2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## PEMBARUAN  REGULASI  POS  DALAM  UPAYA  MODERNISASI  DAN OPTIMALISASI LAYANAN POS INDONESIA

## Eko Wahyuanto
Universitas Negeri Jakarta, Indonesia Email: ekowahyuanto@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang  Pos  beserta  pembaharuan  regulasinya  dalam  upaya  modernisasi  dan optimalisasi layanan Pos Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mengacu pada sumber-sumber yang tersedia baik online maupun offline  seperti:  jurnal  ilmiah,  buku  dan  berita  yang  bersumber  dari  sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari  satu  informasi  ke  informasi  lainnya.  Data  ini  diperoleh  melalui  teknik triangulasi, data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Sapuan gelombang digital makin  deras,  kuat  dan  massive  mendistrupsi  keberadaan  regulasi  yang  ada. Lahirnya  Undang-Undang  Tentang  Pos  Nomor  38  Tahun  2009  disahkan pemerintah  sebagai  pengganti  Undang-Undang  6  Tahun  1984  karena  dianggap sudah tidak relevan. Dalam regulasi baru itu, sejumlah pasal dalam UU Nomor 38 Tahun  2009  tentang  Pos  mendapat  penekanan  kembali  yakni  soal  kepemilikan asing.
Kata Kunci : pos Indonesia; UU pos; regulasi; pembaruan

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  Law  Number  38  of  2009  concerning  Post  and  its regulatory reforms in an effort to modernize and optimize Pos Indonesia services. This  study  uses  a  library  research  method  that  refers  to  sources  available  both online and offline such as: scientific journals, books and news sourced from trusted sources.  These  sources  are  collected  based  on  discussion  and  linked  from  one information  to  another.  This  data  was  obtained  through  triangulation  techniques, the data were analyzed and then conclusions were drawn. The sweep of the digital wave  is  getting  louder,  stronger  and  massive,  disrupting  the  existence  of  existing regulations.  The  birth  of  the  Postal  Law  Number  38  of  2009  was  ratified  by  the government  as  a  replacement  for  Law  6  of  1984  because  it  was  considered irrelevant.  In  the  new  regulation,  a  number  of  articles  in  Law  No.  38  of  2009 concerning Post received re-emphasis on foreign ownership.
Keywords: pos Indonesia; postal law; regulation; reform

## Pendahuluan
Pengaruh  revolusi  industri  4.0  terhadap  tatanan  hukum  di  Indonesia  harus dicermati  secara  kritis,  cermat,  dan  hati-hati.  Pertama,  dampak  positif  tumbuhnya digitalisiasi  terhadap  perkembangan  ekonomi  dan  social,  harus  disikapi  pada  upaya pemanfaatan  teknologi  digitalisasi  dan  internet  untuk  kemajuan  Negara.  Regulasi hukum  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  dibuat  selakyaknya  memberikan  manfaat yang  positif  dan  selaras  dengan  teknologi  yang  ada.  Inovasi  dan  intervensi  serta penemuan  baru  melalui  teknologi  tidak  terhambat  dan  mendapat  penguatan  hukum, sehingga terciptanya relevansi hukum yang berbasis human digital dan soft skill digital yang  mendukung  pertumbuhan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  keadilan yang  hakiki.  Kedua,  dampak  negatif  perilaku  masyarakat  akibat  tumbuh  dan berkembangnya  digitalsiasi,  yang  berakibat  pada  persaingan  tidak  sehat,  tumbuhnya berbagai  kejahatan  yang  menggunakan  teknologi  harus  dapat  diantisipasi  sedini mungkin oleh Negara dengan melakukan berbagai regulasi (Suratno, 2019) .
Revolusi  informasi  dan  teknologi  telah  meredefinisi  makna  dan  praktik penyelenggaraan Pos dan logistik secara fundamental (Indriastuti, 2019) . Pengertian Pos selama  ini  dimaknai  sebagai  pengiriman  surat  atau  dokumen  secara  konvensional (dalam  bentuk  fisik),  kini  berkembang  menjadi  surat  berbasis  elektronik,  facsimile, hybrid,  dan  terakhir  layanan  surat  berbasis  internet (Wahab,  2001)  (MOKOAGOW, OGOTAN, & LONDA, 2018).
Begitu  pula  dalam  hal  pengiriman  barang,  praktik-praktik  logistik  berubah  dari cara  pendistribusian  tradisional  menjadi  sistem  modern  dengan  teknologi  "track  dan trace"  di  mana  barang  dapat  dipantau  dari  tempat  pengiriman  hingga  tujuan (Pratiwi, Suwignjo,  &  Hanoum,  n.d.) .  Dalam  perdagangan  barang  lewat  pemesanan  Pos, disiapkan "hub-hub" penyimpanan dilokasi tujuan, sehingga mempermudah pemesanan dan pendistribusianya (Rabitha, 2018) (Patunru, 2010) .
Pemerintah terus mendorong modernisasi dan optimalisasi layanan Pos di seluruh wilayah  Indonesia,  melalui  ketersediaan  regulasi  yang  menjamin  tumbuh  kembang industri  Pos,  dan  perluasan  jaringan  keseluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Termasuk  insentif  perijinan  pendirian  perusahaan  Pos  yang  berlangsung singkat,  cepat,  dan  sederhana  melalui  sistem  Online  Single  Submission  Risk  Based Approach atau OSS RBA (Kunaslimah, 2021) (Rahayu, 2021).
Tujuannya  untuk  membuka  akses  distribusi  dan  layanan  Pos  keseluruh  wilayah teritorial  Indonesia,  meningkatkan  ekonomi  nasional,  dan  mendorong  sektor pembangunan  serta  membuka  investasi  baru,  untuk  pemerataan  kegiatan  berusaha bidang Pos. Dalam hal ini berlaku adagium; "Tak ada sejengkal tanah di bumi Indonesia yang tidak mendapat layanan Pos".
Penyelenggaraan Pos dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dan strategis dalam urusan pengiriman dan pendistribusian surat, barang, dan transaksi keuangan keseluruh belahan  dunia.  Diperlukan  sistem  jaringan  interkoneksi  diantara  para  pemain,  baik didalam  maupun  diluar  negeri.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  (Kominfo),  mendorong  dijalinnya  hubungan  kerja  sama  antar
penyelenggaran  Pos  nasional  dari  berbagai  bangsa  secara  erat  dengan  melonggarkan pintu masuk melalui berbagai katub regulasi (Ratnawati, 2014) .
Tinggal  bagaimana  para  penyelenggara  Pos  merumuskan  model  Perjanjian  Kerja Sama  (PKS)  antar  penyelenggara  dengan  tetap  mengacu  pada  koridor  yang  menjadi mandatori  Perhimpunan  Pos  Sedunia  (Universal  Postal  Union/UPU) (Fadh,  2021) (Wahyuningsih,  2017). Kerja  sama  dimaksud  termasuk  kemungkinan  dibangunnya aliansi  usaha  bersama  yang  mampu mendorong  terjadinya  koloni  baru  usaha  perposan nasional, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja potensial didalam negeri.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2009  Tentang  Pos  beserta  pembaharuan  regulasinya  dalam  upaya  modernisasi  dan optimalisasi  layanan  Pos  Indonesia.  Manfaat  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan masukan dan kontribusi untuk regulasi Pos Indonesia agar lebih baik lagi dalam memberikan layanan Pos.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  yang  mengacu  pada sumber-sumber  yang  tersedia  baik  online  maupun  offline  seperti:  jurnal  ilmiah,  buku dan  berita  yang  bersumber  dari  sumber  terpercaya.  Sumber-sumber  ini  dikumpulkan berdasarkan  diskusi  dan  dihubungkan  dari  satu  informasi  ke  informasi  lainnya.  Semua kegiatan  dalam  rangka  pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  online mengingat keterbatasan pergerakan terbuka di ruang publik. Data ini diperoleh melalui teknik triangulasi, data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Undang Undang Pos Nomor 38 Tahun 2009
Disaat iklim investasi Indonesia mengalami transisi dari yang awalnya rumit dan berbelit,  menjadi  cepat  dan  sederhana,  bisnis  Pos  nasional  mulai  dilirik  investor asing. Para pengusaha bidang Pos dalam negeri melihat kondisi ini sebagai peluang emas,  untuk  makin  mengepakkan  sayapnya  meluaskan  jaringan  baru  di  Indonesia. Kondisi tersebut didukung dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Pos Nomor 38 Tahun  2009  yang  disahkan  pemerintah  sebagai  pengganti  Undang-Undang  6 Tahun 1984 karena dianggap sudah tidak relevan.
Perubahan  itu  sejalan  dengan  prinsip  penyelenggaraan  Pos  sebagai  sarana komunikasi  dan  informasi,  sekaligus  menjalankan  peran  "pelumas"  dan  penggerak mata  rantai  pembangunan  nasional,  memperkokoh  persatuan  dan  kesatuan, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  mendukung  kegiatan  ekonomi  nasional,  serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
Pada tahapan itu, UU Pos No. 38 Tahun 2009 terbukti ampuh menjadi pemandu dan rujukan bagi industri perposan nasional setidaknya dalam satu dekade. Meskipun impian  tentang  kemudahan  pelayanan  Pos  belum  sepenuhnya  dapat  diwujudkan secara  nyata,  seperti  misalnya  dilakukannya  transformasi  moda  pengiriman  barang Pos menggunakan drone , autonomous car dan jenis moda lainnya.
Jaman  terus  berubah,  tuntutan  publik  ikut  berkembang.  Teknologi  telah mengubah  cara  dan  perilaku  orang  dalam  memanfaatkan  jasa  perposan  sehingga ekosistem Pos harus berubah pula. Sementara sapuan gelombang digital makin deras, kuat dan massive mendistrupsi keberadaan regulasi yang ada. Maka dipandang perlu adanya  cara  baru  yang  mampu  "mereparasi,"  cara  lama  untuk  menjadi  kompas  dan pedoman  penyelenggaraan  Pos  menghadapi  tantangan  itu.  Terpaan  perubahan teknologi  yang  dahsyat  itu  menjadikan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2009 seolah " rapuh ", tak berdaya lagi mengakselerasi perubahan yang ada.

## 2. Pembaruan Regulasi Bidang Pos
Guna  mengantisipasi  tantangan  yang  membentang  didepan,  pemerintah kemudian  menginisiasi  sistem  aturan  baru  dalam  bentuk  Omnibus  Law,  yang kemudian  populer  dengan  sebutan  UU  Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020.  Dalam regulasi  baru  itu,  sejumlah  pasal  dalam  UU  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos mendapat penekanan kembali yakni soal kepemilikan asing.
Pasal  12  UU  38  Tahun  2009  bahwa  penyelenggara  jasa  pengiriman/Pos  asing wajib  bekerja  sama  dengan  penyelenggara  dalam  negeri  jika  ingin  membuka perusahaan di Indonesia. Selain itu saham mayoritas dari penyelenggara Pos asing itu harus dimiliki penyelenggara Pos dalam negeri.
Dalam UU Cipta Kerja hal itu tidak diatur secara khusus, yang dapat ditafsirkan bahwa  perusahaan  asing  dapat  membuka  cabangnya  dan  dapat  langsung  beroperasi Indonesia, tanpa harus bermitra dengan perusahaan jasa Pos dalam negeri. Termasuk terkait  aturan  komposisi  kepemilikan  saham  mayoritas,  di  mana  tidak  boleh  lebih dari 49 persen.
Namun  di  Pasal  12  Ayat  3  UU  Cipta  Kerja  tahun  2020  menyebutkan  bahwa “ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  penyelenggara  Pos  asing sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah” .  PP  46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran   di Pasal 7 (huruf a dan b) PP tersebut dijelaskan bahwa; perusahaan Pos asing yang masuk ke Indonesia harus melalui perusahaan Pos dalam negeri melalui usaha patungan, dan hanya dibolehkan beroperasi  di  ibukota  propinsi,  serta  tidak  boleh  melakukan  pengiriman  antar  kota. Sehingga  dalam  persoalan  investasi  asing  boleh  dikatakan  tidak  mengalami perubahan siginifikan.
Meski  jasa  penyelenggara  Pos  -  logistik  asing  secara  faktual  sebenarnya  sudah masuk  ke  Indonesia  dengan  memakai  Surat  Izin  Usaha  Jasa  Transportasi  (SIUJPT) dari  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub).  Disinilah  terjadi  polemik  yang  tak berujung, kalangan industri Pos menuding telah terjadi dualisme sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran.
Data  pada  Asosiasi  Logistik  Indonesia  (ALI)  menyebutkan,  beberapa perusahaan  Pos  asing  sudah  menjalankan  praktik  penyelenggaran  Pos  di  Indonesia. Bahkan  liberalisasi  Pos  itu  sesungguhnya  sudah  terjadi,  sehingga  posisi  UU  Cipta Kerja kesannya hanya mempertegas saja.
Ketentuan membolehkan asing memiliki kepemilikan saham sampai 100 persen itu, tentu akan menciptakan persaingan yang kompetitif dalam penyelenggaraan Pos nasional, dan akan menambah besar investasi asing masuk ke bisnis ini. Meski disatu sisi  bisa  saja  justru  membunuh  penyelenggara  Pos  lokal  ditanah  air  yang  sedang kembang kempis.
3. Iklim Persaingan Usaha yang Sehat
Setiap  usaha  selalu  ada  kompetisi,  didalam  kompetisi  yang  sehat  akan melahirkan  pelayanan  terbaik  bagi  konsumen.  Mereka  yang  tidak  mampu  bertahan dalam  ruang  kompetisi  yang  ketat,  secara  alami  akan  tersingkir.  Tentu  saja  kondisi Ini  tidak  diharapkan  karena  salah  satu  tujuan  dibangunnya  regulasi  baru  tersebut selain  untuk  menciptakan  konstruksi  ruang  investasi  yang  sehat  juga  untuk melindungi badan usaha lain yang terdampak.
Dalam  rangka  menghindari  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat,  khususnya predatory pricing ,  Undang-Undang  Pos  sudah  memagari  dengan  mengamanatkan formula  tarif  layanan  Pos  komersial  yang  harus  diterapkan  dan  dipatuhi penyelenggara  Pos.  Dengan  aturan  ini  maka  tidak  ada  tarif  layanan  Pos  yang diberlakukan  semena-mena  dan  dapat mengubur  usaha  Pos  kecil.  Dalam istilah  Pos " mereka  itu  membakar  uang  dengan  menggratiskan  ongkos  kirim  ongkir "  sekadar untuk membunuh kompetitor.
Meski  demikian,  perusahaan  lokal  tidak  perlu  takut,  apalagi  kondisi  Pos  dan logistik  di  Indonesia  yang  paling  mengerti  adalah  orang  Indonesia  sendiri.  Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) sendiri mengaku  siap  menghadapi  kompetisi  tersebut.  Tentu  saja  kehadiran  mereka  harus prosedural,  menuhi  syarat  sebagai  badan  usaha  layaknya  yang  berlaku  bagi penyelenggara Pos lain di Indonesia.
Hasil  pantauan  Kominfo,  ada  perusahaan  yang  sudah  mengantongi  Surat  izin Penyelenggaraan  Pos  (SIPP)  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  dan menjadi  anggota  Asperindo.  Ada  perusahaan  yang  sudah  mengantongi  SIPP  tetapi tidak bergabung dalam Asperindo, dan ada perusahaan yang tidak mengantongi SIPP karena  sudah  memiliki  izin  perusahan  lain,  dan  tidak  bergabung  dalam  Asperindo. Misalnya, penyedia jasa transportasi angkutan seperti bus, yang mana juga membuka layanan  pengiriman  barang.  Perusahaan  tersebut  hanya  memiliki  izin  sebagai penyedia  jasa  transportasi,  tidak  mengantongi  SIPP,  tetapi  menjalankan  bisnis  jasa pengiriman.
Kedepan, diperlukan organisasi yang mampu mengakomodir semua jenis usaha dalam  satu  payung  hukum  yang  kuat.  Selain  mudah  mengontrolnya  juga  memberi rasa  keadilan  di  antara  sesama  penyelenggara  pengiriman  Pos  apapun  nama  dan istilahnya.  Jika  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ketentuan  tersebut  belum dimasukkan,  maka  sebaiknya  di  dalam  "Peraturan  Pemerintah"  dapat  diatur  secara lebih rinci, agar tidak terjadi tumpang tindih praktik penyelenggaraan Pos nasional.

## Eko Wahyuanto

## Kesimpulan
Sapuan gelombang digital makin deras, kuat dan massive mendistrupsi keberadaan regulasi  yang  ada.  Lahirnya  Undang-Undang  Tentang  Pos  Nomor  38  Tahun  2009 disahkan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang 6 Tahun 1984 karena dianggap sudah  tidak  relevan.  Dalam  regulasi  baru  itu,  sejumlah  pasal  dalam  UU  Nomor  38 Tahun  2009  tentang  Pos  mendapat  penekanan  kembali  yakni  soal  kepemilikan  asing. Pasal  12  UU  38  Tahun  2009  bahwa  penyelenggara  jasa  pengiriman/Pos  asing  wajib bekerja  sama  dengan  penyelenggara  dalam  negeri  jika  ingin  membuka  perusahaan  di Indonesia.  Selain  itu  saham  mayoritas  dari  penyelenggara  Pos  asing  itu  harus  dimiliki penyelenggara  Pos  dalam  negeri.  Dalam  rangka  menghindari  persaingan  usaha  yang tidak sehat, khususnya predatory pricing, Undang-Undang Pos sudah memagari dengan mengamanatkan formula tarif layanan Pos komersial yang harus diterapkan dan dipatuhi penyelenggara  Pos.  Dengan  aturan  ini  maka  tidak  ada  tarif  layanan  Pos  yang diberlakukan semena-mena dan dapat mengubur usaha Pos kecil.

## BIBLIOGRAFI
Fadh,  Muhammad.  (2021).  Kebijakan  Penyelenggaraan  Universal  Postal  Services (Layanan Pos Universal) Sebagai Public Service Obligation Dan Perbandingannya Di Beberapa Negara. Dharmasisya , 1 (1), 17. Google Scholar
Indriastuti, Herning. (2019). Manajemen Strategi 4.0 . Jp Publishing. Google Scholar
Mokoagow, Meliani, Ogotan, Martha, & Londa, Very. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Kerja  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Pada  Pt.  Pos  Indonesia  (Persero)  Manado. Jurnal Administrasi Publik , 4 (52). Google Scholar
Patunru,  Arianto  A.  (2010). Ismayadi,  Se.,  Me,  Arif  Rahman  Hakim,  Se.,  Me,  Dan Nanda  Nurridzki,  Se.,  Me  Di  Bawah  Supervisi  Dr.  Tm  Zakir  Machmud  Sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian Ekonomi Dan Kebijakan. Google Scholar
Pratiwi,  Dewi  Era,  Suwignjo,  Patdono,  &  Hanoum,  Syarifa.  (N.D.). Perancangan Sistem  Pengukuran  Kinerja  Dan  Pemetaan  Profil  Risiko  (Studi  Kasus:  Pt.  Pos Indonesia Gresik) . Google Scholar
Rabitha,  Ridha.  (2018). Implementasi  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pengiriman  Barang  Berharga  Atau  Dokumen Oleh Pt. Pos Indonesia . Google Scholar
Ratnawati, Atjih. (2014). Pemenuhan Standard Layanan Pos Universal Dalam Mencapai Kepuasan  Pelanggan  Di  Kota  Manado. Jurnal  Penelitian  Pos  Dan  Informatika , 4 (1), 53–69. Google Scholar
Suratno,  Ujang.  (2019).  Arah  Pembaharuan  Hukum  Nasional  Dalam  Menghadapi  Era Revolusi Industri 4.0. Yustitia , 5 (1), 155–169. Google Scholar
Wahab,  Solichin  Abdul.  (2001).  Globalisasi  Dan  Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif Teori Governance. Jurnal Administrasi Negara , 2 (1), 43–58. Google Scholar
Wahyuningsih, Siti. (2017). Efektivitas Penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika , 5 (2), 115–138. Google Scholar
Copyright holder: Eko Wahyuanto (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: