## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
Muhammad Zuhri Ahmad Soleh

## Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRAK
Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh; Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pemekaran  daerah  provinsi maupun kabupaten/kota yang hampir  terjadi  di  seluruh Indonesia. Salah  satu  daerah  hasil  dari  pemekaran  wilayah  adalah  Kabupaten  Kaur  Provinsi  Bengkulu.  Sebagai kabupaten  baru  yang  tumbuh  dimasa  otonomi  daerah,  Kabupaten  Kaur  memiliki  kewenangan  untuk mengatur daerahnya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kaur.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi.  Sedangkan metode analisis menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan. Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  tahun  2001-2014  jika  dilihat  dari  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah  tergolong  rendah  sekali  (rata-rata  2,44%  per  tahun).  Rasio  Efektivitas  PAD  diketahui  bahwa efektivitas PAD Kabupaten Kaur tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan Kurang Efektif  yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89%, namun pada tahun 2012  berjalan sangat efektif  dengan  nilai rasio mencapai 107,3%. Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100% atau dengan nilai rata-rata 76,7% per tahun sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% per tahun).  Pertumbuhan  Pendapatan Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten Kaur mengalami  peningkatan dari tahun  ke  tahun,  namun  pertumbuhan  tersebut  tergolong  pertumbuhan  sedang  dengan  nilai  rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.

## ABSTRACT
Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh; One positive impact of the implementation of regional autonomy is the expansion of provincial and district / city that almost occurred throughout Indonesia. One area is the result of  the  expansion  area  Kaur  regency  in  Bengkulu  Province.  As  a  new  district  that  grows  future  regional autonomy, Kaur District has the authority  to manage their own regions. The purpose of this study was to determine  the  Financial  Performance  of  the  District  Government  Kaur.  Data  collection  method  used  is documentation.  While  the  method  of  analysis  using  quantitative  methods  using  financial  ratios.  Financial Performance  of  the  District  Government  Kaur  years  2001-2014  when  viewed  from  the  Regional  Financial Independence Ratio is relatively low once (an average of 2.44% per year). Effectiveness Ratio  PAD is known that the effectiveness of Kaur regency in 2011, 2013 and 2014 runs Ineffective indicated by the value ratio between 75% -89%, but in 2012 went very effective with a ratio reached 107.3%. Activity Ratio of the ratio of Operating Expenditure quite well that the value ratio between 50% -100% or the average value of 76.7% per year, while the ratio of Capital Expenditure classified as not good because it has value ratio is less than 50% or the average value -rata year by 23.2% per year). Growth in revenue (PAD) Kaur District has increased from year to year, but the growth was relatively moderate growth with an annual average value of 45.22% per year.
Key Words: Financial performance, Ratio of Regional Financial Independence, Effectiveness Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio, Kabupaten Kaur.

## PENDAHULUAN
Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah  dituntut melakukan tugasnya  dengan  baik  dan  transparan.  Otonomi  daerah  merupakan  pemberdayaan  daerah  dalam pengambilan  keputusan  daerah  secara  lebih  baik,  leluasa  untuk  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki sesuai  dengan  kepentingan,  prioritas  dan  potensi  daerah  itu  sendiri.  Adanya  otonomi  daerah  tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai  dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk  mengelola  sumber  daya  dan  mempertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  sejalan  dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien
dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  luas.  Pertanggung  jawaban  pemerintah  kepada publik  yang  bersih  merupakan  tuntutan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah,  dimana  untuk mewujudkannya  memerlukan  media  tertentu.  Salah  satu  alat  untuk  memfasilitasi  tercapainya  laporan keuangan  pemerintah  daerah  yang  kompetitif  yaitu  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil  operasional,  membantu  menentukan  tingkat  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundangan  yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.
Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  pada  periode  berikutnya.  Pengukuran  kinerja  dapat menggunakan  analisis  rasio  keuangan  daerah  terhadap  laporan  perhitungan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  efektivitas  dan  efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, debt service coverage ratio dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004: 150). Jadi analisa kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja  dimasa  yang  akan  datang,  menunjukkan  arah  pencapaian  target  kinerja  yang  telah  ditetapkan, memonitor  dan  mengevaluasi  kinerja,  membantu  menungkapkan  dan  memecahkan  masalah  yang  ada. Terselenggaranya Good Governance merupakan salah satu persyaratan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.
Reformasi  pengelolaan  keuangan  daerah  sendiri  diawali  dengan  adanya  tuntutan  terwujudnya pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  diperlukan reformasi  kelembagaan  dan  reformasi  manajemen  sektor  publik.  “Reformasi  manajemen  sektor  publik harus dan sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah” (Mardiasmo, 2002). Implikasi  adanya  otonomi  daerah  dan  daerah  otonom  yang  berdasarkan  asas  desentralisasi  telah memberikan  dampak  positif  bagi  daerah.  Salah  satu  dampak  positif  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah adalah  adanya  pemekaran  daerah  provinsi  maupun  kabupaten/kota  yang  hampir  terjadi  diseluruh Indonesia.  Salah  satu  daerah  hasil  dari  pemekaran  wilayah  adalah  Kabupaten  Kaur  Provinsi  Bengkulu. Dampak  dari  pemekaran  provinsi  dan  kabupaten/kota,  telah  banyak  terbentuk  kecamatan  dan kelurahan/desa  definitif  yang  baru.  Tujuannya  adalah  agar  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, serta diharapkan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, di  samping  melakukan  pembenahan  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  pemerintah  juga perlu memprioritaskan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil seperti di Kabupaten Kaur yang masih tergolong kabupaten tertinggal.
Pada hakikatnya keuangan daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Kaur merupakan aset milik masyarakat Kabupaten Kaur. Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kaur  telah  menerbitkan  Peraturan  Bupati  Kaur  Nomor  50  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Prosedur Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kaur  dan  Peraturan  Bupati  Nomor  51  Tahun  2012  tentang Kebijakan Akuntansi. Ketentuan ini mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007,  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah. Dengan ketentuan ini, diharapkan agar  pengelolaan  keuangan  daerah  maupun  APBD  dapat  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  dan  dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Realisasi Anggaran Kabupaten Kaur Tahun 2011-2014 ditunjukkan pada tabel 1.

## Tabel 1. Realisasi Anggaran Kabupaten Kaur Tahun 2011-2014 (Dalam ribuan Rupiah)
NO URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 A  PENDAPATAN 365.412.752.616 430.696.678.776 416.124.824.876 540.039.995.763 1  Pendapatan Asli Daerah 6.810.591.506 7.781.828.801 10.339.333.376 19.493.428.861 2  Pendapatan Trransfer 358.602.161.109 421.914.849.974 449.785.491.500 520.046.566.901 3  Lain-lain Pendapatan yang sah - 1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 B  BELANJA 355.460.934.019 416.397.338.772 467.213.658.063 534.128.440.826 1  Belanja Operasi 273.997.555.077 326.922.424.252 360.826.001.226 396.116.065.121 2  Belanja Modal 81.463.378.942 89.474.914.520 106.387.656.837 138.012.375.705 3  Belanja Tak Terduga - - - - 4  Transfer - - - - Surplus/(Defisit) 9.951.818.597 14.299.340.004 (6.088.883.186) 5.911.554.937
Sumber: DPPKAD Kabupaten Kaur (Data Diolah) 2016
Berdasar pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran kabupaten Kaur tahun 2011- 2014 secara umum cenderung mengalami peningkatan, meskipun juga terjadi penurunan pendapatan pada tahun  2013  yang  mengakibatkan  terjadi  defisit  anggaran  senilai  Rp  6.088.883.186.  Pendapatan  daerah kabupaten  Kaur  didominasi  oleh  pendapatan  yang  bersumber  dari  pendapatan  transfer,  sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih sangat kecil terhadap seluruh  total pendapatan. Selanjutnya ditinjau dari aspek  belanja  daerah  yang terdiri atas belanja operasi  dan  belanja modal, belanja operasi memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi jika dibanding dengan belanja modal. Realisasi kedua belanja tersebut cenderung mengalami peningkatan di setiap tahun.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur”.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Kaur dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2011-2014. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada penelitian ini adalah Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

## LANDASAN TEORI

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi  sumber  daya.  Secara  spesifik  tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  untuk  menyajikan informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan  dan  untuk  menunjukkan  akuntabilitas  entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAP No.1, paragraf 9) :
a. Menyediakan  informasi  mengenai  posisi  sumber  daya  ekonomi,  kewajiban  dan  entitas  dana pemerintah.
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
c. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
e. Menyediakan  informasi  cara  entitas  pelaporan  mendanai  aktivitasnya  dan  memenuhi  kebutuhan kasnya.
f. Menyediakan  informasi  mengenai  potensi  pemerintah  untuk  membiayai  penyelenggaraan  kegiatan pemerintah.
g. Menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk  mengevaluasi  kemampuan  entitas  pelaporan  dalam mendanai aktivitasnya.
Tanpa laporan kinerja, laporan keuangan yang disajikan pemerintah akan memberikan informasi yang  kurang  lengkap  kepada  penggunanya.  Pentingnya  informasi  surplus  dan  defisit  dalam  laporan keuangan  pemerintah  karena  pembiayaan  penerimaan  mencantumkan  adanya  penerimaan  pinjaman. Ancaman serius apabila informasi dari laporan kinerja tidak dapat disajikan oleh entitas akan menjadikan kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat. Contoh utang luar negeri kita yang amat besar merupakan salah satu  hasil  kebijakan  masa  lalu  yang  harus  ditanggung  oleh  generasi  sekarang  akibat  dari  pembuat kebijakan  keuangan  tidak  mempertimbangkan  informasi  surplus/defisit.  Informasi  surplus/defisit menjadi amat penting dalam upaya mengentaskan bangsa dari jeratan hutang dan dapat menumbuhkan kemandirian.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memnuhi tiga tujuan yaitu (a) untuk  membantu  memperbaiki  kinerja  pemerintah,  (b)  untuk  pengalokasian  sumber  ddaya  dan pembuatan  keputusan  dan  (c)  untuk  mewujudkan  pertanggung  jawaban  publik  dan  memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002: 121).
Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang besar bagi organisasi, menurut Simamora (2001: 227) secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang telah digunakan menilai kinerja manajemen.
b. Menunjukan arah pencapian target kinerja yang telah ditetapkan.
c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
d. Membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.
e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

## Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Halim, 2014: 267) yaitu: a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah  ditunjukkan  oleh  besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah  dibandingkan  dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

## RKKD = 𝑃𝐴𝐷
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 x 100% Dengan kriteria sebagai berikut: Rendah sekali : 0% - 25% Rendah : 25% - 50% Sedang : 50% - 75% Tinggi : 75% - 100%
b. Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 1) Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.
Rasio Efektivitas  = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 x 100% Dengan kriteria sebagai berikut: Sangat efektif : > 100% Efektif : 100% Cukup efektif : 90% - 99% Kurang efektif : 75% - 89% Tidak efektif : < 75%
2) Rasio  efesiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan  seluruh  pendapatan  yang  diterimanya  sehingga  dapat  diketahui  apakah  kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efesien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah  daerah  berhasil  merealisasikan  penerimaan  pendapatan  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk  merealisasikan  target  penerimaan  pendapatannya  itu  lebih  besar  dari  pada  realisasi pendapatan  yang  diterimanya.  Kinerja  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.
Rasio Efesiensi = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑈𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑀𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝐴𝐷
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
x 100%
c. Rasio Aktivitas
Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada  belanja  operasi  dan  belanja  modal  secara  optimal.  Semakin  tinggi  persentase  dana  yang dialokasikan  untuk  belanja  operasi  berarti  persentase  belanja  modal  yang  digunakan  untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2007:236):

## 1) Rasio Belanja Operasi
Rasio Belanja Operasi  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%

## 2) Rasio Belanja Modal
Rasio Belanja Modal  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100% Dengan kriteria sebagai berikut: Tidak Baik :     0% - 50% Baik :     50% - 100%
d. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan ( growth Ratio ) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya. Rasio  pertumbuhan  dikatakan  baik,  jika  setiap  tahunnya  mengalami  pertumbuhan  positif  atau mengalami peningkatan.
Rasio Pertumbuhan  = 𝑅𝑝𝑋𝑛 − 𝑅𝑝𝑋𝑛 − 1
𝑅𝑝𝑋𝑛 − 1 x 100%
Keterangan: RpXn-Xn-1   = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.
RpXn-1
= Realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Dengan kriteria sebagai berikut: Rendah :     0% - 25% Sedang :     25% - 50% Tinggi
:     50% - 100%

## KERANGKA ANALISIS
Gambar 1. Kerangka Analisis

## PEMBAHASAN

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam penelitian ini adalah suatu proses  penilaian  mengenai  tingkat  kemajuan  pencapaian  pelaksanaan  pekerjaan/kegiatan  Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2011-2014. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada penelitian ini adalah:  Rasio  Kemandirian,  Rasio  efektivitas,  Rasio  Aktivitas,  dan  Rasio  Pertumbuhan.  Data  yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kaur yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaur.

## Rasio Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
 Rasio Kemandirian
 Rasio Efektivitas
 Rasio Aktivitas
 Rasio Pertumbuhan
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Dari data tersebut akan dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Kaur. Adapun hasil dari analisis Rasio tersebut adalah:

## a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  menunjukkan  tingkat  kemampuan  suatu  daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Kaur  Periode  Tahun  2011-2014 ditunjukkan pada tabel 1.

## Tabel 2.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Kaur Periode
Tahun 2011-2014
Sumber: DPPKAD Kabupaten Kaur (Data Diolah) 2016 Keterangan (%): Rendah sekali  :     0% - 25%
Rendah :     25% - 50% Sedang :     50% - 75% Tinggi :     75% - 100%
Pada Tabel 2 menunjukan bahwa PAD Kabupaten Kaur dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami  penurunan  dan  kenaikan.  Pada  tahun  2011  PAD  Kabupaten  Kaur  sebesar  Rp 6.810.591.506,25 atau sebesar 1,89% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu menjadi Rp 7.781.828.801,72 atau sebesar 1,84% dari total pendapatan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten  Kaur mengalami kenaikan menjadi Rp  10.339.333.376,25 atau  sebesar 2,29%  dari total pendapatan.  Kemudian  pada  tahun  2014  mengalami  kenaikan  yaitu  sebesar  Rp  19.493.428.861,87 atau 3,74% dari total pendapatan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  1  kemampuan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kaur  tergolong  masih  sangat  rendah  dan  pola  hubungannya  termasuk  pola  hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun  2011  sampai  tahun  2014.  Berawal  pada  tahun  2011  Rasio  Kemandirian  sebesar  1,89%, kemudian turun menjadi 1,84% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 Rasio Kemandirian naik sebesar 2,29%. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan menjadi 3,74%.
Menurut  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah selama  empat  tahun  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kaur  memiliki  rata-rata  kemandiriannya  masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat  dari  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  masih  tergolong  dalam  interval  0%  -  25%.  Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kaur dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantug bantuan dari pemerintah  pusat.  Jadi  Kemandirian  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  secara keseluruhan  dapat  dikatakan  sangat  rendah  sekali,  hal  ini  menggambarkan  bahwa  tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.
b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas  Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Kaur Periode Tahun 2011-2014 ditunjukkan pada tabel 3.
Tahun Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp) Pendapatan Transfer (Rp) RKKD (%) Keterangan 2011 6.810.591.506,25 358.602.161.109,90 1,89 Rendah Sekali 2012 7.781.828.801,72 421.914.849.974,70 1,84 Rendah Sekali 2013 10.339.333.376,25 449.785.491.500,67 2,29 Rendah Sekali 2014 19.493.428.861,87 520.046.566.901,34 3,74 Rendah Sekali

## Tabel 3.  Rasio Efektivitas  Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Kaur
Periode Tahun 2011-2014
Sumber: DPPKAD Kabupaten Kaur (Data Diolah) 2016
Keterangan (%): Sangat efektif  :     > 100% Efektif :     100% Cukup efektif  :     90% - 99% Kurang efektif  :     75% - 89% Tidak efektif  :     < 75%
Berdasarkan perhitungan pada tabel 3 menunjukan bahwa anggaran PAD Kabupaten Kaur relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 PAD dianggarkan sebesar Rp 8.796.237.030,28. Pada tahun 2012 anggaran PAD turun menjadi Rp 7.246.629.500. Pada tahun 2013 PAD dianggarkan naik sebesar  Rp  11.869.898.057,16.  Pada  tahun  2014  anggaran  PAD  kembali  naik  menjadi  Rp 22.130.076.402,23.  Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  Efektivitas  PAD Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  pada  tahun  2011  sebesar  77,7%,  tahun  2012  sebesar 107,3%, tahun 2013 sebesar 87,1%, dan tahun 201 sebesar 88%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Kaur untuk tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan Kurang Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2012 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 2 Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kaur Masih Cukup Efektif karena rata-rata efektivitasnya  90,02%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.

## Rasio Aktivitas
Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio Aktivitas Belanja Pemerintah daerah Kabupaten Kaur Periode Tahun 2011-2014 ditunjukkan pada tabel 4 dan 5.
Tabel 4.  Rasio Belanja Operasi Pemerintah daerah Kabupaten Kaur Periode Tahun 2011-2014
Sumber: DPPKAD Kabupaten Kaur (Data Diolah) 2016 Keterangan (%): Tidak Baik :     0% - 50% Baik :     50% - 100%
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  4  di  atas  diketahui  bahwa  rata-rata  Rasio  Aktivitas  Belanja Operasi  DPPKAD  Kabupaten  Kaur  76,7%.  Dimulai  pada  tahun  2011  di  mana  rasionya  sebesar  77% meningkat pada tahun 2012 menjadi 78,5%, dan mengalami penurunan menjadi 77,2% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 74,1%.
Tabel 5.  Rasio Belanja Modal Pemerintah daerah Kabupaten Kaur Periode Tahun 2011-2014
Sumber: DPPKAD Kabupaten Kaur (Data Diolah) 2016 Keterangan (%): Tidak Baik :     0% - 50% Baik
:     50% - 100%
Tahun Anggaran Anggaran PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) RE (%) Keterangan 2011 8.796.237.030,28 6.810.591.506,25 77,7 Kurang Efektif 2012 7.246.629.500,00 7.781.828.801,72 107,3 Sangat Efektif 2013 11.869.898.057,16 10.339.333.376,25 87,1 Kurang Efektif 2014 22.130.076.402,23 19.493.428.861,87 88 Kurang Efektif Tahun Anggaran Total Belanja (Rp) Belanja Operasi (Rp) RBO (%) Keterangan 2011 355.460.934.019 273.997.555.077 77 Baik 2012 416.397.338.772 326.922.424.252 78,5 Baik 2013 467.213.658.063 360.826.001.226 77,2 Baik 2014 534.128.440.826 396.116.065.121 74,1 Baik
Tahun
Anggaran Total Belanja (Rp) Belanja Operasi (Rp) RBM (%) Keterangan 2011 355.460.934.019 81.463.378.942 22,9 Tidak Baik 2012 416.397.338.772 89.474.914.520 21,4 Tidak Baik 2013 467.213.658.063 106.387.656.837 22,7 Tidak Baik 2014 534.128.440.826 138.012.375.705 25,8 Tidak Baik
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  5  di  atas  diketahui  bahwa  rata-rata  Rasio  Aktivitas Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  adalah  23,2%.  Dimulai  pada  tahun  2011  dimana rasionya sebesar 22,9% mengalami penurunan  pada tahun 2012 menjadi  21,4%,  kemudian mengalami peningkatan menjadi 22,7% pada tahun 2013. Tahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi 25,8%.
Menurut  uraian  dan  perhitungan  di  atas  bahwa  sebagian  besar  dana  yang  dimiliki  Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas- dinas otonomi dan  belanja  pegawai  untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten  Kaur  yang  lebih  condong  pada  pengeluaran-pengeluaran  rutin  untuk  pemenuhan  aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang  pasti  untuk  belanja  modal,  sehingga  Pemerintah  Daerah  masih  berkonsentrasi  pada  pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Kaur kecil atau belum terpenuhi.

## c. Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  ( growth  ratio )  Halim  (2007  :128)  rasio  pertumbuhan  dimaksudkan  untuk mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap  tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau  mengalami peningkatan. Rasio Pertumbuhan Pemerintah daerah Kabupaten Kaur Periode Tahun 2011-2014 ditunjukkan pada gambar 2.

## Sumber: DPPKAD Kabupaten Kaur (Data Diolah) 2016
Gambar 2. Pertumbuhan Pemerintah daerah Kabupaten Kaur Periode Tahun 2011-2014
Dari  perhitungan  rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke  periode  berikutnya.  Dari  gambar  2  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dari tahun 2011 ke tahun 2012 hanya mencapai 14,26% dengan kategori pertumbuhan yang rendah,  artinya bahwa potensi yang ada pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD) yang meliputi:  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba  BUMD  serta  pendapatan  lain-lain  yang  sah  belum dikelola secara maksimal. Jika dilihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 sebesar 32,86%,  ini  berarti  bahwa  terjadi  kenaikan  sebesar  18,6%.  Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) pada tahun 2014 sudah jauh lebih baik diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga terjadi kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban sebagai wajib pajak serta membayar retribusi atas penggunaan jasa-jasa fasilitas pemerintah  daerah.  Namun jika dilihat  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2013 terlihat bahwa terjadi peningkatan, dan hal tersebut juga diikuti pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  pada  tahun  2014.  Kondisi  ini  diakibatkan  oleh  meningkatnya  pengelolaan  pendapatan  asli daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi menjadi sumber utama.
14,26 32,86 88,53 0 20 40 60 80 100 2012 2013 2014 Pertu mbu h an (%) Tahun

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1)  Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  jika  dilihat  dari  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2014 rasionya masing-masing sebesar: 1,89%; 1,84%; 2,29%; dan 3,74%. (2) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur jika dilihat dari  Rasio  Efektivitas  PAD  diketahui  bahwa  efektivitas  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan Kurang Efektif  yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89% secara  berturut-turut  sebesar  77,7%,  87,1%  dan  88%,  namun  pada  tahun  2012  berjalan  sangat  efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%.   (3) Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100% atau dengan nilai rata-rata 76,7% per tahun sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% per tahun).  (4) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kaur mengalami  perkembangan  dari  tahun  ke  tahun  dengan  kategori  pertumbuhan  rendah  (14,26%)  untuk tahun 2012, namun rasio pertumbuhan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yakni dengan kategori pertumbuhan  sedang  (32,86%),  dan  di  tahun  2014  kembali  mengalami  peningkatan  dengan  kategori pertumbuhan  tinggi  (88,53%)  sehingga  selama  periode  pengamatan,  pertumbuhan  tersebut  tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.

## SARAN
Pemerintah  Daerah  harus  mampu  mengoptimalkan  penerimaan  dari  potensi  pendapatan  yang telah  ada.  Inisiatif  dan  kemauan  Pemerintah  Daerah  sangat  diperlukan  dalam  upaya  peningkatan  PAD. Peningkatan  PAD  dapat  dilakukan  Pemerintah  Daerah  dengan  cara  melaksanakan  secara  optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi  kekurangan  pembiayaannya,  dan  hal  ini  memerlukan  kreativitas  dari  aparat  pelaksanaan keuangan  daerah  untuk  mencari  sumber-sumber  pembiayaan  baru  baik  melalui  program  kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.  Selain  itu  Pemerintah  Daerah  diharapkan  dapat  mengurangi  ketergantungannya  terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: YKPN
---------------. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
--------------. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat
Mardioasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogjakarta: Penerbit Budi
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Simamora, Henry. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIE YKPN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Sumber Pendapatan Daerah