## Menilai Potensi Perang dibalik Kepemilikan Nuklir India dan Pakistan

## Rayhana Fajria
Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia – Indonesia Email: rayhana.fajria@ui.ac.id Diserahkan: 13 August 2018 | Diterima: 26 November 2018

## Abstract
India and Pakistan are two nuclear ownership that flank Kashmir. Claims against Kashmir territory and their history sparked long debate between countries. The conflict became one of the main roots of why India and Pakistan still continue to increase their nuclear power. Conflict continues to  heat  up  creating such an arms  race  which  makes both  of  them  consider the existence  of a potential big threat to their sovereignty. In analyzing the issue, this article examine the use of the deterrence theory, where this theory says there are several factors that are important conditions in seeing the possibility of nuclear war. Some of these factors are like; rational state as a condition of the nuclear launch command system, the two countries’ abilities to develop second strike, and the India-Pakistan history of direct involvement in armed conflict.
Keywords : India, Pakistan, Nuclear, Deterrence, Military, War.

## Abstrak
India dan Pakistan adalah negara pemilik nuklir yang mengapit tanah Kashmir. Klaim atas tanah Kashmir beserta sejarahnya memicu perdebatan panjang bagi kedua negara tersebut. Konflik ini menjadi salah satu akar utama mengapa India dan Pakistan terus meningkatkan kekuatan militer hingga  mengembangkan  kepemilikan  nuklir.  Konflik  terus  memanas  hingga  menimbulkan perlombaan  senjata  yang  membuat  keduanya  saling menganggap adanya potensi ancaman yang besar dan sewaktu-waktu dapat mengancam kedaulatan masing- masing negara. Sebelumnya pada April 2012 India telah melakukan percobaan rudal jarak jauh, dan tidak lama berselang diikuti oleh Pakistan yang meluncurkan rudal balistik berhulu ledak nuklir. Dalam menganalisa isu ini, penulis akan menggunakan teori deterrence , di mana teori ini mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi syarat penting dalam melihat kemungkinan perang nuklir. Beberapa faktor tersebut seperti; rational state sebagai syarat sistem komando peluncuran nuklir, kemampuan kedua negara mengembangkan second strike , dan sejarah India–Pakistan tentang keterlibatan langsung mengenai konflik bersenjata.
Kata Kunci: India, Pakistan, Nuklir, Penangkalan, Military, War.

## PENDAHULUAN
India  dan  Pakistan  adalah  dua negara  yang  terletak  di  kawasan  Asia Selatan,  di  mana  secara  geografis keduanya  adalah  negara  yang  saling berdekatan dan berbatasan. Keduanya saat ini diketahui sedang mengembangkan  senjata  nuklir  dan terus  dalam  keadaan  perlombaan
senjata.  Keberadaan  nuklir  yang dimiliki  oleh  dua  negara  tersebut menimbulkan banyak sekali perdebatan  dan  pertanyaan.  Salah satunya,  apakah  mungkin  suatu  saat keduanya  akan  mengalami  perang nuklir? Dalam menjawab permasalahan  tersebut,  penulis  akan
menilai faktor-faktor apa sajakah yang dapat  menentukan  kemungkinan terjadi  atau  tidaknya  perang  nuklir melalui  teori deterrence oleh  Robert  J. Art (2009).
Teori deterrence menjelaskan  ada banyak persyaratan yang dimiliki oleh suatu  negara  yang  memiliki  nuklir untuk  dapat  menerapkan  deterensi atau penangkalan (Art, 2009). Beberapa  di  antara  syarat-syarat tersebut  akan  penulis  angkat  sebagai variabel-variabel yang dijadikan acuan dalam melihat kemungkinan terjadinya perang  di  antara  India  dan  Pakistan. Variabel-variabel  tersebut  seperti:  1) teori deterrence memandang rational state adalah  syarat  yang  harus  diterapkan suatu  negara  dalam  melakukan penangkalan. Hal ini guna menghindari  adanya  penyalahgunaan wewenang  yang  berkaitan  dengan sistem  komando  peluncuran  senjata nuklir,  2)  tiap  negara  harus  memiliki kemampuan second  strike berupa kekuatan  angkatan  udara,  darat,  dan laut, yang semuanya memiliki kemampuan  meluncurkan  senjata nuklir,  3)  sejarah  masing-masing negara  harus  menunjukkan  tidak adanya keterlibatan konflik bersenjata secara  langsung  sebagai  faktor  yang menjelaskan kecilnya keputusan konflik.
Dalam  melakukan  penulisan  ini, penulis  akan  membatasi  topik  ke dalam  ruang  lingkup  penelitian
tertentu  dengan  tujuan  agar  lebih berfokus  dalam  menjawab research question yang  akan  diajukan.  Variabel- variabel yang ditawarkan Robert J. Art mengenai teori deterrence begitu banyak dan  penulis  merangkumnya  ke  dalam tiga  aspek  utama  untuk  melihat kemungkinan  terjadi  atau  tidak-nya perang  nuklir  di  antara  India  dan Pakistan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis hanya mengambil variabel  berikut:  1) rational  state ,  2) kemampuan second  strike ,  serta  3) sejarah keterlibatan konflik bersenjata secara langsung.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimanakah  pengaruh dari kepemilikan nuklir oleh India dan Pakistan  terhadap  perkembangan sistem dan hubungan di antara kedua negara  tersebut.  Dengan  melihat kemungkinan-kemungkinan apa sajakah  yang  menjadi  faktor  penentu terjadi atau tidak-nya perang nuklir di antara  India  dan  Pakistan,  dan  ini dirasa  penting  oleh  penulis  karena sampai saat ini persoalan kompleks di antara keduanya masih belum menemukan  titik  temu  penyelesaian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai  suatu  wadah  bagi  penulis dalam  membuktikan  teori-teori  yang berkembang,  salah  satunya deterrence .
Walaupun  kedua  negara  tersebut memiliki  nuklir  dan  bisa  saja berpotensi  terjadinya  perang,  dapat dilihat bahwa hingga saat ini keduanya
masih  bertahan  pada  posisi  masing- masing dan tidak melakukan penyerangan nuklir terhadap satu sama lain.  Hal  inilah  yang  menjadikan penulis  merasa  perlu  untuk  mencoba membuktikan  penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh teori deterrence .
Dengan melihat variabel-variabel apa  saja  yang  perlu  diteliti,  serta  latar belakang  permasalahan  antara  India dan  Pakistan,  maka  penulis  akan mencoba menjawab pertanyaan berikut: Bagaimanakah melihat kemungkinan  terjadi  atau  tidak-nya perang  nuklir  di  antara  India  dan Pakistan?.

## TEORI DETTERENCE
Robert J. Art (2009) menuangkan pemikirannya mengenai fungsi kekuatan  bersenjata  ke  dalam  tulisan yang  berjudul The  Use  of  Force dalam buku yang berjudul International Politics oleh  Robert  J.  Art  dan  Robert  Jervis yang  di  dalamnya  menyebutkan  salah satu  kegunaan  kepemilikan  nuklir suatu  negara  sebagai  penangkalan serangan dari negara lain. Penangkalan yang  disebutkan  oleh  Art  dikenal sebagai teori deterrence. Menurut Robert J.  Art,  dalam  upaya  penangkalan serangan, suatu negara harus memiliki strategi  untuk  mencegah  terjadinya perang  dengan  cara  mengecilkan  hati lawan,  yaitu  menunjukkan  ancaman atau kekuatan yang kita miliki dengan tujuan  akan  menimbulkan  kerugian
yang sangat besar melebihi keuntungan  yang  diharapkan  jika negara  oposisi  bersikeras  melakukan penyerangan (Art, 2009).
Menurut Art (2009), mengatakan bahwa:
“...The deterrent use of force is the deployment of military power so as toable to prevent and adversary from doing something that one does not want him to do and that he might otherwise be tempted to do by threatening him with unacceptable punishment if he does it. Deterrence is thus the threat of retaliation. Its purpose is to prevent something undesirable from happening.”
(Terjemahan lepas)
“...Penggunaan kekuatan jera/penangkalan merupakan suatu penyebaran kekuatan militer agar mampu mencegah musuh dari melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, atau hal yang dapat membuat mereka tergoda untuk melakukan hal tersebut, dengan mengancam negara tersebut melalui suatu hukuman yang keras jika dilanggar. Penangkalan ditujukan sebagai suatu ancaman pembalasan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.”
Dapat  dijadikan  suatu  acuan, bahwa  tujuan  utama  dari deterrence adalah  untuk  menangkal  terjadinya suatu peperangan yang mengakibatkan kehancuran  yang  fatal.  Sehingga, penyerangan  balik  atas  penyerangan pertama bukanlah tujuan utama suatu negara yang men-deterensi negara lain
dengan kekuatan senjata nuklir. Lebih lanjut,  Art  menjelaskan  bahwa  nuklir merupakan  jenis  senjata  pemusnah massal yang dapat dijadikan alat untuk mendeterensi  secara  efisien.  Akan tetapi,  dengan  adanya  perlombaan senjata  demi  menangkal  suatu serangan  dapat  menimbulkan security dilemma bagi masing-masing pihak yang terlibat (Art, 2009).
Selain Art, ilmuan politik lainnya yang  ikut  mewarnai  teori-teori keseimbangan power dalam  ilmu hubungan internasional adalah Patrick. M.  Morgan,  juga  mengangkat  istilah deterrence .  Dalam  bukunya  yang berjudul Deterrence Now , ia menjelaskan bahwa deterrence adalah sebuah praktek lama  dalam  politik  internasional. Konsep deterrence telah  berkembang sejak  lama  yaitu  pada  era  Perang Dingin  –  mencuat  kepermukaan setelah  Amerika  Serikat  menjatuhkan bom di atas Hiroshima dan Nagasaki. Morgan menerangkan bahwa deterrence itu  sendiri  adalah  strategi  militer dengan melakukan pencegahan dalam perang  formal  yang  frontal  melalui kepemilikan senjata pemusnah  massal senjata nuklir (Morgan, 2003).
Kembali  kepada  pemikiran  Art, yang  menjelaskan  bahwa  dalam melakukan suatu deterensi/penangkalan,  ada  beberapa syarat tertentu yang harus dimiliki oleh negara-negara  tersebut  (Art,  2009). Syarat-syarat  tersebut  akan  dijadikan
penulis  sebagai  variabel-variabel  yang menentukan jawaban atas pertanyaan, apakah mungkin suatu saat India dan Pakistan  mengalami  perang  nuklir? Atau, bagaimanakah melihat kemungkinan  terjadi  atau  tidak-nya perang  nuklir  di  antara  keduanya? Dengan demikian, syarat-syarat yang di jelaskan  oleh  Art  dirasa  penting  oleh penulis dalam menjelaskan permasalahan.
Syarat pertama yang akan penulis jelaskan  adalah rational  state .  Negara- negara  berlawanan  yang  memiliki nuklir  demi  mendeterensi  satu  sama lain haruslah memiliki sistem demokrasi  sebagai  suatu  rasionalitas yang dimilikinya (Art, 2009).
Mengapa?  Karena  sistem  demokrasi mengharuskan  pemerintahan  dari suatu  negara  untuk  mengadakan diskusi  dan voting sebelum  membuat suatu  keputusan. Deterrence tidak membolehkan  adanya  pembuatan keputusan  di  tangan  satu  orang pemimpin,  atau  sistem  otoriter. Karena,  sistem  otoriter  tidak  akan memberikan  kebebasan  bersuara seperti  mengadakan  perundingan. Maka  dari  itu,  hal  ini  yang  berupa sistem  demokrasi  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya fatal  decision (Morgan, 2003).
Syarat kedua adalah kemampuan suatu negara mengenai kapasitas second strike yang  dimilikinya.  Kemampuan second strike meliputi kekuatan angkatan
darat  yaitu nuclear  land  base ,  angkatan udara  yaitu  pesawat  tempur  yang dimungkinkan atau dapat mengangkut dan meluncurkan senjata nuklir, serta yang  terakhir  adalah  angkatan  laut yaitu kapal selam dengan kemampuan senjata nuklir (Morgan, 2003). Dengan kekuatan  pada  tiga  aspek  ini, diharapkan  negara  tersebut  memiliki alat  pembalasan  yang  dapat  ditakuti jika  negara  lain  memilih  untuk melakukan  penyerangan,  dengan  kata lain  yaitu  melakukan  pencegahan dengan  menunjukkan  kemampuan yang dimiliki.
Setelah  itu,  syarat  ketiga  dalam teori deterrence adalah  negara-negara yang  bersangkutan  tidak  boleh sekalipun  terlibat  ke  dalam  konflik bersenjata secara langsung (Art, 2009). Keterlibatan masing-masing negara ke dalam  konflik  bersenjata  secara langsung  dapat  menjadi  faktor  yang membuat keduanya mudah mengambil keputusan  konflik  yang  kesekian kalinya di masa mendatang bagi kedua negara.

## OPERASIONALISASI TEORITIS
Berdasarkan penjelasan mengenai teori deterrence tersebut,  penulis  akan mengkaji konsep operasionalisasi teori demi  menjawab  permasalahan  yang telah diajukan. Berikut operasionalisasi teori  kedalam  bagan  penyelesaian masalah:
Bagan  1:  Indikator  Syarat  Terciptanya Deterensi

## SEJARAH PERSELISIHAN INDIA-PAKISTAN: KOMPLEKSITAS KONFLIK KASHMIR
Hal  yang  disebut-sebut  sebagai faktor yang melatar-belakangi perselisihan keduanya adalah permasalahan tanah Kashmir. Perselisihan keduanya mengenai Kashmir  dikenal  sebagai  “konflik Kashmir”.  Konflik  Kashmir  berawal setelah  India  dan  Pakistan  merdeka dari tangan Inggris. India dan Pakistan diketahui  merdeka  pada  tahun  1947. Keduanya mendapatkan kemerdekaan setelah Inggris meninggalkan kawasan. Akan tetapi, sesuai dengan partisi 562, menyatakan ada wilayah abu-abu yang diapit oleh kedua negara tersebut, yaitu
Syarat Melakukan Deterensi Rational State Second Strike Capability Tak ada Konflik
Bersenjata
Tidak adanya sistem otoriter , as Nuclear Decision Making
Process Nuklir pada angkatan darat, laut, dan udara Mencegah keputusan konflik dimasa mendatang Terjadi/tidak -nya perang nuklir

## wilayah Jammu dan Kashmir. Wilayah
Jammu dan Kashmir juga mendapatkan kemerdekaan sepeninggal  Inggris,  kedua  wilayah tersebut  diberikan  kebebasan  untuk memilih akan bergabung ke salah satu negara  yang  ditetapkan  –  India  dan Pakistan (Prasodjo, 2013).
Pilihan untuk bergabung didasarkan  oleh  suara  terbanyak  dari rakyat,  yang  notabene  70%  dari  total merupakan rakyat muslim dan sisanya adalah beragama hindu. Dengan fakta jumlah  tersebut,  Pakistan  mengklaim bahwa  Kashmir  merupakan  bagian dari  Pakistan,  serta  sebaliknya  India menilai  bahwa Kashmir  memiliki  raja yang  beragama  Hindu  dan  Kashmir harus  masuk  menjadi  wilayah  India. (Johnson)  Sejak  saat  inilah  penulis menilai  perselisihan  antara  India  dan Pakistan mencuat. Hal ini dapat dinilai dari  setidaknya,  antara  India  dan Pakistan  telah  terjadi  empat  perang yang  cukup  hebat.  Peperangan pertama  yaitu  pada  tahun  1948, kemudian  disusul  pada  tahun  1965, 1971, dan terakhir peperangan terjadi pada 1999 (The Carter Center Report, 2002).  Perselisihan  keduanya  terus berlangsung dengan diiringi perlombaan  kekuatan  sejata  dan pengembangan senjata nuklir. Hingga saat  ini,  hubungan  bilateral  kedua negara  terus  mengalami  pasang  surut diplomatik.

## PERSAINGAN KEKUATAN SENJATA NUKLIR INDIA- PAKISTAN
Dalam menjelaskan perkembangan senjata nuklir di antara India  dan  Pakistan,  pertama-tama penulis akan menjelaskan perkembangan  nuklir  India  dan diteruskan dengan Pakistan. Kebijakan penggunaan  Nuklir  India  terbagi  ke dalam tiga masa, yang pertama dimulai pada  tahun  1947  hingga  1974.  India pertama  kali  membuat  kebijakan mengenai  Nuklir  saat  pemerintahan Perdana  Menteri  Jawahahral  Nehru. Kebijakan  mengenai  nuklir  tersebut diartikulasikan dalam pidato PBB pada tahun  1953,  yang  pada  saat  itu kepemilikannya dibatasi dengan bertujuan sebagai sumber energi untuk masyarakat.  Disusul  pada  tahun  1955 dibantu  oleh  Kanada  dan  Amerika Serikat, India memulai program nuklir di  Trombay.  Tidak  sampai  di  situ, tahun  1960  hingga  1961  dibangun pembangkit listrik bertenaga nuklir di Tarapur  yang  juga  dibantu  oleh Amerika  Serikat.  Bersamaan  dengan ini,  ratusan  ilmuan  India  dilatih  di banyak  universitas  dan  laboratorium Amerika Serikat, sehingga pada tahun 1964  untuk  pertama  kalinya  India memiliki  senjata  Plutonium  (Cochran &  Norris).  Pada  tahun  1968  India menolak menandatangani Nuclear Non Proliferacy Treaty , serta terus mengembangkan  nuklirnya  untuk kepentingan militer yang hingga pada
18  Mei  1974,  India  pertama  kalinya menguji  coba  nuklir  di  wilayah Pokhran (Prasodjo, 2013).
Pada kebijakan tahap kedua yaitu pada  tahun  1974  hingga  1998,  secara teknis India sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata  nuklir.  Walaupun  demikian, India  tetap  memiliki  kebijakan  dalam negeri  untuk  tidak  memproduksi senjata nuklir jika tidak dalam keadaan terdesak.  Namun,  pada  tahun  1980 hingga  1990  India  tetap  saja  terus menyempurnakan  desain-desain nuklirnya,  dan  juga  memodifikasi pesawat tempur yang dapat mengangkut  rudal  balistik  berhulu ledak nuklir. Sejalan dengan kebijakan dalam negeri milik India, pada 11 Mei 1998  merupakan  kali  kedua  India menguji coba nuklir (Prasodjo, 2013). Akan  tetapi  pada  tahun  1999  India mengeluarkan pernyataan bahwa India tidak  akan  menjadi  negara  pertama yang menyerang dengan nuklir, kecuali untuk  dijadikan  serangan  balasan jikalau suatu negara tertentu menyerang  lebih  dulu  (Federation  of American Scientists, t.t).
Jika India membangun kebijakan mengenai nuklir secara terbuka, hal ini berbeda  dengan  Pakistan,  yang  pada tahun  1972  memulai  nuklir  secara konsepsi  serta  diprakarsai  oleh Zulfiqar  Ali  Bhutto.  Pakistan  mulai menyentuh  konsep  senjata  nuklir setelah Pakistan Barat memisahkan diri
menjadi  Bangladesh.  Sejak  saat  itu Pakistan  membangun  program  dalam waktu  yang  dicanangkan  selama  3 tahun.  Program  tersebut  ikut  dibantu oleh  Cina  dan  Kanada,  akan  tetapi pada Desember 1976 Kanada menghentikan bantuan dan kerjasama program  nuklir  terhadap  Pakistan dikarenakan Pakistan menolak menandatangani  NPT  dan  IAEA kepada  negara-negara  pemilik  nuklir ( Federation  of  American  Scientists ). Walaupun  begitu,  Cina  tetaplah menjadi  negara  penyokong  terbanyak di akhir tahun 1970-an bagi Pakistan. Penulis  melihat  bahwa  Cina  memiliki peran  yang  sangat  besar  dalam perkembangan nuklir pakistan, dilihat dari  berbagai  bantuan  yang  diberikan seperti  dalam  proyek  pengayaan uranium, memberikan bantuan bahan nuklir,  bantuan  teknis,  desain  hulu ledak,  dan  komponen  sistem  rudal lainnya.  Akan  tetapi  program  nuklir tersebut  tidak  hanya  digunakan  pada kepentingan  dalam  negeri  semata, Pakistan diketahui melakukan transfer teknologi  yang  terbongkar  di  tahun 2004  kepada  negera-negara  seperti Libya,  Iran,  dan  Korea  Utara  (The International  Institute  for  Strategic Studies, 2007).
Demikianlah perkembangan senjata nuklir India dan Pakistan, yang masing-masing  hingga  saat  ini  terus melakukan  penyeimbangan  kekuatan. Beberapa  hal  yang  membuktikan  ini
seperti saat India membuat kesepakatan  nuklir  bersama  Amerika Serikat,  Pakistan  ikut  membuat kerjasama nuklir dengan Cina sebagai bentuk kepentingan sipil di tahun 2000 dan  2010.  Tidak  hanya  ini,  terakhir pada April 2012 India telah melakukan percobaan  rudal jarak  jauh,  dan  tidak lama  berselang  diikuti  oleh  Pakistan yang  meluncurkan  rudal  balistik berhulu  ledak  nuklir.  Hal  ini  diyakini penulis  akan  terus  berlangsung  dan masih  sangat  sedikit  sumber  yang penulis  temukan  mengatakan  akhir dari perselisihan keduanya. Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis dapat  menilai  bahwa  negara  yang memulai  tindakan balancing pertama kali  adalah  Pakistan. Balancing atau penyeimbangan power oleh Pakistan ini selalu  direspon  oleh  India  di  mana keduanya  terus  menerus  melakukan peningkatan militer terhadap satu sama lain,   sehingga   saat   ini    terciptal ah security  dilemma yang  belum  memiliki ujungnya.

## MENILAI POTENSI TERJADI ATAU TIDAK-NYA PERANG NUKLIR
Rational  state sebagai  indikator pertama  dalam  syarat  terciptanya deterensi  dapat  dijelaskan  dalam beberapa  tahapan.  Teori deterrence merupakan  salah  satu  teori  yang berkembang  di  Barat.  Dengan  kata lain, adalah hal yang sangat wajar, bagi
para  pengembang  teori deterrence menjadikan demokrasi landasan rational  state sebagai  suatu  syarat penting.  Karena  beberapa  faktor perbedaan  latar  belakang  tersebut, teori deterrence yang  lahir  dari  dunia Barat  tidak  dapat  diaplikasikan keseluruhannya kepada konflik antara India-Pakistan,  namun  peneliti  masih dapat  mengambil  poin  lainnya  dalam deterrence untuk  diaplikasikan  dalam menganalisa  konflik  India-Pakistan. Penulis  menganggap  demokrasi  tidak begitu  menjadi  bagian  penting,  hal yang  lebih  utama  dalam rational  state term adalah,  suatu  negara  tidak  boleh menerapkan sistem otoriter.
Deterrence menilai rational  state adalah syarat penting dalam melakukan penangkalan  –  tidak  adanya  sistem otoriter. Karena hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai peluncuran senjata  nuklir.  Yang  artinya,  penulis menilai  bahwa  hal  ini  menunjukkan keharusan suatu negara untuk menjadi rational  state dalam  melakukan  suatu tindakan.  India  merupakan  negara republik  atau  dikenal  sebagai secutan republic  of  India .  Bentuk  sistem pemerintahan  India  yaitu  demokrasi parlementer.  Namun,  dalam  melihat hal tersebut, India dirasa oleh penulis telah  memenuhi  syarat  suatu rational state .  Sistem  tersebut  adalah  dengan pemerintahan multi partai yang sangat kuat. Sedangkan Pakistan, dikarenakan
mayoritas penduduk merupakan muslim, untuk itu Pakistan diberi nama republik  Islam  Pakistan.  Akan  tetapi Pakistan  mulai  mengadopsi  sistem demokrasi  parlementer  pada  1956,  di mana  pemegang  kekuasaan  tertinggi yaitu  perdana  menteri  sebagai  kepala eksekutif, sekaligus kepala pemerintahan (Johnson). Dalam artian, penulis  dapat  mengambil  kesimpulan bahwa  kedua  negara  merupakan negara yang masuk ke dalam kategori rational  state/actor .  Kemampuan second strike sebagai indikator kedua, menjadi suatu  poin  penting  dalam  menilai kemungkinan  konflik  berkelanjutan atau  perang  di  kemudian  hari  bagi kedua negara. Dalam menilai kemampuan  serangan  balik  bagi keduanya,  peneliti  dapat  melihat berdasarkan  kekuatan  angkatan darat, laut,  dan  udara,  serta  titik-titik  lokasi pengembangan  nuklir  yang  dimiliki oleh  masing-masing  negara.  Hingga saat  ini,  peneliti  menilai  bahwa  India lebih  unggul  dalam  jumlah  lokasi pengembangan  nuklir  dibandingkan Pakistan.  India  memiliki  jumlah kawasan  pengembangan  nuklir  yang lebih banyak. Pada gambar 3.1 dan 3.2. berikut  ditunjukkan  peta  persebaran nuklir  yang  dimiliki  oleh  India  dan Pakistan (Atomic Archive, 2014).

## Gambar 1: Peta Lokasi Pengembangan
Nuklir India
Gambar 2: Peta Lokasi Pengembangan Nuklir Pakistan
India  saat  ini  sedang  menjadi kekuatan  militer  udara  yang  paling besar  bagi  Asia  Selatan  dengan pesawat-pesawat  udara  canggih  yang dimilikinya seperti pesawat tempur Su- 30  MKI,  Mig-29,  27,  21,  Jaguar, Mirage,  C-17,  C-130J,  II-76,  II-78, serta  EMB-145  AWECS.  Beberapa dari  jenis  pesawat  canggih  yang dimiliki  oleh  India  tersebut  adalah buatan  asing  yang  di  impor.  Akan tetapi, dengan banyaknya jenis pesawat canggih  yang  dimilikinya,  India  tidak begitu baik pada sektor helikopternya. Pada  improvisasi  persenjataan  sektor helikopter, India dapat dikatakan tidak begitu  berkembang  (Atomic  Archive, 2014).
Pada  kekuatan  lautnya,  kapal- kapal angkatan laut India juga sebagian besar merupakan kapal yang di impor dari asing. Sangat sedikit sumber yang penulis dapatkan mengenai produk asli yang  mereka  ciptakan.  Kapal-kapal tersebut  seperti  kapal  perusak Class pemburu  dan Q  &  R Class  dari Inggris, River Class dan Blackwood Class Frigat , Black  Swan Class  yang  juga berasal  dari  Inggris.  Kapal  perang canggih lainnya juga dibeli oleh India dari Russia. Seiring dengan berjalannya waktu, India terus melakukan improvisasi  dan  meng- upgrade kapal perangnya,  kekuatan  angkatan  laut India  bangkit  serta  sekarang  India memiliki  kapal  tercanggih  di  dunia (Atomic Archive, 2014).
Setelah perkembangan signifikan angkatan laut yang dimiliki India, hal ini  cukup  berbeda  dengan  kekuatan angkatan darat mereka. Perkembangan angkatan darat India sedikit terhambat dan  tidak  begitu  banyak  alat-alat canggih yang dapat mengangkut nuklir yang dimiliki oleh India. Akan tetapi, perusahaan  pribumi  menjadi  sumber mayoritas  yang  melatarbelakangi kekuatan angkatan darat India, seperti bahan  peledak,  dan  mortir  yang sebagian besar dibuat oleh 41 – nama perusahaan  pribumi.  Akan  tetapi  alat lain  seperti  artileri,  masih  sebagian besar diimpor (Atomic Archive, 2014). Penulis  menyadari,  India  melakukan banyak  sekali  impor  pada  kekuatan
udara dan lautnya, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, India terus berkembang.  Perkembangan  tersebut terlihat  dari  konsentrasi  India  pada pengembangan rudal independen.
Dibandingkan  dengan  India, Pakistan cenderung berbeda. Pakistan juga memiliki second-strike capability yang mumpuni,  hanya  saja,  kapabilitas  ini dapat dikatakan ada pada kekurangan yang  dimiliki  oleh  India,  begitu  juga sebaliknya  dengan  kapabilitas  India terhadap  Pakistan.  Pakistan  juga menjadi pesaing yang ikut mengimpor pesawat  tempur  canggih,  seperti  dari rekannya,  yaitu  Cina.  Dikutip  dari perkataan  pejabat  senior  pertahanan Pakistan,  yang  mengaku  bahwa Pakistan telah mengakuisisi 30 sampai 40 jet tempur siluman FC-31 dari Cina untuk  bisa  mengimbangi  kekuatan udara India. Dalam waktu dekat, juga dipastikan  bahwa  Pakistan  akan membeli  kekuatan  udara  tambahan yaitu  pesawat  canggih  FC-31  yang diisukan dapat mengalahkan kekuatan F-16  milik  Amerika  Serikat  (Atomic Archive, 2014).
Suatu  data  bersumber  dari intelegen Amerika Serikat mengatakan bahwa  Pakistan  setidaknya  saat  ini mempunya 80 sampai 100 hulu ledak nuklir.  Akan  tetapi  penulis  menilai mungkin  jumlah  yang  dimiliki  lebih besar  mengingat  bahwa  uranium bersama  dengan  pengayaannya  dan plutonium  di  Pakistan  adalah  salah
satu  yang  tercepat  dalam  kapasitas produksi.  Namun  angkatan  laut Pakistan  jauh  lebih  sedikit  dibanding India,  akan  tetapi  jumlah  angkatan udara Pakistan diindikasikan memiliki jumlah  yang  lebih  dibanding  India (Atomic Archive, 2014). Sehingga, dari semua penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa India dan Pakistan  berada  dalam  posisi  yang saling mengejar dan terus mengimbangi.
Indikator analisis terakhir adalah sejarah keterlibatan konflik bersenjata secara langsung. Tidak bisa dipungkiri, walaupun teori deterrence mensyaratkan negara yang bersangkutan tidak pernah terlibat  konflik  bersenjata  secara langsung,  sejarah  menjelaskan  India dan  Pakistan  telah  empat  kali mengalami  konflik  bersenjata  dalam rentang  waktu  yang  dimulai  pada tahun  1947  hingga  tahun  1999. Dimulai  pada  tahun  1947  saat  India mengirimkan  pasukannya  ke  wilayah sengketa, mengetahui hal ini Pakistan membalas  dengan  mengirim  pasukan dan  perang  pecah  pada  akhir  tahun 1947 hingga tahun 1948. Menanggapi hal  ini  India  meminta  bantuan  PBB, dan  akhirnya  PBB  mengirimkan bantuan  untuk  me- monitoring wilayah kawasan  yang  bersengketa  (National Defence  and  the  Canadian  Forces, 2008).
Akan  tetapi,  beberapa  waktu setelahnya  perang  kedua  pecah  lagi
pada  tahun  1965.  Perang  kedua  ini dimulai saat Pakistan mengirim 33.000 orang  yang  menyamar  menggunakan pakaian  mirip  penduduk  setempat menyerupai  masyarakat  Kashmir. Melihat  hal  ini  India  menanggapi dengan  mengirimkan  kurang-lebih berjumlah  600 tank sebagai  respon negatif  (National  Defence  and  the Canadian  Forces,  2008).  Melihat panasnya  perselisihan  kedua  kubu, dunia internasional mulai mengkhawatirkan peperangan tersebut,  dan  PBB  turun  tangan  lagi dengan  memberikan  perintah  atau mandat  agar  India  dan  Pakistan melakukan  gencatan  senjata  (United Nation  Military  Observer  Group  in India and Pakistan).
Tidak berhenti pada tahun 1965, perang ketiga pecah pada tahun 1971 yang  berlangsung  selama  13  hari. Perang  kali  ini  dikarenakan  oleh Pakistan yang pertama kali menjatuhkan bom di lapangan terbang barat  laut  India,  sehingga  India melakukan  serangan  yang  fatal  dan menghasilkan  kekalahan  pada  pihak Pakistan.  Kekalahan  pakistan  diikuti dengan  90.000  orang  yang  dijadikan tawanan perang oleh India. Sejak saat itu, Pakistan terbelah menjadi dua, dan bagian yang memisahkan diri menjadi Bangladesh  (Paracha,  2014).  Setelah masa-masa  tersebut,  hubungan  India dan Pakistan diwarnai oleh perjanjian- perjanjian – Line of Control Treaty untuk
menghormati  batas  yang  sudah disepakati  dan Simla  Accord yang berisikan  perencanaan  perdamaian yang  menurut  penulis  tidak  begitu menyelesaikan permasalahan di antara keduanya (Chari & Kargil, 1999).
Hingga pada tahun 1999, konflik bersenjata  secara  langsung  kembali terulang. Pakistan memulai kudeta lagi dan  peperangan  kali  ini  dinamakan perang Kargil. Melihat kondisi konflik yang  tiada  henti-hentinya,  pada  2001 kedua  belah  pihak  mengadakan pertemuan akan tetapi menemui jalan buntu  dan  tidak  mendapatkan  hasil apa-apa.  Pada  tahun  2002  India  dan Pakistan mengalami sedikit pencerahan  saat  dunia  internasional bersedia memediasi keduanya. Seiring dengan  berjalannya  waktu,  keduanya sedikit demi  sedikit menarik  pasukan dalam  jumlah  yang  bertahap.  Hingga pada 2004 keduanya kembali mengadakan  dialog  antara  pejabat- pejabat negara. Diteruskan pada 2007 keduanya mengadakan dialog kembali yang  membicarakan  rudal  nuklir balistik dan kapabilitas nuklir masing- masing (Prasodjo, 2013). Akan tetapi pada  2012  India  menguji  coba  rudal jarak  jauh,  dan  tidak  lama  berselang Pakistan  ikut  menguji  coba  rudal balistik  berhulu  ledak  nuklir.  Dalam rentang waktu tahun 1999 hingga saat ini,  kerjasama  dan  perselisihan  tetap saja diwarnai percekcokan dan konflik di  perbatasan,  dan  dari  pihak-pihak
separatis  lainnya.  Hingga  saat  ini, tahun  2016  pun  hubungan  bilateral keduanya  terus  mengalami  pasang surut.
Seiring  dengan  pasang  surut hubungan  keduanya,  penulis  melihat bahwa  pemerintah  dari  kedua  belah pihak hingga saat ini terus melaksanakan  hubungan  yang  baik. Konflik-konflik  dan  hal  lainnya  yang memicu  perselisihan  acapkali  datang dari  pihak-pihak  separatis,  namun tidak  pernah  mengakibatkan  perang bersenjata  yang  keputusannya  datang langsung  dari  pemerintah  atau pemimpin keduanya. Dengan demikian,  penulis  menilai  bahwa hubungan keduanya semakin membaik dari waktu ke waktu.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  penulis tarik  dari  penelitian  di  atas  adalah kemungkinan  perang  nuklir  di  antara keduanya  kecil.  Hal  ini  dikarenakan hampir seluruh persyaratan berdasarkan  teori deterrence ada  pada dua negara tersebut. Pecahnya perang nuklir  dirasa  akan  sangat  sulit  untuk terjadi  pada  keduanya.  Hal  ini  juga dilatarbelakangi  dengan  hubungan India-Pakistan yang semakin membaik dan dinamis. Jika menilai kemungkinan  perang  berdasarkan teori deterrence adalah  kecil,  penulis tetap menganggap bahwa kemungkinan  tersebut  masih  ada dan
tidak  dapat  diprediksi  dengan  sangat akurat.  Penulis  berpendapat  bahwa satu-satunya jalan keluar dari perselisihan dengan menjadikan lembaga  raksasa  internasional  untuk memediasi keduanya dengan menciptakan hubungan-hubungan melalui  berbagai  kerjasama  sehingga diharapkan dapat meredam perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Art, R. J. (2009) The Political Use of Force: The Four Function of Force dalam R. Art, & R. Jervis, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 9th ed, New York: Pearson Education, hlm. 132-138.
Cochran, T. B., & Norris, R. S. (2013) Nuclear Weapon (Online). Tersedia di: https://www.britannica.com/technol ogy/nuclear-weapon (Diakses: 21 November 2016).
Federation of American Scientists. (2014) Strategic Security Project: India Nuclear Weapons (Online)Tersedia di: http://fas.org/nuke/guide/india/nuk e/ (Diakses: 21 November 2016).
Federation of American Scientists. (2014) Strategic Security Project: Pakistan Nuclear Weapons (Online). Tersedia di: http://fas.org/nuke/guide/pakistan/ nuke/ (Diakses: 21 November 2016).
Johnson, D. (t.t.) India-Pakistan Relations 50 Years History (Online). Tersedia di: http://asiasociety.org/education/indi a-pakistan-relations-50-year-history (Diakses: 20 November 2016).
Morgan, P. M. (2003) Deterrence Now. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 1-41.
National Defence and the Canadian Forces. (2008) Details/Information for Canadian Forces (CF) Operation United Nations Commission for India and Pakistan (Online). Tersedia di: http://www.cmp- cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/od- bdo/di-ri- eng.asp?IntlOpId=263&CdnOpId=3 11 (Diakses: 21 November 2016).
Paracha, N. F. (2014) Indo-Pakistan Relations Saazish and Saalan. Monthly Journal of Realism , hlm. 50-62.
Prasodjo, H., 2013. Perlombaan Senjata Nuklir di Asia Selatan antara India dan Pakistan . Jurnal Sistem Keamanan Internasional , hlm. 4-21.
The Carter Center. (2002) The Kashmiri Conflict: Historical and Prospective Analysis. The Carter Center Report , hlm. 1-16.
United Nation Military Observer Group in India and Pakistan. (t.t) UNMOGIP Background (Online). Tersedia di: http://www.un.org/en/peacekeeping /missions/unmogip/background.sht ml (Diakses: 21 November 2016).