Analisa Kepastian Hukum Sertifikat Pengganti Atas Tanah Hak Milik
1 Mussa Ali Fatullah, 2 Husein Manalu Program Ilmu Hukum Universitas Pelita Bangsa musaali2710@gmail.com, hoeseinmanaloe@gmail.com

## ABSTRACT
The  implementation  of  land  registration  in  society  is  a  state  duty  organized  by  the government for the interests of the people. In providing land rights status in Indonesia organized by the Land Office, there are still many people who do not know the procedure procedures if there is  a  loss  of  certificates,  examples  of  cases  occur  in  rural  areas  such  as  Cibatu  Village,  South Cikarang, Bekasi, one of its citizens has lost certificates his land. In conducting this research the approach used in solving problems using the empirical juridical approach method. While the empirical approach is to look at the law as a social, cultural, or watershed reality because in this study  the  data  used  primary  data  directly  from  the  study  site.  Issuance  or  procedure  for certificate of lost land rights must be in accordance with applicable rules. However, in the event that the issuance of a substitute certificate has been set by the laws and regulations as the author has described above, namely it is set in Article 57 paragraph (1) Government Regulation No. 24 of 1997 which states that on the request of a rights holder issued a new certificate as Substitutes of damaged certificates, lost, still use certificate blanks that are no longer used, or that are not handed  over  to  buyers  of  auction  in  execution.  Substitute  certificate  holders  receive  legal protection stipulated in applicable laws and regulations. Legal Protection of Certificate of Land Rights Certificate is the same as the first legal protection of the certificate, if there is no objection or problem in the application process, BPN will submit a replacement certificate to the applicant as the owner of the land object. As stipulated in the Law No. 5 of 1960 Article 19 paragraph (2) letter c, Government Regulation No. 24 of 1997 Article 1 number 20 and Article 32 paragraph (1). Procedure for obtaining a certificate of replacement for lost land rights involves several steps that must be followed in accordance with applicable regulations. Starting from the loss report to the police, the process of blocking the certificate at the land office, to submit a submission of a replacement certificate and verification of documents at the National Land Agency (BPN). The process of issuing a substitute certificate for lost land rights is clearly regulated in applicable laws  and  regulations,  providing  legal  certainty  and  protection  guarantees  for  replacement certificates.
Keywords: Land registration; Certificate; Legal Certainty

## ABSTRAK
Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  dalam  masyarakat  merupakan  tugas  negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah  bagi kepentingan rakyat. Dalam memberikan status hak  atas  tanah  di  Indonesia  yang  diselenggarakan  oleh  Kantor  Pertanahan,  masih  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  tata  cara  prosedur  apabila  terjadinya  kehilangan sertifikat, contoh kasus terjadi salah satu di wilayah pedesaan seperti Desa Cibatu, Cikarang selatan, Bekasi, salah satu warganya mengalami kehilangan Sertifikat tanah miliknya. dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Sedangkan  pendekatan  empiris  adalah dengan  melihat  hukum  sebagai  kenyataan  sosial,  kultural,  atau  das  sein  karena  dalam
Volume 6 Nomor 2 (2024) 2058 - 2068 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6924
penelitian  ini  data  yang  digunakan  data  primer  yang  langsung  dari  lokasi  penelitian. Penerbitan  atau  prosedur  Sertifikat  hak  atas  tanah  pengganti  yang  hilang  haruslah  sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal penerbitan  Sertifikat pengganti telah di atur oleh peraturan perundang-undangan seperti yang telah penulis uraikan di atas, yaitu di atur  dalam  pasal  57  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  yang  menyatakan bahwa  atas  permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  Sertifikat  baru  sebagai  pengganti Sertifikat  yang  rusak,  hilang,  masih  menggunakan  blangko  Sertifikat  yang  tidak  digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Pemegang sertifikat  pengganti  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-udangan  yang  berlaku.  Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  sertifikat pengganti hak atas tanah sama dengan perlindungan hukum terhadap sertifikat pertama kali, apabila  tidak  ada  keberatan  atau  permasalahan  pada  proses  permohonan,  BPN  akan menyerahkan sertifikat pengganti kepada pemohon selaku pemilik obyek tanah. Sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1). Prosedur untuk mendapatkan sertifikat pengganti hak atas tanah yang hilang melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Dimulai dari lapor kehilangan ke  pihak kepolisian, proses pemblokiran  sertifikat  di  Kantor  Pertanahan,  hingga  pengajuan  permohonan  sertifikat pengganti dan verifikasi dokumen di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses penerbitan sertifikat  pengganti  hak  atas  tanah  yang  hilang  diatur  dengan  jelas  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang sertifikat pengganti.
Kata kunci: Pendaftaran Tanah; Sertifikat; Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  33  ayat  3  undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dinyatakan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat.”  Hal  ini  dimaksud  bahwa  tanah  harus  dimanfaatkan,  dijaga  kelestariannya untuk  kepentingan  bersama-sama  bagi  kehidupan  manusia  dan  tidak  ada  yang dirugikan. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Terutama dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA telah menjelaskan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dengan peraturan pemerintah”. Kemudian mengenai pendaftaran tanah telah diatur juga  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran tanah.
Pendaftaran tanah dilakukan sangat berguna bagi pemegang hak atas tanah terutama untuk memperoleh  bukti kepemilikan hak sebagai alat pembuktian yang kuat  mengenai  sahnya  perbuatan  hukum  mengenai  tanah.  Sebagaimana  terdapat pada pasal 23 ayat (1) UUPA. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan  tugas  negara  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  bagi  kepentingan rakyat. Dalam memberikan status hak atas tanah di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang biasa disebut
dengan  Kantor  Pertanahan,  kecuali  mengenai  kegiatan-kegiatan  tertentu  yang ditugaskan  kepada  Pejabat  lainnya.  Dalam  penyelenggaraan  tersebut  Kantor Pertanahan  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dan  pejabat  yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tertentu menurut Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Permasalahan  Sertifikat  pengganti  ini  banyak  yang  tidak  mengetahui  tata  cara prosedurnya,  terutama  yang  tinggal  di  wilayah  pedesaan  seperti  Desa  Cibatu, Cikarang selatan, Bekasi, salah satu warganya mengalami kehilangan Sertifikat tanah miliknya yaitu Bapak Asir Wijaya alamat Kampung Payingkiran Rt. 05, Rw. 03 desa Cibatu  kecamatan  Cikarang  Selatan.  Penelitian  ini  dilakukan  Dikantor  Badan Pertanahan Nasional Bekasi.
Bertitik  tolak  dari  uraian  latar  belakang  masalah  yang  dikemukakan sebelumnya, ada beberapa masalah yang akan di bahas. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah :
• Bagaimana prosedur untuk mendapatkan Sertifikat pengganti?
• Bagaimana jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertfikat pengganti?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  dalam  memecahkan masalah  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai mana norma atau das sollen. Karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Sedangkan  pendekatan  empiris  adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang langsung dari lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prosedur untuk Mendapatkan Sertifikat Pengganti
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  (PP24/1997),  Penerbitan  Sertifikat  pengganti  memang dimungkinkan  atas  permohonan  pemegang  hak  sebagai  pengganti  Sertifikat  yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko Sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli pemenang pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.  Permohonan  tersebut  hanya  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  atau  kutipan  risalah  lelang  atau  dokumen  lainnya.  Khususnya  untuk permohonan penggantian Sertifikat yang hilang, harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya  Sertifikat hak yang bersangkutan. Proses untuk mendapatkan Sertifikat tanah di Indonesia melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti secara sistematis. Dasar hukum yang digunakan meliputi Undang – Undang No.
5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA),  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan regulasi lain yang terkait. Adapun prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan Sertifikat yang hilang di kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :
a. Surat Tanda Lapor Kehilangan Dari Kepolisian Setempat Langkah pertama melaporkan perihal kehilangan Sertifikat tanah tersebut ke pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Di sejumlah wilayah, laporan ke  Polsek  sudah  cukup,  namun  ada  wilayah  yang  mengharuskan negligible laporan ke Polres. Saat melapor, sebutkan nomor Sertifikat lokasi tanah, dan atas  nama  siapa  tanah  tersebut.  Petugas  kepolisian  akan  memeriksa kelengkapan berkas laporan. Biasanya petugas akan meminta surat pengantar dari  kelurahan  setempat  sebagai  dasar  laporan.  Pihak  kepolisian  juga mungkin  mensyaratkan  agar  kehilangan  Sertifikat  tersebut  diumumkan  di media cetak lokal dan nasional serta media elektronik. Akan tetapi langkah pemasangan  pengumuman  ini  biasanya  dilakukan  oleh  Kantor  pertanahan, atas biaya pemohon. Setelah itu akan dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang nantinya dibawa ke Kantor Pertanahan setempat.
b. Pemblokiran Sertifikat Tanah Jika terdapat jeda waktu yang cukup lama antara kejadian hilangnya Sertifikat tanah dengan keluarnya BAP sebagai dasar pemblokiran Sertifikat, misalnya lebih dari 1 bulan, hal ini dapat diatasi dengan langsung mengirimkan surat permohonan  pemblokiran  Sertifikat  tanah  ke  Kantor  Pertanahan  setempat pada saat Sertifikat diketahui hilang dengan menceritakan kronologi kejadian. Untuk memblokir Sertifikat tanah, juga diperlukan dokumen seperti fotokopi Sertifikat  tanah  yang  dimaksud  serta  identitas  pemilik  Sertifikat  untuk melengkapi  surat  blokir  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan setempat. Setelah surat blokir sudah diterima pihak Kantor Pertanahan dan sudah dicatatkan di buku tanah.
c. Mengurus  Penggantian  Sertifikat  Tanah  ke  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional (BPN)
Setelah  membuat  surat  keterangan  kehilangan  Sertifikat  tanah  di  Kantor Polisi, BAP tersebut dibawa ke Kantor Pertanahan setempat untuk di tindak lanjuti atas permintaan penerbitan Sertifikat.
d. Permohonan dilakukan oleh pemegang hak. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa:
1. Atas  permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  Sertifikat  baru  sebagai pengganti  Sertifikat  yang  rusak,  hilang,  masih  menggunakan  blangko Sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
2. Permohonan Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  namanya  tercantum  sebagai pemegang  hak  dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan  atau  pihak  lain
Volume 6 Nomor 2 (2024) 2058 - 2068 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6924
yang  merupakan  penerima  hak  berdasarkan  akta  PPAT  atau  kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.” Melampirkan Sertifikat rusak yang bersangkutan  sebagaimana  bunyi  Pasal  137  ayat  (1)  Permen Agraria3/1997,  bahwa  permohonan  penerbitan  Sertifikat  pengganti karena rusak atau karena masih menggunakan blangko Sertifikat lama dapat  diajukan  oleh  yang  berkepentingan  dengan  melampirkan
Sertifikat atau sisa Sertifikat yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan  atau  Verifikasi  Oleh  BPN  Pemeriksaan  atau  Verifikasi  oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan isi Pasal 3 Kepmen Agraria 10/1993 yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan penggantian Sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan  wajib  memeriksa  Sertifikat  lama  yang  bersangkutan,  dengan mencocokkannya  terhadap  buku  tanah,  surat  ukur/gambar  situasi,  peta, warkat  dan  daftar-daftar  isian  lain  yang  bersangkutan  dengan  Sertifikat tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
4. Surat Ukur/Gambar Situasi Terkait Surat Ukur/Gambar Situasi Berlaku Dalam penggantian Sertifikat lama yang sudah ada Surat Ukur/Gambar Situasinya, tidak  perlu  dilakukan  pengukuran,  pemetaan  dan  pembuatan  Surat Ukur/Gambar Situasi yang baru, sepanjang Surat Ukur/Gambar Situasi yang lama  masih  memenuhi  syarat  teknis.  Surat  Ukur/Gambar  Situasi  yang merupakan  bagian  Sertifikat  baru  adalah  Salinan  dari  Surat  Ukur/Gambar Situasi lama yang dibuat pada blangko Surat Ukur/Gambar Situasi baru dan diberi nomor yang baru.
5. Penggantian  Sertifikat  Dicatat  Pada  Buku  Tanah  Yang  Bersangkutan Penggantian Sertifikat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan Pasal 57 ayat  (4)  PP  24/1997  berbunyi  (4)  Penggantian  Sertifikat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan. Dengan catatan bahwa Sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan, sesuai dengan isi Pasal 58 PP24/1997, bahwa dalam hal penggantian Sertifikat karena rusak atau  pembaharuan  blangko  Sertifikat,  Sertifikat  yang  lama  ditahan  dan dimusnahkan.
6. Penerbitan Sertifikat Pengganti Berlaku ketentuan Pasal 139 Permen Agraria 3/1997,  bahwa  perubahan  nomor  Sertifikat  yang  lama  (rusak)dengan Sertifikat yang baru (pengganti). Apabila dalam jangka waktu satu bulan atau 30 hari sejak pemasangan pengumuman di media cetak tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pembuatan Sertifikat pengganti, atau ada pihak yang  mengajukan  keberatan  namun  keberatannya  terbukti  tidak  beralasan atau tidak mendasar, maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan Sertifikat pengganti.
7. Waktu Yang Diperlukan Berdasarkan peraturan-peraturan terkait yang ada, tidak  ada  batasan  waktu  yang  tegas  terkait  berapa  lama  waktu  yang dibutuhkan dalam proses penggantian Sertifikat , dimulai sejak permohonan
sampai  dengan  penerbitan.  Informasi  bahwa  waktu  proses  pengurusan Sertifikat yang hilang adalah sekitar 2 sampai 3 bulan.
Setelah  semuanya  dilalui,  selanjutnya  dimasukkan  ke  kantor  Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan langkah sebagai berikut :
1. Syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh pemohon Sertifikat pengganti hak atas  tanah maka  pemohon  dapat  mengajukan  permohonan  penerbitan Sertifikat  pengganti  hak  atas  tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bekasi.
2. Pemohon  Sertifikat  pengganti  hak  atas  tanah  datang  ke  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bekasi  dengan  membawa  dokumen-dokumen yang telah dijelaskan pada poin persyaratan tersebut, lalu diserahkan ke Loket II (petugas Teknis).
3. Petugas  Teknis  di  Loket  II  akan  melakukan  penelitian  terhadap dokumen-dokumen,  dan  apabila  sudah  lengkap  akan  diberikan  tanda terima dokumen.
4. Setelah  dokumen  dibukukan  akan  diteruskan  ke  kasubsi  Pendaftaran Hak
5. Kasubsi  Pendaftaran  Hak  akan  mempelajari,  mendisposisikan  dan menyerahkan kepada petugas pelaksana.
6. Selanjutnya  petugas  pelaksana  membuat  konsep  pengumuman berdasarkan  dokumen-dokumen  dari  subseksi  pendaftaran  hak,  dan diserahkan kembali ke kasubsi pendaftaran hak.
7. Selanjutnya  setelah  diteliti  kasubsi  pendaftaran  hak  memaraf  atas konsep  pengumuman  tersebut  dan  diserahkan  kepada  Seksi  Survei, pengukuran dan pemetaan.
8. Selanjutnya  Kepala  Seksi  Survei,  pengukuran  dan  pemetaan,  meneliti konsep  pengumuman  tersebut  dan  memberikan  paraf,  kemudian selanjutnya dikirim kepada Kepala Kantor.
9. Setelah diteliti oleh kepala kantor, kepala kantor menandatangani konsep pengumuman  tersebut,  kemudian  tersebut  diumumkan  di  media masa setempat,  Kantor  Kelurahan,  dan  pada  Kantor  Pertanahan  itu  sendiri. Dan apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja pengumuman tersebut ada yang  keberatan  atau  ada  yang  mengaku  dirinya  yang  mempunyai  hak atas tanah tersebut, dan alasan tersebut cukup beralasan setelah diteliti di  lapangan  oleh  petugas  Kantor  Pertanahan,  maka  permohonan Sertifikat  pengganti  tersebut  ditunda sampai  ada  penyelesaian melalui putusan  Pengadilan  Negeri  setempat.  Dan  jika  dalam  jangka  waktu  30 hari  kerja  tidak  ada  yang  mengajukan  keberatan  atas  pengumuman penerbitan  Sertifikat  pengganti  hak  atas  tanah  maka  Kantor  Badan Pertanahan dapat melanjutkan pembuatan Sertifikat pengganti hak atas tanah tersebut melalui petugas pelaksana.
10. Petugas  pelaksana  akan  melakukan  pinjaman  warkat  asli,  kemudian meneliti  warkat,  membuat  konsep,  salinan  surat  ukur,  membuat
Volume 6 Nomor 2 (2024) 2058 - 2068 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6924
Sertifikat baru, membuat berita acara, membuat catatan pada buku tanah dan  dokumen-dokumen  tersebut  lalu  diserahkan  kepada  kasubsi pendaftaran hak.
11. Kasubsi  Pendaftaran  Hak  meneliti  dan  memberi  paraf  pada  konsep Sertifikat,  buku  tanah,  berita  acara  dan  salinan  surat  ukur,  kemudian dokumen-dokumen  tersebut  diserahkan  kepada  seksi  survei, pengukuran dan pemetaan
12. Kepala Seksi Survei, pengukuran dan pemetaan memberikan paraf pada konsep  Sertifikat,  buku  tanah  dan  salinan  surat  ukur/gambar  situasi, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor.
13. Kepala Kantor memberi tandatangan pada Sertifikat, buku tanah, berita acara dan salinan surat ukur/gambar situasi.
14. Kemudian  petugas  pelaksana  akan  melakukan  pembukuan  dan dokumen-dokumen  tersebut  akan  dikirim  ke  Loket  IV  (petugas  tata usaha)  dan  mencatat  pada  buku  khusus  penerimaan  Sertifikat,  lalu memberikan  Sertifikat  pengganti  hak  atas  tanah  tersebut  kepada pemohon atau orang yang diberikan kuasa oleh pemohon. Demikianlah syarat-syarat, prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon  dalam  rangka  penerbitan  Sertifikat  pengganti  karena  hilang oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bekasi  sampai  dengan  terbitnya Sertifikat pengganti oleh pemohon.
Adapun contoh kasus dalam penyelesaian sertifikat yang hilang di Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi. yaitu bapak Asir Wijaya dengan  alamat Kampung  Payingkiran  RT  05  RW  03  dengan  memberikan  surat  kuasa kepada Tim yang terdiri dari : 1. Mussa Ali Fatullah
2. Fatahillah al balad
3. Saleh Saepuloh
4. Yohanes Clinton Sihotang
Dalam  mengajukan  permohonan  sertifikat  pengganti  ke  BPN  setempat dengan  melampirkan  surat  keterangan  kehilangan  dari  kepolisian  dan  dokumen pendukung lainnya. Kemudian dari bagian administrasi BPN memberikan prosedur yaitu :
1. SKPT (surat keterangan pendaftaran tanah);
2. Sertifikat pengganti;
a. Surat kuasa dan rangkap asli, foto copy KTP kuasa;
b. Surat keterangan tidak sengketa;
c. Surat Kepemilikan desa;
d. PBB Tahun berjala;
e. Laporan Kepolisian;
f. Laporan kemajuan / BAP (berita acara pemeriksaan);
g. Berita koran / media massa;
h. SKPT (surat keterangan pendaftaran tanah);
i. KK, KTP pemohon; Langkah-langkah yang kami ambil adalah :
1. Membantu  membuat  laporan  kehilangan  ke  kepolisian  di  Cikarang Selatan atas kehilangan sertifikat tanah hak milik;
2. Mengajukan Ke BPN Kabupaten Bekasi, Permohonan Sertifikat Pengganti dengan dokumen yang sudah dokumen lengkap yaitu Girik, PBB, KTP atas tanah hak milik;
3. Menunggu Pengumuman di Media Massa kehilangan sertifikat tanah hak milik;
4. Verifikasi dan Penelitian BPN melakukan verifikasi dan penelitian untuk memastikan keabsahan permohonan;
5. Penerbitan  Sertifikat Pengganti setelah  verifikasi selesai dan tidak ada keberatan, BPN menerbitkan sertifikat pengganti.
Dalam Proses penerbitan Sertifikat Pengganti ini memakan waktu sekitar 6 bulan  dan  berhasil  memastikan  bahwa  warga  tersebut  benar  memiliki  hak  atas tanahnya.  Analisis  menunjukkan  bahwa  meskipun  prosedur  penerbitan  sertifikat pengganti  cukup  panjang,  mekanisme  ini  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan terhadap hak milik.

## Kepastian Hukum bagi Pemegang Sertifikat Pengganti
Dengan adanya peraturan dan undang-undang tersebut pemegang sertifikat hak  atas  mempunyai  perlindungan  hukum  yang  tetap.  Sertifikat  pengganti mempunyai fungsi yang sama dengan sertifikat yang sama dengan sertifikat hak atas tanah  pertama  kali.  Apabila  dikemudian  hari  pemegang  sertifikat  terjadi  masalah, pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum yang tetap kepada pemegang sertifikat pengganti sesuai UUPA dan Peraturan Pemerintah.
1. Kepastian Hak Milik
Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 menyatakan bahwa sertifikat  tanah  adalah  bukti  hak  yang  kuat,  kecuali  dapat  dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal  ini  berarti  bahwa  sertifikat  pengganti  memiliki  kepastian  hukum  yang sama dengan sertifikat asli dan diakui sebagai bukti sah kepemilikan tanah.
2. Penyelesaian Sengketa Jika terjadi sengketa terkait sertifikat pengganti, pemegang sertifikat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa diatur dalam  undang-undang  No.  2  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Pertanahan
3. Perlindungan dari Tuntutan Pihak Ketiga Dalam  kasus  di  mana  pihak  ketiga  mengklaim  hak  atas  tanah  yang  telah diterbitkan sertifikat penggantinya, pemegang sertifikat dapat
mempertahankan  haknya  berdasarkan  bukti  sertifikat  yang  dimilikinya.
Perlindungan hukum ini memberikan jaminan bahwa hak pemilik  sertifikat tidak dapat diganggu gugat tanpa dasar hukum yang sah.

## Implementasi Perlindungan Hukum di Lapangan
Untuk  memastikan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  sertifikat pengganti dapat diimplementasikan dengan baik, BPN bekerja sama dengan berbagai instansi  terkait  seperti  kepolisian  dan  pengadilan.  Implementasi  perlindungan hukum ini mencakup beberapa aspek berikut:
Koordinasi Antar instansi
• Koordinasi yang baik antara BPN, Kepolisian, dan Pengadilan penting untuk memastikan  bahwa  prosedur  penerbitan  sertifikat  pengganti  berjalan lancar  dan  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Kerja  sama  ini  mencakup penanganan  laporan  kehilangan,  verifikasi  dokumen,  dan  penyelesaian sengketa.
• Pengawasan dan Pengendalian BPN melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penerbitan sertifikat  pengganti  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau penerbitan sertifikat yang tidak sah. Pengawasan ini melibatkan pengecekan dokumen secara berkala dan audit internal.
• Edukasi dan Sosialisasi Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikat pengganti  dan  prosedur  penerbitannya  sangat  penting.  BPN  secara  rutin melakukan  sosialisasi  melalui  berbagai  media  untuk  menigkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  proses pendaftaran tanah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Prosedur  untuk  mendapatkan  sertifikat  pengganti  hak  atas  tanah  yang  hilang melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimulai dari lapor kehilangan ke pihak kepolisian, proses pemblokiran sertifikat  dikantor  pertanahan,  hingga  pengajuan  permohonan  sertifikat pengganti  dan  verifikasi  dokumen  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).
Keseluruhan proses ini memastikan bahwa sertifikat pengganti yang diterbitkan ulang memiliki keabsahan hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan atau sengketa prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan berbagai ketentuan terkait lainnya memberikan perlindungan hukum baik pemilik tanah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.
2. Proses penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah yang hilang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan jaminan kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  pemegang  sertifikat  pengganti. Sertifikat pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat asli dan  diakui  sebagai  bukti  sah  kepemilikan  tanah.  Perlindungan  hukum  bagi pemegang  sertifikat  pengganti  meliputi  kepastian  hak  milik,  hak  untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, dan perlindungan dari klaim pihak
ketiga. Koordinasi antarinstansi, pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi  kunci  dalam  memastikan  implementasi  perlindungan  hukum  yang efektif.

## SARAN
Saran dalam prosedur penerbitan sertifikat pengganti
1. Sosialisasi dan Edukasi Pemerintah dan BPN perlu terus mensosialisasikan prosedur dan persyaratan penerbitan sertifikat pengganti kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui  seminar,  penyuluhan  di  media  massa,  dan  distribusi  brosur  atau pamflet yang menjelaskan prosedur detail.
2. Digitalisasi Dokumen Perkembangan teknologi, BPN dapat mempertimbangkan untuk digitalisasi dokumen-dokumen  penting  terkait  hak  atas  tanah.  Hal  ini  akan mempermudah proses verifikasi dan pencarian data, serta mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik.
3. Pengawasan dan Transparansi Proses penerbitan  sertifikat perlu  diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan. BPN dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan  akses  kepada  pemohon  untuk  memantau  status  permohonan mereka secara online .
4. Penegakan Hukum
Dalam kasus adanya klaim atau keberatan terhadap penggantian  sertifikat. penting bagi BPN untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Anonim. (2007). Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah. Jakarta. ARBA, H. (2015). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Offset.
DR.A.P, P. (2009). Perlindungan Pendaftaran Tanah di Indonesia.
Lubis, Y. L. (n.d.). Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi, Cet II Bandung: CV Mandar Maju.
Marzuki, P. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Mertokusumo, S. (2008). Hukum dan Politik Agraria. Jakarta: Karunika. Mortokosumo, S. (1999). Mengenai Hukum Suatu Pengantar. Yogya: Liberty.
Nurbaini,  S.  H.  (2013). Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Parlindungan, A. (1993). Komentar Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju.
Sangsun, F. S. (2007). Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Visi Media. SANTOSO, U. (2011). Hukum Agraria Kajian Komprehensif Jakarta: Kencana.
Triyanto, A. (n.d.). Tesis. Kekuatan hukum dari Sertifikat pengganti .

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah