Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020  Hal.  116-121|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2447.116-121

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS PADA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA
I Wayan Tika Tambunan, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia tikatambun07@gmail.com, budiartha.fhwjurnal@gmail.com,  puspasutari.fhwjurnal@gmail.com

## Abstrak
Dewasa  ini  terdapat  kasus  penyandang  disabilitas yang  dipekerjakan  di suatu perusahaan retail di daerah Bali.  Dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  diatur  ketentuan  bagi  perusahaan  dalam  mempekerjakan penyandang  disabilitas.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  diwajibkan  memberikan  suatu  aksesibilitas.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan  bagaimana  pelaksanaan    perlindungan    hukum    terhadap    pekerja disabilitas pada PT. Sumber Alfaria Trijaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas pada PT. Sumber Alfaria Trijaya.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Berdasarkan  hasil  analisis  data,  pelaksanaan  perlindungan  hukum yang diberikan PT. Sumber Alfaria Trijaya terhadap pekerja penyandang disabilitasnya belum terpenuhi, yaitu dalam  hal  pemberian  aksesibilitas  yang  mumpuni.  Beberapa  faktor  penghambat  bagi  terlaksananya  upaya perlindungan hukum bagi para pekerja yang  menyandang disabilitas,  yaitu  faktor  penegak hukumnya  sendiri dan  faktor  masyarakat.  Maka  pemerintah  diharapkan  lebih  mengoptimalkan  pengawasan  terhadap  perusahaan yang  belum  menerapkan  amanat  Undang-Undang  serta  memberikan  sosialisasi  dan  pembinaan  terhadap perusahaan dan pekerja akan pentingnya sebuah hak dan kewajiban.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Disabilitas

## Abstract
At present, there are cases of persons with disabilities being employed in a retail company in the Bali area. The Manpower Act provides provisions for companies to employ people with disabilities. Therefore, companies are required to provide accessibility. This research was conducted with the aim of describing the implementation of legal protection for workers with disabilities at PT. Sumber Alfaria Trijaya based on Law Number 13 2003 and the  factors  that  become  obstacles  in  the  application  of  legal  protection  for  workers  with  disabilities  at  PT. Source  Alfaria  Trijaya.  The  research  method  used  is  an  empirical  legal  research  method  with  a  factual approach  and  a  statutory  approach.  Based  on  the  results  of  data  analysis,  the  implementation  of  legal protection  provided  by  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  towards  workers  with  disabilities  has  not  been  fulfilled, namely  in  terms  of  providing  qualified  accessibility.  Several  factors  inhibiting  the  implementation  of  legal protection  efforts  for  workers  with  disabilities,  namely  the  law  enforcement  factor  itself  and  the  community factor.  So  the  government  is  expected  to  further  optimize  the  supervision  of  companies  that  have  not implemented the mandate of the law and provide socialization and guidance to companies and workers on the importance of rights and obligations.
Keywords: Legal Protection; Disability Worker

## I. PENDAHULUAN
Kualitas ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor pendukung dari berkembangnya suatu negara. Sudah seharusnya setiap tenaga kerja yang ada di Indonesia melakukan peningkatan kualitas mereka sebagai tenaga kerja nasional sehingga nantinya mampu membangkitkan serta menjadi dorongan bagi pembangunan guna mengembangkan segala aspek terkait di Indonesia karena dilihat dari pelaksanaan pembangunan  nasional  itu  sendiri.  Peran  tenaga  kerja  sangatlah  penting  baik  sebagai  pelaku  hingga guna mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri.
Menciptakan  profesionalitas  tidak  dapat  dilakukan  oleh  semua  pekerja.  Semua  berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing, entah berupa kekurangan yang dibawa semenjak lahir misalnya
seperti  adanya  keterbatasan  fisik  hingga  mental  termasuk  pula  intelektualnya  ( Widinarsih,  2019 ). Inilah  yang  dikatakan  sebagai  penyandang  cacat  atau  bahasa  kerennya  disabilitas.  Untuk  itu,  guna memaksimalkan  kinerja  mereka  serta  kualitasnya,  dibutuhkan  akses  pendukung.  Pemberlakukan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia  di  mana  hak setiap penyandang disabilitas untuk dapat bekerja atau memperoleh pekerjaan termasuk dengan sarana prasarana  yang  mumpuni  sehingga  dapat  memungkinakan  mereka  untuk  bekerja  dengan  optimal karena adanya aksesibilitas yang layak dan cukup. Jadi, pengaksesan layanan publik dalam berbagai kebutuhan  di  masyarakat  menjadi  sama  rata  dengan  persamaan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  di masyarakat. Itu semua semata-mata menghindari adanya diskriminasi.
Tenaga kerja nasional berkewajiban dalam meningkatkan profesionalitasnya tak terkecuali juga pemerintah  yang  merupakan  institusi  penting  dalam  hal  meningkatkan  kualitas  tiap  sumber  daya manusia  ( Iroth,  2017;  Krismiyati,  2017 ).  Caranya  adalah  dengan  mewujudkan  upaya  dalam perlindungan  bagi  para  pekerja.  Dalam  hal  ini  perhatian  yang  lebih  dapat  diberikan  bagi  para penyandang  disabilitas.  Untuk  mewujudkan  itu  semua,  harus  dilakukan  secara  menyeluruh  hingga keluarga mereka termasuk harkat serta martabat mereka.
Berpedoman  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar    khususnya  Alenia  ke-4  mengenai  cita- cita  bangsa  melakukan  perlindungan  bagi  seluruh  bangsa  yang  juga  termasuk  di  dalamnya  para pekerja  hingga  pengusaha  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  pemerintah  Indonesia  atau  Negara kita.  Menuangkannya  dalam  suatu  aturan  perundang-undangan  merupakan  perwujudan  upaya perlindungan  yang  dilakukan  pemerintah  bagi  terciptanya  lingkungan  kerja  yang  adil  serta  tanpa diskriminasi  khususnya  bagi  kaum  penyandang  disabilitas.  Penjaminan  hak  untuk  menyetarakan setiap  orang  tanpa  memandang  berbagai  perbedaan  yang  ada  juga  merupakan  bentuk  perlindungan hukum.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  melalui  Dinas  Ketenagakerjaan  dalam  menjamin  hak  serta kewajiban  setiap  komponen  dalam  ketenagakerjaan (Istifarroh  &  Nugroho,  2019;  Rochmawati, Sonhaji, & Solechan, 2016 ).
Memperoleh perlindungan merupakan hak dari setiap pekerja atau tenaga kerja termasuk yang menyandang disabilitas (Widjaja, Wijayanti, & Yulistyaputri, 2020 ). Bentuk perlindungan yang dapat diberikan berupa kepastian hukum sebelum berangkat pada keadilan itu sendiri, misalnya aturan dasar terkait  lama  waktu  kerja  perjanjiannya  atau  kontrak  kerja,  jam  istirahat,  jam  pulang,  hari  libur, lembur, hingga upah yang dibayarkan. Ini semua merupakan perwujudan untuk mengakui hak setiap pekerja  yang  juga  merupakan  manusia  dan  harus  diperlakukan  secara  manusiawi  sesuai  dengan kemampuan baik mental dan fisik hingga intelektualnya ( Husni, 2014 ).
Mempekerjakan  tenaga  kerja  disabilitas  dalam  suatu  perusahaan  bersifat  swasta,  contohnya PT.Sumber Alfaria Trijaya Cabang Bali yang dikenal dengan supermarket Alfamart. Perusahaan yang merupakan  perusahaan  retail  besar  di  Indonesia  ini  sangatlah  terkenal  keberadaannya  di  seluruh Indonesia. Perusahaan ini memiliki ketentuan dalam mempekerjakan tenaga kerja yang menyandang disabilitas yaitu dengan kuota sebanyak 4 (empat) orang dan nantinya ditempatkan di cabang atau unit yang telah tersebar di tiap daerah yang terkait. Disinilah penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas  merupakan  hal  yang  sangat  dibutuhkan  guna  menjamin  perlindungan  serta  kepastian hukum bagi para pekerja khususnya penyandang disabilitas ini. Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan poin penting payung hukum perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mendeskripsikan  bagaimana  pelaksanaan    perlindungan    hukum    terhadap    pekerja  disabilitas  pada PT. Sumber Alfaria Trijaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Faktor apa yang menjadi  penghambat  dalam  penerapan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  disabilitas  pada  PT. Sumber Alfaria Trijaya.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  empiris dengan  merujuk  pada  pendekatan  perundang-undangan,  sosiologis,  serta  konseptual.  Ada  beberapa sumber data baik primer atau sekunder yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 19  Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang
Penyandang  Disabilitas.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  wawancara kepada  pihak  terkait  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  dan  terjun  langsung  ke  lapangan.  Data  yang  telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatfi dan disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja Disabilitas Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Philipus  dalam  buku  Harianto  menerangkan  mengenai  makna  perlindungan  hukum  itu  sendiri  yang dikatakan  berkaitan  dengan  kekuasaan,  baik  kekuasaan  pemerintah  yang  seringkali  bertentangan dengan  kebutuhan  masyarakat  dalam  hubungannya  hingga  kekuasaan  ekonomi  terkait  perlindungan para pelaku ekonomi dari yang lemah dengan si kuat atau pekerja dengan pengusaha ( Harianto, 2016 ). Dalam  melaksanakan  kewajibannya  dengan  optimal,  pekerja  penyandang  disabilitas  dapat berpedoman  pada  dasar  hukum  yang  ada  sehingga  hak-haknya  juga  dapat  terpenuhi.  Salah  satu produk  hukum  yang  dapat  digunakan  adalah  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun 2003.  Disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  67  ayat  (1)  bahwa  kewajiban  bagi  tiap  perusahaan  atau pengusaha  yang  menjadikan  penyandang  disabilitas  sebagai  pekerjanya  adalah  untuk  memberikan berbagai upaya perlindungan sebagaimana sesuai dengan tingkat kecacatan dari pekerjanya tersebut, contohnya  penyediaan  sarana  prasarana  kerja  aksesibilitas  hingga  perlengkapan  perlindungan  diri yang  sesuai  dan  mumpuni.  Aksesibilitas  ini  juga  dapat  ditemukan  pengaturannya  dalam  ketentuan pada  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016.  Pekerja  sendiri  merupakan  para  pelaku  kerja atau penerima upah atau imbalan sebagai hasil dari kerja kerasnya imbalan yang diterima tidak hanya dalam bentuk uang tapi juga dalam bentuk lain ( Maimun, 2007 ).
Mewujudkan  upaya  perlindungan  hukum  oleh  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  dapat  dilakukan melalui penerapan beberapa peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pasal 53 Undang-Undang ini mengenai kewajiban mempekerjakan setidaknya 1% jatah  atau  kuota  bagi  para  penyandang  disabilitas  khusus  perusahaan  swasta.  Sementara  itu  PT. Sumber  Alfaria  Trijaya  mengajak  pekerja  disabilitas  untuk  dipekerjakan  sebanyak  4  (empat)  orang dari  yang  memiliki  kondisi  disabilitas  secara  fisik  (tuna  daksa)  biasanya  kekurangannya  disebabkan karena  mengalami  kecelakaan  sehingga  kondisi  fisik  kurang  lengkap  atau  sempurna.  Pekerja  ini ditempatkan pada cabang atau unit outlet Alfamart dengan penempatan yang telah terbagi-bagi sesuai kebutuhan tenaga kerja maka untuk itu penempatannya acak.
Salah  satu  pekerja  disabilitas  yang  menjadi  narasumber  dalam  penelitian  ini  yaitu  Bapak Muhammad  Tarmizi.  Beliau  merupakan  pekerja  penyandang  disabilitas  yang  dipekerjakan  oleh  PT. Sumber  Alfaria  Trijaya.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  beliau  mengatakan  selama  ia  bekerja  pada Alfamart  tidak  pernah  adanya  hambatan  dengan  upah  serta  jam  kerja  yang  selalu  tepat  dan  tidak pernah  diberikan  tambahan  waktu  jam  kerja.  Alfamart  juga  memberikan  pelatihan  kerja  saat  beliau dalam  proses  rekrutmen  pada  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  namun  beliau  mengeluhkan  terhadap penempatan  ia  bekerja  karena  beliau  sempat  mengajukan  untuk  pindah  penempatan  outlet  dengan tempat  tinggalnya.  Namun  perusahaan  mengatakan  jika  penempatan  itu  sudah  memiliki  sistem  dari kantor pusat, sehingga ia mau tidak mau terpaksa menjalani akses dalam pekerjaan dengan perjalanan yang  jauh  dan  dengan  kondisinya  saat  ini  beliau  saat  ini  ditempatkan  pada  outlet  Alfamart  yang beralamatkan Jalan Nangka Utara Tonja Denpasar Utara sedangkan tempat tinggalnya berada di Jalan Cokroaminoto Gg. Belimbing No. 4 Ubung Denpasar Utara.
Dari pernyataan bapak Tarmizi tersebut ditemukan bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Ketenagakerjaan  tidak  terpenuhinya  oleh  pihak  PT.  Sumber  Alfaria  yang  mana  penempatan  tenaga kerja  kurang  fleksibel  atau  tidak  mengutamakan  kepentingan  pekerja  dengan  aksesibilitas  sesuai tingkat  derajat  disabilitasnya  seperti  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  tersebut  sebagaimana Pasal 67 yang mengatur seperti itu. Dalam hal ini Bapak Muhammad Tarmizi yang bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gg. Belimbing No. 4 Ubung Denpasar Utara menuju tempat kerjanya di Jalan Nangka  Utara  Tonja  Denpasar  Utara.  Sehingga  kita  dapat  perhatikan  bahwa  aksesibilitasnya  atau kemudahannya  dalam  perjalanan  kerja  Bapak  Muhammad  Tarmizi  belum  terpenuhi  dengan  kondisi tuna  daksa,  sehingga  selama  ini  beliau  dalam  menjalankan  kewajibannya  sebagai  pekerja  ia  diantar jemput oleh kerabatnya untuk menuju outlet dimana ia bekerja.
Penyediaan  aksesibilitas  yang  layak  atau  mumpuni  untuk  setiap  pekerja  merupakan  tugas kewajiban  tiap  perusahaan  atau  pengusaha  dalam  memfasilitasi  pekerjanya  khususnya  penyandang
disabilitas karena dampak penyediaan aksesibilitas yang baik sangat besar dalam pengaruhnya dengan tingkat kinerja para pekerja yang ada. Maka dari itu, PT. Sumber Alfaria Trijaya saat ini belum dapat menerapkan  suatu  aksesibilitas  dalam  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  Penyandang  Disabilitas  di perusahaannya.

## 2. Faktor-faktor  Penghambat  Penerapan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Disabilitas pada PT. Sumber Alfaria Trijaya
Setiap  pengaplikasian  suatu  produk  hukum  tidak  semua  berjalan  sesuai  harapan.  Pasti  ada  saja pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  tertentu  yang  menjadikannya  hambatan  bagi  penegakkan hukum  yang  ada  saat  ini,  salah  satunya  bentuk  perlindungan  hukum  yang  masih  menjadi  hutang pelaksanaannya  oleh  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  terhadap  pekerja  disabilitasnya  yang  berdasarkan pasal  67  Undang-Undang  Disabilitas  Nomor  13  Tahun  2003  masih  banyak  terdapat  kekurangan. Pelaksanaannya  belum  sesuai  ketentuan  di  atas  seperti  hak  aksesibilitas  mumpuni  bagi  para  pekerja yang menyandang disabilitas.
Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  mengatur  mengenai  ketentuan  yang  harus dipenuhi perusahaan dalam menyediakan aksesibilitas bagi para pekerja yang menyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kecacatan pekerja. Begitu pula pada PT. Sumber Alfaria Trijaya masih belum memenuhi seluruh ketentuan yang ada bagi para pekerjanya. Para pekerja penyandang disabilitas yang ditempatkan  di  setiap  cabang  atau  unit  outlet.  Seringkali  tak  manusiawi  karena  kadang  jarak penempatan yang jauh dari rumah atau tempat domisilinya. Terbebani dengan itu semua, belum lagi kemampuan  yang  kurang,  serta  kondisi  yang  tak  mumpuni,  menjadi  kendalanya  untuk  bekerja layaknya orang normal.
Teori efektivitas hukum yang  merupakan pendapat dari Soekanto, ada 5 penekanan atau faktor yang dapat mempengaruhi keefektivitasan suatu hukum yang ada di antaranya adalah faktor internal yang terdiri dari hukum itu sendiri dan beberapa faktor eksternal yaitu masyarakat penegak hukumnya kebudayaan serta penegakan hukum itu sendiri ( Soekanto, 2008 ).
Dari beberapa faktor tersebut di atas, jika dikaitkan dengan penelitian mengenai perlindungan untuk  para  pekerja  disabilitas  di  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  ini,  dapat  ditemukan  beberapa  faktor terkait, yaitu ditinjau dari faktor para penegak hukumnya dan faktor masyarakat itu sendiri.
1. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Penegak  hukum  disini  dapat  kita  lakukan  adalah  pihak  pemerintah  daerah  yang  melakukan pengawasan  terkait  persoalan  ketenagakerjaan,  yaitu  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Sumber  Daya Mineral  Provinsi  Bali.  Mereka  memiliki  tugas  dalam  upaya  penegakkan  serta  pengawasan  hukum terkait penerapan aturan hukum terkait ketenagakerjaan. Adapun salah satu tugas Dinas Tenaga Kerja dan  ESDM  Provinsi  Bali,  yaitu  melakukan  pengadaan  sosialisasi  berintegritas  terkait  aturan-aturan kerja,  seperti  keselamatan  kerja,  kesehatan  para  pekerja  yang  dapat  dilakukan  dengan  para  pekerja yang  menyandang  disabilitas  untuk  dapat  memperoleh  perlindungan  hukum  di  dunia  kerja  dengan tanpa  adanya  diskriminasi  di  lingkungan  kerja  karena  untuk  saat  ini  masih  ada  aksesibilitas  yang belum  terpenuhi  untuk  pekerja  penyandang  disabilitas  dalam  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  di  daerah Bali  ini.  Oleh  karena  itu,  dapat  dilihat  bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  ESDM  Provinsi  Bali  masih dianggap kurang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan ini.
Ibu  Manila  Ayupijaya  selaku  Pejabat  Fungsional  Pengantar  Kerja  mengatakan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  ESDM  Provinsi  Bali  dalam  melakukan  pengawasan belum  dapat  menerapkan  sanksi  yang  cukup  tegas  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  kurang memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang ada sehingga menyebabkan kurang optimalnya penyidikan  terhadap  para  pelanggar  aturan  tersebut  dengan  mana  jumlah  personil  pengawas  dengan perusahan  yang  diawasi  berbanding  terbalik  jumlahnya.  Inilah  yang  dianggap  masih  kurang  efisien dan  optimal  dalam  melakukan  tugas  mereka.  Menurut  beliau,  pengawasan  masih  kurang  optimal dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  ESDM  sehingga  menimbulkan  hambatan-hambatan dalam  upaya  menegakkan  hukum  yang  mereka  lakukan.  Begitu  juga  berdampak  terhadap  upaya perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  khususnya  tenaga  kerja  Penyandang  Disabilitas,  meskipun effort  atau  usaha  maksimal  dengan  diadakannya  sosialisasi  guna  mengajak  perusahaan-perusahaan yang  ada  lebih  optimal  melaksanakan  ketentuan  peraturan  yang  ada  sehingga  memberikan pemahaman  pentingnya  upaya  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  menyandang  disabilitas khususnya, namun masih saja terdapat kekurangan dalam praktek riilnya di lapangan.
2. Faktor Masyarakat
Salah satu alasan pembentukkan suatu hukum itu sendiri adalah untuk kepentingan masyarakat karena  itulah  hukum  disebut Cicero lahir  dan  bersumber  dari  masyarakat.  Hukum  berperan  penting dalam  menciptakan  keharmonisan  ketentraman  kedamaian  serta  keadilan  bagi  masyarakat.  Namun perlu  digaris  bawahi  kembali  lagi  kepada  kesadaran  tiap  masyarakat  itu  sendiri  yang  mana  setiap masyarakat  memiliki  pemahaman  berbeda  dan  kesadaran  berbeda  terkait  hukum  itu,  sehingga diperlukan pembinaan lebih ekstra terkait produk hukum yang ada kepada masyarakat. Disinilah dapat kita  ketahui  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  sangat  berperan  dalam  upaya    penegakan  hukum yang  ada  sehingga  nantinya  beberapa  tujuan  hukum  semestinya  dapat  tercapai  di  lingkungan masyarakat.
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Diki  Artanaya  selaku  Manajer  pada  PT.  Sumber Alfaria  Trijaya,  hambatan  yang  terjadi  dikarenakan  mekanisme  penempatan  pekerja  yang  masih kurang  efisien  sesuai  dengan  aturan  dari  kantor  pusat  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  dimana  setiap pekerja  baru  ditempatkan  sesuai  dengan  outlet  yang  membutuhkan  karyawan  sehingga  terjadilah penempatan di tempat-tempat acak yang mana bisa sangat jauh dari tempat tinggal pekerja.
Untuk  upaya  penyelesaian  serta  dalam  mengatasi  setiap  hambatan  tersebut  di  atas,  beberapa upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  adanya  kesinergian  antara  dua  vektor  tersebut  di  atas untuk  mengoptimalkan  dalam  memperbaiki  kesalahan  dan  kekurangan    mereka  sehingga  dapat membantu  dalam  upaya    perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  menyandang  disabilitas  di  PT. Sumber Alfaria Trijaya daerah Bali khususnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan PT. Sumber Alfaria Trijaya terhadap pekerja penyandang disabilitasnya belum terpenuhi, yaitu dalam hal pemberian aksesibilitas yang  mumpuni.  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  khususnya  di  daerah  Bali  masih  belum  cukup  optimal dalam  pelaksanaannya  memenuhi  upaya  perlindungan  bagi  pekerja  yang  menyandang  disabilitas seperti halnya dalam memenuhi standar aksesibilitas sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor  13  Tahun  2003  menghimbaunya  dalam  ketentuan  pasal  67.  Kedua,  beberapa  faktor penghambat  bagi  terlaksananya  upaya  perlindungan  hukum  bagi  para  pekerja  yang  menyandang disabilitas, yaitu  faktor  penegak hukumnya sendiri dan faktor masyarakat.

## 2. Saran
Ada beberapa saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, yaitu: pertama, terkait pengoptimalan penerapan suatu aturan ketentuan hukum untuk perlindungan  pekerja disabilitas    bagi    pihak    perusahaan    PT.    Sumber  Alfaria  Trijaya,  pemerintah  dan  instansi  terkait khususnya  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  ESDM  Provinsi  Bali  sebaiknya  melakukan  pengawasan  yang lebih ketat dan tegas dalam penindakannya. Kedua, bagi  perusahaan  dan  pemerintah   yang  belum sepenuhnya  mengaplikasikan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas dimana tertera kewajiban dalam mempekerjakan setidaknya 1% para pekerja yang menyandang disabilitas di wilayah perusahaan dan 2% untuk wilayah pemerintahan, untuk tetap memperhatikan hak dari para pekerjanya yang menyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Harianto,  A.  (2016). Hukum  Ketenagakerjaan  Makna  Kesusilaan  dalam  Perjanjian  Kerja . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo . Husni, L. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Iroth, D. A. (2017). Aspek Hukum Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lex , 4 (2), 12–21.
Istifarroh,  &  Nugroho,  W.  C.  (2019).  Perlindungan  Hak  Disabilitas  Mendapatkan  Pekerjaan  di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Miliki Negara. Mimbar Keadilan , 12 (1), 21–34.
Krismiyati. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri Inpres Angkasa Biak. Jurnal Office , 3 (1), 43. Maimun. (2007). Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Kresna Prima Persada.
Rochmawati,  A.  E.,  Sonhaji,  &  Solechan.  (2016).  Perlindungan  Hukum  bagi  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas  dalam  Pemenuhan  Hak-Hak  Pekerja  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Semarang. Diponegoro  Law Review , 5 (2), 1–13. Soekanto,  S.  (2008). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Widinarsih,  D.  (2019).  Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia:  Perkembangan  Istilah  dan  Definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 20 (2), 127–142.
Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam  Memperoleh  Pekerjaan  dan  Penghidupan  yang  Layak  bagi  Kemanusiaan. Jurnal Konstitusi , 17 (1), 197–223.