## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DI DESA GUNUNG SALAK KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN
I Ketut Suardana
Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  village  fund management  in  improving  the  living  standards  of  the  community  in  Gunung Salak  Village,  East  Selemadeg  District,  Tabanan  Regency.  The  subject  of  this study was the implementation of village fund management in improving the living standards of the community in Gunung Salak Village, East Selemadeg District, Tabanan  Regency.    Data  were  collected  by  observation  techniques,  interview techniques and documentation techniques and the data were analyzed in a simple way using qualitative descriptive methods.
The  results  showed  that  the  :(1)  Implementation  /  implementation  of Village Fund Management in Gunung Salak Village, East Selemadeg District, Tabanan Regency has been implemented based on government regulations and the budget has been adjusted to the APBDes that has been compiled by the Village Government,(2)  The  implementation  of  Village  Fund  Management  from  the State  Budget  is  carried  out  in  village  development  activities  and  community empowerment activities so that it has a good impact on improving the standard of living  of  the  people  of  Gunung  Salak  Village.  (3)  The  general  management obstacle  is  that  project  work  is  very  dependent  on  weather,  especially  village development projects such as road procurement/repair. (4) The positive impact of village fund management is that it can advance the economy in the village which is directly felt by all levels of society, and the negative impact is that there is a lot of  social  jealousy,  especially  between  village  groups,  because  the  amount  of assistance provided is different according to the productivity of the group.
Keywords:  Implementation,  Village  Fund  Management,  Community  Living Standards
*Staf Pengajar STISIP Margarana Tabanan email. ketutsuardana360@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah  ada  dan  tumbuh  berkembang  seiring  dengan  sejarah  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Untuk  dapat  mengatur  desa  dengan  baik  maka  pemerintah  membuat kebijakan  penataan  dan  pengaturan  mengenai  desa  yang  diwujudkan  melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang–undang ini mengatur kewenangan  pemerintah  desa  dalam  mengelola  desanya  dan  menghadapi  segala
kendala/hambatan.  Banyak  kendala/hambatan  yang  dihadapi  desa,  salah  satunya dalam kesenjangan perkembangan ekonomi.
Perkembangan  ekonomi  di  desa  masih  lambat  dibandingkan  dengan perkembangan  ekonomi  di  kota  walaupun  sebernarnya  potensi,  sarana  dan prasarana di desa telah tersedia. Ketimpangan perkembangan ekonomi yang terjadi antara  wilayah  kota  dan  desa  menyebabkan  masyarakat  pedesaan  mengalami kemiskinan. Salah satu alasan ketimpangan perkembangan ekonomi tersebut adalah minat  masyarakat  desa  untuk  melakukan  urbanisasi  ke  kota  karena  dirasa perekonomian  di  kota  jauh  lebih  maju.  Fenomena  meningkatnya  arus  urbanisasi sedikit  banyak  akan  berdampak  negatif  terhadap  ekonomi  di  desa  jika  tidak ditemukan langkah kebijakan yang bersifat solutif ke akar permasalahannya.
Untuk  mengarahkan  masyarakat  desa  pada  perkembangan  ekonomi  yang lebih baik jelas di perlukan komitmen, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat desa itu sendiri. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian di desa dengan memberikan Dana Desa. Dana Desa adalah sejumlah angggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. Dana itu berasal dari APBN (Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang merupakan sumber dari Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah.  Jumlah  yang  diterima  paling sedikit adalah 10% dari APBN.
Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah,  dan  tingkat  kesulitan  geografis.  Dana  Desa  diberikan  oleh  pemerintah dengan  tujuan  pemerataan  pengembangan  ekonomi  antara  kota  dengan  desa. Menurut  landasan  hukum  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa tujuan  pemberian  Dana  Desa  adalah  meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
Dana  Desa  biasanya  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan
pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa termasuk dalam bagian dari keuangan desa.  Permendagri Nomor 20  tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa  yang dapat  dinilai dengan uang serta segala sesuatu  berupa uang dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai  tanggal  1 Januari – 31 Desember.
Berdasarkan  Permendes  Nomor  16  Tahun  2018,  penggunaan  Dana  Desa diprioritaskan  untuk  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Pembangunan  desa  diarahkan  untuk  pengadaan,  pembangunan,  pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Dalam pembangunan desa beberapa hambatan terjadi, seperti pembebasan lahan untuk pembukaan jalan ekonomi tidak mendapat  ganti  rugi,  dan  pada  saat  pengerjaan  proyek  dimusim  hujan  terkadang terjadi longsor dan badan jalan tidak merata sehingga terjadi  pemborosan bahan. Pemberdayaan  masyarakat  desa  diarahkan  untuk  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  melalui  kelompok-kelompok  peternakan,  perikanan  dan  kelompok wanita tani (KWT).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengadakan penelitian  tentang  “ Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan  Taraf  Hidup  Masyarakat  di  Desa  Gunung  Salak  Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan’ .

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif. Sumber data terbagi  menjadi  dua  yaitu data primer dan data sekunder. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung  (dari  tangan pertama). Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari bidang keuangan di Kantor Desa Gunung Salak.  Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian  ini  sumber  data  sekunder  adalah  data  iyang  dikumpulkan  melalui
dokumen  –  dokumen  keuangan  mengenai  pengelolaan  dana  desa.Pada  penelitian ini peneliti menggunakan 4 teknik/ metode penelitian, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Implementasi Pengelolaan Dana Desa
Implementasi  atau  pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Gunung Salak  sudah  berdasarkan  dasar  hukum  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  dan  Permendes  Nomor  16  Tahun  2018  mengenai  prioritas penggunaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa disetiap desa dilaksanakan dengan otonomi  daerahnya  sendiri  sehingga  dapat  meningkatkan  taraf  masyarakat  serta mempercepat  laju  pembagunan  nasional.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Ni Made  Ariani  selaku  Kaur  Keuangan  (Maret  2022)  menyatakan  secara  umum pengelolaan dana di Desa Gunung Salak dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu sebagai berikut:

## 1) Tahap Penerimaan Dana Desa
Pemerintah  Desa  memiliki  pendapatan  yang  terdiri  dari  pendapatan  asli Desa,  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  hasil  pajak  &  retribusi  daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten. Dana Desa  adalah  sejumlah  anggaran  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Pusat  ke pemerintah Desa yang mana dana itu berasal dari APBN (Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara)  yang merupakan sumber dari  Dana Perimbangan Keuangan Pusat  dan  Daerah.  Jumlah  yang  diterima  paling  sedikit  adalah  10%  dari  APBN. Pada tahun 2017 Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Gunung Salak sebesar  Rp. 775.391.000, pada tahun 2018  Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Gunung Salak sebesar Rp. 717.598.000, dan pada tahun 2019 Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Gunung Salak sebesar Rp. 867.389.000.
Berdasarkan  data  diatas  maka  dapat  dilihat  perbedaan  penerimaan  Dana Desa yang diperoleh Desa Gunung Salak, meskipun jumlah yang diterima berbeda– beda  namun  sangat  membantu  kinerja  pemerintah  Desa  Gunung  Salak  dalam membiayai  keperluan  pemerintah  Desa  untuk  memajukan  kesejahteraan
masyarakat  Desa Gunung Salak. Dana Desa  yang telah diterima akan digunakan sesuai  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Desa  Gunung Salak. Dana Desa tersebut diterima melalui rekening Desa.

## 2) Tahap Perencanaan Dana Desa
Perencanaan adalah suatu proses menentukan strategi yang akan digunakan untuk  mencapai  tujuan  atau  hasil  yang  diinginkan.  Pemerintah  Desa  mengatur perencanaan pembangunan desa dengan menyesuaikan perencanaan keuangan desa yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Desa  Gunung  Salak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Wija selaku Kepala Desa Gunung Salak,  perencanaan  keuangan  desa  diawali  dengan  mengadakan  rapat  PGG (Penggali Gagasan – Gagasan) yang dilaksanakan di banjar masing – masing. Lalu gagasan  –  gagasan  masyarakat  tersebut  di  sampaikan  kepada  Pemerintah  Desa melalui  rapat  Musyawarah  Desa  (MusDes)  yang  dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa bersama Aparat Desa, Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Tokoh masyarakat.  Musyawarah  Desa  tersebut  menghasilkan  RPJM  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP Des(Rencana Kerja Pembangunan Desa), untuk menetapkan hasil Musdes (Musyawarah Desa) dilaksanakan Musrenbangdes (Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa)  yang  menghasilkan  APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan RAB (Rencana Anggaran Belanja).

## 3) Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Tahap  pelaksanaan  ini  merupakan  tahap  lanjutan  dari  perencanaan.  Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan  pemberdayaan  masyarakat.  Berikut  adalah  pemamparan  pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak selama 3 Tahun terakhir yakni :

## Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017
Pada tahun 2017 pemerintah Desa Gunung Salak memiliki pendapatan Desa yang  terdiri  atas  pendapatan  asli  Rp.  5.000.000,  Dana  Desa  dari  APBN  Rp. 775.391.000, Alokasi Dana Desa Rp. 722.294.000, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota  Rp.  94.938.000,  bantuan  keuangan  provinsi  Rp.  1.250.000.000, bantuan keuangan kabupaten Rp. 110.650.000.
Dana Desa dari APBN yang diterima untuk  pengelolaan Dana Desa sebesar Rp.  775.391.000 di  fokuskan  pada  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa digunakan untuk perbaikan dan pembetonan jalan, perbaikan sarana pengairan, rehab gedung kesenian, penunjang kegiatan Posyandu. Hai ini dirasakan perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa karena jalan – jalan di desa banyak  yang belum di beton dan di perbaiki  serta  perlunya  diadakan  perbaikan  sarana  pengairan  demi  kelancaran sumber air yang di perlukan masyarakat. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah  desa  memberikan  bantuan  dalam  kejadian  bencana  alam  dan mengadakan kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018
Pada tahun 2018 pemerintah Desa Gunung Salak memiliki pendapatan Desa yang  terdiri  atas  pendapatan  asli  Rp.  6.000.000,  Dana  Desa  dari  APBN  Rp. 717.598.000, Alokasi Dana Desa Rp. 842.227.000, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota  Rp.  94.938.000,  bantuan  keuangan  provinsi  Rp.  1.375.000.000, bantuan keuangan kabupaten Rp. 110.650.000.
Dana Desa dari APBN yang diterima untuk  pengelolaan Dana Desa sebesar Rp. 717.598.000 di  fokuskan  pada  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  dan pemberdayaan  masyarakat.  Pada  kegiatan  pelaksanaan  pembangunan  desa, pemerintah  desa  melakukan  kapasitas  jalan  usaha  tani  dan  penunjang  kegiatan posyandu.  Pada  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  peningkatan kapasitas kelompok – kelompok masyarakat desa, pelatihan – pelatihan kelompok desa dan perencanaan rencana desa.

## Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019
Pada tahun 2019 pemerintah Desa Gunung Salak memiliki pendapatan Desa yang  terdiri  atas  pendapatan  asli  Rp.  5.000.000,  Dana  Desa  dari  APBN  Rp. 867.389.000, Alokasi Dana Desa Rp. 765.928.000, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota  Rp.  94.861.000,  bantuan  keuangan  provinsi  Rp.  1.500.000.000, bantuan keuangan kabupaten Rp. 237.767.000.
Dana  Desa  dari  APBN  yang  diterima  sebesar Rp.  867.389.000 implementasi  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Gunung  Salak  di  fokuskan  pada
bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat. Pada kegiatan pelaksanaan  pembangunan  desa,  pemerintah  desa  memperbaiki  sarana  dan prasarana TK Gunung Salak, perbaikan jalan pemukiman, peningkatan jalan usaha tani  dan  peningkatan  sambungan  air  bersih  ke  rumah  tangga.  Pada  kegiatan pembinaan  masyarakat  dilakukan  peningkatan  sarana  dan  prasarana  kepemudaan dan olahraga milik desa.

## 4) Tahap Pertanggung Jawaban
Tahap pertanggung jawaban ini Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam menyampaikan  laporan  mengenai  pengelolaan  keuangan  Desa.  Laporan pertanggung  jawaban  tersebut  berisikan  mengenai  laporan  yang  menyangkut kegiatan  pemerintah  desa  kepada  Bupati/Walikota  melalui  Camat  dan  laporan tersebut bersifat periodik semesteran atau tahunan. Laporan ini disampaikan juga kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masyarakat bahwa kegiatan pemerintah Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan APBDes.

## 3.2. Dampak Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  Dana  Desa  diharapkan  mampu  memberikan  dampak  dengan adanya  perubahan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  baik  dalam  bidang pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Secara  umum  pengelolaan Dana Desa memiliki dampak sebagai berikut:
1. Dengan adanya Dana Desa dapat memajukan perekonomian di desa
2. Mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antara  desa  serta  memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
3. Pelayanan publik di desa menjadi lebih mudah
4. Dengan  adanya  dana  Desa  bantuan  bisa  langsung  dirasakan  oleh  semua lapisan masyarakat.
5. Harga hasil bumi di pedesaan bisa lebih mahal dikarenakan adanya akses jalan ekonomi sehingga jalur transportasi distribusi menjadi lebih mudah. Dampak  –  dampak  tersebut  tentu  juga  dirasakan  oleh  masyarakat  Desa
Gunung  Salak.  Mengingat  pengelolaan  Dana  Desa  di  Gunung  Salak  di  terapkan dalam  bidang  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  tentunya
masyarakat  Gunung  Salak  memiliki  pendapatnya  masing  –  masing  mengenai dampak yang dirasakan.

## 1) Dampak positif pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa bagi Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
Berbagai  jenis  pembangunan/perbaikan/peningkatan  sarana  dan  prasarana telah dilakukan oleh pemerintah Desa Gunung Salak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Riski (warga Desa Gunung Salak yang rumahnya agak ketengah) yang menjelaskan beberapa dampak pembangunan desa sebagai berikut:
1. Masyarakat yang dulunya terisolasi sekarang sudah mendapat akses jalan
2. Fasilitas sarana dan prasana yang diperbaiki bermanfaat untuk kelancaran aktifitas masyarakat
Harga  Jual  Tanah  yang  awalnya  susah  dijual  karena  tidak  memiliki  akses  jalan, sekarang  lebih  mudah  untuk  dijual  dan  harga  tanahnya  naik  sejak  akses  jalan dibuka. (Riski, April 2022)
2) Dampak  positif  pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat bagi Peningkatan Taraf Hidup  Masyarakat
Banyak kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa gunung  Salak  demi  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakatnya.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Dana  Yasa  dan  Sandiasa  bahwa:  “pemberdayaan  masyarakat dijalankan merupakan suatu usaha bersama yang menitik beratkan kepada apa yang menjadi  kebutuhan  masyarakat”  (Yasa  &  Sandiasa,  2018:  1).  Dengan  demikian melalui  pemberdayaan  masyarakat  diharapkan  adanya  perubahan  taraf  hidup masyarakat  secara  perlahan.  Berdasarkan  wawancara  lagi  dengan  warga  Bapak  I Nyoman Sumerta selaku unsur wilayah/kelian dinas banjar Apit Yeh menyatakan dampak pengelolaan Dana Desa terutama bagi kelompok – kelompok masyarakat yaitu  dengan  adanya  bantuan  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  Desa sehingga  kelompok  –  kelompok  mendapat  ilmu  pengetahuan  mengenai  cara memperbesar modal usaha kelompok sehingga kegiatan kelompok semakin lancar yang tentunya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kelompok.
3) Dampak negatif Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  Dana  Desa  selain  memiliki  dampak  positif,  terdapat  pula dampak negatifnya  yaitu banyak kemunculan kecemburuan sosial terutama antar kelompok  desa,  dimana  tiap  dana  bantuan  yang  diberikan  memiliki  jumlah  yang berbeda sesuai dengan produktifitas dan keaktifan dari masing – masing kelompok Namun  dampak  negatif  ini  tentunya  diminimalisir  oleh  pemerintah  Desa  dengan mengadakan pendekatan kepada kelompok – kelompok desa agar masing – masing kelompok  berusaha  mengeluarkan  ide  kreatif  dan  inovatif  untuk  memajukan kelompoknya.

## 3.3. Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa
Dalam setiap pengelolaan Dana Desa pasti terdapat kendala – kendala yang dihadapi  oleh  pemerintah  Desa.  Namun  tentunya  kendala  tersebut  dapat  diatasi dengan  baik  sehingga  proses  pengelolaan  Dana  Desa  dapat  berlangsung  kembali dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Wija selaku Kepala Desa, hambatan - hambatan secara umum dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa yaitu:
a) Pengerjaan  proyek  sangat  bergantung  pada  cuaca  terutama  proyek pembangunan desa seperti pengadaan/perbaikan jalan. Bila cuaca hujan tentu akan menghambat pengerjaan proyek.
b) Pekerja  proyek  harus  masyarakat  lokal  yang  memiliki  KTP  di  wilayah  desa Gunung Salak sehingga apabila ada kegiatan upacara adat di daerah tersebut, masyarakat  tidak  bisa  bekerja  mengakibatkan  pengerjaan  proyek  menjadi terlambat. (Wija, Maret 2022)

## 4. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Dana Desa  Dalam  Meningkatkan  Taraf  Hidup  Masyarakat  di  Desa  Gunung  Salak, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan.
Dana Desa yang diterima oleh Desa Gunung Salak melalui rekening desa di rencanakan  atau  di  anggarkan  sesuai  dengan  gagasan  –  gagasan  dari  masyarakat yang  di  rangkum  dalam  rapat  Musrenbangdes  untuk  menyusun  APBDes. Implementasi/pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  Desa  dari  APBN  di  Desa  Gunung
Salak  Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan  telah  dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah dan anggarannya telah disesuaikan dengan APBDes yang telah di susun oleh Pemerintah Desa.
Implementasi  Pengelolaan  Dana  Desa  dilakukan  dalam  kegiatan pembangunan  desa  seperti  perbaikan  jalan,  rehab  gedung,  perbaikan  draenase, saluran  air  dan  lainnya.  Pengelolaan  Dana  Desa  juga  dilakukan  untuk  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  seperti  mengadakan  pelatihan  –  pelatihan  untuk kelompok  –  kelompok  yang  ada  di  masyarakat  sehingga  hal  tersebut  mampu meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa Gunung Salak.
Hambatan  pengelolaan  secara  umum  adalah  pengerjaan  proyek  sangat bergantung pada cuaca terutama proyek pembangunan desa seperti pengadaan/perbaikan  jalan.  Bila  cuaca  hujan  tentu  akan  menghambat  pengerjaan proyek.
Dampak pengelolaan Dana Desa ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak  negative.  Salah  satu  dampak  positif  pengelolaan  Dana  Desa  adalah dengan  adanya  Dana  Desa  dapat  memajukan  perekonomian  di  desa  dan  bantuan bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu dampak negatif pengelolaan Dana Desa adalah banyak kemunculan kecemburuan sosial terutama antar kelompok desa, dimana tiap dana bantuan  yang diberikan memiliki  jumlah yang  berbeda  sesuai  dengan  produktifitas  dan  keaktifan  dari  masing  –  masing kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA
Kasim, Muhammad. (2000). Metodologi Penelitian . Kendari
Keraf,  Gorys.  (2010). Diksi  dan  Gaya  Bahasa .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Margono. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta.
Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Saryono. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Sekretariat Desa Gunung Salak. (2017). Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2017 . Pemerintah Desa Gunung Salak
Sekretariat Desa Gunung Salak. (2018). Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2018 . Pemerintah Desa Gunung Salak
Sekretariat Desa Gunung Salak. (2019). Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2019 . Pemerintah Desa Gunung Salak
Sekretariat Desa Gunung Salak. (2020). Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2020 . Pemerintah Desa Gunung Salak
Sekretariat  Desa  Gunung  Salak.  (2017). Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 . Pemerintah Desa Gunung Salak Sekretariat  Desa  Gunung  Salak.  (2018). Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018. Pemerintah Desa Gunung Salak
Sekretariat  Desa  Gunung  Salak.  (2019). Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 . Pemerintah Desa Gunung Salak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Yasa, Gede Dana  dan Gede Sandiasa, 2018.  “Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018