## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education
Analisis Kebijakan Penurunan Tarif Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Suatu Kajian Atas Regulasi Indonesia Dan Thailand)

## Lutfia Rizkyatul Akbar
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI Email: lutfiarizkyatul@gmail.com

## Abstrak
Tahun  2015  kontribusi  UMKM  pada  PDB  di  Indonesia  sebesar  61,41%,  terhadap  penyerapan tenaga  kerja  sebesar  96,71%,  dan  terhadap  ekspor  non  migas  sebesar  15,73%.  Data  tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu promotor perekonomian dan menjadi potensi serta peluang yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Sektor UMKM menyumbang 3% dari total penerimaan pajak. Padahal UMKM merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar  dalam  perekonomian  daerah  dan  nasional.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis bagaimana  kebijakan  penurunan  taris  UMKM  pada  PP  23  Tahun  2018,  dengan  kondisi  di Indonesia UMKM merupakan penyumbang terbesar PDB namun tax compliance nya rendah dan kontribusi  untuk  penerimaan  pajak  rendah.  Analisis  ini  juga  dilakukan  dengan  suatu  kajian regulasi pajak UMKM antara Indonesia dengan Thailand. Penelitian menggunakan metode desk research  dimana  dilakukan  dengan  mencari  data  dan  informasi  pada  buku,  arsip  resmi, dokumentasi, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan penurunan tarif pajak UMKM masih belum memenuhi asas equity dan certainty, semakin turun tarif  pajaknya,  penerimaan  pajak  UMKM  mengalami  peningkatan  walaupun  kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM  masih  rendah,  kebijakan  pajak  UMKM  menggunakan  metode  presumptive  tax berdasarkan  presentase  peredaran  bruto,  meninjau  dari  regulasi  Thailand,  Indonesia  dapat mengkaji ulang terhadap kebijakan penentuan treshold pada pajak UMKM.
Kata Kunci: Kebijakan, Tarif Pajak, UMKM

## Abstract
In 2015, the contribution of MSMEs to GDP in Indonesia was 61.41%, to labor absorption was 96.71%, and to non-oil and gas exports was 15.73%. This data shows that MSMEs are one of the promoters  of  the  economy  and  have  good  potential  and  opportunities  for  development  in Indonesia. The MSME sector contributes 3% of total tax revenue. In fact, MSMEs are a sector that  contributes  quite  significantly  to  the  regional  and  national  economy.  This  research  was conducted to analyze the policy of reducing MSME rates in PP 23 of 2018, considering that in Indonesia  MSMEs  are  the  largest  contributor  to  GDP  but  tax  compliance  is  low  and  the contribution to tax revenue is low. This analysis was also carried out with a study of MSME tax regulations between Indonesia and Thailand. The research uses the desk research method which
is carried out by searching for data and information in books, official archives, documentation, journals and other relevant literature. The results of this research are that the policy of reducing the MSME tax rate still does not meet the principles of equity and certainty, the further the tax rate decreases, the MSME tax revenue has increased even though MSME taxpayer compliance is still low, the MSME tax policy uses the presumptive tax method based on the percentage of gross turnover, judging from Thai regulations, Indonesia can review the policy of determining thresholds for MSME taxes.
Keywords: Policy, Tax Rates, MSMEs

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  kinerja  perekonomian  suatu  negara  diukur  berdasarkan  nilai  dari  Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun ukuran  keberhasilan  tersebut  masih  memiliki  peluang  kesalahan,  karena  ada  beberapa  aspek penilaian  yang  tidak  dimasukkan  dalam  pengukuran.  Salah  satunya  adalah  kegiatan  ekonomi bawah tanah ( Underground Economy ). Menurut Gunadi dalam Laporan dari KEK, Underground Economy di Indonesia dapat mencapai 40% dari PDB. Jumlah tersebut dapat berasal dari kegiatan usaha yang tidak membayar pajak, korupsi, atau usaha secara sembunyi sembunyi atau sektor informal sehingga kegiatannya tidak terekam sebagai salah satu kontributor PDB. Salah Satu dari underground ecoomy adalah sektor informal, yang biasa disebut UMKM sektor informal. Micro, Small, and Medium Sized Enterprise/Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah penggerak perekonomian  suatu  negara  sebagai  sarana  pengentasan  kemiskinan  dan  pemerataan perekonomian  rakyat  kecil,  dikancah  internasional  sebagai  salah  satu  penyumbang  devisa negara. Menurut data dari Kementrian Koperasi dan UMKM, Tahun 2015 kontribusi UMKM pada PDB sebesar 61,41%, terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,71%, dan terhadap ekspor non  migas  sebesar  15,73%.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  UMKM  menjadi  salah  satu promotor perekonomian dan menjadi potensi serta peluang yang baik untuk dikembangkan di Indonesia.
Di Indonesia, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar berasal dari penerimaan  pajak  yaitu  pada  tahun  20121  mencapai  sebesar  103,9%.  Prosentase  tersebut menggambarkan bahwa perpajakan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Namun, selama beberapa tahun terakhir permasalahan penerimaan pajak di Indonesia masih menjadi perhatian  karena  realisasi penerimaan  belum  pernah mencapai  target  yang  telah  ditentukan, kecuali di tahun 2021. Hal ini dapat tergambar pada tabel sebagai berikut:
Sumber: DDTC, 2022
Tabel diatas menggambarkan bahwa selama 10 tahun terakhir, penerimaan pajak di Indonesia tidak  pernah  mencapai  target  yang  ditetapkan.  Ketidaktercapainya  target  penerimaan  dari tahun  ke  tahun,  terakhir  di  tahun  2021  Indonesia  berhasil  mencapai  target  yaitu  103,9%. Meningkatnya  penerimaan  pajak  di  tahun  2021,  namun  tidak  sebanding  dengan tax  ratio Indonesia pada tahun 2021 cukup rendah dibanding dengan negara ASEAN lainnya yaitu 10,9%. Menurut  KPP  Sidoarjo,  sektor  UMKM  menyumbang  3% dari  total penerimaan pajak.  Padahal UMKM  merupakan  salah  satu  sektor  yang  berkontribusi  cukup  besar  dalam  perekonomian daerah dan nasional. (finansial.bisnis, 2018). Serta pelaku UMKM masih minim yaitu dari 60juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya.  Rendahnya  kepatuhan  pajak  UMKM  harus  menjadi  perhatian  dan  fokusan pemerintah.
Kebijakan yang telah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada tahun  2016  s.d  Maret  tahun  2017  salah satunya adalah Tax  Amnesty. Kebijakan Tax  Amnesty adalah  program  pengampunan  yang  diberikan  oleh  pemerintah    kepada  wajib  pajak,  salah satunya Wajib Pajak UMKM. Kebijaan ini bertujuan untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan basis  perpajakan nasional,  dan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Lebih  dari  itu,  menurut  Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan pada saat itu, tax amnesty juga bertujuan untuk menarik dana dari underground economy agar memunculkan aktivitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi agar arah pembangunan ekonomi dapat lebih terarah dan tertata (finance.detik.com, 2016).
Tax amnesty berdampak makro ekonomi dan menyeluruh, yang berarti dengan adanya tax amnesty akan ada potensi penerimaan pajak yang bertambah, sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada pertambahan APBN. Tujuan diadakannya tax amnesty adalah untuk repatriasi yang berarti ditariknya harta warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Selain repatriasi, tax  amnesty juga  bertujuan  untuk  peningkatan  penerimaan  pajak,  serta  sebagai  program pembangunan. Kebijakan tax amnesty diharapkan menjadi terobosan solusi bagi permasalahan perpajakan di Indonesia. Berikut capaian hasil dari penerimaan tax amnesty:
Tabel 2 Penerimaan Tax Amnesty Capaian Tax Amnesty Partisipasi Wajib Pajak Orang Pribadi 136.093 Wajib Pajak Badan 237.333 Wajib Pajak Jumlah 973.426 Wajib Pajak Uang Tebusan Rp 114,54 Triliun
Pengajuan Surat Pernyataan Harta 1.030.014 Harta yang Diungkapkan Deklarasi Dalam Negeri Rp 3.700,80 triliun Deklarasi Luar Negeri Rp 1.036,76 triliun Repatriasi Rp 146,70 triliun Jumlah Rp 4.884,26 triliun Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2017
Berdasarkan data dari capaian tax amnesty tersebut diketahui bahwa capaian tax amnesty ini cukup memberikan kontribusi pada penerimaan pajak tahun 2016 dan 2017. Hasil dari tiga periode pelaksanaan program ini, wajib pajak UMKM mendominasi program Tax amnesty. Hasil dari tax amnesty mencapai 135 triliun rupiah, yang terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun rupiah, pembayaran  bukti  permulaan  Rp  1,75  triliun,  dan  pembayaran  tunggakan  18,6  triliun  rupiah. Berdasarkan data tebusan tersebut, diketahui berasal dari orang pribadi non-UMKM sebesar Rp 91,1  triliun  rupiah,  orang  pribadi  UMKM  sebesar  7,73  triliun  rupiah,  dan  badan  non  UMKM sebesar 14,6 triliun, serta badan UMKM sebesar Rp 656 miliar rupiah. Total tersebut didapatkan dari total wajib pajak sebanyak 921, dimana 399.445 adalah wajib pajak non UMKM dan 303.579 adalah wajib pajak UMKM ( www.merdeka.com , 2017). Capaian tax amnesty secara garis besar telah  didominasi  oleh  Wajib  Pajak  UMKM.  Hal  ini  berarti  bahwa  potensi  pajak  UMKM  di Indonesia sangat besar, namun ternyata wajib pajak UMKM kurang patuh pajak
Peraturan tentang pajak UMKM sebelumnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 46  Tahun  2013,  dimana  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  yang  memiliki  dan  menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dikenakan tarif 1%. Peraturan ini diterapkan sejak Juli  tahun  2013  hingga  Juni  2018,  namun  realisasi  penerimaannya  masih  tergolong  rendah. Menurut  Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Humas  DJP  Kepatuhan  pajak  pelaku  UMKM masih minim yaitu dari 60juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Permasalahan ketidak patuhan tersebut harus menajdi perhatian,  karena  PP  46  diterapkan  sudah  berjalan  5  tahun.  Sehingga  pemerintah  membuat peraturan terbaru terkait pajak UMKM yaitu dengan mengganti PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengemukakan bahwa tarif atas wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar yaitu 0,5%. Kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  dan  penerimaan  pajak.  Hal serupa juga disampaikan oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan “Realisasi penerimaan pajak  UMKM  masih  rendah,  total penerimaan Rp  3 sampai  4  triliun.  Dengan  penurunan  tarif final,  masyarakat  tidak  terbebani,  sehingga  kepatuhan  diharapkan  meningkat” ( www.ekonomi.kompas.com , 2018).
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang  diberlakukan  mulai  tahun  2016  memiliki beberapa  tujuan  yaitu  untuk  menjadikan  ASEAN  sebagai  kawasan  basis  produksi  dan  pasar tunggal,  kawasan  yang  berdaya  saing,  kawasan  yang  mengedepankan  pembangunan  yang merata,  dan  kawasan  yang  terintegrasi  dengan  pasar  global.  Dengan  adanya  MEA  berarti negara-negara ASEAN harus membebaskan bea masuk dan menghilangkan hambatan non tarif lainnya bagi sesama negara ASEAN apabila barang dan jasa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  Salah  satu  kerja  sama  dalam  MEA  yaitu  membangun  UMKM,  keterbukaan persaingan ekonomi antar negara ASEAN menjelaskan bahwa UMKM Indonesia harus mampu bersaing. Hal tersebut juga terbukti bahwa setiap negara ASEAN memiliki tarif yang berbeda- beda demi memperkokoh UMKM di negara masing-masing serta bersaing dalam ekspor maupun impor barang atau jasa. Setiap negara memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda terhadap pengenaan pajaknya.

## Tabel 3 Tarif Pajak UMKM di ASEAN
No  Negara Tax Base Tax Rate 1 Indonesia Penghasilan Bruto < 4,8 M 0,5% 2 Thailand Laba Bersih 0-300.000 Baht Exempt Laba Bersih dari 300.000-1.000.000 Baht 15% Laba Bersih >1.000.001 Baht 20% 3 Malaysia First 500.000 MYR Chargeable Income (If Resident) 19% Chargeable Income > 500.000 MYR (For Resident) 24% Non SMEs and Non Resident Companies 24%

## Sumber: Data diolah oleh Penulis 2018
Berdasarkan tabel tarif pajak UMKM di beberapa negara ASEAN, menggambarkan bahwa terdapat perbedaan regulasi pajak UMKM antar negara. Dari keempat negara tersebut, negara Thailand mempunyai regulasi yang cukup adil. Dalam pemungutan pajak, terdapat aspek equity dimana  suatu  sistem  perpajakan  berhasil  apabila  masyarakatnya  merasa  yakin  bahwa  pajak- pajak  dipungut  pemerintah  telah  dikenakan  secara  adil  dan  setiap  orang  membayar  sesuai kemampuannya.  Keadilan  dalam  pajak  penghasilan  harus  memenuhi  keadilan  horizontal  dan keadilan vertikal.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan penurunan taris UMKM pada PP 23 Tahun 2018, dengan kondisi di Indonesia UMKM merupakan penyumbang terbesar PDB namun tax compliance nya rendah dan kontribusi untuk penerimaan pajak rendah. Analisis ini juga dilakukan dengan suatu kajian regulasi pajak UMKM antara Indonesia dengan Thailand. Alasan  pemilihan  negara  Thailand  yaitu  Thailand  mempunyai  kebijakan  tarif  yang  memenuhi asas equity, serta menurut penelitian dari Bank Indonesia tahun 2015 mengemukakan bahwa Thailand  mempunyai  program SME  promotion  plan, dimana  kebijakan  tersebut  fokus  pada meningkakan  tanaga  kerja,  memperkuat  modal  UMKM,  mendorong  pasar  ekspor,  dan meningkatkan keterkaitan dengan perusahaan besar. Pada tahun 2013, UMKM di Thailand juga berkontribusi terhadap ekspor sebesar 25,5%, Malaysia 19%, sedangkan Indonesia 15,7%.

## KAJIAN LITERATUR

## Kebijakan Presumptive Tax
Meringkas  presumtive  Taxation  menurut  Thuronyi  (1996)  mengemukakan  bahwa persumptive  taxation adalah  asumsi  bahwa  jumlah  penghasilan  yang  ditentukan  secara  tidak langsung.  Terdapat  beberapa  metode  dalam  menentukan penghasilan  dalam presumptive  tax sebagai  berikut:i)  metode Net  Worth. Metode  ini  adalah  metode  yang  memperkirakan pendapatan dengan menentukan perubahan net worth selama tahun pajak dan menambahkan besarnya konsumsi wajib pajak. Kesulitan dalam metode ini adalah kesulitan untuk mendapatkan informasi  mengenai  kekayaan dan pengeluaran  Wajib  Pajak  yang  tidak  jujur/  tidak  kooperatif dengan  fiskus.  Ii)  metode  Tabungan  pada  Bank.  Metode  ini  dilakukan  dengan  menghitung tabungan  Wajib  Pajak  baik  tabungan  dalam  negeri  maupun  tabungan  diluar  negeri  untuk dibuatkan asumsi. Asumsi penghitungannya yaitu seluruh yang ada di tabungan akan dianggap sebagai  penghasilan  kecuali  Wajib  Pajak  dapat  membuktikan  bahwa  uang  tersebut  bukan tabungannya.  Iii)  metode  Pengeluaran.  Metode  ini  digunakan  apabila  tidak  ada  informasi mengenai  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bisa  dihitung  dengan  dua  metode  diatas.  Sehingga penghasilan  Wajib  Pajak  ditentukan  berdasarkan  pengeluaran  Wajib  Pajak.  Iv)  metode Presentase  Peredaran  Bruto,  metode  ini  dilakukan  dengan  menjadikan  dasar  penentuan penghasilan adalah peredaran bruto. Terdapat kelebihan dalam metode ini yaitu sangat mudah untuk  diterapkan  dan  dapat  meningkatkan  penerimaan  negara.  Sedangkan  kelemahannya adalah korelasi peredaran bruto dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak pada tahun
tertentu kecil. V) Presentase Aktiva, metode ini dilakukan dengan menjadikan dasar penentuan penghasilan  melalui  presentase  tertentu  dari  aktiva  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  untuk menghasilkan  pendapatan.  Berdasarkan  metode-metode presumptive  tax diatas,  kebijakan pajak  UMKM  menggunakan  metode  berdasarkan  presentase  peredaran  bruto.  Konsep presumptive  tax, merupakan  tata  cara pemajakan  terhadap pajak  yang  dipungut  berdasarkan anggapan atau dugaan. Sehingga dalam hal ini, kejujuran dari Wajib Pajak dalah sumber utama. Jika melihat tax compliance Wajib pajak UMKM masih rendah, diharapkan dengan adanya tax cut UMKM ini dapat meningkatkan tax compliance.

## UMKM
Menurut Undang-undang Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro.  Usaha  kecil  adalah  usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimikiki, dikuasai, atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha besar  yang  memenuhi  kriteria usaha  kecil.  Usaha  menengah adalah  usaha  ekonomi  produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak  Perusahaan  atau  cabang  Perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau  hasil  penjualan  tahunan.  Usaha  UMKM  ini  bertujuan  untuk  menumbuhkan  dan mengembangkan  usahanya  dalam  rangka  membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  usaha,  serta  memiliki  hasil  penjualan selama setahun paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  usaha,  serta memiliki hasil penjualan selama setahun lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Yang terakhir yaitu kriteria usaha  menengah  yaitu  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000  (lima  ratus  juta rupiah) sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan  usaha,  serta  memiliki  hasil  penjualan  selama  setahun  sebesar  lebih  dari  Rp 2.500.000.000  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengguakan pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell (1994:5), terdapat 6 karakteristik  pendekatan  kualitatif  yaitu  lebih  menaruh  perhatian  pada  proses  daripada  hasil akhir, lebih tertarik pada arti, peneliti adalah instrumen utama penelitian, mencakup penelitian lapangan,  peneliti  menekankan  sikap  deskriptif,  prosesnya  bersifat  induktif  sehingga  peneliti membangun abstraksi dan konsep detail yang diperoleh dari penelitannya. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan  induktif  serta  pada  analisis  terhadap  dinamika  hubungan  antar  fenomena  yang  diamati, dengan  menggunakan  logika  ilmiah.  Berdasarkan  permasalahan  yang  dipaparkan,  peneliti memilih menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengolah data yang diteliti dengan deskripsi atau penjelasan yang sudah dianalisa secara sistematis.  Teknik  pengmpulan data diperoleh penulis  dari studi  pustaka  dan mencari data melalui media masa (internet) mencari data dan informasi pada buku, arsip resmi, dokumentasi,  jurnal,  dan  literatur  lainnya  yang  relevan.  Data-data  tersebut  meliputi  hasil
penerimaan pajak UMKM, jumlah wajib pajak UMKM, penerimaan atau hasil dari tax amnesty, serta menganalisis dari aturan UMKM yang ada di Thailand.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perbandingan Regulasi UMKM di Indonesia dan Thailand
No Keterangan Negara Indonesia Thailand 1 Subjek Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri, yang terdiri dari: a. Wajib Pajak orang pribadi b. Wajib  Pajak  badan  berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas Badan dan Orang Pribadi 2 Objek Pajak Penghasilan  dari  usaha  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto  tertentu  tidak  melebihi Rp  4.800.000.000  dalam  satu tahun pajak 1. Untuk  badan:  modal  kurang dari  5.000.000  Baht  di  akhir periode akuntansi dan penghasilan  tahunan  tidak melebihi  30.000.000  Baht dalam setahun 2. Untuk  orang  pribadi  dengan penghasilan  lebih  dari  batas yang ditentukan 3 Tarif Pajak 0,5 persen Beberapa  lapisan  tarif  untuk Badan: 1. Laba bersih antara 0-300.000 Baht tidak dikenakan pajak 2. Laba  bersih  antara  300.000 hingga 1.000.000 Baht dikenakan tarif 15% 3. Laba bersih melebihi 1.000.001  Baht  dikenakan tarif PPh badan normal yaitu 20% Beberapa  lapisan  tarif  untuk orang pribadi: 1. Penghasilan  bersih  antara  0- 150.000 Baht tidak dikenakan pajak 2. Penghasilan  bersih  antara 150.001-300.000 Baht dikenakan tarif 5% 3. Penghasilan  bersih  antara 300.001-500.000 Baht dikenakan tarif 10% 4. Penghasilan  bersih  antara 500.001-750.000 Baht dikenakan tarif 15%
No Keterangan Negara Indonesia Thailand 5. Penghasilan  bersih  antara 750.001-1.000.000 Baht dikenakan tarif 20% 6. Penghasilan  bersih  antara 1.000.001-2.000.000 Baht dikenakan tarif 25% 7. Penghasilan  bersih  antara 2.000.001-4.000.000 Baht dikenakan tarif 30% 8. Penghasilan  bersih  lebih  dari 4.000.001  Baht  dikenakan tarif 35% 4 Pengecualian 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh  Wajib  Pajak  orang pribadi  dari  jasa  sehubungan dengan pekerjaan bebas 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh  diluar  negeri  yang pajaknya  terutang  atau  telah dibayar di luar negeri 3. Penghasilan yang telah dikenai PPh  final  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan 1. Orang  pribadi  (community enterprise  atau  persekutan partnership) yang memperoleh penghasilan pertahun  sampai  dengan 1.800.000  Baht  dibebaskan dari pajak penghasilan 5 Jangka Waktu  1. 7 Tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi 2. 4 Tahun pajak bagi Wajib Pajak badan  berbentuk  koperasi, persekutuan komanditer, firma 3. 3 Tahun pajak bagi Wajib Pajak badan  berbentuk  perseroan terbatas. Tidak diatur 6 Fasilitas Tidak ada 1. Perushaaan dengan aset
tetap  (tidak  termasuk  tanah) kurang dari 200.000.000 Baht dan  memperkerjakan  kurang dari  200  orang  diberikan tunjangan  awal  atas  asetnya dengan: Hardware komputer dan  perangkat  lainnya  dapat didepresiasikan  sebesar  40%
dari  total  perolehan  pada tanggal  diakuisisi,  sisanya akan disusutkan biasa, bangunan  dan  pabrk  dapat terdepresiasi  pada  tanggal
No Keterangan Negara Indonesia Thailand akuisisi  sebesar  25%  dari biaya. 2. Pembebasan  penuh  atas  CIT untuk  perusahaan  modal ventura  yang  pendapatan deviden dan capital gain yang diperoleh dari  penjualan saham yang diinvestasikan di perushaan thailand yang aset tetapnya kurang dari 200juta Baht dan karyawannya kurang dari 200 orang 3. Pengurangan  200%  untuk biaya  pelatihan  karyawan,
pengurangan  biaya  gaji  atau upah  sebesar  150%  untuk
pembayaran  gaji  yang  tidak melebihi 300 Baht perhari.
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022
Analisis Kebijakan Penurunan Tarif pajak UMKM ditinjau dari Asas Pemungutan Pajak Kebijakan penurunan tarif pajak UMKM yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2018 merupakan salah satu way of tax policy. Ketika pembuat kebijakan berusaha untuk mempengaruhi ekonomi, mereka memiliki dua alat utama yang mereka inginkan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiscal (Horton, Mark  2017). Menurut Mansury dalam Rosdiana (2013), kebijakan  pajak  adalah  kebijakan  fiskal  dalam  arti  yang  sempit,  yaitu  kebijakan  yang berhubungan  dengan  penentuan  apa  yang  akan  dijadikan  sebagai tax  base, siapa-siapa  yang dikenakan pajak, siapa-soapa yang dikecualikan, apa-apa yang dijadikan sebagai objek pajak dan apa-apa  yang  dikecualikan,  bagaimana  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang. Dalam isi kebijakan PP tersebut juga mengatur subjek, objek, pengecualian, berapa besarnya pajak.
Sedangkan Bird, Richard M (2013) mengemukakan bahwa Karakteristik paling mendasar dan  penting  dari  sistem  perpajakan  yang  baik  adalah  memunculkan  pendapatan  yang  cukup untuk mendanai operasi dan program pemerintah. Tingkat di mana pendapatan meningkat dari waktu ke waktu tergantung pada struktur pajak, kualitas administrasi perpajakan, dan laju dan sifat  pertumbuhan  ekonomi.  Marsuni  (2006)  menyampaikan  bahwa  kebijakan  pajak  adalah suatu  pilihan  atau  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  rangka  menunjang penerimaan  negara  dan  menciptakan  kondisi  ekonomi  yang  kondusif.  Kebijakan  pajak  juga berarti  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  memumungut  pajak  untuk  memenuhi  kebutuhan dana  untuk  keperluan  negara.  Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  pemerintah  dalam membuat  kebijakan  ini  adalah  untuk  menunjang  penerimaan  negara.  Apabila  melihat  tabel penerimaan  negara  yang  dari  tahun  ke  tahun  tidak  kunjung  tercapai,  serta  kepatuhan  Wajib Pajak UMKM juga masih sangat rendah. Maka salah satu tax policy yang diambil yaitu tax cut. Marsuni  juga  menyampaikan  bahwa  kebijakan  pajak  adalah  suatu  keputusan  yang  diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi Negara. Rosdiana (2013), mengemukakan bahwa kebijakan
pajak dipengaruhi oleh s upply side tax policies , kebijakan tax cut , i ssue tax expenditure dalam supply side tax policy, rekonstruksi konsepsi supply-side tax policy.
Menurut  Rosdiana  (2013),  penurunan  beban  pajak  ( tax  cut) dilandasi  antara  lain  oleh fondasi teoritis-empiris suatu kurva yang diadopsi dari nama namanya yaitu Proffesor Art Laffer, yang  berpendapat  bahwa  ada  hubungan  antara  tarif  pajak  dengan  produktifitas  masyarakat. Pengaruh pengasilan terhadap work effort merupakan suatu hal menjadi perhatian supply-side policies. Dalam Menentukan tarif harus memperhatikan sedemikian rupa besarnya (bukan hanya marginal  tax  rate, tetapi  juga effective  tax  rate) sehingga  tidak  mendistorsi work  effort atau bahkan labor supply.  Tarif  pajak  yang  terlalu  tinggi  akan  mendistorsi  pilihan  seseorang  untuk terus  bekerja  dan  akan  menyebabkan  orang  memilih  untuk  tidak  bekerja/bersantai-santai. Menetapkan  tarif  pajak  penghasilan  yang  tinggi  belum  tentu  akan  berarti  meningkatkan penerimaan negara, bahkan sebaliknya dapat menurunkan penerimaan negara, khususnya jika besaran tarif yang akan dinaikkan tersebut berada dalam prohibited area.
Mansury  (2002)  mengemukakan  beberapa  asas  yang  harus  ada  pada  pajak  penghasilan yaitu the revenue adequacy principle (kepentingan masyarakat) , equity principle (masyarakat) , certainty  principle (kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat).  Sedangkan  Rosdiana  (2013), menyebutkan asas pemungutan pajak yang baik itu adalah revenue productivity, equity, ease of administration.
1. Equity
Dalam  melakukan  pertimbangan  sebuah  pemilihan  kebijakan,  suatu  sistem perpajakan  dikatakan  berhasil  apabila  masyarakatnya  merasa  yakin  bahwa  pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.  Dalam  hal  kebijakan  penurunan  tarif  pajak  UMKM  berdasarkan asas  equity, peneliti menilai bahwa pada hal alternatif pemilihan penggunaan skema tarif PPh final dan skema  dengan  tarif  umum  terdapat  ketidakadilan.  Jika  Wajib  Pajak  telah  memilih  untuk dikenai  PPh  dengan  skema  tarif  umum,  maka  untuk  tahun-tahun  pajak  berikutnya  Wajib Pajak  tersebut  tidak  boleh  memilih  untuk  dikenai  PPh  final  dengan  PP  ini.  Hal  tersebut memberikan  konsekuensi  Wajib  Pajak  harus  menggunakan  tarif  umum,  sehingga dipersamakan  dengan  Wajib  Pajak  yang  penghasilan  brutonya  dalam  satu  tahu  pajak melebihi 4,8 miliar rupiah. Namun jika Wajib Pajak telah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif 0,5 persen, maka untuk tahun-tahun pajak berikutnya Wajib Pajak tersebut tidak boleh memilih untuk dikenai PPh dengan skema umum UU PPh.
Keadilan  dalam  pajak  penghasilan  terdiri  dari  keadilan  horizontal  dan  keadilan vertikal.  Keadilan  horizontal  tercipta  apabila wajib  pajak  yang  berada  dalam  kondisi  yang sama  diperlakukan  sama.  Sedangkan  keadilan  vertikal  terpenuhi  jika  Wajib  Pajak  yang mempunyai ktambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diberlakukan tidak sama. Hal tersebut memberikan konsekuensi jika Wajib Pajak dalam dalam keadaan rugi, maka harus tetap membayar pajak.  Pemilihan penggunaan skema tarif yang tidak boleh diubah, PP ini membuat Wajib Pajak menjadi tidak adil. Pada saat memilih skema tarif PPh final, dengan kondisi “rugi” tetap akan harus tetap membaar pajak. Dan pada saat memilih skema dengan tarif umum, maka Wajib Pajak UMKM yang mempunyai omzet kurang dari 4,8 miliar rupiah akan  dipersamakan  dalam  pengenaan  tarif  dengan    Wajib  Pajak  yang  mempunyai  omzet diatas 4,8 miliar rupiah.
2. Asas Revenue Productivity Asas yang merupakan kepentingan pemerintah dalam pemungutan pajak adalah asas revenue  productivity.  Oleh  karena  itu,  asas  ini  merupakan  asas  yang  dianggap  paling penting. Hal tersebut dikarenakan pajak mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari  masyarakat  untuk  membiayai  belanja  pemerintah.  Sehingga  dalam  memungut  pajak
asas produktivitas penerimaan harus dilakukan, yaitu dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi, serta penegakan law enforcement.
3. Asas Ease of Administration
Rosdiana  (2013)  menjabarkan  terdapat  tiga  unsur  yang  membentuk  asas ease  of administration, yaitu certainty,  efficiency,  ease  of  administration. C onvinience yaitu  asas yang  menekankan  bahwa  suatu  pemungutan  pajak  hendaklah  pembayaran  pajak  yang dilakukan oleh wajib pajak saat “menyenangkan/ memudahkan”. E fficiency yaitu asas yang menekankan bahwa suatu pemungutan pajak harus efisien dari sisi fiskus yaitu saat  biaya pemungutan  pajak  lebih  kecil daripada  jumlah  pajak  yang  dikumulkan dan  dari  sisi  Wajib Pajak  yaitu  saat  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi  kewajib perpajakannya seminimal mungkin. Asas efficiency berarti cost of taxation nya rendah. Asas certainty adalah  asas  yang  menekankan  bahwa  pemungutan  pajak  harus  ada kepastian,  baik  fiskus  dan  Wajib  Pajak,  serta  seluruh  masyarakat.  Asas certainty mencakup kepastian mengenai siapa yang dikenakan pajak, apa yang dijadikan objek pajak, besarnya pajak yang  harus  dibayar,  serta  prosedur  pemenuhan  kewajibannya  yaitu  prosedur  pembayaran, pelaporan, dan pelaksanaan hak-hak perpajakan. PP 23 Tahun 2018 masih menimbulkan multi tafsir, dimana ketentuan pengecualian terhadap pekerjaan bebas (ahli), sehingga PP ini belum memenuhi  asas  certainty  atau  kepastian.  Untuk  Wajib  Pajak  yang  dalam  satu  tahun  pajak penghasilan brutonya tidak melebihi 4,8 Miliar rupiah, dalam pemilihan penggunaan alternatif kebijakan  memutuskan  untuk  tidak  menggunakan  skema  tarif  0,5  persen  diminta  untuk memberitahukan ke DJP. Namun dalam PP ini tidak ada aturan lebih lanjut tentang bagaimana, kapan cara memberitahukannya.
Padahal administrasi perpajakan dapat terselenggara dengan baik, jika memenuhi kriteria (Mansury, 2002) kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang atau peraturan yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan yang dimaksud baik dalam perumusan yuridis yang memberi kemudahan untuk dipahami maupun kesederhanaan untuk dilaksankan oleh aparat dan dipatuhi oleh Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Analisis Kebijakan Penurunan Tarif Pajak ditinjau dari Laffer Curve Laffer Curve
Laffer dalam Setyowati (2014) mengemukakan bahwa bahwa penurunan tarif pajak dapat meningkatkan aktivitas kena pajak dan meningkatkan penerimaan pajak lebih yang diperkirakan. Setyowati juga mengatakan bahwa kurva laffer adalah grafis yang mempresentasikan hubungan antara tarif pajak, penerimaan pajak, dan penghasilan kena pajak. Kurva laffer menggambarkan trade off antara tarif pajak dengan total penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Penurunan tarif pajak penghasilan pada prohibited range akan menghasilkan perkembangan ekonomi yang sangat besar, demikian juga dengan penerimaan penghasilan. Hal ini digambarkan dengan kurva sebagai berikut:

## Gambar 1 Kurva Laffer
100%
Prohibitive
Tax rate

## 0% Revenue
Sumber: Diolah Peneliti (2022)
Dengan melihat kurva laffer tersebut menjelaskan bahwa perubahan tarif pajak akan memiliki dua efek. Jika tarif pajak diturunkan, penerimaan pajak akan turun sejumlah penurunan tarifnya, dan sebaliknya (Setyowati, 2014). Namun jika kita melihat hasil evaluasi PP 46 Tahun 2013, yaitu penerimaan pajak final selama 5 tahun justru mengalami peningkatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebelum tahun 2013, pajak atas UMKM di bulan Juli 2013 hingga Juni 2018 tarif pajak UMKM diturunkan menjadi 1%. Berikut data penerimaan pajak UMKM:
Tabel 4 Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Selama 5 Tahun Tahun Jumlah WP UMKM Penerimaan PPh Final 2013 220.000 Rp 428 miliar 2014 532.000 Rp 2,2 triliun 2015 780.000 Rp 3,5 triliun 2016 1.450.000 Rp 4,3 triliun 2017 1.500.000 Rp 5,8 triliun

## Sumber: MUC Global 2018
Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan dengan menurunnya tarif pajak UMKM sejak tahun 2013, penerimaan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2017.

## Analisis Hubungan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Tax Compliance
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kepatuhan pajak pelaku UMKM masih minim yaitu dari 60juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5juta wajib pajak  yang  melaporkan pajaknya.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  adalah  masih  rendah. Pronk dalam Alink dan Van Kommer (2011: 197) mengemukakan terdapat keterkaitan antara lima faktor yang berbeda dalam mempengaruhi kepatuhan pajak, meliputi:
a. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kebijakan pajak suatu negara adalah persaingan yang adil, pertumbuhan investasi, peningkatan kemampuan kerja dan inflasi yang rendah.
b. Kewajiban administratif adalah kerangka kegiatan yang memungkinkan warga negara untuk mematuhi tujuan akhir yang ingin dicapai.
c. Kepatuhan  adalah  sejauh  mana  warga  negara  (dalam  konteks  pembayaran  pajak)  secara sukarela mau memenuhi kewajiban perpajakan
d. Peraturan  adalah  terjemahan  dari  tujuan  umum  dalam  seperangkat  peraturan  untuk menerapkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan
e. Penegakan aturan adalah instrumen hukum yang memungkinkan kekuasaan administratif untuk menjalakan peraturan.
Walaupun kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang masih rendah, namun penerimaan pajak final pada PP 46 Tahun 2013 selama lima tahun terus mengalami kenaikan seperti yang ada di tabel 4.
Sedangkan menurut Nurmantu (2005: 149), kepatuhan pajak terdapat dua macam, yaitu kepatuhan  pajak  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban perpajakan  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan,  dan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtansi atau hakikat memenuhi semya ketentuan material perpajakan. Kepatuhan pajak menurut Nurmantu (2005: 146) adalah sebagai suatu kejadian dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

## Analisis Kajian Regulasi Pajak UMKM di Thailand dan Rekomendasi OECD
Berdasarkan  tabel  perbandingan  regulasi  pajak  UMKM  di  Indonesia  dan  Thailand  dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam menentukan objek pajak, tarif pajak, jangka waktu, dan  atauran  lainnya  pada  pajak  atas  UMKMnya.  Dari  beberapa  perbedaannya,  salah  satu perbedaan  yang  menjadi  perhatian  penulis  adalah  tarif.  Di  Indonesia  dalam  memungut  pajak penghasilan UMKM dengan menggunakan tarif tunggal dan final yaitu 0,5%. Serta menjadikan dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto untuk penghasilan dalam tahun pajak kurang dari 4,8 miliar rupiah. Sedangkan di Thailand, pemungutan pajaknya dengan menggunakan beberapa lapisan  tarif.  Serta  menjadikan  dasar  pengenaan  pajak  dari  laba  bersih  untuk  badan  dan penghasilan bersih untuk orang pribadi. Dalam lapisan tarif pajak UMKM di Thailand tersebut terdapat treshold. Kebijakan treshold/ ambang  batas  omzet  di  Indonesia  perlu  dikaji  ulang. Berdasarkan uraian penulis tentang analisis kebijakan penurunan tarif pajak UMKM ditinjau dari asas  equity,  dimana  jika  Wajib  Pajak  memilih  dalam  pengenaan  pajak  atas  UMKM  nya menggunakan  tarif  final  (PP  Nomor  23  tahun  2018)  ini,  pada  saat  usahanya  rugi  tetap  harus membayar  pajak.  Hal  tersebut  menjadi  tidak  adil,  tujuan  Pemerintah  membuat  kebijakan  ini adalah untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak UMKM.
Untuk  membantu  pembayar  pajak  yang  sangat  kecil,  dan  dalam  beberapa  kasus  untuk mendorong kepatuhan, beberapa negara melaporkan skema pajak yang disederhanakan untuk UKM yang mengganti sejumlah pajak lainnya. Pajak penggantian tunggal ini biasanya mencakup tiga elemen utama: a) metode penghitungan pajak yang disederhanakan (seringkali berdasarkan dugaan atau arus kas); b) persyaratan pelaporan dan pengarsipan yang disederhanakan; dan c) pembebasan dari semua atau beberapa pajak lainnya. Bagian ini hanya membahas pajak yang memenuhi ketiga kriteria ini dan secara khusus, hanya selang yang menggantikan lebih dari satu kewajiban pajak dari usaha kecil. Arus kas atau sistem dugaan yang menggantikan hanya satu bentuk  pajak  (biasanya  PPN  atau  pajak  penghasilan)  dibahas  di  bagian  masing-masing.  Pajak penggantian tunggal dapat diperkenalkan dengan lebih dari satu tujuan dalam pikiran. Mereka dapat diperkenalkan sebagai sarana mendorong formalisasi usaha kecil serta menyederhanakan kepatuhan.

## SIMPULAN
1. Kebijakan Penurunan Tarif pajak UMKM ditinjau dari Asas Pemungutan Pajak Dalam hal kebijakan penurunan tarif pajak UMKM berdasarkan asas equity, peneliti menilai bahwa pada hal alternatif pemilihan penggunaan skema tarif PPh final dan skema dengan tarif umum terdapat ketidakadilan. Pemilihan penggunaan skema tarif yang tidak boleh diubah, PP ini membuat Wajib Pajak menjadi tidak adil. Pada saat memilih skema tarif PPh final, dengan kondisi “rugi” tet ap akan harus tetap membaar pajak. Dan pada saat memilih skema dengan tarif umum, maka Wajib Pajak UMKM yang mempunyai omzet kurang dari 4,8 miliar rupiah akan  dipersamakan  dalam  pengenaan  tarif  dengan    Wajib  Pajak  yang  mempunyai  omzet diatas 4,8 miliar rupiah. PP 23 Tahun 2018 masih menimbulkan multi tafsir, dimana ketentuan pengecualian  terhadap  pekerjaan  bebas  (ahli),  sehingga  PP  ini  belum  memenuhi  asas certainty atau kepastian. Sehingga peneliti menyarankan bahwa pemerintah segera membuat aturan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan agar tidak standar ganda.
2. Kebijakan Penurunan Tarif Pajak ditinjau dari Laffer Curve Asumsi  dalam  teori  laffer  yaitu  jika  tarif  pajak  diturunkan,  penerimaan  pajak  akan  turun sejumlah penurunan tarifnya, dan sebaliknya (Setyowati, 2014). Namun jika kita melihat hasil evaluasi PP 46 Tahun 2013, yaitu penerimaan pajak final selama 5 tahun justru mengalami peningkatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebelum tahun 2013, pajak atas UMKM sebesar.. Namun di bulan Juli 2013 hingga Juni 2018 tarif pajak UMKM diturunkan menjadi 1%.  Berdasarkan  hasil  dari  penurunan  tarif  pajak  UMKM  tahun  2013  hingga  tahun  2017
menunjukkan  dengan  menurunnya  tarif  pajak  UMKM  sejak  tahun  2013,  penerimaan  pajak mengalami kenaikan.
3. Hubungan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Tax Compliance Walaupun kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang masih rendah, namun penerimaan pajak final pada  PP  46  Tahun  2013  selama  lima  tahun  terus  mengalami  kenaikan.  Hal  tersebut menjelaskan  bahwa  semakin  turun  tarif  pajaknya,  kepatuhan  pajak  dan  penerimaan  pajak UMKM mengalami peningkatan.
4. Kebijakan Presumptive Tax pada UMKM
Kebijakan  pajak  UMKM  menggunakan  metode  berdasarkan  presentase  peredaran  bruto. Konsep presumptive  tax, merupakan  tata  cara  pemajakan  terhadap  pajak  yang  dipungut berdasarkan anggapan atau dugaan. Sehingga dalam hal ini, kejujuran dari Wajib Pajak adalah sumber  utama.  Jika  melihat tax  compliance Wajib  pajak  UMKM  masih  rendah,  diharapkan dengan adanya tax cut UMKM ini dapat meningkatkan tax compliance.
5. Kajian Regulasi Pajak UMKM di Thailand dan Rekomendasi OECD Kebijakan treshold/ ambang batas omzet di Indonesia perlu dikaji ulang. Berdasarkan uraian penulis  tentang  analisis  kebijakan  penurunan  tarif  pajak  UMKM  ditinjau  dari  asas  equity, dimana jika Wajib Pajak memilih dalam pengenaan pajak atas UMKM nya menggunakan tarif final (PP Nomor 23 tahun 2018) ini, pada saat usahanya rugi tetap harus membayar pajak. Hal tersebut  menjadi  tidak  adil,  tujuan  Pemerintah  membuat  kebijakan  ini  adalah  untuk  lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Alink, Mattijs dan Victor van Kommer. 2000. Handbook for Tax Administrations: Organizational Structure and Management of Tax Administrations. Netherlands. Creswell,  John  W.  1994. Research  Design:  Qualitative  and  Quantitative  Approach .  California: Sage Publication.
Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Kanwil DJP Jawa Tengah. 2015. Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan . Jawa Tengah: Dreamlight Mark, Horton dan Asmaa El-Ganainy. 2017. Fiscal Policy: Taking and Giving Away. IMF. Mansury, R. 2002. Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
Marsuni, L. 2006. Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia . Yogyakarta: UII Press. Setyowati, Mila Sepliana. 2014. Fenomena Persaingan Pajak Antara Negara-Negara Anggota Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
ASEAN: Studi Empiris Tahun 1990-2012. Jakarta: FISIP UI.
Thuronyi, Victor. 1996. Tax Law Design and Drafting. Washington DC: International Monetory Fund.
Farazmand, Ali. 2002. Administrative Reform In Developing Nations . Praeger: London.
Richard Munt, 2003. Building Collaboration, Stronger Families Learning Exchange. Bird, Richard M dan J.Scott. 2013. Constraints and Objective in an Open Economy. Journal of Tax Research: UNSW.

## Artikel Ilmiah
Badan Kebijakan Fiskal. 2011. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.
Direktorat Jendral Pajak. 2017. Laporan Kinerja Dirjen Pajak. Jakarta.
OECD. 2015. Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries. Kementrian Koperasi dan UMKM. 2013. Laporan Tahunan.

## Media
Pajak. “ Perlunya Reformasi
Pajak”.
Diakses tanggal 23 Mei 2017
( http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi-pajak ). Yusuf Waluyo. 2015. Kontribusi Penerimaan pajak dari UMKM hanya 3%. Diakses tanggal 31 Juli
2018 pada ( http://finansial.bisnis.com/read/20150903/10/468689/kontribusi- penerimaan-pajak-dari-umkm-hanya-3 ) Idris, Muhammad. 2016. 4 Tujuan Pemerintah ingin Terapkan Tax Amnesty. Diakses pada 26 Juli 2018 pada ( https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3186301/4-tujuan- pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty)
Praditya, Ilyas Istianur. 2017. Resmi Berakhir 31 Maret, Ini Hasil Tax Amnesty. Diakses pada 20 Juli  2018  pada  ( https://www.liputan6.com/bisnis/read/2906371/resmi-berakhir-di-31- maret-ini-hasil-tax-amnesty)
Gustomo, Ma’ruf. 2018. Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM. Diakses pada 17 Juli 2018 pada https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang- ramah-untuk-umkm/
Noor, Ahmad Fikri. 2018. Kepatuhan Pengusaha UMKM membayar Pajak Rendah. Diakses pada 5 Juli 2018 pada
( https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan- pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah)
Buchori,  Ahmad.  2016. Selamat  Datang  MEA. Diakses  pada  3  Juli  2018  pada ( https://www.antaranews.com/berita/537802/selamat-datang-mea )