## MIZAN: Journal of Islamic Law
FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 2 (2020), pp: 141-150 ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 ---------------------------------------------------

## Lampau dan Sekarang: Analisis Kompetensi Absolut Dalam Perselisihan Hak Pada Pengadilan Agama *
Xavier Nugraha, Fariz Rachman Iqbal, Ridho Firmansyah, Giovanni Dinda Cahyawati Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia E-mail: xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.799

## Abstract
On  Article  49  paragraph  (1)  of  Law  7/1989,  it  is  stated  that  the  absolute  competence  of religious justice is limited to 6 (six) areas, namely marriage, inheritance, will, hibah, waqf, and shadaqah. Further, in Article 50 of Law 7/1989 it is stated, that if there is a dispute of rights  related  to  the  areas  in  Article  49  paragraph  (1),  then  it  must  be  decided  in  a  state court.  In  its  development,  related  to  the  absolute  competence  of  this  religious  court underwent changes with the birth of Law 3/2006. In Law 3/2006, in addition to related to the addition of absolute competence, there is also the addition of Article 50 paragraph (2) which regulates related to the dispute of rights to be the absolute competence of religious justice.  This  research  is  a  normative  legal  research  with  legal,  conceptual,  and  case regulatory approaches. Based on this research, it was found that First , in Law 3/2006, there are  3  (three)  new  areas  of  absolute  competence  in  religious  justice  into  marriage,  heirs, wills, grants, waqf, zakat, infaq, shadaqah, and shariqah economics and in Law 3/2006 has removed  the  existence  of  the  right  of  choice  in  matters  of  inheritance  for  Muslims,  so  it must  absolutely  go  through  religious  justice  and Second , with  the  addition  of  Article  50 paragraph (2) of Law 3/2006, then in the case of disputes, then if the fellow Muslims, then can  directly  through  the  courts  in  the  religious  judicial  environment.  This,  in  order  to realize a quick, simple, and lightweight trial.
Keywords: absolut competency , religious court, dispute of rights

## Abstrak
Pada  Pasal  49  ayat  (1)  UU  7/1989,  disebutkan  bahwa  kompetensi  absolut  dari  peradilan agama  terlimitasi  pada  6  (enam)  bidang,  yaitu  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah, wakaf, dan shadaqah. Dan dalam pasal 50 UU 7/1989 disebutkan, bahwa apabila terdapat sengketa  hak  yang  berkaitan  dengan  bidang-bidang  pada  Pasal  49  ayat  (1),  maka  harus diputus  pada  peradilan  negeri.  Dalam  perkembangannya,  terkait  dengan  kompetensi absolut  dari  peradilan  agama  ini  mengalami  perubahan  dengan  lahirnya  UU  3/2006.  Di dalam  UU  3/2006,  selain  terkait  dengan  penambahan  kompetensi  absolut,  juga  terdapat penambahan  Pasal  50  ayat  (2)  yang  mengatur  terkait  dengan  sengketa  hak  menjadi kompetensi  absolut  dari  peradilan  agama.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  konseptual,  dan  kasus. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Pertama , pada UU 3/2006, terdapat 3 (tiga) bidang baru pada kompetensi absolut pada peradilan agama menjadi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah dan di UU 3/2006 telah menghapus adanya hak opsi pada perkara waris bagi orang Islam, sehingga mutlak harus melalui peradilan agama dan Kedua, dengan adanya penambahan Pasal 50 ayat (2) pada UU 3/2006, maka dalam hal adanya sengketa, maka apabila para pihak sesama beragama Islam, maka bisa langsung melalui pengadilan pada lingkungan peradilan agama. Hal ini, dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Keywords: kompetensi absolut, peradilan agama, peradilan umum, sengketa hak
* Naskah diterima tanggal: 13 September 2020, direvisi: 12 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.

## A. PENDAHULUAN
Pasca  amandemen  ke-3  (tiga)  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD 1945), disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 1 , bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.”  Hal  tersebut  memiliki konsekuensi  yuridis,  bahwa  sistem  pemerintahan  yang  digunakan  oleh  Indonesia adalah  sistem  pemerintahan  demokrasi. 2 Sistem  pemerintahan  demokrasi  ini  sedikit berbeda  dengan  negara-negara  lain  yang  menggunakan  sistem  serupa,  karena  sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi didasarkan pada hukum. Hal ini merupakan  konsekuensi  yuridis  dari  adanya  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang notabene merupakan lanjutan dari Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945. 3 Sistem demokrasi Indonesia  yang  sedikit  berbeda  ini  disebut  dengan democracy  under  the  rule  of  law . 4
Salah  satu  konsekuensi  yuridis  tersebut  adalah  adanya  lembaga  pengadilan (peradilan) yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang bebas dan tidak memihak ini  memang  sangat  penting  dalam  negara  hukum.  Pentingnya  sistem  peradilan  yang bebas  dan  tidak  memihak  ini,  kemudian  membuat  para  pembentuk  UUD  NRI  1945 melahirkan  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi:  “Kekuasaan  Kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan.”
Dalam  rangka  untuk  memastikan,  bahwa  peradilan  di  bawah  Mahkamah Agung  tersebut  tidak  membludak  hanya  pada  1  (satu)  pengadilan  saja  dan  untuk memastikan,  bahwa  hakim-hakim  yang  memutus  sengketa  tersebut  memiliki spesifikasi atau keahlian pada sengketa yang dihadapinya, maka dibentuklah Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.”  Dapat  dilihat,  bahwa  sejatinya  adanya  pengklasifikasian  menjadi  4 (empat)  lingkungan  peradilan  tersebut  dilakukan  berdasarkan  yurisdiksi  atau lingkungan kewenangan peradilan tersebut.
Adanya  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  memberikan  konsekuensi  yuridis, bahwa dalam hal adanya sengketa, maka harus diajukan pada pengadilan yang tepat berdasarkan  klasifikasinya  tersebut.  Adanya  klasifikasi  berdasarkan  kewenangan
1 UUD  1945  menunjukan  konstitusi  Indonesia  sebelum  amandemen,  sementara  UUD  NRI  1945 menunjukan  konstitusi  Indonesia  pasca  amandemen,  selebihnya  lihat    Xavier  Nugraha,  Risdiana  Izzaty, and  Annida  Aqiila  Putri,  “Rekonstruksi  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  Sebagai  Bentuk  Perlindungan Hukum” 3, no. 1 (2019): 40–54.
2 Mokhamad  Abdul  Aziz,  “Pilkada  Serentak  Melalui  DPRD:  Sebuah  Gagasan  Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila Dan UUD 1945,” Politik IndonesiaIndonesian Political Science Review 1, no. 2 (2016): 154–170.
3 Sunarno, “Negara Hukum Yang Demokratis,” Wacana Hukum 10, no. 1 (2011): 41–62.
4 Bagir  Manan  and  Susi  Dwi  Harijanti,  “Saat  Rakyat  Bicara:  Demokrasi  Dan  Kesejahteraan,” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2014): 1–18.
mengadili      berdasarkan      yurisdiksi      mengadili      badan-badan  peradilan  ini  yang disebut juga sebagai kompetensi absolut.
Dengan adanya pembagian berdasarkan kompetensi absolut, maka seharusnya sudah  ada  pembagian  yang  jelas  terkait  dengan  kewenangan  dari  suatu  pengadilan tersebut,  akan  tetapi  ternyata  pada  kenyataanya  masih  terdapat  perdebatan  terkait dengan  kompetensi  absolut  ini.  Salah  satu  perdebatan  terkait  kompetensi  absolut  ini adalah  antara  pengadilan  negeri  dengan  pengadilan  agama  terkait  dengan  sengketa hak.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang  dalam  bahasa  Inggris  dikenal sebagai legal research . Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi. 5 Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal  yang  dilakukan  dengan  metode  sesuai karakter yang khas dari ilmu hukum yang berbeda dengan ilmu sosial atau ilmu alam. 6 Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam hukum keperdataan, terdapat salah satu asas fundamental yang dikenal sebagai asas personalitas. 7 Asas personalitas ini memiliki makna, bahwa pemberlakuan hukum bergantung atau mengikuti subyek hukum atau orangnya, yakni warga negara di  mana  pun  keberadaannya. 8 Di  Indonesia  yang  notabene  merupakan  negara  yang sangat  plural,  membuat  asas  personalitas  ini  tidak  hanya  terlimitasi  terkait pemberlakuan  hukum  berdasarkan  kewarganegaraannya,  namun  juga  berdasarkan aspek-aspek  lain.  Salah  satu  aspek  lain  yang  mempengaruhi  dalam  penerapan  asas personalitas  ini  adalah  terkait  dengan  agama,  salah  satunya  adalah  personalitas keislaman.
Asas  personalitas  keislaman  menyatakan  bahwa  hanya  pemeluk  agama  Islam yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. 9 Asas  ini  juga  termanifestasi  di  dalam  Pasal  2  UU  50/2009.  Jika  melihat  pada  asas personalitas  keislaman  yang  ada  di  dalam  Pasal  2  UU  50/2009  menjelaskan  bahwa tidak  semua  perkara  bagi  orang  Islam  diadili  di  peradilan  agama,  namun  hanya
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
6 Rosalinda,  “Prinsip  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  Dalam  Perlindungan  Hukum  Anak  Luar Kawin” (Universitas Airlangga, 2019).
7 Zulkarnain Suleman, “Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Al- Mizan 9, no. 1 (2013): 181–192.
8 Adami Chazami, Pelajaran Hukum Perdata: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Press, 1991).
9 Eka  Susylawati,  “Penerapan  Asas  Personalitas  Keislaman  Dalam  Permohonan  Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pamekasan,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 11, no. 2 (2017): 409.
beberapa  jenis  perkara  saja.  Dengan  demikian,  dapat  dimaknai,  bahwa  ketundukan personalitas  seorang  muslim  kepada  lingkungan  Peradilan  Agama,  bukanlah ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Akan tetapi ketundukan  personalitas  muslim  kepadanya  bersifat  khusus  pada  perkara-perkara tertentu saja.
Di  dalam  UU  7/1989,  ternyata  terdapat  celah  yang  membuat  kompetensi absolut dari peradilan agama tersebut tidak bersifat mutlak. Hal ini disebabkan, karena di dalam UU 7/1989 dikenal dengan adanya hak opsi pada perkara waris. Hak opsi di dalam  UU  7/1989  maka  pada  saat  itu  bisa  dikatakan  terdapat  dualisme  kompetensi absolut.  Pada  satu  sisi,  bisa  saja  meskipun  orang  tersebut  beragama  Islam,  namun memiliki  hukum  waris  perdata  barat,  maka  otomatis  yang  berwenang  adalah pengadilan  negeri.  Hal  ini  membuat  pada  saat  itu  menimbulkan  keambiguitasan, karena  orang-orang  tersebut  cenderung  untuk  memilih  hukum  waris  yang menguntungkan mereka (yang memberikan lebih banyak harta waris). Hal inilah yang membuat pada saat itu dianggap hak opsi menimbulkan inkonsistensi pada peradilan agama. 10
Adanya  hak  opsi  ini,  dianggap  tidak  konsisten  dengan  asas  personalitas keislaman  pada  Pasal  2  UU  7/1989,  karena  pada  Pasal  2  UU  7/1989  seolah-olah mewajibkan  umat  Islam  tunduk  pada  hukum  Islam,  namun  di  satu  sisi,  dalam  hal kewarisan  memberikan  hak  untuk  memilih  apakah  tunduk  pada  hukum  Islam  atau hukum perdata barat. 11 Adanya inkosistensi ini, ternyata juga dirasakan oleh pembuat undang-undang, sehingga hak opsi ini kemudian dihapus dalam UU 3/2006. 12
Dikarenakan hak opsi yang ada di UU 7/1989 sudah dihapus oleh UU 3/2006, menyebabkan orang beragama Islam wajib tunduk pada ketentuan hukum Islam yang ada pada UU 3/2006 secara menyeluruh dan tidak memiliki pilihan untuk tunduk pada hukum  lain,  seperti  hukum  perdata  barat.  Jika  dikomparasikan  antara  UU  7/1989 dengan  UU  3/2006,  dapat  dilihat  terdapat  3  (tiga)  aspek  tambahan  pada  UU  3/2006, yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.
Jika melihat pada kompetensi absolut pada peradilan agama di dalam Pasal 49 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  (UU  3/2006)  yang  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  (UU  50/2009),  disebutkan bahwa  pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
10 Moh Sutomo, Syarifah Warohmah Marwiyah, and Nur Mawaddah, “Akar Historis Pengadilan Agama Masa Orde Baru,” Yudisia 7, no. 2 (2016): 264–284.
11 Mutaqien Dadan, “Hak Opsi Sebagai Kewarisan Dalam Tragedi Hukum,” Al Mawarid 7, no. 1 (1999): 34–44.
12 Lina  Kushidayati,  “Hak  Opsi  Dan  Hukum  Waris  Islam  Di  Indonesia,” Al-Manahij 7,  no.  1
(2013): 53–64.
Kompetensi  absolut  dari  peradilan  agama  yang  terlimitasi  pada  9  (sembilan) bidang  tersebut  seolah-olah  melimitasi  hak  beragama  umat  muslim.  Terdapat pandangan  yang  menganggap,  bahwa  umat  Islam  memiliki  kewajiban  untuk menjalankan  syariat  secara  sempurna  termasuk  dibidang  hukum  pidana  Islam ( jinayah ),  sehingga  seharusnya  Pasal  49  UU  3/2006  diperluas  termasuk  dalam  hukum pidana Islam. Terkait dengan pandangan ini, kemudian dibuatlah constitutional review di Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara Nomor 19/PUU-VI/2008. 13
Dalam  Putusan  Nomor  19/PUU-VI/2008,  Mahkamah  Konstitusi  menolak    hal tersebut, antara lain adalah:

## 1. Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama Merupakan Open Legal Policy
Mahkamah Konstitusi menjelaskan, bahwa terkait susunan, kedudukan, keanggotaan, dan  hukum  acara  termasuk  kompetensi  absolut  untuk  masing-masing  lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan wewenang penuh dari legislator  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  24  ayat  (5)  UUD  NRI  1945.  Adanya kebijakan  yang  membebaskan  pembentuk  undang-undang  dalam  menentukan  suatu pasal  yang  tidak  dilimitasi  oleh  UUD  NRI  1945  yang  dikenal  juga  sebagai open  legal policy . 14
2. Hukum  Islam  Memang  Sudah  Menjadi  Salah  Satu  Sumber  Materiil  Sebagai Bahan Peraturan Perundang-Undangan Formal
Mahkamah  Konstitusi  menguraikan,  bahwa  hukum  Islam  sejatinya  memang sudah  menjadi  salah  satu  sumber  materil  sebagai  bahan  peraturan  perundang- undangan formal. Terkait dengan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 49 UU 3/2006  ini,  ternyata  sempat  kembali  diajukan constitutional  review dalam  perkara dengan  nomor  register  30/PUU-IX/2011. 15 Dengan  adanya  2  (dua)  kali constitutional review terhadap Pasal 49 UU 3/2006 yang notabene merupakan kompetensi absolut dari peradilan agama dengan hasil 2 (dua) kali penolakan terhadap permohonan tersebut, maka tidak berlebihan untuk mengatakan, bahwa kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan Pasal 49 UU 3/2006 adalah konstitusional.
3. Sengketa Hak sebagai Kompetensi Absolut di Pengadilan Agama
Terkait dengan kompetensi absolut dari pengadilan agama memang telah diatur di  dalam  Pasal  49  UU  3/2006,  akan  tetapi,  ternyata  pada  praktiknya  masih  terdapat kebingungan  pada  kompetensi  absolut  antara  pengadilan  agama  dengan  pengadilan lain, yaitu pengadilan negeri. Pasal tersebut dilanjutkan oleh Pasal 50 yang mengatur bahwa  apabila  terdapat  sengketa  hak,  maka  hal  tersebut  merupakan  kompetensi absolut pengadilan negeri, bukan pengadilan agama.
13 Alfitri,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Tafsiran  Resmi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Jurnal Konstitusi 11, no. 2 (2014): 297–314.
14 Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 559.
15 Melissa Crouch, “Constitutionalism, Islam and the Practice of Religious Deference: The Case of the Indonesian Constitutional Court,” Australian Journal of Asian Law 16, no. 2 (2016): 1–15.
Perkara  ini  berawal  dari  diajukannya  gugatan  oleh  M.  Ali  Basjah,  seorang pengawas harta milik Baitulmaal Mukmin Lhong terhadap M. Daud bin K. Sarong. M. Ali  Basjah  selaku  penggugat  mendalilkan,  bahwa  M.  Daud  bin  K.  Sarong  menguasai aset  yang  seharusnya  milik Baitulmaal Mukmin  Lhong.  M.  Ali  Basjah  menjelaskan, bahwa  aset  yang  didaku  oleh  M.  Daud  bin  K.  Sarong  tersebut  adalah  aset  dari Baitulmaal Mukmin Lhong yang diperoleh dari almarhum Lim Mamad yang notabene pada saat itu tidak mempunyai wali yang sah.  M. Daud bin K. Sarong menolak dalil dari  penggugat  tersebut  dan  tetap  bersikukuh,  bahwa  aset  itu  adalah  miliknya. Adapun  alasan  dari  M.  Daud  bin  K.  Sarong  untuk  mengakui  aset  tersebut  adalah karena  dia  adalah  wali  nasab  dari  almarhum  Lim  Mamad.  Adanya  permasalahan tersebut  yang  kemudian  melahirkan  sengketa  hak  antara  M.  Ali  Basjah,  seorang pengawas harta milik Baitulmaal Mukmin Lhong selaku penggugat terhadap M. Daud bin K. Sarong selaku tergugat. 16
Penggugat memang mengajukan gugatan pada pengadilan negeri, akan tetapi hakim pada pengadilan tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 51/1969 Pdt Tanggal 14 Desember 1971  mendalilkan, bahwa adanya  gugatan tersebut bukan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, melainkan pengadilan agama. Terkait  dengan  putusan  tersebut,  kemudian  direvisi  oleh  hakim  dalam  Putusan  MA No.  613K/SIP/1972.  Hakim  berpendapat,  bahwa  gugatan  yang  diajukan  atas penguasaan  tanpa  hak  atas  harta Baitulmaal adalah  menjadi  wewenang  lingkungan pengadilan  umum  dan  bukan  menjadi  wewenang  pengadilan  agama.  Dari  putusan Mahkamah Agung ini, maka jelas hakim berpendapat bahwa dalam hal sengketa hak, maka harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan negeri.
Jika dianalisis, sejatinya memang putusan MA No. 613K/SIP/1972 bisa dibilang koheren  dengan  Pasal  50  UU  7/1989  yang  notabene  hakim  mendasarkan  adanya sengketa  hak  yang  memang  merupakan  kompetensi  absolut  dari  pengadilan  negeri. Adapun  beberapa  putusan  lain  yang  koheren  dengan  Pasal  50  UU  7/1989,  yaitu Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  132K/Pdt/1993.  Dalam  perkara  ini,  penggugat mengajukan sengketa pembagian warisan orang yang beragama Islam yang diajukan ke  pengadilan  umum.  Tergugat  yang  memperoleh  gugatan  tersebut  kemudian mengajukan  eksepsi,  dengan  dalil  bahwa  pengadilan  negeri  tidak  berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam sebab hal tersebut berada dalam yurisdiksi pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU 7/1989.
Eksepsi  yang  diajukan  oleh  tergugat  tersebut,  kemudian  ditolak  oleh  hakim dengan  dasar,  bahwa  pengadilan  negeri  memang  berwenang,  karena  dalam  gugatan ini  terdapat  permasalahan  sengketa  hak  dalam  penentuan  waris.  Dengan  dasar tersebut,  maka  hakim  memutuskan  bahwa  perlu  diputus  terlebih  dahulu  adanya sengketa  hak  tersebut,  baru  diputus  di  pengadilan  agama  terkait  dengan  pembagian warisannya.
Adanya sengketa hak yang menjadi kompetensi absolut dari pengadilan negeri berdasarkan  Pasal  50  UU  7/1989  dalam  perkembangannya  ternyata  tidaklah  bersifat
16 Soeroso  R., Yurisprudensi  Hukum  Acara  Perdata  Bagian  1  Tentang  Kompetensi  Kewenangan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
mutlak. Hal ini disebabkan, karena pada UU 3/2006 yang notabene perubahan dari UU 7/1989  terdapat  pengaturan  tambahan,  yaitu  pada  Pasal  50  ayat  (2)  yang  berbunyi: “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh  pengadilan  agama  bersama-sama  perkara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 49.”  Berdasarkan  Pasal  50  ayat  (2)  UU  3/2006,  maka  dapat  dilihat  bahwa  terdapat penambahan  kompetensi  absolut  pada  peradilan  agama  terkait  dengan  sengketa  hak antara  umat  Islam.  Maka,  jika  dianalisis,  sejatinya  adanya  penambahan  kompetensi absolut pada Pasal 50 ayat (2) UU 3/2006 pada peradilan agama adalah karena politik hukum  peradilan  Indonesia  yang  semakin  mengarah  pada  sistem  peradilan  yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Berikut  adalah  gambaran  perbedaan  sengketa  hak  sebelum  dengan  sesudah Pasal 50 ayat (2) UU 3/2006.
Melakukan Gugatan Sengketa
Terkait ke Pengadilan Agama dengan membawa Hasil Perhitungan
Sengketa Hak dari Pengadilan
Negeri Hasil Putusan diserahkan
Melakukan Gugatan Terkait Sengketa Hak ke Pengadilan Negeri
Gambar 1. Alur Sengketa Hak Sebelum Pasal 50 ayat (2) UU 3/2006
Langsung Melakukan Gugatan Terkait Sengketa Hak dan Sengketa Terkait ke Pengadilan Agama Apabila Sama-sama Beragama Islam
Gambar 2. Alur Sengketa Hak Setelah Pasal 50 ayat (2) UU 3/2006

## Xavier Nugraha, Fariz Rachman Iqbal, Ridho Firmansyah, Giovanni Dinda Cahyawati

## Sumber: Dikelola Dari Berbagai Sumber Oleh Penulis

## D. KESIMPULAN
Terdapat  perubahan  kompetensi  absolut  pada  peradilan  agama  di  dalam  UU 7/1989  dan  UU  3/2006.  Dulu,  pada  UU  7/1989,  kompetensi  absolut  pada  peradilan agama terlimitasi pada 6 (enam) bidang, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Bahkan, pada UU 7/1989, masih dikenal hak opsi pada perkara waris  yang  notabene  bisa  memilih  antara  peradilan  negeri  atau  peradilan  agama, sehingga  tidak  bisa  mengatakan,  bahwa  terkait  waris  bagi  pemeluk  Islam  adalah sepenuhnya  kompetensi  absolut  dari  peradilan  agama.  Dalam  perkembangannya, pada UU 3/2006, terdapat 3 (tiga) bidang baru pada kompetensi absolut pada peradilan agama  menjadi  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah,  dan ekonomi  syari'ah  dan  di  UU  3/2006  telah  menghapus  adanya  hak  opsi  pada  perkara waris bagi orang Islam, sehingga mutlak harus melalui peradilan agama.
Terkait dengan sengketa hak, juga terdapat perubahan di dalam UU 7/1989 dan UU  3/2006.  Dulu,  pada  UU  7/1989,  jika  terdapat  sengketa  dengan  hal-hal  yang berkaitan dengan Pasal 49 ayat (1) UU 7/1989, maka harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan pada lingkungan peradilan umum. Dalam perkembangannya, pada UU 3/2006 dengan adanya penambahan Pasal 50 ayat (2), maka apabila para pihak sesama beragama  Islam,  maka  bisa  langsung  melalui  pengadilan  pada  lingkungan  peradilan agama.  Hal  ini,  dalam  rangka  mewujudkan  peradilan  yang  cepat,  sederhana,  dan biaya ringan.

## REFERENSI
Adami,  Chazami. Pelajaran  Hukum  Perdata:  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-  Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Perdata . Jakarta: Rajawali Press, 1991.
Alfitri.  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Tafsiran  Resmi  Hukum  Islam  Di Indonesia.”
Konstitusi 11, no. 2 (2014): 297–314.
Aziz,  Mokhamad  Abdul.  “Pilkada  Serentak  Melalui  DPRD:  Sebuah  Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila Dan UUD 1945.” Politik IndonesiaIndonesian Political Science Review 1, no. 2 (2016): 154–170.
Crouch,  Melissa.  “Constitutionalism,  Islam  and  the  Practice  of  Religious  Deference: The  Case  of  the  Indonesian  Constitutional  Court.” Australian  Journal  of  Asian Law 16, no. 2 (2016): 1–15.
Dadan, Mutaqien. “Hak Opsi Sebagai Kewarisan Dalam Tragedi Hukum.” Al Mawarid 7, no. 1 (1999): 34–44.
Gumbira,  Seno  Wibowo.  “Problematika  Peninjauan  Kembali  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun
2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana).” Jurnal Hukum & Pembangunan 46, no. 1 (2016): 106.
Hantoro, Novianto M. “Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Negara Hukum 3, no. 2 (2012): 154–180.
Harahap,  M.  Yahya.  “Berbagai  Permasalahan  Formil  Dalam  Gugatan  Perdata.” Varia Peradilan, Majalah hukum Ikahi , 1993.
———. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan . Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Hutchinson, Terry. Researching and Writing in Law . Sydney: Lawbook Co, 2002.
Konstitusi,  Mahkamah,  and  Republik  Indonesia. Naskah  Komprehensif  Perubahan  UUD Buku VI Kekuasaan Kehakiman . Vol. 53, 2010.
Lina Kushidayati. “Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia.” Al-Manahij 7, no. 1 (2013): 53–64.
Manan,  Bagir,  and  Susi  Dwi  Harijanti.  “Saat  Rakyat  Bicara:  Demokrasi  Dan Kesejahteraan.” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2014): 1–18.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum :  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2017.
———. “Penelitian Hukum.” Yuridika 16, no. 1 (2001): 103.
Muabezi,  Zahermann  Armandz.  “Negara  Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats)  Bukan Kekuasaan (Machtsstaat).” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 4 (2017): 421–446.
Muhammad,  Mukmin.  “Independensi  Yudisial  Sebagai  Pilar  Dari  Suatu  Negara Hukum.” Meraja Journal 1, no. 1 (2018): 1–8.
Nugraha,  Xavier,  Risdiana  Izzaty,  and Annida Aqiila Putri.  “Rekonstruksi  Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum” 3, no. 1 (2019): 40– 54.
Nugraha,  Xavier,  John  Eno  Prasito  Putra,  and  Krishna  Darari  Hamonangan  Putra. “Analisa  Daluarsa  Gugatan  Pembatalan  Perjanjian  Akibat  Adanya Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van  Omstandigheiden).” Galuh  Justisi 8, no. 1 (2020): 54–72.
R., Soeroso. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 1 Tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Rosalinda.  “Prinsip  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  Dalam  Perlindungan  Hukum Anak Luar Kawin.” Universitas Airlangga, 2019.
Satriawan,  Iwan,  and  Tanto  Lailam.  “Open  Legal  Policy  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Dan  Pembentukan  Undang-Undang.” Jurnal  Konstitusi 16,  no.  3 (2019): 559.
Sunarno. “Negara Hukum Yang Demokratis.” Wacana Hukum 10, no. 1 (2011): 41–62.
Susylawati,  Eka.  “Penerapan  Asas  Personalitas  Keislaman  Dalam  Permohonan Pengangkatan  Anak  Di  Kabupaten  Pamekasan.” Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  &
Pranata Sosial 11, no. 2 (2017): 409.
Sutomo,  Moh,  Syarifah  Warohmah  Marwiyah,  and  Nur  Mawaddah.  “Akar  Historis Pengadilan Agama Masa Orde Baru.” Yudisia 7, no. 2 (2016): 264–284.
Wahyono, Juanda, and Widya N. Rosari. “The Implementation Of Constitutional Court Decision  Number:  93/PUU-X/2012  In  Disputessettlement  Of  Syariah  Bank Financing  At  The  Court  For  Religionaffairs  Of  Bengkulu  City.” Bengkoelen Justice 7, no. 2 (2012).
Zaman, Muhammad Rutabuz. “Mendudukkan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah.” Jurnal Studi islam Miyah 14, no. 2 (2018): 148–159.
Zulkarnain  Suleman.  “Asas  Personalitas  Keislaman  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).” Al-Mizan 9, no. 1 (2013): 181–192.