## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA SEPEDA MOTOR TERHADAP EKSISTENSI OJEK ONLINE DI KOTA PADANG
Tarma Sartima 1* , Feri Antoni 2 , Puryanto 3 , Annisa Rahmadani 4
1,3,4 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
2 Institut Administrasi dan kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Jambi. Indonesia
* Corresponding Author: tarmasartima@ymail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 08/05/2023 Berdasarkan  Peraturan  Kementerian  Republik  Indonesia  Nomor  348  Tahun 2019 mengenai biaya jasa terhadap angkutan online yang dimulai dari serentak di  Indonesia  mulai  dari  tanggal  25 mei  2019  lalu  memiliki  banyak  sekali pro dan kontra. Seperti halnya di Kota Padang sendiri yang termasuk dalam salah satu  zona  diberlakukannya  kebijakan  tesebut.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Deskriptif  dengan pendekatan  Kulitatif.  Hasil  Penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah,  kebijakan  ini belum berjalan sepenuhnya untuk beberapa aplikator yang ada di Kota Padang, mengingat  kebijakan  ini  tidak  hanya  satu  aplikator  saja  yang  menjalankan, Kebijakan  mengenai  tarif  ini  atau  348  Tahun  2019  ini  merupakan  kebijakan yang diambil setelah adanya kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019  mengenai  perlindungan  keselamatan  kerja.  Dimana  dalam  menjalankan sebuah  kebijakan  pasti  memiliki  kendala  dan  juga  pasti  ada  upaya  yang dilakukan  untuk  meminimalisasi  tenjadi  kesalahpahaman.  Dimana  dalam menajalankan suatu usaha di suatu wilayah memang diperlukan payung hukum untuk  mencegah  suatu  hal  dikarenakan  hukum  atau  peraturan  merupakan wadah  yang  disediakan  oleh  negara  untuk  melindungi  setiap  aturan  yang ditegakkan, bila tidak ada hukum maka akan terjadi kekecauan, seperti dengan kebijakan mengenai kendaraan Online yang ada di Kota Padang.
Direvisi, 10/06/2023 Dipublikasi, 02/07/2023 Kata Kunci:
Implementasi Peraturan Menhub dan Tarif Ojek
Online Abstract Keywords: Implementation of Minister of Transportation Regulations and Online Ojek Tariffs Based on the Regulation of the Ministry of the Republic of Indonesia Number 348  of  2019  regarding  service  fees  for  online  transportation,  which  started simultaneously in Indonesia starting from May 25 2019, there are lots of pros and cons. As is the case in the Padang City itself which is included in one of the  zones  for  the  implementation  of  this  policy.  The  research  method  used  in this  study  is  a  descriptive  research  method  with  a  qualitative  approach.  ts  of the research in this thesis are that this policy has not been fully implemented for several applicators in the Padang City, considering that this policy is not only  implemented  by  one  applicator.  This  policy  regarding  tariffs  or  348  of 2019  is  a  policy  that  was  taken  after  the  Ministerial  Transportation  Number 12 of 2019 concerning work safety protection. Where in carrying out a policy there  must  be  obstacles  and  there  must  also  be  efforts  made  to  minimize misunderstandings. Where in running a business in an area, a legal umbrella is  needed  to  prevent  something  because  laws  or  regulations  are  a  forum provided by the state to protect every  rule that is enforced, if there is no law there will be chaos, such as with policies regarding existing online vehicles. in Padang City.

## PENDAHULUAN
Kenaikan  tarif  Ojek  Online  di  Kota  Padang  diawali  dengan  keluarnya  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 yang berisikan kenaikan tarif bagi semua Ojek  Online  yang  ada  di  Indonesia.  Kenaikan  tarif  ini  mempunyai  zona-zona  tertentu  yang setiap zonanya memiliki tarif yang bebeda. Peraturan ini memberlakukan jasa minimal yang harus dibayarkan hingga 4 kilometer. Biaya jasa minimal ditentukan berdasarkan zona-zona yang telah ditentukan. Penerapan kenaikan tarif ini akan terjadi pada setiap ojek online yang ada  di  Indonesia.  Keputusan  Pemerintah  ini  merupakan  lanjutan  dari  Peraturan  Menteri Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Perlindungan  Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor  yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Kemunculan  transportasi  Online  di  Indonesia  Tahun  2015  telah  membawa  perubahan dalam aktivitas keseharian masyarakat. Transportasi Online ini menawarkan kemudahan yang memanjakan pengguna telepon pintar untuk memenuhi kebutuhan hanya dengan layar sentuh. Berawal  dari  layanan  Go-Ride  yaitu  layanan  yang  digunakan  untuk  mengantar  penumpang menggunakan  Sepeda  Motor,  GOJEK  sebagai  pelopor  transportasi  online  disambut  dengan hangat. Keberhasilan GOJEK pun membawa persaingan bagi perusahaan transportasi Online lain, seperti Grab dan Uber. 1
Dengan  didukung  teknologi  komunikasi  dan Smarthphone menggabungkan  jasa transportasi  ojek  dengan  teknologi  komunikasi  sehingga  melahirkan  sebuah  inovasi  baru berbasis transportasi Online. Transportasi berbasis online saat ini sangat digemari oleh setiap kalangan yang  ada di  Indonesia. Pasalanya selain mudah di  akses  Transportasi  ini pun juga banyak  sekali  jadi  tidak  susah  mencarinya.  Hanya  dengan Download aplikasi  saja  setiap masyarakat  bisa  menggunakannya  kemana  saja.  Hadirnya  transportasi  online  ini  juga memberikan masyarakat variasi dan pilihan untuk menentukan transportasi mana yang cocok dengan  kebutuhan  masayarakat  saat  ini  mengingat  semakin  hari  kebutuhan  masyarakat semakin bervariasi dan membutuhkan sarana pendukung yang pas.
Menjadi Transportasi yang sangat digemari saat  ini Go-Jek adalah sebuah transportasi berbasis Online yang  hadir  di  setiap  masyarakat  yang  ada  di  Indonesia.  Menurut    Lembaga Riset Global Growth For Knowledge (GFK) membuktikan bahwa pengguna aplikasi Go-Jek mencapai  21,6%. 2 Untuk  awal  keberadaanya  saja  aplikasi  ini  telah  mempunyai  hati  setiap masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  mudah  diakses  dan  juga  harga  yang  relative  murah dibadingkan dengan ojek konvensional.
Tahun 2011, GO-JEK sebenarnya sudah dirintis. Tapi barulah layanan itu melesat sejak peluncuran  aplikasinya  di  ponsel  Android  dan  IOS  pada  awal  tahun  2015.  Hal  ini  menjadi perbincangan  oleh  semua  surat  kabar  dimanapun  sampai  dengan  ke  mancanegara.  Menurut hasil survey bila dilihat dari segi pendidikan mitra pengemudi ojek online ini 85% memiliki tingkat pendidikan SMP hingga SMA sederajat. 3
Untuk  tarif  sendiri  angkutan  yang  berbasis  online  ini  memiliki  tarif  tersendiri tergantung  berapa  KM  jarak  yang  akan  di  tempuh.  Aplikasi  ini  juga  mempunyai  banyak
1 https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/transportasi-online-dan-humor-seksis-di-media-sosial diakse pada tanggal 05 Desember 2019 pukul 09.56 WIB
2 m.news.viva.co.id/news/read/748464-survei-gojekungguli-grab diakses pada tanggal 30 November 2019 pukul 00.13 WIB
3 https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia  diakses  pada tanggal 30 November 2019 Pukul 00.40 WIB
sekali promo yang bisa digunakan oleh para pengguna, Namun jika tarif mengalami kenaikan akan  menyebabkan  berkurangnya  penumpang  transportasi  Online  tersebut.  Seperti  yang sekarang  ini  terjadi  Kementerian  Perhubungan  mengeluarkan  Peraturan  mengenai  kenaikan tarif yang ada di sebagian besar Kabupaten/Kota yang ada di  Indonesia. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 telah menetapkan 3 zona yang mengalami keniakan biaya Ojek Online yang mulai diterapkan di tanggal 2 November 2019. 4
Ada  221  Kabupaten/Kota  yang  melayani  jasa  ojek  online,  namun  yang  mengalami kenaikan  tarif  hanya  123  kabupaten/Kota  saja.  Hal  ini  terjadi  karena  banyak  sekali pertimbangan  yang  dilakukan  sehingga  tidak  semua  daerah  yang  mengalami  kenaikan  tarif. Menjadi driver Ojol sekarang telah menjadi suatu profesi bagi sekian banyak masyakat yang ada  di  Indonesia,  khususnya  para  anak  muda  yang  mempunyai Smartphone dan  memiliki motor. Sehingga perlu diatur untuk kesejateraan si pengemudi sendiri.
Sebelum  adanya  Transportasi  Online  ini  kebanyakan  masyarakat  menggunakan angkutan umum seperti angkot, bus kota  ojek konvensional, dan juga becak. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi mempermudahkan seseorang untuk bepergian kemanapun yang mereka mau tanpa harus pusing juga sangat efektif dan efisien. Bicara soal Transportasi merupakan suatu alat yang bisa digunakan untuk memindahkan sesuatu dalam bentuk barang. Transportasi memiliki banyak sekali macam mulai dengan angkot, ojek, delman, becak, bus pesawat,  dan  juga  kapal  merupakan  suatu  alat  transportasi  yang  digunakan  oleh  setiap masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Rischy Eka Andriyanto 5 Studi ini membahas mengenai realita  terkait  konsumen  yang  merasa  keberatan  dengan  adanya  kenaikan  tarif  Trasnportasi Online  Grab  pada  saat  ini.  Masyarakat  merasakan    kenaikan  tarif  pada  transportasi  online pada penyedia perusahaan Grab mengalami kenaikan tarif hingga dua kali lipat dari tarif awal yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia transportasi online grab.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  diatas  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa yang  menjadi  permasalahan  saat  ini  ialah  peyebab  kenaikan  harga  ojol.  Setiap  daerah mempunyai UMR (Upah Minimum Propinsi ) yang bebeda-beda tergantung pendapatan yang diterima  setiap  bulanya,  namun  mengapa  tarif  ojol  disetiap  daerah  menjadi  sama.  Untuk  di daerah yang UMR  nya kecil  kenaikan tarif menjadi  suatu  masalah baik  bagi  driver nya dan bagi  pengguna  ojek online. Penelitian ini akan mencoba menelisik  bagaimana  implementasi keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP  348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Sepeda Motor, kendala dan upaya terhadap eksistensi ojek online di Kota Padang ?

## KAJIAN PUSTAKA
Jasa  merupakan  pemberian  suatu  kinerja  atau  tindakan  tak  kasat  mata  dari  satu  pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi  antara  pemberi  jasa  dan  penerima  jasa  mempengaruhi  hasil  jasa  tersebut.  Menurut
4 https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/01/145022765/mulai-2-september-2019-berlaku-tarif  baru-untuk- ojek-online-motor?page=allv diakses pada tangga26 November 2019 pukul 00.11WIB
5 Rischy  Eka  Andriyanto  dalam  skripsi  dengan  judul    Penerapan  Tarif  Angkutan  Online  Pada  Grab  Office Tulungagung Ditinjauan dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 dan Fiqih Muamalah sebagaimana dikuti dalam http://repo.iain-tulungagung. ac.id/14750/
UU  No.  42  Tahun  2009  dalam  Pasal  1, 6 yang  dimaksud  dengan  jasa  adalah  setiap  kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barangkarena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 7
Transportation diartikan  oleh  Black  Law  Dictionary  sebagai the  removal  of  goods  or persons from one place to another by a carrier , dimana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan  sebagai  perpindahan  barang  atau  orang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan menggunakan kendaraan. Kata  selanjutnya  adalah kata online yang dalam  bahasa  Indonesia sering  diterjemahkan  sebagai  “dalam  jaringan”,  atau  yang  lebih  dikenal  dalam  singkatan “daring‟.  Pengertian  online  adalah  keadaan  komputer  yang  terkoneksi  atau  terhubung  ke jaringan internet. 8
Menurut  lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan No.  348 Tahun 2019 mengenai perhitungan  biaya  pengguna  sepeda  motor  yang  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berdasarkan system zonasi :
1. Zona  I  (Sumatra,  Jawa,  Bali  kecuali  Jabodetabek):  Rp  1.850-2.300  per  km  dengan  biaya minimal Rp 7.000-10.000
2. Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000
3. Zona  III  (Kalimantan,  Sulawesi,  NTT,  Maluku,  dan  lainnya):  Rp  2.100-2.600  dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000. 9
Menurut  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Pasal  1  ayat  (6) menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Penyedia aplikasi jasa transportasi  berbasis  aplikasi  online  merupakan  penyelenggara  sistem  elektronik  sebagai penghubung  driver  kendaraan  dengan  para  pengguna  jasa,  yang  merupakan  bagian  inti  dari lahirnya  jasa  transportasi  berbasis  aplikasi  online  ini,  sebagai  penyedia  aplikasi  memiliki peranan  kunci  dalam  keberhasilan  dalam  sistem  jasa  transportasi  berbasis  aplikasi  online, dikarenakan  penyedia  layanan  aplikasi  merupakan  penghubung  antara  supply  and  demand (permintaan  dan  penawaran)  yakni  penyedia  aplikasi  atau  perusahaan  aplikasi,  driver,  dan pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online.
Model  adalah abstraksi  dari realita. Model  dapat digambarkan dalam  bentuk  skematik model,  game  model,  simbolik  model. 10 Model  implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan George  C.  Edward  III  menunjuk  empat  variabel  yang  berperan  penting  dalam  pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi,sumberdaya,disposisi dan struktur birokrasi.
Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dalam  proses  kebijakan  publik.  Biasanya implementasi  dilaksanakan  setelah  sebuah  kebijakan  dirumuskan  dengan  tujuan  yang  jelas. Implementasi  adalah  suatu  rangkaian  aktifitas  dalam  rangka  menghantarkan  kebijakan
6 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan
7 Juli Rarnawati dan Retno Indah Hernawati..(2016). Dasar-Dasar Perpajakan.Yogyakarta: Deepublish,
8 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online,hlm: 9
9 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190903062454-37-96658/tarif-grab-dan-gojek-naik-di-seluruh-ri-ini- penjelasannya diakses pada tanggal 27 November 2019 Pukul 10.27 WIB
10 Soeprihanto,John,2001,”Penilaian  Kinerja  Dan  Pengembangan  Karyawan  (Edisi  Pertama)”,  Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
kepada  masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  membawa  hasil  sebagaimana  yang diharapkan. 11
Guna  menganalisis  implementasi  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KP  348 Tahun  2019  mengenai  Perhitungan  Biaya  Jasa  Sepeda  Motor  Terhadap  Eksistensi  Ojek Online  merujuk  model  implementasi  kebijakan  George  C.  Edwards  III 12 dimana implementasi di mulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi  kebijakan  dapat  berhasil.  Menurut  George  C.  Edwards  III  ada  empat  variabel dalam  kebijakan  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi/sikap,  dan  struktur  birokrasi, keempat  faktor tersebut  harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu  dengan yang lainya  memiliki  hubungan  erat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang implementasi kebijakan

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  hal  yang  penting  dalam  suatu  penlitian,  dimana  akan membantu mengarahkan dan memudahkan menyusun pelaksanaan penelitian. 13 Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  penelitian deskriptif kemudian  ditunjang kualitatif . Penelitian deskriptif yaitu  bentuk  penelitian  yang  menggambarkan  suatu  permasalahan  agar data  yang  tersedia  dan  terkumpul  dapat  memberikan  gambaran  secermat  mungkin  tentang keadaan  yang  terjadi  pada  objek  penelitian. 14 Populasi  adalah  keseluruhan  objek  penlitian yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. 15 Populasi dalam penelitian ini adalah populasi terbatas. “populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas  batas-batas  nya  secara  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Bagian Angkutan  Jalan    Dinas  Perhubungan  Sumatera  Barat,  Koordinasi  Lapangan  kantor  Gojek Kota Padang, Ketua Komunitas Gojek, Driver Ojek Online Kota Padang, Pengguna Aplikasi, Adapun  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Mitra    Ojek  Online  Kota  Padang. Teknik  penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan    teknik Purposive sampling. 16 Dimana  teknik  ini  merujuk  pada  ciri  atau  sifat  tertentu  yang  diperkirakan mempunyai ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Keputusan Menteri  Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 mengenai Perhitungan  Biaya  Jasa  Sepeda  Motor  Terhadap  Eksistensi  Ojek  Online  di  Kota Padang
Menurut George C. Edwards III, implementasi di mulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan  tentang  apakah  syarat  agar  implementasi  kebijakan  dapat  berhasil.  Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap,  dan  struktur  birokrasi,  ke  empat  faktor  di  atas  harus  dilaksanakan  secara simultan karena antara satu dengan yang lainya memiliki hubungan erat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.
11 Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.Yogyakarta: Pusaka Pelajar
12 Sri Suwitri, 2018,” Konsep Dasar Kebijakan Publik”, (Semarang : Universitas Diponegoro).
13 Sugiono,2018. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: PT.Alfabeta
14 Mamik, 2015, “Metodologi Kualitatif”, Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, hlm. 4.
15 I Wayan Suwendra, 2018, “Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan”, Bandung: Nilacakra, hlm. 5.
16 Burhan Bungin, 2013, “Metodologi Penelitian Kualitatif social dan ekonomi”, Jakarta: Kencana, hlm.101
Lebih  lanjut  menurut George C. Edwars  III ada empat variable dalam kebijakan yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi/sikap,  dan  stuktur    birokrasi,    keempat  variable  ini memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  yang  bertujuan  meningkatkan  pemahaman  tentang Implementasi kebijakan. Keterkaitan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Komunikasi
Menurut Edwards, kebijakan dari perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum  keputusan  itu  diikuti.  Suatu  kebijakan  sebelum  di  implementasikan  harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada semua pihak yang akan melaksanakan kebijakan dan yang  akan  dijadikan  objek  dari  pada  kebijakan  tersebut  hal  ini  seperti  penerapan  yang dilakukan oleh dinas Prhubungan Sumatera Barat  dan juga Kantor gojek  Kota Padang yang melakukan komunikasi dalam bentuk rapat dan juga juga pertemuan mengenai pemberlakuan sebuah keputusan “sebuah keputusan  dibuat dikarenakan dkarena tidak adanya aturan yang mengatur  mengenai  berjalannya  transportasi  online  ini  di  Indonesia  sehingga  banyaknya terjadi  demo  oleh  beberapa  angkutan  kota,  namun  dikarenakan  tranportasi  ini  telah  masuk dan berkembang begitu cepat sehingga dibuatlah sebuah aturan”
Menurut  Edward,  kebijakan  dan  peraturan  yang  telah  dibuat  harus  diteruskan  ke personil yang tepat sebelum diikuti. Suatu kebijakan sebelum dilakukan pengimpelemntasian harus  dikomunikasikan  terlebih  dahulu  kepada  semua  pihak  sebagai  pelaku  penyelenggara dan  juga  objek  yang  akan  melakukan  kebijakan  tersebut.  Begitupun  halnya  dengan pengimplementasian  Kp  348  Tahun  2019  ini,  sebelum  dilaksanakan  oleh  para  Driver  harus dilakukan komunikasi terlebih dahulu, harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu oleh apara kepada Aplikator dan Aplikator kepada Driver sebagai pelaksana kebijakan. Pihak Aplikator bagian  cabang  daerah,  juga  Dinas  Perhubungan  Sumatera  Barat  dan  juga  Kementerian Perhubungan telah melakukan rapat terkait kebijakan yang akan dilaksanakn ini.
Kota  Padang  telah  memperoleh  informasi  melalui  rapat  yang  telah  mereka  lakukan dengan  Dinas  Perhubungan  dan  juga  kementerian  Perhubungan  terkait  kenaikan  tarif  ini. kemudian  dari  pihak  Aplikator  sendiri  telah  melakukan  sosialisasi    kepada  mitra  dengan bantuan  ketua  komunitas  yang  ada  di  Kota  padang  sehingga  memudahkan  mereka  untuk memberikan  informasi  dikarenakan  jumlah  Driver  yang  begitu  banyak.  Pertemuan  yang dilakukan  oleh  kepala  cabang  dengan  ketua  komunitas  ini  agar  tidak  terjadi  ketimpangan berita dan juga perubahan makna informasi tentang apa tujuan diberlakukan kebijakan terkait tarif  ini.  Selain  itu  aplikator  juga  memberikan  pesan  pada  setiap  aplikasi  terkait  hal  ini dikarenakan apabila ada driver yang tidak masuk dalam suatu komitas.

## 2. Sumber daya
Sumber daya dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan  sumber  daya  memegang  peranan  penting  dan menentukan  keberhasilan  kebijakan  tersebut,  oleh  karena  itu  dalam  mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh aparat/staff yang memadai, kualisasi (mutu) aparat, sarana dan prasarana yang memadai.
Sumber daya pertama yang terpeting ialah Staf. Dalam perihal staf, jumlah tidak selalu mempunyai  efek  bagi  implementasi  kebijakan,  melainkan  keterampilan-keterampilan  yang diperlukan  dalam  melaksanakan  pekerjaan.  Keterampilan  yang  dimaksud  disini  ialah kemampuna profesioanl pekerja. Dalam hal tenaga kerja  untuk wilayah kantor gojek sendiri memiliki  banyak  sekali  Mitra.  Di  wilayah  kota  Padang  saja  hanya  ada  satu  cabang  yang memiliki  9  orang  Staf  yang  telah  terbagi  sesuai  dengan  koordinasi  masing-masing  dan  2 orang sebagai tenaga keamanan. Setelah itu mitra dari gojek yang kurang lebih 1.000 orang. Sumber daya kedua adalah informasi. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai  bagaimana  melaksanakan  kebijakan.  Pelaksanaan  harus  mengetahui  apa  yang
dilakukan dan bagaimana mereka melakukan. Oleh karena itu setelah dikeluarkan kebijakan perihal  KP  348  tersebut  pihak  Kantor  Cabang  Gojek  mengetahui  apa  yang  harus  mereka lakuka  seperti  dengan  KP  348  Tahun  2019  ini  akan  berjalan  baik  apabila  seseorang  yang memiliki  kewenangan    paling  dalam  hal  ini  ialah  Aparatur  pemerintah  sebagai  pembuat keputusan  dan  juga  Gojek  Pusat  sebagai  penyedia  layanan  Jasa  (Aplikator)    menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para bawahannya.

## 3. Disposisi/Sikap
Suatu  kebijakan  akan  berjalan  dengan  semestinya  baik  dalam  implementasi  apabila didukung dengan aparat pelaksana, perilaku aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur  dalam  mengimplementasikan  kebijakan.  Sikap  dalam  bentuk  karakteristik  yang menempel  erat  kepada  impelementor  adalah  kejujuran,  komitmen,  dan  demokrasi,  yang memiliki  komitmen  tinggi  yang  jujur  akan  senantiasa  bertahan  diantara  hambatan  yang ditemui dalam program kebijakan.
Dari sikap Menteri Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan ini adanya monitoring yang dilakukan yang merupakan proses yang sangat penting karena akan memberikan  informasi  terkait  realita  dilapangan.    Monitoring  kebijakan  merupakan  suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan.

## 4. Struktur Birokrasi Implementor Kebijakan
Struktur  birokrasi  menjadi  sangat  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Aspek struktur  organisasi  ini  menjadi  cukup  penting,  hal  ini  dikarenakan  mekanisme  dan  struktur organisasi.  Mekanisme  organisasi  biasanya  telah  ditentukan  sesuai  SOP  (Standard Operasional  Product)  yang  dicantumkan  dalam  pedoman  program.  SOP  yang  baik mencantumkan  kerangka  kerja  yang  jelas,  sistematis,  tidak  berbelit,  dan  juga  mudah dipahami
Struktur organisasi harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Di Kota  Padang mekanisme Implemnetasi kebijakan sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  perhubungan  Nomor  Kp  348  Tahun  2019  tentang Perhitungan  tarif  Ojek  online  yang  sudah  dimulai  dari  tanggal  2  September  2019  hingga sekarang.

## Kendala  yang dihadapi dalam Implementasi Keputusan Menteri  Perhubungan Nomor Kp  348  Tahun  2019  mengenai  Perhitungan  Biaya  Sepeda  Motor  terhadap  Eksistensi Ojek di Kota Padang
Selama melakukan penelitian Di Dinas Perhubungan Sumatera Barat selaku Aparat dan juga  Kantor  Cabang  Gojek  Daerah  Kota  Padang  sebagai  Aplikator  penyedia  jasa.  Peneliti menemukan beberapa kendala dan juga hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan Kp 348 Tahun 2019 ini di daerah Kota padang sendiri.
1. Kurangnya Payung Hukum Terhadap Transportasi Daring Hal  ini  dijadikan  menjadi  sebuah  kendala  dikarenakan  hokum  terhadap  sebuah  angkutan online  ini  terjadi  setelah  keberadaanya  yang  telah  menybar  luas  di  Indonesia  sehingga perlu diatur keberadaan dan  juga beberapa aturan lainnya. Mengingat transportasi daring ini  merupakan  tranportasi  yang  banyak  menyerap  tenaga  kerja  di  Indonesia  sehingga keberadaannya perlu di perhatikan
2. Kurang kerjasama antara aplikator dan pemerintah
Walapun  komunikasi  yang  terjadi  begitu  lancar  antara  pemerintah  dan  juga  penyedia layanan  jasa  namun  tidak  semua  komunikasi  berjalan  lancar.  Ada  juga  kendala  yang dihadapi  seperti  pemerintah  tidak  memiliki  jangkauan  untuk  memantau  aturan  mengenai tarif yang telah berlaku, pemerintah hanya melakukan pengawasan secara manual saja,

## 3. Adanya kecurangan dalam mendapatkan orderan
Dengan kemajuan teknologi saat ini  semua hal bias diakses dalam bentuk apapun hal ini juga berlaku kepada aplikasi layanan jasa ini, ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk mematikan  jaringan  seseorang  sehingga  mereka  tidak  mendapatkan  penumpang,  banyak kecurangan lainnya.
4. Driver menggunkan dua Akun
Dikarenkan  persaingan  terhadap  tranportasi  saat  ini  begitu  sengit  ada  beberapa  aplikasi yang lebih murah bagi  penumpangm sehingga penumpang berpindah dari aplikasi  Gojek ke  Aplikasi  lain.  Hal  ini  membuat  para  Driver  juga  ikut  berpindah  aplikasi.  Hal  ini menjadi kendala bagi penyedia jasa.
5. Bonus yang semakin berkurang
Setelah  naiknya  tariff  Aplikasi  penyedia  layanan  jasa  mengurangi  bonus-bonus  bagi Driver  dan  juga  point  yang  di  capai  juga  menjadi  lebih  banyak  baru  bias  mendapatkan bonus
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam  Implementasi  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 348 Tahun 2019 mengenai Perhitungan Biaya Sepeda Motor terhadap Eksistensi Ojek di Kota Padang
1. Lebih memperhatikan keberadaan Penyedia Aplikasi
Dikarenakan  keterlambatan  pemerintah  dalam  membuat  sebuah  peraturan  sehingga diharapkan  pemerintah  dan  juga  penyedia  layanan  jasa  lebih  memperhatikan keberadaanya,  hal  ini  dikarenakan  banyaknya  penyerapan  tenaga  kerja  yang  juga menggurangi  berbagai  kemungkinana  yang  terjadi  seperti  kriminalitas  dan  juga penganguran
2. Kerjasama  yang  terjalin  baik  antara  pemerintah  dan  penyedia  jasaSebagai  wakil  dari rakyat  dan  juga  penyedia  layanan  sebaikannya  menjalin  kerjasama  yang  baik  sehingga nantinya akan mempermuda pengawasan
3. Memperbaiki system yang ada
Mungkin  ada  yang  pernah  mendengan  Sistem  error.  Hal  ini  terjadi  apabila  ada pembobolan pada sebuah akun yang menggunkan sebuah fitur. Sama hal dengan aplikasi ini pasti juga bisa dibobol oleh system lain. Sehingga mereka dapat memodifikasi aplikasi mereka dengan berbagai cara dan berbagai bentuk. Namun setiap perbuatan pasti memiliki sebuah sanksi atau hukuman
4. Aturan mengenai Dua aplikasi
Dikarenakan  aplikasi  Gojek  ini  memiliki  masalah  setelah  adanya  aturan  mengenai  tarif dan  banyaknya  aplikasi  layanan  jasa  bermunculan  dan  juga  banyaknya  Driver  yang berpindah  sehingga  pemerintah  bias  mengatur  banyaknya  driver  yang  menggunakan  dua aplikasi
5. Perihal bonus
Setelah  dilakukan  stabilisasi  mengenai  tariff  ini.  Penyedia  layanan  jasa  akan  lebih memperhatikan  bonus-bonus  kepada  para  Driver  sehingga  para  Driver  beralih menggunakan Aplikasi Gojek

## KESIMPULAN
Implementasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 348 Tahun 2019 Mengenai Perhitungan  Biaya  jasa  Sepeda  Motor  terhadap  Eksistensi  Ojek  Online  di  Kota  Sumatera Barat dengan merujuk teori George C. Edward. Dimana Komunikasi sangat penting apabila
suatu kebijakan akan berjalan secara efektif apabila Komunikasi yang mereka alukan lancar. Seperti Kebijakan yang  dalam mengimplementasi  Kp 348 tahun 2019 kepada seluruh Mitra dan juga Driver.
Dalam mengimplementasikan Kebijakan Menteri Perhubungan Nomor  Kp 348 Tahun 2019  di  Kota  Padang  memiliki  beberapa  kendala  mungkin  dalam  dikondisikan  kembali seperti  kurangnya  kerjasan  antara  Pemerintah  dan  juga  Aplikator,  informasi  yang  dirasa belum  cukup  jelas  begi  beberapa  Driver.  Dan  khususnya  uUntuk  pemerintah  daerah sebaikanya mengoptimalkan lagi kebijakan yang dibuat sehingga tidak ada legi kecemburuan social  antar  angkutan  Kota  yang  ada  di  Kota  Padang  baik  dalam  bentuk  angkutan  online maupun  juga  angkutan  Konvensional,  dan  juga  melakukan  pengawasan  yang  lebih  lagi memberikan perturan yang lebih ketat bagi pengguna hal ini dikarenakan bagi Pelayanan dari aplikasi  seperti mengantar penumpang pasti mereka akan melihat ponsel saat berkendara, hal tersebut seharusnya bisa diatur bagaimana menjaga keamanan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika Wijaya, 2017. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online Burhan  Bungin,  2013,  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif    social  dan  ekonomi”,  Jakarta  :
Kencana.
Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.Yogyakarta: Pusaka Pelajar I Wayan Suwendra, 2018, “Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan,
Kebudayaan, dan Keagamaan”, Bandung: Nilacakra.
Juli  Rarnawati  dan  Retno  Indah  Hernawati.  2016.  Dasar-Dasar  Perpajakan.  Yogyakarta:
Deepublish,
Mamik, 2015, “Metodologi Kualitatif”, Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
Rischy Eka Andriyanto dalam skripsi dengan judul  Penerapan Tarif Angkutan Online Pada Grab Office Tulungagung Ditinjauan dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun  2019  dan  Fiqih  Muamalah  sebagaimana  dikuti  dalam  http://repo.iain- tulungagung.ac.id/14750/
Soeprihanto,John,2001,”Penilaian  Kinerja  Dan  Pengembangan  Karyawan  (Edisi  Pertama)”, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
Sri Suwitri, 2018,” Konsep Dasar Kebijakan Publik”, (Semarang : Universitas Diponegoro).
Sugiono,2018. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: PT.Alfabeta Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Peraturan  Menteri  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Perlindungan  Keselamatan  Pengguna
Sepeda Motor
Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  348  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Perhitungan Biaya Jasa Sepeda Motor
https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/transportasi-online-dan-humor-seksis-di- media-sosial diakse pada tanggal 05 Desember 2019.
news.viva.co.id/news/read/748464-survei-gojekungguli-grab  diakses  pada  tanggal  30 November 2019.
https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di- indonesia diakses pada tanggal 30 November 2019.
https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/01/145022765/mulai-2-september-2019- berlaku-tarif baru-untuk-ojek-online-motor?page=allv diakses pada tangga26 November 2019.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190903062454-37-96658/tarif-grab-dan-gojek-naik- di-seluruh-ri-ini-penjelasannya diakses pada tanggal 27 November 2019.