## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## PERCERAIAN DAN PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN: REFORMASI HUKUM KELUARGA DI MESIR, INDONESIA, DAN PAKISTAN

## DIVORCE AND STRENGTHENING WOMEN'S RIGHTS: FAMILY LAW REFORM IN EGYPT, INDONESIA AND PAKISTAN

## Rizki Amar
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: rizkiamar123456@gmail.com

## Jamilatuz Zahrah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: jamilaazzahra65@gmail.com

## Lisa Hertiana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: hertianalisa@gmail.com Keywords: ABSTRACT Islamic Family Law Reform, divorce, Women's Rights One  of  the  motives  for  family  law  reform  in  the  Islamic  world  is  to strengthen the rights of women who tend to be discriminated against and subordinated.  Egypt  introduced  its  first  family  law  reform  by  passing Laws  No.25  of  1920  and  1929.  Pakistan,  through  the  Muslim  Family Law Ordinance of 1961, regulates the issue of divorce and guarantees women's  rights  in  it.  Meanwhile,  in  Indonesia  the  rules  regarding divorce are contained in the 1974 Marriage Law and the Compilation of  Islamic  Law.  This  article  reviews  the  development  of  family  law  in Egypt, Indonesia and Pakistan, highlights the approaches and methods used  in  reform,  and  explores  the  extent  to  which  family  law  reforms strengthen women's rights, especially in the field of divorce. The method used  in  this  article  is  a  literature  study,  by  collecting  secondary  data from relevant literature and then describing it. The findings of the study show that family law reforms in Egypt, Indonesia and Pakistan use intra- doctrinal reform and extra-doctrinal reform approaches. Substantively,
the reforms have strengthened women's rights in at  least two aspects: first,  the  limitation  of  the  husband's  right  to  divorce,  and  second,  the expansion of women's access to apply for divorce. Although subtantively the  law  has  strengthened  women's  rights,  in  practice  divorce  and  its settlement  in  the  three  countries  still  leave  problems  and  sometimes harm women. Kata kunci: ABSTRAK Reformasi Hukum Keluarga, perceraian, Hak-hak Perempuan Salah satu motif reformasi hukum keluarga di dunia Islam ialah untuk memperkuat  hak-hak  perempuan  yang  cenderung  terdiskriminasi  dan tersubordinasi.  Mesir  memperkenalkan  pembaharuan  dalam  hukum keluarga  pertamakali  dengan  mengesahkan  Undang-Undang  No.25 tahun 1920 dan 1929. Pakistan, lewat Muslim Familiy Law Ordinance tahun  1961  mengatur  persoalan  perceraian  dan  menjamin  hak perempuan  di  dalamnya.  Sedangkan  di  Indonesia  aturan  mengenai perceraian tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Artikel  ini  mengulas  perkembangan  hukum keluarga  di  Mesir,  Indonesia  dan  Pakistan,  menyoroti  pendekatan  dan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
metode  yang  digunakan  dalam  reformasi,  serta  mengeksplorasi sejauhmana reformasi hukum keluarga yang terjadi dalam memperkuat hak-hak perempuan khususnya dalam bidang perceraian. Metode yang digunakan  dalam  artikel  ini  ialah  studi  pustaka,  dengan  menghimpun data  sekunder  dari  literatur-literatur  yang  relevan  dan  kemudian mendiskripsikanya.  Temuan  studi  menunjukkan,  bahwa  reformasi hukum  keluarga  di  Mesir,  Indonesia  dan  Paksitan  menggunakan pendekatan intra-doctrinal  reform dan extra-doctrinal  reform dalam pembaruannya.  Secara  subtantif  reformasi  tersebut    telah  memperkuat hak-hak perempuan setidaknya pada dua aspek yaitu pertama , mengenai pembatasan  hak  suami  atas  perceraian,  dan kedua ,  perluasan  akses wanita untuk mengajukan cerai. Walaupun secara subtantif hukum telah terjadi  penguatan  terhadap  hak  perempuan  tetapi,  dalam  praktiknya perceraian  dan  penyelesaiaanya  di  ketiga  negara  tersebut  masih meniggalkan masalah dan kadang merugikan perempuan.
Diterima : 23 Februari 2024; Direvisi : 23 Maret 2024; Disetujui : 28 Maret 2024; Tersedia online : 12 April 2024
How  to  cite: Rizki  Amar,  Jamilatuz  Zahrah,  Lisa  Hertiana  “Perceraian  dan  Penguatan  Hak-hak Perempuan:  Reformasi  Hukum  Keluarga  di  Mesir,  Indonesia,  dan  Pakistan”, BUSTANUL  FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5, No. 1 (2024): 64-85. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1388.

## PENDAHULUAN
Upaya kodifikasi hukum keluarga yang komprehensif, pertamakali diinisiasi oleh Kekaisaran Ottoman, dengan mengeluarkan Ottoman Family Law Right (OFLR) Hukum Hak-Hak Keluarga Pemerintahan Usmaniah pada Tahun 1917, yang kemudian diadopsi serta diikuti oleh negara-negara muslim lainnya. 1 Pada tahun 1920, Mesir mengeluarkan Undang-Undang  (UU)  No.  25,  yang  kemudian  diikuti  dengan  UU  No.  25  tahun  1929. Pengesahan  kedua  UU  ini  memperkenalkan  beberapa  pembaharuan  mendasar  dalam berbagai  aspek hukum keluarga Islam, khususnya perceraian. 2 Di Pakistan, pada tahun 1961 Muslim  Familiy  Law  Ordinance (MFLO)  Ordonasi  Hukum  Keluarga  Muslim disahkan. Tujuan utama dari MFLO ialah untuk mencegah poligami dan mengatur praktik perceraian. 3
Untuk konteks di Indonesia, perkembangan yang signifikan terjadi dalam hukum keluarga  ketika  pemerintah  mengenalkan  UU  tentang  perkawinan  pada  tahun  1974. Namun karena UU tersebut masih terbatas dipersoalan perkawinan, perceraian dan rujuk, sehingga  pembaruan  dari  teks-teks  klasik  menjadi  kodifikasi  hukum  Islam  yang sistematis kemudian melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. 4 Pada dasarnya, reformasi hukum keluarga yang terjadi ini
1 Kristen Stilt, Salma Waheedi, dan Swathi Gandhavadi Griffin, “The Ambitions of Muslim Family Law Reform,” Harvard Journal of Law & Gender 41 (2018): hlm.308.
2 Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice  in  the  Indonesian  Religious  Courts ,  ICAS  Publications  Series  Monographs  4  (Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2010), hlm.19.
3 Ahmad  Tholabi  Kharlie,  Asep  Syarifuddin  Hidayat,  dan  Muhammad  Hafiz, Kodifikasi  Hukum Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan,  Pendekatan,  dan  Elastisitas  Penerapan  Hukum (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.80.
4 Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity , hal.20.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
bertujuan  untuk  menguatkan  hak-hak  perempuan  dan  anak  yang  cenderung terdiskriminasi. 5
Doktrin  fikih  klasik  dalam  beberapa  aspek  memperlihatkan  bias  gender  dan cenderung merugikan perempuan. Hal ini disebabkan pemahaman tekstual terhadap teks- teks agama serta juga budaya patriarki yang mempengaruhi intrepretasi ulama terdahulu. 6 Misalkan  dalam  persoalan  kesaksian,  perempuan  hanya  dinilai  setengah  persaksiaanya dari laki-laki. 7 Atau permasalahan mengenai larangan perempuan sebagai pemimpin dan keikutsertaannya  dalam  politik. 8 Terlebih  lagi  dalam  perceraian,  ketidakadilan  gender dalam doktrin fikih, di mana laki-lakilah yang mempunyai hak mutlak dalam perceraian (talak), bahkan suami dapat mentalak istrinya tanpa sebab dan tanpa alasan, dan dalam kajian fikih perceraian seperti ini hukumnya makruh. Artinya, suami yang menceraikan istri tanpa alasan dianggap tidak berdosa, padahal dampak dari perceraian tersebut bisa memberikan kemudaratan bagi istri, dan juga kepada anaknya. 9 Diskriminasi yang terjadi ini kemudian memotivasi untuk terjadinya reformasi dalam hukum keluarga.
Upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan juga telah diakui oleh dunia Internasional yang kemudian melahirkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW). 10 Indonesia telah meratifikasi CEDAW lewat penetapan  UU  No.7  tahun  1984. 11 Begitupun  dengan  Mesir  sesuai  dengan  Keputusan Republik  No.  431  tahun  1981,  pada  16  Juli  1980  Mesir  telah  menandatangani  serta meratifikasi  CEDAW,  walaupun  setelah  meratifikasinya,  Mesir  kemudian  mengajukan reservasi  terhadap  beberapa  pasal  dalam  CEDAW. 12 Sedangkan  Pakistan  meratifikasi CEDAW pada tanggal 12 maret 1996 sebagai bentuk persetujuan untuk menghapuskan segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  di  negaranya.  Dikarenakan  banyaknya keluhan  masyarakat  dalam  negeri  serta  kuatnya  tekanan  dari  lembaga-lembaga
5 Stilt, Waheedi, dan Griffin, “The Ambitions of Muslim Family Law Reform,” hlm.302-303.
6 Ashgar  Ali  Engineer, Tafsir  Perempuan  Wacana  Perjumpaan  Al-Qur’an,  Perempuan,  dan Kebudayaan  Kontemporer ,  terj.  oleh  Akhmad  Affandi  dan  Muh.  Ihsan  (Yogyakarta:  IRCiSoD,  2022), hlm.90.
7 Abdul  Rahim  dan  Kasman  Bakry,  “Studi  Komparasi  Kesaksian  Wanita  Dalam  Hukum  Pidana Islam Dan Hukum Perdata Islam,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 1 (24 April 2020): hlm.23, doi:10.36701/bustanul.v1i1.122.
8 Sri Ujiana Putri, Asnawati Patuti, dan Zulfiah Sam, “Keikutsertaan Wanita Dalam Politik Praktis Perspektif  Hukum Islam :,” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 4,  no.  3  (4  Desember 2023): hlm.481-482, doi:10.36701/bustanul.v4i3.1090.
9 Holilur Rohman, “Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid al-Syari’ah,” AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 10, no. 1 (3 Juli 2020): hlm.33-34, doi:10.15642/alhukama.2020.10.1.20-41.
10 Arifah Millati Agustina, “Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqāṣid Asy-Syarī‘Ah,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 9, no. 2 (31 Juli 2017): hlm.205-206, https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09205.
11 Arskal Salim, ed., Demi keadilan dan kesetaraan: dokumentasi program sensitivitas jender hakim agama  di  Indonesia ,  Cet.  1  (Ciputat:  Puskumham  Universitas  Islam  Negeri  Jakarta :  Asia  Foundation, 2009), hlm.66.
12 Ardila Putri, Afriandi Afriandi, dan Zulkifli Harza, “Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Paska Revolusi Mesir 2011,” Jurnal  PIR :  Power  in  International  Relations 7,  no.  1  (12  Agustus  2022):  hlm.16, doi:10.22303/pir.7.1.2022.13-30.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
kemanusiaan internasional karena adanya pristiwa honour killing yang marak terjadi di Pakistan. 13
Menarik  untuk  menilik  lebih  lanjut  reformasi  hukum  keluarga  diketiga  negara tersebut,  setidaknya  dikarenakan  tiga  hal. Pertama ,  sejauhmana,  reformasi  hukum keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan dalam menguatkan hak-hak perempuan dalam perceraian?. Kedua, pendekatan yang seperti apa yang dilakukan negara-negara tersebut dalam upaya reformasi hukum keluarga mereka?. Ketiga , bagaimana dampak reformasi tersebut  dalam  mengakomodir    hak-hak  perempuan  dalam  perceraian?.  Menarik  untuk dikaji terlebih antara Mesir, Indonesia dan Pakistan telah meratifikasi CEDAW, sehingga ada komitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun.
Berdasarkan  artikel  terdahulu,  tema  serupa  pernah  diteliti  oleh  Wahib, 14 Habudin, 15 Stilt  dkk, 16 serta  Laili  dan  Bazikh. 17 Mereka  mengkaji  mengenai  metode, ataupun  strategi-strategi  yang  dilakukan  negara-negara  Muslim  dalam  mereformasi hukum keluarga. Kemudian Rohman dan Zarkasi 18 mengkaji dan membandingkan materi hukum  perceraian  antara  Mesir  dan  Indonesia,  begitupun  dengan  Sanusi 19 ia  mengkaji mengenai  prosedur  perceraian  antara  Indonesia,  Mesir  dan  Pakistan  serta mengkomparasikannya. Terkait akibat hukum dari perceraian di negara-negara Muslim pernah  dikaji  oleh  Hammad, 20 Burhanusyihab  dan  Ikhsan. 21 Hammad,  secara  ekspresif menilik pemenuhan hak perempuan atas nafkah idah pasca perceraian di negara-negara Muslim, sedangkan Burhanusyihab dan Ikhsan meneliti akibat hukum dari perceraian di negara-negara  muslim,  baik  akibatnya  terhadap  harta,  anak,  serta  perwalian.  Adapun posisi  paper  ini,  bermaksud  ingin  menilik  lebih  lanjut,  sejaumana  reformasi  subtantif
13 Sabrina Khan, “Pakistan and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against  Women  -  Criterion  Quarterly  Journal,” Citerion  Quarterly ,  12  Juni  2023,  https://criterion- quarterly.com/pakistan-and-the-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against- women/.
14 Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim,” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 14, no. 1 (30 Juni 2014): 1–19, doi:10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.
15 Ihab  Habudin,  “Menimbang  Metode  Tematik-Holistik  Dalam  Pembaruan  Hukum  Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution),” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (14 Juni 2015): 49–62, https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104.
16 Stilt, Waheedi, dan Griffin, “The Ambitions of Muslim Family Law Reform.”
17 Nur Fauziyah Laili dan Moh Rofqil Bazikh, “Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim  Perspektif  Khoiruddin  Nasution,” Jurnal  Restorasi  Hukum 6,  no.  1  (30  Juni  2023):  22–39, doi:10.14421/jrh.v6i1.3028.
18 Moh  Mujibur  Rohman  dan Moh  Zarkasi,  “Reformasi  Hukum  Keluarga  Di  Dunia  Islam  (Studi Normatif  Perbandingan  Hukum  Perceraian  Mesir-Indonesia),” AL-SYAKHSHIYYAH  Jurnal  Hukum Keluarga  Islam  dan  Kemanusiaan 3,  no.  1  (19  Juni  2021):  59–77,  https://doi.org/10.35673/as- hki.v3i1.1433.
19 Nur Taufiq Sanusi, “Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum  Keluarga  Islam  Pakistan,  Mesir  Dan  Indonesia),” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2017): 323–44, doi:10.24252/al-qadau.v4i2.5746.
20 Muchammad  Hammad,  “Hak-Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian:  Nafkah  Iddah  Talak  Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (20 Mei 2016): 17–28.
21 Agung Burhanusyihab dan KM Al Fathur Ikhsan, “Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim:,” As-Syar’i:  Jurnal  Bimbingan  &  Konseling  Keluarga 5,  no.  3  (3  Februari  2023):  637–58, doi:10.47467/as.v5i3.2840.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
hukum  keluarga  Muslim  yang  terjadi  dalam  menguatkan  dan  mengakomodir  hak-hak perempuan dalam perceraian.
Paper ini menggunakan metode ( library research) atau kajian literature (literature review) .  Dengan  mengumpulkan  sumber-sumber  yang  berkaitan  dengan  topik pembahasan,  seperti  buku,  artikel  jurnal  dan  pustaka  lainnya,  sehingga  data  yang digunakan  dalam  paper  ini  adalah  data  sekunder.  Dan  untuk  metode  pengumpulan datanya  dengan  menggunakan  metode  dokumentasi.  Kemudian,  penulis  menggunakan analisis-deskriptif  pada  paper  ini  yang  bertujuan  mendeskripsikan  reformasi  hukum keluarga dalam persoalan perceraian di Mesir, Indonesia, dan Pakistan.

## PEMBAHASAN

## Kodifikasi Hukum Keluarga dan Pembubaran Perkawinan
Problem  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  mendorong  adanya  pembaruan dalam hukum keluarga Islam. Pembaruan atau juga sering disebut reformasi ini bertujuan untuk  memperkuat  hak-hak  perempuan  dan  anak  yang  cenderung  terdiskriminasi. Sebagian  kelompok  mengartikan  reformasi  untuk  memperbaiki  permasalahan  jender yang  ada.  Kelompok  lain  menginginkan  reformasi  untuk  mencapai  kesetaraan  penuh antara laki-laki dan perempuan. 22
Adanya tuntutan para aktivis feminis akan kesetaraan gender, juga menjadi faktor pendorong  pembaharuan  dalam  hukum  keluarga  muslim.  Beberapa  feminis mempertanyakan,  negara-negara  Muslim  yang  mengakui  berpedoman  kepada  keadilan syariat,  tetapi  kesetaraan  tidak  tercermin  dengan  baik  dalam  hukum  yang  mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. 23 Sub-bab ini akan mendiskusikan reformasi hukum keluarga dimasing-masing negara, yang berfokus dalam persoalan perceraian.

## Reformasi hukum perceraian di Mesir
Mesir mengkodifikasi hukum keluarga pertama kali dengan mengesahkan UU No. 25  Tahun  1920  dan  UU  No  25  tahun  1929.  Sebelum  itu,  pada  tahun  1875  Peraturan hukum  keluarga  disusun  untuk  pertama  kalinya  secara  komprehensif  oleh  pengacara Mesir dan Menteri Kehakiman Muhammad Qadri Pasha , pada masa pemerintahan Wakil Raja  Osman  dari  Mesir  Ismail  Pasha.  Yang  pada  dasarnya  merupakan  kumpulan peraturan  hukum  keluarga  dari  mazhab  Hanafi.  Namun,  kompilasi  ini  tidak  pernah disahkan sebagai UU dan dengan demikian tidak pernah diberlakukan di Mesir. 24
Secara  yudisial  hak  untuk  bercerai  di  Mesir  diuraikan  dalam  tiga  hal  yakni, pertama , UU tahun 1920 dan 1929 mengizinkan perceraian disebakan ḍarar (kerugian). Kedua ,  UU  tahun  1979  dan  1985  menangani  kasus  perceraian  karena    kerugian  yang
22 Stilt, Waheedi, dan Griffin, “The Ambitions of Muslim Family Law Reform,” hlm.303.
23 Euis Nurlaelawati, “Women’s Financial Rights after Divorce in Indonesia,” dalam Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts , ed. oleh John Bowen dan Arskal Salim (BRILL, 2018), hlm.89,
24 Nora Alim dan Nadjma Yassari, “Between Procedure and Substance : a Review of Law Making in  Egypt,”  dalam Changing  God’s  law:  the  dynamics  of  Middle  Eastern  family  law ,  ed.  oleh  Nadjma Yassari,  Islamic  law  in  context  (Milton  Park,  Abingdon,  Oxon ;  New  York,  NY:  Routledge,  2016), hlm.113-114.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
disebabkan  oleh  poligami  suami.  Dan ketiga ,  UU  No.  1  tahun  2000  memperkenalkan prosedur peradilan untuk pembubaran perkawinan tanpa adanya kerugian (khuluk ). 25 UU No.25 tahun 1920 dan 1929 Hukum keluarga Mesir membuka peluang bagi istri untuk mengajukan perceraian dari suaminya, dengan beberapa alasan di antaranya, pertama , suami gagal untuk memberikan nafkah kepada istrinya, padahal secara materi ia mampu untuk memberikanya. Kedua , hilangnya suami atau kenyataan bahwa suami dipenjara  sehingga  tidak  dapat  memberikan  nafkah  kepada  istri  dan  keluarga. Ketiga , suami  memiliki  penyakit  yang  kronis  sehingga  memungkinkan  pasangan  suami  istri untuk hidup secara bersama dan tidak diketahui kapan kesembuhanya. Keempat, Adanya kekejaman  atau  kekerasan  yang  dilakukan  suami,  dan. Kelima ,  suami  meninggalkan istrinya minimal selama satu tahun, sehingga menyebabkan istri sengsara. 26
Pada  tahun  1979,  Presiden  Sadat  mengeluarkan  sebuah  pembaharuan  dengan mengamandemen UU No.25 tahun 1920 dan 25 tahun 1929 di mana seorang suami yang berpoligami  tanpa  persetujuan  istri  pertama  dapat  dianggap  merugikan,  dan  istri  dapat diberikan perceraian secara otomatis oleh hakim, asalkan dia diminta dalam waktu satu tahun sejak pertama kali mengetahui tentang pernikahan. 27
Kemudian  pada  tahun  1985,  UU  No.44  tahun  1979  dibatalkan  dan  dinyatakan inkostitusional. Dua bulan berselang UU No.100/1985 mengizinkan seorang istri untuk menceraikan  suaminya  karena  poligami  meskipun  mengharuskan  istri  untuk membuktikan  bahwa  poligami  suaminya  telah  menyebabkan  kerugian  fisik  atau  moral sehingga membuat kehidupan perkawinan antara mereka sulit untuk dilanjutkan. UU ini juga mengatur hukum  tentang nafkah dan sebagian hukum  keluarga. 28 Adapun UU ini memungkinkan  untuk  perempuan  yang  bercerai  kepada  suaminya  mendapatkan kompensasi dan mutah , untuk pemeliharaan rumah tangga sampai masa anak dewasa dan habis  masa  pengasuhan.  Dalam  UU  ini  ditetapkan  bahwa  masa  pengasuhan  anak perempuan sampai 12 tahun dan laki-laki 10 tahun. 29
Pada  tanggal  29  Januari  tahun  2000,  Husni  Mubarak  Presiden  Mesir  waktu  itu telah mentandatangani sebuah RUU pengaturan hukum keluarga di Mesir yaitu RUU No. 1  tahun  2000. 30 Peraturan  ini  mengatur  mengenai  khuluk dan  memungkinkan pembubaran  perkawinan  yang  diminta  oleh  istri  dilakukan  secara  otomatis,  di  mana hakim  tidak  dapat  menolak  permintaan  tersebut,  bahkan  ketika  suami  menolak  untuk
25 Nathalie Bernard-Maugiron, “Divorce in Egypt: Between Law in The Books and Law in Acrtion,” dalam Changing God’s law: the dynamics of Middle Eastern family law , ed. oleh Nadjma Yassari, Islamic law in context (Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2016), hlm.181.
26 Kharlie,  Hidayat,  dan  Hafiz, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum , hlm.171-172.
27 Nathalie Bernard-Maugiron, “Courts and the Reform of Personal Status Law in Egypt: Judicial divorce for injury and polygamy,” dalam Adjudicating family law in Muslim courts , ed. oleh Elisa Giunchi, Durham modern Middle East and Islamic world series (Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2014), hlm.111.
28 Ibid.
29 Nur Fadhilah Novianti, “Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair,  Libya) :,” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 4,  no.  3  (15  Desember  2023): hlm.364, doi:10.36701/bustanul.v4i3.1059.
30 Kharlie,  Hidayat,  dan  Hafiz, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum , hlm.170.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
bercerai. Dan dalam hal ini tidak dibutuhkan saksi untuk membuktikan kebenarannya. 31 Ketika tidak terjadi persetujuan untuk  bercerai, dan  istri  memberikan iwadh (tebusan), menurut  pasal  20  UU  No.1  Tahun  2000,  pengadilan  dapat  menceraikannya,  setelah pengadilan  berusaha  untuk  mendamaikan  suami  dan  istri,  serta  mendatangkan  hakam ( arbitrer ) untuk membantu proses perdamaiaan. 32

## Reformasi hukum perceraian di Indonesia
Perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. 33 Selain itu putusnya  tali  perkawinan  dapat  dikarenakan  beberapa  hal,  yaitu,  kematian,  perceraian, dan  atas  putusan  pengadilan. 34 Dalam  bidang  hukum  keluarga,  Indonesia  mengalami perkembangan yang signifikan ketika pemerintaah mengeluarkan UU No.1 tahun 1974, yang  mengatur  persoalan  perkawinan,  perceraian  dan  rujuk.  Pada  tahun  1991  melalui Inpres  No.1  pemertintah  kemudian  mengkodifikasi  hukum  keluarga  Islam  dengan melahirkan  KHI.  Upaya  kodifikasi  ini  bertujuan  untuk  mencapai  keseragaman  dalam penerapan  hukum  keluarga  Islam  di  antara  masyarakat  Muslim  Indonesia,  sehingga hakim-hakim di pengadilan agama (PA) tanpa kecuali diminta untuk merujuk pada KHI ketika menyelesaikan kasus-kasus keluarga yang dihadapkanya. 35
Sebelum  adanya  UU  Perkawinan  tahun  1974  dan  KHI,  peraturan  mengenai perceraian diatur melalui UU No. 22 Tahun 1946, yang mengatur mengenai Pencatatan Nikah,  Talak,  dan  Rujuk.  UU  ini  pertamakali  hanya  berlaku  untuk  Jawa  dan  Madura. Setelah  tahun  1954  melalui  UU  No.  32,  kemudian  peraturan  ini  diberlakukan  secara menyeluruh di Indonesia. 36
Di  Indonesia,    KHI  tetap  mengacu  pada  alasan-alasan  klasik  dalam  perceraian talak  untuk  laki-laki  dan  khuluk  untuk  perempuan.    Seorang  pria  masih  dapat mengucapkan  talak  tradisional  “saya  menceraikan  kamu”  kepada  istrinya  tetapi  untuk menjadi  efektif,  harus  dilakukan  di  pengadilan  dan  dengan  izin  pengadilan,  yang diberikan  hanya  jika,  dalam  proses  sebelumnya,  pengadilan  memutuskan  bahwa persyaratan  untuk  perceraian  telah  terpenuhi,  talak  yang  diucapkan  di  luar  pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. 37
Alasan-alasan yang dapat menjadi sebab perceraian dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun1975, Pasal 19 di antaranya, “Salah satu pihak berbuat zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya,  salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau
31 Bernard-Maugiron, “Changing God’s law,” hlm.184-185.
32 Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Hukum Keluarga Mesir, Pasal 2
33 Kasman  Bakry  dkk.,  “Tinjauan  Fikih  Islam  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Talak:,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 2 (19 Agustus 2021): hlm.358, doi:10.36701/bustanul.v2i2.374.
34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38
35 Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity , hal.19-20.
36 Euis Nurlaelawati and Witriani, ‘Cultural Expertise in Islamic Courts in Indonesia’, in Cultural Expertise, Law, and Rights, ed. Livia Holden, (London: Routledge, 2023), hlm.330,
37 Simon  Butt  dan  Timothy  Lindsey, Indonesian  Law (Oxford:  Oxford  university  press,  2018), hal.455.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
hukuman yang lebih berat  setelah perkawinan berlangsung, kemudian salah satu  pihak melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak  lain, selanjutnya adalah satu  pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan terakhir antara pasangan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” 38
Pasal  19  ini  di  ulang  dalam  KHI  pada  pasal  116  dengan  rumusan  yang  sama, dengan  menambahkan  dua  ayat,  yaitu:  “Suami  melanggar  taklik  talaq  dan  Peralihan agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak  rukunan  dalam  rumah tangga”. 39
Alasan perceraian yang paling umum digunakan adalah pasal 19 huruf (f), yang jauh  lebih  luas  dari  pada  alasan  lainnya,  Luasnya  'konflik  dan  perselisihan  yang  terus menerus' membuatnya relatif mudah untuk ditetapkan. Dan tumpang tindih dengan alasan lainnya. Oleh karena itu, perceraian biasanya merupakan proses prosedural di pengadilan agama dan relatif cepat, sering kali diselesaikan hanya dalam satu atau dua kali sidang, terkadang  hanya  dalam  waktu  beberapa  bulan  dan  hampir  selalu  berhasil. 40 Padahal, prinsip yang dianut di dalam undang-undang perkawinan ialah mempersukar terjadinya perceraian. 41
Menurut  pasal  49  KHI,  akibat  putusnya  perkawinan,  mantan  istri  berhak  atas mutah,  nafkah  idah  (kecuali  apabila  istri  nusyuz),  pelunasan  mahar,  dan  nafkah hadhanah. 42 Namun  ketentuan  ini  tidak  dijumpai  apabila  istri  yang  mengajukan perceraian. 43 Dilema terjadi, karena di Indonesia, trend perceraian didominasi oleh cerai gugat, yang diajukan oleh istri. 44 Sehingga, dapat  berakibat terhadap pengabaiaan hak- hak perempuan.
Maka,  peran  pengadilan  disini  begitu  penting  untuk  memberikan  keadilan. Pengadilan Agama (PA) selaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan  berperan  aktif  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum dalam perkara yang diperiksanya. 45
38 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975
39 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
40 Butt dan Lindsey, Indonesian Law , hal.456.
41 Aris  Bintania, Hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-Qadha , Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal.21.
42 Kasman Bakry, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41):,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 3 (3 Desember 2021): hlm.426, doi:10.36701/bustanul.v2i3.401.
43 Sanusi Sanusi dkk., “Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia,” SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity 3, no. 1 (30 Juli 2023): hal.2, doi:10.24042/smart.v3i1.16981.
44 Cindy Mutia Annur, “75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri,” Databoks , diakses 15 Desember 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di- indonesia-diajukan-pihak-istri.
45 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” Jurnal Al- Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga  Islam 6,  no.  1  (30  Juni  2019):  hal.123,  doi:10.24252/al- qadau.v6i1.9483.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman  mengadili  perkara  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  menjelaskan tentang  prinsip  hakim  dalam  mengadili  perkara  perempuan  yang  berhadapan  dengan hukum,  mencangkup  di  antaranya  (1)  “Penghargaan  terhadap  harkat  dan  martabat manusia, (2) nondiskriminasi, (3) kesetaraan gender, (4) kesamaan kedudukan di dalam hukum, (5) keadilan, dan (6) kemanfaatan serta kepastian hukum”. 46 PERMA Nomor 03 Tahun  2017  bertujuan  untuk  melindungi  perempuan  serta  menghindari  terjadinya diskriminasi ketika pemeriksaan di pengadilan berlangsung dan munculnya putusan yang bias  dan  pro  gender.  Sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi perempuan. 47

## Reformasi hukum perceraian di Pakistan
Di  Pakistan,  hukum  keluarga  telah  bergerak,  dari  bentuk Anglo-Muhammadan menuju  bentuk  Islam  fundamental  dan  terus  bergerak.  Istilah 'Anglo-Muhammadan' mencakup  hukum  yang  dibuat  oleh  hakim  dan  UU,  ketika  mereka  memodifikasi ketentuan hukum Islam dengan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan hati nurani yang baik. Dalam tradisi Anglo-Muhammadan , seorang hakim atau pembuat UU dapat dengan memasukkan  penafsirannya  sendiri  membuat  hukum,  sebagaimana  ditafsirkan  dan mengikat. 48
Perkembangan hukum keluarga di Pakistan berkaitan erat dengan siapa aktor yang ada  di  pemerintahan  dan  keaktifannya  dalam  mendorong  pembaharuan  dan  perbaikan hukum.  Pada  saat  Ziu  ul-Haq  memimpin,  sejak  berdirinya  negara  tersebut  kedudukan perempuan  di  negara  ini  mengalami  perkembangan  secara  signifikan.  Walaupun  pada saat yang sama kebijakan lain dianggap sangat tidak berpihak kepada perempuan, seperti pengaturan hukum pidana ( hudud). 49
Kuatnya kelompok Islam dalam kancah politik Pakistan tidak dapat melepaskan negara ini dari polemik penerapan syari’at Islam. Saat Zulfikar Ali Bhutto berkuasa, ia mengesahkan konstitusi paling islami dalam sejarah Pakistan. Islamisasi ini merupakan sikap akomodatif Bhuttto terhadap kelompok-kelompok Islam. Terutama dari Jamaat I Islami . Apa yang dilakukan Bhutto ini mejadi pondasi awal bagi islamisasi selanjutnya dimasa Ziu-ul Haq (1977). 50
Pada masa pemerintahan Ayyub Khan rumusan hukum  keluarga  Islam menjadi tema  penting  dalam  kebijakan  politiknya,  dan  pada  saat  itulah  lahir  apa  yang  disebut dengan MFLO pada tahun 1961. Pembentukan ketentuan ini tentu saja merupakan bagian
46 Pasal  2  PERMA  Nomor  03  Tahun  2017  tentang  pedoman  mengadili  perkara  perempuan  di pengadilan
47 Silmi Mursidah, “Analisis Maslahah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” AL-HUKAMA:  The  Indonesian  Journal  of Islamic Family Law 8, no. 1 (December 27, 2018): 215–239.
48 Riazul Hasan Ghani, “A Note on Islamic Family Law and Islamization in Pakistan,” dalam Islamic Family Law , ed. oleh Chibilli Mallat dan Jane Connors, Arab and Islamic laws series (London ; Boston: Graham & Trotman, 1990), hlm.339.
49 Kharlie,  Hidayat,  dan  Hafiz, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum , hlm.78.
50 Ibid.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
integral, dan memantik perdebatan internal dan konflik di Pakistan antara dua kekuatan besar yakni kelompok tradisionalis dan kelompok Islam Pakistan modernis. 51
Sebelum  adanya  MFLO  1961,  Hukum  pertama  yang  diperkenalkan  tentang perceraian di Pakistan yaitu UU Perkawinan Muslim Tahun 1939. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa seorang perempuan dapat pergi ke pengadilan dan meminta cerai. UU Perkawinan Muslim 1939 terbentuk karena persoalan kuatnya warna madzhab hanafi di masyarakat ketika itu. Istri mempunyai keterbatasan dalam hal penuntutan cerai, sehingga talak  tetap  menjadi  hak  unilateral  bagi  suami.  Hal  ini  ternyata  menimbulkan permasalahan yang besar di masyarakat, yakni adanya pemurtadan secara masal. Para istri yang  tidak  nyaman  dengan  rumah  tangga  mereka  akhirnya  ramai  mengambil  jalan ekstrim, yakni berpindah dari agama Islam. Sehingga kemudian lahir UU tahun 1939 ini yang merespon permasalahan tersebut yang membolehkan istri untuk mengajukan cerai melalui Pasal 2 UU tersebut.
Undang-undang lain yang mengatur soal perceraian adalah MFLO 1961. Adanya UU  ini  untuk  membantu  perempuan  jika  mereka  ingin  mengajukan  perceraian  kepada suaminya. Selain itu MFLO 1961 mewajibkan suami untuk segera memberitahu ketika terjadinya talak, menyampaikannya kepada ketua pengadilan arbitrase dan memberikan salinannya  kepada  istri.  Jika  tidak,  hukuman  yang  ditentukan  dalam  peraturan  akan dikenakan  padanya.  Kemudian  ketua  pengadilan  arbitrase  harus  memulai  rekonsiliasi antara kedua suami dan istri dalam waktu sembilan puluh hari, atau dalam waktu 3 bulan, jika perceraian terjadi hanya setelah kegagalan rekonsiliasi setelah 90 hari. 52
Hal ini termaktub dalam pasal 7 MFLO 1961 yang berbunyi “(1) Seseorang yang hendak menceraikan istrinya, sesegera mungkin, setelah pengucapan talak dalam bentuk apapun  memberikan  laporan  tertulis  kepada  Ketua  dan  memberi  salinannya  kepada istrinya.  (2)  Siapapun  yang  melanggar  ketentuan  pertama  ini  akan  dihukum  penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5.000 rupee atau dengan keduanya. (3) Kecuali seperti yang terdapat dalam ayat 5 kecuali jika dicabut dengan cepat, akan tidak berlaku sampai akhir hari ke-90 sejak dikirimnya laporan tertulis kepada Ketua. (4) Dalam waktu 30 hari setelah menerima catatan pertama ketua akan menentukan sebuah Dewan yang bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-istri), dan dewan  ini  akan  mengambil  langkah-langkah  penting  bagi  terwujudnya  perdamaian tersebut. Jika istri hamil pada saat talak dijatuhkan, talak tidak berlaku sampai batas waktu yang disebutkan pada ayat (3) atau sesudah melahirkan”. 53
Ketentuan  ini  memiliki  beberapa  tujuan  yaitu,  untuk  menjaga  kesewenang- wenanganan perilaku dari  salah satu  pihak terutama dari suami yang memiliki  otoritas untuk  menceraikan,  kemudian  untuk  menyampaikan  informasi  perceraian  kepada
51 Sanusi,  “Perceraian  Dalam  Perundang-Undangan  Negara Muslim  (Studi  Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia),” hlm.327.
52 Kharlie,  Hidayat,  dan  Hafiz, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum , hlm.63.
53 Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis (New Delhi: Time Press, 1987), hlm.246.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
masyarakat, dan sebagai sebuah dokumen hukum perceraian yang dapat digunakan pada masa akan datang. Tanpa proses ini, perceraian dianggap tidak valid atau ilegal. 54
Seorang istri pada dasarnya bisa mengajukan perceraian kepada suaminya. Ada beberapa keharusan  alasan yang wajib terpenuhi sebagaimana diatur dalam  UU Tahun 1939 tentang putusnya perkawinan Muslim bagi seorang perempuan untuk mendapatkan hak-hak  perceraiannya.  Menurut  UU  ini,  seorang  perempuan  muslim  berhak mendapatkan hak perceraian sesuai dengan alasan-alasan yang dimungkinkan di dalam hukum  Islam,  dengan  beberapa  penambahan,  seperti  ketidakmampuan  suami  untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama 2 tahun berturut-turut bisa dijadikan  alasan untuk bercerai. 55
Di  samping  itu,  alasan-alasan  lain  yang  dapat  diajukan  oleh  perempuan,  yaitu suami hilang atau tidak diketahui keberadaanya selama  4 tahun, suami divonis dengan hukuman  penjara  minimal  7  tahun,  suami  gagal  untuk  menjalankan  kewajiban perkawinan  selama  3  tahun,  suami  terkena  penyakit  jiwa  setidaknya  selama  2  tahun, adanya  pilihan  ( khiyar )  setelah  perempuan  dewasa,  suami  sering  melakukan  tindakan yang  tidak  menyenangkan,  seperti  kebiasaan  menganiaya,  berhubungan  dengan perempuan  yang  memiliki  nama  buruk,  memaksa  perempuan  hidup  secara  amoral, menghalangi  perempuan  menggunakanya  hak-haknya,  dan  melarang  istri  melakukan kegiatan keagamaan. 56

## Metode Reformasi Hukum Perceraian di Mesir, Indonesia, dan Pakistan
Setidaknya  ada  tiga  cara  yang  umum  dalam  mereformulasi  hukum  keluarga,  di antaranya takhayyur (pemilihan pendapat hukum), talfīq (gabungan mazhab hukum), dan ijtihad  (inovasi  atau  penemuan  hukum). Takhayyur adalah  suatu  metode  pembaharuan yang mengambil peraturan dari pendapat hukum yang ada (pendapat para imam mazhab) yang  dianggap  cocok  untuk  masyarakat. Talfīq merupakan  metode  reformasi  secara eklektik  dengan  memadukan  beberapa  ketentuan  hukum  (pendapat  ulama)  yang  ada hingga  tercapai  ketentuan  yang  sesuai  bagi  masyarakat.  Ijtihad  dilakukan  dengan menafsirkan  kembali  teks-teks  agama.  Ijtihad  dilakukan  ketika  metode takhayyur dan talfīq tidak dapat dilakukan. 57
Metode yang digunakan para ahli untuk melaksanakan reformasi hukum keluarga Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, Pertama, intra-doctrinal reform , di mana reformasi yang dilaksanakan masih mengacu pada konsep fikih konvensional, mencakup takhayyur dengan  memilih  salah  satu  ulama  fikih,  termasuk  ulama  non mazhab. Konsep ini juga dikenal sebagai tarjih yang mempunyai arti mencari pendapat terkuat dan talfīq berarti menggabungkan pandangan dari beberapa ulama. Kedua, extra- doctrinal reform , secara teori tidak lagi mengacu pada fikih konvensional melainkan pada
54 Kharlie,  Hidayat,  dan  Hafiz, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum , hlm.63.
55 Ibid.
56 Ibid. , hlm.63-64.
57 Wahib, “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim,” hlm.10.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
teks-teks dari Al-Qur’an dan sunah Nabi Muhammad melalui restorasi atau reinterpretasi nas. 58
Penerapan metode takhayyur dapat dilihat dalam reformasi hukum keluarga Islam yang  dilakukan  oleh  Mesir,  dengan  mengadopsi  mazhab  Maliki,  sedangkan  mazhab Hanafi lebih dominan disana. Hal ini ditandai dengan adanya UU No.25 1920 dan tahun 1929, di mana seorang istri diperbolehkan untuk memohon pemutusan perkawinan (gugat cerai).  Sedangkan  dalam  mazhab  Hanafi  yang  menjadi  mayoritas  di  Mesir,  hak  cerai hanya  berada  di  laki-laki. 59 Dua  UU  ini  mengakui  hak  wanita  untuk  menggugat  cerai suaminya. 60
Selain itu UU Tahun 1920 dan UU Tahun 1929 juga mengadopsi metode talfīq dalam pembaruanya. UU tahun 1920 memasukkan alasan perceraian yang diakui dalam mazhab  Maliki  dan  Hanbali,  seperti  ketidakhadiran  suami  yang  berkepanjangan, dipenjara, cacat yang tidak dapat disembuhkan, dan kegagalan untuk membayar nafkah. Pada  tahun  1929,  UU  tersebut  menambahkan  kerugian  ( ḍarar )  yang  disebabkan  oleh perlakuan  buruk  suami  sebagai  alasan  cerai. 61 Metode takhayyur dan talfīq juga  dapat dilihat dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia, pada Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 dan  Pasal  116  KHI  yang  mengatur  alasan  perceraian  yang  juga  mengadopsi  beberapa pandangan mazhab sebagai formulasi hukumnya.
Antara KHI dan fikih konvensional dalam bidang perceraian tidak terlalu banyak perbedaan. KHI mengatur perceraian dapat terjadi karena  talak, khuluk, dan lian, yang dalam kitab-kibab fikih konvensional istilah-istilah ini juga dikenal. Hanya saja KHI tidak menjelaskan mengenai ẓihār dan ila’ sebagai bentuk perceraian. Sedangkan dalam fikih konvensional istilah ẓihār dan ila’ dikenal sebagai salah satu bentuk perceraian.
Mesir,  dalam  UU  no.100  tahun  1985,  dan  UU  khuluk  tahun  2000  juga menggunakan  pendektan  ijtihad,  dalam  mereformulasi  UU  hukum  keluarga  mereka. Dalam UU No.100 tahun 1985, diatur mengenai poligami suami dapat dijadikan alasan untuk  istri  dalam  mengajukan  cerai,  walaupun  istri  harus  bisa  membuktikan  kerugian yang  dialami  dari  pernikahan  poligami  si  suami,  merupakan  suatu  ketentuan  yang progresif, dengan jalan ijtihad, Begitupun dengan UU khuluk tahun 2000, di mana istri dapat  mengajukan  cerai  kepada  suami  tanpa  harus  membuktikan ḍarar ,  dengan membayar  tebusan  “ iwaḍ ”.  Walaupun  sang  suami  tidak  setuju,  maka  secara  otomatis perceraian akan terjadi. Suatu ketentuan yang secara keadilan jender, hak cerai bukan lagi menjadi  hak  preogratif  suami,  tetapi  istri  juga  mempunyai  akses  yang  sama  untuk mengajukan  hak  cerai,  memperlihatkan  jalan  ijtihad  yang  digunakan  dalam    upaya reformasi hukum perceraian di Mesir.
Dari  aspek  formilnya  reformasi  yang  dilakukan  antara  Mesir  dan  Indonesia memiliki  perbedaan  dengan  fikih  konvensional,  di  mana  perceraian  di  antara  kedua
58 Laili  dan  Bazikh,  “Metode  Reformasi  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia  Muslim  Perspektif Khoiruddin Nasution,” hlm.30.
59 Zulkarnain Abdurrahman, “Hak Dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan,” Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 23, no. 1 (22 Februari 2021): hlm.28, doi:10.24252/jumdpi.v23i1.18286.
60 Muhammad Syamsul Amin and Armi Agustar, ‘Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Republik Arab Mesir’, Urnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama 4, no. 1 (2023): hlm.84- 85.
61 Stilt, Waheedi, dan Griffin, “The Ambitions of Muslim Family Law Reform,” hlm.316.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
negara tersebut harus melewati pemeriksaaan dan diputuskan oleh pengadilan. 62 Seperti yang dijelaskan Stilt dkk, salah satu strategi reformasi hukum keluarga di dunia muslim ialah  dengan  memberikan  kewenangan  kepada  yudisial.  Sedangkan  secara  fikih konvensional  tidak  menyatakan  adanya  proses  pengadilan  dalam  penjatuhan  talak. Menurut  Nasution,  penetapan  perceraian  melalui  proses  persidangan,  didasarkan  pada kemaslahatan untuk melindungi hak-hak prempuan.
Membahas metode reformasi hukum perceraian di Pakistan, maka akan merujuk ke  UU  Perkawinan  1939  dan  MFLO  1961.  Lahirnya  undang-undang  perceraian  tahun 1939 dalam sejarahnya tidak lepas dari fenomena murtadnya perempuan akibat kerasnya mazhab negeri saat itu, yaitu mazhab Hanafi. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah kemudian mengadopsi mazhab lain yang memperbolehkan perempuan untuk mengajukan  perceraian,  yaitu  melalui  pemikiran  Maliki.  Pemerintah  Pakistan menggunakan  bentuk  adopsi,  atau talfīq, membaca  untuk  memberikan  fleksibilitas terhadap hukum. 63
Sementara itu, MFLO dibentuk pada tahun 1961 berdasarkan hasil kajian Komisi Hukum  Keluarga  yang  menyelidiki  kondisi  sosial  saat  itu.  Tujuan  penelitian  yang dilakukan komisi ini adalah untuk menemukan sistem hukum yang tepat, khususnya hak- hak perempuan, sehingga perempuan mempunyai tempat yang layak dalam masyarakat. Dengan  menafsirkan  makna  ayat  dan  merumuskannya  kembali  dengan  tata  cara  yang tidak melanggar kaidah pokok (Al-Qur'an dan Sunah). 64
Dengan demikian dapat dipahami metode atau pendekatan yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan mengadopsi pendekatan intra-doctrinal reform dengan mengadopsi pendapat-pendapat lama atau ulama mazhab dalam  pembaharuannya  dan Ekstra  Doctrinal  Reform dengan  melakukan  pemaknaan ulang dalam suatu persoalan. Seperti yang terlihat dalam reformasi yang terjadi di negara- negara tersebut.

## Dampak Reformasi Hukum Keluarga dalam Persoalan Perceraian
Setidaknya  ada  dua  dampak  dari  pembaharuan  hukum  keluarga  dalam  bidang perceraian, yang pertama , mengenai pembatasan hak suami atas perceraian, dan kedua , mengenai akses wanita untuk mengajukan cerai.

## Pembatasan hak suami atas peceraian
Dalam ketentuan fikih klasik, hak cerai itu (talak) berada di tangan suami. Oleh karena itu hanya suami yang berhak menalak istrinya. Bahkan dalam keadaan tertentu, seperti  sedang  marah  ataupun  mabuk,  talak  itu  dapat  jatuh. 65 Berbeda  dengan pembaharuan yang terjadi, di mana suami tidak semena-mana dalam penjatuhan talak.
62 Muhammad  Arsad  Nasution,  “Perceraian  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Dan Fiqh,” Jurnal  El-Qanuniy:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Kesyariahan  Dan  Pranata  Sosial 4,  no.  2  (30  Desember  2018): hlm.168, doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.
63 Syaifuddin Zuhdi, “Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan,” Law and Justice 1, no. 1 (31 Oktober 2016): hlm.51, doi:https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704.
64 Ibid..,
65 Holilur  Rohman, Hukum  Perkawinan  Islam  Menurut  Empat  Mazhab  Disertai  Aturan  Yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021), hal.233.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Di  Pakistan,  seorang  laki-laki  masih  mempunyai  hak  untuk  bercerai  secara sepihak di luar pengadilan, namun setelah itu ia harus memberitahukan pegawai pencatat perceraian, yang kemudian membentuk  pengadilan hakim  (arbitrase) untuk  menengahi dan mendamaikan laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dipahami bahwa si suami dapat menyatakan perceraian di luar pengadilan, baru setelah itu wajib memberitahukan kepada ketua pengadilan arbitrase. Hal ini berbeda dengan Indonesia di mana semua ikrar talak harus  dilakukan  di  depan  hakim  dalam  persidangan.  Baik  Pakistan  maupun  Indonesia sepertinya ingin mempersulit perceraian, meski prosedur yang digunakan berbeda.
Begitu juga dengan di Mesir di mana paham pemikiran fikih berorentasi kepada mazhab  hanafi  yang  mengesahkan  talak  dalam  keadaan  mabuk,  bahkan  ketika  itu diucapkan  tiga  kali,  maka  jatuh  talak  tiga.  Mesir  telah  membuat  daftar  waktu  ketika pernyataan suami tidak efektif dan juga menetapkan bahwa tiga kali pengucapan  talak dalam  satu  waktu  merupakan  satu  pernyataan,  bukan  tiga  pernyataan  yang  tidak  dapat dibatalkan. 66
Baik  di  Pakistan,  Mesir  maupun  Indonesia,  tampaknya  hendak  mempersulit terjadinya perceraian, meskipun berbeda prosedur yang digunakan. Dengan dibatasinya hak suami dalam perceraian, suami tidak dapat sewenang-wenang dalam melakukan talak kepada  istrinya,  hal  ini  mencerminkan  adanya  tujuan  untuk  kepastian  hukum,  dalam pembaharuan hukum keluarga islam.

## Akses istri terhadap perceraian
Pengajuan  cerai  yang  sebelumnya  mutlak  berada  pada  pihak  suami,  semenjak munculnya pembaharuan hukum keluarga memberikan akses untuk istri untuk dapat juga mengajukan  perceraian.  Mesir  misalnya,  lewat  UU  No.25  Tahun  1920  dan  1925, memberikan akses kepada perempuan mengajukan cerai dengan alasan ḍarar . Pada tahun 1980  dan  1985  dengan  hadirnya  UU  No.  100,  akses  istri  untuk  bercerai  diperluas.  Di mana,  ketika  istri  mengalami  kerugian  dengan  adanya  perkawinan  kedua  suaminya (poligami. Maka hal ini bisa dijadikan alasan untuk istri bercerai, dengan ketentuan istri dapat membuktikan kerugian yang ia alami dari perkawinan poligami suaminya.
Pada  tahun  2000  dengan  dikeluarkanya  UU  tentang  khuluk  memberikan  akses yang lebih luas kepada istri untuk mengajukan cerai. Di mana dalam UU tersebut, istri dapat mengajukan cerai dengan tanpa alasan dan bahkan tanpa persetujuan suami. Namun ia  harus  merelakan  haknya  atas  nafkah  pasca  perceraian  gugur,  terlebih  si  istri  haru membayar iwaḍ (tebusan)  apabila  ia  mengajukan  khuluk.  Dan  ini  tidak  bisa  diajukan banding.
Di  Indonesia,  di  bawah  UU  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  semua Muslim  Indonesia,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  harus  mengajukan  diri  ke pengadilan agama untuk bercerai. Baik untuk meminta izin mengucapkan lafadz  talak, meminta  pengadilan  untuk  membatalkan  (fasakh)  pernikahan,  atau  untuk  mengajukan cerai  gugat.  Bagi  istri  dapat  mengajukan  gugatan  cerai  di  Pengadilan  Agama  yang mewilayahi tempat tinggalnya. Perceraian dapat terjadi ketika memenuhi alasan yang ada pada PP No.9 tahun 19 75 Pasal 19 san Pasal 116 KHI. Begitupun dengan Pakistan dengan adanya UU 1931 dan Ordonansi tahun 1961, memberikan akses kepada perempuan untuk
66 Stilt, Waheedi, dan Griffin, “The Ambitions of Muslim Family Law Reform,” hal.338-339.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
dapat  mengajukan  perceraian  kepada  suaminya.  Dengan  alasan  yang  wajib  terpenuhi sebagaimana diatur dalan UU tersebut.

## Reformasi Hukum Keluarga Menguatkan Hak-Hak Perempuan?
Pada dasarnya tujuan dari reformasi hukum keluarga ialah untuk menguatkan hak- hak perempuan. Dalam beberapa aspek penguatan itu terjadi dan nampak misalnya dalam bidang  perceraian.  Adanya  pembatasan  hak  suami  dalam  melakukan  perceraian  yang hanya  diakui  setelah  melalui  proses  yudisial  dan  telah  dilakukan  upaya  perdamaiaan, sehingga suami tidak dapat sewenang-wenang dalam memakai hak talaknya kepada istri. Kemudian, dengan memberikan hak istri dalam mengajukan perceraian, dari perspektif jender,  memperlihatkan  adanya  keadilan  antara  laki-laki  dan  perempuan  serta memperlihatkan  kesetaraan  dalam  mengakses  perceraian.  Walaupun  secara  subtantif dampak dari reformasi hukum keluarga dalam beberapa aspek memperlihatkan adanya penguatan terhadap hak-hak perempuan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri dalam aspek yang lain  diskriminasi  tetap  terjadi,  baik  secara  materi  maupun  implementasi  yang  tidak maksimal di negara-negara tersebut.
Di Pakistan adanya Ordonasi Hukum Keluarga Muslim 1961 untuk menjamin hak perempuan dalam perceraian, pada praktiknya, seorang perempuan hanya bisa mendapat hak  bercerai  setelah  mengajukan  gugatan  untuk  pembubaran  perkawinannya  setelah suaminya  setuju  terhadap  mahar  yang  dikembalikan  (khuluk). 67 Selain  itu,  perempuan yang  ingin  bercerai  harus  menghadapi  sejumlah  masalah,  jumlah  pengadilan  keluarga yang  ada  di  daerah  tidak  memadai,  prosedur  yang  panjang,  dan  biaya  yang  mahal, seringkali  menyulitkan  wanita  untuk  dapat  mengakses  perceraian.  Kasus  perceraian  di Pakistan seringkali tertunda selama bertahun-tahun, sebagian karena alasan prosedural, tetapi  juga  karena  kolusi  dan  praktik-praktik  yang  tidak  etis.  Dalam  banyak  kasus, perempuan  yang  ingin  bercerai  tidak  memiliki  dukungan  keluarga,  yang  membuatnya lebih  sulit  bagi  mereka  untuk  mengakses  sistem  peradilan. 68 Demikian  pula  bagian  7 MFLO,  yang  hanya  memungkinkan  laki-laki  untuk  memberitahu  pembubaran perkawinan kepada istri, sehingga hanya laki-laki  saja yang yang secara  sepihak dapat melaksanakan hak perceraian tanpa mengungkapkan dan membuktikan alasanya. 69
Terlebih  ketidaksinkronan  antara  UU  hukum  Keluarga  dan  UU hudud menimbulkan permasalahan yang merugikan perempuan. Misalnya, UU yang kemudian memperumit persoalan janda disebut dengan Offence of Zina ( Enforcement of Hudood) Ordinance Tahun 1979. Ketetapan ini merupakan bagian dari upaya Islamisasi Presiden Ziaul  Haq  di  bidang  hukum  pidana  yang  sebelumnya  menggunakan  hukum  pidana warisan penjajah Inggris. Keputusan baru tersebut mengancam pezina dengan hukuman yang dirasa sesuai dari sudut pandang hukum Islam. Lalu ada masalah perempuan yang diceraikan suaminya lalu menikah lagi dengan laki-laki lain. Menurut MFLO  suami harus
67 Kharlie,  Hidayat,  dan  Hafiz, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum , hlm.84-85.
68 Nausheen Ahmed dan Elisa Giunchi, “Family Law in Pakistan: Using the secular to influence the religious,”  dalam Adjudicating  family  law  in  Muslim  courts ,  Durham  modern  Middle  East  and  Islamic world series (Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2014), hlm.80.
69 Kharlie,  Hidayat,  dan  Hafiz, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum , hlm.85.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
melaporkan setiap perceraian kepada ketua pengadilan arbitrase, namun seringkali suami yang bercerai tidak melaporkan hal ini, sementara mantan istrinya ditelantarkan begitu saja. Karena merasa sudah berpisah cukup lama, ada pula janda yang menikah lagi dengan laki-laki  lain.  Di  sinilah  permasalahan  muncul.  Karena  suami  tidak  memberitahukan perceraiannya kepada majelis arbitrase, maka perceraian mereka dianggap tidak pernah ada menurut hukum, sehingga istri dapat dituduh berzina, karena menurut hukum mereka masih dianggap menikah. Hal ini di satu sisi disebabkan oleh permasalahan sinkronisasi hukum dan di sisi lain pihak laki-laki tidak mengetahui tanggung jawabnya atau pihak perempuan tidak mengetahui mekanisme cerai khuluk. 70
Berbeda dengan di Pakistan, di Indonesia untuk perempuan mendapatkan akses melakukan perceraian lebih terjamin. Di Indonesia perceraian umat Islam harus dilakukan di  pengadilan  agama. 71 Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  dalam pernikahan,  dan  mereka  juga  dapat  memperoleh  hak  nafkah  yang  belum  dibayarkan selama  pernikahan. 72 Namun,  perceraian  di  Indonesia  juga  masih  meninggalkan permasalahan. Misalnya terkait hak istri pasca perceraian. Secara umum hak istri pasca perceraian mencangkup hak asuh anak, nafkah idah, nafkah anak, dan hadiah penghiburan (mutah). 73 Secara normatif, KHI mengaturnya dalam pasal 149 dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Namun dalam perkara cerai gugat ketentuan ini tidak dijumpai. Hal  ini  diperkuat  oleh  UU  Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  istri  tidak  akan mendapatkan nafkah idah jika nusyuz atau ditalak bā'in sugrā. 74
Penelian yang dilakukan suadi, yang melakukan penelusuran di SIPP MARI dari Periode 1 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 yang diambil secara acak menemukan, putusan  cerai  talak  yang  disertai  dengan  pembebanan  kepada  suami  untuk  membayar nafkah idah, mutah dan madhliyah berada di angka 88,43%  atau sekitar 89.089 perkara dari  total  100.745  perkara  yang  diputus. 75 Dan  ia  mengkonfirmasi  dari  88,43%    atau 89.089 perkara tersebut hanya sekitar 20% yang dapat direalisasikan secara sukarela oleh pihak suami dan 80% tidak terealisasi. 76
Hal  ini  menjadi  dilema,  karena  di  Indonesia,  trend  perceraian  didominasi  oleh cerai gugat, yang diajukan oleh istri. 77 Sedangkan dalam perkara cerai talak yang secara normatif diatur dalam KHI hanya 20% perkara yang terealisasi pemenuhan hak istri atas nafkah,  bagaimana  dengan  perkara  cerai  gugat  yang  tidak  ada  ketentuan  spesifik  yang mengaturnya?.  Dengan  adanya  PERMA  Nomor  03  Tahun  2017  tentang  pedoman
70 Wilda  Fitri,  “Problematika  Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Pada  Masa  Modern,” Sakena : Jurnal Hukum Keluarga 7, no. 2 (2022): 182–93.
71 Euis Nurlaelawati, “Muslim Women in Indonesian Religious Courts,” Islamic Law and Society 20, no. 3 (2013): hlm.243, doi:10.1163/15685195-0010A0003.
72 Ramadhita  Ramadhita,  Mahrus  Ali,  dan  Bachri  Syabbul,  “Gender  inequality  and  judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia,” Cogent Social Sciences 9, no. 1 (31 Desember 2023): hal.2, doi:10.1080/23311886.2023.2206347.
73 Nurlaelawati, “Women’s Financial Rights after Divorce in Indonesia,” hal.90.
74 Pasal 41  huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tetang Perkawinan
75 Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights  Protection  Through  Partial  And  Executable  Decision,” Jurnal  Hukum  dan  Peradilan 7,  no.  3 (December 18, 2018): hal.363.
76 Ibid. , hal.367.
77 Annur, “75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
mengadili  perkara  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum, 78 dan  dikeluarkanya SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 dapat mengakomodasi bagi para hakim Pengadilan Agama untuk dapat mengaktifkan hak ex-officionya dalam pemenuhan hak istri atas nafkah pasca perceraian baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat. 79 Marcoes dan Putri melakukan penelitian di Sulawesi Selatan menemukan, bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian jarang sekali diberikan, terlepas dari apakah suami atau istri yang mengajukan perceraian, apabila diberikan jumlahnya relatif sedikit dengan apa  yang  diminta  istri. 80 Begitupun  dalam  penelitian  Lilik  Andar  Yuni  dan  Murjani, sensitivitas  gender  hakim  di  Pengadilan  Agama  Samarinda  dalam  pemenuhan  hak perempuan  pasca  perceraian  belum  memperlihatkan  dengan  baik. 81 Kholidah menjelaskan,  tidak  terpenuhinya  hak  nafkah  pasca  perceraian  merupakan  pelanggaran hak-hak perempuan dalam perceraian yang dapat menyebabkan kemiskinan, penderitaan dan  menghalangi  kesempatan  mantan  istri  untuk  menikmati  hak-haknya  atas  dasar kesetaraan  hak  antara  perempuan  dan  laki-laki. 82 Walaupun  telah  ada  instrumen  yang dapat mengakomodir hakim untuk memenuhi hak perempuan pasca perceraian, Namun pada praktiknya, hal  ini  tidak maksimal  dan ketidaksetaraan ini masih terwujud  dalam bentuk putusan pengadilan yang tampaknya tidak adil, dan bias gender. 83
Di  Mesir  ketidakmampuan  dan  kegagalan  sistem  peradilan  dalam  memberikan penyelesaian  yang  cepat  dan  adil  terhadap  perempuan  dalam  perceraian  memberikan masalah  bagi  perempuan.  Seringkali  perempuan  dipaksa  untuk  melepaskan  hak-hak keuangan  mereka  sebagai  imbalan  atas  perceraian  dari  suami  mereka,  setelah menginvestasikan waktu dan uang untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. 84 Ide gagasan akses yang sama terhadap perceraian bagi perempuan kemudian melahirkan UU khuluk. Namun penting untuk mengakui kekhawatiran yang diungkapkan oleh para kritikus  mengenai  akses  yang  tidak  merata  terhadap  perceraian  berdasarkan  ketentuan khuluk ini, terutama bagi perempuan miskin. Persyaratan untuk melepaskan hak-hak yang tersisa  dan  mengembalikan  maskawin  yang  diterima  dapat  menciptakan  hambatan
78 Silmi Mursidah, “Analisis Maslahah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” AL-HUKAMA:  The  Indonesian  Journal  of Islamic Family Law 8, no. 1 (27 Desember 2018): hlm.233, doi:10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239.
79 L.A.  Yuni,  “The  Use  of  Ex  Officio  to  Fulfill  Women’s  Post-Divorce  Rights  at  the  Samarinda Religious Court,” Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 21, no. 2 (2021): hlm.139-142, doi:10.18326/IJTIHAD.V21I2.135-154.
80 Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, Memastikan Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 18 November, 2015), hlm.35, https://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian.
81 Lilik Andar Yuni dan Murjani Murjani, “Gender Sensitivity at Judge’s Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017,” AL-IHKAM:  Jurnal Hukum & Pranata Sosial 15, no. 2 (29 Desember 2020): 251–79, doi:10.19105/al-lhkam.v15i2.2714.
82 Kholidah et al., “Violation Of Women’s Rights On Divorce: Study On Religious Court Decision,” Relacoes Internacionais no Mundo Atual 4, no. 42 (2023): 291–309.
83 Euis Nurlaelawati, “Sharia-Based Laws: The Legal Position Of Women And Children In Banten And West Java,”  dalam REGIME  CHANGE,  DEMOCRACY  AND  ISLAM  THE  CASE  OF  INDONESIA (Final Report Islam Research Programme Jakarta, 2013), hlm.12.
84 Lynn Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual  Development  and  Advocacy ,  ISIM  Series  on  Contemporary  Muslim  Societies  (Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2007), hal.112.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
keuangan  bagi  perempuan  yang  mencari  perceraian,  terutama  bagi  mereka  dari  latar belakang sosial ekonomi rendah. Bahwa sebagian besar perempuan yang menggunakan system khuluk di Mesir berasal dari kelas menengah bawah dan menghadapi situasi yang sulit, lebih menekankan potensi ketidakmerataan akses terhadap perceraian. 85
Dengan  demikian,  walapun  telah  terjadi  reformasi  dalam  hukum  keluarga Muslim, tetapi perceraian dan penyelesaiannya baik di Mesir, Indonesia maupun Pakistan masih  meninggalkan  permasalahan  yang  terkadang  merugikan  perempuan.  Hal  ini mengkonfirmasi pendapat Anderson selain poligami, perceraian ternyata tidak diragukan lagi merupakan penyebab paling utama timbulnya penderitaan para wanita muslimah. 86

## KESIMPULAN
Mesir  pada  tahun  1920  dan  tahun  1929  mengeluarkan  UU  No.25  yang memperkenalkan  beberapa  pembaharuan  mendasar  dalam  berbagai  aspek  hukum keluarga  Islam,  khususnya  perceraian.  Pakistan  pada  tahun  1961  mengesahkan  MFLO ( Muslim Family Law Ordonince ) yang mengatur prosedur perceraian bagi laki-laki dan perempuan. Indonesia, dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Secara subtantif dampak dari adanya reformasi dan kodifikasi hukum ini khusunya pada bidang perceraian  setidaknya  ada  dua  hal,  yang pertama ,  terjadi  pembatasan  hak  suami  atas perceraian,  dan kedua ,  memberikan  akses  bagi  perempuan  untuk  mengajukan  cerai. Adapun pendekatan dalam reformasi di ketiga negara tersebut menggunakan pendekatan intra-doctrinal reform dan extra-doctrinal reform .
Namun, walupun telah terjadi reformasi dalam hukum keluarga pada tiga negara tersebut, tetapi perceraian dan penyelesaiannya masih belum maksimal dan meninggalkan banyak  masalah.  Di  mesir  misalnya,  adanya  UU  khuluk  tahun  2000  walaupun  dinilai progresif, tetapi sangat memberatkan khususnya bagi perempuan miskin, yang juga harus memberikan iwaḍ dan merelakan hak-haknya gugur pasca perceraian. Terlebih di Mesir perceraian dengan khuluk banyak dilakukan oleh perempuan kelas menengah ke bawah. Di  Indonesia,  tidak  diaturnya  secara  spesifik  hak  perempuan  pasca  perceraian  dalam perkara  cerai  gugat  memberikan  dilema,  karena  di  Indonesia  sendiri  perceraian didominasi oleh cerai gugat sehingga seringkali terjadi pengabaian hak-hak perempuan dan  memunculkan  putusan-putusan  yang  bias  jender.  Sedangkan  Pakistan  walaupun MFLO  1961  menjamin  hak  perempuan  dalam  perceraian,  pada  praktiknya  sangat  sulit bagi  perempuan  di  Pakistan  untuk  mengakses  perceraian,  terlebih    ketidaksinkronan antara MFLO 1961 dengan UU hudud seringkali memberikan kerugian bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Zulkarnain. “Hak Dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan.” Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 23, no. 1 (22 Februari 2021). doi:10.24252/jumdpi.v23i1.18286.
85 Ibid. , hal.115.
86 J.N.D Anderson, Islamic Law In Modern World (London: Oxford University Press, 1959), hal.50.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Agustina,  Arifah  Millati.  “Hak-Hak  Perempuan  Dalam  Pengarusutamaan  Ratifikasi Cedaw Dan Maqāṣid Asy-Syarī‘Ah.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 9, no. 2 (31 Juli 2017): 201–10. doi:10.14421/ahwal.2016.09205.
Ahmed,  Nausheen,  dan  Elisa  Giunchi.  “Family  Law  in  Pakistan:  Using the  secular  to influence  the  religious.”  Dalam Adjudicating  family  law  in  Muslim  courts . Durham modern Middle East and Islamic world series. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2014.
Ali Engineer, Ashgar. Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan Al-Qur’an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer . Diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
Alim, Nora, dan Nadjma Yassari. “Between Procedure and Substance : a Review of Law Making in Egypt.” Dalam Changing God’s law: the dynamics of Middle Eastern family law , disunting oleh Nadjma Yassari. Islamic law in context. Milton Park,
Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2016.
Amin, Muhammad Syamsul, dan Armi Agustar. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Republik  Arab  Mesir.” urnal  Akademika  Kajian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Humaniora Dan Agama 4, no. 1 (2023): 75–91.
Anderson, J.N.D. Islamic Law In Modern World . London: Oxford University Press, 1959.
Annur,  Cindy  Mutia.  “75%  Kasus  Perceraian  di  Indonesia  Diajukan  Pihak  Istri.” Databoks . Diakses 15 Desember 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di- indonesia-diajukan-pihak-istri.
Bakry,  Kasman,  Zulfiah  Sam,  dan  Jihan  Vivianti  Usman.  “Putusnya  Perkawinan  Dan Akibatnya  Dalam  Fikih  Munakahat  (Studi  Analisis  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Pasal 38-41):” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 3 (3 Desember 2021): 413–31. doi:10.36701/bustanul.v2i3.401.
Bakry,  Kasman,  Sirajuddin  Sirajuddin,  Musriwan  Musriwan,  dan  Ahmad  Arfah Mansyah. “Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Talak:” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 2 (19 Agustus 2021): 348–62. doi:10.36701/bustanul.v2i2.374.
Bernard-Maugiron, Nathalie. “Courts and the Reform of Personal Status Law in Egypt: Judicial  divorce  for  injury  and  polygamy.”  Dalam Adjudicating  family  law  in Muslim courts , disunting oleh Elisa Giunchi.  Durham  modern Middle East  and Islamic world series. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2014.
———. “Divorce in Egypt: Between Law in The Books and Law in Acrtion.” Dalam Changing God’s law: the dynamics of Middle Eastern family law , disunting oleh Nadjma  Yassari.  Islamic  law  in  context.  Milton  Park,  Abingdon,  Oxon ;  New York, NY: Routledge, 2016.
Bintania, Aris. Hukum acara  peradilan  agama dalam kerangka fiqh al-Qadha . Cet.  1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Burhanusyihab, Agung, dan KM Al Fathur Ikhsan. “Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim:” As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 5, no. 3 (3 Februari 2023): 637–58. doi:10.47467/as.v5i3.2840.
Butt,  Simon,  dan  Timothy  Lindsey. Indonesian  Law .  Oxford:  Oxford  university  press, 2018.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (30 Juni 2019):
119–32. doi:10.24252/al-qadau.v6i1.9483.
Fitri, Wilda. “Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern.” Sakena : Jurnal Hukum Keluarga 7, no. 2 (2022): 182–93.
Ghani,  Riazul  Hasan.  “A  Note  on  Islamic  Family  Law  and  Islamization  in  Pakistan.” Dalam Islamic  Family  Law ,  disunting  oleh  Chibilli  Mallat  dan  Jane  Connors.
Arab and Islamic laws series. London ; Boston: Graham & Trotman, 1990.
Habudin,  Ihab.  “Menimbang  Metode  Tematik-Holistik  Dalam  Pembaruan  Hukum Keluarga  Muslim  (Telaah  Pemikiran  Khoiruddin  Nasution).” Al-Ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (14 Juni 2015): 49–62.
doi:10.14421/ahwal.2015.08104.
Hammad,  Muchammad.  “Hak-Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian:  Nafkah  Idah  Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (20 Mei 2016): 17–28.
Khan,  Sabrina.  “Pakistan  and  the  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Against  Women  -  Criterion  Quarterly  Journal.” Citerion Quarterly ,  12  Juni  2023.  https://criterion-quarterly.com/pakistan-and-the- convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women/. Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz. Kodifikasi Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan,  Pendekatan,  dan  Elastisitas Penerapan Hukum . Jakarta: Kencana, 2020.
Kholidah,  M.  Ridho,  Sobhan,  dan  M.  Ritonga.  “Violation  Of  Women’s  Rights  On
Divorce:  Study  On  Religious  Court  Decision.” Relacoes  Internacionais  No Mundo Atual 4, no. 42 (2023): 291–309. doi:10.21902/Revrima.v4i42.6029. Laili, Nur Fauziyah, dan Moh Rofqil Bazikh. “Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution.” Jurnal Restorasi Hukum 6, no. 1 (30 Juni 2023): 22–39. doi:10.14421/jrh.v6i1.3028.
Mahmood,  Tahir. Personal Law In Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis . New Delhi: Time Press, 1987.
Marcoes,  Lies,  dan  Fadilla  Dwianti  Putri. Memastikan  Terpenuhinya  Hak  Hak Perempuan  Pasca  Perceraian .  Jakarta:  Yayasan  Rumah  Kita  Bersama,  18 November, 2015. https://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-
terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian.
Mursidah,  Silmi.  “Analisis  Maslahah  Terhadap  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang
Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum.” AL- HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 8, no. 1 (27 Desember 2018): 215–39. doi:10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239.
Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (30 Desember 2018): 157–70. doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.
Novianti, Nur Fadhilah. “Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia,
Maroko, Aljazair, Libya) :” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 3 (15 Desember 2023): 360–77. doi:10.36701/bustanul.v4i3.1059.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Nurlaelawati, Euis. Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts . ICAS Publications Series Monographs 4. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2010.
———. “Muslim Women in Indonesian Religious Courts.” Islamic Law and Society 20, no. 3 (2013): 242–71. doi:10.1163/15685195-0010A0003.
———. “Sharia-Based Laws: The Legal Position Of Women And Children In Banten And  West  Java.”  Dalam Regime  Change,  Democracy  And  Islam  The  Case  Of Indonesia . Final Report Islam Research Programme Jakarta, 2013.
———.  “Women’s  Financial  Rights  after  Divorce  in  Indonesia.”  Dalam Women  and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts , disunting oleh John Bowen dan Arskal Salim, 89–106. BRILL, 2018. doi:10.1163/9789004386297_007.
Nurlaelawati,  Euis  dan  Witriani.  “Cultural  Expertise  in  Islamic  Courts  in  Indonesia.”
Dalam Cultural Expertise, Law, and Rights , disunting oleh Livia Holden, 1 ed., 329–38. London: Routledge, 2023. doi:10.4324/9781003167075-34.
Putri,  Ardila,  Afriandi  Afriandi,  dan  Zulkifli  Harza.  “Kepatuhan  Mesir  Terhadap
Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)  Paska  Revolusi  Mesir  2011.” Jurnal  PIR :  Power  in  International Relations 7, no. 1 (12 Agustus 2022): 13–30. doi:10.22303/pir.7.1.2022.13-30. Putri, Sri Ujiana, Asnawati Patuti, dan Zulfiah Sam. “Keikutsertaan Wanita Dalam Politik Praktis Perspektif Hukum Islam :” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 3 (4 Desember 2023): 474–85. doi:10.36701/bustanul.v4i3.1090. Rahim, Abdul, dan Kasman Bakry. “Studi Komparasi Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Perdata Islam.” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 1 (24 April 2020): 16–27. doi:10.36701/bustanul.v1i1.122. Ramadhita, Ramadhita, Mahrus Ali, dan Bachri Syabbul. “Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia.” Cogent Social Sciences 9, no. 1 (31 Desember 2023): 2206347. doi:10.1080/23311886.2023.2206347.
Rohman, Holilur. “Analisis Kritis  Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid al-Syariat.” AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 10, no. 1 (3 Juli 2020): 20–41.
doi:10.15642/alhukama.2020.10.1.20-41.
———. Hukum  Perkawinan  Islam  Menurut  Empat  Mazhab  Disertai  Aturan  Yang Berlaku di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2021.
Rohman, Moh Mujibur, dan Moh Zarkasi. “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi  Normatif  Perbandingan  Hukum  Perceraian  Mesir-Indonesia).” AL- SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 3, no. 1 (19 Juni 2021): 59–77. doi:10.35673/as-hki.v3i1.1433.
Salim,  Arskal,  ed. Demi  keadilan  dan  kesetaraan:  dokumentasi  program  sensitivitas jender hakim agama di Indonesia . Cet. 1. Ciputat: Puskumham Universitas Islam Negeri Jakarta : Asia Foundation, 2009.
Sanusi,  Nur  Taufiq.  “Perceraian  Dalam  Perundang-Undangan  Negara  Muslim  (Studi Perbandingan Hukum Keluarga  Islam  Pakistan,  Mesir Dan  Indonesia).” Jurnal Al-Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga  Islam 4,  no.  2  (2017):  323–44. doi:10.24252/al-qadau.v4i2.5746.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Sanusi, Sanusi, Rifqi Qiwiyul Iman, Reza Baihaki, dan Ibnu Farhan. “Judges’ Ijtihad on Women’s  Rights  after  Divorce  and  Its  Contribution  to  Family  Law  Reform  in Indonesia.” SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity 3, no. 1 (30 Juli 2023): 1–15. doi:10.24042/smart.v3i1.16981.
Stilt,  Kristen,  Salma  Waheedi,  dan  Swathi  Gandhavadi  Griffin.  “The  Ambitions  of Muslim  Family  Law  Reform.” Harvard  Journal  of  Law  &  Gender 41  (2018): 301–42.
Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui  Putusan  Yang  Memihak  Dan  Dapat  Dilaksanakan  /  The  Role  Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision.” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 3 (18 Desember 2018): 353–74. doi:10.25216/jhp.7.3.2018.353-374.
Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim.” Ijtihad : Jurnal Wacana  Hukum  Islam  Dan  Kemanusiaan 14,  no.  1  (30  Juni  2014):  1–19. doi:10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.
Welchman,  Lynn. Women  and  Muslim  Family  Laws  in  Arab  States:  A  Comparative Overview of Textual Development and Advocacy . ISIM Series on Contemporary Muslim Societies. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2007.
Yuni,  L.A.  “The  Use  of  Ex  Officio  to  Fulfill  Women’s  Post-Divorce  Rights  at  the
Samarinda  Religious  Court.” Ijtihad:  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  Dan Kemanusiaan 21, no. 2 (2021): 135–54. doi:10.18326/IJTIHAD.V21I2.135-154. Yuni,  Lilik  Andar,  dan  Murjani  Murjani.  “Gender  Sensitivity  at  Judge’s  Verdicts  in Samarinda  and  Magelang  Religious  Courts;  The  Implementation  of  PERMA Number 03 of 2017.” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 15, no. 2 (29 Desember 2020): 251–79. doi:10.19105/al-lhkam.v15i2.2714.
Zuhdi, Syaifuddin. “Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan.” Law and Justice 1, no.
1 (31 Oktober 2016): 41–53. doi:https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704.