FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMEPENGARUHI  KEPATUHAN WAJIB  PAJAK  DALAM  MEMBAYAR  PAJAK  PADA  UMKM  DI KOTA METRO.
Oleh: Nedi Hendri Email: nedi_hendri@yahoo.com Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Metro

## Abstract
The  Compliance  of  SME  in  paying  taxes  will  give  a  good  impact  in  the creation of new tax sources which is will increase state revenues. However, if the factors  affecting  SMEs  Actors  Compliance  is  negative,  then  the  Taxpayer Compliance will tend to rise and provide a good influence for the state revenue.
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  the  Knowledge Taxpayer,  Taxation  Sanction,  Confidence,  and  awareness  of  the    Taxpayer Compliance.
The research methods used in this research was the analysis of the path (path diagram). The result of the research shows that, the confidence level has no effect on  tax  compliance  in  paying  taxes.  While  the  knowledge  of  the  taxpayer,  tax penalties,  and  awareness  of  the  taxpayers  effect  on  tax  compliance  in  paying taxes.
Keyword :  Knowledge  of  Taxpayer,  Taxation  Sanction,  Faith,  Awareness Taxpayers and Taxpayer Compliance.

## LATAR BELAKANG
Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam  negeri  rasio  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak  mengalami  peningkatan  secara  berarti.  Hal  ini  didasarkan  pada perbandingan  jumlah  wajib  pajak  yang  memenuhi  syarat  patuh  di  Indonesia sedikit  sekali  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  total  wajib  pajak  terdaftar (Martowardojo, 2011).
Berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  dan  Usaha
Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau cabang  perusahaan  yang dimiliki, dikuasai,  atau menjadi bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha  besar dengan jumlah kekayaan bersih atau  hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  ini.  Kriteria  untuk  usaha  kecil  yang  dimaksud  adalah apabila jumlah aset  > 50 juta  – 500 juta serta omzet  > 300 juta  - 2,5 miliar, dan untuk  usaha  menengah  dimana  jumlah  aset  >  500  juta  -  10  miliar  serta  omzet sebesar > 2,5 miliar - 50 miliar.
Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami  peraturan  perpajakan.  Sedangkan  jumlah  UKM  yang  banyak seharusnya  berbanding  lurus  dengan  jumlah  pajak  yang  diterima  dari  sektor UKM.  Faktanya,  pajak  dari  sektor  UKM  hanya  menyumbang  5%  total penerimaan  pajak  (Wisanggeni,  2012).  UKM  yang  berjumlah  52,7  juta  unit mempunyai  potensi  menjadi  penyumbang  pajak  yang  besar  dalam  pemasukan negara.  Pemungutan  pajak  memang  bukan  suatu  pekerjaan  yang  mudah, disamping  peran  serta  aktif  dari  petugas  perpajakan,  juga  dituntut  kemauan  dari para  wajib  pajak  itu  sendiri.  Kepatuhan  pelaku  UMKM  dalam  membayar  pajak khususnya  di  Kota  Metro  belum  terlalu  tinggi,  Data  Koperasi,  UMKM,  Dan Perindustrian Kota Metro tahun 2016 menunjukan dari 7.970 UMKM baru 6.866 yang  telah  memiliki  NPWP.  Sebagian  pelaku  UMKM  belum  melakukan pembukuan usahanya dan sebagian juga menganggap pajak sebagai beban karena pendapatan    yang  tidak  tetap.  Banyak  pelaku  UMKM  yang  kurang  memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan.

## RUMUSAN MASALAH
Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  kesadaran wajib  pajak,  pengetahuan,  sanksi  perpajakan,  dan  tingkat  kepercayaan  wajib pajak.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  lebih  lanjut  menegenai  faktor-faktor  tersebut terutama  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Berdasarkan  latar belakang  masalah  diatas,  maka  permasalahan  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian ini adalah: (1) Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib  Pajak?,  (2)  Apakah  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Kesadaran Wajib  Pajak?,  (3)  Apakah  Tingkat  Kepercayaan  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap  Kesadaran  Wajib  Pajak?,  (4)Apakah  Tingkat  Kepercayaan  Wajib  Pajak berpengaruh  terhadap  Kesadaran  Wajib  Pajak?,  (5)Apakah  Pengetahuan  Wajib Pajak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak?,  (6)Apakah  Sanksi Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  ?,  (7)Apakah  Tingkat Kepercayaan  Wajib  Pajak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak?,  dan (8)Apakah  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  terhadap    Kepatuhan  Wajib Pajak?.

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  rasa  bersalah  dan  rasa  malu,  persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh  kepuasan  terhadap  pelayanan  pemerintah.  Menurut  Mardiasmo  (2009),
Kepatuhan Wajib Pajak  adalah suatu  iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban  perpajakan,  tercermin  dalam  situasi  di  mana:  (1)Wajib  pajak  paham atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan,  (2)Mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap  dan  jelas,  (3)Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4)Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  :  544/KMK.04/2000,  Wajib  Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak  yang  telah  memperoleh  izin  mengangsur  atau  menunda  pembayaran pajak.
3. Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  Lembaga  Pengawasan Keuangan  Pemerintah  dengan  pendapat  wajar  tanpa  pengecualian  selama  3 tahun berturut-turut
4. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan putusan pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disintesiskan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  merupakan  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memiliki  kesediaan  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan  tepat  waktu  dalam  pembayarannya, tidak memiliki tungggakan, tidak pernah dipidana, dan mengisi SPT dengan jujur dan lengkap.

## PENGETAHUAN WAJIB PAJAK
Pengetahuan adalah suatu proses atau cara dimana manusia mengerti, paham, dan  mengetahui  sesuatu  yang  bertujuan.  Pengetahuan  tentang  peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan  yang telah  ada  (Handayani,  2012).  Sedangkan  menurut  Notoatmodjo  (2007), pengetahuan  adalah  merupakan  hasil  dari  tahu  dan  ini  setelah  orang  melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia,  yakni  indera  penglihatan,  pendengaran,  penciuman,  rasa  dan  raba. Sebagian  besar  pengetahuan  manusia  diperoleh  melalui  mata  dan  telinga.  Dari beberapa  pendapat  diatas  dapat  disintesiskan  bahwa  pengetahuan  perpajakan merupakan  hal  yang  paling  mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  wajib  pajak  agar wajib  pajak  dapat  mengetahui  tentang  perpajakan,  manfaat  pajak,  peraturan perpajakan, dan tata cara pemungutan pajak.

## SANKSI PERPAJAKAN
Sanksi  muncul  dikarenakan  suatu  tindakan  berupa  hukuman  yang  diberikan kepada  orang  yang  melanggar  peraturan.  Peraturan  atau  undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar  peraturan  atau  undang-undang  tidak  dilanggar.  Sanksi  pajak  merupakan jaminan bahwa ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan
merupakan  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan (Mardiasmo,2009).  Pandangan  tentang  sanksi  perpajakan  tersebut  diukur  dengan indikator    sebagai  berikut  :  (a)  Sanksi  pidana  yang  dikenakan  bagi  pelanggar aturan  pajak  cukup  berat.(b)Sanksi  adminstrasi  yang  dikenakan  bagi  pelanggar aturan  pajak  sangat  ringan.(c)Pengenaan  sanksi  yang  cukup  berat  merupakan salah  satu  sarana  mendidik  wajib  pajak.(d)Sanksi  pajak  harus  dikenakan  kepada pelanggarnya  tanpa  toleransi,  dan  (e)Pengenaan  sanksi  atas  pelanggaran  pajak dapat dinegosiasikan.

## TINGKAT KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK
Menurut  Mardiasmo  (2009)  kepercayaan  merupakan  suatu  proses menghitung  ( calculative  process )  antara  biaya  yang  dikeluarkan  dengan  hasil yang  diperoleh.  Kepercayaan  sistem  pemerintahan  dan  hukum  dapat  diartikan sebagai  suatu  bentuk  penilaian  antar  lembaga  negara  dalam  menyelenggarakan kekuasaan  negara  untuk  kepentingan  negara  itu  sendiri  dalam  rangka  untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## KESADARAN WAJIB PAJAK
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  kesadaran  adalah  keadaan  tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut factor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai,  dan  ditaati.  Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi  dimana wajib  pajak  mengetahui,  memahami  dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan dengan  benar  dan  sukarela.  Irianto  (2005)  menguraikan  beberapa  bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat  tiga  bentuk  kesadaran  utama  terkait  pembayaran  pajak. Pertama , kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang pembangunan  negara.  Dengan  menyadari  hal  ini,  wajib  pajak  mau  membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga  negara. Kedua ,  kesadaran  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak  dan pengurangan beban pajak sangat  merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak  karena  memahami  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak  dan  pengurangan beban  pajak  berdampak  pada  kurangnya  sumber  daya  finansial  yang  dapat mengakibatkan  terhambatnya  pembangunan  negara. Ketiga ,  kesadaran  bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.  Dari beberapa pengertian diatas  maka  dapat  disintesiskan  kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi dimana  wajib  pajak  mengetahui  fungsi  pajak,  mengakui  kewajiban  pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN
Berdasarkan rumusan dan kajian diatas diperoleh kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai berikut:
X 4 X 5 X 1
X5
X 2 X 3

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sedangkan Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. H 0 : βx 4 x 1 ≤  0  Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X 1 )  tidak  berpengaruh  terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X 4 ) H 1 : βx 4 x 1 >  0  Pengetahuan  Wajib  Pajak(X 1 )  berpengaruh  terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X 4 )
2. H 0 : βx 4 x 2 ≤ 0 Sanksi Perpajakan (X 2 ) tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X 4 ) H 1 : βx 4 x 2 >  0  Sanksi  Perpajakan  (X 2 )  berpengaruh  terhadap  Kesadaran Wajib Pajak (X 4 ) 3. H 0 : βx 4 x 3 ≤  0  Tingkat  Kepercayaan  Wajib  Pajak  (X 3 )  tidak  berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X 4 ) H 1 : βx 4 x 3 > 0 Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X 3 ) berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X 4 )
4. H 0 : βx 5 x 1 ≤  0  Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X 1 )  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X 5 ) H 1 : βx 5 x 1 >  0  Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X 1 )  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X 5 ) 5. H 0 : βx 5 x 2 ≤  0  Sanksi  Perpajakan  (X 2 )  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X 5 ) H 1 : βx 5 x 2 >  0  Sanksi  Perpajakan  (X 2 )  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak (X 5 )
6. H 0 : βx 5 x 3 ≤  0  Tingkat  Kepercayaan  Wajib  Pajak  (X 3 )  tidak  berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X 4 ) H 1 : βx 5 x 3 > 0 Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X 3 ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X 5 )
7. H 0 : βx 5 x 4 ≤  0  Kesadaran  Wajib  Pajak(X 4 )  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X 5 )

## Pengetahuan Wajib
Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak Sanksi perpajakan Tingkat kepercayaan
H 1 : βx 5 x 4 > 0 Kesadaran Wajib Pajak(X 4 ) berpengaruh terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak (X 5 )
Model persamaan struktural untuk koefisien jalur diatas adalah sebagai berikut: 1. Sub Struktur 1 X 4 = β X 4 X 1 + β X 4 X 2 + β X 4 X 3 + e 2. Sub Struktur 2 X 5 = β X 5 X 1 + β X 5 X 2 + β X 5 X 3 + β X 5 X 4 + e Keterangan: β : Koefisien Regresi X 1 : Pengetahuan Wajib Pajak X 2 : Sanksi Perpajakan X 3 : Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak X 4 : Kesadaran Wajib Pajak X 5 : Kepatuhan Wajib Pajak e : Error

## METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  oleh    peneliti  adalah  penelitian  verikatif dengan  metode  penelitian explanatory surve y,  yaitu  suatu  penelitian  yang bertujuan  untuk  menguji  hipotesis,  yang  umumnya  merupakan  penelitian  yang menjelaskan  fenomena  dalam  bentuk  hubungan  antara  variabel.  Dengan  variabel exogennya: Pengetahuan Wajib Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan  Wajib  Pajak,  sedangkan  variabel  endogennya  adalah  Kesadaran Wajib  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  diukur  dengan  menggunakan instrumen  berupa  kuesioner  yang  akan  diberikan  kepada  wajib  pajak  dan  diukur dengan menggunakan skala Likert .
Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kota Metro.  Pengumpulan  data  dilaksanakan  melalui  penyebaran  kuesioner  secara langsung  yang  peneliti  lakukan  pada  14  Maret  2016  sampai  17  Maret  2016. Kuesioner  yang  disebarkan  berjumlah  97  buah  dan  jumlah  kuesioner  yang dikembalikan  berjumlah  78  kuesioner  atau  80%.kuesioner  yang  tidak  kembali adalah 19 kuesioner atau 20%. Kuesioner yang dapat diolah adalah 70 buah atau 89%,  sedangkan  kuesioner  yang  tidak  dapat  diolah  karena  tidak  diisi  secara lengkap oleh responden adalah 8 buah atau 11%.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan:
a. Uji Prasyaratan Materi , menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian  validitas  dengan  metode Pearson  Correlation dimana  suatu instrumen dikatakan valid atau tidak adalah jika korelasi antara skor masing- masing  butir  pertanyaan  dengan  total  skor  memiliki  tingkat  signifikansi dibawah  0,05sedangkan  uji  validitas  menggunakan  Cronbach  Alpha  diatas 0,60.
b. Uji  Normalitas ,  untuk  mengetahui  apakah  variabel  dependent,  idependent atau  keduanya  berdistribusi  normal,  atau  mendekati  normal.  Model  regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal.
c. Uji  Linearitas  dan  Keberartian  Regresi ,  adalah  salah  satu  persyaratan analisis bagi penggunaan statistik parametrik. Selain untuk memastikan bahwa sebaran  data  memiliki  distribusi  normal,  homogen,  uji  peryaratn  analisis  ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  persamaan  regresi  berbentuk  linier  dan signifikan.
d. Uji Analisis Jalur , menggunakan analisis jalur ( Path Analysis) . Bertujuan  mengukur  keterikatan  antara Variable  Independent,  Variable Intermediate, dan Variable Dependent yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Didalam diagram ada panah-panah yang menunjukkan arah pengaruh antara  variabel-variabel exogenous,  intermediate ,  dan  variabel endogenous.
Uji ini menggunakan program liserel.

## HASIL PENELITIAN
a. Hasil Uji Validitas dan Reliabitas Data.
Berdasarkan  tabel  diatas,  menunjukkan  bahwa  semua  pertanyaan  yang diajukan pada responden pelaku UKM telah mempunyai kriteria valid dengan korelasi  0,235  untuk  semua  item  pertanyaan,  kecuali  item  pertanyaan  ke  7 untuk  variabel  X 1 dan  ke  12  untuk  variabel  X 3 .  Dengan  demikian,  dapat dinyatakan  bahwa  seluruh  item  pertanyaan  yang  digunakan  tersebut  telah menunjukkan tingkat  ketepatan  yang cukup baik  dan dapat digunakan untuk mengukur sesuatu yang diukur pada angket atau kuesioner.
Berikut ini adalah tabel hasil uji reliabilitas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  yang  terdiri  dari  variabel: Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Kepercayaan,  dan Kesadaran Wajib Pajak.
Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Pengetahuan wajib pajak .842 Reliabel Sanksi pajak .898 Reliabel Tingkat kepercayan .628 Reliabel Kesadaran wajib pajak .659 Reliabel Kepatuhan wajib pajak .666 Reliabel Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pertanyaan  dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel karena mempunyai nilai Cronbach’s Alpha
diatas  0,60.  Hal  ini  berarti  bahwa  pertanyaan  yang  digunakan  dapat memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan ini diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang sama kembali.
b. Uji Normalitas.
Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hasil uji normalitas:
Gambar 2

## Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Sumber : Data primer yang diolah, 2016 Berdasarkan  gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  model  regresi  telah memenuhi  asumsi  normalitas  yaitu  memperlihatkan  penyebaran  data  yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
c. Hasil Uji Linearitas dan Keberartian Regresi.
Berikut ini adalah tabel hasil uji linearitas sebagai berikut:
Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Tabel 3

## Hasil uji linearitas ANOVA Table
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Y * X Between Groups (Combined) 92.233 5 18.447 5.825 .056 Linearity 41.244 1 41.244  13.025 .023 Deviation from Linearity 50.989 4 12.747 4.025 .103 Within Groups 12.667 4 3.167 Total 104.900 9
Bila  taraf  signifikan  yang  digunakan  adalah  5%,  maka  berdasarkan  hasil output  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  data  yang  digunakan  dapat dijelaskan  oleh  regresi  linier  dengan  cukup  baik  karena  nilai sig.  Linearity sebesar 0,017 (lebih kecil dari 0,05) dan Sig. Deviation from Linearity sebesar 0,201 (lebih besar dari 0,05).
d. Hasil Uji Analisis Jalur ( Part Analysis ).
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  koefisien  jalur  setelah  dilakukan trimming pada sub-struktur 1 dan sub-struktur 2 ( berdasarhan tabel 4,5 dan 6 dibawah ini ), keduanya membuktikan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu X 4 terhadap X 1 , X 5 terhadap X 1 , X 5 terhadap X 2 , dan X 5 terhadap X 4 signifikan.
Tabel 4 Coefficients a Model 1 Sub-Struktur1 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -,582 3,705 -,157 ,876 pengetahuan ,633 ,175 ,580 3,608 ,001 Sanksi ,252 ,130 ,236 1,941 ,057 kepercayaan ,119 ,108 ,122 1,103 ,274
a. Dependent Variable: kesadaran
Tabel 5 Coefficients Model 2 Sub-Struktur 1 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 68.760 12.083 5.691 ,000 pengetahuan ,620 ,186 ,905 .333 ,001
a. Dependent Variable: kesadaran
Tabel 6 Coefficients a Model 1 Sub-Struktur 2 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6,919 5,140 1,346 ,183 pengetahuan ,500 ,266 ,455 1,880 ,006 Sanksi ,044 ,185 ,040 ,235 ,015
kepercayaan ,190 ,151 ,193 1,260 ,012 Kesadaran ,244 ,171 ,242 1,432 ,007
a. Dependent Variable: kepatuhan
Hasil perhitungan sub struktur koefisien jalur adalah sebagai berikut:
Sub Struktur 1   = βX 4 X 1 +e 2 = 0,905X 1 + 0,418e 2 R X 3 X 1 X 2 2 = 0,571
ρ X 4 ∈ =  1 − R X 3 X 1 X 2 2 =  1 − 0,023 =  0,977 = 0,988 Sub Struktur 2 =βX 5 X 1 + βX 5 X 2 + βX 5 X 4 + e 3 = 0,455X 1 + 0,240X 2 + 0,242X 4 + 0,571e 3 R X 4 X 1 X 2 X 3 2 = 0,867
ρ X 5 ∈ =  1 − R X 4 X 1 X 2 X 3 2

## =  1 − 0,674 =  0,326 = 0,571
Apabila digambarkan studi kausal empirik tersebut adalah sebagai berikut: X 1 , X 2 , X 2 terhadap X 4 dapat dibuat persamaan structural sebagai berkut:
e 1 = 0,418 e 3 = 0,571
X 4 X 1 : 0, 905 βX 5 X 4 : 0,242
Gambar 2. Model Kausal Sub-Struktur 1 Dan Sub-Struktur 2
Sanksi Perpajakan (X 2 )
Kesadaran Wajib Pajak (X 4 ) Kepatuhan Wajib Pajak (X 5 ) βX 5 X 1 : 0, 455 β X 5 X 2 : 0,240
Pengetahuan Wajib Pajak (X 1 ) Tingkat Kepercayaan (X 3 )
Selanjutnya  pada  tabel  7  dibawah  ini  menunjukan  hasil  perhitungan kooefisien jalurnya:
Tabel 7
koefisien jalur variabel X 1 , X 2 , X 3 , X 4 X 5 Variabel Pengaruh Langsung Tidak Langsung Melalui Total X 4 → X 1 - 0,905 0,905 X 4 → X 2 - - - X 4 → X 3 - - -
X 5 → X 1 : 0,455 - 0,455 X 5 → X 2 0,240 - 0,240 X 5 → X 3 - - - X 5 → X 4 0,242 - 0,242 Sumber: Data primer yang diolah, 2016

## PEMBAHASAN
1. Pengetahuan  Wajib  Pajak  berpengaruh  terhadap  Kesadaran  Wajib Pajak
Hasil  uji  analisis  jalur  berdasarkan  tabel  4,  menunjukkan  bahwa  nilai Coefficient  Beta untuk  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kesadaran  wajib pajak  yaitu sebesar 0,905 dengan tingkat signifikans 0,001 kurang dari 0,05. Sehingga pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  Handayani  (2012),  pengetahuan  adalah  suatu  proses  atau  cara dimana  manusia  mengerti,  paham,  dan  mengetahui  sesuatu  yang  bertujuan. Pengetahuan  dapat  meningkatkan  kesadaran,  semakin  tinggi  pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak akan lebih terbuka dengan peraturan  perpajakan  yang  diterapkan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  Kota  Metro,  meskipun  pelaku  UKM  telah  terbiasa  berinteraksi dengan  petugas  pajak,  namun  pelaku  UKM  masih  banyak  yang  belum sukarela untuk membayar pajak karena menganggap pajak sebagai beban.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak Hasil  uji  analisis  jalur  berdasarkan  tabel  4,  menunjukkan  bahwa  nilai Coefficient  Beta untuk  sanksi  perpajakan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak yaitu  sebesar  0,236  dengan  tingkat  signifikan  0,057  lebih  besar  dari  0,05. Sehingga  sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib pajak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kota  Metro,  pelaku UKM  masih  menganggap  pajak  sebagai  beban  meskipun  sudah  ada  sanksi
yang  akan  diberikan  apabila  melanggar  peraturan  yang  ditetapkan,  tetapi masih banyak pelaku UKM yang belum menyadari dan menghindari pajak.
3. Tingkat  kepercayaan  tidak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib pajak
Hasil  uji  analisis  jalur  berdasarkan  tabel  4,  menunjukkan  bahwa  nilai Coefficient  Beta untuk  tingkat  kepercayaan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak yaitu  sebesar  0,122  dengan  tingkat  signifikan  0,274  lebih  besar  dari  0,05. Sehingga  tingkat  kepercayaan  tidak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib pajak.
Kepercayaan  sistem  pemerintahan  dan  hukum  dapat  diartikan  sebagai suatu  bentuk  penilaian  antar  lembaga  negara  dalam  menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentinggan negara itu sendiri. Tingkat kepercayaan terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum  yang  berlaku  turut  mendorong wajib pajak untuk  membayar pajaknya. Dari hasil  penelitian  yang dilakukan di Kota Metro, kepercayaan pelaku UKM terhadap sistem pemerintahan dan hukum  sebenarnya  sudah  baik  namun,  pelaku  UKM  tersebut  masih  enggan untuk membayarkan iuran pajaknya.
4. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil  uji  analisis  jalur  berdasarkan  tabel  6,  menunjukkan  bahwa  nilai Coefficient  Beta untuk  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  yaitu  sebesar  0,455  dengan  tingkat  signifikan  0,006  lebih  besar  dari 0,05.  Sehingga  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Pengetahuan wajib pajak adalah informasi yang dimiliki oleh wajib pajak tentang  peraturan  perpajakan  sehingga  wajib  pajak  dapat  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dengan  baik.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan di Kota Metro, sebagian pelaku UKM telah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Akan tetapi masih banyak pula yang belum mau membayar iuran pajak tersebut.
5. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil  uji  analisis  jalur  berdasarkan  tabel  6,  menunjukkan  bahwa  nilai Coefficient  Beta untuk  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak yaitu  sebesar  0,240  dengan  tingkat  signifikan  0,015  kurang  dari  0,05. Sehingga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi  pajak  diberikan  karena  terjadi  pelanggaran  terhadap  peraturan perpajakan,  maka  wajib  pajak  tersebut  dihukum  sesuai  dengan  indikasi kebijakan  perpajakan  dan  perundang-undangan.  Dengan  adanya  sanksi tersebut  diharapkan  tidak  ada  lagi  pelanggaran  dibidang  perpajakan.  Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Metro, kepatuhan pelaku UKM sudah lebih  baik  dari  tahun  sebelumnya.    Berarti  bahwa  pelaku  UKM  telah mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jenderal Perpajakan.
6. Tingkat  kepercayaan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak
Hasil  uji  analisis  jalur  berdasarkan  tabel  6,  menunjukkan  bahwa  nilai Coefficient  Beta untuk  tingkat  kepercayaan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak yaitu sebesar 0,193 dengan tingkat signifikan 0,082 lebih dari 0,05. Sehingga tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kepercayaan  yaitu  kesediaan  seseorang  untuk  menggantungkan  dirinya pada  pihak  lain  dengan  resiko  tertentu.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap sistem  pemerintahan  dan  hukum  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk membayar  kewajibannya.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kota  Metro menunjukkan  kepercayaan  para  pelaku  UKM  sebenarnya  sudah  baik  namun hal  ini  belum  mampu  untuk  mendorong  kepatuhan  mereka  untuk  membayar pajak.
7. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil  uji  analisis  jalur  berdasarkan  tabel  6,  menunjukkan  bahwa  nilai Coefficient Beta untuk kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu  sebesar  0,242  dengan  tingkat  signifikan  0,007  kurang  dari  0,05. Sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemaksaan  atau  pun  sanksi  yang  diberikan,  suka  rela  mau  membayar  pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Metro kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sudah baik hal  ini  terbukti  dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi  dan berdampak baik pada penerimaan pajak penghasilan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  sub  struktur  jalur  secara  keseluruhan,  maka dapat  dimaknai  dan  dibahas  sehingga  memberikan  informasi  secara  obyektif sebagai berikut:
1. Jalur  Sub-Struktur  1  menjelaskan  “pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi perpajakan,  dan  tingkat  kepercayaan  berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib pajak”.  Pengujian  tersebut  menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi  pengetahuan wajib  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  tingkat  kepercayaan,  maka  kesadaran wajib  pajak  semakin  meningkat.  Pada  kerangka  yang  telah  berubah  diatas menjelaskan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  memiliki  hubungan  langsung terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Berdasarkan  pengujian  secara  individual, bahwa  tidak  semua  variabel  yang  diterima,  karena  berdasarkan  pengujian koefisien  jalur  substruktur  1,  koefisien  jalur  sanksi  perpajakan  (X 2 )  dan tingkat kepercayaan (X 3 ) terhadap kesadaran wajib pajak (X 4 ) secara statistik tidak signifikan. Sedangkan koefisien pengetahuan wajib pajak (X 1 ) terhadap kesadaran wajib pajak (X 4 ) signifikan. Dengan demikian hasil temuan analisis ini  memberikan  informasi,  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  berkontribusi terhadap kesadaran wajib pajak. Besarnya kontribusi pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 0,905 2 x 100% = 81,90% dan sisanya 0,9884 2 x  100%  =  97,69  %  merupakan  kontribusi  dari  variabel  lain  diluar variabel pengetahuan wajib pajak. Kontribusi antara pengetahuan wajib pajak
dan kesadaran wajib pajak berbanding lurus, dimana jika pengetahuan wajib pajak  tinggi  maka  kesadaran  wajib  pajak  akan  baik.  Hasil  penelitian  ini mendukung  hipotesis  yang  pertama  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak berpengaruh langsung positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak yang baik dapat dicapai jika pengetahuan wajib pajak yang dilmiliki oleh wajib pajak pajak tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widayati  (2010)  yang  menyatakan  bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Jalur  Sub-struktur  2  menjelaskan  “pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi perpajakan,  tingkat  kepercayaan  dan  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak”.  Pengujian  tersebut  menjelaskan  bahwa, semakin  tinggi  pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi,  tingkat  kepercayaan,  dan kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Pada  kerangka  hubungan  yang  telah  berubah  diatas  menjelaskan  bahwa pengetahuan  wajib  pajak  memiliki  hubungan  langsung  terhadap  kepatuhan wajib pajak tanpa melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Hal  ini  menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi  pengetahuan  wajib  pajak  maka akan  semakin  tinggi  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  pengujian  secara individual,  bahwa  semua  variabel  diterima,  pengetahuan  wajib  pajak  (X 1 ), sanksi  perpajakan  (X 2 ),  dan  kesadaran  wajib  pajak  (X 4 )  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (X 5 ).    Kecuali  untuk  variabel  tingkat  kepercayaan wajib pajak (X 3 ) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (X 5 ). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang  membuktikan  bahwa  pengetahuan,  sanksi  perpajakan,  dan  kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Widarto (2013).

## SIMPULAN PENELITIAN
Berdasarkan  pada  data  yang  dikumpulkan  dan  pengujian  yang  dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib pajak.
b. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
c. Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
d. Pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  langsung  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
e. Sanksi perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.
f. Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.
g. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan  variabel  yang  paling  dominan  mempengaruhi  kepatuhan  pelaku UKM  dalam  membayar  kewajiban  pajaknya  adalah  pengetahuan,  karena  pelaku usaha  akan  membayar  pajak  apabila  mereka  mengetahui  kegunaan  pajak  serta pajak  yang  telah  dibayarkan  dikelola  dengan  tertip,  efisien,  transparan,  dan bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Handayani, Septi Wuri dan Agus Faturrokhman, Umi Pratiwi. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas . Makalah Simposium Nasional Akuntansi 15 , Banjarmasin, 20-23 September 2012.
Irianto,  Slamet  Edi.  2005.  Politik  Perpajakan; Membangun  Demokrasi  Negara .
Yogyakarta: UII pres.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi
Martowardojo. 2011. Baru 7 Persen Masyarakat yang Sadar Pajak. Http://www.economy.okezone.com/read/2016/03/20/5089977/menkeu- baru-7-masyarakat-yang-sadar-pajak . Diakses pada 30 Februari 2016.
Notoatmodjo,  Soekidjo.  2007. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Widayawati  dan  Nurlis,  2010. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan
Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan Pekerjaan  Bebas  pada  KPP  Pratama  Gambir  Tiga .  Makalah Simposium Nasional Akuntansi 13, Purwokerto.
Widarto,  Edwin.  2013. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk Membayar  Pajak  Pada  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  (UKM)  Di Surabaya. Tesis. Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala.
Wisanggeni, Irawan. 2012. Pajak untuk UMK . Kompas, 1 Februari 2012.