## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024: 71 – 84 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v14i1.4679
p-ISSN 2477-5088 e-ISSN 2716-2621

## Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif

## The Role Of Civil Society In Improving Bureaucratic Accountability
Through Active Public Oversight
1 Dhiya Fahriyyah Maritza; 2 Taufiqurokhman
1 ’2 Ilmu Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan 15419, Banten, Indonesia Email: dhiyafahriyyah@gmail.com , taufiqurokhman@umj.ac.id
(Diterima: 06-Juni-2024; Ditelaah: 11-Juni-2024; Disetujui: 25-Juni-2024)

## ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah menganalisis peran masyarakat sipil (organisasi) dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembangunan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  di  Indonesia  dan  negara  lain.  Fungsinya  sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, meningkatkan partisipasi publik, mengadvokasi perubahan kebijakan.  Beberapa  contoh  organisasi  Non  Pemerintah  (NGO)  tersebut,  adalah:  (1)  WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); (2) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); (3) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penelitian menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan lokus pada organisasi masyarakat sipil yang berhasil memantau kinerja birokrasi dan berfokus pada studi kasus berbagai organisasi masyarakat sipil yang telah berhasil memantau  kinerja  birokrasi  dengan  menggunakan  tinjauan  literatur  yang  komprehensif  untuk mengeksplorasi temuan-temuan penelitian terbaru.  Tiga teori yang menguatkan penelitian, yaitu Bovens (akuntabilitas), Putman (teori partisipasi publik) dan peran lembaga Ombudsman dalam menyelesaiakn aduan atau keluhan pelayanan publik dan mendorong pengawasan preventif yang dilakukan  oleh  masyarakat  sipil.  Hasil  penelitian  menunjukkan  peran  masyarakat  sipil  dapat melakukan,  seperti:  (1)  Pengawasan  Pemerintah;  (2)  Advokasi  Kebijakan;  (3)  Pemberdayaan Masyarakat; (4) Pendidikan dan Kesadaran Publik. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas organisasi masyarakat sipil, akseptabilitas informasi, dan dukungan entitas pemerintah.
Kata kunci : Akuntabilitas, Birokrasi, Masyarakat-Sipil, Pengawasan-Publik .

## ABSTRACT
The research aims to analyze the role of civil society organizations in enhancing bureaucratic accountability through public oversight. Civil society plays a crucial role in the social, economic, and political development in Indonesia and other countries. Its function as a bridge between the government and citizens, increases public participation, advocates policy changes. Some examples of Non-Governmental Organizations (NGOs) are: (1) WALHI (Indonesian Forum for Environment); (2) Women Household Heads Empowerment (PEKKA); (3) Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI). The study uses descriptive qualitative methodology focusing on civil society organizations that have successfully monitored bureaucratic performance and delves into case studies of
various  civil  society  organizations  that  have  successfully  monitored  bureaucratic  performance  using  a comprehensive literature review to explore the latest research findings. Three theories that underpin the research are Bovens (accountability), Putnam (theory of public participation), and the role of the Ombudsman institution in resolving public service complaints and encouraging preventive oversight conducted by civil society. The research results show that civil society can carry out roles such as: (1) Government oversight; (2) Policy advocacy; (3)  Community  empowerment;  (4)  Public  education  and  awareness.  This  can  enhance  the  capacity  and effectiveness of civil society organizations, the acceptability of information, and government entity support.
Keywords: Accountability, Bureaucracy, Civil Society, Public Oversight.

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Pada  era  modern,  akuntabilitas  birokrasi  merupakan  hal  yang  mendasar  untuk menjaga  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  yang  efektif.  Tata  kelola  pemerintahan yang efektif, memiliki peran yang tak terbantahkan dalam akuntabilitas birokrasi yang menjadi inti dari perdebatan mengenai reformasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang efektif  (Herizal  et  al.,  2020).  Salah  satu  kunci  utama  untuk  memastikan  akuntabilitas birokrasi  adalah  pengawasan  publik  oleh  masyarakat  sipil.  Bersama  dengan  berbagai organisasi, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memantau kinerja birokrasi untuk memastikan bahwa birokrasi tetap transparan, akuntabel, dan efisien (Ahyaruddin & Akbar, 2020).
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  prinsip  dasar  untuk  menjaga  integritas  dan kredibilitas pemerintah dengan memastikan bahwa birokrasi bertanggung jawab kepada publik  atas  keputusan  dan  tindakannya.  Dengan  akuntabilitas  yang  kuat,  pemerintah dapat  meminimalkan  risiko  penyalahgunaan  kekuasaan,  korupsi  dan  salah  urus (Oktavianus Pasaloran, 2021). Peran masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja birokrasi juga  tidak  kalah  pentingnya.  Masyarakat  sipil  berperan  sebagai  pengawas  untuk memastikan  bahwa  birokrasi  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokratis, transparan  dan  ketidakberpihakan  (Heryani,  Etih,  2022).  Dengan  berpartisipasi  aktif dalam  proses  pengawasan,  masyarakat  sipil  dapat  memberikan  masukan,  menyoroti ketidakkonsistenan,  dan  memfasilitasi  perbaikan  dalam  sistem  administrasi.  Artinya bahwa akuntabilitas birokrasi diperlukan untuk manajemen yang efektif dan penyediaan layanan publik yang berkualitas (Sudrajat, 2020). Selain itu, studi tentang pegawai negeri sipil  masyarakat  adat  menyoroti  tantangan  yang  mereka  hadapi  dalam  mewakili komunitas  mereka  secara  aktif  dalam  birokrasi,  yang  memperkuat  perlunya  model birokrasi perwakilan yang inklusif untuk meningkatkan akuntabilitas dan hasil kebijakan (Sayuti  et  al.,  2018).  Salah  satu  contohnya  di  Nigeria,  akuntabilitas  di  sektor  publik memainkan peran kunci dalam mengatasi penurunan kualitas layanan dan moral dengan menekankan  peran  pejabat  publik  dalam  memprakarsai  dan  mengimplementasikan kebijakan untuk kesejahteraan warga negara. Perspektif teoritis juga menyoroti relevansi etika birokrasi, akuntabilitas dalam demokrasi dan budaya organisasi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi (Haning, 2019).
Di  Indonesia,  kurangnya  akuntabilitas  birokrasi  sering  kali  menjadi  sorotan  yang disebabkan oleh tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, penyalahgunaan wewenang dan perilaku koruptif
merupakan hal yang biasa terjadi di semua tingkat birokrasi (Haning, 2019). Hal ini dapat menyebabkan  ketidakseimbangan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  para  birokrat. Peran masyarakat sipil dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik sangatlah penting (Riyanto & Kovalenko, 2023). Beberapa strategi dapat dilakukan untuk  memperkuat  peran  masyarakat  sipil,  termasuk  meningkatkan  literasi  publik, meningkatkan  kerja  sama  di  antara  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  meningkatkan transparansi kegiatan birokrasi (Haning, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  mengeksplorasi  secara  rinci  peran  masyarakat  sipil  dalam  meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan warga negara secara aktif (Adi, 2019).
Dalam penelitian terdahulu yang dikemukakan Syamsiah dalam jurnalnya ‘konsep i nti Akuntabilitas’ menyatakan sebagian besar kerangka kerja teoritis tentang akuntabilitas mengasumsikan  adanya  hubungan  sebab-akibat  yang  linier  dan  bahwa  proses pengambilan keputusan bersifat rasional, sadar, dan berorientasi pada pencapaian yang kolektif  (Asmarani,  2023).  Walupun  demikian,  penting  untuk  dicatat  bahwa  asumsi- asumsi ini tidak selalu didukung secara empiris. Melainkan, seperti yang dijelaskan dalam kerangka  teori  terdapat  ketidakkonsistenan  secara  teoritis  dalam  tujuan  akuntabilitas, yang  mungkin  berfokus  pada  memaksimalkan  fungsi  disfungsional  seperti  menjaga hubungan dan loyalitas (Herizal et al., 2020). Terdapat alasan lain mengapa tidak boleh diasumsikan  bahwa  akuntabilitas  yang  efektif  hanya  dapat  menghasilkan  hasil  yang positif atau yang diinginkan. Dalam kasus-kasus yang krisis, hal ini dapat menyebabkan terganggunya fungsi sosial-ekonomi dan pelanggaran hak-hak minoritas dan kelompok- kelompok lain (Asmarani, 2023).
Sedangkan  berdasarkan  literatur  penulis,  teori  yang  relevan  dalam  akuntabilitas publik adalah Teori Akuntabilitas Publik yang dikemukakan oleh Bovens (Bonvens, 2020, p.452).    Teori  ini  menekankan  pentingnya  transparansi,  pertanggungjawaban,  dan responsibilitas  dalam  menjaga  akuntabilitas  birokrasi  dalam  meningkatkan  efektivitas pelayanan  dan  administrasi  publik.  Teori  ini  konsisten  dengan  temuan  bahwa akuntabilitas dalam birokrasi pemerintah memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi  pelayanan  publik  melalui  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik dalam  proses  pengambilan  keputusan  (Herizal  et  al.,  2020).  Disamping  itu,  penelitian tentang komitmen organisasi selama pandemi melihat bagaimana teori pertukaran sosial dapat  diterapkan  untuk  mengembangkan  akuntabilitas  di  organisasi  sektor  publik, terutama untuk mempertahankan keterlibatan karyawan (Heryani, Etih, 2022). Penelitian- penelitian tersebut menyoroti peran penting akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan efektivitas organisasi. Selain itu, Teori Pengawasan Publik dalam  peranan  Ombudsman  juga  memberikan  wawasan  mengenai  bagaimana masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja birokrasi (Sari et  al.,  2022).  Teori  pengawasan  publik  melingkupi  kekuasaan,  akuntabilitas,  dan kewarganegaraan. Kekuasaan dalam pengawasan publik merujuk pada wewenang untuk memonitor dan  mengatur  layanan publik,  dengan  tujuan memastikan  transparansi dan efisiensi (Habibillah & Magriasti, 2022). Akuntabilitas melibatkan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan  tindakan  dan  keputusan  yang  diambil  dalam  penyediaan layanan  publik,  yang  menjadi  penting  untuk  memelihara  kepercayaan  dan  integritas (Stewart et al., 2023). Peran kewarganegaraan sangat signifikan dalam pengawasan publik,
dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  memantau  aktivitas  pemerintah,  mendorong partisipasi,  dan  memastikan  respon  terhadap  kebutuhan  warga.  Secara  bersama-sama, elemen-elemen ini membentuk fondasi pengawasan publik yang efektif, mempromosikan tata  kelola  yang  baik,  mengurangi  korupsi,  dan  meningkatkan  kualitas  layanan  untuk kepentingan  masyarakat  (Sudrajat,  2020).  Konsep  pengawasan  publik  mencakup kekuasaan,  akuntabilitas,  dan  kewarganegaraan  dalam  menjamin  standar  dan  kualitas layanan  publik  .  Berbagai  konsep  teoritis  menyumbang  pada  pengawasan  pendidikan modern, yang menekankan demokratisasi praktik pengawasan dan partisipasi (Riyanto & Kovalenko,  2023).  Di  Indonesia,  lembaga  Ombudsman  memegang  peran  kunci  dalam mengawasi  layanan  publik,  dengan  tujuan  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan mendorong  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Meskipun  terdapat  kendala-kendala tersebut,  kepercayaan  terhadap  lembaga  Ombudsman  terus  berkembang,  sebagaimana tercermin dari peningkatan konsultasi yang dilakukan oleh publik di luar pelaporan resmi (Siahaan et al., 2022).
Sementara itu, Teori Partisipasi Masyarakat Sipil oleh Putnam menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas  birokrasi  (Riyanto  &  Kovalenko,  2023).  Teori  ini  menekankan  pentingnya masyarakat sipil aktif dan membangun jaringan sosial untuk kesejahteraan sosial. Konsep juga  menekankan  pentingnya  hubungan  yang  berkelanjutan,  seperti  asosiasi  dan  grup, dalam  mempromosikan  kohesi  sosial  yang  berkontribusi  pada  manfaat  seperti berkurangnya  kejahatan,  peningkatan  kesehatan,  dan  kesejahteraan  ekonomi  (Putnam, 2020) . Selain itu, evolusi masyarakat sipil dalam pemerintahan, yang dipengaruhi oleh reformasi neoliberal dan transisi menuju demokrasi, telah meningkatkan penekanan pada partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Gagasan ini memberikan kerangka teori untuk memahami dan mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam proses sosial dan politik (Situmorang et al., 2020).
Kebaharuan  dalam  penelitian  ini  mengenai  pengawasan  publik  oleh  masyarakat sipil  dengan  temuan-temuan  penting  yang  memperdalam  pemahaman  penelitian mengenai  bagaimana  partisipasi  aktif  masyarakat  dapat  meningkatkan  akuntabilitas birokrasi. Melakukan beberapa pengawasan melalui, badan pengawas independen, sistem pengaduan masyarakat, dan tinjauan kinerja berkala (Sari et al., 2022). Masyarakat sipil telah  terbukti  berhasil  dalam  menemukan  kekurangan  layanan,  menentukan  area  yang perlu diperbaiki, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja (Heryani, Etih, 2022).  Pengawasan  publik  membantu  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan, meningkatkan  kualitas  pelayanan,  dan  meningkatkan  demokrasi  melalui  akuntabilitas dan transparansi. Guna memantau dan menegakkan akuntabilitas birokrasi pemerintah, partisipasi masyarakat sipil.

## B. METODE ( METHOD )
Metodologi  kualitatif  dan  berfokus  pada  studi  kasus  berbagai  organisasi masyarakat  sipil  yang  telah  berhasil  memantau  kinerja  birokrasi  dan  akuntabilitas (Bozeman, 2007).
Studi ini akan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif sebagai data analisis untuk mengeksplorasi  temuan-temuan  penelitian  terbaru  mengenai  strategi  yang  efektif  yang dapat  digunakan  oleh  masyarakat  sipil  untuk  memantau  birokrasi.  Data  dikumpulkan melalui  penelusuran  sumber-sumber  akademis  di  bidang  administrasi  publik  dengan tujuan  untuk  mengeksplorasi  konsep  dan  teori  yang  berkaitan  dengan  dengan akuntabilitas birokrasi, pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sipil. Maka dari itu jenis  data  yang  dikumpulkan  merupakan  data  sekunder  yang  disajikan  dalam  bentuk narasi  atau  bentuk  lain  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  penyajian  data.  Data  tersebut kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  kerangka  teori  dan  konsep-konsep  yang berkaitan dengan akuntabilitas birokrasi, pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sipil, dan kemudian diberikan penjelasan  yang relevan melalui proses interpretasi data.

## C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION )
Hasil ( Result )

## Peran  Masyarakat  Sipil  dalam  Meningkatkan  Akuntabilitas  Birokrasi  melalui Pengawasan Publik
Peran masyarakat sipil sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui  pengawasan  publik.  Pengawasan  publik  adalah  serangkaian  tindakan  yang dilakukan  oleh  sektor  publik  untuk  memantau  kinerja  birokrasi  dan  memastikan kepatuhan  mereka  terhadap  aturan  dan  peraturan  yang  berlaku.  Pengawasan  juga merupakan  faktor  penting  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  birokrasi  pemerintah dengan efektivitas pelayanan publik (Riyanto & Kovalenko, 2023). Melalui pengawasan yang efektif, pemerintah menjadi lebih terbuka dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terdapat beberapa pengawasan publik, seperti badan pengawas independen,  sistem  pengaduan  masyarakat,  dan  tinjauan  kinerja  secara  berkala,  dapat digunakan untuk memastikan penyediaan layanan publik yang lebih berkualitas. Melalui praktik  pemantauan  yang  cermat,  kelemahan  dalam  pemberian  layanan  dapat diidentifikasi  dan  langkah-langkah  perbaikan  yang  tepat  dapat  diambil  untuk meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  (Situmorang  et al., 2020).  Maka  dari  itu,  dengan secara  aktif  memantau  kegiatan  birokrasi,  masyarakat  sipil  dapat  mengurangi  risiko penyalahgunaan  kekuasaan  dan  korupsi.  Partisipasi  aktif  masyarakat  sipil  juga memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban birokrasi atas keputusan dan tindakan yang dilakukan (Oktavianus Pasaloran, 2021).
Masyarakat  sipil  memiliki  peran  penting  dalam  pengawasan  publik  terhadap birokrasi, yang dapat dilakukan dengan berbagai metode dan telah terbukti manfaatnya: Pertama: Masyarakat  sipil  dapat  memantau  dan  menganalisis  kebijakan  publik  yang dirumuskan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan warga negara dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan peran aktif masyarakat  sipil  dalam  mengawasi  proses  perumusan  kebijakan  publik,  memastikan adanya  akuntabilitas,  transparansi,  dan  responsivitas  pemerintah  terhadap  kebutuhan dan aspirasi warga negara (Haning, 2019).
Kedua: Masyarakat  sipil  dapat  mengontrol  penggunaan  dana  publik  untuk memastikan  efisiensi  dan  efektivitasnya  dengan  memantau  anggaran  publik.  Tindakan pengawasan  ini  mencerminkan  keterlibatan  aktif  masyarakat  sipil  dalam  mengawasi pengelolaan  keuangan  publik  serta  memastikan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam penggunaan dana tersebut. Ketiga: Masyarakat sipil juga dapat menginvestigasi dugaan korupsi  di  dalam  birokrasi  dan  melaporkan  temuan  mereka  kepada  pihak  berwenang. Tindakan ini menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawasi integritas dan  akuntabilitas  di  sektor  publik,  serta  memberikan  kontribusi  positif  dalam  upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata kelola yang baik (Asmarani, 2023).
Keempat: Masyarakat  sipil  juga  dapat  mengadvokasi  reformasi  birokrasi  dan kebijakan  publik  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Hal  ini  menandakan  partisipasi aktif mereka dalam proses demokratisasi dan tata kelola pemerintahan, serta memberikan tekanan positif kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Haning, 2019).

## Pengawasan Publik Oleh Masyarakat Sipil
Pengawasan publik oleh masyarakat sipil memiliki sejumlah manfaat penting, di antaranya, yaitu Pertama: Pengawasan  publik  memegang  peran  penting  dalam mendorong  birokrasi  untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  lebih  akuntabel  dan transparan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, birokrasi diharapkan dapat  memperbaiki  praktik-praktik  yang  kurang  transparan  dan  meningkatkan akuntabilitas  terhadap  masyarakat.  Ini  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih transparan  dan  memungkinkan  masyarakat  untuk  memiliki  akses  yang  lebih  baik terhadap informasi yang berkaitan dengan keputusan dan tindakan birokrasi (Heryani, Etih, 2022).
Kedua: Pengawasan  publik  juga  berfungsi  untuk  mencegah  penyalahgunaan kekuasaan  dan  korupsi  di  dalam  birokrasi.  Dengan  adanya  kontrol  yang  lebih  besar, birokrasi  diharapkan  dapat  beroperasi  sesuai  dengan  standar  etika  yang  lebih  tinggi. Melalui  pengawasan  yang  ketat,  diharapkan  akan  tercipta  kontrol  yang  lebih  efektif terhadap  tindakan-tindakan  yang  tidak  etis  atau  melanggar  hukum.  Ini  menciptakan lingkungan  yang  lebih  akuntabel  di  mana  birokrasi  harus  bertanggung  jawab  atas keputusan dan tindakan mereka (Sari et al., 2022).
Keriga: Pengawasan  publik  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Penguatan pengawasan mendorong birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang  mereka  berikan  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya  pengawasan  yang  ketat, diharapkan birokrasi akan lebih memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini dapat menciptakan tekanan positif bagi  birokrasi  untuk  melakukan  perbaikan  terus-menerus  dalam  penyediaan  layanan publik, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih baik (Heryani, Etih, 2022).
Keempat: Pengawasan publik adalah salah satu fondasi terpenting dari demokrasi yang  sehat.  Hal  ini  menekankan  pentingnya  partisipasi  aktif  warga  negara  dalam mengontrol pemerintahan dan memastikan akuntabilitas lembaga-lembaga publik.
Pengawasan  publik  yang  efektif  akan  meningkatkan  kemungkinan  bahwa  kebijakan  dan tindakan  pemerintah  akan  transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  yang  pada gilirannya akan memperkuat dasar-dasar demokrasi. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan publik membantu memastikan bahwa kepentingan publik terwakili dan terlindungi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah (Sudrajat, 2020).

## Faktor-faktor  Keterlibatan  Masyarakat  Sipil  dalam  Mengawasi  Birokrasi  yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi.
Keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi birokrasi adalah elemen penting dalam  mendukung  transparansi,  akuntabilitas,  serta  untuk  memerangi  korupsi. Lembaga masyarakat sipil memiliki peran dalam memonitor kegiatan otoritas publik, melindungi hak-hak individu, memastikan akses terhadap informasi, dan memberikan edukasi  hukum  untuk  mengurangi  tingkat  korupsi.  Sebagai  contoh,  di  Filipina, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) telah secara signifikan berkontribusi pada tata kelola lokal  melalui  proyek-proyek  yang  dibiayai  oleh  program-program  seperti  Bottom-up Budgeting  (BUB),  yang  memperkuat  kemitraan  dan  akuntabilitas  pemerintah  (Yasay, 2018). Selain itu, penyesuaian organisasi masyarakat sipil dengan kepentingan progresif telah memengaruhi fokus pada isu ilegalitas dalam diskusi tentang imigrasi di Amerika Serikat.  Secara  keseluruhan,  keterlibatan  aktif  masyarakat  sipil  dalam  mencari  solusi peradilan, mempromosikan tata kelola yang baik, dan memobilisasi opini publik untuk melawan  korupsi  menegaskan  efektivitasnya  dalam  mengawasi  birokrasi  dan mendorong administrasi yang lebih akuntabel serta transparan (Riyanto & Kovalenko, 2023).  Maka  dari  itu,  efektivitas  keterlibatan  masyarakat  sipil  dalam  mengawasi birokrasi  mempengaruhi  beberapa  faktor-faktor  yang  meliputi: Pertama: Tingkat Partisipasi Masyarakat, yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik memiliki  korelasi  langsung  dengan  efektivitas  peran  masyarakat  sipil  dalam meningkatkan  akuntabilitas  birokrasi.  Dalam  proses  partisipasi  publik,  masyarakat secara  aktif  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  kehidupan masyarakat.  Melalui  partisipasi  ini,  masyarakat  dapat  menyampaikan  aspirasi, kebutuhan,  dan  harapan  mereka  kepada  birokrasi  pemerintahan.  Partisipasi  publik yang  berkelanjutan  dapat  secara  efektif  mendorong  transparansi,  memperkuat pengawasan,  dan  memperkuat  pertanggungjawaban  birokrasi  pemerintahan  kepada masyarakat.  Semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat,  semakin  efektif  pengawasan terhadap  birokrasi.  Partisipasi  publik  juga  merupakan  elemen  yang  tidak  dapat diabaikan dalam konteks akuntabilitas birokrasi pemerintahan (Situmorang et al., 2020). Kedua: Akses  Informasi  yang  memadai,  yaitu:  Ketersediaan  informasi  yang memadai,  aspek  penting bagi masyarakat  sipil untuk  melakukan  pengawasan  publik secara  efektif.  Akses  yang  memadai  terhadap  informasi  akan  memungkinkan masyarakat  untuk  memantau  kegiatan  birokrasi  dengan  lebih  akurat.  Sejalan  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  semakin  canggih,  peluang baru muncul untuk meningkatkan transparansi dalam birokrasi pemerintahan.
Penggunaan platform online, portal transparansi, dan sistem informasi publik adalah contoh sarana efektif yang dapat digunakan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan  cepat  terhadap  informasi  yang  relevan  bagi  masyarakat.  Ini  memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan informasi yang lebih terbuka dalam pengawasan publik terhadap birokrasi (Wahyu Wagiman & Mutia Salsabila, 2022).
Ketiga: Dukungan Pemerintah, yaitu: dukungan yang diberikan oleh pemerintah, baik  dalam  bentuk  regulasi,  alokasi  dana,  maupun  pelatihan,  dapat  memberikan kontribusi  signifikan  dalam  meningkatkan  efektivitas  peran  masyarakat  sipil  dalam mengawasi  birokrasi.  Pemerintah  harus  memahami  pentingnya  transparansi  sebagai strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik, dan juga harus  memiliki  tekad  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  serta  praktik  yang mendukung  prinsip-prinsip  transparansi  (Stewart  et  al.,  2023).  Hal  ini  mencakup keterlibatan  aktif  dalam  pembuatan  kebijakan  yang  mempromosikan  akses  terhadap informasi publik, peningkatan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dan pembentukan  mekanisme  yang  memastikan  bahwa  informasi  relevan  tersedia  bagi masyarakat  secara  adil  dan  terbuka.  Komitmen  dan  kesadaran  pemerintah  terhadap transparansi  sangat  penting  bagi  tata  kelola  yang  baik  dan  layanan  publik  yang berkualitas (Winoto & Handayani, 2022).
Keempat :  Kapasitas  Organisasi  Masyarakat  Sipil,  yaitu:  kapasitas  organisasi masyarakat  sipil,  termasuk  sumber  daya  manusia,  keuangan,  dan  pengetahuan,  juga memengaruhi efektivitas mereka dalam mengawasi birokrasi. Birokrasi yang memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi keahlian, keterampilan, maupun kedisiplinan pegawai,  akan  lebih  efektif  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  dengan  baik.  Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas  pegawai, seperti pelatihan, pengembangan, dan pemberian insentif yang sesuai (Yasay, 2018).

## Strategi  Untuk  Memperkuat  Peranan  Masyarakat  Sipil  dalam  Meningkatkan Akuntabilitas Birokrasi.
Untuk  memperkuat  peran  masyarakat  sipil  dalam  meningkatkan  akuntabilitas birokrasi,  diperlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  terfokus.  Salah  satu  strategi  kunci adalah mendukung partisipasi inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Hal ini mencakup pembangunan kapasitas  masyarakat  sipil  untuk  memahami  hak  dan  tanggung  jawabnya,  serta memfasilitasi kerjasama antar-organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan secara  aktif  dan  efektif  (Situmorang  et  al.,  2020).  Pendekatan  yang  ditekankan  oleh Ackerman,  yaitu  berbasis  hak  asasi  manusia,  menunjukkan  pentingnya  memperkuat struktur yang memungkinkan masyarakat untuk memberantas korupsi dengan efektif. Pendekatan  multi-segi  yang  mencakup  berbagai  pemangku  kepentingan  dan  strategi sangat  penting  untuk  memperkuat  peran  masyarakat  sipil  dalam  meningkatkan akuntabilitas birokrasi (Marini Sari Dewi Seger, 2022).
Dengan  demikian,  strategi  untuk  memperkuat  peran  masyarakat  sipil  dalam meningkatkan  akuntabilitas  birokrasi  dapat  diimplementasikan  melalui  beberapa langkah :
Pertama: upaya  untuk  meningkatkan  literasi  masyarakat  mengenai  hak-hak partisipasi dan pengawasan dalam pengelolaan publik menjadi hal yang penting. Hal ini melibatkan  pemahaman  mendalam  tentang  mekanisme  partisipasi  publik  serta  peran yang dimiliki masyarakat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja birokrasi (Sudrajat, 2020). Tanggung jawab pejabat pemerintahan dan petugas layanan publik juga termasuk dalam melakukan pelaporan kinerja secara berkala. Proses evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan, tingkat efisiensi, efektivitas, serta dampak dari layanan publik yang mereka lakukan. Langkah-langkah ini menjadi esensial dalam memastikan keterlibatan yang efektif dari masyarakat dalam proses pengawasan publik dan penguatan akuntabilitas birokrasi (Marbela, 2023).
Kedua: sinergi  antara  organisasi  masyarakat  sipil  perlu  ditingkatkan  untuk memperkuat  kapasitasnya  dalam  melakukan  pengawasan  secara  kolektif.  Ini  dapat dicapai  melalui  pertukaran  pengetahuan,  sumber  daya,  dan  praktik  terbaik  antar- organisasi. Dengan adanya peranan organisasi masyarakat sipil, memperkuat kemitraan antara  sektor  pemerintah  dan  masyarakat  sipil,  serta  membangun  mekanisme  yang memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah secara keseluruhan (Wahyu Wagiman & Mutia Salsabila, 2022).
Ketiga: aktivisme masyarakat sipil guna membatasi korupsi pemerintah, hal yang utama untuk melihat kondisi akuntabilitas yang kurang menguntungkan dan masyarakat menunujukan potensi akuntabilitas birokrasi sebagai pencegahan korupsi. Disamping itu pemerintah juga mempunyai peranan untuk memberikan dukungan yang kuat kepada masyarakat sipil dengan menyediakan regulasi yang mendukung, dana, dan pelatihan yang relevan. Hal ini akan memberikan legitimasi dan dukungan kepada masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Viani, 2023).
Keempat: pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat pengawasan publik dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap informasi  terkait  kinerja  birokrasi  dan  memungkinkan  pelaporan  yang  lebih  efisien terhadap dugaan pelanggaran. Disamping itu, dengan melibatkan berbagai aktor di luar lingkaran keputusan tradisional, seperti media, whistleblower, cendekiawan, dan penulis fiksi, adalah langkah penting untuk memperluas ruang lingkup pemantauan dan strategi akuntabilitas  yang  lebih  luas  untuk  meningkatkan  legitimasi  sosial  dari  kebijakan intelijen (Sudrajat, 2020).

## Diskusi ( Discussion )
Berdasarkan literature penulis, terdapat beberapa contoh organisasi masyarakat sipil (OMS)  yang  telah  berhasil  memonitor  kinerja  birokrasi  di  Indonesia:  (1) Indonesia Corruption  Watch  (ICW) :  ICW  merupakan  salah  satu  OMS  anti-korupsi  terkemuka  di Indonesia  yang  telah  berhasil  menyelidiki  berbagai  kasus  korupsi  besar,  seperti  kasus Hambalang  dan  Wisma  Atlet.  Selain  itu,  ICW  juga  aktif  dalam  advokasi  reformasi birokrasi dan kebijakan publik (Hadiz, 2010); (2) Mahatma Gandhi Centre for Nonviolence (MGCN) : Fokus utama MGCN adalah pada pemantauan anggaran publik dan advokasi reformasi birokrasi.
Organisasi ini telah berhasil mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi anggaran  dan  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  penganggaran  (Gupta's,  2016);  (3) Jaringan  Advokasi  Budget  Indonesia  (JABI):  JABI  merupakan  jaringan  OMS  yang memfokuskan pada pemantauan anggaran publik. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan  advokasi,  JABI  telah  berhasil  meningkatkan  kapasitas  OMS  dalam  memantau anggaran.

## Perbandingan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia dengan Praktik Negara Lain
Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik  di  berbagai  negara.  Fungsinya  adalah  sebagai  jembatan  antara  pemerintah  dan warga, dan mempromosikan partisipasi publik, dan mengadvokasi perubahan kebijakan untuk  kepentingan  umum  (Situmorang  et  al.,  2020).  Misalnya  masyarakat  sipil  di Indonesia dan negara lain memainkan peranan yang serupa namun dalam konteks dan tantangan yang berbeda. Peran Masyarakat sipil di Indonesia memainkan peran, seperti: (1) Pengawasan pemerintah, yaitu bertindak sebagai pengawas kebijakan dan tindakan pemerintah. Misalnya, lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi; (2) Advokasi Kebijakan: Organisasi non-pemerintah (NGO) seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengadvokasi kebijakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan (Riyanto & Kovalenko, 2023).
Sedangkan  di  negara  lain  seperti:  Amerika  Serikat  dalam  mengawasi  pemerintah, yaitu  Organisasi  seperti American  Civil  Liberties  Union  (ACLU) mengawasi  kebijakan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak sipil dan dalam advokasi kebijakan, yaitu The Sierra  Club mengadvokasi  kebijakan  lingkungan  yang  lebih  ketat.  Sementara  di  India peran  dalam  mengawasi  pemerintahanya    adalah  dilakukan  oleh  Organisasi  seperti American  Civil  Liberties  Union  (ACLU) mengawasi  kebijakan  pemerintah  dan memperjuangkan hak-hak sipil dan dalam advokasi kebijakan dilakukan oleh Centre for Science  and  Environment  (CSE) mengadvokasi  kebijakan  lingkungan  yang  lebih  baik (Stewart et al., 2023).
Penelitian  yang  dilakukan  Schedler  dan  Diamond  yang  menyoroti  peranan  yang sangat  penting  yang  dimainkan  oleh  Organisasi  Masyarakat  Sipil  (OMS)  dalam mendorong  reformasi  birokrasi  melalui  upaya  advokasi  dan  mobilisasi  masyarakat (Stewart et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lainnya. Sebagai contoh, Outlet  Pengaduan  Banyumas  (LAB)  berhasil  meningkatkan  tingkat  kepercayaan masyarakat  dengan  menyediakan  platform  pengaduan  yang  mudah  digunakan,  yang menunjukkan  bahwa  interaksi  dengan  masyarakat  dapat  meningkatkan  kinerja  dan kepercayaan terhadap birokrasi Pasca pandemi, penekanan pada perilaku birokrasi dan efektivitas  layanan  publik  menjadi  kunci  dalam  merangsang  pemulihan  ekonomi, menyoroti pentingnya perubahan budaya organisasi dan transformasi manajemen sebagai bagian dari upaya reformasi (Herizal et al., 2020).
Penelitian (Adi, 2019) berpendapat bahwa identifikasi hambatan-hambatan terhadap reformasi birokrasi, seperti birokrasi yang berlebihan dan kekurangan staff, menekankan perlunya perubahan baik secara internal maupun eksternal, termasuk perubahan perilaku dari pengguna layanan, untuk memfasilitasi reformasi tersebut.
Upaya untuk memperkuat reformasi birokrasi di Jawa Timur melibatkan berbagai faktor, termasuk  kepemimpinan  kebijakan  yang  kuat,  komitmen  yang  berkelanjutan,  alokasi sumber  daya  yang  memadai,  dukungan  legislatif,  dan  adopsi  model  manajemen reformasi, menunjukkan bahwa pendekatan yang terpadu dan multifaset menjadi kunci keberhasilan reformasi tersebut. (Winoto & Handayani, 2022)
Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa OMS sering menghadapi beberapa tantangan,  seperti:  (1)  Kurangnya  akses  informasi,  OMS  sering  kesulitan  untuk mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pemantauan  yang  efektif terhadap  kinerja  birokrasi;  (2)  Terbatasnya sumber daya dan  keterbatasan  dana dapat membatasi  kemampuan  OMS  untuk  melakukan  kegiatan  pemantauan  dan  advokasi secara  menyeluruh;  (3)  Tekanan  dan  intimidasi,  beberapa  OMS  dapat  menghadapi tekanan  dan  intimidasi  dari  pihak-pihak  yang  tidak  setuju  dengan  kegiatan  dan pandangannya.
Masyarakat  sipil  di  Indonesia  dan  negara  lain  menghadapi  tantangan  signifikan dalam menjalankan peran pengawasan publik. Represi, keterbatasan sumber daya, dan regulasi  yang  ketat  adalah  beberapa  kendala  utama  yang  menghambat  efektivitas mereka. Dengan mengatasi tantangan ini, masyarakat sipil dapat berfungsi lebih efektif dalam  mempromosikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik.  Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah ada, implementasinya sering kali tidak  konsisten,  dan  birokrasi  cenderung  lambat  dalam  memberikan  akses  informasi (Haning, 2019).
Tantangan dalam pengawasan masyarakat sipil di Indonesia, diantaranya: adanya penggunaan aplikasi  pengaduan  tetapi tidak  terlaksana   dengan maksimal.  Akhirnya, masyarakat  melakukan  cara  agar  pengaduan  selesai  dengan  cara  memviralkan  hal tersebut  sehingga  diproses  pengaduannya. Masyarakat  sipil  menghadapi  kesulitan dalam  menyesuaikan  prinsip-prinsip  internasional  seperti  UNGP  dengan  keadaan domestik  di  Indonesia,  sehingga  akan  meningkatkan  kapasitas  pengawasan  (Wahyu Wagiman & Mutia Salsabila, 2022).

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Berdasarkan analisis data diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran masyarakat sipil  dalam  mengawasi  dan  meningkatkan  akuntabilitas  birokrasi  pemerintah  sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat sipil dapat melakukan, seperti: (1) Pengawasan Pemerintah; (2) Advokasi Kebijakan; (3) Pemberdayaan Masyarakat; (4) Pendidikan  dan  Kesadaran  Publik.  Sehingga  dapat  meningkatkan  kemampuan  dan efektifitas  organisasi  masyarakat  sipil,  akseptabilitas  informasi,  dan  dukungan  entitas pemerintah. Selain dapat melakukan pemantauan anagram, pengawasan kasus korupsi, Beberapa  faktor yang memengaruhi  efektivitas  keterlibatan  masyarakat  sipil, termasuk tingkat partisipasi warga, akses terhadap informasi, dukungan dari entitas pemerintah, dan kemampuan organisasi masyarakat sipil itu sendiri.
Beberapa  contoh  organisasi  Non  Pemerintah  (NGO)  tersebut,  adalah:  (1)  WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); (2) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); (3) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Adapun tantangan sekaligus  solusinya  adalah:  mencarikan  akseptabilitas  informasi  secara  menyeluruh, mencari  solusi  keterbatasan  sumber  daya  yang  dihadapi,  melakukan  kerjasama  antar- organisasi, melakukan peningkatan literasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi. Sehingga  keterlibatan  yang  aktif dari masyarakat  sipil, diharapkan  terjadi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam tata kelola birokrasi. Lebih jauh lagi, masyarakat  sipil  (organisasi)  harus  mendukung  dan  memperkuat  perannya  dalam mengawasi dan mereformasi birokrasi pemerintah untuk mencapai peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang lebih efektif.
Adapun rekeomendasi dalam penelitian ini adalah: Pertama : perlunya meningkatkan reformasi  kebijakan  berupa,  melakukan  revisi  terhadap  Undang-undang  Organisasi Massa  (Ormas)  yang  sudah  ada  perlu  diamandeman,  yaitu  peraturan  yang  membatasi kebebasan berorganisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan kegiatanya; peningkatan transparansi, yaitu pemerintah Indonesia perlu meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dalam pengambilan keputusan, seperti dalam pembuatan Undang- undang  Ibukota  Negara  (IKN),  pembuatan  Undang-undang  Cipta  Kerja. Kedua: Pemerintah  Indonesia  perlu  melakukan  pendidikan  dan  kesadaran  publik,  yaitu: melakukan  kampanye  kesadaran  publik  tentang  pentingnya  akuntabilitas  dan  peran masyarakat sipil. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, televisi, radio, dan lokakarya komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Adi, Y. (2019). Bureaucratic Reform Barriers: A Case Study on the One Stop-Integrated Service Office  in  Bone  Regency . JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan  Administrasi  Publik) , 22 (2),  146. https://doi.org/10.22146/jkap.34536
Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2020). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata? Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 12 (2), 105 – 117.
https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3
Asmarani,  A.  (2023). Analisis  akuntabilitas  birokrasi  pemerintahan:  studi  kasus  dalam meningkatkan  efektivitas  layanan  publik . Open  Schience  Framework  (OSF) . https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/mte8v Baharuddin,  T.  (2020). Keterbukaan  Informasi  Publik:  Studi  Pada  Keberhasilan  Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019 . Journal of Governance and Local Politics , 2 (2), 151 – 163. https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133 Development, P. C. (2022). Challenges in the Implementation of Government Budgets: A Case Study  of  Indonesian  Local  Governance . Journal  of  Accounting  and  Business  Education ,
6 (March), 41 – 53. Dhungana,  N.  (2020). Doing  civil  society-driven  social  accountability  in  a  disaster  context: Evidence  from  post-earthquake  Nepa l. Politics  and  Governance , 8 (4),  395 – 406. https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3154
Florencia, G., & Maria, P. (2019). How social accountability strengthens cross-sector initiatives to deliver quality health services? 1 – 55. https://gpsaknowledge.org/
Gregory, J. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Layanan Publik Bidang Lingkungan di Provinsi Gorontalo . Soc.Work Today , 6 (5), 130 – 133. Habibillah,  F., & Magriasti, L. (2022). Efektivitas Peran Ombudsman Ri Perwakilan Provinsi
Sumatera  Barat  Dalam  Pengawasan  Pelayanan  Publik  Pada  Kantor  Pertanahan  Kota Padang . JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 6 (2),  3835 – 3844. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3009 Haning, M. T. (2019). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik . JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &  Pelayanan  Publik) ,  25 – 37. https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5902
Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik . Journal of Governance and Social Policy , 1 (1), 24 – 34. https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327 Heryani,  Etih,  E.  (2022). Pengawasan  Masyarakat  Dan  Kinerja  Birokrasi  Pemerintah . Jurnal FISIP- Universitas Galuh Ciamis , 67 (6), 14 – 21. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i1.1081 Indiahono,  D.  (2021). Bureaucratic  Reform  by  Building  Trust  in  Citizens:  Best  Practices  from Local Online Complaints. Policy & Governance Review , 5 (2), 146. https://doi.org/10.30589/pgr.v5i2.347 Lall, R. (2023). Making Global Governance Accountable: Civil Society, States, and the Politics of Reform . American Journal of Political Science , 00 (0), 1 – 22.
https://doi.org/10.1111/ajps.12824
Luhtakallio,  E.,  Ylä-Anttila,  T.,  &  Lounela,  A.  (2022). How  do  civil  society  organizations influence climate change politics? Evidence from India, Indonesia, and Finland . Journal of Civil Society , 18 (4), 410 – 432. https://doi.org/10.1080/17448689.2022.2164026 Marbela, S. (2023). Pentingnya Prinsip Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Gratifikasi Di Lingkungan Birokrasi Publik . SANGER: Journal Social, Administration and Government Review , 1 (1), 28 – 42. Marini  Sari  Dewi  Seger.  (2022). Bureaucratic  Accountability  In  The  Management  of  The Operational  Fund  School  (BOS)  (Case  Study  On  Elementary  Education  Kupang).
MAMEN: Jurnal Manajemen , 1 (4), 504 – 513.
https://doi.org/10.55123/mamen.v1i4.1039
Negara,  J.  A.,  Sijabat,  H.  H.,  Hukum,  F.,  &  Krisnadwipayana,  U.  (2024). Effectiveness  Of
National  Administration  Systems  In  Implementation  Of  Public  ServiceS . Jurnal Administrasi Negara , 2 (2), 102 – 114. Oktavianus  Pasaloran.  (2021). Teori  Stewardship:  Tinjauan  Konsep  Dan  Implikasinya  Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik . In Jurnal Bisnis dan Akuntansi (Vol. 9, Issue 2, pp. 1 – 14). https://doi.org/https://doi.org/10.34208/jba.v3i2.518
Riyanto,  M.,  &  Kovalenko,  V.  (2023). Partisipasi  Masyarakat  Menuju  Negara  Kesejahteraan: Memahami  Pentingnya  Peran  Aktif  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Bersama . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 5 (2), 374 – 388.
https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388
Sari, J. A., Ismowati, M., Nur Sukmawati, & Nur Ambia Arma. (2022). P engawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Bara t. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area , 10 (2), 127 – 136. https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7886 Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan  Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan) . ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1 (1),
16 – 28. https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39
Siahaan, S. B., Simanjuntak, A., Simanjuntak, W. A., & Pasaribu, D. (2022). P enerapan Good Governance Berbasis Birokrasi Pemerintahan Digital Untuk Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Indonesia . METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist , 5 (2), 154 – 163. https://doi.org/10.46880/jsika.vol5no2.pp154-163 Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas,  Dan  Transparansi  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Terhadap
Pembangunan  Desa . Jurnal  Ilmu  Keuangan  Dan  Perbankan  (JIKA) , 9 (2),  131 – 142. https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985 Stewart, V. R., Snyder, D. G., & Kou, C. Y. (2023). We Hold Ourselves Accountable: A Relational View  of  Team  Accountability. Journal  of  Business  Ethics , 183 (3),  691 – 712. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04969-z
Sudrajat, T. (2020). P erwujudan Good Governence Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik . Jurnal DInamika Hukum , 118. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.220
Viani, O. (2023). Optimizing The Implementation Of E-Government In The SISABAR Program In An  Effort  To  Improve  Child  Protection  (Case  Study  Of  The  Office  Of  Women’s Empowerment  And  Child  Protection  In  Tangerang  Regency). Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi , 13 (2), 83 – 93. https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3822 Wahyu Wagiman, & Mutia Salsabila. (2022). Civil Society’s Contributions and Challenges in the Development of Business and Human Rights Policy in Indonesia . Yuridika , 37 (2), 497 – 514. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.36280
Winoto, S., & Handayani, M. T. (2022). Penguatan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perspektif policy leadership . Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik ,
7 (1), 37 – 52. https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i1.7312 Yasay, D. (2018). Civil Society Participation as a Building Block of Good Governance: The Cagayan de Oro City, Philippines Experience . ASEAN Journal of Community Engagement , 2 (1), 65. https://doi.org/10.7454/ajce.v2i1.73.