## HIGHLIGHTING CONSIDERATIONS OF GORONTALO RELIGIOUS COURT JUDGES IN DETERMINING HEIR ON INDIVIDUAL DISPUTES
Abdur Rahman Adi Saputera, Siti Nur Muthiah Abd Aziz
(Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Amai Gorontalo) adisaputrabd@gmail.com. ikakurniawatiskep@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine how the process of settling the warsis expert (PAW) in the Gorontalo Religious Court; and what was the judge's consideration in completing the Inheritance  Petition  (PAW)  at  the  Gorontalo  Religious  Court.  The  method  used  in  this research  is  descriptive  qualitative  analysis  method  with  a  qualitative  approach. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written  or  spoken  words  from  people  and  observed  behavior.  The  results  of  this  study indicate  that  the  settlement  process  of  Inheritance  Designation  (PAW)  at  the  Gorontalo Religious Court has been carried out with the applicable procedures and conditions based on statutory regulations. Applications for the determination of heirs and cases of claim for inheritance must be seen whether the formal requirements have been fulfilled or not, match or not with the family tree of the kelurahan. If it is not suitable, the judge will be rejected (NO)  to  continue  the  case.  The  judges'  considerations  in  making  the  decision  were:  the heir had died; the heirs exist and are still alive; mentioning the interests of the applicant in his  application. Basically, the benchmarks of  the judge in  making  his  decision must take into account the legal facts revealed in the trial, also pay attention to aspects of justice and benefit for the parties concerned, pay attention to the applicable rules and noble values that develop in society.
Keywords: Judge's Consideration, Gorontalo Religious Court, Inheritance

## A. PENDAHULUAN
Sistem  hukum  kewarisan  Islam  merupakan  salah  satu  dari  bagian  dari  hukum perdata  secara  keseluruhan  dan  merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  kekeluargaan. Sistem  hukum  kewarisan  Islam  adalah  aturan-aturan  yang  mengatur  kehidupan  manusia. Sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat terjadinya  peristiwa  hukum  kematian  seseorang,  maka  sistem  hukum  kewarisan  Islam adalah satu bidang ilmu yang mengatur bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban- kewajiban seseorang  yang meninggal dunia sebagai pewaris dan bagaimana penyelesaian hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  keturunan  dan  kerabat  yang  ditinggalkan  sebagai  ahli waris.  Adapun  di  kalangan  para  ahli  hukum  Indonesia  terdapat  perbedaan  pemahaman terhadap  waris.  Wirjono  Prodjodokoro,  mengunakan  istilah  “hukum  warisan”,  Hazairin, menggunakan  istilah  “hukum  kewarisan”,  dan  Soeppomo  menyebutnya  dengan  istilah
“hukum waris”. Sedangkan waris dalam perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta segala  hak  dari  yang  meninggal  dalam  keadaan  bersih.  Artinya,  harta  peninggalan  yang diwarisi  oleh  para  ahli  waris  adalah  sejumlah  harta  benda  dan  serta  segala  hak  setalah dikurangi  dengan  pembayaran  hutang-hutang  pewaris  dan  pembayaran-pembayaran  lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. 1
Sistem hukum kewarisan Islam yang bersumber dari wahyu Allah swt. dalam Al- Qur’an dan Hadis Nabi saw. yang berlaku wajib dan ditaati oleh umat Islam dulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ (4) ayat: 13-14. Bahwa  segala  ketentuan  yang  berkenaan  dengan  bagian-bagian  ahli  waris  termasuk ketentuan  keseimbangan  bagian  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  mewarisi  harta warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewarisnya.  Bagian  laki-laki  dua  kali  bagian  perempuan didasarkan  pada  keseimbangan  hak  dan  tanggungjawab  antara  laki-laki  dan  perempuan. Dalam hal ini, laki-laki mendapat bagian lebih dikarenakan kewajiban laki-laki lebih berat dari  perempuan,  seperti  kewajiban  membayar  maskawin  dan  memberi  nafkah  yang dijelaskan  dalam  Al-Quran  Al-Nisa  (4):  34:  bahwa  ketentuan  kewajiban  nafkah  yang dibebankan Allah swt. kepada laki-laki, baik nafkah atas istri dan anak-anaknya, maupun atas  orang-orang  (laki-laki  dan  wanita)  menjadi  tanggunggannya.  Ketentuan  ini  diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7:
Terjemahnya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bahagian  yang  telah ditetapkan. 2
Menurut Amir Syarifuddin, ungkapan redaksional “Nasiban Mafrud An” dalam QS. al-Nisa  (4):  7  mengandung  prinsip  hukum  ijbar,  bahwa  ketetapan  hak  ahli  waris  dalam hukum  kewarisan  Islam  sudah  jelas,  sehingga  pewaris  maupun  ahli  waris  tidak  berhak menambah  atau  menguranginya.  Dalam  Al-Quran  Surat  An-Nisa  ayat  11,  menjelaskan dengan gamblang bahwa manusia diperintahkan oleh Allah swt, agar dalam melaksanakan pembagian  harta  warisan  berdasarkan  hukum  yang  ada  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis  Nabi saw.Bagi  umat  Islam  melaksanakan  ketentuan  yang  berkenaan  dengan  hukum  kewarisan
1 Fikri & Wahidin Fikri & Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis),” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum (2017).
2 Kementerian Agama RI., al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 101.
merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dijalankan,  karena  itu  merupakan  bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Hukum kewarisan di Indonesia merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan matrilineal , patrilineal dan bilateral .  Sistem  kewarisan  Islam  ditetapkan  berdasarkan  syariat  menurut  Al-Qur’an dan hadis  Nabi  saw., bukan oleh pemilik harta dengan pengecualian adanya hak pemilik harta  yang  berkeinginan  untuk  berwasiat  maksimal  sepertiga  dari  harta  yang ditinggalkannya, bila yang bersangkutan memiliki harta yang banyak. Khairan kas|ira oleh Ulama  Tafsir  diartikan  adalah  harta  yang  banyak.  Selanjutnya  ia  berhak  menentukan kepada  siapa  yang  dinilainya  membutuhkan  atau  wajar  diberi  wasiat  selain  dari  yang berhak  menerima  warisan.  Namun,  harus  diingat  bahwa  wasiat  itu  tidak  boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong berlangsungnya kemaksiatan. 3
Harta warisan yang ditetapkan Allah swt. pembagiannya itu diberikan kepada anak- anak  dan  kerabat  terdekat,  tanpa  membedakan  antara  yang  kecil  dan  yang  besar.  Anak mendapat  bagian  yang lebih banyak dari lainnya karena mereka merupakan pelanjut  dari orang tuanya. Selain  anak, masih ada  yang berhak menerima seperti:  , nenek, dan kakek walaupun  dalam  jumlah  yang  kecil.  Adapun  dalam  hal  pembagian  diperhatikan  juga  sisi kebutuhan.  Atas  dasar  ini  pula,  maka  bagian  anak  menjadi  lebih  besar  sebab  kebutuhan mereka  lebih  banyak  dalam  rangka  menghadapi  kehidupan  yang  lebih  panjang. Pertimbangan kehidupan ini pula yang menjadikan perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki sebab kebutuhan lelaki lebih besar seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak  dan  isteri.  Hal  ini  sesuai  dengan  fitrah  manusia  di  mana  wanita  bertanggungjawab mengatur  rumah  tangga,  mengasuh  anak  dan  menjaga  harta  suami.  Sedangkan  lelaki bekerja mencari nafkah di luar rumah dan menyediakan anggaran kebutuhan rumah tangga. Demikian keadilan diukur dengan kebutuhan, karena bukanlah keadilan apabila keduanya diperlakukan sama sementara tuntutan kebutuhan dan kewajiban masing-masing berbeda.
Berdasarkan  pertimbangan  dalam  uraian  di  atas,  maka  pembagian  warisan  adalah distrsi  bagian-bagian  waris  menjadi  hak  ahli  waris  yang  sifatnya  bukan  monopoli.  Harta warisan tidak hanya dibagikan kepada anak sulung saja atau anak laki-laki saja atau anak-
3 Azhari Akmal Tarigan, “Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim,” Jurnal Ahkam (2014).
anak  perempuan  saja.  Melainkan  hak  kewarisan  tersebut  diberikan  kepada  semua  ahli waris  yang  berhak  secara  merata  dengan  mengutamakan  ahli  waris  yang  terdekat  lebih berhak  mendapat  hak  warisnya.  Pada  sistem  hukum  kewarisan  Islam  ahli  waris  laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan. Keadilan dalam sistem hukum kewarisan Islam bukan saja keadilan yang bersifat distrtif semata, akan tetapi juga bersifat kumulatif, yakni bagian kewarisanan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak. Inilah yang  membedakan  pembagian  kewarisanan  berdasarkan  sistem  hukum  kewarisan  Islam dengan pembagian kewarisanan berdasarkan sistem hukum kewarisanan Yahudi, Romawi dan  juga  hukum  adat  pra  Islam,  dan  seterusnya  hingga  sekarang  masih  berlaku.  Wanita tidak dihalangi menerima hak kewarisannya, tidak seperti  yang terjadi dalam masyarakat Arab  jahiliyah.  Ini  adalah  bentuk  penghargaan  dan  kemuliaan  yang  sangat  besar  yang diberikan Allah swt. kepada wanita melalui syariat Islam. Syariat ini telah memberikan hak kewarisan kepada wanita secara penuh, bahkan sampai dengan memberikan hak kewarisan kepada kerabat pihak perempuan seperti saudara laki-laki dan perempuan dari . Ini adalah penghargaan terhadap wanita yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kecuali hanya pada sistem kewarisan Islam. 4
Selain  itu,  telah  ditentukan  bagian  dan,  dalam  arti  dan  sama-sama  memiliki  hak waris  dengan  porsi  yang  berimbang,  yakni  sama-sama  memperoleh  1/6  dari  harta kewarisan,  apabila  pewaris  meninggalkan  keturunan.  Jika  pewaris  tidak  meninggalkan keturunan,  maka  berhak  mendapat  bagian  1/3  dan  untuk  asabat  senilai  2/3  harta peninggalan pewaris. Pada pembagian ini ditetapkan bagian lebih besar dua kali lipat dari bagian , karena mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarga termasuk di dalamnya nafkah untuk . Walaupun dalam sistem hukum kewarisan Islam ditentukan porsi 1 : 1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian, yakni sama- sama  memperoleh  1/6  bagian,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  memperhatikan keadilan  atas  dasar  hak  dan  kewajiban,  yakni  beban  dan  tanggungjawab  laki-laki  lebih besar dibanding beban dan tanggungjawab seorang perempuan dalam keluarganya.
Pada  umumnya  penyelesaian  kewarisan  di  masyarakat  muslim  Gorontalo diselesaikan  secara  adat.  Namun  pembagian  secara  adat  tersebut  lebih  banyak  berujung
4 Muh.  Idris,  “ Implementasi  Hukum  Waris  Dan  Pengajarannya  Pada  Masyarakat  Kec.  Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” Jurnal Al- ’Adl (2015).
pada  terjadinya  peselisihan  berkepanjangan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  perbedaan kepentingan masing-masing ahli waris yang memicu terjadinya sengketa. Pada pembagian tersebut  terdapat  pihak-pihak  yang  tidak  merasa  puas.  Pada  akhirnya  perkara  tersebut diselesaikan oleh pemerintah kelurahan sampai dengan pemerintah kecamatan, tetap tidak menghasilkan  kesepakatan.  Karena  di  antara  pihak  ahli  waris  yang  lainnya  melihat pembagian  ini  tidak  mendapat  respon  yang  baik  dari  ahli  waris  lainnya,  maka  dalam keadaan  terpaksa  mereka  mengajukannya  kepada  Pengadilan  Agama  Gorontalo  untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya.

## 1. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah empiris dan mengunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang diamati. Data  yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam  penelitian  ini  penulis  berusaha  semaksimal  mungkin  mendekan  suatu  gejala peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  pada  masa  sekarang  atau  mengambil  masalah-masalah aktual  sebagaimana  adanya  pada  penelitian.  Penelitian  ini  juga  dilaksanakan  dengan pendekatan  konseptual  dan  analisis  terhadap  permasalahan  yang  diambil  dengan membandingkan  data-data  di  lapangan  dengan  konsep-konsep  baik  dari  buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. 5 Lokasi  penelitian  yang  dipilih  penulis  yang  dianggap  relevan  dengan  judul penelitian  ini  adalah  Pengadilan  Agama  Gorontalo  yang  terletak  di  Pusat  Kota  Provinsi Gorontalo  yang  juga  merupakan  pusat  pemerintahan,  perekonomian  dan  pendidikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:
1. Sumber  data  primer  adalah  data  empirik  diperoleh  secara  langsung  informan  kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang objek dan fokus penelitian.
5 Lexy  J.  Moleong, “Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi), ”  in  Percetakan  Remaja  Rosda Karya, 2017.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku fikih mawaris dan ilmu waris, majalah, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahannya. Dalam suatu penelitian.
Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dari  keadaan  yang  sebenarnya.  Dengan  demikian dalam  pengumpulan  data  ini,  penulis  menggunakan  1)  Teknik  wawancara,  2)  Teknik observasi, 3) Metode dokumentasi. 6 Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari  lapangan  dan  dokumentasi,  tahap  berikutnya  adalah  tahap  analisis.  Seperti  halnya teknik  pengumpulan  data,  analisis  data  juga  merupakan  bagian  yang  penting  dalam penelitian,  karena  dengan  menganalisis,  data  dapat  diberi  arti  dan  makna  yang  jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang  diajukan  dalam  penelitian.  Tujuan  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan  adalah  teknik  deskriptif  dengan  mengunakan  pola fikir  induktif,  yaitu: menggambarkan tentang penetapan bagian-bagian ahli waris dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Gorontalo.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Seputar Konsep Hukum Kewarisan dalam Islam
Pengertian  waris dalam  Islam adalah  suatu  hukum  yang  mengatur  peninggalan harta seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  diberikan  kepada  yang  berhak,  seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga  yakni:  Hukum  Waris  Adat,  Hukum  Waris  Islam  dan  Hukum  Waris  Perdata.  Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.  Akan  tetapi  apabila kita  membicarakan  tentang  hukum  waris  maka  kita  tidak  akan terlepas dari unsur-unsur ini, yakni adalah: 7
6 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Percetakan Refika Aditama, 2009).
7 Khaeron Sirin, “ Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam,” Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah (2013).
1. Adanya harta peninggalan atau yang lebih dikenal dengan harta kekeyaan pewaris yang disebut warisan.
2. Adanya  pewaris  yaitu  orang  yang  akan  diberikan  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang mewarisi, pewaris bisa melanjutkan atau mengalihkanya.
3. Adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan atau pembagian harta warisan itu. Menurut Ahmad Azhar Basyir kewarisan dalam Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan  seseorang  yang  telah  meninggal,  baik  yang  berupa  benda  berwujud  maupun yang berapa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Sedangkan  hukum  kewarisan  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  segala  sesuatu  yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum faraid , yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Dari beberapa batasan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan menurut hukum kewarisan Islam, bahwa kewarisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Karenanya, pengoperan harta kekayaan yang termasuk ahli waris  pada  waktu  pewaris  masih  hidup  tidak  dipandang  sebagai  kewarisan.  Batasan pengertian  tersebut  juga  menegaskan,  bahwa  menurut  hukum  Islam,  yang  tergolong  ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan sebagai  suami-istri  atau  dengan  adanya  hubungan  nasab  (anak,  cucu,  orang  tua,  saudara, kakek, nenek dan sebagainya). 8
Pewaris dan  Dasar  Mewarisi.  Dalam  hak  pewaris  dan  mewarisi  di  dasarkan  atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris itu sendiri. Salah satu yang terpenting dalam  waris  mewarisi,apabila kita  lihat  dari  ketentuan  hukum  waris  Islam,  yang  menjadi sebab  orang  itu  mendapatkan  warisan  dari  si  mayat  (ahli  waris)  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Karena hubungan perkawianan. Seorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan orang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah: suami atau istri dari si mayit.
2. Karena  adanya  hubungan  darah.  Seorang  dapat  mendapatkan  warisan  (menjadi  ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/ kekeluargaan dengan
8 Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, ” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I (2018).
si mayit,  yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: kakek, nenek,  anak, cucu,  cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.
3. Karena  memerdekakan  si  mayat.  Seorang  dapat  mendapatkan  warisan  (menjadi  ahli waris)  dari  si pewaris disebabkan  seorang  itu  memerdekakan  si pewaris dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
4. Karena  sasama  Islam.  Seorang  muslim  yang  meninggal  dunia,  dan  ia  tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka  harta warisanya diserahkan  kepada baitul maal, dan lebih lanjut akandipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.
Kelompok  Utama  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Islam.  Ahli  waris  ialah  orang  yang berhak  mendapatkan  bagian  dari  harta  peninggalan.  Adatiga kelompok  dalam  ahli  waris dalam kewarisan bilateral. Mereka terlihat dari garis hukum yang disebutkan diatas.
1. Zuwil Furudh ialah ahli waris yang dapat bagian waris tertentu dalam keadaan tertentu, di  dalam  Al-Qur’an  menjelaskan  siapa  saja  yang  termasuk,  di  antaranya  adalah:  (1) Anak  perempuan  yang  tidak  didampingi  anak  laki-laki,  (2)  dalam  hal  ada  anak,  (3) Duda,  (4)  Janda,  (5)  Saudara  laki-laki  dalam hal kalaalah, (6)  Saudara  laki-laki  dan perempuana  bergabung  dan  bersyirkah  dalam  kalalah,  dan  (7)  Sudara  perempuan dalam hal kalaalah.
2. Zul  Qarabat ialah  ahli  waris  yang  mendapat  bagian  warisan  yang  tidak  tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa, dalam hal ini di antaranya adalah: (1) Anak laki-laki, (2) Anak perempuan yang didampimgi anak laki-laki, (3) , (4) Saudara laki-laki dalam hal kalâlah, dan (5) Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-lakib dalam hal kalaalah.
3. Mawali ialah ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seorang untuk mendapatkan  bagian  warisan  yang  tadinya  akan  diperoleh  oleh  orang  yang  tadi digantikanya itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikanya itu adalah orang yang seharusnya mendapatkan warisan kalau dia masih hidup. 9
Proses Penyelesaian Penetapan Ahli Waris (PAW) di Pengadilan Agama Gorontalo
9 Masnayanti  and  Abdillah  Mustari, “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Harta Waris Antara Saudara Kandung,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2019).
Masyarakat  pencari  keadilan  dalam  rangka  penyelesaian  untuk  mendapatkan warisan di Pengadilan Agama sangat beragam di antaranya melalui permohonan penetapan ahli  waris  secara volunteer ,  melalui  gugatan  secara contensius bahkan  masih  ada  yang melalui  Permohonan  Pertolongan  Pembagian  Harta  Peninggalan  (P3HP).  Masih  ada perbedaan  pendapat  di  antara  para  hakim  menyikapi  Permohonan  Penetapan  Ahli  waris (PAW) dan P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan). Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. Huruf  b  yang  disebut  dengan  “waris”  adalah  penentuan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris, penentuan mengenai  harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan  pembagian  harta  peninggalan  tersebut,  serta  penetapan  pengadilan  atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penetuan bagian masing-masing ahli waris.
Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan terdapat  dalam  Pasal  107 angka  (2)  UU  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang  bunyi  texnya  sebagai berikut:  (2)  Ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  236  a  RIB,  Stb  1941 No.44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama; Kedua Pasal terserbut di atas jika kita cermati secara substansial  mengandung  satu  pengertiannya  adalah  bagaimana  caranya  seseorang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan/harta warisan; Pasal 107 anka (2) UU No.7 Tahun 1989 tidak dihapus dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor  3  Tahun  2006,  dan  oleh  karena  isi  dan  maksudnya  sama,  sedangkan  Undang- Undang yang baru tidak secara tegas menyataan tidak berlakunya Pasal 107 (2) Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  oleh  sebagian  para  hakim  keduanya  masih  dianggap berlaku, selanjutnya mereka menggunakan cara penyelesaian yang berbeda-beda. 10
Berdasarkan  uraian  dapat  dipahami  bahwa  berdasarkan  asas Lex  Posteriori Derogate Lex Periori yang artinya: “peraturan baru menghapus peraturan yang lama, maka tentang  persoalan  penyelesaian  permohonan  penetapan  ahli  waris  menjadikan  satu  cara
10 Lina Kushidayati, “Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (1970).
yaitu: dengan permohonan penetapan ahli waris dengan mendasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3  Tahun 2006. Dengan latar belakang inilah maka tulisan ini patut untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  sama  agar  tidak  menimbulkan  disparitas putusan/penetapan para hakim. Prosedur penyelesaian perkara permohonan penetapan ahli waris para pemohon melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemohon  atau  beberapa  orang  pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan Agama dengan didaftar sebagai perkara volunter;
2. Permohonan  diproses  sebagai  perkara  untuk  mendapatkan  penyelesaian  melalui tahapan-tahapan antara lain PMH, Penunjukan PP, Penunjukan Jurusita, PHS;
3. Pemanggilan pemohon oleh Jurusita untuk menghadiri sidang;
4. Persidangan oleh Majelis Hakim dengan dibantu PP dan datkan BAS;
5. Proses  pembuktian,  pembuktian  dilakukan  sepihak,  karena  tidak  ada  pihak  yang  jadi lawan, sehingga kebenaran alat bukti tersebut ditentukan secara sepihak oleh Pemohon; Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (2) angka (2) “Peradilan  Negara  menerapkan  dan  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila”. Selanjutnya dalam Pasal 3 (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Tugas dan fungsi pengadilan yang  dahulu  dicantumkan  dalam  Pasal  2  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan Kehakiman  tugas  pokok  pengadilan  adalah  menerima,  memutus  serta  menyelesaikan perkara.  Isi  dari  kalimat  dalam  undang-undang  di  atas  sebagai  landasan  seorang  hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai hakim negara harus menegakan hukum dan  keadilan  tanpa  memihak  kepada  siapapun,  hakim  mendapatkan  kepercayaan  dari negara  untuk  memberikan  keadilan  kepada  masyarakat  yang  sedang  mencari  keadilan, keadilan  adalah  suatu  hal  yang  nisbi,  artinya  sangat  sulit  diukur.  Tentu  bagi  orang  yang berperkara ukuran keadilan yang diminta sesuai ukurannya masing-masing. Seorang hakim hanya akan dapat memberikan keadilan yang sejati manakala ia menguasai hukum formil (acara) dan materiil (terapan); Produk Hakim dalam memutuskan perkara ada dua produk yakni Penetapan dan Putusan, dalam tulisan ini yang dibahas adalah tentang penyelesaian Penetapan Ahli Waris dan Perkara Waris. 11
11 Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis,” Muslim Heritage (2017).
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian penetapan hakim atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya.  Penetapan  merupakan Jurisdiction  Valuntaria (bukan  peradilan  yang sesungguhnya)  karena  pada  penetapan  hakim  hanya  ada  pemohon  tidak  ada  lawannya. Dalam  penetapan  hakim  tidak  menggunakan  kata  “mengadili”,  namun  cukup  dengan menggunakan  kata  ”menetapkan”.  Adapun  dalam  Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas dan  Administrasi  Peradian  Agama  Tahun  2013  halaman  61  pada  angka  4  “permohonan harus diputus oleh hakim dalam bentuk penetapan”. Jadi Penetapan hakim adalah produk hakim  dari  penyelesaian  perkara  permohonan.yang  diajukan  secara  volunteer.  Dalam tulisan  ini  yang  dibahas  tentang  penetapan  hakim  atas  permohonan  seseorang  tentang penentuan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan  bagian  masing-masing  ahli  waris sesuai  bunyi  tex  penjelasan  Pasal  49  huruf  (b)  UU  No.3  Tahun  2006  tentang  perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang disebut dengan “waris” adalah penentuan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan  mengenai  harta  peninggalan, penentuan  bagian  masing-masing  ahli  waris,  dan  melaksanakan  pembagian  harta peninggalan  tersebut,  serta  penetapan  pengadilan  atas  permohonan  seseorang  tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
Mencermati  bunyi  pasal  ini  mengandung  dua  macam  cara  menyelesaikan  perkara waris,  rangkaian  kalimat  awal  yang  disebut  dengan  waris  adalah  penentuan  siapa  yang menjadi  ahli  waris,  penentuan  mengenai  harta  peninggalan,  penentuan  bagian  masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Ada kalimat “penentuan mengenai harta peninggalan” berarti Hakim menentukan objek sengketa harta peninggalan  maka  yang  demikian  penyelesaiannya  harus  melalui  gugatan  kontensius karena  adanya  sengketa  mengenai  harta  peninggalan  dan  hakim  akan  menjatuhkan putusan.  Kemudian  tex  yang  selanjutnya  “serta  penetapan  pengadilan  atas  permohonan seseorang  tentang  penentuan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan  bagian  masing- masing  ahli  waris”.  Dalam  tex  tersebut  tidak  ada  kata  “penentuan  mengenai  harta peninggalan“, maka hakim hanya menetapkan siapa yang menjadi pewaris, siapa ahli waris dan menentukan bagian masing-masing tanpa ada menyebut objek harta warisan. Penulis mereviu putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juni 1987 antara lain menegaskan  pengadilan  tingkat  pertama  yang  telah  memeriksa  dan  memutus permohonan  secara volunteer pada  hal  di  dalamnya  terkandung  sengketa,  tidak  ada dasar hukumnya;
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi:  Pengadilan  tidak  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  permohonan penetapan (volunteer) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah;
c. Putusan MA No. 10K/Pdt/1985, “Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas taah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada  ketentuan  UU  yang  memberi  wewenag  kepada  pengadilan  untuk  memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Menurut  penulis,  tiga  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  di  atas  menegaskan  bahwa perkara permohonan harus tidak ada sengketa, dan tidak menetapkan setatus kepemilikan pewaris.  Untuk  apa  ditetapkan  bagian  masing-masing  kalau  tidak  ada  objek  harta warisanya. Karena itu, perlu diketahui bahwa seluruh ahli waris benar-benar telah sepakat bulat  menyatakan  tidak  ada  sengketa  di  dalamnya,  mereka  akan  membagi  harta  warisan secara  baik-baik  yang  pembagiannya  secara  hukum  Islam,  makanya  mereka  pun  sepakat untuk memohon penetapan ke Pengadilan Agama agar pembagiannya secara hukum Islam. Bukan  mengada-ada  tidak  ada  sengketa  (permohonan volunteer )  yang  dikenal  dengan sebutan  Penetapan  Ahli  Waris,  lalu  kemudian  hal  ini  dipaksakan  supaya  perkaranya dijadikan contensius yang dikenal dengan sebutan Perkara Waris (PW). Sebaliknya jika di dalam  pembagian  harta  warisan  tersebut  benar-benar  ada  sengketa,  maka  pasal  tersebut telah memberikan jalan yang jelas yakni penyelesaiannya dengan gugatan contensius yang dikenal dengan Perkara Waris (PW). Hal ini sesuai dengan bunyi tex penjelasan Pasal 49 huruf  (b)  UU  No.3  Tahun  2006,  yaitu  “...  serta  penetapan  pengadilan  atas  permohonan seseorang  tentang  penentuan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan  bagian  masing- masing  ahli  waris”.  Pasal  ini  memberikan  jalan  keluar  terhadap  mereka  yang  akan membagi  waisan  dengan  baik-baik  tanpa  ada  sengketa  yakni:  (1)  penentuan  siapa  yang menjadi ahli waris; dan (2) menentukan bagian masing-masing. Kemudian kembali dilihat bagaimana  dengan  penetapan  perkara  waris,  ternyata  masih  banyak  ditemui  amar
penetapannya antara lain: (1) Menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal dan seterusnya ....; (2) Menetapkan almarhum meninggalkan ahli waris dan seterusnya ....; (3) Menetapkan almarhum meninggalkan harta warisan sebidang tanah dan seterusnya....; (4)  Menetapkan  bagian  masing-masing  sebagai  berikut...;  (5)  Menetapkan  biaya  perkara dan seterusnya. 12 Karena itu, hal ini dapat dipahami bahwa dengan merujuk pada bunyi tex undang-undang  di  atas,  maka  amar  “menetapkan  almarhum  meninggalkan  harta  warisan berupa  tanah  dan  lain  sebagainya...,  tidak  perlu  karena  menentukan  objek  kepemilikan harus  melalui  pembuktian  kedua  belah  pihak.  Dengan  demikian  perkara  yang  modelnya seperti  ini  harus  diperiksa  secara  kontensius  atau  perkara  ini  dikenal  sebagai  perkara waris. 13 Dengan  demikian  diktum,penetapan  waris  adalah:  (1)  Bersifat  deklarasi menyatakan  hukum  hal  yang  diminta  Pemohon;  (2)  Bukan  bersifat  condemnatoir /menghukum;  (3)  Bukan  bersifat  konstitutif,  misalnya  menyatakan  sebagai  pemilik tanah/rumah dan seterusnya.
Perlu  dilihat  kembali  sejarah  tentang  perkembangan  hukum  waris  yang  menjadi kewenangan  Peradilan  Agama,  dari  Peraturan  Pemerintah  No.45  tahun  1957  Pengadilan Agama di luar Jawa Madura yang mempunyai kewenangan memutus perkara waris itupun untuk  menyelesaikan  putusannya  harus  melalui  Viat  eksekusi  Peradilan  umum  dan Peradilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura  hanya  berwenang  mengeluarkan  Fatwa  waris, kemudian  lahirnya  UU  No.  7  Tahun  1989  Peradilan  Agama  seluruh  Indonesia  sudah memperoleh kewenangan perkara waris itupun masih ada pemilihan hukum ((reght choice) umat  Islam  dapat  memilih  mengajukan  ke  PA  atau  ke  PN  dan  ada  kewenangan mengeluarkan Akta Komparisi (Pasal 107 angka 2 UU.No.7 tahun 1989), terakhir lahirnya Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dalam  penjelasan  Pasal  49  huruf  (b)  seperti  telah diuraian di atas bahwa Peradilan Agama sudah mempunyai wewenang menangani perkara waris  baik  secara  kontensius  bahkan  mempunyai  kewenangan  untuk  melaksanakan putusannya  (eksekusinya),  maupun  perkara  penetapan  waris  secara  volunteer.  Lahirnya kewenangan PA mengeluarkan Akta Komparisi waktu itu merupakan peluang yang harus diambil  agar  dapat  membantu  umat  Islam  dalam  menyelesaikan  kewarisannya.  Tentunya
12 Taufik H. Ngadi, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 03 Januari 2020.
13 Tomi Asram, Hakim, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2020.
tidak demikian keadaannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama perkara waris telah diatur dengan baik dan lengkap.
Khairiah Ahmad, selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengatakan bahwa permohonan dan gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pihak dipelajari oleh hakim kemudian  setelah  ditentukan  hari  sidangnya  kemudian  dikonfirmasi  kepada  pihak-pihak bahwa isi permohonan dan gugatan serta penetapannya apakah memang sudah tepat. Tidak menutup  kemungkinan  pada  saat  itu  terjadi  perubahan-perubahan  atau  tambahan- tambahan.  Jadi,  disinilah  hakim  melihat  gagasan  atau  penetapan  itu  memenuhi  syarat formil  dan materil sebuah permohonan dan  gugatan. Formilnya, subjek hukumnya sudah betul, tidak ada pihak yang kurang (disesuaikan dengan silsilahnya atau silsilah keturunan mereka) dikonfirmasi apakah ada yang tidak dimuat dalam permohonan atau gugatan itu. Orang-orang  yang  harusnya  masuk  dalam  subjek  hukum  tapi  tidak  dimasukkan. Dikonfirmasi ketika didapati ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai, itu bisa kemungkinan ketika tidak masuk syarat formilnya gugatan itu objeknya juga secara materil tidak jelas, bisa  saja  permohonan  atau  gugatan  tersebut  ditolak(NO),  karena  belum  bisa  berlanjut  ke pembuktian  dan  lain-lain  sebagainya  (jawab-menjawab). 14 Berdasarkan  hasil  wawancara tersebut  dapat  dipahami  bahwa  permohonan  penetapan  ahli  waris  dan  atau  gugagatan perkara  waris,  bila  tidak  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  menjadi  ketentuan dikabulkannya, maka dapat dipastikan perkara tersebut ditolak (NO).
Salah seorang hakim Tomi Asram mengatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perkara gugat waris harus dilihat apakah syarat formilnya sudah terpenuhi atau tidak,cocokkan dengan silsilah keluarga.Apakah ada pihak-pihak yang seharusnya jadi ahli waris  yang  berhak  tidak  dimasukkan.  Misalnya,  suami  mengajukan  sebagai  ahli  waris istrinya yang meninggal dunia dan juga anak-anaknya dan tidak memasukkan kedua orang tua dari istrinya (pewaris)yang masih hidup. Ternyata pada persidangan hal ini  terungkap dan suami tersebut berkeras tidak memasukkan kedua orang tua pewaris (istrinya) sebagai ahli waris, maka perkara penetapan ahli waris tersebut pasti akan ditolak (NO). Disebabkan ada pihak lain yang sebagai ahli waris dia tidak masukkan. Jadi permohonan atau gugatan cacat formil. 15 Yang bedanya adalah kalau penetapan ahli waris itu tidak ada sengketa, itu
14 Khairiah Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 01 Januari 2020.
15 Tomi Asram, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 01 Januari 2020.
hanya ditetapkan saja ahli warisnya, kalau dia mau menetapkan bagiannya masing-masing, boleh  juga,  tapi  tidak  menyentuh  objek.  Tidak  ada  objek  disengketakan  (penetapan  ahli waris).  Misalnya,  ditetapkan  ahli  waris  demi  pencairan  uang  pensiun  (gaji  terusan)  atau TASPEN dan sebagainya, atau balik nama objek.
Lanjut  hakim  Khairiyah  Ahmad  yang  mengatakan  bahwa  dalam  penyelesaian penetapan  ahli  waris  atau  dalam  penyelesaian  sengketa  waris,hakim  tidak  terlalu menganalisa, karena penetapannya sudah jelas (bagian masing-masing) sudah jelas sesuai faraid. Namun yang harus diperkuat adalah pembuktian dalam persidangan, asasnya adalah siapa  yang  mendalilkan  dia  pula  yang  akan  mengung-kapkan  pembuktiannya  di  hadapan hakim.  Perlu  ditegaskan  bahwa,  nilai  pengakuan  sangat  tinggi  untuk  dijadikan  sebagai bukti dalam persidangan. Karena itu, yang paling penting untuk dilakukan oleh para hakim dalam kasus  penetapan  ahli waris dan sengketa  waris adalah teori pembuktian. Misalkan sengketa waris sudah pasti ada sengketa di  dalamnya, maka harus ada pihak lawan pula. Kalau  penetapan  ahli  waris  tidak  ada  lawan  (volunteer)  hanya  ada  pemohon  saja. Produknya volunteer ini penetapan saja, namun kalau sengketa waris dia kontradiktur, ada pihak  lawan  (ada  pengguggat  ada  tergugat),  ada  objek  yang  disengketakan.  Posisi  ahli warisnya  sama  (diperiksa)  apakah  sudah  memenuhi  syarat  atau  tidak,  sama  dengan penetapan  ahli  waris  tadi.  Bedanya  pada  sengketa  waris,  objeknya  diperiksa  lagi  apakah benar  objek  yang  disengketa  ini  (batas-batas  yang  sudah  ditentukan)  adalah  objek  waris. Jangan sampai malah objek orang lain yang bukan objek pewaris kemudian disengketakan. Apakah  benar  objek  ini  benar-benar  harta  warisanatau  bukan  milik  dari  si  pewaris  ini. 16
Berdasarkan  uraian  ini  maka  dapat  dipahami  bahwa  penetapan  ahli  waris  dan  perkara waris,  prosedurnya  berbeda.  Permohonan  penetapan  ahli  waris  adalah  perkara  tidak mempunyai lawan sedangkan perkara harus ada lawan.
Medang, salah seorang hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengatakan hal yang hampir  sama  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  beberapa  orang  informan  di  atas,  bahwa permohonan  penetapan  waris  adalah  perkara  yang  tidak  ada  sengketa  dari  para  pihak, sedangkan  perkara  waris  atau  gugatan  sengketa  waris  adalah  perkara  yang  ada  sengketa, dimana penggugat memiliki lawan. Menurut Medang bahwa semua perkra yang masuk di Pengadilan  Agama  itu  prosesnya  sama.  Dikabulkan  maupun  ditolak  tergantung  penilaian
16 Khairiah Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 01 Januari 2020.
hakim  pada  pembuktiannya  (apakah  semua  terbukti  di  hadapan  hakim  di  Pengadilan). Untuk  membuktikan  tergantung  perkembangan  dalam  persidangan  pada  proses  jawab- menjawab  dan  pembuktian  itu  semua  akan  dipertimbangkan.  Pertimbangan  hakim  itu banyak,  tergantung  perkembangan  dalam  persidangan  atau  proses  dalam  persidangan. Proses  persidangan  itu  sama  semua.Penetapan  ahli  waris  itu  permohonan  yang  tidak  ada lawan,  tidak  ada  jawaban  (replik-duplik),  tinggal  pembuktian  (apakah  benar  pihak-pihak termasuk  dalam  anggota  waris).  Hakim  itu  mempertimbangkan  apa  yang  diminta  sesuai apa yang dktikan. 17 Berdasarkan uraian ini dapat dipahami bahwa perkara penetapan ahli waris  dan  perkara  waris  melalui  prosedur  yang  sama,  yaitu  harus  terpenuhi  syarat-syarat yang menjadi ketentuan aturan dalam peradilan, bila tidak maka permohonan atau gugatan itu ditolak (NO).
Informan Tomi Asram mengatakan bahwa penetapan ahli waris itu bukan putusan. Sebab penetapan ahli waris adalah produkvolunteer. Volunteer adalah perkara yang bukan sengketa  karena  tidak  ada  lawan.  Karena  itu  tidak  ada  proses  jawab-menjawab.  Artinya, permohonan  penetapan  ahli  waris,  maka  hasilnya  pun  penetapan.  Sedangkan  gugatan perkara  waris,  hasilnya  sudah  dapat  dipastikan  adalah  putusan  hakim  tentang  sengketa waris.  Menurut  Tomi,  penetapan  dan  putusan  adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Kalau penetapan  berarti  yang  diadili  itu  tidak  ada  unsur  sengketa  seperti  ahli  waris.  Kemudian penetapan  ahli  waris  itu  dia  lebih  cenderung  kepada  bentuk  administratif  dalam  hak penggunaan pihak yang mengajukan. Contoh kasus: isteri meninggal, ahli waris terdiri dari suami  dan  tiga  orang  anak.  Rumah  dan  tanah  adalah  harta  bersama,  tapi  sertifikat  atas nama istri,maka untuk pengurusan balik namaharus menetapkan ahli waris. Mereka dapat menetapakan  ahli  waris  lewat  pengadilan,  maka  dengan  demikian  hasilnya  adalah penetapan  suami  dan  tiga  orang  anaknya  sebagai  ahli  waris  bila  yang  meninggal  (istri) tidak  meninggalkan  ayah  dan  nya  (bila  ayah  dan  masih  hidup,  maka  keduanya  termasuk ahli pewaris). Menurut Tomi (hakim), hal ini bisa saja terjadi pada istri meninggalmemiliki tabungan  deposito,  maka  cara  mengambilnya  harus  ada  penetapan  ahli  waris  dulu  di pengadilan. 18
17 Mehdang, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 02 Januari 2020 18 Tomi Asram, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 03 Januari 2020
Lanjut  Tomi  (hakim),  putusan  adalah  perkara  sengketa  waris  yang  bisa  jadi sengketa sesama ahli waris; atau bisa juga sengekta dengan orang yang bukan ahli waris; dan  atau  bisa  jadi  sengketa  tentang  besarnya  porsi  pembagian  untuk  masing-masing  ahli waris.  warisan.  Misalnya  seseorang  meninggal  dunia  ahli  waris  5  (lima)  orang  anak  dari istri pertama; 5 (lima) orang anak dari istri kedua. Masing-masing anak ini tidak sepakat dengan besarnya porsi pembagian yang mereka terima, karena sebagian ahli waris merasa terzalilmi. Inilah merupakan kasus sengketa waris bila diselesaikan di Pengadilan Agama, sudah  pasti  hasilnya  adalah  putusan.  Dari  mana  jalurnya  anak  ini  benar  ahli  waris  atau tidak  yang  akan  dktikan  semuanya  dalam  persidangan.  Kemudian  diputus  oleh  majelis hakim.  Kalau  terbukti,  majelis  hakim  akan  memutusnyadalam  persidangan.  Kalau  tidak terbukti  maka  gugatan  para  pihak  akan  ditolak. 19 Berdasarkan  uraian  ini  maka  dapat dipahami  bahwa  proses  permohonan  penetapan  ahli  waris  dan  proses  penyelesaian sengketa waris berbeda dalam pelaksanaan dan hasilnya. Permohonan penetapan ahli waris adalah  perkara  kewarisan  tanpa  lawan  dan  hanya  akan  menghasilakan  penatapan  hakim, sedangkan  perkara  sengketa  waris  adalah  perkara  yang  memiliki  lawan  dan  akan menghasilkan putusan hakim.
Ramlah Ismail (Hakim) mengatakan permohonan penetapan ahli waris dan gugatan sengketa waris proses yang dilakukan adalah mempelajari permohonan dan gugatan yang diajukan  oleh  para  pihak  pemohon  dan  penggugat.  Lalu  kemudian  dikonfirmasi  pihak- pihak  yang  terkait  berdasarkan  isi  permohonan  dan  gugatan,  setelah  itu  hakim  akan mengambil  langkah-langkah  penetepannya  dan  putusannya  apakah  maslahnya  sudah memenuhi  syarat  dan  prosedur  baik  permohonan  maupun  gugatan  para  pihak  sebagai sebuah permohonan dan gugatan atau subjek hukumnya sudah betul atau ada pihak-pihak lain yang masih belum dicantumkan dalam permohonan dan gugatan yang semetinya ada tetapi belum dimasukkan dalam subjek hukum yang disesuaikan dengan silsilah keluarga. Berdasarkan  uraian  ini,  pengajuan  permohonan  dan  gugatan  waris  disertai  dengan  bukti kematian  pewaris  dari  lurah  atau  kepala  desa  dan  silsilah  ahli  warisnya  serta mempersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan sengketa seperti sertifikat,akta jual beli atau bukti-bukti kepemiliksn lainnya.
19 Tomi Asram, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 03 Januari 2020
Ramlah  Ismail  mengatakan  bahwa  dalam  surat  gugatan  harus  memuat  secara lengkap  objek-opbjek  sengketa  mengenai  ukuran  dan  batas-batasnya  tanah,  merek  dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/motor atau barnag-barang elektronik. Pada proses penyelesaian perkara keawarisan hakim tidak terlalu beranalisis, karena penetapannya sudah jelas bagian untuk masing-masing ahli waris sudah jelas  sesuai  faraid  dengan  diperkuat  adalah  pembuktiannya.  Asasnya  adalah  siapa  yang mendalilkan dia yang membuktikan, karena nilai pengakuan sangat tinggi untuk dijadikan bukti  (paling  penting  adalah  teori  pembuktian). 20 Berdasarkan  uraian  ini,  gugatan penggugat  atau  para  penggugat  harus  lengkap  dengan  memuat  dengan  lengkap  objek- opbjek sengketa mengenai  ukuran dan batas-batasnya tanah, tahun pembuatan, warnanya jika  objeknya  berupa  mobil/motor  atau  barnag-barang  elektronik.  Bila  semua  tidak terpenuhi maka dengan otomat gugatan tersebut ditolak (NO).
Mukhlis  (hakim)  dalam  wawancara  mengatakan  bahwa  pembagian  harta  warisan dalam masyarakat atau juga yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat berupa pembagian tanpa sengketa atau pembagian yang disebabkan terjadinya sengketa, baik antara ahli waris maupun  dengan  orang  yang  bukan  ahli  waris.  Pada  dasarnya  dalam  sistim  hukum kewarisan,  pembagian  harta  warisan  dalam  prosesnya  dapat  berlangsung  tanpa  sengketa atau  pun  didahului  dengan  sengketa.  Artinya  pembagian  harta  warisan  ada  yang berlangsung  secara  musyawarah.  Musyawarah  dilakukan  oleh  keluarga  secara  internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Sealain itu ada yang dilakukan karena sudah terjadi sengketa. Pada kasus pertama, pembagian boleh dilakukan di Pengadilan dan boleh pula dilakukan sendiri dalam keluarga. Namun yang sudah sengketa, pembagiannya harus  dilakukan  di  Pengadilan  Agama. 21 Uraian  ini  dapat  dipahami  bahwa  proses pengajuan  permohonan  penetapan  ahli  waris  dan  proses  gugatan  sama.  Namun  dalam proses  persidangan  perkara  penetapan  ahli  waris  berbeda  dengan  sengketa  waris,  karena penetapan  ahli  waris  tidak  ada  lawannya  yang  berakhir  hanya  dengan  hasil  penetapan, sedangkan perkara waris memiliki lawan yang berakhir dengan hasil putusan hakim.
Mempelajari  terlebih  dahulu  permohonan  yang  diajukan  oleh  pihak  pemohon kemudian dikonfirmasi pihak-pihak yang terkait berdasarkan isi gugatan setelah itu hakim
20 Ramlah Ismail, Selaku Juru Sita di PA , Wawancara, Tanggal 05 Januari 2020.
21 Mukhlis selaku Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2020.
akan mengambil langkah-langkah penetepannya apakah maslahnya sudah memenuhi syarat dan  prosedur  gugatan  waris  sebagai  sebuah  gugatan  atau  subjek  hukumnya  sudah  betul atau ada pihak-pihak lain yang masih kurang atau belum dicantumkan dalam gugatan yang semetinya ada tetapi belum dimasukkan dalam subjek hukum, disesuaikan dengan silsilah keluarga. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari lurah atau kepala  desa  dan  silsilah  ahli  warisnya  serta  mempersiapkan  pula  dokumen  bukti-bukti kepemilikan sengketa seperti sertifikat,akta jual beli atau bukti-bukti kepemiliksn lainnya.
Miranda Moki menyampaikan hal  yang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan  para  informan  sebelumnya.  Miranda  Moki  dalam  wawancara  mengatakan bahwa  proses  awal  yang  dilakukan  adalah  mempelajari  terlebih  dahulu  permohonan  dan gugatan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  pemohon  atau  penggugat.  Lalu  kemudian dikonfirmasi  kepada  para  pihak  pemohon  atau  penggugat  kurang  dan  tidaknya  isi permohonan  atau  isi  gugatan,  setelah  itu  hakim  akan  mengambil  langkah  selanjutnya apakah maslahnya permohonan atau gugatan tersebut sudah memenuhi syarat dan prosedur permohonan  atau  gugatan  waris  sebagai  sebuah  subjek  hukumnya  sudah  benar  atau  ada pihak-pihak  lain  yang  masih  kurang  atau  belum  dicantumkan  dalam  gugatan  yang semetinya  ada.  Pengajuan  permohonan  dan  gugatan  waris  harus  disertai  dengan  bukti kematian  pewaris  dari  lurah  atau  kepala  desa  dan  silsilah  ahli  warisnya  serta mempersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan baik sengketa maupun tidak seperti sertifikat,akta  jual  beli  atau  bukti-bukti  kepemilikan  lainnya. 22 Berdasarkan  uraian  yang disampaikan informan di atas, maka dapat dipahami bahwa permohonan dan gugatan yang diajukan oleh para pihak, baik oleh pemohon penetapan ahli waris atau oleh surat gugatan yang  diajukan  oleh  penggugat  dalam  perkara  sengketa  waris  harus  memenuhi  syarat  dan sesuai  prosedur  subjek  hukumnya  sudah  benar  atau  ada  pihak-pihak  lain  yang  masih kurang atau belum dicantumkan dalam gugatan yang semetinya ada harus dipenuhi. Selain itu  harus  disertai  dengan  bukti  kematian  pewaris  dari  lurah  atau  kepala  desa  dan  silsilah ahli warisnya serta mempersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan baik  sengketa maupun tidak, seperti sertifikat dan akta jual beli, serta bukti-bukti kepemilikan lainnya.
Yitsanti  Laraga  selaku  Panitera  Muda  Hukum  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo mengungkapkan  hal  yang  sama  dengan  apa  yang  disampaikan  para  informan  di  atas,
22 Miranda Moki, Panitera Muda Permohonan di PA Gorontalo, Wawancara, Tanggal 24 Juni 2020.
bahwa  yang  pertama-tama  yang  harus  dilakukan  untuk  dalam  prosespengajuan permohonan  penetapan  ahli  waris  dan  gugatan  waris  adalah  mempelajarinya  terlebih dahulu.Kemudian  dikonfirmasi  kepada  para  pihak-pihak  pemohon  dan  penggugattentang isi  gugatan  setelah  itu  hakim  akan  mengambil  langkah-langkah  penetepannya  apakah masalahnya sudah memenuhi syarat dan prosedur sebagai sebuah permohonan dan gugatan atau  subjek  hukumnya  sudah  sesuai  atau  ada  pihak-pihak  sebagai  ahli  waris  yang  masih kurang atau belum dicantumkan dalam permohonan dan gugatan yang semetinya ada tetapi belum  dimasukkan  dalam  subjek  hukum  yang  disesuaikan  dengan  silsilah  keluarga. Pengajuan  gugatan  waris  harus  disertai  dengan  bukti  kematian  pewaris  dari  lurah  atau kepala  desa  dan  silsilah  ahli  warisnya  serta  mempersiapkan  pula  dokumen  bukti-bukti kepemilikan sengketa seperti sertifikat,akta jual beli atau bukti-bukti kepemiliksn lainnya. Dalam  surat  gugatan  harus  memuat  secara  lengkap  objek-opbjek  sengketa  mengenai ukuran  dan  batas-batasnya  tanah,  merek  dan  tahun  pembuatan  dan  kalau  perlu  dengan warnanya  jika  objeknya  berupa  mobil/motor  atau  barnag-barang  elektronik.Kalau  dalam waris  kita  tidak  terlalu  beranalisis,  karena  penetapannya  sudah  jelas  (bagian  masing- masing) sudah jelas sesuai faraid yang diperkuat dengan pembuktian. Asasnya adalah siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, karena yang nilai pengakuan sangat tinggi untuk dijadikan bukti. 23
Berdasarkan  uraian  pembahasan  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  penyelesaian  Penetapan  Ahli  Waris  (PAW)  dan Perkara Waris (PW) di Pengadilan Agama Gorontalo telah dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat  yang  berlaku  berdasarkan  aturan  perundang-undangan.  Hal  ini  terlihat  pada apa  yang  disampaikan  oleh  para  informan  pada  pembahasan  di  atas  bahwa  permohonan penetapan ahli waris dan perkara gugat waris harus dilihat apakah syarat formilnya sudah terpenuhi  atau  tidak,  cocok  atau  tidak  dengan  silsilah  keluarga  dari  kelurahan.  Apakah masih  ada  pihak-pihak  yang  seharusnya  jadi  ahli  waris  yang  berhak  tidak  dimasukkan. Ternyata pada proses persidangan semua ini terungkap, maka perkara penetapan ahli waris atau perkara gugat waris tersebut pasti akan ditolak (NO). Hal ini disebabkan adanya pihak lain  sebagai  ahli  waris  tidak  masukkan,  dengan  demikian  permohonan  atau  gugatan
23 Yitsanti  Laraga  selaku  Panitera  Muda  Hukum  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2020.
tersebut  dapa  dikatakan  cacat  formil.  Selain  itu,  perbedaan  penetapan  ahli  waris  dengan sengketa  waris  adalah  penetapan  dimana  hakim  hanya  cukup  menetapkan  saja  ahli warisnya, boleh pula menetapkan bagian masing-masing ahli waris, tetapi tidak menyentuh objek  (tidak  ada  objek  disengketakan)  kemudian  akhir  putusannya  adalah  penetapan  ahli waris. Sedangkan perkara waris atau sengketa waris adalah perkara yang memiliki lawan, ada obyek sengketa, dan akhir proses persidangannya adalah putusan hakim.

## Menelisisk Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Petapan Ahli Waris (PAW) di Pengadilan Agama Gorontalo
Adapun pertimbangan hakim dalam penyelesaian Petapan Ahli Waris (PAW) dan Perkara  Waris  (PW)  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  penulis  mengemukan  beberapa contoh pertimbagan hakim, baik dalam penetapan hakim dalam kasus penetapan ahli waris maupun putusan hakim dalam perkara sengketa waris adalah sebagai berikut:

## 1. Duduk Perkara
Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2017 yang  terdaftar  pada  kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Gorontalo  dengan  register,  Nomor 0372/Pdt.P/2017/PA.Gtlo  tanggal  02  Agustus  2017  telah  mengemukakan  hal-hal  sebagai berikut:
a. Bahwa pemohon adalah istri dari Mulyadi S. Alim,pemohon menikah dengan Mulyadi S. Alim pada tanggal 14 September 1995 sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Suwawa Nomor: 148/20/IX/1995 tanggal 05 Oktober 1995;
b. Bahwa  semasa  usia  pernikahanpemohon  dengan  Mulyadi  S.  Alimtelah  dikaruniai  2 orang  anak  yaitu:  (a)  Marvita  Alim(perempuan,  lahir  tanggal  17  Mei  1995);  (2)  Abd. Rahman Alim(laki-laki, lahir tanggal 25 September 2005);
c. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 suami Pemohon yang bernama Mulyadi S. ALim meninggal  karena  sakit  di  Desa  Bondaraya  sesuai  dengan  surat  keterangan kematianNomor:472/BNDR/SUW-SEL/231/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016,  yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bondaraya tanggal 01 Agustus 2016, begitu pula kedua orang tua almarhum Mulyadi S. Alim telah meninggal dunia;
d. Bahwa setelah kematian suami pemohon tersebut, kedua anak pemohon dan almarhum Mulyadi  S.  Alim  tetap  tinggal  bersama  dengan  pemohon,  dan  pemohon  senantiasa
menyayangi  dan  memberikan  perhatian  serta  biaya  hidup  dan  pendidikan  yang  cukup untuk kedua anak tersebut;
e. Bahwa  pemohon  bermaksud  mengajukan  permohonan  kepada  Majelis  Hakim Pengadlan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Mulyadi S. Alim  yaitu:  (a)  Ritna  Kumuria  (Istri  Almarhum);  (b)  Marvita  Alim  (Anak  perempuan Almarhum); dan (3) Abd. Rahman Alim (Anak laki-laki Almarhum);
f. Bahwa  selain  mengajukan  permohonan  penetapan  ahli  waris,  mengingat  keduaanak kedua  pemohon  dan  Almarhum  Mulyadi  S.  Alimyang  bernamaAbd.  Rahman  Alim (Anak  laki-laki  Almarhum),  masih  dibawah  umur  dan  belum  cakap  bertindak  secara hukum, maka pemohon bermohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
g. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  pemohon  memohon  kiranya  Ketua  Pengadilan Agama  Gorontalo  menerima  permohonan  pemohon  dan  menjatuhkan  penetapan:  (a) Primair:  (1)  Mengabulkan  permohonan  pemohon;  (2)  Menetapkan  bahwa  ahli  waris  dari almarhum Mulyadi S. ALim adalah:(-) Ritna Kumuria (Istri Almarhum); (-) Marvita Alim (Anak  perempuan  Almarhum);  (-)  Abd.  Rahman  Alim  (Anak  laki-laki  Almarhum);  (3) menetapkan pemohon sebagai wali dari anak bernama Abd. Rahman Alim, laki-laki, lahir tanggal  25  September  2005;  dan  (4)  menetapkan  biaya  perkara  menurut  hukum;  (b) Subsidair: jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## 2. Pembuktian pada Proses Persidangan
a. Bahwa pada hari persidangan telah ditentukanpemohon datang menghadap kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;
b. Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan  tersebutpemohon  telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:
1) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 148/20/IX/1995 tanggal 05 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa (bukti P.1);
2) Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Mulyadi Alim yang dikeluarkan oleh  Kepala  Desa  Bondaraya  Nomor:  472/BNDR/SUW-SEL/  231/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 (bukti P.2);
3) Foto  Copy  Surat  Keterangan  Ahli  Waris  Nomor:  140/BNDR-SWWSEL/ 232/VIII/2016  tanggal  01  Agustus  2016  yang  dat  dan  ditandatangani  oleh pemohon  di  depan  Kepala  Desa  Bondaraya  dan  Camat  Suwawa  Selatan  (bukti P.3);
4) Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sohopi Alim yang dikeluarkan oleh Kepala  Desa  Bondaraya  Nomor:  472/BNDR/SUW-SEL/233/VIII/2016,  tanggal 08 Agustus 2016 (bukti P.4);
5) Foto  Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Moidumo  Asile  yang dikeluarkan oleh  Kepala  Desa  Bondaraya  Nomor:  472/BNDR/SUW-SEL/234/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016 (bukti P.5);
6) Foto  Copy  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama  Abd.  Rahman  Alim,  Nomor: AL/790.0032326, tanggal 24 Oktober 2013 (bukti P.6);
7) Foto  Copy  Kartu  Keluarga,  Nomor  7503120404110001  tanggal  04  April  2011 (bukti P.7);
8) Foto  Copy  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Ritna  Kumuria  Nomor  750312 5412750001 tanggal 14 September 2012 (bukti P.8);
9) Foto  Copy  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Marvita  Alim  Nomor 7503125703960001, tanggal 05 Juli 2013 (bukti P.9);
c. Bahwa  bukti-bukti  berupa  foto  copy  tersebut  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  serta bermeterai cukup;
d. Bahwa  selain  alat-alat  bukti  tertulis  tersebut,  pemohon  telah  menghadirkan  pula  dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:
e. Saksi kesatu adalahDjamila Yunus binti Hasan Yunus.
1) Bahwa saksi mengenal pemohon;
2) Bahwa  saksi  mengenal  pula  suami  pemohon  yang  bernama  Mulyadi  S.  Alim  yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa Bondaraya;
3) Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai dua orang anak, yaitu Marvita Alim  dan  Abd.  Rahman  Alim  yang  berada  dalam  asuhan  dan  pemeliharaan pemohon;
4) Bahwa  kedua  orang  tua  almarhum  Mulyadi  S.  ALim  juga  telah  lama  meninggal dunia mendahului almarhum tersebut;
5) Bahwa almarhum Mulyadi S. Alim tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
6) Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta warisan almarhum Mulyadi S. Alim;
f. Saksi kedua, Daud Oki bin Samadi Oki
1) Bahwa saksi mengenal pemohon dan Mulyadi S. Alim mereka adalah suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yaitu Marvita Alim dan Abd. Rahman Alim;
2) Bahwa Mulyadi  S. Alim telah meninggal  dunia  pada tahun 2011, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia mendahului almarhum tersebut;
3) Bahwa selama hidupnya almarhum Mulyadi S. Alim hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon;
4) Bahwa  kedua  anak  pemohon  dan  almarhum  tersebut  selama  ini  dipelihara  oleh pemohon;
5) Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta warisan almarhum Mulyadi S. Alim;
6) Bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;
7) Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini  ditunjuk  hal-hal  yang  tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## 3. Pertimbangan Hakim
a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;
b. Menimbang  bahwa  pemohon  dalam  permohonannya  pada  pokoknya  bermohon penetapan  ahli  waris  almarhum  Mulyadi  S.  Alim  dengan  mendalilkan  bahwa almarhum  tersebut  telah  meninggal  dunia  pada  tanggal  11  Februari  2011  dengan
meninggalkan seorang istri atau janda (pemohon) dan dua orang anak yaitu Marvita Alim (perempuan) serta Abd. Rahman Alim (laki-laki);
c. Menimbang bahwa selain itu pemohon bermohon pula untuk ditetapkan sebagai wali dari  Abd.  Rahman  Alim  dengan  alasan  bahwa  anak  tersebut  masih  di  bawah  umur sehingga  untuk  kepentingan  pengurusan  harta  peninggalan  almarhum  Mulyadi  S. Alim, pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris juga penetapan wali dari anak tersebut;
d. Menimbang  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan  tersebut  pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9)  serta  dua  orang  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah, masing-masing  bernama  Djamila  Yunus  binti  Hasan  Yunus  dan  Daud  Oki  bin Samadi Oki;
e. Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  tersebut  ditemukan  fakta-fakta  sebagai berikut:
1) Bahwa Mulyadi S. Alim alias Muliyadi S. Alim meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Februari 2011 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia mendahului almarhum tersebut;
2) Bahwa  almarhum  tersebut  selama  hidupnya  hanya  satu  kali  menikah,  yaitu dengan  pemohon,  dan  dari  pernikahannya  itu  telah  dikaruniai  dua  orang  anak, yaitu Marvita Alim (perempuan) serta Abd. Rahman Alim (laki-laki);
3) Bahwa  Abd.  Rahman  Alim  masih  di  bawah  umur,  lahir  pada  tanggal  25 September  2005,  yang  selama  ini  tinggal  bersama  dan  dipelihara  oleh  Pemohon selaku kandungnya;
4) Bahwa  untuk  pengurusan  harta  peninggalan  almarhum  tersebut,  Pemohon  selain membutuhkan penetapan ahli waris juga penetapan wali dari pengadilan.
f. Menimbang  bahwa  apabila  fakta-fakta  tersebutyang  khususnya  fakta  poin  1  dan  2 dihubungkan dengan ketentuan pasal  171 huruf (b) dan (c) serta Pasal  174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum  Mulyadi  S.  Alim  alias  Muliyadi  S.  Alim  terdiri  dari  seorang  istri  (janda), yaitu  Ritna  Kumuria  (pemohon)  dan  dua  orang  anak  kandung,  yaitu  Marvita  Alim (perempuan) serta Abd. Rahman Alim (laki-laki);
g. Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  poin  3  tersebut  harus  pula  dinyatakan  terbukti bahwa  Abd.  Rahman  Alim  masih  di  bawah  umur  atau  belum  dewasa  sehingga  untuk melakukan perbuatan hukum  baik  di  dalam maupun di  luar pengadilan harus diwakili oleh pemohon sebagai kandungnya yang selama ini memelihara anak tersebut;
h. Menimbang  bahwa  dari  fakta  poin  4  tersebut  terbukti  pula  bahwa  pemohon  selain membutuhkan  penetapan  ahli  waris  juga  penetapan  wali  sebagai  syarat  administratif untuk  mengurus  harta  warisan  almarhum  Mulyadi  S.  Alim  alias  Muliyadi  S.  Alim sebagai pewaris. Hal mana menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pemohon dalam  rangka mewakili  anaknya tersebut  adalah benar-benar untuk kepentingan anak tersebut;
i. Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  maka permohonan  pemohon  tentang  penetapan  ahli  waris  dan  penetapan  perwalian  anak tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;
j. Menimbang  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  mengenai  permohonan  (volunter),  biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

## 4. Penetapan Hakim
Pada penetapan hakim atau pada putusan hakim ini majelis hakim akan memperhatikan ketentuan  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berlaku  dan  berkenaan dengan perkara ini, lalu kemudian menetapkan dengan:
a. Mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan ahli waris dari almarhum Mulyadi S. Alim alias Muliyadi S. Alim adalah: (1) Ritna Kumuria (istri atau janda); (2) Marvita Alim (anak perempuan); (3) Abd. Rahman Alim (anak laki-laki);
b. Menetapkan pula pemohon (Ritna Kumuria) sebagai wali dari anak yang bernama Abd. Rahman Alim;
c. Membebankan  kepada  pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  hingga  penetapan  ini diucapkan sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
Merujuk pada penggalan contoh putusan hakim dalam perkara permohonan penetapan ahli  waris  di  atas,  Khairiyah  Ahmad  (hakim)  mengatakan  bahwa  yang  perlu dipertimbangkan adalah ketika sudah memiliki bukti adanya hubungan hukum (sama-sama adalah  ahli  waris).  Apakah  masing-masing  para  pihak  tidak  pernah  melakukan  hal  yang
tidak baik kepada pewaris (seperti berusaha membunuh si pada saat pewaris masih hidup). Bila  hal  ini  pernah  dilakukan  oleh  salah  seorang  atau  beberapa  orang,  maka  harus dipertimbangkan. Apakah status anak ini walaupun sebagai ahli waris tidak melakukan hal- hal  yang  tercela  kepada  si  pewaris  yang  mengancam  jiwa  si  pewaris  (walaupun  hanya ancaman  lewat  kata-kata),  dan  apakah  status  anak  ini  masih  beragama  Islam  (tidak murtad). Bila ada ahli waris yang sudah pindah agama (murtad), maka dalam pertimbangan hakim orang seperti ini akan hilang hakkewarisannya. 24 Berdasarkan uraian ini, banyak hal yang terungkap dalam proses persidangan  yang dimulai dari pemeriksaan duduk perkara, bukti-bukti,  dan  permeriksaan  para  saksi.  Bila  apa  didalilkan  oleh  para  pemohon  dalam perkara  penetapan  ahli  waris  atau  oleh  para  penggugat  dalam  perkara  sengketa  waris terbukti  dalam  persidangan,  maka  ini  merupakan  rujukan  hakim  menimbang, mengabulkan,  menetapkan  atau  memutuskan  bahwa  perkara  yang  diajukan  dapat dikabulkan secara hukum.
Ungkapan informan Medang (hakim) yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim harus sesuai dengan apa yang terjadi dalam ruang persidangan. Bila yang ditangani adalah perkara sengketa, hal  yang pertama-tama dilakukan adalah penggugat  dan tergugat  harus dimediasi  terlebih  dahulu.  Bila  pada  saat  mediasi  penggugat  dan  tergugat  memilih  jalan damai,  maka  pengadilan  berkewajiban  membuat  akta  perdamaian.  Bila  sebaliknya,  maka proses  diteruskan  pada  proses  persidangan  yang  dimulai  dengan  proses  tanya-jawab (replik-duplik).  Selanjutnya  pembuktian  (surat-suratan/sertifikat),  kehadiran  para  saksi. Lalu kemudian majelis hakim mendatangi lokasi untuk melihat batas-batas tanah sengketa tersebut. Menurut Medang (hakim), bahwa gugatan perkara sengketa warisberbeda dengan permohonan penetapan ahli waris.Sebab permohonan penetapan ahli waris tidak dimediasi, tidak  ada  proses  replik-duplik  karena  tidak  ada  lawan. 25 Urain  dapat  dipahami  bahwa pertimbangan  hakim  tidak  boleh  tidak  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  dalam  proses persidangan.  Majelis  hakim  dalam  menangani  perkara  yang  diajukan  harus  mengikuti aturan-aturan  yang dimulai dengan mediasi penggugat dan tergugat. Proses proses tanya- jawab  (replik-duplik),  pembuktian  dengan  memeriksa  surat-suratan/sertifikat,  memeriksa para saksi, mendatangi lokasi untuk melihat batas-batas tanah sengketa tersebut. Semua ini
24 Khairiah Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 01 Januari 2020.
25 Medang, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 02 Januari 2020
merupakan  hal-hal  yang  sangat  penting  bagi  majelis  hakim  untuk  menjadi  pertimbangan dalam menetapkan mau dalam memutuskan perkara yang ditanganinya.
Tomi  Asram  (hakim)  mengatakan  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan atau  dalam  memutuskan  harus  berdasarkan  beberapa  hal  yang  harus  dilihat:  (1)  Apakah pewarisnya  benar  sudah  meninggal;  (2)  Apakah  ahli  warisnya  ada  atau  masih  hidup;  (3) Disebutkan  apa  kepentingannyadan  permohonan  yang  diajukan  tanpa  menyebutkan kepentingannya  tidak  dibolehkan  oleh  Mahkamah  Agung,  karena  dikhawatirkan  salah menggunakan  penetapan  ahli  waris.  karena  penetapan  ahli  waris  tersebut  hanya  sepihak saja  dan  tidak  ada  sengketa,  bisa  saja  akan  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang berkepentingan  dan  mereka  mengajukan  permohonan  dan  menyembunyikan  ahli  waris yang lain. Sedangkan dalam perkara sengketa waris, fakta hukumnya harus terbukti dalam persidangan. Terbukti bahwa pewarisnya benar telah meninggal (bisa jadi terungkap dalam proses  persidangan  pewaris  ternyata  belum  meninggal),  pewaris  benar  beragama Islam,benar  ahli  warsinya  ada  (sesuai  silsilah  dari  lurah)  dan  masih  hidup,  ada  harta warisan  yang  akan  dibagi.  Bila  beberapa  pokok  ini  telah  terpenuhi,  maka  majelis  hakim dapat  menetapkan  atau  memutuskan  membagi  harta  warisan  tersebut  berdasarkan peraturan perudangan yang berlaku. 26
Uraian di atas dapat dipahami bahwa hakim dalam menetapkan ahli waris atau hakim dalam  menjatuhkan  putusannya  harus  berdasarkan  beberapa  hal  yang  menjadi pertimbangan hakim adalah: (1) Pewarisnya benar sudah meninggal; (2) Ahli warisnya ada dan  masih  hidup;  (3)  Menyebutkan  kepentingan  pemohon  dalam  dalam  permohonannya, karena penetapan ahli waris tersebut tidak ada sengketa, bisa saja akan dimanfaatkan oleh orang-orang  yang  berkepentingan  dan  mereka  mengajukan  permohonan  dan menyembunyikan  ahli  waris  yang  lain.  Berbeda  dengan  perkara  sengketa  waris,  fakta hukumnya  harus  terbukti  dalam  persidangan.  Terbukti  bahwa  pewarisnya  benar  telah meninggal,  pewaris  benar  beragama  Islam,  ahli  warsinya  benar  ada,  dan  benar  ada  harta warisan  yang akan dibagi. Ramlah  Ismail mengatakan bahwa  yang menjadipertimbangan dalam  penetapan  ahli  waris  atau  dalam  perkara  sengketa  waris  adalah  ketika  dalam persidangan  perkara  yang  diajukan  terbukti  secara  hukum.  Artinya  apa  yang  telah dicantumkan  dalam  permohonan  atau  dalam  gugatan  terbukti  dalam  persidangan,  maka
26 Tomi Asram, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Tanggal 03 Januari 2020
inilah  pokok-pokok  yang  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuh-kan putusannya  bahwa  permohonan  atau  gugatan  dikabulkan. 27 Uraian  ini  dapat  dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah dalil-dalil permohonan atau gugatan terbukti secara hukum dalam persidangan.
Miranda Moki mengatakan bahwa  proses penetapan  dan putusan dilakukan dengan mempertimbangkan  semua  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  secara  hukum  dalam persidangan  dari  para  pihak  yang  terkait.  Penatapan  hakim  atau  putusan  hakimharus mempertimbangkan  aspek-aspek  keadilan  dan  kemanfaatan  atas.  Hakim  dalam menetapkan  atau  dalam  memutuskan  harus  mempertimbangkan  aturan-aturan  terkait, hakim juga harus  mempertimbangkan silsilah keluarga dari penggugat  dan tergugat  serta mempertimbangkan  nilai-nilai  luhur  yang  berkembang  dalam  masyarakat. 28 Uraian  hasil wawancara ini, maka dapat dipahami bahwa penetapan dan putusan hakim harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang selama persidangan. Pertimbangan selanjutnya adalah aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan atas bagi para pihak yang terkait, termasuk pula memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat.
Berdasarkan  uraian  data-data  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannyadalam  perkara  penetapan  ahli  ahli  waris  atau  putusannya  dalam  perkara sengketa  waris,  yaitu:  pewarisnya  sudah  meninggal;  ahli  warisnya  ada  dan  masih  hidup; menyebutkan kepentingan pemohon dalam per-mohonannya, karena penetapan ahli waris tersebut  tidak  ada  sengketa,  bisa  saja  akan  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang berkepentingan  dan  mereka  mengajukan  permohonan  dan  menyembunyikan  ahli  waris yang lain. Berbeda dengan perkara sengketa waris, fakta hukumnya harus terbukti dalam persidangan. Terbukti bahwa pewarisnya benar telah meninggal, pewaris benar beragama Islam,  ahli  warsinya  benar  ada,  dan  benar  ada  harta  warisan  yang  akan  dibagi.  Pada dasarnya  hakim  dalam  menjatuhkan  penetapan  dan  putusannya  harus  dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu juga harus  memperhatikan  aspek-aspek  keadilan  dan  kemanfaatan  atas  bagi  para  pihak  yang
27 Ramlah Ismail, Selaku Juru Sita di PA Gorontalo, Wawancara, Tanggal 05 Januari 2020.
28 Miranda Moki, Panitera Muda Permohonan di PA Gorontalo, Wawancara, Tanggal 24 Juni 2020.
terkait, memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat.

## C. KESIMPULAN
1. Proses  penyelesaian  Penetapan  Ahli  Waris  (PAW)  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo telah  dilakukan  dengan  prosedur  dan  syarat-syarat  yang  berlaku  berdasarkan  aturan perundang-undangan.  Hal  ini  terlihat  pada  apa  yang  disampaikan  oleh  para  informan pada  pembahasan  di  atas  bahwa  permohonan  penetapan  ahli  waris  dan  perkara  gugat waris harus dilihat apakah syarat formilnya sudah terpenuhi atau tidak, cocok atau tidak dengan  silsilah  keluarga  dari  kelurahan.  Apakah  masih  ada  pihak-pihak  yang seharusnya  jadi  ahli  waris  yang  berhak  tidak  dimasukkan.  Ternyata  pada  proses persidangan semua ini terungkap, maka perkara penetapan ahli waris atau perkara gugat waris  tersebut  pasti  akan  ditolak  (NO).  Hal  ini  disebabkan  adanya  pihak  lain  sebagai ahli  waris  tidak  masukkan,  dengan  demikian  permohonan  atau  gugatan  tersebut  dapa dikatakan  cacat  formil.  Selain  itu,  perbedaan  penetapan  ahli  waris  dengan  sengketa waris  adalah  penetapan  dimana  hakim  hanya  cukup  menetapkan  saja  ahli  warisnya, boleh pula menetapkan bagian masing-masing ahli waris, tetapi tidak menyentuh objek (tidak  ada  objek  disengketakan)  kemudian  akhir  putusannya  adalah  penetapan  ahli waris.  Sedangkan  perkara  waris  atau  sengketa  waris  adalah  perkara  yang  memiliki lawan, ada obyek sengketa, dan akhir proses persidangannya adalah putusan hakim.
2. Terdapat  beberapa  hal  yang  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan penetapannya dalam perkara penetapan ahli ahli  waris atau putusannya dalam perkara sengketa waris, yaitu: pewarisnya sudah meninggal; ahli warisnya ada dan masih hidup; menyebutkan  kepentingan  pemohon  dalam  per-mohonannya,  karena  penetapan  ahli waris tersebut  tidak ada sengketa, bisa saja akan  dimanfaatkan oleh orang-orang  yang berkepentingan dan mereka mengajukan permohonan dan menyembunyikan ahli waris yang  lain.  Berbeda  dengan  perkara  sengketa  waris,  fakta  hukumnya  harus  terbukti dalam  persidangan.  Terbukti  bahwa  pewarisnya  benar  telah  meninggal,  pewaris  benar beragama Islam, ahli warsinya benar ada, dan benar ada harta warisan yang akan dibagi. Pada  dasarnya  hakim  dalam  menjatuhkan  penetapan  dan  putusannya  harus  dengan mempertimbangkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan.  Selain  itu
juga harus memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan atas bagi para pihak yang  terkait,  memperhatikan  aturan-aturan  yang  berlaku  dan  nilai-nilai  luhur  yang berkembang dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Fikri  &  Wahidin,  Fikri  &  Wahidin.  “Konsepsi  Hukum  Waris  Islam  Dan  Hukum  Waris  Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis).” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum (2017).
Idris,  Muh.  “Implementasi  Hukum  Waris  Dan  Pengajarannya  Pada  Masyarakat  Kec.  Poleang Tengah  Kab.  Bombana  (Perbandingan  Antara  Hukum  Adat,  Hukum  Islam  Dan  Hukum Perdata).” Jurnal Al-’Adl (2015).
Kushidayati, Lina. “Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (1970).
Masnayanti,  And  Abdillah  Mustari.  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Harta Waris  Antara  Saudara  Kandung.” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi Syariah (2019).
Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” In Pt. Remaja Rosda Karya , 2017.
Setiawan, Eko. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis.” Muslim Heritage (2017).
Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial . Bandung: Percetakan Refika Aditama, 2009.
Sirin,  Khaeron.  “Analisis  Pendekatan  Teks  Dan  Konteks  Dalam  Penentuan  Pembagian  Waris Islam.” Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah (2013).
Tarigan, Azhari Akmal. “Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim.” Ahkam (2014).
Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I (2018).