## MADANI

## China Maritime Militia dan Pengaruhnya Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia
Achmad Fauzan Hanifudin 1 ,Priyanto 2 , Suhirwan 3 , Rudy Sutanto 4
1, 2, 3, 4 Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
ach.fauzan.131@gmail.com
Received: 04 April 2023; Revised: 30 Mei 2023; Accepted: 15 Juni 2023; Published: Agustus 2023; Available online: Agustus 2023

## Abstract
Given the potential for China's military power to threaten ASEAN security, it is important to consider ASEAN's response to China's military development. As a regional organization that has emerged amidst global changes, ASEAN is expected to strengthen regional ties in Southeast Asia and advance common interests. ASEAN's response will certainly be a solution for ASEAN for China's military development in the South China Sea which has strategic importance because it will affect ASEAN-China relations in the future. ASEAN cannot completely isolate itself from China and is still dependent on many things because China is a large country that is geographically close to Southeast Asia. There will always be interactions and needs between the two. The Indonesian government has taken several countermeasures to deal with potential threats of conflict in the South China Sea, such as conducting several series of military exercises in Natuna waters. The purpose of the title of this military exercise is to "demonstrate readiness" not "demonstrate ability". This series of military training titles is a kind of message that the Indonesian government is trying to convey through the TNI. In addition, the Indonesian government has paid special attention to this problem. The Indonesian government, which is facing a security dilemma, is trying to provide an effective response and not allow the conflict to escalate into an open conflict, because the Indonesian side is trying to maintain good relations with all countries, especially China, to maintain national stability. This condition is a form of implementation of Indonesia's free and active foreign policy. This paper uses a qualitative method with a library approach.

## Keywords: China Maritim Militia, Sovereignty, Territory

## PENDAHULUAN
Laut Cina Selatan meliputi perairan dan daratan kepulauan dua pulau besar, yaitu Kepulauan Spratly dan Paracel, serta pesisir Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough, yang membentang dari negara Singapura di Selat Malaka hingga Selat Taiwan . (Martin, 2012). Luasnya wilayah Laut Cina Selatan telah menimbulkan bentrokan dengan upaya konfrontasi di banyak negara. Wilayah ini dikelilingi oleh sepuluh negara riparian (Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina) dan negara tanpa batas yaitu Laos dan Makau. Perairan Laut Cina Selatan meliputi Teluk Thailand yang dibatasi oleh Vietnam, Taiwan, Kamboja, Thailand dan Malaysia, dan Teluk Tonkin yang dibatasi oleh Vietnam dan Cina (Ras, 2001).
Laut China Selatan merupakan wilayah perairan yang strategis dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Baru pada tahun 1970-an timbul konflik antar negara mengenai kepemilikan pulau- pulau (nusantara), berulang pada tahun 80-an, 90-an dan 2010-an. Namun, tidak dapat disangkal bahwa di masa lalu para penguasa tradisional China (China) dan Vietnam, serta negara-negara yang
sekarang atau tidak terlibat saling klaim, terlibat dalam perebutan penguasaan wilayah perairan (Martin, 2012).
Kemudian, pada tahun 1951, Perdana Menteri Vietnam Selatan membuat pernyataan di Konferensi Perdamaian San Francisco mengenai kepemilikan Vietnam atas Kepulauan Spratly dan Paracel. Dan pada tahun 1970-an, Brunei dan Malaysia terseret ke dalam perselisihan yang mengklaim landas kontinen di wilayah pantai selatan di bawah hukum laut internasional (Konvensi PBB tentang Hukum Laut - UNCLOS) (Jinming, 2003).
Potensi kekayaan Laut Cina Selatan yang akhir-akhir ini menjadi bahan penelitian yang semakin meningkat, telah menunjukkan kepada dunia bahwa Kepulauan Paracel dan Spratly dapat memiliki cadangan sumber daya alam (SDA) yang besar, terutama mineral, minyak, dan gas alam. Pemerintah China sendiri sangat optimis dengan potensi sumber daya alamnya karena terus dieksplorasi. Berdasarkan laporan Badan Informasi Energi AS (EIA), China memperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 213 miliar barel, sekitar 10 kali cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Pada saat yang sama, para ilmuwan Amerika

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
memperkirakan ada sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut Cina Selatan. Menurut data EIA, cadangan sumber daya alam terbesar mungkin berasal dari gas alam yang diperkirakan sekitar 900 triliun kaki kubik, sama dengan cadangan minyak Qatar. Selain itu, perairan kawasan China Selatan merupakan jalur pelayaran utama dan pusat habitat ikan sehingga banyak negara yang melewati kawasan tersebut sebagai jalur yang menguntungkan.
Hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif yakni adanya unjuk kekuatan dan pergerakan yang bersifat agresif serta provokatif. Faktanya, kecuali di awal sejarahnya, Laut Cina Selatan telah mengalami konflik terbuka sejak tahun 1970-an. Hal itu tercermin dari urutan penguasaan atau kewenangan di kawasan yang mempengaruhi perubahan nama kawasan perairan. Pada tahun 1974 terjadi bentrokan besar yang menewaskan tentara Vietnam. Pada tahun 1988 bentrokan lain terjadi antara angkatan laut Tiongkok dan Vietnam di Pegunungan Spratly, di mana Vietnam kehilangan 70 tentara. Angkatan Laut Filipina juga mengalami ketegangan kecil dengan angkatan laut Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia. Konflik pecah antara
Angkatan Laut Filipina dan China di Beting Karang Scarborough. Demikian pula, ketegangan muncul antara angkatan laut Filipina dan Vietnam setelah kapal-kapal kedua negara terlibat dalam provokasi yang menciptakan ketegangan timbal balik (Nainggolan, 2003).
Menyadari adanya potensi konflik, maka dilakukan upaya pencegahan konflik dan penyelesaian sengketa secara damai. Upaya pengembangan kerja sama keamanan kawasan, penyelesaian sengketa, serta pencegahan  konflik di Laut Cina Selatan.  Maka dari itu pentingnya upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan Negara dari segala tindakan yang mengancam di seluruh wilayah.  Kedaulatan Negara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh suatu negara. Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi ( supreme authority ) yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas –  luasnya baik ke dalam maupun ke luar.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai
penelitian yang meneliti dan memahami pentingnya beberapa individu atau kelompok orang terhadap masalah sosial (Creswell:  2016). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna. Metode penelitian ini secara umum dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan, masyarakat, sejarah, perilaku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lainnya. Subyek penelitian artikel ini adalah keberadaan milisi maritim China terhadap kedaulatan Indonesia. Pendekatan yang digunakan didokumentasikan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian teori, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti (Sugiyono: 2012).
Laut China Selatan dan China Maritim Militia
Sulit untuk membedakan niat China mengenai penggunaan kekuatan di Laut China Selatan, satu hal dapat dinyatakan dengan pasti adalah China telah secara sistematis meningkatkan kemampuan Angkatan Lautnya, mengubah armada pertahanan pantai yang besar namun tidak mengesankan menjadi armada laut dalam yang signifikan. Saat ini Republik Rakyat China sedang dalam masa unjuk kekuatan
dalam rangka menguasai wilayah perairan China Selatan. Salah satunya adalah melalui pembentukan China Maritime Militia atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai milisi maritime China merupakan sekumpulan orang yang tergabung dalam organisasi massa bersenjata yang terdiri dari warga sipil yang mempertahankan pekerjaan tetap mereka. Mereka juga merupakan sebuah komponen angkatan bersenjata China yang termasuk dalam pasukan pembantu dan cadangan (Luo, 2021). Milisi ini ditugaskan untuk membantu tentara pembebasan rakyat China dalam melakukan fungsi keamanan dan logistik dalam perang. Milisi ini yang terdiri dari warga yang bekerja di sektor ekonomi kelautan.
Pertama dan terpenting, perlu untuk mendiskusikan apa yang harus dipertimbangkan sebagai milisi dalam hukum internasional. Meskipun belum ada definisi berdasarkan perjanjian tentang milisi disepakati secara internasional, 'milisi' telah secara umum didefinisikan sebagai militer unit/kelompok paramiliter yang terdiri dari warga biasa daripada professional tentara, yang dilatih untuk melayani sebagai pasukan cadangan untuk angkatan bersenjata reguler, juga untuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
melakukan tugas-tugas militer dalam keadaan darurat, sementara sering tidak dianggap sebagai angkatan bersenjata tetapi sebagai aktor pelengkap (Gebhard, 2001).
Milisi Maritim China    adalah cabang resmi angkatan bersenjata Republik Rakyat China. Milisi angkatan laut memiliki jumlah kapal yang sangat banyak dan memiliki pasukan elit yang bertugas menangani kondisi di wilayah sengketa Laut China Selatan. Milisi Angkatan Laut memiliki dua fungsi, pertama, untuk mendukung dan melindungi hak-hak Republik Rakyat China di masa damai. Kedua, mempersiapkan diri untuk berperang dan memenangkan perang selama perang (Gebhard, 2001).
Mereka menerima pelatihan dari Tentara Pembebasan China dan Penjaga Pantai China untuk melakukan tugas-tugas patroli perbatasan, pengawasan dan pengintaian, transportasi laut, pencarian dan penyelamatan, dan tugas-tugas tambahan dalam mendukung operasi angkatan laut di masa perang.
Milisi maritim China dibentuk sebelum partai komunis berkuasa, tetapi pada tahun 1950 an Partai komunis China sudah membentuk sistem yang membuat banyak milisi maritim yang didukung
negara keluar dari pesisir dan garis pantai. Hal tersebut didukung dengan beberapa kondisi diantarnya adalah dimulai dengan penggunaan kapal laut sipil oleh milisi maritim yang kemudian ada pembinaan milisi maritime bersama para nelayan agar pengalaman dibidang kepelautan meningkat. Kondisi tersebut mengubah milisi pertahanan di pesisir menjadi milisi maritime di laut yang memili spesialisasi, tanggap darurat, dan unit teknologi.
Salah satu tindakan China yang cukup rutin adalah latihan angkatan laut, atau patroli, yang memberi isyarat kepada kawasan bahwa mereka menunjukkan kekuatan militer mereka dengan cara yang memiliki implikasi signifikan bagi keamanan dan kebijakan strategis negara. Hal ini terjadi karena masih sedikitnya kesepakatan tentang kepemilikan wilayah Laut China Selatan, seperti batas wilayah, kerja sama pemetaan sumber daya alamnya, dan kebijakan lain yang mempengaruhi wilayah tersebut.
Operasi zona abu-abu yang dilakukan oleh milisi maritime ini dirancang untuk menang tanpa pertempuran dengan mengepung musuh dengan gerombolan kapal penangkap ikan. Hal tersebut merupakan strategi China, untuk
membangun kontrol dan dominasi de facto atas seluruh Laut China Selatan melalui langkah-langkah tambahan ini. Dari sudut pandang taktis, kapal penangkap ikan mewakili ratusan rintangan yang harus dihadapi musuh. Karena musush hanya dapat mengerahkan beberapa kapal perusak pada satu waktu untuk menantang mereka. Penggunaan kapal penangkap ikan ini dianggap lebih efektif dan efisien karena biaya produksi yang murah sehingga jumlahnya dapat melebihi kapal perang. Jadi, bahkan kapal penangkap ikan yang tidak bersenjata yang bertindak di bawah kepemimpinan kapal milisi maritim dapat menjadi kekuatan militer yang efektif.
Jika hal tersebut dilihat dari sudut pandang strategis, menantang kapal- kapal penangkap ikan ini menjadi suatu hal yang berbahaya terutama untuk negara-negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki klaim di Laut China Selatan tetapi tidak memiliki kekuatan militer untuk melawan. Negara yang lemah menyadari kemungkinan bahwa kapal-kapal ini merupakan satu kesatuan dengan pemerintah China sehingga tindakan provokasi akan menimbulkan reaksi dari pemerintah China. Karena China mengatakan mereka bukan kapal
militer, mereka dapat mengklaim tindakan apa pun terhadap mereka oleh angkatan laut asing atau penjaga pantai akan dianggap sebagai serangan terhadap warga sipil China.
China mengeksploitasi wilayah abu-abu hukum internasional, di mana satu unit status sipil dibuat untuk melayani tujuan militer sembari bergeser dari satu peran ke lain dari waktu ke waktu. Strategi ini tentu saja memberikan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat dan kekuatan tambahan, pengganda kekuatan dengan biaya lebih rendah, dan akhirnya disajikan lawan China dengan tantangan operasional, hukum, dan politik di Laut China Selatan yang menjadi  daerah yang disengketakan. Kekosongan seperti itu dalam hukum internasional serta ukuran dan ruang lingkup milisi maritim telah memperumit ruang pertempuran, mengurangi  efektivitas lawan China dalam pengambilan keputusan, dan memberikan dilema politik yang menyebabkan keragu-raguan lawan dalam mengambil tindakan terhadap China selama ini krisis maritim.
Keadaan ini telah menempatkan lawan dalam posisi yang jauh lebih lemah dan posisi tawar yang tidak adil di laut di mana Angkatan Laut Negara lain

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
akhirnya menemukan sendiri terikat pada kepekaan politik dalam menghadapi aktor sipil. Terlepas dari apakah milisi maritim memainkan peran tempur yang signifikan atau tidak, sejumlah sarjana hukum kini mempertanyakan status sebenarnya dari kehadirannya di wilayah sengketa, khususnya Laut China Selatan (Kennedy, 2018), dan menganggap penting untuk menentukan status milisi maritim untuk memberikan perlakuan yang sesuai dengan hukum internasional dan mengetahui ke mana harus mencari tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh perilaku milisi maritim.
Pernyataan pemerintah Republik Rakyat China yang mengklaim hampir seluruh kedaulatan perairan Laut China Selatan berdasarkan teori sembilan garis putus-putus. Sementara itu, konsep sembilan garis putus-putus terdiri dari sembilan titik imajiner yang mewakili klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan. Berdasarkan teori tersebut, China menyatakan bahwa posisi pulau-pulau di Laut China Selatan termasuk dalam wilayahnya. Hal ini membuat marah negara-negara di kawasan seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia karena mereka juga mengklaim sebagian
Laut China Selatan sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif mereka. Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik Laut China Selatan kini mulai terseret ke dalam pusaran konflik karena China juga menguasai perairan Natuna di Kabupaten Natuna karena klaimnya atas Nine-Dash Line yang termasuk dalam lautnya. . daerah mempertanyakan niat China untuk memasukkan Perairan Kabupaten Natunan sebagai kawasan laut (Pradana, 2017).
Stabilitas di Laut China Selatan telah menurun karena China berusaha untuk memiliterisasi beberapa wilayah yang dianggap sebagai bagian dari negara China, menurut peta sembilan garis yang dirilis oleh pemerintah China. Upaya militerisasi ini berarti bahwa konflik dapat meningkat menjadi konflik terbuka antara negara penggugat dan non-penggugat. Salah satu negara yang merasakan dampak militerisasi China di Laut China Selatan adalah Indonesia. Meski posisi Indonesia bukan merupakan status claimant, Indonesia berkepentingan agar salah satu wilayahnya, yaitu Atlantik Utara, juga diklaim pada peta sembilan garis putus- putus yang digambar oleh China sebagai bagian dari wilayah China.
Perkembangan ekonomi dan militer China yang pesat telah memberikan peran China tidak hanya di Asia, tetapi juga sebagai kekuatan dunia. Terkait permasalahan di kawasan Laut China Selatan, China semakin memperkuat pengaruhnya di ASEAN, khususnya di Indonesia, bahkan mampu melawan pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya di ASEAN (Risdhianto, 2014).
Negara di kawasan asia tenggara sudah mengetahui secara jelas mengenai resiko konflik Laut China Selatan. Stabilitas politik yang dinamis akibat konfrontasi militer Amerika Serikat- China dan para sekutunya hanya akan mengancam kekayaan alam yang terkandung dalam Laut China Selatan maupun bagi mereka yang ingin berinvestasi atau berekspansi. Peran Laut China Selatan begitu vital bagi peran perdagangan dan ekonomi ASEAN. Peranan yang sudah dilakukan oleh ASEAN untuk mengatasi konflik di Kepulauan Spratly dan Laut China Selatan yaitu dengan cara menyerukan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menahan diri dan menghentikan penggunaan kekuatan militer serta memperkuat transparansi kerjasaam politik dan keamanan antara negara- negara Asia Pasifik, Khusus antar negara-
negara ASEAN yang terlibat dalam konflik, perlu ditekankan pentingnya  in South East Asia (TAC) dalam mengambangkan rasa saling percaya (CBM), kerjasama politik dan keamanan, peranan ASEAN Regional Forum (ARF), prinsip-prinsip ASEAN dan perundingan- perundingan yang sudah dilakukan ASEAN.

## Upaya Indonesia dalam Menghadapi
Keberadaan China Maritim Militia
Merespons tindakan Tiongkok di Laut Natuna Utara, Pemerintah Indonesia melalui  berbagai  lembaga  terkait melakukan tindakan dan beberapa upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah lautan Indonesia. Keberadaan Milisi Maritim China di kawasan perairan China selatan menjadi ancaman tersendiri bagi kedaulatan Negara. Mengingat perairan tersebut berbatasan langsung dnegan kawasan perairan utara Natuna. Ada beberapa langkah strategis yang ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut. Salah satunya adalah mengadakan rangkaian latihan militer TNI di Natuna menyusul insiden di Han Tan Cou yang disebut- sebut penuh dengan pasukan paramiliter yang didukung pasukan Coast Guard China melakukan manuver berbahaya terhadap petugas keamanan maritim

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
Indonesia yang melakukan operasi pengamanan (Anngy, 2019). Rangkaian latihan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa militer Indonesia mampu menjaga kedaulatan maritim dari ancaman dan gangguan.
Salah satu Latihan  yang  pernah dilakukan adalah Angkasa Yudha 2016. Latihan  Angkasa Yudha pertama kali digelar di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Namun, Presiden Joko Widodo memerintahkan kamp pelatihan dipindahkan ke Kepulauan Natuna di Kepulauan Riau.
Hadirnya  Presiden didalam latihan  ini  telah  menunjukan bagaimana latihan ini ditujukan untuk menunjukan kesiapan Indonesia khususnya TNI dalam menghadapi segala bentuk ancaman di wilayah Indonesia khususnya Natuna yang seringkali dimasuki oleh pasukan paramiliter yang menyamar sebagai nelayan yang dikirim dari wilayah Laut China Selatan (Utama, 2021). Penyamaran tersebut dilakukan dalam rangka pencarian informasi dan upaya menilai kekuatan milikter Indonesia dalam menghadapi ancaman yang muncul. Latihan ini merupakan bagian dari upaya TNI untuk menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi segala macam ancaman,
termasuk kemungkinan eskalasi konflik di kawasan Laut China Selatan, yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas Indonesia yang merupakan wilayah Natuna dan dibutuhkan oleh Cina yakni Nine Dash Line. Dengan mengasimilasi trimatra angkatan bersenjata, yaitu angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut. TNI berencana menunjukkan bahwa seluruh jajaran TNI dapat berintegrasi dan bekerja dalam operasi mengamankan wilayah Indonesia sekaligus memanfaatkan alutsista yang telah dimodernisasi beberapa tahun terakhir.
Secara diplomatik, merespons pelanggaran yang terjadi pada Desember 2019 yang lalu, Kemenlu            RI mengirimkan nota protes diplomatik secara resmi ke Pemerintah Tiongkok. Hanya saja respons Pemerintah Tiongkok kurang positif, alih-alih mengajukan permohonan maaf, Tiongkok bersikukuh atas klaim sembilan garis putus-putusnya. Persoalan mengenai Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok pada dasarnya sulit untuk dipertemukan. Indonesia berpegang pada UNCLOS 1982 yang menyatakan Laut Natuna Utara sebagai ZEE Indonesia, sedangkan Tiongkok berpijak pada klaim historis.
Artinya, pijakan kedua negara berbeda satu sama lain. Apabila Indonesia hendak membawa isu ini ke meja perundingan internasional, maka akan menimbulkan ekses negatif berupa ditempatkannya ZEE Indonesia sebagai suatu hal yang bisa dinegosiasikan. Perundingan bilateral bukan merupakan kebutuhan bagi Indonesia karena secara yurisprudensi, klaim sembilan  garis putus-putus Tiongkok telah dimentahkan dalam putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016 terkait sengketa antara Tiongkok dan Filipina (Santoso, 2020).
Secara tegas Pemerintah Indonesia  menyatakan  bahwa  tindakan Tiongkok
adalah tindakan yang melanggar  norma-norma hubungan antarnegara, serta melanggar kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Sikap tegas Pemerintah Indonesia ini selain direspons  oleh  Kemenlu  RI,  juga direspons   oleh lembaga-lembaga negara lainnya  seperti  Kemenko  Polhukam  RI, Kemenko  Kemaritiman  RI,   Kementerian KKP RI, Kemenhan RI, Bakamla RI, BNPP RI, serta TNI melalui Kogabwilhan I yang mengirimkan beberapa kapal perang (KRI), pesawat tempur, pesawat pengintai strategis, serta satuan operasional TNI lainnya ke Laut Natuna
Utara atas perintah Panglima TNI untuk menyelenggarakan  operasi tempur laut di wilayah ZEE Indonesia dan sekitarnya (Santoso, 2020).
Jika konflik di Laut China Selatan meningkat menjadi situasi militer, maka pemerintah Indonesia harus dapat mengamankan kepentingan nasional Indonesia melalui TNI untuk mengamankan klaim teritorial dan ladang gas di ZEE Indonesia. Hal ini membutuhkan posisi pertahanan yang kuat di perairan Natuna dan sekitarnya. Mengingat beberapa negara dengan status negara kandidat berusaha untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya. TNI telah mengambil upaya strategis dengan membangun pangkalan militer yang digagas oleh Kementerian Pertahanan dan TNI telah menunjukan bagaimana situasi di Laut China Selatan khususnya di wilayah Natuna yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Indonesia sehingga mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk memberikan respons terhadap ancaman yang ada.
Upaya lain adalah mengubah nama Laut China Selatan di peta baru Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menerbitkan peta baru melalui Kementerian Koordinator Bidang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
Kemaritiman dan segera mendaftarkan peta baru tersebut ke PBB, khususnya Organisasi Hidrografi Internasional (Suastha, 2017). Perubahan itu terjadi sebagai tanggapan atas beberapa bentrokan antara nelayan dan aparat keamanan Indonesia di perairan Natuna.
Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara ini dilakukan agar wilayah perairan Laut China Selatan yang masuk wilayah keadulatan Indonesia memiliki kekuatan lebih dan menjadi identitas yang khas. Perubahan nama Laut China Selatan pada peta baru yang dirilis pemerintah Indonesia memicu protes dari pemerintah China. Pemerintah China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, mengatakan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk mengubah nama Laut China Selatan merupakan upaya yang tidak baik dan tidak sesuai dengan standar penamaan.
Namun, pemerintah Indonesia tidak megindahkan protes yang disampaikan oleh Pemerintah China atas perubahan nama wilayah laut tersebut karena penamaan wilayah laut merupakan hak dari negara kepulauan yang harus dihormati oleh negara lain. Selain itu, Indonesia telah diakui sebagai
negara kepulauan didalam UNCLOS 1982 yang menegaskan hak Indonesia untuk menentukan batas dan menamai  wilayah lautnya  dan penamaan Laut Natuna Utara dilakukan di  wilayah  kekuasaan laut  Indonesia yang sah secara hukum, dan bukan wilayah Laut China Selatan secara keseluruhan. Perubahan nama dilakukan  untuk  mempertegas kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di perairan  utara  Natuna. Sehingga  dapat mencegah pihak asing seperti pasukan paramiliter yang menyamar menjadi nelayan untuk memasuki wilayah Indonesia secara ilegal dengan menggunakan klaim peta nine  dash  line yang dibuat  oleh China untuk melakukan aktivitas melanggar hukum yang dapat memicu konfrontasi dengan pihak keamanan Indonesia.
Secara  umum,  aksi  Tiongkok  di Laut  Natuna  Utara  menjadi  pemicu  bagi Pemerintah Indonesia                       untuk melakukan konsolidasi
internal mengenai
mekanisme yang tepat dalam menegakkan  kedaulatan  di  wilayah tersebut, suatu hal yang selama ini belum mendapatkan posisi prioritas.
Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia selama ini dalam mengelola Laut  Natuna  Utara  bisa dikatakan  belum  optimal.  Pengerahan
kekuatan TNI
sebagai respons pelanggaran  kedaulatan  yang  dilakukan oleh  Tiongkok  sejatinya  merupakan langkah  reaktif-reaksioner    yang tidak tersusun atas skema sistematis dan jangka panjang. Begitu mudahnya nelayan-nelayan    tradisional Tiongkok masuk ke Laut Natuna Utara dan melakukan aktivitas penangkapan ikan secara  ilegal  menunjukkan  bahwa  ada celah  besar  dalam  pengelolaan  wilayah ini, baik pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, maupun institusi terkait dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

## Kesimpulan
Status kawasan Laut China Selatan Menurut Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), Laut China Selatan sebagai laut semi tertutup sering menimbulkan sengketa atau konflik di kawasan Laut China Selatan. Banyaknya negara yang mengelilingi Laut China Selatan menyebabkan banyaknya konflik kepentingan di kawasan Laut China Selatan.
Meskipun China memperhatikan ekspektasi internasional dan berulang kali menekankan kesediaannya untuk mengikuti jalan damai, itu juga berulang kali melanggar pernyataannya sendiri. Di satu sisi, China tetap mengklaim
menghormati cara penyelesaian masalah secara damai, di sisi lain China masih agresif dan tidak segan-segan menggunakan militer atau memulai konflik bersenjata di laut. Selain itu, komunitas internasional ingin China berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perselisihan, misalnya menyelesaikannya sepenuhnya dan berusaha mempertahankan status quo. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah- langkah strategis untuk merespon potensi ancaman konflik di Laut China Selatan, seperti melakukan serangkaian latihan militer di perairan Natuna. Judul latihan militer ini dimaksudkan untuk menandakan kesiapan. Latihan militer ini merupakan semacam pesan yang disampaikan pemerintah Indonesia melalui TNI. Hal ini terkait dengan pembangunan pertahanan negara yang dituangkan dalam Buku Putih Pertahanan (2015) untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh dengan kemampuan deterrence sebagai negara kepulauan dan maritim, memberikan Indonesia posisi negosiasi untuk kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Indonesia dan keamanan seluruh rakyat Indonesia.

## Bibliography
Anngy,Wira (2019) “Analisa Respon

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023

## Indonesia Terhadap Militerisasi China
Dilaut China Selatan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019”,Paradigma Polistaat. Vol 2, No 2.
Djalal, Hasjim “Dispute Settlement and Management Conflict in the South China Sea”, http://www.sr- indonesia.com/in- thejournal/view/dispute- settlement-and-conflict-management- inthe-south-china-sea
Gebhard, Julia (2001) ‘Militias’, MPEPIL 338, para. 1
Jiachen, Dai dan Geng Yueting,(2015), “Research On Requirements And Measures In Civilian Vessel Mobilization For Maritime Rights Protection”, National Defense, No 10, pp41-44.
Jinming, Li dan Li Dexia,(2003), The Dotted Line On The Chinese Map Of The South China Sea : A Note, Ocean Development And   International
Law 34.
Kennedy, Connor (2018)“The Struggle for Blue Territory: Chinese Maritime
Militia Grey Zone Operations”,RUSI Journal, Vol. 163, No. 5, p. 19; Kraska& Monti, Op. cit., p. 456; Andrew
Erickson,(2016) “Countering China’s Third Sea Force: Unmask Maritime Militia Before They’re Used  Again”, The National Interest.
Luo, Shuxian & Jonathan G.Panter,
(2021)“China’s Maritime Militia and fishing fleets A Primer for operational staffs and tactical leaders”,   Military Review Army University Press.
Martin, Sieff,  (2012)”Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel Ungkap Konflik yang Lebih Dalam,” Asia Pacific Defense Forum, 13 September 2012.
Nainggolan, Poltak Partogi.,(2003)” Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan”, P3DI Setjen DPR Republik   Indonesia dan Azza Grafika
Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi, (2017) Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna  (Khususnya Kabupaten Natuna) menurut Unclos 1982,Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.
Ras, Abdul Rivai .(2001),Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik .Penerbit Abdi Persada

## Siporennu Indonesia (APSIDO)
Risdhianto, Agung, (2014),“Pengaruh Tiongkok Dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan Serta Dampaknya Terhadap Indonesia”, Kajian Triwulan I I TA 2014, Seskoad.
Santoso,  T.  I.  (2020).  Aksi  Agresivitas
Tiongkok  Pada  ZEE  Indonesia  Laut
Natuna Utara: Perspektif                       Tugas Pokok
TNI. Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi
41, Maret 2020 , 36-37.
Suastha, R (2017). Diprotes China, RI
Daftarkan   Nama   Laut   Natuna
Utara ke PBB. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/int% 20ernasional/20170720172204- 106-%20229239/diprotes-china-ri- %20daftarkan-nama-laut-natuna- utara-%20ke-pbb. Diakses pada 13 Mei 2023
Utama, Jokowi Saksikan Skenario Tempur Sukhoi  dan  F- 16.https://www.cnnindonesia.com/n asional/20161006132642-20- 163705/jokowi-saksikan-skenario- tempur-sukhoi-dan-f-16 Diakses pada 13 Mei 2023.