The  Indonesian Accounting  Review Volume l, No. l, January  2011, page 13 - 26

## Sopanah
Universitas Widya Gama Malang E-mail : anasopanah@yahoo.com
Jl. Borobudur 12 &35, Lowokwaru,  Malang, Indonesia

## ABSTRACT
The purpose of this  research is to describe the process  consistency and  the result of plan- ning and budgeting  in Malang  City. Besides that it also formulates  the recommendation for increasing participative effectiveness  and planning process eficiency,  budgeting and transparenq).  Based  on the document of development planning which has been elaborated earlier and  the result  of survey and inferential researcher  analysis, i, appears that there are  sotne inconsistencies  in planning process and budgeting in the area of Malang City. Budgeting planning process of the area are said to be effective  when all are related to the specified program priority, the intention can be reached in timely  mean  and matched with regulation. Based on the result  of survey to 50 respondents, they said that inconsistencies have occurred. These are due to the goods that  are not totally  related  to the regulation (product  punished). It is also due to the time  of doing the  budgeting  process. From 6 steps in budgeting planning process,  they  are in consistency. It is found that  budgeting planning process in Malang City is not yet effective. Meanwhile, budgeting planning process of the area  are said to be eficient if some of the proposals from Musrenbang  (the conformity of planning  and developrnent) are accommodated  in APBD. It can be generalized that very few proposals are agreed  due  to the limited budget.
Key words: effective, eficient, budgeting planning  process,  local budgeting
PENDAHULUAN beberapa  masalah dalam perencanaan  dan
Proses perencanaan dan penganggaran penganggaran yaitu: daerah  merupakan kebijakan  yang penting l) ketidakjelasan posisi  dokumen perenca- bagi Kota/Kabupaten  sebagai alat untuk menilai  tingkat partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu proses tersebut  harus efektif dan efisien. Efektif berarti perencanaan dan penganggaran  sesuai  dengan prioritas program y^ng ditetapkan, sedangkan efisien berarti proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara konsisten
naan jangka  menengah terhadap perenca- naan tahunan,  yang  sebagian  besar disebab- kan oleh  substansi dari perencanaan jangka menengah yang  kurang  tajam dan terukur,
2) status usulan dari perencanaan  tahunan tingkat kelurahan  dan  kecamatan (Musren- bangkel dan  Musrenbangkec) ke perenca- naan sektoral tidak transparan - disebab- dengan tidak terjadi duplikasi kegiatan yang kan adanya  perbedaan format  yang dipakai dapat menghamburkan waktu dan biaya. dalam proses pada masing-masing  tingkat Studi ini berusaha mengevaluasi proses tersebut, 3) hubungan  antara perencanaan perencanaan dan penganggaran di Kota dan penganggaran  yang bersifat tidak lang- Malang dari sisi efektifitas dan efisiensi. sung, 4) komitmen  dari  pemerintah daerah Terdapat 3 (tiga) temuan  penelitian yang dan DPRD dalarn menjalankan proses menyebabkan terjadinya  in-efektifitas dan perencanaan dan penganggaran yang telah in-efisiensi dalam proses  perencanaan dan disepakati  bersama  masih  rendah di seluruh penganggaran  daerah. Temuan di Kota, daerah yang diteliti.(Kamelus, Dkk, 2004) Bima, Sumba Timur dan Alor terdapat Temuan yang sama dari  hasil peneli-
rssN 2086 - 3802
tian mengenai  distorsi Penyusunan APBD
adalah: 1) Proses  penyusunan APBD Ta- hun 2005 Kota Malang  banyak urengalami
ketidaksesuaian  dengan Arah Kebijakan
Umum (AKU) dan tidak  taat pada peraturan perundang-undangan, tidak  partisipatif, dan sulit diakses oleh publik. 2) Tedadinya  dis- torsi dalam  proses  penyusunan APBD Kota Malang Tahun 2005 (Wahyudi & Sopanah, 2005). Sementara itu ketidakefektifan par- tisipasi masyarakat dalam proses Penyusu- nan APBD di Kota Malang adalah: 1) Tidak adanya sosialisasi dari  Perrerintah Daerah dan dari DPRD. 2) Mekanisme Musren- bang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kota  yang ditempuh hanya seke- dar formalitas belaka. 3) Ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari masyarakat khusus- nya masyarakat  menengah  kebawah  rnasih relatif kecil yang disebabkan  karena  hanya sedikit Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendidikan politik kepada  masyarakat  (Sopanah dan WahyTrdi 200s).
Ketiga temuan  penelitian  diatas rata- rata menunjukkan  dokumen perencanaan penganggaran mengalami ketidaksinkro- nan antar  dokumen  perencanaan yang satu dengan dokumen lainnya. Biasanya,  peren- canaan jangka  menengah ditandai dengan adanya integrasi horizontal  dan vertikal dari berbagai  kepentingan melalui forum stakeholder di tingkat kabupaten (kelom- pok perempuan,  pemuda, kelompok  bisnisi pelaku usaha dan LSM), sedangkan  peren- canaan tahunan lebih  fokus pada integrasi verlikal. Perencanaan  dan penganggaran  ta- hunan di Kota  Malang  umumnya  didasarkan pada perencanaan  di tingkat  kelurahan  mela- lui Musyawarah  Perencanaan  pembangunan (Musrenbang  kelurahan). Pada tingkat  keca- matan  (Musrenbang  Kecamatan) perwaki- lan kelurahan dan  cabang dinas  kecamatan dipertemukan  untuk  mencocokan Rencana Ke{a Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD) Tingkat Kelurahan dengan program  dinas di tingkat kecamatan.
Dokumen perencanaan penganggaran
daerah mempunyai  fungsi  yang sangat strat- egis karena  menyangkut pilihan terhadap program,  kegiatan  dan  kebijakan  yang  akan dilaksanakan oleh  suatu Pemerintah  Daerah. Oleh  karena itu proses penyusunan  dokumen perencanaan pembangunan  haruslah betul- betul melibatkan partisipasi masyarakat, berdasarkan data yang akurat  dan peka ter- hadap  persoalan dan kebutuhan  masyarakat sehingga  dokumen  perencanaan  pembangu- nan mempunyai visi, orientasi dan korelasi terhadap  persoalan-persoalan  yang dihadapi oleh  masyarakat  sehingga subtansi dari do- kumen  perencanaan  mampu menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi  oleh masyarakat  bukan justru menimbulkan  persoalan  baru  di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada  efisiensi dan efektifitas perencanaan dalam penganggaran daerah (APBD) di Kota Malang.
Persoalannya adalah berdasarkan temuan  penelitian  pada bab pendahuluan diatas, temyata proses  perencanaan dan penganggaran  daerah telah tedadi  in-efek- tifitas  dan in-efisiensi.  Disamping iru juga terjadi  ketidaksingkonan dan tidak konsis- ten antara proses dan hasil serta  dokumen perencanaan dan penganggaran  daerah yang satu dengan  yang  lainnya,  hal ini lebih dise- babkan karena  pelaksanaan  dan  mekanisme musyawarah  perencanaan pembangunan hanya formalitas.
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan  akuntansi  khususnya  akuntansi sektor publik di bidang perencanaan  dan penganggaran  daerah.  Secara praktis, bagi pemerintah  daerah dapat memberikan infor- masi terkait dengan efektifitas dan efisiensi penganggaran.  Sementara bagi NGo atau LSM hasil  penelitian inijuga diharapkan da- pat  memberikan informasi untuk  mengawal, mengontrol, dan  mengevaluasi  proses  pen- ganggaran agar lebih efisien dan efektif.
Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan
bagi masyarakat unnrk  berpartisipasi  dalam
perencanaan  penganggaran  daerah. Dengan  demikian,  nrmusan  masalah peneli- tian ini sebagai berikut:
Bagaimana  gambaran  mengenai konsistensi proses dan hasil perencanaan  dan  pengang- garan  daerah di Kota Malang  Tahun Angga- ran2007?
Bagaimana  cara  meningkatkan  efekti- fitas  dan  efisiensi proses  perencanaan dan penganggaran daerah di Kota  Malang yang partisipatif dan transparan?

## RERANGKATEORITIS
Perencanaan Kebijakan
Dokumen  Perencanaan Pembangunan  Daer- ah dibuat secara berjenjang  berdasarkan  ke- tentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan dalam  rangka untuk  menjamin keterkaitan dan konsistensi  antara perencanaan,  pen- ganggaxan, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 153 UU No.  32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah). Dalam struktur ber- jenjang tersebut posisi Kebijakan  Umum Anggaran (KUA) merupakan penjabaran
dari dokumen perencanaan  pembangunan diatasnya  serta  merupakan formulasi  kebi- jakan untuk mengatasi  persoalan-persoalan yang  mengemuka di masyarakat dalam  satu tahun anggaran. KUA haruslah  merupakan pilihan terhadap Program  sedangkan APBD adalah dalam rangka mengoperasionalkan Program  tersebut  termasuk menghinrng berapa kebutuhan  anggaran  yang diperlukan untuk melaksanakan suatu  program yang ada dalam KUA.
KUA harus diposisikan sangat penting oleh semua pihak  baik para pengambil kebi- jakan atau elemen-elemen  masyarakat. Ka- lau demikian maka pembahasan KUA tidak boleh tertutup dari partisipasi masyarakat dan dibahas dalam ketergesa-gesaan, kar- ena KUA menyangkut  keberpihakan DPRD dan Walikota terhadap rakyat. Kalau kemu- dian program yatg ada didalamnya adalah program yang dibuat dengan "seolah-olah" bukan dengan  "sungguh-sungguh" maka ralryat yang akan menjadi  korban. Padahal dari rakyatlah  semua  sumber pendapatan
Volume l, No. l, January 2011 , page  13 - 26
daerah  dipungut.
RAPBD merupakan  dokumen  perenca- naan jangka pendek (l tahun)  yang  mengh- endaki  adanya KU APBD sebagai formulasi kebijakan  anggaran  (budget policy formula- tion), dan perencanaan  operasional anggaran (budget  operational planning).  Oleh karena itu penyusunan KU APBD tennasuk katego- ri formulasi  kebijakan anggaran yang men- jadi acuan dalam perencanaan  operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan  dengan  analisa fiskal, sedang  per- encanaan operasional anggaran  lebih diteka- nkan pada alokasi  sumber  daya  berdasarkan Strategi  dan Prioritas (SP). Oleh  karena itu, penyusunan KUA dan SP harus  didasarkan pada  Rancangan  Pembangunan  Jangka Me- negah Daerah (RPJMD) sebagai  dokumen perencanaan lima tahun.

## Penganggaran  Daerah
Dalam  pasal I Peraturan  Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pengertian  keuangan  negara adalah semua hak dan kewajiban daerah  da- lam kerangka  penyelenggaraan pemerintah- an yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk  kekayaan yang berhubungan  dengan hak  dan kewajiban daerah tersebut dalam  kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD). APBD adalah suatu  rencana  keuangan ta- hunan daerah yang  ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah  tentang APBD. Penger- tian keuangan  negara  adalah  semua hak dan kewajiban negara  serta  segala  sesuatu yang berkaitan dengan  hak-hak dan kewajiban te$ebut  yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999)
Dari sisi proses politik dan kelem- bagaan, proses penyusunan APBD dilandasi oleh tiga  asumsi dasar yairu: 1) memandang proses penyusunan APBD sebagai  proses dalarn  menjalankan  manajemen pemerin- tahar, 2) birokat pen)'usun APBD diang- gap tidak mempunyai  kepentingan  pribadi sehingga dalam penyusunan APBD diang- gap mewakili kepentingan umum,  dan 3) memandang bahwa suara rakyat telah ter- wakili oleh lembaga representasi yang te-
lah ada. Asumsi ini tentu saja tidak pemah
dikemukakan di depan publik namun dalam praktek, ketiga  asumsi ini dianut  pada ting- kat kognisi dan  berpengaruh dalam proses penyusunan APBD.(Wahyudi & Sopanah,
2005)
Dengan memandang APBD sebagai proses manajemen  pemerintahan maka proses  penyusunan APBD dianggap sebagai proses administrasi pemerintahan.  Dengan demikian persoalan yang muncul direspon dalam kerangka  administrasi  dan manaje- rial.  Menurut Gottdiener  (1987),  pandangan secara lebih luas berarti  memandang  seluruh persoalan  negara  sebagai  masalah  manaje- rial. APBD merupakan instrurren fiskal.
Sebagai instrumen fiskal,  rraka APBD se- harusnya mencerminkan pilihan publik mengenai apa dan  berapa  masyarakat harus membayar pajak dan retribusi untuk pe- layanan  langsung dari pernerintah (dari sisi penerimaan)  dan berapa besar pemerintah mengalokasikan  belanja untuk kepentingan publik (dari segi belanja).  Kedua proses ini, seharusnya melewati proses politik yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat masyarakat.
APBD disusun berdasarkan  pendekatan kine{a, yaitu suatu sistem anggaran  yang mengutamakan  upaya pencapaian  hasil  ker- ja atau  output dari perencanaan alokasi bia- ya atau input yang ditetapkan. APBD meru- pakan rencana  keuangan  pemerintah  daerah dalam rangka melaksanakan  kewenangan- nya selama  satu tahun anggaran.  Berdasar- kan  pendekatan kinerja, setiap alokasi biaya yang direncanakan  dalam APBD  dikaitkan dengan tingkat pencapaian pelayanan ter- tentu yang harus dicapai. Demikian  pula dengan  Outcome, benafit dan impact harus benar-benar  terukur  capaianj kinerjanya Penerapan  anggaran  berbasis kine{a bersifat  transferable  (dapat  ditransfer).  Bah- kan, peratumn perundang-undangan  yang ada mengamanatkan  penerapan anggzuan kinerja di tiap pemerintah  daerah. Walaupun demikian, dengan berbagai alasan tertentu belum semua pemerintah daerah  menerap-
kan anggaran kinerja. Kendala utama ada- lah belum terintegrasinya pengembangan sistem manajemen  keuangan pemerintah yang mencakup sub-sistem perencanaan, penganggaran,  perbendaharaan,  akuntansi, sistem informasi dan audit. Pedoman-pedo- man  yang dikeluarkan  masih bersifat  parsial dan  sering tidak bersesuaian  sehingga  harus dilakukan penyesuaian atau konversi  dari suatu sub-sistem ke sub-sistem yang lain- nya.
Kendala  kedua  adalah  sumber  daya  ma- nusia (SDM).  Mengingat perkembangan akuntansi  pemerintah di Indonesia tidak se- cepat perkembangan akuntansi komersial, sampai dengan saat ini masih sedikit sekali SDM yang menguasai  akuntansi  pemerin- tah. Kendala  ketiga adalah masih kurangnya kepedulian  para manajer di lingkungan pe- merintah daerah untuk mendasarkan  kepu- tusannya  pada infonnasi keuangan. Saat ini dorongan untuk rnengernbangkan  akuntansi pemerintah  adalah lebih pada pemenuhan tuntutan peraturan perundangan, bukan karena  kebutuhan  akan informasi keuan- gan  untuk dasar pengambilan keputusan dan  peningkatan kinerja. Kendala keempat berkaitan  dengan  dana untuk mengembang- kan sistem  akuntansi  pemerintah. Masih terdapat banyak daerah yang tidak memiliki dana unruk memberikan  pelayanan mini- mum  bagi masyarakatnya sehingga sulit un- tuk menyediakan  dana  bagi  pengembangan sistem akuntaasi pemerintah.
Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Penganggaran  Daerah
Secara etimologis,  efektifitas  berasal  dari kata efektif  yang  artinya ada efeknya, ada pengaruh  atau akibatnya. Konteks pemaha- man tersebut terhadap penelitian ini ialah hendak melihat bagaimana  akibat  dari  pros- es perencanaan  terhadap  penganggaxan  atau hubungan antara keduanya. Efisiensi  berasal dari kata dasar efisien artinya  tepat  atau ses- uai untukmenghasilkan sesuatu  dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Konteks pemahaman  tersebut  terhadap  pe- nelitian ini ialah hendak melihat seberapa
rssN 2086 - 3802
han nilai dalam  tahun  terakhir.  Apabila terlambat menyampaikan  surat pemberi- tahuan masa tersebut tidak boleh  lebih dari tiga (3) masa pajak, tidak berturut- turut, serta tidak  lewat  dari batas waktu penyampaian  surat  pemberitahuan  masa berikutnya.
3. Tidak mempunyai  tunggakan  pajak,  kec- uali mendapat izin untuk diangsur  pem- bayaran pajaknya  namun tidak termasuk surat tagihan pajak  (STP) untuk dua  ta- hun terakhir.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak  pidana  dibidang per- pajakan dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun terakhir.
5. Pendapat yang diberikan  auditor apabila laporan  keuangan wajib pajak diaudit adalah wajar tanpa  pengecualian atau waj ar dengan  pengecualian.
Apabila laporan  keuangan tidak diaudit, wa- jib pajak masih dapat mengajukan permoho- nan untuk  ditetapkan  menjadi wajib pajak patuh  dengan syarat wajib pajak memenuhi criteria-kriteria  tersebut.  Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi kriteria tamba- han, yaitu:
1. Menyelenggarakan  pembukuan yang se- suai  denagn  perpajakan (pasal28  KUP). 2. Koreksi fiskalnya  tidak boleh lebih dari l0Yo apabila wajib  pajak pemah dilaku- kan pemeriksaan  dalam jangka waktu dua tahun terakhir.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ke- patuhan Wajib  Pajak
cara petugas pajak memberikan pelayanan, dan beratrya kriteria  wajib pajak  patuh. Se- lain itu adanya faktor kesengajaan yang di- lakukan oleh wajib pajak  dengan pemikiran bahwa  mereka dapat melakukan negosiasi dengan aparat untuk mengecilkan  pajak mer- eka. (Bisnis Indonesia,  27 F ebruari 2004).

## RERANGKA TEORITIS DAN HIPO- TESIS
Berdasarkan  kerangka pemikiran  di bawah, maka hipotesis penelitian  yang dapat diru- muskan adalah : Hl : Pengetahuan tentang pajak memi- liki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H2 : Persepsi terhadap petugas pajak memiliki pengaruh terhadap ke- patuhan wajib pajak H3 : Persepsi terhadap kriteria  wajib pa- jak patuh memiliki pengaruh  terh- adap kepatuhan wajib

## METODE  PENELITIAN
Rancangan  Penelitian Tujuan penelitian ini merupakan  pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun lingkungan studi ini merupakan studi  lapan- gan pada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo Timur dimana tingkat  keterlibatan  peneliti sangat minimal. Unit analisisnya merupakan unit analisis tingkat individual karena yang diamati adalah perilaku  wajib  pajak badan. Pengujian yang  dilakukan menggunakan alat uji statistik regresi linear sederhana.
Definisi Operasional dan Pengukuran Para praktisi pajak  mengatakan bahwa min- Variabel imnya  tingkat kepatuhan wajib  pajak ini Definisi operasional  dan pengukuran varia- dapat dikarenakan  oleh  kurangnya pengeta- bel yang digunakan dalam  penelitian  ini huan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, akan dijelaskan  sebagai berikut :
Pengetahuan Tent*ng Paja k
Perepsi terhadcp  Petugas Pajak
Penepsi terhadnp kriteria  wajib paiah prtuh
Kepatuhan Wajib Pajak
Jadi,  kepatuhan dalam hal perpajakan berar- ti merupakan  suatu ketaatan untuk melaku- kan ketentuan-ketentuan  atau aturan-aturan perpajakan yang  diwajibkan  atau diharus- kan dilaksanakan  menurut  peraturan pe- rundang-undangan  perpajakan. Pemberian sanksi  akan  dikenakan kepada pelanggar ketentuan  perpajakan, YanE  dimaksudkan untuk mencegah tingkah laku yang  tidak dikehendaki sehingga akan tercipta  kepatu- han yang lebih baik dari wajib pajak.  Ke- patuhan wajib pajak  didefinisikan sebagai tingkah laku wajib pajak yang memasuk- kan dan melaporkan pada waktunya  infor- masi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak  yang  terutang,  dan  membayar pajak  pada waktunya,  tanpa  ada tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu  syarat definisi tidak terpenuhi (Kiryanto, 1999).
Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan  memperhitungkan,  ketepa- tan menyetor, serta mengisi dan memasuk- kan surat pernberitahuan  (SPT) wajib pajak, maka diharapkan  semakin tinggi tingkat ke- patuhan wajib pajak  dalam melaksanakan dan memenuhi  kewajiban  pajaknya. Wajib pajak patuh berarti  wajib  pajak tersebut te- lah sadar pajak  yaitu  memahami akan  hak dan kewajiban perpajakannya  serta melak- sanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (Abimanyu, 2004).  Kewaj  iban dan hak wajib pajak ini harus  dijalankan dengan  seimbang, dalam arti apabila wajib pajak  memang  telah melaksanakan  kewa- jiban perpajakannya  maka wajib pajak  dap- at mendapatkan  haknya. Adapun kewajiban wajib pajak menurut Mardiasmo (2001) adalah:
1. Mempunyai  nomor pokok wajib pajak
Q{PWP) sebagai identitas diri wajib pa- jak yang akan membantu  dalam men- jalankan kewajiban  pembayaran  pajak dan  mempermudah  dalam Pengawasan administrasi perpaj akan.
2. Menghitung dan membayar  pajak  sendiri dengan  benar.
Volume l, No. 1, January  2011, page 27 - 36
3. Mengisi dangan benar  surat pemberita- huan (SPT) dan dimasukkan ke kantor pelayanan pajak  dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan  pembukuan I pen-
catatan yang  sesuai dengan  perpajakan.
5. Memberikan  kemudahan  kepada petu-
gas pajak  (fiskus) apabila  petugas pajak melakukan  pemeriksaan,  misalnya  mem- perlihatkan pembukuan,  dokumen-doku- men,  dan memberikan keterangan  yang dibutuhkan.
Sedangkan  menurut Bohari (1999),  hak-hak wajib pajak adalah menerima tandabukti pe- masukan  surat  pemberitahuan,  mempunyai hak mengajukan  permohonan penundaan penyampaian  surat  pemberitahuan,  menga- jukan permohonan  penundaan / angsuran pembayaran pajak dan meminta pengem- balian atas kelebih an baY ar.
Kriteria  Wajib Pajak Patuh Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal  Pa- jak sebagai wajib  pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud da- lam Keputusan Menteri  Keuangan Nomor 544II(MK.O4|2O00  tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Untuk  memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi  kewajibannya serta meningkat- kan jumlah wajib pajak patuh, pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi  wajib  pajak patuh.
Dasar hukum penetapan kriteria wajib pa- jak patuh ini adalah Undang-Undang  No. 16 tahun 2000 mengenai  ketentuan umum dan tata cara  perpajakan,  dan KMK No. 544iKMK.0412000 j.o.  KMK No.235l KMK.03i2003 tentang penentuan wajib pa- jak patuh. Adapun kriteria  wajib pajak patuh yang telah ditetapkan  adalah :
1. Tepat waktu dalam  menyampaikan  surat pemberitahuan tahunan (SPT:tahunan)
dalarn dua (2) tahun terakhir.
2. Tepatwaktu dalam  menyampaikan  surat pemberitahuan masa (SPT-masa) untuk pajak penghasilan dan  pajak pertarnba-
rssN 2086 - 3802
menunjukkan  tingkat kepatuhan Wajib Pa- jak masih rendah,  hal ini terlihat  pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia  masih terendah di Ka- wasan ASEAN  yaitu sebesar ll,6 untuk ta- hun 2005 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak dibandingkan dengan PDB (Napitu- pulu,  2005). Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini mendorong pihak DJP untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan.
Penelitian yang dilakukan Budiono (2003) menyatakan bahwa fenornena ting- kat kepatuhan wajib  pajak di wilayah KPP Sidoado,  khususnya Sidoarjo Barat  menun- jukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim artinya belum  seluruh wajib pajak mematuhi  ketentuan perpajakan. Hal ini tercermin dari (1) wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran  pajak, terlepas dari kesadaran kewarganegaraan serta kewajiban terhadap  negaru dan secara kuantitas wajib pajak  yang perlu diadakan pemeriksaan  dan penyidikan pajak semakin meningkat. (2) Tingkat kepatuhan wajib pa- jak masih terbatas pada yang  bersifat  admin- istrative, sementara upaya untuk menghindar dari pembayaran pajak  masih tinggi.  Hal itu diketahui dari besarnya selisih antara jum- lah omset yang  dilaporkan  dalam SPT  Ta- hunan PPh  maupun  omset  penyerahan  pada SPT Masa PPN dengan omset sebenarnya setelah dilakukan  koreksi fiskal  melalui pe- meriksaan  pajak.(3) Adanya indikasi beber- apa wajib pajak yang melakukan  pemalsuan baik dokumen maupun keberadaan  usah- anya (wajib pajak fiktif. Sedangkan,  Pene- litian yang dilakukan oleh Samaji  (2007) menyatakan KPP Sidoarjo khususnya  KPP Sidoado Timur, selama ini memiliki jumlah wajib pajak cukup besar dan Kota Sidoar- jo termasuk kota industri yang  cukup ber- potensi sehingga diharapkan memberikan konstribusi penerimaan pajak  yang juga cu- kup besar.
Rendahnya  kepatuhan wajib pajak pe- nyebabnya  antar lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang  pajak dan persepsi
wajib pajak  tentang  pajak dan petugas pajak- pun masih rendah (Gardina  dan Haryanto, 2006).  Sebagian  besar wajib pajak  memper- oleh pengetahuan pajak dari petugas  pajak, selain  itu juga adayangdiperoleh dari radio, televisi, majalah pajak,  surat kabar,  internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelati- han pajak. Namun, itu pun sifatnya  jarang.
Apalagi  bila kita lihat dunia pendidikan  pun belum menyentuh pajak.  Pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan  tinggi belum  mensosialisikan  pajak secara menye- luruh, kecuali mereka yang menempuh ju- rusan  perpajakan. Hal ini tentu berdampak pada  kesadaran masyarakat dan kesadaran yang  rendah ini juga menyebabkan  kepatu- han wajib pajak pun rendah.
Selain ifu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pun- gutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka  karena  mereka  merasa belum melihat darnpak  nyata pajak bagi negara dan  rnasyarakat. Apalagi ditambah  persepsi mereka  terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang  berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihatpada rendah- nya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi  penelitian dan pemeriksaan  pa- jak banyak  yang  berpendapat bahwa aparat pajakpun yang  berkuasa. Kualitas dan pro- fesionalisme  aparatpajak  telah menjadi  per- tanyaan besar. Ini yang akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  paparan di atas penelitian ini dimaksudkan untuk  memberi masukan bagi  akademisi dan Direktorat Jendral Pajak agar mampu  memberikan  sosialisasi men- genai pajak dan  penerimaan pajak sehingga ke depan mampu  meningkatkan kesadaran masyarakat  sekaligus meningkatkan  kepatu- han wajib pajak. Untuk itu rumusan  masalah penelitian ini adalah  apakah pengetahuan dan persepsi wajib pajak  tentang petugas pajak  dan kriteria-kriteria  wajib pajak  patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan  wa- jib pajak.