## DOI: 10.30644/rik.v11i1.548
Hubungan sosio demografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran PBPU- pekerja mandiri di BPJS kesehatan KC Jambi
Arnild Augina Mekarisce 1 , Dwi Noerjoedianto 1 , Adila Solida 1
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia Email : augina@unja.ac.id
Accepted: 28 August 2021; revision: 22 May 2022; published: 30 June 2022

## Abstrak
Latar Belakang : Secara nasional tunggakan iuran peserta paling tinggi pada PBPU-pekerja mandiri (86,88%), sedangkan di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Jambi terdapat tunggakan sekitar  215.369  jiwa  dengan  jumlah  Rp.  161.513.573.648,-  pada  desember  2020  dengan berbagai  latar  belakang  sosiodemografi  dan  tingkat  pendapatan.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengidentifikasi  hubungan  faktor  sosiodemografi  dan  pendapatan  dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta PBPU-Pekerja Mandiri di wilayah kerja KC Jambi.
Metode :  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  rancangan cross-sectional . Populasi penelitian adalah PBPU-pekerja mandiri BPJS Kesehatan di wilayah kerja  Kantor  Cabang  Jambi.  Perhitungan  sampel  menggunakan  rumus lemeshow, yaitu sebanyak 192 sampel. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, kemudian  di analisis univariat dan bivariat dengan uji chi-square . Hasil :  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  yang  bermakna  antara pendapatan (p- value= 0,045) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan dan tidak ada hubungan yang bermakna antara usia (p- value= 0,120), jenis kelamin (p- value= 0,705), pendidikan (p- value= 0,089), dan jumlah anggota keluarga (p- value= 0,051) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.
Kesimpulan : Pihak BPJS Kesehatan diharapkan dapat melakukan profiling dan switching iuran bagi peserta  dan  calon  peserta  BPJS  Kesehatan,  khususnya  pada  PBPU-pekerja mandiri.
Kata Kunci: iuran, PBPU-Pekerja Mandiri, Kepatuhan.

## Abstract
Background :  Nationally,  the  highest  arrears  of  participant  contributions  were  PBPU participants-independent  workers  (86.88%),  meanwhile,  the  arrears  of  participant contributions in the BPJS Kesehatan Jambi Branch Office as of December, 2020 were around 215,369 people with a total of Rp. 161,513,573,648,-. The purpose of this study was to identify the relationship between sociodemographic factors and compliance with paying BPJS Health contributions to PBPU participants-Independent Workers in the Jambi Branch Office working area.
Methods :  This  study  is  a  descriptive  study  using  a  cross-sectional  design.  The  research population is PBPU participants- BPJS Health independent workers in the Jambi Branch Office working area. The sample calculation uses the Lemeshow formula, which is as many as 192 samples. The research instrument used a questionnaire, while data processing was done by
Arnild Augina Mekarisce, Dwi Noerjoedianto, Adila Solida
editing  data,  data  coding,  data  entry,  data  cleaning,  and  data  processing,  then  analyzed univariate and bivariate with chi-square test.
Results : The results showed that there was a significant relationship between income and compliance with paying BPJS Health contributions and there was no significant relationship between age, gender, education, and number of family members with compliance with paying BPJS  Health  contributions  to  PBPU  participants-independent  workers  in  the  region.  Jambi Branch Office.
Conclusion : BPJS Kesehatan is expected to be able to profile and switch contributions for BPJS  Health  participants  and  prospective  participants,  especially  for  PBPU-independent workers.
Keywords : contributions, PBPU-Independent Workers, Compliance.

## PENDAHULUAN
Perlindungan sosial merupakan pemberian  jaminan  kepada  masyarakat agar  terlindung  dari  risiko  bencana  yang tidak  terduga,  kehilangan  pendapatan, serta  membantu  mencapai  tingkat  hidup yang lebih sejahtera. Penerapan perlindungan sosial atau jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan syarat konstitusional. UUD 1945 Pasal 28 H menetapkan tiap-tiap orang mempunyai hak jaminan sosial, untuk mengembangkan diri secara  optimal  dan    juga  utuh  sebagai manusia  bermartabat.  Untuk  memenuhi perintah  konstitusi  tersebut,  pemerintah telah  mengesahkan  Undang-Undang  dan peraturan  pelaksanaannya  agar  seluruh rakyat  memperoleh  jaminan  kesejahteraan sosial  khususnya  di  bidang  jaminan kesehatan,  yaitu  dengan  membentuk sebuah badan pelayan publik yang bernama Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang bersifat nirlaba,  prinsip  gotong-royong,  portabilitas, dan  mempunyai  tata  pengelolaan  baik ( good governance ).(1,2,3,4) Menurut  Perpres  No.  82  (2018) tentang  jaminan  kesehatan,  pengertian jaminan  kesehatan  yaitu  suatu  tindakan untuk memberikan jaminan yang berbentuk perlindungan akan kesehatan yang memungkinkan peserta mendapatkan perlindungan  kesehatan  dasar.  Karena seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan  jaminan  kesehatan,  maka kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib sehingga  cakupannya  semesta  ( universal coverage). Di dalam kepesertaan JKN terdiri dari  Penerima  Bantuan  Iuran-Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (PBI-APBN), Penerima Bantuan Iuran-Anggaran
Pendapatan  Belanja  Daerah  (PBI-APBD), Pekerja  Penerima  Upah  Penyelenggara Negara (PPU-PN), Pekerja Penerima Upah Badan  Usaha  (PPU-BU),  Pekerja  Bukan Penerima  Upah-Pekerja  Mandiri  (PBPU- Pekerja  Mandiri),  dan  Bukan  Pekerja (BP).(4,5)
Pilihan iuran peserta JKN yang harus dibayarkan oleh PBPU-pekerja mandiri jika memilih  manfaat  pelayanan  kelas  I  maka iuran  bulanan  sebanyak  Rp150.000,-  per orang, untuk kelas II sebanyak Rp100.000,- dan kelas III sebanyak Rp42.000,-.(6) Menurut laporan BPJS Kesehatan per 31  Juli  2021,  jumlah  penduduk  Indonesia yang  mengikuti  program  JKN  adalah berjumlah  225.482.991  jiwa,  atau  82,83% dari  jumlah  penduduk.  PBPU-pekerja mandiri  menjadi  peserta  terbanyak  ke-4, dengan  jumlah  38.851.726  jiwa,  yaitu sebesar 17,23% dari keseluruhan peserta.(7)
Menurut  laporan  keuangan  DJS (Dana  Jaminan Sosial) Kesehatan (2018), secara  nasional  tunggakan  iuran  peserta paling  tinggi  pada  peserta  PBPU-pekerja mandiri  (Rp5.654.930.976.944,-),  yaitu sebesar 86,88% dari keseluruhan tunggakan iuran. Sedangkan menurut data Aplikasi  BI  ( Business  Intelligence )  BPJS Kesehatan  pada  30  Desember  2020,  di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi hingga 25  Desember  2020  jumlah  peserta  PBPU- Pekerja  Mandiri  sudah  mencapai  358.128 jiwa,  dengan  rincian  di  wilayah  Kabupaten Batanghari sebanyak 28.730 jiwa, Kabupaten  Muaro  Jambi  sebanyak  73.559 jiwa,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat sebanyak  44.470  jiwa,  Tanjung  Jabung Timur sebanyak 32.289 jiwa dan Kota Jambi sebanyak 179.080 jiwa.(8)
Arnild Augina Mekarisce, Dwi Noerjoedianto, Adila Solida
PBPU-pekerja mandiri memiliki kewajiban  melakukan  pembayaran  iuran bulanan paling lambat pada tanggal 10 tiap bulannya..  Jika  melewati  tanggal  10, selanjutnya  status  kepesertaan  akan ditangguhkan  dan  akan  didenda  sebesar 2,5%  per  bulan  yang  belum  dilakukan pembayaran.(9)
Jumlah  peserta  tidak  patuh  dalam membayar  iuran  sampai  dengan  bulan Desember  2020  di  wilayah  kantor  Cabang Jambi  berdasarkan  data  Aplikasi  BI ( Business Intelligence ) BPJS Kesehatan per tanggal  4  Desember  2020  sekitar  215.369 jiwa dengan jumlah Rp. 161.513.573.648,-. Kepatuhan  membayar  iuran  pada  PBPU- pekerja  mandiri  merupakan  tantangan utama bagi BPJS Kesehatan dalam rangka meningkatkan angka kolektibilitas anggaran,  dikarenakan  peserta  tidak mempunyai  lembaga  atau  organisasi  yang menjadi  jaminan  dalam  menanggung pembayaran iurannya.(10)
Istilah  kepatuhan  memiliki  asal  kata patuh, yang artinya sifat patuh, taat, tunduk pada  peraturan.  Berdasarkan  konsep  dari Lawrence  Green,  setidaknya  terdapat faktor-faktor  yang  berpengaruh  pada perilaku manusia, termasuk perilaku dalam kepatuhan membayar iuran BPJS
Kesehatan, diantaranya yaitu faktor
predisposisi  yang  meliputi  karakteristik demografi  dan  struktur  sosial  (sosio demografi)
seperti
usia, jenis kelamin/gender,  pendidikan,  dan  jumlah anggota keluarga, dan faktor lainnya seperti pendapatan.(11)
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  hubungan  faktor  sosiodemografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar  iuran  pada  PBPU-Pekerja Mandiri  di  Wilayah  Kerja  BPJS  Kesehatan Kantor Cabang Jambi.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  yang  menggunakan  rancangan cross-sectional .  Penelitian  dilaksanakan  di wilayah  kerja    BPJS  Kesehatan  Kantor Cabang  Jambi  dengan  populasi  penelitian adalah  peserta  JKN  pada  PBPU-pekerja mandiri.  Perhitungan  sampel  berdasarkan rumus lemeshow, yaitu diperoleh sebanyak
192  sampel,  dan  dengan  menerapkan teknik simple  random  sampling .  Variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah usia,  jenis  kelamin,  pendidikan,  jumlah anggota keluarga, dan pendapatan, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, sedangkan pengolahan  data  dilakukan  dengan data editing,  data  coding,  data  entry,  data cleaning, dan data processing , kemudian di analisis univariat dan bivariat dengan uji chi- square untuk  memperoleh  informasi  ada atau  tidaknya  hubungan  antara  variabel dependen dengan independen.

## HASIL

## Analisis Univariat
Distribusi frekuensi baik pada variabel dependen  maupun  independen  diperoleh dari hasil analisis univariat.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan dan Faktor Sosiodemografi serta Pendapatan pada PBPU-
Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi Variabel Frekuensi (f) % Kepatuhan Kurang Patuh 34 17,7 Patuh 158 82,3 Usia Remaja 14 7,3 Dewasa 81 42,2 Lansia 97 50,5 Jenis Kelamin Laki-Laki 124 64,6 Perempuan 68 35,4 Pendidikan Rendah 51 26,6 Tinggi 141 73,4 Jumlah Anggota Keluarga Besar 61 31,8 Kecil 131 68,2 Pendapatan Rendah 175 91,1 Tinggi 17 8,9
Pada  Tabel  1.  diketahui  bahwa sebagian  besar  peserta  PBPU-Pekerja Mandiri  (82,3%)  memiliki  kepatuhan  yang baik  dalam    membayar  iuran  BPJS Kesehatan,  lebih  dari  separuh  peserta
Arnild Augina Mekarisce, Dwi Noerjoedianto, Adila Solida
PBPU-Pekerja  Mandiri  (50,5%)  berusia Lansia,  sebagian  besar  peserta  PBPU- Pekerja  Mandiri  (64,6%)  berjenis  kelamin laki-laki,  sebagian  besar  peserta  PBPU- Pekerja Mandiri (73,4%) memiliki pendidikan  tinggi,  sebagian  besar  peserta PBPU-Pekerja  Mandiri  (68,2%)  memiliki jumlah  anggota  keluarga  yang  kecil,  dan sebagian  besar  peserta  PBPU-Pekerja Mandiri (91,1%) memiliki pendapatan yang rendah.

## Analisis Bivariat
Analisis  bivariat  digunakan  untuk membuktikan  ada  atau  tidaknya  hubungan antara  variabel  dependen  dan  independen dengan  menggunakan  uji chi-square (dengan batas kemaknaan 5%). Jika angka pada  p-value  <0,05,  maka  secara  statistik terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara variabel  independen  dan  dependen  yang diuji, begitupun sebaliknya.(11)
Hubungan Usia dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan
Tabel 2. Hubungan Usia dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja
Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi Variabel Independen Kepatuhan Total p- value Kurang Patuh Patuh n % n % n % Usia Remaja 0 0 14 100 14 100 0,12 Dewasa 18 22,2 63 77,8 81 100 Lansia 16 16,5 81 83,5 97 100
Pada  Tabel  2.  diketahui  bahwa persentase  kepatuhan  yang  baik  dalam membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  pada PBPU-pekerja  mandiri  lebih  banyak  pada usia remaja, yaitu sebesar 100% dibandingkan  pada  usia  Lansia  sebesar 83,5%  dan  usia  dewasa  sebesar  77,8%. Hasil  uji  statistik  diperoleh  p- value= 0,120,
maka  tidak  adanya  hubungan  bermakna antara  usia  dengan  kepatuhan  membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri  di  wilayah  kerja  Kantor  Cabang Jambi.
Hubungan Jenis Kelamin dengan Kepatuhan  Membayar  Iuran  BPJS Kesehatan
Tabel 3. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU- Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi
Variabel Independen Kepatuhan Total p- value Kurang Patuh Patuh n % n % n % Jenis Kelamin Laki-Laki 21 16,9 103 83,1 124 100 0,705 Perempuan 13 19,1 55 80,9 68 100
Pada  Tabel  3.  diketahui  bahwa persentase  kepatuhan  yang  baik  dalam membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  pada PBPU-Pekerja Mandiri sebagian besar pada laki-laki, yaitu sebesar 83,1% dibandingkan berjenis  kelamin  perempuan  sebesar 80,9%.  Hasil  uji  statistik  diperoleh  p- value= 0,705, maka tidak adanya hubungan
yang bermakna antara jenis kelamin dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan  pada  PBPU-pekerja  mandiri  di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.
Hubungan Pendidikan dengan
Kepatuhan  Membayar  Iuran  BPJS
Kesehatan Tabel 4. Hubungan Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-
Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi Variabel Independen Kepatuhan Total p- value Kurang Patuh Patuh n % n % n % Pendidikan Rendah 13 25,5 38 74,5 51 100 0,089 Tinggi 21 14,9 120 85,1 141 100
Pada  Tabel  4.  diketahui  bahwa persentase  kepatuhan  yang  baik  dalam
membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  pada PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak
Arnild Augina Mekarisce, Dwi Noerjoedianto, Adila Solida
memiliki  pendidikan  yang  tinggi,  yaitu sebesar 85,1% dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan rendah sebesar 74,5%. Hasil  uji  statistik  diperoleh  p- value= 0,089, maka  tidak  adanya  hubungan  bermakna antara  pendidikan  dengan  kepatuhan
membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  pada PBPU-pekerja  mandiri  di  wilayah  kerja Kantor Cabang Jambi.
Hubungan  Jumlah  Anggota  Keluarga dengan  Kepatuhan  Membayar  Iuran BPJS Kesehatan
Tabel 5. Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi
Variabel Independen Kepatuhan Total p- value Kurang Patuh Patuh n % n % n % Jumlah Anggota Keluarga Besar 6 9,8 55 90,2 61 100 0,051 Kecil 28 21,4 103 78,6 131 100
Pada  Tabel  5.  diketahui  bahwa persentase  kepatuhan  yang  baik  dalam membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  pada Peserta PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak yang  memiliki  jumlah  anggota  keluarga besar,  yaitu  sebesar  90,2%  dibandingkan dengan  yang  memiliki  jumlah  anggota keluarga  kecil  sebesar  78,6%.  Hasil  uji statistik diperoleh p- value= 0,051, maka hal
ini  menunjukkan  tidak  adanya  hubungan yang  bermakna  antara  jumlah  anggota keluarga  dengan  kepatuhan  membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta PBPU- pekerja  mandiri  di  wilayah  kerja  Kantor Cabang Jambi.
Hubungan
Pendapatan dengan
Kepatuhan  Membayar  Iuran  BPJS
Kesehatan Tabel 6. Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-
Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi Variabel Independen Kepatuhan Total p- value Kurang Patuh Patuh n % n % n % Pendapatan Rendah 34 19,4 141 80,6 175 100 0,045 Tinggi 0 0 17 100 17 100
Pada  Tabel  6.  diketahui  bahwa persentase  kepatuhan  yang  baik  dalam membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  pada PBPU-Pekerja  Mandiri  lebih  banyak  yang memiliki  pendapatan  tinggi,  yaitu  sebesar 100% dibandingkan yang memiliki pendapatan rendah sebesar 80,6%. Hasil uji statistik  diperoleh  p- value= 0,045,  maka adanya hubungan yang bermakna pendapatan  dengan  kepatuhan  membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri  di  wilayah  kerja  Kantor  Cabang Jambi.

## PEMBAHASAN

## Hubungan  Usia  dengan  Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan
Persentase  kepatuhan  yang  baik dalam  membayar  iuran  BPJS  Kesehatan pada  PBPU-Pekerja  Mandiri  lebih  banyak pada  usia  remaja,  yaitu  sebesar  100%, dibandingkan usia dewasa sebesar 83,5%, dan usia dewasa sebesar 77,8% . Hasil uji
statistik  diperoleh  p- value= 0,120,  maka tidak  adanya  hubungan  bermakna  usia dengan  kepatuhan  membayar  iuran  BPJS Kesehatan  pada  PBPU-pekerja  mandiri  di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.
Hasil ini sejalan dengan penelitian di Kota  Depok  yang  menunjukkan  tidak adanya  hubungan  antara  usia  dengan kepatuhan  membayar  iuran  JKN  (p- value =0,348).  Hal  ini  juga  sesuai  dengan penelitian  di  BPJS  Kesehatan  Kantor Cabang  Utama  Jakarta  Barat  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  hubungan antara usia dengan kepatuhan pembayaran iuran  JKN  (p- value =1,000).    Namun  hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian di    BPJS  Kesehatan  KCU  Jakarta  Pusat yang  menyatakan  bahwa  ada  hubungan antara  usia  dengan  kepatuhan  membayar iuran JKN (p- value =0,001).(12,13,14) Dalam  rangka  mengimplementasikan UU  Nomor  24/2011  tentang  BPJS  maka penduduk  Indonesia  wajib  mendaftar
Arnild Augina Mekarisce, Dwi Noerjoedianto, Adila Solida
menjadi peserta JKN. Selain itu peserta juga wajib  membayar  iuran  berdasarkan  kelas yang  dipilihnya.  Kepatuhan  peserta  dalam membayar  iuran  sangatlah  penting  karena akan mempengaruhi nilai kolektabilitas dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya, teori mengenai  konsep  kepatuhan  ini  telah dilakukan  penelitian  pada  ilmu  sosial, terutama  pada  bidang  keilmuan  psikologi maupun bidang keilmuan sosiologi, kemudian pengembangan dari teori tersebut  lebih  memprioritaskan  urgensinya pada faktor bagaimana proses edukasi dan sosialisasi  dalam  rangka  mempengaruhi perilaku kepatuhan
seseorang dibandingkan dengan faktor usia.(1) Hubungan Jenis Kelamin dengan Kepatuhan  Membayar  Iuran  BPJS Kesehatan
Persentase  kepatuhan  yang  baik dalam  membayar  iuran  BPJS  Kesehatan pada  PBPU-Pekerja  Mandiri  lebih  banyak pada  laki-laki,  yaitu  sebesar  83,1% dibandingkan  berjenis  kelamin  perempuan sebesar  80,9%.  Hasil  uji  statistik diperoleh p- value= 0,705, maka tidak adanya hubungan bermakna  jenis kelamin  dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan  pada  PBPU-pekerja  mandiri  di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  di Kota  Depok  yang  menunjukkan  tidak adanya  hubungan  jenis  kelamin  dengan kepatuhan  pembayaran  iuran  JKN  (p- value =0,708).  Hasil  penelitian  ini  juga sesuai  dengan  penelitian  di  BPJS Kesehatan  KCU  Jakarta  Pusat,  yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan membayar  iuran  JKN  ( p-value =0,380). Namun,  faktor  gender  atau  jenis  kelamin merupakan  aspek  yang  tidak  bisa diabaikan. Menurut Anderson, jenis kelamin adalah salah satu faktor memiliki pengaruh pada  perilaku  kesehatan,  dikarenakan faktor ini menunjukkan terdapatnya perbedaan biologis antara dua jenis kelamin yang berbeda ini. Perbedaan secara aspek biologis maupun fungsi biologis ini tidaklah dapat ditukar antara kedua pihak, sehingga seringkali menjadi faktor yang membedakan peran  dan  kewajiban  dalam  kehidupan
sehari-hari dan bidang lainnya, termasuk di dalam perihal perilaku kesehatan.(11,12,14)
Hubungan
Pendidikan dengan Kepatuhan  Membayar  Iuran  BPJS Kesehatan
Persentase  kepatuhan  yang  baik dalam  membayar  iuran  BPJS  Kesehatan pada  Peserta  PBPU-Pekerja  Mandiri  lebih banyak  memiliki  pendidikan  yang  tinggi, yaitu sebesar 85,1% dibandingkan dengan yang  memiliki  pendidikan  rendah  sebesar 74,5%.  Hasil  uji  statistik  diperoleh  p- value= 0,089, maka tidak adanya hubungan bermakna  antara  pendidikan  dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan  pada  PBPU-pekerja  mandiri  di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  di Kelurahan  Benda  Baru  yang  menunjukkan tidak  adanya  hubungan  bermakna  tingkat pendidikan dengan kepatuhan pembayaran iuran  JKN.  Dan  hasil  penelitian  lainnya  di Kota  Solok  yang  juga  menunjukkan  tidak adanya  perbedaan  bermakna  tingkat pendidikan  dengan  kepatuhan  peserta mandiri  dalam  pembayaran  iuran  JKN  (p- value =0,564).  Namun,  hasil  penelitian  ini tidak  sesuai  dengan  penelitian  di  Wilayah Kerja  Puskesmas  Ranotana  Weru  yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan individu dengan  kepatuhan  membayar  iuran  JKN. Peserta  JKN  yang  berpendidikan  rendah menganggap  kesehatan  lebih  penting  dan hadirnya  program  JKN  dapat  membantu memenuhi kebutuhan kesehatannya. (15,16,17)
Pendidikan  adalah  suatu  bentuk kegiatan yang disengaja, memiliki keteraturan  dan  kegiatan  terencana  untuk meningkatkan  potensi  diri  seseorang. Pendidikan menjadikan orang itu lebih kritis akan  sesuatu  yang  diamati.  Orang  yang mengampu pendidikan tinggi akan mempunyai  pengetahuan  yang  luas  jika dibandingkan  dengan  orang  yang  tidak mengampu pendidikan tinggi. Dengan sikap kritis dan mempunyai pengetahuan luas ini, maka  bagi  mereka  untuk  bersikap  patuh tidak  cukup  hanya  dengan  mengetahui adanya  peraturan  atas  sebuah  kewajiban membayar  iuran,  namun  kepatuhannya dalam  membayar  iuran  dapat  dipengaruhi
Arnild Augina Mekarisce, Dwi Noerjoedianto, Adila Solida
oleh  persepsi  mereka  terhadap  pelayanan kesehatan
yang dilihat
atau diterima.(11,15,18)
Hubungan  Jumlah  Anggota  Keluarga dengan  Kepatuhan  Membayar  Iuran BPJS Kesehatan
Persentase  kepatuhan  yang  baik dalam  membayar  iuran  BPJS  Kesehatan pada  PBPU-Pekerja  Mandiri  lebih  banyak mempunyai  jumlah  anggota  keluarga yang besar,  yaitu  sebesar  90,2%  dibandingkan dengan  yang  memiliki  jumlah  anggota keluarga  kecil  sebesar  78,6%.  Hasil  uji statistik  diperoleh  p- value= 0,051,  maka tidak  adanya  hubungan  bermakna  jumlah anggota  keluarga  dengan  kepatuhan membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  pada PBPU-pekerja  mandiri  di  wilayah  kerja Kantor Cabang Jambi
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  di Kota  Solok  yang  menunjukkan  tidak  ada perbedaan  bermakna  jumlah  anggota keluarga dengan kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran JKN (p- value =0,378). Namun, hasil ini tidak sesuai dengan  hasil  penelitian  di  Kota  Padang yang  menunjukkan  adanya  hubungan signifikan variabel jumlah anggota keluarga dengan variabel kepatuhan peserta pekerja mandiri  dalam  hal  membayar  iuran  JKN. Dengan  demikian,  faktor  jumlah  anggota keluarga merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan,  dikarenakan  semakin  banyak dan  bertambah  jumlah  anggota  keluarga, akan  semakin  banyak  juga  besaran  iuran JKN  yang  dibayarkan,  dan  ditambah dengan  adanya  suatu  pemberlakuan  baru bahwa  saat  ini  pembayaran  hanya  bisa dilakukan  secara  kolektif  dalam  satu  kartu keluarga,  tidak  bisa  terpisah  menjadi  per individu sebagaimana biasanya.(15,19)
Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan  Membayar  Iuran  BPJS Kesehatan
Persentase  kepatuhan  yang  baik dalam  membayar  iuran  BPJS  Kesehatan pada  Peserta  PBPU-Pekerja  Mandiri  lebih banyak  memiliki  pendapatan  tinggi,  yaitu sebesar 100% dibandingkan yang memiliki pendapatan rendah sebesar 80,6%. Hasil uji statistik  diperoleh  p- value= 0,045,  maka adanya hubungan yang bermakna
pendapatan  dengan  kepatuhan  membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri  di  wilayah  kerja  Kantor  Cabang Jambi.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  di Kecamatan Bontomatene, yang menunjukkan  adanya  hubungan  signifikan antara  pendapatan  dengan  kepatuhan pembayaran  iuran  BPJS  oleh  peserta mandiri.  Hal  ini  juga  sesuai  penelitian  di Puskesmas  Tamamaung  Kota  Makassar yang  menunjukkan  terdapat  hubungan pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN bagi Peserta Mandiri (p- value =0,001). Dan  sesuai  juga  dengan penelitian  di  BPJS  Kesehatan  Kantor Kabupaten  Banjar,  yang  menunjukkan adanya  hubungan  pendapatan  dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Non PBI.(16,20,21)
Tingkat pendapatan memiliki peranan penting  dalam  meningkatkan  kesadaran seseorang  tentang  asuransi  kesehatan. Semakin tinggi jumlah pendapatan, semakin adanya kesadaran untuk mendaftar asuransi  dan  memiliki  kemampuan  dalam membayar premi/iuran secara teratur. Hasil riset  terhadap  1.200  peserta  PBPU  di  tiga Depwil (Kedeputian Wilayah) BPJS Kesehatan  menunjukkan  bahwa  30% PBPU-pekerja  mandiri  gagal  membayar iuran  dengan  rutin  (dalam  skala  nasional dari BPJS yaitu mencapai besaran 53-55%). Salah satunya dikarenakan adanya ketidakpastian  pendapatan  disebabkan musim,  sebesar  45%  peserta  mengalami kesulitan keuangan dalam pendapatannya. Oleh karena itu, profiling tingkat kesejahteraan  pada  PBPU-pekerja  mandiri dapat  menjadi  solusi  untuk  membantu mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  yang berdasarkan pada prinsip kegotongroyongan  dalam  SJSN  dari peserta yang mampu secara ekonomi atau pendapatan  kepada  peserta  pra-sejahtera. Jika profiling terhadap  PBPU-pekerja mandiri tidak menjadi bahan pertimbangan, maka akan bertentangan prinsip kegotongroyongan  yang  dijunjung  tinggi .(8,16)
Profiling merupakan suatu  upaya untuk  mendapatkan  informasi  tentang kebutuhan dan kemampuan ekonomi calon peserta.  Saat  ini,  PBPU-pekerja  mandiri
Arnild Augina Mekarisce, Dwi Noerjoedianto, Adila Solida
diserahkan  sepenuhnya  untuk  mendaftar dan  memilih  kelas  perawatan  berdasarkan inginnya  peserta.  Tidak  sedikit  calon peserta  yang  mampu  secara  ekonomi mendaftar  pada  PBPU-pekerja  mandiri layanan  kelas  III  maupun  sebaliknya, peserta  yang  secara  ekonomi  memiliki kekurangan mendaftar pada PBPU-pekerja mandiri  kelas  I  atau  kelas  II.  Pada  kondisi PBPU-pekerja  mandiri  dengan  tingkat kemampuan  ekonomi  mampu  namun mendaftar kelas III, maka akan berdampak pada  hilangnya  potensi  besar  dalam penerimaan  DJS  Kesehatan.  Sedangkan untuk  PBPU-pekerja  mandiri  yang  tingkat ekonomi  kurang  mampu  namun  mendaftar di kelas II dan kelas I, maka akan berpotensi mengalami  hambatan  dalam  melakukan pembayaran iuran dengan rutin dikarenakan  rendahnya  tingkat ability  to pay .  Kemudian,  setelah  dilakukannya profiling, maka  dilanjutkan  dengan  konsep switching iuran,  sehingga  langkah  ini diharapkan dapat mengatasi keterlambatan pembayaran dan
keberlanjutan kepesertaan
PBPU-pekerja
mandiri. Sedangkan bagi peserta yang tidak memiliki kemampuan terhadap besaran iuran, dapat mengajukan  permohonan  menjadi  peserta PBI.(8,22)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  diatas  dapat disimpulkan  adanya  hubungan  yang bermakna  pendapatan  dengan  kepatuhan membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  pada PBPU-pekerja  mandiri  di  wilayah  kerja Kantor  Cabang  Jambi.  Dan  tidak  adanya hubungan  bermakna  akan  usia,  jenis kelamin,  pendidikan,  dan  jumlah  anggota keluarga  dengan  kepatuhan  membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri  di  wilayah  kerja  Kantor  Cabang Jambi.
Adapun  saran  dari  peneliti  yaitu diharapkan BPJS Kesehatan dapat melakukan profiling tingkat  kesejahteraan pada PBPU-pekerja mandiri dan menerapkan  konsep switching iuran, yang akan  membantu  dalam  mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip kegotongroyongan  dalam  SJSN  dari peserta  yang  memiliki  kemampuan  dalam aspek  ekonomi  kepada  peserta  pra-
sejahtera.  Selain  itu,  diharapkan  pada peneliti  berikutnya  untuk  dapat  melakukan penelitian  pada  faktor  lainnya  yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Luthfie,  Muchtar  and  Yotfiadfinda  SU.
Evaluasi Kepatuhan Kepesertaan Program  Jaminan  Sosial  Bidang Ketenagakerjaan.  J  Keselamat  dan Kesehatan Kerja Indones. 2017;IV(2):53 – 76.
2.   Presiden Republik Indonesia. Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional.
3.   Presiden Republik Indonesia. Undang-
Undang  Republik  Indonesia  No.  24
Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. 2011.
4.   Thabrany  H.  Jaminan  Kesehatan Nasional.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada; 2014.
5.   Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia
No.  82  Tahun  2018  Tentang  Jaminan Kesehatan.
6.   Iuran  [Internet].  2021.  Available  from: bpjs-kesehatan.go.id
7.   Peserta Program JKN [Internet]. 2021. Available from: bpjs-kesehatan.go.id
8.   Raisa Annisa, Syahdu Winda, Erlangga Dwisaputro  KNI.  Mengatasi  Defisit Dana  Jaminan  Sosial  Kesehatan
Melalui Perbaikan Tata Kelola. INTEGRITAS  J  Antikorupsi.  6(2):209 – 24.
9.   BPJS  Kesehatan.  Peraturan  Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2019 tentang  Pencabutan  Peraturan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2018 tentang  Penilaian  Kegawatdaruratan dan  Prosedur  Penggantian  Biaya Pelayanan Gawat Darurat.
10.  Zulfa Auliyati Agustina, Nailul Izza  dan IUA.  Sistem  Pembayaran  Kolektif Peserta Mandiri dengan Status Kepesertaan dan Kepatuhan
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten  Malang.  Bul  Penelit  Sist
Arnild Augina Mekarisce, Dwi Noerjoedianto, Adila Solida
Kesehat. 2019;22(1):44 – 53.
11.  Notoatmodjo  S.  Promosi  kesehatan dan  ilmu  perilaku.  Jakarta:  PT  Rineka Cipta; 2010.
12.  Jihan Adani, Putri Permatasari, Rafiah Maharani  Pulungan  MES.  Faktor- Faktor  yang  Berhubungan  dengan Kepatuhan  Pembayaran  Iuran  JKN pada  Peserta  Mandiri  di  Kota  Depok Tahun  2019.  J  Ilm  Kesehat  Masy. 2019;11(4):287 – 95.
13.  Ghassani  DA.  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Membayar Iuran  Peserta  Bukan  Penerima  Upah (PBPU)  BPJS  Kesehatan  Kantor Cabang  Utama  Jakarta  Barat  Tahun 2017. Universitas Indonesia; 2017.
14.  Arrauf  A.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran  Iuran  JKN  Pada  Peserta Mandiri BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2017. Universitas
Indonesia; 2017.
15.  Ayu Wulandari, Nur Afrainin Syah CTE. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Peserta  Mandiri  Dalam Pembayaran  Iuran  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional  di  Kota  Solok.  J
Kesehat Andalas. 2020;9(1):7 – 17.
16.  Noor Latifah A, Wafa Nabila FF. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru. J Kedokt dan
Kesehat. 2020;16(2):84 – 92.
17.  Mokolomban, C., Mandagi, C. K. F., & Korompis  GEC.  Faktor-Faktor  Yang
Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta  Mandiri  Dalam  Membayar
Iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di
Wilayah  Kerja  Puskesmas  Ranotana Weru  Kota  Manado.  J  KESMAS.
2018;7(4).
18.  Presiden  Republik  Indonesia.  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. 19.  Putri DM. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan
peserta mandiri dalam membayar iuran jaminan  kesehatan  nasional  di  Kota Padang tahun 2016 [Internet]. Available from: scholar.unand.ac.id 20.  Nawirah  Hasan  ASB.  Faktor  yang Berhubungan dengan Kepatuhan
Membayar  Iuran  BPJS  Pada  Peserta Mandiri  Di  Puskesmas  Tamamaung. Wind Public Health J. 2020;1(4).
21.  Noor  Latifah,  Yeni  Riza  HKA. Hubungan Pendapatan dan Pengetahuan Tentang Kewajiban
Membayar  Iuran  Dengan  Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Bpjs Non Pbi Di BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Banjar Tahun 2020.
22.  Intisari,  A.D.,  Trisnantoro,  L.  and Hendrartini  J.  Premium  Switching Strategy On Revenue  Collection From Informal Sector Community: Eff ort To Prevent  Premium  Payment  Delay  On JKN. J Kesmas Indones. 2017;9(1):64 – 77.