## Legalitas
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
*Muklis, Muhammad Kholis Mujaiyyin Ahda Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan Indonesia Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238 *Correspondence email : muklis@umsu.ac.id
Abstrak. Negara  Republik  Indonesia  menerapkan  sistem  pemerintahan  Presidensial.  Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Presiden  Republik Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Untuk  dapat  mengangkat  dan  memberhentikan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  seorang  Presiden  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  DPR. Institusi  Kepolisian  merupakan  salah  satu  institusi  yang  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam sistem ketatanegaraan  di  Indonesia  serta  mengetahui  pengaruh  persetujuan  DPR    atas  pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri  dalam perspektif  konstitusi  dan  mengetahui  akibat  hukum  pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri  dalam  sistem  Presidensial. Jenis penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif.  Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah data primer  dan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku,  jurnal  dan  tulisan  ilmiah yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian  ini  dan  bahan  hukum  tersier. Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri  harus  melalui  mekanisme  fit  and  proper  test  di  DPR.  Dimulai  dengan  Presiden mengusulkan nama calon Kapolri kepada DPR kemudian DPR dimintai keterangan atas persetujuannya dan jika disetujui barulah Presiden berhak untuk melantiknya. Atas keberadaan Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 ini membuat pengaruh yang cukup  besar  terkait  hak  prerogatif  Presiden  yang  tidak  terlaksana  secara  utuh  dan  penuh  karena  dalam  sistem  pemerintahan Presidensial dikenal bahwa Presiden memiliki hak istimewa atau hak prerogatif. Pengaruh tersebut memilki dampak hukum secara fundamental perihal melemahnya sistem Presidensial. Adapun atas kejadian ini membuat dasar sistem pemerintahan di Indonesia yang awalnya dianggap sebagai executive heavy bergeser menjadi ke legislative heavy. Mahkamah konstitusi dalam putusannya mengatakan  bahwa  keterlibatan  DPR  bukanlah  suatu  penyimpangan  dari  sistem  Presidensial  tetapi  salah  satu  tindakan  atas terwujudnya mekanisme check and balances antar lembaga.
Kata Kunci: Presidensial, Kapolri, Hak Prerogatif.
Abstract. The Republic of Indonesia implements a presidential system of government. In Article 4 paragraph (1) the President of the Republic of Indonesia holds governmental power according to the Constitution. To be able to appoint and dismiss the Head of the National Police of the Republic of Indonesia, a President must first obtain approval from the DPR. The Police Institution is one  of  the  institutions  under  and  directly  responsible  to  the  President.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the implementation  of  the  appointment  and  dismissal  of  the  National  Police  Chief  in  the  Indonesian  constitutional  system  and  to determine  the  effect  of  the  DPR's  approval  on  the  appointment  and  dismissal  of  the  National  Police  Chief  in  the  constitutional perspective  and  to  find  out  the  legal  consequences  of  the  appointment  and  dismissal  of  the  National  Police  Chief  in  the presidential  system.  This  type  of  research  uses  a  normative  juridical  research  approach.  The  nature  of  the  research  used  in completing  this  research  is  descriptive  research.  Sources  of  data  used  in  collecting  data  in  this  study  are  primary  data  and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials such as books, journals and scientific writings related  to  the  title  of  this  research  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of  this  study  explain  that  the  implementation  of  the appointment and dismissal  of  the  National  Police  Chief  must  go  through a  fit  and  proper  test  mechanism  in  the  DPR.  Starting with the President proposing the name of the National Police Chief candidate to the DPR, then the DPR is asked for information on its approval and if it is approved then the President has the right to inaugurate him. The existence of the Police Law No. 2 of 2002  has  made  a  considerable  impact  on  the  prerogative  rights  of  the  President  which  are  not  fully  and  fully  implemented because in the presidential government system it is known that the President has special rights or prerogatives. This influence has a fundamental legal impact on the weakening of the Presidential system. As for this incident, the basis of the government system in Indonesia,  which  was  initially  considered  an  executive  heavy,  shifted  to  a  legislative  heavy.  The  Constitutional  Court  in  its decision  said  that  the  involvement  of  the  DPR  is  not  a  deviation  from  the  Presidential  system  but  is  an  act  of  realizing  the mechanism of checks and balances between institutions.
Keywords: Presidential, Chief of Police, Prerogative.

## PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan yang digunakan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI 1945 jelas secara eksplisit ditulis bahwa Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Presidensial. Dalam pasal
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 1 Untuk dapat  memilih  atau  mengangkat  pejabat  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Presiden  harus  melewati mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dimana yang tertuang secara eksplisit pada Undang-undang Nomor 2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  khususnya  Pasal  2  ayat  (1)  “Kapolri  diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan DPR”. Konstitusi secara umum diartikan sebagai aturan-aturan dasar yang mengatur organisasi negara dengan segala seluk beluknya sebagaimana dijelaskan oleh Horowitz. Hal-hal yang diatur  dalam  konstitusi  atau  undang-undang  dasar  dikenal  sebagai  “materi  muatan”  yang  dapat  dikelompokkan  ke dalam beberapa jenis, misalnya, perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara; susunan ketatanegaraan yang  bersifat  fundamental;  serta  pembagian  dan  pembatasan tugas-tugas  ketatanegaraan  yang  bersifat  fundamental. 2 Sebagai  aturan  hukum,  umumnya  konstitusi  diletakkan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  tertinggi  di  suatu negara ( the supreme of the land ). Hal ini dapat dilihat, misalnya di Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Filipina, dan lain-lain.  Konsekuensinya,  untuk  menjamin  dan  melindungi  kedudukan  ini,  maka  dikenal  adanya  mekanisme pengujian untuk memastikan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi, baik bertentangan dalam hal norma materi muatan maupun bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam konstitusi yang bersangkutan. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan  demikian  hukum  tidak  menunjuk  pada  satu  aturan  tunggal  (rule),  tetapi  seperangkat  aturan  (rules)  yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. 3 Menurut Montesquieu dalam bukunya “ L’esprit des Lois ” (1978) yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif  sebagai  yang  melaksanakan  undang-undang,  dan  kekuasaan  untuk  menghakimi  bagi  pelanggar  undang- undang  atau  disebut  yudikatif.  Dari  klasifikasi  Montesquieu  inilah  dikenal  pembagian  kekuasaan  negara  modern dalam  tiga  fungsi  yaitu  legislatif  ( the  legislative  function ),  eksekutif  ( the  executive  or  administrative  function )  dan yudisial ( the judicial function ). 4
Secara  tradisional,  konstitusi  negara-negara  modern  mengatur  tiga  cabang  kekuasaan,  meliputi  cabang kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Namun,  dalam  perkembangan  beberapa  dekade  terakhir,  muncul berbagai  lembaga  yang  mempunyai  fungsi  dan  karakter  yang  berbeda  dengan  ketiga  cabang  kekuasaan  tradisional. Selain dipengaruhi oleh gerakan demokratisasi, munculnya beragam lembaga baru disebabkan perubahan paradigma tata kepemerintahan atau governance yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya  meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya Presiden tidak  hanya  sebagai  kepala  pemerintahan  ( chief  of  executive ),  tetapi  juga  sebagai  kepala  negara  ( chief  of  state ). Sebagaimana  dikatakan  Rett  R.  Ludwikowsk  “ The  President,  as  the  sole  executive,  is  elected  as  head  of  state  and head of the government ”. 5 Kedudukan Presiden dalam sistem pemeritahan Presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam artian kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan seorang Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang  berisi  “Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut Undang-Undang  Dasar”.  Maksud  dari  kekuasaan  pemerintahan  menurut  ketentuan  tersebut  adalah  kekuasaan eksekutif. 6 Dengan demikian, Presiden memegang dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan kepala negara sekaligus kekuasaan kepala pemerintahan.
Untuk  dapat  memilih  atau  mengangkat  pejabat  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  seorang Presiden jika dikaji dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah sistem pemerintahan  Presidensiil  maka  seorang  Presiden  mutlak  dan  berhak  memiliki  hak  Prerogatif  dalam  mengangkat seorang  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Namun  yang  terjadi  pada  saat  sekarang  ini  atau  pada  saat penelitian  ini  diteliti  oleh  penulis  seorang  Presiden  harus  rela  hak  prerogatifnya  dikikis  sedikit  demi  sedikit  oleh
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 Susi Dwi Harijanti, "Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945". Makalah. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. p5.
3 Jimmly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa'at.  2006. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. P. 13.
4 Rahmat  Robuwan.  (2018).  “Redistribusi  Kekuasaan  Negara  Dan  Hubungan  Antar  Lembaga  Negara  di  Indonesia”. dalam Jurnal Hukum Progresif . Vol. XII. No. 1. p. 2057.
5 Sudirman.  (2014).  “Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  (Telaah  Terhadap  Kedudukan  dan Hubungan  Presiden  dengan  Lembaga  Negara  yang  Lain  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945)”. dalam  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum . Vol. 1. No. 1. p 5.
6 Sudirman.  “Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  (Telaah  Terhadap  Kedudukan  dan  Hubungan Presiden  dengan  Lembaga  Negara  yang  Lain  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945)”. dalam  Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum . Vol. 1. No. 1. 2014. halaman 5.
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
lembaga  lain  in  casu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  selanjutnya  disebut  DPR.  DPR  bisa  mengintervensi  kepentingan presiden dalam mengangkat orang nomor 1 dalam instansi kepolisian tersebut karena telah lahirnya Pasal 11 ayat (1) &  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Pasca  lahirnya  Pasal tersebut secara  teoritis  melanggar  skema  sistem  dasar  hukum  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  atau  bisa  dikatakan sebagai  pertentangan  antara  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya  yaitu UUD NRI 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala  negara  dapat  menentukan  sendiri  soal  mengangkat  dan  memberhentikan  pejabat  yang  ditunjuknya  dalam penelitian ini adalah seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun sejak terjadinya konflik hukum yang  hebat  yang  terjadi  ditanah  air  ini  khususnya  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  (Gusdur) ditahun 2000an ia memberhentikan seorang Kapolri yang bernama Suroyo Bimantoro dan menggantikannya dengan Kapolri  yang  baru  yaitu  Chairuddin  Ismail  sebagai  pejabat  sementara.  Tindakan  Presiden  Abdurrahman  Wahid tersebut  mendapat  banyak  pertentangan  dari  kalangan  parlemen  khususnya  anggota  DPR.  Berita  ini  menarik  atensi publik lantaran maraknya berita saat kepemimpinan Gus Dur sedang menghadapi tekanan serius dari DPR. Sejak awal 2001  posisi  politik  Presiden  Gus  Dur  berada  di  ujung  tanduk  karena  dikaitkan  dengan  dua  skandal:  yaitu  tuduhan terlibat dalam penyelewengan dana Bulog (Bulog Gate) dan bantuan Kerajaan Brunei untuk Aceh (Brunei Gate). Dua skandal  ini  amat  merusak  reputasinya,  kendati  banyak  orang  tak  percaya  Presiden  Gus  Dur  korupsi.  Sejak  atas kejadian  itulah  lahirnya  Undang-Undang  Kepolisian  yang  baru  sebagai  bentuk  tindak  lanjut  dari  TAP  MPR  Nomor VII/MPR/2000  untuk  memasukan  muatan  pasal  bahwa  DPR  dilibatkan  dalam  pengangkatan  dan  pemberhentian Kapolri. 7
Hak  prerogatif  Presiden  yaitu  hak  istimewa  yang  dimiliki  oleh  Presiden  untuk  melakukan  sesuatu  tanpa meminta  persetujuan  lembaga  lain. 8 Hak  ini  bertujuan  agar  seorang  presiden  dalam  menjalankan  tugasnya  dapat bertindak  sesuai  dengan  ketatanegaraan  yang  diatur  oleh  konstitusi  agar  menjamin  keberlangsungan  pemerintahan yang dipimpinnya.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial.  Dengan  dianutnya  sistem pemerintahan  presidensial tersebut  maka,  Presiden  diberikan  hak  prerogatif untuk  mengangkat  dan  memberhentikan personil  pemerintahannya,  tanpa  harus  meminta  persetujuan  cabang  kekuasaan  lainnya.  Konsekuensi  yuridis  yang termasuk  dalam  Pasal  4  Ayat  (1)  UUD  1945  adalah  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahannya  maka Presiden  diberikan  sebuah  kewenangan  tanpa  harus  melalui  cabang  kekuasaan  lain.  Mengingat  Institusi  Kepolisian merupakan institusi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 9
Pemimpin  adalah  kunci  utama  untuk  memperbaiki  atau  memperburuk  sistem  pemerintahan.  Perilaku pemimpin  menjadi  madzhab  yang  akan  diikuti  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  serta  patuh  terhadap  perintahnya. Pegawai yang buruk yang dipimpin oleh pemimpin yang baik, akan menjadikan pegawai itu menjadi lebih baik dan organisasi yang dipimpinnya jauh lebih baik. Begitu juga sebaliknya. Pemimpin itu yang dapat memoles mau dibawa kemana  organisasinya  dan  mau  dibentuk  seperti  apa.  Pemimpin  sejatinya  adalah  cerminan  dari  anggota  masyarakat dan  organisasinya. 10 Dalam  hal  ini  seorang  kapolri  yang  memimpin  instansi  kepolisian  tentu  harus  memiliki  jiwa kepemimpinan yang baik agar kepolisian dinegara ini akan semakin disenangi oleh masyarakat untuk itu seyogianya pengangkatan  kapolri  merupakan  hak  mutlak  presiden  jika  dikaji  dari  sisi  sistem  presidensial  karena  jika  pemilihan kapolri  diintervensi  oleh  pihak  lain  akan  dikhawatirkan  ada  lobby-lobby  politik  antara  DPR  dengan  calon  kapolri tersebut.  Sehingga  apabila  hal  ini  dibiarkan  tentu  muncul  ketakutan  Calon  Kapolri  yang  terpilih  nanti  tidak  tunduk dengan  Presiden  melainkan  tunduk  kepada  kekuasaan  legislatif.  Sudah  seharusnya  Kepolisian  Republik  Indonesia dijauhkan dari forum pengambilan keputusan yang bersifat politik mengingat lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan  lembaga  yang  Independen  yang  hanya  tunduk  kepada  pemegang  kekuasaan  eksekutif  yaitu  Presiden sebagai Kepala Negara dan juga sebagai Kepala Pemerintahan.
Terkait keterlibatan DPR dalam pengangkatan Kapolri juga pernah dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XIII/2015  Menurut  mahkamah  adanya  permintaan persetujuan oleh presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panlgima TNI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun
7 Tirto.id, Perseteruan Gus Dur dengan Kapolri Bimantoro Berujung Pelengseran. Melalui https://tirto.id/fK4q. Diakses pada tanggal 11 April 2022 Pukul 14:45 Wib.
8 Johansyah, (2018). “Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945”. dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang . Vol. 16. No. 2. P.197.
9 Arie  Elcaputera.  (2015).  “Hak  Prerogatif  Presiden  Dalam  Mengangkat  Kapolri  Ditinjau  Dari  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia”. dalam Jurnal Hukum Sehasen . Vol.1. No.1. p.157.
10 Andryan. 2021. Hukum dan Kebijakan Publik . Medan: Pustaka Prima. P. 5.
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. 11
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  kewenangan  Presiden  dalam memilih dan mengangkat Kapolri dengan persetujuan DPR menurut sistem pemerintahan presidensial.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif. 12 Pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan  pada  peraturan  perundang-undangan,  dan  penelitian  terhadap  sistematika  hukum  dapat  dilakukan  pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah  data primer dan data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang  terdiri  atas  peraturan  perundang-undangan,  risalah  resmi,  putusan  pengadilan  dan  dokumen  resmi  Negara. 13 Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas  hukum),  pandangan  para  ahli  hukum  (doktrin),  hasil  penelitian  hukum,  kamus  hukum,  ensiklopedia  hukum. 14 Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  untuk  selanjutnya  disingkat  Kapolri  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Presiden  setelah  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Hal  tersebut  tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada pasal 11 dijelaskan  mekanisme  pengangkatan  dan  pemberhentian  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.    Merujuk Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002,  ada  beberapa  tahapan  atau  tata  cara  proses  pengangkatan  dan pemberhentian Kapolri.
1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Bahwa  mekanisme  pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri  yang  menghendaki  persetujuan  DPR  adalah dalam  rangka  mekanisme check  and  balances ,  sehingga  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  dapat  saling mengawasi. 15 Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah setelah mendapat persetujuan dan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat seorang Kapolri dengan melewati beberapa mekanisme seperti fit  &  proper  test yang  dilakukan  oleh  komisi  III  DPR  yang  membidangi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  dan Keamanan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden untuk ditetapkan secara sah sebagai Kapolri.
2. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya.
Adapun  mekanisme  pelaksanaan  pengangkatan  Kapolri  dimulai  dari  seorang  Presiden  yang  meminta  saran dari  Kompolnas  untuk  dapat  menyortir  pejabat  perwira  tinggi  polisi  aktif  dengan  ketentuan  minimum  pangkat bintang 3 atau Komisaris Jenderal Polisi untuk dinilai dan dievaluasi berdasarkan prestasi dan kinerja yang menjadi dasar  pertimbangan  dan  kemudian  nama-nama  tersebut  diajukan  oleh  Kompolnas  kepada  Presiden  dan  biasanya Presiden  hanya  menyampaikan  1  nama  saja  kepada  DPR  untuk  dimintai  pertimbangan  hingga  persetujuan    yang dilakukan oleh komisi yang bersangkutan yakni komisi III DPR RI.
3. Persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR.
Mekanisme yang menghendaki persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri menjadikan penentuan siapa calon Kapolri tidak mutlak menjadi kewenangan Presiden, sebagaimana yang dilakukan di masa sebelum  era  reformasi.  Dengan  demikian,  Presiden  tidak  dapat  menentukan  calon  Kapolri  menurut  kepentingan kekuasaannya sendiri, melainkan harus memintakan dukungan dari kekuasaan legislatif. Hal ini merupakan salah
11 Pertimbangan  Hukum.  Kewenangan  Mahkamah.  Dalam  Persidangan  di  Mahkamah  Konstitusi  Pada  Putusan  Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015. p 74.
12 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. p 55.
13 Ibid., halaman 59.
14 Ibid. , halaman 60.
15 Keterangan  Presiden.  Dalam  Persidangan  di  Mahkamah  Konstitusi  Pada  Putusan  Perkara  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 22/PUU-XIII/2015. halaman 43.
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
satu bentuk perwujudan dari fungsi pengawasan kekuasaan legislatif kepada Presiden sesuai dengan amanat Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 16 Oleh karenanya DPR harus secepatnya melakukan proses fit & proper test terhadap calon yang diusulkan oleh Presiden mengingat waktu yang ditentukan hanya sebatas 20 hari.
4. Dalam  hal  DPR  tidak  memberikan  jawaban  dalam  waktu  tersebut,  calon  yang  diajukan  oleh  Presiden  dianggap disetujui oleh DPR.
Pasal  20A  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  khususnya  mengenai  pelaksaan  fungsi  pengawasan  DPR kepada  kekuasaan  eksekutif.  Salah  satu  bentuk  pengawasan  DPR  kepada  Presiden  dalam  pengangkatan  dan pemberhentian Kapolri adalah adanya persetujuan DPR atas calon yang diajukan oleh Presiden. Hal ini bermakna DPR  mempunyai  kewenangan  konstitusional  untuk  dapat  memberikan  persetujuan  atau  tidak  dapat  memberikan persetujuan terhadap calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden. Oleh karenanya, terhadap calon yang diusulkan oleh Presiden tidak serta-merta harus disetujui oleh DPR.
5. Dalam  keadaan  mendesak,  Presiden  dapat  memberhentikan  sementara  Kapolri  dan  mengangkat  pelaksana  tugas (Plt) Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.
DPR dalam hal ini berperan dalam memberikan persetujuan atau penolakan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Dalam Undang-Undang DPR, tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan pemilihan Kapolri 17 untuk itu  jika  dalam  keadaan  mendesak  Presiden  berhak  mengganti  Kapolri  sebelumnya  namun  diwaktu  kedepannya tetap harus meminta persetujuan dari DPR.
6. Calon  Kapolri  adalah  Perwira  Tinggi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  masih  aktif  dengan memperhatikan  jenjang  kepangkatan  dan  karier.  Lebih  teknis,  tata  cara  pengusulan  pengangkatan  dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Tahapan  karier  organisasi  Polri  adalah  tahapan  pembinaan  anggota  Polri  untuk  membentuk  alur  promosi karier  dan  menunjukan  hubugan  dan  kecocokan  dari  setelah  melaksanakan  pendidikan  pembentukan,  jabatan, pangkat,  sampai  dengan  memasuki  tahapan  pensiun. Berdasarkan  peraturan  Kapolri  No.  9 Tahun 2016 ini diatur bahwa  perwira  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  di  berikan  jabatan.  Jabatan  yang  berkaitan  dengan kepemimpinan  dan  manajerial  merupakan  jabatan  yang  seharusnya  ditempati  oleh  perwira  Polri  yang  memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. 18 Untuk itu orang yang akan menjabat sebagai pimpinan dalam institusi Polri nantinya harus memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir sebagai salah satu syarat untuk menjadi Kapolri.

## Pengaruh  Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Atas  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kapolri Dalam Perspektif Konstitusi
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial.  Dengan  dianutnya  sistem pemerintahan  presidensial tersebut  maka,  Presiden  diberikan  hak  prerogatif untuk  mengangkat  dan  memberhentikan personil pemerintahannya, tanpa harus meminta persetujuan cabang kekuasaan lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi:  “Presiden Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintah  menurut  Undang-undang  Dasar”.  Konsekuensi  yuridis  yang termasuk dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahannya maka Presiden diberikan sebuah kewenangan tanpa harus melalui cabang kekuasaan lain. Hak prerogatif Presiden yaitu hak istimewa yang  dimiliki  oleh  Presiden  untuk  melakukan  sesuatu  tanpa  meminta  persetujuan  lembaga  lain. 19 Menurut  Mahfud MD (yang dikutip Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul Politik Ketatanegaraan Indonesia), ada atau tidaknya hak  prerogatif  dalam  konstitusi  tidak  menjadi  masalah,  tergantung  bagaimana  memaknai  hak  prerogatif  itu.  Hak prerogatif  itu  ada  jika  Presiden  berhak  melakukan  sesuatu  tanpa  meminta  persetujuan  orang  atau  lembaga  lain. 20 Selain itu, ada juga penegasan yang dikatakan oleh Bagir Manan (dalam tulisannya di Republika), bahwa salah satu karakter dari kekuasaan prerogatif itu adalah tidak ada dalam hukum tertulis. 21
16 Keterangan  Polri.  Dalam  Persidangan  di  Mahkamah  Konstitusi  Pada  Putusan  Perkara  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 22/PUU-XIII/2015. halaman 60.
17 Ibid., halaman 59.
18 Ibid., halaman 29.
19 Fadhil  Mardiansyah,  Sufyan.  (2017).  "Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XIII/2015  Mengenai Pengujian  Undang-Undang  Terhadap  Undang-Undangan  Dasar  1945  Terkait  Pengangkatan  Kapolri  dan  Panglima  TNI". dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan . Vol. 1. No. 1. P.145.
20 Ibid.
21 Ibid.
Untuk  itu  setelah  penulis  memaparkan  makna  dari  hak  prerogatif  seorang  Presiden  dapat  disimpulkan  atas keterkaitan pengaruh persetujuan DPR terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam perspektif konstitusi. Agar  lebih  jelas  penulis  kutip  secara  utuh  bunyi  ayat  satu-persatu  pada  Pasal  11  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002:
1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri melalui persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 potensial menjadikan pimpinan lembaga itu sulit terlepas dari pengaruh DPR. Akibatnya Kepala Polri sulit untuk benar-benar independen dan profesional dalam  menjamin adanya suatu kepastian hukum yang adil di seluruh wilayah NKRI, karena kebijakan-kebijakan dan keputusann dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain yang ikut membantu mendudukkannya sebagai pimpinan Polri. 22
2. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya.
Secara  struktural,  sesungguhnya  institusi  Polri  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden. Namun  dalam  proses  pengangkatan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  atau  Kapolri,  justru  Presiden  harus berbagi  kewenangan  dengan  DPR.  Sebab  dalam  pengangkatan  Kapolri,  Undang-Undang  Kepolisian mempersyaratkan  adanya  persetujuan  DPR  terhadap  calon  Kapolri  yang  diajukan  oleh  Presiden.  Dalam  hal  ini, adanya  keharusan  mendapat  persetujuan  DPR  telah  mereduksi  kekuasaan  atau  prerogatif  Presiden  dalam pengangkatan Kapolri. 23
3. Persetujuan  atau  penolakan  DPR  terhadap  usul  Presiden  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  harus  diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR
4. Dalam  hal  DPR  tidak  memberikan  jawaban  dalam  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3),  calon  yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR
Dalam ayat (3) dan (4) diatas merupakan teknis yang bersifat formalitas saja karena dalam sejarahnya DPR juga  belum  pernah  menggunakan  kewenangannya  untuk  menolak  atas  usulan  calon  Kapolri  yang  diajukan  oleh Presiden dan hampir rata-rata calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR disetujui semua.
Prof. Saldi Isra (dalam persidangan Judicial Review Perkara No.22/PUU-XIII/2015 sebagai ahli) berpendapat bahwa ada dua alasan pokok mengapa DPR tetap harus diminta keterlibatannya, tapi bukan dalam bentuk persetujuan. Pertama, kalau Presiden akan menentukan atau memilih calon Kapolri, kemudian itu tidak ada ruang atau ranah lain untuk  mengecek  wewenang  yang  dimiliki  Presiden,  sangat  mungkin  nanti  Presiden  mencari  orang  yang  bisa bermasalah. Begitu dia disampaikan kalau kewenangan persetujuan itu diganti dengan pertimbangan, jadi ada otoritas juga dan Presiden menyampaikan kepada pihak lain. Penyampaian kepada DPR sebagai wakil rakyat bisa memberikan catatan-catatan kepada Presiden ihwal nama yang disampaikan oleh Presiden. Jadi, ahli tidak pada posisi menghapus sama sekali peran DPR, tetapi mau menggesemya dari persetujuan menjadi pertimbangan DPR. Jadi, kalau kita baca Undang-Undang  Kepolisian,  batas  waktu  20  hari  itu  hanya  mengganti  kata  persetujuan  menjadi  pertimbangan,  tapi batas waktunya tetap harus diperlukan. Ini soal adanya unsur kedaulatan rakyat juga yang dipegang oleh DPR. Yang kedua, alasan ahli adalah kalau Presiden menyampaikan namanya kepada DPR, itu kemudian nama yang disampaikan untuk  dimintakan  pertimbangan  itu  akan  diketahui  oleh  publik.  Publik  pun  bisa  berperan  serta  di  sini,  memberikan catatan-catatan, termasuk catatan keberatan terhadap nama yang diajukan oleh Presiden. Jadi, inilah konteks check and balance sebetulnya yang dibangun. Presiden punya otoritas, lalu kemudian harus  mendapat pertimbangan DPR, dan publik punya ranah untuk bernego sebetulnya dengan Presiden dalam soal pengisian Kapolri. 24
5. Dalam  keadaan  mendesak,  Presiden  dapat  memberhentikan  sementara  Kapolri  dan  mengangkat  pelaksana  tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR
Adapun penjelasan terkait ayat (5) ini adalah Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan Negara.
Unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) Ada krisis ( crisis ), dan (2) Kemendesakan  ( emergency ).  Suatu  keadaan  krisis  apabila  terdapat  gangguan  yang  menimbulkan  kegentingan  dan bersifat  mendadak  ( a  grave  and  sudden  disturbunse ).  Kemendesakan  ( emergency ),  apabila  terjadi  berbagai  keadaan
22 Ibid., halaman 12-13.
23 Keterangan Ahli Saldi Isra Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, p. 23.
24 Keterangan Ahli Saldi Isra Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, halaman 27.
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
yang  tidak  diperhitungkan  sebelumnya  dan  menuntut  suatu  tindakan  segera  tanpa  menunggu  permusyawaratan terlebih  dahulu.  Atau  telah  ada  tanda-tanda  permulaan  yang  nyata  dan  menurut  nalar  yang  wajar  ( reasonableness ) apabila  tidak  diatur  segera  akan  menimbulkan  gangguan  baik  bagi  masyarakat  maupun  terhadap  jalannya pemerintahan. 25
Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri melalui persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  potensial  menjadikan  pimpinan  lembaga  itu  sulit  terlepas  dari  pengaruh DPR. Akibatnya Kapolri sulit untuk benar-benar independen dan profesional dalam menjamin adanya suatu kepastian hukum  yang  adil  di  seluruh  wilayah  NKRI,  karena  kebijakan-kebijakan  dan  keputusannya  dipengaruhi  oleh  cabang kekuasaan  lain  yang  ikut  membantu  mendudukkannya  sebagai  pimpinan  Polri. 26 Namun  demikian,  dengan pertimbangan bahwa kedudukan Polri dalam kegiatan politik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis seperti halnya  pengamanan  pemilihan  umum,  pemilihan  presiden,  wakil  presiden  dan  pemilihan  kepala  daerah,  sehingga dikhawatirkan  akan  memunculkan  kooptasi  kepada  PoIri  untuk  kepentingan  politik,  baik  oleh  kekuasaan  eksekutif maupun oleh legislatif. Dengan pertimbangan nilai strategis tersebut, diperlukan adanya check and balances , sehingga kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  bisa  saling  melakukan  pengawasan  terhadap  kekhawatiran  pengaruh  politik  yang akan mengganggu independensi Polri. 27 Keberadaan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dinilai  menyebabkan  proses  politik  dalam  pemberian  persetujuan  atas pemberhentian  Kapolri  sekaligus  pengangkatan  Calon  Kapolri  selain  menyimpangi  proses  ketatanegaraan  dalam sistem pemerintahan Presidensial, juga menimbulkan  transaksi politik termasuk korupsi yang terjadi akibat peluang norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 28

## Akibat Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri Dalam Sistem Presidensial
Persoalan mengenai akibat hukum dari keterlibatan DPR atas pengangkatan Kapolri juga menyinggung terkait batas  kekuasaan  eksekutif  Presiden  dalam  sistem  ketatanegaraan.  Pada  mulanya  kuasa  Presiden  kuat,  karena merupakan kewenangan mutlak (hak Prerogatif) Presiden. Namun, pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 makin lemah dan berkurangnya kewenangan Presiden, dapat dikatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memang telah terjadi pergeseran kekuasan yang sangat mendasar. Bahkan, sekarang ini telah terjadi pergeseran kekuasaan yang besar dari Presiden ke tangan DPR, sehingga dikatakan bahwa jika dahulu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bercorak executive  heavy ,  maka  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen telah berkembang menjadi legislative heavy . 29

## Pelemahan Sistem Presidensial
Sebelum adanya perubahan UUD NRI 1945, praktik yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lebih cenderung pada peran executive heavy . Meskipun UUD NRI 1945 sebelum perubahan tidak memberikan kewenangan lebih  kepada  kekuasaan  eksekutif,  setelah  perubahan  dianut checks  and  balances (saling  kontrol  dan  saling mengimbangi)  antar  lembaga  negara.  Perubahan  Pasal  1  ayat  (2)  dan  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menegaskan dianutnya sistem pemerintahan presidensial dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala Negara (head of state )  sekaligus  sebagai  kepala  Pemerintahan  ( head  of  government ). 30 Perubahan-perubahan  baru  dalam  sistem pemerintahan  Indonesia  tidak  lain  diperuntukan  dalam  memperbaiki  sistem  presidensial  lama.  Perubahan  baru tersebut,  antara  lain  adanya  pemilihan  secara  langsung,  sistem  bikameral,  mekanisme check  and  balance ,  dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungi anggaran. 31 Secara umum,  sistem  pemerintahan  presidensial  adalah  sistem    yang  memisahkan  antara  pemegang  kekuasaan  legislatif dengan  pemegang  kekuasaan  eksekutif.  Alan  R.  Ball  dan  B.  Guy  Peters  dalam  buku    " Modern  Politics  and Government "  menyatakan  bahwa president    is  not  part  of  the  legislature .  Artinya,  bila  dilihat  dalam  relasi  antar- lembaga  negara,  eksekutif  (lembaga  kepresidenan)  dan  lembaga    legislatif  merupakan  dua  lembaga  negara  yang paralel ( the presidency and the legislature as two parallel structures ). Karena posisi paralel  seperti itu, untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan  politik lembaga legislatif. Posisi hubungan demikian dapat dilacak  dengan
25 Ni'matul Huda. (2010). "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi". dalam Jurnal Konstitusi . Vol. 7. No. 5. P. 76.
26 Kerugian Konstitusional Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015. P. 13.
27 Keterangan Polri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015. p 58.
28 Pemovon IV Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015. P. 8.
29 Mezi  Nikmat,  Ade  Kosasih,  Masril.  (2021).  "Analisis  Yuridis  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Kepala  Polisi  Republik Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  Dan  Siyasah  Dusturiyah". dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam . Vol. 6. No. 2. p 229.
30 Pertimbangan Mahkamah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015. halaman 73.
31 Andryan. 2020. Lembaga Kepresidenan Sejarah dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Malang: Setara Press. P. 15.
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
adanya  pemilihan  umum  yang  terpisah  untuk  memilih    presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  eksekutif  tertinggi dengan    pemilihan  anggota  lembaga  legislatif.  Menurut  Stefan  dan  Skach,    sistem  presidensial  murni  ( pure presidentialism )  merupakan  sistem    yang mutual  independence disebabkan  pemegang  kekuasaan  legislatif    dan pemegang kekuasaan eksekutif mendapat mandat langsung dari pemilih. 32
Model pengangkatan dan pemberhentian Kapolri di Indonesia ini justru mengikuti model sistem pemerintahan Parlementer,  bukan  sistem  pemerintahan  presidensiil.  Mengingat  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia yang tunduk pada kekuasaan Presiden selaku pimpinan lembaga eksekutif, sebagaimana terdapat dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  tertulis  bahawa pada Ayat satu (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
Ayat  dua  (2)  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dipimpin  oleh  Kapolri  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 33
Jika kita lihat secara normatif sudah jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu dilakukan oleh Presiden  dengan  memperhatikan  pertimbangan  hingga  persetujuan  dari  DPR,  akan  tetapi  jika  kita  lihat  dari  teoritis pengangakatan  dan  pemberhetian  seorang  Kapolri  merupakan  hak  dan  wewenang  dari  Presiden  secara  mutlak  dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga lainnya dalam hal ini lembaga legislatif.
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dan karena itu semua institusi berada  dalam  jangkauan  koordinasi  Presiden,  bahkan  dalam  lingkup  eksekutif  semua  berada  di  bawah  kekuasaan Presiden secara subordinatif. Polri termasuk cabang kekuasaan eksekutif dan karenanya berada di bawah Presiden. 34 Namun  Demikian,  meskipun  Kepolisian  Republik  Indonesia  Berada  di  bawah Presiden  kekuasaan  eksekutif dan  dipimpin  oleh  Presiden  sebagai  kepala  Negara  dan  kepala  pemerintahan,  Polri  menurut  Pasal  30  UUD  1945 adalah  alat  Negara,  bukan  alat  Pemerintahan  seperti  yang  dipersepsikan  dalam  sistem  pemerintahan  pra  demokrasi. Ketentuan  UUD  1945  dalam  Pasal  30  Ayat  (4)  untuk  Polri  sangat  jelas  menegaskan  hal  itu.  Secara  konstitusional, Polri  dewasa  ini,  adalah  alat  negara,  sehingga  kedudukannya  sebagai  bawahan  Presiden,  terkait  dengan  pengertian Presiden sebagai kepala Negara, bukan dalam konteks kepala dan fungsi pemerintahan dalam arti teknis. 35 Seharusnya  pembuat  Undang-undang  ( Law  Maker )  konsisten  dengan  sistem  Presidensial  yang  dianut, Presiden  diberikan  hak  prerogatif  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  personil  dalam  pemerintahannya,  tanpa harus mendapatkan persetujuan dari cabang kekuasaan yang lain karena dalam hal ini persetujuan DPR sudah terlalu jauh melampaui kewenangannya karena telah mengurangi dari hak prerogatif seorang Presiden.

## Pelaksanaan Check and Balances Yang Melampaui Batas
Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan-kekuasaan negara terbagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sebagaimana menurut pandangan Montesquieu, pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan yang dilakukan oleh negara. Limitasi kekuasaan sangat erat kaitannya dengan tori  pemisahan  kekuasaan ( separation  of  powers ) dan  pembagian  kekuasaan  ( division  of  powers ).  Meksipun  banyak varian penggunaan istilah, semisal division of powers, separation of powers, distribution of powers, dan allocation of powers ,  namun  Jimly  Asshiddiqie  (2009)  dalam  Buku  Zainal  Arifin  Mochtar  mengatakan  dengan  melihat  pada penggunaan  istilah  oleh  M.C.J.  Vile,  Colin  Munro,  Artur  Mass,  maupun  O.  Hood  Philips  menyatakan  bahwa  pada dasarnya  istilah-istilah  tersebut  memiliki  arti  yang  sama  saja,  dan  sangat  bergantung  pada  konteks  pengertian  yang dianut.  Jimly  memisalkan  dalam  konstitusi  Amerika  Serikat,  yang  menggunakan  kedua  istilah  yang  jika  dikaitkan dengan pengertian oleh Arthus Mass perihal territorial division of powers yang bersifat pemerintah pusat ke negara bagian  (vertikal),  dan capital  division  of  powers yang  bersifat  pemisahan  kekuasaan  antar  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif di tingkat pemerintah federal (horizontal). 36 Secara teoritik kewenangan mengawasi yang dimiliki oleh DPR, setidakinya dapat dirinci menjadi enam hal, yang meliputi: (;) pengawasan terhadap penentuan kebijakan ( control of policy  making );  (ii)  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  ( control  of  policy  executing );  (in)  pengawasan terhadap  penganggaran  dan  belanja  negara  ( control  of  budgeting );  (iv)  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  anggaran dan  belanja  negara  ( control  of  budget  implementation );  (v)  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintahan  ( control  of government  performances );  dan  (vi)  pengawasan  terhadap  pengangkatan  pejabat  publik  ( control  of  political appointment  of  public  officials ),  dalam  bentuk  persetujuan  atau  penolakan,  ataupun  dalam  bentuk  pemberian
32 Saldi Isra. 2018. Pergeseran Fungsi Legislasi Edisi Kedua . Depok: Rajawali Pers. P. 56.
33 Mezi Nikmat, Ade Kosasih, Masril. Op.Cit., p. 220.
34 Arie  Elcaputera.  (2015).  “Hak  Prerogatif  Presiden  Dalam  Mengangkat  Kapolri  Ditinjau  Dari  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia”. dalam Jurnal Hukum Sehasen . Vol.1. No.1. p. 166.
35 Ibid. , p. 166-167.
36 Zainal Arifin Mochtar. 2016. Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi . Jakarta: Rajawali Press. P. 18.
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
pertimbangan ole DPR. 37 Parahnya, sering kali DPR menggunakan pengawasan itu sebagai alat sandera atas lembaga- lembaga  yang  lainnya,  seperti  Kepolisian.  Seyogianya  DPR  hanya  bisa  melakukan  pengawasan  terhadap pengangkatan  pejabat  publik  hanya  kepada  lembaga  Negara  Independen  atau  lembaga  yang  lainnya  namun  harus dijelaskan secara tegas melalui konstitusi bukan melalui produk Undang-undang. Berbeda dengan cara pengangkatan menteri yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden, pengangkatan Kapolri disertai juga dengan hak konfirmatif dari DPR karena sebelum Presiden mengangkat pejabat tersebut haruslah meminta pertimbangan DPR lebih dulu. 38
Dinamika  hubungan  antar  cabang  kekuasaan  yang  dijadikan  sebagai  alat  ukur  yang  menentukan  batas kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara, bahkan telah berkembang begitu pesat yang tidak hanya diterapkan  pada  pejabat  eksekutif  namun  juga  bagi  pejabat  lembaga  independen  maupun  pejabat  yang  memegang fungsi  yang  bersifat  quasi-yudisial.  Misalnya  pada  tahun  1935,  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  menyatakan bahwa  presiden berwenang  untuk  memberhentikan  pejabat  yang  bersifat  murni eksekutif,  namun  harus  memperoleh persetujuan kongres untuk bejabat yang bersifat quasi-legislatif dan quasi-judisial seperti anggota komisi perdagangan federal. 39 Jika  di  Indonesia  dalam  hal  pemaknaan  Pasal  24  Ayat  (3)  UUD  NRI  1945  terkait  lembaga  quasi  yudisial dapat dilihat  dalam  Pasal 30  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  menentukan  status  kelembagaan  KPPU sebagai  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan  Pemerintah  serta  pihak  lain.  Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mekanisme pengisian jabatan komisioner KPPU dilakukan melalui  mekanisme  pengangkatan  oleh  Presiden  atas  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Mekanisme  demikian memungkinkan  terjadinya check  and  balances antara  pemerintah  dan  DPR  dalam  mengangkat  komisioner  KPPU. Menurut  penulis  itu  merupakan  langkah  yang  tepat  karena  status  KKPU  adalah  suatu  lembaga  yang  bersifat independen dalam menjalankan fungsinya dan karena ke-independenannya tersebut dan bukan milik antara Eksekutif dan  Legislatif  tepatlah  jika  pemilihan  komisionernya  melibatkan  dua  lembaga  yaitu  Eksekutif  dan  Legislatif  agar terjadinya  keseimbangan  atau  disebut check  and  balances tetapi  jika  mekanisme check  and  balances ini diimplementasikan kepada institusi kepolisian bukanlah langkah yang tepat karena kepolisian merupakan alat negara yang  murni  milik  pemerintah.  Dianutnya  sistem  pemerintahan  presidensial  maka,  Presiden  diberikan  hak  prerogatif untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  personil  pemerintahannya,  tanpa  harus  meminta  persetujuan  cabang kekuasaan  lainnya.  Sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  4  Ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi:  “Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintah  menurut Undang-undang  dasar”.  Konsekuensi  yuridis  yang  termasuk  dalam  Pasal  4  ayat  1  UUD  1945  adalah  bahwa  dalam melaksanakan  tugas  pemerintahannya  maka  Presiden  diberikan  sebuah  kewenangan  tanpa  harus  melalui  cabang kekuasaan  lain.  Mengingat  Institusi  Kepolisian  merupakan  institusi  yang  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab langsung kepada Presiden.

## Kekuasaan Presiden Dipersempit
Secara  ringkas,  K.C.  Where  dalam  bukunya  Modern  Constitutions  memandang  fungi  konstitusi  adalah mendeskripsikan  seluruh  sistem  pemerintahan  suatu  negara  ( a  constitution  is  used  to  describe  the  whole  system  of government ). Ini berarti bahwa konstitusi berfungsi melukiskan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi atau suatu undang-undang dasar. 40 Hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilihat  sebagai  hubungan  antara  lembaga  eksekutif  dengan  lembaga  legislatif.  Hubungan  antara  Presiden  dengan Dewan Perwakilan Rakyat ini terkait dengan kekuasaan pembentukan undang-undang. 41
Kekuasaan  Presiden  dapat dibedakan  menjadi dua  macam,  yaitu  :  kekuasaan  yang  diperoleh  secara  atributif dan  kekuasaan  yang  diperoleh  secara  derivatif.  Perolehan  kekuasaan  secara  atributif  menyebabkan  terjadinya pembentukan  kekuasaan,  karena  berasal  dari  keadaan  yang  belum  ada  menjadi  ada.  Kekuasaan  yang  timbul  karena pembentukan secara atributif bersifat asli ( oorspronkelijk ) dan pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan baru. Sedangkan kekuasaan secara derivatif disebut pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan yang telah  ada  dialihkan  kepada  pihak  lain  dan  sifatnya  derivatif  ( afgeleid ).  Kekuasaan  yang afgeleid adalah  kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain. 42 Perdebatan ketatanegaraan kontemporer misalnya mengarah pada  sejauh  mana  masing-masing  cabang  kekuasaan  tersebut  dapat  melakukan check terhadap  cabang  kekuasaan lainya dalam rangka menciptakan balancing kekuasaan. Dalam hal permasalahan yang lebih relevan misalnya adalah sejauh mana presiden dapat menjalankan kekuasaan eksekutifnya dan seberapa kuat lembaga lain diperbolehkan untuk
37 Ibid.
38 Moh. Mahfud MD. 2013. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konsitusi . Jakarta: Rajawali Pers. P. 91.
39 Hendra  Wahanu  Prabandani.  (2015).  “Batas  Konstitusional  Kekuasaan  Eksekutif  Presiden”. dalam  Jurnal  Legislasi Indonesia . Vol. 12. No. 3. P. 22.
40 Eka Nam Sihombing. 2019. Pengantar Hukum Konstitusi . Malang: Setara Press. P. 16.
41 Eka Nam Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara . Medan: Ruas Media. P. 132.
42 Arie Elcaputera. Op. Cit . P. 162.
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
membatasi penggunaan kekuasaan tersebut. Hal ini tidak menjadi persoalan misalnya pada saat Presiden mengangkat Menteri  yang  secara  tegas  telah  diatur  dalam  UUD  1945  sebagai  kewenangan  Presiden,  atau  pada  saat  mengangkat Duta dan Konsul yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR. Namun bagaimana halnya pada saat DPR membuat undang-undang yang mewajibkan Presiden untuk mendapat persetujuan DPR pada saat mengangkat pejabat eksekutif seperti Kapolri. 43 Terkait dengan hal tersebut, terdapat dua pandangan mengenai derajat deviasi dalam implementasi doktrin separation  of  powers yaitu  pendekatan formalist dan  pendekatan functionalist. Functionalism menekankan pada  standard,  sedangkan formalism mengutamakan  aturan. Functionalism mengutamakan  pada  pencapaian  tujuan dari  konstitusi,  sedangkan  formalism  fokus  pada  teks  konstitusi  dan  maksud  para  pendiri  bangsa  saat  menyusun konstitusi  ( original  understanding ). 44 Kedua  pendekatan  tersebut  sama-sama  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan. Formalis seringkali mengkritik fungsionalis sebagai pihak yang tidak konsisten dengan struktur teks maupun dengan maksud  dari  para  perumus  konstitusi.  Selain  hal  tersebut,  formalis  menganggap  pendekatan  fungtionalis  bersifat terlalu  ad  hoc  dan  tidak  konsisten  dengan  prinsip  negara  hukum.  Sebaliknya,  para  penganut  paham  fungsionalis beranggapan  bahwa  pendekatan  formalis  bersifat  anti-historis,  kaku  dan  sudah  tidak  cocok  lagi  diterapkan  di  era negara  modern. 45 Apabila  kedua  teori tersebut  diaplikasikan  pada  kasus  yang  pernah  terjadi  yaitu  ketentuan  tentang persetujuan DPR dalam pemilihan Kepala Kepolisian RI yang berada di wilayah kekusaaan eksekutif maka akan dapat diprediksi  hasil  analisanya.  Analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  formalis  akan  menyimpulkan  bahwa  batasan yang  dibuat  oleh  DPR  melalui  undang-undang  melanggar  prinsip separation  of  powers oleh  kekuasaan  legislatif terhadap  eksekutif.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  adanya  ketentuan  dalam  teks  konstitusi  yang  mengatur  bahwa Presiden  harus  mendapatkan  persetujuan  DPR  pada  saat  akan  mengangkat  Kapolri  dan  tidak  ditemukannya pembahasan  mengenai  hal  tersebut  pada  saat  perumusan  UUD  1945.  Pandangan  ini  juga  didukung  oleh  the unitary executive  doctrine yang  menyatakan  bahwa  presiden  adalah  satu-satunya  pemegang  kekuasaan  eksekutif  termasuk kekuasaan dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat eksekutif yang berada dibawahnya. 46 Sebaliknya, analisis fungtionalis  akan  menyampaikan  pendapat  yang  berbeda  dan  menyatakan  batasan  terhadap  kekuasaan  presiden tersebut  adalah  konstitusional.  Pandangan  fungsionalis  berpendapat  bahwa  selama  kualifikasi  tersebut  tidak memberikan  dampak  yang  mendasar  terhadap  presiden  untuk  menjalankan  kekuasaan  eksekutifnya  maka  pengaruh DPR kepada presiden tersebut diijinkan secara konstitusi. Batasan kewenangan presiden tersebut mungkin juga dapat dianggap sebagai bentuk check and balances diantara lembaga negara.
Tentu saja ada kemungkinan dimana pendekatan formalis dan fungsionalis akan membawa hasil yang sama, terutama  pada  area  dimana  jabatan  tersebut  sangat  penting  bagi  pelaksanaan  fungsi  kepresidenan  atau  eksekutif. Misalnya  saat  ini  dikenal  adanya  jabatan  kepala  kantor  kepresidenan.  Apabila  DPR  mewajibkan  presiden  untuk mendapatkan persetujuan DPR pada saat akan mengangkat pejabat tersebut, maka hal tersebut jelas melanggar prinsip separation  of  powers baik  dari  pendekatan  formalis  maupun  fungsionalis.  Hal  ini  dikarenakan  pembatasan  tersebut secara  nyata  merupakan  bentuk  intervensi  lembaga  legislatif  terhadap  kekuasaan  eksekutif  sekaligus  akan  sangat mengganggu presiden untuk menjalankan fungsi eksekutifnya. 47

## Berujung Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
Keterlibatan DPR dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi  pada  tahun  2015.  Para  pemohon  yang  mengajukan  permohonan  adalah  Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  Denny  Indrayana  sebagai  pemohon  I,  Peneliti  Pusat  Studi  Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari sebagai Pemohon II, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Hifdzil Alim sebagai Pemohon  III  dan  Ade  Irawan  selaku  koordinator  Indonesia  Corruption  Watch  ICW  sebagai  Pemohon  IV.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 mengenai adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam  hal  pengangkatan  Kapolri  bukanlah  suatu  penyimpangan  dari  sistem  pemerintahan  Presidensial.  Hal  tersebut justru  menggambarkan  telah  berjalannya  mekanisme checks  and  balances sebagaimana  tersirat  dalam  UUD  1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik  yang  dapat  dicapai  melalui  suatu  prosedur  pemilihan  yang  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif.  Adanya permintaan  persetujuan  kepada  DPR  juga  merupakan  upaya  untuk  menciptakan  dan  menghasilkan  tata  kelola
43 Hendra Wahanu Prabandani, Op. Cit. p. 18-19.
44 Hendra  Wahanu  Prabandani.  (2015).  “Batas  Konstitusional  Kekuasaan  Eksekutif  Presiden”. Dalam  Jurnal  Legislasi Indonesia” . Vol. 12.  Nomor 3. P. 19.
45 Ibid.
46 Jesse H.Choper et all, Ibid, Halaman 234. The Unitary Executive Doctrine dipopulerkan oleh Antonin Scalia, salah seorang hakim  agung  yang  ternama  di  US  Supreme  Court.  Justice  Scalia  dikenal  sangat  kuat  dalam  menggunakan  analisis  formalist textualnya  dalam  berbagai  kasus-kasus  penting  di  Amerika  Serikat.  Dikutip  dari  dari Hendra  Wahanu  Prabandani,  “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden”, Jurnal Legislasi Indonesia”, Vol. 12, Nomor 3, Tahun 2015, p. 20-21.
47 Hendra Wahanu Prabandani, Op. Cit ., p. 21.
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Sehingga  dapat  terpilih  sosok  pejabat  yang  betul-betul  memiliki integritas,  kapabilitas,  dan  leadership,  serta  akseptabilitas  dalam  rangka  membantu  Presiden  untuk  menjalankan Pemerintahan. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum,  tetapi  dilihat  dari  sisi  lain  pendapat  Pemohon  yang  menganggap  bahwa  dengan  keterlibatan  DPR  dalam pengangkatan  Kapolri  sangat  berpotensi  disimpangi  dan  dijadikan  alat  bargaining  politik  serta  dapat  menimbulkan praktik politik uang ( money politic ). Seperti yang disampaikan oleh saksi ahli Prof. Saldi Isra yang berpendapat bahwa tidaklah  tepat  memberikan  kewenangan  DPR  terkait  pengangkatan  Kapolri  dan  Panglima  TNI  dalam  bentuk persetujuan, memberikan kewenangan kepada DPR dalam bentuk pertimbangan jauh lebih adil dari pada memberikan persetujuan.
Penulis kurang sependapat dengan putusan hakim MK karena pengaruh atas keterlibatan DPR dalam proses persetujuan  Kapolri  tidak  diatur  secara  tegas  didalam  konstitusi.  Apabila  DPR  tetap  ingin  terlibat  dalam  proses pemilihan Kapolri seyogianya haruslah tegas diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Selain  menyimpangi  konstitusi  DPR  juga  telah  melangkahkan  kakinya  terlalu  jauh  atau  offside  untuk  masuk lebih jauh terkait kepemilikan wewenang mutlak Presiden atau biasa disebut hak prerogatif Presiden. Akibatnya dari segi politik pengaruh DPR cukup kuat karena beberapa anggota parlemen yang pada dasarnya memiliki kepentingan yang  berbeda  karena  berbeda  partai  pula  maka  akan  menjadikan  Kapolri  tidak  fokus  terhadap  visi  misi  nya sebagaimanapula visi misi Presiden yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu pengaruh ini memberikan efek yang cukup  signifikan  terhadap  konstitusi  yang  secara  implisit  tidak  disebutkan  peran  DPR  dan  hanya  bermodalkan Undang-Undang parlemen bisa masuk atau mampu membatasi hak prerogatif Presiden tanpa dilandaskan oleh hukum yang  tertinggi  secara  hierarki  yaitu  UUD  NRI  1945  dan  atas  kejadian  ini  menimbulkan  akibat  hukum  yang  cukup serius  dimana  Presiden  mampu  dikendalikan  dengan  hanya  bermodalkan  sebuah  produk  Undang-Undang  sementara institusi Kepolian merupakan murni alat Negara dan dibawah Presiden langsung.

## SIMPULAN
Merujuk  Pasal  11  UU  No.  2  Tahun  2002,  ada  beberapa  tahapan  atau  tata  cara  proses  pengangkatan  dan pemberhentian Kapolri. Pertama, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Kedua, usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya. Ketiga, persetujuan  atau  penolakan  DPR  terhadap  usul  Presiden  harus  diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  20  hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR. Keempat, dalam hal DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu tersebut, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR. Kelima, dalam  keadaan mendesak, Presiden  dapat  memberhentikan  sementara  Kapolri  dan  mengangkat  pelaksana  tugas  (Plt)  Kapolri  dan  selanjutnya dimintakan  persetujuan  DPR.  Dengan  dianutnya  sistem  pemerintahan  presidensial  maka  Presiden  diberikan  hak prerogatif  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  personil  pemerintahannya,  tanpa  harus  meminta  persetujuan cabang  kekuasaan  lainnya.  Walaupun  Undang-Undang  Kepolisian  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  pengangkatan Kapolri melalui Presiden dengan persetujuan DPR akan tetapi akibatnya muncul celah Politik dalam undang-undang tersebut  dimana  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dan  sekaligus  Kepala  Pemerintahan  tidak  bisa  menggunakan  Hak Prerogatifnya  secara  penuh.  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Kapolri  melalui  persetujuan  DPR  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  potensial  menjadikan  pimpinan  lembaga  itu  sulit terlepas  dari  pengaruh  DPR.  Akibatnya  Kepala  Polri  sulit  untuk  benar-benar  independen  dan  profesional  dalam menjamin  adanya  suatu  kepastian  hukum  yang  adil  di  seluruh  wilayah  NKRI,  karena  kebijakan-kebijakan  dan keputusan  dipengaruhi  oleh  cabang  kekuasaan  lain  yang  ikut  membantu  mendudukkannya  sebagai  pimpinan  Polri. Sistem  Presidensial  merupakan  sistem  pemerintahan  yang  terpusat  pada  kekuasaan  Presiden  sebagai  kepala pemerintahan  sekaligus  kepala  negara.  Dalam  sistem  ini,  badan  eksekutif  lebih  kuat  dalam  menghadapi  badan legislatif.  Model  pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri  di  Indonesia  ini  justru  mengikuti  model  sistem pemerintahan  Parlementer,  bukan  sistem  pemerintahan  presidensiil.  Mengingat  tugas,  fungsi  dan  kewenangan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  tunduk  pada  kekuasaan  Presiden  selaku  pimpinan  lembaga  eksekutif. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  terjadinya  pelemahan  sistem  Presindensiil  akibat  dari  peran  DPR  dalam memberikan persetujuan terkait pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kapolri.

## DAFTAR PUSTAKA
Andryan. 2020. Lembaga Kepresidenan Sejarah dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.  Malang: Setara Press.
Andryan. 2021. Hukum dan Kebijakan Publik. Medan: Pustaka Prima. Eka Nam Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara. Medan: Ruas Media. Eka Nam Sihombing. 2019. Pengantar Hukum Konstitusi. Malang: Setara Press. Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Muklis,  Muhammad  Kholis  Mujaiyyin  Ahda. Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
Jimmly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Moh. Mahfud MD. 2013. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konsitusi. Jakarta:   Rajawali Pers. Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. Saldi Isra. 2018. Pergeseran Fungsi Legislasi Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.
Zainal  Arifin  Mochtar.  2016.  Lembaga  Negara  Independen,  Dinamika  Perkembangan  dan  Urgensi  Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press.
Rett R. Ludwikowski. Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting  Pot.  Boston  University  International  Law Journal  .Vol.  2:  29.  Dikutip  dari  Sudirman,  “Kedudukan Presiden Dalam Sistem  Pemerintahan  Presidensial  (Telaah  Terhadap  Kedudukan  dan  Hubungan  Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”. dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol. 1. No. 1. 2014.
Sudirman.  “Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  (Telaah  Terhadap  Kedudukan  dan Hubungan  Presiden  dengan  Lembaga  Negara  yang  Lain  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945)”. dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol. 1. No. 1. 2014.
Johansyah,  “Hak  Prerogatif  Presiden  Menurut  UUD  1945”.  dalam  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Palembang.
Vol. 16. No. 2. Mei 2018.
Arie  Elcaputera.  “Hak  Prerogatif  Presiden  Dalam  Mengangkat  Kapolri  Ditinjau  Dari  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia”. dalam Jurnal Hukum Sehasen. Vol.1. No.1. Tahun 2015.
Tirto.id, Perseteruan Gus Dur dengan Kapolri Bimantoro Berujung Pelengseran. Melalui  https://tirto.id/fK4q.  Diakses pada tanggal 11 April 2022 Pukul 14:45 Wib.
Fadhil  Mardiansyah,  Sufyan.  "Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XIII/2015  Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undangan Dasar   1945  Terkait  Pengangkatan  Kapolri  dan Panglima TNI". dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan. Vol. 1. No. 1. Agustus 2017. Ni'matul Huda. "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi". dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 7. No. 5. Oktober 2010. John F. Manning. “Separation Of Powers As Ordinary Interpretation, Harvard Law Review”. Vol 124 No. 1939, 2011. Wahanu  Prabandani,  “Batas  Konstitusional  Kekuasaan  Eksekutif  Presiden”,  Jurnal  Legislasi  Indonesia”,  Vol.  12,
Nomor 3.
Susi  Dwi  Harijanti,  "Sistem  Ketatanegaraan  Berdasarkan  UUD  1945".  Makalah.  Pusat  Pendidikan  Pancasila  dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015.