Filosofi  Astha  Brata  dalam  Kepemimpinan  Wakil  Rakyat  Menuju  Indonesia Konstitusional dan Berkedaulatan Rakyat
Andina Elok Puri Maharani Universitas Sebelas Maret andinaelok@staff.uns.ac.id
Article History received 1/9/2021 revised 1/10/2021 accepted 1/11/2021

## Abstract
This  paper  examines  the  leadership  of  the  people's  representatives  towards  a  constitutional Indonesia and people's sovereignty in the perspective of the Astha Brata Philosophy. The issue in  this  paper  is  the  crisis  of  leadership  and  public  distrust  of  the  performance  of  the  people's representatives,  in  the  context  of  this  paper  the  members  of  the  House  of  Representatives  of the  Republic  of  Indonesia.  This  crisis  of  confidence  will  gradually  weaken  democracy  which  is believed to be the way to prosperity based on people's sovereignty. The problems raised in this paper are why there are problems in the leadership of the people's representatives and how the Astha Brata philosophy is the answer in the leadership of the people's representatives towards a  prosperous  Indonesia  with  people's  sovereignty.  This  type  of  research  is  doctrinal  with  a statutory  approach,  namely  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  legislation  on elections  and  political  recruitment,  case  approach  and  philosophical  approach.  The  results  of the  study  show  that  first,  the  root  of  the  problem  of  the  leadership  of  the  people's representatives,  namely  an  unhealthy  political  recruitment  process,  political  education  and regeneration that is not going well. Second, Astha Brata as a perfect philosophy to form leaders who  have  strong  characters  and  provide  protection  towards  a  constitutional  Indonesia  and people's sovereignty.
Keywords: Astha Brata, Philosophy, Leadership, Deputy, Constitutional, People's Sovereignty

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  soal  kepemimpinan  wakil  rakyat  menuju  Indonesia  konstitusional  dan berkedaulatan  rakyat  dalam  perspektif  Filosofi  Astha  Brata.  Isu  dalam  tulisan  ini  adalah  krisis kepemimpinan  dan  ketidak  percayaan  publik  terhadap  kinerja  wakil  rakyat,  dalam  konteks tulisan ini  yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Krisis kepercayaan ini lambat laun akan melemahkan demokrasi yang dipercayai sebagai jalan menuju kesejahteraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yakni mengapa terjadi  permasalahan  dalam  kepemimpinan  wakil  rakyat  dan  bagaimana  filosofi  astha  brata sebagai jawaban dalam kepemimpinan wakil rakyat menuju Indonesia sejahtera  berkedaulatan rakyat.  Jenis  penelitian  ini  adalah  doktrinal  dengan  pendekatan  perundang-undangan  yakni UUD  NRI  Tahun  1945,  Peraturan  perundang-undangan  tentang  pemilu  dan  rekrutmen  politik, Pendekatan  kasus  dan  pendekatan  filofosi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pertama,  akar masalah  kepemimpinan  wakil  rakyat  yakni  proses  rekrutmen  politik  yang  tidak  sehat, Pendidikan politik dan kaderisasi yang tidak berjalan baik.  Kedua, Astha Brata sebagai filosofi sempurna  untuk  membentuk  pemimpin  yang  memiliki  karakter  kuat  dan  memberikan pengayoman menuju Indonesia konstitusional dan berkedaulatan rakyat . Kata kunci: Astha Brata, Filofosi, Kepemimpinan, Wakil, Konstitusional, Kedaulatan Rakyat
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Parlemen  atau  lembaga  perwakilan  rakyat  dengan  berbagai  nama  di  negara- negara di dunia merupakan salah satu pilar demokrasi.(Azed, 2014) Indonesia sebagai pemegang  paham  kedaulatan  rakyat  menjadikan  wakil  rakyat  sebagai  pemimpin rakyat.  Parlemen  menjadi  wakil  rakyat  yang  menampung  aspirasi  dan  kepentingan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Keberadaan wakil rakyat ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang bagi kekuasaan eksekutif.
Hasil  survey  Politika  Research  and  Consulting  (PRC)  dan  Parameter  Politik Indonesia  (PPI)  tahun  2021  menunjukkan  sebanyak  50,5  persen  responden  menilai kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  baik.  Namun  Lembaga  Survey  Fixpoll Research  and  Strategic  Consilting  pada  16-27  Juli  2021  menunjukkan  hasil  bahwa kinerja  lembaga  legislative  mendapat  tingkat  kepuasan  terendah  dibandingkan Lembaga  lain.  Ketidak  puasan  tersebut  disebabkan  oleh  kinerja  penyusunan  legislasi dan produk hukum yang dihasilkan dinilai tidak mencerminkan kehendak masyarakat. Bahkan  DPR  dianggap  hanya  sebagai  mesin  dari  partai  politik  untuk  kekuasaan sekelompok  kecil.  Kinerja  wakil  rakyat  berdampak  pada  kepercayaan  masyarakat. Menurunnya  kepercayaan  wakil  rakyat  ditunjukkan  dengan  kinerja  wakil  rakyat  yang tidak sesuai dengan tingginya harapan masyarakat.
Sejatinya  seorang  wakil  rakyat  harus  memiliki  sifat  kepemimpinan  yang  baik, dalam  kajian  filosofi  sifat  kepemimpinan  yang  baik  ini  digambarkan  dengan  astha brata.  Apabila  seorang  wakil  rakyat  memiliki  sifat  ini  maka  ia  akan  mengetahui bagaimana  tugas,  pokok  dan  fungsinya  sebagai  corong  dari  kehendak  rakyat. Rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini  yakni  mengapa  terjadi permasalahan  dalam  kepemimpinan  wakil  rakyat  dan  bagaimana  filosofi  astha  brata sebagai  jawaban  dalam  kepemimpinan  wakil  rakyat  menuju  Indonesia  sejahtera berkedaulatan rakyat.

## KAJIAN TEORI

## A.  Filosofi Astha Brata
Asta Brata berasal dari kitab Hindu dalam bahasa Sansekerta, Manawa Dharma Sastra. Asta sendiri artinya delapan dan Brata artinya tindakan pengendalian diri atau perilaku.  Filosofi  kepemimpinan  ini  merupakan  contoh  kepemimpinan  hindu  yang terdapat  dalam  Itihasa  Ramayana.  Asta  Brata  adalah  delapan  unsur  kepemimpinan yang  menjadi  suatu  ajaran,  nasihat  atau  petunjuk  yang  diberikan  oleh  Sri  Rama kepada  sang  Wibisana  pada  waktu  penobatannya  menjadi  Raja  di  Negeri  Alengka Pura. Begitupun wejangan Sri Rama kepada Bharata.
Dari  ajaran  Asta  Brata,  dalam  menjadi  seorang  pemimpin  yang  baik  haruslah selalu  memiliki  wiweka  atau  sikap  berhati-hati  terhadap  segala  tingkah  lakunya  dan terhadap  keputusan  yang  diambilnya  karena  rakyat  akan  mengikuti  segala  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemimpin.  Sehingga,  perbuatan  pemimpin  cerminan  perilaku rakyatnya.  Dalam  menyeimbangkan  sistem  kepemimpinan,  seorang  pemimpin haruslah  memiliki  acuan  segala  tindakan  untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan kesejahteraan yang dipimpinnya.
Kedelapan  ajaran  Asta  bhrata  mengandung  berbagai  ajaran  yang  sangat berpengaruh  dan  menentukan  berhasil  tidak  jalannya  suatu  pemerintahan.  Adapun ajaran  Asta  Bhrata  terdapat  pada  bagian-bagiannya  adalah  sebagai  berikut. (Sudarmiati N 2020)
1.  Indra Brata. Bahwa seorang pemimpin hendaknya jangan lupa pada rakyat yang di pimpinnya.
2.  Yama  Brata.  Dalam  hubungan  ini  para  pemimpin  diharapkan  menegakkan hukum secara benar dan adil, yang bersalah menurut hukum, harus dihukum dan yang tidak bersalah harus dilindungi.
3.  Surya Brata. Para pemimpin hendaknya mampu memberikan penerangan secara benar, adil dan merata kepada seluruh warga negaranya.
4.  Candra  Brata.  Para  pemimpin  hendaknya  selalu  dapat  memperlihatkan  wajah yang  tenang  dan  berseri-seri  dalam  tugasnya  sehari-hari,  sehingga  dengan demikian  rakyat  yang  dipimpinnya  merasa  yakin  akan  kebesaran  jiwa pemimpinnya serta simpati dan penuh rasa hormat.
5.  Bayu  Brata.  Para  pemimpin  hendaknya  selalu  mengetahui  keadaan  dan kemauan rakyat yang paling bawah dan menderita.
6.  Kuwera  Brata.  Para  pemimpin  hendaknya  memiliki  sifat-sifat  bijaksana  dalam mempergunakan  dana,  sehingga  pembangunan  masyarakat  yang  adil  dan makmur dapat terwujud sebagaimana mestinya.
7.  Baruna  Brata.  Para  pemimpin  hendaknya  memiliki  wawasan  yang  luas,  dan sanggup mengatasi setiap gejolak dengan penuh kearifan.
8.  Agni  Brata.  Para  pemimpin  hendaknya  pemimpin  memiliki  semangat  yang berkobar-kobar  seperti  api  dan  tidak  pernah  putus  asa  dalam  menyelesaikan semua perkara yang terjadi dalam kepemimpinannya.
Ajaran  Asta  Brata  pada  prinsipnya  adalah  proses  dewataisasi  yaitu  menjadikan seorang  pemimpin  memiliki  sifat-sifat  kedewaan  sehingga  rakyat  yang  dipimpinnya menjadi  sejahtera  dan  bahagia.  Konsep kepemimpinan  Asta  Brata merupakan filosofi kepemimpinan  hindu  dimana  seorang  pemimpin  diibaratkan  mempunyai  kekuatan delapan  Dewa  yang  merupakan  manifestasi  dari  Tuhan  yang  bersemayam  pada dirinya.  Ajaran ini tentunya menuntun seorang pemimpin untuk menuju keharmonisan bagi masyarakat atau organisasi yang dipimpinnya.(Aryawan 2021).

## B.  Teori Rekrutmen Politik
Dilihat  dari  sisi  etimologi,  kata  politik  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yakni  polis yang  berarti  kota  yang  berstatus  negara  kota  (city  state).  Secara  umum,  politik  pada hakikatnya  the  art  and  science  of  government    atau  seni  dan  ilmu  pemerintahan. Definisi  politik  dalam  wacana  teoritis  sangatlah  beragam.  Dalam  sistem  politik demokrasi,  rekrutmen  politik  menjadi  khas  dalam  menjalankan  partai  politik. Rekrutmen politik secara demokratis mempunyai makna yaitu berlandaskan pada nilai- nilai dan prinsip demokrasi yaitu kebebasan, kesamaan atau keadilan dan kedaulatan suara    mayoritas.  (Anggraini  2019).  Fungsi  rekrutmen  adalah  kelanjutan  dari  fungsi mempertahankan dan mencari kekuasaan. Rekrutmen berkaitan dengan sejauh mana partai  politik  melakukan  seleksi,  kandidasi,  dan  menyiapkan  kader-kader  politik  untuk memimpin  negara  dan  pemerintahan  yang  bersih,  anti  korupsi,  berintegritas, akuntabel,  dan  dapat  dipercaya.  (Anggoro  2020)  Adapun  yang  dimaksud  dengan rekrutmen  politik  adalah  proses  oleh  partai  politik  dalam  mencari  anggota  baru  dan mengajak  orang  berbakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  politik.  (Fitriyah  2020) Adanya  rekrutmen  dalam  partai  politik  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  dari keberhasilan partai dalam memilih kader terbaiknya, yang nantinya juga akan menjadi penentu wajah partai di ruang publik. (Anshari dan Fadiyah 2019)
Konstitusi  mengatur  rekrutmen  politik  sebagai  ranah  partai  politik.  empat  hal penting  dalam  rekrutmen  politik  oleh  partai  politik,  yakni  (1)  siapa  yang  dapat dinominasikan  sebagai  calon;  (2)  siapa  yang  melakukan  seleksi  calon  (selectorate)  ; (3)  dimana  calon  diseleksi;  dan  (4)  bagaimana  calon  diputuskan.  (Hazan  &  Rahat, 2006:  110-114)  Berdasar  pada  empat  hal  tersebut  dihasilkan  model  pengelolaan rekrutmen partai yang dilakukan apakah inklusif atau eksklusif, dan apakah sentralistik atau desentralistik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai. (Adelia 2020)
Menurut Firmanzah (Firmanzah 2011) mengemukakan bahwa partai politik harus melaksanakan fun gsi rekrutmen politik: “Rekrutmen politik merupakan cara melakukan seleksi terhadap orang- orang yang akan menjadi pengurus partai politik harus diubah
dan  lebih  berorientasi  pada  masalah  bangsa  dan  negara.  Selain  itu,  proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah. Rekrutmen politik memegang  peranan  penting  dalam  sistem  politik  suatu Negara, karena  proses  ini  menentukan  orang-orang  yang  akan  menjalankan  fungsi-fungsi sistem  politik  negara  itu  melalui  suprastruktur  dan  infrastruktur  politik  (Nendissa  dan Rahakbauw 2020).
Setiap  sistem  politik  memiliki  tata  cara  atau  prosedur  rekrutmen  yang  berbeda- beda.  Rekrutmen  politik  menjadi  suatu  hal  yang  penting  bagi  pelaksanaan pemerintahan  dan  dalam  pelaksanaaanya  pun  harus  sesuai  dengan  kaidah  yang berlaku  agar  terwujudnya  sistem  demokrasi  yang  sehat  dan  jauh  dari  unsur-unsur pencapaian tujuan politik yang kotor. Hal ini dilakukan guna untuk regenerasi penerus dalam suatu partai politik. Hal ini sangat penting karena tanpa seseorang yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan memburuk.

## C.  Prinsip Kedaulatan Rakyat
Indonesia  merupakan  negara  majemuk,  kemajemukan  masyarakat  merupakan sesuatu  yang  bersifat given  dalam  struktur  masyarakat  Indonesia.  (Rahma  dkk  2021) Dari kemajemukan tersebut konsep kedaulatan rakyat dianggap sebagai konsep ideal. Kedaulatan  rakyat  menggambarkan  suatu  sistem  dalam  sebuah  negara  yang menghendaki  kekuasaan  tertinggi  dipegang  oleh  rakyat.  (Bachmid  2021)  Kedaulatan rakyat  memiliki  beberapa  prinsip  yang  berikatan  satu  sama  lain.  Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu antara lain :
1.  Prinsip Esensial
Prinsip  esensial  mengandung  kebebasan  dalam  batas-batas  konstitusional  dan hukum. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat bebas dari ancaman yang merugikan  hidupnya.  Tidak  hanya  itu,  warga  negara  juga  dibebaskan  untuk melakukan  sesuatu  dalam  hidupnya.  Dengan  diatur  dan  dijaminnya  kebebasan dalam  konstitusi  negara,  maka  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  bebas berbuat  apa  saja  untuk  kebaikan  hidupnya  dalam  bingkai  konstitusi  dan  hukum. (Fahmi,  2010)  Prinsip  esensial  tidak  hanya  mengandung  kebebasan  saja,  tetapi juga persamaan. Aspek persamaan memiliki arti bahwa setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum.
2.  Prinsip Prosedural
Prinsip prosedural mengandung aspek suara mayoritas dan pertanggungjawaban.
Aspek suara mayoritas merupakan akibat dari adanya kebebasan dan persamaan. Aspek suara mayoritas melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi secara  luas  dan  langsung.  Dapat  dilihat  dalam  pemilu  yang  memerlukan  suara mayoritas  untuk  menentukan  seorang  kepala  negara.  Selain  aspek  suara mayoritas terdapat aspek pertanggungjawaban.
Dalam aspek
pertanggungjawaban  ini,  rakyat  memberikan  kekuasaan  penuh  kepada  para penyelenggara  negara  untuk  menjalankan  pemerintahan.  Setiap  penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab masing masing dan wajib mempertanggungjawabkan tugas yang dipikulnya.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  doktrinal  dengan  pendekatan  perundang-undangan yakni  UUD  NRI  Tahun  1945,  Peraturan  perundang-undangan  tentang  pemilu  dan rekrutmen politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus  dan  pendekatan  filofosi.  Sumber  data    dilakukan  dengan  studi  kepustakaan, yaitu  dengan  membaca  dan  menelaah  buku-buku  literatur  dan  jurnal  tentang  Astha Brata, Filofosi, Kepemimpinan, Wakil Rakyat, dan  Kedaulatan Rakyat.
Teknis  analisis  data  yang  digunakan  menyesuaikan  dengan  rumusan  masalah. Rumusan  masalah  pertama  tentang  mengapa  terjadi  permasalahan  dalam
kepemimpinan  wakil  rakyat  akan  dijawab  dengan  pisau  analisis  yakni  teori  rekrutmen politik, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan rumusan masalah kedua yakni bagaimana  filosofi  astha  brata  sebagai  jawaban  dalam  kepemimpinan  wakil  rakyat menuju  Indonesia  konstitusional  dan  berkedaulatan  rakyat  akan  dijawab  dengan mengkaji filosofi astha brata..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Penyebab Terjadinya Permasalahan Dalam Kepemimpinan Wakil Rakyat
Pemilu  merupakan  pintu  pertama  untuk  mencari  wakil  rakyat  yang  berkualitas. Setiap  negara  menyelenggarakan  pemilu  terlepas  dari  apakah  ia  merupakan  negara demokratis. (Husnul Isa Harahap 2021). Rekrutmen politik merupakan tahap awal bagi partai  politik  sebelum  mengikuti  pemilu.  Terdapat  persoalan  besar  dalam  proses rekrutmen  politik  dan  seleksi  para  kandidat  untuk  menjadi  elite  politik. Ketidakberhasilan  elite  menjalankan  amanah  masyarakat  sebagai  wakil  rakyat  bisa dilihat  dari  awal  rekrutmen  politik  dan  seleksi  kandidat  yang  diselenggarakan.  Setiap wakil  tentulah  dituntut  mempunyai  kemampuan  atau  keahlian  yang  diperkirakan  atau diharapkan  dapat menjalankan tugas  perwakilkan.  (Rahman  dan  Prayuda  2020)  Saat ini,  integritas  moral  dan  kompetensi  politik  calon  wakil  rakyat  dalam  pemilihan  wakil rakyat  cenderung  diabaikan.  Justru  yang  dijadikan  pertimbangan  adalah  popularitas untuk  menaikkan  perolehan  suara  dan  yang  memiliki  uang  dapat  membantu  partai politik melaksanakan aktivitasnya pada pemilu.
Desain  regulasi  memberikan  ruang  dominan  kepada  elite  partai  menentukan siapa  yang  dipilihnya  untuk  dicalonkan  sebagai  anggota  DPR.  Pada  titik  akhirnya, obyektifitas  dalam  mekanisme  rekrutmen  menjadi  satu-satunya  harapan  terwujudnya rekrutmen  ideal.    Permasalahan  terhadap  kepemimpinan  wakil  rakyat  salah  satunya terjadi  akibat  ketidak  stabilan  kehidupan  politik  dan  kemasyarakatan  yang  tidak ditandai  dengan  upaya  memberdayakan  pendidikan  politik  rakyat.  Lemahnya  regulasi pendidikan  politik  memberi  cerminan  kurangnya  komitmen  terhadap  pentingnya pendidikan  politik.  Pendidikan  politik  memberikan  pengetahuan  kepada  rakyat  dan kader terhadap proses demokrasi dalam negara hukum.
Permasalahan  yang  lain  adalah  ketika  adanya  pemilihan  secara  aklamasi  di dalam  tubuh  partai  politik  dalam  memilih  kepemimpinan  untuk  menjadi  wakil  rakyat. Biasanya yang terjadi adalah adanya kandidat seorang figur tertentu dalam pemegang amanat.  Adanya  figuritas  tunggal  atau  monopoli  figur  dalam  suatu  partai  politik kecenderungan disebabkan karena miskinnya kaderasi (pendidikan politik atau vooter education) yang dilakukan, sehingga tidak muncul figur tokoh alternatif tempat di mana konstituen dapat membanding-bandingkan kualitas (mutu) kepemimpinan. (Kurniawan, 2010)
Implikasi  nyata  dalam  tata  ruang  yang  kurang  demokrasi  bisa  dilihat  dari beberapa  partai  politik  dalam  mencari  pengurus  dan  kader-kadernya.  Seperti  yang dicermati  saat  ini  dalam  media  elektronik  maupun  media  cetak  yang  lainnya,  masih terdapat banyak pengurus dan kader  partai politik yang belum memahami pendidikan politik  yang  diberikan  partai  terhadap  peningkatan  wawasan  kebangsaan  bila  mana setiap  pengurus  berbicara  soal  nilai-nilai  kebangsaan  maupun  nilai  yang  tercamtum dalam AD/ART partai. (Nasution 2012)
Mayoritas  partai  politik  saat  ini  belum  mampu  secara  murni  dalam  menjalankan pola  rekrutmen  dan  mekanisme  kaderisasi  sesuai  aturan  karena  partai  politik dipengaruhi  oleh  politik  kekerabatan  dan  mekanisme  kaderisasi  instan  dari  orang- orang  yang  memiliki  popularitas.  Performa  partai  politik  yang  semakin  krusial menyebabkan melemahnya  peran  dan fungsi  organisasi  atau  lembaga  negara.  Dapat dibayangkan  jika  partai  politik  sebagai  sumber  pemimpin  nasional  tidak  memiliki  pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik, tentu ini akan memunculkan berbagai persoalan,  yang  salah  satunya  ditunjukkan  dengan  adanya  politik  kekerabatan.
Bertumbuh  kembangnya  politik  kekerabatan,  memunculkan  sejumlah  ketimpangan karena  politik  kekerabatan  menutup  akses  bagi  orang-orang  yang  memiliki sumberdaya  yang  terbatas  dan  tidak  memiliki  hubungan  kekerabatan  untuk  dapat menjabat di posisi-posisi politik. Sedangkan bagi mereka yang memiliki jaringan yang kuat,  sudah  dipastikan  dapat  diakumulasi  pengaruh,  kekayaan  dan  juga  penguasaan wilayah.  Jika  suatu  wilayah  telah  dikuasai  oleh  sekelompok  elit  bahkan  dari  keluarga yang  sama,  maka  sumberdaya  daerah  tersebut  akan  dikuasai  oleh  mereka.  Dapat dipastikan  bahwa  kekuatan  utama  berada  pada  segelintir  elit  sehingga  jalan kepentingannya  pun  tidak  menutup  kemungkinan  hanyalah  untuk  kepentingan  para elit, bukan untuk kebaikan bersama. Melihat  berbagai permasalahan yang ada, peran partai  politik  sudah  seyogyanya  lebih  ditekankan  untuk  memaksimalkan  fungsi  partai politik dalam membangun demokrasi melalui pendidikan politik dan pengkaderan.

## B.  Filosofi  Astha  Brata  Sebagai  Jawaban  Dalam  Kepemimpinan  Wakil  Rakyat Menuju Indonesia Konstitusional dan Berkedaulatan Rakyat
Astha Brata merupakan istilah dari Jawa yang berarti delapan aku atau delapan watak    yang    harus    dimiliki    manusia    khususnya  yang  berkedudukan  sebagai pemimpin.  (Suhari  2014)  Hasta  Brata  dipercaya  sebagai  sebuah  ajaran  kode  etik kepemimpinan  dari  zaman  dahulu  hingga  sekarang  yang  populer  di  kalangan masyarakat Jawa. (Kurniawan 2019) Watak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan ajaran astha brata yaitu :
1.  Bumi (Laku Hambeging Kisma)
Bumi  diartikan  sebagai  tetap  yang  artinya  seorang  pemimpin  harus  memiliki pendirian teguh atau konsisten dalam mengambil keputusan. Bumi juga diartikan sebagai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Artinya adalah seorang pemimpin tidak membeda-bedakan antara rakyat satu dengan yang rakyat lainnya.
2.  Matahari (Laku Hambeging Baskara) Matahari  selalu  memberi  penerangan,  kehangatan,  serta  energi  yang  merata  di seluruh  pelosok  bumi.(Sundari  2014)  Seorang  pemimpin  harus  mampu memberikan motivasi dan memberikan ilmunya bagi orang yang dipimpin.
3.  Bulan (Laku Hambeging Candra)
Menjadi  seorang  pemimpin  harus  mampu  menjadi  penerang  dikala  gelap  yang artinya  pemimpin  harus  mampu  mencari  jalan  keluar  ketika  terjadi  sebuah permasalahan.
4.  Bintang (Laku Hambeging Kartika) Penunjuk  arah  disimbolkan  oleh  bintang.  Menjadi  pemimpin  diharapkan  dapat menjadi suri tauladan yang mampu memberikan arahan bagi para anggotanya.
5.  Api (Laku Hambeging Dahana)
Api memiliki sifat panas dan membakar. Dalam satu kelompok terdapat ancaman yang mampu memecahbelah kelompok tersebut. Sifat Api yang dimiliki pemimpin diharapkan mampu menghancurkan ancaman tersebut.
6.  Angin (Laku Hambeging Samirana) Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat Laku Hambeging Samirana. Pemimpin yang  baik  adalah  pemimpin  yang  mampu  menempatkan  dirinya  dimana  saja, kapan saja, dan dalam situasi apapun. Pemimpin yang memiliki sifat angin tidak akan mudah digoyahkan oleh orang lain.
7.  Laut atau Samudra (Laku Hambeging Samodra) Laut  digambarkan  sebagai  wujud  alam  yang  tenang,  sejuk  dan  menyegarkan. Pemimpin harus memiliki sifat laut, yang artinya pemimpin harus mempunyai sifat pemaaf dan siap menampung segala hal yang menjadi problematika anggotanya.
8.  Air (Laku Hambeging Tirta)
Sifat air dalam pemimpin diartikan sebagai sifat yang adil dan menjunjung derajat anggotanya.  Seorang  pemimpin  harus  mampu    menempatkan  diri  sesuai wadahnya sama seperti air.
Konsep astha brata ini memiliki keterkaitan erat dengan Pancasila dan konstitusi. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  Ayat  (2) berbunyi  “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang Dasar”. Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam  konstitusi  Indonesia  yaitu  UUD  NRI  Tahun  1945  dalam  kekuasaan  yang sesungguhnya  berasal  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat  dalam penyelenggaraan  kekuasaan  ini  dilakukan  bersama-sama  langsung  dengan  rakyat sesuai  dengan  prosedur  konstitusi  indonesia,  sedangkan  indonesia  sendiri  juga menganut  paham  kedaulatan  hukum  yang  dalam  pelaksaannya  dilakukan  secara bersama-sama  dengan  kedaulatan  rakyat.  (Qoroni  dan  Winarwati  2021)  Rakyat sebagai  pemegang  tahta  tertinggi  memberikan  mandat  kepada  para  wakil  rakyat sebagai  pemimpin  untuk  melaksanakan  perananannya  dalam  menjalankan pemerintahan.  Sebagai  seorang  rakyat,  pasti  akan  berharap  memiliki  pemimpin  yang mampu membawa negara di titik teratas. Tidak hanya itu, harapan rakyat sangat besar terhadap seorang pemimpin. Rakyat pastinya berharap bahwa wakil rakyat yang akan memimpin  mereka  memiliki  jiwa  tanggung  jawab  yang  besar.  Seorang  pemimpin diajarkan  untuk  memiliki  etika  dan  moral  yang  baik  dengan  menunjukkan  sikap-sikap yang  bijaksana  dalam  hal  penggunaan  dana  atau  uang,  serta  selalu  adanya  suatu keinginan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga tidak menjadi sosok pemimpin yang  boros  yang  pada  akhirnya  dapat  merugikan  masyarakat.  (Sastrawan  2019) Selain itu, pemimpin juga diharapkan mampu mengayomi dan menciptakan kehidupan yang  harmoni.  Harmoni  dan  kesemibangan  kehidupan  berkairan  dengan  kedamaian, kebahagiaan dan kesehatan fisik dan mental masyarakat. (W. Julian Korab-Karpowicz 2021)
Dalam peranannya sebagai seorang pemimpin, wakil rakyat diharapkan memiliki 8  sifat  astha  brata  yang  menunjukkan  ciri  pemimpin  idaman.  Apabila  sifat kepemimpinan astah brata dimiliki oleh para wakil rakyat saat ini, maka tidak akan ada lagi  krisis  kepercayaan  terhadap  seorang  pemimpin.  Para  pemimpin  jaman  sekarang kurang  memaknai  dan  memahami  sifat  astha  brata  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang wakil  rakyat.  Oleh  karena  itu,  alangkah  baiknya  apabila  para  pemimpin  mempelajari lebih  dalam  lagi  mengenai  sifat  astha  brata  sehingga  mampu  membawa  sebuah negara  pada  puncak  keemasan.  Selain  itu,  apabila  seorang  pemimpin  memiliki  sifat astha brata, maka ketenangan dan ketenteraman rakyat akan terwujud

## SIMPULAN
1.  Akar  masalah  kepemimpinan  wakil  rakyat  yakni  proses  rekrutmen  politik  yang tidak sehat, Pendidikan politik dan kaderisasi yang tidak berjalan baik.
2.  Astha Brata sebagai filosofi sempurna untuk membentuk pemimpin yang memiliki karakter kuat dan memberikan pengayoman menuju Indonesia konstitusional dan berkedaulatan  rakyat.  Watak  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  sesuai dengan  ajaran  astha  brata  yaitu:  a)  Bumi  (Laku  Hambeging  Kisma),  b)  Matahari (Laku Hambeging Baskara), c) Bulan (Laku Hambeging Candra), d) Bintang (Laku Hambeging Kartika), e) Api (Laku Hambeging Dahana), f) Angin (Laku Hambeging Samirana),  g)  Laut  atau  Samudra  (Laku  Hambeging  Samodra),  h)  Air  (Laku Hambeging  Tirta).  Astha  brata  ini  berkaitan  erat  dengan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Ketika wakil rakyat sebagai corong dari  kehendak  rakyat  memiliki  8  sifat  kepemimpinan  ini  maka  Indonesia  akan menjadi negara yang konstitusional dan berkedaulatan rakyat..

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Bari Azed. 2014. “Menyoroti Kinerja Legislasi DPR”. Jurnal Legalitas, Edisi Juni Vol VI, No. 1.
Adlina  Adelia.  2020.  “Implikasi  Sistemik  Dari  Rekrutmen  Kepala  Daerah  Oleh  Partai Politik”. Journal of Islamic Law And Studies, Juni, Vol. 4 No. 1.
Ahmad  Febri  Kurniawan.  2019.  “Falsafah  Kepemimpinan  Pendidikan  (Hasta  Brata Sebagai  Basis  Kepemimpinan  Pendidikan)”.  Jurnal  Ri’ayah,  Juli-Desember  Vol. 04, No. 02.
Asri Sundari. 2 014. “Kearifan Lokal Dalam Institusi Publik: Studi Gaya Kepemimpinan Jawa  Hastabrata  Pada  Sekolah  Menengah  Di  Kabupaten  Jember”.  Jurnal Literasi, Desember, Vol 4. No. 2.
Diah  Anggraini.  2019.  “  Rekrutmen  Kandidat  Perempuan  Oleh  Partai  Politik  (Studi Kasu s:  Pilkada  Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun  2017)”.  Jdpl  (Jurnal  Demokrasi Dan Politik Lokal), April, Vol I Nomor 1.
Fahri Bachmid. 2021 “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold  Dalam  Sistem  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia”.  Sign  Jurnal  Hukum. Maret Vol. 2, No. 2.
Fitriyah.  Partai  Politik,  Rekrutmen  Politik  Dan  Pembentukan  Dinasti  Politik  Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik  (11).  Nomor  1. 2020.
Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik , Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Hazan,  R.  Y.,  &  Rahat,  G.  2006.  Candidate  Selection:Methods  And  Consequences. Dalam  Richard S. Katz And William  Crotty. Handbook of Party Politics. London: Sage Publications
Husnul Isa Harahap. Journal of Social and Political Science, Vol 4, Number 1, 2021 Ilham  Anshari  dan  Dina  Fadiyah.  2019.  ”Pola  Rekrutmen  Partai  Politik  (Studi  Kasus:
Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Amanat  Nasional  Kota  Bekasi  Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2014- 2019)”. Jurnal Polinter Prodi Ilm u Politik Fisip Uta’45 Jakarta. September-Februari Vol. 4 No. 2
I  Wayan  Aryawan.  2021.    “Penerapan  Kepemimpinan  Asta  Brata  Dalam  Pendidikan Dari Sudut Pandang Teori Konflik”. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Vol 7. No 1.
Ketut  Bali  Sastrawan.  2019  “Menggagas  Kepemimpinan  Berlandaskan  Ajaran  Asta Brata  Dan  Etos  Kerja  Terhadap  Kinerja  Guru”.  Purwadita:  Jurnal  Agama  dan Budaya. September Vol. 3, No. 2.
Khairul  Fahmi.  2010  “Prinsip Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Penentuan Sistem  Pemilihan Umum Anggota Legislatif”.  Jurnal Konstitusi. Juni Vol 7. No 3.
Khairul Rahman dan Rendi Prayuda. 2020. “Pemilihan Umum Di Indonesia: Pemimpin Dan Wakil Rakyat Yang Ideal”. Jurnal Kemuntin.  Juli Vol 1 No 2.
Kurniawan. Jurnal, “Proses Pemilihan Ketua Partai Politik Yang Demokratis “, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)-Aceh.
Korab, W. Julian-Karpowicz. Social Harmony or a Happy Society. International Journal of Philosophy. Vol 9 No 3.
Muhammad  Arifin  Nasution.  2012 .  “Peranan  Parpol  Dalam  Pendidikan  Politik  Dan Wawasan Kebang saan”. Jurnal Politeia. Januari. Vol.4
Rahma Winny Indahsari. 2021. “Presidential System Government In Style of The 1945 Constitution Amandement”. Journal of Politics and Policy. June, Vol 3, No  2,
Reny Heronia Nendissa Dan Claudio Patrick I Rahakbauw. 2 020. “Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Legislatif”. Jurnal Sasi. Januari-Maret Vol 26 No 1.
Sudarmiati,  N.  2020.  “Landasan  Ajaran  Asta  Brata  Dalam  Kepemimpinan  Kepala Sekolah Di SMAN 7 Luwu Timur”. Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol 2.
Suhari. 2014. “Nilai-Nilai Ajaran Hastabrata Dalam Laokon Pewayangan Makutharama Sebagai  Media  Membangun  Karakter  Bangsa”.  Jurnal  Budaya  Nusantara. Desember Vol.1. No.2.: 154-160.
Teguh  Anggoro,  Dkk.  202 0.  “Rekrutmen  Politik  Calon  Kepala  Daerah  (Studi  Tentang Seleksi  Kandidat  Pada  Partai  Amanat  Nasional  Pada  Pemilukada  Di  Kota Tasikmalaya Tahun 2017)”. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Vol. 16, No. 1.
Waisol  Qoroni  Dan  Indien  Winarwat i.  2021.  “Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konteks Demokrasi Di Indone sia”. Journal Inicio Legis, Juni Vol. 2 No. 1.