## CONJUGAL VISIT DALAM PERSPEKTIF TEORI RELATIF SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Tengku Arif Hidayat Tara Raf Ananda
Nada Marenza Putri
Rheinhard Goklas Timotius Silitonga
Winston Wijaya
Universitas Riau
Email : tengku.arif@lecturer.unri.ac.id , tara.raf2727@student.unri.ac.id , nada.marenza4074@student.unri.ac.id , rheindsilitonga@gmail.com , winston.wijaya3701@student.unri.ac.id

## ABSTRACT
Imprisonment  as  a  struggle  for  liberty  should  only  limit  the  prisoner's  right  to  freedom.  This interpretation emerged along with the paradigm shift of punishment from punishment as a form of retaliation to punishment as a form of formation and recovery. This shift in rules by experts is often called  relative  theory  which  will  certainly  have  consequences  for  the  modification  of  the  penal system itself. the fulfillment of other rights of prisoners must be guaranteed, including the right to sexual needs, globally, it is known as Conjugal Visit. Several countries in the world have actualized the  fulfillment  of  this  right.  Indonesia  itself  until  now  has  not  regulated  conjugal  visits  in  its correctional system. There are various reasons why this visit has not been properly actualized in Indonesia, such as overcapacity and lack of facilities and resources. The pros and cons related to the procurement of conjugal visits became the basis for the author to compile this study. This legal research  seeks  to  analyze  the  possibility  of  implementing  this  visit  in  Indonesia,  its  urgency, weaknesses and solutions that can be accommodated by the government as the implementer of the correctional  system.  Legal  research  using  empirical  analysis  methods.  this  legal  research ultimately concludes that, the procurement of conjugal visits in Indonesia has its own urgency and is in the process of being realized. Although there are contradictions and various issues that will arise  in  its  application,  this  visit  is  considered  in  accordance  with  contemporary  penal  rules related to relative theory.

## Keywords: Conjugal Visit, Relative Theory, Conviction

## I. PENDAHULUAN
Penjara  atau  yang  dimasa  ini  diistilahkan  dengan  sebutan  Lembaga Pemasyarakatan,  pada  awalnya  dijadikan  tempat  untuk  menghukum  orang-orang  secara tidak manusiawi seperti  kekerasan, penyiksaan, gantung,  hingga  eksekusi. Pada masa itu, penjara dijadikan model untuk menggantikan hukuman fisik dan penghakiman asistematis oleh masyarakat. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Sahardjo diperkenalkan sistem pemasyarakatan  yang  menggeser  paradigma  pemenjaraan  yang  menekankan  unsur  balas dendam menjadi pembinaan narapidana.
Cara  pandang  baru  terkait  pemidanaan  berbasis  pemberdayaan  ini  biasa  dikenal dengan teori pemidanaan relatif. Bergesernya sudut pandang tentang esensi pemidanaan ini tentu akan berkonsekuensi pada modifikasi sistem pemidanaan itu sendiri. Selain dari hak kebebasan,  pemenuhan  hak-hak  lain  dari  narapidana  haruslah  dijamin,  termasuk  hak  atas kebutuhan  seksual.  Secara  global,  dikenal  sebuah  istilah  yang  disebut  conjugal  visit. Conjugal  visit  atau  jika  diromanisasi  dapat  diistilahkan  dengan  kunjungan  biologis, merupakan  upaya  pemenuhan  hak  narapidana  terkait  kebutuhan  seksualnya,  yang  legal dengan tata cara tertentu.
Beberapa  negara  telah  mengaktualisasi  pemenuhan  hak  ini  sebut  saja  Amerika Serikat,  Australia,  Brazil,  Canada,  Denmark,  Jerman,  Irlandia,  Meksiko,  New  Zealand, Rusia, Spanyol, Inggris, dan Saudi Arabia. Indonesia sendiri hingga kini belum mengatur terkait conjugal visit dalam sistem lembaga pemasyarakatannya. Terdapat berbagai alasan kunjugan  ini  belum  dapat  diaktualisasi dengan  baik  di  Indonesia,  diantaranya  adalah masalah kelebihan kapasitas dan kurangnya fasilitas dan sumber daya. Sebagai kebutuhan primer  yang  sama  kedudukannya  dengan  kebutuhan  primer  lain,  pemenuhan  kebutuhan seksual  harus  mulai  dipertimbangkan  pengaplikasiannya  bagi  narapidana.  Melalui  jurnal ini,  penulis  akan  menjabarkan  berbagai  sudut  pandang  terkait  implikasi  jika  dipositifkan lnya aturan terkait conjugal visit serta pro-kontra yang dapat terjadi.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Adapun permasalahan pokok yang diambil dari latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pemidaan di Indonesia?
2. Bagaimana  paradigma  Conjugal  Visit  dalam  perspektif  teori  relatif  sistem pemidanaan Indonesia?

## III. METODE
Karya  Tulis  Ilmiah  ini  disusun  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data sekunder yakni studi kepustakaan. Menurut Subagyo (1997) studi kepustakaan digunakan untuk  mendapatkan  informasi  secara  lengkap  guna  menentukan  tindakan  yang  akan diambil  sebagai  langkah  penting  dalam  kegiatan  ilmiah.  Studi  pustaka  menekankan  data
yang  diambil  dari  perpustakaan  baik  dalam  bentuk  buku,  jurnal  ilmiah,  dan  artikel  yang kredibel.
Menurut Zed (2008) studi pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi  perpustakaan  saja  tanpa  memerlukan  riset  lapangan.  Studi  pustaka  dalam  karya tulis  ilmiah  ini,  penulis  lakukan  dengan  cara  membaca,  menganalisis,  menginterpretasi berbagai literatur untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pemidanaan di Indonesia
Pemidanaan  menurut  John  L.  Sullivan  (2012)  adalah  proses  penerapan  hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan mencegah pelanggaran yang serupa  di  masa  depan  dan  mencapai  tujuan  keadilan.  Sedangkan  menurut  Andrew Ashworth  (2010)  adalah  penggunaan  kekuasaan  negara  untuk  mengimpos  hukuman  yang proporsional  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  terbukti,  dengan  mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan rehabilitasi. Undang-Undang Pidana (KUHP) Indonesia dalam  Pasal  10  KUHP  menyebutkan  bahwa  pemidanaan  adalah  hukuman  dijatuhkan sebagai  akibat  dari  pelanggaran  hukum  yang  terbukti,  dengan  mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan.
Sistem  pemidanaan  di  Indonesia  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan yang  terdiri  dari  beberapa  undangundang  dan  peraturan  pelaksanaannya.  Undang-undang yang menjadi dasar sistem Pomeranian di Indonesia antara lain adalah:
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945): Merupakan  dasar  hukum  tertinggi  di  Indonesia  dan  menjamin  hak  asasi  manusia, termasuk hak atas keadilan dan perlindungan hukum.
2. KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana):  Merupakan  undang-undang  yang mengatur  tindak  pidana  dan  pemidanaan  di  Indonesia.  KUHP  mengatur  berbagai jenis  tindak  pidana,  seperti  pencurian,  pembunuhan,  pemerkosaan,  dan  lain-lain. Undang-undang  ini  juga  mengatur  sanksi  pidana  yang  dapat  diterapkan,  seperti pidana penjara, denda, atau hukuman tambahan lainnya.
3. KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana): Merupakan undangundang yang mengatur proses hukum dalam penanganan kasus pidana. KUHAP mengatur
tentang  penyidikan,  penuntutan,  persidangan,  hingga  pelaksanaan  putusan pengadilan.  Undang-undang  ini  juga  mengatur  hak-hak  tersangka,  terdakwa,  dan korban dalam proses peradilan pidana
Selain ketiga undang-undang tersebut, ada juga peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, antara lain:
1. Undang-Undang  Narkotika:  Mengatur  tindak  pidana  terkait  narkotika  dan psikotropika, serta sanksi pidana yang dapat diterapkan.
2. Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik:  Mengatur  hak  masyarakat  untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi terkait kasus pidana.
3. Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban:  Melindungi  saksi  dan  korban tindak  pidana  dengan  memberikan  perlindungan  dan  fasilitas  khusus,  serta mengatur sanksi terhadap pelaku intimidasi terhadap saksi atau korban.
4. Undang-Undang  AntiTerorisme:  Mengatur  tindak  pidana  terorisme,  upaya pencegahan, dan penanganannya.
5. Peraturan  Mahkamah  Agung:  Merupakan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Agung  untuk  mengatur  tata  cara  pengadilan,  penanganan  perkara pidana, dan administrasi peradilan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (UU Pemasyarakatan)  adalah  undangundang  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  sistem pemidanaan dan pemasyarakatan. UU ini memberikan pedoman untuk penegakan hukum, pemidanaan,  dan  pelaksanaan  pidana  di  Indonesia.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  undang- undang ini telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1995.
Berikut adalah beberapa poin utama dalam sistem pemidanaan yang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 1995:
1. Pemidanaan:  UU  Pemasyarakatan  mengatur  tentang  jenis-jenis  pidana,  prosedur pengadilan, dan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukuman dapat  berupa  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  pidana  denda,  dan/atau  pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang.
2. Pemasyarakatan:  UU  ini  juga  mengatur  tentang  pelaksanaan  pemasyarakatan terhadap  narapidana  atau  tahanan.  Pemasyarakatan  meliputi  pemenuhan  hak-hak
narapidana,  rehabilitasi,  pembinaan,  serta  reintegrasi  sosial  narapidana  ke  dalam masyarakat setelah menjalani pidana.
3. Lembaga  Pemasyarakatan:  UU  Pemasyarakatan  menyebutkan  tentang  lembaga pemasyarakatan  yang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  pemidanaan  dan pemasyarakatan.  Lembaga  pemasyarakatan  ini  dapat  berupa  rumah  tahanan,  lapas (lembaga  pemasyarakatan),  atau  lembaga  pemasyarakatan  khusus  (untuk  anak, wanita, atau narapidana dengan kebutuhan khusus).
4. Hak-hak  Narapidana:  UU  Pemasyarakatan  memberikan  penjelasan  mengenai  hak- hak  yang  dimiliki  oleh  narapidana.  Beberapa  hak  tersebut  meliputi  hak  atas kehidupan,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  dan  perlindungan  hukum.  UU  ini juga  memberikan  pedoman  mengenai  perlakuan  yang  manusiawi  terhadap narapidana serta pemenuhan hak-hak mereka selama menjalani pidana.
5. Pembebasan  Bersyarat:  UU  Pemasyarakatan  mengatur  tentang  pembebasan bersyarat  bagi  narapidana  yang  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu,  seperti menjalani  sebagian  hukuman  dan  menunjukkan  perilaku  yang  baik.  Pembebasan bersyarat  memberikan  kesempatan  kepada  narapidana  untuk  melanjutkan kehidupan di masyarakat sebelum masa pidana mereka selesai.
Peraturan perundangundangan tersebut menjadi dasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia.  Namun,  saat  ini  undangundang  tersebut  telah  diperbaharui  dengan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2022.  Terdapat  beberapa  pergesean  konsep  pemidanaan  antara kedua  undang-undang  tersebut.  Jika  dijabarkan,  beberapa  poin  perubahan  tersebut  antara lain:
1. Memperkuat  posisi  lembaga  pemasyarakatan  dalam  sistem  hukum  pidana  yang terintegrasi.
2. Memperluas  tujuan  sistem  pemasyarakatan,  bukan  hanya  untuk  meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak tahanan dan anak.
3. Melakukan  pembaharuan  dalam  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  berdasarkan prinsipprinsip  pengayoman,  non  diskriminasi,  kemanusiaan,  gotong  royong, kemandirian, proporsionalitas, menganggap kehilangan kemerdekaan sebagai satu- satunya penderitaan, serta profesionalitas.
4. Mengatur  berbagai  fungsi  pemasyarakatan  termasuk  pelayanan,  pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan.
5. Menegaskan pengaturan hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan.
6. Mengatur  penyelenggaraan  dan  implementasi  program  pelayanan,  pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan.
7. Mengatur dukungan kegiatan intelijen dalam menjalankan fungsi pengamanan dan pengawasan.
8. Mengatur  kode  etik  dan  perilaku  petugas  pemasyarakatan  serta  menjamin perlindungan  hak  petugas  pemasyarakatan  untuk  keamanan  dan  bantuan  hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
9. Mengatur  kewajiban  menyediakan  sarana  dan  prasarana  dalam  penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, termasuk sistem teknologi informasi pemasyarakatan.
10. Mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.
11. Mengatur  kerja  sama  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  sistem pemasyarakatan.

## B. Pengertian Conjiugal Visit
Conjugal  Visit  adalah  kunjungan  untuk  berhubungan  intim  secara  periodik  yang juga  merupakan  salah  satu  hak  narapidana  dan  harus  dilakukan  dengan  pasangan resminya.Kunjungan  ini  dilakukan  dalam  sebuah  ruangan  tertutup  dengan  fasilitas  yang sesuai dengan tujuan untuk melakukan hubungan intim, hal ini harus dilakukan di ruangan tertutup agar privasi dari pasangan tersebut terjaga.
Conjugal Visit telah diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional, yaitu “The  Standart  Minimum  Rules  for  The  Treatment  of  Prisioners  1957” selanjutnya disingkat menjadi SMR 1957. Dalam SMR 1957 Pasal 79, menjelaskan betapa pentingnya hubungan sosial bagi narapidana sehingga narapidana perlu mendapatkan perhatian khusus dalam  pemeliharaan  dan  peningkatan  hubungan  sebagaimana  yang  diinginkan  dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya. Hal ini juga telah diatur dalam  Undang-Undang nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  yang  dimana  dalam  pasal  72  bagian  a mengatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  kehidupan  reproduksi dan seksual  yang aman,sehat  dan tanpa paksaan  dengan pasangan yang sah. Dalam  pasal 73  juga  dikatakan  bahwa  oemerintah  harus  menyediakan  sarana  informasi  dan  pelayanan terkait hal yang telah disebutkan dalam pasal 72.
Conjugal  Visit  tidak  hanya  menjadi  sarana  untuk  mempelihara  hubungan  antara pasangan  suami  istri  yang  salah  satunya  merupakan  narapidana,  tapi  juga  menjadi  sarana untuk  mengurangi  tingginya  angka  pelecehan  seksual  yang  terjadi  dalam  penjara.  Pada tahun  2009  pernah  dilakukan  sebuah  penelitian  di  lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah tahanan di 6 provinsi yang dilakukan oleh Pusat Pnegkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham  selama  3  bulan  dari  tanggal  4  mei  2009  hingga  6  agustus  2009,  hasil penelitian  tersebut  menyebutkan  penyimpangan  perilaku  seksual  bervariasi  dilihat  dari objek dan metode penelitian.
Penelitian  ditujukan  kepada  326  narapidana,  108  responden  yang  terdiri  dari Kepala Lapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil: 81 persen atau 264 narapidana mengatakan  mereka  merasa  tidak  nyaman  ketika  kebutuhan  biologisnya  tidak  terpenuhi. Sebanyak  78  persen  atau  244  narapidana  sering  berfantasi  seks,  171  narapidana  atau  57 persen melakukan masturbasi dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar aturan.
Dengan  diterapkanya  Conjugal  Visit  diharapkan  dapat  mengurangi  tingkat pelecehan  seksual  dalam  penjara  dan  juga  dapat  memenuhi  kebutuhan  biologis  para narapidana.  Adanya  conjugal  room,  narapidana  dapat  memiliki  kesempatan  untuk menjalankan  hubungan  intim  dengan  pasangan  atau  anggota  keluarga  mereka  secara teratur.  Ini  dapat  membantu  memelihara  ikatan  keluarga,  memperbaiki  hubungan  sosial, dan memberikan dukungan emosional kepada narapidana. Selain itu, hal ini juga dianggap penting  untuk  menjaga  kesehatan  dan  kesejahteraan  mental  narapidana,  serta  mengurangi tingkat  stres  dan  ketegangan  yang  mungkin  mereka  alami  di  dalam  penjara.  Penerapan Conjugal Visit merupakan salah satu pemenuhan hak narapidana hal ini tidak terpelepasan dari kenyataan bahwa kebutuhan seksual adalah mendasar sifatnya.

## C. Penerapan Conjugal Visit
Penerapan conjugal visit di Lembaga Pemasyarakatan memiliki dampak positif dan negatif  yang  perlu  dipertimbangkan.  Berikut  adalah  beberapa  dampak  positif  dan  negatif yang mungkin terjadi.

## Dampak Positif:
1) Melestarikan  hubungan  suami-istri:  Conjugal  visit  dapat  membantu  menjaga hubungan  suami-istri  yang  ada  sebelum  narapidana  dipenjara.  Interaksi  langsung antara  suami  dan istri  dapat  memperkuat  ikatan emosional  mereka  dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan hubungan yang sehat.
2) Mengurangi  ketegangan  seksual:  Dalam  situasi  di  mana  pasangan  tidak  dapat bertemu untuk jangka waktu yang lama, ketegangan seksual dapat terjadi. Conjugal visit dapat membantu meredakan ketegangan ini dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menjaga kehidupan intim mereka.
3) Mencegah  persetubuhan  sesama  jenis:  Adanya  conjugal  visit  dapat  mengurangi peluang  terjadinya  hubungan  seksual  antara  narapidana  sesama  jenis  di  dalam lembaga  pemasyarakatan.  Dengan  adanya  kesempatan  untuk  bertemu  dengan pasangan heteroseksual, kebutuhan seksual dapat dipenuhi secara alami.
4) Meningkatkan  motivasi  perilaku  baik:  Conjugal  visit  dapat  menjadi  insentif  bagi narapidana  untuk  mempertahankan  perilaku  baik  selama  masa  hukumannya. Harapan  untuk  bertemu  dengan  pasangan  secara  intim  dapat  memotivasi  mereka untuk mengikuti aturan dan mengurangi pelanggaran di dalam penjara.
5) Meningkatkan kesejahteraan psikologis: Adanya conjugal visit dapat meningkatkan kesejahteraan  psikologis  narapidana  dengan  memberikan  harapan,  keintiman,  dan dukungan emosional. Ini dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan yang umumnya dialami oleh narapidana.

## Dampak Negatif
1) Potensi  penyelewengan:  Ada  risiko  penyalahgunaan  atau  penyelewengan  sistem conjugal  visit.  Misalnya,  narapidana  dapat  memanfaatkan  kesempatan  ini  untuk menyelundupkan  barang  terlarang atau  melakukan  tindakan  kriminal  melalui kontak dengan pasangan mereka.
2) Ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan:  Dalam  konteks  conjugal  visit,  masalah kesetaraan  gender  menjadi  penting.  Jika  hanya  narapidana  pria  yang  diizinkan untuk  mengunjungi  pasangannya,  hal  ini  bisa  dianggap  tidak  adil  bagi  narapidana
perempuan. Diperlukan kebijakan yang adil untuk memastikan hak yang sama bagi semua narapidana
3) Dampak  sosial  dan  moral:  Kontra  pendapat  tentang  moralitas  dan  dampak  sosial dari  conjugal  visit  dapat  muncul.  Beberapa  orang  mungkin  menganggap  bahwa memberikan  hak  ini  kepada  narapidana  adalah  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai moral atau norma sosial yang berlaku.
4) Masalah  keamanan:  Conjugal  visit  dapat  meningkatkan  risiko  keamanan  di  dalam lembaga  pemasyarakatan.  Risiko  pelarian  narapidana  atau  konflik  antara narapidana dan pasangan mereka menjadi perhatian yang serius.
Walaupun  Conjugal  Visit  belum  diterapkan  secara  resmi  di  Indonesia,  terdapat ketentuan  yang  memungkinkan  narapidana  yang  sudah  menikah  untuk  bertemu  dengan keluarganya,  yaitu  Cuti  Mengunjungi  Keluarga(CMK)  yang  diatur  dalam  Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01- PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi  Keluarga  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan.  Cuti Mengunjungi  Keluarga  memungkinkan  narapidana  untuk  melakukan  hubungan  intim dengan pasanganya, tetapi peraturan ini belum diterapkan secara maksimal.
Walaupun  Indonesia  belum  menerapkan  Conjugal  Visit  secara  resmi,  sudah  ada beberapa  negara  yang  menerapkan  Conjugal  Visit.  Negara-negara  lain  yang  memberikan fasilitas  conjugal  visit  antara  lain  adalah  Denmark,  Belanda,  dan  Swedia.  Di  negara tersebut,  conjugal  visit  diberikan  dalam  bentuk  mengijinkan  narapidana  untuk  dikunjungi suami/isteri/pasangannya  dalam  waktu  tiga  jam.  Pasangan  tersebut  menghabiskan waktunya  dalam  suatu  ruangan  khusus  yang  terdiri  dari  tempat  tidur,  kamar  mandi,  dan fasilitas lain. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, conjugal visit diberikan kepada narapidana yang memiliki suami/ isteri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Di Pakistan, ijin diberikan kepada narapidana pria untuk dikunjungi  istrinya  dalam  waktu  sebulan  dua  kali  selama  satu  malam.  Negara  lain  yang juga  memberikan  fasilitas  conjugal  visit  ini  antara  lain  adalah  Australia,  Brazil,  Prancis, Thailand,  dan  Saudi  Arabia,  yang  masingmasing  mempunyai  aturan  dalam  menerapkan conjugal  visit  tersebut.  Di  beberapa  negara  maju,  conjugal  visit  bahkan  dapat  dijadikan reward bagi narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman.
Dengan  adanya  fasilitas  kunjungan  konjugal  ini,  diharapkan  narapidana  dapat menjaga  ikatan  keluarga  dan  hubungan  dengan  pasangan  mereka,  serta  mengurangi tekanan dan kebutuhan seksual yang mungkin dapat menyebabkan penyimpangan di dalam penjara.

## D. Sudut Pandang Teori Relatif Terhdap Conjugal Visit
Teori  relatif  atau  utilitarian  bertujuan  untuk  mengurangi  dan  mencegah  kejahatan. Pidana  harus  dimaksudkan  untuk  mengubah  tingkah  laku  penjahat  dan  orang  lain  yang cenderung  melakukan  kejahatan.  Teori  ini  melihat  ke  depan,  sedang  teori  absolut  hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.
Tujuan pokok pemidanaan berdasarkan teori relatif adalah :
1) Mempertahankan ketertiban masyarakat.
2) Memperbaiki  kerugian  yang  diterima  oleh  masyarakat  sebagai  akibat  terjadinya kejahatan.
3) Memperbaiki si penjahat.
4) Membinasakan si penjahat.
5) Mencegah kejahatan.
Ciri-ciri teori relatif menurut Karl O. Christiansen adalah:
1) Tujuan pidana adalah pencegahan.
2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja).
4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.
5) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).
Adapun kelemahan dari teori relatif menurut Hermien Hadiati adalah:
1) Dapat  menimbulkan  ketidakadilan,  misalnya  bertujuan  untuk  mencegah  kejahatan itu  dengan  jalan  menakutnakuti,  maka  mungkin  pelaku  kejahatan  yang  ringan
dijatuhi  pidana  yang  berat  sekedar  untuk  menakutnakuti  saja,  sehingga  menjadi tidak seimbang.
2) Kepuasan  masyarakat  terabaikan,  misalnya  jika  tujuan  itu  semata-mata  untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakutnakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  teori  relatif  atau teori utilitarian adalah teori yang berfokus kepada pembinaan bukan berfokus kepada balas dendam,  teori  relatif  juga  bertujuan  untuk  mengubah  tingkah  laku  terpidana,  dan  teori relatif  melihat  kedepan  yang  artinya  teori  ini  juga  mengantisipasi  apa  yang  akan  terjadi kedepanya setelah narapidana bebas.
Conjugal Visit dapat dikatakan sangat sesuai dengan teori relatif, dan dapat menjadi salah  satu  dari  penerapan  teori  relatif.Karena  teori  relatif  hanya  membatasi  hak  bebas terpidana  dan  tidak  membatasi  hak  seksual  terpidana,  dan  Conjugal  Visit  dapat  menjadi sarana bagi narapidana untuk melampiaskan hasrat seksualnya
Conjugal  Visit  juga  sesuai  dengan  teori  relatif  yang  melihat  kedepan,  karena  jika tidak  ada  Conjugal  Visit  sebagai  sarana  untuk  melampiaskan  hasrat  seksual,  maka narapidana  akan  merasa  stress  karena  hasrat  seksualnya  tidak  terpenuhi  dan  terjadilah pelecehan  seksual  dalam  penjara,  pada  penjara  pria  dapat  terjadi  hubungan  menyimpang homoseksual  yang  jika  dibiarkan  dapat  menjadi  kebiasaan  bahkan  setelah  narapidana  itu bebas,  oleh  karena  itu  Conjugal  Visit  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  sarana  untuk mencegah terjadinya hubungan homoseksual dalam penjara.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Tujuan  pemidanaan  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan  adalah  untuk mencapai reintegrasi sosial, yang berarti mengembalikan narapidana agar dapat menjadi  anggota  masyarakat  yang  sehat  dan  bertanggung  jawab.  Selama menjalani  hukuman  penjara,  narapidana  perlu  diberikan  kesempatan  untuk mengembangkan  pola  perilaku  yang  sehat  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang
berlaku  dalam  masyarakat.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan  Hak-Hak Narapidana (diperbaharui dengan PP  28  tahun  2006)  mengatur  tentang  hakhak  keperdataan  narapidana. Ketentuan  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk  mengembangkan  mekanisme  yang sehat dan bertanggung jawab, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan biologis narapidana.  Dalam  hal  ini,  kunjungan  bersama  ( conjugal  visit )  di  lembaga pemasyarakatan  dapat  diterapkan,  tetapi  harus  diatur  dengan  regulasi  yang memastikan tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merusak citra organisasi.
Dalam  masyarakat,  konflik  antara  pendapat  pro  dan  kontra  adalah  hal  yang biasa  terjadi,  terutama  ketika  menyangkut  masalah  seksual,  yang  masih dianggap  tabu  oleh  sebagian  masyarakat  Indonesia.  Dalam  penerapan kunjungan bersama, perlu dilakukan uji coba untuk melihat dampak positif dan negatifnya.

## B. Saran
1. Meskipun  dalam  lembaga  pemasyarakatan  terpidana  mendapatkan  berbagai pelatihan-pelatihan  seperti  menjahit,  membuat  pola-pola  baju,  pelatihan komputer  dan  lain  sebagainya,  akan  tetapi  pemerintah  belum  menyediakan lapangan  pekerjaan  khusus  untuk  para  narapidana  jika  mereka  semua  bebas dari  proses  hukumannya,  untuk  itu  diharapkan  bagi  Pemerintah  Indonesia semestinya  menggali  sumber-sumber  yang  dapat  menyerap  tenaga  kerja khususnya untuk para narapidana lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Ashworth, A. (2010). Sentencing and criminal justice. Cambridge University Press.
Azzahra  Alya  S,  dkk.  (2020).  “An  Analysis  on  the  Importance  of  Implementing Conjugal  Visit  for  The  Improvement  of  Indonesia’s  Penitentiary System.” Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Bulaksumur.
Langden, N. N. O. T., & Suantra, I. N. (2018). “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan
Conjugal  Visit  Sebagai  Pemenuhan  Hak  Bagi  Narapidana.”  E-Jurnal Ilmu Hukum Kerthawicara, 7(04), 1-15.
Mahendra, A. I. (2020). “Analisis pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas x.”  Analisis  Pemenuhan  Kebutuhan  Seksual  Narapidana  Di  Lapas  X, 7(3), 641-654.
Niken  Subekti  Budi  Utami,  dkk.  (2022).  “Conjugal  Visit:  Juridical  Review  of  The Fulfillment  of  Inmates’  Rights  in  The  Correctional  Perspective.”  Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 6 Nomor 1.
Ni Nyoman Ome Tania Langden, dkk. (2022). “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal  Visit  Sebagai  Pemenuhan  Hak  Bagi  Narapidana.”  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Suhaila,  E.  (2021).  “Conjugal  Visit  Bagi  Narapidana  Untuk  Memenuhi  Kebutuhan Biologis  (Studi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Kota  Malang).” Dinamika, 27(9), 1295-1311.