## ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN MENURUT PERSPEKTIF SYARI’AH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis)

## Oleh : Fitriyana, S. Akun
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur akuntansi keuangan daerah  dalam  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  di Kabupaten  Bengkalis  juga  analisis  dalam  perspektif  syari’ah  atas  laporan keuangan  tersebut.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersunber  dari data  primer  berupa  hasil  wawancara  langsung  dengan  pihak  pengelola Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  dalam  hal  ini  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis, dan data sekunder berupa data atau informasi seperti profil BPKAD Kabupaten Bengkalis, Laporan Keuangan  Daerah,  maupun  referensi  lainnya  yang  menunjang  penelitian  ini. Kemudian  data  tersebut  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif, yaitu mengambarkan dan menginterpretasikan data dan fakta kemudian membuat suatu  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah Kabupaten
Bengkalis secara umum telah melakukan pelaporan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  dengan  mengaju  pada  Peraturan Pemerinrah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010,  dan  dalam  perspektif  syari’ah  dengan pengimplementasikan  PP  tersebut  sangat  sejalan  dengan  prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  publik  yang  islami  seperti:  menunaikan  amanah, membelanjakan  harta  dengan  benar  dan  tidak  berlebihan  serta  menegakkan keadilan dan kebenaran.
Kata Kunci: Analisis, Prosedur Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

## A. PENDAHULUAN
Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik  yang  mendapat  perhatian  yang  besar  dari  berbagai  pihak  semenjak reformasi.  Hal  tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yeng mereformasi pengelolaan keuangan daerah sejak saat itu. Reformasi tersebut dilakukan dengan mengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dengan Undang-undang Nomor 22  tahun    1999  tentang  pemerintah  daerah  yang  kemudian  direvisi  kembali menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004.
Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  merupakan  salah  satu  pemerintah kabupaten di Propinsi Riau diharuskan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban  keuagan  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan bentuk  Laporan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  tersebut  diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah.  Sistem  dan  prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang  terdapat  di  pemerintah  daerah  sesuai  Permendagri  No.  59  Tahun  2007  atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas,  prosedur  akuntansi  pengeluaran  kas,  prosedur  akuntansi  selain  kas  dan prosedur akuntansi aset.
Tujuan  Penyajian  Laporan  Keuangan  adalah  untuk  mengatur  penyajian laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  ( general  purpose  financial  statements ) dalam  rangka  meningkatkan  keterbandingan  laporan  keuangan  baik  terhadap anggaran,  antar  periode,  maupun  antar  entitas.  Laporan  keuangan  untuk  tujuan umum  adalah  laporan  keuangan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan bersama  sebagian  besar  pengguna  laporan  termasuk  lembaga  legislative sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 1
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  standar  ini  menetapkan  seluruh pertimbangan    dalam  rangka  penyajian  laporan  keuangan,  pedoman  struktur laporan  keuangan,  dan  persyaratan  minimum  isi  laporan  keuangan.  Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan  transaksi-transaksi  spesifik  dan  peristiwa-peristiwa  yang  lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
a) Apakah  penyajian  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010?
b) Bagaimana  prosedur  akuntansi  keuangan  daerah  dalam  penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Benngkalis dilihat dalam perspektif syariah?

## B. LANDASAN TEORI
1. Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi, yang  baru  berkembang  di  Indonesia  akhir-akhir  ini.  Perkembangan  akuntansi keuangan daerah secara umum diseluruh negara sudah sejak lama meskipun tidak sepesat  akuntansi  bisnis.  Oleh  karena  akuntansi  keuangan  daerah  merupakan proses  akuntansi,  maka  didalam  akuntansi  keuangan  daerah  juga  terdapat  proses pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporan  transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di entitas Pemerintah Daerah.
Dalam  pengertian  akuntansi  pemerintahan  tidak  bisa  terlepas  dari pengertian  akuntansi  secara  umum.  Akuntansi  didefenisikan  sebagai  aktivitas pemberian jasa ( services activity ) untuk menyediakan informasi keuangan kepada
1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran 1.02 PSAP 01-1 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
para  pengguna  ( users )  dalam  rangka  pengambilan  keputusan.  Untuk    aktivitas tersebut , dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada  waktu  tertentu,  hasil  kegiatan  untuk  periode  yang  berakhir  pada  waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.
Akuntansi  pemerintahan  didefinisikan  sebagai  suatu  aktivitas  pemberian jasa  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  pemerintahan  berdasarkan pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut 2 . Dengan diakuinya akuntansi  keuangan  daerah  dalam  disiplin  akuntansi,  maka  ilmu  akuntansi menjadi lebih variatif.
Pada  hakikatnya,  sifat  transaksi  pemerintahan  sama  dengan  transaksi perusahaan secara umum meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis  transaksi,  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki  karakteristik  khusus  yang berbeda  dengan  akuntansi  bisnis.  Namun  demikian  akuntansi  keuangan  daerah masih tergolong kelompok akuntansi mikro.
Dalam  akuntansi  keuangan  daerah  ada  beberapa  faktor  yang  sangat mempengaruhi pada pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain :
a. Sistem Pemerintahan
b. Sifat sumber daya
c. Politik
Adapun karakteristik dari akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. Berbeda dengan akuntansi bisnis
b. Tidak  berorientasi  pada laba,  sehingga  didalam akuntansi  keuangan daerah  tidak  ada  laporan  laba    ( income  statement )  dan treatment akuntnasi yang berkaitan dengannya.
c. Anggaran  belanja  merupakan  batas  tertinggi  (flafond)  dan  tidak boleh ada pergeseran dari perkiraan ke perkiraan lain.
d. Dimungkinkan  dipergunakan  lebih  dari  satu  jenis  dana  dengan volume  transaksi  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  akuntansi bisnis.
e. Akuntansi    keuangan  daerah akan  membukukan  pengeluaran  modal seperti  untuk  membangun  gedung  dan  mengadakan  kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasi.
f. Bersifat  kaku,  karena  sangat  tergantung  pada  peraturan  perundang- undangan.
g. Tidak  mengenal  adanya  perkiraan  “modal”  dan  “laba  ditahan”  di Neraca,  tetapi  perkiaan  “modal”  diganti  dengan  perkiraan  “saldo dana” ( fund balanced ). Rakyat tidak sama dengan pemegang saham pada  dunia  bisnis.  Kontribusi  rakyat  kepada  pemerintah  bersifat tidak  langsung.  Hal  ini  berbeda  dengan  pemegang  saham  yang mengharapkan dividen atau keuntungan dari penjualan sahamnya. 3
2 Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah, Buku 1, Ed. 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012. h. 3.
3 Deddi Nordiaman, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 13 .

## 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010
Penerapan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  adalah  sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24 Tahun 2005. Dimana PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  murni  meskipun  didalam  peraturan  tersebut  juga masih  diakomodir  pilihan  menerapkan  basis  kas  menuju  akrual  sebagaimana yang  diatur  didalam  PP  nomor  24  tahun  2005  selama  masa  transisi  dimana pelaksanaan  akrual  murni  paling  tidak  harus  diterapkan  paling  lambat  empat  (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.
Komitmen  Pemerintah  Indonesia  untuk melaksanakan  reformasi  di  bidang akuntansi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  yang  berbunyi  sebagai berikut: ”Ketentuan  mengenai  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan  16  undang-undang  ini  dilaksanakan  selambat-lambatnya  dalam  5  (lima) tahun.  Selama  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
Didalam  struktur  SAP  berbasis  akrual  berdasarkan  PP  Nomor  71  Tahun 2010  terdapat  tambahan  pernyataan  standar  akuntansi  yaitu  pada  pernyataan PSAP  Nomor  12  tentang  Laporan  Operasional,  adapun  Kerangka  Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  terdiri  dari: PSAP Nomor  01  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan; PSAP  Nomor  02  tentang Laporan  Realisasi  Anggaran; PSAP  Nomor  03  tentang  Laporan  Arus  Kas; PSAP Nomor  04  tentang  Catatan  atas  Laporan  Keuangan;PSAP  Nomor  04  tentang Catatan  atas  Laporan  Keuangan; PSAP  Nomor  05  tentang  Akuntansi Persediaan; PSAP  Nomor  06  tentang  Akuntansi  Investasi; PSAP  Nomor  07 tentang  Akuntansi  Aset  Tetap; PSAP  Nomor  08  tentang  Akuntansi  Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10  tentang  Koreksi  Kesalahan,  Perubahan  Kebijakan  Akuntansi,  dan  Peristiwa Luar  Biasa; PSAP  Nomor  11  tentang  Laporan  Keuangan  Konsolidasian; dan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
Didalam  PP  No.  71  Tahun  2010  jenis  laporan  keuangan  yaitu:  Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan
Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuanggan. 4
Untuk    melaksanakan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No.64  Tahun  2013  tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemeritahan  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah Daerah.
4 PP No 71 Tahun 2010, h. 209.

## 3. Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah
Akuntansi  adalah  suatu  sistem.  Sistem  yang  merupakan  suatu  kesatuan yang  terdiri  atas  subsistem-subsistem  atau  kesatuan  yang  lebih  kecil,  yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan  ( input )  menjadi  keluaran  ( output ).  Inputsistem  akuntansi  adalah  bukti- bukti  transaksi  dalam  bentuk  dokumen  atau  formulir.  Output-nya  adalah  laporan keuangan.
Di  dalam  proses  akuntansi,  terdapat  beberapa  catatan  yang  dibuat. Catatan-catatan  tersebut  adalah  jurnal,  buku  besar,  dan  buku  pembantu.  Sistem akuntansi  dapat  dijelaskan  secara  rinci  melalui  siklus  akuntansi.  Yang  dimaksud dengan  siklus  akuntansi  adalah  serangkaian  tahapan  yang  harus  dilalui  untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan ouput  berupa  laporan  keuangan.  Siklus  akuntansi  pemerintahan  daerah  secara sederhana digambarkan pada  bagan sebagai berikut :

## Gambar 1
Bagan Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sumber :   Bastian, Indra, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk      Pemerintahan Daerah, Buku 1, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
Siklus  akuntansi  pemerintahan  daerah  dimulai  dengan  tahap  menganalisis transaksi.  Tahapan  kedua  adalah  menjurnal  transaksi.  Transaksi-transaksi  pada awalnya  dicatat  secara  kronologis  didalam  jurnal  sebelum  dipindahkan  ke  Buku Besar  akun-akun.  Jadi  jurnal  disebut  dengan  buku  pencatatan  awal.  Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraiannya, referensi  dan  dua  kolom  jumlah  debit  dan  kredit.Tahap  ketiga,  transaksi  yang
telah  dicatat  dalam  Jurnal  kemudian  diklasifikasikan  ke  dalam  Buku  Besar  per akun  atau  kode  rekening.  Tahap  keempat  menyusun  Neraca  Saldo.  Pada  tanggal tertentu (misal akhir periode), saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca Saldo. Tahap kelima menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran dimuka/pendapatan  diterima  dimuka  ( prepayment )  atau  transaksi  yang  masih harus  dibayar/yang  masih  harus  diterima  ( accrual ).  Tahap  keenam  menyusun Neraca  Saldo  Disesuaikan.  Tahap  ketujuh  menyusun  laporan  keuangan.  Tahap kedelapan menjurnal dan dan memposting ayat jurnal penutup. 5

## 4. Bentuk dan Unsur Laporan Keuangan Daerah
Laporan  keuangan  daerah  merupakan  representasi  terstruktur  posisi keuangan  dari  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pemerintah daerah.  Laporan  keuangan  daerah  untuk  tujuan  umum  mempunyai  peranan prediktif  dan  prospektif,  menyediakan  informasi  yang    berguna  untuk memprediksi  besarnya  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  operasi  yang berkelanjutan,  sumber  daya    yang  dihasilkan  dari  operasi  berkelanjutan,  serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi  tujuan tersebut, laporan keuangan  daerah menyediakan informasi mengenai entitas dalam bentuk sebagai berikut:
a) Neraca 6
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana  pada  tanggal    tertentu. Defenisi dari masing-masing unsur tersebut sebagai  berikut:
1) Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan  atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan  dari  mana  manfaat  ekonomi  atau  sosial  dimasa  depan diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat.  Sumber  daya  tersebut  dapat diukur    dengan  satuan uang atau non uang yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat  umum  dan  untuk    pemeliharaan  sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi  aset  tersebut  untuk  memberikan  sumbangan,  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  bagi  kegiatan  operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non  lancar.  Suatu  aset  diklasifikasikan  sebagai  aset  lancar  jika diharapkan  dapat  direalisasikan  dalam  atau  dimiliki  untuk dipakai  atau  dijual  dalam  waktu  12  (dua  belas)  bulan  sejak tanggal  pelaporan.  Aset  yang  tidak  dapat  dimasukkan  dalam kriteria  tersebut  diklasifikasikan  sebagai  aset  non  lancar.  Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang dan persediaan. Aset
5 Indra  Bastian  dan  Gatot  Supriyanto,  Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik,  Salemba  Empat, Jakarta, 2002, h. 34.
6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.01 KK-18
nonlancar meliputi aset keuangan yang bersifat jangka panjang, aset yang digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah, dan aset tak  terwujud.  Aset  nonlancar  diklasifikasikan  menjadi  investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi,  dan jaringan,  aset  tetap  lainnya,  dan  kontuksi  dalam  pengejaran. Aset  nonlancar  lainnyadiklasifikasikan  sebagai  aset  lainnya, termasukdalam  aset  lainnya  antara  lainaset  tak  berwujud  dan dana cadangan 2) Kewajiban  adalah  utang  yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu yang  penyelesaiannya  diharapkan  rnengakibatkan  aliran  keluar sumber  daya  ekonomi  pemerintah.  Karekteristik  esensial kewajiban  adalah  bahwa  pemerintah  mempunyai  kewajiban masa  kini  yang  dalam  penyelesaiannya  mengakibatkan pengorbanan  sumber  daya  ekonomi  dimasa  yang  akan  datang. Kewajiban  umumnya  timbul  karenakonsekuensi  pelaksanaan tugas  atau  tanggung  jawab  untuk  bertindak  dimasa lain.  Dalam kontek  pemerintah,  kewajiban  muncul  antara  lain  karena penggunaan  sumberpembiayaan  pinjaman  dari  masyarakat, lembaga  keuangan,  entitas  pemerintah  lain,  atau  lembaga internasional. Kewajiban pemerintah jugaterjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan atau dengan  pemberi  jasa  lainnya.  Setiap  kewajiban  dapat dipaksakanmenurut  hukum  sebagai  konsekuensi  dari  kontrak yang  mengikat  atau  peraturan  perundang  –  undangan. Kewajiban  dikelompokkan  ke  dalam  kewajiban  jangka  pendek dan  kewajiban  jangka  panjang.  Kewajiban  jangka  pendek merupakan kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu  kurang  dari  dua  belas  bulan  sejak  tanggal  pelaporan, kewajiban  yang  penyelesaiaannya  baru  wajib  dilakukan  setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. 3) Ekuitas  dana  adalah  kekayaan  bersih  pemerintah  yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a) Ekuitas  Dana  Lancar,  yaitu  selisih  antara  Aset  Lancar  dan Dana Cadangan atas Kewajiban Jangka Pendek b) Ekuitas  Dana  Investasi,  yaitu  selisih  antara  Aset  Nonlancar dan Dana Cadangan atas kewajiban jangka panja Bentuk umum neraca Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
Gambar 2
b) Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Perhitungan APBD
Laporan  Realisasi  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan pemakaian  sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola  oleh  pemerintah, yang  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode.
Gambar 3
Sumber : Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Ilustrasi PSAP 02.C
c) Laporan Aliran Kas Laporan  Aliran  Kas  menyajikan  informasi  kas  sehubungan dengan  kegiatan  operasional,  inventasi,  pembiayaan,  dan  transaksi non-anggaran  yang  menggambarkan  saldo  awal,  penerimaan, pengeluaran,  dan  saldo  akhir  kas  Pemerintah  pada  periode  tertentu. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran kas, yang maisng- masing didefinisikan sebagai berikut: 1) Penerimaan  adalah  semua  penerimaan  kas  umum  negara/kas daerah  yang  dibukukan  dalam  tahun  anggaran yang bersangkutan.
2) Pengeluaran  adalah  semua  pengeluaran  kas  umum  negara/kas daerah  yang  dibukukan  dalam  tahun  anggaran yang bersangkutan.
Bentuk umum Laporan Arus Kas Daerah  adalah sebagai berikut:
Gambar 4
Sumber : Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Ilustrasi PSAP 03.C
d) Nota Perhitungan APBD Nota Perhitungan APBD merupakan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Daerah dihadapan sidang paripurna DPRD. Nota  perhitungannya  pada  dasarnya  menurut  kinerja  Keuangan Daerah dan ringkasan realisasi APBD yang disajikan dalam Laporan perhitungan APBD. Nota perhitungan APBD ini merupakan laporan yang bersifat kompherhensif yang menurut baik informasi-informasi keuangan  maupun  non  keuangan.  Oleh  karena  itu  penyusunannya
bukanlah  dihasilkan  secara  langsung  oleh  sistem,  melainkan ditambah dengan berbagai data-data lainnya.
e) Catatan atas laporan Keuangan 7
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian  dari  angka  yang  tertera  dalam  laporan  Realisasi  Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakupi informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan  oleh  entitas  pelapor  dan  informasi  lain  yang diharuskan  dan  dianjurkan  untuk  diungkapkan  di  dalam  Standar Akuntansi  Pemerintahan  serta  ungkapan-ungkapan  yang  diperlukan untuk  menghasilkan  penyajian  laporan  keuangan  secara  wajar. Catatan  atas  Laporan  Keuangan  mengungkapkan  hal-hal  sebagai berikut: 1) Menyajikan  informasi  tentang  kebijakan  fiskal  atau  keuangan, ekonomi  makro,  pencapaian  target  Undang-undang  APBN  atau Perda  APBD,  berikut  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi dalam pencapaian terget 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kerja selama tahun pelaporan 3) Menyajikan  informasi  tentang  dasar  penyusunan  Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan  atas  transaksi-transaksi  dan  kejadian-kejadian penting lainnya 4) Mengungkapkan  informasi  yang  diharuskan  oleh  Standar Akuntansi  Pemerintahan  uang  belum  disajikan  dalam  lembar muka laporan keuangan 5) Mengungkapkan  informasi  untuk  pos-pos  aset  dan  kewajiban yang  timbul  sehubungan  dengan  penerapan  basis  akrual  yang dimodifikasi  atas  pendapatan  dan  belanja  dan  rekonsiliasinya engan penerapan basis kas
Menyediakan  informasi  tambahan  yang  diperlukan  untuk  penyajian  yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif yaitu  suatu  metode  analis  dimana  data  yang  dikumpulkan,  disusun, diiterpretasikan  dan  dianalisis  sehingga    memberikan  keterangan  yang  lengkap. menjelaskan  secara  rinci  dan  sistematis  sehingga  dapat  tergambar  secara  utuh bagaimana solusi dan kesimpulannya. 8
7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II.01 KK-21
8 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 47.
 Surat Tanda Setor
(STS)  Surat Perintah membayar BIDANG PEMBENDAHARAAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN Sub Bidang Akuntansi I
 Jurnal Penerimaan
 Jurnal Pengeluaran
 Jurnal Umum
 Buku Besar
 Laporan Reaslisasi Anggaran  Laporan Aliran Kas
 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah SETDA BUPATI DPRD PENGAWASAN EKSTERNAL

## D. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
Prosedur  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dalam penyusunan  Laporan  pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  dapat  digambarkan pada skema sebagai berikut: 9

## Gambar 1

## Skema Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan daerah
Sumber: Diolah dari data BPKAD Kab. Bengkalis
Uraian atas skema di atas adalah sebagai berikut:
a) Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ke DPRD
1. Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan  akan  menerima  DS  ( Debet Service )  dari  Bidang  Perbendaharaan  dan  unit  organisasi  lainnya.
DS  tersebut  merupakan  bukti  pelaksanaan  APBD.  Selanjutnya  DS
9 Hasil  wawancara  dengan  ibu  SUSI  HANDAYANI  Kepala  Bidang  Akuntansi  dan Pelaporan di BPKAD Kab. Bengkalis pada hari Selasa tanggal 18 April 2017
tersebut akan diproses setiap bulan dengan rnenggunakan database yang sama dengan yang digunakan oleh Unit Perbendaharaan. Dan pada  akhir  tahun  anggaran  akan  menghasilkan  Laporan Pertanggungjawaban  untuk  pelaksanaan  APBD  satu  tahun anggaran. Laporan yang dihasilkan di Unit Pembukuan ada 3 yaitu Laporan  Perhitungan  Anggaran,  Neraca  dan  Laporan  Aliran  Kas. Ketiga Laporan tersebut pada akhir tahun anggaran disampaikan ke Unit Perhitungan 2. Sub Unit Akuntansi I akan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban  yang  diterirna  dan  Unit  Pembukuan  dan membuat  Nota  Perhitungan.  Nota  Perhitungan  dibuat  berdasarkan data  akuntansi  dan  data  makro  ekonomi  serta  data  lain  yang dikumpulkan dan unit organisasi yang terkait. Laporan Perhitungan Anggaran,  Neraca,  Laporan  Aliran  Kas  dan  Nota  Perhitungan selanjutnya disetujui oleh Kepala Unit Keuangan kemudian dikìrim ke Setda
3. Setda  akan  meneliti  dan  menyetujui  ke  4  (empat)  laporan, memarafnya dan selanjutnya akan dikirim ke Bupati
4. Bupati  menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban  ke  Aparat Pengawas  Ekstern  untuk  dilakukan  pemeriksaan  (audit)  atas Laporan Pertanggungjawaban tersebut
5. Aparat  Pengawasan  Ekstern  melakukan  audit  atas  laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya ke Kepala Daerah dan DPRD 6. Laporan Pertanggungjawaban yang telah diperbaiki tersebut berikut Nota  tanggapan  atas  hasil  pemeriksaannya  disampaikan  ke  DPRD setelah ditandatangani oleh Bupati
7. DPRD  melakukan  pembahasan  atas  Laporan  Pertanggungjawaban yang diterima dari Bupati
8. Laporan Pertanggungjawaban yang telah disetujui dikembalikan ke Bupati  cq  Sekretaris  Daerah  untuk  disahkan  dan  disiapkan  Perda Pertanggungjawaban APBD.
b) Prosedur Akuntansi Pertanggungjawaban UUDP (SPJ)
1. Berdasarkan  bukti  pengeluaran  yang  diterima  dari  rekanan  antara lain berupa faktur, Satuan Kerja mengajukan Surat Pertanggungjawaban  ke  Bagian  Perbendaharaan  yang  disertai dengan bukti pendukung 2. Bagian  Perbendaharaan meneliti  kelengkapan  dokumen  Surat Pertanggungjawaban,  faktur,  dan  bukti  pendukung  lainnya.  Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila  sudah  lengkap  maka  berkas  Surat  Pertanggungjawaban tersebut  disampaikan  ke  petugas  Perekaman  untuk  direkam  ke daìam tabel Surat Pertanggungjawaban dalam database, selanjutnya dibuat  print  out  rekaman  dan  dilampirkan  ke  berkas  Surat
Pertanggungjawaban.  Berkas  tersebut  selanjutnya  disampaikan  ke Unit Verifikasi
3. Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan meneliti  kebenaran  perekaman Surat  Pertanggungjawaban  yaitu  membandingkan  antara  Surat Pertanggungjawaban  dengan  print  out  rekaman.  Jika  terdapat kesalahan  dikembalikan  ke  petugas  perekaman.  Jika  sudah  benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran hukum Surat Pertanggungjawaban, Faktur, dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti  kesesuaian  Surat  Pertanggungjawaban  dengan  Surat Keterangan  Otorisasi  dan  Surat  Perintah  Membayar  Beban Sementaranya. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan  data  Surat  Pertanggungjawaban  yang  sudah direkam  dengan  data  Surat  Keterangan  Otorisasi  dan  data  Surat Perintah  Membayar  Beban  Sementara  yang  sudah  ada  dalam database.  Jika  tidak  sesuai  maka  dikembalikan  ke  Unit Perbendaharaan.  Jika  sudah  sesuai  maka  Unit  Verifikasi  dengan menggunakan menu komputer menyetujui Surat Pertanggungjawaban yang secara otomatis komputer merekam data Surat Pertanggungjawaban ke dalam tabel Surat Pertanggungawaban divalidasi dan mencetak lembar disposisi cetak Surat Pertanggungjawaban Sah. Berkas Surat Pertanggungjawaban, Faktur,  dokumen  pendukung,  print  out  rekaman,  dan  lembar disposisi cetak Surat Pertanggungjawaban ke unit Perbendaharaan 4. Bagian  Perbendaharaan  setelah  menerima  berkas  dan  Unit Verifikasi  selanjutnya  mensahkan  Surat  Pertanggungjawaban berdasarkan  data  yang  sekarang  sudah  terdapat  di  tabel  Surat Pertanggungjawaban  divalidasi.  Unit  Perbendaharaan  tidak  dapat mengisi  atan  mengubah  Label  Surat  Pertanggungjawaban divalidasi.  Wewenang  tersebut  hanya  diberikan  kepada  Unit Verifikasi.  Unit  Perbendaharaan  diberi  hak,  membaca  Label tersebut sehingga unit ini dapat mensahkan Surat Pertanggungjawaban. Surat Pertanggungjawaban tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengarsipkan Surat Pertanggungjawaban Sah  yang diterima dari Unit Perbendaharaan. Secara  bulanan  Unit  Pembukuan  melakukan  posting  data  Surat Pertanggungjawaban  yang  sudah  terdapat  dalam  label  Surat Pertanggungjawaban divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara komputer  dan  tidak  memerlukan  perekaman  ulang  data  Surat Pertanggungjawaban.  Dengan  proses  posting  ini  maka  data  Surat Pertanggungjawaban yang terdapat dalam tabel Surat Pertanggungjawaban  divalidasi  akan  dicopy  ke  dalam  tabel  buku besar  sesuai  table  posting  rule  yang  tersedia  dalam  database. Setelah  dilakukan  posting,  selanjutnya  dilakukan  pencetakan  DTP (Daftar  Transaksi  dan  Posting),  DTP  diteliti  kebenarannya  dan
dibandingkan  dengan    surat  Pertanggungjawaban  Sah.  Jika  tidak benar  proses  diulang.  Jika  sudah  benar  maka  dilanjutkan  dengan proses  pelaporan  keuangan.  Selanjutnya  dilakukan  cek  kebenaran proses  pelaporan  keuangan    dengan  membandingkan  data  yang dicetak  dalam  lembar  pengontrol.  Jika  belum  benar,  maka  proses pelaporan  keuangan  diulang.  Jika  sudah  benar  maka  Laporan Pertanggungjawaban dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Bupati, dan Arsip.
c) Prosedur Akuntasi Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
1. Berdasarkan  daftar  gaji  dan  daftar  potongan  PPK,  Bagian Perbendaharaan  akan  menerbitkan  Surat  Perintah  Pembayaran. Surat  Perintah  Pembayaran  akan  direkam  ke  dalam  Database  dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta Surat Perintah Pembayaran akan dikirim ke Unit Verifikasi 2. Unit  Verifikasi  melakukan  verifikasi  berkaitan  dengan  kebenara materil  dan  formal  Surat  Perintah  Pembayaran,  serta  kebenaran hasil  rekaman  dengan  Surat  Perintah  Pembayaran.  Jika  Unit Verifikasi menemukan ketidakbenaran materil dan formal di Surat Perintah  Pembayaran,  atau  ketidak  sesuaian  hasil  rekaman  dengan
Surat  Perintah  Pembayaran  maka  Unit  Verifikasi  mengirimkan Surat  Perintah  Pembayaran  beserta  hasil  rekamannya  ke  Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi. Jika tidak ditemukan kesalahan,  maka  Unit  Verifikasi  akan  membuat  lembar  disposisi yang  berisikan  bahwa  Surat  Perintah  Pembayaran  dan  Hasil rekaman  Surat  Perintah  Pembayaran  sudah  benar  sehingga  Unit Perbendaharaan  sudah  bias  mencetak  Surat  Perintah  Pembayaran, hasil  rekaman  Surat  Perintah  Pembayaran  dan  Lembar  Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan 3. Bagian  Perbendaharaan  akan  menerima  kembali  Surat  Perintah Pembayaran,  hasil  rekaman  Surat  Perintah  Pembayaran  dan Disposisi  Pencetakan  Surat  Perintah  Membayar.  Berdasarkan disposisi  tersebut,  Unit  Perbendaharaan  akan  mencetak  Surat Perintah  Membayar  Uang  3  (tiga)  lembar.  Surat  Perintah Membayar  Uang  akan  dikirim  ke  Kas  daerah,  Unit  Pembukuan, dan arsip di Unit Perbendaharaan 4. Berdasarkan  Surat  Perintah  Membayar  Uang  yang  diterima,  Kas Daerah  akan  mentransfer  dana  ke  rekening  Pihak  Ketiga  dan memuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota Transfer  beserta  Surat  Perintah  Membayar  Uang  akan  dikirim  ke Unit  Perbendaharaan,  dan  Nota  Transfer  akan  diarsip  di  Kas Daerah 5. Bagian    Perbendaharaan  akan  melakukan  verifikasi  terhadap  Nota Transfer  dan  Surat  Perintah  Membayar  Uang  yang  diterima  dan Kas  Daerah  untuk  meneliti  kebenaran  apakah  transfer  yang
dilakukan  oleh  Kas  Daerah  telah  sesuai  dengan  Surat  Perintah Membayar  yang  diterbitkan.  Jika  terjadi  ketidaksesuaian,  maka Unit  Perbendaharaan  akan  mengirimkannya  kembaii  ke  Kas Daerah,  jika  benar  maka  Nota  Transfer  dan  Surat  Perintah
Membayar Uang dikirim ke Unit Pembukuan 6. Berdasarkan  Surat  Perintah  Membayar  Uang  dan  Nota  Tranfer yang  diterima  dan  Unit  Perbendaharaan,  Bidang  Akuntansi  dan Pelaporan mengarsipkan  sementara  sampai  semua  dokumen  untuk bulan  transaksi  yang  sama  terkumpul.  Selanjutnya  DS  tersebut diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit Perbendaharaan dan database 7. Dan  posting  tersebut  akan  dicetak  DTP.  DTP  tersebut  akan diverifikasi  dengan  membandingkan  DTP  dengan  DS  (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi ditemukan ada ketidaksesuaian antara  DTP  dan  DS  maka  akan  dilakukan  proses  posting  dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan dokumen sumbemya akan dilakukan proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban.
Proses  pembuatan  Laporan  Pertanggungjawaban  dilakukan  dengan menggunakan data dan database yang sama. Dan hasil proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban  akan  tercetak  lembar  pengontrol  yang  akan  diverifikasi untuk  menguji  kebenaran  proses  komputer  dalam  membuat  Laporan Pertanggungjawaban.  Jika  dari  hasil  verifikasi  lembar  pengontrol  ditemukan kesalahan  proses  pembuatan  Laporan  Pcrtanggungjawaban  maka  proses pembuatan  Laporan  Pertanggungjawaban  diulang  kembali  sampai  proses pembuatan  Laporan  Pertangungjawaban  benar.  Jika  proses  pembuatan  Laporan Pertangungjawaban  sudah  benar  maka  Laporan  Pertanggungjawaban  akan dicetak.  Laporan  Pertanggungjawaban  terdiri  dari  laporan  realisasi  anggaran  dan belanja, neraca, laporan arus kas dan Laporan Perhitungan pihak Ketiga. Laporan Pertanggugjawaban akan dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Bupati, dan arsip.

## ANALISIS DATA
1. Analisis Transaksi
Berikut  diuraikan  beberapa    transaksi  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bengkalis selama periode tahun 2015 sebagai berikut:
Pada  tanggal  1  Juli  2015  diketahui  bahwa  anggaran  pendapatan  daerah yang  diperoleh  Pemkab  Bengkalis  melalui  penerbitan  SKPD-nya  yakni  sebesar Rp.  132.234.571.980  Oleh  karena  pendapatan  menganut  pola  minimal,  maka pendapatan  pajak  hotel  yang  dicatat  adalah  sebesar  jumlah  pajak  hotel  yang diperoleh yaitu Rp. 132.234.571.980.
Pendapatan Pajak Daerah diperoleh Pemkab Bengkalis melalui penerbitan SKPD  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah).  Surat  ini  diterbitkan  setiap  kali bendaharawan  menerima  SKO  (Surat  Keputusan  Otorisasi)  tentang  penerimaan pajak.  Jika  SPKD  telah  diterbitkan  artinya  Pemkab  Bengkalis  memìlìki  piutang pajak  dan  memperoleh  pendapatan  pajak  sebesar  yang  tercantum  dalam  SKPD tersebut.  Oleh  karena  itu,  transaksi  1  memiliki  makna  bahwa  selama  tahun
anggaran  2015,  Pemkab  Bengkalis menerbitkan  SKPD  sebesar  Rp. 132.234.571.980.
Terhadap  transaksi  ini,  Bag.  Keuangan  akan  mencatat  dengan  mendebit rekening  Piutang  Pajak.Sedang  diperolehnya  pendapatan  pajak  dicatat  dengan mengkredit  rekening  Pendapatan  Pajak.  Selanjutnya  pada  tanggal  31  Juli  2015 Pemkab  Bengkalis  menerima  kas  dari  SKP,  berarti  kas  Pemkab  Bengkalis bertambah  dan  piutang  Pajak  Pemkab  Bengkalis  berkurang  sebesar  Rp. 132.234.571.980.  Pada  saat  itu  BPKAD  menjurnal  dengan  mendebit  kas  dan mengkredit rekening piutang pajak. Kedua jurnal tersebut tampak sebagai berikut:
Piutang Pajak Daerah 132.234.571.980 Pendapatan Pajak Daerah 132.234.571.980 (Mencatat penerbitan SKPD Pajak Hotel sebesar Rp. 132.234.571.980) Kas 132.234.571.980 Piutang Pajak Daerah 132.234.571.980 (Mencatat  penerimaan  kas  sebesar  Rp  132.234.571.980  dari  SKPD
Pajak    Daerah)
Analisis Transaksi 2: Pada    20  Agustus  2015  diketahui  bahwa anggaran  Pendapatan  Restribusi Daerah  sebesar  Rp.  92.067.052.758  Oleh  karena  itu,  pendapatan  menganut  pola minimal,  maka  pendapatan  yang  dìcatat(di  jurnal)  adalah  sebesar  pendapatan restribusi pasar yang diterima.
Pendapatan restribusi ini diterima Pemkab Bengkalis tanpa didahului surat Ketetapan  seperti  SKPD  pada  pendapatan  Pajak  hotel.  Penerimaan  pendapatan restribusi  pasar  ini  mengakibatkan  bertambahnya  kas  yang  dimiliki  Pemkab Bengkalis  dan  menambah  restribusi  pasar  Pemkab  Bengkalis.  Oleh  karena  itu, untuk  mencatat  transaksi  2  ini,  Bag.  Keuangan  Pemkab  Bengkalis  hanya melakukan  satu  penjurnalan  dengan  mendebit  rekening  kas  dan  mengkredit rekening Pendapatan Restribusi Pasar. Jurnalnya akan tampak sebagai berikut:
Kas 92.067.052.758 Pendapatan retribusi pasar 92.067.052.758 (Mencatat pendapatan restribusi pasar sebesar Rp. 92.067.052.758)
Analisis Transaksi 3:
Pada tanggal 3 September 2015, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah  satu  komponen  pendapatan  bagi  APBD.  Apabila  suatu  Pemkab  Bengkalis menerima  DAU  maka  kas  Pemkab  Bengkalis  tersebut  bertambah  dan  demikian pula  dengan  pendapatannya.  Dengan  demikian  pada  saat  menerima  DAU  Bag. Keuangan Pemkab Bengkalis akan menjurnal transaksi tersebut dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening Pendapatan DAU. Oleh karena itu, Jurnal sebagai berikut:
Kas
396.670.000.000
Pendapatan DAU 396.670.000.000
(Mencatat penerimaan DAU sebesar Rp. 396.670.000.000)
Analisis Transaksi 4: Pada tanggal 10 September 2015 bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak juga  mcrupakan  salah  satu  komponen  Pendapatan  bagi  Pemkab  Bengkalis. Dengan  jumlah  yang  lebih  besar  dan  anggaran,  jumlah  yang  dijurnal  sebesar penerimaan  yang  direalisasikan  yakni  sebesar  Rp.  167.634.118.822  Penerimaan ini  akan  menambah  rekening  kas  Pemkab  Bengkalis  dan  menambah  pula rekening.  Pendapatan  bagi  Hash  Pajak  dan  Bukan  Pajak  sebesar  Rp. 167.634.118.822 sehingga jurnalnya akan tampak sebagai berikut:
Kas 167.634.118.822 Pendapatan BHP dan BP 167.634.118.822
(Mencatat  realisasi  penerimaan  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak sebesar Rp. 167.634.118.822)
Analisis Transaksi 5: Pada  30  September  2015  diketahui  bahwa  Belanja  barang  menurut anggaran adalah Rp. 125.290.017.000 Belanja barang yang dilakukan sebesar Rp. 122.797.550.590. Oleh karena realisasi belanja lebih kecil dan anggarannya, maka tidak terdapat masalah dalam pola belanja maksimum. Dengan demikian, transaki ini  menyebabkan  naiknya  rekening  Biaya  atau  BelanjaBarang  dan  turunnya rekening kas sebesar Rp. 122.797.550.590 dengan jurnal sebagai berikut:
Belanja Barang 122.797.550.590 Kas 122.797.550.590 (Mencatat  belanja  barang yang  telah  dibayar  sebesar  Rp.
122.797.550.590)
Analisis Transaksi 6: Pada  tanggal  30  Oktober  2015  diketahui  bahwa  Pemkab  Bengkalis menganggarkan  pinjaman/utang  sebesar  Rp.  2.937.786.631  Jumlah  ini  ternyata diperoleh dari pasar modal.  yakni semua sumber permodalan yang dapat diakses pemda,misalnya  dari  bursa.  Dengan  adanya  pinjaman  ini,  berarti  Pemkab Bengkalis  memperoleh  tambahan  kas  dan  bertambah  jumlah  utangnya.  Oleh karena  iti,  rekening  kas  dan  Utang  kas  Pasar  Modal  akan  bertambah  seperti tampak pada jurnal berikut:
Kas 2.937.786.631 Utang Pasar Modal 2.937.786.631 (Mencatat  perolehan  pinjaman  dan  pasar  modal  sebesar  Rp. 2.937.786.631)
Analisis Transaksi 7:
Pada  25  November  2015  diketahui  bahwa  Jumlah  belanja  pegawai menurut  APBD  Pemkab  Bengkalis  jumlah  Rp.  434.609.931.000  Ternyata realisasinya Rp. 429.735.698.077. Dengan demikian, jurnal yang dilakukan adalah sebagai  berikut:
Biaya / Belanja Pegawai 429.735.698.077 Kas 429.735.698.077 (Mencatat pembayaran biaya belanja pegawai sebesar Rp. 429.735.698.077)
Analisis Transaksi 8:
Pada  tanggal  20  Desember  2015  diketahui  bahwa  anggaran  Belanja Perjalanan  Dinas  sebesar  Rp.  10.841.270.060  Jumlah  tersebut  lebih  besar  dari anggaran.  Hal  semacam  itu  dapat  terjadi  dalam  praktek,  meskipun  anggaran menganut pola maksimal. Dan sudut pandang hukum, pencatatan harus mengikuti anak yang ada dalam APBD. Namun dari sudut pandang hukum, pencatatan harus mengikuti  praktik  yang  terjadi.  Hal  ini  disebabkan  bila  pada  saat  pelaporan dikehendaki  pencatatan dengan mengikuti  hukum (pasal  6 PP No. 5 Tahun  1975 dan Permendagri ), maka secara akuntansi dapat dilakukan koreksi.
Pada  intinya  transaksi    ini  akan  mengakibatkan  naiknya  rekening  belanja atau  biayanya.  Perjalanan  Dinas  menyebabkan  turunnya  rekening  kas.  Pada  saat biaya  tersebut  di-SPJ-kan,  jurnal  yang  dibuat  adalah  debit  rekening  Biaya Perjalanan  Dinas  dan  kredit  rekening  Perjalanan  Dinas  sebesar  Rp. 10.841.270.060 Jadi jurnalnya akan tampak sebagai berikut:
Biaya Perjalanan Dinas 10.841.270.060 Kas 10.841.270.060 (Mencatat  biaya  perjalanan  dinas  yang  sudah  di  SPJ-kan  sebesar
Rp.10.841.270.060)
Analisis Transaksi 9: Pada tanggal 25 Desember 2015 bagian laba BUMD merupakan salah satu komponen  PAD  seperti  halnya  pajak  daerah.  Pendapatan    ini  merupakan  share (bagian)  laba  BUMD  yang  menjadi  bagian  Pemkab  Bengkalis.  Pendapatan  ini berbentuk  dividen  kas.  Dengan  demikian  kas  Pemkab  Bengkalis  bertambah, demikian  pula  dengan  pcndapatannya.  Jadi  cara  pencatatan  transaksi    ini  pada dasarnya sama dengan penjurnalan pendapatan restribusi, yaitu dengan mendebit rekening  kas  dan  mengkredit  rekening  pendapatan  BUMD.  Jurnalnya  akan tampak sebagai berikut:
Kas 1.063.102.602 Pendapatan laba BUMD 1.063.102.602
(Mencatat pendapatan Laba BUMD sebesar Rp. 1.063.102.602)

## 2. Jurnal Umum
Tabel 1

## PEMKAB BENGKALIS JURNAL UMUM
No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 1 01-07-2015 Piutang Pajak Daerah 132.234.571.980 Pendapatan Pajak Daerah 132.234.571.980 2 31-07-2015 Kas 132.234.571.980 Piutang Pajak Daerah 132.234.571.980 3 20-08-2015 Kas 92.067.052.758 Pendapatan Restribusi Daerah 92.067.052.758 4 03-09-2015 Kas 396.670.000.000 Pendapatan DAU 396.670.000.000 5 10-09-2015 Kas 167.634.118.822 Pendapatan BHP dan BP 167.634.118.822 6 30-09-2015 Belanja Barang 122.797.550.590 Kas 122.797.550.590 7 30-10-2015 Kas 2.937.786.631 Utang Bank 2.937.786.631 8 25-11-2015 Belanja Pegawai 429.735.698.077 Kas 429.735.698.077 9 20-12-2015 Biaya Perjalanan Dinas 10.841.270.060 Kas 10.841.270.060 10 25-12-2015 Kas 1.063.102.602 Pendapatan Laba BUMD 1.063.102.602 11 31-12-2015 Biaya Modal 12.325.391.056 Kas 12.325.391.056 3. Posting Buku Besar Posting Buku Besar Tabel 2 BUKU BESAR Rekening Kas No. Rekening : 4.1.01.01 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 2.000.000 1 31-07-2015 Pendapatan Pajak Daerah 132.234.571.980 132.236.571.980 2 20-80-2015 Pendapatan Restribusi Daerah 92.067.052.758 224.303.624.738 3 03-09-2015 Pendapatan DAU 396.670.000.000 620.973.624.738 4 10-09-2015 Pendapatan BHP & BP 167.634.118.822 788.607.743.560 5 30-09-2015 Belanja Barang 122.797.550.590 665.810.192.970 6 30-10-2015 Utang Bank 2.937.786.631 668.747.978.601 7 25-11-2015 Belanja Pegawai 429.735.698.077 239.012.281.524 8 20-12-2015 Perjalanan Dinas 10.841.270.060 228.171.011.464 9 25-12-2015 Pendapatan Laba BUMD 1.063.102.602 229.234.114.066 10 31-12-2015 Belanja Modal 12.325.391.056 229.221.788.675 Jumlah 792.606.632.793 563.386.844.117 Saldo Akhir 229.221.788.675
Rekening: Pendapatan Pajak Daerah No. Rekening : 1.1.1 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 31-07-2015 Kas & Utang Pajak 132.234.571.980 132.234.571.980 Jumlah 132.234.571.980 - Saldo Akhir 132.234.571.980 Rekening: Pendapatan Restribusi Daerah No. Rekening : 1.1.2 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 20-08-2015 Kas 92.067.052.758 92.067.052.758 Jumlah 92.067.052.758 - Saldo Akhir 92.067.052.758 Rekening: Pendapatan Laba BUMD No. Rekening : 1.1.3 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 25-12-2015 Kas 1.063.102.602 1.063.102.602 Jumlah 1.063.102.602 - Saldo Akhir 1.063.102.602 Rekening: Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak No. Rekening : 1.2.1 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 10-09-2015 Kas 167.634.118.822  167.634.118.822 Jumlah 167.634.118.822 - Saldo Akhir 167.634.118.822 Rekening: Pendapatan DAU No. Rekening : 1.2.2 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 03-09-2015 Kas 396.670.000.000 396.670.000.000 Jumlah 396.670.000.000 - Saldo Akhir 396.670.000.000 Rekening: Belanja Pegawai No. Rekening: 2.1.1.1 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 25-11-2015 Kas 429.735.698.077 429.735.698.077 Jumlah 429.735.698.077 - Saldo Akhir 429.735.698.077
Rekening: Belanja Barang
No. Rekening: 2.1.1.2
No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 30-09-2015 Kas 122.797.550.590 122.797.550.590 Jumlah 122.797.550.590 - Saldo Akhir 122.797.550.590 Rekening: Biaya Perjalanan Dinas No. Rekening: 2.1.1.3 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 20-12-2015 Kas 10.841.270.060 10.841.270.060 Jumlah 10.841.270.060 - Saldo Akhir 10.841.270.060 Rekening: Belanja Modal/Pembangunan No. Rekening: 2.1.3 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 31-12-2015 Kas 12.325.391.056 12.325.391.056 Jumlah 12.325.391.056 - Saldo Akhir 12.325.391.056 Rekening: Utang Bank No. Rekening : 5.1.1.01 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo Saldo Awal 1 30-10-2015 Kas 2.937.786.631 2.937.786.631 Jumlah 2.937.786.631 - Saldo Akhir 2.937.786.631 Rekening: Aktiva Tetap No. Rekening: 4.3.1 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1   31-12-2015 Saldo Awal 4.454.751.069.789 Saldo Akhir 4.454.751.069.789 Rekening: Kewajiban No. Rekening: 5.1.1 No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 31-12-2015 Saldo Awal 232.587.817.000 Saldo Akhir 232.587.817.000
Rekening: Ekuitas Dana No. Rekening: 6.0.1
No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 31-12-2015 Saldo Awal 25.770.898.697 Saldo Akhir 25.770.898.697
4. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Laporan keuangan merupakan produk  akhir dari rangkaian proses akuntansi.  Laporan  keuangan  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah
Kabupaten  Bengkalis,  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  71 tahun 2010 terdiri dari beberapa laporan sebagai berikut:
a) Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja
Laporan  relisasi  anggaran  dan  belanja  merupakan  salah  satu Laporan keuangan yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis dalam Laporan Pertanggungjawaban Keunagn Tahunan. Laporan Realisasi  APBD    Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  pada  tahunan anggaran 2015 adalah sebagai berikut :. Laporan  realisasi  anggaran  dan  belanja  merupakan  salah  satu laporan  yang  disampaikan  oleh  Bupati  Bengkalis  dalam  Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan. Laporan realisasi APBD

## Tabel 3
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Laporan Realisasi Anggaran dan Belamja
Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2015
URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 RASIO (%) REALISASI 2014 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Restribusi daerah
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat lainnya
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer
LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 48.825.970.000,00 51.255.524.000,00 36.498.000.000,00 200.707.523.893,16 337.287.017.893,16 1.374.885.777.000,00 1.292.301.979.654,00 0,00 0,00 2.667.187.756.654,00 0,00 199.323.741.000,00 199.323.741.000,00 2.866.511.497.654,00 53.399.989.217,50 0,00 53.399.989.217,50 2.919.911.486.871,50 0,00 0,00 12.500.030.100,00 51.035.362.940,42 59.794.690.236,03 37.902.960.213,00 110.156.518.826,73 258.889.532.216,18 1.057.385.058.350,00 1.046.059.826.563,00 0,00 0,00 2.103.454.884.913,00 0,00 199.323.741.000,00 199.323.741.000,00 2.302.778.625.913,00 111.814.989.236,90 0,00 111.814.989.236,90 2.414.593.615.149,90 0,00 0,00 11.031.891.200,00 104,53 116,66 103,85 54,88 76,76 76,91 80,95 0,00 0,00 78,86 0,00 100,00 100,00 80,33 209,39 0,00 209,39 82,69 0,00 0,00 88,25 88.473.234.804,19 75.207.904.171,52 32.254.667.667,00 57.411.514.111,53 253.347.320.754,24 698.411.896.004,00 2.636.766.125.948,00 85.777.928.000,00 26.803.598.000,00 3.447.759.547.952,00 0,00 100.996.073.000,00 100.996.073.000,00 3.548.755.620.952,00 175.809.699.433,76 0,00 175.809.699.433,76 3.724.563.320.385,76 0,00 0,00 7.116.600.000,00
Pendapatan Lainnya Jumlah Lain – Lain Pendapatan yang sah 0,00 12.500.030.100,00 0,00 11.031.891.200,00 0,00 88,25 0,00 7.116.600.000,00 TOTAL PENDAPATAN 3.269.698.534.864,66 2.684.515.038.566,08 82,10 3.985.029.241.140,00 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Operasi
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap lainnya
Belanja Aset lainnya
Jumlah Belanja Modal
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
TRASFER Transfer Bagi Hasil ke Desa Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Restribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Transfer 1.274.067.617.514,62 1.157.922.791.958,00 11.652.340.735,00 158.772.370.200,00 8.280.100.000,00 556.529.161.000,00 3.167.224.381.407,62 43.667.575.000,00 153.081.272.609,00 222.855.258.595,00 1.757.386.597.550,00 2.014.360.000,00 0,00 2.179.005.063.754,00 19.814.035.516,01 0,00 4.882.597.000,00 5.125.552.400,00 0,00 10.008.149.400,00 1.137.104.595.781,00 945.146.599.860,00 11.652.000.000,00 123.263.703.053,00 535.800.000,00 502.359.857.991,00 2.720.062.556.685,00 6.321.458.567,00 138.374.874.051,00 202.224.862.011,00 1.467.064.643.779,00 1.718.111.850,00 0,00 1.815.703.950.258,00 49.300.000,00 0,00 4.836.038.060,00 5.034.426.363,00 0,00 9.870.464.423,00 89,25 81,62 100,00 77,64 6,47 90,27 85,88 14,48 90,29 90,74 83,48 85,29 0,00 83,33 0,25 0,00 99,05 98,22 0,00 98,62 1.071.594.860.216,00 647.618.789.878,00 11.426.172.236,00 103.059.904.800,00 4.898.400.000,00 389.726.417.279,00 2.228.324.544.409,00 3.167.869.485,00 221.882.895.872,00 300.734.313.055,65 784.962.433.468,00 5.167.032.766,00 402.940.500,00 1.316.317.485.146,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL BELANJA 5.376.051.630.077,63 4.545.686.271.366,00 84,55 3.544.642.029.555,65 SURPLUS (DEFISIT) (2.106.353.095.212,97) (1.861.171.232.799,92) 88,36 440.387.211.584,35 PEMBIAYAAN PENERIMAAN Penggunaan SILPA Tahun Lalu Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualalan Kekayaan Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Total Penerimaan
PENGELUARAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintahh Daerah
Pembayaran Biaya  Pinjaman Luar Negeri Pemberian Pinjaman Daerah ADB Pembayaran Utang Kepada Pihak  Ketiga 1.265.549.379.673,97 839.803.715.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.353.095.212,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.549.379.673,97 875.005.102.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141.554.482.419,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 104,19 0,00 0,00 0,00 0,00 101,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.543.308.149,62 60.618.859.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.162.168.089,62 0,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Pengeluaran 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 2.106.353.095.212,97 2.141.554.482.419,97 101,67 826.162.168.089,62 SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 0,00 280.383.249.620,05 100,00 1.266.549.379.673,97
Sumber : diolah dari data BPKAD Kab. Bengkalis
b) Laporan Aliran Kas Laporan  Aliran  Kas  adalah  Laporan  yang  memberikan informasi  arus  kas  masuk  dan  arus  kas  selama  Tahun  anggaran. Laporan ini diklasifikasikan kedalam 4 Aktivitas yaitu: - Aktivitas Operasi, merupakan indikator kemampuan Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dalam    membiayai  kegiatan operasional  yang  bersumber  dari  Aliran  Kas  masuk  tahun anggaran  (TA)  2015  diluar  pinjaman  dan  sisa  anggaran  tahun sebelumnya.
- Aktivitas Investasi, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan operasional Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. - Aktivitas Pembiayaan, mencerminkan penerimaan dan penge1uaran  kas  Bruto  sehubungan  dengan  defisit/surplus anggaran. Berikut adalah Laporan Aliran Kas Pemda Bengkalis untuk  Tahun Anggaran 2015 :
Tabel 4 Pemerintah Kabupaten Bengkalis Laporan Aliran Kas
Untuk Periode yang berakhir tanggal 3l Desember 2015
URAIAN 2015 2014 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Restribusi Daerah Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lainnya pendapatan Asli Daerah 51.035.362.940,42 59.794.690.236,03 37.902.960.213,00 110.156.518.826,73 88.473.234.804,19 75.207.904.171,52 32.254.667.667,00 57.411.514.111,53 Total pendapatan Asli Daerah 258.889.532.216,18 253.347.320.754,24 Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.057.385.058.350,00 1.046.059.826.563,00 0,00 0,00 698.411.896.004,00 2.636.766.125.948,00 85.777.928.000,00 26.803.598.000,00 Total Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan 2.103.454.884.913,00 3.447.759.547.952,00 Pendapatan Bagi Hasil Dari Pemerintah Propinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak 111.814.989.236,90 175.809.699.433,76 Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi 111.814.989.236,90 175.809.699.433,76 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Bantuan Keeuangan Pemerintah Provinsi 11.031.891.200,00 7.116.600.000,00 Total Lain-lain Pendapatan yang sah 11.031.891.200,00 7.116.600.000,00 Total Arus Masuk Kas 2.485.191.297.566,08 3.884.033.168.140,00

## Arus Keluar Kas
Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa
Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan 1.137.104.595.781,00 945.146.599.860,00 11.652.000.000,00 123.263.703.053,00 535.800.000,00 502.359.857.991,00 1.071.594.860.216,00 647.618.789.878,00 11.426.172.236,00 103.059.904.800,00 4.898.400.000,00 389.726.417.279,00 Total Arus Keluar Kas 2.720.062.556.685,00 2.228.324.544.409,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi -234.871.259.118,92 1.655.708.623.731,00 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Masuk Kas Penggunaan SILPA tahun Lalu Pencairan Dana Cadangan 280.383.249.620,05 0,00 670.543.308.149,62 60.618.859.940,00 Total Arus Masuk Kas 280.383.249.620,05 831.162.168.089,62 Arus Keluar Kas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Total Arus Keluar Kas 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan 280.383.249.620,05 826.162.168.089,62 KENAIKAN/PENURUNAN KAS SALDO AWAL KAS 280.383.249.620,05 1.266.549.379.673,97 SALDO AKHIR KAS 45.511.990.501,13 2.481.870.791.820,62
Sumber : diolah dari data BPKAD Kab. Bengkalis
c) Neraca Daerah Sebagai Perwujudan atas pelaksanan Peraturan Pemerintah No. 71  tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan Ðaerah, Pemerintahan Kabupaten Bengkalis menyajikan Neraca  Daerah  sebagai  unsur  dari  Laporan  Pertanggungjawaban
Bupati Bengkalis tahun anggaran 2015.
Neraca  yang  diterbitkan  oleh  Pemda  Kabupaten  Bengkalis  untuk tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Neraca
Untuk Periode yang berakhìr tanggal 31 Desember 2015
URAIAN 2015 2014 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas Dana Kapitasi JKN Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas Di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Perimbangan. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Piutang Lain-Lain Penyisihan Piutang Persediaan Bahan Pakai habis /Material Jumlah Aset Lancar

## INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Investasi Permanen
Investasi Permanen (GMTDC)
Penyertaan Modal Pemerintah daerah  (Perusahaan Daerah) Investasi Permanen lainnya (Bank Riau-Kepri) Jumlah Investasi Jangka Panjang

## AKTIVA TETAP
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan dan Irigasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Peny.Aset Tetap Jumlah Aktiva Tetap

## DANA CADANGAN
Dana Cadangan Jumlah Dana cadangan AKTIVA LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Aset Tak Terwujud Aset lain – lain Akumulasi Amortisasi Jumlah Aktiva Lainnya TOTAL AKTIVA 145.541.614.378,79 620.273.282,00 1.868.432.342,00 602.986.413,94 0,00 21,352,744,489.00 0,00 0,00 1.991.726.105,00 8.247.985.320,38 (4.645.565.096,30) 9.147.531.414.00 184.727.728.648,81 2,815,775,021.00 3.300.000.000,00 711.323.941.00 9.054.000.000,00 15,881.098.962.00 536,660,187,217.00 195,533,060,614.00 667,592,062,794.00 1,686,378,458,441.00 39,090,375,284.00 4,821,814,153.00 (987,907,277,921.00) 2,142,168,680,582.00 12,906,066,630.93 12,906,066,630.93 0.00 40,038,345,204.00 83,734,649,962.00 (16,815,959,489.00) 106,957,035,677.00 2.462.640.610.500,74 181.444.090.903,95 0,00 4.269.842.232,00 10.577.326,86 0,00 14.399.487.837,00 0,00 0,00 0,00 8.259.915.243,00 (11.203.545.329,00) 6.076.058.262,00 203.256.426.475,81 2.872.100.021,00 3.300.000.000,00 3.067.809.456.00 4.054.000.000,00 13.293.909.477,00 539.229.982.266,00 180.840.004.515,00 550.224.777.225,00 1.404.905.132.756,00 30.984.545.047,00 53.999.956.904,00 (847.579.124.387,00) 1.912.605.274.326,00 17.522.902.923,93 17.522.902.923,93 0,00 34.443.037.704,00 75.884.696.785,40 (12.507.329.388,00) 97.820.405.101,40 2.244.498.918.304,14

## KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Bagian lancar Kewajiban Jangka Panjang Hutang Bunga dan Denda Hutang Pihak Ketiga
Hutang PFK ( gaji ) Hutang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang TOTAL KEWAJIBAN EKUITAS DANA

## EKUITAS DANA LANCAR
Selisih  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA) Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Penyisihan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang ditangguhkan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasi dalam Investasi Jangka Pendek
Diinvestasi dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasi dalam Aktiva Tetap Diinvestasi dalam Aktiva Lain – lain Dana  yang  disediakan  untuk  Pembayaran Hutang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan TOTAL EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2,660,925,021.00 397,079,625.00 925.153.535.00 5,450,167.00 2.147.118.924.00 6.135.727.272.00 0,00 0,00 0,00 6.135.727.272,00 148.024.869.835,79 31.592.455.914,38 (4.645.565.096,30) 9.147.531.414.00 602.986.413,94 (6.130.277.105,00) 178.592.001.376,81 0,00 15.881.098.962.00 2,142,168,680,582.00 106,957,035,677.00 0,00 2.265.006.815.221.00 12,906,066,630.93 12,906,066,630.93 2.456.504.883.228,74 2.462.640.610.500,74 2.670.925.021,00 397.079.625,00 20.019.304.625,00 202.318.315,00 1.230.559.866,00 24.520.187.452,00 0,00 0,00 0,00 24.520.187.452,00 185.511.614.820,95 22.659.403.080,00 (11.203.545.329,00) 6.076.058.262,00 10.577.326,86 (24.317.869.137,00) 178.736.239.023,81 0,00 13.293.909.477,00 1.912.605.274.326,00 97.820.405.101,40 0,00 2.023.719.588.904,00 17.522.902.923,93 17.522.902.923,93 2.219.978.730.852,14 2.244.498.918.304,14
Sumber :  diolah dari data BPKAD Kab. Bengkalis
5). Analisis Prosedur Menurut PP. Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  laporan  yang  terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi  yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Secara  umum  hasil  analisa  penulis  terhadap  prosedur  akuntansi keuangan  dan  penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  mengacu  pada PP No. 71 tahun 2010  adalah sebagai berikut:

## Tabel 6 Analisa Prosedur Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 Yang dilakukan oleh Pemda Bengkalis a) Prosedur Penerimaan Kas
a) Penerimaan Pajak Daerah,
Pajak Restñbusi Daerah
disetor langsung Ke Kas daerah b) Semua Manfaat yang bernilai
uang berupa komisi, Rabat,
Potongan Bunga atau nama lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah c) Pendapatan Daerah di setor sepenuhnya tepat pada waktu ke Kas Daerah
Sesuai Sesuai Sesuai b) Prosedur Pengeluaran Kas
a) Semua Pengeluaran atau Pembebanan didukung oleh
bukti-bukti yang lengkap b) Setiap orang yang diberi
wewenang menandatangani dan
atau mengesahkan    surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas,  bertanggungjawab atas
kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut
c) Penggunaan Anggaran Daerah menggunakan Surat Perintah
Membayar untuk melaksanakan pembayaran d) Pembayaran yang dibebankan
APBD   dilakukan dengan Surat Perintah Membayar e) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai c) Pelaporan
1. Laporan Pertanggungjawaban Penulis tidak mendapatkan akses data
Akhir Tahun Kepala Daerah terdiri atas:
1. Laporan Realisasi APBD
2. Nota Perhitungan APBD
3. Laporan Aliran Kas
4. Neraca
2. Format Laporan Pertanggungjawaban
1. Laporan Realisasi APBD
2. Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan
3. Double Entry
4. Nota Perhitungan APBD
5. Laporan Aliran Kas
6. Neraca
tentang Laporan Keuangan Daerah secara keseluruhan, hanya ada Laporan Realisasi APBD
Penulis tidak mendapatkan akses data tentang Laporan Keuangan Daerah secara keseluruhan, hanya ada Laporan Realisasi
APBD 6) . Analisis Dalam Perspektif Syariah Dalam  Perspektif  Syariah  pengelolaan  keuangan  publik  harus dilakukan  dengan  azas  transparansi,  jujur  dan  berkeadilan  demi  untuk kemaslahatan  masyarakat  banyak.  Ada  beberapa  prinsip  yang  wajib dipatuhi sesuai panduan dalam Alquran dan Hadits diantaranya adalah : amanah,  tidak  memanfaatkan  harta  secara  bathil  dan  berlebihan, menafkahkan  harta  dijalan  yang  benar,  dan  kewajiban  untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  adalah  dalam  rangka  Pemerintah  Daerah melaporkan kegiatan anggaran dan belanjanya secara transparan, andal, dapat  dibandingkan,  dan  mudah  dipahami.  Mampu  memberikan informasi  kepada  publik  dan  para  stakeholder  atas  laporan  keuangan tersebut, yaitu : masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah (Pemerintah Pusat).
Penerapan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  ini  secara  utuh  menurut penulis  sangat  sejalan  dengan  prinsip  amanah,  menafkahkan  harta secara  tidak  berlebihan,  serta  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran, sebagaimana  yang  dianjurkan  dalam  syariat  Islam.  Berikut  adalah uraian analisisnya :
- Pertanggungjawaban Dalam pandangan Islam, sebenarnya pertanggungjawaban atas pengelolaan  keuangan  publik  tidak  semata  hanya  di  dunia  saja, tetapi lebih jauh juga akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan  di  akhirat  kerena  peran  manusia  sebagai khalifah  dimuka  bumi.  Sehingga  para  pemangku  kebijakan, pemegang  wewenang,  dalam  hal  ini  adalah  para  kepala  daerah
berserta perangkatnya harus benar-benar menjalankan pemerintahan  yang  bersih,  jujur  dan  berkeadilan,  karena  hal tersebut merupakan amanah yang diemban dan harus ditunaikan. - Prinsip amanah Pemerintah  Daerah  adalah  pihak  yang  mendapatkan  mandat dari    rakyat untuk mengelola keuangan dan aset daerah. Laporan pertanggungjawaban  keuangan  yang  disajikan  setiap  akhir  tahun anggaran dengan mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemda atas pengelolaan keuangan dan aset  daerah.  Bagaimana  pendapatan  daerah  diperoleh  dan dibelanjakan  dengan  benar  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.
Disajikan  secara  transparan  dan  informatif  sehingga  publik mengetahui  bahwa  Pemerintah  Daerah  telah  menjalankan amanatnya    dengan  benar.  Jika  keadaan  seballiknya  maka  publik berhak  untuk  melakukan  kritik  dan  koreksi  atas  laporan  keuangan tersebut melalui mekanisme dan Undang-undang yang ada. - Menafkahkan harta dengan benar dan tidak berlebihan Laporan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan PP No. 71  tahun  2010  terdiri  dari  :  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca, dan Laporan Aliran Kas.  Laporan tersebut menggambarkan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan dengan benar. Pennggunaannya tidak disalahgunakan atau bahkan dikorupsi. Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  melalui  mekanisme  yang  panjang  harus  mengacu  pada prinsip  efektiftivitas  dan  efisiensi  sehingga  memastikan  bahwa setiap  anggaran  yang  keluar  dibelanjakan  adalah  benar  tujuan  dan alokasinya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  banyak  dan  kemajuan daerahnya masing-masing. - Menegakkan keadilan dan kebenaran Setiap  mata  anggaran  belanja  daerah  yang  telah  disusun didalam  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (RAPBD)  melalui  mekanisme  sinergisitas  antara  legislatif  dan eksekutif adalah semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat  banyak.  Tidak  boleh  kelompok  atau  bagian  tertentu dari komponen daerah mendominasi atau bahkan menguasai secara tidak fair atas anggaran belanja tersebut. Hal inilah yang dimaksud sebagai keadilan.
Setelah  direalisasikan  oleh  eksekutif kemudian  dibuat  laporan pertanggungjawaban sebagaimana diatur didalam PP No. 71 Tahun 2010.  Hal  ini  sebagai  pertanggungjawaban  eksekutif  (Pemerintah Daerah)  sekaligus  menegaskan  bahwa  realisasi  anggaran  belanja tersebut  sesuai  dengan  perencanaannya  secara  efektif  dan  efisien dan dilaporkan dengan sebenar-benarnya.

## E. KESIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian,  maka  penulis    dapat  membuat  suatu kesimpulan sebagai  berikut :
1. Peraturan  Pemerintah    No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Keuangan Daerah  merupakan  panduan bagi setiap Pemerintah Daerah untuk  melaporkan  kegiatan  anggaran  dan  belanjanya  secara  transparan dan akuntabel.
2. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis,  sejak  tahun  anggaran  2014 secara  umum  dalam  penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban Keuangan  Daerahnya  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Secara  perspektif  syariah  pengimplementasian  Peraturan  Pemerintah (PP)  No.  71  Tahun  2010  adalah  sejalan  dengan  prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  publik  yang    sesuai  syariah,  yaitu  :  amanah, menafkahkan  harta  dengan  benar  dan  tidak  berlebihan,  serta menegakkan keadilan dan kebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra, Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik,  Konsep  Untuk  Pemerintahan Daerah , Buku 1, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
Bastian,  Indra,  dan  Gatot  Supriyanto, Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik,  Salemba Empat , Jakarta, 2002. Halim, Abdullah, Akuntansi Keuangan Daerah , Salemba Empat, Jakarta, 2010.
Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik , Edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2016.
Mahsun, Moh. Dkk, Akuntansi Sektor Publik , Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 2015. Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik , Edisi 3, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012. Direktorat  Keuangan  dan  Peralatan  Daerah,  Kemendagri,  Manual  Administrasi Keuangan  Daerah,  Dirjen  Pemerintahan  Umum    dan  Otonomi  Daerah Kemendagri, Jakarta, 2013.
Deputi  Pengawasan  Bidang  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah,  Manual  Sistem Aplikasi Keuangan Daerah, Jakarta 2013.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Pusat  dan  Daerah,  Pernyataan  Standar Akuntansi Pemerintahan, Kemendagri, Kemenkeu RI, IAI, Jakarta, 2012.
Nordiawan, Deddi, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2006. Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara.Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta, 2005.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  39  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Jakarta, 2007.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010    Tentang  Standar Akunansi Pemerintahan, Jakarta, 2010.
Menteri  Dalam  Negeri  RI,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  No.  64  Tahun 2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta, 2013.