## PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGANIAYAAN ADELINA TKW ASAL NTT DI MALAYSIA)
Gede Dendi Teguh Wahyudi , Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini
Jurusan Ilmu Hukum
Univeritas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: { dendyteguh87@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  tenaga  kerja indonesia  di  luar  negeri.  Mengetahi  hambatan –  hambatan  pemerintah  indonesia  melalui perwakilan RI dalam menangani kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia Adelina di Malaysia.    Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  normatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  studi  dokumen.  Hasil  penelitian menujukan  bahwa  (1)  Perlindungan  hukum  bagi  TKI  tidak  berdokumen  dapat  dilakukan pertama, dengan cara Perlindungan dengan pendekatan secara politis. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan pemberian bantuan hukum. (2) Hambatan pemerintah Indonesia dalam penegakkan hukum tenaga kerja Indonesia  diluar  negeri  adalah  adanya  perdagangan  manusia  di  Indonesia.  Seperti  kasus yang  dialami  oleh  TKW  asal  Nusa  Tegara  Timur  Adelina,  setalah  diketahui  bahwa  Adelina adalah  TKW  Indonesia,  Adelina  meningal  dunia  dikarena  disiksa  oleh  majikannya,  Adelina kerap  mendapat  siksaan  hingga  mengalami  anemia  dan  malnutrisi,  bahkan  tubuh  Adelina terdapat bekas luka yang tidak diobati hingga berakibat kegagalan fungsi organ tubuh.
Kata kunci : Perlindungan hukum, Tenaga Kerja Wanita, Hukum Internasional

## ABSTRACT
his study aims to find out the form of legal protection for Indonesian workers abroad. Knowing  the  obstacles  of  the  Indonesian  government  through  Indonesian  representatives  in handling cases experienced by Adelina's Indonesian Workers in Malaysia. This research is a type of normative research with qualitative descriptive research. Collection of legal material is done  through  document study.  The  results  of  the  study  indicate  that  (1)  Legal  protection  for undocumented  migrant  workers  can  be  done  first,  by  means  of  a  political  approach  to protection.  Establishment  of  the  National  Agency  for  the  Placement  and  Protection  of Indonesian  Workers  (BNP2TKI),  and  the  provision  of  legal  assistance.  (2)  The  Indonesian government's  obstacle  in  enforcing  Indonesian  labor  law  abroad  is  the  existence  of  human trafficking in Indonesia. Like the case experienced by East Nusa Tenggara maid Adelina, after it was discovered that Adelina was an Indonesian migrant worker, Adelina died because she was  tortured  by  her  employer,  Adelina  often  suffered  torture  and  anemia  and  malnutrition, even Adelina's body had untreated scars resulting in failure organ function.
Keywords: Legal protection, Women's Labor, International Law

## PENDAHULUAN
Hukum internasional diartikan sebagai himpunan  dari  peraturan-peraturan  dan ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Starke, 2003: 1). Praktik hukum internasional  tidak  dapat  terpisahkan  dari masalah  diplomasi,  politik  dan  sikap,  pola atau  kebijakan  hubungan  luar  negeri. Dalam banyak kasus meskipun pertimbangan  hukum  tetap  penting,  tetapi sangat besar kemungkinan bahwa negara dalam  mencari  legalitas  tindakan  atau keputusan yang diambilnya mengutamakan self-interest,  expediency , atau humanity .Menurut  Dixon,  karena banyak  negara  mempunyai  karakter  dan sikap  berbeda-beda  sebagaimana  juga sifat  manusia  pada  umumnya  (Sefriani, 2016: 19).
Negara merupakan suatu
persekutuan  bangsa  dalam  satu  wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai  pemerintahan  sendiri  (Maran dan  Jimmy  2009:499).  Negara  diakui sebagai  subjek  hukum  utama,  terpenting dan  mempunyai  kewenangan  terbesar sebagai  subjek  hukum  internasional. Pasal  1  Konvensi  Montevideo  1933 tentang  hak  dan  kewajiban  negara menyatakan  bahwa  terdapat  karakteristik atau  syarat  berdirinya  negara  yaitu adanya  wilayah  negara  yang  pasti  dan memiliki batas-batas yang jelas, kemudian adanya  penduduk  tetap  yang  nantinya akan mendukung jalannya roda pemerintahan, selanjutnya adanya pemerintahan  yang  berdaulat,  sehingga negara memiliki kemampuan untuk mengadakan  hubungan  dengan  negara maupun subjek hukum internasional lainnya (Sefriani,2016:95).
Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur mengenai hubungan negara dengan negara maupun hubungan  antar  subjek  internasional  atau persoalan  yang  melintasi  lintas  batas negara.  Hukum  internasional  sebagai keseluruhan  hukum  yang  untuk  sebagian
besar  terdiri  dari  prinsip-prinsip  dan kaidah-kaidah  perilaku  yang  terhadapnya negara-negara  merasa  dirinya  terikat untuk  menaati,  dan  karenanya  benar- benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan  mereka  satu  sama lainnya,  dan  yang  juga  meliputi  kaidah- kaidah  hukum  yang  berkaitan  dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan  mereka  yang  satu  sama  lain, dan  hubungan-hubungan  mereka  dengan negara –negara  dan  individu-individu  dan kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan  dengan  individu-individu  dan badan  non-negara  sejauh  hak-hak  dan kewajiban individu dan  badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Starke,2010:3).
Dalam hukum internasional hubungan antar negara lebih dikenal dengan hubungan  internasional  (Sefriani,2016:2). Setiap negara di dunia memiliki perbedaan,  baik  itu  perbedaan  filsafat, sejarah, struktur
pemerintahan,
kebudayaan, pendidikan, kekuatan ekonomi  dan  perbedaan  sumber  daya alam  yang  dimiliki  dan  dihasilkan  masing- masing  negara.  Perbedaan  inilah  yang menjadikan  alasan  setiap  negara  didunia mengadakan hubungan internasional (Siahaan,2003:2).
Perwujudan atau realiasasi hubungan internasional antar negara dapat dilakukan dengan  berbagai  cara  baik  itu  dalam bentuk  perjanjian-perjanjian  internasional membentuk suatu organisasi internasional maupun  mengirimkan  perwakilannya  ke negara lain yang sering disebut perwakilan  diplomatik  (Parthiana,2002:1). Dengan  adanya  pengiriman  perwakilan suatu negara ke negara lain berarti negara tersebut  telah  mengadakan  hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Hubungan diplomatik dilihat dari  perspektif  hubungan  internasional modern  dapat  dilakukan  antar  negara bilateral  guna  memelihara  dan  menjaga serta meningkatkan pembangunan bangsa  dan  negara  dalam  rangka  untuk mencapai tujuan nasional
(Mangku,2010:226).
Tidak  hanya  perwakilan  diplomatik yang melakukan hubungan antar negara ,
terdapat juga Perwakilan konsuler, perwakilan  suatu  negara  di  negara  lain dalam  bidang  non  politik.    Perwakilan Konsuler  mengemban  kewajiban  sebagai pihak yang memperkenalkan dan membawa ilmu pengetahuan, dan sekaligus kebudayaan wilayah asal perwakilan  konsuler.    Salah  satu  tugas konsuler adalah memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke negara tujuan.
TKI  atau  Tenaga  Kerja  Indonesia, memiliki  peran  penting  secara  tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun terkadang TKI
mendapatkan permasalahan-permasalahan
ketika bekerja  di  luar  negeri  sehingga  negara wajib melindungi semua warga negaranya baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri.  Sebenarnya  telah  banyak  upaya- upaya  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah kekerasan dan segala pelanggaran- pelanggaran yang menimpa TKI. Kebijakan  itu  muncul  pada  beberapa kebijakan  pemerintah  yang  tertulis  dalam Undang-Undang  Nomer  39  tahun  2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di  Luar  Negeri,  serta  dalam  hukum internasional  dinyatakan  bahwa  negara berkewajiban  untuk  melindungi  warga negaranya yang tinggal di luar negeri yaitu suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan  terhadap  warga  negaranya diluar  negeri  apabila  terjadi  pelanggaran hukum  internasional  yang  dilakukan  oleh warganegara  tersebut.  Hal  ini  mengacu pada pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan  Diplomatik.  Namun  walaupun telah  banyak  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh pemeritah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga  Kerja  Indonesia  namun  pada implementasinya perlindugan yang di buat belum  mampu  untuk  melindungi  Tenaga Kerja  Indonesia  baik  pada  masa  pra penempatan,  penempatan  dan  purna penempatanya.  Masih  banyak  terdapat kasus-kasus  yang  hilangnya  hak-hak  TKI
baik  yang  sudah  bekerja  di  luar  negeri maupun  yang  akan  berangkat  bekerja  di luar negeri (Iskandar, 2006 :1).
Salah  satu  kasus  terjadi  terkait persoalan  tenaga  kerja  Indonesia  adalah bahwa  pada  tanggal  10  Februari  2018, telah  terjadi  penganiayaan  menimpa tenaga  kerja  wanita  yang  bernama Adelina  umur  21  tahun  berasal  dari  Desa Abi  Kecamatan  Oenino,  Nusa  Tenggara Timur  yang  bekerja  di  Malaysia.  Adelina tewas  setelah  disiksa  secara  keji  oleh majikannya. Aparat penegak hukum
Malaysia di Sebrang Prai Tengah, menerima laporan adanya dugaan penganiayaan  terhadap  seorang  warga negara  Indonesia.  Mendapati  laporan  itu, aparat  Malaysia  kemudian  mendatangi lokasi  kejadian  dan  langsung  membawa Adelina  ke  rumah  sakit  Bukit  Mertajam. Setelah  menjalani  perawatan  secara intensif di rumah sakit itu, adelina akhirnya meninggal  pada  hari  Minggu  11  Februari 2018.  Aparat  hukum  Malaysia  kemudian menahan  dua  orang  kakak  beradik  yang merupakan  majikan  Adelina.Dalam  kasus penganiyayaan  TKI  Adelina  di  malaysia, Menurut  Kepala  Seksi  Perlindungan  dan Pemberdayaan BP3TKI  Kupang , Adelina TKI  asal  NTT  tidak  tercatat    di  Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang sebagai TKI sah (Liputan6. Ola :2018).
Adelina  adalah  TKI  ilegal  yang berkeja di Malaysia. Aparat  Timor Tengah Selatan  telah  mengantongi  nama  calo perekrut  yang  mengirim  Adelina  secara ilegal  ke  Malaysia  serta  mempalsukan dokumen  korban,  pemalsuan  dokumem korban  yang  dilakukan  oleh  calo  perekrut yaitu  nama  korban  sebenarnya  Adelina Sau,  dan  bukan  Adelina  Lisao.  Sebab,  di Desa  Abi  tidak  ada  warga  yang  bernama Adelina  Lisao.  Paspor  korban  diterbitkan oleh  kantor  Imigrasi  Jawa  Timur.  Saat diberangkatkan  menjadi  TKI,  Adelina disebut masih beruur 16 tahun. Sesui akta lahir,  korban  kelahiran  1998,  sementara dalam  paspor  tertulis  kelahiran  1992 (Liputan6. Ola :2018).
AKBP  Totok  Mulyanto  mengatakan setelah  korban  ditekrut  dan  dikirim  ke
Malaysia,  orang  tua  korban  mendapat uang RP 500 ribu dari calo perekrut calon TKI.  Uang tersebut  dititip  perekrut melalui tetangga  korban.  Setelah  korban  dibawa oleh  perekrut,  sejak  saat  itu  pula komunikasi antara korban dengan keluarganya  terputus  hingga  keluarga mendapat  informasi  bawha  korban  dudah meninggal  dunia  di  Malaysia  (Liputan6. Ola :2018).
Sebelumnya, kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia sebagai dasar perlindungan  terhadap  TKI  di  negara tersebut  sudah  diupayakan  oleh  dua negara.  Kementrian  Luar  Negeri  dengan membentuk  aturan  khusus  yang  dapat melindungi  para  TKI  di  Malaysia,  seperti pembentukan Memorandum of Understanding (MOU) dengan pemerintah Malaysia.  Perjanjian  bilateral  ini  untuk memberi  perlindungan  kepada  TKI  dari tindak kekerasan ketika bekerja. Penempatan TKI ke Malaysia dilakukan di bawah  payung  MoU  Penempatan  dan Perlindungan TKI ke  Malaysia,  baik  untuk sektor  formal  maupun  sektor  informal ( domestic ). MoU bagi TKI yang bekerja di sektor  formal,  ditandatangani  tahun  2004, dan  MoU  tahun  2006  bagi  TKI  yang bekerja  di  rumah  tangga  ( domestic worker ). MoU ini secara spesifik mengatur perlindungan  pekerja  domestik  Indonesia di Malaysia (Hidayat, 2017: 3).
Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik  untuk  dan  mengangkat  masalah perlindungan TKI dalam suatu
proposalskripsi yang berjudul
“PERLINDUNGAN  HUKUM  TENAGA KERJA  INDONESIA  DITINJAU  DARI
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGANIAYAAN ADELINA TKW ASAL NTT DI

## MALAYSIA) ”
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi  masalah-masalah  yang ada  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut (1. Banyaknya terjadi kasus atas penganiyaan  terhadap  Tenaga  Kerja Indonesia di luar negeri sehingga perlunya perlindungan  hukum  terhadap  Tenaga Kerja  Indonesia  di  luar  negeri.  (2 Banyaknya hambatan-hambatan
pemerintah  Indonesia  melalui  perwakilan RI dalam kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia Adelina di Malaysia.

## METODE PENELITIAN
Skripsi sebagai salah satu bentuk dari penulisan  karya  tulis,  tentunya  harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  Untuk  itu  wajib  diperlukan  suatu penelitian  dan  dalam  mencari  kebenaran ilmu  hukum,  diperlukan  suatu  metodologi yang tentunya bertujuan untukmengadakan pendekatan atau penyelidikan ilmiah yang bersahaja (Geraldi, 2013: 16).
Metode  secara  etimologi  diartikan sebagai  jalan  atau  cara  melakukan  atau mengerjakan  sesuatu.  Sedang  menurut istilah  metode  merupakan  titik  awal menuju  proposisi-proposisi  akhir  dalam bidang  pengetahuan  tertentu.  Riset  atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis,  terarah  dan  bertujuan.  Maka, data  atau  informasi  yang  dikumpulkan dalam  penelitian  harus  relevan  dengan persoalan  yang  dihadapi.  Artinya,  data tersebut  berkaitan,  mengena  dan  tepat. Jadi  metode  penelitian  adalah  jalan  atau cara  yang  ditempuh  oleh  peneliti  dalam melakukan penelitian.
Metode  penelitian  merupakan  suatu cara yang digunakan
dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan  dengan  standar  ukuran yang  telah  ditentukan.  Dalam  hal  ini peneliti menggunakan beberapa perangkat  penelitian  yang  sesuai  dalam metode  penelitian  ini  guna  memperoleh hasil  yang  maksimal,  antara  lain  sebagai berikut
Jenis penelitian yang digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang –undangan  yang  berlaku  atau diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia. Penelitian  normatif  seringkali  disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian  yang  objek  kajiannya  adalah PERATURAN  Perundang-undangan  dan
bahan pustaka (Soejono dan
Abdurahman, 2003:56).
Penelitian  ini,  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatis  karena  akan mengkaji  Peraturan  Perundang-undangan Tenaga
Kerja Indonesia terkaiat Perlinddungan  Hukum  Tenaga  Kerja Indonesia  di  tinjau  dari  perspektif  Hukum Internasional.  (studikasus  Penganiayaan Adelina TKW asal NTT di Malaysia.
Pendekatan yang digunakan adalah (1 Pendekatanperaturan
Perundang- undangan  ( statute  approach) Penggunaan Perundang-undangan  (statute  approach) dalam  penulisan  penelitian  ini  dikarnakan akan  meneliti  aturan  dan  konvensi  Wina 1961.  terkait  perlindungan  hukum  tenaga kerja  Adelina  TKW  asal  NTT  di  Malaysia. (2 .pendekatan fakta ( fact approach) Karena  bahwa  memang  benar terjadi  tindak  kekerasan  terhadap  Tenaga Kerja  Indonesia  Adelina  di  Malaysia  dan seringnya terjadi tidak kekerasan terhadap Tenaga  Kerja  Indonesia.  (3  Pendekatan Kasus, pendekatan Kasus dilakukan untuk melihat  bagaimana  kewajiban  Negara dalam  memenuhi  hak-hak  Tenaga  Kerja Indonesia yang berkerja di Malaysia.
Ruang  lingkup  penelitian  merupakan bingkai  penelitian  yang  menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukan  secara  pasti  faktor-faktor mana  yang  akan  diteliti  dan  mana  yang tidak,  atau  untuk  menentukan  apakah semua  faktor  yang  berkaitan  dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian (Istanto, 2007 : 41).
Ruang  lingkup  penelitian  ini  dibatasi pada  analisis  terhadap  perlindungan hukum tenaga kerja indonesia ditinjau dari perspektif  hukum  internasional  (studi kasus  penganiyaan  Adelina  TKW  asal NTT di Malaysia)
Sumber bahan hukum yang diperoleh dan  diolah  dalam  penelitian  hukum normatif  merupakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  sumber  kepustakaan  yang
terdiri dari; (1 Bahan Hukum Primer: yaitu bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.  Dalam  hal  ini sepertiMoU  TKI  antara  Indonesia  dan Malaysia  serta  pasal  3  Konvensi  Wina 1961  tentang  Hubungan  Diplomatik  (2 Bahan  Hukum  Sekunder:  yaitu  semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu  meliputi  atas  (3  Buku-buku  literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai terhadap  perlindungan  hukum  tenaga kerja  indonesia  di  malaysia,  (4  Hasil-hasil penelitian  tentang  perlindungan  tenanga kerja indonesia, (5 Media Masa.
Bahan-bahan  hukum  tersier  yaitu bahan  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  tambahan  terhadap  bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam  penelitian  yaitu:  Kamus  Bahasa Indonesia, Kamus
Ilmiah Populer,
Ensiklopedia,  Kamus  hokum  dan Black Law Dictionary.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  dilakukan  adalah  dengan  cara menggali kerangka normatif
menggunakan bahan hukum yang membahas  tentang  teori-teori  hukum, terhadap  perlindungan  hukum  tenaga kerja  Indonesia  di  Malaysia.  Baik  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder  dikumpulkan  berdasarkan  topik permasalahan  yang  telah  dirumuskan berdasarkan  diklasifikasi  menurut  sumber dan  hierarkinya  untuk  dikaji  secara kompeherensif.
Teknik  analisis  bahan  hukum  untuk menganalisis  bahan-bahan  hukum  yang telah terkumpul dapat digunakan berbagai teknik analisis seperti: deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi,
argumentasi,  atau  sistimatisasi .  Teknik deskripsi  adalah  teknik  dasar  analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya.  Deskripsi  berarti  uraian apa  adanya  terhadap  suatu  kondisi  atau posisi dari proposisi proposisi hukum atau non  hukum.  Pengolahan  bahan  hukum dilakukan  secara  deduktif,  yakni  menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat  umum  untuk  permasalahan  yang
bersifat  konkret  yang  sedang  dihadapi (Dianta, 2016: 12).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Perlindungan Hukum TenagaKerja Indonesia Di LuarNegeriKhususnya Di Malaysia. Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri Sejalan dengan semakin meningkatnya animo Tenaga Kerja Indonesia  yang  ingin  bekerja  ke  luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri, meningkat dan beragam pula permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja  Indonesia  bahkan  berkembang  ke arah  perdagangan  manusia  yang  dapat dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap kemanusiaan.  Tenaga  Kerja  Indonesia  di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan  atas  harkat  dan  martabat manusia,  serta  perlakuan  lain  yang melanggar hak asasi manusia.
Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia  di  luar  negeri merupakan  suatu upaya untuk  mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan  harkat,  martabat,  hak asasi  manusia  dan  perlindungan  hukum serta  pemerataan  kesempatan  kerja  dan penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai dengan  kebutuhan  nasional  (Penjelasan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2013).
Pekerjaan  mempunyai  makna  yang sangat penting dalam  kehidupan manusia sehingga  setiap  orang  membutuhkan pekerjaan.  Pekerjaan  dapat  dimaknai sebagai  sumber  penghasilan  seseorang untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  bagi dirinya  sendiri  dan  keluarganya.  Dapat juga  dimaknai  sebagai  sarana  untuk mengaktualisasikan diri sehingga
seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga  baik  bagi  dirinya,  keluarganya maupun  lingkungannya,  oleh  karena  itu hak  atas  pekerjaan  merupakan  hak  azasi yang  melekat  pada  diri  seseorang  yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.
Makna dan arti pentingnya pekerjaan  bagi  setiap  orang  tercermin dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara  Republik  Indonesia  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan
lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan  banyaknya  warga  negara Indonesia/TKI  mencari  pekerjaan  ke  luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang  bekerja  di  luar  negeri  semakin meningkat.  Besarnya  animo  tenaga  kerja yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran  di  dalam  negeri  namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan  terjadinya  perlakuan  yang tidak  manusiawi  terhadap  TKI.  Resiko tersebut  dapat  dialami  oleh  TKI  baik selama  proses  keberangkatan,  selama bekerja  di  luar  negeri  maupun  setelah pulang  ke  Indonesia.  Dengan  demikian perlu  dilakukan  pengaturan  agar  resiko perlakuan  yang  tidak  manusiawi  terhadap TKI  sebagaimana  disebutkan  di  atas dapat  dihindari  atau  minimal  dikurangi (penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan).
Pada hakekatnya ketentuan- ketentuan  hukum  yang  dibutuhkan  dalam masalah  ini  adalah  ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan  penempatan  bagi  tenaga  kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan  secara  baik  didalamnya mengandung  prinsip  murah,  cepat,  tidak berbelit-belit  dan  aman.  Pengaturan  yang bertentangan  dengan  prinsip  tersebut memicu  terjadinya  penempatan  tenaga kerja  illegal  yang  tentunya  berdampak
kepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja  yang  bersangkutan.  Sejalan dengan  semakin  meningkatnya  tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya  jumlah  TKI  yang  sekarang  ini bekerja  di  luar  negeri,  meningkat  pula kasus  perlakuan  yang  tidak  manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri.  Kasus  yang  berkaitan  dengan nasib  TKI  semakin  beragam  dan  bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  dasar acuan  penempatan  dan  perlindungan  TKI di  luar  negeri  adalah  Ordonansi  tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk
Melakukan  Pekerjaan  Di  Luar  Indonesia (Staatsblad  Tahun  1887  Nomor  8)  dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga  secara  praktis  tidak  memenuhi kebutuhan  yang  berkembang.  Kelemahan ordonansi  itu  dan  tidak  adanya  undang- undang  yang  mengatur  penempatan  dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.
Dengan  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang
Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan  Pekerjaan  Di  Luar  Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar  negeri  diatur  dalam  undang-undang tersendiri.  Pengaturan  melalui  undang- undang  tersendiri,  diharapkan  mampu merumuskan  norma-norma  hukum  yang melindungi  TKI  dari  berbagai  upaya  dan perlakuan eksploitatiff dari siapapun (Husni;2012;34).
Dengan  mengacu  kepada  Pasal  27 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan  warga  negara  yang  akan menggunakan  haknya  untuk  mendapat pekerjaan,  khususnya  di  luar  negeri,  agar
mereka  dapat  memperoleh  pelayanan penempatan  tenaga  kerja  secara  cepat dan  mudah  dengan  tetap  mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.
Hambatan-Hambatan  Pemerintah Indonesia  Melalui  Perwakilan  RI  Dalam Menangani  Kasus  Yang  Dialami  Oleh Tenaga  Kerja  Indonesia  Adelina  Di Malaysia.
Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan  kepada  TKI  di  Luar Negeri Secara umum hambatan
hambatan  pemerintar  untuk  melindungi Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Malaysia bermula  pada  tahun  2006  di  Bali,
Indonesia
menyepakati MoU ( Momerandum  of  Understanding )  dengan Malaysia  terkait  perlindungan  pekerja rumah  tangga.  MoU  ini  secara  sepesifik mengatur  perlindungan  pekerja  domestik Indonesia di Malaysia. Indonesia menghentikan sementara pengiriman PRT ke Malaysia pada 2009 menyusul sejumlah  kasus  penyiksaan  terhadap  TKI di  sana.  Setelah  penghentian  ini  kedua pihak  melakukan  berbagai  perundingan untuk  memperbaiki  aspek  perlindungan pembantu  rumah  tangga.  MoU  sektor pekerja  rumah  tangga  ditandatangani pada  2006  dan  berakhir  pada  13  Mei 2011,  namun  kedua  negara  sepakat melakukan  perpanjangan  MoU  selama satu  bulan.  Pertemuan  teknis Joint Working  Grup akan  dilakukan  oleh  kedua negara  setelah  penandatangan  MoU  ini. Soal  apakah  kesepakatan  baru  ini  akan mencabut  moratorium  atau  penghentian sementara  pembantu  rumah  tangga  ke Malaysia.
Perjanjian  bilateral  yang  dibuat anatara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan  Malaysia  tentang  perlindungan tega kerja Indonesia yang bersifat sementara,  tentu  akan  mengakibatkan terjadinya kelalaian terhadap
perlindungan. Akibat dari kuranya perlindungan  hukum,  maka  terjadi  tingkat
kekerasan  terhadap  pekerja  Indonesia  di luar negera.
Malaysia  merupakan  negara  yang menempati kakus tertinggi dalam kekerasan
terhadap
tenaga
kerja Indonesia, bahkan mencapai 39%.
Tingginya  tingkat  kekerasan  terhadap tenega  kerja  Indonesia  di  Malaysia,  tentu harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia terhadap prosedur penempatan tenaga. Pada hakikatnya,  sesuai  dengan  pasal  7 Undang-Undang  No  39  Tahun  2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan TKI, dimana pemerintah berkewajiban : 1)  Menjamin  terpenuhinya  hak-hak  calon TKI atau TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat  secara  mandiri.  (2Mengawasi pelaksana  penempatan  calon  TKI.  (3 Membentuk  dan  mengembangkan  sistem informasi  penempatan  calon  TKI  di  luar negeri  (4  Melakukan  upanya  diplomatik untuk  menjamin  pemenuhan  hak  dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan. (5 Memberikan perlindungan terhadap  TKI  selama  masa  sebelum pemberangkatan,  masa  penempatan  dan masa purna penempatan.
Hambatan  pemerintah  Indonesia dalam  penegakkan  hukum  tenaga  kerja Indonesia  diluar  negeri  adalah  adanya perdagangan manusia di Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh TKW asal Nusa  Tegara  Timur  Adelina,  setalah diketahui  bahwa  Adelina  adalah  TKW Indonesia,  Adelina  mendapat  perhatian khusus  oleh  Perlindungan  WNI  dan  BHI, Adelina  meningal  dunia  dikarena  disiksa oleh majikannya, Adelina kerap mendapat siksaan  hingga  mengalami  anemia  dan malnutrisi,  bahkan  tubuh  Adelina  terdapat bekas  luka  yang  tidak  diobati  hingga berakibat kegagalan fungsi organ tubuh.
Menurut pemerintah Malaysia, Malaysia  akan  bertindak  tegas  terhadap perlakukan warganegaranya terhadap Tenaga  Kerja  Indonesia  Adelina,  dan memohon agar pihak Indonesia memberikan  kepercayaan  pada  penegak hukum  Malaysia,  serta  Malaysia  dan indonesia akan berkejasama membongkar perdagangan manusia di Indonesia
dikarenakan  TKI  Adelina  adalah  Tenaga Kerja  Indonesia  yang  ilega,  ini  adalah perdagangan  manusia  yang  berkedok pekerjaan (Daniel, 2014 : 21).
Kejahatan dan ancaman human trafficking tengah  menjadi  isu  aktual  di  NTT.  Dalam beberapa  tahun  terakhir,  NTT  menempati rangking  teratas,  didaulat  sebagai  daerah asal  korban  tindak  pidana  perdagangan manusia. Upaya pemberantasan perdagangan  orang  di  NTT  tetap  menjadi sorotan  oleh  berbagai  macam  kalangan. Kemensos  RI,  memberi  sinyal  bahwa permasalahan TKI di NTT sudah mencapai kondisi kronis, sehingga langkah  penanganan  menjadi  urgensi bersama.  Secara  umum,  jumlah  buruh migran dari NTT bukan yang terbanyak di Indonesia,  tetapi  angka  kasus human trafficking dari NTT menurut data Bareskrim  Polri  tertinggi  di  Indonesia. Sejak  Februari  2014,  kasus  perdagangan orang  telah  menjadi  „titik  api‟  protes gerakan  masyarakat  sipil  di  NTT  (Daniel, 2014 : 21).
Human  trafficking di  NTT  dapat  dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT  terutama  kaum  wanita  berumur  15 tahun ke atas yang dijadikan TKW ke luar negeri,  khususnya  Malaysia,  Singapura, Taiwan,  dan  negara-negara  lain.  Data Institute of Resource Governance andSocial Change (IRGSC) bulan Januari sampai  Desember  2015,  terdapat  941 orang menjadi korban, disinyalir ada tujuh jaringan perusahaan dan perorangan yang terlibat.  Tahun  2015  terdapat  1.667  TKW asal  NTT  yang  menjadi  korban human trafficking .  Sementara,  pada  2016,  bulan Januari sampai Juli, ada sekitar 726 TKW yang  masalah  atau  terindikasi  praktek perdagangan manusia.8 Kepolisian Daerah  (Polda)  Nusa  Tenggara  Timur (NTT) mencatat, 1.667 orang calon tenaga kerja  wanita  (TKW)  asal  NTT  dikirim keluar  daerah  secara  illegal.  Para  calon TKW  rencananya  akan  dikirim  oleh sejumlah  jaringan  perdagangan  manusia untuk  bekerja  di  Medan  dan  Malaysia.9 Dengan  kondisi  ini,  praktek human trafficking menjadi  fenomena  baru  yang
cukup  mengejutkan  karena  sebelumnya, secara  nasional,  NTT  belum  pernah masuk  dalam  peringkat  tertinggi  daftar kasus human  trafficking di  Indonesia (Daniel, 2014 : 24).
Jadi  dapet  dipastikan  bahwa  Adelina  TKI asal  NTT  adalah  salah  satu  korban perdagangan  manusia  di  NTT  yang diperkerjakan di Malaysia. Setelah Adelina di  bantu  oleh  Perlindungan WNI  dan  BHI, jenasah  adelina  langsung  dipulangkan  ke tanah  air  serta  pemberian  gadi  dan  uang konpensansi diberikan kekeluarga Adelina di NTT.
Keberadaan  TKI  di  luar  negeri,  sudah diupayakan untuk mendapat  perlindungan dari berbagai pihak yang terkait, terutama dari Pemerintah, terbukti dengan ditingkatkannya pemberian informasi kepada masyarakat, serta telah dikeluarkannya instrumen peraturan
perundang- undangan yang secara langsung dan  tidak langsung  telah menekan  terjadinya  kasus  pelanggaran HAM  terhadap  para  TKI.  Upaya  untuk meningkatkan  perlindungan  terhadap  TKI ada  beberapa  hal  yang  selama  ini  telah dilakukan  oleh  pemerintah,  diantaranya adalah (Rahman, 2011):

## SIMPULAN DAN SARAN

## SIMPULAN
Perlindungan hukum bagi TKI
tidakberdokumen dapat dilakukan pertama, dengan cara Perlindungan dengan pendekatan secara politis. Pendekatan politis dilakukan secara konkret  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar  negeri  dengan  membuat  perjanjian kerjasama  antar  Pemerintah  atau  G  to  G ( Goverment  to  Goverment )  dari  negara pemerima  maupun  negara  pengirim  TKI, kerja sama G to NGO ( Goverment to Non Goverment Organization ), kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama G to privat atau privat to privat. Kerjasama  G  to  G  ( Goverment  to Goverment )  dari  negara  penerima  TKI, dilakukan dengan bentuk Momerandum of Undertanding (MoU),  arrangement  atau perjanjian  bilateral.  Kedua,  Pembentukan
Badan
Nasional Penempatan dan
Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BNP2TKI),  yang  tugasnya  melakukan penempatan  atas  dasar  perjanjian  secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah  negara  pengguna  TKI  atau pengguna  berbadan  hukum  di  negara tujuan dan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen,
pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian  masalah,  sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan,  peningkatan  kualitas  calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Ketiga, Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada  TKI  yang  sedang  menjalani proses  peradilan  di  negara  setempat, dikarenakan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana. Keempat, pemberian bantuan hukum.
Hambatan  pemerintah  Indonesia dalam  penegakkan  hukum  tenaga  kerja Indonesia  diluar  negeri  adalah  adanya perdagangan manusia di Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh TKW asal Nusa  Tegara  Timur  Adelina,  setalah diketahui  bahwa  Adelina  adalah  TKW Indonesia,  Adelina  mendapat  perhatian khusus  oleh  Perlindungan  WNI  dan  BHI, Adelina  meningal  dunia  dikarena  disiksa oleh majikannya, Adelina kerap mendapat siksaan  hingga  mengalami  anemia  dan malnutrisi,  bahkan  tubuh  Adelina  terdapat bekas  luka  yang  tidak  diobati  hingga berakibat kegagalan fungsi organ tubuh.

## SARAN
Upaya  meningkatkan  perlindungan hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  lebih  efektif  ke  masa  depan  antara lain  sebagai  berikut:  a.  Untuk  jangka panjang membuka lapangan kerja seluas- luasnya  di  Indonesia;  b.  Dalam  jangka pendek  :  1)  Menindaklanjuti  Kesepakatan Pemerintah  Indonesia –  Malaysia;  2)
Melakukan Evaluasi Terhadap arus migrasi  Tenaga  Kerja  dari  Indonesia  ke Malaysia; 3) Pembenahan dan penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan untuk
Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di
Luar Negeri; 4) Pembenahan dan penguatan Peran Kementerian Luar
Negeri  Indonesia  untuk  Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Asikin,  Zainal,  2012,  Dasar-dasar  Hukum Perburuhan,  PT.  Rajagrafindo
Persada.
Effendi,  A.  Masyhur,  (1994). Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta  Hak  dan  Kewajiban  Wakil- wakil Organisasi Inter- nasional /Negara,IKIP Malang, Malang. Fajar,  Mukti  ND  dan  Yulianto  Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hadjon, Phillipus M., “ perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia ”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hamid, A. (2012). Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Buruh Migran . Jakarta:FHUP Press.
Husni,  L.  (2012). Pengantar  hukum ketenagakerjaan  Indonesia  edisi revisi .  Jakarta:  Raja  Grafindo PersadaJakarta.
Mahmud  Marzuki,  Peter,  2011,  Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Raharjo,  Satjipto, Ilmu Hukum , (Bandung
: Citra Aditya Bakti, 2000).
Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra,  Hukum Sebagai Suatu Sistem , (Bandung :Remaja Rusdakarya, 1993).
Sefriani. 2016. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji,  2001. Penelitian Hukum Normatif
(Suatu  Tinjauan  Singkat), Jakarta
: Rajawali Pers.
Starke,  J.  G.  (1997).  Pengantar  Hukum Internasional  1,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Sunaryati Hart ono, “ Politik Hukum Menuju Satu  Sistem  Hukum  Nasional ”, (Bandung: Alumni, 1991).
Suryokusumo,  (1995).  Sumaryo, Hukum Diplomatik  Teori  dan  Praktek , Alumni, Bandung.
Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta.
Tjhandra  dkk.  2006. Makin  Terang  Bagi KamiBelajar Hukum Perburuhan .Jakarta: Trade Union
Rights Centre.
Wijayanti.  2014. Hukum  Ketenagakerjaan Pasca  Reformasi .  Jakarta:  Sinar Grafika.

## PENELITIAN ILMIAH/JURNAL
Depnaker-Bapenas-Depdikbud.1988.
Profil Sumberdaya Manusia (Tenaga Kerja)  Indonesia.  Jakarta: Depnaker.
Manolo  Abella,  “Driving  forces  of  labour migration  in  Asia”,  dalam  World Migration 2003 (Geneva: International Organization for Migration, 2003). Mangku, Dewa Gede Sudika, Pelanggaran  Terhadap  Hak  Kekebalan Diplomatik  (Studi  Kasus  Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)  Di  Yangon  Myanmar  Berdasarkan Konvensi Wina 1961, Jurnal Perspektif FH Wijaya  Kusuma,  Volume  XV  No.  3 Tahun 2010 Edisi Juli.
Swasono,  Yudo.  1996.  Kebijaksanaan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Warta Demografi Fakultas Ekonomi  Universitas  Indonesia, Th-26, No-1.
Dwi  Wahyu  Handayani,  2014. Dinamika
Kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
Sunawar  Sukowati.  2011. Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  Ke  Luar Negeri  Menurut  Undang-Undang No.  39  Tahun  2004  Tentang
Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja  Indonesia .  Skripsi.
Fakultas  Hukum,    Universitas
Negeri Semarang.
Syafrianto  Arief. Perlindungan  Hukum Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia Bermasalah Asal Kalimantan Barat Yang Bekerja di Malaysia. Universitas Brawijaya, Falkutas Hukum, Malang. 2015.
Atika  Fauziati ,  Perlindungan  Hukum  Bagi Tenaga  Kerja  Indonesia  yang terpidana Mati di Luar Negri dalam peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Universitas  Brawijaya, Falkutas Hukum, Malang. 2015.
Mulyadi,  2015, Kerjasama  indonesia-
Malaysia dalam menaggulangi permasalahan tenaga kerja indonesia  di  Malaysia  padamasa Presiden SBY, Universitas Muhammadiyah, Falkutas Ilmu Sosial dan Politik, Malang.
Deplu,  (1969).  Pedoman  tertib  diplomatik dan Protokol II, Bp. 03-D, Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Kerjasama  ASEAN
Departemen  Luar  Negeri  Republik Indonesia. (2005). ASEAN Selayang Pandang, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN/PERJANJIAN INTERNASIONAL
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan
Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar
Negeri
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social
andCultural Rights).

## INTERNET
BNP2TKI (2014). Sepanjang 2014 BNP2TKI mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang. Diunduh dari http://www. bnp2tki.go.id //situs resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
BP2TKI (2016). Data Penempatan dan Perlindungan TKI periode 1 Januari s.d 31 Januari 2017. Diunduh dari http://www.bnp2tki.go.id//situs resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
(http://www.suduthukum.com/2015/09/perli ndungan-
hukum.html?m=1).Diakses pada tanggal 23 November 2017 (http://m.gresnews.com/berita/tips/701112-
perlindungan-hukum-tki-di-luar- negeri/). Diakses pada tanggal 23 November 2017 (https://nasional.sindonews.com/read/119 0058/15/masalah-tki-merupakan- bagian-isuketenagakerjaan- nasional-1490012389). Diakses pada tanggal 23 November 201
(http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfil e/62645/potongan/S1-2013-
208708-chapter1.pdf)Diakses pada tanggal 23 November 2017