## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 177-186 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1049 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi *
Nynda Fatmawati Octarina, 1 Artin Dwi Malasari 2 Universitas Narotama Surabaya https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1049

## Abstract
This  study  aims  to  first  determine  and  analyze  the  positionof  creditors  in  borrowing  and borrowing money without collateral based of  information techmology and legal protection for creditos to borrow money without collateral based on infromation technology when the debtors defaults. Based on the result of the study it can be concluded that the position of the creditor  in  borrowing  and  borrowing  money  without  collateral  domiciled  as  a  concurrent creditor, based on Article 1131 and Article  1132 BW formulates the principle of pari passu prorate parte which has the same right to demand the fulfillment of debts on all debts of both material  assets  of  the  debtor,  both  material  and  material.  To  provide  legal  protection  for creditors,  efforts  can  be  made  to  minimize  the  problem  of  lending  and  borrowing  money based  on  information  technology.  The  most  important  thing  is  to  check  that  the  Fintech Lending Provider has been registered / licensed in the Financial Services Authority, submit loans only to providers that have registered / licensed in the Financial Services Authority. Keywords: Position; Protection; Lending and Borrowing

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  pertama  mengetahui  dan  menganalisa  kedudukan  kreditur  dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi dan perlindungan hukum bagi kreditur pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi bila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur  dalam  pinjam  meminjam  uang  tanpa  agunan  berkedudukan  sebagai  kreditur konkuren, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW merumuskan asas pari passu prorate parte yang mana hak yang sama untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur baik kebendaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dapat  dilakukan  upaya meminimalisir terjadinya masalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang paling utama adalah melakukan pengecekan bahwa Penyelenggara Fintech Lending tersebut telah  terdaftar/berizin  di  OJK,  ajukan  pinjaman  hanya  pada  penyelenggara  yang  telah terdaftar/berizin di OJK.
Kata Kunci : Kedudukan, Perlindungan, Pinjam Meminjam
* Manuscript  received  date:  January  12,  2021,  revised:  May  17,  2021,  approved  for  publication: September 9, 2021.
1 Nynda  Fatmawati  Octarina adalah  dosen  Universitas  Narotama  Surabaya.  Email: ninda.fatmawati@narotama.ac.id
2 Artin  Dwi  Malasari adalah  peneliti  pada  Universitas  Narotama  Surabaya.  Email: artin4597@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech lending adalah salah satu produk dari Fintech yang mempertemukan kreditur dengan debitur dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang  menghilangkan  fungsi  intermediasi  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  perbankan maupun dari non bank. Baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan kredit secara langsung kepada penyelenggara secara online dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat. 3
Cara Pengajuan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi tersedia dua cara untuk melakukan pengajuan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi yakni,  melalui  website  dan  melalui  aplikasi  smartphone.  Melalui  website  fintech, apabila  produk  pinjaman  dari  fintech  berbentuk  website  maka  debitur  dapat mengunjungi  website  penyelenggara  pinjaman  untuk  melakukan  pinjaman  uang melalui aplikasi lewat website tersebut. Cukup tinggalkan data pribadi pengguna yang dibutuhkan  di  formulir  aplikasi.  Kemudian  pihak  bersangkutan  akan  menghubungi debitur untuk penyelesaian proses pinjaman. Sedangkan melalui aplikasi smartphone fintech, sebagian  fintech  menyediakan  produk  pinjaman  mereka  lewat  aplikasi smartphone,  jadi  debitur  harus  mendownload  aplikasi  tersebut.  Kemudian  debitur dapat  meng-register  akun  debitur,  lalu  tinggal  mengisi  formulir  aplikasi  dan meneruskan proses pinjaman berdasarkan instruksi yang tersedia. 4
Setelah  melakukan  pengisian  formulir  maka  langkah  selanjutnya  adalah mengunggah dokumen berupa foto KTP, setelah itu melakukan foto selfie dengan KTP. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah KTP itu milik debitur. Ketika semua proses sudah  selesai  dan  kreditur  menyetujui  dana  tersebut  diberikan  oleh  debitur  maka penyelenggara  dalam  layanan  pinjam  meminjam  tanpa  agunan  berbasis  teknologi informasi  menyerahkan  pinjaman  tersebut  kepada  debitur.  Namun  dana  pinjaman tersebut akan dipotong 2 persen untuk biaya administrasi, sebagai contoh ketika debitur melakukan pinjaman sebesar Rp. 1000.000,00 maka penyelenggara akan memotong 20% dari pinjaman debitur tersebut sehingga pinjaman yang diberikan adalah Rp. 800.000,00 dengan membayar utang tersebut utuh Rp. 1000.000,00.
Keuntungan  lainnya  dalam  layanan  ini  adalah  tanpa  disertai  agunan.  Hal tersebutlah  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan  pinjaman. Dalam  perbankan agunan diperlukan untuk melindungi hak-hak kreditur serta memberikan kedudukan kepada kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, aspek hukum di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi pengguna layanan fintech .  Ketidakpastian  hukum  ini  mendorong  pemerintah  membuat  regulasi yang mengatur tentang  layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk meminimalisir risiko dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3 Investree.id, Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank, https://www.investree.id/blog/business/peer- to-peer-lending-vs-pinjaman-bank, diakses pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 19.30 WIB.
4 Aturduit.com, Pertanyaan  Umum  Tentang  Pinjaman  Online , https://www.aturduit.com/pinjaman- online, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB
Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  belum  sepenuhnya  memberikan  perlindungan hukum  khususnya  bagi  kreditur.  Pentingnya  perlindungan  hukum  khususnya  bagi kreditur  tanpa  agunan  berbasis  teknologi  informasi  dalam  keberlangsungan  dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunanya.
Berkaitan dengan uraian tersebut dapat ditarik dalam permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis  teknologi  informasi serta  perlindungan hukum  bagi  kreditur  pinjam meminjam  uang  tanpa  agunan  berbasis  teknologi  informasi  bila  debitur  melakukan wanprestasi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  prosedur  atau  langkah–langkah  dalam  mendapatkan pengetahuan  ilmiah  atau  ilmu.  Jadi  adalah  cara  sistematis  untuk  menyusun  ilmu pengetahuan.  Oleh  karena  itu,  metode  penelitian  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  menentukan  arah  dari  aktifitas  penelitian  sehingga  tujuan  yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  tidak  lain  adalah  pendekatan  dari  aturan perundang-undangan. 5 Penafsiran  atau  interpretasi  dalam  menerjemahkan  norma- norma  dalam  aturan  perundang-undangan  menjadi  titik  penting. 6 Pendekatan  ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada Undang- Undang.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1.  Kedudukan  Kreditur  Dalam  Pinjam  Meminjam  Uang  Tanpa  Agunan  Berbasis Teknologi Informasi
Pinjam  meminjam  berarti  kepercayaan  antara  kreditur  dan  debitur.  Dalam membangun kepercayaan antara pihak dibutuhkan informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan  dari  debitur  akan  diminta  oleh  pihak  penyelenggara  layanan  yang kemudian disampaikan kepada kreditur sebagai persyaratan dalam pinjam meminjam. Sebaliknya  dalam  hal  ini  pihak  penyelengara  dan  kreditur  juga  harus  memberikan informasi data lengkap terkait fasilitas. Menurut Pasal 1313 BW, Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu  orang  lain  atau  lebih.  Definisi  tersebut  menurut  R.  Setiawan,  dianggap  tidak lengkap  dan  terlalu  luas.  Dikatakan  tidak  lengkap,  karena  definisi  tersebut  hanya mengacu  kepada  perjanjian  sepihak  saja.  Sehubungan  dengan  itu,  perlu  kiranya diadakan  perbaikan  mengenai  definisi  tersebut,  yaitu:  1).  Perbuatan  harus  diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat
5 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, h. 136
6 Ibid , h. 145
hukum;  2).  Menambahkan  perkataan  atau  saling  mengikat  dirinya  dalam  Pasal  1313 BW. 7 Selain  itu,  pengertian  perjanjian  dikemukakan  oleh  Subekti  yang mengatakan  bahwa  suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang berjanji  kepada  seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal. 8
Perlu diketahui kontrak atau perjanjian dalam Pasal 1313 BW bahwa Perjanjian adalah  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap satu  orang  lain  atau  lebih.  Sehingga  tolok  ukur  legalitas  kontrak  elektronik  di  dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditentukan oleh Pasal 1320 BW. Dalam Pasal 1320 BW adalah syarat sahnya suatu perjanjian secara umum, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat tersebut antara lain: 1). Sepakat; 2). Kecakapan untuk  membuat  suatu  perjanjian;  3).  Suatu  hal  tertentu;  4).  Suatu  sebab  yang diperbolehkan.
Syarat pertama dan syarat kedua diatas dinamakan syarat subyektif apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum.
Jika  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  BW telah  terpenuhi,  maka  berdasarkan  Pasal  1338  BW,  perjanjian  telah  mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Kedudukan  dalam  pemberian  pinjaman  tanpa  agunan,  bila  debitur  melakukan wanprestasi, maka kreditur yang bersangkutan masih bisa berharap bahwa pelunasan utang tersebut dapat diambil dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  1131  dan  Pasal  1132  BW. 9 Dalam  ketentuan  Pasal  1131  BW  menyatakan  bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari  maka  menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Kemudian Pasal 1132 BW menyatakan bahwa  kebendaan  tersebut  menjadi  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang menguntungkan  padanya;  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi  sama  rata, artinya penjualan barang-barang jaminan yang memiliki nilai dibagi sama rata.
Dalam jaminan bersifat umum, ketentuan Pasal 1131 BW bahwa semua kreditur mempunyai  kedudukan  yang  sama  terhadap  kreditur-kreditur  yang  lainnya  (asas paritas  creditorum) ,  bahwa  tidak  ada  kreditur  yang  diutamakan,  diistimewakan  dan didahulukan dari pelunasan utang-utangnya. 10
7 R. Setiawan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Binacipta, Bandung, h.49
8 Subekti (1), 1984, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, h. 1
9 Djoni S. Gazali, Op.cit ., h.286
10 M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan , Kencana, Jakarta, h. 28
Dalam  asas structured  creditors adalah  asas  yang  mengklaim  signifikan  dan mengelompokan  berbagai  macam  debitur  sesuai  dengan  kelasnya  masing-masing. Dalam  hukum  kepailitan  asas  tersebut  mengklasifikasikan  kreditur  menjadi  tiga macam, yaitu: 1). Kreditor separatis; 2). Kreditor preferen; 3). Kreditor konkuren. 11
Pembagian  kreditur  menjadi  tiga  klasifikasi  tersebut  di  atas  berbeda  dengan pembagian kreditur pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditur hanya dibedakan dari kreditur preferen dan kreditur konkuren. 12
Kreditur preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditur yang memiliki  hak  jaminan  kebendaan  dan  kreditur  menurut  undang-undang  harus didahulukan  pembayaran  piutangnnya.  Hal  yang  termasuk  dalam  kreditur  preferen yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  1133  BW  yaitu  pemegang  piutang  yang diistimewakan  dan  Pemegang  hak  jaminan  khusus,  yaitu  bisa  pemegang  hak  gadai, pemegang hak hipotek, pemegang hak tanggungan dan pemegang hak fidusia.
Dalam Pasal 1134 ayat (2) BW bahwa gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istemewa, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang ditentukan sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa kreditur pemegang hak jaminan kebendaan  mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan kreditur pemegang hak privelege yang dinamakan pula dengan kreditur separatis. 13 Prosedur yang mudah tanpa melalui prosedur beslag melalui juru sita, tidak berlaku ketentuan ketentuan beslag yang diatur dalam buku acara perdata.  Alasan  mengapa  kreditur  separatis  lebih  mudah  atau  tidak  terpengaruh dengan kepailitan karena kedudukan kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak gadai dan hak hipotik yang lebih tinggi dari privelegi, karena asasnya kehendak dari para pihak adalah lebih diutamakan dari ketentuan Pasal 1134 ayat 2 BW yang mana gadai  dan  hipotik  adalah  lebih  tinggi  daripada  hak  istimewa. 14 Dapat  disimpulkan bahwa  kreditur  separatis  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  kedudukan  preferen berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 BW.
Sedangkan  kreditur  konkuren  adalah  jaminan  yang  bersifat  umum  ditujukan kepada kreditur yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang hasil pendapatan penjualan kebendaan yang dipunyai debitur, dalam hal ini tidak ada kreditur  yang  diutamakan,  diistimewakan  dari  kreditur  lain.  Para  kreditur  tidak mendapat hak preferen karena pelunasan mereka dibagi secara seimbang berdasarkan besar  kecilnya  jumlah  tagihan  dari  masing-masing  kreditur  dibandingkan  dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren ini  mempunyai  hak  yang  bersifat  perorangan  yaitu  hak  yang  hanya  dipertahankan terhadap orang tertentu. 15
Ketiga  prinsip  tersebut  sangat  penting  baik  dari  segi  hukum  perikatan  dan hukum  jaminan  maupun  hukum  kepailitan.  Tidak  adanya  prinsip  ini,  maka  dalam
11 M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan , Kencana, Jakarta, h. 32
12 Ibid . h. 33 13 Rachmadi Usman, Op.cit. , h. 82 14 Sri Soedewi Masjchoen, 2011, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta, h.77
15 Rachmadi Usman, Op.cit. , h. 74
hukum  kepailitan  menjadi  tidak  bermakna  Karena  filosfinya  adalah  sebagai  pranata untuk  melakukan  likuidasi  terhadap  aset  debitur.  Kreditur  yang  masuk  belakangan tidak dapat mendapatkan bagian harta debitur untuk pembayaran utang-utang debitor.
Dengan  demikian  kedudukan  kreditur  dalam  pinjam  meminjam  uang  tanpa agunan  berkedudukan  sebagai  kreditur  konkuren  yang  bersaing  dalam  pemenuhan piutangnya, kecuali bila terdapat alasan yang memberikan kedudukan preferen kepada para kreditor. Kedudukan lebih menguntungkan bagi kreditur satu terhadap kreditur lain bisa terjadi karena peraturan perundang-undangan atau karena perjanjian. Kreditur konkuren mempunyai hak yang sama untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur baik kebendaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi
Penyelenggaraan Fintech merupakan  layanan  pinjam  meminjam  uang  secara teknologi informasi  yang dipertemukan dalam suatu wadah ( marketplace ). Marketplace tersebut  merupakan  wadah  yang  dibuat  oleh  suatu  Penyelenggara  layanan  pinjam meminjam uang secara teknologi informasi. Melalui platform (situs web) penyelenggara tersebut  mempertemukan  antara  pihak  yang  kelebihan  dana  dengan  pihak  yang kekurangan  dana  dalam platform Penyelenggara.  Penyelenggara  layanan  pinjam meminjam  uang  secara  teknologi  informasi  merupakan  perantara  antara  kreditur dengan debitur. Syarat dokumen yang diperlukan dalam melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi adalah KTP, dan juga yang menjadi jaminan ketika debitur gagal bayar.
Cara Pengajuan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi Tersedia 2 cara untuk melakukan pengajuan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi yakni,  melalui  website  dan  melalui  aplikasi  smartphone.  Melalui  website  fintech, apabila  produk  pinjaman  dari  fintech  berbentuk  website  maka  debitur  dapat mengunjungi  website  penyelenggara  pinjaman  untuk  melakukan  pinjaman  uang melalui aplikasi lewat website tersebut. Cukup tinggalkan data pribadi pengguna yang dibutuhkan  di  formulir  aplikasi.  Kemudian  pihak  bersangkutan  akan  menghubungi debitur untuk penyelesaian proses pinjaman. Sedangkan melalui aplikasi smartphone fintech, sebagian fintech menyediakan  produk  pinjaman  mereka  lewat  aplikasi smartphone,  jadi  debitur  harus  men-download  aplikasi  tersebut.  Kemudian  debitur dapat  meng-register  akun  debitur,  lalu  tinggal  mengisi  formulir  aplikasi  dan meneruskan proses pinjaman berdasarkan instruksi yang tersedia. 16
Pada  mekanisme  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  Informasi salah  satunya  investree,  peran  Penyelenggara  sangatlah  penting  untuk  menunjang keberlangsungan platform Fintech .  Selain  sebagai  pihak  yang  menyediakan  ruang eksklusif  bagi  kegiatan  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  Informasi antara kreditur dengan debitur, Penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana
16 Aturduit.com, Pertanyaan  Umum  Tentang  Pinjaman  Online , https://www.aturduit.com/pinjaman- online, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB
dari  kreditur  kepada  debitur.  Sebelum  penyaluran  tersebut  terjadi,  Penyelenggara memiliki tugas untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan  oleh  debitur  agar  menghasilkan  pendanaan  yang  berkualitas  untuk ditawarkan  kepada  para  kreditur. 17 Berdasarkan  hal  tersebut  kreditur  hanya  bisa memilih debitur berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara.
Dalam mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi jaminan  yang  digunakan  dalam  hal  ini  adalah  melalui  KTP  dan  juga  ada  sebagian layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  Informasi  juga  menggunakan NPWP. Selain KTP dan NPWP ada juga proses dimana pengguna melakukan selfie foto dengan KTP dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi dirasa kurang memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur.
Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu: 18

## Pertama; Perlindungan yang Bersifat Preventif
Perlindungan  Preventif  merupakan  perlindungan  hukum  ini  memiliki  tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar. 19 Dalam memberikan pinjaman, kreditur  harus  melakukan  berdasarkan  prinsip 5C’s. Prinsip  tersebut  memberikan informasi  mengenai  itikad  baik  debitur  dan  kemampuan  membayar  debitur  untuk melunasi kembali pinjaman. Prinsip 5C’s ini dasar memberikan kredit antara lain: 20 a). Penilaian  Watak/  Keprbadian  ( character );  b).  Penilaian  Kemampuan  (capacity);  c). Penilaian  terhadap  modal  ( capital );  d).  Penilaian  terhadap  agunan  ( collateral );  e). Penilaian terhadap prospek usaha debitur ( condition of economy )
Selain  memperhatikan  hal-hal  di  atas,  kreditur  harus  pula  mengetahui  tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya. 21 Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan  serta  pasal-pasal  dari  perjanjian  pinjaman,  seperti:  1).  Pengguna  harus memahami  besaran  biaya  pinjaman  (bunga)  yang  akan  ditanggung;  2).  Mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali ( repayment ); 3). Pinjaman harus sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30 persen dari penghasilan; 4). Lunasi cicilan tepat waktu;  5).  Jangan  lakukan  gali  lubang  tutup  lubang;  6).  Ketahui  bunga  dan  denda pinjaman sebelum meminjam; 7). Pahamilah kontrak perjanjian.
Diperlukan perjanjian pinjam meminjam yang benar-benar dapat dilaksanakan nantinya manakala terjadi debitur gagal bayar dan hal-hal diluar kendali pihak kreditor dalam proses penyelesaian pinjam meminjam maupun dalam hal pelunasan utang. Isi perjanjian pinjam meminjam yang tepat dan mengikat tadi dituangkan dalam dokumen
17 Investree, Ketahui  Risikonya  Untuk  Mendanai  Secara  Cermat ,  https://www.investree.id/how-it- works/know-your-risk, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB
18 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia , PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 29
19 Ibid, h.30 20 Djoni S. Gazali, Op.cit ., h.274 21 Ibid, h.275
elektronik yang disetujui pihak debitor. Namun ada klausula yang perlu ditambahkan untuk melengkapi agar nantinya dapat melindungi hak-hak dari kreditur.

## Kedua; Perlindungan yang Bersifat Represif
Perlindungan  hukum  ini  berfungsi  untuk  menyelesaikan  suatu  jalan  keluar apabila  telah  terjadi  sengketa. 22 Perlindungan  hukum  ini  baru  bisa  dilakukan  setelah timbulnya  sengketa  terlebih  dahulu.  Sengketa  dalam  Penyelenggaraan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bisa terjadi antara debitur dengan kreditur maupun  dengan  antara  kreditur  dan  debitur  dengan  Penyelenggara.  Jika  sengketa tersebut  benar  terjadi  maka  ada  mekanisme  tertentu  untuk  dapat  menyelesaikan masalah tersebut.
Salah  satunya marketplace (tempat)  Investree  selaku  Penyelenggara  layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi, apabila terjadi gagal bayar dari debitur, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kreditur jelas dapat  mengajukan  gugatan  kepada  debitur,  namun  Investree  tidak  dapat  menjamin kesuksesan  dari  Pihak  Ketiga  atau  upaya-upaya  hukum  untuk  menagihkan  sisa pinjaman  sehingga  kreditur  tetap  dapat  mengalami  kerugian  sepenuhnya  dari pendanaan yang ditanamkan. 23
Dapat diketahui bahwa Penyelenggara Investree hanya menyediakan marketplace bagi kreditur dan debitur untuk melakukan pinjam meminjam. Penyelenggara bukan sebagai  pihak  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  yang  dilakukan  oleh  kreditur  dan debitur  melainkan  hanya  sebagai  pihak  yang  diberi  kuasa  oleh  kreditur  untuk menyalurkan dananya kepada debitur. Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara tidak memiliki  tanggung  jawab  atau  kewajiban  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi  tersebut.  Ketiadaan  hubungan  hukum  dalam  perjanjian pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  antara  Penyelenggara  dengan kreditur  dan  debitur  tersebut  menimbulkan  konsekuensi  hukum.  Khususnya  bagi kreditur  tidak  dapat  mengajukan  tuntutan  hukum  kepada  Penyelenggara,  apabila kreditur  mengalami  kerugian  sebagai  akibat  terjadi  gagal  bayar  oleh  debitur  akibat tindakan  Penyelenggara  yaitu  menyeleksi,  menganalisis,  dan  menyetujui  aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada kreditur.
Apabila  terjadi  gagal  bayar  oleh  debitur,  Penyelenggara  hanya  dapat mengusahakan  melalui  unit  penagihan,  membantu  melakukan  mediasi  dan mengusahakan  agar  tidak  terjadi  kredit  macet  akan  tetapi  tidak  menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi  kreditur.  Gagal  bayar  tersebut  bisa  terjadi  akibat  ketidaktepatan  Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh debitur  untuk  ditawarkan  kepada  kreditur.  Berdasarkan  hal  tersebut  jelas  bahwa Penyelenggara  tidak  memberikan  penawaran  debitur  yang  berkualitas,  sehingga  hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah kreditur.
22 Philipus M. Hadjon, Op.cit ., h.30 23 Investree, Ketahui  Risikonya  Untuk  Mendanai  Secara  Cermat ,  https://www.investree.id/how-it- works/know-your-risk, diakses pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 19.30 WIB
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh debitur dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalaian dari Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi Pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan,  maka  kreditur  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  tersebut  diluar maupun  didalam  pengadilan.  Sebagaimana  Pasal  39  Ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  dapat  menyampaikan  permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesian pengaduan konsumen (pengguna  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi)  yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang  berbasis  teknologi informasi.  Selain  OJK  dapat  pula  melakuakan  pengaduan  ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Sedangkan untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang  belum  terdaftar  atau  berizin  di  OJK,  dalam  menyelesaikan  sengketa  pengguna dapat  melakukan  pengaduan  ke  OJK.  OJK  dengan  Kominfo  akan  melakukan pemblokiran  terhadap  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi secara  illegal  atau  belum  terdaftar  dan  berizin  tersebut.  Perlu  diketahui  juga  bahwa penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang terdaftar dan berizin hanya dapat mengakses kamera, mikrofon dan lokasi. Selain dari itu, pengguna layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  informasi harus lebih  berhati-hati karena  penyelenggara    layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi yang  belum  terdaftar  dan  berizin  dapat  mengakses  nomor  IMEI hanphone pengguna layanan  seperti  galeri,  kontak  nomor handphone ,  dan  semua  informasi  penting  dalam handphone pengguna yang dapat disalahgunakan. Ketika hal tersebut terjadi pengguna layanan  dapat  melakukan  pengaduan  kepada  OJK  dan  OJK  serta  Kominfo  dapat memblokir situr tesebut.

## D. KESIMPULAN
Kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berkedudukan sebagai kreditur konkuren, dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW hak perorangan yang mana layanan pinjam meminjam uang tanpa agunan mempunyai hak yang sama untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur baik kebendaan  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak.  Dengan  kata  lain  semua piutang  kreditur  konkuren  dijamin  dengan  kebendaan  milik  debitur  secara  bersama- sama, tidak ada piutang kreditur konkuren yang didahulukan.
Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan upaya meminimalisir terjadinya masalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang paling utama adalah melakukan pengecekan bahwa Penyelenggara Fintech Lending tersebut  telah  terdaftar/berizin  di  OJK,  ajukan  pinjaman  hanya  pada  penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK. Apabila sudah melakukan hal tersebut dan debitur melakukan  wanprestasi  kreditur  dapat  melakukan  pengaduan  ke  penyelenggara
layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  agar  penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

## Saran
OJK yang bertugas dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech harus lebih  dipertegas.  Banyaknya  perusahan-perusahaan  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar OJK, harus mendapatkan perhatian OJK.  OJK  harus  lebih  banyak  memperkenalkan  serta  memberikan  edukasi  mengenai layanan Fintech agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people . Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa teknologi finansial.
REFERENSI:

## Buku
Djoni S. Gozali, 2012, Hukum Perbankan , Sinar Gafika, Jakarta. Edmon  Makarim,  2013, Notaris  dan  Transaksi  Elektronik  Kajian  Hukum  Tentang  Cybernotary  atau Elektroniic Notary , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Johannes  Ibrahim,  2004, Cross  Default  dan  Cross  Collateral  Dalam  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah , Refika Aditama, Bandung.
M.  Hadi  Shubhan,  2008, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di  Peradilan ,  Kencana, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta. Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia , PT Bina Ilmu, Surabaya. R. Setiawan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Binacipta, Bandung. Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar grafika, Jakarta.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  2013, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi , PT RajaGrafindo Persada.
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Sri  Soedewi  Masjchoen,  2011, Hukum  Jaminan  Di  Indonesia  Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  Dan Jaminan  Perorangan ,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman, Yogyakarta.
Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

## Skripsi
Afika  Yumya,  2008,  Pengaruh  Pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Kewenangan Bank  Indonesia  Dibidang  Pengawasan  Perbankan,  (Skripsi  sarjana  Fakultas  Hukum
Universitas Indonesia, Depok,), h. 28 Website Adam Rizal, 2016, Daftar Startup Fintech Di Indonesia, https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startuo-fintech-indonesia/ , diakses pada tanggal 4 Desember 2018 Aturduit.com, Pertanyaan Umum Tentang Pinjaman Online, https://www.aturduit.com/pinjaman-online , diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB
Investree, Ketahui Risikonya Untuk Mendanai Secara Cermat, https://www.investree.id/how-it- works/know-your-risk, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB
Investree.id, Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank,
https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank ,  diakses  pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 19.30 WIB