Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 31-36| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3082.31-36

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TOKO MODERN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR
G. A. A. Anindyanari Auliani Dewi, I N. Putu Budiartha, Ni M. Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia anindyanariad97@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Pengakhiran ikatan kerja masih sering dilaksanakan pemilik usaha kepada para pekerjanya. Salah satunya yaitu yang  dilakukan  para  pemilik  usaha  Toko  Modern  yang  ada  di  Denpasar  akibat  dari  dampak  Covid-19  yang terjadi  di  Indonesia.  Mereka  melakukan  pemberhentian  pada  para  buruh  Toko  Modern  tanpa  perundingan sebelumnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana  pengaturan  hak-hak  dan  perlindungan hukum bagi pekerja jika mengalami PHK secara sepihak oleh pemilik usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari tanya jawab dan riset kepustakaan. Dalam upaya melakukan perlindungan hukum  terhadap  para  pekerja  toko  modern  yang  terkena  PHK  secara  sepihak,  pemerintah  telah  mengeluarkan beberapa peraturan terkait permasalahan pengakhiran ikatan kerja yang dilaksanakan pemilik usaha. Selain itu, hak-hak para pekerja yang terkena PHK harus diperhatikan seperti pemberian uang pesangon dan ganti kerugian serta menjamin perlindungan hukumnya dengan memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif agar para pemilik usaha tidak sewenang-wenang melakukan PHK.
Kata  Kunci: Covid-19, Pekerja,  Pemilik  Usaha, Perlindungan  Hukum,  Pemutusan Hubungan Kerja

## Abstract
The termination of the work bond is often carried out by business owners to their workers. One of them is what Modern Store business owners in Denpasar did as a result of the impact of Covid-19 that occurred in Indonesia. They  stopped  the  Modern Shop  workers  without  prior  negotiation.  This  study  aims  to  describe  how  the  rights and  legal  protection  arrangements  for  workers  if  they  experience  unilateral  dismissal  by  the  business  owner. This research is empirical legal research. Data were obtained from question and answer and library research. In an effort to provide legal protection for modern shop workers who are unilaterally laid off, the government has issued several regulations related to the issue of terminating the work bond carried out by business owners. In  addition,  the  rights  of  workers  affected  by  layoffs  must  be  considered,  such  as  giving  severance  pay  and compensation and guaranteeing legal protection by providing preventive and repressive legal protection so that business owners do not arbitrarily lay off workers.
Keywords: Covid-19, Workers, Business Owners, Legal Protection, Termination of Employment

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  di  dalamnya  terdapat  perekonomian  yang  berkembang sangat  pesat  bahkan  merupakan  yang  terdepan  dari  Asia  Tenggara  di  samping  negara  satunya  yaitu China.  Dari  negara  ini  dibangun,  masyarakat  kita  sudah  paham  bahwa  mata  pencaharian  adalah keperluan masyarakat agar mendapatkan penghidupan yang baik dan memadai untuk mereka sendiri.
Perekonomian  di  Indonesia  terus  berkembang  secara  signifikan  dan  meningkat  di  setiap tahunnya. Namun, sejak Desember 2019 dunia dikejutkan dengan berita adanya wabah penyakit baru yang menyerang kota Wuhan, China. Wabah ini bernama Coronavirus, dimana wabah ini adalah salah satu  wabah  yang  amat  mematikan  utamanya  menyerang  sistem  pernapasan  pada  makhluk  hidup khususnya  manusia.  Akibat  penyebarannya  yang  sangat  cepat  dari  manusia  ke  manusia  lainnya membuat  hampir sebagian Negara akhirnya melakukan  penutupan di  negara mereka  untuk menahan perluasan  yang  semakin  meluas  dari  dalam  maupun  di  luar  Negara  mereka  sendiri.  Namun pemberlakuan  lockdown  di  beberapa  Negara  ini  menyebabkan  perekonomian  dunia  menjadi terganggu  dan  bahkan  krisis  global  mulai  terjadi  di  beberapa  Negara  tak  terkecuali  yang  saat  ini
sedang  melanda  negara  kita  yaitu  Negara  Indonesia (Muhyiddin,  2020) .  Menyikapi  hal  ini  akhirnya Pemerintah  Indonesia  memberlakukan  keputusan  dengan  mengurangi  aktifitas  masyarakatnya  atau PSBB yang diharapkan dapat menahan perluasan wabah tersebut di Indonesia.
Namun,  akibat  pemberlakukan  kebijakan  PSBB  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah, perekonomian  di  Indonesia  mulai  mengalami  kemerosotan  yang  sangat  tajam.  Kemerosotan perekonomian yang terjadi di Indonesia juga disebabkan karena kurangnya daya beli masyarakat sejak wabah  Covid-19  menyerang  Indonesia.  Padahal,  masyarakat  harus  selalu  memenuhi  kebutuhannya sehari-hari  untuk  tetap  melaksanakan  penghidupan  mereka  seperti  biasa.  Dari  hubungan  bantu- membantu  inilah  tercipta  suatu  hubungan  perburuhan  atau  hubungan  kerja  antara  pemberi  kerja (pengusaha/majikan)  yang  memerlukan  bantuan  orang  lain  (tenaga  kerja)  untuk  memudahkan pekerjaannya  dengan  pihak  tenaga  kerja  yang  memerlukan  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.
Untuk mewujudkan kemajuan dunia usaha, harus terdapat keseimbangan antara pemberi kerja atau  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau  tenaga  kerja (Hakim  &  Ispriyarso,  2016;  Sholeh,  2007) . Tetapi hal ini biasanya sangat sulit untuk diwujudkan karena pengusaha atau pemberi  kerja memiliki kedudukan  yang  sangat  kuat  jika  dibandingkan  dengan  pekerja/buruh  atau  tenaga  kerja  itu  sendiri. Karena  hal  inilah  sering  sekali  terjadi  penyimpangan  hak-  hak  pekerja  atau  buruh  itu  sendiri. Hubungan  pemilik  suatu  usaha  dengan  penerima  pekerjaan  ini  disebut  sebagai  hubungan  kerja. Hubungan kerja ini diwujudkan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah di dalamnya. Jarak waktu sebuah perjanjian kerja dibagi menjadi dua yaitu kesepakatan kerja yang waktunya ditentukan oleh kedua belah pihak dan kesepakatan kerja yang waktunya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak (Suratman, 2019) .
Tetapi  seringkali  pekerja/buruh  kurang  memahami  hak-hak  yang  perlu  mereka  dapatkan selama  mereka  mengikatkan  diri  di  dalam  perjanjian  kerja  tersebut.  Setiap  perilaku  menurut  hukum adalah kemauan para pihak itu sendiri secara berdaulat dan bukan akibat dari kewajiban atau dapat ijin menurut  sebuah  aturan  undang-undang (W,  Sulastri,  &  R,  2018) .  Sehingga  akibat  kurangnya pemahaman  tentang  hal  ini,  PHK  secara  satu  sisi  yang  diperbuat  oleh  pemilik  sebuah  usaha  kepada penerima  pekerjaan  sering  terjadi.  Faktanya  bahwa  sejak  krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia akibat  dampak  pandemi  Covid-19,  banyak  pekerja/buruh  yang  di  PHK  secara  satu  sisi  oleh  pemilik suatu  tempat  usaha  atau  dimana  mereka  bekerja.  Tak  terkecuali  para  pekerja/buruh  yang  bekerja  di Toko Modern ikut menjadi korban PHK secara sepihak yang diperbuat oleh orang yang  mempunyai Toko Modern di wilayah Denpasar.
Akibat  dari  adanya  wabah  Covid-19  sejak  Maret  2020,  para  pemilik  usaha  Toko  Modern mengakui bahwa terdapat penurunan penjualan yang sangat signifikan setiap harinya karena daya beli masyarakat  yang  mulai  menurun  akibat  pembatasan  ruang  gerak  dan  krisis  ekonomi  yang  terjadi, terlebih  di  Denpasar  masih  menerapkan  pembatasan  jam  malam  untuk  seluruh  toko  yang  ada  untuk mengurangi keramaian  dan  kerumunan  yang terjadi  di  masyarakat.  Sejak  adanya  Pandemi  Covid-19 ini  dan  Pemerintah  menghimbau  menerapkan  PSBB  di  beberapa  wilayah,  penjualan  di  toko  kami mengalami  penurunan  hampir  30%  setiap  harinya. Makanya  kami  juga  terpaksa  mengurangi  jumlah pekerja di toko karena ketidakmampuan kami memberikan gaji (Wawancara dengan Bapak I Nyoman Widnya Pemilik Toko Modern Zenmart di Jalan Sedap Malam No. 12). Pekerja/buruh yang memang sangat kurang pengetahuan akan hak-hak mereka hanya bisa pasrah menerima ketika mereka di-PHK secara sepihak tanpa mencoba mempertahankan hak-hak mereka terlebih dahulu.
Akan  lebih  baik  apabila  pembangunan  sebuah  ketenagakerjaan  perlu  dikaji  ulang  sehingga memenuhi hak-hak, selain itu perlindungan dimana mudah dipahami oleh para pekerja dan pada saat yang  sama  mampu  memperoleh  keadaan  yang  baik  untuk  pembangunan  dunia  kerja  itu  sendiri (Wijayanti,  2010) .  Untuk  itulah  sangat  diperlukan  adanya  jaminan  atas  hak-hak  buruh/pekerja  itu sendiri  terlebih  pekerja  yang  bekerja  di  toko  modern  dan  perlindungan  hukum  tanpa  adanya  unsur diskriminasi untuk menjamin adanya kepastikan hukum ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja untuk  menjamin  para  pekerja  atau  buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap  berpedoman  dan  melihat seberapa baik kemajuan dunia usaha yang ada.
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  diuraikan  di  atas  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mendeskripsikan  pengaturan  hak-hak  pekerja  jika  mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) secara sepihak oleh pemilik usaha Toko Modern di Kota Denpasar dan menggambarkan perlindungan
hukum  bagi  pekerja  toko  modern  yang  terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  secara  sepihak akibat dampak pandemi Covid-19 di Kota Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  tipe  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  merupakan sebuah metode penelitian yang dimana mempergunakan sumber primer sebagai pedomannya dan juga menggunakan  atau  megacu  kepada  problematika  yang  ada  di masyarakat.  Pendekatan masalah  yang dipergunakan adalah pendekatan  secara  sosiologis hukum. Maksudnya  adalah masalah  yang muncul itu dikaji berdasarkan sebuah teori yang ada atau ketentuan  hukum yang mengaturnya, lalu semua hal itu dikaitkan satu sama lain dengan kenyataan atau kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan.
Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  dua  sumber  yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan atau “Field Research”, yang  dilakukan  baik  melalui  wawancara  atau  interview.  Dalam  hal  ini  pengumpulan  data  diperoleh melalui hasil observasi serta wawancara secara langsung yang dilakukan kepada pemilik usaha toko modern yang ada di Kota Denpasar dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.  Untuk  lokasi  penelitian,  beberapa  toko  modern  yang  ada  di  wilayah  Kota  Denpasar dipilih  dengan  cara menggunakan  teknik  pengumpulan  data melalui  observasi, wawancara  dan  studi kepustakaan.  Data  yang  sudah  terkumpul  dianalisis  menggunakan  metode  deskripif  dan  disajikan secara informal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan    Hak-Hak    Pekerja    jika    Mengalami    Pemutusan    Hubungan  Kerja  (PHK) Sepihak pada Toko Modern di Kota Denpasar
Suatu  hubungan  kerja  biasanya  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  mana  perjanjian  ini  sudah disepakati oleh dua orang yang saling membuat janji untuk melakukan sesuatu hal yang telah mereka sepakati (Setiawan,  2018) .  Salah  satu  seorang  Hakim  pernah  memberikan  pendapatnya  mengenai PHK  ini.  Hakim  yang  merupakan  ahli  hukum  ini  memberikan  pendapatnya  bahwa  PHK  adalah pengakhiran  suatu  hubungan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  tempat  usaha  atau  sebuah  perusahaan dengan pegawainya yang bekerja di tempat itu atau yang sering kita sebut sebai pekerja atau buruh.
Jika  suatu  hubungan  atau  keterkaitan  antara  pemilik  tempat  usaha  ini  dengan  pegawainya berakhir, maka mereka  satu  sama  lain tidak memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk memenuhi  apa  yang sudah  diperjanjikan  sebelumnya  seperti  misalkan  saja  sang  pemilik  tempat  usaha  tidak  berwenang memberikan  gaji  lagi  dan  pegawai  tersebut  juga  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan pekerjaan atau perintah yang disuruh oleh pemilik tempat usaha tersebut. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dengan empat cara, yaitu PHK demi hukum, PHK atas keputusan pengadilan/PPHI, PHK atas  kehendak  pekerja  atau  buruh  dan  PHK  atas  kehendak  pemilik  usaha.  Dari  keempat  bagian  itu masing- masih memiliki cara pandang dan akibat hukum yang berbeda satu sama lainnya dalam hal memberi  sebuah  ganti  rugi  dan  pemenuhan  hak  pekerja  yang  terkena  PHK  itu  sendiri.  Oleh  karena adanya pemutusan hubungan kerja tersebut maka tentu saja akan menggangu rantai hak dan kewajiban yang  sudah  terdapat  didalamnya.  Pemenuhan terhadap  hak-hak  pekerja  akibat terkena  PHK terdapat dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/200 yaitu berupa:
1) Dana Pesangon
Dana pesangon ini dapat diuraikan sebagai ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha untuk pegawainya sebagai hasil dari perbuatannya yaitu mem-PHK pegawainya sendiri.
2) Dana Penghargaan Masa Kerja
Dana penghargaan masa kerja ini adalah sebuah ganti kerugian yang wajib diberikan pemilik usaha  pada  pekerjanya  sebagai  tanda  atau  penghargaan  dalam lamanya  kurun  waktu  pekerja tersebut bekerja.
3) Ganti Kerugian
Uang  ganti  kerugian  ini merupakan  upah  yang  diberikan  oleh  pemilik  usaha  kepada  pekerja sebagai  ganti  kerugian  yang  dialami  oleh  pekerja/buruh  yang  bersangkutan  akibat  dampak dari PHK tersebut.
Namun,  saat  terjadinya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  dikerjakan  oleh  pemilik  sebuah tempat usaha toko modern yang berlokasi di Kota Denpasar, para pekerja di-PHK hanya mendapatkan
uang  pesangon  berupa  upah  terakhir  yang  mereka  terima  di  bulan  terakhir  bekerja.  Peneliti mewawancarai  salah  satu  pegawai  toko    modern    yang    berada    di  wilayah    Denpasar    yang mengatakan  bahwa    saat  terjadinya  PHK  akibat  Wabah  Covid-19  ini,  hak  yang  diberikan  biasanya hanya  berupa  upah/gaji  pada  bulan  terakhir  pegawai  bekerja  karena  memang  pendapatan  toko cenderung menurun sejak adanya Pandemi Covid-19 ini. (Wawancara dilakukan kepada Ibu Komang Ami salah satu pegawai Toko Modern AR Mart yang beralamat di Jalan Sedap Malam No. 68 pada tanggal 10 Oktober 2020).
Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dimana  jika  dalam  hal pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  terjadi  atau  dilakukan,  para  pengusaha  harus  memenuhi  hak-hak pekerja dengan memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan juga ganti kerugian. Hak-hak  pekerja/buruh  toko  modern  ini  susah  untuk  dipenuhi  karena  memang  keterbatasan  saat membuat sebuah perjanjian kerja, karena toko modern di Denpasar yang tidak berjejaring cenderung hanya      menggunakan      perjanjian      kerja      secara      lisan      yang      hanya  mengandalkan  unsur kesepakatan dalam hubungan kerjanya. Perjanjian kerja secara lisan inilah yang disebut juga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

## 2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Toko  Modern  Saat  Di-PHK  Akibat  Dampak  Pandemi Covid-19 di Kota Denpasar
Menurut  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Perijinan  Kota  Denpasar  dan  Pusat  Data  Kota  Denpasar bahwa  keberadaan  Toko  Modern  di  Kota  Denpasar  tiap  tahunnya  semakin  bertambah.  Dari  tahun 2014  hingga  tahun  2018  terjadi  kenaikan  yang  cukup  signifikan.  Peneliti  sempat  melakukan wawancara  dengan  Ibu  I  Ketut  Anggreni  yang  menjabat sebagai  Seksi  Pengolahan  Data  dan  Sistem Informasi Perencanaan Modal di Dinas Perijinan. “Memang setiap tahunnya perkembangan UMKM dan  Toko  Modern  terus  bertambah  diikuti  dengan  pola  masyarakat  yang  memang  cenderung konsumtif  setiap  tahunnya.  Terlebih  memang  kota  Denpasar  sendiri  memiliki  banyak  penduduk pendatang dari berbagai daerah tidak hanya di Bali tetapi dari luar pulau Bali juga ada” (Wawancara dilakukan  kepada  Pegawai  Dinas  Perijinan  Kota  Denpasar  yang  bernama  I  Ketut  Anggreni  pada tanggal 21 Oktober 2020).
Tetapi  sejak  adanya  Pandemi  Covid-19  yang  menyerang  seluruh  wilayah  Indonesia  tak terkecuali  juga  kota  Denpasar  sejak  Maret  2020,  mengakibatkan  adanya  penurunan  penjualan  di hampir  seluruh  toko modern  yang ada di  Kota  Denpasar.  Selain  itu  Pemerintah Kota  Denpasar juga menetapkan  peraturan  dengan  menerbitkan  Peraturan  Walikota  Denpasar  Nomor  32  Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Di  Desa,  Kelurahan  dan  Desa  Adat  Dalam  Percepatan Penanganan  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  dimana  dengan  dibuat  peraturan  ini,  masyarakat dihimbau  untuk  melakukan  pembatasan  sosial  dalam  masyarakat.  Pembatasan  sosial  inilah  yang mengakibatkan  daya  beli  masyarakat  yang  biasanya  cenderung  konsumtif  menurun  terlebih  terdapat pembatasan jam operasional yang diterapkan di kota Denpasar.
Melihat  adanya  aturan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  saat  pandemi  ini  berlangsung  di  Kota Denpasar. Hal ini sangat berimbas kepada penjualan toko modern yang ada di Denpasar. Para pemilik usaha Toko Modern yang sebelumnya mengoperasikan tokonya selama 24 jam kini harus menyiasati hal tersebut dengan mau tidak mau harus mengurangi jumlah pekerja/buruh pada toko mereka. Hal ini untuk  menjaga  eksistensi  agar  pengeluaran  dengan  pemasukan  toko  dapat  tetap  stabil.  Pada  hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  kepada  beberapa  pemilik  usaha  toko  modern  di  daerah  Kota Denpasar. didapatkan bahwa dari 10 toko yang ditemui, terdapat 3 toko yang sudah melakukan PHK karena  efek  dari  wabah  yang  sedang  berlangsung  ini  yaitu  Toko  Modern  ZenMart,  Toko  Modern Puncak  Karang  dan  Toko  Modern  AR  Mart.  Salah  satu  pegawai  Toko  Modern  Puncak  Karang bernama Ni Putu Dewi mengatakan bahwa memang benar pemutusan hubungan kerja di toko tersebut dilakukan  secara  akibat  karena  dampak  dari  pandemi  Covid-19  sendiri.  Penurunan  penjualan mencapai  hampir  30%  dan  terpaksa  mengurangi  jumlah  pekerja/buruh  untuk  pengelolaan  toko  juga berjalan  dengan  baik  (Wawancara  dilakukan  kepada  pekerja  Toko  Modern  Puncak  Karang  yang bernama Ni Putu Dewi pada tanggal 10 Oktober 2020).
Dampak dari hal ini itu bisa membuat keretakan antara masyarakat itu sendiri karena biasanya PHK  yang  dilakukan  bisa  membuat  suatu  perselisihan  kerja.  Padahal  sebenarnya  suatu  ikatan  kerja antara  kedua  belah  pihak  isinya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  atau  perjanjian  yang mereka  buat  bersama  maupun  aturan  undang-undang  yang  ada (Budiartha,  2016) .  Pekerja  toko
modern yang sebagian besar merupakan masyarakat yang status sosialnya menengah ke bawah hanya bisa  pasrah  ketika  mereka  di-PHK  secara  sepihak  tanpa  memahami  perlindungan  hukum  apa  yang seharusnya  mereka  dapatkan.  Untuk  perlindungan  hukum  itu  sendiri  dibagi  menjadi  perlindungan hukum  preventif  (perlindungan  waktu  kerja;  perlindungan  pengupahan  dan  kesejahteraan; perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja)  dan  perlindungan  hukum  secara  represif (perlindungan  perselisihan  hubungan  industrial;  perlindungan  dalam  pemutusan  hubungan  kerja). Biasanya upaya penanganan atau lebih dikenal dengan penyelesaian perselisihan suatu hubungan kerja itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu melalui sistem pengadilan dan sistem di luar pengadilan (Penggabean, 2007) .
Untuk perselisihan antara pemilik usaha yang mempunyai Toko Modern yang ada di sekitaran Kota  Denpasar  dengan  pekerja/buruh  biasanya  dilakukan  penyelesaian  perselisihan  melalui  bipartite atau  perdamaian  saja.  Ini  dikarenakan  perjanjian  yang  dibuat  antara  pihak  satu  dengan  pihak  yang lainnya merupakan hanya berupa perjanjian secara lisan dimana mengandalkan kesepakatan dan juga asas  kepercayaan  dalam  hubungan  kerjanya  sehingga  jika  para  pihak  berselisih  dan  ingin menyelesaikan  dalam  jalur  litigasi  akan  sangat  sulit  karena  bukti  secara  tertulis  bahwa  terdapat hubungan kerja antar para pihak sangatlah minim.
Untuk perlindungan hukum yang bersifat represif seperti perlindungan hukum pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja, para pekerja tidak mendapatkan perlindungan sesuai pada aturan hukum yang  berlaku  atau  Undang-  Undang.  Hal  ini  dikarena  ketidakmampuan  pemilik  usaha  toko  modern untuk  memenuhi  hal  tersebut.  Wawancara  dilakukan  kepada  Pemilik  Toko  Modern  ZenMart  yang mengatakan  bahwa  karena  Covid-19  ia  terpaksa  mem-PHK  pekerja/buruhnya  tersebut  dengan memberikan  upah  berupa  uang  di  bulan  terakhir  buruh  tersebut  bekerja.  Ini  juga  sudah  dilakukan sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Melalui wawancara yang dilakukan kepada Pemilik usaha toko modern ZenMart pada tanggal 10 Oktober 2020 dengan Bapak I Nyoman Widnya, ia mengatakan mereka terpaksa merumahkan pegawai, dan syukurnya sampai sekarang tidak pernah ada yang melakukan protes atau tidak menerima hal tersebut karena pegawai kami memahami situasi dan kondisi toko sejak memang adanya pembatasan jam  operasional yang diberlakukan di Denpasar akibat adanya Covid-19 ini dan memang kami terpaksa melakukan ini karena untuk mengefisiensikan kinerja  pegawai  di  toko  ini.  Mengingat  hal  tersebut,  pekerja/buruh  yang  terkena  PHK  khususnya pekerja/buruh  pada  toko  modern  di  Kota  Denpasar  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 166 sampai Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 yang pada dasarnya  pekerja  berhak  mendapatkan  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja,  uang penggantian  hak  sesuai  dengan  masa  kerja  dan  jenis  PHK  yang  diberikan  sesuai  kesepakatan  kerja yang  dilakukan  antar  pihak,  dan  juga  harus  sesuai    dengan    aturan    yang    berlaku    baik    sekarang maupun  yang  akan  datang nantinya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  simpulan  yang  dapat  ditarik  adalah:  dalam  upaya melakukan perlindungan hukum terhadap para pekerja toko modern yang terkena PHK secara sepihak, pemerintah  telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  terkait  permasalahan  pengakhiran  ikatan  kerja yang  dilaksanakan  pemilik  usaha.  Selain  itu,  hak-hak  para  pekerja  yang  terkena  PHK  harus diperhatikan  seperti  pemberian  uang  pesangon  dan  ganti  kerugian  serta  menjamin  perlindungan hukumnya  dengan memberikan  perlindungan  hukum secara  preventif dan represif  agar para  pemilik usaha tidak sewenang-wenang melakukan PHK.

## 2. Saran
Ada  juga beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  yaitu:  pemerintah perlu  melakukan  peningkatan  dan  pengkajian  lebih  dalam  terhadap  beberapa  aturan  hukum  yang sudah diterapkan di masyarakat. Utamanya hal ini diharapkan perhatian dari segala aspek tidak hanya pemerintah  atau  petinggi  negara  saja  bahwa  pekerja/buruh    khususnya    yang    masih    menggunakan perjanjian  lisan  dalam hubungan kerjanya untuk dibuat pengaturan perlindungan hukum yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya Bentuk perlindungan dan Kepastian Hukum . Malang: Setara Press.
Hakim, D. A., & Ispriyarso, B. (2016). Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja melalui Penerapan Corporate Social Responsibility  pada  suatu  Perusahaan  (Studi  Penerapan  CSR  Di  PT.  Great  Giant  Pineapple,  Provinsi Lampung). Jurnal Law Reform , 12 (2), 197–208.
Muhyiddin.  (2020).  Covid-19,  New  Normal  dan  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia. The  Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 240–252.
Penggabean, H. . (2007). Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . Jakarta: Jala Permata. Setiawan, I. K. O. (2018). Hukum Perikatan . Jakarta: Sinar Grafika. Sholeh,  M.  (2007).  Permintaan  dan  Penawaran  Tenaga  Kerja  serta  Upah:  Teori  serta  beberaoa  Potretnya  di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan , 4 (1), 62–75. Suratman. (2019). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Depok: PT Raja Grafindo Persada.
W,  Y.  Y.,  Sulastri,  &  R,  D.  A.  (2018).  Implementasi  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dalam  Perjanjian Kerjaan antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Yuridis , 5 (2), 186–209. Wijayanti, A. (2010). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.