## PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERBANKAN SYARIAH
Inngamul Wafi
Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia inngamul.wafi@gmail.com

## ABSTRACT
In recent  years  Islamic financial  institution industry is  developing so rapidly, as weel  as  Islamic  banking  in  Indonesia  which  is  developing  significantly.  The development of Islamic banking must be accompanied by good governance so that sharia  is  not  only  tag  line  for  the  Islamic  financial  institutions.  SOP  of  Islamic banking must be carried out correctly based on sharia principles. Therefore, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation No. 11/33 / PBI 2009 concerning the implementation  of  Good  Corporate  Governance ( GCG ) for  Sharia  Commercial Banks  and  Sharia  Business  Units.  The  five  principles  are:  Transparency, Accountability,  Responsibility,  Professional  and  Fairness  or  equity.  Good Corporate  Governance ( GCG ) is  a  banking  management  system  designed  to improve  compliance  with  laws  and  regulations  of  applicable  moral  ethics. According  to  Chapra  the  application  of  Good  Corporate  Governance  is  a requirement for Islamic banks to develop well and healthily. The implementation of Good  Corporate  Governance ( GCG ) in  Islamic  banking  is  expected  to  create  a healthy, conducive, transparent and efficient business
Keywords : Good Corporate Governance, Islamic Banking , Islamic Financial .

## A. PENDAHULUAN
Good Corporate Governance adalah salah  satu  elemen  penting  dalam mempertahankan  keberlanjutan  usaha. Penerapan Good  Corporate  Governance oleh  bank  syariah  di  Indonesia  dapat digambarkan  melalui  pencapaian  Indeks Penerapan Good  Corporate  Governance (GCG).  Ide  penerapan Good  Corporate Governance  (GCG) ini  merupakan pangkal  tolak  bagi  perubahan  budaya kerja  pada  bank  syariah.  Dengan penerapan Good  Corporate  Governance (GCG),  diharapkan  bank  syariah  dapat berjalan  sesuai  dengan  kaidah  praktik
yang  sehat  di  segala  bidang  (Meilani 2015: 128).
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di perbankan syariah dalam  rangka  menjadikan  bank  syariah menjadi lebih syar’i karena penerapannya pada  industri  perbankan  syariah  harus memenuhi  prinsip  syariah.  Operasional perbankan  syariah  harus  benar-benar dijalankan  berdasarkan  prinsip  syariah. Di  sisi  lain,  arah  pengembangan  dan regulasi  perbankan  syariah  adalah  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip syariah  ( sharia  compliance )  dalam operasionalnya  dengan  melaksanakan
fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Good Corporate Governance (GCG) merupakan  suatu  sistem  pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan  kinerja  bank,  melindungi kepentingan
stakeholders
dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai  etika  yang  berlaku  secara umum. Oleh sebab itu, untuk membangun kepercayaan  masyarakat  kepada  bank syariah dan menjamin kepatuhan
terhadap  prinsip  syariah,  diperlukan pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG)  sebagai  syarat  bagi bank  syariah  untuk  berkembang  dengan baik dan sehat (Chapra dan Ahmed 2002: 50-71).
Good Corporate Governance (GCG) di  Indonesia  mulai  ramai  dikenal  pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia.  Sulit  dipungkiri,  selama sepuluh  tahun  terakhir  ini,  istilah Good Corporate  Governance (GCG)  kian populer.  Tak  hanya  populer,  istilah tersebut  juga  ditempatkan  pada  posisi terhormat.  Pertama, Good  Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu kunci  sukses  perusahaan  untuk  tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan  bisnis  global.  Kedua,  krisis
ekonomi  di  kawasan  Asia  dan  Amerika Latin  yang  diyakini  muncul  karena kegagalan  penerapan Good  Corporate Governance (GCG).  Perlu  dipahami bahwa  untuk  memenangkan  persaingan global antar negara yang makin kompetitif  hanya  dapat  dilalui  melalui kemenangan  korporat  atau  perusahaan organisasi  di  negara  tersebut  terhadap korporat negara lain. Jadi, kunci kemenangan adalah memenangkan persaingan  antarkorporat.  Menang  atau kalah,  kuat  atau  terpuruknya,  pulih  atau tetap  terpuruknya  perekonomian  suatu negara tergantung pada kualitas korporat di negara masing-masing. Khusus Indonesia, tahun 1998, indeks corporate governance dengan  skors  2,88  jauh dibawah  Singapura  (8,93),  Malaysia (7,72),  Thailand  (4,89)  (Teddy  Kusuma, 2017 dalam kumparan.com).
Dengan  diterapkan Good  Corporate Governance (GCG)  oleh  Pemerintah ataupun Bank Indonesia (BI) diharapkan akan tercipta iklim usaha yang kondusif, sehat,  efisien  dan  transparan.  Maka  dari itu  BI  mengeluarkan  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang  pelaksanaan Good  Corporate Governance (GCG)  bagi  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah. Peraturan  tersebut  diberlakukan  sejak  1 Januari  2010  sekaligus  menggantikan
Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (GCG)
adalah merupakan  suatu  istilah  yang berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu good yang berarti baik, corporate yang berarti perusahaan dan governance yang berarti pengaturan.  Secara  umum,  istilah good corporate  governance diartikan  dalam bahasa  Indonesia  dengan  tata  kelola perusahaan  yang  baik.  Istilah  ini,dalam dunia  perbankan,diartikan  dengan  tata kelola bank yang baik.
Menurut Syakhroza (Akhmad Syakhroza,  2005:211) Good  Corporate Governance (GCG) sebagai suatu mekanisme  tata  kelola  organisasi  secara baik  dalam  melakukan  pengelolaan sumber  daya  organisasi  secara  efisien, efektif,  ekonomis  ataupun  produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen,  dan  adil  dalam  rangka mencapai tujuan organisasi.
Tata  kelola  organisasi  yang  baik dapat dilihat dari segi mekanisme internal organisasi  ataupun  mekanisme  eksternal organisasi.  Mekanisme  internal  lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi  mengatur  jalannya  organisasi sesuai  dengan  prinsip-prinsip  diatas.
Sedangkan,  mekanisme  eksternal  lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal
berjalan secara harmoni tanpa
mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.
Abdul  Haris  Romdoni  (2015:124- 130)  serta  Moeljono  Djokosantoso (2006:132) menjelaskan Good Corporate Governance (GCG)  secara  definitif merupakan  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan  nilai  tambah  ( value  added ) untuk  semua  stakeholder.  Dua  hal  yang ditekankan dalam konsep ini adalah yang pertama,  pentingnya  hak  pemegang saham  untuk  memperoleh  informasi dengan  benar  dan  tepat  pada  waktunya, yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan  pengungkapan  secara  akurat, tepat  waktu  dan  transparan  terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder .
Bank Indonesia (2009) menerangkan bahwa Good  Corporate  Governance (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan lima prinsip yaitu :
a. Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menerapkan prinsip transparansi,  bank  syariah  harus menyediakan informasi yang material
dan  relevan  dengan  cara  yang  mudah diakses  dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah juga harus  mengambil  inisiatif  untuk mengungkapkan  tidak  hanya  masalah yang  disyaratkan  oleh  peraturan perundang-undangan,  tetapi  juga  hal yang  penting  untuk  pengambilan keputusan  oleh  pemegang  saham, kreditur,  dan  pemangku  kepentingan lainnya  (Komite  Nasional  Kebijakan Governance, 2006: 5).
b. Akuntabilitas  adalah  kejelasan  fungsi dan  pelaksanaan  pertanggungjawaban organ  bank  sehingga  pengelolaannya berjalan secara efektif.
Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas,  bank  syariah  sebagai lembaga  dan  pejabat  yang  memiliki kewenangan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya  secara  transparan  dan akuntabel.  Untuk  itu,  bank  syariah harus  dikelola  secara  sehat,  terukur,
dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012: 7). c. Pertanggungjawaban adalah
kesesuaian  antara  pengelolaan  bank dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
Dalam menerapkan prinsip
responsibilitas,  bank  syariah  harus mematuhi peraturan perundang- undangan  yang  berlau  dan  ketentuan internal  bank  serta  melaksanakan tanggung  jawab  terhadap  masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam  jangka  panjang  dan  mendapat pengakuan  sebagai  warga  kororasi yang  baik  atau  dikenal  dengan Good Corporate  Citizen .  Bank  syariah  juga harus  berpegang  teguh  pada  prinsip kehati-hatian ( Prudent ) (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006: 6).
d. Profesional yaitu memiliki
kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
(independen) serta memiliki
komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Profesional mengandung unsur kemandirian  dari  dominasi  pihak  lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank  syariah  harus  dikelola  secara independen agar masing-masing organ perusahaan  beserta  seluruh  jajaran
dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme  dalam  melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012: 8).
e. Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders berdasarkan  perjanjian dan  peraturan  perundang  undangan yang berlaku.
Kewajaran mengandung unsur
perlakuan  yang  adil  dan  kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam  melaksanakan  kegiatannya, bank syariah harus senantiasa
memperhatikan kepentingan
pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan  prinsip  kewajaran  dan kesetaraan  dari  masing-masing  pihak yang  bersangkutan  (Komite  Nasional Kebijakan Governance, 2012: 6).
Good Corporate Governance (GCG) pada  dasarnya  merupakan  suatu  sistem yang  meliputi input, proses  dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan  antara stakeholder terutama dalam  arti  sempit  hubungan  antara pemegang  saham,  dewan  komisaris  dan dewan  direksi  demi  tercapainya  tujuan perusahaan. Good Corporate
Governance (GCG) dimaksudkan  untuk mengatur  hubungan-hubungan  tersebut dan  mencegah  terjadinya  penyimpangan dalam  menerapkan  strategi  perusahaan dan  untuk  memastikan  bahwa  apabila terjadi  kesalahan-kesalahan  maka  akan dapat  diperbaiki  dengan  segera.  Oleh karenanya, menurut Tricker sebagaimana dikutip  oleh  Zarkasyi,  munculnya Good Corporate  Governance (GCG) akibat terjadinya  kesenjangan  hubungan  yang terjadi  dalam  perusahaan  dengan  yang seharusnya terjadi (Zarkasyi, 2008: 35).
2. Implementasi Good  Corporate
Governance dalam  Perbankan Syariah
Pesatnya pertumbuhan bank Syariah mendorong  hadirnya  bank  Syariah  baru di  Indonesia.  Setidaknya  pada  tahun 1999,  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM) berdiri.  Keberadaan  BSM  tentunya menjadi bank Syariah yang kedua setelah Bank Muammalat Indonesia (BMI) yang sudah  jauh  lebih  dahulu  didirikan  pada tahun  1992.  Seiring  dengan  berbagai fasilitas  kebijakan  yang  disediakan  oleh Bank  Indonesia,  sebagai  bagian  dalam rangka  untuk  mewujudkan  Cetak  Biru Perbankan  Syariah  Indonesia,  bank Syariah  tumbuh  semakin  pesat  di Indonesia. Bank Indonesia (2002) menetapkan  bahwa  Bank  Indonesia mendorong  tum  buhnya  bank  Syariah yang  kuat  secara  finansial  dan  selalu
berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Di tengah perkembangan perbankan  Syariah  yang  sangat  pesat, Bank  Indonesia  meminta  agar  praktik perbankan  Syariah  senantiasa  mengacu kepada  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance (GCG).
Bank  Indonesia  menyadari  bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)  untuk  bank  Syariah tidak  dapat  hanya  berlandasakan  kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)  namun  juga  harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah.  Untuk  itu,  Bank  Indonesia menerbitkan  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  mengenai Good Corporate Governance untuk Bank Syariah.
Bank  Indonesia  menjelaskan  bahwa dalam  mendorong  praktik  perbankan syariah  yang  kuat  dan  sehat  secara finansial dan senantiasa mengacu kepada  prinsip-prinsip  syariah,  maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate  Governance (GCG)  berupa Transparansi,  Akuntabilitas,  Tanggung Jawab, Kebebasan dan Kewajaran dan  juga  kepatuhan  kepada  ketentuan- ketentuang  Syariah  (Jumansyah  dan Syafei,  2013:  25-37).  Bank  syariah menyadari  bahwa  pelaksanaan Good Corporate  Governance (GCG)  untuk
bank syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsi-prinsip Good Corporate  Governance (GCG)  namun juga harus berpedoman kepada ketentuang-ketentuan  syariah.  Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 11/33/PBI/2009  tanggal  7  Desember 2009 mengenai Good Corporate Governance (GCG)  untuk  Bank  Syariah dan  SE  BI  No  12/13/DPbS  tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate  Governance (GCG)  bagi Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah.
3. Pedoman Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bank Indonesia menyediakan
pedoman  untuk  melaksanakan  Good Corporate  Governance  (GCG)  Bisnis Syariah dalam praktik perbankan berdasarkan  prinsip  Syariah.  Menurut Bank  Indonesia,  pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) oleh bank Syariah tercermin dalam:
a. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Kelengkapan  dan  pelaksanaan  tugas dan  komite-komite  dan  fungsi  yang menjalankan  pengendalian  internal Bank Umum Syariah.
c. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS).
d. Penerapan  fungsi  kepatuhan,  audit internal dan audit eksternal.
e. Batas maksimum penyaluran dana.
f. Transparansi  kondisi  keuangan  dan non-keuangan Bank Umum Syariah.
Laporan pelaksanaan Good
Corporate Governance (GCG) bagi bank umum  syariah  (BUS)  dan  unit  usaha syariah  (UUS)  adalah  meliputi  hal-hal sebagai berikut:
a. Kesimpulan umum dari hasil penilaian self assessment atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
b. Kepemilikan  saham  anggota  Dewan
Komisaris,  hubungan  keuangan  dan hubungan  keluarga  anggota  Dewan Komisaris  dengan  anggota  Dewan Komisaris  lain,  anggota  direksi  dan/ atau  pemegang  saham  pengendali BUS  serta  jabatan  rangkap  pada perusahaan atau lembaga lain.
c. Kepemilikan  saham  anggota  Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan  keluarga  anggota  Dewan Komisaris  dengan  anggota  Dewan Komisaris  lain,  anggota  Direksi  lain dan/ atau pemegang saham pengendali BUS.
d. Rangkap  jabatan  sebagai  anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah lainnya.
e. Daftar konsultan, penasehat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS.
f. Kebijakan  renumerasi  dan  fasilitas lain  bagi  Dewan  Komisaris,  Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
i. Frekuensi  rapat  Dewan  Pengawas Syariah.
j. Jumlah  penyimpangan  yang  terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS.
k. Jumlah  permasalahan  hukum  perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS.
l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
m. Buy  back  shares dan  /  atau buy  back obligasi BUS.
n. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik  jumlaj  maupun  pihak  penerima dana.
o. Pendapatan non halal dan
penggunaannya (Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009). Menurut Abdul (Abdul Haris Romdoni,  2015:124-130)  Bank  Syariah merupakan  lembaga  keuangan  yang usaha  usahanya  berdasarkan  prinsip syariah, tentu harus ada perbedaan secara idiil  maupun  operasional  dengan  bank konvensional  yang  menggunakan  sistem bunga. Bank syariah menerapkan prinsip- prinsip syariah dalam bermuamalah yaitu menggunakan  sistem  bagi  hasil.  Secara khusus peranan bank syariah secara nyata
dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:
a. Menjadi  perekat  nasionalisme  baru, artinya  bank  syariah  dapat  menjadi fasilitator  aktif  bagi  terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
b. Memberdayakan  ekonomi  umat  dan beroperasi  secara  transparan.  Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika mekanisme operasi yang transparan. c. Memberikan  return  yang  lebih  baik.
Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return  (keuntungan)  yang  diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah  harus  mempu  memberikan keuntungan  yang  lebih  baik  daripada yang diberikan bank konvensional. Di samping  itu,  nasabah  pembiayaan akan  memberikan  bagi  hasil  sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. d. Mendorong  penurunan  spekulasi  di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif  dari  dana  masyarakat, dengan  demikian  spekulasi  dapat ditekan.
e. Mendorong  pemerataan  pendapatan. Artinya  bank  syari’ah  bukan  hanya mengumpulkan  dana  pihak  ketiga, namun  dapat  mengumpulkan  dana Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  (ZIS).
Dana  ZIS  dapat  disalurkan  melalui pembiayaan Qardul  Hasan ,  sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk al- mudharabah  al  muqayyadah ,  berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan  investasi  atas  dana  yang diserahkan  oleh  investor,  maka  bank syari’ah  sebagai  financial  arranger, bank  memperoleh  komisi  atau  bagi hasil, bukan spread bunga.
g. Uswah  hasanah implementasi  moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Sedangkan  pada Good  Corporate Governance (GCG)  ada  beberapa  faktor yang  menjadi  pemicu  untuk  perbaikan governance . Pertama, dorongan regulasi yaitu dengan adanya penegakkan hukum ( law  inforcement )  yang  baik  dan memadai untuk menciptakan iklim usaha yang  sehat,  serta  didukung  dengan penerapannya  secara  konsisten,termasuk pemberian  sanksi  bagi  yang  melanggar. Maka  akan  ada  dorongan  regulasi ( regulation driven ) yang memaksa semua pihak untuk mematuhi. Kedua, dorongan pasar  di  sini  lebih  menekankan  pada kinerja  pasar,  di  mana  masyarakat  dan para investor menilai sebuah perusahaan dari  kinerja  ( performance ),  jika  ada dorongan  pasar  ( market  driven )  maka
akan terbangun sistem pasar yang secara otomatis  akan  memberikan  penghargaan yang lebih tinggi kepada perusahaan yang terbukti  menerapkan Good  Corporate Governance (GCG) dan memiliki kinerja yang  baik.  Hal  sama  akan  terjadi sebaliknya  pada  perusahaan  yang  tidak menerapkan
Good
Corporate Governance (GCG) dan memiliki kinerja yang  tidak  baik,  maka  akan  sendirinya akan  “menghukum”  perusahaan  tersebut yaitu dengan dapat dilihat dari penurunan harga  saham,  loyalitas  konsumen  serta lingkungan  kerja  perusahaan  yang  tidak kondusif. Ketiga, dorongan  etika  ( ethics driven )  mensyaratkan  kesadaran  dari semua pihak untuk berperilaku, berusaha serta bekerja dengan etika ( conformance ) (Abdul  Haris  Romdoni,  2015:124-130). Dorongan  etika  dapat  diumpamakan sebagai kasta tertinggi, karena penerapan Good  Corporate  Governance (GCG) bukan  lagi  karena  ada  peraturan  yang mengharuskan,  namun  karena  pihak- pihak yang terkait sadar bahwa penerapan tersebut  memang  diperlukan  sebagai penjaga  amanah  yang  diberikan  serta hanya dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai  penjaga amanah  yang  diberikan  serta  dengan penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  berkelanjutan  iklim  usaha  dapat berkembang  dengan  sehat.  Idealnya penerapan Good  Corporate  Governance
(GCG) memerlukan sedikitnya ketiga hal tersebut secara bersama-sama.
Moeljono  (2006:132)  menjelaskan bahwa Salah satu pilar yang mendukung tegaknya  Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah  adanya  budaya  unggul yaitu  dengan  focus  pada  sisi  terdalam perusahaan yaitu dengan membangun dan memiliki  budaya  unggul.  Perusahaan- perusahaan yang unggul adalah perusahaan  yang  memiliki  keunggulan manajemen  dan  kepemimpinan  yang unggul  dan  berhasil  mempertahankan keunggulan tersebut.
Menurut  Alex  Alex  Denni  (2008, dalam  dunamis.web.id)  Budaya  unggul dalam perusahaan seperti budaya disiplin. Sedangkan disiplin dapat dilihat dalam  tiga  hal  yaitu  orang-orang  yang disiplin,  pikiran  yang  disiplin  dan tindakan yang disiplin. Budaya perusahaan  meliputi  niliai-nilai  dasar yang dimiliki perusahaan, motto perusahaan,  hal  apa  yang  dilakukan seseorang  untuk  sukses  di  perusahaan, karyawan  atau  pimpinan  seperti  apa dihormati,  tindakan  apa  yang  dianggap hal  yang  terpuji,  kesalahan  seperti  apa yang  tidak  dapat  dimaafkan  oleh perusahaan,  mitos,  simbol  dan  upacara apa yang mengungkapkan ciri perusahaan  yang  paling  esensial  dan peraturan-peraturan  pokok  apa  yang harus  dipatuhi  oleh  semua  anggota
perusahaan  (Abdul  Haris  Romdoni, 2015:124-130).

## C. SIMPULAN
Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu indikator yang menjadi kewajiban  bagi  lembaga  perbankan syariah  karena  jika  dilaksanakan  secara konsisten  akan  berdampak  positif  bagi institusi  perbankan  syariah  itu  sendiri, terlebih didalam konsep Good Corporate Governance (GCG)  sejalan  dengan prinsip syariat yang merupakan konsekwensi  dari  perbankan  syariah seperti transparansi, independeni,
akuntabilitas dan responsibilitas. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lembaga
perbankan  syariah  sudah  diatur  oleh
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.
11/33/PBI/2009  tanggal  7  Desember 2009 mengenai Good Corporate
Governance  (GCG)  untuk  Bank  Syariah dan  SE  BI  No  12/13/DPbS  tanggal  30 April  2010  tentang  Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum  Syariah dan Unit  Usaha Syariah. Apabila prinsip tersebut dijalankan secara istiqomah  dengan  terus  dikodifikasi terhadap apa yang menjadi kesejahteraan nasabah akan memberikan dampak  yang positif terhadap perusahaan atau perbankan  syariah  sekaligus  mendapat integritas  baik  dari  internal  maupun eksternal. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Alex  Denni,  2008. 4  Disciplines  of
Execution: Membangun Budaya Eksekusi  (3). 7  Juni.  Kutipan  Warta Ekonomi. dunamis.web.id.
Bank  Indonesia.  2002. Cetak  Biru
Perbankan Syariah Indonesia . Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank
Indonesia.
----------.  2009.  PBI  No.  11/33/2009: Pelaksanaan Good Corporate Governance  pada  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.
Tim  Informasi  Hukum,  Direktorat Hukum.
Chapra,  M.  Umer  dan  Habib  Ahmed. 2002. Islamic Governance In Islamic
Financial Institutions . Jeddah:
Islamic  Development  Bank  Islamic Research And Training Institute.
Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate  Governance  Indonesia , Jakarta: KNKG.

## Komite Nasional Kebijakan Governance.
2012. Prinsip  Dasar  Dan  Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance  Perbankan  Indonesia. Jakarta: KNKG. Meilani,  Sayekti  Endah  Retno.  2015. Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance  Index  Bank  Syariah  di Indonesia. Seminar  Nasional  dan
The  2nd  Call  For  Syariah  Paper.
Menakar Masa Depan Profesi Memasuki  MEA  2015  Menuju  Era Crypto Economic. ISSN 2460-0784. FEB UMS. Moeljono,  Djokosantoso.  2006. Good Corporate Culture Governance Sebagai  Inti  Dari  Good  Corporate
Governance. Jakarta:  Elex  Media Komputindo. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance  Bagi  Bank  Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Romdhoni,  Abdul  Haris.  2015. Good Corporate Governance (GCG)
dalam  Perbankan  Syariah .  Jurnal
Akuntansi dan Pajak. Vol. 16 No. 1. STIE AAS Surakarta. Syakhroza,  Akhmad.  2005. Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan,  Teori,  Model  dan Sistem Governance Serta Aplikaasinya  dan  Pada  Perusahaan BUMN . Jakarta: UI Press. Teddy  Kusuma.  2017. Good  Corporate Governance. 28 Desember . kumparan.com. Zarkasyi,  Moh.  Wahyudin.  2008. Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur,  Perbankan  Dan  Jasa Keungan Lainnya . Bandung:
Alfabeta.