  Indonesia,  Gama  Media, Yogyakarta 1999.
Mordalis, Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal,  Bumi Aksara,  Jakarta 2003.
Rahadjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni Bandung 1991.
Regen Saragih, Bintan, Politik Hukum, CV.Utomo Bandung 2006.
Rudy, T.May, Pengantar  Ilmu  Politik,  Wawasan  Pemikiran  dan  Kegunaannya, Replika Aditama 2003.
Syaukani, Imam, dan Thohari, A.Ahsin, Dasar-dasar  Politik  Hukum,  Raja
Grafindo Persada, Jakarta 2004.
Suriasumantri, Jujun  S, Filsafat  Ilmu,  Sebuah  Pengantar  Populer.  Pustaka  Sinar Harapan Jakarta 1995.
Subagyo, P.Joko, Metode  Penelitian  Dalam  Teori  dan  Praktek,  Rineka  Cipta, Jakarta 1991.
Utrecht.E. Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta 1983.
Walujo, Sunarjo, Prospek  Adil-Makmur,  Sasaran  GNP  Perkapita  5000  dollar, Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979.