Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105

## KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

## Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang floh_pidkorjtg@yahoo.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala  dan  solusi  atas  kedudukan  APIP  dalam  pengawasan  pengadaan  barang/jasa  berdasarkan  Perpres  16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara  yang  diatur  adalah  penanganan  pengaduan  masyarakat  dalam  pengawasan  pengadaan  barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Urgensi  penelitian  ini  ialah  diharapkan  dapat  menegaskan  perbedaan antara  indikasi  tindak  pidana  dengan  kesalahan  administrasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  dengan  jenis  deskriptif  analitis.  Kewenangan  APIP  didefinisikan  sebagai  menerima  pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem.  Pada legal substance belum adanya  pengaturan  yang  merumuskan  peran  APIP  dan  adanya  pengaturan  yang  tidak  memberi  ruang  kepada APH  dalam  pengawasan  pengadaan.  Solusinya  perlu  revisi  Perpres  yang  mengatur  peran  APIP  serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure , 2 kendala berupa struktur  organisasi  dan  sistem  kerja.  Solusinya,  perlu  adanya  komite  audit  yang  independen  serta  sistem pengembangan  karier  dengan  motivasi  mutasi.  Terakhir  dari  sisi legal  culture ,  kedudukan  APIP  menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.
Kata kunci: Kedudukan; Pengadaan Barang/Jasa; Pengawasan Internal

## LEGAL POSITION OF INTERNAL SUPERVISION APPARATUS GOVERNMENT IN PROCUREMENT SUPERVISION GOVERNMENT GOODS/SERVICES

## Abstract
This article aims to examine and analyze the position of Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) as well as the obstacles and solutions to the position of APIP in supervising the procurement of goods/services based on Presidential  Regulation  16  of  2018.  In  2018,  Presidential  Decree  16  of  2018  has  been  ratified  regarding government procurement of goods/services. Among those regulated is the handling of public complaints in the supervision of the procurement of government goods/services which seems to degrade the authority of   Aparat Penegak Hukum (APH), especially law enforcement against corruption. The urgency of this research is that it is hoped that it can confirm the difference between indications of a criminal act and an administrative error. This study  uses  a  normative  juridical  approach  with  analytical  descriptive  type.  APIP's  authority  is  defined  as receiving complaints, following up, and reporting. Constraints and solutions are divided into 3 subsystems. In legal substance there is no regulation that formulates the role of APIP and there are regulations that do not provide space for APH in procurement supervision. The solution requires a revision of the Presidential Regulation that regulates  the  role  of  APIP  and  eliminates  the  rules  that  limit  APH's  space  in  supervision.  In  terms  of  Legal Structure, 2 obstacles are organizational structure and work system. The solution is to have an independent audit committee and a career development system with a transfer motivation. Finally, in terms of legal culture, APIP's position leaves problematic individual and organizational work paradigms that seem reactive. The solution is that APIP needs to revitalize the mindset and needs partners who are able to formulate pre-emptive and preventive actions.
Keywords: Position;  Procurement of Goods/Services; Internal Monitori ng
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan hal  yang sangat  urgen.  Untuk  mewujudkannya  diperlukan  pengelolaan  berbagai  bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya secara lebih serius, transparan, dan terarah serta melibatkan semua komponen bangsa guna bersama- sama bangkit dari keterpurukan dan kehinaan di mata dunia internasional. 1 Salah satu upaya pemerintah ialah dengan membuat UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan  dan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  menjadi  langkah  awal  memajukan  tugas  dan  kapasitas  Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (selanjutnya disebut APIP). Peran APIP diharapkan menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta  mendorong  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  berwibawa, bebas dari penyimpangan dan peyalahgunaan kekuasaan serta KKN. 2
Pada  28  Februari  2018,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Polri  (melalui  Badan Reserse  Kriminal  Polri)  dan  Kejaksaan  Agung  menandatangani  Perjanjian  Kerja Sama  tentang  APIP  dengan  APH  terkait  Penanganan  Laporan  atau  Pengaduan Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Perjanjian  ini dimaksudkan  sebagai  pedoman  operasional  bagi  para  pihak  dalam  melakukan koordinasi penanganan laporan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi serta memperkuat sinergitas kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH). 3 Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi; tukar menukar informasi, mekanisme penanganan laporan dan peningkatan kapasitas SDM. Poin pentingnya, APIP dan APH menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai kewenangannya. Jika ditemukan indikasi  tindak  pidana  korupsi,  APIP  menyerahkan  kepada  APH  guna  dilakukan proses penyelidikan.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah, APIP  berwenang  dan  berkedudukan sebagai  pelaksana  pengawas  intern  pemerintah  yang  meliputi  seluruh  proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. 4 Pada tahun 2018 terbit peraturan perundang-undangan yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagai  pengganti  Perpres  54  Tahun 2010, yang juga menempatkan APIP sebagai pihak yang melakukan pengawasan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagaimana dimaksudkan dalam
1 Yunus Nur Rohim, “Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia,” Jurnal Nur El-Islam 3, no. 1 (2016): 143.
2 Yohanes  Elieser,  “Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan,” Jurnal Paradigma 7, no. 2 (2018): 66.
3 Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  Terkait  Penanganan  Laporan  atau  Pengaduan  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4 Pasaribu, Pramella  Yunidar dan  Briando, Bobby,  “Internalisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 247.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
ketentuan umum Pasal 1 angka 22 Perpres 16 Tahun 2018, APIP adalah aparat yang melakukan  pengawasan  melalui  audit  reviu,  pemantauan,  evaluasi,  dan  kegiatan pengawasan  lain  terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pemerintah. Pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, mempunyai tujuan: 5
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan  peran  serta  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil  dan  Usaha Menengah;
d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. mendukung  pelaksanaan  penelitian  dan  pemanfaatan  barang/jasa  hasil penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. mendorong pemerataan ekonomi; dan mendorong pengadaan berkelanjutan.
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  merupakan  aktivitas  yang  sangat penting  dalam  mewujudkan  pembangunan. 6 Namun  dalam  kegiatan  pengadaan barang/jasa  rawan  penyimpangan  bukan  saja  oleh  pelaku  pengadaan  itu  sendiri tetapi  juga  oleh  pihak  yang  mempunyai  kewenangan  secara  struktural  sebagai pengguna  barang/jasa  yang  mengintervensi  pelaku  pengadaan  untuk  kepentingan pribadi  maupun  kelompoknya.    Dalam  laporan  KPK  tahun  2018,  jenis  perkara korupsi  pengadaan  barang/jasa  menempati  peringkat  kedua  dari  keseluruhan perkara  korupsi. 7 Adapun  pada  pasal  76  Perpres  16  Tahun  2018  dengan  jelas mengatur adanya kewajiban pengawasan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah  oleh  menteri/kepala  lembaga/kepala  daerah  melalui  audit  review, pemantauan,  evaluasi,  dan  kegiatan  pengawasan  lain  oleh  APIP.  Senada  dengan perjanjian  kerja  sama  tiga  kementerian  dan  lembaga  yang  mengatur  mekanisme laporan/pengaduan  dari  masyarakat,  Perpres  16  Tahun  2018  juga  mengatur mekanisme laporan/pengaduan masyarakat, bedanya APH tidak diatur lebih lanjut untuk  menindaklanjuti  pengaduan  masyarakat  melainkan  meneruskan  pengaduan tersebut  kepada  APIP  untuk  ditindaklanjuti.  Ketentuan  tersebut  seolah mengesampingkan  kompetensi  APH  dalam  menentukan  ada  tidaknya  KKN, sementara APIP sebagaimana fungsinya sebatas auditor .
Secara kelembagaan APIP adalah salah satu perangkat pemerintah (eksekutif) sehingga  dalam  ilmu  ketatanegaraan  berdiri  mewakili  lembaga  negara  yang bernama ekskutif. Sedangkan APH, yaitu kepolisian dan kejaksaan, meski secara
5 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
6 Muhammad  Iqbal,  “Pengaruh  Pelaksanaan  E  Katalog  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah terhadap UMKM,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 79.
7 Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
kelembagaan  berada  pada  jajaran  lembaga  eksekutif,  namun  dalam  menjalankan fungsinya berada pada jajaran lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif  dalam  suatu  negara  yang  menganut  konsep trias  politica tidak  boleh saling  mengintervensi  maupun  mempengaruhi,  karena  satu  sama  lain  adalah pembatas  bagi  kekuasaannya  agar  tidak  sewenang-wenang.  Dengan  adanya ketentuan APH menyerahkan laporan/aduan masyarakat kepada APIP sebagaimana diatur pada Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018 seolah telah mengesampingkan prinsip pemisahaan kekuasaan (konsep trias politica ), karena memunculkan intervensi dan tumpang  tindih  kewenangan  eksekutif  melalui  APIP  terhadap  lembaga  yudikatif yakni APH. Permasalahan yang lain adalah mengenai sejauh mana kompetensi dan kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa.
Penelitian  terdahulu  dan  relevan  dengan  artikel  ini  pernah  dilakukan  oleh Marliani et al (2018) menekankan pada efektifitas penggunaan metode, pendekatan, dan  fokus  audit  oleh  inspektorat  dan  aspek  yang  menjadi  kendala  dalam implementasi  penguatan  peran  APIP. 8 Metode penelitian adalah  kualitatif. Hasil dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  metode,  pendekatan  dan  fokus  audit  yang seharusnya dilakukan dalam paradigma baru, belum  berubah secara  keseluruhan. Implementasi penguatan peran APIP juga memiliki beberapa kendala diantaranya, kompetensi  sumber  daya  manusia  para  auditor,  jumlah  anggaran  relatif  kecil, lemahnya  independensi,  objekvitas  auditor  masih  kurang,  dan  komitmen  dari stakeholder belum maksimal.
Penelitian  Alfianto  (2019), 9 artikelnya  lebih  berfokus  pada  aspek  hukum pengadaan  barang  dan  jasa  yang  menimbulkan  kerugian  negara  serta  bagaimana peran dan wewenang APIP dalam pencegahan perbuatan pidana korupsi pada aspek penyediaan  barang  maupun  jasa  di  sektor  publik  untuk  mewujudkan good governance . Hasil penelitian menunjukkan, berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, maka perbuatan menerima hadiah,  fee  atau  komisi,  mengumpulkan  dana,  dapat  diklasifikasikan  sebagai perbuatan korupsi. Pada ketentuan yang dimuat di dalam Bab II UU tindak pidana korupsi,  terdapat  19  pasal  beberapa  perbuatan  yang  bisa  diklasifikasikan  sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam penelitiannya tidak ditemukan APIP berperan mengurangi korupsi di wilayah pemerintah sejauh ini. Maka dari itu APIP  perlu  menciptakan early  warning  system terhadap  tahap-tahap  penyediaan barang atau jasa.
8 Marliani et al, “Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  dalam Paradigma Baru (Studi Kasus pada Salah Satu Inspektorat di Aceh),” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 4, no. 1 (2018): 95-108.
9 Alfianto,  Dwi,  “Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  untuk  Mewujudkan  Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Penyediaan Barang dan Jasa,” Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1, no. 2 (2019): 1-9.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
Penelitian  terdahulu  oleh  Lumempouw  et  al  (2021), 10 artikelnya  berfokus kepada  peran  aparatur  APIP  dalam  mencegah  dan  mendeteksi  kecurangan  serta mengidentifikasi  permasalahan  yang  dihadapi  inspektorat  dalam  mencegah  dan mendeteksi kecurangan biaya perjalanan dinas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Analisis  data  menggunakan  model analisis data Miles dan Huberman (1984). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Inspektorat Daerah Sulut telah efektif menjalankan peran APIP sebagai assurance dan konsultan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan biaya perjalanan dinas. Namun,  berdasarkan  laporan  temuan  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) wilayah Sulut tahun 2018 dan 2019, terdapat temuan terkait penyalahgunaan biaya perjalanan  dinas.  Permasalahan  yang  dihadapi  inspektorat  dalam  mencegah  dan mendeteksi  kecurangan  biaya  perjalanan  dinas,  yaitu:  1)  Keterbatasan  waktu, sumber daya manusia. dan anggaran; 2) Kurangnya partisipasi auditee dalam audit; 3)  Kurangnya  pemahaman  tentang  audit  berbasis  risiko;  dan  4)  Unit  konsultasi belum terbentuk.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kedudukan APIP dan APH dalam penerimaan pengaduan masyarakat tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 77 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang  memunculkan  intervensi  kewenangan  eksekutif  melalui  APIP terhadap  lembaga  yudikatif  yakni  Aparat  Penegak  Hukum  (APH).  Adapun kelebihan  penelitian  ini  ialah  bagaimana  upaya  peningkatan  kompetensi  APIP sebagai  tim  investigasi  penyimpangan  pengadaan  barang/jasa  menggunakan perspektif sistem hukum yang diterangkan oleh Lawrence M. Friedman yang terdiri dari legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum) dan legal culture (budaya hukum). 11 Berdasarkan paparan pendahuluan di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan APIP serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  rumusan  masalah  yang  akan dibahas dalam artikel ini adalah:
1. Bagaimana  kedudukan  APIP  dalam  pengawasan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  berdasarkan  Perpres  No.  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana  kendala  dan  solusi  atas  kedudukan  APIP  dalam  pengawasan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  berdasarkan  Pasal  77  Perpres  No.  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
10 Lumempouw, Eliska Gricy et al, “Analisis Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Biaya Perjalanan Dinas (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara),” Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill” 12, no. 2 (2021): 252-263.
11 Yuliana,  “Dampak  Pelaksanaan  Hukuman  Mati  terhadap  Kondisi  Kejiwaan  Terpidana  Mati  di Indonesia,” Indonesian Journal Of Criminal Law Studies 1, no. 1 (2016): 48.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan  hukum  doktrinal.  Menurut  Sunggono  dalam  Benuf  dan  Azhar, pendekatan  yuridis  normatif  merupakan  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 12 Pendekatan  undang- undang  dilakukan  dengan  menganalisis  semua  UU  dan  regulasi  yang  memiliki hubungan  dengan  permasalahan  hukum  yang  diteliti  mengenai  kedudukan  APIP secara  umum  dan  secara  khusus  dalam  pengawasan  pengadaan  barang/jasa pemerintah. Untuk lebih menekankan pada permasalahan  yang akan diteliti maka digunakan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Penelitian  deskriptif  analitis adalah  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang  berlaku  untuk  umum. 13 Kemudian  Zellatifanny  dan  Mudjiyanto menambahkan  penelitian  deskriptif  bertujuan  menggambarkan  fakta  secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. 14
Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai norma hukum melalui serangkaian  kegiatan  membaca,  menelaah,  menganalisa,  mengutip  perundang- undangan  serta  melakukan  studi  perpustakaan  ( library  research )  yang  berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui  studi  kepustakaan  yang  bersumber  dari  buku-buku,  jurnal,  artikel,  dan penelitian  terdahulu. 15 Kemudian  Mardalis  dalam  Milya  studi  kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah. 16 Muhadjir dalam Ahmad mengemukakan pengertian analisis  data  sebagai  “upaya  mencari  dan  menata  secara  sistematis  catatan  hasil observasi,  wawancara,  dan  lainnya  untuk  meningkatkan  pemahaman  peneliti tentang kasus  yang diteliti dan menyajikannya sebagai  temuan bagi  orang lain. 17 Sedangkan  untuk  meningkatkan  pemahaman  tersebut  analisis  perlu  dilanjutkan dengan  berupaya  mencari  makna.  Untuk  menganalisis  bahan  hukum  yang terkumpul,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif, dimana  data-data  yang  telah  diperoleh  dan  telah  disusun  secara  sistematis,
12 Benuf,  Kornelius,  dan  Azhar,  Muhamad,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 24.
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.
14 Zellatifanny,  Cut  Medika  dan  Mudjiyanto, Bambang,  “Tipe  Penelitian  Deskripsi  dalam  Ilmu Komunikasi,” Jurnal Diakom 1, no. 2 (2018): 83.
15 Bajuri, Diding, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka,” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 4, no. 1 (2013): 185.
16 Sari, Milya, “Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA 6, no. 1 (2020): 43.
17 Ahmad, Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Jurnal Alhadharah 17, no. 33 (2018): 84.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
selanjutnya akan dianalisis. Analisis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan APIP dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018
Penyaluran  dan  pendistribusian  anggaran  belanja  negara  salah  satunya melalui  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik( good governance ).  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  memiliki  tujuan  antara  lain memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah  dan  mutu  sesuai  serta  tepat  waktu  pelaksanannya.Untuk  mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa  yang dibiayai dari APBN/APBD perlu diatur dari  sisi  formal  maupun  material.  Mengingat  pembiayaan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  merupakan  belanja  pemerintah  yang  menggunakan  keuangan  negara yang antara lain  bersumber dari pajak setiap warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut  dimaksudkan  agar  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  memiliki akuntabilitas dan  tanpa mengurangi efektifitas dalam pelaksanaannya. 18
Landasan  utama  Perpres  No  16  Tahun  2018  berperan  strategis  untuk peningkatan  pelayanan  publik  dan  pengembangan  perekonomian  nasional  dan daerah.  Pertimbangan  lainnya  bahwa  untuk  mewujudkan  pengadaan  barang/jasa pemerintah sebagaimana disebut sebelumnya, perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.
Asas value for money bertujuan penggunaan uang seberapapun harus dijamin adanya manfaat sebesar-besarnya. Perekonomian nasional tidak mungkin tumbuh jika tidak didukung oleh produktivitas sektor usaha, salah satunya adalah produk dalam  negeri.  Guna  membuka  ruang  suplai  terhadap  produk  (barang/jasa)  dalam negeri maka sektor usaha dalam negeri ditingkatkan dengan cara dibuka peluang suplai  ke  pemerintah,  yaitu  dengan  adanya demand dari  pemerintah  dalam  hal pengadaan  barang/jasa.  Prinsip value  for  money menjadi  tujuan  pertama  dari kebijakan  dalam  Perpres  No  16  Tahun  2018.  Tujuan  kedua  berkaitan  dengan penggunaan  produk  dalam  negeri.  Tujuan  ketiga  berhubungan  dengan  pilar ekonomi  UMKM.  Tujuan  keempat  berhubungan  dengan  peran  pelaku  usaha nasional. Tujuan kelima adalah pemanfaatan produk baik barang maupun jasa hasil penelitian. Tujuan keenam, ialah mendorong industri kreatif berkiprah dalam roda ekonomi  nasional.  Terakhir  tujuan  ketujuh,  merupakan  ketuntasan  dalam  mata rantai  pasokan  pengadaan  barang  dan  jasa  yaitu  pengadaan  yang  berkelanjutan. Melalui  tujuan  ini,  diharapkan  adanya  kesinambungan  jalur  pasokan  sehingga perekonomian terus bergerak dan berkembang.
18 Arifin, Zaenal, “Tindak Pidana Korupsi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah” Jurnal Responsif 5 , no. 5 (2017): 55.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
Prepres  No  16  Tahun  2018  memuat  aturan  atau  pedoman  pengadaan barang/jasa  pemerintah  dalam  Bab  XII  Pengawasan,  Pengaduan,  Sanksi,  dan Pelayanan  Hukum.  Selain  itu  APIP  sebagai  aparat  yang  melakukan  pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Kegiatan pengawasan dapat berupa kegiatan  audit,  review,  pemantauan,  evaluasi,  dan/atau  penyelenggaraan whistle blowing system .
Perpres  tidak  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  peran  dan  perlibatan  APIP dalam setiap proses pengadaan barang/jasa termasuk akses APIP atas laporan hasil pengadaan.  Kedudukan  APIP  sebagai  pengawas  internal  dalam  pengadaan barang/jasa  menjadi  sebatas  slogan  saja  tanpa  adanya  mekanisme  aksi  yang  bisa dilaksanakan  oleh  APIP  sebagai  pengawas  pengadaan  barang/jasa.  Hal  tersebut memperkuat  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Alfianto  (2019),  dalam penelitiannya  tidak  ditemukan  APIP  berperan  mengurangi  korupsi  di  wilayah pemerintah sejauh ini. Pasal 77 Perpres No 16/2018 mengatur kewenangan APIP sebagai berikut:
(1) Masyarakat  menyampaikan  pengaduan  kepada  APIP  disertai  bukti  yang faktual, kredibel, dan autentik.
(2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
(3) APIP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
(4) APIP  melaporkan  hasil  tindak  lanjut  pengaduan  kepada  menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Secara  garis  besar,  sub  bab  pengaduan  masyarakat  dalam  Perpres  No  16 Tahun  2018  terdiri  dari  tujuh  ayat  yang  merupakan  urutan  langkah  dalam merespons pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ayat  ke  (1)  sampai  ke  (4)  merupakan  hulu  dari  proses  pengaduan,  diatur  bahwa baik masyarakat maupun APH dapat dalam memberikan input pengaduan melalui kewenangan yang dimiliki oleh APIP. Selanjutnya APIP bertanggung jawab dalam memproses tindak lanjut pengaduan tersebut, sebagai ujung dari kewenangan APIP adalah  melaporkan  hasil  tindak  lanjut  kepada  kepala  kementerian/kepala lembaga/kepala daerah.
Aturan dalam pasal 77 ayat (5) Perpres No 16 Tahun 2018 mengatur tentang tindak  lanjut  laporan  dalam  hal  diyakini  adanya  indikasi  KKN  yang  merugikan keuangan negara, kepada instansi yang berwenang. Ayat ke (6) mengatur tentang peran  menteri/kepala  lembaga/kepala  daerah  dalam  memfasilitasi  pengawasan masyarakat pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Ayat ke (7) mengatur tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
Dengan demikian sub bab pengaduan masyarakat yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jika diskemakan menjadi, sebagai berikut:
1. Aturan pada ayat ke (1) sampai dengan ayat ke (4) mengatur tentang peran atau kedudukan APIP dalam hal merespons pengaduan dari masyarakat dan APH. Kegiatan utama APIP menerima pengaduan yang disertai dengan bukti yang  faktual,  kredibel,  dan  autentik.  Selanjutnya  APIP  berwenang menindaklanjuti  boleh  jadi  memverifikasi  alat  bukti  dan  keterangan pengaduan  tersebut  dalam  ruang  lingkup  fungsi  pengawasan  yang  dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Terakhir, menyerahkan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada kepala kementerian/kepala lembaga/kepala daerah.
2. Aturan  pada  ayat  ke  (5)  Pasal  77  Perpres  No  16/2018  berisi  kewenangan kepala kementrian/kepala lembaga/kepala daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang beraroma KKN kepada instansi yang berwenang.
3. Ayat  ke  (6)  mengatur  tentang  kewenangan  kepala  kementerian/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi pengawasan bersama masyarakat.
4. Ayat  ke  (7)  mengatur  kewenangan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  dalam  mengembangkan  sistem  pengaduan masyarakat.
Sistem pengaduan masyarakat telah menjadi rumusan peraturan perundang- undangan sejak lama. Sebagaimana formulasi penanganan pengaduan masyarakat berikut ini  :
Prinsip  penanganan  pengaduan  masyarakat  ini  merupakan  nilai  dasar  yang wajib  dipedomani  oleh  setiap  instansi  pemerintah  dalam  menangani  pengaduan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:
1) Obyektivitas,  bahwa  kegiatan  penanganan  pengaduan  masyarakat  harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan
2) Koordinasi,  bahwa  kegiatan  penanganan  pengaduan  masyarakat  harus dilaksanakan  dengan  kerjasama  yang  baik  antar  pejabat  yang  berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku, sehingga masalahnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya
3) Efektivitas  dan  efisiensi,  bahwa  kegiatan  penanganan  pengaduan masyarakat  harus  dilaksanakan  secara  tepat  sasaran,  hemat  tenaga,  waktu dan biaya
4) Akuntabilitas,  bahwa  proses  kegiatan  penanganan  pengaduan  masyarakat dan  tindak  lanjutnya  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan prosedur yang berlaku
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
5) Kerahasiaan,  bahwa  penanganan  terhadap  suatu  pengaduan  masyarakat dilakukan  secara  hati-hati  dan  dijaga  kerahasiaannya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6) Transparan.  bahwa  hasil  kegiatan  penanganan  pengaduan  masyarakat diformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kedudukan  APIP  sangat  strategis  dalam  menerima  pengaduan  karena partisipasi masyarakat merupakan modal dasar pengawasan bersama Aparat Sipil Negara  (ASN)  dalam  memandang  penyelenggaraan good  and  clean  governance . Partisipasi masyarakat, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang dilaksanakan sesuai dengan  norma  hukum,  nilai  moral,  sosial  dan  budaya  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Berbasis  pada mens  rea masyarakat  tersebut  maka  pengaduan masyarakat  merupakan  input  awal  yang  bernilai  yang  oleh  Perpres  No  16/2018 menjadi kewenangan APIP untuk memprosesnya.
Kewenangan  APIP  dalam  domain  pengawasan,  lebih  detail  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019. Kebijakan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Tahun  2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema  APIP  bekerja  mencegah  korupsi.  Sementara  itu  dalam  bidang  pengadaan barang/jasa pemerintah, diatur bahwa dalam fokus pengawasan pengadaan barang dan jasa, meliputi:
a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
b. implementasi e -procurement dan e-katalog; dan
c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Kata  kunci  pengawasan  berbasis  risiko  menunjukkan  peran  strategis berikutnya  bagi  APIP.  Manajemen  risiko  pada  dasarnya,  bagaimana  meletakan risiko ke dalam dasar agar tidak muncul di daerah ambang. Selanjutnya diupayakan sedemikian sehingga jika muncul di daerah ambang, diikhtiarkan tidak muncul di permukaan  aktual.  Sehingga  manajemen  risiko  perlu  mitigasi  terhadap  risiko tersebut  jika  benar-benar  muncul  menjadi  kekuatan  aktual  yang  dapat membahayakan ekonomi atau kerugian negara.  Oleh karena itu tindakan preemtif menekan  risiko  tidak  keluar  ke  area  ambang.  Kemudian  tindakan  preventif menekan potensi risiko tidak keluar ke permukaan menjadi kekuatan aktual yang merugikan  ruang  lingkup  pengawasan.  Untuk  itu  dalam  pendekatan  pencegahan kebocoran keuangan negara dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah APIP  melakukan  tindakan  seperti  bimbingan  teknis  pemeriksaan  investigatif, bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa ( probity advice ) dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
Upaya untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui tiga komponen utama  yang  saling  terkait.  Pertama, governance yaitu  struktur  dan  proses  yang digunakan  manajemen  untuk  menginformasikan,  mengarahkan,  mengelola  dan memantau kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Dan memanfaatkan peluang untuk keberhasilan organisasi. Nampak bahwa skema di atas menerangkan tentang tiga komponen utama dalam menuju cita-cita organisasi melalui fungsi manajemen risiko. Menurut Angelica  et  al, tiga komponen dalam manajemen risiko  meliputi First Line of Defense, Second Line of Defense, dan Third Line of Defense . 19
Peran  APIP,  terumuskan  dalam  beberapa  tugas  utama  dalam  sebuah manajemen risiko, diantaranya:
1) First Line of Defense
Peran  pertama  pada  dimensi  operasi  bisnis,  yaitu  berfungsi  menjalankan operasi, manajemen risiko dan pengendalian.

## 2) Second Line of Defense
Peran kedua pada dimensi  fungsi  pengawasan,  yaitu berfungsi  menetapkan dan memonitor implementasi kebijakan dan standar manajemen risiko.

## 3) Third Line of Defense
Peran  ketiga  pada  dimensi  internal  audit  yaitu  berfungsi  memberi  jaminan dan saran di bidang Governance, Risk Management dan Compliance (GRC). Dengan demikian APIP berperan cukup signifikan karena fungsi pengaman di tiga dimensi  yang strategis pada skema manajemen risiko di organisasi. Sebut saja  UU  No.  23  Tahun  2014  pasal  385  mengatur  bahwa  masyarakat  dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan aparatur sipil negara kepada APIP  dan/atau  APH,  selanjutnya  APIP  wajib  melakukan  pemeriksaan  atas pengaduan  tersebut,  begitupun  APH  melakukan  pemeriksaan  atas  pengaduan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.
Implementasi  aturan  ini  dibuktikan  adanya  perjanjian  kerja  sama  antara Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  dengan  Kejaksaan  Republik Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tentang  Koordinasi  Aparat Pengawas  Internal  Pemerintahan  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi  pada  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah.  Tujuannya  memperkuat sinergitas  kerjasama  diantara  para  pihak  dalam  koordinasi  Tipikor  pada penyelenggaraan  pemerintah  daerah  guna  terwujudnya  penyelenggaraan pemerintah daerah  yang  efektif efisien dan akuntabel  dalam rangka mewujudkan tujuan  otonomi  daerah.  Skema  pelaksanaan  kerjasama  disepakati  bahwa  tukar menukar  data  dan/atau  informasi  dilakukan  pada  tahap  setelah  terbitnya  laporan hasil pemeriksaan oleh APIP kepada pihak APH.
Arti  penting  dalam  perjanjian  kerja  sama  tersebut  antara  APIP  dan  APH sama-sama  berwenang  dan  berkewajiban  menindaklanjuti  pengaduan  sesuai
19 Angelica et al, “Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Proses Pemberian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Cabang Batam,” Jurnal Measuremen 3, no. 2 (2016): 140.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
kewenangannya. Adanya perjanjian kerjasama tersebut, APIP dapat menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui  pemeriksaan  investigatif  untuk  menentukan  laporan  atau  pengaduan tersebut  berindikasi  kesalahan  administrasi  atau  pidana.  Jika  ditemukan  indikasi tindak  pidana  korupsi,  APIP  menyerahkan  kepada  APH  guna  dilakukan  proses penyelidikan.  Adapun  jika  APH  dalam  hal  menemukan  kesalahan  administrasi dalam  penanganan  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  maka  informasi  tersebut diserahkan kepada APIP.
Sebagai  kriteria  kesalahan  administrasi  adalah  tidak  terdapat  kerugian keuangan  negara/daerah,  terdapat  kerugian  keuangan  negara/daerah  dan  telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam  puluh)  hari  sejak  laporan  hasil  pemeriksaan  APIP  atau  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  diterima  oleh  pejabat  atau  telah  ditindaklanjuti  dan  dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK, merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan  dan  syarat-syarat  digunakan  diskresi  atau  merupakan  penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.  Subyek yang dilaporkan atau diadukan masyarakat meliputi penyelenggara pemerintahan daerah yang masih aktif yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, ASN pemerintah daerah, kepala desa dan perangkat desa.
Kembali  kepada  kedudukan  APIP  menurut  aturan  dalam  Perpres  No  16 Tahun 2018, domain APIP adalah pengawasan. Kegiatan pengawasan awal tersebut adalah  pemeriksaan  investigatif  oleh  APIP.  Jika  dalam  pemeriksaan  terindikasi adanya  tindak  pidana  tipikor  di  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  maka  APIP menyerahkan  proses  berikutnya  kepada  APH.    Sedangkan  domain  APH  adalah menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan/audit  investigasi  dari  APIP  yang  berindikasi awal tindak pidana korupsi tersebut melalui proses penyelidikan.
2. Kendala  Dan  Solusi  Atas  Kedudukan  Aparat  Pengawasan  Internal Pemerintah (APIP)  Dalam Pengawasan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Berdasarkan Pasal 77 Perpres No. 16 Tahun 2018
Hukum  akan  bergerak  jauh  lebih  lambat  daripada  dinamika  masyarakat Indonesia. Bahkan    yang    lebih    buruk    lagi, pelaksanaan     pemerintahan akan bergerak     kaku     dan     cenderung represif.    Demikian    juga    dengan penerapan      konsep rule  of  law secara    murni,    pengendalian    negara  pada masyarakat akan sangat lemah, sebab   masyarakat   Indonesia   yang sangat   plural dan   tersebar. 20
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  teori  sistem  hukum  dari  Lawrence  M. Friedman  yang  terdiri  dari legal  substance (substansi  hukum), legal  structure (struktur hukum) dan legal culture (budaya hukum) untuk menjelaskan kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/ jasa pemerintah
20 Hidayat, Arif dan Arifin, Zaenal, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia” Jurnal Ius Constituendum 4 , no. 2 (2019): 150.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
berdasarkan Perpres No 16 Tahun 2018. Dengan menggunakan perspektif sistem hukum  tersebut,  akan  menjadikan  pembeda  dengan  penelitian  yang  sudah  ada sebelumnya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, peran dan fungsi APIP dalam pengawasan  pengadaan  barang/  jasa  pemerintah  selama  ini  terumuskan  dalam beberapa tugas utama dalam sebuah manajemen risiko.
Hasil kajian pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan gambaran sebagai berikut:
1. Perkara  Korupsi  PBJ  dominan  ada  142  perkara  dari  468  perkara.  Modus operandi  penyuapan  boleh  jadi  terkait  dengan  perkara  PBJ.  Sementara  itu jumlah  pengaduan  masyarakat  terkait  PBJ  ke  KPK  hingga  2015  sekitar 12.693 pengaduan. Adapun kerugian keuangan negara hampir Rp.  1 triliun dari kasus pengadaan barang dan jasa.
2. Dalam aspek ketidakefektifan anggaran, terjadi fakta bahwa Rp. 96,09 miliar pada  kementerian  atau  lembaga  dan  pemda.  Sebaran  kasusnya  Rp  69,17 miliar dalam 2 objek pemeriksaan di 11 kementrian/lembaga. Sedangkan Rp 26,92 miliar dalam 6 objek pemeriksaan di 2 provinsi dan 14 kabupaten/kota. Faktor  penyebabnya  adalah:  pengadaan  barang  yang  belum/  tidak  dapat dimanfaatkan,  penggunaan  tidak  tepat  sasaran/tidak  sesuai  peruntukan, pemanfaatan barang/jasa tidak sesuai rencana yang ditetapkan.
3. Persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa periode 2006-2012, terjadi 97 perkara yang sudah diputus ditemukan bahwa total proyek Rp 12,35 triliun yang merupakan proyek gabungan dari proyek swasta, BUMN, APBN, dan APBD. Yang terbukti dari persekongkolan sebesar Rp 8,6 triliun.
Sehubungan  dengan  problematika  korupsi  dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah,  maka  akar  masalah  dari  pemetaan  KPK  diperoleh  paparan  penting berkaitan dengan fungsi pengawasan (APIP) sebagai berikut:
1. Tindak  pidana  korupsi  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pada  aspek pengawasan dan pertanggungjawaban, deskripsi fakta hukumnya menerangkan bahwa terjadi delik penyuapan kepada auditor (BPKP maupun BPK) dan penegak hukum. Subyek auditor dengan niat menghilangkan hasil audit,  sedangkan  kepada  penegak  hukum  berupa  meringankan  hukuman tindak pidana.
2. Permasalahan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  diketahui  setelah  adanya kasus  kerugian  dan  atau  tindak  pidana.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa belum adanya strategi preventif dari APIP berakibat muncul masalah secara reaktif,  yaitu  terlambat  diketahui  setelah  adanya  kasus  tindak  pidana  atau kerugian keuangan negara.
Gambaran  permasalahan  sektor  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  tersebut pada pembahasan berikutnya dapat diskemakan sebagai berikut:
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
1) Kendala yang dihadapi APIP dalam fungsi pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah
2) Pembagian  ranah  atau  domain  kendala  ditinjau  dari legal  substance (substansi  hukum), legal  structure (struktur  hukum)  dan legal  culture (kultur hukum)  yang diadaptasi dari teori  sistem hukumnya  Lawrence M. Friedman.
3) Perumusan solusi dari ketiga ranah sub sistem pada no 2 berbasis kepada peran APIP saat ini dan di masa yang akan datang dalam fungsi pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 16/2018.
Kendala  utama  yang  dihadapi  APIP  dalam  fungsi  pengawasan  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  adalah  tidak  adanya  pengaturan  legislasi  mengenai mekanisme  pengawasan  pengadaan  barang/jasa  selain  melalui  pengaduan masyarakat,  sehingga  peran  APIP  dalam  pencegahan  korupsi  pengadaan barang/jasa  tidak  efektif.  Secara  substansi  hukum  memang  APIP  tidak memungkinkan  untuk  melaksanakan  pengawasan  dari  hulu  hingga  hilir  dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Di sisi lain independensi dan kompetensi APIP juga menjadi kendala tersendiri. Secara kelembagaan APIP berada dibawah kepala kementerian/lembaga/daerah  sehingga  dalam  prakteknya  APIP  sering  terkendala pragmatisme budaya kerja. Belum lagi kompetensi APIP dalam memilah perkara yang diperiksa termasuk domain hukum administrasi atau hukum pidana.
Problematika  yang  lain  dalam  pencegahan  tipikor  pada  sektor  pengadaan barang/  jasa  pemerintah  adalah  terkait  pengaturan  penerimaan  pengaduan masyarakat pada Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018 yakni tidak adanya ruang bagi APH  dalam  pengawasan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sebagaimana  telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya.  Sistem  pengaduan  masyarakat  telah  menjadi rumusan  peraturan  perundang-undangan  sejak  lama.  Adanya  kewajiban  APH meneruskan pengaduan masyarakat kepada APH tanpa menindaklanjuti pengaduan tersebut  sesuai  kewenangan  APH,  berpendapat  bahwa  bentuk  intervensi kewenangan yang dimiliki APH.  Pemetaan kendala kedudukan APIP dalam ranah atau domain:
a) Legal Substance (Substansi Hukum)
APIP dapat dianalogikan sebagai “polisi”nya pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun tidak memiliki sejumlah kewenangan seperti Aparat Penegak  Hukum  dalam  domain  yudikatif,  setidak-tidaknya  peran  APIP mirip  jika  tidak  dapat  dikatakan  sama  dengan  APH.  APIP  di  domain pemerintahan  atau  eksekutif,  sedangkan  APH  di  domain  yudikatif  atau penegakan  hukum.  Perpres  16  Tahun  2018  memuat  aturan  mengenai pengawasan  pengadaan  barang/jasa  pada  Pasal  76  yakni  kewajiban  oleh menteri/pimpinan  lembaga/  kepala  daerah  melalui  APIP  yang  dilakukan melalui  kegiatan  audit,  review,  pemantauan,  evaluasi,  dan/atau
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
penyelenggaraan whistle  blowing  system ,  sejak  perencanaan,  persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Sebagai sistem yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, dirasa perlu adanya “dirigen” yang sama yang mengoperasionalisasi fungsi pengawasan terhadap  pengadaan  barang/jasa.  APH  tidak  diberi  kewenangan menindaklanjuti  pengaduan  masyarakat  atas  pengadaan  barang/jasa melainkan  harus  meneruskan  pengaduan  tersebut  kepada  APIP  untuk ditindaklanjuti.  Menindaklanjuti  laporan  atau  pengaduan  masyarakat merupakan  kewenangan  sekaligus  kewajiban  APH  dalam  melayani masyarakat.  Adanya  kewajiban  APH  meneruskan  pengaduan  masyarakat kepada APH tanpa menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai kewenangan APH, merupakan bentuk intervensi kewenangan yang dimiliki APH.
b) Legal Structure :
Perspektif legal  structure menerangkan  bahwa  kedudukan  APIP belum cukup stabil  dalam dua hal.  Kedua budaya intervensi  pejabat  yang lebih tinggi  dalam  fungsi  kerja APIP. Posisi  struktural  APIP  yang berada dibawah kepala kementerian/lembaga/daerah, berdampak terhadap budaya kerja dan sistem manajemen ketidakberpihakan (imparsialitas) fungsi APIP dalam  tubuh  pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah.  Dalam  prakteknya APIP sering dipertanyakan independensinya.
c) Legal Culture : ancaman mutasi, buangan dan titipan
Lensa  budaya  hukum  dalam  menyoal  kedudukan  APIP  terkendala oleh praktek kerja yang penuh dengan ancaman mutasi jika tidak mematuhi the silent culture pemerintahan. Selain itu posisi APIP seringkali diisi oleh staf  “buangan”  dari  instansi  lain  dan  staf  titipan  yang  diragukan kompetensinya.
Sehubungan  dengan  problematika  tersebut,  maka  solusi  atas  kendala kedudukan APIP saat ini dan yang akan datang sebagai berikut:
a) Dimensi Legal Substance
Disisi  lain  juga  aturan  yang  tidak  memberi  ruang  bagi  APH  dalam pengawasan  pengadaan  barang/jasa  akan  menyulitkan  kolaborasi  antara APIP  dan  APH  yang  selama  ini  sudah  dibangun  dalam  berbagai  aturan perundang-undangan  yang  sudah  ada.  Pada  akhirnya  pencegahan  korupsi dari sektor pengadaan/barang jasa tidak akan pernah tercapai, sebagaimana dalam pemetaan BPKP, deskriptor pengawasan menduduki skala tertinggi dalam hal dampak dan frekuensi pada manajemen risiko anggaran, memiliki ruh  norma  dalam  mengikuti  perkembangan  sosial,  politik,  budaya  dan IPTEK.
Maka  ke  depan  perlu  ada  revisi  Perpres  16  Tahun  2018  tentang pengadaan  barang/jasa  yang  memuat;  pertama,  adanya  perlibatan  APIP
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
dalam setiap proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pengawasan, tidak hanya  ketika  ada  pengaduan  masyarakat  atau  setidak-tidaknya  ada  akses bagi  APIP  dalam  melakukan  pemeriksaan  pada  laporan  hasil  pengadaan barang/jasa  pada  setiap  tahapannya.  Kedua,  hilangkan  aturan  yang membatasi  ruang  bagi  APH  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk menindaklanjuti  atas  pengaduan  masyarakat  tentang  dugaan  tipikor  pada pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  karena  tidak  selamanya  tindak  pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa adalah menyangkut kerugian keuangan Negara  dalam  ranah  administrasi,  tetapi  memungkinkan  juga  suap, gratifikasi dan pemerasan di dalamnya.
b) Dimensi Legal Structure
Perspektif  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  kedudukan  APIP  dalam pengawasan pengadaan  barang/jasa pemerintah saat  ini mengalami  defisit norma hukum dan butuh penguatan dalam kebijakan legislasi berupa revisi atas  Perpres  16  Tahun  2018.  Pertama,  dalam  sisi  kelembagaan.  Hal  ini penting guna menghadang budaya intervensi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk itu perlu adanya metode lelang jabatan dalam  memilih  dan  memilah  staf  atau  pimpinan  APIP  dibarengi  dengan sistem remunerasi yang “tidak biasa”. Sehingga dengan adanya dua gagasan di atas timbul harapan bahwa potensi korupsi melalui adanya kewenangan Diskresi  plus  kekuasaan  Monopoli  minus  Akuntabilitas  (C={D+M}-A) dapat dibenahi dengan tata kerja preemtif dan preventif.
c) Dimensi Legal Culture
Pada perspektif ini usulan ke depan dalam membangun budaya hukum di ekosistem APIP, berisi tentang poin :
1. Pengawasan Bersifat Proaktif
Guna meningkatkan dan mereformasi di tubuh APIP perlu perubahan paradigma bekerja pada fungsi pengawasan yaitu proaktivitas. Istilah ini  tidak  hanya  menekankan  sisi  inisiatif,  lebih  dari  itu  pendekatan proaktivitas hanya bisa dilakukan oleh individu yang bebas memilih. Mengingat  tumbuh  kembangnya  ekosistem  ini  berkaitan  dengan kemandirian  dan  independensi  maka  struktur  organisasi  yang mewadahinya pun butuh struktur kerja yang bebas dan mandiri.
2. Menciptakan Early Warning System
Proaktif sebagai paradigma kerja lebih menekankan sisi budaya kerja preemtif  (kemampuan  menekan  potensi  kecurangan/ fraud maupun indikasi tindak pidana dalam bentuk dalam “dataran” potensi. Budaya preventif lebih menekankan kepada pencegahan potensi kecurangan/fraud  maupun  tindak  pidana  karena  pelanggaran  dan kejahatan masih tetap di area ambang.
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
Early warning system (sistem deteksi dini) hanya efektif berjalan jika tidak  hanya  mengandalkan  unsur  pengawasan  dari  eksternal  APIP melainkan perlunya deteksi dini dari infiltrasi APIP pada setiap proses pengadaan  barang/jasa,  bukan  untuk  mengintervensi  pelaksanaan pengadaan  melainkan  lebih  pada  pengawasan  dan  pencegahan kecurangan/ fraud .
Kolaborasi  APIP  dan  APH  juga  akan  sangat  efektif  dalam  rangka deteksi  dini/ early  warning  system pencegahan  dan  pemberantasan korupsi dari sektor pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Budaya Terukur dan Achievement Orientation Auditor melalui Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)
Budaya kerja yang terukur dan berorientasi pada prestasi merupakan dorongan  utama  melakukan  transformasi  manajemen  perubahan ( change  management )  dalam  sebuah  organisasi.  Hal  ini  perlu diimbangi  dengan  sistem  remunerasi  yang  berbeda  sebagai penyeimbang prestasi kerja fungsi pengawasan.
Penjelasan  di  atas  melengkapi  penelitian  terdahulu  yang  pernah  dilakukan oleh  Lumempouw  et  al  (2021)  yang  menyimpulkan  bahwa  permasalahan  yang dihadapi  APIP  dalam  mencegah  dan  mendeteksi  kecurangan  biaya  perjalanan dinas,  yaitu:  1)  keterbatasan  waktu,  sumber  daya  manusia.  dan  anggaran;  2) Kurangnya partisipasi auditee dalam audit; 3) Kurangnya pemahaman tentang audit berbasis risiko; dan 4) Unit konsultasi belum terbentuk.  Kemudian dalam  artikel Marliani et al (2018) yang menyimpulkan bahwa metode, implementasi penguatan peran APIP juga memiliki beberapa kendala diantaranya, kompetensi sumber daya manusia  para  auditor,  jumlah  anggaran  relatif  kecil,  lemahnya  independensi, objekvitas auditor masih kurang, dan komitmen dari stakeholder belum maksimal. Pembahasan problematika dan solusi APIP ke depan secara ringkas dapat dihimpun sebagai berikut :
Kedudukan  APIP  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sebagaimana diatur dalam Perpres  No 16/2018, pada aspek legal substance (substansi hukum) masih  adanya  kelemahan  yuridis  dalam  hal  tidak  adanya  aturan  yang  memberi ruang  bagi  APIP  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  dalam  setiap  proses pengadaan  barang/jasa,  dan  juga  aturan  yang  membatasi  ruang  bagi  APH  dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan pengadaan barang/jasa,  akan menyulitkan kolaborasi  antara  APIP dan APH  yang selama ini sudah dibangun dalam berbagai aturan perundang-undangan yang sudah ada. Pada Akhirnya pencegahan korupsi dari sektor pengadaan/barang jasa tidak akan pernah tercapai.
Ke  depan  perlu  ada  revisi  Perpres  16  Tahun  2018  tentang  pengadaan barang/jasa  yang  memuat;  pertama,  adanya  perlibatan  APIP  dalam  setiap  proses
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
pengadaan  barang/jasa  dalam  rangka  pengawasan,  tidak  hanya  ketika  ada pengaduan  masyarakat  atau  setidak-tidaknya  ada  akses  bagi  APIP  dalam melakukan  pemeriksaan  pada  laporan  hasil  pengadaan  barang/jasa  pada  setiap tahapannya.  Kedua,  hilangkan  aturan  yang  membatasi  ruang  bagi  APH  dalam melaksanakan tugasnya untuk menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat tentang dugaan Tipikor pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
Fungsi  APIP  (kewenangan/kekuasaan  eksekutif)  perlu  koordinasi  dengan Aparat  Penegak  Hukum  (APH,  kekuasaan/  kewenangan  yudikatif)  dalam menindaklanjuti  indikasi  kecurangan/  penyimpangan  anggaran  yang  terindikasi pidana. Sedangkan pada kenyataan lainnya, APIP masih terkendala independensi dan  imparsialitas  (ketidakbeperpihakan).  Dampaknya  kendala  koordinasi  dalam kegiatan Pulbaket (pengumpulan bukti dan keterangan) bagi penyidik. Akibatnya indikasi tindak pidana dapat hilang karena ketiadaan barang bukti yang berkualitas.
Pada aspek legal structure (struktur hukum), APIP terkendala dalam struktur organisasi  yang  penuh  dengan  intervensi  serta  kurang  adanya  kemandirian  serta kebebasan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga peran sentral sebagai katalisator  tata  pemerintahan  yang  baik    ( good  governance )  potensinya  belum tersalur  secara  baik.  Ke  depan  perlu  direvitalisasi  dalam  satu top  leader pengawasan,  satu  komando  dan  berparadigma  bukan  menemukan  kesalahan  saja namun  mitra  strategis  dan  partner  kerja  produktif  bagi stake  holder pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kendala pada sub sistem hukum sebelumnya (substansi dan  struktur  hukum)  berimplikasi  kepada  management  perubahan  baik  dalam sistem kerja maupun individu anggota/ staf/ pimpinan (SDM) APIP. Sistem kerja yang  terukur  dan  orientasi  prestasi,  menjadi  keniscayaan  dalam  mengadaptasi perubahan  hukum  baik  dalam  kualitas  maupun  kuantitas  jenis  penyimpangan, kecurangan maupun yang terindikasi tindak pidana korupsi.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan, kedudukan  APIP  dalam  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018,  diatur  pada  subbab Pengaduan.  Kewenangan  APIP  didefinisikan  sebagai  menerima  pengaduan  baik dari  masyarakat  maupun  APH.  APIP  berwenang  menindaklanjuti  pengaduan tersebut, dengan syarat memenuhi aturan bukti. Terakhir, melaporkan hasil tindak lanjut  tersebut  kepada  kepala  kementerian/lembaga/pemerintah  daerah.  Adapun kendala dan solusi kedudukan APIP yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018  dapat  dilihat  dari  3  dimensi  sub  sistem  hukum;  pertama,  secara legal substance ,  masih  adanya  kelemahan  yuridis  dalam  hal  tidak  adanya  aturan  yang memberi ruang bagi APIP melaksanakan tugas pengawasan, dan juga aturan yang membatasi ruang bagi APH menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Perlu adanya revisi Perpres 16 Tahun 2018 yang memuat perlibatan APIP dalam setiap proses pengadaan barang/jasa, tidak hanya ketika ada pengaduan masyarakat atau setidak-
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
tidaknya  ada  akses  bagi  APIP  dalam  melakukan  pemeriksaan  pada  laporan  hasil pengadaan  barang/jasa  pada  setiap  tahapannya.  Kedua,  secara legal  structure , terindentifikasi  kendala  pada  dua  aspek,  yaitu  struktur  organisasi  APIP  dalam pemerintahan dan sistem kerja (sistem pengembangan karier). Struktur organisasi APIP yang secara kelembagaan berada di bawah kepala kementerian/lembaga/pemerintahan  berdampak  pada  fungsi  kerja  yang  lemah secara  sistem  ketidakberpihakan  (imparsialitas).  Perlu  semacam  komite  audit sebagai  wadah  kelembagaan  yang  independen  dan  merdeka  “mirip”  mitra  kerja mereka  di  kekuasaan  yudikatif  yaitu  APH.  Sistem  pengembangan  karier  dengan motivasi  mutasi  karena  adanya  tekanan  atasan  perlu  dihindari  ke  depan  sebagai jawaban atas prestasi auditor yang kompeten dan berintegritas. Dan ketiga, secara legal culture , kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan  organisasi  yang  terkesan  reaktif.  Untuk  itu  ke  depan  APIP  perlu  revitalisasi pola  pikir  dengan  paradigma  proaktivitas,  sebagai  katalisator  tata  pemerintahan yang  tidak  hanya  menemukan  “bukti  penyimpangan/kecurangan”  lebih  dari  itu membutuhkan  mitra  kerja  yang  mampu  merumuskan  tindakan  preemtif  dan preventif  sebelum  adanya  indikasi  tindak  pidana  korupsi  pengadaan  barang/jasa pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Jurnal Alhadharah 17, no.  33  (2018): 81-95.
Alfianto,  Dwi,  “Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  untuk Mewujudkan Good Governance dalam  Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di  Bidang  Penyediaan  Barang  dan  Jasa,” Jurnal  Hukum  Pidana  dan Pembangunan Hukum 1, no. 2 (2019): 1-9.
Angelica  et  al,  “Analisis  Sistem  Pengendalian  Internal  pada  Proses  Pemberian Kredit  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia.  Tbk  Cabang  Batam,” Jurnal Measuremen 3, no. 2 (2016): 132-153.
Arifin, Zaenal, “Tindak Pidana Korupsi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah” Jurnal Responsif, no. 5 (2017): 55.
Bajuri,  Diding,  “Analisis  Kualitas  Pelayanan  Publik  Perangkat  Desa  Pagandon Kecamatan  Kadipaten  Kabupaten  Majalengka,” Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara 4, no. 1 (2013): 145-170.
Benuf, Kornelius, dan Azhar, Muhamad, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer,” Jurnal  Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20-33.
Hidayat,  Arif  dan  Arifin,  Zaenal,  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibrium di Indonesia” Jurnal Ius Constituendum , no. 2 (2019): 150. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
Lumempouw,  Eliska  Gricy  et  al,  “Analisis  Peran  Aparat  Pengawas  Internal Pemerintah  (Apip)  dalam  Pencegahan  dan  Pendeteksian  Fraud  Biaya Perjalanan  Dinas  (Studi  Kasus  Pada  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sulawesi
Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
Utara),” Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill” 12, no. 2 (2021): 252-263.
Marliani  et  al,  “Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah dalam Paradigma Baru (Studi Kasus pada Salah Satu Inspektorat di Aceh),” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 4, no. 1 (2018): 95-108. Muhammad  Iqbal,  “Pengaruh  Pelaksanaan  E  Katalog  dalam  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM,” Jurnal USM Law Review 3, no 1 (2020): 79.
Pasaribu,  Pramella  Yunidar  dan  Briando,  Bobby,  “Internalisasi  Nilai-Nilai Pancasila  dalam  Penyusunan  Kode  Etik  Aparatur  Pengawas  Internal Pemerintah (APIP),” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 245- 264.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perjanjian Kerja Sama Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tentang  tentang  Koordinasi  Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait  Penanganan  Laporan  atau  Pengaduan  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sari,  Milya,  “Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research) dalam  Penelitian Pendidikan IPA,” Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA 6, no. 1 (2020): 41-53.
Sugiyono,  “ Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D” ,  (Bandung: Alfabeta, 2009).
Yohanes  Elieser,  “Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  Kabupaten  Bulungan,” Jurnal Paradigma 7, no. 2 (2018): 55-64.
Yuliana,  “Dampak  Pelaksanaan  Hukuman  Mati  terhadap  Kondisi  Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia,” Indonesian Journal Of Criminal Law Studies 1, no. 1 (2016): 45-54.
Yunus Nur Rohim, “Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah
Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia,” Jurnal Nur El-Islam 3, no. 1 (2016): 143-175.
Zellatifanny, Cut  Medika dan Mudjiyanto,  Bambang,  “Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi,” Jurnal Diakom 1, no. 2 (2018): 83-90.