Journal of Management and Bussines (JOMB) Volume 5, Nomor 2, Juli - Desember 2023 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.8331

## DETERMINAN KINERJA PEMERINTAH DESA SIDOBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
Lailatul Mafruhah 1 , Siti Sundari 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 sitisundari.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pengaruh  akuntabilitas,  kompetensi,  pengendalian internal  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  Sidobinangun, Kecamatan  Deket,  Kabupaten  Lamongan.  Penelitian  ini  mengambil  data  melalui kuisioner  yang  dibagikan  untuk  masyarakat  Desa  Sidobinangun.  Studi  ini  memakai analisis berupa model partial least square (PLS). Simpulan, bahwa kinerja pemerintah desa Sidobinangun sangat membutuhkan tingkat akuntabilitas, kompetensi  yang tinggi dari  aparatur  desa  Sidobinangun  dan  juga  didukung  oleh  tingginya  peran  masyarakat Sidobinangun,  namun  pengendalian  internal  belum  memiliki  kontribusi  yang  optimal terhadap kinerja pemerintah desa Sidobinangun.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Kompetensi, Pengendalian Internal

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  influence  of  accountability,  competence,  internal control  and  community  participation  on  the  performance  of  the  Sidobinangun  village government,  Deket  District,  Lamongan  Regency.  This  research  collected  data  through questionnaires  distributed  to  the  people  of  Sidobinangun  Village.  This  study  uses analysis in the form of a partial least squares (PLS) model. The conclusion is that the performance  of  the  Sidobinangun  village  government  really  requires  a  high  level  of accountability  and  competence  from  the  Sidobinangun  village  apparatus  and  is  also supported by the high role of the Sidobinangun community, but internal control has not yet  had  an  optimal  contribution  to  the  performance  of  the  Sidobinangun  village government.
Keywords: Accountability, Competence, Internal Control

## PENDAHULUAN
Keberhasilan sebuah desa tergantung pada kinerja para aparatur pemerintah desa, sehingga  lingkungan  desa  dapat  mengevaluasi  efektifitas  aparat  desa  (Putra,  2013). Strategi otonomi daerah bertujuan mendukung pengembangan kemampuan pemerintah desa  untuk  menyediakan  pelayanan  bagi  publik  dengan  lebih  efektif  serta  efisien. Kedekatan  lembaga  pemerintah  di  tingkat  desa  diharap  dapat  mencukupi  kebutuhan publik  akan  pelayanan  yang  baik.  Perencanaan  pembangunan  pemerintah  desa  baik program  maupun  anggaran  perlu  dilaksanakan  dengan  baik  agar  tidak  terjadi kesenjangan  antara  kebutuhan  nyata  publik  dengan  perencanaan  pembangunan. Penyelenggaraan  kegiatan  pelayanan  Pemerintahan  Desa  relevan  dengan  Undang- Undang  Pemerintahan  Desa  Nomor  6  Tahun  2004  mempunyai  konsekuensi  strategis, dalam  hal  ini  dikarenakan  desentralisasi  politik  serta  keuangan  sudah  memberikan
kekuasaan  yang  lebih  tinggi  kepada  penduduk  desa  untuk  mengarahkan  kegiatan organisasi  Pemerintahan  Desa  dengan  menetapkan  kebijakan,  tujuan,  dan  program. Proses  perencanaan  pembangunan  desa  perlu  diperhatikan  hal-hal  seperti  kualitas pejabat  terpilih,  ketersediaan  sumber  daya,  baik  sumber  daya  manusia  ataupun keuangan. Penilaian kinerja dalam hal ini diperlukan untuk menilai sejauh mana rencana anggaran mencapai target yang ditentukan (Ramandei, 2009).
Peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa menegaskan  pentingnya  kinerja  pemerintahan  desa.  Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan oleh  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  desa  yakni  dengan melihat  potensi  daerah,  keragaman  daerah,  tantangan  kompetisi  global  dalam  satu kesatuan  sistem  pelaksanaan  pemerintahan  desa,  hubungan  antara  pemerintah  pusat dengan  daerah  dan  antar  daerah.  Keberhasilan  pemerintah  desa  juga  perlu  ditentukan oleh  kinerjanya  sebab  berstatus  nirlaba.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang berpihak  pada  rakyat  secara  efektif  diharapkan  dapat  dihasilkan  dari  implementasi berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  berkaitan  dengan  prinsip akuntabilitas pada manajemen keuangan.
Kinerja  pemerintah  daerah  diperkirakan  akan  meningkat  dengan  penerapan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  (Binawati  et  al,  2015).  Desa Sidobinangun,  Kecamatan  Deket,  Kabupaten  Lamongan  yakni  salah  satu  desa  yang dalam  menyusun  Pendapatan Asli  Desa  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2022  terdapat penurunan,  sehingga  Desa  Sidobinangun  dipilih  menjadi  objek  penelitian  yang  akan dilaksanakan.  Pendapatan Asli  Desa  (PADes)  Desa  Sidobinangun  tahun  2017  sampai dengan  tahun  2022  mengalami  penurunan,  menurut  ungkapan  aparat  desa Sidobinangun,  hal  itu  dikarenakan  pada  tahun  tersebut  terdapat  lahan  yang  tidak  ada publik yang menyewa dan juga terdapat beberapa lahan yang masa sewanya sudah habis kemudian tidak ada yang meneruskan menyewanya lagi. Pendapatan transfer selama 6 tahun  berturut  dari  dana  bantuan  keuangan  pemerintah  semakin  tahun  semakin meningkat.  Apabila  ditinjau  dari  perealisasian  APBDes  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa ketergantungan  dana  oleh  pemerintah  desa  kepada  pemerintah  pusat  masih  begitu tinggi,  diindikasikan  melalui  masih  tingginya  pendapatan  transfer  dari  pemerintah dibandingkan dengan pendapatan asli desa.
Tabel 1.

## APBDes Desa Sidobinangun
Tahun Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Dari Pemerintah 2017 221.858.050 1.136.007.200 2018 185.000.000 1.032.457.072 2019 121.000.000 1.141.855.300 2020 106.800.000 1.344.959.600 2021 100.000.000 1.409.475.000 2022 80.000.000 1.693.692.000
Sumber: Realisasi APBDes Desa Sidobinangun 2017-2022
Rendahnya  kemampuan  pemerintah  Desa  Sidobinangun  untuk  menggali  potensi sumber-sumber  pendapatan  asli  desa  dapat  dilihat  dari  jumlah  pendapatan  desa  yang menurun dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pendapatan transfer. Pendapatan Asli Desa pada Desa Sidobinangun dari 6 tahun berturut semakin menurun dikarenakan pada
tahun 2018 dan 2022 terdapat salah satu lahan yang tidak ada yang menyewa pada tahun tersebut.  Pendapatan  Asli  Desa  kecil  menunjukkan  adanya  kecenderungan  masih kurangnya  kemampuan  dan  usaha  desa  untuk  menggali  dan  mengelola  sumber pendapatan yang ada. Hal ini menunjukkan tidak optimalnya kinerja pemerintah desa.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pemerintah  desa, diantaranya  yaitu  akuntanbilitas.  Akuntabilitas  merupakan  konsep  terkait  dengan mekanisme  pertanggungjawaban  dari  satu  pihak  ke  pihak  yang  lain.  Jitmau  dalam (Jatmiko,  2020)  menyatakan  bahwa  Kinerja  instansi  pemerintah  itu  berkaitan  erat dengan  akuntabilitas.  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu rangkaian sistematis dari berbagai kegiatan, alat,  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  tujuan  penetapan  dan  pengukuran, pengumpulan  data,  klasifikasi,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  kinerja  (Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 29 Tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah,  2014).  Kompetensi  perangkat  desa  merupakan  aspek  lain  yang  juga mempengaruhi  kinerja.  Kompetensi  adalah  suatu  kemampuan  untuk  melaksanakan suatu  pekerjaan  atau  tugas  yang  dilandasi  atas  keterampilan  dan  pengetahuan  serta didukung  oleh  sikap  kerja  yang  dituntut  oleh  pekerjaan  tersebut  (Wibowo,  2016). Perangkat desa harus memiliki kompetensi kerja yang diperlukan, untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem pengendalian internal merupakan faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah Desa..
Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat, individu, atau kelompok dalam inisiatif pembangunan.  Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  menganut  prinsip  good governance,  maka  masyarakat  desa  dituntut  untuk  bergantung  pada  pengelolaan  uang desa  dan  perumusan  kebijakan.  Keterlibatan  partisipasi  masyarakat  dalam  semua tahapan  pengelolaan  dana  desa  dan  perumusan  kebijakan  keuangan  desa  akan membantu  pemerintah  daerah  menetapkan  peraturan  keuangan  yang  relevan  dan memastikan  bahwa  pengambilan  keputusan  bukan  semata-mata  bergantung  kepada pemerintah.  Terdapat  berbagai  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah desa, antara lain akuntanbilitas. Akuntabilitas yakni konsep berkenaan dengan prosedur mempertanggung  jawabkan  oleh  setiap  pihak.  Jitmau  dalam  (Jatmiko,  2020) memaparkan  bahwa  Kinerja  instansi  pemerintah  tersebut  erat  kaitannya  dengan akuntabilitas.  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang  kemudian disingkat  menjadi  SAKIP  ialah  sebuah  rangkaian  struktural  dari  beragam  kegiatan, media,  dan  mekanisme  yang  dibuat  bagi  tujuan  pengukuran  dan  penetapan, penghimpunan  data,  pengklasifikasian,  ikhtisar,  serta  pelaporan  kinerja  (Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  29  Terkait  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah, 2014). Kompetensi aparat desa yakni aspek lain yang juga mempengaruhi kinerja.  Kompetensi  ialah  sebuah  kemampuan  dalam  melakukan  sebuah  tugas  atau pekerjaan yang dilandaskan oleh keterampilan serta wawasan dan diperkuat oleh sikap kerja  yang  diberi  tuntutan  oleh  pekerjaan  tersebut  (Wibowo,  2016). Aparat  desa  perlu mempunyai  kompetensi  kerja  yang  diperlukan,  demi  menambah  kinerja  dalam menyediakan pelayanan bagi publik.
Sistem  pengendalian  internal  yakni  faktor  lainnya  yang  memberikan  pengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  Desa.  Sistem  pengendalian  internal  ialah  sebuah  proses integral  dari  perilaku  dan  aktivitas  yang  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  oleh pimpinan  serta  semua  karyawan  dalam  memberikan  kepercayaan  yang  wajar  dalam perealisasian  tujuan  organisasi  lewat  kegiatan  yang  efektif  serta  efisien,  keakuratan pelaporan  keuangan,  perlindungan  aset  negara,  serta  kepatuhan  terhadap  regulasi
perundang-undangan  (Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008).  Faktor  selanjutnya yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  yakni  partisipasi  penduduk  desa. Partisipasi  ialah  keikutsertaan  publik,  individu,  atau  kelompok  dalam  inisiatif pembangunan.  Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  menganut  prinsip  good governance,  maka  penduduk  desa  didesak  untuk  bergantung  pada  pengelolaan  uang desa  dan  perumusan  kebijakan.  Keterlibatan  partisipasi  publik  dalam  semua  tahapan manajamen  dana  desa  serta  perumusan  kebijakan  keuangan  desa  dapat  mendukung pemerintah  daerah  menetapkan  peraturan  keuangan  yang  relevan  dan  memastikan bahwa  pengambilan  keputusan  bukan  semata-mata  bergantung  kepada  pemerintah. Penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  memiliki  persamaan  yaitu  sama-sama meneliti tentang kinerja pemerintah, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan pada variabel, objek, populasi dan sampel.

## KAJIAN TEORI Kinerja Pemerintah Desa
Menurut Wibowo (2016:17), kinerja dapat didefinisikan sebagai tindakan ataupun prestasi (performance). Pada konteks tertentu, kinerja didefinisikan sebagai output dari seorang  karyawan,  proses  manajemen  output,  ataupun  organisasi  secara  kompleks,  di mana  output  dari  proses  itu  perlu  ditunjukkan  dengan  bukti  nyata  dan  bisa  dinilai melalui  perbandingan  dengan  standar  yang  sudah  ditetapkan,  sedangkan  (Widodo, 2015)  mengartikan  kinerja  sebagai  hasil  kerja  yang  bisa  diraih  oleh  seorang  individu ataupun sebuah kelompok pada sebuah organisasi yang sejalan dengan wewenang serta tanggung jawab setiap bagian guna mewujudkan sebuah tujuan tertentu.

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Akuntabilitas  ialah  jenis  tanggung  jawab  dalam  mempertanggung  jawabkan kesuksesan ataupun kegagalan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang  sudah  ditentukan  lewat  saluran  pertanggung  jawaban  secara  teratur.  Dipaparkan oleh (Rizal, 2019), eksistensi pemerintah desa sebagai entitas yang bisa dipercaya serta mampu  melakukan  pertanggungjawaban  keuangan  kepada  publik  dalam  bentuk pelaporan  keuangan  yang  bertanggung  jawab  dan  transparan  disebut  sebagai stewardship  theory.  Akuntabilitas  publik  menurut  Mardiasmo  (2021)  ialah tanggungjawab bagi pihak yang memberi amanah dalam memberi pertanggungjawaban, menyediakan,  dan  menyampaikan  setiap  aktivitas  dan  kegiatan  yang  merupakan tanggungjawabnya pada pihak yang memberi amanah (principal) yang mempunyai hak dan  wewenang  dalam  memperoleh  pertanggungjawaban  tersebut.  Kinerja  pemerintah desa  bisa  dinilai  baik  jika  semua  rencana  yang  disusun  oleh  pemerintah  demi memaksimalkan hasil dari rencana tersebut, salah satunya pertanggung jawaban kinerja serta manajemen keuangan desa, sudah dilaksanakan dengan benar dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Dipaparkan oleh Elkha dan Wahidawati (2020), Putra et al.,  (2018),  dan  Damayanti  (2018),  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah desa.
H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

## Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Kompetensi  yakni  kombinasi  wawasan  serta  kemampuan  yang  sesuai  dengan tugas  serta  kapasitas  dalam  menanggulangi  sebuah  pekerjaan  ataupun  tugas  merujuk pada  sebuah  standar  yang  sudah  ditentukan.  Kompetensi  secara  umum  didefinisikan
sebagai  kecakapan,  keterampilan,  kemampuan.  Dalam  konteks  manajemen  Sumber Daya Manusia, istilah “kompetensi” merujuk pada atribut ataupun karakteristik seorang individu  yang menyebabkan berhasilnya pekerjaan. Stewardship theory mengacu pada keberadaan  pemerintah  desa  sebagai  sebuah  lembaga  daerah  yang  bisa  menyediakan pelayanan yang baik bagi publik, dalam hal ini diperlukan sumber daya manusia yang baik  serta  kompeten  sehingga  kemakmuran  publik  bisa  terwujud  dengan  optimal (Haryanti,  2016).  Kompetensi  yang  dipunyai  oleh  Pemerintah  Desa  secara  langsung dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  tugas  serta tanggung  jawabnya.  Kompetensi  ini  dapat  berpengaruh  terhadap  kemampuan mengembangkan  kinerja  sebagai  upaya  menyediakan  pelayanan  bagi  publik.  Hal  ini relevan dengan hasil penelitian Mualifu et al., (2019), Utama (2020) Hermawan, (2019) bahwa  Kompetensi  aparat  desa  memberi  pengaruh  yang  positif  serta  signifikan  pada kinerja pemerintah desa.
H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa Sidobinangun

## Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Stewardship  theory menggambarkan  keadaan  aparat  desa  yang  tidak  didorong oleh  tujuan  pribadi  namun  lebih  terfokus  pada  tujuan  hasil  utama  demi  kepentingan publik dan mengikuti hukum, dalam hal ini Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008  mengenai  Pengendalian  Intern  Pemerintah.  Sistem,  yang  menjelaskan  bahwa sistem pengendalian intern yakni proses integral dari tindakan serta kegiatan.Efektivitas pemerintahan desa dipengaruhi oleh pengendalian internal sebab pengendalian internal dapat  berdampak  pada  pengambilan  keputusan  internal  yang  pada  gilirannya mempengaruhi  efektivitas  pemerintahan  desa  dan  hasil  pengambilan  keputusan.  Hal tersebut dejalan dengan hasil penelitian Elkha & Wahidawati (2020) yang menemukan bahwa pengendalian intern meningkatkan fungsi pemerintahan desa secara signifikan H3  :  Pengendalian  Internal  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  Desa Sidobinangun

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Setiap  orang  mempunyai  suara  dalam  penentuan  keputusan  melalui  partisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, lewat penggunaan lembaga yang sah yang mewakili  kepentingannya.  Dalam  penelitian  ini,  kedua  pihak  yang  dimaksud  ialah pemerintah desa dan penduduk desa yang bekerjasama demi mewujudkan tujuan. yakni kesejahteraan dan keberhasilan bersama. Individu yang menerapkan Stewardship theory mempunyai  hubungan  kesepakatan  dengan  organisasinya  yang  merepresentasikan komitmen  moral  serta  mengikat  masing-masing  pihak  agar  bekerja  mencapai  tujuan bersama  dengan  tidak  saling  menguntungkan  (Raharjo,  2014).  "Berpartisipasi"  dalam penentuan  keputusan  yang  demokratis,  mengakui  hak  asasi  manusia,  memungkinkan kebebasan berbicara dan pers, dan menerima atau mengakomodasi  ambisi  orang ialah contoh  partisipasi.  Intinya,  keterlibatan  publik  sangat  penting  untuk  membangun kerangka  kerja  yang  lebih  adil,  partisipatif,  dan  akuntabel  serta  dalam  membangun kembali  keyakinan  publik  pada  pemerintah.  Keterlibatan  publik  yang  tinggi  bisa menciptakan pemerintahan desa yang demokratis yang berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat mendongkrak potensi yang melekat pada penduduk desa. Hal tersebut sesuai dengan  temuan  penelitian  Kassa  et  al.  (2019),  yang  menemukan  bahwa  kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh keterlibatan publik.

## H4  :  Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  Desa
Sidobinangun

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  studi  kuantitatif.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat  Desa  Sidobinangun  dan  perangkat  desa  guna  mendapatkan  informasi  yang akurat,  valid dan reliable . Variabel  yang ditetapkan oleh peneliti diantaranya:  variabel independen, yaitu Akuntabilitas (X1), Kompetensi (X2, Pengendalian Internal (X3), dan Partisipasi  Masyarakat  (X4)  serta  variabel  untuk  dependen  merupakan  Kinerja Pemerintah  Desa  (Y).  Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  Desa Sidobinangun,  Kabupaten  Lamongan.    Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah Simple  Random  Sampling .  Skala  pengukuran  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Skala  Likert.  Studi  ini  mengambil  data  dengan  cara membagikan  kuisioner  kepada  masyarakat  Desa  Sidobinangun,  Kabupaten  Lamongan. Kuisioner  diberikan  sebanyak  93  kepada  masyarakat  Desa  Sidobinangun,  Kabupaten Lamongan untuk menilai kinerja pemerintah desa Sidobinangun. Teknik analisis dalam penelitian  ini  menggunakan Partial  Least  Square (PLS)  dengan software  SmartPLS 3. Penggunaan  PLS  sebagai  teknik  analisis  memiliki  kelebihan  seperti  dapat  digunakan pada  jumlah  sampel  kecil,  hasil  tetap  kuat  walaupun  terdapat  data noise dan  data missing ,  tidak  mensyaratkan  data  terdistribusi  normal  dan  dapat  digunakan  pada  data dengan tipe skala berbeda.

## HASIL PENELITIAN
Validitas Konvergen (Convergent Validiy)
Tujuan validitas konvergen ialah untuk menilai seberapa asli hubungan yang ada antara  variabel.  Menurut  undang-undang  yang  berlaku,  data  dianggap  dapat  diterima jika validitas konvergen model pengukuran dengan indikator dievaluasi dengan merujuk pada  korelasi  antara  nilai  indikator  dan  nilai  konstruk  lebih  tinggi  dari  0,7  (Ghozali, 2021:68). Berdasarkan pengolahan data awal dengan SmartPLS 4.0 diperoleh hasil uji validitas  konvergen  untuk  variabel Akuntabilitas,  Kompetensi,  dan  Partisipasi  Publik. Semua  indikator  untuk  variabel  tersebut  valid  (>0,70),  namun  pada  variabel Pengendalian Intern ada 2 indikator yang tidak valid yakni X3.2 dan X3.3, sedangkan sisanya  valid  (>0,7).  Terdapat  Dua  indikator  berwarna  merah  memperlihatkan  nilai loading  di  bawah  0,70  berdasarkan  langkah  awal  pengolahan  data.  Hal  ini memperlihatkan  bahwa  indikator  tersebut  perlu  dihilangkan  sebab  tidak  mencukupi kriteria  batas  pengukuran  minimum,  setelah  itu  dilaksanakan  uji  validitas  konvergen kembali dengan memakai outer loading tahap kedua. Hasil dari variabel Akuntabilitas, Kompetensi,  Pengendalian  Intern,  dan  Partisipasi  Publik  semuanya  valid  (>0,70) berdasarkan pengolahan data tahap kedua dengan SmartPLS 3.

## Uji Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Memeriksa  nilai  akar  kuadrat  dari  rata-rata  varians  yang  diekstrak  (AVE)  untuk masing-masing konstruk dengan korelasi dengan konstruk lainnya, dimungkinkan untuk menguji  validitas  diskriminan.  Apabila  nilai  AVE  >  0,50  maka  dapat  dianggap  nilai discriminant validity sangat baik (Ghozali, 2021:68). Nilai AVE > 0,50 ditemukan untuk setiap  konstruksi  berdasarkan  pengolahan  data.  Kompetensi  mempunyai  nilai  AVE senilai  0,576, sedangkan akuntabilitas mempunyai  nilai AVE senilai  0,568. Nilai AVE untuk pengendalian internal 0,648, partisipasi publik 0,596, dan kinerja pemerintah desa
0,691. Oleh sebab itu, dapat dianggap bahwa semua konstruksi mempunyai nilai AVE di atas 0,50 dan semua variabel konstruksi mempunyai nilai AVE yang tinggi.
Tabel 2.
Uji Reliabilitas Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability
Cronbach's Alpha Composite Reliability (rho_a) Composite Reliability (rho_c) 0.813 0.815 0.870 Kompetensi (X2) 0.825 0.827 0.877 Pengendalian Internal (X3) 0.733 0.734 0.849 Partisipasi Masyarakat (X4) 0.837 0.838 0.885 Kinerja Pemerintah Desa (Y) 0.883 0.883 0.914
Bahwa  hasil  pengujian  composite  reliability  menunjukkan  nilai  >0,7  dan cronbach’s alpha >0,7 yang artinya semua variabel dinyatakan reliabel.
Tabel 3. Nilai R-Square R-Square R-Square Adjusted Kinerja Pemerintah Desa 0,756 0,745
Bahwa  nilai  R-Square  Adjusted  variabel  kinerja  pemerintah  desa  senilai  0,745 memperlihatkan bahwa variabel kinerja pemerintah desa tergolong kuat atau baik. sebab variabel  laten  akuntabilitas,  kompetensi,  pengendalian  intern,  dan  partisipasi  publik dapat  menjelaskan  atau  memprediksi  74,5%  kinerja  pemerintah  desa,  maka  sisanya dipaparkan  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak  terdapat  dalam  penelitian  ini,  seperti variabel  budaya  organisasi.  Keberhasilan  sebuah  organisasi  dalam  menerapkan  unsur- unsur  ataupun  berbagai  nilai  budaya  organisasinya  bisa  mendukung  organisasi  untuk tumbuh  serta  berkembang  dengan  berkesinambungan,  menurut  Hadju  et  al.  (2019). Variabel budaya organisasi dianggap sebagai faktor penentu utama dalam keberhasilan kinerja organisasi.
Tabel 4.
Nilai Q-Square Q-Square Kinerja Pemerintah Desa 0,509
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  predictive  relevance  pada  tabel  4  dapat diketahui  bahwa  nilai  Q 2 secara  keseluruhan  menunjukkan  nilai  0,509,  maka  dapat disimpulkan  variabel  akuntabilitas,  kompetensi,  pengendalian  internal  dan  partisipasi masyarakat memiliki relevansi prediktif terhadap variabel kinerja pemerintah desa.
Tabel 5. Uji Hipotesis Berdasarkan Total Effects Original Sample (O) Sample Man (M) Standard Deviation (STDEV) T statistics (|O/STDEV|) P value s X1 -> Y 0.235 0.232 0.117 2.018 0.044 X2 -> Y 0.221 0.225 0.086 2.578 0.010 X3 -> Y 0.064 0.065 0.109 0.590 0.555 X4 -> Y 0.453 0.453 0.102 4.456 0.000
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil uji hipotesis yang dapat diuraikan sebagai berikut  :  1)  Akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa. Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai  koefisien  beta  Akuntabilitas  terhadap  Kinerja Pemerintah  Desa  sebesar  0,235  dan  t-statistik  sebesar  2,018  dengan  p-value  0,044 sehingga  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Sidobinangun, Kecamatan  Deket,  Kabupaten  Lamongan  diterima.  2)  Kompetensi  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa.  Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai koefisien  beta  Kompetensi  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  sebesar  0,221  dan  t- statistik  yaitu  sebesar  2,578,  dengan  p-value  0,010  sehingga  Kompetensi  berpengaruh terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Sidobinangun,  Kecamatan  Deket,  Kabupaten Lamongan  diterima.  3)  Pengendalian  Internal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  pemerintah  desa.  Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai  koefisien  beta Pengendalian  Internal  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  sebesar  0,064  dan  t-statistik yaitu sebesar 0,590, dengan p-value 0.555 sehingga Pengendalian Internal berpengaruh terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Sidobinangun,  Kecamatan  Deket,  Kabupaten Lamongan  ditolak.  4)  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  desa.  Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai  koefisien  beta  Partisipasi Masyarakat  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  sebesar  0,435  dan  t-statistik  yaitu sebesar  4,456,  dengan  p-value  0,000  sehingga  Partisipasi  Masyarakat  berengaruh terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Sidobinangun,  Kecamatan  Deket,  Kabupaten Lamongan diterima.

## PEMBAHASAN
Kinerja pemerintah desa Sidobinangun, Kabupaten Lamongan menunjukkan hasil yang  sangat  baik.  Hal  ini  terbukti  nilai  rata-rata  jawaban  responden  70%  pada  skala setuju  dan  sangat  setuju  dalam  menilai  kinerja  pemerintah  desa  Sidobinangun  sudah sangat  baik  dan  sisanya  masih  terdapat  yang  kurang  setuju  bahkan  tidak  setuju  pada pernyataan  yang  menyatakan  kinerja  pemerintah  desa  sudah  baik.  Hasil  penyebaran kuesioner pada 93 responden masyarakat Desa Sidobinangun yang menjadi objek dalam penelitian  ini  rata-rata  responden  memiliki  usia  di  21-30  tahun  yang  mana  di  umur tersebut  masih  memiliki  jiwa  kritis  yang  cukup  besar  dan  juga  responden  rata-rata berpendidikan SMA/sederajat sebesar 53%, D3 7%, S1 38%, dan S2 2%, yang artinya pendidikan  di  desa  Sidobinangun  ini  masih  diutamakan.  Menurut  ungkapan  beberapa masyarakat  hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  yang  berpendidikan  memiliki pemikiran dan pengetahuan yang jauh lebih luas untuk memajukan desanya.  Hasil yang sangat  baik  ini  dikarenakan  pemerintah  aparatur  desa  Sidobinangun  sudah  dianggap masyarakat  desa  Sidobiangun  bekerja  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  masyarakat
dan juga sudah dianggap dapat mensejahterakan masyarakat melalui program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Sidobinangun untuk membangun masyarakat desa yang sehat, aman, makmur dan sejahtera.

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Kinerja  pemerintah  desa  Sidobinangun  ditingkatkan  melalui  akuntabilitas.  sebab setiap  organisasi  pemerintahan  didesak  untuk  bertanggungjawab  laporan  keuangan ataupun  laporan  kinerja  dengan  dapat  menjelaskan  secara  tuntas  sesuai  dengan  hasil program dan kegiatan  yang sudah dilaksanakan, hal ini memperlihatkan bahwa sistem pertanggungjawaban  pemerintah  desa  Sidobinangun  yang  lebih  baik  mengarah  pada peningkatan kinerja. Setiap upaya perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan  agar  dapat  mempertanggung  jawabkan  penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik  dan  efektif.  Kinerja  pemerintah  desa  Sidobinangun  ditingkatkan  melalui akuntabilitas.  sebab  setiap  organisasi  pemerintahan  didesak  untuk  bertanggungjawab laporan  keuangan  maupun  laporan  kinerja  dengan  mampu  menjelaskan  secara  tuntas sesuai  dengan  hasil  program  dan  kegiatan  yang  sudah  dilaksanakan,  hal  ini memperlihatkan  bahwa  sistem  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  Sidobinangun yang  lebih  baik  mengarah  pada  peningkatan  kinerja.  Setiap  upaya  perencanaan  yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan agar dapat mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif.
Akuntabilitas  publik,  menurut  Mardiasmo  (2021),  ialah  kewajiban  pemberi (principal)  dalam  mempertanggungjawabkan,  menyediakan,  melaporkan,  dan menyampaikan setiap tindakan serta kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemegang amanah  (agen).  Akuntabilitas  publik  dapat  mendongkrak  kinerja  sebab  aparatur  di pemerintahan desa akan merasa lebih bertanggung jawab dan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan tugasnya dengan benar sehingga dapat memberikan kinerja terbaik jika  didesak  untuk  bertanggungjawab  segala  tindakan  dan  kegiatannya.  Gagasan tanggung jawab bukanlah hal baru di Indonesia; hampir semua organisasi dan lembaga pemerintah sangat menekankan hal ini, utamanya saat menjalankan tugas administrasi. Kejadian ini yakni akibat dari bangkitnya kembali tuntutan publik yang disinyalir pada awal  fase  reformasi  tahun  1998.  Tuntutan  publik  tersebut  berkembang  akibat ketidakmampuan  era  Orde  Baru  dalam  menerapkan  konsep  akuntabilitas  secara berkesinambungan  di  seluruh  kanal  pemerintahan,  yang  nantinya  memberikan kontribusi terhadap kelemahan birokrasi dan memicu lahirnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan administrasi negara dan keuangan Indonesia (Haryono et al., 2013). Gagasan tanggung jawab bukanlah hal baru di Indonesia; hampir semua organisasi dan lembaga  pemerintah  sangat  menekankan  hal  ini,  utamanya  saat  menjalankan  tugas administrasi.  Kejadian  ini  yakni  akibat  dari  bangkitnya  kembali  tuntutan  publik  yang disinyalir  pada  awal  fase  reformasi  tahun  1998. Tuntutan  publik  tersebut  berkembang akibat ketidakmampuan era Orde Baru dalam menerapkan konsep akuntabilitas secara rutin di seluruh lini pemerintahan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap kelemahan  birokrasi  dan  memicu  lahirnya  beragam  penyimpangan  dalam  manajemen ketatanegaraan dan keuangan negara di Indonesia (Haryono et al, 2013).

## Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Temuan  analisis  memperlihatkan  bahwa  kompetensi  berdampak  pada  seberapa baik kinerja pemerintah desa Sidobinangun. Hal ini memperlihatkan bahwa jika aparat desa  di  Desa  Sidobinangun  terus  meningkatkan  kompetensinya  maka  kinerjanya  akan
meningkat.  Efisiensi  aparatur  desa  dalam  melaksanakan  tugas  atau  pekerjaannya utamanya ditentukan oleh kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Aparatur desa dapat  lebih  terkendali  serta  mampu  menjalankan  tugas  serta  pekerjaan  yang  relevan dengan job description yang sudah ditentukan berkat kompetensi yang kian sesuai dan sejalan  dengan  pekerjaan  sehingga  meningkatkan  taraf  kinerja.  Hal  ini  sesuai  dengan Stewardship  theory  yang  menyoroti  pemerintahan  desa  sebagai  institusi  lokal  yang dapat  menyediakan  pelayanan  yang  baik  bagi  publik.  Dalam  situasi  seperti  ini dibutuhkan sumber daya manusia yang baik serta bermutu agar dapat memaksimalkan kesejahteraan publik (Heni Haryanti, 2016).
Pengetahuan  diperoleh  melalui  pendidikan  formal,  maupun  melalui  pelatihan ataupun  kursus  yang  berkaitan  dengan  jenis  pekerjaan  yang  dilaksanakannya. Keterampilan,  seperti  pengetahuan  terkait  pekerjaan  yang  mereka  lakukan  dan kemampuan  mengelolanya  secara  mendalam.  Mereka  juga  perlu  mampu  bertindak cerdas untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan tugas dengan cepat dan efektif. Menurut wawancara peneliti, mayoritas aparatur Pemerintah Desa Sidobinangun hanya berpendidikan  SLTA,  namun  jika  dilihat  dari  masa  kerja  aparat  rata-rata  4-6  tahun bahkan  >  10  tahun.  Pengalaman  kerja  bisa  menunjukkan  tingkat  pemahaman pengetahuan  serta  keterampilan  seorang  individu  dalam  melaksanakan  pekerjaannya sehingga pengalaman kerja bisa menjadi rujukan dalam mengevaluasi kinerja pegawai. Pengalaman  kerja  ini  dapat  dijadikan  sebagai  faktor  penting  dalam  mendeskripsikan luasnya pengetahuan serta keterampilan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas di pemerintahan desa. Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Ajijah et al. (2021) yang memperoleh hasil bahwa komunikasi dan kompetensi meningkatkan kinerja aparat desa  di  Kecamatan  Jasinga  Kabupaten  Bogor.  Temuan  penelitian  Hermawan  (2019) yang  memperlihatkan  bagaimana  kompetensi  berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur sipil  negara  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Deli  Serdang memberikan tambahan dukungan untuk penelitian ini.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Hasil analisis memperlihatkan bahwa pengendalian intern tidak berdampak pada efektivitas pemerintahan desa Sidobinangun. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan staf Pemerintah  Desa  Sidobinangun  dan  sumber  daya  manusia  yang  tidak  memadai, sehingga  sulit  bagi  pemerintah  untuk  menerapkan  sistem  pengendalian  intern  yang efisien.  Pernyataan  ini  memperlihatkan  bahwa  aparat  desa  hanyalah  pelaksana  yang menjalankan  tugas  yang  diberikan.  Tim  manajemen  puncak  yang  bertanggung  jawab menerapkan prosedur pengendalian internal tidak termasuk otoritas desa. Teori harapan yang  diberikan  oleh  Vroom  (1964)  dalam  Wahyudi  (2017)  yang  menyatakan  bahwa apabila  seorang  aparat  desa  menginginkan  suatu  hal  dan  mempunyai  harapan  yang cukup tinggi untuk mendapatkannya, maka dia akan terdorong untuk mendapatkannya, dibenarkan  oleh  temuan  studi.  Penegasan  tersebut  di  atas  memperlihatkan  adanya perterkaitan terhadap gagasan kepengurusan, yang menyatakan bahwa kepala desa dan aparat  desa  berfungsi  sebagai  pelayan  dan  bekerja  untuk  kepentingan  umum  dengan mengerahkan  semua  sumber  daya  mereka  untuk  memastikan  kontrol  internal berhasil.,Upaya  ini  untuk  memberikan  kepastian  bahwa  operasi  yang  dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sehingga lebih mudah untuk mencapai  kinerja  yang  lebih  baik  dengan  pengembangan  pengendalian  internal  yang sangat baik (Donaldson & Davis dalam Devi et al., 2020).
Berdasarkan frekuensi tanggapan responden yang menjawab setuju hingga sangat setuju,  indikator  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  aktivitas  pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian sudah dilaksanakan dengan baik,  namun  hal  tersebut  tidak  berdampak  pada  kinerja  aparat  desa.  Masalah  yang mendasarinya ialah aparat desa hanya akan memperhatikan apa yang dilaksanakan dan dibebankan  daripada  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  kebijakan  pengendalian intern.  Ketiadaan  sumber  daya  manusia  yakni  faktor  kedua  yang  membuat  kinerja pemerintah  desa  tidak  terpengaruh  oleh  mekanisme  kontrol  internal.  Kompetensi pemerintah  desa  menurut  Aulia  et  al  (2018),  akan  dapat  memperkuat  akuntabilitas pengelolaan  uang  kepada  pemerintah  desa.  Kriteria  pertama  agar  aparat  desa  dapat berfungsi  dengan  baik  dalam  kapasitasnya  sebagai  pengelola  keuangan  desa  ialah kompetensinya. Akibat  desentralisasi  fiskal  yang  diberikan  kepada  pemerintahan  desa oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah,  diperlukan  persiapan  yang  salah  satunya  ialah kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas.
Temuan  penelitian  ini  berterkaitan  dengan  penelitian  Utama  (2020),  yang menemukan  bahwa  pengendalian  internal  meningkatkan  efektivitas  organisasi pemerintah  secara  signifikan.  Namun  temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Wahyudi  (2019)  yang  menyimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  tidak berdampak pada efektivitas pengelolaan perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa.

## Pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Kinerja  pemerintahan  desa  Sidobinangun  diakui  dipengaruhi  oleh  partisipasi publik, menurut temuan analisis. Hal ini memperlihatkan betapa kesadaran publik akan kebutuhan  untuk  terlibat  dalam  urusan  pemerintahan  desa.  Keterlibatan  publik  pada hakekatnya ialah sebuah tindakan yang bekerja untuk memastikan bahwa sebuah tugas diselesaikan sesuai dengan rencana atau hasil yang diharapkan. sebab pelibatan publik dan  kinerja  sangat  erat  kaitannya,  maka  penting  dilaksanakan  secara  efektif  di  Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, dan Kabupaten Lamongan untuk memotivasi pekerja, mengarahkan mereka untuk fokus pada kualitas, memanfaatkan waktu dan sumber daya yang tersedia, dan pada akhirnya mengembangkan kinerja pekerja. Evaluasi proses kerja didasarkan pada partisipasi untuk mencapai kinerja karyawan yang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini kedua pihak yang dimaksud ialah pemerintah desa dan penduduk desa  yang  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  yakni  kesejahteraan  dan  keberhasilan bersama,  sesuai  dengan  Stewardship  theory  yang  menerapkan  individu  mempunyai hubungan kesepakatan dengan organisasinya yang merepresentasikan sebuah komitmen moral  dan  mengikat  kedua  belah  pihak  untuk  bekerja  menuju  tujuan  bersama  tanpa saling  mengambil  keuntungan  (Raharjo,  2014).  "Berpartisipasi"  dalam  pengambilan keputusan  yang  demokratis,  mengakui  hak  asasi  manusia,  mengizinkan  kebebasan berekspresi dan pers, dan mengizinkan atau mengakomodasi ambisi orang ialah contoh partisipasi.  Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Wardiyanti,  (2021)  yang menemukan  bahwa  keterlibatan  publik  berdampak  pada  kinerja  pemerintah  desa Panglungan, dan Wahyudi, (2017), yang menemukan bahwa keterlibatan meningkatkan kinerja aparat desa.

## SIMPULAN
Bahwa  kinerja  pemerintah  desa  Sidobinangun  sangat  membutuhkan  tingkat akuntabilitas,  kompetensi  yang  tinggi  dari  aparatur  desa  Sidobinangun  dan  juga didukung oleh tingginya peran masyarakat Sidobinangun, namun pengendalian internal
belum  memiliki  kontribusi  yang  optimal  terhadap  kinerja  pemerintah  desa Sidobinangun.  Saran  dari  peneliti  untuk  penelitian  selanjutnya  yang  terkait  kinerja pemerintah  desa,  disarankan  untuk  menambah  variabel  lainnya  yang  jarang  diteliti sebagai variabel independent, misalnya budaya organisasi dan sampel  yang digunakan dalam  penelitian  ini  masih  kurang  meluas,  disarankan  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk dapat  menambah  jumlah  populasi  sampel  penelitian,  misalnya  pada  Kabupaten. Penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu Terdapat kemungkinan responden  menjawab secara  asal-asalan  dalam  kuesioner  yang  sudah  diberikan  peneliti,  Masih    banyak responden  yang memerlukan waktu lama dalam memahami kuesioner  yang  diberikan peneliti, Adanya perbedaan persepsi antar masing-masing responden dalam  memahami konteks  petanyaan  dalam  kuesioner  yang  diberikan  peneliti  dan  kendala  yang  bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dirasakan responden pada saat pengisian kuesioner sehingga  dapat  mempengaruhi  jawaban  responden  yang  memungkinkan  jawaban tersebut tidak sesuai dengan apa yang dirasakan responden.

## DAFTAR PUSTAKA
Deki  Putra.  (2013).  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan  Kerja  Perangkata  Daerah  Kota  Padang). Jurnal  Akuntansi , 1  No.1 ,  1–23. https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/85 Haryono,  Haryono,  Budiyono  Budiyono,  Istyarini  Istyarini,  Wardi  Wardi,  and  Apri Ardiantoro.  2019.  “Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Dalam  Meningkatkan Mutu  Pendidikan  Sekolah  Dasar  Di  Kecamatan  Gajah  Mungkur  Kota Semarang”. Jurnal  Panjar:  Pengabdian  Bidang  Pembelajaran 1  (1),  17-22. https://doi.org/10.15294/panjar.v1i1.28463.
Hadju, L., & Adam, N. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bone  Bolango.  Publik:  Jurnal  Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik,  6(2),  125–135. Https://Doi.Org/10.37606/Publik.V6i2.14
Heni  Haryanti, M. N. A. (2016). Tuntutan Masyarakat  Ini Muncul Karena Pada Masa Orde  Baru  Konsep Akuntabilitas  Tidak  Mampu  Diterapkan  Secara  Konsisten  Di Setiap  Lini  Kepemerintahan  Yang  Pada Akhirnya  Menjadi  Salah  Satu  Penyebab Lemahnya  Birokrasi  Dan  Menjadi  Pemicu  Munculnya  Berbagai  Penyimpangan- Penyimpangan  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Administrasi  Negara  Di Indonesia. Jurnal  Nominal  (Barometer  Riset  Akuntansi  Dan  Manajemen) . http://repository.unisbablitar.ac.id/288/
Jatmiko,  B.  (2020).  Pengaruh  Pengawasan  Internal,  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  (Survei  Pada  Seluruh Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sleman). Jurnal  Akuntansi  Trisakti ,
7 (2), 231–246. Https://Doi.Org/10.25105/Jat.V7i2.7446 Mardiasmo.  (2021). Otonomi  Dan  Manajemen  Keuangan  Daerah  (Edisi  1) .  Andi Offset.
Ramandei,  P.  (2009). “Pengaruh  Karakteristik  Sasaran  Anggaran  Dan  Sistem Pengendalian Intern  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Aparat  Pemerintah  Daerah . Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/7895/
Rizal,  H.  (2019).  Peran  Komitmen  Organisasi  Memediasi  Pengaruh  Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jurnal
Ilmu Dan Riset Akuntansi . http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/244 Wahyudi,  A.  (2020).  Pengaruh  Partisipasi,  Akuntabilitas,  Dan  Pemanfaatan  Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa Di Kabupaten Sumbawa. Journal  of  Applied  Accounting,  Finance  and  Auditing,
2(1),  65-85. https://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/758 Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja Edisi Kelim . Rajawali Pers.
https://ijair.id/index.php/ijair/article/view/890
Widodo,  S.  E.  (2015). Manajemen  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia .  Pustaka Belajar. https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/28031
Binawati,  E.,  &  Badriyah,  N.  (2022).  Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah, Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 2 (1), 32–49. Https://Doi.Org/10.32477/Jrabi.V2i1.419