Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PROBLEMATIKA TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI
INDONESIA: SUATU KAJIAN PERSPEKTIF PEMBENTUKAN

## PERUNDANG-UNDANGAN

## Winda Fitri, Luthfia Hidayah
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail: {1851016.luthfia@uib.edu }

## Abstrak
Pembentukan  UU  Mengenai  Cipta  Kerja  merupakan  terobosan  yang  dilakukan  pejabat pemerintah dalam bidang hukum dengan tujuan untuk memperbaiki tumpang tindih khususnya peraturan  Undang-Undang  yang  saling  bertentangan  maupun  sejenis  dan  kemudian  akan dilakukan  adanya  perubahan  peraturan. Adapun  tujuan  dari  penilitian  ini  agar  pembaca  dapat mengidentifikasi  masalah  yang  terjadi  saat  pembentukan  peraturan  undang-undang  mengenai ketenagakerjaan melalui  UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja.  Penyusunan  UU Mengenai  Cipta Kerja  menggunakan  pendekatan  Omnibus  Law  dengan  mengumpulkan  Undang-Undang  yang memiliki perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Pendekatan ini dipilih dengan harapan untuk mempermudah perizinan menjadi lebih sederhana dan diperoleh dari para investor sehingga bisa memberikan pengaruh kuat yang memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam melakukan penelitian, peneliti memakai metode hukum normatif dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari produk bidang hukum. Dengan adanya UU Cipta Kerja  seluruh  pihak  berharap  untuk  dapat  meningkatkan  investasi  sehingga  dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mengurangi angka pengangguran. Dan Pemerintah dapat  mengeluarkan  peraturan  yang  dapat  menguntungkan  kedua  pihak  baik pengusaha maupun tenaga kerja sehingga dapat memenuhi peraturan yang dapat melindungi hak pekerja. Karena tenaga kerja merupakan bagian utama dari proses berjalannya suatu perusahaan.
Kata kunci: UU Cipta Kerja, Omnibus law.

## Abstract
The formation of the Job creat law is one of breakthroughs that government has in the field of law to improve overlapping regulations, in particular conflicting or similar laws and regulations and then changes to regulations will be made. The purpose of this writing is to figuring that problem to makes occur in formation on the law labor through Law Number eleven 2020 years concerning work creat. The formulation of the Job Creation Law uses the Omnibus Law approach by drafting laws that have different principles from one another. This approach was chosen with the hope of making licensing simpler and more accessible to investors and could have a positive impact on economic  growth  and  employment.  At  the  time  of  writing,  the  autoher  using  mornative  legal methods like collect data from product in area of law. With the birth of the law create job should be hoped that it can increase investment so that it can create as many jobs as possible to reduce unemployment. And the government can issue regulations that benefit employers and workers so that they can comply with regulations that protect workers' rights. Because labor is a major part of the running process of a company.
Keywords: Job Creation Law, Omnibus law

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## I. Pendahuluan
Omnibus  law merupakan  konsep  terbaru  dalam  proses  pembentukan  UU  di Indonesia. Omnibus  law dikenal  dengan  sapu  jagat  dikarenakan  dapat  melakukan pemangkasan  beberapa peraturan  UU  menjadi  satu  peraturan.  Negara  Indonesia merupakan  Negara  yang  mempunyai  peraturan  terbanyak.  Pada  tahun  2019  telah mencapai  angka  50.000  peraturan. Omnibus  law menitikberatkan  pada  pemangkasan peraturan menjadi lebih sederhana dengan melakukan pencabutan dan perubahan banyak regulasi sekaligus. 1 Omnibus Law memiliki tujuan baik untuk penyederhanaan peraturan yang dianggap bermasalah dan membinggungkan serta tidak  efektif 2 .
Omnibus law merupakan metode yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukannya pemangkasan peraturan. Dengan omnibus law dapat membuat satu peraturan menjangkau lebih banyak materi muatan didalamnya yang tergabung menjadi satu kesatuan peraturan. Untuk menciptakan kemanfaatan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Omnibus law dapat melakukan pencabutan dan perubahan peraturan berdasarkan dengan fakta yang terjadi. 3
RUU  Cipta  Kerja  resmi  ditetapkan  tanggal  5  Oktober  2020  pada  rapat  paripurna anggota  DPR.  Walaupun  telah  disahkan  naskah  peraturan  ini  mengalami  beberapa perubahan revisi berkali-kali baik dari sisi jumlah halaman maupun penghapusan pasal yang terdapat dalam cipta kerja. Proses final rancangan undang-undang ini adalah pada tanggal  12  Oktober  2020.  Dengan  jumlah  halaman  yang  bertambah  menjadi  banyak dibandingkan dengan naskah yang telah diedarkan sebelumnya berjumlah 905 halaman bertambah menjadi 1.035 halaman (Prabowo et al., 2020).
Pengesahan undang-undang cipta kerja telah menimbulkan berbagai macam masalah sehingga  masyarakat  ikut  turun  tangan  sebagai  wujud  protes  dalam  pengesahan  RUU cipta  kerja. Government sudah mempersiapkan perancangan tentang RUU Cipta Kerja pada awal tahun 2020. Pemerintah dan anggota sengaja membuat persiapan rancangan undang-undang  cipta  kerja  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  strategi  upaya pembangunan perekonomian Negara Indonesia sebagai sarana untuk menarik perhatian investor agar dapat menanamkan modal dan investasi di Negara Indonesia. RUU Cipta Kerja omnibus law resmi ditetapkan menjadi UU 11/ 2020 Mengenai Cipta Kerja dengan jumlah  halaman  sebanyak  1.187  halaman,  dengan  ditanda  tangani  oleh  Presiden  Joko Widodo 4 . Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan rancangan peraturan undang- undang yang diakibatkan dari peningkatan jumlah tunakarya di negara Indonesia sedikit lagi mencapai 8 juta jiwa, dan karena itu tujuan adanya perancangan peraturan undang- undang  dijadikan  harapan  untuk  pemerintah  sebagai  pembukaan  lapangan  kerja  bagi masyarakat  Negara  Indonesia.  Rancangan  UU  Cipta  Kerja  mempunyai  11  kelompok pengaturan  khususnya  mengenai  ketenagakerjaan.  Pengelompokan  ini  mempunyai  3 cakupan  undang-undang  yang  dipecahbelah  dan  dijadikan  satu  kesaturan  yakni  :  UU
1 Farida,  M.  (2021).  Problematika  Konsep  Diskresi  dalam  Penyelenggaraan Administrasi  Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 1 (1), 11-20.
2 Kementrian Hukum dan HAM, RUU Cipta Kerja, https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-omnibus- law-cipta-lapangan-kerja-untuk-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi, dibaca pada tanggal 30 April 2021
3 Amania,  N.  (2020).  Problematika  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  Hidup. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum , 6 (02), 209-220.
4 Maria  Farida,  UU  Sapu  Jagat?,  https://kom,pas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/, dibaca pada tanggal 29 april 2021
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
24/2011  mengenai  badan  penyelenggara jaminan  sosial,  UU  13/  2003  mengenai ketenagakerjaan, UU 40/ 2004 mengenai sistem jaminan sosial. Sistem pengelompokan ketenagakerjaan ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelaraskan ketiga peraturan undang-undang agar selaras dan dapat memberikan celah terhadap investor untuk dapat mengetahui  peraturan  yang  berjalan  sempurna  tanpa  membuat  kekhawatiran  dengan adanya peraturan yang tumpang tindih sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada investor untuk menanamkan modalnya.
Pada proses perancangan pembentukan UU ini sendiri telah menimbulkan berbagai macam kontroversi dan masyarakat menyampaikan pendapat bahwa tidak setuju dengan adanya RUU Cipta kerja. Penyebab masyarakat tidak setuju dengan adanaya perubahan ini  bukan  dikarenakan  adanya  tenggat  waktu  selama  100  hari  dalam  pembuatan  yang ditetapkan  oleh  Presiden  Jokowi  dan  pada  saat  proses  pembuatan  tidak  melibatkan banyak pihak, melainkan, disebabkan karena alasan penting dan perlu untuk diperhatikan karena menjadi satu masalah  pokok  didalam  Rancangan  UU  ini.  Permasalahan  ini dikarenakan  adanya  pengurangan  upah  kepada tenaga kerja  yang hubungan  kerjanya diputuskan oleh pihak pemberi kerja 5 .
Dalam  kasus  ini  merupakan  alasan  mengapa  banyak  masyarakat  dan  tenaga  kerja banyak  yang  menolak  adanya  pembuatan  dan  penerapan  RUU  Cipta  kerja.  Titik permasalahan  terletak didalam Pasal 89 Ayat 45 RUU Cipta Kerja merubah peraturan Pasal 156 UU Nomor 13 Th. 2003 mengenai ketenagakerjaan mencantumkan ketentuan rincian upah tenaga kerja mengalami perubahan pada Pasal 156 Ayat (1) UU No. 13 Th. 2003 yang berbunyi : “Terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.” Serta tercantum dalam Pasal 156 Ayat  (3)  yang  dilakukan perubahan  isi  pada  huruf bagian (g) & (h) dengan ketentuan yang bagian (g), berisi “Masa kerja 21 thn atau lebih 8 bulan upah” (Aunurrohim, 2016).
Pergantian peraturan ini adalah cara untuk dilakukannya penghapusan hitungan uang penghargaan dari masa waktu bekerja sebagaimana telah ditetapkan masa waktu kerja waktu  dua  puluh  empat  tahun  atau selebihnya  akan  mendapatkan  sepuluh  bulan  upah yang akan didapat. RUU Cipta Kerja mempunyai pengelompokan peraturan khususnya ketenagakerjaan.  Dalam  kelompok  ketenagakerjaan,  Pemerintah  membuat  RUU Cipta kerja sebagai upaya untuk menyeimbangkan  ketiga  peraturan  agar  menjadi  sejalan  dan diterapkan  secara  sempurna,  dan  tidak  perlu  dikhawatirkan  adanya  peraturan  yang tumpang  tindih  sehingga  memiliki  potensi  untuk  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi banyak pihak (Putra, 2020).
UU  Nomor  12  Thn.  2011  Mengenai  Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja  merupakan pendoman untuk pembentukan aturan. RUU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan yang tercantum  pada  Lampiran  II  UU  12/  2011  dikarenakan  terlalu  banyak  Peraturan pelaksanaan yang perlu untuk dibentuk sebanyak 535 peraturan pelaksanaan. Sehingga pelaksanaan  dari  RUU  Cipta  Kerja  setelah  dilakukan  pengesahan  menjadi  UU menimbulkan  banyakmungkinkan  untuk  selesai dalam  kurun  waktu  satu  hingga  dua tahun  sesuai  dengan  UU  12/2011.  Dalam  rumusan  masalah,  penulis  mengutarakan masalah  apa  saja  yang  didapati  sebagai  berikut:  Bagaimana  menerapkan  konsep pendekatan  RUU  Cipta  Kerja  dalam  pembuatan  peraturan  UU  di  negara  Indonesia
5 Aprilio  Akbar,  RUU  Omnibus  Law  disepakati,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53734169, diakses pada 18 Agustus 2021.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
menurut ketentuan UU 12/2011 serta bagaimana problematika hukum yang akan terjadi dalam  pembuatan  UU  Cipta  Kerja  berdasarkan  UU  Nomor  12 Tahun  2011  mengenai RUU Cipta Kerja.

## II. Metode Penelitian
Pada penulisan artikel ini penyusun memakai metode hukum normatif.  Menurut ahli Peter Mahmud Marzuki, definisi dari hukum normatif adalah “ proses penemuan  aturan hukum,  prinsip  hukum,  dan  pendapat  para  ahli  hukum  (doktrin)  untuk  menghadapi permasalahan  yang  sedang  terjadi ”.  Penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Penyusun  memakai  metode  analisis  dan menggunakan  pendekatan  kualitatif  juga  perolehan  data  berupa  bahan  pustaka  dan dokumen resmi. Penelitian hukum normatif dalam penulisan ini menggunakan sekunder yang merupakan data bersumber dari studi pustakaan juga merupakan “ data that partly comes  from  primary  data  which  is  further  processed  and  presented  by  the  party  who collects the data ”. Data yang digunakan berbentuk peraturan UU, literatur hukum, buku serta teori hukum

## III. Pembahasan
a. Konsep pendekatan Omnibus Law dalam proses pembuatan peraturan Undang- Undang.
Kata omnibus law memiliki pemisahan dua kata, yakni kata Omnibus dan Law yang memiliki arti omnibus yang berasal dari kata omnis dalam bahasa latin yang memiliki makna  “semua”  sedangkan  arti  dari  kata law merupakan  hukum. 6 Omnibus  law merupakan  hukum  yang  mengatur  keseluruhan  aspek.  Dalam  hal  ini,  ahli  hukum seringkali  membuat  omnibus  law  sebagai  parasut  peraturan  UU.  Menurut  Fachri Bachmid  seorang  ahli  hukum  bidang  ketatanegaraan,  bahwa  pengertian  omnibus  law adalah “sebuah konsep pembuatan produk hukum yang berfungsi sebagai afiliasi mulai dari penentuan tema, penyusunan materi, dan pembentukan peraturan Undang-Undang pada kelompok yang berbeda untuk menjadi produk hukum” 7
Konsep  pendekatan  omnibus  law  merupakan  konsep  peraturan  yang  lakukan pembuatan  dengan  tujuan  untuk  penghapusan  peraturan  yang  bertabrakan  dan bertentangan  sehingga  menimbulkan  adanya  hambatan  terhadap  pertumbuhan perkembangan Negara sekaligus untuk membuat peraturan yang selaras dengan beberapa aspek untuk menjadikan suatu produk hukum. Omnibus law sudah dikenal oleh banyak Negara yang menggunakan sistem hukum “common law- anglo saxon”, seperti Negara Irlandia dan Amerika telah mengenal omnibus law dalam peraturan Undang-Undang. Di Negara “Asia Tenggara”, Omnibus Law pertama kali diterapkan oleh Negara Vietnam yang ingin melakukan adopsi dan penggabungan hukum dengan WTO tahun 2006 8 . Ketindaklanjutan terapan hal ini Perdana Menteri (PM) memberikan perintah kepada
6 Hanifah,  I.  (2021).  Peluang Tenaga  Kerja Asing  Untuk  Bekerja  Di  Indonesia  Berdasarkan  Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1), 168-173.
7 Yudo, Apa itu omnibus? https://pelitaku.sabda.org/node/872/, diakses pada 28 April 2021
8 Achmad  Teguh  Wahyudin,  Konsep  Implementasi  Omnibus  Law  Pada  Sistem  Perundang-Undangan, https://www.academia.edu/41537217/, diakses pada 31 Maret 2020
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Kementerian  Hukum  Negara  setempat  agar  melakukan  penelitan mengenai  penerapan pendekatan omnibus  law .  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  dapat  diterapkan pendekatan  omnibus  law  dikarenakan  tidak  ada  ketentuan  mengenai  larangan.  Selain memiliki  tumpang  tindih  dan  pertabrakan  dari  peraturan  dan  prosedur  yang  sangat panjang  untuk  melakukan  perubahan  pasal  dan  omnibus  law  pada  akhirnya  menjadi pertimbangan  di  Negara  Vietnam.  Melihat  adanya  praktik  omnibus  law  di  Negara Vietnam,  dengan  ini  Pemerintah  Indonesia  ingin  membuat  pertimbangan  terhadap penggunaan  konsep  pendekatan  omnibus  law  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  Negara  Indonesia.  Dalam  UU  12/2011  Mengenai  pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai tata cara atau prosedur pembentukan  peraturan  undang-undang  dengan  konsep  pendekatan  omnibus  law. Konsep pendekatan omnibus law masih termasuk kedalam ruang lingkup Negara yang menggunakan  sistem  hukum  civil  law  yang sangat  jarang untuk  menggunakan  konsep omnibus law pada proses pembentukan UU. Omnibus law merupakan salah satu konsep yang tidak memiliki pengaruh terhadap sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut, akan tetapi yang menjadi pokok dari omnibus law untuk dijadikan  sebagai solusi khusus pembuatan peraturan UU dan diuraikan dalam bentuk hirarki sebagai berikut : 1) UUD NKRI  Tahun  1945,  2)  Ketetapan  MPR,  3)  UU  PP  Pengganti  UU,  4)  Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan Presiden dan 6) Peraturan Daerah Provinsi serta 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 9
Dikarenakan  adanya  susunan  hirarki  peraturan  di  Negara  Indonesia  yang  mulai mengalami perubahan dan menggunakan pendekatan omnibus law agar pihak pemerintah dan  juga  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  memiliki  pilihan  lain  untuk  menciptakan keseimbangan  perundang-undangan  yang  jelas.  Dalam  susunan  peraturan  perundang- undangan  belum  terdapat  adanya  konsep  omnibus  law  sebagai  bagian  dari  asas  pada sumber hukum. Tetapi pemerintah memaksakan adanya RUU mengenai Omnibus Law dengan menentang teori pembentukan peraturan undang- undang yang sudah diatur dalam UU  12/2011  Mengenai  Pembentukan  Peraturan  Perundang-  Undangan.  Sehingga menimbulkan  permasalahan  baru,  yang  sebelumnya  omnibus  law  dibuat  untuk keselarasan dan keseimbangan peraturan perundang-undangan.
Istilah omnibus law masih terdengar sangat asing oleh masyarakat awam yang kurang mengetahui  tentang  hukum.  Konsep  omnibus  law  sudah  digunakan  pada  2  (dua) ketentuan  Undang-Undang  yang  ada  di  Negara  Indonesia,  dan  masyarakat  kurang memahami  secara  seksama.  Peraturan    tersebut  terdiri  atas  :  1.  Peraturan  perundang- undangan  No.  1  Tahun  2017  MAIKUP Jo. UU No. 9 Tahun 2017, mencabut peraturan sebagai berikut :a) Pasal 35 Ayat (2) & Pasal 35A UU Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. b) Pasal 40 & Pasal 41 UU Mengenai Perbankan Pasal  17,  Pasal 27,  dan Pasal 55 UU Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi a) Pasal 41 dan Pasal 42 UU Mengenai Perbankan Syariah, 2. UU  No.  23  Tahun  2014  Mengenai  Pemerintah Daerah,  yang  mencabut peraturan sebagai berikut : a) UU No. 5 Tahun 1962 Mengenai Perusahaan  Daerah  b)  Pasal  157,  Pasal  158  Ayat  (2)  hingga  (9),  dan  Pasal  159  UU mengenai  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  C)  Pasal  1  bagian  angka  4, Pasal  314 hingga Pasal 412, Pasal 418 hingga Pasal 421 UU No. 17 Tahun 2014 Mengenai MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Konsep pembentukan UU menggunakan pendekatan omnibus law jika dikaitkan dengan Pasal 22A UUD 1945 (Arham et al., 2019).
9 UUD No 12 Thn 20011 Pasal 7
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Konsep  pembentukan  yang  berbunyi 10 :    “Ketentuan  lanjutan  tentang  tata  cara pembentukan perpu diatur dalam UU”. Hal ini telah diatur dalam ketentuan peraturan UU 10/2004  Mengenai  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  kemudian  dilakukan pencabutan  dan  dilakukan  pergantian  menjadi  UU  12/2011  dan  dilakukan  perubahan menjadi  UU  15/2019  Mengenai  Perubahan  atas UU  12/2011.  Mengenai  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  lampiran  II  huruf  C  pada  angka  69  yang mengatakan  bahwa 11 :  “Pengelompokan  materi  muatan  dalam  buku,  bab,  bagian,  dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi”. Urutan pengelompokan sesuai dengan lampiran II Huruf bagian C bagian angka 70 ialah berikut : a.) Bab dengan pasal atau beberapa  pasal  tanpa  bagian  dan  paragraf  dan  b.)  Bab  dengan  bagian  dan  pasal  atau beberapa pasal tanpa paragraf atau apa pasal. Menurut ketentuan diatas RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dilakukan pembentukan tidak sesuai dengan ketentuan UU 12/2011. Dikarenakan  RUU  Cipta  Kerja  terdapat  pengelompokan  bab  di  dalam  bab  dan  pasal dibalik pasal.

## b. Problematika Hukum yang Terjadi Saat Pembentukan UU Cipta Kerja Sesuai Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Rakyat adalah bagian dari unsur penyelenggaraan dan pelaksanaan Negara. Seluruh kewenangan,  kekuasaan,  kebijakan  berada  ditangan  rakyat,  dikarenakan  rakyat merupakan kepentingan Negara. Seluruh peraturan dan terbentuknya peraturan UU harus sesuai  dengan  tujuan  hukum.  Terdapat  beberapa  RUU omnibus  law masuk  kedalam prolegnas  2020,  yakni  :  RUU  Mengenai  Ketentuan  dan  Fasilitas  Perpajakan  Untuk Penguatan Perekonomian serta Rancangan Undang-Undang Mengenai Ibu Kota Negara, RUU Mengenai Kefarmasian, RUU Mengenai Cipta Lapangan Kerja.
RUU Cipta Kerja yang menggunakan pendekatan konsep omnibus law menimbulkan banyak kontra diberbagai kalangan rakyat. Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Untirta  dan  Sekretaris  Pusat  Kajian  Konstitusi  FH  Untirta,  Lia  Riesta  Dewi menyampaikan beberapa Pasal yang dianggap bermasalah, sebagai berikut 12 :
a. Dikhawatirkan  undang-undang  penciptaan  lapangan  kerja  dapat  menimbulkan kekhawatiran dan mengalihkan sebagian hak dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.  2)  Pelaku  Usaha  mengajukan  permohonan  kepada  Pemerintah  Pusat  untuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan niaga melalui izin niaga elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 yang termuat dalam Pasal 23 RUU Cipta Kerja menyatakan: “Pemerintah pusat dapat mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila pemerintah pusat berpendapat bahwa pemerintah daerah disengaja Tidak ada sanksi  administratif  yang  dikenakan  terhadap  pelanggaran  berat.  pelanggaran  di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kehidupan”. Pasal 6 ayat (5)  termuat  dalam  Pasal  35  UU  Pengadaan  Tenaga  Kerja  yang  berbunyi:  “Jika pemerintah  kabupaten/kota  tidak  menetapkan  tanah  tersebut  sebagai  tanah penggembalaan  masyarakat  sesuai  dengan  ayat  (3),  pemerintah  pusat  dapat menetapkan  tanah  tersebut  sebagai  tanah  penggembalaan  umum.“Pada  tiga  pasal sebelumnya  disebutkan  bahwa  pemerintah  pusat  telah  mengambil  alih  kekuasaan pemerintah  daerah,  sehingga  dikhawatirkan  jika  pemerintah  pusat  tidak  dapat
10 UUD Tahun 1945
11 UU 12/2011 Tentang Pembentukan UU
12 Lia Riesta Dewi, Menyoal RUU Omnibus Law, https://www.radarbanten.co.id/, diakses pada 30 April 2021.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
mengambil alih kewenangan karena banyaknya provinsi dan kabupaten. / kota-kota di Indonesia sangat besar 514 kota atau memerintah di Indonesia.
b. UU  Cipta  Kerja  telah  menimbulkan  kontroversi  pada  saat  pengesahan,  bukan dikarenakan tidak pro terhadap Pemerintah daerah. Akan tetapi,  dikarenakan pada saat pelaksanaan dapat menimbulkan kebingunggan bagi para pihak khususnya aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah dalam pusat, dan Pemerintah  dalam  Daerah.  Tujuan  awal  dari  pembuatan  RUU  Cipta  Kerja  adalah untuk menghapuskan peraturan yang  tumpang tindih dari jumlah 82 Peraturan UU dijadikan menjadi 1 UU untuk memudahkan para investor untuk investasi di Negara Indonesia, bukannya mempermudah tetapi membuat semakin menjadi sangat rumit dikarenakan  penghapusan  peraturan  sebelumnya  hanya  beberapa  pasal  dan  tidak mencabut  satu  peraturan  UU.  RUU  Cipta  Kerja  tidak  terdapat  penyederhanaan peraturan sehingga membuat masyarakat, penegak hukum, pelaku usaha binggung jika ingin menggunakan peraturan RUU Cipta Kerja dikarenakan terdapat bab dan pasal berjumlah 1028 halaman.
c. RUU Cipta Kerja tidak dapat berjalan lancar pada pelaksanaan jika telah dijadikan menjadi peraturan UU yang sebenarnya, dikarenakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law perlu dilengkapi atas peraturan dalam pelaksanaan. Jika RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta  Kerja  mungkin  terdapat  14  Peraturan  Presiden,  1  Peraturan  Menteri,  519 Peraturan  Pemerintah  yang  perlu  untuk  dilakukan  pembentukan.  Jumlah keseluruhhan  peraturan  RUU  Cipta  Kerja  jika  dihitung  terdapat  534  Peraturan Pelaksanaan yang perlu untuk dibentuk. Jangka waktu pembentukan memakan waktu yang sangat lama tidak mungkin sekitar satu hingga dua tahun. Hal ini dikarenakan masih banyaknya peraturan yang tumpang tindih sehingga tidak dapat berjalan secara efektif dikarenakan Peraturan khusus pelaksanaan belum terbentuk hingga peraturan UU dilakukan pencabutan dan dilakukan perubahan peraturan baru.
Syarat terbentuknya suatu perpu di Negara Indonesia mengacu kepada UU Nomor 12 Th. 2011, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 64, yang berbunyi sebagai berikut : (1.) RPERPPUU  dilakukan  sesuai  dengan  teknik  pperpu.  (2.)  Ketentuan  mengenai  teknik perppu  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  tercantum  dalam  Lampiran  II  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Lampiran II bagian huruf  C  batang  tubuh  angka  69  dan  70,  berbunyi  :  ayat  69  :  Pengelompokan  materi muatan dalam buku, bab , bagian, dan paragraph dilakukan atas dasar kesamaan materi. Ayat  70  :  Urutan  pengelompokan  adalah  sebagai  berikut:  a.  Bab  dengan  pasal  atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf; b. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau  c.  Bab  dengan  bagian  dan  paragraf  yang  berisi  pasal  atau beberapa pasal.
Dalam RUU Cipta Kerja terdapat bab didalam bab dan pasal. Dalam Pasal 173 huruf bagian (B) penutup dari RUU Cipta Kerja , yang berbunyi sebagai berikut : Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang- Undang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) bulan.” Dalam hal ini, tidak dimungkinkan pada  Peraturan  Pelaksanaan  yang  tercantum  dalam RUU  Cipta  Kerja  yang  berjumlah sebanyak 534 dilakukan perombakan untuk jangka waktu 30 hari. Jika di pikirkan kembali 1  tahun  sama  dengan  12  bulan,  jika  diperhitungkan  Pemerintah  tidak  sanggup  untuk membentuk  sebanyak  50  peraturan  pelaksanaan  dalam  1  bulan.  Dikarenakan  untuk membentuk peraturan pelaksanaan harus mengikuti mekanisme dan tata cara yang perlu disesuaikan dan tidak dapat untuk dilakukan dalam waktu 30 hari.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Dalam  UU  13/2003  Mengenai  Ketenagakerjaan  menyatakan  “ bahwa  pemutusan hubungan kerja merupakan pemutusan yang dilakukan dikarenakan suatu alasan yang diakibatkan  dari  berakhirnya  kewajiban  dan  hak  antar  pemberi  kerja  dan  pekerja ”. Hubungan kerja  pemberi  kerja  dan  pekerja  harus  berdasarkan  prinsip  kebebasan dikarenakan  Negara  Indoenesia  tidak  melakukan  adanya  perbudakan  yang  dilakukan oleh  pihak  manapun.  Dari  penjelasan ini dapat diketahui bahwa seorang pekerja tidak dapat dipelakukan sesuka hati oleh pemberi kerja. Pemberi kerja memberikan tunjangan penghasilan  merupakan  bentuk  dari  kesejahteraan  pekerja 13 .  Akan  tetapi,  dalam  UU 13/2003 mengatur mengenai perhitungan uang pesangon pekerja yang di PHK dan tidak dijelaskan secara spesifik dalam UU Ketenagakerjaan. Dasar dari pemberian pesangon dikarenakan adanya PHK yang mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan pesangon sebagai bentuk penghargaan terhadap pekerja yang sudah memberikan kontribusi kepada perusahaan.  Sehingga  tidak  ada  dikenal  dengan  istilah  perusahaan  telah  melakukan perbudakan kepada pekerja dan tidak ada pihak yang merasa untuk dirugikan. Pemberian pesangon telah dijelaskan pada kontrak kerja sebagai perjanjian kerja yang disepakati oleh pemberi kerja dengan pekerja. 14 Hal ini sudah realisasikanoleh banyak perusahaan dan  sebelumnya  harus  dilakukan  kesepakatan  dan  kemudian  menjalankan  perjanjian yang telah disepakati. 15
Perusahaan  tidak  dapat  memperlakukan  tenaga  kerja  dengan  semena-mena.  Para pemberi kerja wajib memberikan tunjangan kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan dan kesejahteraan pekerja. Dalam UU 13/2003 hanya mengatur mengenai pemberian cuti dan uang pesangon bagi para pekerja yang di PHK oleh perusahaan. Kedua hal ini wajib ditetapkan dalam kesepakatan kontrak kerja sebagai dasar dari peranjian, sesuai dengan ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  menjelaskan  mengenai  syarat  sah  terjadinya perjanjian.
Pada RUU Cipta Kerja permasalahan yang terjadi cukup spesifik dikarenakan, RUU Cipta  Kerja  telah  melakukan  perubahan  dan  penghapusan  peraturan,  diantaranya  UU 24/2011 Mengenai badan penyelenggaraan jaminan sosial, UU 40/2004 Mengenai sistem jaminan sosial, dan UU 13/2003 Mengenai ketenagakerjaan yang dilakukan penyatuan peraturan dengan visi misi sama untuk menciptakan lapangan kerja menjadi lebih maju untuk  kedepannya.  Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja  diperlukan  adanya  upaya  untuk menyeimbangkan pendapat  seluruh  pihak  untuk  memberikan  aspirasi  mengenai  tujuan dari  pembentukan  peraturan  dan  peraturan  yang  sudah  dilakukan  pembentukan  dapat diterima dan berlaku bagi seluruh kalangan 16 . Untuk membentuk RUU Cipta Kerja harus dilakukan  lebih  dalam  dengan  cara  melibatkan  pihak  yang  berkepentingan,  sehingga produk  hukum  yang  terbentuk  dapat  dihasilkan  dengan  baik  dan  seimbang  untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan. Tujuan awal pembentukan RUU Cipta kerja pada awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan dapat mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Negara RI. Kondisi ekonomi Negara dipengaruhi oleh  perkembangan  globalisasi.  Dalam  hal  ini,  pembukaan lapangan  pekerjaan  di  latar belakangi oleh aspek sosiologis. Sedangkan secara yuridis, dipengaruhi oleh peraturan yang  saat  ini  berlaku.  sehingga  konsep omnibus  law merupakan  bagian  dari  landasan
13 Zainal Aslikin (2006), Dasar-dasar hukum perburuhan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 5.
14 Sjaiful, M. (2021). Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Media Iuris , 4 (1), 37-60.
15 Hermawan, S., Rochmaniah, A., & Yani, M. (2021). Abdimas Untuk Contentcreator Melalui Webinar Dan Pelatihan . 2 (2), 38–43.
16 W.J.S. Purwadaminta (2006), Kamus umum bahasa indonesia, Jakarta, Balai Pustaka Halaman 847.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
yuridis pembentukan RUU Cipta Kerja tahun 2020.

## IV. Penutup
Proses  pembentukan  peraturan  UU  dengan  menggunakan  konsep  pendekatan omnibus law belum  ditetapkan  secara  jelas  dan  spesifik  dalam  UU  12/2011  Mengenai Pembentukan UU. Omnibus law memupunyai ciri khas untuk menghapus dan mengubah beberapa  peraturan  menjadi  satu  peraturan  yang  dapat  menjangkau  seluruh  ruang lingkup.  Proses  pembentukan  peraturan  dengan  waktu  yang  singkat  dapat  mengganti banyaknya  undang-undang  menjadi  satu  peraturan  dan  sejalan.  Walaupun  konsep omnibus  law masih  terdengar  sangat  asing  seharusnya  pembentukan  peraturan  UU dilakukan dengan konsep yang matang agar dapat diterima oleh seluruh pihak dan dapat dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  tidak  menimbulkan  masalah  baru  dikehidupan masyarakat.  Pemerintah  dalam  menggunakan  Konsep omnibus  law untuk membentuk RUU Cipta Kerja tidak melakukan pertimbangan dalam pembentukan sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra dikehidupan masyarakat.  Sehingga  banyak sekali terjadi kelemahan dan dapat berpotensi untuk menimbulkan masalah. Permasalahan peraturan terdapat  pada  pemberian  pesangon,  pemberian  uang  penghargaan,  permasalahan  cuti kerja, dan lainnya. Sehingga banyak sekali tenaga kerja yang menolak adanya UU Cipta Kerja yang dianggap berpihak kepada Pengusaha untuk melakukan perbudakan terhadap pekerja.
Proses  pembentukan  RUU  yang  sangat  singkat  telah  mengganti  banyaknya  UU menjadi satu peraturan yang sejalan dan hal ini tidak seimbang dengan peraturan yang diciptakan  seharusnya  dapat  menjadi  solusi  untuk  menghindari  masalah  yang  terjadi. RUU  Cipta  Kerja  masih  memiliki  kelemahan.  Masalah  ini  terletak  pada  pemberian pesangon dan cuti kerja. Sampai saat ini banyak sekali pemberi kerja atau pengusaha yang  melakukan  pelanggaran  dalam  pemberian  hak  pesangon  kepada  pekerja.  RUU Cipta  Kerja  dibentuk  oleh  Pemerintah  untuk  dijadikan  alat  perekonomian  Negara menjadi lebih maju. Akan tetapi, Pemerintah tidak boleh melupakan dan menghindari kepentingan rakyat. Dan Pemerintah harus mencari cara untuk menarik minat para calon investor  untuk  melakukan  penanaman  modal  di  Negara  Indonesia  tanpa  harus mengorbankan masyarakat banyak.

## Referensi
Amania,  N.  (2020).  Problematika  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan Hidup. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum , 6 (02), 209-220.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Arham, S., & Saleh,  A. (2019). Omnibus Law  Dalam Perspektif Hukum Indonesia. PETITUM , 7 (2 Oktober), 72-81.
ARLOND,  G.  P.  (2016).  Pertentangan  Terhadap  Pasal  167  Ayat  (3)  Undang- Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Terkait  Dengan  Pembayar Pesangon  Dengan  Menggunakan  Uang  Pensiun  Berdasarkan  Kepastian  Hukum (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
Aunurrohim,  M.  (2016). Keadilan,  Kepastian  dan  Kemanfaatan  Hukum  di  Indonesia . 11401244031 , 12.
Badudu, Y. (2008). Kamus ungkapan bahasa Indonesia . Penerbit Buku Kompas.
Darmawan,  A.  (2020).  Politik  Hukum  Omnibus  Law  dalam  Konteks  Pembangunan Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies , 1 (1), 13-24.
Farida, M. (2021). Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 1 (1), 11-20.
Fitryantica, A.  (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan , 6 (3), 300-316.
Gultom,  A.  F.,  &  Reresi,  M.  (2020).  Kritik  Warga  Pada  Ruu  Omnibus  Law  Dalam Paradigma Critical Legal Studies. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 10 (1), 38- 47.
Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1), 168-173.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Hermawan,  S.,  Rochmaniah, A.,  &  Yani,  M.  (2021). Abdimas  Untuk  Contentcreator Melalui Webinar Dan Pelatihan . 2 (2), 38–43.
INDRATI,  M.  F.  (2020,  Maret  21). "Omnibus  Law”,  UU  Sapu  Jagat? Retrieved  from kompas.id:  https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu- jagat/
Ismail. (2021, may 01). Mendukung Omnibus Law sebagai Upaya Memangkas Tumpang Tindih . Retrieved from Baliexpress.com: https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/15/174994/mendukung-omnibus- law- sebagai-upaya-memangkas-tumpang-tindih-regulasi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia . (2021, May 01). Retrieved from Academia.edu: https://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hu ku m_di_Indonesia_
Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law. Jurnal Panorama Hukum , 5 (1), 63-76. Martono, N. (2010). Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis) . RajaGrafindo Persada.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum . Kencana.
Matompo, O. S. (2020). KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA. RECHTSTAAT NIEUW , 5 (1).
Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional ,
9 (1), 1.
Prabowo, A. S., Triputra, A. N., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Pamator Journal , 13 (1), 1–6.
Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (1), 1-10.
Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 17 (12), 1–10.
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 . (2021, May 01). Retrieved from Hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e44b818ae3f4/rancangan- undang- undang-cipta-kerja-tahun-2020
Rindjin, K. (2013). Pendidikan pancasila untuk perguruan tinggi . Gramedia Pustaka Utama.
Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan , 7 (1), 150-
164.
Tutik, D. T. T., & SH, M. (2015). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Kencana.
Undang-Undang  Dasar  1945 .  (2021,  May  01).  Retrieved  from  dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.