Legal Reasoning and Compensation Determination in Sharia Economics: An In-Depth Analysis of Unlawful Acts in Case 84/Pdt.G/2019/PA.Yk
Penalaran Hukum dan Penetapan Ganti Rugi dalam Ekonomi Syariah: Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus 84/Pdt.G/2019/PA.Yk

## Zaqil Widad
Universitas Islam Indonesia
e-mail: zaqilwidad2006@gmail.com
Saifuddin
UIN Sunan Kalijaga e-mail: saifuddin@uin-suka.ac.id
Abstract: The limitations of regulations in determining compensation for unlawful acts  prompt  judges  in  Religious  Courts  to  engage  in  legal  reasoning  ( ijtihad ).  This research aims to examine the determination of compensation in Sharia Economics disputes  involving  unlawful  acts.  The  case  under  investigation  is  case  number 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, the plaintiff demands compensation as the defendant closed the  BTN  Sharia  savings  account  without  prior  confirmation.  The  judicial  panel upheld the compensation claim, referencing Articles 1375 and 1372 of the Indonesian Civil  Code  (KUHPerdata)  and  jurisprudence  number  650/PK/Pdt./1994.  The research  employs  a  juridical-normative  approach  within  qualitative  research, gathering  data  through  literature  review  and  interviews.  The  findings  reveal  that judges refer to existing legal provisions to determine compensation based on trial facts and the parties' circumstances. Secondly, the legal basis and considerations align with  the  principles  of  legal  discovery  and  Islamic  law,  particularly the  maqasid  asy- syariah , such as hifz al-mal (protection of wealth) and hifz al-‘ird (protection of dignity and reputation). This study underscores the judge's role in upholding justice and the subjective rights of the parties in the context of Sharia Economics.
Keywords :  Compensation  Determination,  Unlawful  Acts,  Sharia  Economics Disputes
Abstrak: Keterbatasan  regulasi  dalam  menetapkan  ganti  rugi  akibat  perbuatan melawan  hukum  mendorong  hakim  Pengadilan  Agama  untuk  melakukan  ijtihad hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penetapan ganti rugi dalam sengketa Ekonomi Syari’ah yang melibatkan perbuatan melawan hukum. Kasus konkret dalam penelitian  ini  adalah  perkara  nomor  84/Pdt.G/2019/PA.Yk,  di  mana  penggugat menuntut  ganti  rugi  karena  tergugat  menutup  buku  tabungan  BTN  Syari’ah  tanpa konfirmasi.  Majelis  hakim  memutuskan  untuk  mengabulkan  tuntutan  ganti  rugi, merujuk  pada  Pasal  1375  dan  1372  KUHPerdata,  serta  yurisprudensi  nomor
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15, No. 2, December 2023
650/PK/Pdt./1994.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis-normatif  dalam penelitian  kualitatif,  dengan  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dan wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  pertama,  hakim  mengacu  pada ketentuan hukum yang ada untuk menetapkan ganti rugi, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan kondisi para pihak. Kedua, dasar hukum dan pertimbangan hakim sejalan  dengan  prinsip  penemuan  hukum  dan  hukum  Islam,  terutama maqasid  asy- syariah , seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-‘ird (perlindungan martabat dan nama baik). Penelitian ini menyoroti peran hakim dalam menjaga keadilan dan hak-hak subjektif para pihak dalam konteks Ekonomi Syari’ah.
Kata  Kunci :  Penentuan  Kompensasi,  Perbuatan  Melawan  Hukum,  Sengketa Ekonomi Syari’ah

## Pendahuluan
Pengadilan Agama merupakan satu di antara beberapa pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam dalam bidang perkawinan. 1 Penyelenggaraan  Pengadilan  Agama  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diberlakukan secara resmi mulai tanggal 29  Desember  1989, 2 dengan  tugasnya  meliputi  menerima,  memeriksa,  mengadili, serta menyelesaikan perkara dan fungsinya menegakkan keadilan.
Hingga saat ini, undang-undang tersebut telah mengalami perubahan sebanyak dua  kali  dengan  diundangkannya  UU  Nomor  3  Tahun  2006  dan  UU  Nomor  50 Tahun  2009.  Merujuk  pada  UU.  No.  7  tahun  1989,  Peradilan  Agama  memiliki wewenang  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  berkaitan  dengan  persoalan perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  zakat,  infak  dan  sedekah.  Namun,  sejak diberlakukannya UU. No. 3 tahun 2006, terjadi perluasan kompetensi absolut dari Pengadilan  Agama  yakni  memiliki  wewenang  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syari’ah. 3 Ekonomi  syari’ah  adalah  perbuatan  maupun  kegiatan  yang dijalankan dengan didasarkan pada prinsip syari’ah, yang mencakup bank syari’ah, lembaga  keuangan  mikro  syari’ah,  asuransi  syari’ah,  reasuransi  syari’ah,  reksadana syari’ah,  obligasi  syari’ah,  surat  berharga  berjangka  menengah  syari’ah,  sekuritas
1 Feener, R. Michael, 'The Jurisdiction and Jurisprudence of Shari ʿ a Courts', Shari ʿ a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia (Oxford, 2013; online edn, Oxford Academic, 1 Apr. 2014) , hlm.
155. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199678846.003.0006
2 Zulkarnaen  dan  Dewi  Mayaningsih, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  Cet.  Ke-1
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 77.
3 Ibid ., hlm. 365.
Vol. 15, No. 2, December 2023
syari’ah,  pembiayaan  syari’ah,  pegadaian  syari’ah,  dana  pensiun  lembaga  keuangan syari’ah, dan bisnis syariah. 4
Wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah tidak hanya terbatas pada jenis dan bentuk ekonomi syari’ah saja, namun meliputi keseluruhan bidang ekonomi syari’ah yang masuk dalam pengertian setiap kegiatan usaha  yang  dijalankan  dengan  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Selain  itu,  dalam  hal penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, Pengadilan Agama juga memiliki wewenang untuk  menyelesaikan  perkara  tuntutan  ganti  rugi  yang  timbul  akibat  adanya wanprestasi  atau  karena  adanya  perbuatan  melawan  hukum. 5 Dalam  sengketa ekonomi syari’ah sendiri yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hak  dan  kewajiban  menurut  undang- undang. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa  setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  orang lain, mengharuskan pihak yang bersalah karena telah menimbulkan kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi atas kerugian tersebut. 6
Secara  yuridis  formal,  hukum  ekonomi  syari’ah  di  Indonesia  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Namun, dalam peraturan tersebut tidak ditemukan ketentuan yang mengatur terkait penetapan ganti rugi  yang  timbul  akibat  perbuatan  melawan  hukum.  Salah  satu  ketentuan  yang mengatur  terkait  ganti  rugi  dalam  kegiatan  ekonomi  syari’ah  yang  berlaku  di Indonesia  adalah  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No.  43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’wi ḍ ) . Di dalamnya disebutkan bahwa ganti rugi dapat dikenakan kepada pihak yang baik dengan sengaja ataupun kelalaian melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian bagi pihak  lain.  Namun,  ketentuan  yang  terdapat  dalam  fatwa  tersebut  terbatas  pada transaksi  yang  menimbulkan  hutang  piutang  seperti salam,  istisna’,  murabahah ,  dan ijarah.
Ketidakkomprehensifan  peraturan  mengenai  pemberian  ganti  rugi  dalam praktik ekonomi syari’ah terutama yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum membuat hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum banyak melakukan ijtihad atau penggalian hukum sendiri untuk menetapkan besar kecil ganti rugi yang harus ditunaikan oleh Tergugat. Dalam proses  penggalian  hukum  tersebut,  hakim  mengambil  ketentuan-ketentuan  dasar yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi  Syari’ah,  dan  juga  fakta-fakta  yang  ditemukan  di  dalam  persidangan.
4 Ibid ., hlm. 367.
5 Erie Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” Iqtishadis , Vol. 1,
No. 1, (Juni 2014), hlm. 45.
6 Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Praktik ,  Cet.  Ke-2  (Depok: Kencana, 2017), hlm. 146.
Berdasarkan  hal  tersebut  tulisan  ini  berusaha  menganalisis  dasar  hukum  dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan menggunakan hukum Islam dan maqasid asy-syari’ah, mengingat dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan berasal  dari  ketentuan  hukum  positif,  sedangkan  perakara  ini  merupakan  perkara sengketa  ekonomi  syari’ah  yang  secara  aturan  harus  mengikuti  prinsip-prinsip syari’ah.
Berdasarkan  literatur,  penelitian  yang  mengkaji  tentang  ganti  rugi  dalam ekonomi syari’ah telah dilakukan, seperti Musyfik Fakhri Ali, mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi, temuan penelitian ini menunjukan hakim menggunakan dasar hukum Pasal 16 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004, Pasal 58 ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 3 ayat (2) UU. No. 14 Tahun 1970  Tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  Pasal  1313,  Pasal  1365, Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Yurisprudensi  Mahkamah Agung No. 186 K/SIP/1959 tanggal 1 Juli 1959, kepatutan dan kelayakan, doktrin- doktrin hukum, fatwa DSN MUI, dan Pasal 181 HIR. 7
Selanjutnya penelitian Rohmah Fauziyah yang membahas ganti rugi pembiayaan mudarabah dengan merujuk pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000. Termuan dalam penelitian ini, ganti rugi akibat kesalahan dan kelalaian dalam akad pembiayaan mu ḍ arabah  diperbolehkan  apabila  kerugian  benar-benar  diakibatkan  oleh  sikap buruk  mu ḍ arib,  dan  sejatinya  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No.  07/DSN/MUI/2000 tidak  ada  ganti  rugi  dalam  akad  mu ḍ arabah  karena  pada  dasarnya  akad  tersebut dijalankan  dengan  sifat  amanah  kecuali  akibat  kesalahan  yang  disengaja,  kelalaian, atau pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat. 8
Selanjutnya,  Muhajirin  meneliti  ganti  rugi  dalam  tinjauan  hukum  positif  dan hukum  Islam,  konsep  ganti  rugi  dalam  hukum  positif  Indonesia  adalah  sebagai konsekuensi  akibat  terjadinya  pelanggaran  norma,  wanprestasi,  serta  perbuatan melawan hukum. Sedangkan, dalam hukum Islam ganti rugi merupakan manifestasi maqasid  asy-syari’ah  yaitu  menjaga  hak,  menjaga  harta  benda,  serta  menjaga keselamatan, mencegah kerusakan, dan kerugian. 9 Selain itu, penelitian lain serupa dilakukan oleh Hengki Firmanda yang membahas ganti rugi dalam perspektif hukum Ekonomi Syari’ah dan hukum perdata Indonesia, terdapat perbedaan fundamental mengenai  konsep  ganti  rugi  yang  dianut  dalam  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  dan
7 Musyfik  Fakhri  Ali,  “Analisis  Ganti  Rugi  dalam  Perkara  Wanprestasi  Putusan  Nomor 0392.G/2017/PA  Klaten  tentang  Kerugian  atas  Akad Mudharabah (Analisi  Prespektif Maqasid  asy- syari’ah ),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2019), hlm. 138.
8 Rahmah Fauziyah, “Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan dan Kelalaian
Mudarib Akad Pembiayaan Mudarabah (Studi pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000),” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017), hlm. 103-104.
9 Muhajirin, “Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam melalui Pendekatan Maqasid asy-syari’ah ,” Al-Mashlahah , Vol. 08, No. 2, (Oktober 2018), hlm. 105.
Vol. 15, No. 2, December 2023
Hukum  Perdata  Indonesia.  KUHPerdata  menekankan  pada  penggantian  kerugian baik  materiil  maupun  immateriil    yang  selalu  dihitung  dengan  sejumlah  uang. Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syari’ah tidak disebutkan dengan apa mesti apa diganti,  bisa  menggunakan  uang  ataupun  jasa  atau  bahkan  dianjurkan  untuk memaafkan orang yang telah menyebabkan kerugian tersebut. 10
Sehingga, berdasarkan penulusuran literatur di atas, penelitian yang ada masih berkutat  pada  hakikat  ganti  rugi  dalam  hukum  Islam  dengan  mencoba membandingkannya  dengan  hukum  positif  di  Indonesia.  Sehingga  dalam  hal  ini masih  belum  ada  penelitian  terhadap  putusan  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk terkait dengan penetapan ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Penelitian ini setidaknya akan menjawab dua pertanyaan, pertama, apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ganti rugi  pada  putusan  No.  84/Pdt.G/2019/PA.Yk,  kedua,  tinjauan  hukum  Islam terhadap  dasar  hukum  dan  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.  untuk  mejawab  pertanyaan  tersebut,  penelitian  ini merupakan penelitian pustaka  dengan  pendekatan  yuridis-normatif  dengan  sifat penelitian  yang  bersifat  preskriptif.  Toeri maqasid  asy-syariah  dan  teori  legal  reasoning digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan  yakni  putusan  No.  84/Pdt.G/2019/PA.Yk  dan  didukung  dengan peraturan perundang-undangan dan referensi yang relevan.

## Hasil dan Diskusi

## Aspek Hukum Penutupan Rekening dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Tinjauan Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
Kronologi  dalam  kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Yogyakarta NO.84/PDT.G/2019/PA.Yk  bermula dengan Penggugat I dan Penggugat II yang berkedudukan  sebagai  Pengurus  di  salah  satu  yayasan  yang  terdapat  di  Magelang melakukan kerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari’ah Yogyakarta yang bertindak sebagai Tergugat. Para Penggugat membuka rekening dan meletakkan dana milik yayasan sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada tergugat dan dana tersebut kemudian dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN  Syari’ah  dengan  nomor  rekening  704xxxxxxx  dengan  akad mu ḍ arabah mu ṭ laqah . 11
Bahwa  di  kemudian  hari  tepatnya  pada  tanggal  23  Maret  2015  tergugat  telah menutup rekening tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada para penggugat. 12 Dalam
10 Hengki Firmanda, “ Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Perdata Indonesia ,” Jurnal Hukum Respublica , Vol. 16, No. 2, (2017), hlm. 250.
11 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 24.
12 Ibid .,hlm. 7.
Vol. 15, No. 2, December 2023
petitumnya,  para  penggugat  memohon  kapada  majelis  hakim  yang  memeriksa perkara tersebut untuk menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya yang pada intinya meminta majelis hakim untuk menyatakan perbuatan tergugat dalam menutup buku tabungan tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada para penggugat  adalah  perbuatan  melawan  hukum  dan  menghukum  tergugat  untuk membayar ganti kerugian immateriil yang berjumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian materiil Rp 574.084.180 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah). 13
Dalam  putusannya,  majelis  hakim  mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk sebagian, yaitu, menyatakan perbuatan tergugat dalam menutup buku tabungan BTN Syari’ah Nomor rekening 704xxxxxx tanpa mengkonfirmasi kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dengan  total  Rp  30.000.000,00  (tiga  puluh  juta  rupiah)  dan  ganti  rugi immateriil sebesarb Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 14 Dalam memutus perkara tersebut  majelis  hakim  menggunakan  dasar  hukum  yang  termuat  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1365 dan Pasal 1372, Yurisprudensi No.60/PK/Pdt./1994  serta  doktrin  hukum,  sedangkan  pertimbangan  hakim mengacu kepada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan.

## Makna Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata: Antara Kesengajaan dan Kealpaan
Perbuatan  Melawan  Hukum  memiliki  pengertian  perbuatan  yang  berlawanan dengan  hak  dan  kewajiban  hukum  yang  telah  diatur  di  dalam  undang-undang. 15 Perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “ onrechmatige daad” dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “ tort” . Tort sendiri memiliki pengertian salah (wrong) , namun dalam bidang hukum kata tort memiliki pengertian yang lebih luas yakni kesalahan perdata yang muncul dari selain wanprestasi kontrak. Secara klasik, kata “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum memiliki beberapa  pengertian.  Yang  pertama Nonfeasance ,  yakni  tidak  melakukan  hal  yang diperintahkan  oleh  hukum.  Yang  kedua, Misfeasance ,  yakni  melakukan  perbuatan secara  salah.  Yang  ketiga, Malfeaance ,  yakni  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku yang tidak berhak melakukannya. 16 Sebelum  tahun  1919  perbuatan  melawan  hukum  diartikan  hanya  sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saja. Namun
13 Ibid .,hlm.10-11 14 Ibid .,hlm. 67.
15 Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Praktik ,  Cet.  Ke-2  (Depok: Kencana, 2017), hlm. 146.
16 Kevin  G.  Y.  Ronoko,  "Pertanggungjawaban  Dokter  Atas  Tindakan  Malpraktek  Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia", Lex Crimen, Vol. 4, No. 5, 2015.
Vol. 15, No. 2, December 2023
sejak tahun 1919 terjadi perluasan makna terhadap pengertian perbuatan melawan hukum dengan mengartikannya bukan hanya untuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan saja tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga telah diartikan secara luas mencakup satu di antara beberapa perbuatan yang menyangkut dengan perbuatan yang  berlawanan  dengan  hak  orang  lain,  perbuatan  yang  berlawanan  dengan kewajiban hukumnya, perbuatan yang bertentang dengan kesusilaan, dan perbuatan yang  berlawanan  dengan  sikap  kehati-hatian  atau  keharusan  dalam  kehidupan bermasyarakat. 17
Dalam  ketentuan  hukum  Indonesia,  ketentuan  perihal  perbuatan  melawan hukum  termuat  di  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Pasal  tersebut  mendefiniskan perbuatan  melawan  hukum  dengan  setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang menyebabkan  orang  lain  menderita  kerugian  dan  mewajibkan  yang  bersalah mengganti kerugian akibat kerugian yang telah ditimbulkan. Berdasarkan ketentuan Pasal  1365  KUHPerdata,  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  di  antaranya adalah:
1. Adanya suatu perbuatan
Perbuatan melawan hukum diawali dengan munculnya suatu perbuatan dari  sang  pelaku.  Perbuatan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  mencakup  baik perbuatan  dalam  arti  aktif  maupun  perbuatan  dalam  arti  pasif  atau  tidak berbuat  sesuatu.  Contoh  dari  perbuatan  dalam  arti  pasif  adalah  apabila seseorang tidak berbuat sesuatu, padahal seharusnya dia memiliki keharusan atau  kewajiban  untuk  melakukannya.  Kewajiban  tersebut  muncul  karena hukum  telah  mengaturnya.  Dalam  perbuatan  melawan  hukum,  kewajiban untuk berbuat muncul selain karena hukum yang berlaku juga karena adanya suatu kontrak yang mewajibkan seseorang untuk bertindak. 18

## 2. Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas haruslah melawan hukum.  Suatu  perbuatan  dapat  digolongkan  sebagai  perbuatan  melawan hukum apabila terdapat :
a) Melanggar  atau  bertentangan  peraturan  perundang-undangan  atau peraturan yang berlaku;
b) Melanggar atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;
c) Melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
d) Melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan;
17 Ibid .,hlm. 6.
18 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.
Vol. 15, No. 2, December 2023
e) Melanggar suatu keharusan yang sudah seharusnya diperhatikan dalam kehidupan masyarakat atau benda. 19
Yang  dimaksud  dengan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak subjektif  orang  lain  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hak-hak  pribadi seeperti  hak  akan  kebebasan,  hak  akan  kehormatan,  hak  akan  terjaganya nama  baik,  dan  hak  akan  kekayaan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan perbuatan  yang  melanggar  kewajiban  hukumnya  adalah  perbuatan  yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang sudah seharusnya diperhatikan dalam kehidupan masyarakat baik  yang  berkaitan  dengan  diri  ataupun  barang  orang  lain.  Hal  tersebut memberikan  pemahaman  bahwa  dalam  pergaulannya,  setiap  manusia haruslah memperhatikan segala kepentingan sesama dengan menjalankan apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu hal yang baik dan patut. Suatu perbuatan dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila :
a) Perbuatan  tersebut  mendatangkan  kerugian  bagi  orang  lain  tanpa kepentingan yang patut;
b) Perbuatan  tersebut  tidak  bermanfaat  dan  dapat  menimbulkan  bahaya bagi  orang  lain  yang  dalam  pandangan  manusia  normal  perbuatan tersebut haruslah diperhatikan. 20

## 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Suatu  perbuatan  agar  bisa  dimintakan  pertanggungjawabannya  maka perbuatan  tersebut  haruslah  mengandung  unsur  kesalahan,  hal  ini sebagaimana  yang  diisyaratkan  oleh  Pasal  1365  KUHPerdata.  R.  Wirjono Prodjodikoro  berpendapat  bahwa  Pasal  1365  KUHPerdata  tidak membedakan  antara  kesalahan  dengan  bentuk  kesengajaan  dan  kesalahan dengan  bentuk  ketidak  hati-hatian.  Lain  hal  dengan  konsep  yang  dianut dalam hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan ketidak hati- hatian,  maka  dari  itu,  seorang  hakim  harusalah  menilai  dan mempertimbangkan  berat  ringannya  kesalahan  yang  dilakukan  seseorang yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga  ganti  rugi  dapat ditentukan dengan seadil-adilnya. 21
Istilah  kesalahan  juga  digunakan  dalam  arti  kealpaan  ( onachtzaamheid ) yang  merupakan  lawan  dari  kesengajaan.  Dengan  demikian,  pengertian
19 Ibid .,hlm. 11.
20 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum , Cet. Ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 123.
21 Ibid.
Vol. 15, No. 2, December 2023
kesalahan  mencakup  dua  pengertian,  yaitu  pengertian  dalam  arti  luas  dan kesalahan  dalam  arti  sempit.  Dalam  arti  luas,  kesalahan  mencakup  juga kealpaan,  yakni  kesalahan  dalam  arti  sempit  dan  kesengajaan.  Pasal  1365 KUHPerdata  menganut  pengertian  kesalahan  dalam  arti  luas,  sehingga kesalahan yang dimaksud mencakup kealpaan dan kesengajaan. Kesimpulan yang  dapat  ditarik  dari  konsep  kesalahan  yang  dianut  oleh  Pasal  1365 KUHPerdata adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik karena kealpaan maupun karena kesengajaan menimbulkan akibat hukum yang sama, yakni sang  pelaku  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi  atas  kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan sang pelaku. 22
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  suatu  tindakan  dapat  dikatakan mengandung  unsur  kesalahan  oleh  hukum  sehingga  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini :
a) Adanya unsur kesengajaan, atau
b) Adanya unsur kelalaian, dan
c) Tidak  diketemukannya  alasan  pembenar  atau  pemaaf,  seperti  keadaan overmacht , membela diri, tidak waras, dan lain-lain. 23

## 4. Adanya kerugian bagi korban
Pasal 1365 KUHPerdata  mengisyaratkan adanya kewajiban mengganti kerugian jika suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang  lain.  Pasal  tersebut  mengungkapkan  tentang  kerugian  yang  wajib diberikan penggantian, namun di dalamnya tidak diberikan perumusan terkait apa  yang  dimaksud  dengan  kerugian.  Satu  hal  yang  pasti  dari  apa  yang dikandung  dalam  pasal  tersebut  bahwa  suatu  perbuatan  melawan  hukum dapat saja menimbulkan kerugian, baik kerugian kekayaan ( vermogens-schade ) maupun kerugian idiil , termasuk kerugian moril di dalamnya.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Berkaitan  dengan  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh korban, terdapat dua teori yang mashur  yakni  teori  hubungan  faktual  dan  teori  penyebab  kira-kira.  Teori hubungan  faktual  mengajarkan  bahwa  hubungan  sebab  akibat  merupakan persoalan “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Apapun  yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat menjadi penyebab secara faktual,
22 Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 66. 23 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 12.
Vol. 15, No. 2, December 2023
asalkan kerugian tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya. 24 Selain itu, terdapat  juga  doktrin  atau  teori  penyebab  kira-kira  ( proximate  cause ”  untuk menentukan ada tidaknya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita sehingga sang pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya. Proximate cause lazim diartikan dengan konsekuensi yang mengikuti sekuensi yang tidak terputus tanpa suatu sebab lain yang mengintervensi terhadap perbuatan ketidak hati-hatian yang asli. 25
Lalu,  berkaitan  dengan  persoalan  apakah  konsep  perbuatan  melawan hukum  KUHPerdata  Indonesia  menganut  ajaran  penyebab  faktual  atau menerapkan ajaran penyebab kira-kira, tidaklah dapat dipastikan dengan jelas. Namun  ada  indikasi  bahwa  KUHPerdata  Indonesia  lebih  cenderung menganut ajaran penyebab kira-kira. Kesimpulan demikian dari hasil analogi ajaran  ganti  rugi  akibat  wanprestasi.  Dalam  Pasal  1247  KUHPerdata  yang mengatur mengenai ganti rugi akibat wanprestasi dijelaskan bahwa ganti rugi yang  dapat  dituntut  adalah  ganti  rugi  yang  dapat  “dikira-kira”  pada  saat pembuatan  perikatan.  Sehingga  ada  kemungkinan  KUHPerdata  lebih condong menganut ajaran penyebab kira-kira. 26
.
Batasan Masyru’  dan  Gairu  Masyru’:  Kriteria  Perbuatan  Ganti  Rugi  dalam Hukum Islam
Ganti  rugi  dalam  Islam  dikenal  dengan  istilah ta’wid dan ḍ am ā n. Ta’wid merupakan  perbuatan  mengganti  sesuatu  yang  telah  rusak,  maka  dalam  hal  ini pengertian ta’wid mencakup juga istilah arusy ( diyat ) yang dikenal dalam ajaran fikih Islam. 27 Sedangkan ḍ am ā n secara  bahasa  memiliki  pengertian  menanggung, tanggungjawab, dan kewajiban. Pengertian lain mengungkapkan bahwa ḍ am ā n lebih
24 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 13-14.
25 Joshua  Knobe  and  Scott  J  Shapiro, Proximate  Cause  Explained:  An  Essay  in  Experimental Jurisprudence , (USA: University of Chicago
Law Review, 2020).
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3544982
26 Ibid .,hlm. 88.
27 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah , Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 14.
Vol. 15, No. 2, December 2023
terfokus  pada  persoalan  jaminan,  penanggungan  atau  garansi.  Pengertian  tersebut ditemukan dalam kamus al-Mu ḥ i ṭ . 28
Secara  istilah, ḍ am ā n diartikan  dengan  cukup  beragam  oleh  para  ulama  fikih. Pengertian  yang  beragam  tersebut  mengarah  pada  makna  menjamin  atau menanggung  untuk  membayar  utang,  mengadakan  barang,  atau  menghadirkan seseorang pada suatu tempat yang telah disepakati. Sehingga, biasanya ḍ am ā n memuat tiga  persoalan  pokok,  yakni  jaminan  terhadap  utang  seseorang,  jaminan  dalam pengadaan barang, dan jaminan dalam mendatangkan seseorang pada suatu tempat tertentu, seperti pengadilan. 29
Mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh ‘Iwad Ahmad Haris dalam kitab Diyah baina al-‘Uq ū bah wa al-Ta’wid , terdapat tiga syarat agar suatu perbuatan dapat dikatakan  menimbulkan  ganti  rugi  baik  ganti  rugi  dalam  perdata  maupun  pidana, ketiga syarat tersebut yaitu: 30
1. Al-yak ū na al-fi’lu masyru’ (perbuatan tersebut melanggar ketentuan syari’at)
Syarat  pertama  yang  harus  terpenuhi  agar  suatu  perbuatan  dapat dikatakan  menimbulkan  ganti  rugi  adalah  perbuatan  tersebut  haruslah bertentangan  dengan  ketentuan  syariat.  Sehingga  dalam  hal  ini  diperlukan suatu  batasan  yang  jelas  terkait  dengan  kapan  suatu  perbuatan  dikatakan masyru’ dan kapan suatu perbuatan dikatakan gairu masyru’ . Perbuatan manusia dapat  digolongkan  sebagai  perbuatan gairu  masyru’ apabila  tidak mengindahkan sal ā matul aq ī bah (akibat yang selamat dari unsru ḍ ar ā r ). 31
Perbuatan tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah tafr ī t dan taqs ī r atau  kelalaian.  Seperti,  menggunakan  jalan  umum  adalah  suatu  hal  yang diperbolehkan  bagi  semua  orang,  namun  jika  dalam  menggunakan  jalan tersebut,  seseorang  melanggar  ketentuan  adat  atau  kebiasaan  dan menyebabkan ḍ ar ā r bagi orang lain, maka seseorang yang menyebabkan ḍ ar ā r tersebut  memiliki  keharusan  untuk  membayar  ganti  rugi,  sehingga berdasarkan  uraian  di  atas,  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan gairu  masyru’ apabila :
a) Melampaui  batas  yang  telah  ditetapkan  oleh  nas.  Perbuatan  yang demikian disebut dengan ta’addi (melanggar hukum pidana).
28 Majduddin al-Fairuzabadi, al-Qamus al- Mu ḥ i ṭ (Kairo: D ā r al-Hadis), bagian dam ā n . 29 Ibid .,hlm. 15 30 Iwad Ahmad Idris, Diyah baina Uq ū bah wa Ta’wid , (Beirut: D ā r Maktabah al-Hilal, 1986, hlm. 136-141.
31 M. Yazid Afandi, FIQH MUAMALAH, (Yogyakarta: Penerbit Logung Pustaka, 2009).
Vol. 15, No. 2, December 2023
b) Tidak  mengindahkan sal ā matul  aq ī bah .  Perbuatan  tersebut  kemudian disebut dengan tafr ī t dan taqs ī r (melanggar ketentuan hukum perdata). 32 2. Al-yak ū na al-fi’lu ṣ ā diran minal gair (perbuatan tersebut berasal dari orang lain)
Syarat yang selajutnya adalah perbuatan tersebut diakibatkan oleh orang lain bukan dari diri madr ū r . Hal ini dikarenakan jika perbuatan tersebut berasal atau  diakibatkan  oleh madr ū r sendiri,  maka  tidak  ada  kewajiban  membayar ganti  rugi  bagi  orang  lain.  Berbeda  hal  jika  perbuatan  tersebut  melibatkan madr ū r dan gairu  madr ū r ,  maka gairu  madr ū r memiliki  kewajiban  untuk membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang diperbuatnya. 33
3. An-yak ū na al-fi’lu gairu masyr ū ' muadiyan il ā al- ḍ ar ā r bi ż atihi (perbuatan yang bertentangan dengan syariat tersebut menimbulkan ḍ ar ā r ) Syarat yang selanjutnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh sesorang tersebut menimbukan ḍ ar ā r . 34 Ḍ ar ā r sendiri dibagi ke dalam tiga macam, yakni ḍ ar ā r yang  berhubungan  dengan  harta  benda, ḍ ar ā r yang  berhubungan dengan badan atau fisik, dan ḍ ar ā r yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang ataupun lembaga atau  biasa disebut dengan ḍ ar ā r adabi . Namun dalam hal lain, ḍ ar ā r dibagi menjadi dua, yakni ḍ ar ā r al-yasir (kerugian ringan) yang menurut para ahli fikih tidak ada ḍ am ā n terhadap ḍ ar ā r jenis ini, dan yang kedua adalah ḍ ar ā r fakhisy (kerugian berat).
Dalam hal kerusakan pada harta benda ( ḍ ar ā r maliyah ) dibedakan menjadi tiga, yakni  kerusakan  pada  benda  yang  bergerak  ( manqulat )  dan  benda  tidak  bergerak ( vqarat ),  dan  jasa (al-manafi ).  Terdapat  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar ḍ am ā n dapat diterapkan dalam kerusakan terhadap benda bergerak, yakni pertama maliyatu al-manqul (benda bergerak tersebut memang masuk dalam kategori harta secara syara’ . Sehingga apabila benda tersebut tidak diakui oleh syara’ maka tidak dapat dikenakan ganti  rugi  terhadapnya,  sehingga  tidak  ada  ganti  rugi  terhadap  kerusakan  pada bangkai, kulit bangkai, darah, dan barang-barang yang tidak diakui oleh syara’ lainnya. Selain itu juga tidak dapat dikenakan ganti rugi terhadap al-mub ā hat al-‘ammah atau hak-hak umum seperti rumput, air, dan api. Syarat yang kedua adalah tuqawwimu al- manqul (barang tersebut bernilai ekonomis).
Adapun  terhadap  barang-barang  tidak  bergerak  atau  tetap.  Para  ahli  fikih sepakat bahwa kewajiban membayar ganti rugi timbul apabila melakukan kerusakan secara  keseluruhan  terhadap  barang  tersebut,  merusak  sebagian,  atau  merugikan pemiliknya.  Sedangkan  berkaitan  dengan  kerusakan  pada al-manafi (jasa),  para  ahli
32 Ibid .,hlm. 30-31.
33 Ibid .,hlm. 31-32.
34 Ibid .
Vol. 15, No. 2, December 2023
fikih berbeda pendapat terhadap kewajiban membayar ganti rugi apabila melakukan kerusakan  terhadapnya.  Ahli  fikih  generasi  pertama  berpendapat  bahwa  tidak  ada ganti rugi terhadap al-manafi dikarenakan wujudnya yang abstrak, sehingga dia tidak tergolong dalam harta. Pendapat lain menyatakan bahwa ganti rugi pada kerusakan al-manafi adalah suatu kewajiban, pendapat ini disampaikan oleh mayoritas ahli fikih dari berbagai mazhab. Adapun ḍ ar ā r badaniyah mencakup jiwa, anggoba tubuh, atau tidak berfungsinya salah satu anggota badan. Seperti tidak berfungsinya pendengaran dan penglihatan. 35
Maqasid Asy-Syari’ah dalam Putusan Hakim: Perlindungan Hak Asasi dan Keadilan
Maqasid  asy-syari’ah merupakan core  value dalam  mengungkap  tujuan  baik  yang ingin dicapai oleh syari’at Islam dengan diperbolehkannya ataupun dilarangnya suatu hal. 36 Maqasid  asy-syari’ah juga  bisa  dimaknai  sebagai  nilai  dan  makna  yang  hendak dicapai  atau  diwujudkan  di  balik  ditetapkannya  syari’at  dan  hukum  yang  didapat melalui pemahaman terhadap teks-teks syari’ah . 37 Maqasid asy-syari’ah diklasifikasikan dalam tiga jenjang, yakni al- ḍ ar ū riyy ā t (keniscayaan), al- ḥ ā jiyy ā t (kebutuhan), dan al- ta ḥ s ī niyy ā t (kemewahan). 38 Kemudian para ulama membagi al- ḍ ar ū riyy ā t menjadi lima, yakni ḥ if ẓ al-d ī n (pelestarian  agama), ḥ if ẓ al-nafs (pelestarian  nyawa), ḥ if ẓ al-m ā l (pelestarian  harta), ḥ if ẓ al-‘aql (pelestarian  akal),  dan ḥ if ẓ al-nasl (pelestarian kehormatan), sebagian ulama menambahkan ḥ if ẓ al-‘ird (pelestarian kehormatan). 39
Jenis kebutuhan kedua dan ketiga sangat beraneka ragam dan dapat berbeda-beda dari seorang dengan lainnya, namun kebutuhan primer sejak dahulu hingga sekarang adalah kebutuhan yang paling pokok. 40
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  ketentuan  mengenai perbuatan  melawan  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pada intinya pasal tersebut memuat ketentuan
35 Asmuni, “Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 54-55.
36 Jaser ‘Audah, Al-Maqasid untuk Pemula, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmu’im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 4-5.
37 Imam Mustofa, Kajian Fiqh Kontemporer , (Yogyakarta: Idea Press, 2017).
38 Zezen Zainul Ali, “The Urgency of Patriotism in Maintaining the Unity in the Republic of Indonesia in the Perspective of Maslahah,” El Mashlahah 11, no. 2 (December 23, 2021): 116–26, https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2958.
39 Moh. Anas Kholish dan Nor Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif, (Malang: UIN- Maliki Press, 2015), hlm. 145.
40 Zezen Zainul Ali, dkk, "Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World", Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam , Vol. 14, No. 2, 2022. hlm. 224.
Vol. 15, No. 2, December 2023
bahwa  setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  orang lain,  maka  pihak  yang  bersalah  dan  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain tersebut harus mengganti kerugian yang telah diderita oleh korban. Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar hukum yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Hal ini dikarenakan  pasal  tersebut  memuat  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  yang meliputi  adanya  suatu  perbuatan,  perbuatan  tersebut  melawan  hukum,  adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami oleh korban. 41
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah sejalan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum  Islam.  Dalam  hukum  Islam  Perbuatan  melawan  hukum  diartikan  dengan tanggungjawab  yang  muncul  akibat  pelanggaran  terhadap  hukum  yang  berlaku ( qanun ),  pengertian  tersebut  diungkapkan  oleh  Wahbah  Zuhaily. 42 Menurut  fikih Islam,  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dapat  terjadi  apabila  tiga  unsur  dalam perbuatan  melawan  hukum  terpenuhi.  Ketiga  unsur  tersebut  meliputi  adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 43
Mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, majelis hakim berpendapat bahwa  perbuatan  tergugat  dalam  menutup  buku  tabungan  Yayasan  Kesejahteraan Islam Magelang tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi beberapa kriteria atau unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.  Selain itu,  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan,  majelis  hakim  juga  telah  berpendapat bahwa korban mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil , sehingga dengan  mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata,  maka  pihak  pelaku memiliki tanggungjawab untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh korban.
Hukum Islam menjelaskan salah satu yang menjadi sebab munculnya kewajiban untuk  membayar  ganti  rugi  adalah  adanya  unsur ta’addi ,  yakni  melakukan  suatu tindakan  yang  terlarang  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang  menjadi  kewajiban hukumnya,  selain  itu ta’addi juga  dapat  terjadi  akibat  melanggar  hukum  syariah. Dalam  pandangan  penulis,  unsur ta’addi memiliki  kesamaan  makna  dengan
41 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.
42 Wahbah  Zuhaily, Mausu’ah  al-Fiqhu    al-Isl ā mi  wa  al-Qa ḍ ā y ā al-Mu’a ṣ irah ,  Cet.  Ke-3 (Damaskus: D ā r al-Fikr, 2012), hlm. X:664.
43 Alda Kartika Yudha, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah),” Tesis Universitas Islam Indonesia (2018), hlm. 130.
Vol. 15, No. 2, December 2023
pengertian  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga  setiap  orang  yang  melakukan tindakan  yang  terlarang  atau  bertentangan  dengan  hukum  atau  tidak  menjalankan kewajiban  hukumnya,  maka  orang  tersebut  memiliki  tanggungjawab  untuk membayar  ganti  rugi. 44 Pendapat  lain  yang  mengungkapkan  bahwa  perbuatan melawan  hukum  menjadi  salah  satu  sebab  munculnya  kewajiban  ganti  rugi disampaikan oleh Qarafi.
Qarafi  membagi  sebab  ganti  rugi  menjadi  3  kelompok,  dua  di  antaranya tergolong  ke  dalam  jenis  perbuatan  melawan  hukum  yakni al-‘udwan  al-mubasyir (perusakan secara langsung) serta al-tasabub lil itl ā f (perusakan tidak langsung disertai niat) dan satu di antaranya merupakan jenis wanprestasi kontrak yakni wad’u al-yad allat ī laisat bimu’minatin (penguasaan tanpa memelihara amanah) 45 . Dalam perkara ini, tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, asas kepatutan dan norma kesusilaan, serta beberapa prinsip dasar yang melandasi hubungan  bank  dengan  nasabah.  Perbuatan-perbuatan  tersebut  merupakan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  norma- norma yang berlaku di masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan  melawan  hukum  dan  pelaku  memiliki  tanggungjawab  untuk  membayar ganti rugi yang dialami oleh korban. Sehingga, menurut penulis penggunaan dasar hukum  Pasal  1365  KUHPerdata  dalam  menentukan  ganti  rugi  yang  disebabkan adanya perbuatan melawan hukum telah sesuai dan sejalan dengan konsep ganti rugi dalam hukum Islam.
Dasar hukum selanjutnya yang dipakai oleh majelis hakim untuk menetapkan ganti rugi dalam perkara ini adalah Pasal 1372 KUHPer. Pasal tersebut berbunyi : “Tuntutan  perdata  tentang  hal  penghinaan  adalah  bertujuan  mendapatkan penggantian  kerugian  serta  pemulihan  kehormatan  dan  nama  baik.” 46 Ketentuan pasal tersebut digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar hukum untuk menetapkan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan fakta di persidangan, penggugat merupakan seorang dosen yang harus menanggung malu setidak-tidaknya di  hadapan  pengurus  yayasan  periode  2016-2021  beserta  organ  yayasan  yang lainnya. 47 Berdasarkan hal tersebut majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat terkait dengan ganti rugi immateriil yang termuat di dalam gugatannya.
Kerugian immateriil dalam hukum Islam diartikan sebagai kerugian yang dialami oleh  manusia  yang  berkaitan  dengan  persoalan  kemuliaan  dan  kemasyhuran.
44 Asmuni, “Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum dan Peradilan ,
Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 50.
45 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah ,
Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 96.
46 Pasal 1372.
47 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 65-66.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15, No. 2, December 2023
Pengertian tersebut disampaikan oleh salah satu ulama kontemporer yakni Mahmud Syaltut. 48 Pengertian tersebut juga sejalan dengan maksud kerugian immateriil dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukum Islam sendiri membagi kerugian ( ḍ ar ā r ) ke dalam tiga bentuk, yakni ḍ ar ā r yang berhubungan dengan kehartabendaan, ḍ ar ā r yang  berhubungan  dengan  fisik,  dan ḍ ar ā r yang  berhubungan  dengan kehormatan  dan  nama  baik. 49 Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  setiap  orang  yang menyebabkan  kerugian  yang  berupa  pelanggaran  terhadap  kehormatan  atau pencemaran nama baik, maka orang tersebut harus mengganti kerugian yang dialami oleh  korban.  Adanya  ganti  rugi  terhadap  kerugian  kehormatan  dan  nama  baik  ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan nama baik setiap manusia.
Dasar  hukum  selanjutnya  adalah  Yurisprudensi  No.60/PK/Pdt.G/1994. Yurisprudensi  merupakan  satu  di  antara  sumber  hukum  formil  yang  berlaku  di Indonesia.  Yurisprudensi  sendiri  memiliki  pengertian  keputusan  hakim  terdahulu dalam  suatu  permasalahan  tertentu  yang  dijadikan  dasar  dan  diikuti  oleh  hakim setelahnya  dalam  memutus  persoalan  yang  serupa. 50 Dalam  hukum  Islam, yurisprudensi diartikan sama dengan ijtihad pada awal-awal perkembangan Islam. 51
Penetapan  Majelis  hakim  dalam  perkara  ganti  rugi  ini  juga  menggunakan yurisprudensi sebagai dasar hukumnya, yakni putusan perkara peninjauan kembali No. 650/PK/Pdt./1994 dengan pihak A.Thamrin melawan PT. Marantama. Isi dari yurisprudensi  tersebut  pada  intinya  memberikan  pedoman  bahwa  mengacu  pada ketentuan  Pasal  1370,  1371,  1372  KUHPerdata,  kerugian immateriil hanya  bisa diberikan dalam beberapa hal tertentu saja, seperti dalam persoalan kematian, luka berat,  dan  penghinaan. 52 Dalam  pandangan  penulis  sejatinya  yurisprudensi  ini berfungsi  untuk  memperkuat  dasar  hukum  sebelumnya,  yakni  Pasal  1372 KUHPerdata.  Sehingga  dengan  isi  yurisprudensi  sebagaimana  yang  disebutkan  di atas, dalam pandangan penulis dasar hukum tersebut telah selaras dengan ketentuan ganti rugi immateriil dalam hukum Islam yang juga menitikberatkan pada persoalan kerugian dalam hal kemuliaan dan kemasyhuran (nama baik).
Dasar hukum terakhir yang digunakan adalah doktrin hukum. Doktrin hukum merupakan  salah  satu  sumber  hukum  formil  yang  ada  di  Indonesia  di  samping undang-undang,  yurisprudensi,  kebiasaan,  dan  traktat.  Doktrin  diartikan  sebagai
48 Mahmud Syaltut, al-Islam : Aqidah wa Syar’iyah , Cet. Ke-18 (Kairo: Dar asy-Syuruq,2001), hlm. 392-393.
49 Asmuni, “Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum dan Peradilan ,
Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 54.
50 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia , Cet. Ke-5 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 49.
51 Kartini, “Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam,” Jurnal Al-‘Adl, Vol.
8, No.1 (Januari 2015), hlm, 142.
52 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 63.
Vol. 15, No. 2, December 2023
ajaran  atau  pendapat  seorang  ahli  hukum,  pendapat  lain  mengungkapkan  bahwa doktrin  memiliki  pengertian  pendapat  sarjana  hukum  terpandang  yang  memiliki pengaruh besar bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. 53
Dalam  perkara  ini,  majelis  hakim  juga  menggunakan  doktrin  hukum  yang disampaikan  oleh  Prof.  Rosa  Agustina  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Perbuatan Melawan  Hukum”  sebagai  dasar  hukum  dalam  menetapkan  ganti  rugi  akibat perbuatan melawan hukum. Doktrin hukum tersebut memilik inti yang sama dengan Pasal  1372  KUHPerdata  dan  yurisprudensi  nomor  650/PK/Pdt./1994,  doktrin tersebut  berisi  bahwa  kerugian immateriil hanya  dapat  diterapkan  dalam  hal-hal tertentu  seperti  kematian,  luka  berat,  dan  penghinaan. 54 Sehingga  menurut pandangan penulis, dasar hukum ini juga memiliki fungsi untuk memperkuat dasar hukum yang sebelumnya untuk menetapkan ganti rugi immateriil dalam perkara ini. Dengan demikian, dasar hukum ini juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait  pemberian  ganti  rugi immateriil sebagaimana  dasar-dasar  hukum  yang sebelumnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang digunakan  oleh  majelis  hakim  dalam  menetapkan  ganti  rugi  akibat  perbuatan melawan  hukum  telah  sejalan  dengan maqasid-asy  syari’ah .  Setidaknya  terdapat beberapa maqasid-asy  syari’ah yang  hendak  dicapai  oleh  majelis  hakim  melalui putusannya. Maqasid asy-syari’ah tersebut di antaranya adalah ḥ if ẓ al-m ā l , ḥ if ẓ al-‘ir ḍ , dan keadilan.
1. H if ẓ al-m ā l :  tercermin  pada  ketentuan  Pasal  1375  KUHPerdata  yang membebankan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  telah  menimbulkan  kerugian bagi orang lain akibat perbuatan melawan hukumnya. Ganti rugi tersebut dimaksudkan  untuk  mengembalikan  dan  memberikan  perlindungan terhadap  harta  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  penggugat  dalam mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini. 55 Al-Syarbini berpendapat bahwa  harta  adalah  sesuatu  yang  ada  nilai  dan  orang  yang  merusaknya diwajibkan  membayar  ganti  rugi. 56 Hal  inilah  yang  coba  diterapkan  oleh majelis  hakim  dalam  menetapkan  ganti  rugi.  Dalam  Islam,  perlindungan terhadap  harta  merupakan  salah  satu  tujuan  diterapkan  syariat  Islam  bagi manusia atau yang dikenal dengan maqasid asy-syari’ah . Bahkan perlindungan
53 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia , Cet. Ke-5 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 57. 54 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 63.
55 Rai Mantili, "Replacing Damages Immateriil Against Torts In Practice: The Comparison Of Indonesia And The Netherlands", Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum , Vol. 4, No. 2, 2019. hlm. 316.
56 Asy-Syarbini,  M.  Bin  A.  A.  K, Mughini  al-Muhtaj  ila  Ma’rifazh  al-Minhaj ,  Jilid  4  (Beirut,
Lebanon: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 246.
Vol. 15, No. 2, December 2023
terhadap harta menempati kelompok maqasid dar ū riyy ā t atau hal-hal pokok dalam kehidupan manusia. 57 Memelihara harta ditinjau dari kepentingannya dibagi  menjadi  tiga  tingkatan,  yaitu;  pertama,  memelihara  harta  pada tingkatan ḍ ar ū r ī yah, yaitu disyari’atkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari nafkah, kedua, memelihara harta pada tingkatan ḥ ā j ī y ā h,  seperti  disyariatkan  jual  beli  dengan  salam,  dibolehkan transaksi  sewa-menyewa,  dsb,  ketiga,  Memelihara  harta  pada  tingkatan tahs ī n ī yah, seperti dengan adanya ketentuan syuf’ah (hak atas kepemilikan bersama) dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah. 58 2. Hif ẓ al-‘ir ḍ tercermin  pada  dasar  hukum  Pasal  1372  KUHPerdata, yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994 dan doktrin. Ketentuan yang ada pada  dasar  hukum  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap martabat dan nama baik korban, yang hal ini selaras dengan maqasid asy-syari’ah ,  dan  keadilan  tercermin  pada  keseluruhan  dasar  hukum  yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan ganti rugi dalam perkara ini. 59
Qarafi  membagi  sebab  ganti  rugi  menjadi  3  kelompok,  dua  di  antaranya tergolong  ke  dalam  jenis  perbuatan  melawan  hukum  yakni al-‘udwan  al- mubasyir (perusakan secara langsung) serta al-tasabub lil itl ā f (perusakan tidak langsung disertai niat) dan satu di antaranya merupakan jenis wanprestasi kontrak  yakni wad’u  al-yad  allat ī laisat  bimu’minatin (penguasaan  tanpa memelihara amanah) 60 . Dalam perkara ini, tergugat telah terbukti melakukan perbuatan  yang  melanggar  hak  subjektif  orang  lain,  asas  kepatutan  dan norma  kesusilaan,  serta  beberapa  prinsip  dasar  yang  melandasi  hubungan bank dengan nasabah.
Sehingga, dasar-dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim sebagaimana yang  telah  disebutkan  di  atas  juga  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  subjektif korban  yang  telah  terbukti  dilanggar  oleh  tergugat  akibat  perbuatan  melawan hukumnya.  Hak  subjektif  tersebut  meliputi  hak  akan  kehormatan  dan  nama  baik, mendapatkan keadilan, serta hak terhadap kekayaan. Perlindungan terhadap hak asasi
57 Jasser Auda’, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah , alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-Mun’im, hlm 34.
58 Busyro, Maqashid  al-Syari’ah  :  Pengetahuan  Mendasar  Memahami  Maslahah, (Jakarta: Predanamedia Grup, 2019), hlm. 126-127.
59 Moh Nasuka, "Maq ā ṣ id Syar ī ’ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah", Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum , Vol. 15, No. 1, 2017.
60 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah ,
Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 96.
Vol. 15, No. 2, December 2023
setiap orang juga menjadi fokus kajian dalam bidang maqasid asy-syari’ah . 61 Selain itu, dalam  pandangan  penulis,  meskipun  dasar-dasar  hukum  tersebut  diambil  dari ketentuan hukum nasional, namun dasar hukum tersebut telah sejalan dengan maqasid asy-syari’ah ,  karena  pada  prinsipnya  perlindungan  terhadap  harta  konsumen, merupakan  hal  yang  menekankan  pada  konsep  dasar  bahwa  manusia  dalam bertransaksi agar dapat memberikan kemaslahatan. 62

## Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menetapkan  Ganti  Rugi  Akibat Perbuatan Melawan Hukum
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  majelis  hakim  dalam perkara  ini  telah  mengabulkan  gugatan  penggugat  dengan  menyatakan  perbuatan tergugat  dalam  menutup  buku  tabungan  Yayasan  Kesejahteraan  Islam  Magelang tanpa  mengkonfirmasi  terlebih  dahulu  kepada  penggugat  merupakan  suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tergugat memiliki kewajiban untuk membayar  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  telah  dialami  oleh  tergugat.  Dalam gugatannya  penggugat  telah  memohon  kepada  majelis  hakim  untuk  mengabulkan tuntutan ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun immaterill terhadap kerugian yang dialami oleh penggugat.
Kewenangan untuk menentukan besar kecilnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang memeriksa perkara. Dalam prosesnya,  majelis  hakim  akan  mengacu  pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan fakt-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan.  Terbatasnya  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  terkait  penetapan  ganti  rugi  akibat  perbuatan  melawan hukum membuat seorang hakim harus jeli dalam membuat putusan, agar putusan yang dibuat dapat diterina oleh kedua belah pihak. Dalam perkara ini, majelis hakim telah membebankan kepada tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dan biaya lawyer sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta ganti rugi immateriil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 63
Tentu  dalam  menentukan  jumlah  ganti  rugi  yang  harus  ditunaikan,  majelis  hakim telah mempertimbangkan berbagai hal dan mendasarkan putusannya pada ketentuan yang  berlaku.  Berikut  analisis  hukum  Islam  terhadap  pertimbangan  hakim  dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam perkara ini:
61 Muzaiyanah, "Tinjauan MaqaSId Asy-SyarI’ah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan", Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 7, Nomor 1, 2022.
62 Syufa’at, "Implementasi Maq ā ṣ id Al-Shar ī 'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol. 23, No. 2, Oktober 2013, hlm. 155.
63 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 62-64.
Vol. 15, No. 2, December 2023

## 1. Ganti rugi materiil
Dalam menetapkan ganti rugi berkaitan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang telah dikeluarkan oleh penggugat selama proses berperkara, majelis  hakim  berpendapat  bahwa  secara  nyata  penggugat  telah mengeluarkan  biaya  transportasi  dan  akomodasi  untuk  mempertahankan hak-haknya  walaupun  tuntutan  tersebut  tidak  didukung  dengan  alat  bukti yang  cukup,  dan  untuk  mewujudkan  keadilan  maka  majelis  hakim mengabulkan tuntutan tersebut dengan membebankan ganti rugi terkait biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 64
Pada  dasarnya,  tujuan  ditetapkannya  ganti  rugi  adalah  untuk mengembalikan  korban  pada  keadaan  semula  apabila  perbuatan  melawan hukum  tersebut  tidak  terjadi, 65 sehingga  dalam  perkara  ini,  apabila  tidak terjadi perbuatan melawan hukum, maka penggugat tidak akan mengeluarkan biaya  transportasi  dan  akomodasi  serta  mengeluarkan  biaya lawyer untuk menyelesaikan  perkara  ini.  Dalam  pandangan  penulis,  tujuan  ganti  rugi tersebut  merupakan  bagian  dari  salah  satu  upaya  untuk  melakukan perlindungan  terhadap  harta  penggugat  yang  sebelumnya  telah  penggugat keluarkan dalam menyelesaikan perkara ini. Hal inilah yang coba diterapkan oleh majelis hakim dalam menetapkan ganti rugi. Dalam Islam, perlindungan terhadap  harta  merupakan  salah  satu  tujuan  diterapkan  syariat  Islam  bagi manusia atau yang dikenal dengan maqasid asy-syari’ah . Bahkan perlindungan terhadap  harta  menempati  kelompok maqasid  dar ū riyy ā t atau  hal-hal  pokok dalam kehidupan manusia. 66
Selain  itu,  dalam  pertimbangannya  majelis  hakim  juga  berpendapat bahwa penetapan ganti rugi tersebut juga dalam rangka untuk mewujudkan keadilan.  Menurut  penulis,  pertimbangan  tersebut  telah  sejalan  dengan prinsip  hukum  Islam  yakni, maqasid  asy-syari’ah ,  hal  tersebut  tidak  terlepas dari  makna maqasid  asy-syari’ah itu  sendiri  yang  diartikan  juga  dengan sekumpulan maksud ilahiat dan konsep-konsep moral yang menjadi landasan dalam hukum Islam. 67 Dengan demikian, mewujudkan keadilan juga menjadi salah  satu  tujuan  diterapkannya  syariat  Islam  bagi  manusia.  Dalam  kajian
64 Ibid .,hlm. 63.
65 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum , Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2017), hlm. 124.
66 Jasser Auda’, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah , alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-Mun’im, hlm 34.
67 Ibid .,hlm. 32.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15, No. 2, December 2023
maqasid  asy-syariah kontemporer,  para  ulama  telah  mengembangkan  kajian maqasid  asy-syariah hingga  mencakup  pembangunan  dan  perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu yang menjadi hak bagi manusia adalah hak akan keadilan. 68 Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis  hakim  telah  sesuai  dengan maqasid  asy-syariah yakni  perlindungan terhadap  harta  dan  mewujudkan  keadilan  bagi  manusia.  Hal  ini  diperkuat dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Dr.  Dra.  Ulil  Uswah,  M.H  yang menyatakan  bahwa  meskipun  secara  tekstual maqasid  asy-syari’ah tidak tercantum dalam pertimbangan hakim, namun sejatinya majelis hakim selalu mengedepankan  konsep maqasid-syari’ah dalam  menjatuhkan  putusan, termasuk dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. 69
2. Ganti rugi immateriil
Dalam menetapkan ganti rugi immateriil dalam perkara ini majelis hakim memberikan  pertimbangan  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan penggugat menanggung malu dan dipermalukan harga diri dan martabatnya akibat  perbuatan  tergugat  setidak-tidaknya  di  hadapan  pengurus  yayasan periode 2016-2021 dan di hadapan organ yayasan lainnya, sehingga majelis hakim  mengabulkan  tuntutan  penggugat  untuk  membebankan  ganti  rugi terhadap  tergugat  sebesar  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah). 70 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah pembebanan ganti rugi kepada tergugat tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjaga nama baik  penggugat  yang  sebelumnya  telah  dipermalukan  akibat  perbuatan tergugat. 71
Tujuan yang tersirat dalam pertimbangan hakim tersebut selaras dengan maqasid asy-syari’ah yakni menjaga dan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang ( ḥ if ẓ al-‘ird ). Hal ini juga telah disampaikan oleh Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah  yang  menyatakan  bahwa  dalam  penetapan  ganti  rugi  immateriil tersebut majelis hakim telah mengedepankan maqasid syari’ah yakni dalam rangka  menjaga  kehormatan  dan  nama  baik  penggugat. 72 Perlindungan
68 Jaser ‘Audah, Al-Maqasid untuk Pemula , alih bahasa Ali Abdelmon’im, Cet. Ke-1 (Yogyakarta:
SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 52.
69 Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021.
70 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 64.
71 Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021.
72 Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021.
Vol. 15, No. 2, December 2023
terhadap  kehormatan  merupakan  salah  satu maqasid  asy-syari’ah yang tergolong atau masuk pada kategori al-masalih al-dar ū riyy ā t atau kemaslahatan primer. 73 Dalam  perkara  ini  secara  nyata  penggugat  mengalami  kerugian pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap kehormatan, kerugian jenis ini dalam hukum Islam termasuk ke dalam ḍ ar ā r yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik atau ḍ ar ā r adabi . Ḍ ar ā r adabi disyariatkan dalam rangka  menjaga  dan  melindungi  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang, 74 sehingga dalam hal ini menurut pandangan penulis pertimbangan hakim telah selaras dengan maqasid asy-syari’ah .

## Kesimpulan
Penetapan ganti rugi dalam konteks perbuatan melawan hukum pada perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, dilakukan oleh majelis hakim dengan merujuk pada ketentuan  Pasal  1375  dan  1372  KUHPerdata,  yurisprudensi  nomor 650/PK/Pdt./1994. Penetapan ini tidak hanya bersandar pada aspek hukum positif nasional,  tetapi  juga  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  terungkap  selama persidangan serta kondisi para pihak terkait. Dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum,  majelis  hakim  secara  konsisten  mematuhi prinsip-prinsip  penemuan  hukum  dan  nilai-nilai  hukum  Islam,  khususnya  konsep maqasid asy-syariah . Terutama, penetapan ini diarahkan pada perwujudan hifz al-mal , yang  merujuk  pada  perlindungan  terhadap  harta  yang  telah  dikeluarkan  oleh penggugat dalam upaya mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini. Prinsip ini termanifestasi  dalam  Pasal  1375  KUHPerdata,  yang  mana  ganti  rugi  dijatuhkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukumnya, sebagai upaya mengembalikan dan melindungi harta yang telah dikeluarkan oleh penggugat.
Selanjutnya,  prinsip hif ẓ al-‘ir ḍ tercermin  dalam  dasar  hukum  Pasal  1372 KUHPerdata,  yurisprudensi  nomor  650/PK/Pdt./1994,  dan  doktrin.  Ketentuan yang  terdapat  dalam  dasar  hukum  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan terhadap martabat dan nama baik korban, sejalan dengan maqasid asy- syari’ah .  Keseluruhan  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  majelis  hakim  juga mencerminkan  aspek  keadilan,  memastikan  bahwa  penetapan  ganti  rugi  dalam perkara ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga melindungi hak-hak subjektif korban yang telah terbukti dilanggar oleh tergugat akibat perbuatan melawan hukumnya. Hak subjektif yang termasuk hak akan kehormatan dan nama baik,  hak  mendapatkan  keadilan,  serta  hak  terhadap  kekayaan,  menjadi  fokus
73 Asmuni, “Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 54.
74 Ibid .
Vol. 15, No. 2, December 2023
perlindungan  dalam  putusan  ini.  Dengan  demikian,  dasar-dasar  hukum  yang dipergunakan  majelis  hakim  tidak  hanya  memastikan  kepatuhan  terhadap  norma hukum  negara,  tetapi  juga  sejalan  dengan  prinsip-prinsip maqasid  asy-syariah dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan perlindungan hak-hak individu.

## Referensi
‘Audah,  Jaser, al-Maqasid  untuk  Pemula ,  alih  bahasa  ‘Ali  ‘Abdelmu’im,  Yogyakarta: SUKA Press, 2013. Afandi,  M.  Yazid, FIQH  MUAMALAH ,  Yogyakarta:  Penerbit  Logung  Pustaka,
2009.
Al-Fairuzabadi, Majduddin, al-Qamus al-Muhit , Kairo: D ā r al-Hadis. Ali,  Musyfik  Fakhri,  “Analisis  Ganti  Rugi  dalam  Perkara  Wanprestasi  Putusan Nomor  0392.G/2017/PA  Klaten  tentang  Kerugian  atas  Akad  Mudharabah (Analisis  Prespektif  Maqasid  Syari’ah),”  Skripsi  Fakultas  Syari’ah  Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
Ali,  Zezen  Zainul,  “The  Urgency  of  Patriotism  in  Maintaining  the  Unity  in  the Republic of Indonesia in the Perspective of Maslahah,” El Mashlahah 11, no. 2 (December 23, 2021): 116–26, https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2958 . Ali,  Zezen  Zainul,  dkk,  "Qardh  Implementation  in  Islamic  Financial  Institutions (LKS)  and  Advantage  in  Enterprise  World", Az-Zarqa’:  Jurnal  Hukum  Bisnis Islam , Vol. 14, No. 2, 2022. Asmuni,  “Teori  Ganti  Rugi  dalam  Prespektif  Hukum  Islam,”  Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Vol. 2, No. 1, 2013.
Asy-Syarbini, M. Bin A. A. K, Mughini al-Muhtaj ila Ma’rifazh al-Minhaj , Jilid 4. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1978.
Busyro, Maqashid  al-Syari’ah  :  Pengetahuan  Mendasar  Memahami  Maslahah, Jakarta: Predanamedia Grup, 2019.
Fauziyah, Rahmah, “Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan dan Kelalaian Mudaribi Akad Pembiayaan Mudarabah (Studi pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000),”  Skripsi  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
Feener, R. Michael, 'The Jurisdiction and Jurisprudence of Shari ʿ a Courts', Shari ʿ a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia (Oxford, 2013; online edn, Oxford Academic, 1 Apr. 2014), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199678846.003.0006
Vol. 15, No. 2, December 2023
Firmanda, Hengki, “Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Perdata Indonesia,” Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2, 2017.
Idris, Iwad Ahmad, Diy ā t baina Uqubah wa Ta’wid , Beirut: D ā r Maktabah al-Hilal,1986. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia , Depok: Rajawali Pers, 2018. Kartini, “Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam,” Jurnal Al- ‘Adl, Vol.8,No.1, 2015.
Kevin G. Y. Ronoko, "Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan  Menurut  Hukum  Positif  Indonesia", Lex  Crimen, Vol.  4,  No.  5,
2015.
Kholish, Moh. Anas dan Nor Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif , Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
Knobe,  Joshua  and  Shapiro,  Scott  J. Proximate  Cause  Explained:  An  Essay  in Experimental  Jurisprudence .  USA:  University  of  Chicago  Law  Review,  2020. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3544982 Mantili,  Rai,  "Replacing  Damages  Immateriil  Against  Torts  In  Practice:  The Comparison Of Indonesia And The Netherlands", Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum , Vol. 4, No. 2, 2019
Muhajirin,  “Ganti  Rugi  (Studi  Analisis  Perbandingan  antara  Hukum  Positif  fan Hukum Islam melalui Pendekatan Maqasid asy-Syari’ah,” Al-Mashlahah , Vol. 08, No. 2, 2018.
Mustofa, Imam, Kajian Fiqh Kontemporer , Yogyakarta: Idea Press, 2017. Muttaqin, Aris Anwaril, Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah , Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015. Muzaiyanah, "Tinjauan MaqaSId Asy-SyarI’ah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan", Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , Vol. 7, Nomor 1, 2022. Nasuka,  Moh,  "Maq ā ṣ id  Syar ī ’ah  Sebagai  Sebagai  Dasar  Pengembangan  Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah", Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum , Vol. 15, No. 1, 2017.
Suadi,  Amran,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Penemuan  dan  Kaidah Hukum, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
Suadi, Amran, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Depok: Kencana, 2017.
Syaltout, Mahmoud, Islam: Aqidah wa Syari’ah , Kairo: Dar al Qalam, 1966. Syufa’at,  "Implementasi  Maq ā ṣ id  Al-Shar ī 'ah  Dalam  Hukum  Ekonomi  Islam", al- Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol. 23, No. 2, Oktober 2013. Yudha,  Alda  Kartika,  “Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (Studi Komparasi  antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah),” Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018.
Vol. 15, No. 2, December 2023
Zuhaily, Wahbah, Mausu’ah al-Fiqhu  al-Isl ā mi wa al-Qa ḍ ā y ā al-Mu’a ṣ irah , Damaskus: D ā r al-Fikr, 2012. Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.