## Prioritas Lingkungan dalam Model Bisnis Alternatif: Pendekatan Hukum dan Doughnut Economy
Indriati Modeong 1 , Sunarno 2 dan Mukti Fajar ND 3
1 Magister of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. E-mail: indriatimodeong1998@gmail.com
2 Magister of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. E-mail: sunarno@umy.ac.id
3 Magister of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. E-mail: muktifajar@umy.ac.id

## Abstract
The Donut Economy visualization emphasizes how important it is to balance social and ecological boundaries to ensure a safe and equitable space for everyone. This research aims to determine the benefits of the Donut Economy concept in prioritizing environmental health in alternative business models by reforming laws in Indonesia. This normative legal research uses a comparative approach. Comparisons were made between Indonesia and the Netherlands. The results of this research found that the Netherlands has succeeded in applying the Donut Economy concept to reorganize cities after the Covid-2019 pandemic, such as the City of Amsterdam. Although Indonesia has legislation on environmental priorities such as the Government Regulations Replacing the Law (Perpu) No. 2 of 2022 on the Creation of Work Section 22, the existing regulations are still not strong enough to emphasize the priorities of the environment for business operators in Indonesia. From that, it is expected that Indonesia will follow the strategy taken by the Netherlands in implementing the concept of the doughnut economy, which should focus on the creation of a circular economy and participate in initiatives such as sharing platforms, used goods stores, online markets, and repair services.
Media Iuris Vol. 7 No. 2, June 2024                                                                                            p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v7i2.53749                                                                                                      e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 6 January 2024; Accepted 21 June 2024; Available online 27 June 2024.
How to cite: Indriati Modeong, Sunarno dan Mukti Fajar ND, ‘Prioritas Lingkungan dalam Model Bisnis Alternatif: Pendekatan Hukum dan Doughnut Economy ’ (2024) 7 Media Iuris.
Keywords: Environmental Prioritization; Alternative Business Models; Doughnut Economy;
Sustainable Development.
Copyright © 2024 Indriati Modeong, Sunarno dan Mukti Fajar ND. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Visualisasi Doughnut Economy menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan batas- batas sosial dan ekologi untuk memastikan ruang yang aman dan adil bagi semua orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat konsep Doughnut Economy dalam memprioritaskan kesehatan lingkungan pada model bisnis alternatif dengan melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perbandingan dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Belanda telah berhasil menerapkan konsep Doughnut Economy untuk menata kembali perkotaan pasca pandemic covid-2019 seperti Kota Amsterdam. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai prioritas lingkungan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasal 22, akan tetapi aturan-aturan yang ada saat ini masih belum kuat untuk menekankan prioritas lingkungan bagi para pelaku bisnis di Indonesia. Maka dari itu, diharapkan Indonesia dapat mengikuti strategi yang dilakukan oleh Belanda dalam menerapkan konsep Doughnut Economy seperti pelaku bisnis harus berfokus pada penciptaan ekonomi sirkular, berpartisipasi dalam inisiatif seperti platform berbagi, toko barang bekas, pasar online, dan layanan perbaikan.
Kata Kunci: Prioritas
Lingkungan; Model Bisnis Alternatif;
Doughnut
Economy ;
Pembangunan berkelanjutan.
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...

## Pendahuluan
Kate Raworth dalam bukunya yang berjudul Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (Doughnut Economy) mengatakan: “ a social foundation of well-being that no one should fall below, and an ecological ceiling of planetary pressure that we should not go beyond. Between the two lies a safe and just space for all”, yang berarti bahwa suatu landasan sosial kesejahteraan yang tidak seharusnya dilampaui oleh siapa pun, dan batasan ekologi tekanan planet yang tidak boleh kita lampaui. Di antara keduanya terdapat ruang yang aman dan adil bagi semua. Pendekatan ini menyoroti perlunya formulasi kebijakan- kebijakan  berkelanjutan  yang  spesifik  di  suatu  negara  yang  menekankan  integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Manusia harus siap kehilangan keseimbangan alam akibat dari ulah manusia itu sendiri, yang selalu mementingkan keuntungan lebih dulu dari pada memprioritaskan kesehatan lingkungan hingga berdampak buruk seperti perubahan iklim, pengasaman laut, dan kehilangan keanekaragaman hayati. 1 Hal ini juga tidak lepas dari peran bumi dalam menyediakan segala kebutuhan manusia. Akan tetapi, bumi dan segala sumber daya alam didalamnya telah melebihi batas-batas kerjanya. 2 Tercatat, pada tahun 2018 emisi gas rumah kaca menjadi 1,0 GtCO2-eq atau 1,8% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. 3 Selain itu, terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca di negara-negara Visegrád (Hongaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia) yang diamati pada periode 2000- 2019 disebabkan oleh perekonomian yang bergantung pada batu bara. 4 Di sisi lain, emisi gas rumah kaca di Indonesia meningkat dari tahun 2013 hingga 2016. 5 Ini
1 Kate Raworth, ‘A Doughnut for the Anthropocene: Humanity’s Compass in the 21st Century’ (2017) 1 The Lancet Planetary Health e48 <http://dx.doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30028-1>.
2 ibid.
3 Jan C Minx and others, ‘A Comprehensive and Synthetic Dataset for Global, Regional, and National Greenhouse Gas Emissions by Sector 1970–2018 with an Extension to 2019’ (2021) 13 Earth System Science Data 5213 <https://essd.copernicus.org/articles/13/5213/2021/>.as agreed in the Paris Agreement, comprehensive up-to-date and reliable information on anthropogenic emissions and removals of greenhouse gas (GHG
4 Radosław  Miśkiewicz,  ‘The  Impact  of  Innovation  and  Information  Technology  on  Greenhouse Gas Emissions: A Case of the Visegrád Countries’ (2021) 14 Journal of Risk and Financial Management 59 <https://www.mdpi.com/1911-8074/14/2/59>.
5 Sri Maryani, ‘Pengaruh Deforestasi Dan Tingkat Kebakaran Hutan Terhadap Tingkat Emisi Gas Ru- mah Kaca’ (2020) 3 Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan 46 <http://ejournaltes.sumselprov.go.id/ pptk/article/view/106>.
terutama disebabkan oleh peningkatan penggunaan bahan bakar fosil (bahan organik), perubahan dalam penggunaan lahan, dan kebakaran hutan, serta peningkatan aktivitas antropogenik lainnya. 6 Ini merupakan salah satu dari hasil dari pertumbuhan aktivitas ekonomi manusia yang terus berkembang. Konsekuensi dari ketidakseimbangan alam ini tercermin dalam pemanasan global, yang mengakibatkan melelehnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan yang berdampak pada meningkatnya permukaan air laut; kerusakan ekosistem laut—rusaknya terumbu karang, serta menurunnya populasi beruang kutub. 7 Apabila hal ini terus terjadi, tentunya akan sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Semua ini menggarisbawahi perlunya tindakan segera dan terkoordinasi untuk mengurangi perubahan-perubahan iklim secara global serta menjaga kesehatan alam.
Permasalahan hukum lingkungan hidup di Indonesia masih terdapat kesenjangan seperti tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan antar lembaga pemerintah, dan perbedaan berbagai peraturan perundang-undangan. 8 Salah satu permasalahan yang masih terdapat kesenjangan yaitu pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas tanah  di  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN).  Persoalan  tersebut  muncul  dari  potensi  konflik antara kewenangan negara atas tanah dan hak masyarakat adat atas tanah adatnya. Terdapat kebutuhan untuk memperjelas aspek hukum dalam mengakui hak adat atas tanah dan bagaimana hak tersebut bersinggungan dengan peraturan negara. Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan publik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, di khawatirkan dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian mengenai hak pemilik tanah dan kewenangan negara atas penggunaan tanah. 9 Selain itu, salah satu ketidakefektifan regulasi bisnis untuk lingkungan yaitu pengaturan mengenai pabrik
6 ibid.
7 I Wayan Kasa, ‘Global Warming As An Anthropogenic Human Activity’ (2019) 1 DOAJ Directory Of Open Access Journals 29 <https://jurnal.harianregional.com/index.php/simbiosis/article/view/49425>.
8 Aditya Darmawan Zakaria and Indri Fogar Susilowati, ‘Harmonisasi Pengaturan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Pada Hutan Konservasi’ (2020) 7 Novum: Jurnal Hukum 122 <https://ejournal.unesa. ac.id/index.php/novum/article/view/32605>.
9 Nadya Dwi Cahyani and Indri Fogar Susilowati, ‘Kajian Yuridis Pengakuan Masyrakat Hukum Adat Di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarkat Hukum Adat’ [2023] Novum: Jurnal Hukum 37 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/55361>.
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
kerupuk di Indramayu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pabrik tersebut mempunyai tanggung jawab untuk tidak mencemari lingkungan dengan limbah yang dihasilkan. 10 Mereka juga harus mematuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 dan 99. Hal ini berarti setiap pabrik harus mematuhi peraturan bisnis dan lingkungan hidup untuk menghindari konsekuensi hukum seperti sanksi atau pencabutan izin. 11
Akan tetapi, ketidakefektifan hukum ini terlihat dari kurangnya pencegahan dan penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku usaha, seperti pabrik kerupuk, yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan melalui limbahnya. 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tersebut belum sepenuhnya diterapkan dan ditegakkan, sehingga menyebabkan kurangnya sanksi bagi pelanggar lingkungan hidup.
Berdasarkan isu-isu lingkungan hidup di atas, Doughnut Economy hadir untuk menjadi solusi dalam menekankan pentingnya menyeimbangkan batas-batas sosial dan ekologi untuk memastikan ruang yang aman dan adil bagi umat manusia, serta berfungsi sebagai kompas untuk kemajuan manusia di abad ke-21. 13 Salah satu negara yang menerapkan konsep Doughnut Economy yaitu Belanda, sebelum menerapkan konsep Doughnut Economy , Kota Amsterdam menghadapi masalah lingkungan seperti tantangan terkait perumahan dan emisi karbon. 14 Para pembuat kebijakan menyadari bahwa membiarkan lebih banyak perumahan dibangun dengan cara tradisional akan mengakibatkan peningkatan emisi karbon, sehingga memperdalam kontribusi kota terhadap krisis iklim. Dengan menggunakan model ini, Amsterdam telah memastikan bahwa praktik pengadaan dan pembelian di kota
10 Kodrat Alam, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Air Oleh Pabrik Krupuk Desa Kenanga Kabupaten Indramayu’ (2019) 3 Hermeneutika 249 <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/ view/2002>.
11 Bagus Kusuma Satria Rama Pratama, ‘Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Perkara Kerusakan  Lingkungan’  [2021]  Research  Gate  <https://www.researchgate.net/profile/Bagus-Kusuma- Satria-Rama-Pratama-Nn/publication/357310655_penerapan_alternatif_penyelesaian_sengketa_pada_ perkara_kerusakan_lingkungan/links/61c5e323b8305f7c4bfb5528/penerapan-alternatif-penyelesaian- sengketa-pada-perk>.
12 Alam (n 10).
13 Raworth (n 1).
14 Azmizam Abdul Rashid, ‘Doughnut Economics - A Roadmap For A Thriving Sustainable City’ [2020] Urbanice Malaysia 1 <https://gaiageld.com/wp-content/uploads/2021/01/doughnut-malaysia- dr-azmizam-abdul-rashid.pdf>.
ini berkelanjutan dan memperhatikan pekerja dan komunitas di seluruh dunia, sehingga berkontribusi pada pendekatan yang lebih berkelanjutan dan sadar lingkungan. 15 Selain itu, di Australia, permasalahan lingkungan hidup mencakup isu-isu seperti kebakaran hutan, pengelolaan limbah, dan terbatasnya kemajuan dalam transisi menuju ekonomi sirkular. 16 Dengan menyelaraskan praktik ekonomi sirkular dengan prinsip-prinsip Doughnut Economy ,
Australia berupaya menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan adil terhadap pengelolaan lingkungan dan kepatuhan hukum. Saat ini, Australia telah mencapai kemajuan dalam mengatasi tantangan lingkungan, khususnya dalam inisiatif pengelolaan limbah dan daur ulang. 17 Konsep ini memberikan ide kepada beberapa peneliti untuk menyarankan batas-batas baru, 18 serta variabel yang tepat untuk menentukan batas-batas tersebut, 19 dan hubungannya dengan kebijakan global. 20 Hal ini mengakui saling ketergantungan antara kesejahteraan manusia dan kesehatan bumi, serta menyerukan pembuatan kebijakan untuk memprioritaskan perekonomian regeneratif dan distributif.

## Gambar 1. Diagram Doughnut Economy
Sumber: Doughnut Economics: A Different Way of Thinking about Living – Don Tai (Canada) Blog.
15 Irene Maldini, ‘The Amsterdam Doughnut’ [2021] PLATE Virtual Conference Limerick 1 <https:// pure.hva.nl/ws/portalfiles/portal/23541309/Maldini_2021_The_Amsterdam_Doughnut.pdf>.
16 Gavin Melles, ‘Figuring the Transition from Circular Economy to Circular Society in Australia’ (2021) 13 Sustainability 1.20 <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/10601>; Gavin Melles, ‘The Circular Economy Transition in Australia : Nuanced Circular Intermediary Accounts of Mainstream Green Growth Claims’ (2023) 15 Sustainability 1 <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/19/14160>.
17 Melles, ‘The Circular Economy Transition in Australia : Nuanced Circular Intermediary Accounts of Mainstream Green Growth Claims’ (n 16).
18 Anna Ferretto and others, ‘Planetary Boundaries and the Doughnut Frameworks: A Review of Their Local Operability’ (2022) 39 Anthropocene 100347 <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2022.100347>.
19 Tom Gleeson and others, ‘The Water Planetary Boundary: Interrogation and Revision’ (2020) 2 One Earth 223 <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2590332220300907>.
20 Ferretto and others (n 18).
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
Batasan sosial dan ekologi yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia digambarkan dalam struktur ini. Batas dalam mewakili landasan sosial berdasarkan standar minimum yang disepakati secara internasional untuk kesejahteraan manusia, sedangkan batas luar adalah batas atas ekologi berdasarkan kerangka batas planet. 21 Dengan menggabungkan prinsip-prinsip tersebut, diagram Doughnut Economy ini berfungsi sebagai representasi visual dari visi Raworth untuk ekonomi regeneratif dan distributif yang mengutamakan kesejahteraan manusia dengan tetap menghormati batasan ekologi. 22 Sehingga, pendekatan Doughnut Economy ini sangat diperlukan dalam model bisnis alternatif serta menambah aspek-aspek hukum untuk menganalisis pembangunan berkelanjutan diberbagai indikator. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan strategi keberlanjutan yang seimbang dan memberikan masukan bagi perencanaan aturan-aturan hukum di berbagai negara.
Kajian terdahulu yang terkait dengan cara menyeimbangkan keuntungan dan kesehatan lingkungan telah banyak dilakukan oleh para peneliti, seperti Helmut Philipp Aust dan Janne E. Nijman, yang mengatakan bahwa kota ikut berperan dalam mengatasi tantangan Atroposen dan batas-batas planet sekaligus menyoroti keterbatasan dan tantangan mengenai dominasi aktor swasta dalam mendefinisikan kota, keterbatasan partisipasi demokratis, potensi fase pasca-politik tata kelola kota serta menekankan perlunya model pemerintahan alternatif dan imajinasi hukum untuk mengatasi tantangan Antroposen. 23 Sedangkan dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Wirazil Mustaan menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya mengatur tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesehatan lingkungan. Namun, Undang-Undang tersebut tidak memberikan sanksi yang jelas untuk pelanggaran CSR (Corporate Social Responsibility). 24 Kemudian, Alif Arfiansyah
21 Raworth (n 1).
22 Jerry Diethelm, ‘Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist’ (2016) 2 She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 349 <http://dx.doi.org/10.1016/j. sheji.2017.05.002>.
23 Helmut Philipp Aust and Janne E Nijman, ‘Planetary Boundaries Intra Muros: Cities And The Anthropocene’ in Duncan French and Louis J Kotze (eds), Research Handbook on Law, Governance and Planetary Boundaries (Edward Elgar Publishing Limited 2021).
24 Wirazil  Mustaan,  ‘Analisis  Pengaruh  Kewajiban  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development ) Dalam Hukum Positif Di In- donesia’ (2022) 1 Jurnal Fakta Hukum 14.
dalam sebuah penelitian yang ditulisnya menjelaskan bahwa PT. Garudafood telah melaksanakan kegiatan CSR dibidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, selaras dengan etika bisnis Islam yang menekankan tanggung jawab terhadap Tuhan, alam semesta, dan sesama. 25
Kajian-kajian terdahulu seperti di atas sangat bermanfaat, namun terbatas pada skop dan fokus masing-masing. Kajian ini menjadi pelengkap dari kajian-kajian terdahulu yang belum membahas mengenai bagaimana membangun perspektif hukum yang memprioritaskan lingkungan melalui pembaharuan struktur bisnis alternatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan Doughnut Economy . Kajian ini diperlukan karena setiap perusahaan atau bisnis menjadi salah satu faktor penyebab penurunan sumber daya alam di bumi akibat dari model bisnis yang mengutamakan profit dan mengesampingkan kesehatan alam. 26 Diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama serta menjadi acuan dalam pemahaman mengenai konsep Doughnut Economy serta bagaimana aturan hukum yang memprioritaskan kesehatan alam daripada keuntungan finansial.
Kajian ini dilakukan berdasarkan hipotesis bahwa saat ini bumi telah melebihi kapasitas kerjanya dan telah mengalami kerusakan dibeberapa tempat akibat dari ulah manusia. Sehingga, Belanda dijadikan perbandingan dengan Indonesia karena Pemerintah Kota Amsterdam mengumumkan niat mereka untuk menerapkan model Doughnut Economy Kate Raworth untuk pengelolaan dan visi strategis kota, yang selaras dengan prinsip kecukupan dan degrowth. Amsterdam dikukuhkan sebagai ‘Kota Donat’ pertama, dengan menggunakan model tersebut untuk mendasari strategi pembangunan ekonominya. Penerapan Doughnut Economy dan upaya untuk mengurangi tingkat konsumsi di Amsterdam dapat menjadi studi kasus bagi negara-negara lain termasuk Indonesia untuk menerapkan kebijakan konsumsi berkelanjutan yang kuat. Pembaharuan
25 Alif Arfiansyah, ‘Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garuda - food Kabupaten Pati’ (2020) 6 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 654.because business ethics is a values about good, bad, right and wrong in business. Meanwhile, business ethics in Islam like trust, fairness and honesty are essential elements in achieving the success of a business. CSR of PT.Garudafood is realized through Garudafood Sehati which is focused on social activities. The research objectives are to explain 1
26 Julian Agyeman, ‘Introducing Just Sustainabiliti’, Introducing Just Sustainabilities: Policy, Plan- ning, and Practice (Zed Books 2019) <http://ebookcentral.proquest.com/lib/unsw/detail.action?do- cID=1183074>.
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
hukum dan konsep Doughnut Economy diperlukan karena Doughnut Economy hadir sebagai gambaran bagaimana seharusnya manusia tidak mengambil lebih dari jumlah yang dibutuhkan agar terpenuhinya kebutuhan semua orang, serta tidak akan terjadi kerusakan pada alam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan konsep hukum yang lebih ideal dengan mengimplementasikan konsep-konsep Doughnut Economy ke dalam kerangka hukum di Indonesia, untuk menjadi acuan bagi para pelaku bisnis agar dapat memprioritaskan kesehatan lingkungan. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang pertama yaitu untuk memperbandingkan antara Indonesia dan belanda tentang bagaimana kedua negara tersebut memprioritaskan kesehatan lingkungan, dan kedua yaitu memberikan gambaran mengenai model bisnis alternatif yang dapat memprioritaskan lingkungan terlebih dahulu sebelum meningkatkan profit  perusahaan  dengan  melakukan  pembaharuan  hukum  menggunakan  konsep Doughnut Economy .

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menganalisis peraturan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan masalah hukum, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif ( comparative approach ) yaitu dengan membandingkan legal climate atau kerangka hukum yang ada di Indonesia dan Belanda melalui konsep Doughnut Economy , kemudian pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian, dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu menggali dasar teori dan prinsip hukum, serta memberikan dasar teoritis untuk memahami masalah hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan, case precedents, publikasi jurnal, laporan penelitian serta website yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan berupa data sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar yang relevan dengan topik penelitian. Analisi data yang digunakan yaitu dengan membandingkan hasil analisis bahan penelitian dengan penelitian sebelumnya apakah
informasi yang diteliti benar atau salah. Ini dilakukan dengan mengkritik, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat kesimpulan dengan pikiran sendiri dan bantuan penelitian kepustakaan.

## Perspektif Hukum Indonesia tentang Prioritas Lingkungan Hidup
Indonesia sebagai negara hukum tentunya telah memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, seperti:
a)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa dibutuhkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten dari semua pemangku kepentingan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengganti beberapa Pasal yang terdapat dalam UU No.32 Tahun 2009 seperti Pasal 1, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 55, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 82, Pasal 88, Pasal 109, Pasal 111, serta Pasal 112, dan menghapus Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 79, Pasal 93, Pasal 102, dan Pasal 110. Sehingga, UU No.32 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
b)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memiliki komitmen sosial dan lingkungan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat umum. Undang-Undang ini masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan pasca diberlakukannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perubahan-perubahan tersebut terdapat pada Pasal 1, Pasal 7, Pasal 32, dan Pasal 153.
c)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang memprioritaskan penanaman modal yang berwawasan lingkungan, yang berarti mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Undang-Undang ini masih berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di Indonesia. Akan tetapi, terdapat perubahan-perubahan di beberapa Pasal pasca disahkannya Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 2, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 25.
d)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menerapkan kaidah pertambangan yang baik yaitu pemenuhan keselamatan Pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang ini masih berlaku, dan terdapat perubahan pada Pasal 162 serta di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan I (satu) Pasal yakni Pasal 128A sesuai ketentuan Perpu
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
e)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, yang akan melakukan penyelenggaraan perumahan dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah, lingkungan hidup, dan penduduk Ibu Kota Nusantara.
Adanya aturan-aturan mengenai lingkungan hidup di Indonesia, ternyata masih terdapat tantangan penegakan hukum, antara lain perlunya penanganan perkara kejahatan lingkungan hidup secara profesional oleh aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim yang bersertifikat hukum lingkungan hidup. 27 Terbatasnya aparat penegak hukum yang profesional, fasilitas dan sumber daya yang tidak memadai, ketidakpatuhan terhadap  instrumen  perizinan,  sistem  analisis  dampak  lingkungan  (AMDAL)  yang mengutamakan kepatuhan administratif dibandingkan masalah substantif, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum lingkungan hidup menjadi kendala utama yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup. 28
Doughnut Economy dan Implementasi Hukum Belanda terhadap Prioritas Lingkungan

## Hidup
Doughnut Economy adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan domain sosial dan lingkungan untuk mempromosikan pendekatan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan, menekankan perlunya untuk tetap berada dalam batas-batas planet sembari memenuhi kebutuhan manusia. 29 Model ini mencakup kota-kota yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekologis dalam batas-batas planet bumi dan berkeadilan
27 Muhammad Fahruddin, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2019) 5 Veritas 81 <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/489>.
28 Farah Nur Laily and Fatma Ulfatun Najicha, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia’ (2022) 21 Wacana Pararmarta Jurnal Ilmu Hukum 17 <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>.
29 Rachel A Turner and Jane Wills, ‘Downscaling Doughnut Economics for Sustainability Gover- nance’ (2022) 56 Current Opinion in Environmental Sustainability 101180 <https://doi.org/10.1016/j.cos- ust.2022.101180>; Yaryna Khmara and Jakub Kronenberg, ‘On The Road to Urban Degrowth Economics? Learning From the Experience of C40 Cities, Doughnut Cities, Transition Towns, and Shrinking Cities’ (2023) 136 Cities 104259 <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104259>; Ferretto and others (n 18); Kate Raworth, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century EconomistDoughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (Joni Praded ed, 1st edn, Chelsea Green Publishing 2017); Raworth (n 1); Herman Daly, ‘Book Review: Review of Doughnut Economics, by Kate Raworth’ (2017) 141 Ecological Economics 265 <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.05.025>.
sosial, memastikan bahwa tidak ada satupun yang berada di bawah landasan kesejahteraan sosial. 30
Ciri-ciri dan karakteristik Doughnut Economy terletak pada transformasi perekonomian menjadi regeneratif dan distributif, kritik terhadap penghitungan PDB, memandang perekonomian sebagai subsistem ekosfer, kritik terhadap homo economicus yang hiper-rasional dan egois, mengutamakan distribusi yang adil, merancang proses produktif yang regeneratif, dan mengambil posisi yang lebih agnostik. 31 Perekonomian donat merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan sosial dengan sumber daya yang ada di bumi, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kekurangan kebutuhan pokok dan tidak melampaui batas-batas planet ini. 32
Model Doughnut Economy bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan sosial dengan sumber daya yang dimiliki bumi, memastikan keberlanjutan dan kesetaraan. Sehingga, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya. Salah satu keuntungannya adalah mendorong sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil dengan berfokus pada kesejahteraan sosial dan lingkungan, serta mengadopsi posisi yang lebih agnostik mengenai pertumbuhan. Kelemahannya adalah bahwa hal ini mungkin menghadapi tantangan dalam memperkecil konsep tata kelola daerah, sehingga memerlukan kepemimpinan lokal yang kuat dan keterlibatan publik yang intensif untuk mendorong legitimasi dan mengatasi batasan-batasan sosial. Selain itu, perlunya sumber daya keuangan yang besar, tantangan dalam menerapkan kebijakan yang memperhitungkan batas planet skala global dan skala lokal, mengatasi hambatan dari sistem ekonomi tradisional, akan mendapat tentangan dari kepentingan pribadi, dan perlunya diskusi yang lebih kritis terhadap konsep ekonomi sirkular serta lebih banyak perhatian terhadap pertumbuhan penduduk. Beberapa perbedaan antara konsep ekonomi dasar dan Doughnut Economy , yaitu:
30 Khmara and Kronenberg (n 29).
31 Raworth (n 1); Daly (n 29); Raworth (n 29); Ferretto and others (n 18); Khmara and Kronenberg (n 29).
32 Kasa (n 7).
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
Tabel 1. Perbedaan konsep ekonomi dasar dan konsep Doughnut Economy .
Ekonomi Dasar Doughnut Economy Pendekatan ekonomi dasar berfokus pada bidang sosial, menekankan penyedia barang dan jasa yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti layanan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, transportasi, pengolahan makanan, dan ritel. 33 Hal ini menekankan pentingnya sektor- sektor dasar dalam memastikan standar minimum infrastruktur dasar dan mengatasi kesenjangan  geografis  di  negara-negara maju, khususnya pada skala regional. Konsep ekonomi dasar menyatakan bahwa, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah dengan pengejaran pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dicapai dengan cara mengorbankan degradasi lingkungan dengan pemahaman yang tidak diketahui apakah hal ini meningkatkan kesetaraan sosial. 34
Doughnut Economy memberikan perspektif perekonomian yang holistik, dengan mempertimbangkan keterkaitan dan implikasi yang lebih luas dari proposal kebijakan spesifik pada berbagai bidang perekonomian, termasuk rumah tangga, pemerintah, dan milik bersama (alam dan pengetahuan bersama). 35 Hal ini menekankan perlunya memasukkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan ke dalam strategi pembangunan ekonomi dan beralih dari sekadar pengakuan analitis terhadap landasan sosial menjadi kerangka panduan dalam pembuatan kebijakan.
Pendekatan ekonomi dasar lebih terfokus pada pembangunan regional dan lokal, khususnya di daerah tertinggal, dan mengusulkan pendekatan pembangunan berbasis tempat yang didasarkan pada sektor- sektor fundamental.
36 Doughnut Economy mengambil perspektif global ke lokal, menyoroti kebutuhan untuk mengatasi trade-off antara kebutuhan sosial dan dampak lingkungan dan menekankan pentingnya mempertimbangkan keterkaitan manusia-alam. 37
Dalam hal penerapannya, pendekatan ekonomi dasar memberikan kerangka panduan untuk pembuatan kebijakan, khususnya pada skala regional,  dan  menekankan  perlunya  izin sosial dan model ekonomi redistributif yang berfokus pada peningkatan standar hidup rumah tangga daripada pertumbuhan PDB. 38
Doughnut Economy menawarkan pendekatan heuristik untuk memikirkan kembali model ekonomi, menyoroti isu-isu yang terabaikan dan memberikan perspektif ekonomi yang holistik, namun hanya memberikan sedikit perhatian dalam hal usulan kebijakan actual. 39
Secara keseluruhan, meskipun pendekatan ekonomi dasar berfokus pada pembangunan regional dan lokal, serta memberikan kerangka panduan untuk pembuatan kebijakan, Doughnut Economy menawarkan perspektif holistik dan menekankan perlunya mengatasi trade-off antara kebutuhan sosial dan dampak lingkungan, sehingga
33 Justin Bentham and others, ‘Manifesto For The Economy’ [2013] CRESC Working Paper No.131 1.
34 Neal Millar, Eoin McLaughlin and Tobias Börger, ‘The Circular Economy: Swings and Roundabouts?’ (2019) 158 Ecological Economics 11.
35 Madeleine Wahlund and Teis Hansen, ‘Exploring Alternative Economic Pathways: A Comparison Of Foundational Economy And Doughnut Economics’ (2022) 18 Sustainability: Science, Practice, and Policy 171 <https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2030280>.
36 Bentham and others (n 33).
37 Raworth (n 29).
38 Wahlund and Hansen (n 35). 39 Raworth (n 29).
memberikan respons yang lebih kuat terhadap permasalahan kontemporer.
Dalam konteks hukum Belanda, prinsip-prinsip model Doughnut Economy telah dimasukkan ke dalam kerangka hukum melalui inisiatif seperti laporan Amsterdam City Donut. 40 Laporan ini, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Amsterdam, mencerminkan komitmen kota tersebut untuk menyelaraskan kebijakannya dengan prinsip-prinsip model Doughnut Economy , sehingga mengintegrasikan model tersebut ke dalam kerangka hukum dan peraturan kota tersebut. Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) juga ikut terlibat dalam penelitian dan inisiatif terkait pembangunan perkotaan dan keberlanjutan, yang selaras dengan prinsip model Doughnut Economy . 41 Selain itu, Dewan Ekonomy Amsterdam mengadopsi model donat untuk mendukung strategi pembangunan ekonominya, dan menjadikan Amsterdam sebagai “Kota Donat” pertama. 42 Penerapan ini mencerminkan perubahan pola pikir dan perspektif, yang menekankan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan batas-batas bumi dibandingkan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja.
Pengumuman pemerintah Belanda tentang model ekonomi kesejahteraan bersama 2030 sejalan dengan ruang lingkup dan target Doughnut Economy , yang menunjukkan potensi penggabungan prinsip-prinsip Doughnut Economy ke dalam hukum Belanda. 43
Raworth juga menantang fokus konvensional pada pertumbuhan ekonomi dan menawarkan tujuh cara berpikir alternatif bagi para ekonom di abad ke-21. 44 Ketujuh cara tersebut yaitu:
a.  Change the Goal;
b.  See the Big Picture;
c.  Nurture Human Nature;
d.  Get Savvy with Systems;
e.  Design to Distribute;
f.  Create to Regenerate;
g.  Be Agnostic About Growth.
40 Marta Moretti, ‘Can Doughnut Economics Fill Amsterdam’s Dietary Needs? A Critical Examination of The City’s New Circular and Climate Strategy’ (European University Institute 2022) <https://cadmus. eui.eu/handle/1814/74797>.
41 ibid.
42 Rashid (n 14). 43 ibid. 44 Diethelm (n 22).
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
Banyak kota lain mulai mengadopsi alat yang ampuh dan menarik ini untuk menata ulang kota dan perekonomiannya. Kini, fokusnya bukan lagi pada pasar, melainkan pada planet bumi itu sendiri. Beberapa proyek akar menjadi contoh penerapan model Doughnut Economy dan berkontribusi terhadap Kota Amsterdam yang adil secara sosial dan aman secara ekologis. Salah satu proyek tersebut adalah Reflow  Textile  Lab,  yang  bertujuan  untuk  membuat  industri  tekstil  menjadi  sirkular dengan mengurangi limbah dan emisi CO2, selaras dengan prinsip model Donut. 45
Selain itu, proyek Hak Kota Amsterdam, yang dipimpin oleh Annette Kouwenhoven, berfokus pada mempromosikan hak-hak kota dan sejalan dengan landasan sosial model Doughnut Economy . 46 Proyek-proyek ini menunjukkan bagaimana Amsterdam secara aktif menerapkan prinsip-prinsip model Doughnut Economy untuk menciptakan kota yang lebih adil secara sosial dan aman secara ekologis, selaras dengan komitmen kota terhadap tindakan transformatif dan pembangunan berkelanjutan.
Hukum Belanda yang sejalan dengan prinsip ekonomi donat adalah “Strategi Melingkar Amsterdam 2020-2025”. 47 Strategi ini dikembangkan oleh Pemerintah Kota Amsterdam (MA) dan mengintegrasikan model Doughnut Economy Kate Raworth ke dalam visi dan manajemen kota. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi sirkular yang berfokus pada landasan sosial dan batas ekologis yang selaras dengan prinsip-prinsip Doughnut Economy . Selain itu, strategi ini mencakup langkah-langkah yang bertujuan mengurangi konsumsi barang elektronik, tekstil, dan furnitur, yang mencerminkan prinsip konsumsi berkelanjutan yang kuat. 48 Strategi ini menunjukkan komitmen hukum Belanda untuk menganut prinsip Doughnut Economy dan menerapkan kebijakan yang mendorong keberlanjutan dan kecukupan konsumsi dan produksi.
Sebuah studi tahun 2018 menunjukkan bahwa model Doughnut Economy telah digunakan oleh lebih dari 150 negara sejauh ini. 49 Tercatat, setelah Belanda mengalami
45 Moretti (n 40).
46 ibid. 47 Maldini (n 15). 48 ibid.
49 Jordan Cheung, ‘Explainer: What Is Doughnut Economics?’ ( Africa Americas Asia Europe Middle East Oceania , 2021) <https://earth.org/what-is-doughnut-economics/>.
salah satu tingkat kematian tertinggi di dunia akibat pandemi virus corona, sehingga Amsterdam memulai Doughnut Economy pada awal April 2020. 50 Model ini juga dapat membantu mengatasi masalah seperti eksploitasi tenaga kerja dan emisi karbon dari impor di Afrika Barat. 51 Pemerintah Kota Amsterdam berharap dapat mengatasi krisis iklim dengan secara resmi menggunakan teori ini.
Prinsip-prinsip Doughnut Economy dari Kate Raworth sejalan dengan kerangka hukum Indonesia, 52 khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi. Konsep Doughnut Economy menekankan perlunya reformasi pajak dan subsidi global dan nasional di berbagai sektor, termasuk energi, pertanian, air, perikanan, dan kesehatan, untuk perlindungan lingkungan yang lebih kuat. Hal ini selaras dengan fokus kerangka hukum Indonesia pada perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana dibuktikan dengan partisipasi negara ini dalam langkah-langkah perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati yang dipimpin ASEAN. Selain itu, konsep Doughnut Economy bertujuan untuk mendefinisikan ruang yang aman dan adil di mana umat manusia dapat hidup dengan baik untuk generasi mendatang, yang sejalan dengan tujuan kerangka hukum Indonesia untuk melindungi dan melestarikan alam. Akan tetapi, meskipun prinsip-prinsip Doughnut Economy sejalan dengan kerangka hukum di Indonesia, model ini masih belum diterapkan dalam dan kerangka hukum Indonesia seperti yang dilakukan oleh Belanda. Hal ini karena adanya potensi konflik dalam konteks pembangunan berkelanjutan antara model Doughnut Economy dan sistem hukum Indonesia. 53
50 ibid. 51 ibid. 52 Odeh Al-Jayyousi and others, ‘Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review’ (2022) 14 Sustainability 1 <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/12/7300>; Margareth Sembiring, ‘Planetary Health and Triple Planetary Crisis: Relevance for Multilateral Cooperation on Biodiversity Protection and Conservation in Southeast Asia’ [2021] Jstor 0 <https://www.jstor.org/ stable/resrep36219>.
53 Luukkane Luukkanen and others, ‘Comparative Analysis of ASEAN Countries Using Sustainability Window and Doughnut Economy Models’ (2022) 15 International Journal of Sustainable Development 39 <https://ssrn.com/abstract=4351302>.to the improvement in welfare and to poverty alleviation. Economic growth has also been seen as a driver of climate change and environmental destruction. Also, the problems related to equity and internal and international inequality are often linked to economic growth. The Sustainability Window (SuWi
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...

## Pendekatan Hukum dan Doughnut Economy
Model Doughnut Economy yang berfokus pada mengatasi batasan-batasan planet dan landasan sosial, sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial. 54 Hal ini terlihat dari inisiatif negara terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, prinsip ekonomi donat melengkapi tujuan kerangka hukum Indonesia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan  dan  diversifikasi  ekonomi.  Selain  itu,  kerangka  hukum  Indonesia  juga telah  menunjukkan  komitmen  terhadap  rezim  internasional  seperti Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Merata dari Pemanfaatannya (ABS). 55 Hal ini menunjukkan keselarasan Indonesia dengan prinsip akses dan pembagian manfaat, yang merupakan aspek kunci dari konsep Doughnut Economy yang menekankan pembagian manfaat yang adil dan merata yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik.
Pendekatan Doughnut Economy membuat para peneliti lain berkonsentrasi pada pengurangan batas-batas global ke skala regional dan bahkan pada skala yang lebih kecil. 56 Raworth menekankan perlunya keluar dari “penjara mental” dan memperkenalkan gagasan model ekonomi berbentuk donat, yang mempertimbangkan batas  atas  biofisik  dan  dasar  etika-sosial  perekonomian. 57 Dalam hal kerangka hukum,  Indonesia  telah  membuat  kemajuan  signifikan  dalam  menyelaraskan undang-undangnya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (SCP) merupakan instrumen hukum utama yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. 58 Kerangka
54 Al-Jayyousi and others (n 52).
55 Margareth Sembiring (n 52).
56 Kate Meyer and Peter Newman, ‘The Planetary Accounting Framework: A Novel, Quota-Based Approach to Understanding the Impacts of Any Scale of Human Activity in the Context of the Planetary Boundaries’ (2018) 1 Sustainable Earth 4 <https://sustainableearth.biomedcentral.com/articles/10.1186/ s42055-018-0004-3>.
57 Daly (n 29). 58 Luukkanen and others (n 53).to the improvement in welfare and to poverty alleviation. Economic growth has also been seen as a driver of climate change and environmental destruction. Also, the problems related to equity and internal and international inequality are often linked to economic growth. The Sustain- ability Window (SuWi
hukum ini menunjukkan komitmen negara untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial sambil mengejar pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pembangunan ekonomi Indonesia mungkin bertentangan dengan batas keberlanjutan yang lemah, dan hingga saat ini masih terus terjadi kerusakan lingkungan. 59
Meskipun prinsip-prinsip Doughnut Economy sejalan dengan kerangka hukum di Indonesia dalam hal perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembagian manfaat sumber daya genetik yang adil dan merata, 60 akan tetapi model Doughnut Economy dan kerangka hukum Indonesia menunjukkan adanya sinergi dan juga  potensi  konflik  dalam  konteks  pembangunan  berkelanjutan  dalam  beberapa bidang, seperti pelaksanaan reformasi pajak dan subsidi global dan nasional di berbagai sektor. Konsep ini juga menantang kurikulum ekonomi tradisional dengan mengkritik kurikulum standar di bidang ekonomi dan menganjurkan pendekatan teori ekonomi yang lebih holistic. 61 Selain itu, konsep Doughnut Economy menekankan perlunya mengurangi konsumsi sumber daya material dan emisi gas rumah kaca, yang mungkin memerlukan peraturan dan kebijakan baru untuk dikembangkan dan diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia. Lebih jauh lagi, Doughnut Economy bertujuan untuk mengubah tujuan ekonomi nasional dan global dari sekadar meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi terciptanya masyarakat yang dapat menyediakan bahan dan layanan yang cukup untuk setiap orang sambil memanfaatkan sumber daya dengan cara yang tidak mengancam keamanan dan kemakmuran kita di masa depan. 62
Model Doughnut Economy menekankan perlunya metrik dan indikator baru untuk mengukur keberlanjutan di luar PDB. 63 Hal ini dapat bertentangan dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia, yang hanya berfokus pada indikator ekonomi tradisional
59 Bachtiar Wahyu Mutaqin and others, ‘Kelimpahan Megabentos Sebagai Indikator Kesehatan Karang Di Perairan Bilik, Taman Nasional Baluran, Indonesia’ (2020) 5 Jurnal Enggano 181; Herpita Wahyuni and Suranto Suranto, ‘Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia’ (2021) 6 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 148 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/ view/10083>; Nita Aryani, Dwi Oktafia Ariyanti and Muhammad Ramadhan, ‘Pengaturan Ideal Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Indonesia (Studi Di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo)’ (2020) 27 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 592 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/16781>.
60 Margareth Sembiring (n 52).
61 Daly (n 29). 62 Cheung (n 49).
63 Al-Jayyousi and others (n 52).
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
untuk mengukur kemajuan dan pembangunan. Selain itu, model donat mendukung transisi menuju ekonomi yang bermoral, berbagi, dan sirkular. 64 Hal ini bertentangan dengan aspek-aspek tertentu dalam sistem hukum Indonesia yang lebih selaras dengan model ekonomi konvensional dan mungkin tidak memiliki ketentuan khusus untuk mendorong ekonomi sirkular. Model donat juga menekankan pentingnya mendefinisikan kembali kemajuan dan kebahagiaan dalam kaitannya dengan empati manusia dan penurunan pertumbuhan. Hal ini mungkin bertentangan dengan kerangka hukum dan kebijakan tertentu di Indonesia yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran pembangunan tanpa secara eksplisit mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan yang disoroti dalam model Doughnut Economy .
Untuk memasukkan prioritas lingkungan hidup yang terdapat dalam prinsip- prinsip Doughnut Economy ke dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia, dapat didukung dan ditingkatkan melalui berbagai mekanisme dan reformasi hukum. 65 Beberapa tindakan potensial meliputi:
1.  Memperkuat Undang-Undang Lingkungan Hidup: Peraturan hukum yang ada saat ini mempunyai beberapa kelemahan baik dari segi norma maupun implementasinya, kelemahan-kelemahan tersebut antara lain permasalahan dalam  proses  perizinan,  ketidakefektifan  dalam  penyelesaian  sengketa,  dan kerancuan mengenai pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup, sehingga mengakibatkan pengambilan keputusan yang merugikan masyarakat. 66 Ketersediaan fasilitator yang berkualitas dalam mediasi, konsiliasi, dan negosiasi juga dinilai belum cukup, sehingga berdampak pada efektivitas proses penyelesaian sengketa. 67 Selain itu, kompleksitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup pasca diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja terdapat kekhawatiran mengenai kurangnya kriteria atau persyaratan khusus mengenai kualitas lembaga mediasi yang ditunjuk, yang berpotensi menyebabkan kualitas mediator yang tidak memadai. 68 Sehingga, pembaharuan hukum dapat mencakup penambahan peraturan yang lebih ketat seperti pengendalian polusi, penggunaan lahan, dan upaya konservasi sesuai dengan prinsip-prinsip Doughnut Economy untuk memastikan pengelolaan
64 Raworth (n 1).
65 Al-Jayyousi and others (n 52); Luukkanen and others (n 53); Margareth Sembiring (n 52).
66 Sri Yuliana, ‘Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Un- dang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2022) 7 Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 41 <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1661>.
67 Fence Wantua and others, ‘Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja’ (2023) 7 Bina Hukum Lingkungan 267 <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/193/137>.
68 ibid.
lingkungan yang berkelanjutan, serta mendorong aparat penegak hukum yang memadai untuk melakukan penyelesaian sengketa secara tegas dan efektif. Hal ini untuk memastikan aturan-aturan yang ada dapat sejalan dengan standar lingkungan internasional dan memprioritaskan keberlanjutan;
2.  Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Menyelaraskan kerangka hukum dengan SDGs seperti peningkatan penegakan hukum lingkungan hidup, mendorong praktik berkelanjutan, menerapkan langkah-langkah untuk mencegah perubahan iklim, serta mendukung ruang operasi yang aman dan adil bagi kemanusiaan dapat memberikan peta jalan yang jelas untuk mengintegrasikan prioritas lingkungan hidup ke dalam kebijakan dan peraturan nasional. Selain itu, hal ini dapat mencakup penggabungan target spesifik terkait kelestarian lingkungan, aksi iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati ke dalam Undang-Undang dan peraturan nasional. Penyelarasan ini juga harus memastikan bahwa tekanan lingkungan tidak memperburuk kemiskinan dan sebaliknya, dan bahwa kebijakan- kebijakan tidak secara tidak sengaja memperburuk kedua aspek tersebut;
3.  Peningkatan Mekanisme Penegakan dan Kepatuhan: Meningkatkan mekanisme penegakan hukum dan pemantauan kepatuhan seperti kombinasi peraturan sukarela dan komando dan control. Pendekatan ini dapat melibatkan perusahaan yang secara sukarela berupaya meningkatkan kinerja lingkungan lebih dari sekedar kepatuhan, namun tetap memiliki standar kinerja minimum yang ditetapkan oleh peraturan. Pendekatan ini dapat juga mencakup penguatan lembaga penegak hukum lingkungan hidup, meningkatkan hukuman atas pelanggaran, menerapkan sistem pemantauan, melakukan inspeksi rutin, dan memberikan pelatihan bagi petugas penegak hukum. Mekanisme ini dapat membantu memastikan bahwa Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ada diterapkan secara efektif. Hal ini mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup;
4.  Integrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): Mewajibkan AMDAL yang komprehensif untuk proyek-proyek pembangunan dapat membantu menilai potensi dampak lingkungan dan memastikan bahwa praktik-praktik berkelanjutan dimasukkan ke dalam perencanaan proyek dan pengambilan keputusan. Bagian AMDAL yang perlu diperbaiki meliputi dokumentasi AMDAL dan RKL-RPL yang harus ditinjau dan direvisi secara cermat oleh Komisi Penilai AMDAL. RKL-RPL harus ditinjau dan direvisi secara hati-hati karena apabila RKL-RPL tidak dikaji dan direvisi secara cermat, maka dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan dokumen AMDAL sehingga berakibat pada dikeluarkannya keputusan diskualifikasi lingkungan hidup oleh lembaga OSS atau dokumen tersebut dikembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki sebelum penilaian akhir. Hal ini dapat mencakup mandat untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dalam proses persetujuan proyek infrastruktur dan industri;
5.  Promosi Inisiatif Ekonomi Hijau: Mendorong pengembangan inisiatif ekonomi hijau melalui insentif hukum dan mekanisme dukungan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Hal ini dapat berupa pemberian dorongan untuk melakukan praktik pertanian berkelanjutan dan mendukung bisnis ramah lingkungan melalui
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
kerangka peraturan;
6.  Mempromosikan Reformasi Perpajakan Ramah Lingkungan dan Subsidi: Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan kebijakan perpajakan ramah lingkungan untuk memberi insentif pada praktik-praktik ramah lingkungan dan mencegah kegiatan-kegiatan yang membahayakan lingkungan. Hal ini dapat mencakup penerapan pajak atas emisi karbon, polusi, dan ekstraksi sumber daya, sekaligus memberikan subsidi untuk energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan;
7.  Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal: Reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan lokal di Indonesia karena adanya tantangan dalam sistem hukum saat ini. Tantangan-tantangan ini mencakup lambatnya penegakan hukum, tingginya biaya dan tidak efisiennya proses pengelolaan sumber daya, serta perlunya pengakuan lebih lanjut atas hak-hak adat. Maka dari itu, reformasi ini harus fokus pada penguatan pengakuan hak-hak adat, peningkatan efisiensi proses pengelolaan sumber daya, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, memastikan perbaikan serius dalam penegakan hukum, serta penguatan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan adil bagi semua individu. Memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa dan meningkatkan penegakan hukum merupakan aspek penting dari reformasi hukum untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pemilik masyarakat adat dan lokal serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini harus memastikan partisipasi mereka dalam proses musyawarah untuk mencapai persetujuan bersama terkait pengelolaan sumber daya, dan menyediakan jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerusakan lingkungan.
Dengan menerapkan mekanisme dan reformasi hukum ini, Indonesia dapat meningkatkan penggabungan prioritas lingkungan hidup dari model Doughnut Economy ke dalam kerangka hukum yang ada, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam beserta ekosistemnya.

## Prioritas Lingkungan dalam Model Bisnis Alternatif
Prinsip-prinsip Doughnut Economy mengenai pengutamaan perlindungan lingkungan hidup telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan diberbagai negara, seperti yang terjadi di Amsterdam. 69 Misalnya, Metabolic adalah perusahaan konsultan keberlanjutan yang berbasis di Amsterdam yang berfokus pada penciptaan
69 Eirini Tsirimokou, ‘Learning For Sustainability : Are Amsterdam Secondary Schools Embracing Circularity ?’ (Oulu University of Applied Sciences (OAMK) 2021) <https://www.theseus.fi/bitstream/ handle/10024/780580/Tsirimokou_Eirini.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
ekonomi sirkular dan mengurangi dampak lingkungan. 70 Terdapat pula bisnis yang memprioritaskan perlindungan lingkungan dengan berpartisipasi dalam inisiatif seperti platform berbagi, toko barang bekas, pasar online, dan layanan perbaikan. 71 Bisnis-bisnis ini sejalan dengan strategi kota untuk mendorong konsumsi berkelanjutan dengan mengurangi tingkat konsumsi secara keseluruhan dan meningkatkan ketahanan produk serta dapat digunakan kembali.
Amsterdam telah memasukkan prinsip-prinsip Doughnut Economy ke dalam kebijakan dan strateginya melalui berbagai laporan dan inisiatif. Misalnya, kota ini telah mengembangkan laporan seperti Peta Jalan Netral Iklim Amsterdam 2050, Strategi Sirkular Baru 2020-2025, dan donat Kota Amsterdam, yang berfungsi sebagai jalur jangka panjang untuk mengurangi emisi CO2, mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi, dan mengembangkan strategi eko-sosial dengan menggunakan Doughnut Economy sebagai alat untuk tindakan transformatif. 72 Laporan dan inisiatif ini menunjukkan komitmen kota untuk memasukkan prinsip Doughnut Economy ke dalam kebijakan dan strateginya. Selain itu, Circular Stars Club adalah platform pendidikan yang menjalankan proyek dengan sekolah dasar mengenai berbagai topik untuk melatih siswa dalam keterampilan lingkaran Doughnut Economy . 73 Pendiri organisasi ini juga merupakan bagian dari kelompok Koalisi Amsterdam, bekerja dengan anggota lain untuk mengembangkan proyek berdasarkan kerangka Donut. 74 Dengan berpartisipasi dalam langkah-langkah ini, dunia usaha berkontribusi terhadap tujuan kota dalam mempromosikan konsumsi berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.
Di negara lain seperti China, pemerintah semakin mendorong perlindungan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan meningkatnya aksi korporasi terhadap lingkungan hidup. 75 Misalnya, pengembangan Industri Strategis yang berkembang,
70 Moretti (n 40). 71 Maldini (n 15).
72 Moretti (n 40).
73 Tsirimokou (n 69). 74 ibid. 75 Ruxi Wang, Frank Wijen and Pursey PMAR Heugens, ‘Government’s Green Grip: Multifaceted State Influence On Corporate Environmental Actions In China’ (2018) 39 Strategic Management Journal 403 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.2714>.
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
yang banyak di antaranya terkait dengan teknologi ramah lingkungan, menjadi prioritas strategis nasional pada tahun 2008. Selain itu, Bursa Efek Shenzhen (SZSE) dan Bursa Efek Shanghai (SSE) mengeluarkan pemberitahuan dan pedoman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk perusahaan- perusahaan yang terdaftar pada tahun 2006 dan 2008, yang menghasilkan laporan lingkungan perusahaan yang lebih rinci mulai tahun 2008 dan seterusnya. 76 Inisiatif- inisiatif ini menunjukkan komitmen dunia usaha di Tiongkok untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup.
Pemerintah Tiongkok mempengaruhi tindakan lingkungan hidup perusahaan di Tiongkok melalui pendekatan multifaset. 77 Pendekatan ini dapat terlihat dari beberapa bisnis di Tiongkok yang memprioritaskan perlindungan lingkungan yaitu seperti perusahaan teknologi Tiongkok Huawei, yang telah melakukan upaya  signifikan  untuk  mengurangi  emisi  karbon  dan meningkatkan kinerja lingkungannya. 78 Contoh lainnya adalah raksasa e-commerce Alibaba, yang telah menerapkan inisiatif ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti mempromosikan pengemasan berkelanjutan dan pusat data hemat energy. 79
Pemerintah mempunyai pengaruh di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga lembaga administratif yang paling terdesentralisasi. Pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan, seperti target wajib, peraturan dan regulasi, denda dan subsidi, dan pengungkapan kinerja lingkungan hidup, yang diterapkan melalui cabang kementerian setempat, untuk mencapai target perlindungan lingkungan hidup. 80 Pemerintah pusat telah mengakui adanya permasalahan lingkungan hidup yang besar dan berperan sebagai pendorong utama pembangunan berkelanjutan,
76 ibid.
77 ibid. 78 Dayuan Li and others, ‘Environmental Legitimacy, Green Innovation, and Corporate Carbon Disclosure: Evidence from CDP China 100’ (2018) 150 Journal of Business Ethics 1089 <http://link.springer. com/10.1007/s10551-016-3187-6>.the  present  study  attempted  to  develop  an  original  framework  to  fill the  research  gap.  This  study  explored  the  influence  of  environmental  legitimacy  (an  external  informal mechanism
79 ibid. 80 Wang, Wijen and Heugens (n 75).
namun pemerintahan di tingkat yang lebih rendah tidak selalu memberikan prioritas yang sama terhadap pembangunan berkelanjutan.
Tidak hanya Belanda dan China yang memprioritaskan perlindungan lingkungan dalam bisnis mereka, di Indonesia sendiri terdapat perusahaan-perusahaan yang mengutamakan perlindungan lingkungan, seperti PT. Danone Aqua, perusahaan air minum dalam kemasan yang telah menerapkan praktik pengelolaan air berkelanjutan untuk melindungi sumber air dan ekosistem setempat. 81 Selain itu, PT. Unilever Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menerapkan sumber bahan mentah yang berkelanjutan dan mengurangi limbah melalui daur ulang dan penggunaan kembali bahan kemasan. 82 Beberapa bank juga telah memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup dalam operasional bisnisnya. 83 Misalnya Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank BJB, dan Bank Artha Graha Internasional yang berkomitmen menjadi pionir perbankan berkelanjutan. Bank- bank tersebut telah membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) bekerja sama dengan WWF Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko dan tata kelola lingkungan. 84 Selain itu, Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan program “perbankan hijau” untuk mendukung kelestarian lingkungan dan sosial ekonomi. BNI juga fokus pada pembiayaan ramah lingkungan ( green financing ) yang mengarahkan pembiayaan hanya pada kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Akan tetapi, tidak seperti Belanda yang mulai menerapkan prinsip-prinsip Doughnut Economy , pemerintah Indonesia masih menghadapi kendala dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup karena berbagai faktor. 85 Meskipun terdapat bisnis-bisnis yang bergerak dalam perlindungan lingkungan hidup,
81 Muhammad Natsir and Andi Rachmad, ‘Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Aceh’ (2018) 7 Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 468 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42718>.
82 ibid.
83 Neneng Hayati, Erwin Yulianto and Syafdinal Syafdinal, ‘Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals’ (2020) 6 Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi 1633 <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/473>.
84 ibid.
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
terdapat juga kelemahan Indonesia yang mencakup tantangan dalam memastikan kepatuhan, serta perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam mengelola risiko lingkungan hidup. Selain itu, perlu adanya perubahan paradigma pembangunan nasional dari “ekonomi rakus” menjadi “ekonomi hijau” yang memerlukan perubahan pola pikir dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan perekonomian. 86 Pemerintah juga harus mengatasi permasalahan nasional seperti ketahanan  pangan  dan  energi,  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap perekonomian dan memerlukan pendanaan dan dukungan berkelanjutan. Sehingga, sangat diperlukan penerapan prinsip-prinsip Doughnut Economy kedalam sistem hukum Indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh Amsterdam dalam penataan kota baru pasca pandemic covid-19.
Model Doughnut Economy yang dikembangkan oleh Kate Raworth, dapat diterapkan pada model bisnis alternatif dengan menyediakan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kebutuhan sosial dan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. 87 Model ini dapat digunakan untuk memandu dunia usaha dalam menciptakan nilai sekaligus memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas- batas planet bumi dan memenuhi kebutuhan penting semua individu. Misalnya, dunia usaha dapat menilai dampak lingkungan dan konsumsi sumber daya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas ekologi yang diuraikan dalam model donat. Mereka juga dapat fokus pada penyediaan barang dan jasa yang berkontribusi dalam memenuhi landasan sosial, seperti akses terhadap energi bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan berfokus pada “ruang yang aman dan adil bagi umat manusia,” dunia usaha dapat menyelaraskan strategi mereka dengan model Doughnut Economy untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dalam pendekatan ini, strategi ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial tidak dipandang sebagai sesuatu yang
86 ibid.
87 Defeng Yang and others, ‘Environmental Strategy, Institutional Force, and Innovation Capability: A Managerial Cognition Perspective’ (2019) 159 Journal of Business Ethics 1147 <https://doi.org/10.1007/ s10551-018-3830-5>.
dapat dipertukarkan, melainkan saling berhubungan dan saling bergantung. 88 Selain itu, model Doughnut Economy juga dapat diterapkan pada model bisnis alternatif yang fokus pada kewirausahaan sosial. Dengan mempertimbangkan landasan sosial dari model ini, dunia usaha dapat memastikan bahwa mereka mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan, dan akses terhadap sumber daya dasar sembari mencapai tujuan kewirausahaan mereka. Hal ini dapat mengarah pada pengembangan model bisnis  yang  tidak  hanya  layak  secara  finansial  namun  juga  berkontribusi  terhadap kesejahteraan komunitas dan masyarakat.
Ditingkat lokal, keterlibatan pemangku kepentingan dapat secara efektif dimasukkan ke dalam implementasi kerangka donat dengan melibatkan lembaga- lembaga politik, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. 89 Keterlibatan ini sangat penting untuk mencapai koherensi tujuan di seluruh skala dan mendorong para aktor dan lembaga menuju pembangunan berkelanjutan. Selain itu, gerakan sosial yang dipimpin oleh masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mendorong perdebatan masyarakat menuju pembatasan diri dan menanamkan nilai- nilai seputar keadilan sosial, menawarkan potensi untuk memberikan ruang bagi tindakan alternatif yang diperlukan. Penting untuk mengenali dinamika kekuasaan dan kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan ketergantungan pada institusi, sehingga membatasi kemampuan untuk menerima implikasi penuh dari agenda pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelibatan pemangku kepentingan harus mencakup upaya untuk mengatasi dinamika kekuasaan ini dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat inklusif dan transparan.
Penerapan model Doughnut Economy pada model bisnis alternatif berarti memprioritaskan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial dibandingkan pertumbuhan tanpa henti. Hal ini dapat terwujud dalam dunia usaha yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular, seperti yang terlihat dalam program ekonomi sirkular
88 Thomas A Tsalis and others, ‘New Challenges For Corporate Sustainability Reporting: United Nations’ 2030 Agenda For Sustainable Development And The Sustainable Development Goals’ (2020) 27 Corporate Social Responsibility and Environmental Management 1 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ abs/10.1002/csr.1910>.
89 Turner and Wills (n 29).
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
yang telah lama dikembangkan di Amsterdam, yang mengintegrasikan kerangka donat sebagai panduan keseluruhan. 90 Dengan menerapkan model Doughnut Economy seperti yang ada di Amsterdam, dunia usaha dapat mengalihkan fokus mereka ke arah meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekaligus memastikan kesejahteraan karyawan dan komunitas tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat melibatkan pemikiran ulang proses produksi, rantai pasokan, dan pola konsumsi agar dapat beroperasi dalam lingkungan ekologis. Selain itu, dunia usaha juga dapat menjajaki struktur kepemilikan alternatif, seperti koperasi atau badan usaha milik karyawan, untuk memprioritaskan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata dalam kerangka model donat.

## Kesimpulan
Kurangnya implementasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia telah menimbulkan konflik sosial dan perselisihan hukum. Meskipun aturan-aturan mengenai permasalahan lingkungan hidup telah mengalami beberapa perubahan, akan tetapi permasalahan lingkungan hidup masih terus terjadi dikarenakan kurangnya penegakan hukum dan kesadaran dari berbagai pihak akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Sedangkan di Belanda, kota Amsterdam telah berhasil mengurangi permasalahan lingkungan hidup pasca pandemic covid-19 dengan menerapkan konsep-konsep Doughnut Economy kedalam aturan dan tatanan kota, serta mendorong para pelaku bisnis untuk menerapkan konsep ini. Ini dibuktikan dengan inisiatif Laporan Amsterdam City Donut sebagai cerminan bahwa kota Amsterdam telah menyeimbangkan kebijakannya dengan konsep Doughnut Ecnomy .
Saat ini, para pelaku bisnis di Belanda khususnya dikota Amsterdam, telah ikut menerapkan konsep-konsep Doughnut Economy . Hal ini berhasil menciptakan model- model bisnis alternatif yang memprioritaskan kesehatan lingkungan telebih dahulu sebelum meningkatkan profit perusahaan. Contohnya, Reflow Textile Lab yang telah mengurangi limbah dan emisi CO2 dengan mengubah industri tekstil menjadi sirkular sesuai dengan tujuan Doughnut economy , dan beberapa proyek yang saat ini lebih adil
90 Khmara and Kronenberg (n 29).
secara sosial dan aman secara ekologi. Tak hanya itu, platform-platform pendidikan seperti Circular Stars Club mulai melatih para siswa untuk menerapkan lingkaran Doughnut Economy . Sehingga, para pelaku bisnis di Indonesia dapat bercermin dari konsep-konsep bisnis yang ada dibelanda untuk menciptakan model-model bisnis alternatif menggunakan prinsip-prinsip Doughnut Economy .
Oleh karena itu, komunitas hukum harus dapat berkontribusi dengan mengadvokasi kebijakan dan peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip model Doughnut Economy untuk pembangunan berkelanjutan, mendukung perlindungan lingkungan, keadilan sosial, praktik bisnis yang etis, memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, melakukan pencegahan dan pemulihan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta menerapkan strategi-strategi yang dilakukan oleh Belanda. Sedangkan komunitas bisnis harus melibatkan pengintegrasian prioritas lingkungan ke dalam model bisnis, mendorong inovasi untuk keberlanjutan, dan melibatkan struktur tata kelola multi-pemangku kepentingan untuk mendukung visi donat sehingga dapat menghasilkan inovasi, penghematan biaya, dan peningkatan reputasi. Hal ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan berkontribusi terhadap kesuksesan bisnis jangka panjang. Optimalisasi ini mencakup penegakan hukum lingkungan hidup secara komprehensif dan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku bisnis dan masyarakat dalam memastikan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

## Acknowledgments
-

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepe ntingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Funding
-
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...

## Daftar Bacaan
Agyeman J, ‘Introducing Just Sustainabiliti’, Introducing Just Sustainabilities: Policy, Planning, and Practice (Zed Books 2019) <http://ebookcentral.proquest.com/lib/ unsw/detail.action?docID=1183074>.
Al-Jayyousi O and others, ‘Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review’ (2022) 14 Sustainability 1 <https:// www.mdpi.com/2071-1050/14/12/7300>.
Alam K, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Air Oleh Pabrik Krupuk Desa Kenanga Kabupaten Indramayu’ (2019) 3 Hermeneutika 249 <https://jurnal.ugj. ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/2002>.
Arfiansyah A, ‘Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafood Kabupaten Pati’ (2020) 6 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 654.
Aryani N, Ariyanti DO and Ramadhan M, ‘Pengaturan Ideal Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Indonesia (Studi Di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo)’ (2020) 27 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 592 <https://journal.uii.ac.id/ IUSTUM/article/view/16781>.
Aust HP and Nijman JE, ‘Planetary Boundaries Intra Muros: Cities And The Anthropocene’ in Duncan French and Louis J Kotze (eds), Research Handbook on Law, Governance and Planetary Boundaries (Edward Elgar Publishing Limited 2021).
Bentham J and others, ‘Manifesto For The Economy’ [2013] CRESC Working Paper No.131 1.
Cahyani ND and Susilowati IF, ‘Kajian Yuridis Pengakuan Masyrakat Hukum Adat Di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarkat Hukum Adat’ [2023] Novum: Jurnal Hukum 37 <https://ejournal.unesa.ac.id/ index.php/novum/article/view/55361>.
Cheung J, ‘Explainer: What Is Doughnut Economics?’ ( Africa Americas Asia Europe Middle East Oceania , 2021) <https://earth.org/what-is-doughnut-economics/>.
Daly H, ‘Book Review: Review of Doughnut Economics, by Kate Raworth’ (2017) 141 Ecological Economics 265 <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.05.025>.
Diethelm J, ‘Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist’ (2016) 2 She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 349 <http:// dx.doi.org/10.1016/j.sheji.2017.05.002>.
Fahruddin M, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2019) 5 Veritas 81 <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/489>.
Ferretto A and others, ‘Planetary Boundaries and the Doughnut Frameworks: A Review of Their Local Operability’ (2022) 39 Anthropocene 100347 <https://doi. org/10.1016/j.ancene.2022.100347>.
Gleeson T and others, ‘The Water Planetary Boundary: Interrogation and Revision’ (2020) 2 One Earth 223 <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/ S2590332220300907>.
Hayati N, Yulianto E and Syafdinal S, ‘Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals’ (2020) 6 Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi 1633 <https://journal.widyatama.ac.id/index. php/jabe/article/view/473>.
Kasa IW, ‘Global Warming As An Anthropogenic Human Activity’ (2019) 1 DOAJ Directory Of Open Access Journals 29 <https://jurnal.harianregional.com/index. php/simbiosis/article/view/49425>.
Khmara Y and Kronenberg J, ‘On The Road to Urban Degrowth Economics? Learning From the Experience of C40 Cities, Doughnut Cities, Transition Towns, and Shrinking Cities’ (2023) 136 Cities 104259 <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104259>.
Laily FN and Najicha FU, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia’ (2022) 21 Wacana Pararmarta Jurnal Ilmu Hukum 17 <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/ article/view/184>.
Li D and others, ‘Environmental Legitimacy, Green Innovation, and Corporate Carbon Disclosure: Evidence from CDP China 100’ (2018) 150 Journal of Business Ethics 1089 <http://link.springer.com/10.1007/s10551-016-3187-6>.
Luukkanen L and others, ‘Comparative Analysis of ASEAN Countries Using Sustainability Window and Doughnut Economy Models’ (2022) 15 International Journal of Sustainable Development 39 <https://ssrn.com/abstract=4351302>.
Maldini I, ‘The Amsterdam Doughnut’ [2021] PLATE Virtual Conference Limerick
1 <https://pure.hva.nl/ws/portalfiles/portal/23541309/Maldini_2021_The_ Amsterdam_Doughnut.pdf>.
Margareth Sembiring, ‘Planetary Health and Triple Planetary Crisis: Relevance for Multilateral Cooperation on Biodiversity Protection and Conservation in Southeast Asia’ [2021] Jstor 0 <https://www.jstor.org/stable/resrep36219>.
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
Maryani S, ‘Pengaruh Deforestasi Dan Tingkat Kebakaran Hutan Terhadap Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca’ (2020) 3 Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan 46 <http://ejournaltes.sumselprov.go.id/pptk/article/view/106>.
Melles G, ‘Figuring the Transition from Circular Economy to Circular Society in Australia’ (2021) 13 Sustainability 1.20 <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/10601>.
——, ‘The Circular Economy Transition in Australia : Nuanced Circular Intermediary Accounts of Mainstream Green Growth Claims’ (2023) 15 Sustainability 1 <https:// www.mdpi.com/2071-1050/15/19/14160>.
Meyer K and Newman P, ‘The Planetary Accounting Framework: A Novel, Quota- Based Approach to Understanding the Impacts of Any Scale of Human Activity in the Context of the Planetary Boundaries’ (2018) 1 Sustainable Earth 4 <https:// sustainableearth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42055-018-0004-3>.
Millar N, McLaughlin E and Börger T, ‘The Circular Economy: Swings and Roundabouts?’ (2019) 158 Ecological Economics 11.
Minx JC and others, ‘A Comprehensive and Synthetic Dataset for Global, Regional, and National Greenhouse Gas Emissions by Sector 1970–2018 with an Extension to 2019’ (2021) 13 Earth System Science Data 5213 <https://essd.copernicus.org/ articles/13/5213/2021/>.

## Miśkiewicz R, ‘The Impact of Innovation and Information Technology on Greenhouse
Gas Emissions: A Case of the Visegrád Countries’ (2021) 14 Journal of Risk and Financial Management 59 <https://www.mdpi.com/1911-8074/14/2/59>.
Moretti M, ‘Can Doughnut Economics Fill Amsterdam’s Dietary Needs? A Critical Examination of The City’s New Circular and Climate Strategy’ (European University Institute 2022) <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/74797>.
Mustaan W, ‘Analisis Pengaruh Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development ) Dalam Hukum Positif Di Indonesia’ (2022) 1 Jurnal Fakta Hukum 14.
Mutaqin BW and others, ‘Kelimpahan Megabentos Sebagai Indikator Kesehatan Karang Di Perairan Bilik, Taman Nasional Baluran, Indonesia’ (2020) 5 Jurnal Enggano 181.
Natsir M and Rachmad A, ‘Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Aceh’ (2018) 7 Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 468 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ jmhu/article/view/42718>.
Pratama BKSR, ‘Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Perkara Kerusakan Lingkungan’ [2021] Research Gate <https://www.researchgate. net/profile/Bagus-Kusuma-Satria-Rama-Pratama-Nn/publication/357310655_ PENERAPAN_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SENGKETA_PADA_ PERKARA_KERUSAKAN_LINGKUNGAN/links/61c5e323b8305f7c4bfb5528/ PENERAPAN-ALTERNATIF-PENYELESAIAN-SENGKETA-PADA-PERK>.
Rashid AA, ‘Doughnut Economics - A Roadmap For A Thriving Sustainable City’ [2020] Urbanice Malaysia 1 <https://gaiageld.com/wp-content/uploads/2021/01/ doughnut-malaysia-dr-azmizam-abdul-rashid.pdf>.
Raworth K, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century EconomistDoughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (Joni Praded ed, 1st edn, Chelsea Green Publishing 2017).
——, ‘A Doughnut for the Anthropocene: Humanity’s Compass in the 21st Century’ (2017) 1 The Lancet Planetary Health e48 <http://dx.doi.org/10.1016/S2542- 5196(17)30028-1>.
Tsalis TA and others, ‘New Challenges For Corporate Sustainability Reporting: United Nations’ 2030 Agenda For Sustainable Development And The Sustainable Development Goals’ (2020) 27 Corporate Social Responsibility and Environmental Management 1 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.1910>.
Tsirimokou E, ‘Learning For Sustainability : Are Amsterdam Secondary Schools Embracing Circularity ?’ (Oulu University of Applied Sciences (OAMK) 2021) <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/780580/Tsirimokou_Eirini. pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
Turner RA and Wills J, ‘Downscaling Doughnut Economics for Sustainability Governance’ (2022) 56 Current Opinion in Environmental Sustainability 101180 <https://doi. org/10.1016/j.cosust.2022.101180>.
Wahlund M and Hansen T, ‘Exploring Alternative Economic Pathways: A Comparison Of Foundational Economy And Doughnut Economics’ (2022) 18 Sustainability: Science, Practice, and Policy 171 <https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2030280>.
Wahyuni H and Suranto S, ‘Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia’ (2021) 6 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 148 <https:// ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/10083>.
Wang R, Wijen F and Heugens PPMAR, ‘Government’s Green Grip: Multifaceted State Influence  On  Corporate  Environmental  Actions  In  China’  (2018)  39  Strategic Management Journal 403 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ smj.2714>.
Indriati Modeong, et.al : Prioritas Lingkungan dalam...
Wantua F and others, ‘Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja’ (2023) 7 Bina Hukum Lingkungan 267 <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/ article/view/193/137>.
Yang D and others, ‘Environmental Strategy, Institutional Force, and Innovation Capability: A Managerial Cognition Perspective’ (2019) 159 Journal of Business Ethics 1147 <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3830-5>.
Yuliana S, ‘Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2022) 7 Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 41 <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1661>.
Zakaria AD and Susilowati IF, ‘Harmonisasi Pengaturan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Pada Hutan Konservasi’ (2020) 7 Novum: Jurnal Hukum 122 <https:// ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32605>.