Volume XI Nomor 1 (2023), 170-184 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd p-ISSN: 2338-3992, e-ISSN:2797-9849.
Diterima: Bulan Februari. Disetujui: April. Dipublikasikan: Juni 2023
170

## OPTIMALISASI ZAKAT PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH PONDOK PESANTREN

## Derysmono
Dosen STIU Dirosat Islamiyah Al Hikmah Jakarta Email : derys.alatthory@gmail.com

## ABSTRAK
Kesimpulan tulisan ini adalam bahwa dalam upaya mengoptimalisasi zakat perusahaan dalam pengembangan  koperasi  syariah  pondok  pesantren  melalui  beberapa  pendekatan.  Pertama; optimal  dalam  pengumpulan  zakat  perusahaan.  Kedua:  optimal  dalam  pendistribusian  dan penyaluran  zakat  perusahaan  yaitu  dengan  pendekatan  zakat  produktif,  1)  zakat  produktif tradisional, 2) zakat produktif kreatif, 3) zakat produktif beasiswa pelatihan seputar koperasi syariah 4) zakat produktif berupa sarana-pra sarana
Kata Kunci :  Optimalisasi, Zakat Perusahaan, Zakat produktif, Koperasi syariah.
ABSTRACT The conclusion of this paper is that in an effort to optimize corporate zakat in the development of Islamic boarding school Islamic cooperatives through several approaches. First; optimal in corporate zakat collection. Second: optimal in the distribution and disbursement of corporate zakat,  namely  the  productive  zakat  approach,  1)  traditional  productive  zakat,  2)  creative productive  zakat,  3)  productive  zakat  training  scholarships  around  sharia  cooperatives  4) productive zakat in the form of infrastructure
Keywords:  Optimization, Corporate Zakat, Productive Zakat, Sharia Cooperatives.

## PENDAHULUAN
Pada pondok-pondok pesantren pada umumnya telah ada koperasi syariahnya, melihat  keutuhan  pondok  pesantren  akan  koperasi  yang  mensuplai  dan menyediakan kebutuhan santri. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari guru dan santri.
Menurut Laporan Kementerian Kementerian Agama menunjukkan, ada 26.975 pondok  pesantren  di  Indonesia  per  Januari  2022. belum  lagi  adanya  pondok pesantren  yang  masih  kecil  yang  belum  terdaftar di  kemenag,  mungkin  bisa

## Pengembangan Koperasi Syariah Pondok Pesantren
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 171
lebih banyak lagi datanya. Biasanya setiap pondok pesantren tersebut memiliki koperasi syariah, yang menyediakan kebutuhan para guru dan santri. Semakin banyak  pertumbuhan  dan  munculnya  pondok  pesantren  maka  potensi munculnya koperasi syariah pondok pesantren akan terus bertambah.
Hal  ini diharapkan agar pesantren dapat memiliki  kemandirian ekonomi dan tidak  tergantung  kepada  bayaran  wali  santri.  Menurut  statistik  Kementerian Agama, pesantren yang memiliki potensi ekonomi di bidang koperasi, UKM, dan ekonomi Syariah menjadi yang terbanyak, yaitu ada 1.845 pesantren Jika  dilihat  secara  umum,  Saat  ini  jumlah  unit  usaha  koperasi  mencapai 150.223  unit  usaha  dan  jumlah  tersebut    1,5  persennya  merupakan  koperasi simpan  pinjam  pembiayaan  syariah  (KSPPS).  Dan  tercatat  jumlah  KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 triliun Namun  demikian,  pesantren  masih  menghadapi  kendala  serius  menyangkut ketersediaan  sumber  daya  manusia  profesional  dan  penerapan  manajemen. Seperti  tidak  ada  pemisahan  yang  jelas  antara  yayasan,  pimpinan  madrasah, guru  dan  staff  administrasi.  Tidak  adanya  transparansi  sumber-sumber keuangan,  belum  terdistribusinya  peran  pengelolaan  pendidikan,  banyaknya penyelenggaraan administrasi  yang tidak sesuai standar, serta unit-unit kerja tidak  berjalan  sesuai  aturan  baku  organisasi  (Sulthon  Mayhud  dan Khusnurdilo, 2004: 16)
Termasuk menjadi masalah klasik di koperasi syariah, adalah kredit macet atau pembiayaan bermasalah oleh nasabah, ini dapat mengakibatkan terganggunya koperasi  syariah.  Pembiayaan  bermasalah  biasanya  terjadi  dikarenakan  dua faktor, yaitu  faktor internal, dan  faktor eksternal.  Faktor Internal  merupakan faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri, yang biasanya disebabkan oleh kelalaian dalam melakukan manajerial, seperti lemahnya kebijakan pembelian dan  penjualan,  lemahnya  pengawasan  pembiayaan,  dan  seleksi  pembiayaan yang  tidak  sehat.  Sedangkan  faktor  eksternal  merupakan  pembiayaan bermasalah  yang  disebabkan  diluar  kuasa  bank  itu  sendiri  seperti  bencana alam,  dan  yang  paling  umum  adalah  menurunnya  kualitas  perekonomian nasabah pada periode tertentu. (Fadil Arrahman, et.al, 2022: 277) Penulis  melihat  banyak  yang  dapat  dioptimalkan  dalam  mengatasi permasalahan  di  atas,  namun  Salah  satu  upaya  dalam  mengatasi  masalah- masalah  tersebu  adalah  dengan  mengoptimalkan  zakat  perusahaan  dalam pengembangan  koperasi  syariah  pesantren.  Ada  dua  alasan  kenapa  zakat perusahan  dapat  dioptimalkan  dalam  membantuk  pengembangan  koperasi
syariah,  pertama  penyaluran  zakat  perusahaan  sesungguhnya  telah  diatur dalam  undang-undang.  Kedua,  potensi  zakat  perusahaan  sangatlah  besar, proyeksi zakat di lingkungan perusahaan mencapai Rp144 triliun. Dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab 1 pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa perusahaan atau badan usaha merupakan objek atau harta  yang  dikenai  zakat.  Zakat  perusahaan  diqiyaskan  dengan  zakat perdagangan oleh para ulama. Secara kedudukan hukumnya, bahwa zakat perusahaan itu dapat dioptimalkan untuk  mendorong  koperasi  syariah  lebih  baik  lagi.  Apalagi  potensi  zakat perusahaan  sebesar  Rp144,5  triliun  atau  44%  dari  Potensi  Zakat  Nasional yakni  Rp327  triliun,  sesuai  kajian  Puskas  BAZNAS  tahun  2020.   Meskipun dalam realitanya pengumpulan zakat secara nasional baru 14 T. Dalam  tulisan  ini  mencoba  meneliti  bagaimana  zakat  perusahaan  ini  dapat dioptimalkan dalam pengembangan koperasi syariah pondok pesantren. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni  memberikan  uraian  sistematis  yang  berhubungan  dengan  objek penelitian,  yang    berupa  penjelasan-penjelasan  ilmiah  dengan  tidak menggunakan rumus-rumus atau  angka-angka. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dengan cara  mengumpulkan buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.
Sumber Data Data  yang  digunakan  dalam  penulisan  adalah  data  sekunder,  yaitu  data-data yang berasal tidak langsung dari pihak yang bersangkutan (obyek yang diteliti), melainkan  berasal  dari  pihak  lain  seperti  literatur-literatur  kepustakaan, artikel–artikel  dalam  majalah,  jurnal-jurnal  penulisan  yang  berkaitan  dan sumber media massa lainnya serta hasil penulisan terdahulu.
1. Teknik Pengumpulan Data Metode Pengumpulan  data  melalui  kepustakaan  dilakukan  dengan  mencari  dan membaca  literatur  yang  relevan  dengan  pembahasan  karya  tulis  ini.  Sumber lainnya penulis ambil dari jurnal-jurnal dan literaturliteratur yang tersedia dan sesuai dengan  masalah  yang ada, baik berupa pustaka cetak maupun pustaka elektronik  (internet),  sehingga  data-data  terkumpul  dan  dari  sinilah  sumber data sekunder diperoleh.
2. Metode Analisa data Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  tertulis  pada  rumusan  masalah  dan pendekatan  penulisan  yang  digunakan,  penulis  menganalisa  data-data  yang diperoleh dengan metode penulisan analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh  kemudian  disusun,  sehingga  mempermudah  pembahasan  masalah-
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 173 masalah yang ada. Setelah berhasil menganalisis data, penulis
memformulasikan  gagasannya  kedalam  karya  tulis  ini.  Proses  analisa  data dalam tulisan ini terjadi dalam 4 jalur kegiatan yaitu :
a. Pengumpulan data (data collection)
b. Reduksi data (data reduction)
c. Penyajian data atau model (data display)
d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Adapun  metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis.  Setelah  data  tersebut  diteliti  dan  dianalisis  satu  persatu, selanjutnya    ditarik  konklusi  atau  kesimpulan,  yakni  tentang  bagaimana optimalisasi zakat perusahaan dalam pengembangan koperasi syariah pondok pesantren.

## LANDASAN TEORI Zakat Perusahaan
Zakat merupakan rukun islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Diantara zakat-zakat  yang  wajib  dilaksanakan  adalah  zakat  harta  (mal).  Sebagaimana firman Allah,
ۖۡمُهَّل  ّٞ رَش  َوُه  ۡلَب ۖمُهَّل ا ٗرۡيَخ  َوُه ۦِهِل ۡضَف نِم ُ َّللَّٱ ُمُهٰىَتاَء ٓاَمِب َنوُلَخۡبَي َنيِذَّلٱ َّنَبَس ۡحَي  َلَ َو َنوُق َّوَطُيَس اَم ّٞريِبَخ  َنوُلَمۡعَت اَمِب ُ َّللَّٱ َو  ِِۗض ۡرَ ۡلۡٱ َو ِت َٰو َٰمَّسلٱ ُث َٰريِم ِ َّ ِللَّ َو ِِۗةَمَٰيِقۡلٱ َم ۡوَي ۦِهِب ْاوُل ِخَب ١٨٠
Sekali-kali  janganlah  orang-orang  yang  bakhil  dengan  harta  yang  Allah berikan kepada mereka dari  karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik  bagi  mereka.  Sebenarnya  kebakhilan  itu  adalah  buruk  bagi  mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan . QS. Ali Imran : 180. Ini merupakan ancaman dan hukuman dari Allah swt bagi mereka yang telah diberikan nikmat harta, namun tidak mau melaksanakan zakat mal atau harta, yaitu mereka yang tidak mengeluarkan zakat maka Allah akan mengalungkan harta tersebut kepada mereka yang tidak mau berzakat.
Begitu pula dalam  hadits Rasulullah saw,  Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi  wa sallam  bersabda:  “ Barang  siapa  yang  diberi  oleh  Allah  harta  kemudian  ia tidak membayar zakatnya maka akan dijelmakan harta  itu pada hari  kiamat dalam bentuk ular yang kedua kelopak matanya menonjol. Ular itu melilitnya kemudian  menggigit  dengan  dua  rahangnya  sambil  berkata:  “Aku  hartamu aku
simpananmu ” (HR. Al-Bukhari) ( https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-maal-harta/ )
Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi,  dan  lain-lain,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  UU  No  23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah  diubah  dua  kali  dengan  perubahan  kedua  adalah  Peraturan  Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya. ( https://baznas.go.id/zakat )
Zakat perusahaan” (Corporate zakat) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir  dipastikan  tidak  ditemukan  dalam  kitab  fiqih  klasik.  Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat  perusahaan  hampir sama  dengan  zakat  perdagangan  dan  investasi.  Bedanya  zakat  perusahaan bersifat  kolektif.  Gejala  ini  dimulai  dengan  prakarsa  para  pengusaha  dan manajer  muslim  modern  untuk  mengeluarkan  zakat  perusahaan.  Kaum cendekiawan  muslim  ikut  mengembangkan  sistem  ini,  dan  akhirnya  BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dan aspek legal dan  ekonomi  kegiatan  sebuah  perusahaan  intinya  adalah  berpijak  pada kegiatan  trading  atau  perdagangan.  Oleh  karena  itu,  nishabnya  adalah  sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas. ( https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-perusahaan/ ) Menurut  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  hasil  Ijtima  Ulama  Komisi
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  ke-7  menyebutkan  beberapa  syarat  bagi perusahaan yang diwajibkan membayar zakat.
(https://mui.or.id/berita/32205/hukum-zakat-perusahaan-ini-hasil-kajian- ulama-komisi-fatwa-mui/)
1.Kekayaan  perusahaan  yang  memenuhi  ketentuan  zakat,  wajib  dikeluarkan zakat. 2. Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain; a. aset lancar perusahaan; b. dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain; dan c.  kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya. 3.Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. telah berlangsung satu tahun (hawalan al-haul) hijriah/qamariyah; b. terpenuhi nishab; c.  kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya.
4. Ketentuan nishab dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (zakah al-mal); emas dan perak (naqdain), perdagangan (‘urudh al-
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 175
tijarah),  pertanian  (al-zuru’  wa  al-tsimar),  peternakan  (al-masyiyah),  dan pertambangan (ma’dan).
5.  Penghitungan  zakat  perusahaan  adalah  berdasarkan  keuntungan  bersih setelah  dikurangi  biaya  operasional,  sebelum  pembayaran  pajak  dan pengurangan pembagian keuntungan (/حابرلۡا عيزوتdividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya
Jika suatu perusahaan telah memenuhi syarat dan ketentuan di atas, maka wajib bagi  pemilik  perusahaan  untuk  mengeluakan  zakatnya  kepada  amil  maupun kepada  Badan  Amil  Zakat  Nasional,  maupun  unit-unit  pengumpulan  zakat yang  telah  berizin.  Bisa  juga  perusahaan  dapat  perusahaan  dapat  bertindak sebagai  amil  (pengelola)  dengan  mengembangkan  pengumpulan  dan penyaluran dana zakat dalam bentuk pembiayaan  qardhatul hasan atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan… (nurhikmah et.al, 2021: 35).

## Zakat Produktif
Harta  zakat  selama  ini  hanya  menjadi  barang  sesaat  yang  mampir  di  tangan tangan  para  amil  zakat,  karena  dianggap  sebagai  kebutuhan  konsumtif  para mustahik, tanpa berpikir bagaimana menjadikan harta zakat tersebut menjadi lebih  produktif,  sehingga  berjumlah  lebih  banyak.  tak  jarang  harta  yang dibagikan kepada  mereka  yang berhak  menerimanya, habis di  jalan sebelum sampai  di  rumah,  lantaran  sedikitnya  bagian  yang  mereka  terima.  ...  sangat disayangkan apabila zakat mal sama nasibnya seperti zakat fitrah, karena nya perlu  diambil  langkah  baru,  bagaimana  agar  harta  zakat  yang  ada diproduktifkan sehingga lebih banyak manfaat. (Kemenag RI, 2013: 90) Zakat Produktif adalah Dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak di habiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka,  sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat  memenuhi kebutuhan hidup  secara  terus-menerus.  Zakat  produktif  diwujudkan  berupa  pelatihan ketrampilan,  bantuan  alat  kerja  dan  bantuan  modal  usaha  bergulir.  (Johan
Wahyu Wicaksono, 2019: 2)

## Koperasi Syariah Pondok Pesantren
Koperasi merupakan seperangkat serta otonom pengelolaan uang yang dapat disimpan  serta  dipijamka  kepada  orang  yang  memerlukan  uang  untuk memperbaiki  ekonominya  serta  dilakukan    secara  demokrasi.  Koperasi bergabung    secara  lokal,  nasional  dan  internasional    dalam  berbagai  bentuk pengusahaan guna  dapat memenuhi kebutuhan anggota anggotanya seefektif mungkin.  (Hendar,  2010).  Jika  disebut  koperasi  syariah,  maka  asas  dan
ketentuan  yang  dipakai  dalam  setiap  proses  dan  akadnya  berdasarkan ketentuan Islam.
Secara  konseptual,  koperasi  syariah  memiliki  dua  fungsi  : Baitul  Tamwil ( Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorongkegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan  kegiatan ekonominya. Baitulmaal ( Bait = Rumah, Maal = Harta) yaitu menerima titipan dana  zakat,  infak  dan  sedekah  serta  mengoptimalkan  distribusinya  sesuai dengan peraturan dan amanahnya. koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro yang memadukan kegiatan ekonomi berupa simpanan dan pembiayaan dalam berbagai jenis akad, serta kegiatan sosial melalui penggalangan titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat serta mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai aturan dan amanahnya (Ali Hamdan & Saifuddin, 2018: 297-298) Adapun tujuan adanya sebuah Koperasi Syariah Pondok Pesantren yaitu untuk memenuhi keperluan harian santri berupa perlengkapan sekolah, perlengkapan mandi,  makanan, minuman, dan  lain  sebagainya. Tujuan  lain dari berdirinya koperasi  konsumsi  agar  para  santri/wati  tidak  berbelanja  keluar  kawasan pesantren,  hal  tersebut  disebabkan  perizinan  hanya  diperuntukkan  bagi santri/wati yang memiliki alasan yang kuat. Namun pada proses nya koperasi konsumsi Pesantren dibentuk dalam Koperasi pondok pesantren seperti kantin, cafe, toko pelajar dan lain sebagainya. Selama ini peran koperasi konsumsi ini sangat efektif dalam menggerakkan ekonomi pesantren.Kopersi sekolah atau koperasi  pesantren  dalam  bidang  konsumsi  ini  memiliki  prinsip  kerjasama ( shirkah ), tolongmenolong  ( ta’awun ),  persaudaraan  ( ukhuwah ),  dan  terakhir kepercayaan ( amanah ). ((Siti Julaicha dan Mila Badariyah, 2021:48) Sebagaimana firman Allah swt,
… ََّللَّٱ  َّنِإ  َۖ َّللَّٱ ْاوُقَّتٱ َو  ِِۚن َٰوۡدُعۡلٱ َو  ِمۡثِ ۡلۡٱ ىَلَع ْاوُن َواَعَت  َلَ َو  ٰۖى َو ۡقَّتلٱ َو  ِ رِب ۡلٱ ىَلَع ْاوُن َواَعَت َو ُديِدَش ِباَقِع ۡلٱ ٢ … Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya .
(QS. Al-Maidah : 2)
Koperasi  syariah  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992 tentang  perkoperasian,  mengamanatkan  bahwa  kedudukan  koperasi  simpan pinjam  /  koperasi  simpan  pinjam  pembiayaan  syariah  (disebutkan  Koperasi Jasa Keuangan) sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan

## Pengembangan Koperasi Syariah Pondok Pesantren
177
potensi  ekonomi  rakyat  serta  dalam  mewujudkan  kehidupan  demokrasi ekonomi  yang  mempunyai  ciriciri  demokratis,  kebersamaan,  kekeluargaan, dan keterbukaan. Sementara itu Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menumbuhkan  iklim  usaha  dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek pendanaan. (Ali Hamdan & Saifuddin : 2018, 296) Hal  ini  diperkuat  dengan  pasal  8,  bahwa  aspek  pendanaan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  7  ayat  1  huruf  a  tersebut  diatas  dutujukan  dengan maksud  untuk  :  a)  Memperluas  sumber  pendanaan  dan  memfasilitasi  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  untuk  dapat  mengakses  kredit  perbankan  dan lembaga keuangan bukan bank; b) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil dan menengah;  c)  memberikan  kemudahan  dalam  memperoleh  pendanaan  dan tidak  diskriminatif  dalam  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  ;  d)  membantu  para  pelaku  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (Ali Hamdan & Saifuddin
: 2018, 296) Adapun  yang dimaksud  dengan pondok pesantren adalah  Pesantren  menurut pengertian  dasarnya  adalah  tempat  belajar  para  santri,  sedangkan pondokberarti  rumah  atau  tempat  tinggal  sederhana  terbuat  dari  bambu. Disamping  itu,  kata  pondok  berasal  dari  Bahasa  ArabFunduq  yang  berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren,sedang di Aceh dikenal dengan Istilah dayah atau rangkang  atau  menuasa,  sedangkan  di  Minangkabau  disebut  surau.  (Ahmad Husein, 2020: 5)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  adanya  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS),  maka  sesuai  tugas pokoknya  maka    perusahaan    (Muzakki)  memberikan  zakatnya  kepada BAZNAS  yang  kemudian  akan  disalurkan  kepada mustahiq (Yang  berhak menerima  zakat)  baik  perorangan  maupun  Lembaga.  Namun  apabila perusahaan akan menyalurkannya kepada Lembaga seperti pondok pesantren secara langsung tentu di sini yang menjadi hal yang menarik di bahas. Perbedaan  pendapat  dalam  penyaluran  zakat  oleh  perusahaan (muzakki) secara langsung.
Pendapat pertama yang membolehkan, Menurut Mazhab Hambali, penyaluran zakat yang paling baik adalah menyalurkan sendiri zakat kepada penerimanya, namun jika menyalurkan zakat melalui amil zakat tetap boleh dan sah. Menurut Hanabillah, apabila muzakki menyerahkan sendiri zakatnya hukumnya sunat, namun  jika  menyalurkan  melalui  amil  zakat hukumnya boleh. (Fakhrruddin:
2008, 147) Pendapat kedua harus melalui amil zakat. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat harus disalurkan melalui amil zakat yang telah dibentuk pemerintah, dengan syarat pemerintah  tersebut  adil  kepada  rakyatnya.  Hal  demikian  dilakukan  karena amil  zakat  memiliki  data  yang  lengkap  tentang  mustahiq  zakat,  sehingga dengan  penyaluran  oleh  amil,  maka  mustahiq  zakat  tidak  merasa  memiliki utang budi kepada muzakki. Mazhab Malikiyah menyatakan, amil zakat harus dibentuk  oleh  imam  atau  pemerintah.  Apabila  imam  tersebut  adil,  zakatnya wajib diserahkan kepada imam. sedangkan jika imam tidak adil, maka muzakki harus menyerahkan sendiri zakatnya kepada penerimanya.

## Optimalisasi  Zakat  Perusahaan  pada  Koperasi  Syariah  Pondok Pesantren
Selama ini kebanyakan zakat perusahaan hanya berorientasi kepada distribusi zakat  kepada  mustahik  delapan  golongan.  Padahal  kita  distribusikan  kepada permodalan  koperasi  syariah  maupun  menolong  koperasi  syariah  pondok pesantren  yang  hampir  bangkrut dan koleps  maka itu akan berdampak  besar kepada  pondok  pesantren  yang    sedang  membutuhkan.  Sehingga perekonomian di pondok pesantren dapat tetap berlangsung. Hal ini pula dapat membantu para guru dan santri yang dhuafa dan tidak mampu. Sehingga zakat perusahaan yang diberikan kepada guru dan santri yang dhuafa, dapat menjadi tabungan (wadi’ah) atau jadi mudhorib (pemilik modal) yang akan membantu permodalan koperasi syariah di pondok pesantren. Zakat perusahan juga dapat mejadi musyarokah murobahah (modal bersama yang saling menguntungkan). Salama  ini  para  fakir  miskin  hanya  sebagai  penerima,  tapi  kali  ini  mereka sebagai pemilik modal. Yang profit nya akan mereka dapatkan tiap bulan atau tahun. Ini bagian dari pemberdayaan ekonomi yang bagus. Zakat perusahaan juga dapat didistribusikan dengan pemberian modal jual beli dalam pengembangan  usaha  mikro dan kecil terutama pada  level  sosial. Hal tersebut  akan  meningkatkan  frekuensi  perputaran  arus  barang  dan  jasa  yang memberikan  efek  ganda  secara  luas  akan  berdampak  pada  pertumbuhan ekonomi  makro. Zakat  akan dapat  memberikan dampak  yang  lebih  luas dan menyentuh  semua  aspek  kehidupan,  apabila  pendistribusian  zakat  lebih
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 179
diarahkan  pada  kegiatan  yang  bersifat  produktif  (Alifah  Nur  Fajrina,  et.al  : 2020, 116)
Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:
1.  Zakat  akan  membebaskan  si  penerima  dari  kebutuhan,  sehingga dapatvmerasa  hidup  tentram  dan  dapat  meningkatkan  khusyu  ibadat  kepada Tuhannya. 2.  Zakat  menghilangkan  sifat  dengki  dan  benci.  Karena  sifat  ini  akan melemahkan  produktifitas.  Islam  tidak  memerangi  penyakit  ini  dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat  melalui  mekanisme  zakat,  dan  menggantikannya  dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. Adapun  tiga  hal  penting  yang  harus  mendapatkan  penekanan  upaya meningkatkan  efektifitas  dan  kemanfaatan  pendistribusian  zakat,  yaitu: Pertama,  prioritas  target  distribusi  zakat.  Distribusi  zakat  sudah  ditentukan hanya untuk delapan ashnaf. Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Ketiga,  menyesuaikan  dengan  kondisi  lokal  dan  perkembangan  terkini.
(BAZNAS, 2013)

## Optimal Dalam Pengumpulan Zakat Perusahaan
Dalam hal ini para amil harus aktif dalam sosialisasi ke perusahaan-perusahaan seputar  wajib  zakat  perusahaan.  Membangun  kesadaran  wajib  zakat  ke  para pimpinan perusahaan. Dalam  hal  ini disinergikan dengan pemerintahan  baik daerah  mapun  pusat.  Perusahaan  juga  harus  mengetahui  bagaimana perhitungan zakat perusahaan.
Beberapa metode perhitungan zakat perusahaan menggunakan dua pendekatan yaitu  pendekatan  metode  aktiva  bersih  ( Net  Asset )  (Momin,  2013;  Rahman, 2015) dan pendekatan metode Net Invested Funds/Net  Equity (El-Badawi & Al-Sultan, 1992; Sarea  & Hanefah, 2013). Sementara itu, beberapa penelitian juga  menemukan  penggunaan    Metode  Yusuf  Qardhawi  (jika  perdagangan yang sudah satu tahun dan mencapai  nisab pada akhir tahun, pedagang wajib memberikan  zakat  sebesar  2,5%  dari  modal    dan  keuntungan)  (Qardhawi, 1993; Riyanti,  2007; Siskawati, Ferdawati, & Surya, 2016). Pendekatan  lainnya adalah Hafidhuddin   (tarif zakat usaha adalah 2,5% dari seluruh  nilai  assets  barang  dagangan  dan  laba)    (Siswantoro,  2012;  Sohag, Mahmud, Alam, &  Samargandi, 2015) dan Atiya (zakat dihitung  berdasarkan modal dan keuntungan  bersih akhir periode sebesar 2,5%) (Talib,  Abdullah, & Abdullah, 2014; Sadr, 2015; Sula, Alim, & Zuhdi, 2010)
Dalam  penghimpunan  dan  penumpulan  maka  butuh  melibatkan  BAZNAS karena badan amil zakat yang menjadi representatif pemerintah.
Salah satu contoh dari penerimaan zakat perusahaan yang diterima oleh Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)    dari  PT  Reasuransi  Nasional  Indonesia (Nasional  Re)  sebesar  Rp.893.929.549  juta.  ini  hanya  satu  dari  perusahaan yang  menyalurkan  zakat  perusahaannya  ke  BAZNAS,  belum  yang  lainya.
( https://baznas.go.id/zakatperusahaan )

## Optimalisasi Dalam Pendistribusian Dan Penyaluran Zakat Perusahaan
Dalam  perkembangannya  koperasi  syariah  pondok  pesantren  menghadapi banyak  tantangannya,  diantaranya  belum  memadainyasumber  daya  manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta  jiwa  wirausaha  (entrepreneurship)  bangsa kita  yang   masih   lemah, permodalan (dana)  yang relatif kecil dan terbatas, adanya  ambivalensiantara  konsep    syariah    pengelolaan  LKMS  dengan operasionalisasi    di    lapangan,  tingkat  kepercayaan  yang  masih  rendah  dari umat  Islam  dan  secara  akademik  belum      terumuskan      dengan      sempurna untuk   mengembangkan   lembaga keuangan  syariah  dengan  cara  sistematis dan  proporsional. (Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, 2018: 2). Dengan  adanya  zakat  perusahaan  dapat  membantu  permasalahan- permasalahan  yang  dihadapai  oleh  koperasi  syariah  di  pondok  pesantren. Harus adanya inovasi dalam penyaluran dan distribusi kepada mustahik. Dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji  Departemen  Agama,  untuk  pendayagunaan  dana  zakat,  bentuk  inovasi distribusi  dikategorikan  dalam  empat  bentuk,  yaitu:  1.  Distribusi  bersifat „konsumtif  tradisional‟  yaitu  zakat  dibagikan  kepada  mustahik  untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. 2. Distribusi  bersifat „konsumtif kreatif‟ yaitu  zakat  diwujudkan  dalam  bentuk  lain  dari  barang  semula,  seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. 3. Distribusi bersifat „produktif tradisional‟ yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif  seperti  hewan  ternak  dan  bantuan  alat  kerja.  4.  Distribusi  bersifat „produktif  kreatif‟  yaitu  zakat  diwujudkan  dalam  bentuk  permodalan  baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil (Arief Mufraini, 2006: 253)
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  juga  telah  menjadi  pendapat  ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab

## Pengembangan Koperasi Syariah Pondok Pesantren
181
selalu  memberikan  kepada  fakir  miskin  bantuan  keuangan  dari  zakat  yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang  diberi  modal  dagang,  selanjutnya  An-Nawawi  dalam  syarah  Al- Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang  hasilnya  cukup  buat  sumber  penghidupan  tetap.  (Johan  Wahyu Wicaksono, 2019: 8)
Menurut  penulis  ada  bebera  bentuk  distribusi  zakat  perusahaan  ke  koperasi syariah dengan konsep zakat produktif.
1) Konsep Zakat Produktif Tradisional
Yaitu  dana  zakat  perusahaan  yang  didistribusikan  kepada  nasabah  koperasi syariah pondok pesantren (bisa dari guru maupun santri) berupa barang yang produktif seperi sapi, kambing, kerbau, ataupun mesin jahit, mesin fotocopy dsb.

## Zakat Produktif Kreatif
Zakat perusahaan diberikan kepada nasabah koperasi syariah yang dhuafa dan tidak  mampu,  dengan  dana  yang  diberikan  dari  zakat  perusahaan,  maka nasabah akan menjadi pemilik modal yang meletakkan modalnya di koperasi syariah pondok pesantren sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dari modal yang diputarkan oleh koperasi syariah di pondok pesantren. Demikian  pula  bagi  para  nasabah  yang  dari  8  asnaf  mustahik  (orang  yang berhak menerima zakat), dapat diberikan modal usaha. Namun modal dimiliki oleh  koperasi  syariah  pondok  pesantren,  dalam  hal  ini  menggunakan  akad mudharabah (bagi hasil). Dimana koperasi syariah sebagai mudhorib (pemilik modal)  dan  nasabah  yang  masuk  kreteria  mustahik  menjadi  pengelolanya.
Sehingga  jika  ada  keuntungan  dari  hasil  usaha  tersebut  dapat  dibagi  hasil antara.
Hal  ini  juga  pernah  dilakukan  oleh  Nabi,  dimana  beliau  memberikan  harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan  oleh  Didin  Hafidhuddin  yang  berdalil  dengan  hadits  yang diriwayatkan  oleh  Muslim  yaitu  ketika  Rasulullah  memberikan  uang  zakat kepada  Umar  bin  Al-Khatab  yang  bertindak  sebagai  amil  zakat  seraya bersabda :
Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang  lain  dan  apa  yang  datang  kepadamu  dari  harta  semacam  ini  sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian  maka janganlah engkau turutkan  nafsumu . HR Muslim.
2) Zakat Produktif Beasiswa Pelatihan SDM Koperasi Syariah Ponpes Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  oleh  koperasi  syariah  pondok  pesantren adalah  kurangnya  SDM  (sumber  daya  manusia)  dalam  mengelola  dan mengatur koperasi syariah, terutama dalam ilmu akutansinya, pencatatan laba dan modalnya.
Jika zakat perusahaan dapat berupa pelatihan dan pembinaan yang diperlukan oleh para pegawai koperasi syariah pondok pesantren. Maka ini akan menjadi salah  satu  cara  dalam  mengatasi  buruknya  manajerial  di  kopersai  syariah pondok pesantren.
3) Zakat Produktif Sarana Prasana Koperasi Syariah Ponpes
Kendala  yang dihadapi oleh koperasi syariah pondok pesantren adalah tidak adanya tempat untuk koperasi  syariah, atau tidak  adanya tempat usaha  yang bisa  disewakan  oleh  koperasi  syariah,  sehingga  beban  dana  operasional koperasi syariah sangat berat. Jika  zakat  perusahaan  dapat  didistribusikan  dengan  membangun  ruko  atau toko,  yang  mana  bangunan  tersebut  dapat  digunakan  oleh  koperasi  syariah sebagai kantor maupun tempat usaha koperasi syariah pondok pesanttren.
Menururt  Yusuf  Qardhawi  “pemerintah  Islam  boleh  membangun  pabrik- pabrik  atau  perusahan-perusahan  dari  uang  zakat  yang  pemilikan  dan keuntungan  untuk  kepentingan  fakir  miskin  untuk  jaminan  hidup  mereka sepanjang masa”

## PENUTUP
Kesimpulan tulisan ini dalam upaya mengoptimalisasi zakat perusahaan dalam  pengembangan  koperasi  syariah  pondok  pesantren  melalui  beberapa pendekatan. Pertama; optimal dalam pengumpulan zakat perusahaan. Kedua: optimal dalam pendistribusian dan penyaluran zakat perusahaan yaitu dengan pendekatan zakat produktif, 1) zakat produktif tradisional, 2) zakat produktif kreatif, 3) zakat produktif beasiswa pelatihan seputar koperasi syariah 4) zakat produktif berupa sarana-pra sarana.

## DAFTAR PUSTAKA
183
Arrahman,  Fadil,  et.al.  (2022).  Analisis  Swot  Pada  Strategi  Penanganan Pembiayaan  Bermasalah  Untuk  Akad  Murabahah  Di  Bprs  Al Salaam, Jurnal Manajemen Dakwah , Volume 10, Nomor 2, 277 Hamdan,  Ali,  &  Saifuddin.  (2018)    Pendampingan  Pengembangan Baitulmaal  pada  Koperasi  Syariah  Manfaat  Surabaya, DIMAS : Volume 18, Nomor 2.
Julaicha, Siti, Mila Badariyah. (2021). Peran Koperasi Konsumsi Pondok
Pesantren  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat, LIKUID  :  Jurnal Ekonomi Industri Halal-ISSN : 2797-5967(e)Vol 2, No.1
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia  Direktorat  Bimas,  Direktorat
Pemberdayaan Zakat, 2013, Panduan zakat Praktis
Mayhud, Sulthon dan Khusnurdilo. (2004) Manajemen Pondok Pesantren,
((Jakarta: Diva Pustaka) hlm. 16 Mufraini,  Arief.  (2006). Akuntansi  dan  Manajemen Zakat.  Jakarta: Kencana.
Nurhikma et,al. (2021) Akuntansi Zakat:  Pengelolaan  Zakat Perusahaan
Dalam  Mencapai  Maslahah, ISAFIR:  Islamic  Accounting  and Finance Review Volume 2 Nomor 1 Rusydiana, Aam Slamet, Abrista Devi, (2018) Mengembangkan Koperasi
Syariah  di  Indonesia:  Pendekatan  Interpretative  Structural Modelling(ISM)  , Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam –Volume  9, Nomor 1, 1-2
Wicaksono,  Johan  Wahyu.  (2019).  Distribusi  Zakat  Produktif  untuk Pengembangan Ekonomi, Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah , P ISSN : 2477 – 0469, E ISSN : 2581 – 2785, Volume 2 Nomor 2, 2 http://www.muslimahnews.com/2015/07/lebih-utama-menyerahkan- langsungzakat.html#ixzz5Md7NrSyK
https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-maal-harta/ https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-perusahaan/
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Optimalisasi _Potensi_Zakat_Perusahaan_Mencapai_Rp144,5_Triliun/1185 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/18/1845-pesantren- miliki-potensi-ekonomi-di-bidang-koperasi-ukm-dan-ekonomi- syariah https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31 https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150- 223
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532- 783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021 ttps://baznas.go.id/zakat