## Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup dalam Dimensi HAM

## Rizky Ramadhani Kurniawan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: rizkyramadhankurniawan@gmail.com

## Abstract
There is a link between the fulfillment of the right to the environment and human rights itself. Environmental  cases  in  Indonesia,  the  state  organizers  are  quite  big  contributing  to  the occurrence of environmental damage. It is necessary for a lawsuit to punish the negligence of the  state  administrator  for  the  fulfillment  of  such  rights,  this  can  be  found  in  the  Citizen Lawsuit suit. Therefore, this paper discusses: first, what is the general picture of citizen lawsuit ?; Second, how is the relationship between human rights, citizen lawsuit, and the right to the environment ?; Third, How to integrate citizen lawsuit into national law ?. The research is a kind of normative legal research with normative juridical approach. The result of the study is that  Citizen  Lawsuit  is  an  instrument  to  protect  citizens  from  possible  losses  as  a  result  of actions or omissions from state or state authorities, intersection between human rights, citizen lawsuit  and  the  right  to  environment  is  in  the  spirit  of  escorting  the  authority  of  the  state  , Integrating it through harmonization with the 1945 Constitution and UUPPLH.
Keywords :  Citizen Lawsuit; Human Rights; Right to Environment

## Abstrak
Dalam  konteks  Hak  Asasi  Manusia  terdapat  keterkaitan  antara  pemenuhan  hak  atas lingkungan  hidup  dan  hak  asasi  manusia  itu  sendiri.  Jika  bercermin  kepada  kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia, penyelenggara negara cukup berandil besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Untuknya diperlukan jenis gugatan yang dapat menghukum kelalaian penyelenggara  negaraatas  pemenuhan  hak  tersebut,  hal  ini  dapat  ditemukan  di  dalam  jenis gugatan Citizen Lawsuit. Maka dari itu tulisan ini membahas: pertama, bagaimana gambaran umum  citizen  lawsuit?;  kedua,  bagaimana  hubungan  antara  HAM,  citizen  lawsuit,  dan  hak atas lingkungan hidup?; ketiga, Bagaimana mengintegrasikan citizen lawsuit ke dalam hukum nasional?.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan yuridis normatif formil. Hasil penelitian adalah, Citizen Lawsuit adalah instrumen untuk  melindungi  warga  negara  dari  kemungkinan  terjadinya  kerugian  sebagai  akibat  dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara, interseksi (titik temu) antara HAM, citizen lawsuit dan hak atas lingkungan hidup ada pada spirit mengawal otoritas penyelenggara negara, mengintegrasikannya lewat harmonisasi dengan UUD 1945 dan UUPPLH.
Kata Kunci: HAM; Hak atas Lingkungan Hidup; Citizen Law Suit.

## Volume 1 No. 1, Juli 2017
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index

## A. PENDAHULUAN
Nyaris  tidak  dapat  dibantah,  kerusakan  lingkungan  hidup  ( ecocide ) memiliki efek  menyengsarakan kehidupan manusia dan secara langsung mencederai  hak  asasi  manusia.  Mayoritas  kerusakan  lingkungan  hidup tersebut jamak diketahui adalah hasil dari pola perilaku manusia sendiri. Mulai dari kebijakan pembangunan yang pro ekonomi kapitalis sehingga terjadi  subordinasi  aspek-aspek  kehidupan  yang  lain,  perizinan lingkungan  hidup  yang  korup,  dan  berbagai  manipulasi  yang  hanya mungkin  dilakukan  oleh  otoritas  penyelenggara  negara  dapat  dikatakan mainframe kerusakan lingkungan hidup hari ini.
Ambil  contoh,  kebakaran  lahan  dan  hutan  yang  terjadi  di  banyak
Provinsi  di  Kalimantan  dan  Sumatera,  bencana  longsor  di  Jawa  Barat, semburan  lumpur  Lapindo  di  Jawa  Timur,  dan  banyak  perosalan lingkungan  hidup  lainnya  yang  ditenggarai  mempunyai  keterkaitan dengan kinerja penyelenggara negara (pemerintah).
Pertanyaan  kita  bersama  adalah  menyoal  kehadiran  Negara.Sebab sebagaimana dijelaskan,  dampak dari kerusakan lingkungan hidup secara langsung  menukik  kepada  persoalan  hak  asasi  manusia.  Pada  akhirnya, hal  ini  membawa  kita  pada  kecurigaan  akademis,  bahwa  penyelenggara negara  telah  lalai  dalam  memberikan  jaminan  atas  hak-hak  warga negaranya.
Pertanyaan  kita  selanjutnya  adalah  bagaimana  menuntut  negara yang  diasumsikan  telah  lalai  dalam  menjalankan  kewajibannya  dan memastikan  penyelenggara  negara  tidak  mengulangi  kelalaiannya tersebut?.
Untuk  menjawab  persoalan  ini,  peneliti  mencoba  berkaca  dari instrumen hukum di Negara lain yang mempunyai persoalan yang sama dengan  Negara  Indonesia  dewasa  ini  sebagai  alternatif  penyelesaian  di lapangan hukum lingkungan dan hak asasi manusia.
Instrumen  yang  dimaksud  adalah Citizen  Lawsuit, sebuah mekanisme  gugatan  warga  negara  yang  tumbuh  dalam  sistem  hukum common law .  Gugatan  tersebut  ditujukan  terhadap  penyelenggara  negara berkenaan  kepentingan  umum,  bukan  untuk  kepentingan  pribadi  atau orang per orang.  Unsur  kepentingan  umum  ini  membuatnya  menjadi tidak  sama  dengan  Gugatan  Tata  Usaha  Negara  walaupun  kedua mekanisme ini sama-sama menggugat penyelenggara negara.
Inti  dari  penggunaan citizen  lawsuit tidak  lain  untuk  menggugat kelalaian dari tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam
memenuhi  hak-hak  warga  negara.  Kelalaian  tersebut  didalilkan  sebagai perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ).
Lebih jauh, yang menjadi titik fokus kitaadalah bagaimana memberi hukuman  bagi  penyelenggara  Negara  untuk  memperbaiki  suatu persoalan  dengan  cara  mengeluarkan  suatu  kebijakan  yang  mengatur umum ( regeling ) agar pelanggaran hak warga negara tersebut tidak terjadi lagi.
Fungsi  gugatan  seperti  yang  dijelaskan  di  atas  yang  belum  dapat kitatemukan  pada  mekanisme  yang  disediakan  dalam  sistem  hukum Indonesia  dan  oleh  sebab  itu  penelitian  yang  berkaitan  dengan sistematisasi citizen lawsuit akan sangat dibutuhkan.
Sampai  saat  ini  di  Indonesia  memang  belum  terdapat  pengaturan khusus  tentang Citizen Lawsuit ,  sementara  di  sisi  lain  model  gugatan  ini telah  banyak  digunakan  di  berbagai  kasus  yang  menyangkut  hak  asasi. Implikasi logis dari ketiadaan pengaturan adalah ketidakjelasan patokan hakim  dalam  memutuskan  perkara  yang  menggunakan  model  gugatan ini.
Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang  ihwal citizen lawsuit di  samping  mencoba  menjawab  pertanyaan, bagaimana  keterkaitan  antara  HAM, citizen  lawsuit ,  dan  hak  atas lingkungan  hidup?;  dan  bagaimana    mengintegrasikan citizen  lawsuit ke dalam hukum nasional?

## B. PEMBAHASAN

## 1. Anatomi Citizen Lawsuit
Sejatinya, Citizen Lawsuit tidak  lahir  dari  rahim  sistem  hukum Civil Law sebagaimana  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Secara  historis, Citizen Lawsuit lahir  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum Common Law . Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menggunakan model gugatan  jenis  ini  dalam  menanggapi  permasalahan  lingkungan  yang terjadi dalam yurisdiksinya pada tahun 1970 1 .
Selanjutnya, Citizen Lawsuit mendapat kedudukan hukum yang jelas di  negara  tersebut  karena  mulai  dimuat  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  seperti Clean  Air  Act (Pasal  304), Clean  Water  Act
1 Indro  Sugianto, Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) terhadap Negara: Kajian Putusan No.28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat, dalam  “Jurnal  Kajian  Putusan  Pengadilan”,  edisi 2, (Jakarta: LEIP, 2004), hlm 34.
(Pasal  505), Comprehensive  Environmental  Response  and  Liability  Act (Pasal 310), Resource Conservation and Recovery Act (Pasal 7002). 2
Keseluruhan pasal tersebut pada intinya memberikan jaminan secara hukum  bahwa  setiap  orang  dapat  menuntut  pemerintah  di  pengadilan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang.
Pada perkembangannya yang paling mutakhir, setiap orang bahkan dapat  bertindak  sebagai  penuntut  umum  untuk  mengajukan  tuntutan pidana  lingkungan  ( environmental offence )  dalam  bentuk  tuntutan  pidana denda,  dalam  hal  penuntut  umum  negara (public  prosecutor )  tidak menjalankan tugasnya (Pasal 109 CERCLA). 3 Lebih lagi,  saat ini Negara yang mengakui jenis gugatan Citizen Lawsuit tidak hanya untuk perkara- perkara  yang  menyangkut  lingkungan  hidup,  tetapi  pada  semua  bidang dimana  negara  dianggap  melakukan  kelalaian  dalam  memenuhi  hak warga negaranya. 4
Menurut  pendapat  Michael  D  Axline, Citizen  Lawsuit memberikan kekuatan kepada warga negara untuk mengguggat pihak tertentu ( privat ) yang  melanggar  Undang-undang  selain  kekuatan  kepada  warga  Negara untuk menggugat negara dan lembaga-lembaga ( federal ) yang melakukan pelanggaran  undang-undang  atau  yang  gagal  dalam  memenuhi kewajibannya  dalam  pelaksanaan  undang-undang. Citizen  Lawsuit dimaksudkan  untuk  melindungi  warga  negara  dari  kemungkinan terjadinya  kerugian  sebagai  akibat  dari  tindakan  ( by  commission )  atau pembiaran  ( by  ommission )    dari  negara  atau  otoritas  negara  maupun otoritas non-negara.
Namun, gugatan citizen lawsuit juga mengharuskan pengaturan yang jelas yang dikeluarkan oleh otoritas negara. Hal ini menjadi point penting dalam  argumen  Gokkel,  seperti  yang  dikutip  Sundari  dalam  bukunya yang  berjudul  “Pengajuan  Gugatan  Secara  Class  Action  (Suatu  Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)”, yang menyatakan bahwa
2 Achmad Santosa, Hak Gugat Organisasi Lingkungan , (Jakarta: ICEL,1997), hlm 10.
3 Achmad  Santosa, Perluasan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) ,  dalam  “Jurnal Kajian Putusan Pengadilan”,edisi 2, (Jakarta: LEIP, 2004), hlm 62.
4 Kanadianto, Konsep Citizen Lawsuit di Indonesia, http://kanadianto.wordpress.com/ 2008/01/23/konsep-citizen-lawsuit-di-
indonesia/ . Diakses pada tanggal 03 Juni 2017
“ Citizen  Lawsuit adalah  gugatan  yang  dapat  diajukan  oleh  setiap  warga negara, tanpa pandang bulu, dengan pengaturan oleh negara.” 5
Sedangkan  Kottenhagen-Edzes,  seperti  yang  dikutip  oleh  Paulus  E. Lotulung dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan oleh  Hakim  Perdata”  memberikan  penekanan  pada  aspek  kepentingan umum  sebagaimana  dikatakannya  “...dalam Citizen  Lawsuit orang  dapat menggugat  atas  nama  kepentingan  umum  dengan  menggunakan  Pasal 140 Nieuw BW (Pasal 1365 KUHPerdata). 6
Citizen  Lawsuit ,  dengan  begitu,  dapat  diartikan  sebagai  mekanisme bagi  warga  negara  untuk  menggugat  tanggung  jawab  penyelenggara negara atas kesalahan dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kesalahan tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, atas  kesalahannya  tersebut,  negara  dihukum  untuk  melakukan  tindakan tertentu  atau  mengeluarkan  suatu  kebijkakan  yang  bersifat  pengaturan umum agar kelalaian tersebut tidak lagi terjadi di kemudian hari.
Sebagaimana jenis atau model gugatan yang lain, citizen lawsuit juga mempunyai  ciri  khas  atau  unsur-unsur  yang  mendasari  bahwa  gugatan tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  gugatan citizen  lawsuit .  Unsur-unsur tersebut melingkupi:
Pertama, gugatan  ini  dapat  diajukan  oleh  setiap  orang  atau  warga negara. Seperti gugatan perdata pada umumnya, setiap orang atau badan hukum  yang  mengajukan  gugatan  disebut  sebagai  Penggugat ( eisser/plaintiff ),  dan  orang  atau  badan  hukum  lain  yang  digugat  disebut sebagai Tergugat ( gedaagde/defendant ). 7
Pada  asasnya  setiap  orang  yang  merasa  mempunyai  hak  dan  ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk  bertindak  selaku  pihak,  baik  selaku  penggugat  maupun  tergugat. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak  sebagai  pihak  di  muka  pengadilan.  Akan  tetapi,  seseorang dapat  pula  bertindak  sebagai  Penggugat  atau  Tergugat  di  muka pengadilan  tanpa  memiliki  kepentingan  langsung  dalam  perkara  yang bersangkutan.  Seorang  wali  atau  pengampu  bertindak  sebagai  pihak  di
5 E.  Sundari ,  Pengajuan  Gugatan  Secara  Class  Action(Suatu  Studi  Perbandingan  & Penerapannya di Indonesia) , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), hlm 15.
6 Paulus E. Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 57.
7 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata , Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cet. VII, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 3.
muka  pengadilan  atas  namanya  sendiri,  tetapi  untuk  kepentingan  orang lain  yang  diwakilinya  (Pasal  383,  Pasal  446,  Pasal  452,  Pasal  403-405 KUHPerdata). 8 Dengan  demikian  setiap  warga  negara  yang  tidak terhalang  untuk  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dapat  tampil sebagai Penggugat dengan jenis gugatan Citizen Lawsuit .
Kedua , gugatan didasarkan pada asas kepentingan umum. Citizen Lawsuit dapat diajukan oleh setiap orang atau setiap warga negara, namun gugatan  ini  harus  mendasarkannya  pada  asas  kepentingan  umum. 9 Hal inilah yang menurut hemat penulis akan berpeluang untuk diperdebatkan karena  sampai  saat  ini  belum  terdapat  pasti  mengenai  kepentingan umum.
Menggunakan  pendekatan  hukum  positif,  pengertian  kepentingan umum  bisa  ditemukan  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan, antara lain: 10
a) Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas Undangundang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  Kepentingan  umum  adalah  kepentingan  bangsa,  negara, masyarakat bersama, dan/atau pembangunan.
b) Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 11
Berdasarkan  pendekatan  hukum  positif,  ditemukan  bahwa  tolak ukur  pertama  dari  kepentingan  umum  adalah  “titik  keseimbangan” terhadap  kelangsungan  hidup  yang  meliputi:  manusia  pribadi  dengan martabatnya, rakyat sebagai komunitas warga negara atau penduduk, dan Pemerintah dengan segala tindakan dan keputusannya. 12
Senada  dengan  hal  itu,  Sudikno  Mertokusumo  memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pengertian kepentingan umum adalah  kepentingan  yang  menyangkut  kepentingan  bangsa  dan  negara,
8 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Liberty, 2002), hlm 64 -65.
9 Nikolas  Simanjuntak,  “ Definisi  Pelanggaran  Kepentingan  Umum ,”  Kompas  (8 Oktober 1996): 4, dikutip oleh Marion Elisabeth, Op.cit., hlm. 95.
10 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , UU No. 9 Tahun 2004, LN. No. 35 Tahun 2004,
TLN No. 4380, Penjelasan Pasal 49.
11 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia ,  UU  No.  16,  LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Penjelasan Pasal 34 huruf c.
pelayanan  umum  dalam  masyarakat  luas,  rakyat  banyak,  dan/atau pembangunan di berbagai bidang kehidupan (atau dengan perkataan lain kepentingan  yang  harus  didahulukan  dari  kepentingan-kepentingan lainnya),  dengan  tetap  memperhatikan  proporsi  pentingnya  dan kepentingan-kepentingan yang lain. 13
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  gugatan citizen lawsuit memang merupakan instrumen yang diarahkan untuk mengawal kebijakan  pemerintah,  sebab  yang  berwenang  menyelenggarakan kepentingan umum pada dasarnya adalah pemerintah. Maka, titik terjang dari  instrumen citizen lawsuit sendiri  secara  garis  besar  ditujukan  untuk membuktikan  kesalahan  maupun  kelalaian  pemerintah  dalam menyelenggarakan kepentingan umum tersebut.
Ketiga , mendasarkan  pada  perbuatan  melawan  hukum.  Pasal  yang sering disebut-sebut sebagian kalangan merupakan pasal karet ini adalah entry  point bagi  jenis  gugatan citizen  lawsuit berkembang  di  Indonesia.
Selengkapnya  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata), berbunyi:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
Dikatakan entry point sebab yang pertama kali memperkenalkan dan mengajukan  gugatan Citizen  Lawsuit adalah  Lembaga  Bantuan  Hukum Jakarta (LBH Jakarta) untuk kasus Nunukan. Mendasarkan gugatan pada perbuatan melawan hukum, kasus Nunukan ini kemudian dimenangkan, setelah  cukup  lama  ditelantarkan  ratusan  ribu  TKI-TKI  di  Nunukan akhirnya  dipulangkan.  Setelah  dimenangkannya  gugatan  tersebut, terbitlah UU NO.  39  Tahun  2004 tentang  perlindungan dan penempatan TKI.  Gugatan  ini  kemudian  tercatat  sebagai  gugatan  yang  mampu merubah kebijakan.
Artikulasi Citizen Lawsuit secara sederhana adalah untuk melindungi warga  negara  dari  kemungkinan  terjadinya  kerugian  sebagai  akibat  dari tindakan  atau  pembiaran  dari  negara  atau  otoritas  negara.  Dengan demikian, Citizen  Lawsuit barkaitan  dengan  perbuatan  melawan  hukum pemerintah  atau  penguasa  sebagai  pihak  yang  memiliki  otoritas  untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Oleh karenanya, ketentuan pasal
1365  KUHPerdata  dapat  diterapkan  dalam  perbuatan  melawan  hukum Pemerintah. 14
Keempat , Tidak  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  berupa  uang.  Pada dasarnya  Penggugat  dalam Citizen  Lawsuit tidak  harus  membuktikan adanya  kerugian  langsung  yang  bersifat  riil  dan tangible .  Implikasi  dari hal  tersebut  adalah  tidak  mungkin  menuntut  ganti  rugi  materiil. Citizen Lawsuit merupakan  gugatan  yang  dimaksudkan  sebagai  sebuah  jalan untuk  mengevaluasi  kebijakan  pemerintah  dan  bukan  dimaksudkan untuk  ganti  rugi  meskipun  pada  perkembangannya  tidak  tertutup kemungkinan untuk hal itu. Oleh karena itu, berdasarkan perkara-perkara yang  masuk  ke  Pengadilan  dengan  menggunakan Citizen  Lawsuit , tuntutan  yang  diajukan  umumnya  adalah  berupa  prestasi  berupa tindakan-tindakan  tertentu  yang  dapat  memperbaiki  keadaan  seperti: tuntutan agar tergugat segera membuat Undang-Undang, revisi Undang- Undang,  mengeluarkan  peraturan  tambahan,  dan  melakukan  tindakan- tindakan tertentu lainnya.
2. Interseksi antara HAM, Lingkungan Hidup dan Citizen Lawsuit
Membicarakan Hak Asasi Manusia tidak akan dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap hak asasi manusia itu sendiri yang beragam, setiap bangsa  maupun  negara  mempunyai  cara  pandangnya  sendiri  terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya istilah yang dapat digunakan untuk merujuk kepada HAM itu sendiri, antara lain:
a) Human  rights yaitu  hak-hak  itu  berlaku  universal  tanpa  batas  ruang dan  waktu,  namun  dapat  dialeinasi  dengan  undang-undang  Negara yang bersangkutan.
b) Fundamental  rights yaitu  hak-hak  itu  tidak  dapat  dialeinasi  dalam keadaan apapun.
c) Citizen’s right ,  dimana  hak-hak  itu  hanya  berlaku  bagi  manusia  yang menjadi warga dari Negara yang bersangkutan saja.
d) Constitusional  rights hanya  sepanjang  hak-hak  itu  dimuat  di  dalam konstitusi yang bersangkutan.
e) Legal  rights sepanjang  hak-hak  itu  dimuat  di  dalam  peraturan perundang-undangan dari Negara yang bersangkutan saja. 15
14 Marion Elisabeth, Op.cit. , hlm 104.
15 Max  Boli  Sabon, Hak  Asasi  Manusia  Bahan  Untuk  Perguruan  Tinggi, (Jakarta: niversitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2008), hlm 14.
Secara yuridis, ketentuan mengenai perlindungan hak asasi manusia ( human  rights )  diatur  dalam  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yaitu Universal  Declaration  of  Human  Rights  1948 (Piagam  PBB).  Tujuan utamanya tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: promoting and encouraging  respect  for  human  rights  and  for  fundamental  freedoms  for  all without distinction as to race, sex, language, or religion .
Secara  umum,  berbagai  pengaturan  mengenai  HAM  tersebut  tidak secara  eksplisit  membahas  masalah  hak  atas  lingkungan  hidup  maupun citizen lawsuit sebagai bagian dari hak atas lingkungan hidup.
Akan  tetapi  penulis  ingin  menunjukkan  sebenarnya  terdapat keterkaitan yang kuat antara HAM, hak atas lingkungan hidup dan citizen lawsuit .  Sebab,  apabila  diperhatikan  ada  beberapa  hak  asasi  yang berkaitan  erat  dengan  masalah  lingkungan  hidup  terutama  hak  yang terkait  dengan  generasi  ketiga  HAM  yaitu solidarity  rights meskipun berdasarkan prinsip keterkaitan antar hak, juga ditemukan kaitan hak atas lingkungan  hidup  dengan  hak-hak  generasi  sebelumnya  termasuk  hak sipil politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Hak  yang  dimaksudkan  tersebut  adalah  hak  untuk  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  bersih  ( right  to  a  clean  environment ) 16 .  Hak  ini dapat  dibagi  lagi  menjadi: Pertama Hak  untuk  Hidup  ( The  Right  to Life ).ICCPR  mengakui  adanya  hak  untuk  hidup,  sebagaimana  yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1): every human being has the inherent rights to life,  …no  one  shall  be  arbitrarily  deprived  of  his  life. Hal  ini  menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada seorang pun dan juga  negara  dapat  sewenang-wenang  menghentikan  kehidupan seseorang. Negara harus melakukan berbagai tindakan atau paling tidak, tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan manusia.
Kedua , Hak  atas  Lingkungan  yang  Sehat  ( The  Right  to  Healthy Environment ).Sebenarnya  tidak  ada  dokumen  HAM  yang  menentukan dengan  tegas  mengenai  hak  atas  lingkungan  yang  sehat  ( healthy environment ).  Meskipun  demikian,    setidaknya  terdapat  hak  untuk mendapat  kondisi  kerja  yang  sehat  atau  untuk  mendapatkan  kehidupan yang  layak  ( adequate for the health )  pada  lingkungan  kerja.  Ketentuan  ini terdapat dalam ICESCR Pasal 7 butir b menyatakan pengakuan akan hak
16 Willem  van  Genungten, Human  Rights  Reference  Handbook ,  (Netherlands: Ministry  of    Foreign  Affairs,  Human  Rights,  Good  Governmence  and  Democratization Department, 1999), hlm. 18.
setiap orang mendapatkan kondisi kerja yang sehat ( …the right of everyone to enjoyment of just and favourable conditions of work …(a), …(b) safe and health conditions; … ).
Ketiga , Hak atas Kesehatan ( The Right to Healthy ).Hak atas kesehatan berarti setiap orang berhak atas kesehatan baik fisik maupun mental. Hak atas  kesehatan  tidak  lepas  dari  lingkungan  yang  sehat,  sebab  tanpa lingkungan yang sehat tidak mungkin kesehatan terjamin. Hal ini berarti negara harus menjamin perlindungan kesehatan setiap warganya. Pasal 12 ICESCR memberi penegasan bahwa : the state parties to the present Covenant recognize the right to everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental healthy .
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  memang  tidak  ada  ketentuan maupun pengaturan yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup adalah bagian dari HAM. Namun, melalui pendekatan pasal per pasal dari berbagai dokumen HAM di atas memberikan kita pemahaman bagaimana Hak atas Lingkungan Hidup sebenarnya merupakan bagian yang integral dari berbagai ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia.
Kembali  kepada  watak  HAM  sendiri  yang  memberikan  tekanan pada  perkara  hak  dan  kewajiban.  Negaralah  yang  dibebani  kewajiban berdasarkan  Hukum  Internasional  untuk  menghormati  ( to  respect ), melindungi ( to protect ) dan memenuhi ( to fulfill ) hak asasi manusia setiap warga negaranya. Kewajiban menghormati artinya negara harus menahan diri  dari  mengganggu  atau  membatasi  penikmatan  hak  asasi  manusia. Kewajiban  untuk  melindungi  membutuhkan  tindakan  negara  untuk melindungi  individu  dan  kelompok  terhadap  pelanggaran  hakasasi manusia.  Kewajiban  untuk  memenuhi  berarti  bahwa  negara  harus mengambil  tindakan  positif  untuk  memfasilitasi  pemenuhan  hak-hak dasar manusia.
Selanjutnya,  untuk  menentukan  sejauh  mana  negara  telah melaksanakan  kewajibannnya  untuk  memajukan  HAM  tersebut diperlukan  suatu  indikator.  Sebagaimana  Paul  Hunt special  rappourtur pertama  atas  standar  tertinggi  hak  atas  kesehatan  yang  ditunjuk  oleh komite  hak  asasi  pada  tahun  2002,  mengajukan  3  (tiga)  indikator,  yaitu:
17 Pertama ,  indikator  struktural,  indikator  ini  berbicara  tentang  apakah
17 Lihat  Audrey  R.  Chapman, The  Status  of  Effort  to  Monitor  Economic,  Social  and Cultural  Rights:  Conseptual,  Measurement  and  Policy  Issues, (United  States:  University  of Connecticut, 2005) hlm 256-257.
infrastruktur  yang  ada  atau  yang  dibuat  pemerintah  kondusif  bagi realisasi  hak; Kedua, indikator  proses,  Indikator  proses  bersama-sama dengan  indikator  hasil,  memonitor komponen  hak.  Indikator  ini muncul karena konsep realisasi bertahap; dan Ketiga, indikator hasil, indikator ini menilai tingkat pelaksanaan hak asasi yang dirasakan masyarakat.
Pada  tahap  inilah  dapat  kita  temukan  interseksi  (titik  temu) bagaimana citizen  lawsuit adalah  hak  yang  seharusnya  diakomodir  oleh penyelenggara  negara  berkaitan  dengan  otoritasnya  mengatur kepentingan  umum  khususnya  dalam  hal  lingkungan  hidup. Penyelenggara  negara  seharusnya  menyediakan  situasi  yang  kondusif bagi penikmatan hak atas lingkungan termasuk menaruhnya pada ranah hak  yang Justiciable .  Dengan  kata  lain,  membuka  ruang  gugat  seperti citizen  lawsuit untuk  membuktikan  kelalaian  negara  adalah  suatu kewajiban penyelenggara negara itu sendiri.

## 3. Mengintegrasikan Citizen Lawsuit ke dalam Hukum Nasional
Teoritikus  ilmu  hukum,  Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa  norma- norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu hierarki (tata susunan). Dengan kata lain, suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yakni norma dasar ( Grundnorm ). 18
Berpedomankan pada teori mengenai jenjang hukum ( stunfentheorie ), penulis  menguji  norma  hukum  lingkungan  Indonesia  dengan  asumsi bahwa Citizen  Lawsuit ada  pada  taraf  prosedural,  sedangkan  Undang- undang Dasar 1945 dan hukum lingkungan dan pengaturan terhadap hak asasi  manusia  di  Indonesia  sebagai  tolok  ukur  apakah Citizen  Lawsuit bertentangan  atau  malah  sebaliknya  yakni  bersinergi  dengan  sistem hukum Indonesia.
Pengaturan  hak  atas  lingkungan  hidup  dalam  hukum  positif Indonesia  tercantum  dalam  konstitusi  dan  beberapa  peraturan  lainnya,
18 Lihat. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (Ner York: Russell & Russell, 1945), hlm 113.
yaitu:  Alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  yang  menyatakan  ”... membentuk  suatu  pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  ...”,  serta  dikaitkan  dengan  Hak  Penguasaan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  ketentuan Pasal 33 (3) UUD 1945.
Konstitusi  Indonesia  mengakui  setiap  orang  berhak  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Berdasarkan  ajaran konstitusionalisme,  setiap  hak  yang  termuat  di  dalam  konstitusi merupakan  hak  dasar  atau  hak  asasi  manusia.  Selengkapnya  UUD  1945 Pasal  28H  (1)  menyebutkan:  ”Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Secara  khusus,  UUPPLH  yang  merupakan  payung  hukum lingkungan  hidup  di  Indonesia  juga  mengakui  Lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  dan  turut  pula mendasarkanya  kepada  pasal  28H  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selengkapnya,  dalam  konsideran  pada huruf  a  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa:
“Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  mendapatkan penegasan  kembali  dalam  UUPPLH  melalui  Pasal  9  ayat  (3),  berkenaan dengan hak atas lingkungan hidup secara jelas disebutkan bahwa:  ”Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Apabila  dicermati  ketentuan  UUPPLH  dapat  diketahui  bahwa kebijakan  hukumnya, 19 yaitu  untuk  melindungi  dan  mengelola lingkungan hidup agar manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Di samping itu, undang-undang ini menegaskan bahwa
19 Konsepsi  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik, sehat dan seimbang merupakan ranah hukum yang relatif baru, sehingga definisi tentang hak-hak atas lingkungan hidup dan bagaimana hak-hak tersebut diterapkan masih terus diperjuangkan. Hal ini membuat setiap perjuangan hukum untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup dimaksud menjadi penting.
hak  untuk  memperoleh  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  adalah merupakan hak dasar manusia, agar manusia dapat berkembang.
Bila  mencermati  beberapa  ketentuan  sebagaimana  yang  dihadirkan di  atas  yang  menekankan  pada  aspek  hak  asasi  manusia,  termasuk Undang-undang 1945 yang mengakui hak atas lingkungan hidup sebagai hak  asasi  manusia  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa Citizen  Lawsuit 20 kompatibel dengan sistem hukum di Indonesia.
Selanjutnya,  mengenai  keharusan  atau  urgensi  pengaturan Citizen Lawsuit ke  dalam  hukum  Indonesia  dapat  dilihat  dari  kewenangan  dan tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  lingkungan  hidup  secara  spesifik dapat  melihat  ketentuan  UUPPLH,  tanggung  jawab  dan  wewenang Pemerintah tersebut adalah: 21
1) mengatur  dan  mengembangkan  kebijaksanaan  dalam  rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2) mengatur  penyediaan,  peruntukan,  penggunaan,  perlindungan, pengelolaan  lingkungan  hidup,  dan  pemanfaatan  kembali  sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
3) mengatur  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup  terdiri  atas:  a.  KLHS;  b.  tata  ruang;  c.  baku  mutu lingkungan  hidup;  d.  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup;  e. amdal;  f.  UKL-UPL;  g.  perizinan;  h.  instrumen  ekonomi  lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran  berbasis  lingkungan  hidup;  k.  analisis  risiko  lingkungan hidup;  l.  audit  lingkungan  hidup;  dan  instrumen  lain  sesuai  dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
4) mengatur  perbuatan  hukum  dan  hubungan  hukum  antara  orang dan/atau  subjek  hukum  lainnya  serta  perbuatan  hukum  terhadap sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan,  termasuk  sumber  daya genetika;
5) mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
20 Konsep  ini  harus  dilihat  dengan  pandangan  bahwa Citizen  Lawsuit sebagai sarana  penguatan  kedudukan  pemegang  hak  atas  lingkungan  hidup  dan  alternatif penegakan  hukum  lingkungan  yang  mendorong  pencapaian  pemenuhan  hak  asasi manusia  oleh  negara.  Lihat  David  Mossop, Citizen Suits: Tools For Improving Compliance With Environmental Laws, (American Law Journal: 2013), hlm 2.
21 Lihat  konsideran  “menimbang”  huruf  a,  ketentuan  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  12, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 91 s/d 95 UUPPLH.
6) mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7) menetapkan  kebijaksanaan  nasional  tentang  pengelolaan  lingkungan hidup  dan  penataan  ruang  dengan  tetap  memperhatikan  nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
8) mengelola lingkungan hidup secara terpadu;
9) mewujudkan,  menumbuhkan,  mengembangkan  dan  meningkatkan kesadaran  dan  tanggung  jawab  para  pengambil  keputusan  dalam pengelolaan lingkungan hidup;
10) mewujudkan,  menumbuhkan,  mengembangkan  dan  meningkatkan kesadaran  akan  hak  dan  tanggung  jawab  masyarakat  dalam pengelolaan lingkungan hidup;
11) mewujudkan,  menumbuhkan,  mengembangkan  dan  meningkatkan kemitraan  antara  masyarakat,  dunia  usaha  dan  Pemerintah  dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
12) mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  menjamin  terpeliharanya  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
13) mengembangkan  dan  menerapkan  perangkat  yang  bersifat  preventif, dan  proaktif  dalam  upaya  pencegahan  penurunan  daya  dukung  dan daya tampung lingkungan hidup;
14) memanfaatkan  dan  mengembangkan  teknologi  yang  akrab lingkungan hidup;
15) menyelenggarakan  penelitian  dan  pengembangan  di  bidang lingkungan hidup;
16) menyediakan  informasi  lingkungan  hidup  dan  menyebarluaskannya kepada masyarakat;
17) memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
18) mengawasi  penataan  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  di bidang lingkungan hidup;
19) melakukan kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan;
20) melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau  kegiatan  untuk  mencegah  dan  mengakhiri  terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan
21) tindakan  penyelamatan,  penanggulangan,  dan/atau  pemulihan  atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
22) mendorong  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  untuk melakukan audit lingkungan hidup;
23) membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  yang  bersifat  bebas  dan  tidak  berpihak  bertindak untuk  kepentingan  masyarakat,  jika  diketahui  masyarakat  menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
24) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
Mencermati  kewenangan  dan  tanggung  jawab  pemerintah  di  atas, terdapat  sejumlah  poin  yang  patut  digarisbawahi  yang  akan  berimbas pada  keharusan  pemerintah  untuk  membuat  peraturan  tentang Citizen Lawsuit yakni terdapat pada poin 1 (satu), 3 (tiga) dan 7 (tujuh) yang bila ditarik  garis  besarnya  ialah,  negara  berkewajiban  mengatur  dan mengembangkan  kebijaksanaan  dalam  rangka  pengelolaan  lingkungan hidup, mengatur instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup  termasuk  mengatur  instrumen  sesuai  kebutuhan dengan memperhatikan agama adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
Hal  ini  menurut  penulis,  adalah  sebagai  salah  satu  faktor  yang mengharuskan  pengaturan Citizen  Lawsuit yakni  kewajiban  negara sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UUPPLH  untuk  membuat instrumen  hukum  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam masyarakat.
Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan suatu mekanisme gugatan yang  memberdayakan  warga  negara  ( Civil  Enforcement ).  Dalam  hal  ini adalah Citizen  Lawsuit lahir  sebagai  alternatif  dan  perlu  diatur  dalam Undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 dengan Pasal 14 Undang-undang  No.10.  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Setelah  bersepakat  bahwa citizen  lawsuit sama  sekali  tidak bertentangan  dengan  hukum  positif  di  Indonesia,  pertanyaan  yang kemudian  muncul  adalah  bagaimana  memposisikan citizen  lawsuit (hak gugat) ini di antara hak-hak lainnya yang juga diakui di dalam UUPPLH. Takdir  Rahmadi  dalam  bukunya  “Hukum  Lingkungan  di  Indonesia”
membantu kita untuk menjawab persoalan ini. Dengan membagi hak atas lingkungan  hidup  menjadi  dua  jenis  hak,  yakni  hak  substantif ( substantiveright  to  environmental  quality )  dan  hak  prosedural  ( procedural rights ).
Lebih  jauh  Takdir  Rahmadi  menerangkan,  hak  atas  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  substantif,  sedangkan  hak akses informasi, akses partisipasi, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  termasuk  ke  dalam  hak-hak  prosedural. 22 Parameter  pembagian  menjadi  dua  jenis  hak  ini  menurut  penulis didasarkan  pada  fungsi  hak  itu  sendiri,  hak  substantif  (hak  atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat) dapat dikatakan sebagai tujuan, sedangkan  hak  prosedural  adalah  hak  untuk  mengupayakan  dan  pada akhirnya mengakses tujuan tersebut.
Bertolak  dari  gagasan  tersebut,  hemat  penulis citizen  lawsuit merupakan bagian dari hak prosedural tersebut, hal ini dikarenakan spirit dari citizen  lawsuit itu  sendiri  mencita-citakan  pemberdayaan  bagi masyarakat  sipil  ( civil society )  untuk  dapat  memperjuangkan  hak-haknya di depan pengadilan ( access to justice ).

## C. PENUTUP
Citizen lawsuit adalah sebuah mekanisme yang membuka ruang gugat ( access to justice) bagi masyarakat yang menjadi korban atas tindakan ( by commission ) maupun kelalaian ( by ommission ) yang disebabkan oleh negara di bidang lingkungan hidup. Kaitan antara HAM, citizen lawsuit, dan hak atas lingkungan hidup ada pada pemaknaan terhadap otoritas negara, di mana  otoritas  negara  yang  menyelenggarakan  kepentingan  umum tersebut  perlu  diawasi  menggunakan  mekanisme  gugatan citizen lawsuit. Mengintegrasikan citizen lawsuit ke dalam hukum nasional dengan melakukan  harmonisasi  terhadap  UUD  1945  sebagai grundnorm dan UUPPLH  sebagai  payung  hukum  lingkungan  di  Indonesia,  hasilnya, integrasi  dapat  dilakukan  dengan  memasukkan citizen  lawsuit ke  dalam ranah hak prosedural atas lingkungan hidup.
22 Lihat.  Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Press,
2015), hlm 53.

## DAFTAR PUSTAKA
Chapman,    Audrey  R. The  Status  of  Effort  to  Monitor  Economic,  Social  and Cultural  Rights:  Conseptual,  Measurement  and  Policy  Issues. United States: University of Connecticut. 2005.
E. , Sundari. Pengajuan Gugatan Secara Class Action(Suatu Studi Perbandingan &  Penerapannya  di  Indonesia) .  Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta. 2002.
Genungten,  Willem  van. Human  Rights  Reference  Handbook ,  Netherlands: Ministry of  Foreign Affairs, Human Rights, Good Governmence and Democratization Department. 1999.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell. 1945.
Lotulung,  Paulus  E.. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Oleh  Hakim  Perdata . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1993.
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta: Liberty. 2002.
Mossop,  David. Citizen  Suits:  Tools  For  Improving  Compliance  With Environmental Laws. American Law Journal: 2013.
Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press. 2015.
Sabon, Max Boli. Hak Asasi Manusia Bahan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: niversitas Katolik Indonesia Atmajaya. 2008.
Santosa, Mas Achmad. Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok Class Action. Seri Informasi Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL. 1997.
___________. Perluasan  Hak  Gugat  Organisasi  (Legal  Standing) ,  dalam “Jurnal  Kajian  Putusan  Pengadilan”.edisi  2.  Jakarta:  LEIP. 2004.Sugianto,  Indro Hak  Gugat  Warga  Negara  (Citizen  Lawsuit. terhadap Negara: Kajian Putusan No.28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat. dalam “Jurnal Kajian Putusan Pengadilan”. edisi 2, Jakarta: LEIP. 2004.
Sutantio,  Retnowulan  dan  Iskandar  Oeripkartawinata .  Hukum  Acara Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek, cet.  VII.  Bandung:  Mandar  Maju.
1997.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009
Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  UU  No.  9  Tahun 2004, LN. No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380
Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia , UU No. 16, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401