DESA TARUBA DAN “PENOLAKANNYA”
TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
Titin Lestari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract :  PTSL  is  essentially  welcomed  by  Indonesian  people  because  it’s  cheaper,  but  not  all villages  are  enthusiastic  to  PTSL  program  because  some  villages  refuse  to  follow  the  program, including Taruba Village, Sahu Sub-district, West Halmahera Regency. The purpose of the present study  was  to  determine  the  factors  causing  rejection  to  PTSL  program  in  Taruba  Village  and solutions  for  rejection  to  PTSL  to  avoid  similar  thing  in  the  future.  The  research  method  was qualitative  research  method  with  descriptive  approach.    Based  on  the  research  result,  the  factors causing the rejection were: (1) people refused to divide/split their lands although the lands exceed the maximum registration limit; (2) PTSL fee is considered high if they had to divide/split the land, while  the  economic  situation  was  poor;  (3)  there  was  internal  village  issue  due  to  differences  in political views. Solutions for PTSL rejection are: (1) issuing local regulation; (2) charging the entire or part of PTSL cost to APBD; (3) making legal agreement.
Keywords : PTSL, SKB of 3 Ministers, Cost, Rejection.
Intisari: Pelaksanaan PTSL pada dasarnya mendapat sambutan  hangat dari masyarakat Indonesia karena biayanya yang lebih murah, namun ternyata tidak semua desa antusias pada program PTSL karena masih terdapat desa yang menolak untuk mengikuti program ini, salah satunya yaitu Desa Taruba Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor  penyebab  penolakan  program  PTSL  di  Desa  Taruba  serta  solusi  untuk  mengatasi penolakan PTSL sehingga kedepannya tidak terjadi hal serupa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui  bahwa  yang  menjadi  faktor  penyebab  penolakan  yaitu:  (1)  masyarakat  menolak  untuk membagi/memecah bidang tanah mereka, sementara luas tanah mereka melebihi batas maksimum yang dapat didaftarkan; (2) biaya persiapan PTSL yang dianggap besar terutama ketika dilakukan pemecahan/pembagian  tanah  mereka,  sementara  kondisi  ekonomi  mereka  terbilang  rendah;  (3) adanya  masalah internal desa dimana perbedaan pandangan politik menjadi penyebabnya. Solusi yang  dapat  diberikan  untuk  mengatasi  penolakan  PTSL  yaitu:  (1)  perlu  diterbitkan  peraturan daerah; (2) seluruh atau sebagian pembiayaan PTSL dapat dibebankan dalam APBD; (3) dilakukan perjanjian yang sah.
Kata Kunci : PTSL, SKB 3 Menteri, Biaya, Penolakan.

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  kemudian  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan pemerintah tersebut  menjelaskan  bahwa  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  dapat  dilaksanakan  secara sporadik  yaitu  pendaftaran  mengenai  bidang-bidang  tanah  atas  permintaan  pemegang atau  penerima  hak  yang  bersangkutan  secara  individual  atau  massal  dan  pendaftaran tanah secara sistematik yaitu pendaftaran yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan
Desa Taruba dan “Penolakannya” terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 201
atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah. Saat ini era Presiden Joko  Widodo  mempunyai  sembilan  agenda  prioritas  yang  biasa  disebut  nawacita  untuk mewujudkan  perubahan  menuju  Indonesia  yang  berdaulat  secara  politik  serta  mandiri dibidang  ekonomi  dan  berkepribadian  dalam  kebudayaan.  Salah  satu  agenda  prioritas yaitu  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  program  “Indonesia  Kerja”  dan “Indonesia  Sejahtera”  dengan  mendorong  landreform  dan  program  kepemilikan  tanah seluas 9 juta hektar (Fajrin 2018, 1).
Berdasarkan  agenda  prioritas  tersebut  dimana  kesejahteraan  masyarakat  termasuk di  dalamnya,  Presiden  Joko  Widodo  memerintahkan  kepada  Kementerian  ATR/BPN untuk melaksanakan program percepatan pendaftaran tanah. Program yang terbaru saat ini  adalah  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  diselenggarakan Kementerian  ATR/BPN  yang  menargetkan  126  juta  bidang  tanah  di  Indonesia  terdaftar dan tersertipikasi keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019,  dan  10  juta  setiap  tahunnya  sampai  dengan  tahun  2025  (Mujiburohman  2018,  89). Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) pada tahun 2017, hingga saat ini tanah terdaftar di seluruh Indonesia baru mencapai 50.482.072 bidang atau 40,07% dari perkiraan bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak ±126.000.037 bidang (Marryanti & Purbawa 2018, 191).
Pelaksanaan PTSL pada saat ini berpedoman pada Permen ATR/Ka. BPN No.6/2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  namun  pelaksanaan  PTSL  di  Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri sebelumnya yaitu Permen ATR/Ka.  BPN  No.  12/2017  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Penjelasan  pembiyaan  untuk  PTSL  terdapat  dalam  Bab  IV  Permen  ATR/Ka.  BPN  No. 12/2017  dimana  dalam  bab  tersebut  dijelaskan  mengenai  sumber  pembiayaan  serta penggunaan  pembiayaan  tersebut.  Pembiayaan  dalam  PTSL  memang  menjadi  rumit karena pada dasarnya program PTSL ini tidak memungut biaya untuk proses pendaftaran sebagaimana  ketika  pendaftaran  tanah  dilakukan  secara  sporadis,  tetapi  tetap  saja dibutuhkan  biaya  untuk  penyiapan  dokumen,  pengadaan  patok,  dan  meterai  serta operasional  petugas  kelurahan/desa,  oleh  karena  itu  pemerintah  merasa  untuk  perlu melakukan  penyeragaman  biaya  PTSL  dan  pengaturan  sumber  pendanaan  PTSL  yang tidak  ditanggung  oleh  APBN.  Tindak  lanjut  penyeragaman  biaya  PTSL  dan  pengaturan pendanaan  PTSL  yang  tidak  ditanggung  oleh  APBN  kemudian  diterbitkan  dalam  Surat Keputusan  Bersama  oleh  3  Menteri  (SKB  3  Menteri)  yaitu  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor:  25/SKB/V/2017, Nomor:  590-

## 202 Titin Lestari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
3167A  Tahun  2017,  Nomor:  34  Tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran Tanah Sistematis. Berdasarkan SKB 3 Menteri ini maka telah ditentukan bahwa biaya yang diperlukan  untuk  persiapan  pelaksanaan  PTSL  telah  dibagi  menjadi  5  kategori berdasarkan  wilayah  atau  provinsi  letak  tanah  yang  akan  didaftarkan.  Biaya  tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok  sebanyak 3 buah  dan  meterai  sebanyak  satu  lembar  serta  kegiatan  operasional  petugas kelurahan/desa  dimana  transportasi  termasuk  di  dalamnya.  Sementara  itu  dalam  biaya yang  ditentukan  tersebut  tidak  termasuk  pembuatan  akta  dan  BPHTB.  Meskipun pembiayaan  PTSL  lebih  murah  tetapi  antusias  masyarakat  yang  menyambut  baik  PTSL ternyata tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, masih terdapat wilayah yang antusias masyarakatnya  rendah  terhadap  PTSL  bahkan  melakukan  penolakan.  Penolakan  yang terjadi  merupakan  sebuah  kenyataan  yang  berbeda  dari  harapan  agar  masyarakat  dapat menerima dan menyambut dengan baik program PTSL. Salah satu desa yang melakukan penolakan  PTSL  adalah  Desa  Taruba  Kecamatan  Sahu  Kabupaten  Halmahera  Barat Provinsi Maluku Utara yang mendapatkan target 250 bidang dari target keseluruhan 6.000 bidang  untuk  Kabupaten  Halmahera  Barat. Menurut  BPS  Kabupaten  Halmahera  Barat, Desa  Taruba  merupakan  Desa  Swadaya  yaitu  desa  yang  masih  terikat  oleh  tradisi  karena taraf  pendidikannya  relatif  rendah,  produksi  diarahkan  untuk  kebutuhan  primer  keluarga, dan komunikasi ke luar sangat terbatas. B erdasarkan SKB 3 Menteri biaya yang ditetapkan di Desa  Taruba  termasuk  dalam  Kategori I  yaitu  sebesar  Rp.  450.000,-  karena  terletak  di Provinsi  Maluku  Utara.  Perbedaan  yang  ditunjukkan  oleh  Desa  Taruba  dengan melakukan  penolakan  program  PTSL  dapat  menimbulkan  dampak  pada  pelaksanaan PTSL,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  analisis  untuk  mengetahui  faktor  yang menyebabkan  penolakan  program  PTSL  serta  memberikan  solusi  yang  dapat digunakan untuk  mengatasi  penolakan  sehingga  kedepannya  tidak  lagi  terjadi  penolakan  terhadap program PTSL.
Dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  penelitian  ini  mengambil  smapel  dengan teknik purposive sampling serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Melalui observasi  dan  wawancara  terhadap  objek  yang  menjadi  target  penelitian  di  lapangan ( Moleong  2012,  11,  Adi  2010,  130) .  Mulai  dari  pejabat  yang  berwenang  melaksanakan PTSL  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Ternate,  petugas  ukur,  hingga  petugas  penyuluhan  di Desa  Taruba.  Di  lokasi  penelitian,  penulis  melakukan  wawancara  kepada  Kepala  Desa Taruba  beserta  perangkatnya  dan  Masyarakat  Desa  Taruba  yang  melakukan  penolakan terhadap  program  PTSL.  Untuk  melengkapi  data  penulis  di  lapangan,  penulis  juga memanfaatkan  berbagai data  sekunder  yang  berhasil  penulis  telusuri  selama  melakukan penelitian.
Desa Taruba dan “Penolakannya” terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 203
Pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24/1997 Pasal 1 butir (1) adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus, berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar mengenai  bidang-bidang  tanah dan  satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  sertipikat sebagai  tanda  bukti  haknya  dan  hak  milik  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu yang  membebaninya.  Selanjutnya  disebutkan  dalam  Pasal  13  PP  No.  24  /1997  bahwa pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dilaksanakan  melalui  pendaftaran  tanah  secara sistematik  dan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual  atau  massal,  sementara  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  adalah  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang  meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pengertian PTSL terdapat dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 12/2017 Pasal 1 butir (2) yang menjelaskan bahwa PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  bagi  semua  objek  Pendaftaran  Tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  atau  nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai  satu  atau  beberapa  objek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan  pendaftarannya. Pelaksanaan PTSL pada dasarnya tetap memerlukan pembiayaan yang digunakan untuk persiapan  dalam  rangka  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  sehingga  untuk penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL, maka pemerintah menetapkan besaran biaya berdasarkan letak tanahnya dalam beberapa kategori, mulai kategori I-V ( SKB 3 Menteri).
Besaran biaya yang telah ditetapkan sesuai SKB 3 Menteri di atas merupakan biaya di luar biaya pembuatan akta, BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPh). Selanjutnya dalam SKB 3 Menteri  dijelaskan  bahwa  jika  biaya  pendaftaran  tanah  sistematis  tidak  dianggarkan dalam APBD, maka Mendagri memerintahkan bupati/walikota untuk membuat peraturan bupati/walikota  bahwa  biaya  tersebut  dibebankan  kepada  masyarakat.  Sementara  itu untuk  pengawasan  pelaksanaan  SKB  3  Menteri  maka  gubernur  sebagai  wakil  dari pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan.
Penggunaan tanah di Desa Taruba sebagian besar digunakan untuk tanah pertanian sehingga  dapat  dipahami  bahwa  sebagian  besar  penduduk  berprofesi  sebagai  petani. Sementara itu berdasarkan data dari Kantah Kab. Halbar, Desa Taruba terdapat 98 bidang tanah yang telah berseripikat dan pada umumnya dilakukan melalui PRONA pada tahun 2014. Jenis hak atas tanah yang terdapat di Desa Taruba dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Jenis Hak Atas Tanah di Desa Taruba per 14 April 2019
No Jenis Hak Atas Tanah Jumlah Bidang Penggunaan Pertanian Non Pertanian Keterangan 1. Hak Milik 97 2 95 Prona 94 bidang dan rutin 3 bidang 2. Wakaf 1 - 1 Rutin
Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat

## B. Penolakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Taruba
Desa  Taruba  merupakan  salah  satu  desa  yang  telah  ditetapkan  lokasinya  sebagai target  PTSL  berdasarkan  SK  Penlok  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Halmahera  Barat  Nomor  46/KEP-82.300/IV/2018  tentang  Perubahan  Kesatu Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Nomor  16/KEP-82.300/I/2018  Tentang  Penetapan Lokasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Tahun  Anggaran  2018.  Pelaksanaan  PTSL di Desa Taruba hanya sampai pada tahap penyuluhan dan tidak dapat dilanjutkan pada tahap selanjutya karena terdapat penolakan dari masyarakat ketika akan dilakukan proses pengukuran  oleh  satgas  fisik  atau  petugas  ukur  di  Desa  Taruba.  Pelaksanaan  PTSL  di Desa  Taruba  mendapat  respons  yang  baik  dan  didukung  penuh  oleh  perangkat  desa. Persetujuan  oleh  perangkat  desa  terjadi  karena  mengingat  pentingnya  sertipikat  tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang mereka kuasai. Namun sambutan antusisas tersebut ternyata berbanding terbalik dengan respons dari masyarakat Desa Taruba yang menolak untuk  mengikuti  PTSL.  Penolakan  oleh  seluruh  masyarakat  Desa  Taruba  terjadi  ketika akan  dilakukan  pengukuran  yang  selanjutnya  dikonfirmasi  oleh  perangkat  desa  bahwa tidak ada yang menyerahkan dokumen persyaratan PTSL. Penulis menemukan beberapa alas  an  atas  tindakan  warga  yang  melakukan  penolakan  terhadap  kebijakan  pemeirntah terhadap pendaftaran tanah.

## 1. Pemecahan Bidang Tanah
Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluhan di Desa Taruba dilaksanakan pada  bulan  Januari,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  berita  acara  penyuluhan  yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2018. Materi penyuluhan yang dilakukan berisi tentang penjelasan  mengenai  PTSL,  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  menjadi  peserta PTSL,  target  jumlah  bidang  PTSL  di  Kabupaten  Halmahera  Barat,  penjelasan  teknis mengenai  pelaksanaan  PTSL  baik  pengukuran  dan  yuridis,  penjelasan  mengenai pembiayaan  yang  dibiayai  oleh  APBN  serta  yang  tidak  dibiayai  oleh  APBN  dan dibebankan  kepada  masyarakat  antara  lain  pengadaan  patok,  meterai,  penyiapan
Desa Taruba dan “Penolakannya” terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 205
dokumen,  dan  operasional  petugas  kelurahan/desa,  namun  sosialisasi  dan  pelaksanaan SKB  3  Menteri  ini  belum  dapat  diterapkan  karena  belum  adanya  peraturan  daerah maupun peraturan bupati/walikota yang mengatur lebih lanjut tentang SKB 3 Menteri di Kabupaten Halmahera Barat. Sementara itu kedatangan tim pengukuran atau satgas fisik ke  Desa  Taruba dilaksanakan  pada  awal  bulan  April dimana kedatangan  tim lebih  dulu dikoordinasikan dengan Plt. Kepala Desa Taruba saat itu.
Berdasarkan  waktu  pelaksanaan  PTSL  di  Desa  Taruba  maka  yang  menjadi  acuan dalam pelaksanaan PTSL saat itu adalah Permen ATR/Ka. BPN No.12/2017 karena Permen ATR/Ka. BPN No.6/2018 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 11 April 2018.  Pasal  28  Permen  ATR/Ka.  BPN  No.12/2017  menjelaskan  mengenai  kriteria  bidang tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  tidak  dapat  dibukukan  dan  diterbitkan sertipikatnya dimana salah satunya terkait dengan luas tanah yaitu untuk tanah perkotaan lebih dari 5.000 m² di Pulau Jawa dan Bali atau lebih dari 1 Ha di luar Pulau Jawa dan Bali, dan  untuk  tanah  pedesaan  atau  pertanian  lebih  dari  2  Ha  di  Pulau  Jawa  dan  Bali  atau lebih dari 5 Ha di luar Pulau Jawa dan Bali.
Jumlah bidang serta luasannya belum dapat diketahui secara pasti, namun di Desa Taruba  terdapat  85  KK  dan  setiap  KK  rata-rata  memiliki  2  sampai  3  bidang  tanah  yang terdiri  atas  tanah  pekarangan  dan  tanah  pertanian.  Berdasarkan  jumlah  tersebut  maka dapat  dilakukan  perhitungan  perkiraan  luas  tanah  yang  dimilki  oleh  masyarakat  Desa Taruba. Tanah pekarangan di Desa Taruba pada dasarnya telah terbit sertipikat hak atas tanahnya  pada  tahun  2014  saat  Desa  Taruba  menjadi  lokasi  PRONA  tahun  2014. Berdasarkan data dari Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantah Kab. Halbar per Tanggal 14 April 2019 luas total tanah pekarangan yang telah bersertipikat yaitu 33.102 m² atau 3,310 Ha, sementara itu luas Desa Taruba 8.200.000 m² atau 820 Ha sehingga jika luas Desa  Taruba  dikurangi  dengan  luas  pekarangan  maka  akan  mendapatkan  luas  tanah pertanian di Desa Taruba yaitu 820 Ha - 3,310 Ha = 816,8 Ha sebagai total luas pertanian di Desa Taruba. Kemudian di Desa Taruba terdapat 85 KK yang masing-masing KK memiliki 2  sampai  3  bidang  tanah  termasuk  tanah  pekarangan  atau  1  sampai  2  bidang  tanah pertanian,  sehingga  untuk  mengetahui  rata-rata  luas  tanah  pertanian  yang  dimiliki  oleh masing-masing KK dapat dilakukan dengan cara luas total tanah pertanian dibagi dengan jumlah  bidang  tanah  pertanian  dimana  jumlah  bidang  tanah  pertanian  dapat  diketahui dengan  mengalikan  jumlah  KK  dengan  rata-rata  bidang  tanah  tanah  pertanian  yang dimiliki yaitu 85 bidang tanah jika hanya memiliki satu bidang tanah pertanian atau 85 x 2 = 170 bidang jika masing-masing KK memiliki 2 bidang tanah pertanian, sehingga setiap bidang  tanah  pertanian  memiliki  luas  4,8  Ha  sampai  9,6  Ha  di  mana  luasan  tersebut diperoleh  dengan  perhitungan  816,8  Ha  (luas  total  tanah  pertanian)  dibagi  85  atau  170

## 206 Titin Lestari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
(jumlah bidang tanah pertanian). Desa Taruba tidak memiliki tanah kas desa karena baik tanah non pertanian maupun tanah pertanian yang ada di Desa Taruba merupakan tanah yang  dimiliki  dan  dikelola  secara  perseorangan,  sementara  hasil  dari  tanah  pertanian tersebut digunakan untuk kebutuhan primer mereka.
Diperkirakan  luas  tanah  pertanian  yang  ada  di  Desa  Taruba  melebihi  ketentuan sebagaimana mestinya, sehingga Kantah Kab. Halbar memberikan saran untuk membagi atau memecah bidang tanah tersebut karena jika tetap dijadikan satu bidang maka tidak akan  dapat  didaftarkan  dan  diterbitkan  sertipikatnya,  namun  masyarakat  Desa  Taruba menolak  untuk  membagi  atau  memecah  bidang  tanah  pertanian  mereka dan ingin  tetap menjadikannya  sebagai  satu  bidang  tanah.  Penolakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat terjadi saat petugas pengukuran telah siap untuk melaksanakan pengukuran namun pada akhirnya  harus  kembali  ke  Kantah  Kab.  Halbar  dan  melaporkan  penolakan  tersebut kepada Kasi Infrastruktur Pertanahan sebagai koordinator pengukuran.
Masyarakat Desa Taruba yang menyatakan bahwa mereka menolak mengikuti PTSL karena tidak bersedia untuk membagi atau memecah bidang tanah mereka karena tanah mereka  tetap  satu  dan  tidak  dapat  dibagi-bagi,  selain  itu  jika  dibagi  maka  biaya  yang dibutuhkan juga semakin banyak dan mereka tidak menyanggupi hal tersebut. Penolakan yang  terjadi  pada  saat  satgas  fisik  akan  melakukan  tugasnya  menunjukkan  bahwa peranan  perangkat  desa  yang  tidak  optimal  sehingga  tidak  dapat  menjelaskan  dengan baik  kepada  masyarakat  terkait  pentingnya  sertipikat  tanah.  Selain  itu  kurangnya sosialisasi  sehingga  masyarakat  belum  paham  terhadap luasan  bidang  tanah  yang  dapat didaftarkan. Hal ini diketahui berdasarkan berita acara penyuluhan yang dihadiri oleh 28 orang di mana penyuluhan hanya dilakukan satu kali dan merupakan formalitas.

## 2. Mahalnya Biaya PTSL bagi Masyarakat
Faktor lain penyebab penolakan PTSL di Desa Taruba yaitu terkait dengan biaya di mana  yang  dibebankan  kepada  masyarakat  sejumlah  biaya  yang  dipungut  pada  saat mengikuti  PRONA  pada  tahun  2014  yaitu  Rp.  250.000,-  per  bidang.  Menurut  perangkat desa  biaya  tersebut  sudah  termasuk  rendah  mengingat  saat  ini  bidang  tanah  yang  akan didaftarkan adalah tanah pertanian yang letaknya jauh dari pemukiman dan medan yang sulit  berbeda  saat  PRONA  tahun  2014  yang  hanya  berupa  tanah  pekarangan  di  dalam kawasan  pemukiman.  Perbedaan  pembiayaan  untuk  tanah  pertanian  dianggap  berbeda dengan  tanah  pekarangan  karena  terkait  dengan  kegiatan  operasional  petugas  dari  desa yang akan mendampingi petugas dari Kantah Kab. Halbar dalam melaksanakan tugasnya. Selain  itu  biaya  yang  dipungut  oleh  perangkat  desa  dianggap  masih  lebih  kecil dibandingkan  dengan  ketetapan  yang  ada  dalam  SKB  3  Menteri  yaitu  Rp.  450.000,-
padahal besaran yang ditetapakan dalam SKB 3 Menteri dianggap telah sesuai mengingat letak tanah pertanian yang akan didaftarkan berada jauh dari pemukiman dan akses yang dilalui sangat sulit.
Pembiayaan  ini  kemudian  menjadi  jumlah  yang  besar  menurut  masyarakat  desa karena  tanah  pertanian  yang  mereka  miliki  luasannya  melebihi  ketentuan  yang  telah ditetapkan,  sehingga  agar  dapat  didaftarkan  tanahnya  maka  tanah  tersebut  harus dibagi/dipecah.  Menurut  masyarakat  satu  bidang  tanah  yang  harus  dibayar  adalah  Rp. 250.000,-  yang kemudian  biaya  tersebut  dikumpulkan  kepada  Kaur  Umum Desa  Taruba disertai  dengan  dokumen  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat.  Nominal  tersebut termasuk biaya yang besar, jika tanah tersebut kemudian dibagi menjadi minimal 2 (dua) bidang tanah maka biaya yang harus ditanggung adalah Rp. 500.000,-, hal tersebut dirasa sangat  memberatkan  dan  masyarakat  tidak  mampu  untuk  membayar  biaya  tersebut. Pernyataan  dari  masyarakat  Desa  Taruba  berbanding  lurus  dengan  pernyataan  petugas ukur yang akan melakukan pengukuran di Desa Taruba dan mengalami penolakan oleh masyarakat  desa,  di  mana  penolakan  terjadi  saat  petugas  ukur  telah  menurunkan  alat ukur  dan  siap  melaksanakan  tugas,  namun  terjadi  penolakan  dari  masyarakat  Desa Taruba karena tidak setuju jika tanahnya dibagi serta biaya yang dibebankan terlalu besar.
Biaya yang dibebankan kepada masyarakat dianggap terlalu besar karena pengaruh dari  kondisi  ekonomi  masyarakat  Desa  Taruba  saat  ini.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari keterangan  Kepala  Desa  Taruba  yang  menyatakan  bahwa  mata  pencaharian  masyarakat Desa  Taruba  adalah  sebagai  petani  kopra  dan  penambang  batu  dimana  untuk  petani kopra akan memanen hasil pertaniannya dalam waktu 4 (empat) bulan untuk 1 (satu) kali panen  atau  3  (tiga)  kali  panen  dalam  1  (satu)  tahun  dan  untuk  penambang  batu penghasilan  yang  didapatkan  tergantung  dari  ada  atau  tidaknya  proyek  yang membutuhkan  batu  sehingga  untuk  mata  pencaharian  sebagai  penambang  batu  tidak menentu.
Harga  kopra  saat  ini  memang  sedang  mengalami  penurunan  dari  yang  biasanya puluhan ribu per kilogram menjadi Rp. 2.800,- per kilogram untuk Desa Taruba dan harga kopra  tersebut  masih  akan  turun  menjadi  Rp.  2.600,  per  kilogram.  Hasil  panen  kopra masyarakat Desa Taruba beragam tergantung dari banyaknya pohon yang dapat dipanen. Jumlah panen dalam satu kali panen antara 1.000 kg atau 1 ton sampai 2.000 kg atau 2 ton, sehingga pengahasilan yang didapat oleh petani kopra dalam satu kali panen adalah Rp. 2.800.000,-  sampai  Rp.  5.600.000,-  atau  Rp.  700.000,-  sampai  Rp.  1.400.000,-  setiap bulannya.  Penghasilan  yang  didapatkan  petani  kopra  saat  ini  menjadi  perhatian  karena seluruh  pengeluaran  dalam  keluarga  termasuk  biaya  perkuliahan  anak-anaknya tergantung dari hasil penjualan kopra. Sementara itu untuk penambang batu penghasilan

## 208 Titin Lestari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
yang didapatkan tergantung dari adanya proyek dimana untuk 1 dam atau mobil untuk mengangkut  batu  dihargai  Rp.  250.000,-,  namun  proyek  yang  membutuhkan  batu  tidak selalu  ada  bahkan  untuk  tahun  2019  belum  ada  penambang  batu  yang  mendapatkan penghasilan  karena  belum  adanya  permintaan  menyediakan  batu  untuk  proyek pembangunan.
Melihat dari kondisi ekonomi masyarakat Desa Taruba maka dapat dipahami bahwa penolakan  PTSL  disebabkan  karena  biaya,  dimana  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari  dan  pendidikan  anak-anak  mereka  saja  mengalami  kesulitan  sehingga  untuk mendaftarkan  tanahnya  untuk  disertipikatkan  menjadi  suatu  hal  yang  tidak diprioritaskan  karena  untuk  mendaftarkan  tanah  mereka  melalui  PTSL  biaya  yang diperlukan  adalah  Rp.  250.000,-  jika  memiliki  satu  bidang  tanah  dan  Rp.  500.000,-  jika memiliki  2  bidang  tanah.  Besaran  tersebut  tentu  dirasakan  sangat  berat  karena  untuk mendaftarkan  tanah  melalui  PTSL  saja  telah  menghabiskan  sebagian  besar  pendapatan mereka bahkan tidak mencukupi karena hanya sekitar Rp. 700.000,- sampai Rp. 1.400.000,- setiap bulannya.

## 3. Masalah Internal Desa
Pelaksanaan  penyuluhan  berjalan  lancar  serta  tidak  terdapat  kendala  ketika penyampaian materi penyuluhan oleh petugas penyuluhan dan masyarakat menyatakan siap  untuk  mengikuti  PTSL  tahun  2018,  namun  ketika  petugas  pengukuran  telah  siap melakukan pengukuran masyarakat menolak untuk mengikuti PTSL dengan alasan  tidak berkenan bidang tanahnya dibagi dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat terlalu besar.  Petugas  kemudian  melakukan  konfirmasi  atas  penolakan  yang  dilakukan  oleh masyarakat Desa Taruba kepada Plt. Kepala Desa saat itu dan kemudian direspons bahwa masyarakat  Desa  Taruba  tidak  ada  yang  mengumpulkan  persyaratan  untuk  mengikuti PTSL sehingga Desa Taruba dinyatakan batal untuk mengikuti PTSL.
Petugas  pengukuran  sebelum  datang  ke  Desa  Taruba  telah  melakukan  koordinasi dengan  Plt.  Kepala  Desa,  koordinasi  ini  dilakukan  agar  Plt.  Kepala  Desa  sebagai pemerintah  desa  dapat  menyampaikan  rencana  pelaksanaan  pengukuran  kepada masyarakat  desa.  Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  petugas  dari  Kantah  Kab.  Halbar ternyata  tidak  disampaikan  kepada  msayarakat,  hal  ini  berdasarkan  keterangan  dari masyarakat Desa Taruba bahwa kedatangan petugas pengukuran dari Kantah Kab. Halbar tidak  diketahui  oleh  masyarakat  dan  tidak  ada  penyampaian  dari  Plt.  Kepala  Desa sehingga  sebagian  masyarakat  tidak  berada  di  desa  dan  sedang  berada  di  lahan pertaniannya.
Desa Taruba dan “Penolakannya” terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 209
Permasalahan  intern  yang  terjadi  di  Desa  Taruba  juga  diketahui  berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Taruba yang mengatakan bahwa pada saat penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluhan dari Kantah Kab. Halbar didampingi oleh Plt. Kepala Desa  Taruba  dan  perangkatnya  saat  itu,  tetapi  tidak  semua  masyarakat  yang  memiliki tanah  hadir  termasuk  Kepala  Desa  Taruba  saat  ini  yang  masih  menjadi  anggota masyarakat pada saat itu atau hanya 28 orang yang hadir dalam penyuluhan tersebut. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan politik antara Plt. Kepala Desa Taruba saat itu  dengan  sebagian  masyarakat  Desa  Taruba  sehingga  masyarakat  menolak  untuk mengikuti  PTSL.  Pelaksanaan  PTSL  pada  tahun  2018  mendapat  tantangan  tersendiri karena  pada  tahun  2018  sampai  tahun  2019  menjadi  tahun  politik,  sehingga  dengan adanya perbedaan pandangan dalam berpolitik dapat mempengaruhi pelaksaan program- program pemerintah baik PTSL maupun program-program lainnya.
Berdasarkan  jumlah  masyarakat  yang  hadir  dalam  penyuluhan  di  mana  hanya  28 orang  sedangkan  jumlah  masyarakat  yang  memiliki  tanah  setidaknya  85  orang  maka suara  masyarakat  yang  hadir  saat  penyuluhan  tidak  dapat  mewakili  suara  seluruh masyarakat  yang  memiliki  tanah  di  Desa  Taruba  karena  jumlah  masyarakat  yang  hadir dalam penyuluhan tidak mencapai separuh atau hanya ⅓ bagian dari jumlah masyarakat yang  memiliki  tanah  di  Desa  Taruba.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  TAP  MPR  No. II/MPR/1999 Pasal 83 yang menjelaskan bahwa putusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila  diambil  dalam  rapat  yang  daftar  hadirnya  telah  ditandatangani  oleh  lebih  dari separuh jumlah anggota rapat. Kemudian jika melalui musyawarah mufakat tidak dapat diselesaikan  maka  dapat  diselesaikan  berdasarkan  suara  terbanyak,  namun  melalui  cara ini  harus  memenuhi  syarat  sebagaimana  dijelaskan  dalam  TAP  MPR  No.  II/MPR/1999 Pasal  85  ayat  (1)  yaitu  pengambilan  putusan  berdasarkan  suara  terbanyak  adalah  sah apabila: a). Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh sekurang- kurangnya  dua  per  tiga  jumlah  anggota  rapat  (kuorum),  b).  Disetujui  oleh  lebih  dari separuh jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.
Penolakan  atau  pembatalan  kelurahan/desa  berimbas  terhadap  berkurangnya realisasi  bidang  yang  tidak  memenuhi  target,  oleh  karena  itu  kantor  pertanahan  harus mencari bidang pengganti lainnya, dan itu artinya akan menetapkan ulang desa tambahan sebagai  penggantinya.  Hal  itu  sebanrnya  bukan  sesuatu  yang  baru  karena  penolakan dengan  berbagai  model  dan  argument  biasa  terjadi,  termasuk  ketidaksiapan  desa  dalam membantu  menjalankan  program  PTSL.  Bahkan  Kantah  Kab.  Halbar  telah  melakukan revisi SK Penlok sebanyak 5 kali pada tahun berjalan. Perubahan terjadi karena terdapat desa-desa  yang  menolak  atau  batal  mengikuti  program  PTSL.  Beberapa  penyebab batalnya  desa  sebagai  peserta  PTSL  mayoritas  karena  desa  sedang  memiliki  kesibukan

## 210 Titin Lestari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
lain,  termasuk  menjalankan  program  lain  dari  pemerintah.  Faktor  biaya  yang  dianggap memebratkan  menjadi  bagian  gagalnya  PTSL  di  desa,  begitu  juga  terkait  persyaratan administrasi.  Revisi  SK  Penlok  yang  dilakukan  berkali-kali  menandakan  bahwa pelaksanaan pekerjaan lapangan belum terselesaikan sementara pelaksanaan PTSL harus terselesaikan dalam satu tahun anggaran. Hal itu menurut penulis akibat dari penetapan desa sebagai target lokasi tidak dilakukan survey pendahuluan yang memadai, sehingga kantor pertanahan tidak memahami secara persis situasi yang terjadi.

## C. Kegagalan Mewujudkan One Map Policy
Pelaksanaan PTSL memiliki keterkaitan dengan kebijakan satu peta (One Map Policy) dimana  pada  PTSL  pemetaan  tidak  hanya  dilakukan  untuk  bidang  tanah  yang  belum pernah terdaftar tetapi untuk tanah-tanah yang telah memiliki status hak atas tanah atau sertipikat serta bidang tanah yang bersengketa juga akan dipetakan berdasarkan kategori- kategorinya.  Harapannya  agar  dalam  suatu  wilayah  dapat  dipetakan  secara  lengkap bidang-bidang  tanahnya  serta  status  tanah-tanah  tersebut.  PTSL  diharapkan  mampu untuk  membangun one  map  policy karena  apabila  telah  terbentuk one  map  policy maka pengolahan data tentang objek hak akan lebih jelas, aman dan mudah (Silviana & Ardani 2018, 294).
One  map  policy tidak  hanya  bertujuan  untuk  menciptakan  tertib  administrasi pertanahan  dan  diharapkan  mampu  mempermudah  dan  mempercepat  penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, tetapi one  map  policy juga  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  bertujuan  untuk menyamakan  persepsi  semua  pihak  dalam  memandang  ruang  kebumian  (Silviana  & Ardani  2018, 284).  Oleh  karena itu dengan  adanya one  map  policy maka  seluruh kegiatan atau  pekerjaan  yang  terkait  kebumian  dapat  menggunakan one  map  policy sebagai acuan sehingga tidak terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemetaan.
Pentingnya  arti one  map  policy menjadi  pendorong  pelaksanaan  PTSL  untuk  dapat mewujudkan  desa  lengkap,  kecamatan  lengkap,  kabupaten/kota  lengkap,  provinsi lengkap  sehingga  dapat  diperoleh  peta  lengkap  seluruh  Indonesia.  Namun  untuk mewujudkan peta lengkap tidaklah mudah karena untuk mewujudkan desa lengkap saja masih  banyak  kendala.  Penolakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  misalnya  Desa Taruba  akan  menjadi  salah  satu  penyebab  tidak  dapat  terwujudnya  pemetaan  desa lengkap  karena  hanya  yang  telah  bersertipikat  yang  telah  terpetakan,  jika  desa  lengkap tidak  dapat  dicapai  maka  otomatis  kecamatan  lengkap,  kabupaten  lengkap  sampai  peta lengkap  seluruh  Indonesia  tidak  akan  terwujud.  Ketika one  map  policy masih  belum
terbentuk maka permasalahan terkait dengan kebumian tidak hanya dibidang pertanahan masih akan terjadi.

## D. Belajar dari Desa Taruba dan Menemukan Solusi
Adanya penolakan dari desa untuk tidak menjadi peserta PTSL akan menimbulkan dampak  yang  menyebabkan  tidak  terciptanya  tertib  administrasi  pertanahan.  Pada dasarnya faktor penolakan dari masyarakat Desa Taruba yaitu terkait dengan pembiayaan dimana  pembiyaan  tersebut  tidak  lepas  dari  kondisi  perekonomian  yang  dihadapi  oleh masyarakat Desa Taruba. Oleh karena itu pelaksanaan PTSL perlu memperhatikan faktor biaya,  agar  PTSL  dapat  dilaksanakan  dengan  lancar  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh masyarakat.  Berikut  ini  solusi  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  penolakan  PTSL  antara lain:

## 1. Penerbitan Peraturan Daerah
Permasalahan  terkait  biaya  yang  masih  ditanggung  oleh  masyarakat  Desa  Taruba walaupun besarannya tidak melebihi biaya yang telah ditetapkan dapat menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Kondisi ekonomi menyebabkan masyarakat tidak  mampu  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  mengakibatkan  Desa Taruba menolak untuk mengikuti PTSL.
Kondisi ini  dapat dicegah  dengan adanya  keterlibatan  pemerintah daerah  (pemda) setempat  dimana  pemda  dapat  menerbitkan  peraturan  daerah  atau  surat  edaran  yang mengatur  tentang  pelaksanaan  PTSL  termasuk  pembiayaan  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi  persyaratan.  Peraturan  daerah  atau  surat  edaran  tersebut  dapat  memuat penjelasan  terkait  pembiayaan  persiapan  karena  berdasarkan  diktum  kesembilan  dalam SKB  3  Menteri  yaitu  dalam  hal  pembiayaan  persiapan  PTSL  tidak  dianggarkan  dalam APBD  maka  Menteri  Dalam  Negeri  memerintahkan  bupati/walikota  untuk  membuat peraturan bupati/walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.
Pembiayaan  yang  diatur  berdasarkan  peraturan  daerah  atau  surat  edaran  dan peraturan desa dapat mencegah penolakan masyarakat terhadap PTSL, contohnya di Desa Sukorejo  Kecamatan  Suruh  Kabupaten  Semarang  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pelaksanaan PTSL di desa tersebut terbilang lancar karena adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor  590/0002669  tentang  Tindak  Lanjut  Pelaksanaan  Prona  di  Jawa  Tengah.  Surat edaran  ini  mengatur  tentang  pembiayaan  yang  kemudian  dapat  diterbitkan  dalam peraturan  desa.  Pemerintah  Desa  Sukorejo  kemudian  menerbitkan  Peraturan  Desa Sukerojo  Kecamatan  Suruh  Kabupaten  Semarang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dan  Pengajuan  Biaya  Sertipikat  Tahun

## 212 Titin Lestari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
Anggaran  2017.  Peraturan  desa  ini  mengatur  tentang  pelaksanaan  PTSL  serta pembiayaannya dimana biaya yang ditetapkan merupakan hasil musyawarah dari seluruh masyarakat  serta  perangkat  Desa  Sukorejo.  Peraturan  daerah  dan  peraturan  desa diterbitkan  untuk  mendukung  program  PTSL  sehingga  pelaksanaan  PTSL  dapat terlaksana dengan lancar.
Penerbitan  perda  baik  berupa  peraturan  gubernur  maupun  peraturan bupati/walikota  dan  perdes  dibutuhkan  sebagai  payung  hukum  dan  dasar  dalam pelaksanaan  PTSL  di  suatu  daerah  sehingga  pelaksana  memiliki  rasa  aman  dalam melaksanakan tugasnya karena telah sesuai dengan ketentuan. Perda merupakan bentuk dukungan  pemerintah  terhadap  pelaksanaan  PTSL  yang  kemudian  menjadi  dasar  atau acuan diterbitkannya perdes yang akan mengatur lebih rinci dalam mengaplikasikannya di  suatu  desa.  Menurut  Putra  (2018,  51)  berdasarkan  wawancara  bersama  Kepala  Desa Sukorejo  dikatakan  bahwa  adanya  perdes  sangat  membantu  dalam  kegiatan  PTSL terutama bagi pelaksana dalam melaksanakan tugas. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa  Sukorejo  saat  menerima  kedatangan  Ombudsman  RI  karena  adanya  pengaduan terkait  maladministrasi  terkait  penyelenggaraan  PTSL  namun  setelah  Ombudsman melakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya maladministrasi. Hal ini menunjukkan bahwa  penyelenggaraan  PTSL  di  Desa  Sukorejo  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dan prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Sementara  itu  terkait  pembiayaan  meskipun  telah ditetapkan dalam SKB 3 Menteri namun perlu adanya perda yang mengatur lebih lanjut karena kondisi setiap daerah dapat berbeda, oleh karena itu pelu adanya pengaturan lebih lanjut oleh masing-masing daerah.

## 2. Pembiayaan PTSL Dibebankan dalam APBD
Peraturan  daerah  dan  peraturan  desa  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  PTSL  dan pembiayaannya,  namun  kenyataannya  tidak  disemua  daerah  memiliki  peraturan  daerah dan  peraturan  desa  yang  mendukung  pelaksanaan  PTSL,  misalnya  di  Desa  Taruba Kecamatan  Sahu  Kabupaten  Halmahera  Barat  Provinsi  Maluku  Utara  yang  belum menerbitkan peraturan daerah atau surat edaran dan peraturan desa terkait pelaksanaan dan pembiayaan PTSL.
Desa  Taruba  melakukan  penolakan  salah  satunya  karena  biaya  karena  kondisi ekonomi  mereka  yang  terbilang  rendah,  oleh  karena  itu  dapat  dibuatkan  kesepakatan antara  Pemerintah  Kabupaten  Halmahera  Barat  dengan  Kantah  Kab.  Halbar  dimana  hal ini telah sesuai dengan SKB 3 Menteri pada diktum ketiga point 1 (satu) dimana Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada bupati/walikota untuk menganggarkan biaya PTSL yang  tidak  tertampung  dalam  APBN  dan  APBDes  kedalam  APBD  sesuai  dengan
Desa Taruba dan “Penolakannya” terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 213
kemampuan  masing-masing  daerah.  Contohnya  seperti  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  Kota  Ternate  yang  bersurat  kepada  Walikota  Ternate  dengan  Nomor  314/7- 82.71/X/2018  tentang  Permohonan  Bantuan  Pembiayaan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Tahun  2019,  surat  tersebut  juga  dilampiri  dengan  Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pelaksanaan PTSL tahun 2019.
Surat  serta  RAB  yang  diajukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Ternate kemudian  disetujui  oleh  Walikota  Ternate  dan  kemudian  pembiyaan  pelaksanaan  PTSL terkecuali  patok  dimasukkan  kedalam  APBD  Kota  Ternate  melalui  Dinas  Perumahan Rakyat  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  (Disperkim) Kota  Ternate.  Selain pembiyaan untuk kegiatan PTSL dimasukkan kedalam APBD Kota Ternate, dilansir dari media online indotimur.com pemerintah Kota Ternate juga melakukan kerja sama dengan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Maluku  Utara  dan  Kantor Pertanahan  Kota  Ternate  untuk  melakukan  sosialisasi  terkait  PTSL  dengan  melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lurah dilingkup Pemerintah Kota Ternate.
Kesepakatan dan persetujuan pemerintah Kota Ternate untuk mendukung kegiatan PTSL  dengan  membebankan  sebagian  biaya  PTSL  kedalam  APBD  sangat  membantu masyarakat  sehingga  masyarakat  menjadi  antusias  untuk  mengikuti  PTSL,  meskipun tidak diatur dalam perda dan perdes, namun dengan adanya kesepakatan ini masyarakat yang tidak dapat mengikuti PTSL karena kondisi ekonomi yang rendah menjadi terbantu dan bersedia untuk mengikuti PTSL.
Dukungan pemerintah dalam wujud pembiayaan yang dibebankan kedalam APBD pada dasarnya tidak hanya membantu masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya melalui program  PTSL,  tetapi  juga  memberikan  dampak  yang  positif  kepada  kantor  pertanahan karena dengan adanya antusias masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya melalui PTSL maka  kantor  pertanahan  tersebut  dapat  memenuhi  target  yang  telah  ditentukan  serta memberikan peluang untuk dapat memetakan secara lengkap baik berupa desa lengkap, kecamatan lengkap atau kota/kabupaten lengkap dimana dengan terwujudnya pemetaan kota/kabupaten  lengkap  maka  kantor  pertanahan  telah  memiliki  basis  data  pertanahan yang  mencakup  kota/kabupaten  tersebut.  Basis  data  tersebut  kemudian  dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan suatu kebijakan untuk pembangunan  di  wilayah  tersebut,  selain  itu  jika  seluruh  bidang  tanah  telah  terdaftar maka ketika terjadi peralihan suatu bidang tanah, pemerintah kab/kota juga mendapatkan pemasukan  yang  lebih  besar  melalui  pembayaran  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perekonomian daerah tersebut juga  akan  meningkat  karena  ketika  bidang  tanah  telah  diterbitkan  sertipikatnya  dan kemudian sertipikat tersebut digunakan untuk memperoleh modal maka masyarakat akan

## 214 Titin Lestari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
melakukan  usaha  untuk  meningkatkan  kondisi  ekonomi  mereka  dan  secara  tidak langsung perekonomian daerah tersebut akan meningkat.

## 3. Kesepakatan Masyarakat dengan Perangkat Desa dan Panitia Ajudikasi
Daerah yang belum menerbitkan peraturan daerah atau surat edaran dan peraturan desa  maupun  belum  melakukan  kesepakatan  antara  pemerintah  kabupaten/kota  dengan kantor  pertanahan  untuk  membebankan  pembiayaan  pelaksanaan  PTSL  kedalam  APBD dapat  melakukan  hal  lain  agar  kendala  dalam  pelaksanaan  PTSL  terutama  terkait  biaya dapat diselesaikan. Solusi lain yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara tertulis antara masyarakat desa, perangkat desa dan panitia ajudikasi. Isi perjanjian tersebut dapat memuat terkait pelaksanaan PTSL termasuk besaran biaya yang disepakati dan uraian penjelasannya. Uraian penjelasan yang dimaksud dapat berupa rincian terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan besaran biaya yang telah disepakati, proses pembayarannya maupun hal-hal lain yang perlu dituangkan dalam perjanjian yang merupakan  hasil  kesepakatan  dari  semua  pihak  yang  terlibat.  Perjanjian  tersebut  juga perlu  menjelaskan  bahwa  segala  biaya  yang  dipungut  bukan  digunakan  atau  diberikan kepada  petugas  dari  kantor  pertanahan  karena  kantor  pertanahan  sama  sekali  tidak memungut biaya untuk pelaksanaan PTSL.
Penolakan yang dilakukan oleh msayarakat Desa Taruba dipicu karena tidak ingin tanahnya dipecah/dibagi karena biaya yang dipungut adalah Rp. 250.000,- sementara jika dibagi 2 atau 3 bidang maka yang akan dibayarkan adalah Rp. 500.000,- atau Rp. 750.000,-. Angka tersebut dianggap terlalu besar karena kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, oleh  karena  itu  permasalahan  seperti  ini  jika  dibuatkan  perjanjian  maka  perlu diperhatikan  dalam  menetapkan  besaran  biaya  harus  memperhatikan  kondisi  ekonomi masyarakat.  Uraian  penjelasannya  juga  harus  lebih  diperinci,  misalnya  biaya  tersebut dibebankan untuk per bidang ataukah per orang, artinya Rp. 250.000,- dibebankan untuk satu bidang tanah atau untuk satu orang karena jika dibebankan kepada satu orang maka jika  tanahnya  dibagi  menjadi  2  bidang  maka  pemohon  tersebut  hanya  dibebankan  Rp. 250.000,-,  kemudian  untuk  proses  pembayarannya  dapat  dijelaskan  didalam  perjanjian baik itu pembayaran sekaligus atau dapat dicicil.
Perjanjian yang dilakukan harus merupakan perjanjian yang sah dimana perjanjian tersebut  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata, yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu

## d. Suatu sebab yang halal
Perjanjian  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  di  atas  dapat  disebut  sebagai penjanjian yang sah dan telah memiliki kekuatan hukum. Perjanjian sah yang telah dibuat diharapkan  menjadi  solusi  sehingga  dalam  pelaksanaan  PTSL  tidak  terdapat  kendala- kendala yang dapat menghambat pelaksanaan PTSL dan dapat terlaksana dengan lancar.
Perjanjian  sah  dilakukan  agar  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  dalam  pelaksanaan PTSL.  Keterlibatan  panitia  ajudikasi  dalam  kesepakatan  tersebut  agar  ditegaskan  dan diketahui  dengan  jelas  bahwa  kantor  pertanahan  sama  sekali  tidak  melakukan pemungutan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan anggapan bahwa biaya yang dipungut digunakan untuk pembayaran di kantor pertanahan. Sementara itu keterlibatan perangkat  desa  dan  masyarakat  desa  dalam  perjanjian  tersebut  sangat  penting  karena perangkat  desa  sebagai  pihak  yang  melakukan  pungutan  dapat  memperoleh  keamanan dan  kepercayaan  dari  masyarakat  selaku  pihak  yang  mengeluarkan  biaya  untuk pendaftaran.  Perjanjian  yang  dilakukan  akan  memberikan  transparansi  terkait pelaksanaan  dan  penggunaan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  masyarakat  sehingga pelaksanaan  PTSL  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  masyarakat  dapat  memperoleh sertipikat tanah dengan biaya yang lebih terjangkau. Perjanjian yang dilakukan tentunya harus berdasarkan persetujuan yang dilakukan masyarakat karena yang akan dibebankan atas biaya tersebut adalah masyarakat dengan catatan masyarakat  yang bersepakat harus dapat  mewakili  seluruh  jumlah  masyarakat  yang  memiliki  tanah  dan  akan  mengikuti PTSL.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  penulis  di  lapangan,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  beberapa penyebab  penolakan  PTSL  di  Desa  Taruba.  Pertama,  karena  tidak  ingin  bidang  tanah mereka  dipecah/dibagi,  sementara  luas  tanah  yang  mereka  miliki  melebihi  ketentuan batas  maksimum  tanah  pertanian  yang  dapat  didaftarkan;  kedua,  penolakan  untuk membagi  bidang  tanahnya  karena  jika  bidang  tanahnya  dibagi  maka  biaya  yang  akan dikeluarkan  akan  semakin  besar;  ketiga,  karena  adanya  masalah  internal  desa  di  mana terdapat  perbedaan  pandangan  politik  di  antara  sebagian  masyarakat  desa  dengan perangkat desa sehingga berakibat penolakan terhadap pelaksanaan PTSL di Desa Taruba.
Pengalaman Desa Taruba bisa menjadi pelajaran bagi penyelenggara program PTSL ke  depan.  Penulis  mencoba  membuat  analisis  dan  menemukan  solusi  untuk  mengatasi desa-desa  yang  melakukan  perlawanan  atau  penolakan.  Pertama,  perlu  diterbitkan peraturan  daerah  yang  memuat  tentang  pelaksanaan  PTSL  baik  secara  teknis  maupun pengaturan tentang pembiayaan, karena faktor biaya menjadi kendala yang cukup serius

## 216 Titin Lestari, Haryo Budhiawan, Akur Nurasa
bagi masyarakat desa; kedua, kerja sama atau kesepakatan  antara kantor pertanahan dan pemerintah  daerah  atau  pemerintah  kabupaten/kota  agar  pembiayaan  PTSL  dibebankan pada APBD sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan adanya biaya PTSL yang harus  ditanggung;  ketiga,  dilakukan  perjanjian  yang  sah  antara  masyarakat  desa, perangkat desa dan petugas ajudikasi yang memuat tentang pelaksanaan PTSL termasuk pembiayaan  dan  rincian  kegiatannya  serta  penjelasan  yang  perlu  dituangkan  dalam perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, R 2010, Metode penelitian sosial dan hukum , Granit, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  2018, Kecamatan  Sahu  dalam  Angka  Tahun  2018, katalog  no. 1102001.8201100, BPS, Jailolo.
Fajrin,  2018,  ‘Peran  masyarakat  dalam  percepatan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap studi  di  Desa  Wanglu  Kecamatan  Trucuk  Kabupaten  Klaten  Provinsi  Jawa Tengah’,  Skripsi  pada  Program Diploma  IV  Pertanahan  Konsentrasi  Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Marryanti,  S  &  Purbawa,  Y  2018,  ‘Optimalisasi  faktor–faktor  yang  memengaruhi keberhasilan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap’, Bhumi, Jurnal  Agraria  dan Pertanahan, vol. 4, no. 2, hlm. 190-207.
Moleong,  LJ  2011, Metodologi  penelitian  kualitatif  edisi  revisi ,  PT.Remaja  Rosdakarya, Bandung.
Mujiburohman,  DA  2018,  ‘Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap’.
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 4, no. 1, hlm. 90-103.
Putra,  AP  2018,  ‘Peraturan  desa  sebagai instrumen  pendukung  pelaksanaan  pendaftaran tanah  sistematis  lengkap  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  Propinsi Jawa  Tengah  (studi  kasus  di  Desa  Sukerejo  dan  Desa  Banyubiru)’,  Skripsi  pada Program  Diploma  IV  Pertanahan  Konsentrasi  Manajemen  Pertanahan,  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Silviana,  A  &  Ardani,  MN  2018,  ‘”Sinden  bertapa”  metode  menuju  tertib  administrasi bidang  pertanahan  (studi  di  Desa  Trisari  Kecamatan  Gubug  Kabupaten Grobogan), Masalah-Masalah Hukum, jilid 47, no. 3, hlm 282-297.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Ketetapan  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  TAP  MPR  No. II/MPR/1999  tentang  Peraturan  Tata  Tertib  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Keputusan  Bersama  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,
Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Nomor :  25/SKB/V/2017, Nomor  : 590-3167A  Tahun  2017,  Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Surat  Edaran  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  590/0002669  tentang  Tindak  Lanjut Pelaksanaan Prona di Jawa Tengah.