Received: 22 March 2022 Revised: 20 April 2022 Accepted: 27 May 2022
Papua Journal of Diplomacy and International Relations Volume 2, Issue 1, May 2022 (16-34) DOI : 10.31957/pjdir.v2i1.1945 ISSN 2797-0957 (Online)

## Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian

## Penny Kurnia Putri
INSTITUTION/ AFFILIATION

## ABSTRACT
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

## CORRESPONDENCE
*Penny, Jalan P.B. Sudirman, Kota Denpasar, Bali 80234, Indonesia Email: pennykurnia@unud.ac.id
Although  much  literature  has  examined  conflict management and conflict resolution, there have not yet  been  systematic  studies  that  focus  on  their discrepancies.  This  article  aims  to  explore  the difference  between  conflict  management  and conflict  resolution  in  the  context  of  international relations.  The  discussion  includes  the  theoretical and  practical  aspects  of  both  approaches  to  peace based  on  a  literature  review  of  primary  texts  in Security  and  Peace  Studies.  This  study  adopts  a qualitative descriptive method to shed light on the difference between the two approaches. In reference to  the  concept  of  negative  and  positive  peace, theoretically,  conflict  management  is  engaged  in negative  peace,  and  conflict  resolution  in  positive peace. Conflict management has the output to open room for peace processes such as negotiations, and conflict resolution to create peace agreements. Both approaches  contribute  significantly  as  keys  to  the transition  towards  peace  through  peace  operations and  supporting  mechanisms  to  bring  the  finest negotiations.

## KEYWORDS
Conflict Management; Conflict Resolution; Negotiation; Peace
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.

## PENDAHULUAN
Konflik  merupakan  sebuah  studi  yang menarik  dalam  kajian  ilmu  hubungan internasional dalam beberapa tahun terakhir  ini  (D’Amato,  2022;  Lahiry,  2019; Long,  2021;  Väyrynen,  2018).  Ada  banyak konflik  yang  terjadi  di  berbagai  belahan dunia,  seperti  konflik  Bougainville  antara pasukan  pemerintah  Papua  Nugini  (PNG) dan  Tentara  Revolusioner  Bougainville (BRA)  dari  tahun  1988  hingga  1998 (Paramma  et  al.,  2021);  konflik  di  wilayah Darfur,  Sudan,  yang  dimulai  tahun  2003 antara  kelompok  pemberontak the  Sudan Liberation  Movement (SLM)  dan the  Justice and Equality Movement (JEM) dan pemerintah  Sudan  (Hashim,  2022);  konflik antara  Timor  Leste  dan  Indonesia  dalam kurun  waktu  1975  hingga  1999  (Loney, 2019); konflik antara Rusia dan Ukraina saat ini yang mengubah geopolitik Eropa (Adler, 2022),  dan  masih  banyak  lagi  contoh konflik-konflik lainnya.
Dalam  situasi  konflik,  ada  dua terminologi  yang  sering  digunakan  secara bersamaan dan bergantian, yaitu: manajemen  konflik  ( conflict  management ) dan  resolusi  konflik  ( conflict  resolution ) (Jeong,  2009;  Joseph,  2015;  Shaw,  2020). Manajemen  konflik  merupakan  pendekatan yang tidak  hanya  berbicara tentang bagaimana  menangani  konflik,  tetapi  juga menunjukkan  pengelolaan  konflik  dengan cara-cara  kekerasan  atau  kompetitif  dan non-kekerasan  atau  kooperatif  (Sumita, 2020).  Sementara  resolusi  konflik  dapat didefinisikan  sebagai  proses  informal  atau formal  yang  digunakan  dua  pihak  atau lebih  untuk  menemukan  solusi  damai  atas perselisihan mereka (Shonk, 2021).
Namun,  kedua  terminologi  ini  sering kali tumpang-tindih dalam pemaknaan dan penggunaannya.  Hal  ini  bisa  dipahami karena  keduanya  kerap  digunakan  dalam penanganan  sebuah  konflik.  Akibatnya, sering  terjadi  salah  tafsir  ( misinterpretation ) dan berujung pada kebingungan ( confusion ). Kedua  terminologi  ini  memiliki  tujuan  dan hasil  yang  berbeda  ( outcomes )  karena perbedaan proses yang dilalui (ADR Times, 2021; Shaw, 2020). Meskipun secara teoretis memiliki  perbedaan  yang  cukup  kontras, keduanya  juga  memiliki  basis  asumsi  yang sama untuk mengurangi intensitas konflik.
Manajemen  konflik  maupun  resolusi konflik  saling  melengkapi  satu  sama  lain. Hal ini terjadi karena pendekatan manajemen  konflik  yang  dilakukan  dapat menjadi  langkah  awal  dimulainya  proses resolusi  konflik.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mempertegas kembali batasan teoritis dan  praktis  dalam  kajian  manajemen  dan resolusi konflik. Hal ini dilakukan agar para akademisi,  aktivis,  pengambil  kebijakan, maupun  masyarakat  awam  yang  tertarik terhadap kajian keilmuan hubungan internasional  dapat  memetakan  perilaku aksi  dan  reaksi  aktor-aktor  politik  dan melakukan analisis konflik serta
penanganan konflik secara tepat. Penulisan  artikel  ini  di  bagi  dalam beberapa bagian. Pertama, penulis memaparkan tinjauan literatur untuk meninjau  penelitian-penelitian  sebelumnya yang  berkaitan  dengan  manajemen  dan resolusi  konflik.  Kedua,  penjelasan  terkait metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini, termasuk  bagaimana  data  di  kumpulkan. Ketiga,  berkaitan  dengan  hasil  dan  diskusi yang  di  bagi  dalam  beberapa  sub-bagian
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
untuk melihat perbedaan sekaligus keterkaitan  antara  pendekatan  manajemen konflik  dan  resolusi  konflik.  Terakhir, penulis  merangkum  beberapa  hasil  temuan dan  menjawab  tujuan  penulisan  pada bagian kesimpulan.

## TINJAUAN LITERATUR
Definisi,  Bentuk,  Sumber  dan  Sifat Konflik
Jeong (2000) mendefinisikan konflik sebagai sebuah  kondisi  ketika  dua  atau  lebih kelompok  terlibat  dalam  perjuangan  atas nilai-nilai  dan  klaim  status,  kekuasaan  dan sumber  daya,  di  mana  tujuan  lawan  untuk menetralisir,  melukai  atau  menghilangkan saingan.
Dalam disiplin Hubungan Internasional (HI), Yaqing (2018)
menjelaskan  bahwa  konflik  didefinisikan lebih  mencolok  dan  serius.  Hal  ini  terjadi karena  pemahaman  yang  mengakar  dalam masyarakat internasional sebagai an anarchic Hobbesian  jungle di  mana  setiap  orang berperang melawan orang lain karena tidak adanya  Leviathan.  Teori  HI  arus  utama, misalnya,  berpendapat  bahwa  konflik adalah  “the  state  of  nature  of  international life”. Realisme berpendapat bahwa perebutan  kekuasaan  selalu  menjadi  tema sentral  hubungan  internasional.  Sementara Liberalisme  percaya  bahwa  konflik  ada sebagai  sesuatu  yang  normal,  meskipun lebih  optimis  tentang  penyelesaian  konflik melalui lembaga-lembaga internasional.
Folarin (2015) membagi konflik dalam empat  bentuk,  yaitu revolt,  insurgency, mutiny,  dan  protest . Revolt merujuk  pada pemberontakan  rakyat  melawan  tatanan yang  ada,  dan  dalam  beberapa  kasus, berujung  pada  sebuah  revolusi. Insurgency
merujuk  pada  pemberontakan  melawan negara, yang bertujuan mengacaukan negara  atau  diakui,  seperti  Sudan  Selatan yang  muncul  dari  Sudan. Mutiny adalah tindakan  pembangkangan  di  militer  atau pemberontakan  di  pasukan  keamanan terhadapnya  komando  tinggi,  yang  dapat berujung  pada  penggulingan  pemerintah. Protes t  mengacu  pada  demonstrasi  (massa) yang terorganisir menentang suatu pemerintah,  suatu  tindakan  atau  suatu kebijakan/keputusan.
Selama  ini  diskusi  tentang  sumber dan  sifat  konflik  tersentral  pada  dua  topik utama,  yakni  subjektivis  dan  objektivis (Reimann,  2004).  Pendekatan  subjektivis melihat konflik berdasarkan tidak selarasnya  tujuan.  Menurut  pendekatan  ini, tujuan tidak kompatibel karena misinformasi  tentang  budaya,  stereotipe,
dan ketidakpercayaan. Sementara pendekatan  objektivis  melihat  konflik berasal  dari  struktur  yang  tidak  setara, dimana  salah  satu  pihak  merasakan ketidakadilan dalam kelas sosial.

## Manajemen Konflik Vs Resolusi Konflik
Dalam  beberapa  penelitian,  manajemen konflik  seringkali  diungkap  bersamaan dengan strategi resolusi konflik. Sebagaimana penelitian Kaisupy dan Maing (2021)  yang  memaparkan  strategi  negosiasi dalam  menyelesaikan  perselisihan  dua pihak yang berkepentingan. Hal serupa juga diungkapkan  dalam  penelitian  Nugroho (2021)  yang  menyetarakan  manajemen konflik  dengan  komunikasi  penyelesaian. Pandangan  ini  menyisakan  kesan  bahwa manajemen  konflik belum  memiliki  pijakan
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
yang  tegas  baik  secara  teoretis  maupun praktis.
Boutros-Ghali (1992) menjelaskan bahwa  peacebuilding  sebagai  post-konflik sosial  dan  rekonstruksi  politik,  atau  jalan untuk  menghindari  kambuhnya  konflik  di masa  mendatang.  Catatan  ini  menandai bahwa  manajemen  konflik  secara  aktual memiliki perbedaan dengan resolusi konflik.  Kemudian  Galtung  (2007)  dalam studi perdamaian secara spesifik menyoroti perbedaan  ini  dengan  mengatakan  bahwa pencegahan  dan  resolusi  konflik  berada pada  tingkatan  melampaui  atau  dibawah kendali negara.
Ketika  konflik  terjadi,  pihak-pihak yang bertikai dapat memilih antara resolusi konflik  atau  manajemen  konflik,  atau kombinasi  antara  keduanya.  Walaupun beberapa orang menganggap kedua pendekatan  ini  sebagai  hal  yang  sama, keduanya  sebenarnya  memiliki  proses berbeda  yang  mempengaruhi  bagaimana cara  konflik  di  hadapi  dan  diselesaikan. Dalam  konteks  ini,  manajemen  konflik mendorong  pihak-pihak  yang  bertikai untuk  bekerjasama,  bahkan  dalam  situasi konflik yang sedang berlangsung.
Sementara  resolusi  konflik  berusaha  untuk mengakhiri  atau  mengurangi  intensitas konflik dengan mencari solusi penyelesaian (ADR Times, 2021).
Call  dan  Cook  (2003)  menegaskan bahwa  apabila  upaya  peacebuilding  berada pada  level  elit,  maka  proses  pada  level nonelit  dengan  berbagai  dimensi  (sosial, psikologi,  dan  agama)  pada  tingkat  lokal berperan  untuk  mengoperasikan  resolusi konflik.  Sedangkan  Dal  (2018)  dalam studinya mengidentifikasi manajemen
konflik  berdasarkan  sifat  dari  konflik  itu sendiri.  Hal  ini  penting  untuk  mengurai pemetaan  aktor  dan  lokasi  geografisnya. Dal  (2018)  meyakini  bahwa  faktor-faktor tersebut  sebagai  hal  fundamental  untuk membedakan aspek teoretis dan konseptual pendekatan dalam manajemen konflik.

## METODE PENELITIAN
Dalam  artikel  ini,  isu  penelitian  dianalisis menggunakan  metode  kualitatif  dengan pembahasan yang bersifat deskriptif. Artikel ini  merupakan  ekposisi  tentang  pendekatan manajemen  konflik  dan  resolusi  konflik yang  banyak  di  pengaruhi  oleh  kerangka pemikiran  Galtung  (2007)  tentang  studi perdamaian.  Narasi  yang  dikembangkan dalam pembahasan didasarkan pada sumber-sumber  sekunder  seperti  buku- buku,  jurnal,  situs  website,  laporan,  dan sumber-sumber  lainnya  yang  didapatkan melalui  studi  kepustakaan.  Informasi  dari sumber-sumber  sekunder  ini  dikategorikan sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  sebuah alur  sistematis  yang  dapat  menegaskan perbedaan sekaligus keterkaitan pendekatan manajemen konflik dan resolusi konflik.
Pada tahap awal, peneliti menerapkan sistem  pemilahan  data  berdasarkan  topik dan kredibilitas sumber. Selanjutnya dilakukan  tahap  parafrase  ide,  gagasan,
maupun pernyataan lainnya,  sebelum akhirnya penulis menginterpretasikan kerangka pemikiran (konsep/teori) ke dalam isu  atau  fenomena  penelitian.  Analisis melalui  teknik  interpretasi  ini  melibatkan sejumlah  pemikiran  yang  sudah  diuji, sehingga  hasilnya  masih  dalam  kerangka kajian ilmiah. Untuk memudahkan pembaca,  beberapa  data  dan  analisis
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
disajikan ke dalam bentuk tabel dan gambar disertai dengan penjelasan naratif dibawahnya.
Sudut pandang keamanan dan perdamaian  dipakai  untuk  membingkai pembahasan  tentang  konflik  agar  dapat memetakan lebih jelas
ruang operasionalisasi keduanya, sehingga mampu menunjukkan  batasan  samarnya.  Terakhir, penulis menyusun keterkaitan antarvariabel ke  dalam  bahasan  negosiasi  sebagai  titik peralihan  proses  transformasi  konflik. Sebagai  ilustrasi  pendekatan,  artikel  ini berfokus pada sebuah upaya perdamaian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Satu  hal  yang  pasti  dan  selalu  mengikuti terminologi  konflik  ketika  digunakan  adalah konsep  “perdamaian.”  Berbagai  upaya penanganan  konflik,  selalu  dirancang  dalam skema  implementasi  “sedamai”  mungkin. Indikator  dari  hal  ini  tidak  lain  adalah meminimalkan  dampak  yang  terjadi,  seperti jumlah  korban  dan  kerugian  material,  baik secara nasional maupun internasional.
Salah  satu  model  pendekatan  atas perdamaian  yang  digagas  oleh  Galtung (2007) dinamakan TRANSCEND. Pendekatan ini  menawarkan  model  perdamaian  melalui transformasi  konflik  secara  damai.  Artinya, dalam gagasan Galtung, transformasi konflik ini  diartikan  sebagai  situasi  konfliktual  yang dapat  diselesaikan  tanpa  menggunakan kekerasan,  tetapi  mengubah  skala  konflik secara  berkala,  salah  satunya  melalui pelibatan  pihak  ketiga.  Oleh  karena  itu, gagasan yang menaunginya berada dibawah kerangka studi perdamaian, dan bukan studi keamanan  (Galtung,  2007).  Selain  itu, Lederach juga menambahkan bahwa
transformasi  konflik  merupakan  sebuah upaya  mengubah  cara  pandang  konflik menjadi  positif  dengan  memandang  bahwa konflik  dapat  bermanfaat  bagi  orang  yang terlibat  agar  konflik  tersebut  tidak  menjadi panjang  atau  tidak  terselesaikan  (Graf  et  al., 2007).
Pendekatan TRANSCEND dapat diidentifikasi  melalui  tiga  kategori  tujuan, yakni nature,  culture, dan structure. Aspek nature atau  sifat  alami  diartikan  sebagai segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam  diri  kita dan  sekitar  kita.  Sedangkan culture adalah hal-hal  berupa  norma  dan  nilai  yang  dianut oleh diri (internal). Terakhir, structure adalah sesuatu yang berada di sekitar kita (eksternal) dan  telah  terorganisasikan  atas  hal  positif atau  negatif,  serta  terkait  konsekuensi (sanksi) (Galtung, 2007).
Dalam  pemikirannya,  Galtung  (2007) menekankan  pada  konsep building yang implementasinya diwujudkan melalui upaya- upaya  relasional  seperti  adanya  upaya pembangunan  pasca  konflik  yang  berkaitan dengan infrastruktur. Pembangunan relasi ini bertujuan  untuk  mengonstruksi  kehadiran tiga  kategori  tadi  agar  tidak  rentan  terjadi benturan,  dan  bisa  mengakibatkan  konflik. Beberapa  cara  klasik  seperti  negosiasi, memang  akan  selalu  dipergunakan.  Namun, inovasi  yang  ditawarkan  adalah  bahwa  saat ini negosiasi tidak harus dilakukan langsung oleh  pihak  yang  bertikai,  melainkan  dapat memasukkan  variabel  pihak  ketiga  sebagai fasilitator.  Dalam  rangka  mewujudkan perdamaian  yang  sesungguhnya,  Galtung (2007)  merancang  model  identifikasi  proses perdamaian melalui enam tugas pokok yang tercantum dalam tabel 1.
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
Tabel 1. Perdamaian: negatif dan positif, langsung, struktural, budaya ( Peace: negative and positive, direct, structural, cultural )
Sumber : Galtung (2007)
Pada  tabel  di  atas,  Galtung  (2007) mengidentifikasi enam tugas perdamaian ( six peace  tasks ),  tiga  'ketidakhadiran'  ( three absences ) dan tiga 'kehadiran' (three presences ).
Galtung  (2007)  kemudian  mengelompokkan proses absensi ke dalam kerangka perdamaian  negatif,  dan  presensi  ke  dalam perdamaian  positif.  Secara  umum,  segala bentuk  absensi  (atas  kekerasan),  seperti gencatan senjata, berhentinya tindak eksploitasi, dan kondisi tanpa peraturan/hukum, termasuk ke dalam pencapaian  (-P).  Sedangkan  jika  segala bentuk presensi, seperti kerja sama, kesetaraan,  dan  dialog  budaya  sudah  mulai terlihat,  maka  mengindikasikan  bahwa proses  (+P)  tengah  berlangsung.  Di  sini Galtung (2007) ingin menyampaikan jika kita hanya  berfokus  pada  absensi  saja,  maka upaya-upaya perdamaian/penyelesaian konflik  yang  muncul  akan  selamanya terjebak dalam skema penggunaan kekerasan (militer).  Oleh  sebab  itu,  kondisi  presensi sebisa  mungkin  mampu  diidentifikasi  lebih
dini agar konflik tidak tereskalasi lebih jauh.
Beberapa  istilah  atau  terminologi  yang dipakai Galtung dalam menjelaskan TRANSCEND,  seperti  perdamaian  negatif/ positif,  unsur-unsur  absensi/  presensi,  dan sebagainya,  secara  tidak  langsung  berusaha menormalisasi intervensi atas dasar transformasi  konflik  secara  damai.  Perlu diketahui  bahwa  selama  ini  tindakan intervensi selalu berbenturan dengan kedaulatan negara. Perilaku intervensi dianggap  melanggar batas  otoritas  penguasa di  suatu  wilayah  tertentu.  Namun  Galtung (2007)  mampu  menciptakan  celah  untuk masuk  ke  dalam  ruang  konflik  tersebut menggunakan  isu  perdamaian,  alih-alih keamanan.  Pada  kasus  tertentu,  upaya pengamanan harus dilakukan terlebih dahulu sebagai bagian dari proses perdamaian itu sendiri.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis  mengidentifikasi  bahwa  gagasan Galtung tentang transformasi konflik tercermin dalam kerangka manajemen
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
konflik.  Para  aktor  politik  atau  pemimpin negara sebagian
besar masih memprioritaskan  nilai-nilai  keamanan  atas konflik  yang  terjadi.  Sehingga  perilaku  yang muncul  juga  didominasi  oleh  tindakan hard power untuk  mengejar  kondisi negative  peace. Padahal,  jika  kita  merujuk  pada  pemikiran utuh Galtung tentang perdamaian (negative+positive  peace) ,  tujuan  utamanya adalah  menciptakan  atau  mewujudkan perdamaian  dengan  upaya-upaya  tanpa kekerasan,  atau  bisa  kita  sebut  dengan “perdamaian nirkekerasan.”
Galtung setidaknya
mampu memengaruhi perilaku aktor dalam mencapai  (-P)  melalui  proses  manajemen konflik  sesuai  norma  kemanusiaan  yang berlaku.  Secara  praktis,  gagasan  Galtung sangat  bermanfaat  bagi  para  pihak  terkait untuk bisa menormalisasi tindakan intervensi.  Aspek  (+P)  yang  menjadi  tujuan utama  semua  pihak,  bisa  dikatakan  masih membutuhkan  proses  panjang  untuk  benar- benar  bisa  diwujudkan  pada  setiap  kondisi konflik,  namun  gerbang  masuknya  sudah bisa  terlihat  dengan output yang  bernama resolusi konflik.
Manajemen  Konflik:  Lingkup  Praktis  dan Teoritis Operasi Perdamaian
Manajemen konflik dipahami sebagai upaya yang  dilakukan  untuk  mengontrol  konflik yang sedang terjadi antara aktor negara atau level  sub-negara,  dan  biasanya  melibatkan pihak  ketiga.  Fokus  perhatian  manajemen konflik adalah mencegah terjadinya eskalasi konflik lebih jauh lagi dengan meminimalisir  kerusakan  maupun  jumlah korban  jiwa,  baik  dalam  skala  horizontal maupun  vertikal.  Dalam  kondisi  eskalasi
konflik akibat ketidakmampuan pemerintah setempat  untuk  mengamankan  situasi, maka  pihak  ketiga  dapat  berperan  untuk mengambil alih kewenangan tersebut.
Menurut Bercovitch dan Regan, dikutip  dalam  Butler  (2009),  pendekatan manajemen  konflik  yang  dilakukan  pihak ketiga  secara  praktis  dapat  dikategorikan menjadi empat hal pokok sesuai kebutuhannya  di  lapangan,  yaitu:  (i) threat- based (menggunakan  kekuatan  persenjataan untuk memaksa pihak-pihak bertikai menghentikan  peperangan);  (ii) deterrence- based (menggunakan kekuatan persenjataan, dan  beberapa  instrumen  diplomasi  yang sifatnya  menekan  pihak  bertikai);  (iii) accomodationist (menggunakan cara persuasif  diplomatik  untuk  menawarkan kesepakatan  terhadap  pihak  bertikai);  4) adjudicatory (menggunakan  sarana  hukum dengan  melibatkan  sistem  lembaga  formal untuk mengakomodasi perjanjian).
Konsep  manajemen  konflik  bermuara pada  tujuan  utama:  mengejar  keamanan kolektif. Keamanan kolektif sendiri memiliki tiga gagasan pokok yang melatarbelakanginya,  bahwa  (i)  agresi militer  adalah  format  yang  tidak  dapat diterima dalam perilaku politik internasional; (ii) aksi agresi yang dilakukan oleh  pihak  tertentu  dianggap  mengancam keamanan  bagi  semua  pihak  dalam  sistem internasional;  (iii)  menjaga  serta  menjamin keamanan  merupakan  tugas  semua  pihak dalam  sistem  internasional  (Butler,  2009). Secara  praktis,  ketiga  pernyataan  di  atas merujuk kepada perilaku aktor negara yang harus  melaporkan  penggunaan  militernya, mengintegrasikan  kepentingan  komunitas internasional ke dalam kepentingan
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
nasional  sebagai  satu  kesatuan,  dan mengindahkan perasaan takut akan dominasi  politik  pihak  tertentu  dengan mulai  memupuk  kepercayaan  satu  sama lain.
Sistem  keamanan  kolektif  dipahami sebagai  konsep  berbagi  kepentingan  dan upaya  mengatur  perilaku  diantara  negara- negara.  Sejauh  ini,  praktik  keamanan kolektif  direpresentasikan  oleh  eksistensi PBB sebagai sistem pemerintahan internasional  itu  sendiri.  Aspek  dilematis dalam  implementasi  manajemen  konflik
internasional  terkait  keamanan  kolektif adalah tentang kedaulatan dan
(penggunaan) kekuatan. Selain itu, terdapat pertanyaan  atas  seberapa  jauh  tindakan manajemen konflik “pihak ketiga” melanggar  batas  kedaulatan  negara,  dan seberapa  besar  peran  dibutuhkan  dalam penggunaan  kekerasan  untuk  memaksa penghentian konflik. Menjawab hal tersebut,  Butler  (2009)  memetakan  aksi manajemen  konflik  yang  relevan  ketika harus berbenturan dengan kedua aspek tadi pada gambar berikut.
Gambar 1. Pemetaan Aksi Manajemen Konflik. Sumber: Butler (2009)
Ilustrasi  garis  vektor  horizontal  di  atas menunjukkan tingkat kedaulatan (sovereignty) suatu  negara  berkonflik,  dan garis vektor vertikal menunjukkan tingkat kekuatan  /keamanan  ( force )  pihak  ketiga.
Jika  kondisi  di  area  konflik  didominasi oleh  kedaulatan  dan  kekuatan  yang maksimum  (kanan-bawah),  maka  upaya manajemen  konflik  yang  memungkinkan
adalah  melakukan  operasi peace-keeping. Pada  kondisi  tersebut,  operasi  bisa dilakukan  melalui  skema  keamanan kolektif.  Sedangkan  secara  umum, peace- enforcement diterapkan jika kondisi kedaulatan  minimum dan kekuatan maksimum (kiri-bawah).
Selanjutnya, upaya negosiasi, mediasi,  dan  adjudikasi  dilakukan  pada
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
kondisi kedaulatan maksimum dan kekuatan  minimum  (kanan-atas).  Hal  ini dikatakan sangat logis, karena jika tingkat kedaulatan  negara  berkonflik  tersebut tinggi,  maka  pihak  ketiga  yang  memiliki kekuatan minimum hanya bisa menawarkan upaya deskalasi melalui jalur persuasif diplomatik dan hukum. Terakhir, peta ruang aksi dengan kedaulatan  dan  kekuatan  yang  rendah (kiri-atas).  Pada  kondisi  ini,  baik  negara maupun  pihak  ketiga  mulai  memasuki fase positive  peace (+P),  yakni  dengan menerapkan peace-building (upaya pencapaian perdamaian melalui jalur-jalur rekonsunstri  pembangunan  politik,  sosial dan ekonomi) .
Upaya peace-building dimasukkan ke dalam tahap paling akhir diantara operasi perdamaian lainnya. Peace building menurut  Galtung  (2007)  merupakan proses  perdamaian  jangka  panjang,  yang menekankan  pada  penelusuran,  dan penyelesaian akar konflik, serta mempererat bagian yang dapat
menggabungkan  pihak  bertikai  dalam formasi baru demi terciptanya perdamaian yang positif. Hal ini dikarenakan prosesnya  yang  menitikberatkan  pada konstruksi  perdamaian  kultural  dengan skala  jangka  panjang.  Pada  tahap  ini, aspek kekerasan tidak digunakan lagi, dan biasanya  dilakukan  melalui  program pendidikan ataupun pemberian bantuan.
Jika  dianalisis  dari  sudut  pandang perdamaian,  pemetaan  Butler  (2009) termasuk ke dalam kajian praktis penanganan konflik. Upaya-upaya tersebut  dipetakan  berdasarkan  kajian teoritis  Galtung  tentang  perdamaian
negatif dan positif. Unsur-unsur perdamaian negatif diadopsi dalam skema manajemen  konflik,  yakni  menekankan pada upaya-upaya praktis yang dilakukan untuk  mencegah  eskalasi  konflik,  dan biasanya  hanya  untuk  jangka  pendek. Gagasan perdamaian dipakai untuk “melemahkan” eksistensi kedaulatan yang kerap menjadi penghalang sebuah operasi perdamaian.

## Resolusi Konflik: Langkah Awal Menuju Perdamaian Positif
Untuk  mewujudkan  perdamaian  secara kultural dan struktural dibutuhkan sebuah (re)konstruksi terhadap isu yang di hadapi melalui upaya (re)solusi dan (re)konsiliasi terhadap  pihak  yang  bertikai.  Kedua perdamaian  tersebut  dapat  dimaknai dalam  bentuk  perdamaian  positif,  yang artinya tidak ada lagi bentuk diskriminasi, pembatasan  akses  politik,  pendidikan, sosial  kepada  pihak-pihak  yang  menjadi korban.  Dalam  istilah  Galtung,  upaya  ini disebut building.
Salah  satu  operasi  perdamaian  PBB juga  menggunakan  istilah  yang  sama, yaitu peace-building– berfokus pada penguatan  kapasitas  nasional  di  semua tingkatan  untuk  manajemen  konflik, sehingga  mengurangi  resiko  terluang kembali  ke  dalam  situasi  konflik  (United Nations,  n.d). 1 Karena  itu, peace-building ditujukan  untuk  jangka  panjang,  dan
1 PBB menggunakan beberapa istilah yang merujuk pada berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional di seluruh dunia. Peacekeeping merupakan kegiatan yang paling populer di lakukan. Kegiatan lainnya adalah conflict prevention and mediation, peacemaking, peace enforcement, peacebuilding.
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
fokusnya pada “kehadiran” nilai (misalnya  kesetaraan),  sehingga  hal  ini selaras dengan konsep perdamaian positif. Identifikasi  upaya  perdamaian  disajikan oleh penulis pada tabel 2.
Tabel 2. Model Pendekatan Perdamaian Tipe Periode Operasi Aksi Capaian Manajemen Konflik (-P) Jangka pendek Peace-enforcement Peace-keeping Intervensi sanksi (ekonomi) Menciptakan ruang negosiasi Handling phase (one way only) Inter-related in numerous ways (sometimes overlapping) Resolusi Konflik (+P) Jangka panjang Peace-making Peace-building Fasilitasi Mediasi Menciptakan perjanjian damai Sumber : Data di olah penulis
Panah  satu  arah  manajemen  konflik menuju  resolusi  konflik  menunjukkan bahwa  proses  penanganan  konflik  secara alami  berjalan  sesuai  arah  anak  panah,  dan tidak  sebaliknya.  Hal  ini  berkaitan  dengan yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa resolusi  hanya  bisa  terwujud  ketika  konflik sudah mengalami deskalasi, atau situasi area konflik  sudah  kondusif.  Sedangkan  panah dua arah dengan garis putus-putus mengindikasikan bahwa implementasi peace- keeping dan peace-making kerap kali tumpang-tindih  karena  keduanya  berada pada  tahap  peralihan  atas  transformasi konflik  yang  terjadi.  Dari  sudut  pandang Galtung  mengenai  transformasi  konflik  (ke arah  perdamaian  positif), peace-keeping dan peace-making dapat  beroperasi  pada  momen yang  sama,  yakni  operasi  penjagaan perdamaian sebagai mekanisme awal membuka ruang negosiasi, atau
diaplikasikan  ketika  proses  pembuatan perdamaian  sedang  berlangsung  untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan kembali. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
suatu pendekatan perdamaian  yang  dilakukan  agar  dikatakan berhasil atau tidak. Sebagian besar pendekatan ini menekankan pada area studi negosiasi  atau  dalam  fase  manajemen konflik.  Berikut  adalah  penjelasan  faktor- faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam menerapkan manajemen konflik internasional  yang  di  dikutip  dalam  Greig et.al., (2019):

## 1. Perhitungan Waktu (timing)
Hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor “kematangan”  konflik  itu  sendiri. Artinya, pihak ketiga harus jeli melihat peluang  “kapan”  dirinya  harus  terlibat
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
berdasarkan
“kesiapan” kondisi konflik.  Terdapat  empat  kondisi  untuk mengidentifikasi
hadirnya faktor kematangan, antara lain:
a) Mutually Hurting Stalemate (MHS) Sebuah  kondisi  dimana kedua  belah pihak  tidak  ada  peluang  untuk menang, dan tindakan mereka justru akan semakin menambah kesengsaraan. Biasanya pihak bertikai akan mencari peluang untuk menghentikan kekerasan dan mengubahnya  ke  arah  nirkekerasan untuk  mencapai  tujuan  mereka. Mekanisme ini berbasis pada
kalkulasi  untung-rugi  yang  dapat ditawarkan, khususnya jika dihadapkan  pada  kerugian  material jika  tidak  segera  mengubah  strategi. MHS  merupakan  kondisi  paling memungkinkan  untuk  dilakukan deskalasi  konflik  dan  menginisiasi negosiasi.
b) Imminent Mutual Catastrophe (IMC) Argumentasi  bahwa  bencana  lebih besar  akan  segera  terjadi  dan berdampak  tidak  hanya  pada  pihak bertikai,  menjadikan  kondisi  ini tepat  untuk  dilakukan  manajemen konflik “secara paksa.”
c) The Entrapment Model (ENT)
Pihak  bertikai  akan  secara  rasional mempertimbangkan  sejumlah  biaya yang harus dikeluarkan jika pertikaian  tetap  berlanjut.  Kondisi ini merepresentasikan pihak bertikai pada  posisi  awal  menuju  tengah (eskalasi)  konflik,  sehingga  pihak ketiga harus bergerak cepat
mengelola  konflik  tersebut  sebelum
pihak bertikai secara utuh mengkalkulasi  untung-ruginya  dan menolak perdamaian. Apabila ternyata  pihak  bertikai  memutuskan melanjutkan perseteruan, maka selanjutnya  mereka  akan  berfokus untuk  memaksimalkan  keuntungan relatif  (dengan  menghambat  lawan meraih  tujuan)  dan  meminimalkan kekalahan.
d) The  Enticing  Opportunity  Model
(EOM)
Model ini menekankan pada ketersediaan  alternatif  penyelesaian konflik  selain  pertimbangan  biaya. Mekanismenya berfokus pada
keuntungan apa yang bisa ditawarkan oleh pihak ketiga. Mereka umumnya mengetahui kesepakatan  prospektif  seperti  apa yang diinginkan, sehingga pendekatan manajemen konflik yang dilakukan adalah menawarkan kemungkinan keuntungan yang dapat meraih kesediaan kedua pihak untuk berdamai. Selanjutnya,
manajemen  konflik  dapat  berupaya memanipulasi keuntungan dan kerugian relatif atas tindak kekerasan  dan  nirkekerasan  yang kemudian perhitungan tersebut ditawarkan  kepada  pihak  bertikai agar  mereka  menyetujui  skema kesepakatan  damai  yang  dirancang oleh pihak ketiga. Mekanisme penawaran ini dapat dilakukan pada tahap  awal,  tengah,  dan  akhir  dari sebuah konflik.
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
2. Komitmen Terpercaya (credible
commitment)
Isu  komitmen  yang  kredibel  merujuk secara garis besar pada durabilitas dari hasil  kesepakatan  yang  potensial, khususnya  mengenai  persepsi  pihak bertikai terhadap lawannya atas kesungguhan  bekerja  sama  dalam upaya  manajemen  konflik  tersebut untuk mewujudkan kesepakatan
damai. Logika komitmen terpercaya ini terkait  dengan  tiga  asumsi,  yaitu:  (i)
keberhasilan manajemen konflik membutuhkan kerja sama dari dua atau lebih  pihak  yang  bertikai,  (ii)  pihak bertikai  tidak  mempercayai  lawan- lawan mereka, (iii) pihak ketiga mampu menjembatani
ketidakpercayaan
tersebut.
3. Spoilers Spoilers adalah  istilah  yang  diberikan bagi  para  pemimpin  dan  pihak-pihak lain yang percaya jika perdamaian yang didapatkan  melalui  proses  manajemen konflik  dapat  mengancam  kekuasaan mereka,  pandangan  dunia  terhadap mereka,  dan  kepentingan-kepentingan yang  ingin  mereka  capai.  Sehingga mereka  memutuskan  menggunakan kekerasan untuk melemahkan dan/atau menggagalkan upaya perdamaian tersebut. Sebagai contoh adalah tindakan  Hamas  yang  meluncurkan roket  dan  mengirim  pejuang  militant bom  bunuh  diri  kepada  Israel  ketika PM  Netanyahu  mengumumkan  bahwa dirinya tidak akan bernegosiasi dengan pihak  Palestina  hingga  dihentikannya tindak  teroris  atau  serangan  lainnya
dalam  kurun  waktu  tertentu.  Disini Hamas  dinilai  sebagai spoilers yang tidak ingin negosiasi tersebut terealisasikan.  Beberapa hal  yang  perlu diketahui tentang upaya
“mengacaukan” proses manajemen konflik  adalah  bahwa:  (i) spoilers dapat muncul dari dalam maupun luar proses perdamaian;  (ii)  perilaku  ini  tidak hanya  terjadi  selama  proses  negosiasi atau  pada  proses  negosiasi  saja, melainkan semua pendekatan manajemen  konflik  dapat  dikacaukan dengan  praktik  ini;  (iii)  selanjutnya, tindak kekerasan bukanlah satu- satunya mekanisme mengacaukan (spoiling) yang  bisa  terjadi  di  proses manajemen konflik.

## Logika  Negosiasi:  Kunci  “nirkekerasan” Dalam Resolusi Konflik
Sejauh  ini,  kita  sudah  sering  melihat peristiwa kekerasan atau perang skala besar yang  terjadi.  Namun  hal  yang  luput  dari perhatian  adalah  bahwa  posisi  konfliktual tersebut  dapat  tumbuh  menjadi  bibit-bibit kekerasan  lainnya  dalam  waktu  dekat  jika tidak  dikelola  dengan  baik.  Oleh  sebab  itu, idealnya tindakan pencegahan selalu dilakukan pada tahap awal konflik, sebelum munculnya  aksi  kekerasan.  Sedangkan upaya  manajemen  dan  resolusi  dibutuhkan ketika  konflik  sudah  memasuki  fase kekerasan  aktif.  Konsep  manajemen  dan resolusi  memainkan  peran  dalam  tahapan fase  konflik  itu  sendiri,  yang  terbagi menjadi pra-, intra-, dan pasca- konflik.
Berdasarkan  prosesnya,  manajemen dan  resolusi  konflik  dibedakan  dari  segi tujuan  “perdamaian”  yang  ingin  dicapai.
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
Dengan meminjam konsep Galtung mengenai  perdamaian,  Greig  et  al.    (2019) mendemonstrasikan bahwa proses
manajemen  konflik  lebih  berfokus  pada terminologi “negative  peace” (-P), yaitu meredakan atau meniadakan tindak kekerasan  terlebih  dahulu (the  absence  of violence) , khususnya pada perang.
Sedangkan  resolusi  konflik  memiliki  visi lebih  jauh,  yakni  fokus  pada  terminologi “positive  peace” (+P) . Perdamaian  positif tidak  hanya  berhenti  pada  berakhirnya tindakan kekerasan saja, melainkan termasuk  pencapaian  atas  keadilan  sosial dan hilangnya sumber kekerasan itu sendiri. Bisa dikatakan jika (-P) merupakan pondasi awal untuk menuju (+P).
Maoz,  dikutip  dalam  Greig  et.al. (2019), mengidentifikasi tiga tujuan fundamental dilakukannya manajemen konflik,  antara  lain:  (i)  untuk  mengontrol atau  membatasi  penggunaan  kekerasan yang terjadi, dan bukan untuk mengakhirinya, (ii) untuk mencegah konflik menyebar ke area geografis yang lebih luas, dan  (iii)  untuk  mencegah  bertambahnya pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  yang dapat  memperkeruh  keadaan.  Di  sisi  lain, Burton,  dikutip  dalam  Greig  et.al.  (2019), mengatakan  bahwa  resolusi  konflik  dalam format ideal berfungsi untuk mengeliminasi semua isu yang melatarbelakangi terjadinya konflik  tersebut  pada  kali  pertamanya, sehingga  di  masa  depan  masing-masing pihak  tidak  akan  menemukan  alasan  untuk memulai pertarungan kembali.
Dalam  konteks  manajemen  konflik dan  resolusi  konflik,  negosisasi  merupakan cara yang lunak atau soft dalam menentukan proses  perdamaian.  Terdapat  beberapa
alasan  mengapa  negosiasi  merupakan langkah  yang  lebih  baik  dalam  proses manajemen konflik dibandingkan kekerasan.  Pertama,  negosiasi  merupakan alat  resolusi  konflik  yang  efisien.  Hal  ini karena negosiasi mengurangi kematian dan kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan, membangun  komitmen,  dan  memberikan manfaat.  Kedua,  negosisasi  meningkatkan keuntungan jangka panjang dan mengurangi  pengaruh  negatif  dengan membangun  rasa  saling  percaya  dalam hubungan  pihak  yang  berkonflik.  Dan ketiga,  negosiasi  membantu  membentuk hubungan  bagi  pihak  yang  berkonflik  di masa depan (Greig et.al., 2019).
Untuk  pihak-pihak  yang  bersengketa, negosiasi  paling  baik  dianggap  sebagai bagian  dari  proses  tawar-menawar  yang lebih  luas,  dimana  pihak  yang  bersengketa bertukar  proposal  dan  kontra-proposal dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang  diperdebatkan  diantara  mereka.  Para pihak  yang  berselisih  juga  menekan  satu sama  lain  dengan  tujuan  untuk  berusaha membatasi  pilihan  masing-masing  dan mengekstrak  konsesi.  Jika  tidak  dapat mengandalkan diplomasi untuk menyelesaikan masalah yang
dipersengketakan,  para  pihak  mungkin menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menekan  pihak  lain  agar  menerima penyelesaian.  Inti  dari  asumsi  argumen  ini adalah  bahwa  para  pihak  pada  awalnya dapat  salah  memahami  biaya  dan  manfaat perang, yakni masing-masing pihak percaya bahwa  mereka  dapat  memperoleh  hasil yang  lebih  baik  melalui  konflik  daripada melalui sebuah penyelesaian yang dinegosiasikan bersama.
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
Ketidakmampuan  para  pihak  untuk memperkirakan  secara  tepat  biaya  dan manfaat  konflik  merupakan  konsekuensi dari  ketidakpastian  yang  dimiliki  masing- masing  pihak  tentang  kemampuan  dan komitmen militer pihak lain, yakni masing- masing  pihak  memiliki  insentif  untuk menggambarkan  dirinya  sebagai  pihak yang kuat dan berkomitmen tinggi terhadap tuntutannya sebagai sarana untuk meningkatkan  posisi  tawarnya.  Selama perang,  kekerasan  memberikan  proses sinyal  dimana  ketika  kedua  belah  pihak belajar dari pertempuran mereka satu sama lain,  akhirnya  mencapai  penyelesaian sebagai  harapan  mereka  akan  biaya pertempuran dan hasil akhir dari konflik itu menjadi  satu.  Hasil  di  medan  perang memberikan informasi pada masing-masing pihak  akan  kekuatan  relatif  keduanya  dan prospek  kemenangan.  Selain  fungsi  sinyal itu,  kekerasan  juga  membawa  manfaat dengan  menyediakan  sarana  bagi  pihak yang  bertikai  untuk  mencari  perbaikan dalam  posisi  tawar  mereka,  sekaligus melemahkan posisi musuh.
Karakteristik  konflik  yang  berbeda memberikan  implikasi  yang  berbeda  pula terhadap  proses  terjadinya  negosiasi  dan keberhasilan  proses  tersebut.  Perbedaan  ini juga mampu memberikan tantangan tersendiri  dalam  proses  negosiasi.  Konflik sipil  dan  konflik  antarnegara  memiliki proses  yang  berbeda  dalam  negosiasi. Konflik sipil biasanya memiliki proses yang lebih  rumit,  karena  memiliki  permasalahan komitmen  dan trust  issue yang  lebih  besar daripada konflik antarnegara.
Selain  karakteristik  konflik,  isu  yang diperebutkan  dalam  sebuah  konflik  juga
menjadi  faktor  terjadinya  dan  berhasilnya sebuah  negosiasi.  Hal  ini  karena  ketika pihak yang berkonflik memahami pentingnya sebuah isu tersebut, maka dapat memengaruhi keinginan untuk bernegosiasi dan menghasilkan perjanjian. Setelah melihat  karakteristik  dan  isu  yang  terjadi dalam konflik, keadaan politik antara pihak yang  berkonflik  juga  dapat  memengaruhi terjadinya negosiasi.
Negara  dengan  keadaan  politik  yang baik  akan  lebih  memungkinkan  untuk menawarkan negosiasi dibandingkan dengan negara dengan keadaan politik yang rendah.  Selain  itu,  konflik  yang  berlarut- larut  dapat  menambah  potensi  jumlah pihak  yang  terlibat,  dan  semakin  banyak pihak  yang  terlibat  maka  proses  negosiasi akan  lebih  rumit.  Oleh  sebab  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  setidaknya  terdapat empat  hal  yang  dapat  memengaruhi terjadinya  negosiasi,  yakni  karakteristik, pentingnya isu, keadaan politik, dan jumlah pihak yang berkonflik.
Menurut Fearon, dikutip dalam Greig et.al.  (2019),  saat  proses  tawar-menawar berjalan, para pihak mendengarkan, mengamati  dan  bertukar  informasi  tentang satu sama lain. Contohnya seperti kekuatan relatif,  biaya  dan  manfaat  perang,  serta perkiraan output jika  perang.  Kemudian masing-masing  pihak  akan  menganalisis arti penting dari masalah yang dihadapi ke pihak  lain,  komitmen  mereka  terhadap posisi tawar tersebut, dan kemampuan yang dapat mereka kumpulkan untuk mendukung  atau  mempertegas  posisi  itu. Dalam  hal  ini,  penggunaan  kekerasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses negosiasi antara pihak yang
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
bersengketa.  Sejauh  ini,  semua  pihak  tidak akan  dan  tidak  dapat  mengandalkan diplomasi  untuk  menyelesaikan  masalah yang disengketakan, dan memiliki kemungkinan menerapkan kekerasan sebagai  alat  untuk  menekan  pihak  lain untuk  menerima  penyelesaian  (Slantchev, 2003).  Contohnya  dapat  dilihat  selama perang saudara Mozambik dimana Resistance National of Mozambican (RENAMO) menggunakan jenis strategi ini,
yang diawali melalui penggunaan kekerasan  untuk  melemahkan  pemerintah dengan harapan menyebabkan rezim runtuh atau memilih opsi negosiasi (Heo & DeRouen, 2007).
Faktor kunci kapan dan mengapa para pihak  masuk  ke  meja  negosiasi  adalah adanya  pengakuan  timbal  balik  para  pihak yang  bersengketa,  bahwa  (a)  biaya  konflik sangat  tinggi,  dan  (b)  kemungkinan  bahwa kekerasan  akan  menghasilkan  alternatif yang menguntungkan bagi status quo yang rendah. Hal ini karena negosiasi menawarkan  jalan  keluar  dari  biaya  dan kerugian  yang  diakibatkan  dari  konflik yang  terjadi.  Adanya  kebuntuan  dan  biaya yang  besar  menciptakan  kondisi  dimana pihak  yang  berkonflik  menyadari  bahwa negosiasi  menawarkan  manajemen  konflik yang lebih menjanjikan, dibandingkan terus menerus  menggunakan  kekerasan  hingga salah  satu  pihak  kalah.  Pada  akhirnya, proses  negosiasi  hanya  dapat  terjadi  jika pihak  yang  berkonflik  menyadari  bahwa berunding  dan  mencari  jalan  keluar  yang menguntungkan keduanya lebih baik daripada penggunaan kekerasan.
Setelah  berhasil  melakukan  proses negosiasi,  langkah  selanjutnya  yang  harus
dilakukan  adalah  mencapai  kesepakatan. Kedua  hal  ini  sama-sama  harus  melalui proses  dan  tantangan  yang  rumit.  Sebelum mencapai  sebuah  kesepakatan,  pihak  yang berkonflik harus memastikan bahwa kepentingan  mereka  akan  tercapai,  dan komitmen dari pihak lawan untuk melaksanakan  seluruh  kesepakatan  yang akan  dibuat  melalui  proses  negosiasi. Kerangka  kerja  dalam  proses  negosiasi merupakan “two  level  game,” dimana  pada level  pertama  merupakan  perwakilan  dari pihak  yang  berkonflik,  dan  level  kedua adalah  pemimpin  dan  konstituen  dari masing-masing  pihak.  Kesepakatan  yang telah  dicapai  melalui  meja  perundingan kemudian  harus  diratifikasi  oleh  masing- masing  pihak,  baik  dalam  bentuk  institusi formal  maupun  kumpulan  elit  informal. Untuk  memastikan  keberhasilan  dalam negosiasi, pihak penawar harus memastikan bahwa  tawaran  kerja  sama  akan  diterima oleh pihak lawan. Hal ini karena kesepakatan yang akan diratifikasi merupakan  kesepakatan  yang  bersifat jangka  panjang  dan  mengikat  pihak  yang bernegosiasi.
Setelah mencapai sebuah kesepakatan, pihak  yang  berkonflik  cenderung  masih diliputi  oleh  rasa  takut  bahwa  pihak  lawan akan  melanggar  kesepakatan  yang  telah tercapai.  Untuk  itu,  para  pihak  yang bersengketa  harus  saling  terbuka  dengan adanya  kebijakan  yang  transparan.  Selain keterbukaan  antarpihak,  dibutuhkan  juga ketentuan fear-reducing dan cost-increasing . Untuk  mengurangi  rasa  takut,  kesepakatan dapat melibatkan jaminan pihak ketiga dan kesepakatan pembagian kekuasaan. Hadirnya  pihak  ketiga  dalam  bentuk peace-
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
keeping  force menjamin  bahwa  negara  yang lebih  kuat  tidak  akan  menyerang  negara yang  lebih  lemah.  Namun  hadirnya  pihak ketiga  tidak  membawa  jaminan  akan terjaganya  kesepakatan,  karena  pihak  yang tidak  memahami  kesepakatan  bisa  saja menganggap  kesepakatan  tidak  adil  dan berujung  pada  kekerasan.  Selain  itu, cost- increasing juga tidak menjamin karena dapat berujung  pada  konflik  yang  berulang.  Oleh karena  itu,  kunci  dari  keberhasilan  dalam sebuah  kesepakatan  adalah  rasa  saling percaya.

## KESIMPULAN
Artikel ini telah melihat batasan teoritis dan praktis  dalam  kajian  manajemen  dan resolusi  konflik.  Manajemen  konflik  dan resolusi  konflik  adalah  dua  pendekatan yang berbeda atas dasar tujuannya. Namun secara  umum,  keduanya  saling  bersinergi untuk mewujudkan perdamaian yang utuh. Manajemen  konflik  mengambil  peran  awal untuk  menghadirkan  perdamaian  negatif, disusul  dengan  resolusi  konflik  yang berperan  “menyempurnakan”  upaya-upaya yang  sudah  dilakukan  sebelumnya.  Dapat disimpulkan bahwa batasan teoritis manajemen konflik terlihat pada penciptaan ruang  bagi  proses  perdamaian  seperti negosiasi. Sedangkan resolusi konflik terlihat pada perjanjian damai yang berhasil dibuat, dan aksi (building) setelahnya.
Meskipun  ada  aspek  yang  kerap tumpang-tindih  dalam  kajian  praktisnya, yakni peace-keeping dan peace-making, identifikasi dapat dilakukan dengan memverifikasi  unsur  tipe  perdamaian dalam  kasus  yang  diamati.  Lebih  lanjut, sebagai  sebuah  pendekatan,  keberhasilan
upaya  manajemen  dan  resolusi  konflik dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  seperti timing,  credible  commitment, dan spoilers. Oleh sebab itu, manuver pihak ketiga dalam memainkan peran perdamaian harus disertai pertimbangan strategis yang berjenjang (jangka pendek/panjang). Meskipun  belum  sepenuhnya  berubah, pergeseran  upaya  penyelesaian  konflik sejauh ini sudah banyak menerapkan solusi- solusi  yang  dititikberatkan  pada  tindakan nirkekerasan.  Artinya  sudah  banyak  yang menyadari  bahwa  upaya  perdamaian  tidak harus  menunggu  konflik  pecah  terlebih dahulu,  sehingga  menjadi  peluang  untuk upaya  nirkekerasan  lebih  realistis  dan implementatif.

## DAFTAR PUSTAKA
ADR  Times.  (23  June  2021). Conflict Management  Vs  Conflict  Resolution. https://www.adrtimes.com/conflict- management-vs-conflict- resolution/#:~:text=Conflict%20manag ement%20allows%20parties%20to,eli minate%20or%20mitigate%20the%20c onflict
Boutros-Ghali,  B.  (1992).  An  agenda  for peace: Preventive diplomacy,
peacemaking and peace-keeping. International Relations , 11 (3), 201–218. Butler,  M.  J.  (2009). International  Conflict Management. Routledge.
Call,  C.  T.,  &  Cook,  S.  E.  (2003).  On
Democratization  and  Peacebuilding. Global Governance, 9 , 233-246.
Dal, E.P. (2018). Rising Powers in International  Conflict  Management: An Introduction. Third World Quarterly,
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
39 (12), 2207-2221. DOI: 10.1080/01436597.2018.1503048 D'Amato,  S.,  Dian,  M.,  &  Russo,  A.  (2022). Reaching for allies? The dialectics and
overlaps between international relations and area studies in the study of  politics,  security  and  conflicts. Italian  Political  Science  Review/Rivista Italiana  Di  Scienza  Politica ,  1-19. doi:10.1017/ipo.2022.13 Edler, K. (3 April 2022). Ukraine war: Europe’s new  security  era,  faced  with  Russian threat. BBC News.
https://www.bbc.com/news/world- europe-60960155
Folarin,  S.F.  (2015). Types  and  Causes  of Conflict  (Readings  in  Peace  and  Conflict
Studies). Covenant University.
https://core.ac.uk/download/pdf/32224 691.pdf
Galtung,  J.  (2007).  Introduction:  peace  by peaceful  conflict  transformation  –  the TRANSCEND  approach.  In  C.  Webel
&  J.  Galtung  (eds). Handbook  of  Peace and  Conflict  Studies (pp.  14-32). Routledge.
Graf,  W.,  Kramer,  G.,  &  Nicolescou,  A.
(2007).  Counselling  and  training  for conflict  transformation  and  peace- building:  the  TRANSCEND  approach.
In  C.  Webel  &  J.  Galtung  (eds).
Handbook  of  Peace  and  Conflict  Studies
(pp. 123-142). Routledge.
Greig,  J.  M.,  Owsiak,  A.P.,  &  Diehl,  P.F.
(2019). International Conflict
Managemenet. Polity Press.
Hashim, M. (26 April 2022). Darfur: Why are Sudan’s  Janjaweed  on  the  attack  again?.
BBC
News.
https://www.bbc.com/news/world- africa-61217999 Heo, U., & DeRouen, K. (2007). Civil Wars of the  World:  Major  Conflicts  Since  World War II. ABC-CLIO, Inc.
Jeong, H-W. (2009). Conflict Management and Resolution:  An  introduction  (1st  ed). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203864975 Jeong, H-W. (2000). Peace and Conflict Studies: An Introduction (1st ed). Routledge.
Joseph,  O.B.  (2015).  Conflict  Management and  Resolution  in  Nigeria  Public Sector. Review  of  Public  Administration and Management, 4 (8), 107-120.
Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi  Konflik  Papua:  Dialog Jakarta-Papua. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora, 10 (1), 82–98.
Lahiry,  S.  (2019).  Conflict,  Peace  and Security:  An  International  Relations Perspective  with  Special  Reference  to India. Millennial  Asia,  10 (1),  76-90. https://doi.org/10.1177/09763996198256
91
Loney,  H.  (2019).  The  changing  nature  of resistance: East Timor on the international stage. International Institute for Asian Studies (The Newsletter 83 Summer).
https://www.iias.asia/the-
newsletter/article/changing-nature- resistance-east-timor-international- stage
Long, W. (2021). Cooperation and Conflict in
International Relations. In W.
Wilczynski  &  S.  Brosnan  (Eds.), Cooperation  and  Conflict:  The  Interaction of  Opposites  in  Shaping  Social  Behavior (pp.  7-25).  Cambridge:  Cambridge
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.
University Press. doi:10.1017/9781108671187.003 Nugroho,  L.  (2021).  Peran  Komunikasi dalam Manajemen Konflik. AL- IDZA’AH : Jurnal Dakwah Dan
Komunikas i, 3(2), 1–11.
Paramma,  P.R.T.,  Lewuk,  M.,  Sagala,  R.,  &
Elosak,  I.  (2021).  Memahami  Konflik Bougainville di Papua Nugini: Analisis
Kronologi, Aktor, Motivasi dan Penyebab  Konflik .  Papua  Journal  of Diplomacy  and  International  Relations, 1 (2), 121-136. DOI:
10.31957/pjdir.v1i2.1790 Reimann,  C.  (2004).  Assessing  the  state-of- the-art in conflict transformation. In A. Austin.,  M.  Fischer.,  &  N.  Ropers. Transforming Ethnopolitical Conflict (pp.
41–66). Springer.
Shonk,  K.  (28  December  2021). What  is Conflict  Resolution,  and  How  Does  It Work?  How  to  manage  conflict  at  work through  conflict  resolution. Program  on Negotiation,  Harvard  Law  School. https://www.pon.harvard.edu/daily/co nflict-resolution/what-is-conflict- resolution-and-how-does-it-work/
Slantchev,  B.  L.  (2003).  The  Principle  of Convergence in Wartime Negotiations. American Political  Science  Review, 97 (4),
621-632.
DOI:
https://doi.org/10.1017/S000305540300
0911
Shaw,  N.  (18  November  2020). Conflict Management,  Conflict  Resolution,  and
Conflict  Transformation:  What’s  the Difference?. Pollack Peacebuilding. https://pollackpeacebuilding.com/blog /conflict-management-conflict-
resolution-and-conflict- transformation-whats-the-difference/ Sumita, B. (8 July 2020). Conflict Management. Oxford
Bibliographies.
https://www.oxfordbibliographies.com /view/document/obo-
9780199743292/obo-9780199743292-
0004.xml#:~:text=Conflict%20managem ent%20is%20not%20only,who%20spec ialize%20in%20managing%20conflicts United Nations. (n.d). Terminology. https://peacekeeping.un.org/en/termin ology
Väyrynen, T. (2018). Culture and international conflict  resolution:  A  critical  analysis  of the  work  of  John  Burton .  Manchester
University Press. DOI: https://doi.org/10.7765/9781526130990
Webel,  C.,  &  Galtung,  J.  (2007). Handbook  of Peace and Conflict Studies. Routledge.
Yaqing, Q. (2018). Understanding International Conflict. Conflux Center. https://www.confluxcenter.org/unders tanding-international-conflict/
Penny Kurnia Putri. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.

## TENTANG PENULIS
Penny  Kurnia  Putri  adalah  seorang  dosen  yang  mengajar  di  Program  Studi  Hubungan Internasional,  Universitas  Udayana.  Penny  memiliki  ketertarikan  pada  isu-isu  keamanan, perdamaian, dan pembangunan.

## CARA SITASI ARTIKEL INI:
Putri, P.K. (2022). Manajemen Konflik  dan  Resolusi  Konflik:  Sebuah Pendekatan  Terhadap Perdamaian. Papua  Journal  of  Diplomacy  and  International  Relations,  2 (1),  16-34.  DOI: 10.31957/pjdir.v2i1.1945