YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (26-34) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA)

## Retno Wulansari
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung E-mail: wuland.retno23@gmail.com
I Ketut Seregig Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
E-mail: Ketut1183@gmail.com
Suta Ramadan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung E-mail: suta.ramadan@ubl.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 11 Januari 2022
|Revised : 10 Agustus 2022
|Accepted : 14 Agustus 2022
How  to  cite: Retno  Wulansari,  I  Ketut  Seregig,  Suta  Ramadan, “ Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan  (Studi  Putusan  Nomor.285/Pid.sus/2021/PN.  KLA) ” , Yustisia  Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022 )”, hlm. 26-34.

## ABSTRACK:
As  a  state  of  law,  Indonesia  applies  its  own  rules  in  administering  the  system  of  government, society, nation and state. The 1945 Constitution is the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In general, the law is marked by the existence of commands and prohibitions that must be obeyed by everyone in it. The need for Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in  other  words  the  Indonesian  people  are  currently  very  relevant  to  regulations  in  the  field  of  electronic transactions. The research method using juridical as a first step in evaluating the formation of norms and rules in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions must be considered to have been completely completed as stipulated in the Act.  Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is the first law in the field of information technology and electronic transactions as a product that is very much needed and has become a pioneer in laying the basis for regulations in the field of  utilizing  information  technology  and  electronic  transactions,  but  in  reality,  the  implementation  of  Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has encountered problems. Plus, the rapid advancement of technology makes people commit crimes on social media, people are seen as producers and distributors of information. The judge's decision is one of the most important aspects in determining the realization of a judge's decision that contains justice for the parties concerned.
Keywords : Social Media Crime, Police Burning, Judge's Consideration

## ABSTRAK:
Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam menyelenggarakan sistem  pemerintahan,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  UUD  1945  adalah  konstitusi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pada  umumnya  hukum  ditandai  dengan  adanya  perintah  dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Perlunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan kata lain masyarakat Indonesia saat ini sangat relevan dengan regulasi di bidang transaksi elektronik. Metode penelitian menggunakan yuridis sebagai langkah awal dalam mengevaluasi pembentukan norma dan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dianggap  telah  selesai  secara  lengkap  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang.  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan  Undang- Undang  pertama  di  bidang  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  sebagai  produk  yang sangat  dibutuhkan  dan  telah  menjadi  pelopor  yang  meletakan  dasar  peraturan  di  bidang pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik,  akan  tetapi  dalam  kenyataanya perjalanan  implementasi  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  mengalami  persoalan-persoalan. Ditambah  pesatnya  kemajuan  teknologi membuat  masyarakat  melakukan  kejahatan  di  sosial  media,  masyarakat  dipandang  sebagai produsen dan distributor informasi. Putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang berisi keadilan kepada pihak yang bersangkutan.
Kata Kunci : Kejahatan Disosial Media, Pembakaran Polsek, Pertimbangan Hakim

## Pendahuluan
Sebagai Negara Hukum, Indonesia  menerapkan  aturan  tersendiri dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bermasyarakat,
berbangsa,  dan  bernegara.  UUD  1945 merupakan  konstitusi  Negara  Republik Indonesia. Secara umum, hukum dicirikan  dengan  adanya  perintah  dan larangan  yang  harus  ditaati  oleh  setiap orang di dalamnya.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa: “ Negara Indonesia adalah negara hukum.Berdasarkan  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa:  Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak ada kecualinya. ” Berdasarkan  Pasal  28D  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa: (1) “ Setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum. ”
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh  kesempatan  yang  sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap  orang  berhak  atas  status kewarganegaraan.
“ Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik merupakan
Undang-Undang  pertama  di  bidang teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik  sebagai  produk  yang  sangat dibutuhkan  dan  telah  menjadi  pelopor yang  meletakan  dasar  peraturan  di
bidang pemanfaatan teknologi informasi dan  transaksi  elektronik,  akan  tetapi dalam kenyataanya perjalanan implementasi dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  mengalami persoalan-persoalan. ” Kebutuhan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  dengan  kata lain,  masyarakat  Indonesia  saat  ini sangat  relevan  untuk  pengaturan  dalam bidang  transaksi  elektronik.  Pendekatan empiris  sebagai  langkah  awal  dalam melakukan evaluasi
terhadap pembentukkan norma dan kaidah dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  harus  diasumsikan  telah selesai  dengan  tuntas  sebagaimana dengan  ditetapkan  Undang-Undang tersebut.
Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik  Indonesia  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, yang berbunyi:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antar golongan (SARA).
Pesatnya media sosial mendorong  adanya  perubahan  dalam pola identitas masyarakat untuk melakukan  kejahatan  bersosial  media dan pola pendistribusian informasi yang selama  ini  dalam  media.  Pengguna didorong  untuk  memposting  konten pribadi  seperti  tanggal  lahir,  jenis kelamin,  kepercayaan,  dan  informasi pribadi  seperti  memotret  diri  mereka sendiri  untuk  menciptakan  ruang interaksi  di  jejaring.  Pengguna  internet memperlakukan  akun  media  sosial mereka  sebagai  ruang  pribadi  mereka. Pola  penyampaian  informasi  tidak  lagi pasif seperti di media tradisional seperti surat kabar, televisi dan radio.
Masyarakat dipandang sebagai konsumen  dan  media  sebagai  produsen dan  penyalur  informasi.  Di  dunia  sosial media, pengguna aktif berkreasi, menyebarluaskan, dan berdiskusi,
layaknya media massa. Perkembangan teknologi
informasi  dan  komunikasi  membawa pengaruh  positif  dan  negatif,  ibarat pedang  bermata  dua.  Pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi disatu  pihak  memberikan  kontribusi bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan peradaban  manusia.  Dilain  pihak kemajuan  teknologi  informasi  dan transaksi  elektronik  tersebut  dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat
melawan  hukum,  menyerang  berbagai kepentingan  hukum  orang,  masyarakat dan negara. 1 Karena Negara Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  negara hukum  dan  bukan  negara  kekuasaan, maka supremasi hukum harus didahulukan  dari  yang  lainnya.  Tanpa kecuali,
semua tindakan harus berdasarkan  supremasi  hukum.  Hmm. Ketentuan  ini  tercermin  dalam  gagasan pokok yang terkandung dalam alinea ke- 4  Pembukaan  UUD  1945,  yang menyatakan: “membentuk suatu pemerintahan  negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial berdasarkan Pancasila”.
Dalam  hal  akuntabilitas,  mereka yang melakukan kejahatan harus
dihukum (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan  dalam  kehidupan  sosial.
1 Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi  Elektronik , Malang, Media Nusa Kreatif,  2015, hlm, 39.
Tujuan  hukum  pidana,  penegakan hukuman,  adalah  untuk  mencapai  rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat  umum  dan  untuk  bertindak sebagai  pencegah  penjahat  untuk mengulangi  kejahatannya.  Oleh  karena itu,  mereka  yang  melakukan  kejahatan harus  dihukum  sesuai  dengan  sanksi hukum. Musyawarah hakim merupakan salah  satu  aspek  terpenting  dalam menentukan pelaksanaan suatu persidangan, yang meliputi keadilan dan kepastian  hukum,  serta bermanfaat  bagi para pihak dan dilakukan dengan cukup dan  hati-hati.  putusan  hakim  dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 2 Tindak pidana merupakan perbuatan  yang  melakukan  sesuatu tindakan  yang  dilarang  oleh  peraturan perundang-undangan  dan  dinyatakan sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam dengan pidana. 3 Seiring dengan perkembangan  jaman  yang  semakin berkembang  kebutuhan  masyarakat mengenai teknologi informasi memegang  peran  penting,  baik  dimasa kini maupun dimasa mendatang.
Teknologi  informasi  diyakini  membawa keuntungan  dan  kepentingan  yang besar.
Perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat menyebabkan  kejahatan  baru  di  bidang teknologi  informasi  muncul,  misalnya kejahatan ujaran kebencian, pencemaran nama  baik,  kejahatan  memanipulasi data, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam kejahatan  lainnya.  Kejahatan  pada perkembangan  teknlogi  informasi  yang semakin berkembang membuat
2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan  Agama ,  Yogyakarta,  Pustaka  Fajar, 2004, hlm. 140.
3 Koesparmono  Irsan, HukumPidana , Jakarta,  Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya, 2005, hlm. 113.
pemerintah sulit untuk mengendalikannya. 4 Dimasa sekarang semua informasi mudah didapat dari
kecanggihan  media  sosial  yang  mana masyarakat  mudah  terpengaruh  tanpa melakukan fakta yang ada. Seperti  yang terjadi  di  Polsek  Candipuro  Lampung Selatan tepatnya pada hari selasa 18 mei 2021.  Awal  mula  ratusan  orang  itu menyebut  banyak  kasus  kejahatan jalanan  seperti  pembegalan  bersenjata api terjadi berturut-turut dalam beberapa  hari  terakhir  belakangan  ini dan  pelakunya  tidak  berhasil  diungkap oleh  aparat  keamanan  tiba-tiba,  aksi tersebut berubah menjadi aksi anarkistis usai ada yang melempari gedung Sentra Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT) menggunakan  sejumlah  benda  tumpul seperti batu, kayu, dan lainnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif ( Normative Legal
Research ),  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan internasional  dan  peraturan  perundang- undangan. 5 Fokus  kajiannya 6 adalah hukum  positif 7 ,  hukum  positif  yang dimaksud  adalah  hukum  yang  berlaku suatu  waktu  dan  tempat  tertentu,  yaitu suatu  aturan  atau  norma  tertulis  yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa 8 , di samping hukum yang
4 Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana Teknologi  Informasi  (Cybercrime) ,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 3.
5 Jimmly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 160.
6 Ibid, hlm. 161.
7 Andrey  Sujatmoko,  “Pengadilan Campuran  (‘Hybrid  Tribunal’)  sebagai  Forum Peneyelesaian  atas  Kejahatan  Internasional,” Jurnal  Hukum  Humaniter Vol.3,  no.  No.  5, (Oktober, 2007), hlm. 977-978.
8 Azyumardi  Azra,  “Agama  dan Otentisitas  Islam,” Republika,  25  Oktober  2002: http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id= 101205dikat id:16. (diakses tanggal 23 Juni 2003).
tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat  yang  tidak  tertulis  yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. 9
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak Pidana Pengerusakan Di Polsek Candipuro Berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA
Sebagaimana  diketahui  bersama bahwa suatu perkara pidana diajukan ke pengadilan  adalah  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  penyelesaian  masalah. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana  secara  konkrit  oleh  aparat penegak  hukum.  Dengan  kata  lain, penegakan  hukum  pidana  merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana.  Dengan  demikian,  penegakan hukum  merupakan  suatu  sistem  yang menyangkut kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian  menjadi  pedoman  atau patokan  bagi  perilaku  atau  tindakan yang  dianggap  pantas  atau  seharusnya. Perilaku  atau  sikap  itu  bertujuan  untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya kejahatan  pembunuhan  berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:
1. Personality  Characteristic (sifat-sifat kepribadian) Penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan:
a. Melihat  pada  perbedaan-perbedaan antara  struktur  kepribadian  dari penjahat dan bukan penjahat.
b. Memprediksi tingkah laku.
c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian
9 Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia, hlm. 162 .
normal  beroperasi  dalam  diri penjahat.
2. Teori Psikoanalisa Teori psikoanalisa tentang kriminalitas  menghubungkan  penjahat dan  perilaku  kriminal  dengan  suatu kesadaran sehingga menimbulkan perasaan  bersalah  atau  merasa  lemah, sehingga  tidak  dapat  mengontrol dorongan-dorongan  si  individu,  dan bagi  suatu  kebutuhan  yang  harus dipenuhi segera. 10
Kejahatan  adalah  perbuatan buruk yang berasal dari kata jahat yang artinya sangat buruk, sangat buruk, dan delik hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau dilarang  oleh  undang-undang.  Tindak pidana pada umumnya adalah perbuatan yang mempunyai arti perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan hukum yang berlaku. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku  manusia  yang  melanggar norma    hukum  pidana  atau  kejahatan yakni  merugikan,  menimbulkan  korban sehingga tidak dapat dibiarkan.
Sementara  itu,  kriminologi  menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :
1. Pelaku  yang  telah  diputus  bersalah oleh pengadilan;
2. Perilaku yang dideskriminalisasi;
3. Tindakan yang melanggar norma;
4. Tindakan  yang  mendapat  reaksi sosial. 11 Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 7 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:
1. Perilaku  kejahatan  adalah  perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
10 B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial , Bandung, Tarsito, 1981, hlm. 41.
11 Abintoro  Prakoso, Kriminologi  dan
Hukum  Pidana ,  Yogyakarta,    Laksbang  Grafika,
2013, hlm. 78.
2. Perilaku  kejahatan  dipelajari  dalam interaksi  dengan  orang  lain  dalam suatu proses komunikasi.
3. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu,
teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan,  alasan  pembenar  dan sikap. 4. Arah  dari  motif  dan  dorongan dipelajari  melalui  batasan  hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak. 5. Sesesorang menjadi melanggar aturan karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah  laku  jahat  daripada  yang tidak jahat.
6. Proses mempelajari perilaku kriminal diperoleh  dari  hubungan  pola kejahatan  dan  model  anti  kejahatan melibatkan  semua  mekanisme  yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran secara umum. 7. perilaku kejahatan mempunyai nilai- nilai umum dan pernyataan kebutuhan.  Pencuri  akan  melakukan pencurian  karena  kebutuhan  dalam memperoleh uang. 12
Ada  beberapa  unsur  yang  turut menjadi  penyebab  terjadinya  kejahatan, yakni :
1. Anak-anak Terlantar, kejahatan terhadap anak-anak disebabkan pada umumnya  sejak  mudanya  menjadi korban  kenjahatan  dan  merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan,  semakin  sengsara biasanya  ditandai  dengan  naiknya harga-harga  kebutuhan  pokok,  hal ini  sangat  berpengaruh  terhadap tindak kejahatan.
3. Rasa ingin memiliki, dalam kehidupan  masyarakat,  diawali  oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah
12 I.S.Susanto, Kriminologi ,  Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 80.
dosa,  ada  kecenderungan  bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan  oleh  karena  maksud- maksud kesengsaraan dan sedangkan  kejahatan  yang  lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin meiliki. 4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap  kejahatan  sampai  saat  ini masih menempati posisi yang paling tinggi  dan  beragam  jenisnya,  yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan  tindak  kekerasan  dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah  lingkungan  masyarakat  yang kurang memperhatikan norma- norma  yang  berlaku  termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan. 13
Dibawah  ini  merupakan  faktor penyebab  terjadinya  tindak  pidana pengerusakan  di  polsek  candipuro sebagai berikut:
1. Karena  masyarakat  merasa  kesal dengan aparat kepolisian yang dirasa tidak  dapat  mengatasi  kejahatan jalanan  atau  pembegalan,  yang  bisa terjadi seperti minum obat sehari tiga kali terjadi pembegalan.
2. Masyarakat  merasa  pihak  kepolisian tidak  bekerja  dengan  baik  terhadap pelaku pembegalan.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Terhadap  Pelaku  Pembakaran  Polsek Candipuro Berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA Tindak  Pidana  adalah  perbuatan melakukan/tidak  melakukan  sesuatu yang
dilarang oleh
peraturan perundang-undangan  dan  dianggap sebagai  tindak  pidana.  Selain  dilarang
13 Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, hlm. 98 .
dan diancam, dinyatakan sebagai tindak pidana yang tidak dilarang dan diancam oleh  peraturan  perundang-undangan, juga  harus  melawan  hukum  atau melawan  kesadaran  hukum  yang  ada pada  masyarakat.    Setiap  tindak  pidana dianggap  sebagai  tindakan  melawan hukum.
Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar dari menyalahkan  sikap  batin  seseorang. Seseorang  dikatakan  bersalah  jika  sikap batinnya  dapat  dipersalahkan  atas perbuatannya  yang  melanggar  hukum. Kesalahan  sebagai  syarat  penilaian adalah  kesalahan  dalam  pengertian hukum, bukan kesalahan dalam pengertian  moral. Sudarto  mengatakan bahwa  kesalahan  (dalam  arti  yang seluas-luasnya)  terdiri  atas  beberapa unsur, yaitu:
1.  Adanya  kemampuan  bertanggung jawaban  pada  si  pembuat,  artinya keadaan  jiwa  si  pembuat  harus normal.
2.  Hubungan  batin  antara  si  pembuat dengan  perbuatannya,  yang  berupa kesengajaan  ( dolus )  atau  kealpaan
( culpa )
3.  Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. 14 Dalam mempertimbangkan suatu perkara,  hakim  juga  memerlukan  alat bukti  yang  hasilnya  akan  menjadi pertimbangan  untuk  memutus  perkara tersebut.
Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian dimaksudkan untuk memperoleh kepastian  bahwa  suatu  peristiwa  atau peristiwa  yang  dihadirkan  benar-benar terjadi,  guna  memperoleh  putusan  yang adil  dan  adil  dari  hakim.  Hakim  tidak dapat  mengambil  keputusan  sampai menjadi  jelas  baginya  bahwa  fakta  atau
14 Kenny  Wiston,  “Unsur  Sengaja  dan Tidak  Sengaja  dalam  Hukum  Pidana,”  2020, https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja- dan-tidak-sengaja-dalam-hukum  pidana,  diakses pada tanggal 22 September 2021 Pukul 13.17 WIB.
peristiwa  itu  benar-benar  terjadi,  yaitu dibuktikan dengan adanya fakta, sehingga  seolah-olah  ada  hubungan kesepakatan hukum antara para pihak. 15 Selain  itu,  pada  hakikatnya pertimbangan  hakim  hendaknya  juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:
a.  Pokok  persoalan  dan  hal-hal  yang diakui  atau  dalil-dalil  yang  tidak disangkal.
b.  Adanya  analisis  secara  yuridis terhadap  putusan  segala  aspek menyangkut semua fakta dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c.  Adanya  semua  bagian  dari  petitum Penggugat  harus  dipertimbangkan dan  diadili  secara  satu  demi  satu sehingga  hakim  dapat  menarik kesimpulan  tentang  terbukti  atau tidaknya  dan  dapat  dikabulkan  atau tidaknya  tuntutan  tersebut  dalam amar putusan. 16 Dasar  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  pengadilan  perlu  didasarkan kepada  teori  dan  hasil  penelitian  yang saling  berkaitan  sehingga  didapatkan hasil  penelitian  yang  maksimal  dan seimbang  dalam  tataran  teori  dan praktek.  Salah  satu  usaha  untuk mencapai  kepastian  hukum  kehakiman, di  mana  hakim  merupakan  aparat penegak  hukum  melalui  putusannya dapat  menjadi  tolak  ukur  tercapainya suatu kepastian hukum.
Hal-hal  yang  dimaksud  antara lain:
1. Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan  merupakan  dasar  dari hukum  acara  pidana  karena  berdasar itulah  pemeriksaan  di  persidangan dilakukan perumusan dakwaan didasarkan  atas  hasil  pemeriksaan pendahuluan  yang  disusun  tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidir.
2. Keterangan terdakwa
15 Simandjuntak, Pengantar  Kriminologi dan Patologi Sosial, hlm. 145.
16 Ibid , hlm. 150.
Keterangan  terdakwa  dalam  Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat  bukti.  Keterangan  terdakwa  adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau yang  ia  ketahui  sendiri  atau  dialami sendiri.
3. Keterangan saksi Salah  satu  komponen  yang  harus diperhatikan dalam menjatuhkan
putusan  adalah  keterangan  saksi. Keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti merupakan  apa  yang  saksi  nyatakan  di sidang pengadilan.
4. Barang-barang bukti Pengertian  barang  bukti  disini adalah  semua  benda  yang  dapat dikenakan  penyitaan  dan  diajukan  oleh penuntut  umum  di  depan  sidang pengadilan, yang meliputi:
a) Benda  atau  tagihan  tersangka  atau terdakwa  seluruhnya  atau  sebagian diduga  diperoleh  dari  tindak  pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
b) Benda  yang  digunakan  untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
c) Benda  yang  khusus  dibuat  atau diperuntukkan  untuk  melakukan tindak pidana.
d) Benda lain yang mempunyai hubungan  langsung  dengan  tindak pidana yang dilakukan. Demonstrasi  adalah  salah  satu bagian dari demokrasi untuk
mengngkapkan  pendapat  di  muka umum disertai tuntutan-tuntutan kepada pihak yang didemo. Ketentuan Pasal 406 KUHP  ayat  (1)  mengatur  bahwa, “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan dengan  melawan  hak  membinasakan, merusak,  membuat  hingga  tidak  dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang,  dihukum  penjara  selama- lamanya  2  (dua)  tahun  8  (delapan) bulan”.
Perkembangan  teknologi  informasi termasuk  internet  di  dalamnya  juga memberikan  tantangan  tersendiri  bagi
perkembangan  hukum  di  Indonesia. Hukum  di  Indonesia  dituntut  untuk dapat  menyesuaikan  dengan  perubahan sosial yang terjadi.
Beberapa literatur serta praktiknya,
cybercrime memiliki beberapa karakteristik yaitu: 17
1.  Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan  peralatan  apa  pun yang terhubung dengan internet.
2.  Pelakunya  adalah  orang  yang menguasai  penggunaan  internet beserta aplikasinya.

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik merupakan Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik  sebagai  produk  yang  sangat dibutuhkan  dan  telah  menjadi  pelopor yang  meletakan  dasar  peraturan  di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan  transaksi  elektronik,  akan  tetapi dalam kenyataanya perjalanan implementasi dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  mengalami persoalan-persoalan.  Pesatnya  media sosial  mendorong  adanya  perubahan dalam  pola  identitas  masyarakat  untuk melakukan  kejahatan  bersosial  media dan pola pendistribusian informasi yang selama  ini  dalam  media.  Tindak  pidana merupakan  perbuatan  yang  melakukan sesuatu  tindakan  yang  dilarang  oleh peraturan  perundang-undangan  dan dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan pidana.

## Daftar Pustaka
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana .  Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
17 Abdul  Wahid  dan  M.  Labib, Kejahatan Mayantara  Cybercrim ,  Bandung,  Refika  Aditama, 2005, hlm. 76.
Arto,  Mukti. Praktek  Perkara  Perdata  pada
Pengadilan Agama . Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004.
Asshiddiqie,  Jimmly. Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:
Sinar Grafika, 2010.
Azra, Azyumardi. “Agama dan
Otentisitas Islam,” n.d.
Ferdian,  Adami  Chazawi  dan  Ardi. Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi Elektronik .  Malang:  Media  Nusa Kreatif, 2015.
I.S.Susanto. Kriminologi .  Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Irsan, Koesparmono. HukumPidana .
Jakarta:  Universitas  Bhayangkara Jakarta Raya, 2005.
Labib,  Abdul  Wahid  dan  M. Kejahatan Mayantara  Cybercrim .  Bandung:
Refika Aditama, 2005. Prakoso,  Abintoro. Kriminologi  dan Hukum Pidana . Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
Simandjuntak,  B. Pengantar  Kriminologi dan Patologi Sosial . Bandung: Tarsito, 1981.
Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi  Informasi  (Cybercrime) . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2014. Sujatmoko, Andrey. “Pengadilan Campuran (‘Hybrid Tribunal’)
sebagai  Forum  Peneyelesaian  atas
Kejahatan  Internasional.” Jurnal Hukum  Humaniter Vol.3,  no.  No.  5
(n.d.): hlm. 977-978.
Wiston,  Kenny.  “Unsur  Sengaja  dan Tidak  Sengaja  dalam  Hukum
Pidana,” 2020. https://www.kennywiston.com/un sur-sengaja-dan-tidak-sengaja-
dalam-hukum pidana.