p-ISSN: 2442-384X e-ISSN: 2548-7396

## Kebolehan Menolak Wathi’ bagi Istri tanpa Nafkah
Nurul Rahmawati 1 , Urwatul Wusqo 2
1 IAIN Pontianak, e-mail: nurulrahmawati@iainptk.ac.id
2 Universitas Islam Madura, e-mail: uurmuhlis@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 21-12-2023 Direvisi: 02-02-2024 Diterima: 06-02-2024 This research departs from the phenomenon of a husband's inability to provide for his wife and family which resulted in a change in roles in earning a living. This adds to a wife's obligations because she has to serve her husband, such as inviting him to have sexual intercourse or known as wathi'. This research aims to review the ability to refuse an invitation for sexual intercourse or wathi' for a wife whose income is not met. This study includes qualitative research and library research whose data was obtained through various written sources such as books, journals and news articles regarding husband-wife obligations. The results of this research are  the  ability  of  a  wife  to  refuse  a  wathi'  invitation  from  her  husband  if  the husband is negligent in fulfilling his obligations towards his wife.
Keywords
: husband's obligations, rejecting wathi'

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berangkat  dari  fenomena  kasus  ketidakmampuan  seorang  suami memenuhi nafkah kepada istri dan keluarganya yang mengakibatkan pergantian peran dalam mencari nafkah. Ini menambah kewajiban seorang istri karena harus melayani  suaminya  seperti  ajakan  bersenggama  atau  dikenal  dengan wathi’ . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  kebolehan  menolak  ajakan  senggama atau wathi’ bagi seorang istri yang tidak dipenuhi nafkahnya. Kajian ini termasuk penelitian  kualitatif  dan  riset  kepustakaan  yang  datanya  diperoleh  melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel berita seputar kewajiban suami-istri.  Hasil  penelitian  ini  adalah  kebolehan  seorang  istri  menolak  ajakan wathi’ dari  suami  apabila  suami  lalai  dalam  memenuhi  kewajiban  terhadap istrinya. Kata Kunci : Kewajiban Suami, Menolak Wathi’ Corresponding
Author : Nurul Rahmawati, IAIN Pontianak, e-mail: nurulrahmawati@iainptk.ac.id
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2587

## PENDAHULUAN
Suami merupakan pemimpin dalam keluarganya dan yang bertanggungjawab terhadap kehidupan di dalamnya, mulai dari menafkahi, membimbing dalam ibadah, muamalah, sampai memberi pengetahuan tentang hal-hal yang diwajibkan dan yang disunnahkan (Al Jawi, 1416). Kewajiban  seorang  suami  untuk  memberi  nafkah  kepada  keluarganya  telah  dinyatakan  di dalam  surat  al-Baqarah  ayat  233  yaitu  "Dan  kewajiban  ayah  (suami)  memberi  makan  dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf" (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994) . Selain  itu,  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan/1974,  pasal  31  ayat  (3)  dituliskan bahwa  suami  memiliki  kedudukan  sebagai  kepala  keluarga  (UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  1974  TENTANG  PERKAWINAN,  1974). Kewajiban  bagi  suami  untuk  bertanggung  jawab  menghidupi  keluarga  telah  melekat  bagi seorang suami dari berbagai perspektif (Z. Lubis, 2019). Dengan demikian, sudah jelas bahwa kewajiban  memberikan  nafkah  di  dalam  sebuah  keluarga  menjadi  tanggungjawab  seorang suami.
Namun  saat  ini, tidak  sedikit  kita  menjumpai  kasus  ketidakmampuan  seorang  suami memenuhi nafkah kepada istri dan keluarganya. Beberapa kasus perceraian yang dilatari oleh sebab tidak ditunaikannya kewajiban suami memenuhi nafkah keluarga membuktikan hal ini memang terjadi di dalam masyarakat (Ainul, 2022; ALIFAH, 2018; Arifin, 2024). Fenomena ini tidak jarang mengakibatkan seorang  istri menjadi tulang punggung keluarganya,  baik itu menafkahi  suami  ataupun  anak-anaknya  (Kurniawan  &  Hidayah,  2020;  Wardani,  2022). Pergantian peran  dalam mencari  nafkah ini menambah  kewajiban seorang istri karena  harus melayani  suaminya  sebagai  seorang  istri  dan  ibu  rumah  tangga.  Dengan  demikian,  tampak ketidakseimbangan  hak  dan  kewajiban  di  dalam  rumah  tangga  yang  mana  istri  menjadi bertambah  kewajibannya.  Apalagi  di  dalam  Islam,  pandangan  sebagian  besar  ulama menyatakan  bahwa  istri  wajib  menaati  suaminya  baik  itu tamkin atau  bahkan  mau  di wathi’ (disenggama).
Sudah banyak penelitian-penelitian yang mengkaji persoalan kewajiban seorang suami terhadap  istri  dan  kaitannya  dengan  hak-hak  dalam  rumah  tangga.  Sejauh  ini  penelitian terdahulu  sudah mengkaji persoalan nusyuz , jima’, dan  hak  serta  kewajiban  suami istri  baik perspektif hadis maupun Alquran (Badawi, 2020; Husna & Sholehah, 2021; D. R. M. Lubis, 2023).  Selain  itu,  penelitian  lain  mengkaji  persoalan  hak  dan  kewajiban  suami  dalam menunaikan  hak-hak  istri  perspektif  hukum  Islam  dan  pemikiran  tokoh  (Fahimah,  2020; Humaidulloh,  2022;  Nurani,  2021).  Penelitian  lain  mengkaji  persoalan  hak-hak  suami  dan keadilan  gender  (Amaliyah  &  Santoso,  2023;  Nasikin,  2022).  Kajian  mengenai  kebolehan nenolak wathi’ (disenggama) bagi seorang istri yang tidak dinafkahi belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian yang sudah ada seputar relasi hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Kajian yang ada saat ini seputar nusyuz , perceraian,  keadilan  gender,  hak  dan  kewajiban  suami  istri  secara  umum,  dan  poligami. Penelitian  ini  mengajukan  pertanyaan  penelitian:  1)  Bagaimana  pandangan  ulama  tentang kewajiban suami terhadap istri; 2) bagaimana kebolehan menolak wathi’ bagi istri yang tidak diberi  nafkah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  secara  tuntas  kedua  persoalan  itu. Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban akademis bagi persoalan yang terjadi di tengah- tengah masyarakat yang bersifat kasuistik: fenomena di mana istri menjadi tulang punggung rumah tangga, di satu sisi ingin memperjuangkan hak-haknya.

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif  dan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kepustakaan  ( library  research ).
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2587
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  Teknik  dokumentasi  yang  berhubungan  dengan  obyek penelitian yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel online (Creswell, 2014; Zed, 2008). Setelah pengumpulan data, kemudian penulis menganalisa data yang sudah didapat dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan seluruh data dari sumber primer; 2) Mengklasifikasi data ke dalam bagian-bagian permasalahan yang sesuai dengan sub bahasan; 3) Menganalisa data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; dan 4) Menarik kesimpulan.  Peneliti  juga  menerapkan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pandangan Ulama Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri
Ketika  akad  nikah  berlangsung,  saat  wali  mempelai  wanita  mengucapkan  ijab  dan mempelai  pria  menerima  kabul  maka  sejak  itulah  masing-masing  dari  mereka  (suami  istri) mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing dari mereka. Yang dimaksud  dengan  hak  di  sini  adalah  apa-apa  yang  diterima  oleh  seseorang  dari  orang  lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti ditunaikan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam sebuah keluarga, hak suami merupakan kewajiban yang harus ditunaikan istri, sebaliknya hak istri adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan suami terhadap istrinya (Syarifuddin, 2005).
Di dalam Islam,  masing-masing suami-istri memiliki hak dan  kewajiban. Hak  suami atas  istri  antara  lain:  1)  Kewajiban  taat  kepada  suami  sepanjang  tidak  mengarah  kepada perbuatan maksiat; 2) Bergaul dengan suami dengan baik; 3) Menyerahkan seluruh apa yang dimiliki  baik  badan  maupun  materi  demi  kepentingan  suami;  4)  Berada  di  rumah  dan memelihara  diri  serta  kehormatan  (Ath-Thabrani,  1997;  Syibah,  1997);  5)  Tidak  menuntut meminta-minta  sesuatu  sebelum  keperluannya  sekalipun  ia  tahu  bahwa  suaminya  mampu untuk memenuhinya (Al Jawi, 1416).
Adapun  kewajiban  istri  sebagaimana  dinyatakan  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) adalah bahwa kewajiban istri ialah berbakti lahir batin dan mengatur keperluan rumah tangga  sehari-hari  dengan  sebaik-baiknya  (Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hak istri atas suami diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 1) Hak-hak yang bersifat materi ( maliyah ) terdiri atas mahar (mas kawin) sebagai pemberian yang sukarela  (Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  1994)  dan nafkah yang  sesuai  dengan kemampuannya  (Ahmad,  1986;  Al  Qasthalani,  1995).  Adapun  nafkah  minimal  yang  harus diperoleh istri antara lain nafkah makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Dahlan, 2000).
Akan tetapi ulama fikih berbeda pendapat tentang kadar nafkah makanan pokok yang wajib  diberikan  oleh  suami  kepada  istrinya.  Imam  Malik  dan  Imam  Hanafi  mengemukakan tentang  kadar  nafkah  makanan  pokok  yang  wajib  diberikan  kepada  istri  yaitu  secukupnya. Mereka  tidak  mengemukakan  jumlah  pasti  dalam  penentuan  nafkah  tersebut,  tetapi  hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami (Qudamah, 1996).
Lain halnya menurut pendapat Imam Syafi’i (Qudamah, 1996) dan kalangan Syafi'iyah (Al Ghazali, 1994) mengemukakan bahwa nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah makanan pokok yang wajib diberikan suami minimal sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang  miskin,  yaitu  satu  mud  (675  gram)  bahan  pokok.  Alasan  mereka  yaitu  karena  Allah menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah terhadap istri (Rush, 1989).
Dalam  besar  nafkah  makanan  pokok  yang  wajib  diberikan  suami  terhadap  istrinya, kalangan  Syafi'iyah  (Ahmad,  1986)  mengklasifikasikan  dalam  tiga  bagian  yaitu  sebagai
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2587
berikut: a) Satu mud (675 gram) makanan pokok bagi suami yang mu'sir ; b) Satu setengah mud bagi suami yang mutawassith (tidak melarat dan tidak kaya); dan c) Dua mud bagi suami yang musir (kaya)  (Rush,  1989).  Dalam  penyerahan  nafkah  yang  diberikan  suami  tidak  disertai dengan  ijab  kabul.  Nafkah  ini  wajib  diberikan  setiap  waktu  fajar  terbit  dari  hari  ke hari(Qudamah, 1996).
Kewajiban nafkah di atas wajib diberikan beserta:
a. Lauk pauk yang terbiasakan walaupun istri tidak memakannya seperti minyak samin, zaitun dan buah tamer.
b. Daging  yang  terbiasakan  dalam  ukuran  dan  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kemampuan suami.
c. Perabot  dapur  seperti  garam,  kayu  bakar  dan  air  minum  karena  air  merupakan  hal  yang sangat penting bagi kehidupan.
d. Biaya untuk mengolah misalnya biaya penepungan, pengadonan, pembikin roti dan biaya memasak.
e. Alat untuk memasak, makan dan minum baik itu terbuat dari kayu keramik maupun batu (Fathul Muin, tt).
Pakaian wajib  diberikan setiap awal  bulan berupa  pakaian  yang cukup untuk  ukuran istri yang terdiri dari:
a. Qamish (sejenis kurung) atau kain dan selendang sesuai dengan kebiasaan istri.
b. Pakaian tidur yang terdiri dari kain selimut di waktu dingin (tapi bukan di musim hujan), jika musim hujan maka ditambah jubah tebal dan jika tidak, maka diberi selendang atau semacamnya atau pakaian khusus tidur menurut kebiasaan istri.
c. Pelengkap pakaian tersebut di atas seperti upah penjahit, benang dan lain sebagainya.
d. Lemek tidur dan bantal menurut kebiasaan istri.
e. Alat-alat  untuk  membersihkan  badan  dan  pakaiannya  baik  suami  ada  disampingnya maupun  tidak  seperti  sabun,  sisir,  sikat  gigi,  cungkil  gigi  dan  minyak  rambut  menurut kebiasaan (Fathul Muin, tt).
Adapun  nafkah  yang  berkaitan  dengan  masalah  pakaian,  ulama'  sepakat  menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena ada nash yang menentukan kadar dan jumlahnya.  Kewajiban  nafkah  selanjutnya  yaitu  tempat  tinggal.  Suami  wajib  menyediakan tempat  tinggal  untuk  istrinya  baik  itu  dengan  meminjam,  menyewa,  membeli  sendiri,  atau didapatkannya melalui waqaf seseorang.
Lain halnya menurut pengarang kitab 'uqudulujjain yang mengklasifikasikan hak istri atas suami menjadi empat perkara yaitu:
1. Menggauli istri dengan baik sebagaimana firman Allah surat An-Nisa' ayat 19.
2. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.
3. Memberi maskawin.
4. Mengajari  istri  yang  menjadi  kebutuhannya  yaitu  berbagai  ibadah  yang  fardhu  'ain  dan yang sunnah dan masalah haid serta tentang kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat (Al Jawi, 1416).
Selanjutnya, syarat wajibnya nafkah bagi istri yang telah disenggamai sebagai berikut: 1)  Suami  itu  mampu,  karena  bagi  suami  yang  tidak  mampu  tidak  wajib  membayar  nafkah terhadap istrinya; 2) Istri tersebut tidak bersikap nusyuz terhadap suaminya.
Kalangan Hanabilah mengemukakan syarat wajibnya nafkah bagi istri yaitu dengan tiga syarat:
1). Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
2). Istri layak untuk diwathi'.
3). Istri tidak bersikap nusyuz (Abdurahman, 1996).
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2587
Namun  catatan  penting  yang  harus  digaris  bawahi  oleh  kita  semua,  berdasarkan pendapat  ulama,  suami  menunaikan  kewajiban  terhadap  istrinya  adalah  sesuai  kadar kemampuannya.  Maka  ketika  suami  sudah  berusaha  untuk  menunaikan  kewajibannya memenuhi  semua  kebutuhan  keluarga,  walau  belum  terbilang  sempurna,  maka  seorang  istri wajib mentaati suaminya.

## B. Kebolehan Menolak Wathi’ bagi Istri tanpa Nafkah
Pernikahan merupakan sunnah nabi yang dianjurkan kepada umat manusia. Pernikahan menawarkan  kebahagiaan  hakiki pada siapapun yang menjalaninya dengan suka cita. Untuk mewujudkan kebahagiaan itu Islam mengatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan setiap pasangan  suami  istri.  Semua  telah  tertera  dalam  Alquran  dan  hadis  bagaimana  seharusnya suami memperlakukan istrinya, dan bagaimana istri harus memperlakukan suaminya. Sejatinya kewajiban suami harus memberikan nafkah lahir batin baik bersifat materi maupun non materi. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut haruslah ditegakkan dalam kehidupan berumah tangga, agar tujuan berumah tangga (sakinah, mawaddah, dan rahmah) itu dapat terealisasi. Tujuan yang lain adalah agar tidak ada salah satu pihak yang merasa tersakiti karena haknya tidak diperoleh secara baik.
Tercantum dalam buku “hak-hak dan kewajiban suami istri” karya Syaikh Nawawi Al- Bantani (2020:8) bahwa ajaran tentang hak dan kewajiban suami istri tercantum dalam Alquran Surat  Al-Baqarah  :288  yaitu : “Para  istri memiliki hak dengan  baik  sebagaimana  kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul”. Dalam ayat tersebut memiliki arti bahwa hak istri yang diperoleh dari suami setara sebagaimana hak suami yang didapat dari istri. Kesetaraan ini mencakup kewajiban untuk dilakukan dan diperoleh, bukan setara dalam jenis secara spesifik.
Hak  suami  adalah  kewajiban  bagi  istri.  Begitu  pula  sebaliknya,  hak  istri  adalah kewajiban bagi suami. Dan hal tersebut haruslah seimbang serta berbanding lurus. Dan ketika salah  satu  hak  tidak  ditunaikan  oleh  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang  lain  boleh  tidak menunaikan kewajibannya. Penolakan ini diperbolehkan, baik karena kelelahannya atau peran ganda  seorang  istri  memikul  tanggungjawab  yang  seharusnya  dilakukan  suaminya.  Hal tersebut  juga  tercantum  di  dalam  kitab  Al-Mughni  karya  Imam  Ibnu  Qudamah  yang menyatakan bahwa  istri yang tidak mendapat nafaqah dari suaminya, menurut jumhur ulama berhak  tidak  memberikan  pelayanan  kepada  suaminya  bahkan  boleh  memilih fasakh atau pembatalan perkawinan (Ibnu Qudamah :242).
Namun, berbeda halnya ketika suami telah berusaha bertanggungjawab atas perannya mencari  nafkah  untuk  istri  dan  keluarganya,  walau  tidak  bisa  memenuhi  dengan  sempurna maka  istri  tetaplah  wajib  mentaati  suami  karena  usaha  pemenuhan  kebutuhan  yang  telah dilakukan  suami  telah  maksimal.  Pernyataan  ini  juga  sesuai  dengan  pernyataan  yang disebutkan oleh Herlinda bahwa akibat dari nusyuz (tidak dipenuhinya kewajiban) maka akan berdampak pada bias tidak dipenuhinya hak (Herlinda et al., 2020). Dengan pemaparan di atas, penulis dapat menganalisa bahwa istri yang tidak mendapat nafkah baik lahir maupun batin, boleh menolak ajakan suami untuk wathi’ (senggama).

## PENUTUP
Nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah nafkah makanan di samping nafkah pakaian, dan tempat tinggal. Penunaian kewajiban suami kepada istrinya inilah yang menurut para ulama menjadi sebab wajibnya istri mentaati suaminya. Jadi ketika suami enggan menunaikan  kewajibannya  sebagai  seorang  suami  baik  dalam  hal  ini  nafkah  makanan  dan
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2587
kebutuhan lainnya, saat itulah gugur kewajiban istri untuk mentaati suaminya. Ketika suami meminta untuk bersenggama ( wathi’ ) kepada sang istri karna berubahnya peran istri menjadi peran suami maka istri boleh menolak permintaan suaminya.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2587

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, A. J. (1996). Kitabul Fiqh Madzahibul Arba’ah . Maktabah Kubro. Ahmad, I. (1986). Fiqh Syafi’i . Karya Indah.
Ainul,  V.  F.  (2022).  Putusan  Hakim  Agama  dalam  Masalah  Cerai  Gugat  Pada  Suami  yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. The Indonesian Journal of Islamic
Law and Civil Law , 3 (2), Article 2. https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286
Al Ghazali, A. H. (1994). Al Wajiz . Darul Fikri. Al Jawi, S. M. N. B. umar. (1416). Syarah ’Uqudulujain . Al-Hidayah. Al Qasthalani, M. B. Y. (1995). Sunan Ibn Majah . Darul Fikri.
ALIFAH, N. (2018). Gugat Cerai Karena Suami Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah Keluarga  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama  Demak  Tahun  2016) [Undergraduate, Fakultas Agama Islam Unissula]. https://doi.org/10/Lampiran.pdf
Amaliyah,  A.,  &  Santoso,  L.  (2023).  Penolakan  Izin  Poligami  Perspektif  Keadilan  Gender. JATISWARA , 38 (2), Article 2. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509 Arifin, S. N. (2024, January 30). 6.805 Istri di Kabupaten Bandung Gugat Cerai Suami, Efek “Layangan  Putus?” PA-Soreang.  https://pa-soreang.go.id/berita/berita-terkini/6-805- istri-di-kabupaten-bandung-gugat-cerai-suami-efek-layangan-putus.html Ath-Thabrani. (1997). Mu’jamul Kabir Li ath-Thabrani, Juz 17 . Al-Maktabah Al-Syamilah. Badawi, M. H. (2020). Nusyuz Dalam Perspektif Hadis2 Ahkam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial , 8 (01), Article 01. https://doi.org/10.30868/am.v8i1.696 Creswell,  J.  W.  (2014). Research  design:  Qualitative,  quantitative,  and  mixed  methods approaches (4th ed.). SAGE Publications, Inc. https://www.pdfdrive.com/qualitative- quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html
Dahlan, A. A. (2000). Ensiklopedi Hukum Islam . Mandiri Abadi Juz IV.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  (1994). Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  PT Kumudasmoro Grafindo.
Fahimah,  I.  (2020). Hasil  Cek  Plagiat  Karya  Ilmiah:  Hak  dan  Kewajiban  Suami-Istri Perspektif Fikih Mubadalah [dataset]. http://repository.iainbengkulu.ac.id/5823/ Herlinda,  J.,  Muda  Hasim  Harahap,  O.,  &  Ridwan,  R.  B.  (2020). Pandangan  Hukum  Islam terhadap  Istri  yang  Menolak  Berhubungan  Seksual  dengan  Suami  yang  Nusyuz [Undergraduate, IAIN Curup]. http://e-theses.iaincurup.ac.id/2244/
Humaidulloh,  Z.  A.  (2022). Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri  Perspektif  Pemikiran  Syaikh Zainuddīn  ‘Abdul  Azīz  Al-malībary  dan  Relevansinya  dalam  Pembaruan  Hukum Keluarga Islam Indonesia [Masters, UIN Raden Intan Lampung]. http://repository.radenintan.ac.id/21165/
Husna,  R.,  &  Sholehah,  W.  (2021).  Melacak  Makna  Nusyuz  dalam  Al-qur’an:  Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. Jurnal islam nusantara , 5 (1), Article 1. https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.330
Ibnu Qudamah (1969). Al-Mughniy . Mathba'ah Al-Qahirah, Kairo.
Kurniawan, A., & Hidayah, N. (2020). Perempuan Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Buruh  Perempuan  di  Pabrik  Bulumata  Palsu  PT.  Tiga  Putera  Abadi  Perkasa, Purbalingga, Jawa Tengah) . E-Societas , 9 (3), Article 3.
Lubis, D. R. M. (2023). Tela’ah Ayat Hukum Dan Hadist Tentang Nusyuz. El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial , 1 (1),
Article 1. https://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/ElSirry/article/view/9594
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2587
Lubis, Z. (2019). Analisa Terhadap Istilah Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga di dalam UUP dan KHI . Google My Maps.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11sK9GeQwLbXL9LhY7vO7ImysT2Q Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang  Berkaitan dengan Kompilasi  Hukum Islam serta
Pengertian
dalam Pembahasannya,
§ 173 (2011).
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf Miles, M. B., &  Huberman, A. M.  (1994). Qualitative Data Analysis (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
Nasikin, M. (2022). Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif KH. Hashim Ash‘arī  dalam  Kitab  Dou’  al-Miṣbaḥ  fī  Bayani  Aḥkam  An-nikaḥ [Diploma,  Institut Agama Islam Tribakti]. http://repo.uit-lirboyo.ac.id/653/
Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 39 (1974). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974 Qudamah, A. (1996). Al-Mughni Jilid VII . Darul Kutub Jilid VII. Rush, I. (1989). Bidayatul Mujtahid . Darul Jil. Syaikh Nawawi Al-Bantani (2020). Hak-hak Dan Kewajiban Suami Istri . Kalam. Jakarta. Syarifuddin, A. (2005). Garis-garis Besar Fiqh . Kencana. Syibah, A. A. (1997). Musnaf Ibn Abi Syibah Juz II . Al-Maktabah Al-Syamilah. Wardani, P. (2022, October 18). Perempuan Menjadi Tulang Punggung Keluarga. bantenesia| Wadah Menulis Masyarakat Banten . https://www.bantennews.co.id/bantenesia/perempuan-menjadi-tulang-punggung- keluarga/
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.