Humaira, Chadijah Rizki Lestari

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG DILEPASKAN DEMI KEPENTINGAN UMUM

## JURISDICTION OVERVIEW OF LEGAL PROTECTION OF WAKF LAND WAS REMOVED FOR PUBLIC INTEREST
Humaira 1 , Chadijah Rizki Lestari 2
1,2 Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh,  Aceh, Indonesia.
Email: humaira_alipiyeung@unsyiah.ac.id , chadijahrizki@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Sebagai  salah  satu  jenis  harta  wakaf,  tanah  berperan  penting  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan peningkatan perekonomian umat. Namun, atas nama kepentingan umum, tidak jarang tanah wakaf termasuk  dalam  bidang  tanah  yang  terkena  pengadaan  tanah.  Tulisan  ini  untuk  menjelaskan perlindungan  hukum  yang  diberikan  Negara  atas  tanah  yang  diambil  untuk  kepentingan  umum. Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Pada  bagian  hasil  pembahasan  diketahui  bahwa untuk kepentingan umum, tanah wakaf dapat dilepaskan berdasarkan norma fungsi sosial yang ada pada  Pasal  6  UUPA.  Namun,  instansi  yang  memerlukan  tanah  tetap  wajib  mengganti  tanah  lain yang  nilainya  sama  atau  sekurang-kurangnya  sama  dengan  nilai  tanah  wakaf  sebelumnya.  Selain itu, tanah penganti tesebut wajib didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum .
Kata Kunci: Perlindungan hukum, tanah wakaf, kepentingan umum
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 169-178.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari

## ABSTRACT
As one type of waqf property, land plays an important role in  achieving prosperity and improving the  economy  of  the  people.  However,  in  the  name  of  public interest, it  is  not  uncommon  for  waqf land  to  be  included  in land  parcels  subject  to  land  acquisition.  This  paper  is  to  explain  the  legal protection provided by the State for land taken for the public interest. The method used is normative juridical. In the result of the discussion, it is known that for the public interest, waqf land can be released based on the social function norms contained in Article 6 of the UUPA. However, agencies that require land are still obliged to replace other land whose value is the same or at least the same as  the  value  of  the  previous  waqf  land.  In  addition,  the  replacement  land  must  be  registered  to obtain legal protection and certainty

## Keywords: Legal protection, wakqf land, public interest

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  salah  satu  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dapat  digunakan dalam  meningkatkan  taraf  hidup  manusia. Peruntukannya  dapat  dimanfaatkan  di  berbagai bidang kehidupan, baik perkebunan, peternakan, bahkan untuk kepentingan pembangunan baik di darat  maupun  di  bawah  laut.  Pemanfaatan  dan pengusahaan  tanah  dapat  dilakukan  apabila syarat-syarat  penguasaan  hak  atas  tanah  telah dipenuhi  serta  sesuai  dengan  struktur  dan  pola ruang yangditetapkan dalam rencana umum tata ruang  wilayah  bersangkutan  (Boedi  harsono, 2007:63).  Selain  itu,  dalam  pemanfataan  dan pengusahaan  tanah  diwajibkan  pula  untuk  tetap memelihara kelestarian, kemampuan dan mencegah kerusakan tanah tersebut.
Bagi umat muslim, selain sebagai sumber kesejahteraan  tanah  juga  merupakan  sarana ibadah  dan  kepedulian  sosial.  Sudah  menjadi pengetahuan umum bahwa tidak semua individu
terlahir  dalam  kondisi  yang  sempurna,  baik secara  fisik  maupun  ekonomi.  Oleh  karena  itu, Allah  SWT  menganjurkan  hambanya  untuk saling  berbuat  baik  dan  tolong  menolong  tanpa memandang ras, suku, bangsa dan agama. Salah satunya adalah dengan mewakafkan tanah untuk kepentingan  umat.  Melalui  wakaf,  kepemilikan dan hubungan antara seseorang dengan tanahnya  yang  sebelumnya  sah  secara  hukum menjadi  putus,  dengan  pengharapan  bahwa perbuatan  tersebut  akan  memperoleh  ridha  dan pahala dari Allah SWT.
Namun, pada kondisi tertentu tanah wakaf ternyata dibutuhkan negara untuk pembangunan demi  kepentingan  umum.  Hal  ini menyebabkan tanah  wakaf  berpotensi  diambil  (melalui  proses peralihan  hak)  negara.  Sayangnya  Berdasarkan hasil  penelitian  pembebasan  tanah  menduduki masalah  tertinggi  kedua  setelah  perencanaan dan  persiapan  (Tanah  Untuk  Kepentingan
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 169-178.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
Umum”, https://kppip.go.id ).  Berdasarkan  hal tersebut diatas maka tulisan ini akan membahas tentang  bagaimanakah  perlindungan  hukum tanah  wakaf  pada  Pengadaan  Tanah  untuk kepentingan umum .

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif  dengan  3  (tiga)  pendekatan  yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kata  wakaf  berasal  dari  bahasa  arab waqafa yang  berarti  berhenti  atau  menahan (Tim  El-Madani,  et.al,  2014:101).  Secara konteks,  objek  yang  ditahan  tersebut  dapat berupa  harta  dan/atau  manfaat  harta  pemberi wakaf  (wakif)  untuk  disedekahkan  kepada penerima  wakaf.  Sementara  itu,  menurut ketentuan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  (UU Wakaf), wakaf adalah “Perbuatan hukum wakif untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan umum menurut syariah.”
Selain pengertian tersebut diatas, para ahli fiqh  juga  mendefinisikan  wakaf  sesuai  dengan mahzab  yang  dianutnya,  yaitu  (Abdurrahman dalam Devi Kurnia Sari, 2006 : 33:
1. Mahzab Hanafi
Wakaf adalah menyedekahkan manfaat  dari  harta  wakif  untuk kepentingan sosial, namun wakif tetap sebagai pemilik harta tersebut.
2. Mahzab Hambali
Menurut  Mahzab  Hambali  wakaf adalah  melepaskan  penguasaan  dan kepemilikan  atas  harta  wakif  setelah sempurnanya  prosedur  wakaf,  untuk disalurkan  manfaatnya  demi  tujuan kebajikan.
3. Mahzab Maliki
Mahzab  Maliki  berpendapat  bahwa wakaf adalah memberikan manfaat dari hasil  harta  yang  dimiliki  wakif  kepada pihak  penerima  wakaf  untuk  jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  tersebut diatas,  penulis  menyimpulkan  wakaf  sebagai perbuatan  hukum  wakif  memisahkan  harta benda bendanya (sejumlah yang diinginkan oleh wakif)  agar  bermanfaat  bagi  penerima  wakaf, baik bersifat sementara maupun untuk selamanya.
Termasuk  ke  dalam  harta  benda  wakaf menurut Pasal 16 UU Wakaf adalah:
1. Benda tidak bergerak
a. Hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundangan  yang  berlaku baik  yang  sudah  maupun  yang  belum terdaftar
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 169-178.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
b. Bangunan  atau  bagian  bangunan  yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
c. Tanaman  dan  benda  lain  yang  berkaitan dengan tanah
d. Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda bergerak selain uang
1. Benda digolongkan sebagai benda
bergerak  karena  sifatnya  yang  dapat berpindah atau dipindahkan, yaitu:
a. Kapal;
b. Pesawat terbang;
c. Kendaraan bermotor;
d. Mesin  atau  peralatan  industri  yang tidak tertancap pada bangunan;
e. Logam dan batu mulia; dan/atau
f. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda  bergerak  karena  sifatnya  dan memiliki manfaat jangka panjang .
2. Benda bergerak karena
peraturan
perundang-undangan sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu:
a. Surat berharga yang berupa:
1. Saham;
2. Surat hutang Negara;
3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
4. Surat  berharga  lainnya  yang  dapat dinilai dengan uang.
b. Hak  atas  kekayaan  intelektual  yang berupa:
1. Hak cipta;
2. Hak merek
3. Hak paten
4. Hak desain industry
5. Hak rahasia dagang
6. Hak sirkuit terpadu
7. Hak  perlindungan  varietas  tanaman; dan/atau
8. Hak lainnya.
c. Hak  atas  benda  bergerak  lainnya  yang berupa:
1. Hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang  dapat  ditagih  atas  benda bergerak.
3. Benda  bergerak  berupa  uang  yang bentuk mata uang rupiah.
Wakaf  dikatakan  sah  apabila  memenuhi unsur-unsur  sebagaimana  ditentuan  Pasal  6  UU Wakaf, yaitu:
a. Wakif;
b. Nazhir;
c. Harta benda wakaf;
d. Harta benda wakaf;
e. Peruntukan harta benda wakaf;
f. Jangka waktu wakaf.
Lebih  khusus,  Pasal  223  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan  tentang  tata cara pelaksanaan wakaf, yaitu:
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 169-178.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
1. Pihak yang mewakafkan dapat menyatakan  ikrar  wakaf  di  hadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf (PPAIW)  untuk  melaksanakan  ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk Ikrar  Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama
3. Pelaksanaan  ikrar,  demikian  pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf,
dianggap  sah  jika  dihadiri  dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam  melaksanakan  ikrar  seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan  diharuskan  menyerahkan kepada  PPAIW  surat-surat  sebagai berikut:
a. Tanda  bukti  kepemilikan  harta benda;
b. Jika benda yang diwakafkan berupa  benda  yang  tidak  bergerak, maka harus disertai surat keterangan  dari  kepala  desa,  yang diperkuat  oleh  camat  setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
c. Surat  atau  dokumen  tertulis  yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.
3. Konsep Perlindungan Hukum
Sebagai  makhluk  sosial,  setiap  orang selalu membutuhkan orang lain untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui komunikasi dan interaksi yang dilakukan secara berkelompok, maka seseorang berpeluang untuk terpenuhi kebutuhan hidupnya, seperti keamanan,  ketertiban,  keadilan,  kerjasama,  dan kesejahteraan  (pengertian-arti-manusia-sebagai- makhlu,  edukasippkn.com).  Namun  untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, diperlukan  seperangkat  aturan  atau  norma  yang mengatur  perlindungan  hukum  sesama  anggota masyarakat.
Menurut CST Kansil, perlindungan hukum  merupakan  berbagai  upaya  pemberian rasa  aman  yang  diberikan  seluruh  anggota masyarakat  terhadap  segala  gangguan  dan ancaman  dari  berbagai  pihak  (CST  Kansil dalam  sudut  hukum, perlindungan  hukum, www.suduthukum.com).  Sedangkan  Setiono mengungkapkan  bahwa  perlindungan  hukum adalah  tindakan  untuk  melindungi  masyarakat dari  kesewenang-wenangan  penguasa  yang tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  untuk mewujudkan  ketentraman  dan  ketertiban umum (Soetino, 2021).
Bentuk  dari  perlindungan  hukum  tersebut dapat  berupa  tindakan  pemerintah  yang  bersifat preventif  dan  represif,  dimana  masing-masing sifat memiliki ciri khasnya masing-masing. Jika pada  perlindungan  hukum  preventif  peraturan perundang-undangan  yang  dihasilkan  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  atau
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 169-178.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
sengketa,  maka  perlindungan  hukum  represif hadir  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang telah terjadi (Soetino dalam ilmu hukum, 2021).
4. Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan
Umum.
Peristilahan  pengadaan  tanah  muncul sejak  tahun  1993  bertepatan  saat  Presiden mengeluarkan  Keppres  Nomor  55  Tahun  1993 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. Kemudian  disebut  juga  dalam  Perpres  Nomor 36  Tahun  2005  Jo  Perpres  Nomor  65  Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum,  lalu  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Jo  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja.  Pengertian  pengadaan  tanah  dapat ditemukan  pada  Pasal  1  Angka  2  UU  No.  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah,  yaitu “Kegiatan  menyediakan  tanah  dengan  cara memberikan  ganti  rugi  yang  layak  dan  adil kepada pihak yang berhak.”
Sedangkan  istilah  kepentingan  umum merujuk  pada  kesejahteraan  bersama  dari masyarakat.  Definisinya  sendiri  bisa  terus berubah  berdasarkan  kondisi  dan  waktu  di setiap keadaan (Kepentingan publik, dpmpd.kaltimprov.go.id). Bagir Manan mendefinisikan  kepentingan  umum  sebagai “kepentingan  orang  banyak  yang  untuk
mengaksesnya tidak mensyaratkan beban tertentu”.  Di  sisi  lain,  Maria  S.W  Sumardjono selain dapat dirasakan kemanfaatannya, kepentingan  umum  juga  harus  dirasakan manfaatnya  secara  menyeluruh  (Kepentingan Publik, dpmpd.kaltimprov.go.id).
5. Perlindungan  Hukum  Tanah  Wakaf  Pada Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum.
Negara  sebagai  organisasi  masyarakat tertinggi,  memiliki  tugas  untuk  menciptakan keamanan,  ketertiban,  dan  kemakmuran  bagi rakyatnya.  Untuk  itu  negara  berkewajiban menyelenggarakan  pembangunan  di  segala aspek  kehidupan  salah  satunya  pembangunan fisik  yang  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan UUD  1945  dan  hukum  tanah  nasional. Suksesnya  kegiatan  tersebut  tentu  sangat bergantung  pada  ketersediaan  tanah  yang jumlahnya tidak sedikit. Di sisi lain, tanah tanah yang  ada  pada  saat  ini  sudah  melekat  sesuatu hak diatasnya yang pada UUPA disebut sebagai hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan tanah wakaf.
Namun,  hal  ini  tidak  dapat  djadikan sebagai  alasan  pembangunan  tidak  dapat dilaksanakan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  33 ayat  (3)  UUD  1945  diketahui  bahwa  negara menguasai  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya. Penguasaan ini dimaknai  lagi  dalam  Pasal  2  UUPA  dengan tetap menghormati dan mengakui hak
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 169-178.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
masyarakat  atas  tanah  serta  benda  yang berkaitan dengan tanah. Keseimbangan perhatian antara 2 (dua) kepentingan (perseorangan  dan  umum)  dapat  berimplikasi pada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Rahayu Subekti: 2016, 377).
Selanjutnya  dalam  Pasal  6  UUPA disebutkan  bahwa  “semua  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial.”  Hal  inilah  yang menyebabkan  pemegang  hak  atas  tanah  harus merelakan  tanahnya  untuk  kepentingan  umum, yang  dalam  hal  ini  disebut  dengan  istilah pengadaan  tanah.  Menurut  Pasal  1  Angka  2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum,  pengadaan  tanah  adalah “Kegiatan  menyediakan  tanah  dengan  cara memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil kepada pihak yang berhak.
Penyelenggaraan  pengadaan  tanah  ini dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan  kepentingan  masyarakat  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  UU  Pengadaan Tanah.  Salah  satunya  adalah  kepentingan masyarakat terhadap tanah wakaf yang bermanfaat  dalam  menyelesaikan  persoalan ekonomi dan membantu meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  (Rachmat  Djatnika dalam,A.  Saepuddin, Pengembangan  Potensi Wakaf  di  Indonesia).  Pentingnya  keberadaan tanah  wakaf  mengakibatkan  tanah  wakaf
dilarang  untuk  ditukar  sebagaimana  diatur dalam Pasal 40 huruf f UU Wakaf.
Larangan  tersebut  diatas  dikecualikan apabila  tanah  wakaf  akan  digunakan  untuk kepentingan  umum.  Artinya  untuk  pengadaan tanah  yang  memerlukan  tanah  wakaf  untuk dilaksanakan  pembangunan  yang  disebutkan dalam  Pasal  10  UU  No.2  Tahun  2012  Jo  UU No.11  Tahun  2020  maka  tanah  wakaf  dapat ditukar.
Penukaran ini merupakan bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap tanah  wakaf  yang  diambil  untuk  kepentingan umum kepada pihak yang berhak. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai  upaya  pemberian  rasa  aman  yang diberikan  seluruh  anggota  masyarakat  terhadap segala  gangguan  dan  ancaman  dari  berbagai pihak (Perlindungan hukum, www.suduthukum.com).  Sedangkan  Setiono mengungkapkan  bahwa  perlindungan  hukum adalah  tindakan  untuk  melindungi  masyarakat dari  kesewenang-wenangan  penguasa  yang tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  untuk mewujudkan  ketentraman  dan  ketertiban umum (Teori  perlindungan  hukum,www.  ilmuhukum. net ).
Bentuk  dari  perlindungan  hukum  tersebut dapat  berupa  tindakan  pemerintah  yang  bersifat preventif  dan  represif,  dimana  masing-masing sifat memiliki ciri khasnya masing-masing. Jika pada  perlindungan  hukum  preventif  peraturan perundang-undangan  yang  dihasilkan  bertujuan
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 169-178.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  atau sengketa,  maka  perlindungan  hukum  represif hadir  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang telah  terjadi  (Pengertian  arti  manusia  sebagai makhluk, www.edukasippkn.com).
Sebagai  makhluk  sosial,  setiap  orang selalu membutuhkan orang lain untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui komunikasi dan interaksi yang dilakukan secara berkelompok, maka seseorang berpeluang untuk terpenuhi kebutuhan hidupnya, seperti keamanan,  ketertiban,  keadilan,  kerjasama,  dan kesejahteraan  (Pengertian  arti  manusia  sebagai makhluk,www.edukasippkn.com).Namun  untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, diperlukan  seperangkat  aturan  atau  norma  yang mengatur  perlindungan  hukum  sesama  anggota masyarakat.
Terkait tanah wakaf yang akan digunakan untuk  pembangunan  untuk  kepentingan  umum, Pasal  41  ayat  (2)  UU  Wakaf  mengatur  bahwa “...hanya  dapat  dilakukan  setelah  memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf  Indonesia.”  Prosedur  yang  dapat dilakukan  adalah  nazhir  mengajukan  perubahan dan/atau  pengalihan  harta  benda  wakaf  dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana disebutkan  Pasal  51  PP  Nomor  25  Tahun  2018 untuk  ditujukan  kepada  Menteri  (dalam  hal  ini adalah  Menteri  Agama)  melalui  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  di  domisili  tanah  wakaf berada.  Setelahnya  Kepala  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk tim
penetapan  paling  lambat  5  (lima)  hari  setelah dokumen diterima. Sebelum menerbitkan keputusan  rekomendasi  yang  akan  diserahkan kepada  Menteri  Agama  dan  BWI,  tim  akan mempertimbangkan  pertukaran  tanah  wakaf tersebut  benar  untuk  kepentingan  umum berdasarkan  rencana  tata  ruang  dan  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syari’ah  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Apabila  pertukaran  tanah  wakaf  dilakukan terhadap  bidang  tanah  yang  luasnya  sampai dengan  5000  m2  (lima  ribu  meter  persegi), Kepala  Kantor  Wilayah  berdasarkan  mandat Menteri  Agama  yang  akan  menerbitkan  izin tertulis setelah memastikan bahwa Pasal 49 ayat (4)  dan  ayat  (5)  PP  Nomor  25  Tahun  2018 terpenuhi.  Setelahnya  instansi  atau  pihak  yang akan  menggunakan  tanah  wajib  mengajukan permohonan  penerbitan  sertifikat  wakaf  atas nama  nazhir  terhadap  tanah  pengganti  kepada BPN setempat.
Pendaftaran  dan  penerbitan  sertifikat tanah  wakaf  yang  diajukan  oleh  instansi  yang membutuhkan  tanah  dilakukan  berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pendaftaran Tanah. Setelah mendapatkan tanah pengganti berikut dengan sertifikat tanah, nadzir  kemudian  melaksanakan  tugasnya  untuk mengelola  dan  mengembangkan  tanah  wakaf sesuai  dengan  tujuan  perwakafan  yang  telah diikrarkan wakif.
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 169-178.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
Tanah  Wakaf  memiliki  peranan  penting dalam memberdayakan dan menguatkan ekonomi  umat.  Namun,  demi  kepentingan umum  tanah  wakaf  dapat  diambil  oleh  instansi yang  memerlukan  tanah  untuk  dibangun pembangunan berdasarkan ketentuan UU Pengadaan  Tanah.  Sebelum  terjadi  peralihan penguasaan atas tanah wakaf, nadzir berkewajiban  mengajukan  perubahan  dan/atau pengalihan harta benda wakaf dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana
disebutkan Pasal 51 PP Nomor 25 Tahun 2018. Setelah segala prosedur telah terpenuhi dan izin telah  diperoleh,  instansi  atau  pihak  yang  akan menggunakan tanah wajib mengajukan permohonan  penerbitan  sertifikat  wakaf  atas nama  nazhir  terhadap  tanah  pengganti  kepada BPN setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
a. BUKU-BUKU
Boedi  harsono,  2007, Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional, Jakarta,  Penerbit Universitas Trisakti.
Tim  El-Madani,  2014, Tata  Cara  Pembagian  Waris  dan  Pengaturan  Wakaf, Pustaka Yustisia, Yokyakarta.
b. JURNAL
Edi  Rohaedi,  dkk,  2019,  “Mekanisme  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum”, Pakuan Law Review Vol. 5, No. 1.
Rahayu  Subekti,  2016.  “ Kebijakan  Pemberian  Ganti  Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Yustisia, vol.5 No. 2.
c. TESIS
Devi  Kurnia Sari, 2004, Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang , Universitas Dipenogoro.
d. WEB
https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/
http://www.edukasippkn.com/2016/01/pengertian-arti-manusia-sebagai-makhluk.html http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/kepentingan-publik
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 169-178.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/kepentingan-publik http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/136-pengembangan-potensi-wakaf-di-indonesia. http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html.
http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html. http://www.edukasippkn.com/2016/01/pengertian-arti-manusia-sebagai-makhluk.html