Journal of Governance and Social Policy Volume 1, Issue 2, June 2021 (86-95) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v2i1.21194

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN JAM MALAM DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH
Aminah 1 , dan Muliawati 2 1,2 Prodi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala (Penulis korespondensi: aminahan@unsyiah.ac.id)
Diterima: 31 Mei 2021; Disetujui: 26 Juni 2021; Dipublikasikan: 28 Juni 2021

## Abstrak
Dunia dihebohkan dengan adanya  COVID-19, berbagai negara telah menetapkan berbagai peraturan untuk menekan dan mengurangi penyebaran virus tersebut. Tidak terkecuali Indonesia, bahkan Aceh, dalam  hal  ini  Walikota  Banda  Aceh  telah  menetapkan  aturan  untuk  membatasi  gerak  masyarakat dengan  pemberlakuan  jam  malam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  kebijakan pemberlakuan  jam  malam  dalam  penanganan  COVID-19  di  Kota  Banda  Aceh.  Adapun  metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari informan penelitian, situs web resmi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan penerapan jam malam dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Kota Banda Aceh sudah berjalan efektif.  Keterlibatan  pihak  Aparatur  Gampong  sangat  membantu  program  pemerintah  dalam menanggulangi  COVID-19,  dikarenakan  pihak  Aparatur  Gampong  lebih  memahami  situasi  dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Selain itu, keterlibatan TNI/ Polri dan Satpol PP dan juga WH sangat  membantu  demi  terciptanya  ketertiban  serta  keamanan  selama  penerapan  kebijakan pemberlakuan  jam  malam  berlangsung.  Pembatasan  jam  malam  ini  bertujuan  untuk  menekan  angka positif COVID-19 di Kota Banda Aceh.
Keywords: Kebijakan Publik; COVID-19; Jam Malam; Banda Aceh.

## Abstract
The world is shocked by the presence of COVID-19, various countries have set various regulations to suppress and reduce the  spread of  the  virus.  Indonesia is  no  exception,  even  Aceh,  in  this  case, the Mayor of Banda Aceh has set rules to limit the movement of people by imposing a curfew. This study aims to determine the implementation of a curfew policy in handling COVID-19 in Banda Aceh City. The research method used is descriptive qualitative. The data sources used are research informants, official  websites,  and  scientific  journals.  The  results  of  the  study  explain  that  the  policy  of implementing a curfew in dealing with the COVID-19 outbreak in Banda Aceh City has been effective. The  involvement  of  the  Gampong  Apparatus  is  very  helpful  for  government  programs  in  tackling COVID-19 because the Gampong Apparatus understands the situation and conditions of the people in their environment better. In addition, the involvement of the TNI/Polri and the Satpol PP as well as the  WH  are  very  helpful  for  the  creation  of  order  and  security  during  the  implementation  of  the curfew policy. The curfew restrictions are aimed at suppressing the positive number of COVID-19 in Banda Aceh City.
Keywords: Public Policy; COVID-19; Curfew; Banda Aceh.
_______________
http://jurnal.unsyiah.ac.id/GASPOL

## PENDAHULUAN
Coronavirus  Disease  2019  atau disingkat  dengan  COVID-19,  merupakan suatu  Penyakit  baru  yang  ditemukan pertama kali pada awal  Desember 2019 di Wuhan-Cina.  Virus  ini  pertama  kali diperkenalkan  sebagai  Novel  Coronavirus 2019  (Singhal,  2020).  Kemudian,  melihat perkembangannya,  para  ahli  berpendapat bahwa virus ini dapat bermutasi dan dapat menyebar  dari  satu  manusia  ke  manusia lainnya  (Subandi  dan  Rudini,  2020).  Pada akhirnya  WHO  menyepakati  nama  virus penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV- 2 (Prastyowati, 2020).
Efek  dari  COVID-19  ini  sendiri telah menimbulkan berbagai dampak yang luar biasa bagi dunia internasional (Bahtiar dan  Saragih,  2020;  Rassanjani et  al. , 2021).  Hampir  seluruh  Negara  terkena virus  yang  sejak  pertama  kali  muncul  di Wuhan-Cina  pada  tahun  2019  tersebut, dengan  cepatnya  COVID-19  menyebar  ke 188  negara  dan  wilayah  di  berbagai belahan dunia.
Indonesia  juga  merupakan  salah satu  Negara  yang  mengalami  dampak COVID-19.  Kasus  positif  pertama  kali terjadi  pada  bulan  Maret  2020,  lalu  tidak lama  kemudian,  April  2020  pandemi menyebar  ke  seluruh  34  provisi  yang  ada di Indonesia (Mukaromah, 2020). Penyebaran COVID-19 begitu cepat berjalan  juga  berdampak  pada  sejumlah
daerah, termasuk bagian paling ujung barat Indonesia yaitu Provinsi Aceh. Berdasarkan  data  Mei  2021,  angka  positif di  Aceh  telah  mencapai  13.848  kasus, dengan  rincian  sembuh  sebanyak  11.121 orang, dirawat 2.171 orang, dan meninggal dunia  mencapai  556  orang  (Asmunda, 2021).
Kota Banda Aceh  sebagai  ibu  kota dari  Provinsi  Aceh  sendiri  memiliki jumlah  kasus  positif  COVID-19  yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain  di  lingkup  Propinsi  Aceh,  bahkan Kota  Banda  Aceh  kerap  masuk  zona merah.  Dengan  jumlah  korban  yang  terus bertambah  seiring  waktu,  pemerintah mengeluarkan  beberapa  kebijakan,  yang beberapa  diantaranya:  pertama,  membuat aturan  jam  operasional  tempat  usaha dengan  membatasi    masyarakat  dalam Kerumunan  ramai  hanya  buka  sampai pukul  22.00;  kedua,  melakukan  sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan  masker;  ketiga,  melarang pergelaran  live  music  dan  acara  yang mengundang  keramaian;  dan  beberapa himbauan lainnya.
Selain itu, masyarakat juga diwajibkan  mematuhi  protokol  kesehatan disemua  tempat  keramaian  seperti  kantor, masjid,  warung  kopi,  pasar,  terminal, bandara  dan  pelabuhan  serta  memperketat perbatasan  Provinsi  Aceh.  Keputusan tersebut  diambil  setelah  hasil  dari  rapat
bersama pemerintah Kota dan Forkopimda yang  menghasilkan  sanksi  tegas  kepada masyarakat  dan  pelaku  usaha  yang melanggar aturan.
Pemberian sanksi tegas ini dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah  peningkatan  kasus  COVID-19  di Kota  Banda  Aceh.  Dengan  pemberlakuan sanksi diharapkan masyarakat Kota Banda Aceh  menikuti  atau  patuh  terhadap  aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu untuk  membahas  bagaimana  penerapan kebijakan  pemerintah  (pemberlakuan  jam malam)  dalam  penanganan  COVID-19  di Kota Banda Aceh

## METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  deskriptif  kualitatif  (Burhan Bungin,  2007;  Moleong,  2010).  Penelitian ini  menggunakan  sumber-sumber  data yang  berasal  dari  hasil  wawancara  degan para informan diantaranya yaitu masyarakat Kota Banda Aceh dan Aparatur  Gampong  (Desa)  digunakan untuk  mengambarkan  analisa  deskriptif terkait  penerapan  kebijakan  pemerintah (pemberlakuan jam malam) dalam penanganan  COVID-19  di  Kota  Banda Aceh.
Teknik  analisa  data  dilakukan setelah mendapatkan data melalui penelitian  kepustakaan  yang  didapatkan
dari  jurnal  ilmiah,  buku,  dan  situs  web resmi  yang  kemudian  yang  disusun, dianalisa, dan disajikan untuk mendapatkan  gambaran  yang  sistematis tentang penerapan kebijakan pemberlakuan  Jam  malam  di  Kota  Banda Aceh dalam mencegah penyebaran COVID-19.  Susunan  data  yang  telah lengkap kemudian diekplorasi lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian  dan  menyimpulkan  persoalan yang diteliti.

## PEMBAHASAN
Untuk mengatasi penyeberaran COVID-19, pemerintah sebagai pemangku kepentingan perlu mengambil suatu kebijakan  atau  keputusan.  Kebijakan Publik  menurut  Michael  Hill  dalam  (Sore dan  Sobirin,  2017)  merupakan  suatu keputusan  berdasarkan  hubungan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  aktor  politik  guna menentukan tujuan dan mendapat hasildasarkan pertimbangan situasi tertentu. Sementara Menurut Wahab dalam (Ramdhani dan Ramdhani, 2016) menyebutkan  mengenai  kebijakan  publik bahwa:
a. Kebijakan  publik  merupakan  suatu tindakan  yang  berorientasi  pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku,
b. Pada  Hakekatnya  kebijakan  publik memiliki pola-pola tertentu tertentu
yang  mengarah  pada  pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah,  dan  bukan  merupakan keputusan yang berdiri sendiri,
c. Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja  dilakukan  secara  sadar  dan terukur  oleh  pemerintah  dalam bidang tertentu,
d. Kebijakan  publik  dapat  bersifat positif  dalam  arti  kebijakan  publik yaitu pedoman tindakan pemerintah dalam  menghadapi  suatu  masalah tertentu,  atau  bersifat  negatif  yaitu keputusan  elite  politik  untuk  tidak melakukan sesuatu.
Kebijakan publik memberikan perhatian  kepada  masalah-masalah  publik, sehingga  untuk  menyelesaikan  masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah  kebijakan.  Masalah  publik  sebagai tindakan  pemerintah.  Pertama,  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk kehidupan  masyarakat.  Kedua,  adanya output  dalam  bentuk  program  untuk masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan  untuk  kehidupan  masyarakat. Kebijakan publik adalah kebutuhan mendasar  dari  masyarakat,  karena  dengan kebijakan publik dapat tercipta keteraturan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan publik  berkaitan  dengan  aturan  yang dibuat  oleh  pemerintah  dan  dilaksanakan
oleh  sebuah  negara.  Ruang  lingkup kebijakan publik sangat luas, bisa berbicara  aspek  pendidikan,  kesehatan, ekonomi,  maupun  pertanian.  Kebijakan publik  secara  hierarki  bisa  bersifat nasional, regional, dan lokal.

## Kebijakan  Jam  Malam  Masa  Pandemi di Kota Banda Aceh
Pembatasan  Jam  malam  merupakan suatu keputusan yang ambil oleh pemerintah  Kota  Banda  Aceh  untuk mengurangi  jumlah  kasus  positif  COVID- 19  di  Kota  Banda  Aceh.  Melihat  angka positif  COVID-19  terus  meningkat  maka kebijakan ini harus dilaksanakan. Penerapan  kebijakan  pembatasan  jam malam  ini  dilakukan  dengan  melibatkan beberapa  pihak  yaitu  TNI,  Polri,  dan  Sat Pol  PP  dan  WH.  Pada  saat  pemberlakuan jam  malam,  pihak  terkait  yang  terlibat  di dalam  satuan  pelaksana  tugas,  melakukan razia  di  berbagai  tempat  kerumunan terutama di wilayah-wilayah yang menjadi tempat tongkrongan kaum muda/milenial.
Selain  itu,  sejumlah  pembatasan kegiatan  masyarakat  yang  berpotensi menghasilkan kerumunan juga diberlakukan,  diantaranya  yaitu  bekerja dari rumah ( work from home ), pembatasan kegiatan  agama,  belajar  dari  rumah  ( study from  home ),  pembatasan  kegiatan  di tempat umum, serta pembatasan mobilisasi masyarakat.  Namun  jika  ada  hal-hal  yang
mendesak  atau  dianggap  perlu,  maka setiap  masyarakat  diperbolehkan  untuk melakukan  diluar  rumah  dengan  tetap wajib  menaati  protokol  kesehatan  dengan yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan  masker,  menjaga  jarak ( physical  distancing )  serta  mengikuti perilaku hidup bersih.
Adapun  kegiatan  pemberlakuan  jam malam  dikoordinasikan  kepada  instansi lain,  antara  lain  Kepala  Desa  dan  aparatur gampong  yang  ada di  seluruh Kota Banda Aceh, TNI/Polri, serta perangkat organisasi  lainnya.  Hal  ini  dilakukan tentunya untuk memberikan satu informasi yang  jelas  agar  tidak  menimbulkan keambiguan.  Selain  itu  diikutsertakannya instansi  TNI/  Polri  dengan  tujuan  untuk menciptakan  keamanan  selama  proses  ini berlangsung.
Adapun  Kegiatan  pertama  yang harus dilakukan adalah Sosialisasi. Sosialisasi  dimulai  dengan  memberikan arahan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat seperti  memberikan  selembaran  kertas yang  telah  dituliskan  poin-poin  penting yang harus dipatuhi oleh setiap Kedai/Warung  Kopi  yang  ada  disekitar Kota  Banda  Aceh.  Hal  yang  sama  juga dilakukan  kepada  Aparatur  Gampong (Aparatur  Desa)  untuk  mengikuti  dan menerapkan  beberapa  point  penting  di Gampong  Masing-masing  yang  ada  di Kota  Banda  Aceh.  Hal  ini  tentu  harus
diinformasikan  agar  masyarakat  tidak kaget  akan  kebijakan  baru  yang  akan diterapkan. Selain itu sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan teknis pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.  Teknis  pelaksanaan  sangat penting  untuk  disampaikan  agar  tidak adanya  kekeliruan  ataupun  kurangnya informasi  jika  ada  masyarakat  yang menanyakan  tentang  kebijakan  ini.  Selain itu,  keterlibatan  aparatur  Gampong  dalam hal ini sangat diperlukan hal ini dikarenakan hanya para Aparatur Gamponglah  yang  mengetahui  terkait dengan tipikal dan karakter masyarakat itu sendiri.
Selain  itu,  tempat  makan,  depot, restoran, cafe, warung kopi, pedagang kaki lima  usaha  makanan  dan  minuman,  dan sejenisnya  diperbolehkan  buka  hanya sampai  jam  10  malam.  Dan  telah dilakukan  pengawasan  ketat  terhadap semua  unit  usaha  tersebut.  Setelah  jam  10 malam,  akan  dilakukan  patroli  desa  dan jika  tempat  makan,  depot,  restoran,  cafe, warung  kopi,  pedagang  kaki  lima  usaha makanan  dan  minuman,  dan  sejenisnya masih  ada  yang  beroperasi,  maka  akan dikenakan  sanksi  larangan  berjualan. Pembatasan  ini  dilakukan  secara  intensif dan  ketat,  karena  melihat  kondisi  kadang masih  ada  para  pedagang  yang  secara sembunyi-sembunyi tetap membuka tempat usahanya lebih dari jam 10 malam.
Selain  pengawasan  yang  ketat  dari pihak  petugas,  juga  diperlukan  adanya kesadaran  masyarakat  sendiri  terutama pemilik  tempat  makan,  depot,  restoran, cafe,  warung  kopi,  pedagang  kaki  lima usaha  makanan  dan  minuman,  dan sejenisnya  ini  mengenai  batas  waktu  jam berjualan  tersebut.  Hal  ini  mengingat kondisi  riil  bahwa  jenis  usaha  seperti Warung Kopi, tidak bisa tutup tepat jam 9 malam  karena  masih  ada  pelanggan  yang nongkrong ditempat usahanya dan pelanggan  tersebut  tidak  peduli  terhadap kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah Kota Banda Aceh.
Langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentunya menimbulkan pro dan kontra  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Dalam  konteks  Negara  demokrasi,  pro- kontra merupakan hal yang lumrah terjadi. Tidak  hanya  di  Aceh,  sejumlah  kebijakan penangan pandemi COVID-19 di Indonesia mengalami gejolak di masyarakat.  Beberapa  kebijakan  sejenis seperti himbauan work from home (Widiastuti et  al. ,  2020)  dan  pembatasan sosial  berskala  besar  atau  PSBB  (Aulia et
al. ,  2021)  mendapatkan  reaksi  yang beragam dari masyarakat.
Penerapan  kebijakan  pembatasan jam  malam  oleh  pemerintah  Kota  Banda Aceh tidak sedikit menimbulkan dinamika sosial  dan  anggapan  yang  negatif  dari berbagai kalangan masyarakat Kota Banda
Aceh.  Salah  satunya  yaitu  seperti  yang dijelaskan oleh Yanti:
“Kita  kadang  heran  juga  dengan pemerintah,  disatu  sisi mereka pengennya ekonomi masyarakat meningkat.  Tapi  dengan  adanya pemberlakuan  dan  penerapan  jam malam  saat  ini  itu  justru  akan merugikan masyarakat. Kadang seperti  kami  memang  sering  laku jualannya  itu  dijam  10  malam karena  banyak  yang  singgah.  Tapi jika pemberlakuan jam malam seperti  ini  kami  kehilangan  mata pencaharian kami”. (Yanti, 26 Februari, 2021).
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan oleh Rahmat. Berikut adalah hasil wawancaranya:
“Ppemerintah kita terkadang kurang memperhatikan kita sebagai masyarakat biasa. Mereka membuka tempat  usaha  yang  mengundang banyak  orang  untuk  tidak  ditutup. Kita  tau  bahwa  saat  ini  tempat- tempat wisata itu banyak pengunjungnya  tapi  tidak  pernah dicabut surat izin beroperasi. Sementara  kita  yang  berjualan  di gerobak  di  pinggir  jalan  seperti  ini disegel  oleh  pihak  pemerintah.  Kita banyak  sekali  kerugian  dengan diberlakukan pembatasan jam malam  seperti  saat  ini.  Memangnya Cuma malam jam 10 saja COVID-19 itu  ada?”  (Rahmad,  20  Februari 2021).
Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan  sementara  bahwa  tidak  sedikit masyarakat  Kota  Banda  Aceh  yang berdagang  di  daerah  kaki  lima  yang  ada disetiap  wilayah  Kota  Banda  Aceh mengalami penurunan pendapatan
ekonominya  karena  adanya  kebijakan pemerintah  tentang  pemberlakuan  jam malam.  Hal  ini  juga  menampilkan  bahwa rasa  kekecewaan  yang  dirasakan  oleh sebagian  besar  masyarakat  Kota  Banda Aceh  karena  ada  sebagian  besar  usaha seperti mall dan tempat wisata masih ramai akan pengunjung dan juga tidak melakukan protokol kesehatan tetapi masih tetap bisa menjalankan usahanya.
Sejumlah kebijakan penanganan COVID-19  yang  dilancarkan  pemerintah memang  terlihat  ambigu  (Islamy et  al. , 2020:  Kennedy et  al. ,  2020;  Tuti,  2020;
Hartono,  2021).  Namun  demikian,  tidak sedikit  juga  masyarakat  yang  mendukung kebijakan  yang  telah  diputuskan.  Seperti halnya  pemberlakuan  jam  malam  oleh pemerintah  diwilayah  Kota  Banda  Aceh. Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh Amri, yang hasil wawancaranya:
“Kita tahu bahwa saat ini merupakan  waktu  yang  tidak  tepat untuk melakukan nongkrong ataupun berkumpul  ditempat-tempat  yang relatif  banyak  orang  kunjungi.  Kita tahu  bahwa  COVID-19 itu bukanlah penyakit  yang  biasa-biasa  saja. penyakit  COVID-19  ini  merupakan kelompok penyakit yang dapat mematikan. Kita tahu bahwa sebahagian  besar  di  wilayah  atau negara  luar  bahkan  dinegara  kita sendiri kasus kematian karena Covid itu semakin hari semakin meningkat. Ini  membuktikan  bahwa  penyakit  ini bukan  seperti  flu  biasa  jika  hari  ini kita  flu  besok  bisa  sembuh.  Saya sangat  mendukung  terkait  dengan aturan  pemerintah  yang  meminta
kita  untuk  melakukan  aktivitas  di dalam  rumah  kita  masing-masing. Hal  in  akan  menekan  jumlah penurunan kasus positif COVID-19” (Amri, 2 4 Februari  2021).
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan oleh Junaidi. Berikut adalah hasil wawancaranya:
“Saya sangat setuju dengan tindakan  pemerintah  Kota  Banda Aceh  yang  selalu  sigap  dan  cepat dalam  menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Banda  Aceh  khususnya.  Memang disatu  sisi  kita  dirugiikan  dengan adanya  pemberlakuan  jam  malam. Tapi  kita  lihat  disisi  lain  bahwa dengan  adanya  pemberlakuan  jam malam  ini  masyarakat  kita  yang kurang  yang  kurang  patuh  akan segera  ditindak  oleh  pihak  terkait untuk  mematuhi  terhadap  prokes. Masyarakat  kita  seringkali  abai terhadap hal yang demikian. Padahal ini sangat merugikan kepada  kesehatan  mereka  juga” (Junaidi, 20 Februari, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas dapat  dilihat  bahwa  dengan  adanya kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah  Kota  Banda  Aceh  tentang penerapan  jam  malam  dapat  dikatakan sebagai  suatu  pencapaian  dari  tujuan pemerintah dalam menerapkan aturan serta menciptakan  ketertiban  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Sesuai  dengan  konsep kebijakan  yaitu  kebijakan  dibuat  dengan tujuan tertentu di masyarakat dan kebijakan  diciptakan  untuk  mengatasi berbagai persoalan dan permasalahan yang
sedang  dihadapi.  dengan  tujuan  dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang  dibuat pemerintah. Maka pemerintah dengan cepat memperhatikan  keselamatan  masyarakat- nya  dengan  membuat  peraturan/kebijakan yang membatasi gerak masyarakat dimalam hari.
Kegiatan  ini  selain  mempunyai tujuan  untuk  mengamankan  masyarakat Kota  Banda  Aceh  juga  berfungsi  untuk menekan  angka  penularan  COVID-19  di
Kota
Banda
Aceh.
Dengan diberlakukannya  kebijakan  pembatasan kegiatan  dimalam  hari  ini  tentu  perlahan- lahan mampu mengurangi angka penularan dengan tidak adanya kerumunan masyarakat di warung Kopi dan sejenisnya sehingga kota Banda Aceh yang sebelumnya  dinyatakan  sebagai  zona Merah  dapat  berubah  statusnya  menjadi zona yang bersih bebas COVID-19.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini yaitu penerapan kebijakan pembatasan jam malam yang diberlakukan oleh pemerintah Kota  Banda  Aceh  dalam  menangani permasalahan  masyarakat  yaitu  dalam menghadapi  COVID-19  di  Kota  Banda Aceh  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini dapat dilihat dari tingginya kasus COVID- 19 di Kota Banda Aceh belum mengalami penurunan bahkan terus meningkat.
Meskipun  Kota  Banda  telah  melakukan rangkaian  pengawasan  dalam  penerapan kegiatan  pembatasan  jam  malam  bagi masyarakat  Kota  Banda  Aceh,  serta melakukan  sosialisasi  hingga  pengawasan serta  menindaklanjuti  dan  memberikan sanksi  kepada  masyarakat  jika  tidak menggunakan masker, larangan masyarakat  dan  pengawasan  kerumunan masyarakat  dan  tempat  makan,  cafe, restoran,  depot,  warung  Kopi,  pedagang kaki  lima  usaha  makanan  dan  minuman, dan  sejenisnya  yang  hanya  diperbolehkan buka hanya sampai jam 10 malam.
Keterlibatan pihak aparatur Gampong sangat membantu dalam menerapkan kebijakan ini. Sinergisitas dari Aparatur Gampong akan membawa dampak positif dimana hanya para aparatur Gamponglah  yang  lebih  tahu  terkait dengan tipikal dan juga perilaku masyarakat  Gampong  itu  sendiri.  Dengan menerapkan  penutupan  akses  jalan  keluar ditutup oleh pihak aparatur Gampong akan mengurangi  masyarakat  untuk  beraktifitas di luar rumah diatas jam 10 malam. Selain itu,  Keterlibatan  lain  seperti  TNI/Polri sangat  membantu  demi  ketertiban  serta terciptanya  keamanan  selama  kegiatan kebijakan ini berlangsung. Namun meskipun  demikian,  dalam  pelaksanaan kebijakan  tersebut  sampai  saat  ini  juga masih  ada  pro  dan  kontra  dari  kebijakan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.
Padahal  kebijakan  ini  bertujuan  untuk mengurangi  dan  juga  akan  mampu menekan  jumlah  angka  positif  COVID-19 di  Kota  Banda  Aceh.  Melalui  berbagai rangkaian  pengawasan  yang  dilakukan mulai  dari  hal  yang  kecil  hingga pengawasan  kegiatan  dalam  jumlah  besar. Dalam  hal  ini,  diperlukan  dukungan  dan kesadaran  dari  masyarakat  Kota  Banda Aceh  sendiri  untuk  terus  menaati  serta disiplin  sehingga  bisa  menyukseskan program pemerintah.

## REFERENSI
Asmunda,  A.  (2021). Pecah  Rekor,  Kasus Harian  Covid-19  di  Aceh  Tertinggi Sejak  Awal  Pandemi .  Diakses  dari: https://www.merdeka.com/peristiwa/ pecah-rekor-kasus-harian-covid-19- di-aceh-tertinggi-sejak-awal- pandemi.html
Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N.
(2021). Dinamika Kebijakan
Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala  Besar  dalam  penanganan Covid-19 di Kota Tarakan.
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 4 (1), 16-25. Bahtiar,  R.  A.,  &  Saragih,  J.  P.  (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor
UMKM. Jurnal  Bidang  Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 7 (6), 19-24.
Bungin,  B.  (2007) .  Penelitian  Kualitatif: Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik  dan  Ilmu  Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hartono,  H.  (2021).  Strategi  Aktif  dan Strategi Pasif Menggunakan Analisis Teknikal  Saham  Aali,  Tlkm,  Bbri dan  Bbca  pada  Semester  1  Tahun
2020 di Bursa Efek Indonesia (BEI). JURNAL EKONOMI, 23 (1), 13-19.
Islamy,  A.,  Lailiyah,  K.,  &  Rizal,  M.  S.
(2020). Problem
Efektifitas Pencegahan COVID-19  di  Indonesia Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum: Studi Analisis Kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.
MIMIKRI, 6 (2), 235-248.
Kennedy,  P.  S.  J.,  Tampubolon,  E.,  & Fakhriansyah,  M.  (2020).  Analisis Strategi  Lockdown  atau  Pembatasan
Sosial dalam Menghambat Penyebaran  COVID-19. IMAGE,
9 (1), 48-64.
Moleong,  L.  J.  (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif (Xxvii) . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mukaromah,  V.  F.  (2020). Melihat Peningkatan  Kasus  Covid-19  di Indonesia  dari  Bulan  ke  Bulan . Diakses dari: https://www.kompas.com/tren/read/2 020/09/01/200200165/melihat- peningkatan-kasus-covid-19-di-
indonesia-dari-bulan-ke- bulan?page=all
Prastyowati,
A. (2020). Mengenal Karakteristik  Virus  SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit COVID-19 Sebagai Dasar Upaya Untuk
Pengembangan  Obat  Antivirus  Dan Vaksin. Biotrends, 11 (1), 1-10.
Rachmawati. (2020). Update COVID-19 di Aceh,  Sumut,  Sumbar,  Riau,  Kepri, Jambi,  dan  Bengkulu  20  Juni  2020.
Kompas.com, 20 Juni. Jakarta
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016).
Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan  Publik. Jurnal  Publik,
11 (1), 1–12.
Rassanjani,  S.,  Risky,  N.,  Maz,  D., Alqarni, W., & Tharis, M. A. (2021). Impact  of  COVID-19  on  Economic Activities and Poverty Threats in the Asia-Pacific Region. Policy & Governance Review, 5 (1), 82-96.
Singhal,  T.  (2020).  A  Review  of Coronavirus  Disease-2019  (COVID- 19). The Indian Journal of Pediatrics, 87 (4), 281-286.
Sore,  U.  B.,  dan  Sobirin.  (2017).
Kebijakan  Publik .  Makassar:  CV Sah Media.
Subandi,  A.,  &  Rudini,  D.  (2020).
Pendidikan Kesehatan Tentang Usaha  Preventif  Pencegahan  Virus Corona  di  Smp  Negeri  31  Tanjung Jabung Timur. Jurnal MEDIC (Medical Dedication), 3 (2), 82-85.
Suni,  N.  S.  P.  (2020).  Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi
Potensi
Penyebaran  Corona  Virus  Desease.
Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian DPR RI, 12 (3), 13–18.
Tuti, R. W. (2020). Analisis Implementasi
Kebijakan  Work  From  Home  pada
Kesejahteraan Pengemudi
Transportasi  Online  di  Indonesia.
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 73- 85.
Widiastuti,  A.,  Ismail,  M.  R.,  &  Iswanto,
A.  Z.  (2020).  Analisis  Semiotika
Meme  ‘Profesi  yang  tidak  Dapat Work  From  Home’selama  Pandemi COVID-19. SEMIOTIKA:  Jurnal Komunikasi, 14 (1), 1-7.