## IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)

## ANDI SOPIAN

## Mahasiswa Program Magister ilmu hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Dalam menjalankan Perma No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman- pemahaman majelis hakim dalam menjalankan Perma tersebut dan serta dikarenakan kurang tertarik para majelis hakim mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi Hambatan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, mengupayakan agar setiap mediasi dapat mencapai kata sepakat di antara para pihak yang bersengketa. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru menyediakan daftar mediator dari kalangan hakim. Jadi,  hal ini dapat menghemat biaya dan ini bisa menjadi alasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan.
In  implementing  Perma  No.  1  of 2008 in the District Court  Pekanbaru  is  not running as good as possible,  is due  to lack of  understandings  the judges  in implementin them and as well as due to lack of interest of the judges training or education mediation Barriers mediation in the District Court of Class IA  Pekanbaru,  it is striving  for  every mediation  to reach  an agreement between  the disputing parties.  The efforts done  by  the District Court of Class  IA  Pekanbaru  provides a  list of mediators  from among  the judges.  So, it  can save costs  and this could  be the reason  for  the conflicting parties  to resolve  their case  through mediation. Mediation is generally done through a process of voluntary, or may be based on the agreement or the implementation of the obligations (regulation) or a court order.
Kata kunci: Sengketa, Mediasi dan kesepakatan.

## A. Pendahuluan
Perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan.  Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, ada 4 (empat) cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu penyelesaian melalui bipartit, penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui konsiliasi, penyelesaian melalui arbitrase.
Salah satu penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah disebutkan diatas adalah penyelesaian melalui mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan sukarela terhadap permasalahan yang dipersengketakan.
Tujuan dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bentuk dari kewajiban Pemerintah untuk melindungi seluruh pekerja/buruh agar roda-roda pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan tertib.
Pemerintah tidak mengkehendaki konflik atau perselisihan diantara pekerja/buruh dan pengusaha menjadi berlarut-larut.  Salah satu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan adalah Mediasi yaitu suatu proses penyelesaian dengan mengikut sertakan pihak ketiga sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa diluar lembaga peradilan.
Hal yang menentukan berhasil tidaknya mediasi ialah tercapai atau tidaknya suatu kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikukuhkan ke dalam suatu akta perdamaian oleh Ketua Majelis Hakim. Namun jika tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim melalui proses litigasi.
Pengadilan Negeri Pekanbaru banyak menangani berbagai jenis perkara, dan sebagian besar perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi ialah perkara tentang wanprestasi. Dalam perkara-perkara
wanprestasi, sebagian besar para pihak dapat mencapai titik temu dan kata sepakat sehingga mediasi dinyatakan berhasil. Hasil mediasi tersebut dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pihak karena kesepakatan tersebut dibuat oleh para pihak sendiri.
Maka dari hasil penjabaran latar belakang masalah penulis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Implementasi Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru).”

## B.  Rumusan Masalah
Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Implementasi Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat terhadap Implementasi Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya terhadap Implementasi Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

## C. Kerangka Teori
Untuk itu dalam penelitian ini, Teori Induk “Grand Theory” yang digunakan adalah “Sistem Hukum”, sebagaimana yang dukembangkan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada, Sistem Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.  Selanjutnya juga menggunakan Teori Madya (Middle Range Theory) yaitu “mediasi”, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir.
Selanjutnya, untuk Applied Theory, penulis menggunakan Teori Keadilan.

## D.  Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum, dikenal bermacam- macam jenis dan tipe penelitian.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris.
b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis.
2. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek penelitian adalah pelaku yang terkait dengan obyek penelitian  ini adalah : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru,
Majelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Pekanbaru, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Staff Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Obyek penelitian  adalah  sesuatu  yang  menjadi  pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mana Pekanbaru adalah pusai ibukota dari provinsi Riau. Pemilihan waktu penilitian pada tahun 2014.
4. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah advokat, hakim mediator, panitera, pegawai pengadilan negeri Pekanbaru dan para pihak yang berperkara yang pernah mengikuti proses mediasi.
5. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
b. Data Sekunder
c. Alat Pengumpul Data
Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara  (Interview).  Wawancara  (Interview)  adalah cara untuk
memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.
7. Analisis Data
Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.
8. Metode Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfikir induktif.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Implementasi Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Seluruh mediator yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut dapat menjadi mediator dalam pengadilan. Namun berdasarkan pengamatan penulis pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru umumnya hanya menggunakan hakim sebagai jasa mediator.
Berdasarkan daftar perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru kurun Tahun 2013-2014 hanya terdapat beberapa nama hakim saja dari keseluruhan hakim yang ada di pengadilan yang ditugaskan untuk melaksanakan mediasi. Hal ini mencerminkan tidak efektifnya penunjukan mediator di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru karena menurut Perma jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (Pasal 5 ayat (2)). Sehingga pada dasarnya seluruh hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas mediasi.
Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan
yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Musfajri, S.E., S.H., mediator yang berasal dari advokat atau akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa belum ada yang terdaftar dan diumumkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru. Sehingga untuk mengimbangi banyaknya jumlah perkara perdata yang masuk dan wajib melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, maka hakim yang bertugas di pengadilan tersebut difungsikan juga untuk melaksanakan tugas mediasi berdasarkan Perma ini.
Kasus perkara Nomor 04 /Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pbr, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu :
a. Hansen Sinaga, pekerjaan karyawan CV Pajero Motor, beralamat di Jl.Lintas Timur/Maharaja Indra No. 909, Pangkalan Kerinci, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patar Sitanggang, S.H., Saurman Sitanggang, S.H., Juandy, S.E., Dihon Simarmata, S.H. dan Saut Marojahan Simbolon, S.H., masing-masing pengurus Serikat Buruh dari Korwil KSBSI Riau, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
b. CV  Pajero Motor, beralamat di Jl. H.R Soebrantas Km. 8 (Jl.Raya Pekanbaru-Bangkinang), Tampan Pekanbaru, dalam hal ini yang diwakili oleh Santiar Evalinda Sitorus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhoni Hutajulu, S.H. Advokat/Penasehat Hukum Johni  Hutajulu, S.H.  Associates, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
Bahwa dalam perkara ini, Penggugat juga telah mengupayakan perdamaian dengan melakukan beberapa kali perundingan dengan Tergugat yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan tetapi tidak tercapai perdamaian dan atau kesepakatan, maka Disnakertrans Kabupaten Pelalawan mengeluarkan ketentuan hukum yang tetap agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah
pihak sebagaimana Surat Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Pelalawan, No. 567/DTKT/PHI/894, perihal Anjuran, tertanggal 21 Oktober 2013 yang dimediasi oleh Iskandar, M.Si sebagai Pegawai Mediator.
Kasus perkara Nomor 08/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu :
a. Khairul Sardi, tempat tanggal lahir 12 Januari 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia,   pekerjaan Karyawan PT. Johan Sentosa Seijernih, alamat RT/RW.  002/004 Desa Pasir  Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang,  Kabupaten Kampar,  Propinsi Riau, adalah hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Faigizaro Zega dan Temazisokhi Zega, SH, masing-masing Pengurus Dewan   Perwakilan Daerah Federasi Serikat  Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (DPD-FSBDSI), selanjutnya disebut sebagai  Penggugat ;
b. PT.  Johan Sentosa, beralamat Kantor Kebun di Desa Pasir  Sialang Kecamatan Bangkinang Sebesarng, Kabupaten   Kampar, Propinsi Riau dan beralamat kantor Pusat di Jalan  parit   Indah  belakang MTQ  Kota Pekanbaru, Propinsi Riau,  dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama bernama Jufendiwan Herianto, untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada Rully Ardian, Irvan Robani, SH, Sabdarifa, SH,  Rubianto, SH, dan Ari Setio Nugroho, SH masing- masing   karyawan PT. Johan Sentosa pada Departemen Legal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
Penggugat menempuh langkah-langkah seteusnya yaitu mengajukan Pengaduan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar   di  Bangkinang tertanggal  03  Desember 2014, tetapi walaupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar telah memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat hanya menghadiri 1 (satu) kali. Dalam hal tersebut sangat jelas dan  terlihat
bahwa Tergugat tidak mempunyai etika baik kepada para karyawannya dan khususnya kepada Penggugat ini.
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan hukum  yang berlaku, oleh  pihak  Dinas  Sosial  dan  Tenaga Kerja  Kabupaten Kampar, mengeluarkan Anjuran tanggal 23 Januari 2015 dengan Nomor : 567/DSTK- PHI/2015/075, yang isinya, yaitu :
a. Agar pihak perusahaan PT Johan sentosa dan Pekerja melaksanakan hak dan kewajiban selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  (PPHI)  belum ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;
b. Agar kesua belah pihakmemberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat Anjuran;
c. c. Apabila  para pihak/salah satu pihak menolak Anjuran, maka proses selanjutnya melakukan Gugatan ke Pengadilan   Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Menurut pendapat penulis, pada kenyataannya mediator yang memiliki keterampilan dan kemampuan (skill) untuk menjalankan tugas mediasi sangat diperlukan untuk mendukung keefektifan dari proses mediasi. Tentu saja keterampilan dan kemampuan yang dimaksud diperoleh dari pelatihan mediator bersertifikat yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tetapi dalam menjalankan Perma No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman-pemahaman majelis hakim dalam menjalankan Perma tersebut dan serta dikarenakan kurang tertarik para majelis hakim mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi.

## 2. Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Penetapan mediator, di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru pada umumnya para hakim menetapkan mediator pada hari pertama sidang perkara perdata itu jika semua pihak yang berperkara hadir dalam proses persidangan. Pada saat itu ketua majelis hakim langsung memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu dan menetapkan mediator langsung. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2008 yang menyebutkan para pihak berhak memilih mediator, baik dari hakim yang tidak sedang menangani perkaranya atau mediator yang bukan berasal dari hakim, yang memiliki sertifikat mediator.
Ketidaksungguhan hakim tersebut diperparah lagi dengan hambatan dari luar (faktor eksternal), di antaranya dari para pihak dan pengacara (paralegal). Para pihak yang beperkara yang enggan menyelesaikan masalah dengan cara mediasi, karena mediasi dianggap ”bertele-tele” dalam beracara di pengadilan. Bagi para pihak, jika ingin berdamai tidak usah datang dan menyelesaikan masalah di pengadilan. Sebelum mengajukan gugatan, para pihak (penggugat) telah terlebih dahulu melakukan pendekatan secara intern antar para pihak, meski gagal mencapai titik temu penyelesaian. Sedangkan pengacara ikut andil dalam menggagalkan perdamaian yang menjadi tujuan dari mediasi. Hal tersebut dikarenakan perdamaian memangkas alur berperkara yang menjadi pekerjaan mereka (beracara di pengadilan) dan berimbas pada menurunnya pendapatan pengacara.
Perkara perdata bukan perkara yang mudah untuk dimediasi mengingat hambatan-hambatan di atas. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, telah mengupayakan agar setiap mediasi dapat mencapai kata sepakat di antara para pihak yang bersengketa. Tetapi hal ini dikembalikan kepada kehendak para pihak yang
bersengketa. Adapun upaya yang dilakukan yaitu : pertama, menyediakan ruangan khusus di pengadilan untuk penyelenggaraan proses mediasi. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008 yang berbunyi, “Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak”. Sesuai dengan bunyi Pasal ini maka  penyelenggaraan proses mediasi bisa juga dilakukan di luar pengadilan, tetapi jika dilakukan di luar pengadilan maka pembiayaannya dibebankan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan. Ini diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi dengan penyediaan tempat di pengadilan maka ini dapat menghemat pembiayaan mediasi yang akan ditangggung oleh para pihak.

## 3. Upaya Terhadap Implementasi Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2008, mengakibatkan mediasi menjadi suatu yang harus dilaksanakan sebagai optimalisasi upaya perdamaian dalam setiap perkara yang diterima di pengadilan. Tujuan  Perma ini tidak lain adalah untuk menegakan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, yang sementara ini dianggap hanya sekedar slogan belaka.
Upaya Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru menyediakan daftar mediator dari kalangan hakim dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, “mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan”. Hal inipun dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi : “Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya”. Jadi dari pasal-pasal yang disebutkan di atas maka ini dapat menghemat biaya dan ini bisa menjadi alasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya melalui
mediasi. Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan. Untuk proses mediasi di pengadilan, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatakan bahwa : “setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.”
Mediator yang dimaksud dalam Perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator  bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa. Di samping itu, mediator di pengadilan dapat pula berasal dari pihak luar, yang ditunjuk oleh para pihak. Pihak luar yang bertindak sebagai mediator di pengadilan harus memiliki keterampilan mediasi dan sertifikat sebagai mediator.

## F. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dari uraian Bab III di atas, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Mediator yang memiliki keterampilan dan kemampuan (skill) untuk menjalankan tugas mediasi sangat diperlukan untuk mendukung keefektifan dari proses mediasi. Pelatihan mediator bersertifikat yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Tetapi dalam menjalankan Perma No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini
dikarenakan kurangnya pemahaman majelis hakim dalam menjalankan Perma serta kurang tertarik para majelis hakim mengikuti pelatihan mediasi.
b. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, telah mengupayakan agar setiap mediasi dapat mencapai kata sepakat di antara para pihak yang bersengketa. Tetapi hal ini dikembalikan kepada kehendak para pihak yang bersengketa. Adapun upaya yang dilakukan yaitu : pertama, menyediakan ruangan khusus di pengadilan untuk penyelenggaraan proses mediasi. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Perma nomor 1 Tahun 2008 dan diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Perma No 1 Tahun 2008.
c. Upaya Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru menyediakan daftar mediator dari kalangan hakim dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2008. Hal inipun dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1). Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan.

## 2. Saran
Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :
a. Hendaknya pihak yang bersengketa dalam sengketa perdata menggunakan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan win-winsolution, sebelum memutuskan untuk menempuh upaya penyelesaian litigasi.
b. Adanya keharusan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu setelah seseorang mengajukan perkaranya ke pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan maupun oleh para pihak sendiri, telah menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sangat responsif terhadap proses mediasi, dan sifat responsif ini menandakan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan proses
penyelesaian sengketa yang jauh lebih baik daripada proses peradilan serta berimplikasi terjadinya proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
c. Perlu  dukungan konkret dari institusi formal pengadilan yaitu Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap proses mediasi yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan juga melakukan kebijakan responsif dalam pembaharuan di bidang  hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa.

## G.  Daftar Pustaka

## 1. Buku-Buku
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Fatahillah  A. Syukur, Mediasi Yudisial Di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012.
Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

## 2. Artikel dan Jurnal
Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Vol. 9 No. 2, Jakarta, Juli-Desember 2013.
Rahadi Wasi Bintoro, Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1, Pengadilan Negeri Purwokerto, Januari 2014.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## 4. Internet
Aby Maulana, Penegakan Hukum Di Indonesia (Tinjauan Aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum), http://abhymaulana- initulisanku.blogspot.com/2012/05/penegakan-hukum-di- indonesia-tinjauan.html.