Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3114-3119
Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram dan Halal
Nova Yanti Maleha 1) , Waldi Nopriansyah 2), Bagus Setiawan 3) 1,2,3 Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis(STEBIS) Indo Global Mandiri *Email korespondensi: nova@stebisigm.ac.id

## Abstract
Crypto is a digital currency that is contained in a network that does not have a concrete object. However, this cryptocurrency has several types, the more common being bictoin. The problem with Bictoin is that it is a network of consensus systems into a new form of payment transaction using blockchain in this Cryptocurrency transaction. It  doesn't  have  physical  objects,  it's  only  digital  goods.  Therefore,  this  article  discusses  the  dynamics  of Cryptocurrency  transactions.  This  type  of  research  is  qualitative  in  the  form  of  literature  research  with  a normative approach. The author concludes that Cryptocurrency transactions are developing in Indonesia, but transactions still contain elements of ambiguity (gharar), speculation (masyir) so that this is the basis for the Islamic prohibition of Cryptocurrency transactions in Indonesia. However, if it is managed according to Islamic rules, Cryptocurrency transactions can be legalized in transactions.
Keywords: Cryptocurrency, Islamic perspective, Gharar, Maysir.
Saran  sitasi : Maleha,  N.  Y.,  Nopriansyah,  W.,  &  Setiawan,  B .  (2022).  Dinamika  Transaksi  Cryptocurrency Antara Haram dan Halal.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 3114-3119. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  kepemilikan  serta  penggunaan virtual currency bersifat  beresiko  atau  dugaan, dikarenakan  belum  mempunyai  badan  hukum  yang akan bertanggung jawab, belum mempunyai adminstrasi  yang  jelas,  belum  memiliki  aset  yang mendasar  terhadap  price  virtual  currency  dan  neraca perdagangan  yang  berubah-ubah  dan  rentan  akan digunakan  sebagai  alat  untuk  pencucian  uang  yang dapat  menyebabkan  kestabilan  di  bidang  keuangan dan  dapat  merugikan  seseorang.  Oleh  sebab  itu  BI memberitahukan  terhadap  pihak  supaya  tidak memperdagangkan/memperjualbelikan  uang  digital (Adani, 2020)
Perkembangan Cryptocurrency mengalami kenaikan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  perkembangan asset kripto dari tahun 2020 hingga 2021, pada tahun 2020 asset kripto sebesar Rp. 64.9 Triliun kemudian pada  2021  asset  kripto  naik  menjadi  Rp.  859,4 Triliun.(Muhammad  Robith  Adani,  2020)  Namun dibalik  perkembangan  kripto,  tindak  kejahatan pencucian  uang  dari  investasi  kripto  ini  tidak  bisa
terhindarkan.  Pada  tahun  2021  tindak  kejahatan pencucian  uang  dalam  kripto  mencapai  Rp.  123,6 Triliun,  kejahatan  ini  naik  30%  dari  tahun sebelumnya.( Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto  Tembus  Rp  123  T ,  n.d.)  Oleh  karena  itu, berkembangnya Cryptocurrency dan tindakan kejahatan  menyebabkan  beberapa  tindakan  yang dilakukan  oleh  lembaga  terkait  untuk  membuat kebijakan  yang  jelas  terhadap  transaksi  kripto,  salah satunya  adalah  tentang  kehalalan  kripto  bagi  umat Islam
Saat  ini,  Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan kebijakan  secara  normatif  terhadap  larangan  dalam penggunaan  mata  uang  virtual  serta  sejenisnya, diantaranya  ialah  pernyataan  nomor  20/4/DKOM yang berisi:
“Bank  Indonesia  menjelaskan  bahwa  uang digital  termasuk  bictoin  belum  diakui  sebagai sarana untuk pembayaran, oleh sebab itu belum diperbolehkan  untuk  alay  pembayaran  di Indonesia”
Dalam  pengelompokkan  hal  yang  termasuk dengan  cryptocurency/bictoin,  Pemerintahan  Bank Indonesia  memberikan  informasi  no:  16/6  DKOM yang  bertemakan  virtual  currency/bictoin  sebagai berikut:
“ Memperhatikan  UUD  No.7  tahun  2021 mengenai currency serta UU No.23 Tahun 2021 Bank Indonesia  menegaskan  bahwa  virtual  currency  serta bictoin adalah mata uang sebagai alat transaksi yang disahkan  oleh  pemerintahan.  Warga  Indonesia diperintahkan  agar  lebih  hati-hati  mengenai  virtual currency/bictoin  lainnya.  Karena  segala  risiko  yang ada ditanggung secara individual .(Adani, 2020)
Padahal  praktik  jualbeli  cryptocurrency  sedang populer  saat  ini  dan  menjadi  fenomena  yang  ada. Namun  sistem pengelolaan terhadap cryptocurrency saat ini tidak ada lembaga yang bertanggungjawab dan membuat  masyarakat  menjadi  khawatir  khususnya yang  terlibat  dalam  jualbeli  cryptocurency,  karena proses jual beli cryptocurrency  tanpa adanya proses dan lembaga yang bertanggung jawab , maka apabila terjadi  dikemudian  hari  ditanggung  oleh  masing- masing individu.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  warga  mengenai uang, maka pemerintah menciptakan uang kartal dan paper  money  melalui  Bank  Indonesia.  Dan  tidak hanya  uang  coin  saja,  menggunakan    perkembangan teknologi hadirlah demand defosit (uang giral ) yang diterbitkan  pihak  bank  generik  yang  berbentuk bilyetgiro,  cek  serta  kredit  card.  Serta  muncul  juga bank e-money ( electronic money) yang sudah diakui menggunakan  terbitnya  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai Electronic Money. Uang  elektronik  bisa  menjadi  suatu  transaksi yang sah apabila memenuhi persyaratan dengan syarat uang  yang  akan  dibayarkan  dalam  bentuk  rupiah, maka dari standart itu sudah disepakati bersama serta uang  akan  beredar  dan  digunakan  oleh  seseorang. Namun  bictoin  tidak  bisa  dikatakan  sama  dengan money electronic, karena harus menghasilkan melalui proses sehingga belum mencapai kriteria yang ada.
Semakin masyarakat berminat pada sistem uang digital seperti bictoin yang mana penggunaan sistem ini masih menggunakan sistem rahasia identitas yang transaksinya  bisa  dilaksanakan  kapan  saja.  Karena dengan menggunakan sistem inilah yang menimbulkan  kekhwatiran  yang  bisa  menyebabkan kasus  kriminal  seperti  pencucian  uang.  Dikarenakan pemerintah  belum  memiliki  akses  untuk  mengetahui siapa  saja  yang  menggunakan  uang  dengan  sistem
digital,  hal ini  berbeda terbalik  terhadap  uang  kertas yang  dibuat  oleh  negara.  Dimana  semua  transaksi memiliki  data  yang  jelas  sehingga  seseorang mengalami  kesulitan  untuk  menjalankan  aksi kejahatannya.(Adani,  2020)  Maka  dari  itu  sebagian negara-negara  belum  terbuka  untuk  mengizinkan penggunaan  bictoin  dalam  bertransaksi,  dikarenakan belum adanya hukum yang jelas.
Ketidakjelasan Cryptocurrency menjadi perhatian  khusus  juga  bagi  lembaga  syariah  dengan melihat  kehalalan  dalam  prinsip  transaksi  yang dilakukan  perusahaan  kripto.  Bagi  kaum  muslim kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip Islam merupakan  kewajiban  yang  harus  dijalankan.  Oleh karena  itu,  melalui  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama Indonesia persoalan perkembangan Cryptocurrency  menjadi  perhatian  khusus  dalam perspektif hukum ekonomi Islam.
Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bermaksud mengkaji persoalan dan perkembangan Cryptocurrency  yang  ada  di  Indonesia  dalam perspektif  Islam.  Ada  beberapa  pertanyaan  dari penelitian  ini,  1)  Bagaimana  pengaturan  dan perkembangan transaksi Cryptocurrency di Indonesia?,  2).  Bagaimana  pandangan  Islam  tentang Cryptocurrency?.

## Literatur Review
Ada  beberapa  kajian  literatur  review  yang mengkaji tentang persoalan Cryptocurrency diantaranya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusuma mengungkapkan  bahwa  mata  uang  kripto  yang diperbolehkan adalah mata uang yang telah ditetapkan dan  disahkan  oleh  setiap  Negara  karena  mata  uang tersebut  harus  memiliki  nilai  dan  ketentuan  yan dilindungi  oleh  Negara,  selain  itu  peneliti  ini  juga mengungkapkan Cryptocurrency adanya unsur maysir. (Kusuma, 2020)
Ketidakjelasan
Cryptocurrency  juga  tidak  memenuhi  persyaratan keamanan  serta  jaminan  hukum  dari  peraturan  yang ada  disetiap  Negara,  selain  itu  akan  berakibat hilangnya  kepercayaan  hingga  pemalsuan  dan kerugian.(Hamin, 2020)(Nurhisam, 2017)
Zain  dalam  penelitiannya  mengungkapkan bahwa  Cryptocurrency  setidaknya  memiliki  tiga permasalahan; 1. BI melarang bitcoin dalam transaksi ekonomi.  2.  Bitcoin  tidak  memiliki  nilai  intristik.  3. Bitcoin  tidak  jelas  atau  mengandung gharar. (Zain, 2018) Penelitian Rahmah dan Jannah menguatkan dari penelitian  Zain  yang  mengungkapkan  bahwa  bisa mengandung maysir dan gharar jika pemanfaatannya
tidak  sesuai  atau  dilarang  dalam  Islam.(Rahmah  & Jannah,  2021)  Berbeda  dengan  yang  diungkapkan oleh  Puspasri  bahwa  Cryptocurrency  memilik  dasar hukum  yang  sah  baik  dari  “Peraturan  Kementerian Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)” dan Burgerlijk Wetboek (BW).(Puspasari, 2020)
Berdasarkan kajian literatur di atas, kajian yang membahas Cryptocurrency sudah banyak namun yang membedakan penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat perkembangan dinamika Cryptocurrency dari sisi  kehalalan  dan  keharamannya,  sehingga  ini menjadi  penting  bagi  para  lembaga  pengawas ekonomi  syariah  untuk  memberikan  ketentuan  dan kebijakan  atas  transaksi  investasi  Cryptocurrency  di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian  kualitatif  dalam  bentuk  library  research. Penelitian  yang  digunakan  ini  dengan  tujuan  untuk mendiskripsikan  aspek-aspek  yang  relevan  terkait perkembang  Cryptocurrency  dari  sisi  kehalalan  dan keharamannnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif  dan  fenomenologi  yang  terjadi  atas perkembangan Cryptocurrency di Indonesia. Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sumber data primer yang berasal dari Cryptocurrency itu  sendiri.  Dan  bahan  sekunder  berasal  dari  buku, jurnal, internet dan data pendukung lainnya.
Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis diskriptif dan analisis kritis, di mana peneliti menjelaskan  secara  rinci  dan  juga  menjelaskan  baik itu  menentang  maupun  menyetujui  dari  kajian tersebut.  Tujuannya  adalah  untuk  memperolah gambaran  tentang  Cryptocurrency  dalam  perspektif Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Mata  uang  kripto  dijadikan  sebagai  sistem transaksi  pembayaran    yang  baru  di  Indonesia  yang diartikan  sebagai  sistem  teknologi  yang  lebih  relatif dan  lebih  harus  di  teliti.  Perlu  banyak  mempelajari tentang  sistem  keuangan  dengan  tujuan  untuk menggunakan mata  uang  kripto  yang akan dijadikan sistem alat transaksi pembayaran .  namun sejauh ini dunia  perbankan  masih  dikatakan  belum  memiliki
standarisasi  dalam  sistem  pembayaran  dikarenakan belum  mempunyai  badan  hukum  atau  badan  yang berwenang  sebagai  penanggung  jawab  dalam penggunaan  sistem  ini.  Dan  mata  uang  ini  menjadi kegiatan  transaksi  langsung  antar  kedua  belah  pihak tanpa  adanya  perantara  yang  lain  sehingga  dalam pergerakan  peredarannya  akan  lebih  susah  beredar. Bagian ini menyajikan hasil penelitian.
Secara  kaidah  fiqh  transaksi  keuangan  syariah atau  muamalat  diperboleh  selama  tidak  ada  unsur- unsur  yang  telah  diharamkan  oleh  Allah  SWT, sebagaimana dalam adagium:
“Hukum  asal  dalam  bermuamalat  diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengaramkannya”.
Pada dasarnya transaksi Cryptocurrency sebagai mata  uang  digital  diperbolehkan  dimana  masyarak mengakui keberadaan uang tersebut. Akan tetapi yang menjadi  catatan  bagi  lembaga  pemerintah,  Majelis Ulama  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan bagaimana legalitas dan pengakuan atas Cryptocurrency.  Khususnya  lembaga  MUI  melalui Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  harus  bekerja  keras untuk membuat Fatwa terkait perkembangan ekonomi yang semakin komplek saat ini.
Islam tidak boleh menutup mata atas pekembangan digital. Justru Islam harus memberikan solusi atas transaksi Cryptocurrency di Indonesia. Ini bukan  persoalan  Halal  atau  haram,  tapi  bagaimana lembaga terkait untuk memberikan pemahaman yang benar  atas  transaksi  Cryptocurrency  sehingga transaksi  ini  tidak  mengandung  unsur riba,  maysir, gharar  dan  zalim. Jika  transaksi  tersebut  tidak mengandung unsur di atas, maka transaksi Cryptocurrency  dapat  dilakukan  sesuai  ketentuan syariah.  Oleh  karena  itu,  yang  diperlukan  saat  ini bagaimana DSN-MUI dapat merespon perkembangan uang digital dari sisi kaidah hukum ekonomi syariah.

## 3.2. Pembahasan
Pengertian,  Fungsi,  Jenis  dan  Keunggulan Cryptocurrency
Cryptocurrency menurut  istilah  terbagi  menjadi dua yakni “ crytogtraphy ” yang berarti kode rahasia sedangkan“ currency ” yang berarti mata uang. Adapun cryptocurency  menggunakan  akses  internet  sebagai alat  bertransaksi  dalam  bentuk  virtual.  Mata  uang kripto  sebagai  mata  uang  yang  menggunakan  sistem blockhain dengan tujuan bertransaksi yang tranparansi
selain itu mata uang kripto menggunakan konsep kode rahasia,  yang  mana  sistem  dalam  pembayaran  ini hanya terlibat dengan penerima dan pengirim dengan tujuan untuk melindungi dari sistem mata uang yang lainnya.(Andi Siti Nur Azizah, 2020)
Kode  rahasia (crytography) mempunyai  sistem kerja dengan menerapkan sistem pengiriman informasi dapat diterima oleh pihak tersebut tanpa ada hambatan. Adapun sistem kerja transaksi cryptocurrency sangat berbeda dengan transaksi yang pada umumnya.
Mata  uang  kripto  merupakan  suatu  rancangan yang  akan  meningkatkasn  money,  investasi  serta teknologi. Namun para pemegang kepentingan masih kurang  berminat  dalam  pemahaman  yang  luas mengenai teori serta pondasi.
Cryptocurency  ialah  mata  uang  digital  dengan menggunakan sistem teknologi secara digital. Namun sistem  ini  tidak  melibatkan  orang/pihak  ketiga  yang akan  menjadi  perantara  nya.  Sehingga  setiap melakukan  pembayaran  menjadi  lebih  jelas  dan transparansi.  Sistem  ini  menggunakan  teknologi digital  yang  mana  setiap  data  nya  akan  saling mengikat antara satu dengan yang lain.
Sistem Teknologi digital ini ialah suatu teknologi untuk  pencatatan  dalam  transaksi  pembayarannya saling  terikat/terhubung  dengan  mengunakan  kode yang  tidak  dapat  diubah.  Cara  kerja  teknologi  ini apabila  pembayaran  yang  baru  pada  umumnya sebagian besar kode terhadap implementasi teknologi menjalankan algoritma untuk melihat dan memperivikasi riwayat yang diusulkan.
Menurut Bhiantara , crypto ialah suatu teknologi yang berdasarkan sistem digital yang selalu digunakan dalam sistem uang digital. Mata uang ini mempunyai peran yang hampir sama dengan mata uang yang lain. Serta  tidak  mempunyai  bentuk  yang  nyata  layaknya seperti uang kartal selain dengan sistem teknologi data yang diikat dari kode yang dijadikan kebenarannya.
Keberadaan crypto di Indonesia masih memiliki pro dan kontra yang dilihat dari sisi pengaturan  dan badan  hukum  terhadap  penggunaannya,  serta demikian  dalam  peraturan  Bappeti  masih  mengulas dan  menerbitkan  beberapa  pengaturan  perihal  aset mata  uang.  Dalam  beberapa  kesempatan  bagi  Bapak Jokowi  Widodo  selalu  Bapak  Presiden  Republik Indonesia  menghimbau  kepada  masyarakat  tentang pemahaman crypto.
Adapun  jenis  coin  yang  digunakan  dalam cryptocurency  hingga  berbagai  macam  jenis  yang
digunakan.  Misalnya Achain,  aave,  iost,  bitshares, aurora,  dogecoin,  bittorent dan  lain-lain.  Adapun jenis  koin  ini  telah  diperbolehkan  yang  tertuang pengaturan komoditi berjangka oleh badan pengawas perdagangan  No.Tujuh  th.2020  mengenai  ketentuan daftar  aset  mata  uang  yang  bisa  diperjualbelikan. (Idris, 2021)(Teddy Kusuma, n.d.)
Badan  pengawasan  perdagangan  menentukan bahwa hanya terdapat beberapa jenis mata uang yang hanya mempunyai perizinan dan diperbolehkan untuk digunakan. Jenis aset ini crypto ini menggunakan dua strategi. Strategi pertama, melihat peringkat 500 coin cmc sesuai pasal 3.ayat 2 No.5 tahun.2019. Sedangkan strategi  kedua yakni  menggunakan strategi  penilaian analisis.(Teddy Kusuma, n.d.)
Sedangkan  Fungsi  Cryptocurrency  sebagai berikut: (Andi Siti Nur Azizah, 2020) a. Sebagai  sarana  investasi.  Karena  mata  uang digital ini dipercaya sebagai sarana investasi yang mempunyai  prinsip  ekonomi,  jika  banyaknya permintaan maka harga akan naik, dan sebaliknya ketika  permintaa  menurun  harga  juga  akan menurun.
b. Penggunaan  crypto  tidak  serta  hanya  digunakan untuk alat investasi.
Pertambangan  (Mining)  yaitu  pengguna  mata uang  ini  harus  mencatat  dalam  sebuah  blockhain. Namun  proses  mining  ini  mempunyai  dua  langkah, yang pertama, mining pool yaitu pengguna dari crypto bergabung  dengan  pengguna  lainnya.  Dan  yang kedua,  cloud  mining  yakni  pengguna  menggunakan penambangan melalui pihak ketiga.
Untuk Keunggulan dan Kelemahan dari Cryptocurrency bersifat global, Transparan, Memiliki kontrol  atas  pribadi.  Dan  Cepat  dan  akurat  (Asep Zaenal  Ausop,  2018)  Sedangkan  kelemahan  dari cryptocurrency  adalah  Membuka  celah  keamanan, Sistem  password  dan  Kesalahan  transaksi.(Asep Zaenal Ausop, 2018)
Cara  Kerja  Cryptocurrency  penggunaan  crypto sebagai sarana transaksi online antara lain:
a. Sebagai  alat  pembayaran.  Tentu  saja,  jika memperdagangkan  mata  uang  kripto  ,  anda  bisa memulai  aktivitas  pasar  dengan  mengubah  mata uang untuk mengambil bictoin.
Cara  menentukan  nilai  mata  uang.  Crypto dibuatkan secara enkripsi khusus. Jika permintaan dari beberapa  penambang  mencukupi  maka  nilai  crypto meningkat.  Artinya  tergantung  ketersediaan  atau kepercayaan pengguna.
Pengaturan  dan  Perkembangan  Crypto  Di Indonesia .
Dalam  landasan  hukum  Islam  ada  ayat  yang dijadikan  sumber  hukum  tentang  penggunaan  mata uang  kripto  dalam  sistem  teknologi  digital  yang dijadikan  sebagai  kegiatan  investasi  serta  kegiatan transaksi  suatu  bisnis.  Sebagaimana  Allah  berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya :
“  wahai  orang  beriman  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali dalam perdagangan yang  berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh  dirimu,  sungguh  Allah  Maha  Penyayang kepadamu ”.  Dari  ayat  tersebut  terdapat  satu  kunci yang dapat di
tafsirkan yaitu
batil.( https://dalamislam.com/hukum-
islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam , n.d.)
Kajian tafsir mengenai kata kunci batil, Imam Al- Ashfahani dalam kitab al-mufradat fi qaib menjelaskan  bahwa  kata  batil  ialah  berasal  dari  kata bathala-yabthulu “rusak”  atau  tidak  sah.  Sedangkan dari istilah, kata batil ialah kata al-batil naqidlun al- haqqi  wa  hua  ma  la  tsabata  lahu  ‘  inda’al- fahsyi’anhu” yang  merupakan  kebalikan  dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tepat ketika di teliti.
Sedangkan  menurut  Isnawy  dalam  kitab  Al- Tahmid  Fi  Tahrij  Al-furu’  Ala  al  –Ushul  ,  yang mengatakan  bahwa  kata batil dan fasad ialah  sama, namun  menurut  pendapat  Abu  Hanifah    ialah  kedua kata  tersebut  mempunyai  perbedaan.  Ialah  kata  batil adalah  hal  yang  menyalahi  syariat  total,  sedangkan kata  fasad  yang  bermakna  diperbolehkan  kemudian dilarang karena ada faktor lain yang menyalahi ajaran Islam, misalnya riba.( https://dalamislam.com/hukum- islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam , n.d.) Kemudian  Hadist  Rasulullah  SAW  yang diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah Radiallahu  Anhu, sebagaimana tertuang di dalam kitab Shahih Muslim Jus  4  Hadist  No.1513.  Abi  Hurairah  berkata “Sesungguhnya Rasulullah SAW  melarang jual beli al- hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli gharar, mengandung unsur ketidakjelasan.( https://dalamislam.com/hukum- islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam , n.d.)
Syaikh  Al-Islam  Ibn  Taimiyah  menyebutkan, sesuatu  disebut  gharar  karena  tidak  dapat  diprediksi hasilnya  ( Majhul  Al-Aqibah ).  Wahbah  Zuhaily seorang  ulama  kontemporer,  ketika  mengelaborasi seputar  transaksi  gharar  di  dalam,  kitab  Al-fiqh mengatakan transaksi yang akibatnyat masih bersifat
samar-samar.  Maka  dari  penjelesan  kedua  landasan tersebut , dinyatakan bahwa mata uang kripto/crypto menurut pandangan dalam Islam menghasilkan unsur penipuan, dan ketidakjelasan, sehingga hukum crypto dinyatakan haram.( https://dalamislam.com/hukum- islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam , n.d.) Ketidakjelasan (gharar) dalam kripto disebabkan tidak telihat bentuk fisiknya. Bentuk fisik uang kripto memang  tidak  ada,  hal  ini  yang  menjadi  pandangan bahwa  Cryptocurrency  bisa  masuk  dalam  unsur spekulasi sehingga kripto menjadi tidak halal karena ketidak  jelasan  dari  hal  bentuknya.  Oleh  karena  itu Islam  melarang  jual  beli  yang  gharar  sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual  beli  al-hashah  dan  jual  beli  gharar” (HR. Muslim: 1513)
MUI sebagai lembaga otoritas dalam mengawasi transaksi  keuangan  syariah  memberikan  penjelasan terkait  Cryptocurrency  antara  lain:(Andi  Siti  Nur Azizah, 2020)
a. Bitcoin dianggap sebagai mata uang asing
b. Bitcoin tidak diakui sebagai alat tukar mata uang resmi
c. Bitcoin  mengandung  nilai  spekulatif  ( masysir) yang mirip dengan Forex
d. Bitcoin dekat dengan gharar
e. Bitcoin  dianggap  haram  karena  alat  permainan untung rugi.
Bagi peneliti, penjelasan ini tentu dapat menjadi keharaman atas Cryptocurrency, akan tetapi Cryptocurrency bisa dianggap halal jika keberadaannya  secara  jelas  terdapat  bentuk  fisiknya sehingga  kegiatan  transaksi  Cryptocurrency  dapat dikontrol  secara  resmi  dan  kemungkinan  besar  akan terhindar dari unsur maysir, gharar dan haram.

## 4. KESIMPULAN
Keberadaan mata uang kripto di Indonesia masih mempunyai  pro  dan  kontra  dari  sisi  badan  hukum dalam  penggunaannya,  sebab  mata  uang  ini merupakan  sistem  transaksi  yang  baru.  Transaksi Cryptocurrency  juga  dibutuhkan  kejelasan  secara hukum sebab mata uang yang digunakan di Indonesia adalah Rupiah, tentu ini menjadi kajian penting bagi lembaga  terkait  untuk  merespon  perkembangan ekonomi.  Sedangkan  dalam  pandangan  Islam, Cryptocurrency pada dasarnya diperbolehkan dengan
syarat tidak mengandung unsur riba’ masysir, gharar dan  zalim, namun  pada  paraktiknya  saat  ini Cryptocurrency  masih  mengandung  unsur  tersebut sehingga  ini  yang  menjadikan  keharaman  atas transaksi Cryptocurrency. Untuk menghindari unsur- unsur  di  atas  peran  lembaga  DSN-MUI  untuk mengkaji kembali tentang keboleh transaksi Cryptocurrency di Indonesia.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Allamdulillah  akhirnya  penelitian  ini  dapat selesai, tak lupa pulah dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  teman- teman  dan  STEBIS  IGM  yang  telah  berkontribusi dalam penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Adani,  M.  R.  (2020). Apa  itu  Cryptocurrency  dan Perkembangan Mata Uang Digital di Indonesia . https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertia n-cryptocurrency/
Andi Siti Nur Azizah. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. Ilmiah Perbandingan Mazhab , 1 .
Asep  Zaenal  Ausop,  E.  S.  N.  A.  (2018).  Teknologi Cryptocurrency  Bitcoin  Untuk  Investasi  Dan Transaksi  Bisnis  Menurut  Syariat  Islam. Teknologi Cryptocurrency Bitcoin , 17 (2).
Duh!  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Kripto
Tembus Rp 123 T . (n.d.).

## Hamin,  D.  I.  (2020).  CRYPTO  CURRENSI  DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT
ISLAM:  SEBUAH  LITERATURE  REVIEW. JURNAL  ILMIAH  MANAJEMEN  DAN  BISNIS , 3 (2), 127–139.
https://dalamislam.com/hukum- islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam .
(n.d.).
Idris,  M.  (2021). Kripto:  Pengertian,  Jenis,  Cara
Kerja, dan Aturannya di RI . https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125 905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-
aturannya-di-ri?page=all
Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam
Perdagangan  Berjangka  Komoditi  di  Indonesia Perspektif Hukum Islam. Tsaqafah , 16 (1), 109– 126.
https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663 Muhammad  Robith  Adani.  (2020). Aset  Kripto  di Indonesia  Alami  Lonjakan,  Wamendag  Ajak Mahasiswa  Berinvestasi  dengan  Aman  - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia . Nurhisam,  L.  (2017).  Bitcoin  Dalam  Kacamata Hukum  Islam. Ar-Raniry, International  Journal
of Islamic Studies , 4 (1), 165. https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131
Puspasari,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka  Komoditi. Jurist-Diction , 3 (1),  303. https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638
Rahmah,  S.,  &  Jannah,  M.  (2021).  Identitas Cryptocurrency :  Halal  Dan  Haram. Ar-Ribh :
Jurnal Ekonomi Islam , 4 (2), 198–205. https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6237 Teddy  Kusuma.  (n.d.).  Cryptocurrency  Dalam Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Indonesia Perspektif Hukum Islam. Icoleess .
Zain,  M.  F.  (2018).  Mining-Trading  Cryptocurrency dalam Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian
Hukum Islam , 12 (1), 119–132. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303