## FRAGMENTASI PARTAI-PARTAI ISLAM PASCA ORDE BARU
Oleh: Ali Mas’ad 1 e-mail: alimasd08@gmail.com

## STAI TARUNA SURABAYA
Abstrak : Spektrum politik Indonesia diwarnai oleh pergulatan elit  politik yang terpilah dalam  banyak  kelompok,  Kelompok  islam  dan  yang  memakai  simbol-simbol  islam merupakan  salah-satu  kelompok  yang  ikut  andil  dalam  pertarungan  politik, ketika  orde baru masih eksis, partai yang ada hanya terdapat tiga partai yaitu Golkar, PDI dan PPP. Dari  ketiga  partai  tersebut  yang  berafiliasi  dan  bernafaskan  islam  hanya  PPP.  Namun begitu bola reformasi menggelinding maka PPP melahirkan partai-partai islam lainnya, semisal PKB, PBB, PKS dan lainnya,
Khusus kasus politik islam pasca orde baru Kaum formalis memang meluncurkan partai-partai  islam  formal.  Bahkan  PPP  yang  semula  berasaskan  pancasila  berganti berasaskan  Islam,  dan  gambar  ka’bah  menggantikan  gambar  bintang  segi  lima, tetapi dari  sejumlah  partai  yang  menjamur  di  pasca  orde  baru,  hanya  ada  satu  partai  yang menjadi  dambaan  dan  tetap  melekat  di  hati  kaum  santri  yaitu  Partai  Persatuan Pembangunan .
Kata Kunci : Fragmentasi, partai islam, orde baru

## A. PENDAHULUAN
Sejak berdirinya rezim orde baru, spketrum politik Indonesia diwarnai oleh  pergulatan  elit  politik  yang  terpilah  dalam  banyak  kelompok.  Hal  ini terutama tereflesi dari munculnya puluhan parati politik yang masing-masing tepilah akibat perbedaan visi dan misi, bahkan spectrum ideology. Kelompok islam  dan  yang  memakai  simbol-simbol  islam  merupakan  salah-satu kelompok yang ikut andil dalam pertarungan politik tadi.
Bahkan,  kubu  Islam  sendiri  terfragmentasi  pula  dalam  beberapa kelompok  yang  kadangkala  bersaing,  bahkan  bertentangan.  Munculnya belasan  partai  islam  adalah  bukti  konkrit  dari  fragmentasi  kubu  islam  tadi. Bahkan,  selain  partai-partai  politik  islam,  ternyata  masih  muncul  pula kekuatan-kekuatan  politik  islam  nonpartai  seperti  terrefleksi  dari  munculnya berbagai “milisi” (seperti Front Pembela Islam, Front Hizbullah, Laskar Jihad dan lainnya). Banyak di antaranya yang tak punya afiliasi –apalagi kordinasi- dengan  partai  politik  islam  tadi.  Yang  pasti,  setiap  varian  kekuatan  politik islam  tadi,  ternyata  masing-masing  mengklaim  sebagai  representasi  dari asipirasi  ummat.  Masing-masing  menggunakan  berbagai  atribut  dan  idiom islam  guna  manarik  simpati  massa,  bahkan  mereka  cukup  sering menggerakkan massa untuk tujuan politik mereka.
Sebenarnya,  fragmentasi  politik  islam  di  Indonesia  bukanlah fenomena  baru.  Pada  era  orde  lama  misalnya,  kekuatan  politik  islam  juga mengalami  fragmentasi  dalam  beberapa  partai  semisal  Masyumi,  NU, Partai Syarekat Islam Indoniesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti). Di
1 Dosen STAI Taruna Surabaya
era  orde  baru,  kendati  kekuatan  politik  Islam  difusikan  dalam  sau  kekuatan bernama  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  namun  fragmentasi  antar unsur  tetap  terjadi,  yang  bermuara  pada  peristiwa  penggembosan  PPP  oleh NU  tahun  1984. 2 Ketika  orde  baru  berakhir,  fragmentasi  politik  Islam kembali terjadi, bahkan dalam wujud yang lebih vulgar, di mana keterbelahan politik Islam mengkristal dalam wujud belasan partai Islam.
Fragmentasi  politik  Islam  dengan  segala  penyebabnya  tadi  tentu  saja potensial menumbuhkan konflik intraumat. Karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam perspektif politik.

## B. FENOMENA DALAM DUNIA SANTRI
Selama  orde  baru  terdapat  tiga  femomena  penting  dalam  dunia  santri, dimana  satu  dan  yang  lain  saling  mempengaruhi; Pertama ,  terjadinya santrinisasi priyayi”; yakni proses islamisasi yang intensif di kalangan priyayi dan  golongan  menengah  pada  umumnya.  Banyak  dari  kaum  jawa  abangan yang  mulai  tertarik  menjalani  praktik  praktik  islami  secara  lebih  intensif, terutama  dimulai  dai  praktik  sufisme.  Membanjirnya  keterlibatan  kaum priyayi  dalam  berbagai  pengajian,  membludaknya  jumlah  jamaah  haji  dan makin  banyaknya  masjid  yang  didirikan  di  wilayah  basis  kaum  abangan misalnya, adalah bukti fenomena tadi. 3
Kedua ,  kecenderungan  pemerintah  untuk  merangkul  kaum  santri  salam birokrasi  pemerintah,  terutama  berasal  dari  sarjana  santri  lingkungan Himpunan  Mahasiswa  (HMI).  Dari  mereka,  bahkan  ada  yang  menjadi Gubernur  dan  Menteri.  Fakta  ini  oleh  Burhan  D.  Magenda 4 disebut  sebagai cerminan pelaksanaan semboyan “Islam cultural yes, Islam ideology no” dari pemerintah  ketika  berhadapan  dengan  kubu  Islam.  Kebijakan  ini  dilakukan sedikit  banyak  karena  pertimbangan  realitas  bahwa  kelompok  adat  dan  suku laur  jawa  secara  cultural  memiliki  keislaman  yang  kuat  keislaman,  sehingga perlu dirangkul dalam konteks perwujudan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini juga merupakan kompensasi dari kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih member kesempatan kepada  kelompok Cina keturunan, dengan “mematikan” ekonomi Bazaar kaum santri.
Ketiga ,  terjadinya  booming  sarjana  Muslim  di  era  Orde  Baru  akhirnya menumbuhkan  reorientasi  pemahaman  Islam  yang  sangat  humanistik.  Yakni makin  pudarnya  “islam  politik”  dan  tumbuhnya  “islam  cultural”,  sesuai rencana  pemerintah  orde  baru.  Donald  K.  Emerson,  salah  seorang  pengamat politik Indoensia, berpandangan bahwa di  alam orde baru, wajah islam  pelan tapi  pasti  menjadi  lebih  mewujudkan  diri  pada  warna  kulturalnya,  dari  pada bentuk  pemahaman  yang  berbau  ideologis  yang  pernag  gagal  perjuangannya di  awal  kemerdekaan  hingga  awal  orde  baru.  Akibat  pergeseran  orientasi pemahaman  islam  inilah  akhirnya  ummat  islam  cenderung  bersikap  “luwes” dengan menerima penerapan asas tunggal, suatu hal yang barangkali sulit jika islam  politik  (formalism  Islam)  lebih  ditekankan.  Dengan  penekanan  pada penerapan  islam  cultural  inilah  maka  seluruh  energy  ummat  dimunculkan dalam  bentuk  kegairahan  kegiatan  beragama.  Sementara  itu,  kegiatan  berbau
2 Ahkmad Muqawwam, Membangun Kembali Kejayaan (Jakarta: Pustaka Informasi, 2011), 67.
3 Burhan D. Magenda, Perubahan dan Kesinambungan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 4.
4 Ibid ., 7.
politik  seperti  partai  Islam  tak  lagi  mendapatkan  proporsi  perhatian  yang besar.
Reorientasi  pemahaman  islam  ini,  sekali  lagi,  tampaknya  tak  lepas  dari implikasi lain yang timbul akibat kebijakan pemerintah baik lewat modernisasi politik  yang  dilancarkan  di  awal  orde  baru  maupun    ketika  asas  tunggal digelindingkan  di  gerbang  1980-an.  Kebijakan-kebijakan  semacam  ini tampaknya  secara  tak  langsung  punya  andil  besar  untuk  mendorong  ummat islam menanggalkan baju ideologisnya. 5
Dugaan seperti ini tidaklah keliru. Terbukti ketika orde baru yang dasar politiknya sangat  fobi pada islam  politik tumbang, maka sebagian  elit  politik islam yang di masa orde baru berpolitik pragmatis, menghindari sikap politik martir.  Mereka  akhirnya  kembali  menampilkan  wajah  aslinya  sebagai  islam politik,  menampilkan  partai  politik  islam  dengan  segala  variannya.  Namun sebagian  santri  lain  ternyata  ada  yang  secara  prinsipil  –  bukan  karena pemaksaan  orde  baru-  memang  menggubah  visi  politik  ke  arah  cultural, sehingga  meskipun  perjuangan  politik  islam  tetap  diteruskan,  namun  mereka tetap memilih melalui jalur cultural. Kelompok ini kendaati mendirikan partai politik, namun  memilih yang berwajah inklusif dalam penampilan, tapi tetap konsisten  dalam  keyakinan  dan  orientasi.  Dari  kecenderungan  terakhir  ini akhirnya  memperlihatkan bahwa di tengah liberalisasi politik pasca orde baru ternyata  fragmentasi  politik  di  kalangan  santri  kembali  terjadi,  seperti terrefleksi dari  lahirnya berbagai partai politik berbasis santri. Perbedaan dan fragmentasi  tadi  tentu  saja  berpotensi  menimbulkan  benturan  atau  bahkan letupan  konflik  antarkelompok  yang  sudah  tentu  akan  diikuti  oleh  barisan pengikutnya.

## C. POLA FRAGMENTASI DALAM ISLAM
Bagi  kaum  islamis,  islam  dipandang  sebagai  ajaran  yang  sangat  khas. Islam  tidak  hanya  mengatur  urusan  hubungan  manusia  dengan  tuhan,  tetapi lebih komprehensif mengatur pula hubungan antara manusia dengan manusia atau  bahkan  dengan  alam  semesta.  Islam  bersifat  transcendental  sekaligus social,  yang  dalam  terminology  al-Qur’an  dinamakan kaaffah .  Memang, dalam  persoalan  social,  islam  memberikan  kebebasan  berijtihad  kepada ummatnya.  Sebab,  semua  hal  dalam  koteks  social  memang  pada  asalnya dibolehkan,  kecuali  yang  dilarang.  Namun,  ijtihad  dalam  wujud  ijma’ maupun qiyas tetap berpijak pada moralitas wahyu. 6
Fenomena  ini  tentu  saja  mengindikasikan  bahwa  perbedaan  interpretasi atau  fragmentasi  dalam  islam  meliputi  banyak  segi,  mulai  dai  sisi  ideology, politik,  budaya,  sosio  ekonomi,  sampai  pada  pola  gerakannya.  Sebagian kelompok  berpendapat,  paradigm  politik  islam  seperti  tadi  diungkap misalnya,  tentu  hanya  dapat  diwujudkan  jika  kalangan  islam  menjadi pemegang  otoritas,  atau  minimal  dapat  mempengaruhi  para  pengambil kebijakan  secara  signifikan.  Jalan  untuk  merealisasikan  hal  itu  tidak  lain adalah  melalui  jalur  politik  dalam  arti  seluas-luasnya, 7 dengan  membentuk
5 Dhuroruddin  Mashad, Akar  Konflik  Politik  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar, 2008), 102.
6 Ibid ., 106.
7 Nur  Khalis  Madjid,  “Kata  Pengantar”  dalam  Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dan  Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1996), ix.
konstitusi  islam,  memakai  islam  sebagai  dasar  dan  ideology  Negara.  Dalam kaitan  ini,  Khomeini  misalnya,  berargumentasi  bahwa  setelah  hokum  dibuat perlu  diciptakan  kekuasaan  eksekutif.  Demikian  pula  islam.  Setelah mendatangkan hokum, islam pun menetapkan pemegang kekuasaan eksekutif. Di  zaman  Rasulullah,  hokum  bukan  saja  disebarkan  tapi    dilaksanakan. Beliau juga pelaksana hokum  dan beliau menjalankan hokum  pidana islam. 8 Dalam  konteks  politik,  kaum  islamis  yang  berpemikiran  demikian  kiranya dapat  disebut  sebagai  kelompok  Islam  formalis.  Sebab,  memang  mereka menghendaki  islam  secara  formal  ditamapilkan  dalam  kehidupan  bernegara dan  menadi dasar filosofis formal dalam mengelola Negara.
Namun pendapat itu ditentang oleh sebagian kalangan politik Islam lain yang  kendati  mengakui  Islam  bersifat  kaffah,  mengatur  segala  aspek kehidupan,  namun  bagi  mereka  nilai-nilai  islam  cukup  saja  menyinari ideology  bukan  menjadi  ideology.  Semangat  islam  cukup  mendasari  etika berpolitik  dan  bukan  diformulasikan  dalam  bentuk  Negara  dan  ideology politik.  Mereka  berpendapat,  adalah  sebuah  kekeliruan  besar  untuk mencampuradukkan  antara  islam  dan  politik  dalam  wujud  formalism.  Islam bukanlah politik dan politik hendaknya jangan dipaksakan menjadi baju dari islam.  Memasukkan  islam  dalam  kerangka  politik,  kendati  dengan  maksud untuk mengagungkan islam, menurut kelompok kedua ini hakikatnya justeru akan merendahkan islam.
Mereka berpendapat islam bukanlah ideology, tapi lebih sebagai sumber untuk  membentuk  ideologi  bagi  ummat  islam. 9 Dalam  perspektif  mereka, yang  dinamakan  idelogi  islam  adalah  nilai-nilai  musyawarah,  kejujuran, kebenaran  dan  keadilan. 10 Jika  nilai-nilai  tadi  telah  dilaksanakan  dalam berbagai  kebijakan  dan  kehidupan  kemasyarakatan,  pada  saat  itu  ideology islam telah diterapkan dan Negara islam telah terwujud. Meminjam pendapat Pak  Syafii  Maarif,  bahwa  doktrin  islam  tidaklah  menetapkan  pola  teori tentang  Negara  yang  harus  diikuti  ummat  islam.  Yang  penting  bagi  islam adalah  prinsip  musyawarah,  keadilan  dan  kejujuran  telah  dilaksanakan. Secara  pola  piker,  kaum  islamis  ini  dapat  digolongkan  ke  dalam  kelompok islam substansial yang menekankan substansi dari pada formalitas. 11
Dalam  konteks  politik  Indonesia  kekinian,  kelompok  pertama menginginkan islam  diformalkan dalam  suatu  parati politik di  dalam sebuah Negara.  Mereka  juga  menginginkan  diterapkannya  ideologi  islam  atau setidaknya  dalam  bentuk  dihidupkannya  kembali  piagam  Jakarta  seperti dimunculkan  Partai  Bulan  Bintang  (PBB)  dan  dalam  derajat  lebih  terbatas oleh  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  Partai  Keadilan  Sejahter (PKS).  Sedangkan  kelompok  kedua  cenderung  melihat  sila  pertama Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  telah  merupakan  refleksi  dari  ke-Islam-an  itu
8 G.H. Jansen, Islam Miltan , terj. Armahedi Mahzar (Badung:  Pustaka, 1980), 205.
9 Nur  Khalis  Madjid,  “Cita-cita  Politik  Islam”  dalam Aspirasi  Ummat  Islam  Indonesia (Jakarta: Leppenas, 1983), 16.
10 Ahmad  Syafii  Maarif,  “Islam,  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia”  dan  M.  Amien  Rais, “Indonesia dan Demokrasi” dalam Aspirasi Ummat Islam Indonesia (Jakarta: Lappenas, 1983), 42 dan 73.
11 Dhuroruddin Mashad, Akar Konflik,…. 109.
sendiri, 12 di  saat  yang  sama  mereka  ingin  untuk  tidak  menumbuhkan  sikap menang sendiri terhadap kelompok agama lain dalam sebuah Negara nasional bangsa.
Perbedaan  visi  antara  formalism  dan  substansialisme  dalam  konteks aktualisasi  ajaran  Islam  ini  akhirnya  berimplikai  pada  sikap  dan  kiprah mereka  dalam  dunia  politik.  Kelompok  formalis  pada  akhirnya  berusaha optimal  untuk  mengaktualisasikan  visinya  tentang  islam  dalam  bernegara secara  formal  pula  dalam  berbagai  bentuk  institusi,  seperti  partai  islam. Mereka secara terang-terangan tampil dengan baju islam formal dalam kiprah politik,  mamakai  idiom  dan  simbolitas  islam  untuk  mencapai  tujuan politiknya. Dalam persaingan politik, islam  tampil dengan wajah politik  dan karenanya beralasan jika mereka dikelompokkan dalam kubu Islam politik.
Sementara itu, kaum substansial tampaknya tak terlalu peduli pada idiom dan  institusi  islam  poltik  formal  seperti  apa  yang  diperjuangkan  kaum formalis.  Ada  alasan  penting  yang  melandasi  pemikiran  ini  yaitu; Pertama , mereka  hawatir  bahwa  ekploitasi  simbolitas  islam  justeru  dapat  merusak keluhuran  islam,  terutama  jika  actor  politiknya  tak  berhasil  tampil  dengan etika islam baik disadari atau tidak.
Kedua ,  sejarah  islam  di  era  kenabian  menurut  penilaian  mereka  dalam kenyataannya  dinilai  tidak  menampilkan  wajah  islam  secara  formal  dalam wujud Negara. Konstitusi yang mengatur Negara kala itu tidak secara formal dinamakan konstitusi islam, tapi konstitusi Madinah yang kala itu masyarakat pluralis  baik  dalam  suku  maupun  agama.  Berpijak  pada  fakata  ini  mala  hal yang penting dalam islam adalah etika, bukan pada formalistas bentuk.
Ketiga , mereka melihat bahwa realitas kehidupan bernegara tidak dihuni oleh  masyarakat  homogeny  termasuk  dalam  soal  agama.  Adalah  tidak  etik untuk  memaksakan  islam  formal  berlaku  dalam  tatanan  Negara  yang pluralistis  karena  agama  lain  sudah  pasti  akan  pula  memiliki  agenda  yang sama. Karena itu, wajah pluralism perlu ditampilkan untuk mewujudkan kerja sama lintasan kelompok agam tanpa melupakan nilai-nilai ideal dalam islam. Islam melalui organisasi inklusif ini justeru akan secara leluasa diinfiltrasikan dalam  kehidupan  kemasyarakatan  secara  luas  tanpa  perlu  menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan. Islam dalam konteks ini disublimasikan dalam konteks  cultural  dengan  membumikan  dan  mengaktualisasikan  ajaan  islam dalam  kehidupan  masyarakat  yang  majemuk.  Dengan  pendekatan  cultural inilah  sosialisasi,  internalisasi  dan  enkulturasi  ajaran  islam  dapat  mejangkau seluruh  masyarakat  baik  disadari  atau  tidak  tanpa  menemui  resistensi terutama  dari  kelompok  non-islam.  Dapa  dipahami  jika  kelompok  ini dinamakan  islam  cultural.  Pandangan  tentang islam  yes,  partai  islam  no, kiranya  dapat  dijadikan  contoh  yang  tepat  dalam  pengaplikasian  pola  pikir tersebut 13 yang berbeda dengan kelompok pertama yang berpandangan islam yes, partai islma juga yes .
12 Fenomena  ini  diperkuat  oleh  pemikiran  Abdurrrahman  Wahid  yang  berpendapat  kendati Indonesia tak menganut Negara Islam bukan berarti umma islam sebagai bagian terbesar bangsa telah  meninggalkan  apa  yang  terpenting  dalam  islam;  yakni  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa.
13 Nurcholis  Madjid, Islam;  Kemordenan  dan  Keindonesiaan (Bandung:  Mizan,  1991),  204  dan 253.

## D. PETA FRAGMENTASI PARTAI-PARTAI ISLAM
Para  pemikir  tentang  islam,  umumnya  berpendapat  bahwa  islam hakikatnya  bukan  sebuah  agama  dalam  pengertian  umum,  yakni  hanya menyangkut  kehidupan  pribadi  manusia  dalam  hubungan  dengan  tuhannya. Islam  adalah  cara  hidup  total  di  mana  ajarannya  merupakan  petunjuk  hidup yang  menyangkut  seluruh  sisi  kehidupan,  pribadi  dan  masyrakat,  material maupun  moral,  ekonomi,  social  budaya,  hokum  dan  politik  serta  masalah local  maupun  internasional. 14 Inilah  ciri  khas  islam  yang  oleh  mayoritas islamolog  disebut  tidak  dimiliki  oleh  ajaran  agam  lain.  Dalam  konteks  ini, setiap pemimpin politik islam memiliki pemikiran yang hampir serupa.
Karena  itu,  bagi  suatu  kelompok  tertentu  bahwa  muslim  hakikatnya  tak hanya dituntut untuk menyerahkan diri kepada Tuhan hanya di tempat ibadah, tapi  melainkan  di  sembarang  waktu  dan  tempat.  Ibadah  hakikatnya  bukan hanya  mencakup  ritualisme  semata,  tapi  juga  penerimaan  tuhan  sebagai sasaran  loyalitas  tertinggi,  pusat  ketundukan.  Implementasi  dari  pemikiran politik  islam  semacam  ini  tentu  saja  untuk  mewujudkan  tujuan  dasar  islam yakni masyarakat berkeadaban yang rahmatan lil alamin.
Namun  dalam  mengimplementasikan  pemikiran  tadi  diantara  kaum islamis  terdapat  variasi  bahkan  fragmentasi  pemikiran  baik  dalam  dimensi ideologis, politis, cultural, sosio ekonomi dan pola gerakan.
Perbedaan visi dan interpretasi inilah yang sering kali dibawa-bawa pula dalam konstelasi kehidupan politik yang kadang memperlihatkan perseteruan. Sebenarnya, fragmentasi visi dan interpretasi di lingkungan islam ini hal yang wajar,  sebab  dalam  islam,  pluralitas  bukan  sja  dibolehkan,  tapi  justeru merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan. 15
Khusus  kasus  politik  islam  pasca  orde  baru  seperti  dengan  tampilnya PKB  memang  memperlihatkan  fenomena  yang  berlainan  dibandingkan dengan  sebelumnya;  yakni  tidak  semua  kaum  santri  beramai-ramai membbikin  partai  islam  dalam  wujud  formal.  Kaum  formalis  memang meluncurkan  partai-partai  islam  formal.  Bahkan  PPP  yang  semula menjadikan  pancasila  sebagai  asas  tunggal  dan  tanda  gambar  ka’bah diganikan  bintang  segi  lima,  maka  pada  pasca  orde  baru  kembali menampilkan diri  sebagai  partai  berideologi islam  dengan kembali  memakai lambang  ka’bah. 16 Sementara  itu,  kaum  substansialis  pluralis  dan  inklusif kendati basis massanya tetap mengandalkan pada suara islam.
Namun  perlu  dicatat,  kendati  kaum  substansilais  bersikap  akomodatif pada  politik  dengan  membuang  label  formalism,  sehingga  di  era  orde  baru dapat  lebih  dekat  dengan  kekuasaan  namun  mereka  tidak  serta  merta menerapkan  politik  konservatisme.  Banyak  tikoh  politik  dilingkungan substansialis  yang  bersikap  kritis  pada  pemerintah.  Kritisisme  ini  oleh William  Liddle,  dicermati  sebagai  diletakkan  di  atas  landasan  kepentingan baik  keislaman  mauapun  keindonseiaan.  Sebagian  mereka  malah  mengkritik pemerintahan  di  samping  secara  sungguh-sungguh  mengkritik  tak  kunjung diwujudkannya  prinsip  keadilan  social  dalam  perekenomian  Negara. Sementara  itu,  dari  sisi  internal  ummat  Islam,  selama  dua  dekade  terakhir
14 G.H. Jansen, Islam Miltan , terj. Armahedi Mahzar (Badung:  Pustaka, 1980), 10.
15 Chozin  Chumaidi, Bangkitlah  Partaiku;  Ideologi,  Strategi  dan  Kepemimpinan  PPP (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2011), 24.
16 Rancangan Materi Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, Bandung, Juli 2011.
abad  20  para  intelektual  muslim  yang  berpaham  substansial  –yang  sama sekali tidak monolitik dalam orientasi kegamaan, politik dan social –berusaha menerjemahkan  peran  mereka  secara  strategis  dan  menjalankan  hasil terjemahan  itu  secara  tepat  agar  mereka; Pertama ,  tidak  terjebak  dengan mengulangi  kesalahan  masa  lampau  akibat  bacaan  dan  penilaian  keliru tentang  hambatan  structural  dan  cultural. Kedua ,  dapat  membawa  ummat menuju gerbang masa depan yang lebih cerah.
Karena  itu,  berbeda  dengan  cara  menyimak  partai  Islam  di  masa  orde baru  dan  sebelumnya  di  mana  partai  islam  secara  kasat  mata  dapat  disimak apa  adanya  dari  nama  maupun  ideologinya,  maka  di  era  pasca  orde  baru penggambaran  dan  anlisis  partai  islam  perlu  dipijakkan  pula  apda  kerangka substansialisme  dan  formalisme  ini.  Atas  argumentasi  tadi  dalam  kajian  ini penulis memasukkan PKB dalam analisis politik islam. Dengan demikian dari 141 partai yang telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman, ada 41 di antaranya termasuk golongan partai Islam.
Ke-41 partai Islam itu antara lain meliputi; (1) Partai Ahlus Sunnah wal Jama’ah  (2)  Partai  Aliansi  Kebangkitan  Muslim  Sunni  Indonesia  (3)  Partai Abul  Yatama  (4)  Partai  Amanat  Masyarakat  Madani  (5)  Partai  Politik Tharikat  Islam  (6)  Partai  Bakti  Muslim  (7)  Partai  Bulan  Bintang  (8)  Partai Cinta  Damai  (9)  Partai  Demokrasi  Islam  Republik  Indonesia  (10)  Partai Dinamika  Ummat  (11)  Partai  Dua  Syahadat  (12)  Partai  Era  Reformasi Tarbiyyah Islamiyyah (13) Partai Indonesia Baru (14) Partai Islam Indonesia (15)  Partai  Islam  Persatuan  Indonesia  (16)  Partai  Gerakan  Insan  Muttaqin Indonesia  (17)  Partai  Ka’bah  (18)  Partai  Keadilan  (19)  Partai  Kebangkitan Bangsa (20) Partai Kebangkitan Kaum Ahulussunnah wal Jama’ah (21) Partai Kebangkitan  Muslim  Indonesia  (22)  Partai  Kebangkitan  Ummat  (23)  Partai Kesatuan  Ummat  Indonesia  (24)  Partai  Kesatuan  Wahdatul  Ummah  (25) Partai  Politik  Islam  Masyumi  (26)  Partai  Majawangi  (27)  Partai  Masyumi Baru (28) Partai Nahdatul Ummah (29) Partai Persatuan (30) Partai Persatuan Islam  Indonesia  (31)  Partai  Persatuan  Pembangunan  (32)  Partai  Persatuan Persatuan  Sabilillah  (33)  Partai  Pengamal  Tarikat  Islam  (35)  Partai  Politik Tarikat  Indoensia  (36)  Partai  Solidaritas  Uni  Indonesia  (37)  Partai  Sarikat Islam  Indonesia 1905 (38) Partai Sarikat Islam Indonesia (39) Partai Ummat Islam (40) Partai Ummat Muslim Indonesia (41) Partai Islam Demokrat.

## E. PENUTUP
Demikian  analisis  seputar  fragmentasi  partai-partai  politik  Islam  pasca orde  Baru  mengindikasikan  adanya  interpretasi  yang  berbeda  dengan  sudut pandang  yang  berbeda  pula.  Ini  tentu  saja,  akan  melahirkan  euphoria  politik yang inklusif demi tegaknya izzul Islam wal Muslimin .
Hanya saja, hemat penulis, dari sejumlah partai yang menjamur di atas, hanya  ada  satu  partai  yang  menjadi  dambaan  dan  tetap  melekat  di  hati  yaitu PPP. Hal ini disebabkan, bukan karena subjektifisme penulis, tetapi fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan bahwa seluruh parati islam yang ada jelas- jelas embrionya berasal dari PPP.
Dari  analisis  historis,  bahwa  ketika  orde  baru  masih  eksis,  partai  yang ada  hanya  terdapat  tiga  partai  yaitu  Golkar,  PDI  dan  PPP.  Dari  ketiga  partai tersebut yang berafiliasi dan bernafaskan islam hanya PPP. Namun begitu bola
reformasi  digilindingkan,  maka  PPP  dijadikan  bola  patokan  yang  melahirkan partai-partai islam lainnya, semisal PKB, PBB, PKS dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahkmad  Muqawwam, Membangun  Kembali  Kejayaan (Jakarta:  Pustaka Informasi, 2011.
Burhan  D.  Magenda, Perubahan  dan  Kesinambungan (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,
1992.
Dhuroruddin  Mashad, Akar  Konflik  Politik  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Pustaka al-Kautsar, 2008.
Nur  Khalis  Madjid,  “Kata  Pengantar”  dalam  Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dan Masalah  Kenegaraan;  Studi  tentang  Percaturan  dalam  Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1996.
G.H. Jansen, Islam Miltan , terj. Armahedi Mahzar (Badung:  Pustaka, 1980.
Nur  Khalis  Madjid,  “Cita-cita  Politik  Islam”  dalam Aspirasi  Ummat  Islam Indonesia (Jakarta: Leppenas, 1983.
Ahmad Syafii Maarif, “Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia” dan M. Amien Rais, “Indonesia dan Demokrasi” dalam Aspirasi Ummat Islam Indonesia (Jakarta: Lappenas, 1983.
Nurcholis  Madjid, Islam;  Kemordenan  dan  Keindonesiaan (Bandung:  Mizan,
1991.
G.H. Jansen, Islam Miltan , terj. Armahedi Mahzar (Badung:  Pustaka, 1980.
Rancangan  Materi  Muktamar  VII  Partai  Persatuan  Pembangunan,  Bandung,  Juli 2011.
Chozin Chumaidi, Bangkitlah Partaiku; Ideologi, Strategi dan Kepemimpinan PPP (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2011.