JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2

## METODOLOGI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA:
Telaah atas Fatwa Bidang Ibadah, Sosial dan Budaya denganPendekatan Maqasid Al-Shari’ah

## Abstrak:
Tulisan ini membahas tentang metodologi  fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) di bidang ibadah, sosial dan  budaya. Penelitian ini menelaah dan mengungkap dari persoalan berikut : 1. metodologi penetapan  fatwa  MUI  dalam  bidang  ibadah,  sosial,  dan  budaya  perspektif ijtihad  maqasidi 2. interkoneksitas  maslahah  fatwa  MUI  dalam  bidang  ibadah,  sosial,  dan  budaya,  dengan menggunakan  pendekatan maqasid  al-shari’ah. Penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian kepustakaan ( library research ). Sumber data penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang ibadah, sosial, dan budaya yang dari tahun 1975 hingga 2015 yang termaktub dalam  buku  “Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975  ( Edisi  Terbaru )”  yang  diterbitkan  oleh  Emir Jakarta  pada  tahun  2015  sebagai  sumber  primer,  maupun  dari  literatur,  buku,  atau  dokumen- dokumen  tertulis  terkait  lainnya  sebagai  sumber  sekunder.  Teknik  pengumpulan  datanya menggunakan Studi Dokumenter terhadap bahan-bahan kepustakaan tenatng fatwa Majelis Ulama Indonesia  (MUI).  Sedangkan  dalam  melakukan  analisis  data  akan  digunakan Content  Analysis (analisis  isi),  yang  akan  digunakan  dalam  menganalisa  isi  dari  fatwa Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) di bidang ibadah, sosial dan budaya. Secara metodologis, dalam fatwa bidang agama MUI mengesampingkan  pendekatan mashlahah di  luar  kemaslahatan  agama  itu  sendiri.  Sementara dalam  fatwa  bidang  sosial  dan  budaya, mashlahah menjadi  pertimbangan  penting  dalam memutuskan fatwa, dengan tetap mempertimbangkan graduasi kekuatan maslahah ( dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat ) dan graduasi al-kulliyat al-khams. Kemudian, Interkoneksitas mashlahah ( ittishaliyat  al-mashalih )  Fatwa  MUI  dalam  ranah  agama,  sosial  dan  buadaya  merupakan pandangan  dunia  ( world  view )    dalam  melihat  dan  menyelesaikan  problem  tersebut,  dengan ketentuan  sebagai  berikut  :  Pertama,  ketika  interkoneksi  tersebut  berhadapan  dengan  masalah agama maka MUI mengabaikan kemaslahatan di luar ranah agama ; Kedua, mempertimbangakan aspek dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat ; Ketiga, mempertimbangkan kaidah : ىلع ةمدقم ةماعلا ﱀاصﳌا ةصاﳋا ﱀاصﳌا (kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan khusus).
Kata Kunci : metodologi, interkoneksi, fatwa MUI, maqashid al-syari’ah

## Abstract:
This paper discusses the fatwa methodology of the Indonesian Ulema Council (MUI) in worship, society  and  culture.  This  study  examines  and  reveals  the  following  issues:  1.  methods  for determining the MUI fatwa in the fields of worship, social, and culture from the maqasidi ijtihad perspective. 2. interconnectivity of the MUI fatwa maslahah in the fields of worship, social, and culture?  using  the  maqasid  al-shari'ah  approach.  This  research  is  library  research  (library
Methodology Of the Fatwa of The Indonesian Ulama Assembly: Reviewing the Fatwa in the Field of Worship, Social, and Culture with the Maqasid Al-Shari'ah Approach

## A. Halil Thahir
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kedri halilthahir16@yahoo.co.id
research). The data source of this research is the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) in the fields of worship, social and culture, which from 1975 to 2015 is contained in the book "The Association of MUI Fatwa Since 1975 (Latest Edition)" published by the Emir of Jakarta in 2015 as  primary  sources,  as  well  as  from  literature,  books,  or  other  related  written  documents  as secondary sources. The data collection technique uses a documentary study of library materials regarding  the  fatwa  of  the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI).  Meanwhile,  in  conducting  data analysis, Content Analysis will be used, which will be used to analyze the content of the fatwa of the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  in  the  fields  of  worship,  social,  and  culture. Methodologically, in the religious fatwa, the MUI has ruled out the maslahah approach outside of the benefit  of religion itself. Meanwhile, in social and cultural fatwas, mashlahah becomes an important consideration in deciding the fatwa while still considering the graduation of maslahah power  (dharuriyat,  hajiyat,  and  tahsiniyat)  and  al-kulliyat  al-khams  graduation.  Then,  the interconnection of mashlahah (ittishaliyat al-mashalih) The MUI fatwa in the realm of religion, social and culture is a world view in seeing and solving the problem, with the following provisions: First, when the interconnection deals with religious issues, MUI ignores benefits outside the realm of religion; Second, consider the aspects of dharuriyat, hajiyat, and tahsiniyat; Third, consider the rules: ﱀاصﳌا ﱃ ةماعلا ﱀاصﳌا ةصاﳋا (public benefit takes precedence over particular benefit).
Keywords: methodology, interconnection, MUI fatwa, maqashid al-syari'ah

## PENDAHULUAN
Islam  hadir  untuk  membimbing umat manusia agar senantiasa berada dalam jalan yang benar, yaitu jalan yang membawa rahmat  dan  kemaslahatan  bagi  alam semesta.Rahmat  dan  kemaslahatan  yang mengiringi kehadiran Islam tersebut meniscayakan  fleksibilitas  ( al-murunah,  al- hanafiyyah )  ajarannya  sesuai  dengan tuntutan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi yang bergerak cepat. Pada saat yang sama, ajaran-ajaran yang bersifat pokok fundamental ( al-ushul ) tetap tegak kokoh ( al- istiqamah ) relevan dengan segala situasi dan kondisi ( salih li kulli zaman wa makan ). 1 Dua hal inilah yang menjadikan Islam tetap eksis
1 Berkaitan  dengan  konsep  fleksibilitas  (al- nafiyyah)  dan  keajegan  (al-istiqamah)  ajaran  Islam banyak dikupas oleh para pemikir Islam. Muhammad Syahrur,  Pemikir Islam kelahiran Syiria, menegaskan bahwa  ajaran  Islam  memiliki  dua  sisi,  yakni    (tegak lurus, tidak berubah, dan tetap dalam kondisi apa pun) dan al-hanafiyyah (lentur,  fleksibel,  dan  dapat berubah  sesuai  situasi  dan  kondidi),  sepintas  antara
dan  bahkan  mengalami  perkembangan signifikan  dari  waktu  ke  waktu,  baik  dalam kuantitas  pemeluknya  maupun  kesadaran untuk  hidup  lebih  “islami”  dalam  segala aspek  kehidupan:  ibadah,  sosial,  budaya, ekonomi, dan politik.
Sebagai  manifestasi  penghambaan manusia  kepada  Allah  swt,  ibadah  dengan segala bentuk dan macamnya tidak luput dari permasalahan-permasalahan baru yang muncul  ke  permukaan  dan  memerlukan jawaban  serta solusi  yang  benar.  Salah  satu kasus  yang  dapat  penulis  sebutkan  di  sini adalah  shalat  jum’at  dua  gelombang  yang pernah  ditanyakan  dan  diusulkan  oleh  PT The  Fist  Nasional  Glassware  Limetid  (PT
yang  satu  dengan  lainnya  saling  bertolak  belakang. Namun justru dengan dua karakter tersebut, menurut Syahrur Islam senantiasa “nyaman” dan memberikan “kenyamanan” tidak saja pada pemeluknya, tapi juga memeberikan  kenyamanan  bagi  semesta.  Periksa, Muhammad Shahrur, al-Kitab wa al-Qur’an Qira’ah Mu’asirah (Syiria: al-Ahali li al-Tiba’ah, 2000), 20
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
Firna  Glass)  agar  dikeluarkan  fatwa  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  melalui surat bernomor: 005/M/FIRNA/97 tertanggal 2 September 1997. 2 Dalam surat tersebut, PT Firna  Glas  yang  diwakili  oleh  Dewan Kemakmuran  Masjid  (DKM)  menanyakan hukum  shalat  Jum’at  dua gelombang  dalam satu  masjid.  Gagasan  untuk  melaksanakan shalat Jum’at dua gelombang di perusahaan tersebut  didasarkan  pada  situasi  dimana apabila  shalat  Jum’at  dilaksanakan  hanya satu gelombang saja maka perusahaan harus menghentikan  mesin  pabrik,  padahal  pabrik harus  beroperasi  selama  24  jam  nonstop. Apabila mesin mati dan tungku/dapur gelas- pun  juga  mati  walaupun  hanya  beberapa menit  saja  maka  akan  berakibat  pada membekunya cairan gelas sebelum waktunya membeku  dan  membatu.  Proses  untuk mencairkannya  kembali  harus  membongkar tungku  yang  membutuhkan  waktu  paling cepat  3  bulan.  Bila  hal  ini  yang  harus ditempuh  perusahaan  yang  tujuannya  agar seluruh  karyawan  perusahan  dapat  shalat Jum’at satu gelombang, maka kerugian besar bukan hanya dirasakan oleh perusahaan, tapi juga  berdampak  pada  tingkat  kesejahteraan seluruh karyawan. 3
2 Asrorun  Ni’am  Sholeh, Metodologi  Penetapan Fatwa  Majelis    Ulama  Indonesia (Jakarta:  Penerbir Erlangga, 2016), 150.
3 Ibid.  Dengan  nalar  tersebut,  perusahaan  melihat kemaslahatan harta benda selayaknya dapat dijadikan pertimbnagan  dalam  melaksanakan  ajaran  agama, termasuk pelaksanaan shalat Jum’at dua gelombang.Pada  tahun  2013  penulis  mendapatkan kesempatan  mengikuti  program  postdoktoral  yang diselenggarakan oleh Diktis Kemenag Pusat di Tunisia
Pertanyaan yang diajukan PT Firna Glass  kepada  Majelis  Ulama  Indonesia tersebut  membutuhkan  kejelian  dalam melihat permaslahan agar diperoleh jawaban yang tepat dan benar. Di dalamnya terdapat dua  kemaslahatan  yang  sepintas  antara  satu kemaslahatan dengan kemaslahatan yang lain saling bertentangan. Apabila seluruh karyawan melaksanakan shalat Jum’at dalam satu  waktu,  mereka  telah  memenuhi kemaslahatan agama  ( al-din ) yang  merupan kewajiban satu pekan sekali. Namun ketaatan beragama  tersebut,  --dalam  situasi  dan kondisi  perusahaan  seperti  yang  telah dijelaskan,-- dapat mengabaikan kemaslahatan  harta  benda  yang  juga dilindungi oleh agama, dan bahkan menjadi salah  satu  syarat  kecakapan  ( ahliyyah ) seseorang dalam ibadah-ibadah tertentu yang bersifat  fisik  ( badaniyya h),  lebih-lebih ibadah  yang  bersifat  materi  ( maliyyah ).
Sebaliknya,  jika  pelaksanaan  shalat  Jum’at dilaksanakan  sebanyak  dua  gelombang  atau lebih, sulit dicarikan dasar normatifnya baik dalam  sumber  ajaran    utama:  Alquran  dan Hadis,  maupun  dalam  literatur  kitab  fikih klasik maupun kontemporer.
yang  bermadzhab  Malikiyyah.Dinegara  tersebut, shalat Jum’at lazim dilaksanakan dalam dua, bahkan ada  yang  tiga  gelombang  untk  memeberikan kesempatan  para  karyawan  melaksanakan  shalat Jum’at  tanpa  harus  dipusingkan  dengan  urusan keberlangsunagn  tugas  dan  kewajiban  duniawi. Namun  demikian,  shalat  Jum’at  dua  gelombang  di negara  penghasil  buah  zaitun  terbaik  di  dunia  itu dilaksanakan di masjid yang berbeda, walaupun jarak antara dua masjid  hanya sekitar dua ratus meter.
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
Menyikapi  realitas  ini,  Majelis Ulama Indonesia  melalui forum  Munas VI MUI  pada  tanggal  25-28  Juli  2000 mengeluarkan  fatwa    bahwa  pelaksanaan shalat Jum’at dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda  hukumnya  tidak  sah,  walaupun terdapat  alasan  yang  dibenarkan  secara hukum  ( ‘udzur  shar’i ).  Dalam  fatwanya,
MUI  juga  memutuskan  bahwa  seorang muslim  yang  tidak  dapat  melakukan  shalat Jum’at  karena  alasan  yang  benar  (‘udzur shar’i)  hanya  diwajibkan  melaksanakan shalat zuhur). 4
Perkawinan  beda  agama  adalah salah  satu  contoh  permasalahan  baru  yang terjadi  dalam  ranah  sosial  kemasyarakatan, khususnya  di  Indonesia.  Masalah  ini tergolong  permaslahan  yang  rumit  dan sensitif  baik  secara  teologis  maupun  secara teknis. Secara teologis, baik Islam maupun di luar  Islam  (khususnya  Kristen)  masing- masing menolak keabsahan perkawinan beda agama. Bahkan tidak jarang putra-putri yang kawin  beda  agama  dianggap  “murtad”  dari agamanya masing-masing serta diblokir dari hubungan  kekeluargaan.  Secara  teknis operasional, pelaksanaan kawin beda agama harus  menapaki  jalan  yang  tidak  mungkin untuk dilalui, dimana masing-masing agama
4 Ni’am, Penetapan , 152.
5 Abdul  Mosith  Ghazali  membahas  secara mendalam tentang  kemungkinan dan legalitas kawin beda  agama  dengan  pertimbangan  narasi  teks keagamaan,  baik  Alqur’an,  Hadis,  maupun  naskah kitab-kitab  fikih  dengan  analisis  historis  empiris.
memiliki regulasi yang ekslusif.  Pada pasal 2  UU  Nomor  1    tahun  1974  tentang perkawinan  disebutkan  bahwa  adalah  saha apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan  ini menegaskan  bahwa  prosesi  perkawinan hanya  boleh  dilakukan  oleh  satu  lembaga agama  saja,  yaitu  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam,  dan melalui  Catatan  Sipil  bagi  yang  beragama Kristen.Jika calon mempelai berlainan agama maka lembaga agama tidak dapat menikahkan  mereka,  kecuali  salah  satunya mengikuti  agam  pasangannya.Dalam  tradisi Kristiani,  calon  mempelai  harus  melalui prosesi pemberkatan, dan apabila salah satu calon tidak beragama Kristen dia harus siap dibaptis,  memeluk  agama  Kristen.Dalam perkawinan Islam hal serupa juga terjadi.Calon  mempelai  dituntun  oleh  wali atau naib (petugas akad nikah di KUA) untuk mengucapkan dua kalaimat shahadat sebagai bukti  nyata  calon  mempelai  adalah  benar- benar  beragama  Islam.  Aturan  yang  rumit dan  super  ketat  baik  dari  aspek  teologis maupun  teknis  operainalnya  secara  agama maupun  perundang-undangan  yang  berlaku, perkawinan beda agama juga terjadi dengan berbagai modus  ilegal. 5
Periksa,  Abdul  Moqsth  Ghazali,  “Tafsir  islam Progresif  Tentang  Nikah  Beda  Agama”  di  dalam Istiqra’ Jurnal Penelitian , Vol. 04, Nomor 01 (Jakarta: Direktorat  Perguruan  TinggiIslam  Departemen Agama, 2005), 225-2249.
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
Berkaitan  dengan  perkawinan  beda agama,  MUI  telah  mengeluarkan  fatwa sebanyak  dua  kali.  Pertama,  fatwa  tentang Perkawinan  Campuran  yang  ditetapkan melalui  Munas  II  MUI    yang  berlangsung pada tanggal 11-17 Rajab 1400 H/26 Mei-1 Juni  1980  M  Fatwa  ini  menegaskan  bahwa perkawinan  muslimah  dengan  laki-laki  non muslim  adalah  haram.  Fatwa  MUI  kedua adalah  fatwa  tentang  Perkawinan  Beda Agama  yang  ditetapkan  melalui  Munas  VII MUI  yang berlangsung pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M. di Jakarta.  Dalam  forum  Munas  ini  MUI memberikan  fatwa  bahwa  perkawinan  beda agama  adalah  tidak  sah  dan  haram.  Dalam fatwa  tersebut  juga  ditegaskan  bahwa  laki- laki  muslim  haram  menikah  dengan perempuan ahlul kitab. 6
Melihat dua contoh fatwa MUI di atas,  dasar  yang  digunakan  MUI  dalam menetapkan fatwanya bukan hanya berdasarkan narasi teks keagamaan (Alquran, Hadis,  dan  literatur  kitab  fikih)  tetapi  juga mempertimbangkan maslahah dan sekaligus mafsadah  yang  diyakini  akan  mengiringi suatu kasus hukum. Pertimbangan penetapan hukum  atas  dasar  maslahah  lazim  disebut sebagai  metode istislahi dalam  kajian  ushul fiqh.Metode istislahi , sejak lahirnya kitab al- Muwafaqat  fi  Usul  al-Shari’ah ,  karya  Abu Ishak  al-Shatibi  berkembang  menjadi  satu
6 Ni’am, Metode Penetapan , 165-167
disiplin  keilmuan  mandiri  (mustaqil)  yang dikenal dengan maqasid al-shari’ah .
Dalam  masalah  shalat  Jum’at  dua gelombang,  fatwa  MUI  dengan  tegas menyatakan tidak sah dan dilarang. Larangan tersebut sesungguhnya untuk merealisasikan kemaslahatan  agama  yang  posisinya  berada pada  peringkat  tertinggi  dari  pada  empat kemaslahatan  lainnya:  jiwa  ( al-nafs ),  akal ( al-‘aql ),  keturunan  ( al-nasl )  dan  harta  ( al- mal ). Perlindungan atas kemaslahatn agama dalam larangan melaksanakan shalat Jum’at dua  gelombang  adalah  tidak  terpenuhinya syarat  sah  shalat  Jum’at  sebagaimana dirumuskan  oleh  ulama  ahli  fikih  (fuqaha’) sebagai  penjabaran  dari  perintah  shalat Jum’at dalam Alquran dan Hadis, pada satu sisi. Pada sisi yang lain, tanpa harus merasa berdosa,  karyawan  dapat  melaksanakan shalat  zuhur  dengan  tanpa  menjadikan perusahaan  mengalami  kerugian  besar  yang juga berdampak bagi kesejahteraan karyawan perusahaan. ijtihad  maqasidi .  Dengan demikian,  kemaslahatan  perlindungan  akan harta  benda  ( hifz  al-mal )  sebagai  tonggak kesejahteraan juga terakomodir dalam fatwa MUI  tersebut.  1.  Bagaimana  metodologi penetapan fatwa MUI dalam bidang ibadah, sosial,  dan  budaya  perspektif ijtihad maqasidi ? dan 2.
Bagaiamana interkoneksitas  maslahah  fatwa  MUI  dalam bidang ibadah, sosial, dan budaya?
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  kepustakaan  ( library  research ) yang  bersifat  deskriptif-analitis,  yaitu  untuk mendeskripsikan  metodologi  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  bidang ibadah,  sosial,  dan  budaya  dengan  susdut pandang maqasid  al-shari’ah .  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan maqasid al-shari’ah  dengan  basis  interkoneksitas maslahah. Obyek penelitian ini adalah fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam bidang  ibadah,  sosial,  dan  budaya.  Sumber data  penelitian  ini  adalah  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  bidang ibadah,  sosial,  dan  budaya  yang  dari  tahun 1975  hingga  2015  yang  termaktub  dalam buku  “Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975 ( Edisi Terbaru )” yang diterbitkan oleh Emir
Jakarta  pada  tahun  2015  sebagai  sumber primer,  maupun  dari  literatur,  buku,  atau dokumen-dokumen  tertulis  terkait  lainnya sebagai sumber sekunder. teknik pengumpulan  datanya  akan  menggunakan Studi  Dokumenter terhadap  bahan-bahan kepustakaan  dari  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan dalam melakukan  analisis  data  akan  digunakan Content  Analysis (analisis  isi),  yang  akan digunakan dalam menganalisa isi dari fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  di  bidang ibadah,  sosial  dan  budaya.  Selain  itu,  juga akan  digunakan Comparative  Analysis (analisis komparatif), yaitu dengan membandingkan  materi-materi  konsep  yang
dianalisis  untuk  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.
METODOLOGI FATWA MUI
PERSPEKTIF  IJTIHADMAQASHIDY  ;

## BIDANG  IBADAH,  SOSIAL  DAN BUDAYA
Fatwa  MUI  yang  dikaji  dalam penelitian  ini  adalah  fatwa-fatwa  yang ditetapkan  antara  tahun  1975-2014.Fatwa tentang ibadah seluruhnya berjumlah 39 dan tentang  sosial-budaya  berjumlah  57.Maka jumlah  keseluruhan  fatwa  tentang  ibadah, sosial dan budaya berjumlah 96. Dari 39 di bidang ibadah, yang menggunakan pendekatan  Maqashid  al-Syari’ah  sebanyak 11  (sebelas)  fatwa,  dan  dari  57  di  bidang sosial-budaya yang menggunakan pendekatan  maqashid  al-syari’ah  berjumlah 32 fatwa.

## Bidang Ibadah
Fatwa MUI  di  bidang  ibadah  sejak tahun  1975  hingga  2014  terdapat  39 fatwa.Dari  39  fatwa  tersebut,  yang menggunakan mashlahah / maqashid dalam penetapan hukumnya sebanyak 11 (sebelas) fatwa.Terdapat  dua  fatwa  yang  secara substansial  dan  metodologis  bersentuhan langsung  dengan  mashlahah,  yaitu  fatwa tentang shalat jum’at dua gelombang dan haji bagi narapidana.Berikut analisis metodologis dua fatwa tersebut.
1. Shalat Jum'at Dua Gelombang
Ada  beberapa  pabrik  perusahaan yang diroperasikan selama 24 jam tanpa henti
dan ditunggu secara terus-menurus. 7 Apabila pengoperasiannya  dihentikan  atau  tidak ditunggui secara langsung sebentar saja maka mesinnya  menjadi  rusak  yang  akan menyebabkankerugian  termasuk  terhadap para pekerjanya. Dan konsekuensi palingburuk bagi para pekerja dari terjadinya kerugian tersebut yaitumereka dapat kehilangan pekerjaan.Sementara pada sisilain,  para  pekerja  yang  beragama Islammemiliki kewajiban ibadah yang waktu pelaksanaannya telah ditentukan, yang sangat mungkin  waktunya  bentrok  dengan  jadwal operasional industri tempat mereka bekerja.
Contoh  kasus  bentroknya  jam
operasional industri dengan waktu
pelaksanaan  ibadah  bagi  pekerja  muslim dialami  oleh  PT  The  First  National
Glassware Limited (PT Firna Glass). Melalui surat bernomor. 005/M/FIRNA/IX/97, tertanggal  2  September  1997,  Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) PT Firna Glass menanyakan bagaimana hukum pelaksanaan shalat  Jum'at  dua  gelombang  sebagaimana direncanakan oleh jemaah masjid (karyawan) PT. Firna Glass. Pertanyaan itu bertolak dari kenyataan  bahwa  jika  shalat  Jum'at dilaksanakan satu gelombang sekaligus maka mau  tidak  mau  mesin  pabrik  harus  distop, sedangkan operasional pabrik gelas tersebut harus  terus  beroperasi  selama  24  jam nonstop.  Karena  jika  dapur  gelas  distop beberapa  menit  saja  akan  mengakibatkan
7 Pabrik yang beroperasi 24 jam biasanya membagi jadwal kerja karyawannya dengan 3 shift, yaitu shift
cairan  tungku/dapur  gelas  distop  beberapa me  gelas  menjadi  lengket  di  tungku  dan membatu, dan untuk, dan untuk mencairkannya  kembali  harus  membongkar tungku  di  samping  biayanya  yang  sangat mahal, juga me cepat 3 bulan. Dalam keadaan demikian  tentu  saja  kerugian  besar akandialami  perusahaan  dan  berdampak langsung  terhadap  kesejahteraan  karyawan. Selain alasan tersebut DKM PT Firna Glass juga mengatakan bahwa ruangan masjid yang dimiliki  perusahaan  tidak  cukup  untuk menampung seluruh jemaah (karyawan) jika shalat  Jum'at  digelar  sekaligus  satu gelombang.
Komisi  Fatwa  MUI  akhirnya mengeluarkan  sebuah  fatwa  dalam  sidang forum  Munas  VI  MUI  pada  tanggal  25-28 Juli  2000,  bahwa  pelaksanaan  shalat  Jum'at dua  gelombang  (lebih  dari  satu  kali)  di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya  tidak  sah,  walaupun  terdapat alasan yang dibenarkan secara hukum ('udzur syar'i).  MUI  juga  memfatwakan  bahwa seorang muslim yang tidak dapat melaksanakan  shalat  Jum'at  disebabkan adanya 'udzur syar'i hanya diwajibkan untuk melaksanakan shalat Zuhur.
Dalil yang dijadikan dasar pelarangan  shalat  Jum'at  dilakukan  dua gelombang  adalah  Al-Qur'an,  Sunnah, pendapat  ulama,  dan  juga qā'idat  al-
pagi,  shift  sore,  dan  shift  malam,  sesuai  dengan  UU ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.
fiqhiyyah . 8 Pertama, ditegaskan bahwa shalat Jum'at adalah salah satu ibadah dalam Islam yang  hukumnya  fardhu  'ayn  (kewajiban perseorangan).Hal  ini  berdasarkan  sejumlah dalil,  antara  lain,  firman  Allah  ya  di  dalam Surah  Al-Jumu'ah/62,  ayat  ke-9.Selain keterangan  ayat  Al-Qur'an,  ada  pula  hadis yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim  dari 'Abdullah  ibn  Mas'ud  yang  darinya  dapat disimpulkan bahwa shalat Jum'at hukumnya wajib.  Hadis  dimaksud  memuat  pernyataan Nabi  yang  berniat  untuk  membakar  rumah yang  diketahui  meninggalkan  shalat  Jum'at, yang redaksinya sebagai berikut :
نوفلختي موقل لاق ملسو هيلع ﷲ ىلص ﱯنلا نأ سانل  يلصي ﻼجر رمآ نأ تمﳘ دقل ةعمﳉا نع م ويب ةعمﳉا نع نوفلختي لاجر ىلع قرحأ ﰒ (ملشم هاور)
Artinya: “Nabi  SAW  berkata  kepada  kaum yang  meninggalkan  shalat  Jum'at:
"Saya sudah berniat untuk memerintahkan seorang laki-laki agar menjadi  imam  shalat,  kemudian  saya akan  membakar  rumah  orang-orang yang  meninggalkan  shalat  Jum'at."
(H.R. Muslim). 9 Sebagai bagian dari ibadah mahdhah, bentuk maupun
tatacara elaksanaan  shalat  Jum'at  harus  mengikuti
8 Lihat Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975 ( Edisi Terbaru ), (Jakarta : Emir, 2015), 184-190.
9 Diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim  dalam Shahih Muslim , juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 290.
10 Asrorun  Ni’am  Sholeh, Metodologi  Penetapan Fatwa  Majelis    Ulama  Indonesia, 153,  lihat  juga
segala  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh hukum  Islam  (syariah)  sebagaimana  yang dipraktikkan  oleh  Rasulullah  SAW.  Hal  ini sesuai dengan qā'idahal-fiqhiyyah yang mengatakan : تﻻ دابع عرش ة ﻻإ للا عرشب ه (Suatu ibadah
tidak  disyariatkan  kecualitelah  disyariatkan oleh  Allah),  Juga qā'idah  al-fiqhiyyah yang menyebutkan: لا تادابعلا ﰲ لصﻷا وتق في (Hukum asal dalam masalah ibadah adalah
tawqif [mengikuti  ketentuan  dan  tata  cara yang telah ditetapkan di dalam syariah]). 10
Sejak  masa  Nabi  SAW  sampai dengan  abad  ke-20  Masehi,  masalah pelaksanaan  shalat  Jum'at  dua  gelombang belum  pernah  dibicarakan  atau  difatwakan oleh  ulama.Hal  ini  menunjukkan  bahwa masalah tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat dipandang sebagai masalah khilafiah.
Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Mālikī,  Syāfi’ī,  dan  Hanbali)  menyepakati bahwa  orang  yang  tidak  dapat  ikut melaksanakan  shalat  Jumat  diwajibkan menggantinya  dengan  mengerjakan  shalat
Zuhur, bukan dengan shalat Jum'at.Perbedaan pendapat di antara keempat mazhab tersebut hanya terjadi dalam masalah mana  yang  afdal,  apakah  shalat  Zuhur dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. 11
Wahbah  az-Zuhayli, Nazhariyyat  adh-Dhar ū r ā t  asy- Syar'iyyah ,  (Damaskus:  Maktabah  al-Farabi,  1969), 32.
11 al-Jazāirī, al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-
Arba'ah ,…..
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
Pembahasan  mengenai  penetapan fatwa mengenai shalat Jum'at dua gelombang ini sangat alot dan terjadi pro-kontra di dalam Komisi Fatwa vecara umum, peserta sidang Komisi  Fatwa  terbelah  menjadi  dua  di  ana sebagian  membolehkan  shalat  Jum'at  dalam dua gelombang dengan rtimbangan kemaslahatan  dan  memberi  kemudahan kepada  jamaah.Pendapat  kedua  tidak membolehkan  dengan  pertimbangan  bahwa haltersebut  termasuk  masalah  yang  baku dalam  ibadah  ( ta'abbudi ),  serta  untuk mencegah terjadinya penggampangan dalam hal  masalah  ibadah,  dan  agar  pihak perusahaan mencari jalan keluar dengan tetap memperhatikan hak pekerja untuk melakukan ibadah.
Peserta  sidang  Komisi  Fatwa  yang membolehkan  shalat  Jum'at  dalam  dua gelombang berdalil, antara lain, dengan ayat Al-Qur'an,  hadis  dengan  menyamakan masalah  pelaksanaan  shalat  Jum'at  dua gelombang itu ke dalam masalah berbilang- bilangnya  shalat  Jum'at  ( ta'addud  al- jumu'ah ).  Disingguna  pula  firman  Allah  , antara  lain  di  dalam  Surah  Al-Hajj/20,  ayat ke-78  yang  menerangkan  tentang  adanya kemudahan  dalam  urusan  agama  dan menghindari kesempitan.Sementara dalil dari hadis, antara lain riwayat Imam Al-Bukhārī dan  Muslim  yang  menjelaskan  untuk melakukan perintah sesuai dengan kemampuan.Kemudian, dikutip pula pendapat  ulama  mazhab  Syāfi'i  yang menyatakan  bahwa  dalam  keadaan  tertentu,
misalnya tempat shalat terlalu sempit, maka diperbolehkan  untuk  ta'addud  al-jumu'ah, baik dikerjakan secara berbarengan maupun berurutan.
Kemudan  dihasilkan  ketetapan fatwa  bahwa  pelaksanaan  shalat  Jum'at  dua gelombang  tidak  diperbolehkan.  Keputusan tersebut  tampaknya  lebih  mendahulukan pencegahan  akan  dampak  negatif  daripada menarik  kemaslahatan  bagi  pekerja  industri yang  diharuskan  untuk  mengoperasikan mesin 24 jam tanpa henti, seperti dialami oleh para  karyawan  PT  Firna  Glass.Sekalipun tidak  disebutkan  secara  eksplisit  mengenai penggunaan pertimbangan maslahat- mafsadat  dalam  konsideransi  fatwa  shalat Jum'at  dua  gelombang  tersebut,  namun  dari selama proses pembahasan sangat didominasi alasan tersebut.
Dalam  konteks maqashid  al- syari’ah yang  menjaga  mashlahah  dalam bingkai al-ushul al-khamsah (lima hal pokok :  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta), maka tidak dibolehkannya shalat jum’at dua gelombang  dalam  fatwa  tersebut  adalah dalam upaya memelihara agama ( hifdhu ad- din ),  yaitu  terjaganya  shalat  jum’at  para pekerja.  Dalam  konteks  ini  menjaga eksistensi  agama  ( hifdhu  ad-din )  lebih diutamakan  daripada  aspek  pemeliharaan harta  ( hifdhu  al-mal )  pekerja.Pemeliharaan agama  dalam  fatwa  tersebut  berupa menolak mafsadah yang  dapat  mengancam agama. Mafsadah -nya berupa dampak negatif yang timbul dari dibolehkannya shalat Jum'at
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
dua
gelombang, misalnya sikap menggampang-gampangkan shalat Jum'at.
Memelihara  agama  ( hifdhu  ad-din ) berupa  pelarangan  shalat  jum’at  dua gelombang bagi pekerja di sini masuk dalam kategori al-maqashid  al-hajiyat 12 (sekunder, kebutuhan),  sebagaimana,  pemeliharaan harta ( hifdhu al-mal )-nya juga masuk dalam kategori al-maqashid al-hajiyat. Oleh karena secara hirarkisMemelihara agama ( hifdhu ad- din )  di  atas  melihara  harta  ( hifdhu  al-mal ), dan secara kategoris sama-sama maqashid al- hajiyat, maka  memelihara  agama  dengan pelarangan  shalat  jum’at  dua  gelombang lebih  dipilih  sebagai  ketetapan  fatwa  MUI dibanding membolehkannya.
Qaidahmaqashidiyah yang  berlaku dalam fatwa ini adalah  :
اعرش دوصقم ﱪتعم لامعﻷا تﻻأم ﰲ رظنلا ةفلاﳐ وأ ةقفاوم لاعفﻷا تناك
(“Menganalisis akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh syara’,  baik  perbuatan  itu  sesuai  dengan tujuan  syara’  maupun  bertentangan”), dengan  langkah  mempertimbangkan  akibat hukum  yang  bisa  terjadi  di  kemudian  hari ( i’tiba>r  al-ma`a>la>t ).  Sedangkan  cara
12 Berikut Definisi Maqasid hajiyah :
جرﳊا ﱃإ يدؤﳌا قيضلا عفرو ةعسوتلا ثيح نم اهيلإ ةرقتفم ا إ ﲔفلكﳌا ىلع لخد عرت ﱂ اذإف بولطﳌا توفب ةقحﻼلا ةقشﳌاو – ىلع ةلمﳉا –
ﰲ عقوتﳌا يداعلا داسفلا غلبم غلبي ﻻ هنكلو ,ةقشﳌاو جرﳊا .ةماعلا ﱀاصﳌا
“Maqasid hajiyah  adalah sesuatu yang dibutuhkan  untuk  kelonggaran  dan  menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang
memelihara mashlah -nya  masuk  kategori ‘dari segi tidak ada’ ( min nahiyah al-‘adam ) yaitu  dengan  cara  mencegah  hal-hal  yang menyebabkan ketiadaannya. 13
Paparan di atas menegaskan bahwa usulan fatwa MUI tentang shalat jum’at dua gelombang  dengan  pertimbangan  untuk kemaslahatan  perekonomian  tenaga  kerja, perusahaan, dan sekaligus masyarakat.Namun,  MUI  dalam  fatwanya mengabaikan kemaslahatan asumtif ( zhanniyat )  di  luar  kemaslahatan  ibadah  itu sendiri.Sehingga,  seperti  paparan  penulis  di atas,  MUI  secara  mengeluarkan  fatwa larangan shalat jum’at dua gelombang.
2. Haji Bagi Narapidana
Ibadah  haji  diwajibkan  bagi  setiap muslim  yang  mampu  menunaikannya.  Ia rukun  Islam  kelima  yang  disyariatkan  di tahun  ke-7  H.  ada  pula  ulama  yang mengatakan bahwa ibadah haji pertama kali ratkan pada tahun ke-6 H, bahkan tahun ke-9 H. Ibadah haji sudah dikenal sejak masa Nabi Ibrahim  kemudian  juga  disyariatkan  oleh Allah  SWT  kepada  umat  Nabi  Muhammad SAW.  Pada  saat  Nabi  Muhammad  diutus, bangsa  Arab  selalu  dalam  permusuhan, persengketaan, serta konflik yang
berikutnya juga menyebabkan terabaikannya sesuatu yang  dicari.Apabila  maqasid  tersebut  tidak  dijaga, umumnya  orang-orang  mukallaf  terjerembab  dalam kesulitan,  namun  tidak  sampai  pada  tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemalahatan umum.” Lihat  Ahmad  al-Raysu>ni, Naz}ariyat  al- Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m al-Sha>t}ibi >, (Herndon: al-Ma’had al-‘Ali li al-Fikr al-Isla>mi>, 1995), 146.
13 Periksa,  al-Raysu>ni, Naz}ariyat    al- Maqa>s}id , 146-147.
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
berkepanion  antara  mereka.Perasaan  dengki dan  dendam  merasuk  dalam  diri  mereka. Peperangan  terus  berkobar  dan  api permusuhan terus menyala di tengah tengah Arab  jahiliah,  sehingga  Allah  SWT memerintahkan
Rasul-Nya untuk mendamaikan  hati  mereka  dalam  persatuan dan  kebersamaan.  Upaya  untuk  menjalin persatuan  di  kalangan  umat  Islam  semakin mudah  setelah  Allah  SWT  mensyariatkan ibadah  haji,  karena  pelbagai  bangsa  dengan perbedaan warna kulit, suku, mazhab, negara dapat  berkumpul  dalam  satu  tempat, sehingga terjadi saling kenal dan mengasihi di antara kaum muslim. 14
Orang  yang  diwajibkan  untuk menunaikan  ibadah  haji  adalah  orangyang mampu  ( istithā'ah ).Para  ulama  berbeda pendapat  mengenai  kriteria  “mampu”.Imam Syāfi'i  dan  Ahmad  ibn  Hanbal  berpendapat bahwa kriteria "mampu” hanya menyangkut kemampuan  dalam  biaya  perjalanan  haji (harta; māl ), sehingga orang sakit yang tidak dapat  melaksanakan  haji  sendiri  tetapi mempunyai  biaya  untuk  melaksanakan  haji sudah dianggap memenuhi kriteria mampu”. Karena  itu,  ia  wajib  membiayai  orang  lain untuk menghajikannya. 15
14 M. Quraish Shihab, lentera Hati, cet. I, (Bandung : Mizan, 1994), 202.
15 . Lihat Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 ( Edisi Terbaru ),  191-200,  dan  Asrorun  Ni’am  Sholeh, Metodologi  Penetapan  Fatwa  Majelis    Ulama Indonesia, 160-161,  Ibnu  Qudāmah, asy-Syarh  al- Kabir , jilid II (Riyadh: Jāmi'ah Imam Mu al-Kulliyyah asy-Syari'ah, tth.), 86.
Imam  Syāfi'i  menjelaskan  bahwa
mampu ( istithā'ah ) itu ada dua macam.Pertama,  seseorang  yang  sehat badannya  dan  punya  yangcukup  untuk berhaji . Kemampuan tersebut adalah kemampu yangsempurna, sehingga
orangsemacam  itu  wajib  berhaji  dengan melaksanakannya sendiri. Kedua, orang yang kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu menaiki kendaraan maka ia wajib berhaji di atas kendaraan di kala mampu, atau ia dapat menyuruh orang yang taat kepada menghajikannya,  atau  membiayai  orang untuk  menghajikannya.  Orang  seperti  itu termasuk yang diwajibkan haji seperti orang yang mampu mengerjakan haji sendiri. 16
Imam  Abū  Hanīfah  dan  ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa istithā'ah pada  dasarnya  meliputi  kemampuan  dalam biaya,  kesehatan,  dan  keamanan  dalam perjalanan  ( al-māl  wa  al-badan  wa  al- amn ). 17 Adapun  Imam  Mālik  menjelaskan bahwa seseorang (yang hendak menunaikan ibadah  haji)  mengalami  kelumpuhan,  maka gugurlah  kewajiban  hajinya.  Sekalipun  ia mampu  menyuruh  orang  lain  untuk menghajikannya  dengan  harta  atau  dengan lainnya tetap saja ia tidak wajib untuk berhaji. Jika ia telah memenuhi syarat sebagai orang
16 Asy-Syāfi'i,  al- Umm, juz  II,  (Beirut  :  Dār  al- Ma'rifah, tth.), 96.
17 Al-Qurthubi, Tafsir  al-Qurthubi, jilid  II,  Juz IV,(Beirut  :  Dar  al-ihya’  at-turats  al-‘Arabi,  1957), 150-151
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
yang  wajib  untuk  menunaikan  haji  namun kemudian  mengalami  kelumpuhan,  maka gugur pula kewajiban hajinya itu dan ia tidak boleh  dihajikan  oleh  orang  lain  selama  ia masih  hidup.  Jika  semasa  hidupnya  itu  ia berwasiat  agar  dihajikan  setelah  meninggal, maka  wasiat  itu  harus  dilaksanakan  dengan biaya  yang  diambil  dari  sepertiga  harta pusakanya, dan hal itu termasuk ibadah sunah baginya.  Imam  Mālik  berargumen  dengan beberapa  dalil  berikut  :  (1)  Firman  Allah, yang  artinya:  “ Dan  bahwasanya  seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah  diusahakannya ”  (Q.S.  An-Najm/53:
39).  Allah  menjelaskan  bahwa  seseorang hanya  mendapatkan  hasil  usahanya.  (2)
Firman Allah 93 yang artinya: "... Mengerjakan  haji  adalah  kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang  sanggup  mengadakan  perjalanan  ke Baitullah ...”  (Q.S.  Ali  'Imrân/3:  97).
Sementara  orang  (yang  lumpuh,  sakit) termasuk  orang  yang  tidak  sanggup (mampu). 18 Pemahaman tentang kriteria “mampu  (istithā'ah)"  dalam  pelaksanaan ibadah  haji  menjadi  penting  terkait  dengan fenomena  sosial  kemasyarakatan  bangsa Indonesia  belakangan  ini,  di  mana  banyak penyelenggara negara, pejabat, dan pengusaha  yang  berurusan  dengan  hukum dan  menjadi  narapidana  sebagai  akibat  dari
18 Al-Al ū si, R ū h al-Ma' ā ni , Jilid II, Juz IV,(Beirut : Dar al-Fikr, tth), 7-8.
gencarnya  proses  penegakan  hukum  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.Pengusaha dan pejabat yang menjadi narapidana  tentu  saja  tergolong  mampu dalam  membiayai  dirinya  menunaikan ibadah  haji,  namun  secara  fisik  tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengunjungi  Baitullah  karena  sedang hukuman penjara.
Selain merujuk firman Allah SWT, Komisi  Fatwa  MUI  juga  berusahamelihat pendapat  para  imam  mazhab  sebagai  bahan pertimbangan. Dari sekian banyak pendapat imam madzhab yang telah diuraikan di muka, komisi Fatwa MUI memilih pendapat Imam asy-Syāfi'i  yang  menegaskan  bahwa  bahwa istithāah  hanya  menyangkut  kemampuan dalam  bidang  biaya  (mál),  sehingga  orang sakit  yang  tidak  dapat  melaksanakan  haji sendiri tetapi  masih dapat membiayai orang lain  untuk  menunaikan  haji  untuknya dianggap tergolong sudah istithā’ah. Komisi Fatwa MUI pun akhirnya menetapkan fatwa yang  menyatakan  bahwa  orang  yang mempunyai  biaya  untuk  berhaji,  tetapi kondisi  badannya  tidak  memungkinkannya untuk mengerjakannya sendiri karena sudah terlalu  tua  atau  mengidap  penyakit  tetap dianggap  telah  memenuhi  syarat  istithā’ah, sehingga ia terkena kewajiban (taklīf) untuk menunaikan ibadah haji. Jika kondisi badan seseorang  yang  mempunyai  harta  tidak
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
memungkinkannya  untuk  melaksanakan ibadah haji sendiri, termasuk karena menjadi tahanan, maka Komisi Fatwa MUI melarang orang semacam itu untuk melaksanakan haji sendiri,  namun  ia  masih  bisa  membiayai orang lain yang sudah menunaikan haji untuk mengerjakan haji untuknya.
Penetapan  fatwa  tentang  larangan haji bagi narapidana tersebut, sekalipun tidak disebutkan  secara  eksplisit  didasarkan  pada pertimbangan upaya untuk mencegah hal-hal yang  tidak  diinginkan,  dan  menutup  celah penggunaan ibadah haji sebagai sarana untuk menghindari pelaksanaan hukuman.Larangan  berhaji  bagi  narapidana adalah  bentuk  sadd  adzdzariah,  atau  upaya preventif agar hukuman tetap berlaku efektif dan tidak menjadikan ibadah sebagai sarana untuk  melarikan  diri  dari  hukuman. Sekalipun demikian, sebagai seorang muslim yang masih terkena kewajiban haji, seorang narapidana yang mampu harus “mewakilkan”  kewajibannya  kepada  orang lain untuk menggantikannya berhaji.
Konsekuensinya, jikaIa belum
melaksanakannya  selama  dipenjara  sampai meninggal,  maka  ia  mempunyaihutang ibadah haji yang wajib ditunaikan.
Dari  sudut  pandang maqashid  al- syari’ah yang  memelihara mashlahah dan
19 al-maqashid al-dharuriyat (primer) yaitu :
اذإ ثيﲝ ,ايندلاو نيدلا ﱀاصم مايق ﰲ اهنم دب ﻻ ﱵلا رومﻷا توفو جرا و داسف ىلع لب ,ةماقتسا ىلع ايندلا ﱀاصم رﲡ ﱂ تدقف
.ﲔبﳌا نارسﳋ  عوجرلاو ميعنلاو ةاجنلا توف ةرخﻷا ﰲو تايح
“Sesuatu  yang  yang  tidak  boleh  tidak  harus  ada dalam  mewujudkan  kemaslahata  agama  dan  dunia,
menolak mafsadat , maka dilarangnya (tidak diizinkan)  berhaji  bagi  narapidana  dalam fatwa tersebut adalah dalam upaya menolak mafsadat,berupa  menghindar  dan  melarikan diri dari hukuman (pidana), untuk memelihara kemaslahatan umum ( mashlahah amah ) yaitu terjaganya penegakan hukuman (pidana).
Dalam konteks ini menolak mafsadat berupa  menghindar  dan  melarikan diri dari hukuman (pidana) lebih diutamakan daripada  mendatangkan mashlahah yaitu melaksanakan ibadah haji.Memelihara agama ( hifdhu ad-din ) berupa melaksanakan ibadah  haji  sendiri,  bagi  narapida  yang sedang  dalam  masa  harus  menjalani hukuman  sebagai  tahanan,ini  masuk  dalam kategori al-maqashid  al-tahsiniyat (tersier), sedangkan menolak mafsadat berupa menghindar dan melarikan diri dari hukuman (pidana),dengan  melaksanakan  ibadah  haji yang baginya tidak berkewajiban melaksanakannya  sendiri,  termasuk  dalam kategori al-maqashid
al-dharuriyat (primer). 19
Qaidahmaqashidiyah yang  berlaku dalam fatwa ini adalah:
dimana  apabila  sesuatu  tersebut  tidak  ada,  maka kemaslahatan  dunia  tidak  berjalan  dengan  stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat menyebabkan terabaikannya  keselamatan  (dari  murka  Allah), kenikmatan,  dan  kembali  (kepada  Allah)  dengan kerugian yang nyata.”
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
ﰲ واست ىلع ظفللا ةهج نم يهاونلاو رماوﻷا رمأ وه ام ﲔب فﻼتخﻹا اﳕإو ءاضتقﻹا ةلﻻد ﻻ  ةهارك وأ ﱘرﲢ ي  وه امو بدن وأ بوجو عابت  ﻻإ قرفلا لصح امو  صوصنلا نم ملعت عقت ةبترم يأ ﰲو  ﱀاصﳌا ﰲ رظنلاو  ﱐاعﳌا
Artinya :  “Perintah  dan  larangan  dari  sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan dalilnya. Perbedaan antara apakah ia berketetapan hukum wajib atau sunnat dan  antara  haram  atau  makruh  tidak bisa  diketahui  dari  teks,  tetapi  dari makna  dan  analisis  dalam  hal kemaslahatannya dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi”
dengan langkah sebagaimana dalam kaidah  terkait  : بلج  نم  مدقم  دسافﳌا  ءرد
ﱀاصﳌا (menolak mafsadat  [kerusakan]  lebih
diutamakan daripada mendatangkan
kemashlahatan).Sedangkan cara memelihara mashlah -nya masuk kategori ‘dari segi tidak ada’ ( min nahiyah al-‘adam ) 20 yaitu dengan cara  mencegah  hal-hal  yang  menyebabkan ketiadaannya  penegakan  hukum  pidana ( mashlahah amah ).
Sebagaimana dalam masalah shalat jum’at dua gelombang yang termasuk dalam ranah  ibadah,  hal  yang  sama  MUI mengabaikan  kemaslahatan  di  luar  ibadah dalam  masalah  ibadah  haji.  MUI  tidak menganggap  alasan  untuk  memberikan  hak
20 Periksa,  al-Raysu>ni, Naz}ariyat    al- Maqa>s}id , 146-147.
personal  yang  melekat  pada  narapidana sebagai  maslahah  yang  dapat  menjadi pertimbangan untuk kebolehan haji sendiri.Hal  ini  sejalan  dengan  kaidah maqashidiyah “kemaslahatan umum
diutamakan  daripada  kemaslahatan  khusus atau  pribadi”.Tegasnya,  nalar  metodologis komisi  fatwa  masih  dalam  koridor  kaidah maqashidiyah.

## Bidang Sosial-Budaya
Fatwa MUI di bidang sosial-budaya sejak  tahun  1975  hingga  2014  terdapat  57 fatwa.Dari  57  fatwa  tersebut,  yang menggunakan mashlahah / maqashid dalam penetapan  hukumnya  sebanyak  32  (tiga puluh dua) fatwa. Terdapat lima fatwa yang berhubungan  langsung  dengan  sosial- budaya.  Lima  masalah  tersebut  sejatinya tidak  murni  berkaitan  dengan  sosial-budaya unsich, tetapi juga ada kaitannya (interkoneksi)  dengan  masalah  keagamaan dan mashlahah lainnya. Lima fatwa tersebut yaitu fatwa tentang perayaan Natal bersama, panti pijat, p emberian hadiah kepada pejabat, pengiriman TKW ke luar negeri, perkawinan beda  agama.Berikut  analisis  metodologis lima fatwa tersebut.

## 1. Perayaan Natal Bersama
Setiap  bulan  Desember,  umat Nasrani  merayakan  Hari  Natal  yang  jatuh pada tanggal 25
Desember.Untuk menyambut  perayaan  tersebut,  beberapa
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
sudut  pertokoan  dan  supermarket  dihiasi dengan  pernak-pernik  yang  terkait  dengan Natal.  Media  massa  pun  tidak  mau ketinggalan untuk ikut memeriahkan perayaan  tersebut  dengan  menayangkan acara-acara spesial Natal.
Menurut  iman  Nasrani,  perayaan Natal  diadakan  dalam  rangka  memperingati dan  mengahayati  kelahiran  ‘Isā  al-Masih (Yesus
Kristus).Orang-orang Nasrani
mengimani Yesus sebagai anak Tuhan yang lahir  dari  rahim  suci  Bunda  Maria.Hal  ini berbeda  dengan  Islam  yang  menganggap Nabi Isa a.s adalah salah seorang Rasul yang juga  manusia  biasa. 21 Secara  teologis, keimanan  Nasrani  terhadap  Nabi  Isa  a.s tersebut  tentu  saja  sangat  bertentangan dengan  syariat  Islam,  yang  mengimani bahwa Nabi Isā a.sbukan lah tuhan dan bukan pula  anak  Tuhan  yang  dilahirkan  ke  dunia, melainkan salah satu Nabi dari banyak Nabi yang  diutus  oleh  Allah  SWT,  sebagaimana ditegaskan  di  dalam  Al-Qur'an  Surah  Al- Māidah/3, ayat ke-75. 22 Sebagian umat Islam menyalahartikan  perayaan  Natal  bersama dengan menyangkanya sama seperti perayaan  Maulid  Nabi  Besar  Muhammad. Salah pengertian tersebut membuat sebagian umat  Islam  mengikuti  perayaan  Natal  dan duduk dalam kepanitiaan Natal dengan dalih
21 Lihat JB. SJ Banawiratma, Kristologi dan Allah Tritunggal,  (Yogyakarta  :  Penerbit  Kanisius,  1986), 47.
toleransi  dalam  beragama.Padahal  dalam perspektif  teole  perayaan  Natal  adalah ibadah.
Karena  itulah,  Komisi  Fatwa  MUI menetapkan  bahwa  Natal  di  Indonesia meskipun ada yang menganggapnya sebagai penghormatan  kepada  Nabi  Isa  a.s  namun tetap saja sulit dilepaskan dari ritual ibadah umat Nasrani.Sehingga dalam fatwa tersebut, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam  haram  hukumnya.Untuk  itu  MUI menganjurkan  umat  Islam  agar  jangan sampai  terjerumus  ke  dalam  syubhat  dan melanggar  larangan  Allah  SWT  dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. 23
Fatwa  keharaman  terlibat  dalam Perayaan  Natal  bersama  didasarkan  pada keterangan Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, juga qā'idat  al-fiqhiyyah .MUI  tampak  sangat berhati-hati  ketika  menetapkan  fatwa Perayaan  Natal  Bersama,  dengan  terlebih dahulu  menjelaskan  perbedaan  antara pergaulan antarsesama umat dalam masalah- masalah keduniaan dan  yang terkait  dengan ibadah  dan  akidah.Penetapan  fatwa  ini dimaksudkan  sebagai  petunjuk  yang  jelas mengenai  Perayaan  Natal  Bersama,  agar tidak  terjadinya  pencampuradukkan  akidah dan  ibadah  antara  agama  Islam  dengan Nasrani,  tanpa  mengurangi  pentingnya kerukunan antar uma beragama di Indonesia.
22 .  artinya :  “ Al-Masih  putra  Maryam  hanyalah seorang  Rasul  yang  sesungguhnya  telah  berlalu sebelumnya beberapa rasul” (Q.S. Al-Maidah 3:75)
23 Lihat Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Edisi Terbaru) , 331-338.
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
Secara
prinsip, fatwa ini menjelaskan  mengenai  kebolehan  Islam untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat agama lain masalah-masalah keduniaan. Hal tersebut, antara lain, didasarkan firman Allah 45 di dalam Surah Al-Hujurāt/49, ayat ke-13.
Pada  sisi  lain,  umat  Islam  juga dilarang  untuk  mencampuradukkan  akidah dan ibadah dengan akidah dan ibadah agama lain.  Hal  ini  didasarkan  pada  firman  Allah SWT  dalam  Surah  Al-Kāfirūn/109  ayat  1-6 dan  Surah  Al-Baqarah  /  2  ayat  ke-42.  Di samping  itu,  umat  Islam  harus  mengakui kenabian  dan  kerasulan  'Isā  Al-Masih  ibn Maryamsebagaimana  pengakuan  mereka kepada  para  Nabi  dan  Rasulyang  lain, berdasarkan  firman  Allah  SWT  di  dalam Surah  Maryam/  19,  Surah  Al-Maidah/3: 75,dan Surah Al-Baqarah/2: 285. Selanjutnya barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu dan atau mempunyai anak bernama 'Isā Al-Masīh, maka orang tersebut
24 artinya “ Sesungguhnya  telah  kafir  orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra  Maryam.'  Padahal  Al-Masih  sendiri  berkata: 'Hai  Bani  Israil,  sembahlah  Allah  Tuhanku  dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka nasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah  neraka,  tidak  adalah  bagi  orang  zalim  itu seorang  penolong  pun.  Sesungguhnya  telah  kafir orang-orang  yang  mengatakan:  "Bahwa  Allah  itu adalah salah satu dari yang tiga (Tuhan itu ada tiga), padahal  sekali-kali  tidak  ada  Tuhan  selain  Tuhan yang  Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu pasti orang-orang kafir itu akan disentuh siksaan yang pedih" (Q.S. Al-Maidah/5: 72- 73)
25 artinya “ Dan  (ingatlah)  ketika  Allah  berfirman: "Hai  'Isā  putra  Maryam,  adakah  kamu  mengatakan kepada manusia: Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?' Isä menjawab: Maha suci Engkau, tidaklah  patut  bagiku  mengatakan  apa  yang  bukan
menjadi  kafir  dan  musyrik,  berdasarkan firman Allah us Surah At-Tawbah/9: 30, dan surah Al-Māidah/3: 72-73. 24
Pada  hari  kiamat  nanti,  Allah  akan menanyakan  Nabi  'Isa  a.s,  apakah  beliau sewaktu  di  dunia  menyuruh  kaumnya  agar mengakui  dirinya  dan  ibunya  (Maryam) sebagai  Tuhan.  Kelak,  Nabi  'Isa  akan menjawab,  “Tidak”.  Ini  didasarkan  pada firman  Allah  di  dalam  SurahAl-Maidah/5: 116-118. 25 Islam  mengajarkan  bahwa  Allah itu Maha Esa. Hal ini termaktub dalam Surah Al-Ikhlash/112:  1-3. 26 Selain  itu,  Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan  diri  dari  hal-hal  yang  syubhat dan  yang  dilarang  oleh  Allah.  Islam  juga mengajarkan agar umatnya selalu mendahulukan  upaya  untuk  menolak kerusakan daripada mengambil kemaslahatan dari  sesuatu,  sebagaimana  dalam qaidah fiqhiyah :
hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku  tidak  mengetahui  apa  yang  ada  pada  diri Engkau.  Sesungguhnya  Engkau  Maha  mengetahui perkara yang gaib-gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada  mereka  kecuali  kau  perintahkan  kepadaku (mengatakan)nya yaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku ", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara aka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah  yang  mengawasi  mereka.  Dan  Engkau adalah  maha  Menyaksikan  atas  segala  sesuatu.Jika Engkau  menyiksa  mereka,  maka  mereka  adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka,  Engkau  lah  Yang  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana.”(Q.S. Al-Maidah/5:116-118)
26 artinya “ katakanlah  : ‘Dia-lah  Allah,  Yang Maha  Esa.  Allah  adalah  Tuhan  yang  bergantung kepadawatu.  Dia  tiada  beranak  dan  tidak  pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia" (Q.S. Al-Ikhlash/112: 1-3)
265

## ﱀاصﳌا بلج نم مدقأ دسافﳌا ءرد
Artinya : “Menolak kerusakan-kerusakan itu (harus) didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan”.
Jika dilihatdari penggunaan dalilnya,  fatwa  MUI  tentang  keharaman Natal  Bersama  menggunakan  pendekatan nash dan manhājimenggunakan kaidah fikih sebagai  implementasi  dari  metode sadd  adz dzari’ah ,  yang  bertujuan  sebagai  langkah preventif agar tidak terjadi pencampuradukan akidah  Islam  dengan  akidah  agama  lain. Corak  ijtihadini  bersifat  insyāi,  yakni mengambil  kesimpulan  hukum  dari  hukum yang  belum  pernah  dikemukakan  ulama terdahulu,  milih  pendapat  baru  dalam masalah  tertentu  yang  tidak  dibahas terdahulu,  atau  mengambil  kesimpulan alternatif  atas  masalah  yang  selisihkan  oleh ulama  terdahulu.Pada  penetapan  fatwa keharaman perayaan Natal Bersama ini tidak ditemukan kutipan pendapat ulama terdahulu mengingat masalah ini merupakan fenomena kontemporer,  yang  di  masa  dahulu  belum dikenal  seperti  berlaku  di  masyarakat sekarang ini. 27
Dari  sudut  pandang maqashid  al- syari’ah yang  memelihara mashlahah dan
27 Lihat  M.  Atho’  Muhzhar, Fatwa-fatwa  Majelis Ulama  Indonesia, (Jakarta  :  INIS,  1993),  121 danAsrorun  Ni’am  Sholeh, Metodologi  Penetapan Fatwa Majelis  Ulama Indonesia, 175. 28 Al-maqashid at-tahsiniyat yaitu :
بنﲡو  تاداعلا  نساﳏ  نم  قيلي  اﲟ  ذخﻷااهانعمف عمﳚو تاحجارلا لوقعلا اهفن  ﱵلا تاسندﳌا لاوحﻷا قﻼخﻷا مراكم مسق كلذ
menolak mafsadat ,  maka  dilarangnya (dihukumi  haram)  mengikuti  perayaan natalbersama  dalam  fatwa  tersebut  adalah dalam  upaya  menolak mafsadat ,  yaitu kesalahpahaman  dan  tercampur  baurnya dalam  hal  akidah  umat  Islam  dan  kristen, untuk  memelihara  eksistensi  agama( hifdhu ad-din ) yaitu terjaganya akidah umat Islam.
Dalam konteks ini menolak
mafsadat berupakesalahpahaman dan
tercampur  baurnya  dalam  hal  akidah  umat Islam dan kristen lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahah yaitusaling menghormati antar umat beragama. Memelihara  agama  ( hifdhu  ad-din ),dengan menolak mafsadat dari adanya perayaan natal bersama, masuk dalam kategori al-maqashid al-tahsiniyat (tersier), sebagaimana mendatangkan mashlahat hubungan dan etika sosial  ( mashlahah  amah )  dengan  mengikuti perayaan  natal  bersama  juga  masuk  dalam kategori al-maqashid al-tahsiniyat (tersier). 28 Qaidahmaqashidiyah yang  berlaku dalam fatwa ini adalah  :
ﰲ واست ىلع ظفللا ةهج نم يهاونلاو رماوﻷا رمأ وه ام ﲔب فﻼتخﻹا اﳕإو ءاضتقﻹا ةلﻻد ﻻ  ةهارك وأ ﱘرﲢ ي  وه امو بدن وأ بوجو
“Makna  maslahah  hajiyyah  adalah  mengambil tradisi  baik dan pantas, serta menjahui hal-hal yang dapat  menodai  yang  dicela  oleh  akal  sehat. Pengertian tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia.” Lihat  Ahmad  al-Raysu>ni, Naz}ariyat  al- Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m al-Sha>t}ibi >, 146.

## عابت  ﻻإ قرفلا لصح امو  صوصنلا نم ملعت
عقت ةبترم يأ ﰲو  ﱀاصﳌا ﰲ رظنلاو  ﱐاعﳌا
“ Perintah dan larangan dari sisi teks adalah  sama  dalam  hal  kekuatan  dalilnya. Perbedaan  antara  apakah  ia  berketetapan hukum  wajib  atau  sunnat  dan  antara  haram atau  makruh  tidak  bisa  diketahui  dari  teks, tetapi  dari  makna  dan  analisis  dalam  hal kemaslahatannya  dan  dalam  tingkatan  apa hal itu terjadi ”
dengan langkah sebagaimana dalam kaidah  : ﱀاصﳌا  بلج  نم  مدقم  دسافﳌا  ءرد (menolak mafsadat  [kerusakan]  lebih  diutamakan daripada  mendatangkan  kemashlahatan). A pa  yang  dimaksud  dengan  Perayaan  Natal Bersama adalah sebatas menghadiri perayaan Natal.  Hal  tersebut  tidak  terkait  dengan pengucapan  “Selamat  Natal”.Fatwa  tentang ucapan Selamat Natal” belum dituangkan ke dalam  fatwa  tersendiri.Dalam  rapat  Komisi Fatwa  MUI  pada  5  April  2008  terdapat perbedaan pendapat di antara anggota komisi antara yang membolehkan dan mengharamkan pengucapan “Selamat
Natal”.Mereka  yang  membolehkan  ucapan “Selamat Natal” beralasan bahwa hal tersebut tidak  termasuk  masalah  akidah  dan  ibadah, tetapi  lebih  terkait  dengan  masalah  fikih muamalah.Sementara mereka yang
29 Asrorun  Ni’am  Sholeh, Metodologi  Penetapan Fatwa Majelis  Ulama Indonesia, 175. 30 Periksa,  al-Raysu>ni, Naz}ariyat    al- Maqa>s}id , 146-147.
31 Lihat Himpunan  Fatwa  MUI Sejak  1975 (Edisi Terbaru), 339-341.
mengharamkan  menilai  bahwa  ucapan “Selamat  Natal”  termasuk  ke  dalam  ruang lingkup fikih ibadah, bahkan terkait dengan akidah. 29
Sedangkan cara memelihara mashlah -nya masuk kategori ‘dari segi tidak ada’ ( min nahiyah al-‘adam ) 30 yaitu dengan cara  mencegah  hal-hal  yang  menyebabkan ketiadaannya  dan  tercederainya  akidah  ( ad- din ).

## 2. Panti Pijat
Penetapan fatwa tentang Panti Pijat bermula  dari  surat  MUI  Provinsi  Sumatera Selatan  yang  dimintai  fatwa  oleh  MUI Kotamadya  Palembang  untuk  merespons pertanyaan  Walikota  Palembang. 31 Fatwa tentang  Panti  Pijat  pun  ditetapkan  pada tanggal  27  Ramadhan  1402  H/19  Juli  1982 M.
Dasar penetapan fatwa tentang Panti Pijat,  antara  lain,  dari  keumuman  firman Allah  3  di  dalam  Surah  An-Nur/24:  30-31. Selain  itu,  fatwa  mengenai  Panti  Pijat  juga didasarkan pada hadis yangdiriwayatkan oleh Ibnu  Abbās,  di  mana  Nabi  SAW  melarang khalwat (berdua-duaan) antara seorang laki- laki  bersama  seorang  persempuan  kecuali apabila  perempuan  tersebut  ditemani  oleh mahramnya. 32 Juga  hadis  mengenai  anjuran
32 Bunyi haditsnya :
(يراخبلا هاور) مرﳏ يذ عم ﻻإ ﰐأرم  لجر نولﳜ ﻻ
" Sungguh janganlah berkhalwat seorang laki-laki bersama seorang perempuan, kecuali (perempuan itu) ditemani oleh mahramnya” (H.R. Al-Bukhari).
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
berobat  seperti  apa  yang  dibolehkan  oleh Nabi SAW ketika ditimpa penyakit. 33
Terkait  dengan  panti  pijat,  ada  dua dimensi  yang  seolah  kontradiktif.Pada  satu sisi,  pijat  dibolehkan  sebagai  bentuk pengobatan  ketika  menghadapi  suatu penyakit. Namun pada sisi lain, ada larangan melakukan khalwat, jika diasumsikan antara pemijat  dan  yang  dipijat  berlainan jenis.Karena  itu,  dalam  penetapan  fatwa tentang  Panti  Pijat  ini  juga  didasarkan qä'idatal - fiqhiyyah sebagai berikut:
رد ء ﳌا فا س د ﱀاصﳌا بلج ىلع مدقم
Artinya: “Menghindarkan  kerusakan  (hal- hal  negatif)  diutamakan  daripada mendatangkan kemaslahatan.”
Jika dilihat secara umum, panti pijat memang  mempunyai  fungsi  sosial,  selama tidak  ada  norma  hukum  agama  yang dilanggar. Namun, dalam praktiknya, sering kali  panti  pijat  dijadikan  sebagai  sarana prostitusi  terselubung.Kepolisian  Republik Indonesia  kerap  menggerebek  dan  menutup praktik  panti  pijat  karena  fungsinya  tidak sekadar  melayani  pijat,  melainkan  menjadi tempat prostitusi terselubung.Beberapa
33 Bunyi haditsnya :
هباحصأو ملسو هيلع ﷲ ىلص ﱯنلا تيتأ لاق كيرش نب ةماسأ نع
نم بارعﻷا ءاجف تدعق ﰒ تّملسف ﲑطلا مهسوؤر ىلع اّﳕأك انه اه
عضي ﱂ ّلجو ّزع ﷲ نإف اووادت لاقف ىوادتنأ ﷲ لوسر   اولاقف انه اهو (دؤاد اوبأ هاور) مرقلا دحاو ءاد ﲑغ ءاود هل عضو ﻻإ ءاد
“Dari  Usāmah  ibn  Syurayk,  ia  berkata:  "Saya menghadap Rasulullah SAW dan para sahabat beliau yang  ada  di  sekelilingnya  seperti  ada  burung  di  atas kepala  mereka  (duduk  tenang),  saya  pun mengucapkankan  salam,  dan  kemudian  duduk. Kemudian  datang  beberapa  orang  Arab  badui,  dan
kejadian-kejadian di lapangan mengindikasikan  bahwa  praktik  panti  pijat lebih  sering  dijadikan  sebagai  sarana prostitusi  dan  pelbagai  praktik  maksiat lainnya. 34 Atas  dasar  itulah,  pada  waktu  itu (waktu  dikeluarkan  fatwa  ini),  MUI mengeluarkan  fatwa  mengenai  haramnya praktik panti pijat, jika dalam pelaksanaannya dianggap melanggar ketentuan  hukum  Islam.Dalam  ketetapan fatwanya  disebutkan  bahwa  pada  dasarnya panti  pijat  termasuk  sarana/tempat  untuk pengobatan.Sampai  di  situ,  hukumnya mubah.Namun,  jika  dalam  pelaksanaannya terdapat  hal-hal  yang  melanggar  ketentuan syariat Islam, maka menjadi haram. 35
Dari  sudut  pandang maqashid  al- syari’ah yang  memelihara mashlahah dan menolak mafsadat ,  maka  dilarangnya (dihukumi haram) panti pijat, khususnya bagi panti pijat yang dimanfaatkan untuk praktek- praktek  yang  melanggar  syari’ah,  adalah dalam  upaya  menolak mafsadat ,  yaitu disalahgunakannya  panti  pijat  menjadi tempat  maksiat,  untuk  menjaga  eksistensi ketaatan dalam beragama ( hifdhu ad-din ).
mereka  bertanya:  Apakah  kami  boleh  berobat  wahai Rasulullah?  Rasulullah  menjawab  Berobatlah  kalian semua.  Sesungguhnya  Allah  tidak  meletakkan  suatu penyakit,kecuali  dengan  obatnya,  selain  menjadi  tua (yang  tidak  ada  obatnya,  ed.) " (H.R.  Abu  Dawud). Lihat  Imam  Abu  Daud, Sunan  Abi  Daud, juz  IV, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 3 dan Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi  Penetapan  Fatwa  Majelis    Ulama Indonesia, 178.
34 Lihat “Pijat Esek-esek Dirazia” , Suara Merdeka,
8 Oktober 2004.
35 Lihat Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975  (Edisi Terbaru) , 339-341.
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
Dalam konteks ini menolak mafsadat, berupa  penyalahgunaan  panti  pijat menjadi  tempat  maksiat,  lebih  diutamakan daripada mendatangkan mashlahah yaitupengobatan.  Memelihara  dan  menjaga eksistensi  ketaatan  dalam  beragama  ( hifdhu ad-din ) dengan melarang panti pijat, masuk dalam  kategori al-maqashid  al-tahsiniyat (tersier), sebagaimana mendatangkan mashlahat pengobatan ( hifzhu an-nafs ) dengan adanya panti pijat juga masuk dalam kategori al-maqashid al-tahsiniyat (tersier). 36
Qaidahmaqashidiyah yang  berlaku dalam  fatwa  ini  adalah  terkait  dengan mashlahah dan mafsadat , yaitu :
ﰲ واست ىلع ظفللا ةهج نم يهاونلاو رماوﻷا رمأ وه ام ﲔب فﻼتخﻹا اﳕإو ءاضتقﻹا ةلﻻد ﻻ  ةهارك وأ ﱘرﲢ ي  وه امو بدن وأ بوجو عابت  ﻻإ قرفلا لصح امو  صوصنلا نم ملعت عقت ةبترم يأ ﰲو  ﱀاصﳌا ﰲ رظنلاو  ﱐاعﳌا
Artinya :  “Perintah dan larangan  dari  sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan dalilnya. Perbedaan antara apakah ia berketetapan hukum wajib atau sunnat dan  antara  haram  atau  makruh  tidak bisa  diketahui  dari  teks,  tetapi  dari makna  dan  analisis  dalam  hal
36 Al-maqashid at-tahsiniyat yaitu : نساﳏ نم قيلي اﲟ ذخﻷااهانعمف
تاسندﳌا لاوحﻷا بنﲡو تاداعلا قﻼخﻷا مراكم مسق كلذ عمﳚو تاحجارلا لوقعلا اهفن  ﱵلا
“ Makna  maslahah  hajiyyah  adalah  mengambil tradisi  baik dan pantas, serta menjahui hal-hal yang dapat menodai yang dicela oleh akal sehat. Pengertian
kemaslahatannya dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi”
dengan langkah sebagaimana dalam kaidah : حلاصملا بلج نم مدقم دسافملا ءرد(menolak mafsadat  [kerusakan]  lebih  diutamakan daripada  mendatangkan  kemashlahatan), bahwa  Diktum  awal  fatwa  menjelaskan bahwa hukum asal panti pijat adalah mubah dibolehkan), bahkan pijat dianjurkan sebagai bentuk pengobatan. Namun diktum berikutnya  menyatakan  bahwa  panti  pijat menjadi haram jika ikasi adanya pelanggaran atas syariat Islam.Data pihak
kepolisian menunjukkan  panti  pijat  sering disalahgunakan  sebagai  sebagai  tempat praktik  asusila  yang  bertentangan  dengan syariat  Islam.Jika  sudah  seperti  itu,  maka hukum panti pijat pun menjadi haram. 37 Sedangkan cara memelihara
mashlah -nya masuk kategori ‘dari segi tidak ada’ ( min nahiyah al-‘adam ) 38 yaitu dengan cara  mencegah  hal-hal  yang  menyebabkan ketiadaannya  dan  tercederainya  ketaatan beragama ( ad-din ).

## PENUTUP
Dari  paparanbab-babsebelumnya, dapatdisimpulkanhal-hal sebagaimana berikut:
tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia.” Lihat Ahmad al-Raysu>ni, Naz}ariyat al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m al-Sha>t}ibi >, 146. 37 Asrorun  Ni’am  Sholeh, Metodologi  Penetapan Fatwa Majelis  Ulama Indonesia, 180. 38 Periksa,  al-Raysu>ni, Naz}ariyat    al- Maqa>s}id , 146-147.
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
Secara  metodologis,  dalam  fatwa bidang  agama  MUI  mengesampingkan pendekatan mashlahah di luar kemaslahatan agama  itu  sendiri.  Sementara  dalam  fatwa bidang  sosial  dan  budaya, mashlahah menjadi  pertimbangan  penting  dalam
memutuskan fatwa, dengan tetap mempertimbangkan graduasi kekuatan maslahah ( dharuriyat,
hajiyat,
dan tahsiniyat )  dan  graduasi al-kulliyat  al- khams.
Interkoneksitas mashlahah ( ittishaliyat al-mashalih ) Fatwa MUI dalam ranah agama, sosial dan buadaya merupakan pandangan  dunia  ( world  view )  MUI  dalam melihat dan menyelesaikan problem tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut : Pertama, ketika  interkoneksi  tersebut  berhadapan dengan  masalah  agama  maka  MUI mengabaikan  kemaslahatan  di  luar  ranah agama  ;  Kedua,  mempertimbangakan  aspek dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat  ; Ketiga, mempertimbangkan  kaidah  :    ةماعلا  حلاصملا ةصاخلا حلاصملا ىلع ةمدقم (kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan khusus).
Metodologi  penetapan  fatwa  MUI merupakan salah satu model peneran ijtihad maqashidy  dengan  basis  interkoneksitas mashlahah.Namun,  keterbatasan  format keputusan  fatwa  yang  didesign  sederhana agar  dapatdipahami  ole  hmasyarakat  luas, cita  rasa  ijtihad  maqashidy  di  dalam  fatwa
tersebut perlu kajian yang
mendalam.Penelitian  ini  merupakan  pintu masuk  untuk  menyelami  lautan  ijtihad
maqashidy fatwa MUI. Oleh karena itu masih terbuka  lebar  kajian-kajian  berikutnya  atas fatwa MUI khususnya dalam ranah maqashid al-syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Amin. Islamic Studies Di PerguruanTinggi. Yogyakarta:
PustakaPelajar, 2006.
Abd Allah, Muhammad bin Yasin bin. al- Kawkab al-Azhar  Sharh al-Fiqh al- Akbar . Bairut: Dar al-Fikr, tt.
Arkoun, Muhammad. Al-Fikr al- UsuliwaIstihalat al-Ta`sil , tarj.
HashimSalih. Bairut : Dar  al-Saqi, 1999.
………….. al-Fikr al-Islami:
NaqdwaIjtihad . Bairut: Dar al-Saqi,
1998.
………… Rethinking Islam , Terj.Yidian W. Asmin&LathifulKhuluq .Yogyakarta:
PustakaPelajar, 1996.
Abd al-Majid al-Najjar, Maqa>s}id al- Shari>’ah bi Ab’a>d Jadi>dah. Tunis: Dar al-Gharb al-Islami, 2012.
Abdul MoqsthGhazali,
“TafsirislamProgresifTentangNikah Beda Agama” di dalam Istiqra’
JurnalPenelitian , Vol. 04, Nomor 01.
Jakarta:
DirektoratPerguruanTinggiIslamDepar temen Agama, 2005.
Ah}mad al-Raisu>ni Naz}ariyat al- Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m al- Sha>t}ibi,> Herndon, Virginia: The
JURNAL QAWANIN            VOL. 4         NO. 2
International Institute of Islamic Thought, 1995
Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan EvolusiMaqa>s}id al-shari>‘ah dariKonsepkePendekatan .
Yogyakarta: LKiS, 2000 Alal al-Fasi, Maqasid al-Shari’ah wa
Makarimuha, (Kairo: Dar al-Salam,
2011.
AsrorunNi’amSholeh, MetodologiPenetapan
Fatwa MajelisUlama Indonesia.
Jakarta: PenerbirErlangga, 2016. Black, Antony. Sejarah Pemikiran Politik Islam , Terj. Abdullah Ali & Mariana
Ariestyawati. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
Deni Hudaeny, Aplikasi Ijtihad Intiqali dan Insya’I dalam Kehidupan Modern: Studi Tentan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Konsep
Ijtihad Intiqali dan Insya’I Tahun
1998-2003. Jakarta: Program Pascasarjana UIN Jakarta, 2005. Fakhr al-Din al-Razi, Muhammad bin ‘Umar
bin Husayn. Manaqib al-Imam al- Syafi’i. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1987
Faisal Ibnu Muhammad Ali Nuruddin,
“Saddaz-Dzari’ah”. Kuala Lumpur:
Universitas Malaya Malaysia, 1997.
FathurrahmanDjamil,
MetodeIjtihadMajlisTarjihMuhammad iyah . Jakarta: Logos, 1995
Khidir, Abd al-Alim. al-Muslimun wa Kitabat al-Tarikh: Dirasah fi Ta`sil al- Islami li ‘Ilm al-tarikh. Bairut: al- Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1981.
Hasbi Ash-Shiddieqy,
PeradilanHukumAcara Islam. Semarang: PustakaRizki, 1997, HelmiKarim, KonsepIjtihadMajelisUlama Indonesia
DalamPengembanganHukum Islam.
Jakarta: INIS, 1993.
Mahfud, Choirul. 39
TokohSosiologiPolitikDunia. Surabaya: TemprinaGrafika, 2009.
Maftuhin, Logosentrisme Metafisika Islam:
Kritik atas al-Risalah Syafi’i .
Yogyakarta: Sukses Offset, 2009. Mahmudi, Zainul. Sosiologi Fikih Perempuan . Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2009 Mudzhar, Atho`.
“PendekatanSosiologiDalamStudiHuk um Islam” dalam Amin Abdullah dkk,
Mencari Islam: Studi Islam denganBerbagaiPendekatan .
Yogyakarta: Tiara wacanaYogya, 2000.
M. AsrorunNi’amSholeh, Metodologi Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2016.
Mohammad Atho’ Mudzhar, Fatwa-fatwa
Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia (1975-1988). Jakarta: INIS,
1999.
Muhammad al-T}a>hir bin ‘A>shu>r,
Maqa>s}id al-Shari>’ah al- Isla>miyyah. Tunisia: Da>r Sukhu>n li al-Nashrwa al-Tawzi>’, 2007.
Muhammad Amin Suhayli, Qa>’idah Dar
‘u al-Mafa>sid Awla>  Min Jalb al- Mas}a>lih} Dira>sah Tah}li>liyyah.
Mesir: Dar al-Salam, 2010.
Muhammad Shahrur, al-Kitabwa al-Qur’an
Qira’ahMu’asirah. Syiria: al-Ahali li al-Tiba’ah, 2000
Musfir bin ‘Ali al-Qaht}ani, al-Wa’y al-
Maqasidi Qira`ah Mu’asirah li al-
‘Amal bi Maqasid al-Shari’ah fi
Manahi al-Hayat. Bairut: al-Shabakah al-‘Arabiyyah li al-Abhath wa al-
Nashr, 2013
Ritzer, George.- Goodman, Douglas J. Teori
Sosiologi Modern , Terj. Alimandan.
Jakarta: Fajar Interpratama Offset,
2005.
Robertson. Sociology , New York: Worth
Publisher, 1982