Vol. 8 No. 1, Juni 2023

## PEMETAAN STRATEGI INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Darius Antoni 1 , Taufiqurrahman 2 , Choirul Azim 3
1 Program Studi Sistem Informasi, Universitas Indo Global Mandiri
2 Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bina Darma
3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Email : 1 darius.antoni@uigm.ac.id, 2 Boyravanzaqurrahman@gmail.com, 3 chojim.azim@gmail.com

## ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan untuk membuat suatu Pemetaan Strategi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kab. Penukal Abab Lematang Ilir data yang dikelolah oleh merupakan data program dan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah pada Kab. Penukal Abab  Lematang  Ilir  data  tersebut  di  identifikasi  menjadi  data  strategi  pada  domain  arsitektur  SPBE, arsitektur  SPBE  diantaranya  domain  Tata  Kelola,  Domain  Manajemen,  Domain  Layanan,  Domain Infrastruktur, Domain  Aplikasi, Domain Keamanan, dan Domain  Audit TIK  ketuju Domain tersebut memiliki  Program  dan  Kegiatan  yang  dapat  menunjang  tercipanya  SPBE.  Hasil  dari  penelitian  ini merupakan  Pemetaan  yang  di  faktorkan  pada  metode  Fishbone  Diagram  yang  dimana  program  dan kegiatan  yang  ada  pada  setiap  domain  di  terjemahkan  kedalam  diagram  Fishbone  dan  dari  sinilah dapat dilihat strategi yang digunakan untuk terciptanya domain arsitektur SPBE.
Kata Kunci : Pemetaan strategi; SPBE; Domain arsitektur; Fishbone

## ABSTRACT
This  research  was  undertaken  in  order  to  provide  an  Electronic-Based  Government  System Service Strategy Mapping for the Penukal Abab Lematang Ilir Regency. Multiple regional apparatus groups in the Penukal Abab Lematang Ilir Regency administered the program data and activities that were  managed.  The  SPBE  architectural  domain  classifies  the  data  as  strategic  data.  The  SPBE architecture  was  consisted  of  the  governance  domain,  the  management  domain,  the  service  domain, the  infrastructure  domain,  the  application  domain,  the  security  domain,  and  the  ICT  audit  domain. The seven domains contain programs and activities that can facilitate the development of SPBE. The outcome  of  this  study  was  a  mapping  based  on  the  Fishbone  Diagram  approach,  in  which  the programs and activities in each domain were converted into a Fishbone diagram, and from which the strategy utilized to develop the SPBE architectural domain was observable.
Keywords : Strategy mapping; SPBE; Domain architecture; Fishbone

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  pada  saat  ini  dapat mempermudah penyebaran informasi di berbagai  wilayah,  bahkan  informasi  dapat menyebar  dengan  sangat  cepat  sampai  ke semua  belahan  dunia.  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bentuk dari penerapan  penggunaan  teknologi  informasi bagi  pelayanan  pemerintahan  kepada  publik.
Identifikasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE)  adalah  salah  satu  upaya untuk melihat strategi dan faktor apa saja yang dapat  mencapai  suatu  Domain  Arsitektur Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan  publik  secara  lebih  membawa  hasil dan  efisien.  Peraturan  Presiden  Nomor  95 (Perpres) (SPBE) Tahun 2018 tentang Pedoman  Umum  Perkantoran  Elektronik Untuk  Lingkungan  Intranet  Di  Lingkungan
Vol. 8 No. 1, Juni 2023
Instansi  Pemerintah,  yang  juga  menjadi landasan  penting  bagi  penerapan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  di Indonesia,  salah  satunya  di  antaranya  adalah pemerintah daerah Kabupaten Penukal Lematang Ilir (Antoni et al., 2022, Hasmawaty et al., 2022). Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik
(SPBE) atau e- Government adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat  (Hasmawaty  et  al.,  2022).  Tujuan dari  adanya  SPBE  adalah  agar  dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan  guna  meningkatkan      efisiensi, efektifitas,    transparansi      dan      akuntabilitas dalam penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan memudahkan  masyarakat    untuk  mendapatkan pelayanan  publik.  Akselerasi  pembangunan aparatur  sipil  negara  dapat  dilakukan  melalui reformasi  birokrasi  sebagaimana  ditetapkan dalam  Peraturan  Presiden      Nomor  81  Tahun 2010  tentang  Grand  Design  Reformasi Birokrasi  2010-2025  dengan  delapan  area perubahan  yang  melingkupi  penataan  dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitasm kelembagaan,  tata  laksana,  SDM    aparatur, peraturan    perundang-undangan,  pelayanan publik,  serta  pola  pikir  dan  budaya  kerja. Penerapan  SPBE  merupakan      bagian      dari area      perubahan      tata      laksana      dengan penerapan  sistem,  proses,  prosedur  kerja  yang transparan,  efektif,  efisien  dan  terukur.  Secara umum  SPBE  juga  mendukung  semua  area perubahan  sebagai  upaya  mendasar  dan menyeluruh  dalam  pembangunan    aparatur negara    yang    memanfaatkan    TIK    sehingga profesionalisme  aparatur  sipil  negara  dan  tata kelola pemerintahn yang baik dapat diwujudkan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Penukal Abab  Lematang  Ilir  menyadari  pentingnya peran  SPBE  untuk  mendukung  semua  sektor pembangunan  di  wilayahnya.  Oleh  karena  itu,
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang  Ilir  terus  berupaya  mendorong setiap  organisasi  perangkat  daerah  (OPD) untuk dapat menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kapasitas  dan  kemampuannya  masing-masing. Untuk membangun sinergi penerapan infrastruktur  SPBE  yang  berkekuatan  hukum di  antara  OPD  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang  Ilir  diperlukan  adanya  penyusunan Rencana  Induk  atau  Master  Plan  infrastruktur SPBE  Pemerintahan  Daerah  yang  digunakan sebagai  pedoman  bagi  seluruh  OPD  dalam membangun  SPBE  yang  terpadu.  Rencana induk infrastruktur SPBE pemerintahan daerah tersebut  disusun  dengan  memperhatikan  arah kebijakan,  strategi,  dan  inisiatif  pada  bidang tata  kelola  SPBE,  layanan  SPBE,  TIK,  serta SDM  untuk  mencapai  tujuan  strategis  SPBE Kabupaten      Penukal  Abab  Lematang  Ilir tahun      2021-2026      dan      tujuan pembangunan aparatur sipil negara sebagaimana  ditetapkan  dalam  RPJP  Nasional 2005-2025  dan  Grand  Design  Reformasi Birokrasi  2010-2025.  Penyusunan  rencana induk tersebut perlu dilakukan secara terencana  dan  terstruktur  dengan  melibatkan seluruh  jajaran  Pemerintahan  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menentukan  arah  pengembangan  dan proses evaluasinya.
Diharapkan  rencana  induk  infrastruktur
SPBE  ini  dapat  dijadikan  acuan  seluruh  OPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penerapan  dan  pemanfaatan  infrastruktur SPBE. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan TIK dan mengadaptasi perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan,  maka  dokumen  rencana  induk ini  harus  bersifat  dinamis  (living  document). Terkait  hal  tersebut  maka  review  dokumen yang  dilakukan  secara  periodik  diperlukan untuk  menjaga  aktualitas  dokumen  tersebut. Berdasarkan  beberapa  OPD  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  setiap  OPD  telah  menerapkan infrastruktur SPBE, untuk mewujudkan
pemerintahan  yang  bersih  dan  akuntabel melalui  pembangunan  yang  efektif,  aspiratif dan. pemerintahan yang efektif Partisipatif dan transparan,  pemerintah  Penukal  Kabupaten Abab  Lematang  Ilir  telah  menyusun  berbagai infrastruktur  SPBE  yang  bertujuan  untuk pembenahan  birokrasi  untuk  mewujudkan kualitas  pelayanan  publik,  arsitektur  ini  untuk Camat dan Perangkat Daerah.
Infrastruktur  SPBE  di  OPD  disusun dengan  beberapa  prinsip  inti  SPBE  yang menetapkan  efisiensi,  integrasi,  keberlanjutan, efisiensi,  akuntabilitas,  interoperabilitas,  dan keamanan  (Nani  and  Ali,  2020).  Efisiensi artinya hadirnya SPBE dalam sistem penyelenggaraan  kepegawaian,  sesuai  output yang  diharapkan,  berdampak  nyata  bagi masyarakat,  SPBE  menghilangkan  stigma “terpisah”  yang  identik  dengan  pelayanan birokrasi,  dengan  SPBE  yang  terpusat  dan lengkap.  Isu  keberlanjutan  dapat  muncul  di masa  depan,  dengan  penyederhanaan  sistem layanan yang sebelumnya manual dan pengembangan  layanan  SPBE  menjadi  lebih efektif dan efisien.
Berawal  dari  terdeteksinya  berbagai permasalahan tersebut dan mempertimbangkan pentingnya  penerapan  infrastruktur  SPBE dalam  suatu  pelayanan  publik,  maka  peneliti ingin  melakukan  penelitian  untuk  mencoba membuat  pemetaan    strategis  infrastruktur SPBE dengan menggunakan Peraturan Presiden.  (Perpres)  2018  edisi  95  tentang Sistem Berbasis Pemerintah Elektronik. Untuk membantu  dalam  proses  pemetaan  layanan strategis,  penelitian  ini  menggunakan  metode Fishbone.  Sehingga  diharapkan  nanti  dapat dilihat  keberhasilan  implementasi  SPBE  di setiap  OPD  dan  juga  untuk  mengetahui seberapa  banyak  pelayanan  yang  telah dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  yang menerapkan SPBE untuk menghasilkan
Pemetaan Strategi infrastruktur SPBE.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
SPBE merupakan singkatan dari Electronic Based Government System, Electronic  Based  Government  System  (SPBE) adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi  untuk  memberikan  pelayanan kepada  Pengguna  SPBE.  Ini  adalah  Peraturan Presiden  No.  95  pada  Tahun  2018  tentang Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  transparan dan  akuntabel  serta  pelayanan  publik  yang berkualitas  dan  terpercaya.  Tata  kelola  dan pengelolaan  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik  di  tingkat  nasional  juga  diperlukan untuk  meningkatkan  integrasi  dan  efisiensi sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik. Revolusi  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK) memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk berinovasi dalam pengembangan  aparatur  pemerintah  melalui Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)  atau  E-Government,  yaitu  penerapan penyelenggaraan
pemerintahan yang menggunakan TIK untuk memberikan pelayanan  (Karman  et  al.,  2021)  kepada instansi pemerintah, pejabat pemerintah, pelaku,  dunia  usaha,  masyarakat  dan  pihak lain.  SPBE  memberikan  kesempatan  untuk mendorong  dan  mewujudkan  pengelolaan yang  terbuka, partisipatif,  inovatif  dan akuntabel,  meningkatkan  kerjasama  antar instansi  pemerintah  dalam  penyelenggaraan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai  tujuan  bersama,  meningkatkan kualitas pelayanan publik dan aksesnya kepada masyarakat  luas,  dan  mengurangi  tingkat. penyalahgunaan  kekuasaan  berupa  kolusi, korupsi,  dan  nepotisme  melalui  penerapan sistem pemantauan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik (Gunawan, 2016).
Arsitektur  Domain  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik
Arsitektur  SPBE  Pemerintah  Daerah disusun  dengan  mengacu  pada  Arsitektur SPBE  Nasional  dan  RPJMD  yang  ditetapkan oleh  masing-masing  kepala  daerah  (Arief  and Abbas,  2021).  Arsitektur  SPBE  Pemerintah Daerah  ditinjau  ulang  oleh  presiden  daerah pada pertengahan dan tahun terakhir pelaksanaan,  atau  bila  diperlukan.  Kajian tersebut didasarkan pada perubahan Arsitektur SPBE Nasional,  hasil monitoring dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah, perubahan unsur Pengelola  SPBE  Daerah,  atau  perubahan RPJMD.  Ini  mencakup  domain  arsitektur proses  bisnis,  domain  arsitektur  data  dan informasi,  domain  arsitektur  layanan  SPBE, domain  arsitektur  infrastruktur  SPBE,  domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur SPBE Security.
a. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tata  Kelola  SPBE  merupakan  kerangka yang memungkinkan terselenggaranya pengaturan,  arahan  dan  pengendalian dalam  penyelenggaraan  SPBE  secara terpadu.  Tata  kelola  ini  bertujuan  untuk memastikan terselenggaranya elemen
SPBE secara terintegrasi.
b. Infrastruktur Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Infrastruktur  SPBE  Pemerintah  Daerah terdiri  atas  Jaringan  Intra  Pemerintah
Daerah,  dan  Sistem  Penghubung  Layanan Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah yang dimaksud merupakan jaringan intra yang
diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk menghubungkan antar simpul
jaringan dalam Pemerintah Daerah. Kebetulan  Sistem  Penghubung  Layanan Manajemen  Daerah  ini  merupakan  Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  pertukaran  Layanan  SPBE  di lingkungan Pemerintah Daerah. Penggunaan Prasarana SPBE oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk
meningkatkan  efisiensi,  keamanan  dan kemudahan  integrasi  untuk  memenuhi kebutuhan  Prasarana  SPBE  bagi  internal Pemerintah  Daerah.  Pembangunan  dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah  Daerah  harus  didasarkan  pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
c. Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Manajemen  Layanan  SPBE  bertujuan untuk  menjamin  keberlangsungan  dan meningkatkan  kualitas  Layanan  SPBE kepada  Pengguna  SPBE.  Hal  tersebut dilakukan  melalui  serangkaian  proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan  SPBE,  dan  pengelolaan  Aplikasi SPBE. Pelayanan Pengguna SPBE merupakan  kegiatan  pelayanan  terhadap keluhan,  gangguan,  masalah,  permintaan, dan  perubahan  Layanan  SPBE  dari Pengguna  SPBE.  Pengoperasian  Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan  pemeliharaan  Infrastruktur  SPBE  dan Aplikasi  SPBE.  Pengelolaan  Aplikasi SPBE  merupakan  kegiatan  pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. Dalam pelaksanaan  manajemen  Layanan  SPBE, kepala  daerah  berkoordinasi  dan  dapat melakukan  konsultasi  dengan  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  komunikasi  dan informatika.
d. Layanan  Sistem  Pemerintahan  berbasis Elektronik
Layanan  SPBE  terdiri  atas  layanan administrasi  pemerintahan  dan  layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik  merupakan  Layanan  SPBE yang  mendukung  tata  laksana  internal birokrasi  dalam  rangka  meningkatkan
Vol. 8 No. 1, Juni 2023
kinerja  dan  akuntabillitas  pemerintah. Layanan  tersebut  meliputi  layanan  yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan,  penganggaran,  keuangan, pengadaan  barang  dan  jasa,  kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara,  pengawasan,  akuntabilitas  kinerja, dan  layanan  lain  sesuai  dengan  kebutuhan internal  birokrasi  pemerintahan.  Layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran,  pekerjaan  dan  usaha,  tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan  hidup,  kesehatan,  jaminan sosial,  energi,  perbankan,  perhubungan, sumber  daya  alam,  pariwisata,  dan  sektor strategis  lainnya.  Layanan  publik  ini diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
e. Aplikasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik
Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah
Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi tersebut dapat terdiri dari aplikasi umum  dan  aplikasi  khusus  Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah dapat melakukannya setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi
Khusus  berdasarkan  Arsitektur  SPBE Pemerintah Daerah masingmasing. Namun demikian, sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah harus mendapatkan  pertimbangan  dari  menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan      di      bidang    aparatur
negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan  penggunaan  kode  sumber terbuka.  Dalam  hal  pembangunan  dan pengembangan Aplikasi SPBE
menggunakan  kode  sumber  tertutup  maka Pemerintah  Daerah  harus  mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
f. Keamanan  SPBE  mencakup  penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan
(nonrepudiation)  sumber  daya  terkait  data dan  informasi,  Infrastruktur  SPBE,  dan Aplikasi  SPBE.  Penjaminan  kerahasiaan dilakukan  melalui  penetapan  klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian
keamanan lainnya. Penjaminan  keutuhan  dilakukan  melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan  dan  pemulihan.  Penjaminan keaslian  dilakukan  melalui  penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan    kenirsangkalan  dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan  pihak  ketiga  terpercaya  melalui penggunaan  sertifikat  digital.  Penerapan Keamanan  SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang diatur  dengan  Peraturan  Lembaga  yang menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  di bidang keamanan siber.
g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas audit  Infrastruktur SPBE,  audit  Aplikasi  SPBE,  dan  audit Keamanan SPBE. Audit Teknologi
Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan  hal  pokok  teknis  pada penerapan  tata  kelola  dan  manajemen teknologi  informasi  dan  komunikasi, fungsionalitas  teknologi  informasi  dan komunikasi,  kinerja  teknologi  informasi dan  komunikasi  yang  dihasilkan,  dan aspek teknologi informasi dan komunikasi
lainnya  Audit  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  dilaksanakan  oleh  lembaga pelaksana  Audit  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  pemerintah  atau  lembaga pelaksana  Audit  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  yang  terakreditasi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Audit  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan  umum  penyelenggaraan  Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Pada penelitian ini fokus pada pembuatan strategi pengembangan dan pembangunan  infrastruktur  SPBE  berdasarkan kebutuhan-kebutuhan OPD kabupaten Penukal Abab  Lematang  Ilir.  Strategi  ini  dibangun menggunakan fishbone diagram untuk mengidentifikasi masalah,
infrstruktur
teknologi  informasi  yang  digunakan  untuk mensupport

## Fishbone Diagram
Menurut  (Riaz  et  al.,  2019),  fishbone diagram  merupakan  suatu  metode  analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah  kualitas  dan  check  point  yang meliputi  empat  jenis  bahan  atau  peralatan, tenaga  kerja  dan  metode.  Alasan  yang  terkait dengan  setiap  kategori  terkadang  terikat  pada branch bone yang berbeda di sepanjang proses curah  pendapat.  Oleh  karena  itu,  menurut pemahaman  para  ahli  tentang  Fishbone,  dapat disimpulkan  bahwa  fishbone  adalah  bagan yang  berbentuk  seperti  fishbone,  digunakan untuk  mengidentifikasi  berbagai  penyebab atau  faktor  utama  yang  mempengaruhi pengendalian  kualitas  masalah  yang  persisten. Penyebab  atau  faktor  utama  tersebut  dapat diuraikan  menjadi  Banyak  kategori  terkait, termasuk orang, material, dan mesin , Prosedur dan kebijakan.
Keunggulan  fishbone  adalah  dapat memperluas  setiap  masalah  yang  terjadi,  dan setiap  orang  yang  terlibat  dapat  memberikan saran  atau  saran  yang  dapat  menimbulkan masalah.  Selanjutnya,  adapun  kelemahan
fishbone adalah bahwa perspektif berbasis alat dan  desain  akan  membatasi  kemampuan  tim untuk mendeskripsikan masalah menggunakan metode "level why" yang dalam, kecuali kertas yang  digunakan  benar-benar  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  ini.  Voting  biasanya digunakan  untuk  memilih  penyebab  yang paling  mungkin  yang  tercantum  pada  grafik. Langkah-langkah pembuatan fishbone diagram dibutuhkan waktu sekitar 30-60 menit. Berikut langkah-langkah pembuatan diagram fishbone, diantaranya:
1. Setuju dengan pernyataan masalah.(Setuju dengan program kegiatan  dan  indikator  capaian  yang disepakati)
2. Menentukan  kategorinya  (menentukan faktor per tahun).
3. Menemukan penyebab yang mendasari melalui curah pendapat. 4. Mengevaluasi dan menyepakati
penyebab yang paling mungkin.

## III. METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dan  metode  focus  group berdasarkan  filosofi  post-positivisme,  yang digunakan untuk mengkaji kondisi alam objek, dan peneliti sebagai instrumen utama. Pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dilakukan  dengan  triangulasi  (gabungan), analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  lebih menekankan  makna  daripada  generalisasi (Creswell,  2009,  Lewis-Beck,  2003).  Objek penelitian ini adalah semua organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pemetaan strategi layanan sistem pemerintahan berbasis  elektronik  pada  kabupaten  penukal abab lematang ilir, ada 39 organisasi perangkat daerah  yang  terkait  diantaranya,  Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan perencanaan  dan  pembangunan  daerah  yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pemetaan strategi layanan sistem pemerintahan
berbasis  elektronik  pada  kabupaten  penukal abab lematang ilir. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan narasumber atau informan  sebagai  bentuk  pencarian  data dokumentasi  dan  observasi  langsung.  Jumlah informan  yang  dijadikan  responden  penelitian terdiri dari beberapa unsur organisasi perangkat  daerah,  dan  pelaksana  responden akan diseleksi untuk diwawancarai berdasarkan  peran  dalam  organisasi  perangkat daerah    masing-masing  yang  terlibat  dalam proses  pemetaan  strategi  selama  membangun dan  mengimplementasikan  pemetaan  strategi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.  Pertanyaan  yang  peneliti  ajukan kepada  informan  bervariasi  sesuai  dengan kapasitas informan. Wawancara bersifat eksploratif,  terdiri  dari  pertanyaan  terbuka yang  berfokus  pada  persepsi  peserta  tentang program  dan  kegiatan    yang  berpengaruh  dari pemetaan  strategi  layanan  dengan  tujuh arsitektur domain sistem pemerintahan berbasis  elektronik  pada  kabupaten  penukal abab  lematang  ilir,  wawancara  berfokus  pada persepsi mereka tentang program dan kegiatan apa  saja  yang  dilakukan  dan  diterapkan  untuk menjadi  strategi  arsitektur  domain  sistem pemerintahan berbasis elekttronik pada kabupaten  penukal  abab  lematang  ilir,  agar penelitian ini lebih objektif dan akurat, peneliti juga  mencari  informasi  tambahan  dengan melakukan observasi lapangan. Unutk menunjukkan rincian informan dalam penelitian ini. mengidentifikasi dan menganalisis  program  dan  kegiatan  untuk memastika  program  kegiatan  apa  saja  yang dapat  menjadi  strategi    dalam  mewujudkan pemetaan strategi layanan sistem pemerintahan berbasis  elektronik  pada  kabupaten  penukal abab lematang ilir.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi aktual SPBE Kabupaten PALI
Berdasarkan hasil observasi dan
dokumentasi
peneliti, penelitian ini mendeskripsikan keadaan aktual SPBE
Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir berdasarkan  tiga  komponen  SPBE  yaitu  data dan  informasi,  arsitektur  layanan  dan  aplikasi SPBE.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  kondisi infrastruktur  SPBE  di  Kabupaten  Penukal Abab  Lematang  Ilir  hanya  sebatas  tiga komponen  tersebut  sehingga  selanjutnya diperlukan  investigasi  dan  pemetaan  SPBE untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir. Berikut  ini  adalah  penjelasan  hasil  observasi dan  dokumentasi  berdasarkan  data  dan informasi  SPBE,  Layanan  SPBE,  Aplikasi SPBE dan keamanan SPBE di OPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## Data dan Informasi
Dalam  melakukan  analisis  terhadap seluruh  infrastruktur  SPBE  di  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan dengan pengamatan  langsung  ke  masing-masing Badan  Pemerintah  Daerah  (OPD).  Selain  itu, teknik  wawancara juga diterapkan melalui  tim penghubung  di  masing-masing  OPD  untuk mengetahui  semua  informasi  tentang  keadaan pelayanan  pemerintah.  Jumlah  OPD  di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah 39.  Terkait  pengelolaan  infrastruktur  data  dan informasi,  saat  ini  sebagian  besar  OPD  di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih melakukannya  di  workstation  masing-masing dengan  mekanisme  backup  data  manual  yang dilakukan secara berkala ke media penyimpanan.  Hal  ini  dikarenakan  belum semua  OPD  untuk  infrastruktur  sistem  atau aplikasi  privat  memiliki  atau  telah  membuat aplikasi  yang  berguna  untuk  mendukung layanan  pemerintah  tersebut.  Infrastruktur pendukung  sistem  atau  aplikasi  terseut dibangun  untuk  pendukung  layanan  saat  ini masih  dimiliki  oleh  pemerintah  pusat  atau dikelola  secara  terpusat  di  data  center. Sehingga  membutuhkan  infrastruktur  jaringan yang  baik  dan  stabil.  Informasi  dari  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yaitu semua OPD
Vol. 8 No. 1, Juni 2023
yang  ada,  semua  sistem  aplikasi  layanan pemerintah  menggunakan  atau  membutuhkan
koneksi internet.
Tabel 1. Kondisi awal internet berdasarkan Renstra
No. OPD Koneksi  jaringan  Internet  berdasarkan Renstra 1 Inspektorat  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang Ilir  (PALI) Jaringan  Internet  tersedia  2  jalur,  belum memiliki jalur telepon dan fax 2 Dinas Kesehatan Kabupaten PALI Belum  adanya  internet  yang  terkoneksi  pada dinas ini 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjelaskan  tentang  kegiatan  komunikasi namun  belum  menjelaskan  tentang  kondisi jaringan yang terkoneksi internet 4 Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan  Perlingan  Anak  Kabupaten PALI Menjelaskan adanya rekening internet 5 Dinas  Pemberdayaan  masyarakat  dan Desa Kabupaten PALI Menjelaskan adanya rekening internet 6 Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu satu Pintu Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  pelayanan perizinan  seperti  komputer  yang  terkoneksi internet belum maksimal 7 Dinas Perinakan PALI Belum  menjelaskan  tentang  kondisi  koneksi internet pada Dinas ini 8 Dinas Komunikasi dan Informatika PALI Menjelaskan  tentang  penerimaan  sinyal  telepon seluler  di  PALI  pada  tahun  2019-2020
menggunakan 4G/LTE
Memberikan  informasi  tentang  akses  jaringan internet dan komunikasi masih terbatas di PALI,
sering  tidak  ada  sinyal  bahkan  jika  listrik padam, maka sinyal telepon dan internet hilang. 9 Dinas Ketahanan Pangan Belum  menjelaskan  tentang  kondisi  koneksi internet pada Dinas ini 10 Kecamatan Penukal Menjelaskan adanya rekening internet 11 Kecamatan Tanah Abang Belum  menjelaskan  tentang  kondisi  koneksi internet pada Dinas ini 12 Kecamatan Penukal Utara Belum  menjelaskan  tentang  kondisi  koneksi internet pada Dinas ini

## Infrastuktur SPBE
Untuk menyelesaikan permasalah infrastruktur  teknologi  informasi  di  kabupaten Penukal  Abab  Lematang  Ilir,  penelitian  ini melakukan  obeservasi  dan  identifikasi  seluruh agenda,  rencana  strategis,  program  dan
kegiatan,  dan  terakhir  adalah  target  capaian dari seluruh kegiatan-kegiatan tersebut. Pertama-tama, penelitian ini melakukan identifikasi  seluruh  agenda  setiap  OPD  yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung SPBE.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut didapatkan beberapa agenda yaitu, 1. Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota,  2.  perlindungan  dan  jaminan sosial,  3.  agenda  informasi  dan  komunikasi pulik  pemerintah  kabupaten  kota,  dan  yang terakhir adalah pengembangan aplikasi informatika. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi  rencana  strategis  yang  akan dikelompokan berdasarkan agenda-agenda kegiatan setiap OPD. Untuk agenda penunjang urusan  pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota memiliki  beberapa  rencana  strategis  seperti administrasi  keuangan  perangkat  daerah, administrasi aset dan barang milik daerah pada OPD,  penyelenggaraan  urusan  pemerintah umum sesuai dengan penugasan kepala daerah, dan  kegiatan  administrasi  umum  perangkat daerah.  Pada  agenda  program  perlindungan dan  jaminan  sosial  hanya  memiliki  satu rencana  strategis  yaitu  pengelolahan  fakir miskin  cakupan  daerah  kabupaten  dan  kota. Untuk  agenda  informasi  dan  komunikasi publik  pemerintah  daerah  memiliki  rencana strategis  yaitu  pengelolahan  informasi  dan komunikasi  publik  pemerintah  daerah  dan agenda  yang  terakhir  adalah  program  aplikasi informatika  yang  memiliki  rencana  strategis seperti  pengelolaan  nama  domain  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota,  dan  yang  terakhir  adalah pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.
Selanjutnya,  penelitian  ini  melakukan identifikasi  data  program  dan  kegiatan  sesuai untuk  mendukung  rencana  strategis  setiap OPD berdasarkan domain arsitektur infrastruktur  yang  terdapat  pada  Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Repormasi  Birokrasi  Republik  Indonesia. Hasil identifikasi tersebut dikonfirmasi dengan pihak-pihak terkait melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan program kegiatan yang mendukung SPBE. Berdasarkan dari  hasil  dari  wawancara  tersebut  didapatkan
14  program  yang  dapat  menunjang  domain infrastruktur yang diadopsi untuk pengembangan  rencana  strategis  infrastruktur teknologi  informasi  di  kabupaten  Penukal Abab  Lematang  Ilir.  14  program  domain infrastruktur  tersebut  adalah      1.    dukungan pelaksanaan  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik  pada  OPD,  2.    elektronifikasi transaksi  pemerintah  daerah,  3.    fasilitasi pemenuhan  persyaratan  perolehan  izin  operasi sarana  perkeretaapian  umum  yang  jaringan jalurnya  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota dalam  sistem  pelayanan  perizinan  berusaha terintegrasi  secara  elektronik,  4.    fasilitasi pemenuhan  persyaratan  perolehan  izin  usaha untuk  badan  usaha  pelabuhan  di  pelabuhan pengumpan  lokal  dalam  sistem  pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, 5. fasilitasi pemenuhan
persyaratan perolehan izin usaha, izin pembangunan  dan  izin  operasi  prasarana perkeretaapian  umum  yang  jaringan  jalurnya dalam  1  (satu)  daerah  kabupaten/kota  dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi  secara  elektronik,  6.    pengadaan sarana  dan  prasarana  gedung  kantor  atau bangunan  lainnya,  7.    pengadaan  sarana  dan prasarana  pendukung  gedung  kantor  atau bangunan  lainnya,  8.    penguatan  kapasitas sumber daya komunikasi publik, 9. penyediaan  perangkat  pendukung  layanan informasi jasa konstruksi, 10.  penyediaan data dan  informasi  tarif  angkutan  penyeberangan penumpang  kelas  ekonomi  dan  kendaraan beserta  muatannya  pada  lintas  penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota, 11.  penyediaan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan  dan  persetujuan  pengoperasian kapal  dalam  daerah  kabupaten/kota  yang terletak  pada  jaringan  jalan  kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota,    12.    penyediaan  data  dan informasi  jaringan  lintas  penyeberangan  dan persetujuan  pengoperasian  untuk  kapal  yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota,  13.    penyediaan/pengadaan
Vol. 8 No. 1, Juni 2023
sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota,  14.    penyelenggaraan  sistem komunikasi  intra  pemerintah  daerah.  Program kegiatan-kegiatan  ini  selaras  dengan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harry Yulianto et al., 2018) yang mengatakan bahwa pemerintah kota dan kabupaten wajib memahami  semua  kebutuhan  infrastruktur untuk  mendukung  SPBE  melalui  program kegiatan  yang  terdapat  dalam  rencana  induk termasuk infrastruktur sarana prasarana, transportasi,  komunikasi  dan  penyedian  data dan informasi publik.
Agar  program  kegiatan  diatas  berjalan  dengan baik,  maka  penelitian  ini  juga  melakukan identifikasi indikator capaian domain arsitektur  infrastruktur  didapatkan  ke  14 indikator  yang  dapat  menunjang  domain infrastruktur  diantaranya  1.  jumlah  dokumen dukungan  pelaksanaan  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  pada  OPD,  2.  jumlah  unit sarana  dan  prasarana  gedung  kantor  atau bangunan  lainnya  yang  disediakan,  3.  jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, 4. jumlah sumber daya  komunikasi  publik  yang  meningkat kapasitasnya,  5.  jumlah  data  dan  informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota  yang  terletak  pada  jaringan jalan  kabupaten/kota  dan  atau  jaringan  jalur kereta  api  kabupaten/kota  dalam  daerah kabupaten/kota,  6.  jumlah  data  dan  informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian  untuk  kapal  yang  melayani
penyeberangan  dalam  daerah  kabupaten/kota, 7.  jumlah  data  dan  informasi  tarif  angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan  beserta  muatannya  pada  lintas penyeberangan  dalam  daerah  kabupaten/kota, 8.  jumlah  data  dan  informasi  yang  dihasilkan dariperangkat  pendukung  layanan  informasi jasa  konstruksi,  9.  jumlah  dokumen  hasil penyelenggaraan  sistem  komunikasi  intra pemerintah  daerah,  10.  jumlah  dokumen pemenuhan  persyaratan  perolehan  izin  operasi sarana  perkeretaapian  umum  yang  jaringan jalurnya  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota dalam  sistem  pelayanan  perizinan  berusaha terintegrasi  secara  elektronik,  11.  jumlah dokumen  pemenuhan  persyaratan  perolehan izin  usaha  untuk    badan  usaha  pelabuhan  di pelabuhan  pengumpan  lokal  dalam  sistem pelayanan  perizinan  berusaha  terintegrasi secara  elektronik,  12.  jumlah  dokumen pemenuhan  persyaratan  perolehan  izin  usaha, izin  pembangunan  dan  izin  operasi  prasarana perkeretaapian  umum  yang  jaringan  jalurnya melintasi batas daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik,  13.  jumlah  sarana  dan  prasarana pendukung  informasi  dan  komunikasi  publik pemerintah  daerah  kabupaten/kota  14.  jumlah unit  sarana  dan  prasarana  pendukung  gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.
Pada  hasil  dari  identifikasi  diatas  didapatkan bahwa  pada  domain  arsitektur  infrastruktur memiliki  14  program  14  kegiatan  dan  14 indiikator  capaian  dalam  menunjang  domain infrastruktur,  Gambar  1  menunjukan  faktor strategi Infrastruktur Fishbone Diagram.
Gambar 1. Rencana Stategi Infrastruktur Fishbone Diagram
Pada  gambar  diatas  dapat  dilihat  ada  16 strategi  yang  di  gunakan  untuk  menunjang terciptanya  domain  arsitektur  SPBE  pada domain Infrastruktur diantarnya 16 strategi itu memiliki  masing-masing  program  kegiatan serta  indikator  capaian  yang  dapat  menunjang keberhasialan pada domain infrastruktur SPBE.

## V. KESIMPULAN
Penelitian  ini  melakukan  identifikasi dan  mapping  program  dan  kegiatan  yang dilakukan  setiap  orgranisasi  perangkat  daerah di  salah  satu  kabupaten  Penukal  Abab Lematang  Ilir.  Analisis  mendalam  dari wawancara  dan  suatu  kelompok  fokus mengungkapkan  program  dan  kegiatan  pada kabupaten  Penukal Abab  Lematang  Ilir  sudah melakukan  berbagai  macam  program  dan kegiatan  untuk  menunjang  suatu  pemetaan domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis  elektronik  pada  salah  satu  kabupaten di sumatra selatan yang berlokasi di kabupaten Penukal  Abab  Lematang  Ilir,  termasuk keberlangsungan  SPBE  dan  domain  arsitektur sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  pada kabupaten  penukal  abab  lematang  ilir.  Pada
arsitektur  infrastruktur  SPBE  bahwa  terdapat ada  16  strategi  yang  di  gunakan  untuk menunjang  terciptanya  domain  arsitektur SPBE pada domain Infrastruktur diantarnya 16 strategi  itu  memiliki  masing-masing  program kegiatan  serta  Indikator  capaian  yang  dapat menunjang keberhasialan pada domain infrastruktur  SPBE.  Pada  infrastruktur  SPBE dapat  dilihat  terdapat  dari  39  organisai perangkat  daerah  hanya  ada  19  OPD  yang sudah  menerapkan  dan  memberi  penjelasan mengenai  program  dan  kegiatan  yang menunjang  terciptanya infrastruktur SPBE, 20 yang  lainnya  belum  mempunyai  program  dan kegiatan  untuk  menunjang  terlaksananya aplikasi  SPBE.    Sebagai  penutup,  penting untuk  mengakui  beberapa  keterbatasan  dalam penelitian  ini  dan  suggest  kemungkinan  jalur untuk  penelitian  lebih  lanjut.  Pertama, kemampuan untuk menggeneralisasi dari hasil penelitian  ini  dibatasi  oleh  sedikitnya  jumlah kasus dan  wawancara yang dilakukan. Kedua, penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  pemetaan strategi  infrastruktur  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  Penukal  Abab  Lematang Ilir.  Ketiga,  penelitian  saat  ini  telah memberikan  program  kegiatan  dan  indikator capaian  untuk  menunjang  Pemetaan  strategi
Vol. 8 No. 1, Juni 2023
layanan  SPBE.  Keempat,  bisa  dibilang. Penelitian  juga  juga  harus  menyelidiki berbagai  masalah  dan  pendekatan  yang  lebih luas  dan  memastikan  lebih  banyak  program dan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  dapat menerapkan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  pada  Penukal  Abab  Lematang  Ilir dan semua OPD sudah menerapkanya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
[1]  ANTONI,  D.,  ARITZAH,  A.  D., SUPRATMAN,  E.  &  NASIR,  M.  E- Government  Agility  Concept  for Small  Town.    2022  10th  International Conference  on  Cyber  and  IT  Service Management  (CITSM),  2022.  IEEE,
01-07. [2] ARIEF, A. & ABBAS, M. Y. 2021. Kajian Literatur (Systematic Literature Review):  Kendala  Penerapan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PROtek: Jurnal Ilmiah
Teknik Elektro, 8 , 1-6.
[3]  CRESWELL,  J.  W.  2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed  Methods  Approaches, Los
Angeles, SAGE Publications.
[4]  GUNAWAN,  D.  R.  2016.  Penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya).
AKRUAL:  Jurnal  Akuntansi, 8 , 72-
102.
[5]  HARRY  YULIANTO,  S.,  YAHYA,  S.  D. & SE, M. 2018. Manajemen transportasi  publik  perkotaan ,  LPPM STIE YPUP Makassar.
[6]  HASMAWATY,  UTAMI,  Y.  T.  & ANTONI,  D.  2022.  Building  green smart  city  capabilities  in  South Sumatra, Indonesia. Sustainability, 14 , 7695.
[7]  KARMAN,  K.,  DESWANTO,  R.  &
NINGSIH,  S.  A.  2021.  Implementasi
E-Government Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 2 , 43-50.
[8]  LEWIS-BECK,  M.  S.  2003. The  SAGE
Encyclopedia of Social Science Research  Methods, Thousand  Oaks,
Thousand Oaks : SAGE Publications.
[9]  NANI,  D.  A.  &  ALI,  S.  2020.
Determinants of Effective E- Procurement System: Empirical Evidence  from  Indonesian  Local Governments. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 7 , 33-50.
[10] RIAZ, M. T., JAHAN, M. S., ARIF, K. S. &  BUTT,  W.  H.  Risk  assessment  on software  development  using  fishbone analysis.
2019 International
Conference  on  Data  and  Software Engineering  (ICoDSE),  2019.  IEEE, 1-6.