Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna

## KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

## Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang bambangsadono@usm.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  kedudukan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  dalam  sistem  ketatatnegaraan  di Indonesia.  Salah    satu    hasil    dari    Perubahan Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara RI Tahun 1945  adalah  beralihnya  supremasi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  menjadi supremasi konstitusi. Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  lembaga-lembaga negara.      Penelitian  ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perkembangan   konsep trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Untuk menjawab  tuntutan  tersebut,  negara  membentuk  jenis  lembaga  negara  baru  yang diharapkan  dapat  lebih  responsif  dalam  mengatasi  persoalan  aktual  negara.  Maka, berdirilah berbagai lembaga negara salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan yang keberadaannya dalam struktur ketatanegaraaan di negeri ini sering menjadi  perdebatkan  oleh  berbagai  pihak  karena  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sifat yang  independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.  Permasalahan yang ingin dijawab dalam  penelitian  ini  adalah    Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Sistem Ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia,teori  yang  di  gunakan  dalam penelitian ini adalah trias politica dan kepastian hukum, penelitian ini adalah  penelitian hukum  normatif.    Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  keberadaan  lembaga  Komisi Pemberantasan    Korupsi  secara  yuridis  adalah  sah  berdasarkan  konstitusi  dan  secara sosiologis  telah  menjadi  kebutuhan  bangsa  dan  Negara  Republik  Indonesia.  Untuk mewujudkan  Komisi  Pemberantasan  Kosupsi  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun dan Kedududukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  sistem  ketatanegaran  di Indonesia  akan  menjadi  lebih  kuat maka  kedudukannya menjadi  organ  konstitusi ( constitusional  organs ) atau  masuk  kedalam  konstitusi  maka  di  perlukan  Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Kata Kunci : Sistem Ketatanegaraan; Kedudukan; Pemberantasan Korupsi
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna

## POSITION OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION IN THE STATE SYSTEM IN INDONESIA

## Abstract
This study aims to examine how the position of the Corruption Eradication Commission in the state administrative system in Indonesia. One of the results from the 1945  Constitution of  the  Republic  of  Indonesia  amendment  is  the  changes  supremacy  from  the  People's Consultative Assembly to constitutional supremacy. while the constitution is positioned as the highest rule for regulate and limit the power of state institution. trias politica consept development also affecting the shifts on institutional structure in Indonesia. as answers for all  demand,  state establish  a  new  institution  which  expected  can  be  more  responsive  to addressing  occurred  state  problems.  therefore  various  institution  is  established,  one  of them  is  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  which  the  existence  in  constitutional structure  is  often  become  debating  by  various  party  because  it's  have  an  independent nature and free from influence any kind of power.   this thesis addressing problem about position of Komisi Pemberantasan Korupsi at current condition and how should it be on constitutional law system in Indonesia, this is a normative legal research. Based on the research, the existence of Komisi Pemberantasan Korupsi, juridically legitimate according on constitution and sociologically become a necessity for the nation of Indonesia. UUD 1945  amendment  is  needed  for  the  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  to  growth  become constitutional  organ  or  include  into  the  constitution  in  order  to  creating  an  Komisi Pemberantasan  Korupsi  which  free  from  any  kind  of  power  influences  and  stronger position on constitutional law system.
Keywords: Constitutional Law System; Position; Corruption Eradication
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna

## A. PENDAHULUAN
Perubahan pemikiran masyarakat berakibat  terhadap  struktur lembaga negara,  termasuk bentuk  dan  fungsi  organisasi-organisasi  negara  di  Indonesia.  Sebagai  konsekuesi  dari perkembangan  zaman,  munculah  organisasi-organisasi  negara  baru  yang  berupa  dewan (council), komisi (commission), komite (committee), badan (board), atau  otorita (authority) . 1
Pada  kondisi  di    Indonesia,  cenderung  berdiri  organisasi-organisasi  negara  baru  terjadi sebagai  akibat  dari    amandemen    Undang-undang  Dasar    Negara    Republik    Indonesia Tahun  1945.  Organisasi-organisasi negara  baru  tersebut  biasa dikenal  dengan sebutan state auxiliary organs atau state auxiliary institutions yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai organisasi negara bantu dan merupakan organisasi  negara yang berfungsi sebagai  penunjang organisasi lain.  Sebagian organisasi-organisasi  tersebut  di kenal  juga  sebagai self  regulatory  agencies,  independent  supervisory  bodies, atau organisasi-organisasi  yang  menjalankan  fungsi  campuran (mix-  function) antara  fungsi- fungsi regulasi, administatif, dan fungsi pengadilan yang biasanya  dipisah-pisahkan akan tetapi malah  dijalankan  secara bersama  oleh  organisasi-organisasi  baru tersebut. 2
Sejak  pendiriannya  sampai  dengan  sekarang  yang  kurang  lebih    tujuh  belas  tahun, keberadaan  dan kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dalam struktur ketatanegaraaan  di  negeri  ini  sering  menjadi  perdebatkan  oleh  berbagai  pihak,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dianggap  oleh  sebagian  ahli  sebagai  organisasi ekstrakonstitusional. 3
Penelitian  ini  terkait  deenga  penelitian  Ismail  Aris  (2018)  yang  mengkaji  tentang Kedudukan  KPK  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Dalam  Perspektif  Teori The  New Separation Of Power , dalam peneltiannya tersebut menjelaskn bahwa pada faktanya dalam
1 Jimly  Asshiddiqie  (b), Perkembangan  dan  Konsolidasi  Organisasi  Negara  Pasca  Reformasi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,  Jakarta, 2006, hlm. V.
2 Ibid.
3 Para  pemohon  pengujian  Undang-undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang terdiri dari Mulyana Wirakusumah, Nazaruddin Sjamsuddin, dkk., dan Capt. Tarcisius  Walla,  menilai  KPK sebagai  organisasi  ekstrakonstitusional  karena  telah  mengambil  alih kewenangan  organisasi  lain  yang diperoleh  dari  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945yang sebetulnya telah terbagi habis dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lihat Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006, hlm. 33.
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
sistem  ketatanegaraan,  menunjukkan  bahwa  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai independen organ dan tidak lagi dapat didudukkan sebagai lembaga eksekutif, serta tidak relevan lagi menggolongkan suatu lembaga negara pada 3 (tiga) cabang kekuasaan an sich , sebagaimana teori trias politica . Pada fakatnya diatas bahwa kelahiran komisi independen dapat  menjalankan  kekuasaan  dan  kewenangan  lembaga  sebelumnya  pada  rumpun eksekutif  dan  dialihkan  menjadi  lembaga  independen.  Bahkan  tugas  dan  kewenangan komisi independen dapat saja bersifat quasi yudikatif dan quasi legislative . 4
Penelitian  dari  Yopa  Puspitasari  (2019)  lebih  mengkaji  mengenai  kedudukan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam  struktur  ketatanegaraan  indonesia  ditinjau  dari  hukum Islam.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  masalah  kedudukan  Komisi Pemberantas Korupsi tersebut diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002, dimana lembaga Komisi Pemberantas Korupsi menurut UU tersebut, merupakan lembaga yang independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun lembaga Komisi Pemberantas Korupsi bukan termasuk lembaga utama yang diatur UUD 1945 melainkan Komisi yang diatur UU, namun secara kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945. Sedangakan Wilayah Al-Mazalim adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari Wilayah Al-Qadha `, dan Wilayah al-Hisbah , yakni menyelesaikan perkara yang tidak  dapat  diselesaikan  oleh  kedua  lembaga  peradilan  tersebut,  yaitu  masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Selain itu  Wilayah Al-Mazhalim bersifat  independen  yang  tidak  ada  intervensi  oleh  Kepala Negara atau Pejabat Negara. 5
Sedangkan  penelitian  oleh  Mellysa  Febriani  Wardojo  dan  Didik  Endro  Purwoleksono (2018)  mengkaji  tentang    kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai  lembaga negara,  hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan  KPK  merupakan independent agency ,disamping  itu  KPK  merupakan  lembaga  negara  yang  dibentuk  berdasarkan perintah  undang-undang  ( legislatively  entrusted  power ).  KPK  merupakan  lembaga  yang bersifat Ad  Hoc yang  berarti  memiliki  tugas  khusus  dalam  menjalankan  wewenangnya
4 Ismail  Aris, Kedudukan  KPK  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Dalam  Perspektif  Teori  The  New Separation Of Power, Jurnal Jurisprudentie 5(1), 2018, hlm 98-114. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433
5 Yopa  Puspitasari, Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Struktur  Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 4 (2), 2019, hlm 163-176. http://dx.doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
untuk memberantas tindak pidana korupsi di indonesia dengan jangka waktu  yang tidak ditentukan. 6
Penelitian ini lebih fokus mengkaji bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  serta  bagaimana  kedudukan  yang  ideal  bagi Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini melengkapi  dari  permasalahan  yang  belum  diangkat  pada  penelitian  sebelumnya. Penelitian  dari    dari  Ismail  Aris  mengkaji  kedudukan  KPK  dalam  perspektif  teori pembagian  kekuasaan,  sedangkan  penelitian  dari  Yopa  Puspitasari  mengangkat permasalahan  kedudukan  KPK  dalam  perspektif  Hukum  Islam.  Penelitian  dari  Mellysa Febriani  Wardojo  dan  Didik  Endro  Purwoleksono  memberikan  kesimpulan  bahwa  KPK merupakan  lembaga  yang  bersifat Ad  Hoc yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  kedudukan  Komisi  Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  dapat  merumuskan  masalah  yang  akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN
Memperhatikan  apa  yang  menjadi  permasalahan  dari  penelitian  ini,  maka  metode pendekatan  yang  dipilih  untuk  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum yuridis  normatif  dimana  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  hukum pustaka atau data sekunder. 7
Penelitian  hukum  normatif    tentang  “kedudukan  komisi  pemberantasan  korupsi  dalam sistem ketatanegaraan di indonesia”  ini dimulai dengan melakukan  inventarisasi hukum
6 Mellysa Febriani Wardojo,Didik Endro Purwoleksono, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara, Jurnal Legal Standing 2(1), 2018, hlm 73-83. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hal. 13-14.
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
positif, dalam hal ini yang Penulis kumpulkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Jika mengacu pada buku karangan Soerjono Soekanto yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Penulis melakukan penelitian ini dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach)
D. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di Indonesia
Pesatnya   pembentukan   lembaga-lembaga baru,  yang  sebagian besar  merupakan  komisi negara  independen  merupakan  gejala  yang  mendunia,  dan  disebabkan  karena  terjadi berbagai  perubahan  sosial  dan  ekonomi.  Hal  ini  memaksa  banyak  negara  melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui pembentukan   berbagai   organ   negara   yang dinilai lebih efektif, powerful 8 , dan tentu saja akomodatif terhadap tuntutan rakyat. Di Indonesia, gerakan  reformasi  merupakan  kesepakatan    luhur    bangsa,    yang    menjadi  pijakan amandemen UUD Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, dan rahim bagi pembentukan komisi negara independen 9 salah satunya adalah komisi  Pemberatasan Korupsi.
Terkait  tentang  luasnya  kewenangan  yang  dimiliki  KPK  ada  potensi  kekaburan  norma dalam pemberian wewenang Lembaga tersebut. Penyebab utama adanya kekaburan norma dalam  kewenangan  lembaga  negara  tersebut  adalah  Undang-Undang  KPK,  termasuk Undang-Undang  Tipikor  itu  sendiri.  Karena  Undang-Undanglah  yang  masih  belum  bisa memberikan  penjelasan  terkaitmengenai  unsur-unsur  yang  telah  dimuat  dalam  Undang- Undang sebagai kewenangan lembaga Negara itu sendiri. 10
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh  kekuasaan  manapun. 11 Selanjutnya,  penjelasan  pasal    tersebut    menguraikan sebagai berikut :
8 Adri Fernando  Roleh,  Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia, Lex Privatum 5 (10), 2017.
9 Gunawan    A.    Tauda, Komisi    Negara    Independen ( Eksistensi  Independent  Agencies  sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan ), Genta Press, Yogyakarta,  2012, hal. 88-89
10 Aryas Adi Suyanto, “ Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ”, Jurnal USM Law Review 1(1), 2018, hal 42. DOI: 10.26623/julr.v1i1.2231.
11 Undang-undang No 19 Tahun 2019 Op.Cit . Pasal 3
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
“Yang  dimaksud  dengan  “Lembaga  Negara”  adalah  lembaga  Negara  yang  bersifat sebagai State    auxiliary  agency yang  masuk  dalam  rumpun  eksekutif . Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuasaan yang dapat  mempengaruhi  tugas  dan  wewenang  komisi  pemberantasan  korupsi  atau anggota komisi secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain  yang  terkait  denga  perkara  tindak  pidana  korupsi,  atau  keadaan  dan  situasi ataupun dengan alasan apapun.” 12
Satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah  bahwa  rumusan  dalam  Pasal  3  Undang-undang  No  19  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain  selain  yang  terumuskan  dalam  ketentuan  pasal  tersebut,  yaitu  independensi  dan kebebasan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun  dalam melaksanakan  tugas  dan wewenangnya. 13 Independensi  dan  kebebasan  dari  pengaruh kekuasaan  manapun  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang Komisi  Pemberantasan Korupsi  juga  perlu  ditegaskan  agar  tidak  terdapat  keragu-  raguan  dalam  diri  anggota Komisi  Pemberantasan  Korupsi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,  dan  pasal 20 ayat  (1)  yang  menyatakan:  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bertanggung  jawab  pada publik  atas  pelaksanaan  tugasnya  dan  menyampaikan  laporannya  secara  terbuka  dan berkala  kepada  Presiden  Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atau  KPK  adalah  lembaga  negara  bantu  yang  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  manapun.  Walaupun  memiliki  independensi  dan  kebebasan  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya,  namun  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tetap bergantung kepada cabang kekuasaan  lain  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  perangkat keanggotaannya.  Di  samping  itu,  untuk  menjamin  perkuatan  pelaksanaan  tugas  dan wewenangnya,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dapat  mengangkat  tim  penasehat  yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas member nasehat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun mengenai aspek kelembagaan, ketentuan
12 Ibid , Penjelasan pasal 3
13 Tjokorda  Gde  Indraputra,  I  Nyoman  Bagiastra, Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions), Jurnal Kertha Negara  2(5), 2014.
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
mengenai  struktur  organisasi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  diatur  sedemikian  rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas luas tetap ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah  dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  serta  pelaksanaan program  kampanye public dapat  dilakukan secara  sistematis  dan  konsisten,  sehingga kinerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dapat diawasi oleh masyarakat luas.
Sebagai lembaga  yang  dibentuk  untuk  memberantas tindak  pidana  korupsi,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  bertugas  mengoordinasikan serta  melakukan  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan terhadap  tindak  pidana  korupsi. Lebih  dari  itu,  Komisi Pemberantasa Korupsi juga diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  dilakukan  oleh kepolisian  atau  kejaksaan. Salah  satu  alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  oleh  KPK untuk  mengambil  alih  penyidikan  atau  penuntutan  tersebut  adalah  adanya  hambatan penanganan  tindak  pidana  korupsi  karena  campur  tangan  dari  pihak  eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
Walaupun  memiliki  independensi  dan  kebebasan  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya,  namun  Komisi  Pemberantasa Korupsi  tetap bergantung kepada  cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Pasal 30 Undang-undang No  19  Tahun  2019  Tentang    Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002    tentang  Komisi  Pemberantasa  Korupsi  menentukan  bahwa  pimpinan  Komisi Pemberantasa Korupsi    yang  terdiri  dari  satu  ketua  dan  empat   wakil  ketua,   yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.
Segala  hal  yang  berkaitan  dengan  hubungan  kedudukan  antara  Komisi  Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga  negara  lain  selalu  mengacu  kepada  Undang-undang No  19  Tahun  2019  Tentang    Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hal tersebut tidak dibentuk secara khusus. Tugas dan kewenangan yang serupa dengan lembaga kejaksaan membuat Komisi Pemberantasan   Korupsi terkesan lebih dekat dengan cabang kekuasaan eksekutif dibandingkan dengan cabang kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Aturan-aturan  tertulis  yang  digunakan  Komisi  Pemberantasan      Korupsi.    dalam
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
melaksanakan  tugas  selain  melakukan  pemberantasan  korupsi  pun  merupakan  aturan- aturan yang dibentuk oleh pemerintah (eksekutif).
Satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah  bahwa  rumusan  dalam  Pasal  3  Undang-undang  No  19  Tahun  2019  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002   Pemberantasan tentang Komisi Pemberantasan  Korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain  yang  terumuskan  dalam  ketentuan  Pasal  tersebut,  yaitu  independensi      dan kebebasan   Komisi Pemberantasan Korupsi  dari   pengaruh   kekuasaan   manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi  sendiri  dibentuk  dengan  latar  belakang  bahwa  upaya pemberantasan tindak   pidana   korupsi   yang   telah   dilakukan   hingga   sekarang   belum dapat  dilaksanakan  secara  optimal.  Lembaga  yang  menangani  perkara  tindak  pidana korupsi  belum  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien    dalam  memberantas  tindak  pidana korupsi,  sehingga  pembentukan  lembaga  seperti  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya masuk kedalam  rumpun kekuasaan Eksekutif.
Sehubungan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang tidak ditempatkan dalam konstitusi, Romli berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan tidak dapat diartikan hanya secara normatif (hanya dari sudut ketentuan konstitusi), tetapi juga dapat diartikan secara luas karena tidak semua lembaga negara diatur dalam konstitusi. Apabila suatu lembaga negara tidak ditempatkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum  atau inkonstitusional, karena sifat  konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara. Dengan demikian, keberadaan lembaga negara ada yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945melainkan  dibentuk  berdasarkan Undang-undang, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sebuah lembaga negara bantu. 14
Tidak kalah pentingnya, latar belakang didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditegaskan  dalam  Penjelasan  Umum  Undang-undang  No  19  Tahun  2019  Tentang
14 Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal 133.
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan    Korupsi  yang  antara  lain  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  sudah  meluas  dan  berkembang  secara  sistematis  di  segala  bidang  kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga telah melanggar hak- hak ekonomi dan hak-hak sosial  masyarakat.  Oleh karena   itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), dan penanganannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional melainkan harus  dilaksanakan  dengan  cara-cara  luar  biasa.  Salah  satu  langkah  dalam  rangka pelaksanaan  cara  luar  biasa  tersebut  adalah  pembentukan  badan  baru  yang  diberikan kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun (extra-ordinary tool ). Dengan demikian, Keberadaan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun  1945 dan ada pula yang dibentuk berdasarkan undang- undang, diantaranya Komisi Pemberantasan  Korupsi yang disebut sebagai lembaga negara bantu.  Dengan  demikian,  keberadaan  lembaga  Komisi  Pemberantasan    Korupsi  secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Demikian Pembahasan dapat di ambil kesimpulan sementara  kalau Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara  bantu yang masuk  dalam rumpun kekuasaan eksekutif  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2. Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Yang  Seharusnya  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
Bahwa telah di bahas sebelumnya kalau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara  dalam  rumpun  kekuasaan  eksekutif  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun  serta lembaga Negara yang bersifat sebagai State  auxiliary agency  atau Lembaga Negara Bantu yang masuk dalam rumpun eksekutif .
State  auxiliary agency   atau State  auxiliary agency atau lembaga Negara bantu biasanya berbentuk  munculah  organisasi-organisasi  negara  baru  yang  berupa  dewan (council), komisi (commission), komite (committee), badan (board), atau otorita (authority) . 15 state
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
auxiliary  organs atau state  auxiliary  institutions yang  di  terjemahkan  dalam  bahasa Indonesia adalah sebagai organisasi negara bantu dan merupakan organisasi  negara yang berfungsi sebagai  penunjang organisasi lain.  Sebagian organisasi-organisasi  tersebut  di kenal  juga  sebagai self  regulatory  agencies,  independent  supervisory  bodies, atau organisasi-organisasi  yang  menjalankan  fungsi  campuran (mix-  function) antara  fungsi- fungsi regulasi, admistranstrif, dan fungsi pengadilan yang biasanya dipisah-pisahkan akan tetapi malah  dijalankan  secara bersama  oleh  organisasi-organisasi  baru tersebut. 16
Fenomena  munculnya  sebuah  lembaga  bantu  tersebut  telah  ikut  mempengaruhi  sistem ketatanegaraan  dibanyak  negara.  Pada  konteks  ketatanegaraan  Indonesia,  ada kecendrungan dalam teori dan praktek administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas  yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas dari tugas cabang kekuasaan yang baru. Misalnya, kewenangan penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyitaan  dan  pencegahan  atas  tindak  pidana  korupsi  dilaksanakan  pula  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Independensi,  kedudukan,  dan  ruang  lingkup  kewenangan  lembaga-lembaga  bantu tersebut  juga  bervariasi  tidak  ada  tolak  ukur  kesamaan  secara  teori  untuk  membentuk Independensi,  kedudukan,  dan  ruang  lingkup  kewenangan  lembaga-lembaga  tersebut. Begitu pula untuk wilayah berlakunya kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada daerah tertentu saja. Keberadaan lembaga negara bertujuan untuk mencapai tujuan  negara.  Hal  itu  dapat  diperjelas  kembali  dengan  melihat  beberapa  pendapat  ahli. Menurut  Sri  Soemantri  ditetapkannya  lembaga-lembaga  negara  dalam  Undang-Undang Dasar bertujuan untuk mencapai tujuan  negara.
Salah   satu   sifat   organ   negara   penunjang (Auxiliary State`s Organ) seperti Komisi Pemberantasan  Korupsi    yakni  Independen, yang  sering  disebut  dengan istilah  seperti komisi  negara  indepeden  atau  lembaga  negara  independen  yang  dsalah  satunya  adalah Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Komisi  negara  independen  adalah  organ  negara  ( state organs )  yang  diidealkan  independen  dan karenanya  berada  di  luar  kekuasaan  eksekutif, legislatif  maupun  yudikatif.  Pengertian  dasar  dari  istilah independen adalah  adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga,  ada  pelaksanaan  kehendak  bebas  ( free will ) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat
16 Ibid
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
keputusan  atau  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  komisi  negara  independen  berbeda  dengan komisi negara biasa.
Berdasarkan kedua pengaturan a quo terlihat jelas pergeseran format kelembagaan KPK yang  independent  terbebas  dari  pengaruh  manapun  menjadi  KPK  yang  masuk  dalam lingkup eksekutif. Rasanya kontradiktif bahkan terkesan menegasikan makna independen. Di  satu  sisi,  KPK  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  yang  dimilikinya  kini  tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif. Apakah mungkin KPK bisa bekerja secara efektif seperti dahulu jika KPK terkungkung dalam kekuasaan eksekutif. 17
Keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sering  disamakan  dengan  keberadaan lembaga  penunjang  lainnya  yang  dibentuk  oleh  eksekutif.  Keberadaan  Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya  harus  dibedakan  dengan lembaga negara eksekutif. Secara  umum  lembaga  lembaga  pemerintah  dapat  dibagi  kedalam  empat  katagori. Pertama , ada departemen eksekutif yang disebut dalam Konstitusi, yang disatukan dengan para  pejabat  kabinet  yang  mengontrol  mereka. Kedua ,  ada  sub-kelembagaan  yang  ada didalam departemen-departemen ini, tetapi secara organisasi terpisah. Ketiga , ada juga lembaga- lembaga yang terpisah dari departemen eksekutif, tetapi sebenarnya “eksekutif”. Keempat , lembaga- lembaga yang dibentuk secara “independen” oleh  yudikatif dan juga dirujuk sebagai “lembaga- lembaga  regulasi.
Keberadaan  Komisi  Pemberatasan  Korupsi  sebagai  lembaga  indepeden  setidaknya  harus dibedakan  dengan  lembaga  negara  eksekutif.  Adapun,  alasan  mengapa  Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dibentuk, dalam menjalankan fungsi dan  tugasnya  tidak  mendapatkan  tekanan  dari  kekuatan  politik,  karena  hal  ini  dapat berdampak negatif ketika lembaga tersebut melaksanakan tugasnya. Jadi, kepastian sikap tidak berpihak dan tidak adanya kontrol politik adalah sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Beberapa komisi negara indepeden bahkan secara umum menjadi organ konstitusi ( constitusional organs ), yang berarti eksistensinya dan fungsinya  diatur dalam konstitusi. Sebagai contoh, Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang secara
17 Nehru  Asyikin,  Adam  Setiawan, Kedudukan  KPK  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK , Jurnal Justitia 4(1), 2020, hlm 138. http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i1.3736
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
tegas  mengatur  keberadaan  komisi-komisi  negara  yang  bersifat  independen  dalam konstitusinya yang meliputi kewenangan, tugas, keanggotaan dan hubungan kerja dengan lembaga  lain.  Selain  Afrika  Selatan,  negara  Thailand,  Filipina  dan  Korea  Selatan  juga secara tegas mengatur keberadaan komisi indepeden seperti dalam konstitusi. Oleh karena itu,  terdapat  aspirasi  dari  masyarakat    menginginkan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia di atur dalam Konstitusi. Mengingat secara konstitusional Undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 setelah  perubahan  belum  mengatur  hal  tesebut, maka aspirasi tersebut menginginkan adanya perubahan kembali terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ide  pembaruan  yang  menyertai  pembentukan  lembaga-lembaga  baru  pada  umumnya didasarkan atas dorongan untuk mewujudkan lembaga yang memiliki suatu idealisme serta mendorong  suatu  moderenisasi  dan  efektifitas  pelayanan.  Akan  tetapi,  yang  menjadi masalah ialah proses pembentukan lembaga-lembaga baru itu tumbuh cepat tanpa didasari atas desain yang matang dan komperhesif. Masalah lain yang muncul ialah kedudukannya dalam  struktur  ketatanegaraan. 18 Sebagian  pandangan  mengatakan  bahwa  organ  yang berada  di  konstitusi  sifatnya  lebih  permanen,  dibanding  yang  berada  diperaturan perundang-undangan dibawahnya. Hingga saat ini kita masih mendengar perdebatan soal permanen  atau  tidaknya  komisi  pemberantasan  korupsi  yang  biasa  disebut  KPK,  oleh karena  tugasnya  yang  dianggap  sementara,  hingga  kejaksaan  dan  kepolisian  berfungsi dengan baik. Seperti di Negara Thailand yang awalanya lembaga anti korupsinya bernama juga Counter  Corruption Commission (CCC),  komisi    antikorupsi yang  dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada perdana menteri. Dalam perjalanannya, komisi  ini  dianggap  berjalan  tidak  efektif  karena  wewenangnya  yang  terbatas  dan pertanggungjawabannya  yang  tidak  independen. Untuk menjawab  kondisi  itu,  pada  8 November  1999,  dibentuklah undang-undang  baru  yang  diberi  nama Organic  Act on  Counter  Corruption .  Sejalan  dengan  undang-undang  baru  tersebut, berdiri pula komisi  antikorupsi  baru  yang diharapkan dapat menunjukkan kinerja lebih baik daripada komisi  serupa  sebelumnya.  Komisi  Nasional  Pemberantasan Korupsi  atau The  National Counter  Corruption  Commission (NCCC)  memiliki  satu  orang  ketua  (presiden)  dan delapan orang anggota yang semuanya diangkat oleh raja atas nasihat senat. karena diatur
18 Gunawan  A.  Tauda, Komisi  Negara  Independen ( Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan ), Genta Press, Yogyakarta,  2012, hal. 148
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
secara  sangat  rapi  dan  terperinci.  NCCC  juga  sangat  independen  dalam  hal pertanggungjawaban,  yaitu  kepada  rakyat  melalui  parlemen 19 dan  masuk  ke  dalam Konstitusi  Thailand.  Lembaga  Anti  Korupisi  seperti  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  di dunia Internasional ada kecenderungan  harus secara eksplisit dimuat di dalam konstitusi. 20 Zainal  Arifin  Mochtar  berpendapat  bahwa    Komisi  Pemberantasan  Korupsi    memang sebaiknya  diatur  dalam  konstitusi,  Kedududukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam sistem  ketatanegaran  di  Indonesia  akan  menjadi  lebih  kuat  ketika  dicantumkan  di konstitusi. 21
Demi  menjawab  tantang  dimasa  yang  akan  datang  maka dibutuhkan suatu konsep baru dalam  menjalankan  fungsi  dari  suatu  bangsa  untuk  menjamin  kesejahteraan  dan kemakmuran dari  rakyat  demi  terwujudnya  cita-cita  dari  negara  Indonesia  serta  Komisi Sebagai penegakan  hokum  di    Indonesia  dengan  menginisiasinya  sesuai  kebutuhan masyarakat . 22 Berdasar uraian diatas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu di jadikan organ konstitusi ( constitusional organs ), yang berarti eksistensinya dan fungsinya diatur dalam konstitusi.
Seharusnya  Indonesia  mencontoh  negara  Thailand  yang  memasukan  Lembaga  anti korupsinya kedalam konstitusi atau undang undang dasar  supaya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia lebih Independen dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia lebih kuat lagi. Untuk mewujudkan semua itu Komisi Pemberantasan Korupsi yang  Independen  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun  dan  kedudukannya    dalam sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia menjadi  organ  konstitusi  ( constitusional  organs ) maka di perlukan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Tanpa  adanya  Amandemen  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dan  memasukan    Komisi  Pemberantasan  Korupsi  organ  konstitusi  ( constitusional organs ) maka Komisi Pembearantasa Korupsi tetap menjadi State  auxiliary agency  atau
19 Hamzah, Loc. cit. , hal. 67-76
20 https://www.voaindonesia.com/a/pusat-kajian-anti-korupsi-kpk-perlu-masuk- konstitusi/1563431.html , di Akse pada 6 Agustus 2020
21 Ibid.
22 Muhammad Junaidi, Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence , Jurnal Pembaruan Hukum 3(1), 2016, hlm 48-63. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1346
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
lembaga negara bantu dan keberandanya  yang dianggap sementara, hingga kejaksaan dan kepolisian berfungsi dengan baik .
Demikian hasil penelitian ini,  dapat di ambil kesimpulan dari pembahasan ini adalah untuk mewujudkan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun dan kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan  menjadi  lebih  kuat maka  kedudukannya menjadi  organ  konstitusi  ( constitusional organs ) atau  dimasukan  ke  dalam  konstitusi  maka  di  perlukan  Amandemen  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

## E. PENUTUP
Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atau  KPK  dalam  sistem  ketatanegaraan  di Indonesia  adalah sebagai lembaga negara  bantu yang masuk  dalam rumpun kekuasaan eksekutif  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  Untuk  mewujudkan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun dan Kedududukan  Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan menjadi lebih kuat maka  kedudukannya  harus menjadi  organ  konstitusi  (constitusional  organs) atau dimasukan  ke  dalam  konstitusi  maka  di  perlukan  Amandemen  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Firmansyah Arifin dkk ., Organisasi Negara dan Sengketa Kewenangan Antarorganisasi Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
Gunawan    A.    Tauda, Komisi    Negara    Independen ( Eksistensi  Independent  Agencies sebagai  Cabang  Kekuasaan  baru  dalam  Sistem  Ketatanegaraan ),  Genta  Press, Yogyakarta ,  2012.
Jimly  Asshiddiqie  (b), Perkembangan  dan  Konsolidasi  Organisasi  Negara  Pasca Reformasi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,  Jakarta, 2006.
Mahmuddin  Muslim, Jalan  Panjang  Menuju  KPTPK, Gerakan  Rakyat  Anti  Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, 2004.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

## Jurnal
Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
Adri  Fernando  Roleh, Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia, Lex Privatum 5 (10), 2017. Aryas  Adi  Suyanto,  “ Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah  dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi di  Indonesia ”, Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018.  DOI: 10.26623/julr.v1i1.2231.
Ismail Aris, Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power, Jurnal Jurisprudentie 5 (1), 2018. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433
Mellysa Febriani Wardojo,Didik Endro Purwoleksono , Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi  Sebagai  Lembaga  Negara, Jurnal  Legal  Standing  2  (1),  2018. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433
Muhammad Junaidi, Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif  Sociological  Jurisprudence, Jurnal  Pembaruan  Hukum  3  (1)  2016. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1346
Nehru Asyikin,  Adam Setiawan, Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya  Revisi  Undang-Undang KPK ,  Jurnal  Justitia  4  (1),  2020. http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i1.3736
Tjokorda  Gde  Indraputra,  I  Nyoman  Bagiastra, Kedudukan  Komisi  Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions ), Jurnal Kertha Negara  2 (5), 2014.
Yopa  Puspitasari, Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam, Jurnal  Al-Imarah:  Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 4 (2), 2019.
http://dx.doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No 19 Tahun 2019 Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

## Internet
https://www.voaindonesia.com/a/pusat-kajian-anti-korupsi-kpk-perlu-masuk- konstitusi/1563431.html ,