e-ISSN : 2621-4105

## HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PEREMPUAN DI TANA TORAJA

## Elfrida Ratnawati, Devika Anindya Sari
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta elfrida.r@trisakti.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengakain bagaimana hak  mewaris bagi anak angkat perempuan di Tana Toraja.  Masing-masing  wilayah  di  daerah  Indonesia  cara  mengangkat  anak  dalam  perkawinan  rumah tangganya  berbeda-beda  menurut  hukum  adatnya,  juga  tentang  aturan  yang  mengatur  permasalahan pewarisan bagi anak angkat tersebut, apakah mendapatkan warisan juga seperti halnya anak kandung yang dilahirkan  dalam  perkawinan.  Seperti  halnya  di  Tana  Toraja,  setelah  peresmian  perkawinan,  ada  suatu proses upacara yang memohon doa agar diberikan keturunan. Namun, di Tana Toraja,  jika tidak diberikan keturunan  tiap  masyarakat  dapat  melakukan  proses  pengangkatan,  dan  tidak  tertutup  kemungkinan  juga dilakukan  pengangkatan  anak  oleh  satu  keluarga.  Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.    Hasil penelitian ini adalah bagi pewaris yang semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung sah dan anak angkat itu adalah kerabat dekat, maka anak angkat itu berhak atas seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak  angkat  berwenang  mewaris  baik  dari  orang  tua  kandung  maupun  orang  tua  angkatnya  dalam  hal pewarisan.  pembagian  warisan  terhadap  anak  angkat  baik  itu  laki - laki  maupun  perempuan,  tidak  ada perbedaan pembagian, semua mendapatkan bagian warisan sama besarnya.
Kata kunci : Anak Angkat; Hak Waris; Perempuan

## THE RIGHT OF ADOPTED DAUGHTER TO RECEIVE INHERITANCE IN TANA TORAJA

## Abstract
This study aims to explore how the right of inheritance for adopted daughters in Tana Toraja. Each region in Indonesia has different ways of adopting children in domestic marriages according to their customary law, as well as on the rules governing inheritance issues for adopted children, whether they get inheritance as well as biological children born in marriage. As is the case in Tana Toraja, after the inauguration of the marriage,  there  is  a  ceremonial  process  that  asks  for  a  prayer  to  be  given  offspring.  However,  in  Tana Toraja,  if  no  descendants  are  given,  each  community  can  carry  out  the  adoption  process,  and  it  is  also possible to adopt a child from one family. This research method is normative juridical. The results of this study are for heirs who during their lifetime did not have legitimate biological children and the adopted child  is  a  close  relative,  then  the  adopted  child  is  entitled  to  all  the  inheritance  of  his  adoptive  parents. Adopted children are authorized to inherit from both their biological parents and adoptive parents in terms of  inheritance.  The  distribution  of  inheritance  to  adopted  children,  both  male  and  female,  there  is  no difference in the distribution, all inherit the same amount.
Keywords: Adopted Child; Inheritance Rights; Woman .
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa.”  Pasal  ini  menegaskan  pentingnya kebahagiaan bagi suami istri dalam membentuk suatu perkawinan yang berdasarkan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa.
Apabila Tuhan mengaruniakan anak dalam perkawinan suami istri tersebut, maka anak  harus  dipelihara  dengan  baik  karena  merupakan  titipan  dan  amanat  dari  Tuhan. Dikarunia  anak  adalah  hal  yang  sangat  didambakan  semua  orang  dalam  kehidupan perkawinan.  Bahkan,  banyak  terjadinya  suatu  perceraian  dalam  perkawinan  yang diakibatkan hanya karena tidak dikaruniainya keturunan dalam kehidupan perkawinan.
Sebenarnya  tidak  perlu  melakukan  tindakan  perceraian  dalam  perkawinan  hanya karena  tidak  memiliki  keturunan,  karena  negara  menyediakan  lembaga  adopsi  sebagai landasan hukum, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu proses pengangkatan anak. Keberadaan  anak  dalam  suatu  perkawinan,  memang  dapat  membuat  suasana  rumah tangga menjadi penambah bahagia suasana rumah tangga.
Proses  pengangkatan  anak  di  Negara  Indonesia  sangat  jelas  dan  diatur  di  dalam Pedoman  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  Terbitan  Departemen  Sosial  Republik Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Direktorat  Bina Pelayanan Sosial Anak dan Persyaratan Pengangkatan Anak diatur dalam Pasal 12 dan Pasal  13  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 1 Masing-masing wilayah di daerah Indonesia cara mengangkat anak dalam perkawinan rumah tangganya berbeda-beda menurut hukum adatnya, juga tentang aturan  yang  mengatur  permasalahan  pewarisan  bagi  anak  angkat  tersebut,  apakah mendapatkan  warisan  juga  seperti  halnya  anak  kandung  yang  dilahirkan  dalam perkawinan.
Seperti  halnya  di  Tana  Toraja,  setelah  peresmian  perkawinan,  ada  suatu  proses upacara yang memohon doa agar diberikan keturunan. Namun, di Tana Toraja,  jika tidak diberikan  keturunan  tiap  masyarakat  dapat  melakukan  proses  pengangkatan,  dan  tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan pengangkatan anak oleh satu keluarga, walaupun sudah  memiliki  keturunan.  Masyarakat  Toraja  mempunyai  adat  kepercayaan  yang mengaitkan pengangangkatan anak dengan proses ketika kematian atau penguburan 2 .
Telah ada beberapa artikel yang relevan dengan penelitian ini yaitu oleh Lumentut (2019)  yang  berjudul  “Hak  Anak  Dalam  Sistem  Kewarisan  Adat  Masyarakat Sangla’boran  Kabupaten  Toraja  Utara”.  Artikel  ini  mengangkat  permasalahan  tentang kedudukan      anak      menurut      hukum      kewarisan      adat  pada      masyarakat  adat Sangla’boran dan bagaimana peralihan  dan pembagian  harta  warisan  terhadap  anak
1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
2 RP  Indrasari, Kedudukan  Anak  Angkat  Sebagai  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Adat  Tana  Toraja, Masters Thesis, 2010, Universitas Diponegoro.
e-ISSN : 2621-4105
pada  masyarakat  adat  Sangla’boran. Kesimpulan dari artikel  ini adalah bahwa  hukum kewarisan adat dalam masyarakat Sangla’boran kedudukan anak terbagi menjagi enam  : Anak  Disibali(anak  kandung),  Anak Tangdisibali (Anak Pangngan, Anak Bule’),  Anak Angkat, Anak Tiri, dan Anak Kemanakan. Dan pembagian harta warisan di kelompokkan dalam dua golongan  yaitu  golongan Sarumedan  golongan Lu’pang. Sedangkan proses peralihan pewarisan  di masyarakat Sanglaboran dibagi menjadi dua, yaitu Tekken, dan Ba’gi,atau Mana. 3
Artikel  selanjutnya  tentang  mewaris  anaka  angkat  perempuan  diangkat  oleh Rahmayanti (2017) dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris  Adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Suku  Karo  Desa  Sugihen  Kecamatan  Juhar Kabupaten  Karo”.  Artikel  ini  mengakaji  tentang  kedudukan  anak  angkat  perempuan dalam  hukum  waris  adat    suku  Karo  Desa  Sugihen  Kabupaten  Karo.  Masyarakat  adat Karo  mengakui      adanya      pengangkatan  anak  perempuan    yang  didasarkan  pada pelaksanaan   pengangkatan anak  perempuan  yang  dilakukan secara   terang   walaupun hanya keluarga  dan  saudara  dari  orang tua  angkat  serta  warga  setempat dan  ketua adat  yang  menghadiri upacara  adat  pengangkatan  anak perempuan. Kedudukan anak angkat perempuan  di  dalam  hukum waris  masyarakat  adat  Karo Desa Sugihen yaitu anak    angkat    perempuan tidak   menjadi   ahli   waris dari harta warisan orang tua angkat, keluarga orang tua angkat dan orang tua kandungnya. 4
Sedangkan artikel oleh Rogers (2019) yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Waris Terhadap  Anak  Angkat  Dalam  Hukum  Adat  Batak  Simalungun”.  Artikel  tersebut menjelaskan bahwa kedudukan anak  angkat  di  dalam  hukum  adat  Simalungun  yaitu Pengangkatan  anak  di  Indonesia  dikenal  dengan  kata  adopsi  dimana  dalam  adat Batak  Simalungun disebut dengan ngampu anak. Kedudukan anak angkat sama dengan anak  kandung  dimana  anak  angkat  melalui  proses  adat  dan  proses  hukum  yang kuat.  Pembagian      warisan      terhadap      anak      angkat      dalam      hukum      adat      Batak Simalungun yaitu hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. 5
Artikel  ini  berbeda  dengan  artikel  sebelumnya,  pada  artikel  ini  fokus  mengkaji tentang  hak mewaris anak angkat perempuan di Tana Toraja, sedangkan penelitian oleh Lumnetut  hanya  mengkaji  tentang  hak  anak  dalam  sistem  kewarisan  adat  masyarakat Sangla’boran  Kabupaten  Toraja  Utara.  Sedangkan  artikel  dari  Rahmayanti  mengkaji kedudukan  waris  anak  angkat  perempuan  sesuai  hukum  adat  Suku  Karo,  hal  ini  tentu berbeda  dengan  obyek  penelitian  ini.  Penelitian  oleh  Rogers  juga  hampir  sama  yaitu mengkaji  tentang  kedudukan  hukum  waris  anak  angkat  bagi  masyarakat  Batak
3 Lisma  Lumentut,    Rosmawati  “Hak  Anak  Dalam  Sistem  Kewarisan  Adat  Masyarakat  Sangla’boran Kabupaten Toraja Utara”, Jurnal Paulus  1 (1), 2019. https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.44
4 Nadya Rahmayanti, Agung Basuki Prasetyo, Triyono, “Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo”, Jurnal Diponegoro Law Journal 6 (1), 2017.
5 Maurice Rogers, Herdi Munte Johannes, Eka Pratama Jawak, “Analisis Yuridis Hak Waris Terhadap Anak Angkat  Dalam  Hukum  Adat  Batak  Simalungun”, Jurnal  Rectum 3,  no.  2  (2021):  181-194, http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1176
e-ISSN : 2621-4105
Simalungun.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  hak  mewaris  dari  anak angkat perempuan di Tana Toraja.

## B. PERMASALAHAN
Kedudukan  harta  warisan  bagi  anak  kandung  sebagai  penentu  dalam  pewarisan setiap beralihnya harta pewaris kepada ahli waris, dalam hal ini anak kandung baik pria maupun wanita  termasuk sebagai  salah satu  para  pewaris  yang  akan meneruskan harta kekayaan peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, adalah hal yang sudah biasa  dalam  prosedur  hukum  waris.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini antara lain :
1. Bagaimana hak waris adat di Indonesia?
2. Bagaimana hak mewaris dari anak angkat perempuan di Tana Toraja?
3. Apakah anak angkat perempuan mendapat bagian seperti halnya anak kandung?.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara  meneliti bahan pustaka  atau data sekunder sebagai  bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan–peraturan  yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan kebiasaan yang berlaku dalam hukum adat masyarakat di Tana Toraja dalam pengangkatan anak dan cara mewarisnya, berupa buku– buku  dan  literatur–literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dibahas  yaitu  Hak bagian waris anak angkat perempuan di Tana Toraja. Sumber data yang digunakan adalah data  primer  dan  data  sekunder  sebagai  sumber  data  utama  akan  dianalisis  dengan pendekatan  kualitatif  artinya  data  kepustakaan  dianalisis  secara  mendalam,  kemudian akan diuraikan secara deskriptif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Hukum Waris Adat di Indonesia
Di  setiap  daerah  tentunya  memiliki  tata  cara  kebiasaan  atau  adat  masing-masing yang khas di mana terdapat hukum adat dan masyarakat adat. Bahkan beberapa daerah pada  saat  ini  masih  menerapkan  hukum  adatnya.  Penerapan  tersebut  tentunya  dengan tujuan bahwa agar keberadaannya atau eksistensinya tetap bertahan di era sekarang. 6 Hukum waris memuat ketetapan yang menuntun proses pewarisan serta pewarisan harta benda dan barang tidak berbentuk dari satu generasi ke generasi berikutnya, menurut Soepomo. Warisan adalah kekayaan seseorang  yang sudah meninggal akan diwariskan kepada  seseorang  yang  masih  hidup,  menurut  Wirjono  Prodjodikoro. 7 Sedangakan Hazairin  berpendapat  Hazairin  berpendapat  bahwa  hukum  warisan  itu  mencerminkan suatu  sistem  kekeluargaan,  dimana  berlaku  sistem  keturunan  yang patrilineal  at  au matrilinial atau bilateral. Kekeluargaan ditimbulkan pada prinsipnya karena perkawinan. Untuk mempertahankan bentuk masyarakat  yang patrilineal atau matrilinial ialah maka bentuk perkawinan antara laki-Iaki dengan perempuan haruslah perkawinan se- klan. 8
6 Dinta Febriawanti,  Intan Apriyanti Mansur, “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang”, Jurnal Media Iuris 3,  no. 2, Juni 2020); 119-132, http://dx.doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754
7 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 8,  2015.
8 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith , (Jakarta: Tintamas, 1982): 12.
e-ISSN : 2621-4105
Secara teoritis sistem keturunan itu bisa diperbedakan dalam 3 ragam, yaitu: 9

## 1. Sistem Kekerabatan Patrilineal
Sistem  yang  berdasarkan  garis  keturunan  ayah,  dengan  laki-laki  menempati posisi  yang  lebih  tinggi  dalam  pewarisan  daripada  perempuan.  Dalam  kekerabatan patrilineal, hanya anak lelaki yang berhak mewarisi, anak perempuan tidak memiliki hak ini atau tidak dapat mewarisi karena telah menikah dan meninggalkan kerabat nya sehingga tidak memerlukan warisan,  yang berbeda dengan anak laki-laki yang akan menikah  dan  melamar  anak  perempuan  keluarga  lain.  Akibatnya,  ia  bertanggung jawab  penuh  atas  kehidupan  dan  kesejahteraan  isteri  dan  anak-anaknya 10 . Sebagaimana contoh sistem  kekeluargaan   yang  dikenal   pada  masyarakat  Batak Toba  yang menganut sistem  patrilineal,  yang  berdasarkan  garis  keturunan  laki- laki  dan  merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi  orang  tuanya.    Akibat    dari    sistem    ini    sangat    berpengaruh    terhadap kedudukan  anak perempuan di dalam hal warisan TAP MPRS  No.  II Tahun 1960 dan putusan Mahkamah  Agung  No.  179  K/Sip/1961  merupakan  perkembangan terhadap kedudukan anak perempuansebagai ahli waris orang tuanya. 11
Jadi, di satu sisi, kesamarataan, khususnya dalam hal derajat lelaki dan wanita, tidak lagi dianggap tepat, terutama di zaman modernisasi dan emansipasi ini. Namun, jika kita melihat konteks atau alasan untuk perlakuan atau diskriminasi yang berbeda terhadap  anak  perempuan,  kita  dapat  memahami  latar  belakang  atau  alasannya. Sebagai contoh pada daerah Lampung, Bali, Batak Toba, dan Papua.
2. Sistem Kekerabatan Matrilineal
Sistem  keturunan  yang  berdasarkan  garis  ibu,  dimana  kedudukan  perempuan lebih tinggi dominasinya dari derajat laki-laki didalam pewarisan. Sistem kewarisan dalam masyarakat matrilineal dikenal dengan istilah nikah semendo atau nikah jemput, pihak wanita mendatangkan pria dan mengantarnya ke rumah isteri. Suami, di sisi lain, bukan  milik  kerabat  isteri,  dia  masih  tinggal  bersama  keluarga  ibunya  dan  tidak termasuk  kerabat  isterinya,  sedangkan  anak-anak  hasil  perkawinan  itu  ikut  suku isterinya  atau  mengikuti  ibunya.  Ayah,  pada  dasarnya  tidak  memiliki  kendali  atas anak-anaknya.  Jika  seorang  suami  atau  ayah  meninggal  dunia,  baik  isteri  maupun anak-anaknya  tidak  akan  dapat  mewaris  harta  warisannya.  Dalam  hal  pewarisan, seorang anak biasanya tidak dapat atau tidak menerima warisan dari pihak ayahnya, melainkan  dari  kerabat  ibunya.  Sedangkan  harta  pusaka  ayahnya  jatuh  kepada kerabatnya daripada anak-anaknya. Sebagai contoh pada daerah Timor, Minangkabau, Enggano.
3. Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral
Sistem  pewarisan  berdasarkan  garis  parental  atau  garis  dua  sisi  (ayah-ibu), dimana  derajat  laki-laki  dan  perempuan  dalam  pewarisan  tidak  dikhususkan.
9 Loc. it, Hilman, 23
10 ED Poespasari, Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja ,  2020 - books.google.com 11 Helmi  Suryana  Siregar,  Fatmariza  Fatmariza,  “Perubahan  Kedudukan  PerempuanPada  Masyarakat  Batak Angkola”, Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 252-268, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3281
e-ISSN : 2621-4105
Akibatnya  perkawinannya,  suami  menjadi  anggota  keluarga  isteri,  sedangkan  isteri menjadi  anggota keluarga suami. Tidak ada perbedaan  antara suami dan  isteri  yang memiliki dua keluarga dan bertanggung jawab  atas anak-anak mereka sebagai  hasil dari pernikahan mereka. Demikian pula, tidak ada pembedaan antara kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh pada daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.
Pelaksanaan sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan di antara hukum waris adat dengan hukum adat. 12 Istilah waris, atau pewarisan menurut hukum waris adat, mengacu pada harta warisan ahli waris yang telah meninggal, terlepas dari apakah harta itu telah dibagi atau masih belum terbagi 13 . Biasanya, kata ini digunakan untuk membedakan antara harta yang diperoleh dari seseorang yang tidak berasal dari warisan ahli waris, melainkan melalui jerih  payahnya  sendiri  dalam  suatu  ikatan  atau  di  luar  ikatan  perkawinan.  Akibatnya,  warisan adalah jenis properti yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 14
Pembagian  harta  warisan  akan  menimbulkan  kesadaran  akan  adanya  hak  dan kewajiban  dalam  harta  warisan  jika  didasarkan  pada  hukum  waris  adat.  Menggunakan hukum  waris  adat  sebagai  acuan  ketertiban  dalam  kehidupan  seseorang  akan menghasilkan masyarakat yang lebih tertib. Karena hukum waris adat dibangun di atas prinsip-prinsip leluhur, dimana kehidupan keluarga menjadi prioritas dalam kehidupan di masyarakat. Mensyukuri keberadaan harta warisan itu perlu, sebagai amanat dari pewaris yang  harus  dilaksanakan  sebagai  semacam  akuntabilitas  harta  pusaka  yang  ada  harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan tetap mengutamakan fungsi pelaksanaan dari harta warisan tersebut. 15
Peralihan  warisan  terjadi  setelah  pemilik  harta  kekayaan  atau  pewaris  telah meninggal  dunia,  hal  tersebut  merupakan  suatu  cara  dalam  pembagian  warisan  yang meliputi  sebagian  besar  harta  benda  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  pewaris  selama hidupnya. Terdapat dua cara terkait pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu: Hibah adalah pemberian suatu  benda  atau harta kekayaan dari seseorang pada pihak lain dan dilakukan  ketika  pemberi  tersebut  masih  hidup  serta  pembagiannya  dilaksanakan  pada saat penghidup masih hidup pula; dan hibah wasiat adalah  pemberian barang atau harta benda lainnya oleh pemilik barang atau harta kekayaan tersebut kepada orang lain yang telah ditunjuk atau disebutkan pewaris dalam surat wasiat yang pewaris buat sendiri. 16 Pemindahan atau peralihan harta warisan  yang diwarisi oleh pewaris kepada ahli warisnya diatur dengan peraturan yang mengatur mengenai kewarisan. Sebagai salah satu
12 Loc. it,  Febriawanti
13 Mukhlis dan Anton Lucas, Nuansa Kehidupan Toraja , Cetakan ke-8, Hlm. 73,  (Jakarta:Pradnya Paramita 1987).
14 Filemon Sangian, “Hak Atas Warisan Seorang Anak yang Diadopsi Terhadap Orang Tua Walinya Menurut KUH Perdata” , Lex Et Societatis 5, no. 2 (2017):73-81, https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15237
15 Ruslianto Sumule Pongtuluran, Pelimpahan Hak Mewaris Sebagai Balas Jasa (Pa’rinding) Ditinjau Dari Hukum Adat Toraja, 2018, http://digilib.unhas.ac.id/, diakses pada tanggal 4 Juni 2021
16 Y Atyanta, Analisis Yuridis Terhadap Hibah Dan Hibah Wasiat Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 2019, http://repository.unpar.ac.id, diakses pada tanggal 18 Juni 2021
e-ISSN : 2621-4105
bentuk  pertanggungjawaban  dalam  proses  pewarisan,  syarat  dan  ketentuan  harus dipenuhi. Agar pewarisan dapat tercapai, berikut unsur-unsur yang harus ada: 17
1. Adanya orang yang meninggal, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan disebut pewaris;
2. Ahli  waris  adalah  orang  yang  masih  hidup.  Ahli  waris  adalah  orang  yang  masih hidup, khususnya orang yang berhak mewarisi dari orang yang meninggaal menurut undang-undang atau wasiat yang dibuat oleh pewaris;
3. Adanya  benda-benda  terlantar,  yaitu  sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  pada waktu meninggalnya, yang disebut warisan.
Masing-masing  unsur  tersebut,  ketika  digunakan  dalam  proses  penerusan  dan pengalihan harta kepada yang berhak, selalu menimbulkan hal-hal sebagai berikut: 18
1. Aspek  pertama  menimbulkan  pertanyaan  tentang  bagaimana  dan  sejauh  mana hubungan pewaris dengan kekayaannya dibentuk oleh tatanan kekerabatan/keluarga dimana ahli waris tinggal;
2. Aspek kedua menyajikan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana pewaris dan ahli waris harus berhubungan; dan
3. Aspek  ketiga  menimbulkan  pertanyaan  tentang  bagaimana  dan  sejauh  mana struktur  lingkungan  keluarga  dimana  pemilik  harta  kekayaan  dan  penerus  harta kekayaan  yang  ditinggalkan  pemiliknya  ditempatkan  secara  bersama-sama mempengaruhi bentuk kekayaan yang alihkan.
Di  samping  sistem  kekeluargaan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pengaturan hukum waris adat di Indonesia terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu Pertama, Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi. Kedua, Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris harta.  Ketiga,  Sistem  Kewarisan  Mayorat,  yaitu  sistem  kewarisan  yang  menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. 19

## II. Pengangkatan Anak Suku Toraja
Masyarakat  adat  Indonesia  mengenal  ada  bermacam-macam  sebutan  untuk  anak angkat, antara lain, di daerah Cirebon disebut dengan “mupu anak”, di Sunda di sebut dengan  “ngukut  anak”,  di  Bali  disebut  dengan  “nyentanayang”,  di  Minahasa  disebut dengan “meki anak”, di Suku Dayak Mayan disebut  dengan “ngukup anak”, di Rejang Bengkulu  disebut  dengan  “mulangjurai”,  Batak  Karo  menyebutnya  dengan  “anak angkat”, dan masyarakat Toraja menyebut “dianak”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri, sedangkan dalam ensiklopedia
17 Hilman, Loc.Cit
18 Ibid 19 Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 9, no. 2 (2016): 58-59.
e-ISSN : 2621-4105
umum  menggunakan  istilah  adopsi  yaitu  anak  orang  lain  yang  diambil  dan  disahkan sebagai anaknya sendiri. 20
Soerjono  Soekanto  dan  Soeleman  B  Taneko  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa pada dasarnya anak angkat adalah anak orang lain menurut hukum adat dan agama yang diangkat  karena  alasan  tertentu  dan  dianggap  sebagai  anak  kandung,  dan  Soerjono Soekanto  juga  menyatakan  adopsi  adalah  suatu  perbuatan  mengangkat  anak  untuk dijadikan  anak  sendiri  atau  mengangkat  seorang  anak  dalam  kedudukan  tertentu  yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah ada faktor hubungan darah. 21 Staatblad No 129 Tahun 1917 mengatur tentang pengangkatan anak, demikian pula dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007,  tentang  Pengangkatan  Anak merupakan suatu perbuatan hukum. 22
1. Penyebutan Anak dan pengertiannya menurut Hukum Adat: 23
a. Anak Kandung
Anak yang lahir dari peranakan ibu dan ayah biologisnya. Perkawinan orang tuanya berdampak pada kedudukannya sebagai ahli waris. Anak tersebut menjadi anak yang sah jika perkawinan itu sah, begitu pula sebaliknya. Ada dua jenis anak biologis:
1) Anak  sah  adalah  keturunan  biologis  yang  dihasilkan  dari  pertalian  orang  tua, anak yang sah secara agama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU tentang Perkawinan;
2) Anak luar kawin, yaitu anak yang hanya mempunyai tautan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Padahal, menurut ahli waris dari ibu dan keluarga ibunya, dan tidak menutup kemungkinan tidak mendapat bagian dari ayah kandungnya.
b. Anak Tiri
Dalam suatu pertalian, dimana suami  telah memiliki anak lelaki/perempuan sedang isteri tidak memiliki anak selama perkawinan, maka salah satu dari anak suami akan menjadi tegak  tegi bagi  keturunan  isteri  dengan  suaminya  yang  telah  meninggal dunia.
c. Anak Angkat
Pengangkatan  anak  dilakukan  karena  suami  dan  isteri  dalam  perkawinannya  tidak dikaruniai  anak  untuk  penerusan  keturuan  dalam  masyarakat  patrilineal  dan matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah.
2. Adopsi Anak pada Masyarakat Tana Toraja
Penduduk  asli  Sulawesi  Selatan  terbagi  menjadi  empat  suku:  Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, yang berbeda dalam latar belakang sejarah, budaya, struktur  sosial,  dan  bentuk  pemerintahan,  serta  kerajaan-kerajaan  yang  pernah berkembang  di  daerah  tersebut.  Suku  Toraja  adalah  suku  bangsa  Indonesia  yang
20 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Ke-5,  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016
21 Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia , Cetakan ke-5, Hlm. 276,  (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2002)
22 Lisma  Lumentut  ,  Rosmawati,  “Hak  Anak  Dalam  Sistem  Kewarisan  Adat  Masyarakat  Sangla’boran Kabupaten Toraja Utara , Jurnal PLJ 1, no. 1 (2020):19-29.
23 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
tinggal di daerah pegunungan di bagian barat laut pulau Sulawesi. Toraja berasal dari bahasa Bugis, dimana To berarti “rakyat” dan Riaja berarti “dataran tinggi”, sehingga To Riaja berarti “mereka yang tinggal di negeri atas”. Tradisi pemakaman Toraja, tempat tinggal tradisional tongkonan, dan pahatan kayu semuanya sangat terkenal. Ritual pemakaman suku Toraja adalah salah satu acara sosial yang paling penting, menarik ratusan orang dan berlangsung beberapa hari. 24
Suku Toraja menerima adopsi anak yang tidak memiliki tautan darah dengan mereka. Adopsi adalah suatu proses hukum dimana seorang anak dikeluarkan dari pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan orang tua kandungnya dan ditempatkan dalam pengasuhan orang tua angkatnya disebut sebagai di ba'gi atau ku'kui ditandai dengan  ritual  adat  dimana  orang  tua  angkat  mengambil  rambut  anak  angkat  dan menyimpannya sebagai tanda ikatan darah orang tua angkat dengan anak tersebut, atau  sebagai  tanda  bahwa  anak  tersebut  ditelantarkan  oleh  orang  tua  biologisnya dan  kemudian  dibuang  kembali  ke  perut  orang  tua  angkat, 25 dalam  hukum  adat Toraja,  yang  mengisyaratkan  bahwa  anak  angkat  tidak  berbeda  dengan  anak kandung  dalam  hal  kedudukan,  hak,  dan  kewajibannya,  dan  selama  orang  tua kandung  atau  kerabat  terdekatnya  masih  hidup,  anak  angkat  memiliki  kontak keluarga yang sehat dengan mereka.
3. Kedudukan Anak Angkat dan Hak Mewaris
Kedudukan  anak  angkat  identik  dengan  anak  biologis,  maka  hak  dan kewajiban anak angkat dalam masyarakat hukum adat Toraja identik dengan anak kandung.  Anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  diharapkan  dapat  saling  miliki  rasa hormat dalam masyarakat adat Toraja. Anak angkat harus memperlakukan orang tua  angkatnya  dengan  hormat,  seolah-olah  mereka  adalah  orang  tua  yang sebenarnya,  terutama  ketika  orang  tua  angkatnya  menginginkan  bantuan.  Anak angkat  berwenang  mewaris  baik  dari  orang  tua  kandung  maupun  orang  tua angkatnya  dalam  hal  pewarisan.  Banyaknya  kurban  yang  dilakukan  anak  angkat pada  saat rambu  solo' ,  atau  upacara  kematian  orang  tua  angkat  yang  meninggal, menentukan besarnya harta warisan anak angkat tersebut. Anak angkat bertanggung jawab atas dua hal: 26
a. Keharusan anak angkat untuk menghidupi orang tua angkat selama masih hidup, sesuai  dengan  tuntutan  keperluan  orang  tua  angkat  atau  keluarga  orang  tua angkat, baik karena alasan pribadi maupun budaya; dan
b. Kewajiban anak angkat untuk mengadakan upacara penandatanganan bagi anak angkat jika orang tua angkat meninggal dunia.
Anak angkat memiliki wewenang untuk mewarisi baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandungnya. Di Toraja, warisan dibagikan melalui ma’tallang , atau  pembagian  warisan  berdasarkan  jumlah  kerbau.  Babi  dikorbankan  oleh
24 Ibid
25 Putri Mani’ Salurante, “Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma’Tallang)  Setelah  Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya (2016):1-12.
26 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
seorang anak kepada orang tua angkat yang meninggal agar kerbau yang dilahirkan lebih  banyak  dan  semakin  banyak  babi  yang  dikorbankan  maka  semakin  banyak pula harta peninggalan yang akan diterima ahli waris, dan hal ini dilakukan setelah upacara penguburan selesai. Harta warisan anak angkat dapat diambil kembali oleh saudara angkatnya atau kerabat orang tua angkatnya apabila ia menerima warisan dan  melalaikan  kewajibannya,  yang  dalam  adat  dimaksudkan  sebagai menggantikan kewajiban orang tua angkatnya. 27
Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan putusnya ikatan anak angkat dengan orang tua angkatnya: 28
a. Anak  angkat  itu  sendiri (noka’ no dianak atau ma’salian rinding) ,  yang  tidak mau lagi menjadi anak. Karena tidak ingin lagi  menjadi anak, ia merasa harus melepaskan  diri  dari  orang  tua  angkatnya  dan  memutuskan  tautan  dengan mereka;
b. Adanya  perbedaan  pendapat  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkatnya yang mengakibatkan putusnya tautan mereka; dan
c. Anak angkat tidak mau membayar hutang orang tua angkatnya (noka’ mangiu’ atau noka’ noka lalan) . Hutang tersebut biasanya merupakan kewajiban orang tua angkat ketika masih hidup.
Kekerabatan  Toraja  dapat  digambarkan  dalam  dua  cara  dalam  masyarakat  adat Tana  Toraja: banua  tongkonan (tempat  tinggal  adat  atau  rumah  keluarga  kekerabatan) dan liang  tongkonan (tempat  tinggal  adat  atau  kuburan),  yang  memegang  kewajiban penting  dalam  keberlangsungan  hidup  masyarakat  Toraja. Tongkonan berusul  kata tongkonan, yang berarti tempat mereka duduk untuk membicarakan kesulitan. Pangala tondok (penguasa)  awalnya  menetapkan tongkonan ini  sebagai  tempat  menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan peraturan. 29
Keluarga atau keturunan tongkonan termasuk anak angkat disebut rapu . Materi di atas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tongkonan hanya diberikan kepada anggota keluarga, keturunan, atau ahli waris. Setiap rapu tongkonan dari ibu dan ayah, berutang kepada tongkonan- nya  untuk  terus  berkomitmen.  Akibatnya,  ayah  dan  ibu  biasanya mewarisi tongkonan dari nenek moyang mereka, atau rapu bertugas menjaga tongkonan dari ayah atau ibu .
Jika pewaris memiliki anak biologis, maka harta warisan anak angkat itu terbatas pada  harta  bersama (torakna  rampanan  kapa’) .  Apabila  pewaris  tidak  memiliki  anak kandung sah dan anak angkat itu adalah kerabat dekat, maka anak angkat itu berhak atas seluruh  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya. 30 Namun,  semuanya  akan  dilihat  dari perilaku  anak  angkat  dalam  hal  kewajiban-kewajiban  yang  dilakukannya  terhadap orangtua  angkat,  jadi  jumlah  warisan  disesuaikan  dengan  pengorbanan  anak  angkat terhadap orangtua angkatnya.
27 Indrasari M Ratna Putri, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja , Masters Thesis, 2010, Universitas Diponegoro, http://eprints.undip.ac.id/23996/, diakses pada tanggal 10 Mei 2021
28 Ibid
29 Ibid 30 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
Pembagian terhadap anak angkat tersebut terjadi, jika ada hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan anak angkat, namun jika tidak ada hubungan kekeluargaan, maka anak  angkat  hanya  mendapatkan  harta  pencaharian  saja.  Ada  pula  penagngkatan  anak dikarenakan keberanian anak angkat tersebut (anak barani), melindungi orangtua angkat juga hartanya, dan tidak dapat ditarik oleh siapapun, karena hal ini sebagai tanda hormat pewaris  kepada  anak  angkatnya  yang  dengan  berani  mengorbankan  dirinya. 31 Warisan dapat  ditarik,  apabila  anak  angkat  tidak  menginginkan  dipanggil  sebagai  anak  angkat, dengan demikian hubungan kekerabatan dengan orangtua angkat dianggap putus.
III. Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan
Hukum  adat  Toraja  mendefiniskan  pewarisan  dengan  istilah pa’rinding yang mengacu pada sistem pewarisan tergantung pada jumlah pengorbanan ahli waris kepada pewaris  ketika  meninggal.  Sistem  pewarisan  ini  masih  berlaku  dan  digunakan  sampai sekarang. Ahli waris menerima harta kekayaan peninggalan pewaris serta hadiah untuk pengorbanan kepada pewaris selama pesta kematian dengan metode ini. oleh karena itu, dalam pewarisan jenis ini, jumlah hewan kurban yang disembelih oleh ahli waris menjadi sangat  penting. Selain itu dalam adat  Toraja, warisan disebut dengan Mana’ atau “taa mana’ ta dio mai ambe’ sola indo’ ta” yang artinya bagian dari harta milik ayah dan ibu kita, bahkan dari nenek moyang ibu kita. Hukum adat Toraja mengatur warisan dengan cara yang unik, yang membedakannya dari wilayah di Indonesia lainnya. 32
Di  Toraja,  warisan  didasarkan  pada  persembahan  sederhana  atau  besar-besaran yaitu kerbau dan babi yang dipersembahkan dalam upacara rambu solo’ kepada pewaris yang telah meninggal dunia. Hal inilah yang mempengaruhi adanya pribahasa “dibenni dadi,  tang  dibenni  dadi” .  Terjadi  sebagai  akibat  dari  pembagian  warisan  berdasarkan jumlah  pengorbanan  yang  dilakukan,  namun  dasar  tersebut  mulai  berubah  seiring berjalannya waktu yang dikarenakan dianggap terlalu diskriminatif bagi ahli waris. Jika sebagian  ahli  waris  tidak  mendapat  bagian,  padahal  hakikatnya  semua  adalah  sama, terutama  anak  ahli  waris.  Meski  begitu,  warisan  sampai  dengan  sekarang  masih ditentukan sejauh mana pengorbanan ahli waris terhadap pewaris yang telah meninggal dunia.
Orang Toraja menganut  sistem kekerabatan parental dan bilateral.  Bahwa wanita dan  pria  memiliki  wewenang  dan  keharusan  yang  sama  dalam  sistem  ini.  Selanjutnya mayasrakat  adat  Toraja  telah  menetapkan  sistem  pewarisan,  yang  meliputi  sistem pewarisan  perseorangan,  sistem  pewarisan  komunal,  dan  sistem  pewarisan  mayoritas. Dalam  keadaan  demikian,  anak-anak  yang  lahir  dari  pertalian  yang  mengikat  secara hukum antara suami-isteri, baik pria maupun wanita memiliki wewenang yang sama atas harta warisan orang tuanya.
Sistem  parental  atau  bilateral  merupakan  sistem  kekerabatan  yang  dianut  oleh masyarakat adat Toraja untuk menentukan garis keturunan dalam hal pembagian warisan, yang mana sistem parental atau bilateral ini mengambil garis dari ayah dan ibu atau orang tua. Anak berwenang atas harta warisan dari orang tuanya termasuk tongkonan dari ayah
31 Tuken, Ritha. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja, Kab.Gowa: 2020.
32 Loc. it, Salurante
e-ISSN : 2621-4105
dan ibunya.  Masyarakat adat Toraja dalam memberikan warisan dilakukan sebelum atau sesudahnya pewaris wafat atau meninggal dunia. Dalam hal pemberian warisan ini adat Toraja memisahkan pembagian warisan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: ma’rinding yang berarti  harta  kekayaan  atau  harta  warisan  diberikan  kepada  warisnya  setelah  warisnya memberikan sebuah kesetiaan kepada pewaris seperti hewan, yaitu babi dan kerbau yang akan dikurbankan saat upacara kematian pewaris.
Dapat  disimpulkan  bahwa ma’rinding dilakukan  setelah  adanya  kematian seseorang, dan ditekkeni yang berarti harta kekayaan atau harta warisan diberikan oleh pemiliknya  atau  pewaris  kepada  ahli  warisnya  secara  langsung  saat  masih  hidup  sang pewarisnya. Sama halnya dengan hibah yang diberikan pada saat pewaris masih hidup, namun di adat Toraja tidak mengenal adanya hibah dalam urusan pewarisan.
Jadi, sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Toraja untuk menentukan garis keturunan dalam hal pembagian warisan, yang mana sistem parental atau bilateral ini menarik garis dari ayah dan ibu atau orang tua. Sehingga anak lelaki dan anak gadis memiliki kedudukan dan hak yang sama, serta berhak atas harta warisan dari orang tuanya termasuk tongkonan dari ayah dan ibunya, demikian  pula  hal  itu  diterapkan  dalam  pembagian  warisan  kepada  anak  angkat perempuan dan laki-laki mempunyai bagiannya sama.

## E. PENUTUP
Pelaksanaan sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan di antara hukum  waris  adat  dengan  hukum  adat.  Hukum  waris  adat  mengenal  tiga  sistem kewarisan,  yaitu  sistem  kewarisan  individual,  sistem  kewarisan  kolektif  dan  sistem kewarisan mayorat. Pengangkatan anak pada suku Toraja, terbagi atas pengangkatan anak di  usia kecil, dewasa dan anak barani,  yang pembagian warisannya ditetapkan sebagai berikut, apabila pengangkatan anak masih dalam hubungan kekerabatan, maka warisan yang  diterima  meliputi  seluruh  harta  yang  dimiliki  oleh  orangtua  angkatnya.  Apabila tidak  memiliki  kekerabatan  maka  warisan  yang  diberikan  kepada  anak  angkat  terbatas pada harta mata pencaharian saja. Terhadap anak angkat berani, diberikan harta secara hibah,  karena  dengan  keberaniannya  anak  angkat  ini  telah  melindungi  orangtua angkatnya beserta harta bendanya. Pemberian warisan diberikan dengan suatu ketentuan, dimana  anak  angkat  harus  melakukan  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  oleh  orangtua angkatnya,  namun  tidak  berlaku  pada  anak  berani,  dikarenakan  anak  angkat  tersebut sudah  melakukan  suatu  kewajibannya  yaitu  memberikan  perlindungan  dan  menjaga orangtua angkatnya beserta hartanya, jadi dianggap sudah melakukan kewajibannya, dan jika  ingin  melakukan  lagi,  dianggap  sebagai  bentuk  keiklasan,  dan  harta  hibah  yang diberikan orangtua angkat kepadanya berupa tanda ucapan terima kasih atas perlindungan yang  diberikan.Pembagian  warisan  terhadap  anak  angkat  baik  itu  laki-laki  maupun perempuan, tidak ada perbedaan pembagian, semua mendapatkan bagian warisan sama
e-ISSN : 2621-4105
besarnya. Hal ini dikarenakan atas sistem kekerabatan yang dianut yaitu sistem parental atau bilateral.

## DAFTAR PUSTAKA
Atyanta,  Y, Analisis Yuridis Terhadap Hibah Dan Hibah Wasiat Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 2019,
http://repository.unpar.ac.id, diakses pada tanggal 18 Juni 2021
Febriawanti,  Dinta  and  Intan  Apriyanti  Mansur,  “Dinamika  Hukum  Waris  Adat  di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang”, Jurnal Media Iuris 3,  no. 2, Juni 2020): 119-132, http://dx.doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754
Hadikusuma, H. Hilman, Hukum Waris Adat , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. Indrasari, RP, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja, , Masters Thesis, 2010, Universitas Diponegoro.
Idrus,  N.I.,  “Mana’  dan  Éanan:  Tongkonan,  Harta  Tongkonan,  Harta  Warisan,  dan Kontribusi Ritual di Masyarakat Toraja ” , ETNOSIA 1, no. 2 (2017):12 – 26.
Lumentut, Lisma and Rosmawati, “Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla’boran Kabupaten Toraja Utara, Jurnal PLJ 1, no. 1 (2020): 9-29. Mani’ Salurante, Putri, “Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum  Adat  Toraja  (Ma’Tallang)  Setelah  Berlakunya  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan Anak”, Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya (2016):1-12.
M Ratna Putri, Indrasari, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja, Masters Thesis, 2010, Universitas Diponegoro, http://eprints.undip.ac.id/23996/, diakses pada tanggal 10 Mei 2021
Mukhlis  dan  Anton  Lucas, Nuansa  Kehidupan  Toraja ,  Cetakan  ke-8  (Jakarta:Pradnya Paramita 1987.)
Nugroho, Sigit Sapto, Hukum Waris di Indonesia , Solo, Hlm. 25, (2016).
Rahmayanti,  Nadya  Agung  Basuki  Prasetyo,  Triyono , “Kedudukan  Anak  Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo” ,  Jurnal Diponegoro Law Journal 6 no. 1 (2017).
Rogers, Maurice and Herdi Munte Johannes, Eka Pratama Jawak, “Analisis Yuridis Hak Waris  Terhadap  Anak  Angkat  Dalam  Hukum  Adat  Batak  Simalungun”, Jurnal Rectum 3 no. 2 (2021): 181-194, http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1176
Ruslianto  Sumule  Pongtuluran, Pelimpahan  Hak  Mewaris  Sebagai  Balas  Jasa (Pa’rinding)  Ditinjau  Dari  Hukum  Adat  Toraja, 2018, http://digilib.unhas.ac.id/ , diakses pada tanggal 4 Juni 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Poespasari, E.D., Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja , 2020 - books.google.com
Sangian, Filemon“Hak Atas Warisan Seorang Anak yang Diadopsi Terhadap Orang Tua Walinya  Menurut  KUH  Perdata”, Lex  Et  Societatis 5,  no.  2  (2017):  73-81, https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15237
e-ISSN : 2621-4105
Soekanto,  Soerjono  and  Soeleman  B.  Taneko, Hukum  Adat  Indonesia ,  Cetakan  ke-5, Hlm. 276, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2002).
Suryana  Siregar,  Helmi  and  Fatmariza  Fatmariza,  “Perubahan  Kedudukan  Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola”, Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 252- 268, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3281
Tuken, Ritha. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja , Kab.Gowa: 2020.
Undang-undang Nompr 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Yasir  Fauzi,  Mohammad,    “Legislasi  Hukum  Kewarisan  Di  Indonesia”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 9, no. 2 (2016): 58-59.