## POTENSI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA  DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA DALAM KONTEKS KERAGAMAN BUDAYA

## Muhammad Khairil Mustofa
Pusat Studi Islam Multikultural Email : khairilmustofa617@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  hak  asasi  manusia  sangat  diperlukan  dalam  mempersiapkan siswa yang  hidup  dalam  konteks  masyarakat  multikultural. Pendidikan hak asasi  manusia  mempunyai  potensi  besar  memberikan  kontribusi  mendasar dalam  menanamkan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  bagi siswa.  Namun  lingkungan  sekolah  yang  menjadi  tempat  pelaksanaan pendidikan  hak  asasi  manusia  memiliki  persoalan  dan  tantangan  tersendiri yang  berpotensi  menghambat  terlaksananya  pendidikan  hak  asasi  manusia. Sehingga  diperlukan  komitmen  kuat  dari  sekolah  untuk  memaksimalkan potensi  pendidikan  hak  asasi  manusia  dengan  menciptakan  lingkungan sekolah  yang  kondusif  bagi  terlaksananya  prinsip-prinsip  demokrasi  atas dasar hak asasi manusia.
Kata Kunci: hak asasi manusia, demokrasi, partisipasi,

## Abstract
Human rights  education is  indispensable in  preparing students  who live in the  context  of  a  multicultural  society.  Human  rights  education  has  great potential to make a fundamental contribution in imparting the principles of democracy and human rights for students. However, the school environment where  human  rights  education  is  implemented  has  its  own  problems  and challenges  that  have  the  potential  to  hinder  the  implementation  of  human rights  education.  So  it  requires  a  strong  commitment  from  schools  to maximize  the  potential  of  human  rights  education  by  creating  a  school environment  that  is  conducive  to  the  implementation  of  democratic principles based on human rights.
Keywords: human rights, democracy, participation,

## PENDAHULUAN
Pendidikan  hak  asasi  manusia  menegaskan  komitmen  untuk menghargai,  menghormati,  melindungi  hak-hak  setiap  manusia.  Dalam UUD  1945  pasal  28  J  ayat  1  disebutkan  bahwa  “ setiap  orang  wajib menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” . Dan diperkuat oleh UUD 1945 pada  pasal  28  A,  yang  berbunyi, “setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” . Pasal 28 C ayat 1 berisi tentang setiap orang yang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan  dasar,  berhak  mendapatkan  pendidikan,  dan  mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Landasan  pemikiran  tentang  pentingnya  pendidikan  hak  asasi manusia  terdapat  dalam  pasal  26  (2)  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia.
"Pendidikan  harus  diarahkan  pada  pengembangan  sepenuhnya  kepribadian manusia  dan  untuk  memperkuat  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia dan  kebebasan  fundamental.  Harus  meningkatkan  pengertian,  toleransi  dan persahabatan  antara  semua  bangsa,  ras  atau  kelompok  agama,  dan melanjutkan kegiatan PBB untuk memelihara perdamaian " Mandat  Pasal  26  (2)  ini  pada  dasarnya  adalah  untuk  mengembangkan  hak asasi  manusia  hanya  dapat  dicapai  melalui  pendidikan.  UNESCO  juga menegasakan  bahwa “pendidikan  hak  asasi  manusia  merupakan  bagian integral  dari  hak  atas  pendidikan  dan  semakin  mendapatkan  pengakuan sebagai  hak  asasi  manusia  itu  sendiri” . 1 Secara  lebih  khusus,  PBB  Hak Asasi  Manusia  telah  mempromosikan  pendidikan  hak  asasi  manusia  dalam Resolusi 2004/71:
"Pendidikan  hak  asasi  manusia  adalah  sebuah  proses  jangka  panjang  dan seumur  hidup  dimana  semua  orang  di  semua  tingkat  pembangunan  dan  di semua strata masyarakat belajar menghormati martabat orang lain dan cara dan  metode  untuk  memastikan  bahwa  menghormati  dalam  semua masyarakat  ...  (itu)  memberikan  kontribusi  signifikan  untuk  mendorong kesetaraan  dan  pembangunan  berkelanjutan,  mencegah  konflik  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  meningkatkan  partisipasi  dan  proses demokrasi,  dengan  tujuan  untuk  mengembangkan  masyarakat  di  mana semua hak asasi manusia dihargai dan dihormati "(dikutip dalam UNESCO, 2009).

## PEMBAHASAN

## Pendidikan Hak Asasi Manusia
Pendidikan  hak  asasi  manusia  adalah  upaya-upaya  yang  dilakukan secara sadar dan tersistem untuk membangun kesadaran siswa tentang hak-
1 UNESCO, (2009). Promotion of Human Rights Education . Retrieved 23 May 2009, from http://www.unescobkk.org/education/appeal/programme- themes/education-and-human-rights/human-rights-education/

## POTENSI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA DALAM
KONTEKS KERAGAMAN BUDAYA (Muhammad Khairil Mustofa)
hak  individu  serta  tentang  tanggung  jawab  untuk  menghormati  hak-hak orang  lain.  Hak  asasi  manusia  adalah  tentang “pentingnya  martabat manusia  secara  pribadi,  kesetaraan  hak  dan  tanggung  jawab  timbal  balik untuk menjamin hak orang lain yang dihormati” . 2
UNESCO secara luas mendefinisikan pendidikan hak asasi manusia sebagai sebuah proses belajar dan pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri. Ini  berarti  bahwa  pendidikan  hak  asasi  manusia  tidak  hanya  tentang transmisi  konten,  tetapi  menerjemahkan  prinsip-prinsip  dalam  praktek. Pendidikan  hak  asasi  manusia  juga  mempromosikan  nilai-nilai  kesetaraan, perdamaian,  non-diskriminasi,  non-kekerasan,  toleransi  dan  penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian pendidikan hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam mempersiapkan siswa untuk kewarganegaraan  dimana  siswa  belajar  dan  berpengalaman  bagaimana untuk hidup dalam masyarakat atas dasar hak asasi manusia.  Dalam hal ini, pendidikan  hak  asasi  manusia  memberikan  potensi  nyata  untuk pengembangan  kewarganegaraan  yang    demokratis.  Sehingga  mendidik siswa tentang hak asasi manusia adalah agenda penting untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis atas dasar menghormati hak asasi manusia.

## Kewarganegaraan dan Demokrasi
Konsep kewarganegaraan adalah mengakui individu sebagai aktor di pemerintahan  yang  demokratis  dan  membutuhkan  penerimaan  hak  asasi manusia, yang menawarkan kerangka kerja esensial yang menjamin hak-hak semua  individu  dihormati  sebagai  martabat  dan  kebebasan  fundamental mereka dalam demokrasi  seperti  yang dinyatakan dalam pasal  12  - 16 dari Konvensi  Hak  Anak  tentang  hak-hak  pikiran,  hati  nurani  dan  agama; asosiasi,  ekspresi,  gerakan,  memiliki  properti,  perkawinan  dan  kehidupan keluarga. 3 Karena  gagasan  kewarganegaraan  didasarkan  pada  konsep kesetaraan  dan  keragaman  dimana  semua  individu  merupakan  pemegang hak  asasi  manusia  yang  sama,  maka  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia adalah  dua  aspek  penting  dalam  pelaksanaan  kewarganegaraan.  Hal  Ini berarti  bahwa  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam  praktek  kewarganegaraan tidak hanya tentang hak-hak individu, tetapi itu adalah tentang menghormati hak orang lain berdasarkan nilai-nilai universal kemanusiaan.
Agenda  utama  dari  pendidikan  kewarganegaraan  adalah  tentang hubungan manusia di  dalam individu  dan antara  kelompok-kelompok yang
2 Osler, A. and Starkey, H. (2005). Changing Citizenship: Democracy and Inclusion in Education . Maidenhead: Open University Press.
3 Osler, A. and Starkey, H. (2005). Changing Citizenship: Democracy and Inclusion in Education . Maidenhead: Open University Press.
merupakan  bagian  penting  dari  demokrasi.  Tibbits  menegaskan  bahwa tujuan  utama  pendidikan  untuk  kewarganegaraan  paling  erat  berhubungan dengan “belajar  untuk  hidup  bersama” . 4 Demokrasi  menawarkan “ruang politik” bagi  individu untuk  memiliki kebebasan untuk  menikmati hak-hak mereka, tetapi pada saat yang sama mereka memiliki tanggung jawab untuk menjamin  kebebasan  orang  lain  untuk  melaksanakan  hak  mereka  juga (Osler dan Starkey (2005). Dengan kata lain, setiap warga negara diberikan kesempatan  untuk  belajar  dari  satu  sama  lain  dan  untuk  berbagi  tentang “nilai-nilai dan prioritas-prioritas”
Pendidikan  hak  asasi  manusia  merupakan  strategi  penting  untuk mencapai  tujuan  penting  dalam  konsep  belajar  untuk  hidup  bersama. Pendidikan  hak  asasi  manusia  akan  membantu  siswa  untuk  menjadi  warga negara  yang  terdidik  dan  berkomitmen  terhadap  nilai-nilai  hak  asasi manusia  dan  tanggung  jawab  sosial  sehingga  siswa  mempunyai  kapasitas untuk  berpartisipasi  dalam  demokrasi  di  semua  tingkatan,  mulai  lokal, nasional  sampai  internasional.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  hak  asasi manusia  adalah  pendidikan  untuk  kewarganegaraan  yang  cenderung berevolusi “kesadaran individu dan kelompok tentang hak-hak mereka dan tanggung jawab sebagai warga negara, kesadaran dan komitmen terhadap hak  asasi  manusia  dan  kebebasan,  kesetaraan,  aturan  hukum  dan pluralisme” . Sehingga pendidikan hak asasi manusia memberikan kerangka kerja penting untuk mencapai hubungan sosial yang harmonis dan stabil, di mana  hak-hak  semua  warga  negara  dengan  latar  belakang  budaya  yang beragam dihargai dan dihormati.

## Lingkungan Sekolah dan Partisipasi Siswa
Sekolah  tampaknya  menjadi  alasan  yang  paling  mendasar  dalam pendidikan    kewarganegaraan.  Argumennya  adalah  bahwa  komunitas sekolah  terdiri  dari  sekelompok  orang  dengan  budaya  yang  berbeda  dan keyakinan  yang  mencerminkan  sebuah  komunitas  masyarakat.  Menurut Schnappersekolah  berpotensi  menjadi  model  untuk  negara  demokrasi  yang ia sebut sebagai “sebuah komunitas warga ”.
"Sekolah  ini  tidak  hanya  untuk  mentransmisikan  ideologi  nasional  dan memori  sejarah  umum  melalui  kurikulum.  Pada  tingkat  yang  lebih  dalam, seperti  bangsa  politik,  sekolah  membentuk  ruang  dibangun  di  mana  siswa,
4 Tibbits, F. (2005). Literature Review on Outcomes of School-Based Programs Related to “Learning To Live Together” . UNESCO. Retrieved 12 June 2009, from http: //www.hrusa.org/workshops/ HREWorkshops/usa/UNESCO_ Lit Review_ProgramSummary.doc.

## POTENSI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA DALAM
KONTEKS KERAGAMAN BUDAYA (Muhammad Khairil Mustofa)
seperti  warga,  diperlakukan  sama,  terlepas  dari  keluarga  mereka  atau  latar belakang  sosial.  Ini  adalah  tempat,  baik  secara  harfiah  dan  sebagai  sebuah konsep, yang dibangun bertentangan dengan ketidaksetaraan nyata dan ada masyarakat yang menonjol melawan kekuatan diskriminasi yang ditemukan dalam  masyarakat  sipil.  Konsep  sekolah,  seperti  konsep  kewarganegaraan, impersonal  dan  formal.  Dengan  memahak  asasi  manusiai  gagasan  sekolah sebagai  komunitas,  anak-anak  akan  belajar  untuk  memahak  asasi  manusiai dan merasa dilibatkan di negara politik " 5
Tidak diragukan lagi bahwa sekolah memiliki potensi untuk menumbuhkan lingkungan  yang  kondusif  untuk  menegakkan  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.
Pada  dasarnya  yang  diperlukan  untuk  kekuatan  demokrasi  adalah membangun  budaya  hak  asasi  manusia  di  mana  semua  individu  dengan beragam  budaya  dapat  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  (Osler, 2005).  Pendidikan  hak  asasi  manusia  di  lingkungan  sekolah  akan  mampu mendorong  terbangunnya  budaya  hak  asasi  manusia.  Pemahaman  dan pengalaman  hak  asasi  manusia  di  sekolah  akan  membantu  siswa  untuk mempratekkan kewarganegaraan dan prinsip-prinsip demokrasi secara nyata dalam  konteks  komunitas  sekolah.  Ini  berarti  bahwa  sekolah  perlu mengenali  siswa  sebagai  warga  negara  saat  ini,  bukan  hanya mempersiapkan  mereka  untuk  kewarganegaraan  masa  depan  di  mana sekolah  mendukung  pengembangan  identitas  siswa  yang  beragam  serta menjamin hak partisipasi mereka sebagai warga negara untuk ambil bagian dalam kebudayaan, urusan ekonomi dan politik di masyarakat luas.
Partisipasi  merupakan  sarana  kunci  untuk  membangun  demokrasi dan  mengukur  demokrasi.  Pendidikan  hak  asasi  manusia  harus  mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di sekolah dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,  misalnya  melalui  advokasi,  konseling  dan  keterampilan mendengarkan,  resolusi  konflik.  Dengan  demikian  siswa  harus  diberikan kesempatan  untuk  berlatih  secara  aktif  menggunakan  hak-hak  partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab di sekolah dalam rangka  mempersiapkan  mereka  untuk  kewarganegaraan  dalam “sebuah masyarakat demokratis yang bebas” .
Inti dari setiap masyarakat  demokratis perlu “ kolaborasi  produktif” antara  anak  dan  orang  dewasa  untuk  peningkatan  kualitas  demokrasi  itu
5 Osler,  A.  and  Starkey,  H.  (2002). Teacher  Education  and  Human. London: David Fulton.
sendiri.  Dalam  hal  ini,  keterlibatan  orang  dewasa  adalah  penting dipertimbangkan  untuk  dapat  berpartisipasi  sama-sama  aktif  bersama dengan  anak-anak.  Ini  berarti  bahwa  orang  dewasa  sebaiknya  tidak  hanya menawarkan bimbingan bagi siswa untuk berpartisipasi, tetapi juga mereka harus  mengambil  pelajaran  dari  keterlibatan  aktif  mereka  dalam  proses partisipasi.

## Problematika Pendidikan Hak Asasi Manusia di Sekolah
Ada  klaim  bahwa  sekolah  adalah  tempat  yang  layak  anggota komunitas  sekolah  untuk  melaksanakan  fungsi  kewarganegaraan  dengan menerapkan  prinsip-prinsip  demokrasi  atas  dasar  hak  asasi  manusia  dan keadilan  sosial.  Osler  dan  Starkey  berpendapat  bahwa  praktek kewarganegaraan  harus  lebih  diterapkan  dalam  kompleksitas  masyarakat yang  lebih  luas,  dan  sekolah  adalah "mikrokosmos  masyarakat” dari beragam populasi global. Namun, klaim bahwa sekolah adalah “masyarakat mikrokosmos” masih  dipertanyakan.  Pertanyaannya  bukan  pada  apakah sekolah memiliki potensi sebagai representasi kepentingan masyarakat yang lebih  luas  di  luar  sekolah,  namun  sejauh  mana  pemahaman  guru  tentang tanggung  jawab  mereka  di  masyarakat  serta  seberapa  besar  kapasitas mereka  dalam  mengintegrasikan  isu-isu  isu-isu  hak  asasi  manusia  dan demokrasi dalam konteks sekolah.
Persepsi  guru  tentang  hak  asasi  manusia  memainkan  peran  penting dalam  transmisi  pengetahuan  tentang  hak  asasi  manusia.  Menurut  Wilkin persepsi  guru  banyak  dipengaruhi  oleh  ideologi,  pemahaman  dan pengalaman  pribadi  mereka  tentang  isu-isu  hak  asasi  manusia.  Wilkin memberikan  contoh  mengenai  rasisme  dimana  guru  mengalami  akan mengalami  kesulitan  dalam  mengatasi  diskriminasi  struktural  dalam pendidikan  jika  persepsi  mereka  tentang  diskriminasi  tetap  berakar  pada domain  pribadi  mereka.  Wilkins  menemukan  masih  banyaknya  guru  yang gagal  dalam  melibatkan  diri  secara  penuh  dalam  proses  sosial  yang menyebabkan  dan  memperkuat  perbuatan  rasisme  mereka,  meskipun mereka  memahami  bahwa  mereka  bertanggung  jawab  untuk  mengajarkan nilai-nilai  kesetaraan  ras.  Dalam  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  di Nigeria  dalam  bidang  partisipasi  hak-hak  anak  mencontohkan  bagaimana para  pembuat  kebijakan  dan  administrator  sekolah  seperti  guru  dan  kepala sekolah  tidak  mengizinkan  siswa  mereka  khususnya  di  sekolah-sekolah dasar  untuk  berpartisipasi  dalam  membuat  aturan  dan  peraturan  yang

## POTENSI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA DALAM
KONTEKS KERAGAMAN BUDAYA (Muhammad Khairil Mustofa)
memiliki  efek  pada  kehidupan  mereka  di  sekolah  karena  diyakini  bahwa siswa tidak mampu membuat keputusan secara rasional. 6
Selain  itu,  sekolah  belum  mampu  menyediakan  bahan  yang  cukup untuk pendidikan hak asasi manusia dalam menangani masalah masyarakat global.  Fakta  bahwa  siswa  sebagai  warga  negara  harus  menyadari  masalah utama  dari  masyarakat  global  seperti  ketidakadilan,  kemiskinan, ketidaksetaraan,  kelaparan,  konflik  dan  perang,  diskriminasi,  rasisme, xenofobia. Namun dalam banyak kasus, sekolah masih mengalami kesulitan untuk menemukan cara mengajar hak asasi manusia yang terkait dengan isu- isu global sesuai dengan konteks sekolah (Senarclens, 1983). Hal ini karena “ kurangnya  materi  pendidikan  yang  sesuai  adalah  alasan  yang  diberikan oleh  banyak  pendidik  untuk  kegagalan  mereka  berurusan  dengan  isu-isu global  dan  hak  asasi  manusia” (Buergenthal  dan  Torney  (1976),  dikutip dalam Tarrow, 1991, hal: 197).
Masalah  lainnya  berasal  dari  administrator  sekolah  yang  memiliki kewenangan  untuk  menentukan  subyek  hak  asasi  manusia  termasuk  dalam kurikulum  sekolah  mereka.  Sebuah  penelitian  menunjukkan  bahwa  guru umumnya  enggan  untuk  mencakup  topik-topik  berisiko.  Sehingga  guru merasa tidak percaya diri untuk mengangkat isu-isu kontroversial hak asasi manusia  dan  demokrasi  dengan  murid  karena  mereka  tidak  tahan  terhadap reaksi  masyarakat.  Seringkali seorang guru harus mendapatkan persetujuan resmi dari administrator sekolah untuk menyampaikan isu-isu kontroversial di dalam kelas (Tarrow, 1991)
Pendidikan  hak  asasi  manusia  di  sekolah  harus  melekat  dengan kepentingan  holistik  dari  masyarakat  yang  lebih  luas.  Sehingga  sekolah perlu  melakukan  perubahan  organisasi  yang  yang  lebih  terbuka  kepada masyarakat luas untuk efektivitas pembelajaran kewarganegaraan.

## Tantangan Pendidikan Hak Asasi Manusia di Sekolah
Pertanyaan  kunci  selanjutnya  adalah  apakah  pendidikan  hak  asasi manusia  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  lingkungan  sekolah?  Ada  tiga elemen penting yang diperlukan dalam proses pendidikan hak asasi manusia di  sekolah  karena  mereka  berevolusi  selama  proses  belajar,  yaitu  dalam memberikan pengetahuan, pembentukan sikap, dan mengasah keterampilan
6 Ejieh,  M.U.C.  and  Akinola,  O.B.  (2009)  ‘Children's  Rights  and Participation  in  Schools:  Exploring  the  Awareness  Level  and  Views  of  Nigerian Primary School Children’, Elementary Education Online , vol.8, no.1, pp.176-182
siswa. 7 Pendidikan  hak  asasi  manusia  bagaimanapun  tidak  hanya  untuk mendapatkan proses  kognitif, tetapi  juga memberi siswa kesempatan untuk menggunakan  hak-hak    mereka  dalam  konteks  demokrasi,  keadilan  sosial dan masyarakat sipil. Dengan demikian pendidikan hak asasi manusia bukan hanya  tentang  pengetahuan  tetapi  juga  tentang  pembentukan  sikap  dan implementasinya.
Ketiga  elemen  tersebut  merupakan  komponen  penting  untuk mempersiapkan  siswa  untuk  terlibat  dengan  persoalan-persoalan  nyata  di masyarakat. Namun, sekolah-sekolah cenderung sulit untuk memahami tiga unsur  penting  tersebut  sekaligus.  Selama  ini  sebagian  besar  sekolah  hanya memasukkan  aspek  kognitif  dalam  mengajarkan  pendidikan  hak  asasi manusia,  seperti  pengetahuan  tentang  pra-syarat  minimum  sebagai  warga negara.  Sedangkan  dua  aspek  yang  lain  yaitu  afektif  dan  kognitif  masih belum  mampu  dijangkau. 8 Beberapa  contoh  kasus  membuktikan  bahwa komunitas  sekolah  tidak  bersedia  untuk  melakukan  lebih  daripada pendekatan  minimal  untuk  mengembangkan  kewarganegaraan  dalam konteks sekolah. Oleh karena sekolah perlu menyesuaikan diri dalam rangka memberikan konteks yang tepat bagi siswa untuk mendapatkan pengetahuan tentang hak asasi manusia serta mampu bersikap dan berperilaku yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

## KESIMPULAN
Pertama, pendidikan hak asasi manusia potensi tinggi untuk mempersiapkan siswa  untuk  kewarganegaraan  dalam  masyarakat  budaya  yang  beragam, namun  pendidikan  hak  asasi  manusia  memiliki  potensi  yang  relatif  rendah dalam realisasinya.
Kedua, pendidikan  hak  asasi  manusia  masih  memerlukan  pendekatan holistik  dengan  menggabungkan  ketiga  komponen;  kognitif,  afektif,  dan psikomotorik,
secara
bersama-sama, sehingga mampu mengontekstualisasikan  pendidikan  hak  asasi  manusia  ke  dalam  kehidupan
7 Eide, A. (1983). Globalization Human Rights Education. In Eide, A. and Thee,  M.  (Ed.), Frontiers  of  Human  Rights  Education (pp.1-6).  Oslo: Universitetsforlaget.
8 Audigier,  F.  (1991).  Socialization  and  Human  Rights  Education  –  The Example  of  France.  In  Starkey,  H.  (Ed.), Socialisation  of  School  Children  and Their Education for Democratic Values and Human Rights: Report of the Colloquy of  Directors  of  Educational  Research  Institutions  Held  in  Ericeira  (Portugal)  on 17-20 October 1989 (pp.129-148). Oxford: Swets and Zeitlinger.

## POTENSI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA DALAM
KONTEKS KERAGAMAN BUDAYA (Muhammad Khairil Mustofa)
nyata masyarakat. Oleh karena itu, sekolah perlu lebih memperhatikan peran guru  dalam  pendidikan  hak  asasi  manusia  dengan  membekali  mereka dengan  konten  dan  metode  serta  proses  pengajaran  pendidikan  hak  asasi manusia. Sekolah juga harus mampu menyediakan saran dan prasarana yang memadai guna mewujudkan lingkungan sekolah yang demokratis atas dasar hak  asasi  manusia.  Sehingga  siswa  akan  mempunyai  kemampuan  dan kesadaran yang tinggi atas hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan mereka dalam masyarakat yang beragam budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Audigier,  F.  (1991).  Socialization  and  Human  Rights  Education  –  The Example  of  France.  In  Starkey,  H.  (Ed.), Socialisation  of  School Children  and  Their  Education  for  Democratic  Values  and  Human Rights: Report of the Colloquy of Directors of Educational Research Institutions  Held  in  Ericeira  (Portugal)  on  17-20  October  1989 (pp.129-148). Oxford: Swets and Zeitlinger.
Eide,  A.  (1983).  Globalization  Human  Rights  Education.  In  Eide,  A.  and Thee,  M.  (Ed.), Frontiers  of  Human  Rights  Education (pp.1-6).
Oslo: Universitetsforlaget.
Ejieh, M.U.C. and Akinola, O.B. (2009) ‘Children's Rights and Participation in  Schools:  Exploring  the  Awareness  Level  and  Views  of  Nigerian Primary  School  Children’, Elementary  Education  Online ,  vol.8,
no.1, pp.176-182 http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2000_16_Str ategies4LearningEDC.pdf https://education.uw.edu/sites/default/files/cme/docs/pdf/_notes/DEMOCR ACY%20AND%20DIVERSITY%20pdf.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/100-childrens-participation-from- tokenism-to-citizenship.html
Osler,  A.  and  Starkey,  H.  (2000).  Citizenship,  Human  Rights  and  Cultural Diversity. In Audrey Osler (Ed.) Citizenship Democracy in Schools: Diversity,  Identity,  Equality (pp.3–  17).  Staffordshire  and  Sterling:
Trenthak asasi manusia Books Limited.
Osler, A. and Starkey, H. (2002). Teacher Education and Human. London:
David Fulton.
Osler,  A.  and  Starkey,  H.  (2005). Changing  Citizenship:  Democracy  and Inclusion in Education . Maidenhead: Open University Press. Pais,  M.S.  (2000)  ‘Child  Participation’, Documentacao  e  Direito Comparado, 05 (81/82), pp. 93 – 101. New York: UNICEF.
Senarclens, P. (1983). Research and teaching of Human Rights: Introduction Remarks.  In  In  Eide,  A.  and  Thee,  M.  (Ed.), Frontiers  of  Human Rights Education (pp.7-14). Oslo: Universitetsforlaget. Starkey,  H.  (1991).  The  Council  of  Europe  Recommendation  on  the Teaching and Learning of Human Rights in Schools. In Starkey, H. (Ed.), The  Challenge  of  Human  Rights  Education (pp.20  –  38). London: Cassel.
Tarrow,  N.  (1991).  United  State  of  America  Human  Rights  Education: Alternative  Conceptions.  In  Starkey,  H.  (Ed.), Socialisation  of School  Children  and  Their  Education  for  Democratic  Values  and Human  Rights:  Report  of  the  Colloquy  of  Directors  of  Educational Research Institutions Held in Ericeira (Portugal) on 17-20 October
1989 (pp.183-204). Oxford: Swets and Zeitlinger. Tibbits, F. (2005). Literature Review on Outcomes of School-Based
Programs Related to “Learning To Live Together” . UNESCO.
Retrieved 12 June 2009, from http://www.hrusa.org/workshops/HREWorkshops/usa/UNESCO_LitReview
_ProgramSummary.doc
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  Penjelasan
Umum.
UNESCO,  (2009). Promotion  of  Human  Rights  Education .  Retrieved  23 May  2009,  from  http:  //www.unescobkk.org  /education/  appeal/ programme-themes/education-and-human-rights/human-rights- education/
Wilkins, C. (2005). Teaching for Equality and Diversity: Putting Values into Practice. In Osler, A. (Ed.), Teachers, Human Rights and Diversity : Educating Citizens in Multicultural Societies (pp.155-170). Stoke on Trent: Trenthak asasi manusia Books.