Jaminan  Terhadap  Kelestarian  Lingkungan  Hidup  dan  Eksistensi  Masyarakat  Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

## Zainul Akmal
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zainulakmal@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 15-06-2021
Revised     : 05-05-2022 Accepted : 24-05-2022 Published  : 31-05-2022

## Keywords:
Indigenous Peoples Environment Pancasila Constitution This research aims to find out the relevance of the Law of the Republic of  Indonesia  Number  3  of  2020  concerning  Amendments  to  Law Number  4  of  2009,  which  discusses  Mineral  and  Coal  Mining  (Law Number 3 of 2020) to Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia of the Year 1945. Second, to determine the potential damage to  the  environment  due  to  the  enactment  of  Law  Number  3  of  2020. Third, to assess the effect of  the legislation of  Law  Number 3 of 2020 on the existence of indigenous peoples. Law Number 3 of 2020 provides legal certainty for mining entrepreneurs to expand the mining business. At  the  same  time,  the  Constitution  mandates  the  control  of  Natural Resources to the state for the prosperity of the Indonesian people. This research  used  a  qualitative  research  method  by  using  a  normative philosophical  approach.  It  was  found  that  Law  Number  3  of  2020  is contrary to Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia year  1945.  Second,  Law  Number  3  of  2020  is  not  friendly  to  the environment,  and  thirdly,  Law  Number  3  of  2020  is  not  safe  for  the existence of indigenous peoples.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 15-06-2021
Direvisi      : 05-05-2022 Disetujui : 24-05-2022 Diterbitkan : 31-05-2022

## Kata Kunci:
Masyarakat Adat Lingkungan Hidup Pancasila UUD 1945 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  relevansi  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  yang  membahas  Pertambangan  Mineral Dan Batu Bara (UU No. 3 Tahun 2020) dengan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Yang  kedua, untuk mengetahui potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pemberlakuan  UU  No.  3  Tahun  2020.  Ketiga,  untuk  mengetahui pengaruh  pemberlakuan  UU  No.  3  Tahun  2020  terhadap  eksistensi masyarakat  adat.  UU  No.  3  Tahun  2020  memberi  kepastian  hukum terhadap  pengusaha  tambang  untuk  melakukan  ekspansi  bisnis pertambangan.  Padahal  penguasaan  Sumber  Daya  Alam  diamanatkan oleh  Konstitusi  kepada  negara  untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan normatif  filosofis.  Ditemukan  bahwa  UU  No.  3  Tahun  2020 bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kedua,  UU  No.  3  Tahun  2020  tidak ramah bagi lingkungan hidup, dan ketiga, UU No. 3 Tahun 2020 tidak aman bagi eksistensi masyarakat adat.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batu  Bara  (UU No.3  Tahun  2020)  mendapat  sorotan  dari  berbagai  kalangan.  Wahana  Lingkungan  Hidup Indonesia  (WALHI)  sebagai  organisasi  yang  bergerak  dibidang  lingkungan  memberikan beberapa  catatan  yang  patut  untuk  ditanggapi  dengan  serius,  sebagai  berikut: pertama masyarakat  tidak  lagi  bisa  protes  ke  pemerintah  daerah, kedua resiko  dipolisikan  apabila menolak  perusahaan  tambang, ketiga perusahaan  tambang  masih  bisa  beroperasi  meskipun terbukti  merusak  lingkungan, empat perusahaan  tambang  bisa  mengeruk  keuntungan sebanyak mungkin, bahkan mendapat jaminan royalti 0%. 1
Carry  over (pelanjutan)  UU  No.3  Tahun  2020  dianggap  tidak  sesuai  dengan mekanisme  pembuatan  undang-undang,  karena  daftar  inventarisasi  masalah  belum  selesai pada  periode  sebelumnya.  Masa  pembahasan  tidak  melibatkan  masyarakat,  khususnya masyarakat  yang  terdampak.  Banyak  ditemukan  Pasal-Pasal  yang  kontroversial  bersifat sangat  menguntungkan  bagi  pemilik  usaha.  UU  No.3  Tahun  2020  hanya  membuat  para pengusaha lebih leluasa melakukan ekspansi bisnisnya dan mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya. 2
Indonesia  menegaskan  penguasaan  sumber  daya  alam  diserahkan  kepada  negara. Penyerahan  tersebut  dimuat  dalam  konstitusi  negara  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa, ―Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat‖. Tujuan terhadap penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya. 3
Negara  memiliki  kewajiban  untuk  memakmurkan  rakyat,  agar  kesejahteraan  bisa dicapai 4 .  Salah  satu  cara  negara  untuk  menyelenggarakan  pembangunan  dengan  tujuan mensejahterakan rakyat adalah dengan menguasai sumber daya alam yang ada dalam wilayah negara. Lalu penguasaan tersebut dikelola dengan baik dan benar.
1 ―Menyoal  4  Masalah  UU  Minerba  Yang  Merugikan  Masyarakat  Luas,‖  WALHI,  diakses  30  April  2022, https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas.
2 Kementrian Kajian Aksi Strategi EKM UB 2020, ―Bahaya UU Pertambangan Minerba Dan Kontroversialnya,‖ EKM UB, 27 Juli 2020, http://ekm.ub.ac.id/bahaya-uu-pertambangan-minerba-dan-kontroversialnya/.
3 ―Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945‖ (1945).
4 Janpatar Simamora, ―Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,‖ Dinamika Hukum 14, no. 3 (2014): 547–61.,http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318.
Pembangunan dan penguasaan sumber daya alam harus dengan cara yang adil. Untuk mencapai  kesejahteraan  akan  menjadi  absur  jika  mengesampingkan  keadilan.  Konsep keadilan  berkaitan  erat  dengan  manusia  dan  sosial.  Konsep  keadilan  juga  harus  dipandang lebih luas, yaitu dalam hal lingkungan hidup. 5
Konsep  keadilan  yang  berhubungan  dengan  sosial  dan  lingkungan  hidup  tidak  bisa dipisahkan  dengan  komunitas  masyarakat,  salah  satunya  dikenal  dengan  masyarakat  hukum adat  (masyarakat  adat).  Salah  satu  komunitas  masyarakat  yang  rentan  terhadap  pelaksanaan UU No.3 Tahun 2020 adalah masyarakat adat. UU No.3 Tahun 2020 mengatur bahwa seluruh wilayah  Indonesia  adalah  wilayah  pertambangan.  Padahal  disisi  lain  negara  mengakui kepemilikan pribadi dan komunitas.
Pada  umumnya  komunitas  masyarakat  adat  sangat  bergantung  dengan  hutan  yang berada  diwilayah  adat.  Oleh  sebab  itu,  UU  No.3  Tahun  2020  sangat  dimungkin  menjadi ancaman bagi keberlangsungan masyarakat adat. Jika wilayah adat yang dijadikan masyarakat adat  diberikan  kepada  pengusaha  tambang  untuk  dijadikan  pertambangan,  maka  masyarakat adat akan kehilangan sumber kehidupannya.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian jaminan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang baik  dan eksistensi masyarakat  adat dalam  UU No.3 Tahun 2020.  Pertama-tama untuk mengkaji  jaminan  tersebut  dimulai  dengan  kajian  relevansi  UU  No.  3  Tahun  2020  dengan Pancasila dan UUD 1945.
Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  pada  artikel  ini  sebagai  berikut: pertama apakah politik hukum UU No. 3 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? Kedua apakah  pengaturan  tentang  pertambangan  yang  ada  dalam  UU  No.  3  Tahun  2020 memberikan jaminan terhadap lingkungan hidup yang baik? Ketiga apakah UU No. 3 Tahun 2020 memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat?
Tujuan  dari  artikel  ini  pertama  untuk  mengetahui  relevansi  UU  No.  3  Tahun  2020 dengan  Pancasila  dan  UUD  1945. Kedua untuk  mengetahui  potensi  terjadinya  kerusakan lingkungan  hidup  yang  disebabkan  oleh  UU  No.  3  Tahun  2020. Ketiga untuk  mengetahui potensi ancaman terhadap eksistensi  masyarakat  adat  akibat pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020.
5 Suwardi  Sagama,  ―Analisis  Konsep  Keadilan,  Kepastian  Hukum  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Pengelolaan Lingkungan,‖ Mazahib 15, no. 1 (December 15, 2016): 20–41, https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590.
Metode penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  normatif  filosofis. 6 Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data sekunder yang berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bahan  hukum  lainnya  yang  bersifat  menunjang  artikel  ini.  Analisis  data  dengan mendeskripsikan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dan  melakukan  penalaran  rasional sehingga menemukan permasalahan beserta solusi yang terbaik. 7

## POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN
Pada  tahun  1960  pemerintah  menganggap  pentingnya  peraturan  tentang pertambangan,  sudah  termasuk  dalam  keadaan  yang  sangat  dibutuhkan.  Terbitlah  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (Perpu Pertambangan).    Pada  tahun  1967,  pemerintah  membentuk  peraturan  baru  untuk  mengganti Perpu  Nomor  37  Tahun  1960  tentang  Pertambangan.  Alasannya  untuk  mempercepat terlaksananya  pembangunan  ekonomi  nasional.  Untuk  menuju  masyarakat  Indonesia  yang adil dan makmur baik materil dan spiritual. Berdasarkan Pancasila pemerintah menyimpulkan perlu  dikerahkan  semua  dana  dan  daya  untuk  mengolah  dan  membina  segenap  kekuatan ekonomi  potensil  dibidang  pertambangan  menjadi  kekuatan  ekonomi  nyata.  Oleh  sebab  itu ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pertambangan.
Pada tahun 2009 kembali dibentuk UU baru tentang pertambangan. UU Tahun 1967 dianggap tidak lagi  memenuhi  kebutuhan hukum  saat  itu. Kesadaran tentang kekayaan  alam mineral  dan  batu  bara  diatas  menjadi  dasar  negara  untuk  menguasai  dan  menjadikan  nilai tambah  untuk  perekonomian  nasional.  Penguasaan  tersebut  juga  merupakan  bentuk  usaha untuk  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  berkeadilan.  Penguasaan tersebut  juga  bertujuan  untuk  pembangunan  daerah  secara  berkelanjutan.  Bentuk  nyatanya ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
6 Zainul  Akmal,  ―Tafsir  Yuridis  Filosofis  Pasal  56  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  Tentang Perkebunan,‖ Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 01 (2021): 71–83, https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7505.
7 Zainul  Akmal,  ―Tinjauan  Yuridis  Filosofis  Eksistensi  Kearifan  Lokal,‖ JOELS:  Journal  of  Election  and Leadership 2, no. 2 (2021), https://doi.org/10.31849/joels.v2i2.7451.
Pada  tahun  2020  dilakukan  perubahan  terhadap  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  sebagai  bentuk  penyempurnaan  regulasi.    Materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini, sebagai berikut:
1. pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan;
2. kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara;
3. rencana pengelolaan mineral dan batu bara;
4. penugasan  kepada  lembaga  riset  negara,  BUMN,  badan  usaha  milik  daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP;
5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan  kembali  perizinan  dalam  pengusahaan  mineral  dan  batu  bara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis  tertentu  atau  untuk  keperluan  tertentu,  serta  perizinan  untuk pertambangan rakyat;
7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
Selain  yang  disebutkan  diatas  juga  diatur  yang  berkaitan  dengan  kebijakan peningkatan  nilai  tambah  mineral  dan  batu  bara,  divestasi  saham,  pembinaan  dan pengawasan,  penggunaan  lahan,  data  dan  informasi,  pemberdayaan  masyarakat,  dan kelanjutan  operasi  bagi  pemegang  kontrak  karya  (KK)  dan  perjanjian  karya  pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).
Lingkungan  hidup  yang  sehat  adalah  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pada lingkungan  hidup  yang  baik,  terdapat  berbagai  macam  kekayaaan  alam  yang  tentunya  juga bagian  dari  karunia  Tuhan.  Bangsa  Indonesia  benar-benar  menyadari  hal  itu.  Termasuk sumber daya mineral dan batu bara yang merupakan karunia Tuhan.
Karunia  Tuhan  berbentuk  sumber  daya  alam  yang  ada  di  Indonesia  tidak  terhitung banyaknya.  Berbagai  jenis  kekayaan  alam  yang  ada  di  atas  bumi  dan  di  dalam  bumi Indonesia.  Kekayaan  alam  sebagai  karunia  Tuhan,  tidak  dilarang  oleh-Nya  untuk  dikelola. Kekayaan alam adalah bentuk kasih Tuhan untuk makhluk-Nya.
Negara menyadari akan penting kekayaan alam untuk mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, dengan kesadaran tersebut negara menyatakan dirinya menguasai seluruh kekayaan alam  yang  ada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  dinyatakan  dalam
Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  sebagai  konstitusi  tertinggi  Indonesia.  Penguasaan  ini  tentunya dengan cara yang adil.
Kesejahteraan  rakyat  memang  sesuatu  yang  penting  dalam  kehidupan  bernegara. Permasalahannya  jika  kesejahteraan  rakyat  dibungkus  dengan  kerusakan  lingkungan  hidup, akan  menjadi  mimpi  buruk  bagi  rakyat.  Kesejahteraan  yang  hanya  bersifat  sementara bukanlah  kesejahteraan  yang  hakiki,  melainkan  kesejahteraan  yang  dibingkai  oleh fatamorgana. Kesejahteraan yang didasari oleh kerusakan lingkungan hidup adalah awal mula dari kesengsaraan rakyat. 8
Sebagian dari karunia Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbarukan. 9 Mineral dan batu bara  adalah  kekayaan  alam  yang  tidak  terbarukan.  Artinya,  ketika  mineral  dan  batu  bara ditambang, tidak akan dapat segera digantikan oleh sarana alam dengan kecepatan yang cukup cepat  untuk  mengimbangi  komsumsi.  Oleh  sebab  itu,  penambangan  mineral  dan  batu  bara harus  dilakukan  dengan  bijaksana  oleh  negara.  Apabila  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak bijaksana, maka akan terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup.
Kekayaan alam  yang dipandang sebagai karunia Tuhan akan menjadi bencana alam jika  tidak  dikelola  dengan  baik.  Tuhan  mustahil  menginginkan  terjadi  azab  kepada makhluknya, karena Tuhan dijuluki dengan sifat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Jika terjadi kerusakan pada alam dan manusia mendapat bencana, maka hal ini disebut Tuhan dengan istilah ―ulah tangan manusia‖. Artinya bencana yang menimpa manusia adalah sebab dari perbuatan manusia itu sendiri.
UU  No.  3  Tahun  2020  hadir  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pelaku usaha  dibidang  mineral  dan  batu  bara  dalam  kegiataan  pengelolaan  dan  pengusahaan pertambangan.  Pelaku  usaha  pertambangan  melakukan  usaha  pertambangan  untuk mendapatkan  keuntungan.  Pelaku  usaha  pertambangan  bisa  orang  pribadi  dan  bisa  badan hukum.  Orang  pribadi  dan  badan  hukum  tidak  sama  dengan  rakyat  Indonesia.  Artinya  tidak semua rakyat Indonesia adalah pelaku usaha pertambangan.
Keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha pertambangan untuk keuntungan pribadi dan/atau  kelompok  yang  sangat  terbatas  (pemilik  modal/yang  bergabung  dalam  badan hukum).  Negara  akan  mendapat  keuntungan  dalam  bentuk  pajak  atau  pungutan  lain  yang
8 Budi  Handoyo,  ―Penegakkan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Dalam  Lingkungan  Hidup,‖ Jurnal  Syariah  Dan Hukum 2, no. 2 (2020): 67–83.http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8436.
9 Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 1.
sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perbandingan pendapatan negara dengan pendapatan pelaku usaha tidaklah mungkin sama.
Kepentingan  hadirnya  UU  No.  3  Tahun  2020  bukanlah  untuk  seluruh  rakyat Indonesia,  melainkan  hanya  untuk  segelintir  orang  saja.  Melakukan  usaha  pertambangan membutuhkan modal  yang besar dan ditinjau dari mayoritas masyarakat  Indonesia bukanlah orang-orang  yang  hidup  dalam  kekayaan.  Arah  kebijakan  UU  No.  3  Tahun  2020  sangat bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945  yang  mengamanatkan  agar  tercapai kesejahteraan  sosial  yang  berlandaskan  keadilan.  UU  No.  3  Tahun  2020  hanya  untuk mensejahterakan  orang  atau  kelompok  tertentu  saja  dan  membawa  kerusakan  terhadap lingkungan.
Sumber daya alam yang tidak terbarukan jika diekploitasi dalam jumlah yang besar, bagaimana  mungkin  akan  menghasilkan  lingkungan  yang  baik.  Hak  untuk  mendapat lingkungan  yang  baik  dan  sehat  akan  dilanggar,  padahal  UUD  1945  sudah  menjamin  hak tersebut.  Para  penyelenggara  negara  dalam  hal  ini  perlu  dipertanyakan  kesadarannya  dalam menetapkan  UU  No.  3  Tahun  2020.  Patut  diduga  UU  No.  3  Tahun  2020  adalah  pesanan kelompok tertentu.
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh  setiap  manusia . 10 Selayaknya  negara  harus  memaksimalkan  pengeloaan  alam  Indonesia yang  sifatnya  terbarukan,  sehingga  kerusakan  lingkungan  dapat  dicegah.  Pemikiran  tentang keuntungan  yang  sebesar-besarnya  tanpa  mempedulikan  kerusakan  yang  akan  diakibatkan harus  dihentikan.  Bernegara  tidak  hanya  urusan  keuntungan  tetapi  juga  kemanusiaan  yang berke-Tuhanan.
Perlu  etika  yang  memperjuangkan  keadilan  lingkungan  dan  pengakuan  terhadap ketergantungan  antara  manusia  dan  lingkungan. 11 Prinsip  keadilan  yang  menjadi  dasar kebijakan  negara  dalam  menetapkan  UU  No.  3  Tahun  2020  syarat  terhadap  ideologi kapitalisme  –  imperialisme  yang  hanya  bersifat  fiktif.  Keadilan  yang  tidak  memperdulikan lingkungan  hidup  adalah  keadilan  yang  tidak  bersesuaian  dengan  prinsip  kemanusiaan  yang berke-Tuhanan.  Negara  Indonesia  bukanlah  negara  kapitalisme  –  imperialisme.  Indonesia
10 Nurul  Listiyani  dan  Ningrum  Ambarsari,  ―Peran  Serta  Pelajar  Dalam  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Sma Negeri I Bajuin,‖ Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas 3, no. 2 (July 7, 2018), https://doi.org/10.31602/jpai.v3i2.1265.
11 Laurensius Arliman S, ―Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia,‖ Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 761–70, https://doi.org/10.5281/ZENODO.1683714.
adalah negara yang berideologi Pancasila dan sangat menghormati prinsip kemanusiaan yang berke-Tuhanan.

## LINGKUNGAN HIDUP DAN REGULASI PERTAMBANGAN
Bagaimana  perbandingan  pengaturan  tentang  lingkungan  hidup  pada  UU  No.  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  dengan  UU  No.  3  Tahun  2020 tentang  Perubahan  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara? Apakah  UU  No.  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  bisa  disebut  sebagai  UU  yang  ramah  atau  memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan?
Pada  UU  No.  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  terdapat  beberapa  perubahan,  penghapusan  dan penambahan Pasal. Berkaitan dengan lingkungan hidup ada beberapa Pasal yang perlu untuk dikaji.
Pasal  dalam  UU  No.  3  Tahun  2020  yang  mengatur  tentang  jaminan  tidak  adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam wilayah pertambangan: pertama Pasal 17A ayat 2 ―Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang  dan  kawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pada  WIUP  Mineral  logam  dan WIUP  batu  bara  yang  telah  ditetapkan‖.  Kedua  Pasal  31A  ayat  2  ―Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  menjamin  tidak  ada  perubahan  pemanfaatan  ruang  dan  kawasan  pada WIUPK  yang  telah  ditetapkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)‖.  Ketiga  Pasal  22A ―Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan  kawasan  pada  WPR  yang  telah  ditetapkan‖.  Keempat  Pasal  172B  ayat  2  ―Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pada  WIUP,  WIUPK,  atau  WPR  yang  telah  diberikan izinnya‖.
Jaminan  terhadap  tidak  akan  dilakukan  perubahan  pemanfaatan  ruang  dan  kawasan memang  memberikan  kepastian  untuk  keberlanjutan  usaha  bagi  pengusaha.  Sesuai  dengan arah kebijakan dirubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara salah satunya untuk  memberikan kepastian hukum  bagi  pengusaha. Selain kepastian hukum, juga  kepastian  untuk  tetap  melanjutkan  kegiatan  penambangan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal-Pasal UU No. 3 Tahun 2020 sebagai berikut: pertama penambahan Pasal 169A ayat 1 ―
kontrak  karya  (KK)  dan  perjanjian  karya  pengusahaan  pertambangan  batu  bara  (PKP2B) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  169  diberikan  jaminan  perpanjangan  menjadi  IUPK sebagai  kelanjutan  operasi  kontrak  /perjanjian  setelah  memenuhi  persyaratan  dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk  IUPK sebagai  kelanjutan operasi  kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah  berakhirnya  KK  atau  PKP2B  dengan  mempertimbangkan  upaya  peningkatan penerimaan  negara.  b.  kontrak/perjanjian  yang  telah  memperoleh  perpanjangan  pertama dijamin untuk  diberikan perpanjangan kedua dalam  bentuk  IUPK sebagai  kelanjutan  operasi kontrak/perjanjian  untuk  jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  sebagai  kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara‖. Kedua penambahan Pasal 169A ayat  5  ―Pemegang  IUPK  sebagai  kelanjutan  operasi  kontrak/perjanjian  untuk  komoditas tambang batu bara yang telah melaksanakan kewajiban pengembangan dan/atau pemanfaatan batu  bara  secara  terintegrasi  di  dalam  negeri  sesuai  rencana  pengembangan  seluruh  wilayah perjanjian  yang  disetujui  Menteri  diberikan  perpanjangan  selama  10  (sepuluh)  tahun  setiap kali  perpanjangan  setelah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan‖.  Ketiga  penambahan  Pasal  169B  ayat  1  ―Pada  saat  IUPK  sebagai kelanjutan  operasi  kontrak/perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  169A  diberikan, wilayah  rencana  pengembangan  seluruh  wilayah  yang  disetujui  Menteri  menjadi  WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi‖.
Dua  bentuk  kepastian  diatas,  menimbulkan  beberapa  pertanyaan.  Apakah  kondisi sosial  pasti  bersifat  tetap?  Apakah  tidak  dimungkinkan  dibutuhkan  kawasan  untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat?
Dilihat  dari  perkembangan  sosial,  tentu  sangat  dimungkinkan  peningkatan  berbagai kebutuhan  masyarakat.  Peningkatan  tersebut  tentunya  berimbas  dengan  kebutuhan  lahan untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Selain  kebutuhan  masyarakat  juga  berkaitan  dengan lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Apakah  kondisi  alam  yang  semula  dalam  bentuk  gunung  lalu menjadi  datar  atau  menjadi  lembah  bisa  direklamasi  sehingga  terjaga  keseimbangan  alam? Atau apakah kondisi lingkungan sebelumnya adalah hutan lalu berubah menjadi lembah yang kedalamannya  bisa  mencapai  seratus  meter  dan  luasnya  seratus  hektar  bisa  disebut  sebagai lingkungan hidup yang sehat dan tidak rusak?
Analisis  demikian  dilihat  dari  dipermudahnya  perizinan  serta  luasan  wilayah pertambangan  rakyat  dan  izin  pertambangan  rakyat  yang  diatur  dalam  Pasal-Pasal  sebagai berikut: pertama ―Perubahan batas luasan izin pertambangan rakyat (IPR) yang diberikan dari 1 hektare dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi 5 hektare dalam perubahan Pasal 68 ayat (1) huruf  a  dalam  UU  No.  3  Tahun  2020‖;  kedua  ―Perubahan  kriteria  wilayah  pertambangan (WP)  yang  ditetapkan  sebagai  wilayah  pertambangan  rakyat  (WPR)  yaitu  dari  yang mempunyai cadangan primer mineral logam dan batu bara maksimal 25 meter dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi 100 meter, dalam perubahan Pasal 22 huruf b dalam UU No. 3 Tahun 2020‖.  ketiga  ―diperluasnya  batas  luas  WPR  dari  25  hektare  dalam  UU  No.  4  Tahun  2009 menjadi 100 hektare dalam perubahan Pasal 22 huruf d UU No. 3 Tahun 2020‖.
Selain  beberapa  hal  di  atas  yang  lebih  penting  lagi  adalah  dihapuskannya  kriteria daya  dukung  lingkungan  dalam  penetapan  wilayah  pertambangan.  Pertama  perubahan  Pasal 18 ayat 1 ―Penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan WIUP batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan: a) rencana pengelolaan mineral dan batu bara  nasional;  b)  ketersediaan  data  sumber  daya  dan/atau  cadangan  mineral  atau  batu  bara; dan c) status kawasan‖ dalam UU No. 3 Tahun 2020. Sebelumnya, Pasal 18 dalam UU No. 4 Tahun  2009  ―…pertimbangan  mencakup:  a.  letak  geografis;  b.  kaidah  konservasi;  c.  daya dukung lindungan lingkungan; d. optimalisasi sumber daya mineral dan/  atau batu bara; dan e)  tingkat  kepadatan  penduduk‖.  Kedua  perubahan  Pasal  28  dalam  UU  No.  3  Tahun  2020 Menghapus ketentuan daya dukung lingkungan dalam ―Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  menjadi  WUPK  dapat  dilakukan dengan  mempertimbangkan:  a.  pemenuhan  bahan  baku  industri  dan  energi  dalam  negeri;  b. sumber devisa negara; c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana; d.  berpotensi  untuk  dikembangkan  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi;  e.  daya  dukung lingkungan; dan/atau f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar‖
Pada  UU  No.  3  Tahun  2020  daya  dukung  sedikit  diatur  dalam  Pasal  8A  ayat  1 ―Menteri menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional secara sistematis, terpadu,  terarah,  menyeluruh,  transparan,  dan  akuntabel.  Ayat  2  disusun  dengan mempertimbangkan:  a.  daya  dukung  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  menurut  data  dan informasi  geospasial  dasar  dan  tematik;  b.  pelestarian  lingkungan  hidup;  …‖.  Bila dibandingkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentu  lebih detail  dan jelas  dari pada UU  yang berlaku saat ini.
Mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak terbarukan tentunya akan merubah struktur lingkungan hidup. Dahulunya hutan akan menjadi lembah. Dahulunya gunung  bisa  menjadi  dataran  bahkan  lembah.  Dahulunya  datar  bisa  menjadi  lembah.  Semua ini akan terjadi jika dilakukan kegiatan pertambangan.
Nurul  Listiyani  menyampaikan  dampak  pertambangan  terhadap  lingkungan  sangat menakutkan mulai dari penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya  kesehatan  masyarakat  hingga  berdampak  terhadap  perubahan  iklim  mikro. Pasca  tambang  dampak  yang  akan  terjadi  seperti  perubahan  morfologi  dan  topografi  lahan, perubahan  bentang  alam  (bentuk  bentang  alam  pada  lahan  bekas  tambang  biasanya  tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah bekas timbunan alat berat), lahan menjadi tidak produktif dan rawan potensi longsor. 12
Jaminan  tidak  akan  merubah  pemanfaatan  ruang  dan  kawasan,  kepastian perpanjangan  kontrak,  dan  dihapusnya  daya  dukung  lingkungan  akan  menyebabkan kerusakan  yang  fatal  terhadap  lingkungan  hidup.  Tidak  dipungkiri  bahwa  kekayaan  alam merupakan  karunia  Tuhan,  namun  ekploitasi  yang  tidak  dilakukan  secara  bijaksana  (adil) tidak akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kepastian hukum yang ingin dicapai dalam UU No.  3  Tahun  2020  hanya  menguntungkan  pengusaha  dan  tentunya  bertentangan  dengan Pancasila.
Keadilan  yang  berke-Tuhan-an  Yang  Maha  Esa  dan  dilaksanakan  dalam  bentuk berperikemanusiaan tidak akan terwujud. Akibatnya keadilan sosial tidak akan pernah terjadi. Lalu keadilan seperti apa yang ada? Tentunya keadilan bagi kaum imperialisme–kapitalisme, yaitu keadilan yang bersifat subjektif dan individualistik. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indoensia.
Jika  berkaca  dengan  keadaan  Riau  saat  ini,  maka  UU  No.  3  Tahun  2020  sangat menakutkan.  Negara  demi  mendapatkan  pemasukan  dari  segi  keuangan,  mengorbankan lingkungan  hidup  yang  ada  dalam  wilayah  NKRI,  termasuk  wilayah  Riau.  Pemasukan  yang didapat  negara  tidak  sebanding  dengan  kerusakan  alam  yang  terjadi.  Hal  ini  terbukti berdasarkan  Keputusan  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Provinsi  Riau  No.
12 Nurul  Listiyani,  ―Dampak  Pertambangan  Terhadap  Lingkungan  Hidup  di  Kalimantan  Selatan  dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara | Listiyani | Al-Adl : Jurnal Hukum,‖ Al-Adl : Jurnal Hukum, Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017, 2017, https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/803/699.
503/BP2T/IZIN-ESDM/47  tanggal  2  Desember  2016  tentang  Pengakhiran  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP)  Mineral  dan  Batu  Bara  Di  Provinsi  Riau,  56  (lima  puluh  enam)  IUP mineral  dan  batu  bara  di  Provinsi  Riau  sesuai  daftar  pemegang  IUP  mineral  dan  batu  bara telah berakhir dan menyisahkan lahan izin pertambangan seluas 1.288.388 ha. 13 Di Riau ada 12 lubang tambang PT. Riau Bara Harum yang sampai saat ini tidak direklamasi, dan belum diselesaikan oleh pemerintah pusat.

## EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DAN REGULASI PERTAMBANGAN
Masyarakat  adat  adalah  adalah  masyarakat  yang  sudah  eksis  sebelum  Indonesia merdeka.  Masyarakat  adat  adalah  salah  satu  masyarakat  yang  menjadi  unsur  terbentuknya negara Indonesia. Eksistensi masyarakat adat juga merupakan bagian dari kekayaan Indonesia dari sisi  kebudayaan. Oleh sebab itu, lingkungan hidup  yang baik  dan eksistensi masyarakat adat tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan nasional.
Negara  adalah  organisasi  tertinggi  yang  memiliki  kedaulatan.  Tujuan  terbentuknya suatu  negara  untuk  mewujudkan  kepentingan  bersama  atau  rakyat.  Walaupun  diabad  post modern  masih  ada  negara  yang  bentuk  pemerintahan  monarki,  namun  kepentingan  rakyat tidak bisa dikesampingkan. Sebab keadilan menjadi penting di tengah kehidupan bersosial.
Negara  untuk  mewujudkan  kepentingan  bersama  harus  melakukan  pembangunan dalam berbagai hal. Tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, namun juga pembangunan dalam  bentuk  non  fisik.  Dua  hal  ini  tidak  bisa  dipisahkan,  karena  kehidupan  manusia  tidak hanya  berhubungan  dengan  fisik,  namun  juga  dengan  non  fisik/metafisika.  Pembangunan tentunya menjadi alat untuk sampai kepada kesejahteraan.
Pengelolaan yang baik terhadap mineral dan batu bara, akan membawa dampak yang baik  untuk  pembangunan  Indonesia.  Perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  tentu  harus menjadi hal prioritas dalam mengelola kekayaan alam. Eksistensi masyarakat adat juga tidak bisa  dipandang  sebelah  mata.  Keterjagaan  terhadap  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  baik akan membawa rakyat dalam kesejahteraan yang sesungguhnya.
Kebijakan  pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  harus  tetap  menjaga kelestarian  lingkungan  hidup  dengan  baik  dan  menjunjung  hak-hak  dari  masyarakat  adat. Lingkungan  yang  rusak,  akan  menjadi  awal  dari  kesengsaraan  rakyat.  Negara  harus  sadar
13 ―Keputusan  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Provinsi  Riau  No.  503/BP2T/IZIN-ESDM/47  tanggal  2 Desember 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Dan Batu Bara‖ (n.d.).
terhadap  dampak  buruk,  jika  sumber  daya  alam  tidak  dikelola  dengan  baik.  Pengelolaan sumber  daya  alam  harus  dengan  prinsip  keadilan  yang  berke-Tuhanan  yang  dilaksanakan dalam  bentuk  berperikemanusiaan.  Prinsip  ini  sesuai  dengan  dasar  negara  Indonesia  yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius  yang tidak  memisahkannya dengan kehidupan bersosial.
Masyarakat  adat  memiliki  hukum  sendiri,  untuk  mengatur  tatanan  sosial. 14 Masyarakat adat juga memiliki wilayah dan tatanan pemerintahan adat secara mandiri. Salah satu kekayaan Indonesia dalam bentuk kebudayaan adalah masyarakat adat itu sendiri. Negara Indonesia menjamin eksistensi masyarakat adat sebagaimana termuat dalam konstitusi. Pasal 18B  ayat  2  UUD  Tahun  1945,  menyatakan,  ―Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang-undang‖.
Esensi  dari  Pasal  18B  ayat  2  adalah:  pertama  pengakuan  dan  penghormatan  negara terhadap  masyarakat  adat.  Kedua  pengakuan  dan  penghormatan  negara  terhadap  hak-hak tradisional masyarakat adat. Konstitusi Indonesia menyebut ―masyarakat adat‖ dengan istilah ―masyarakat hukum adat‖. Walaupun kalimatnya terdapat perbedaan, namun esensinya tetap sama,  yaitu  menunjukkan  eksistensi  suatu  masyarakat  yang  memiliki  hukum,  wilayah  dan pemerintahan secara mandiri, pada konstitusi disebut dengan istilah hak-hak tradisional.
Pasal 18B ayat 2 seharusnya tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3. Penguasaan negara  terhadap  ―bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya‖  tidak mengurangi  ―hak-hak  tradisional  masyarakat  adat‖.  Salah  satu  cara  negara  untuk menyelenggarakan  pembangunan  dengan  tujuan  mensejahterakan  rakyat  adalah  dengan menguasai  sumber  daya  alam  yang  ada  dalam  wilayah  negara.  Kekayaan  alam  adalah  salah satu  alat  yang  bisa  digunakan  oleh  negara  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Kekayaan  alam sangat  mendukung  dalam  pembangunan  negara.  Tidak  hanya  dalam  hal  pembangunan  fisik, namun juga menjadi daya dukung dalam pembangunan non fisik.
Negara memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya, agar kesejahteraan bisa dicapai. Negara yang tidak peduli dengan kesejateraan rakyatnya, akan dikategorikan sebagai negara  yang  tidak  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Padahal  seorang  manusia  disebut
14 Besse  Sugiswati,  ―Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksistensi  Masyarakat  Adat  Di  Indonesia,‖ Perspektif XVII, no. 1 (2012): 32. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92.
manusia  ketika  manusia  tersebut  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Sebab  hal  demikian yang membedakan manusia sebagai binatang rasional dengan binatang lainnya.
UU No. 3 Tahun 2020 adalah salah satu bentuk kekuasaan negara terhadap kekayaan alam yang ada dalam bumi.  Negara mengatur bagaimana seharusnya kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan. Secara tekstual Pasal-Pasal yang termuat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tidak  ada  mengatur tentang kedudukan masyarakat  adat.  Padahal  jika melihat dari suatu masyarakat adat memiliki wilayah hukum dan menguasai wilayahnya.
Pasal 1 ayat 29 UU No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, ―Wilayah pertambangan, yang  selanjutnya  disebut  WP,  adalah  wilayah  yang  memiliki  potensi  mineral  dan/atau  batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata  ruang  nasional.  Ayat  30  menjelaskan  bahwa,  ―Wilayah  usaha  pertambangan,  yang selanjutnya  disebut  WUP,  adalah  bagian  dari  WP  yang  telah  memiliki  ketersediaan  data, potensi, dan/atau informasi geologi‖. Wilayah yang bisa dijadikan usaha pertambangan tidak memiliki batas dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dimanapun dalam wilayah Indonesia  bisa  dijadikan  tempat  usaha  pertambangan,  asalkan  memiliki  potensi  mineral dan/atau  batu  bara  dan  telah  memiliki  ketersediaan  data,  potensi,  dan/atau  informasi geologinya.
UU  No.  3  Tahun  2020  tentang  pertambangan  mineral  dan  batu  bara  membuka potensi  yang  besar  terjadinya  konflik  antara  masyarakat  adat  yang  terus  mempertahankan eksistensinya  dengan  orang  perorangan  atau  badan  hukum  yang  melakukan  kegiatan  usaha pertambangan. Sebab kedua belah pihak akan merasa memiliki legalitas terhadap penguasaan wilayah  pertambangan.  Masyarakat  adat  meyakini  legalitasnya  terhadap  wilayah  tersebut dengan dasar wilayah tersebut adalah wilayah adatnya dan adanya pengakuan konstitusi, yang mengakui dan mengormati hak-hak tradisionalnya. Pemegang kontrak karya atau IUPK juga meyakini  legalitasnya  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  pertambangan  berdasarkan  kontrak dan izin yang diberikan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.
Berdasarkan  Putusan  Perkara  Nomor  13  P/HUM/2018  yang  berhubungan  dengan yudisial  review  terhadap  Perda  Provinsi  Riau  Nomor  :  10/2015  tentang  Tanah  Ulayat  dan Pemanfaatannya, dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa, ―Kegiatan usaha pertambangan,  baik  itu  pertambangan  mineral  dan  batu  bara  maupun  pertambangan  minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan di atas tanah ulayat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  134  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu
Bara juncto Pasal 33 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan  Gas  Bumi,  oleh  karenanya  terbukti  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Tanah  Ulayat  dan  Pemanfaatannya 15 bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi‖. 16
Putusan yudisial review pada tahun 2018 terhadap Perda Prov. Riau  yang berkaitan dengan  wilayah  pertambangan,  seharus  menjadi  masukan  dalam  melakukan  perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 2009. Pembentuk UU selaku wakil negara dalam proses legislasi, seharusnya memberikan jaminan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Negara dalam menguasai  kekayaan alam  di  dalam bumi seharusnya tetap dengan prinsip menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat adat.
Selain  tidak  diatur  tentang  masyarakat  adat  dan  batas  wilayah  pertambangan  dalam UU No. 3 Tahun 2020, juga dihilangkannya hak masyarakat untuk mengajukan suspensi atau pemberhentian sementara usaha pertambangan. Perubahan Pasal 113 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatakan ―Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya‖. Pada Pasal ini  memberikan  hak  kepada  masyarakat  untuk  mengajukan  permohonan  pemberhentian sementara  apabila  ketentuan  pasal  Pasal  113  ayat  1  huruf  c  terpenuhi.  Bunyinya,  ―bahwa usaha  pertambangan  dapat  dihentikan  sementara  apabila  kondisi  daya  dukung  lingkungan wilayah  tersebut  tidak  dapat  menanggung  beban  kegiatan  operasi  produksi  sumber  daya mineral dan/atau batu bara yang dilakukan di wilayahnya.
Perubahan Pasal  113 ayat  4 membuat  eksistensi Pasal  162 menjadi  lebih  liar. Pasal 162  sangat  berkemungkinan  digunakan  untuk  kriminalisasi  masyarakat.  Pasal  162  berbunyi ―Setiap  orang  yang  merintangi  atau  mengganggu  kegiatan  usaha  pertambangan  dari pemegang  IUP,  IUPK,  IPR,  atau  SIPB  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  136  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)‖.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  harus  dengan  prinsip  keadilan  yang  berke-Tuhanan yang dilaksanakan dalam bentuk berperikemanusiaan. Prinsip ini sesuai dengan dasar negara
15 ―Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya‖ (n.d.).
16 ―Putusan  Perkara  Nomor  13 P/HUM/2018 Tentang  Yudisial  Review  Terhadap Perda  Provinsi  Riau  Nomor : 10/2015 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya‖ (n.d.).
Indonesia  yaitu  Pancasila.  Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  religius  yang  tidak memisahkannya dengan kehidupan bersosial.

## KESIMPULAN
UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena tujuan pembentukan  UU  No.  3  Tahun  2020  untuk  memberikan  kepastian  terhadap  pelaku  usaha pertambangan yang syarat terhadap ideologi kapitalisme-imperialisme.
UU  No.  3  Tahun  2020  tidak  ramah  terhadap  lingkungan.  Akibatnya  sangat berpotensi  terjadi  kerusakan lingkungan hidup  jika UU  No. 3 Tahun 2020 diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..
UU No. 3 Tahun 2020 juga tidak ramah terhadap masyarakat adat. Akibatnya sangat berpotensi  melanggar  eksistensi  hak-hak  tradisional  masyarakat  adat  dan  memberikan ancaman  terhadap  kebudayaan  Indonesia,  yaitu  punahnya  salah  satu  kekayaan  bangsa Indonesia dari segi budaya.
Adapun saran sebagai berikut: perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 2020  dengan  cara  menetapkan  UU  baru  yang  lebih  ramah  lingkungan.  Negara  perlu membatasi kegiatan usaha yang pertambangan yang sifatnya sebagai sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Negara harus beralih pola pikir dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan bersama,  dengan  mengedepankan  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  sifatnya  menggunakan sumber daya alam dapat diperbaharui.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmal,  Zainul. ―Tafsir  Yuridis  Filosofis Pasal  56 Ayat  1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014  Tentang  Perkebunan.‖ Jurnal  Gagasan  Hukum 3,  no.  01  (2021):  71–83. https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7505.
———. ―Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal.‖ JOELS: Journal of Election and Leadership 2, no. 2 (2021). https://doi.org/10.31849/joels.v2i2.7451.
Handoyo, Budi. ―Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Lingkungan Hidup.‖ Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 2 (2020): 67–83.
Kementrian Kajian Aksi Strategi EKM UB 2020. ―Bahaya UU Pertambangan Minerba Dan Kontroversialnya.‖ Diposting 27 Juli 2020. http://ekm.ub.ac.id/bahaya-uu- pertambangan-minerba-dan-kontroversialnya/.
Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No. 503/BP2T/IZIN-ESDM/47 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batu Bara (n.d.).
Listiyani, Nurul. ―Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan  Implikasinya  Bagi  Hak-Hak  Warga  Negara  |  Listiyani  |  Al-Adl :  Jurnal  Hukum.‖ Al-Adl :  Jurnal  Hukum,  Al’Adl,  Volume  IX  Nomor  1,  Januari-April  2017,  2017. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/803/699.
Listiyani, Nurul, dan Ningrum Ambarsari. ―Peran Serta Pelajar Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia  Atas  Lingkungan  Hidup  Yang  Baik  Dan  Sehat  Di  Sma  Negeri  I  Bajuin.‖ Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas
3,
no. 2 (July 7, 2018).
https://doi.org/10.31602/jpai.v3i2.1265.
―Menyoal  4 Masalah UU Minerba Yang Merugikan Masyarakat  Luas‖,  WALHI diakses 20
April 30 2022, https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang- merugikan-masyarakat-luas.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Tanah  Ulayat  dan Pemanfaatannya (n.d.).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1960  tentang Pertambangan (n.d.).
Putusan  Perkara  Nomor  13  P/HUM/2018  Tentang  Yudisial  Review  terhadap  Perda  Provinsi Riau Nomor : 10/2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (n.d.).
Redi,  Ahmad. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  Mineral  Dan  Batu  Bara . Jakarta: Sinara Grafika, 2017.
S,  Laurensius  Arliman.  ―Eksistensi  Hukum  Lingkungan  Dalam  Membangun  Lingkungan Sehat  Di  Indonesia.‖ Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 761–70. https://doi.org/10.5281/ZENODO.1683714.
Sagama,  Suwardi.  ―Analisis  Konsep  Keadilan,  Kepastian  Hukum  Dan  Kemanfaatan  Dalam Pengelolaan  Lingkungan.‖ Mazahib 15,  no.  1  (December  15,  2016):  20–41. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590.
Simamora,  Janpatar.  ―Tafsir  Makana  Negara  Hukum  Dalam  Prespektif  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia.‖ Dinamika Hukum 14, no. 3 (2014): 547–61.
Sugiswati,  Besse.  ―Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksistensi  Masyarakat  Adat  Di Indonesia.‖ Perspektif XVII, no. 1 (2012): 32.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan (n.d.).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (n.d.).