## ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
Marwah, SH.,MH Universitas Hasanuddin Makassar

## Abstract
The house is a basic need that has a role in the forming the character and personality of the nation. In order to accommodate the needs of people to own a home, then the banks offering credit facilities (KPR). However, in practice, some clauses does  not  yet  reflect  the good faith principle that should  be applied in  an agreement. Therefore, the agreement made by the banks should heed the principle of  good  faith  in  every  clause  of  the  agreement  as  well  as  to  adjust  to  the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

## Keywords: principle of good faith, KPR Agreement

## Abstrak
Rumah  merupakan  kebutuhan  dasar  yang  berperan  penting  dalam pembentukan  watak  serta  kepribadian  bangsa.  Dalam  rangka  mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah, maka pihak perbankan menawarkan fasilitas  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  Namun  dalam  praktiknya,  beberapa klausul  dalam  Perjanjian  KPR  belum  mencerminkan  adanya  asas  iktikad  baik yang  seharusnya  diterapkan  dalam  suatu  perjanjian.  Oleh  karena  itu,  Perjanjian KPR  yang  dibuat  oleh  pihak  perbankan  seharusnya  mengindahkan  asas  iktikad baik  dalam  setiap  klausul  perjanjiannya  serta  menyesuaikan  dengan  ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci : Asas Iktikad Baik, Perjanjian KPR

## PENDAHULUAN
erdasarkan  ketentuan  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh
pelayanan  kesehatan.  Salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  negara  berdasarkan aturan  tersebut  adalah  melalui  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan permukiman  agar  masyarakat  mampu  bertempat  tinggal  serta  menghuni  rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 1
Pemerintah  berperan  dalam  menyediakan  dan  memberikan  kemudahan serta  bantuan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  bagi  masyarakat  melalui penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  yang  berbasis  kawasan serta  keswadayaan  masyarakat  sehingga  merupakan  satu  kesatuan  fungsional dalam  wujud  tata  ruang  fisik,  kehidupan  ekonomi,  dan  sosial  budaya  yang mampu  menjamin  kelestarian  lingkungan  hidup  sejalan  dengan  semangat demokrasi,  otonomi  daerah,  dan  keterbukaan  dalam  tatanan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2
Rumah  merupakan  kebutuhan  pokok  dalam  kehidupan  sebuah  keluarga tetapi  tidak  semua  orang  memiliki  dana  untuk  membangun  sendiri  rumah idamannya  ataupun  membeli  rumah  secara  tunai.  Dalam  rangka  mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah maka pihak perbankan menawarkan fasilitas  Kredit  Pemilikan  Rumah  yang  dalam  pembahasan  selanjutnya  disingkat KPR. KPR termasuk jenis kredit dengan agunan karena rumah yang dibeli melalui KPR itulah yang menjadi jaminannya.
Usaha  perkreditan  membutuhkan  penanganan  yang  profesional  dengan integritas moral  yang tinggi. Kegiatan perkreditan akan lancar apabila para pihak yang  terkait  dalam  kegiatan  tersebut  saling  mempercayai.  Kondisi  ini  sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit karena dana yang ada  pada  bank  sebagian  besar  merupakan  dana  milik  pihak  ketiga  yang dipercayakan kepada bank tersebut. 3
Salah  satu  upaya  dalam  rangka  pembinaan  dan  pengawasan  perkreditan tersebut,  Bank  Indonesia  telah  membuat  suatu  aturan  mengenai  Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang harus dilaksanakan oleh perbankan  nasional  karena  pedoman  tersebut  merupakan  panduan  agar  bank
1 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman, Konsiderans menimbang huruf (b)
2 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Konsiderans menimbang huruf (c)
3 Muhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia (Citra  Aditya  Bakti:Bandung,  2011), hlm. 365
B
mampu  mengawasi  portofolio  perkreditan  secara  keseluruhan  dan  menetapkan standar  dalam  proses  pemberian  kredit.  Selain  itu,  PPKPB  juga  diharapkan mendorong  agar  setiap  bank  mempunyai  standar  dan  ukuran  yang  mengandung unsur pengawasan intern pada setiap proses pemberian kredit. 4
Dalam  Perjanjian  KPR,  konsumen  sering  dihadapkan  pada  klausul  yang menyatakan  bahwa  konsumen  menyetujui  perubahan  suku  bunga  sewaktu-waktu tanpa  diperlukan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  konsumen  dan  perubahan tersebut  bersifat  mengikat.  Pihak  bank  berhak  secara  sepihak  menaikkan  atau menurunkan  suku  bunga  KPR  dengan  pemberitahuan  tertulis.  Selain  itu, mengenai  tingkat  suku  bunga,  Bank  Indonesia  menyerahkan  sepenuhnya  pada kebijakan  bank  yang  bersangkutan.  Hal  ini  berarti  konsumen  KPR  belum terlindungi oleh naiknya suku bunga KPR. 5
Padahal  secara  teoretis,  pada  saat  suku  bunga  acuan,  yaitu  Sertifikat  Bank Indonesia  (SBI)  turun,  maka  suku  bunga  simpanan  dan  suku  buku  kredit  juga seharusnya  mengalami  penurunan.  Namun,  dalam  kenyataannya,  meskipun  SBI turun  menjadi  6,75%,  pihak  bank  belum  ikut  menurunkan  suku  bunga  kredit. 6 Sementara  itu,  dari  sektor  perbankan  muncul  semacam  pembelaan  bahwa meskipun  suku  bunga  SBI  telah  menurun,  kondisi  ini  tidak  dapat  begitu  saja diterapkan pada suku bunga simpanan bank. Hal itu terjadi karena adanya time lag (tenggang  waktu)  deposito  berjangka  yang  tidak  dapat  segera  diubah  suku bunganya  setiap  saat.  Akibatnya,  suku  bunga  kredit  juga  tidak  dapat  diturunkan seketika itu juga. 7
Hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  7  huruf  (a),  (b)  dan (c)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, selanjutnya  dalam  pembahasan  ini  disingkat  UUPK,  yang  memuat  aturan  bahwa pelaku  usaha  wajib  beriktikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya, 8 memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberikan  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan. 9 Disamping  itu,  wajib  memperlakukan  atau  melayani  konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 10 Selanjutnya, Pasal 18 huruf (g) UUPK mengatur mengenai larangan pencantuman klausul baku yang menyatakan tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru,  tambahan,
4 Muhammad Djumhana , Hukum Perbankan di Indonesia, hlm. 365
5 Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-instrumen  Hukumnya (Citra  Aditya Bakti:Bandung, 2009), hlm. 57
6 Data SBI Maret 2016, diakses dari www.bi.go.id
7 Djoko  Retnadi,  diakses  dari  www.kompas.com/kompascetak.htm  pada  tanggal  11  November 2015
8 Pasal 7 huruf (a) UUPK
9 Pasal 7 huruf (b) UUPK
10 Pasal 7 huruf (c) UUPK
lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya.  Berdasarkan pemaparan  tersebut  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut permasalahan  mengenai  penerapan  asas  iktikad  baik  dalam  perjanjian  kredit pemilikan rumah.

## PEMBAHASAN
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  di  antaranya  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  dengan membatasi  serta  melindungi  kepentingan-kepentingan  tersebut,  sehingga  tidak berlebihan  jika  fungsi  utama  dari  hukum  itu  adalah  untuk  keadilan.  Dalam kaitannya dengan penelitian ini, fungsi hukum dalam Perjanjian KPR diharapkan dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  nasabah  debitor  dari  hal-hal  yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang bersangkutan sebagai konsumen sehingga tercipta suatu kontrak yang berdimensi keadilan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, grand theory yang digunakan adalah teori keadilan.
Mengutip  pandangan  Aristoteles  tentang  prinsip-prinsip  keadilan  yang masih  sangat  berpengaruh  sampai  saat  ini  bahwa  keadilan  adalah  kesamaan perlakuan  ( equality ) dan juga sebagai "sesuai hukum” ( lawfulness). Selanjutnya, Roscoe  Pound  mengemukakan  bahwa  suatu  kontrak  baru  mengikat  jika  para pihak dalam  kontrak  tersebut  memberikan  prestasinya  yang  seimbang  atau  sama nilai (equivalent). Keseimbangan perlindungan antara produsen dengan konsumen menampakkan fungsi hukum  yang menurut Roscoe Pound adalah sebagai sarana pengendalian  hidup  bermasyarakat  dengan  menyeimbangkan  kepentingan- kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat  atau  dengan  kata  lain  sebagai  sarana kontrol  sosial.  Keseimbangan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dengan produsen  tidak  terlepas  dari  adanya  pengaturan  tentang  hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.
Menurut  teori  prinsip  umum,  suatu  kontrak  tetap  mengacu  pada  efek general dari  konsep  kontrak  itu  sendiri.  Jadi,  walaupun  banyak  kontrak  yang sudah  ada  pengaturannya  secara  detil  dalam  perundang-undangan  atau  dalam draft-draft model kontrak yang diterima umum atau yang diatur sendiri oleh para pihak  berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak,  tetapi  secara  umum  tetap mengacu  dan  tidak  menyimpang  secara  signifikan  dari  prinsip-prinsip  dan universal yang terdapat dalam konsep-konsep kontrak tradisional. 11
Isi perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1339 dan Pasal 1347 BW. Pasal 1339  BW  mengatur  bahwa  suatu  perjanjian  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal
11 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  dari  Sudut  Pandang  Hukum Bisnis  (Citra  Aditya Bakti:Bandung, 2010), hlm. 8
yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut  sifat  perjanjian,  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  dan  undang- undang.  Selanjutnya,  Pasal  1347  BW  mengatur  bahwa  hal-hal  yang  menurut kebiasaan  selamanya  diperjanjikan  dianggap  secara  diam-diam  dimasukkan  di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.
Sebagian  peneliti  hukum  berpendapat  bahwa  sebenarnya  kebiasaan  yang dimaksud oleh Pasal 1347 BW itu adalah sama karena membicarakan pokok yang sama.  Keduanya  dituangkan  dalam  undang-undang  ialah  untuk  meyakinkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian, faktor kebiasaan itu harus dipertahankan. 12 Pada  dasarnya,  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  haruslah dapat  dimengerti  dan  dipahami  isinya.  Namun,  dalam  kenyataannya  banyak kontrak  yang  isinya  tidak  dimengerti  oleh  para  pihak  sehingga  menimbulkan berbagai macam penafsiran.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (3)  BW  bahwa  suatu  perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik.  Iktikad  baik  merupakan  ukuran  objektif untuk  menilai  pelaksanaan  perjanjian,  apakah  pelaksanaan  perjanjian  itu mengindahkan  norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan  dan  apakah  pelaksanaan perjanjian  itu  telah  berjalan  di  atas  rel  yang  benar.  Apa  yang  dimaksud  dengan kepatutan  dan  kesusilaan,  undang-undang  sendiri  tidak  memberikan  rumusannya tetapi  jika  dilihat  dari  arti  katanya,  kepatutan  artinya  kepantasan,  kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti  kata-kata  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kepatutan  dan  kesusilaan  itu  sebagai “nilai  yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. 13
Jika  terjadi  selisih  pendapat  tentang  pelaksanaan  dengan  iktikad  baik (kepatutan  dan  kesusilaan),  hakim  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk mengawasi  dan  menilai  pelaksanaan,  apakah  ada  pelanggaran  terhadap  norma- norma  kepatutan  dan  kesusilaan  itu.  Ini  berarti  bahwa  hakim  berwenang  untuk menyimpang  dari  isi  perjanjian  menurut  kata-katanya,  apabila  pelaksanaan menurut  kata-kata  itu  akan  bertentangan  dengan  iktikad  baik,  yaitu  norma kepatutan  dan  kesusilaan.  Pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  norma  kepatutan  dan kesusilaan itulah  yang dipandang adil karena tujuan hukum  salah satunya  adalah menciptakan keadilan. 14
Iktikad  baik (good  faith) dalam  pelaksanaan  kontrak  merupakan  lembaga hukum  ( rechtsfiguur )  yang  berasal  dari  hukum  Romawi  yang  kemudian  diserap
12 Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi  Hukum  Perikatan (Citra  Aditya  Bakti:  Bandung, 2001), hlm. 89
13 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Perspektif  Perbandingan  (Bagian Pertama) ( FH UII Press:Yogyakarta, 2014), hlm. 136
14 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia (Citra  Aditya  Bakti;Bandung,  2010), hlm. 235-236
oleh civil law. Belakangan, asas ini diterima pula hukum kontrak di negara-negara yang  menganut common  law, seperti  Amerika  Serikat,  Australia,  dan  Kanada. Bahkan  asas  ini  telah  diterima  pula  oleh  hukum  internasional  seperti  Artikel  1.7 UNIDROIT  dan  Artikel  1.7 Convention  Sales  of  Goods .  Asas  ini  ditempatkan sebagai  asas  yang  paling  penting  ( super  eminent  principle) dalam  kontrak  dan menjadi  suatu  ketentuan  fundamental  dalam  hukum  kontrak  dan  mengikat  para pihak dalam kontrak. 15
Iktikad  baik  dalam  pelaksanaan  kontrak  telah  menjadi  asas  yang  paling penting  dalam  kontrak    tetapi  masih  meninggalkan  sejumlah  kontroversi  atau permasalahan.  Sekurang-  kurangnya  ada  tiga  persoalan  yang  berkaitan  dengan iktikad  baik  tersebut.  Pertama,  pengertian  iktikad  baik  tidak  bersifat  universal. Kedua, tolok ukur ( legal test) yang digunakan hakim untuk menilai ada tidaknya iktikad baik dalm kontrak. Ketiga, pemahaman dan sikap pengadilan di Indonesia berkaitan dengan fungsi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. 16
Iktikad  baik  tersebut  tidak  hanya  mengacu  kepada  iktikad  baik  para  pihak tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebab  iktikad  baik  merupakan  bagian  dari  masyarakat.  Iktikad  baik  ini  akhirnya mencerminkan  standar  keadilan  atau  kepatutan  masyarakat.  Berdasarkan  makna yang  demikian,  menjadikan  standar  iktikad  baik  sebagai  suatu universal  social force yang  mengatur  hubungan  antar  sosial  mereka  yakni  setiap  warga  negara harus  memiliki  kewajiban  untuk  bertindak  dengan  iktikad  baik  terhadap  semua warga negara. Ini merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi.
Produk legislatif terbaru  yang berkaitan dengan iktikad baik  ini terdapat  di dalam  Pasal  6.248.1  BW  Belanda  yang  baru.  Menurut  Hartkamp,  pembentuk undang-undang  telah  membedakan  iktikad  baik  dalam  makna  ketaatan  akan reasonable  commercial  standard  of  fair  dealitig dari  iktikad  baik  dalam  makna honesty  in  fact. Untuk  mencegah  kemungkinan  timbulnya  kebingungan, pembentuk  Undang-  Undang  Belanda  menggunakan  istilah  iktikad  baik  dalam makna  yang  pertama  saja  di  mana  iktikad  baik  kemudian  dikarakteristikkan sebagai reasonableness (redelijkheid) dan equity (billijkheid). 17 Ketentuan tersebut menentukan bahwa para pihak dalam perikatan mengikatkan dirinya atau dengan lainnya sebagai debitor dan kreditor sesuai dengan redelijkheid en billijkheid.
15 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Perspektif  Perbandingan  (Bagian Pertama), hlm. 123
16 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Perspektif  Perbandingan  (Bagian Pertama) , hlm. 127
17 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Perspektif  Perbandingan  (Bagian Pertama), hlm. 132
Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik  yang objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif  yang  mengacu  kepada  suatu  norma  yang  objektif.  Perilaku  para  pihak dalam  kontrak  harus  diuji  atas  dasar  norma-norma  objektif  yang  tidak  tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma  tidak  tertulis  yang  sudah  menjadi  norma  hukum  sebagai  suatu sumber hukum tersendiri.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro , iktikad  baik  dibagi  menjadi  2  (dua) macam, yaitu: 18
1. Iktikad  baik  pada  waktu  mulai  berlakunya  suatu  hubungan  hukum. Iktikad  baik  di  sini  biasanya  berupa  perkiraan  atau  anggapan  seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi.  Dalam  konteks  ini  hukum  memberikan  perlindungan  kepada pihak yang beriktikad baik, sedang bagi pihak yang beriktikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko.
2. Iktikad  baik  pada  waktu  pelaksanaan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban yang  termaktub  dalam  hubungan  hukum  itu.  Pengertian  iktikad  baik semacam  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  BW  adalah bersifat  objektif  dan  dinamis  mengikuti  situasi  sekitar  perbuatan hukumnya.  Titik  berat  iktikad  baik  disini  terletak  pada  tindakan  yang akan  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu  tindakan  sebagai pelaksanaan sesuatu hal.
Menurut  teori  klasik  hukum  kontrak,  asas  iktikad  baik  dapat  diterapkan dalam  situasi  dimana  perjanjian  sudah  memenuhi  syarat  hal  tertentu.  Akibatnya, ajaran  ini  tidak  melindungi  pihak  yang  menderita  kerugian  dalam  tahap  pra kontrak  atau  tahap  perundingan  karena  dalam  tahap  ini  perjanjian  belum memenuhi syarat hal tertentu. Jadi berdasarkan teori ini, janji-janji dari developer yang  tercantum  dalam  brosur-brosur  yang  diedarkan  sebagai  iklan  tidak  dapat dituntut  pertanggungjawabannya  karena  janji-janji  tersebut  adalah  janji-janji  pra kontrak yang tidak tercantum dalam pengikatan jual-beli. 19 Namun berbeda dengan teori  klasik  hukum  kontrak,  menurut  teori  kontrak  yang  modern,  janji-janji  pra kontrak  dalam  brosur  iklan  perumahan  mempunyai  akibat  hukum  jika  janji-janji ini diingkari. 20
Berdasarkan  hasil  penelitian,  masih  terdapat  beberapa  klausul  dalam perjanjian  kredit  khususnya  kredit  pemilikan  rumah  yang  merugikan  pihak nasabah debitor, diantaranya adalah sebagai berikut:
18 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011), hlm. 137
19 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus (Kencana: Jakarta, 2008), hlm. 2
20 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus (Kencana: Jakarta, 2008), hlm. 2
1. Besarnya suku bunga dapat ditinjau kembali oleh bank setiap saat tanpa persetujuan terlebih dahulu dari peminjam;
2. Bank berhak sewaktu-waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu  memutuskan  Perjanjian  KPR    seketika  dan  sekaligus  terhadap seluruh utang peminjam yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dimaksud,  baik  utang  pokok  maupun  bunga-bunga  dari  padanya  dan ongkos-ongkos atau beban lainnya.
3. Apabila  jangka  waktu  fasilitas  kredit  telah  berakhir  atau  diakhiri sebelum  jangka  waktunya  berakhir  dan  ternyata  masih  terdapat  sisa utang  sebagai  akibat  perubahan  tingkat  suku  bunga,  maka  peminjam wajib  untuk  melunasinya  dan  jika  dikehendaki  oleh  bank,  peminjam wajib menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kredit.
4. Apabila  terjadi  pelunasan  pinjaman  sebelum  fasilitas  kredit  berjalan  2 (dua) tahun, akan dikenakan penalti sebesar _____ % (satu persen) dari outstanding (sisa) pinjaman.
Menurut  peneliti,  klausul-klausul  tersebut  tentunya  belum  mencerminkan adanya  itikad  baik  dari  pihak  bank  pada  saat  membuat  perjanjian  karena  sangat membatasi  dan  menutup  ruang  untuk  negosiasi  jika  terdapat  hal-hal  baru  yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.
Perkembangan  ajaran  mengenai  iktikad  baik  menjelaskan  lebih  lanjut bahwa iktikad baik pra kontrak secara langsung dapat berfungsi sebagai pembatas baru kebebasan berkontrak. Sedangkan dalam pelaksanaan perjanjian, iktikad baik memiliki tiga fungsi, yaitu: 21
1.  Asas  iktikad  baik  berperan  penting  dalam  penafsiran  perjanjian,  yaitu ketentuan dan harapan para pihak secara rasional dan relevan, termasuk golongan  masyarakat  mana  dan  pengetahuan  hukum  apa  yang diharapkan dari pihak tersebut;
2.  Asas iktikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu termasuk menambah  kata-kata  dari  suatu  ketentuan  undang-undang  mengenai perjanjian itu. Fungsi ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang  timbul  diantara  para  pihak  yang  tidak  secara  tegas  dinyatakan dalam perjanjian;
3.  Asas  iktikad  baik  dapat  membatasi  dan  meniadakan  kewajiban kontraktual suatu perjanjian. Beberapa pakar hukum yang mengembangkan  ajaran  ini  berpendapat  bahwa  suatu  syarat  tertentu dalam perjanjian dapat dikesampingkan jika keadaan telah berubah sejak dibuatnya  perjanjian  tersebut  sehingga  pelaksanaan  kontrak  tersebut
21 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), hal. 144-147
dapat  menimbulkan  ketidakadilan.  Dalam  keadaan  yang  demikian, kewajiban kontraktual dapat  dibatasi  bahkan ditiadakan seluruhnya  atas dasar iktikad baik.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian,  masih  terdapat  beberapa  klausul  dalam perjanjian  kredit  khususnya  kredit  pemilikan  rumah  yang  bertentangan  dengan asas  iktikad  baik  yang  seharusnya  diterapkan  dalam  suatu  perjanjian.  Ketentuan tersebut  adalah  mengenai  penentuan  besarnya  suku  bunga  yang  dapat  ditinjau kembali  oleh  bank  setiap  saat  tanpa  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  peminjam, bank berhak sewaktu-waktu  tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu  tertentu memutuskan  Perjanjian  KPR  seketika  dan  sekaligus  terhadap  seluruh  utang peminjam  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  kredit,  dan  pembebanan penalty apabila terjadi pelunasan pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian KPR.  Oleh  karena  itu,  Perjanjian  KPR  yang  dibuat  oleh  pihak  perbankan seharusnya  mengindahkan  asas  iktikad  baik  dalam  setiap  klausul  perjanjiannya serta  menyesuaikan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad,  2010 .  Hukum  Perdata  Indonesia, Bandung  :  Citra Aditya Bakti
Agus Yudha Hernoko, 2011 , Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
Mariam  Darus  Badrulzaman,  2001,  Kompilasi  Hukum  Perikatan ., Bandung  : Citra Aditya Bakti
Muhamad Djumhana, 2011, Hukum Perbankan di  Indonesia, Bandung :  Citra
Aditya Bakti
Munir  Fuady,  2010, Hukum  Kontrak  dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis,
Bandung : Citra Aditya Bakti
Ridwan  Khairandy,  2014, Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta : FH UII Press
Suharnoko,  2008, Hukum  Perjanjian,  Teori  dan  Analisa  Kasus, Jakarta  :

## Kencana
Yusuf  Shofie,  2009, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-instrumen Hukumnya, Bandung : Citra Aditya Bakti