## PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN
Alouisius Alan Sanjaya 1 , Made Sugi Hartono 2 , Si Ngurah Ardhya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { alansanjaya30@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kedudukan  alat  bukti  elektronik  berupa akun media sosial dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik  melalui  media  sosial  serta  mengetahui  parameter  dalam  penentuan  suatu informasi/dokumen  elektronik  berupa  akun  media  sosial  sebagai  alat  bukti  dalam  proses penyidikan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  observasi,  studi  dokumen,  dan wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability Sampling dan  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik Purposive  Sampling selanjutnya teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  kedudukan  akun  media  sosial  terhadap  kasus  pencemaran  nama  baik  melalui  media sosial  adalah  sah  sebagai  alat  bukti  elektronik  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Parameter  yang  digunakan  dalam menentukan  suatu  informasi/dokumen  elektronik  berupa  akun  media  sosial  agar  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses  penyidikan,  harus  memenuhi  persyaratan  formil dan  persyaratan  materil,  persyaratan  formil  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan persyaratan materiil diatur dalam Pasal 6,  Pasal  15,  dan  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, Akun Media Sosial, Pencemaran Nama Baik

## Abstract
The purpose of this study was to determine the position of electronic evidence in the form of social media accounts in the investigation of criminal cases of defamation through the media as  well  as  to  know  the  parameters  in  determining  an  electronic  information/document  in  the form of social media accounts as evidence in the investigation process. The type of research used  is  empirical  legal  research  with  a  descriptive  nature  of  research.  The  location  of  this research  was  conducted  in  Buleleng  Regency.  The  data  collection  technique  used  is  by means  of  observation,  a  document  study,  and  interviews.  the  technique  used  is  the  Non Probability  Sampling  determination  subject  uses  the  Purposive  Sampling  technique,  then  the data processing and analysis techniques are carried out qualitatively. The results of the study show that the position of social media accounts for defamation cases through social media is legal  as  electronic  evidence.  This  is  regulated  in  Article  5  paragraphs  (1)  and  (2)  of  Law Number  19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning
Information  and  Electronic  Transactions . The  parameters  used  in  determining  an  electronic information/document in the form of a social media account so that it can be used as evidence in  the  investigation  process,  must  meet  the  formal  requirements  and  material  requirements, the  formal  requirements  are  regulated  in  Article  5  paragraph  (4)  of  Law  Number  19  of  2016 concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic Transactions  while  the  material  is  regulated  in  Article  6,  Article  15,  and  Article  16  of  Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
Keywords: Electronic Evidence, Social Media Accounts, Defamation

## PENDAHULUAN
Jejaring  sosial  atau  media  sosial sekarang  ini  juga  telah  menjadi  bagian dari  gaya  hidup  masyarakat  modern. Kemudahan  menggunakan  media  sosial seperti facebook atau twitter membuat anak-anak,  remaja,  hingga  orang  dewasa rajin  mengupdate  informasi  terbaru  lewat akun  jejaring  sosial  miliknya  sendiri. Dalam  perkembangannya,  tak  sedikit orang  yang  tersandung  dengan  kasus hukum  yang  dikarenakan  oleh  dampak penggunaan  teknologi  itu  sendiri.  Mulai dari  penipuan  hingga  pencemaran  nama baik  yang  sering  kali  terjadi.  Belakangan dalam proses pembuktian telah menggunakan alat bukti teknologi informasi yaitu berupa alat bukti elektronik.
Seperti  dalam  pembuktian  yang  terjadi dalam kasus tindak
pidana menyebarluaskan konten pornografi dengan  menggunakan  aplikasi  media sosial  yaitu  dengan  mengunggah  gambar bermuatan  pornografi  dalam  salah  satu akun  Facebook  dan  untuk  disebarkan ( Kurniawan, Daniel Widya. 2018).
Dalam  penulisan  skripsi  ini,  peneliti secara khusus menggunakan kasus pencemaran  nama  baik  melalui  media sosial  di  Kabupaten  Buleleng  sebagai bahan  dalam  penelitian  ini.  Salah  satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat  dengan  memanfaatkan  atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah  ujaran  kebencian  melalui  media sosial  (Sepima  dkk, 2021:  108-116) .
Seperti  kasus  yang  terjadi  di  Singaraja yang  melibatkan  ibu  rumah  tangga  yang didakwa  menghina  seorang  pengacara melalui  cuitan  komentar  pada  status facebook ,  lalu  terdapat  juga  kasus  yang melibatkan seorang kepala desa tamblang yang  didakwa  menghina  seorang  Jro Mangku  dengan  tuduhan-tuduhan  melalui
cuitan  pada  status facebook .  Dalam perkara ini, terdakwa dapat dijerat dengan pasal  berlapis  yaitu  pasal  311  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang selanjutnya disebut dengan KUHP dan/atau  pasal  310  KUHP,  serta  pasal  27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE. Berikut  data  terkait  jumlah  kasus  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media  sosial  sampai  dengan  tahun  2021 yang sudah tertangani oleh pihak kepolisian  Resor  Kabupaten  Buleleng, dapat  dilihat  dalam  data  kasus  dibawah ini:
Tabel 1
Data  Jumlah  Tindak  Pidana  Pencemaran Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial  Tahun 2017-Tahun  2021  di  Wilayah  Hukum
Polres Buleleng No Tahun Kasus 1 2019 1 2 2020 3 3 2021 2 Sumber:  Satuan  Reserse  dan  Kriminal Polres Buleleng
Perkembangan teknologi yang mempengaruhi  timbulnya  tindak  pidana siber  ini  mau  tak  mau  memberikan dampak bagi tatanan hukum yang berlaku di  Indonesia  (Adhi,  I  Putu  Krisna,  2018). Alat  bukti  merupakan  sesuatu  hal  penting dalam  proses  pembuktian,  namun  Pasal 184  ayat  (1)  KUHAP  sangat  terbatas, permasalahan  yang terjadi  adalah  apabila dalam  proses  pembuktian  memerlukan alat  bukti  elektronik  namun  tidak  diatur dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP.  Pasal
184  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:  a.  Keterangan  saksi;  b.  Keterangan ahli;  c.  Surat;  d.  Petunjuk;  e.  Keterangan terdakwa.  Mengacu  pada  pasal  tersebut jika dilihat alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian sangatlah sempit dan terbatas, sehingga muncul alat bukti  diluar  KUHAP  yang  belum  bisa digunakan  dan  belum  mendapat  legalitas yang  jelas.  Dilema  ini  akhirnya  menjadi awal  untuk  memberikan  suatu  kepastian hukum dengan melahirkan Undang- Undang  yang  bersifat  khusus  untuk memuat alat bukti yang sah diluar KUHAP.
Pemecahan masalah ini salah satunya  adalah  dengan  terbentuknya Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  memuat  alat bukti  elektronik  yakni  pada  Pasal  1  ayat (1)  dan  (4)  dan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2). Alat  bukti  yang  terbatas  sebagaimana diatur  dalam  KUHAP  tersebut  tidak mampu  mengakomodir  perkembangan realitas  yang  ada  dalam  masyarakat (Hartono dan Yuliartini, 2020:283). Keamanan,  kenyamanan,  dan  kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi,  media,  dan  komunikasi  harus diperhatikan  agar  berkembang  secara optimal  dan  tidak  terjadi  penyalahgunaan. Namun  kehadiran  Undang-Undang  ini belum  bisa  menuntaskan  semua  tindak pidana elektronik, sehingga masih memunculkan beragam penafsiran terhadap  bukti  elektonik  oleh  aparat penegak  hukum,  mulai  dari  penyidikan sampai ke pengadilan ( Hamdi dkk. 2013)
Dalam  sistem  peradilan  pidana, pihak kepolisian merupakan institusi pertama  yang  melakukan  penanganan terhadap  semua  tindak  pidana  dengan cara  melakukan  penyidikan,  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran  nama  baik  melalui  media sosial.  Pihak  Kepolisian  memiliki  peranan yang  sangat  penting  dalam  mencari  serta mengumpulkan  bukti,  yang  mana  dengan bukti  tersebut  dapat  membuat  terang suatu tindak pidana.
Melihat pentingnya alat bukti Informasi  dan  Transaksi  Eletronik  berupa akun  media  sosial  dalam  mengungkap pelaku  tindak  pidana  pencemaran  nama baik  melalui  media  sosial  tersebut,  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta  menuangkan  dalam  bentuk  skripsi yang berjudul “Penggunaan Akun Media Sosial  Sebagai  Alat  Bukti  Elektronik Dal am Proses Penyidikan”.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum  empiris.  Secara  definitif,  yaitu penelitian  hukum  yang  menggunakan pengkajian  penerapan  hukum  normatif dalam  kasus  peristiwa  hukum  tertentu yang  ada  dalam  kehidupan  masyarakat (Permana  dkk,  2021:422-428).  Penelitian hukum  empiris  salah  satu  jenis  penelitian hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).
Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan  data dan  sumber  data  yaitu  data  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier  yaitu  KBBI  (Zaenudin,  2017). Dalam  rangka  pengumpulan  data  primer maupun  data  sekunder,  maka  penulis menggunakan  tiga  jenis  pengumpulan data,  yaitu  teknik  studi  dokumentasi, teknik  observasi  atau  pengamatan,  dan teknik  wawancara.  Teknik  penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non  probability  sampling dan  bentuknya adalah Purposive Sampling. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan  data  dari  hasil  pengumpulan data  dilapangan  sehingga  siap  untuk dianalisis.  Data  yang  diperoleh  untuk penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah  secara kualitatif  yang  mengambil  kesimpulan berdasarkan  pemikiran  secara  logis  dari hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  dengan  informan  serta  data  yang diperoleh dari studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berupa  Akun  Media  Sosial  Dalam

## Proses Penyidikan
Perbuatan  melawan  hukum  dalam
Undang-Undang ITE atau kejahatan dalam  teknologi  informasi  disebut  dengan kejahatan siber ( cybercrime ), yang merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan  pemanfaatan  sebuah  teknologi informasi  dan  komunikasi  tanpa  batas, serta  memiliki  karakteristik  yang  kuat dengan  sebuah  rekayasa  teknologi  yang mengandalkan  tingkat  keamanan  yang tinggi dari sebuah informasi yang disampaikan  dan  diakses  oleh  pengguna internet. Dalam pemeriksaan tindak pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media  sosial  diperlukan  alat  bukti  guna proses  pemberkasan  serta  mendukung penilaian hakim dalam menjatuhkan hukuman  bagi  terdakwa  yang  melakukan pelanggaran  tindak  pidana  pencemaran nama baik melalui media sosial.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng, terdapat  1  (satu)  kasus  tindak  pidana penghinaan  media  sosial  yang  terjadi  di Kabupaten  Buleleng,  dimana  prosedur penegakan  hukumnya  adalah  dengan melakukan  tindakan  secara Restorative Justice . Kemudian terdapat 5 (lima) kasus yang dimana prosedur penegakan hukumnya  adalah  dengan  melakukan tindakan  secara penal (pemidanaan) sebelumnya  dilakukan  upaya  penegakan hukum  secara restorative  justice terlebih dahulu,  namun  di  antara  para  penggugat dalam  hal  ini  ada  yang  tetap  mengambil keputusan agar perkara tersebut
diselesaikan  secara penal (pemidanaan) sehingga  Penyidik  Unit  Sidik  II  Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng melanjutkan proses hukum perkara tersebut  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejalan  dengan  hasil  penelitian  di Kepolisian  Resor  Buleleng,  menurut  Ketut Darbawa
dalam wawancaranya menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan  dan  proses  penyitaan  akun media  sosial  oleh  penyidik,  dalam  hal  ini penyitaan  tidak  dilakukan  sembarangan,
harus  didahului  dengan  surat  izin  ketua pengadilan negeri setempat.
Pembuktian merupakan tahapan yang  menentukan  dalam  proses  perkara, karena  dari  hasil  pembuktian  dapat diketahui  benar  atau  tidaknya  suatu dakwaan  atau  tuntutan  tersebut  dengan menunjuk pada alat bukti. Sehingga dalam proses penyidikan, polisi penyidik haruslah jeli  dalam  mencari  serta  mengumpulkan bukti-bukti  yang  ada  sehingga  dapat membuat terang suatu tindak pidana.
Sebagaimana  diketahui  dalam  Teori hukum  pembuktian,  Eddy  O.S.  Hiariej menjelaskan  bahwa  agar  suatu  alat  bukti dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  di pengadilan  diperlukan  beberapa  syarat, diantaranya sebagai berikut:
1)
Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai  sebagai  alat  bukti.  2) Reability , yakni  alat  bukti  tersebut  dapat  dipercaya keabsahannya (misalnya,  tidak palsu atau tidak  dilakukan  perubahan).  3) Necessity , yakni alat bukti tersebut memang diperlukan  untuk  membuktikan  suatu fakta.  4) Relevance ,  yakni  alat  bukti tersebut  mempunyai  relevansi  dengan fakta yang diperlukan (Eddy, 2012).
Alat  Bukti  adalah  segala  sesuatu yang  ada  hubungannya  dengan  suatu perbuatan  di  mana  dengan  alat-alat  bukti tersebut,  dapat  membuat  terang  suatu tindak pidana. Alat bukti merupakan salah satu  variabel  dalam  sistem  pembuktian, sehingga  dalam  pengumpulan  alat  bukti penyidik  harus  mengacu  pada  alat  bukti menurut  KUHAP,  yakni  pada  Pasal  184 ayat  (1)  KUHAP  menjelaskan  bahwa  alat bukti yang sah adalah:
1.  Keterangan Saksi
2.  Keterangan Ahli
3.  Surat
4.  Petunjuk
5.  Keterangan Terdakwa Dalam  menangani  permasalahan kejahatan  siber,  masalah  pembuktian  ini memegang  peranan  penting,  hal  ini  perlu menjadi  catatan  sebab  bukti  elektronik telah  menjadi  media  perantara  baru  bagi pelaksanaan suatu tindak kejahatan (Anam,  Khairul,  2010:62).  Pasal  184  ayat (1)  KUHAP  telah  menentukan  secara “limitatif”  alat  bukti  yang  sah  menurut undang-undang, namun keterbatasan
inilah  yang  membuat  aparat  penegak hukum kesulitan dalam melakukan pengungkapan kebenaran materil terhadap tindak pidana siber ( cybercrime ). Kemudian pengaturan mengenai alat bukti dalam tindak pidana siber ( cybercrime )  dapat  dilihat  pada  ketentuan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Lahirnya  Undang- Undang  ITE  merupakan  sedikit  kemajuan dalam  menyikapi  dan  menanggulangi tindak  pidana  siber  ( cybercrime )  saat  ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya  atau  proses  beracaranya. Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang ITE, disebutkan bahwa Informasi Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar, peta,  rancangan,  foto, electronic  data interchange (EDI), surat elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy,  atau  sejenis,  huruf,  tanda, angka,  kode  akses,  simbol,  atau  perforasi yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Sedangkan mengenai Dokumen
Elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal  1  ayat  (4)  Undang-Undang  ITE, adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima, atau  disimpan  dalam  bentuk  analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui komputer  atau  sistem  dapat  dilihat, ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh orang yang mampu memahaminya.
Dalam  penyidikan  kejahatan  siber ( cybercrime )  ada  3  fase  yang  digunakan oleh  penyidik,  yaitu,  pertama,  saksi  mata disuruh  menceritakan  segala  informasi yang  ia  lihat  dan  informasi  lainnya  yang berkaitan  dengan  kejahatan.  Kemudian kedua, Polisi mencari tersangka dari orang
yang berpotensi sebagai tersangka. Terakhir yang ketiga, Polisi meminta saksi untuk mengidentifikasi pelaku dari sejumlah  calon  tersangka  yang  dimiliki polisi secara langsung dengan mempertunjukan calon  tersangka tersebut
(Eddy Hiariej, 2012:103)
1.  Keterangan Ahli
Keterangan  Ahli  adalah  keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan  (Pasal  1  angka  28  KUHAP).
Dalam perkara
kejahatan siber ( cybercrime ),  keterangan  ahli  memang terkait dengan alat bukti untuk membentuk keyakinan  hakim  dalam  memutus  suatu perkara  yang  berkaitan  dengan  kejahatan siber, biasanya di ambil dari seorang yang ahli dalam bidang digital forensik.
Dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa: “Informasi  Elektronik  adalah  satu atau  sekumpulan  data  elektronik termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,  foto,  electronic  data interchange  (EDI),  surat  elektronik (electronic  mail),  telegram,  teleks, telecopy,  atau  sejenisnya,  huruf, angka,  kode  akses,  simbol,  atau perforasi  yang  diolah  yang  memiliki arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang yang mampu memahaminya”. Istilah  “dapat  dipahami  oleh  orang yang  mampu  memahaminya”  merupakan tuntutan kepada saksi ahli untuk menerjemahkan kejadian yang diungkapkan oleh saksi dan terdakwa, dan keterangan  ahli  berbentuk  laporan  yang dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksaan. Dengan demikian dalam perkara kejahatan siber ( cybercrime ), seorang ahli dituntut  untuk  memberikan  pengertian tentang  pengungkapan  kejadian  perkara yang  terjadi  di  dunia  maya  sepanjang pengetahuannya,  karena  ahli  merupakan orang  yang  berkompeten  di  bidangnya (Army, H. 2020).
2.  Surat Dalam Undang-Undang ITE dinyatakan  bahwa  Informasi  Elektronik dan  atau  Dokumen  Elektronik  dan  atau
hasil  cetakannya  merupakan  alat  bukti hukum  yang  sah.  Kemudian  selanjutnya dikatakan pula bahwa Informasi Elektronik dan  atau  Dokumen  Elektronik  dan  atau hasil  cetakannya  merupakan  perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara.
Dokumen  Elektronik  tidaklah  dapat dijadikan  alat  bukti  jika  terhadap  suatu surat,  undang-undang  menentukan  harus dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  termasuk pula  akta  notaris  atau  akta  yang  dibuat oleh  pejabat  pembuat  akta.  Dengan demikian  alat  bukti  surat  yang  dipakai dalam  pembuktian  kejahatan  siber  ( cyber crime )  merupakan  alat  bukti  yang  sah sepanjang  itu  sesuai  dengan  sistem elektronik  yang  diatur  dalam  undang- undang  yang  mengaturnya,  karena  alat bukti  surat  dalam  bentuk  digital  dapat diubah  keasliannya  dengan  mudah  tanpa memegang  langsung  barang  bukti  yang ditunjukan di persidangan. Dengan demikian  dapat  diketahui  bahwa  surat merupakan  alat  bukti  yang  sah  sesuai dengan  pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  serta  merujuk  pada pertimbangan hakim yang bersangkutan.
3.  Petunjuk
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian
atau keadaan,
yang karena persesuainnya,  baik  antara  yang  satu dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak pidana  itu  sendiri,  menandakan  bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya  (Pasal  188  KUHAP  ayat  (1) KUHAP).
Alat bukti petunjuk ini baru digunakan,  apabila  dalam  hal  alat-alat bukti  yang  ada  belum  dapat  membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya. Dari kata adanya persesuaian  dapat  disimpulkan  bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk  untuk  mendapatkan  bukti  yang sah.  Petunjuk  yang  ditemukan  dalam penyidikan, merupakan alat bukti yang sah sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  ITE,  sehingga  apabila  petunjuk tersebut dalam bentuk digital, maka dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam persidangan.
4.  Keterangan Terdakwa
Terdakwa adalah seorang tersangka yang  dituntut,  diperiksa,  dan  diadili  di sidang  pengadilan  (Pasal  1  angka  15 KUHAP). Sedangkan keterangan terdakwa adalah  apa  yang  terdakwa nyatakan  di  sidang  tentang  perbuatan yang  dilakukan  atau  yang  ia  ketahui sendiri  atau  ia  alami  sendiri (Pasal  189 ayat (1) KUHAP).
KUHAP  tidak  menyebutkan  secara eksplisit  definisi  dari  barang  bukti,  tetapi dalam  doktrin  hukum  acara  pidana  dapat dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan barang bukti itu adalah benda-benda yang dapat  dikenakan  penyitaan.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP,  yang menyatakan  bahwa  barang  bukti  itu adalah sebagai berikut.
1.  Benda  atau  tagihan  tersangka  atau terdakwa  yang  seluruhnya  atau sebagian  diduga  diperoleh  dari tindakan  pidana  atau  sebagai  hasil tindak pidana atau benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak  pidana  atau  untuk mempersiapkannya;
2.  Benda  yang  dipergunakan  untuk menghalang-halangi penyidikan
tindak pidana;
3.  Benda  yang  khusus  dibuat  dan diperuntukan melakukan tindak pidana;
4.  Benda lain yang mempunyai hubungan  langsung  dengan  tindak pidana yang dilakukan.
Dalam proses pembuktian di persidangan walaupun tidak disebut secara  eksplisit  sebagai  alat  bukti  yang sah,  barang  bukti  memiliki  kedudukan yang  sangat  penting.  Hal  ini  terlihat  pada Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang mengatur kewajiban  hakim  ketua  sidang  untuk memperlihatkan semua barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenal barang- barang  bukti  tersebut  ataukah  tidak.  Dari hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  ini menunjukkan  kedudukan  barang  bukti memiliki fungsi yang penting dalam sistem pembuktian di persidangan.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan  tepatnya  di  Kepolisian  Resor Buleleng,  menurut  Ketut  Darbawa,  dari  5 kasus  yang  sudah  pernah  ditangani  oleh
Satuan  fungsi  Unit  II  Tipiter  Sat  Reskrim Polres  Buleleng,  Kedudukan  hasil  cetak atau print  out (screenshot)  dengan  akun media  sosial  tidaklah  sama,  hasil  cetak atau print  out ( screenshot )  postingan dalam  akun  tersebut  hanyalah  bukti permulaan  saja,  untuk  mengetahui  nilai kebenaran  dari  postingan  atau  unggahan tersebut tentunya harus melakukan penyitaan dan pemeriksaan terlebih dahulu  terhadap  akun  media  sosial pelaku.  Penggunaan  akun  media  sosial sebagai  bukti  elektronik  tentu  akan memudahkan penyidik dalam menemukan data asli (data server) tersebut. Kemudian dalam  wawancaranya  Ketut  Darbawa menambahkan  bahwa  akun  media  sosial sebagai alat bukti elektronik dapat dikatakan  sah  dalam  proses  penyidikan terutama  dalam  kasus  tindak  pidana pencemaran  nama  baik,  bilamana  akun media  sosial  tersebut  telah  dilakukan pemeriksaan dan proses penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik, dalam hal ini penyitaan  tidak  dilakukan  sembarangan, harus  didahului  dengan  surat  izin  ketua pengadilan negeri setempat.
Gede  Sedana  dalam  wawancaranya menambahkan  bahwa  agar  Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik berupa akun  media  sosial  dapat  dijadikan  alat bukti  elektronik  yang  sah  di  persidangan terkhusus dalam tindak pencemaran nama baik  melalui  media  sosial,  postingan dalam akun media sosial tersebut haruslah  bersifat  terbuka  atau  diketahui secara  umum  agar  terpenuhinya  unsur dari  Pasal  310  KUHP  dan  dalam  Surat Keputusan  Bersama  Menteri  Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  Dan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  229  Tahun  2021,  Nomor  154
Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021.
Dengan  demikian  bahwa  pada  intinya dalam  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Kepolisian  Resor  Buleleng  atau  lebih tepatnya pada Satuan fungsi Unit II Tipiter Sat Reskrim Polres Buleleng melalui Ketut Darbawa  dan  Gede  Sedana  menyatakan bahwa akun media sosial dapat dikatakan sah sebagai alat bukti bilamana memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  pencemaran
nama  baik  dan  telah  dilakukan  penyitaan melalui prosedur yang sesuai.
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang tertuang  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa akun  media  sosial  merupakan  salah  satu bentuk dari Informasi Elektronik. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  akun  media sosial  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti elektronik  sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yakni Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari Alat Bukti yang sah  sesuai  Hukum  Acara  yang  berlaku  di Indonesia.
Parameter  Dalam  Penentuan  Suatu Informasi/Dokumen  Elektronik  Berupa Akun  Media  Sosial  Sebagai  Alat  Bukti dalam Proses Penyidikan
Persyaratan  dan  penentuan  bukti elektronik  harus  memenuhi  persyaratan baik secara formil dan materil sebagai alat bukti  yang  akan  dinyatakan  sah  dan dipergunakan di persidangan sama halnya dengan  alat  bukti  yang  diatur  dalam KUHAP. Ketentuan dan persyaratan tersebut digunakan untuk menjamin kepastian  hukum  dan  berfungsi  sebagai tolak  ukur  dalam  menentukan  keabsahan alat bukti sehingga menimbulkan keyakinan hakim dengan fakta-fakta hukum  yang  dihadirkan  melalui  bukti elektronik. Sehingga dalam hal ini penyidik yang  bertugas  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti,  haruslah  mampu menentukan bukti mana yang sah digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam persidangan  dan  hanya  dapat  digunakan sebagai  barang  bukti  (penunjang  alat bukti).
Bukti  elektronik  memiliki  cakupan yang luas dan jenis yang beragam, seperti email,  websites,  short  message  service (SMS), video,  foto  digital,  termasuk  hasil cetak  dari  Informasi  atau  Dokumen Elektronik  lainnya  ( Saputri,  Ade  Ayu, 2021:  16-31) .  Tiap  jenis  bukti  elektronik memiliki  karakteristik  secara  teknis  serta
memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya kesepahaman  di  antara  kalangan  aparat penegak  hukum,  dalam  hal  ini  penyidik mengenai  pengumpulan,  penganalisisan, serta  penyajian  bukti  elektronik  yang beragam.  Dalam  hak  diperlukan,  dapat diterapkan  adanya  peraturan  dan  putusan yang lebih spesifik yang dijadikan sebagai pedoman dalam memeriksa bukti elektronik di tingkat penyidikan.
Pengaturan  atau  tolak  ukur  tersebut dapat  melalui  pembentukan  peraturan dibawah undang-undang, penafsiran hukum  ( wet  interpretatie )  dan  penemuan hukum ( rechtsvinding ) oleh hakim. Peraturan  yang  dimaksud  juga  dapat berupa  peraturan  bersama  antar  instansi aparat  penegak  hukum  yang  digunakan sebagai  pedoman  baik  di  pusat  maupun daerah  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng.
Dari hasil penelitian tersebut
menunjukan bahwa Penyidik Satuan fungsi  Unit  II  Sat  Reskrim  Kepolisian Resor  Buleleng,  menggunakan  Surat Keputusan  Bersama  Menteri  Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  Dan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  229  Tahun  2021,  Nomor  154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 sebagai tolak  ukur  dalam  menentukan  tindak pidana  siber  ( cybercrime )  terutama  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media  sosial  sebagai  acuan  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya. Terutama dalam penyidikan, Gede Sedana  Selaku  Penyidik  Satuan  fungsi Unit  II  Sat  Reskrim  Polres  Buleleng menjelaskan bahwa dalam surat
keputusan  bersama  tersebut  pada  intinya akun media sosial yang memuat postingan bersifat memfitnah, merendahkan martabat,  dan  mencemarkan  nama  baik, haruslah  memenuhi  kriteria  “diketahui umum” umum atau publik sendiri dimaknai sebagai  kumpulan  orang  banyak  yang sebagian  besar  tidak  saling  mengenal. Kriteria  “diketahui  umum”  bisa  berupa postingan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu syarat bukti elektronik  dapat  diterima  di  pengadilan dengan  terpenuhinya  syarat  formil  dan materil.  Hal  ini  berlaku  juga  dalam  proses penyidikan, dalam hal ini dengan dipenuhinya  syarat  formil  dan  materil tersebut,  maka  alat  bukti  elektronik  dalam bentuk  original  maupun  hasil  cetak memiliki nilai yang sama. Dengan demikian sehingga untuk menjamin terpenuhinya  persyaratan  yang  dimaksud diperlukan  suatu  metode  ilmiah  yang mendukung teknologi khusus untuk memeriksa alat bukti elektronik.
Metode  pembuktian  terhadap  bukti elektronik  memerlukan  peranan  digital forensik  yang  secara  singkat  diterapkan untuk  mengumpulkan,  mengolah,  serta menyajikan  alat  bukti  elektronik  untuk kepentingan penegakan hukum. Mengingat  luasnya  pembahasan  digital forensik  dalam  penyidikan,  dalam  bagian ini  hanya  dibatasi  pada  prinsip-prinsip dalam digital forensik.
Adapun persyaratan formil mengenai bukti  elektronik  terutama  akun  media sosial  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  dan Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:
1. Informasi  atau  Dokumen  Elektronik tersebut  bukanlah  surat  menurut undang-undang  harus  dibuat  dalam bentuk  tertulis,  dan  surat  beserta dokumennya  yang  menurut  undang- undang  harus  dibuat  dalam  bentuk akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap  Sistem  elektronik  harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan terhadap  sistem  elektronik  harus tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian  Resor  Buleleng.  Dari  hasil penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa menurut  Gede  Sedana  penyidik  akan mengambil alih secara paksa atau dikenal dengan take  down akun  dalam  hal  ini berhubungan dengan tindak pidana
pencemaran  nama  baik  bilamana  telah dilakukan  pemeriksaan  pada  data  asli ( data  server ),  setelah  itu  data  yang diperoleh  oleh  penyidik  tidak  boleh mengakibatkan  adanya  perubahan  atau kerusakan  terhadap  data  agar  dapat diterima  di  pengadilan.  Ketut  Darbawa dalam wawancaranya menambahkan bahwa  akun  media  sosial  sebagai  alat bukti elektronik dapat dikatakan sah dalam proses  penyidikan  bilamana  akun  media sosial tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan proses penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik, dalam hal ini penyitaan  tidak  dilakukan  sembarangan, harus  didahului  dengan  surat  izin  ketua pengadilan negeri setempat.
Persyaratan  materil  bukti  elektronik diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  UU  ITE, yaitu  informasi  atau  dokumen  elektronik dinyatakan  sah  apabila  menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  ITE. Selanjutnya  diatur  dalam  Pasal  15  dan Pasal  16  UU  ITE  yang  dapat  diperoleh persyaratan  lebih  rinci,  yaitu  bahwa Sistem Elektronik itu haruslah:
1. Andal,  aman,  dan  bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem  Elektronik.  Andal  artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  penggunaannya.  Aman artinya  sistem  tersebut  melindungi secara  fisik  maupun  non  fisik.
Sedangkan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem
Elektronik  artinya  Sistem  Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
2. Dapat menampilkan kembali Informasi  atau  Dokumen  elektronik secara utuh.
3. Dapat melindungi ketersediaan,
keutuhan,  keotentikan,  kerahasiaan dan keteraksesan Informasi
Elektronik.
4. Dilengkapi  dengan  prosedur  atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai  prosedur  atau  petunjuk  yang telah ditetapkan tersebut.
Selain  itu,  Pasal  6  UU  ITE  juga memberikan persyaratan materil mengenai  keabsahan  bukti  elektronik,
yaitu  bahwa  Informasi  atau  Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi  yang  tercantum  di  dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian  Resor  Buleleng.  Dari  hasil penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa menurut
Ketut
Darbawa untuk menentukan  parameter  suatu  informasi atau dokumen elektronik berupa penyitaan akun  tersebut  dilakukan  agar  akun  media sosial  tersebut  dapat  diakses  yang dimaksud  “diakses”  tersebut  adalah  akun media  sosial  tersebut  hanya  bisa  diakses oleh  seseorang  yang  memiliki  kompetensi untuk  melakukannya,  yang  artinya  tidak semua  penyidik  dapat  mengakses  akun tersebut  dan  harus  mampu  memberikan penjelasan
mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu, lalu dijamin keotentikannya dalam hal ini yang dimaksud  dengan  “keotentikannya”  yakni data  tersebut  sesuai  dengan  data  asli (data server )  atau  dalam  arti  lain  sesuai dengan  data  asalnya  tanpa  diubah sedikitpun,  sehingga  akun  tersebut  dapat ditampilkan di depan persidangan.
Dalam  hal  Sistem  Elektronik  yang digunakan  telah  memenuhi  persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik)  dan  hasil  cetak  dari  Informasi atau  Dokumen  Elektronik  adalah  sama. Dengan  kata  lain,  polisi  penyidik  dapat menggunakan keduanya atau salah satunya.  Akan  tetapi,  perlu  diingat  dalam kasus-kasus tertentu ada kalanya penggunaan  bukti  elektronik  lebih  tepat dibandingkan penggunaan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik karena Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dapat memberikan informasi yang tidak  dapat  diberikan  apabila  Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak. Seperti  halnya  kasus  perampokan  yang terekam  oleh  CCTV  ( Closed  Circuit Television ),  maka  dokumen  elektronik
yang  terekam  oleh  CCTV  sebaiknya disajikan dalam bentuk originalnya.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Kepolisian Resor  Buleleng.  Menurut  Ketut  Darbawa, dalam  kasus  tindak  pidana  pencemaran nama  baik  melalui  media  sosial,  hasil cetak ( screenshot ) hanyalah bukti permulaan  saja,  untuk  mengetahui  nilai kebenaran  dari  postingan  atau  unggahan tersebut tentunya harus melakukan penyitaan dan pemeriksaan terlebih dahulu  terhadap  akun  media  sosial pelaku.  Penggunaan  akun  media  sosial sebagai  bukti  elektronik  tentu  akan memudahkan penyidik dalam menemukan data asli (data server) tersebut.
Dengan demikian, suatu bukti elektronik  agar  dapat  dijadikan  sebagai alat  bukti  dalam  proses  penyidikan maupun  di  persidangan,  maka  harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan  materil  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  diatas,  yaitu  persyaratan formil  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik  bukanlah  dokumen  atau  surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan persyaratan  materiil  diatur  dalam  Pasal  6, Pasal  15,  Pasal  16  UU  ITE,  yang  pada intinya Informasi atau Dokumen Elektronik harus  dapat  dijamin,  keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  di atas,  maka  peneliti  berpendapat  bahwa parameter  atau  tolak  ukur  agar  akun media  sosial  (bukti  elektronik)  dapat digunakan  sebagai  bukti  yang  sah  dalam penyidikan adalah sebagai berikut:
1.  Dapat  diterima,  yaitu  data  harus mampu  diterima  dan  digunakan demi  hukum  mulai  dari  kepentingan penyelidikan  hingga  kepentingan pemeriksaan di pengadilan.
2.  Asli atau Otentik, yaitu bukti elektronik tersebut harus berhubungan dengan kejadian/tindak  pidana  yang  terjadi dan  bukan  rekayasa.  Sehingga apabila  akun  media  sosial  tersebut dapat dipercaya, maka proses pemeriksaan akan lebih mudah.
3.  Lengkap,  yaitu  akun  media  sosial tersebut  harus  dapat  dikatakan lengkap  jika  di  dalamnya  terdapat banyak  informasi  elektronik  atau dokumen  elektronik  dan  petunjuk yang  dapat  membantu  kebutuhan pemeriksaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan, dapat
diformulasikan simpulan sebagai berikut.
1.  Kedudukan akun media sosial sebagai  alat  bukti  dalam  proses penyidikan  terhadap  kasus  tindak pidana  pencemaran  nama  baik, yakni  sah  sebagai  alat  bukti  hal  ini tertuang dalam Pasal 5 ayat  (1)  dan (2).  Bahwa  konten  atau  unggahan yang  ada  dalam  akun  media  sosial tersebut  dapat  dikatakan  sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam kasus tindak pencemaran nama baik melalui  media  sosial,  penggunaan dan  penyajian  hasil  cetak  konten atau  unggahan  yang  diperoleh  dari akun media sosial lebih memudahkan aparat kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti.
2.  Parameter  atau  tolak  ukur  yang digunakan  dalam menentukan  suatu informasi/dokumen elektronik berupa akun  media  sosial  agar  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam proses  penyidikan,  harus  memenuhi persyaratan  formil  dan  persyaratan materil,  persyaratan  formil  diatur dalam  Pasal  5  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  yaitu  bahwa  Informasi atau  Dokumen  Elektronik  bukanlah dokumen  atau  surat  yang  menurut perundang-undangan  harus  dalam bentuk tertulis. Sedangkan persyaratan  materiil  diatur  dalam Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008
tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik, yang pada intinya Informasi  atau  Dokumen  Elektronik berupa  akun  media  sosial  harus dapat dijamin, keotentikannya,
keutuhannya, dan ketersediaannya.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan yakni sebagai berikut.
1. Kepada  Pihak  Kepolisian  Resor Buleleng  agar  segera  dibangun laboratorium  digital  forensik  beserta dibekali  pengetahuan  dan  alat  yang cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam  proses  penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana siber terutama  dalam  penentuan  dan pengumpulan  alat  bukti  elektronik. Bahkan  diharapkan  agar  segera dibentuk  divisi  yang  secara  khusus memerangi kejahatan siber.
2. Kepada Masyarakat diharapkan selalu  bisa  menggunakan  maupun memanfaatkan  media  sosial  secara bijak  dan  cerdas  supaya  terhindar dari  suatu  permasalahan  hukum.
Selain itu juga masyarakat
diharapkan  supaya  tidak  merasa takut  dimintai  keterangan  sebagai saksi  oleh  aparat  penegak  hukum, hal itu karena ada ketentuan peraturan  perundang –  undangan yang memberikan perlindungan kepada saksi.
3. Kepada pemerintah yang mempunyai  kewenangan  membuat peraturan perundang-undangan, diharapkan  untuk  membuat  regulasi yang  jelas  dan  secara  khusus mengatur  mengenai  bukti  elektronik, dalam hal penanganan dan pengumpulan  bukti  elektronik  serta kedudukan  dari  bukti  elektronik  itu sendiri. Dalam UU tentang penanggulangan  kejahatan  siber, hukum  pidana  punya  keterbatasan, agar efektif perlu konsistensi dengan norma-norma yang hidup dan ditaati oleh pengguna, seperti netizen. Dan hal  yang  paling  penting  adalah diharapkan pemerintah segera memasukkan  Tindak  Pidana  Siber ke  dalam  KUHP  agar  terpenuhinya
kekosongan  hukum/celah  hukum yang  selama  ini  menjadi  kendala, sehingga  perlu  penafsiran  baru terhadap  norma  KUHP  disesuaikan dengan konteks kekinian.

## DAFTAR PUSTAKA
Army,  H.  Eddy.  2020. Bukti  Elektronik Dalam  Praktik  Peradilan .  Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. Hamdi, Syaibatul, dan Mujibussalim Suhaimi.  2013.  Bukti  Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. Jurnal Ilmu Hukum 1.4.
Hartono,  Made  Sugi  dan  Ni  Putu  Rai
Yuliastini. 2020. Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana, Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1 , 281-302.
I  Putu  Krisna  Adhi,  2018.  Rekaman Elekronik  Personal  Chat  Pada Sosial  Media  Sebagai  Alat  Bukti,
Vol. 1 No. 3 Media Iuris . Ishaq,  2017. Metode  Penelitian  Hukum . Bandung: Alfabeta. Khairul  Anam,  2010. Hacking VS  Hukum Positif & Islam, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pers, Hal 62.
Kurniawan, Daniel Widya, 2018. Kekuatan Pembuktian  Cetakan  Media  Sosial Dalam  Menyebarluaskan  Konten Pornografi  Sebagai  Tindak  Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Verstek 8.1.
Saputri,  Ade  Ayu.  2021.  Parameter Pendeteksian Image Forensics Terkait  Manipulasi  Foto  Dalam Tindak Pidana Cyber Harrasment. Jurnal Hukum Bangkanesia 1.1: 16-31. Sepima,  Andi,  Gomgom  TP  Siregar,  and Syawal Amry Siregar, 2021. Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia. Jurnal Retentum 2.1: 108-116. Undang-Undang   Nomor   8   Tahun 1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  76,  Tambahan
Lembaran        Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1981  Nomor
3209). Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008
Nomor 58, Tambahan    Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4843) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Yulia,  N.  P.  R.  Kajian  Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena  Balapan  Liar  di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) , 3 (3).
Zaenudin,  A.  2017.  Metodologi  Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.