DOI: 10.15575/kh.v3i3. 13863
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 8 Agustus 2021; Direvisi: 20 November 2021; Disetujui: 25 November 2021
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung

## Rangga Julian Hadi
1 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung *Corresponding Author Email: ranggajulianhadi21@gmail.com

## ABSTRACT
The  ASN  Neutrality  Violation  is  the  highest  trend  in  the  holding  of  the  2020  Regional  Head  elections (Pilkada) with ASN conditions for the sake of maintaining and advancing the rank of ASN doing practical politics  by  participating  in  practical  political  activities,  especially  ASN  Head  of  Rancaekek  Sub-district Bandung Baban Banjar recommended by the State Civil Apparatus Commission (KASN) ) to be given moral and administrative sanctions by the  Civil  Service Officer (PPK),  namely the Regent of Bandung  as the executor and implement the Regulation of Perbup No. 58 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Civil Servants in the Bandung Regency Government in providing sanctions to ASNs who violate Neutrality during the implementation of the Pilkada in Bandung Regency
Keywords: implementation, Neutrality, State Civil Apparatus

## ABSTRAK
Pelanggaran  Netralitas  ASN  merupakan  tren  paling  tinggi  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dengan kondisi ASN demi mepertahankan dan kenaikan pangkat ASN melakukan politik praktis dengan ikut kegiatan politik praktis terutama ASN Camat Rancaekek Kabupaten Bandung Baban Banjar yang direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diberikan sanksi moral  dan  administrasi  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  yakni  Bupati  Bandung  sebagai pelaksana dan melaksanakan aturan Perbup No. 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar Netralitas selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung.
Kata kunci : Pilkada, Netralitas, ASN

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pilkada  secara  langsung  menciptakan  iklim  politik  yang  berbeda  dalam pelaksanaannya  tanpa  kecuali  perilaku  Aparatur  Sipil  Negara  yang  netral.  Reformasi  1998  memiliki proyeksi  baru dalam tatanan kebangsaan dan kenegaraan kecuali perilaku lembaga pemerintah  ialah Aparatur Sipil Negara yang tidak ikut dalam politik praktis (Anwartinna, 2017). Orde Baru menggunakan birokrasi  sebagai  alat  politik  untuk  memobilisasi  suara  pada  pemilihan  umum,  dengan  menjadikan lembaga  pemerintahan  sebagai  lumbung  suara  pemenangan  birorasi  dituntut  untuk  memilih  Golkar notabane merupakan partai penguasa pada masa orde baru. Pemakaian birokrasi sebagai alat politik pada pelaksanaan  Pemilihan  Umum  menjadi  persoalan  pada  demokrasi  masa  kini  yakni  ikut  terlibat  pada kegiatan politik yang melanggar asas etik dan netralitas. Namun Aparatur Sipil Negara seringkali ikut dalam kegiatan politik masuk ke pusat kekuasaan agar dapat mengamankan posisinya sebagai Aparatur
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 107-115
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung Rangga Julian Hadi
Sipil Negara dan mendapatkan akses jabatan lebih cepat dengan syarat calon yang didukung menang dan terpilih menjadi kepala daerah dalam pemilihan.
Netralitas menjadi semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pelaksana birokrasi, dengan tidak ikut  aktif  dalam  politik  praktis  dalam  bertugas    membuat  ASN  dapat  mengerjakan  tugasnya  lebih konsentrasi  dan  bisa  lebih  profesionalisme.  Profesionalisme  perlu  dimiliki  oleh  ASN  bukan  soal kompotensi dalam meningkatkan pelayanan tetapi kemandirian ASN dalam mengelola tekanan dan ikut campur kekuasaan ke dalam birokasi (Dwiyanto, 2015). Penyelenggaraan Pilkada masih menemukan berbagai persoalan terutama terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Sari, 2021). Pelanggaran netralitas ASN sering mewarnai pelaksanaan Pilkada. Hasil penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2020 Bawaslu, posisi Netralitas ASN masuk ke dalam tren kerawanan masuk bagian tertinggi yakni di 167 Kabupaten/Kota dari 270 Daerah. Netralitas ASN menjadi tren pelanggaran dalam melakukan dukungan dan fasilitasi peserta (Pilkada)  Pemilihan kepala daerah (Hayati, 2020)
Menurut  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Pasal  2  huruf  f menyatakan  bahwa  salah  satu  tugas  asas  penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen  ASN  adalah “Netralitas”.  Asas Netralitas  ini  berarti  bahwa  setiap  Pegawai  ASN  tidak  berpihak  dari  segala  bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun (Santoso et al., 2021). Kemudian Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c menjelaskan  bahwa Etika terhadap diri sendiri  meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi,  kelompok  maupun  golongan.  Bentuknya  dalam  mendukung  kampanye  di  media  social (postingan,  komentar  share  atau  like),  menghadiri  deklarasi  paslon,  menghadiri  deklarasi  paslon, melakukan pendekatan kepada parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai pasangan calon, melakukan foto bersama dengan calon/paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan  keberpihakan,  menjadi  pembicara/narasumber  dalam  kegiatan  partai  politik, memasang spanduk/baligho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) konsen  pengawasan terhadap tren Netralitas ASN dan telah melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran kode etik ASN. Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan tercatat  pelanggaran ASN paling banyak selama Pilkada tahun 2020 sebanyak 1000 telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (Bawaslu.go.id, 13 Desember 2020). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung tahun 2020 dihadirkan dengan 3 pasangan calon dan salah satu  pasangan  calon  yang  memiliki  keterikatan  incumbent  yakni  Istrinya  Bupati  Bandung  Hj.Kurnia Agustina  Naser-Usman  Sayogi.J.B  yang  mencalonkan  menjadi  calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah yang didukung oleh Partai Golkar dan Gerindra, kemudian disusul dengan Pasangan Calon Yena Iskandar  Masoem-  Atep  yang  diusung  oleh  PDI-P  dan  PAN,  dan  Pasangan  Calon  H.M  Dadang Supriatna.M.Si- Sahrul Gunawan.S.E yang diusung oleh PKB, NasDem, Demokrat dan PKS
Pilkada Kabupaten Bandung penyumbang terbanyak pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Berdasarkan data penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bandung ada sekitar 30 ASN yang  sudah  diproses  dan  diteruskan  ke  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  tren  paling  dominan komentar/like di media sosial.  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Bandung yakni Camat Rancaekek Baban Banjar dan telah disampaikan  kepada  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah  yakni  Bupati  Bandung  untuk menindaklanjuti putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar Netralitas. Beberapa penelitian seperti Sudrajat & Karsona (2016), Mokoagow  (2016),
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 107 - 115
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung Rangga Julian Hadi
Sugiharto  (2020) dan Simamora (2018) membahasa tentang  netralitas ASN  dalam  pemilihan  kepala daerah akan tetapi belum sampai kepada pembahasan hukum pada sesi kode etik. Untuk itu penelitian ini mengungapkan netralitas ASN dilihat dari Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil

## METODOLOGI  PENELITIAN
Metode penelitian adalah salah satu hal utama  dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian yang  menggunakan    yuridis  normatif,  yaitu  melakukan  pengkajian  terhadap  ketentuan  hukum  yang sebenarnya serta potret kenyataannya di masyarakat (Sugiyono, 2013; Suharismi, 2002).  Atau hal lainnya yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Penyebab Pelanggaran Netraltas ASN
Menurut hasil survei KASN  di beberapa wilayah di Jawa Barat dan daerah lainnya ada faktor dorongan dan alasan ASN terlibat dalam kegiatan politik  yaitu :
1. Bertujuan mempertahankan dan mendapatkan jabatan Dorongan politik menjadi alasan kepala daerah adalah penguasa kekuasaan mempunyai multi jabatan  sebagai  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  kewenangannya  untuk  memberikan kebijakan rotasi dan mutasi pangkat pegawai Aparatur Sipil Negara.  Dalam hal lainnya Aparatur Sipil Negara dipinta menjaga  netralitasnya dengan tujuan agar tidak memberikan  dukungan kepada  kepala  daerah/  Bupati  yang  meminta  dukungannya,  namun  di  sisi  lain  nasib  posisi jabatan mereka berada di Bupati/Gubernur dan Kepala Daerah.
2. Mempunyai hubungan kedaerahan
Pelanggaran Aparatur Sipil Negara  salah satu pemicunya adalah hubungan darah, mempunyai posisi  politik  yang  sama,  relasi  politik  di  dalam  organisasi  dan  di  luar  organisasi  yang mempengaruhi  profesionalitas  dalam  melakukan  tanggung  jawabnya.  Dampak  hubungan kedaerahan yaitu sangat tidak tegasnya penerapan hukum dari sisi asas netralitas Aparatur Sipil Negara  (ASN),  PPK  tidak  memproses  dan  menerapkan  sanksi  terhadap  pelanggar  netralitas Aparatur Sipil Negara, termasuk tidak menjalankan penerusan dari KASN.
3. Minimnya pemahaman regulasi Kode Etik berkaitan Aparatur Sipil Negara Sebagian Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan tidak mengetahui dan memahami adanya aturan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dibuat oleh Lembaga negara seperti  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Reformasi  Birokarasi  (PAN-RB)  tahun 2016 dan KASN tahun 2017.  Sosialisasi pertauran itu telah dijalnakan Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) dengan Kerjasama Lembaga terkait yaitu Kemendagru, KemenPAN-RB, dan Bawaslu dari tahun 2016, namun ternyata masih adanya Aparatur Sipil Negara tidak mengetahui peraturan yang ada karena kurangnya sosialisasi di lembaganya masing-masing.
4. Adapun indicator lainnya yaitu adanya intervensi dari pimpinan; minimnya integritas dan Etik pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  ;  pemahaman  tidak  netral  dianggap  hal  yang  biasa  saja;  dan penerapan sanksi tidak berdampak jera terhadap pelaku.
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 107-115
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung Rangga Julian Hadi
Tabel 1. Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN No. Penyebab % 1 Adanya tujuan Untuk Memiliki dan merawat Jabatan/Materi/Proyek 43,4 % 2 Adanya Hubungan Relasi Keluarga 15,4 % 3 Minimnya Pengetahuan Regulasi Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara 12,1 % 4 Adanya Intervensi dari Pimpinan/Pejabat 7,7 % 5 Minimnya Integritas ASN Untuk menjaga netralitasnya 5,5 % 6 Ketidaknetralan ASN Dianggap Sebagai Hal Lumrah 4,9% 7 Penerapan Sanksi Masih Lemah 2,7 % 8 Lainnya 1,6 % 10 Tidak Menjawab 6,6 %
Sumber : Hasil Survey Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem 2018

## Mekanisme Penanganan KASN Atas Pelanggaran Netralitas ASN
Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  adalah  lembaga  negara  di  luar  struktural  memiliki  nilai mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh  politik  bertujuan  membentuk  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara mempunyai  profesionalitas,  menjalankan  kinerja  dengan  baik,  melayani  secara  adil  dan  netral  dan menjadi penyambung dan pembangun kesatuan bangsa diawali dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Harahap, 2016).
Kemudian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 28 ayat d bahwa tujuan KASN bertujuan  mewujudukan  pegawai ASN  yang  netral dan  tidak membedakan  masyarakat yang dilayani berdasarkan  suku,  agama,  ras  dan  golongan.  Dalam  pasal  30  ayat  1  poin  a  bahwa  tugas  KASN  yang diamanatkan dalam Undang-Undang adalah menjaga Netralitas ASN (Watunglawar, 2017).
KASN mempunyai fungsi yaitu menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku, kemudian melakukan pengawasan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Furqon, 2020). KASN mempunyai tugas mengawal Netralitas ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesionalisme seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tata kelola Aparatur Sipil Negara.
implementasi  pengawasan  dengan  usaha  yang  preventif,  dan  represif.  Upaya  preventif diejawantahkan dengan mensosialisasikan aturan main perundang-undangan netralitas Aparatur Sipil Negara melalui hubungan antara Lembaga dengan kerjasama antara Bawaslu, dan mengingatkan para ASN untuk menjaga netralitasnya dengan sosialisasi dengan saluran talkshow di radio dan televisi.
Sementara  itu  usaha  represif  diterapkan  sesuai  informasi  yang  disampaikan  dari  masyarakat terhadap dugaan pelanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hasil monitoring yang dijalankan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Pengawasan Netralitas ASN oleh KASN hingga saat ini lebih banyak dari sisi penindakan (represif). pengawasan dari sisi pencegahan (preventif) masih minim dan dianggap tidak terlalu massif, sedangkan sebuah sistemik pengawasan yang dianggap baik dalam bidang penindakan dan bidang pencegahan harus bersinergi.
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 107 - 115
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung
Rangga Julian Hadi
Adapun  Alur  penangananan  laporan  kasus  yang  digunakan  oleh  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara (KASN) sebagai berikut :
1. Pelaporan  K/L/D/Masyarakat:  Dalam  menerima  laporan/aduan  tentang  pelanggaran  netralitas ASN,  yaitu   bersumber dari  pelaporan tersebut dari pihak  Lembaga lain yakni  Kementerian (K), Lembaga (L), Dinas (D) dan/atau dari masyarakat.
Bila dilihat dari pelanggaran netralitas dari tahun 2018 dari seluruh 4 sumber pengaduan diatas paling  tinggi  bersumber  dari  masyarakat  itu  sendiri,    apabila  dilakukan  Analisa  perbandingan  yang sumbernya dari Kementerian/Lembaga/Dinas. Masyarakat yang menyampaikan laporan sangat variasi, dari personal pribadi dan organisasi, bahkan pelaporan juga disampaikan bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebagai  ulasan  jika  ditinjau  dari  hasil  penerusan  pelaporan  KASN,  keterlibatan  dari  lembaga pemerintah  birokrasi  dimana  ASN  menjalankan  tugasnya  justru  sangat  sedikit.  sedangkan  lembaga pemerintah adalah wadah para Aparatur Sipil Negara menjalankan kinerjanya. Dalam sebagian ruang diskusi dan FGD yang digelar  tim Pokja PPS – KASN terdapat beberapa kajian bahwa idealnya dan baiknya dalam  menjalnkan system pengawasan netralitas , mempunyai whistle blower system sebagai usaha memasifkan system pengawasan netralitas di dalam  internal.
Laporan atau pengaduan yang masuk ke KASN berkaitan netralitas hasil dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diperoleh internal KASN. Laporan tentang pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang berasal dari Monev didapatkan dengan berita jenis koran, majalah, website berita online, hingga kepada informasi yang berasal dari media sosial (berita viral). Laporan yang berasal dari Monev hasil  kegiatan  evaluasi    Tim  Monev    yang  salah  satu  tugasnya  berkoordinasi  bersama  Tim  Pokja Pengaduan  dan  Penyelidikan.  Hingga  saat  ini    KASN  telah  membangun  hubungan  antara  lembaga kerjasama  yang  berbentuk    MoU  bersama  Bawaslu  dalam  menerima  dan  meneruskan  laporan pelanggaran terutama pada penyelenggaraan Pilkada serentak. Dalam menerima laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, hingga saat ini memang pelaporan pelanggaran bersumber banyak dari masyarakat  dan hasil laporan yang disampaikan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengaduan yang datang dari masyarakat  acapkali langsung masyarakat yang menyampaikan ke KASN ataupun juga dari Organisasi,  termasuk  dalam  hal  ini  juga  aduan  datang  juga  bersumber  dari  pegawai  Aparatur  Sipil Negaranya secara langsung.
2. Analisa Kasus: Sesudah laporan masuk lalu laporan diterima oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan dilanjut melalui verifikasi perkara pelanggaran oleh tim Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) . Hasil verifikasi perkara muncul dan kemudian hasilnya diidentifikasi apakah aduan/pelaporan terdapat indikasi pelanggaran atau tidak mempunyai dugaan pelanggaran, bila tidak  mempunyai  indikasi pelanggaran maka kasus akan diberhentikan, dan apabila mempunyai indikasi pelanggaran maka kasus akan dilanjutkan lagi dengan menjalankan investigasi.
3. Penyelidikan  Kasus:  Sesudah  proses  verifikasi  kasus  beres  dan  ditetapkan  adanya  dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), maka langkah selanjutnya ialah menjalankan investigasi. Dalam menjalankan investigasi yaitu mendalami perkara sesuai laporan yang diterima, yang bersumber dari Kementerian/Lembaga/Dinas/Masyarakat, termasuk juga dari Bawaslu dan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev). Dalam proses menjalankan investigasi  mendapatkan dua hasil, yaitu laporan yang dianggap terbukti melanggar dan laporan yang dianggap tidak terbukti melanggar.  Jika  terbukti  melanggar  maka  akan  dilanjutkan  proses  pembuatan  rekomendasi penerusan  oleh  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN),  akan  tetapi  bila  tidak  terbukti  melanggar netralitas ASN maka perkara akan dihentikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 107-115
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung Rangga Julian Hadi
4. Ketetapan Sementara: Sesudah dilakukan proses penyelidikan perkara oleh Pokja Pengaduan dan Penyelidikan, selanjutnya dihasilkan ketetapan sementara
5. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara: Sesudah  proses  investigasi  beres, maka Tim Komisi Aparatur Sipil Negara akan membuat rekomendasi, dan rekomendasi  berlandaskan hasil investigasi yang telah ada. Di dalam rekomendasi menggambarkan tentang kronologis kejadian, poin netralitas yang  telah  dilanggar,  dan  penerapan  sanksi  yang  diberikan  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan. Sesudah pembuatan rekomendasi beres, maka surat rekomendasi diberikan kepada PPK untuk diproses. Dalam hal PPK tidak memproses rekomendasi dalam jangka waktu  yang ditetapkan, Komisi Aparatur Sipil Negara bisa menyampaikan peringatan. Akan tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan,  persoalan  tersebut  biasanya  dibahas  dalam  rapat  koordinasi  dengan  dihadiri  oleh pejabat  Lembaga  lainnya  dari  Kementerian  PANRB,  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  BKN  untuk merumuskan keputusan selanjutnya yang akan dilakukan,  apakah akan melalui tahap mediasi atau dilaporkan kepada Presiden, sesuai peraturan yang berlaku.
Adapun rekomendasi atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN A.N Baban Banjar dengan Nomor 1898/KASN/7/2020  Tentang  Rekomendasi  Atas  Pelanggaran  Kode  Etik  dan  Kode  Perilaku  ASN  a.n Sdr.Drs.Baban  Banjar  F  S.M.Si  sesuai  dengan  Surat  Ketua  Bawaslu  Republik  Indonesia  Nomor 0286/K.BAWASLU/PM.06.00/V/2020 Tanggal 15 Mei perihal penerusan Pelanggaran asas Netralitas dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 04/TM/PB/Kab/13.10/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 diperoleh informasi bahwa ASN Baban Banjar melakukan perbuatan melanggar kode etik dan perilaku ASN yaitu :
1. Bahwa Sdr. Baban Banjar terbukti hadir dalam kegiatan HUT Golkar ke 55 di Rancaekek dengan agenda pengenalan bakal calon dan pencukuran rambut pada tanggal 5 Januari 2020.
2. Bahwa acara berlangsung pukul 07.00-15.00 Wib dam Sdr Baban Banjar hadir pada pukul 08.30 sampai kurang lebih pukul 11.30 Wib.
3. Bahwa  Sdr  Baban  Banjar  terbukti  ikut  berpartisipasi  dalam  acara  tersebut  yaitu  melakukan pencukuran rambut salah satu peserta kegiatan
4. Kemudian terkait dengan perbuatan Sdr. Baban Banjar yaitu berupa berpartisipasi dalam kegiatan HUT Golkar ke 55 di Rancaekek yang dibuktikan dengan screenshot di media sosial facebook, serta keterangan  para  saksi  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  kode  etik  dan  kode  perilaku  PNS, sehingga  bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi moral sesuai  ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomo 42 Tahun 2004.
5. Terkait  ketidakhadiran  Sdr.  Baban  Banjar  pada  saat  dilakukan  pemanggilan  dua  kali  oleh  pihak Bawaslu  Kabupaten  Bandung  terhadap  dugaan  pelanggaran  kode  etik  dan  kode  perilaku  yang didugakan  kepada  ASN  dimaksud,  merupakan  perbuatan  yang  dapat  berpotensi  melanggar ketentuan Pasal 4 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS yang menyebutkan bahwa “ Setiap PNS dilarang menghalangi kelancaran tugas kedinasan” . Terhadap yang  bersangkutan  dapat  dikenakan  hukuman  disipilin  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Kemudian KASN meminta kepada Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka terhadap ASN atas nama Baban Banjar F S M.Si  dengan  jabatan  camat  Rancaekek  Kabupaten  Bandung  yang  pelaksanaannya  mengacu  kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dan menjatuhkan sanksi administrasi atas rekomendasi Majelis Kode Etik terhadap
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 107 - 115
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung Rangga Julian Hadi
ASN sebagaimana namanya tersebut pada huruf a diatas, apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran terhadap pasal 4 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan Perbup No. 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap kode etik dan disipiln Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh ASN. Sanksi  yang diberikan oleh  Pejabat Pembina  Kepegawaian (PPK) merupakan terusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap laporan atau penerusan pelanggaran kode etik dan disiplin ASN.
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Pasal 13 ayat 1 bahwa dijelaskan Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi.
Kemudian Pasal 13 ayat 2 sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa :
1. Sanksi moral
2. Sanksi administratif
Pasal 13 ayat 3 sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a berupa :
1. Pernyataan secara terbuka
2. Pernyataan secara tertutup
Pasal 13 ayat 4 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berupa
1. Pemotongan tambahan penghasilan PNS
2. Tidak diberikan penghasilan tambahan PNS
Pasal 13 ayat 5 terhadap sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pegawai yang dikenakan sanksi moral wajib memberikan tanggapan dalam bentuk :
1. Permohonan maaf secara lisan
2. Permohonan maaf secara tertulis
3. Pernyataan penyesalan secara tertulis
Pasal 13 ayat 6 sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.  Berdasarkan  tindak  lanjut  rekomendasi  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  terhadap pelanggaran  Netralitas  ASN  A.n.  Baban  Banjar  yang  merupakan  ASN  Camatan  Rancaekek  Kabupaten Bandung, Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati  Bandung  Nomor  :  862/Kep.436-BKPSDM/2020  Tentang  Penjatuhan  Sanksi  Moral  Pernyataan Secara Terbuka Terhadap Pegawai Negeri Sipil A.N Baban Banjar F.S .M.S.i memutuskan menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka terhadap PNS Baban Banjar dengan pangkat Golongan Pembina TK.I.IV/b karena terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Kemudian dalam poin selanjutnya dijelaskan bahwa memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang dapat dipersepsikan adanya keberpihakan pada salah  satu  partai  atau  golongan  tertentu.  Dan  ASN  bersangkutan  menindaklanjuti  keputusan  Bupati Bandung tanggal 20 Juli 2020 dengan menyatakan secara terbuka telah disampaikan pada kegiatan apel serta menyesali pelanggaran netralitas kode etik yang sudah dilakukan.
Kemudian dalam Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Kode Etik dan Perilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Pasal 8 ayat 1 Majelis Kode Etik sebagaimana
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 107-115
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung Rangga Julian Hadi
dimaksud pasal 7 melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai.
Kemudian dalam pasal 8  ayat  dijelaskan  bahwa  apabila  diperlukan  Majelis  Kode  Etik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dapat  memanggil  pihak  lain  untuk  dimintai  keterangan  guna kepentingan pemeriksaan. Dan dalam Perbup No. 58 Tahun 2017 di pasal 12 Majelis Kode Etik Berita Acara  Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang berupa rekomendasi sebagaimana dalam pasal 9 dan 11 kepada  Pejabat  yang  berwenang  menjatuhkan  sanksi  sebagai  bahan  dalam  menetapkan  keputusan penjatuhan sanksi.
Adapun pelaksanaan aturan yang telah dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Bupati Bandung  dinilai  melaksanakan  secara  utuh  rekomendasi  KASN  Nomor  1898/KASN/7/2020  Tentang Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a.n Sdr.Drs.Baban Banjar F S.M.Si karena dalam  rekomendasi  yang  disampaikan  oleh  KASN  tidak  hanya  diberikan  sanksi  moral  saja  kepada Aparatur Sipil Negara namun diberikan sanksi administrasi melalui proses Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur  yang merupakan lembaga non struktural pada pemerintah Kabupaten Bandung yang melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang di lakukan oleh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.
Kemudian  Majelis  Kode  Etik  dan  Kode  Perilaku  Aparatur  melakukan  pemeriksaan  dengan menghasilkan Berita Acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi sebagai bahan untuk menetapkan sanksi administrasi (Sardini, 2015). Namun Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal lembaga Badang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Pejabat PPK Bupati Bandung  tidak  melaksanakan  aturan  main  pemberian  sanksi  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  No.  58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan tidak mengindahkan rekomendasi KASN terkait dugaan pelanggaran PP No.  53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 6 poin 11 bahwa PNS dilarang menghalangi tugas kedinasan.
Rekomendasi KASN terkait pelanggaran Netralitas ASN yang direkomendasikan untuk pemberian saknsi  administrasi  perlu  dilakukan  pemeriksaan  oleh  Majelis  Kode  Etik  dan  Pegawai  dengan menembuskan  berita  acara  dan  keputusan  kepada  pihak  terkait  agar  adanya  kepastian  hukum pelaksanaan sanksi pelanggaran kode etik ASN manakala ada pelanggaran Netralitas ASN  yang  perlu diberikan sanksi administrasi setelah melalui tahapan sidang pemeriksaan oleh majelis kode etik dan pegawai.

## SIMPULAN
Pelanggaran Netralitas ASN merupakan tren tertinggi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 terutama di  Kabupaten  Bandung.  ASN  masih  belum  mehami  secara  utuh  aturan  kode  etik  dan  disipilin  ASN mengingat masih banyaknya pelanggaran netralitas ASN selama pelaksanaan Pilkada ini tentu adanya dorongan  kekuasaan  untuk  menuntut  ASN  mengabdikan  dirinya  kepada  kekuasaan  dan  sebagai kendaraan politik untuk pemenanganan salah satu pasangan calon yang berhubungan dengan kekuasaan. Rekomendasi KASN masih banyak yang belum diindahkan secara keseluruhan sesuai yang diamanatkan dengan ketentuan perundang-undangan. Terbukti ketidakhadiran salah satu ASN Kabupaten Bandung yakni  Camat  Rancaekek  Baban  Banjar  tidak  kooperatif  saat  akan  dilakukan  klarifikasi  oleh  Bawaslu Kabupaten Bandung sehingga selain rekomendasi sanksi moral juga dijatuhka sanksi administrasi atas dasar pemeriksaan majelis kode etik terhadap bukti pelanggaran ASN tersebut.
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 107 - 115
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor  58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung
Rangga Julian Hadi
Pelaksanaan Perbup No. 57 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Bandung belum diimpelemntasikan secara keseluruhan terbukti tidak  adanya hasil pemeriksaan ASN Baban Banjar terkait pelanggaran disiplin ASN berkaitan dengan PP No.  53 Tahun 2010 Tentang  Disiplin PNS Pasal 6 poin 11 bahwa PNS dilarang menghalangi tugas kedinasan sehingga masih belum keseluruhan dilaksanakan terkait sanksi yang diamanatkan dalam aturan Perbup No. 57 Tahun  2017  Pasal  13  ayat  4  sanksi  administrasi  bisa  pemtongan  penghasilan  tambahan  dan  tidak diberikan  tambahan  penghasilan  bagi  ASN  yang  diberikan  sanksi  administrasi  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bupati tersebut sebagai bahan perbaikan  regulasi  dan  kebijakan  berkenaan  dengan  Netralitas  ASN  dengan  harapan  ada  dampak terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya agar tidak melakukan hal yang sama dan tetap mematuhi  aturan  main  perundang-undangan  dengan  tetap  menjaga  netralitasnya  sebagai  pelayan masyarakat dan tidak terulang lagi pada pelaksanaan pemilihan yang akan datang.
.DAFTAR PUSTAKA
Anwartinna,  M.  (2017).  Integritas  Komisi  Pemilihan  Umum  (Kpu)  Dalam  Pilkada. Jurnal Transformative , 3 (2), 69 – 77. Dwiyanto, A. (2015). Reformasi birokrasi kontekstual . Gadjah Mada University Press.
Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Studi  Kasus  Pada  Pemilu  2019  di  Provinsi  Banten).
Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 15 – 28.
Harahap,  N.  A.  (2016).  Penguatan  Kedudukan  Dan  Peran  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi. Jurnal Panorama Hukum , 1 (2), 83 – 96. Hayati, N. N. (2020). Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 . Kompas.
Mokoagow, S. (2016). Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Lex Administratum , 4 (4).
Santoso, C. J., Djongga, D., Heriyandi, H., Hutasoit, J., & Anam, K. (2021). POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) SERENTAK SAAT PANDEMI COVID-19. JURNAL LEX SPECIALIS , 2 (1). Sardini, N. H. (2015). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu . LP2AB. Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (02), 259 – 272.
Simamora, B. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018.
Jurnal Hukum Respublica , 17 (2), 215 – 229.
Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Jurnal Media Hukum , 23 (1). Sugiharto,  I.  (2020).  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum , 18 (1).
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kauntitatif,  kualitatif  dan  R&D . Alfabeta.
Suharismi, A. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Rieneka Cipta, jakarta .
Watunglawar, M. N. (2017). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipilnegara. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ,
15 (1), 70 – 88.