## Pengarusutamaan Pelayanan Publik sebagai HAM
Pelayanan  publik  ( public  services )  di  Indonesia  dalam  ar   ‘bagaimana  negara melayani  warga  negaranya’,  belum  pernah  mendapat  perha an  yang  memadai, bahkan cenderung terabaikan. Klaim ini menjadi absah, karena Indonesia masih tetap bertengger  pada  peringkat  puncak  negara-negara  berkategori  buruk  dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Alasan utama dibalik buruknya pelayanan publik di Indonesia adalah belum sehatnya relasi antara negara dengan warga negaranya. Secara konvensional, relasi negara dan warga negara menempatkan warga negara sebagai pihak yang secara pasif menerima apapun bentuk pelayanan yang diterima dari negara. Namun, saat ini terjadi pergeseran yang cukup mendasar, warga negara yang semula sebagai penerima yang bersifat pasif menjadi penerima yang ak f, dalam ar  dapat melakukan gugatan jika pelayanan  dak memadai.
Dalam  konsep  yang  lebih  modern,  salah  satu  fungsi  mendasar  sebuah  negara adalah memberikan pelayanan ( the service state ). Pelayanan merupakan salah satu bentuk  pekerjaan  konkret  pemerintah  terhadap  warga  negaranya  (rakyatnya). Menurut  Bagir  Manan,  konsep  pelayanan  harus  dikaitkan  dengan  kesejahteraan umum,  bukan  sekedar  sebutan the  service  state atau verzorgingsstaat .  Pelayanan dapat  terselenggara  dengan  baik  apabila  pemerintah  mengetahui  secara  pas kebutuhan rakyat yang dilayaninya. Selain itu, rakyat juga menyadari hak-hak yang dimilikinya sehingga apabila merasa  dak puas atas pelayanan yang diterima mereka dapat menuntut pemerintah.
Langkah pen ng yang harus segera dikedepankan adalah menjadikan pelayanan publik sebagai agenda prioritas yang memiliki daya paksa kepada pemerintah untuk segera  merealisasikannya.  Pengarusutamaan  pelayanan  publik  ( mainstreaming public service ) sebagai bagian dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan respon yang tepat dan memadai. Dalam konteks ini HAM harus dipahami sebagai hubungan antara perorangan ataupun kelompok dengan negara, ar nya HAM merupakan  hak  individu  atau  sekelompok  manusia  yang  berhubungan  dengan kewajiban  negara  dimana  mereka  berada.  Salah  satu  ciri  utama  HAM  adalah penikmatan  yang  sama  dari  semua  hak  dan  larangan  adanya  diskriminasi  dalam penikmatan tersebut.
Karel Vasak dengan mengacu kepada semboyan Revolusi Perancis membagi HAM menjadi  ga generasi. Semboyan “ liberte ” (kebebasan) menghasilkan HAM generasi pertama  yang  dikenal  sebagai  hak-hak  sipil  dan  poli k.  Hak-hak  ini  disebut  pula sebagai  hak-hak  nega f  ( nega ve  rights )  karena  negara  dak  dapat  melakukan campur  tangan.  HAM  generasi  kedua  diadaptasi  dari  “ egalite ”  (persamaan)  yang

## Editorial
melahirkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan disebut pula sebagai hak-hak posi f  ( posi ve  rights ).  Disebut  posi f  karena  negara  diwajibkan  campur  tangan untuk  memenuhi  hak-hak  tersebut.  Semboyan  “fraternite”  (persaudaraan) melahirkan  HAM  generasi  ke ga  yang  dikenal  pula  sebagai  hak-hak  solidaritas, misalnya  hak  atas  pembangunan,  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  sehat,  hak-hak kolek f dari etnis minoritas. Hak-hak generasi ke ga ini masih dipandang sebagai hak- hak yang kontroversial.
Klasiﬁkasi  lain  diberikan  oleh  Roy  Gregory  dan  Philip  Giddings  (dalam  Richard Bellamy dan Alex Warleigh (eds),: 2001, hlm. 73) yang membagi HAM menjadi dua kategori.  Pertama,  hak-hak  substan f  ( substan ve rights ),  yang  terdiri  dari  HAM generasi pertama, kedua dan ke ga. Kedua, hak-hak prosedural ( procedural rights ), yang terdiri dari dua bagian, yaitu (1) hak atas administrasi yang baik ( the right to good administra on ), yaitu hak menerima perlakuan-perlakuan yang fair , adil dan  dak memihak  dari  para  pejabat  yang  melaksanakan  kewenangan  publik  dalam  kaitan dengan hak-hak substan f, dan (2) hak mengajukan keluhan atau keberatan ( the right to complain ), hak untuk didengar ( the right to be heard ) dan hak mendapat  ndakan pemulihan apabila menderita kerugian akibat  ndakan pemerintah ( the right to have correc ve ac on taken if one has suﬀered harm from government ). Hak-hak substan f sudah menjadi wacana utama HAM pasca Perang Dunia ke 2 sampai saat ini dan bahkan HAM menjadi sangat iden k dengan hak-hak tersebut, khususnya hak sipil dan poli k. Wacana HAM menjadi sangat iden k dengan isu hak- hak sipil dan poli k. Tanpa mengabaikan kelemahan dan kekurangan yang faktual dan kasat  mata,  pemenuhan  hak-hak  sipil  dan  poli k  sudah  rela f  baik.  Namun, penekanan  yang  rela f  berlebih  terhadap  isu  hak-hak  sipil  dan  poli k  ditambah dengan  kepen ngan  poli k  dari  penguasa  baik  pada  tataran  nasional  maupun internasional,  wajah  penegakan  HAM  menjadi  bias  poli k.  Isu  HAM  seringkali dipoli sasi  untuk  kepen ngan  poli k  tertentu  dan  akhirnya  HAM  menjadi  sangat berwajah  dan  ber- wijhah (berorientasi)  poli k,  bebas  lepas  dari  esensi  dan  sisi kemanusiaan yang merupakan jiwa HAM-manusia harus merasa dimanusiakan. HAM adalah memanusiakan manusia.
Pengarusutamaan pelayanan publik sebagai bagian dari HAM mendesak untuk dilakukan,  baik  pada  tataran  wacana  maupun  operasional.  Dalam  konteks  HAM, pelayanan  publik  merupakan  reﬂeksi  dari  pemenuhan  hak-hak  prosedural  yang wujudnya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang baik dan hak untuk menyampaikan keluhan dan keberatan. Dalam pelayanan publik, wajah HAM menjadi sangat “manusiawi”. HAM akan menampilkan tatanan dan perilaku manusia yang sadar terhadap kewajibannya dan memahami hak-hak yang dimilikinya. Aparat pemerintah yang mendapat mandat dan “ privilege ” dari rakyat harus “membayar”- nya  lewat  pelayanan  yang  manusiawi  dan  rakyat  harus  dapat  menerima  dan menikma nya  tanpa  tekanan.  Pelayanan  publik  yang  manusiawi  akan  melahirkan HAM sebagai tatanan perilaku manusia yang memanusiakan manusia ( humaniza on of human being ).
Pemenuhan hak-hak prosedural akan mewujudkan wajah dan wijhah HAM yang natural jauh dari kesan ar ﬁsial (palsu) dan superﬁsial (dangkal). Wacana HAM saat ini terkesan  sangat  berkarakter  “ violance ”  (kekerasan)  baik  secara  ver kal  maupun horisontal.  Penegakan  HAM  menjadi  tumpang  ndih  dengan  hukum  pidana. Akibatnya, hampir sulit dibedakan antara pelanggaran HAM dengan  ndakan kriminal biasa,  khususnya  apabila  dilihat  dari  sanksi  hukum  yang  diterima pelanggar  HAM. Satu-satunya yang membedakan hanyalah sanksi sosial dengan melekatkan predikat sebagai  “pelanggar  HAM”.  Pengarusutamaan  pelayanan  publik  sebagai  HAM  akan menggeser wajah dan wijhah HAM dari karakter “ violance ” yang berorientasi korban ( vic m oriented ) dan cenderung represif menjadi berorientasi kepada penghormatan dan  tanggung  jawab  ( respect  and  responsibility )  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan dalam ar  luas.
Hak-hak prosedural yang secara konkret berwujud pelayanan administra f harus dimaknai secara luas, bukan hanya sebagai prosedur birokra s yang kaku. Pelayanan administra f harus dimaknai sebagai wujud dari penghormatan dan tanggung jawab terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  ar   luas.  Dengan  demikian,  prosedur administrasi  dapat  memiliki  dua  fungsi,  yaitu  fungsi  instrumental  dan  non- instrumental. Secara instrumental prosedur administrasi menjamin kebenaran hasil. Oleh  karenanya,  prosedur  administrasi  berguna  untuk:  (1)  perlindungan  hak  dan kepen ngan  (prosedur  ber ndak  sebagai  “perisai  hukum”);  dan  (2)  pemajuan administrasi yang baik ( good administra on ) dan kualitas putusan akhir, terutama jika terdapat kekuasaan diskresi ( discre onary power ). Fungsi non-instrumental berar prosedur  administrasi  berperan  dengan  sendirinya  tanpa  dihubungkan  dengan putusan  akhir,  yaitu  hasil.  Beberapa  fungsi  non-instrumental  melipu :  (1) perlindungan  martabat  perorangan  ( individual  dignity );  (2)pemajuan  par sipasi warga  negara  (dapat  dikaitkan  dengan  demokrasi  deliberasi);  (3)  peningkatan transparansi  dan  akuntabilitas;  dan  (4)  perbaikan  legis masi  (Juli  Ponce,  “Good Administra on  and  Administra ve  Procedure”, Indiana  Journal  of  Global  Legal Studies : Vol. 12: Iss. 2, 2005, hlm 552-553).
Menurut  Ponce,  prosedur  administrasi  membuat  hak-hak  fundamental  dapat terlaksana. Selanjutnya Ponce mengatakan sebagai berikut: “the double perspec ve of fundamental rights is clear: they are both procedural and substan al. From that point  of  view,  administra ve  procedures  are  a  cons tu onal  element,  linked  to cons tu onal  rights” (Ponce,  hlm.  577).  Relasi  yang  menunjukkan  pen ngnya prosedur  bagi  pemenuhan  hak-hak  fundamental  juga  diperkuat  oleh  putusan pengadilan. Misalnya, Mahkamah Kons tusi Jerman pada perkara Mülheim-Kärlich menyatakan hak-hak dasar harus dilindungi oleh prosedur, yang berperan pen ng untuk  menjamin  efek vitas  perlindungan  hak-hak  tersebut.  Pengadilan  HAM  Uni Eropa juga menekankan relevansi aspek prosedural untuk melindungi hak-hak dalam beberapa  perkara  yang  diperiksa,  misalnya McMichael , Buckley, and Chapman. Perkara Chapman menghadirkan  elemen  menarik  lainnya,  yaitu  hubungan  antara hak-hak dan prosedur, termasuk hak-hak sipil dan poli k serta hak-hak sosial. Dalam
perkara  tersebut  dinyatakan  bahwa  prosedur  yang  dak  adil  atau  curang  dapat melanggar hak sosial juga (Ponce, hlm 577-579).
Fungsi  pelayanan  publik  negara  atau  pemerintah  merupakan  asas  dan  kaidah kons tusional  menurut  sistem  UUD  1945.  Selain  memuat  fungsi  keter ban  dan keamanan (melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia), negara wajib menjalankan  fungsi  pelayanan  publik,  yakni  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Meskipun UUD 1945  hanya  mengatur  sebagian  hak-hak  prosedural,  yakni  hak  memperoleh informasi,  namun  negara  atau  pemerintah  menjamin  hak-hak  masyarakat  dalam menerima pelayanan publik. Hal ini, antara lain, terlihat dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan lain-lain. Pasal  3  UU  No.  14  Tahun  2008  mengatur  beberapa  tujuan  yang  memperlihatkan adanya  jaminan  atas  beberapa  hak  prosedural,  misalnya  masyarakat  mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pasal 2 UU No. 25  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  maksud  pembentukan  UU  ini  adalah “memberikan  kepas an  hukum  dalam  hubungan  antara  masyarakat  dan penyelenggara negara”.
Untuk  mempertajam  wacana  pelayanan  publik,  sejumlah  ar kel  dengan  topik mengenai Judicial corrup on , HAM, budaya hukum, dan pelayanan publik, hak atas informasi publik, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, perdagangan internasional, perlindungan masyarakat adat, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan pelayanan pendidikan yang ditulis para pakar di bidangnya disajikan dalam nomor ini dengan  harapan  dapat  menjadi  bahan  interaksi  keilmuan  yang  kri s  dan  objek f. Pemuatan  ar kel-ar kel  tersebut  telah  melalui  proses  penyun ngan  baik  yang dilakukan oleh mitra bestari maupun editor ahli. Meskipun demikian, substansi dari ar kel-ar kel tersebut  dak berar  sepenuhnya mencerminkan dan sesuai dengan pandangan redaksi. Ar kel-ar kel tersebut sepenuhnya merupakan pandangan dan tanggung jawab dari para penulisnya.
Bandung, Agustus 2014 Redaksi