## Tersedia Online di
http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/i ndex.php/Riset_Konseptual
Sejarah Artikel Diterima pada : 01-01-2024 Disetujui pada : 20-01-2024 Dipublikasikan pada : 31-01-2024
Kata Kunci:
pendidikan  multikulturalisme; era kebangkitan; modernitas
DOI: http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i1.957

## Pendidikan Multikulturalisme Era Kebangkitan Dunia Barat dan Kelahiran Modernitas
Awaludin Jamil (1) , Maskuri (2)
1,2 Universitas Islam Malang, Indonesia Email: 1 awaludinjamil1301@gmail.com , 2 masykuri@unisma.ac.id
Abstrak: Artikel  ini  memberikan  gambaran dasar mengenai kontroversi seputar multikulturalisme dan berbagai elemennya, tanpa menggali secara spesifik, untuk menggambarkan konteks masyarakat yang memunculkan pendidikan multikultural. Untuk mempromosikan  wacana,  tipologi  pemahaman antarbudaya  dikategorikan  menjadi  tiga  bidang, yaitu deskriptif, normatif, dan raktik. Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk menyajikan pendidikan  multikulturalisme  era  kebangkitan dunia  barat  dan  kelahiran  modernitas.  Hasil  dari kajian  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bidang multikulturalisme. Tipologi pemahaman antarbudaya diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu multikulturalisme deskriptif, multikulturalisme normatif, dan multikulturalisme dalam praktiknya.

## PENDAHULUAN
Munculnya  pendidikan  multikultural  bertepatan  dengan  tumbuhnya  perdebatan multikulturalisme  di  Barat.  Oleh  karena  itu,  sulit  untuk  menyangkal  keberadaan hubungan  keduanya.  Revisi  kurikulum,  terutama  penyebaran  literatur  Barat  dan undang-undang lainnya di Amerika Utara dan Eropa, yang dimulai pada akhir abad ke- 20,  merupakan  contoh  bagaimana  multikulturalisme  telah  mempengaruhi  bidang sosial,  politik,  dan  khususnya  pendidikan.  Kontribusi  kelompok  budaya  minoritas  dan kurang  terwakili  dimasukkan  ke  dalam  kurikulum,  yang  diubah  dan  diperluas  dari sekolah  dasar  hingga  pendidikan  universitas.  Amandemen  tersebut  dimaksudkan untuk  memperbaiki  pandangan  Eurosentris  yang  dianggap  salah,  yang  memberikan penekanan yang tidak semestinya pada pencapaian kekuatan kolonial kulit putih Eropa dan  meremehkan  peran  yang  dimainkan  oleh  orang  kulit  berwarna  dan  masyarakat adat.  Seiring  dengan  penyesuaian  ini,  kurikulum  juga  telah  diperbarui  untuk mencerminkan  kontribusi  yang  diberikan  oleh  banyak  kelompok  etnis  dalam  berbagai profesi, sehingga memberikan bobot lebih pada informasi yang sebelumnya diabaikan (Eagan, 2020).
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural dipengaruhi oleh  ide  atau  konsep  yang  berasal  dari  multikulturalisme  karena  merupakan  bagian integral  dari  perdebatan  multikulturalisme  di  Barat.  Karl  Mannheim  menggarisbawahi bahwa suatu gagasan, gagasan, atau pemikiran tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosiokultural di mana ia berasal. Seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami cara berpikir  seseorang  kecuali  ia  juga  memahami  konteks  sosial  di  mana  pemikiran tersebut berasal. Pandangan dunia ( weltanschauung/wordview ) yang mendasari suatu gagasan sangat penting bagi metodologi dalam hal ini (Mannheim, 1954). Oleh karena itu, untuk memahami isi pendidikan multikultural, seseorang harus mampu memahami wacana multikultural.
Artikel  ini  memberikan  gambaran  dasar  mengenai  kontroversi  seputar multikulturalisme  dan  berbagai  elemennya,  tanpa  menggali  secara  spesifik,  untuk menggambarkan  konteks  masyarakat  yang  memunculkan  pendidikan  multikultural.
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 1, Jan 2024
Untuk  mempromosikan  wacana,  tipologi  pemahaman  antarbudaya  dikategorikan menjadi tiga  bidang,  yaitu  deskriptif,  normatif,  dan  raktik.  Tujuan  dari  pembahasan  ini yaitu  untuk  menyajikan  pendidikan  multikulturalisme  era  kebangkitan  dunia  barat  dan kelahiran modernitas.

## PEMBAHASAN

## Pendidikan Multikulturalisme
Kata  sifat" multikulturalis dan  kata  benda multikulturalisme keduanya  berasal dari  leksikon  yang  lebih  baru  dan  baru  digunakan  pada  tahun  1960an  dan  1970an (Wieviorka, 2010). Istilah ini digunakan empat puluh kali di surat kabar besar Amerika pada tahun 1981 dan dua ribu kali pada tahun 1992, menurut temuan Glazer (Motani, 2001)  Hal  ini  menunjukkan  bagaimana  keberagaman  telah  menjadi  topik  yang menonjol dalam filsafat Barat kontemporer.
Multikulturalisme  adalah  bidang  yang  kompleks  dan  kontroversial  yang mencakup berbagai kebijakan dan praktik. Definisi yang muncul dari multikulturalisme arus  utama  bersifat  ambigu  dan  dirasakan  berbeda.  tergantung  pada,  misalnya, pandangan  politik  seseorang.  Istilah  multikulturalisme,  menurut  Kymlicka,  mencakup berbagai  bentuk  pluralisme  budaya  yang  masing-masing  mempunyai  tantangan tersendiri.  Oleh  karena  itu,  generalisasi  mengenai  tujuan  atau  konsekuensi multikulturalisme  sangatlah  menyesatkan  (Wieviorka,  2010).  Multikulturalisme memiliki  banyak  makna,  dapat  berupa  kebijakan,  program,  praktik,  pendekatan pendidikan,  konsep  sosiologi,  simbol,  cita-cita,  ideologi,  teori,  atau  gambaran masyarakat.  Multikulturalisme  bukan  sekedar  parade  budaya  dan  festival  seni  etnik seperti yang dipahami secara sempit oleh sebagian orang (Gingrich dan Christopher, 2002).
Karena "multikultural" dan "antar budaya" adalah istilah yang sering digunakan dalam tulisan tentang keragaman budaya, maka penting untuk memahami perbedaan di  antara  keduanya.  Kebanyakan  orang setuju  bahwa  mereka  tidak  sama,  meskipun terlihat ada kesamaan. Perbedaan antara sebutan-sebutan ini tidak dibedakan secara langsung.  Meskipun  demikian,  terdapat  perbedaan  yang  jelas  di  antara  keduanya dalam  hal  penggunaan  sastra  dan  makna  semantik.  Jika  “antar  budaya”  mengacu pada  cara  kontak  atau  pertukaran  antar  budaya  atau  sudut  pandang  budaya, “multikultural”  mengacu  pada  keragaman  budaya  dalam  lingkungan  tertentu (Arasaratnam, 2013).
Karena seringnya saling dipertukarkan, pluralisme dan multikulturalisme adalah dua  istilah  yang  sering  digunakan  secara  bergantian.  Salah  satu  perbedaan  utama antara  pluralisme  dan  multikulturalisme  adalah  ada  atau  tidaknya  kelompok  budaya yang  mendominasi  di  dalamnya.  Masyarakat  multikultural  adalah  masyarakat  yang berbeda agama, kebangsaan, dan latar belakang budaya hidup berdampingan. Ketika kelompok  minoritas  secara  aktif  terlibat  dalam  masyarakat  mayoritas,  hal  ini  disebut sebagai pluralisme budaya (Hasa, 2020).
Heywood membedakan antara multikulturalisme normatif dan deskriptif sebagai dua  definisi  kata  tersebut.  Istilah  multikulturalisme  deskriptif  menggambarkan keragaman  budaya  yang  muncul  ketika  dua  kelompok  atau  lebih  dalam  suatu komunitas  berbagi  gagasan  dan  praktik  yang  sama,  sehingga  menghasilkan  rasa identitas  kolektif  yang  unik.  Dalam  konteks  ini,  multikulturalisme  diartikan  sebagai keberagaman  komunitas  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan  ras,  etnis,  atau  bahasa. Multikulturalisme,  sebaliknya,  secara  normatif  dipahami  mengandung  arti  dukungan positif  berupa  pengakuan  dan  toleransi  terhadap  keberagaman  masyarakat.  Inilah cara  mereka  mengakui  peran  nilai-nilai,  keyakinan,  dan  pilihan  gaya  hidup  dalam membantu  orang  dan  komunitas  mengembangkan  rasa  harga  diri  (Heywood,  2007). Untuk  mencapai  multikulturalisme,  sebagian  masyarakat  dan  pemerintah  harus menerapkan  kebijakan  yang  disengaja,  terencana,  dan  terarah.  Hal  ini  dikenal sebagai multikulturalisme normatif. Dengan menggunakan lensa sosiologi, Gingrich & Fries  mendefinisikan  multikulturalisme  sebagai  sarana  membina  hubungan  yang
konstruktif  dan  bersahabat  antara  individu  dan  kelompok  sambil  mengatasi perbedaan (Gingrich and Fries, 2020).

## Tipologi Multikulturalisme
Karena istilah ini mungkin memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, beberapa  ahli  mencoba  mengkategorikan  multikulturalisme  ke  dalam  banyak interpretasi.  Sebagai  contoh,  Bloemraad  (2011)  mengklasifikasikannya  menjadi  tiga jenis  multikulturalisme:  kebijakan  publik,  multikulturalisme  demografis,  dan multikulturalisme  sebagai  konsep  politik.  Mirip  dengan  Bloemraad,  Calma  (1996) mengklasifikasikan  multikulturalisme  ke  dalam  tiga  kategori:  gambaran  demografis masyarakat  di  seluruh  dunia,  kumpulan  standar,  dan  kebijakan  resmi.  Lebih  lanjut, Eldering  (1996)  berpendapat  bahwa  untuk  memahami  multikulturalisme  dalam masyarakat,  perlu  dilakukan  pengelompokan  ke  dalam  beberapa  pengertian,  seperti multikulturalisme sebagai: fakta obyektif, ideologi, kebijakan resmi, dan praktik sosial. Senada  dengan  Eldering,  Dietlind  Stolle  dkk.  (2016)  berpendapat  bahwa multikulturalisme diartikan sebagai:
a.  Kehidupan  sosial  yang  menggambarkan  keberagaman  suku,  agama,  dan/atau budaya suatu penduduk;
b.  Sikap  ideologis  yang  memandang  keberagaman  budaya  sebagai  sesuatu  yang perlu dihargai dan diakui; dan
c.  Kumpulan  undang-undang  yang  mengakui  keragaman  budaya  sambil  mencoba memperlambat proses integrasi.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  tipologi  multikulturalisme  yang  dikemukakan para ahli mengandung beberapa nama yang memiliki makna yang sebanding, seperti terlihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Tipologi Multikulturalisme Tipologi Multikulturalisme Heywood Deskriptif Normatif Bloemraad Multikulturalisme demografis Filsafat politik Kebijakan publik Calma Deskripsi demografis masyarakat global Seperangkat norma Kebijakan pemerintah Eldering Realitas objektif Ideologi Kebijakan resmi Praktik sosial Dietlind Stolle dkk Deksripsi realitas sosial Ideologi Kebijakan publik Sumber  data:  dipetakan  dari  pandangan  Heywood,  Bloemraad,  Calma, Eldering, serta Dietlind Stolle, dkk.
Untuk mempromosikan wacana, tipologi pemahaman antarbudaya dikategorikan  menjadi  tiga  bidang  pada  bagian  ini.  Kategori-kategori  ini  berasal  dari tipologi yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya dan adalah sebagai berikut. a.  Ada  tiga  jenis  multikulturalisme:  a.  deskriptif  (Heywood),  yang  mencakup multikulturalisme  demografis  (Bloemraad,  Calma),  atau,  dalam  kata-kata  Eldering dan Stolle, realitas objektif;
b.  Normatif (Heywood), yang mencakup multikulturalisme sebagai ideologi (Eldering, Stolle),  filsafat  politik  (Bloemraad),  dan  seperangkat  norma  untuk  mengatasi keberagaman.
c.  Multikulturalisme  dalam  praktiknya.  Multikulturalisme  termasuk  dalam  kategori  ini
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 1, Jan 2024
ketika  memanifestasikan  dirinya  sebagai  kebijakan  resmi,  kebijakan  pemerintah, atau  kebijakan  publik  (Bloemraad),  menurut  Calma  dan  Eldering  dan  Stolle.  Para lansia  juga  menambahkan  keragaman  dalam  praktik  sosial  sebagai  salah  satu komponen dalam kategori ini.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  tiga  cara  untuk  mengklasifikasikan multikulturalisme,  sebagaimana  dibahas  pada:  deskriptif,  normatif,  dan  praktis  pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Tipologi Pemaknaan Multikulturalisme Multikulturalisme Deskriptif Multikulturalisme Normatif Multikulturalisme dalam Praktik Multikulturalisme demografis sebagai -  Filsafat Poltik -  Kebijakan publik realitas objektif masyarakat global -  Ideologi, seperangkat norma -  Praktik dalam realitas sosial
a.  Multikulturalisme deskriptif
Multiklturalisme  masyarakat  global  kita  selalu  dan  akan  terus  dicirikan  oleh apa  yang  oleh  beberapa  ahli  disebut  sebagai  keragaman  demografis  atau  deskriptif. Setidaknya suatu bangsa masa kini tidak dapat dianggap monokultural jika kekhasan budayanya  dipahami  dalam  kaitannya  dengan  ras,  etnis,  agama,  bahasa,  adat istiadat,  dan  bentuk-bentuk  kekhasan  budaya  lainnya.  Akibatnya,  terdapat  sedikit perbedaan  pendapat  mengenai  validitas  multikulturalisme  dari  sudut  pandang obyektif;  para  ilmuwan  umumnya  mengakui  keragaman  budaya  sebagai  ciri  intrinsik masyarakat  modern.  Multikulturalisme,  bagaimanapun,  memperluas  definisi  budaya untuk  tidak  hanya  mencakup  paradigma  budaya  yang  sudah  ada  sebelumnya  (arus utama)  tetapi  juga  sub-budaya.  Tiga  kelompok  variasi  budaya  yang  paling  menonjol dalam paradigma multikulturalisme Bikhu Parekh (2008) adalah yaitu:
1) Communal  diversity (keragaman  komunal)  mengacu  pada  beragam  komunitas yang  sadar  diri,  tertib,  dan  hidup  berdampingan  dengan  berbagai  sistem kepercayaan dan praktik, seperti komunitas gereja dan kelompok imigran.
2) Perspectival  diversity (berbagai  sudut  pandang),  terdiri  dari  sejumlah  individu dalam  komunitas  yang  berupaya  menyuarakan  kritik  mereka  terhadap  prinsip- prinsip  panduan  dan  cita-cita  budaya  dominan  bersama  dengan  individu  atau organisasi  terkait.  Misalnya,  organisasi  keagamaan  yang  meremehkan  sikap sekuler  dan  kelompok  feminis  yang  menentang  prasangka  patriarki  yang  sudah mendarah daging.
3) Subcultural  diversity (Keanekaragaman  subkultur  mengacu  pada  orang-orang yang memiliki budaya dasar yang sama namun menjalani kehidupan yang relatif berbeda  atau  memiliki  pandangan  dan  praktik  yang  beragam  dalam  bidang kehidupan  tertentu.  Misalnya,  anak-anak  tunawisma,  orang  tua  tunggal, organisasi transgender, homoseksual dan lesbian, dan lain-lain.
Akibatnya,  ketika  kita  berbicara  tentang  keragaman  budaya  dalam  konteks multikulturalisme,  kita  tidak  hanya  berbicara  tentang  budaya  besar  (keberagaman komunal)  namun  juga  tentang  kelompok-kelompok  kecil  dalam  budaya  yang  lebih besar yang telah mengembangkan karakteristik unik mereka sendiri seperti kelompok yang  kurang  beruntung  secara  ekonomi  dan  sosial,  kelompok,  serta  kelompok marginal  seperti  warga  kulit  hitam  Amerika,  perempuan,  kelompok  LGBT,  dan penyandang disabilitas (Song, 2017).

## b.  Multikulturalisme normatif
Multikulturalisme  sebagai  norma  adalah  cara  normatif  dalam  melihat  dan bereaksi  terhadap  realitas  multikultural,  atau,  menggunakan  terminologi  Heywood, multikulturalisme  normatif.  Pengertian  normatif  multikulturalisme,  baik  yang
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 1, Jan 2024
didasarkan pada nilai-nilai tertentu (budaya, agama, dll), termasuk dalam kategori ini. Ada  beberapa  klasifikasi  yang  berlaku  terhadap  wacana  multikulturalisme  normatif yang kini muncul, khususnya di Barat.
1) Multikulturalisme sebagai Filsafat Politik
Multikulturalisme,  adalah  kata  umum  yang  digunakan  dalam  filsafat  yang berarti  "memikirkan  kembali  monokulturalisme  tradisi  intelektual  Barat".  Konsep teoretis  yang  dikenal  sebagai  multikulturalisme  dalam  konteks  ini  menegaskan kesetaraan  semua  budaya,  pada  dasarnya  menolak  pembentukan  hierarki  di antara  mereka  dan  menghapus  perbedaan  antara  budaya  “tinggi”  dan  “rendah”. Pemikir  postmodernis  dan  post-strukturalis  seperti  Foucault,  Lyotard,  Deleuze, Derrida, dan lainnya (2016) telah memberikan dukungan teoritis untuk gagasan ini.
Michael  Murphy  ( 2 0 0 8 )   melihat  multikulturalisme  sebagai  bidang filsafat  politik  yang menyelidiki  hubungan  antara  kebebasan  manusia,  keragaman budaya,  dan  kesejahteraan  sekaligus  memberikan  dukungan terhadap  pemberian hak  kepada  anggota  kelompok  budaya  yang  terpinggirkan  dalam  lembaga  politik dan  hukum  serta  kebijakan  publik.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  isu keberagaman etno-budaya telah muncul sebagai isu utama, bahkan mendominasi, dalam filsafat politik. Banyak filsuf politik menanggapinya dengan mengemukakan gagasan  "multikulturalisme",  dengan  berpendapat  bahwa  tantangan  yang ditimbulkan  oleh  masyarakat  multikultural memerlukan  peninjauan  ulang  terhadap teori dan premis filsafat politik konvensional (Slijper, 2002).
Multikulturalisme  adalah  salah  satu  tema  filsafat  politik  yang  paling menonjol sejak akhir tahun 1980an (Loobuyck, 2005). Berdasarkan apa yang kita ketahui dari ulasan Kolombo mengenai perdebatan Barat seputar multikulturalisme pada  tahun  1990an,  para  filsuf  politiklah  yang  mendominasi  diskusi-diskusi  ini, semuanya  dalam  upaya  untuk  memberikan  teori  keadilan  terpadu  yang  dapat menjelaskan  keragaman  budaya  dan  hak-hak  kelompok.  Sebagai  sebuah  filsafat politik,  multikulturalisme  merupakan  ancaman  terhadap  universalisme,  sebuah tradisi  filsafat  liberal  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  adalah  makhluk  yang rasional,  berkehendak  bebas,  dan  hanya  bisa  benar-benar  bebas  jika  hak-hak tertentu dijamin (Colombo, 2017).
Para multikulturalis menuduh liberalisme mempunyai tujuan mendasar yaitu homogenisasi  atau  pengabaian  terhadap  keberagaman.  Multikulturalisme,  di  sisi lain, berpendapat bahwa individu harus diakui identitas budayanya sebagai anggota kelompok budaya tertentu selain menuntut perlakuan yang sama. Identitas budaya ini  mendapat  sedikit  perhatian  selama  gerakan  hak-hak  sipil  liberal.  Di  sisi  lain, kaum  liberal  juga  mengkritik  multikulturalisme,  dengan  menyatakan  bahwa multikulturalisme  anti-universalistik  dan  anti-liberal,  sehingga  melemahkan  tujuan Pencerahan.  Dikatakan  bahwa  kaum  multikultural  memfasilitasi  politik  identitas kelompok  budaya,  yang  secara  paradoks  menghambat  asimilasi  kelompok minoritas. Mereka melakukan hal ini dengan kedok “hak minoritas”, yaitu hak yang diperoleh  hanya  atas  dasar  afiliasi  dengan  kelompok  budaya  tertentu  dan dimaksudkan untuk melestarikan dan mempertahankan identitas budaya yang tidak sesuai dengan liberalisme (Loobuyck, 2005).
Alih-alih  menekankan  persatuan  dan  kesetaraan  seperti  yang  dilakukan konsep-konsep  liberal,  sudut  pandang  multikulturalis  justru  lebih  menghargai variasi  dibandingkan  konformitas.  Karena  hal  ini  mengasumsikan  adanya pandangan yang tidak konsisten mengenai individu sebagai pribadi yang terpisah dari  interaksi  sosial,  maka  pengakuan  terhadap  hak-hak  individu  tidaklah  cukup. Hanya  dengan  melakukan  percakapan  dengan  orang  lain  dan  merasa  menjadi anggota  kelompok  yang  spesifik  dan  unik,  seseorang  dapat  mengembangkan identitas yang otonom dan percaya diri (Colombo, 2017).
Kaum  liberal  membela  demokrasi  liberal  dengan  mengatakan  bahwa mereka  tidak  dapat  berfungsi  tanpa  adanya  warisan  budaya  bersama  dan keterlibatan  masyarakat  yang  kuat.  Karena  mengakui  hak-hak  kelompok  akan
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 1, Jan 2024
memisahkan masyarakat, mendorong 'gaya hidup paralel', melemahkan kesetiaan terhadap  negara,  membatasi  kebebasan  individu,  dan  melemahkan  politik redistribusi,  kaum  liberal  berpendapat  bahwa  politik  perbedaan  bertentangan dengan politik solidaritas (Loobuyck, 2005).
Multikulturalisme  pada  dasarnya  memerlukan  politik  pengakuan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kelompok  etnis  dan  nasional  minoritas  harus  diberikan pengakuan atas identitas budaya mereka serta hak khusus untuk mengekspresikan  dan  mempertahankan  praktik  budaya  mereka.  Oleh  karena  itu, politik dan budaya tidak boleh dipelajari secara terpisah. Di sinilah konflik muncul: politik secara aktif mencampuri budaya dalam multikulturalisme, sedangkan dalam liberalisme,  politik  dan  budaya  dianggap  sebagai  entitas  yang  berbeda.  Menurut doktrin liberal, pemerintah harus tidak memihak dalam masalah budaya. "Budaya" adalah sesuatu yang hanya dimiliki dalam kehidupan pribadi. Charles Taylor, yang dikutip oleh Mennens, berpendapat  bahwa gagasan ini tidak dapat dipertahankan karena  tertanamnya  budaya  dalam  politik  dan  Negara.  Politik  adalah  aktivitas budaya  tersendiri,  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  konvensi  dan  nilai-nilai.  Karena budaya  adalah  salah  satu  komponen  politik  dan  tidak  ada  pembedaan  di  antara keduanya,  maka  budaya  tidak  bisa  begitu  saja  menjadi  bagian  dari  kehidupan pribadi.  Ini  adalah  pemahaman  postmodernis  tentang  hubungan  antara  kategori politik,  ilmiah,  seni,  dan  sosial.  Adanya  batasan  yang  kaku  antar  kategori  yang sebelumnya  dianggap  sangat  berbeda  dipertanyakan  oleh  postmodernisme. Perhatikan  perbedaan  mencolok  antara  politik  dan  sains.  Sains  tidak  pernah obyektif  karena  selalu  dilihat  dari  sudut  pandang  orang-orang  tertentu  yang menganut  norma  dan  keyakinan  tertentu.  Kategori-kategori  menjadi  hibrida  dan bukannya kategori-kategori yang berbeda (Mennens, 2011).
Dalam  upaya  mendamaikan  hak  individu  dan  komunal,  Willy  Kymlicka mengajukan  usulan  substansial.  Prinsip  liberal  mengenai  kesetaraan,  otonomi pribadi,  dan  kebebasan  memilih  penting  bagi  Kymlicka.  Di  sisi  lain,  hal  ini menekankan  pentingnya  budaya  dan  afiliasi  budaya.  Karena  budaya  memberi penganutnya  tujuan  hidup  dan  menentukan  kemungkinan-kemungkinan  yang tersedia  bagi  mereka,  partisipasi  budaya  sangatlah  penting  dan  sulit  untuk dikecualikan dari ideologi liberal. Rasa harga diri dan kepercayaan diri seseorang juga dapat dipupuk oleh norma dan praktik budaya. Agar masyarakat bisa bersikap adil, masyarakat harus mengakui nilai budaya minoritas dan menyediakan sarana bagi  warganya  untuk  mempertahankan  budaya  tersebut  dari  dominasi  mayoritas Tejo, 2019).
Namun,  tidak  mungkin  menerima  semua  permintaan  pelestarian  budaya secara  liberal.  Menurut  Kymlicka,  ada  dua  jenis  klaim  budaya:  “perlindungan eksternal,”  di  mana  budaya  minoritas  berusaha  melindungi  diri  dari  pengaruh keputusan  mayoritas,  dan  “pembatasan  internal,”  di  mana  budaya  minoritas berupaya  membatasi  hak-hak  sipil  dan  sipil.  kebebasan  politik  anggotanya  untuk mempertahankan status quo, menghindari disintegrasi kelompok, atau menonjolkan  perbedaan  internal.  Karena  hal  ini  berkontribusi  terhadap  kemajuan kebebasan  pribadi  dan  keadilan  sosial,  maka  klaim  “perlindungan  eksternal” sepenuhnya  konsisten  dengan  cita-cita  liberal  dan  harus  diakui.  Faktanya,  klaim “pembatasan internal” harus diabaikan (Colombo, 2017).
Menurut Colombo (2017), Jürgen Habermas berupaya untuk mengatasi isu kontroversial  mengenai  perlu  atau  tidaknya  masyarakat  umum  menghargai identitas  warga  negara  sebagai  anggota  kelompok  budaya,  agama,  atau  etnis tertentu.  Haruskah  hak  khusus  diberikan  untuk  mengakui  identitas  kolektif  dalam negara  hukum  yang  demokratis?  Ia  mengklaim  bahwa  ada  situasi  di  mana  hak atas  kebebasan  individu  yang  setara  dan  pelestarian  identitas  komunal  tidak berbenturan.  Ketika  fokus  pada  “substansi”  kebijakan  multikultural  digantikan dengan  pemahaman  “proseduralis”  mengenai  hak-hak  yang  mana  prosedur demokratis  harus  secara  bersamaan  menjamin  kedaulatan  individu  dan  publik,  ia
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 1, Jan 2024
melihat  potensi  untuk  mendamaikan  dua  nilai  yang  tampaknya  tidak  sejalan. Memungkinkan otonomi individu sebagai partisipan dalam kehidupan publik harus dibarengi  dengan menjunjung tinggi  kebebasan  individu  dan  persamaan hak  bagi semua  orang.  Persoalannya  bukan  pada  jenis  kebijakan  yang  harus  diadvokasi, melainkan  pada  konsentrasi  pada  'kondisi'  di  mana  setiap  warga  negara,  apapun latar  belakang  budayanya,  dapat  berpartisipasi  dalam  merumuskan  seperangkat peraturan  bersama  yang  wajib  secara  hukum.  Masyarakat  multikultural  yang  adil tidak  perlu  mematuhi  serangkaian  standar  dan  peraturan  yang  ditetapkan  secara hukum.  Sebaliknya,  hal  ini  merupakan  hasil  dari  "patriotisme  konstitusional", sebuah  komitmen  publik  yang  memberikan  pengakuan  kepada  seluruh  anggota masyarakat dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Seyla  Benhabib  (2002)  yang  pertama  kali  mengemukakan  gagasan menyatukan  keberagaman  dan  liberalisme.  Tiga  persyaratan  berikut  harus dipenuhi agar  tradisi budaya dan agama dapat diterima dan cita-cita liberal dapat segera diatur:
a) egalitarian  reciprocity, yang  saya  maksud  adalah  adanya  kesetaraan  di  kedua sisi.  Di  dunia  mana  pun,  anggota  minoritas  dalam  bidang  bahasa,  budaya, agama,  atau  status  lainnya  tidak  boleh  mempunyai  hak  sipil,  politik,  ekonomi, atau budaya yang lebih rendah dibandingkan mayoritas.
b) voluntary  self-ascription .  orang  tidak  boleh  dikelompokkan  berdasarkan  tempat asalnya ke dalam kelompok bahasa, budaya, atau agama tertentu. Keanggotaan dalam  suatu  kelompok  harus  memberikan  jangkauan  seluas-luasnya  terhadap anggapan diri dan identifikasi diri.
c) freedom of exit and association, kebebasan berserikat dan berangkat. Hak untuk memilih dan beralih antar kelompok harus terbuka bagi individu.
Inti dari konsep Benhabib adalah penerimaan terhadap keragaman budaya,
gagasan  bahwa  tidak  ada  seorang  pun  yang  diperlakukan  tidak  adil  karena  latar belakang  budayanya,  dan  gagasan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk secara bebas memilih budaya mana yang menjadi dasar identitasnya, bahkan jika mereka memutuskan untuk melakukannya. berpindah dari satu ke yang lain. Disini menandakan  bahwa  identitas  budaya  seseorang  merupakan  sesuatu  yang dipilihnya  secara  sadar,  dan  disinilah  nilai-nilai  liberal  dijunjung  tinggi.  Hal  ini bukanlah sesuatu yang bawaan dalam diri seseorang berdasarkan asal usul, latar belakang  etnis,  agama,  tradisi,  dan  sebagainya.  Seorang  perempuan  Muslim  di negara  sekuler,  misalnya,  mempunyai  hak  untuk  mempertahankan  identitas keislamannya,  seperti  dengan  mengenakan  jilbab,  dan  hal  ini  tidak  boleh menghilangkan  hak-hak  sipil  yang  sama  seperti  yang  dialami  anggota  kelompok mayoritas.  Dia  tidak  boleh  dipaksa  untuk  menggunakan  sifat-sifat  Islami  hanya karena  dia  seorang  wanita  Muslim;  sebaliknya,  dia  mempunyai  kebebasan  untuk menolak melakukan hal tersebut. Sebagai individu, ia bebas bergaul secara bebas dengan  budaya  apa  pun  yang  ia  pilih.  Hal  ini  menjadi  contoh  bagaimana multikulturalisme  dan  liberalisme  dapat  hidup  berdampingan  dan  tidak bertentangan.
Sebagai  sebuah  teori  politik,  multikulturalisme  pada  akhirnya  mengkritik liberalisme di Barat, khususnya liberalisme klasik, yang mengutamakan kebebasan pribadi  di  atas  keragaman  budaya.  Keyakinan  dasar  liberalisme  klasik  mencakup keadilan individu, yang menyatakan bahwa orang harus diperlakukan berdasarkan sifat individunya dan bukan keanggotaannya dalam kelompok tertentu, dan bahwa setiap  orang  harus  bertanggung  jawab  atas  nasibnya  sendiri.  Sebaliknya, multikulturalisme  mengupayakan  kesetaraan  yang  lebih  besar  antar  kelompok, mengakui  keragaman  budaya,  dan  didasarkan  pada  gagasan  keadilan  sosial. Negara  demokrasi  liberal  menghadapi  ancaman  multikulturalisme.  Setiap  orang dalam  demokrasi  bebas  berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  sama  karena  kita semua  memiliki  identifikasi  abstrak  yang  sama  sebagai  “warga  negara”  terlepas dari  status  sosial,  budaya,  politik,  atau  ekonomi  kita  yang  sebenarnya  (Gale  and
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 1, Jan 2024
Christian, 2019).
2) Multikulturalisme sebagai Ideologi (Wacana Kritis, Anti-ideologi)
Dalam  International  Journal  of  Intercultural  Relations  (1991),  penilaian Arasaratnam terhadap literatur multikulturalisme selama 35 tahun mengungkapkan kesepakatan  bahwa  multikulturalisme  adalah  sebuah  ide  dan  kebutuhan  praktis. Kebijakan multikultural yang diformalkan memudahkan politisi untuk memaksakan ideologi  mereka  pada  isu-isu  dunia  nyata.  Multikulturalisme  dapat  dilihat  sebagai kumpulan  kebijakan  pemerintah  yang  dimaksudkan  untuk  menangani  keragaman budaya  dan  sebagai  filosofi  preskriptif.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengkaji ideologi  dan  kebijakan  multikultural  secara  independen  ketika  menilai  perspektif individu  atau  organisasi  terhadap  keberagaman  (Arasaratnam,  2017).  Sebagai sebuah  ideologi,  multikulturalisme  merupakan  cerminan  dari  serangkaian keyakinan  yang  lebih  luas  yang  mengarahkan  konsepsi  masyarakat  tentang  apa yang  dimaksud  dengan  “masyarakat  yang  baik”.  Dalam  setting  ini,  rasisme  dan multikulturalisme dibandingkan Staerkle, 2005).
Ideologi  multikulturalisme  mengusulkan  bahwa  keanggotaan  kelompok tidak  hanya  diakui  tetapi  juga  dihormati  untuk  mengakomodasi  keberagaman  dan mencapai  kesetaraan.  Multikulturalisme  mengacu  pada  penerimaan  berbagai budaya dalam suatu masyarakat serta dukungan aktif terhadap perbedaan budaya tersebut  baik  oleh  anggota  kelompok  mayoritas  maupun  anggota  kelompok minoritas.  Ideologi  multikulturalisme  merupakan  harapan  ideal  dalam  kehidupan bermasyarakat  (tingkat  masyarakat)  yang  sesuai  dengan  strategi  integrasi- akulturasi setiap individu ( individual-level ) (Hui, 2015).
Ideologi  multikulturalisme  mirip  dengan  postmodernisme  (Mclaren,  1993) atau  wacana  kritis  lainnya  yang  bertujuan  untuk  melemahkan  universalisme (Anthias,  2002),  yang  sudah  tertanam  dalam  warisan  Barat  kontemporer,  seperti feminisme.  Cita-cita  dan  perwujudan  keberagaman  budaya  yang  diwakili  oleh identitas  sosial  yang  beragam  secara  budaya  disahkan  oleh  multikulturalisme (Gutmann, 2015). Ideologi multikulturalisme bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dalam keberagaman melalui multikulturalisme (Moodley, 1983).
Gerakan  dekolonisasi  dan  pemikiran  pasca-kolonial  telah  mengkritik universalisme  sejak  tahun  1960an  dan  khususnya  tahun  1970an  karena,  dalam praktiknya,  universalisme  menyembunyikan  perilaku  dominasi  dan  eksploitasi. Wieviorka  berpendapat  bahwa  dakwaan  yang  kuat  terhadap  universalisme  ini memberikan  tambahan  teoretis  yang  baru  dan  signifikan  terhadap  "debat multikultural"  (Wieviorka,  2017).  Dalam  diskusi  ini,  teori feminis,  postmodernisme, dan  teori  sosial  radikal  semuanya  berperan  penting.  Semua  pendirian  teoritis  ini, meskipun  dengan  cara  yang  berbeda,  menentang  universalisme  yang mengutamakan  situasi,  variabilitas,  dan  kontingensi  sosio-historis.  Hal  ini  juga memicu  perdebatan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  "kanon"  dan penghapusan  radikal  dominasi  laki-laki  kulit  putih;  lebih  jauh  lagi, mereka  dengan tajam  mengkritik  Eurosentrisme  dan  masyarakat  patriarki.  Asumsi  bahwa masyarakat  dan  kelompok  mempunyai  identitas  tunggal  yang  tidak  berubah  dan bahwa  negara  mempunyai  prinsip-prinsip  universal  juga  telah  dirusak  oleh globalisasi ekonomi dan budaya saat ini serta fenomena migrasi (Colombo, 2017).
Gilroy  menghubungkan  kesenjangan  budaya  dan  prasangka  dengan kolonialisme, menurut profesor University College London dan kepala Pusat Studi Ras  dan  Rasisme.  Multikulturalisme  politik,  menurutnya,  selama  ini  cenderung memperlakukan  perbedaan  budaya  sebagai 'anugerah  alami',  dan  bukan  sebagai konsekuensi  dari  kekuasaan  dan  kekerasan  yang  sebenarnya.  Kekuasaan  dan kekerasan, keduanya merupakan warisan masa kolonial, merupakan faktor utama terbentuknya perbedaan etnis. Keberagaman etnis dan agama dipandang sebagai 'anugerah  alami'  oleh  multikulturalisme  politik  saat  ini,  yang  mengabaikan  proses kekerasan yang menimbulkan perbedaan tersebut (Gilroy, 2018).
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 1, Jan 2024
Mengakui  perbedaan  bukan  satu-satunya  aspek  multikulturalisme;  hal  ini juga  melibatkan  pengenalan  akan  keberadaan  stereotip  "orang  lain".  Sebagai alternatif,  ia  secara  kritis  mengkaji  bagaimana  hegemoni  laki-laki  kulit  putih  dan supremasi  laki-laki  kulit  putih  dibangun  pada  tingkat  sosial  dan  politik.  Isu  aktual yang ada dalam diskusi multikultural bukanlah pengakuan identitas atau dukungan terhadap  hak-hak  kolektif;  sebaliknya,  hal  ini  menyingkap  fondasi  dominasi  (kulit putih,  laki-laki).  Dalam  hal  ini,  multikulturalisme  menantang  praanggapan  yang tidak terlihat dan dianggap remeh yang menentukan hak istimewa, kekuasaan, dan alokasi hak serta rasisme (Colombo, 2017).
Dari  sudut  pandang  sejarah,  multikulturalisme  merupakan  upaya  untuk menafsirkan kembali dinamika kekuasaan antara banyak orang dan identitas politik yang  terus  berkembang.  Hal  ini  lebih  kompleks  daripada  produk  interaksi  antar kelompok  budaya  yang  berbeda  dan  terdefinisi  dengan  jelas  (Colombo,  2017). Multikulturalisme  menekankan  bagaimana  konstruksi  sosial  membentuk  budaya dan  identitas  tertentu  dan  berpendapat  bahwa  konteks  dan  kekuasaan  sejarah memiliki  pengaruh  yang  lebih  besar  terhadap  budaya  dan  identitas  dibandingkan seleksi  alam  atau  keturunan.  Multikulturalisme  pada  hakikatnya  adalah  anti- ideologi,  jika  ideologi  dianggap  sebagai  komponen  legitimasi  otoritas  kelompok atau  kelas  sosial  dominan,  seperti  yang  dikatakan  Eagleton.  Kapasitas  untuk memperoleh  kekuasaan,  yang  merupakan  landasan  seluruh  eksistensi  sosial, merupakan kekuatan dari kata ideologi. Misalnya, di Australia, permasalahan etnis telah  menjadi  titik  fokus  konflik  kelas,  dan  menjadi  alat  kelas  penguasa  untuk semakin  memperkuat  konservatisme  dan  dominasi  kelas  dengan  memecah-belah kelas pekerja (Jakubowicz, 1981). Lebih jauh lagi, kelas pekerja telah mengadopsi multikulturalisme  sebagai  filosofi  panduan,  baik  disengaja  atau  tidak.  Tujuan multikulturalisme  adalah  untuk  menghilangkan  kepercayaan  (ideologi)  tentang maskulinitas,  supremasi  kulit  putih,  superioritas  ras  tertentu,  budaya  Barat,  dan kelompok  yang  selama  ini  mengambil  keuntungan  dari  terbentuknya  kekuasaan peninggalan masa kolonial.
c.  Multikulturalisme dalam praktik
Multikulturalisme  dalam  praktiknya,  berbeda  dengan  multikulturalisme deskriptif,  menggambarkan  realitas  objektif  implementasi  multikulturalisme  normatif dalam kebijakan publik dan kehidupan sosial masyarakat, berlawanan dengan realitas kodrat manusia yang multikultural (Clayton, 2009).
Menurut  Ommundsen,  Jon  Stratton  membedakan  antara  "multikulturalisme sehari-hari",  yang  merupakan  pengalaman  aktual  dari  keragaman  budaya,  dan "multikulturalisme  resmi",  yang  merupakan  gagasan  yang  dicita-citakan  oleh  para pembuat  kebijakan  pemerintah.  Jika  multikulturalisme  sehari-hari  menekankan perbedaan  individu  dalam  tema  kesamaan  manusia  yang  lebih  luas,  maka multikulturalisme  resmi  didasarkan  pada  konsep  perbedaan  kelompok.  Perbedaan antara  multikulturalisme  “dari  bawah”  dan  multikulturalisme  “dari  atas”  inilah  yang dimaksud oleh Kymlicka (Ommundsen, 2000). Berbeda dengan multikulturalisme “dari atas”, yang melibatkan negara yang mengatur keberagaman dan menyusun kebijakan yang  mendorong  multikulturalisme,  multikulturalisme  “dari  bawah”  berfokus  pada multikulturalisme  sebagai  perdebatan  politik  yang  terjadi  di  komunitas  lokal. Multikulturalisme  “dari  bawah”  dapat  diartikan  sebagai  multikulturalisme  sehari-hari yang berakar pada pertarungan politik dan realitas sehari-hari kelompok etnis dan ras (Kymlicka, 2015).
Cara  penerapan  multikulturalisme  berbeda-beda  antar  negara  dapat mematuhinya  dengan  cara  yang  berbeda  dari  mayoritas.  Namun,  ketika  melihat multikulturalisme  secara  keseluruhan,  ada  dua  paradigma  atau  gagasan  utama tentang integrasi budaya yang menonjol. Banyak orang menggunakan istilah "melting pot"  dan  "salad  bowl"  untuk  menjelaskan  sudut  pandang  ini.  Prinsip  utama multikulturalisme  yang  dikenal  sebagai  "teori  wadah  peleburan"  (melting  pot  theory)
adalah  gagasan  bahwa  komunitas-komunitas  yang  berbeda  pasti  akan  berbaur  satu sama lain, sehingga kehilangan identitas dan adat istiadat mereka di sepanjang jalan. Salah  satu  metafora  umum  untuk  integrasi  imigran  ke  AS  adalah  tempat  peleburan pengecoran  logam, tempat  besi  dan  karbon  digabungkan menjadi  baja.  Hipotesis  ini sering digunakan untuk menggambarkan proses asimilasi di AS. Penentang model ini berargumentasi  bahwa  hal  ini  harus  diamanatkan  oleh  pemerintah  karena mengabaikan  keberagaman,  sehingga  menyebabkan  individu  meninggalkan  adat istiadat  mereka.  Salah  satu  contohnya  adalah  Undang-Undang  Reorganisasi  Indian AS tahun 1934, yang, meskipun terdapat keragaman budaya yang kaya di kalangan penduduk  asli  Amerika,  memaksa  sekitar  350.000  orang  India  diserap  ke  dalam budaya Amerika (Longley, 2018).
Lebih jauh lagi, berbeda dengan gagasan peleburan, teori mangkuk salad lebih permisif.  Menurut  hipotesis  ini,  peradaban  yang  beragam  ada  ketika  individu-individu hidup  berdampingan  sambil  melestarikan  setidaknya  beberapa  ciri  khas  budaya  asli mereka. Budaya yang berbeda digabungkan, seperti komponen salad, namun kualitas unik masing-masing elemen tetap terpisah satu sama lain alih-alih digabungkan untuk membentuk budaya tunggal yang homogen. Menurut gagasan salad bowl, seseorang tidak  perlu  melepaskan  sejarah  budayanya  agar  dapat  diterima  sebagai  bagian  dari budaya  dominan.  Di  Amerika  Serikat,  Kota  New  York,  dengan  berbagai  lingkungan etnis  yang  beragam  seperti:  Little  India,  Little  Odessa,  dan  Chinatown  dianggap sebagai contoh peradaban “mangkuk salad” (Longley, 2018).

## KESIMPULAN
Tipologi  pemahaman  antarbudaya  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian,  yaitu multikulturalisme  deskriptif,  multikulturalisme  normatif,  dan  multikulturalisme  dalam praktiknya. Multiklturalisme masyarakat global kita selalu dan akan terus dicirikan oleh apa  yang  oleh  beberapa  ahli  disebut  sebagai  keragaman  demografis  atau  deskriptif. Multikulturalisme  sebagai  norma  adalah  cara  normatif  dalam  melihat  dan  bereaksi terhadap realitas multikultural, atau, menggunakan terminologi Heywood, multikulturalisme  normatif.  Multikulturalisme  dalam  praktiknya  menggambarkan realitas  objektif  implementasi  multikulturalisme  normatif  dalam  kebijakan  publik  dan kehidupan  sosial  masyarakat,  berlawanan  dengan  realitas  kodrat  manusia  yang multikultural.

## DAFTAR RUJUKAN
Anthias,  Floya.  “Beyond  Feminism  and  Multiculturalism:  Locating  Difference  and  the Politics of Location.” Women’s Studies International Forum 25, no. 3 (2002): 278. Arasaratnam. “A Review of Articles on Multiculturalism in 35 Years.” IJIR , 2017.
Arasaratnam,  Lily  A.  “A  Review  of  Articles  on  Multiculturalism  in  35  Years  of  IJIR.”
International  Journal  of  Intercultural  Relations 37,  no.  6  (2013):  677. https://doi.org/dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.006.
Bloemraad, Irene. “The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, and Policy.” Migration Policy Institute, 2011. http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over- multiculturalism-philosophy-politics-and- policy.
Calma,  Tom.  “Muliculturalism:  A  Position  Paper  by  the  Acting  Race  Discrimination Commissioner.” Sydney:  Acting  Race  Discrimination  Commissioner,  Human Rights and Equal Opportunity Commission 2 (2007).
Clayton, J. “Multiculturalism as Diversity.” International Journal , 2009, 211 –215. Colombo,  Enzo.  “Multiculturalisms :  An  Overview  of  Multicultural  Debates  in  Western Societies.” Current Sociology 63, no. 6 (2015): 5. Eagleton,  Terry. Introduction  to  Ideology,  Sociocultural  Studies  in  Education:  Critical Thinking for Democracy . London and New York: Verso, 1991.
Eldering,  Lotty.  “Multiiculturalism  and  Multicultural  Education  in  an  International Perspective.” Antropology and Education Quarterly 27, no. 3 (1996): 315.
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 1, Jan 2024
Fries,  Gingrich  and.  “Views  on  Multicultural  Principles  and  Problems-Implications  for Research and Policy.” Multicultural Discussion , 2020.
Fries,  Paul  Gingrich  and  Christopher  J.  “Views  on  Multicultural  Principles  and Problems- Implications  for  Research  and  Policy.” Canada:  Global  Model  for  a Multicultural State 4 (2002).
Gale, Jessica, and Christian Staerklé. “Multiculturalism in Classically Liberal Societies: Group Membership and Compatibility between Individual and Collective Justice,.” Journal of Experimental
Social
Psychology 85 (2019): 1 –13.
https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.103877.
Gilroy,  Paul.  “Multiculturalism  and  Post-Colonial  Theory.” The  Oxford  Handbook  of Political Theory , 2018, 1 –17.
Gutmann,  A.  “Multiculturalism  and  Identity  Politics:  Cultural  Concerns.” International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences , 2015.
Hasa. “What Is the Difference Between Multiculturalism and Pluralism.” Pediaa, 2020. https://pediaa.com/what-is-the-difference-between- multiculturalism-and-
pluralism/#Multiculturalism.
Heywood,  Andrew. Political  Ideologies:  An  Introduction .  3rd  ed.  Palgrave:  McMillan, 2007.
Hui,  Bryant  Pui  Hung.  “Facilitating  Adaptation  and  Intercultural  Contact:  The  Role  of Integration  and  Multicultural  Ideology  in  Dominant  and  Non- Dominant  Groups.” International Journal of Intercultural Relations 45 (2015): 70 –84. https://doi.org/dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel. 2015.01.002.
Jakubowicz,  A,  New  South  Wales,  and  Jeannie  Martin.  “State  and  Ethnicit: Multiculturalism as Ideology.” A.N.Z.J.S 17, no. 3 (1981): 12.
Jennifer L. Eagan. “Multiculturalism.” Encyclopædia Britannica, August 1, 2020. Kymlicka, Will. The Three Lives of Multiculturalism . Rotterdam: Sense Publisher, 2015. Longley,  Robert.  “What  Is  Multiculturalism?  Definition,  Theories,  and  Examples.” ThoughtCo, 2018. https://www.thoughtco.com/what-is-multiculturalism-4689285.
Loobuyck,  Patrick.  “Liberal  Multiculturalism.” Ethnicities,  SAGE  Publications 5,  no.  1 (2005): 109.
Mannheim,  Karl. “Kata  Pengantar”  Dalam  Ideology  and  Utopia  an  Introduction  to  the Sociology of Knowledge, Terj. Louis Wirth Dan Edward Shils . London: Routledge and Kegan Paul, 1954.
Mclaren,  Peter.  “Multiculturalism  and  the  Postmodern  Critique:  Towards  a  Pedagogy Resistance and Transformation.” Cultural Studies 7, no. 1 (1993): 118 –146. Mennens,  Ger.  “Multiculturalism  and  Postmodernity :  A  Cchallenge  to  Our  Political Structures.” Open Demokracy, 2011. https://www.opendemocracy.net/en/multiculturalism-and-postmodernity-challenge- to-our- political-structures/%0AMulticulturalism.
Mombek,  Zhanbolat  Kosherbayev  Aliya,  Gulnar  Kuzhagulova,  and  Nasipkhanym Kamalova  Gulzhikhan  Nurysheva  Viacheslav  Remizov.  “Postmodernism:  Theory and Practice of Multiculturalism in Europe.” Calitatea Vieţii 27, no. 2 (2016): 144 – 160.
Moodley, Kogila. “Canadian Multiculturalism as Ideology.” Ethnic and Racial Studies 6, no. 3 (1983): 329.
Motani,  Yoko.  “The  Role  of  Education  in  a  Multicultural  Society:  The  Theoretical Foundations of Mainstream Multiculturalism and Their Implications for Educational Policies.” University of Toronto, 2001. Murphy,  Michael.  “Multiculturalism Oxford.”  Oxford Bibliographies, 2018. https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-  9780195396577/obo- 9780195396577-0361.xml.
Ommundsen,  Wenche.  “Not  the  M-Word  Again:  Rhetoric  and  Silence  in  Recent
Multiculturalism Debates.” University of Wollongong, 2000.
https://ro.uow.edu.au/artspapers/309.
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 1, Jan 2024
Parekh,  Bhikhu. Rethinking  Multikultralism:  Keberagaman  Budaya  Dan  Teori  Politik . Yogyakarta: Kanisius, 2008.
S, Benhabib. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era . Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.
Slijper,  Hans  Vermeulen  and  Boris. Nationalism,  Regional  Multiculturalism  and Democracy . Germany: Center for European Integration Studies, 2002. Song,  Sarah.  “Multiculturalism.” The  Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy ,  2017. https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/multiculturalism/.
Staerkle,  Christian.  “Policy  Attitudes,  Ideological  Values  and  Social  Representations.”
Social and Personality Psychology Compass 3, no. 6 (2009): 1096 –1112.
Stolle,  Dietlind.  “Religious  Symbols,  Multiculturalism  and  Policy  Attitudes.” Canadian Journal of Political Science 49, no. 2 (2016): 336.
Tejo,  Muhammad  Nur  Alam.  “Dua  Dayung  Liberalisme Modern:  John  Rawls  Dan  Will Kymlicka.” LSF Cogito, 2018. http://lsfcogito.org/dua- dayung-liberalisme-modern- john-rawls-dan-will-kymlicka/.
Urbiola,  Ana.  “Valuing  Diversity  in  Spain  and  Canada:  The  Role  of  Multicultural Ideology  in  Intergroup  Attitudes  and  Intentions  to  Reduce  Inequalities.”
International Journal of Intercultural Relations 56 (2017): 25. https://doi.org/dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.10.006.
Wahyudi,  Agus.  “Kritik  Post  Strukturalisme  Terhadap  Pendekatan  Multikulturalisme.” Universitas  Gajah  Mada,  2017.  https://sosialpolitik.filsafat.ugm.ac.id/kritik-post- strukturalisme-terhadap-pendekatan- multikulturalisme/.
Wieviorka, Michel. “Is Multiculturalism The Solution?” Ethnic and Racial Studies 21, no. 5 (2010): 881.
———. “The Re-Enchantment of Universal Values.” Ethnic and Racial Studies 36, no. 12 (2013): 1946 –1947.