## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2191 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Gugurnya Hak Menuntut Terhadap Korporasi Akibat Pailit
Audaraziq Ismail 1 , Eva Achjani Zulfa 2 , Yutcesyam 3 , Fatiatulo Lazira 4
1234 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
E mail: audaraziqismail37@gmail.com
Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  09 July 2021 Publication : 16 July 2021 Prosecution  is  basically  an  action  by  the  public  prosecutor  to  delegate  a criminal case to the competent District Court so that it is examined and decided by  a  judge  in  a  court  session.  With  regard  to  prosecution,  Article  109  of  the Criminal  Procedure  Code  states  that  there  are  3  reasons  for  stopping prosecution,  namely  that  an  event  is  not  a  criminal  act,  there  is  not  enough evidence collected by investigators to prove the fulfillment of the elements in a criminal act and for the sake of law. The Criminal Code, First, with regard to the application of the principle of ne bis in idem. Second, if the Defendant dies, Third, Expires, Fourth, Settlement outside the court, Article 82 of the Criminal Code has described if an offense is threatened with a fine only, then prosecution can  be  avoided  by  paying  the  maximum  fine  directly.  Against  corporations, prosecution  is  limited  by  a  number  of  provisions,  in  this  case  also  including when the corporation is bankrupt. That as a result, if the entire corporate assets are  included  in  the  bankruptcy  code,  there  will  be  a  transfer  of  corporate licenses and an impact on the liquidation process. Thus, based on the provisions of Article 142 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporation is dissolved. Thus, the prosecution of the bankrupt corporation can be dropped.
Keywords:
Bankruptcy, Prosecution,
Criminal.
Article Info Abstrak Article history: Article Accepted: 09 July 2021 Publication : 16 July 2021 Penuntutan  pada  dasarnya  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  supaya diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.  Berkaitan  dengan penuntutan,  Pasal  109  KUHAP  menyebutkan  adanya  3  alasan  penghentian penuntutan yaitu bahwa suatu peristiwa bukan tindak pidana, tidak cukup bukti yang dikumpulkan oleh penyidik untuk membuktikan pemenuhan unsur dalam suatu tindak pidana dan demi hukum Alasan demi hukum didasarkan pada dasar penghentian  penuntutan  sebagaimana  dinyataan  dalam  KUHP, Pertama, berkenaan  dengan  pemberlakuan  asas ne  bis  in  idem . Kedua, bilamana Terdakwa meninggal dunia, Ketiga , Daluwarsa, Keempat , Penyelesaian di luar pengadilan,  dalam  Pasal  82  KUHP  telah  diuraikan  jika  suatu  delik  diancam dengan  pidana  hanya  denda,  maka  dapat  dihindari  penuntutan  dengan membayar langsung maksimum denda. Terhadap korporasi, penuntutan dibatasi oleh  sejumlah  ketentuan,  dalam  hal  ini  juga  termasuk  bilamana  korporasi dipailitkan.  Bahwa  akibat  bila  keseluruhan  harta  kekayaan  korporasi  tersebut masuk kedalam boedel pailit, terjadi peralihan izin korporasi serta berdampak pada adanya proses likuidasi. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  maka korporasi  tersebut  dibubarkan.  Dengan  demikian,  penuntutan  terhadap korporasi yang dipailitkan dapat gugur.
Kata Kunci:
Pailit, Penuntutan, Pidana.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Audaraziq Ismail
Fakultas Hukum Universitas Indonesia e-mail: audaraziqismail37@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui kepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang memutuskan masih dapat berlangsung atau terhentinya kegiatan usaha dari suatu korporasi. Hukum kepailitian memberikan  suatu  mekanisme  dimana  para  kreditur  dapat  bersama-sama  menentukan  apakah sebaiknya  perusahaan  diteruskan  kelangsungan  usahanya  atau  tidak  berdasarkan  hasil pemungutan  suara  kreditur.  Konsep  dasar  kepailitan  secara  ringkas  terbagi  atas  tiga  hal,  yakni Pertama, sebagai debt  collector yang  merupakan  konsep  pembalasan  dari  kreditur  terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. Kedua , sebagai debt forgiveness yang dimanifestasikan dalam bentuk harta debitur yang dikecualikan terhadap boedel pailit, tidak dipenjara karena gagal membayar utang, penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu,  dan  pembebasan  harta  debitur  atau  debitur  untuk  membayar  utang  pembayaran  yang tidak dapat dipenuhinya. Ketiga , sebagai debt adjustment yang merupakan hak distribusi para kreditur  sebagai  suatu  grup  dengan  menerapkan  prinsip  pembagian  berdasarkan  kelas  kreditur serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Berkaitan dengan akibat hukum kepailitan bagi korporasi itu sendiri, Pasal 24 ayat (1) UU No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU Kepaiitan  dan  PKPU)  yang  menyatakan  bahwa  debitur  demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Mengenai adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian kreditur, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau  kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau  pemberesan  yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Lebih lanjut, terkait dengan kegiatan usaha korporasi sebagai debitur pailit, sebagaimana dalam Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa Pasal 104 Pasal 104
1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2) Apabila  dalam  kepailitan  tidak  diangkat  panitia  kreditor,  Kurator  memerlukan  izin  Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Selain diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, akibat dari pailit terhadap korporasi diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 40 Tahun 200t tentan Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa Pasal 142
1) Pembubaran Perseroan terjadi:
a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telahberakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan  dicabutnya  kepailitan  berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harta pailit  Perseroan  tidak  cukup  untuk membayar biaya kepailitan;
e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
f. karena  dicabutnya  izin  usaha  Perseroan  sehingga  mewajibkan  Perseroan  melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meskipun tidak secara kongkrit dinyatakan bahwa suatu korporasi yang diputuskan pailit tidak  diberikan  izin  dalam  mengelola  sebagian  asetnya  yang  termasuk  kedalam  boedel  pailit, secara  normatif  dengan  berlakunya  ketentuan  Pasal  104  ayat  UU  Kepailitan  dan  PKPU  akan berdampak kepada cakapnya hukum suatu korporasi dalam mengelola harta kekayaannya. Selain itu,  dalam  hal  suatu  selain  bergesernya  kedudukan  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham sebagai  dasar  korporasi  menjalankan  kegiatan  usahanya  selain  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran
Rumah Tangga kepada izin Hakim Pengawas, terdapat pergeseran kepengurusan perusahaan dari direksi  kepada  kurator.  Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung  kedudukan  korporasi  berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas serta kepengurusannya ada pada kurator. Sehingga dapat dikatakan,  bilamana  keseluruhan  aset  dari  suatu  korporasi  masuk  kedalam  boedel pailit  secara tidak langsung dapat dikatakan terjadi proses likuidasi dalam hal kepailitan atas suatu korporasi yang keseluruhan asetnya masuk kedalam boedel pailit.
Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tetapi demikian, tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan.
Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah  merupakan tindak  pidana, tetapin  unsur  tindak  pidana  menjadi  tidak  terpenuhi  karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hal gugur  atau  hapusnya  wewenang  menuntut,  tidak  ada  peniadaan  sifat  melawan  hukum.  Suatu perbuatan tu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut.
Berkenaan  dengan  dasar  penuntutan  terhadap  korporasi,  sebagaimana  dalam  Pasal  59 KUHP  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal-hal  di  mana  karena  pelanggaran  ditentukan  pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak  dipidana.  Berdasarkan  uraian  dalam  pasal  tersebut  terhadap  suatu  peristiwa  pidana  yang melibatkan adanya kegiatan suatu korporasi, maka pengurusnya lah yang dijadikan subjek tindak pidana.
Akibat  dimungkinkan  adanya  proses  likuidasi  dalam  kepailitan  maka  dapat  berdampak pada pemberlakuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa  meninggal  dunia,  dengan  asumsi  bahwa  pertanggung  jawaban  pidana  tidak  bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah  cukup  bukti  untuk  menuntut  maka  dengan  meninggalnya  terdakwa  tidak  menghalangi penuntutannya.  Akan  tetapi,  makna  tuntutan  dalam  hal  tersebut  harus  dimaknai  sebagai penuntutan  perdata  karena  korporasi  tersebut  kehilangan  hak  atas  pengelolaan  hartanya  yang masuk  kedalam  boedel  pailit.  Selain  itu,  bila  keseluruhan  harta  kekayaan  korporasi  tersebut masuk  kedalam  boedel  pailit,  maka  berdampak  pada  adanya  proses  likuidasi.  Sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  71  POJK  Nomor  28/POJK.05/2014,  serta  pasal  142  UUPT  bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit. Berdasarkan uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  menulis  tulisan  yang  berjudul Gugurnya  Hak Menuntut Terhadap Korporasi Akibat Pailit.
1.1.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat 2 (dua) poin permasalahan, yaitu :
1. Bagaimanakah kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP dan RKUHP?
2. Bagaimanakah dampak penuntutan terhadap korporasi akibat pailit?
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana
Pada zaman Raja James I (1566-1625) di Inggris, diawalinya korporasi menjadi subjek hukum.  Perkembangan  korporasi  yang  tidak  terlepas  dari  peranan  revolusi  industri  yang terjadi  secara  global  dan  besar-besaran,  dibutuhkan  suatu  payung  hukum  yang  dapat melindungi kepentingan-kepentingan baik dari pihak pengusaha mauapun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk paying hukum yang diciptakan tersebut diadakannya suatu pembatasan
terhada pertanggungjawaban korporasi pada tahun 1855 dengan dimulainya penambahan kata “ limited ” di belakang nama perusahaannya.
Di  Prancis,  pada  tahun  1807  memasukkan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  dalam kodifikasi Code de Commerce . Dari Code dee Commerce dan Code de La Marine tersebut diadopsi  oleh  Belanda  dalam Wetboek  van  Koopenhandel .  Melalui  asas  konkordansi  serta pengaruh  doktrin societas  delinquere  non  potest kemudian  diadopsi  kedalam Wetboek  van Straftrecht oleh  pemerintah  Belanda  pada  tahun  1881,  yang  kemudian  dijadikan  pedoman dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia (KUHP).
3.1.1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Berbagai Negara
Negara-negara  yang  mengatur  pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi  telah mengadopsi  beberapa  variasi  pendekatan  terhadap  bentuk  dan  lingkup.  Model  yang paling  umum  dapat  dikarakterisasikan  sebagai  “ derivative  liability ”  dimana  korporasi bertanggung jawab terhadap pelaku kejahatan individual. Di Amerika the Model Penal Code tahhun 1962 (selanjutnya disebut sebagai the MPC ) memberikan barometer melalui reformasi  hukum  tentang  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  di  negara  itu  dapat dipastikan. The  MPC mengadopsi  pendekatan  dengan  bentuk respondent  superior . Roland  Hefendehl memberikan  pedoman  atas the  MPC yang  secara  singkat  dijelaskan sebagai  berikut: Pertama, kejahatan  sebagai  kejahatan  umum.  Dalam  kategori  ini, pendakatan yang dilakukan melalui pembuktian yang ditujukan kepada High Managerial Agent atau  Direksi  yang  dilakukan  secara  umum,  seperti  pembuktian  niat  jahat  serta perbuatan yang dilakukan secara sengaja.
Kedua , kejahatan korporasi yang niat jahatnya masih dalam ruang lingkup bisnis korporasi  tersebut,  seperti  monopoli  usaha.  Dalam  kategori  ini,  pendekatan  yang dilakukan  berbentuk respondent  superior dimana  korporasi  akan  diminta pertanggungjawabannya  atas  kejahatan  yang  terjadi  tangpa  memperhatikan  posisi pelakunya dalam struktur perusahaan. Pembuktian yang digunakan melalui “balance of probability ” yang ditujukan kepada pelaksanaan prinsip kehati-hatian korporasi misalnya dengan  alibi  bahwa  dalam  mengerjakan  tugas  tersebut  perusahaan  telah  menugaskan seorang  supervisor  sebagai  bentuk  pelaksanaan due  dilligence untuk  mencegah  atau menghindari  terjadinya  perbuatan  tersebut. Ketiga ,  korporasi  dianggap  melanggar ketentuan  dalam  suatu  perundang-undangan.  Dalam  kategori  ini,  pendekatan  yang dilakukan  berbentuk respondent  superior  rule .  Dalam  pendekatan  ini,  bila  korporasi sudah  terbukti  bersalah,  maka  tidak  perlu  dibuktikan  bentuk  perbuatan  serta  ada  atau tidaknya keuntungan yang diterima.
Di  Afrika  Selatan,  dalam Criminal  Procedure  Act  Section  332  (1) menyatakan bahwa  setiap  perusahaan  harus  bertanggung  jawab  atas  setiap  perbutaan  pidana karyawannya  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  tugasnya.  Sedangkan  di  Australia, dalam Australian Criminal Act Tahun 1995 Section 12.3. , dinyatakan bahwa kesalahan korporasi didudukkan pada perilaku, kebijakan, aturan, dan usaha korporasi atau dengan kata lain kesalahan korporasi dibuktikkan dengan pendekatan corporate culture model . Dapat disimpullkan dalam Section 12.3 bahwa seorang manager perusahaan tinggi telah menyetujui  suatu  tindakan  atau  pegawainya  memahaminya  dengan  keyakinan  bahwa tindakan tersebut akan di setujui.

## 3.2.Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di KUHP dan RKUHP
Mardjono  Reksodiputro,  menjelaskan  bahwa  sebenarnya  kedudukan  korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana,  sudah  dianut  dalam  Pasal  59  KUHP.  Pasal  59  KUHP menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya. Oleh karenanya, subjek hukum pidana korporasi melekat pada perbuatan pengurus itu sendiri. Terdapat peraturan lain yang mengatur pertanggungjawaban korporasi diluar KUHP, yakni:
a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 1 angka 1
korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## Pasal 20
1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi  dan  atau pengurusnya.
2) Tindak  pidana  Korupsi  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan  oleh  orang-orang  baik  berdasarkan  hubungan  kerja  maupun  berdasarkan hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi  tersebut  baik  sendiri  maupun bersama-sama.
3) Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  suatu  korporasi,  maka  korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4) Pengurus  yang  mewakili  korporasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  dapat diwakili oleh orang lain.
7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78
1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,  dikenakan  pidana  sesuai  dengan  ancaman  pidana  masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
b) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116
1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2) Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain  yang  bertindak  dalam  lingkup  kerja  badan  usaha,  sanksi  pidana  dijatuhkan terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin  dalam  tindak  pidana  tersebut  tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
Pasal 117
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b,  ancaman  pidana  yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 119
Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini,  terhadap  badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
a) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
b) perbaikan akibat tindak pidana;
c) pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
d) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal 6
1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,  dan  Pasal  5  dilakukan  oleh  Korporasi,  pidana  dijatuhkan  terhadap  Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi
2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
Berdasarkan  pasal-pasal  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  atas, maka pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sistem pertangungjawaban  “ derivative ”  dengan  pendekatan  doktrin  identifikasi  atau indetification theory .  Didasarkan  pada  pendekatan  identifikasi  karena  dasar  pembuktiannya  berdasarkan hubungan  kerja  baik  sendiri  maupun  bersama-sama,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Allens Arthur Robinson yaitu: “ Under this model, the offences of individual senior officers and  employees  are  imputed  to  the  corporation  on  the  basis  that  the  state  of  mind of  these senior officers and employees (and their knowledge, intention, recklessness or other culpable mindset) is that of the corporation ”.
Sebelumnya  KUHP  mengenal  korporasi  sebagai  subjek  hukum  diwakili  oleh  para pengurusnya  dengan  kata  lain  hanya  didudukkan  pada  bentuk  Perseroan  Terbatas,  bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam Rancangan KUHP (selanjutnya disebut RKUHP) diatur lebih  luas  sebagaimana  dalam  Pasal  45  sampai  dengan  Pasal  49  RKUHP  versi  September 2019 yang menyatakan bahwa
Pasal 45
1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan  terbatas,  yayasan,  koperasi,  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun  tidak  berbadan  hukum  atau  badan  usaha  yang  berbentuk  firma,  persekutuan komanditer,  atau  yang  disamakan  dengan  itu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal 46
Tindak  Pidana  oleh  Korporasi  merupakan  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  oleh  pengurus yang  mempunyai  kedudukan  fungsional  dalam  struktur  organisasi  Korporasi  atau  orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Pasal 47
Selain  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  46,  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang  berada  di luar  struktur  organisasi,  tetapi  dapat  mengendalikan  Korporasi.  Pasal  42 Pasal 48 Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:
a. termasuk  dalam  lingkup  usaha  atau  kegiatan  sebagaimana  ditentukan  dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.
Pasal 49
Pertanggungjawaban  atas  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.
Dalam  ketentuan  RKUHP  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  penerapan pertanggungjawaban  korporasi tidak  hanya  melekat  pada  pengurus  korporasi  tetapi  juga
kepada  pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di  luar  struktur  organisasi,  tetapi  dapat  mengendalikan  Korporasi.  Adapun  pola pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana tetap mengacu kepada KUHP yang  berdasarkan  pendekatan  identifikasi,  namun  hanya  diperluas.  Bila  dalam  KUHP pertanggungjawaban  korporasi  didasarkan  pada  orang  yang  berada  dalam  struktur manajerial  korporasi,  dalam  RKUHP  tersebut,  pertanggungjawaban  korporasi  dapat diterapkan kepada orang yang berada di luar struktur manajerial korporasi seperti pemilik manfaat atau beneficial owner .

## 3.2.1. Gugurnya Hak Menuntut Korporasi Akibat Pailit
Pada  Pasal  1  butir  7  KUHAP  tercantum definisi  penuntutan  sebagai  berikut Penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di sidang pengadilan. Tetapi demikian, tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut.  Oleh  keadaan-keadaan  tertentu,  maka  suatu  peristiwa  pidana  tidak  dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan.
Pasal  109  KUHAP  menyebutkan  adanya  3  alasan  penghentian  penuntutan yaitu bahwa suatu peristiwa bukan tindak pidana, tidak cukup bukti yang dikumpulkan oleh penyidik untuk membuktikan pemenuhan unsur dalam suatu  tindak pidana dan demi  hukum  Alasan  demi  hukum  didasarkan  pada  dasar  penghentian  penuntutan sebagaimana dinyataan dalam KUHP, Pertama, berkenaan dengan pemberlakuan asas ne bis in idem, Pasal 76 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Kedua, bilamana  Terdakwa  meninggal  dunia,  berdasarkan  Pasal  77  KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa  pertanggung  jawaban  pidana  tidak  bisa  diwakilkan  atau  diwariskan  kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut  maka  dengan  meninggalnya  terdakwa  tidak  menghalangi  penuntutannya. Akan  tetapi,  makna tuntutan  dalam  hal tersebut  harus  dimaknai  sebagai  penuntutan perdata. Ketiga, Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan pidana, adalah dikaitkan  dengan  kemampuan  daya  ingat  manusia  dan  keadaan  alam  yang memungkinkan  petunjuk  alat  bukti  hilang  atau  tidak  memiliki  nilai  untuk  hukum pembuktian. Keempat , Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda.
Berkenaan dengan dasar penuntutan terhadap korporasi, sebagaimana dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan  pidana  terhadap  pengurus,  anggota-anggota  badan  pengurus  atau komisaris-komisaris,  maka  pengurus,  anggota  badan  pengurus  atau  komisaris  yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan uraian dalam pasal tersebut terhadap suatu peristiwa pidana yang melibatkan adanya kegiatan suatu korporasi, maka pengurusnya lah yang dijadikan subjek tindak pidana.
Sebagaimana  diketahui  kepailitan  merupakan  suatu  peristiwa  hukum  yang memutuskan  masih  dapat  berlangsung  atau  terhentinya  kegiatan  usaha  dari  suatu korporasi.  Hukum  kepailitian  memberikan  suatu  mekanisme  dimana  para  kreditur dapat  bersama-sama  menentukan  apakah  sebaiknya  perusahaan  diteruskan kelangsungan  usahanya  atau  tidak  berdasarkan  hasil  pemungutan  suara  kreditur. Konsep dasar kepailitan secara ringkas terbagi atas tiga hal, yakni Pertama, sebagai debt collector yang merupakan konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan  menagih  klaimnya  terhadap  debitur  atau  harta  debitur. Kedua ,  sebagai debt
forgiveness yang  dimanifestasikan  dalam  bentuk  harta  debitur  yang  dikecualikan terhadap  boedel  pailit,  tidak  dipenjara  karena  gagal  membayar  utang,  penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu, dan pembebasan harta debitur atau debitur untuk  membayar  utang  pembayaran  yang  tidak  dapat  dipenuhinya. Ketiga ,  sebagai debt  adjustment yang  merupakan  hak  distribusi  para  kreditur  sebagai  suatu  grup dengan  menerapkan  prinsip  pembagian  berdasarkan  kelas  kreditur  serta  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Berkaitan dengan akibat hukum kepailitan bagi korporasi itu sendiri, Pasal 24 ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepaiitan dan PKPU) yang menyatakan bahwa debitur demi hukum  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya  yang termasuk  dalam  harta  pailit,  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan. Mengenai  adanya  kelalaian  yang  mengakibatkan  kerugian  kreditur,  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau  pemberesan  yang menyebabkan  kerugian  terhadap  harta  pailit.  Lebih  lanjut,  terkait  dengan  kegiatan usaha korporasi sebagai debitur pailit, sebagaimana dalam Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa Pasal 104
Pasal 104
1) Berdasarkan  persetujuan  panitia  kreditor  sementara,  Kurator  dapat melanjutkan  usaha  Debitor  yang  dinyatakan  pailit  walaupun  terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2) Apabila  dalam  kepailitan  tidak  diangkat  panitia  kreditor,  Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Meskipun  tidak  secara  kongkrit  dinyatakan  bahwa  suatu  korporasi  yang diputuskan  pailit  tidak  diberikan  izin  dalam  mengelola  sebagian  asetnya  yang termasuk kedalam boedel pailit, secara normatif dengan berlakunya ketentuan Pasal 104 ayat UU Kepailitan dan PKPU akan berdampak kepada cakapnya hukum suatu korporasi dalam mengelola harta kekayaannya.
Selain itu, dalam hal suatu kselain bergesernya kedudukan keputusan Rapat Umum  Pemegang  Saham  sebagai  dasar  korporasi  menjalankan  kegiatan  usahanya selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada izin Hakim Pengawas, terdapat  pergeseran  kepengurusan  perusahaan  dari  direksi  kepada  kurator.  Dengan demikian,  secara  tidak  langsung  kedudukan  korporasi  berada  dibawah  pengawasan Hakim Pengawas serta kepengurusannya ada pada kurator. Sehingga dapat dikatakan, bilamana  keseluruhan  aset  dari  suatu  korporasi  masuk  kedalam  boedel  pailit  secara tidak langsung dapat dikatakan terjadi proses likuidasi dalam hal kepailitan atas suatu korporasi yang keseluruhan asetnya masuk kedalam boedel pailit.
Oleh  karenanya,  implikasi  dari  Pasal  104  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dapat berdampak pada pemberlakuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban  pidana  tidak  bisa  diwakilkan  atau  diwariskan  kepada  orang  lain  atau  ahli waris,  kecuali  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  cukup  bukti  untuk  menuntut  maka dengan  meninggalnya  terdakwa  tidak  menghalangi  penuntutannya.  Akan  tetapi, makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata karena korporasi  tersebut  kehilangan  hak  atas  pengelolaan  hartanya  yang  masuk  kedalam boedel  pailit.  Selain  itu,  bila  keseluruhan  harta  kekayaan  korporasi  tersebut  masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  71  POJK  Nomor  28/POJK.05/2014,  serta  pasal  142  UUPT bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit.
KUHP  hanya  mengenal  pembebanan  pertanggungjawaban  korporasi  yang didasarkan pada system manajerial dalam korporasi tersebut, tidak pada orang di luar korporasi yang dibatasi dengan pembebanan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka  pengurus,  anggota  badan  pengurus  atau  komisaris  yang  ternyata  tidak  ikut campur  melakukan  pelanggaran  tidak  dipidana.  Berdasarkan  uraian  dalam  pasal tersebut  terhadap  suatu  peristiwa  pidana  yang  melibatkan  adanya  kegiatan  suatu korporasi, maka pengurusnya lah yang dijadikan subjek tindak pidana.
Lebih  lanjut,  diatur  dalam  UUPT,  pertanggungjawaban  komisaris  dimaknai secara perdata sebagaimana dalam Pasal 114 UUPT yang menyatakan bahwa Pasal 114
1) Dewan  Komisaris  bertanggung  jawab  atas  pengawasan  Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugas  pengawasan  dan  pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4) Dalam  hal  Dewan  Komisaris  terdiri  atas  2  (dua)  anggota  Dewan  Komisaris atau  lebih,  tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
Konsep penuntutan pidana terhadap korporasi akan berbeda bilamana merujuk kepada ketentuan RKUHP versi September 2019 yang menyatakan bahwa Pasal 45
3) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
4) Korporasi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan  dengan  itu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## Pasal 46
Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau  orang  yang  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  hubungan  lain  yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam  lingkup  usaha  atau  kegiatan  Korporasi  tersebut,  baik  secara  sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Pasal 47 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi  dapat  dilakukan  oleh  pemberi  perintah,  pemegang  kendali,  atau  pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Pasal 42 Pasal 48 Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:
a. termasuk  dalam  lingkup  usaha  atau  kegiatan  sebagaimana  ditentukan  dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.

## 4. KESIMPULAN
1. Dalam  hal  kedudukan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana,  terdapat  perbedaan  antara KUHP  dan  RKUHP.  Dalam  Pasal  59  KUHP  bahwa  pertanggungjawaban  pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya.  Oleh karenanya,  subjek hukum pidana korporasi melekat pada perbuatan pengurus itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 RKUHP versi September diuraikan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus  yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama.  Selain  itu,  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi  dapat  dilakukan  oleh  pemberi  perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.
2. Meskipun  tidak  secara  kongkrit  dinyatakan  bahwa  suatu  korporasi  yang  diputuskan  pailit tidak diberikan izin dalam mengelola sebagian asetnya yang termasuk kedalam boedel pailit, secara normatif dengan berlakunya ketentuan Pasal 104 ayat UU Kepailitan dan PKPU akan berdampak  kepada  cakapnya  hukum  suatu  korporasi  dalam  mengelola  harta  kekayaannya. Selain itu, dalam hal suatu selain bergesernya kedudukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai dasar korporasi menjalankan kegiatan usahanya selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada izin Hakim Pengawas, terdapat pergeseran kepengurusan perusahaan dari direksi kepada kurator. Dengan demikian, secara tidak langsung kedudukan korporasi  berada  dibawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  serta  kepengurusannya  ada  pada kurator.  Sehingga  dapat  dikatakan,  bilamana  keseluruhan  aset  dari  suatu  korporasi  masuk kedalam boedel pailit secara tidak langsung dapat dikatakan terjadi proses likuidasi dalam hal kepailitan atas suatu korporasi yang keseluruhan asetnya masuk kedalam boedel pailit. Oleh karenanya, implikasi dari Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU dapat berdampak pada pemberlakuan Pasal 77 KUHP  yang menyatakan bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa  meninggal  dunia,  dengan  asumsi  bahwa  pertanggung  jawaban  pidana  tidak  bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang  telah  cukup  bukti  untuk  menuntut  maka  dengan  meninggalnya  terdakwa  tidak menghalangi penuntutannya. Akan tetapi, makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai  penuntutan  perdata  karena  korporasi  tersebut  kehilangan  hak  atas  pengelolaan hartanya  yang  masuk  kedalam  boedel  pailit.  Selain  itu,  bila  keseluruhan  harta  kekayaan korporasi  tersebut  masuk  kedalam  boedel  pailit,  maka  berdampak  pada  adanya  proses likuidasi.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  71  POJK  Nomor  28/POJK.05/2014,  serta pasal 142 UUPT bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku, Artikel, dan Jurnal
Harnowo, Emmy Yuhassarie dan Tri. 2005, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Prosiding rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnyaahun 2004, Cet. 2, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
Reksodiputro,  Mardjono.  2004, Tindak  Pidana  Korporasi  dan  Pertanggungjawabanya- Perubahan  Wajah  Pelaku  Kejahatan  di  Indonesia ,  makalah  disampaikan  dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta.
Robinson,  Allens  Arthur.  2008, Corporate  Culture  As  A  Basis  for  The  Criminal  Liability  of Corporations , prepared for the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Business, February, 2008.
Said, M. Natsir. 1987, Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan) , Bandung: Alumni.
Utrecht, E. 1986, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I , cet.4. Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986.
Zulfa, Eva Achjani. 2013, Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus Peringan, dan Pemberat Pidana , Cet. Kedua, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan
Amerika, Mode Penal Code Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ________, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September Tahun 2019. ________,Undang  Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara Pidana
________,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.
________, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ________, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014.