## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), Maret 2020: 149-153
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122
Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i1.131

## Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi

## M. Zahari MS
Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Correspondence email: m.zaharims@gmail.com
Abstract.  Local  Own Revenue  (PAD) is an important source for the formation  of regional finances to  be allocated for regional expenditure.  This  study  aims  to  analyze  the  potential  sources  of  regional  own-source  revenues  and  their  effects  on  capital expenditure in Jambi Province. This research was conducted in Jambi Province. The data used in the form of secondary data in the period 2010 – 2018. The research method uses descriptive and quantitative methods. The analytical tool used in this study is a simple  linear  regression  analysis  and  hypothesis  testing  with  t  test.  The  results  showed  that  the  potential  source  of  PAD  came from  local  taxes,  which  provided  the  largest  contribution  in  realizing  PAD,  while  the  smallest  contribution  was  regional retribution. Empirically, the original regional income has a significant influence on regional expenditure, meaning that the higher the PAD income, the higher the regional expenditure for regional development activities and public services.
Keywords: Regional Finance, Regional Original Revenue, Regional Expenditure.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  tersebut  tentunya  bersekuensi  terhadap  penyediaan  dana  terutama  yang bersumber  dari  pengelolaan  potensi  yang  ada  pada  daerah  sendiri.  Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2004  dinyatakan, sumber–sumber  pendanaan  pelaksanaan  pamerintah  daerah,  terdiri  atas  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  Dana Perimbangan,  dan  lain–lain  pendapatan    yang  sah.  Pemerintahan  daerah  dalam  mengalokasikan  dana  untuk  kegiatan pembangunan  daerah  dan  pelayanan  publik  pada  setiap  tahunnya  dicantumkan  ke  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD). Pada APBD akan tergambar  pos penerimaan daerah dan  porsi belanja daerah yang dibutuh daerah  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  maupun untuk  fasilitas  publik  yang  menunjang  kegiatan  produktif.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik,  pemerintah  daerah  dalam  penggunaan  dana  tersebut  harus  dilakukan  secara  transparan  dan akuntabel.  Belanja  daerah  merupakan  pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan pembangunan daerah (Wati dan Fajar, 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (1), ditegaskan  bahwa  belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  terdiri  dari  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  yang  ditetapkan  dengan ketentuan  perundang-undangan,  dan  ayat  (2)  dinyatakan:  belanja  penyelenggaraan  urusan  wajib  diprioritaskan  untuk melindungi  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah  yang diwujudkan  dalam  bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan,  kesehatan,  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=460).
Pada umumnya belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik (Wati dan Fajar, 2017). Kebutuhan belanja derah yang terus meningkat ini, tentunya harus ditopang dengan ada peningkatan penerimaan daerah terutama yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Untuk  itu,  perlu  ada  dorongan  dari  Pemerintah  Daerah  untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan maksud agar subsidi dari pemerintah  pusat  dapat  dikurangi  dan  mengurangi  beban  APBN  (Suparmoko,  2002).  PAD  yang  merupakan  sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah yang semakin meningkat (Orbaningsih, 2010).
Provinsi  Jambi,  sebagaimana  provinsi  lainnya  yang  ada  di  Indonesia  dalam  memenuhi  kebutuhan  akan pelayanan  publik  dan  pembangunan  daerah  diperlukan  dana  yang  tidak  sedikit  jumlahnya,  baik  yang  berasal  dari daerah  sendiri  atau  bantuan  dari  pemerintah  pusat  berupa  dana  perimbangan.  Selama  tahun  2010  –  2018,  APBD Provinsi  Jambi  menunjukan  trend  peningkatan  dari  tahun  2010  sejumlah  Rp.  1,84  triliun  dan  pada  tahun  2018 sejumlah  Rp.  4,51  triliun  atau  mengalami  peningkatan  rata-rata  pertahun  sebesar  13,09%.    Realisasi  PAD menunjukkan peningkatan, yaitu dari sebesar Rp.686 miliar pada tahun 2010 dan menjadi sebesar Rp. 1,49 triliun pada tahun  2018  atau  tumbuh  rata-rata  sebesar  11,48  persen  pertahun.  Peningkatan  PAD  ini  belum  sepenuhnya  dapat diandalkan  dalam  menopang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  Jambi,  karena  kontribusi PAD  terhadap  APBD  relatif  masih  rendah  bahkan  cenderung  menurun.  Gambaran  kontribusi  PAD  dan  dana perimbangan terhadap APBD di Provinsi Jambi tahun 2010 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1

## Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2010-2018

## Sumber: BPS Provinsi Jambi, Statistik Keuangan Daerah, 2010 – 2018
Pada  tahun  2010,  PAD  memberikan  kontribusi  sebesar  37,29  persen,  tahun  2011  meningkat  menjadi  40,47 persen,  dan  tahun  2018  PAD  hanya  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  APBD  Provinsi  Jambi  sebesar  33,10 persen. Kondisi ini  tentunya menyebabkan masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat,  karena rasio dana perimbangan terhadap APBD Provinsi Jambi hingga tahun 2018 mencapai 59,88 persen jauh melibihi rasio PAD yang  hanya  sebesar  33,10  persen.  Kebutuhan  belanja  daerah  yang  terus  meningkat  ini,  sedangkan  penerimaan  PAD kontribusinya cenderung menurun, sementara rasio dana perimbangan meningkat tajam. Kondisi ini menggambarkan masih  tingginya ketergantungan Provinsi Jambi akan dana  yang berasal pemerintah pusat.  Permasalahan  yang  sering dirasakan  pemerintah  daerah  dalam  upaya  meningkatkan  sumber  dana  pada  umumnya  adalah  berkaitan  dengan penggalian  sumber-sumber  PAD  yang  belum  optimal  terutama  yang  berasal  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Berdasarkan  fenomena diatas,  maka  yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini  adalah :  (a)  Sumber PAD yang mana paling potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi. (b) Bagaimana  pengaruh pendapatan asli daerah  terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi. Tujuan Penelitian adalah:  (a) menganalisis sumber pendapatan asli daerah  yang  potensial  di  Provinsi  Jambi.  (b)  menganalisis  pengaruh  pendapatan  asli  daerah    terhadap  belanja  daerah Provinsi Jambi.

## METODE
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa penerimaan daerah, pendapatan asli daerah dan belanja daerah, yang dikumpulkan dalam kurun waktu ( time series) tahun 2010 – 2018. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Provinsi Jambi dan Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Jambi.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dengan  pendekatan  analisis  deskriptif  dan analisis  kuantitatif dengan  model regresi linier sederhana dengan bantuan program Eviews. Persamaan Regresi linier sederhana dalam penlitian diformulasikan sebagai berikut:
BD  =  ß 0 + ß 1 PAD + e Dimana: BD = Belanja Daerah; ßo = Konstanta; ß 1 = Koefisien regresi; PAD = Pendapatan Asli Daerah; e = Error Untuk  dapat  mengetahui  baik  atau  tidaknya  model  regresi  yang  terestimasi  dapat  dilihat  dari  nilai  koefisien determinasi  (R 2 ).    Koefisien  determinasi  ini  mencerminkan  seberapa  besar  variasi  dari  variabel  terikat  (dependen) dapat diterangkan oleh variabel bebas (independen). Pengujian hipotesis digunakan dengan uji t, yaitu untuk menguji tingkat signifikasi dari pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada derajat kebebasan atau Degree of freedom (df) yaitu n-k-1 (Sugiyono, 2011), dengan tingkat keyakinan 95 persen atau taraf  signifikan  sebesar α = 5% (0,05). Kriterianya sebagai berikut: a. t hitung ≥  t tabel ,  maka  Ho  ditolak  dan  menerima  Ha,  artinya  vartiabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen.
b. t hitung <  t tabel, maka  Ho  diterima  dan  menolak  Ha,  artinya  vartiabel  independen  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL

## Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  dalam  pembentukan  keuangan daerah.  Meningkatnya  kemampuan  keuangan  daerah  akan  meningkatkan  pula  alokasi  belanja  daerah  untuk  kegiatan pembangunan  daerah  dan  pelayanan  publik.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah  akan  terus  berusaha  untuk  menggali  dan mengelola  sumber-sumber  penerimaan  daerah  di  berbagai  sektor,  diantaranya  meningkatkan  PAD  melalui  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain- lain PAD yang Sah. Gambaran realisasi mengenai kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi dapat disimak pada tabel berikut ini:

## Tabel 2

## Realisasi PAD Provinsi Jambi Tahun 2010-2018

## Sumber : Statistik Keuangan Daerah, BPS Provinsi Jambi 2010-2018 (diolah)
Pada Tabel 2, perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jambi menunjukkan fluktuatif. Selama periode  2010  –  2018  penerimaan  PAD  Provinsi  Jambi  terjadi  peningkatan  rata-rata  sebesar  11,24  persen  pertahun. Realisasi  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2018  tercatat  sebesar  1,49  triliun  rupiah  atau  meningkat sebesar  117,66  persen  dibandingkan  dengan  tahun  2010  yang  tercatat  sebesar  686,62  miliar.  Sumber  PAD  Provinsi Jambi  pada  tahun  2018  didominasi  oleh  Penerimaan  Pajak  Daerah  yaitu  sebesar  1,27  triliun  rupiah  (85,16  persen), Lain-lain  PAD  yang  Sah  sebesar  157,54  miliar  rupiah  (10,54  persen),  dan  sisanya  berasal  dari  Hasil  Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  sebesar  43,05  miliar  rupiah  (2,88  persen).  Sementara,  Retribusi  Daerah  yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi kepada masyarakat  memberikan  sumbangan  terkecil  terhadap  PAD  yaitu  sebesar  21,19  miliar  rupiah  (1,42  persen). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah dalam mengukur kemandirian  keuangan  daerah,  karena  pendapatan  ini  seluruhnya  digali  dan  berasal  dari  daerah  sendiri.  Oleh  karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

## Realisasi Belanja Dearah
Jumlah  keseluruhan  dana  APBD,  baik  yang  berasal  dari  PAD  maupun  dana  perimbangan  menjadi  sumber belanja  daerah  dalam  rangka  melakukan  pembangunan  daerah  guna  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Keberhasilan  suatu  daerah  dalam  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sangat  tergantung pada  kebijakan  dari  masing-masing  pemerintah  daerah.  Kebijakan  tersebut  tercermin  pada  alokasi  belanja  daerah  di APBD, yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan.

## Tabel 3
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2018
Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, 2010 – 2018, diolah.
Berdasarkan Tabel 3 diketahui total belanja daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2010 sebesar Rp.1,84 triliun dan meningkat tajam pada tahun 2016 hingga dua kali  lipat  yaitu mencapai sebesar Rp. 4,51 triliun.  Secara rata-rata
total  belanja  daerah  di  Provinsi  Jambi  dari  tahun  2010  hingga  tahun  2018  mengalami  perkembangan  yang  cukup signifikan  yaitu  meningkat  rata-rata  sebesar  13,09  persen  pertahun.  Belanja  langsung  pada  tahun  2010  sebesar  Rp. 815,86  miliar  dan  tahun  2018  meningkat  menjadi  Rp.  2,07  triliun.  Demikian  pula  dengan  belanja  tidak  langsung mengalami  peningakatan  dari  sebesar  Rp.  672,27  miliar  pada  tahun  2010  menjadi  Rp.  2,43  triliun  pada  tahun  2018. Dilihat  dari  prosentase  peningkatan,  belanja  tidak  langsung  lebih  tinggi  prosentasenya  dibandingkan  dengan  belanja langsung  dan  pembiayaan  daerah.  Belanja  tidak  langsung  mengalami  peningkatan  rata-rata  sebesar  19,11  persen pertahun  dan  belanja  langsung  meningkat  rata-rata  sebesar  13,21  persen  pertahun,  sedangkan  pembiayaan  daerah mengalami  fluktuasi  dan  rata-rata  sebesar  33,08  persen  pertahun.  Pada  komponen  belanja  langsung,  peningkatan tertinggi terjadi pada belanja pegawai yaitu rata-rata sebesar 17,83 persen pertahun dan belanja barang dan jasa rata- rata  sebesar  17,03  persen  pertahun,  sedangkan  belanja  modal  terendah  peningkatannya  yaitu  rata-rata  sebesar  11,19 persen pertahun.
Alokasi belanja daerah terbesar terserap untuk belanja langsung yaitu mencapai rata-rata sebesar 44,61 persen pertahun,  sedang  belanja  tidak  lansung  sebesar  42,  47  persen  pertahun.  Dilihat  dari  belanja  langsung,  terbesar dialokasikan  untuk  belanja  modal  yaitu  rata-rata  sebesar  22,74  persen  pertahun  dan  yang  terendah  untuk  keperluan belanja  pegawai  sebesar  3,13  persen  pertahun.  Perbedaan  besarnya  alokasi  masing-masing  belanja  daerah  ini  tidak terlepas dari adanya perbedaan potensi, kondisi dan kebijakan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.  Semakin  banyak  potensi  sumber-sumber  penerimaan  daerah  sendiri  yang  dapat  digali  akan  semakin  besar ketersediaan  alokasi  belanja  daerah  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  penyediaan  fasilitas  publik  dan  kegiatan pembangunan  daerah.  Peningkatan  belanja  daerah  ini  ditopang  dengan  kemampuan  keuangan  daerah  yang  cukup sehingga  berbagai  kegiatan  pembangunan  daerah  untuk  penyediaan  fasilitas  publik  seperti  fasilitas  kesehatan  dan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

## Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah
Untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah  di  Provinsi  Jambi,  maka  akan dianalisis  dengan  menggunakan  alat  analisis  regresi  linier  sederhana,  determinasi,  dan  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan uji t (parsial). Hasil estimasi dengan bantuan program Eviews terlihat pada tabel 4 berikut ini:
Tabel 4 Hasil Estimasi Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -117.4807 456.8474 -0.257155 0.8045 PAD 3.037790 0.381601 7.960640 0.0001 R-squared 0.900528     Mean dependent var 3433.506 Adjusted R-squared 0.886318     S.D. dependent var 877.8016 S.E. of regression 295.9662     Akaike info criterion 14.41150 Sum squared resid 613171.8     Schwarz criterion 14.45533 Log likelihood -62.85174     Hannan-Quinn criter. 14.31692 F-statistic 63.37179     Durbin-Watson stat 1.849364 Prob(F-statistic) 0.000094 Sumber: data olahan

## Persamaan  Regresi  Linier Sederhana
Berdasarkan hasil estimasi dapat diketahui nilai koefisien regresi sebagai berikut: BD  = ß0  + ß1 PAD + e BD  = -117,4807 + 3,0378 PAD + e Persamaan   hasil   regresi   ini dapat maknai: a. Konstanta (BD) = -117.481.
Artinya  bahwa  pada  saat  variabel  PAD  dalam  keadaan  konstan,  maka  belanja  daerah  (BD)    di    Provinsi  Jambi menurun sebesar   117,4807, dengan   asumsi  faktor-faktor   lain dianggap konstan atau nol.
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 3,0378.
Artinya  apabila  terjadi  kenaikan  pada  PAD  dalam  satu  satuan,  maka  dapat  meningkatkan  belanja daerah  sebesar 3,0378, dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.
Dilihat dari koefisien determinasi ( R Square) adalah sebesar 0,9005. Angka ini  menunjukkan  variabel  PAD memiliki  kemampuan  menjelaskan  variabel  belanja  daerah  sebesar  90,05%,  sedangkan  sisanya  sebesar  9,95% dijelaskan  oleh  variabel-variabel    lain    yang    tidak    termasuk    dalam    model  penelitian  ini.  Pengujian  hipotesis dilakukan  dengan  uji  t  yaitu  membandingkan  uji  t  hitung  dengan t tabel. Hasil estimasi  menunjukkan  nilai  t  hitung sebesar  7,960640, dan nilai t tabel pada  df  = 7 dengan tingkat  signifikan  95 % atau = 5  %  (0,05) maka  diperoleh
t  tabel sebesar  2,36462,  maka  t  hitung   >  t  tabel atau  signifikansi 0,0001 < 0,05 yang menunjukkan  hipotesis nol (Ho)  ditolak  dan  hipotesis  alternative  (Ha)    diterima,  artinya  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  telah  dapat  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  yaitu  “Pendapatan  Asli Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Provinsi  Jambi”.  Kenyataan  ini  mengindikasikan  PAD sangat  berperan  penting  dalam  meningkatkan  penyediaan  dana  untuk  anggaran  belanja  daerah  di  Provinsi  Jambi. Temuan ini menjelaskan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah memiliki pengaruh yang menentukan  bagi  daerah  untuk  mendukung  atau  membiayai  seluruh  pengeluaran  yang  berhubungan  dengan  alokasi belanja  daerah  yang  dicantum  dalam  APBD.  Dengan  kata  lain  sebagian  besar  pengeluaran  atas  belanja  daerah ditentukan  oleh  penerimaan  yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Temuan  ini  juga  dapat  diartikan  jika semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dari potensi yang ada di daerah, maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut dalam mendukung belanja daerahnya, namun sebaliknya jika semakin rendah  kemampuan  daerah  dalam  menghasilkan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah,  maka juga  akan  menurunkan  kemampuan  daerah  tersebut  mengalokasi  anggaran  belanja  daerah  yang  telah  direncanakan untuk  kegaiatan  pembangunan  daerah  dan  pelayanan  publik.  Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  Wati  dan  Fajar  (2017)  yang  menyimpulkan  Pendapatan  asli  daerah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  belanja  daerah.).  Penelitian  Dermawan  (2017)  menemukan,  Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap  belanja  daerah.  Hasil  penelitian  Rahmawati,  et  al.  (2015)  menemukan,  Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Demikian pula hasil penelitian Rahim (2008) menjelaskan Secara umum, semakin tinggi  kontribusi  PAD  dan  semakin  tinggi  kemampuan  daerah  untuk  membiayai  kemampuannya  sendiri  akan menunjukkan  kinerja  keuangan  daerah  yang  positif.  Peningkatan  PAD  ini  dapat  juga  mengurangi  ketergantungan sumber  dana  dari  pemerintah  pusat  berupa  dana  perimbangan.  Apabila  kemampuan  PAD  dalam  rangka  menunjang kemampuan  keuangan  daerah  masih  relatif  rendah,  maka  akan  menyebabkan  ketergantungan  daerah  terhadap  dana pemerintah  pusat  masih  cukup  tinggi,  akibatnya  kemandirian  daerah  sebagai  impelementasi  dari  asas  desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sulit dicapai sepenuhnya.

## SIMPULAN
1.  Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial dalam merealisasi PAD, sedang retribusi daerah relatif sangat tidak potensial dalam meningkatkan pemerimaan PAD di Provinsi Jambi.
2.  Di Provinsi Jambi, Pendapatan asli daerah berpangaruh signifikan terhadap belanja daerah, artinya semakin tinggi penerimaan PAD akan semakin meningkatan belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Dermawan, Wildan Dwi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat) .  Jurnal  Ilmiah  EDUKASI  Volume.  5  Nomor  2, November 2017 Kementerian Keuangan Dirjend Perimbangan Keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=460. Orbaningsih,  Dwi.  2010. Penggalian  Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Malang .  Jurnal  akuntansi  indonesia vol. 6, no. 1, februari 2010, 1—12 Rahim,  Syamsuri.  2008. Analisis  Kemampuan  Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam  Membiayai  Belanja  Daerah .  Jurnal Ichsan Gorontalo. Vol. 3 No. 2, Mei – Juli 2008. Rahmawati,  Luluk  Atika dan Bambang Suryono. (2015). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4, No.9: 1-20. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , Alfabeta, Bandung. Suparmoko,  2002. Ekonomi  Publik:  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah. Edisi  Pertama,  Penerbit  Andi, Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126. Wati,  Masayu  Rahma  dan  Catur  Martian  Fajar.  2017. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung . Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76