## Inovasi Pelayanan Pertanahan Berbasis Inklusi dan Kearifan Lokal Melalui Layanan Spesial Tanpa Antri dan Pojok Angkringan Konsultasi

## Land Service Innovation Based on Inclusion and Local Wisdom Through Special Service without Queying and Consulting Corner
Danang Kusumo Wijoyo 1 , Dwi Wulan Pujiriyani 2* , Abdul Haris Farid 2
1 Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta, Indonesia
email: luciawulan@stpn.ac.id
Submitted: May 17, 2023 Accepted: September 4, 2023  Publish: September 9, 2023
Abstract: Since 2018, the Bantul Land Office has been actively working on reforms to raise the caliber of public services, one of which is the use of various public service innovations. The Bantul Land Office then took the initiative to create several land service innovations  without  using a technology base, namely LASTRI (Special Service without  Queuing) and PANGKON (Consulting Corner) innovations  as breakthroughs in convenience and fluency at service counters, including for those with special needs. This  study  will  describe  public  service  activities  at  the  service  counter  of  the  Bantul  Land  Office, reviewing the application of LASTRI and PANGKON innovations, including the benefits and advantages offered both in terms of service providers and recipients, as well as the influence given to improving the  quality  of  public  services  at  the  Bantul  Land  Office,  using  qualitative  research  methods  with  a descriptive  approach.  For  the  Bantul  Land  Office  itself,  the  benefits  obtained  from  the  LASTRI  and PANGKON innovations are that they can improve the quality of land services to the community and obtain  community  satisfaction  through  the  Community  Satisfaction  Index  (IKM)  survey,  as  well  as being more open and closer to the community. These innovations  are also one of the indicators  of achievement as a series of declarations for the development of the Integrity Zone, where the Bantul Land Office later received the title of Corruption Free Area (WBK) by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform in December 2020.
Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service, Innovation
Abstrak : Pembaruan demi pembaruan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik gencar dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  sejak  tahun  2018  lalu,  salah  satunya  melalui pemanfaatan  berbagai  inovasi  pelayanan  publik.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  kemudian berinisiatif menciptakan beberapa inovasi pelayanan pertanahan tanpa menggunakan basis teknologi, yakni  inovasi  LASTRI  (Layanan  Spesial  Tanpa  Antri)  dan  PANGKON  (Pojok  Angkringan  Konsultasi) sebagai  terobosan  kemudahan  dan  kelancaran  di  loket  pelayanan,  termasuk  bagi  mereka  yang berkebutuhan  khusus.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  inovasi  LASTRI  dan PANGKON  serta  pengaruh  yang  diberikan  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  Kantor Pertanahan.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Inovasi  LASTRI  dan  PANGKON  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan pertanahan. Inovasi diterima oleh masyarakat yang ditunjukkan dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan  yang  diberikan  kantor  pertanahan.  Pelayanan  menjadi  lebih  terbuka  dan  dekat  dengan masyarakat.  Inovasi-inovasi  ini  juga  merupakan  salah  satu  indikator  capaian  prestasi  sebagai rangkaian deklarasi pembangunan Zona Integritas dimana Kantor Pertanahan kemudian memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Desember 2020.
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi

## Pendahuluan
Inovasi  pelayanan  publik  merupakan  bagian  dari  perwujudan  perbaikan  kinerja pemerintah  sebagai  respon atas tuntutan  masyarakat  (Manar,  2018).  Sebagaimana  dicatat oleh  AS  (2022),  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  pelayanan  publik  yaitu:  kurang responsif,  kurang  informatif,  kurang  aksesibel,  kurang  koordinasi,  birokratis,  inefisien  dan kurang mendengar. Ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan publik dapat muncul karena dipicu oleh adanya sistem administrasi yang terlalu berbelit-belit, proses yang lambat, serta tidak adanya kejelasan baik dari segi biaya maupun waktu penyelesaian. Kondisi inilah yang seringkali  menyebabkan  kinerja  aparatur  pemerintah  yang sering dipertanyakan  termasuk diantaranya munculnya kerawanan  terjadinya pungutan liar.  Berbagai  permasalahan dalam pelayanan  publik  menyebabkan  penilaian  buruk  dari  pengguna  layanan  yang  dapat berpotensi  pada  tercorengnya  nama  institusi  terkait.  Berbagai  ketidakpuasan  dan kekecewaan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  luas  dapat  disalurkan  melalui  pengaduan kepada  instansi  terkait  maupun  lembaga  negara  yang  mengawasi  pelayanan  publik  di Indonesia  yang  salah  satunya  adalah  Ombudsman  RI.  Laporan  dan  pengaduan  tersebut menjadi  indikasi  buruk/rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  pada  instansi  penyelenggara pelayanan publik.
Dalam  perkembangannya  saat  ini,  demokrasi  yang  berkembang  di  Indonesia mendorong  masyarakat  untuk  bisa  secara  terbuka  memberikan  penilaian pada  pelayanan publik yang diterima. Dalam hal ini perlu disadari sepenuhnya bahwa, fungsi pemerintah dan aparatnya adalah sebagai publik servant atau ‘pelayan masyarakat’. Menurut Rohayatin et al. (2017), pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi  pemerintah.  Pelayanan  publik  yang  diberikan  aparatur  pemerintah  (birokrasi pemerintah)  harus  senantiasa  berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Pemerintah  sebagai service  provider bagi  masyarakat  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas. Faktor people needs menjadi  alasan  terpenting  mengapa  kualitas  pelayanan  publik  harus ditingkatkan. Kepuasan akan ketersediaan layanan publik yang efektif, efisien, ramah, tidak diskriminatif, akuntabel, transparan, dan jauh dari pungli menjadi syarat utama dari kualitas pelayanan publik (Rahayu & Putri, 2018).
Penataan  kembali  konsep  pelayanan  publik  saat  ini  menjadi  tema  utama  dalam pembahasan tentang birokrasi publik. Berbagai kebijakan terkait dengan inovasi dalam sektor publik  pun  sudah  mulai  dikembangkan,  terutama  untuk  menanggapi  dan  menjawab keresahan  masyarakat  terhadap  isu  pelayanan  sektor  publik  yang  cenderung  lambat  dan kurang responsif (Prabowo et al., 2022).  Inovasi pelayanan sektor publik menjadi salah satu jalan atau terobosan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi pemerintahan. Karakteristik dari sistem di sektor publik yang kaku, dan cenderung status-quo, diupayakan untuk  dicairkan  melalui  penularan  budaya  inovasi.  Salah  satu  yang  muncul  kemudian adalah  Gerakan One  Agency  One  Innovation (Satu  Instansi  Satu  Inovasi)  dari  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  yang  mewajibkan  setiap
Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah    untuk  menciptakan  minimal  satu  inovasi pelayanan publik (Menpan, 2014; Yusran et al., 2021).
Dalam  konteks  perbaikan  pelayanan  publik,  salah  satunya  dikenal  konsep  pelayanan publik berbasis inklusi. Kebijakan inklusif merupakan salah satu strategi inovasi. Kebijakan ini membuka ruang partisipasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak di luar pemerintah. Sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil menjadi aktor-aktor penting karena ide, prakarsa, dan kemandirian yang mereka miliki dapat memperkaya kebijakan  (Manar, 2018; Mayya et al., 2019). Pelayanan publik yang inklusif mendekatkan kepada masyarakat  pengguna layanan, sehingga tingkat kesesuaian untuk menjawab kebutuhan publik lebih besar. Pelayanan publik yang inklusif dapat memenuhi kebutuhan hak dasar dan kesejahteraan warga dengan lebih adil,  mengurangi  efek  peminggiran  bagi  kelompok  warga  negara,  serta  mengurangi perangkap  pelayanan  sosial  yang  elitis  dan  eksklusif.  Pelayanan  yang  memperhatikan  hak dasar  warga  ini  salah  satunya  adalah  pemberian  pelayanan  prioritas  kepada  kelompok berkebutuhan  khusus  (kelompok  rentan)  (Mutia  &  Rinaldi,  2017;  Mayarni  et  al.,  2021; Pramashela & Rachim, 2021; dan Susilawati et al., 2023). Pelayanan publik yang inklusif dapat menumbuhkan  rasa  saling  mengenal  dan  memiliki  antara  masyarakat  dengan  pemerintah. Kedekatan, rasa saling mengenal dan memiliki ini akan memperkuat kepercayaan publik pada pemerintah (Wahyuningsih, 2011).
Selain pelayanan publik berbasis inklusi, salah satu hal yang juga dianggap penting untuk memastikan  bahwa  inovasi  pelayanan  publik  benar-benar  dapat  berjalan  dengan  efektif adalah  dengan  mengakomodasi  kearifan  lokal.  Kearifan  lokal  merupakan  gagasan-gagasan, nilai-nilai,  pandangan-pandangan  setempat  (lokal)  yang  bersifat  bijaksana,  penuh  kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (AS, 2022). Kearifan lokal juga dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup ( way of life ) yang mengakomodasi kebijakan ( wisdom ) dan kearifan hidup. Aspek  kearifan  lokal  tidak  hanya  menjadi  suatu  tinggalan  kebudayaan  yang  bersifat tradisional.  Kearifan  lokal  dapat  menunjang  berbagai  ilmu  pengetahuan  dalam  mengatasi berbagai  permasalahan  di  masyarakat  termasuk  di  dalamnya  masalah  pelayanan  publik. Kearifan  lokal  menjadi  kunci  bagi  banyak  solusi  berkelanjutan  termasuk  salah  satunya menjadi  inspirasi  dan  prinsip  dalam  birokrasi  pemerintahan.  Nilai  budaya  unggul  dalam kearifan lokal mampu mendorong pertumbuhan demokrasi dan bisa mendorong percepatan reformasi birokrasi. Kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan dalam pembuatan inovasi pelayanan publik. Kearifan baik lokal maupun sosial harus diperhitungkan agar inovasi yang dibuat dapat berfungsi dengan baik.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai penyelenggara  pelayanan  administrasi  di  bidang  pertanahan  ternyata  juga  termasuk  salah satu  instansi  yang  menerima  banyak  pengaduan  masyarakat.  Jumlah  laporan  pengaduan masyarakat terhadap  kinerja Kementerian ATR/BPN RI yang diterima oleh Ombudsman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020), ternyata menempati peringkat ke-4 dari seluruh lembaga  penyelenggara  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Dugaan  maladministrasi  yang
dilaporkan/diadukan  oleh  masyarakat,  antara  lain:  penundaan berlarut,  penyimpangan prosedur, tidak kompeten, permintaan imbalan (uang, barang, dan jasa), tidak memberikan pelayanan,  hingga  penyalahgunaan  wewenang.  Banyaknya  laporan  pengaduan  yang ditujukan  pada  kinerja  Kementerian  ATR/BPN menunjukkan  bahwa  jalan  menuju  birokrasi berkelas dunia     sebagaimana visi kementerian ini masih membutuhkan kerja ekstra keras.
Upaya  Kementerian  ATR/BPN  yang  selama  ini  telah  dilakukan  untuk  mewujudkan pelayanan  publik  yang  cepat,  mudah,  transparan,  pasti,  dan  terjangkau  (pelayanan  prima) serta  mewujudkan good  governance adalah  dengan  melakukan  reformasi  birokrasi  pada pelayanan  pertanahan.  Nubatonis  et  al.,  (2014)  menyebutkan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  prinsip-prinsip Good  Governance antara  lain:  kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah yang sangat profesional, tersedianya sarana dan prasarana  yang  memadai,  tanggungjawab  aparatur  pemerintah  yang  sangat  tinggi, ketersediaan  informasi publik  yang  sangat  memadai,  dan  aturan  yang  diberlakukan  secara adil  dan  merata.  Reformasi  birokrasi  pada  area  pelayanan  tersebut  dilaksanakan  dengan menerapkan  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur),  SPM  (Standar  Pelayanan  Minimal),  dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam  pelayanan pertanahan. Selanjutnya dari berbagai hal tersebut mulai dipikirkan bagaimana agar pelayanan pada birokrasi publik bisa memenuhi keinginan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.
Dalam konteks Kabupaten Bantul, evaluasi kinerja pelayanan dapat dilakukan dengan memeriksa tingkat kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009. Pada periode observasi antara Mei dan Juni 2018, Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 166 poin, yang  merupakan  nilai  terendah  di  antara  Kantor  Pertanahan  lainnya  di  wilayah  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan termasuk dalam zona kuning. Penting untuk dicatat bahwa dalam  klasifikasi  ini,  nilai  kepatuhan  mengkategorikan  kualitas  pelayanan  menjadi  zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
Adapun  penilaian  kepatuhan  ini  didasarkan  pada  dua  jenis  layanan  utama  di  Kantor Pertanahan,  yaitu  Pendaftaran  Hak  Milik  Perorangan  dan  Pelayanan  Pengukuran  Bidang Tanah. Dari total nilai 166 yang diperoleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, terdapat 24  poin  yang  diduga  menjadi penyebab  rendahnya  nilai  tersebut.  Salah  satu penyebabnya adalah kurangnya upaya dalam meningkatkan aspek media informasi pelayanan publik, baik yang  bersifat  elektronik  maupun  non-elektronik,  seperti  media  sosial, booklet,  standing banner , papan informasi, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat kekurangan lain di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada saat itu, yaitu belum tersedianya pelayanan khusus untuk kelompok pengguna layanan berkebutuhan khusus (kelompok rentan).
Pada  tahun  2020,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  berupaya  memperbaiki  dan mengembangkan  kedua  aspek  tersebut  menjadi  lima  inovasi  dalam  layanan  pertanahan. Inovasi  yang  diimplementasikan  tidak  hanya  terbatas  pada  aplikasi  berbasis  teknologi, melainkan  juga  mencakup  berbagai  terobosan  untuk  meningkatkan  kemudahan  dan
kelancaran pelayanan publik, terutama di loket pelayanan. Tujuan utama dari kelima inovasi ini,  yang  ditetapkan  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul Nomor:  151-155/SK-34.02.UP.02.04/X/2020,  adalah  untuk  mendorong  lebih  banyak masyarakat  agar  datang  langsung  dan  mengurus  tanah  mereka  sendiri  di  loket  pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tanpa perlu menguasakan kepada pihak lain,  sehingga  dapat  menghindari  kemungkinan  terjadinya  pungutan  liar  dan  berbagai  hal merugikan pemohon
Untuk selanjutnya, tulisan ini hendak menganalisis penerapan inovasi LASTRI (Layanan Spesial  Tanpa  Antri)  dan  PANGKON  (Pojok  Angkringan  Konsultasi)  dalam  pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul serta pengaruh kedua inovasi tersebut pada kualitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian sebelumnya menunjukan bahwa inovasi banyak digunakan sebagai jawaban atau solusi atas kelemahan pelayanan publik (Wulandari, 2015). Hal serupa juga ditemukan dalam (Wulan & Mustam, 2017) yang menunjukkan bahwa inovasi merupakan tuntutan organisasi publik yang pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Melalui  berbagai  inovasi  inilah,  diharapkan  hubungan  yang  baik  antara  masyarakat  dan penyedia  jasa  dapat  tercipta  sehingga  bermuara  pada  tercapainya  kepuasan  masyarakat (Hilda, 2014; Hapzah et al., 2020).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tepatnya pada loket pelayanan  pertanahan  dan  areal/ruang  konsultasi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul. Penelitian  dilakukan  selama  1  bulan  pada  Mei  2021.    Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen.
Informan  dalam  penelitian  ini  ditentukan  secara purposive yang  terdiri  dari:  kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul,  kepala  urusan  umum  dan  kepegawaian  Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, sekretaris pelaksana tim inovasi pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, kepala sub seksi pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul,  manajer  loket  pelayanan  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bantul serta masyarakat yang datang  sebagai pemohon. Analisis data dilakukan secara  kualitatif  dengan  melalui  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Inovasi  merupakan  sistem  aktivitas  organisasi  yang  mentransformasi  teknologi  mulai dari ide sampai komersialisasi yang mengacu kepada pembaharuan suatu produk, proses dan jasa baru (Saputra & Sufi, 2018). Sementara menurut (Eldo & Mutiarin, 2018), inovasi pada sektor  publik  lebih  ditekankan  pada  aspek  perbaikan  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  inovasi
tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien dan  berkualitas,  murah  dan  terjangkau  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Berdasarkan  Surat Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  Nomor:  151-155/SK- 34.02.UP.02.04/X/2020, berbagai inovasi pelayanan yang telah diciptakan dan diperkenalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diantaranya: Layanan Spesial Tanpa Antri (LASTRI), Aksi Pelayanan Satu Hari (APEL SARI), Gerakan Pelayanan Antar Sertipikat Bagi Anda yang Tua dan Usia Lanjut (GEPLAK BANTUL), Gerai Ramah Kami Sowan Sambangi Anda Untuk Bantul Hebat  (GERABAH  KASONGAN),  dan  Pojok  Angkringan  Konsultasi  (PANGKON).  Semua  ini disiapkan sebagai bagian dari rangkaian Deklarasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
Gambar. 1. Beberapa Banner untuk menunjukkan inovasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Sumber: Data primer, 2021.
Inovasi  LASTRI   merupakan  inovasi  pelayanan  prioritas  dalam  memberikan  pelayanan prima  kepada  masyarakat  berkebutuhan  khusus  sebagai  perwujudan  kewajiban penyelenggara  pelayanan  publik  termasuk  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat. Inovasi  ini  merupakan  pelayanan  tanpa  melalui  antrian  yang  dikhususkan  untuk  para kelompok rentan yang meliputi: masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, wanita hamil, serta  pemohon  yang  membawa  anak  usia  di  bawah  3  (tiga)  tahun  yang  datang  ke  Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul langsung tanpa menguasakan kepada pihak lain.
Sementara  itu,  PANGKON  merupakan  inovasi  berupa  tempat  khusus  di  area  Kantor Pertanahan untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai masalah pertanahan            dengan petugas Kantor Pertanahan yang berkompeten di bidangnya. Inovasi ini selain menawarkan suasana  santai  khas  angkringan,  juga  dilengkapi  dengan  camilan  dan  minuman  yang disediakan secara gratis. Nama angkringan itu sendiri merupakan gerobak dorong yang setiap malam  bahkan  saat  ini  sudah  banyak  yang  sepanjang  hari  menjajakan  bermacam-macam makanan dan minuman di tepi jalan. Sebuah tempat yang istimewa, khas, dan sangat familiar di  DIY,  Jawa  Tengah,  dan  sekitarnya,  selain  sebagai  tempat  pemuas  bagi  perut  yang
keroncongan,  selama  ini  juga  menjadi  ruang  diskusi  publik  yang  ramah  dan nyaman,  baik dengan teman sejawat maupun dengan orang-orang baru. Hal inilah yang kemudian diadopsi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk  menciptakan  sebuah  inovasi  untuk  ruang konsultasi khusus antara pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan masyarakat bernama PANGKON.
Pada prinsipnya, inovasi di atas ditujukan kepada masyarakat yang datang langsung dan mengurus  langsung  tanah  mereka  sendiri  melalui  loket  pelayanan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bantul  tanpa  menguasakan  kepada  pihak/pemberi  jasa,  agar  masyarakat mendapatkan kemudahan dan kenyamanan selama mengurus tanah mereka. Selain itu juga agar masyarakat lain menjadi semakin tertarik dan berani untuk datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam mengurus berbagai keperluan terkait pertanahan tadi.
Berbagai  inovasi  pelayanan  tersebut  sudah  disosialisasikan  melalui  berbagai        media, yakni media sosial yang meliputi: twitter , facebook , instagram , dan youtube , media informasi cetak  di  area  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  berupa standing  banner dan  spanduk, kemudian melalui dialog interaktif di Radio Persatuan Bantul 94,5 FM yang diisi langsung oleh kepala kantor dan beberapa pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dan rencananya  juga  akan  disosialisasikan  melalui  media  televisi  lokal  bersamaan  dengan pengenalan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan.
Dukungan  anggaran  untuk  program  inovatif  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul berasal  dari  DIPA. Dana  tersebut  termasuk  dalam  anggaran  Pembangunan  Zona  Integritas dalam rangka Reformasi Birokrasi tahun 2020, yang meliputi pencetakan standing banner dan spanduk untuk dipasang pada area loket dan halaman Kantor Pertanahan, kegiatan sosialisasi melalui media elektronik berupa                                   belanja  jasa  seperti  film  pendek.  Selain  itu  juga  terdapat Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan khusus untuk peremajaan ruang konsultasi yang sekarang  digunakan  untuk  inovasi  PANGKON.  Tentunya  pengeluaran  anggaran  DIPA  yang telah  dialokasikan  untuk  pengadaan  inovasi  tersebut  sebanding  dengan  hasil  positif  dari inovasi-inovasi  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul.  Hasil  positif  tersebut dibuktikan  dengan  adanya  respon  positif  dari  masyarakat  akan  adanya  berbagai  inovasi tersebut yang meliputi berkurangnya keluhan dan kritik dari masyarakat sehingga Nilai Indeks Kepuasan  Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mengalami peningkatan dan tercapainya  predikat  Wilayah  Bebas dari  Korupsi  (WBK)  oleh  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada akhir 2020 lalu. Sedangkan pemetaan Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk mendukung kinerja dari setiap program inovatif tersebut (Tim Layanan Inovasi Pertanahan) sudah dituangkan dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bantul. Adapun  kedudukan  dalam  satuan  tugasnya  meliputi penanggung jawab, ketua, koordinator pelaksana, sekretaris, dan anggota.

## Penerapan Inovasi Layanan Spesial Tanpa Antri
Inovasi LASTRI merupakan model pelayanan inklusi. Inovasi LASTRI sebagai terobosan baru di Kantor Pertanahan Kabupaten  Bantul yang menyasar pada kelompok rentan. Adapun yang termasuk kelompok rentan pada inovasi LASTRI ini antara lain: lansia, wanita hamil, ibu
yang membawa anak di bawah usia tiga tahun (batita), serta penyandang disabilitas (difabel). Teknis pelaksanaan inovasi LASTRI yakni mereka yang termasuk kelompok rentan hanya perlu melapor ke Satpam Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul terkait keperluan mereka datang. Satpam  yang  bertugas  sudah  mengondisikan,  dalam  artian  mereka  akan  dibawa  dan diarahkan  menuju  loket  pelayanan  yang  diinginkan  tanpa  melewati  antrian  (didahulukan). Apabila  mereka  sungkan  dalam  melapor  ke  satpam,  satpam    yang  akan  berinisiatif  untuk langsung mengarahkan.
Masyarakat  yang  sudah  pernah  memanfaatkan  inovasi  LASTRI,  berpendapat  bahwa inovasi  ini  sangat  memuaskan  karena  sangat  membantu  bagi  mereka  yang  termasuk kelompok  rentan.  Sementara  itu,  terkait  manfaat  dan  kemudahan  yang  dirasakan  sebagai pengguna inovasi LASTRI, inovasi ini dalam pelayanannya, dapat mendahulukan masyarakat rentan,  sehingga  secara  langsung  dipermudah  dan  menjadi  lebih  cepat.  Walaupun  sekilas terlihat  sangat  sederhana,  dan  bahkan  tidak  ada  yang  berbasis  teknologi  informasi,  akan tetapi inovasi ini sangat berkesan di hati masyarakat.
Adapun manfaat yang diperoleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul terhadap inovasi  termasuk  LASTRI  yakni  selain  meningkatkan  kualitas pelayanan pertanahan  kepada masyarakat  dan  memperoleh  kepuasan  masyarakat,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul juga  mendapatkan  predikat  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  (WBK)  oleh  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada akhir 2020 lalu. Kantor-kantor maupun instansi penyelenggara pelayanan publik lain yang ada di Kabupaten Bantul tercatat belum  banyak  yang  menerapkan  hal  serupa  seperti  LASTRI.  Jadi  memang  inovasi  ini  lebih bagus  apabila  suatu  saat  bisa  diadopsi,  untuk  kemudian  diperkenalkan  dan  digunakan  di kantor-kantor  lain,  karena  tidak  menutup  kemungkinan  masyarakat  dari  kelompok  rentan juga akan mengunjungi kantor-kantor tersebut untuk melakukan permohonan dan menerima berbagai bentuk pelayanan.
Gambar 2. Jalur khusus untuk penyandang disabilitas sebagai bagian dari layanan inklusif yang disediakan di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

## Penerapan Inovasi Layanan Pojok Angkringan Konsultasi
Layanan  Pojok  Angkringan  Konsultasi  atau  PANGKON  merupakan  salah  satu  inovasi berbasis kearifan lokal. Dalam konteks inovasi pelayanan, kearifan lokal merupakan salah satu upaya  agar  inovasi  bisa  terjangkau  dan  berfungsi  dengan  baik  (Thenu,  2018).  Inovasi  yang hanya berbasis teknologi  namun  mengabaikan  kebutuhan  masyarakat,  pada  kenyataannya juga  tidak  akan  efektif.  Kearifan  lokal  merupakan  pintu  masuk  strategis  sebagai  basis pelayanan publik yang peka terhadap kultur atau budaya setempat. Merujuk pada (Yulianto, 2018),  kultur  yang  terdapat  dalam  masyarakat  merupakan  energi  potensial  yang  dapat mendukung reformasi birokrasi. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari pelayanan yang ada di  dalam  birokrasi.  Nilai-nilai  kearifan  lokal  sangat  bermanfaat  dalam  usaha  peningkatan kualitas pelayanan (Budiana et al., 2020; Wiryawan et al., 2020; Hardiyansyah & Kasisariah, 2022).
Angkringan merupakan budaya kuliner yang sudah jamak dikenal di Yogyakarta. Inovasi PANGKON (Pojok Angkringan Konsultasi) yang selama ini mengadopsi langsung kenyamanan ala angkringan modern ini dimanfaatkan/digunakan dengan alur pelaksanaan sebagai berikut: pemohon  melalui  pesan  singkat Whatsapp sebelumnya  dipersilakan  datang  ke  Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk menemui petugas teknis Kantor Pertanahan   Kabupaten Bantul yang sudah ditunjuk terkait kekurangan berkas ataupun permasalahan lain di dalam berkasnya. Apabila sudah sampai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, pemohon tersebut bisa  langsung  melapor  kepada Satpam  terkait  keperluannya,  agar  nanti  petugas  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bantul  yang  ditunjuk  tersebut  bisa  segera  dihubungi  untuk  segera menemui  pemohon  tadi.  Dalam  situasi  yang  berbeda,  bisa  juga  sekiranya  ada  seorang pemohon  yang  hendak  mengkonsultasikan  permohonan/berkas  pelayanannya,  tapi  belum tahu  hendak  menemui petugas  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  yang  mana  juga bisa langsung  melapor  ke  satpam  agar  segera  dicarikan  petugas  Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang berkompeten di bidangnya, sehingga pada saat itu juga bisa langsung ditemui dan mencari jalan keluar atas permasalahannya.
Gambar. 3. Adaptasi Kearifan Lokal dalam Wujud Inovasi Pojok Angkringan Konsultasi Sumber: Data primer, 2021
PANGKON rata-rata dikunjungi 10 hingga 15 pemohon yang datang untuk berkonsultasi setiap harinya. Mereka yang datang umumnya merasa nyaman dan lebih dihargai, selain itu maksud kedatangan mereka juga tersampaikan dengan suasana yang lebih tenang dan santai. Inovasi  ini  cukup  menarik  banyak  pengunjung  yang  datang,  sehingga  dalam  waktu-waktu tertentu karena ruangan PANGKON yang ada tidak terlalu luas (4 x 4 meter), maka terkadang pengunjung yang datang harus mengantri terlebih dahulu di luar ruangan. Secara umum, para pengguna inovasi  layanan  PANGKON  merasa  puas  akan  kemudahan  yang  diberikan  dalam memfasilitasi konsultasi dan tanya jawab seputar pertanahan. Menurut Subandi & Pratama, (2018), kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai.  Salah  satu  bentuk  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  pemerintah  juga dapat  diketahui  dari  tingginya  tingkat  kepercayaan  masyarakat.  Kepercayaan  masyarakat akan  semakin  tinggi  apabila  masyarakat  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dan  merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut.
Keunggulan  inovasi  layanan  PANGKON  yang  ditawarkan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bantul adalah konsultasi antara pemohon dengan petugas maupun pejabat Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bantul  tidak  perlu  lagi  ke  halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul  atau  bahkan  masuk  ke  ruang  kerja yang  ada  di  dalam  gedung  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bantul. Ruangan juga dilengkapi dengan fitur keamanan berupa CCTV. Keunggulan dan kemudahan tadi juga bertujuan untuk meminimalisir dan menutup akses terkait adanya praktik pungutan liar yang sering terjadi di kantor-kantor/instansi penyelenggara pelayanan publik, mengurangi resiko adanya mafia tanah ataupun hal lain semacamnya.
Manfaat  dan  kemudahan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  pengguna  inovasi PANGKON  yakni  mereka  dapat  lebih  nyaman  selama  berkonsultasi  dengan  pejabat  teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk. Konsultasi bisa dilakukan secara panjang lebar  namun  tetap  santai  di  ruangan  tersebut.  Selain  itu  terkait  konsultasi  lain  seperti kekurangan  berkas  misalnya  atau  permasalahan  lain  dalam  hal  pemberkasan  bisa  segera ditemukan jalan keluarnya  dan dapat diselesaikan sehingga  produk akhir  yang dimohonkan (sertipikat) bisa selesai tepat waktu sesuai SOP atau apabila masih lewat dari jangka waktu penyelesaian, minimal tidak mundur terlalu lama.
Bagi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  sendiri,  manfaat  yang  diperoleh dengan adanya  PANGKON  ini  sama  dengan  inovasi  pelayanan  lainnya  yakni  menjadi  salah  satu indikator capaian prestasi dalam rangkaian deklarasi pembangunan Zona Integritas dimana Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  kemudian  memperoleh  predikat  Wilayah  Bebas  dari Korupsi (WBK) oleh KemenPAN-RB pada akhir 2020. Manfaat lain yang dirasakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul secara tidak langsung, jadi lebih terbuka dan mendekatkan diri ke masyarakat.

## Pengaruh Penerapan Inovasi LASTRI dan PANGKON
Pengaruh inovasi LASTRI dan PANGKON ditandai dengan respon positif dari masyarakat. Respon positif tersebut meliputi berkurangnya keluhan dan kritik dari masyarakat sehingga
nilai IKM dan IPK yang mengalami peningkatan dan pada akhirnya tercapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Desember 2020. Peningkatan Nilai IKM dan IPK dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Melalui Case Survey Management System Periode Juni 2020 Desember 2020 Nilai IKM (Predikat) 17,54 (Baik) 18,1 (Sangat Baik) Nilai IPK (Predikat) 13,15 (Baik) 13,57 (Sangat Baik)
Sumber: Dokumen Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2020
Tabel 1 menunjukkan bahwa, Nilai IKM dan IPK di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada periode Juni 2020 ke Desember 2020 mengalami peningkatan. Rinciannya yakni, untuk Nilai IKM yang sebelumnya pada periode Juni 2020 berada pada angka 17,54 dengan predikat baik (B) mengalami kenaikan pada periode Desember 2020 ke angka 18,1 dengan predikat sangat baik (SB). Sementara itu, untuk Nilai IPK yang sebelumnya pada periode Juni 2020 di angka 13,15 dengan predikat baik (B) mengalami kenaikan pada periode Desember 2020 ke angka 13,57 dengan predikat sangat baik (SB).
Masyarakat  sebagai  penerima  inovasi  layanan  khususnya  LASTRI  dan  PANGKON merasa nyaman dan antusias dengan adanya inovasi tersebut. Selain itu tidak ada komplain ataupun  aduan,  bahkan  mereka  senantiasa  memberi  apresiasi  kepada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bantul.  Dalam  pemanfaatan  inovasi  LASTRI  selama  ini,  tingkat  partisipasi kelompok lanjut usia (lansia) lebih mendominasi dan lebih sering memanfaatkan  inovasi  ini. Untuk kelompok rentan lainnya seperti para wanita hamil, ibu yang membawa anak usia di bawah tiga tahun (batita), dan penyandang disabilitas itu tidak banyak jumlah yang datang. Secara umum tingkat kepuasan pengguna LASTRI ini sangat tinggi, bahkan mereka yang bukan termasuk kelompok rentan pun sangat senang akan LASTRI.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  di bidang  pertanahan  berharap  melalui  inovasi  LASTRI  dan  PANGKON,  dapat  meningkatkan animo  masyarakat datang secara  langsung  dalam  mengurus  keperluan  pertanahan,  selain tetap memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Walaupun Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bantul  tidak  memiliki  laporan/data  yang  valid  mengenai perbedaan jumlah masyarakat yang datang langsung mengurus keperluan pertanahan di loket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul per harinya, sebelum dan setelah adanya inovasi LASTRI dan  PANGKON.  Manajer  loket  pelayanan  menyebutkan  bahwa  tren  perbandingan  antara masyarakat yang datang langsung dengan yang menguasakan kepada pihak lain mengalami perbedaan  yang  cukup  signifikan  dari  sebelum  dan  setelah  adanya  inovasi  LASTRI  dan PANGKON dari  30:70 jumlah pengunjung loket per harinya, menjadi 40:60 pada saat ini (40
untuk masyarakat yang datang langsung, sedangkan 60 untuk masyarakat yang menguasakan kepada pihak lain).
Peningkatan masyarakat yang datang langsung ke Kantor Pertanahan     Kabupaten Bantul tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang tergolong kelompok rentan, walaupun  sedang  dalam  situasi  pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini.  Sebelumnya  kelompok rentan  tersebut  belum  banyak  yang  berani  datang  ke  instansi-instansi  penyelenggara pelayanan  publik  seperti  Kantor  Pertanahan  secara  langsung,  mereka  justru  lebih  memilih mengurus  keperluan  terkait  tanahnya  melalui  notaris  atau  penyedia  jasa  lain.  Hal-hal semacam ini yang harus dibenahi dan diluruskan, sebab jika segala sesuatu terkait pelayanan bisa diurus sendiri kenapa harus melalui orang lain. Selain itu, dengan hadirnya inovasi-inovasi tersebut  khususnya  PANGKON,  dapat memangkas  segala  kekurangan  dan  permasalahan berkas yang seringkali menghambat pelayanan pertanahan, sebagai salah satu upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara umum, dua  hal  tersebut  tentunya  secara  tidak  langsung  turut  membawa  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bantul  sebagai  pemberi/penyedia  layanan  pertanahan  menuju  peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.
Inovasi-inovasi  pelayanan  publik  yang  diterapkan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bantul memiliki peran yang signifikan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan pelayanan  publik,  walaupun  belum  mencapai  tingkat  kesempurnaan  100  persen.  Sebagai ilustrasi, masyarakat yang telah mengenal PANGKON memiliki pemahaman yang lebih baik ketika  mereka  memerlukan  bantuan  atau  konsultasi  mengenai  proses  pemberkasan, termasuk  memahami  dengan  jelas  prosedur  yang  harus  diikuti,  orang  yang  harus  mereka hubungi, metode komunikasi yang dapat digunakan, dan langkah-langkah konkret yang dapat mereka  ambil  untuk  memastikan  bahwa  permasalahan  mereka  dapat  segera  diselesaikan. Selain  itu,  inovasi-inovasi  ini  juga  telah  berhasil  meminimalkan  atau  menyelesaikan  secara lebih  cepat  berbagai  kekurangan  dan  permasalahan  yang  terkait  dengan  proses pemberkasan.
Dalam konteks dimensi pelayanan  publik yang mencakup bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan kepedulian, Inovasi LASTRI dan PANGKON telah dinilai secara positif, mengindikasikan  bahwa  kualitas  pelayanan  telah  meningkat  seiring  dengan  implementasi inovasi-inovasi ini, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.
Tabel 2. Inovasi LASTRI dan PANGKON dari Dimensi Kualitas Pelayanan
Inovasi Dimensi Kualitas Pelayanan LASTRI PANGKON Pemohon 1 (Tukijan) Pemohon 2 (Sukijan) Pemohon 3 (Rahmi) Pemohon 1 (Firman) Pemohon 2 (Fadli) Pemohon 3 (Suranto) Tangibles (Bukti Fisik) Penampilan & kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan melalui inovasi tersebut kepada penerima layanan Baik Ramah, sudah baik Sudah baik Baik, penjelasan yang diberikan petugas juga detail Ya, sudah baik Sudah baik Reliabilty (Keandalan) Petugas dari BPN melalui inovasi tersebut memberikan pelayanan dengan cepat & tepat kepada penerima layanan Sudah Iya. Saya biasanya kontak BPN Bantul melalui pesan whatsapp dan sering dijawab, termasuk kalau ada kekurangan berkas pasti dihubungi melalui whatsapp tersebut Sudah cukup cepat dan tepat Kalau tepat mungkin iya, tapi kalau cepatnya saya rasa enggak, tapi saya maklum juga mungkin karena volume pekerjaan di BPN Bantul banyak juga Kalau tepatnya iya, tapi kalau cepatnya ya mungkin belum tapi bisa dimaklumi dan sejauh ini menurut saya sudah jauh lebih baik dibanding dahulu Tepatnya lumayan, tapi kalau cepatnya saya rasa belum. Tapi ya kembali lagi sepanjang berkas-berkas yang dibawa lengkap ya bisa lebih cepat Responsiveness (Daya Tanggap) Iya, cepat tanggap Cepat tanggap Iya cepat tanggap Tidak terlalu cepat tanggap mas menurut saya, karena saat saya hubungi Saya anggap iya, cepat tanggap petugasnya terutama saat melalui pesan whatsapp , Menurut saya petugas BPN sudah cepat tanggap dan tindak lanjutnya cepat juga
200   Tunas Agraria, 6 (2), 187 -203, September 2023
Petugas dari BPN melalui inovasi tersebut melayani keluhan penerima layanan dengan cepat tanggap Pihak BPN melalui pesan whatsapp selalu ada jeda waktu yang lumayan lama sebelum ditanggapi tindak lanjutnya cepat juga Assurance (Jaminan) Petugas dari BPN melalui inovasi tersebut sudah jelas dalam memberikan informasi kepada penerima layanan dan mudah dimengerti Sudah jelas dan mudah dimengerti Jelas, jelas sekali Sudah jelas dan mudah dimengerti Iya, mudah dimengerti Iya menurut saya sudah dimengerti, apalagi sekarang ditambah dengan bantuan brosur-brosur maupun media lain, nanti kalau kurang paham kan bisa tanya- tanya di loket informasi Iya menurut saya sudah dimengerti, karena sudah dijelaskan oleh petugas secara detail Empathy (Kepedulian) Petugas dari BPN melalui inovasi tersebut melayani & menghargai setiap penerima layanan tanpa membeda- bedakan Iya betul Iya betul, tidak membeda- bedakan. Ya kembali lagi, kami sebagai lansia sangat senang karena dapat didahulukan dalam pelayanan di sini Iya betul, sudah menghargai dan melayani tanpa membeda- bedakan Saya rasa baik, dilayani dengan baik dan tidak dibeda- bedakan Iya, tidak membeda- bedakan dan dilayani dengan baik juga Iya, tidak dibeda-bedakan
Sumber: Olahan Peneliti, 2021
Dari dimensi tangibles (bukti fisik), inovasi LASTRI dan PANGKON dinilai sudah sangat baik. Dari dimensi reliability (keandalan), inovasi LASTRI sudah sangat baik, sedangkan inovasi PANGKON cukup baik. Hal ini disebabkan karena dari tanggapan seluruh pengguna inovasi PANGKON  terkait  inovasi  PANGKON  tersebut  kurang  menunjukkan  sikap  memberikan pelayanan  dengan  cepat  kepada  penerima  inovasi  PANGKON.  Dari  dimensi responsiveness (daya tanggap) inovasi LASTRI sudah sangat baik, sedangkan inovasi PANGKON sudah baik. Hal  ini  disebabkan  karena  dari  tanggapan  pengguna  inovasi  PANGKON  terkait  inovasi PANGKON tersebut kurang menunjukkan sikap tanggap dalam melayani keluhan pengguna inovasi. Dari dimensi assurance (jaminan) yang diterima masyarakat sebagai pengguna inovasi LASTRI dan PANGKON sudah sangat baik. Dari dimensi empathy (kepedulian) yang diterima masyarakat sebagai pengguna inovasi LASTRI dan PANGKON sudah sangat baik.

## Penutup
Penerapan Inovasi LASTRI dan PANGKON sangat berguna bagi masyarakat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sendiri. Selain itu, kedua inovasi tersebut turut serta berperan dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul.  Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat di loket pelayanan pertanahan. Setiap harinya, pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan dengan jumlah sekitar 70 hingga 120 orang, termasuk kelompok rentan.
Pengaruh  penerapan  inovasi  LASTRI  dan  PANGKON  terhadap  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bantul  ditandai  dengan  respon  positif  dari  masyarakat.  Hasil  positif  tersebut meliputi  berkurangnya  keluhan  dan  kritik  dari  masyarakat  sehingga  Nilai  Indeks  Kepuasan Masyarakat  (IKM)  dan  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  mengalami  peningkatan  dan  pada akhirnya tercapai raihan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh KemenPAN-RB pada akhir  tahun  2020.  Adapun  nilai  IKM  dan  IPK  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  pada periode  Juni  2020  berturut-turut  berada  pada  angka  17,54  (B)  dan  13,15  (B),  mengalami kenaikan pada periode Desember 2020 menjadi 18,1 (SB) dan 13,57 (SB).
Inovasi  LASTRI  dan  PANGKON  meningkatkan  animo  masyarakat  untuk  datang  secara langsung memperoleh pelayanan pertanahan. Masyarakat yang sudah pernah memanfaatkan inovasi LASTRI berpendapat bahwa inovasi ini sangat memuaskan karena sangat membantu bagi mereka yang termasuk kelompok rentan. Inovasi PANGKON juga memberikan kepuasan masyarakat karena masyarakat lebih mudah untuk berkonsultasi. Layanan ini meminimalkan bahkan menutup peluang untuk terjadi praktik pungutan liar, serta  mengurangi risiko adanya mafia tanah.

## Daftar Pustaka
AS, H. (2022). Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal (P. Rappana (ed.)). CV Syakir Media Press.
Budiana,  H.  R.,  Bajari,  A.,  &  Mulyawan,  R.  (2020).  Transformasi  nilai  Sabilulungan  dalam aktivitas  komunikasi  pelayanan  publik  di  Pemerintahan  Kabupaten  Bandung. Jurnal Kajian Komunikasi , 8 (1), 42. https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.23768
Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik Studi pada  Inovasi  Pelayanan  “Kumis  MbahTejo”  di  Kecamatan  Tegalrejo  Kota  Yogyakarta. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 1 (2), 154 – 167.
Hapzah, S., Rianto, B., & Tamrin, M. H. (2020). Tata Kelola Inovasi Pelayanan Publik: Dimensi Kelembagaan,  Aktor  Kebijakan  dan  Masyarakat. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik , 5 (2), 153 – 164.
Hardiyansyah, H., & Kasisariah, T. R. (2022). Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Kearifan Lokal Masyarakat Pasemah Kota Pagar Alam pada Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 65 – 76.
Hilda, N. (2014). Strategi inovasi layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (1), 1 – 10. Manar, D. G. (2018). Pembelajaran Inovasi Kebijakan Inklusif. Jurnal Studi Pemuda , 7 (1), 14 – 24. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39272
Mayarni,  M.,  Meilani,  N.  L.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Bagi  Kaum
Difabel. Jurnal Kebijakan Publik , 9 (1), 1 – 68. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/6008%0Ahttps://jkp.ejourna l.unri.ac.id/index.php/jkp/article/download/6008/5529
Mayya, M., Saud, U. S., & Meirawan, D. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi  Pada  Sekolah  Dasar. Jurnal  Administrasi  Pendidikan , 26 (1),  108 – 117. https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19853
Menpan, R. B. (2014). Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia (M. Imanuddin & S. Hartini (eds.); 1st ed.). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yayasan
Transformasi Kebijakan Publik, Yayasan Rajawali. https://sinovik.menpan.go.id/index.php/unduh
Mutia, N., & Rinaldi, Y. (2017). Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di
Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 1 (1), 55 – 66.
https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/5911
Nubatonis,  S.  E.,  Rusmiwari,  S.,  &  Suwasono,  S.  (2014).  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik , 3 (1), 16 – 20.
Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik (Y. P. Santoso & N. N. Muliawati (eds.)). PT Remaja Rosdakarya.
Pramashela,  F.  S.,  &  Rachim,  H.  A.  (2021).  Aksesibilitas  Pelayanan  Publik  Bagi  Penyandang
Wijoyo at al., Inovasi Pelayanan Pertanahan Berbasis Inklusi dan Kearifan Lokal … 203
Disabilitas  Di  Indonesia. Focus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial , 4 (2),  225 – 232. https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529
Rahayu,  K.  D.,  &  Putri,  W.  H.  (2018).  Perspektif  Keberlanjutan  dan  Pemberdayaan  dalam Pengelolaan  Sumberdaya  Manusia  Sebagai  Kendali  Retensi  Karyawan. UPAJIWA DEWANTARA: Jurnal Ekonomi … , 2 (2).
Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi. Jurnal Caraka Prabu , 1 (1), 23 – 36.
Saputra, T.,  &  Sufi,  W.  (2018).  Strategi Dalam  Memberikan  Pelayanan  Kepada  Masyarakat.
Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis Dan Akuntansi , 3 (3), 396 – 416.
Subandi, M., & Pratama, H. E. (2018). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan  Publik  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Jurnal  Ilmu  Sosial Mahakam , 7 (1), 27 – 37.
Susilawati, C., Sakawati, H., & Sulmiah, S. (2023). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Makassar. Braz Dent J. , 2 (2), 41 – 52.
Thenu,  S.  (2018). Ganjar:  Inovasi  Pelayanan  Publik  Harus  Perhatikan  Kearifan  Lokal . https://www.beritasatu.com/nasional/527383/ganjar-inovasi-pelayanan-publik-harus- perhatikan-kearifan-lokal
Wahyuningsih, R. D. (2011). Membangun Kepercayaan publik melalui Kebijakan Sosial Inklusif. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 15 (1), 29 – 40.
Wiryawan,  l wayan G., Perbawa,  l kt sukawati L., & Julianti, L. (2020). Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdasarkan Nilai-Ni lai Kearifan Lokal
Bali. Scientific Work , 52 (03), 125 – 130. http://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/89%0Ahttp://e- journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/download/89/84
Wulan,  R.  R.,  &  Mustam,  M.  (2017).  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Rangka Reformasi Birokrasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 6 (3), 1 – 20.
Wulandari, O. R. R. (2015). Strategi meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Jurnal Online Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara , 3 (3), 1 – 13. Yulianto, Y. (2018). Reformasi Birokrasi dan Kearifan Lokal (S. S. Hutagalung (ed.); 1st ed.). Penerbit  Andi.  https://www.neliti.com/id/publications/146431/pendidikan-karakter- berbasis-qurani-dan-kearifan-lokal#cite
Yusran,  Y.,  Mamminanga,  I.,  &  Abbas,  M.  H.  (2021).  Analisis  Gerakan  One  Agency  One Innovation dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo. YUME: Journal of … , 5 (3), 104 – 110.
https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/2231