Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed

## KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Oleh : Sartini ∗
Abdul Bari Azed ∗
Suzanalisa ∗

## ABSTRAK
Syariat  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan Indonesia  mengatur  sedemikian  rupa  tentang  tata  cara pernikahan.  Pernikahan  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu, disamping  itu  pernikahan  juga  harus  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Meskipun Undang-Undang  Perkawinan  sudah  diberlakukan  selama  41 (empat  puluh  satu)  tahun,  namun  berbagai  macam  bentuk pernikahan  tidak  resmi  masih  terjadi  di  tengah  masyarakat, termasuk  di  antaranya  adalah  nikah  di  bawah  tangan  (nikah siri).  Sanksi  pidana  nikah  siri  yang  berlaku  saat  ini  belum diterapkan  secara  maksimal,  sehingga  belum  efektif mencegah  terjadinya  tindakan  nikah  siri;  Hambatan- hambatan  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri  adalah  karena terdapat  perbedaan  sudut  pandang  (ambiguitas)  terhadap perbuatan nikah siri, praktek nikah siri susah untuk diungkap. Sehingga  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut,  upaya-upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  tindak  pidana nikah  siri  adalah  melakukan  sosialisasi  hukum  kepada masyarakat;
Kata Kunci: Kriminalisasi, Nikah Siri
∗ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari. ∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari. ∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.

## A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan  dalam  perspektif  hukum  pernikahan  di Indonesia, merupakan bagian kehidupan yang bersifat sakral, sehingga  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  agama masing-masing  pasangan.  Di  dalam  agama  Islam,  hubungan pernikahan  dikatakan  sebagai  ikatan  perjanjian  yang  kokoh ( mitsaqan  ghalizha ),  maka  oleh  karena  itu  pernikahan  harus memperhatikan  norma  dan  kaedah  yang  hidup  di  tengah masyarakat.
Mengingat  sakralnya  lembaga  pernikahan,  maka  syariat Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia  mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pernikahan. Menurut Pasal 2  ayat  (1  dan  2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  “perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  itu” 1 dan  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 2 .
Tujuan  pembatasan  usia  perkawinan  tersebut  di  atas, tidak  lain  adalah  untuk  menjaga  sakralitas  lembaga perkawinan.  Salah  satu  dasar  yang  dapat  dijadikan  alat  ukur kesiapan pasangan calon suami istri, baik secara fisik maupun psikis,  adalah  ukuran  umur.  Ketika  pasangan  suami  istri sudah  matang,  baik  fisik  maupun  psikis,  diharapkan  dapat
1 Lihat  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 Tentang Perkawinan.
2 Ibid. , Pasal 2 ayat (2).
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
menunjang  terwujudnya  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah , dan rahmah .
Prinsip  hukum  perkawinan  yang  ada  di  Indonesia
adalah mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian.  Sebagai  bentuk  perwujudan  mempermudah pernikahan  adalah  pelaksanaan  nikah  dan  rujuk  di  Kantor Urusan  Agama  tanpa  dipungut  biaya,  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Departemen  Agama. 3
Sedangkan  atas  gugatan  perceraian  yang  diajukan  ke pengadilan,  sebelum  diperiksa  pokok  perkara  gugatan tersebut,  terlebih  dahulu  diusahakan  untuk  didamaikan,  dan atas  gugatan  tersebut  dapat  dikabulkan  jika  telah  memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum. 4
Selain menerapkan prinsip mempermudah pernikahan dan  mempersulit  perceraiean,  guna  menjaga  sakralitas pernikahan,  hukum  pernikahan  di  Indonesia  juga  membatasi terjadinya  poligami  dengan  menggunakan  asas  pernikahan monogami terbuka, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1 dan
3 Lihat  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
4 Lihat Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2)  Undang-Undang  Perkawinan.  Membatasi  poligami bertujuan  memberikan  perlindungan,  terutama  kepada  istri dan  anak,  guna  mendapatkan  keadilan  dalam  rumah  tangga. Poligami  yang  berpotensi  menimbulkan  ketidakadilan  harus dihambat  agar  tidak  menimbulkan  kesewenang-wenangan dalam rumah tangga.
Bentuk nikah siri yang terbaru dipraktekkan di tengah masyarakat  adalah  nikah online ,  antara  pasangan  yang  akan menikah tidak perlu bertemu langsung dengan penghulu yang menawarkan jasa pernikahan, pernikahan dapat dilakukan via telepon,  skype,  atau  media  lainnya  serta  yang  bertindak menjadi  wali  dalam  pernikahan  tersebut  adalah  penghulu tersebut.
Pernikahan  tersebut  adalah  pernikahan  yang  tidak tercatat secara  resmi, sering juga disebut dengan pernikahan di  bawah  tangan atau nikah  agama yang  hanya  dilakukan sesuai dengan aturan agama atau adat istiadat atau dilakukan berdasarkan  keinginan  antara  pihak-pihak  yang  terkait dengan pernikahan tersebut. Pernikahan tidak dicatatkan oleh pejabat  yang berwenang, yakni pihak Kantor Urusan Agama (KUA)  bagi  pasangan  yang  beragama  Islam  dan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  bagi pasangan yang beragama selain Islam. 5
5 Abdullah  Wasian,  “Akibat  Hukum  Pernikahan  Siri  (Tidak Dicatatkan)  Terhadap  Kedudukan  Istri,  Anak,  san  Harta  Kekayaannya
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
Pernikahan tidak tercatat dapat menimbulkan keresahan  publik,  berupa  munculnya  stigma  negatif  di masyarakat berupa samen leven (perzinahan),
perselingkuhan  dan  mengakibatkan  munculnya  hubungan keluarga  yang  tidak  jelas,  sehingga  mengganggu  ketertiban masyarakat. 6
Selain menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, pernikahan di bawah tangan, secara yuridis juga
menyebabkan  suami/istri  dan  anak  yang  dilahirkan  akibat pernikahan  tersebut  tidak  dapat  melakukan  tindakan keperdataan  terkait  dengan  hubungan  kerumahtanggaannya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar nikah yang  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan keluarga ibunya.  Istri dan anak-anak  yang ditelantarkan oleh suami  dan  ayah  biologisnya  tidak  dapat  melakukan  tuntutan hukum,  baik  pemenuhan  hak  ekonomi  maupun  harta kekayaan milik bersama. 7
Kondisi  tersebut  di  atas,  secara  tidak  langsung  sudah menyebabkan  terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT),  karena  menurut  Pasal  5  huruf  (c  dan  e)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang dimaksud
Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan”, Tesis Magister , Universitas Diponegoro Semarang, 2010, halaman 7.
6 Ibid. , halaman 224. 7 Abdullah Wasian, loc.cit .
bukan  hanya  kekerasan  secara  fisik,  namun  juga  mencakup kekerasan  psikis  dan  penelantaran  dalam  rumah  tangga. Selain  itu,  kondisi  tersebut  juga  telah  menyebabkan terlanggarnya  hak  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Menurut  aturan  pidana  pernikahan  Indonesia  dalam Pasal  45  ayat  (1)  huruf  (a)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pelanggaran terhadap Pasal 3  dan  10  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  tersebut  yang mengatur  bahwa  setiap  pernikahan  harus  dicatatkan  di hadapan pejabat  yang berwenang  adalah termasuk perbuatan yang  dikriminalisasikan  dan  pelakunya  diancam  hukuman denda  sebesar  Rp7.500,00  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah). Sedangkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah  tersebut,  bagi  Pegawai  Pencatat  yang  melanggar ketentuan tentang prosedur pencatatan nikah dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 8
Meskipun criminal  justice  policy para  legislator  di Indonesia  menghendaki  untuk  mengkriminalisasikan  pelaku nikah  siri,  namun  kondisi  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat,
8 Lihat  Pasal  45  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor 9 tahun  1975  tentang  Pelaksana  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan.
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
praktek  nikah  siri  masih  terus  terjadi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  masih  ada  di  antara  masyarakat  yang  tidak mengkategorikan  nikah  siri  sebagai  perilaku  menyimpang ( deviation ) yang patut untuk dikriminalisasikan.
Terdapat dua pandangan masyarakat terhadap praktek nikah  siri  yang  tergantung  pada  corak  nikah  siri  yang dilakukan. Pertama ,  masyarakat  menolak  praktek  nikah  siri yang  sengaja  untuk  ditutup-tutupi  ( hiden )  dari  masyarakat.
Masyarakat  memberikan  citra  negatif  terhadap  pelaku  nikah siri  kategori  pertama,  seperti  tidak  mengikutkan  dalam berbagai  kegiatan  RT  bahkan  juga  diusir  dari  komplek, karena  ada  kecurigaan  masyarakat  terhadap  nikah  siri kategori  pertama  ini  adalah  kedok  perbuatan  asusila. Kedua , masyarakat  tidak  menolak  nikah  siri  yang  dilakukan  secara terbuka  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  memperlakukan pelakunya seperti masyarakat yang lain. 9
Kriminalisasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia diartikan sebagai proses  yang memperlihatkan perilaku  yang semula  tidak  dianggap  sebagai  peristiwa  pidana,  tetapi kemudian  digolongkan  sebagai  peristiwa  pidana  oleh masyarakat. 10 Dengan  demikian  kriminalisasi  nikah  siri  di
sini dipahami sebagai sikap yang mengategorikan
9 Iwan  Zainul  Fuar,  et.al,  “Kriminalisasi  Sosiologis  Nikah  Siri”, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Mei 2011, halaman 31.
10 Tim  Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, halaman 600.
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
praktik/perbuatan  nikah  siri  sebagai  sebuah  tindak  pidana ( crime ),  yang  diancam  dengan  bentuk  pidana  tertentu,  baik pidana kurungan maupun pidana denda. 11
Menurut  pendekatan  interaksionalisme  simbolik  dan teori labelling, kriminalisasi  sebuah  perbuatan  memiliki landasan  sebagai  berikut:  (1)  unsur  anggapan  menyimpang (deviasi)  atau  kriminal  adalah  hasil  konstruksi  sosial masyarakat;  (2)  anggapan  atas  perilaku  menyimpang (deviasi)  dituangkan  dalam  peraturan  yang  dibuat  oleh masyarakat,  dan  (3)  orang  atau  pelaku  perbuatan menyimpang  atau  kriminal  diberi  label  jahat,  menyimpang atau tercela oleh masyarakat. 12
Kriminalisasi  yang  terjadi  di  dunia  hukum  tidak berjalan  dengan  sendirinya.  Ada  tiga  tahapan  yang  harus dilalui, tahapan pertama, perbuatan yang dapat dikriminalkan adalah  perbuatan  yang  meresahkan  masyarakat,  tahapan kedua,  perbuatan  tersebut  diakomodir  untuk  dimasukkan  ke
11 Andi  Hamzah, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka  Cipta, Jakarta,  1991,  hlm.  5.  Secara  umum  hukum  pidana  berfungsi  mengatur dan  menyelenggarakan  kehidupan  masyarakat  agar  dapat  tercipta  dan terpeliharanya  ketertiban  umum.  Secara  kusus  hukum  pidana—sebagai bagian  dari  hukum  publik—memiliki  sejumlah  fungsi,  yakni  (1) melindungi  kepentingan  umum  dari  perbuatan  yang  bersifat  menyerang atau  memperkosa  kepentingan  hukum  tersebut;  (2)  memberi  dasar legitimasi  bagi  negara  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  perlindungan atas  berbagai  kepentingan  hukum;  dan  (3)  mengatur  dan  membatasi kekuasaan  negara  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  perlindungan  atas kepentingan  hukum.  Lihat  Satochid  Kartanegara, Dasar-Dasar  Hukum Pidana , Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman 7. 12 Iwan Zainul Fuar, et.al, op.cit , halaman 29.
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
dalam draf undang-undang dan tahap ketiga, undang-undang tersebut  dilegalisasi  dengan  disahkan  oleh  pemerintah  atas persetujuan badan legislatif. 13
Berdasarkan  aturan  hukum  pidana,  perbuatan  yang patut untuk diancam pidana adalah perbuatan  yang melawan hukum. Pencatatan pernikahan adalah undang-undang, berarti pelanggaran  terhadap  undang-undang  tersebut  adalah  bentuk perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karena  itu  patut  kiranya pelaku  dan  pelaksana  nikah  di  bawah  tangan  dikenakan sanksi pidana. 14
Berbicara  tentang  penegakan  hukum  di  masyarakat, sebenarnya  apakah  yang  dipersepsikan  sebagai  hukum  oleh masyarakat?  Pendapat  pertama  mengatakan  bahwa  hukum adalah  kumpulan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  lembaga  yang berwenang,  yaitu  DPR  dan  pemerintah.  Pendapat  kedua cenderung  melihat  sehubungan  dengan  suatu  perjuangan untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  dunia  ini.  Sedangkan pendapat  yang  ketiga  melihat  hukum  tersebut  sebagai  akibat yang  timbul  dari  interaksi  manusia  dalam  kehidupan
13 Benny Irawan, Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi, Yustisia, Edisi 81, halaman 82.
14 Ahmad  Fathoni,  ed., Menjadi  Hakim  yang  Hakim  Kumpulan Diskusi Hukum PTA Banten , (Banten: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani [PPHIM], 2014), halaman 222.
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
masyarakat. 15 Berdasarkan  pandangan  tersebut,  maka mewujudkan  aturan  hukum  yang  secara  efektif  dapat diterapkan di tengah masyarakat bukan suatu persoalan yang mudah.
Kongres PBB Ke-4 tahun 1970 tentang the Prevention of  Crime  and  the  for  Treatment  of  Offenders ,  di  Kyoto, Jepang,  menyatakan  bahwa  terdapat  keterkaitan  antara kejahatan dengan pembangunan, namun semua itu tergantung pada proses pembangunan di suatu negara. Maka oleh karena itu, perencanaan pembangunan sosial harus terintegrasi dalam perencanaan  pembangunan  nasional.  Lebih  rinci  dinyatakan, “ The  view  that  development  was  accepted  without  question. Planning  should  provider  for  the  total  well-being  for  the community ”. 16
Hukum  pidana  memiliki  fungsi  umum  untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat sehingga  tercipta  ketertiban  bersama.  Sedangkan  fungsi khusus adalah: (1) melindungi kepentingan hukum (individu, masyarakat  dan  negara),  (2)  dasar  bagi  negara  dalam
15 Mardjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaharuan Hukum , (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014), Cet. Ke-1, halaman 3.
16 Fourth  United  Nation  Congress,  1971  on  the  Prevention  of Crime  and  the  for  Treatment  of  Offenders,  Newyork:  Department  of Economic and Social Affairs, UN, halaman 9.
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
menjalankan  fungsinya,  dan  (3)  pembatasan  kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya. 17
Tujuan  hukum  pidana  ( strafrechtscholen )  menurut
aliran  Moderen  adalah  untuk  memelihara  masyarakat  dari kejahatan. Sedangkan tujuan pemidanaan ( strafrechtstheorieen )  menurut  Teori  Tujuan  /  Prevensi
( derelatieve theorieen ) adalah:
1. (HB  Vos)  Prevensi  Umum:  tujuan  pidana  yang  hendak dicapai  adalah  pencegahan  yang  ditujukan  kepada khalayak  ramai  /  kepada  semua  orang  agar  supaya  tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
2. (Van  Hamel)  Prevensi  khusus  ( speciale  preventie ): mempunyai  tujuan  agar  pidana  itu  mencegah  sipenjahat mengulangi lagi kejahatannya.
3. Memperbaiki  sipembuat  ( Verbetering  van  de  dader ): pidana  bertujuan  memperbaiki  penjahat  agar  menjadi manusia yang baik.
4. Menyingkirkan  penjahat  ( Onschadelijk  maken  van  de misdadiger ): adakalanya penjahat tertentu karena keadaan yang  tidak  dapat  diperbaiki  lagi,  dan  mereka  itu  tidak mungkin  lagi  menerima  pidana  dengan  tujuan  pertama, kedua  dan  ketiga  karena  tidak  ada  manfaatnya,  maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari
17 Faiq  Tobroni,  “Pengertian,  Kedudukan,  Fungsi,  Tujuan,  dan Sumber Hukum Pidana”, Slide Microsoft Power Point .
masyarakat  dengan  menjatuhkan  hukuman  seumur  hidup ataupun pidana mati.
5. Herstel  van  geleden  maatschappelijk  nadeel .  Tujuan pidana menurut aliran ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideel ( ideel nadeel ) di dalam masyarakat, dan oleh karena itu  pidana  diadakan  untuk  memperbaiki  kerugian masyarakat yang terjadi pada masa yang lalu. 18
Beranjak  dari  tujuan  hukum  pidana  dan  pemidanaan yang  telah  dijelaskan  di  atas,  ada  baiknya  untuk  melihat secara  nyata  bahwa  pernikahan  siri  banyak  menimbulkan dampak  buruk  bagi  kelangsungan  rumah  tangga,  walaupun masyarakat  belum  sepakat  mengatakan  bahwa  praktek  nikah siri  adalah  bagian  dari  perbuatan  menyimpang  yang  patut untuk dikriminalisasikan.
Untuk mengetahui angka ril praktek nikah siri (nikah di bawah tangan) di tengah masyarakat adalah suatu hal yang sangat  sulit.Namun  solusi  hukum  yang  ditawarkan  oleh aturan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  bagi  pasangan  pelaku nikah siri dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah ( itsbat  nikah )  ke  pengadilan  agama  dapat  dijadikan  sebagai celah  untuk  melihat  gambaran  angka  praktek  nikah  siri  di
tengah-tengah  masyarakat,meskipun  gambaran  tersebut bukanlah hitungan ril. 19
Perbandingan  antara  jumlah  nikah  siri  yang  diajukan
permohonan pengesahannya ke pengadilan agama
dibandingkan  angka  nikah  siri  yang  ada  secara  ril  adalah diibaratkan  bangunan  piramid,  yang  muncul  ke  permukaan hanya  sebagaian  kecil,  sedangkan  sebagian  besar  yang  lain masih mengambang di tengah masyarakat.
Perkara  Pengesahan  Nikah  ( Itsbat  Nikah )  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  setiap  tahun  selalu mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  data  nasional  statistik perkara  di  lingkungan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, jumlah perkara permohonan Pengesahan Nikah  ( Itsbat  Nikah )  dalam  tiga  tahun  terakhir  adalah 114.769  perkara.  Pada  tahun  2013  sebanyak  35.503  perkara, tahun 2014 sebanyak 41.381 perkara dan tahun 2015 (sampai tanggal 16 Oktober 2015) sebanyak 37.885 perkara.
Bila  dilihat  permasalahan  dalam  penegakan  hukum, masalah  pokok  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:
1. Faktor  hukumnya  sendiri  yang  didalam  tulisan  ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor  penegakan  hukum  yakni  pihak-pihak  yang membentuk maupun menerapkan hukum.
19 Permohonan  pengesahan  nikah  ( itsbat  nikah )  atas  pernikahan yang  tidak  tercatat  diatur  di  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam (KHI).
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  dimana  hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 20
Herbert  L.  Packer  menyatakan  bahwa  ada  dua pandangan  konseptual  tentang  penegakan  hukum.  Masing- masing pandangan mempunyai implikasi moral yang berbeda satu  sama  lain,  yakni  pandangan  retributif  ( retributif  view ) dan  pandangan  utilitarian  ( utilitarian  view ). 21 Pandangan retributif,  melihat  pemidanaan  hanya  sebagai  pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya  masing-masing.  Sedangkan  menurut  pandangan utilitarian  ( utilitarian  view )  pemidanaan  dimaksudkan  untuk memperbaiki  sikap  atau  tingkah  laku  terpidana  dan  pada pihak  lain,  pemidanaan  itu  juga  dimaksudkan  untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang  serupa.  Pandangan  ini  dikatakan  berorientasi  ke  depan ( forward-looking ) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan ( detterence ). 22
Oleh karena masih ditemukannya praktek pernikahan
siri di tengah-tengah masyarakat, maka diperlukan
20 Ibid. halaman . 8 21 Soehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Ide  Dasar Double  Track  System  dan  Implementasinya,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2003, halaman. 61 22 Ibid , halaman. 10
pemahaman  masyarakat  secara  komprehensif  terhadap Undang-Undang  Perkawinan  dan  penegakan  hukum  secara maksimal  untuk  melindungi  para  korban.  Pemerintah seyogyanya  segera  mengamandemen  semua  produk  hukum pernikahan  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  riil  masyarakat dengan  tujuan  untuk  melindungi  semua  golongan  dan kepentingan.
Berbicara  tentang  pembaharuan  hukum  pidana, khususnya  tentang  kriminalisasi  nikah  siri,  berkaitan  dengan kebijakan  hukum  pidana  atau  ( penal  policy ).  Menurut  Prof. Sudarto, politik hukum adalah usaha-usaha untuk
mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan situasi  dan  keadaan  pada  suatu  saat. 23 Mahfud  M.D.  juga memberikan  pendapat,  bahwa  politik  hukum  adalah kebijakan  mengenai  hukum  yang  akan  atau  telah dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah. 24 Jadi,  secara luas  politik  hukum  adalah  kebijakan  dari  negara  melalui badan  yang  berwenang  untuk  menerapkan  peraturan- peraturan  yang dikehendaki guna mengekspresikan apa  yang ada di masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.
Pemerintah  sebenarnya  telah  berusaha  melakukan revisi  sanksi  pidana  atas  pelaku  dan  pelaksana  nikah  di
23 Soedarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Alumni,
1981,  halaman  139.  Lihat  juga  Soedarto, Hukum  Pidana  dan Perkembangan Masyarakat , Bandung: Sinar Baru, 1983, halaman 20. 24 Mahfud  M.D.,  Politik  Hukum  di  Indonesia,  Jakarta:  LP3ES, 1998, halaman 1-2.
bawah  tangan  dengan  disusunnya  Rancangan  Undang-
Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang
Pernikahan.  Bagi  pelaku  nikah  siri  diancam  pidana  penjara paling  lama  6  bulan  atau  denda  Rp6.000.000,00  (enam  juta rupiah)  dan  bagi  orang  yang  bertindak  seolah-olah  sebagai Pegawai  Pencantat  Nikah  (PPN)  atau  wali  hakim  diancam pidana  penjara  maksimal  1  tahun  penjara  atau  denda maksimal  Rp.  12.000.000,-(dua  belas  juta  rupiah). 25 Namun RUU yang sudah sempat masuk Prolegnas tersebut, sekarang tidak lagi muncul tanpa ada kejelasan.

## B. Penerapan Sanksi Pidana Nikah Siri
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya,  bahwa pernikahan  siri  adalah  pernikahan  yang  belum  memiliki pengakuan  sah  atau  tidak,  karena  keberadaannya  belum diakui  oleh  hukum  negara.  Eksistensi  ikatan  pernikahan menurut  hukum  perkawinan  di  Indonesia  diakui,  apabila pernikahan  tersebut  dilakukan  secara  resmi  di  hadapan pejabat yang berwenang.
Melalui  jalan  permohonan  pengesahan  nikah  ke Pengadilan  Agama,  khususnya  yang  beragama  Islam,  nikah siri  akan  mendapat  penilaian  secara  resmi  dari  salah  satu kekuasaan  negara  di  bidang  kehakiman  tersebut,  apakah pernikahan  yang telah dilangsungkan secara siri tersebut sah
25 Lihat  Pasal  143  dan  149  Rancangan  Undang-Undang  Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Pernikahan.
atau tidak. Jika pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang  ditentukan  dalam  agama,  berarti  permohonan pengesahan  nikah  yang  diajukan  akan  dikabulkan  oleh Majelis Hakim, namun jika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi tentu permohonan tersebut akan ditolak.
Berkaitan dengan nikah siri, selain dilihat dari sisi sah atau tidaknya pernikahan tersebut, juga menarik untuk dikaji aspek  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktek nikah siri. Berdasakan pendekatan interaksionalisme simbolik dan teori labelling dan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh  Herbert  L.  Packer,  terlihat  bahwa  suatu  perbuatan ditetapkan  sebagai  perbuatan  pidana,  apabila  perbuatan tersebut  menyimpang,  tercela  dalam  masyarakat,  serta menimbulkan keresahan atau ketidaktertiban dalam masyarakat.
Praktek  nikah  siri  yang  dilakukan  oleh  sebagian oknum  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat,  secara  realita menimbulkan persoalan hukum sebagai berikut:
1. Tidak ada kepastian hukum dalam pandangan negara atas status  pernikahan  yang  dilakukan  nikah  siri,  sehingga masing-masing  pasangan  tidak  mendapat  perlindungan hukum yang seharus diberikan oleh negara.
2. Anak  hasil  nikah  siri,  tidak  mendapatkan  kepastian  asal usul  dalam  pandangan  hukum  negara.  Padahal  menurut Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  juncto  Pasal  58  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  yang  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai bagian dari warga  negara  Indonesia,  setiap  anak  memiliki  hak  untuk mengetahui orang tuanya dan asal usulnya tersebut secara administrasi  kependudukan  dituangkan  dalam  dokumen kependudukan yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Terjadi perceraian di Pengadilan Agama antara pasangan pelaku dan pelaksana pernikahan siri, karena suami tidak bertanggung  jawab,  sehingga    rumah  tangga  mereka menjadi tidak harmonis lagi.
4. Pada  bulan  Maret  2011,  beberapa  orang  dari  DPRD
Polewali  Mandar datang  ke  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, mengadukan hal yang menimpa nasib sebagian kaum  Muslimin  disana  (sebanyak  3936  pasangan  suami istri) yang teraniaya nasibnya akibat tidak memiliki bukti nikah,  karena  tidak  dilayani  ketika  meminta  akte kelahiran  untuk  anak,  menginap  di  hotel  ditanya  bukti
nikahnya,  akan  berangkat  ibadah  haji  tidak  dianggap bersama suami/istri dan lain sebagainya.
Melihat  aspek  pertimbangan  kepastian,  kemanfaatan, dan  keadilan  hukum  dihubungkan  dengan  hukum  positif  di Indonesia,  tindakan  nikah  siri  adalah  perbuatan  pidana, sebagaimana telah dikemukan pada pembahasan sebelumnya. Akan tetapi sanksi pidana yang mengancam perbuatan nikah siri  berbeda-beda  tergantung  dari  peraturan  mana  kita memandangnya, yakni sebagai berikut:
1. Dari  sudut  pandang  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah
Nomor   9  Tahun  1975  maka  kita  akan  melihat  bahwa perbuatan  nikah  siri  hanyalah  sebagai wetsdeliktern
(pelanggaran 26 administratif)  semata  yang  ancaman sanksinya  denda  setinggi-tinggi    Rp7.500,00  (tujuh  ribu lima  ratus  rupiah)  dan  bagi  Pegawai  Pencatat  yang melanggar  ketentuan  tentang  prosedur  pencatatan  nikah dihukum  dengan  hukuman  kurungan  selamalamanya  3 (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp  7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Dari sudut pandang Pasal 465 Draft Rancangan Undang-
Undang  KUHP  memberikan  acaman  hukuman  denda
26 Secara  umum  penggolongan  peristiwa  pidana  itu  ada  dua golongan  yaitu  Kejahatan  dan  pelanggaran.  Dalam  historis  undang- undang  pidana  sendiri  dikenal  tiga  golongan  seperti  yang  disebut  dalam code  penal di  negeri  Belandadan  HindiaBelanda  sebelum  tahun  1886 dengan  1918  yaitu Crimes (kejahatan), Delict (Kejahatan  Ringan)  dan Contraventions (Pelanggaran), lihatJ.E.jonkers, 1987.
kategori  I  bagi  pasangan  yang  melakukan  nikah  siri, denda dimaksud adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Dari sudut pandang Pasal 143 Draft Rancangan Undang-
Undang Hukum Materiil Peradilan Agama atau disingkat dengan  RUU  HMPA,  perbuatan  nikah  siri  dalam  Draft RUU  HMPA  ini  dipandang  sebagai  perbuatan  dengan ancaman  pidana  bagi  pelaku  denda  paling  banyak Rp6.000.000,00  (enam  juta  rupiah)  atau  hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan bagi pelaksana denda  paling  banyak  Rp.12.000.000,-(dua  belas  juta rupiah)  atau  hukuman  kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun.
Pada  kenyataannya  meskipun  peraturan  mengenai sanksi  pidana  telah  diatur,  namun  perbuatan  nikah  siri  terus saja  terjadi.  Hal  ini  didukung  dengan  adanya  bukti  kasus- kasus nikah siri yang diajukan permohonan pengesahan nikah ( itsbat  nikah )  ke  Pengadilan  Agama,  pernikahan  tersebut bukan  semata-mata  pernikahan  sebelum  lahirnya  Undang- Undang  Pernikahan,  namun  juga  ada  pernikahan    yang setelah  Undang-Undang  tersebut.  Data  yang  dapat  dijadikan gambaran adalah sebagai berikut:
1. Jumlah  Perkara  Pengesahan  Nikah  ( Itsbat  Nikah )  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  setiap  tahun  selalu mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  data  nasional
statistik  perkara  di  lingkungan  Peradilan  Agama Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  jumlah  perkara permohonan Pengesahan Nikah ( Itsbat Nikah ) dalam tiga tahun terakhir adalah, pada tahun 2013 sejumlah 35.503 perkara,  tahun  2014  sejumlah  41.381  perkara,  dan  pada tahun  2015  (sampai  tanggal  16  Oktober  2015)  sejumlah 37.885 perkara.
2. Terjadi perceraian di Pengadilan Agama antara pasangan pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri,  karena  suami  tidak bertanggung  jawab,  sehingga    rumah  tangga  mereka menjadi tidak harmonis lagi.
3. Banyaknya  kasus-kasus  nikah  siri  yang  dilakukan  oleh para  pejabat,  politikus,  ulama  dan  seniman  yang  sering muncul di layar televisi selama ini sepertimantan Bupati Aceng  Fikri,  Penyanyi  dangdut  H.  Rhoma  Irama  dan kasus  Machica  Mukhtar  dengan  Alm.  Moerdiono  serta kasus-kasus lain.
4. Maraknya  terjadi  nikah  siri  secara  online,  nikah  siri online  dilakukan  antara  pasangan  dengan  seorang penghulu  yang  sudah  saling  kenal.  Pasangan  yang  akan melakukan  nikah  siri  online  tidak  harus  datang,  tetapi pernikahan  bisa  melalui  telepon,  atau  melalui  Skype, yang bertindak sebagai wali nikah adalah penghulu. 27
27 http://palingkeren.net/praktik-nikah-siri-online-jadi-tren-di- malang-begini-caranya/ , akses tanggal 16 Oktober 2015.
Kondisi di atas menunjukkan bahwa praktek nikah siri masih  banyak  terjadi  di  masyarakat.  Padahal  hukum  positif Indonesia,  baik  yang  mengatur  khusus  tentang  pernikahan maupun  tentang  administrasi  kependudukan,  menempatkan nikah siri sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang dikenai sanksi.  Kondisi  tersebut  menunjukkan  ada  persoalan  yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum pernikahan.
Persoalan  hukum  tersebut  semakin  terlihat  ketika dibandingkan  antara  data  perkara  permohonan  pengesahan nikah  di  Pengadilan  Agama  dengan  data  perkara  pidana pelanggaran  pencatatan  nikah  di  Pengadilan  Negeri. Bedasarkan  laporan  perkara  pada  dua  Pengadilan  Negeri yang  Penulis  pilih,  yakni  Pengadilan  Negeri  Sengeti  dan Pengadilan  Negeri  Muara  Sabak,  ternyata  tidak  ada  perkara pidana  atas  perbuatan  nikah  siri  pada  kedua  pengadilan tersebut.
Hanya  ada  satu  perkara  pidana  penganiayaan  di Pengadilan  Negeri  Muara  Sabak,  yang  tindakan  pidana tersebut dilatarbelakangi oleh hubungan nikah siri. Pasangan suami  istri  yang  menikah  secara  siri  kemudian  juga melakukan  perceraian  secara  siri,  setelah  perceraian  terjadi sang  wanita  menjalin  hubungan  dekat  dengan  seorang  laki- laki,  maka  tanpa  alasan  yang  jelas  sang  pria  melakukan tindakan  penganiayaan  terhadap  teman  laki-laki  sang  wanita
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
tersebut.  Perkara  di  atas  telah  diputus  berdasarkan  Putusan Nomor  90/Pid.B/2012/PN.TJT,  tanggal  11  Desember  2012,
jountis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor
05/PID/2013/PT.JBI,  tanggal  20  Februari  2013  dan  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  750  K/Pid/2013,  tanggal  30 Desember 2014, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Sanksi  pidana  yang  diancamkan  oleh  aturan  hukum positif  di  Indonesia  berkenaan  dengan  nikah  siri  terlihat relatif  sangat  ringan  dan  juga  terdapat  ambiguitas,  tidak konsisten  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  lainnya, sehingga  penerapan  sanksi  hukum  tersebut  tidak  berjalan maksimal  dan  kurang  efektif  mengantisipasi  terjadinya praktek nikah siri.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Pekawinan, perbuatan nkah siri  diancam hukuman denda, setinggi-tinggi Rp7.500,00  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah)  dan  bagi  Pegawai Pencatat  yang  melanggar  ketentuan  tentang  prosedur pencatatan  nikah  dihukum  dengan  hukuman  kurungan selamalamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya Rp  7.500,-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Namun  Pasal  90 ayat  (1)  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi  kependudukan  yang  telah  diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013,  malahan tidak  mengkategorikan  nikah  siri  sebagai  perbuatan  pidana. Ancaman  sanksi  bagi  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri  tidak termasuk  dalam  bab  tentang  sanksi  pidana,  namun  termasuk dalam  bab  sanksi  administratif,  berupa  denda  administratif setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Hal  ini  berbeda  dengan  rumusan  sanksi  pidana  nikah siri  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  143  dan  148  Draft  RUU HMPA.  Menurut  ketentuan  pasal  tersebut,  nikah  siri merupakan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) RUU yang berbunyi “Untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  4,  setiap  pernikahan  wajib dilangsungkan  di  hadapan  Pejabat Pencatat  Nikah”.  Ayat  (2) “Pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1)  tidak mempunyai  kekuatan  hukum ”. Pernikahan  siri tidak lagi  dipandang  hanya  sebagai  perbuatan  pelanggaran administratif  semata  ( wetsdeliktern ),  tapi  sudah  ditingkatkan menjadi  perbuatan  pidana  kejahatan  ringan  ( rechtsdeliktern) dengan ancaman sanksi denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam  juta  rupiah)  atau  hukuman  kurungan  paling  lama  6 (enam)  bulan.  Bagi  Pejabat  Pencatat  Nikah  yang  melanggar kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4,  menurut Pasal  148  RUU  tersebut,  dikenai  hukuman  kurungan  paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Melihat  permasalahan  dalam  penegakan  hukum  bagi pelanggaran  pencatatan  pernikahan,  maka  akan  dilakukan analisis  berdasarkan  masalah  pokok  yang  dihadapi  dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:
a. Undang-undang
Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undang  merupakan  barometer  untuk  berlakunya aturan  hukum  di  negara  tersebut.  Mencermati  permasalahan di  atas,  Penulis  menemukan  sikap ambiguitas pemerintah dalam  memandang  perbuatan  nikah  siri.  Keraguan  dan ketidaktegasan  Pemerintah  dalam  memandang  perbuatan nikah  siri  berimplikasi  terhadap  sanksi  pidana  yang  melekat terhadap  perbuatan  tersebut,  anehnya  sanksi  pidana  yang melekatpun  berbeda-beda  tergantung  dari  sudut  peraturan mana  memandangnya.
Atas  dasar  sikap ambiguitas pemerintah  dalam menetapkan  sanksi  hukum  atas  perbuatan  nikah  siri,  maka tindakan  nikah  siri  terus  terjadi,  kontra  produktif  dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan yang ingin mewujudkan tertib administrasi pernikahan, guna
mewujudkan  kepastian  hukum  dalam  pernikahan.  Sebagai gambaran,  jumlah  perkara  permohonan  Pengesahan  Nikah ( itsbat  nikah )  secara  nasional  setiap  tahun  selalu  mengalami peningkatan  yang  signifikan,  namun  sebaliknya  dalam
penerapan sanksi hukum atas pelanggaran nikah siri, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Penegakan  hukum  dalam  pelanggaran  hukum perkawinan, khususnya pencatatan nikah, belum diatur secara jelas tentang ukuran dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.  Sejauh  mana  peran  aktif  instansi  terkait  dalam penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang
Perkawinan.  Karena  pihak-pihak  yang  dirugikan  disebabkan praktek nikah siri, biasanya adalah anggota keluarga inti yang terdiri  dari  pasangan  suami  istri  beserta  keturunan  mereka. Sehingga  kalaupun  ada  pihak  yang  dirugikan  sangat  kecil kemungkinan  akan  mengadukan  persoalan  hukum  tersebut kepada pihak berwajib.
Maka,  berdasarkan  gambaran  tersebut  Undang- Undang  perkawinan  harus  mengatur  secara  jelas  peran  aktif instansi  terkait  dalam  penegakan  hukum  atas  pelanggaran Undang-Undang  Perkawinan,  seperti  Pengadilan  Agama ketika  menerima  permohonan  pengesahan  nikah  atas  nikah siri  atau  Dinas  Kepndudukan  dan  Pencatatan  Sipil  ketika menerima  permohonan  penerbitan  akta  kelahiran  dari pasangan suami istri yang melakukan nikah siri.
b. Penegakan Hukum
Secara  sosiologis  maka  setiap  penegakan  hukum tersebut  mempunyai  kedudukan/status  dan  peranan  ( role ). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur
kemasyarakatan  yang  mungkin  tinggi.  Hak-hak  dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role . Oleh karena  itu  seseorang  yang  mempunyai  kedudukan  tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.
Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga  masyarakat  lainnya.  Lazimnya  mempunyai beberapa  kedudukan  dan  peranan  sekaligus.  Dengan demikian  tidak  mustahil  bahwa  antara  berbagai  kedudukan dan  peranan  timbul  konflik  “ status  conflik ”  dan  “ conflik  of role ” kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara  peranan  yang  seharusnya  dengan  peranan  yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka terjadi suatu kesenjangan  peranan  “ role  distance ”.  Peranan  yang seharusnya  dari  kalangan  penegak  hukum  tertentu  telah dirumuskan didalam beberapa Undang-undang. Disamping di dalam  Undang-undang  tersebut  juga  dirumuskan  perihal peranan yang ideal.
Hukum pernikahan adalah bidang hukum yang sangat erat  kaitannya  dengan  kekeluargaan,  sehingga  meskipun begitu  banyak  pelanggaran  di  bidang  hukum  pernikahan terjadi  di  masyarakat,  bahkan  terjadi  di  hadapan  penegak hukum  sekalipun,  namun  persoalan  hukum  tersebut  lebih banyak  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Sehingga,  kondisi demikian  menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  antara  peran
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
seorang  penegak  hukum  dengan  peran  pribadi  sebagai anggota keluarga atau masyarakat.
c. Sarana dan Prasarana/fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin  hukum  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau fasilitas  tersebut  antara  lain  mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan yang memadahi, keuangan yang cukup dan seterusnya.
Kalau  hal  ini  tidak  terpenuhi  maka  mustahil penegakan  hukum  akan  mencapai  tujuannya.  Kepastian  dan kecepatan  penanganan  perkara  senantiasa  tergantung  pada masukan  sumber  daya  yang  diberikan  di  dalam  program- program pencegahan dan pemberantasan pelanggaran. Sarana atau  prasarana  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  di dalam penegakan hukum. Tanpa  adanya sarana  atau fasilitas tersebut  tidak  akan  mugkin  penegakan  hukum  menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
d. Masyarakat/Budaya
Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat. Oleh  karena  itu  dipandang  dari  sudut  tertentu  maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat  Indonesia  pada  khususnya  mempunyai  pendapat tertentu  mengenai  hukum  sehingga  pengertian  hukum bervariasi  pengertiannya.  Sebagaimana  kita  ketahui  dari
sudut  sistem  sosial  dan  budaya  Indonesia  merupakan  suatu masyarakat majemuk terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan  khusus.  Untuk  mengenal  lingkungan  sosial tentunya  penegak  hukum  harus  mengenal  stratifikasi  sosial atau  pelapisan  masyarakat  yang  ada  dilingkungan  tersebut beserta tatanan status dan peran yang ada.
Sejauh  ini,  terdapat  dua  pandangan  masyarakat terhadap praktek nikah siri yang tergantung pada corak nikah siri yang dilakukan.
1. Masyarakat  menolak  praktek  nikah  siri  yang  sengaja untuk ditutup-tutupi ( hiden ) dari masyarakat. Masyarakat memberikan  citra  negatif  terhadap  pelaku  dan  pelaksana nikah  siri  kategori  ini,  seperti  tidak  mengikutkan  dalam berbagai  kegiatan  RT  bahkan  juga  diusir  dari  komplek, karena  ada  kecurigaan  masyarakat  terhadap  nikah  siri kategori ini adalah kedok perbuatan asusila.
2. Masyarakat  tidak  menolak  nikah  siri  yang  dilakukan secara  terbuka  di  tengah-tengah  masyarakat  dan memperlakukan pelaku dan pelaksananya seperti masyarakat yang lain.
Maka,  oleh  karena  masih  terdapatnya  pandangan sebagian  masyarakat  yang  hanya  mengutamakan  aspek pernikahan  berdasarkan  ketentuan  agama  semata,  sehingga ketentuan  lain  yang  dibuat  oleh  negara  dengan  tujuan  untuk mewujudkan  ketertiban  serta  kemaslahatan  umum,  dianggap
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
tidak  mengikat,  sehingga  dapat  dikesampingkan  begitu  saja. Termasuk dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan.
e. Faktor Kebudayaan
Faktor  kebudayaan  sebenarnya  bersatu  padu  dengan faktor  masyarakat.  Sengaja  dibedakan  karena  di  dalam masalah sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai yang  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak  mengenai  apa yang  dianggap  buruk  sehingga  dihindari.Pasangan  nilai  dan peran  dalam  hukum  adalah  sebagai  berikut:  a.  Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan; c. Nilai kelenganganan / konservatif dan nilai kebaharuan/
inovatisme.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa sanksi pidana atas pelaku dan pelaksana nikah siri belum diterapkan secara maksimal.  Persoalan  pokok  dalam  penerapan  sanksi  pidana nikah  siri  tidak  terlepas  dari  persoalan  Undang-Undang, Penegak  Hukum,  sarana  dan  prasarana,  masyarakat  dan budaya, sebagaimana telah dikemukakan di atas.
Oleh  karena  penegakan  hukum  belum  diterapkan secara  maksimal,  maka  sanksi  pidana  tersebut  belum  secara efektif mencegah tindakan nikah siri. Maka dari itu harus ada penegakan  hukum  yang  maksimal  guna  memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat.

## C. Hambatan  dan  Upaya  Untuk  Mengatasi  Praktek Nikah Siri
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  penerapan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri adalah:
1. Perbedaan sudut pandang (ambiguitas) terhadap
perbuatan  nikah  siri  di  tengah  masyarakat.  Masih  ada oknum  di  tengah  masyarakat  yang  berpandangan  bahwa pernikahan  bagi  umat  Islam  hanya  perlu  memenuhi ketentuan  rukun  dan  syarat  yang  diatur  dalam  hukum (fiqh)  pernikahan  Islam,  sehingga  tidak  perlu  untuk dicatatkan.
2. Pernikahan  nikah  siri  susah  untuk  diungkap,  karena dilakukan oleh masing-masing pihak secara
kekeluargaan, kalaupun ada pihak  yang dirugikan, maka juga  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Tidak  ada  pihak yang  mengadukan  kepada  pihak  yang  berwajib  atas tindakan pelanggaran berupa nikah siri tersebut.
3. Ketika seorang suami atau istri melakukan
pengkhianatan terhadap suatu pernikahan nikah siri, istri atau  suami  dan  anak-anak  sebagai  korban,  tidak  ingin mengadukan  pasangannya  karena  mereka  malu  kepada tetangga, paling salah satu pasangan tersebut menggugat cerai dan tuntutan nafkah anak ke Pengadilan Agama.
Sehubungan dengan hambatan yang ditemui, maka di lakukan  upaya-upaya  untuk  mengatasi  agar  tindak  pidana nikah  siri  dapat  diminimalisir.  Beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan antara lain:
1. Dengan senantiasa melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat demi penyadaran hukum sehingga
masyarakat  tidak  takut  mengadukan  kejadian  yang menimpa  dirinya  terkait  dengan  nikah  siri),  sehingga dikemudian  hari  tidak  ada  lagi  pihak-pihak  yang dirugikan oleh perbuatan nikah siri.
2. Dengan  senantiasa  memberikan  arahan  dan  masukan kepada  masyarakat  terutama  bagi  wanita-wanita  yang ingin  menikah  akan  pentingnya  pencatatan  nikah, sehingga  mereka  akan  sadar  dan  lebih  berhati-hati  lagi jika akan melakukan suatu pernikahan.
3. Dengan  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  pelaku dan pelaksana tindak pidana nikah siri dengan cara pihak legislator segera menyusun hukum positif yang mengatur tentang  sanksi  pidana  atas  pelaku  dan  pelaksana  nikah siri  sehingga  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku dan pelaksana dan masyarakat umumnya.
D. Sanksi  Pidana  yang  Seharusnya  ( Ius  Constituendum )

## Bagi Pelaku dan pelaksana Nikah Siri
Guna  mewujudkan  sanksi  pidana  yang  efektif mengantisipasi terjadinya tindakan nikah siri, pihak legislator
perlu  segera  melakukan  pembaharuan  hukum  dengan menyusun  hukum  positif  yang  mengatur  tentang  sanksi pidana  yang  tegas  atas  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri sehingga  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan pelaksana dan masyarakat umumnya.
Melihat  dampak  negatif  yang  dimunculkan  oleh tindakan nikah siri, baik antara pasangan suami istri maupun terhadap  anak,  maka  nikah  siri,  sudah  seharusnya ditingkatkan  menjadi  perbuatan  pidana  kejahatan  ringan ( rechtsdeliktern ) , bukan hanya sekedar pelanggaran
administratif  semata  ( wetsdeliktern ).  Sebagaimana  dalam Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan  Agama  (RUU  HMPA)  diancam  sanksi  denda paling  banyak  Rp.6.000.000,00  (enam  juta  rupiah)  atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
Pencatatan  pernikahan  bukanlah  rukun  dan  syarat nikah  menurut  hukum  pernikahan  dalam  Islam,  namun melihat  urgensi  pencatatan  tersebut  guna  mewujudkan kemaslahatan  bagi  pasangan  suami  dan  istri  serta  anak keturunan,  pernikahan  perlu  untuk  dicatatkan.  Sehingga pelanggaran  terhadap  pencatatan  pernikahan  boleh  untuk dikenai  sanksi  pidana  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah. Dalam  pidana  Islam,  pidana  seperti  ini  termasuk  kategori
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
jarimah  ta’zir ,  yakni  tindakan  pidana  yang  ditentukan  oleh penguasa. 28
Pelaku  nikah  siri  tetap  diberikan  hak  untuk mengajukan  permohonan  Pengesahan  Nikah  ( Itsbat  Nikah ) ke  Pengadilan  Agama,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7 Kompilasi  Hukum  Islam.  Sebagai  solusi  hukum  bagi  setiap warga  negara  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  atas hubungan  pernikahannya  guna  memberikan  kepastian  asal usul  bagi  keturunanya.  Namun  pada  sisi  lain,  Pengadilan Agama juga diberikan kompetensi untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku dan pelaksana nikah siri.
Selama Pengadilan Agama belum diberikan
kompetensi untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku dan pelaksana nikah siri, maka sebagai solusi Mahkamah Agung sebagai  badan  peradilan  tertinggi  untuk  menyusun  regulasi tentang  petunjuk  teknis  bagi  Pengadilan  Agama  untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, guna
menegakkan  sanksi  hukum  bagi  pelaku  dan  pelaksana  nikah siri. Agar sanksi hukum bagi pelaku dan pelaksana nikah siri dapat berjalan efektif dan peluang bagi pelaku dan pelaksana nikah siri untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ( Itsbat  Nikah )  ke  Pengadilan  Agama  tidak  kontra  produktif dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan.
28 Wahbah az-Zuhaily, Op.Cit , Jilid Ke-7, halaman 197. Lihat juga Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , Kairo, al-Fathu li al-A’lami al-Arabi, n.p, n.d, halaman 375.
Jika  dicermati  Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama, sebenarnya  penegakan  hukum  secara  terintegrasi,  khususnya dalam  bidang  hukum  perkawinan  bukan  hanya  sebatas wacana,  namun  sudah  dirumuskan  dalam  aturan  tersebut. Mengganti  penyebutan  kompetensi  absolut  Pengadilan Agama  dari  kata perdata  tertentu menjadi perkara  tertentu , dimaksudkan  untuk  memberikan  dasar  hukum  kepada pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  perkara  tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan  hukum  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. 29
Ketika  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama  pertama  kali  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, di antara perubahan mencolok yang terjadi adalah:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 1. Asas personalitas keislaman tertutup, 1. Asas personalitas keislaman  terbuka,  ada
29 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
tidak  ada  kesempatan bagi  orang  yang  tidak beragama  Islam  untuk berperkara di Pengadilan Agama (Pasal  1,  2  dan  49  ayat [1]. kemungkinan  orang  yang tidak  beragama Islam berperkara  di  Pengadilan Agama,  ketika  mereka menundukkan diri terhadap  hukum  Islam dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. (Penjelasan Pasal 49). 2. Peradilan Agama merupakan  salah  satu pelaksana kekuasaan kehakiman  bagi  rakyat pencari  keadilan  yang beragama Islam mengenai perkara perdata  tertentu yang diatur  dalam  Undang- Undang  ini.  (Pasal  2 dan 49 ayat [1]. 2. Peradilan  Agama  adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan  yang  beragama Islam  mengenai perkara
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  ini.  (Pasal  2,  49 dan Pragraf pertama Penjelasan Umum). Konsideran perubahan Undang-Undang Peradilan
Agama  tersebut  di  atas,  menyebutkan  bahwa  perubahan dilakukan karena Undang-Undang Peradilan Agama yang ada sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan
hukum  masyarakat  dan  kehidupan  ketatanegaraan  menurut Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Lebih  lanjut,  dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  disebutkan  bahwa  penegasan kewenangan Peradilan Agama dengan mengganti penyebutan kata perdata tertentu menjadi perkara tertentu , dimaksudkan untuk  memberikan  dasar  hukum  kepada  Pengadilan  Agama dalam  menyelesaikan  perkara  tertentu  tersebut,  termasuk pelanggaran  atas  Undang-Undang  tentang  Perkawinan  dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah  Syar’iyah  dalam  melaksanakan  kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.
Setiap Undang-Undang selalu diberi penjelasan. Menurut Poin 176 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
penjelasan  berfungsi  sebagai  tafsir  resmi  pembentuk Peraturan  Perundang-undangan  atas  norma  tertentu  dalam batang  tubuh.  Oleh  karena  itu,  penjelasan  hanya  memuat uraian terhadap kata,  frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing  dalam  norma  yang  dapat  disertai  dengan  contoh. Penjelasan  sebagai  sarana  untuk  memperjelas  norma  dalam
batang  tubuh  tidak  boleh  mengakibatkan  terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 30
Berdasarkan    Poin  183  Lampiran  I  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  penjelasan  umum  dalam  Undang- Undang  memuat  uraian  secara  sistematis  mengenai  latar belakang  pemikiran,  maksud,  dan  tujuan  penyusunan Peraturan  Perundang-undangan  yang  telah  tercantum  secara singkat  dalam  butir  konsiderans,  serta  asas,  tujuan,  atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 31
Berdasarkan  Poin  176  dan  183  Lampiran  I  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, dapat  dipahami  bahwa  tafsiran  atas  penegasan  kompetensi Pengadilan  Agama  menangani perkara  tertentu dalam Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006, merupakan  tafsir  resmi  pembentuk  Peraturan  Perundang- undangan  tentang  latar  belakang  pemikiran,  maksud,  dan tujuan penyusunan, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut.
30 Poin  176  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentuakan Peraturan Perundang-undangan.
31 Poin  183  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentuakan Peraturan Perundang-undangan.
Mengganti kata perdata  tertentu pada Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  dengan  kata perkara  tertentu pada Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  jika  dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang tersebut dan Poin 176 dan 183 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, tentu  dapat  dipahami  bahwa  perubahan  tersebut  bukanlah perubahan  tanpa  maksud  dan  tujuan.  Tujuan  perubahan tersebut  dapat  kita  pahami  melalui  paragraf  pertama Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006, sebagaimana telah disebutkan di atas.
Tujuan  penegasan  kompetesi  Pengadilan  Agama  dalam memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  tertentu , sebagaimana  disebutkan  di  atas  tidak  bersesuaian  dengan penjelasan  pasal  demi  pasal  atas  Pasal  49  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006.  Karena  dalam  penjelasan  Pasal  49, tidak  menyebutkan  kompetensi  Pengadilan  Agama  untuk mengadili perkara pelanggaran atas Undang-Undang
Perkawinan.
Penambahan  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah kompetensi  untuk  mengadili  sengketa  ekonomi  syariah. Menurut  Penulis,  tentu  bukan  penambahan  tersebut  yang melatarbelakangi  pembentuk  Peraturan  Perundang-undangan menghilangkan  kata  perdata  tertentu  dan  mengganti  dengan
perkara  tertentu  dalam  Undang-Undang  Organik  Peradilan Agama.
Ada  ketidakpastian  hukum  antara  latar  belakang pemikiran,  maksud,  tujuan  penyusunan,  asas  dan  tujuan perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dengan  realita kompetensi yang diberikan kepada Pengadilan Agama dalam Undang-Undang tersebut, karena ada di antara latar belakang pemikiran,  maksud  dan  tujuan  penyusunan  perubahan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang  belum  terwujud,  yakni mewujudkan kompetensi Pengadilan Agama dalam
menegakkan  hukum  dan  keadilan  terhadap  pelanggaran  atas Undang-Undang Perkawinan. 32
Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya,  jumlah  perkara permohonan  pengesahan  nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan Agama  setiap  tahun  selalu  meningkat.  Pernikahan  siri  yang ingin disahkan bukanlah semata-mata pernikahan yang sudah terjadi  sejak  puluhan  tahun  lalu,  namun  sebagian  besar  ada pernikahan  yang  terjadi  dalam  rentang  waktu  sepuluh  tahun terakhir.
Pelanggaran atas Undang-Undang
Perkawinan, khususnya  tentang  pencatatan  pernikahan,  sepertinya  akan
32 Rio Satria, Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menegakkan Hukum  Perkawinan  Bagi  Umat  Islam  di  Indonesia,  Artikel, www.badilag.net , akses tanggal 17 Oktober 2015.
terus  berlanjut,  bahkan  dianggap  sebagai  hal  yang  wajar bukan pelanggaran hukum. Apalagi ketika pelaku pernikahan siri  tersandung  persoalan  administrasi  kependudukan,  bagi yang  beragama  Islam,  dapat  mengajukan  permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, sebagai solusi.
Menurut  Roscoe  Pound,  hukum  adalah as  tool  social engeenering ,  alat  pembaharuan  atau  perubahan  dalam masyarakat.  Namun penerapan hukum di tengah masyarakat tidak  selalu  berjalan  efektif,  harapan  perubahan  yang dikehendaki  tidak  terwujud.  Ketidakefektifan  tersebut  bisa dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum, masyarakat dan kebudayaan.
Penegakan  hukum  secara terintegrasi atas  pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana pernah
mengemuka  melalui  Rancangan  Undang-Undang  Hukum Materil  Peradilan  Agama  (RUU-HMPA)  perlu  dikaji  untuk perkembangan hukum nasional ke depan.
Ketika  Pengadilan  Agama  diberikan  kompetensi  absolut secara  utuh  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  bagi umat  Islam  atau  pihak  yang  menundukkan  diri  terhadap hukum  Islam,  bukan  hanya  di  bidang  perdata  namun  juga mengadili perkara pidana pelanggaran terkait kompetensinya tersebut, seperti bidang perkawinan, maka Penulis
berpendapat bahwa oleh karena hukum pidana adalah bidang
Kriminalisasi Nikah Siri …. – Sartini, Suzanalisa, Abdul Bari Azed
hukum  yang  berkaitan  erat  dengan  psikologi, 33 maka  hal tersebut berpengaruh positif, dengan uraian sebagai berikut:
1. Scara  psikologis,  ketika  Pengadilan  Agama  juga diberikan  kewenangan  untuk  mengadili  perkara  pidana pelanggaran  dalam  lingkup  hukum  yang  menjadi kompetensinya,  khususnya  bidang  perkawinan,  maka penegakan  hukum  perkawinan  akan  menjadi  lebih berwibawa  dan  memiliki  orientasi  ke  depan  ( forward- looking )  membantu  pencegahan  ( detterence )  tindakan pelanggaran  pidana  di  bidang  kompetensi  Pengadilan Agama.
2. Penegakan  hukum  secara  terintegrasi,  juga  membantu kelancaran  hubungan  koordinasi  Pengadilan  Agama dengan  pihak  penegak  hukum  lainnya,  ketika  terjadi tindak  pidana  pelanggaran  di  bidang  kompetensi
Pengadilan Agama, khususnya hukum perkawinan.
3. Sesuai  dengan  amanat  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman, penegakan  hukum  secara  terintegrasi  juga  mendorong hakim  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  untuk  menggali sumber-sumber  hukum  yang  ada  di  masyarakat  secara utuh  guna  menegakkan  hukum  perdata  dan  pidana materil  yang  menjadi  kompetensi  Pengadilan  Agama.
33 Sarlito  Wirawan  Sarwono, Psikologi  Sosial  (Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan) , Jakarta: Balai Pustaka, 2015, Cetakan Ke-3, halaman 230-231.
Sehingga  dengan  orientasi  ke  depan,  kondisi  tersebut membantu  pencegahan  pelanggaran  yang  sama  di  masa yang akan datang. 34
Penanggulangan  kriminalitas  yang  efektif  dan  efisien akan  terjadi  apabila  sistem  peradilan  pidana  menjadikan pelaksanaan kebijakan kriminal menjadi tujuannya. Komponen  sistem  peradilan  pidana  yang  terdiri  dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan  harus  terpadu  dalam  bekerja  ( integrated approach ). 35
Melihat  realita  tindak  pidana  nikah  siri,  tidak  selalu berujung  dengan  perpecahan  rumah  tangga,  banyak  juga pasangan  yang  datang  ke  Pengadilan  Agama  mengajukan permohonan  pengesahan  nikah  (itsbat  nikah)  semata-mata untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  atas  pernikahan mereka,  guna  dapat  melanjutkan  hubungan  pernikahan tersebut  sebagaimana  mestinya  pasangan  suami  istri,  maka Penulis berpendapat bahwa terhadap tindak pidana nikah siri tepat  diterapkan  sanksi  pidana  dengan  model restorative justice model.
Menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dan  pelaksana  nikah  siri,  dapat  berpedoman  kepada  jenis
34 Rio Satria, Op.cit . 35 Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana ,  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, halaman 93.
sanksi  pidana  yang  dirumuskan  di  dalam  RUU  KUHP  yang baru. Di dalam RUU tersebut, jenis pemidanaan
dikelompokkan sebagai berikut:
a. Pidana pokok:
1) Penjara.
2) Tutupan.
3) Pengawasan.
4) Denda.
5) Kerja sosial.
b. Pidana khusus, berupa pidana mati.
c. Pidana tambahan:
1) Pencabutan hak-hak tertentu.
2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan.
3) Pengumuman putusan hakim. 4) Pembayaran ganti kerugian.
5) Pemenuhan kewajiban adat.
d. Tindakan
1) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.
2) Penyerahan kepada pemerintah. 3) Penyerahan kepada seseorang.
4) Pencabutan surat izin mengemudi. 5) Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana. 6) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana. 7) Latihan kerja.
8) Rehabilitasi.
9) Perawatan di suatu lembaga. 36
RUU  KUHP  mengkategorikan  delik  menjadi  5  (lima) kategori,  yaitu:  sangat  ringan,  ringan,  sedang,  berat  dan sangat serius. Di samping itu, denda dibedakan pula menjadi
36 Mardjono  Reksodiputro ,  Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, halaman 46.
6  (enam)  kategori,  kategori  I:  Rp150.000,00,  kategori  II: Rp500.000,00,  kategori  III:  Rp3.000.000,00,  kategori  IV: Rp7.500.000,00, kategori V: 30.000.000,00 dan  kategori VI: Rp300.000.000,00. 37
Sebagai  perwujudan  keadilan  korektif  atas  perbuatan nikah  siri,  oleh  karena  pada  sisi  perdata  diberikan  solusi untuk  mengajukan  permohonan  pengesahan  nikah  (itsbat nikah)  ke  Pengadilan  Agama  guna  mendapatkan  kepastian hukum  atas  pernikahan  mereka,  maka  pada  sisi  pelanggaran hukum,  pihak-pihak  yang  tekait  dengan  nikah  siri,  baik pelaku,  pelaksana  maupun  yang  ikut  membantu,  dikenai sanksi  pidana  pokok  berupa  denda  bukan  kurungan,  dengan sanksi  alternatif  berupa  sanksi  sosial  yang  jenis  sanksinya diserahkan  kepada  pertimbangan  majelis  hakim.  Hal  ini sejalan  dengan  arah  kebijakan  hukum  nasional  Indonesia yang dirumuskan di dalam RUU KUHP, lebih mengutamakan  pidana  denda  daripada  pidana  kurungan (penjara). Sanksi denda dijatuhkan dengan tujuan untuk
memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  dan  pelaksana  nikah siri, sekaligus mencegah yang lain untuk melakukan tindakan pidana  yang  sama.  Selain  tujuan  tersebut,  dengan dijatuhkannya  sanksi  pidana  denda,  sanksi  tersebut  tidak
37 Ibid. , halaman 48.
mengganggu keberlangsungan hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut.
Agar  sanksi  pidana  denda  yang  dijatuhkan  dapat mewujudkan  keadilan  yang  dicita-citakan,  maka  jumlah denda yang dapat dijatuhkan bagi pelaku dan pelaksana nikah siri  bisa  jadi  lebih  besar  dari  jumlah  yang  ditetapkan  dalam Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan  Agama  (RUU  HMPA),  dengan  pertimbangan sanksi  bagi  pelaksana  lebih  berat  daripada  pelaku  nikah  siri, karena  biasanya  bagi  pelaksana  nikah  siri,  kegiatan  tersebut sudah  dijadikan  sebagai  usaha  komersil  yang  berorientasi keuntungan materi.
Penulis  menyarankan  agar  sanksi  denda  yang  digunakan adalah  jenis  denda  kategori  IV  yang  dalam  RUU  KUHP  , berkisar  dari  Rp7.500.000,00  (tujuh  juta  lima  ratus  ribu rupiah) sampai dengan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), disesuaikan dengan pertimbangan majelis hakim dengan mengikuti tingkat inflasi nilai mata uang  serta  aspek kemampuan  ekonomi  Terdakwa  dan  majelis  hakim  juga dapat menjatuhkan sanski pidana berupa sanksi kerja sosial.

## E. Daftar Pustaka
Abdullah  Wasian,  “Akibat  Hukum  Pernikahan  Siri  (Tidak  Dicatatkan) Terhadap  Kedudukan  Istri,  Anak,  san  Harta  Kekayaannya Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Pernikahan”, Tesis Magister , Universitas Diponegoro Semarang, 2010 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1991 Benny  Irawan,  Nikah  Siri  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  dan Kriminologi,  Yustisia,  Edisi  81Ahmad  Fathoni,  ed., Menjadi
Hakim  yang  Hakim  Kumpulan  Diskusi  Hukum  PTA  Banten , (Banten:  Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani [PPHIM], 2014)
Fourth United Nation Congress, 1971 on the Prevention of Crime and the for  Treatment  of  Offenders,  Newyork:  Department  of  Economic and Social Affairs, UN
Iwan  Zainul  Fuar,  et.al,  “Kriminalisasi  Sosiologis  Nikah  Siri”,  Jurnal
Penelitian, Vol. 8, No. 1, Mei 2011
Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998 Mardjono  Reksodiputro, Menyelaraskan  Pembaharuan  Hukum ,  (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014), Cet. Ke-1 __________, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum
Universitas Indonesia, 2007.
__________ ,  Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Pusat  Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007 Soehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana , Ide Dasar Double Track System  dan  Implementasinya,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2003 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1981 Soedarto, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat ,  Bandung:
Sinar Baru, 1983 Sarlito  Wirawan  Sarwono, Psikologi  Sosial  (Psikologi  Kelompok  dan
Psikologi Terapan) , Jakarta: Balai Pustaka, 2015 Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.