## MODEL  AKTIVASI PERAN BANK SYARIAH DALAM MANAJEMEN USAHA PENGEMBANGAN USAHA TERNAK SAPI POTONG
Yuniarti Hidayah Suyoso Putra Sri Yati
Jurusan Akuntansi-Fakultas EkonomiUIN Maulana Malik Ibrahim Malang STIE Malangkucecwara Malang Email: yuniarti_hidayah@yahoo.com
Abstract: This study aimstounderstand thepotential picture of beef cattle businessinIndonesia, to identifythe mainissues of the business, how to establish strong beef cattle business, anddevelop amodel ofIslamic banks activation inthe beef cattle business. The study employed a qualitativedescriptivemethod. The secondary data are used which derived from theMinistryof AgricultureandLivestockandrelatedservicesfrom 2009to 2012, BPS  and  BankIndonesiadatarelated  to  therole  ofIslamic  banksin  agricultureandanimal  husbandry,  and thewebsiteof Islamicbanks.The results showed that Islamic banksare reluctant toget involvedin this business due to a highriskventure. Therefore, tooptimize theactiveroleof Islamic banks, a model will be establishedrelated tothe roleof Islamic banksinthe cattle business. Islamic bankscan contribute directlyandindirectlyto solve problemsandestablish  the  beefcattle  business.  Direct  roleis  performedbydesigning  contractapproach  in financing, whereasindirectroleis throughCorporate SocialResponsibilityprogramtoimprovethe basicconditions offarmers andthe business, if the bank is not yetconvinced thatgiving thedirect financing,the businesswill be successful.
Keywords: beef cattle business, activation role model of islamic bank
Kasus korupsi penambahan kuota daging impor sapi berhasil  diungkap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) saat operasi tangkap  tangan di sebuah hotel di Jakarta. Tiga orang yang ditangkap dalam operasi itu adalah Direktur PT Indoguna Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, serta Ahmad Fathanah, orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (Setiawan dan Aquina, 2013).
Berdasarkan data Survey Sosial ekonomi Nasional yang  dilaksanakan  BPS  pada  tahun  2011,  tingkat kebutuhan  konsumsi  daging  sapi  bagi  penduduk Indonesia  adalah  terbesar  ke-4  dunia,  dengan  rata- rata  sebesar  1,83  kg/kapita/tahun  atau  meningkat konsumsi  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  0,14  kg. Sedangkan jumlah total kebutuhan konsumsi daging sapi  domestik  selama  tahun  2012  (tidak  termasuk industri dan hotel, restoran serta katering) angkanya mencapai  441.605  ton.  Jika  dibandingkan  dengan jumlah total produksi daging sapi yang dihasilkan di dalam  negeri,  masih mengalami  kelebihan  produksi sebesar  75.782  ton  dari  total  produksi  keseluruhan mencapai  465.823 ton.  Prediksi  awal, dengan  kele- bihan jumlah produksi tersebut diharapkan akan dapat
mencukupi dan memenuhi permintaan kebutuhan da- ging sapi baik untuk konsumsi rumah tangga, industri dan  sektor  horeka  (hotel,  restoran  dan  catering) selama satu tahun (Nugrayasa, 2013).
Kasus kedua yang tidak kalah ramainya adalah naiknya harga daging sapi secara drastris dalam kurun waktu dua bulan terakhir dari kisaran Rp60.000 men- jadi  kisaran  Rp90.000  yang  diakibatkan  langkanya pasakon daging sapi lokal ditambah merebaknya ka- sus kuota daging impor. Harga komoditas daging sapi di dalam negeri dari tahun ke tahun kenyataannya terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut dipe- ngaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sangat ber- hubungan erat dengan kenaikan permintaan, jumlah pasokan yang berkurang, serta impor dan harga da- ging sapi yang berlaku di pasar internasional. Kenaik- an pemintaan komoditas daging sapi sangat signifikan pada  saat  menghadapi  Hari  Besar  Keagamaan Nasional (HKBN) dan berpotensi pada harga daging sapi menjadi naik, apalagi jika tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup maka lonjakan kenaikan harga akan semakin meningkat tajam menurut data terbaru tahun  2013  yang  dilansir  dari  Bank  Dunia,  harga
komoditas daging sapi di Indonesia saat ini termasuk yang  termahal  di  dunia  dengan  tingkat  harga  pada bulan Desember 2012 mencapai kisaran 9,76 dollar AS. Sementara tingkat harga yang terjadi di negara tetangga  dan  beberapa  negara  lainnya,  seperti Malaysia kisarannya sebesar 4,3 dollar AS, Thailand 4,2 dollar AS, Australia sebesar 4,2 dollar AS, Jepang 3,9 dollar AS dan Jerman 4,3 dollar AS serta Negara India sebesar 7,4 dollar AS (Nugrayasa, 2013).
Mencuatnya kasus korupsi tersebut menimbulkan pertanyaan besar seberapa parahkah perkembangan peternakan  sapi  potong  di  Indonesia  sampai  harus melakukan  impor  daging  sapi  dan  rela  membayar harga mahal untuk membayar daging sapi. Ditambah dengan kebijakan terbaru dari pemerintah Indonesia untuk menambah kuota impor daging sapi guna me- nanggulangi kenaikan harga sapi yang dratis semakin memberikan  gambaran  tentang  pengelolaan  sapi potong di Indonesia. Keunggulan ternak sapi potong dibandingkan  dengan  ternak  lain  adalah  sebagai sumber  protein  hewani  yang  semakin  hari  semakin meningkat, tetapi sapi lokal sebagai sumber hewani belum mampu menyediakan kualitas daging yang baik sesuai dengan standard internasional. Permasalahan tersebut  dikarenakan  belum  berkembangnya  pola penggemukan sapi secara intensif yang menghasilkan daging  berkualitas  internasional. Akibatnya  banyak restoran dan hotel bertaraf nasional dan internasional yang mengimpor daging dari luar negeri dengan alasan telah memenuhi standar  internasional dan harganya relative lebih murah daripada daging sapi dalam negeri (Asmaki, Masturi, dan Asmaki, 2009).
Permasalahan  lain  yang  timbul  adalah  adanya Program  Swasembada  Daging  Sapi  (PSDS)  pada tahun  2014.  PSDS  ini  diharapkan  minimal  90% konsumsi daging sapi dapat dipasok dari sapi domestik. Sisanya,  10%,  dipenuhi  melalui  impor  baik  dalam bentuk  daging segar  maupun bakalan.  Berdasarkan data dasar tahun 2009, populasi sapi saat itu sebesar 12,6 juta ekor. Diproyeksikan untuk tahun 2014, popu- lasi sapi akan mencapai 15,5 juta ekor. Populasi sebe- sar tersebut dapat memenuhi 90% kebutuhan daging nasional. Oleh karenanya pemerintah mengupayakan supaya populasi ternak sapi bisa mencapai minimal jumlah  tersebut.  Ternyata,  hasil  sensus  ternak  sapi dan kerbau menunjukkan populasi ternak sapi kita saat ini telah mencapai 15 juta ekor. Artinya Indonesia telah swasembada  daging  sapi  ( disnak.jabarprov.go.id, 2013 ).  Pertanyaannya  adalah  jika  Indonesia  telah swasembada daging sapi mengapa kedua kasus yaitu impor daging dan naiknya harga daging sapi secara
drastic terjadi? Kondisi ini sangat menarik untuk diteliti karena  terjadinya  perbedaan  antara  perhitungan statistik dengan kondisi di lapangan.
Di mana peran bank syariah disektor peternakan? Perbankan  sebagai  sektor  vital  dalam  dunia  usaha juga tidak luput mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu kemudahan yang diberikan itu yaitu paket kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan men- dirikan  bank-bank  baru  maupun  perluasan  dalam membuka  cabang-cabang  di  daerah-daerah  serta perubahan status dari bank pemerintah menjadi ben- tuk perusahaan perseroan. Perubahan yang ditimbul- kan  oleh  adanya  kemudahan  tersebut  disatu  sisi memang menguntungkan tapi di sisi lain menjadikan persaingan  antar  bank  menjadi  lebih  ketat.  Sebuah bank  tentu  saja  tidak  mau  kalah  bersaing  ataupun mengalami kemunduran yang berujung pada likuidasi atau kebangkrutan. Guna menjaga dan menghindari agar  hal-hal yang  tidak diinginkan  itu tidak  terjadi, maka setiap bank berusaha membuat dan mengeluar- kan  ide-ide  kreatif  atau  program-program  andalan yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mau menyimpan dana sebanyak-banyaknya di bank mereka,  yang  kemudian  digunakan  untuk  investasi dalam bentuk lain atau juga untuk memberikan pin- jaman kepada masyarakat lainnya.
Kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan salah satunya adalah memberikan kredit. Kredit ada- lah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disama- kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepa- katan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pem- berian bagi hasil. Hasil observasi dari Direktori Bank Indonesia  (2013)  terkait  dengan  pengembangan pertanian dan peternakan yaitu melalui produk Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bank peserta program tersebut rata-rata ada- lah bank umum, sedangkan bank syariah yang terlibat hanya Bank  Mandiri Syariah.  Dimana posisi  bank- bank syariah yang lain?
Berdasarkan latar belakang yang telah diungkap- kan  maka  penelitian  ini  menarik  dilakukan  seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) pada tahun 2014 tetapi banyak masalah yang muncul ke publik. Bebe- rapa permasalahan utama dalam pengembangan usa- ha sapi potong dan bagaimana peran aktif dari perban- kan  syariah  dalam  pembiayaan  sektor  peternakan
yang  akan  menjadi  fokus  utama  pembahasan  pada penelitian ini sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami gambaran usaha ternak sapi potong di  Indonesia,  mengidentifikasi  permasalahan  utama dalam  usaha,  bagaimana  membangun  usaha  ternak sapi potong yang tangguh, dan mengembangkan model aktivasi  bank  syariah  dalam  pengembangan  usaha ternak sapi potong.

## METODOLOGI
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  untuk  memperoleh gambaran usaha ternak sapi potong di Indonesia. Data yang digunakan data dari Kementerian Pertanian dan Peternakan dan dinas terkait mulai tahun 2009 sampai dengan 2012, BPS, data dari Bank Indonesia terkait dengan  peran  bank  syariah  di  sector  pertanian  dan peternakan,  dan  website  bank-bank  syariah.  Data- data  tersebut  berguna  untuk  memberikan  informasi yaitu: gambaran potensi usaha ternak sapi potong di Indonesia,  permasalahan  utama  dalam  ternak  sapi potong, dasar melakukan analisis usaha ternak sapi potong,  memetakan  peran  bank  syariah  di  sektor peternakan dan membuat model aktivasi posisi bank syariah  dalam  pengembangan  usaha  ternak  sapi potong
Sumber data yang digunakan tersebut merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan dari study lite- rature dan  penelitian  yang  terkait  dengan  pengem- bangan usaha ternak sapi potong dan peran perbankan syariah.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## Potensi  Usaha  Ternak  Sapi  Potong
Usaha ternak sapi potong  pada awalnya hanya dilakukan oleh peternak di beberapa daerah tertentu saja di Jawa seperti Bondowoso, Magetan, Wonogir dan  Jember.  Sekarang  telah  menyebar  ke  beberapa daerah di luar jawa juga. Perkembangan usaha sapi potong dalam bentuk penggemukan sapi ( Feedloot ) didorong oleh permintaan daging yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk usaha ternak sapi potong ini bisa dilakukan secara perorangan mau- pun  dalam  bentuk  perusahaan  dalam  skala  besar, namun  ada juga  yang mengusahakan  penggemukan sapi ini secara berkelompok (Siregar, 2008).
Salah  satu daerah  yang  menjadi potensi  utama menjadi pusat usaha ternak sapi dalam pengembangan
sapi  lokal  adalah  Pulau  Madura.  Pulau  ini  mampu menyediakan bibit sapi yang baik untuk dijadikan sapi potong. Akan  tetapi  sampai  saat  ini  pengembangan dan  pembinaan  usaha  ternak  sapi  Madura  belum dilaksanakan secara optimal bila dibandingkan dengan sapi Bali. Jika dikelola dengan baik maka kualitas sapi Madura tidak  kalah dengan jenis sapi  lokal lainnya (Asmaki, Masturi dan Asmaki, 2009).

## Masalah  Utama  dalam  Bisnis  Sapi  Potong
Boediyana   (2007)  mengungkapkan  beberapa permasalahan  ataupun  kendala   untuk  membangun industri peternakan sapi potong yang tangguh di tanah air, antara lain: terindikasi bahwa industri hulu yang ada di tanah air sama sekali sangat lemah, data riil tentang  populasi  sapi  di  tanah  air  belum  tersedia secara  akurat,  masih  belum  adanya  persepsi  yang sama  dari  para stakeholder dalam  industri  sapi potong,  terdapat  implikasi  kekeliruan  menafsirkan otonomi daerah dari sementara pihak yang berakibat terjadinya  ekonomi  biaya  tinggi  dalam  usaha  sapi potong, semakin melemahnya penegakan hukum, di- sinyalir  telah  mendorong  keberanian  beberapa pengusaha  memasukkan  daging  secara  illegal  dari negara-negara yang secara perundangan tidak diijin- kan karena belum bebas dari PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), belum maksimalnya usaha untuk mengam- bil kesempatan mengambil peluang memperoleh nilai tambah dari rantai peternakan sapi potong khususnya dalam  memproduksi  berbagai  produk  daging  baik untuk  keperluan  dalam  negeri  ataupun  ekspor  dan jaringan pemasaran produk sapi potong yang belum mantap menyebabkan antara lain belum optimalnya konsumsi daging di masyarakat.
Siregar  (2008)  mengidentifikasi  permasalahan usaha ternak sapi potong antara lain kasus di lapang, sapi-sapi yang dijual kepada peternak pada umumnya berupa sapi-sapi yang relatif tua dan sudah tidak efek- tif lagi bila digunakan sebagai tenaga kerja. Sapi-sapi tersebut bila digunakan sebagai sapi potong tidak dapat diharapkan  untuk  menghasilkan  daging  yang berkualitas baik dan kalaupun dijual harganya juga murah. Para  peternak sapi  umumnya menjual  sapi- sapinya  kepada  pedagang-pedagang  ternak  dengan harga yang didasarkan pada kondisi dan bobot badan.
Pemberitaan media masa selama 3 (tiga) bulan terakhir ini,  harga daging sapi tidak kunjung menga- lami  penurunan  harga  dan  bertahan  pada  dikisaran sebesar  Rp  90.000/kg  dan  diperkirakan  akan  bisa menyentuh  pada  tingkat  level  Rp  120.000/kg  bila
mendekati  puasa  dan  lebaran,  yang  artinya  harga tersebut sudah melampaui tingkat kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. Sementara itu berdasarkan pemantauan  dari  data  yang  dirilis  oleh  BPS  Tahun 2012, di beberapa daerah sentra produksi telah terjadi fluktuasi  harga  komoditas  daging  sapi  baik  tingkat konsumen antar waktu dan propinsi. Fluktuasi harga terbesar antar waktu terjadi pada periode tahun 2012 dan fluktuasi  harga antar  propinsi terjadi  di daerah Aceh dan yang terendah ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Nugrayasa, 2013). Lebih lanjut ketepatan dan akurasian data menjadi kendala dalam memperhitung- kan jumlah pasokan dan kebutuhan yang harus selalu tersedia di wilayah-wilayah pasar tertentu, sehingga ketika dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah  kebijakan  yang  antisiaptif  dalam mengendalikan stabilitas, baik harga maupun jumlah suatu  komoditas  atas  produk  pangan  utamanya komoditas daging sapi menjadi tidak tepat.
Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat (Disnak. jabarprov.go.id,  2013)  memetakan  permasalahan usaha  ternak  sapi  porong  terkendala  antara  lain: Pertama, Tiga puluh persen pemotongan ternak sapi di RPH adalah sapi betina produktif. Hal ini menunjuk- kan bahwa pengurasan betina produktif masih cukup tinggi. Aturan pelarangan pemotongan betina produktif juga dinilai tidak efektif untuk mencegah pemotongan betina produktif. Hal ini diduga karena sistem usaha tani yang bersifat subsisten sehingga kendali atas pe- manfaatan dan pengkonversian ternak sangat lemah. Kedua, belum adanya pusat perbibitan yang mema- dai. Pusat perbibitan merupakan sumber bagi keterse- diaan bibit unggul untuk pengembangan peternakan sapi.  Untuk  itu  pemerintah  harus  segera  mengem- bangkan perbibitan sapi nasional secara terpadu dengan usaha  pengembangan  ternaknya  serta  laju  konsum- sinya. Dengan demikian maka antara kebutuhan kon- sumsi  dan  ketersediaan  bakalan  sapi  seimbang. Ketiga, populasi ternak sapi yang ada saat ini merupa- kan sapi-sapi yang ada pada peternakan rakyat dengan skala  usaha  subsisten.  Peternak  mengusahakan  ter- naknya lebih bersifat sebagai tabungan ( saving ). Di satu sisi ini menunjukkan bahwa ternak sapi memberi- kan  nilai  ekonomi  bagi  peternak  kecil,  tetapi  untuk tingkat efisiensinya masih rendah sehingga dapat meng- ganggu stabilitas populasi dan ketersediaan daging sapi.

## Membangun Industri Sapi Potong yang Tangguh
Berdasarkan gambaran ideal industri sapi potong dalam  negeri  dan  bertolak  dari  kondisi  aktual  serta berbagai  kendala  yang  ada,  beberapa  langkah
pendekatan  yang  mungkin  dapat  dilakukan  untuk membangun industri sapi potong yang tangguh menurut Boediyana  (2007)  adalah  antara  lain:  perlu  adanya keputusan politik dari pemerintah untuk membangun industri sapi  potong  dalam  negeri  khususnya  untuk menangani segmen hulu yang lebih spesifik lagi adalah pada usaha breeding sapi, perlu adanya suatu kesa- maan persepsi dari seluruh stakeholder untuk mem- bangun industri sapi potong untuk kepentingan bersama termasuk konsumen daging agar memperoleh daging yang  sehat  dan  harga  yang  layak  dan  kompetetif, semua unsur yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi harus dihapuskan baik yang didukung dengan peraturan daerah ataupun yang bersifat tidak resmi, perlu adanya penataan dan peningkatan para usahawan yang ber- main  di  hilir  untuk  secara  serius  menggarap  pasar dalam negeri ataupun ekspor dengan inovasi-inovasi baru, bertolak kenyataan bahwa sejauh ini sebagian kebutuhan  daging  dipenuhi  dari  impor,  baik  dalam bentuk daging ataupun sapi hidup, maka yang perlu mendapat prioritas adalah bagaimana dapat diperoleh nilai  tambah  yang  maksimal  dari  komoditi  yang  di impor  tersebut  serta  produk  unggulan  harus  dapat ditampilkan  di  setiap  segmen  kegiatan  dan  harus disadari  bahwa  efisiensi  dalam  setiap  segmen  hulu menjadi kunci keberhasilan dan kuatnya daya saing.
Terkait  dengan  naiknya  harga  daging  sapi pemerintah perlu segera melakukan berbagai langkah- langkah dan upaya terobosan yang mendesak untuk dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka mene- ngah, agar stabilitas harga atas komoditas daging sapi di  pasaran  dapat  tetap  terjaga  dan  terjangkau  oleh daya beli  masyarakat. Selama ini  fluktuasi naiknya harga komoditas daging sapi sangat ditentukan oleh jumlah pasokan yang mencukupi dalam mengimbangi tingginya permintaan lewat mekanisme pasar. Upaya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas daging sapi pada tingkat yang normal sesuai dengan  kemampuan  daya  beli  masyarakat,  adalah dengan melakukan intervensi lewat keduanya, yaitu dari  sisi  jumlah  pasokan  dan  konsumsi.Pemerintah dapat menjaga dan mengatur titik keseimbangan atas jumlah  pasokan  berdasarkan hasil  pemantauan  me- ngenai peta jumlahnya, wilayah-wilayah produksinya serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging sapi untuk kebutuhan per wilayah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, perkiraan mengenai jumlah pasok- an yang harus tetap tersedia dapat terpantau dengan baik,  apakah  dengan  menambah  ataupun  menjaga kondisi pasokannya pada area/pasar di wilayah ter- tentu (Nugrayasa, 2013).
Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat (Disnak . jabarprov .go.id, 2013)  memberikan  solusi  terkait dengan  upaya  pencegahan  pemotongan  betina  pro- duktif telah dilakukan oleh pemerintah dengan menye- diakan  dana  kompensasi  sebesar  700  miliar  tahun 2011. Ini meningkat dari 450 miliar pada tahun 2010. Mekanismenya  adalah  peternak  yang  mememiliki ternak  sapi  betina  dan  produktif  maka  pemerintah memberikan  insentif.  Totalnya  adalah  50  ribu  ekor betina produktif  yang akan  dijaring. Cara  ini dapat saja diterapkan untuk keperluan jangka pendek dan darurat. Untuk jangka panjang maka cara ini harus ditinggalkan.  Lebih  baik  dana  yang  ada  digunakan untuk penyiapan usaha peternakan dengan skala yang lebih ekonomis. Pemerintah harus segera mengkondi- sikan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha peternakan sapi secara komersial dan indutrial. Karena dengan usaha yang seperti ini maka swasem- bada daging dapat tercapai dengan arti yang sesung- guhnya. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan peternakan rakyat sebagai bagian pembangunan pe- ternakan  secara  nasional.  Masalah  pembibitan  sapi potong yang memadai Pemerintah dapat memelopori, memfasilitasi, atau bertindak sebagai pelaku pengem- bangan perbibitan. Usaha perbibitan memang terklasi- fikasi sebagai usaha yang bersifat investasi tinggi dan berjangka  panjang,  maka  pemerintah  juga  dapat memberdayakan pihak swasta untuk pengembangan- nya, misalnya dengan melibatkan perbankan syariah. Guna  mengembangkan  skala  usaha  yang  efisien, pemerintah  sudah  seharusnya  melakukan  fasilitasi untuk menarik pihak lain guna melakukan investasi usaha peternakan. Jika selama ini pemerintah dengan mudahnya  memberikan  konsesi  penggunaan  lahan untuk  usaha  perkebunan,  mengapa  tidak  untuk memberikan usaha peternakan sapi.

## Model  Aktivasi  Bank  Syariah  dalam  Usaha Ternak  Sapi  Potong
Pemahaman  terhadap  potensi  usaha,  permasa- lahan yang ada dan bagaimana membangun industri ternak potong yang tangguh diperlukan guna mengopti- malkan peran bank syariah dalam usaha ternak sapi potong.Permasalahan yang timbul dalam usaha ternak sapi potong membuat bank syariah ragu untuk terlibat terutama  terkait  dengan  tingkat  risiko  usaha  yang tinggi.  Oleh  karena  itu  perlu  dikembangkan  skema model peran bank syariah yang tidak lepas dari potensi dan permasalahan usaha sekaligus dari analisis usaha ternak sapi potong. Analisis usaha ternak sapi potong
memiliki komponen-komponen utama menurut Siregar (2008) terdiri dari penerimaan dari usaha ternak sapi potong dan biaya produksi, meliputi: pakan atau ran- sum ternak baik berupa hijauan dan konsentrat, tenaga kerja, obat-obatan, penyusutan kandang, penyusutan peralatan dan biaya lainnya. Sedangkan untuk biaya investasi  dapat  berupa:  penyediaan  sapi  bakalan (bibit), kandang, dan perlengkapan penunjang.
Atas dasar pertimbangan tersebut maka berda- sarkan  modifikasi  teori  dari  Karim  (2007),  skema model aktivasi peran bank syariah dalam usaha ternak sapi potong yang diilustrasikan pada gambar 1. Berda- sarkan skema pada gambar 1 tersebut bank syariah dapat berperan  secara langsung dan  tidak langsung dalam memecahkan permasalahan dan mempertang- guh usaha ternak sapi. Peran langsung dilakukan dengan pendekatan  kontrak/akad  dan  model  pembiayaan, sedangkan  peran  tidak  langsung  adalah  dengan melalui  program Corporate  Social  Responsibility untuk  memperbaiki kondisi  dasar peternak  maupun usahanya  dengan  cara  melakukan  pelatihan  dan pendampingan  apabila  belum  yakin  kalau  diberi pembiayaan langsung usaha tersebut akan berhasil.
Aktifitas CSR tersebut dapat melibatkan civitas akademika dengan program pengabdian masyarakat. Tujuannya  adalah  untuk  memetakan  sekaligus  me- mantapkan peternak-peternak yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan usahanya. Baru kemudian jika pihak bank syariah sudah yakin maka peternak- peternak  tersebut  dapat  diarahkan  kepada  model- model  pembiayaan  yang  disediakan  oleh  Bank Syariah. Adapun bentuk kontrak/akad dan Corporate Social Responsibility yang dapat dilakukan oleh bank syariah akan diuraikan dalam sub bagian selanjutnya dalam paper in.

## Akad  Syariah
Karim (2007)  menjelaskan bahwa  berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, maka kontrak atau akad dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Natural Certainty Contracts dan Natural Un- certainty  Contracts . Natural  Certainty  Contracts (NCC) adalah kontrak/akad bisnis yang memberikan kepastian  pembayaran  baik  dalam  segi  jumlah ( amount )  maupun  waktunya  ( timing sedangkan Natural  Uncertainty  Contracts  (NUC) adalah kontrak/akad  dalam  bisnis  yang  tidak  memberikan kepastian pendapatan ( return ) baik dari segi jumlah ( amount )  maupun  waktunya  ( timing- nya)  karena sangat bergantung pada hasil investasi. Tingkat return investasinya bisa positif, negatif atau nol.
Contoh-contoh NUC antara lain yaitu Musyara- kah, Muzara’ah, Musaqah, dan Mukhabarah. Usaha ternak sapi potong adalah termasuk NUC. Kontrak atau akad  yang  tepat  adalah  menggunakan  Musyarakah atau Syirkah (lihat gambar 1 Skema Model Aktivasi Bank Syariah).

## Akad  Musyarakah  atau  Syirkah
Akad  Musyarakah  atau  Syirkah  memiliki  lima macam variasi yaitu: Pertama, s yirkah Mufawadhah adalah pihak yang berserikat atau bekerjasama men- campurkan  modal  dengan  komposisi  jumlah  yang sama. Kedua, s yirkah  ’Inan, pihak  yang  berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama. Apabila terjadi keuntungan, maka jumlah keuntungan yang  diterima  berdasarkan  kesepakatan  nisbah demikian  pula  sebaliknya. Ketiga, Syirkah  Wujuh , terjadi  percampuran  antara  modal  dengan  reputasi atau nama baik seseorang. Apabila terjadi laba, keun- tungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah antara masing-masing  pihak. Apabila  rugi,  hanya  pemilik modal saja yang akan menaggung kerugian financial yang terjadi. Keempat, s yirkah ’Abdan , terjadi per- campuran jasa-jasa bisa salam bentuk keahlian dan ketrampilan  antara  orang-orang  yang  berserikat.
Kelima, s yirkah Mudharabah , terjadi percampuran antara modal dan jasa (keahlian dan ketrampilan) dari pihak-pihak yang berserikat.
Semua bentuk akad syirkah memiliki ketentuan yaitu bila bisnis untung maka pembagian keuntungan- nya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bercampur. Bila bis- nis  rugi,  maka  pembagian  kerugiannya  didasarkan porsi  modal  masing-masing pihak  yang  bercampur. Perbedaan  penetapan  tersebut  dikarenakan  adanya perbedaan kemampuan dalam menyerap untung dan rugi. Untung sebesar apapun dapat diserap oleh pihak mana  saja,  akan  tetapi  bila  rugi  maka  tidak  semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Sehingga apabila terjadi kerugian, maka besar- nya  kerugian  yang  ditanggung  disesuaikan  dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut (Karim, 2007).
Hulam (2010) menjelaskan bahwa praktik pem- biayaan saat ini banyak ditawarkan dalam perbankan syariah salah satunya adalah mudharabah . Berdasar- kan  fiqih  Islam  mudharabah  merupakan  salah  satu bentuk kerjasama antara rab al-mal (investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib) yang berfungsi seba- gai  pengelola  dalam berdagang. Akad mudharabah dalam Islam dibolehkan karena bertujuan untuk saling membantu  antara Shahib  al-mal (investor)  dengan pengelola  dagang  ( mudharib ).  Demikian  dikatakan oleh  Ibn Rusyd  (w.595/1198) dari madzhab Maliki mengungkapkan bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Meski- pun mudharabah tidak  secara  langsung  disebutkan oleh  al-Qur’an  atau  Sunnah, mudharabah adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampak- nya terus hidup sepanjang periode awal masa Islam sebagai  tulang  punggung  perdagangan  jarak  jauh (Antonio Syafi’i, 2004).
Karim (2007)  menggaris bawahi,  faktor-faktor yang  harus  ada  atau  rukun  yang  harus  ada  dalam kontrak  mudharabah  adalah  pelaku  (pemilik  modal maupun  pelaksana  usaha),  obyek mudharabah (pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah , sedangkan pelaksana usaha menyerah- kan  modal  kerjanya  sebagai  obyek mudharabah ), persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) dan nisbah keuntungan.
Berdasarkan penjelasan di atas, banyak alterna- tif  skema  peran  bank  syariah  yang  bisa  dijalankan terkait dengan  pengembangan usaha  ternak potong. Dukungan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia
Gambar 1.Skema Model Aktivasi Bank Syariah dalam Usaha Ternak Sapi Potong
R p X + Modal denga n J as a (K ea hlia n/Ke tra mpilan) + Jas a (Keahlian/ ket era mpila n denga n Jas a (Keahlian/ Ketr ampilan) Pe ngemba ngan Usaha Terna k Sapi Potong Langsung Tidak  Langsung Syirka h ata u Mus ya rak ah Rp X + R p X Jumlah Moda l Sa ma Rp X + R p Y
Jumlah moda l be rbeda R p X + R Moda l da n R epu tas i Syirka h Muf awadhah Syirk ah Ina n Sy ir ka h Wujuh Sy ir kah ‘Abda n Syirka h Mudhar abah Cor porat e Social Re spons ibilty Pr ogram s Syirkah at au Mus yar ak ah Rp X + Rp X J umlah Modal Sama Sy ir kah Mufawa dhah Rp X + R p Y Jumlah moda l ber beda Sy irka h Ina n R p X + R Moda l da n R eput asi Syirk ah W ujuh + J as a (K eahlian/ k ete ra mpilan de ngan J as a (K eahlian/ Ket rampilan) Syir kah ‘A bdan R p X + Modal denga n J as a (Ke ahlian/Ke tra mpilan) Sy ir ka h M udhara bah
Model Aktivasi Peran Bank Syariah dalam Manajemen Usaha Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong
adalah dalam bentuk dorongan penyaluran kredit ke- pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncur- kan  oleh  pemerintah  dikaitkan  dengan  tugas  dan program  pembangunan  ekonomi  pada  sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perterna- kan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim- skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal  dari  bank-bank  yang  ditunjuk  pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berpe- ran dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pem- binaan  dan  pendampingan  selama  masa  kredit,  dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain. Bentuk skim kredit yang sangat familiar di ma- syarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup  dalam  rangka  persyaratan  Perbankan.  KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Ko- perasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiaya- an dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang mene- rima  Kredit  Program  dari  Pemerintah  pada  saat permohonan  Kredit/Pembiayaan  diajukan.  Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkat- kan  perekonomian,  pengentasan  kemiskinan  dan penyerapan tenaga kerja (Bank Indonesia, 2013).
Berikut adalah contoh skim kredit yang diluncur- kan  pemerintah  dengan  sektor  peternakan  sebagai salah satu targetnya, seperti ditampilkan pada tabel 1 sampai 3.
Berdasarkan  ketiga  skim  yang  diluncurkan pemerintah, rata-rata bank peserta adalah bank umum konvensional. Selain Bank Mandiri Syariah, belum ada bank-bank syariah yang ikut dalam skim pemerintah padahal  potensi  sector  peternakan  cukup  besar. Contoh  skim  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Mandiri Syariah terkait dengan UMKM seperti pada tabel 4.
Berbagai skim alternatif transaksi syariah telah dijelaskan sebelumnya. Jika bank syariah ragu untuk terlibat  dalam  berbagai  skim  pembiayaan  karena banyaknya  permasalahan  di  lapangan,  maka  untuk mengurangi risiko perbankan syariah dapat berperan aktif dalam pengembangan usaha sapi potong dengan memaksimalkan  perannya  dalam corporate  social responsibility.

## Corporate  Social Responsibility  (CSR)
Program Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu pentuk pertanggungjawaban perusa- haan terhadap lingkungan disekitar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. CSR ini akan mem- berikan kontribusi dan nilai tambah yang positif bagi pertumbuhan yang  berkelanjutan, juga  memberikan kesempatan  bagi  perusahaan  khususnya  perbankan syariah untuk berperan dalam memecahkan masalah sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  yang  terintegrasi dengan strategi bisnisnya. Pada saat yang bersamaan, perbankan syariah dapat dapat membangun citra dan reputasi yang positif dalam mewujudkan terciptanya tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan  diantaranya sekaligus dapat mengurangi dampak risiko perbankan terutama kredit yang bermasalah.
Yusuf  (2010)  mengungkapkan  bahwa  konsep tanggung jawab sosial perusahaan selanjutnya di sebut CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusa- haan terhadap masyarakat yang menekankan bahwa pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab terha- dap masyarakat dan lingkungannya. Wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan perban- kan sudah cukup berkembang. Setelah ditetapkannya UU  No  40  tahun  2007  pasal  74  tentang  keharusan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan-perusahan di Indonesia mau tidak mau berkewajiban melaksanakan program CSR. Apabila program CSR tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (pasal 74, ayat 3). Kepatuhan untuk melaksanakan CSR bedasarkan perintah undang-undang menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR. Keberadaan pro- gram CSR perbankan syari’ah harus benar-benar me- nyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk member- dayakan ekonomi kearah yang lebih baik. Merubah mustahik menjadi muzakki , memberdayakan masya- rakat miskin dan menciptakan pemerataan kesejahte- raan ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu  bentuk CSR adalah  yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan mengulirkan zakat pro- duktif dan bisa dijadikan perbandingan yang konstruktif dalam  pembuatan  program  CSR  pada  perbankan syari’ah. Dana yang dikumpulkan perbankan syari’ah baik dari dana zakat, infak, sedekah dan keuntungan bank  lebih  layak  untuk  diproduktifkan  berbanding dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Baitul  Mal Aceh. Hal  ini karena  kemampuan  usaha, pengalaman  dan

## Tabel 1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Definisi KKPE adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi. Usaha yang Dibiayai 1. Padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, sorgum.
2. Hortikultura  (cabe,  bawang  merah,  jahe,  kentang  dan  pisang),  pengadaan  pangan (gabah, jagung, kedelai).
3. Peternakan  sapi  potong,  sapi  perah,  pembibitan  sapi,  ayam  ras  petelur,  ayam  ras pedaging,ayam buras, itik dan burung puyuh, pengkapan
4. Penangkapan  ikan, budidaya udang, nila, gurame, patin,  lele, kerapu  macan,  ikan  mas dan pengembangan rumput laut
5. Pengadaan/peremajaan  peralatan, mesin, dan  sarana  lain  untuk  menunjang  kegiatan  di atas.
Jangka Waktu Proyek T idak Terbatas Sumber Dana Bank Pelaksana 100% Plafon Kredit 1. Untuk petani, peternak, pekebun,  nelayan, dan  pembudidaya  ikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Untuk  koperasi  dalam  rangka p engadaan  pangan  (gabah, jagung,  dan  kedelai)  paling tinggi sebesar Rp5 00.000.000,00 (lima ratus juta rup iah);
3. Untuk  kelompok  tani  dalam  rangka  pengadaan/  peremajaan  peralatan,  mesin,  dan sarana lain paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Suku Bunga Kredit 1. T ebu, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5% 2. Ko moditas lain, maksimal sebesar su ku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6% Suku Bunga Petani/Peternak 1. T ebu : 7% p.a. 2. Ko moditas lain : 6% p.a.
(ditinjau setiap 6 bln, ditetapkan oleh Menkeu)
Jangka Waktu Kredit Maksimal 5 tahun Peran Pemerintah 1. Kementerian Keuangan: penyediaan dana  APBN untuk subsidi  bunga,  menunjuk Bank
Pelaksana, persetujuan plafon KKPE masing-masing Bank
2. Mentan : p embinaan dan pengendalian
3. Gubernur :pembinaan dan pengendalian
4. Bupati/Walikota: pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi
5. Dinas  Tek nis:  mengkoordinir,memonitor,  mengevaluasi  penyaluran  dan  pemanfaatan KKPE,  menginventarisasi  kelompok  tani  yang  memerlukan  KKPE,  membimbing kelo mpok  tani  dalam  menyusun  RDKK,  menandatangani  dan  bertanggungjawab  atas kebenaran RDKK Kelompok Tani, membimbing dan memantau kelompok tani
Target Realisasi Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 37,8 triliun
Daerah Realisasi  Sumut,Su mbar,Sumsel, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Sulsel, Kalsel, Papua, Riau
Bank Pelaksana BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB Niaga, Bank Artha Graha, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Jabar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, Bank Bali, BPD Sulsel, BPD Kalsel, BPD Papua, BPD Riau Permasalahan 1. Bank kesulitan memilih debitur yang layak
2. Debitur tidak dapat menyediakan agunan
3. Adanya  batasan  bahwa  KKPE  hanya  disalurkan  melalui  Kelompok  Tani  dan/atau Kop erasi..
4. KKPE tidak dapat d igunakan untuk membiayai peralatan/mesin untuk penangkapan dan budidaya ikan
sumber daya manusia yang ada dalam dunia perban- kan sudah barang tentu lebih baik dengan sumber daya yang ada di Baitul Mal Aceh. Komitmen bank syari’ah untuk  menjadikan  program  CSR  menjadi  program yang  produktif  bagi  pemberdayaan  ekonomi  umat. Apabila  melihat  pembiayaan  mikro  melalui  zakat produktif yang dijalankanoleh Baitul Mal Aceh, maka dapat diambil dua strategi sebagai model pelaksanaan CSR yang lebih produktif pada bank syari’ah. Pertama, memaksimalkan  pengelolaandana  CSR  secara  pro- duktif dalam bentuk pembiayaan mikro bagi masya- rakat. Kedua, dalam pelaksanaan program CSR, bank syari’ah harus memaksimalkan pendayagunaan modal sosial ( social capital ) yang ada dalam setiap masya- rakat (Yusuf, 2010).
BRI Syariah (2012) juga memiliki program CSR yang dapat diberdayakan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam bentuk aplikasi sistem informasi zakat nasional (SIZN) ini dibuat dengan tujuan untuk membangun system informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi, baik secara internal di BAZNAS maupun nasional antar BAZNAS tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten.  Keunggulan  dari  SIZN  yang  diserah- terimakan  BRI  Syariah  ke  Baznas  adalah  mudah digunakan,  menggunakan  infrastruktur  yang  seder- hana,  menghasilkan  Nomor  Pokok  Wajib  Zakat (NPWZ)  yang  terintegrasi  secara  nasional,  serta membuat  laporan  pengelolaan  zakat  yang  sesuai dengan  Pedoman  dan  Standar  Akuntasi  (PSAK).

## Tabel 2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
Definisi KUPS adalah Kredit yang  diberikan  kepada bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi Usaha yang Dibiayai Usaha pembibitan sapi untuk produksi sbibit sapi potong atau bibit sapi perah yang d ilengkapi nomor identifikasi berupa microchips Jangka Waktu Proyek 2014 Sumber Dana Bank Pelaksana 100% Plafon Kredit Maksimal Rp  66.315.000.000,00  per  pelaku  usaha  (perusahaan  pembibitan,  koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak) Suku Bunga Kredit  Maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6% Suku Bunga Petani/Peternak Maksimal 5% p.a. Jangka Waktu Kredit Paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang 24 bulan Peran Pemerintah 1. Kementerian  Keuangan  : menetapkan  Bank  Pelaksana,  melakukan  kerjasama  dengan Bank  Pelaksana,  menetapkan  plafon  per  Bank,  menyediakan  dan membayar  subsidi bunga, menilai kepatuhan penyaluran KUPS
2. Mentan,Menkeu,  Gubernur,  Bupati/  Walikota:  pembinaan  dan  pengendalian pelaksanaan KUPS
3. Dinas Kab/Kota: memberikan rekomendasi perusahaan pembibitan, koperasi,kelompok/gab.kelompok  sebagai  peserta  KUPS,  mengetahui  kontrak kemitraan, mo nitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kep ada Dinas Prov.
4. Ditjen Peternakan : melakukan monitoring d an evaluasi Target Realisasi 200.000 ekor per tahun Daerah Realisasi Jatim,NTB, DIY, Jateng Bank Pelaksana BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Nagari, Bank Bali Permasalahan 1. Persyaratan  administrasi  yan g  diminta  perbankan  untuk  mengakses  KUPS  sangat rumit. 2. Pembayaran  subsidi  6 bulan  sekali  memberatkan b agi Bank  Pelaksana,  sehingga  ada usulan untuk pembayaran subsidi dilaksanakan 3 bulan sekali.
Sumber: Bank Indonesia, 2013
Є
Selain  itu  PT  Bank  BRI  Syariah  telah  membentuk UPZ (Unit  Pengumpul Zakat) Mitra  BAZNAS dan menyalurkan  Zakat  Karyawan  BRI  Syariah  ke BAZNAS  setiap  bulannya  sebesar  Rp  300  sampai 400jutaan, untuk disalurkan dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BAZNAS.
Bentuk-bentuk CSR yang telah dilaksanakan oleh bank syariah dapat menjadi alternatif dalam mengem- bangkan  ternak  sapi  potong  diantaranya  yaitu:
pelatihan  dan  pendampingan  kelompok  peternak dalam  hal  perbaikan  usaha  atau  pengelolaan  usaha peternakan, membuat program kemitraan yang ber- fungsi untuk membina sekaligus memetakan peternak yang berpotensi besar mengembangkan usaha ternak sapi potongnya, menyediakan fasilitas yang bisa mem- berikan  keyakinan  bahwa  usahanya  memang  layak untuk  dilaksanakan  dan  penyaluran  dana  yang dikumpulkan perbankan syari’ah baik dari dana zakat,

## Tabel 3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Definisi KUR  adalah  Kred it/pembiayaan  kepada  UMKM  d an  Koperasi  yang  tidak  sedang  menerima Kredit/Pembiayaan  dari  Perbankan  dan/atau  yang  tidak sedang  menerima  Kredit  Program  dari Pemerintah,  pada saat permohonan  Kredit/Pembiayaan diajukan,  yang  dibuktikan dengan  hasil Sistem  Informasi  D ebitur   dikecualikan  untuk  jenis  KPR,  KKB,  Kartu  Kred it  dan  Kredit
Konsumtif lainnya.
Usaha yang Dibiayai Usaha produktif Jangka Waktu Proyek 2014 Sumber Dana Bank Pelaksana 100% Plafon Kredit 1. KUR Mikro plafo n maksimal Rp5.000.000,0 0 2. KUR Retail plafon maksimal Rp 500.000.000,00 Suku Bunga Kredit 1. KUR Mikro : 22% p.a. 2. KUR Retail : 14% p.a. Suku Bunga Petani/Peternak - Jangka Waktu Kredit 1. KMK maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 6 tahun 2. KI maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun Peran Pemerintah
1. Kementerian Koordinator  Bidang Perekonomian : menunjuk  Bank Pelaksana
2. Kementerian Keuangan: menyediakan dana APBN dan membayar  subsidi untuk IJP
3. Kementerian   teknis:  Mempersiapkan  UMKM  dan  Koperasi  untuk  dapat  dibiayai dengan  KUR,  menetapkan  kebijakan  dan  prioritas  usaha  yang  akan  menerima  kredit, melakukan pembinaan  dan  pendampingan  selama  masa kredit,memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain (misal:perusahaan inti)
Target Realisasi Rp 20 triliun per tahun
Daerah Realisasi  Seluruh propinsi
Bank Pelaksana BRI, Bank Mandiri, BNI,  BTN,  Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri,13 BPD (Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD  DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar,
BPD Kalsel,  Bank Kalteng, Bank Sulut,  Bank Maluku dan Bank Papua) Permasalahan 1. Sosialiasi kepada masyarakat masih kurang 2. Suku bunga KUR masih dirasakan cukup tinggi
3. Keterlambatan pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin
4. Kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan
5. Terdapat dispute terhadap beberapa ketentuan KUR.
Sumber Bank Indonesia, 2013
infak, sedekah untuk pembiayaan produktif bagi usaha mikro termasuk usaha ternak sapi potong.

## KESIMPULAN
Usaha ternak sapi potong apabila dihubungkan dengan  program  Swasembada  Daging  Sapi  tahun 2014 maka berpotensi besar sebagai salah satu aspek ketahanan  pangan  di  Indonesia. Akan  tetapi  dalam prakteknya dalam membangun usaha ternak sapi yang
tangguh  terkendala  beberapa  permasalahan  yaitu pembiayaan guna meningkatkan skala jumlah kepemi- likan dalam mengembangkan usaha, pengadaan bibit sapi bakalan, pemotongan betina produkfif, kendala data  yang  akurat  sebagai  dasar  pengambilan  kebi- jakan.  Kendala  tersebut berakibat  tidak  optimalnya beberapa skim pembiayaan yang didakan oleh peme- rintah  yaitu  Kredit  Ketahanan  Pangan  dan  Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan
Sumber: PT Bank Syariah Mandiri, 2013

## SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Program Barakah diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha d i semua sektor indutri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahunj menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi:
1. Mempunyai potensi usaha dan atau komonditas yang diusahakan sudah mempunyaipasar.
2. Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja.
3. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Usaha tersebut memenuhi  ketentuan dan  persyaratan Pembiayaan  yang berlaku  sertadinyatakan  layak oleh BSM.
5. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah.
6. Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.

## Dokumen Permohonan Pembiayaan
Form Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) ISurat tertulis dari nasabah, dengan melampirkan:
1. Legalitas nasabah perorangan (KTP I SIM I Paspo r, KK, Akta nikah, Surat persetujuanistri/suami,
2. Legalitas  badan  usaha  (SIUP,  SIUK ,  SIU  Industri,  SIU  Peternakan  dll.  TDP,  SITU,NPWP,  Akta Pendirian)
3. Lap. Keuangan 2 tahun terakhir
4. Past performace usaha 1 tahun
5. Rencana usaha 1 tahun ke depan
6. Bukti kepemilikan agunan

## Persyaratan Pembiayaan
1. Kebutuhan  UMKM  yang  dibiayai  adalah  investasi  dan/atau  modal  kerja  layak  untukdibiayai berdasarkan alas pembiayaan yang sehat dan tidak sedang dibiayai fasilitasPembiayaan bank lainnya
2. Pembiayaan  dapat  disalurkan  langsung  ke  nasabah  atau  melalui  LKMS  (LembagaKeuangan  Mikro Syariah)
3. Maksimum Pembiayaan adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
4. Jangka  Waktu  Pemb iayaan  untuk  modal  kerja  3   (tiga)  tahun,  apabila  dip erlukan  dapatdiperpanjang sesuai  dengan ketentuan yang berlaku di BSM  dan  Investasi 5 (lima)  tahun dansesuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM.
5. Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif per tahun.
Prosedur  pengajuan  Program  Barakah  Calon  nasabah  merup akan  pelaku  usaha  mikro,  kecil,menengah  dan koperasi  mengajukan  permohonan  ke  Kantor  Cabang  Cabang  Pembantu  BSMterdekat,  selanjutnya  akan dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.

## Tabel 4. Skema Kredit Usaha Rakyat PT Bank Syariah Mandiri
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ternyata mayoritas diikuti  oleh  bank-bank  umum.  Keterlibatan  bank syariah hanya Bank Syariah Mandiri.
Dalam rangka untuk mengoptimalkan keaktifan peran bank  syariah dalam sektor  perternakan maka dibentuklah skema model aktivasi peran bank syariah dalam usaha ternak sapi potong. Bank syariah dapat berperan secara langsung dan tidak langsung dalam memecahkan  permasalahan  dan  mempertangguh usaha ternak sapi. Peran langsung dilakukan dengan pendekatan  kontrak/akad  dan  model  pembiayaan, sedangkan peran tidak langsung adalah dengan mela- lui program Corporate Social Responsibility untuk memperbaiki kondisi dasar peternak maupun usaha- nya dengan  cara melakukan pelatihan  dan pendam- pingan apabila belum yakin kalau diberi pembiayaan langsung usaha tersebut akan berhasil.
Penelitian terkait dengan  peranan bank syariah di  sektor  peternakan  masih  terbuka  luas.  Keterba- tasan data menjadi kendala dan hendaknya dapat diba- has pada penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada bentuk-bentuk peran aktif bank syariah dalam sektor peternakan dalam nilai riil rupiah yang  sudah  tersalurkan  maupun  program-program CSR di bidang ini.

## DAFTAR  RUJUKAN
Antonio Syafi’i, M.  2004. Bank Syari’ah dari  Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insan Perss.
Asmaki, A.P., Hasnawi, M., dan Tidi, D.A. 2009. Agribisnis Ternak Sapi. Bandung: CV Pustaka Grafika.
Bank Indonesia. 2013. Kredit UMKM. http://www.bi.go.id/ web/id/UMKMBI/Kredit+Perbankan/Skim+Kredit/. Date Accessed 15 Mei 2013.
Bisnis-jabar.com.  2012.Konsumsi  Lokal  Tinggi,  Impor Daging Sapi 2012 Butuh 72.290. http://bisnis-jabar. com/index.php/berita/konsumsi-lokal-tinggi-impor- daging-sapi-2012-butuh-72-290-ton. Date Accessed: 10 Mei 2013.
Boediyana,  T.  2007. Sekilas  tentang  Peternakan  Sapi Potong di Indonesia. http://www.agribisnews.com/ tentang-kami/29.html. Date Accessed 25 May 2013.
BRI Syariah. 2012. CSR Info. http://www.brisyariah.co.id/?
q=csr-info. Date Accessed 20 Mei 2013.
Disnak . jabarprov .go.id.2013. Mewujudkan Swasembada Daging. www.disnak.jabarprov.go.id . Date accessed 20 May 2013.
Hulam, T. 2010. Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudha- robah  pada  Perbankan  Syari’ah .  Jurnal  Mimbar Hukum Vol.22 No.3.
Karim, A. 2007. Bank Islam: Analisis Fiqihh dan Keuangan , Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nugrayasa, O. 2013.Kebijakan Antisipatif untuk Pengen- dalian Harga  Daging Sapihttp://www.setkab.go.id/ artikel-7411-.html. Kamis, 14 Februari 2013 - 08:06 WIB Date Accessed 25 May 2013.
PT Bank Syariah Mandiri. 2013. Skema Kredit Usaha Rakyat PT Bank Syariah Mandiri.
Setiawan, A., dan Dwifantya, A. 2013. Asal Mula Pengung- kapan  Kasus  Suap  Impor  Daging  Sapi.  http:// nasional.news.viva.co.id/news/read/407735-asal- mula-pengungkapan-kasus-suap-impor-daging-sapi. Date Accessed 15 May 2013.
Siregar, S.B. 2008. Penggemukan Sapi. Edisi Revisi. Jakarta: Penebar Swadaya.
Yusuf, M.Y. 2010. Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah.
La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam. Volume IV, No. 2, Desember 2010.