## KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
Oleh : M. Zen Abdullah 
Abadi B. Darmo 

## ABSTRAK
Bank  merupakan  lembaga  intermediasi  keuangan,  karena  fungsiya  menerima simpanan  masyarakat  dan  menyalurkannya  dalam  bentuk  pinjaman  (kredit).  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam manajemen perbankan agar tercipta system perbankan yang tangguh, sehat,  dinamis  professional  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Akan  tetapi  seringkali dalam  prakteknya,  tugas  dan  fungsi  yang  sedemikian  bagus  dan  mulia  seringkali dikotori oleh  oknum-oknum  yang  memanfaatkan  system  yang  diterapkan  tersebut  hanya  demi keuntungan  dirinya  pribadi  ataupun  kelompoknya  saja,  dengan  memanfaatkan  kondisi keuangan dunia yang sedang goncang banyak muncul kasus-kasus pidana perbankan yang menyebabkan goncangnya perekonomian.
Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Yuridis Sosiologis

## A. Pendahuluan
Lembaga  Perbankan  dewasa  ini  sudah  merupakan  suatu  lembaga  yang  dibutuhkan masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-harinya  dengan  berbagai  produk  yang  telah menyentuh  hampir  setiap  sisi  kehidupan  masyarakat  menyangkut  transaksi  keuangannya. Dan  sebagai  suatu  lembaga  yang  cukup  dipercaya  oleh  masyarakat,  sudah  barang  tentu perbankan memegang peranan yang cukup penting dalam system perekonomian, sehingga perbankan  seringkali  disebut  sebagai  jantung  dari  system  keuangan,  karena  perbankan menerima  simpanan  dana  masyarakat  dalam  berbagai  produk  seperti  tabungan,  deposito, rekening  giro  dan  sebagainya  baik  milik  perorangan  maupun  perusahaan  bahkan  badan usaha yang dimiliki pemerintah maupun pihak swasta.
Selain  berfungsi  menerima  dana  masyarakat,  perbankan  juga  berfungsi  sebagai penyedia  dana  melalui  kebijakan  pemberian  kredit  juga  kepada  individu  ataupun  badan usaha  yang  memerlukan  bantuan  dana  dalam  kegiatan  usahanya.  Fungsi  lain  dari perbankan  yang  juga  memegang  peranan  penting  dalam  dunia  perekonomian  adalah
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Mengedarkan  uang  sebagai  alat  pembayaran,  menerapkan  kebijakan  uang  ketat  (Right money policy) maupun meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat luas.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan  dan  diterapkan  dalam  manajemen  perbankan agar  tercipta  system  perbankan yang tangguh, sehat, dinamis professional dan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi seringkali dalam prakteknya, tugas dan fungsi yang sedemikian bagus dan mulia seringkali dikotori  oleh  oknum-oknum  yang  memanfaatkan  system  yang  diterapkan  tersebut  hanya demi  keuntungan  dirinya  pribadi  ataupun  kelompoknya  saja,  dengan  memanfaatkan kondisi  keuangan  dunia  yang  sedang  goncang  (dimulai  tahun  1998  saat  terjadi  krisis moneter  yang  melanda  dunia)  banyak  muncul  kasus-kasus  pidana  perbankan  yang menyebabkan  goncangnya  perekonomian.  Walaupun  tentunya  kita  tidak  dapat mempersalahkan hanya pada sector perbankan saja.
Untuk  mempermudah  urusan,  transaksi  yang  terkait  tindak  pidana  korupsi  masih banyak  dilakukan  melalui  sistem  perbankan.  Modus  operandi  tindak  pidana  korupsi semakin  canggih  dengan  memasuki  sistem  keuangan,  salah  satunya  adalah  perbankan. Adanya kasus-kasus yang berada di wilayah abu-abu, dimana di satu sisi merupakan tindak kejahatan perbankan namun di sisi yang lain merupakan tindak pidana korupsi.

## B. Fungsi Perbankan
Bank  merupakan  lembaga  intermediasi  keuangan,  karena  fungsiya  menerima simpanan  masyarakat  dan  menyalurkannya  dalam  bentuk  pinjaman  (kredit).  Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  banyak.  Dari  kedua  definisi  di  atas  dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:
1. Menghimpun  dana  (uang)  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan.  Dalam  hal  ini bank  bertindak  sebagai  tempat  menyimpan  uang  atau  berinvestasi  bagi  masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan  tujuan  kedua  adalah  untuk  melakukan  investasi  dengan  harapan memperoleh bunga dari hasil investasinya.
2. Menyalurkan  dana  ke  masyarakat,  maksudnya  bank  memberikan  pinjaman  (kredit) kepada  masyarakat  yang  mengajukan  permohonan.  Dengan  kata  lain,  bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhakan.
3. Memberikan  jasa-jasa  bank  lainnya,  seperti  pengiriman  uang (transfer), penagihan surat-surat  berharga  yang  berasal  dari  dalam  kota  ( clearing ), penagihan  surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box , bank garansi, bank notes , travellers cheque , dan jasa lainnya.
Sesuai  peraturan  perundang-undangan,  kegiatan  usaha  bank  meliputiproduk-produk  yang berbasis  pendanaan  ( funding  based ),  pembiayaan/pinjaman( financing/lending  based )  dan yang  berbasis  jasa-layanan  ( fee  based ).Secara  ringkas,  kegiatan  usaha  bank  (khususnya bank umum konvensional)yang tergolong sebagai aktivitas pendanaan adalah menghimpun dana  masyarakatdalam  bentuk  simpanan  berupa:  giro,  tabungan,  deposito  berjangka  dan sertifikatdeposito. Untuk memelihara likuiditas dan meningkatkan sumber pendanaan,bank dapat menerbitkan surat pengakuan utang dan surat berharga komersial,baik di pasar uang (seperti surat berharga pasar uang/SBPU) maupun di pasarmodal (seperti surat utang jagka pendek dan obligasi).
Aktivitas pendanaan menjadi penting manakala bank mengalami kelebihan likuiditas, sementara  pengguliran  kredit  dihadapkan  pada  kondisi  sektor  riil  yangdinilai  belum  siap menyerapnya.Keadaan  ini  juga  berkait  dengan  kebijakanmoneter  oleh  Bank  Indonesia untuk  mengendalikan  tingkat  inflasi, overheating ekonomi,  atau  nilai  tukar  rupiah.Fungsi treasury atau dealer bank  menjadibagian  penting  dalam  kegiatan  yang  tergolong investment banking ini.
Kegiatan  usaha  yang  berkait  dengan  pengelolaan  dana  tersebut  di  atas  dapat dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:
a. Membeli,  menjual,  atau  menjamin atas  risiko  sendiri  maupun  untuk  kepentingan  dan atas perintah nasabahnya:
b. Surat-surat  wesel  termasuk  wesel  yang  diakseptasi  oleh  bank  yangmasa  berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
c. Surat  pengakuan  utang  dan  kertas  dagang  lainnya  yang  masa  berlakunya  tidak  lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
d. Kertas  perbendaharaan  negara  dan  surat  jaminan  pemerintah  (seperti  obligasi pemerintah dan surat utang negara);
e. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
f. Surat  dagang  berjangka  waktu  sampai  dengan  satu  tahun  (seperti commercial  paper, promissory notes );
g. Obligasi;
h. Instrumen surat berharga lain yang yang berjangka waktu sampaidengan satu tahun.
i. Menempatkan  dana  pada,  meminjam  dana  dari,  atau  meminjamkandana  kepada  bank lain,  baik  dengan  menggunakan  surat,  saranatelekomunikasi  maupun  dengan  wesel unjuk, cek atau saranalainnya.
j. Menerbitkan surat pengakuan utang.
k. Melakukan kegiatan dalam valuta asing (bagi bank umum devisa).
Tindak pidana perbankan diartikan sebagai istilah yang menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank,  jadi  disini  bank  dalam  arti  luas  sebagai  “korban”  (biasanya  pelaku  didakwa berdasarkan  KUHPidana)  biasanya  dalam  bidang  lalu  lintas  pembayaran  giral  dan peredaran uang, maupun bank  sebagai “pelaku” (biasanya bank didakwa berdasarkan UU tentang  Pokok-Pokok  perbankan,  UU  No.  14/1967  sebagai  peraturan  administratif  yang memuat  sanksi-sanksi  pidana)    yaitu  pemberitahuan  keterangan  keuangan  nasabah  dan larangan-larangan bidang usaha (Pasal 38 UU Perbankan). 1
Tindak  kejahatan  yang  berkait  dengan  aktivitas  pendanaan  terutama  dipicuoleh keadaan  tidak  memadainya  sistem,  infrastratruktur  dan  sumberdaya  manusiabank.Dalam konteks  manajemen  risiko,  hal  ini  tergolong  sebagai  risiko  operasional.Oleh  karena  itu, pencegahan  dan  atau  mitigasi  risiko  kejahatan  jenisini  lebih  banyak  difokuskan  pada peningkatan kapasitas lembaga bank itu sendiri.Salah satu strategi yang kini telah menjadi kebijakan  otoritas  adalah  kewajibanmenerapkan  prinsip-prinsip  mengenal  nasabah  ( know your custumers/ KYC) bagibank dan lembaga-lembaga keuangan lain.
Di  antara  perhatian  pokok  yang  ditujukan  bagi  upaya  menghindari  risikokejahatan dimaksud adalah:
- Jenjang  otorisasi  dan  pemisahan  fungsi  pegawai  bank  dalammembuat/mengajukan, memeriksa,  dan  menyetujui  aplikasi  pembukaandan  pengelolaan/transaksi  rekening nasabah.
1 Mardjono Reksodiputro, 2007. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan; Buku Ke Satu, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Mekanisme builtin  control, seperti  kewajiban  adanya dual  signature dan dual custodianship terhadap seluruh dokumen intern bank, sepertidalam proses pembukuan dan pengelolaan uang tunai di brankas ( vault ).
- Kehati-hatian  dalam  melakukan  verifikasi  identitas  nasabah,  termasukverifikasi dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pembukaanrekening.
- Kehati-hatian  dalam  melakukan  verifikasi  instruksi  nasabah  dalambertransaksi  tunai maupun non tunai, baik langsung maupun melalui electronic atau phone banking.
- Penggunaan  kertas/formulir  yang free  number  form dalam  seluruhdokumen  intern maupun dokumen yang berkait atau ditandatanganinasabah.
- Dalam hal kegiatan penempatan dana antar bank, pasar uang dan pasarmodal, hal-hal tersebut di atas harus ditempuh lebih seksama karenamenyangkut  verifikasi transaksi dan  dokumen  antarlembaga  sertaberkait  dengan  kondisi  pasar  yang  kompleks  dan cenderung terusberubah.
- Kegiatan  pengawasan  yang  konsisten  oleh  satuan  pengawas  intern  bankuntuk menegakkan  aspek  kepatuhan  ( compliance )  terhadap  seluruhsistem  dan  prosedur dalam pembukaan-pengelolaan rekening nasabah.
Dalam kegiatan penyaluran kredit ( lending ), beberapa jenis kredit menurutpeggunaannya  adalah:  kredit  modal  kerja,  kredit  investasi  dan  kredit konsumsi.Potensi  kejahatan  dari  sisi  penyaluran  kredit  memiliki  rentang  kendali  yang lebihluas  dibanding  dalam  aktivitas  pendanaan,  karena  berhadapan  dengan  pihakketiga (debitur)  yang  sejak  awal  memiliki  motiv  untuk  memperoleh  (mengeruk)dana  bank. Kecakapan seorang account officer dalam melakukan analisiskeuangan dan analisis kredit dituntut  tidak  saja  dalam  tataran  praktik,  melainkanketajaman  intuisinya  dalam mengantisipasi  kemungkinan  adanya  rekayasaproposal  kredit  beserta  dokumen  yang menyertainya,  utamanya  rekayasa  laporankeuangan  dan  proyeksi  bisnis  yang  akan dibiayai.  Di  samping  itu,  dalammengatasi  kredit  bermasalah,  restrukturisasi  kredit seringkali  harus  berhadapandengan  rekayasa  keuangan  dan  bisnis  yang  lebih menguntungkan debitur danmelahirkan potensi risiko baru bagi bank.
Sebagaimana  dalam  pendanaan,  potensi  risiko  kejahatan  dalam  penyalurankredit dapat  bersumber  dari  dalam  bank  sendiri,  berkait  dengan  sistem,infrastruktur  dan sumberdaya  manusia.Praktik  kolusi  antara  pejabat  bank  dancalon  debitur  seringkali menjadi penyebab utama timbulnya kredit bermasalah;lebih-lebih bila para pihak memiliki hubungan afiliasi kelompok bisnis ataukeluarga.Untuk itu, uji kepatuhan dan pengawasan
melekat  dipandang  tidaklahcukup  bila  tidak  dibarengi  dengan  itikad  baik  (moralitas) seluruh pemangkukepentingan untuk memelihara kinerja dan kesehatan bank.
Lebih  khusus  terdapat  beberapa  pokok  perhatian  untuk  mengantisipasikredit  salah sasaran, di antaranya sebagai berikut:
- Kepastian bahwa plafon kredit yang diajukan tidak melanggar ketentuantentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
- Kepastian bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai tidak melanggarrambu-rambu kebijakan intern bank atau berisiko tinggi untuk dibiayaitanpa mengindahkan covenan yang disyaratkan.
- Kepastian  seluruh  dokumen  persyaratan  kredit  telah  dibuktikankeabsahan  dan kelengkapannya,  utamanya  menyangkut  dokumen  legalseperti  Akta  Pendirian  dan Perubahannya  yang  terakhir,  persetujuanpengurus  dan  pemegang  saham  tentang pengajuan  kredit,  perijinanperusahaan,  kartu  identitas  dan  contoh  tanda  tangan pengurus, danlaporan keuangan audited.
- Kepastian telah dilakukan tinjauan lapang ( call visit ) secara obyektifterhadap kondisi dan sarana usaha yang dimiliki calon debitur, sertapenilaian (taksasi) barang jaminan.
- Kepastian bahwa analisis laporan keuangan dan analisis kredit telahdilakukan menurut tata cara yang benar dan lengkap sesuai system prosedur yang ada dengan didasarkan pada data dan dokumen yanglengkap dan sahih.
- Kepastian bahwa asumsi-asumsi yang dikenakan dalam menyusunproyeksi usaha dan arus  kas  calon  debitur  telah  teruji  secara meyakinkandengan  tingkat  sensitifitas  yang dapat diterima sesuai ketentuan bank.
- Kepastian  bahwa  seluruh  aspek  perikatan  kredit  dan  perikatan  barangjaminan  telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku sebelum kreditdicairkan.
Kepatuhan  terhadap  prinsip  kehati-hatian  dalam  menyalurkan  kreditmenjadi  jiwa  profesi bankir,  karena  aspek  ini  yang  secara  langsung  dapatmenurunkan  kinerja  usaha,  tingkat kesehatan, permodalan, dan ekspektasikeuntungan yang dapat dinikmati pemilik bank.
Sesuai dengan namanya, potensi risiko kejahatan yang terkandung di dalamkegiatan layanan-jasa ( fee based ) sangat bergantung pada intensitas pegawaibank dalam memahami latar  belakang,  karakteristik  dan  kapasitas  nasabah  dalammelakukan  transaksi.  Konsep KYC  sesungguhnya  lahir  atas  pertimbangan  bahwamotif  dan  modus  transaksi  keuangan semakin  kompleks  yang  di  dalamnyaterkandung  potensi  kejahatan,  tindakan  pencucian uang hasil kejahatan ataupraktik ilegal.
1. Dalam prosedur yang berlaku umum, antisipasi tindak kejahatan iniutamanya terletak pada  sejauh  mana  pegawai  bank  melakukan  verifikasi  atasinstruksi  nasabah  dalam melakukan transaksi, dan sejauh mana pejabat bankpemilik otoritas telah menjalankan kewenangannya dengan benar.Beberapakasus pembobolan bank dalam kegiatan jasa- layanan umumnya terjadi akibatkelalaian dalam dua hal tersebut.

## C.  Pembobolan Bank
1.      Pembobolan  bank  mengalami  perubahan  bentuk  ke  arah  yang  semakincanggih sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  dan  kompleksitas  transaksikeuangan.Tingkat keamanan  bank  menjadi  dipertaruhkan  ketika  frekwensi  danskala  pembobolan  menjadi semakin  besar.Penipuan,  penggelapan,  dan  korupsikorporasi  ( corporate  corruption ) merupakan ancaman yang serius terhadapsistem keuangan.
Sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan,  pembobolan  bank  dapat  terjadi  disetiap tahapan  proses  bisnis  dalam  sebuah  bank.  Sesuai  dengan  fungsinya,pembobolan  dapat terjadi dalam:
1.   Pembobolan  terhadap  dana  simpanan  dimana  dana  nasabah  digerogotioleh  oknum bankir tanpa sepengetahuan nasabah
2.   Pembobolan  kredit  dimana  oknum  bankir  secara  sengaja  merekayasakerugian  bank melalui transaksi kredit fiktif atau kualitas kreditnya rendah
3.   Pembobolan atas transaksi keuangan yang difasilitasi bank seperti kartukredit, transfer fiktif, transaksi valas yang merugikan dan lain-lain.
Pelaku  pembobolan  bank  bisa  merupakan  pihak  di  dalam  bank  maupunpihak  luar. Tetapi  biasanya  pihak  luar  sangat  jarang  melakukan  pembobolantanpa  ada  kerjasama dengan pihak dalam bank (Saunders, 2002). Pembobolanyang murni dilakukan oleh pihak luar  biasanya  terbatas  pada  pembobolan  kartukredit  serta  transaksi  elektronis.Dengan semakin  ketatnya  prosedur  pengamanantransaksi  elektronis,  praktis  peluang  pembobolan dari  luar  semakin  tipis.Pembobolan  yang  dilakukan  oleh  pihak  dalam  bank  semakin canggih  dansemakin  besar  sesuai  dengan  tingkat  jabatan  pelaku.Otorisasi  transaksi yangdapat  dilakukan  oleh  pejabat  bank  disesuaikan  dengan  tingkatan  jabatan.Semakin tinggi  jabatan  semakin  besar  otoritas  transaksi  yang  menjadikewenangannya.Karena  itu, pembobolan dalam sekala kecil biasanya dilakukanoleh pegawai di tingkat rendahan.Kasus pembebolan skala besar hanya mungkinterjadi di bank besar dan oleh pejabat bank dengan posisi tinggi.

## D. Ragam Modus Kejahatan Perbankan
1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank dalam rangka menghimpun dana ke masyarakat yang susah untuk dijamah oleh hokum, menurut Prof. Mardjono adalah :
- “window dressing”: yaitu usaha bank agar menjelang periode laporan (misalnya kepada Bank  Indonesia)  meningkatkan  jumlah  “asset”/aktiva,  agar  penampilan  bank  menjadi lebih dan bonafide dimata  masyarakat;
- Menetapkan  tingkat  bunga  yang  berlebihan;  yang  bertujuan  menarik  dana  masyarakat sebanyak  mungkin,  dengan  cara  apapun    dan  dengan  biaya  berapapun  (kegiatan  ini dapat  merupakan  indikasi  kurang  sehatnya”  operasi  bank  dan  bermaksud  melakukan proses “gali lobang tutup lobang”);
- Memberikan  kemudahan  dalam  pemberian  kredit  dengan  tidak  disertai  pertimbangan atau  penilaian  yang  wajar  dalam  dunia  bisnis  perbankan;  khususnya  apabila  kredit  itu disalurkan  kepada  perusahaan-perusahaan    di  “lingkungan  kelompoknya”  dan  dalam jumlah yang berlebihan;
- “menyalurkan  informasi”  tentang  keadaan  keuangan  seorang  nasabah  bank,  kepada pihak-pihak  tertentu  yang  “dekat”  dengan  bank  bersangkutan  (pada  hakekatnya melanggar  ketentuan  Pasal  39  UU  Pokok  Perbankan,  tetapi  tidak  mudah    untuk dibuktikan) 2

## C.1. Model Sendiri
Pada  kasus  yang  terjadi  di  Manado  misalnya.Awalnya,  seorang  pegawaibank membuka rekening. Tentu bisa atas nama siapa saja. Setelah itu, aturstrategi mengisi rekening baru itu dari dana nasabah yang tersimpan di bank.
Untuk mengeruk dana, dilakukan dengan dua cara. Pertama, membuattransaksi fiktif,  seolah-olah  nasabah  yang  diincar  telah  transaksi  bisnis,  sehinggaperlu melakukan  pembayaran  ke  sebuah  rekening  [yang  sudah  dibuat  pegawaibank tadi.Tanda  tangan  nasabah  dipalsukan.  Maka,  sejumlah  dana  langsungberpindah, karena pegawai bank tersebut terlibat langsung dalam sistem validasi.
Kedua,  dengan  cara  lebih  sederhana.  Pencairan  dana  dilakukan  tidak lewatmodus  transaksi  fiktif,  tapi  cukup  dengan  memalsukan  tanda  tangan
2 Mardjono Reksodiputro, 2007, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana; Buku Ke Lima, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
nasabahyang  bersangkutan  untuk  menarik  dana.  Kemudian,  disetor  ke  rekening yangsudah disiapkan.
Kerja  secara  individu  membobol  dana  nasabah  bisa  juga  dilakukan  secaraoff- line.  Polanya  sama,  yaitu  memalsukan  tandatangan  nasabah  dalam  slippenarikan, kemudian  mencairkan  di  bank  cabang  yang  berbeda.  Biasanya,  yangmencairkan tidak dia sendiri, melainkan minta bantuan pihak lain.
Modus  lain,  bisa  dilakukan  oleh  seorang  pegawai  bank  yang  tugasnya hanyamembuat  kartu  anjungan  tunai  mandiri  (ATM).  Orang  dengan  tugas  seperti inibisa mengaktifkan kembali ATM yang sudah mati, kemudian diberikan nomorPIN milik  nasabah  lain  yang  masih  aktif.Ketika  dana  digelontorkan,  seakan-akan  yang menarik  adalah  nasabahpemilik  rekening  sendiri.  Padahal,  pegawai  bank  dengan kartu ATM asli yangdiberi nomor PIN palsu.

## C.2. Model Berkelompok
Modus dengan kelompok agak lebih rumit, karena membutuhkan otoritas lebih dari  satu  pihak.Bisa  satu,  jika  yang  melakukan  pemegang  otoritas  tertinggi,seperti Kepala Cabang. Sebab, biasanya terkait dengan dana besar.
Seperti  yang  terjadi  di  BRI  Senen.Seorang  Kepala  Cabang  memalsukantanda tangan  seorang  nasabah  yang  memiliki  tabungan  berbentuk  depositoberjangka.Ia sadar,  nasabah  tersebut  tergolong  “kakap”  dengan  melihat  jumlahdananya  yang tersimpan.
Setelah  menemukan  mangsa  itu,  Kepala  Cabang  membuatkan  sebuah suratpalsu  tentang  permohonan  kredit  atas  nama  nasabah  tadi.  Jaminannya, depositoyang  ada  di  bank  tersebut [cash  collateral]. Kredit  pun  cair  dengan  tanda tanganpersetujuan  dari  Kepala  Cabang  yag  bersangkutan.Karena  pencairan  kredit, dipinjam  pula  sebuah  perusahaan  milik  rekannyadi  luar.Dan,  dananya  langsung masuk  ke  rekening  perusahaan  pinjaman  itu.Pemilik  perusahaan  “abal-abal”  itu, langsung  mencairkan  dananya  danmemindahkan  ke  rekening  lain  agar  tak  terlacak. Biasanya  dalam  bentuk  yangberbeda,  misalnya  rekenng  giro.Pencairannya  bisa  di mana  saja.Model  yang  mirip  dengan  di  atas  ada  juga,  yakni  melalui  surat perintahpalsu.  Otoritas  bank  di  cabang  memalsukan  surat  perintah  transfer  dana nasabahke  sebuah  rekening,  yang  tentu  merupakan  milik  anggota  komplotannya.
Jadi,pemalsu  surat  dan  pemilik  otoritas  merupakan  orang  yang  sama. Kalaupunberbeda, mereka dipastikan saling berhubungan atau berkonspirasi.
Masih banyak lagi modus kejahatan korupsi dibidang perbankan, akan tetapi yang penulis uraikan disini hanya contoh kasus diatas

## E.  Kesimpulan
1. Kejahatan perbankan pada umumnya dapat digolongkan sebagai corporate corruption atau yaitu korupsi yang terjadi dalam sebuahperusahaan. Tetapi dalam bahasa hukum formal, bisa sajadikategorikan kedalam tindak pidana kejahatan biasa (pemalsuan,penipuan dll) maupun tindak pidana korupsi.
2. Dari  sisi  penerima  kerugian,  kejahatan  perbankan  dapat  digolongkan  menjadi  empat: (1)  kejahatan  yang  merugikan  negara  atau  penjaminsimpanan,  (2)  kejahatan  yang murni  merugikan  nasabah,  (3)  kejahatanyang  murni  merugikan  bank,  dan  (4) kejahatan yang merugikannasabah dan bank.
3. Dari sisi pelaku, kejahatan perbankan dapat digolongkan menjadi tigajenis  yakni:  (1) kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  dalam  bank,  (2)  kejahatan  yang  dilakukan  oleh pihak di dalam bank dan (3) kejahatanyang dilakukan pihak dalm dan luar bank secara bersama-sama. Padaumumnya tingkat kerugian  yang diciptakan hanya oleh pelaku di luarbank  relatif  kecil  saja.  Kerugian  yang  lebih  besar  justru  tercipta  jikaorang  dalam bank terlibat.

## F. Daftar Pustaka
Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan; Buku Ke Satu, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007.
Mardjono  Reksodiputro,  Bunga  Rampai  Permasalahan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana; Buku  Ke  Lima,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  Dan  Pengabdian  Hukum,  Jakarta, 2007.
M. Zen  Abdullah,  Kapita  Selecta  Hukum  Pidana,  Hasta  Cipta  Mandri,  Yogyakarta, 2009.