licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan United  Nation Convention Against Corruption Di Kawasan ASEAN
Sylvana Agnetha Wulan Widyastuty 1 , Rina Shahriyani Shahrullah 2 , Elza Syarief 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, email: sylvana_agnetha@yahoo.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine a model of international cooperation so that the assets recovery cross- border resulting from corruption in ASEAN can be more effective. Therefore, the questions in this study are: (1) how is the implementation of assets recovery cross-border as a result of corruption based on UNCAC in ASEAN including the obstacles faced and the success of assets recovery cross-border? (2) What is the solution for assets recovery  cross-border  resulting  from  corruption?  This  study  using  normative  legal  research  methods  with written studies using secondary data such as laws and regulations, legal theory, legal principles and scientific works of scholars (doctrine). The results of the study (1) The implementation of assets recovery cross-border resulting from Indonesian corruption in ASEAN was only successful for the first time in 2019 with a return of SGD  200,000  by  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  in  collaboration  with  the  Corrupt  Practices Investigation  Bureau  (CPIB)  Singapore.  Obstacles  in  the  implementation  of  assets  recovery  cross-border resulting from corruption: a. Structured abuse of power, b. the principle of sovereignty, c. national interest of a country and d. the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA ASEAN) as an international agreement  is  not  sufficiently  binding  (soft  law)  and  requires  further  processes  such  as  ratification  and adjustment  to  national  criminal  law.  (2)  Even  though  there  is  a  legal  umbrella  for  eradicating  corruption related to the assets recovery cross-border resulting from corruption in the form of UNCAC and MLA ASEAN, in order  to  maximize  the  implementation  of  assets  recovery  cross-border  in  ASEAN,  a  special  (bilateral) implementing agreement for assets recovery cross-border is needed in order to have more binding power. The implementation agreement is not enough, then it is also necessary to adjust and align the tools of Indonesian national  law  related  to  the  asset  recovery  cross-border  from  corruption  and  the  provision  of  appropriate authority for law enforcement.
Keywords
asset recovery; UNCAC; MLA; ASEAN
Cite This Paper Widyastuty, S. A., Shahrullah, R. S., & Syarief, E. (2022). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United Nation Convention Against Corruption Di Kawasan ASEAN. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berakibat luas, ancaman terhadap stabilitas  dan  keamanan  masyarakat  serta  mempengaruhi  pembangunan  berkelanjutan yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan masyarakat. 1 Praktek korupsi yang terjadi di Indonesia  bukan  saja  pada  lembaga  eksekutif  tetapi  telah  dilakukan  oleh  oknum-oknum dilembaga legestatif dan yudikatif. 2 Dalam perspektif mikro, dampak yang ditimbulkan oleh
1 Kusnadi,  K.  (2020).  Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi. Corruptio , 1 (2), 105-116.
2 Ariawan,  I.  G.  K.  (2008).  Stolen  Asset  Recovery  Initiative,  Suatu  Harapan  Dalam  Pengembalian  Aset Negara. Jurnal Kertha Patrika , 33 (1).
korupsi  adalah  pada  bidang  politik  korupsi  telah  mengikis  sendi-sendi  demokrasi  serta praktek  good  governance;  praktek  korupsi  dalam  pemilihan  legeslatif  berdampak  pada penyusunan  suatu  kebijakan  (akuntabilitas  dan  reprsentasi);  sedangkan  korupsi  di pengadilan berakibat ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum; selanjutnya korupsi pada lembaga eksekutif berdampak adanya perlakuan diskriminasi terhadap pelayanan bagi masyarakat (pelayanan public). 3
Persoalan  utama  dari  korupsi  pada  banyak  kasus  disebabkan  adanya penyelewenangan kekuasaan ( abuse of power ), 4 khususnya di negara-negara yang memiliki stabilitas keamanan rendah. 5 Selain stabilitas keamanan rendah, korupsi juga banyak terjadi di  negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam  melimpah  dengan  adanya  kesenjangan pendidikan di antara masyarakatnya. 6 Korupsi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di  negara-negara  lain  baik  negara  berkembang  maupun  negara  maju  dengan  model  dan bentuk yang bervariasi. 7 Salah penyebab terhambatnya pembagunan di negara-negara yang berada  pada  Kawasan  ASEAN  adalah  praktek  korupsi. 8 Berdasarkan Transparency International negara-negara ASEAN mendapatkan index dan ranking sebagai berikut: 9
Tabel 1 Corruption Perception Index 2020 untuk negara ASEAN Negara Score Ranking 1. Singapura 85 3 2. Brunei Darusalam 60 35 3. Malaysia 51 57 4. Vietnam 36 104 5. Thailand 36 104 6. Indonesia 37 102 7. Filipina 34 115 8. Laos 29 134 9. Myanmar 28 137 10. Kamboja 21 160

## Sumber: Transparency International
Dari  table  tersebut  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  korupsi  merupakan  masalah transnasional yang serius di sebagian besar negara-negara ASEAN. Berdasarkan index dan ranking sebagaimana tersebut di atas hanya 3 negara yaitu: Singapura, Brunei Darusalam
3 Ariawan, I. G. K. (2008). Ibid.
4 Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 239-258.
5 Arifin, R. (2016). Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan  United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  dan  ASEAN  Mutual  Legal  Assistance Treaty (AMLAT). Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 3 (1), 37-55.
6 Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. Journal of Judicial Review , 22 (1), 14-31.
7 Sandoval, E. B., & Kornelis, Y. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?. Journal of Judicial Review , 24 (1), 105-134.
8 Arifin, R. (2016). Ibid.
9 Transparency  International.  (2021). Corruption  Perceptions  Index .  Transparency  International. https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/cod
dan Malaysia yang mendapatkan index dan ranking baik, sedangkan 7 negara lainnya masih menghadapi permasalahan korupsi yang tinggi oleh karenanya diperlukan kerjasama dan komitmen  dari  negara-negara  ASEAN  untuk  dapat  bersama-sama  memberantas  dan mencegah  korupsi.    Dalam  perkembangannya  tindak  pidana  korupsi  sangat  erat  dengan tindak  pidana  lainnya  seperti  tindak  pidana  pencucian  uang,  dimana  pencucian  uang merupakan salah satu upaya koruptor menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
Pencucian  uang  ini  dilakukan  dengan  cara  transaksi-transaksi  internasional  yang dilakukan oleh professional bidang keuangan, 10 dimana hasil korupsi tersebut disimpan di negara-negara lain dan telah berubah  bentuk (contohnya dari yang bentuk uang menjadi properti dan saham, bahkan terlindungi oleh sistem hukum negara di tempat aset tersebut disimpan,  sehingga  tidak  mudah  melacak  apalagi  memperoleh  kembali  aset  tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, korupsi bukan hanya masalah local suatu negara saja, saat  ini  korupsi  sudah  menjadi  masalah  transnasional.  Dan  hal  ini  terlah  disadari  oleh negara-negara  di  dunia,  oleh  karenanya  lahirlah United  Nations  Convention  Against Corruption (“UNCAC”)  pada  tahun  2003.  UNCAC  merupakan  komitmen  bersama  negara - negara untuk mengatasi permasalahan korupsi. 11
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  menandatangani  UNCAC  dan  meratifikasi UNCAC  melalui  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations Convention  Against  Corruption (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi). Selanjutnya  sebagai  tindak  lanjut  komitment  terhadap  pemberantarasan  korupsi  negara- negara ASEAN menandatangani Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual  Legal  Assistance  in  Criminal  Matters (Perjanjian  Tentang  Bantuan  Timbal  Balik Tentang Masalah Pidana).
Prinsip  dasar  dalam  (UNCAC,  2003)  diatur  dalam  Pasal  4  Perlindungan  Kedaulatan UNCAC sebagai berikut:
Tabel 2 Pasal 4 Perlindungan Kedaulatan
1. Negara  Pihak  wajib  melaksanakan kewajiban-kewajiban  dalam  konvensi ini  berdasarkan  prinsip  kedaulatan yang  sejajar  dan  integritas  wilayah Negara serta prinsip terhadap masalah dalam negeri Negara Lain.
(1) States  Parties  shall  carry  out  their obligation  under  this  Convention  in  a manner consistent with the principles of sovereign  equality  and  territorial integrity  of  States  and  that  of  non- intervention  in  the  domestic  affairs  of other States.
2. Konvensi  ini  tidak  memberikan  hak kepada  suatu  negara  Pihak  untuk mengambil  tindakan  dalam  wilayah Negara  Pihak  lain  untuk  menerapkan yurisdiksi  atau  melaksanakan  fungsi hukum  nasional  Negara  pihak  secara khusus dimikili oleh pejabat berwenangnya. (2) Nothing in this Convention shall entitle a  State  party  to  undertake  in  the territory of another State the exercise of jurisdiction  and  performance  of functions  that  are  reserved  exclusively for the authorities of that other State by its domestic law.
Sumber: United Nations Convention Against Corruption, 2003
Pemberantasan korupsi dengan cara mengadili dan menjatuhkan hukuman badan bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  belum  menyelesaikan  masalah,  apabila  aset  hasil  tindak
10 Pohan,  S.  (2020).  Tinjauan  Normatif  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Yang Berasal  Dari  Tindak  Pidana  Korupsi. Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora , 7 (2),  275-289.  Lihat  juga Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Journal of Judicial Review , 24 (1), 59-80.
11 Latukau,  F.  (2019).  Pengadopsian  UNCAC Mengenai  Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi  Yang  Dibawa  Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. Jurnal Belo , 5 (1), 10-31.
pidana  korupsi  tidak  dapat  diambil  kembali  oleh  negara  agar  dapat  digunakan  untuk kepentingan  pembangunan.  Oleh  karenanya  mengenai  pengembalian  aset  hasil  tindak pidana korupsi menjadi hal yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan hal ini termasuk prinsip penting dari UNCAC sesuai dengan Bab V Pengembalian Aset pasal 51 Ketentuan Umum UNCAC sebagai berikut: The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one  another the widest measure of cooperation and assistance in this regards ( Pengembalian aset menurut bab ini  merupakan  prinsip  dasar  Konvensi  ini,  dan  Negara  Pihak  wajib  saling  memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu)
Point  penting  dari  pasal  51  UNCAC  adalah  “pengembalian aset ”  dan  “kerjasama  & bantuan  seluas  mungkin”.  Pengembalian  aset  sangat  berarti  terutama  bagi  negara berkembang dimana pengembalian aset tersebut dapat digunakan dalam pembangunan oleh negara korban.  Dengan ditandatanganinya UNCAC pada tahun 2003 dan MLA ASEAN pada tahun 2006 negara-negara penandatangan termasuk Indonesia wajib mengimplementasikan  dan  menyesuaikan  ketentuan  tersebut  dalam  hukum  nasionalnya. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 dan pada tanggal 17 Januari 2006 Indonesia menandatangani Treaty on Mutual Legal Assistances in Criminal Matters (selanjutnya  disebut  “MLA”).  Selanjutnya  perangkat  hukum  terkait  dengan komitmen  pemberantasan  korupsi  dan  pengembalian  aset  lintas  batas  termasuk  adopsi UNCAC dan komitmen MLA ASEAN adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana; 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi); 3) Undang-Undang No 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty  on  Mutual  Legal  Assistance  in  Criminal  Matters  ( Perjanjian  Tentang Bantuan  Timbal  Balik  Dalam  Masalah  Pidana).  Dengan  ditandatanganinya  UNCAC,  MLA ASEAAN dan diberlakukannya perangkat hukum nasional terkait pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi ternyata masih belum efektif membantu penegak hukum Indonesia  untuk  mendapatkan  kembali  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi,  dikarenakan minimnya keberhasilan pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi.
Indonesia  telah  menandatangani  UNCAC  dan  MLA  ASEAN  tetapi  perlu  kajian  lebih lanjut pelaksanaan pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi khususnya bagi  negara  Indonesia  sebagai  negara  anggota  ASEAN  dikarenakan  minimnya  tingkat keberhasilan pengembalian aset lintas batas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menentukan model kerjasama internasional sehingga pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi di ASEAN dapat lebih efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertanyaan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  bagaimana  pelaksanaan  pengembalian  aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC di ASEAN termasuk kendala yang  dihadapi serta keberhasilan  pengembalian aset lintas batas? (2) Apakah solusi bagi pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi?.

## METODE
Penelitian hukum ini ditujukan untuk menganaliasis permasalahan yang dirumuskan dan penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menempatkan hukum (yang berlaku) terhadap permasalahan yang didapatkan dari data faktual. Penelitian dan analisis hukum adalah hal yang saling terkait (interrelasi),  dan  dalam  melakukan  penelitian  hukum,  biasanya  melibatkan  penggunaan prinsip-prinsip  analisis.  Selanjunya  tujuan  dari  penelitian  hukum  serta  analisis  untuk menganalisa  kejadian  nyata  (fakual)  untuk  menentukan:  apa  pertanyaan  hukum  atau  isu hukum sebagai akibat dari kejadian nyata (faktuan) tersebut; 1) hukum apa yang mengatur masalah tersebut; 2) bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam  kejadian nyata. 12 Pada  dasarnya  penelitian  normative  merupakan  penelitian  hukum  teoritis,  dimana  focus terhadap  kajian  tertulis  dengan  menggunakan  data  sekunder  contohnya  menggunakan
12 Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel . Mirra Buana Media.
peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum dan karya ilmiah para sarjana (doktrin). 13 Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu UNCAC yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, MLA  ASEAN  2006  yang  telah  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  No  15  Tahun  2008, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura serta perangkat hukum lain yang ada terkait dengan pengembalian aset lintas batas dan aplikasinya terhadap kendalan dan keberhasilan pengembalian  aset  lintas  batas  khususnya  di  ASEAN.  Bahan  hukum  sekunder  berupa literatur  dan  buku-buku  berkaitan  dengan  pemberantasan  korupsi,  pengembalian  aset tindak pidana korupsi, hukum internasional dan perjanjian internasional serta bahan hukum tersier berita dan internet terkait pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Analisis data  yuridis  kualitatif  merupakan  suatu  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif analitis.  Logis  dan  sistematis  menunjukan  cara  berfikir  deduktif-induktif  serta  mengikuti tata tertib dalam penulisan artikel penelitian ilmiah. 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pengembalian  Aset  Lintas  Batas  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi Khususnya Bagi Indonesia Sebagai Negara Anggota ASEAN
Korupsi  sejatinya  merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra-ordinary  crime )  karena tindak  pidana  korupsi  hanya  dapat  dilakukan  orang-orang  yang  punya  jabatan  atau kekuasaan  serta  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  yang  dilakukan  secara  sistemik, terstruktur,  adanya  kerjasama  secara  rapi,  untuk  menutupi  tindak  pidana  korupsi  agar mendapatkan uang, kenikmatan, barang atau sesuatu yang diperjanjikan secara tidak halal untuk  kepentingan  pribadi  dan  keluarga  pelaku  tindak  pidana  korupsi. 15 Dikarenakan korupsi termasuk kejahatan luar biasa maka tidak efektif apabila penanganannya dengan cara  biasa  dikarenakan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  mempunyai  koneksi,  pengaruh, fasilitas  dan  kekuasaan  untuk  mengalihkan,  menyamarkan  atau  mengubah  bentuk  hasil tindak pidana korupsi, untuk itu perlu upaya yang luar biasa agar praktek-praktek tersebut dapat dijangkau oleh aparat penegak hukum.
Menurut Purwaning M. Yanuar pengembalian aset merupakan suatu sistem penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  negara  korban  tindak  pidana  korupsi  untuk  mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses hukum dan mekanisme baik secara pidana maupun perdata. Dimana aset hasil tindak pidana yang berada di dalam maupun di luar negeri pertama dilacak, kemudian dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian  tersebut dapat mengatasi kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak  pidana  korupsi  dan  juga  berguna  untuk  mencegah  pelaku  tindak  pidana  korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak  pidana  lainnya  dan  memberi  efek  jera  bagi  pelaku  dan  atau  calon  pelaku  tindak pidana korupsi. 16
Landasan moral terhadap pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dikemukakan oleh  Michael  Levi  sebagai  berikut: 17 1) Prophylactic yang  merupakan  alasan  pencegahan, untuk  mencegah  pelaku  tindak  pidana  memegang  kendali  atas  aset-aset  yang  diperoleh secara melawan hukum yang selanjutnya dapat digunakan dalam tindakan lain di masa yang akan datang; 2) Properity yang merupakan alasan kepatutan, untuk mencegah pelaku tindak pidana  agar  tidak  mempunyai  hak  yang  atas  aset-aset  yang  diperoleh  secara  melawan
13 Irwansyah. (2020). Ibid. 14 Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembagunan, 32(2), 155-172.
15 Binaji, S. H., & Hartanti. (2019). Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes. Jurnal Kajian Hukum , 4 (1), 157-174.
16 Kennedy,  R.  (2017). Pengembalian  Aset  Hasil  Kejahatan  Dalam  Perspektif  Rezim  Anti  Pencucian  Uang . Rajawali Pers.
17 Mahmud,  A.  (2018).  Problematika  Asset  Recovery  dalam  Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat  Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial , 11 (3), 347-366.
hukum;  3)  Prioritas  yang  merupakan  alasan  mendahului,  dikarenakan  tindak  pidana memberi prioritas kepada negara dalam hal menuntut aset yang diperoleh secara melawan hukum atas hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana; dan 4) Property yang merupakan alasan  kepemilikan,  dikarenakan  asset  tersebut  diperoleh  secara  melawan  hukum,  oleh karenanya negara memiliki kepentingan selaku pemilik asset tersebut.
Pelaksanaan  teori restorative dalam pemidanaan diantaranya dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa tindakan: 1) Hukuman pidana; 2) Gugatan perdata seperti perampasan in  rem dimana  negara mengambil tindakan  pengambilalihan aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata yang didasarkan pada bukti-bukti yang  kuat  bahwa  aset  tersebut  diduga  berasal  dari  tindak  pidana  atau  digunakan  untuk tindak  pidana;  dan  3)  Kerjasama  internasional  dengan  bantuan  timbal  balik  untuk permasalahan  pidana  ( mutual  assistance  in  criminal  matters )  antara  negara  korban  atau negara  asal  ( country  of  origin )  dengan  negara  tempat  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi disimpan atau negara ketempatan ( custodial state) . 18 Selanjutnya teori yang dapat menjadi dasar  dalam  pengembalian  aset  adalah  teori  tertib  sosial  atau  teori  perlindungan masyarakat ( the theory of social defence ). 19 Tahapan mekanisme pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: identifikasi dan pelacakan aset, pembekuan dan penyitaan aset dan pengembalian atau pemilihan aset. 20
Pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  merupakan  upaya  penegak  hukum sebagai bentuk dari perlindungan masyarakat untuk memberikan keadilan ekonomi serta guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan, tetapi faktanya pelaku tindak pidana korupsi  tidak  sedikit  yang  menyimpan  aset  hasil  kejahatan  di  negara  lain  dan  hal  ini mempersulit penegak hukum Indonesia untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. 21
Mengingat kondisi tersebut bukan hanya dialami oleh negara Indonesia, maka negara- negara di dunia menyadari bahwa masalah korupsi merupakan masalah transnasional dan diperlukan  kerjasama  internasional  antara  negara-negara  dalam  menyelesaikan permasalahan korupsi ini secara efektif. Berangkat dari kesadaran tersebut maka lahirlah United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003.  Prinsip dasar UNCAC diatur didalam pasal 4 UNCAC yaitu perlindungan kedaulatan dan tidak memberikan hak kepada suatu  negara  pihak  untuk  mengambil  tindakan  dalam  wilayah  hukum  negara  lain  untuk menerapkan  yurisdiksi  atau  melaksanakan  fungsi-fungsi  yang  menurut  hukum  nasional negara  pihak  lain  secara  khusus  dimiliki  oleh  pejabat  berwenangnya.  Selain  itu pengembalian aset merupakan salah satu prinsip dari UNCAC diatur dalam Bab V Pasal 51 sampai dengan Pasal 59. Adapun pasal 51 UNCAC menyebutkan sebagai berikut: The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle  of this Convention, and States Parties  shall  afford  one  another  the  widest  measure  of  cooperation  and  assistance  in  this regards. (Pengembalian  aset  menurut  bab  ini  merupakan  prinsip  dasar  konvensi  ini,  dan negara  pihak  saling  memberikan  kerjasama  dan  bantuan  seluas  mungkin  untuk  itu). Selanjutnya  pengembalian  aset  di  dalam  UNCAC  diatur  dengan  pokok-pokok  sebagai berikut:
Table 3: Ketentuan Pengembalian Aset di dalam UNCAC Pencegahan dan deteksi transfer hasil kejahatan
Pasal 52 UNCAC
18 Panggabean,  H.  P.  (2020). Pemulihan  Aset  Tindak  Pidana  Korupsi:  Teori  -  Praktik  dan  Yurisprudensi  di Indonesia . Bhuana Ilmu Populer.
19 Panggabean, H. P. (2020). Ibid.
20 Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2017). Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) , 1 (1), 105-137.
21 Binaji, S. H., & Hartanti. (2019). Op.Cit.
Tindakan  untuk  pengembalian  kekayaan  secara langsung Pasal 53 UNCAC Mekanisme pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional untuk perampasan Pasal 54 UNCAC Kerjasama internasional untuk tujuan perampasan Pasal 55 UNCAC Kerjasama khusus Pasal 56 UNCAC Pengembalian dan penyerahan aset Pasal 57 UNCAC Unit intelejen keuangan Pasal 58 UNCAC Perjanjian dan pengaturan bilateral dan multilateral Pasal 59 UNCAC
Sumber: United Nations Convention Against Corruption, 2003
Pelaksanaan UNCAC terkait pemulihan asset lintas batas hasil tindak pidana korupsi dibangun  di  atas  pilar  utama  sebagai  berikut:  1)  Pemberdayaan  perangkat  hukum  dan kelembagaan di bidang pemulihan aset hasil kejahatan (sistem pemidanaan); 2) Kerjasama antara  pemerintah,  pembentuk  undang-undang,  lembaga  keuangan,  masyarakat menumbuhkan tanggungjawab kolektif dan kesatuan aksi dalam pencegahan, deteksi dan pemulihan  aset  hasil  curian;  3)  Mengembangkan  inovasi  akan  teknik-teknik  yang  dapat digunakan  untuk  menelusuri  dan  mengembalikan  aset  kejahatan;  dan  4)  Mendorong penguatan standar internasional dalam upaya pemulihan asset melalui implementasi dari ketentuan Bab V UNCAC dan konvensi internasional lainnya. 22 Dengan adanya prinsip dasar perlindungan  kedaulatan  dalam  UNCAC  yang  merupakan  salah  satu  prinsip  hukum internasional menyebabkan negara-negara korban perlu mengoptimalkan upaya kerjasama dengan negara lain dan hal ini dipertegas dalam pasal 51 UNCAC dimana negara pihak saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu.
Dimana  realitanya  kerjasama  ini  tidak  mudah  dilakukan  mengingat  adanya kepentingan  nasional  negara  lain  apabila  terkait  dengan  aset  yang  disimpan  oleh  pelaku tindak pidana korupsi dari negara korban dan aset pelaku tindak pidana korupsi di negara tersebut dapat saja mempengaruhi perekonomian negara tempat asset koruptor disimpan sehingga menggangu kepentingan nasional negara tempat koruptor menyimpan asetnya.
Bagi  negara  korban  optimalisasi  kerjasama  menjadi  faktor  penghambat  dalam pemberantasan  korupsi  khususnya  pengembalian  aset  lintas  batas  hasil  tindak  pidana korupsi. Association of South Asian Nation Formation (ASEAN) / Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967di Bangkok oleh 5 negara anggota, yaitu Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Singapura  dan  Thailand,  selanjutnya  Brunei  Darusalam bergabung  pada  tanggal  8  Januari  1984,  Vietnam  pada  tanggal  28  Juli  1995,  Laos  dan Myanmar  pada  tanggal  23  Juli  1997  dan  Kamboja  pada  tanggal  30  April  1999. 23 Tujuan pembentukan ASEAN yaitu: 24 1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan  budaya  di  Kawasan;  dan  2)  mempromosikan  perdamaian  dan  stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara  negara-negara  di  Kawasan  dan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
22 Panggabean, H. P. (2020). Op.Cit.
23 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2009). Tentang ASEAN . Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. http://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman_list_lainnya/about-asean
24 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2009). Ibid.
Adapun yang menjadi prinsip fundamental dari ASEAN yaitu: 1) Saling menghormati kemerdekaan,  kedaulatan,  kesetaraan,  integritas  teritorial,  dan  identitas  nasional  semua bangsa; 2) Hak setiap Negara untuk memimpin keberadaan nasionalnya yang bebas dari campur  tangan,  subversi  atau  paksaan  eksternal;  3)  Tidak  adanya  campur  tangan  dalam urusan internal satu sama lain; 4) Penyelesaian perbedaan atau perselisihan secara damai; 5)  Penolakan  terhadap  ancaman  atau  penggunaan  kekuatan;  dan  6)  Kerja  sama  yang efektif. 25 Salah  satu  bentuk  Kerjasama  politik  dan  keamanan  di  ASEAN  adalah  Traktat Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  di  Bidang  Pidana  ( Treaty  on  Mutual  Legal  Assistance  in Criminal Matters/ MLA ) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2006 dan telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal  Assistance  in  Criminal  Matters (Perjanjian  tentang  Bantuan  Timbal  Balik  Dalam Masalah Pidana).
Ruang  lingkup  bantuan  yang  diberikan  berdasarkan  MLA  ASEAN  sesuai  penjelasan Undang-Undang no. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) adalah sebagai  berikut:  Pengambilan  bukti  atau  pernyataan  dari  seseorang;  Pengaturan  agar seseorang  dapat  memberikan  bukti  atau  membantu  dalam  proses  perkara  pidana; Penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan; Tindakan penggeledahan dan penyitaan; Tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat; Penyerahan dokumen asli atau Salinan yang dilegalisir, catatan dan barang bukti; Identifikasi atau  penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas; Perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana; Pencarian  dan  identifikasi  sanksi  dan  tersangka;  dan  Pemberian  bantuan  lainnya  yang disepakati  sesuai  dengan  tujuan  perjanjian  ini  dan  ketentuan  hukum  serta  peraturan perundang-undangan Pihak diminta.
Indonesia telah menandatangani UNCAC dan MLA ASEAN serta meratifikasi perjanjian tersebut  melalui  perangkat  hukum  nasional,  tetapi  sampai  dengan  tahun  2019  KPK  baru berhasil untuk pertama kalinya terkait asset recovery luar negeri yaitu pengembalian aset tindak pidana dari Singapura sesuai Laporan Tahunan 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan perkara suap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini dan keberhasilan ini  tak  lepas  dari  kerja  sama  antara  KPK  dengan Corrupt  Practices  Investigation  Bureau (CPIB) Singapura (Rahadian, 2020). Pengembalian aset berupa uang senilai SGD 200 ribu dari  Singapura  ke  Indonesia  dilakukan  pada  17  Juni  2019,  terkait  dengan  perkara  suap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandi. 26

## 2. Kendala Indonesia dalam Pengembalian Aset Lintas Batas Hasil Tindak Pidana Korupsi di ASEAN
Terdapat kendala yang di hadapi Indonesia dalam pengembalian aset lintas batas hasil tindak  pidana  korupsi  di  ASEAN,  seperti  1)  Penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of  power ) yang  telah  terstruktur  menyebabkan  sulitnya  pengembalian  asset  hasil  tindak  pidana korupsi  sehingga  diperlukan  peningkatan  kerjasama  bilateral  dan  multilateral  untuk mengusut  kasus-kasus  korupsi  yang  aset  pelaku  kejahatan  tersebut  di  luar  negeri; 27 2) Prinsip  kedaulatan.  Menurut  doktrin  Jean  Bodin  bahwa  kedaulatan  merupakan  sumber utama dalam menetapkan hukum, dimana konsep kedaulatan negara menjadi dasar doktrin hukum the sovereign act doctrine sebagai berikut “every sovereign state is bound to respect the independence of every sovereign state and the court of one country will not sit in judgjement
25 ASEAN. (2020). ASEAN Aims . ASEAN. https://asean.org/what-we-do#fundamental-principles
26 Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Laporan Tahunan KPK 2019 .
27 Pakpahan,  R.  H.,  &  Firdaus,  A.  (2019).  Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Asset  Recovery:  Antara  Ius Constitutum dan Ius Constituendum. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (3), 369-378.
on the acts of the government of another done within its own territory”. 28 Prinsip kedaulatan merupakan prinsip hukum internasional serta UNCAC, dengan adanya prinsip kedaulatan ini, maka negara korban  terikat untuk  menghormati kedaulatan  negara tempat aset hasil tindak  pidana  korupsi  disimpan  yang  pada  pelaksanaannya  terkendala  masalah  sistem hukum  yang  berbeda  dan  masalah  prosedur  lainnya,  sehingga  memberikan  waktu  dn kesempatan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk menyimpan dan menyamarkan aset hasil tidak pidana korupsi; 3) Kepentingan nasional suatu negara, apabila pengembalian aset lintas  batas  dalam  jumlah  besar  tersebut  dilakukan  mungkin  dapat  mempengaruhi perekonomian negara tempat aset hasil korupsi disimpan, sehingga kepentingan nasional negara  tersebut juga dipertaruhkan; dan  4) MLA ASEAN sebagai perjanjian internasional tidak  cukup  mengikat  ( soft  law )  dan  perlu  proses  selanjutnya  seperti  ratifikasi  dan penyesuaian terhadap hukum pidana nasional.

## 3. Perjanjian Pelaksana Salah Satu Solusi Pengembalian Asset Lintas Batas Hasil Tindak Pidana Korupsi
Mochtar  Kusumaatmadja  menyatakan  bahwa  perjanjian  internasional  adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan  akibat  hukum  tertentu  dan  I  Wayan  Parthiana  berpendapat  bahwa perjanjian  internasional  adalah  kata  sepakat  antara  dua  atau  lebih  subyek  hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum  atau  melahirkan  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  oleh  hukum  internasional. 29 Selanjutnya  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional mengatur dalam Pasal 1 butir a definisi perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk  dan  nama  tertentu,  yang  diatur  dalam  hukum  internasional  yang  dibuat  secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Baik UNCAC maupun ASEAN  MLA  merupakan  perjanjian  internasional  yang  dalam  pelaksanaannya mengedepankan kerjasama dalam hal ini diperlukan perjanjian pelaksana yang disepakati secara bilateral oleh masing-masing negara.
Sebagai contoh perjanjian pelaksana adalah perjanjian esktradisi Indonesia-Singapura. Setelah  melalui  proses  yang  panjang  akhirnya  perjanjian  ekstradisi  Indonesia-Singapura ditandangani  pada  tanggal  25  Januari  2022  sebagai  perjanjian  pelaksana/pelengkap  dari kerjasama  yang  tertuang  dalam  ASEAN  MLA. 30 Ruang  lingkup  perjanjian  ekstradisi Indonesia - Singapura tanggal 25 Januari 2022 ruang lingkup perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan  berada  di  wilayah  negara  diminta  dan  dicari  oleh  negara  peminta  untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi, selanjutnya poin-poin penting dari adalah sebagai berikut: 1) memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia; 2) penentuan kewarganegaraan pelaku tindak  pidana  ditentukan  pada  saat  tindak  pidana  dilakukan.  Hal  ini  untuk  mencegah privilege yang  mungkin  timbul  akibat  pergantian  kewarganegaraan  dari  pelaku  tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya; 3) jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya  dapat  diekstradisi  menurut  Perjanjian  Ekstradisi  ini  berjumlah  31  jenis  di antaranya tindak  pidana korupsi,  pencucian uang, suap,  perbankan, narkotika, terorisme, dan  pendanaan  kegiatan  yang  terkait  dengan  terorisme;  dan  4)  perjanjian  ekstradisi Indonesia – Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstradisi terhadap pelaku 28 Riyanto, S. (2014). Re-Interpretasi Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional .
29 Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. Pengantar Hukum Internasional . Alumni.
30 Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore.  (2022). Transcript  of  Ministerial  Statement  by  Senior  Minister  and Coordinating Minister for National Security Teo Chee Hean on the Agreements Under the Expanded Framework Between Singapore and Indonesia at  the Parliament Sitting on 14 February 2022 . Ministry of Foreign Affairs Singapore.
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-
Photos/2022/02/20220214-SM-Teo-Ministerial-Statement
tindak  pidana  yang  meskipun  jenis  tindak  pidananya  tidak  lugas  disebutkan  dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua negara. 31
Dilihat  dari  macam-macam  perjanjian,  maka  perjanjian  ekstradisi  Indonesia  - Singapura  tanggal  25  Januari  2022,  merupakan  perjanjian  internasional  bilateral  dan termasuk  perjanjian  internasional  yang  melahirkan  kaidah  hukum  yang  secara  khusus berlaku bagi para pihak yang terikat dalam hal ini tentang ekstradisi yang mengikat negara yang  menandatangani  yaitu  Indonesia  dengan  Singapura. 32 Mengingat  masih  minimnya efektifitas dari pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi di ASEAN padahal sudah ditandatangani MLA ASEAN, maka diperlukan perjanjian pelaksana (bilateral) khusus pengembalian aset lintas batas antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya yang bersifat timbal balik dikarenakan untuk kepentingan Bersama dari negara korban dan negara tempat penyimpanan aset hasil tindak pidana korupsi.

## PENUTUP
Negara-negara di dunia menyadari bahwa permasalahan korupsi merupakan masalah transnasional  yang  tidak  dapat  diselesaikan  sendiri  oleh  negara  korban  dan  diperlukan kerjasama  internasional.  Mengingat  prinsip  kedaulatan  dalam  hukum  internasional  yang menjadi  prinsip  dari  UNCAC  dan  ASEAN,  maka  hal  tersebut  menjadi  hambatan  dalam pelaksanaan  pengembalian  aset  lintas  batas  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Pelaksanaan pengambalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi baru berhasil pertama kalinya tahun  2019  dengan  pengembalian  SGD  200.0000  oleh  KPK  dengan  adanya  kerjasama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura.
Telah  ada  payung  hukum  pemberantasan  korupsi  terkait  pengembalian  aset  lintas batas hasil tindak pidana  korupsi berupa UNCAC dan MLA  ASEAN, guna memaksimalkan pelaksanaan  pengembalian  aset  lintas  batas  di  ASEAN.  Namun,  diperlukan  perjanjian pelaksana  (bilateral)  khusus  pengembalian  aset  lintas  batas.  Perjanjian  pelaksana  saja tidaklah cukup, selanjutnya perlu juga dilakukan penyesuaian dan penyelarasan perangkat hukum nasional Indonesia terkait pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi serta pemberian kewenangan yang sesuai bagi penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariawan,  I.  G.  K.  (2008).  Stolen  Asset  Recovery  Initiative,  Suatu  Harapan  Dalam Pengembalian Aset Negara. Jurnal Kertha Patrika , 33 (1).
Arifin, R. (2016). Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia  Tenggara  Berdasarkan  United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  dan  ASEAN  Mutual  Legal  Assistance  Treaty  (AMLAT). Jurnal  Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 3 (1), 37-55.
Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2017). Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) , 1 (1), 105-137. ASEAN.  (2020). ASEAN  Aims .  ASEAN. https://asean.org/what-we-do#fundamental- principles .
Binaji,  S.  H.,  &  Hartanti.  (2019).  Korupsi  Sebagai  Extra  Ordinary  Crimes. Jurnal  Kajian Hukum , 4 (1), 157-174.
Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Journal of Judicial Review , 24 (1), 59-80.
31 Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  (2022). Resmi  Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura . Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi.  https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/resmi-ditandatangani-inilah- lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura
32 Parthiana, I. W. (2002). Hukum Perjanjian Internasional . Mandar Maju.
Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif  dalam Metodologi Penelitian  Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembagunan, 32(2), 155-172. Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel .  Mirra Buana Media.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2009). Tentang ASEAN . Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia. http://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman_list_lainnya/about-asean
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  (2022). Resmi Ditandatangani,  Inilah  Lini  Masa  Perjanjian  Ekstradisi  Indonesia-Singapura . Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/resmi-ditandatangani- inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura
Kennedy,  R.  (2017). Pengembalian  Aset  Hasil  Kejahatan  Dalam  Perspektif  Rezim  Anti Pencucian Uang . Rajawali Pers. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Laporan Tahunan KPK 2019 .
Kusnadi, K. (2020). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Corruptio , 1 (2), 105-116. Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. Pengantar Hukum Internasional . Alumni.
Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. Jurnal Belo , 5 (1), 10-31.
Mahmud,  A.  (2018).  Problematika  Asset  Recovery  dalam  Pengembalian  Kerugian  Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial , 11 (3), 347-366.
Miladmahesi,  R.  (2020).  Dinamika  Baru  Dalam  Pemulihan  Aset  Akibat  Korupsi  di Indonesia. Journal of Judicial Review , 22 (1), 14-31.
Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2022). Transcript of Ministerial Statement by Senior Minister  and  Coordinating  Minister  for  National  Security  Teo  Chee  Hean  on  the Agreements Under the Expanded Framework Between Singapore and Indonesia at the Parliament  Sitting  on  14  February  2022 .  Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore. https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and- Photos/2022/02/20220214-SM-Teo-Ministerial-Statement
Pakpahan,  R.  H.,  &  Firdaus,  A.  (2019).  Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Asset  Recovery: Antara  Ius  Constitutum  dan  Ius  Constituendum. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 16 (3), 369-378.
Panggabean,  H.  P.  (2020). Pemulihan  Aset  Tindak  Pidana  Korupsi:  Teori  -  Praktik  dan Yurisprudensi di Indonesia . Bhuana Ilmu Populer. Parthiana, I. W. (2002). Hukum Perjanjian Internasional . Mandar Maju. Pohan,  S.  (2020).  Tinjauan  Normatif  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 7 (2), 275-289. Riyanto, S. (2014). Re-Interpretasi Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional .
Sandoval,  E.  B.,  &  Kornelis,  Y.  (2022).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  70/PUU- XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?. Journal of Judicial Review , 24 (1), 105- 134.
Transparency  International.  (2021). Corruption  Perceptions  Index .  Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/cod Wahyuningrum,  K.  S.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2020).  Independensi  Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 239-258.