INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7643-7653 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Proses Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia
Epafras Nyong Eli Massie 1 🖂 , Jacobus R. Mawuntu 2 , Donna O. Setiabudhi 3 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email : Epafrasmassie22@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Kasus sengketa tanah muncul karena adanya klaim kepemilikan hak milik, maupun penguasaan atas tanah.  Masing-masing  pihak  bersengketa  merasa  paling  berhak  atas  tanah  yang  disengketakan Sertifikat  ganda  membawa  dampak  ketidakpastian  hukum,  sehingga  tidak  jarang  terjadi  sengketa diantara  para  pihak  bahkan  sampai  ke  Pengadilan.  Berbagai  konflik  diatas  mencerminkan  masih minimnya  kepastian  hukum  yang  dapat  dimiliki  oleh  masyarakat  pemegang  hak  atas  tanah  atas keputusan pemerintah sendiri dalam hal ini BPN selaku pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  yuridis  normative,  Adapun  hasil  penelitian  yakni  Bahwa  bidang  pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota,  sehingga  memberikan  kedudukan  pemerintah  daerah  dalam  proses  pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum di indonesia.  Urusan pemerintahan yang oleh pemerintah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menurut PP No. 38 Tahun 2007 tersebut  termasuk  didalamnya  adalah  urusan  di  bidang  pertanahan  sebagaimana  disebut  dalam Undan-Undang Pemerintahan Daerah.  Jaminan kepastian hukum dari pemerintah daerah terhadap pendaftaran  tanah  di  daerah  didasarkan  pada  kedudukan  pemerintah  daerah  dalam  proses pendaftaran tanah, Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal ini memiliki kewajiban  untuk  melakukan  pengaturan  dan  melakukan  identifikasi  penguasaan  tanah  negara  di wilayahnya  dan  kewenangan  ini  seyogianya  menjadi  dasar  untuk  memberikan  perintah  kepada pemerintah tingkat kecamatan atau kelurahan untuk melaksanakan inventarisasi dan pencatatan rutin mengenai status penguasaan tanah negara di wilayah tersebut, kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  dan  dialamnya  berisikan  tentang  bagaimana  mengenai pembagian urusan pemerintah yang mencangkup pada bidang tanah.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum;
Abstract
Cases of land disputes arise because of claims of ownership rights, as well as control over land. Each disputing party feels that it is most entitled to the disputed land. Multiple certificates have an impact on legal uncertainty, so it is not uncommon for disputes to occur between the parties and even go to court.  The  various  conflicts  above  reflect  the  lack  of  legal  certainty  that  can  be  owned  by  the community holding land rights based on the decision of the government itself, in this case the BPN as the  central  government.  This  study  uses  a  normative  juridical research  method.  The  results  of  the research are that the land sector is one of the obligatory matters that must be carried out by regional governments  (provinces  and  districts/cities),  thus  giving  local  governments  a  position  in  the  land registration process to guarantee legal certainty in Indonesia. administration that the government has delegated to regional governments (provincial and district/city) according to Government Regulation No. 38 of 2007 includes matters in the land sector as referred to in the Regional Government Law Guarantee of legal certainty from local governments regarding land registration in the regions based on the position of the regional government in the land registration process, the regional government, both provincial and district/city,  in  this case, has  the obligation to regulate and identify state  land tenure in its territory and this authority should be the basis for giving orders to the sub-district or sub- district level government to carrying out routine inventories and records regarding the status of state land tenure in the region, this authority is based on Law No. 23 of 2014 and in it contains about how to distribute government affairs which cover land parcels.
Keywords: Local Government, Land Registration, Legal Certainty;

## PENDAHULUAN
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang  merupakan  implementasi  dari  otonomi  daerah  mengatur  pelimpahan  urusan  atau kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  Daerah.  Undang-Undang  tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota meliputi pelayanan pertanahan. Ketentuan  tersebut  isinya  hampir  sama  dengan  Pasal  11  (2)  UU  No.  22  Tahun  1999  yang menyatakan  bahwa  salah  satu  urusan  pemerintahan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  daerah (kabupaten/ kota) adalah bidang pertanahan.
Berdasarkan kewenangan yang ditafsirkan dari kedua undang-undang tersebut di atas, maka  daerah  menganggap  bahwa  bidang  pertanahan  merupakan  “lahan  basah”  bagi pengisian kas daerah (Pendapatan Asli Daerah) dengan membentuk Dinas Pertanahan untuk mengurusi  bidang  pertanahan  yang  sebelumnya  diurusi  oleh  Pemerintah  Pusat.  Kendati urusan pertanahan telah diserahkan kepada Daerah Otonom, namun Pemerintah menerbitkan
PP No. 25 Tahun 2000 yang mengatur kewenangan di bidang pertanahan berkaitan dengan otonomi daerah.
Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  11  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  tentang Pendaftaran  Tanah,  yang  kini  telah  dicabut  dan  ditegaskan  kembali  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Negara menjamin sepenuhnya pendaftaran dan penerbitan sertifikat,  meniadakan  adanya  unsur  pemalsuan,  mewajibkan  negara  memberikan  ganti kerugian  kepada  pemilik  tanah  yang  menderita  kerugian  atau  kerusakan  atas  kesalahan pendaftaran  tanah  sebagai  akibat  adanya  penipuan,  kecurangan  atau  pemalsuan  tanda tangan. Oleh  karena itu,  keakuratan  pendaftaran  tanah didasarkan pada survei tanah  para pemohon yang mendaftarkan tanah. Jika dalam pendaftaran terdapat klaim yang wajar dan pantas tidak bisa didaftarkan. Jika tanah telah didaftar, maka telah dijamin pemilikannya oleh negara, dan haknya tidak dapat dibatalkan karena dijamin oleh undang-undang.
Secara umum, kasus sengketa tanah muncul karena adanya “klaim” kepemilikan hak milik, maupun penguasaan atas tanah. Masing-masing pihak bersengketa merasa paling berhak atas tanah yang disengketakan. Tak jarang  kasus sengketa pun  dibawah  ke  jalur  hukum. Untuk dapat menghindari permasalahan seputar kepemilihan maupun penguasaan atas tanah, maka perlu diketahui tentang apa saja yang menjadi hal penting menyangkut hak atas tanah. Di samping itu, juga bukti-bukti kepemilikan atas hak tanah juga perlu untuk diketahui agar dapat menghindari terjadinya klaim kepemilikan oleh orang lain terhadap tanah yang menjadi hak milik perseorangan atau lembaga dan organisasi. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi di desa-desa.
Sertifikat ganda adalah satu bidang tanah diuraikan dalam dua sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Sertifikat ganda membawa dampak ketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihak bahkan sampai ke Pengadilan. Salah satu contoh yaitu kasus tumpang tindih yang diselesaikan melalui Pengadilan adalah  kasus yang terjadi di Manado  pada  tahun  2022  yaitu  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  No. 24/G/2022/PTUN.MDO yang baru diputus pada bulan januari 2023, kasus tersebut merupakan kasus yang sering muncul dan diketahui karena terjadinya penerbitan sertifikat ganda, yaitu untuk  sebidang  tanah  diterbitkan  lebih  dari  satu  sertifikat  bahkan  sampai  tiga  yang  letak tanahnya  saling  tumpang  tindih,  ketika  pemegang  sertifikat  yang  bersangkutan  akan melakukan  suatu  perbuatan  hukum  atas  bidang  tanah  yang  dimaksud.  dalam  kasus  ini penggunggat atas nama Robby Ludong dan Erly Ludong mengalami ketidakpastian hukum terhadap hak atas tanah yang mereka miliki, sebab terdapat dua sertifikat dengan objek lahan yang sama serta objek tanah dengan kepemilikan yang berbeda di buku tanah pemerintah
setempat, sehingga penggugat memohon pada pengadilan untuk menyatakan batal dan/atau tidak  sah  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor  :  309/Buyungon  /2009,  Surat  Ukur  Nomor: 50/Buyungon,  Tanggal  05  Mei  2009, Luas:  595  m2,  terletak  di  Kelurahan  Buyungon,  Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan, atas nama Lucia Christina Salindeho. kemudian memerintah Tergugat  untuk  mencabut  dan  membatalkan  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM) No.309/Buyungon/2009,  Surat  Ukur  No.:  50/Buyungon/2009,  tanggal  05  Mei  2009  Luas: 595 m2, terletak di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kab. Minahasa Selatan, atas nama Lucia Christina Salindeho dan menghapusnya dari daftar buku tanah. serta menyatakan bahwa sah dan mengikat,  ganti rugi  kepada  bekas pemegang Hak Guna Bangunan No.19, tahun 1970, namun dalam perkara tersebut pengadilan menyatakan tidak menerima gugatan penggugat.  Berbagai  konflik  diatas  mencerminkan  masih  minimnya  kepastian  hukum  yang dapat dimiliki oleh masyarakat pemegang hak atas tanah atas keputusan pemerintah sendiri dalam hal ini BPN selaku pemerintah pusat. Berdasarkan berbagai permasalahan diatas untuk itu dibahas di penulisan Tesis ini dengan meneliti mengenai “Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Proses Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  asas  hukum  dan  aturan  hukum  yang  berlaku  dan menganalisis kelebihan dan kelemahannya serta menganalisis harmonisasi antara aturan tersebut dengan aturan lain baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tipe penelitian ini  adalah  tipe  penelitian  normatif  yuridis.  Penelitian  Yuridis  Normatif  adalah  Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.  Penelitian  ini  berdasarkan  konsekuensi  pemilihan  judul  yaitu  “Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Proses Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Indonesia”  yang  akan  dikaji  dalam  permasalahan  hukum  dengan  tinjauan  secara  yuridis normatif. Analisis data penelitian ini dilakukan secara konseptual untuk mempermudah para dosen pembimbing, para dosen penguji dan para pembaca memahami arah dari penelitian tesis ini. Analisis data diambil secara kualitatif..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Kedudukan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Proses  Pendaftaran  Tanah  Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Indonesia
Pemerintah daerah pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin
penyelenggraan  aktivitas  pemerintahan  daerah,  dalam  arti  di  Indonesia  menunjuk  pada Kepaladaerah  dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah. Kedua organ  ini yang  menajalankan kegiatan  pemerintahan  daerah  sehari-hari.  Oleh  sebab  itu,  kedua  institusi  ini  dimaknai sebagai Pemerintah daerah (local government atau local authority).
Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk memajukan daerah masing-masing. Peraturan tentang daerah  otonom  di  cantumkan  pada  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  dan  juga  pada Undang-undang  No.  23  Tahun  20014.  Dengan  otonomi  daerah  diharapkan  pemerintah daerah dapat memajukan daerah melalui potensi-potensi yang ada didaerah masing-masing sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
Desentralisasi merupakan “penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) ke jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah). Karena  jenjang  hirarki  yang  lebih  rendah  yakni  pemerintah  daerah  tersebut  diserahi wewenang penuh, baik politik maupun administrasi, maka pada tataranorganisasi yang diberi wewenang tersebut timbulah yang disebut otonomi daerah”.
Jaminan Kepastian Hukum Dari Pemerintah Daerah Terhadap Pendaftaran Tanah Di Daerah Perihal  pendaftaran  tanah,  pemerintah  daerah  memiliki  peran  pada  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program dari reforma agraria pada bidang  penataan  aset  yang  memberikan  pengaruh  positif  yang  cukup  besar  dalam percepatan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Presiden  Republik Indonesia kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sebagaimana yang diketahui dalam pemberian hak atas tanah sebagai perolehan hak atas tanah dan bangunan, berdasarkan pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  adalah  objek  pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan.  Selanjutnya  sebagaimana  tercantum  pada  pasal  90  huruf  i  dan  huruf  j  pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sejak tanggal diterbitkannya suurat keputusan pemberian hak, dan  Pajak  yang  terutang  tersebut  harus  dilunasi  pada  saat  terjadinya  perolehan  hak  atas tanah  dan  bangunan  tersebut  (Pasal  90  ayat  (2)  UU  Nomor  18  Tahun  2009),  sehingga pembayaran pajak BPHTB wajib dilakukan sebelum hak tersebut terdaftar. Pembayaran pajak BPHTB yang merupakan salah satu kewajiban dalam proses pendaftaran tanah, juga termasuk pada  program  kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  menjadi  suatu hambatan dalam pelasanaan administrasi pendaftaran tanah yang dikarenakan kemampuan ekonomi  dan  kondisi  pada  beberapa  masyarakat  tertentu  yang  tidak  mampu  untuk membayar biaya tersebut.
Adanya  kebijakan-kebijakan  tersebut  merupakan  sebuah  bentuk  dari  pengalihan pengelolaan BPHTB yang semula dilakukan oleh  pemerintah pusat kemudian dilimpahkan kepada  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  tercantum  pada  ketentuan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 95 ayat 1 yang menyatakan pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk bisa memungut BPHTB berdasarkan pasal 95 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah  provinsi  terdiri  atas  daerah-daerah  kabupaten  dan  kota.  Tiaptiap  daerah  tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada  masyarakat.  Untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  tersebut,  Daerah  berhak mengenakan  pungutan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  UndangUndang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana yang memposisikan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.
Pemerintah  daerah  juga  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menentukan kebenaran riwayat tanah dan penguasaan tanah di suatu wilayah . Kebenaran riwayat tanah dan penguasaan ini hanya bisa dipastikan apabila terdapat suatu sistem pencatatan ataupun pembukuan  penguasaan  dan  peralihan-peralihannya  dan  apabila  pembukuan  atau pencatatan ini tidak ada maka akan sulit menentukan riwayat penguasaan yang sebenarnya apalagi apaabila terjadi pergantian perangka pemerintah kelurahan atau kecamatan, maka kerap  timbul  kondisi  di  mana  dua  orang  Lurah  yang  berbeda  memberikan  dokumen penguasaan pada dua orang yang berbeda atas satu loaksi atau bidang tanah yang sama.
Untuk  menciptakan kepastian hukum,  keadilan  dan kemanfaatan merupakan bagian penting dari pengaturan penguasaan dan penataaan tanah-tanah negara di suatu wilayah atau suatu daerah. Kepastian hukum dalam hal ini berkaitan dengan kebenaran dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah negara oleh satu pihak. Keadilan berkaitan dengan  penentuan batas-batas penguasaan tanah negara oleh  satu pihak agar tidak  terjadi  ketimpangan  penguasaan.  Kemanfaataan  berkaitan  erat  dengan  pengaturan penguasaan tanah negara yang memperhatikan manfaat penguasaan tersebut bagi individu, masyarakat maupun bagi daerah itu sendiri. Upaya mewujudkan ketiga hal tersebut di atas tidak  dapat  dilaksanakan  apabila  tidak  didukung  oleh  suatu  sistem  dan  mekanisme pengaturan  penguasaan  tanah  negara  yang  dapat  dijadikan  acuan  oleh  Pemerintah Desa/Kelurahan,  dan  Camat  dalam  melaksanakan  pengaturan  tersebut  sehingga  terkait
dengan  pengaturan  tanah  negara  yang  belum  dilekati  hak,  penting  kiranya  Pemerintah Daerah  menciptakan  payung  hukum  bagi  aparat-aparatnya  agar  dapat  melakukan pengaturan yang lebih baik dan memberikan kepastian hukum dan tidak terjadi perbedaan penafsiran  yang  menimbulkan  perbedaan  dalam  tindakan  dan  memberikan  dampak ketidakpastian bagi masyarakat.

## SIMPULAN
1. Dalam  rangka  otonomi  daerah  melalui  instrument  hukum  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa  urusan  pertanahan  dapat didesentralisasikan  kepada  pemerintah  daerah  Dalam  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa bidang pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  sehingga memberikan  kedudukan  pemerintah  daerah  dalam  proses  pendaftaran  tanah  untuk menjamin kepastian hukum di indonesia.   Urusan pemerintahan yang oleh  pemerintah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menurut PP No. 38 Tahun  2007  tersebut  termasuk  didalamnya  adalah  urusan  di  bidang  pertanahan sebagaimana disebut dalam Undan-Undang Pemerintahan Daerah.  Perihal pendaftaran tanah,  pemerintah  daerah  memiliki  peran  pada  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program dari reforma agraria pada bidang penataan aset yang memberikan  pengaruh  positif  yang  cukup  besar  dalam  percepatan  pendaftaran  tanah serta kaitannya dengan pemberian hak atas tanah sebagai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menimbulkan kewajiban pajak sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Jaminan kepastian hukum dari pemerintah daerah terhadap pendaftaran tanah di daerah didasarkan  pada  kedudukan  pemerintah  daerah  dalam  proses  pendaftaran  tanah, Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal ini memiliki kewajiban untuk  melakukan  pengaturan  dan  melakukan  identifikasi  penguasaan  tanah  negara  di wilayahnya  dan kewenangan ini seyogianya menjadi dasar untuk memberikan perintah kepada pemerintah tingkat kecamatan atau kelurahan untuk melaksanakan inventarisasi dan  pencatatan  rutin  mengenai  status  penguasaan  tanah  negara  di  wilayah  tersebut, kewenangan  tersebut  didasarkan  pada  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  yang diterangkan  pada  huruf  J  dan  dialamnya  berisikan  tentang  bagaimana  mengenai pembagian urusan pemerintah yang mencangkup pada bidang tanah yang telah dituliskan dalam  9  (sembilan)  sub  urusan  yang  telah  dibagai  antara  pemerintah  pusat,  daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kesembilan sub tersebut terdiri dari : (1) izin lokasi; (2)  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum;  (3)  sengketa  tanah  garapan;  (4)  ganti kerugian dan santunan tanah untuk  pembangunan; (5) subjek,  objek  redistribusi tanah beserta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee; (6) tanah ulayat; (7) tanah kosong; (8) izin membuka tanah; dan (9) penggunaan tanah. Selain itu terdapat  pula  tiga  sub-urusan  yang  di  dalamnya  tidak  memiliki  kewenangan  pada pemerintah  pusat,  di  antaranya  adalah  tanah  kosong,  urusan  tanah  ulayat,  serta  izin membuka tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akerlof, Robert J. A Theory of Authority. Coventry City: University of Warwick. 2012.
Ali,  Acmad.  Menguak  Teori  Hukum  (legal  theory)  dan  Teori  peradilan  (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence). Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2009.
Atmosudirdjo,  Prajudi.  Hukum  Administrasi  Negara.  Cetakan  6.  Jakarta:  Ghalia  Indonesia. 1983.
Arief, Sidharta. Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Bandung: PT Refika Aditama. 2007.
Arsyad, Lincolin. Ekonomi Pembangunan. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2015.
A.P.  Parlindungan,  Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia  (Berdasarkan  PP.No24/1997  dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998). Cetakan Pertama. Bandung: CV. Mandar Maju. 1999.
Basri,  Faisal.  Perekonomian  Indonesia  Tantangan  Dan  Harapan  Kebangkitan  Indonesia. Kalisari: Erlangga. 2002.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1998.
B.  Hestu  Cipto  Handoyo,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka,2015.
C.S.T. Kanzil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Dr. H. Salim HS, SH, M.S dan Erlies Septiana Nurbani, SH, LLM. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
Edie Toet Hendratno,  Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.
Effendi  Parangin,  Hukum  Agraria  di  Indonesia,  Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta.1991.
Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
Hadjon, Philipus M. Makalah Tentang Wewenang. Surabaya: Universitas Airlangga. 2011. Hakim,  Abdul  Aziz.  Distorsi  Sistem  Pemberhentian  (Impeachment)  Kepala.  Daerah  di  Era Demokrasi Langsung. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2006.
Harsono,  Boedi.  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  Dan  Pelaksanaannya.  Jilid  I.  Edisi  Revisi.  Cetakan  Kesebelas  Jakarta: Djambatan. 2007.
Hanif Nurcholis, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, PT. Grasindo, Jakarta, 2008. Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014. Irawan Soerodjo,, Kepastian Hukum Hak Tanah di Indonesia,Surabaya: Arkola,2002. Josef Mario Monteiro, Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Pustaka Yustitia,2014. Keraf, Sonny. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
Marbun, S. F. Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. 2004.
Marzuki, Peter Mahmud.  Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:  Kencana Prenada  Media Group. 2008.
M. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju. 2008.
Nurcholis, Hanafi. Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo. 2005.
Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung,2009.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Pengantar  Ilmu  Hukum,Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2008.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Rahayu,  Ani  Sri.  Pengantar  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Teori,  Hukum,  dan  Aplikasinya.
Malang: Sinar Grafika. 2017.
Rasjidi, Lili dan I. B Wyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993.
Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
--------------- Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
Ridwan, Juniarso dan Ahcmad Sodik. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa. 2009.
Rivai, Veithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011.
Salim, Agus. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007. Suaib, Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017.
Sukanti,  Hutagalung  Arie,  and  Markus  Gunawan.  Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan.Rajawali: Jakarta 2008.
Sarundajang,  Sinyo  Harry.  Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah.  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan. 1999.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Soejito, Irawan. Teknik Membuat Peraturan Daerah. Jakarta: Bina Aksara. Ghalia Indonesia.
1990.
SP Florianus Sangsun. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Visimedia. 2007.
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2018. Sinamo, Nomensen. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2015.
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014. Yusnani Hasyimzoem , Hukum Pemerintahan Daerah, Depok : Rajawali Pers,2018.
Achmad  Mudatsir  R,  Federalisme  Negara  Kesatuan  :  Telaah  Teoritik  Desentralisasi  dan
Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. I, No. 3, Maret 1998.
Endang  Prasetyowati,  Meneropong  Konsepsi  Negara  Kesatuan  Dengan  Sistem  Otonomi Seluas-luasnya. Keadilan Progresif, Volume 2, Nomor 2, September 2011.
Muchsin.  Mengenang  51  Tahun  Undang-Undang  Pokok  Agraria:  Eksistensi,  Regulasi,  dan Konflik Agraria. Jurnal Varia Peradilan. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI. 2011.
RD,  Andrian  Rico.  Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Pelaksanaan  Tertib  Administrasi  Di  Desa Limbu  Sedulun  Kabupaten  Tana  Tidung.  eJournal  Ilmu  Pemerintahan.  Volume  3. Nomor 1: 2015.
Reynold  Simandjuntak,  Sistem  Desentralisasi  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015,
Santoso,  Urip.  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penguasaan  atas  Tanah.  Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13. No. 1: 2013.
Setiady, Tri. "Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengurus Bidang Pertanahan  Dihubungkan  Dengan  Hukum  Positif." Jurnal  Ilmu  Hukum  Fiat Justisia 8,2014.
Susanto, Nur Agus. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
Voges, Gabriela Georgeinia. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Di Era Otonomi Daerah. Lex Administratum. Vol 1. No 3: 2013.
Virtha  Dwi  Oktavianny  Lomboan,  and  Lego  Karjoko.  "Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." PROSIDING (2022): 156-163.
Yulia Devi Ristanti, Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Jurnal Riset Akutansi Keuangan, Volume 2, No.2 April 2017.
Undang-Undang Dasar RI 1945;
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah;
Himpunan  Peraturan  Peundang-undangan  Republik  Indonesia.  2015.  Undang-Undang
Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
Henricus, Hans. 2010. Penyertifikatan Tanah: Baru 49 % Tanah di Indonesia yang Bersertifikat, (http:// nasional.kontan.co.id/v2/read/1263438725/28194/Baru-49-Tanah-di- Indonesia-yang-Bersertifikat).
Fanani, Ahmad Zaenal. Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim. Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304. 2011.
LBH  Perjuangan,  Penegakan  Hukum  Yang  Menjamin  Keadilan,  Kepastian  Hukum  Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).
Moh. Mahfud MD. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bahan Pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Patai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta. 2009.
Santoso  C,  S.H.  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Guna  Bangunan  Karena  Jual  Beli  Atas  Nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pt. Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepada Pt. Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (Studi  Perbandingan  Secara  Yuridis  Antara  Kantor Pertanahan Kota Surakarta Dan Kabupaten Kudus). Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2006.
Tim  Penyusun  Kamus-Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa.  1989.  Kamus  Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.