## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION) NASIONAL

## Marwan

## ABSTRAK
Konteks yang terkandung dalam kebijakan Keputusan Menteri no:15 tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM ( Frequency Modulation), di seluruh Indonesia berujung dari suatu proposisi bahwa, metode interprestasi, merupakan alat bantu (media) antara komunikan dan komunikator sebagai umpan balik agar dapat memahami makna yang terkandung baik tersirat maupun tersurat sehingga tidak terjadi multitafsir jika diaplikasikan pada suatu peristiwa konkret. Makna kebijakan komunikasi boleh ditafsirkan, sekalipun tidak diatur dalam undang-undang selama penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Tafsir terhadap kebijakan komunikasi yang dilandaskan atas keinginan untuk menciptakan kepastian keadilan dalam hukum dan asas kebermanfaatan itulah yang diperbolehkan.
Dalam implementasi nya tidak ada prioritas penggunaan metode interpretasi dalam menafsirkan suatu kebijakan, metode interpretasi dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan dalam suatu sinergi dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Pelaksana memiliki kebebasan untuk tidak terikat pada suatu metode interpretasi tertentu, yang utama adalah pelaksana kebijakan dapat tepat sasaran, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan dapat memperjelas ketentuan peraturan perundangan tersebut bagi masyarakat luas untuk kesejahteraan negara.
Dalam praktik kebijakan komunikasi, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi, oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus, dalam hal ini pelaksana kebijakan mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi pelaksanaan kebijakan adalah dapat tepat sasaran kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan, dan dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut untuk masyarakat banyak dalam mewujudkan Negara kesejahteraan.
Diperlukan masukan masyarakat untuk mengkritisi kebijakan komunikasi agar kebijakan tersebut memiliki nilai dan manfaat.

## Abstract
Context contained in the policy of Ministerial Decree no: 15 of 2003 concerning the Master Plan of Radio Frequency of Special Telecommunication Operations for the Requirements of Nationally Broadcast FM Radio throughout Indonesia culminates in a proposition that, the interpretation method, is a means of interpretation aids (media) between the communicant and the communicator as feedback to understand the implied and explicit meaning so that multiple interpretations do not occur if it is applied in a concrete event.
The meaning of communication policy may be interpreted, even if it is not regulated in the law as long as the interpretation is not contrary to public order and decency. Interpretation of communication policies based on the desire to create certainty of justice in the law and the principle of usefulness is permissible.

## Pendahuluan
Sebagaimana dijelaskan dalam UU no 32 ta- hun 2002 tentang penyiaran,  spektrum frekuen- si radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan diper- gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
Dalam sistem penyiaran nasional sebagaima- na dimaksud dalam ayat (1), negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan un- tuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk pe- nyiaran dan merambat di udara serta ruang ang- kasa tanpa sarana penghantar buatan, merupa- kan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
Spektrum frekuesi dengan menggunakan pe- mancar FM atau gelombang elektromagnetik ( mikro) sebagai media tranmisi sangat pen- ting bagi  lembaga penyiaran publik; lembaga penyiar an swasta; lembaga penyiaran komuni- tas; dan  untuk menghidupkan  program aca- ra . Gelombang radio sebagai tranmisi lemba-
ga penyiaran tidak mungkin dapat layak siar. (Penjelasan Ayat 1 UU No 32 Tentang Peny- iaran)
Sehubungan dengan frekuensi radio, peme- rintah mengeluarkan kebijakan komunikasi dengan keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk ( master plan ) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM ( Frequency Modulation ).
Lembaga penyiaran yang dapat menggu- nakan frekuensi diambang batas areal pemancar melebihi 800 Hz dalam kota  dan luar kota 600 Hz seperti  alat penyiaran atau Link oleh OB VAN Mobil sebagai saluran modulasi dari suatu penyiaran, begitu juga berdirinya stasiun-stasiun radio tanpa izin serta pencurian kanal frekuensi menggunakan alat teknologi informasi, luput dari pengawasan negara. Kebijakan pemerin- tah  yang mengatur tentang kanal frekuensi se- bagaimana dimaksud dalam keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk ( master plan ) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM ( frequency modulation).
In its implementation there is no priority in the use of interpretation methods in interpreting a policy, interpretation methods can be used individually or used in a synergy with several methods of interpretation at once. The executor has the freedom to not be bound to a particular method of interpretation, the main thing is that the policy implementer can be on target, legal certainty, justice, benefits and can clarify the provisions of the legislation for the wider community for the welfare of the country.
In the practice of communication policy, there is no priority in the use of interpretation methods, therefore interpretation methods can be used individually, can also be synergized with several methods of interpretation at the same time, in this case policy implementers have freedom or are not bound to use certain interpretation methods, but what is important for the implementation of the policy is to be able to meet the objectives of legal certainty, justice and expediency, and be able to clarify the provisions of the laws and regulations for the general public in realizing a welfare state. Community input is needed to criticize communication policies so that the policy has value and benefits.

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
Hal ini dikarenakan wacana hukum komu- nikasi kurang disosialisaikan pada lembaga pe- nyiaran, maka makna teks yang ada menjadi ka- bur dalam implentasi dilapangan.
Dalam hal ini fungsi negara yang diwakili pe- merintah dan masyarakat sangat berperan untuk mengawasi kanal frekuensi radio. Sebagaimana ditentukan dalam UU no 32 tahun 2003 tentang penyiaran  pasal 8 KPI  (Komisi Penyiaran In- donesia ) mempunyai wewenang :
a) Menetapkan standar program siaran;
b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku Penyiaran;
c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku Penyiaran serta standar program siaran;
d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan Pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
e) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, Lembaga penyiaran, dan masyarakat. (UU No 2 Tahun 2002 Tentang Penyiaran).
Sehubungan dengan itu akhir-akhir ini ter- lihat adanya kemauan keras dari Stasiun Radio yang dimiliki oleh  swasta dan pemerintah untuk menerapkan secara sungguh-sungguh Keputus- an Menteri Perhubungan Nomor : Km. 15 Ta- hun 2003 Tentang Rencana Induk ( Master Plan ) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomuni- kasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Madulation)
Pertanyaan wacana hukum komunikasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebera- pa jauh penciptaan makna yang terjadi pada tataran pembuat teks peraturan kebijakan (su- perstruktur) mengemplementasi keputusan
menteri tersebut . Lebih spesifik lagi pertanyaan yang layak diajukan adalah bagaimana kebi- jakan komunikasi melalui penciptaan makna (superstruktur ) sangat dipengaruhi kepentingan ekonomi, politik, social, keamanan,dll.
Unsur-unsur wacana hukum komunika- si dapat diartikulasikan, mempunyai nilai dari reali tas terhadap teks “implementasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk ( Master Plan ) Frekuen- si Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khu- sus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Fre- quency Modulation ).
S ehingga masyarakat menerima wacana hu- kum kebijakan komunikasi (teks) itu berazas keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum.
Bertolak dari paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sentral dalam peneli- tian ini yaitu :Apa makna Kebijakan Komunika- si Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomu- nikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Fm ( Frequency Modulation ) ?

## Metode Penelitian
Metode Penelitian ini menggunakan kebe- nar an Semiotik normatif yakni khusus mene- laah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. (Burhan Bungin, 2001 : 170) untuk memahami proses makna terkandung dalam teks peraturan perundang- undangan Hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai mengubah sesuatu atau situasi atau keti- daktahuan menjadi mengerti. M enurut Haber- mas Hermeneutik memerlukan penjelasan” menuntut penerapan proposisi-proposisi teori- tis terhadap fakta yang terbentuk secara bebas melalui pengamatan sistematis (Burhan Bungi, 2001:111)
Alasan memakai metode ini  dikarenakan
Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi | Volume 4 Nomor 1 April 2019
hermeneutik menggunakan berfikir logis Anali­ sis dengan cara bertolak dari hal-hal yang bersifat umum dari pengetahuan, teori-teori, hukum- hukum, dalil-dalil kemudian memben- tuk proposisi-proposi dalam silogisme ternten- tu dan  berfikir sintesis berfikir dari fakta­fakta, data-data, kasus-kasus individual, atau pengeta- huan-pengetahuan yang bersifat khusus, menuju pada konklulasi yang umum.
Dengan demikian penelitian ini dapat men- jawab permasalahan yang diajukan oleh penulis dikarenakna sifat kebenaran hermeneutiki ada- lah mencari kebenaran kualitatif (nilai), makna yang terkandung dalam teks Undang-Undang secara kontekstual dan utility (manfaat) obyek- tif ( maksud pembuat peraturan perundang- undangan) metode Hermeneutik dapat membuat proposisi-proposisi. Hermenutik merupakan suatu langkah menafsirkan pesan teks makna kebijakan komunikasi menurut peraturan perun- dangan komunikasi yaitu mengenai keterkaitan dogmatik hukum komunikasi dengan teori hu- kum komunikasi.
Contoh dalam menafsirkan peraturan pe- rundang-undangan frekuensi tidak terlepas dari semua peraturan yang meliputi :
• UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
• UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
• Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia.
• Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia.
• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit.
• Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
• Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan.
• Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing.
• Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan  Peliputan Lembaga Penyiaran Swasta.
• Peraturan, Pemerintah No 51 Tahun 2005 Tentang Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Komunitas.
• Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
• Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM.
Kelemahan dalam penggunaan metode hermeneutik pada letak keinginan pembuat Undang-Undang tidak sama dengan pelaksana di lapangan (obyektif)
Kelebihan dalam penggunaan metode hermeneutik dapat mengetahui  peristiwa konkrit dan perlindungan hukum komunikasi bagi warga serta tidak dapat berbuat sewenang- wenang bagi pelaksana di lapangan dikarenakan makna yang terkandung jelas (rigid)
Fokus penelitian bidang kajian mikro komu- nikasi (Burhan Bungin, 2001:11). Yaitu yang berhubungan dengan kajian kebijakan komu- nikasi yang dimaksud dengan focus penelitian komunikasi tersebut adalah  kebijakan komu- nikasi dan hukum media. Penelitian ini meng-

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
gunakan pendekatan kualitatif berfikir Induktif dengan mengungkapkan kebenaran preskriptif dengan menggunakan analisis wacana hukum komunikasi adalah ungkapan kebenaran dari sutu penelitian yang bertujuan menetapkan ke- benaran yang seharusnya ada dalam peristiwa yang diteliti (Sugeng Istantato, 2000 : 11)
Masing-masing penelitian akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian hukum komunikasi normatif dilakukan dengan meng- umpulkan bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier. Dalam rangka mendapat- kan jawaban atau penyelesaian atas masalah- masalah isu hukum frekuensi  yang telah diru- muskan, dapat digunakan model pendekatan penyelesaian masalah, yaitu pendekatan histo- ries ( historical approach ), pendekatan peratur- an perundang-undangan ( statutory approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan komparatif (comparative approach), yang penerapannya disesuaikan de- ngan kebutuhan.

## Analisis Hermeneutik
Data penelitian dan pengolahan data yang telah terkumpulkan dalam pencarian data, mem- banding-bandingkannya, menghubung-hubung- kannya, dan mencari kesesuaiannya satu sama lain dalam rangka mengungkapkan kebenaran Makna” Apa makna sesungguhnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk ( Master Plan ) Frekuen- si Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khu- sus Untuk Keperluan Radio Siaran FM ( Fre- quency) di seluruh Indonesia
Data dari obyek penelitian ditelaah dengan metode interpretasi, yaitu : Metode-metode in- terprtasi di atas secara sederhana dapat dikelom- pokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1)
the textualist approach (focus on text ) dan (2) the purposive approach (focus on purpose ).
Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendeka- tan kedua. Burght dan Winkelman mencatat, pendekatan dengan memperhitungkan keadaan- keadaan tertentu (yang dapat disamakan dengan purpose approach ) itu baru diterima luas sesu- dah Perang Dunia Kedua. Itupun setelah mele- wati proses perdebatan yang panjang di kalan- gan ilmuwan hukum.( Sudikno Mertokusumo, 2000:97)

## Analisis Wacana Mikro Hukum Komunikasi
Meliputi :
Dari bab dan pasal dapat dikatagorikan wa- cana hukum komunikasi pada : intrepetasi pen- gertian tentang :
• Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda,isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik,radio, atau sistem lektromagnetik lainnya;
• Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
• Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;
• Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio;
• Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
lebar tertentu;
• Kanal frekuensi radio adalah satuan terkecil dari spectrum frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio;
• Alokasi frekuensi radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya;
• Penetapan (assignment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu;
• Effective Radiated Power (ERP) adalah hasil kali dari daya yang diberikan ke antena dengan penguatan (gain) relatif terhadap antena dipole setengah gelombang;
• Effective Hight Above Average Terrain (EHAAT) adalah ketinggian efektif suatu antena pemancar yang dihitung dari rata- rata permukaan tanah yang berada diantara 3 s/d 15 km dari lokasi pemancar;
• Wilayah layanan (service area) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya;
• Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi;
• Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
• Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
Metode hermeneutik dalam penelitian ini berpangkal dari suatu proposisi bahwa terdapat adanya saling ketergantungan yang bermakna antara kehidupan manusia dan budayanya, berbeda dengan alam yg bernyawa. Manusia bukan dikondisikan oleh kausa, melainkan oleh pikiran atau aturan,pengertian yang mengandung sifat normatif.
Agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat penyiaran, maka dikembangkan hermeneutik hukum penyiaran. Berhubungan dengan itu kegiatan interpretasi seperti itu tidak mungkin tidak mengunakan hermeneutic hukum penyiaran.

## Interpretasi Gramatikal
Hubungan Intrepretasi peraturan kebijakan komunikasi Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM. Di tinjau dari Gramatikal (objektif Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan  melihat  definisi  laksikalnya.  Contoh  : istilah :
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a) Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio;
Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu;
Intepretasi Telekomunikasi adalah setiap pe- mancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda,isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik,radio, atau sistem lektro- magnetik lainnya; (menurut kebijakan  Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pen- gaturan Kanal Frekuensi Radio FM).

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
Sedangkan menurut bahasa Inggris dalam kamus elektronik Alfa Link Telekomunikasi adalah adalah Komunikasi dengan telegram, telp, radio, atau televisi.
Pasal 1 UU no 36 tahun 1999 tentang Tele- komunikasi diartikan sebagai “ Telekomunikasi : adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam ben- tuk tanda2, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
Penafsiran makna Telekomunikasi yang ab- strak memerlukan bahasa. Hukum telekomuni- kasi tak mungkin ada tanpa bahasa. Oleh karena itu bahasa merupakan sarana penting bagi hu- kum wacana komunikasi: peraturan per undang- undangan dituangkan dalam bentuk bahasa yang logis sistematis, untuk menetahui makna penafsir peraturan kebijakan komunikasi Kepu- tusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM diperlukan bahasa.
Untuk mengetahui makna ketentuan undang- undang maka ketentuan undang-undang itu di- tafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan- nya menurut bahasa umum sehari-hari. Disini arti atau makna ketentuan undang-undang di- jelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. Makna tersurat saja tidak lah cukup untuk itu penulis thesis akan menafsirkan makna yang tersirat dalam hukum telekomunikasi dari kata telekomunikasi :
UU No.36 tahun 1999 tentang telekomunika- si dan PP No. 72 tahun 1999 tentang penyeleng- garaan telekomunikasi dan dipertegas dalam UU no 8 tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan, pengembangan telematika yang lebih terstruktur kemudian dilakukan melalui serangkaian kebi-
jakan publik dengan  dikeluarkan Keppres no. 186 tahun 1998 tentang Tim koordinasi Telema- tika Indonesia (TKTI).
Kemudian diatur kembali ditetapkan dengan Keppres No.50 tahun 2000 dan   Inpres no. 1 tahun 2001dengan Perubahan Inpres No.3 tahun 2003,berdasar Keppres dan Inpres tersebut ter- dapat empat tugas utama yaitu :
• Merurumuskan kebijaksanaan pemerintah di bidang telematika.
• Menetapkan pentahapan dan prioritas pembangunan serta
• pemanfaatan telematika di Indonesia.
• Melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyelenggaraan telematika di Indonesia.
• Melaporkan perkembangan telematika di Indonesia kepada Presiden.
Hukum positif yang mengatur tentang tele- komunikasi yakni Undang-undang no 36 tahun 1999 tentang  telekomunikasi dan UU  no 32 tahun 2002 tentang penyiaran,  belum dapat menyelesaikan pengaturan telekomunikasi di Indonesia secara tuntas,dalam bentuk peratur- an perundang-undangan yang berlaku“ „ sistem hukum Indonesia, dengan demikian terdapat kejelasan pengaturan telekomunikasi harus segera dibuatkan peraturan perundang-undan- gan yang mengatur sebagai wadah dasar pelak- sananya,wadah yang berbentuk peraturan per- undang-undangan ini juga harus menunjukkan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang demokratis,kekosongan hukum dan per- tentangan hukum ini terjadi berbagai produk Undang-Undang yang ada dengan penafsiran gramatikal.
Disini diperlukan Metode penemuan hukum ini disebut interpretasi gramatikal atau penafsir-
an menurut bahasa dan merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling se- derhana dibandingkan dengan metode interpre- tasi yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Output Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM ( Frequency).
Output penyelenggaraan telekomunikasi adalah kinerja penyiaran, sedangkan kinerja penyiaran itu sendiri adalah prestasi penyiaran yang dihasilkan dari proses atau perilaku penyi- aran. Kinerja penyiaran dapat diukur dari kuali- tas, efektivitas, produktifitas, efesiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja.
Kuantitas input berupa tenaga kerja, modal, bahan, dan energi, sedangkan kuantitas output berupa jumlah barang atau jasa yang tergan- tung pada jenis pekerjaannya. Output penyiaran dapat dikatakan berkualitas dan bermutu tinggi apabila prestasi pencapaian gambar dan suara menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam bidang penyiaran.
Mutu penyiaran dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Output  Sistem Pengelolaan Penyelenggaraan telekomunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spek- trum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung
Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah kewenangan untuk membuka pro- gram perizinan  penyelenggaraan telekomuni- kasi pada konten Penyiaran, sedangkan Loka
Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung pada jaringan dan teknis freukensi , Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung kewenangan tersebut untuk menjaga dan merumuskan di bidang administrasi teknis yuridis program penyelenggaraan telekomuni- kasi. Namun pengawasannya belum menerap- kan UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah tentang Penyeleng- garaan telekomunikasi secara optimal, karena pengawasan dan pelaksanaan standar penye- lenggaraan telekomunikasi nasional belum ber- laku efektif di lembaga penyelenggaraan teleko- munikasi.
Sertifkasi dan atau akreditasi di lembaga tersebut sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informatika (Kominfo). Dengan demikian, sistem penyelenggaraan telekomu- nikasi khusunya spektrum frekuensi belum ada kesepakatan antara kementerian tersebut de- ngan Pemerintah Daerah (Pemda) dikarenakan pada tataran administratif. (wawancara Kepala Kominfo Bandar Lampung)
Struktur organisasi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan telekomunikasi Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut bahkan tidak berdasar- kan Peraturan Perundang-Undangan penyeleng- garaan telekomunikasi belum jelas dan belum ada konsensus antara kementerian penyelengga- raan telekomunikasi dan Kementerian lain untuk mengatur penyelenggaraan spektrum frekuensi .
Bahkan, pemerintah daerah tidak mengeta- hui rekomendasi tersebut setelah di kementeri- an komunikasi dan informatika (Kominfo) se- olah-olah tidak  ada koordinasi informasi dan singkronisasi antara pemerintah pusat dan daer- ah tentang penyelenggaraan Spektrum Frekuen- si. (wawancara dengan anggota KPI)

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
Di samping itu, kewenangan kementerian negara setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999 memiliki kejelasan dengan diterbitkan- nya produk hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 202 Tentang Penyiaran. Dengan demikian, pemahaman ten- tang sistem penyelenggaraan penyiaran dan tele- komunikasi sangat diperlukan yaitu pendekatan sistem ( system approach ) dan pendekatan pe- mecahan masalah ( problem solving approach ).
Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan yang memandang segala sesuatu sebagai suatu sistem, yaitu mempunyai tujuan, terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain sa- ling bekerja sama berhubungan dalam rangka mencapai tujuan sistem.
Dengan demikian, perjuangan untuk mewu- judkan penyelenggaraan penyiaran dan teleko- munikasi kepada pemerintah pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah dilakukan oleh  penyelenggaraan telekomuni- kasi Pengelolaan Penyelenggaraan telekomuni- kasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhu- bungan dan Komunikasi Bandar Lampung de- ngan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisa- sian.
Berghubungan dengan itu, pengelolaan Penyelenggaraan telekomunikasi Komisi Penyi- aran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komu- nikasi Bandar Lampung semakin kuat untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadi penyelenggaraan penyiaran dan telekomunikasi yang berbentuk perizinan satu atap (terpadu).
Akan tetapi penyelenggaraan telekomuni- kasi tersebut telah melakukan  prosedur secara administratif maupun konten, tapi jika ditolak dan atau diterima perizinanan tersebut  dengan berbagai alasan.
Alasan usulan penyelenggaraan teleko- munikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubung an dan Komunikasi memiliki dasar untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas, kreatif dan berpengalaman melalui suatu proses penyelenggaraan telekomunikasi yang panjang. Dengan demikian, alasan untuk menjadikan lembaga penyelenggaraan tele- komunikasi dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spek- trum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung karena kemajuan ilmu pengetahuan dan  teknologi informasi di Indonesia semakin pesat, dilakukan oleh pemerintah maupun swas- ta. Untuk itu, diperlukan proses pemahaman makna komunikasi dan penyelenggaraan penyi- aran.
Uji materi Peraturan Perundang-Undang- an tersebut sangat diperlukan jika pengatur- an penyelenggaraan telekomunikasi  dalam Peraturan Perundang-Undangan sistem penye- lenggaraan telekomunikasi  sesuai dengan Un- dang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Berhubungan dengan itu, munculnya aspi- rasi masyarakat agar ada perubahan prosedur perizinan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berawal dari Sistem Penyelengga- raan telekomunikasi Nasional dan Penyelengga- raan penyiaran  di dalamnya terdapat pengatur- an tentang persyaratan pembentukan perizinan Spektrum Frekuensi . Persyaratan tentang pem- bentukan perizinan Spektrum Frekuensi men- jadi kewenangan Komisi Penyiaran  Indonesia (KPI) dalam konten sedang Loka Monitor Spek- trum Frekuensi Bandara Bandar Lampung pada teknis dan Dinas Perhubungan  komunikasi pada tataran administratif.
Koordinasi antara lemabaga kementerian dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejah teraan masyarakat dalam bidang Broadcast Televisi dan Radio dalam perkembangan teknologi de ngan konsekuansi lembaga penyelenggaraan teleko- munikasi tersebut dapat menampung partisipasi masyarakat. Lagi pula, harapan koordinasi in- formasi dan singkronisasi antara kementerian dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah kemajuan dalam mencerdaskan kehidupan ber- bangsa dan bernegara.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuen- si Bandara Bandar Lampung dan Dinas Per- hubungan dan Komunikasi Bandar Lampung ditafsirkan secara hukum formal dan materil membentuk penyelenggaraan penyiaran dan telekomunikasi karena telah memberi izin Spek- trum Frekuensi yang telah disetujui oleh Dirjen Telematikak Kementerian Komunikasi dan In- formatika (Kominfo)  atas nama Menteri Komu- nikasi dan Informatika .
Di samping itu, diperkuat dengan dikeluar- kan Keputusan Menteri yang bersangkutan tentang Spektrum Frekuensi pada P emerintah pusat  atas nama Dirjen Telekomunikasi  tidak
keberatan atas rekomendasi Komisi Penyiar- an Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komu- nikasi Bandar Lampung menjadi permasalahan hukum, Peraturan Perundang-Undangan bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran  dan unikasi Nasional kebijakan ko- munikasi dengan keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk ( master plan ) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunika- si khusus untuk keperluan radio siaran FM ( Fre- quency Modulation ).
Pemerintah pusat belum dapat merealisasikan keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 ten- tang rencana induk ( master plan ) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM ( Frequency Modulation) tidak dapat menjawab persoalan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhu- bungan dan Komunikasi secara formal ada dan perbuatan hukum secara yuridis materil belum pernah ada  ketika berubah menjadi admistrator, teknis dan konten dalam satu arah  karena belum ada itikad baik pemerintah pusat untuk merevisi keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk ( master plan ) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM ( Frequency Modu- lation) dikeluarkan Peraturan Perundang-Un- dangan yaitu Keputusan Menteri tesebut yang bertentangan dengan sistem hukum penyeleng- garaan telekomunikasi nasional.
Pada masa sekarang dan akan datang adalah suatu badan atau komisi yang mengawasi dan memperbaiki Peraturan Perundang-Undangan

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
di Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo), jangan ada pembiaran selama 14 tahun yang terjadi di Penyelenggaraan teleko- munikasi sehingga kepastian hukum, keadilan, ketentraman tidak terwujud dan banyak meru- gikan pemerintah itu sendiri dan masyarakat.
Analisis Isi (content) kebijakan komunikasi Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM.
Masyarakat taat aturan hukum hal ini seke- dar aturan tingkah laku yang dapat diobeserva- si, mereka bertindak atas dorongan kesadaran mengenai apa yang mereka lakukan, kesadaran tersebut tidak dapat diobservasi. Prilaku ma- nusia disebabkan jalan pikiran yang kompleks sehingga apa mereka lakukan sebenarnya selalu dapat menjadi obyek interpretasi.
Tingkahlaku manusia dipengaruhi oleh ga- gasan normative, penelitian thesis ini berhu- bung an sangat erat mikro hukum komu nikasi dalam   menemukan makna tingkah laku terse- but melalui interpretasi Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Peng- aturan Kanal Frekuensi Radio FM, dapat mene- mukan argumentasi dan konstruksi makna yang sesungguhnya.
Sehingga dapat dimengerti kalau kemudian muncul suatu ungkapan “ Het recht hink achter de feiten ann”, bahwa hukum tertulis selalu keting galan dengan peristiwanya.
Metode Interprestasi hukum dilakukan da- lam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas un- tuk dapat diterapkan pada perisriwa konkret. Interprestasi hukum dilakukan dalam peristiwa konkret. Interpretasi terhadap teks peraturan- nyapun masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Tidak semua kata, istilah, dan kalimat yang
menunjukkan suatu kaidah hukum, baik yang dikemukakan dengan lisan atau dinyatakan den- gan tertulis dalam bentuk perundangan itu su- dah jelas dan mudah dipahami.
Metode interprestasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interprestasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.
Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim,kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi mereka yang ber- hubungan dengan kasus (konflik ) dan peraturan- peraturan hukum komunikasi. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim  dan kebijakan pemerin- tah tetapi juga oleh peneliti hukum komunika- si adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerap- kan suatu peraturan hukum komunikasi terha- dap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.
Von savigny memberi batasan tentang penaf- siran dan penjelasan sebagai rekontruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. Ini bu- kan metode penafsiran yang dapat digunakan semaunya, tetapi pelbagai kegiatan yang kese- muanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan ,yaitu penafsiran undang- undang.
Jadi tugas penting dari hakim  dan kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum ko- munikasi ialah menyesuaikan undang- undang dengan hal-hal nyata dimasyarakat.  Apabi la undang-undang tidak dijalankan menurut arti katanya, hakim dan kebijakan pemerintah teta- pi juga oleh peneliti hukum komunikasi ha-
rus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila undang- undangnya tidak jelas, hakim, kebi jakan pemerintah dan juga oleh peneliti hukum komu- nikasi wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan  yang adil dan sesuai dengan maksud hukum komunikasi yaitu men- capai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaat.
Atas dasar itulah,orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang komunikasi adalah kewajiban hukum dari hakim, kebijakan pemerintah dan juga oleh peneliti hukum komu- nikasi. Sekalipun penafsiran merupakan kewa- jiban hukum dari hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi untuk menafsirkan undang-undang itu. Logemann mengatakan bahwa hakim ,kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum harus tunduk pada  kehen- dak pembuat undang-undang.
Dalam hal kehendak itu tidak dapat di baca begitu saja dari kata-kata peraturan perundan- gan, hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi harus mencari- nya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam siste undang-undang dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari.
Hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia ti- dak boleh membuat tafsiran yang tidak  sesu ai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang- undang. Atas dasar itu hakim, kebijak- an pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi tidak diperkenankan menafsirkan undang- undang secara sewenang-wenang.
Hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi tidak boleh menaf- sirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.
Menurut Polak, cara penafsiran ditentukan oleh : a). materi peraturan perundangan yang bersangkutan; b). tempat perkara diajukan; dan c). manurut zamannya. Dalam praktik,tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpreta- si oleh hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi.
Oleh karena itu metode interpretasi dapat di- gunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, teta- pi yang penting bagi hakim, kebijakan pemerin- tah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi adalah dapat tepat sasaran, yaitu dapat memper- jelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.
Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam penyelesaian suatu perka- ra bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula (disparitas). Sangat mungkin antara hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi satu dengan yang lain dalam menangani perkara yang sejenis, metode penaf- siran yang digunakan saling berbeda.
Tetapi bagi hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi yang penting adalah putusan mana yang sekira- nya dapat diterima atau layak bagi pencari ke-

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
pastian hukum,keadilan, dan kemanfaatan hu- kum dan masyarakat pada umumnya.
Sikap hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi dalam memutus perkara adalah subyektif, tetapi bukan subyektivitas yang mengarah pada ego, karena hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi harus tetap bersikap rasional dan logis agar putusannya juga men- gandung obyektivitas. (Martokusumo Sudik- no,57-67 :200)
Perbedaan Intepretasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :  15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Fm ( Frequency Modulation)
Banyak permasalahan kewenangan menaf- sirkan izin dalam frekuensi penyiaran radio FM dengan dasar bahwa keputusan ini sudah cukup lama dikaji dan dipertimbangkan untuk dilaku- kan peninjauan kembali terhadap  Kepmen Per- hubungan No. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penye- lenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modu- lation) sebagaimana telah diubah dengan Kepu- tusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 Tahun 2004.
Untuk itu agar dapat menemukan hukum komunikasi, dalam kekaburan diperlukan Inter- pretasi, argumentasi, dan kontruksi dalam per- bedaan tersebut.
Contoh kasus perbedaan Interpretasi Gramatikal kasus Perizinan Tindakan pener- tiban dan penyegelan-terhadap Radio Suara Metro dan radio-radio lain yang beroperasi ber-
dasarkan  izin Dishub, kemungkinan besar akan "dilawan" oleh pemiliknya.
Alasannya, mereka mengantongi izin yang secara  yuridis juga sah karena berdasarkan ketentuan bagian 17 (a) dari Pasal 2 (3) Pera- turan Pemerintah (PP) No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerin tah  Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Pada intinya, ketentuan PP tersebut menya ta- kan pemerintah (pusat) yang berwenang melaku- kan pengaturan sistem  pertelekomunikasian na- sional dan pemberian orbit dan  frekuensi radio, kecuali radio dan TV lokal. Ketentuan penge- cualian inilah yang menjadi pemicu pemerintah provinsi di berbagai daerah menerbitkan izin alokasi  frekuensi dan penyelenggaraan siaran radio.
Padahal, berdasarkan ketentuan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi beserta aturan pelaksanaannya, sudah jelas  dinyatakan bahwa Ditjen Postel yang berwenang menerbitkan izin alokasi frekuensi.Sedangkan menurut UU No 32/2002 tentang Penyiaran, secara tegas dinya- takan izin  penyelenggaraan siaran radio diber- ikan oleh negara melalui  Komisi Penyiaran In- donesia (KPI).
Pertanyaannya, manakah di antara lembaga tersebut yang paling berhak menerbitkan izin alokasi frekuensi dan izin penyelenggaraan siaran radio? Asas hukum menjelaskan Lex posteriori derogate legi priori : Undang-Undang yang baru melumpuhkan Undang-Undang yang lama,apabila Undang-Undang yang baru ber- tentangan dengan Undang-Undang yang lama yang mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang baru.
Interpretasi dalam hal ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum penyi-
Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi | Volume 4 Nomor 1 April 2019
aran,  begitu juga mengenai kewenangan untuk menafsirkan  keputusan kebijakan komunika- si antar lembaga, mengenai siapa yang  paling berhak sepenuhnya terlebih dahulu harus dipu- tuskan  oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang  melakukan uji mater- il terhadap ketentuan hukum yang tingkatannya berada di bawah UU.
Dalam konteks tersebut timbul pertanyaan: pihak mana saja  yang berwenang mengajukan fatwa hukum ke MA?  Semuanya berhak men- gajukan ke Mahkamah Agung akan tetapi yang memutuskan hakim dengan menggunakan Inter- pretasi obyektif.
Kedua belah pihak menafsirkan berbeda pera- turan perundang-undangan yang ada  seyogianya mempunyai  upaya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. Disebabkan oleh munculnya izin Dinas Perhubungan, Ditjen Postel-sebagai lembaga yang selama ini berwenang mengatur dan memonitor penggunaan frekuensi-mengaju- kan, fatwa hukum yang berisi permohonan agar secara nasional izin yang dikeluarkan Dinas perhubungan yang berbentuk peraturan daerah (perda) dengan mengacu pada PP No 25/2002 dianulir dan dinyatakan batal demi hukum. Asas hukum Lex specialis derogate legi generali : Undang-Undang khusus melumpuhkan menga- lahkan Undang-Undang umum apabila terjadi konflik.
Alasannya, karena Peraturan Pemerintah tadi melanggar ketentuan hukum dan peraturan pe- rundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan hukum  yang lebih rendah (perda dan PP No 25/2000) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi (UU No 36/1999 dan UU No 32/2002).
Kebijakan Komunikasi yang dikeluarkan su-
rat keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi semua stasiun radio wajib merelokasi frekuen- sinya secara nasional merupakan kebijakan yang bersifat mengatur dan menetapkan. Tujuan memindahkan frekuensi itu antara lain untuk menghasilkan kualitas siaran radio yang lebih jernih dan bebas dari gangguan interferensi. Se- belumnya, jarak frekuensi antarstasiun radio ada yang berdekatan, sehingga sering terjadi gang- guan.
Selain itu, dalam siaran pers terebut juga diungkapkan kalau rancangan ini masih mem- butuhkan berbagai penyempurnaan dan perlu dikritisi secara optimal oleh berbagai pihak, baik yang berkepentingan langsung maupun ti- dak langsung.
Kebijakan pemerintah khusus kebijakan hu- kum komunikasi diperlukan untuk dikritisi agar bermanfaat untuk masyarakat banyak dengan memberi kesempatan kepada publik sebelum disahkan, maka melalui siaran persnya diadakan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan kebijakan komunikasi tersebut.

## Kesimpulan
Dalam konteks a pa makna  kebijakan ko- munikasi keputusan Menteri Nomor :15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk ( Master Plan ) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomuni- kasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM ( Frequency) di seluruh Indonesia, hal tersebut merupakan cerminan makna yang tersirat dan tersurat bahwa :
a) Berpangkal dari suatu proposisi bahwa metode interprestasi yang diutamakan hasiln- ya dalam menyelesaikaan masalah dan meru- pakan alat bantu (media) antara komunikan dan komunikator merupakan pesan menjadi umpan balik untuk dapat memahami yang

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
terkandung baik tersirat maupun tersurat.
b) Interprestasi hukum komunikasi dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada perisriwa kon- kret. Untuk itu harus dipahami bahwa makna yang terkandung perlu Interprestasi secara benar agar teks peraturan tidak digunakan multi tafsir karena  sudah jelas dan mudah dipahami.
c) Makna kebijakan komunikasi dapat ditaf-
sikan sekalipun tidak diatur dalam Undang -undang akan tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan maka kebi- jakan komunikasi tersebut dilarang dan seba- liknya meskipun tidak diatur dalam peraturan perundangan kebijakan komunikasi dibutuh- kan dalam kepastian hukum,keadilan dan ke- manfaatan maka bearti kebijakan komunika- si tersebut dibolehkan.
d) Dalam praktik kebijakan komunikasi,tidak ada prioritas dalam penggunaan metode in- terpretasi, oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode inter- pretasi sekaligus, dalam hal ini pelaksana kebijakan mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpre- tasi tertentu, tetapi yang penting bagi pelak- sanaan kebijakan adalah dapat tepat sasaran kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan, dan dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut untuk masya- rakat banyak dalam mewujudkan Negara kesejahteraan.
e) Diperlukan pemasukan masyarakat untuk mengkritisi Kebijakan komunikasi agar ke- bijakan tersebut memiliki nilai dan manfaat sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana
dengan baik.
f) Dengan diterbitkan peraturan menteri  dan peraturan Komisi Penyiaran (KPI) yang ber- sifat mengatur  tidak melupakan cara pem- buatan  Kebijakan ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikaan, yaitu bahasa, kesera- gaaman istilah atau terminologi, kalimat- kalimat yang terlalu panjang, penggunaan berbagai perkataaan yang kurang perlu, terlalu banyak menggunakan reserves dan pengecualian-pengecualian, persoalan yang dapaat timbul dari reserves dan penge cualian, penggunaan istilah bahasa asing, penggu- naan ejaan yang resmi, dan  cara menyebut ( anhalen) peraturan perundang-undangan.
g) Terbit kebijakan komunikasi dalam bentuk Keputusan Menteri Merupakan kemajuan  un- tuk mengarahkan bagi kegiatan  stasiun radio FM bersedia melaksanakan kanal frekuensi secara ad-hoc, lewat kewenangan KPI pusat maupun KPI Daerah untuk dapat menindak- lanjuti  peraturan menteri tersebut akan tetapi tidak melupakan azas hukum peraturan per- undang-undangan yang berlaku.
h) Tampak bahwa arahan implemntasi kebi- jakan penyiaran radio Fm tidak berbeda dengan diarahkan pada industri penyiaran Radio-televisi swasta ditanah air disini diper- lukan Demokrasi kebijakan penyiaran di In- doensia.

## Saran-Saran.
a)  Dalam pembuatan kebijakan komunikasi ha- rus dipahami makna bahasa dan intepretasi peraturan yang dibuat.
b) Isi kebijakan komunikasi tidak terlepas dari interpretasi oleh karena itu diperlukan alasan- alasan argumentasi dan kontruksi ber- fikir  yang  modern  dalam  merancang  kebi­

## INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)  NASIONAL
jakan komunikasi.
c) Penerapan isi kebijakan tidak harus sesuai dengan peraturan yang kongkrit (dogmatic) akan tetapi dilihat dasar yuridis,sosilogis dan fhilosofis, pejabat negara dan yang mewaki - li Negara berani bertindak, kebebasan ber- tindak untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat meskipun aturan belum menga- tur.
d) Kepastian hukum  dalam kebijakan komuni- kasi tidak dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan masyarakat dan sebaliknya oleh karena itu rancangan UU yang menelorkan keputusan dan ketetapan harus bersendi nilai Fhilosofis hukum kebijakan komunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Gafur,  (2001). “Instructional Strategies for Teaching Tolerance and Human
Rights”. Paper Presented in the Seminar of Civics Education conducted by CICED
in Yogyakarta, Augustus, 2001
Anshori, Abdul Ghofur, ( 2006). Filsafat Hukum ,
Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
Bungin,Burhan, (2001).Sosiologi, Media Massa ,Surakarta; Universitas Muhammadiyah Press, Bungin,Burhan,
(2001) Metodologi Peneletitian Sosial,Format-kuantitatif dan Kualitatif ,Surabaya:AUP,2001
Budiardjo, Miriam, 1996, Dasar-Dasar Ilmu
Politik . Cet. 17, Jakarta: Gramedia.
Dye, Thomas R, 1972, Understanding Public Policy , New Jersey: Prentice Hall
Hadjar, 2002, Makalah Seminar  Usaha Memahami Wewenang  Pemerintah.
Istanto, Sugeng, 2000 “Perkuliahan Politik Hukum”, Diklat Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
Marzuki, Laica,  2005, Kata Sambutan Hukum dan Peraturan Kebijakan, Hukum dan Peraturan  Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah.
Mertokusumo, Sudikno,2000, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Yogyakarta: Liberty.
Sukismo.B,Dkk, 2003, (Ketua Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM) Rekrutmen Karir Dibidang Peradilan.