ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DI PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
Dastrianti Syarifuddin dastrianti0711@gmail.com

## Abstract
This study examines the influence of Summit Management Support and Quality of Data  on  the  Information  Systems  of  the  Sarmi's  District.  The  population  of  this research is an employee of the local government. Testing initiated on the sample of  71  respondents.  We  selected  the  data  from  the  community  using  purposive sampling. Data gathering collected with the direct survey. To test our hypotheses, we employed multiple regression. The research results prove that partially proven a low - affection rate affects a positive effect against the implant information on the regional board of the region. The summon management support has a positive impact  on  the  implant  to  the  region  information  on  the  government's  local authority.  Research  results  also  discovered  that  the  quality  of  the  effects  is  a positively  influential  impact  against  the  regionals  information  of  region management  registered  on  the  government's  regional  authority.  Research  results suggesting that a level of users, uh, peaceful management support and quality of essential  influences  and  significant  significance  of  implementation  of  the  local board  of  region  management  registered  in  the  regional,  regional  registry  of  the district geographical region of Sarmi (Y).
Keywords: summit management support, data quality, Information systems.

## PENDAHULUAN
Semenjak  diberlakukannya  kebijakan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia,  setiap Pemerintah Daerah berperan penuh dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  menjalankan  pemberian  Otonomi  Daerah  tersebut  didukung dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Pemberian  kewenangan  kepada  Daerah  berupa  Otonomi  Daerah  menjadikan daerah  tersebut  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  penyusunan  dan  perencanaan pembangunan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah.  Penyusunan  dan  perencanaan pembangunan yang dimaksud termasuk pengelolaan anggaran/keuangan daerah. Sehingga dengan  adanya  otonomi  daerah  dan  reformasi  birokrasi,  menimbulkan  perubahan  yang mendasar  dalam  manajemen  keuangan  daerah  dimulai  dari  proses  penganggaran, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.
Dalam  rangka  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governace ), maka  perubahan  paradigma  tersebut  perlu  untuk  dilakukan.  Pelaksanaan  prinsip  tersebut mewajibkan  Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan  dan  mempertanggungjawabkan pengelolaan  keuangan  daerah  secara  transparan,  efisien,  efektif  dan  akuntabel. Good governance dan clean  government merupakan  cita-cita  dan  harapan  besar  yang  ingin dicapai  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  yang  telah diberikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah.
Dalam  mewujudkan  terciptanya good  governance dan clean  government , pemerintah  daerah  memerlukan  sebuah  sistem  yang  dapat  diandalkan,  dimana  sistem tersebut  mampu  mendapatkan  dan  mengolah  data  untuk  menghasilkan  informasi  yang digunakan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  rujukan  untuk  mengambil  keputusan  terkait perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  daerah. Informasi-informasi  yang  dimaksud seperti  laporan  keuangan  dan  informasi  keuangan  lainnya  secara  lebih  komprehensif, informasi  terkait  posisi  keuangan  daerah,  kondisi  kinerja  keuangan,  dan  akuntabilitas pemerintah daerah.
Upaya pengelolaan ataupun manajemen daerah demi mewujudkan terselenggaranya good governance telah dikembangkan dalam sebuah sistem e-government dimana  sistem  ini  telah  dirumuskan  dalam  Inpres  Nomor  3  Tahun,  2003  yaitu  Pemerintah Daerah  selaku  pengguna  ataupun  pengelola  dana  publik  diwajibkan  agar  mampu menyediakan  sebuah  informasi  keuangan  daerah  yang  dibutuhkan  dengan  akurat,  relevan, tepat  waktu,  dan  dapat  dipercaya.  Sehingga  Pemerintah  Daerah  dituntut  dan  diwajibkan untuk  memiliki  serta  menggunakan  sebuah  sistem  informasi  yang  handal  dan  dapat mendukung  Pemerintah  Daerah  dalam  mewujudkan good  governance dan clean government.
Salah  satu  tujuan  diimplementasikannya e-Government untuk  membantu peningkatan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai proses penyelenggaraan  pemerintah,  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih,  menciptakan
transparansi,  mampu  menjawab  berbagai  tuntutan  perubahan  secara  efektif,  perbaikan organisasi, sistem manajemen yang baik, dan proses kerja kepemerintahan yang efisien dan efektif  (Irawan,  2017).  Oleh  karena  itu,  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 Tahun,  2005  Tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  maka  diterapkan  sebuah teknologi  informasi  dengan  menggunakan  kecanggihan  dari  aplikasi  teknologi  komputer sebagai salah satu alat pendukung dalam sebuah proses sistem manajemen daerah. Hingga saat  ini  setiap  pemerintah  Kota/Kabupaten  di  Indonesia  direkomendasikan  untuk  kiranya dapat mengimplementasikan sistem informasi manajemen daerah ataupun keuangan daerah berbasis aplikasi teknologi komputer.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP,  2020)  melalui Pengawasan  Bidang  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah  telah  mengembangkan pemanfaatan  teknologi  dan  informasi  dengan  menghadirkan  sebuah  sistem  aplikasi  yang dapat  membantu  setiap  Pemerintah  Daerah.  Sistem  aplikasi  yang  dikembangkan  dikenal dengan  nama  Sistem  Informasi  dan  Manajemen  Daerah  (SIMDA).  SIMDA  merupakan aplikasi  bagian  dari  komponen  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  (SAPD)  yang disediakan  untuk  membantu  Pemerintah  Daerah  melakukan  sistem  akuntansi,  mulai  dari penyelenggaraan  hinga  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  daerah  (Wibisono, 2017).
Salah  satu  tujuan  utama  pengembangan  aplikasi  SIMDA  adalah  untuk menghasilkan  informasi  yang  lengkap,  akurat  dan  akuntabel  serta  mengikuti  Sistem Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  maka  tujuan  penting  dari  pengembangan  program  aplikasi SIMDA tersebut antara lain (Dewi & Senggarang, 2014): (1) Menyediakan database tentang kondisi  di  daerah  secara  terintegrasi;  (2)  Menghasilkan  informasi  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lengkap, tepat dan akurat yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan  keputusan;  (3)  Menyiapkan  perangkat  daerah  yang  mampu  menguasai  dan memanfaatkan  teknologi  informasi;  dan  (4)  Penguatan  landasan  Pemerintah  Daerah  dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Guna  mendukung  suksesnya  implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA),  maka  Deputi  Pengawasan  Bidang  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah  telah membentuk  Satgas  Pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah,  yang  memiliki tugas: 1) mengembangkan dan melakukan pemutakhiran terhadap program aplikasi SIMDA yang  berkaitan  dengan  pembangunan/peningkatan  kapasitas  pemerintah;  2)  memberikan bimbingan teknis kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang ditugaskan dalam asistensi; dan  3)  membantu  Satgas  SIMDA  Perwakilan  BPKP  melakukan  asistensi  implementasi program aplikasi SIMDA pada Pemerintah Daerah (Wibisono, 2017). Sampai dengan tahun 2017  sudah  ada  empat  macam  SIMDA  yang  dikembangkan  oleh  BPKP  dan diimplementasikan  oleh  Kabupaten/Kota,  seperti  1)  SIMDA  Keuangan;  2)  SIMDA  Barang Milik  Daerah;  3)  SIMDA  Gaji;  dan  4)  SIMDA  Pendapatan.    Kemudian  ada  juga  SIMDA Perencanaan, yang baru dikembangkan dan digunakan pada tahun 2018.
Saat  ini  setiap  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  termasuk  pemerintah Kabupaten  Sarmi  dituntut  agar  mampu  menyusun  Laporan  Pertanggungjawaban  secara akuntabilitas  dan  transparan.    Sehingga  diharapkan  dengan  adanya  pengembangan  dari aplikasi  SIMDA  yang  disertai  dengan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  yang  baik  di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, akan mampu mengukur kinerjanya sendiri dengan lebih optimal.
Merujuk  dari  beberapa  peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  pengelolaan Keuangan  Daerah,  saat  ini  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  sedang  berupaya  keras  dalam menyediakan  sistem  informasi  dan  manajemen  daerah  berbasis  aplikasi  SIMDA.  Upaya  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  sistem  pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang bersih,  akuntable,  transparan,  efektif,  dan  efisien.  Selain  itu  tujuan  lain  dari  diterapkannya sistem  informasi  dan  manajemen  daerah  berbasis  aplikasi  SIMDA  yaitu  untuk  mengetahui sejauh  mana  perkembangan  pembenahan  tata  kelola  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten  Sarmi.  Kemudian  rencana  lain  dari  mengimplementasikan  aplikasi  SIMDA  di Kabupaten  Sarmi  yaitu  sebagai  langkah  dalam  pencegahan  korupsi  yang  teritergrasi
berbasis  elektronik  dengan  penerapan e-Planning dan e-Budgeting. Hal  ini  penting  guna meningkatkan  kualitas  Laporan  Keuangan  pemerintah  daerah  menuju  terwujudnya good governance .
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sarmi  mulai  menggunakan  aplikasi  SIMDA  sejak awal  tahun  2017  hingga  saat  ini.    SIMDA  yang  digunakan  adalah  SIMDA  Keuangan  dan SIMDA  gaji.  Namun,  keterbatasan  Informasi  Teknologi  (IT)  dan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  menjadi  salah  satu  penghambat  dalam  Implementasi  Aplikasi  SIMDA  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Sarmi.  Sehingga,  dengan  melihat  keadaan  ataupun  kondisi  yang telah  diuraikan  diatas,  maka  dalam  penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang Implementasi Aplikasi SIMDA di Pemerintah Kabupaten Sarmi.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model penerapan teknologi yang mengadopsi Theory of Reasoned Action (TRA) dari Fishbein & Ajzen (1975) yang digunakan untuk melihat  tingkat  penggunaan  responden  dalam menerima  teknologi  informasi.  TRA  ini tersusun  dari  asumsi  dasar  bahwa  setiap  manusia  berperilaku  dengan  sadar  dalam mengendalikan  diri  dan  mempertimbangkan  penggunaan  informasi  yang  tersedia  untuk digunakan  dalam  kehidupannya.  Fishbein  &  Ajzen  (1975)  menyatakan  seseorang  yang berniat  melakukan  perbuatan  tertentu  dapat  dipengaruhi  oleh  dua  faktor  tertentu,  pengaruh pertama  berhubungan  dengan  sikap  ( attitude  towards  behavior )  dan  pengaruh  yang selanjutnya adalah pengaruh sosial yaitu norma subjektif ( subjective norms ).
Dengan  dasar  teori  yang  kuat  melalui  adopsi Theory  of  Reasoned  Action (TRA),
Davis  (1986)  mengembangkan  Model Technology  Acceptance  Model (TAM). Technology Acceptance Model menggunakan pendekatan teori perilaku ( behavioral theory ) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. (Davis, 1986; Fatmawati, 2015; Handayani,  Kusrini,  &  Arief,  2017)  menyatakan  konsep Technology  Acceptance  Model
(TAM)  merupakan  sebuah  teori  yang  menawarkan  landasan  untuk  mempelajari  dan memahami  perilaku  pemakai  teknologi  dalam  menerima  dan  menggunakan  teknologi  yang ditawarkan.  Kelebihan Technology  Acceptance  Model yaitu  sederhana  namun  tetap  valid, dimana  menjelaskan  secara  sederhana  hubungan  sebab  akibat  antara  perilaku  dan keyakinan,  tujuan,  serta  penggunaan  actual  dari  pengguna  system  informasi  (Noviarni, 2014).

## Stewardship Theory
Donaldson  &  Davis  (1989)  menggambarkan Stewardship  Theory sebagai suatu situasi dimana manajemen tidak  termotivasi oleh tujuan individu,  tetapi lebih ditujukan pada tujuan hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dalam teori ini diasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

## Keuangan Daerah
Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun,  2005  disebutkan  bahwa  keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daeah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut.  Selanjutnya  dalam  Pasal  4  ayat (1) juga menjelaskan tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa  keuangan  daerah  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Asas Umum tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa:  Efisien  mencakup  pencapaian  keluaran  maksimum  dengan  masukan  tertentu  atau menggunakan  masukan  terendah  untuk  mencapai  keluaran  tertentu,  lalu  transparan  yaitu asas  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  mengetahui  dan  mendapatkan  akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan  anggung jawab merupakan wujud kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penguasaan
sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Asas Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan  pembagian  kewenangan  dan  pendanaan  dan  /  atau  keseimbangan pembagian hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

## Laporan Keuangan Daerah
Laporan  Keuangan  Daerah  dilaksanakan  berdasarkan  instruksi  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  yang  menguraikan  bahwa  laporan  keuangan  yang dikelola  Pemerintah  Daerah  adalah  laporan  yang  terbentuk  mengenai  keadaan  keuangan dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  pelaporan.  Tujuan  pelaporan  keuangan pemerintah  adalah  menyajikan  informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan  dan untuk  menunjukkan  akuntabilitas  entitas  pelaporan  atas  sumber  daya  yang  dipercayakan kepadanya (Halim, 2014).

## Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  merupakan  program  aplikasi  komputer  yang terintegrasi  sehingga  diharapkan  dapat  membantu  proses  administrasi  pemerintah  daerah, yang  terdiri  dari  26  aplikasi  terpisah.  SIMDA  disalurkan  ke  masing-masing  SKPD  dengan sistem  yang  terintegrasi,  sehingga  keluarannya  dapat  dimanfaatkan  oleh  pimpinan  daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan (Adriana, 2018).
BPKP  (2008)  dalam  (Supriyanto,  2016)  menyatakan  bahwa  ada  empat  indikator SIMDA,  yaitu:  1)  Akses:  jaringan  telekomunikasi,  jaringan  internet  dan  media  komunikasi lainnya  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  mengakses  situs  layanan  publik;  2) Portal:  layanan  publik,  situs  web  pemerintah  di  internet  untuk  penyedia  layanan  publik tertentu  yang  mengintegrasikan  pemrosesan  dan  pengelolaan  informasi  dan  dokumen elektronik  di  beberapa  instansi  terkait;  3)  Organisasi  pengelola  dan  pengolahan  informasi pendukung organisasi yang mengelola, menyediakan dan mengolah informasi transaksi dan dokumen elektronik; dan 4) Infrastruktur dasar dan aplikasi seluruh infrastruktur, baik berupa
perangkat  keras  maupun perangkat  lunak  yang  dibutuhkan untuk  mendukung  pengelolaan, pemrosesan, transaksi, dan distribusi informasi.

## Tingkat Pemahaman Pengguna
Pemahaman  berasal  dari  kata  mengerti  yang  artinya  mengerti  dengan  benar, sedangkan  pengertian  adalah  proses  melakukan  bagaimana  memahami  (Fajri  &  Senja, 2008). Dalam hal ini terkait dengan pemahaman pengguna atau sumber daya manusia yang mengoperasikan  SIMDA  di  masing-masing  SKPD.  Sumber  Daya  Manusia  diharapkan memiliki kualitas untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.

## Dukungan Manajemen Puncak
Chen  &  Paulraj  (2004)  mendefinisikan  dukungan  manajemen  puncak  sebagai komitmen  terhadap  waktu,  biaya,  dan  sumber  daya  untuk  mendukung  pemasok  sehingga kemitraan  terjadi  dalam  jangka  panjang  dan  perusahaan  dapat  mengambil  proses  yang stabil.  Sedangkan  menurut  Hashmi  (2004)  pihak  yang  bertanggung  jawab  memberikan pedoman umum dalam kegiatan sistem informasi.
Indikator Dukungan Manajemen Puncak ( top management support ) menurut Chen & Paulraj (2004) antara lain:
1) Decision  Quality (Keputusan  yang  berkualitas).  Keputusan  yang  berkualitas  adalah  inti dari  perencanaan.  Dalam  hal  ini  kita  melihat  keputusan  sebagai  suatu  cara  bertindak paling  efektif  yang  dipilih  oleh  manajer,  penempatan  untuk  mencapai  sasaran  dan pemecahan masalah. Sehingga sesuai dengan keinginan dan harapan.
2) Decision  Acceptance (Penerimaan  Keputusan).  Penerimaan  keputusan  adalah  suatu reaksi  terhadap  beberapa  solusi  alternatif  yang  dilakukan  secara  sadar  dengan  cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya.
3) Satisfaction with the Decision Process (Kepuasan dengan proses Keputusan). Kepuasan dengan  proses  keputusan  bahwa  kepuasan  sebagai  respon  emosional  menunjukkan perasaan  yang  menyenangkan  berkaitan  dengan  pandangan  karyawan  terhadap keputusan.
4) Development  of  Participant  Skills (Membangun  keahlian  partisipan).  Membangun keahlian  partisipan  adalah  keterlibatan  mental  dan  emosi  serta  fisik  pegawai  dalam memberikan  respon  terhadap  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  proses  pengambilan keputusan  serta  mendukung  pencapaian  tujuan  dan  bertanggung  jawab  atas keterlibatannya.

## Kualitas Data
Mosley (2008) menyebutkan kualitas data sebagai level data yang menyatakan data tersebut  akurat,  lengkap,  update,  konsisten  sesuai  dengan  semua  kebutuhan  peraturan bisnis dan relevan. Data juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan kejadian yang diangkat dari  suatu  kenyataan  berupa  angka-angka,  huruf-huruf  atau  simbol-simbol  khusus  atau gabungan darinya (Jogiyanto, 2004). Proses produksi data harus berjalan dengan baik  agar dapat  mencapai  hasil  yang  berkualitas  (Lee  &  Strong,  2003).  Karena,  data  tidak  dapat bercerita banyak sebelum data tersebut diolah lebih  lanjut ke proses input dimana tahap ini merupakan proses memasukkan data kedalam komputer lewat alat input ( input device ).

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1.  Tingkat Pemahaman Pengguna terhadap Implementasi SIMDA
Kesuksesan penggunaan software tergantung pada teknologi itu sendiri dan tingkat keahlian individu yang mengoperasikannya (Devi, 2013). Oleh karena itu, kegiatan pelatihan perlu  dilakukan  untuk  membangun  rasa  percaya  diri  pengguna  sehingga  dapat mengantisipasi  timbulnya  kecemasan  dan  penolakan  dari  pengguna  terhadap  suatu  sistem yang  baru.  Karena,  ketidaktahuan  atau  kecemasan  yang  timbul  dari  pengguna  terhadap
sistem  yang  baru  akan  dapat  menyebabkan  kegagalan  dalam  menggunakan  terknologi informasi.  Pemahaman  pengguna  terkait  teknologi  informasi  akan  sangat  menentukan keberhasilan suatu sistem informasi.
Peningkatan  pemahaman  pengguna  pengguna  sistem  informasi  tentunya  akan mempengaruhi  keberhasilan  pemanfaatan  teknologi  informasi  (Sunarti  &  Nur,  1998).  Hasil penelitian Hargo (2001) menyatakan bahwa tingkat pemahaman teknologi informasi memiliki dampak  signifikan  terhadap  penerapan  teknologi  informasi.  Devi  (2013)  juga  menyatakan bahwa  tingkat  pemahaman  pengguna  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  sistem informasi akuntansi.
H1 : Tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA

## 2.  Dukungan Manajemen Puncak terhadap Implementasi SIMDA
Cooper  (2006)  menyatakan  bahwa  komitmen  manajemen  dipahami  sebagai keterlibatan manajemen dalam mempertahankan perilaku untuk mencapai tujuan organisasi. Semakin meningkatkn komitmen manajemen terhadap perkembangan sistem akuntasi tentu saja akan memiliki dampak terhadapa kualitas  implementasi sistem tersebut.  Thong, Chee- SIng, & Raman (1996) menyatakan bahwa apabila tingkat dukungan dari manajemen puncak rendah,  maka  sangat  kecil  kemungkinan  manajemen  puncak  untuk  turut  terlibat  dalam pelaksanaan sistem informasi tersebut.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  untuk  meningkatkan efektivitas  sistem  informasi yang ingin dicapai maka komitmen manajemen sangat diperlukan dengan cara menyediakan sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  pengembangan  sistem  informasi  tersebut.  Hasil penelitian Rahayu (2012) memberikan hasil bahwa adanya komitmen dari manajemen serta kualitas data memberikan pengaruh terhadap sistem informasi.
H2 : Dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA

## 3.  Kualitas Data Input terhadap Implementasi SIMDA
Kualitas  data  berhubungan  dengan  semua  proses  bagaimana  cara  menghasilkan data,  yang  dimulai  dari  mengumpulkan,  menyimpan  dan  menggunakan  data  tersebut. Semuanya harus berjalan dengan baik agar data yang dihasilkan berkualitas. (Lee & Strong, 2003)  dalam  Al-Hiyari,  Ahmad,  Al-ashhregy,  Mat,  &  Alekam  (2013)  menyatakan  bahwa proses  produksi  data  harus  berjalan  dengan  baik  agar  dapat  mencapai  hasil  yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini, Rahayu (2012) menyatakan bahwa data yang berkualitas dapat mempengaruhi  output  dari  sistem  informasi,  begitu  pula  dengan penelitian  Xu  (2003) menyatakan bahwa kualitas output sistem informasi sangat tergantung dari input data.
H3 : Kualitas data input berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA

## 4.  Tingkat  Pemahaman  Pengguna,  Dukungan  Manajemen  Puncak  dan  Kualitas terhadap Implementasi SIMDA
Grande,  Estebanez,  &  Colomina  (2011)  mendefinisikan  SIA  sebagai  alat  yang dirancang  untuk  membantu  dalam  pengelolaan  dan  pengendalian  topik  yang  berkaitan dengan  bidang  keuangan,  ekonomi  dan  korporasi.  Sejalan  dengan  hal  ini,  Salehi, et  al (2010)  dalam  penelitian  memberikan  hasil  bahwa  sistem  informasi  akuntansi  dapat meningkatkan kinerja individu untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas.
Penelitian  Xu  (2003)  menyatakan  bahwa  informasi  yang  tidak  berkualitas  dalam laporan  keuangan  dapat  memberikan  dampak  yang  buruk  dalam  pengambilan  keputusan. Misalnya,  kesalahan  informasi  peresediaan  dapat  menyebabkan  pengambilan  keputusan yang  salah  oleh  manajer.  Informasi  yang  berkualitas  dalam  laporan  keuangan  harus mengandung  empat  atribut  ini:  akurasi,  ketepatan  waktu,  kelengkapan  dan  konsistensi. Sejalan dengan itu, Mc. Leod & Schell (2007) menyatakan kualitas informasi diukur dengan empat dimensi, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu dan kelengkapan.
H4 :  Tingkat  Pemahaman  Pengguna,  Dukungan  Manajemen  Puncak  dan  Kualitas  Data Secara  Simultan  berpengaruh  positif  terhadap  Implementasi  Sistem  Informasi Manajemen Daerah

## Gambar 1 Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksplanatory  karena  berupaya  untuk menjelaskan  implementasi  system  informasi  manajemen  daerah  di  Kabupaten  Sarmi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif, dengan model penelitian survey dimana menggunakan instrument kuisioner untuk mendapatkan data opini responden kemudian dilakukan pengujian hipotesis (Jogiyanto, 2008).
Penelitian  dilakukan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sarmi.  Teknik pengambilan  sampel menggunakan purposive  sampling ,  dengan  kriteria:  1)  pegawai  negeri sipil  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sarmi  yang  berkedudukan  sebagai bendahara dan kepala Sub Bagian Keuangan/Kepala Sub Bagian Akuntanis; dan 2) pegawai yang  telah  bekerja  minimal  2  tahun  pada  OPD  tersebut.  Adapun  total  sampel  dalam penelitian  ini  sebanyak  71  responden  dari  57  Organisasi  Perangkat  Daerah (Badan/Dinas/Biro, Inspektorat dan Kantor).
Adapun defisini operasional dan pengukuran dari setiap variabel antara lain:
1.  Pemahaman Pengguna (X1)
Pengguna  atau  sering  juga  disebut  dengan  user  yang  dimaksud  disini  adalah sumberdaya manusia (SDM) yang mengoperasikan aplikasi SIMDA pada setiap SKPD. SDM  atau  sumber  daya  manusia  mengandung  dua  definisi;  1)  pekerjaan  bisnis  atau layanan  yang  dapat  diberikan  dalam  proses  produksi.  Dalam  hal  lain,  SDM
mencerminkan  kualitas  usaha  yang  diberikan  oleh  seseorang  dalam  waktu  tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa; dan 2) sumber daya manusia yang bersangkutan yang  dapat  bekerja  untuk  menyediakan  jasa  atau  usaha  kerja.  Penelitian  ini menggunakan 8 item pernyataan yang diukur dengan skala likert 1-5.
2.  Dukungan Manajemen Puncek (X2)
Chen  &  Paulraj  (2004)  mendefinisikan  dukungan  manajemen  puncak  sebagai  berikut: komitmen  terhadap  waktu,  biaya,  dan  sumber  daya  untuk  mendukung  pemasok sehingga  kemitraan  terjadi  dalam  jangka  panjang  dan  perusahaan  juga  dapat menjalankan proses yang stabil. Salah satu hal yang penting untuk manajemen puncak dalam menjalankan bisnis adalah untuk dapat selalu mengembangkan dan menciptakan nilai  bagi  perusahaan  untuk  meningkatkan  kinerja  organisasi.  Penelitian  ini menggunakan 8 item pernyataan yang diukur dengan skala likert 1-5.

## 3.  Kualitas Data (X3)
Sebuah  kumpulan  peristiwa  yang  diangkat  dari  suatu  fakta,  data  dapat  berupa  angka, huruf  atau  simbol  khusus,  atau  kombinasinya  (Jogiyanto,  2004).  Data  tidak  dapat memberi tahu banyak sebelum data diproses lebih lanjut ke proses input dimana tahap ini adalah proses memasukkan data ke dalam komputer melalui perangkat input. Dalam kajian  ini,  pengukuran  variabel  merujuk  kepada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Alfian, 2014).Penelitian ini menggunakan 7 item pernyataan yang diukur dengan skala likert 1-
5.
4.  Sistem Informasi Manajemen Daerah (Y)
Kerangka kerja arsitektural SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP, 2008), antara lain: 1) akses, jaringan telekomunikasi, Jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  mengakses  situs  pelayanan  publik;  2) portal,  Layanan  publik,  situs  web  pemerintah  di  internet  untuk  penyedia  layanan publik tertentu  yang  mengintegrasikan  pengolahan  dan  pengelolaan  informasi  dan  dokumen elektronik  di  sejumlah  instansi  terkait;  3.  pengolahan  informasi  dan  organisasi
manajemen  mendukung  organisasi  yang  mengelola,  menyediakan  dan  memproses informasi transaksi dan dokumen elektronik; dan 4. infrastruktur dan aplikasi dasar dari semua infrastruktur, baik dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan untuk  mendukung  manajemen,  pengolahan,  transaksi,  dan  distribusi  informasi. Penelitian ini menggunakan 8 item pernyataan yang diukur dengan skala likert 1-5.
Menurut  (Hartono,  2005))analisis  regresi  berganda  digunakan  oleh  peneliti  bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua  atau  lebih  variabel  independen  sebagai  factor  predictor  dimanipulasi  (dinaik  turunkan nilainya).  Motode  ini  digunakan  untuk  mengetahui  variabel  yang  dominan  memberi sumbangan  terhadap  variabel  terikat  untuk  mengetahui  pengaruh  antara  dua  variabel  atau lebih, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:
Y = α + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ε Keterangan:
Y : Sistem Informasi Manajemen Daerah
α
: Intercept b : Koefisien regresi X1 : Pemahaman Pengguna X2 : Dukungan Manajemen Puncak
X3 : Kualitas Data
ε : Residual

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak 114, dari jumlah  tersebut sebanyak 29 kuisioner  (25%)  yang  tidak  kembali,  14  kuisioner  (12%)  yang  rusak/tidak  dapat  diolah  dan yang  dapat  diolah  sebanyak  71  kuisioner  (63%).  Karakteristik  responden  berdasarkan jabatan  strukturalnya  terdiri  dari  13  orang  (18%)  Kabid/Kabag  Keuangan,  11  orang  (15%) Sekretaris, 47 orang (66%) Bendahara, dengan  rata-rata lama bekerja 6 sampai dengan 10 tahun.

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pemahaman Pengguna
Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden mengenai variabel pemahaman pengguna:
Tabel 1

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pemahaman Pengguna
Item Frekuensi Jawaban Rata- rata 5 4 3 2 1 Total F % F % F % F % F % F % % X 1.1 29 41% 40 56% 2 3% 0 0% 0 0% 71 100% 4.38 X 1.2 27 38% 38 54% 4 6% 2 2% 0 0% 71 100% 4.27 X 1.3 32 45% 35 49% 3 4% 1 2% 0 0% 71 100% 4.38 X 1.4 29 41% 40 56% 2 3% 0 0% 0 0% 71 100% 4.38 X 1.5 27 38% 38 54% 4 6% 2 2% 0 0% 71 100% 4.27 X 1.6 32 45% 35 49% 3 4% 1 2% 0 0% 71 100% 4.38 X 1.7 22 31% 42 59% 7 10% 0 0 0 0 71 100% 4.21 X 1.8 24 34% 39 55% 8 11% 0 0 0 0 71 100% 4.23 Rata-rata Tingkat Pemahaman Pengguna 4.31
Hasil analisis pada tabel 1 terkait jawaban responden tentang variabel pemahaman pengguna yang diukur dengan 8 item pernyataan memberikan nilai rata-rata 4,31 %. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel ini mampu dijelaskan dengan baik oleh pernyataan-pernyataan di  atas.  Pernyataan  yang  relative  lebih  baik  dalam  menjelaskan  variabel  ini  adalah pernyataan  X1.1;  X1.3;  X1.4  dan  X1.6  yang  berisi  pernyataan  terkait  kemudahan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dukungan Manajemen Puncak
Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden mengenai variabel dukungan manajemen puncak:
Tabel 2

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dukungan Manajemen Puncak
Item Frekuensi Jawaban Rata- rata 5 4 3 2 1 Total F % F % F % F % F % F % % X 2.1 29 41% 40 56% 2 3% 0 0% 0 0% 71 100% 4.38 X 2.2 27 38% 35 49% 8 11% 1 2% 0 0% 71 100% 4.24 X 2.3 24 34% 41 58% 5 7% 1 2% 0 0% 71 100% 4.24 X 2.4 27 38% 38 54% 6 8% 0 0% 0 0% 71 100% 4.3 X 2.5 32 45% 35 49% 4 6% 0 0% 0 0% 71 100% 4.39 X 2.6 22 31% 42 59% 7 10% 0 0% 0 0% 71 100% 4.21 X 2.7 24 34% 39 55% 8 11% 0 0% 0 0% 71 100% 4.23 Rata-rata Dukungan Manajemen Puncak 4.28
Hasil  analisis  pada  tabel  2  terkait  jawaban  responden  tentang  variabel  dukungan manajemen  puncak  yang  diukur  dengan 7  item  pernyataan memberikan nilai  rata-rata  4,28 %.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  ini  mampu  dijelaskan  dengan  baik  oleh pernyataan-pernyataan  di  atas.  Pernyataan  yang  relative  lebih  baik  dalam  menjelaskan variabel ini adalah pernyataan X 2.5 yang berisi pernyataan terkait terkait harapan yang tinggi dari manajemen puncak terhadap penggunaan SIMDA.

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kualitas Data
Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden mengenai variabel kualitas data:
Tabel 3

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kualitas Data
Item Frekuensi Jawaban Rata- rata 5 4 3 2 1 Total F % F % F % F % F % F % % X 3.1 22 31% 38 54% 2 3% 9 13% 0 0% 71 100% 3.77 X 3.2 24 34% 32 45% 11 15% 4 6% 0 0% 71 100% 4.07 X 3.3 26 37% 32 45% 4 6% 9 13% 0 0% 71 100% 4.06 X 3.4 20 28% 36 51% 12 17% 3 4% 0 0% 71 100% 4.03 X 3.5 21 30% 38 54% 4 6% 8 11% 0 0% 71 100% 4.01 X 3.6 27 38% 31 44% 4 6% 9 13% 0 0% 71 100% 4.07 X 3.7 23 32% 31 44% 8 11% 8 11% 1 1% 71 100% 3.93 X 3.8 22 31% 31 44% 12 17% 3 4% 3 4% 71 100% 3.89 Rata-rata Kualitas Data 3.98
Hasil analisis pada tabel 3 terkait jawaban responden tentang variabel kualitas data yang  diukur  dengan  8  item  pernyataan  memberikan  nilai  rata-rata  3,98  %.  Hasil  ini menunjukkan bahwa variabel ini mampu dijelaskan dengan baik oleh pernyataan-pernyataan di  atas.  Pernyataan  yang  relative  lebih  baik  dalam  menjelaskan  variabel  ini  adalah pernyataan X 3.2 dan X 3.6 yang berisi pernyataan terkait terkait adanya penyampaian informasi mengenai  ketidakberhasilan  pencapaian  OPD  dalam  laporan  keuangannya  dan  tampilan data yang mudah dipahami.
Distribusi  Frekuensi  Jawaban  Responden  Tentang  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah (SIMDA)
Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden mengenai variabel system informasi manajemen daerah:
Tabel 4

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah
Item Frekuensi Jawaban Rata- rata 5 4 3 2 1 Total F % F % F % F % F % F % % Y 1.1 22 31% 40 56% 9 13% 0 0% 0 0% 71 100% 4.18 Y 1.2 27 38% 38 54% 4 6% 2 3% 0 0% 71 100% 4.27 Y 1.3 25 35% 35 49% 10 13% 1 2% 0 0% 71 100% 4.18 Y 1.4 23 32% 40 56% 8 11% 0 0% 0 0% 71 100% 4.21 Y 1.5 27 38% 38 54% 4 6% 2 3% 0 0% 71 100% 4.27 Y 1.6 30 42% 31 44% 8 11% 2 3% 0 0% 71 100% 4.25 Y 1.7 22 31% 31 44% 12 17% 3 4% 3 4% 71 100% 3.89 Y 1.8 24 34% 35 49% 8 11% 4 6% 0 0 71 100% 4.11 Rata-rata Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 4.17
Hasil analisis pada tabel 4 terkait jawaban responden tentang variabel kualitas  data yang  diukur  dengan  8  item  pernyataan  memberikan  nilai  rata-rata  4,17  %.  Hasil  ini menunjukkan bahwa variabel ini mampu dijelaskan dengan baik oleh pernyataan-pernyataan di  atas.  Pernyataan  yang  relative  lebih  baik  dalam  menjelaskan  variabel  ini  adalah pernyataan Y 1.2 dan Y 1.5 yang berisi pernyataan terkait penggunaan SIMDA dalam prosedur akuntansi.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Pengujian  validitas  menggunakan  perbandingan  antara  indeks  korelasi Product Moment  Person dengan  signifikansi  5%,  yang  mana  bila  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05 maka instrument dinyatakan valid. Dalam penelitian ini peroleh hasil bahwa semua intrument yang  diukur dinyatakan valid  karena  tingkat  probabilitasnya  atau signifikansi  lebih  kecil  dari 0,05 atau 5%. Kemudian nilai reliabilitasnya dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha dengan nilai > 0,6.  Bila  nilai Cronbach’s  Alpha  > 0,6  maka  variabel  dinyatakan  valid  (Arikunto,  2011). Semua  variabel  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  reliabel  karena  memiliki  nilai Cronbach’s Alpha > 0,6.

## Analisis Regresi Berganda
Berikut  ini  adalah  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda dengan bantuan software SPSS ( Statistical Package fo Social Science ), dengan hasil seperti di bawah ini:

## Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Variabel Standarized Coefficients t Hitung Sig Ket Constant -1,139 Tingkat Pemahaman Pengguna 0,549 5,169 0,000 Bepengaruh Dukungan Manajemen Puncak 0,489 3,527 0,001 Berpengaruh Kualitas Data 0,246 1,977 0,052 Tidak Berpengaruh R Square 0,714 Adjusted R Square 0,701 t Tabel 1,670 F Tabel 3,130

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  asumsi  bahwa:  H a diterima  jika  t hitung >  t tabel dengan  kata  lain  ada  pengaruh  variabel  independen  terhadap system informasi manajemen daerah, sedangkan H o diterima jika t hitung < t tabel dengan kata lain variabel independen tidak mempengaruhi system informasi manajemen daerah.

## Hipotesis  Pertama:  Tingkat  Pemahaman  Pengguna  dan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah
Berdasarkan  analisis  regresi  diperoleh  hasil  bahwa  variabel  tingkat  pemahaman pengguna  berpengaruh  signifikan  terhadap  system  informasi  manajemen  daerah.  Hal  ini ditunjukkan dengan nilai  t hitung =  5,169  > t tabel =  1,670 dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.
Hal  ini  berarti  bahwa  hubungan  tingkat  pemahaman  pengguna  (SDM)  searah dengan  implementasi Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) .  Hasil  penelitian  ini sesuai  dengan  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Alfian  (2014)  yang  meneliti  tentang  analisis faktor-faktor  yang  mendukung  implementasi Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) dan  pengaruhnya  terhadap  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tingkat pemahaman  pengguna  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  implementasi Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) .  Begitu  juga  dengan  Penelitian  yang  dilakukan
Diwasya, (2016); Kamal & Noermansyah (2010) dimana tingkat pemahaman pengguna juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) .
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pemahaman penggunaan  akan  semakin  mempengaruhi  implementasi Sistem  Informasi  Manajemen Daerah (SIMDA) . Sama halnya dengan kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) . Tingkat pemahaman pengguna harus  diperhatikan  dengan  baik  agar  terlaksananya  implemntasi Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA) sesuai  dengan  perencanaan  pemerintah  daerah.  Semakin tinggi  tingkat  pemahaman  pengguna  maka  dapat  membantu  meningkatkan  implementasi Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) di  pemerintah  daerah.  Logikanya  dengan adanya  pemahaman  pengguna  memperluas  pengetahuan  tentang  implementasi Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) .  Dalam  pengimplementasian  SIMDA  pemerintah harus menyelenggarakan pelatihan untuk meminimalisir penolakan terhadap aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) .
Hal  lain  yang  harus  menjadi  perhatian  adalah  kesiapan  dan  kemauan  untuk menerima  dan  melaksanakan  perubahan.  Untuk  dapat  menentukan  keberhasilan  suatu sistem  informasi,  dibutuhkan  pemahaman  oleh  pengguna  sistem  tersebut  (Alfian,  2014).  Di era  yang moderen  ini  setiap  pegawai  pada  SKPD  harus memiliki  ketanggapan  yang cepat, karena hal ini akan berpengaruh juga terhadap jalannya SKPD. Dengan adanya perubahan inilah  yang  dapat  melaksanakan  implementasi Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA) lebih baik lagi.
Hipotesis  Kedua:  Dukungan  Manajemen  Puncak  dan  Sistem  Informasi  Manajemen

## Daerah
Berdasarkan  analisis  regresi  diperoleh  hasil  bahwa  variabel  dukungan  manajemen puncak  berpengaruh  signifikan  terhadap  system  informasi  manajemen  daerah.  Hal  ini ditunjukkan dengan nilai  t hitung =  3,527  > t tabel =  1,670 dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima.
Faktor penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berhubungan dengan sistem informasi adalah dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak. Artinya bahwa semakin baik dukungan manajemen puncak yang diberikan pada suatu SKPD, maka semakin  baik  jalannya  implementasi  SIMDA.    Jika  dikaitkan  denga  karekteristik  responden dan obje penelitian maka dapat dilihat bahwa manajemen puncak yaitu para kepala bidang yang  telah  cukup  pengalaman  dalam  memberikan  pengarahan  bagi  pengguna  Sistem Informasi  Manjemen  Daerah  sehingga  para  staf  keuangan  selaku  pengguna  system  dapat mengartikan  secara  jelas  maksud-maksud  ataupun  penjelasan  pihak  manajemen  puncak dalam pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Daerah.
Hasil penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Setiawati (2015), yang  meneliti  tentang  analisis  faktor  pendukung  implementasi  SIMDA  dan  kualitas  laporan keuangan  di  Labuhan  Batu.  Hasil  penelitiannya  menunjukan  dukungan manajemen  puncak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SIMDA. Agar program yang digunakan atau  yang  akan  digunakan  berhasil,  dibutuhkan  dukungan  pimpinan  atau  atasan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dari pimpinan dalam memberikan respon terhadap program  atau  kegiatan  yang  dilaksanakan  adalah  cara  yang  paling  efektif  untuk  mencapai kesuksesan program tersebut.

## Hipotesis Ketiga: Kualitas Data dan Sistem Informasi Manajemen Daerah
Berdasarkan  analisis  regresi  diperoleh  hasil  bahwa  variabel  kualitas  data berpengaruh  signifikan  terhadap  system  informasi  manajemen  daerah.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  nilai  t hitung =  1,977  >  t tabel =  1,670  dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,000.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.
Hal  tersebut  berkaitan  dengan  teori  model  penerimaan  teknologi  (TAM)  lebih sederhana  dan  sebagai  model  yang  memiliki  landasan  teori  cukup  kuat  untuk  digunakan serta  model  TAM  ini  terkait  dengan  sikap  interest  dan  relevansinya  terhadap  interaksi personal. Hasil penelitian ini sesuai dengan  penelitian yang di lakukan oleh Diwasya (2016) yang  meneliti  tentang  analisis  faktor  pendukung  implementasi  SIMDA  dan  pengaruhnya
terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  pemerintah  daerah  Kab.  Labuhan  Batu  dimana kualitas data juga berpengaruh terhadap Implementasi SIMDA.
Jika  dilihat  dari  tabel  distribusi  frekuensi  nilai  rata-rata  kualitas  data  di  kategorikan baik dengan nilai 3,98. Ketersedian data yang di imput harus tetap ada, karena ketersediaan data tersebut akan mempengaruhi kualitas data yang diproses. Jika data yang akan di imput tersebut  tidak  tersedia  maka  akan mempengaruhi  proses  kerja pegawai  OPD.  Oleh  karena itu ketersediaan data sangat dibutuhkan agar tidak menggangu proses kerja pegawai OPD.
Hipotesis  Keempat:  Tingkat  Pemahaman  Pengguna,  Dukungan  Manajemen  Puncak,

## Kualitas Data dan Sistem Informasi Manajemen Daerah
Berdasarkan  analisis  regresi  diperoleh  hasil  bahwa  variabel  tingkat  pemahaman pengguna,  dukungan  manajemen  puncak  dan  kualitas  data  secara  simultasn  berpengaruh signifikan  terhadap  system  informasi  manajemen  daerah.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai t hitung =  55,750  >  t tabel =  3,130  dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,000.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima.
Penelitian  ini  sejalan  dengan Arba’in  (2018)  menyatakan  Pemahaman  Pengguna (X1),  Dukungan  Manajemen  Puncak  (X2)  dan  Kualitas  Data  (X3)  secara  bersama-sama (simultan)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Implementasi Sistem  Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Sarmi (Y).
Hal  ini  terkait  dengan  karakteristik  responden  penelitian  yang  dianggap  telah mampu  mengikuti  perkembangan  arus  teknologi  informasi  di  era  modern  ini.  Tingkat pendidikan  dan  pemahaman  para  pengguna  system  yang  sangat  baik  inilah  yang mengakibatkan  adanya  pengaruh  positif  setiap  variable  dependen  terhadap  Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Sarmi (Y).

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  variabel  tingkat  pemahaman pengguna,  dukungan  manajemen  puncak  dan  kualitas  data  berpengaruh  signifikan  baik secara parsial maupun simultan terhadap implementasi system informasi manajemen daerah (SIMDA) di Kabupaten Sarmi.
Penelitian ini memberikan saran kepada peneliti lain untuk menambah variabel lain untuk penelitian serupa, misalnya faktor demografi, faktor lingkungan dan budaya organisasi. Diharapkan juga pengukuran variabel tidak dilakukan sebatas pada persepsi responden saja, tetapi  dapat  pula  dilakukan  melalui  wawancara.  Kehadiran  peneliti  pada  saat  responden melakukan  pengisian  kuisioner  sebaiknya  juga  dilakukan,  hal  ini  untuk  menghindari  respon bias  sehingga  responden  dapat  menanyakan  secara  langsung  mengenai  pertanyaan  yang kurang dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriana,  F.  S.  (2018).  Peranan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Terhadap Efektivitas  Kerja  Di  Bagian  Otonomi  Daerah  Sekretariat  Kabupaten  Kutai  Timur.
Administrasi Publik , 1 (2), 121 –125.
Al-Hiyari, Ahmad, Al-ashhregy, M. H. H., Mat, N. K. N., & Alekam, J. M. (2013). Factors that Affect  Accounting  Information  System  Implementation  and  Accounting  Information Quality:  A  Survey  in  University  Utara  Malaysia. American  Journal  of  Economics  2013 , 3 (1), 27 –31.
Alfian,  M.  (2014).  Analisis  Faktor  Pendukung  Implemetasi  SIMDA  dan  Pengaruhnya Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  SKPD  (Penelitian  pada  SKPD  di Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo). 3rd  Economics  &  Business Research Festival 2014 .
Arba’in,  F.  D.  (2018).  Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Pengguna,  Dukungan  Manajemen Puncak  dan  Kualitas  Data  terhadap  Implementasi  SIMDA  (Studi  Empiris  pada  SKPD Pemerintahan Kota Pariaman). Jurnal Akuntansi , 6 (1).
BPKP. (2020). Daputi Was. Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah .
Chen,  I.  J.,  &  Paulraj,  A.  (2004).  Towards  a  Theory  of  Supply  Chain  Management:  The Constructs and Measurements. Journal of Operations Management , 22 (2), 119 –150.
Cooper,  D.  (2006).  The  Impact  of  Management’s  Commitment  on  Employee  Behavior:  A Field Study. American Society of Safely Engineers. Davis,  F.  .  (1986). A  Technology  acceptance  model  for  empirically  testing  new-end  user information  systems:  Theory  and  Result .  Sloan:  Sloan  School  of  Management, Massachusetss Institur of Technology (MIT).
Devi,  V.  F.  (2013). Pengaruh  Implementasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kinerja Organisasi  Pemerintah  Daerah  (Penelitian  pada  SKPD  di  Lingkungan  Pemerintah
Daerah Kabupaten Kulon Progo) . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dewi, A. K., & Senggarang, J. P. (2014). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Studi  Kasus  pada  Pemerintahan  Provinsi  Kepulauan  Riau .  Retrieved  from jurnal.umrah.ac.id
Diwasya, I. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Penelitian pada SKPD di Kabupaten Labuhan Batu Utara) .
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  (1989).  Stewardship  Theory  or  Agency  Theory:  CEO Governance  and  Shareholder  Returns. Paper  Presented  at  the  Annual  Meeting  of  the Academy of Management, Washington, DC . Fajri,  E.  Z.,  &  Senja,  R.  A.  (2008).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta  (ID):  Difa Publiser .
Fatmawati, E. (2015). Technology Acceptance model (TAM) Untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap  Sistem  Informasi  di  Perpustakaan  file:///C:/Users/Acer/Downloads/scholar (8).ris. IQRA: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal) , 9 (1), 1 –13.
Fishbein,  M.,  &  Ajzen,  I.  (1975).  Belief,  Attitude,  Intention  and  Behavior:  AN  Introduction  to Theory and Research. MA: Addison-Wesley .
Grande,  E.  U.,  Estebanez,  R.  P.,  &  Colomina,  C.  M.  (2011).  The  impact  of  Accounting Information  Systems  (AIS)  on  Performance  Measures:  Empirical  Evidence  in  Spanish SMEs. The International Journal of Digital Accounting Research , 11 . Halim,  A.  (2014). Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik:  Problematika  Penerimaan  dan Pengeluaran Pemerintah . Jakarta: Salemba Empat.
Handayani,  S.,  Kusrini,  K.,  &  Arief,  M.  R.  (2017).  Evaluasi  Tingkat  Penerimaan  Sistem Informasi Yudisium Menggunakan Metode TAM. Informasi Interaktif , 2 (2), 146 –155. Hargo,  U.  (2001).  Studi  Eksplorasi  Tentang  Penyebaran  TI  Untuk  Usaha  Kecil  dan Menengah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia , 16 (2), 153 –163. Hartono,  J.  (2005).  Analisis  dan  Desain  Sistem  Informasi:  pendekatan  terstruktur  teori  dan praktek aplikasi bisnis. Yogyakarta: Andi .
Hashmi, K. (2004). Introduction and Implementation of Total Quality Management (TQM) . Inpres  Nomor  3  Tahun. Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  E- Government . , (2003).
Irawan,  B.  (2017).  Studi  Analisis  Konsep  E-Government:  Sebuah  Paradigma  Baru  dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma (JP) , 2 (1), 174 –201. Jogiyanto, H. M. (2004). Analisis dan Desain Sistem Informasi (Edisi Kedu). Yogyakarta. Kamal,  B.,  &  Noermansyah,  A.  L.  (2010). Analisis  faktor  yang  mempengaruhi  implemetasi simda dan kualitas laporan keuangan pada skpd .
Lee, Y. W., & Strong, D. M. (2003). Knowing-Why About Data Processes and Data Quality. Journal of Management Information Systems , 13 –39. Mc.  Leod,  R.,  &  Schell,  G.  P.  (2007). anagement  Information  Systems (Tenth  Edit).  Upper Saddle River New jersey 07458: Pearson/Prentice Hall.
Mosley, M. (2008). The DAMA dictionary of data management . Technics Publications, LLC. Noviarni, E. (2014). Analisis Adopsi Layanan Internet Banking Oleh Nasabah Perbankan Di Pekanbaru (Technology Acceptance Model). Jurnal Al-Iqtishad , 1 (10). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006. Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun. Tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah .  , (2005).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . , (2005). Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  (n.d.). Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan .
Rahayu,  S.  K.  (2012).  The  Factors  That  Support  The  Implementation  of  Accounting Information  System:  A  Survey  in  Bandung  and  Jakarta’s  Taxpayer  Offices. Journal  of Global Management .
Salehi,  Mahdi,  Rostami,  Vahab,  &  Abdolkarim,  M.  (2010).  Usefulness  of  Accounting Information  System  in  Emerging  Economy:  Empirical  Evidence  of  Iran. International Journal of Economics and Finance , 2 (2).
Setiawati,  D.  (2015). Analisis  Faktor  Pendukung  Implementasi  SIMDA  dan  Pengaruhnya. Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  SKPD  (Penelitian  Pada  SKPD  di Kabupaten Labuhan Batu Utara .
Sunarti,  S.,  &  Nur,  I.  (1998).  Pengaruh  Dukungan  Manajemen  Puncak  dan  Komunikasi Pemakai-Pengembang  terhadap  Hubungan  Partisipasi  dan  Kepuasan  Pemakai  dalam Pengembangan Sistem Informasi. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia , 1 (2), 193 –207. Supriyanto,  E.  E.  (2016).  Kebijakan  Inovasi  Teknologi  Informasi  (IT)  Melalui  Program Elektronik Goverment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. JIP (Jurnal  Ilmu  Pemerintahan):  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik  Daerah , 1 (1),  141 – 161.
Thong,  J.  L.,  Chee-SIng,  Y.,  &  Raman,  K.  S.  (1996).  Top  Management  Support,  External Expertise  and  Information  Systems  Implementation  in  Small  Businesses. Information Systems Research , 7 (2), 248 –267.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah .
Wibisono,  A.  F.  (2017).  Efektifitas  Peran  BPKP  dalam  Pembinaan  dan  Pengawasan Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA). Jurnal  Reviu  Akuntansi Dan Keuangan , 7 (1), 951 –962. Xu,  H.  (2003). Critical  Success  Factors  for  Accounting  Information  Systems  Data  Quality . University of Southern Queensland.