Tsamratul -Fikri | Vol. 17, No. 1, 2023 p-ISSN 2086-5546; e-ISSN 2807-6265 DOI: https://doi. org/10. 36667/tf.v16i1.1351

## Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia

## Mamat Rahmat
Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis, Indonesia Email: mamat.rahmat2020@gmail.com
Received: 12 Dec 2022 Accepted: 19 May 2023
Abstract: This  study  aims  to  explore  the  role  of  Islamic  community organizations in developing the quality of Islamic education in Indonesia. This study uses a literature review method, in which the researcher reviews books, journal articles, research reports, and proceedings of relevant scientific forums. The  results  of  the  study  show  that  Islamic  community  organizations  in Indonesia have a great influence on national development. In the context of the development of education in Indonesia, Islamic community organizations have played  a  significant  role  in  advancing  education  and  developing  quality education  in  the  country.  The  role  of  Islamic  community  organizations  in advancing  Islamic  education  and  developing  the  quality  of  education  has certainly  been  felt  by  the  community.  Community  organizations  such  as Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama  (NU),  Persatuan  Islam/Islamic  Association (Persis),  Persatuan  Umat  Islam/Islamic  Community  Association  (PUI)  and others, are believed to have made a real contribution in advancing educational institutions in Indonesia. These Islamic community organizations together with the community have proven to have played a significant role in developing the quality of education as well as in equitable distribution of education.
Abstrak :  Kajian  ini  bertujuan  untuk  mendalami  peran  organisasi kemasyarakatan  Islam  dalam  pengembangan  mutu  pendidikan  Islam  di Indonesia.  Kajian  ini  menggunakan  metode  kajian  pustaka,  di  mana  peneliti melakukan review terhadap buku-buku, artikel-artikel jurnal, laporan-laporan penelitian,  serta  prosiding  forum  ilmiah  yang  relevan.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  organisasi  kemasyarakatan  Islam  di  Indonesia mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam  pembangunan  nasional.  Dalam konteks  pengembangan  pendidikan  di  Indonesia,  organisasi  kemasyarakatan Islam  telah  berkiprah  signifikan  untuk  memajukan  pendidikan  dan mengembangkan  pendidikan  yang  bermutu  di  tanah  air.  Peran  organisasi kemasyarakatan Islam dalam memajukan pendidikan Islam dan mengembangkan  mutu  pendidikan  tentu  sudah  dirasakan  nyata  oleh masyarakat.  Organisasi  kemasyarakatan  seperti  Muhammadiyah,  Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI) dan lain-lain,
diyakini  telah  memberikan  kontribusi  nyata  dalam  memajukan  institusi pendidikan  di  Indonesia.  Organisasi-organisasi  kemasyarakatan  Islam  itu bersama-sama dengan masyarakat terbukti telah memberikan peran signifikan dalam  mengembangkan  mutu  pendidikan  serta  dalam  pemerataan pemerolehan pendidikan.
Keywords : Islamic organizations, Islamic community organizations, Islamic education

## Pendahuluan
Reformasi  dan  tantangan  global  di  Indonesia  telah  menciptakan perubahan  demikian  cepat,  dinamis,  dan  berhadapan  dengan  kondisi  yang penuh  dengan  ketidakpastian  dan  serba  kemungkinan.  Keadaan  ini  bertitik singgung dengan menguatnya proeses demokratisasi, keterbukaan, penguatan kearifan  lokal,  perkembangan  informasi  dan  teknologi  dan  gaya  hidup  baru dengan sistem nilai baru yang serba berbasis kebebasan, partisipasi yang tinggi dari  kelompok  masyarakat  baik  menyangkut  hak-hak  asasi  manusia, membentuk  asosiasi-asosiasi  sosial  politik,  ekonomi  sampai  kepada  sosial budaya,  sampai  kepada  tumbuhnya  pranata-pranata  baru  yang  tidak  pernah diduga dan dibayangkan akan terjadi (Tahir, 2021, p. 32).
Dari aspek sistem nilai, sebagai bangsa sekaligus masyarakat, Indonesia dengan  kedaulatan  negaranya,  semakin  memerlukan  kepastian  hukum  yang berpihak  kepada  keadilan  bagi  segenap  warganegara  Indonesia,  serta  sesuai dengan  kebutuhan  perubahan  kehidupan  bangsa  itu  sendiri  yang  tentunya tetap  berlandaskan  kepada  Konsitusi  Negara  Republik  Indonesia  (Nuryani, Oktavianti, Nariah, Prasetiyani, & Astuti, 2021, p. 37).
Salah  satu  perkembangan  yang  sangat  mencolok  adalah  munculnya berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk organisasi kemasyarakatan  Islam.  Hampir  setiap  hari,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah, lahir  organisasi  masyarakat  atau  lembaga  swadaya  masyarakat  dengan berbagai  ragam  jenis  dan  orientasi  kegiatannya.  Fenomena  ini  sudah  barang tentu pada satu sisi dapat dipandang sebagai angin segar bagi perkembangan pemberdayaan  masyarakat  sipil  ( civil  society ),  sekaligus  juga  perkembangan kesadaran  masyarakat  dalam  berdemokrasi.  Pada  sisi  lain,  keragaman  jenis kegiatan,  dasar  pembentukan,  cara  menjalankan  keorganisasian,  cara berinteraksi  dengan  masyarakat,  sasaran  dalam  menggunakan  ruang  publik dengan  paradigma  yang  baru,  tentu  akan  membawa  konsekuensi  serius  bagi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia (Amer, 2020, p. 13).
Organisasi  kemasyarakatan,  termasuk  organisasi  kemasyarakatan Islam,  merupakan  sarana  untuk  menyalurkan  pendapat  dan  pikiran  bagi anggota  masyarakat,  dan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam
meningkatkan  keikutsertaan  masyarakat  secara  aktif  guna  mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang beroreintasi kepada masyarakat  yang  beriman,  bertakwa,  cerdas,  adil,  dan  sejahtera  (Mariana  & Koswara, 2018).
Namun demikian, fenomena yang tidak bisa dibantah adalah bahwa di era yang didominasi oleh kekuatan teknologi informasi, komunikasi, dan media sosial ini, juga telah tumbuh organisasi dalam bentuk suatu kelompok dengan karakteristik  bersifat  sektarian  atau  primordialisme,  yang  kemudian  kerap menimbulkan  persoalan  baru  bagaimana  mendudukan  berbagai  organisasi atau perkumpulan tersebut dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang  majemuk,  bhineka,  plural,  dan  multikultural  (Thoyyibah  &  Setiawan, 2018).
Di  Indonesia  sendiri,  pendirian  organisasi  masyarakat,  termasuk organisasi  kemasyarakatan  Islam,  diatur  dalam  Pasal  28  UUD  1945.  Pasal  28 UUD  1945  menyebutkan  bahwa  “Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan,  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan dengan  undang-undang”.  Pada  saat  ini  undang-undang  yang  dijadikan instrumen  pengaturan  organisasi  masyarakat  adalah  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan  organisasi  masyarakat  dalam  undang-undang  ini  adalah  “organisasi yang  dibentuk  oleh  anggota  masyarakat  Warganegara  Republik  Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan  kegiatan,  profesi,  fungsi,  agama  dan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Ini kemudian dalam aturan  pelaksanaannya  dijabarkan  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2017  yang  mengatur  secara  detail  keberadaan  organisasi kemasyaraktan,  termasuk  organisasi  kemasyarakatan  Islam,  di  Indonesia. Dalam  penjelasannya,  disebutkan  bahwa  salah  satu  ciri  penting  dalam organisasi  kemasyarakatan  adalah  kesukarelaan  dalam  pembentukan  dan keanggotaannya. Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi Kemasyarakatan juga dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu  kesamaan  kegiatan,  profesi,  fungsi,  agama,  dan  kepercayaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Syukri,  Rizal,  &  Hamdani,  2019).  Organisasi  atau perhimpunan  yang  dibentuk  secara  sukarela  oleh  anggota  masyarakat warganegara  Republik  Indonesia  yang  keanggotaannya  terdiri  dari warganegara  Republik  Indonesia  dan  warganegara  asing,  termasuk  dalam
pengertian organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuanketentuan undang-undang ini.
Dalam  konteks  pengembangan  pendidikan  di  Indonesia,  organisasi kemasyarakat,  termasuk  organisasi  kemasyarakatan  Islam,  telah  berkiprah signifikan  untuk  memajukan  pendidikan  di  tanah  air.  Peran  organisasi kemasyarakatan,  termasuk  organisasi  kemasyarakatan  Islam,  dalam memajukan  pendidikan,  termasuk  pendidikan  Islam,  tentu  dirasakan  oleh masyarakat. Organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU),  Persatuan  Islam  (Persis),  Persatuan  Umat  Islam  (PUI)  dan  lain-lain, secara  diyakini  telah  memberikan  kontribusi  nnyata  dalam  memajukan institusi pendidikan di Indonesia.

## Metode
Kajian ini menggunakan metode literature review atau kajian pustaka, di mana  peneliti  melakukan  review  terhadap  buku-buku,  artikel-artikel  jurnal, laporan-laporan  penelitian,  serta  prosiding  forum  ilmiah  yang  relevan,  lalu menganalisisnya  sebelum  kemudian  dituangkan  dalam  naskah  artikel  ilmiah ini. Sesuai dengan tujuan kajian ini, maka literatur yang dipilih adalah tentang organisasi  kemasyarakatan  Islam  serta  perannya  dalam  peningkatan  mutu pendidikan Islam di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Apa  itu  Organisasi  Kemasyarakatan  Islam?  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  mengartikan  organisasi  masyarakat  atau organisasi  massa  atau  ormas  sebagai  organisasi  yang  didirikan  dan dibentuk oleh  masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak, kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD  1945.  Penting  untuk  diketahui  bahwa  ormas  bersifat  sukarela,  sosial, mandiri,  nirlaba,  dan  demokratis.  Kemudian,  terkait  ciri-cirinya,  organisasi masyarakat dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Astuti & Wibisono, 2022, p. 123).
Pembentukan organisasi masyarakat bertujuan untuk (1) Meningkatkan partisipasi  dan  keberdayaan  masyarakat.  (2)  Memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  (3)  Menjaga  nilai  agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME. (4) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. (5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.  (6)  Mengembangkan  kesetiakawanan  sosial,  gotong  royong,  dan toleransi  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  (7)  Menjaga,  memelihara,  dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (8) Mewujudkan tujuan negara (Aziz, 2018, p. 112).
Adapun  fungsi  Organisasi  Kemasyarakatan  adalah  sebagai  sarana:  (1) Penyalur  kegiatan  sesuai  dengan  kepentingan  anggota  dan/atau  tujuan organisasi.  (2)  Pembinaan  dan  pengembangan  anggota  untuk  mewujudkan tujuan  organisasi.  (3)  Penyalur  aspirasi  masyarakat.  (4)  Pemberdayaan masyarakat. (5) Pemenuhan pelayanan sosial. (6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara,  menjaga,  dan  memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  (7) Pemelihara  dan  pelestari  norma,  nilai,  dan  etika  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Fitriyani, 2010, p. 76).
Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari  pengakuan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi demokrasi  di  mana  setiap  individu  dan  masyarakat  memiliki  kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang- Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 (Palinggi & Prayogyandarini, 2020, p. 78).
Organisasi Kemasyarakatan Islam sejatinya didirikan dan dibentuk oleh masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak, kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Demikian juga dengan keberadaan ormas Islam  yang  sejatinya  dimaksudkan  untuk  memberikan  sumbangsih  bagi kemajuan bangsa dan negara.
Organisasi  kemasyarakatan  atau  disingkat  Ormas  adalah  suatu  istilah yang  digunakan  di  Indonesia  untuk  bentuk  organisasi  berbasis  massa  yang tidak  bertujuan  politis.  Di  luar  negeri,  Ormas  sering  disebut  sebagai  Civil Assosiation atau Organisasi Masyarakat Sipil. Namun dalam hal ini penulis akan menggunakan  istilah  Ormas.  Dalam  perspektif  sosiologis,  ada  tiga  ranah kehidupan masyarakat yang saling berkesinambungan, yaitu negara, pasar, dan masyarakat  sipil.  Negara  adalah  organisasi  kekuasaan  yang  mengatur  rakyat melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  mendapatkan  kedaulatan kekuasaannya berasal dari rakyat (Salgado, 2014, p. 21). Pasar adalah interaksi penggerak ekonomi masyarakat, dimana dalam hal ini terjadi proses transfer, produksi,  distribusi,  serta  konsumsi.  Sedangkan  masyarakat  sipil  merupakan ranah  kehidupan  sosial  di  luar  negara  dan  pasar.  Dimana  dalam  masyarakat sipil  terjadi  interaksi-interaksi  antar  manusia  yang  akhirnya  berkumpul  dan memperjuangkan  suatu  tujuan  gunan  memenuhi  kebutuhan  bersama.  Dari kehidupan  masyarakat  sipil  inilah  yang  nantinya  akan  menjadi  cikal  bakal terbentuknya asosiasi masyarakat sipil berbentuk ormas (Pranoto, 2020, p. 85).
Andrew Clayton, Peter Oakley, dan Jon Taylor mengidentifikasi lima ciri utama  dari  ormas,  antara  lain:  (1)  organisasi;  (2)  privat:  (3)  non-profit;  (3) mengatur  dirinya  sendiri  (self  governing);  (5)  sukarela.    Leste  M.  Salomon seorang guru besar dan direktur bersama dari Center for Civil Society Studies Universitas John Hopskins, Amerika Serikat, dari 5 indikitor di atas, membuat 12 macam klasifikasi ormas berdasarkan pada bidang yang dikerjakannya: (1) Bergerak di bidang budaya dan pariwisata. (2) Bergerak di bidang pendidikan dan  penelitian.  (3)  Bergerak  di  bidang  kesehatan.  (4)  Bergerak  di  bidang pelayanan  sosial.  (5)  Bergerak  di  bidang  lingkungan.  (6)  Bergerak  di  bidang pembangunan dan perumahan. (7) Bergerak di bidang hukum, advokasi,  dan  politik.  (8)  Bergerak  di  bidang  filantropi  dan  kerelawanan.  (9) Bergerak  di  bidang  kerja  sama  internasional.  (10)  Bergerak  di  bidang  ajaran keagamaan.  (11)  Bergerak  di  bidang  bisnis,  asosiasi  profesional,  dan perserikatan.  (12)  Bergerak  di  bidang  pengembangan  keuangan  mikro  dan koperasi (Clayton, Oakley, & Taylor, 2000, p. 23).
Sedangkan  pada  konteks  Indonesia,  Rustam  Ibrahim  (2013) mengklasifikasikan  ormas  menjadi  sembilan  belas  kelompok  atau  organisasi, yang meliputi:
1. Kelompok atau organisasi petani dan nelayan
2. Kamar dagang dan industri, asosiasi pengusaha
3. Organisasi  profesi  (pengacara,  dokter,  notaris,  guru,  akuntan,  dan sebagainya)
4. Serikat pekerja atau buruh
5. Badan Perwakilan Desa/Kelurahan
6. Kelompok-kelompok pengajian, majelis ta’lim, paroki, dan lain sebagainya
7. Organisasi seni budaya (musik, teater, film, dan sebagainya)
8. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kesehatan (Yayasan yatim piatu, panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya)
9. Koperasi dan kelompok usaha bersama
10. Kelompok pendidikan seperti Komite Sekolah
11. Organisasi Olahraga
12. Organisasi pemuda/pelajar/mahasiswa
13. Organisasi kelompok perempuan
14. Organisasi non-pemerintahan, advokasi (HAM, lingkungan, demokrasi, dan sebagainya)
15. LSM  Pembangunan  (bergerak  di  bidang  pembangunan  dan    pelayanan masyarakat)
16. Organisasi berdasarkan kesukuan, etnis atau adat
17. Organisasi  sosial  keagamaan  (Nahdatul  Ulama,  Muhamadiyah,  Hizbut Tahrir, Organisasi di bawah naungan gereja, dan sebagainya)
18. Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan konservasi
19. Organisasi yang berdasarkan hobi (klub pendaki gunung, klub  pengumpul perangko, klub mobil, dan sebagainya) (Ibrahim, 2013, pp. 12–13).

## Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam
Berdasarkan uraian tentang organisasi kemasyarakata tersebut di atas, selanjutnya akan dibahas tentang peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengembangan mutu pendidikan Islam. Ormas keagamaan, khususnya ormas Islam telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik sejak dari masa pra kemerdekaan maupun hingga saat ini (Novianti, 2008, p. 252). Setidaknya terdapat lebih dari 100 organisasi Islam yang bersifat organisasi massa dengan jumlah pendukung mencapai jutaan orang. Ormas tersebut umumnya berawal dari gerakan kebudayaan yang bertujuan menguatkan landasan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan kegiatan yang sangat beragam.
Ormas Islam tidak dapat dipandang sebelah mata karena kehadiran dan keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun tatanan politik di Indonesia. Kegiatan dari ormas- ormas tersebut sangat beragam, namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi, serta menangkal terorisme dan radikalisme.
Mayoritas organisasi kemasyarakatan Islam memprogramkan dan mengintensifkan pelaksanaan dakwah dan pendidikan. Ormas Islam aktif membangun lembaga-lembaga pendidikan, seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi sebagai wadah positif membangun bangsa. Ormas-ormas Islam menyadari betapa strategisnya peranan dakwah dalam merespon tantangan yang dihadapi umat dan bangsa dewasa ini (Hayati, 2018, p. 137).
Pendidikan Islam dan dakwah dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada terutama generasi milenial agar mampu menghadapi tantangan global saat ini. Salah satu di antaranya adalah dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum (sains) ke dalam materi pendidikan Islam dan dakwah.
Hal ini agar generasi penerus bangsa telah dipersiapkan dengan bekal yang cukup,
tidak hanya mengenai agama namun juga pengetahuan lainnya serta membentuk kesadaran bernegara dan menjaga keutuhan NKRI dengan menjaga kerukunan bersama.
Ormas Islam bersama lembaga-lembaga pendidikan yang didirikannya seringkali melakukan kegiatan sosial rutin seperti pemberian santunan dan kegiatan lainnya dalam rangka merespons kejadian sebagai akibat dari terjadinya bencana seperti pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini. Selain itu, ormas Islam juga selalu berupaya untuk meredam terjadinya konflik sosial yang berbau agama. Pluralitas masyarakat Indonesia menyebabkan kebenaran diinterpretasi secara berbeda dan dipahami secara absolut. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penyatuan bagi masyarakat yang terpecah akibat konflik seperti dilakukannya integrasi sosial yang dapat dilakukan oleh ormas.
Tidak hanya dalam bidang pendidikan dan sosial, ormas sebagai salah satu komponen dalam infrastruktur politik, perlu mengoptimalkan ide-ide politik yang ada untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya pada masa pasca orde baru, mulai bermunculan partai-partai Islam mengikuti pemilu. Tidak dapat dipungkiri partai tersebut berasal dari rahim ormas Islam. Melalui partai, ormas Islam mengembangkan gagasan-gagasan politiknya dengan harapan mampu memperbaiki kondisi negara ini, karena pada dasarnya Islam bersifat menyeluruh tidak terbatas pada kooptasi-kooptasi sektoral.
Dalam bidang ekonomi, ormas Islam mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Ormas Islam mempunyai peranan yang besar dengan kekuatan pesantrennya. Pesantren diharapkan dapat banyak menghasilkan wirausahawan baru yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam menyongsong revolusi industri 4.0, menyiapkan sumber daya manusia generasi muda yang mumpuni adalah sebuah keharusan. Pesantren, misalnya, tak lagi sekadar tempat menimba ilmu pendidikan, namun perlu didorong menjadi lembaga yang memberdayakan ekonomi umat.
Dalam konteks penangkalan terhadap sikap ekstrem dan radikal, ormas Islam juga memiliki peran yang dipandang sangat penting. Pandangan yang terlalu mengagungkan pada salah satu kepercayaan dapat menimbulkan rasa fanatisme yang sempit terhadap suatu keyakinan. Rasa fanatik ini akan menjadi lebih buruk
lagi bila dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat suci secara tidak utuh. Hal ini yang dapat membuat seseorang menjadi fanatik dan radikal disebabkan oleh pemahaman agamanya.
Upaya melawan terorisme dan radikalisme perlu dilakukan dengan terus menanamkan kecintaan generasi muda pada agama dan bangsa. Permasalahan terorisme dan radikalisme menjadi tugas semua elemen masyarakat. Dengan kepedulian dan komitmen yang kuat, ormas Islam akan mampu membentengi
masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme.  Berakhirnya masa orde baru membawa perubahan paradigma mengenai keberlangsungan ormas di Indonesia. Pada masa orde baru, negara mengontrol kegiatan ormas sehingga ormas tidak dapat tumbuh, berkembang, dan berdaya secara memadai. Sementara itu, pasca reformasi hingga saat ini pemerintah cenderung bersinergi dengan ormas. Ormas dapat lebih leluasa berpartisipasi menyampaikan aspirasinya dan aspirasi masyarakat.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri serta memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah
Indonesia.  Saat ini ormas merupakan wadah penyalur aspirasi masyarakat yang paling efektif. Ormas Islam pada hakikatnya memiliki komitmen untuk dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan kemaslahatan bangsa. Maka, penting untuk menjaga keharmonisan hubungan, baik antara ormas Islam dengan pemerintah.
Ormas Islam diperlukan dalam menjembatani aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan cara yang baik.
Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat, ormas Islam juga mempunyai peranan sebagai mitra strategis pemerintah. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan tidak cukup mengharapkan peran dari pemerintah saja, namun keterlibatan langsung masyarakat dalam sejumlah aksi juga menjadi sangat penting. Saat ini, pemerintah cenderung bersinergi dan melibatkan ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda-agenda strategis nasional. Ruang-ruang partisipasi bagi ormas juga lebih banyak dan lebih terbuka bagi penyampaian aspirasinya.
Ormas Islam diharapkan dapat terus mendukung segala pelaksanaan program-program pemerintah terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, sejahtera, dan hidup rukun. Dapat dilihat selama pandemi COVID- 19, pemerintah melibatkan ormas dalam menyukseskan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Langkah tersebut misalnya mendorong ormas untuk melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan mendorong terlaksananya program vaksinasi COVID-19 guna tercapainya pembentukan herd immunity di masyarakat. Pemerintah juga mengajak ormas
Islam untuk terjun langsung menjadi relawan saat Indonesia sedang kekurangan petugas COVID-19 pada masa-masa puncak pandemi.
Agama dan negara sama-sama saling membutuhkan. Agama memerlukan wadah untuk menerapkan nilai-nilai, sementara kehidupan bernegara memerlukan nilai-nilai agama sebagai panduan dan acuan kehidupan bernegara. Kontribusi ormas Islam yang terlibat aktif dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat, adalah salah satu bentuk kolaborasi dengan pemerintah.  Kolaborasi ormas Islam dengan pemerintah diupayakan dengan program moderasi beragama yang masuk dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Moderasi beragama adalah cara
pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Moderasi beragama penting untuk menguatkan komitmen kebangsaan, toleransi aktif, serta mencegah paham keagamaan yang ekstrimis.
Pembangunan moderasi beragama di Indonesia menjadi upaya strategis pemerintah dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Untuk menuju ke sana, peran ormas Islam pun tidak boleh dilupakan sebagai elemen sentral dalam menancapkan nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya:  Pertama, merangkul ormas Islam untuk berpartisipasi melakukan revolusi karakter/mental bangsa seperti menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Kedua, mengajak ormas Islam untuk menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan permasalahan kebangsaan dan menguatkan komitmen dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan
pemberdayaan umat.  Ketiga, mendorong ormas Islam menjadi wadah aspirasi, saran, dan masukan dari masyarakat bagi pemerintah. Keempat, mengajak ormas Islam untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, mengawasi, dan mengevaluasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

## Kesimpulan
Organisasi kemasyarakat Islam di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar  dalam  pembangunan  nasional.  Dalam  konteks  pengembangan pendidikan  di  Indonesia,  organisasi  kemasyarakatan  Islam  telah  berkiprah signifikan  untuk  memajukan  pendidikan  dan  mengembangkan  pendidikan yang  bermutu  di  tanah  air.  Peran  organisasi  kemasyarakatan  Islam  dalam memajukan  pendidikan  Islam  dan  mengembangkan  mutu  pendidikan  tentu sudah  dirasakan  nyata  oleh  masyarakat.  Organisasi  kemasyarakatan  seperti Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama  (NU),  Persatuan  Islam  (Persis),  Persatuan Umat  Islam  (PUI)  dan  lain-lain,  diyakini  telah  memberikan  kontribusi  nyata dalam  memajukan  institusi  pendidikan  di  Indonesia.  Organisasi-organisasi kemasyarakatan  Islam  itu  bersama-sama  dengan  masyarakat  terbukti  telah memberikan peran signifikan dalam mengembangkan mutu pendidikan serta dalam pemerataan pemerolehan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amer,  N.  (2020).  Analisis  Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  Dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Legalitas , 13 (01), 1–15.
Astuti, D. R., & Wibisono, M. Y. (2022). Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi
Kemasyarakatan  Islam  pada  Pembangunan  Indonesia. Jurnal  Iman  Dan Spiritualitas , 2 (1), 121–130.
Aziz, M. A. (2018). Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah). Jurnal Ilmu  Dakwah , 37 (1),  108–133.  Faculty  of  Dakwah  and  Communication,
Walisongo State Islamic University.
Clayton, A., Oakley, P., & Taylor, J. (2000). Civil Society Organizations and Service Provision .  New  York:  United  Nations  Research  Institute  for  Social Development.
Fitriyani,  F.  (2010).  Organisasi  Islam  dan  Pengembangan  Hukum  Islam  di Indonesia. Al-Ulum , 10 (1), 73–90.
Hayati, N. R. (2018). Kiprah Ormas Islam di Bidang Pendidikan. Al Ghazali , 1 (1),
133–144.
Ibrahim,  R.  (2013).  Pendidikan  Multikultural:  Pengertian,  Prinsip,  dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. ADDIN , 7 .
Mariana,  N.,  &  Koswara,  S.  (2018).  Peran  Homeschooling  dalam Mengembangkan  Kecerdasan  Spiritual  Anak  (Penelitian  di  Rumah  Negla Desa Neglasari Kota Banjar). Jurnal Penelitian Pendidikan Islam , 6 (2), 237. IAID Ciamis, Jawa Barat. Retrieved from http://dx.doi.org/10.36667/jppi.v6i2.299
Novianti, I. (2008). Peran Ormas Islam dalam Membina Keberagamaan Remaja. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi , 2 (2), 250–259.
Nuryani, Y., Oktavianti, N., Nariah, N., Prasetiyani, D., & Astuti, A. (2021). Tata Kelola  Organisasi  dalam  Organisasi  Sosial-kemasyarakatan. DEDIKASI PKM , 3 (1), 35–39.
Palinggi,  S.,  &  Prayogyandarini,  P.  M.  (2020).  Potensi  Penyalahgunaan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Fiktif Dalam Masyarakat Indonesia. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo , 13 (1), 74–
80.
Pranoto, E. (2020). Kajian Sosio Legal Pengesahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. JURNAL SPEKTRUM HUKUM , 17 (1), 84–92.
Salgado, R. S. (2014). Europeanizing Civil Society: How the EU Shapes Civil Society Organizations . London and New York: Springer.
Syukri,  I.  I.  F.,  Rizal,  S.  S.,  &  Hamdani,  M.  D.  Al.  (2019).  Pengaruh  Kegiatan Keagamaan  terhadap  Kualitas  Pendidikan. Jurnal  Penelitian  Pendidikan
Islam , 7 (1), 17. IAID Ciamis, Jawa Barat. Retrieved from
http://dx.doi.org/10.36667/jppi.v7i1.358
Tahir,  M.  (2021). Peran  Organisasi  Kemasyarakatan  dalam  Perkembangan Hukum Islam Indonesia (Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam dan Front Pembela Islam) . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Thoyyibah,  I.,  &  Setiawan,  I.  (2018).  Pengembangan  Karakter  Peserta  Didik Berbasis  Pendidikan  Agama  Islam  (Penelitian  di  SMA  Ksatria  Nusantara Boarding School Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran). Jurnal Penelitian Pendidikan Islam , 6 (2), 217. IAID Ciamis, Jawa Barat.