## REKONSTRUKSI IJAB DAN KABUL
DALAM TRANSAKSI EKONOMI BERBASIS ONLINE

## Ridwan
Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Email: ridwanparadise@yahoo.com

## Abstrak
Dalam  hukum  Islam,  posisi  ijab  kabul  dalam  transaksi  ekonomi  menjadi  faktor determinan  bagi  sahnya  suatu  akad.  Teknis  ijab  dan  kabul  dalam  rumusan  fikih klasikdilakukan  secara  fisik  ditandai  dengan  pertemuan  antara  para  pihak  yang terlibat  dalam  satu  tempat  akad.  Revolusi  teknologi  komunikasi  telah  melahirkan model  transaksi  berbasis online yang  disebur e-commerce ,  atau e-marketing , melalui  piranti  teknologi    internet  dimana  para  pihak  yang  terlibat  akad  tidak bertemu  secara  fisik  dan  objek  akad  juga  tidak  bisa  diserahterimakan  langsung. Realitas  ini  menggambarkan  adanya  kesenjangan  teroritis  hukum  Islam  dengan praktik  empiris  yang  membutuhkan  jawaban  hukumnya.Artikel  ini  membuktikkan bahwa transaksi ekonomi berbasis online merupakan akad yang sah dalam tinjauan hukum  Islam  didasarkan  pada  argument  analogi  hukum  yaitu  mengkiyaskan  akad online dengan  akad  jual  beli salam .Konstruksi  ijab  dan  kabuldalam  akad berbasis online harus  mendasarkan pada  beberapa  ketentuan  norma  yaitu kejelasan spesifikasi  barang,  alat  pembayaran  dan  teknisnya,  teknis  penyerahan  barang, ketentuan pembatalan kontrak dan ketentuan kemungkinan terjadinya perselisihan.Berbagai  aturan  yang  rinci  dan  ketat  ini  merupakan  gambaran pentingnya  sikap  hati-hati  dalam  melakukan  transaksi online untuk  menghindari kerugian  dengan  berpegang  pada  metode saddal-z\ari>’ah  yaitu  menutup  lahirnya kemadaratan .
Kata kunci: e-commerce, online, ijab dan kabul, metode qiya > s, akad salam

## Abstract
Abstract

## Abstract Abstract
In  Islamic  law,  the  position  of  incentives  in  the  economic  transaction  becomes  a determinant  factor  for  the  validity  of  a  contract.  The  technical  and  consent  in  the formulation  of  classical  jurisprudence  is  done  physically,  marked  by  a  meeting between  the  parties  involved  in  a  contract  site.  The  communication  technology revolution has spawned an online-based transaction model that is e-commerce, or e- marketing, through internet technology tools where the parties involved do not meet physically  and  the  contract  object  cannot  be  handed  over  directly.  This  reality illustrates the existence of gap in the Islamic law theory with an empirical practice that  requires  a  legal  answer.  This  article  proves  that  online-based  economic transactions  are  legitimate  contracts  in  the  view  of  Islamic  law  based  on  legal analogy argument, i.e.to equate an online contract with an orderpurchase contract. The  construction  of  consent  in  an  online-based  contract  must  be  based  on  certain norms, namely clarity of specification of goods, means of payment and technicality, technical delivery of goods, terms of the contract cancellation and terms of dispute. These detailed and rigorous rules are an illustration of the importance of caution in
conducting  online  transactions  to  avoid  losses  by  adhering  to  the sadd  al-zari>’ah method in order to close the possibility of emerging harmful.
Keywords: e-commerce, online, transaction, contract, qiya>s method

## A. Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan
dan  teknologi  telah  melahirkan  revolusi dibidang  informasi  dan  telekomunikasi ditandai dengan lahirnya
arus globalisasi.Lalu  lintas  komunikasi  tidak lagi dibatasi oleh  batasan teritorial  antar negara.Dengan globalisasi, proses komunkasi dan pergaulan antar  manusia tidak  lagi  dibatasi  oleh  sekat-sekat negara,  suku,  agama  ataupun  ikatan- ikatan  kultural,  karena  dunia  seakan tidak ada batas-batasnya.Realitas globalisasi ini pada akhirnya melahirkan berbagai  persoalan  diberbagai  bidang kehidupan  seperti  bidang  soail,  politik, hukum  maupun  bidang  ekonomi  yang membutuhkan  jawaban  hukum  yang argumentatif dan solutif. Kemajuan Ilmu pengetahuan  dan  peradaban  manusia tidak  semstinya  dihadapkan  secara konfrontatif  dengan nas}s} ,  tetapi  harus dicari pemecahanya secara ijtihadi. 1
Teknologi informasi
telah membuka  mata  dunia  akan  sebuah interaksi  baru,  market  baru  dan  sebuah jaringan  bisnis  dunia  yang  tanpas  batas. Seiring  berjalan  waktu  perkembangan teknologi  yang  disebut  internet  telah mengubah  pola  interaksi  masyarakat, yaitu;  interaksi  bisnis,  ekonomi,  sosial dan  budaya.Internet  telah  memberikan kontribusi  yang  demikian  besar  bagi masyarakat, perusahan maupun pemerintah.  Hadirnya  internet  telah menunjang  efektifitas  dan  efesiensi operasional perusahaan
terutama peranannya  sebagai  sarana  komunikasi, publikasi, serta sarana
untuk mendapatkan  berbagai  informasi  yang dibutuhkan  oleh  sebuah  badan  usaha atau lembaga lain.
Kemajuan  teknologi  informasi, telah  melahirkan  banyak  perubahan
mendasar dalam kehidupan manusia saat ini.Ketersediaan  informasi  yang  dapat diakses  secara  “ instan ”  melalui  telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer yang terhubung dengan internet,  dan  berbagai  media  elektronik, telah  menggeser  cara  manusia  bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan  pemerintahan,  berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. 2 Kenyataan demikian seringkali disebut sebagai era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk
menggambarkan betapa mudahnya berbagai  jenis  informasi  dapat  diakses,
dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan dengan cepat tanpa mengenal batas-batas geografis suatu negara.
Dengan perkembangan teknologi informasi  dapat  meningkatkan  kinerja dan  memungkinkan  berbagai  kegiatan dapat  dilaksanakan  dengan  cepat,  tepat dan  akurat,  sehingga  akhirnya  akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan  berbagai  jenis  kegiatan yang berbasis pada teknologi ini.Perkembangan  teknologi  informasi memacu suatu carabaru dalam kehidupan,  dari  kehidupan  dimulai sampai  dengan  berakhir,  kehidupan seperti  ini  dikenal  dengan e-life ,  artinya kehidupan  ini  sudah  dipengaruhi  oleh berbagai  kebutuhan  secara  elektronik. Dan  sekarang  ini  sedang  semarak dengan  berbagai  huruf  yang  dimulai dengan  awalan  seperti e-commerce , e- goverment , elibrary , e-medicine , e- laboratory , e-biodiversity dan  lainya yang berbasis elektronika. 3 Menurut Ibn Rusyd, problematika  hukum  yang  terjadi  di tengah-tengah masyarakat selalu muncul dan  tidak  terbatas,  sementara  sumber
normatif-tekstual  keagamaan  bersifat terbatas.  Adalah  mustahil  sesuatu  yang terbatas  mampu  menghadapi  sesuatu yang  tidak  terbatas.Statemen  ibn  Rusyd ini  mengajak  umat  Islam  untuk  selalu berfikir  kreatif  dan  inovatif  dalam merespon arus perubahan dengan menghidupkan  tradisi  ijtihad  untuk memastikan bahwa hukum Islam mampu menjawab  dan  baradaptasi  dengan  arus perubahahan  tersebut. 4 Salah  satu  arus perubahan yang berjalan dinamis seiring dengan lahirnya revolusi bidang informasi  dan  telekomunikasi  adalah adanya kecenderungan masyarakat dalam  melakukan  transaksi  ekonomi dengan  menggunakan  media  elektronik dalam  bentuk  transaski  ekonomi  yang berbasis online .
Dalam teori hukum Islam klasik, pola  relasi  transaksi  ekonomi  masih bersifat  individual  dan  tidak  bersifat institusional.Sementara realitas sekarang menunjukan sebaliknya transaksi ekonomi lebih dominan hubungan antara individu  dengan  lembaga  atau  lembaga dengan  lembaga.  Pergeseran  model transasksi  ekonomi  Islam  kontemporer ini  meniscayakan  adanya  penyesuaian- penyesuaian konsep akad syariah dengan mengintensifkan kajian-kajian ulang dengan  cara  melakukan  rekonstruksi fiqih  ekonomi  klasik  khususnya  terkait dengan konsep rukun-rukun akad. Kata  rukun  berasal  dari  bahasa
Arab, rukn ,  yang  jamaknya arka>n , artinya: bagian/sisi dan fondasi. Dikatakan rukn al-syay’ , berarti ja>nib al- aqwa> ,  sisi  yang  terkuat  dari  sesuatu, rukn  al-insa>n , berarti  kekuatannya. 5 . Dengan  demikian,  rukun  adalah  sesuatu yang  menentukan  tegak  atau  tidak tegaknya  sesuatu  dan  sah  atau  tidak sahnya  suatu  perbuatan.Menurut  teori fikih  klasik,    suatu  akad  akan  bernilai sah/benar jika telah terpenuhi rukun/unsur    akad  yaitu  adanya  dua orang  yang  berakad,  barang  yang menjadi obyek akad, dan ijab kabul.
Para  ulama  menetapkan  tiga syarat  dalam  ijab  dan  kabul    yaitu;  (1) ijab  dan  kabul    harus  jelas  maksudnya sehingga  dipahami  oleh  kedua  pihak yang  melangsungkan  akad,  (2).  Antara ijab dan kabul  harus sesuai, (3). Antara ijab  dan  kabul  harus  bersambung  dan berada  berada  di  tempat  yang  sama. Bersambungnya  akad  dapat  diketahui dengan  adanya  sikap  saling  mengetahui diantara kedua pihak yang melangsungkan akad. 6
Jika  konsep  akad  ini  mejadi acuan  dalam  menakar  keabsahan  akad, maka akan banyak problematika hukum. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, maka berbagai transaksi terjadi dengan menggunakan media sosial dan transaksi dilakukan secara online. Jual beli online merupakanaplikasi  dan  proses  bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen,  komunitas  tertentu  melalui transaksi  elektronik  dan  perdagangan barang,  pelayanan  daninformasi  yang dilakukan secara elektronik. 7
Di Indonesia, fenomena transaksi bisnis online yang  sering  disebut e- commerce ini sudah dikenal  sejak tahun 1996 dengan munculmya situs http://www.sanur.com/ sebagai toko buku online pertama.  Meski  belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai  bermunculan  berbagai  situs  yang melakukan e-commerce .Sebagaimana dalam konsep perdagangan, e-commerce menimbulkan  perikatan  antara  para pihak untuk memberikan suatu prestasi.Implikasi  dari  perikatan  itu adalah  timbulnya  hak  dan  kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak yang  terlibat. 8 Melihat  bentuknya, e- commerce pada  dasarnya  merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan  sebagai  jual  beli  modern sebagai implikasi dari inovasi teknologi
Transaksi secara online- commerce merupakan  model  perjanjian jual  beli  dengan  karakteristik  yang
berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak  hanya  lokal  tapi  juga  bersifat global.
6 Situs OLX.co.id
(toko bagus.com)  hadir  pada  tahun  2005  dan merupakan  pusat  jual  beli  online terbesar  di  indonesia  yang  dikunjungi oleh  lebih  dari  100.000  pengunjung setiap  harinya.  Toko  bagus  juga  dapat menjadi search  engine yang  friendly karena  bukan  hanya  pengunjung  situs yang  dapat  menemukan  iklan  yang dipublikasikan,  tetapi  juga  orang-orang yang  mencari  produk  dan  jasa  melalui search  engine  seperti  google  juga  akan menemukan  iklan  tersebut.  OLX.co.id (toko bagus.co) memiliki  slogan  “Gratis Mudah dan Cepat” 9
Di  kalangan  ulama  fikih  klasik perdebatan teoritis terkait dengan legalitas  transaksi  jual  beli  tanpa  akad verbal  yang  disebut  dengan al-ba’y  al- mu’a>t}ah telah  menghiasi  lembaran kitab-kitab  fikih.  Menurut Ibn  S}ala>h} ulama  mazhab  Syafi’i  menyatakan bahwa  jual  beli  dengan  akad mu’a>t}ah tidak  sah,  karena  jual  beli  adalah  akad yang harus dinyatakan secara verbalistik ( bi  al-lafd ).  Sedangkan  menurut  imam Abu> Hani>fah jual  beli  beli  dengan  akad mu’a>t}ah adalah sah. 10
Pada  bagian  lain,  ulama  mazhab Syafi’i  yang  lain  berpendapat  bahwa akad mu’a>tah sebagaimana  yang  telah berjalan sebagai adat kebiasaan dibolehkan. Menurut mereka akad secara mu’a>t}ah kedudukanya  sama dengan  akad  secara  verbal  karena  dapat menunjukkan  sikap  saling  rela  dari  dua belah  pihak  yang  melakukan  akad. Dengan  demikian,  kebolehan  akad mu’a>t}ah ini  didasarkan  pada al-‘urf (kebiasaan) yang telah berlaku di tengah masyarakat. 11 Menurut Ibn  ‘A<bidi>n dan al-Kissa>ni , ulama mazab Hanafi jual beli mu’athah adalah  jual  beli  tanpa  akad secara  verbalistik  tetapi  hanya  ada penyerahan  secara  fisik  dan  model  jual beli seperti ini dibolehkan. 12
Fokus  tulisan  ini  ialah  untuk mengurai  problematika  hukum  terkait dengan praktik transaksi ekonomi secara online.Terdapat adanya kesenjangan teoritis  konsep  akad  dalam  teks-teks fikih  mazhab  dengan  realitas  empiris terkait keabsahan secara hukum Islam.Problem teknis akad secara online adalah munculnya unsur spekulasi dalam akad terkait dengan subjek akad, majelis akad,  objek  akad  dan  kerelaan  para pihak  yang  melakukan  akad.  Oleh karena  itu,  tulisan  ini  dimaksudkan untuk  memberikan  tawaran  konstruksi teoritis  terkait  ijab  kabul  akad  pada transkasi  secara online sehingga  praktik transaksi  ekonomi  secara online ini memiliki landasan hukum yang argumentatif  dan  metodologis  sebagai ihtiar mencari solusi hukum.

## B. Pengertian  Transaksi  Ekonomi
Secara Online
Teknologi informasi sebagai media  pemasaran  menjadi  pilihan  bagi banyak  pedagang  dalam  memasarkan produk  atau  jasa  dengan  system e- marketing .Beberapa alasan yang menyebabkan e-marketing kini  menjadi pilihan  perusahaan  maupun  pedagang perseorangan  adalah  kemudahan  dan kecepatan  dalam  memperoleh  informasi terhadap produk atau jasa.Bagi perusahaan, e-marketing memberikan banyak keuntungan mulai dari
memperluas cakupan pasar, menemukan pelanggan  potensial  di  seluruh  pelosok dunia hingga meningkatkan brand image perusahaan.
Sementara itu bagi
pelanggan, e-marketing memungkinkan proses  jual  beli  produk  atau  jasa  tanpa harus  bertatap  muka  langsung  dimana pelanggan  dapat  menemukan  berbagai produk  atau  jasa  yang  sesuai  pilihannya dengan mudah tanpa harus menghabiskan  waktu  berkeliling  ke berbagai toko ( offline shop ). E- marketing merupakan  bagian  dari e- business atau e-commerce . 13
E-commerce adalah  singkatan dari  kata  berbahasa  Inggris electronic commerce ,  atau  juga  dikenal  dengan istilah  perdagangan  elektronik  yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran  barang  dan  jasa  melalui sistem  elektronik  seperti  internet  atau televisi,  web,  atau  jaringan  komputer lainnya. E-commerce dapat  melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik,  sistem  manajemen  inventori otomatis,  dan  sistem  pengumpulan  data otomatis.  Industri  teknologi  informasi melihat  kegiatan  e-dagang  ini  sebagai aplikasi  dan  penerapan  dari  e-bisnis  ( e- business ) yang berkaitan dengan transaksi  komersial,  seperti:  transfer dana  secara  elektronik,  SCM  ( supply chain  management ),  epemasaran  ( e- marketing ),  atau  pemasaran  online
( online marketing ), pemrosesan transaksi  online  ( online  transaction processing ),  pertukaran  data  elektronik ( electronic  data  interchange  /EDI ),  dan lain-lain
Sedangkan referensi lainnya mendefinisikan e -commerce sebagai:” Any
form of business
transactions  in  which  the  parties interact  electronically  rather  than  by physical  exchange  or  direct  physical contact. Dari  kedua  definsi  tersebut dapat  disimpulkan,  bahwa  aktivitas e- commerce adalah suatu aktivitas perniagaan  seperti  layaknya  perniagaan pada  umumnya,  hanya  saja  para  pihak yang  bertransaksi  tidak  bertemu  secara fisik  akan  tetapi  secara  elektronik melalui media internet. 14
Dalam  jual  beli  online  tidak  ada dan  tidak  terjadi  pertemuan  langsung antara merchant dan buyer sehingga proses  ijab  kabul  tidak  bisa  diikrarkan secara  langsung.  Dari  sisi  obyek  yang dijual, buyer tidak  dapat  memastikan apakah barang yang akan ia beli ada atau tidak,  dan  andai  kata  ada  ia  tidak  dapat langsung  memeriksa  kondisi  barang yang ia maksud. Di lain pihak, merchant
tidak  pernah  memantau  apakah  orang yang  akan  membeli  barangnya  adalah orang  yang  mukallaf  (aqil  baligh).  Hal lain  yang  lebih  memprihatinkan  lagi adalah ternyata beberapa merchant tidak mengirimkan barang setelah ia menerima transfer pembayaran uang dari buyer.  Hal  ini  biasa  terjadi  pada  orang- orang  yang  sejak  awal  membuat  toko virtual  dengan  tujuan  menipu  calon pembeli. 15 Bisnis model e- commerce menjadikan  internet  sebagai medium  utama  dalam  proses  atau mekanisme perdagangan.Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada  dasarnya e-commerce merupakan dampak  dari  perkembangan  teknologi informasi  dan  telekomunikasi.  Secara signifikan  mengubah  cara  manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya dan  memiliki  segmentasi penerapan yang luas. Secara garis besar, e-commerce diterapkan untuk
melaksanakan aktivitas ekonomi business-to-business , business-to- consumer , dan consumer-to-consumer .
C. Ijab Kabul secara Online Perspektif  Fiqh Ulama fikih (fukaha) pada umumnya  mendefinisikan  akad  adalah pertalian  antara  ijab  dan  kabul  yang dibenarkan  oleh  syara  yang  melahirkan akibat hukum terhadap objeknya. Dengan  demikian,  unsur-unsur  akad paling tidak ada tiga yaitu, pertalian ijab dab  Kabul,  dibenarkan  oleh  syara  dan ketiga  lahirnya  akibat  hukum  terhadap objek  akad. 16 Ijab  dan  kabul  merupakan perbuatan  hukum  sebagai  simbolisasi penyataan  kehendak  para  pihak  yang melakukan  sebuah  perjanjian  hukum. Oleh  karena  itu,  posisi  ijab  dan  kabul menjadi  sangat  signifikan  dan  dapat menentukan  legalitas  sebuah  perjanjian hukum.
Para  ulama  fikih  sebagaimana dikutp oleh Rahmat Syafei  merumuskan
definisi  akad  dengan  beragam  redaksi. 17
Terdapat  definisi  akad  yang  memiliki pengertian  relatif  jelas  dan  pada  yang disampaikan  oleh Wahbah  al-Zuh}aili>: yaitu :
18 Perikatan  yang  yang  ditetapkan dengan
ijab dan kabul berdasarkan  ketentuan  hukum syara  dan  berdampak  pada objeknya.
Dengan  mendasarkan  definisi  di atas,  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  akad akan  menjadi  sah  jika  telah  memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu :
Pertama, akad merupakan keterkaitan  atau  pertemuan  ijab  dan kabul  yang  berakibat  timbulnya  akibat hukum.  Ijab  adalah  penawaran  yang diajukan  oleh  salah  satu  pihak,  dan kabul  adalah  jawaban  persetujuan  yang diberikan  oleh  mitra  akad  sebagai tanggapan  dari  penawaran  dari  pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan  kehendak  masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah  pihak  yang  tercermin  dalam  ijab dan kabul.
Kedua: akad merupakan tindakan  hukum  dua  pihak  karena  akad adalah pertemuan
ijab yang merepresentasikan  kehendak  pihak  lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi  hadiah,  wasiat,  wakaf  atau penetapan  hak  bukanlah  akad,  karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan  dua  pihak  dan  karenanya tidak memerlukan kabul.
Ketiga: tujuan akad adalah untuk melahirkan  suatu  akibat  hukum.  Lebih tegas  lagi,  tujuan  akad  adalah  maksud bersama  yang  dituju  dan  yang  hendak diwujudkan  oleh  para  pihak  melalui pembuatan  akad.Akibat  hukum  akad
dalam  hukum  Islam  di  sebut “hukum akad” (hukm al-‘aqad) . 19
Selanjutnya, terkait dengan legalitas  ijab  dan  kabul,  terdapat  tiga syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu ijab  dan  kabul  dipandang  sah  serta memiliki akibat hukum, yakni :
a. Jala>l  al-  ma’na ,  yaitu  tujuan  yang terkandung  dalam  pernyataan  itu jelas.
b. Tawaffuq ,  yaitu  adanya  kesesuaian antara ijab dan kabul.
c. Jazm  al-  ira>datain ,  antara  ijab  dan kabul  menunjukkan  kehendak  para pihak  secara  pasti,  tidak  ada keraguan  sedikitpun,  tidak  berada dibawah  tekanan  dan  tidak  berada dalam keadaan terpaksa. 20
Dalam lalu lintas transaksi bisnis dengan  menggunakan  sistem  online, para  pihak  yang  melakukan  akad  tdak berada dalam satu majelis akad, mungkin  tidak  saling  kenal,  objek transaksi  juga  mungkin  belum  ada  dan pernyataan  transaksi  (ijab  dan  kabul) tidak  dilakukan  secara  nyata  dengan bahasa  verbal. Secara tehnis, dalam  jual beli  online  misalnya,  penjual  dan pembeli  melakukan  transaksi  hanya mengandalkan  asas  kepercayaan  dan kerelaan antara kedua belah pihak.
Dalam  perspektif  hukum  Islam, ijab dan kabul sebagai sebuah perbuatan hukum  dinilai  sah  jika  ia  telah memenuhi  kualifikasi  nilai  saling  rela ( ‘an  tara>d}in ),  karena  hakikat  ijab  dan kabul  adalah  pernyataan  kehendak  para pihak  yang  akan  melakukan  akad dengan berpijak pada asas konsensualisme yang merupakan landasan  pokok  dari  semua  jenis  akad- akad muamalah. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dengan kabul (pernyataan  penerimaan  ikatan),  sesuai dengan  kehendak  syariat  berimplikasi (hukum)  pada  objek  perikatan.  Paling tidak ada tiga hal yang dapat digarisbawahi  dalam  setiap  akad  untuk
memastikan validitas suatu akad dengan melihat unsur-unsur akad  yaitu:
Pertama , irtiba>t} i>ja>b bi kabu>l (pertalian  antara  ijab  dan  kabul  ). I<ja>b adalah  pernyataan  kehendak  oleh satu pihak ( mu>jib ) untuk melakukansesuatu  atau tidak  melakukan sesuatu. Sedangkan kabu>l adalah pernyataanmenerima  atau  menyetujui kehendak mu>jib tersebut  oleh  pihak lainnya . Ijab  dan  kabul  ini  harus  ada dalam melaksanakan suatu akad.
Kedua , ‘ala> wajh masyru> ‘ (dibenarkan oleh syarak). Pernyataan ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  akad, tujuan akad, dan objek akad tidak  boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan,  akan  mengakibatkan  akad itu  tidak  sah  seperti  perikatan  yang mengandung  riba,  atau  objek  perikatan yang tidak halal menurut syariat.
Ketiga , yas\but al-as\a>ruh fi> mahallih (mempunyai  akibat  hukum terhadap  objeknya).  Akad  merupakan salah  satu  bentuk  tindakan  hukum ( tas}arruf  al-hukm ). Adanya akad menimbulkan  akibat  hukum  terhadap objek  hukum  yang  diperjanjikan  oleh para  pihak  dan  juga  memberikan konsekuensi  hak  dan  kewajiban  yang mengikat para pihak. 21
Dalam  kaitan  dengan  ketentuan hukum  dalam  ijab  dan  Kabul,  para ulama berbeda pendapat. Pertama, transaksi  hanya  sah  jika  dilakukan dengan  pengucapan  serah  terima  secara verbal  sebagaimana  dinyatakan  oleh imam  Syafi’i  dan  satu  pendapat  dari mazhab  Hanbali. Kedua, transaksi  sah bisa  dengan  serah  terima  dengan  segala aktifitas  yang  menunjukkan  maksud serah terima.Pendapat ini banyak disampaikan oleh sebagian besar mazhab  Hanafi,  sebagian  madzhab Syafi’i  dan  Hanbali. Ketiga ,  transaksi dapat diikatkan dengan segala perkataan atau  perbuatan  yang  dianggap  sebagai transaksi  baik  secara  verbal  maupun aktifitas  apapun  yang  dipahami  oleh
mayarakat sebagai transaksi.Oleh karena itu,  tehnis  transaksi  menjadi  sangat beragam.Akan  tetapi  berbeda  halnya dengan akad nikah yang mempersyaratkan pernyataan akad secara verbal.Pendapat ini banyak dikemukakan oleh imam Malik. 22
Dalam konteks jual beli misalnya, jual beli merupakan perbuatan hukum,  di  mana  pelakunya  adalah penjual dan pembeli, sementara objeknya adalah sesuatu yang diperjualbelikan.Ketika  terjadi  transaksi jual  beli,  maka  di  sinilah  terjadi konsekuensi hukum dan sekaligus melahirkan
hak dan kewajiban.Konsekuensi hukumnya adalah  perpindahan  kepemilikan  dari satu pihak kepada pihak lainnya.Sedangkan  adanya  hak  dan kewajiban  di  mana  pihak  pertama (penjual) berhak mendapatkan harga jual dan  berkewajiban  menyerahkan  barang, sementara pihak kedua (pembeli) berhak memiliki  dan  menguasai  penuh  barang dan  berkewajiban  menyerahkan  harga jual kepada pihak pertama. 23 . Transaksi  secara online tidak lebih  sebuah wasilah /  instrument transaksi  bisnis  modern  yang  jika  di dialogkan  dengan  berbagai  teori  akad mumalah  lebih  dekat  dengan  konsep akad salam atau akad salaf . Transaksi as- salam –  disebut  juga al-salaf –  seperti halnya model transaksi jual beli lainnya, telah  ada  bahkan  sebelum  kedatangan Nabi Muhammad Saw.Hal ini merupakan  suatu  bentuk  keringanan dalam  bermuamalah  dan  memberikan kemudahan  kepada  manusia  dalam berinteraksi  dengan  sesama,  khususnya pada  masalah  pertukaran  harta,  seperti halnya  jual  beli  dengan  utang.Dalam transaksi al-salam tercermin  adanya saling  tolong  menolong  yang  dapat menguntungkan kedua belah pihak.Pihak  pembeli  dapat  membeli barang dengan harga lebih murah, begitu pula pihak penjual memeroleh
keuntungan  dari  penerimaan  uang  lebih cepat  dari  penyerahan  barang.Dengan pembayaran itu berarti didapat tambahan modal  yang  berguna  untuk  mengelola dan mengembangkan usahanya.
Dari sisi filsafat hukum, jual beli online dapat  dibenarkan  karena  model transaksi  ini  menjadi  bagian  dari kebutuhan dan demi kemaslahatan hidup manusia  modern  dengan  mendasarkan kaidah fikih:
!"# $#%& %& '( $) Kebutuhan itu terkadang menempati posisi darurat Dengan mendasarkan pada kaidah di atas, maka kebolehan transaksi sistem online mendasarkan pada kebutuhan  masyarakat  sekarang  dengan catatan  bahwa  jual  beli online tersebut tidak  merugikan  salah  satu  pihak  yang berakad.
Adapun kerangka  hukum praktik transaksi ekonomi secara online didasarkan  pada  beberapa  argumen yuridis:
Pertama ,para pihak  yang terlibat dalam  transaksi  secara online berprinsip pada  asas  kerelaan  dari  semua  pihak yang  terlibat  dalam  akad    ( ‘ an  tara>d}in ) sebagaimana  dinyatakan  al-Quran  surat an-Nisa’:  29  dan  hadis  Nabi  saw.: “Sesungguhnya  transaksi  jual  beli  itu harus atas dasar kerelaan”
Kedua , jual  beli  secara online dibolehkan  jika  tidak  ada  praktik penipuan,
kecurangan dan pemalsuan.Praktik  bisnis  yang  curang sangat dikecam dalam Islam
sebagaimana  dinyatakan  oleh  al-Quran surat  al- Mut}affifi>n ayat  1-5  dan    al- Anfal ayat 27. Di samping itu, Nabi saw sangat  mengecam  praktik  berbagai kecurangan tersebut dalam segala bentuk dan  media  bisnisnya  dengan  sabdanya: “Barang siapa yang melakukan penipuan ia bukan termasuk golongan kami” (HR. Muslim)
Ketiga, prosedur  akad online tidak  mengandung  potensi  kerugian salah  satu  pihak  dan  sesuai  dengan  adat istiadat  /  tradisi  kebiasaan  bisnis  yang berlaku  ( ‘urf )  yang  tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah  seperti  praktik riba dan spekulasi.
Keempat , berdasarkan  niat  dan itikad  yang  baik  serta  menghindarkan kelicikan dan akal-akalan ( moral hazard )  dengan  mencari  celah  hukum dan ketentuan yang seharusnya. Kelima , tidak dibolehkan melakukan transaksi denganmenggunakan    cara,  media  dan objek  transaksi  yang  diharamkan  Islam baik  barang  maupun  jasa  seperti;  riba (bunga), menimbun, ketidakpastian objek  transaksi  ( gharar ),  makan  dan minuman  haram,  segala  hal  yang menjurus pelanggaran moral.Jika praktik jual beli online itu memiliki unsur-unsur gharar,  maisir dan  riba,  maka  jual  beli secara online tidak sah karena bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah.

## D. Rekonstruksi  konsep  Ijab  dan Kabul  dalam  Transaksi  ekonomi
secara Online Ijab dan kabul sebagai salah satu unsur  pokok  dalam  setiap  transaksi formulasinya  mengalami  perubahan- perubahan dan bergerak dinamis. Formulasi  ijab  dan  kabul  yang  primer adalah  ijab dan kabul secara  verbalistik. Jika  tidak  dinyatakan  secara  verbal, maka dengan tulisan, dan jika tidak bisa dengan tulisan maka ijab dan Kabul bisa dengan bahasa isyarat.
Formulasi  ijab  dan  kabul  di  atas sesungguhnya
adalah dimensi instrumental. Sedangkan dimensi substantif  dari  ijab  dan  kabul  adalah adanya kerelaan dua pihak yang melakukan ijab dan kabul atas dasar asas konsensualisme  ( ‘ an  tara>d}in ).  Sebagai sebuah  dimensi  instrumental,  maka formula  ijab  dan  kabul  bisa  bergerak
dinamis  dan  selalu  beradaptasi  dengan pergerakan perubahan sosal.
Dalam  koteks  kehidupan  zaman modern  sekarang  ini,  ummat  Islam dituntut  untuk  menerjemahkan  berbagai ajaran  Islam  secara  rasional  terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Menurut Muhammad Azhar, ada tiga hal yang mendorong perlunya proses rasionalisasi  hukum  Islam  yaitu  1). munculnya berbagai sistem kelembagaan  maupun nation  state yang menuntut  adanya  interpretasi  modern; 2).  Upaya  penegakkan  demokrasi  ;  3). upaya menjawab tantangan problematika sosial. 24 Menurut Ibn Rusyd,
sebagaimana  dikutip  oleh  Nur  Fatoni, menyatakan  bahwa  setiap  kegiatan mu’amalah yang  melibatkan  dua  belah pihak,  memiliki    tiga  kemungkinan.  1). Pertukaran  barang  dengan  barang.  2). Pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan. 3). Sesuatu dalam tanggungan dengan sesuatu dalam tanggungan. Ketiga kemungkinan tersebut  adakalanya  dilakukan  secara kontan dan adakalanya dilakukan secara tangguh.Adakalanya  kontan  oleh  kedua belah  pihak,  adakalanya  tangguh  oleh kedua  belah  pihak,  adakalanya  kontan oleh  satu  pihak  sedangkan  pihak  yang lain  tangguh.  Jual  beli  barang  atau tanggungan yang  dilakukan  secara tangguh  oleh  kedua  belah  pihak  tidak diperkenankan berdasarkan ijma‟ ulama‟,  karena  termasuk  jual  beli  yang dilarang, yaitu utang ditukar utang. 25
Dalam  perspektif  skema  akad muamalah,  jual  beli  secara  online  bisa dianalogikan  dengan  akad salam (jual beli pesanan). Dalam akad salam penjual hanya  memberikan  informasi  kepada pembeli  beberapa  spesifikasi  barang, sementara itu barang sebagai objek akad belum  ada. 26 Oleh  karena  itu,  agar  jual beli  secara online sah  secara  hukum Islam, maka dipersyaratkan beberapa hal berikut :
1. Syarat  para  pihak  yang  bertransaksi adalah mereka yang sudah memiliki kategori  sebagai  mukallaf  atau sebagai  subyek  hukum  yang  penuh yaitu pribadi yang cakap melakukan perbuatan  hukum  dan  cakap  pula mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya.
Terkait dengan  subyek  hukum  juga  patut dipastikan pula  bahwa  mereka  yang menawarkan barang untuk dijualbelikan  adalah  pemilik  dari barang  tersebut.  Dari  point  ini  para pihak yang berakad perlu melakukan verifikasi faktual dengan para pihak baik yang subyek hukum orang  perorang  atau  badan  hukum, tentu dengan sistem / program yang memungkinkan  untuk  melakukan itu.
2. Syarat  objek  akad  adalah  benda yang  memiliki  syarat  boleh  /  halal dijualbelikan dalam tinjauan syariat.
Di  samping  itu,  objek  akad  adalah benda  yang  memang sudah ada dan bisa diserahterimakan yang spesifikasinya  sesuai  dengan  yang ditampilkan  dilayar display dalam internet.  Pada  point  ini  perlu  dibuat akad khiyar sebagai  antisipasi  jika barang  yang  dikirim  tidaks  sesuai dengan  spesifikasi  dalam  pesanan. Jika  ini  dilakukan  maka  pembeli bisa  memiliki  hak return atau  hak iqalah yaitu  mengembalikan  barang jika  terjadi  wan  prestasi  dalam pengiriman barang.
3. Berkaitan  dengan  teknis  ijab  kabul dalan  transaksi  online  ini,  perlu ditegaskan  syarat-syarat  ijab  dan kabul  yaitu ; pertama , Jala>l-  ma’na , yaitu  tujuan  yang  terkandung  dalam pernyataan  itu  jelas., kedua , tawaffuq , yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul., ketiga jazm  al-ira>datain ,  antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak  para  pihak  secara  pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak
berada  dibawah  tekanan  dan  tidak berada dalam keadaan terpaksa
Konstruksi  akad  bisnis  secara online  di  Indonesia  telah  dirumuskan tehnisnya oleh  Majelis Ulama Indonesia melalui keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa tentang jual beli salam dicantumkan  pada  fatwa  nomor: 05/DSN  MUI/IV/2000.    Fatwa  ini memuat enam ketentuan.
1. Ketentuan tentang pembayaran
a. Alat bayar harus diketahui jumlah  dan  bentuknya,  baik berupa uang, barang atau manfaat.
b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
c. Pembayaran  tidak  boleh  dalam bentuk pembebasan utang.
2. Ketentuan tentang barang
a. Harus jelas ciri-cirinya
b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. c. Penyerahannya dilakukan kemudian d. Waktu  dan  tempat  penyerahan barang harus ditetapkan
berdasarkan kesepakatan.
e. Pembeli  tidak  boleh  menjual barang sebelum menerimanya.
f. Tidak  boleh  menukar  barang, kecuali  dengan  barang  sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel  dengan  syarat,  akad  kedua terpisah  dari,  dan  tidak  berkaitan dengan akad pertama.
4. Penyerahan  barang  sebelum  atau pada waktunya:
Penjual  harus  menyerahkan  barang tepat pada waktunya dengan kualitas  dan  jumlah  yang  telah disepakati.Hal  tersebut  diperlukan guna menghindari berbagai kemungkinan yang bisa menyebabkan  salah  satu  pelaku transaksi, customer ataupun seller, dirugikan.
5. Pembatalan Kontrak:
Pada  dasarnya  pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
6. Perselisihan: Jika  terjadi  perselisihan  di  antara kedua belah pihak, maka persoalannya  diselesaikan  melalui Badan  Arbitrasi  Syari’ah  setelah tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah. Konstruksi transaksi bisnis online di atas dirumuskan untuk memastikan  bahwa  para  pihak  yang terlibat  dalam  akad  ini  tidak  mengalami kerugian  dan  untuk  mencapai  asas mumalah  yaitu  saling  rela.  Berbagai aturan  yang  rinci  dan  ketat    ini merupakan  gambaran  pentingnya  sikap hati-hati  dalam  melakukan  transaksi online  untuk  menghindari  kerugian dengan  berpegang  pada  metode sadd z\ari>’ahyaitu menutup lahirnya kemadharatan  dengan  berpegang  pada kaidah  fiqh  " dar  al-mafa>sid  aula  min jalb al-masha>lih" 27 yang berarti mencegah  dampak  negative  lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. E. E. E. E. Penutup Penutup Penutup Penutup
Dari  berbagai  paparan  teoritis dan  analisis  di  atas  dapat  dirumuskan beberapa kesimpulan :
Pertama, transaksi ekonomi secara  online  ditinjau  dari  hukum  Islam adalah  dibolehkan  selama  transaksi tersebut memenuhi syarat sahnya akad.Sebagai  akad  mumalah  dengan menggunakan teknologimodern, jual beli secara  online  merupakan  problematika hukum  Islam  kontemporer  yang  tidak ada sandaran normative-tekstualnya. Oleh  karena  itu,  masalah  in  termasuk bersifat ijtihadiyah yang rumusan hukumnya  antara  satu  pendapat  ulama dengan  ulama  lainya  memungkinkan terjadinya perbedaan
pandangan.
Perbedaan  itu  terjadi  karena  perspektif dan  metode  istinbat  hukum  yang digunakan berbeda.
Kedua, landasan  metodologis perumusan  hukum  akad  secara  online didasarkan  pada  metode qiya>s yaitu dengan menganolgikan pada akad salam /  pesanan  yaitu  akad  pemesanan  barang yang barangnya belum diserahterimakan ketika  akad  berlangsung  dan  akad  itu berlangsung  dengan  mendasarkan  pada penjelasan  spesifikasi  barang  yang  jelas pada display barang di internet.
Ketiga, Konstruksi  ijab  dan kabul    dalam  tranasksi  bisnis online mengacu  pada  konstruk  akad bay’  al- salam dan  fatwa  DSN  MUI  dengan tehnis  akad  yang  sangat  ketat  dengan berpegang  pada  prinsip  kehati-hatian dalam melakukan transaksi online untuk menghindari kerugian dengan berpegang pada metode sadd z\ari>’ah yaitu menutup lahirnya kemadharatan dengan
berpegang  pada  kaidah  fiqh  mencegah dampak negatif lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

## Catatan akhir:
1 Abd.  Salam  Arif,  “Ushul  Fiqh  Dalam Kajian  Bisnis  Kontemporer”  dalam Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer , Ainurrofiq (ed.)  (Jogjakarta:  Ar-Ruzz  Press:  2002)  hlm. 200-201.
2 Yuhefizar, Tutorial  Windows  dan Internet (Ilmu komputer.com, 2003), hlm. 11 3 Erhans
Anggawirya, Internet
“Sekarang  Belajar  Sekarang  Lancar” (Jakarta: PT Ercontara Rajawali, 2003), hlm. 9
4 Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad Ibn  Rusyd  al-Qurt}u>bi>, Bidayah  al-Mujtahi>d  fi> Niha>yah  al-Muqtas}i>d  (Kairo:  Da>r  al-Hadi>s\, 2004), I: 9l.
5 Ibn  Manz}u>r, Lisa>n  al-‘Arab  (Bairu>t: Dar S}a>dir, 2005), V: 218.
6 Rahmat  Syafei, Fiqih  Muamalah (Pustaka  Setia:  Bandung,  2001),  hal.  51-52. Bandingkan dengan, Wahbah al-Zuh}aili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh (Bairu>t: Da>r al-Fikr, t.t.), hlm. 94-95.
7 Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, “Keridhaan  (Antaradhin)  dalam  Jual  Beli Online”, JESTT, Vol. 2 No. 1 Januari 2015, hlm.
50. 8 Syarif  Hidayatullah, Islam  Virtual (Jakarta: Miftah, 2003), hlm. 10 9 Ranto Hediana & Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi  Jual  Beli  Online  Perspektif  Hukum Islam”,  Dalam  al-Mustashfa,  Vol.  3,  No.  2, 2015. hlm. 43
10 Ibn al-S}ala>h}, Fata>wa> Ibn al-S}ala>h} juz 2  (Bairu>t:  Maktabah  al-Ulu>m  wa  al-Hikam,
1407 H), hal. 606. Bandingkan juga dengan, Abu> al-Khair  Ibn  Salim  al-Umra>ni, al-Baya>n  fi> Mazhab  al-Imam  al-Sya>fi’i    (Jiddah:  Da>r  al-
Minha>j, 2000), V: 12.
11 Must}afa>  al-Khinn  dan  Must}afa>  al- Baga>, al-Fiqh  al-Manhaji>  ala>  Mazhab  al-Ima>m al-Sya>fi’i> (Damaskus: Da>r al-Qalam, 1992), VI:
139. 12 Abd  al-Aziz  ‘A<bidi>n  al-Dimasqi>, Radd  al-Mukhta>r  ala>  Dur  al-Mukhta>r(Bairu>t: Da>r  al-Fikr,  1992),  IV:  525.  Lihat  pula, Alauddin al-Kissa>ni>, Bada’i  al-Shina>’i fi> Tarti>b al-Syara’i>  (Bairu>t:  Da>r  al-Kutub  al-Ilmiyah, 1986), V: 158.
13 Rodame Monitorir Napitupulu, “Pandangan  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Online  “ dalam At-Tijaroh, Vol.  1,  No.2,  Juli-Desember 2015.
14 Gemala Dewi,dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 200-201.
15 Yulia  Kurniaty,  Heni  Hendrawati, “Jual  Beli  Online  Dalam  Perspektif  Hukum Islam”,  dalam Jurnal  Transformasi ,  Vol.  11, No.1, 2015.
16 Gemala  Dewi,  Widyaningsih  dan Yeni  Salma  Barlinti, Hukum  Perikatan  Islam  di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 46-48.
17 Rahmat  Syafei, Fiqh  Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44. 18 Wahbah al-Zuh}aili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa  Adillatuh  (Damaskus:  D>ar  al-Hutub  al- ‘Ilmiyyah, t.t.), VI: 918.
19 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007), hlm.18.
20 Yulia  Kurniaty,  Heni  Hendrawati, “Jual  Beli  Online  Dalam  Perspektif  Hukum Islam”,  dalam Jurnal  Transformasi ,  Vol.11, No.1, 2015.
21 Abdurrauf  ,  “Penerapan  Teori  Akad Pada  Perbankan  Syariah”,    dalam Al-Iqtishad : Vol. IV, No. 1, Januari 2012 22 Abdullah  Abdul  Husain  at-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, terj. M.  Irfan  Shofwani  (Yogyakarta:  Magistra Insania Press, 2004), hlm. 248.
23 Abdurrauf  ,  “Penerapan  Teori  Akad Pada  Perbankan  Syariah”,    dalam Al-Iqtishad : Vol. IV, No. 1, Januari 2012.
24 Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme  Islam ,  (Jogjakarta:  Pustaka Pelajar, 1996) hal. 61.
25 Nur Fathoni,” Konsep Jual Beli dalam Fatwa  DSN-MUI”, Economica ,  dalam Volume IV/ Edisi 1/Mei 2013 26 Gemala Dewi,dkk, Hukum Perikatan Islam  Indonesia (Jakarta:  Prenada  Media,  2005), hlm. 204-205.
27 Ibra>hi>m  ibn  Mu>sa  al-Sya>thibi, al- Muwa>faqa>t juz 1 (Bairut: Da>r al-Ma'rifat, T.tp), hal. 195. Lihat pula, Abdurahman ibn Abi Bakar al-Suyu>thi, al-Asyba>h  wa  al-Nadha>ir  (Bairu>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403), hlm. 87.

## DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA
Abdurrauf. “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah”.Dalam Al- Iqtishad : Vol. IV, No. 1, Januari 2012. Anggawirya, E. Internet “Sekarang Belajar Sekarang Lancar” .Jakarta:  PT  Ercontara Rajawali, 2003. Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian
Syari’ah:  Studi  tentang  Teori Akad  dalam  Fikih  Muamalah . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007. Ardhinata, Ahliwan dan Fanani,
Sunan.“Keridhaan  (Antaradhin)
dalam  Jual  Beli  Online”.Dalam JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015.
Arif,  Abd.  Salam.  “Ushul  Fiqh  Dalam Kajian  Bisnis  Kontemporer”. Dalam Menggagas  Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer ,
Ainurrofiq (ed). Yogyakarta: Ar- Ruzz Press, 2002. Ash-Shiddiqie,  Hasbi. Falsafah  Hukum Islam .  Jakarta:Bulan  Bintang, 1993.
Al-Asqala>ni>,  Ibn  Hajar. Fath  al-Ba>ri> Syarh  S}ahi>h  al-Bukha>ri>.Bairu>t: Dar al-Ma’rifah, 1379 H. Al-Bujairami,  Muhammad  ibn  Umar. Hasyiyah  al-Bujairami  ala  al- Khatib.Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1995.
Dewi,  Gemala  dkk. Hukum  Perikatan Islam Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2005. Djamil,  Fathurahman. Filsafat  Hukum Islam . Jakarta: Logos, 1999.
Al-Dimasqy, Abd al-Aziz Abidin. Radd al-Mukhta>r ’ala> Dur al-Mukhta>r. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1992.
Fathoni,  Nur.  ”  Konsep  Jual  Beli  dalam Fatwa DSN-MUI”. Dalam Economica , Vol. IV Edisi  1 Mei 2013. Hasan,  A. Pintu  Ijtihad  Sebelum Tertutup .  Bandung,:  PT  al- Ma’arif, 1994. Hediana, Ranto& Ahmad Dasuki Aly.“Transaksi  Jual  Beli  Online Perspektif  Hukum  Islam”.Dalam al-Mustashfa Vol. 3, No. 2, 2015.
Ibn  al-Shalah. Fatawa  Ibn  al-Shalah. Bairut: Maktabah al-Ulu>m wa al- Hikam, 1407 H.
Ibn  Rusyd,  Abu  al-Walid  Muhammad ibn Ahmad. Bidayah al-Mujtahi>d fi  Niha>yah  al-Muqtas}i>d.  Bairu>t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t. Al-Jauziyah,  Ibn  Qayyim. I’la>m  al- Muawa>qi’i>n  ‘an  Rabbi  al- ‘A<lami>n. Bairu>t: Da>r al-Fikr,  tt. Kurniaty,  Yulia  dan  Heni  Hendrawati,
“Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam”.Dalam Transformasi,  Vol.  11,  No.  1, 2015. Al-Khinn Must}afa>dan Must}afa> al-Buga>. Al-Fiqh al-Manhajy ala
Madzhab Imam al-Syafi’i. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
LTN  PBNU. Ahkam  al-Fuqaha:  Solusi Problematika  Aktual  Hukum Islam. Surabaya: Khalista, 2011.
Napitupulu, Rodame Monitorir. “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli  Online”,  dalam at-Tijaroh,
Vol.  1,  No.  2,  Juli-Desember 2015.
Al-Ramli>,  Syiha>b  al-di>n. Niha>yah  al- Muhta>j  ila>  Syarh  al-Minha>j. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1984.
Syafei, Rahmat. Fiqih Muamalah. Pustaka Setia: Bandung, 2001. Al-Suyu>t{i>,  Abdurahma>n  ibn  Abi>  Bakar. al-Asyba>h  wa  al-Nad}a>ir.  Bairu>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403. Al-Sya>t}ibi>,  Ibrahim  ibn  Mu>sa>. Al- Muwa>faqa>t.  Bairu>t:  Da>r  al- Ma'rifat, t.t.
Al-Tariqi,  Abdullah  Abdul  Husain. Ekonomi  Islam:  Prinsip,  Dasar dan  Tujuan, alih  bahasaM.  Irfan Shofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
Al-Umra>ni,  Abu  Khair  Ibn  Salim. Al- Baya>n  fi>  Mazhab  al-Ima>m  al- Sya>fi’i>.  Riya>d}:  Da>r  al-Minha>j, 2000.
Uways,  Abdul  Halim. Fiqh  Statis Dinamis . Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
Yahya,  Mukhtar  dan  Fathurrahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh  Islam .  Bandung:  PT  Al-
Ma’arif, 1996.
Al-Zuh}aili>, Wahbah. Al-Fiqh  al- Isla>mi>wa Adillatuhu. Bairu>t: Da>r al-Fikr, t.t.