## Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang

## Komir Bastaman
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang komirbastaman60@gmail.com

## Abstrak
Implementasi  Kebijakan  Pajak  Reklame  di  BAPENDA  (Badan  Pendapatan  Daerah) Kabupaten  Subang  merupakan  kebijakan  pemerintah  Subang  yang  pada  dasarnya adalah  untuk  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Subang. Tujuan  penelitian  ini  dalah  untuk  mengetahui  Mengapa  Implementasi  Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang Belum Optimal.    Penelitian  dan  penulisan  ini  membahas  hal-hal  yang  berkaitan  dengan Implementasi  Kebijakan  Pajak  Reklame  di  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kabupaten Subang dengan menggunakan teori dari Van Metter and Van Horn yaitu Standae  dan  Sasaran  Kebijakan,  Sumber  Daya,  Hubungan  Antar  Organisasi, Karakteristik  Agen  Pelaksana,  Kondisi  social  politik  dan  ekonomi,  serta  Disposisi Implementor. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  ini  bersifat  deskriptip,  karena  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengungkapkan  permasalahan  dalam  kehidupan  kerja  organisasi pemerintah  melalui  observasi,  wawancara,  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi. Sumber  data  diperoleh  dari  informan  melalui  pengamatan  dan  wawancara  secara langsung  dan  dokumen  diperoleh  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  dan pengolahan  data.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Implementasi Kebijakan  Pajak  Reklame  di  Badan  Pendapatan  Darah  (BAPENDA)  Kabupaten Subang belum optimal sehingga tujuan dari kebijakan tersebut bekum tercapai.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan

## Abstract
Policy Implementation of Tax Policy in BAPENDA (Regional Revenue Agency) of Subang Regency  is  a  Subang  government  policy  which  basically  is  to  increase  Subang  Regency's Original  Local  Revenue  (PAD).  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  why  the implementation  of  advertisement  tax  policy  in  Subang  Regional  Revenue  Agency (BAPENDA) has not been optimal. This research and writing discusses matters relating to the  Implementation  of  Advertisement  Tax  Policy  in  Subang  Regency's  Regional  Revenue
Agency (BAPENDA) using theories from Van Metter and Van Horn namely Standae and Policy  Targets,  Resources,  Inter-Organizational  Relations,  Implementing  Agency Characteristics,  Socio-political  and  economic  conditions,  and  Implementation  Disposition. The  approach  used  in  this  research  is  to  use  a  qualitative  approach.  This  approach  is descriptive,  because  this  study  aims  to  reveal  problems  in  the  work  life  of  government organizations through observation, interviews, literature studies and documentation. Sources of data obtained from informants through direct observation and interviews and documents obtained  in  the  form  of  regulations  and  data  processing.  Based  on  the  results  of  the  study showed that the Implementation of Advertisement Tax Policy in the Subang Regency's Blood Revenue Agency (BAPENDA) was not optimal so that the objectives of the policy were not yet achieved.
Keywords: Policy, Implementation

## Pendahuluan
Kebijakan  publik  merupakan  serangkaian  tindakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  berkenaan  dengan  masalah  tertentu yang  diorientasikan  pada  penyelesaian  masalah  publik.  Kebijakan  publik  yang ditetapkan  pemerintah  diharapkan  mampu  mengatasi  kebutuhan  atau  memenuhi harapan  terhadap  suatu  kondisi  yang  mempunyai  dampak  bagi  banyak  orang. Selama  ini  pemerintah  membuat  dan  mengesahkan  kebijakan,  namun  pemerintah pada  umumnya  belum  berani  menjamin  apakah  kebijakan  yang  telah  dibuat  dan disahkan  tersebut  mampu  dilaksanakan  dengan  baik  dan  berhasil  sehingga  dapat memberikan perubahan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan dari dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk dilaksanakan. Siklus kebijakan publik  terdiri  dari  tiga  kegiatan  pokok,  yaitu  perumusan  kebijakan,  implementasi kebijakan  serta  pengawasan  dan  evaluasi    pelaksanaan  kebijakan.  Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan  dapat  mencapai  tujuan  kebijakan  itu  sendiri.  Tahapan  implementasi  menjadi begitu penting karena kebijakan bagi pembangunan suatu bangsa tidak berarti apa- apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Tanpa implementasi suatu kebijakan hanya daftar keinginan saja.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah  yang  terhutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat salah satunya melalui pembangunan Daerah. Kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi  maupun  kota  untuk  memungut  biaya  dari  masyarakat  diatur  dalam  UU No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Namun  saat  ini, daerah  memiliki  kewenangan  sendiri    atas  pelaksanaan  rumah  tangganya  atau disebut  dengan  desentralisasi.  Desentralisai  adalah  penyerahan  urusan-urusan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang  pada  dasarnya  menjadi wewenang  dan  tanggung  jawab  daerah  sepenuhnya  atau  kebijakan,  perencanaan, pelaksanaan  dan  segi-segi  pembiayaan  yang  diatur  dalam  Perda  Subang  No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Subang.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan  dan  Bagi  Hasil  Pajak Provinsi  merupakan  jenis  penerimaan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemerintah daerah di kabupaten Subang. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah yang  penting  peranannya  dalam  pembiayaan  pembangunan  daerah  pemerintah kota  Subang  adalah  melalui  penerimaan  Pajak  Reklame.  Pajak  reklame  yang selanjutnya  disebut  pajak  adalah  pungutan  daerah  atas  penyelenggaraan  reklame. Pajak  reklame  merupakan  salah  satu  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang merupakan bagian dari sumber pendapatan asli Daerah (PAD).  Pemungutan pajak tidak terlepas dari kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemrintah itu sendiri dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang tidak taat.  Menurut Mardiasmo (2010:2)  bahwa  agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan  hambatan  atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : (1) Pemungutan  pajak  harus  adil  (Syarat  Keadilan);  (2)  Pemungutan  pajak  harus berdasarkan  Undang-undang  (Syarat  Yuridis);  (3)  Tidak  mengganggu perekonomian  (Syarat  Ekonomis);  (4)  Pemungutan  pajak  harus  efisien  (Syarat Finansil); (5) Sistem pemungutuan pajak harus sederhana.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Subang  terdapat  permasalahan  yaitu  implementasi  kebijakan  pajak reklame  belum  terlaksana  dengan  baik.  Sementara  itu  jika  melihat  isi  dari  PERDA No.  10  Tahun  2010  sudah  cukup  baik  dan  jelas.  Objek  pajak  reklame  atau  wajib pajak  yang  menjadi  sasaran  Bapenda  dalam  pajak  reklame  yang  menerbitkan reklame  belum  memperlihatkan  respon  positif  terhadap  aturan-aturan  atau kebijakan  tersebut.  Namun  saat  ini  di  Kecamatan  Subang  masih  banyak  pajak reklame  yang  belum  masuk.  Terhitung  sampai  dengan  desember  2018  hanya  ada 244  wajib  pajak  reklame  yang  sudah  terdaftar  atau  mendaftarkan  diri  di  Kec. subang. Jika dilihat pada kenyataan yang ada bahwa di kecamatan subang memiliki potensi  reklame  yang  melebihi  jumlah  tersebut.  Sebut  saja  di  sekitara  JL.  Ukong Sutaatmaja  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Gang  Panglejar.  Di  sana terdapat banyak sekali reklame yang menjadi potensi bagi pendapatan daerah  dari mulai  masuk  ke  jalan  tersebut  hingga  ujung  jalan  tersebut.  Kawasan  tersebut merupakan  Kawasan  perotokoan  dimana  setiap  toko  memiliki  reklame  yang memasuki zona reklame yang telah ditentukan oleh Bapenda. Kawasasn atau zona reklame  adalah  batas-batas  wilayah  tertentu  yang  sesuai  dengan  pemanfaatan wilayah  tersebut  yang  dapat  digunakan  untuk  pemasangan  reklame.    Dari  sekian banyak  toko  yang  memajang  reklame,  Kawasan  tersebut  menjadi  Kawasan  paling tidak sadar terhadap pendaftaran reklame dan pembayaran pajak reklame. Banyak reklame  yang  belum  terdaftar  di  Kawasan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh  wajib pajak  yang  tidak  melek  pada  peraturan  dan  tidak  patuh  pada  aturan  yang  telah ditetapkan.  Kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  implementor  pun  menjadi  salah  satu penyebab kurangnya kesadaran wajib pajak. harus digiatkan kembali sosialisai akan pentingnya  mendaftarkan  reklame  dan  mengurus  pajaknya.  Terjadi  penurunan realisasi  pendapatan  pajak  daerah  pada  bidang  pajak  reklmae.  Pada  tahun  2017 Bapenda mampu memungut pajak sebesar 188.632.737.144 atau bila dipersentasikan sekitar  114,92%,  menurun  pada  tahun  2018  menjadi  177.862.441.946  atau  bila dipersentasikan  sekitar  102,14%.  Meskipun  pada  ke  dua  tahun  tersebut  memiliki realisasi diatas 100%, namun penurunan tersebut tidak dapat dihiraukan begitu saja. Tentu itu menjadi permasalahan yang berarti bagi pendapatan daerah di Kabupaten
Subang.  Hal  ini  berkenaan  dengan  kurang  sadarnya  wajib  pajak  yang  menjadi sasaran  pajak  reklame  di  Kec.  Subang  dan  kurangnya  sosialisai  dari  Bapenda mengenai  pajak  reklame.  Jika  melihat  dari  Nilai  Fungsi  Jalan  sebesar  2,8  untuk Subang, seharusnya penurunan ini tidak terjadi karena Subang memiliki NFJ kedua tertinggi  setelah  NFJ  pada  jalan  tol  yaitu  sebesar  3,0.  Nilai  Fungsi  Jalan  berperan dalam  penentuan    jumlah  pajak  reklame  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak reklame. Data tersebut merupakan rekapitulasi pendapatan pajak reklame yang ada di  Kab.  Subang.  Bapenda  tidak  memiliki  rekapitulasi  pendapatan  pajak  per kecamatan  karena  reklame  bersifat  global.  Artinya  tidak  dapat  diukur pendapatannya  dalam  jumlah  sedikit.  Berbeda  dengan  pajak  lainnya  seperti  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat dihitung per ruang  lingkup  atau  perkecamatan  misalnya.  Bapenda  hanya  memiliki  jumlah reklame perkecamatan saja tidak untuk pendapatan pajaknya. Akan tetapi tidak ada salahnya  jika  Bapenda  mencoba  melakukan  pendataan  pendapatan  perkecamatan.
Dalam Perda No. 10 Tahun 2010 diatur juga didalamnya tentang lama masa tayang reklame dan pelaksanaan perpanjangan masa tayang reklame. Masa tayang reklame beragam, mulai dari perminggu, perbulan, hingga per tahun. Bagi reklame yang  sudah  habis  masa  tayangnya  akan  diberikan  surat  peringatan  kepada  objek atau wajib pajak. Apabila objek pajak tidak melakukan perpanjangan masa tayang reklame,  maka  akan  dilakukan  penertiban  terhadap  reklame  tersebut.  Penertiban reklame  yang  sudah  habis  masa  tayangnya  ditugaskan  kepada  satpol  PP  seperti yang  disebutkan  dalam  Perda  No.  10  Tahun  2010.  Namun  beberapa  tahun  ke belakang  satpol  PP  menjadi  kurang  tanggap  atau  seakan  lamban  dalam  merespon apabila  surat  tugas  telah  diterbitkan  dari  BAPENDA  Subang.  Alhasil  reklame  pun menjadi berceceran dan tidak teratur sehingga mengurangi kesan estetik untuk Kota Subang.  Hal  ini  menandakan  kurangnya  koordinasi  antara  BAPENDA  dan  Satpol PP. Dikatakan bahwa biaya penertiban yang kurang mengingat penertiban reklame dilakukan  setiap  hari  dan  tentunya  membutuhkan  anggaran  yang  berbeda-beda dalam  sekali  penertibannya.  dengan  banyaknya  jumlah  reklame  yang  harus ditertibkan  Satpol  PP  sering  meminta  biaya  akomodasi  lebih  kepada  BAPENDA Subang  dalam  penertiban  reklame.  Sedangkan  BAPENDA  memiliki  anggaran terbatas dan bukan hanya untuk penertiban reklame saja.   Kemudian  melihat  hal tersebut,  tim  pelaksana  pajak  reklame  memutuskan  untuk  melakukan  penertiban sendiri.  Biasanya  pun  tim  pelaksana  selalu  terjun  ke  lapangan  secara  langsung untuk  cek  lokasi  apabila  ada  pengajuan  penerbitan  reklame  baru.  Namun  karena tugas  tim  pelaksana  bertambah  yaitu  melakukan  penertiban,  tim  pelaksana kekurangan  personil  atau  sumber  daya  manusia.  Saat  ini  petugas  bagian  pajak reklame hanya terdiri dari 3 orang yaki bagian administrasi (kepala seksi) 1 orang dan  2  orang  lainnya  bagian  lapangan  untuk  pengecekan  lokasi  serta  penertiban. Melihat  keadaan  tersebut  tak  jarang  kepala  seksi  pun  ikut  terjun  ke  lapangan. Mengingat  lokasi  pajak  reklame  tersebar  maka  kurangnya  petugas  lapangan pendataan  wajib  pajak  sebagian  besar  berdomisili  di  luar  kabupaten  Subang dibutuhkan penambahan personil atau sumber daya manusia. Sedangkan menurut penuturan  dari  kepala  seksi  pajak  reklame  setidaknya  dibutuhkan  penambahan  4 orang  di  bagian  pajak  reklame  dengan  tujuan  agar  tugas  yang  dilaksanakan  tidak terlalu berat. Terlebih mengingat bahwa petugas yang mengelola reklame sekarang sering  melakukan  sendiri  penertiban  pada  reklame  yang  sudah  habis  masa
tayangnya.   Hal  ini  ternyata  menjadi  permasalahan  bagi  pemerintah  Kabupaten Subang  dalam  mengoptimalkan  pendapatannya  dari  pajak  reklame  menjadi setidaknya berkurang. Selain itu, reklame yang tidak cepat ditertibkan pun menjadi sampah  di  Kabupaten  Subang  pada  akhirnya  dan  mengurangi  keindahan lingkungan.  Apabila  suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau  tidak  bisa  mengurangi masalah  yang  merupakan  sasaran  kebijakan,  maka  kebijakan  itu  mungkin mengalami kegagalan sekalipun sudah di implementasikan dengan baik. Begitupun sebaliknya.  Pada  kebijakan  yang  berhasil  akan  mengalami  kegagalan  pula  pada akhirnya apabila kurang baik dalam implementasinya. Berdasarkan  masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pajak reklame di atas, maka peneliti merumuskan  indikator  masalah  sebagai  berikut:  Kurangnya  sosiali  dari  pihak implementor yakni BAPENDA mengenai pentingnya membayar pajak reklame bagi wajib pajak reklame; Terjadi penurunan realisai pendapatan pajak rekalem di Kab. Subang  dari  114,92%  menjadi  102,14%;  Kurangnya  koordinasi,  komunikasi  dan kerjasama  antara  BAPENDA  dengan  Satpol  PP  dalam  penertiban  reklame  di Kabupaten  Subang.  Reklame  yang  masa  izin  tayang/pasangnya  sudah  habis sebaiknya disegerakan ditertibkan, agar tidak mengganggu lingkungan dan berakhir menjadi sampah dan Kurangnya sumber daya pelaksana atau tim pelaksana pajak reklame  di  BAPENDA  Kabupaten  Subang.  Butuh  tambahan  petugas  dalam  hal mengelola reklame mengingat reklame tidak sering menjadi tugas yang kasar dalam penertibannya.  Setidaknya  dibutuhkan  4  orang  tambahan  pada  bagian  pajak reklame.

## Kerangka Teori

## Konsep Kebijakan Publik
Mengenai  pengertian  kebijakan  publik,  banyak  para  ahli-ahli  kebijakan yang  memberikan  pendapatnya  masing-masing  mengenai  definisi  kebijakan publik  yang  semua  benar  dan  saling  melengkapi.  Menurut  Dunn  (2013:132) menyebutkan  istilah  Kebijakan  Publik (Public  Policy) sebagai:  “Pola ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh  badan  atau  kantor  pemeritah”.  Kebijakan  publik  sesuai  apa  yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling  bergantung  satu  dengan  yang  lainnya,  dimana  didalamnya  keputusan- keputusan  untuk  melakukan  tindakan.  Kebijakan  publik  yang  dimaksud dibuat  oleh  badan  atau  kantor  pemerintah.  Suatu  kebijakan  apabila  telah dibuat,  maka  harus  diimplementasikan  untuk  dilaksanakan  oleh  unit-unit administrasi  yang  memobilisasikan  sumber  daya  finansial  dan  manusia,  serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  itu  sendiri.  Berdasarkan definisi  dan  pendapat  para  ahli  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa kebijakan  publik  merupakan  tindakan-tindakan  tertentu  yang  dilakukan  oleh pemerintah  ataupun  pejabat  pemerintah.  Setiap  kebijakan  yang  dibuat pemerintah  pasti  memiliki  suatu  tujuan,  sehingga  kebijakan  publik  berguna untuk  memecahkan  masalah  atau problem yang  ada  dalam  kehidupan
masyarakat.  Kebijakan  publik  sangat  perlu  adanya  karena  tugas  pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.  Menurut  Dunn  (2003:44)  mendefinisikan  analisis  kebijakan, “sebagai  intelektual  praktis  untuk  menciptakan,  secara  kritis  menilai,  dan mengkomunikasikan  pengetahuan  tentang  dan  didalam  proses  kebijakan”. Dari  definisi  di  atas  tersebut  bahwa  analisis  kebijakan  bertujuan  untuk memberikan informasi, kritik, serta arahan-arahan kepada para pembuat serta pelaksana  kebijakan  untuk  menjalankan  kebijakan  dengan  tepat,  sehingga tujuan  utama  kebijakan  yakni  untuk  mengatasi  permasalahan  di  dalam prosesnya tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

## Tahap-tahap Kebijakan
Proses  pembuatan  kebijakan  merupakan  proses  yang  kompleks  karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Untuk itu, agar lebih  mudah  dalam  mengkaji  kebijakan  publik  maka  diperlukan  beberapa tahap.  Adapun  tahapan-tahapan  tersebut  menurut  Dunn  (dalam  Winarno, 2007:35-37) sebagai berikut:
1) Tahap Penyusunan Agenda
Para  pejabat  yang  dipilih  dan  diangkat  menempatkan  masalah  pada agenda  publik.  Sebelumnya  masalah-masalah  ini  berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya,  beberapa  masalah  masuk  ke  agenda  kebijakan  para perumus  kebijakan.  Pada  tahap  ini  suatu  masalah  mungkin  tidak disentuh  sama  sekali,  sementara  masalah  yang  lain  ditetapkan menjadi  fokus  pembahasan,  atau  ada  pula  masalah  karena  alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2) Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah  telah  masuk  ke  agenda  kebijakan  kemudian  dibahas  oleh para  pembuat    kebijakan.  Masalah-masalah  tadi  didefinisikan  untuk kemudian  dicari  pemecahan  masalah  terbaik.  Pemecahan  masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan ( policy alternatives/policy  options )  yang  ada.  Sama  halnya  dengan  perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih  sebagai  kebijakan  yang  diambil  untuk  memecahkan  masalah.
Pada  tahap  ini,  masing-masing  aktor  akan  “bermain”  untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3) Tahap Adopsi Kebijakan Dari  sekian  banyak  alternatif  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh  para perumus  kebijakan,  pada  akhirnya  salah  satu  alternatif  kebijakan tersebut  diadopsi  dengan  dukungan  dari  mayoritas  legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4) Tahap Implementasi Kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program  tersebut  tidak  diimplementasikan.  Oleh  karena  itu, keputusan  program  kebijakan  yang  telah  diambil  sebagai  alternatif pemecahan  masalah  harus  diimplementasikan,  yakni  dilaksanakan
oleh  badan-badan  administrasi  maupun  agen-agen  pemerintah ditingkat  bawah.  Kebijakan  yang  telah  diambil  dilaksanakan  oleh unit-unit  administrasi  yang  memobilisasikan  sumber  daya  finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling  bersaing.  Beberapa  tahap  implementasi  kebijakan  mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
5) Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada  tahap  ini  kebijakan  yang  telah  dijalankan  akan  dinilai  atau dievaluasi,  untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang  dibuat  telah mampu  memecahkan  masalah.  Kebijakan  publik  pada  dasarnya dibuat  untuk  meraih  dampak  yang  diinginkan.  Dalam  hal  ini, memecahkan  masalah  yang  dihadapi  masyarakat.  Oleh  karena  itu, ditentukanlah  ukuran-ukuran  atau  kriteria-kriteria  yang  menjadi dasar  untuk  menilai  apakah  kebijakan  publik  telah  meraih  dampak yang diinginkan. Tahap-tahap kebijakan yang sesuai dengan yang di kemukakan oleh Dunn mengisyaratkan bahwa kebijakan itu bukanlah proses  sederhana,  diperlukan  tahap  demi  tahap  dalam  proses pembuatan  kebijakan  mulai  dari  menghasilkan,  melaksanakan  serta mengevaluasi kebijakan itu sendiri.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting di dalam seluruh  proses  kebijakan  karena  kebijakan  publik  yang  telah  dibuat  akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar  mempunyai  dampak  dari  tujuan  yang  diinginkan,  karena  jika  kebijakan tanpa implementasi hanyalah daftar keinginan.
Implementasi kebijaksanaan menurut kamus Webster dalam Wahab (2004:64), merumuskan  secara  pendek  bahwa  implementasi  kebijakan  yakni  “ to implement ”  (“Mengimplementasikan”)  berarti  “ to  provide  the  means  of  carrying out ”  (“Menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu”),  “ to  give  practical effect to ” (“Menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu”).
Pengertian  tersebut  mempunyai  arti  bahwa  dalam  mengimplementasikan sesuatu harus menyediakan sarana yang mendukung agar dalam pelaksanaan sesuatu tersebut menimbulkan dampak atau akibat.
Mazmania  dan  Sabatier  dalam  Rusli  (2013:87),  mendefinisikan  implementasi kebijakan  sebagai:  “Pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  dalam  bentuk  perintah-perintah atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan peradilan.  Lazimnya,  keputusan  tersebut  mendefinisikan  masalah  yang  ingin di  atasi,  menyebutkan  secara  tegas  tujuan  atau  saran  yang  ingin  dicapai,  dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Dalam  perspektif  ini,  bagi  para  pelaksananya,  implementasi  kegiatan  harus dipahami dan kemudian dinilai dari hasil yang diraih setelah sebuah kebijakan itu  dilaksanakan.  Pemahaman  tersebut  tidak  berhenti  setelah  pelaksana melakukan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan,  tetapi  terus  berlanjut  hingga dicapainya sebuah tujuan yang ditetapkan. Proses implementasi kebijakan baru
dapat  dimulai  setelah  undang-undang  kebijakan  publik  telah  ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah di alokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Perubahan taraf kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai  hasil  akhir  kebijakan  yang  disebut  juga  sebagai  “ policy  income ”  atau “ policy  impact ”.  Dengan  sendirinya  didalam  hasil  akhir  kebijakan,  kebijakan termasuk juga hasil sampingan disamping “ policy performance ” yang diperoleh. Menurut Teori Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn dalam Rusli (2015 : 91) bahwa implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik  oleh  individu-individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang telah  di  gariskan  dalam  keputusan  kebijakan.”    Berdasarkan  definisi  di  atas bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu keputusan  kebijakan.  Akan  tetapi  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  juga harus  mengkaji  terlebih  dahulu  apakah  kebijakan  tersebut  dapat  memberikan dampak  yang  buruk  atau  tidak  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  bertujuan  agar suatu  kebijakan  tidak  bertentangan  dengan  masyarakat  apalagi  sampai merugikan  masyarakat.  Seberapa  baiknya  suatu  kebijakan  kalau  tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, sebaik  apapun  persiapan  dan  perencanaan  implementasi  kebijakan  apabila tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan maka tidak bisa tercapai.
Keberhasilan implementasi kebijakan dipengeruhi oleh banyak faktor. Jadi  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  terbatas  pada  tindakan  atau  prilaku unit birokrasi untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tetapi lebih  dari  itu  jaringan  sosial  politik  dan  ekonomi  yang  berpengaruh  pada semua pihak yang terlibat dan akhirnya terdapat sesuatu dampak yang tidak diharapkan.  Menurut  Grindle  dalam  Rusli  (2013:95)  ada  sejumlah  persamaan mendasar  dari  berbagai  model  implementasi  yang  ditawarkan  oleh  sejumlah ahli  dalam  membedah  persoalan  implementasi  kebijakan  dalam  mencapai tujuannya. Secara umum, dalam proses impelementasi sebuah kebijakan, para ahli  mengidentifikasi  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut setidaknya ada tiga  faktor  utama  yang  sering  disebut,  meskipun  dengan  titik  tekan  yang berbeda-beda.  Ketiga  faktor  tersebut  adalah:  (1)  Isi  atau content kebijakan. Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:  jelas,  tidak  distorsif,  didukung  oleh  dasar  teori  yang  teruji,  mudah dikomunikasikan  ke  kelompok  target,  didukung  oleh  sumber  daya  baik manusia  maupun  finansial  yang  baik;  (2)  Implementor  atau  pelaksana kebijakan  dan  kelompok  target.  Pelaksanaan  implementasi  kebijakan tergantung  pada  badan  pelaksana  kebijakan  (implementor)  dan  kelompok target ( target groups ). Implementor harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen  dan  konsistensi  untuk  melaksanakan  sebuah  kebijakan  sesuai dengan  arahan  dari  penentu  kebijakan  ( policy  makers ).  Selain  itu,  kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih
lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih  mempersulit  keberhasilan  implementasi  kebijakan;  (3)  Lingkungan. Keadaan  sosial-ekonomi,  politik,  dukungan  publik  maupun  kultur  populasi tempat  sebuah  kebijakan  diimplementasikan  juga  akan  mempengaruhi keberhasilan  kebijakan  publik.  Kondisi  sosial-ekonomi  sebuah  masyarakat yang  maju,  sistem  politik  yang  stabil  dan  demokratis,  dukungan  baik  dari konstituen  maupun  elit  penguasa,  dan  budaya  keseharian  masyarakat  yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.
Ketiga hal tersebut yang menjadi benang merah diantara para ahli terkait sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi  proses  implementasi  kebijakan  dalam mencapai  tujuannya.  Barangkali  yang  berbeda  diantara  sejumlah  ahli  adalah mengenai  bagaimana  model  itu  dirumuskan  menjadi  sesuatu  yang  mudah diterima oleh penggunanya, termasuk oleh orang yang paling awam sekalipun. Bukan  tingkat  kerumitan  atau  kecanggihannya  yang  membuat  ia  digunakan dan  menjadi  pilihan  sebagai  acuan  dalam  melihat  proses  implementasi kebijakan.  Justru  karena  kesederhanaannya  yang  menjadikannya  menarik digunakan sebagai acuan.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif.  Menurut creswell ,  (2010:4)  penelitian  kualitatif  merupakan metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh sejumlah  individu  atau  kelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  social atau  kemanusiaan.  Metode  kualitatif  ini  juga  dapat  dikatan  berbasis informasi/kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan.  Proses  penelitian  ini  melibatkan upaya-upaya  penting  seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur- prosedur  mengumpulkan  data  spesifik  dari  partisipan,menganalisis  data  secara induktif  melaui  tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema  yang  umum  dan menafsirkan makna dari data.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak  reklame  di  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Subang. Pemilihan  pendekatan  kualitatif  ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan  yang telah ditentukan melalui obeservasi dan wawancara.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Subang  sebelumnya sudah  mengalami  beberapa  kali  pergantian  nama.  Dari  Dinas  Pendapatan, PEngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), lalu menjadi Badan Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD),  sampai  januari  2017  menjadi  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD). Hingga pada Januari 2018 menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang.  Hal tersebut dilakukan bukan tidak dengan atas dasar, namun sudah diatur dalam ketentuan  Permendagri Nomor 5  tahun  2017  tebtang  Pedoman  Nomenklatur  Perangkat  Daerah  Provinsi  dan
Kabupaten/Kota  yang  melaksanakan  fungsi  penunjang  penyelengggaraan  urusan pemerintahan.  Tugas  pokok  dan  fungsi  antara  Badan  Pendapatan  dan  Badan Keuangan  menurut  sifatnya  adalah  berbeda.  Badan  Pendapatan  titik  beratnya adalah  pemasukan  Pendapatan  ASli  Daerah  (PAD)  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  sedangkan  Badan  Keuangan  lebih  bertitik  pada  regulasi belanja  serta  penatausahaan  keuangan  dan  barang  milik  daerah,  sehingga pemisahan  Badan  tersebut  diharpkan  akan  lebih  tertib  dalam  pelaksanaan  fungsi masing-masing Badan termaksud. Pemisahan Badan tersebut diharapkan dukungan SDM  dan  sarana  prasarana  akan  lebih  optimal  dalam  rangka  optimalisasi  tujuan. Visi dan misi organisasi baik dalam tugas-tugas badan pendapatan maupun badan keuangan. Adanya skoring Tupokasi dari BPKD mendapatkan nilai 1000 dan sudah memadai  untuk  dikembangkan  menjadi  dua  Badan  yang  terpisah.  Dengan dipisahkan  BPKD  menjadi  dau  badan  maka  diharapkan  Badan  Pendapatan  akan focus  dalam  upaya  realisasi  PAD  yang  menjadi  sumber  pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan.  Sedangkan  pada  Badan  Keuangan  akan  focus dalam  upaya  tertib  pentatausahaan  belanja  dan  peneglolaan  keuangan  dan  asset daerah  yang  berimplikasi  pada  opini  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  republic Indonesia.    Adapun  visi  dan  misi  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kabupaten  Subang  adalah  “terwujudnya  pengelolaan  pendapatan  daerah  yang transparan, dinamis, dan akuntabel menuju struktur pendapatan dan yang kuat dan mandiri”.    Sedangkan  Misi  BAPENDA  yaitu  JAWARA  (Jaya  Istimewa  Sejahtera) Negara;  Jaya  :  terciptanya  struktur  pendapatan  yang  kuat  dalam  mendukung pembiayaan  pembangunan;  Istimewa  :  terwujudnya  pelayanan  prima  yang transparan,  dinamis,  dan  akuntabel;  dan  Sejahtera  :  terpenuhinya  pembiayaan pembangunan  yang  mandiri.  Badan  Pendapatan  Daerah  adalah  unsur  penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten  Subang.  Badan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Badan  yang  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah.    Badan mempunyai tugas pokok membnatu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan  Pemerintahan  di  Bidang  Pendaptan  Daerah  dan  tugas  pembantuan  yang diberikan  kepada  Pemerintah  Kabupaten.  Kepala  Badan  mempunyai  tugas  pokok merencanakan,  mengorganisir,  melaksanakan,  mengendalikan  serta  melaporkan kegiatan  badan  dalam  melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  di  bidang Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.  Berdasarkan pasal  3  Pertauran  Bupati  Subang  No.  71  Tahun  2018  BADAN  mempunyai  fungsi sebagai  berikut:  Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  Pendapatan  Daerah; Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di  Pendapatan Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bupati;  Pembinaan  dan pelaksanaan  kegiatan  di  bidang  Pendapatan  Daerah  dan  Pengelolaan  administrasi umum,  meliputi  urusan  perencaan,  evaluasi  dan  pelaporan,  urusan  umum  dan kepegawaian serta urusan keungan dan barang daerah.

## Impelementasi  Kebijakan  Pajak  Reklame  Di  Badan  Pedanpatan  Daerah Kabupaten Subang
a. Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan
Menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn  dalam  Subarsono  (2005  :  99) standar  dan  sasaran  kebijakan  harus  jelas  dan  terukur,  apabila  standar  dan sasaran  kebijakan  kabur  maka  akan  terjadi  multi  interpretasi  dan menimbulkan  konflik  diantara  para  agen  pelaksana.  Standar  dan  sasaran kebijakan  harus  dapat  dilihat  secara  spesifik  sehingga  di  akhir  kebijakan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan. Ketika  satandar  dan  sasaran  kebijakan  terlalu  ideal  untuk  dilaksanakan  di tingkat masyarakat, maka akan sulit merealisasikan kebijakan public hingga titik  yang  dapat  dikatakan  berhasil.  Berbicara  masalah  kebijakan  pajak reklame,  pemerintah  Kabupaten  Subang  telah  membuat  kebijakan pengelolaan pajak reklame. Namun, dalam menjalankan kebijkanan tersebut jelas ada langkah-langkah yang harus dan wajib dilakukan oleh pemerintah. Dalam  hal  ini  jelas  pemerintah  Kaupaten  Subang  yang  memberikan mandatnya kepada BAPENDA sebagai Badan Pendapatan Daerah tidak lepas dari Peraturan Daerah Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Pemerintah  perlu  berupaya  mengedepankan  peran  pasrtisipasi  masyarakat dengan  mengacu  pada  teori Bottom-Up pada  implementasi  keijakan  pajak reklame. Hal ini dikarenakan kebijakan pajak reklame ini memang ditujukan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak dan dapat terpacu untuk bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame.

## a.1  Standar Kebijakan
Standar  kebijakan  berbicara  tentang  suatu  norma  atau  persyaratan yang biasanya berbentuk suatu dokumen formal yang menciptakan kriteris, metode,  dan  proses.  Standar  kebijakan  membantu  untuk  memastikan keamanan  kebijakan  dan  biasanya  mengandung control keamanan  yang berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  juga.  Standar  dalam  suatu kebijakan  sangat  diperlukan  adanya,  agar  kebijakan  tersebut  ketika dilaksanakan  atau  diimplementasikan  tidak  akan  kabur  dari  tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Kejelasan standar juga sangat diperlukan agar  tidak  terjadi  multitafsir  bagi  penerima  kebijakan.  BAPENDA  telah membuat standar bagi pelaksanaan reklame di Kabupaten Subang. Seperti yang  dituturkan  oleh  Kepala  Sub  Bidang  pelayanan  dan  penetapan  pajak reklame  di  BAPENDA  sebagai  berikut  :  “standar  kebijakan  pajak  reklame beorientasi  kepada  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  pajak daerah dan retribusi daerah. Mengingat bahwa sekarang itu pemerintahan sudah  bersifat  desentralisasi  yaitu  daerah  bisa  mengurus  rumah  tangga daerahnya  sendiri,  Kabupaten  Subang  membuat  peraturan  daerah  sendiri tentang pajak daerah dan salah satunya kebijakan pajak reklame. Kebijakan tersebut  tertuang  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  10 Tahun  2010  tentang  pajak  daerah.  Di  dalamnya  termuat  tata  cara  atau prosedur  pelaksanaan  rekalme,  yaitu  mengenai  penetapan  pajak  reklame sesuai  jenis  reklame,  pembayaran  pajaknya,  syarat  berdirinya  reklame  itu, dan  yang  terakhir  urus  izinnya.  Jadi  standar  pelaksanaan  kebijakan  pajak reklame  adalah  Perda  Kabupaten  Subang  Nomor  10  Tahun  2010  dan merupakan standar untuk melaksanakan reklame di Subang”. Berdasarkan
dari  hasil  wawancara  tersebut  tergambarkan  bahwa  yang  menjadi  standar kebijakan pajak rekalme di Kabupaten Subang adalah Perda Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentan Pajak daerah. Dari kebijakan tersebut yang kemudian lahirnya  Standar  Operasional  Prosedur  bagi  wajib  pajak  yang  akan menerbitkan  reklame.  Dimulai  dari  membuat  pengajuan  penerbitan reklame  dan  pembayaran  pajak  reklame  sesuai  jenis  reklame  karena  tarif pajaknya tergantung berdasarkan jenis reklame, apakah  reklame permanen atau  non  permanen.    Reklame  yang  sudah  selesai  mengurus  pengajuan terbit dan membayar pajak dapat diterbitkan. Setelah itu wajib pajak harus pula  mengurus  izin  penayangan  reklame,  walaupun  untuk  perizinan  itu sendiri tidak menjadi hal utama. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak  reklame  yang  tidak  mengurus  izinnya,  karena  yang  mereka  tahu untuk penerbitan suatu reklame itu harus membayar pajak terlebih dahulu. Berbeda  dengan  peraturan  sebelumnya  yang  mengharuskan  mengurus perizinan sebelum membayar pajak, peraturan yang baru lebih menekankan kepada  pembayaran  pajaknya  terlebih  dahulu  kemudian  reklame  dapat diterbitkan. Maka banyak wajib pajak yang mengabaikan untuk mengurus perizinan penayangan reklame. Hal ini menandakan kurangnya sosialisasi dari  pihak  BAPENDA  terhadap  wajib  pajak  mengenai  standar  kebijakan reklame.

## a.2  Sasaran Kebijakan
Sasaran  merupakan  penjabaran  dari  tujuan  yaitu  sesuatu  yang  ingin dicapai  atau  dihasilkan  suatu  instansi  pemerintah  dalam  jangka  waktu tahunan,  semesteran,  triwulan,  atau  bulanan.  Kebijakan  pajak  reklame menentukan  sasaran  pajak  per  periodenya  selama  satu  tahun  sekali. Sasarannya  berupa  target  yang  ingin  dicapai  tahun  ini,  dan  tentu  akan meningkat  dari  tahun  sebelumnya.    Sasaran  BAPENDA  sendiri  yaitu meningkatkan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Subang  di  bidang perpajakan.  Mulai  dari  pajak  PBB  dan  Pajak  Daerah  Lainnya  termasuk reklame.  Tujuannya  untuk  membantu  pembangunan  daerah  dari  segi anggaran.  Seperti  terciptanya  sarana-sarana  yang  akan  dinikmati  oleh seluruh masyrakat dan dirasakan pula manfaatnya.  Target sasaran dalam pembayaran pajak reklame ini adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui  pajak  yang  disetorkan  wajib  pajak  reklame.  Hal  tersebut  seperti yang  dituturkan  oleh  kepala  Sub  Bidang  Penetapan  dan  Pelayanan  Pajak Daerah  Lainnya  sebagai  berikut  :  “Sasaran  Perda  Nomor  10  Tahun  2010 tentang  pajak  reklame  ini  adalah  untuk  membantu  pembangunan  daerah dalam  segi  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Sesuai  tugas  pokok  dan fungsi  BAPENDA  yaitu  melakukan  pemungutan  pajak  terhadap  wajib pajak  reklame.  Kemudian  hasil  penagihan  pajak  reklame  itu  akan  kami setorkan  sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah.  Tentunya  dengan  upaya-upaya target  pencapaian  kami  tiap  tahun  yang  terus  meningkat.  Namun  tidak dengan  disertai  realisasinya.  Pajak  Reklame  kerap  mengalami  penurunan pencapaian  target  seperti  pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  dari tahun sebelumnya. Terlepas dari semua itu kami selalu mengupayakan agar tidak  terjadi  penurunan”.    Dari  pernyataan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa
pencapaian  pajak  di  bidang  reklame  selalu  meningkat  dan  bahkan  dapat dibilang  terbaik.  Namun  pada  tahun  2018  mengalami  penurunan pencapaian.  Hal  itu  tentu  mempengaruhi  PAD  Kabupaten  Subang. Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  bidang  pajak  daerah  lainnya,  pajak reklame  merupakan  pajak  daerah  lainnya  yang  sangat  berkontribusi  bagi PAD  Subang.  Bidang  reklame  menempati  urutan  pertama  dan  terbanyak pada  bidang  pendapatan  daerah  lainnya.  Kemudian  disusul  oleh  hotel, restaurant,  tempat  hiburan,  dan  lainnnya.  Dapat  dilihat  dari  ujung  utara hingga selatan banyaknya reklame di Kabupaten Subang. BAPENDA selalu mengupayakan agar peningkatan di bidang pajak reklame meningkat walau dalam  realisasinya  ada  saja  mengalami  penurunan  dalam  kurun  waktu tertentu.  Jika  dilihat  dari  kinerja  implementor  sudah  cukup  baik.  Tetapi tetap  saja  ada  satu  dan  lainnya  faKtor  yang  menyebabkan  pajak  reklame mengalami penurunan pencapian.

## b. Dimensi Sumber Daya
Saat menjelaskan mengenai sumber daya yang dimaksud Van Metter dan Van Horn adalah hal-hal yang meliputi sumber daya manusia maupun sumber  daya  yang  bukan  manusia  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan kebiajakan.  Menurut  Van  metter  dan  Van  Horn  sumber  daya  memiliki posisi  sangat  penting  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Tanpa kecukupan sumber daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya di terapkan. Sumber daya menjadi salah satu yang perlu mendapat  perhatian  dari  suatu  proses  implementasi  kebijakan.  Hal  ini bertujuan  agar  saat  suatu  kebijakan  dilaksanakan  terlaksana  secara  efektif dan  efisien.  Tanpa  adanya  sumber  daya,  kebijakan  hanya  tinggal  diatas kertas  saja  dan  hanya  akan  menjadi  dokumen  tertulis  saja,  karena  sumber daya merupakan penentu apakah suatu kebijakan dilaksanakan atau tidak. Sumber  daya  yang  menjadi  paling  penting  disini  adalah  sumber  daya manusia  karena  manusia  merupakan  pemikir,  pelaksana  dan  pengawas terhadapa suatu kebijkan. sumber daya juga meliputi dana atau biaya, serta keahlian-keahlian  yang  baik  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  mereka, informasi,  wewenang,  dan  fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan  untuk menterjemahkan  kebijakan  guna  melaksanakan  kebijakan  tersebut.    Begitu pula dalam Implementasi Kebijakan Pajak Reklame ini memerlukan sumber daya yang berkualitas.
b.1  Staff Pembahasan  pada  staff  diarahkan  pada  pembahasan  kualitas  pegawai- pegawai  yang  akan  terlibat  dalam  pembuatan  maupun  pelaksanaan kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn pembahasan mengenai staff tidak hanya membicarakan besaran saja. Karena keberhasilan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan staff pelaksana. Ada dua besaran pokok  pada  sumber  daya  yang  dibuthkan  untuk  impelemntasi  kebijakan public, yaitu size dan skill. Pelaksana kebijakan Pajak Reklame di Bapenda Kabupaten  Subang  masih  kurang  di  sisi  sumber  daya.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Kepala  seksi  penetapan  dan  pelayanan  Pajak  Reklame
Bapenda Subang bahwa terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan  kebijakan  Pajak  Reklame  ini.  Pernyataan  Tersebut disampaikan  sebagai  berikut  :“pegawai  atau  tim  pelaksana  Pajak  Reklame di Bapenda ini masih sangat kurang. Saat ini untuk bagian administrasi di kantor atau pelayanan hanya ada 1 orang, dan 2 orang untuk di lapangan. Sedangkan pajak Rekleme itu tidak seperti pajak hotel atau pajak restoran atau  pajak  daerah  lainnya  yang  tidak  terlalu  membutuhkan  banyak pegawai.

## b.2  Infomasi
Dua  hal  yang  penting  dibahas  berkaitan  dengan  informasi  sebagai  factor berpengaruh kedua terhadap sumber daya adalah informasi yang berkaitan dengan  bagaimana  kebijakan  harus  diketahui  berkenaan  dengan pelaksanaan  kebijakan. Agar  implementasi  dapat  mencapai  tujuan-tujuan yang  diharapkan,  maka  informasi  yang  baik  berhubungan  dengan  cara mengimplementasikan  kebijakan  berupa  atura-aturan  hukum  harus  jelas. Informasi  berdasarkan  aturan  tersebut  yaitu  Peraturan  Bupati  Subang Nomor  38  Tahun  2010  tentang,  “Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah Pajak Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pajak Reklame”.

## b.3  Wewenang
Wewenang sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  adalah  sesuai  dengan  yang mereka  kehendaki.  Searah  dengan  hal  tersebut,  dalam  implementasi Kebijakan Pajak Reklame memiliki struktur pelaksana bertingkat. Kebijakan tidak akan dapat diterapkan apaila tidak disertai pendelegasian wewenang kepada implementor.

## b.4  Fasilitas
Sumber  daya  lain  yang  juga  tidak  kalah  penting  adalah  adanya  fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melekukan kegiatan program seperti sara  dan  prasarana.  Hal  terpenting  didalamnya  adalah  sumber  daya keuangan  finansial  untuk  memnunjang  implementasi  kebijakan.  Apabila kebijakan  yang  dibuat  adlaah  kebijakan  pulik,  sudah  tentu  dukungan keuangan  berasal  dari  pemerintah.  Semakin  tinggi  dukungan  dari pemerintah,  semakin  baik  implementasi  kebijakan.  Demikian  pula sebaliknya,  semakin  kecil  dukunagn  finansial  dari  pemerintah  bagi  suatu kebijaknan,  akan  dapat  menjadi  penyebab  dari  terhambtanya  bahkan gagalnya implementasi suatu kebijakan.

## c. Dimensi Hubungan Antar Organisasi
Suatu kebijakan tidak akan berpengerauh hanya pada satu pihak saja, tetapi akan berkaitan bahkan saling ketergantungan kepada pihak lain yang terlibat di dalamnya.  Maka  dari  itu,  hubungan  antar  organisasi  selalu  ada  dalam  setiap implementasi  suatu  kebijakan.  Hubungan  yang  dijalin  yaitu  kerjasama  dalam bentuk komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Disini akan dilihat apakah
dari  sisi  hubungan  antar  organisasi  lain  implementasi  kebijakan  pajak  reklame sudah  efektif.  Mengingat  betapa  pentingnya  pajak  reklame  bagi  pendapatan daerah  Kabupaten  Subang,  maka  dalam  kebijakan  yang  mengaturnya  pun sangan  terperinci.  Pajak  Reklame  Diatur  mulai  dari  pemohonan  terbit  reklame, pembayaran  pajak,  perizinan  reklame,  hingga  penertiban  reklame  yang  sudah habis  masa  tayangnya.  maka  dari  itu  implementasi  Kebijakan  Pajak  Reklame yang  dibuat  pemerintah  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  jika  tidak  ada dukungan  dari  pihak-pihak  terkait  yang  mendukung  kebijakan  Pajak  Reklame ini.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  kerjasama  yang  terjalin  antara  beberapa pihak    terlibat  dalam  impelemntasi  kebijakan  pajak  reklame,  alur  hubungan terjadi  tiga  arus.  Hubungan  yang  pertama  terjadi  antara  pembuat  kebijakan dengan  pelaksana  kebijakan  dan  penerima  kebijakan.  Serta  pada  saat  yang bersamaan terjadi hubungan dalam bentuk langsung antara pembuat kebijakan dengan  penerima  kebijakan.  Hubungan  yang  terjadi  dalam  implementasi kebijakan  pajak  reklame  ini  yaitu  antara  pihak  Bapenda  dengan  wajib  pajak. Dengan adanya kebijakan Pajak Reklame ini Bapenda diberi kewenangan untuk mengelola sendiri penggunaan dananya dalam hal proses pembangunan daerah namun tetap dengan peraturan yang ada.
Koordinasi  bisa  dikatakan  suatu  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  berbagai pihak  dalam  melakukan  kegiatan  yang  berbeda-beda  agar  berjalan  optimal sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal. Mengingat kompleksitas daripada organisasi  maka  sudah  jelas  diperlukan  adanya  peran  daripada  koordinasi. Tanpa adanya koordinasi yang baik, maka dimungkinkan masing-masing orang tersebut akan bekerja sendiri-sendiri yang tentunya tidak menutup kemungkinan mengakibatkan  suatu  hambatan  terhadap  usaha-usaha  pencapaian  tujuan organisasi.  Badan  Pendapatan  Daerah  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  untuk masalah  perizinan  reklame  yang  akan  diterbitkan.  Hubungan  yang  terjadi berupa komunikasi atau penerusan peraturan prosedur penerbitan reklame tidak terlalu  intens  dan  sering  dilakukan  oleh  Bapenda.  Hal  ini  disampaikan  oeleh informan Kepala seksi perizinan DPMPTSP Kabupaten Subang : “Hubungannya tidak  terlalu  intens.  Hanya  melakukan  kunjungan  untuk  pengecekkan  jumlah reklame  yang  memiliki  atau  yang  mengurus  izinnya.  Hal  ini  dikarenakan berbeda  dengan  peraturan  daerah  Kabupaten  Subang  yang  dulu,  dalam peraturan daerah Kabupaten Subang yang baru di dalamnya di sebutkan bahwa wajib  pajak  reklame  terlebih  dahulu  harus  membayar  pajak  dan  kemudian mengurus izinnya. Jadi permohonan penerbitan reklame itu disampaikan kepada Bapenda bukan DPMPTSP. Setelah wajib pajak mengurus pajaknya maka dapat terbitlah  reklame  tersebut.  Banyak  yang  mengurus  izin  setelah  reklamenya tayang.  Tapi  kebanyakan  yang  meminta  izin  kepada  DPMPTSP  adalah  wajib pajak yang reklamenya terpasang untuk waktu yang cukup lama atau permanen. Seperti  rokok  dan  took-toko”.    Berkenaan  dengan  hal  itu  menandakan  bahwa Bapenda berperan penuh dalam kebijakan pajak rekalme di Kabupaten Subang. Namun  terlepas  dari  itu,  Bapenda  juga  seharusnya  mensosialisasikan  bahwa membayar pajak memang yang utama, namun setelahnya diperlukan mengurus izinnya baik untuk reklame yang bersifat sementara maupun permanen.  Terkait dengan  bentuk  sosialisais  kebijakan  pajak  reklame  yang  disampaikan  oleh
BAPENDA  kepada  tiap-tiap  wajib  pajak  yang  mengajukan  permohonan penayangan  rekalme,  menurut  keterangan  wajib  pajak  disampaikan  bahwa BAPENDA belum melakukan sosialisasi mengenai pengurusan izin reklame. Hal itu  seperti  pernyataan  wajib  pajak  reklame    yang  memiliki    reklame  tayang sementra  atau  non  permanen    sebagai  berikut  :  “Peraturan  sebelumnya mengharuskan wajib pajak mengurus izinnya terlebih dahulu lalu setelah terbit diwajibkan  membayar  pajak.  tetapi  setelah  peraturan  baru  ada,  yang  penting wajib pajak membayar pajak reklame sudah dapat ditayangkan. Oleh karena itu wajib pajak tidak mengurus izinnya apalagi untuk reklame event sperti ini”.

## d.  Komunikasi
Jika  Implementasi  Kebijakan  Pajak  Reklame  ingin  berlangsung  secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Komunikasi internal antara BAPENDA dengan pihak terkait tidak berjalan dengan baik karena peaksanaan perintah yang tidak jelas dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame ini. Dalam hal ini BAPENDA melakukan komunikasi secara acak dan tidak berkala kepada pihak terkait yang juga berkepentingan bagi berlangsungnya kebijakan  pajak  reklame.  Hal  ini  seperti  yang  dituturkan  oleh  kepala  seksi penetapan  dan  pelayanan  pajak  reklame  :“sejauh  ini  BAPENDA  tidak  pernah melakukan komunikasi lain seperti rapat ataupun kunjungan kerja terhadap pihak terkait  mengenai  pajak  reklame.  Yang  dilakukan  hanya  pengecekkan  data  dan penerusan peraturan yang ada”.  Hal ini menggambarkan bahwa memang tidak ada komunikasi  yang  secara  jelas  dan  terukur  untuk  dilakukan  BAPENDA  terhadap pihak-pihak terkait. Maka dari itu dalam melaksanakan tugas pun terkesan masing- masing antara beberpa pihak terkait yang ada.
Berdasarkan  keterangan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terciptanya hubungan  antara  pembuat  kebijakan  dengan  pelaksana  kebijakan  serta  penerima kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Reklame sangat penting. Dilihat dari indicator  koordinasi  belum  terlaksana  secara  efektif,  terdapat  pesan  yang  sulit dijabarkan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Serta  pada  indicator  komunikasi,  tidak adanya  penetapan  komunikasi  yang  jelas,  terukur  dan  berkala  itu  juga  tidak  akan berdampak baik terhadap hubungan antar organisasi.

## e.  Karakteristik Agen Pelaksana
Tujuan  implementasi  kebijakan  diformulasikan  ke  dalam  suatu  aturan  tertentu yang dirancang dan dibiayai oleh pemerintah. Implementasi kebijakan secara garis besar  dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks  Implementasi.  Keseluruhan implementasi    kebijakan  lalu  di  evaluasi  dengan  cara  mengukur  keluaran  ( output) yang dihasilkan berdasarkan tujuan kebijakan. Keluaran ( output) kebijakan dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu maupun kelompok masyarakat.  Karakteristik  agen  pelaksana  mencakup  struktur  birokrasi,  norma- norma  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi  yang  semuanya  itu akan mempengaruhi implementasi. Dalam melaksanakan Kebijakan Pajak Reklame agar  tercapai  dengan  baik  maka  harus  disusun  dalam  urutan-urutan  yang  tepat seluruh  tugas  yang  kemudian  disebut  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan dilakukan  oleh  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan  Pajak  Reklame  di  BAPENDA  Kab.  Subang.  Pada  akhirnya  komitmen
aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah  hal  yang  paling  penting.  Aparat  Badan  Pelaksana  harus  memiliki keterampilan  dalam  membuat  prioritas  tujuan  dan  selanjutnya  merealisasikan prioritas tujuan tersebut.
Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan  Pajak  Daerah  LAinnya  sebagai  berikut  :“Tentu  saja  sebagai  pelaksana harus  menjalankan  Kebijakan  ini  sesuai  dengan  norma-norma  yang  ada  atau biasanya  disebut  Standar  Operasional  Prosedur  yang  tertuang  dalam  PerBup Subang  No.  38  Tahun  2010.  Kami  juga  komitmen  dalam  melakukan  pelaksaanaan kebijakan ini”. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut sudah jelas bahwa pelaksana melakuakn  tugas  yang  diberikan  seuai  dengan  norma-norma  dan  aturan-aturan yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  38  Tahun  2010 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Pajak  Daerah  Nomor  10  Tahun 2010  Pajak  Rekalme.  Selain  itu  petugas  atau  pelaksana  juga  komitmen  dalam melaksanakan  tugas.  Komitmen  yang  dimaksud  disini  yaitu  tidak  membeda bedakan tugas atau pelayanan yang diberikan baik kepada wajib pajak yang berasal dari perusahaan besar ataupun perusahaan dan wirausaha kecil.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana  kebijakan  pajak  reklame  sudah  berjalan  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari penuturan  yang  sama  antara  pelaksana  kebijakan  yaitu  pihak  BAPENDA  dan penerima  kebijakan  yaitu  pihak  Wajib  Pajak  Reklame.  Aparat  pelaksana  atau petugas melakukan tugas sesuai dengan aturan yang telah diberikan dan komitmen dalam menjalankan tugas sudah baik dengan cara tidakk membeda-bedakan wajib pajak  reklame  yang  ada.    Sehingga  dimensi  ini  sudah  berjalan  optimal  karena memiliki  sisi  positif  baik  dari  aparat  sebagai  pelaksana  kebijakan  maupun  wajib pajak sebagai penerima kebijakan.

## f.  Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi
Pajak  reklame  adalah  salah  satu  pendapatan  daerah  Kabupaten  Subang. Pendapatan  daerah  menjadi  sangat  penting  karena  berdampak  pada  kemajuan pembangunan daerah yang kemudian berperan sebagai sebagai modal setiap daerah melaksanakan  rumah  tangganya  masing-masing.  Pembangunan  yang  dimaksud meliputi  infrastruktur  maupun  pembangunan  birokrasi  pemerintah  itu  sendiri. Maka  dari  itu,  ketika  salah  satu  saja  dari  sumber  pendapatan  daerah  mengalami penurunan target, akan berdampak pada daerah tersebut.   Salah  satu  upaya  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  Subang  adalah  dengan  membuat  Perda  Nomor  10 Tahun  2010  Tentang  Pajak  Reklame.  Dalam  program  ini  banyak  pihak  mulai  dari pelaksana  kebijakan  hingga  penerima  kebijakan  disadarkan  bahwa  ketika  ingin derah  tersebut  maju  makka  harus  dengan  bijak  dan  benar  adanya  dalam pengelolaan pendapatan daerah salah satunya pajak reklame.
Dari pernyataan di atas terlihat bahwa kondisi social, politik dan ekonomi yang menjadi sasaran wajib pajak berbeda-beda pada setiap daerahnya. Pada daerah yang kondisi social dan ekonomi yang rendah pun dapat menjadi potensi reklame karena yang  memasang  reklame  belum  tentu  yang  memiliki  daerah  tersebut. Kemudianyang menjadi salah satu factor yang mendukung keberhasilan kebijakan ini  adalah  lingkungan  yang  memiliki  banyak  potensi  reklame.  Jadi  mau bagaimanpun  kondisi  social,  politik  dan  ekonomi  suatu  daerah  itu  tidak  terlalu
berpengaruh terhadap kebijakan reklame.  Hal tersebut dibenarkan oleh wajib pajak reklame yang terhutang sebagai berikut :“Di daerah kami dan daerah lainnya tentu memiliki  kondisi  social,  politik  dan  ekonomi  yang  berbeda-beda.  Ketika  saya memasang reklame tentunya memilih daerah yang dapat diperkirakan akan banyak orang  yang akan melihat reklame saya. Dengan begitu unsur komersial dari kami tersampaikan  dan  itu  menjadi  keuntungan  bagi  kami  karena  dapat  meningkatkan penghasilan bagi kami”.
Berdasarkan  dari  hasil  pemapran  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dimensi kondisi social, ekonomi dan politik sudah berjalan optimal. Dilihat dari sejauh mana kondisi  lingkungan  yang  dapat  menjadi  potensi  bagi  reklame  dan  kepentingan kelompok  yang  tidak  merugikan  bagi  pelaksana  kebijkan  maupun  penerima kebijakan.

## g.  Disposisi Implementor
Pelaksana  kebijakan  memiliki  nilai-nilai  aturan  yang  bisa  jadi  berbeda  antara satu dengan yang lain. Perbedaan nilai ini menimbulkan perbedaan kebijakan atau penilaian  terhadap  kebijakan  yang  ada.  Jika  perbedaan  nilai  antara  pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakna cukup besar dan cenderung berlawanan arah, maka  pelaksanaan  kebijakan  akan  berada  pada  tahap  yang  sulit.  Keengganan bahkan  pergeseran  yang  menimbulkan  perdebatan  maupun  perpecahan,  akan muncul  menghambat  pelaksana  kebijakan.    Keberhasilan  implementasi  juga dipengaruhi  oleh  bagaimana  karakteristik  implementor  dan  orang  yang  menerima kebijkan  dengan  berbagai  permasalahan  yang  dihadapinya.  Karakteristik  tersebut yang  kemudian  disebut  dengan  Disposisi  Implementor  Menurut  Van  Metter  dan Van  Horn.    Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  dihiarapkan  oleh  pembuat kebijakan. Namun sebaliknya, ketika iplementor tidak bisa bersikap seperti apa yang dihiarapkan  oleh  pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  tidak akan  berjalan  secara  optimal.  Berbagai  pengalaman  pembangunan  di  negara  yang masih berkembang menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparatur masih  sangat  rendah.  Berbagai  kasus  korupsi  yang  muncul  di  salah  satu  negara berkembang seperti Indonesia adalah contoh konkret dari rendahnya komitmen dan kejujuran  aparatur  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  demi  mendukung pembangunan suatu negara ataupun daerah.
Berdasarkan beberapa keterangan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan Pajak Reklame di pihak pelaksana kebijakan yaitu  BAPENDA  dan  penerima  kebijakan  yaitu  wajib  pajak  menunjukkan  sikap positif  dan  mendukung  terhadap  terlaksananya  Kebijakan  Pajak  Reklame. Implementasi  Kebijakan  yang  dilaksanakan  dengan  memberdayakan  Badan Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  sebagai  perpanjangan  tangan  antara  pemerintah dengan masyarakat yang menjadi wajib pajak dan memberikan informasi ataupun penjelasan.  Jadi  berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa implementasi  kebijakan  merupakan  pelaksanaan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  peraturan-peraturan  yang penting  atau  keputusan  badan  peradilan.  Keputusan  tersebut  dibuat  untuk mengatasi  permasalahan  yang  terjadi,  sehingga  apabila  telah  melalui  suatu  proses akan  dihasilkan  suatu  output  kebijakan  dan  akan  diketahui  dampaknya  bagi
kelompok  sasaran.  Hal  itu  terlihat  dalam  kebijakan  Pajak  Reklame  di  BAPENDA Kabupaten Subang, dari Kepala Sub Bagian Penetapan dan Pelayanan, wajib pajak, dan  juga  instansi-instansi  atau  pihak-pihak  terkait  yang  berusaha  menjalankan kebijakan Pajak Reklame ini tepat sasaran.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  dapat  ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sebagai berikut:
1) Standar  dan  Sasaran  Kebijakan  ;  Pelaksanaan  kebijakan  Pajak  Reklame  adalah suatu  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  daerah  untuk  mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Standar dan Sasaran Kebijakan ini masih  terasa  kabur  karena  terjadi  multi  interpretasi  dan  multi  tafsir  mengenai standar kebijakan antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan, yaitu petugas pajak reklame BAPENDA dan wajib pajak reklame. Pada sasaran sudah tepat  sasaran  yaitu  kebijakan  ini  ditujukan  kepada  wajib  pajak  yang  memiliki reklame.  Namun,  pada  sasaran  lainnya  yaitu  untuk  peningkatan  PAD  belum optimal  karena  terjadi  penurunan  target  pencapaian  dari  tahun  2017  ke  tahun 2018.
2) Sumber Daya; Pelaksanaan kebijakan Pajak Reklame di BAPENDA KAbupaten Subang  lemah  dari  sisi  sumber  daya.  Pada  indikator  staf,  belum  terlaksana secara  optimal  dilihat  dari  sedikitnya  staf  yang  dimiliki  dan  dengan keterampilan yang terbatas pula. Kemudian indikator informasi, dalam hal ini sudah  terlaksana  sesuai  dengan  ketentuan  pada  buku  Petunjuk  Teknis Pemungutan  Pajak  Reklame.  Selanjutnya  indikator  wewenang,  terlihat  bahwa pelaksana  kebijakan  bergerak  sesuai  dengan  SK  (Surat  Keputusan)  dan indikator terakhir yakni fasilitas, mengenai hal ini sarana prasarana pendukung kebijakan  pajak  reklame  kurang  memadai  terutama  anggaran  yang digelontorkan  pemerintah  sangat  terbatas.  Baik  untuk  pelaksanaan  kebijakan maupun insentif petugas pajak.
3) Hubungan  antar  organisasi;  Dalam  proses  Implementasi  Kebijakan  Pajak Reklame  di  BAPENDA  Kabupaten  Subang,  baik  komunikasi  antara  Lembaga pemerintah  maupun,  antar  organisasi  terkait,  maupun  dengan  penerima kebijakan hubungannya belum optimal dan tidak terjalin seperti seharusnya.
4) Karakteristik Agen Pelaksana; Aparatur pelaksana yang bertugas  sebagai agen pelaksana  di  tingkat  Kabupaten  dalam  hal  ini  mengenai  kebijakan  Pajak Reklame  sudah  cukup  baik,  komitmen  dan    konsistensi  implementor  dari pimpinan  sampai  pelaksana  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan.
5) Kondisi  Sosial,  Ekonomi  dan  Politik;  Dimensi  ini  dapat  dikatakan  optimal. Kondisi  social,  politik  dan  ekonomi  memang  selalu  berbeda-beda,  akan  tetapi hal  tersebut  tidak  tidak  menjadi  hambatan.  Hal  itu  disebabkan  bahwa  yang menjadi  konsentrasi  kebijakan  ini  adalah  suatu  lingkungan  atau  daerah  yang menjadi potensi reklame.
6) Disposisi  Implementor;  Dikalangan  instansi  pemerintah  dan  wajib  pajak menunjukkan  sikap  positif  dan  mendukung  terhadap  terlaksananya  Kebijakan
Pajak  Reklame.  Implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan  dengan memberdayakan  BAPENDA  sebagai  perpanjangan  tangan  antara  pemerintah dengan wajib pajak dan memberikan informasi ataupun penjelasan.
Sesuai dari kesimpulan keenam dimensi menurut Van Metter dan Horn dalam Subarsono,  (2005:99)  diatas  dapat  dilihat  bahwa  inplementasi  Kebijakan  Pajak Reklame di BAPENDA Kabupaten Subang masih mnegalami masalah dari dimensi standar dan sasaran kebijkan karena masih terjadi penurunan pendapatam. dimensi sumber  daya  dimana  jumlah  pegawai  yang  masih  kurang  dan  sarana  prasarana yang  belum  mencukupi  plekasanaan  kebijakan.  Yang  terakhir  Hubungan  Antar Organisasi  yang  masih  terkesan  masing-masing  dan  tidak  adanya  komunikasi secara jelas dan terukur yang terjalin antar Lembaga terkait.

## Referensi
Abdul  Wahab,  Solichin.  2004. Analisis  Kebijaksanaan,  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta .
Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan . Jakarta: Prenada Media.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Terjemahan  Samodra Wibawa.  Edisi  Kedua.  Cetakan  Kelima.  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Yogyakarta : ANDI.
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2016  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Peraturan  Bupati  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Petunjuk  Pelaksana  Peraturan Daerah Pajak Daerah No. 10 Tahun 2010 Pajak Reklame.
Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik . Bandung: Hakim Publishing.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: CV Alfabeta.
Tachjan.  2006. Implementasi  Kebijakan  Publik .  Bandung:  AIPI  dan  Puslit  KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
Thoha, Miftah, 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Jakarta: Kencana.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
W. Creswell, Jhon. 2010. Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik-Teori & Proses . Jakarta: PT BUKU KITA