## Asmawati & Shofian Ahmad
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh

## Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab Hamid
Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

## Hasanuddin Yusuf Adan

## Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah (Kajian Eksplisit
Kota Madani Banda Aceh)

## Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti
Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
Jabbar Sabil & Juliana Ĥadīŝ Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

## Muslim Zainuddin
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

## Ridwan Nurdin & Muslina
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

## NAMA PENULIS
JUDUL

## Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2017

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
MEDIA SYARI’AH

## MEDIA SYARI’AH

## Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial
Vol.  19,  No.  2,  2017
EDITOR-IN-CHIEF Ihdi Karim Makinara

## EDITORS
Agustin Hanafi Ali Abubakar Analiansyah Bismi Khalidin Jamhir Mijaz Iskandar Mursyid Mutiara Fahmi

## INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Al Yasa’ Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH) Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH))
ASISSTEN TO THE EDITOR Ainun Hayati Musliadi Syarbunis

## ENGLISH LANGUAGE ADVISOR
M. Syuib
ARABIC LANGUAGE ADVISOR Fakhrurrazi M. Yunus
COVER DESIGNER Ikhlas Diko
MEDIA  SYARI'AH , is a  six-monthly  journal  published by the  Faculty of  Sharia and  Law  of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999  (ISSN.  1411-2353)  and  (ESSN.2579-5090)  Number.  0005.25795090  /  Jl.3.1  /  SK.ISSN  / 2017.04.  earned  accreditation  in  2003  (Accreditation  No.  34  /  Dikti  /  Kep  /  2003).  Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so  that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and progressive  about  the  development,  pengembanan,  and  the  Islamic  law  into  local  issues, national,  regional  and  international  levels  can  be  broadcasted  and  published  in  this  journal. This  desire  is  marked  by  the  publication  of  three  languages,  namely  Indonesia,  English,  and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA SYARI'AH , editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations  from  the  editor  to  scope  issues  specific  research  will  be  given  for  each publishing Publishing in January and July.

## Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Islam  UIN  Ar-
Raniry  Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id ihdimakinara@ar-raniry.ac.id Webs: jurnal.ar -raniry.ac.id/index.php/medsyar Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442 HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

## Articles
195 Asmawati & Shofian Ahmad
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh
215 Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab

## Hamid
Waqf Higher Education: Implementation Model In
University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

## 235 Hasanuddin Yusuf Adan
Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)
261 Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
289 Jabbar Sabil & Juliana
Ĥadīŝ Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

## 319 Muslim Zainuddin
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam
Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh
357 Ridwan Nurdin & Muslina
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

## Muslim Zainuddin
Abstrak: Mukim  merupakan  salah  satu  lembaga  adat  Aceh  yang bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam proses peradilan adat Aceh, mukim berkedudukan sebagai peradilan  adat  tingkat  kedua  setelah  peradilan  adat  gampong. Secara de jure, salah satu tugas mukim sebagaimana diatur dalam Pasal  4  huruf  (e)  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2003  tentang Pemerintahan  Mukim  adalah  memutuskan  hukum  dalam  hal adanya  persengketaan  atau  perkara-perkara  adat  dan  hukum adat. Namun, peran mukim mulai berkurang dalam menyelesaikan persoalan  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menjawab permasalahan  faktor-faktor  yang mempengaruhi peran mukim  yang  tidak  maksimal,  mekanisme  yang  dilakukan  oleh mukim  dalam  menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi  dalam masyarakat Aceh, dan nilai-nilai filosofis, yuridis serta sosiologis pada pola-pola penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan oleh kelembagaan  mukim. Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  empiris  yang  bertujuan  mendeskripsikan penerapan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur kewenangan  mukim  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Penelitian dilakukan  pada  lima  wilayah  yaitu  Banda  Aceh,  Aceh  Besar, Bireuen,  Aceh  Tengah  dan  Nagan  Raya.  Data  yang  digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui  wawancara  dan  FGD  dengan  Keuchik,  mukim,  Polisi, LSM,  dan  akademisi  yang  bergerak  di  bidang  adat  Aceh.  Data sekunder  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari  UU  yang  mengatur  tentang  Mukim.  Bahan  hukum  sekunder didapatkan melalui studi dokumentasi dari buku-buku, jurnal dan hasil-hasil  penelitian  di  perpustakaan  yang  membahas  tentang mukim.  Bahan  hukum  tersier  diperoleh  melalui  kamus  dan ensiklopedia. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi  peran  lembaga  adat  mukim  belum  maksimal adalah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  pembinaan  dan  pelatihan belum  memadai,  pendanaan  masih  terbatas,  konflik  yang menghadang  Aceh.  Peradilan  adat  tingkat  mukim  sama  hal penyelesaiannya  di  tingkat  Gampong.  Hanya  saja  ada  tata beracara  yang  berbeda.  Mekanisme  penyelesaian  sama  juga dengan di  gampong musyawarah dan mediasi antara para pihak. Makna  filosofis  penyelesaian  kasus  menggunakan  mekanisme mukim  yaitu  perkara  berakhir  dengan  perdamaian  (win-win solution),  mewujudkan  keharmonisan  bagi  pihak-pihak  yang berperkara,  menghemat  waktu,  menghemat  biaya,  menjadi moment  silaturahmi  antar  para  pihak  dan  sesuai  dengan  konsep- konsep  ajaran  Islam.  Diharapkan  kepada  masyarakat  supaya menggalakkan  penyelesaian  secara  adat  yang  dimulai  dari peradilan adat gampong dan mukim sebelum menyerahkan kepada kepolisian. Disarankan kepada kepolisian agar tidak
menindaklanjuti  laporan  masyarakat  yang  tidak  menempuh penyelesaian  secara  adat  dan  disarankan  kepada  eksekutif  dan legislatif  agar  dapat  menggagas  sebuah  Qanun  Provinsi  yang berorientasi pada pemberdayaan mukim secara proporsional  dan profesional serta perlunya sosialisasi secara merata kepada setiap lapisan  masyarakat  supaya  meminati  penyelesaian  perkara  di tingkat mukim.
Kata  Kunci: Mukim,  Qanun,  hukum  adat,  lembaga  adat, penyelesaian sengketa.
Abstract: Mukim is one of the Acehnese customary institutions in charge  of  resolving  disputes  that  occur  in  the  community.  Within
Acehnese  customary  judicial  process,  the  mukim  is  positioned  at the second level after the gampong. One of the mukim's duties de jure, as stipulated in Article 4 letter (e) of Aceh Qanun No. 4/2003 on Mukim Government, is to provide judicial decisions in the event of customary disputes or cases and customary laws. However, the role  of  mukim  has  begun  to  decrease  in  terms  of  resolving community problems. The purpose of this study was to investigate the  factors  that  influenced  nonoptimal  roles  of  the  mukim,  the mechanisms  used  by  the  mukim  in  resolving  disputes  within  the Acehnese society, and the philosophical, juridical and sociological values  of  the  dispute  settlements  implemented  by  the  institutional mukim.  The  study  used  empirical  legal  method  to  describe  the implementation  of  the  laws  on  the  mukim  authority  in  resolving disputes.  The  study  took  place  in  five  areas:  Banda  Aceh,  Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tengah, and Nagan Raya. The primary data came  from  interview  and  FGDs  with  Keuchik,  Mukim,  Police, NGOs,  and  academicians  concerning  on  Aceh  customary  laws. The  secondary  data  included  primary,  secondary,  and  tertiary legal  materials.  The  primary  legal  material  was  the  Law regulating  the  Mukim,  the  secondary  ones  came  from documentation  study  including  books,  journals,  and  research findings in the library on mukim, and the tertiary ones were from dictionaries  and  encyclopedias.  The  results  of  the  study  showed that  the  factors  causing  nonoptimal  roles  of  the  mukim  included the  human  resources,  poor  training  and  development,  lack  of funding,  and  conflict  in  Aceh.  The  customary  court  at  the  mukim level  had  similar  ways  of  resolution  as  that  at  the  gampong. Likewise,  the  mechanisms  to  settle  were  the  same  i.e.,  mutual deliberation  and  mediation.  The  difference  laid  only  in  the procedural  systems.  In  terms  of  the  philosophical  values,  both mukim and gampong used the win-win solution principle, creating a harmony between the parties involved, saving time, saving cost, having  a  moment  of  connecting  kinship  between  people (silaturahim), and following the teaching of Islam. These findings are  hoped  to  provide  insights  to  people  to  promote  dispute settlement  through  customary  institutions  i.e.,  mukim  and gampong  prior  to  taking  the  cases  to  the  police.  It  is  also  hoped
that the police will not follow-up the case reports that do not use the  customary  procedures,  and  that  the  executive  and  legislative institutions  can  initiate  a  provincial  Qanun  which  is  oriented towards the mukim empowerment proportionally and professionally. Further, socialization on such customary practices should  be  done  at  every  level  of  the  community  in  order  for  the public to be more aware of the mukim’s dispute resolution.
Keyword: Mukim,Qanun,  customary law, Customary Institution, Dispute Resolution.

## A. PENDAHULUAN
embaga  adat  mukim  bukanlah  lembaga  yang  lahir  pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, akan tetapi telah eksis  sejak  masa  Kesultanan  Aceh.  Pasca  penjajahan kolonial  Belanda,  keberadaan  Imum  Mukim  tetap  diakui  bahkan diatur secara khusus dalam Besluit van den Goveneur General van Nederland  Indie  van 18  November  1937  Nomor  8,  dengan  nama Imeumschaap . Masa penjajahan Jepang, Pemerintahan oleh Imum Mukim pun tetap diakui berdasarkan Osamu Seire Nomor 7 Tahun 1944 (Husin, 2013: 46).
Eksistensi  Lembaga  adat  Aceh  memudar  pada  masa  orde baru  yang  disebabkan  penyelenggaraan  Pemerintahan  yang berlangsung  secara  sentralistik  dengan  unifikasi  hukum  untuk seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya seluruh wilayah diseragamkan  segala  pengaturan  yang  mengaturnya.  Disahkannya Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  UU  Nomor  5  Tahun  1979 tentang  Pemerintahan  Desa,  membuat  keberadaan  Pemerintahan mukim  ini  tidak  lagi  mendapat  pengakuan  dari  pemerintah. Meskipun  demikian,  secara  sosial  masyarakat  Aceh  tetap mengakui  lembaga  adat  mukim  sebagai  wadah  pemersatu  dalam melestarikan kehidupan adat Aceh  (Husin, 2013: 46).
Setelah  era  reformasi  pemerintahan  mukim  memiliki kedudukan  yang  sangat  strategis  dalam  Provinsi  Aceh  yang ditandai  dengan  disahkannya  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2003 tentang  Pemerintahan  Mukim  dalam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam. Mukim memiliki tugas menyelenggarakan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan  dan  peningkatan  pelaksanaan  Syari‟at  Islam. Ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 memberikan sejumlah tugas yang harus dilaksanakannya, yaitu:

## L
a. Penyelenggaraan  pemerintahan  baik berdasarkan  azas desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  urusan  tugas  pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
b. Pelaksanaan  pembangunan  baik  pembangunan  ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
c. Pembinaan  kemasyarakatan  di  bidang  pelaksanaan  Syari‟at Islam, pendidikan, peradatan, sosial  budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau
f. Menetapkan  hukum  dalam  hal  adanya  persengketaan- persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.
Salah  satu  fungsi  yang  harus  dilaksanakan  oleh  mukim adalah  menetapkan  hukum  dalam  hal  adanya  persengketaan  atau perkara-perkara  adat  dan  hukum  adat.  Hal  ini  merupakan  sebagai fungsi  lembaga  adat  yang  merupakan  wahana  partisipasi masyarakat.  Bagi  Provinsi  Aceh  terdapat  sejumlah  sengketa  adat yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh lembaga adat sebelum dibawakan  kepada  peradilan  formal  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  13  Qanun  Aceh  Nomor  9  tahun  2008  tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.
Kasus  tersebut  terdiri  dari  sengketa  di  bidang  perdata antara  satu  orang  atau  lebih  dan  didominasi  oleh  kasus  tindak pidana.  Kasus  tindak  pidana  yang  biasanya  diselesaikan  melalui mekanisme  sistem  peradilan  pidana,  tapi  berbeda  halnya  dalam konteks  ke-Acehan.  Pola  penyelesaian  kasus  tindak  pidana terhadap  tindak  pidana  yang  telah  disebutkan  di  atas  dapat diselesaikan  melalui  jalur  penyelesaian  non  litigasi  dengan melibatkan  pelaku  dan  korban  di  dalamnya.  Bahkan  aparat penegak hukum harus menyerahkan kepada lembaga adat sebelum perkara diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana 1 . Pasal 13 Ayat (3) menyatakan Aparat penegak hukum memberikan
kesempatan  agar  sengketa/perselisihan  diselesaikan  terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.
Dengan  demikian,  lembaga  adat  Aceh  termasuk  mukim memiliki  kewenangan  menyelesaikan  kasus-kasus  adat  yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kewenangan lembaga adat tersebut  bahkan  telah  mengurangi  sebagian  kewenangan  yang dimiliki  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  sebenarnya  dapat mengusut  kasus  pidana.  Akan  tetapi  karena  memiliki  legalitas yang  sangat  kuat  dan  diatur  secara  tegas  dalam  peraturan perundangan,  maka  aparat  penegak  hukum  harus  menghormati nilai-nilai  yang  hidup  dan  dipraktekkan  serta  berkembang  dalam masyarakat.
Komitmen  aparat  penegak  hukum  menyerahkan  kasus- kasus  pidana  diselesaikan  melalui  jalur  non  litigasi  diwujudkan melalui  kesepakatan  bersama  antara  Pemerintah  Aceh,  Majelis Adat  Aceh  dan  Polda  Aceh  dengan  Nomor  189/677/2011, 1054/MAA/XH/2011,  B/121/1/2012  (Ismail,  2012:  8).  Butir kesatu surat kesepakatan tersebut berbunyi “Sengketa/perselisihan yang  terjadi  di  tingkat  Gampong  dan  mukim  yang  bersifat  ringan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13,  Pasal  14  dan  Pasal  15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat  dan  Adat  Istiadat  wajib diselesaikan terlebih  dahulu  melalui Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau  nama  lain  di  Aceh (Ismail, 2012: 8).
Keberadaan  mukim  sebagai  lembaga  yang  diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat yang berada  di  kemukimannya  sangatlah  penting.  Namun,  saat  ini perannya  mulai  berkurang  mana  setelah  perkara  tidak  mampu ditangani oleh peradilan adat tingkat gampong diteruskan langsung kepada  Kepolisian.  Padahal  lembaga  adat  mukim  merupakan lembaga  adat  tingkat  banding  yang  harus  dilalui  dalam  proses penyelesaian  kasus  secara  adat.    Keberadaan  lembaga  adat  mulai
dilupakan  oleh  masyarakat  Aceh  dalam  menyelesaikan  perkara yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Seharusnya  lembaga  mukim tersebut  telah  cukup  mapan  di  Aceh,  baik  dari  segi  struktur pemerintahannya, maupun fungsinya dalam penyelesaian perselisihan  dalam  masyarakat  Aceh.  Akan  tetapi  dalam kenyataannya  sampai  sekarang  lembaga  mukim  ini  masih mengalami  berbagai  hambatan  dan  dilema  internal  dalam pencapaian  peran  dan  fungsinya  sebagai  salah  satu  lembaga  adat yang  sudah  cukup  mengakar  dalam  masyarakat  Aceh.  Kajian  ini ingin mengkaji tentang mekanisme penyelesaian perkara di tingkat mukim,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  penyelesaian  perkara secara  adat  dan  hambatan  yang  dihadapi  mukim  saat  ini  dalam mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  masyarakat.  penelitian dilakukan  pada  lima  kabupaten,  yaitu  Banda  Aceh,  Aceh  Besar, Bireuen, Aceh Tengah dan Nagan Raya.

## B. MUKIM: PENGERTIAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM MASYARAKAT ACEH
a. Pengertian Mukim
Secara  etimologi,  istilah Mukim berasal  dari  bahasa  Arab yaitu muqim yang  berarti  penduduk  suatu  tempat  atau  tempat tinggal. Mukim 2 berarti “berkedudukan pada suatu tempat”. Orang Aceh  diterjemahkan  sebagai  suatu  wilayah  tempat  menetap  yang terdiri  dari  beberapa  perkampungan  (Hugrange,1985:  90).  Kamus Akbar  Bahasa  Arab  menyebutkan -  ماقا  –  ميقي  -  ميقم  , artinya (tinggal)  di.  Lebih  lanjut  dijelaskan نوميقم artinya  (orang)  yang mukim (Husein  Almujahid  dan  Fathoni  Alkhalil,  2013:  956). Muhammad  Yunus  dalam  kamus  Arab-Indonesia  mengartikan نوميقم adalah  di  hadapan  orang  banyak  atau  orang  yang  tinggal tetap (Yunus, 1989: 363).
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  terdapat  beberapa pengertian mukim yaitu  adalah  1)  orang  yang  tetap  tinggal  di
Mekkah  (lebih  dari  satu  masa  haji);  penduduk  tetap;  2)  tempat tinggal;  kediaman;  3)  daerah  (di  lingkungan  suatu  mesjid);  4) kawasan (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  1995:  670).  Kamus Aceh  Indonesia  mengartikan mukim adalah  daerah  lingkungan mesjid  tempat  orang  bersembahyang  Jum‟at,  daerah  hukum pemerintahan di bawah seorang imeum, daerah yang berpemerintahan sendiri (Bakar, et.al, 1985: 617).
Kata mukim dapat diketemui dalam beberapa Qanun Aceh, yaitu Qanun Acen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2003  Pemerintahan  Gampong  dan Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara  Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh. Ketiga definisi mukim dalam  Qanun  tersebut  memiliki  karakteristik  tersendiri,  meskipun penekanannya pada gabungan beberapa gampong dan kedudukannya  langsung  di  bawah  kecamatan  serta  dipimpin  oleh imeum  mukim.  Qanun Aceh Nomor 10 Tahun  2008 merumuskan bahwa  mukim  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  di  bawah kecamatan  yang  terdiri  atas  gabungan  beberapa  gampong  yang mempunyai  batas  wilayah  tertentu  yang  dipimpin  oleh  Imeum mukim  atau  nama  lain  dan  berkedudukan  langsung  di  bawah camat.  Definisi  ini  sama  dengan  yang  dirumuskan  dalam  Qanun Aceh  Nomor  3  Tahun  2009  yaitu  mukim  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  di  bawah  Kecamatan  yang  terdiri  atas gabungan  beberapa  gampong  yang  mempunyai  batas  wilayah tertentu  yang  dipimpin  oleh  imum  mukim  atau  nama  lain  dan berkedudukan langsung di bawah camat.
Definisi  tersebut  menekankan  pada  lima  ciri  khas  utama yaitu kesatuan masyarakat, gabungan beberapa gampong, memiliki batas wilayah, dipimpin oleh Imeum mukim dan kedudukannya di bawah  camat.  Selanjutnya  definisi  mukim  dalam  Qanun  Aceh Nomor  4  Tahun  2003  dirumuskan  bahwa  mukim  atau  nama  lain, adalah kesatuan masyarakat ukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  yang  terdiri  atas  gabungan  beberapa  Gampong  yang
mempunyai  batas  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri, berkedudukan  langsung  di  bawah  Camat  atau  nama  lain  yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.
Definisi  ini  memiliki  perbedaan  dengan  kedua  rumusan yang  telah  dirumuskan  di  atas.  Aspek  yang  membedakannya adalah adanya klausul “harta kekayaan” yang dimiliki oleh mukim yang tidak disebutkan dalam pengertian mukim sebelumnya. Pasal 18  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2003  menjelaskan  maksud  harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau,  laut,  gunung,  rawa,  paya  dan  lain-lain  yang  menjadi  hak ulayat  Mukim  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Qanun Al-Asyi sebagaimana dikutip oleh
Badruzzaman  dikatakan  bahwa  mukim  adalah  federasi  dari beberapa  Gampong,  paling  sedikit  delapan  gampong.  Mukim dipimpin  oleh  seorang  imeum  mukim  dan  seorang  qadhi  mukim serta  dibantu  oleh  beberapa  orang  waki  (wakil).  Dalam  tiap-tiap mukim  didirikan sebuah mesjid untuk  melaksanakan sholat  jumat (Ismail, 2008: 17).
Penamaan  istilah  mukim  tidak  terlepas  dari  pengaruhnya nilai-nilai  religious  masyarakat  Aceh  yang  mayoritas  menganut agama  Islam.  Hal  ini  ditandai  dari  sejarah  lahirnya  mukim  yang pada  mulanya  bertujuan  untuk  mengumpulkan  40  orang  dewasa untuk  melaksanakan  shalat  jumat (Ismail,  2008:  73-74)  (M.  Syarif, 2001:10). Keyakinan seperti itu sesuai dengan yang terdapat dalam kitab fiqh mazhab Syafi‟i  yang mengharuskan setiap pelaksanaan shalat  jumat  mencapai  40  orang  laki-laki.  Bila  tidak  terpenuhi berimplikasi  pada  batalnya  pelaksanaan  shalat  jumat 3 dan  dalam realitas  masyarakat  Aceh  banyak  juga  dijumpai  komunitas masyarakat yang melaksanakan i‟adah dhuhur setelah pelaksanaan shalat  jum‟at.  Salah  satu  alasan  yang  menjadi  dasar  pijakannya
adalah  mereka  meragukan  jamaah  jumat  yang  hadir  itu  benar- benar  memahami  syarat-syarat  pelaksanaan  shalat  jum‟at  secara sempurna.
b. Fungsi Mukim
Mukim  sebagai  orang yang  diberikan  wewenang mengkoordinir  beberapa  gampong  dalam  wilayahnya  memiliki tanggungjawab  yang  harus  dilaksanakan.  Tanggung  jawabnya mengatur  masyarakat  selain  yang  berkaitan  dengan  dunia  juga memiliki  kinerjanya  yang  memiliki  relevansi  dengan  akhirat. Urusan  dunia  yang  menjadi  tanggungjawab  mukim  adalah memelihara  ketertiban  dan  keamanan  gampong-gampong  dan mengatasi berbagai perselisihan masyarakat (Tim Peneliti IAIN Ar- Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, 2006: 104).
Tugas  mukim  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian sengketa  masyarakat  secara  tegas  diatur  dalam  Qanun  Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 8 Qanun tersebut menentukan bahwa Imeum mukim atau nama lain bertugas:
a. melakukan pembinaan masyarakat;
b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
c. menyelesaikan sengketa;
d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
f. membantu pelaksanaan pembangunan.
Adanya  lembaga-lembaga  adat  yang  masih  eksis  dan dipertahankan sebagai wahana partisipasi masyarakat mengandung nilai  filosofis  yang  sangat  besar.  Dalam  konsideran  Qanun  Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat merumuskan bahwa lembaga  adat  yang  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat Aceh  sejak  dahulu  hingga  sekarang  mempunyai  peranan  penting dalam  membina  nilai-nilai  budaya,  norma-norma  adat  dan  aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan
dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Aceh  sesuai  dengan  nilai islami.
Oleh  karena  itu,  keberadaan  lembaga  adat  yang  mulai diatur  secara  komprehensif  dalam  peraturan  perundang-undangan merupakan  sebuah  penghargaan  terhadap  nilai-nilai  adat  budaya, norma  adat,  ketertiban  dan  ketentraman  serta  kerukunan  bagi masyarakat.  Orang-orang  yang  dipilih  untuk  meminpin  dan mengurusi  lembaga  tersebut  biasanya  dipilih  dari  orang-orang yang  berwibawa  dan  memiliki  integritas  tinggi.  Keputusan  dan perintah  yang  diamanahkan  oleh  pemegang  tampuk  kekuasaan adat sangat disegani dan dijalankan oleh masyarakat setempat.
Berkaitan  dengan  urusan  agama,  mukim  bertanggung jawab  terhadap  kelancaran  dan  kemakmuran  mesjid,  tata  tertib pelaksanaan  shalat  jumat,  acara  pernikahan  dan  lain-lain  yang memiliki  relevansi  dengan  ajaran  agama (Tim  Peneliti  IAIN  Ar- Raniry  &  Biro  Keistimewaan  Aceh  Provinsi  NAD,  2006:  104). Tugas dan  tanggung  jawab  mukim  merupakan  suatu  tugas  mulai  yang berupaya  mengajak  orang  untuk  berbuat  kabaikan  dan menyelenggarakan  tempat  beribadah  bagi  masyarakat.  Namun sayang,  tugas  tersebut  menurut  persepsi  masyarakat  sudah  mulai ditinggalkan  oleh  mukim.  Imum  Mukim  tidak  menjalankan  tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan (Tim Peneliti IAIN Ar- Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, 2006: 104).
Usaha meningkatkan dan penguatan kapasitas mukim serta pemberdayaannya  menjadi  tanggungjawab  bersama  semua kalangan. Terutama bagi mukim itu sendiri sebagai pelopor utama yang  akan  menggerakkan  kembali  dan  meningkatkan  kinerjanya dalam memelihara keseimbangan kehidupan masyarakat, melestarikan  budaya  adat  istiadat  yang  dipraktekkan  oleh  nenek moyang  dan  mengaplikasikan  nilai-nilai  ke-Islaman  dan  syiar islam. Tugas mulia yang dibebankan kepada mukim ini di samping untuk kepentingan bersama masyarakat muslim, dapat meringankan tugas negara dalam menangani sengketa.

## C. NILAI-NILAI
FILOSOFIS,

## YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS PENYELESAIKAN SENGKETA DALAM INSTITUSI MUKIM
Penyelesaian  sengketa  masyarakat  dengan  menggunakan mekanisme adat memiliki nilai-nilai filosofi, landasan  yuridis dan sosiologis  tersendiri  bagi  masyarakat  Aceh.  Bukan  hanya  pada penyelesaian  di  tingkat  Gampong,  ketiga  landasan  tersebut terdapat  pula  pada  penyelesaian  sengketa  di  tingkat  mukim. Landasan  filosofis  penyelesaian  sengketa  secara  adat  merupakan landasan yang memiliki nilai-nilai tertentu yang terkandung dalam proses  penyelesaian  sengketa  secara  adat.  Nilai  filosofis  tersebut telah  dirumuskan  melalui hadih  madja Aceh  (ungkapan  yang penuh dengan makna).
Satu  hal  lagi  nilai  yang  terkandung  dalam  proses penyelesaian sengketa secara adat adalah memiliki nilai sosiologis bagi  masyarakat.  Masyarakat  Aceh  sangat  kental  dengan  budaya penyelesaian kasus di luar pengadilan. masyarakat lebih cenderung menyelesaikannya  secara  musyawarah  gampong  yang  dipimpin oleh  aparatur  Gampong.  Kedua  belah  pihak  yang  bertikai mematuhi ketentuan-ketentuan adat  yang diberlakukan pada suatu komunitas.
Secara  umum  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  proses penyelesaian secara adat dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a. Nilai Filosofis
1. Menjaga Harkat dan Martabat
Nilai  penting  dari  proses  penyelesaian  sengketa  melalui peradilan  adat  atau  mediasi  adalah  untuk  menjaga  marwah  dan martabat  atau  harga  diri  seseorang.  Bagi  masyarakat  Aceh penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan upaya menjaga marwah diri, kelompok dan sekaligus menjaga tatanan hukum adat itu  sendiri.  Oleh  karenanya  penyelesaian,  melalui  mediasi dianggap  sebagai  sebuah  kemuliaan,  sebaliknya  penyelesaian
masalah  melalui  peradilan  formal  dianggap  sebagai  sebuah  hal yang  tabu.  Pernyataan  ini  tercermin  dalam  ungkapan  hadih  maja berikut ini:
pantang peudeng melinteung sarong pantang rincong melinteung mata pantang ureung geteuoh kawom pantang hukom geuba u meja
Pantangan pedang dimasukkan ke dalam sarungnya  secara terbalik
Pantangan  rencong  dimasukkan  ke  dalam  sarungnya dengan mata terbalik
Pantangan orang dihina keluarga mereka Pantangan hukum dibawa ke meja hijau
Dalam  hadih  maja  ini  terdapat  nilai  filosofis  yang  sangat tinggi  bahwa  bagi  masyarakat  Aceh  penyelesaian  sengketa  atau konflik  yang  terjadi  dilakukan  melalui  peradilan  adat,  dan merupakan  suatu  pantangan  apabila  konflik  yang  terjadi diselesaikan  melalui  peradilan  formal.  Karena  penyelesaian melalui  lembaga  formal,  pada  tataran  tertentu  tidak  dapat mewujudkan  rasa  keadilan  dan  bahkan  akan  menyebabkan terputusnya  hubungan  silaturahmi  yang  berakibat  pada  hilangnya harkat  dan  martabat  diri  seseorang.  Atas  dasar  menjaga  marwah atau  kewibawaan,  maka  sejak  dari  dulu  masyarakat  Aceh  lebih mempercayakan  dan  cenderung  menyelesaikan  sengketa  melalui peradilan adat, baik tingkat gampong maupun mukim.
Kecenderungan penyelesaian sengketa melalui hukum adat ini terjadi di seluruh Aceh meskipun ada juga orang tertentu yang membawa  kasusnya  ke  peradilan  formal.  Penyelesaian  kasus melalui jalur formal biasanya hanya menyelesaikan masalah secara lahir  saja,  secara  batin  belum  tentu  dan  sangat  memungkinkan
munculnya  dendam  diantara  pihak  yang  bersengketa.  Sebaliknya penyelesaian  melalui  peradilan  adat  lebih  komprehensif, bermarwah  dan  hati  pun  tenang  dan  damai (AG,  wawancara,  8 Oktober  2016). Putusan  yang  diambil  atas  dasar  kebijaksanaan serta  tidak  ada  pihak  yang  kalah-menang,  karena  mediasi  adat bertujuan menyelesaikan
sengketa
dengan tetap
mempertimbangkan  marwah  dan  harga  diri  dari  para  pihak  yang bersengketa.
2. Memperkuat Hubungan Kekeluargaan dan Persaudaraan
Pada  dasarnya  pelaksanaan  proses  mediasi  komunitas menjunjung  tinggi  asas  kekeluargaan  dan  persaudaraan.  Dalam proses perdamaian secara adat, selain untuk menegakkan keadilan juga  untuk  menjaga  persaudaraan  sesama.  Atas  dasar  ini  maka para pihak merasa perlu  berdamai dan kembali merajut hubungan kekeluargaan. (Hasil Focus Group Discussion (FGD) Banda Aceh, 5 Oktober 2016).
Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:
Menyoe but ka ta meu gob-gob sikrek jeunerob jeut keu dawa. Menyo ka ta medroe-droe duro  lam  aso  glah  taputa (Hasil  Focus  Group  Discussion (FGD) Banda Aceh, 5 Oktober 2016).
Jika suatu perbuatan dianggap urusan sendiri-sendiri sebatang penyangga pagar pun menjadi sumber masalah sebaliknya jika suatu perbuatan dilakukan secara bersama- sama duri dalam daging dapat dikeluarkan
Hadih  maja  ini  bermakna  bahwa  suatu  perbuatan  yang dilakukan  dengan  tidak  mempertimbangkan  aspek  kekeluargaan dan  cenderung  individualis,  biasanya  akan  sangat  sulit  bisa
diselesaikan,  sebaliknya  jika  aspek  kekeluargaan  dikedepankan akan  memudahkan  para  pihak  dan  mediator  dalam  menghasilkan kesepakatan  perdamaian.  Walau  dalam  keadaan  sesulit  apapun, jika  kedua  belah  pihak  memiliki  niat  yang  baik  tentu  akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
Karenanya,  dalam  pelaksanaan  mediasi  mengedepankan nilai  kebersamaan  dan  kekeluargaan  agar  tidak  ada  pihak  yang merasa  dikalahkan  ( win-win ,  menang-menang),  sehingga  setelah kasus selesai ditangani, para pihak dapat menjalin hubungan yang lebih baik yang sebelumnya telah renggang. Pernyataan ini selaras dengan  jawaban  responden,  di  mana  sebanyak  49.5  persen menyatakan  sangat  setuju  bahwa  penyelesaian  melalui  peradilan adat  dapat  memperkuat  hubungan  persaudaraan,  sebanyak  48.4 persen  responden  menyatakan  setuju  dan  hanya  2.1  persen  yang menyatakan tidak setuju.
Nilai persaudaraan merupakan nilai terpenting dalam setiap proses  penyelesaian  sengketa.  Para  pihak  yang  berperkara dipertemukan  dalam  suasana  yang  sejuk  dan  damai  tanpa menjustifikasi  pihak  yang  salah  dan  benar  terlebih  dahulu,  tetapi berusaha  memperbaiki  sikap  dan  perilaku  yang  dianggap  kurang tepat  dan  keliru.  Proses  awal  persidangan  dimulai  dengan memberikan nasihat bahwa kita berangkat dari satu keluarga yang harus  saling  menghargai,  mengisi,  memberi  dan  memperbaiki. Karena  mereka  mengetahui  dan  sadar  bahwa  mereka  adalah saudara,  sering  kali  mereka  akan  berdamai  karena  memiliki hubungan kekeluargaan (Baharuddin, wawancara, 11 Oktober 2016).
Kalau  ada  perilaku  yang  kurang  tepat  supaya  bisa diperbaiki  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat Aceh.  Bagi  orang  yang  melanggar  norma  yang  telah  disepakati, maka  ia  harus  ikhlas  menerima  konsekuensinya  yang  juga merupakan  kesepakatan  dan  komitmen  komunitas.  Biasanya apabila  mencapai  kesepakatan  damai  antara  kedua  belah  pihak, ikatan  keluarga  yang  terjadi  perselisihan  akan  menjadi  lebih  kuat
bahkan  telah  dianggap  sebagai  sanak  saudaranya  (Muhammad, wawancara, 5 Oktober 2016).
3. Menghilangkan Dendam dan Saling Memaafkan
Akhir  dari  proses  penyelesaian  secara  adat  adalah terwujudnya perdamaian antara para pihak dan saling memaafkan. Kesadaran  untuk  memberikan  rasa  maaf  ini  didasarkan  pada kemauan  dan  keikhlasan  para  pihak.  Jika  penyelesaian  suatu persoalan  yang  tidak  dibarengi  dengan  sikap  saling  memaafkan antara  para  pihak,  dikhawatirkan  akan  terjadinya  persoalan  yang lebih  kompleks.  Oleh  karena  itu,  para  pihak  yang  sedang  bertikai melalui  pendekatan  mediasi  komunitas  didorong  untuk  saling memaafkan.
Proses  maaf  memaafkan  difasilitasi  oleh  tokoh  adat  yang terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa,  baik  melalui  kegiatan  yang seremonial  atau  langsung  pada  saat  setelah  adanya  kesepakatan perdamaian.  Proses  ini  sering  dinamakan  dengan  istilah peumat jaroe (saling berjabat tangan) dan peusijuek yang memiliki makna yang  penting  sebagai  bentuk  pemaafan  sekaligus  sebagai penghilang dendam di antara para pihak.
Ketua  MAA  Aceh,  Badruzzaman  Ismail  mengatakan bahwa peumat jaroe merupakan simbol hilangnya atau sudah tidak ada  rasa  dendam  dan  permusuhan  dari  pihak  yang  bertikai  yang diakhiri  dengan prosesi  makan-makan dan doa (Ismail,  wawancara, 5  Oktober  2016). Peumat  jaroe  merupakan  simbol  perbaikan hubungan  antara  para  pihak  yang  bersengketa,  dengan  harapan sengketa  dan  konflik  antar  mereka  dapat  segera  berakhir.  Nilai yang muncul dari prosesi peumat jaroe adalah menghilangkan rasa dendam  dan  munculnya  persaudaraan  kembali.  Kalau  dendam sudah hilang, persaudaraan akan terbina kembali.
Dalam  proses  perdamaian, peumat  jaroe tidak  hanya dilakukan  antara  para  pihak,  kalau  penyelesaian  sengketa dilakukan  di  meunasah  yang  disaksikan  oleh  warga  gampong,
maka di akhir acara para pihak harus juga berjabat tangan dengan semua  warga  yang  hadir.  Dengan  cara  seperti  ini  membuat  pihak yang  bersengketa  terutama  pelaku,  akan  merasa  diterima  kembali ke  tengah-tengah  masyarakat  karena  sudah  dimaafkan  dari kesalahan yang diperbuatnya.
Dalam proses peumat jaroe , pihak yang memfasilitasi atau mediator sering mengucapkan kata-kata khusus yang mengandung nasehat,  seperti:  “ Nyo  kaseb  oh  no  bek  na  dendam  lee.  Nyo  beu jeut  ke  jalinan  silaturrahmi,  karena  nyan  ajaran  agama geutanyoe”. (Masalah  ini  sudah  cukup  di  sini  dan  jangan  ada dendam  lagi,  bersalaman  ini  diharapkan  menjadi  jalinan silaturahmi, karena demikianlah ajaran agama kita ). Ungkapan ini menjadi nasehat supaya ke depan tidak mengulangi lagi perbuatan yang  keliru  dan  salah  sebagaimana  telah  dilakukan,  dan diharapkan  pihak  yang  bersengketa  dapat  saling  memaafkan  dan menjalin kembali silaturahmi yang terputus.
4. Mewujudkan Keadilan
Dalam  sistem  peradilan  pidana  sebagaimana  yang  diatur dalam peraturan  perundang-undangan,  keadilan  bagi  korban kurang  mendapatkan  perhatian. Korban  hanya  mendapatkan kepuasan  batin  karena  pelakunya  dihukum  dengan  hukuman penjara.  Kerugian  yang  dialami  oleh  korban  kurang  mendapatkan perhatian.  Berbeda  dengan  proses  penyelesaian  secara  adat  yang mempertimbangkan  keadilan  bagi  korban.  Korban  mendapatkan kembali  serta  menutupi  kerugian  yang  dialaminya  akibat  dari perbuatan pelaku.
Kepedulian  kepada  korban  diwujudkan  dalam  adagium “Luka  tasiphat,  darah  tasukat” ,  artinya  luka  diukur,  darah diperhitungkan. Ungkapan ini mengandung makna filosofis bahwa kerugian  korban  diperhitungkan  secara  bijaksana  dan  sesuai dengan  fakta  yang  terjadi,  tidak  dilebih-lebihkan  atau  dikurangi. Sedangkan  pelaku  harus  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan yang  dilakukannya.  Untuk  menutupi  kerugian  bagi  korban,
kebijaksanaan  tokoh  adat  sangat  diperlukan  dalam  menetapkan sejumlah  sanksi.  Tokoh  adat  perlu  mempertimbangkan  besarnya kerugian  yang  dialami  oleh  korban  dan  membebankan  kepada pelaku melalui kesepakatan yang dibangun bersama-sama.
Masalah  korban  kejahatan/tindak  pidana  dalam  proses peradilan  pidana  kurang  mendapat  perhatian.  Walaupun  akhir- akhir  ini  mendapat  kajian  yang  mendalam  para  mahasiswa program  doctor  dalam  rangka  mencapai  derajat  keilmuan  yang tertinggi.  Bahkan  muncul  cabang  dari  kriminologi  yang  disebut “victimology”  yang secara keseluruhan bertujuan (Dewi,  2014:12 ):
a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
b. Berusaha  untuk  memberikan  penjelasan  sebab  musabab terjadinya victiminasi.
c. Mengembangkan  sistem  tindakan  guna  mengurangi penderitaan manusia.
Secara  nasional,  saat  ini  sudah  mulai  adanya  pendekatan baru  dalam  proses  penyelesaian  kasus  pidana  yaitu  melalui pendekatan restorative justice 4 . Penggunaan  restorative justice ini bertujuan  memberikan  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak  yakni kepada  korban  dan  pelaku.  Selain  itu,  tujuan  restorative  justice dalam  penyelesaian  kasus  pidana,  yaitu (Prakoso,  2013:  161):
Pertama ,  perbaikan  atau  penggantian  kerugian  yang  diderita  oleh korban,  pengakuan  pelaku  terhadap  luka  yang  diderita  oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban  dan  masyarakat. Kedua ,  memberdayakan  para  korban, pelaku,  keluarga  dan  masyarakat  untuk  memperbaiki  tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai  landasan  untuk  memperbaiki  kehidupan  bermasyarakat. Ketiga ,  merestorasi  kesejahteraan  masyarakat,  memperbaiki manusia  sebagai  anggota  masyarakat  dengan  cara  menghadapkan
anak  sebagai  pelaku  berupa  pertanggungjawaban  kepada  korban atas  tindakannya.  Korban  yang  biasanya  terabaikan  dalam  proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.
Pada  umumnya  korban  dihalangi  (tidak  disertakan)  dalam proses  peradilan  pidana,  namun  dalam  peradilan  pidana  restoratif korban diberi kesempatan berperan serta di dalamnya. Braithwaite mengungkapkan  bahwa  cara  demikian  melahirkan  perasaan  malu dan  pertangungjawaban  pelaku  dan  keluarga  atas  tindakan  yang salah oleh pelaku, juga memotivasi pelaku dan keluarganya untuk memperbaiki secara proporsional (Prakoso, 2013: 162).
Pendekatan  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  tujuan tersebut  adalah  mengupayakan  proses  mediasi  antara  korban  dan pelaku,  pertemuan  dan  dialog  antara  korban  dan  pelaku  yang melibatkan  keluarga  dan  masyarakat  luas,  dan  menumbuhkan kesadaran  dan  tanggungjawab  pelaku  dan  korban  (Atalim,  Jurnal Rechtcinding, vol. 2, 145).
Semangat  utama  keadilan restoratif adalah  tidak  terutama untuk  mengadili  dan  menghukum  pelaku  melainkan  guna mereparasi  dan  merestorasi  korban  dan  pelaku.  Maka  nilai keadilan restoratif terletak  pada  dialog  ( dialogue ),  kesepahaman ( mutuality ), penyembuhan ( healing ), perbaikan ( repair ), penyesalan dan tobat ( repentance ), tanggung jawab
( responsibility ),  kejujuran  ( honesty ),  dan  ketulusan  ( sincerity ) (Atalim, Jurnal Rechtcinding, vol. 2, 145)
Dengan  demikian,  konsep  restoratif  justice  memiliki  nilai yang  sangat  tinggi  bagi  pelaku  dan  korban.  Pelaku  diminta  untuk bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  telah  ia  lakukan,  dan  si korban  diberikan  ruang  untuk  menyelesaikan  kasus  yang menimpanya  dan  meminta  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang dialaminya.  Berbeda  halnya  dengan  penyelesaian  melalui mekanisme  sistem  peradilan  pidana,  di  mana  yang  berperan sebagai  pihak  yang  menggantikan  korban  adalah  negara.  Oleh karena  itu,  penyelesaian  dengan  menggunakan  mekanisme
restoratif  justice  memiliki  nilai  positif  bagi  korban  karena diberikan kesempatan terlibat di dalam menyelesaikan kasusnya.
5. Proses Penyelesaian Cepat, Murah dan Fleksibel
Mediasi  komunitas  ini  juga  memiliki  nilai  efisiensi,  baik dari  segi  waktu  penyelesaian  maupun  biaya  yang  ditimbulkan. Prosesnya  tidak  membutuhkan  waktu  terlalu  lama  dan  biaya penyelesaiannya  pun  sedikit,  bahkan  kadang-kadang  tidak memerlukan  biaya  sama  sekali.  Dalam  hadih  maja  Aceh dinyatakan:
Tameuhukom ngon adat harta tetap syedara na
Berhukum dengan adat harta akan tetap, hubungan saudara terjaga
Hadih maja di  atas memberikan pesan  kepada masyarakat supaya  lebih  mengedepankan  hukum  adat  dalam  menyelesaikan persoalan.  Nilai  positif  yang  terkandung  dalam  proses penyelesaian  tersebut  adalah  bisa  menghemat  biaya  dan membangun hubungan persaudaraan. Hal ini mendapat pembenaran,  karena  dalam  proses  formal  harus  melalui  beberapa tahapan-tahapan  yang  dimulai  dari  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan  sampai  kepada  pemeriksaan  di  Pengadilan.  Selain  itu, para pihak yang berperkara kadang kala sering menggunakan jasa advokat yang membutuhkan biaya besar.
Efisiensi  waktu  dalam  proses  penyelesaian  perkara sebenarnya  sangat  ditentukan  oleh  para  pihak.  Para  pihak  yang memiliki  itikad  baik  untuk  menyelesaikan  sengketa  akan berdampak  pada  cepatnya  proses  persidangan.  Dalam  hadih  maja Aceh  disebutkan  “ tatarek  panyang  talingkang  paneuk ”,  artinya suatu persoalan bila ingin diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi besar, sebaliknya bila ingin disederhanakan dengan saling
memberi maaf, tentu permasalahan akan lebih mudah diselesaikan (Djuned,  2001:  21).  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Dra. Zuhrah, (11 Oktober 2016) hakim Mahkamah Syariyah Takengon Kabupaten  Aceh  Tengah  bahwa  penyelesaian  melalui  peradilan adat  berlangsung  secara  cepat  dan  murah  karena  ada kecenderungan masyarakat taat kepada adat dan rasa kekeluargaan.  (Zuhrah.wawancara,  11  Oktober  2016).  Dari  segi waktu, perdamaian secara adat juga dapat terlaksana secara cepat, efesiensi  waktu  ini  merupakan  salah  satu  keunggulan  mediasi komunitas  dibanding  dengan  sistem  peradilan  umum.  Pernyataan ini sejalan dengan pendapat  M. Arifin Abu, akademisi Kabupaten Nagan Raya yang mengatakan bahwa:
“….kelebihan proses perdamaian secara adat dibandingkan hukum formal, prosesnya tidak terlalu panjang, perdamaian secara adat  biasa  terselesaikan  dengan  sama-sama  ikhlas  antara  kedua pihak  untuk  mengakhiri  sengketa  atau  perselisihan  yang  terjadi. Keutamaan  nilai  yang  terkandung  dalam  tradisi  penyelesaian sengketa  pada  masyarakat  Aceh  bahwa  proses  penyelesaian  tidak terlalu  lama,  dan  tidak  menghabiskan  banyak  biaya”. (Arifin, wawancara, tanggal 6 Oktober 2016).
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Fajran  Zein  bahwa penyelesaian sengketa secara adat lebih murah dan efektif:
“….bayangkan  kalau  ditangani  di  pengadilan,  misalnya kehilangan  ayam  lalu  malah  bisa  hilang  kambing  karena biayanya  mahal.  Karena  sering  kali  proses  pengadilan menempatkan  korban  dan  pelaku  pada  jarak  yang  jauh sehingga  tidak  ada  rasa  keadilan.  Peradilan  adat  dapat mengembalikan  kondisi  seperti  sebelum  peristiwa  itu terjadi.  Apabila  korban  itu  kehilangan  kendaraan,  maka kewajiban pelaku untuk mengembalikannya dan kemudian  si  pelaku  mendapat  pengampunan.  Dalam hukum  positif  tidak  ada  itu.  Korban  tidak  dikembalikan
haknya, pelaku juga tidak diampuni”( Zein, wawancara, 5 Oktober 2016).
Jadi dapat dikatakan bahwa proses mediasi melalui adat ini lebih  efesien,  cepat  dan  tidak  bertele-tele.  Hal  ini  sejalan  dengan jawaban  responden  sebanyak  67  persen  di  antaranya  menyatakan setuju  dan  sebanyak  30  persen  menyatakan  sangat  setuju  bahwa peradilan adat dapat berlangsung dengan cepat dalam memutuskan suatu perkara, hanya 3 persen saja yang menjawab tidak setuju.
Selain  itu,  mediasi  komunitas  memiliki  nilai fleksibilitas  yang  cukup  tinggi.  Dalam  artian  dari  proses  mediasi sampai  pengambilan  keputusan  memiliki  kelenturan  dan kebijaksanaan,  sehingga  bebas  dari  kesan  kaku  dan  monoton. Biasanya  proses  mediasi  melalui  adat  ini  mempertimbangkan kondisi  atau  kemampuan  dari  para  pihak  yang  bersengketa. Misalnya  jika  dipandang  tidak  sanggup  potong  sapi,  maka  atas dasar  pertimbangan  bisa  saja  diganti  dengan  kambing.  Boleh  jadi para  pemuka  adat  juga  memberikan  kelonggaran  waktu  agar  ada kesempatan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu bagi orang yang  mesti  membayar  denda.  Bagi  sebagian  orang  memang  tidak ada  masalah,  akan  tetapi  ekonomi  masyarakat  itu  tidak  semuanya sama ( Jusin, wawancara, 9 Oktober 2016) .
Nilai fleksibilitas ini juga dapat dilihat dari cara memahami sebuah  perkara  atau  sengketa  yang  terjadi.  Dalam  konteks peradilan  adat,  biasanya  perkara  yang  besar  atau  sulit  untuk diselesaikan  harus  dilihat  dan  dipahami  secara  sederhana, sedangkan perkara  yang kecil kalau bisa dihilangkan sama sekali, tidak  perlu  untuk  dibesar-besarkan.  Karena  yang  lebih  mulia dalam  kehidupan  sehari-hari  adalah  bagaimana  kita  dapat bersinergi  dan  berbaik-baikkan  terhadap  sesama  saudara.  Hal  ini terungkap dalam hadih maja berikut:
Yang rayeuk tapeu ubeut yang ubeut tapeu gadoeh

## taujroh jroh sama syedara
Perkara yang besar kita kecilkan Perkara yang kecil kita hilangkan Berbaik-baiklah sesama saudara

## b. Nilai Sosiologis
Bagi  masyarakat  Aceh,  penyelesaian  sengketa  secara  adat istiadat  yang  lebih  mengedepankan  musyawarah  bukanlah  hal baru. Akan tetapi masyarakat Aceh telah lama mempraktekkannya secara  turun  temurun  hingga  sekarang.  Sebelum  kedatangan Belanda  ke  Indonesia,  masyarakat  Aceh  telah  terbiasa menggunakan  mekanisme  penyelesaian  secara  adat.  Bahkan  pada masa kesultanan, pengaplikasian penyelesaian perkara secara adat telah diterapkan di Aceh.  Sistem peradilan pada masa kesultanan Aceh,  menurut  Van  Vollenhoven,  sebagaimana  dikutip  T.  M. Juned,  penyelesaian  perkara  dilakukan  secara  berjenjang  sesuai dengan  kewenangannya  masing-masing.  Peradilan  dari  yang paling rendah terdiri dari peradilan gampong, mukim, ulee balang, sagoe dan sultan (Juned dan Sulaiman (ed.), 2001: 17). Pada masa Iskandar  Muda  dan  sultan  berikutnya,  di  angkat  seorang  hakim (Qadhi)  yang  diberi  gelar  dengan  Malikul  Adil.  Sultan  sebagai Ketua  Mahkamah  Kerajaan  bersama  Qadhi  memproses  perkara yang  menyangkut  dengan  kerajaan  atau  perkara  yang  tergolong berat,  di  mana  para  ulee  balang  tidak  dapat  menyelesaikan perkara-perkara  tersebut  karena  hukuman  yang  diberikan tergolong sangat berat. C. Snouck Hurgronye mencatat bahwa ada enam  hukuman  yang  bukan  merupakan  wewenang  ulee  balang, yaitu potong tangan, menusuk dengan lembing, pemeragaan mayat pelanggar yang dihukum mati, dijepit dalam pohon yang terbelah, pemotongan  daging  yang  terhukum  (sayam)  dan  menghancurkan kepala dengan lesung (Sulaiman dan Sulaiman (ed.),  2001: 1).
Sedangkan untuk  perkara kecil atau tindak pidana ringan yang  dilakukan  sesama  warga  gampong,  biasanya  diselesaikan oleh  Keuchik  dengan  dibantu  oleh  Imeum    Meunasah,  dan  tokoh
masyarakat  (ureung  tuha).  Keuchik  bertindak  sebagai  hakim perdamaian  yang  memberikan  keputusan  sesuai  dengan  perkara yang ditangani, seperti mengembalikan hak orang lain, membayar denda  atau  meminta  maaf  kepada  pihak  korban  yang  telah dirugikan. Namun jika para pihak menolak perdamaian yang telah diputuskan  di  gampong,  ia  dapat  mengajukan  ke  tingkat berikutnya  di  peradilan  mukim,  yang  membawahi  beberapa wilayah  gampong  dalam  yurisdiksinya.  Tetapi  pengajuan  ke tingkat  mukim  harus  menyerahkan  uang  jaminan  sebagai  ongkos perkara  atau  disebut  juga  dengan hak  balee .  Aturan  hukum  yang dipakai  pada  beberapa  lembaga  peradilan  tersebut  bersumber  dari hukum syariat dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi  menurut  Snouck  Hurgronye,  dalam  praktiknya  berbagai keputusan yang ditetapkan lebih bernuansa hukum adat ketimbang hukum syariat (Sulaiman dan Sulaiman (ed.),  2001: 2-3).
Syari‟at  dan  adat  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan  dalam  mengatur  perilaku  dan  pergaulan  masyarakat. Termasuk dalam menata kembali hubungan masyarakat yang telah bertikai.  Nilai-nilai  adat  dan  syariat  selalu  menyatu  padu  menjadi satu  serta  diaplikasikan  di  dalamnya.  Hubungan  erat  antara  adat dan syariat diformulasikan dalam hadih madja “ hukom ngon adat lagee zat dengon sifeut ” (Alfian, dkk,  1978: 153)
Hadih  maja di  atas  menjadi  sesuatu  yang  bernilai  agamis dalam  kultur  orang-orang  Aceh.  Setiap  sengketa  yang  terjadi diselesaikan  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  dalam masyarakatnya. Hukum adat  Aceh itu bersendikan hukum  agama, maka  model  penyelesaian  sengketapun  senantiasa  disesuaikan dengan hukum agamanya, termasuk adanya proses mediasi sebagai wahana  mendorong  para  pihak  untuk  berdamai  (Muhammad, wawancara,  5  Oktober  2016).  Cara  pandang  ini  diyakini  oleh masyarakat  Aceh  karena  agama  menganjurkan  manusia  untuk selalu  berdamai  dan  bersaudara  (Focus  Group  Discussion  (FGD) Banda Aceh,  8 Oktober 2016).
Hubungan  persengketaan  yang  tidak  diselesaikan  melalui musyawarah  berakibat  pada  hubungan  disharmonisasi  bagi  para pihak.  Oleh  karenanya,  adanya  lembaga  musyawarah  sebagai media  penyelesaian  perkara  memiliki  kedudukan  sangat  penting bagi  masyarakat.  Tujuannya  adalah  mempersatukan  kembali hubungan yang telah rusak melalui peumat jaroe sebagai kearifan local  masyarakat  Aceh.  Tujuan  yang  ingin  diwujudkan  melalui proses penyelesaian perkara secara adat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
Kemaslahatan  yang  ingin  diwujudkan  adalah  supaya  tidak terjadinya dendam sacara berkepanjangan di antara mereka berdua. Mereka  akan  rukun  dan  damai  kembali  pasca  didamaikan  oleh fungsionaris  adat.  Hal  inilah  yang  menjadi  cita-cita  yang  ingin diwujudkan  oleh  teori  mashlahah  mursalah  yang  dikembangkan oleh Asy-Syatibi.
Penegasan  perpaduan  antara  ajaran  Islam  dan  adat kebiasaan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  lebih  jauh  dijelaskan dalam  kitab Tazkirat  al-Rakidin  ( 1307H/1889  M)  karya  ulama besar  Syaikh  Muhammad  Ibnu  Abbas, 5 sebagaimana  dikutip  oleh Teuku  Ibrahim  Alfian.  Dalam  kitab  tersebut  dikemukakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut:
“Dalam  alam  ini  terdapat  tiga  macam  raja,  yaitu  raja  yang memegang  jabatan  lahir  saja,  yaitu  yang  memerintah  rakyat menurut  hukum  adat  kebiasaan  dunia  elite  adat,  raja  yang memerintah jalan agama, yaitu ulama ahlu-syar`i elite agama, dan  rasul  serta  anbiya.  Kita  wajib  mengikuti  perintah  raja yang  memerintah  menurut  hukum  adat,  jika  perintahnya sesuai  dengan  hukum  syara`.  Kita  wajib  mengikuti  suruhan ahlus-syari`ah,  jika  tidak,  maka  kita  akan  ditimpa malapetaka.  Hukum  adat  dan  hukum  agama  adalah  sama kembar;  tatkala  mufakat  hukum  adat  dengan  hukum  syara`
negeri  tenang  tiada  huru  hara”  (Ibrahim  Alfian  dan  Daud, et.al, tt: 159-160).
Pemahaman  ini  menunjukkan  bahwa  adat  dan  hukum dalam  masyarakat  Aceh  pada  umumnya  merupakan  bagian  yang mempunyai segmen-segmen integritas tersendiri yang tidak identik dalam pemahaman kearifan lokal pada umumnya, karena “fondasi bangunan” adat Aceh, selain bersumber dari kebiasaan yang hidup dalam  masyarakat,  juga  berasal  dari  nilai-nilai  agama  ( syariat ) yang  menjiwai  pembentukan  nilai-nilai  yang  dipegang  teguh  oleh masyarakat.  Adagium “hukom  agen  adat  lagee  zat  ngon  sifeut” , artinya  hukum  dan  adat  seperti  Dzat  dan  Sifat  Allah  (tidak mungkin  dipisahkan  antara  satu  dengan  lainnya)  telah  menjiwai dan  menghidupkan  budaya  Aceh  secara  islami  dan  tentunya  ini melahirkan  nilai-nilai  filosofis  yang  menjadi  landasan  adat  dan budaya  Aceh.  Dalam  masyarakat  Aceh,  hukum  adat  dan  hukum agama berlaku sama tidak bisa dipisahkan antara keduanya, ibarat tidak dapat dipisah antara zat dengan sifat.
c. Landasan Yuridis
Penyelesaian  sengketa  di  masyarakat  melalui  mediasi memiliki legal standing yang sangat kuat, terdapat beberapa aturan hukum  dari  pusat  sampai  ke  daerah  yang  mengatur  persoalan mediasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah dalam mendorong  perbaikan  sistem  hukum  di  Indonesia,  sekaligus mengakui  keberadaan  kearifan  lokal  yang  hidup  dalam masyarakat,  yang  sebelumnya  kurang  mendapat  pengakuan  dari pemerintah, terutama sekali struktur lembaga adat dan hukum adat yang menjadi identitas kedaerahan di wilayah Indonesia.
Pengakuan  terhadap  keberadaan  lembaga  adat  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  aturan-aturan  lainnya  yang memberikan kesempatan kepada lembaga adat dalam penyelesaian perkara merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap lembaga
adat.  Pengakuan  tersebut  diatur  dari  aturan  yang  paling  tinggi sampai kepada aturan yang paling rendah seperti Qanun Gampong (Peraturan  Gampong).  Secara  hierarki,  berikut  ini  akan  diuraikan beberapa  regulasi  dan  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang lembaga  adat  dan  wewenangnya  dalam  menyelesaikan  sengketa yang terjadi di masyarakat, yaitu:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang
a.  UU  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
b. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
3. Qanun (Peraturan Daerah ) Aceh, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Bersama
a.  Qanun  Nomor  4  Tahun  2005  tentang  Pemerintah  Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
b. Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
c. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan Adat  Istiadat
d. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
e.  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Aceh  Nomor  60  Tahun  2013 Tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat
4. Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Gubernur  Aceh,  Kapolda
Aceh  dan  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  No:198/677/2011/ No:1054/MAA/XII/2011/ No: B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau nama lain di Aceh.

## D. HAMBATAN  DAN  TANTANGAN  LEMBAGA  ADAT MUKIM  DALAM  MEWUJUDKAN  EKSISTENSINYA
PADA MASA KINI DI ACEH
Secara  sosio-cultural  menunjukkan  eksistensi  mukim selama  ini  belum  berjalan  maksimal  sebagaimana  yang diharapkan.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  mukim  untuk menyakinkan kepada masyarakat dan pemerintah bahawa lembaga tersebut  memiliki  peran  besar  dalam  menunjang  pembangunan masyarkat  dan  pelestarian  nilai  adat  dan  budaya  Aceh  di  masa yang  akan datang. Berbagai  tantangan  yang dihadapi  oleh mukim adalah sebagai berikut:
a. Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kapasitas kinerja mukim harus diawali dengan peningkatan  kualitas  mutu  sumber  daya  manusia  yang  terdapat dalam struktur dari pemerintahan mukim. SDM mukim merupakan pelopor  utama  yang  menggerakkan  dan  membawa  perubahan pada kinerjanya. Berkiprah atau tidaknya mukim sangat ditentukan oleh penggeraknya. Jangan terlalu berharap banyak bila pelapor itu sendiri  tidak  mampu  melakukan  apapun  yang  berkaitan  dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Realitas  sekarang  menunjukkan  bahwa  masih  banyak mukim  dipimpin  oleh  masyarakat  yang  mengenyam  pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas. Sangat jarang mukim dipimpin  oleh  kalangan  yang  berpendidikan  tinggi,  yang  mampu menyesuaikan diri dengan arus globalisasi. Perubahan social di era modern  menuntut  mukim  menguasai  tehnologi  canggih,  terutama sekali  computer  untuk  mengetik  surat  yang  dibutuhkan  dalam proses administrasi.
b. Pembinaan dan Pelatihan Belum Memadai
Penyuluhan  dan  pembinaan  kepada  mukim  yang  sedang dan  akan  menjabat  pada  masa  yang  akan  datang  perlu  dilakukan secara  terus  menerus.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman secara komprehensif    kepada  mukim  dalam  rangka  mewujudkan  kinerja mukim yang maksimal dalam pembangunan masyarakat. Program ini  sangat  jarang  dilakukan  oleh  Majelis  Adat  Aceh  sebagai
lembaga  yang  mengawasi  lembaga  adat  yang  berkembang  di Aceh. Akibat, banyak mukim yang dijumpai di setiap daerah tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakannya.
Dilatarbelakangi  oleh  pendidikan  SDM  yang  kurang memadai, kurangnya sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi, maka  tidak  mengherankan  kondisi  mukim  seperti  terjadi  saat  ini. Perkembangannya  berjalan  di  tempat,  dan  kiprahnya  sebagai lembaga sosial  yang seharusnya melaksanakan segala upaya  yang dapat  memberikan  ketertiban  dan  keamanan  bagi  masyarakat  di wilayah  pemukimannya  masih  dapat  dipertanyakan.  Tugas  yang diembankan  kepadanya  untuk  meningkatkan  pembangunan masyarakat  sangat  mustahil  dapat  direalisasikan  dengan  baik  bila tidak diikuti oleh pengetahuan dan pemahaman tugas pokoknya.
c. Pendanaan
Program  apapun  yang  akan  dilaksanakan  tidak  akan terwujud  tanpa  didukung  oleh  dana  yang  disediakan  oleh pemerintah.  Oleh  karenanya,  bukanlah  suatu  hal  yang  aneh  bila selama  ini  mukim  tidak  pernah  membuat  pelatihan  kepada fungsional  di  lingkungannya.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  mengingat pemerintah  tidak  menyediakan  dana  yang  dapat  menunjang eksistensi mukim.
d. Konflik Melanda Aceh
Konflik Aceh dengan Pemerintah Pusat telah mengganggu tatanan  kehidupan  sosial  masyarakat  dalam  berbagai  dimensi.  Di samping menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan kerugian materil  yang  tak  terhingga,  akibat  konflik  telah  merubah  praktek nilai-nilai  budaya  masyarakat  Aceh.  Pada  masa  konflik,  mukim tidak  berlaku  secara  efektif  disebabkan  suasana  konflik  dan peperangan  antara  kelompok  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM) dengan Tentara Negara Republik Indonesia (TNI).
e. Adanya Tatanan Hukum Nasional
Adanya  tatanan  hukum  nasional  menjadi  suatu  problema tersendiri  dalam  penegakan  hukum  adat  Aceh  saat.  Sebagian masyarakat  memilih  menyelesaikan  secara  hukum  hukum  positif karena  supaya  menjamin  adanya  kepastian  hukum.  Alasan  lain masyarakat mengajukan permasalahannya kepada penegak hukum formal  adalah  karena  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku. Pelaku  harus  mendapatkan  balasan  yang  setimpal  dengan  derita yang dialami oleh korban.
Masyarakat  memandang  perlu  memberikan  efek  jera kepada  pelaku  supaya  tidak  mengulangi  perbuatan  yang  sama kepada masyarakat lainnya (Sufi, Wawancara, 13 Desember 2016). Anggapan  demikian  masih  diwarnai  dengan  pemikiran dari  teori  absolut.  Teori  absolut  ( absoluteheorieen )  atau  teori pembalasan  ( vergeldingstheorien / retribution theory ),  menyatakan penjatuhan  pidana  dibenarkan  semata-mata  karena  orang  telah melakukan  suatu  kejahatan.  Menurut  teori  absolut  atau  teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang  serupa  kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan  itu.  Ibarat peribahasa  yang  menyebutkan  “ darah  bersambung  darah,  nyawa bersambung  nyawa,  hutang  pati  nyaur  pati,  hutang  lara  nyaur lara” (si  pembunuh  harus  dibunuh,  penganiaya  harus  dianiaya). Jadi,  pidana  di  sini  tidak  dimaksudkan  untuk  mencapai  suatu maksud  yang  praktis,  seperti  memperbaiki  si  penjahat,  melainkan pidana  di  sini  semata-mata  hanya  untuk  memberikan  penderitaan kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan (Hutahaean,  Jurnal Yudisial, vol. 6, No. 1, 2013:  68-69).
Selain  itu,  terjadinya  perubahan  sosial  kehidupan masyarakat  perkotaan  dan  perdesaan  turut  memiliki  andil  besar dalam  mempengaruhi  masyarakat  mengajukan  persoalannya kepada  prosedur  formal.  Masyarakat  yang  berdomisili  di  wilayah perkotaan  yang  memiliki  wawasan  dan  pengetahuan  lebih  luas cenderung  menyerahkan  semua  kasus  yang  terjadi  pada  dirinya
kepada pihak yang berwajib. Tidak hanya kasus-kasus yang besar, pada kasus yang tergolong ringan juga diajukan kepada kepolisian.
Oleh  karena  perkembangan  masyarakat  yang  menuntut supaya  adanya  kepastian  hukum,  maka  ke  depan  perlu  adanya kebijakan  untuk  mempositifkan  hukum  adat  Aceh.  Terutama  di wilayah  perkotaan  seperti  Banda  Aceh  dan  sebagian  Aceh  Besar. Karena  warga  gampong  sekarang  ini  tidak  seluruh  merupakan warga  yang  turun-temurun  warga  gampong  asli,  tetapi  sebagian besar  juga  telah  banyak  pendatang  yang  berdomisili  di  gampong. Sehingga,  aturan  adat  yang  dulunya  telah  dipahami  oleh  warga setempat,  sekarang  telah  mulai  bergeser  akibat  tidak  adanya pemahaman  dari  warga  pendatang.  Bahkan,  ketika  dijelaskan mereka  menanyakan  apakah  ada  aturan  tertulis  atau  tidak ( Burhanuddin, wawancara, 20 November 2016).
Berbagai  persoalan  tersebut  perlu  dipikirkan  kembali  oleh pengambil  kebijakan  di  Aceh  yakni  Pemerintah  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA).  Jikalau  hal  ini  tidak diselesaikan  segera  mungkin  dikhawatirkan  akan  menghilangkan fungsi    peran  yang  dimainkan  oleh  perangkat  adat  baik  yang berkedudukan pada peradilan adat di Gampong maupun mukim.

## E. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:
Pada  dasarnya  Penyelenggara  peradilan  adat  di  tingkat Mukim sama hal penyelesaiannya di tingkat Gampong. Hanya saja proses  beracara  yang  berbeda  yang  terdiri  dari  Sekretaris  Mukim sabagai panitera, Imeum Mukim Sebagai Ketua Sidang, Tuha Peut sebagai  anggota,  dan  tokoh  masyarakat  sebagai  anggota. Mekanisme  penyelesaian  sama  juga  dengan  di  gampong  yaitu melalui  tahapan  penyelidikan  atas  laporan  perkara  hukum  untuk dilakukan  musyawarah  dalam  mediasi  perdamaian  antar  kedua belah pihak.
Perkara  yang  diselesaikan  oleh  mukim  memiliki  makna filosofis  yang  terkandung  di  dalamnya  yang  menguntungkan pihak-pihak  yang  berperkara.  Makna  filosofis  yang  terakomodir dari  pola  penyelesaian  perselisihan  demikian  yaitu:  perkara berakhir  dengan  perdamaian  ( win-win solution ),  mewujudkan keharmonisan  bagi  pihak-pihak  yang  berperkara,  menghemat waktu dan biaya. Bahkan dapat menjadi moment silaturahmi antar para  pihak  pada  saat  dipertemukan,  sesuai  dengan  konsep-konsep ajaran Islam yang mengutamakan musyawarah dalam memutuskan perkara. Aspek sosiologis yang utama dalam penyelesaian perkara melalui mukim adalah memulihkan kerugian yang dialami korban sesuai  dengan  konsep restorative  justice, mengembalikan keseimbangan masyarakat yang telah terguncang akibat pertikaian para  pihak  dan  menjalin  ukhuwah  islamiah  bagi  mereka  yang bertikai dan melanggengkan persaudaraan.
Lembaga  mukim  memiliki  berbagai  hambatan  dan tantangan,  yakni: Pertama ,  kelemahan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dalam  menjalankan  peran  dan  fungsinya. Kedua ,
pembinaan  dan  pelatihan  yang  diberikan  kepada  mukim  belum memadai. Ketiga ,  pendanaan  masih  sangat  terbatas. Keempat , lamanya  konflik  Aceh  mengakibatkan  peran  dan  fungsi  mukim tidak  berjalan  secara  efektif. Kelima ,  adanya  tatanan  hukum nasional yang lebih mengedepankan kepastian hukum. Akibatnya, hukum adat yang sifatnya tidak tertulis mulai ditinggalkan dengan alasan  pihak  yang  kalah  dapat  menggugat  kembali  putusan  yang dikeluarkan oleh fungsionaris adat.
Disarankan  kepada  Pihak  eksekutif  dan  legislatif  agar dapat  menggagas  sebuah  Qanun  Provinsi  yang  intinya  dapat memberdayakan mukim secara proporsional dan profesional dalam bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.    Disarankan  juga kepada  peneliti  lain  untuk  meneliti  tentang  mukim  supaya menemukan jati dirinya pada masa yang akan datang.

## ENDNOTES:
1 Sistem peradilan pidana ( criminal justice sistem ) adalah sistem dalam suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan.  Menanggulangi berarti  usaha  untuk  mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas toleransi  masyarakat.  sistem  ini  dianggap  berhasil  apabila  sebagian  besar  dari laporan  maupun  keluhan  masyarakat  yang  menjadi  korban  kejahatan  dapat diselesaikan.  Lebih  lanjut  lihat  juga  Syaiful  Bakhri, Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan , Cet. 2,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 238.
2 Mukim  kadang-kadang  disebut  dengan  “kemukiman”.  Menurut Sanusi  Syarif,  penyebutan  istilah  ini  keliru,  kata  yang  lebih  tepat  digunakan adalah  “mukim”.  Sanusi  mengutip  pendapat  Zakari  Ahmad,  bahwa  istilah mukim  berasal  dari  bahasa  Arab,  “Muqim”  yang  berarti    “tempat  tinggal”. Istilah  mukim  dalam  konteks  agama  digunakan  untuk  menerangkan  status tinggal  menetap  bagi  seseorang,  untuk  membedakannya  dengan  orang  yang berada  dalam  perjalanan  (musafir).  Mukim  juga  merupakan  kawasan  tempat tinggal yang dipimpin seorang imeum (imam). Kata imuem berasal dari bahasa Arab  yang berarti „orang  yang harus diikuti‟ atau „pemimpin‟.  Lihat  Sulaiman Tripa,  Sejarah Perlawanan  Mukim  Berdaulat, dalam Adat  Berdaulat  Melawan Kapitalisme di Aceh , Yogyakarta: Insist Press, 2015, hlm. 84.
3 Mukhlis, Perkembangan  Mukim  di  Aceh ,  Jurnal  Nanggroe, Lhokseumawe:  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh,  2015,  hlm.  4.  Tim peneliti  dari  Jaringan  Komunitas  Masyarakat  Adat  menyimpulkan  bahwa  latar belakang  pembentukan  mukim  dikarenakan  keterbatasan  mesjid  yang  tersedia. Saat itu tercatat tujuh mesjid di daerah kekuasaannya, yaitu Mesjid Baiturahim, Mesjid  Baiturahman,  Mesjid  Indrapuri,  Mesjid  Indrapurwa,  Mesjid  Ladong, Cadek  dan  Krueng  Raya.  Lagi  pula  secara  kuantitas  sebuah  Gampong  belum mencapai  laki-laki  dewasa  40  orang  sebagai  syarat  sahnya  pelaksanaan  shalat jum‟at.  Lebih  lanjut  lihat  juga  Harley, Mukim  Masa  ke  Masa ,  Cet.  1,  Banda Aceh:  JKMA,  2008,  hlm.  77.  Lihat  juga  kitabnya  Imam  Syafi‟i  yang mengatakan  bahwa  shalat  jum‟at  dilakukan  bila  jumlah  penduduk  kampong mencapai  empat  puluh  orang  laki-laki.  Namun  apabila  telah  memenuhi  empat puluh orang tetapi tidak melaksanakan shalat jum‟at, maka Syafi‟i berpendapat dapat  melaksanakan  shalat  dhuhur,  Imam  Syafi‟i,  Ringkasan  Kitab  Al-Umm, terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib, Andi Arlin, cet. 6, jil. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 263-264.
4 Dalam  konteks  penyelesaian  kasus  pidana,  dikenal  adanya  keadilan formal procedural ( formal justice ), keadilan substansial ( substantial justice ) dan keadilan  restoratif  ( restorative  justice ). Formal  justice merupakan  ciri  hukum
modern  yang  sarat  dengan  birokrasi  dan  prosedur  dengan  pendekatan  formal legisme  sesuai  bunyi  teks  Undang-Undang.  Sedangkan  keadilan  substansial adalah keadilan yang diperoleh dengan mempertimbangkan bukan hanya aspek normative bunyi teks Undang-Undang tetapi juga aspek sosiologis dan filsafati yang  ada  dibalik  peristiwa  hokum.  Keadilan  restoratif  berada  di  luar  kedua konsep tersebut, karena lebih menekankan pada upaya pemulihan keseimbangan yang  terganggu  (restitutio  in  integrum).  Lebih  lanjut  lihat  juga  Mohammad Jamin, Peradilan  Adat  Pergeseran  Politik  Hukum,  Perspektif  Undang-Undang Otomi Khusus Papua , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 28.
5 Syikh  Muhammad  ibnu  Abbas,  yang  dalam  masyarakat  Aceh  lebih dikenal  dengan  nama  Teungku  Chik  Kutakarang.  Beliau  seorang  ulama  besar yang  hidup  pada  masa  kerajaan  Aceh  Darussalam,  dan  banyak  menulis  kitab- kitab  dalam  berbagai  disiplin  ilmu,  baik  fikih,  tasawuf  dan  kedokteran.  Kitab- kitab  karangan  Teungku  Syikh  Kutakarang  tersebut  sekarang  ini  dapat  kita temukan  di  beberapa  lembaga  pendidikan  dan  dayah  (pesantren)  di  Aceh, seperti: Zawiyah Teungku Tanoh Abee, Lembaga pendidikan dan Perpustakaan Prof. Tgk. Ali Hasymy, dan di Museum Negeri Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Husein Almujahid, Thoha dan A. Atho‟illah Fathoni
Alkhalil. 2013. Kamus Akbar Bahasa Arab, Jakarta: Gema Insani.
Alfian  dkk.,  T.  Ibrahim.  1978. Adat  Istiadat  Daerah  Provinsi Daerah Istimewa Aceh , Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
Bakar  (et.al.),  Aboe.  1985. Kamus  Aceh  Indonesia  2,  Seri  M-Y , Jakarta:  Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Bakhri,  Syaiful.  2015. Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  dalam Perspektif  Pembaharuan,  Teori  dan  Praktik  Peradilan , Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dewi, Erna,  Firganefi. 2014. Sistem Peradilan  Pidana  (Dinamika dan Perkembangan) , ed. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hugrange, Snock. 1985. The Achehnese, diterjemahkan
Singarimbun (et.al.), Aceh  Dimata  Kolonialis , Yayasan
Soko Guru, Jakarta.
Husin,  Taqwaddin.  2013. Kapita  Selekta  Hukum  Adat  Aceh  dan Qanun Wali Nanggroe , (Banda Aceh: Bandar Publishing.
Hutahaean, Bilher. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana  Anak  Kajian  Putusan  Nomor  50/Pid.B/2009/PN- Btg, Jurnal  Yudisial,  vol.  6,  No.  1,  Jakarta:  Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
Isa Sulaiman, M.. 2001. Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh , dalam  M.  Isa  Sulaiman  (ed.),  “Pedoman  Adat  Aceh: Peradilan  dan  Hukum  Adat,  Banda  Aceh:  Lembaga  Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA).
Ismail,  Badruzzaman.  2012. Pedoman  Peradilan  Adat  di  Aceh Untuk  Peradilan  Adat  yang  Adil  dan  Akuntabel, (Banda Aceh: MAA-BAPPENAS.
Jamin,  Mohammad.  2014. Peradilan  Adat  Pergeseran  Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otomi Khusus Papua ,
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Juned,    T.  M.  2001. Penerapan  Sistem  dan  Asas-asas  Peradilan Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara ,  dalam  M.  Isa Sulaiman  (ed.),  “Pedoman  Adat  Aceh:  Peradilan  dan Hukum  Adat,  Banda  Aceh:  Lembaga  Adat  dan Kebudayaan Aceh (LAKA).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  1995.  Jakarta:  Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
Prakoso,  Abintoro.  2013. Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak , Surabaya: Laksbang Grafika.
S.  Atalim, Keadilan  Restoratif  sebagai  Kritik  Inheren  Terhadap
Pengadilan Legal  Konvensional, Jurnal  Rechtcinding, vol.
2,  Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem Hukum Nasional.
Syafi‟i, Imam. 2008. Ringkasan Kitab Al-Umm, terj. Mohammad
Yasir  Abd  Muthalib,  Andi  Arlin,  cet.  6,  jil.  1,  Jakarta: Pustaka Azzam.
Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD.  2006. Kelembagaan  Adat  Provinsi  Nanggroe  Aceh
Darussalam , Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Tripa,  Sulaiman.  2015.  Sejarah Perlawanan  Mukim  Berdaulat,
dalam Adat  Berdaulat  Melawan  Kapitalisme  di  Aceh , Yogyakarta: Insist Press.
Yunus,  Muhammad.  1989. Kamus  Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung.