e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916 DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2 Received: 14 November  2022, Revised: 1 Desember 2022,  Publish: 10 Desember 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa noelbaki, kupang tengah, kabupaten kupang
Rambu  Kahi  Dima  Watupelit 1 ,  M.E.  Perseveranda 2 ,  Rere  Paulina  Bibiana 3 ,  Stanis Man 4 , Henny A. Manafe 5 1 Program  Pascasarjana  Magister  Manajemen,  Universitas  Katolik  Widya  Mandira  Kupang, email: rambukahi22@gmail.com 2 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: perseverandaerse@gmail.com 3 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: paulinabibiana18@gmail.com 4 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: stanisman08@gmail.com 5 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: hennyunwira@gmail.com

## Corresponding author: Rambu Kahi Dima Watupelit
Abstract :  Pembangunan  masyarakat  merupakan  rancangan  program  guna  memajukan keadaan  sosial  dan  ekonomi  bagi  masyarakat.  Proses  pembangunan  masyarakat  mampu dilakukan  dari  wilayah  terkecil  seperti  desa.  Menjadi  keharusan  mutlak  bila  aparatur pemerintah desa handal dalam kegiatan tata kelola pemerintahan, khususnya tata kelola dana desa.  Dana  desa  tersebut  disalurkan  ke  pembangunan  maupun  perawatan  desa,  misal membuat  atau  perbaikan  jalan,  sarana  kesehatan,  pendidikan  maupun  kebudayaan,  dan ekonomi produktif (pasar, lumbung desa, pembuatan pupuk maupun pengembangan ternak). Besarnya  anggaran  yang  dikelola  oleh  Desa  Noelbaki,  telah  ditentukan  dalam Program/Kegiatan yang tertuang dalam APBDes merupakan hal penting dalam menjalankan pembangunan dan penyediaan layanan untuk masyarakat. Perihal ini dijadikan tantangan bagi Desa  Noelbaki  dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  kewenangannya,  baik  dalam menyelenggarakan pemerintah, membangun, membina maupun memberdayakan masyarakat desa. Melalui keberadaan status desa maju berdasar indeks desa membangun dan peningkatan anggaran  dalam  APBDEs,  maka  kewajiban  desa  guna  mengelola  dan  pertanggungjawaban keuangan desa secara adil dan merata berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berdampak  pada  kemakmuran  masyarakat  dari  sektor  perekonomian  ataupun  sosial.  Selama menjalankan unsur tata kelola keuangan desa, maka perlu berlandaskan ke prinsip tanggung jawab  dan  transparansi.  Berdasar  hasil  studi  di  Desa  Noelbaki,  ditemukan  bila pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam mengelola dana desa mengacu ke Permendagri No.  113  Tahun  2014  mengenai  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  UU  No.  6  Tahun  2014 mengenai  Desa.  Perihal  ini  bisa  terlihat  melalui  bentuk  akuntabilitas,  misal  seluruh penerimaan maupun pengeluaran desa perlu ditunjang oleh pembuktian yang jelas. Selain itu, keterbukaan  pun  perlu  menjamin  bila  masyarakat  dapat  mengakses  informasi  mengenai
pelaksanaan  pemerintahan,  baik  kebijakan,  pembuatan  maupun  pelaksanaan,  dan  hasil  yang didapat dari kegiatan fisik maupun non fisik melalui spanduk yang dipajang.
Kata  kunci: dana  desa,  pemerintah  desa,  akuntabilitas  dan  transparansi  dana  desa,  desa noelbaki

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pembangunan  masyarakat,  yaitu  rancangan  program  demi  memajukan  sektor  sosial dan  perekonomian  melalui  peningkatan  keterlibatan  masyarakat  (Rahardjo,  2006).  Arah pelaksanaan pembangunan masyarakat yang tepat, efektif ataupun efisien apabila didukung dengan kredibilitas sumber daya manusia maupun mutu aparatur pemerintah. Mengarah ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, salah satu strategi dan kebijakan pembangunan wilayah selama medio 2019-2024, yakni mempercepat pembangunan  desa  secara  tepat  dalam  mengarahkan  transformasi  sosial,  budaya  maupun ekonomu  yang  ditunjang  oleh  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  dengan  meningkatkan kapasitas  aparatur  desa,  pendampingan,  fungsi,  dan  masyarakat  desa  yang  inklusif.  Hal tersebut  menunjukan  bahwa  kualitas  aparatur  pemerintah  memiliki  peranan  penting  dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan nasional.
Sesuai  UU  No.  32  Tahun  2004,  desa  memberi  peluang  bagi  masyarakat  agar  bisa mengelola  rumah  tangganya  sendiri  dengan  syarat  sesuai  prinsip  demokrasi,  keterlibatan masyarakat,  pemerataan,  berkeadilan,  dan  memberi  perhatian  terhadap  potensi  maupun keanekaragaman  daerah.  Program  pemerintah  guna  menunjang  pembangunan  desa,  salah satunya  ialah  menerbitkan  dana  desa  sebagai  sumber  pendapatan  desa.  Sesuai  UU  No.  6 Tahun 2014 Pasal 72, menyebut bila dana desa sebagia sumber pendapatan desa dari APBN. Dana  desa  ialah  wujud  nyata  pengakuan  negara  kepada  hak  asal-usul  desa  maupun wewenang lokal dengan skala desa.
UU No. 6 Tahun 2014, yang kemudian mendapat dukungan dari PP No. Nomor 43 tahun  2014  mengenai  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  6  Tahun  2014  mengenai  Desa, berperan  sebagai  awal  untuk  desa  dalam  memperlihatkan  peranan  maupun  kemampuan membangun  pemerintahan  Indonesia.  Pemerintah  desa  dianggap  bisa  memprioritaskan kebutuhan desa dan masyarakat dibanding pemerintah berskala kabupaten yang mempunyai cakupan masalah lebih luas.
Pembangunan  pedesaan  perlu  berdasar  pada  permasalahan  yang  terjadi,  sesuai kebutuhan  masyarakat,  potensi  desa,  aspirasi,  dan  prioritas  pembangunan  yang  sudah direncanakan. Peranan dan keterlibatan verada di kedudukan yang tepat guna melaksanakan otonomi daerah dan ditentukan berdasar ke persiapan sistem pemerintahan supaya mencipta pembangunan efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Program pemerintah selama menunjang pembangunan desa, yakni dengan dana desa sebagai sumber pendapatan desa.
Sesuai  UU  No.  6  Tahun  2014,  sumber  pendapatan  desa  terdiri  atas:  aset,  swadaya, hasil usaha, keterlibatan atau gotong royong, dan sebagainya; Alokasi anggaran pendapatan dan  belanja  negara;  Bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota; Alokasi  dana  desa  sebagai  dana  perimbangan  yang  diperoleh  kabupaten/kota;  Bantuan keuangan  dari  anggaran  pendapatan,  serta  belanja  daerah  provinsi  maupun  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota;  Hibah  dan  sumbangan  yang  bersifat  tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Pendapatan desa lainnya yang sah.
Sebagaimana  terlampir  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  mengenai  desa  Pasal  72 menyatakan  jika  dana  desa  merupakan  sumber  pendapatan  desa  dari  anggaran  pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana desa sebagai wujud nyata pengakuan negara kepada hak asa-usul  desa  maupun  wewenang  local  berskala  desa.  Melalui  dana  desa  ini,  paling  tidak
bisa memberikan energi tambahan untuk desa dalam membangun maupun memberdayakan desa  agar  bisa  maju,  kuat,  dan  berkemandirian.  Hal  ini  menunjukan  betapa  strategis  dan pentingnya  dana  desa,  maka  dikatakan  wajar  jika  dana  desa  memperoleh  perhatian  besar dari publik, mengingat nominal dana desa cenderung besar.
Anggaran  bersumber  dari  APBN,  yaitu  alokasi  dana  yang  diarahkan  untuk  desa maupun  desa  adat  dengan  mentransfernya  dari  APBD  untuk  mendanai  pelaksanaan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Besaran  anggaran  dan  yang direncanakan  ke  desa  ditetapkan  sepuluh  persen  dari  maupun  di  luar  dana  transfer  desa secara kontinu.
Berdasar  Peraturan  Presiden  Nomor  22  Tahun  2015,  sumber  pendapatan  desa  dari APBN didapat secara kontinu, yakni:
1) Mengarah ke seberapa besar dana yang didapatkan desa. Komitmen pemerintah terkait alokasi  dana,  yaitu sepuluh persen dari dana transfer. Namun,  pemerintah tidak akan memberi  sepuluh  persen  dana  itu  secara  langsung,  tetapi  ditentukan  berdasar  pada kemampuan finansial nasional.
2. Hasil  pajak  daerah  maupun  retribusi  daerah  kabupaten/kota  minimal  sepuluh  persen dari  pajak  retribusi  daerah.  Alokasi  dana  desa  minimal  sepuluh  persen  dari  dana perimbangan  yang  didapat  kabupaten/kota  dalam  APBD  sesudah  dikurangi  dana alokasi khusus.
Siklus terkait tata kelola dana desa sesuai UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 terdiri atas mempersiapkan  rencana;  musrembangdes  yang  mengikutsertakan  pemerintah  desa,  BPD maupun  kelompok  masyarakat  sebagai  perwakilan  dari  tingkat  dusun  sampai  desa, organisasi  pemberdayaan  seperti  tim  penggerak  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  keluarga (TP-PKK)  desa;  menetapkan  rencana  yang  berpedoman  pada  APBDes;  menetapkan APBDes; melaksanakan pembangunan dengan mengikutsertakan semua masyarakat dengan pengelolaan  mandiri;  bertanggung  jawab,  pemerintah  desa  berkewajiban  menyerahkan laporan dalam rapat pembangunan desa; dan memanfaatkan maupun memelihara.
Dana desa disalurkan untuk membangun maupun memelihara desa, misal infrastruktur pembangunan/perbaikan  jalan,  sarana  kesehatan,  pendidikan  maupun  kebudayaan,  dan sarana  usaha  ekonomi  produktif.  Dana  desa  pun  terfokus  ke  upaya  memberdayakan masyarakat,  misal  pelatihan  usaha  ekonomi,  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  termasuk kelompok tani, nelayan, pengrajin, dan sebagainya.
Wilayah Kabupaten Kupang hingga tahun 2022 memiliki 24 kecamatan, 160 desa dan 17 kelurahan,  serta  672  dusun,  1.106  RW  dan  2.332  RT.  Kecamatan  Kupang  Tengah tergolong sebagai wilayah administrasi paling banyak, yaitu 7 desa, 1 kelurahan, 34 dusun, 81  RW  dan  193  RT.  Desa  dan  1  kelurahan  adalah  Kel.  Tarus,  Desa  Mata  Air,  Desa Noelbaki,  Desa  Oebelo,  Desa  Oelnasi,  Desa  Oelpuah,  Desa  Penfui  Timur,  Desa  Tanah merah.  Desa  yang  akan  dijadikan  lokus  kajian,  yaitu  Desa  Noelbaki.  Desa  Noelbaki dijadikan sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari ke 7 desa  yang berada di  Kecamatan Kupang Tengah, Desa Noelbaki dikategorikan sebagai Desa Maju. Pemanfaatan dana desa yang dialokasikan dapat dijelaskan  melalui  rincian  kegiatan  sarana  prasarana  maupun  non  sarana  prasarana  tahun 2020 seperti tabel dibawah ini:
Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Noelbaki Tahun Anggaran 2020 NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (%) A.   PENDAPATAN Pendapatan Transfer 1,076,852,000 100 - Dana Desa 1,076,852,000
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (%) JUMLAH PENDAPATAN 1,076,852,000 B.   BELANJA 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 236,560,000 100 1. Subbidang Kesehatan 79,560,000 -  Menyelenggarakan posyandu (mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif) 79,560,000 2. Subbidang kawasan permukiman 154,000,000 -  Mendukung penyelenggaraan program pembangunan/rehabilitas rumah tidak layak huni GAKIN 154,000,000 3. Subbidang perhubungan, komunikasi maupun informatika 3,000,000 -  Membuat maupun mengelola jaringan/instalasi komunikasi dan    informasi lokal desa 3,000,000 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 273,570,000 100 1. Subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 273,570,000 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 273,570,000 3. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 528,282,000 100 1. Subbidang Keadaan Darurat 528,282,000 - Penanganan Keadaan Darurat 528,282,000 JUMLAH BELANJA 1,038,412,000 96, 43% SURPLUS / (DEFISIT) 38,440,000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 38,440,000
Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang (diolah)
Berdasar  uraian  pada  Tabel  1.1,  menunjukkan  uraian  kegiatan  sarana  prasarana  dan non  sarana  prasarana  tahun  2020  merupakan  bentuk  program/kegiatan  yang  mendukung pembangunan  daerah  secara  berkelanjutan.  APBDes  cenderung  meningkat  secara  nominal sejak  tahun  2019  sejumlah  Rp1,040,833,000,  serta  meningkat  pada  2020  menjadi Rp1,076,852,000,  dan  2021  meningkat  lagi  menjadi  Rp1,265,949,000.  Dana  desa  yang dialokasikan untuk Desa Noelbaki di Tahun 2021 menempati urutan pertama diantara 6 desa lainnya pada Kecamatan Kupang Tengah
Besarnya  dana  yang  dikelola  oleh  Desa  Noelbaki,  telah  ditentukan  dalam Program/Kegiatan yang tertuang dalam APBDes merupakan hal penting dalam menjalankan pembangunan  dan  penyediaan  layanan  untuk  masyarakat.  Perihal  ini  berperan  sebagai tanggung  jawab  bagi  Desa  Noelbaki  dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  kewenangannya, baik dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan, pembinaan maupun memberdayakan masyarakat. Kehadiran status desa maju berdasar indeks desa membangun dan  peningkatan  anggaran  dalam  APBDEs,  maka  kewajiban  desa  guna  mengelola  dan pertanggungjawaban keuangan desa secara adil dan merata berdasarkan prinsip akuntabilitas dan  transparansi  yang  berdampak  pada  kemakmuran  masyarakat  dari  sisi  sosial  ataupun perekonomian
Akhmadi  et.al  (2010)  mengungkapkan  jika  ada  faktor  penghambat  dalam meningkatkan  kesejahteraannya  seperti  keberadaan  pengungsi  ex.  Timor-timor  yang mayoritas  berlokasi  di  Desa  Noelbaki,  yang  berpengaruh  negatif  secara  umum,  kendati masih  terdapat  beberapa  pihak  yang  menganggap  ada  pengaru  positif.  Tidak  hanya  itu, masih  ada  kendala  yang  seseorang  alami  ketika  mengurus  izin  dari  pemerintah  guna memulai  usaha.  Masyarakat  menganggap  bila  peraturan  pemerintah  tidak  menghambat, namun  beberapa  pihak  yang  melaksanakan  aturan  itu  yang  menjadi  penghambatnya. Sebagai  contoh,  terdapat  program  pemerintah  dengan  tujuan  menunjang  upaya
mengembangkan  usaha  kecil  dan  menengah.  Pada  penerapannya,  pihak  yang  memperoleh program  itu  malah  pengusaha  besar.  Hal  ini  menjadi  catatan  penting  bagi  aparatur  desa selama memberi layanan publik ke masyarakat, serta menerapkan prinsip keterbukaan/transparansi  terhadap  program  pemerintah  Desa  Noelbaki,  Kec.  Kupang Tengah,  Kab.  Kupang.  Sesuai  Pasal  24  Huruf  G  UU  No.  6  Tahun  2014,  menyebut  jika akuntabilitas  merupakan  prinsip  penentu  bila  masing-masing  aktivitas  dan  hasil  akhir  dari pelaksanaan  pemerintah  desa  perlu  dipertanggungjawabkan  ke  masyarakat  berdasar  pada undang-undang.
Selama  menjalankan  unsur  tata  kelola  keuangan  desa,  maka  perlu  berlandaskan  ke prinsip  pertanggungjawaban  dan  transparansi.  Riyanto  (2015:98)  menyebut  bila keterbukaan/transparansi  sebagai  tata  kelola  keuangan  yang  memberi  peluang  bagi masyarakat  agar  tahu  dan  memperoleh  akses  informasi  secara  luas.  Kemudian,  penerapan prinsip  keterbukaan,  pemerintah  desa  mengharuskan  desa  guna  memberi  informasi  terkait program  yang  hendak  dilaksanakan  ke  semua  masyarakat.  Sama  seperti  penuturan Sanjiwani  (2014:90),  bila  melalui  pemberian  informasi  ke  semua  masyarakat,  pemerintah desa sudah berupaya mengimplementasikan prinsip pertanmggungjawaban.
Berdasar  hasil  wawancara  singkat  bersama  Kepala  Desa  dan  Bendahara  Desa menyampaikan  bahwa  tata  kelola  dana  desa  dilakukan  secara  transparansi  ke  semua masyarakat  secara  lisan  maupun  informasi  yang  tersedia  pada  papan  pengumuman,  maka mampu  mencegah  penyelewengan  pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Noelbaki.  Selain  itu, penyampaian  informasi  ke  masyarakat  melalui  papan  pengumuman  ataupun  media  sosial yang digunakan sebagai sumber informasi kepada masyarakat yang efektif dan efisiensi.
Sulistiyani  (2004:61),  akuntabilitas  dan  transparansi  ialah  syarat  guna  menerapkan pembaruan  dalam  menyajikan  laporan  keuangan:  pemerintah  perlu  memfasilitasi  seluruh informasi keuangan yang sesuai secara transparan dan jujur untuk menjalankan amanat yang diberikan  masyarakat.  Perihal  ini  menarik  untuk  peneliti  kaji  sebab  bila  tidak  bisa memenuhi prinsip pertanggungjawaban dan keterbukaan, maka bisa mengakibatkan dampak luas  di  cakupan  desa,  misal  tindakan  penyelewengan  terkait  tata  kelola  dana  desa  dan penyaluran dana desa untuk periode berikutnya terkendala.
Berdasar  hasil  analisis  Giofani  Inge  Aria  H  (2019),  memperjelas  bila  akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai sejak merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan,  yang  sebenarnya  belum  benar-benar  dikelola  secara bertanggung  jawab.  Kondisi  ini  diakibatkan  oleh  tahap  rancangan  rencana  kerja pembangunan kampung  (RKPK) dan  rencana anggaran biaya  (RAB) oleh pemerintah desa belum  benar-benar  mereka  sampaikan  secara  transparan  ke  masyarakat.  Sama  seperti penuturan  Cindy  Azni  Utami  (2019),  bahwa  keterbukaan  dalam  mengelola  dana  desa  di Kampung  Buatan  II  belum  benar-benar  berdasar  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014, mengingat  belum  tersedia  informasi  terkait  jumlah  pengeluaran  atau  pemasukan  selama menjalankan  aktivitas  dalam  mengelola  dana  desa.  Kajian  di  atas  peneliti  jadikan  acuan dalam  melaksanakan  kajian  dengan  tema  yang  sama.  Hanya  saja,  kajian  yang  hendak peneliti lakukan mempunyai perbedaan indikator dengan kajian terdahulu.
Pembahasan  perihal  pengelolaan  dana  desa  menarik  untuk  diteliti,  apalagi  jika disandingkan  dengan  asas  pertanggungjawaban  maupun  keterbukaan  terkait  pemanfaatan dana  desa.  Pertanggungjawaban  dan  keterbukaan  dirancang  sesuai  informasi  yang  bebas: semua  proses  pemerintahan,  lembaha  maupun  informasi  harus  diakses  oleh  pihak berkepentingan atau masyarakat luas, serta ketersediaan informasi benar-benar layak supaya lapisan  masyarakat  bisa  memahami/memantaunya.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk memperoleh  informasi  terkait  pelaksanaan  APBDes  yang  bersih  dari  kolusi,  korupsi, nepotisme  (KKN).  Melalui  kajian  ini  dapat  mengetahui  sejauh  mana  pembangunan  telah diupayakan  dengan  kegiatan  pendukung.  Pada  penelitian  ini  penulis  akan  fokus  pada
Analisis  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Noelbaki, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang .

## METODE PENELITIAN
Penulisan karya ilmiah ini berjenis kualitatif dan berpendekatan studi kasus pada Desa Noelbaki. Penggunaan metode dan pendekatan ini dipandang tepat melihat tujuan kajian ini, yaitu  menganalisis  bentuk  pertanggungjawaban  maupun  keterbukaan  tata  kelola  dana  desa. Sugiyono  (2016:9)  menyebut  metode  kajian  kualitatif  sebagai  prosedur  guna  mengkaji keadaan atau objek yang alamiah: peneliti menjadi instrumen kunci.
Dalam  kajian  kualitatif  tidak  mengenal  populasi  dan  sampel  (Suyanto,  2005:171). Subjek  kajian  ini  dijadikan  narasumber  yang  hendak  memberi  bermacam  informasi  yang peneliti butuhkan. Narasumber ialah pihak yang tahu perihal permasalahan tertentu sehingga darinya  bisa  peneliti  mendapat  informasi  jelas,  tepat,  dan  terpercaya,  termasuk  mengenai pernyataan, pertanyaan maupun data pendukung. Bagong (Suyanto 2005:172) menyebut bila narasumber  kunci  merupakan  pihak  yang  tahu  dan  mempunyai  bermacam  informasi  utama yang  dibutuhkan.  Pada  kajian  ini,  peneliti  memerlukan  narasumber  yang  berasal  dari aparatur/perangkat desa yakni kepala desa dan kaur keuangan, satu tokoh agama, satu orang perwakilan desa, satu tenaga ahli pendamping desa, dan satu orang perwakilan masyarakat.

## DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL, INDIKATOR, DAN SKALA PENGUKURAN
Definisi  operasional  merupakan  penjelasan  yang  menyampaikan  definisi  secara operasional  dengan  bentuk  ungkapan  yang  bisa  peneliti  ukur  atau  implementasi  dari  yang diperjelas  (Kasmadi  dan  Sunariah,  2013).  Definisi  operasional  pada  kajian  ini  ialah mengidentifikasi  variabel  atau  definisi  operasional  variabel  (Sugiyono,  2014:38).  Variabel dipahami sebagai atribut seseorang atau objek yang bervariasi antarobjek. Pada kajian ini, ada dua variabel prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yakni pertanggungjawaban/akuntabilitas pada prosedur mengelola dana desa, serta keterbukaan/transparansi,  yang  meliputi  lima  tahap  tata  kelola,  seperti  merencanakan pemanfaatan  dana  desa,  melaksanakan  pemanfaatan  dana  desa,  penatausahaan  pemanfaatan dana  desa,  pelaporan  pemanfaatan  dana  desa,  dan  tanggung  jawab  dalam  mempergunakan dana desa.
Pengukuran  seluruh  variabel  itu  terlaksana  atas  dasar list pertanyaan terkait implementasi  prinsip  pertanggungjawaban  dalam  mengelola  dana  desa  selama  tahap merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, pelaporan maupun mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana desa.
Tabel 2 Unit Analisis No Variabel Definisi Operasional Indikator 1. Pengelolaan Dana Desa Proses  menentukan  penganggaran  secara tepat sesuai pemilihan dan atas pertimbangan ketersediaan sumber daya. Perencanaan seperti keterbukaan maupun  prioritas  dalam  penyampaian laporan fisik dan keuangan penggunaan dana desa Upaya  atau  aktivitas  tertentu  guna menerapkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan  dalam  penganggaran  dana desa. Pelaksanaan berupa Rencana Anggaran Biaya  (RAB),  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA). Aktivitas  yang  bendahara  desa  lakukan demi  mencatat  tiap  penerimaan  maupun pengeluaran,  dan  menutup  buku  tiap akhir bulah, serta melaporkan pertanggungjawaban uang itu. Penatausahaan berupa Buku Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran. Bentuk tanggung jawab berbentuk laporan  perihal  tata  kelola  keuangan
Pelaporan  berupa  Laporan  Realisasi Pendapatan dan Belanja
selama satu periode.
Bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan  dana  desa  yang  telah ditetapkan Pertanggungjawaban  berupa  Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Sub Variabel 1. Akuntabilitas Tanggung  jawab  lembaga/pemerintah desa  yang  berkewewenangan  mengatur sumber daya publik. Sesuai aturan yang berlaku, pertanggungjawaban pengelolaan terkait tahap merencanakan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan. Sub Variabel Definisi Operasional Indikator 2. Transparansi Prinsip transparansi yang memberi peluang  bagi  masyarakat  guna  tahu  dan mendapat  akses  informasi  mengenai keuangan daerah. Sesuai  kerangka  kerja  hukum,  proses penganggaran,  audit  terkait  tata  kelola, seperti proses merencana, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, dan pertanggungjawaban.
Berdasar Tabel 2, tata kelola dana desa diawali dengan merencanakan, melaksanakan, menatausaha,  melaporkan,  dan  mempertanggungjawabkan  berdasar  asas  akuntabilitas  dan transparansi  disajikan  berbentuk  laporan  perwujudan  keuangan  dan  fisik.  Pelaporan dimaksud dengan tetap beracuan ke rencana jangka panjang dan menengah desa (RJPMDes) maupun rencana kerja pemerintah (RKP).
Pada kajian ini, jenis data sesuai sumber, yakni data primer maupun sekunder. Anwar Sanusi  (2011:104),  data  primer  ialah  data  pertama  yang  peneliti  kumpulkan  dan  peneliti catat.  Pada  kajian  ini,  data  primer  berasal  dari  wawancara  secara  langsung  dengan  kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD, pendamping desa terkait proses merencanakan, melaksanakan,  penatausahaan,  melaporkan,  dan  mempertanggungjawabkan  dana  desa  di Desa  Noelbaki,  Kec.  Kupang  Tengah,  Kab.  Kupang.  Data  sekunder  ialah  data  kajian  yang didapat  secara tidak langsung dari perantara. Pada kajian ini, peneliti pun mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung, meliputi data terkait profil Desa Noelbaki, dokumen mengenai tata kelola dana desa, dan foto sarana yang dibangun mempergunakan dana desa.
Jenis data menurut sifat, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Kajian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang didapatkan melalui observasi secara langsung ke narasumber yang peneliti  wawancarai,  selanjutnya  peneliti  menganalisis  data  tersebut  untuk  memperoleh simpulan.  Perihal  itu  dilaksanakan  dengan  maksud  agar  memperoleh  pemahaman  bersifat general kepada realitas sosial dari sudut pandang narasumber terkait pemanfaatan dana desa di Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.

## KERANGKA BERPIKIR
Secara  logika,  keberhasilan  penerapan  keterbukaan  dan  pertanggungjawaban  dalam mengelola  dana  desa  terlihat  melalui  prosedur  merencanakan,  melaksanakan,  menatausaha, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan secara matang.  Berdasar Permendagri No. 113 Tahun 2014, maka desa perlu:
1) Pengelolaan  dana  desa  sesuai  prinsip  keterbukaan,  tanggung  jawab,  keterlibatan,  serta terlaksana atas dasar ketertiban dan kedisiplinan penganggaran.
2) Tata  kelola  dana  desa  selama  satu  tahun  anggaran,  yaitu  dihitung  sejak  01  Januari hingga 31 Desember.
3) Kepala desa selaku pemegang kekuasaan dalam mengelola dana desa, serta perwakilan pemerintah  desa  yang  memiliki  aset  desa  yang  terpisah.  Kepala  desa  berwewenang guna  menentukan  kebijakan  perihal  penyelenggaraan  APBDes;  menentukan  PTPKD; menentukan  petugas  guna  memungut  penerimaan  desa;  menyepakati  pengeluaran aktivitas  sesuai  ketentuan  APBDes;  melaksanakan  tindakan  yang  menyebabkan
pengeluaran terhadap beban APBDes; dan mengelola dana desa dibantu PTPKD. Permendagri  No.  113  tahun  2014,  menuturkan  bila  keterbukaan  menjadi  asas  penting yang memberi peluang bagi masyarakat untuk tahu dan memperoleh akses informasi terkait keuangan  daerah.  Keberadaan  transparansi/keterbukaan  ini  memberi  jaminan  terhadap kebebasan  untuk  masing-masing  pihak  guna  memperoleh  informasi  perihal  pelaksanaan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, tahap pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang didapat.
Berdasar  uraian  yang  peneliti  sampaikan,  memperjelas  bila  tahap  merencanakan, melaksanakan,  menatausaha,  melaporkan  maupun  mempertanggungjawabkan  mampu memengaruhi  asas  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  mengelola  dana  desa  di  Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Asas Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas,  yaitu  tanggung  jawab  yang  dibebankan  ke  pihak  terkait  yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat, yang dinilai berdasar keberhasilan atau kegagalan dalam  melaksanakan  tugas  demi  mencapai  tujuan  yang  sudah  ditentukan.  Akuntabilitas terkait  dengan  kegiatan  birokrasi  selama  memberi  layanan  kontraprestasi  kepada  hak  yang sudah  dipungut  dari  masyarakat  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Sederhananya, akuntabilitas  ialah  tanggung  jawab  lembaga  yang  mendapat  kewenangan  mengatur  sumber daya  publik.  Menurut  Permendagri  No.  113  tahun  2014,  ada  bermacam  indikator  guna mengukur asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, seperti:

## Tahap Perencanaan Dana Desa Noelbaki
Secara  teknis,  perencanaan  Desa  Noelbaki  sudah  beracuan  ke  Permendagri  No.  113 Tahun  2014.  Perihal  itu  dilihat  melalui  keberadaan  Peraturan  Desa  terkait  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang  sudah  didiskusikan  dan  atas  kesepakatan dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Berdasar  wawancara  di  Kantor  Kepala  Desa Noelbaki pada responden, diperoleh jawaban sebagai berikut:
Pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes? “ Ya,  itu  ada  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda,  BPD,  dan  kami  sendiri  (aparat  desa), ada ibu-ibu PKK juga ikut dilibatkan. Karena dari awal itu saya sudah membentuk tim 11  dan  keterwakilan  perempua  juga  ada.  Sehingga  dari  daftar  usulan  setiap  dusun
tersebut  telah  ada.  Tim  11  itu  tim  untuk  mereka  yang  turun  ke  dusun  itu  untuk mendeteksi  atau  mencari  tahu  akar  permasalahan  serta  aspirasi  yang  ada  di  setiap dusun. Sekitar 10 orang aparat desa, termasuk kepala dusun semua, baru kami bahas bersama” . (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.35 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa ).
Apakah perencanaan mengacu pada aturan/dasar hukum?
“Sudah jelas kami mengacu pada peraturan Desa yang tertuang dalam Undang-unang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  yang kalau tidak salah mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Inikan sudah jelas peraturan desa  untuk  yang  satu  program  itu  harus  ada  kami  melibatkan  seluruh  masyarakat. Jadi, untuk menyusun RPJMDeszkami melibatkan seluruh RT/RW, kami libatkan tokoh agama,  tokoh  masyarakat,  sehingga  yang  kami  bicarakan  ini  untuk  jangka  panjang, apa yang mau kita lihat dari desa ini. Sehingga, di dalam menyusun RKP masa jabatan atau program satu tahun ini ya kami melibatkan semua unsur masyarakat dan tokoh  - tokoh. Kami di Noelbaki saja, ada 61 RT, 21 RW, dan 5 kepala dusun, jadi itu sangat banyak.  Saya  sebagai  Kepala  Desa  perlu  mendengar  aspirasi  dan  masukan-masukan mereka  dalam  menyusun  APBDes”.  (Oktovianus  Logo  Buke,  SH,  Jumat  pukul  09.39 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa ).
Apakah  kepala  desa  berhak  menetapkan  skala  prioritas  terhadap  perencanaan  dana desa?
“ Kepala  desa  tidak  secara  mutlak  punya  hak,  tetapi  melalui  musyawarah.  Jadi walaupun  perencanaannya  adalah  melalui  kepala  desa  dan  dibawa  kedalam musyawarah  tetapi  nanti  musyawarah  itulah  yang  menentukan ”.  ( Thobias  Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.04 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa). Apakah Aparat Desa telah memperhitungkan aspek lain seperti faktor ekonomi, sosial dan bencana alam yang turut berpengaruh dalam mencapai hasil?
“ Jadi dalam proses perencanaan itu sudah ter- cover semua yang direncanakan. Untuk perencanaan tentang ekonomi, kami harus berpikir bahwa masyarakat juga harus ada di dalamnya. Jadi apa yang kami rencanakan sampai kepada keputusan itu tidak hanya merupakan  keputusan  BPD  ataupun  pemerintah  Desa  saja,  tetapi  itu  keputusan musyawarah.  Yang  kedua,  mau  saya  sampaikan  juga  baik  musyawarah  perencanaan dan  musyawarah  penetapan  yang  memimpin  rapat  tersebut  adakah  ketua  BPD. Kemudian nanti dikumpulkan aspirasi dan dicatat dalam berita acara resmi ”. ( Thobias Fanggi  sebagai  BPD, Rabu pukul  14.15  Wita tanggal 11 Mei  2022 di  Kantor Kepala Desa).
Bagaimana  peran  aparat  desa  dalam  mendorong  masyarakat  terlibat  aktif  dalam perencanaan pembangunan desa?
“ Biasanya  kami  mengundang  Tim  11  yang  sudah  dibentuk  oleh  Kepala  Desa  melalui rapat-rapat internal dengan anggota BPD dan aparat desa. Tim 11 ini yang berfungsi untuk  mendorong  masyarakat  menyampaikan  aspirasi  mereka  yang  dapat  diusulkan dalam  bentuk  program  pemberdayaan  maupun  pembangunan ”. (Isak  Suniuf  selaku Tenaga  Pendamping  Profesional  Desa,  Rabu  pukul  15.15  tanggal  11  Mei  2022  di Kantor Kepala Desa).
Apakah RPJMDes memuat mengenai Rencana Kerja yang terukur dan pendanaannya? “ Ya,  betul.  RPJMDES  itu  sudah  memuat  seluruh  perencanaan  di  desa  secara terstruktur  berdasarkan  masa  jabatan  kepala  desa  terpilih.  Disusun  dari  tahun pertama  hingga  tahun  terakhir  masa  jabatannya  sehingga  setiap  tahun  harus menyusun  RKPDES  sesuai  postur  RPJMDES  yang  telah  ditetapkan.  Pada  saat  kami melaksanakan  kegiatan  pendanaanya  pun  harus  sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan  d  iawal  tapi  tentu  telah  kami  bahas  melalui  Musrembangdes  dan  kami
sebagai  TPP  (Tenaga  Pendamping  Profesional)  yang  ditempatkan  oleh  kementrian desa kami harus melakukan koordinasi berjenjang mulai dari PLD hingga TA (Tenaga Ahli) koordinasi yang dimaksud untuk menginformasikan setiap pelaksanaan kegiatan di  desa  harus  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  permendes,  permenkeu,    permendagri, atau  peraturan  presiden ”. (Isak  Suniuf  selaku  Tenaga  Pendamping  Profesional  Desa, Rabu pukul 15.18 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).
Bagaimana  komitmen  masyarakat  dalam  usulan/rancangan  APBDes  yang  memuat kegiatan pembangunan/pemberdayaan?
“ Komitmen masyarakat sangatlah besar, saya merasa bahwa kita juga dilibatkan kalau sudah  mau  dekat-dekta  musrembangdes  atau  ada  rapat-rapat  di  kantor  desa  sampai tahap  pengesahahn  APBDes  pun  kami  ikuti.  Namun,  kadang  perencanaan  sudah selesai saat pelaksanaan suka missed informasi, makanya kadang kita tanya langsung ke  kepala  desa  saja.  Jadi  jelas  pembagiannya  sesuai  kesepakatan  dengan  tetap memperhatikan aturan atau regulasi yang ada ”. ( Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.42 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

## Tahap Pelaksanaan Dana Desa Noelbaki
Selama  melaksanakan  anggaran  desa,  dibutuhkan  prinsip,  acuan,  mekanisme pelaksanaan  yang  telah  ditentukan  muncul  transaksi  penerimaan  maupun  pengeluaran. Seluruh  penerimaan  maupun  pengeluaran  desa  bermaksud  guna  melaksanakan  wewenang desa yang terlaksana dengan rekening kas desa. Berdasar hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:
Kendala apa yang dihadapi selama mengelola dana desa tahun berjalan? “ Kalau  tahun  kemarin  saya  belum  tau.  Tapi  ada  PR  yang  datang  kepada  saya  yang baru menjabat, yaitu lambatnya LPJ dari yang lama ini. Jadi barusan bulan lalu kami selesaikan, makanya sekarang baru mau kami antarkan LPJnya. Memang saya kecewa juga karena keterlambatan itu. Maka komitmen saya dengan BPD baru-baru ini bahwa seharusnya  setiap  akhir  masa  jabatan  kita,  6  bulan  sebelumnya  LPJ  sudah  kami siapkan. Mudah-mudahan di era saya ini, saya bisa melakukan yang terbaik. Saya juga telah  mengganti  paksa  posisi  bendaharan.  Alasan  saya  menggantinya  dengan  yang baru  karena  keterlambat  LPJ  kemarin.  Kendala  sekarang  menjadi  PR  di  era kepemimpinan  ini,  makanya  saya  bilang,  yah  biar  lah  itu  kesalahan  masa  lalu,  saya yang   tanggung sudah semua supaya di era saya tidak ada seperti itu lagi. Dan saya paling  senang  supaya  ada  keterbukaan,  ada  kerja  sama  itu,  supaya  tujuan  saya melayani itu ya saya juga puas. Kalau memang saya ada embel-embel lain di situ kan, bagaimana batin saya bisa  puas. Ya jadi begitu ”. (Oktovianus Logo Buke, SH,  Jumat pukul 10.22 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa )
Bagaimanakah upaya mengatasi kesulitan selama pelaksanaannya?
“ Iya,  memang  banyak  kendala  akibat  miskomunikasi.  Contoh,  seperti  dana  seroja kemarin, kami menemukan ada nama yang tidak diakomodir. Lalu mereka lampiaskan kekecewaannya  di  kami,  Kepala  Desa.  Sedangkan,  sesungguhnya  ada  syarat-syarat yang  kami  juga  tidak  tau  sesuai  dengan  permintaan  dari  Dinas  atau  dari  Kabupaten ini.  Jadi  itulah  kendala  karena  kami  berada  di  tengah-tengah  masyarakat.  Nah  kalau mereka  lemparkan  lagi  kesalahan  pada  kami,  saya  sebagai  Kepala  Desa  yang  babak belur.  Ujung-ujung  akan  ke  kepala  desa  lagi.  Nah  kemarin  saja  karena  pendataan seroja,  mereka  datang  sini  untuk  lampiaskan  kekecewaan.  Padahal  sudah  kami akomodir  semua  persyaratan  yang  diminta  dari  dinas  BPDB  bahkan  dari  kabupaten inipun  sudah  kami  usulkan  ke  sana.  Tetapi  keputusan  ada  di  sana.  Itulah  kendala- kendalanya,  terkhususnya  contoh  kendala  yang  paling  rawan ini  soal  bantuan.  Kalau pembangunan  saya  rasa  tidak  ada  yang  terlalu  rawan,  karena  pertanggungjawaban
administrasinya  dari  kami  dan  diatur  dengan  baik  sehingga  tidak  menjadi  suatu temuan  atau  permasalahan ”. (Oktovianus  Logo  Buke,  SH,  Jumat  pukul  10.26  Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa )
Apakah  pelaksanaan  dana  desa  di  Desa  Noelbaki  telah  berdasar  pada  regulasi  yang dibuat oleh pemerintah?
“ Iya, saya kira ini sudah sesuai karena kami yang menghitung presentase dana setiap kegiatan  ini.  Misalnya  ini  untuk  pembangunan  berapa  persen  dan  pemberdayaan sekian  persen. Kami juga melihat  pada aturan  itu yang berlaku.  Jadi  kami tidak mau berbuat di luar dari itu. Di RAPBDes yang kita buat itu sangat hati-hati ”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.36 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa ) Bagaimanakah  aparat  desa  selama  memberi  informasi  perihal  tanggung  jawab pemerintah mengenai pelaksanaan dana desa?
“Pelaksanaan penyerapan anggaran Desa, dilakukan melalui musyawarah. Misalnya, sebelum  ada  LPJ  terakhir  tentang  dana  desa,  maka  kami  akan  musyawarah  untuk mencari  tahu  sejauh  mana  realisasi  penggunaan  dana  dalam  tahun  berjalan.  Ada sejumlah  hal  yang  menjadi  tugas  BPD  sebagai  badan  pengawas  untuk  mengetahui alasan  sampai  pos  atau kegiatan  tidak  jalan  dengan  baik  dan  seterusnya.  Juga  untuk kegiatan  yang  belum  berjalan,  khususnya  yang  terkendala  karena  terhimpit  waktu pencairan  dana  desa  terlambat.    Sehingga      tidak      bisa      memaksa  dana  itu  untuk dipergunakan, karena konsekuensinya sampai dengan batas waktu pertanggungjawaban  belum  selesai,  maka  akan  jadi  persoalan.  Karena  ada  sejumlah dana  di  pending  sebab  waktu  pencairan  dana  terlalu  dekat.  Sehingga  itu  yang  tidak dipakai.  Tetapi  secara  transparansi  pelaporan  jelas  dan  dituangkan  dalam  laporan akhir”. ( Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.20 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)
Apakah  pelaksanaan  program  dengan  sumber  pendanaan  dari  dana  desa  berjalan berdasar pada waktu yang ditentukan?
“ Pada  umumnya,  semua  sudah  berjalan  sesuai  perencanaan  ketepatan  waktu  yang disepakati.  Tetapi  seperti  yang  sudah  saya  bilang  tadi,  ada  juga  yang  berjalan beberapa  bulan  dan  diberhetikan  karena  kondisi  tertentu.  Jadi,  tidak  semua.  Saya beranggapan  itu karena  faktor  situasional  saja.  Kalau  2022, tepat hari ini  baru kami buatkan  APBDesnya.  Jadi  memang  ada  sejumlah  perencanaan,  tetapi  yang  telah pemerintah  desa  menginput  masuk  per  hari  ini  adalah  mengambil  tidak  seluruhnya, karena  kami  menyesuaikan  dengan  kekuatan  dana.  Kalau  2021  itu  hanya  ada  1 pembangunan,  yaitu  untuk  membangun  5  unit  rumah  layak  huni.  Soal  penetapan penerima  manfaat  dari  5  unit  rumah  layak  huni  itu  adalah  kami  terima  dari  hasil musyawarah  dengan  kriteria-kriteria  yang  sudah  disepakati.  Jadi  mereka  yang menerima itu pastinya yang memenuhi  syarat”. ( Thobias  Fanggi  sebagai  BPD,  Rabu pukul 14.28 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).
Apakah BPD, Tokoh Agama dan Masyarakat melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pelaksanaan kegiatan?
“Ya, tentu, sehingga jika terjadi kendala kami bisa segera tahu yang macetnya di mana dan  bisa  sekaligus  eksekusi ”.  ( Thobias  Fanggi  sebagai  BPD,  Rabu  pukul  14.37  Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).
Apakah dalam pelaksanaan, Tenaga Ahli menerima informasi Perubahan APBDesa dari Aparatur Desa sesuai aturan yang berlaku?
“Berkaitan  dengan  perubahan  APBDES.  Sesuai  aturannya  desa  hanya  melakukan ADENDUM  atau  perubahan  hanya  satu  kali  setahun,  dan  itu  paling  lama  bulan Oktober.  Dalam  perubahan  APBDES  harus  melalui  musyawarah.  Yang  terlibat langsung adalah semua unsur yang telah ada dalam penetapan APBDES induk . ” (Isak
Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.22 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).
Siapa yang mempertanggungjawabkan diri terhadap pengelolaan dana desa?
“Yang  saya  tahu  Ibu,  itu  adalah  Kepala  Desa  bersama  Ibu  Bendahara  dan  orang- orang  yang  ada  di  Kantor  Desa,  termasuk  bantuan-bantuan  yang  kami  terima  sejak covid  sampai  sekarang  ini  Ibu”.  (Maria  Dolorosa  selaku  Masyarakat,  Selasa  pukul 13.22 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).
Siapa saja yang perlu dipilih sebagai pelaksana aktivitas? Apakah hanya aparatur desa atau bisa juga aparatur desa?
“Sebenranya  semua  pelaksanaan  kegiatan  wajib  dibahas  dalam  musrembangdes, sehingga ada musyawarah atau kesepakatan bersama yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, bukan menjawab kehendak kepala desa atau aparatur desa. Untuk prinsip pelaksana  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pembangunan  desa,  pemberdayaan masyarakat  dan  pembinaan  kemasyarakatan  terlaksana  secara  swakelola,  artinya dilaksanakan  sendiri  oleh  masyarakat  di  bawah  tanggung  jawab  kepala  desa.  Kalau tidak  salah  Ibu  ee,  itu  bisa  diketuai  Kaur  perencanaan  (aparatur  desa),  bahkan masyarakat  juga  bisa  jadi  Ketua  ibu,  tapi  harus  yang  memiliki  kemampuan  dan keahlian  serta  diputuskkan  bersama  melalui  hasil  musyawarah  pada  tingkat musrembangdes Ibu”. (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.22 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

## Tahap Penatausahaan Dana Desa Noelbaki
Secara teknis tata usaha Desa Noelbaki sudah beracuan ke Permendagri No. 113 Tahun 2014.  Perihal  itu  tampak  melalui  keberadaan  Peraturan  Desa  terkait  APBDes  yang  sudah didiskusikan  dan  disetujui  bersama  BPD.  Tata  usaha  yang  dilaksanakan  Desa  Noelbaki melalui  pencatatan  oleh  bendahara  desa,  terdiri  atas  buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu pajak  dan  buku  bank  untuk  membantu  pencatatan  melalui  aplikasi  SisKeuDes  (Sistem Keuangan Desa).
Berdasar wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:
Apakah bendahara mencatat dan melakukan tutup buku tiap akhir bulan?
“ Iya.  Ini  karena  sekarang  kami  masih  belum  menerima  dana,  jadi  sudah  disepakat bahwa setiap bulan  itu harus  melakukan tutup buku agar mudah dikontrol. Lalu  saya bilang setiap nota kwitansi harus dilampirkan dalam buku itu, karena resikonya nanti dipertanggung  jawabkan.  Kalau  kami  tumpuk  lama-lama,  bisa  saja  satu  kwitansi tercecer ”. ( Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.42 WITA tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa ) ).
Bagaimana  jika  terjadi  keterlambatan  penyampaian  laporan  sesuai  dengan  ketentuan jadwal yang ditetapkan?
“Ya  memang,  saya  sudah  belajar  dari  pengalaman  bahwa  ketika  ada  keterlambatan, kami  akan  didesak  oleh  pemerintah  Kabupaten,  dalam  hal  ini  PMD.  Jadi  saya  sudah belajar dari masalah ini supaya ketika saya memimpin, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Makanya  saya  meminta  agar  kaur  keuangan  itu  dialihkan  ke  Ibu  Sarlin.  Dia  sudah mulai sejak minggu lalu, jadi dia sudah mulai mengerjakan tugas dari kaur keuangan sebelumnya.”  (Oktovianus  Logo  Buke,  SH,  Jumat  pukul  10.46  Wita  tanggal  20  Mei 2022 di Kantor Kepala Desa ) ).
Apa  saja  bentuk  pertanggungjawaban  dana  desa  yang  diserahkan  oleh  Pihak  Desa Noelbaki?
“Semua dokumen seperti bukti kwitansi, dll.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.49 WITA tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).
Apakah  ada  kendala  dari  aparatur  desa  selama  pembuatan  pertanggungjawaban administrasi?
“Yang saya lihat dari periode sebelumnya itu ya karena itu tadi, mungkin terlambatnya pencatatan  dari  bendahara  sehingga  laporannya  jadi  lambat  sekali.  Kalau  saja  dia dari awal seperti yang saya bilang, dilakukan tutup buku tiap bulan, pasti akan mudah untuk  merekap-rekap  semua  hal  yang  menjadi  persoalan.  Tidak  ada  persoalan  kalau mau  teliti  dari  awal,  sehingga  tinggal  dibuat  dalam  laporan  pertanggung  jawaban. Kan kalau dananya tidak digunakan akan menjadi Silpa untuk tahun berikutnya, yang akhirnya  yang  akan  rugi  masyarakat.  Sehingga  seperti  yang  saya  katakan  kalau diperhitungkan  untuk  kegiatan  apa,  harus  dieksekusi,  kenapa  tidak?”.  (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.53 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).) Apakah ada kendala dalam pemanfaatan Aplikasi Siskeuda dalam penatausahaan dana desa?
“Tidak  sih,  tapi  Siskeudes  ini  hanya  sebagai  media.  Siskeudes  ini  harus  bangun pemahamannya  dulu  baru  bisa  aplikasikan  penggunaannya.  Kalau  tidak  paham mengenai  perputaran  uang,  tidak  mudah  untuk  eksekusi.  Itulah  kendalanya.  Namun sekarang  ada  penekanan  dari  Kemendagri  bahwa  lebih  baik  kaur  keuangan  yang menjadi  operator.  Sekarang  mungkin  sudah  lumayan  terbantu  karena  yang  menjadi operator  ada  30-40  orang.  Tapi  kalau  dulu  itu  yang  menjadi  operator  banyak  sekali. Tugas  kaur  keuangan  hanya  seputar  pengelolaan  uang  saja,  jadi  untuk  aplikasinya pasti  orang  lain  yang handle .  Karena  kebanyakan  operator  itulah  yang  menjadi kekurangan  SDM.  Kami  tidak  bisa  pungkiri  itu,  tapi  bersyukurlah  kalau  sekarang  ini belom  online.  Karena  kalau  online  maka  ini  bisa  hancur.  Bukan  masalah  tenggang waktu  tapi  kadang-kadang  suka  ada  yang  bermain.  Terkadang  seperti  dibuat  saja realisasi-realisasi  tanpa  bukti  kwitansi  nyata.  Kalau  saja  sudah  menggunakan  sistem online , lalu ketika di tengah jalan ada perbedaan realisasi dana anggaran seperti yang harusnya Rp 10,000 tapi realisasinya hanya Rp 8,000, sisa Rp 2,000 harus diapakan? (Sarlin Huawe selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 09.10 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

## Tahap Pelaporan Dana Desa Noelbaki
Selama menjalankan kewajiban, wewenang, dan tugasnya dalam mengelola dana desa, kepala  desa  berkewajiban  menyampaikan  laporan  secara  berkala,  yang  kepala  desa sampaikan  ke  bupati/walikota,  bahkan  perlu  menyampaikannya  ke  BPD.  Berdasarkan  hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki dengan pertanyaan wawancara sebagai berikut:
Apakah  aparat  desa  memverifikasi  bukti  penerimaan  maupun  pengeluaran  dana  desa yang termuat pada pelaporan?
“Verifikasi.  Kami  akan  sama-sama  melihat  kebenaran  melalui  laporan,  begitu program  saya.  Memang  kurang  tahu  yang  dulu  seperti  apa.  Maka  bentuk pertanggungjawabannya,  apa  yang  kita  lakukan,  berarti  itu  yang  menjadi  tanggung jawab dalam laporan”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.06 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).
Apa saja bentuk laporan yang perlu dilakukan?
“Ya  pelaporan  kegiatan  sudah  selesai,  fisiknya  sudah  ada  seperti  yang  saya  katakan tadi, fisik itu dikerjakan oleh TPK. Jadi TPK bertanggung jawab sudah dari dana desa yang kita alokasikan untuk pembangunan fisik ini, nah mereka yang membuat laporan. Nanti  ada  tim  penilai  lagi  di  TPK,  yaitu  pengawas.  Kalau  mereka  sudah  acc,  sudah bilang  iya,  tinggal  mereka  buat  laporan  pertanggung  jawaban.  Tetapi  itu  pada  saat mereka melaksanakan pengerjaan fisik itu sekali-sekali saya melakukan pengawasan ke lokasi  juga.  Saya  akan  melihat  tetapi  eksekusinya  kewengannya  ada  di  TPK  bersama
tim  penilai  dan  pengawas”.  (Oktovianus  Logo  Buke,  SH,  Jumat  pukul  11.09  Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).
Siapa yang menyusun pelaporan pelaksanaan APBDes?
“Kita semua. Ini tim BPD, aparat, tambah dengan undangan dari masyarakat. Kalau yang  menyusun  laporan  itu  hanya  aparat  desa.  Hasilnya  akan  diekspos  oleh  BPD”. (Oktovianus  Logo  Buke,  SH,  Jumat  pukul  11.12  Wita  tanggal  20  Mei  2022  di  Kantor Kepala Desa).
Apakah selama pelaporan sudah berdasar pada pedoman yang melandasi?
“Ya harus sesuai hukum. Tidak boleh kita buat pelaporan itu di luar dari itu ada dia punya  petunjuk  atau  juknis.  Kita  mengacu  pada  permendagri  113  Tahun  2019”. (Oktovianus  Logo  Buke,  SH,  Jumat  pukul  11.15  Wita  tanggal  20  Mei  2022  di  Kantor Kepala Desa).
Apa  saja  jenis  laporan  yang  disampaikan  aparatur  desa  terkait  pengelolaan  dan pemanfaatan dana desa?
“Laporan  yang  disampaikan  itu  hanya  berpatokkan  pada  5  bidang  saja.  Bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, ada satu lagi yang saya sudah lupa, dan yang terakhir yang dana tak terduga itu. Jadi 5 bidang itulah yang dalam laporan itu disampaikan langsung digabung satu kali”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.53 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

## Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa Noelbaki
Pada  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Pasal  38,  menyebut  bila  kepala  sekolah melaporkan  ke  bupati/walikota  melalui  camat  tiap  akhir  tahun  anggaran,  berwujud  laporan tanggung  jawab  atas  perwujudan  penyelenggaraan  APBDes,  meliputi  pendapatan,  belanja maupun  pembiayaan  yang  ditentukan  pada  peraturan  desa,  serta  melampirkan  berkas pendukung.  Akutabilitas  dalam  mengalokasikan  dana  desa  Desa  Noelbaki  berdasar  pada wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki dengan pertanyaan wawancara sebagai berikut:
Apakah  terdapat  hambatan  dari  aparatur  desa  selama  pembuatan  pertanggungjawaban administrasi?
“Yang saya lihat dari periode sebelumnya itu ya karena itu tadi, mungkin terlambatnya pencatatan  dari  bendahara  sehingga  laporannya  jadi  lambat  sekali.  Kalau  saja  dia dari awal seperti yang saya bilang, dilakukan tutup buku tiap bulan, pasti akan mudah untuk  merekap-rekap  semua  hal  yang  menjadi  persoalan.  Tidak  ada  persoalan  kalau mau  teliti  dari  awal,  sehingga  tinggal  dibuat  dalam  laporan  pertanggung  jawaban. Kan kalau dananya tidak digunakan akan menjadi Silpa untuk tahun berikutnya, yang akhirnya  yang  akan  rugi  masyarakat.  Sehingga  seperti  yang  saya  katakan  kalau diperhitungkan  untuk  kegiatan  apa,  harus  dieksekusi,  kenapa  tidak?”.  (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.01 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa) Siapa yang menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes?
“Kaur  keuangan  yang  berkonsultasi  dengan  kepala  desa,  lalu  dilihat  lagi  oleh  BPD sebelum disampaikan ke kecamatan maupun PMD dan Kabupaten”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.10 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa). Bagaimanakah  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  aparat  desa  selama menyampaikan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa?
“Setahu  saya,  ada  juga  yang  kecewa  karena  mungkin  karena  mereka  tidak  tau  ya. Tetapi sesungguhnya kami yang tiap hari di kantor lah yang tahu semua.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.13 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa). Apakah  aparatur  desa  perlu  melampirkan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa pada laporan pertanggungjawaban?
“Kalau tentang laporan penyelenggaraan, itu adalah hanya semata-mata penggunaan dana  desa  yang  dimuat  dalam  laporan  itu.  Beda  dengan  LPJ  yang  semua  hal
dimasukkan. Tetapi kalau laporan penyelenggaraan dana setiap akhir tahun itu, yang disampaikan  itu  hanya  perencanaan,  kemudian  kegiatan  otentik  yang  sudah dilaksanakan  dan  dana  sisa  berapa.  Kalau  penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang dimaksud kinerja desa sih tidak. Tetapi penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan  ada.  Contoh,  gaji  perangkat  desa  ada,  tetapi  untuk  kegiatan  yang dimaksud  adalah  kinerja  selama  selama  setahun  tidak  dimuat  dalam  laporan.” ( Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.42 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).
Apakah  setiap  pertanggungjawaban  keuangan  dituangkan  dalam  laporan  pemanfaatan dana desa?
“Semua aktivitas yang mempergunakan dana desa (DD, ADD, dan bagi hasil), berhak dilaporankan dalam buku pertanggungan dana desa.” ( Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.45 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

## Implementasi Asas Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa
Sesuai  Permendagri  No.  113  Tahun  2014,  memaparkan  bila  transparansi  sebagai  asas keterbukaan  yang memberi peluang bagi  masyarakat untuk  tahu maupun memperoleh akses informasi mengenai keuangan daerah. Melalui keterbukaan ini, maka bisa memberi jaminan terhadap  kebebasan  untuk  tiap  pihak  dalam  mendapat  informasi  mengenai  pelaksanaan pemerintahan,  yaitu  informasi  perihal  kebijakan,  pembuatan,  pelaksanaan,  dan  hasil  yang diperoleh.  Asas  keterbukaan  dibangun  berdasar  pada  arus  informasi  yang  bebas,  dimana semua proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat luas, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat  dimengerti  dan  dipantau  oleh  setiap  lapisan  masyarakat.  Secara  logika  keberhasilan transparansi  pengelolaan  dana  desa  dapat  dilihat  melalui  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  matang  dalam pengelolaan dana dapat dijelaskan melalui pertanyaan dibawah ini:

## Tahap Perencanaan Dana Desa Noelbaki
Berdasar  hasil  wawancara  di  Kantor  Kepala  Desa  Noelbaki  pada  responden  dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:
Bagaimana keterlibatan mereka dalam mengikuti proses perencanaan APBDes?
“ Setiap  diundang,  mereka  sangat  antusias  dan  sepanjang  yang  saya  sendiri  alami disini,  itu  bisa  tergantung  dari  undangan . Memang  tidak  semua  hadir  sesuai  dengan undangan  yang  kami  harapkan.  Memang  banyak  kesibukan  dan  pekerjaan  mereka. Tetapi acara kami tetap berjalan. Itulah sebabnya, kalau membahas hal itu saya tidak mau  keluar  dari  rel  (jalur).  Sehingga  besok-besok,  jika  terjadi  persoalan  ya  dasar hukumnya  kami  ada.  Itu  yang  saya  takutkan,  jadi  kami  ikuti  saja  alur  dan mekanismenya  yang  berlaku  sesuai  undang-undang  atau  regulasi  yang  ada ”.
( Oktovianus  Logo  Buke,  SH,  Jumat  pukul  09.42  Wita  tanggal  20  Mei  2022  di  Kantor Kepala Desa ).
Hal-hal apa saja yang didiskusikan dalam proses perencanaan APBDes?
“Banyak sekali yang kami bahas, termasuk efisien dan efektif tidaknya program yang diusulkan  termasuk  dampak  pada  masyarakat  terkait  program  yang  diberikan. Sehingga  kami  mau  masyarakat  juga  dilatih  menuju  masyarakat  mandiri.  Biasanya masyarakat  akan  usul  dan  sampaikan  keluhan  mereka  dari  evaluasi  program  yang mereka terima tahun lalu sehingga bisa menjadi masukan dalam mengusulkan program atau kegiatan baru ”. ( Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.42 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa ).

## Tahap Pelaksanaan Dana Desa Noelbaki
Berdasar  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di  Kantor  Kepala  Desa  Noelbaki  terkait tahap  pelaksanaan  dana  desa  dengan  menerapkan  asas  transparansi  pada  responden  dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:
Apakah  ada  keterlibatan  masyarakat  pada  rapat  evaluasi  baik  dari  kegiatan  fisik maupun non fisik?
“Itu  ada.  Sebelum  kami  mengeksekusi,  nanti  kami  adakan  pertemuan  dengan  tokoh- tokoh masyarakat di balai dusun. Jadi daftar hadirnya ada, bahwa kali ini saya selaku Kepala Desa memprioritaskan pembangunan pantai pariwisata, saya mohon dukungan seluruh masyarakat. Jadi, biasanya sebelum kami eksekusi kegiatan itu, kami sudah tau kendala-kendala  atau  ada  catatan-catatan  yang  perlu  diperhatikan  saat  pelaksanaan kegiatan”.  (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.08 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa )
Bagaimana,  apabila  terjadi  laporan  dari  masyarakat,  adanya  pungutan  lain  yang  tidak ditetapkan dalam peraturan desa?
“Kalau sepanjang ini belum. Makanya kami tidak bisa buatkan pungutan di luar dari yang sudah biasanya. Di sini semuanya sudah ditetapkan dalam aturan. Sehingga kami sudah berencana akan membahas peraturan desa bersama BPD supaya ada peraturan desa  pungutan.  Bahkan  juga  nanti  kita  konsultasi  dengan  bidang  hukum  kabupaten tentang  hal  mana  yang  bisa  dipungut  oleh  desa,  hal  mana  yang  dipungut  oleh pemerintah  kabupaten,  sehingga  tidak  terjadi  pendobelan  pungutan  yang mengakibatkan  kecurigaan  dari  masyarakat  kepada  kami  sebagai  perangkat  desa. Karena  ini  pengalaman  ketika  kami  ke  satu  tempat  wisata.  Sudah  ada  pungutan  dari pemerintah  desa,  saat  masuk  perlu  bayar  lagi,  jarak  berapa  meter  kami  bayar  lagi. Karena,  „kan  kami  jadi  komplain  kenapa  ada  pungutan  double.  Atensi  saya  sebagai kepala  desa  saat  ini  adalah  bekerja  sama  dengan  masyarakat,  BPD,  bahkan  juga dengan pemerintah, saya sudah konsultasikan ke dinas PMD Kabupaten”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.31 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa )

## Tahap Penatausahaan Dana Desa Noelbaki
Hasil  wawancara  di  Kantor  Kepala  Desa  Noelbaki  terkait  penatausahaan  dana  desa dengan menerapkan asas transparansi, responden menjawab pertanyaan wawancara seperti:
Bagaimana tanggung jawab keuangan dari laporan yang bendahara lakukan?
“Ya pertanggungjawaban uang itu yang dilaporkan setiap akhir tahun dan dilaporkan ke BPD. Jadi laporan tersebut akan dibahas oleh BPD lalu juga dibuat laporan tingkat kabupaten,  yaitu  ke  PMD.”  (Oktovianus  Logo  Buke,  SH,  Jumat  pukul  10.48  Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa ) )

## Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa Noelbaki
Berdasarkan hasil wawancara  yang dilakukan di  Kantor Kepala Desa Noelbaki terkait tahap  pertanggungjawaban  dana  desa  dengan  menerapkan  asas  transparansi  pada  responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:
Bagaimana  mengatasi  masyarakat  yang  menciptakan  asumsi  yang  menyeleweng  dari kebenaran  terkait  pertanggungjawaban  dana  desa?  Bagaimana  cara  BPD  selaku  Badan Pengawasan Desa memberikan pemahaman?
“Pada  dasarnya  itu  tugas  DPD.  Ketika  kami  turun  ke  lapangan  untuk  semacam mencari  aspirasi,  kalau  di  tingkat  kabupaten  mereka  turun  ke  desa  istilahnya  dana reses,  tetapi  itu  tidak  ada  di  kami.  Makanya  ketika  kami  turun  ke  lapangan  tengah- tengah masyarakat tugas kami adalah melakukan pencerahan. Karena kami yang tahu. Kalau  kami hadir lalu itu yang diberikan pemerintah dan kami catat maka kami juga menyampaikan.  Jadi  kalau  ada  pertanyaan  yang  sedikit  menyimpang,  kami  akan
analisa  dulu,  orang  ini  apakah  punya  niat  terselubung,  sehingga  kami  berusaha jelaskan  dan  jangan  sampai  kami  terjebak  sendiri.  Karena  masyarakat  ini  sekarang pintar, ketika ada pertanyaan kita tidak serta-merta memberi jawaban, tapi kita harus berusaha  cerna  dengan  baik  dulu  jangan  sampai  pertanyaan-pertanyaan  begitu  buat kita terjebak”. ( Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.47 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)
Apakah  aparat  desa  memverifikasi  bukti  penerimaan  maupun  pengeluaran  dana  desa yang termuat dalam pelaporan?
“Verifikasi.  Kami  akan  sama-sama  melihat  kebenaran  melalui  laporan,  begitu program  saya.  Memang  kurang  tahu  yang  dulu  seperti  apa.  Maka  bentuk pertanggungjawabannya,  apa  yang  kita  lakukan  maka  itu  yang  kita  tanggung  jawab dalam  laporan”.  (Isak  Suniuf  selaku  Tenaga  Pendamping  Profesional  Desa,  Rabu pukul 15.25 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).
Transparansi  dipandang  penting  untuk  mengantisipasi  tindakan  KKN,  lebih  mudah mengenali  kekurangan  atau  keunggulan  kebijakan,  peningkatan  pertanggungjawaban  agar masyarakat  bisa  menilai  kinerja  pemerintah,  memaksimalkan  rasa  percaya  pada  diri masyarakat kepada komitmen pemerintah. Keterbukaan bisa terlaksana bila muncul kejelasan wewenang/tugas,  informasi  disediakan  untuk  publik,  transparansi  rancangan  anggaran,  dan menjamin  integritas  dari  pihak  independen.  Berdasar  wawancara  tersebut,  memperjelas  bila tata  kelola  keuangan  desa  berasas  transparansi  sudah  diterapkan  dengan  baik.  Perihal  itu ditunjang oleh pemerintah kabupaten yang tetap melaksanakan sosialisasi, pengawasan serta pembinaan terhadap aparat desa.
Secara  umum  hasil  analisis  secara  deskriptif  memperjelas  pengelolaan  dana  desa terlaksana dengan baik. Perihal ini terlihat melalui jawaban yang diberikan dari pihak kepala desa,  kaur  perencanaan,  anggota  BPD  dan  tenaga  pendamping  profesional  desa. pertanggungjawaban  dan  keterbukaan  dalam  mengelola  dana  desa  di  Desa  Noelbaki,  Kec. Kupang  Tengah,  Kab.  Kupang  dipandang  baik  dan  perlu  ditingkatkan  menjadi  sangat  baik jika  tahap  merencanakan,  melaksanakan,  menatausaha,  mempertanggungjawabkan,  dan melaporkan dana desa juga ditingkatkan.
Hasil  analisis  deskriptif  ini  tidak  sejalan  dengan  kondisi  pengelolaan  dana  desa  pada wilayah kecamatan Kupang Tengah, dimana berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi dari  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Kupang  tahun  2019-2021, menunjukkan  bahwa:  (1)  perencanaan  melalui  musyawarah  yang  dituangkan  dalam RPJMDes  dibuat  belum  tepat  untuk  memenuhi  persyaratan  pencairan  dana  desa;  (2)  Sering mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa; (3)  Masih  terdapat  bukti-bukti  pertanggungjawaban  yang  tidak  lengkap;  (4)  Aparatur  Desa belum  memanfaatkan  aplikasi  SISKEUDES  (sistem  keuangan  desa)  dalam  pengelolaan  dan pertanggungjawaban keuangan sebagai alat bantu .

## Dampak Pembangunan melalui Dana Desa
Program  pemerintah  dengan  melaksanakan  pembangunan  secara  cepat,  terkhusus  di desa dengan program  dana desa berasal  dari  APBN. Adanya program dana desa, maka bisa memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat dalam membangun desa dan sebagai bantuan  langsung  yang  dianggarkan  ke  pemerintah  desa  demi  memaksimalkan  fasilitas layanan masyarakat, kelembagaan maupun sarana desa yang dibutuhkan, serta difokuskan ke masyarakat, yang penggunaan maupun administrasi pengelola terlaksana atas pertanggungjawaban  kepala  desa.  Selain  itu,  melalui  dana  desa  menjadi  ruang  keterlibatan secara  terbuka  untuk  mengarahkan  masyarakat  agar  terlibat  untuk  menyampaikan pendapatnya.  Pembangunan  fisik,  antara  lain,  infrastruktur  sebagai  sarana  pendukung peningkatan  ekonomi  ekonomi  dan  peningkatan  kualitas  hidup  melalui  distribusi  produksi
dan jasa.

## Dampak Pembangunan Fisik
Alokasi  pembiayaan  melalui  dana  desa  yang  dipergunakan  untuk  pembangunan  fisik tahun  2020  menyerap  anggaran  sebesar  Rp231.250.000  yang  dialokasikan  pada  Bidang Kawasan  Pemukiman  untuk  pembangunan  fisik,  yakni  untuk  Pembangunan  Rumah  Tidak Layak  Huni.  Berdasarkan  verifikasi  data  Kepala  Keluarga  terdapat  49  KK  yang  diusulkan, namun  sebanyak 5 KK  yang dinyatakan lolos verifikasi dan layak untuk diberikan bantuan. Melalui  dana  desa  dampak  pembangunan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  adanya peningkatan  kesejahteraan  keluarga  yang  kurang  mampu,  peningkatkan  taraf  hidup masyarakat  dengan  tujuan  memberantas  kemiskinan  dan  keterbelakangan,  sehingga  dapat hidup  secara  sehat,  serasi,  aman  dan  teratur,  selain  itu  dapat  memberikan  motivasi  kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera.

## Dampak Pembangunan NonFisik
Alokasi  pembiayaan  melalui  dana  desa  yang  dipergunakan  untuk  pembangunan  non fisik tahun 2020 menyerap anggaran sebesar Rp 801,852,000 dengan rincian sebagai berikut Sub  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Rp273,570,000 melalui  kegiatan  Pelatihan  dan  Penyuluhan  Pemberdayaan  Perempuan  serta  Sub  Bidang Keadaan  Darurat  melalui  kegiatan  Penanganan  Keadaan  Darurat  sebesar  Rp  528,282,000. Program  kegiatan  yang  menunjang  pembangunan  non  fisik  di  Desa  Noelbaki,  memberikan dampak  positif  bagi  masyarakat  melalui  kegiatan  pelatihan  dan  penyuluhan  untuk peningkatan  kualitas  hidup  dan  peran  perempuan  di  berbagai  bidang  pembangunan  seperti penurunan  jumlah  tindak  kekerasan,  eksploitasi,  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan  dan anak.  Program  pola  pengasuhan  yang  dikaitkan  dengan  usaha  perlindungan  sosial  dan kampanye melawan kekerasan terhadap anak

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Berdasar  uraian  di  atas,  maka  diambil  simpulan  perihal  pertanggungjawaban  dan keterbukaan  dalam  mengelola  dana  desa  di  Desa  Noelbaki,  Kec.  Kupang  Tengah,  Kab. Kupang,  yaitu:  Desa  Noelbaki  sudah  mengaktualisasikan  prinsip  pertanggungjawaban  dan keterbukaan dalam mengelola dana desa berdasar Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangann desa. Merujuk pada Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat  1,  yakni  pengelolaan  dana  desa  sesuai  keterbukaan,  tanggung  jawab,  keterlibatan,  dan tertib;  Desa  Noelbaki  telah  melakukan  menerapkan  prinsip  pertanggungjawaban  dan keterbukaan  dalam  mengelola  desa  pada  tahap  pelaksanaan  berdasar  Permendagri  No.  113 Tahun  2014,  yakni  pengajuan  dana  guna  menjalankan  aktivitas  perlu  dilengkapi  oleh dokumen  rencana  anggaran  biaya  (RAB);  Desa  Noelbaki  menerapkan  prinsip  transparansi berdasar  ketentuan  Permendagri  113  Tahun  2014  Pasal  40  Ayat  2,  yakni  media  informasi sesuai  maksud  di  ayat  (1)  meliputi  papan  pengumuman,  radio  komunitas  maupun  media pendukung  lain;  Desa  Noelbaki  mengimplementasikan  asas  akuntabilitas  berdasar  pada Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Pasal  24  Ayat  3,  yakni  seluruh  penerimaan  dan pengeluaran  desa  sesuai  penjelasan  di  Ayat  (1)  harus  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap; Dengan  adanya  asas  transparansi  yang  diterapkan  pada  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Noelbaki, dapat  menjamin masyarakat  untuk  mengakses informasi  tentang penyelenggaraan pemerintahan baik kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai dari kegiatan  fisik  maupun  non  fisik  melalui  spanduk  yang  dipajang;  Dengan  adanya  penerapan prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  dana  desa,  memberikan  dampak  pada pembangunan  fisik  dan  non  fisik  bagi  masyarakat,  seperti  untuk  pembangunan  fisik,
terakomodirnya  pembangunan  rumah  tidak  layak  huni  kepada  masyarakat  yang  lolos verifikasi  sesuai  standar  dan  ketentuan  yang  berlaku,  untuk  pembangunan  non  fisik  melalui penerapan  asas  transparansi  memberikan  berdampak  keterbukaan  dalam  penyelenggaraan kegiatan  dengan  anggaran  yang  bersumber  dari  APBN  yang  memberikan  hasil  output kemakmuran masyarakat Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.

## SARAN
Sesuai kesimpulan ini, peneliti dapat menyarankan agar
1) pengelolaan  dana  desa  ditingkatkan  melalui  pelatihan  mulai  merencanakan, melaksanakan,  menatausaha,  melaporkan,  dan  pertanggungjawabannya  berdasar undang-undang yang berlaku;
2) pihak  desa  belum  menerapkan  pembinaan  maupun  pengawasan,  sehingga  belum terlihat perihal nilai kerja pihak pemerintah, dalam tahap pengendalian, diharapkan agar pihak desa menerapkan tahapan Pembinaan dan Pengawasan;
3) program/kegiatan  diharapkan  lebih  banyak  variasi  yang  berfokus  pada  masyarakat dengan  adanya  pendampingan,  sehingga  masyarakaat  tidak  mengalami  lebih  banyak kesulitan saat penerapan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar Sanusi, 2011, Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta. Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarata: Kencana Prenanda Media Group. Kasmadi  dan  Nia  Sri  Sunariah.  2013.  Panduan  Modern  Penelitian  Kuantitatif.  Bandung:
Alfabeta.
Riyanto, 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia. Sugiyono  (2010). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sulistiyani,  A.T.  2011. Memahami  Good  Governance :  Dalam  Perspektif  Sumber  Daya Manusia. Gava Media. Yogyakarta.

## Jurnal
Akhmadi,  Heri.  2010.  Studi  Keluar  dari  Kemiskinan  Kasus  di  Komunitas  RW  4,  Dusun Kiuteta,  Desa  Noelbaki,  Kecamatan  Kupang  Tengah,  Kabupaten  Kupang,  Nusa Tenggara Timur

## Tesis
Rahardjo 2006 Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 116.

## Regulasi
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  58  Tahun  2005  mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun  2014  mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Presiden  No.  22  Tahun  2015,  Sumber  pendapatan  desa  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.