INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6992-7001 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemulihan Ekonomi Biru Indonesia Pasca Pandemi
Maria Regina Nansi 1 ✉ , Maria Emiliana Natalia 2 , Nadya Revania Rohman 3
Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
Email: marianansi@akprind.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan para perekonomian global, termasuk di Indonesia yang mengalami penurunan ekonomi sebesar 5,32 persen pada kuartal kedua tahun 2020. Namun,  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  menyatakan  bahwa  sektor ekonomi biru menjadi fokus utama dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Konsep ekonomi biru meliputi lima prinsip, yaitu ocean maritime security policy, ocean governance policy, ocean maritime cultural policy, ocean environmental policy, and ocean blue economy policy. Tujuan pengembangan ekonomi biru adalah menciptakan peluang kerja baru tanpa merusak lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi biru, termasuk regulasi tentang perikanan dan pariwisata laut yang berkelanjutan. Selain itu untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi  COVID-19,  pemerintah  memfokuskannya  pada  peningkatan  infrastruktur  negara,  seperti jaringan  transportasi  dan  komunikasi,  guna  meningkatkan  konektivitas  dan  memfasilitasi  kegiatan ekonomi.
Kata Kunci: Ekonomi Biru, Pandemi COVID-19, Pemulihan Ekonomi

## Abstract
The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the global economy, including Indonesia which experienced  an  economic  decline  of  5.32  percent  in  the  second  quarter  of  2020.  However,  the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment stated that the blue economy sector is the main focus in economic recovery Indonesia. The blue economy concept includes five principles, namely ocean  maritime  security  policy,  ocean  governance  policy,  ocean  maritime  cultural  policy,  ocean environmental policy, and ocean blue economy policy. The goal of developing the blue economy is to create  new  job  opportunities  without  damaging  the  environment.  The  Indonesian  government  has implemented  policies  to  support  the  development  of  the  blue  economy,  including  regulations  on sustainable fisheries and marine tourism. Apart from that, to restore the economy after the COVID-19 pandemic, the government is focusing on improving the country's infrastructure, such as transportation and communication networks, to increase connectivity and facilitate economic activity.
Keywords: Blue Economy, COVID-19 Pandemic, Economic Recovery

## PENDAHULUAN
Pada  akhir  tahun  2019  di  Wuhan,  Tiongkok  terdeteksi  adanya  virus  baru  yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 atau disebut juga COVID-19. Penyebaran virus  ini  sangat  cepat  untuk  mencapai  seluruh  dunia.  Buktinya,  sebulan  setelah  virus terdeteksi,  penyakit  ini  sudah  menyebar  ke  negara  lain  seperti  Thailand,  Jepang,  Korea Selatan,  Australia,  Perancis,  dan  Jerman.  Sehingga  WHO  menetapkan  wabah  virus  ini menjadi pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.
Pada  April  2020,  WHO  menyatakan  bahwa  pandemi  ini  mengakibatkan  banyak penurunan ekonomi global yang melebihi jatuhnya krisis keuangan global pada tahun 2008- 2009. Amerika Serikat mengalami penurunan sampai pada kisaran minus 5,90 persen dan mengalami  tekanan  semakin  dalam  pada  Juni  2020.  Pada  April  2020,  ekonomi  Eropa menurun sampai minus 7,50 persen dan di bulan Juni menurun lagi sampai minus 10,20 persen. Indonesia pun terkena dampak penurunan ekonomi pada Triwulan II 2020 sebesar 5,32 persen (yoy) (Fauziyanti, 2020).
Letak geografis dan astronomis Indonesia  berada di antara Benua Asia  dan Benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan terletak antara 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BT. Hal ini akan berpengaruh pada iklim dan perekonomian Indonesia di  lintas  udara  maupun  lintas  laut  (Sinulingga  &  Trisni,  2018).  Kepulauan  Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia dengan perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi atau setara  dengan  77 persen  dari total seluruh wilayahnya. Luasnya perairan Indonesia tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Hal tersebut tentunya  tidak  terlepas  dari  berbagai  ancaman  seperti  pencemaran,  perubahan  iklim,
kerusakan ekosistem, serta aktivitas manusia yang merusak perairan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut , 2022).
Wilayah  yang  didominasi oleh lautan  menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk  mengembangkan  perekonomian  melalui  sektor  ekonomi  biru.  Oleh  karena  itu, Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi,  Safri  Burhanuddin, mengatakan bahwa sektor ekonomi biru merupakan kunci penting untuk proses pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19.

## Konsep Ekonomi Biru
Radiarta, et al (2015) menjelaskan tentang ekonomi biru sebagai suatu bisnis model yang  memberikan  keuntungan  ekonomi  maupun  lingkungan.  Arbaâ,  M.  (201 7)  juga menjelaskan  bahwa  ekonomi  biru  adalah  sebuah  pembangunan  berkelanjutan  dalam sebuah  model  ekonomi.  Fokus  pengembangannya  berada  di  industri  kelautan  dan perikanan dan didorong oleh inovasi teknologi guna menciptakan lapangan pekerjaan yang baru  tanpa  merusak  lingkungan.  Pembangunan  berbasis  kelautan  memiliki  lima  prinsip, yaitu kebijakan keamanan maritim, kebijakan  tata kelola laut,  kebijakan budaya maritim, kebijakan lingkungan laut, dan kebijakan ekonomi biru.
Konsep Ekonomi Biru fokus pada industri kelautan dan maritim dengan pemanfaatan sumber  daya  hayati  secara  berkelanjutan  (Saksono,  H.,  2013).  Diperlukan  inovasi  yang menggabungkan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat serta dukungan kebijakan dan kapasitas  lembaga.  Penting  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  dan  pembangunan berkelanjutan pada pembangunan laut dan pesisir. Blue Economy sangat diperlukan untuk meningkatkan  potensi  kelautan,  dan  kesadaran  akan  prinsip  Ekonomi  Biru  diharapkan mempengaruhi  kesadaran  global  tentang  pembangunan  dan  pengelolaan  sumber  daya pesisir yang berkelanjutan (Rani, F., & Cahyasari, W., 2015).
Peningkatan  ekonomi  kelautan  harus  diarahkan  pada  prinsip-prinsip  ekonomi  biru yang berorientasi pada perkembangan inovasi, kekuatan SDM, pengoptimalan sumber daya alam sekitar, dan penggunaan teknologi yang bisa memanfaatkan alam bahkan limbah yang dikembangkan  agar  tidak  merusak  lingkungan  dan  menambah  kreativitas  masyarakat (Subagiyo, et al, 2017).
Menurut Harsono (2020), ekonomi biru adalah pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang mengutamakan kepedulian sosial, efisiensi, efektivitas, kreativitas, dan zero waste material.  Tujuannya  adalah  menjaga  keseimbangan  dalam  pembangunan  berkelanjutan (sustainable  growth equity), terutama  di  daerah kepulauan yang menghadapi tantangan alamiah pada beberapa musim.
Ekonomi  biru  memberikan  manfaat  signifikan,  yaitu  mengoptimalkan  potensi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, memelihara laut dan sumber daya, menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan laut, meningkatkan ketersediaan  pangan,  melindungi  lingkungan  sumber  daya  alam,  menciptakan  lapangan kerja  baru,  memperkuat  manajemen  sumber  daya  laut,  membina  dan  mengawasi kelestarian lingkungan laut, melindungi spesies langka, meningkatkan kesiapan masyarakat pesisir  terhadap  perubahan  iklim  dan  bencana  alam,  mengurangi  dampak  pemanasan global dan kenaikan oksigen, dan mendorong inovasi dan teknologi yang tepat guna untuk mendapatkan sumber energi alternatif (Rani & Cahyasari, 2015).

## Ekonomi Biru Sebelum Pandemi
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi laut yang besar. Pemerintah sudah  mulai  memanfaatkan  potensi  tersebut  dengan  baik  sebagai  penggerak  utama pertumbuhan ekonomi negara namun, pemerintah belum dapat menata dan memfasilitasi untuk  menerapkan  konsep  pembangunan  kelautan  berbasis  ekonomi  biru.  Untuk melakukan pembangunan kelautan berbasis ekonomi biru diperlukan rencana yang matang maka dari itu para pemangku kepentingan harus bisa mendidik sumber daya manusia dan mengelola  untuk  berkreasi  secara  inovatif,  dan  berusaha  mencari  investor  untuk  modal pembangunan (Saksono, 2013).
Pemerintah telah menyusun rencana bisnis dan manajemen  yang terstruktur  untuk kerangka  pengembangan  ekonomi  laut.  Menurut  Ervianto  (2018)  hal  yang  harus dipertimbangkan yaitu ekologi, energi, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Perencanaan ini harus mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, sosialisasi melalui berbagai media juga penting dilakukan untuk merubah pola pikir dan tindakan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam mempercepat pembangunan yang lebih produktif dan menghasilkan hal yang berkualitas  di  bidang  manajemen  dan  bisnis  perlu  memanfaatkan  ekonomi  biru.  Dalam melibatkan masyarakat dalam proses, maka akan tercipta lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.  Sehingga,  ekonomi  biru  dapat  menjadi  groundbreaking  dan  acuan  dalam pembangunan yang komprehensif dan sistemik (Saksono, 2013).

## Dampak Pandemi terhadap Ekonomi Indonesia
Pandemi  Covid-19  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi  global  dan  Indonesia  tidak terkecuali. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 sulit dicapai dengan
pertumbuhan  ekonomi  yang  hanya  sebesar  2,97  persen  pada  triwulan  I  dibandingkan dengan  5,06  persen  pada  periode  yang  sama  tahun  sebelumnya.  Pemerintah  Indonesia menerapkankolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam dampak krisis, dengan fokus  pada  membantu  pelaku  ekonomi  yang  terdampak  dan  memelihara  stabilitas keuangan (Sutarjo,2012).
Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, setiap Kementerian Negara/Lembaga bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  fungsi  sesuai  tugas  masing-masing  dan  saling berkoordinasi. Pemerintah telahmemberikan perintah melalui PMK 38/PMK.02/2020 kepada Menteri  Keuangan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  keuangan  negara  guna mengendalikan pandemi dan menghadapi ancaman terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Kementerian Negara/Lembaga diminta menggunakan anggaran sebagai prioritas untuk mengelola pandemi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Pandemi COVID-19 juga memberi banyak dampak terhadap aktivitas ekonomi usaha terutama pengusaha yang gulung tikar dan dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Maka dari itu, presiden meminta untuk memperbanyak proyek padat karya sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas (Jusuf, 2012).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk kualitatif-deskriptif. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode literature review. Metode literature review adalah  metode  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data,  membaca  dan  mencatat berdasarkan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Nansi, 2018). Penelitian ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  terkait  ekonomi  biru  khususnya  pemulihan ekonomi biru pasca pandemi COVID-19. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan mengumpulkan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekonomi  biru,  atau  yang  juga  dikenal  sebagai  blue  economy  adalah  konsep pembangunan  ekonomi  yang  berfokus  pada  pemanfaatan  sumber  daya  perairan  dan kelautan  secara  berkelanjutan.  Sistem  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi negara dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang terdapat di sektor kelautan dan perikanan. Namun, ekonomi biru juga bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut  dan  memastikan  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dilakukan  secara bertanggung jawab.
Ekonomi biru berpotensi untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konsep ini melibatkan pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dengan  mempertimbangkan  keseimbangan  antara aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Dalam  konteks  global,  ekonomi  biru  menjadi semakin penting karena potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan beragam serta peran penting laut dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi keharusan bagi negara- negara dengan wilayah laut yang luas.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Oleh karena itu, sistem ekonomi biru menjadi sangat relevan bagi Indonesia sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan ekonomi negara.  Terlebih  lagi,  dengan  adanya  pandemi  COVID-19  yang  berdampak  besar  pada ekonomi global, Indonesia perlu mencari solusi alternatif untuk memulihkan perekonomian negara.  Sistem  ekonomi  biru  dapat  menjadi  solusi  yang  tepat  karena  mampu memanfaatkan  potensi  sumber  daya  kelautan  secara  berkelanjutan  dan  memberikan manfaat ekonomi yang besar.
Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak besar pada  sektor  ekonomi  negara,  termasuk  sektor  ekonomi  biru.  Pembatasan  sosial  dan pembatasan  pergerakan  internasional  berdampak  pada  produksi  dan  ekspor  komoditas perikanan  dan  kelautan.  Penurunan  permintaan  dan  harga  komoditas  ini  memengaruhi pendapatan para nelayan dan petambak serta mengurangi pendapatan negara dari sektor ekonomi biru.
Selain  itu,  pandemi  juga  mempengaruhi  pariwisata  bahari  dan  industri  kelautan lainnya  seperti  transportasi  laut,  industri  maritim,  dan  penangkapan  ikan.  Dalam  situasi pandemi, banyakwisatawan yang membatalkan rencana liburan di pantai dan pulau-pulau kecil yang menyebabkan sektor pariwisata bahari mengalami penurunan yang signifikan. Sementara itu, penurunan aktivitas transportasi laut, seperti kapal-kapal penumpang dan kapal-kargo, berdampak pada penurunan volume dan nilai ekspor komoditas kelautan dan perikanan.
Kebijakan Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi
Dalam menghadapi krisis dan pelaksanaan pemulihan ekonomi biru, pemerintah harus memiliki langkah-langkah atau rencana yang tersusun dan pemanfaatan sumber daya alam
harus  dilakukan  secara  optimal.  Faktor  utamanya  adalah  komitmen  pemerintah  untuk bekerjasama dengan dunia usaha. Seperti yang dikatakan oleh Pauli (2012) ada lima poin penting  dalam  pengembangan  ekonomi  biru,  yaitu  pemerintah  perlu  mencari  peluang investasi  di  sektor  kelautan  dan  perikanan  yang  berbasis  Blue  Economy.  Dengan mengidentifikasi  peluang-peluang  tersebut,  pemerintah  dapat  mengembangkan  potensi sektor kelautan dan perikanan yang lebih berkelanjutan.
Melalui  penerapan  konsep  ekonomi  biru,  akan  tercipta  program-program berkelanjutan yang dapat meningkatkan produksi dan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan.  Program  ini  juga  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  dan  meningkatkan pendapatan masyarakat, terutamadi daerah pesisir dan bagi para nelayan.
Selain  itu,  penerapan  konsep  ekonomi  biru  juga  dapat  membantu  menjaga  dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga keberlanjutan ekosistem laut tetap  terjaga.  Dengan  menjaga  ekosistem  laut  yang  sehat,  maka  keberlanjutan  sektor kelautan dan perikanan juga akan terjaga.
Dalam jangka panjang, penerapan konsep ekonomi biru akan memberikan dampak yang  positif  bagi  pertumbuhan  ekonomi  negara  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan (Affandi, 2012). Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendorong dan mengembangkan  konsep  ekonomi  biru  dalam  rangka  mempercepat  proses  pemulihan ekonomi negara serta mensejahterakan masyarakat, terutama di daerah pesisir dan bagi para nelayan
Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi biru. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain adalah pengembangan industri kelautan dan perikanan, peningkatan produktivitas sektor perikanan, dan pemanfaatan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan konservasi  lingkungan.  Pemerintah  Indonesia  juga  telah  meluncurkan  program-program yang mendukung pengembangan ekonomi biru, seperti Program Peningkatan Produktivitas Perikanan,  Program  Pemberdayaan  Kelompok  Nelayan,  dan  Program  Konservasi  dan Pemulihan Ekosistem Laut.
Pemerintah juga telah melaksanakan beberapa strategi untuk memulihkan ekonomi birupasca pandemi, antara lain :
1. Menjaga  sumber  daya  alam  agar  pertumbuhan  ekonomi  tidak  memberikan kerusakanpada lingkungan
2. Memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  pada  masyarakat  agar  mendapatkan  skill yangsesuai dengan pekerjaan di sektor kelautan
3. Menjalin kerjasama antarnegara untuk mencapai tujuan yang sama
4. Mengembangkan  teknologi  baru  agar  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitassektor kelautan
Prinsip-prinsip  dalam  pemulihan  ekonomi  biru  juga  berpotensi  dalam pembangunannasional.  Terdapat  tiga  langkah  konkret  dalam  penerapan  blue  economy oleh pemerintah yaitu :
1. Diperlukannya pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai ekosistem laut.
2. Ekosistem  laut  perlu  dikaitkan  dengan  ketahanan  pangan,  sehingga  strategi ekonomidan  sosial  pembangunan  dapat  terintegrasi  dengan  keberlanjutan  bahan pangan.
3. Diperlukan  transaksi  ekonomi  yang  adil  terkait  pasar,  industri  dan  komunitas  agar dapat beradaptasi dengan pola pembangunan yang berkelanjutan.
Ekonomi Biru atau Blue Economy bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan sumber daya lokal dengan cara yang efisien, efektif, dan produktif. Dalam konsep ini, kreativitas dan inovasi harus diikuti dengan keberlanjutan produk turunan berkualitas  tinggi  dan  tanpa  limbah,  serta  harga  yang  kompetitif  untuk  menyelamatkan lingkungan.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  memberikan  dorongan  pada  pelaku  usaha wisata  bahari  dengan  pekerjaan  restorasi  terumbu  karang.  Program  ini  bertujuan  untuk menunjang  taman/kebun  karang.  Selain  itu,  program  ini  juga  bertujuan  meningkatkan produktivitas masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melaksanakan program Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP).
Pemerintah  Indonesia  juga  telah  membuat  beberapa  aturan  atau  urgensi  untuk menciptakan ekonomi biru. Tim riset kolaborasi dari Laboratorium Indonesia 2045, PKSPL Institut  Pertanian  Bogor  dan  SDGs  Universitas  Diponegoro  menyampaikan  beberapa urgensi  ekonomi  biru  bagi  Indonesia,  yaitu  RPJMN  2020- 2024  “Pembangunan  ekonomi yang didasarkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi termasuk pengelolaan kelautan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri dan kemaritiman”, Perpres No. 34  Tahun  2022  tentang  Rencana  Aksi  Kebijakan  Kelautan  Indonesia  Tahun  2021-2025, pemerintah  telah  menetapkan  cetak  biru  kebijakan  kelautan  Indonesia  2021-2025  yang berbasis  pada konsep ekonomi biru,  dan PDB Perikanan Triwulan IV 2021 hanya Rp 126 triliun atau 2,83 persen terhadap nilai PDB nasional.
Pemerintah  juga  mengembangkan  usaha  dan  investasi  yang  berbasis  pada  model tersebut.  Beberapa  kegiatan  utama  yang  dapat  dilakukan  adalah  budidaya  rumput  laut, artemia, garam, pakan ikan, perikanan tangkap, dan pengelolaan pulau-pulau kecil secara
berkelanjutan. Dengan demikian, isu- isu ketahanan energi, pangan, dan air bersih dapat diatasi.
Tidak  hanya  itu,  pemerintah  juga  memperhatikan  pengembangan  sumber  daya manusia  (SDM)  di  bidang  kelautan  dan  perikanan  melalui  pelatihan  pemuda  dan  calon pengusaha  muda.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kompetensi  dan  keterampilan  yang dibutuhkan untuk mengembangkan Blue Economy.
Kunci keberhasilan ekonomi biru yaitu terlaksananya kebijakan yang baik dalam skala nasional,  regional,  maupun  internasional.  Pemerintah  juga  perlu  mempertimbangkan wilayah  laut  menjadi  dasar  penetapan  anggaran  pembangunan.  Alokasi  anggaran  inilah yang memperlihatkan bukti konsistensi pemerintah terhadap pembangunan dan kebijakan anggaran ini akan menyebabkan rencana tersusun secara matang. Dengan memperhatikan luas  laut  dan  perairan  Indonesia  akan  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  negara, sehingga dapat memakmurkan masyarakat terutama yang di kawasan pesisir.
Selain  itu,  pengembangan  dokumentasi  dan  materi  mengenai  Blue  Economy  juga penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan  kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  pengembangan  ekonomi  yang berkelanjutan.  Terakhir,  upaya  untuk  mempromosikan  penyelenggaraan  dan  partisipasi bersama dalam pertemuan internasional juga dilakukan. Dengan cara ini, pemerintah dapat memperluas  jaringan  dan  menjalin  kerja  sama  dengan  negara-negara  lain  dalam  upaya mengembangkan Blue Economy secara global.

## SIMPULAN
Penerapan konsep ekonomi biru sebagai pemulihan pasca pandemi di Indonesia dapat  menjadi  solusi  untuk  mengatasi  berbagai  tantangan  yang  berkaitan  dengan dinamika  pelayanan,  meningkatkan  kebutuhan  hidup  masyarakat,  serta  keterbatasan yang dihadapi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah  kepulauan.  Wilayah  laut  yang  luas  dan  melimpah  di  beberapa  daerah membutuhkan  mekanisme  pengelolaan  dan  manajemen  yang  profesional  guna menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat,meningkatkan ketahanan pangan, menjaga kualitas kelautan dan kelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, Anhar Rizki 2012. Indonesia Bertekad Capai Blue Economy, VIVA News edisi 9 Juni
2012
Arbaâ , M. (2017). Gerakan hijau di arus poros maritim (rehabilitasi mangrove Maluku Utara sebagai pilar ekonomi biru). In Prosiding Seminar Nasional Kemaritiman dan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil (Vol. 2, No. 1).
Ervianto, W. I. (2018). Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia. Prosiding Semnastek.
Fauziyanti,  W.,  Sundari,  P.,  &  Sarbullah,  S.  (2020,  November).  Analisa  Perekonomian Indonesia Triwulan III Akibat Covid19. In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS (Vol. 3, No. 1, pp. 184-190).
Harsono, G. (2020). Hidrografi Berbasis Ekonomi Biru: Sepilihan Esai-Esai. Pandiva Buku. Nansi, M. R. (2018). Analisis Strategi Penurunan Non Performing Loan Studi Kasus Pada PT
Bank Permata, Tbk (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Pauli, G. A. (2010). The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. Paradigm publications.
PERIKANAN, K. K. D. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2022).
Radiarta, I. N., Erlania, E., & Haryadi, J. (2015). Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process (Ahp). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 10(1), 47-59.
Jusuf, Gellwynn (2012). Ekonomi Biru Menjadi Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Siaran Pers Tanggal 6 Juni 2012.
Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia dalam menerapkan model kebijakan Blue Economy masa pemerintahan Joko Widodo. Transnasional, 7(1), 19141928.
Saksono, H. (2013). Ekonomi biru: Solusi pembangunan daerah berciri kepulauan studi kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 5(1), 1-12.
Sinulingga, A. A., Asri, S., & Trisni, S. (2018). The Thought of Developing Halal Maritime Tourism Destination Towards Indonesia's Vision as a World Maritime Axis. Jurnal PIR: Power in International Relations, 2(2), 103-113.
Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Universitas Brawijaya Press.
Sutardjo,  Syarif  C.  (2012).  Ekonomi  Biru  dan  Industrialisasi  Kelautan  Perikanan,  15 September 2012.