## Intizar
Vol. 28, 1 (Juni, 2022), pp. 41-49 p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816, DOI: 10.19109/intizar.v28i1.12115 Copyright © Nia Maulina et al
Peran  Mediator  dalam  Meminimalisir  Angka  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sintang
Nia Maulina 1 , Dahlan Thamrin 2 , Mohammad Afifulloh 3
1 Universitas Islam Malang, Indonesia; oto.malindir@gmail.com
2 Universitas Islam Malang, Indonesia; dahlanthamrin@unisma.ac.id
3 Universitas Islam Malang, Indonesia; mohammad.afifulloh@unisma.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Family law; Mediator role; Divorce This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  role  of  mediators  in mediating litigants in divorce cases at the Sintang Religious Court, and  the  factors  that  become  obstacles  for  mediator  judges  in minimizing divorce cases at the Sintang Religious Court during the covid-19  period.  This  research  uses  a  descriptive  method  with  a qualitative  approach.  Data  collection  techniques  were  carried  out through  interviews,  observation  and  documentation,  and  data analysis  techniques  were  carried  out  through  data  reduction,  data presentation  and  conclusion  drawing.  The  results  showed  that  the failure of mediation in the divorce case process generally viewed that the cause of the failure of mediation occurred because the parties did not  have  good  intentions  and  always  insisted  on  getting  a  divorce because of the problems that existed in the household of the parties such  as  the  problem  of  having  a  third  person,  leaving  one  of  the parties,  leaving  obligations,  the  economy,  domestic  violence,  one party converts to another religion, and so on.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Nia Maulina Universitas Islam Malang, Indonesia; oto.malindir@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan  merupakan  sebuah  perintah  agama.  Sedangkan  disisi  lain  adalah  satu-satunya  jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan  pada  saat  yang  bersamaan  dia  bukan  saja  memiliki  keinginan  memenuhi  kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan (Shamad, 2017).
Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar- Rum ayat 21 “Dan di antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  pasangan  hidup  dari  jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih  sayang (mawaddah  warahmah) .  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  menjadi  tanda-tanda kebesaran-  Nya  bagi  orang- orang  yang  berfikir”. Mawaddah  warahmah adalah  anugerah  Allah  yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan (Wahyu Wibisana, 2016).
Secara  umum,  hampir  seluruh  agama  memiliki  pendapat  bahwa  pernikahan  atau  perkawinan adalah  hal  yang  cukup  penting.  Tidak  aneh  jika  agama  lain  memiliki  pedoman  sebagai  tuntunan
kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan.  Pernikahan  merupakan  naluri  yang  berlaku  pada  semua  makhluk-Nya,  baik  pada manusia,  maupun  hewan  (Musyafah,  2020).  Meskipun  demikian  namu  perkawinan  tidak  selalu berakhir bahagia, karena pada realitanya sebagian pasangan yang telah menikah dan memiliki anak memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan bercerai.
Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah syiqaq (perselisihan/pertengkaran  yang  berlarut-larut  antara  suami  isteri).  Namun  jauh  sebelumnya  dalam Al- Qur’an surah an -Nisaa ayat 35, Allah SWT., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang  hakam dari  keluarga laki-laki dan seorang  hakam dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara  menyelesaikan  perselisihan/pertengkaran  antara  suami  isteri,  yaitu  dengan  jalan  mengirim seorang  hakim  sela ku  “mediator”  dari  kedua  belah  pihak  untuk  membantu  menyelesaikan perselisihan tersebut (Usman, 2018).
Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna mencari berbagai  kemungkinan penyelesaian sengketa. Namun  kenyataan  di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Ada beberapa permasa- lahan yang muncul saat mediator melak- sankan mediasi (R. Dewi, 2021). Hakim atau mediator inilah yang memegang peran penting dalam suatu proses mediasi antara kedua pasangan yang berpekara di pengadilan untuk menentukan apakah kedua belah pihak akan bersepakat untuk berdamai ataukah tetap memutuskan untuk berpisah.
Dalam konsep peradilan, mediasi menjadi bagian terpenting dalam proses tahapan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam regulasi yang mengatur Pernikahan atau  perceraian (Khoirul  Anam,  2021).  Di  sisi  lain  mediasi  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  secara  damai, mempunyai  peluang  besar  untuk  berkembang  di  Indonesia.  Dengan  adat  ketimuran  yang  masih mengakar,  masyarakat  lebih  mengutamakan  tetap  terjalinnya  hubungan  silaturahmi  antar  keluarga atau  hubungan  dengan  rekan  bisnis  daripada  keuntungan  sesaat  apabila  timbul  sengketa  (Nita Nurvita,  2019).  Meskipun  demikian  namun  proses  mediasi  yang  dilakukan  salah  satunya  di Pengadilan  Agama  Sintang  sering  kali  tidak  menemukan  titik  temu  sehingga  berakhir  dengan perceraian.
Pengadilan Agama Sintang merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai kewajiban dan kedudukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara termasuk umat Islam, khususnya di  bidang  perkawinan,  wasiat,  warisan,  hibah,  zakat,  wakaf,  infak,  sedekah,  dan  masalah  keuangan Islam (ekonomi syari’ah). Dari kasus-kasus yang dirujuk, yang lebih menonjol adalah kasus perceraian, yang melibatkan jumlah perkara terbesar dibandingkan dengan kasus yang lainnya.
Berdasarkan  pengamatan  awal  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa  Pengadilan  Agama  Sintang tidak semua proses perkara perceraian menempuh mediasi disebabkan tidak hadirnya salah satu dari pada  kedua  belah  pihak  di  persidangan.  Perkara  perceraian  yang  dimediasi  di  Pengadilan  Agama Sintang  adalah  perkara  yang  dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak.  Sebagaimana  dapat  dilihat  secara langsung  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  mediasi  dalam  perkara  perceraian  tersebut  melalui wawancara dari hakim maupun buku laporan tahunan pengadilan Agama Sintang.
Tabel 1. Perkara Perceraian yang Berhasil dan Tidak Berhasil
Pada Tahun 2019-2021di Pengadilan Agama Sintang
Tahun Perkara mediasi yang berhasil Perkara mediasi yang tidak berhasil 2019 6 45 2020 15 42 2021 26 38
Sumber: Hasil olahan peneliti
Dari  data-data  yang  didapat  di  Pengadilan  Agama  Sintang,  jumlah  perkara  perceraian  berhasil dimediasi  hanya  47  dari  174  perkara  perceraian  yang  berhasil  dimediasi  pada  pengadilan  Agama Sintang,  Artinya  sekitar  127  perkara  tersebut  tidak  berhasil  dimediasi,  sedangkan  jumlah  perkara
perceraian yang masuk pada tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 1.031 perkara. Ini merupakan gambaran yang  mana  penerapan  dan  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Sintang  bisa  dikatakan mengalami kegagalan di tahun 2019 hingga 2021 tersebut. Mengenai fenomena tersebut maka tujuan dan harapan PERMA No. 1 Tahun 2016 bisa dikatakan tidak efektif.
Penelitian ini menggunakan review penelitian sebelumnya sebagai acuan awal untuk melakukan pembaharuan  dalam  dunia  penelitian.  Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  menjadi  acuan bagi  penelitian  ini  antara  lain penelitian  dengan  judul  “Peran  mediator  dalam  mengurangi  angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019- 2020” (Sultan Alauddin, 2021), penelitian  berjudul  “Peran  Mediator  dalam  meminimalisir  tingkat  angka  perceraian  (Studi  kasus  di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian)” (Nurmadiah, 2021), Selanjutnya penelitian dengan judul “Peran Mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru” (Nita Nurvita,  2019), Penelitian  terdahulu  berikutnya  berjudul  “Efektifitas  Peran  Mediator  Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No.  1  Tahun  2016)  (Fauzi,  2018),  dan  penelitian  terdahulu  yang  terakhir berjudul  “Peran  Mediator Dalam  Proses  Mediasi:  Upaya  Penyelesaiaan  Perkara  Perdata  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri Pasuruan) ” (R. Dewi, 2021). Perbedaan  yang mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian  terdahulu  terfokus  pada  penyelesaian  masalah perceraian  secara  umum  yang  dilakukan  oleh  mediator  sedangkan  penelitian  yang  akan  dilakukan lebih memfokuskan pada peran mediator dalam memnimalisir perceraian. Di sisi lain, penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan penelitian selama masa Pandemi Covid-19.
Secara spesifik permasalahan dari penelitian ini adalah pada banyaknya angka perselisihan yang ditangani oleh mediator di Pengadilan Agama Sintang yang gagal selama tahun 2019-2021 sehingga berakhir  dengan  perceraian.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  uraian  permasalah  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  peran  Mediator  dalam  meminimalisir  angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 dengan studi kasus yakni di Pengadilan Agama Sintang.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali dan menganalisis  fenomena  yang  berkaitan  dengan  peran  mediator  dalam  upaya  meminimalisir  tingkat perceraian  pada  Pangadilan  Adama  Sintang.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Creswell  (Dewi,  2017) “ Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  mengeksplorasi  dan memahami  makna  di  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  yang  berasal  dari  masalah  sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah ”. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti  untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi (Abubakar, 2021). Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Sugiyono  (Dewi,  2017)  dalam  proses  analisis  data  dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Kegiatan dalam analisis data adalah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sintang
Pengadilan  Agama  Sintang  didirikan  pada  tahun  1960  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960 tanggal 14 November 1960. Keputusan Menteri Agama tiga tahun  lalu,  Keputusan  Nomor  45  Tahun  1957,  untuk  mendirikan  pengadilan  agama  di  luar  Jawa-
Madura  dan  Kalimantan  Selatan.  Dua  bulan  setelah  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960, pada tanggal 1 Januari 1961, Pengadilan Agama Sintang menjalankan  kewajiban  dan  fungsi  yudisialnya  di  pengadilan.  Karena  keterbatasan  sumber  daya manusia  dan  infrastruktur,  baru  pada  tahun  1976  Pengadilan  Agama  Sintang  secara  de  facto  secara operasional  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  mencari  keadilan  administrasi, menerima  pengajuan  perkara  yang  menjadi  kewenangannya,  sedangkan  proses  persidangan dilakukan di Pengadilan Agama Pontianak.
Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Sintang, Kabupaten Sintang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak. Saat itu, jalur angkutan Sintang-Pontianak hanya dapat diakses dengan angkutan  air  menggunakan  kapal  Kurotok  melalui  jalur  Sungai  Kapuas,  dengan  waktu  tempuh maksimal tujuh hari. Situasi ini mendorong umat Islam untuk mencari keadilan di kabupaten Sintang. Sebelum tahun 1977, mereka menyelesaikan masalah hukum keluarga (perkawinan, warisan, wasiat, dll) melalui pemimpin agama dan kantor agama setempat.
Pada tanggal 31 Januari 2017, Gedung Kantor Pengadilan Agama Sintang di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH beserta 133 gedung pada lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Saat ini Ketua Pengadilan Agama Sintang di pimpin oleh Zainul Arifin S.Ag yang dilantik  pada  tanggal  25  Agustus  2020  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama  Pontianak,  Dr.  Drs.H. Firdaus M. Arwan, SH., MH.

## 3.2. Laporan Perkara Perceraian yang Berhasil dan Tidak Berhasil Dimediasi
Sepanjang tahun 2019-2021 pelaksanaan mediasi bagi pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sintang telah dilaksanakan sebanyak 174 perkara dengan rincian 47 perkara berhasil dimediasi dan 125 perkara tidak berhasil dimediasi. Rincian pelaksanaan mediasi sepanjang tahun 2019 hingga 2021 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah Perkara Mediasi Perceraian Tahun 2019-2021
No Jumlah Perkara Perceraian Perkara Perceraian yang dimediasi Berhasil
Tidak Berhasil Berhasil Seluruhnya Berhasil Sebagian Penetapan Pencabutan Jumlah yang Berhasil 1 320 51 6 0 0 6 45 2 340 57 3 11 1 15 42 3 371 66 2 11 13 26 38
Sumber: https://www.pa-sintang.go.id/
Dari tabel di atas pada tahun 2019-2021 terdapat 47 perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada pengadilan Agama Sintang, sedangkan perkara perceraian  yang tidak berhasil dimediasi pada pengadilan Agama Sintang yaitu sebanyak 125 perkara. Persentase jumlah perkara perceraian berhasil dilakukan mediasi pada tahun 2019 sebesar 11,76%, sedangkan jumlah perkara perceraian yang tidak berhasil  dimediasi  pada  tahun  2019  sebesar  88,24%.  Persentase  jumlah  perkara  perceraian  berhasil dilakukan mediasi pada tahun 2020 sebesar 26,32%, sedangkan jumlah perkara perceraian yang tidak berhasil  dimediasi  pada  tahun  2020  sebesar  73,68%.  Persentase  jumlah  perkara  perceraian  berhasil dilakukan mediasi pada tahun 2021 sebesar 39,39%, sedangkan jumlah perkara perceraian yang tidak berhasil  dimediasi  pada  tahun  2021  sebesar  57,57%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dari  perkara perceraian yang dilakukan mediasi, lebih banyak mediasi yang tidak berhasil dibanding yang berhasil dimediasi pada pengadilan Agama Sintang.

## 3.3. Peranan  Mediator  dalam  Memediasi  Pihak  yang  Berperkara  dalam  Kasus  Perceraian  di Pengadilan Agama Sintang
Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat  ditentukan  oleh  peran  yang  ditampilkan  mediator.  Ia  berperan  aktif  dalam  menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga  keseimbangan  proses  mediasi  dan  menuntut  para  pihak  mencapai  suatu  kesepakatan merupakan  peran  utama  yang  harus  dimainkan  oleh  mediator.  Pada  posisi  ini,  mediator  menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusidiskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah  persoalan  dan  kemungkinan  penyelesaiannya.  Mediator  membantu  para  pihak  dalam pertukaran  informasi  dan  proses  tawar  menawar  dalam  rangka  memperoleh  sejumlah  kesepakatan. Mediator  sebagai  pihak  ketiga  yang  netral  melayani  kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa. Mediator  harus  membangun  interaksi  dan  komunikasi  positif,  sehingga  ia  mampu  menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Dalam  memimpin  pertemuan  yang  dihadiri  kedua  belah  pihak,  mediator  berperan  mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.
Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara  bertahap  upaya  yang  mungkin  ditempuh  keduanya  dalam  rangka  mengakhiri  sengketa. Mediator  ikut  memperlancar  komunikasi,  sehingga  para  pihak  memperoleh  pemahaman  yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.
Hal  ini  terlihat  dari  data  yang  diterima  di  Pengadilan  Agama  Sintang  terkait  perceraian  pada tahun 2019  hingga 2021 sebanyak 1.031. Dalam tiga tahun tersebut pelaksanaan mediasi bagi pihak- pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sintang telah dilaksanakan sebanyak 174 perkara dengan rincian 47 perkara berhasil dimediasi dan 125 perkara tidak berhasil dimediasi. Efek dari pelaksanaan mediasi tersebut yaitu membuat para hakim bekerja diluar batas kemampuannya, begitu juga dengan hakim mediator tidak bisa efektif dalam menjalankan mediasi dikarenakan dengan jumlah hakim yang sedikit dan perkara yang sangat banyak. Dan jumlah perkara yang berhasil di mediasi hanya 47 dari 125 perkara dari tahun 2019 hingga 2020 tersebut.
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sintang telah menyelesaikan/memutus 437 perkara (termasuk sisa  perkara  tahun  2018  sebanyak  52  perkara  yang  terdiri  dari  50  perkara  gugatan  dan  2  perkara permohonan).  Dengan demikian pada tahun 2019 prosentase penyelesaian perkara sebesar 93,38 (92,00 %  2018),  sedangkan  perkara  yang  telah  diminutasi  sampai  dengan  31  Desember  2018  sebanyak  437 perkara dan dengan demikian semua perkara di tahun 2019 telah di minutasi semuanya. Berkenaan dengan  upaya  hukum,  pada  Tahun  2019  tidak  terdapat  perkara  yang  mengajuka  upaya  hukum (banding, Kasasi dan Peninjauan kembali).
Jumlah perkara yang diputus selama tahun 2020 di Pengadilan Agama Sintang adalah 515 Perkara dengan  rasio  penanganan  perkara  berdasarkan  SIPP  sebanyak  96,80%.  Sampai  dengan  berakhirnya tahun 2020, berdasarkan  data laporan perkara Pengadilan Agama Sintang, terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan upaya Hukum Banding, sedangkan Kasasi, dan Peninjauan Kembali Tidak ada.
Sepanjang tahun 2021, perkara gugatan yang diterima berjumlah 366 perkara, dan permohonan 186  perkara  dengan  total  perkara  berjumlah  552  perkara.  Jumlah  perkara  yang  diputus  tepat waktu selama tahun 2021 adalah 563 Perkara dengan rasio penanganan perkara berdasarkan SIPP sebanyak 99,70%. Sampai dengan berakhirnya tahun 2021, berdasarkan data laporan perkara Pengadilan Agama
Sintang,  tidak  terdapat  perkara  yang  diajukan  upaya  Hukum  Banding,  sedangkan  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali Tidak ada (Nol).
Peningkatan  keberhasilan  mediasi  memang  masih  sangat  kecil,  kalau  di  presentasekan,  tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sintang  adalah  sebanyak  2,91%  dari  semua  perkara  masuk  dan  yang  berhasil  dimediasi.  Melihat jumlah ketidakberhasilan mediasi yang sangat memprihatinkan ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang  dihadapi  oleh  para  hakim  mediator  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Sintang.  Dengan  jumlah perkara masuk tiap tahunnya mencapai ratusan dan ditangani oleh hakim yang jumlahnya sangat tidak ideal dan tidak seimbang pada sebuah pengadilan.
Waktu dan kesempatan untuk menjalankan mediasi yang efektif tidaklah cukup. Dengan waktu sangat singkat dan jumlah hakim yang terbatas itulah para hakim mediator harus memediasi perkara yang sangat banyak dan cepat, sehingga bisa dipastikan para hakim mediator tidak bisa benar fokus dalam mediasi. Belum lagi para pihak yang tidak serius dalam mediasi yaitu tidak hadir pada waktu yang  telah  ditentukan  sehingga  menyebabkan  tertundanya  mediasi.  Kendala  lainnya  dalam mewujudkan keberhasilan mediasi kasus perceraian adalah para pihak yang tidak ingin rukun kembali masalah hati yang tidak bisa dipaksakan. Selain itu ada diantara para pihak itu tidak mau hadir dalam mediasi.
Untuk  mengatasi  persoalan  yang  berasal  dari  para  pihak,  maka  diperlukan  peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dengan cara pihak pengadilan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi itu sangat bermanfaat sehingga para pihak tertarik  untuk  menyelesaikan  segala  permasalahannya  melalui  mediasi.  Selain  itu  pihak  pengadilan juga  harus  melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  lembaga  atau  instansi  lain  guna  meredam permasalahan dalam keluarga.
Mengenai  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan  Agama,  profesionalitas  seorang  hakim  mediator juga sangat berpengaruh karena hanya dengan dengan adanya pelatihan tentang mediasi semua teori mengenai mediasi dapat diperoleh. Dalam mendamaikan para pihak, seorang hakim mediator harus mengetahui bagaimana mediasi sebenarnya dijalankan dan juga bisa mengetahui bagaimana tata cara, tahap-tahap  yang  harus  dilalui  dalam  mediasi.  Itulah  sebabnya  kenapa  para  hakim  mediator  harus benar-benar professional.
Dalam  praktik  sering  ditemukan  sejumlah  peran  mediator  yang  muncul  ketika  proses  mediasi berjalan. Proses tersebut antara lain 1) menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak; 2) menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik; 3) membantu para pihak  untuk menghadapi situasi atau kenyataan; 4) mengajar para  pihak  dalam  proses  dan  keterampilan  tawat  menawar;  dan  5)  membantu  para  pihak mengumpulkan  informasi  penting,  dan  menciptakan  pilihan-pilihan  untuk  memudahkan penyelesaian problem.
Peran  mediator  ini  hanya  mungkin  diwujudkan  bila  ia  memiliki  sejumlah  keahlian  (skill). Keahlian  ini  diperoleh  melalui  sejumlah  pendidikan,  pelatihan  (training)  dan  sejumlah  pengalaman dalam  menyelesaikan  konflik  atau  sengketa.  Mediator  yang  memiliki  pengalaman  banyak  akan memudahkan  dirinya  menjalankan  proses  mediasi,  karena  ia  sudah  terbiasa  menghadapi  situasi konflik  di  mana  kedua  belah  pihak  bertikai.  Keterampilan  dan  pengalaman  matang  mediator  akan terus  menerus  mendorong  dirinya  melakukan  tindakan-tindakan  positif  dalam  proses  mediasi. Sebaliknya, mediator yang miskin pengalaman dan terbatasnya skill akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam menjalankan mediasi.
Menurut  peneliti,  dari  hasil  yang  dipaparkan  oleh  hakim  mediator  Pengadilan  Agama  Sintang bahwa  mediator  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mendamaikan  para  pihak  seperti dibuatkan sebuah kesepakat-kesepakatan perjanjian untuk berdamai antara kedua belah pihak. Akan tetapi, ketika tidak ditemukan titik temu antara kedua pihak maka dapat dengan mudah mendorong terjadinya perceraian. Jika perdamaian tersebut lebih membawa mudarat bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika
perdamaian  tersebut  lebih  banyak  membawa  pada  kemaslahatan  bagi  kedua  belah  pihak  maka  itu yang  mesti  dikejar  untuk  diupayakan  mereka  berdamai.  Jika  dicermati  secara  yuridis  dalam melaksanakan  praktik  mediasi  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  Tahun  2016 tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Perlakuan  hakim  mediator kepada para pihak juga adil, lemah lembut, dan baik, tidak ada yang memihak salah satu pihak ketika dimediasi.
Dengan  begitu  praktik  mediasi  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  Agama  Sintang  telah  sesuai dengan yang diinginkan oleh Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi  di  pengadilan  jelas  bahwa  tujuan  dari  mediasi  itu  sendiri  ialah  untuk  mengurangi penumpukan  perkara  yang  masuk  ke  pengadilan.  Hal  itu  juga  dalam  Islam  bahwa  perceraian  itu dihalalkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.
Seperti yang dipaparkan peneliti sebelumnya dalam wawancara bersama dengan hakim mediator yang  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  permasalahan  yang  sulit  untuk  didamaikan  yakni  masalah perselisihan  yang  sudah  berbulan-bulan  bahkan  bertahun-tahun,  seperti  masalah  ada  orang  ketiga, meninggalkan salah  satu pihak, meninggalkan  kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu  pihak pindah agama, dan lain-lain. Hal ini jika ditelaah lebih dalam seperti perselisihan yang sudah bertahun-tahun lamanya  jika  berdamai  maka  ada  kemungkinan  akan  berselisih  secara  terus  menerus  dalam  rumah tangga mereka begitu juga dengan masalah ada orang ketiga atau perselingkuhan dan juga salah satu pihak ada yang pindah agama jika salah satu pihak tetap pada pendirian dan keyakinannya maka dia juga tidak akan menerima pasangannya yang berpindah agama.
Dari  permasalahan  tersebut  maka  seorang  hakim  mediator  dalam  memediasi  harus  mampu menimbang-nimbang  mana  yang  lebih  membawa  ma ṣ la ḥ ah  bagi  keduanya  karena  tidak  semua perceraian  mengandung  mudarat  akan  tetapi  harus  dilihat  dari  berat  atau  ringannya  permasalahan para pihak.
Menurut  kesimpulan  akhir  dari  peneliti  terhadap  pandangan  hakim  mediator  tersebut  adalah kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan  mediasi  itu  terjadi  karena  para  pihak  tidak  beritikad  baik  selalu  bersikeras  ingin  bercerai karena  persoalan  yang  ada  dalam  rumah  tangga  para  pihak  seperti  masalah  ada  orang  ketiga, meninggalkan salah  satu pihak, meninggalkan  kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu  pihak pindah agama,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu  tidak  mungkin  lagi  bisa  dipersatukan  karena  menyangkut persoalan  hati.  Jika  kedua  belah  pihak  telah  diusahakan  untuk  berdamai  namun  tidak  bisa  karena akhirnya  akan  menimbulkan  pertengkaran  dan  perselisihan  secara  terus  menerus  maka  lebih  baik dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika perdamaian tersebut  lebih  banyak  membawa  pada  kemaslahatan  bagi  kedua  belah  pihak  maka  itu  yang  mesti dikejar untuk diupayakan mereka berdamai.

## 3.4. Faktor-Faktor  yang  Menjadi  Hambatan  bagi  Hakim  Mediator  dalam  Meminimalisir  Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sintang pada Masa Pandemi Covid-19
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  hakim  mediator  kesulitan  untuk  mendamaikan  para pihak. Berikut faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi:
a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai
Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk  bercerai.  Kedatangan  mereka  ke  Pengadilan  Agama  biasanya  terjadi  akibat  tidak  berhasilnya upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga.  Sehingga  hal  ini  yang  sering  menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
Mediasi  belum  banyak  mendapatkan  perhatian  lebih  dari  masyarakat  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa.  Selain  itu,  perkara  perceraian  di  dalamnya  mengandung  unsur  emosional sehingga diperlukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencari kata sepakat. Hal ini seringkali menjadi  hambatan,  karena  penggugat  cenderung  bertahan  dengan  gugatannya  dan  tergugat  tidak
menghendaki  demikian.  Akibatnya  proses  mediasi  akan  macet,  dan  pada  akhirnya  penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan persidangan (litigasi). b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan
Sikap  para  pihak  yang  enggan  untuk  berdamai.  Biasanya  masalah  ini  muncul  pada  perkara perceraian  yang  disebabkan  oleh  hal  yang  prinsip  serta  melibatkan  harga  diri,  kehormatan  dan martabat  pihak  yang  berperkara.  Selain  itu,  adanya  keyakinan  akan  kebenaran  isi  gugatan  atau kemenangan  dalam  suatu  perkara  dapat  juga  membuat  mereka  tidak  bersedia  berdamai,  mereka melihat bahwa perdamaian hanya akan merugikan mereka, karena ia tidak akan memperoleh secara keseluruhan  seperti  yang  dikehendaki  dalam  isi  petitum  gugatannya.  Konflik  yang  terjadi  diantara para  pihak  sudah  terjadi  berlarut-larut,  saat  mediasi  para  pihak  tidak  dapat  diredam  emosinya, sehingga  para  pihak  tidak  dapat  menerima  lagi  masukanmasukan  dari  mediator  dan  merasa  benar sendiri.  Bahkan,  sering  terjadi  pihak  Pemohon/  Penggugat  sudah  tidak  bisa  memaafkan  pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.
c. Faktor psikologi atau kejiwaan
Kekecewaan  yang  sangat  dalam  terhadap  pasangan  hidupnya  seringkali  memunculkan  rasa putus  harapan  seseorang  akan  ikatan  perkawinannya.  Sehingga  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali mengakhiri perkawinannya.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pertama,  mediasi  dikatakan  berhasil  jika  para  pihak  yang bersengketa dapat menyelesaikan dan menarik kembali proses persidangan (mencabut gugatannya). Menurut  hakim  mediator  Pengadilan  Agama  Sintang,  kegagalan  mediasi  dalam  proses  perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan mediasi itu terjadi karena para pihak  tidak  beritikad  baik  selalu  bersikeras  ingin  bercerai  karena  persoalan  yang  ada  dalam  rumah tangga  para  pihak  seperti  masalah  ada  orang  ketiga,  meninggalkan  salah  satu  pihak,  meninggalkan kewajiban,  ekonomi;  KDRT,  salah  satu  pihak  pindah  agama,  dan  lain-lain.  Jika  perceraian  itu diselesaikan  dengan  baik,  dan  perkara  tersebut  tidak  menumpuk  maka  perkara  itu  tidak  sampai  ke Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Menurut Bapak Moch. Yudha Teguh Nugroho jika perdamaian tersebut lebih membawa mudarat bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar  terus menerus. Akan tetapi jika perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk mengupayakan  perdamaian.  Menurut  hakim  mediator  tersebut  kegagalan  mediasi  perceraian  itu bukan karena disebabkan oleh hakim mediator yang kurang pandai memediasi. Akan tetapi kegagalan mediasi itu disebabkan karena perselisihan para pihak yang sudah sekian bulan, sekian tahun lamanya sehingga  ketika  ke  pengadilan  para  pihak  ingin  cerai  langsung  tanpa  harus  dimediasi  lagi,  karena pengadilan yang beracuan pada aturan Mahkamah Agung harus dilakukan mediasi sebelum masuk pokok  perkara  sidang.  Maka  dengan  terpaksa  para  pihak  mengikuti  aturan  tersebut.  Kedua,  faktor- faktor  yang  menjadi  penghambat  keberhasilan  mediasi  yaitu:  1)  keinginan  kuat  para  pihak  untuk bercerai, 2) sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, serta 3) faktor psikologi atau kejiwaan.

## REFERENSI
Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press . Dewi,  N.  (2017). Studi  Pembelajaran  Pendidikan  Kewargaegaraan  Dalam  Mengembangkan  Nilai-Nilai Nasionalisme Siswa Homeschooling. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu.
Dewi, R. (2021). Peran Mediator Dalam Proses Mediasi : Upaya Penyelesaiaan Perkara Perdata ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan ). Merdeka Law Journal , 2 (1), 35 – 41. Fauzi, H. (2018). Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016) . 1 , 1 – 87.
KHOIRUL  ANAM.  (2021).  Strategi  Hakim  Mediator  Dalam  Mencegah  Terjadinya  Perceraian. Jurnal YUSTITIABELEN , 7 (1), 115 – 127. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1. 323 Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Crepido , 2 (2), 111 – 122. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122
Nita Nurvita. (2019). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 – 1699. Nurmadiah, Risti. (2021). Peran Mediator Dalam Meminimalisir Tingkat Angka Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulian . Universitas Islam Negeri Sulthan Thatha Saifuddin.
Nurmaliah, Dewi. (2017). Studi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Nilai- Nilai Nasionalisme Siswa Homescohooling. Universitas Pendidikan Indonesia. Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. Istiqra’ , 5 (September), 74 – 77. Sultan Alauddin, J. (2021). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Gedung Iqra Lt. IV Telp , 259 , 851914 – 890223.
Usman, Busmatam. (2018). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian. Dusturiyah: Jurnal Hukum  Islam,  Perundang-undangan  dan  Pranata  Sosial , 7 (2).  https://doi.org/10.22373/ dusturiyah.v8i1.3415
Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim , 14 (2), 185 – 193. http://jurnal.upi.edu/file/05_Pernikahan_Dalam_Islam.