## ANALISIS YURIDIS NORMATIF PASAL 293 RUU KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA PENAWARAN JASA PENGGUNAAN KEKUATAN GAIB
Oleh : Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum.

## Abstract
Criminal  offense  the  use  of  services  offering  a  magical  power that  article  to  be accommodated in the concept / Draft Law Book of Law Criminal Law (draft-Penal Code). One of these is a form of witchcraft witchcraft which is a magical power that can cause its victims become ill or even cause death. But whether the provisions of Article 293 of the Criminal Code in the Bill can be applied and still needs to be proven normative juridical analysis. In this regard it is for the criminal offense the use of services deals occult powers must  be  completely  implemented  and  verified  pursuant  to  Article  183  of  the  Criminal Procedure Code 2 (two) the evidence needed in filing a criminal. Likewise on sanctions for the crime of services offering the use of supernatural powers in Article 293 bill-Criminal Code is given the threat of five (5) years, in which if it turns out the use of occult powers / witchcraft that cause death means such offenses including "the crime of material" whose consequences  to  the  threat  of  sanctions  provided  in  Article  293  bill-criminal  Code  less relevant, where should the penalties are the same as the penalty on the crime of murder in the category of "the crime of material" which focuses on the impact the 15 (fifteen) years or a lifetime Special to the cause of death.
Keywords: Article 293 of the National Criminal Code draft, Crime, Offer Services Using Magical Power

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Hukum  merupakan  kumpulan aturan-aturan  baik  yang  bersifat  tertulis dan  tidak  tertulis  yang  berisikan  tentang keharusan-keharusan dan larangan- larangan  yang  harus  dipatuhi  dalam kehidupan  bermasyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Drs. E. Utrecht, SH bahwa hukum  itu  adalah  himpunan  peraturan- peraturan (perintah-perintah dan larangan- larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat  dan karena  itu  harus  ditaati oleh masyarakat. 1
Hukum  itu  diciptakan  dari penggalian  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat  dan  diperuntukkan bagi masyarakat,  karena  itulah  maka  hukum yang  diciptakan  harus  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi  masyarakat  setempat. Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia,  agar  kepentingan manusia  terlindungi,  maka  hukum  harus dilaksanakan. 2 Oleh  karenanya  hukum harus benar-benar dipatuhi demi terciptanya  ketertiban  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Masyarakat  dan  ketertibannya merupakan  dua  hal  yang  berhubungan sangat  erat,  bahkan  bisa  juga  dikatakan
1 C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, hal. 38
2 Sudikno Mertokusumo dan  A. Pitlo, 1993, Bab- Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, hal.1
sebagai  dua  sisi  mata  uang. Kehidupan dalam  masyarakat  yang  sedikit  banyak berjalan  dengan  tertib dan  teratur  ini didukung  oleh  adanya  suatu  tatanan. 3 Tatanan  tersebut  didukung  oleh  suatu norma,  di  mana  norma  merupakan perwujudan yang lebih konkret dari suatu nilai.
Nilai  berkaitan dengan  cita-cita, keinginan,  dan  harapan  serta  segala sesuatu  pertimbangan  internal  ( batiniah ) manusia. Nilai  yang  demikian  tidaklah konkret  dan  dalam  prakteknya  memang bersifat subjektif. Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut agar dapat lebih berguna dalam  menuntun  sikap  dan  tingkah  laku manusia, perlu  lebih  dikonkretkan  lagi. Untuk  itu  nilai  harus  dirumuskan  ke dalam  simbol-simbol  tertentu  yang tujuannya  agar  lebih  mudah  dipahami secara interpersonal. 4
Berkaitan  dengan  nilai-nilai  yang hidup  dalam masyarakat  yang  bersifat abstrak  tadi  dikonkretkan  berupa  norma- norma. Norma-norma tadi yang mengandung  simbol-simbol  tertentu supaya dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam  kehidupan  bermasyarakat,  maka norma tersebut harus dituangkan ke dalam suatu  peraturan-peraturan  berupa  pasal
3 Satjipto  Rahardjo,  2000, Ilmu  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 13
4 Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta,  2004, Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum  (Apa  dan  Bagaimana Filsafat  Hukum  Indonesia) ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, hal. 257-258
demi  pasal  yang  dikodifikasikan  dalam suatu kitab  perundang-undangan  ( hukum yang tertulis ).
Nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  secara  logika  hukum  tidak dapat dilaksanakan, tetapi dalam kenyataannya  nilai-nilai  tersebut  diakui oleh  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana KUHP) bahkan  dalam Rancangan Undang-Undang KUHP telah dirumuskan dengan jelas tentang nilai-nilai tersebut.
Nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  tersebut  yang  dimaksud mengenai  delik  santet.  Di  mana  delik santet ini  menjadi  bahan  pembicaraan yang sangat alot pada tataran pembentukan  KUHP  Nasional. Masalah yang  berkaitan  dengan  hal-hal  berbau gaib, di mana pada tiap-tiap daerah sangat berbeda  penyebutan  istilahnya.  Misalnya di  daerah  Jawa  Barat  terkenal  dengan istilah “Teluh” ,  di  Jawa  Tengah  terkenal dengan  istilah “Tenung” ,  dan  di  Jawa Timur  terkenal  dengan  istilah “Santet” .
Hanya  saja  penyebutan  istilah “Santet” tersebut lebih universal. Hanya saja dalam RUU  KUHP  sendiri  penyebutan  istilah “Santet”  lebih  diperluas  lagi  dengan istilah “Kekuatan  Gaib”.  Digunakan istilah seperti demikian, karena pemberlakuan  pasalnya  itu  tidak  hanya untuk  santet  saja,  bisa  saja  seperti gendam,  hipnotis,  guna-guna,  dan sebagainya.
Dalam  RUU  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  Nasional,  tertulis pada Pasal 293 ayat (1) yang berbunyi :
“Setiap  orang  yang  menyatakan dirinya  mempunyai  kekuatan  gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan  bantuan jasa  kepada orang lain bahwa karena perbuatannya  dapat  menimbulkan penyakit,  kematian,  penderitaan mental  dan  fisik  seseorang,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  atau  denda paling banyak Kategori IV” . 5
Apapun  istilah yang  digunakan, pada  intinya  tetap  nerupakan  hal  yang berbau  gaib  dan  jauh  dari  jangkauan logika  hukum.  Tetapi  melalui  beberapa proses  pada  tataran  perancang  undang- undang  dengan  menggunakan  terobosan hukum. Pada tataran berikutnya menyangkut penerapan  pasal 293 RUU KUHP  Nasional  tentang penawaran  jasa penggunaan kekuatan gaib.
Parameter keberhasilan suatu pasal dalam peraturan  perundang-undangan sangat  ditentukan  dari “penerapan hukumnya” .  Sampai  sejauh  mana
5 Anonim,  2012, Rancangan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor…Tahun…Tentang Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana , Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- undangan  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia.
penerapan hukum  itu  dapat  memberikan kepuasan  bagi  pencari  keadilan,  terutama yang dialami oleh para korban dari tindak pidana santet tersebut. Begitu juga dengan penerapan  pasal  tentang  santet  tersebut terhadap  pelakunya  dalam  rangka keberhasilan  proses  peradilan  pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan.
Pada  tahapan-tahapan  tersebut diperlukan  adanya  proses  pembuktian, terutama  pada  waktu  pemeriksaan  di pengadilan.  Mengingat  setiap  proses peradilan  pidana  selalu  diperlukan  bukti- bukti  yang  menguatkan,  sehingga keputusan  dari  pengadilan  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Pembuktian  juga  mempunyai  peranan yang  besar  dalam  menentukan  efektif tidaknya suatu proses peradilan pidana.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di  atas,  menunjukkan  bahwa begitu  pentingnya penerapan  pasal-pasal peraturan  perundang-undangan dalam rangka  menciptakan  suatu efektifitas hukum yang mengandung nilai-nilai yang hidup  dalam  masyarakat  sehingga nantinya  dapat  diterima  oleh  masyarakat. Dalam  hal  ini  penulis  membatasi pengertian  kekuatan  gaib  dalam  artian
“Santet”. Adapun  rumusan  masalahnya antara lain :
1. Bagaimana pembuktian dan penerapan yuridis  normatif Pasal  293 RUU KUHP Nasional tentang tindak pidana penawaran  jasa  penggunaan  kekuatan gaib?
2. Bagaimana  kebijakan  kriminalisasi tentang sanksi penjara yang diancamkan  oleh  Pasal  293 RUU KUHP Nasional tentang tindak pidana penawaran  jasa  penggunaan  kekuatan gaib?

## C. PEMBAHASAN A. Pembuktian
dan Penerapan
Yuridis  Normatif Pasal  293 RUU KUHP  Nasional Tentang  Tindak Pidana
Penawaran

## Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib
Berbicara tentang pembuktian dan penerapan  secara  yuridis  normatif pasal 293 RUU  KUHP berarti  kita membahas tentang bagaimana bekerjanya hukum itu. Bekerjanya  suatu  hukum  harus  didukung oleh  beberapa  faktor  antara  lain : substansi,  struktur  dan  kultur.    Ketiga faktor  tersebut  harus  berjalan  secara bersama-sama  dan  saling  berkaitan  satu sama  lain.  Sebagaimana  yang  dikatakan dalam  teori “The  Legal  System” atau “Sistem  Hukum” dari  Lawrence  M.
Friedman,  bahwa  dalam  membentuk hukum  yang baik  harus  meliputi
komponen sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur. Komponen substansi  hukum  merupakan  salah  satu syarat  pendukung  bekerjanya  hukum secara baik. Substansi hukum dapat dilihat sebagai  proses  pembuatan  hukum  yang dibuat  oleh  manusia  sebagai  subyek hukum. Akan  tetapi  dalam  penerapannya harus didukung oleh struktur hukum yang terdiri  dari  aparat  pelaksana  hukum  atau kita sebut penegak hukum disertai dengan pemahaman budaya hukum masyarakat.
Apabila  beralih  dari  pembicaraan secara  dogmatis  kemudian  melihat bekerjanya  hukum  sebagai  suatu  pranata di  dalam  masyarakat,  maka perlu dimasukkan  satu  faktor  yang  menjadi perantara yang memungkinkan hukum itu melakukan regenerasi atau memungkinkan  terjadinya  penerapan  dari norma-norma  hukum  itu.  Di  dalam kehidupan  masyarakat,  maka  regenerasi atau  penerapan  hukum  itu  hanya  dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor  manusia ke  dalam  pembicaraan  tentang  hukum, khususnya  di  dalam  hubungan  dengan bekerjanya  hukum  itu,  membawa  kita kepada  penglihatan  mengenai  hukum sebagai  karya  manusia  di  dalam masyarakat. 6
6 Satjipto  Rahardjo,  1980, Hukum  dan Masyarakat , Angkasa, Bandung, hal.48
Karya  hukum  tersebut  kemudian kita  gunakan  sebagai  pedoman  untuk menjalankan  hukum.  Sesuai  dengan permasalahan  di  atas  tentang  pembuktian telah  dibuatkan  suatu  pedoman  untuk melakukan pembuktian. Hal ini dapat kita lihat  pada Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi :
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  kepada  seorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukannya” . 7
Kemudian  diatur pula  dalam  Pasal  184 KUHAP yang berbunyi :
(1) Alat bukti yang sah ialah :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
(2) Hal  yang  secara  umum  sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 8
Masalah  pembuktian  ini  adalah merupakan masalah yang pelik dan justru masalah  pembuktian  menempati  titik
7 Anonim, tanpa tahun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , hal. 52 8 Ibid ., hal. 52
sentral  dalam  hukum  acara  pidana. Adapun  tujuan  dari  pembuktian  adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran  materiil  dan  bukanlah  untuk mencari  kesalahan  seseorang.  Van Bemmelen  mengatakan  bahwa  maksud dari  pembuktian  sebagai  berikut  : Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim
:
a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa  atau  perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
b. Mengenai  pertanyaan  mengapa peristiwa ini telah terjadi.
Dari itu pembuktian terdiri dari ;
1. Menunjukkan  peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindera;
2. Memberikan  keterangan  tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis. 9
Pembuktian  ini  dilakukan  demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus  dibuktikan  ialah  kejadian  konkret, bukan  sesuatu  yang  abstrak.  Dengan adanya  pembuktian  itu  maka  hakim, meskipun  ia  tidak  melihat  dengan  mata
9 Ansorie  Sabuan,  Syarifuddin  Pettanasse,  dan Ruben  Achmad,  1990, Hukum  Acara  Pidana , Angkasa, Bandung, hal. 185-186
kepala  sendiri  kejadian  sesungguhnya, dapat  menggambarkan  dalam  pikirannya apa  yang  sebenarnya  terjadi,  sehingga memperoleh  keyakinan  tentang  hal tersebut.
Dalam  teori  tentang  pembuktian dikenal  ada  4  sistem  pembuktian  ialah sebagai berikut 10 :
1. Sistem keyakinan belaka
Menurut  sistem  ini,  hakim  dianggap cukup  mendasarkan  terbuktinya  suatu keadaan  atas  keyakinan  belaka,  dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga  dengan  sistem  ini  hakim  dapat mencari  dasar putusannya  itu  menurut perasaan  semata-mata,  hingga  dengan demikian  atas  dasar  perasaan  itu  dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan  dianggap  telah  terbukti  atau tidak.
2. Sistem  menurut  undang-undang  yang positif
Dalam  sistem  ini  undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh  hakim,  cara  bagaimana  hakim  dapat mempergunakannya,  asal  alat  bukti  itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang  maka  hakim  harus  dan berwenang  untuk  menetapkan  terbukti atau  tidaknya  suatu  perkara  yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim
sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.
3. Sistem  pembuktian  menurut  undang- undang yang negatif
Menurut  sistem  ini  hakim  hanya  boleh menjatuhkan  pidana  apabila  sedikit- dikitnya  alat-alat  bukti  yang  telah ditentukan  undang-undang  itu  ada  (Pasal 183 KUHAP), ditambah dengan keyakinan  hakim  yang  didapat  dari adanya alat-alat bukti itu.
4. Sistem pembuktian bebas Menurut  sistem  ini  ditentukan  bahwa hakim  di  dalam  memakai  dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil  keputusan  sama  sekali  tidak terikat  pada  penyebutan  alat-alat  bukti yang  termaktub  dalam  undang-undang, melainkan  hakim  tersebut  secara  bebas diperkenankan  memakai  alat-alat  bukti lain,  asalkan  semuanya  itu  berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.
Dalam  menganalisa  tindak  pidana dengan  menggunakan  kekuatan  gaib, penulis  dalam  menganut  teori  dari keempatnya  di  atas  lebih  mengarah kepada  sistem  yang  ketiga  yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, alasannya karena lebih berdasarkan  kepada  KUHAP  dan keyakinan  hakim  sendiri. Pada  tindak pidana  dengan  menggunakan  kekuatan gaib,  kita  perlu  menganalisa  kekuatan pembuktian dari kekuatan gaib itu sendiri.
Karena  pada  RUU  KUHP  Nasional  bila sudah  saatnya  disahkan,  maka  RUU KUHP  tersebut  tentang  tindak  pidana dengan menggunakan kekuatan gaib perlu dilihat sisi pembuktiannya.
Akan  tetapi  dalam  versi  RUU KUHP  Nasional  pada  Pasal  293 pembuktian dengan  adanya  pengakuan dari orang yang  menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan,  menimbulkan  harapan, menawarkan  atau  memberikan  bantuan jasa  kepada  orang  lain  bahwa  karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik  seseorang menurut penulis  masih kurang  cukup  bukti. Sehingga  menurut  analisa  penulis  masih diperlukan barang bukti yang masuk akal ( logis )  dalam  rangka  untuk  menemukan titik  terang  suatu  tindak  pidana  santet, karena  psembuktian  di  pengadilan  yang harus  dibuktikan  adalah  peristiwa- peristiwa  yang dapat diterima oleh panca indera dan masuk akal ( logis ).
Sehingga  menurut  penulis,  bila bunyi  Pasal  293 RUU  KUHP  itu  hanya mendasarkan  pada  pengakuan  pelaku tindak  pidana  dengan  menggunakan kekuatan  gaib saja,  penerapannya  dalam proses  peradilan pidananya  dapat diprediksikan  tidak  akan  berjalan  efektif, hal  tersebut  bila  dilihat  efektifitas substansi  hukumnya. Pasal  293 itu baru
dapat  diterapkan  dengan  baik  apabila dalam  bunyi  pasalnya  selain pengakuan dari  orang yang  menyatakan  dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan,  menimbulkan  harapan, menawarkan  atau  memberikan  bantuan jasa  kepada  orang  lain  bahwa  karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik  seseorang yang menurut  Pasal  184  KUHAP  termasuk keterangan  terdakwa,  juga  meliputi  alat- alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP,  yang  antara  lain  :  keterangan saksi,  keterangan  ahli,  dan  petunjuk. Untuk menudukung kekurangan alat bukti yang  diperlukan selain  pengakuan, maka dalam tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib ini memerlukan  tambahan  alat  bukti  yang berupa keterangan ahli sebagai pendukung.  Keterangan  ahli  yang dimaksud tersebut  harus  dari  orang  yang mempunyai  profesi  atau  keilmuan  di bidang  kekuatan  gaib  atau  dalam  istilah biasa kita sebut dengan “paranormal” .
Selanjutnya  penulis  menganalisa efektifitas  dari  struktur  hukumnya  yang berkaitan dengan aparat penegak hukumnya  dalam  menangani  masalah tindak  pidana  dengan  menggunakan kekuatan  gaib. Aparat  penegak  hukum seperti  polisi dalam  menangani tindak pidana  dengan  menggunakan  kekuatan
gaib, agar pelaksanaannya berjalan efektif berkaitan dengan bukti, maka polisi tidak menangani setelah mendapat laporan dari korban tindak pidana dengan menggunakan kekuatan  gaib, tetapi harus melakukan penangkapan pada saat pelaku melakukan aksinya  yakni penawaran jasa penggunaan  kekuatan  gaib.  Sehingga dengan  kesaksian  dari  polisi  sendiri, sangkaan akan menjadi lebih kuat, karena dalam posisi tertangkap tangan.
Menurut  penulis,  hal  itupun  tidak menjamin  kebenaran  kasusnya,  hanya dengan  peran  serta  langsung  dari kepolisian  sedikit  memberikan  penguatan pada  kasus  tersebut.  Baik  polisi  maupun jaksa  dapat  menggunakan  “petunjuk” berupa  keterangan  dari  para  penduduk sekitar  pelaku,  di  mana  keterangannya dapat  dijadikan  penguatan  dalam sangkaan atau dakwaan.
Menurut  teori  Legal  system  dari Lawrence  M.  Friedman,  efektifitas pembuktian  dapat  dilihat  dari  sistem hukum  yang  ketiga  yakni  kultur  hukum (budaya  hukum),  di  mana  dikatakan bahwa  budaya  hukum  merupakan  respon atau  dukungan  dari  masyarakat  setempat. Bila masyarakat dapat  mendukung  aparat penegak  hukum  dalam  memberantas tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan  gaib,  tanpa  harus “main  hakim sendiri” ( eigenrichting ),  tetapi  begitu mengetahui  praktek tersebut dilakukan
maka masyarakat dengan penuh kesadaran hukum  menginformasikan  kepada  aparat kepolisian  dan secara  bersama-sama menyerahkan  kepada  pihak  kepolisian dengan  memberikan  kesaksian  dari penduduk sekitar secara bersama-sama.
Pada  penerapan pasal  293 RUU KUHP  Nasional  tentang  Tindak  Pidana Penawaran  Jasa  Penggunaan  Kekuatan Gaib,  terdapat  kekurangan  karena  pada bunyi  pasal  tersebut hanya  disebutkan bahwa  pasal  293  RUU KUHP hanya berlaku  bagi “orang  yang  menyatakan dirinya  mempunyai  kekuatan gaib, memberitahukan,  menimbulkan  harapan” dengan kata lain “pengakuan” saja. Pasal tersebut  tidak  menggambarkan  kejelasan tentang  yang  turut  serta  dan  menyuruh melakukan,  meskipun  dalam  pasal tersebut  secara  samar-samar  disebutkan bahwa memberitahukan dan menimbulkan harapan,  tetapi  tidak  secara  jelas  tentang turut  serta  dan menyuruh  melakukan tersebut. Karena menurut penulis, dalam praktek penawaran jasa dengan menggunakan  kekuatan  gaib itu tidak hanya melibatkan pelaku yang menawarkan atau  yang  melakukan  saja, tetapi  seharusnya  yang  menyuruh melakukan  atau  yang  berkepentingan termasuk pelaku tindak pidana yang harus dijerat  pula  dengan  Pasal  293 RUU KUHP Nasional tersebut.
B. Kebijakan  Kriminalisasi  tentang sanksi  Yang  Diancamkan  Oleh Pasal  293 RUU  KUHP  Nasional Tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib
Sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  293 RUU  KUHP  Nasional  tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib, bahwa sanksi penjara yang diancamkan adalah 5 (lima) tahun penjara. Dalam proses kriminalisasi terhadap  delik penawaran  jasa  dengan menggunakan  kekuatan  gaib,  banyak sekali yang pro dan kontra. Dari kalangan pakar  yang  kontra  mengatakan  apakah perlu  delik penawaran  jasa  dengan menggunakan  kekuatan  gaib  dapat dikriminalisasikan.
Membicarakan masalah ini termasuk ruang lingkup masalah kebijakan  atau  politik  hukum  pidana ( criminal  law/  penal  policy )  yang sekaligus  juga  merupakan  bagian  dari masalah “kebijakan  penegakan  hukum” ( law  enforcement  policy )  dan “kebijakan criminal/kebijakan penanggulangan kejahatan” ( criminal  policy ). 11 Sebagai salah  satu  masalah  kebijakan  ( policy ), dengan  sendirinya  bergantung  kepada pembuat/pengambil  kebijakan  untuk menentukan  apakah  perlu  dilakukan “kriminalisasi/rekriminalisasi” terhadap
11 Barda  Nawawi  Arief,  1996, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, hal. 342
delik penawaran jasa dengan menggunakan kekuatan gaib ini.
Dalam  upaya  mengkriminalkan perbuatan  yang  berhubungan  dengan penawaran  jasa  dengan  menggunakan kekuatan  gaib  yang  biasanya  dilakukan oleh  tukang  santet,  Konsep  KUHP  Baru hanya menitikberatkan perhatiannya pada usaha pencegahan ( prevensi ) dilakukannya  praktek  santet  oleh para juru/tukang santet. Yang akan dicegah/diberantas  ialah  profesi  atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan  orang  lain. Dengan  perkataan  lain  yang  akan dikriminalisasikan ialah perbuatan menawarkan/memberikan  jasa  dengan ilmu  santet  untuk  membunuh  atau mencelakakan/menderitakan orang lain. 12
Kebijakan  kriminalisasi  terhadap delik  santet  ini,  dilakukan  karena  pada KUHP  yang  berlaku  sekarang  tentang perbuatan  meramal  nasib  dan  memakai jimat  saja  diancam  pidana,  apalagi persantetan  yang  dapat  mengakibatkan kematian  pada korbannya. Sehingga berdasarkan kebijakan seperti itulah maka kriminalisasi  terhadap  santet  perlu dilakukan.
Hal  yang  menjadi  pemikiran penulis adalah  tentang kebijakan  sanksi yang  diancamkan  dalam  RUU  KUHP Nasional  ancamannya  adalah  5  (lima) tahun  penjara.  Padahal  akibat  yang ditimbulkan dari santet tersebut antara lain : dapat menimbulkan penyakit, penderitaan    mental  atau  fisik  seseorang dan kematian. Menurut pendapat penulis kebijakan  pidana  tentang  sanksi  yang diancamkan  kurang  bisa  melindungi  para korban,  karena  hukuman  5  (lima)  tahun tersebut  terlalu  ringan  apabila  ternyata korbannya mengalami kematian. Apabila santet  tersebut  menimbulkan  kematian, seharusnya  hukumannya  lebih  berat, seperti  ancaman  penjara  20  (dua  puluh) tahun  atau  seumur  hidup. Penulis mempunyai  pendapat demikian  karena bila  kita  analisa,  pada  kasus  santet  ini lebih  menitikberatkan  pada  akibat  yang ditimbulkan yaitu menimbulkan penyakit, penderitaan  mental  atau  fisik  dan kematian,  sehingga  tindak  pidana  santet ini  termasuk “tindak  pidana  materiil” . Tindak pidana  materiil  adalah  tindakan yang perumusannya dititikberatkan kepada  akibat  yang  dilarang. Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul. 13
13 Masruchin Ruba’i dan Made Sadhi Astuti, 2004, Hand  Out  Kuliah  PAT  Mata  Kuliah  Hukum Pidana , Universitas Brawijaya, Malang, hal. 43
Pembuatan hukum diawali dengan bahan-bahan  hukum  yang  berasal  dari gagasan atau ide yang sesuai dengan nilai- nilai  yang hidup  di  dalam  masyarakat. Tahap berikutnya atau tahap akhir adalah pemberian  sanksi hukum  terhadap  bahan tersebut. Tahap  ini  melibatkan  kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis dan tentunya juga akan ditangani oleh tenaga- tenaga  yang  khusus  berpendidikan hukum. Yang dimaksud dengan perumusan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem hukum yang ada sehingga  tidak  menimbulkan  gangguan sebagai  satu  kesatuan  sistem,  baik  dalam konteks  mengikuti  tahap-tahap  tersebut secara  lengkap,  tetapi  dalam  garis besarnya,  pembuatan  hukum  itu  bisa dirinci  dalam  tahap-tahap  sebagai berikut 14 :
1. Tahap inisiasi :  muncul  suatu gagasan salam masyarakat;
2. Tahap  sosio-politis:  pematangan  dan penajaman gagasan;
3. Tahap yuridis : penyusunan bahan
ke  dalam  rumusan  hukum  dan kemudian    diundangkan
Menurut  teori  Legal  System  dari Lawrence  M.  Friedman  dikatakan  bahwa efektifitas suatu hukum  dapat dilihat dari substansi  hukum,  struktur  hukum  dan kultur  hukumnya. Dalam  hal  kebijakan
14 Satjipto Rahardjo, 2000, Loc.Cit ., hal.178
sanksi  yang  diancamkan  oleh  RUU KUHP  Nasional,  menurut  penulis bahwasannya  sanksi  tersebut  merupakan produk hukum atau peraturan perundang- undangannya. Ancaman  5  (lima)  tahun menurut  penulis  adalah  hasil  dari pemikiran konseptor KUHP Nasional kita. Bagi  struktur  hukum  yaitu  penegak hukumnya,  bisa  saja  menerapkan  dan menjatuhkan ancaman  penjara  5  (lima) tahun. Akan  tetapi  bagaimana  dengan kultur  hukum  atau  respon  dari masyarakatnya,  bisa  atau  tidak  menerima keputusan  pengadilan.  Kalau  kita mengingat bahwa akibat yang ditimbulkan adalah kematian dan keputusan pengadilan  hanya  menjatuhkan  pidana penjara  5  (lima)  tahun,  apakah  keluarga korban  pada  khususnya  dan  masyarakat pada umumnya bisa menerima atau tidak yang menurut  teori  Legal  System  dari Lawrence  M.  Friedman  disebut  sebagai “kultur hukum” .
Seharusnya ancaman hukumannya bagi  santet  harus  diklasifikasikan  lagi serta  disesuaikan  dengan  akibat  yang ditimbulkan,  artinya  termasuk “tindak pidana materiil” yang lebih menitikberatkan  pada  akibat  yang ditimbulkan  dan  bukan  pada  perbuatan terlarangnya. Bilamana  akibatnya penyakit  mempunyai  kadar  yang  sama dengan  penganiayaan,  sehingga  ancaman hukumannya disesuaikan dengan ancaman
hukuman penganiayaan dan bila mengakibatkan  kematian  maka  ancaman hukumannya disesuaikan dengan ancaman hukuman  pembunuhan  yakni  15  (lima belas) tahun atau seumur hidup. Menurut penalaran penulis, santet yang mengakibatkan  kematian  pada  korbannya termasuk  pembunuhan  berencana,  karena terdapat unsur persiapan  yang  matang dengan  mempersiapkan  peralatan  untuk melakukan praktek persantetan.

## 3.PENUTUP

## a. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, maka  penulis  dapat  mengambil  suatu kesimpulan, antara lain :
1. Bahwasannya  pembuktian  dari  tindak pidana penawaran  jasa  dengan menggunakan
kekuatan
gaib sebenarnya  sulit  untuk  diadakan pembuktian. Tetapi  dengan  kita
menggunakan  pedoman  Pasal  184 KUHAP, yakni dengan mengutamakan  keterangan  ahli  yang diharapkan  keterangan  ahli  tersebut seorang  paranormal  yang sedikit banyak  mengetahui  seluk  beluk tentang kekuatan gaib. Di samping itu pula, menurut teori Legal System dari Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum  yang  dapat  memberikan pengaruh pada pembuktian antara lain
:  substansi  hukum,  struktur  hukum, dan kultur hukum. Bilamana substansi hukum  dalam  KUHP  Nasional  sudah baik dan struktur (penegak) hukumnya sudah  baik,  tetapi  kultur  hukum  atau budaya  hukum  yang  berupa  respon dari masyarakat kurang bisa menerima, maka dianggap pembuktian tersebut belum efektif. Demikian juga dengan  penerapan  Pasal  293 RUU KUHP  tentang  Tindak  Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib  dianggap  tidak  efektif  bilamana respon masyarakat terhadap keputusan pengadilan  atas  penerapan  pidana terhadap  pelaku  santet  tidak  dapat diterima  oleh  keluarga  korban  dan masyarakat pada umumnya.
2. Bahwasannya sanksi yang diancamkan oleh Pasal 293 RUU KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan  Kekuatan  Gaib  tersebut belum memberikan kebijakan maksimal,  karena  sanksi  yang diancamkan  dengan  akibat  yang ditimbulkan  dari  praktek  persantetan tidak  berimbang. Karena  apabila akibat yang ditimbulkan dari persantetan  adalah  kematian,  maka dengan  sanksi  penjara  5  (lima)  tahun tidak  akan  dapat  diterima  oleh masyarakat lebi-lebih keluarga korban.

## b. Saran
Berdasarkan
uraian
yang disampaikan  penulis,  maka  dengan  ini penulis  memberikan  saran  sebagai berikut:
1. Dalam  mengadakan  penerapan  dan pembuktian  terhadap  tindak  pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib,  hendaknya  efektifitas  hukum dimanifestasikan dan  aplikasikan secara  holistik,  dengan  benar-benar memperhatikan  substansi  hukum, yang  artinya  menerapkan  Pasal  184 KUHAP secara optimal; memperhatikan  struktur  hukum,  yang artinya  penegak  hukum  harus  lebih cermat  dan  tegas  serta  bijaksana dengan  tetap  memperhatikan  asas “Presumption of Innocence” (praduga tak  bersalah)  terhadap  pelaku  tindak pidana santet; kemudian memperhatikan  kultur  hukum  dari masyarakat terhadap  segala  implikasi yang  timbul  dari  penerapan  dan pembuktian  Pasal  293 RUU KUHP Nasional  tentang  Tindak  Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuatan Gaib.
2. Dalam  perkembangan  pemikiran tentang  sanksi  dalam  Pasal  293 RUU KUHP  Nasional  tentang  Tindak Pidana  Penawaran  Jasa  Penggunaan Kekuatan  Gaib,  hendaknya  lebih memberikan kebijakan-kebijakan
dalam  kaitannya  dengan  akibat  yang ditimbulkan  oleh  praktek  penawaran jasa  dengan  menggunakan  kekuatan gaib.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi,  1996, Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Darmodiharjo,  Darji  dan  Shidarta,  2004, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  (Apa dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum Indonesia) , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Friedman,  Lawrence  M.,  1975, A  Social Perspective ,  New  York  :  Russel Sage Foundation.
Kansil,  C.S.T.,  1989, Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno  dan  Pitlo,  A.,
1993, Bab-Bab  Tentang  Penemuan Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Rahardjo,  Satjipto,  1980, Hukum  dan Masyarakat , Angkasa, Bandung.
______, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ruba’i,  Masruchin  dan  Astuti,  Made Sadhi, 2004, Hand Out Kuliah PAT Mata  Kuliah  Hukum  Pidana , Universitas Brawijaya, Malang.
Sabuan,  Ansorie;  Pettanasse,  Syarifuddin dan  Achmad,  Ruben,  1990, Hukum Acara Pidana , Angkasa, Bandung.

## Perundang-undangan
Anonim,  tanpa  tahun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana .
Anonim,  2012,
Rancangan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor…Tahun…Tentang
Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana , Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
DODIK  PRIHATIN  A.N.,  S.H.,
M.Hum. adalah
Dosen pada Bagian/Jurusan  Hukum  Pidana  Fakultas Hukum Universitas
Jember.
Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  S.1 pada Fakultas Hukum Universitas Jember tahun  1999  dan  Magister  Hukum (Humaniora)  Konsentrasi  Hukum  Pidana, Universitas  Brawijaya  Malang  tahun 2006.