ISSN : 2302 – 1590 E-ISSN: 2460 – 190X

## ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.1 No.2 (208-213)
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN

## Yulna Dewita Hia
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP- PGRI Sumbar Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat.
Email: Yulnadewitahia@gmail.com
submited: 2013.01.31 reviewed: 2013.02.28 accepted: 2013.04.29 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121

## Abstract
Unemployment is a serious problem faced by Indonesia government. It has direct effect to poverty, crimes and other social and politic problems. There are many factors caused unemployment in Indonesia, besides of the low investment,  education  also  blame  as a factor  caused  increasing  unemployment  problems.  The  failure is on education  system in  order to  generate  human  resource  which  has  ability  to  employee  themselves.  The  paper addresses government’s effort dealing with unemployment problems in Indonesia. Some strategies and policies is needed in order to enhace investment environment and education system in Indonesia.

## Abstrak
Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Ini memiliki efek langsung terhadap  kemiskinan,  kejahatan  dan  masalah  sosial  dan  politik  lainnya.  Ada  banyak  faktor  yang  disebabkan pengangguran  di  Indonesia,  selain  dari  investasi  yang  rendah,  pendidikan  juga  menyalahkan  sebagai  faktor menyebabkan  meningkatnya  masalah  pengangguran.  Kegagalan  adalah  pada  sistem  pendidikan  untuk menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kemampuan  untuk  karyawan  sendiri.  Upaya  alamat  kertas pemerintah menangani masalah pengangguran di Indonesia. Beberapa strategi dan kebijakan yang dibutuhkan untuk enhace lingkungan investasi dan sistem pendidikan di Indonesia
Keywords: unemployment, policy, strategy, education
©2013 Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI, Padang

## PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  pokok  yang  dihadapi bangsa  dan negara  Indonesia  adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang  tinggi  berdampak  langsung  maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas  dan  masalah-masalah  sosial politik  yang  juga  semakin  meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar,  arus  migrasi  yang  terus  mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan  sampai  saat  ini,  membuat permasalahan  tenaga  kerja  menjadi  sangat besar  dan  kompleks. Memang  masalah pengangguran  telah  menjadi  momok  yang begitu  menakutkan  khususnya  di  negara- negara  berkembang  seperti  di  Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan  besarnya  angka  pengangguran karena  sempitnya  lapangan  pekerjaan  dan besarnya  jumlah  penduduk.  Sempitnya lapangan  pekerjaan  dikarenakan  karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Hal  ini  akibat  dari  krisis finansial yang memporak-porandakan perkonomian nasional, banyak para pengusaha  yang  bangkrut  karena  dililit hutang  bank  atau  hutang  ke  rekan  bisnis. Begitu banyak  pekerja  atau  buruh  pabrik yang  terpaksa  di-PHK  oleh  perusahaan  di mana  tempat  ia  bekerja  dalam  rangka pengurangan  besarnya  biaya  yang  dipakai untuk membayar gaji para pekerjanya. Hal inilah  yang  menjadi  salah  satu  pemicu terjadinya  ledakan  pengangguran  yakni pelonjakan  angka  pengangguran  dalam waktu yang relatif singkat.
Awal ledakan pengangguran sebenarnya  bisa  diketahui  sejak  sekitar tahun  1997  akhir  atau  1998  awal.  Ketika terjadi  krisis  moneter  yang  hebat  melanda Asia khususnya Asia Tenggara mendorong terciptanya  likuiditas  ketat  sebagai  reaksi terhadap  gejolak  moneter  di  Indonesia, kebijakan  likuidasi  atas  16  bank  akhir November  1997  saja  sudah  bisa  membuat sekitar  8000  karyawannya  menganggur. Dan dalam selang waktu yang tidak relatif
lama,  7.196 pekerja  dari  10  perusahaan sudah di PHK dari pabrik-pabrik mereka di Jawa  Barat,  Jakarta,  Yogyakarta,  dan Sumatera  Selatan  berdasarkan  data  pada akhir Desember 1997.
Ledakan pengangguranpun berlanjut  di  tahun  1998,  di  mana  sekitar 1,4  juta  pengangguran  terbuka  baru  akan terjadi.  Dengan  perekonomian  yang  hanya tumbuh  sekitar  3,5  sampai  4%,  maka tenaga  kerja  yang  bisa  diserap  sekitar  1,3 juta  orang  dari  tambahan  ngkatan  kerja sekitar  2,7  juta  orang.  Sisanya  menjadi tambahan  pengangguran  terbuka  tadi. Total pengangguran jadinya akan melampaui  10  juta  orang. Berdasarkan pengalaman,  jika  kita  mengacu  pada  data- data  pada  tahun  1996  maka  pertumbuhan ekonomi  sebesar  3,5  sampai  4%  belumlah memadai, seharusnya pertumbuhan ekonomi yang ideal bagi negara berkembang  macam  Indonesia  adalah  di atas 6%.
Jika  masalah  pengangguran  yang demikian  pelik  dibiarkan  berlarut-larut maka  sangat  besar  kemungkinannya  untuk mendorong suatu krisis sosial. yang terjadi tidak saja menimpa para pencari kerja yang baru  lulus  sekolah,  melainkan  juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan  karena  kantor  dan  pabriknya tutup.  Indikator masalah sosial bisa dilihat dari  begitu  banyaknya  anak-anak  yang mulai  turun  ke  jalan.  Mereka  menjadi pengamen,  pedagang  asongan  maupun pelaku  tindak  kriminalitas.  Mereka  adalah generasi  yang  kehilangan  kesempatan memperoleh
pendidikan maupun
pembinaan yang baik.
Salah satu faktor yang
mengakibatkan tingginya angka pengangguran  di negara  kita  adalah terlampau  banyak  tenaga  kerja  yang diarahkan ke sektor formal sehingga ketika mereka  kehilangan  pekerjaan  di  sektor formal,  mereka  kelabakan  dan  tidak  bisa berusaha  untuk  menciptakan  pekerjaan sendiri  di  sektor  informal. Pengangguran
intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia  pendidikan  yang  tidak  mampu menghasilkan  tenaga  kerja  berkualitas sesuai  tuntutan  pasar  kerja  sehingga seringkali  tenaga  kerja  terdidik  kita  kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.
Fenomena  inilah  yang  sedang dihadapi  oleh  bangsa  kita  di  mana  para tenaga  kerja  yang  terdidik  banyak  yang menganggur  walaupun  mereka  sebenarnya menyandang  gelar. Salah  satu  kelemahan dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan  pendidikan  yang  benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam  berkarier  atau  bekerja.  Saat  ini pendidikan  kita  terlalu  menekankan  pada segi teori dan bukannya praktek. Pendidikan  seringkali  disampaikan  dalam bentuk  yang  monoton  sehingga  membuat para  siswa  menjadi  bosan.  Kita  hanya pandai  dalam  teori  tetapi  gagal  dalam praktek dan dalam profesionalisme pekerjaan  tersebut.  Rendahnya  kualitas tenaga  kerja  terdidik  kita  juga  adalah karena kita terlalu melihat pada gelar tanpa secara  serius  membenahi  kualitas  dari kemampuan di bidang yang kita tekuni.

## Strategi
Strategi  berasal  dari  kata  Yunani Strategeia  (stratos  =  militer,  dan  ag  = memimpin),  yang  artinya  seni  atau  ilmu untuk menjadi seseorang jenderal. Strategi bisa  juga  diartikan  sebagai  suatu  rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah- daerah  tertentu  untuk  mencapai  tujuan tertantu. (Fandy Tjiptono : 2002) Kebijakan (Policy)
Kebijaksanaan  (Policy)  diberi  arti yang  bermacam-macam,  menurut  Harold D.  Lasswell  dan  Abraham  Kaplan  (1970  : hal.71)  arti  kebijaksanaan  sebagai  suatu program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dan praktek-praktek yang terarah.
Menurut  Carl  J.  Friedrick  (1963  : hal.79) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai  “…serangkaian  tindakan  yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan- hambatan  dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan tertentu”).
Pengertian berikutnya menurut James  E.  Anderson  (1979  :  hal.3)  bahwa kebijaksanaan  itu  adalah  :  (“serangkaian tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertantu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku  atau  kelompok  pelaku  guna memecahkan suatu masalah tertentu”).

## Perencanaan SDM
Perencanaan  SDM  esensial  bagi penarikan, seleksi, diklat dan pengembangan serta kegiatan-kegiatan personalia lainnya dalam organisasi.
Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi permintaan- permintaan  kebutuhan  tenaga  kerja  yang tepat.
Bagian kepegawaian harus mengestimasi secara sistematik permintaan dan  suplai  tenaga  kerja  organisasi  untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

## Pengangguran
Pengangguran  adalah  orang  yang  masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga,  siswa  sekolan  SMP,  SMA, mahasiswa  perguruan  tinggi,  dan  lain sebagainya  yang  karena  sesuatu  hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.
Setengah Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah  jam  kerja  normal  (kurang  dari  35 jam  seminggu).  Setengah  pengangguran dibagi  menjadi  dua  kelompok  : Setengah Penganggur  Terpaksa,  yaitu  mereka  yang bekerja  dibawah  jam  kerja  normal  dan masih  mencari  pekerjaan  atau  masih bersedia menerima pekerjaan lain.
Setengah  Penganggur  Sukarela, yaitu  mereka  yang  bekerja  di  bawah  jam kerja normal tetapi tidak mencari
pekerjaan  atau  tidak  bersedia  menerima pekerjaan  lain,  misalnya  tenaga  ahli  yang gajinya sangat besar.

## PEMBAHASAN
Penganggur itu
berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal  dan  gejolak  sosial,  politik  dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan  pemborosan  yang  luar  biasa. Setiap  orang  harus  mengkonsumsi  beras, gula,  minyak,  pakaian,  listrik,  air  bersih dan  sebagainya  setiap  hari,  tapi  mereka tidak mempunyai penghasilan. Oleh karena itu,  apa  pun  alasan  dan  bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini masalah pengangguran  harus  dapat  diatasi  dengan berbagai upaya. Tiap-tiap  warga  negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan  sesuai dengan  UUD  45  pasal  27  ayat  2.  Sebagai solusi  pengangguran  berbagai  strategi  dan kebijakan  dapat  ditempuh,  untuk  itu diperlukan kebijakan yaitu :
1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen  memberikan  bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan  pasar.  Serta  pemberian fasilitas  khusus  agar  dapat  tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong  terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan  usaha  yang  menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah  yang mampu mengembangkan usaha, menguasai  teknologi  dan  informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan  UKM  dengan  BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
2. Segera melakukan pembenahan, pembangunan  dan  pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai
prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka  lapangan  kerja  bagi  para penganggur di berbagai jenis
maupun  tingkatan.  Harapan  akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  baik  potensi  sumber  daya alam, sumber daya manusia.
3. Segera  membangun  lembaga  sosial yang  dapat  menjamin  kehidupan penganggur.  Seperti  PT  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  (PT  Jamsostek) Dengan  membangun  lembaga  itu, setiap  penganggur  di  Indonesia  akan terdata  dengan  baik  dan  mendapat perhatian  khusus.  Secara  teknis  dan rinci.
4. Segera  menyederhanakan  perizinan dan  peningkatan  keamanan  karena terlalu banyak  jenis  perizinan  yang menghambat investasi baik
Penanamaan  Modal  Asing  maupun
Penanaman  Modal  Dalam  Negeri. Hal  itu  perlu  segera  dibahas  dan disederhanakan
sehingga
merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.
5. Mengembangkan  sektor  pariwisata dan kebudayaan Indonesia
(khususnya daerah-daerah yang belum  tergali  potensinya)  dengan melakukan
promosi-promosi keberbagai  negara  untuk  menarik para  wisatawan  asing,  mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi  dalam  pembangunan dan  pengembangan  kepariwisataan dan  kebudayaan  yang  nantinya  akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.
6. Melakukan  program  sinergi  antar BUMN  atau  BUMS  yang  memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan  saling  mengisi  kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan
menjadi  lebih  efisien  dan  murah karena  pengadaan  bahan  baku  bisa dilakukan secara bersama-sama.
Contoh,  PT  Krakatau  Steel  dapat bersinergi  dengan  PT.  PAL  Indonsia untuk  memasok  kebutuhan  bahan baku berupa pelat baja.
7. Dengan memperlambat
laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan  menikah  pada usia  dini)  yang  diharapkan  dapat menekan  laju  pertumbuhan  sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan  mengalokasikan  penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk  dengan  difasilitasi  sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.
8. Menyeleksi  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  yang  akan  dikirim  ke  luar negeri.  Perlu  seleksi  secara  ketat terhadap  pengiriman  TKI  ke  luar negeri. Sebaiknya
diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Segera harus disempurnakan kurikulum  dan  sistem  pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan  dan  kurikulum  sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi.
Karena sebagian besar para penganggur  adalah  para  lulusan perguruan  tinggi  yang  tidak  siap menghadapi dunia kerja.
10. Segera mengembangkan potensi kelautan  dan  pertanian.  Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis  yang  sebagian  besar berupa  lautan  dan  pulau-pulau  yang sangat  potensial  sebagai  negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola  secara  baik  dan  profesional supaya  dapat  menciptakan  lapangan kerja yang produktif

## KESIMPULAN
Pengangguran adalah problem yang terus menumpuk. Bertambah dari tahun ke tahun.  Persoalan  pengangguran  bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya  dunia  kerja,  tetapi  juga rendahnya  kualitas  SDM  (sumber  daya manusia) yang kita punyai.
Beberapa  masalah  lain  yang  juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing,  perilaku  proteksionis  sejumlah negara-negara  maju  dalam  menerima ekspor  komoditi,  Beberapa  masalah  lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan  adalah  masih  rendahnya arus  masuk  modal  asing  (investasi), stabilitas  keamanan,  perilaku  proteksionis (travel  warning)  sejumlah  Negara-negara barat  terhadap  Indonesia,  perubahan  iklim yang menyebabkan pemanasan global yang menjadikan  krisis  pangan  didunia,  harga minyak  dunia  naik,  pasar  global  dan berbagai  perilaku  birokrasi  yang  kurang kondusif atau cenderung mempersulit bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah buruh ditengah dunia usaha yang  masih  lesu. Disamping  masalah- masalah  tersebut  diatas,  faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi  dan  stabilitas  politik  juga  sangat berpengaruh  terhadap  ketenagakerjaan  di Indonesia.
Semua  permasalahan  hal  diatas tampaknya  sudah  dipahami  oleh  pembuat kebijakan  (Decision  Maker).  Namun  hal yang  tampaknya  kurang  dipahami  adalah bahwa  masalah  ketenagakerjaan  atau pengangguran bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula.

## REKOMENDASI
1. Pemerintah  harus  bisa  mengeluarkan kebijakan  yang  bisa  terciptanya lapangan pekerjaan, serta
menjalankan kebijakan yang konsisten  tersebut  dengan  sungguh- sungguh  sampai  terlihat  hasil  yang maksimal.
2. Pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja
kepada masyarakat untuk bisa
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri  sesuai  dengan  kemampuan dan  minatnya  masing-masing  untuk mengembangkan  kompetensi  kerja guna  meningkatkan  kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
10.22202/economica.2013.v1.i2.121
Anderson,  E.  James.  1979.  Public  Policy Making.  New  York  :  Holt,  Rinehart and Winston, 2ndec.
Friedrik,  J.  Carl.  1963.  Man  and  His Government.  New  York  :  Mc  Graw Hill.
Islamy,  M.  Irfan,  MPA.  1988.  Prinsip-
Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : PT. Bina Aksara
Lasswell, D. Harold dan Kaplan, Abraham. 1970.  Power  and  Society.  New
Heaven : Yale Univercity Press.
Tjipto,  Fandy.2002.  Strategi  Pemasaran. Yogyakarta : andi
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  M.A.  1976. Analisa  Kebijaksanaan dalam  Proses Perencanaan  Pembangunan  Nasional. Majalah Administrator