INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10085-10091 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Peran Perempuan dalam Proses  Pengambilan Keputusan Politik dan Pembangunan di Desa Pematang Johar
Kristina Pujasari Sitompul 1 ✉ , Joshua Hery Cristian Gultom 2 , Feby Adelia Parhusip 3 , Julia Ivanna 4
Universitas Negeri Medan
Email: kristina.3213311007@mhs.unimed.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Apabila pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa tentunya pembangunan desa khususnya pembangunan masyarakat desa akan berhasil diwujudkan. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat desa yang perlu dilakukan guna meningkatkan peranan perempuan dalam  pembangunan  desa.  Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penelitian kualitatif tidak  bergantung  pada  prosedur  statistik  atau perhitungan  matematis,  melainkan  berfokus pada  pemahaman  dan  interpretasi  makna  interaksi  perilaku  manusia  dalam  konteks  tertentu.  Rapat evaluasi  di  desa  Pematang  Johar  sangat  jarang  dilakukan,  evaluasi  formal  yang  dilakukan  di  desa merupakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa yang dilakukan setahun sekali. Dalam rapat ini, anggota seperti organisasi PKK mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada desa, dan masing-masing anggota PKK harus memberikan tanggapannya.
Kata Kunci: Masyarakat, Perempuan, Desa
Abstract
Community  development  will  succeed  well  if  it  involves  the  potential  that  exists  in  the  community. Women's empowerment is directed at developing and maturing the various potentials they have so that they can participate in development. This research adopts a qualitative descriptive approach. Qualitative research does not rely on statistical procedures or mathematical calculations, but rather focuses on understanding and interpreting the meaning of human behavioral interactions in a particular context. Evaluation  meetings  in  Pematang  Johar  village  are  very  rarely  conducted,  the  formal  evaluation conducted in the village is the village head's accountability report (LPJ) which is conducted once a year. In this meeting, members such as the PKK organization listen to the accountability report (LPJ) to the village, and each PKK member must provide a response.

## Keywords: Community, Women, Village

## PENDAHULUAN
Perempuan  sering  kali  dianggap  sebagai  golongan  yang  lemah  dan  diharapkan tunduk serta patuh kepada laki-laki karena aktivitas yang menuntut stamina dan daya fisik kerap  dilakukan  oleh  kaum  pria.  Namun,  saat  ini,  paradigma  telah  berubah  di  mana perempuan telah mendapatkan  peran yang istimewa  sebagai  pekerja yang  memberikan inspirasi,  kehangatan,  dan  kenyamanan  dalam  lingkungan  kerja.  Ada  pandangan  bahwa perempuan  seharusnya  tidak  terlibat  dalam  politik  karena  dianggap  sebagai  penghuni dapur, dianggap kurang mampu berpikir rasional, tidak berani mengambil risiko, cenderung ragu-ragu,  takut  terhadap  dinamika  sosial,  memiliki  akses  terbatas  untuk  menyuarakan pendapat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  serta  memiliki  keterbatasan  dalam pendidikan (Alaslan, 2017).
Pembangunan  masyarakat  desa  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Maka dari  itu seluruh potensi yang dimiliki oleh desa haruslah  dimanfaatkan  dengan  optimal.  Potensi-potensi  tersebut  memiliki  kekuatan  fisik seperti  yang  berupa  kelimpahan  alam  yang  dimiliki  desa  dan  potensi  non-fisik  seperti sumber  daya  manusia.  Pembangunan  desa  harus  direncanakan  dengan mempertimbangkan  aspek-aspek  penting  dan  sifat  dari  desa  pastinya  berbeda  dengan konsep  otonomi  daerah,  dimana  otonomi  daerah  adalah  implementasi  dari  prinsip desentralisasi (Setiawan, Suwaryo, & Rahmatunnisa, 2020). Desa merupakan wilayah yang memiliki  sistem  pemerintahan  sendiri  layaknya  sebuah  negara.  Apabila  dibandingkan dengan kelurahan, desa memiliki suatu keistimewaan seperti memiliki pemerintahan yang berotonom dan otonomi. Dalam menjalankan pemerintahan, desa. Adanya interaksi yang dinamis diantara sistem yang secara struktural dari berbagai subsistem di wilayah desa.
Terdapat  banyak  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  yang  bisa  dipakai  untuk menggambarkan  makna  dari  pengembangan  desa.  Pembangunan  masyarakat  desa merupakan sebuah usaha suatu rencana yang terstruktur dan terencana dalam memperkuat mutu hidup masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah desa dan  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  Pasal  1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan  sumber daya yang tersedia.  Penciptaan  penetapan  pada  masyarakat  desa  dimaknai  untuk  persatuan masyarakat desa yang ditunjukkan dengan dipilihnya  gagasan untuk diterapkan di desa. Penyelenggaraan  keputusan  melibatkan  pemilihan  alternatif  Tindakan  dengan  efesiensi yang sesuai dengan kondisi yang ada. (Endah , 2020).
Untuk  mencapai  sebuah  pembangunan  desa  yang  ditandai  dengan  meningkatnya kualitas  hidup  masyarakat,  tentunya  tidak  luput  dari  pengawasan  dan  evaluasi  jalannya pemerintahan desa. Dalam bisa melakukan penilaian, maka masyarakat dapat memahami masalah  yang  ada  di  desa,  mampu  berfikir  cermat  dan  memiliki  keberanian  dalam menyuarakan pendapat, mampu menganalisa situasi, dan memahami apa itu hukum dan kebijakan.  Perempuan  sebagai  komponen  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  di  desa adalah potensi yang dimiliki desa untuk melaksanakan pembangunan desa.  Pemberdayaan perempuan  bertujuan  dalanm  mengembangkan  potensi  yang  dimilikinya  dalam  proses pembangunan (Setyowati & et al, 2022).
Dalam  mengoptimalisasi  peran  perempuan  dalam  ranah  publik  tentunya  memiliki berbagai  macam  kendala.  Misalnya  nilai-nilai  budaya  yang  menegaskan  peran  laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan perempuan. Seperti memenuhi nafkah keluarga yang beranggapan laki-laki memiliki peran utama dibandingkan dengan  perempuan. Sedangkan keterikatan perempuan di sector public dinilai sekunder kerena  menurut  pandangan  Masyarakat  dan  keluarga,  peran  permpuan  adalah  sebagai dibelakang layar atau bidang rumah tangga (Ariadi, 2019).
Setiap desa tentunya memiliki berbagai program dan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan  dan  pembangunan  desa.  Begitu  juga  dengan  Desa  Pematang  Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan lokasi penelitian ini. Terdapat  berbagai  kebijakan  serta  program  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan pemerintahan  di  desa  tersebut.  Hal  ini  tentunya  memerlukan  partisipasi  masyarakat terutama kaum perempuan dalam pengambilan keputusan, melakukan pengawasan serta evaluasi  dari  program  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  desa.  Partisipasi
perempuan merupakan perempuan yang terlibat aktif menjadi  subyek yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh program maupun kebijakan yang dilaksanakan.  Pada  prinsipnya,  partisipasi  ialah  manifestasi  demokrasi  dimana  individu terlibat  dalam rancangan, implementasi, dan  bertanggung  jawab sesuai dengan Tingkat kematangan dan tanggung jawabnya (Pramudy, Marsingga, & Purnamasari, 2022). Isu hak asasi manusia terkait dengan pemberdayaan Perempuan dan kesetaraan hak untuk terlibat dalam  urusan  public.  Acuan  hak  asasi  manusia  seharusnya  menjamin  tidak  adanya diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  seluruh  bidang  seperti  ekonomi,  politik  dan kehidupan  sosial.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  yaitu kehadiran dalam rapat, memberikan tanggapan pemikiran atau gagasan, diskusi, bahkan sanggahan  terhadap  program  yang  diajukan.  Peran  masyarakat  dalam  proses Pembangunan saat ini tidak hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang aktif dalam Pembangunan tersebut. (Firmansyah, Budiman, Adilansyah, Muhamadong, & Nur, 2023).  Dengan  ditunjukkannya  respon  positif  adalah  sebuah  tindakan  ataupun  wujud keikutsertaan mendukung terhadap penerapan ketewetapan yang telah diberikan.
Maka  dari  itu  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  fenomena  di  diatas  tentang  peran perempuan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  di  desa  sehingga  dituangkan  dalam penelitian dengan judul “ Analisis Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Politik di Desa Pematang Johar” .

## METODE PENELITIAN
Jenis studi ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada investigasi alami fenomena yang terjadi dalam kompleksitasnya secara menyeluruh. Penelitian kualitatif tidak bergantung pada prosedur statistik atau perhitungan matematis, melainkan berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna interaksi perilaku manusia dalam konteks tertentu sesuai dengan sudut pandang peneliti (Abdussamad & Sik, 2021).
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yang  menurut  Sugiyono (2016) adalah metode penelitian yang dipakai dalam menginvestigasi kondisi alami objek penelitian  di  mana  peneliti  berperan  jadi  instrumen  utama.  Nazir  (2014)  menerangkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menyelidiki status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kejadian saat ini dengan artian untuk memberikan deskripsi yang  sistematis,  faktual,  dan  akurat  tentang  fakta  yang  diteliti.  Menurut  Nana  Syaodih Sukmadinata  (2011:  73),  penelitian  deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  menjelaskan fenomena yang ada, baik yang berasal dari alam maupun diciptakan manusia, dengan fokus
pada  karakteristik,  kualitas,  dan  hubungan  antar  kegiatan  (Utami,  Melliani,  Maolana, Marliyanti, & Hidayat, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi  pada  penarikan  keputusan  terhubung  dalam  pemberian  alternatif  pada masyarakat  dalam  mencapai  kesepakatan  mengenai  beragam  ideologi  yang  memiliki kepedulian  bersama.  Partisipasi  pada  penarikkan  keputusan  begitu  penting  karna masyarakat harus dilibatkan dalam memutuskan arah dan arah pembangunan. Terdapat partisipasi pada penarikan keputusan ini bisa berragam seperti, hadir dalam rapat, diskusi, pemberian  ide,  sanggahan  atau  penolakan  dari  program  yang  akan  diajukan.  Suatu keputusan yang bertujuan untuk memisahkan suatu situasi yang mungkin timbul. Tingkat keterlibatan  individu  atau  suatu  perkumpulan  pada  pemberian  keputusan  bisa  dicapai melalui mengajukan gagasan agar memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa.  Asal  muasal  inisiatif  adalah  keinginan  untuk  membangun  suatu  masalah  sehingga dapat  menyelesaikan  suatu  masalah.  Pemikiran-pemikiran  ini  akan  mengawali  topik pembahasan  yang  lebih    dalam  pertemuan-pertemuan  rapat.  Tingkat  penggerak perempauan anggota PKK Pematang Johar terhadap permasalahan yang berkembang di dalamnya  masih  begitu  rendah,  juga  bisa  dikatakan  perempuan  anggota  PKK  tidak mempunyai inisiatif (Monica & Fauziah, 2017).
Partisipasi atau keterlibatan perempuan anggota PKK pada pengambilan keputusan tidak  terlihat,  karna  tidak  ada  satupun  yang  bergerak  untuk  mengajukan  pikiran  untuk menyelesaikan  masalah  yang  ada.  Dari  hal  tersebut  bisa  diartikan  dari  tiga  sisi  yaitu:  a) kurangnya  pemahaman  perempuan  anggota  PKK  tentang  prioritas  pemecahan  masalah yang sedang dihadapi warga desa, b) perempuan anggota PKK tidak memiliki keberanian untuk membuka suara, c) dan yang terakhir perempuan anggota PKK kurang mempunyai sense of belonging bagi lingkungannya (Kaehe, Ruru, & Rompas, 2019).
Ada dua yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan keputusan desa yaitu formal dan  informal. Evaluasi secara formal  merupakan  bentuk  evaluasi yang  dilakukan melalui pertemuan formal contohnya seperti rapat resmi. Kemudian, evaliasi secara informal yaitu bentuk evaluasi yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan tidak terstruktur kepada  pihak  yang  terkait  dengan  penerapan  peraturan.  Evaluasi  adalah  suatu  proses sistematis  yang  mempelajari  peristiwa,  solusi  terhadap  masalah,  rekomendasi  apa  yang harus  dibuat  dan  menyarankan  perbaikan  yang  dapat  dilakukan  secara  berkelanjutan. Dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  melihat  di  desa  Pematang  Johar  sangat
jarang  melakukan  rapat  evaluasi,  evaluasi  formal  yang  dilakukan  desa  Pematang  Johar merupakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa yang dilakukan setahun satu kali.  Di  dalam  rapat,  anggota  seperti  organisasi  PKK  mendengarkan  laporan pertanggungjawaban  (LPJ)  kepada  desa,  dan  masing-masing  anggota  PKK  harus memberikan tanggapannya.
Sebuah kewajiban untuk memberikan tanggapan ini, perempuan anggota PKK harus berbicara.  Dari berita acara pada rapat tersebut  diperoleh  bahwa  seluruh anggota yang hadir,  termasuk  anggota  PKK,  memberikan  sanggahan.  Dalam  pemberian  sanggahan tersebut,    anggota  PKK  hanya  sebatas  mendapatkan  dan  menolak  laporan pertanggungjawaban (LPJ) tanpa pemberian suatu pendapat atau saran. Ini menunjukkan bahwa  keikutsertaan  anggota  perempuan  dalam  evaluasi  formal  cuma  formalitas  dan sebuah  keharusan    sebagai  anggota  PKK.  Sementara  penilaiani  informal  yang  teus dilaksanakan oleh anggota PKK terdiri dari pengamatan penyelenggaraan  peraturan desa seperti  bercerita  dengan  perangkat  desa  maupun  dengan  masyarakat  desa.  Proses  ini dilaksanakan untuk melihat dengan langsung sejauh mana peraturan desa diselenggarakan. Kegiatan perbincangan berlangsung di luar pertemuan resmi desa, kunjungan rumah atau acara pesta. Partisipasi anggota PKK dalam pengambilan keputusan masih rendah. Anggota PKK tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga partisipasi mereka di desa Pematang  Johar  hanya  ikut-ikutan,  dan  mereka  juga  jarang  melakukan  kegiatan  inflasi informal.

## SIMPULAN
Keterlibatan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  memiliki  nilai  yang  signifikan karena bagi masyarakat memerlukan untuk terlibat dalam mengarahkan jalan  dan arah pembangunan.  Keterlibatan  perempuan  anggota  PKK  pada  proses  pengambilan ketetapan  tidak  terlihat,  akibat  tidak  ada  satupun  yang  kreatif  untuk  mengajukan  ide penyelesaian  masalah.  Evaluasi  pelaksanaan  keputusan  desa  bisa  dikerjakan  melaluia analisis kegiatan  dua cara yaitu bentuk formal. Evaluasi adalah suatu proses sistematis yang mempelajari peristiwa, solusi terhadap masalah, rekomendasi apa yang harus dibuat dan menyarankan perbaikan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Rapat evaluasi di desa Pematang Johar sangat jarang dilakukan, evaluasi formal yang dilakukan di desa merupakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa yang dilakukan setahun sekali. Pada  rapat  ini,  anggota  seperti  organisasi  PKK  mendengarkan  laporan pertanggungjawaban  (LPJ)  kepada  desa,  dan  masing-masing  anggota  PKK  harus
memberikan tanggapannya. Harus memberikan respon ini menunjukkan bahwa   anggota perempuan PKK harus angkat bicara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press. Alaslan, A. (2017). Persepsi Masyarakat dan Kepemimpinan Perempuan. Jurnal Otonomi: STIA Trinitas, 10(20).
Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. Meraja Journal, 2(2), 135-147.
Endah  ,  K.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat:  Menggali  Potensi  Lokal  Desa. Jurnal MODERAT, 6(1), 135-143.
Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakaat  Dalam  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrembang) Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 7(1), 11-21.
Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Jurnal Administrasi Publik, 5(80).
Monica, Y. F., & Fauziah, L. (2017). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Candi. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 5(2), 217-228.
Pramudy,  F.  R.,  Marsingga,  P.,  &  Purnamasari,  H.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat  Desa Warung  Bambu  Dalam  Kebijakan  Pembangunan  Desa  di  Desa  Warung  Bambu. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 6(4), 2116-2133.
Setiawan,  A.,  Suwaryo,  U.,  &  Rahmatunnisa,  M.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa  di  Kabupaten  Bandung  Studi  Kasus  di  Desa Margamukti,  Desa Sayati, Desa  Ciburial, dan  Desa Nanjung Kabupaten Bandung. Jurnal Academia Praja, 3(2), 251-170.
Setyowati, Y., & et al. (2022). Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. Indonesian Governance Journal, 5(1), 28-40.
Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12), 2735-2742.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembanguna Nasional.