Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang–Undang
Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Oleh:
Melinda Christiani 1 , Yoan Nursari Simanjuntak 2 , Irta Windra Syahrial 3
Fakultas Hukum Universitas Surabaya jipmelindachristiani@gmail.com
Volume  21  Nomor  2  Agustus  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 08-07-2023 Revised: 16-07-2023 Accepted: 04-08-2023 Published: 14-08-2023

## ABSTRACT
This article raises a case regarding the actions of OJK statutory managers who in carrying out their  functions,  duties  and  authorities  do  not  meet  the  provisions  of  the  legislation,  namely Article  62  paragraph  (2)  of  the  Insurance  Law.  The  statutory  provisions  are  not  fulfilled because the OJK statutory manager in carrying out his functions, duties, and authorities is not in accordance with the statutory manager's duties as regulated in Article 62 paragraph (2) of the  Insurance Law, but  the actions  of the OJK statutory manager do not  result in  losses for customers for delaying payments. insurance claims that are past due. The actions of the OJK statutory  manager  in  carrying  out  their  functions,  duties,  and  authorities  that  violate  the provisions of the legislation cannot be considered as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code where all elements of unlawful acts are not fulfilled. Based on Article 64 of the Insurance Law in conjunction with Article 1365 of the Civil Code, statutory managers are not obliged to be responsible for their unlawful acts.
Keywords : Insurance Agreement; Statutory Manager; Tort; Liability.

## ABSTRAK
Jurnal  ini  mengangkat  kasus  mengenai  perbuatan  pengelola  statuter  OJK  yang  dalam menjalankan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya  tidak  memenuhi  ketentuan  perundang  – undangan yaitu Pasal 62 ayat (2) UU Perasuransian. Ketentuan perundang – undangan tidak dipenuhi  dikarenakan  pengelola  statuter  OJK  dalam  menjalankan  fungsi,  tugas,  dan wewenangnya tidak sesuai dengan tugas pengelola statuter yang telah diatur dalam Pasal 62 ayat  (2)  UU  Perasuransian,  namun  perbuatan  pengelola  statuter  OJK  tidak  mengakibatkan kerugian  bagi  nasabah  atas  penundaan  pembayaran  klaim  asuransi  yang  sudah  jatuh  tempo. Perbuatan pengelola statuter OJK dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang melanggar  ketentuan  perundang  –  undangan  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  perbuatan melawan  hukum  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  dimana  seluruh  unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 64 UU Perasuransian jo Pasal 1365  KUHPerdata,  pengelola  statuter  tidak  wajib  untuk  bertanggung  gugat  atas  perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
Kata kunci: Perjanjian Asuransi; Pengelola Statuter; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Gugat
436 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## A.   PENDAHULUAN
Dalam menjalani kehidupan, tentunya seseorang akan befokus pada tujuan hidup yang telah  direncanakan  sedemikian  rupa  untuk  dicapai  pada  waktu  tertentu.  Dimana  untuk mencapai tujuannya, tentunya seseorang tersebut memiliki harapan dan ekspetasi yang besar bahwa  tujuannya  dapat  dicapai  dengan  baik.  Namun  tanpa  disadari,  dalam  menjalankan kehidupan akan selalu dihadapkan dengan sejumlah kesulitan ataupun sejumlah permasalahan yang tidak dapat ditebak kapan kesulitan dan permasalahan tersebut akan menimpa. Selama hidup manusia tidak pernah tau apa yang akan terjadi dikemudian hari, karena hidup dipenuhi dengan kondisi – kondisi yang tidak pasti, namun manusia pasti berharap yang terjadi dalam hidupnya  adalah  yang  terbaik  dan  menguntungkan.  Risiko  merupakan  aspek  utama  dan kehidupan  menusia  pada  umumnya  dan  merupakan  faktor  penting  dalam  asuransi.  Risiko merupakan  kemungkinan  penyimpangan  harapan  yang  tidak  menguntungkan,  yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan (Ratna Syamsiar, 2013). Dengan begitu tentunya telah diketahui bahwa dalam menjalankan kehidupan selalu ada risiko yang menanti, yang mana risiko merupakan ketidakpastian mengenai kerugian (Mulhadi, 2017, hal. 28).
Semua orang pastinya tidak ingin mengalami kerugian dalam menjalani kehidupannya, namun hal tersebut tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ketika seseorang mengalami sejumlah kerugian  yang  kecil,  mungkin  saja  seseorang  tersebut  masih  mampu  untuk  menggunakan sejumlah uang yang dimilikinya guna menutupi kerugian yang menimpa dirinya, namun ketika seseorang  mengalami  kerugian  yang  berjumlah  sangat  besar  akan  berdampak  buruk  bagi kondisi keuangannya. Bagi orang yang peduli dengan risiko yang dihadapinya, akan menyadari jika  risiko  tersebut  sungguh  –  sungguh  menjadi  kenyataan  sudah  pasti  akan  menimbulkan kerugian  harta,  cacat  badan,  bahkan  kematian  (Abdulkadir  Muhammad,  2019,  hal.  117). Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa  terjadi  dan  menimpa  diri  mereka  sewaktu-waktu  adalah  salah  satu  penyebab  tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini (Denny Guntara, 2016)
Membahas  terkait  risiko  yang  akan  dihadapi  seseorang,  khususnya  risiko  yang berjumlah  besar  dan  dapat  membawa  dampak  yang  buruk  tentunya  seseorang  dapat menghindari  hal  tersebut  dengan  menggunakan  asuransi  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1
437 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian  (untuk selanjutnya disebut UU Perasuransian) mengatur bahwa asuransi adalah :
“perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu  perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis,  yang  menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
a. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung  atau pembauaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat  yang  besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”
Dalam  perjanjian  asuransi  ada  2  (dua)  pihak  yanh  terlibat  yaitu  penanggung  atau verkezekeraar ,  asuradur,  pejamin  yaitu  mereka  yang  dengan  mendapat  premi,  berjanji  akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya,  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  tertanggung  dan tertanggung atau terjamin verzekerde , insured yaitu manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang  berhak  dan  berkewajiban,  dalam  perjanjian  asuransi,  denhan  membayar  premi (Mashudidan dan Moch. Chaidir Ali, 1995).
Jadi perjanjian asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung –  untungan  (kansovereenkomst).  Suatu  perjanjian  untung  –  untungan  ialah  suatu  perjanjian yang  dengan  sengaja  digantungkan  pada  suatu  kejadian  yang  belum  tentu  terjadi,  kejadian mana akan menentukan untung – ruginya salah satu pihak (Subekti, 2001). Dengan demikian diperlukan adanya kejelasan atas resiko dan kerugian yang nantinya dihadapi oleh tertanngung yang kemudian akan diambil alih oleh penanggung dengan adanya pembayaran premi. Dengan membayar  premi  asuransi  maka  tertanggung  akan  mendapatkan  salah  satu  manfaat  dari asuransi  yaitu  asuransi  dapat  mengurangi  kekhawatiran,  fungsi  primer  dari  asuransi  adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian (Herman Darmawi, 2004). UU Perasuransian telah mengatur secara jelas bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh Perseroan
438 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Terbatas,  Koperasi,  Usaha  Bersama  yang  telah  ada  pada  saat  Undang  –  Undang  ini diundangkan.
Dalam hal manajemen asuransi dalam suatu perusahaan asuransi tidak dapat berjalan dengan  baik,  maka  diperlukan  adanya  suatu  manajemen  untuk  melakukan  sejumlah pengelolaan  atas  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  asuransi  tersebut  (Mulhadi,  2017).  Dari tahun ke tahun, asuransi akan terus berkembang, dan seiring dengan perkembangan tersebut lembaga asuransi akan semakin banyak pula (Mulhadi, 2017, hal 19). Bagi perusahaan asuransi yang  tidak  mampu  lagi  untuk  bersaing,  seringkali  mengalami  kesulitan  keuangan  yang menyebabkan  perusahaan  tersebut  menjadi  kolaps,  maka  dari  itu  seringkali  mengakibatkan adanya kesulitan pembayaran klaim asuransi.
Ketika  suatu  perusahaan  asuransi  mengalami  kolaps  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  akan  menggantikan  pengelolaan  dengan  dalih  melakukan  serangkaian  penyelamatan terhadap  perusahaan  asuransi  tersebut.  Dalam  hal  mengambil  alih  pengelolaan  suatu perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menetapkan pengelola statuter yang bertugas  untuk  memastikan  kegiatan  operasional  suatu  perusahaan  asuransi  berjalan  dengan baik dan lancar, selain itu juga melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan asuransi. Pasal 3 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41/POJK.05/2015  tentang  Tata  Cara  Penetapan Pengelola  Statuter  Pada  Lembaga  Jasa  Keuangan  (untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  POJK Nomor 44/POJK.05/2015) mengatur bahwa “Pada saat penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh OJK maka :
a. Pengelola  Statuter  mengambil  alih  seluruh  wewenang  dan  fungsi  Direksi,  Dewan Komisaris, dan/tau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan; dan
b. Direksi,  Dewan  Komisaris,  dan/atau  Dewan  Pengawas  Syariah  Lembaga  Jasa  Keuangan dinyatakan nonaktif.”
Selama  menjalankan  tugasnya,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  kebijakan  yang diambil oleh pengelola statuter justru dapat membawa kerugian bagi perusahaan asuransi, sama halnya dengan yang terjadi pada kasus berikut. Setelah melalui beberapa proses pengawasan sejak  2012,  Pengelola  Statuter  OJK  bagi  Asuransi  BP  secara  resmi  telah  diumumkan  oleh
439 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Otoritas Jasa Keuangan. Sejak 21 Oktober 2016 pengurus asuransi tertua di Indonesia secara resmi  telah  diambil  alih  oleh  OJK  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  Asuransi  BP  agar mampu bersaing secara kompetitif serta mempertimbangkan berbagai aspek dan analisis risiko terhadap  kondisi  perusahaan.  Hal  ini  telah  mendorong  sejumlah  pihak  termasuk  Komisi  XI DPR  untuk  mengamati  proses  yang  berlangsung,  karena  kegagalan  atas  pengelolaan  dan program  penyelamatan  Asuransi  BP  akan  menimbulkan  dampak  negatif  yang  sangat  besar terhadap  perekonomian  nasional,  khususnya  dampak  sistemik  di  sektor  jasa  keuangan. Langkah tersebut diambil oleh OJK untuk menjamin proses penguatan terhadap Asuransi BP yang memiliki jutaan pemegang polis dalam bentuk usaha bersama atau mutual insurance. Hal ini  dikarenakan,  proses  restrukturisasi  yang  telah  dilakukan  hingga  saat  ini  belum  sesuai dengan tujuan penguatan kinerja perusahaan asuransi jiwa tersebut.Selain itu dalam lima tahun terakhir,  Asuransi  BP  dinilai  semakin  memburuk  karena  penerimaan  premi  tidak  dapat menutup kewajiban kepada pemegang polis.
Berdasarkan data OJK, total aset Asuransi BP per tahun 2015 mencapai Rp 13 triliun, sedangkan kewajibannya hampir Rp. 30 triliun. OJK sebagai regulator menetapkan pengelola statuter  untuk  menggantikan  fungsi  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  yang  di  nonaktifkan. Penggantian pengurus dilakukan berdasarkan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 62 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

## B.  METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif, Metode Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang bersumber pada, teori, asas, konsep, serta Peraturan Perundang-Undangan  yang  ada  dan  tertulis.  Penelitian  ini  juga  dikenal  dengan  pendekatan kepustakaan,  pendekatan  ini  menggunakan  bahan-bahan  seperti  Buku,  Jurnal,  Dokumen, maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini nantinya juga akan memfokuskan terkait apakah nasabah memiliki perlindungan hukum atas penundaan  pembayaran  klaim  asuransi  yang  sudah  jatuh  tempo,  yang  telah  diatur  oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
440 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## C.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melalui beberapa proses pengawasan sejak 2012, Pengelola Statuter OJK bagi Asuransi  BP  secara  resmi  telah  diumumkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Pada  21  Oktober 2016 kepengurusan asuransi tertua di Indonesia secara resmi telah diambil alih oleh OJK dalam rangka meningkatkan kinerja Asuransi serta mempertimbangkan berbagai aspek dan analisis risiko terhadap kondisi perusahaan. Hal ini telah mendorong sejumlah pihak termasuk Komisi XI DPR untuk  mengamati  proses  yang berlangsung, karena kegagalan atas pengelolaan dan program  penyelamatan  Asuransi  BP  akan  menimbulkan  dampak  negatif  yang  sangat  besar terhadap  perekonomian  nasional,  khususnya  dampak  sistemik  di  sektor  jasa  keuangan. Langkah tersebut diambil oleh OJK untuk menjamin proses penguatan terhadap Asuansi BP yang memiliki jutaan pemegang polis dalam bentuk usaha bersama atau mutual insurance. Hal ini  dikarenakan,  proses  restrukturisasi  yang  telah  dilakukan  hingga  saat  ini  belum  sesuai dengan tujuan penguatan kinerja perusahaan asuransi jiwa tersebut.Selain itu dalam lima tahun terakhir, kinerja Asuransi BP dinilai semakin memburuk karena penerimaan premi tidak dapat menutup kewajiban kepada pemegang polis.
Berdasarkan data OJK, total aset yang dimiliki Asuransi BP per tahun 2015 mencapai Rp  13  triliun,  sedangkan  kewajibannya  hampir  Rp.  30  triliun.  OJK  sebagai  regulator menetapkan pengelola statuter untuk menggantikan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang di nonaktifkan. Penggantian pengurus dilakukan berdasarkan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Pasal  62  Undang  –  Undang  Nomor  40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian,  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 41/POJK.05/2015  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Pengelola  Statuter  Pada  Lembaga  Jasa Keuangan.  Tugas  utama  pengurus  baru  tersebut  adalah  untuk  memastikan  terselenggaranya kegiatan operasional perusahaan secara baik dan lancar serta melakukan restrukturisasi secara menyeluruh  terhadap  Asuransi  BP  dengan  tujuan  untuk  memperkuat  kondisi  keuangan perusahaan. Pengurus baru akan didukung oleh Konsultan Keuangan PricewaterhouseCoopers , Tax  Auditor  Rustam  Consulting,  Actuary PT  Milliman  Indonesia, PT BNP Paribas dan Perusahaan sekuritas seperti PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT BNI Sekuritas Indonesia untuk memastikan langkah penguatan
441 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Asuransi  BP  melalui  program  restrukturisasi  perusahaan.  Selanjutnya,  pengurus  baru  akan segera  menyusun  langkah  –langkah  strategis  dan  akan  menyampaikan  pada  OJK.  Namun langkah  restrukturisasi  yang  dijalankan  oleh  pengelola  statuter  telah  menimbulkan  potensi kerugian kepada para pemangku kepentingan.
Potensi kerugian itu berupa kewajiban kepada pemegang polis sebesar Rp 30triliun dan aset property Rp 2,34 triliun, serta portofolio keuangan (investasi dan penyertaan) sebesar Rp 6,5 triliun. Selain itu, tidak ada lagi pemasukan premi baru karena Asuransi BP sudah dalam posisi run-off, kecuali dari pengelolaan premi lanjutan pemegang polis lama. Ketidakmampuan Asuransi  BP  memenuhi  kewajiban  kepada  nasabah  berjumlah  6,7  juta  orang  tersebut berpotensi  menimbulkan  risiko  gangguan  stabilitas  sistem  keuangan  secara  sistemik. Kesimpulannya program dan strategi restrukturisasi tidak dipersiapkan secara komprehensif, bersifat trial and error dan telah diragukan kelayakannya sejak awal. Selain itu, defisit yang dialami juga semakin besar dari semula Rp. 17 triliun menjadi Rp. 20,16 triliun. Menurut DPR, tidak heran apabila penyelamatan Asuransi BP hingga saat ini belum juga berhasil. Pasalnya, pengelola statuter dinilai tidak memiliki pengalaman dalam bidang perasuransian. Sementara itu,  pengelola  statuter  juga  tidak  pernah  melaporkan  perkembangan  kesehatan  Asuransi  BP kepada OJK.

## Pembahasan
Pengertian  asuransi  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Perasuransian  yang  mengatur bahwa: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi  dasar bagi  penerimaan premi oleh perusahaan asuransi  sebagai  imbalan untuk:
a. memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tdak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atai didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”
442 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Dapat  dilihat  pada  kasus  di  atas,  nasabah  Asuransi  BP  mengikatkan  diri  dengan Asuransi BP dengan didasari polis asuransi. Nasabah pemegang polis merupakan Tertanggung asuransi  dan  Asuransi  BP  merupakan  Penanggung  asuransi  yang  secara  bersama  –  sama sepakat untuk mengadakan perjanjian asuransi berupa pertanggungan jiwa. Pasal 246 KUHD mengatur bahwa : “Asuransi adalah perjanjian”. Perjanjian asuransi dibuat secara bersamaan oleh  Penanggung  dengan  Tertanggung,  dimana  telah  diatur  dalam  Pasal  225  KUHD  yang mengharuskan asuransi  dibentuk dengan didasarkan pada polis asuransi.  Sebagai perjanjian, maka perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian asuransi yang telah diatur pada  Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu:  1)  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal.
Selain itu, perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur pada Pasal 251 KUHD yang mengatur bahwa: “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat – syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.
Menurut  Subekti  (1996,  hal.  138)  menyatakan  bahwa  :  “Suatu  perjanjian  harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak  membuat  perjanjian  harus  menyatakan  kehendaknya  dan  kesediannya  untuk mengikatkan  dirinya.  Pernyataan  kedua  belah  pihak  bertemu  dan  sepakat”.  Dalam pelaksanaannya, perjanjian asuransi mengharuskan para pihak untuk memenuhi isi perjanjian asuransi  (hak  dan  kewajiban),  sebagaimana  telah  tercantum  di  dalam  polis  asuransi. Pembayaran  premi  asuransi  merupakan  kewajiban  dari  Tertanggung  dan  sebaliknya merupakan  hak  dari  Penanggung.  Selain  itu,  Pembayaran  uang  ganti  krugian  merupakan kwajiban dari Penanggung dan hak bagi Tertanggung untuk menerimanya (Mulhadi, 2017, hal. 70).
Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang  –  undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.”  Dari  pernyataan  pasal tersebut dapat diketahui bahwa polis asuransi yang telah dibuat oleh nasabah pemegang polis
443 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
selaku Tertanggung dan Asuransi BP selaku Penanggung mengikat para pihak. Maka dari itu para  pihak  harus  memenuhi  hak  dan  kewajibannya  masing  –  masing  dan  dilarang  untuk melanggar isi dari perjanjian tersebut. Menurut Mulhadi (2018, hal. 58) menyatakan bahwa : “polis sebagai satu – satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi”. Selain itu fungsi polis bagi penanggung  salah  satunya  adalah  sebagai  bukti  tertulis  atas  jaminan  yang  diberikan  kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung (Arus Akbar Silonde  dan  Wirawan  B.  Ilyas,  2011,  hal.  149  –  50).  Dengan  begitu  Asuransi  BP  wajib memenuhi  kewajibannya  yang  merupakan  hak  para  nasabah  pemegang  polis  yaitu  dengan mencairkan sejumlah uang milik para nasabah pemegang polis pada saat jatuh tempo.
Asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal balik diantara tertanggung dan penanggung. Menurut H.M.N Purwosujipto (1992, hal. 9) menyatakan bahwa : “Penanggung, sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang  yang  ditunjuk  untuk  penutup  asuransi  sebagai  penikmatnya.”  Berdasarkan  rumusan tersebut dapat diketahui bahwa atas pembayaran premi yang telah dipenuhi oleh tertanggung, maka penanggung wajib untuk memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan yang telah disepakati di dalam polis. Berdasarkan kasus di atas, terjadi permasalahan pada saat proses  pencairan  klaim  asuransi  milik  para  nasabah  Asuransi  BP,  dimana  proses  tersebut dijanjikan akan selesai dalam waktu yang telah ditentukan dalam polis asuransi. Namun pada saat pencairan klaim asuransi telah jatuh tempo, klaim asuransi milik para nasabah tak kunjung dicairkan karena Asuransi BP dianggap tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang  polis,  sehingga  terjadi  penundaan  pembayaran  klaim  asuransi  yang  sudah  jatuh tempo. Selain itu, Asuransi BP juga telah diambil alih oleh OJK.
Ketentuan  Pasal  57  ayat  (1)  UU  Perasuransian  telah  mengatur  secara  jelas  bahwa  : “Pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  Usaha  Perasuransian  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan”. Selanjutnya, dalam Pasal 60 ayat  (2) huruf k UU OJK mengatur bahwa dalam rangka  pelaksanaan  fungsi  pengawasan,  OJK  berwenang  untuk  :“menonaktifkan  direksi, dewan  komisaris,  atau  yang  setara  dengan  direksi  dan  dewan  komisaris  pada  badan  hukum
444 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola statuter.”
Pada kasus di atas, sebagai pihak yang berwenang OJK telah mengambil alih Asuransi BP dan menonaktifkan Direksi dan Dewan Komisaris dengan menetapkan pengelola statuter untuk Asuransi BP sejak 21 Oktober 2016. Dapat diketahui bahwa penetapan pengelola statuter yang dilakukan oleh OJK pada kasus tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 62 ayat (1)  huruf  c  yang  mengatur  bahwa:  “Menurut  pertimbangan  OJK,  Perusahaan  Asuransi, Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  atau  Perusahaan  Reasuransi  Syariah tersebut diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo”. Serta Pasal 62 ayat (1) huruf d yang mengatur bahwa: “Menurut Pertimbangan  OJK,  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah tersebut melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perasuransian atau secara finansial dinilai tidak sehat”.
Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa terdapat para nasabah Asuransi BP yang mengalami kesulitan untuk mencairkan klaim asuransi yang sudah jatuh tempo, hal ini dapat dilihat bahwa terjadi penundaan pembayaran klaim asuransi yang sudah jatuh tempo senilai Rp 30  triliun.  Dengan  begitu,  Asuransi  BP  dinilai  tidak  sehat  secara  finansial  dan  diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Menurut Mulhadi (2017, hal. 190) menyatakan bahwa : “Pengelola statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris,  atau  yang  setara  pada  badan  hukum  berbentuk  koperasi  atau  usaha  bersama, dan/atau  dewan  pengawas  syariah  dari  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah, Perusahaan  Reasuransi,  Perusahaan  Reasuransi  Syariah”.  Berdasarkan  rumusan  tersebut apabila dikaitkan dengan kasus di atas dapat dilihat bahwa OJK telah menonaktifkan direksi dan dewan komisaris, guna menggantikan fungsi direksi dan komisaris maka posisi tersebut digantikan oleh pengelola statuter. Pada kasus  di atas tugas utama pengelola statuter adalah untuk memastikan terselenggaranya kegiatan operasional perusahaan secara baik dan lancar, dan juga melakukan restrukturisasi secara menyeluruh terhadap Asuransi BP.
445 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Dalam  UU  Perasuransian  juga  mengatur  terkait  tanggung  jawab  pengelola  statuter dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Pasal 64 UU Perasuransian mengatur bahwa : “Pengelola  Statuter  bertanggung  jawab  atas  kerugian  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau pihak ketiga,  jika  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh  kecurangan,  ketidakjujuran,  atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perasuransian”.
Tindakan restrukturisasi yang dilakukan oleh pengelola statuter di atas yang membawa dampak kerugian bagi Asuransi BP dan nasabah pemegang polis atas penundaan pembayaran klaim asuransi yang sudah jatuh tempo, serta pengelola statuter juga tidak pernah melaporkan perkembangan  kesehatan  Asuransi  BP  kepada  OJK.  Pada  hakikatnya  tindakan  pengelola statuter tersebut bila dikaitkan dengan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur pada  Pasal  1365  KUHPerdata  pada  saat  menjalankan  wewenang,  fungsi  dan  tugasnya, perbuatan  pengelola  statuter  tersebut  telah  diketahui  melanggar  Pasal  62  ayat  (2)  UU Perasuransian yang mengatur bahwa: “Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas:
a. menyelamatkan  kekayaan  dan/atau  kumpulan  dana  peserta  Perusahaan  Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
b. mengendalikan  dan  mengelola  kegiatan  usaha  dari  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan Undang – Undang ini;
c. menyusun langkah – langkah apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah  tersebut  masih  dapat diselamatkan;
d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; dan
e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.”
446 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Adapun beberapa unsur perbuatan melawan hukum menurut Riduan Syahrani (1992, hal. 173) yang dapat dikaitkan dengan perbuatan pengelola statuter Asuransi BP berdasarkan kasus tersebut di atas pada saat menjalankan wewenang, tugas, dan fungsinya yaitu :
1. Ada  perbuatan  melanggar  hukumnya,  perbuatan  yang  dimaksud  adalah  bersifat  positif maupun negatif. Berdasarkan untur ini dapat dilihat bahwa pengelola statuter Asuransi BP telah  melakukan  perbuatan  yang  bersifat  positif  (melakukan  perbuatan).  Pada  saat menjalankan  wewenang,  fungsinya,  dan  tugasnya  pengelola  statuter  yaitu  memastikan terlenggaranya  kegiatan  operasional  perusahaan  secara  baik  dan  lancar,  serta  melakukan restrukturisasi secara menyeluruh terhadap Asuransi BP, dengan sengaja tidak melaporkan perkembangan  kesehatan  Asuransi  BP  kepada  OJK,  sehingga  perbuatan  pengelola  statuter tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Perasuransian.
2. Ada kesalahannya, kesalahan dibagi menjadi  dua yaitu kesalahan yang hanya menyangkut perbuatan  yang  disengaja  dan  kesalahan  yang  tidak  hanya  menyangkut  kesengajaan,  akan tetapi juga mencakup perbuatan akibat kealpaan atau ketidak hati – hatian. Berdasarkan unsur ini dapat dilihat bahwa perbuatan pengelola statuter Asuransi BP yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Perasuransian mengandung unsur kesalahanyaitu pada saat menjalankan fungsi,  tugas  dan  wewenangnya  serta  melakukan  restrukturisasi  terhadap  Asuransi  BP dilakukan  dengan  adanya  kelalaian.  Kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pengelola  statuter Asuransi BP adalah dengan sengaja tidak melaporkan perkembangan kesehatan Asuransi BP kepada OJK.
3. Ada kerugiannya, kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum berupa kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil (Purwahid Patrik, 1994, hal. 84). Berdasarkan unsur ini dapat dilihat bahwa perbuatan pengelola statuter yaitu pada saat melakukan restrukturisasi secara menyeluruh terhadap Asuransi BP tidak membawa kerugian  baik  secara  materiil  maupun  immateriil  bagi  nasabah  pemegang  polis.  Bentuk kerugian yang dialami oleh para nasabah adalah sebesar Rp 30 triliun dan dikarenakan oleh Asuransi BP, bukan dikarenakan oleh pengelola statuter dari OJK karena pengelola statuter dari OJK hanyalah melakukan restrukturisasi terhadap Asuransi BP.
447 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
4. Ada hubungan timbal balik antara unsur 1,2, dan 3. Hubungan timbal balik antara kesalahan dalam  perbuatan  melanggar  hukum  dengan  kerugian  yang  ditimbulkam,  sehingga  dapat dibebankan tanggung jawab kepada pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat bahwa perbuatan melanggar hukum pengelola statuter Asuransi BP dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya telah melanggar ketentuan Pasal 62 ayat  (2)  UU  Perasuransian.  Perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengelola statuter  tersebut  mengandung  unsur  kesalahan  yaitu  adanya  kelalaian  karena  tidak melaporkan  perkembangan  kesehatan  Asuransi  BP  kepada  OJK.  Akibat  dari  kesalahannya tersebut,  perbuatan  pengelola  statuter  Asuransi  BP  tidak  membawa  dampak  kerugian  bagi nasabah pemegang polis.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pengelola statuter Asuransi BP yang telah ditetapkan oleh OJK dikatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan  restrukturisasi  secara  menyeluruh  terhadapAsuransi  BP,  dimana  perbuatan pengelola statuter Asuransi BP tersebut tidak membawa dampak kerugian nasabah pemegang polis  baik  kerugian  secara  materiil  maupun  kerugian  secara  immateriil.  Pasal  1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka  orang  yang  karena perbuatannya  menyebabkan  kerugian  tersebut  wajib  mengganti  kerugian  yang  timbul  dari kesalahannya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  unsur  –  unsur  perbuatan  melanggar  hukum  yang  telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Berdasarkan  kasus  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  perbuatan  pengelola  statuter  tersebut tidak  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  melanggar  hukum  karena  tidak  memenuhi  unsur  – unsur  perbuatan  melawan  hukum  secara  keseluruhan.  Selanjutnya  Pasal  1366  KUHPerdata mengatur bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati – hatinya.” Pada uraian Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata tersebut bila dikaitkan dengan kasus di  atas  maka  pengelola  statuter  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah  pemegang  polis  akibat  penundaan  pembayaran  klaim
448 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
asuransi  yang  sudah  jatuh  tempo.  Maka  dari  itu  pengelola  statuter  tidak  perlu  untuk memberikan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun imateriil.
Atas  penundaan  pembayaran  klaim  asuransi  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  juga  atas kerugian yang dialami oleh nasabah pemegang polis, maka nasabah pemegang polis Asuransi BP dapat menuntut pertanggung jawaban kepada Asuransi BP agar pencairan klaim asuransi dapat  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  yang  memiliki  hubungan  hukum  dengan  nasabah pemegang polis adalah Asuransi BP.
Secara  umum  prinsip  –  prinsip  tanggung  jawab  dalam  hukum  perdata  dibedakan sebagai berikut : (Sidharta. hal.73-79). 1) prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan, 2)  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung  jawab,  3)  prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu bertanggung  jawab,  4)  prinsip  tanggung  jawab  mutlak,  5)  prinsip  tanggung  jawab  dengan pembatasan.
Berdasarkan  prinsip  –  prinsip  tanggung  jawab  dalam  hukum  perdata  di  atas,  prinsip yang  paling  tepat  untuk  digunakan  adalah  prinsip  yang  pertama  yaitu  tanggung  jawab berdasarkan  unsur  kesalahan.  Pada  kasus  tersebut  yang  wajib  untuk  bertanggung  gugat berdasarkan unsur kesalahan atas kerugian nasabah sebagai akibat dari penundaan pembayaran klaim asuransi yang sudah jatuh tempo adalah Asuransi BP. Hal ini dikarenakan yang memiliki hubungan  hukum  dengan  nasabah  pemegang  polis  adalah  Asuransi  BP,  yang  dibuktikan dengan  adanya  perjanjian  asuransi  yang  dibuat  oleh  Asuransi  BP  dengan  para  nasabah pemegang polis.
Menurut M. Khoidin (2020, hal. 20) menyatakan bahwa : “Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Melanggar hukum sendiri memiliki arti tidak bertentangan  dengan  undang  –  undang  saja,  melainkan  juga  bertentangan  dengan  kepatutan dan kesusilaan yang ada dalam masyarakat.” Pada kasus tersebut di atas unsur – unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dipenuhi secara keseluruhan, sehingga perbuatan pengelola  statuter  OJK  bukan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Maka  dari  itu berdasarkan Pasal 64 UU Perasuransian, pengelola statuter OJK tidak wajib bertanggung gugat terhadap kerugian nasabah atas penunda.
449 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1. Pengelola statuter OJK tidak bertanggung gugat atas kerugian nasabah terhadap penundaan klaim asuransi yang sudah jatuh tempo. Dimana perbuatannya tidak memenuhi unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu Pengelola statuter OJK tidak harus memberikan ganti kerugian kepada nasabah pemegang polis yang dirugikan.
2. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pengelola  statuter  OJK  tidak  dapat  dikatakan  sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata secara keseluruhan, dimana perbuatan yang dilakukan pengelola statuter tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah Asuransi BP.
450 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
Cetakan ke-7, 2019.
Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas, Pokok – Pokok Hukum Bisnis , Jakarta : Penerbit Selemba Empat, 2011.
C. Arthur Williams Jr. and Richard M. Heins, Risk Management and Insurance ,  New York : Mc Graw-Hill, Fift Edition, 1976.
Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Dagang Indonesia ,  Malang : Setara Press, 2012
E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Nasakag Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan) . Bandung : Alumni, Cetakan ke-2, 1979.
M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum , Jakarta : Pradnya Paramita, 1976
M Phillipus Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1998.
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang , Jakarta : Penerbit Djambatan, 1992.
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang – Undang, Bagian Pertama, Bandung : Citra Aditya, 2001.
C.S.T. Kansil, Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia , Jakarta : Bina Aksara, 2002.
C.S.T Kansil dan Christine Kansil. Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia .
Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan ke-4, 2008.
M. Khoidin, Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata , Yogyakarta : Laksbang Justitia, 2020.
Mulhadi, Dasar – Dasar Hukum Asuransi , Depok : Rajawali Pers, 2017.
Man S. Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi , Bandung : Alumni, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 1997.
R. Prodjodikoro Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata ,  Bandung : Mandar Maju, 2018.
Purwahid Patrik, Dasar – dasar Hukum Perikatan ,  Bandung : Mandar Maju, 1994.
Rachmat Setiawan, Tinjauan Eelementer Perbuatan Melanggar Hukum , Bandung : Alumni, 1982.
Riduan Syahrani, Seluk – Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata , Bandung : Alumni, 1992. R.L. Carter, Reinsurance ,  London : Kluwer Publishing Limited, 1979
R. Subekti, Hukum Acara Perdata Indonesia , Jakarta : Bina Cipta, 1982.
Sastrawidjaja, Suparman Man, Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga , Bandung : PT. Alumni, 2003.
Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi , Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
451 Melinda Christiani, dkk Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia , Bandung : Alumni, 1983.

## WEBSITE
Oktaviano DB Hana. 2016. Penguatan AJB Bumiputera : OJK Tunjuk Pengelola Statuter. https://finansial.bisnis.com/read/20161024/215/595501/penguatan-ajB-bumiputera- ojk-tunjuk-pengelola-statuter
Rahardjo, Irvan. 2017. Setahun Restrukturisasi AJB Bumiputera Masih Jalan di Tempat. https://katadata.co.id/marthathertina/indepth/5e9a562555803/setahunrestrukturisasi- ajb-bumiputera-masih-jalan-di-tempat
Widarti, Peni. 2019. Jalan Berliku Menagih Janji Klaim Asuransi Bumiputera. https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj a&uact=8&ved=2ahUKEwiCwI_Py8vyAhUQ8HMBHdzpBgIQFnoECAIQAQ& url=https%3A%2F%2Fsurabaya.bisnis.com%2Fread%2F20190403%2F532%2F9 07518%2Fjalan-berliku-menagih-janji-klaim-
asuransibumiputera&usg=AOvVaw0iHFYGH_cR35Q5oMod_URI
Denny Guntara. 2016. Asuransi dan Ketentuan – Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya, Jurnal Justisi Ilmu Hukum , Vol. 1, No. 1.
Heru Susanto. 2007. Subrogasi sebagai Bentuk Pertanggung jawab Pihak Ketiga terhadap Penanggung dalam Perasuransian, Dialektika , Vol. 5, No. 1.
Ratna Syamsiar. 2013. Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41/POJK.05/2015  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan