## STRATEGI  PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET  HASIL KORUPSI  DI BIDANG PERTAMBANGAN
La Ode Ghondohi a a Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Email: Laodeghondohi1971@gmail.com Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 29 April 2023 DOI: 10.55551/jip.Vol4.Iss1..p

## Abstrak:
Perampasan  aset  negara  hasil  korupsi  sebagai  bentuk  pengembalian  keuangan negara  bukan  merupakan  hal  yang  baru  di  dalam  hukum  di  Indonesia.  Tingkat pengembalian  keuangan  negara  terutama  bidang    pertambangan  sampai  saat  ini masih  minim.  Pengaturan  pengembalian  keuagan  negara  hasil  korupsi  bidang pertambangan  belum  jelas  nasibnya.  Terutama  yang  terkait  dengan  tata  cara pengembalian  keuangan  negara  melalui  perampasan  aset  hasil  korupsi  di  bidang pertambangan,  siapa  yang  berwenang  mengambil  alih  pengembalian  perampasan aset  negara  hasil  korupsi  dalam  proses  hukum,  aset  mana  yang  dapat  disita  untuk mengganti  kerugian  negara,  dan  lembaga  mana  yang  berwenang  menerima  atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil korupsi.  Sampai saat ini meskipun beberapa  koruptor  pertambangan  berhasil  ditangkap  dan  diproses  secara  hukum, namun  pengembalian  aset  negara  hasil  korupsi  tidak  jelas  pengelolaan  dan pertanggung-jawabannya.  Maka  tujuan  penulisan  dalam  penelitian  ini  adalah diperlukan adanya terobosan strategi perampasan aset hasil korupsi pertambangan, mengetahui mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil  tindak  pidana  dan  memberikan  masukan  terhadap  Pemerintah  agar mempersiapkan suatu regulasi pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset  hasil  korupsi  di  bidang  pertambangan.  Dengan  metode  penelitian  normatif yuridis  diketahui  bahwa  strategi  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  untuk menekan  tingkat  kejahatan  dan  meletakkan  keadilan  bagi  masyarakat  Indonesia. Maka  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  parlemen  adalah segera  mengesahkan  RUU  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  untuk  melegalkan setiap  tahap  dalam  proses  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana,  sehingga Indonesia memiliki instrumen hukum yang kongkrit mengenai sistem dan mekanisme proses  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana,  khususnya  korupsi  di  bidang pertambangan.
Kata Kunci: pengembalian, perampasan aset, korupsi

## LATAR BELAKANG
Dalam pengelolaan keuangan negara kadang terlaksana secara benar maupun tidak  benar.  Pengelolaan  keuangan  negara  secara  benar  pasti  tidak  menimbulkan masalah  hukum,  namun  pengelolaan  keuangan  negara  secara  tidak  benar  akan melahirkan masalah hukum. Oleh karena tindak pidana dengan motif ekonomi, yang awalnya  bersifat  konvensional    berkembang  menjadi  semakin  kompleks  seiring dengan perkembangan zaman. Korupsi, pencucian uang, peredaran gelap narkotika dan khususnya illegal mining merupakan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi yang  dalam  modus  pelaksanaannya  lebih  kompleks  dari  tindak  pidana  ekonomi konvensional.
Masifnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari berkembangnya modus yang digunakan  dalam  menjalankan  kejahatan,  seperti  mudahnya  melarikan  uang  hasil tindak  pidana,  hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer, jaringan  internet,  tanpa  harus  pergi  ke  luar  negeri  dan  hanya  membutuhkan  waktu yang  sebentar.  Perampasan  aset  hasil  tindak  pidana,  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Beberapa  ketentuan  pidana  telah mengatur  mengenai  kemungkinan  untuk  melakukan  penyitaan  dan  perampasan hasil  dan  alat  yang  digunakan  dalam  sebuah  tindak  pidana.  Ketentuan  tersebut terdapat  dalam    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  pidana tambahan.  Selanjutnya  Potensi  korupsi  sektor  energi  di  hulu  hingga  hilir  serta transfer  pricing di  sektor  pertambangan  mineral  mendapatkan  peluang  lantaran masih  lemahnya  sentuhan  penegak  hukum. Gayung  bersambut  dengan  ikut bermainnya  kepentingan  politik  dalam  kolusi  dan  korupsi  yang  terjadi  di  sektor  ini Indonesia  yang  kaya  sumberdaya  alam  mesti  serius  melakukan  tata  kelola  energi dan  pertambangan  secara  optimal  dan  bersih.  Salah  satu  penopang  suksesnya pengelolaan  adalah  pemberantasan  korupsi  dan  mafia  sektor  energi  dan pertambangan.  Selama  ini   hasil  sumber  daya  alam  yang  semestinya  untuk kemakmuran rakyat justru kurang optimal penanganannya.  Pendapatan negara dari sektor  energi  yang  hanya  sebesar  Rp  300  triliun,  masih  terbilang  sedikit  untuk ukuran  Indonesia.  Kondisi  ini  belum  diperparah  dengan  penyunatan  pendapatan oleh praktik korupsi. Pemberantasan korupsi migas membutuhkan energi yang kuat dan strategi yang optimal.
Kemudian  selain  diatur  dalam  KUHP,  ketentuan  mengenai  perampasan  aset hasil tindak pidana juga diatur dalam masing-masing ketentuan hukum pidana yang
tersebar dalam Undang-Undang yang khusus mengaturnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (Undang-Undang  Tipikor),  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Tetapi  kenyataanya  dalam praktiknya  aparat  penegak  hukum  sangat  sulit  untuk  melakukan  perampasan  aset hasil  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana  korupsi  bidang  pertambangan  yang telah  dikuasai  oleh  pelaku  tindak  pidana.  Kesulitan  yang  ditemui  dalam  upaya perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  sangat  banyak,  seperti  adanya  cukong  para mafia tambang dengan menjadikan oknum petinggi aparat penegak hukum sebagai bekingan,  kurangnya instrumen  dalam  upaya  perampasan  aset hasil  tindak pidana, belum  adanya  kerjasama  internasional  yang  memadai  dengan  negara  lain,  dan kurangnya  pemahaman  terhadap  mekanisme  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset  hasil  tindak  pidana  dapat  disita  oleh  negara,  yaitu  setelah  mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang mengingat.
Sedangkan  dalam  dunia  Internasional,  terdapat  perkembangan  hukum  yang menunjukkan  bahwa  penyitaan dan perampasan  hasil  dan instrumen  tindak  pidana pertambangan  menjadi  bagian  penting  dari  upaya  menekan  tingkat  kejahatan. 1 Bahkan  perampasan  aset  diatur  dalam  bab  tersendiri,  yaitu  Bab  V United  Nation Convention  Against  Corruptio n  sebagai  penegasan  akan  pentingnya  perampasan hasil tindak pidana dalam penyelesaian perkara. 2 Indonesia telah meratifikasi United Nation  Convention  Against  Corruption melalui  Undang-Undang  Nomor    7  Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi.
Maka  dengan  adanya  ratifikasi  tersebut,  Indonesia  merupakan  negara  pihak dari United  Nation  Convention  Against  Corruption .  Indonesia  seharusnya  memiliki legal  standing  yang  sama  dalam  melakukan  tindakan-tindakan  yang  diperlukan untuk  melakukan  perampasan  aset  yang  diperoleh  secara  illegal  dan  dilarikan  ke
1 Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, 2012, hal. 13.
2 Walaupun  subjek  dari  UNCAC  adalah  tindak  pidana  korupsi,  hal  tersebut  menunjukkan pentingnya perampasan aset hasil tindak pidana, serta mekanisme yang ada dalam perampasan aset dalam  tindak  pidana  korupsi  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  mekanisme  umum  untuk melakukan perampasan aset khususnya aset yang berada di luar wilayah terjadinya tindak pidana.
luar  negeri.  Untuk  itu  Upaya  perampasan  aset  di  sebuah  negara  tentunya membutuhkan  keinginan  politik  negara  baik  dari  parlemen,  pemerintah,  maupun lembaga  yudikatif. 3 Keinginan  politik  dari  parlemen  terkait  dengan  keinginan parlemen dalam menyiapkan perangkat hukum dalam upaya perampasan aset sejak awal  hingga  aset  yang  berasal  dari  tindak  pidana  dapat  dikembalikan  pada  pihak yang berhak.
Aturan  hukum  yang  dimaksud  terkait  dengan  pelacakan  aset,  pengelolaan aset,  penyerahan  aset  sampai  dengan  pemanfaatan  dan  pengawasan  aset  yang telah  diserahkan.  Selain  itu  perlu  juga  disiapkan  perangkat  hukum  terkait  dengan hubungan  kerjasama  timbal-balik  antar  negara.  Keinginan  politik  tersebut  dapat diwujudkan  melalui  undang-undang  yang  mengatur  khusus  mengenai  perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai perwujudan dari keinginan  parlemen  untuk  mendukung  upaya  perampasan  aset,  saat  ini  muncul wacana  untuk  melakukan  pengaturan  mengenai  perampasan  aset  hasil  tindak pidana dalam undang-undang tersendiri.
Tindakan  pidana  korupsi  pertambangan  di  Indonesia  sampai  saat  ini  sudah meluas dalam  masyarakat.  Perkembangan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun,  baik  dari  jumlah  kasus  yang  terjadi  dan  jumlah  kerugian  keuangan  negara maupun  dari  segi  kualitas  tindak  pidana  yang  dilakukan  semakin  sistematis  serta lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.  Tindak pidana korupsi pertambangan  yang  meluas  dan  sistematis  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  masyarakat,  karena  itu  semua  karena  tindak pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa,  melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa, sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. 4 Usulan  untuk  membentuk  undang-undang  mengenai  perampasan  aset  hasil tindak  pidana  terlihat  dengan  adanya  persetujuan  untuk  memasukkan  Rancangan Undang-Undang  tentang  Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  pada  Prolegnas 2009-2014.    Nama  dalam  rentang  beberapa tahun  tersebut,  walaupun  telah  masuk dalam  prolegnas  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perampasan  Aset  tindak pidana tersebut tidak juga dibahas walaupun draf Rancangan Undang-Undang telah
3 Eddy  O.S.  Hiariej, Pengembalian  Aset  Kejahatan ,  Jurnal  Opinio  Juris  Vol.  13  Mei-Agustus 2013, hal. 4
4 Mia  Amiati  Iskandar, Perluasan  Penyertaan  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003 , Referensi (GP Press Group), Februari 2013, hlm 358.
diajukan pada tahun 2012. Prolegnas untuk periode 2014-2019 juga mencantumkan Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  sebagai  salah  satu  Rancangan Undang-Undang yang masuk daftar panjang untuk dibahas.
Dalam  Rancangan  Undang-undang  tersebut  terdapat  paradigma  baru  terkait dengan  mekanisme  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  yang  mengacu  pada beberapa  konvensi  internasional,  khususnya United  Nation  Convention  Against Corruption yang  di  dalamnya  menggunakan  mekanisme  perampasan  aset  tanpa pemidanaan. 5 Hal  ini  tentu  saja  merupakan  hal  yang  berbeda  dengan  ketentuan pernyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana yang dipraktikkan di Indonesia selama  ini.  Karena  selama  ini  perampasan  aset  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia dapat dilakukan setelah proses penegakan hukum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
Namun  kenyataannya  upaya  penegakan  supremasi  hukum  khususnya terhadap  tindak  pidana  korupsi  tidak  juga  membuahkan  hasil  yang  signifikan terhadap  keuangan  negara.  Selain  itu,  Penegak  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia saat  ini  belum  mampu  secara  maksimal  mengatur  dan  menampung  kegiatan- kegiatan  dalam  rangka  pengembalian  aset  hasil  korupsi  dan  kejahatan  di  bidang keuangan dan perbankan pada umumnya.
Sedangkan  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  tindak  pidana sangat  perlu  disahkan  karena  cukup  strategis  untuk  memberantas  tindak  pidana pencucian  uang  di  Indonesia  dan  tindakan  korupsi.  Selain  itu,  Rancangan  Undang Undang Perampasan Aset juga berguna memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

## METODE
Adapun  Penelitian  ini  dilakukan  secara  normatif  dengan  menganalisis beberapa  konsep  pendekatan  perampasan  aset  tanpa  tuntutan  pidana (Non- Conviction  Based  Asset  Forfeiture) terhadap  materi  muatan  Rancangan  Undang – Undang Perampasan Aset. Analisis dilakukan dengan menjabarkan beberapa norma yang  mendasari  kebijakan  perampasan  aset,  mulai  dari United  Nation  Convention Against  Coruption hingga  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan
5 Edi  Nasution,  “Pemulihan  Aset  (Asset  Recovery)  Dengan  Menyita  Aset  Ilegal”, http://www.ppatk.go.id/files/PEMULIHANASET_ASSETRECOVERY_DENGANMENYITASETILEGAL _PAPER_ EDINST_10JUNI20130.pdf diakses tanggal 15 Maret 2015.
dengan  mekanisme  perampasan  aset  yang  sudah  ada.  Selanjutnya,  analisis dilakukan  dengan  menggunakan  teori-teori  hukum  yang  relevan  dengan  masalah yang menjadi obyek pembahasan.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## 1.  Startegis Perampasan Aset Hasil Korupsi Pertambangan
1.1 Perampasan aset sesuai sistem peradilan
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  mengaturnya,  dan  dalam  rangka  penyelesaian hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  berdasarkan  mekanisme sistem  peradilan  pidana  tindak  pidana  korupsi,  demikian  pula  terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan  perekonomian  negara.  Mekanisme  tersebut  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU  Tipikor)  dan  Undang-undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi.  Mekanisme  perampasan  aset  didasarkan  pada  Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan :
“Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud atau  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  dimana tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitu  pula  harga  dari  barang  yang menggantikan barang- barang tersebut.”
Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan  dijadikan  sebagai  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga  menempatkan  tindakan  perampasan  aset  tidak  hanya  sebagai  sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal  terdakwa  meninggal  dunia  sebelum  adanya  putusan  dijatuhkan terhadapnya  dengan  didapatnya  bukti  yang  cukup  kuat  bahwa  yang bersangkutan  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  maka  menurut  UU Tipikor,  hakim  atas  tuntutan  pihak  penuntut  umum  menetapkan  tindakan perampasan  terhadap  barang-barang  yang  telah  disita  sebelumnya. 6 Dan
6 Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  perampasan  aset  khususnya  bidang pertambangan  merupakan  bagian  dari  pidana  tambahan  berupa  perampasan barang-barang  tertentu  hasil  tindak pidana.   Hal ini  berlaku  umum  bagi  setiap tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  ranah  hukum  pidana  di  Indonesia  dengan tujuan  merugikan  terpidana  yang  terbukti  melalui  putusan  pengadilan  yang mengikat  telah  melakukan  tindak  pidana  sehinga  tidak  dapat  menikmati  hasil tindak  pidana.    Konsekuensi  dari  pidana  tambahan  adalah  bahwa  pidana tambahan  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dan  selalu  mengikuti  perkara  pokok, artinya  pidana  tambahan  hanya  dapat  dijatuhkan  bersamaan  dengan  pidana pokok.  Perampasan  aset  hasil  kejahatan  hanya  dapat  dilakukan  apabila perkara  pokok  diperiksa  dan  terdakwa  terbukti  bersalah  maka  barang  yang didapatkan  dari  hasil  kejahatan,  oleh  pengadilan  dapat  ditetapkan  agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau  aset  tersebut  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  negara  dengan  cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.
Dalam  ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia, perampasan  akan  barang  tertentu  hanya  dapat  dilakukan  dengan  putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan lain  yaitu  penyitaan.  Penyitaan  merupakan  upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh penyidik untuk mengambil alih dan meyimpan benda (aset) untuk  kepentingan pembuktian  dalam  proses  penegakan  hukum  baik  pada  tahapan  penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
Hal  tersebut  bersifat  sementara  yang  hanya  dapat  dilakukan  dengan  ijin dari  ketua  pengadilan  negeri  setempat,  namun  dalam  keadaan  mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi  dilaporkan  pada  ketua  pengadilan  negeri  setempat  guna  mendapatkan persetujuan.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyitaan  terdapat  pada  Pasal 39 KUHAP. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah benda atau tagihan tersangka  atau  terdakwa  yang  seluruh  atau  sebagai  diduga  diperoleh  dari tindak  pidana  atau  sebagian  hasil  dari  tindak  pidana;  benda  yang  telah dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk mempersiapkannya;  benda  yang  dipergunakan  untuk  menghalang-halangi
penyelidikan  tindak  pidana;benda  yang  khusus  dibuat  atau  diperuntukkan melakukan  tindak  pidana;  benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan.  KUHAP  juga  membatasi  benda  yang dapat  disita,  yaitu  hanya  pada  benda  yang  memiliki  keterkaitan  secara langsung  dengan  tindak  pidana,  benda-benda  yang  tidak  terkait  secara langsung  dengan  terjadinya  sebuah  peristiwa  pidana  tidak  dapat  disita  oleh penyidik.
Dalam  hal  tertangkap  tangan,  penyidik  dapat  melakukan  penyitaan terhadap  benda  dan  alat  yang  patut  diduga  telah  digunakan  untuk  melakukan tindak  pidana  sebagai  barang bukti.  Benda  sitaan  dapat  dikembalikan  kepada orang yang paling berhak ketika penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan benda sitaan tersebut. Selain itu barang sitaan juga dapat dikembalikan ketika peristiwa  yang  terjadi  tidak  jadi  dituntut  karena  dinyatakan  tidak  cukup  bukti dan dinyatakan bukan tindak pidana.
Kondisi  lain  dimana  barang  sitaan  dapat  dikembalikan  adalah  ketika terjadi  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  atau  perkara tersebut  ditutup  demi  hukum,  kecuali  apabila  benda  itu  diperoleh  dari  suatu tindak  pidana  atau  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana. Ketika  perkara  yang  dimaksud  sudah  diputus  oleh  hakim  maka  benda  yang dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada  orang  atau  pihak  yang  disebut dalam  putusan  tersebut,  kecuali  jika  menurut  putusan  hakim,  benda  itu dirampas  untuk  negara,  baik  untuk  dimusnahkan  atau  untuk  dirusak  sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilelang untuk kepentingan kas negara dan dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain.
Dengan  menggunakan  mekanisme  ini,  maka  perampasan  aset  hasil korupsi  pertambangan  tidak  maksimal  karena  benda  yang  dapat  disita  dan dirampas  hanya  benda  yang  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  sebuah tindak  pidana.  Hal  ini  menjadi  kendala  bagi  aparat  penegak  hukum  yang melakukan  penyitaan  atau  perampasan  karena  memilah  barang  mana  saja yang  berkaitan  langsung  atau  barang  mana  yang  tidak  memiliki  kaitan langsung  dengan  tindak  pidana  membutuhkan  waktu  sedangkan  sifat  dari penyitaan dan perampasan aset membutuhkan kecepatan agar aset yang ada tidak berpindah tangan.
Dengan  menggunakan  mekanisme  yang  ada  dalam  KUHAP,  praktik perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama, karena  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  sebuah  perkara  sampai  memperoleh putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  mengikat  bisa  menghabiskan  waktu berbulan-bulan  bahkan  mungkin  dalam  hitungan  tahun.    Panjangnya  waktu yang  dibutuhkan,  memudahkan  terdakwa  untuk  menyembunyikan  aset yangndidapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari  perampasan  aset,  yaitu  merampas  hasil  kejahatan  sehingga  pelaku  tidak dapat  menikmati  kekayaan  yang  bukan  menjadi  haknya  tidak  tercapai  karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut.
Mekanisme  perampasan  aset  seperti  yang  tercantum  dalam  KUHAP seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  menitik  beratkan  pada  pengungkapan tindak  pidana,  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur  menemukan  pelaku  dan menempatkan  pelaku  dalam  penjara  dan  hanya  menempatkan  perampasan aset  sebagai  pidana  tambahan  ternyata  belum  cukup  efektif  untuk  menekan angka  kejahatan.  Dengan  tidak  menjadikan  perampasan  aset  sebagai  fokus dari penegakan hukum atas tindak pidana yang memiliki unsur ekonomi maka terjadi  pembiaran  terhadap  pelaku  tindak  pidana  untuk  menguasai  dan menikmati  hasil  tindak  pidana  bahkan  melakukan  pengulangan  atas  tindak pidana  yang pernah  dilakukannya  bahkan dengan  modus  operandi  yang lebih canggih.
Adanya  mekanisme  subsider  (penggantian)  atas  kewajiban  pembayaran aset  hasil  tindak  pidana  juga  menyebabkan  upaya  perampasan  aset  hasil tindak  pidana  menjadi  kurang  efektif.  Sebab  sebagian  besar  terpidana  akan lebih  memilih  untuk  menyatakan  ketidak-  sanggupannya  mengembalikan  aset yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya  sehingga  ketidak- sanggupannya  tersebut  akan  diganjar  dengan  kurungan  badan  sebagai pengganti. Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman  pidana  pokoknya  sebagai  ganti  dari  jumlah  aset  yang  harus dibayarkannya  pada  negara  tentunya  menjadi  alternatif  yang  sangat menjanjikan  bagi  para  terpidana,  dibandingkan  harus  mengembalikan  aset yang dihasilkannya dari tindak pidana.  Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP  dan  KUHAP,  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  saat  ini  telah  terdapat ketentuan  mengenai  perampasan  aset  dalam  Undang-  Undang  Tipikor.
Perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  merupakan  langkah  antisipatif dalam  menyelamatkan  dan  atau  mencegah  harta  kekayaan  yang  diduga berasal  dari  tipikor  agar  tidak  berpindah  tempat  maupun  berpindah  tangan. Secara  umum,  Undang-Undang  Tipikor  menggunakan  2  (dua)  mekanisme dalam  melakukan  perampasan  aset,  yaitu  mekanisme  pidana  dan  mekanisme perdata.
Mekanisme  pidana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  (a),  dalam ketentuan  tersebut  perampasan  aset  dalam  perkara  tipikor,  diatur  sama dengan  ketentuan  perampasan  aset  yang  berlaku  umum  yaitu  sama  dengan ketentuan  yang  ada  dalam  KUHAP.  Selain  mekanisme  pidana,  Undang- Undang Tipikor juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset secara perdata  dalam  Pasal  32  ayat  (1).  Dalam  ketentuan  tersebut  ketika  penyidik menemukan  dan  berpendapat  bahwa  sebuah  tindak  pidana  korupsi  tidak terdapat  cukup  bukti,  namun  ditemukan  kerugian  negara  secara  nyata,  maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata.
Selain  itu  putusan  bebas  dalam  tindak  pidana  korupsi  juga  tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap keuangan  negara.  Selain  keadaan  di  atas,  terdapat  beberapa  keadaan  yang memungkinkan  untuk  dilakukan  gugatan  secara  perdata  dalam  melakukan perampasan  aset  atas  tipikor.  Keadaan  yang  dimaksud  adalah:  Ketika terdakwa  meninggal dunia saat penyidikan, 7 Ketika terdakwa  meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan. 8
Ketika  putusan  pengadilan  atas  perkara  yang  dimaksud  sudah  memiliki kekuatan  hukum  tetap,  dan  diketahui  bahwa  masih  terdapat  harta  benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor dan belum dikenai perampasan  oleh  negara  karena  terpidana  tidak  bisa  membuktikan  bahwa harta  tersebut  bukan  berasal  dari  tipikor. 9 Ketika  terdakwa  meninggal  dunia
7 Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8 Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9 Pasal  38C  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebelum  putusan  pengadilan  dijatuhkan. 10 Perampasan  aset  melalui  gugatan perdata  dengan  keadaaan  seperti  disebutkan  di  atas,  hanya  dapat  dilakukan ketika  kerugian  keuangan  negara  telah  secara  nyata  adanya.  Gugatan  ini diajukan  oleh  jaksa  pengacara  negara  atau  instansi  yang  dirugikan  terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa  yang  meninggal  dunia  tidak  dapat  dimohonkan  upaya  banding. Mekanisme  perdata  dalam  perampasan  dilakukan  dalam  konteks  upaya pengembalian  aset  yang  digunakan  dalam  melakukan  tipikor  dan  atau  hasil dari tipikor.
Tersedianya  mekanisme  perdata  Undang-Undang  Tipikor  didasarkan pada  penyelesaian  perkara  korupsi  secara  pidana  tidak  selalu  berhasil mengembalikan  kerugian  negara.  Hal  tersebut  karena  terdapat  keterbatasan khusus  dalam  hukum  pidana  yaitu  aset  bukan  merupakan  objek  tersendiri dalam  hukum  pidana.  Tersedianya  mekanisme  perdata  dalam  perampasan aset  hasil  tipikor  bermaksud  untuk  memaksimalkan  pengembalian  kerugian negara  dalam  rangka  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata  diarahkan  pada  dua  sumber,  yaitu  hasil  korupsi  yang  telah  menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan penggantian kerugian dari kekayaan  terpidana,  terdakwa,  tersangka  walaupun  hasil  korupsi  tidak dimilikinya.
Dalam  hal  ini  korupsi  yang  dilakukan  tidak  menguntungkan  terdakwa, pihak  yang  diuntungkan  dengan  terjadinya  korupsi  yang  dimaksud menguntungkan  orang  lain  atau  suatu  korporasi. 11 Gugatan  perdata  dalam rangka  perampasan  aset  hasil  tipikor,  memiliki  karakter  yang  spesifik,  yaitu hanya  dapat  dilakukan  ketika  upaya  pidana  tidak  lagi  memungkinkan  untuk digunakan  dalam  upaya  pengembalian  kerugian  negara  pada  kas  negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup  bukti;  meninggal  dunianya  tersangka,  terdakwa,  terpidana;  terdakwa diputus  bebas;  adanya  dugaan  bahwa  terdapat  hasil  korupsi  yang  belum
10 Pasal  38  (5)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
11 Eka  Iskandar,  “Prinsip  Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi  (Bagian  III)”, https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/ diakses tanggal 15 Maret 2015.
dirampas  untuk  negara  walaupun  putusan  pengadilan  telah  berkekuatan hukum tetap.
Dengan  adanya  pengaturan  gugatan  perdata  untuk  perampasan  aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang Undang Tipikor  dapat  disimpulkan  bahwa  tanpa  adanya  pengaturan  tersebut  maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat  dilakukan.  Perampasan  aset  dengan  menggunakan  mekanisme  pidana dalam  Undang-Undang  Tipikor  dan  KUHP  serta  KUHAP  pada  dasarnya  tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena sama- sama menunggu putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  mengikat,  membutuhkan  waktu  yang lama  dan  tidak  maksimal  dalam  upaya  pengembalian  kerugian  negara  yang dikorupsi.
Tersedianya  mekanisme  perdata  dalam  perampasan  aset  hasil  tipikor, dapat  menjawab  kekurangan  yang  dimiliki  oleh  mekanisme  pidana  antara lain tetap  dapat  melakukan  gugatan  walaupun  tersangka,  terdakwa,  ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian  negara  yang  dikorupsi.  Namun  di  sisi  lain  tersedianya  mekanisme perdata  dalam  upaya  perampasan  aset  hasil  tipikor  seperti  yang  terdapat dalam  Undang  Undang  Tipikor  juga  belum  maksimal  karena  proses  perdata menganut  sistem  pembuktian  formil  yang  dalam  prakteknya  bisa  lebih  sulit daripada pembuktikan materiil.
Dengan  demikian  penerapan  perampasan  aset  berdasarkan  Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001 belum  berhasil  secara  maksimal  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan negara  sehingga  diperlukan  suatu  alternatif  kebijakan  hukum  dalam  upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, antara lain pengadopsian ketentuan perampasan  aset  tanpa  tuntutan  pidana  sesuai    dengan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.
Menurut  Mulder  salah  satu  dimensi  dalam  kebijakan  hukum  pidana adalah  seberapa  jauh  kebijakan  hukum  pidana  yang  berlaku  perlu diubah/diperbarui.  Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  terlihat  bahwa Indonesia  telah  memiliki  pengaturan  tersendiri  mengenai  perampasan  aset
secara  umum  yang  terdapat  dalam  KUHAP,  dan  perampasan  aset  secara khusus seperti yang diatur bagi tindak pidana korupsi.
Namun,  ketentuan  hukum  yang  ada  dirasakan  belum  cukup  memadai bagi  upaya  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  yang  dikuasai  oleh  pelaku tindak  pidana.  Sebab  tidak  cukup  efektif  guna  melakukan  perampasan  aset hasil  tindak  pidana,  sehingga  aset  hasil  tindak  pidana  yang  berhasil  dirampas belum  maksimal.  Selain  mekanisme  pidana,  disediakan  juga  mekanisme perdata  dalam  Undang-Undang  Tipikor,  sayangnya  karena  terdapat  dalam Undang-Undang  Tipikor,  objek  pengaturan  dalam  perampasan  aset menggunakan  mekanisme  perdata  hanya  terbatas  pada  tindak  pidana  korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi di dalamnya belum dapat  dilakukan  perampasan  aset  dengan  menggunakan  mekanisme  perdata karena  belum  ada  peraturan  tertulis  yang  mengaturnya,  kecuali  menempuh jalur  perdata  sendiri  setelah  perkara pidana  Incracht.   Menurut  penulis,  hal ini menunjukkan  bahwa  perlu  dilakukan  perubahan  atas  kebijakan  hukum perampasan  aset  di  Indonesia,  sehingga  hal-hal  yang  disebutkan  diatas  tidak lagi menjadi hambatan dalam upaya perampasan aset di Indonesia.
Berdasarkan  dimensi  pertama  dalam  kebijakan  hukum  pidana  menurut Mulder,  maka  metode  perampasan  aset  yang  berlaku  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  perlu  mengalami  perubahan.  Perubahan  tersebut  dapat  dilakukan dengan melakukan perubahan sistem perampasan aset sehingga dapat dicapai hasil  yang  maksimal  atas  upaya  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  di Indonesia.
Perubahan  metode  tersebut  sangat  penting  mengingat  dengan  adanya metode  perampasan  aset  yang  efektif,  maka  diharapkan  angka  terjadinya tindak pidana dapat ditekan dan kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana  dapat  dikembalikan  pada  pihak  yang  berhak.  Perubahan  metode tersebut  harus  dapat  menjadi  jawaban  bagi  kelemahan  peraturan  hukum tentang  perampasan  aset  yang  berlaku  di  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia saat  ini,  yaitu  memerlukan  waktu  penyelesaian  yang  lama,  mekanisme penyitaan  yang  sangat  kaku,  paradigma  penyelesaian  perkara  hanya  pada pelaku, dan tersedianya metode subsider.

## 1.2 Perampasan aset tanpa membuktikan kesalahan
Mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana yang dianggap terobosan ini  mengandung  poin  yang  sangat  krusial.  Yaitu,  terkait  dengan  hak  asasi manusia  yang  termaktub  dalam  Pasal  28H  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”  Perlindungan  terhadap  aset  seseorang  memang  sangat  dilindungi  dari kesewenang-wenangan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum (rule of law). Maka, penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalah prinsip-prinsip konstitusional.
Bagi sebagian kalangan yang memandang perampasan aset yang diduga “hasil  tindak  pidana”  harus  didahului  oleh  keputusan  atau  kepastian  tentang tindak  pidana  yang  menghasilkan  aset  kejahatan  tersebut,  memang  sangat mungkin  menganggap  model  perampasan  perdata  ini  bertentangan  dengan konstitusi.  Misalnya,  hal  ini  pernah  dilakukan  oleh  terpidana  korupsi  Akil Mochtar  melaui  Uji  Materi  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Ia mempersoalkan  Pasal  69  UU  No.  8  Tahun  2010,  yang  menyebutkan  bahwa: “Untuk  dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  disidang pengadilan  terhadap  tindak  pidan  Pencucian  Uang  tidak  wajib  dibuktikan terlebih  dahulu  tinda k  pidana  asalnya,”  terutama  dalam  kata  “tidak”  yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Pada  intinya,  adanya  kata  “tidak”  tersebut  menyebabkan  tindak  pidana asal  dari  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  menghasilkan  aset  ilegal  tidak perlu  dibuktikan,  dianggap  bertentangan  dengan  konstitusi.  Ia  beranggapan bahwa  tindak  pidana  asal  ( predicate  crime )  ini  yang  menghasilkan  aset  hasil kejahatan  yang  kemudian  disembunyikan  melalui  metode-metode  pencucian uang.  Jika  tidak  dibuktikan  tindak  pidananya,  mustahil  akan  ditemukan pencucian uangnya, apalagi dirampas untuk negara.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 77/PUU-XII/2004, sebenarnya sudah  menyatakan  bahwa  Pasal  69  UU  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang tersebut  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi.  Namun,  jika  dilihat  dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi tidak begitu mengulas tentang argumen  hukum  yang  lugas  mengapa  tindak  pidana  asal  tersebut  tidak  perlu
dibuktikan.  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya  hanya  menjabarkan bahwa  akan  ada  ketidakadilan  jika  seorang  yang  nyata-nyata  telah  menerima keuntungan  dari  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tidak  bisa  diproses  apabila tindak  pidana  asalnya  tidak  bisa  dibuktikan.  Mahkamah  Konstitusi  hanya mencontohkan  Pasal  480  KUHP  tentang  penadahan  yang  sudah  sejak  lama tidak  perlu  dibuktikan  tindak  pidana  asalnya.  Hal  ini  menjadikan  konsep perampasan aset tanpa memerlukan bukti kesalahan melalui In Rem atau Civil Forfeiture masih perlu dijelaskan lebih lanjut.
Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini juga telah menerapkan penyitaan terhadap hasil kejahatan. Pasal 39 Ayat (1) Huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa yang  dapat  dilakukan  penyitaan  adalah:  benda  atau  tagihan  tersangka  atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasi dari tindak pidana. Dalam kasus pencurian misalnya, benda yang dicuri  sebagai  hasil  dari  kejahatan  yang  dapat  disita  jika  ditemukan  oleh penyidik  pada  saat  penangkapan,  penggeledahan.  Begitu  juga  dalam  kasus korupsi, hasil kejahatan yang disita misalnya pada saat ditemukannya sejumlah uang yang diduga sebagai uang suap kepada pejabat publik tertentu.
Hal  mana,  uang  tersebut  juga  termasuk  sebagai  kerugian  negara  yang dapat  dirampas  oleh  negara.  Hanya  saja,  paradigma  yang  digunakan  masih bersifat  in  personam  yang  masih  melekatkan  aset  dengan  individu  sebagai tersangka  atau  terdakwa.  Aset  yang  disita  kemudian  harus  dibuktikan merupakan  bagian  daripada  pembuktian  unsur  kesalahan  dari  pelaku. Sementara  dalam  penyitaan  yang  bersifat in  rem ,  yang  menggunakan pembuktian  terbalik,  dimana  yang  diperlukan  hanyalah  sebatas  pembuktian dengan standar “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” (balanced  probability). Teori balanced  probability  principle atau pembuktian  keseimbangan  kemungkinan  ini,  memisahkan  antara  kepemilikan aset  dengan  tindak  pidana.  Teori  ini  menempatkan  perlindungan  terhadap terdakwa  untuk  dianggap  tidak  bersalah (presumption  of  innoncence) sebagai penjabaran  prinsip non-self  incrimination yang  harus  diimbangi  kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya.
Kerugian  keuangan  negara  akibat  dari  pengelolaan  keuangan  negara wajib  dikembalikan,  tujuannya  gar  keuangan  negara  tetap  berada  dalam
keadaan  semula  untuk  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  negara  dalam rangka  mencampai  tujuan  negara.    Upaya  negara  untuk  mengembalikan kerugian  keuangan  negara  tersebut,  telah  disiapkan  instrumen  hukum  yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila morak maupun komitmen  penegak  hukum  tidak  menunjangnya  untuk  ditegakkan  berarti instrumen hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka. 12
Jika  dalam  kasus  pidana,  standar  pembuktian  memerlukan  derajat kemungkinan  yang  sangat  tinggi,  dengan  diksi  secara  sah  dan  meyakinkan atau dalam sistem hukum anglo saxon berdasarkan ‘ beyond reasonable doubt ’, maka  dalam ‘balanced  probability’, yang  maksudnya  ‘sesuatu  lebih  mungkin terjadi  daripada  tidak ’.  Model  pembuktian  perdata  ini  berlandaskan  prinsip prepondance  of  evidance ,  dimana  suatu  kebenaran  semata-mata  didasarkan pada  alat  bukti  mana  yang  lebih  meyakinkan  atau  dapat  diukur  dengan  siapa yang  memiliki  bukti  lebih  banyak  dan  pihak  yang  harus  membuktikan  adalah pihak yang menyatakan atau menuntut hak tersebut. Maka, dalam perampasan perdata  ini,  keyakinan  hakim  tidak  dibutuhkan  untuk  menentukan  suatu  harta kekayaan  merupakan  hasil  tindak  pidana,  karena  standar  pembuktian  yang sudah  diturunkan  dari  standar  pembuktian  pidana  ke  perdata.  Sebagai penegasan, dapat disimak pertimbangan Hakim W.J Kitchen dalam perkara R.v Nayanchandra  Shah  di  Kanada,  yang  menyatakan  pendiriannya  terhadap perkara pencampuran hasil kejahatan dengan  hasil yang legal oleh terdakwa, dengan  pandangan  sebagai    berikut :  “tujuan  dari  penggunaan  standar pembuktian  yang  lebih  rendah  adalah  untuk  menyelesaikan  kesulitan  untuk membuktikan hal-hal yang mungkin hanya diketahui oleh si terdakwa. Penuntut harus  mampu  membuktikan  secara  meyakinkan  fakta  terjadinya  tindak  pidana dan jumlah dari hasil tindak pidana tersebut.
Namun  bukti  untuk  mengidentifikasi  bagian  mana  yang  merupakan  hasil tindak  pidana  adalah  suatu  hal  lain.  Pemindahan  hasil  tindak  pidana  oleh tersangka  bisa  dilakukan  sebagai  suatu  manipulasi  harta  ketika  hal  tersebut berada  di luar  kontrol dan pengawasan  dari orang lain. Tindakan  tersembunyi tersebut  bisa  menjadi  sangat  mudah  dilakukan  dengan  makin  meningkatnya kecanggihan  transaksi  komersial  dan  kemampuan  untuk  membuat  perintah
12 Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktek, Edisi Keempat, cetakan ke-7 , Depok: PT. RajaGrafindo Persada,  2021, hlm. 190.
pemindahan  hak  atas  barang  melalui  komputer  atau  elektronik  pada  skala nasional  maupun  internasional.  Terdakwa  memiliki  beban  korelatif  untuk membuktikan  bahwa  keseimbangan  dari  kemungkinan  bahwa  barang  yang diperiksa tidaklah dibeli dari hasil kejahatan.
Sementara,  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  dalam  mekanisme ini,  penuntut  umum  harus  terlebih  dahulu  memiliki  dugaan  kuat  ( probable cause )  adanya  kayakinan  bahwa  aset  tersangka/terdakwa  diperoleh  secara melanggar  hukum.  Di  sini,  ditekankan  kepada  penuntut  umum  untuk  harus terlebih  dahulu  memiliki  bukti,  bahwa  seorang  memiliki  kekayaan  transaksi keuangan  diluar  kewajaran.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan,  bahwa dengan  menggunakan  teori  ‘kemungkinan  berimbang’  ini  dalam  perampasan aset (negara melawan aset), bukan ditujukan untuk menyatakan kesalahan dan menghukum seorang tersangka.

## 2.  Pentingnya Pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan  Aset
Selama  ini  pengembalian  aset  atas  kerugian  negara  tidak  menemukan keselarasan  dari  hukuman  yang  ada.  Sehingga  tidak  menimbulkan  efek  jera  pada seseorang untuk bertindak korupsi. Dan bahkan selama ini, pengembalian aset dan beratnya  hukuman  tidak  seimbang  dengan  kerugian  negara.  Kalau  kita  lihat  grafik korupsi  semakin  meningkat,  ini  mengkonfirmasi  bahwa  hukuman  kita  tidak menimbulkan efek jera, misal hukuman 3 tahun pengembalian Rp. 1 miliar padahal nilai kerugian negara triliunan rupiah, oleh karena itu pemerintah seyogyanya segera mengesahkan  Rancangan  Undang-udang  Perampasan  Aset  tindak  pidana  menjadi Undang-undangan  untuk  kepentingan  pembangunan,  masyarakat,  bangsa  dan negara.
Pentingnya  keberadaan  Undang-Undang  tentang  Perampasan  Aset  dapat dilihat  dari  beberapa  faktor,  yaitu  faktor  posisi  Indonesia  selaku  negara  peratifikasi United  Nation  Convention  Against  Coruption ;  faktor  perkembangan  jenis  tindak pidana  yang  menimbulkan  kerugian  secara  ekonomi;  dan  faktor  mekanisme  yang tersedia belum memadai.
2.1 Ratifikasi United Nation Convention Against Coruption
Ratifikasi United  Nation  Convention  Against  Coruption oleh  Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United  Nation  Convention  Against  Coruption ,  2003  (Konvensi  Perserikatan Bangsa  Bangsa  Anti  Korupsi,  2003)  Salah  satu  bagian  penting  yang  diatur
dalam United Nation Convention Against Coruption adalah adanya pengaturan yang  berkaitan  dengan  penelusuran,  penyitaan,  dan  perampasan  hasil  dan instrumen  tindak  pidana  antar  negara.  Sebagai  konsekuensi  dari  ratifikasi United Nation Convention Against Coruption maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan  ketentuan-ketentuan  perundang  undangan  yang  ada  dengan ketentuan-ketentuan  di  dalam  konvensi  tersebut,  sehingga  Indonesia  dapat melakukan  upaya  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  khususnya  hasil korupsi secara maksimal.
Di dalam United Nation Convention Against Coruption terdapat ketentuan yang detail mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan  metode non  conviction based asset  forfeiture .  Sehingga  dapat menjadi  acuan  untuk  negara  pihak  dalam  melakukan  kerjasama  internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
United  Nation  Convention  Against  Coruption menentukan  bahwa  semua negara  pihak  wajib  untuk  mempertimbangkan  perampasan  hasil  tindak kejahatan  tanpa  melalui  pemidanaan National  Central  Bureau (NCB).  Dalam hal ini United  Nation  Convention  Against  Coruption tidak  memandang  adanya perbedaan  sistem  hukum  di  antara  negara  pihak, National  Central  Bureau dianggap  sebagai  suatu  sistem  yang  dapat  melampaui  perbedaan-perbedaan antar  sistem  hukum  yang  dianut  oleh  para  negara  pihak  dari  United  Nation Convention  Against  Coruption . United  Nation  Convention  Against  Coruption mengusulkan  National  Central  Bureau  sebagai  alat  untuk  semua  yurisdiksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dengan  menjadi  negara  peratifikasi,  maka  Indonesia  harus  tunduk  pada ketentuan  yang  ada  dalam United  Nation  Convention  Against  Coruption . Setelah  melakukan  ratifikasi  seharusnya  Indonesia  juga  melakukan penyesuaian ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan United Nation Convention Against Coruption selaku konvensi internasional dimana Indonesia menjadi  bagian  di  dalamnya.  Hadirnya  Rancangan  Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu langkah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan  tindak  lanjut  atas  ratifikasi  terhadap United  Nation  Convention Against  Coruption .  Hal  tersebut  karena  dengan  adanya  Rancangan  Undang Undang  perampasan  aset  yang  menganut  mekanisme  perampasan  pidana In
Rem (NCB)  Indonesia  telah  melakukan  penyesuaian  dengan  ketentuan  yang ada  dalam United  Nation  Convention  Against  Coruption selaku  konvensi internasional.
Walaupun  ketentuan  yang  ada  dalam  Rancangan  Undang-Undang tentang  perampasan  aset  mengacu  pada  ketentuan  perampasan  aset  yang disarankan  dalam United  Nation  Convention  Against  Coruption ,  materi  yang diatur dalam Rancangan Undang Undang Perampasan Aset dapat berlaku bagi semua tindak pidana dengan motif ekonomi. Hal tersebut mengingat aset hasil tindak pidana merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan dengan motif ekonomi  sehingga  dengan  melakukan  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana upaya  penekanan  angka  kejahatan  diharapkan  dapat  berjalan  sesuai  dengan harapan.

## 2.2 Tindak Pidana Motif  Ekonomi
Praktik tindak pidana dengan motif ekonomi dalam beberapa kurun waktu ini  di  Indonesia  semakin  kompleks.  Kemajuan  teknologi  informasi  telah menciptakan  kemudahan  bagi  para  pelaku  untuk  melakukan  tindak  pidana sehingga menciptakan variasi dalam modus operandi yang digunakan. Dengan munculnya  bermacam-macam  modus  operandi  baru  dalam  tindak  pidana, maka upaya penegakan hukum atas tindak pidana tersebut tentunya lebih sulit. Selain itu,  kemajuan  teknologi  dan informasi  juga  memudahkan  upaya  pelaku tindak  pidana  untuk  menyembunyikan  hasil  tindak  pidana  tersebut,  sehingga upaya  penyembunyian  aset  yang  berasal  dari  sebuah  tindak  pidana  tidak lagi mengenal  batas  negara  tertentu,  dan  melewati  yurisdiksi  antar  negara  satu dengan  negara  lainnya.  Perkembangan  tersebut  membutuhkan  ketentuan hukum  yang  dapat  menjadi  solusi  atas  permasalahan  perkembangan  jenis tindak  pidana  ekonomi.  Sehingga  penegakan  hukum  atas  tindak  pidana ekonomi  baik  yang  dilakukan  dengan  metode  konvensional  maupun  dengan metode  mutakhir  dapat  diselesaikan  oleh  aparat  penegak  hukum  sesuai dengan ketentuan yang ada.
Dengan  perkembangan  tersebut  maka  tindak  pidana  yang  asetnya menjadi  objek  dari  perampasan  aset  juga  ikut  berkembang  dan  bertambah jenisnya.  Tindak  pidana  yang  dimaksud  antara  lain  korupsi,  pencucian  uang, terorisme,  perdagangan  orang,  penyelundupan  senjata,  narkotika,  kehutanan, dan  perikanan,  serta  tindak  pidana  lain  yang  terdapat  unsur  ekonomi  dalam
pelaksanaannya  seperti  penggelapan  dan  penipuan.  Tindak  pidana  tersebut tentunya  telah  memiliki  peraturan  perundang-undangan  tersendiri,  namun sampai  saat  ini  ketentuan  masing-masing  undang-  undang  tindak  pidana tersebut  belum  mengatur  mengenai  upaya  perampasan  aset  terkait  dalam penyelesaian tindak pidana.
Tindak pidana yang disebutkan di atas, sangat membutuhkan mekanisme perampasan  aset  yang  efektif  sehingga  keadilan  dapat  ditegakkan,  minimal dari segi pengembalian kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Undang-Undang  tentang  Perampasan  Aset  dapat  menjadi  jawaban  dari kebutuhan akan mekanisme baku yang lebih efektif dalam upaya perampasan aset  hasil  tindak  pidana.  DPR  RI  dapat  menujukkan  pada  masyarakat  bahwa DPR  memiliki  keinginan  politik  untuk  menerapkan  upaya  perampasan  aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia dengan mengesahkan Undang- Undang tentang Perampasan Aset.

## 2.3 Prosedur yang Belum Memadai
Sebagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, metode yang digunakan  dalam  penegakan  hukum  atas  tindak  pidana  dengan  menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ( follow the suspect )  seperti  yang  terdapat  dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang  tindak pidana  korupsi  ternyata  tidak  menimbulkan  efek  jera  dan  belum  cukup  efektif untuk  menekan  tingkat  kejahatan  kerena  prosedurnya  hanya  ditekankan  pada penghukuman  pelaku  dengan  menempatkan  pelaku  di  penjara  sedangkan penyitaan  dan  perampasan  aset  hanya  dilakukan  sebagai  pidana  tambahan saja.
Sedangkan  menyita  dan  merampas  hasil  dan  instrumen  tindak  pidana dari  pelaku  tindak  pidana  tidak  saja  memindahkan  sejumlah  harta  kekayaan dari  pelaku  kejahatan  kepada  masyarakat  tetapi  juga  akan  memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  semua  anggota  masyarakat. Selain  itu,  adanya  perkembangan  jenis  pidana  dengan  motif  ekonomi  juga membutuhkan  mekanisme  yang  memadai  dalam  artian  mampu  digunakan sesuai  dengan  keadaan  yang  ada  saat  ini  untuk  mengefektifkan  upaya perampasan aset di Indonesia.
Hal  inilah  yang  pada  kemudian  mendorong  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan  kebijakan  terkait  dengan  upaya  efektivitas  perampasan  aset hasil  tindak  pidana  ekonomi.  Salah  satu  kebijakan  yang  menjadi  prioritas Pemerintah  Indonesia  adalah  pembuatan  instrumen  hukum  yang  mampu merampas  seluruh  harta  kekayaan  yang  dihasilkan  dari  suatu  tindak  pidana serta  seluruh  sarana  yang  memungkinkan  terlaksananya  tindak  pidana terutama  tindak  pidana  bermotif  ekonomi.  Kebijakan  tersebut  merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang dikemukakan Mulder, yaitu tindakan yang harus diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
Dalam  tulisan  ini  tindakan  yang  harus  diperbuat  diterjemahkan  sebagai langkah  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  mengefektifkan  upaya perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia adalah dengan membentuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

## 3.  Perampasan Aset Tindak Pidana dengan Proses Perdata
Dalam  Pasal  1  angka  8  RUU  Perampasan  Aset  tindak  pidana,  disebutkan tentang definisi Perampasan In Rem yang berarti suatu tindakan negara  mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang  lebih  kuat  bahwa  aset  tersebut  yang  diduga  berasal  dari  tindak  pidana  atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang  diduga  dari  dan  untuk  tindak  pidana  disidangkan  dalam  sebuah  pengadilan perdata.
Penggunaan  mekanisme  perdata  dalam  merampas  aset  hasil  tindak  pidana tersebut dilakukan murni dalam dugaan kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilalihan  aset  yang  diduga  dari  hasil  tindak  pidana  tanpa  disertai  dengan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  kejahatannya.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis dari  mekanisme  ini  karena  memang  yang  dihadapkan  ke  pengadilan  oleh  penuntut umum  adalah  aset  itu  sendiri  bukan  pelaku.  Adapun  pihak  yang  berkepentingan dengan  aset  yang  dimaksud  (bisa  jadi  pihak  yang  diduga  pelaku)  dapat  menjadi pihak  terkait  didalam  persidangan  untuk  mempertahankan  aset  tersebut. Penggunaan  mekanisme  perdata  dalam  perkara  pidana  ini  merupakan  pilihan pragmatis  dari  masyarakat  global  dalam United  Nation  Convention  Against Coruption untuk  memberantas  kejahatan,  khususnya  korupsi.  Namun  demikian, pilihan tersebut penting untuk dijelaskan secara teoritik dan paradigmatik, agar tidak terkesan hanya mengambil “ jalan pintas ” dalam penegakan hukum.
Secara  historis,  fenomena  kejahatan  terorganisir  seperti  peredaran  narkotika internasionl  ikut  mempengaruhi  perkembangan  pemikiran  tentang  konsep perampasan (confiscation) dalam  sistem  peradilan  pidana.  Sebelumnya,  hukum acara  pidana  yang  berlaku  didunia  secara  umum,  pada  masa  lampau  hanya mengenal  mekanisme  perampasan  tradisional  yang  disebut  sebagai  perampasan terhadap  instrumen  kejahatan (instrumentum  sceleris) atau  objek  dari  kejahatan (objectum  sceleris) .  Hampir  semua  sistem  peradilan  pidana  yang  berlaku,  tidak menyediakan  mekanisme  perampasan  terhadap  hasil  kejahatan (producta/fructa sceleris). Hal  ini  dikarenakan,  terhadap  kejahatan  yang  tidak  menimbulkan  korban secara  langsung (victimless) ,  pelaku  seolah-olah  terbebas  dari  kewajiaban membayar  ganti  rugi.  Terhadap  pelaku,  hanya  dikenakan  pidana  badan  (fisik) berupa  pemenjaraan.  Hal  ini  berbeda  dengan  jenis  kejahatan  yang  menimbulkan korban langsung, dimana para korban atau keluarganya dapat mengajukan gugatan materil  kepada  pelaku  kejahatan,  seperti  yang  dipraktikkan  di  negara  Belgia  dan Prancis.
Perampasan  harta  hasil  kejahatan  sebenarnya  berakar  dari  sebuah  prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan  bagi  pelakunya  ( crime  should  not  pay ),  atau  dengan  kata  lain, seseorang  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  dari  aktivitas  ilegal  yang  ia  lakukan. Perampasan  yang  kemudian  dipilih  adalah  dengan  menggunakan  jalur  perdata. Artinya,  perampasan  terhadap  aset  hasil  kejahatan  dilakukan  tanpa  perlu mengenakan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku.  Artinya,  konsentrasi  penegak  hukum hanya  kepada  asetnya,  bukan  pelaku.  Perampasan  melalui  jalur  perdata  ini  dipilih, karena  perampasan  pidana  yang  sudah  ada  harus  dikaitkan  dengan  kesalahan terdakwa. Artinya, harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara.
Sementara,  mengungkap  dan  membuktikan  kejahatan  terorganisir (organized crime) yang  menjadi  fenomena  kejahatan  modern  bukanlan  perkara  yang  mudah. Pengejaran terhadap pimpinan organisasi kejahatan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat  internasional  menemui  kegagalan  demi  kegagalan  karena  sulitnya menemukan  jejak-jejak  mereka  dalam  aktivitas  kejahatan  di  lapangan.  Mereka  ini adalah  orang-orang  yang  hanya  memberikan  perintah  untuk  melakukan  aksi-aksi kriminal,  dan  kemudian  sebagai  pihak  yang menerima  keuntungan  hasil  kejahatan. Maka,  pilihan  untuk  hanya  mengejar  aset  hasil  kejahatan  ketimbang  menemukan
pelakunya dianggap sebagai terobosan dari dinamika dunia kejahatan yang semakin kompleks.
Terlebih,  dalam  tindak  pidana  korupsi,  hasil  kejahatan  yang  merupakan kerugian negara yang harus segera dipulihkan karena terkait dengan perekonomian dan  hak  dari  warga  negara,  maka  mekanisme  perdata  dianggap  sangat  relevan. Mengingat, hukum perdata tidak bertujuan untuk menghukum,  melainkan dirancang untuk dua hal yang sangat penting yaitu;
a.  Pertama, status quo ante yaitu untuk mengembalikan posisi dari pihak yang dirugikan.
b.  Kedua, untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan akibat kerusakan yang diderita/dialaminya.
Sedangkan  aset  yang  tidak  seimbang  dengan  penghasilan  atau  sumber penambahan  kekayaan  yang  tidak  dapat  dibuktikan  asal  usulnya  sesungguhnya secara  sah  dan  diduga  terkait  dengan  tindak  pidana.    Kemudian,  hukum  acara perampasan aset dalam RUU disebut menekankan pada konsep negara versus aset (in  rem),  yang  juga  mengatur  tentang  perlindungan  terhadap  pihak  ketiga  yang beritikad  baik.  Terakhir,  ketentuan  jenis  pengelolaan  aset  yakni,  penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan,  pengawasan,  dan  pengembalian.  Apabila  RUU  itu  disahkan,  PPATK menilai,  dapat  membantu  pengembalian  kerugian  negara  dari  hasil  tindak  pidana. "Dan akan memberi efek jera kepada pelaku dan deterrent effect bagi calon pelaku kejahatan ekonomi,

## KESIMPULAN
Perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  pada dasarnya  telah  memiliki  landasan  dalam  pelaksanaannya,  hanya  saja  perlu pembaruan  terhadap  prosedur  yang  ada  baik  dari  segi  tindak  pidana  maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum  di  Indonesia.  Pentingnya  keberadaan  Undang-Undang  tentang  Perampasan Aset di Indonesia dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu Ratifikasi United Nation Convention Against  Coruption ,  perkembangan  jenis  tindak  pidana,  dan  prosedur  perampasan aset yang belum memadai. Posisi Indonesia selaku negara peratifikasi United Nation Convention Against Coruption , sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di
dalam  konvensi tersebut  karena  hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  ratifikasi tersebut.
Selain  itu  aspek  lain  yang  mencerminkan  kebutuhan  Indonesia  terhadap pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset adalah perkembangan jenis tindak pidana  motif  ekonomi.  Kemajuan  teknologi  menciptakan  kemudahan  bagi  para pelaku  untuk  menjalankan  tindak  pidana  dan  menyembunyikan  hasil  tindak  pidana tersebut dengan metode yang lebih mudah.  Hal ini kemudian harus diatasi dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa yang akan datang  sehingga  upaya  perampasan  aset  dapat  mencapai  hasil  yang  maksimal. Faktor terakhir dari urgensi pembentukan Undang-Undang perampasan aset adalah mekanisme  yang  belum  memadai.  Mekanisme  yang  memadai  dalam  upaya perampasan  aset  diharapkan akan  menggunakan  mekanisme  yang  terdapat dalam United  Nation  Convention  Against  Coruption sehingga  perampasan  aset  di Indonesia akan berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alldridge, P. 2003. Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal  Laundering  and  Taxation  of  Proceeds  of  Crime .  Hart  Publishing. Oregon.
Cassella, S. D. 2007. Asset Forfeiture Law in the United States . Chapters 1 and 2. Juris Publishing. New York, NY.
Hiariej,  Eddy  O.S., Pengembalian  Aset  Kejahatan .  Jurnal,  Opinio  Juris  Volume  13 Mei-Agustus 2013.
Mia  Amiati  Iskandar,  Februari  2013, Perluasan  Penyertaan  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi  menurut  UNCATOC  2000  dan  UNCAC  2003 ,  Ciputat  Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group).
Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, April 2011, Hukum Keuangan Negara  Teori  dan  Praktek,  Edisi  Keempat,  cetakan  ke-7,  Depok:  PT. RajaGrafindo Persada.
Pohan,  A.  et.  al.  2008. Pengembalian  Aset  Kejahatan.  Pusat  Kajian  Anti  Korupsi [PuKAT] Korupsi Fakultas Hukum UGM dan Kemitraan . Yogyakarta.
Ramelan.  et.  al.  2008. Panduan  untuk  Jaksa  Penuntut  Umum  Indonesia  dalam Penanganan  Harta  Hasil  Perolehan  Kejahatan .  Jakarta:  Indonesia – Australia Legal Development facility.
Ramelan,  et.  al.  2012. Laporan  Akhir  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang  Tentang  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana .  Pusat  Perencanaan Pembangunan  Hukum  Nasional.  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
Sly, N. 2009. Murder by Poison . United Kingdom.: The History Press.
Stessens,  G.  2003 .  Money  Laundering:  A  New  International  Law  Enforcement Model . USA:  Cambridge University Press.
Suseno,  F.  M.  2016. Pemikiran  Karl  Marx;  Dari  Sosialisme  Utopis  ke  Perselisihan Revisionisme. Cet. 10 . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Vettori, B. 2006. Tough on Criminal Welath: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU . Netherlands: Springer.
Yusuf,  M.  2013. Merampas  Aset  Koruptor ; Solusi  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia . Jakarta: Penerbit buku Kompas..
Yayan  Indriana,  2018, Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  pada  Perkara Tindak Pidana Korupsi ,
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020,  tentang  Pertambangan  Mineral dan Batubara.