Volume 2 Issue 2, August 2020: pp. 158-171. Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Penerapan Asas Nebis In Idem Terhadap Perkara Hukum
Inkracht Van Gewijsde Melalui Putusan Praperadilan

## Application of the Nebis In Idem Principle Against Inkracht Van Gewijsde Legal Case Through Pretrial Decision
Alfiyan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara E-mail: alfiyanboz@gmail.com

## Herman
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: man.herman76@yahoo.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This study aims to analyze the ratio legis contained in the principle of nebis in idem and the legal consequences of its application to inkracht legal cases through the  pretrial  decision  Number  3  /  Pid.Prap  /  2017  /  PN.KDI.  In  this  research,  the method  used  is  normative  legal  research,  and  uses  a  statutory  approach,  a  case approach, and a conceptual approach. The research results show that the legis ratio contained in the principle of nebis in idem is legally regulated in Article 76 of the Criminal Code that people may not be prosecuted or sentenced for the second time or more, which the Indonesian Judge against himself has been tried with a decision that becomes permanent. Its application aims to create legal certainty (rechtszekerheid). So that the application of the principle of nebis in idem by Judges in pretrial through decision number 3 / Pid.Prap / 2017 / PN.KDI is not in accordance with applicable legal provisions because pretrial does not relate to the principal examination of the case. As a result of the law on the application of the principle of nebis in idem, what needs to be observed is the article of the indictment, the object of the indictment, the subject (the suspect or defendant), who is the victim of the crime and the substance of the case. In their research, the Public Prosecutor ignores the pretrial decision and violates the  principle of res judicata pro veritate  habetur, that  is, what the  judge decides must be considered true.
Keywords: Nebis In Idem; Inkracht; Pretrial
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis yang terkandung dalam  asas nebis  in  idem dan  akibat  hukum  penerapannya  terhadap  perkara hukum inkracht melalui  putusan  Praperadilan  Nomor  3/Pid.Prap/2017/PN.KDI. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan pendekatan  konseptual.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa ratio  legis yang terkandung dalam asas nebis in idem secara yuridis diatur dalam Pasal 76 KUHP bahwa orang tidak boleh dituntut atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih,  yang  oleh  Hakim  Indonesia  terhadap  dirinya  telah  diadili  dengan  putusan yang menjadi tetap. Penerapannya bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum ( rechtszekerheid ).  Sehingga  penerapan  asas nebis  in  idem oleh  Hakim  dalam praperadilan melalui putusan nomor 3/Pid.Prap/2017/PN.KDI tidak sesuai dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku  karena  praperadilan  tidak  berhubungan  dengan pemeriksaan  pokok  perkara.  Akibat  hukum  penerapan  asas nebis  in idem , maka yang perlu dicermati adalah pasal dakwaan, objek dakwaan, subjeknya (tersangka atau terdakwa), yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut serta substansi perkaranya.  Oleh  Penuntut  Umum  dalam  penelitiannya  mengabaikan  Putusan Praperadilan dan melanggar asas res judicata pro veritate habetur yaitu apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.
Kata kunci: Nebis In Idem; Inkracht; Praperadilan

## PENDAHULUAN
Salah satu fungsi keberadaan suatu hukum adalah untuk mengatur perbuatan yang harus dilakukan  dan  atau  perbuatan  yang  boleh  dilakukan  serta  perbuatan  yang  dilarang. Hukum yang dicita-citakan yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan  hukum,  melainkan  juga  perbuatan  hukum  yang  mungkin  akan  terjadi,  dan kepada  alat  perlengkapan  negara  untuk  bertindak  menurut  hukum  yang  demikian merupakan  salah  satu  bentuk  penegakan  hukum  karena  Indonesia  merupakan  Negara hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  selanjutnya  disebut  KUHP, sebagai dasar agar para pelaksana penegak hukum menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan arah ketegakannya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat  manusia,  ketertiban  serta  kepastian  hukum  demi  terselenggaranya  Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945.
Untuk  memberikan  sebuah  perlindungan  dan  kepastian  hukum  terhadap terdakwa  dalam  proses  peradilan  pidana  maka  salah  satunya  dalam  hukum  pidana nasional  di  Indonesia  terdapat  beberapa  asas  yang  menjadi  pedoman  dalam  hukum pidana salah satunya terkait penerapan asas Nebis In Idem yang disebut juga excpite van
gewijsde zaak yang berarti bahwa sebuah perkara dengan objek sama, yang diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan tetap/yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang 1 . Asas Nebis In Idem , berkaitan dengan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yaitu apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Berkaitan dengan asas Nebis  In  Idem bahwa  tujuan  penerapan  asas Nebis  In  Idem dalam  perkara  pidana adalah untuk memberikan perlindungan dan perkara pidana yang sama dan sebelumnya pernah  diputus  dan  juga  menghindari  agar  pemerintah  tidak  secara  berulang-ulang memeriksa perkara yang telah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan putusan  yang  berbeda-beda.  Hukum  pidana  nasional  di  Indonesia, asas  Nebis  In  Idem dimuat dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP yaitu seorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas Nebis In Idem ini berlaku dalam hal seorang telah mendapat putusan bebas ( vrijspraak ), lepas ( onstlag van alle rechtsvolging ) atau pemidanaan ( veroordeling ). 2
Kaitannya  dengan  permasalahan  yang  ada  pada  Putusan  Nomor 3/Pid.Prap/2017/PN.Kdi yang diajukan oleh Meddi Marcela sebagai Pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara a.n. Direktorat Reserse Kriminal Umum u.b. Kasubdit 1 selaku Penyidik  sebagai  Termohon.  Dalam  permohonannya  tersebut,  Pemohon  mengajukan permohonan Praperadilan melalui Majelis/Ketua Pengadilan Negeri Kendari.
Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  Praperadilan  karena  Pemohon sebagai  terlapor  berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/301/VI/2015/SPKT  POLDA SULTRA tanggal 3 Juni 2015 yang dilaporkan oleh ZULKIFLI MUTHAHER (Karyawan Bank Tabungan  Negara  Cabang  Kendari)  tentang  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  Penipuan Pasal 378 KUHP dan atau Penggelapan Pasal 372 KUHP.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Pemohon  sudah  pernah  disidangkan  dalam perkara  tersebut  disangkakan  Pasal  378  KUHP  Subs.  Pasal  372  KUHP  dengan  objek perkara tentang sertifikat induk Nomor 43 dan Nomor 44 yang pelapornya adalah Zulkifli Muthaher  karyawan  Bang  BTN  Cab.  Kendari  dan  terhadap  perkara  yang  dilaporkan tersebut  mempunyai  objek  perkara  yang  sama  dengan  berkas  perkara  atas  nama tersangka  Ir.  MEDDY  MARCELLA  Alias  MEDDY  Binti  H.A.B  MAMAESAH  Nomor:
1 Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum Populer , Jakarta: Prenamedia, 2016, hlm. 70.
2 Pasal 75 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
BP/14/II/2016/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2016 yang disangka Pasal 378 KUHP Subs Pasal 372 KUHP dengan objek perkara tentang sertifikat induk Nomor 43 dan 44, dan perkara ini sudah disidangkan sampai pada tingkat kasasi dengan putusan MA Nomor: 1421 K/PID/2016 tanggal 09 Maret 2017 dan sudah dieksekusi pada tanggal 10 Juli 2017 terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun.
Permohonan  Pemohon  tersebut  didasarkan  pada  alasan-alasan  yang  pada pokoknya  sebagaimana  termuat  dalam  salah  satu  poin  kesimpulannya  yaitu: “ Bahwa proses penyidikan yang dilakukan penyidik adalah perkara yang tidak sahnya penyidikan dengan alasan Ne Bis In Idem dan daluwarsa, yang hal ini bertentangan dengan Pasal 76 KUHP,  Pasal  78  KUHP  dan  Pasal  79  KUHP.  Pada  Berkas  Perkara  Nomor: BP/74/IX/2016/Dit. Reskrimum, tanggal 5 September 2016 dengan tersangka Ir. Meddy Marcella alias Meddy dengan hasil penelitian Penuntut Umum yaitu tersangka Ir. Meddy Marcella alias Meddy sudah pernah disidangkan dalam kasus yang sama, maka tersangka Ir. Meddy Marcella alias Meddy tidak dapat disangka untuk yang kedua kalinya dengan sangkaan  yang  sama  “ Nebis  In  Idem ”.  Pertimbangan  Jaksa  PU  dalam  perkara  ini bertentangan dengan putusan dalam sidang Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2017/PN.KDI  yang  mana  Ir.  Meddy  Marcella  alias  Meddy  bermohon  untuk dibatalkannya status sebagai tersangka, namun Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusan  tersebut  menolak  permohonan  Ir.  Meddy  Marcella  alias  Meddy  tersebut  dan menyatakan dalam putusannya bahwa perkara ini bukan merupakan perkara yang Nebis In  Idem .  Atas  dasar  pemikiran  dan  uraian  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  lebih lanjut  melakukan  penelitian  dengan  judul “ Penerapan  Asas Nebis  In  Idem Terhadap Perkara Hukum In Kracht Van Gewijsde Melalui Putusan Praper adilan”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan proses untuk  menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 3 Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( normative  law  research ).  Pada  hakikatnya  penelitian  hukum  normatif  merupakan penelitian  yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  norma-norma  hukum  yang  telah ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu.  Penelitian  hukum  normatif  atau
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.
disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) 4 .
Dalam  melakukan  penelitian  hukum  langkah-langkah  yang  dilakukan  adalah sebagai berikut 5 :
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dan  sekiranya  dipandang  mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan  telah  atas  isu  yang  diajukan  berdasarkan  bahan-bahan  yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan  preskripsi  berdasarkan  argumentasi  yang  telah  dibangun  di dalam kesimpulan.
Pengumpulan  bahan  hukum  dengan  pendekatan  perundang-undangan  yaitu peneliti mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu  tersebut.  Pengumpulan  bahan  hukum  dengan  pendekatan  kasus  yaitu  peneliti mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Pengumpulan  bahan  hukum  dengan  pendekatan  konseptual  yaitu  peneliti  penelusuran buku-buku  hukum  ( treatises ).  Di  dalam  buku-buku  hukum  itulah  banyak  terkandung konsep-konsep hukum.
Untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan objektif, maka analisis  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  preskriptif  yakni menafsirkan  dan  menjabarkan  berdasarkan  asas-asas  hukum,  norma  hukum  dan  teori hukum untuk memecahkan masalah-masalah dalam objek penelitian.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Peradilan Pidana di Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum  memberikan perlindungan  hukum  kepada  seluruh  warga  negaranya  dengan  meletakkan  kepastian
4 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.
5 Peter Mahmud Marzuki, op cit ., hlm. 171-172.
hukum 6 .  Sebagai  asas  dalam  penegakan  hukum  berdasarkan  kaidah  umum,  bahwa penjatuhan  hukuman  harus  setimpal  dengan  kesalahannya.  Pelaksanaan  hukum  dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran,  bahwa  apa  yang  ditentukan  hukum  tersebut  sebagai  suatu  keharusan  atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran  hukum.  Yaitu  dengan  bantuan  alat-alat  perlengkapan  negara.  Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Kepastian Hukum; (2)  Kemanfaatan;  (3)  Keadilan.7  Penerapan  terciptanya  kepastian  hukum ( rechtszekerheid ) dalam suatu perkara pidana dan untuk menciptakan rasa ketenteraman dalam  masyarakat  serta  bagi  seorang  terdakwa  tidak  akan  diganggu  dengan  adanya tuntutan terus menerus oleh negara dalam perkara yang sama dan juga negara tidak terus menerus disibukkan untuk menuntut dan mengadili orang yang sama dengan kasus yang sama, maka hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur asas ne bis in idem, yang berkaitan dengan tindak pidana yang sama, orang yang sama, tempat kejadian dan tempat ( locus delicti dan tempus )  yang  sama.  Hak  penuntut  umum  untuk  melakukan  penuntutan terhadap  setiap  orang  yang  dituduh  melakukan  suatu  tindak  pidana  dijabarkan  dalam pasal  137  KUHAP  yang  berbunyi:  “Penuntut  umum  berwenang  melakukan  penuntutan terhadap  siapa  pun  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  daerah  hukumnya dengan perkara ke pengadilan yang ber wenang mengadili”. Pelimpahan berkas perkara dari  penuntut  umum  ke  pengadilan  yang  berwenang  mengadili  harus  lengkap  dan memenuhi  persyaratan  untuk  dilimpahkan  ke  pengadilan.  Tahapan  penuntutan ( vervolging) pada  umunya  merupakan  tahapan  kedua  setelah  tahapan  penyidikan ( opsporing) dari penyidik kepolisian.
Di dalam hukum acara pidana secara garis besarnya dibagi dalam lima tahapan sebagai berikut:
1. Tahap penyidikan ( opsporing );
2. Tahap penuntutan ( vervolging );
3. Tahap mengadili ( rechtspraak );
4. Tahap melaksanakan putusan hakim ( execuse );
5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.
6 Sudarto, Kapita Selekta Hukum , Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 53-54.
7 Sudikno Mertukusumo, Mengenal Hukum , Jakarta: Liberty, 1988, hlm. 130.
Akan  tetapi,  tidak  terhadap  semua  perkara  tindak  pidana  dapat  dilakukan penuntutan  oleh  penuntut  umum.  Dasar  filosofi  yang  digunakan  sebagai  dasar penggunaan asas ne bis in idem dalam proses peradilan di Indonesia yaitu untuk menjaga kepastian  hukum  dalam  proses  peradilan  di  Indonesia.  Kepastian  Hukum  dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni Asas Legalitas yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan atau  peristiwa  ( feit )  yang  dapat  dipidana  (dihukum)  kecuali  berdasarkan  ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.” Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada perlindungan individu untuk memperoleh  kepastian  hukum  dan  persamaan  hukum  ( rechtszekerheid  en rechtsgelijkheid ) terhadap penguasa agar tidak sewenang-wenang. Berdasarkan beberapa uraian pendapat di atas maka ratio legis penerapan asas nebis in idem dalam hukum pidana adalah agar adanya jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum, setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya.

## Syarat dan Akibat Hukum Penerapan Asas Nebis In Idem
Persyaratan asas nebis in idem adalah sesuatu dimohonkan haruslah sama. Dalam KUHP pemberlakuan asas nebis in idem dijelaskan bahwa: 8
1. Terkecuali  dalam  hal  putusan  hakim  masih  diulangi,  orang  tidak  boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili dengan putusan hukum yang tetap ( Inkracht );
2. Bilamana  putusan  yang  menjadi  tetap  berasal  dari  hakim  lain,  maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak dapat didadakan penuntutan dalam hal:
a. Putusan  berupa  pembebasan  dari  tuduhan  atau  telah  lepas  dari tuntutan hukum; 9
b. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi  ampun  atau  wewenang  untuk  menjalankannya  telah  hapus karena daluwarsa. 10
8 Hariandi Law Office, “ Memahami Asas Ne Bis In Idem ” , Gresnews.com, http://www.gresnews.com/berita/tips/98863-memahami-asas-ne-bis-in-idem-/,  diakses pada tanggal 27 Juni 2020.
9 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 72.
10 Sutantio Retno Wulan  dan  Oeripkartawinata Iskandar, Hukum Acara  Pidana  dalam Teori dan  Praktik, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 51.
Apabila  Perkara  sudah  pernah  diputus  oleh  pengadilan  dan  putusan  tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), maka hal tersebut dapat dikenai asas nebis in idem. Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam nebis in idem antara lain sebagai berikut: 11
1) Objek yang sama;
2) Subjek yang sama;
3) Alasan yang sama;
4) Pengadilan yang sama.
Dengan adanya syarat ini berarti terhadap putusan tersebut harus sudah tidak ada  alat  hukum  ataupun  upaya  hukum (rechtsmiddel) yang  dipakai  untuk  mengubah putusan tersebut. Apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk kedua kalinya akan dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara bahwa permohonan tidak dapat di kabulkan dengan  alasan nebis  in  idem. 12 Suatu  perkara  dapat  dinyatakan nebis  in  idem dalam  hal  telah  ada  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  sebelumnya  yang  memutus perkara  yang  sama,  dengan  pihak  yang  sama  dan  putusan  tersebut  telah  memberikan putusan  bebas  ( vrijspraak ),  lepas  ( onstlag  van  alle  rechtsvolging )  atau  pemidanaan ( veroordeling ) terhadap orang yang dituntut itu.
Tidak semua Putusan Pengadilan mengandung Nebis In Idem, putusan Pengadilan yang mengandung asas Nebis In Idem adalah putusan positif. Bila putusan hakim masih bersifat  negatif,  maka  tidak mengakibatkan nebis  in  idem, seperti  gugatan  mengandung cacat  formil,  gugatan  prematur,  gugatan voluntair ,  gugatan contentiosa yang  bersifat deklaratif dan putusan hakim yang tidak berhak memutus. 13 Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan bahwa unsur nebis in idem baru dapat dianggap melekat pada suatu  perkara  dengan  harus  terpenuhinya  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  dalam Pasal 76 KUHP, yaitu;
a. Perkaranya  telah  diputus  dan  diadili  dengan  putusan  positif.  Hal  ini merupakan syarat pertama terhadap suatu perkara telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan.
11 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 450.
12 Sarwono, Op.cit, , hlm. 92-93.
13 Bernike
Hangesti, “ Penerapan Asas Nebis In Idem ” , Mata
Hukum, https://bernikehangesti.wordpress.com/2014/05/10/penerapan-asas-nebis-in-idem/,  diakses  pada tanggal 28 Juni 2020.
b. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Jadi agar suatu perkara melekat unsur nebis ini idem mesti terdapat kedua (2) syarat tersebut. 14
Hubungan  hukum  antara  Bank  BTN  sebagai  kreditur,  Ir.  Meddy  Marcella (Pemohon)  sebagai  developer  dan  pembeli  sebagai  debitur  atau  user.  Bank  BTN memberikan  fasilitas  kredit  untuk  pembangunan  rumah  kepada  developer,  untuk  itu developer wajib memberikan jaminan, sehingga developer memberikan jaminan berupa SHGB  Nomor  43  dan  SHGB  Nomor  44,  lalu  developer  menjual  rumah  yang  telah dibangunnya tersebut kepada user. Untuk keperluan pembelian kepada developer, Bank BTN  memberikan  fasilitas  kredit  kepada  user,  selanjutnya  user  sebagai  debitur  wajib membayar  pelunasan  kepada  Bank  BTN  selaku  kreditur.  Setelah  lunas,  maka  pihak developer  wajib  memberikan  SHGB  kepada  user  sebagai  pemecahan  dari  SHGB  induk milik developer.
Permohonan  Ir.  Meddy  Marcella  dalam  praperadilan  di  Pengadilan  Negeri Kendari bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sultra  melanggar  asas nebis  in  idem. Dalam  bukti  P-12,  P-17,  P13  dan  P-21  pasal  yang menjadi dasar dakwaan adalah Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan objeknya adalah  mengenai  Sertifikat  Nomor  43  dan  Sertifikat  Nomor  44,  terdakwanya  adalah  Ir. Meddy Marcella (Pemohon) sedangkan korbannya adalah debitur dari Bank BTN sebanyak 114 (seratus empat belas) orang debitur, serta substansi perkaranya adalah debitur tidak dapat  memperoleh  Sertifikat  HGB  karena  Ir.  Meddy  Marcella  (Pemohon)  yang  saat  itu sebagai terdakwa tidak melakukan proses pemecahannya terhadap debitur yang belum melunasi harga rumahnya, walaupun sebenarnya ada debitur yang telah melunasi harga rumahnya  melalui  Bank  BTN  selaku  kreditur.  Pasal-pasal  yang  dipergunakan  sebagai dasar  sangkaan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Ir.  Meddy  Marcella  (Pemohon), ditemukan bahwa pasal sangkaan terhadap Ir. Meddy Marcella (Pemohon) sama dengan pasal dakwaan yang telah memperoleh kekuatan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Korban  dalam  perkara  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yng  tetap, korbannya adalah debitur dari Bank BTN Cabang Kendari, sedangkan dalam perkara ini berdasarkan bukti T-1 berupa Laporan Polisi, korbannya adalah kreditur yaitu Bank BTN Cabang Kendari. Bahwa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap korbannya
14 Mairiko Alexander Kotu, “ Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Perkara Pidana ” , Jurnal Lex Et Societas, Volume IV Nomor 2, Februari 2016, hlm. 106.
adalah sebagian debitur Bank BTN Cabang Kendari, termasuk pelapor sebagaimana bukti P-21,  maka  terhadap  perkara  dengan  pelapor  (Rafiuddin)  tersebut  adalah  sama, sedangkan  dalam  perkara  ini  berdasarkan  bukti  T-1,  korbannya  adalah  kreditur  yakni Bank BTN Cabang Kendari, karena tidak dapat memperoleh pelunasan dari debitur, sebab debitur  tersebut  telah  melakukan  pelunasan  langsung  kepada  Pemohon  maka  dapat diketahui  bahwa  terdapat  perbedaan  korban  antara  perkara  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  dengan  perkara  sekarang,  oleh  karena  itu  menurut  Hakim,  oleh  karena korbannya berbeda dengan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hakim  berpendapat  bahwa  perkara  ini  bukan  merupakan  perkara  yang Nebis  In  Idem . Mencermati  kesesuaian  antara  kualifikasi nebis  in  idem dengan  peristiwa  hukum  yang nyata terjadi dalam perkara ini, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi nebis in idem dan  hal  tersebut  bertentangan  dengan  surat  pengembalian  berkas  perkara  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  Nomor:  B-64/R.3.4/Epp.1/12/2017  tanggal  12  Desember  2017 menjelaskan  bahwa  Berkas  Perkara  Nomor:  BP/74/IX/2016/Ditreskrimum  tanggal  5 September 2016 tersangka an. Ir. Meddy Marcella tersebut disangka Pasal 378 KUHP subs. Pasal 372 KUHP dengan objek perkara tentang Sertifikat Induk No. 43 dan No. 44 yang pelapornya adalah Zulkifli Muthaher (karyawan Bank BTN Cabang Kendari) dan terhadap perkara yang dilaporkan tersebut mempunyai objek perkara yang sama dengan Berkas Perkara Nomor: BP/14/II/2016/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2016 tersangka an. Ir. Meddy  Marcella  yang  disangka  Pasal  378  KUHP  subs.  Pasal  372  KUHP  dengan  objek perkara  tentang  Sertifikat  Induk  No.  43  dan  No.  44  dan  terhadap  perkara  ini  sudah disidangkan sampai pada tingkat kasasi  dengan Putusan MA  Nomor: 1425 K/Pid/2016 tanggal 9 Maret 2017 dan sudah dieksekusi pada tanggal 10 Juli 2017 terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Bahwa oleh karena tersangka sudah pernah disidangkan dalam perkara tersebut, maka tersangka tidak dapat disangkakan untuk yang kedua kalinya dengan sangkaan Pasal yang sama, hal ini sudah “ nebis in idem ” sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  176  ayat  (1)  KUHP.  Landasan  yuridis  asas nebis  in  idem dalam hukum pidana diatur dalam KUHP dalam Pasal 7 6 ayat (1) yang berbunyi; “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap” .
Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan dengan asas nebis in idem mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan
mengalami  perluasan  tidak  hanya  ditujukan  pada  terdakwa  dalam proses  persidangan, apalagi  terdakwa  dituntut  untuk  kedua  kalinya  dalam  peristiwa  yang  sama,  perlu  juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ) di pengadilan. 15 Asas nebis in idem merupakan asas yang harus dilaksanakan demi kepastian bagi  pencari  keadilan,  hal  ini  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2002  tentang  penanganan  perkara  yang  berkaitan  dengan  asas nebis  in  idem . Mahkamah  Agung  sebagai judex  juris memiliki  tugas  untuk  memeriksa  perkara permohonan kasasi, hal ini ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (1)  huruf a Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  jo.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  jo.  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung.  Hakim  Mahkamah  Agung  ketika mengadili  suatu  perkara,  harus  menjatuhkan  putusan  berdasarkan  pertimbangan. Menurut  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman pertimbangan  hakim  memiliki  pengertian  bahwa  “Pertimbangan  Hakim  adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberat kan pelaku”. Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan ini berlaku bagi hakim dalam setiap tingkat peradilan, baik oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan juga berlaku bagi hakim Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting  dalam  menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 16
Dalam hukum pidana, asas Nebis In Idem sering kali dipergunakan dalam dasar eksepsi  persidangan  oleh  terdakwa.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  Penyidik  dan  Penuntut umum mengajukan lagi terdakwa dalam pidana yang sama dan telah diputus oleh hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 17 Asas nebis in idem menyatakan bahwa semua  terdakwa  yang  diduga  dan  didakwa  sebagai  pelaku  suatu  tindak  pidana  harus dituntut di depan persidangan. Namun, daripada itu, baik secara umum maupun khusus, undang-undang  telah  menentukan  adanya  suatu  pengecualian  yakni  peniadaan  atau
15 Ibid., hlm. 105.
16 Eric  Tanjung, “ Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Bebas  Tentang  Perbuatan  Tidak Menyenangkan (Studi  Kasu s  Perkara  Nomor  518/Pid.B/2010/PN.YK)” .  Skripsi,  Yogyakarta:  Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2014, hlm. 15.
17 Sarwono, Op.cit. , hlm. 91. .
penghapusan  suatu  penuntutan  terhadap  terdakwa  dalam  hal-hal  tertentu. 18 Hak penuntut  umum  untuk  melakukan  penuntutan  terhadap  setiap  orang  yang  dituduh melakukan  suatu  tindak  pidana  dijabarkan  dalam  pasal  137  KUHAP  yang  berbunyi: “ Penuntut  umum  berwenang  melakukan  penuntutan  terhadap  siapa  pun  didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”
Berdasarkan hak yang dimiliki oleh Jaksa sebagai penuntut umum dalam berkas perkara Ir. Meddy Marcella Maka penerapan asas Nebis in Idem oleh Jaksa dalam perkara ini merupakan keadaan yang tidak diisyaratkan karena dalam penelitian Berkas Perkara Nomor: BP/74/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 5 September 2016 Jaksa Penuntut Umum mengabaikan  Putusan  Praperadilan  Nomor  3/Pid.Prap/2017/PN.Kdi  sehingga  alasan bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum menolak  berkas  perkara  tersebut  melanggar  asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yaitu apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, walaupun hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang dituduh  melakukan  suatu  tindak  pidana  dijabarkan  dalam  pasal  137  KUHAP  yang berbunyi: “Penuntut  umum  berwenang  melakukan  penuntutan  terhadap siapa  pun didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  daerah  hukumnya  dengan  perkara  ke pengadilan yang berw enang mengadili” .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  pada  Bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa ratio legis yang terkandung dalam asas nebis in idem diatur dalam Pasal 76 KUHP bahwa  penerapannya  bertujuan  untuk  terciptanya  kepastian  hukum  ( rechtszekerheid ). Asas nebis in idem memiliki arti bahwa orang yang sudah diadili atau dijatuhi hukuman yang  sudah  memiliki  kekuatan  yang  mengikat  yang  pasti  oleh  badan  peradilan  yang berwenang  atas  suatu  kejahatan  atau  tindak pidana  yang  dituduhkan  kepadanya,  tidak boleh diadili  atau  dijatuhi  putusan  untuk  kedua  kalinya  atau  lebih,  atas  kejahatan  atau tindak pidana, tempat kejadian dan waktu ( locus delicti dan tempus ) yang sama. Sehingga penerapan Asas  nebis  in  idem oleh  Hakim  dalam  praperadilan  melalui  putusan  nomor 3/Pid.Prap/2017/PN.KDI  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  karena praperadilan tidak berhubungan dengan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu asas
18 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 67.
nebis in idem hanya bisa diterapkan dalam pengadilan yang memeriksa pokok perkara dan memperoleh  keputusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Dalam  hal  penetapan tersangka  oleh  Penyidik  Kepolisian  tetap  memiliki  kewenangan  untuk  penetapan tersangka kembali tanpa mengacu pada putusan praperadilan, sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 4 tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik dalam menerbitkan Sprindik baru, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 menjelaskan persyaratan dalam  menerbitkan  Sprindik  baru  yakni  paling  sedikit  dua  alat  bukti  baru  yang  belum pernah  diajukan  dalam  sidang  praperadilan.  Selain  itu,  menilai  suatu  perkara  apakah terhadapnya berlaku asas nebis in idem , maka yang perlu dicermati adalah pasal dakwaan, objek dakwaan, subjeknya (tersangka atau terdakwa), yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut serta substansi perkaranya. Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penelitian Berkas Perkara Nomor: BP/74/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 5 September 2016 Jaksa Penuntut  Umum  mengabaikan  Putusan  Praperadilan  Nomor  3/Pid.Prap/2017/PN.Kdi sehingga  alasan  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum menolak  berkas  perkara  tersebut melanggar asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yaitu apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

## Daftar Pustaka

## Buku
Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum Populer , Jakarta: Prenamedia, 2016.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Harahap,  M.  Yahya, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHP,  Penyidikan  dan Penuntutan, Edisi ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Mertukusumo, Sudikno, Mengenal Hukum , Jakarta: Liberty, 1988.
Mulyadi,  Lilik, Hukum  Acara  Pidana  Normatif  Teoritis  Praktik  dan  Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007.
Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum , Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.
Wulan, Sutantio Retno dan Oeripkartawinata Iskandar, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, Bandung: Alumni, 1985.

## Jurnal dan Makalah
Kotu, Mairiko Alexander, “ Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Perkara Pidana ” , Jurnal Lex Et Societas, Volume IV Nomor 2, Februari 2016.
Tanjung,  Eric, “ Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Bebas  Tentang
Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara Nomor 518/Pid.B/2010/PN.YK)” .  Skripsi,  Yogyakarta:  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

## Situs Web
Hangesti,  Bernike, “ Penerapan  Asas  Nebis  In  Idem ” , Mata  Hukum, https://bernikehangesti.wordpress.com/2014/05/10/penerapan-asas-nebis- in-idem/, diakses pada tanggal 28 Juni 2020.
Hariandi  Law  Office, “ Memahami  Asas  Ne  Bis  In  Idem ”,  Gresnews .com, http://www.gresnews.com/berita/tips/98863-memahami-asas-ne-bis-in-idem- /,  diakses pada tanggal 27 Juni 2020.