## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 3 Issue 2, October 2023 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: 10.52738/pjk.v3i2.194

## Pancasila sebagai Basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka

## Karjono
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Indonesia. E-mail: karjonoa@gmail.com
Abstract:  The  Reformasi  of  1998  emasculated  the  Pancasila  ideology  until  it  was  almost  forgotten  by  the Indonesian  people  for  more  than  20  years,  Pancasila  seemed  to  have  disappeared  from  the  world  of education, Pancasila education subjects were replaced with citizenship education subjects, but in recent years Pancasila  in  the  world  of  education  has  begun  to  revive  again  since  it  was  echoed  by  Badan  Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila is present in a different concept, namely as the basis for the National Education Standards. The Min ister of Education, Culture, Research and Technology also launched “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” to respond to the challenges of change, but this policy came earlier before the enactment of Government Regulation Number 4 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards, on this basis need to answer the following problems: 1. What is the concept of Pancasila as the basis for Independent Learning on an Independent Campus? 2. How can Pancasila values be implemented through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka? These questions need to be answered in order to strengthen the Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy and are relevant to the development of statutory regulations. Based on the results of the discussion which is based on a study in  a  philosophical-historical  approach,  the  conclusions  are  obtained:  Firstly,  the  Independent  Campus Learning Policy is in line with the concept of Pancasila and Pancasila Society, secondly, the essence or main points of the Independent Campus Free Learning Policy indicate the implementation of Pancasila values.
Keywords: Pancasila; Education; Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Abstrak:  Reformasi  Tahun  1998  mengebiri  Ideologi  Pancasila  hingga  hampir  dilupakan  oleh  bangsa Indonesia  lebih  dari  20  tahun,  Pancasila  seolah  hilang  dari  dunia  Pendidikan,  Mata  pelajaran  pendidikan Pancasila diganti dengan Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun beberapa tahun belakangan Pancasila dalam dunia Pendidikan mulai bangkit kembali sejak digaungkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.  Pancasila  hadir  dalam  konsep  yang  berbeda  yaitu  sebagai  dasar  dalam  Standar  Nasional Pendidikan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi turut meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  untuk  menjawab  tantangan  perubahan,  namun  kebijakan  ini  hadir  lebih  awal sebelum  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  atas  dasar  hal  tersebut  perlu menjawab  permasalahan  sebagai  berikut:  1.  Bagaimana  konsep  Pancasila  sebagai  basis  Merdeka  Belajar Kampus Merdeka? 2. Bagaimana Nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka?, Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dalam rangka memperkuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan    yang    mendasarkan    pada    kajian    dalam    pendekatan  filosofis-historis  maka  diperoleh kesimpulan: Pertama Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejalan dengan Konsep Pancasila dan Masyarakat  Pancasila,  Kedua  intisari  atau  Pokok-pokok  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka mengindikasikan implementasi nilai Pancasila.
Kata Kunci: Pancasila; Pendidikan; Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## 1. Pendahuluan
Pancasila  hampir  terlupakan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Setelah  lebih  dari  20  tahun sejak Reformasi 1998, Pancasila nampaknya telah absen dari dunia pendidikan. Sangat sulit untuk  menyosialisasikan  nilai-nilai  Pancasila  kepada  seluruh  warga  negara  Indonesia  jika pendidikan Pancasila tidak diintegrasikan ke dalam lembaga pendidikan. Hal ini menjadi lebih penting, terutama bagi generasi milenial, yang merupakan kelompok yang lahir antara tahun  1990-an  hingga  2000  atau  saat  ini  berusia  antara  15-30  tahun.  Pada  masa  sekolah mereka, Pancasila tidak diajarkan dan bukan merupakan mata pelajaran wajib.
Pancasila  hampir  terlupakan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Setelah  lebih  dari  20  tahun sejak Reformasi 1998, Pancasila nampaknya telah absen dari dunia pendidikan. Sangat sulit untuk  menyosialisasikan  nilai-nilai  Pancasila  kepada  seluruh  warga  negara  Indonesia  jika pendidikan Pancasila tidak diintegrasikan ke dalam lembaga pendidikan. Hal ini menjadi lebih penting, terutama bagi generasi milenial, yang merupakan kelompok yang lahir antara tahun  1990-an  hingga  2000  atau  saat  ini  berusia  antara  15-30  tahun.  Pada  masa  sekolah mereka, Pancasila tidak diajarkan dan bukan merupakan mata pelajaran wajib
Pelaksanaan  pembelajaran  Pancasila  terjadi  pasang  surut  sejak  terjadinya  peristiwa Reformasi  1998,  yang  kemudian  melahirkan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  (MPR  RI)  Nomor  XVIII/MPR/1998  tentang  Pencabutan  Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)  atau  Ekaprasetia  Pancakarsa.  P-4  merupakan  salah  satu  sumber  pokok  materi pendidikan  Pancasila.  Sejak  dicabutnya  Tap  MPR  Nomor  II  tahun  1978  tersebut,  maka kegiatan penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan (Tuhuteru, 2022).
Pencabutan  Tap  MPR  Nomor  II  tahun  1978  diikuti  dengan  pembubaran  Badan Pembinaan  Pendidikan  Pelaksanaan  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (BP7). Pada tanggal 31 Maret 1999 pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan  Pembinaan  Pendidikan  Pelaksanaan  Pedoman  Penghayatan  Dan  Pengamalan Pancasila.  BP7  merupakan  Lembaga  pemerintah  non-departemen  yang  bertugas mengoordinasi pelaksanaan pendidikan P-4 (Sudharmono, 1997).
Pembubaran BP7 dan ditiadakannya program P-4 membawa dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Masyarakat tidak memiliki pedoman Ideologi berbangsa dan bernegara. Semua orang bebas menganut asas apapun, sehingga ideologi-ideologi transnasional dengan mudah masuk  dan diterima masyarakat Indonesia. Arus informasi yang begitu pesat dan mudah  diakses  membuat  ideologi  asing  semakin  berkembang.  Paham  radikalisme, terorisme,  dan  intoleran  menyebar  kepada  sebagian  masyarakat  Indonesia  (Tawaang  & Mudjiyanto, 2021).
Ideologi Pancasila semakin melemah setelah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pancasila tidak menjadi mata pelajaran wajib baik di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Pada pasal 37 ayat (1) UU 20/2003 disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat  pendidikan  agama,  pendidikan  kewarganegaraan,  bahasa,  matematika,  ilmu pengetahuan  alam,  ilmu  pengetahuan  sosial,  seni  dan  budaya,  pendidikan  jasmani  dan olahraga,  keterampilan/kejuruan,  dan  muatan  lokal.  Lalu  pada  ayat  (2)  disebutkan kurikulum  pendidikan  tinggi  wajib  memuat  pendidikan  agama,  pendidikan kewarganegaraan,  dan  bahasa.  Tidak  adanya  Pancasila  pada  mata  pelajaran  wajib  yang diajarkan  di  sekolah  dan  perguruan  tinggi  menyebabkan  anak-anak  peserta  didik  dan mahasiswa  tidak  mendapatkan  pelajaran  tentang  Pancasila.  Hal  ini  berdampak  pada mudahnya generasi milenial Indonesia terkontaminasi oleh budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, rasa kegotong-royongan yang memudar, individualisme, hingga paham-paham transnasional yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Dalam  rangka  untuk  menanamkan  kembali  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  pemerintah  Republik  Indonesia  memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana,  sistematis,  dan  terpadu.  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pembentukan Lembaga UKP-PIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Arfa’i, 2023) . Lembaga ini berada di bawah
dan  bertanggung  jawab  kepada  presiden  dengan  tugas  membantu  Presiden  dalam merumuskan  arah  kebijakan  umum  pembinaan  ideologi  Pancasila  dan  melaksanakan koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendalian  pembinaan  ideologi  Pancasila  secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kelembagaan  UKP-PIP  dalam  melaksanakan  tugas  Pembinaan  Ideologi  Pancasila dirasa  kurang  kuat  sehingga  perlu  disempurnakan  dan  direvitalisasi  organisasi,  tugas  dan fungsinya.  Pada  tahun  2018  UKP-PIP  kemudian  berubah  menjadi  Badan  Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
BPIP  memiliki  tugas  untuk  membantu  Presiden  dalam  merumuskan  arah  kebijakan pembinaan  ideologi  Pancasila,  melakukan  koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendalian pembinaan  ideologi  Pancasila  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan,  serta  menyusun standar  pendidikan  dan  pelatihan.  Selain  itu,  BPIP  juga  bertanggung  jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil  kajian  terhadap  kebijakan  atau  regulasi  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya (Hariansyah, 2018).
BPIP mempunyai pekerjaan rumah untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila lewat cara- cara  kekinian,  kreatif,  dan  disukai  anak-anak  zaman  sekarang.  Tidak  lagi  menggunakan model indoktrinasi seperti yang dilakukan BP7. Bentuknya beragam, misalnya berupa video pendek, video animasi, dan musik. Medianya bisa Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok, dan media sosial lainnya. Tujuannya, supaya penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda. Sehingga anak-anak muda ini bisa terangkul dengan baik dengan adanya program-program ini.
Selain menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial, peran BPIP juga penting untuk  mendorong  masuknya  kembali  Pancasila  ke  dalam  kurikulum  sistem  pendidikan nasional.  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  57  Tahun  2021 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  PP  Nomor  57  Tahun  2021  mencabut  dan menggantikan  PP  Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  PP  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Pada  pasal  6  ayat  (1)  PP  Nomor  57 Tahun  2021  disebutkan  standar  kompetensi  lulusan  pada  satuan  pendidikan  jenjang pendidikan  dasar  difokuskan  pada  penanaman  karakter  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.
Pada tanggal 15 Maret 2021, Kepala BPIP membuat Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Buku Bahan Ajar Pendidikan Ideologi Pancasila Pendidikan Formal. Tim ini bertugas untuk menyusun buku bahan ajar Pembinaan Ideologi Pancasila yang  akan  digunakan  di  Pendidikan  formal  mulai  dari  PAUD,  TK,  SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat, hingga Perguruan Tinggi. Tim ini melibatkan 160 orang ahli yang terdiri dari guru, dosen, dan akademisi serta praktisi. Tim berhasil menyelesaikan 15 buku bahan ajar Pendidikan Pancasila. Lima belas buku bahan ajar yang telah disusun oleh BPIP diserahkan secara resmi oleh Kepala BPIP kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kemudian juga diwakili oleh kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) yang hadir fisik dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
Setahun  berikutnya,  PP  57  Tahun  2021  diubah  dengan  PP  Nomor  4  Tahun  2022 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar Nasional Pendidikan. Melalui PP ini, negara berkomitmen untuk menghadirkan nilai-nilai Pancasila  sebagai  bagian  dari  standar  kompetensi  yang  wajib  dimiliki  oleh  peserta  didik mulai dari jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan
tinggi.  Dalam  PP  4/2022  ini  juga  dijelaskan  bahwa  muatan  pembelajaran  Pancasila ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan BPIP.
Sejalan  dengan  prinsip  gotong  royong,  yang  merupakan  salah  satu  nilai  inti  dalam Pancasila,  kerja  sama  antara  BPIP  dan  Kemendikbudristek  dalam  membentuk  karakter generasi penerus yang berakar pada nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Mulai  tahun  pelajaran  2022/2023,  mata  pelajaran  dan  mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila dalam  Kurikulum  Merdeka  akan  diberlakukan  di  semua  tingkat  pendidikan,  mulai  dari PAUD,  Pendidikan  Dasar,  Pendidikan  Menengah,  hingga  Pendidikan  Tinggi  di  seluruh Indonesia.  Implementasi  mata  pelajaran  dan  mata  kuliah  wajib  Pendidikan  Pancasila  ini merupakan komitmen Pemerintah untuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  4  Tahun  2022,  termasuk  pula  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanahkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh program sarjana dan diploma di Indonesia.
Dengan  itu,  Kemendikbudristek  menetapkan  Buku  Referensi  (Nonteks)  Pendidikan dan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  untuk  PAUD,  Pendidikan  Dasar,  dan  Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan melalui Keputusan Menteri Nomor 067/H/P/2022 yang ditetapkan  pada  tanggal  28  Desember  2022.  Selain  buku  referensi  (nonteks), Mendikbudristek  juga  menetapkan  buku  teks  utama  Pendidikan  Pancasila  untuk  jenjang Pendidikan  dasar  dan  Pendidikan  menengah  pada  satuan  Pendidikan  pelaksanan implementasi kurikulum merdeka melalui Keputusan Menteri Nomor 026.C/H/P/2023.
Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  merupakan  inisiatif  yang  dilaksanakan  Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mengatasi problematika pendidikan, menyelesaikan bottleneck  lembaga  pendidikan  dengan  dunia  industri  dan  masyarakat, sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk menyongsong era Indonesia emas 2045. Secara garis besar Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri dari 4 (empat) pokok substansi, yaitu: a) Kemudahan Pembukaan Program Studi Baru bagi Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan input dan ouput dengan perusahaan multinasional, Non-Government Organization (NGO), Badan Usaha Milik Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memiliki reputasi tinggi; b) Perubahan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi yang semula akreditasi rutin lima tahun sekali, menjadi perpanjangan otomatis;  c) Penetapan Tiga Status Perguruan Tinggi Negeri, antara lain Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH); dan d) Hak mahasiswa untuk belajar diluar perguruan tinggi atau diluar lingkungan kelas paling banyak tiga semester.
Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  diperkenalkan  oleh  Mendikbudristek  pada  24 Januari  2020  kepada  seluruh  Perguruan  Tinggi  Negeri  dibawah  koordinasi Kemendibudristek, sejak ditetapkan PP 4/2022 tentang Perubahan Atas PP 57/2021 tentang Standar  Nasional  Pendidikan  pada  Pasal  1A  disebutkan  bahwa  Standar  Nasional Pendidikan  berdasarkan  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka perlu menjawab  permasalahan  sebagai  berikut:  1.  Bagaimana  konsep  Pancasila  sebagai  basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka? 2. Bagaimana Nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka?.

## 2. Pembahasan

## 2.1 Konsep Pancasila Sebagai Basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Jika  ditilik  dari  sejarahnya,  kemunculan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  yang berbasiskan pada Pancasila ini tidak dapat dilepaskan oleh program Sosialisasi Empat
(4) pilar MPR RI pada Tahun 2014. Melalui program yang dicanangkan oleh Taufik Kiemas  bersama  dengan  sejumlah  tokoh  MPR  ini,    komitmen  para  penyelenggara negara kala itu untuk kembali mengarusutamakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara  bersama  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  konstitusi  negara,  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika terus menerus dimantapkan.
Dalam  perjalanannya,  program  Empat  (4)  Pilar  MPR  RI  lantas  menginspirasi berbagai program kebijakan pemerintah untuk kembali mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sosialisasi Empat (4) Pilar tersebut juga mengilhami Program Bela Negara yang di gagas oleh Kementerian Pertahanan hingga Profil Pelajar Pancasila dan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  yang  diampu  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Pada titik ini, kita harus memahami merdeka belajar kampus merdeka adalah sebuah konsep penuh makna yang dilandasi oleh Pancasila. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tinggi, merdeka belajar kampus merdeka adalah program yang dapat mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan partisipasi aktif seluruh elemen kampus  dalam  pembangunan  bangsa.  Di  dalam  program  ini  Pancasila  ditempatkan sebagai panduan berharga untuk membantu mahasiswa memahami, menghormati, dan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  bangsa  Indonesia,  sambil  bersiap  untuk  menghadapi tantangan global. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebuah Ideologi, tetapi juga fondasi kuat untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih baik di Indonesia (Handitya, 2019).
Seperti  halnya  yang  dapat  kita  lihat  dari  Peraturan  BPIP  Nomor  2  Tahun  2022 tentang  Materi  Dasar  Pembinaan  Ideologi  Pancasila,  diperkenalkan  bahwa  salah  satu Pokok Pikiran Pancasila terdiri atas Masyarakat Pancasila. Dalam hal ini, Masyarakat Pancasila  digambarkan  sebagai  masyarakat  yang  inklusif,  tertib,  aman,  tenteram, sejahtera  yang  berjiwa  kekeluargaan,  dan  memiliki  semangat  gotong-royong  untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Masyarakat  Pancasila  memiliki  misi  menjalankan  pembangunan  dengan mendasarkan pada prinsip: Berkedaulatan dalam bidang politik; Mandiri dalam bidang ekonomi;  Berkepribadian  dalam  kebudayaan;  dan  Berasaskan  gotong-royong.  Misi tersebut  dijalankan  untuk  mewujudkan  tata  masyarakat  Indonesia  berdasarkan Pancasila, sesuai dengan amanat dan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  yakni  (Ch,  2008):  a)  Membentuk  suatu  Negara Republik  Indonesia  yang  berbentuk  negara  kesatuan  dan  negara  kebangsaan  yang demokratis;  b)  Membentuk  satu  masyarakat  adil  dan  makmur,  materiil  dan  spiritual dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  dan  c)  Membentuk  satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia atas dasar saling menghormati satu sama lain, serta kerja sama dalam membentuk satu dunia yang merdeka dari segala bentuk penjajahan menuju pada perdamaian dunia yang abadi. Masyarakat  Pancasila  diraih  dengan  mekanisme  Tata  Masyarakat  Pancasila,  yakni satu kesatuan yang saling tidak terpisahkan tentang mekanisme, proses, dan lembaga- lembaga  dimana  warga  dan  kelompok  masyarakat  dijamin  oleh  negara  untuk  dapat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta  menjembatani  perbedaan-perbedaan  di  antara  mereka.  Berdasarkan  Peraturan BPIP  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Tata  Masyarakat  Pancasila  mengandung  unsur pokok  sebagai  berikut:  a)  Terjaminnya  setiap  warga  negara  untuk  mengembangkan,
menikmati,  dan  menyempurnakan  hidup  kerohaniannya  sehingga  terpelihara kehidupan  spiritual  dan  batinnya;  b)  Terjaminnya  setiap  warga  negara  untuk memperoleh  pendidikan  dan  menikmati  kebudayaan,  sehingga  tidak  saja  kehidupan lahir  yang  terpelihara,  tetapi  juga  kehidupan  spiritual  dan  batinnya;  c)  Terjaminnya kecukupan  makanan,  pakaian,  dan  perumahan  yang  layak,  sehingga  tidak  senantiasa hidup  dalam  kecemasan  menghadapi  hari  esok;  d)  Terjaminnya  pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial, agar tidak menderita dan dapat menjadi warga negara yang cerdas  untuk  menunaikan  tugas  dan  haknya  untuk  keluarga,  masyarakat,  dan  negara dengan sebaik-baiknya; dan e) Terjaminnya hari tua sehingga terhindar dan tidak hidup dalam  ketakutan  dan  kemiskinan,  jika  berada  dalam  kondisi  yang  tidak  berdaya  lagi untuk mencari nafkah.
Kemudian  definisi  Masyarakat  Pancasila  tersebut  dituangkan  kedalam  suatu  sikap atau  kebijakan,  yang  secara  harfiah  diejawantahkan  ke  dalam  25  (dua  puluh  lima) Indikator  Nilai  Pancasila,  yang  diatur  dalam  Peraturan  BPIP  Nomor  4  Tahun  2022 tentang  Indikator  Nilai  Pancasila.  Indikator  ini  digunakan  sebagai  pedoman  dalam pembentukan  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  oleh  lembaga  negara, kementerian/lembaga,  pemerintahan  daerah,  dan  pemerintahan  desa,  termasuk  di dalamnya pemantauan dan peninjauan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, tentunya termasuk Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sejalan dengan Indikator ini.
Program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  diperkenalkan  dengan  tujuan  untuk mempersiapkan  mahasiswa  menghadapi  perubahan  sosial,  budaya,  dunia  kerja,  dan perkembangan  teknologi  yang  pesat.  Metode  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan kompetensi  mahasiswa  agar  mereka  dapat  lebih  selaras  dengan  tuntutan  zaman, termasuk  berhubungan  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  industri  dan  dunia  kerja,  serta mengantisipasi perubahan masa depan yang cepat. Untuk mencapai hal ini, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, sehingga  mahasiswa  dapat  mencapai  pencapaian  pembelajaran  secara  optimal  dan relevan, melibatkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Romla, 2021).

## 2.2 Implementasi Nilai Pancasila Melalui Merdeka Belajar
2.2.1 Nilai  Ketuhanan  diimplementasikan  melalui  Merdeka  Belajar  Kampus

## Merdeka
Dalam  Peraturan  BPIP  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Indikator  Nilai Pancasila,  diatur  bahwa  kebijakan  dan  peraturan  yang  dibentuk  dan diimplementasikan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada  setiap  individu  agar  mereka  dapat  menjalankan  keyakinan  dan  ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan pribadi mereka secara beradab. Beberapa indikator  penting  dalam  peraturan  tersebut  mencakup (Arfa’i,  2023) :  a) Memastikan  bahwa  bangsa  Indonesia  mengakui  keberadaan  Tuhan  Yang  Maha Esa;  b)  Menjamin  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  kebebasan  untuk mengamalkan  ajaran  agama  dan  kepercayaannya;  c)  Memberikan  jaminan  atas kebebasan  dan  penghormatan  bagi  setiap  pemeluk  agama  dan  penganut kepercayaan  dalam  melaksanakan  ibadah  dan  memenuhi  kewajiban  agama  atau kepercayaan  mereka;  d)  Menjamin  bahwa  setiap  individu  dapat  menjalankan perintah  agama  dan  kepercayaannya  dengan  selaras  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; e) Memberikan penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan pribadi mereka.
Dalam  Pasal  40  Ayat  6  PP  4/2022  dimandatkan  bahwa  Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, hal ini berarti Kurikulum pendidikan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) wajib menjamin Mahasiswa untuk mengembangkan, menikmati, dan menyempurnakan hidup kerohaniannya.
Salah  satu  kebijakan  dalam  program  MBKM  adalah  kemudahan  dalam Pembukaan Program Studi Baru bagi Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan input dan ouput dengan perusahaan multinasional , Non Government Organization (NGO),  Badan  Usaha  Milik  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memiliki reputasi tinggi, hal ini dapat memantik dan  membuka  kerja  sama  yang  sangat  luas  antara  Perguruan  Tinggi  dengan Lembaga Keagamaan, disisi lain membangun kedekatan diri antara mahasiswa dan sang  pencipta,  MBKM  juga  dapat  memberikan  manfaat  yang  besar  untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2.2.2 Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Sila  kedua  dari  Pancasila  yang  berbunyi  “Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab”  adalah  bukti  nyata  bahwa  pemerintah  Indonesia  menghargai  martabat manusia  dan  memperlakukan  mereka  dengan  adil  serta  beradab.  Konsep “ Kemanusiaan yang  adil  dan  beradab”  mencerminkan  pentingnya  memiliki kesadaran  moral  dan  perilaku  yang  sesuai  dengan  hati  nurani  manusia  dalam konteks  norma-norma  dan  kebudayaan.  Prinsip  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi individu itu sendiri, tetapi juga dalam hubungannya  dengan sesama manusia dan lingkungannya (Khotimah, 2020).
Kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup kesadaran terhadap tindakan moral dan perilaku manusia yang didasarkan pada hati nurani manusia dan sesuai dengan norma serta budaya secara umum. Hal ini berlaku baik dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, kemanusiaan  yang  adil  berarti  bahwa  manusia,  sebagai  makhluk  yang  memiliki budaya dan akhlak, harus memiliki prinsip-prinsip yang adil. Sementara nilai-nilai kemanusiaan  yang  beradab  merupakan  ekspresi  dari  prinsip-prinsip  ini  sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama (Ishaq, 2021).
Nilai-nilai  kemanusiaan  yang  adil  dapat  diwujudkan  dengan  sikap menghormati hak asasi orang lain, seperti menghormati dosen dan pendidik, tertib mengantri,  tidak  menyontek  saat  ujian,  dan  mengutarakan  segala  gagasan  demi kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tanpa  bertentangan  dengan  hak  asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Nilai-nilai kemanusiaan yang beradab merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk berbudaya, bermoral, dan beragama. Dalam hal ini kita sebagai manusia yang telah diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa harus meningkatkan nilai-nilai spiritual,  intelektual,  moral  dan  mental,  agar  tercipta  keharmonisan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sembiring, 2018).
Implementasi  nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  dalam  kurikulum merdeka  belajar  untuk  mewujudkan  model  pembelajaran  yang  lebih  aktual mengikuti  perkembangan  IPTEK  (Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi)  dan penguatan  Pendidikan  karakter.  Capaian  pembelajaran  (CP)  pada  setiap  jenjang pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka dirancang sesuai kebutuhan siswa agar mampu mewujudkan pendidikan yang beradab.
Menteri  Pendidikan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  mencanangkan program  Merdeka  Belajar  untuk  mentransformasi  pendidikan  demi  terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan  yang  dilakukan  supaya  siswa  dan  mahasiswa  bisa  memilih  pelajaran yang  diminati.  Hal  ini  dilakukan  supaya  para  siswa  dan  mahasiswa  bisa mengoptimalkan  bakatnya  dan  bisa  memberikan  sumbangan  yang  paling  baik dalam berkarya bagi bangsa.
Program  Merdeka  Belajar  sejalan  dengan  pemikiran  Ki  Hajar  Dewantara yang  menegaskan  bahwa  pendidikan  adalah  serangkaian  proses  untuk memanusiakan  manusia,  oleh  karenanya  pendidikan  perlu  didasarkan  pada  asas kemanusiaan.  Melalui  program  merdeka  belajar  yang  dirancang  dan diimplementasikan  dengan  baik,  maka  hard  dan  soft  skills  mahasiswa  akan terbentuk dengan kuat.
Idea  “Merdeka  Belajar”  di  universitas  diimplementasikan  dalam  program Kampus  Merdeka.  Kampus  Merdeka  adalah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Kemendikbudristek  yang  memberikan  mahasiswa  hak  untuk  mengambil  mata kuliah di luar program studi mereka selama satu semester dan berpartisipasi dalam kegiatan  di  luar  kampus  selama  dua  semester.  Perguruan  tinggi  memiliki kemerdekaan  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  Kampus  Merdeka  yang  sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa (Gultom & Hernawaty, 2022).
Wujud implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada program Kampus Merdeka yakni model pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan  kebutuhan  zaman.  Mahasiswa  diberi  keleluasaan  mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika  lapangan  seperti  permasalahan  riil,  interaksi  sosial,  kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Mahasiswa akhirnya dapat mengeksplorasi pengetahuannya, memperluas jaringan, serta mengembangkan bakat dan keterampilannya.
Berbagai  bentuk  kegiatan  belajar  di  luar  perguruan  tinggi,  di  antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau dunia kerja lainnya, melaksanakan proyek  pengabdian  kepada  masyarakat  di  desa,  mengajar  di  daerah  tertinggal, terdepan,  dan  terluar  (3T),  mengikuti  pertukaran  mahasiswa,  melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Beberapa Perguruan tinggi ada yang  mencanangkan  program  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  tematik  seperti  Desa Pancasila, Desa Mandiri, Desa Berdikari, Kampung Gotong Royong, dan lain-lain. Semua  kegiatan  tersebut  juga  menjadi  cerminan  implementasi  dari  konsep Pancasila Dalam Tindakan yang digaungkan oleh BPIP.
2.2.3 Nilai persatuan diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Pancasila  merupakan  hasil  kesepakatan  para founding  fathers  dalam menetapkan  pandangan  dan  gagasan  yang  dijadikan  sebagai  ideologi  atau  arah tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia (Zai, 2020).  Terdapat lima dasar negara yang  terkandung  dalam  Pancasila,  salah  satunya  dalam  sila  ketiga  yang  berbunyi “Persatuan Indonesia”. Dalam sila ketiga tersebut terkandung nilai bahwa negara dibentuk dari hasil sifat dasar manusia, yaitu monodualisme berupa sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.  Dua sifat tersebut dapat diartkan sebagai manusia memiliki ego tersendiri yang bertujuan untuk memenuhi keinginan
pribadi,  namun  tidak  dapat  dimungkiri  bahwa  manusia  juga  membutuhkan  satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut. Sila ketiga disepakati sebagai salah satu isi  dalam  Pancasila  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  bahwa  adanya  perbedaan yang  ada  tidak  dijadikan  konflik  atau  permusuhan,  namun  perbedaan  tersebut dapat digunakan sebagai sintesis yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama.    Untuk  mencapai  nilai  tersebut,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) membentuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
KEMENDIKBUD  mengeluarkan  kebijakan  MBKM  yang  termuat  dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Terdapat dua poin dalam Pasal 18 Nomor 3 Tahun 2020, yaitu mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi  Sebagian  masa  dan  beban  belajar  dan  sisanya  mengikuti  proses pembelajaran di luar program studi (Putra & Siregar, 2023).
Dalam  MBKM  terdapat  dua  konsep  penting,  yaitu  dalam  merdeka  belajar mengandung  arti  kebebasan  dalam  berpikir,  menurut  Nadiem  Makarim  harus dimulai oleh tenaga pendidik baik di sekolah dasar, menengah ataupun perguruan tinggi.    Lalu  dalam  konsep  kampus  merdeka  diartikan  sebagai  adanya  otonomi perguruan  tinggi  baik  negeri  atau  swasta  untuk  membuka  program  studi  baru khusus  untuk  perguruan  tinggi  yang  memiliki  akreditasi  A  dan  B,  serta  telah melakukan kerja sama dengan organisasi atau universitas yang termasuk dalam QS Top  100  World  Universities  berupa  kerja  sama  dalam  penyusunan  kurikulum, praktik kerja, atau magang serta penempatan kerja bagi mahasiswa.  Selain itu, bagi mahasiswa  memiliki  hak  belajar  selama  tiga  semester  di  luar  program  studi  yang dibagi menjadi dua metode, yaitu pertama mahasiswa diberikan hak secara sukarela mengambil atau tidak di luar perguruan tingginya sebanyak dua semester atau setara dengan  40  Satuan  Kredit  Semester  (SKS).  Kedua,  mahasiswa  dapat  mengambil SKS di program studi lain dalam kampus sebanyak satu semester.
Salah  satu  bentuk  MBKM  adalah  adanya  pertukaran  pelajar  yang  dapat dilakukan antar perguruan tinggi. Dalam Panduan MBKM Tahun 2020, salah satu contoh capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada perguruan tinggi program studi Kehutanan melalui gambar 1.
Gambar 1.
CPL  program  studi  Kehutanan  adalah  lulusan  mampu  merancang  dan mengelola  suatu  ekosistem  hutan,  dengan  melakukan  kerja  sama  antara  dua perguruan  tinggi  dengan  fokus  berbeda  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. Melalui contoh  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  nilai  persatuan  yang diimplementasikan melalui MBKM.
Dalam kegiatan MBKM melalui contoh di atas memiliki nilai persatuan, di mana  dua  perguruan  tinggi  yang  memiliki  tujuan  masing-masing  dalam kurikulumnya,  melakukan  kerja  sama  yaitu  pertukaran  pelajar.  Hal  ini  sesuai dengan  kandungan  nilai  persatuan  dalam  sila  ketiga  yaitu  sifat  dasar  manusia monodualisme, yang memiliki arti perbedaan yang disebabkan oleh pribadi masing- masing  dalam  hal  ini  tiap  perguruan  tinggi,  disatukan  untuk  mencapai  tujuan bersama yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan.
2.2.4 Nilai kerakyatan diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  dengan  implementasi  nilai  kerakyatan adalah langkah positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis dan  inklusif.  Dengan  memberikan  mahasiswa  hak  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan  kampus,  mendorong  musyawarah  dan  permusyawaratan sebagai  metode  resolusi  konflik,  mengembangkan  keterampilan  kepemimpinan, mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas,  serta  mempromosikan  pengabdian masyarakat, program ini secara jelas memberikan dukungan nyata terhadap prinsip- prinsip demokrasi dan nilai-nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila. Melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam pengambilan keputusan, program ini  memberikan  wadah  bagi  mahasiswa  untuk  memiliki  suara  dan  memengaruhi kebijakan  kampus  yang  berdampak  pada  kehidupan  mereka.  Ini  menciptakan iklim demokratis di mana setiap anggota kampus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.
Musyawarah dan permusyawaratan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan tidak hanya memastikan pengambilan keputusan yang inklusif tetapi juga mengajarkan  mahasiswa  untuk  mendengarkan  dan  menghargai  pendapat  orang lain. Ini adalah fondasi yang kuat untuk perkembangan karakter yang demokratis dan saling menghormati.
Pengembangan keterampilan kepemimpinan dan keterampilan sosial lainnya membantu mahasiswa dalam berperan aktif dalam organisasi kampus dan dalam masyarakat. Hal ini membantu mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berkontribusi positif dalam proses pengambilan keputusan.
Transparansi  dan  akuntabilitas  adalah  elemen  penting  dalam  menciptakan kepercayaan dan keadilan di lingkungan kampus. Mahasiswa yang tahu bagaimana sumber  daya  digunakan  dan  kebijakan  diambil  merasa  lebih  terlibat  dan bertanggung jawab.
Pengabdian  masyarakat  adalah  cara  praktis  untuk  mengajarkan  mahasiswa tentang  kepentingan  kerakyatan  dan  memberikan  mereka  kesempatan  untuk berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat.
Program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  dengan  implementasi  nilai kerakyatan bukan hanya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif tetapi juga  melatih  mahasiswa  untuk  menjadi  warga  yang  aktif,  bertanggung  jawab,  dan demokratis  dalam  masyarakat  yang  lebih  luas.  Program  ini  secara  rinci  dan  jelas mendukung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kerakyatan yang melekat dalamnya.
2.2.5 Nilai keadilan diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka Konsep keadilan sosial menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan  bagi  terwujudnya  cita-cita  rakyat  yang  luhur  yaitu  terwujudnya  negara bangsa  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan  makmur.    Makmur  dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran (Fuadi, 2020).
Dalam  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  (MBKM)  ada  2  hal  besar  yang perlu  diketahui  yaitu  Merdeka  Belajar  dan  Kampus  Merdeka.    Definisi  dari Merdeka  belajar  adalah  memberi  kebebasan  dan  otonomi  kepada  lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan  kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.    Sedangkan,  Kampus  merdeka  pada  dasarnya  merupakan  lanjutan  dari Merdeka Belajar yang menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi.
Secara  definitif  konsep  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  merupakan bentuk pengejawantahan secara nyata pada Nilai Keadilan yang terkandung dalam sila ke-5 (Lima) Ideologi Pancasila yang ditafsirkan dalam aspek Pendidikan dengan terakomodirnya  kebebasan  dan  keluwesan  sistem  belajar-mengajar  bagi  lembaga pendidikan serta pelajar dan pendidik pada tingkat Perguruan Tinggi.
Salah satu fokus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2020 dalam  peluncuran  kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah  untuk  menghilangkan  hambatan  dalam  proses  belajar  mahasiswa,  dengan mengakui  hak  mahasiswa  untuk  membangun  kompetensi  di  luar  program  studi mereka dan mengubah konsep SKS dari sekadar jam belajar terstruktur menjadi jam kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi mahasiswa. Dengan pelaksanaan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  di  Indonesia,  nilai keadilan menjadi lebih terwujud secara realistis, sehingga sistem pendidikan yang diperbarui  ini  dapat  memberikan  manfaat  yang  adil  dan  signifikan  bagi kemakmuran pendidikan masyarakat.
Satu  Untuk  Semua  menjadi  slogan  yang  memiliki  makna  sangat  relevan dengan  implementasi  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  yang berkontribusi pada keadilan serta kemakmuran segenap pelajar dan pengajar pada tingkat perguruan tinggi.

## 3. Kesimpulan
Pancasila,  dengan  segala  kebijaksanaan  dan  nilai-nilainya,  telah  menjadi  fondasi  yang kokoh  bagi  konsep  kampus  merdeka.  Integrasi  Pancasila  dalam  dunia  pendidikan  tinggi bukanlah  sekadar  sebuah  ide,  melainkan  kunci  untuk  membuka  pintu  pemikiran  kritis, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Inilah panduan berharga yang membantu mahasiswa memahami, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa Indonesia, sambil bersiap menghadapi tantangan global dan era Indonesia Emas 2045 yang sedang  mengemuka.  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka,  dengan  fokus  pada  empat program  inti,  menjadi  wadah  nyata  bagi  nilai-nilai  Pancasila  yang  diterapkan  dalam pendidikan tinggi. Ini bukan hanya persiapan untuk perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan  kemajuan  teknologi  yang  cepat,  tetapi  juga  sebuah  terobosan  untuk  memastikan mahasiswa terhubung erat dengan tuntutan zaman. Kemudahan pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, status perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak  mahasiswa  untuk  belajar  di  luar  kelas  adalah  tonggak  bagi  generasi  muda  yang  siap menghadapi masa depan yang berubah dengan cepat. Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong  perguruan  tinggi  untuk  merancang  metode  pembelajaran  yang  inovatif, memungkinkan  mahasiswa  mencapai  pencapaian  pembelajaran  yang  mencakup  aspek sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  secara  optimal  dan  relevan.  Dengan  demikian, Pancasila bukan sekadar ideologi, melainkan fondasi kokoh untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih cemerlang di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfa’i.  (2023). Aktualisasi  Pancasila  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Tahapan Pembentukan Undang-Undang. PT. Salim Media Indonesia. Ch, M. N. A. (2008). Dekonstruksi Kekuasaan ; Konsolidasi Semangat Kebangsaan. LKiS. Fuadi,  A.  (2020). Keragaman  dalam  dinamika  sosial  budaya  kompetensi  sosial  kultural perekat bangsa. Deepublish.
Gultom, F., & Hernawaty, H. (2022). Peran Dosen dalam Implementasi Kampus Merdeka. All  Fields  of  Science  Journal  Liaison  Academia  and  Sosiety,  2(4),  217 – 225. https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i4.486
Handitya,  B.  (2019).  Menyemai  Nilai  Pancasila  Pada  Generasi  Muda  Cendekia. ADIL Indonesia Journal, 1(2), 13 – 23. Hariansyah, M. (2018). Millenials “Bukan Generasi Micin.” Guepedia. Ishaq, H. (2021). Pendidikan Pancasila. Prenada Media. Khotimah, H. (2020). Penerapan Pancasila Perspektif Islam. Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 81 – 101. https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.1037 Putra, W. H., & Siregar, M. (2023). Nalar Kritis Pemikiran Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany dan Relevansinya dengan Pendidikan Bahasa Arab Berbasis MBKM. An Nabighoh, 25(1), 129 – 146. https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v25i1.6843
Romla,  S.  (2021).  Implementation  of  Merdeka  Belajar  at  Kampus  Merdeka"Rights  to Learn  Three  Semesters  Outside  the  Study  Program"  [Implementasi  Merdeka Belajar Kampus Merdeka “Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi”]. Proceedings of The ICECRS. https://icecrs.umsida.ac.id/index.php/icecrs/article/view/1313 Sembiring,  R.  (2018).  Keadilan  Pancasila  dalam  Persepektif  Teori  Keadilan  Aristoteles. Jurnal Aktual Justice, 3(2), 139 – 155.
https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539
Sudharmono. (1997). Beberapa pemikiran tentang Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.  Badan  Pembinaan  Pendidikan  Pelaksanaan  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan Pancasila.
Tawaang,  F.,  &  Mudjiyanto,  B.  (2021).  Mencegah  Radikalisme  Melalui  Media  Sosial. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2(2), 131 – 144.
Tuhuteru, L. (2022). Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi. CV. Azka Pustaka. Zai,  E.  P.  (2020). Pancasila  Sebagai  Dasar  dan  Ideologi  Negara  (Vol.  1).  Penerbit  Lutfi Gilang.