Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies, Volume 3, Number 2 (Desember) 2022
Available at https://ojs.unm.ac.id/JE3S p-ISSN: 2722-3744 e-ISSN: 2776-0278
Analisis Dampak Program Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Pada Implementasi BLT)
Ahmad Murajid 1 , Muhammad Hasan 2 , Nurdiana 3 , Mustari 4*
1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar
Article History Abstract Received Oktober 10, 2022 Approved November 14, 2022 Published Desember 07, 2022 The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the implementation  of  policies  and  the  impact  of  the 2020  BLT  program  on  poverty  alleviation  in Anrihua  Village,  Kindang  District,  Bulukumba Regency.  This  research  is  categorized  as  a Descriptive  Qualitative  research.  Data  were obtained  through  the  results  of  interviews  which were carried out within 3 months from December 2021  to  February  2022.  Based  on  the  results  of the  interviews,  the  implementation  of  the  BLT program  in  Anrihua  Village  has  so  far  been running  smoothly  because  the  local  government always  tries  to  maximize  BLT  program  and  find solutions to problems that exist in the community. In  addition,  the  BLT  program  in  Anrihua  Village has  a  positive  impact  because  it  can  increase community income for additional business capital, capital  for  people's  daily  basic  needs,  and increase people's purchasing power.

## Keywords
Covid-19,
Iimplementation of The BLT Program,
The Impact of The BLT Program.

## JEL Clasification
M10

## How to Cite
Ahmad  Murajid,  Muhammad  Hasan, Nurdiana,  Mustari  (2022).  Analisis Dampak Program Bantuan Penanggulangan  kemiskinan  Terhadap Masyarakat  Miskin  di  Desa  Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba  (Studi  Pada  Implementasi BLT). Journal  of  Economic  Education and Entrepreneurship Studies , 3(2), 381- 395
*Mustari Jl. Raya Pendidikan Kampus Universitas Negeri Makassar Kota Makassar, Sulawesi Selatan, e-mail: mustari7105@unm.ac.id

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  berkembang  dengan  masalah  sosial  yang  meluas  yang mempengaruhi  semua  aspek  masyarakat.  Kemiskinan  adalah  masalah  di  bidang sosial, dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat (Akib, et al, 2016). Tidak hanya di negara  berkembang,  bahkan  di  negara  maju  dengan  keadaan  yang  sangat  buruk, kemiskinan  itu  sendiri  telah  ada  di  semua  lapisan  masyarakat.  Menurut  Sugiyarto dkk.  (2015),  sebagian  besar  penduduk  miskin  baik  di  negara  berkembang  maupun negara  maju  tinggal  di  daerah  pedesaan,  dengan  beberapa  juga  tinggal  di  daerah metropolitan  yang  warganya  telah  bermigrasi  dari  daerah  pedesaan  untuk  mencari kehidupan  yang  lebih  baik.  Sebagaimana  disyaratkan  oleh  alinea  keempat  UUD 1945,  pemerintah  telah  menunjukkan  minat  yang  besar  terhadap  pembangunan warga negara yang adil dan makmur sejak Indonesia merdeka. Karena tujuan utama pembangunan  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  masalah  ini terwakili  dalam  banyak  program  pembangunan  yang  telah  ditampilkan  dan dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kepedulian  yang  signifikan  terhadap  upaya untuk memecahkan tantangan ekonomi (Syafruddin, et al 2021).
Menurut  Yacoub  (2012),  yang  melakukan  penelitian  untuk  bukunya, kemiskinan  adalah  salah  satu  masalah  mendasar  karena  mempengaruhi  banyak negara.  Masalah  paling  luar  biasa  yang  pernah  melanda  Indonesia  adalah kemiskinan. Jutaan anak di negara ini tidak dapat menerima pendidikan berkualitas tinggi karena kemiskinan, yang juga menyebabkan mereka berjuang dengan masalah kesehatan,  kurangnya  tabungan  yang  menghalangi  mereka  untuk  berinvestasi, kurangnya  akses  ke  layanan  publik,  kurangnya  kesempatan  kerja,  kurangnya jaminan sosial dan perlindungan bagi keluarga, dan penguatan urbanisasi. kota, dan yang  lebih  buruk  lagi,  kemiskinan  memaksa  jutaan  orang  untuk  berjuang  demi sedikit  tempat  tinggal,  makanan,  dan  kebutuhan  sandang  mereka.  Menurut  Tiwari (2016),  penting  untuk  menggunakan  metrik  yang  memperhitungkan  ketersediaan, aksesibilitas, penggunaan, dan stabilitas empat komponen utama ketahanan pangan. Kuantitas makanan yang benar-benar dapat diakses adalah prediktor yang baik dari ketersediaan  makanan.  Menurut  Subanti  (2016),  konsumsi  rumah  tangga  beras, umbi-umbian, sayuran, dan tembakau meningkat di Jawa Tengah sebagai akibat dari bantuan  tunai,  tetapi  konsumsi  ikan,  daging,  telur,  dan  susu,  buah,  dan  paket makanan dan minuman menurun.
Salah  satu  masalah  terbesar  yang  dihadapi  negara-negara  berkembang adalah  kemiskinan  (Todaro).  Menurut  definisi  kemiskinan,  itu  adalah ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  non-makanan (BPS). Kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam hal uang dan konsumsi, adalah keadaan yang dikenal sebagai kemiskinan (Jacobus, 2018).  Untuk  mengatasi  kemiskinan  secara  efektif,  diperlukan  strategi  yang terintegrasi, menyeluruh, dan berkelanjutan karena mempengaruhi beberapa sektor, wilayah  geografis,  dan  generasi.  Kemiskinan  memiliki  banyak  aspek  yang  berbeda dan mungkin ada di mana-mana. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah
secara konsisten melakukan inisiatif untuk menguranginya. Upaya ini cukup serius dan  telah  ditingkatkan  statusnya  menjadi  salah  satu  prioritas  utama  pemerintah (Gultom, 2010)
Enam jenis indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan: lapangan kerja, perumahan, pangan, kesehatan, dan pendidikan (Muhammad, 2019). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk menurunkan jumlah dan proporsi penduduk miskin. Salah memilih keluarga binaan merupakan salah satu masalah utama pelaksanaan BLT. Sebaliknya, masih ada  rumah  kaya  yang  mendapatkan  BLT.  Masih  ada  rumah  tangga  miskin  yang tidak  menerima  BLT  (Rosfadhila  2013).  Sudut  pandang  kemiskinan  pendapatan, yang menggunakan uang sebagai satu-satunya indikasi "garis kemiskinan", memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  bagaimana  kemiskinan  diukur  (Edi  Suharto). Stabilitas  ekonomi  terganggu  oleh  kemiskinan,  sehingga  baik  pemerintah  pusat maupun  daerah  harus  bekerja  sama  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Ketika pendapatan naik dan batas asupan kalori tercapai, anggaran makanan akan berubah untuk  memasukkan  barang-barang  berkualitas  lebih  tinggi  seperti  buah,  sayuran, dan  daging  (Pieters  2012).  Pemerintah  harus  mengambil  sikap  proaktif  dalam memerangi  kemiskinan.  Hal  ini  karena  keterlibatan  pemerintah  dalam  distribusi, alokasi, dan stabilitas.
Jika  tujuan  pembangunan,  yaitu  pengentasan  kemiskinan,  ingin  dicapai, keterlibatan pemerintah merupakan syarat yang harus dipenuhi. Besaran dana yang dialokasikan  untuk  pengentasan  kemiskinan  menjadi  tolak  ukur  pengentasan kemiskinan  dan  isu-isu  pembangunan  lainnya.  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  mencantumkan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat sebagai  salah  satu  strategi  pembangunan  untuk  tahun  2004  sampai  2009,  dengan tujuan  menurunkan  kemiskinan  dari  16,7%  pada  tahun  2004  menjadi  8,2%  pada tahun 2009. Jika daya beli masyarakat dapat terus meningkat, tujuan akan tercapai. Pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan,  rencana,  strategi,  dan  inisiatif  yang bertujuan  untuk  mengurangi  kemiskinan.  Sejak  masa  kolonial,  langkah-langkah untuk  mengurangi  kemiskinan  di  Indonesia  telah  dilaksanakan,  sebagian  besar melalui  transmigrasi.  Dengan  memberikan  harapan  segar  dalam  upaya meningkatkan  pendapatan,  program  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah individu  miskin  dalam  suatu  komunitas  selain  mempromosikan  kesetaraan demografis.
Penurunan  pendapatan  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan turunnya kesejahteraan rumah tangga (berdasarkan pengeluaran per kapita).  Amrullah  (2019)  mengamati  bahwa  pada  tahun  2015,  antara  26,6  persen hingga  20,8  persen  keluarga  Indonesia  mengalami  kerawanan  pangan.  Menurut Lembaga  Penelitian  SMERU  (2021),  pandemi  menyebabkan  pendapatan  turun  75% rumah  tangga.  Jumlah  pelanggan  dan  omset  perusahaan  menurun  sebanyak  66 persen  keluarga  dengan  usaha  kecil.  Selain  itu,  tingkat  pengangguran  meningkat sebesar 2,7 juta orang pada Agustus 2020. Sementara itu, dibandingkan dengan upah
nominal  sebelum  pandemi,  upah  rata-rata  pekerja  atau  buruh  turun  -5,2  persen. Sejak  tahun  2020,  pemerintah  telah  menerapkan  sejumlah  langkah  khusus  (luar biasa)  untuk  mengatasi  masalah  yang  ditimbulkan  oleh  pandemi  COVID-19.  Salah satu kebijakan tersebut adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seluruhnya diperuntukkan bagi kebutuhan pemerintah. Demikian pula dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa tahun 2020.
Tenggara  Kota  Makassar  terletak  Kabupaten  Bulukumba,  sebuah  wilayah yang  merupakan  bagian  dari  provinsi  Sulawesi  Selatan.  Dengan  jumlah  penduduk 420.603 ribu jiwa, kabupaten ini terdiri dari 109 permukiman, 27 kelurahan, dan 10 kelurahan.  Mata  pencaharian  sebagian  besar  petani  dan  nelayan  (BPS  Kabupaten Bulukumba).  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bulukumba  melaporkan  bahwa angka kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 7,48%, 7,26% pada 2019, dan 7,10% pada tahun 2020.
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  menimpa  banyak  masyarakat, terutama  daerah-daerah  terpencil  yang  tidak  berada  dalam  kendali  pemerintah. Dengan jumlah penduduk 4.321 ribu jiwa, Desa Anrihua merupakan salah satu desa di  Kecamatan  Kindang,  Kabupaten  Bulukumba.  Ketimpangan  sosial,  mata pencaharian yang tidak stabil, pendidikan, kurangnya prospek pekerjaan, sarana dan prasarana  di  bawah  standar,  dan  pandemi  COVID-19  yang  berpengaruh  signifikan terhadap  gaji  masyarakat,  semuanya  menjadi  faktor  penyebab  tumbuhnya  masalah kemiskinan di masyarakat.
Menurut data perhitungan Pemerintah Desa mengenai angka kemiskinan di Desa  Anrihua  mencapai  0%  berada  pada  angka  10,67%,  presentase  warga  desa bidang  kesehatan  dan  ketenagakerjaan  100%  berada  pada  angka  8,28%,  keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% berada pada angka 28,42%, keluarga miskin  mendapat  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  air  bersih,  dan  hunian  layak mencapai  100%  berada  pada  angka  60,68%  dan  keluarga  miskin  korban  bencana yang  di  tangani  mencapai  0%  berada  pada  angka  0%.  Dilihat  dari  presentase perhitungan  kemiskinan  Pemerintah  Desa  tersebut,  keluarga  miskin  penerima bantuan  sosial  berada  pada  angka  tertinggi  kedua  untuk  ketegori  penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mendapat perhatian yang besar agar angka kemiskinan di desa bisa diminimalisir.
Penanggulangan  kemiskinan  harus  tetap  menjadi  prioritas  pemerintah, khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  dan  Desa  Anrihua,  karena persoalannya cukup kompleks. Untuk mendistribusikan program bantuan sosial dari pemerintah  federal  kepada  penduduk  Desa  Anrihua  dengan  tepat  dan  memerangi kemiskinan  di  desa,  pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  dan  Desa  Anrihua memanfaatkannya  secara  maksimal.  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  sebuah program  bantuan  sosial  yang  dimulai  pemerintah  pada  tahun  2005  dan  masih
berjalan hingga saat ini, adalah salah satunya. Menurut Nurmiza (2015), kehadiran bantuan  masyarakat  membuat  masyarakat  bergantung  pada  pemerintah  dan mengajarkan  masyarakat  untuk  selalu  mengantisipasi  dukungan  dari  pemerintah. Ada  kecemburuan  sosial  di  lingkungan  sekitar.  Satu  pihak  memperoleh  BLT sementara  yang  lain  tidak,  meskipun  memiliki  status  ekonomi  yang  sama.  Ketika individu  yang  tidak  mendapatkan  program  merasa  iri  dengan  mereka  yang melakukannya, ini adalah kecemburuan. Namun mulai tahun 2020, pemerintah telah menerapkan  kebijakan  yang  mengubah  aturan  yang  mengatur  distribusinya  dalam upaya  memerangi  dampak  sosial  ekonomi  dari  pandemi  COVID-19.  Kebijakan  ini mencakup  realokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang seluruhnya  ditujukan  untuk  tujuan  tersebut,  dengan  harapan  dapat  mengentaskan kemiskinan.  khusus  untuk  warga  Kecamatan  Kindang,  Desa  Anrihua  Kabupaten Bulukumba. Sesuai latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas tentang “Analisis  Dampak  Program  Bantuan  Penanggulangan  Kemiskinan  Terhadap Masyarakat  Miskin  Di  Desa  Anrihua  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba (Studi Pada Implementasi BLT)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  deskriptif  kualitatif. Berdasarkan  data  dan  fakta  dunia  nyata,  studi  deskriptif  mencoba menggambarkan  ciri-ciri  (karakteristik)  skenario  yang  menangkap  realitas penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah.
Data  akan  dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Tabel berikut mencantumkan 3 orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini.
Tabel 1. Partisipan dalam Penelitian No.  Nama Jabatan 1. Muhammad Rijal S.Pd Sekretaris Desa 2. Muflihuddin Banira Aparatur Desa 3. Muhammad adnan Aparatur Desa 4. Syamsul Bahri BPD 5. Muhammad Beni Sugianto Tokoh Pemuda 6. Ismail S.Pd Tokoh Masyarakat 7. Dg. Hasinang Tokoh Masyarakat 8. Dg. Raho Tokoh Masyarakat 9. Dg. Niar Tokoh Masyarakat 10.   Dg. Riama Tokoh Masyarakat 11.  Salmi S.Pd Tokoh Masyarakat 12.  Bapak Dg. Karim Tokoh Masyarakat 13.   Dg. Aru Labani Penerima BLT

## HASIL DAN DISKUSI
1. Kondisi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi
Masyarakat Desa Anrihua termasuk dalam kelompok kaya dari segi ekonomi berdasarkan  harta  benda  dan  tingkat  pendapatan,  namun  sejak  wabah  COVID-19 terjadi penurunan jumlah pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penuturan aparat  Desa  Anrihua  yang  ikut  menjadi  informan  dalam  penelitian  tersebut,  salah satunya Muhammad Rijal S.Pd., mengaku warga Desa Anrihua sebelumnya termasuk dalam  kategori  orang  kaya.  Namun,  sejak  pandemi  COVID-19,  terjadi  penurunan tingkat pendapatan masyarakat, mulai dari petani yang akses ke kebunnya dibatasi hingga  karyawan  yang  di-PHK.  Harapan  besar  masyarakat  terhadap  pemberian Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  ini  dapat  membantu  perekonomian  yang  sedang terpuruk  akibat  wabah  tersebut.  Beliau  juga  menuturkan  tingkat  kesejahteraan masyarakat    sebelum  terjadi  pandemi  COVID-19  menurutnya,  Desa  Anrihua  adalah salah  satu  desa  penghasil  komoditi  cengkeh  terbanyak  di  Kabupaten  Bulukumba, dengan  potensi  sumber  daya  alam  tersebut  mempu  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat.  Menurut  Muhammad  Rijal  S.Pd.  kesejahteraan  adalah terpenuhinya  semua  kebutuhan  dasar,  seperti  sandang,  pangan,  dan  papan.  yang disampaikan sebagai berikut:
“Kondisi masyarakat Desa Anrihua cukup baik, walaupun terjadi penurunan pendapatan  masyarakat  sejak  pendemi  Covid-19  karna  terjadi  PHK  dan terbatasnya  petani  dalam  mengakses  kebun  mereka.  Namun  berbagai bantuan telah di salurkan baik BLT Desa, PKH, dan juga BPNT yang sejauh ini  dapat  membantu  meningkatkan  ekonomi  masyarakat.  Selain  itu  Desa kami  juga  merupakan  salah  satu  penyalur  komoditi  cengkeh  terbesar  di kabupaten  bulukumba  di  karenakan  mayoritas  masyarakat  kami  adalah petani cengkeh dan hasil bumi ini cukup menjanjikan di Desa kami dan cukup membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.”
Peneliti berbicara dengan salah satu masyarakat yang menerima BLT untuk mempelajari  lebih  lanjut  tentang  dampak  ekonomi  masyarakat,  dan  mereka melaporkan bahwa:
“Saya  yakin  bantuan  BLT  ini  sangat  bermanfaat  baik  bagi  perekonomian saya  sendiri  maupun  para  korban  pandemi  COVID-19.  Saya  juga  merasa diuntungkan karena BLT ini mendukung keuangan keluarga saya, terutama untuk  kebutuhan  pokok,  dan  pemerintah  telah  memberlakukan  aturan penguncian  yang  membatasi  operasi  kami  di  kebun  dan  juga  beberapa individu  telah  diberhentikan.  Oleh  karena  itu,  saya  yakin  BLT  dapat membantu  pemerintah  mengatasi  dampak  ekonomi  dan  bahkan  mengurangi kemiskinan”
Berdasarkan wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat mengurangi dampak finansial dari wabah  COVID-19,  mendukung  perekonomian  lokal  dalam  memenuhi  kebutuhan sehari-hari, dan meningkatkan daya beli konsumen.
2. Kondisi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosial Dan Budaya
Kebiasaan masyarakat Desa Anrihua juga sangat terlihat saat perayaan hari- hari  bersar  yang  di  rayakan  dengan  bersilaturahmi  tak  hanya  dengan  keluarga terdekat  namun  juga  di  rayakan  bersama  tetangga-tetangga  terdekat.  Di  sisi  lain, orang-orang juga kurang menghargai status sosial dalam masyarakat, namun mereka tetap  menjalani  kehidupan  sehari-hari  mereka  tanpa  prasangka.  Ini  pasti  akan mengarah pada kehidupan sosial yang berkembang. Menurut Bapak Muhammad Rijal S.Pd., sekretaris Desa Anrihua, yang menyatakan bahwa:
“ Nilai-nilai  sosial  di  Desa  kami  seperti  gotong  royong,  silaturahmi  saat perayaan hari besar dan juga ketika ada acara-acara tertentu masih sangat di  lestariakan,  karna  nilai  sosial  yang  dari  luluhur  masih  sangat  kental  di pahami  masyarak  Desa  kami.  Terbukti  saat  hari  raya  orang  berkumpul untuk  tetap  bersilaturahim,  tidak  hanya  keluarga  tapi  juga  tetangga.
Misalnya,  jika  ada  hajatan  atau  akad  nikah,  keluarga  atau  tetangga  akan datang bekerja sama”
Menurut  Teori  Paradigma  Demokratis,  metode  pengentasan  kemiskinan memandang  kemiskinan  sebagai  masalah  struktural  daripada  masalah  yang  hanya mempengaruhi  satu  orang  (Cheyne,  et  al,  1998).  Kemiskinan  dalam  masyarakat merupakan  konsekuensi  dari  ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan  dalam  masyarakat. Teori  ini  menekankan  peran  pemerintah  untuk  dapat  memberikan  jaminan  bagi setiap  individu  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  transaksi  sosial,  dimana  mereka mampu  menentukan  pilihan  dan  memenuhi  kebutuhannya.  Untuk  perspektif  ini, akses tertutup untuk kelompok tertentu adalah penyebab kemiskinan.
Dalam  iplementasi  BLT  sebagai  upaya  penaggulangan  kemiskinan,  dalam pelaksanaannya  tentunya  memiliki  kendala-kendala  yang  terdapat  dalamnya.  Salah satu  kendala  yang  sering  di  dapati  dalam  pelaksanaan  program  BLT  adalah  masih terdapatnya  penerima  bantuan  yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  penerima  BLT, contoh lain masalah yang sering terjadi misalnya terdapat beberapa masyarakat yang tidak  terima  ketetapan  pelaksana  BLT  terkait  daftar  orang-orang  yang  menerima bantuan  BLT.  Di  sisi  lain,  pemerintah  daerah  terus  berupaya  mencari  solusi  atas permasalahan  yang  sering  muncul  selama  penerapan  program  BLT.  Komunitas penerima BLT dapat menangani sendiri uang yang mereka peroleh, yang memberikan keunggulan dibandingkan bentuk bantuan lainnya.
Bantuan langsung Tunai (BLT) sebagai program dalam upaya menaggulangi tingkat kemiskinan di desa Anrihua memang tidak secara langsung berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan daya beli masyarakat, namun program ini dapat
membantu masyarakat  miskin  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  Salah  satu aparatur desa, bapak Muflihuddin Banira ketika di wawancarai mengenai bagaimna implementasi BLT dan bagaimna dampak BLT dalam penanggulangan kemiskinan di desa Anrihua, yang mengatakan bahwa:
“ Terkait dengan implementasi program BLT di desa kami sejauh ini terbilang lancar  namun  memang  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaanya, misalanya  dalam  pendataan  masyarakat  yang  berhak  menerima  bantuan, terkadang terdapat beberapa kendala yang kami dapati namun kami selaku pemerintah setempat selalu berusaha memaksimalkan program dan mencari solusi  terhadap  permasalahan  yang  ada.  Meskipun  program  BLT  tidak berdampak  langsung  terhadap  penurunan  angka  kemiskinan  di  desa  kami, namun  dengan  bantuannya  diharapkan  dapat  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  kurang  mampu.  Program  BLT  membantu  masyarakat  yang kurang  mampu,  terutama  ketika  harga  produk  meningkat.  Beberapa penerima  bantuan  sangat  membutuhkan  bantuan,  seperti  BLT,  yang  dapat dimanfaatkan  baik  untuk  kebutuhan  sehari-hari  maupun  sebagai  modal kerja.  Beban  sehari-hari  penerima  manfaat,  seperti  biaya  pembelian makanan dan kebutuhan dapur lainnya, dapat dikurangi dengan BLT”
Hal  yang  sama  dituturkan  oleh  bapak  Muhammad  Rijal  S.Pd.  selaku sekertaris desa ketika diwawancarai terkait implementasi dan dampak BLT terhadap kemiskinan di desa Anrihua, beliau mengatakan bahwa:
“ Mengenai implementasi BLT di desa kami sejauh ini berjalan dengan lancar, walaupun  dampak  program  ini  tidak  secara  signifikan  mengurangi  angka kemiskinan  di  desa  kami,  namun  saya  berharap  dengan  adanya  program bantuan  seperti  ini  perlahan  bisa  mengurangi  angka  kemiskinan  di  desa kami.  Terkait  pelaksanaan  program  BLT  ini  memang  terdapat  beberapa kendala  namun  allhamdullillah  kami  selaku  pemerintah  selalu  berusaha memberikan  sulusi  terbaik  bagi  masyarakat,  dan  sejauh  ini  tanggapan masyarakat  penerima  bantuan  terbilang  positif  dikarenakan  masyarakat cukup  terbantu  dengan  kondisi  pendapatan  masyarakat  sekarang  yang menurun.”
Bapak  Muhammad  adnan  selaku  aparat  desa  ketika  diwawancarai  juga mengatakan  hal  yang  sama,  menurutnya  implementasi  BLT  sejauh  ini  terbilang lancar  dengan  respon  positif  dari  masyarakat  penerima  bantuan  walaupun  belum berdampak  secara  langsung  dalam  mengurangi  angka  kemiskinan  di  desa  Anrihua, yang menjelaskan bahwa:
“ Alhamdulillah,  sejauh  ini  pelaksanaan  bantuan  langsung  tunai  cukup lancar, bisa kita nilai dari  respon masyarakat  yang cukup positif, saya kira dengan masa pandemi seperti ini yang kebanyakan pendapatan masyarakat menurun itu bakal cukup membantu. Dari segi dampak program ini memang
berlum  berdampak  secara  langsung  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  desa kami, namun kami bakal berupaya untuk memaksimalkan program bantuan yang ada.”
Salah satu BPD dari Desa Anrihua Syamsul Bahri juga memberi penjelasan yang sama, beliau menuturkan bahwa:
“ Sama  seperti  apa  yang  di  tuturkan  informan  anda  sebelumnya,  sejauh  ini implementasi BLT cukup lancar karna respon penerima juga positif saya kira juga  masyarakat  memang  sangat  terbantu  dengan  bantuan  seperti  ini  di masa pandemi.”
Hal tersebut berbeda dari apa yang dikatakan oleh bapak Muhammad Beni Sugianto selaku tokoh pemuda desa Anrihua, beliau menuturkan bahwa:
“ Implementasi  BLT  belum  bisa  di  katakan  berjalan  cukup  lancar,  karena masih  ada  beberpa  masyarakat  yang  seharusnya  menrima  bantuan  BLT namun tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan saya kira pemerintah harus betul-betul jeli dalam  melihat  masyarakat mana yang bisa menerima bantuan BLT.”
Penuturan  dari  bapak  Muhammad  Beni  Sugianto  ditanggapi  berbeda  oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Ismail S.Pd., yang mengatakan bahwa:
“ Memang betul masih ada beberapa masyarakat yang seharusnya menerima bantuan  namun  belum  terdata  dalam  daftar  penerima,  namun  perlu  di ketahui  bantuan  BLT  masih  tetap  berjalan  dan  akan  berlanjut  di  tahun depan  jadi  masyarakat  yang  belum  menima  bisa  terdaftar  namanya  di pendataan selanjutnya.”
Implementasi  BLT  dapat  dilihat  dari  bagaimana  dampak  yang  di  berikan terhadap  masyarak  dengan  bagitu  keberhasilan  program  ini  dapat  di  nilai  hasilnya. Ketika ditanya, salah satu aparat mengatakan bahwa:
“ BLT memang membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama ketika harga produk meningkat. Beberapa penerima, termasuk  yang mendapatkan BLT,  yang  dapat  digunakan  baik  sebagai  modal  perusahaan  maupun  dana kebutuhan  sehari-hari,  justru  membutuhkan  bantuan.  BLT  dapat mengurangi  beban  sehari-hari  penerima  dengan  membantu  mereka membayar  makanan  dan  kebutuhan  rumah  tangga  lainnya.  Beberapa penerima  menyampaikan  rasa  terima  kasihnya  kepada  kami  pemerintah setempat  dan  itu  artinya  bantuan  ini  berdampak  baik  bagi  masyarakat miskin.”
Pak Hasinang juga mengatakan hal yang sama bahwa:
“ Saya  merasa  terbantu  ketika  dukungan  keuangan  langsung  ditawarkan. Saya  menghabiskan  uang  untuk  kebutuhan  dapur  karena  saya  tidak mengumpulkan  cengkeh  dalam  dua  tahun  terakhir  karena  tidak menghasilkan buah.”
Berbeda  dari  yang  diungkapkan  bapak  Dg.  Hasinang,  bapak  Dg.  Raho mengatakan bahwa:
“ Karena  saya  punya  kios,  uang  BLT  saya  manfaatkan  sebagai  tambahan modal jual. ”
Hal senada juga diutarakan oleh Dg. Ibu Raho, Ibu Dg. Niar, seorang penjual kue. Ibu Dg. Niar memanfaatkan dana BLT sebagai tambahan modal karena dananya tidak mencukupi. Dia mengklaim:
“ Uang tunai saya sangat sedikit, jadi saya menggunakan uang BLT sebagai uang  tambahan  untuk  membeli  perlengkapan  kue.  BLT  ini  dapat mengakomodasi kebutuhan trading saya”
Menurut  temuan  studi  Harwidiansyah  (2011),  masyarakat  miskin  percaya bahwa BLT lebih berharga daripada bantuan dalam bentuk sembako karena mereka bisa mengatur uang untuk membeli barang sesuai kebutuhan mereka. Uang BLT yang diperoleh  masyarakat  dapat  dimanfaatkan  sebagai  tambahan  modal  usaha,  selain untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  menurut  sumber  penerima  BLT  yang dihubungi untuk penelitian ini.
Ia  memanfaatkan  uang  BLT  sebagai  tambahan  modal  usaha,  seperti  yang juga disampaikan oleh Ibu Dg. Riama. Dia mengklaim:
“ Walaupun BLT tidak bisa menghilangkan kemiskinan, tapi dengan bantuan BLT ini kami sedikit terbantu apalagi dengan tanaman cengkeh yang tidak berbuah dan efek dari pandemi COVID-19. Uang dari bantuan BLT ini bisa di jadikan sebagai modal usaha dan sapaya bisa membantu meningkatkan taraf hidup kami.”
Salah  satu  tokoh  masyarakat  ketika  di  wawancai  mengutarakan pendapatnya, beliau mengatakan bahwa:
“ Program  BLT  dapat  membantu  masyarakat  miskin  terutama  untuk kebutuhan  pokok.  Tapi  bukan  hanya  kebutuhan  pokok  yang  mampu terpenuhi  namun  kebutuhan  –  kebutuhan  lainnya  juga  karna  penerima mampu  mengolah  dan  mengatur  sendiri  bantuan  yang  ia  terima  karena berupa uang dan ketika di tanya apakah BLT berdampak pada menurunnya angka  kemiskina,  sejauh  ini  memang  belum    berdampak  secara  langsung namun  tentunya  besar  harapan  saya  bantuan  ini  benar–benar  bisa membantu  kesejahteraan  masyarakat  dan  mengurangi  jumlah  masyarakat miskin  di  desa  kami,  karena  program  ini  merupakan  upaya  pemerintah
untuk menanggulangi kemiskinan atau membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka.”
Salah  satu  masyarakat  desa  Anrihua,  ibu  Salmi  S.Pd.  juga  berpendapat terkait BLT, beliau mengungkapkan bahwa:
“ Program  BLT  dapat  membantu  masyarakat  yang  kurang  mampu, khususnya  kebutuhan  pokok  mereka.  Namun,  karena  penerima  mampu mengolah  dan  mengelola  bantuan  yang  diterimanya  karena  berupa  uang, maka  bukan  hanya  kebutuhan  pokok  saja  yang  dapat  dipenuhi;  kebutuhan lainnya  juga.  Ketika  ditanya  apakah  BLT  berdampak  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  tentu  saya  sangat  berharap  bantuan  ini  benar- benar dapat membantu. Karena program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk  memerangi  kemiskinan  atau  membantu  masyarakat  miskin  dalam meningkatkan kualitas hidupnya, maka akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.”
Program BLT menawarkan banyak manfaat, tetapi ada juga masalah dalam implementasinya.  Masalah  terbesar  dalam  pelaksanaan  program  BLT  di  Indonesia adalah  database  masih  belum  diperbarui  di  sejumlah  besar  kabupaten.  Ketepatan alokasi dana BLT kepada orang-orang yang memenuhi syarat akan tergantung pada seberapa andal statistik orang miskin tersebut. Kebutuhan dasar diberikan prioritas tertinggi saat menerima bantuan keuangan, menurut studi Elinpike dari tahun 2010. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  diberikan  prioritas  utama,  kebutuhan  dasar belum  cukup  dipenuhi  oleh  bantuan  langsung  tunai  kepada  orang  miskin.  Namun, program bantuan keuangan langsung yang ada dari keuangan desa memiliki dampak positif  yang  signifikan  terhadap  kelangsungan  hidup  masyarakat  miskin,  terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka.
Di  sisi  lain,  terdapat  beberapa  masyarakat  penerima  BLT  yang  mempunyai pandangan lain terhadap BLT kali, beberapa masyarakat menilai  BLT masih belum mampu  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  miskin,  salah  satu  penerima bantuan BLT, bapak Dg. Aru Labani mengutarakan dalam wawancaranya bahwa:
“ Memang  bantuan  ini  membantu  kami  pada  saat  pandemi,  namun  saya beranggapan  bantuan  kali  ini  bersifat  sementara  dan  bantuan  yang  di berikan  juga  terbatas  hanya  berupa  uang  Rp.  300.000,-  dan  hanya  bisa menutupi kebutuhan sehari – hari.”
Menurut Elinpike (2010), BLT memiliki pengaruh yang kecil terhadap kinerja masyarakat miskin karena mereka tidak dapat bertahan hidup jika itu adalah satu- satunya  sumber  uang  mereka.  Menurut  Nurmiza  (2015),  kehadiran  bantuan masyarakat  membuat  masyarakat  bergantung  pada  pemerintah  dan  mengajarkan masyarakat  untuk  selalu  mengantisipasi  dukungan  dari  pemerintah.  Ada kecemburuan  sosial  di  lingkungan  sekitar.  Satu  pihak  memperoleh  BLT  sementara
yang lain tidak, meskipun memiliki status ekonomi yang sama. Ketika individu yang tidak  mendapatkan  program  merasa  iri  dengan  mereka  yang  melakukannya,  ini adalah kecemburuan. Saat wawancara, Bpk. Dg. Karim menyatakan:
“ Ketika  saya  mendengar  adanya  bantuan  seperti  ini  (BLT)  saya  sangat berharap saya juga bisa menerima bantuan tersebut karna sudah lama saya hidup susah, tapi saya lihat ada penerima lain yang saya rasa lebih banyak masyarakat  yang  lain  yang  lebih  berhak  untuk  menerima  termasuk  saya pribadi,  karena  beberapa  tahun  terakhir  ini  hasil  kebun  sangat  minim apalagi  cengkeh  sudah  beberpa  tahun  tidak  berbuah  jadi  saya  sangat berharap bantuan dari pemerintah.”
Pendekatan  Paradigma  Sosial  Demokrat  menekankan  peran  pemerintah sebagai  ujung  tombak  untuk  dapat  memberikan  jaminan  bagi  setiap  individu  untuk dapat  berpartisipasi  dalam  transaksi  sosial,  memungkinkan  mereka  untuk menentukan  pilihan  dan  memenuhi  kebutuhannya.  Penulis  dapat  menilai  peran pemerintah  seperti  dalam  teori  ini  dengan  menggunakan  berbagai  perspektif  yang dikemukakan di atas. Banyaknya penerima bantuan yang mengaku merasa terbantu dan berusaha memanfaatkan dukungan yang diperolehnya untuk meningkatkan taraf hidupnya menunjukkan bahwa kebutuhannya telah terpenuhi sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN
Dampak  Bantuan  Langsung  Tunai  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di Desa Anrihua sudah berjalan baik, sesuai dengan temuan penelitian tentang dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat miskin di Desa Anrihua  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba  (Studi  pada  pelaksanaan  dari BLT).  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  bantuan  ini  tidak  berhasil  di  banyak komunitas,  desa  Anrihua  meresponsnya  dengan  baik.  Bagi  masyarakat  miskin, Bantuan  Langsung  Tunai  ini  sangat  membantu  karena  dapat  meningkatkan pendapatan  yang  dapat  digunakan  untuk  memulai  usaha,  mendanai  kebutuhan sehari-hari,  dan  meningkatkan  daya  beli.  Penulis  menyarankan  kepada  pemerintah daerah atau pusat untuk mengevaluasi kembali jumlah bantuan langsung tunai yang diberikan, karena diyakini tidak mencukupi dan akan mencegah permintaan jangka panjang  masyarakat  untuk  tambahan  modal  usaha  tidak  terpenuhi  sepenuhnya. Kajian  di  desa  Anrihua  mengungkapkan  bahwa  BLT  memiliki  pengaruh  yang menguntungkan,  oleh  karena  itu  penulis  menyarankan  kepada  pemerintah  daerah untuk  terus  konsisten  membantu  masyarakat  miskin  agar  tidak  terjadi  disparitas antar masyarakat desa di kemudian hari. Kepada pemerintah kota dan federal: Selalu berikan  bantuan  berkualitas  tinggi  kepada  mereka  yang  kurang  mampu  untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. 2015. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan.Graha Ilmu.Yogyakarta. Akib,  Irwan,  Risfaisal,  (2016). Bantuan  Langsung  Tunai.  Jurnal  Equilibrium.  FKIP Unismuh Makassar, Volume II No.2 Februari 2016. Makassar.
Amrullah ER, Ishida A, Pullaila A, Rusyiana A. 2019. Who suffers from food insecurity in Indonesia? Int J Soc Econ. 46(10):1186-1197. doi:10.1108/IJSE-03- 2019-0196. Arfiansyah,  M.A.  2020.  Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Journal  of Islamic Finance and Accounting, Vol. 3 No. 1, Januari-Mei 2020, hlm. 68-82.
Azwardi  &  Sukanto.  2014.  Efektifitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Kemiskinan  di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12, No. (1), hlm: 29-4
Badan Pusat Statistik. (2019). Sosial Dan Kependudukan 2019 : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba.
Badan Pusat Statistik. (2016). Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru: Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik.  (2015) .  Penghitungan dan  Analisis Kemiskinan  Makro  di Indonesia: Jakarta.
Ferezagia, D.V.2018. Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.Vol. 1, No. 1 Desember 2018, hlm. 1.
Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dan Program Keluarga HarapanPKH) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 20(04), 39–53.
Hodijah,  S.  2017.  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  investasi,  PAD  terhadap kemiskinan  melalu  kesempatan  kerja  di  Provinsi  Jambi.  Jurnal  Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Vol. 4, No. 2 November 2017, hlm. 156-173.
Intan Mala Sari dan M Faisal Abdullah, 2017. Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa  Terhadap  Kemiskinan  Desa  Di  Kabupaten  Tulungagung.  Jurnal Ekonomi Pembangunan.
Istijanto,  (2017). Aplikasi  Praktis  Riset  Pemasaran,  Jakarta:  PT  Gramedia,  2005, hlm.  93.  Kementerian  Keuangan,  Buku  Pintar  Dana  Desa  (Dana  Desa  Untuk Kesejahteraan Rakyat) , Jakarta.
Instruksi  Mendagri  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Penaggulangan  COVID-19  Di Desa Melalui APBDesa
Jacobus,H.E.,Dkk.  2018.  Analisis  FaktorFaktor  Yang  Mempengaruhi  Kemiskinan Eumah Tangga Di Sulawesi Utara. Vol.12.No.3 2018, hlm. 87.
Kuncoro  M.  2013.  Mudah  Memahami  dan  Menganalisis  Indikator  Ekonomi. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN Yogyakarta.
Lalira,  D.,  dkk.  2018.  Pengaruh  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa  terhadap  tingkat kemiskinan  di  kecamatan  Gemeh  Kabupaten  Talaud.  Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi, Vol. 18 No. 04 Tahun 2018, hlm. 62-72.
Lembaga Penelitian SMERU, (2021). ‘Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19  on  Households  and  Strategic  Policy  Recommendations  for Indonesia’.Jakata.
Nurmiza.  2014.  Implementasi  Program  Bantuan  Langsung  Sementara  Masyarakat (BLSM) Tahun 2013 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat.  Skripsi  [internet].  [diakses 11 Des2020].<http://jurnal.umrah.ac.id/wp- content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/05/N askah-Publikasi-Nurmiza.pdf>
Pananrangi,  A.I.A.  2012.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Tingkat Kemiskinan. Jurnal Plano Madani Vol. 1 No. 1 2012 hlm. 29-38.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  40  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  205  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  11  Tahun  2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Pieters  H,  Vandeplas  A,  Guariso  A,  Francken  N,  Sarris  A,  Swinnen  J,  Gerber  N, Braun J, Torero M. 2012.
Putra,  H.  S.  2018.  Pengaruh  Dana  Desa  Terhadap  Kemiskinan  Di  Aceh.  Jurnal Analisis Kebijakan, Vol.2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 51-61.
Rahel  Ignatia ,  (2018).  Analisis  Dampak  Bantuan  Program  Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanjung  Beringin  Kabupaten  Serdang  Bedagai”.  Universitas  Sumatra  Utara, Medan.
Rimawan, M & Aryani, F. 2019. Pengaruh Alokasi dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Mnausia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. Jurnal Ilmiah Akuntnasi dan Humanika, Vol. 9 No. 3 September-Desember 2019, hlm. 287-295.
Romi,S  &  Umiyati,  E.  2017.  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan  upah  minimum terhadap  kemiskinan  di  Kota  Jambi.  E-jurnal  Perspektif  Ekonomi  dan Pembangunan Daerah Vol. 7 No. 1, Januari-April 2018, hlm. 1-7.
Rosfadhila M, Toyamah N, Sulaksono B, Devina S. Sodo RJ, Syukri M. 2013. Kajian pelaksanaan  program  bantuan  langsung  tunai  (BLT)  2008  dan  evaluasi penerima  program  BLT  2005  di  Indonesia.  Bogor  (ID):  Lembaga  Penelitian SMERU.
Rusdarti,  Sembayang  LK.  2013.  Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Jurnal  Economia,  Volume  9  No.  1  April 2013
Safitri, RI. 2015. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan : Analisis  Data  Provinsi  di  Indonesia  2010.  [Skripsi].  Bogor  (ID):  Institut Pertanian Bogor.
Safuridar  dan  Novera  Dwi  Suci,  (2017). Analisis  Dampak  Bantuan  Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan  Julok  Rayeuk  Utara  Kecamatan  Indra  Makmu  Kabupaten  Aceh Timur. Universitas Samudra, Aceh 2017.
Septa Muliadi Ginting, (2015). Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan  Terhadap  Kehidupan  Masyarakat  Miskin  Di  Kota  Medan  (Studi Implementasi  Program  Bantuan  Langsung  Tunai/Blt  Kecamatan  Medan Belawan)”. Universitas Sumatra Utara, Medan.
Subanti  S,  Respatiwulan,  Winiota,  S,  Hakim  AH.  2016.  The  impact  of  direct  cash transfer  program  (BLT)  on  household  consumption  in  Central  Java  province. AIP Conf Proc. 1746, 020054 (2016). doi:10.1063/1.4953979.
Sugiarto,  Mulyo,  J.  H.,  &  Seleky,  R.  N.  (2015). Kemiskinan  Dan  Ketimpangan Pendapatan  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten  Bojonegoro.  Argo  Ekonomi  26  (3), 115-120, Jawa Timur 2015.
Sugiono. (2012) . Penelitian Kualitatif Kuantitatif. Bandung, alfabeta.
Syafruddin, Muhammad I, Aziz K, (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Maddenra  Kecamatan  Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Vol. 9, No.2. Agustus 2021.
Tiwari S, Daidone S, Ruvalcaba MA, Prifti E, Handa S, Davis B, Niang O, Pellerano L,  Ufford  PQ,  Seidenfeld  D.  2016.  Impact  of  cash  transfer  programs  on  food security  and  nutrition  in  sub-Saharan  Africa:  a  crosscountry  analysis.  Glob Food
Wahyudin, dkk. 2019. Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupate Nagan Raya. Jurnal Nuansa, Vol. 16 No. 2 Juli-Desember 2019, hlm 181-193.
Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 1998 diperbanyak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.