## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  6  No.  2 – Mei  2022 E-ISSN  2580-9695

## FENOMENA KOALISI PARTAI POLITIK PADA SUATU PEMERINTAHAN

## Ahmasd Sholihin
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta ahmadsholihin922@gmail.com

## Heri Kurnia
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Herikurnia312@gmail.com
Abstract : In a presidential government system, the existence of a coalition of political parties is an absolute must. This happens because in a government it is impossible to work alone in formulating a policy-making strategy, therefore in a government a coalition of political parties is needed to help stabilize and launch a policy carried out by the government. In practice, the existence of a coalition of political parties raises the perspective of two teams or what in political terms is called a camp, namely the coalition camp as a team that joins the rulers and the opposition camp as a team that is reluctant to join the ruler. With the creation of a coalition there will be a domino effect commonly referred to as "Check and Balance" which functions as a controller of the running of the wheels of a  government.  The  discussion  in  this  article  aims  to  explain  the  phenomenon  of  political  party coalitions  that  occur  within  a  government  and  also  discusses  anything  related  to  political  party coalitions starting from the concept of coalitions, the forms of coalitions that exist in Indonesia.

## Keywords: Coalition , Government , Political Party
Abstrak  : Pada  sistem  pemerintahan  presidensial,  dengan  adanya  koalisi  partai  politik  menjadi suatu  hal  yang mutlak dilakukan. Hal  ini  terjadi  karena dalam suatu  pemerintahan tidak mungkin bekerja  sendiri  dalam  menyusun  strategi  pengambilan  kebijakan,  oleh  karenanya  dalam  suatu pemerintahan diperlukan adanya koalisi partai politik guna membantu menstabilkan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam praktiknya, dengan adanyakoalisi partai politik ini menimbulkan perspektif  dua  tim  atau  yang  dalam  istilah  politik  dinamakan  dengan  kubu,  yakni  kubu  koalisi sebagai tim yang bergabung dengan penguasa dan kubu oposisi sebagai tim yang enggan bergabung dengan penguasa. Dengan terciptanya koalisi akan muncul efek domino yang biasa disebut dengan “Check  and  Balance”  yang  berfungsi  sebagai  pengontrol  dari  jalannya  roda  pada  suatu pemerintahan. Pembahasan dalam artikel ini bertujuan menjelaskan adanya fenomena koalisi partai politik  yang  terjadi  di  dalam  suatu  pemerintahan  dan  juga  membahas  mengenai  apa  saja  terkait koalisi partai politik mulai dari konsep dari koalisi, bentuk koalisi yang terdapat di Indonesia.
Kata Kunci : Koalisi, Pemerintahan, Partai Politik

## PENDAHULUAN
Partai  politik  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  suatu pemerintahan yang menganut sistem presidensial, tak terkecuali di Indonesia. Sejak
diadakan pemilu pertama kali pada 1955, partai politik menjadi suatu hal mutlak dalam  pemerintahan  presidensial  (Fales, 2018).  Partai  politik  sendiri  merupakan suatu organisasi kelompok yang dibangun guna memperjuangkan suatu pemikiran, kepercayaan,  serta  cita-cita  dari  beberapa  orang  mengenai  kehidupan bermasyarakat  yang  dicoba  dengan  cara  perjuangan  politik,  dengan  seperti  itu diharapkan bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik.
(Prianto,  2018)  Dalam  perkembangannya,  Indonesia  sudah  melewati berbagai  kejadian  atau  fenomena  terkait  partai  politik.  Negara  Indonesia  sendiri adalah suatu negara kesatuan republik dan dengan sistem yang dijalankan dalam pemerintahannya ialah presidensial, yang mana kita ketahui bersama bahwa sistem ini seorang presiden selain menjadi kepala negara juga merangkap sebagai kepala pemerintahan  yang  mempunyai  wewenang  untuk  memilih  dan  memberhentikan para  menteri  pembantunya  dimana  hal  ini  tercantum  di  dalam  Undang-Undang Dasar  RI  pasal  17  tahun  1945.  Dalam  sistem  ini,  peran  lembaga  eksekutif  serta legislatif mempunyai peran yang independen. Sedangkan itu dua lembaga negara ini  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Dua  lembaga  negara  tersebut  mempunyai kewenangan  untuk  membuat  undang-undang,  dan  masing-masing  dari  lembaga tersebut saling melengkapi satu sama lain.
Menurut (Romaliani,  2020)  negara  dengan  bentuk  pemerintahan  seperti  ini memiliki salah satu ciri yang jelas terlihat yakni memiliki pengaruh dominasi yang kuat, sebab disamping menjadi pemimpin negara, seorang presiden juga bertindak menjadi  kepala  pemerintahan  yang  sekaligus  menjadi  pemimpin  di  kabinet. Oleh karenanya,  supaya  seorang  presiden  tidak  memiliki  sikap  pemimpinyang diktator, maka diperlukan suatu formula untuk mengantisipsi hal itu yakni dengan
check and balance antar lembaga tinggi. Sistem pemerintahan presidensil artinya jenis pemerintahan  dengan  sistem  yang  dimana  lembaga  eksekutif  ini  tidak bertanggungjawab  secara  khusus  terhadap  legislatif.  Disamping  hal  itu  ada fenomena menarik dengan diterapkannya sistem presidensial di Indonesia , seperti yang  kita  ketahui  bersama  pada  umumnya  dibanyak  negara  yang  menggunakan sistem  ini  banyak  negara  yang  hanya  memiliki  sistem  dua  partai  politik  ,  salah satunya ialah negara Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai besar  saja yakni partai Demokrat dan partai Republik. Hal seperti itu akan menjadi hal yang bisa membuat suatu daya cengkraman dari pemerintahan .
(Munadi,  2019)  Menyebut,  Contohnya  ialah  jika  seorang  Presiden  yang memenangkan  pemilu  berasal  dari  salah satu  parti  politik,  maka  partai lain  akan menjadi  oposisi.  Karena  pada  dasarnya,  dengan  adanya  serangkaian  sistem  dari bentuk presidensil itu sendiri ditambah dengan sistem multipartai yang terjadi di Indonesia saat ini maka akan menimbulkan impact dan konfigurasi serta pola dari koalisi partai politik. Sudah sejak lama koalisi partai politik terjadi, namun terutama pasca reformasi yang mana hal tersebut merupakan satu perubahan yang signifikan dibandingkan pada era orde lama maupun orde baru. (Romli, 2018)
Oleh  sebab  itu,  dengan  adanya  koalisi  dalam  suatu  pemerintahan  memang dirasa diperlukan guna membuat iklim internal kekuasaan menjadi lebih stabil dan berjalan  sesuai  rencana.  Terkait  hal  tersebut,  sebuah  koalisi  dibangun  oleh pemerintah yakni dengan skema bagi-bagi kursi jabatan, dimana partai politik yang bersedia untuk berkoalisi maka pada akhinya akan kecipratan hal tersebut dan hal seperti  ini  merupakan  hal  yang  umum  terjadi  pada  sistem  pemerintahan
presidensial. Sebagai contoh, dalam kontestasi pemilu 2019 partai Gerindra , PAN,
Demokrat  serta  PKS  merupakan  kubu  oposisi  selama  ini.  Namun  dalam perjalanannya satu persatu partai oposisi tersebut telah merapat ke pemerintah sebut saja  partai  Gerindra  yang  memutuskan  bergabung  setelah  Presiden  Joko  Widodo memenangi  pemilihan  Presiden  2019.  Atas  terjadinya  rekonsiliasi  tersebut, Presiden Jokowi lantas memberi dua kursi jabatan menteri kepada partai Gerindra yakni  kursi  Menteri  Pertahanan  untuk  ketua  umum  Gerindra  yakni  Prabowo Subianto dan juga kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Sandiaga Uno.
Setelah membahas mengenai koalisi diatas, lantas kita tidak bisa melupakan apa  itu  oposisi.  Dalam  sepak  terjang  dunia  perpolitikan  tanah  air,  tidak  dapat dipisahkan dengan yang namanya koalisi dan oposisi. Dengan adanya dua pilihan ini, maka akan menimbulkan efek domino yakni “check and balance” dalam suatu pemerintahan. Hal ini harus dilakukan agar ada keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan  di  dalam  suatu  kekuasaan.  Sebut  saja  Oposisi,  yakni  suatu  kelompok yang mempunyai misi mengontrol, memantau bahkan bisa juga mengkritik suatu kebijakan  yang  diambil  penguasa.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat (Asshiddiqie,2017) yang beropini bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal pada arti  kekuasaan  dipisah-pisahkan  ke pada  fungsi-fungsi  yang tercermin  pada forum-forum negara yang sederajat serta saling mengimbangi (check and balance) dengan  adanya  seperti  itu  maka  akan  menjadi  dasar  terbentuknya  check  and balances.
Tujuan  pentingnya  adalah  untuk  membudayakan  sifat  kritis  terhadap pemerintah  yang  berkuasa.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  beberapa  elite  partai
lebih  mengedepankan  koalisi  guna  menempatkan  orang-orang  kepercayaannya untuk duduk di kursi guna mengisi kabinet padahal mereka merupakan bagian dari partai  oposisi.  Alasan  mereka  takut  mungkin  nanti  jik  tidak  akan  kebagian  kue pembangunan. Namun, kembali lagi fungsi oposisi merupakan menjadi pengawas akan  selalu  menjaga  pemerintah  supaya  penguasa  berjalan  di  rel  yang  tepat  dan sinkron  menggunakan  ketentuan  undang-undang  serta  sinkron  dengan  ketentuan sistem etika politik pada Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  kami  menggunakan  jenis  penelitian  yang  berupa  studi kepustakaan  (library  research)  dimana  metode  ini  sangat  berkaitan  erat hubungannya  dengan  kajian  teoritis  dan  sumber  referensi  yang  mana  tidak  bisa lepas  dari  literatur-literatur  ilmiah  (Azizah,  2017).  Senada  dengan  pernyataan diatas, berikut ada beberapa pengertian mengenai penelitian dari para ahli, yaitu : 1. Jenis penelitian kepustakaan merupakan suatu meetode yang digunakan dalam mengumpulkan  informasi  beserta  data  dengan  memanfaatkan  berbagai  jenis sumber  informasi  di  perpustakaan  seperti  dokumen,  buku,  majalah,  kisah-kisah sejarah (Mirzaqon & Purwoko, 2018).
2. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari secara utuh dari berbagai referensi  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  serupa  dengan  tujuan  untuk mendapatkan landasan dasar teori terlebih menyangkut masalah yang akan diteliti (Sari & Asmendri, 2020).
Dengan  demikian,  metode  penelitian  kepustakaan  adalah  kegiatan penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  sumber  referensi
informasi  data  dengan  bantuan  berbagai  media  informasi  di  perpustakaan  seperti berbagai  macam  buku  referensi,  artikel  hasil  dari  penelitian  sebelumnya  yang sejenis, catatan, dan berbagai macam jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

## PEMBAHASAN
Pengertian dan Hakikat Koalisi Partai Politik
(Isnaini,  2020)  Koalisi  merupakan  bentuk  suatu  kongsi  atau  kerjasama  satu  atau lebih  partai  dan  organisasi  politik.  Koalisi  bersifat  kerjasama  dan  tentu  dengan sudut pandang yang simple dan ideal. Koalisi politik dapat tercipta secara utuh dan tidak  bisa  berubah  tetapi  dapat  juga  berubah  sewaktu-waktu.  Suatu  koalisi  bisa terbentuk  secara  sewaktu-waktu  dengan  beberapa  persetujuan  tertentu,  sehingga setelah  beberapa  tujuan  tercapai  dengan  sendirinya  koalisi  yang  terbentuk  akan hilang atau pecah. Saling bersaing untuk mendapatkan suara mayoritas agar bisa membentuk  kabinet  pada  dasarnya  adalah  kerjasama  antar  partai  politik  koalisi sehingga  menimbulkan  hubungan  bilateral  atau multilateral  Hal  ini  bisa  menjadi kepentingan  politik  dibalik  layar.  Salah  satu  permasalahan  yang  mendasar  yang dialami  oleh  pemimpin  negara  ialah  keadaan  dikala  partai  politik  yang  berkuasa dan  kebanyakan  multi  partai  sehingga  kepala  Negara  harus  kerjasama  koalisi dengan  partai-partai  politik  lain  yang  notabene  butuh  melaksanakan  perpaduan kekuatan  serta  kekuasaan  politik.  Kekuatan  dan  kekuasaan  politik  pada  kepala Negara  berpengaruh  pada  pengaturan  manajemen  politik  sebuah  kepemimpinan karena  lemahnya  posisi  pemimpin  negara,  filter  terhadap  kebijakan  menjadi tersebar dikalangan beberapa koalisi partai politik sehingga tidak ada partai politik koalisi yang dapat menghambat kebijakan pemerintah (Nurfaizi, 2020).
Menurut (Solihah, 2018) pemilu legislatif yang diterapkan dikala ini banyak menimbulkan  problematika  pada  warga  seperti adanya  money  politic,  mobilisasi massa  pelibatan  kanak-  kanak,  kecurangan  pada  penerapan  pemilu,  hingga menghalalkan seluruh metode buat memenangkan pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg  pada ikhtiar pemilu,  hingga  melenyapkan  prinsip keadilan  serta  kesetaraan. Jika kita lihat kebelakang,  banyak  terjadi  kerusuhan, konfrontasi, dan juga pertengkaran diantara rakyat seolah-olah menjadi kebiasaan pada  kalangan  masyarakat  yang  menjadi  faktor  dari  sistem  pemilu  yang  dianut. Pada pemilu tahun 1955 merupakan referensi pengalaman demokratis, Yang mana tidak  menghasilkan  tekat  bulat  satu  partai  yang  memperoleh  suara  mayoritas. Sehingga  pada  saat  itu  ,  pemerintahan  hanya  bisa  dibentuk  berdasarkan  dengan koalisi kuat dengan tujuan koalisi yang menyejahterakan seluruh partai pengusung koalisi.  Jika  koalisi  rapuh  maka  pemerintah  menjadi  rapuh  dan  stabilitas  sangat rendah.
Pemerintahan  yang  disusun  berdasarkan  kerjasama  dengan  berbagai kepentingan  akan  banyak  menghasilkan  hal  positif  dan  tujuan  politik  yang diharapkan, hal ini ditegaskan bahwa jika kelompok-kelompok kepentingan politik yang  merasa  menjadi  satu  golongan  tim  dari  suatu  pemerintahan  guna  bisa memanfaatkan  secara  penuh  semua  aspirasi  politik  mereka  yakni  melalui sekelompok  orang  yang  duduk  dalam  kursi  kekuasaan,  maka  mereka  telah mempunyai  akses  yang  nyata  tepat  terhadap  kekuasaan  eksekutif,  sedang kelemahannya  dapat  melunakkan  fungsi  oposisi  mengingat  kabinet  merupakan kompromi  politik  dari  aneka  ragam  partai  politik  maka  formasi  kabinet
mengandung  banyak  kelemahan  sulit  mengembangkan  kerjasama  yang  kompak karena ada loyalitas ganda yaitu loyal terhadap presiden dan loyal terhadap kepada partai politiknya.
(Priangani, 2019) Koalisi juga berarti suatu proses pengambilan kebijakan dimana  kinerja  para  perwakilan  di  kursi  kabinet  dalam  menyusun  strategi  harus sesuai  dengan  program  kerja. Capaian  kinerja  yang tinggi  di  dalam  suatu pemerintahan negara  dan jika dibarengi dengan realitas  dilapangan yakni kerjasaa politik  dengan  motivasi meluluhkan  beberapa  orang  pendidri  elite parpol untuk menjadi bagian duduk di kabinet sehingga anggota kabinet dikuasai oleh orang-orang yang kurang pandai dan kualitas yang berasal dari parpol yang mendapatkan  jumlah  perolehan  suara  yang  besar  dalam  pemilu.  Ketidaksetujuan terhadap  kerjasama  politik  bisa  membuat  presiden  beserta  jajaran  eksekutif akan lebih sibuk meneladani tantangan anggota dewan. Sehingga dari hal tersebut tugas eksekutif  dalam  penyelanggaraan  pemerintah  dan  pelayanan  serta  pembangunan pada  masyarakat  menjadi  terbengkelai.  Pemerintahan  semakin  tidak  efektif ditunjukkan pada realitas sosial kehidupan masyarakat apabila diamati secara jelas yaitu  dengan  ketidak  kemampuan  pemerintah  memberi  perlindungan,  rasa  aman, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu kepala negara yang berkuasa formal  dan  simbolik  harus  pandai  agar  dapat  mempengaruhi  terjadinya pembentukan partai koalisi yang berhasil menjadi poros politik untuk mendukung jalannya suatu pemerintahan.
(MEILANDI,  2019)  Berpendapat  bahwa  agar  pemerintah  kuat  secara kekuasaan,  perlu  membentuk  koalisi  dengan  pertimbangan:  (1)  harus  ada  partai yang  menguasai  pemerintah  dan  juga  mendominasi  lembaga  legislatif,  dan  lebih
bagusnya  hanya  terdapat  sebuah  partai  politik  yang  menguasai  keduanya;  (2) pemerintah  yang  sedang  berlangsung  saat  ini  harus  membentuk  koalisi  antar partai, dimana koalisi itu melebih lima puluh persen parlemen; (3) koalisi itu tidak diberikan  dengan  mudah  pada perjanjian  serta  gagasan  ini  yang  mana  akan mengakibatkan  kelebihan  serta  ketidakadailan  politik.  Sebab  partai  politik  yang berhasil memenangkan  pemilihan  umum bisa  juga  terdepak,  sebab  kurang  pintar meloby.

## Konsep Partai Politik di Indonesia
Konsep koalisi partai politik di Indonesia sendiri sesuai yang dikemukakan oleh  (Wardhani,  2019)  yakni  dalam  kontestasi  Pemilihan  Presiden  ataupun perebutan kekuasaan dilegislatif, tidak lepas dengan yang namanya koalisi partai politik. Pada  suatu  koalisi  pun  memiliki sitem  perancangan  untuk  anggota  fraksi partai yang berloalisi dimana hal tersebut mempunyai titik lemah yang disebabkan adanya daya ikat perjanjian dalam  sitem politik antar fraksi partai politik. Sistem koalisi semacam perihal di atas hendak sangat berperan dalam sistem pemerintahan parlementer,  perihal  ini  diakibatkan  oleh  para  menteri  kabinet  secara  langsung bertanggung  jawab  kepada  parlemen.  Koalisi  di  dalam  sesuatu  parlemen  ialah sesuatu perihal yang jadi titik acuan dalam keberlangsungan pemerintahan tersebut, apakah  efisien  ataupun  kebalikannya.  Tetapi  dalam  sistem  pemerintahan parlementer, dimana gairah ikatan antara eksekutif dan legislatif bisa berakhir, bila ada  perbandingan  komentar  antara  pemerintah  dan  parlemen  yang  sah  karena berakhirnya sesuatu kabinet.
Menurut (Akhbar et al., 2020) menyebut ada kejadian yang sering terlihat dalam gaya politik Indonesia yang dewasa ini sering mengalami banyak keunikan, jelas  kejadian  seperti  ini  nampak  pada  hasil  pemilu  2014  yang  mana  Koalisi Indonesia  Hebat  sebagai  koalisi  yang  mengusung  pasangan  Joko  Widodo-Jusuf Kalla  yang  mana  pada  waktu  itu  memenangi  kontestasi  pemilihan  capres  dan cawapres, dimana koalisi  yang  mengusung  mereka  harus  rela  mendapatkan perolehan suara minoritas di DPR. Pihak Koalisi Merah Putih yang sukses merebut mayoritas suara di kursi DPR. Fenomena seperti inilah yang menjadi pertanyaan mungkinkah  hal  seperti  ini  masih  relevan  dengan  role  model  sistem  presidensial dan  juga  amanat  UUD  NKRI  1945.  Sementara  itu,  pada  hakikatnya  sistem multipartai  ini  sebenarnya  lebih  condong  ke  dalam  sistem  pemerintahan  yang menganut  sisitem  parlementer  karena  dengan  adanya  multipartai  tersebut merupakan karakteristik utama dari sistem pemerintahan parlemen.
(Margiansyah,  2019)  menyebut  munculnya  keraguan  kepada  sistem multipartai  yang  terjadi  saat  ini  juga  kembali  santer  terdengar,  contohnya  partai PDI-P yang mana merupakan partai yang memenangi kontestasi pemilu legislatif tahun 2019. Dimana PDIP adalah partai yang mencalonkan Jokowi menjadi capres ini  berkeinginan  mengutarakan  agar  sistem  presidensial  menggunakan  sistem koalisi partai politik yang tidak majemuk (banyak) dan menolak perihal bagi- bagi kursi jabatan kekuasaan pada prosedur pembentukan koalisi.
Hal  senada  juga  diungkapkan  (Asrullah,  2021)  bahwa  secara  garis  besar teoritik,  sistem  ini  bisa  dibilang  tidak  cocok  dengan  sistem  multipartai. Dikarenakan dalam kepartaian majemuk dipastikan adanya koalisi yang disebabkan tidak  ada  partai  politik  yang  menguasai  seluruhnya  pada  lembaga  legislatif.  Hal
inilah  yang  menimbulkan  polemik  antara  seorang  Presiden  dengan  para  menteri ataupun  tim  yang  berasal  dari  koalisinya  sehingga  besar  kemungkinan  akan berdampak pada pengambilan keputusan atau kebijakan yang dibuat dalam suatu pemerintahan.  Dalam  sepak  terjangnya,  koalisi  partai  politik  seakan  menjadi konsumsi  publik  dimasa-masa  menjelang  pemilihan  presiden.  Dimana  keputusan para  pimpinan  partai  politik  saat  mengumumkan  akan  dengan  siapa  mereka berkubu selalu menjadi hal yang menarik untuk dilihat. Saling mengunjungi antar pimpinan partai atau meloby satu sama lain adalah hal yang lumrah terjadi ketika masa-masa pemilu.
Adapun  contoh  koalisi  partai  politik  yang  terjadi  pada  kontestasi  pemilu  2019 sebagai berikut:
Gambar 1 Koalisi parpol kubu Jokowi-Amin
Sumber: katadata.co.id, diolah
Seperti yang terlihat gambar diatas, pasangaan capres dan cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf  Amin  berhasil  menarik  banyak  partai  politik  untuk  menjadi
pengusungnya. Terlebih terdapat beberpa partai besar yang ikut berlabuh bersama guna ikut ambil bagian dari “ tokoh effect ‘ dari pasangan Jokowi-Ma’ruf ini seperti partai Golkar yang mana pada setiap gelaran pemilu selalu masuk 3 besar perolehan suara  terbanyak.  Dengan  hal  itu  partai  beringin  tersebut  enggan  melewatkan elektabilitas  Jokowi  yang  sangat  tinggi  dikalangan  masyarakat,  oleh  karenanya dipilihlah opsi merapat ke koalisi 01 tersebut. Begitu juga dengan partai lain seperti PKB, Nasdem, PPP , Hanura, Perindo, PSI, PBB, dan PKPI turut serta meramaikan dan mencari keuntungan elektoral partai dari kontestasi koalisi partai politik pada pemilu tersebut.
Berbeda  dengan  koalisi  partai  politik  pasangan  Jokowi-Ma’ruf,  koalisi pasangan  Prabowo-Sandi  cenderung  ramping  dengan  hanya  beberapa  partai pendukung.  Bisa  dikatakan  koalisi  ini  cukup  solid  dalam  arah  tujuan  politiknya terlebih partai koalisi yang mengusung Prabowo-Sandi menjadi kubu oposisi pada periode  sebelumnya.  Terlebih  Partai  Keadilan  Sejahtera  (  PKS  )  yang  dari  awal periode  pilpres  2014  enggan  bersama  dengan  PDI-P  dan  koleganya.  Hal  ini membuat PKS menjadi sentral kubu oposisi sehingga bersama Partai Gerindra dan saling  bahu-membahu  membentuk  koalisi  sendiri  guna  mewadahi  aspirasi masyarakat yang tidak sejalan dengan Pemerintahan Jokowi. Dan strategi itu cukup berhasil  mendulang  suara  kedua  parpol  tersebut  terbukti  pada  pemilu  2019 keduanya masing-masing mendapat 12,57 % untuk Gerindra dan 8,21% untuk PKS. Selain kedua partai tersebut, ada beberapa partai lain seperti PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya yang tergabung kedalam koalisi Prabowo-Sandi .
Gambar 2
Koalisi parpol kubu Prabowo-Sandi
Sumber: katadata.co.id, diolah

## Macam-macam Bentuk Koalisi Partai Politik
Bentuk-bentuk  koalisi  yang  terdapat  di  Indonesia  pun  bermacam-macam dikutip dari (Isnaini, 2020) Menyatakan ada beberapa bentuk koalisi partai politik yang dikelompokkan menurut jenis koalisinya, yakni:
1) Koalisi potensial, ialah sesuatu kondisi koalisi ada relevansi yang timbul, dapat menjadi  koalisi  bila  ada  aksi  bersama-sama  .  Koalisi  ini  dipecah  lagi  menjadi  2, yakni Latent artinya belum tercipta jadi koalisi aktif serta Dormant artinya tercipta tadinya, tetapi telah sudah tidak aktif lagi.
2)  Koalisi  operating,  merupakan jenis koalisi partai  politik  yang  masih berlangsung.  Jenis  ini  dipecah  menjadi  2,  yakni  koalisi  stabil  dimana  koalisi  ini cukup aktif, cenderung normal, serta terjadi dalam waktu yang singkat, serta koalisi temporer yang merupakan koalisi yang berfokus pada satu masalah inti.
3) Koalisi bersambung, merupakan jenis koalisi tentatif dikarenakan isu yang belum terselesaikan. Koalisi yang mana merupakan koalisi dalam ruang lingkup politik,
yang  mana  terdiri atas  dua  partai ataupun  lebih  guna  membangun  bersama-sama dalam satu kekuasaan.
Berbicara masalah  koalisi, ada  sesuatu  hal  mutlak  yang  tidak  mampu menafikan pada sistem politik negara dengan model partai majemuk. Ada banyak cara  sebuah  parpol  membuat  aliansi.  Koalisi  kemudian  dibedakan  menjadi  dua komponen utama yakni koalisi diplomatis dan koalisi startegis. Koalisi ini dibuat tidak  bersumber  pada  dasar  keharmonisan  yang  mana  akan  nampak  dominasi kekuasaan  didasarkan  dengan  parpol  yang  lebih  besar.  Namun  hal  itu  terdapat perbedaan  seperti  dalam  pendapat  (Bolqiah  &  Raffiuddin,  2021)  yakni  dengan hadirnya koalisi karena lebih ke faktor eratnya hubungan oligarki dikalangan elit politik  ,  sehingga  melupakan  aspirasi  dan  amanah  dari  rakyat  itu  sendiri.  Maka dengan hal yang demikian belum bisa berharap banyak dengan sistem koalisi taktis ini  dikarenakan  model  seperti  ini  dirasa  belum  dapat  memuaskan  aspirasi  yang selama ini diamanahkan.
Secara universal, bagi Arend Lipjhart bahwasanya sesuatu koalisi itu dapat dikelompokan  menjadi  lima tipe.  Yang  pertama  yakni  koalisi partai  politik  yang terdapat motif agar mencapai menguasai suara di parlemen. Kemenangan ini sangat berarti sebab makna politik diartikan hanya untuk jumlah suara di kursi dewan guna memastikan kelangsungan di eksekutif. Koalisi ini di sebut juga dengan minimun winning  coalition. Yang  kedua ada  koalisi  yang  dilandasi  kemiripan  pandangan hidup, meski keberhasilan senantiasa menjadi sasaran, tetapi koalisi ini senantiasa berpihak  pada  kesamaan  pandangan  hidup  yang  dianutnya.  Koalisi  ini  sering disebut  juga minimum  connected  winning  coalition. Yang  ketiga,  bila  terdapat partai politik memperoleh paling banyak suara hendaknya merangkul partai kecil
guna menambah suara secara keseluruhan. Dengan menggandeng partai kecil bisa untuk (memenuhi 50%+1), koalisi ini di sebut juga minimun size coalition .
Yang keempat, jenis koalisi ini mempunyai cakupan yang lebih sempit, sebab prinsipnya dengan sedikit partai yang bergabung maka akan memudahkan dalam perundingan  dan  dalam  bernegosiasi,  dan  koalisi  jenis  ini  disebut bargaining proposition. Jenis  koalisi  yang  terakhir  ialah  koalisi  dengan  prinsip  berbasis kesamaan ideologi partai guna membentuk satu kekuatan untuk membentuk suatu kabinet dan untuk jenis ini disebut sebagai minimun range coalition.

## PENUTUP
Dengan  berlakunya  sistem  multipartai  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka tidak  bisa  dipungkiri  bahwasanya  koalisi  partai  politik  menjadi  suatu  keharusan yang  harus  dilakukan  mengingat  karena  adanya  banyak  sekali  partai  yang  ikut meramaikan kontestasi pemilu di Indonesia. Terlebih dengan sisitem presidensial yang dianut Indonesia saat ini ditambah dengan sitem politik multipartai, dimana hal  ini  akan  menyebabkan  dampak  secara  yuridis  kepada  hubungan  eksekutif dengan  lembaga  legislatif.  Terlebih  dalam  UUD  RI  Pasal  6A  ayat  2  disebutkan bahwasanya koalisi partai politik itu disediakan tempat dalam pemilu. Serta dalam Pasal 9 UU nomor 42 tahun 2008 wacana Pemilu Capres dan Cawapres ada kondisi dimana harus ada minimal dukungan untuk maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden  harus  mendapatkan  20  persen  kursi  di  DPR  atau  25  persen  suara  sah nasional pada pemilu legislatif.
Dalam  mengembangkan  sistem  pemerintahan  presidensial,  bukan  perkara mudah maka dari hal itu dibutuhkan kepemimpinan yang tegas dan berani dalam
menyeimbangkan  sistem  multipartai,  perihal  ini  bukan  tanpa  sebab.  Negara Indonesia  sekarang  bisa  dibilang  menganut  sistem  semi  parlementer  dalam implementasi  pemerintahannya,  karena  sangat  terlihat  betapa  super  powernya kekuatan  legislatif  di  dalam  parlemen  sehingga  hal  seperti  itu  akan  membuat kekuasaan  seorang  presiden  akan  terbatas.  Dengan  adanya  dominasi  oposisi  di dalam parlemen hal seperti ini akan membuat seorang presiden tidak bisa leluasa dalam  membuat  kebijakan  yang  dibuat.  Terkait  dengan  hal  itu,  penulis  berharap dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia  agar  memiliki  sistem  yang  cocok  supaya tidak semata-mata terikat dengan yang namanya partai politik saja, akan tetapi agar membuat  kebijakan  yang  didasarkan  kepada  kepentingan  masyarakat  agar mewujudkan  suasana  politik  yang  stabil  guna  menjalankan  amanah  demi kepentingan masyarakat indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhbar,  A.,  Miranda,  A.,  Fahrezi,  A.  N.,  &  ...  (2020).  Analisis  Dampak  Sistem Multipartai dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Era Jokowi & Jusuf Kalla. … : Social and Government .
Asrullah,  A.  (2021). Presidential  Threshold  Dalam  Sistem  Presidensial  Di Indonesia: Dimensi
Konstitusi Dan
Presidensialisme . repository.unhas.ac.id.
Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi . Bhuana Ilmu Populer.
Fales,  S.  (2018).  Fungsi  Partai  Politik  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Isnaini,  I.  (2020).  Koalisi  Partai  Politik  dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensial Indonesia. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian … .
Margiansyah,  D.  (2019).  Populisme  di  Indonesia  Kontemporer:  Transformasi Persaingan  Populisme  dan  Konsekuensinya  dalam  Dinamika  Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik .
MEILANDI,  R.  (2019). Strategi  Partai  Koalisi  dalam  Pemenangan  AW  Nofiadi Mawardi-Ilyas  Panji  Alam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Ogan Ilir Tahun 2015 . repository.radenfatah.ac.id.
Munadi,  M.  (2019).  Oposisi  dan  Koalisi. Resolusi:  Jurnal  Sosial  Politik . https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/726
Nurfaizi, S. R. (2020). KEPALA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum .
Priangani, A. (2019). Partai Politik Dan Inkonsistensi Koalisi Dalam Pemilu 2014
Dan 2019. Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan … .
Prianto,  S.  W.  (2018). Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Berdasarkan  Undang- undnag Dasar Tahun 1945 . repository.untag-sby.ac.id.
Romaliani, K. (2020). Check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia . etd.iain-padangsidimpuan.ac.id.
Romli, L. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi.
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam … .
https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1138
Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan .
Wardhani,  L.  C.  (2019).  Pengaruh  Koalisi  Partai  Politik  Terhadap  Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia. Justitia Jurnal Hukum .