## PENGATURAN TENTANG ARBITRASE AD HOC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

## Antono
Konsultan dan Pengacara E-mail: antonolawyer@gmail.com

## Abstract :
Article  6  paragraph  (9)  of  Act  Number  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  Alternative  Dispute Resolution as positive law stipulates that if the peaceful effort cannot be reached, then the parties based on written agreement may refer the settlement of their dispute through insitutional arbitration  or ad hoc arbitration.  Act  Number  30  of  1999  does  regulate  not  clearly  and  expressly  on  ad  hoc  arbitration. Seemingly, Act Number 30 of 1999 is more oriented to institutional arbitration. In Indonesia there are a number of institutional arbitration such as BANI, BASYARNAS, and BAPMI. This research is normative legal research. The type of the research is  vague norm and the approaches applied are statute approach and comparative approach.
The results of the research are as follows: firstly, Act Number 30 of 1999 regulates more on institutional arbitration and regulates relatively less on ad hoc arbitration. There are not sufficient regulation on the recruitment so it is not clear  what the criteria and procedure of recruitment of  ad hoc arbitrators. The position of the ad hoc arbitrators is unclear; the office or domicile of the ad hoc arbitration  is unknown, thus,  it  makes  difficult  for  the  society  who  want  to  bring  their  disputes  to  the  ad  hoc  arbitration.  It  is different  from  institusional  one  which  has  its  own  arbitration  law  of  procedure  (lex  atribtri),  ad  hoc arbitration does not possess it own arbitration law of procedure (lex atribtri). The executorial power of the  award  made  by  ad  hoc  arbitration  is  still  dilematic  and  its  registration  at  the  District  Court  is  still hindered because the District Court is still reluctant to recognize the award of ad hoc arbitration.  It is so because ad hoc arbitration is considered not so credible and  the District Court does trust it because its existence  is  not  clear.  If  an  award  is  not  registered  at  the  District  Court  which  is  proven  with  the presence  of  Registration  Deed  issued  by  the  District  Court  so  such  arbitral  award  can  not  be  executed (does not have executorial power).
Keywords: Regulation, Ad Hoc Arbitration, Act Number 30 of 1999

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alter- natif    Penyelesaian  Sengketa  yang  merupa- kan hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) yang mengatur tentang arbitrase ada di- sebut  tentang  arbiter  ad  hoc,  yaitu  di  dalam
Pasal  6  ayat  (9)  berbunyi:  “Apabila  usaha perdamaian  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (6)  tidak  dapat
dicapai,  maka  para  pihak  berdasarkan  kese- pakatan  secara  tertulis  dapat  mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitra- se atau arbitrase ad hoc.”
Dari  bunyi  Pasal  6  ayat  (9)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Seng- keta di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Apabila  usaha  perdamaian  tidak  dapat dicapai  maka  para  pihak  tersebut  dapat
mengajukan  usaha  penyelesaian  sengke- ta tersebut secara arbitrase.
2. Penyelesaian  secara  arbitrase  tersebut dapat  melalui  lembaga  arbitrase  atau arbitrase ad hoc.
3. Syarat untuk dapat mengajukan penyele- saian    sengketa  secara  arbitrase  adalah berdasarkan  kesepakatan  secara  tertulis (Perjanjian Arbitrase).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur seca- ra jelas dan tegas mengenai arbitrase ad hoc. Nampaknya  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  lebih  berorientasi pada  arbitrase  institusional  (arbitrase  yang melembaga).  Hal  ini  bisa  kita  lihat  dari ketentuan-ketentuan dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  misalnya  Pasal  52 yang  berbunyi:  “Para  pihak  dalam  suatu perjanjian  berhak  untuk  memohon  pendapat yang  mengikat  ( binding  opinion )  dari lembaga  arbitrase  atas  hubungan  hukum tertentu  dari  suatu  perjanjian”.  Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  ini tidak  ada  ketentuan  yang  memberikan wewenang  kepada  arbitrase  ad  hoc  untuk memberikan pendapat yang mengikat ( binding opinion ).
Menurut  Gunawan  Wijaya  arbitrase institusional  adalah  lembaga  atau  badan arbitrase  yang  bersifat  tetap.  Lembaga  ini sengaja  didirikan  oleh  suatu  organisasi
tertentu  dan  bertujuan  untuk  menyelesaikan perselisihan  atau  sengketa  yang  timbul  dari suatu perjanjian. 1
Sifatnya  yang  permanen  dan  menetap dari badan arbitrase institusional  ini merupakan  suatu  ciri  pembeda  yang  utama dari  arbitrase  ad  hoc.  Badan  arbitrase institusional  selain  bersifat  permanen  atau tetap  pendiriannya  juga  tidak  didasarkan pada  ada  tidaknya  sengketa,  dengan  per- kataan lain bahwa badan arbitrase institusio- nal  ini  sudah  berdiri  sebelum  timbulnya sengketa.  Hal  ini  adalah  merupakan  suatu pembeda antara badan arbitrase institusional dan  arbitrase  yang  bersifat  ad  hoc  karena arbitrase  yang  bersifat  ad  hoc ini  biasanya didirikan setelah timbulnya sengketa.
Dari  sifatnya  yang  sementara  serta ketidaktetapan dari arbitrase yang bersifat ad hoc  ini,  maka  dalam  tataran  prakteknya sering  mengalami hambatan seperti: kesulit- an  dalam  melakukan  komunikasi,  menetap- kan  aturan-aturan  prosedural  dan  penetapan cara  pemilihan  arbiter  yang  disetujui  oleh kedua belah pihak.
Untuk  mengatasi  beberapa  kesulitan tersebut  di  atas,  maka  para  pihak  yang  ber- sengketa  sering  memilih  badan  arbitrase yang  bersifat  institusional  dalam  rangka penyelesaian  sengketa  yang  mereka  hadapi. Dengan  kata  lain  pada  tataran  praktek arbitrase yang bersifat institusional ini lebih
1 Gunawan  Wijaya  &  Ahmad  Yani, Op.  cit . hlm 52.
diminati  karena  dirasakan  mempunyai  ke- unggulan  dibanding  arbitrase  yang  bersifat ad hoc.
Dilihat  dari  segi  rekrutmennya  ( recrui- tment )  arbiter  pada  arbitrase  institu-sional dilakukan  oleh  masing-masing  lembaga arbitrase  secara  ketat  dan  selektif.  Para arbiter  yang  terpilih  kemudian  diangkat sebagai  arbiter  pada  lembaga  arbitrase  ter- sebut. Syarat-syaratnya sangat ketat setidak- tidaknya  mengacu  kepada  ketentuan  Pasal 12  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif    Penyele- saian  Sengketa  dan  peraturan  tambahan yang dibuat sendiri oleh lembaga.
Pada  arbitrase  ad  hoc  tidak  jelas bagaimana  kriteria  para  pihak  memilih arbiter  ad  hoc.  Tidak  jelas  tentang kualifikasi  dan  sertifikasi  dari  orang-orang yang  dapat  diangkat  oleh  para  pihak  untuk bisa  menjadi  arbiter  ad  hoc.  Sangat tergantung  pada  selera  para  pihak  untuk memilih  siapa  yang  mereka  inginkan  untuk menjadi arbiter ad hoc.
Berbeda  dengan  arbitrase  institusio- nal  yang  mempunyai  Peraturan  Arbitrase ( Rule of Arbitration )   atau lex arbitri yang dibuat  sendiri  oleh  lembaga  arbitrase  ter- sebut,  dalam  arbitarse  ad  hoc  tidak  ada Peraturan  Arbitrase  ( Rule  of  Arbitration )
atau lex arbitri.
Ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  Bab IV dengan judul bab  “Acara  Yang  Berlaku  di  Hadapan
Majelis  Arbitrase”  Pasal  27  sampai  dengan Pasal  51  hanya  bersifat  pokok-pokok  saja sehingga belum mengatur secara rinci, jelas, dan  tegas  tentang  Hukum  Acara  Arbitrase. Oleh  sebab  itu  maka  pada  arbitrase  institu- sional  dibuat  sendiri  Peraturan  Arbitrase ( Rule  of  Arbitration ).  Sedangkan  pada arbitrase  ad  hoc  tidak  ada  lembaga/  organ/ orang  yang  membuat  Peraturan  Arbitrase ( Rule  of  Arbitration ).  Ini  menjadi  masalah sehingga arbitrase ad hoc sulit berkembang.
Terkait  dengan  kekuatan  eksekuto- rial  putusan  arbitrase  ad  hoc  juga  terdapat masalah  karena  terdapat  ketidakjelasan tentang  ketentuan  pendaftaran  putusan arbitrase ad hoc di Pengadilan Negeri.
Dalam  sejumlah  kasus  terdapat kesulitan  dalam  melakuan  pendaftaran putusan  arbitrase  ad  hoc  karena  Pengadilan Negeri berpendapat bahwa:
(a)  arbitrase  ad  hoc  tidak  mempunyai
prosedur  arbitrase  ( arbitration  rules ) yang jelas.
(b)  tidak  jelas  syarat-syarat  untuk  bisa diangkat, ditetapkan, dan terdaftar sebagai arbiter ;
(c) tidak diketahui tempat bisa bertemu dan konsultasi dengan arbiter;
(d) tidak jelas tempat persidangan arbitrasenya;
(g) putusan  yang dijatuhan oleh arbitrase ad hoc  dianggap  kurang  kredibel  (kurang dapat  dipercaya)  dibandingan  dengan dari pada putusan arbitrase institusional.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti  dan  melakukan  penulisan  tesis  ini dengan  judul  “ Pengaturan Tentang
Arbitrase  Ad  Hoc  Dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul serta latar belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan di  atas,  maka  permasalahan  dalam  tesis  ini dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan  dan  kedudukan  arbiter  ad hoc  serta  hukum  acara  arbitrase  ad  hoc di Indonesia?
b. Bagaimana kekuatan eksekutorial
putusan  yang  dibuat  oleh  arbitrase  ad hoc dan pendaftaran putusan arbitrase ad hoc di Pengadilan Negeri ?

## PEMBAHASAN
Pengaturan  mengenai  Pengangkatan  dan Kedudukan  Arbiter  Ad  Hoc  serta Lex
Arbitri Arbitrase Ad Hoc
1. Pengaturan Pengangkatan dan

## Kedudukan para Arbitrase Ad Hoc
Pengaturan  tentang  pengangkatan
arbiter  merupakan  hal  yang  penting  karena tanpa adanya para arbiter maka penyelesaian sengketa secara arbitrase tidak bisa
terlaksana.  Arbiter  merupakan  pelaksana utama dalam suatu arbitrase.
Arbiter  adalah  seorang  atau  lebih yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  berseng- keta  atau  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan Negeri  atau  oleh  lembaga  arbitrase,  untuk memberikan putusan mengenai sengketa ter- tentu  yang  diserahkan  penyelesaiannya  me- lalui arbitrase, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Secara umum, mengenai penunjukan atau  pengangkatan  arbiter  dapat  kita  jumpai pengaturannya  dalam  Pasal  12  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Seng- keta.  Dari  bunyi  pasal  di  atas  dapat  kita ketahui  bahwa  sepanjang  seseorang  meme- nuhi  syarat-syarat  di  atas,  maka  ia  dapat ditunjuk  atau  diangkat  sebagai  arbiter.  Ke- tentuan  ini  juga  tidak  mensyaratkan  bahwa ia  harus  menempuh  pendidikan  khusus untuk menjadi arbiter.
Dari  bunyi  pasal  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  dapat  kita  ketahui bahwa  sepanjang  seseorang  memenuhi syarat-syarat di atas, maka ia dapat ditunjuk atau  diangkat  sebagai  arbiter.  Ketentuan  ini juga  tidak  mensyaratkan  bahwa  ia  harus menempuh  pendidikan  khusus  untuk  men- jadi  arbiter.  Di  samping  itu,  profesi  arbiter tidak  mensyaratkan  Sarjana  Hukum  (S.H.) di dalamnya.
Kemudian,  dalam  suatu  arbitrase  ad hoc  bagi  setiap  ketidaksepakatan  dalam penunjukan  seorang  atau  beberapa  arbiter, para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  me- nunjuk  seorang  arbiter  atau  lebih  dalam rangka  penyelesaian  sengketa  para  pihak (Pasal  13  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa).
Jenis  arbitrase  ad  hoc  disebut  juga
“arbitrase  volunter”  atau  “arbitrasi  per- orangan”. 2 Pasal 615 Rv ayat (1) tampaknya hanya  mengenal  lembaga  arbitrase  ad  hoc.
Pengertian  arbitrase  ad  hoc  ialah  arbitrase yang  dibentuk  khusus  untuk  menyelesaikan atau  memutus  perselisihan  tertentu.  Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase  ad  hoc  bersifat  “insidentil”.  Ke- dudukan  dan  keberadaannya  hanya  untuk melayani  dan  memutus  kasus  perselisihan tertentu. Selesai sengketa diputus,
keberadaan  dan  fungsi  arbitrase  ad  hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya. 3
Untuk  menyebut  arbiter  institusional Pasal  I  ayat  (2)  Konvensi  New  York  1958 menggunakan istilah “ arbitrators of permanent arbitral body ” (arbiter dari suatu
badan  arbitrase  yang  permanen/  institusio- nal).  Menurut  Konvensi  New  York  1958
2 Gunawan Wijaya. 2005. Alternatif Penyelesaian  Sengketa. Jaarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, hlm 34
3 Idrus  Abdullah.  2013. Bentuk-bentuk
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
(Alternative  Dispute  Resolution). Jakarta:  Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm 45
pengakuan  dan  pelaksanaan  arbitrase  inter- nasional  (asing)  berlaku  baik  terhadap putusan  yang  dijatuhkan  oleh  arbitrase  ad hoc dan arbitrase permanen/ institusional).
Namun  demikian  Konvensi  New York 1958 tidak mengatur tentang pengangkatan  da  kedudukan  arbiter  baik pada  arbitrase  ad  hoc  dan  arbitrase permanen/  institusional.  Konvesi  ini  hanya mengatur tentang pengakuan dan pelaksana- an arbitrase internasional (asing).
Peraturan Arbitrase ( Arbitration Rules )  versi UNCITRAL  (United  Nations Commi-ssion  on  International  Trade  Law – suatu  Komisi  PBB  untuk  Hukum  Dagang Inter-nasional)  ada  mengatur  mengenai pengang-katan  arbiter  ( appointment  of arbitrators ),  yaitu  dalam  Pasal  6,  Pasal  7, dan Pasal 8.
Untuk  di  Indonesia  lembaga  yang berwenang melakukan penunjukkan ( appointing  authority )  telah  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 yaitu Pengadilan Negeri.
Peraturan Arbitrase UNCITRAL menghendaki  agar  dalam  suatu  pengang- katan  arbiter  ( appointment  of  arbitrator ) harus jelas:
a. Nama lengkap arbiternya;
b. Alamatnya yang jelas;
c. Uraian kualifikasi ( description of arbitrator’s qualification ).
Yang menjadi masalah untuk arbitrase  ad  hoc  di  Indonesia  adalah  tidak jelas:
a. Siapa nama lengkap arbiternya;
b. Apa alamatnya arbiter tersebut;
c. Apa  uraian  kualifikasi  arbiter  tersebut
( description of arbitrator’s
qualification ).
Kondisi  ini  menimbulkan  masalah dalam  hal  pengangkatan  arbitrase  ad  hoc  di
Indonesia.
Di  dalam  Konvensi  Washington
1965 tentang
Penyelesaian Sengketa
Investasi  antara  Negara  melawan  Warga
Negara  Asing  diatur  tentang  Lembaga Penyelesaian Sengketa Investasi ( International Center
for Investment
Disputes - ICSID ) dimana di dalam Pasal 14
ditegaskan  syarat-syarat  menjadi  arbiter
ICSID, yaitu:
a. Orang  yang  mempunyai  moral  yang
tinggi ( person of high moral character );
b. Mempunyai  kompetensi  yang  diakui
( recognized competence ) di bidang:
1) Hukum ( law );
2) Perdagangan ( commerce );
3) Industri ( industry ); atau
4) Keuangan ( finance ).
2. Peraturan  Arbitrase  ( Lex  Arbitri )

## Arbitrase Ad Hoc
Peraturan  Arbitrase  ( lex  arbitri ) umumnya  dimiliki  oleh  lembaga  arbitrase.
Tiap-tiap lembaga arbitrase baik itu nasional maupun  internasional  mempunyai  Peraturan
Arbitrase ( lex arbitri ) masing-masing.
Keadaannya  berbeda  dengan  arbit- rase  ad  hoc,  yang  bersifat  insidentil,  tidak permanen,  seringkali  tidak  mempunyai Peraturan  Arbitrase  ( lex  arbitri ).  Hal  serupa
terjadi  di  Indonesia.  Padahal  hukum  acara arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat pokok-pokok saja  dan  tidak  rinci.  Untuk  membicarakan tentang  Peraturan  Arbitrase  ( lex  arbitri )  ini
maka  perlu  mengacu  dan  membahas sejumlah lembaga arbitrase sebagai rujukan, baik  itu  lembaga  arbitrase  nasional  dan internasional.
Abitrase  institusional (institusional
arbitration) merupakan  lembaga  atau  badan arbitrase  yang  bersifat  “permanen”,  disebut juga  permanent arbitral  body .  Nama  itulah
yang  diberikan  Pasal  1  ayat  (2)  Konvensi
New York 1958 terhadap arbitrase
institusional.  Arbitrase  institusional  ialah badan  arbitrase  yang  sengaja  didirikan.
Pembentukannya  ditujukan  untuk  menanga- ni  sengketa  yang  timbul  bagi  mereka  yang menghendaki  penyelesaian  di  luar  penga- dilan.  Pihak-pihak  yang  ingin  penyelesaian permasalahan mereka dilakukan oleh
arbitrase,  dapat  menjanjikan  akan  diputus oleh  arbitrase  institusional.  Organisasi menyediakan  jasa  administrasi  arbitrase, yang  meliputi  pengawasan  terhadap  proses arbitrase,  aturan-aturan  prosedural  sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter. 4
Faktor kesengajaan dan sifat
permanen  yang  melekat  pada  arbitrase institusional, merupakan ciri pembeda badan ini  dengan  arbitrase  ad  hoc.  Ciri  lain, arbitrase  institusional  sudah  ada  berdiri sebelum  sengketa  timbul.  Sedang  arbitrase ad  hoc,  selain  sifatnya  insidentil,  untuk
4 Gary  Goodfaster  et.al.  1995.  “Tinjauan Terhadap  Arbitrase  Dagang  Secara  Umum  dan Arbitrase  Dagang  di  Indonesia”,  dalam  Agnes  M. Toar. Arbitrase  di  Indonesia. Jakarta:  Ghalia Indonesia, hlm 26
menangani  suatu  kasus  tertentu,  baru dibentuk setelah perselisihan timbul. 5
Perbedaan lain, arbitrase institusional tetap  berdiri  untuk  selamanya,  dan  tidak bubar  meskipun  perselisihan  yang  ditangani telah  selesai  diputus.  Sebaliknya,  arbitrase ad  hoc  bubar  dan  berakhir  keberadaannya setelah  sengketa  yang  ditangani  selesai diputus.  Selain  daripada  hal-hal  yang diutarakan,  kesengajaan  mendirikan  arbitra- se  institusional  sebagai  badan  yang  bersifat permanen,  sekaligus  disusun  organisasinya serta  ketentuan-ketentuan  tentang  tata  cara pengangkatan  arbiter  maupun  tata  cara pengangkatan  arbiter  maupun  tata  cara pemeriksaan sengketa. 6
Pada umumnya hampir setiap negara telah  memiliki  arbitrase  institusional  yang bersifat  nasional,  sebagai  pusat  arbitrase nasional pada negara masing-masing.
Semula  hanya  dijumpai  di  kawasan  negara- negara  maju.  Tapi  belakangan,  terutama pada  masa  akhir-akhir  ini  telah  dijumpai  di berbagai  kawasan  negara-negara  berkem- bang sebagai upaya mengantisipasi perkem- bangan  perekonomian  dan  teknologi.  Untuk sekedar  catatan  mengenai  arbitrase  institu-
5 Ibid, hlm 48
6 Ibid
sional  yang  bersifat  nasional  di  luar Indonesia, dapat disebut antara lain: 7
a. Nederlands  Arbitrage  Instituut merupa-
kan  pusat  arbitrase  nasional  Belanda,  di
dalamnya duduk wakil-wakil dari Kamar
Dagang Belanda,
b. The  Japan  Commercial  Arbitration
Association ,  sebagai  pusat  arbitrase
nasional  Jepang  di  lingkungan  Kamar
Dagang dan industri Jepang.
c. The  American  Arbitration  Association ,
merupakan arbitrase institusional
nasional  yang  didirikan  di  negara
Amerika  Serikat  yang  pendiriannya didukung oleh Kamar Dagang Amerika.
d. The  British  Institute  of  Arbitrators ,
sebagai  pusat  arbitrase  internasional negara Inggris.
Di  samping  arbitrase  institusional yang  bersifat  nasional,  ada  juga  arbitrase institusional yang berwawasan internasional.
Bahkan  badan-badan  arbitrase  internasional yang  ada  sudah  lama  didirikan.  Salah  satu badan  arbitrase  internasional  yang  tertua antara  lain Court  of  Arbitration  of  the
International Chamber of Commerce (ICC).
Badan  ini  didirikan  di  Paris  pada  tahun
7 Andi  Julia  Cakrawala.  2015. Penerapan Konsep  Hukum  Arbitrase  On  Line  di  Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 72
1919.  Pada  dasarnya  badan-badan  arbitrase yang  berwawasan  internasional,  merupakan “pusat” arbitrase menyelesaikan sengketa di bidang    tertentu  antara  para  pihak  yang berlainan kewarganegaraan di bidang perdagangan pada umumnya. 8
Selain  daripada  ICC,  badan-badan arbitrase  yang  berwawasan  internasional yang paling menonjol antara lain:
1) The International Centre For Settlement of Investment Disputes
(ICSID) dan lazim disingkat atau disebut
dengan nama “Centre”.
2) UNCITRAL  Arbitration  Rules  (United

## Nations  Commision  on  International
Trade Law )
Disamping  badan  arbitrase  yang bersifat  internasional,  ada  juga  arbitrase yang  bersifat  regional  yang  didirikan  oleh
Asia-Africa  Legal  Consultative  Committee (AALCC) – Komite Konsultasi Hukum Asia
Afrika   yang berkantor pusat di New  Delhi,
India.  Berdasarkan  pertemuan  AALCC  di Kuala  Lumpur,  Malaysia,  tahun  1978, kemudian  pada  tahun  1979  AALCC mendirikan  lembaga    arbitrase  untuk  kawa-
8 Ibid
san  Asia  Afrika,  berkedudukan  di  kota Kairo, Mesir.
Salah  satu  lembaga  arbitrase  di
Indonesia yang mempunyai Peraturan Arbit- rase  ( lex  arbitri )  sendiri  adalah  Badan
Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS).
Disamping institusional yang bersifat nasional dan regional sebagaimana
disebutkan  di  atas,  terdapat  pula  arbitrase institusional internasional, antara lain:
- The International Centre For Settlement
of Investment Disputes ( ICSID );
- United Nations Commission on
International  Trade  Law ( UNCITRAL );
dan
- Court  Arbitration  of    the  International
Chamber of Commerce ( ICC ).
Di  samping  berbagai  kelebihan  dari penyelesaian  sengketa  di  arbitrase,  yang menurut  saya  menjadi  keunggulan  adalah arbitrer  pemeriksa  perkara  adalah  ahli  yang memiliki  kompetensi  dalam  bidang  usaha yang  dipersengketakan.  Berbeda  dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri,
dalam  proses  arbitrase  didahului  dengan
pengajuan  permohonan  arbitrase  disertai dengan  permohonan  penunjukkan  arbitrer yang  akan  dipilih  oleh  pemohon  untuk menangani  sengketa  di  arbitrase  hingga bukti-bukti  yang  akan  diajukan  oleh pemohon untuk mendukung permohonannya ( statement of claim ). 9
Arbitrase  sebagai  lembaga  penyele- saian  sengketa  di  luar  pengadilan  dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat.  Idealnya,  para  pihak  yang menyelesaikan  sengketa  di  arbitrase  tidak lagi membawa permasalahan ke pengadilan, baik  dalam  hal eksekusi  ataupun  membatal- kan  putusan  arbitrase.  Walaupun  hanya berupa quasi judicial ,  lembaga  arbitrase akan  lebih  efektif  dipilih  untuk  menyele- saikan  sengketa  bisnis,  sepanjang  dilakukan secara  sukarela  dan  dengan  itikad  baik karena  secara  prinsip,  para  pihak  memilih arbitrase  untuk  menghindari  pengadilan.
Salah satu alasa   nnya  karena sifat tertutup arbitrase  yang  dapat  menjaga  kerahasiaan kasus  mereka.  Mengingat,  publikasi  tentang
9 Gunawan  Wijaya.  2008. Seri  Aspek  Hukum Dalam  Bisnis.  Arbitrase  vs  Pengadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 7
sengketa  kurang  baik  bagi  pebisnis.  Yang menarik  dalam  arbitrase,  sebelum  sidang dimulai, para pihak sudah mengetahui posisi dan  sikap  masing-masing  pihak  sebagaima- na tertuang dalam permohonan arbitrase dan jawaban  terhadap  permohonan  arbitrase.
Bahkan, para pihak pun sudah menyerahkan daftar  bukti  untuk  mendukung  dalilnya sehingga  pada  saat  sidang  pemeriksaan arbitrase, para pihak mendapatkan
keleluasaan untuk mengutarakan
argumennya  secara  verbal  dan  juga  dapat menyertakan bukti tambahan. 10
Peraturan  Arbitrase  ( lex  arbitri )    di
Badan  arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI) dapat  dijadikan  sebagai  bahan  referensi
dalam mempertimbangkan Peraturan
Arbitrase ( lex arbitri )  bagi arbitrase ad hoc
di Indonesia.
Menurut  Vasudha  Tamrakar  dan
Garima  Tiwari  dari National  Law  Institute
University ,  India,    apabila  dalam  arbitrase
ad  hoc  di  India,  para  pihak  atau  arbiter  ad hoc  kesulitan  dalam  membuat/  menentukan tata  cara  arbitrase  ( rule  of  arbitration/lex
10 Ibid
arbitri )  maka  dapat  ditempuh  langkah- langkah sebagai berikut: 11
a. dengan  mengadopsi  peraturan  arbitrase
dari suatu lembaga arbitrase ( adoption of the rules of an arbitral institution );
b. mengikuti  prosedur  arbitrase  Undang-
Undang  yang  berlaku  di  India  atau mengacu  ke  Undang-Undang  Arbitrase Inggris ( English Arbitration Act ) 1996;
c. mengacu ke peraturan arbitrase
UNCITRAL; atau
d. mengadopsi  ketentuan  arbitrase  ad  hoc
yang  terdapat  di  dalam  kontrak-kontrak lainnya.
Di Amerika Serikat (USA) peraturan arbitrase  ( lex arbitri)  untuk    persidangan arbitrase  ( arbitral  proceedings )  arbitrase  ad
hoc  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan Arbitrase  Dagang  Internasional  Amerika ( American International Commercial Arbitration Court – IACAC ) yang
11 Vasudha  Tamrakar  &  Garima  Tiwari.  Legal Service  India  (LSI). www.legalserviceindia.com . Ad Hoc  and  Institutional  Arbitration. Diakses  tgl.  1 Agustus 2016.
merupakan  lembaga  arbitrase  di  Amerika
Serikat. 12
Di Belanda lembaga arbitrase nasionalnya  adalah The  Netherlands  Arbit- ration  Institute  (NAI) yang  didirikan  pada
tahun  1949,  berkedudukan    di  Rotterdam.
Badan  Pengelola  ( Governing  Body )  NAI terdiri dari:
a. perwakilan-perwakilan
masyarakat
bisnis ( business community );
b. para profesional hukum;
c. anggota-anggota  dari  lembaga  yudikatif
( members of the judicary );
d. perwakilan  dari  Kamar  Dagang  Belanda
yang berkedudukan di Den Haag;
e. perwakilan dari Kamar
Dagang
Internasional (ICC) Belanda; dan
f. perwakilan dari Asosiasi Industri,
Perdagangan, dan Akuntansi Belanda. 13
Arbitrase  di  Belanda  baik  ad  hoc maupun  institusional  diatur  dalam  Undang- Undang  Arbitrase  ( Arbitrage  Wet )  tahun
1986 yang telah dimasukkan ke dalam Pasal
1020 s.d. Pasal 1076 Kitab Undang-Undang
12 American International Commercial
Arbitration  Court.  www.  Court-inter.us.  “ Ad  Hoc
Arbitration ”. Diakses tgl. 1 Agustus 2016.
13 Blenheim Advocaten. Arbitration in the Netherlands. https://www.blenheim.nl . Diakses tgl. 1 Agustus 2016.
Hukum  Acara  Perdata  Belanda  ( Nederlands
Burgerlijk Processrecht ) yang dalam literatur  bahasa  Inggris  disebut  sebagai
Dutch Code of Civil Procedure (DCCD). 14
Undang-Undang  Arbitrase  ( Arbitra- ge Wet ) Belanda tahun 1986 banyak menga- cu  kepada Model  Law (model  hukum)  dari
Peraturan  Arbitrase  ( Arbitration  Rules )
UNCITRAL  tahun  1976  dan  ( Arbitration
Rules )  UNCITRAL  tahun  1985. 15 Dengan demikian maka di Belanda baik arbitrase ad hoc  maupun  arbitrase  institusional  banyak mengikuti  ketentuan-ketentuan  Peraturan
Arbitrase ( Arbitration Rules ) UNCITRAL.
Dari  uraian  di  atas  maka  perlu dipertimbangkan  untuk  mengatur  tentang Peraturan  Arbitrase  ( Arbitration  Rules )  atau lex arbitri dari arbitrase ad hoc di Indonesia.
Perlu  adanya  peran  permintah  Indonesia yang  lebih  aktif  agar  arbitrase  ad  hoc  bisa berfungsi  sebagaimana  mestinya,  efektif, efisien,  dan  bermanfaat  maksimum  bagi masyarakat.
B. Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase  Ad  Hoc  dan  Pendaftaran Putusan  Arbitrase  Ad  Hoc  di  Pengadilan Negeri 1. Kekuatan Eksekutorial Putusan
Arbitrase Ad Hoc
14 GAR Reference. Commercial Arbitration in the Netherlands. Diakses tgl. 1 Agustus 2016.
15 Ibid
Suatu  putusan  baik  itu  putusan arbitrase maupun putusan pengadilan
diharapkan  kekuatan  eksekutorial.  Suatu putusan  tidak  mempunyai  arti  apa-apa apabila tidak bisa dieksekusi (dilaksanakan).
Baik  arbitrase  institusional  maupun arbitrase ad hoc mengeluarkan suatu putusan ( arbitral award ). Putusan arbitrase
merupakan  suatu  putusan  yang  diberikan oleh  arbitrase  ad  hoc  maupun  lembaga arbitrase  atas  suatu  perbedaan  pendapat, perselisihan  paham  maupun  persengketaan mengenai  suatu  pokok  persoalan  yang  lahir dari suatu perjanjian (yang memuat klausula arbitrase)  yang  diajukan  pada  arbitrase  ad hoc  atau  pun  lembaga  arbitrase  untuk diputus olehnya. 16
Pasal  59  s.d.  Pasal  64  Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  1999  mengatur tentang  eksekusi  (pelaksanaan)  putusan arbitrase  nasional,  sedangkan  Pasal  65  s.d.
69  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999
16 Gunawan  Widjaja  &  Ahmad  Yani. Op.cit ,  hm 93. Lihat juga Rachmadi Usman. 2003. Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti ., hlm 84
mengatur  tentang  eksekusi  (pelaksanaan)
putusan arbitrase internasional.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun  1999  tidak  ada  diatur  tentang eksekusi  (pelaksanaan)  putusan  arbitrase  ad hoc. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 30  Tahun  1999  lebih  berorientasi  pada arbitrase  institusional.  Kondisi  ini  menim- bulkan  kekaburan  hukum  tentang  eksekusi (pelaksanaan) putusan arbitrase ad hoc.
Mengenai  Kekuatan  Putusan  Arbit- rase  baik  melalui  lembaga  Arbitrase berskala  nasional  maupun  secara  Inter- nasional,  contohnya  ada  BANI,  ICSID,
UNCITRAL  adalah  final  dan  binding.
Dengan  kata  lain  putusan  tersebut  adalah langsung  menjadi  putusan  tingkat  pertama dan  tingkat  terakhir.  Serta  putusan  menjadi mengikat  para  pihak  dan  secara  otomatis tertutup  pula  upaya  untuk  banding,  dan kasasi  sesuai  Pasal  60  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 .

## 2.    Pendaftaran  dan  Eksekusi  Putusan Arbitrase Ad Hoc
Putusan  arbitrase  dilakukan  secara
sukarela.  Namun  jika  tidak  dilaksanakan, maka  untuk  melakukan  eksekusi  dengan
bantuan pengadilan, harus didaftarkan terlebih  dahulu  agar  memiliki  kekuatan eksekutorial.
Berdasarkan Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa,  suatu  putusan  arbit- rase  merupakan  putusan  yang  bersifat  final dan  mempunyai  kekuatan  elat  tetap  dan mengikat para pihak ( final and binding ). Hal
tersebut  menjadi  salah  satu  karakteristik penyelesaian  perkara  melalui  jalur  arbitrase yang  membedakannya  dengan  penyelesaian melalui jalur litigasi pada umumnya. Penye- lesaian melalui jalur litigasi dapat memakan waktu  yang  elative  lebih  lama,  karena  ter- dapat  upaya-upaya  elat  yang  dapat  diambil oleh pihak yang kalah yang tidak sependapat dengan  putusan  Majelis  Hakim.  Upaya  elat tersebut seperti banding ke Pengadilan Ting- gi  dan  Kasasi  serta  Peninjauan  Kembali  ke Mahkamah Agung.
Berbeda  dengan  putusan  arbitrase, upaya elat apapun tidak dimungkinkan kare- na  sifat  putusan  itu  sendiri  yang  bersifat final  dan  langsung  memiliki  kekuatan  elat tetap  sejak  diputuskan  oleh  arbiter atau ma-
jelis arbiter. Secara prinsip, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun, apabila  tidak  dilaksanakan  secara  sukarela, maka  dapat  meminta  bantuan  Pengadilan dalam  melaksanakan  eksekusi.  Hal  ini  me- ngingat,  lembaga  arbitrase  hanyalah quasi
pengadilan  sehingga  putusan  arbitrase  tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
Namun  terdapat  ketentuan  dalam
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 yang  mengharuskan  suatu  putusan  arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan ke Pani- tera  Pengadilan  Negeri.  Dalam  Pasal  59
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 maupun  bagian  penjelasan  tidak  dijelaskan pengadilan  negeri  mana  yang  berwenang untuk  menerima  pendaftaran  putusan  arbit- rase tersebut.
Namun  jika  merujuk  kepada  Pasal  1 butir  4  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999,  putusan  arbitrase  tersebut  didaftarkan ke  Panitera  Pengadilan  Negeri  yang  daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.  Dalam  hal  ini  berarti  pihak termohon  dalam  perkara  arbitrase  tersebut sebelumnya.  Lain  halnya  terhadap  suatu
putusan  arbitrase  internasional  yang  mana
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 telah  menentukan  secara  tegas  terkait masalah  pengakuan  dan  pelaksanaan  putus- an  arbitrase  internasional  tersebut  menjadi kewenangan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.
Siapa  yang  berhak  mendaftarkan putusan  arbitrase?  Lalu  muncul  pertanyaan terkait  pihak  mana  yang  berwenang  untuk mendaftarkan  putusan  arbitrase  tersebut?
Apakah  pihak  Pemohon  dalam  perkara arbitrase  atau  pihak  yang  menang?  Karena mungkin saja pihak pemohon dalam perkara arbitrase  tersebut  merupakan  pihak  yang kalah  atau   merupakan  pihak  yang  tidak setuju  dengan  putusan  majelis  arbiter tersebut.
Jika  hal  tersebut  terjadi  maka  ter- dapat  kemungkinan  bagi  pemohon  untuk tidak  mendaftarkan  putusan  arbitrase  ter- sebut,  karena  dengan  tidak  didaftarkannya putusan tersebut maka putusan arbitrase ter- sebut  tidak  dapat  dieksekusi  atau  dilak- sanakan.
Penyusun  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  sepertinya  telah  meng- akomodir  kekhawatiran  tersebut  karena secara  jelas  dan  tegas  dalam  Pasal  59 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan diucapkan,  lembar  asli  atau  salinan  otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh  arbiter  atau  kuasanya  kepada  Panitera Pengadilan  Negeri . Dengan  demikian  maka pihak yang berwenang untuk melaporan dan mendaftarkan putusan arbitrase tersebut yai- tu  arbiter,  lembaga  arbitrase  atau  kuasanya.
Dalam  hal  arbitrase  melalui  BANI  maka nantinya BANI-lah pihak yang berkewajiban untuk  mendaftarkan  putusannya  tersebut dalam  kurun  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  sejak  putusan  dibacakan  oleh Majelis Arbiter.
Bukti  putusan  tersebut  didaftarkan oleh  pihak  yang  berwenang  dibuktikan dengan  dilampirkannya  lembar  asli  surat pengangkatan  sebagai  arbiter  atau  salinan otentiknya bersamaan dengan putusan arbit- rase  yang  akan  didaftarkan.  Walaupun pendaftaran  dilakukan  oleh  arbiter  atau
kuasanya  namun  semua  biaya  yang  me- nyangkut  pendaftaran  tersebut  ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.
Hal yang tidak diatur dalam Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  1999    dan  me- nimbulkan pertanyaan yaitu mengenai teknis pengajuan  pendaftaran  tersebut  apakah permohonan  diajukan  secara  tertulis  atau lisan.  Dengan  tidak  adanya  pengaturan untuk  hal  tersebut  maka  dapat  diasumsikan perdaftaran  dapat  diajukan  secara  tertulis ataupun lisan.
Panitera  pengadilan  yang  menerima permohonan  pendaftaran  putusan  arbitrase nantinya  akan  memberikan  catatan  atau tandatangan  pada  bagian  akhir  atau  pinggir putusan. Dengan telah didaftarkannya putusan  arbitrase,  maka  putusan  tersebut bersifat  autentik  dan  dapat  dijalankan sebagaimana  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan elat tetap ( in kracht ) .
Pengaturan  mengenai  pendaftaran  putusan arbitrase  dalam  kurun  waktu  30  hari sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  berlaku secara mutlak, karena dengan tidak
dipenuhinya  ketentuan  tersebut  menga- kibatkan  putusan  arbitrase  tersebut  tidak dapat dilaksanakan.
Bukti adanya catatan atau
tandatangan  pada  bagian  akhir  atau  pinggir putusan  tersebut  merupakan  bukti  telah dilakukannya  kewajiban  untuk  mendaftar- kan dan putusan dapat dilaksanakan. Dengan telah  didaftarkannya  putusan  arbitrase  ter- sebut maka pihak-pihak dalam perkara wajib untuk melaksanakan putusan tersebut.
Dalam hal terdapat pihak-pihak yang tidak  mau  atau  enggan  untuk  melaksanakan putusan  arbitrase  tersebut  secara  sukarela, maka  atas  dasar  permohonan  eksekusi  dari salah  satu  pihak  Ketua  Pengadilan  Negeri dapat  memberikan  perintah  untuk  melak- sanakan  putusan  tersebut.  Ketua  Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelak- sanaan  putusan  akan  memeriksa  apakah putusan  tersebut  telah  memenuhi  persya- ratan  formil  suatu  perkara  diperiksa melalui arbitrase  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4 dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999  serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Persyaratan  formil  dimaksud  yaitu sengketa yang terjadi dalam bidang perdagangan dan terdapat kesepakatan antar para  pihak  untuk  menyelesaikan  segala permasalahan melalui jalur arbitrase.
Tindakan  pihak  Ketua  Pengadilan  yang hanya  memeriksa  dari  segi  formil  dan  tidak memeriksa  elativ  serta  pertimbangan  elat dalam  putusan  tersebut,  menunjukkan  sifat kemandirian  lembaga  arbitrase  yang  tidak dapat  dicampuri  oleh  lembaga  peradilan lain.  Hal  ini  merupakan  perlindungan  dan jaminan  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang agar putusan arbitrase tetap bersifat mandiri, final dan mengikat.

## PENUTUP
1. Pada  arbitrase  ad  hoc  kriteria,  prosedur
pemilihan  dan  penunjukan  seorang arbiter  ad  hoc  tidak  jelas,  demikian halnya  dengan  pengaturan  mengenai pengangkatan  dan  kedudukan  arbiter  ad hoc.    Berbeda  halnya  dengan  arbitrase institusional  di  mana  lembaga  arbitrase
seperti Badan Arbitrase Nasional
Indonesia  (BANI),  Badan  Arbitrase
Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  dan
Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia (BAPMI)  melakukan    sendiri  pemilihan
(rekruitmen)  dan  pengangkatan  para
arbiternya.  Dengan  mengacu  kepada
Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang mengatur  tentang  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  oleh  orang  untuk  dapat ditunjuk  atau  diangkat  sebagai  arbiter, lembaga  arbitrase  membuat  sendiri ketentuan-ketentuan  tambahan  berkaitan dengan tata cara pemilihan dan kriterianya. Arbiter yang terpilih
kemudian  tercatat  sebagai  arbiter  tetap pada  lembaga  tersebut  dan  ditetapkan keahliannya  dibidang  apa.  Keduduan arbiter  ad  hoc  juga  tidak  jelas,  tidak diketahui  dimana  kantor/domisilinya sehingga  menyulitkan  masyarakat  yang ingin  menyelesiakan  sengketa  secara arbitrase ad hoc. Berbeda halnya dengan aribitarse institusional maka arbitrase ad hoc  tidak  mempunyai  hukum  acara arbitrase ( lex atribtri )  sendiri.
2. Kekuatan  eksekutorial  putusan  yang
dibuat  oleh  arbitrase  ad  hoc  masih dilematis dan pendaftaran putusan arbitrase  ad  hoc  di  Pengadilan  Negeri
dapat  terkendala  karena  Pengadilan
Negeri  enggan  mengakui    putusan arbitrase ad hoc. Hal ini karena arbitrase ad hoc dianggap kurang kredibel (kurang terpercaya)  oleh  Pengadilan  Negeri karena  eksistensinya  yang  tidak  jelas.
Apabila  suatu  putusan  arbitrase  tidak didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  yang
dibuktikan dengan adanya Akta Pendaftaran yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan (tidak mempunyai kekuatan eksekutorial).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Idrus. 2013. Bentuk-bentuk Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
Abdurrasyid,  Priyatna.  2002. Arbitrase  & Alternatif  Penyelesaian  Sengketa:
Suatu  Pengantar. Jakarta:  Fikahati
Aneka & BANI.
Adolf,  Huala.  2014. Dasar-dasar,  Prinsip dan  Filosofi  Arbitrase. Bandung: Keni Media.
Amiruddin & Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,  PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Basarah,  Moch.  2011.  2011. Prosedur Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Arbitrase  Tradisional  dan  Modern (On Line). Yogyakarta: Genta
Publishing.
Cakrawala,  Andi  Julia.  2015. Penerapan
Konsep Hukum Arbitrase On Line di Indonesia. Yogyakarta:  Rangkang
Education. Fuady,  Munir.  2000. Arbitrase  Nasional,
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa
Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gautama,  Sudargo.  1994. Arbitrase  Bank Dunia. Bandung: Alumni.
Goodpaster,  Gary  &  et.al.  1995.  “Tinjauan Terhadap  Arbitrase  Dagang  Secara Umum  dan  Arbitrase  Dagang  di Indonesia,  dalam  Agnes  M.  Toar.
Arbitrase  di  Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. ---------  Felix  O.  Soebagjo  &  Fatmah  Jatim. 1995. Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Harahap,  Yahya. Hukum  Acara  Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Ibrahim, Johnny, 2005. Teori & Metodologi Penelitian  Hukum    Normatif ,    Bayu Media Publishing, Malang.
Margono,  Suyud.  2000. ADR  (Alternative
Dispute Resolution)& Arbitrase:
Proses  Pelembagaan  dan  Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
------------.  2010. Penyelesaian  Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution  (ADR). Jakarta:  Ghalia
Indonesia.
Marwan,  M  &  Jimmy  P.  2009. Kamus Hukum. Surabaya: Realty Publisher.
Marzuki,  Peter  Mahmud,    2005. Penelitian Hukum ,  Prenada Media, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno.  1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Muhammad,  Abdul  Kadir.  1993. Pengantar
Hukum Perusahaan Indonesia.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Mulyadi, Kartini & Gunawan Wijaya. 2003. Perikatan Yang Lahir Dari
Perjanjian. Cet  ke-1.  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Nasution,  S,  2003, Metode  Research (Penelitian  Ilmiah) ,  PT  Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta Rahmadi,  Takdir  Rahmadi.  2011. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendeatan  Mufakat. Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali
Pers).
Salim,  H.S.  2003. Hukum  Kontrak  Teori  &
Teknik Penyusunan Kontrak. Cet ke- 3. Jakarta: Sinar Grafika.
Simorangkir,  J.C.T.  et.al,  2008, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji.  1995. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat. Jakarta:  Rajawali Pers.
Subekti, R . 1981. Arbitrase Perdagangan.
Bandung: Bina Cipta.
Suparman,  Eman.  2012. Arbitrase  dan
Dilema
Penegakan Keadilan. Jakarta: Fikahati Aneska.
Sutiarso, Cicut.  2010. Pelaksanaan Putusan Arbitrase  dalam  Sengketa  Bisnis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Umar,  Husein  &  A.  Supriyani  Kardono. 1995. Hukum dan Lembaga
Arbitrase  di  Indon  esia. Jakarta:
BANI.
Usman,  Rachmadi.  2003. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Widnyana, I Made. 2009. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jakarta: Fikahari Aneska. Wijaya, Gunawan. 2005. Alternatif
Penyelesaian  Sengketa. Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada.
-----------    &  Ahmad  Yani.  2003. Hukum Arbitrase. Jakarta: Rajawali Pers.
------------.  2008. Seri  Aspek  Hukum  Dalam Bisnis.  Arbitrase  vs  Pengadilan. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Zaidah, Yusna. 2015. Penyelesaian Sengketa  Melalui  Peradilan  dan Arbitrase  Syariah  di  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti Azis,  Abdul.  2013. Pembatalan  Putusan Arbitrase  oleh  Pengadilan  Negeri (Tinjauan terhadap Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  APS). Tesis Program  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas Lambung Mangurat, Banjarmasin.