Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## Endy Grade Tampubolon
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Email : endygrade.tampubolon@unindra.ac.id
Diterima: Februari; Disetujui: Maret; dipublikasikan: 28 April 2019

## ABSTRACT
This  study  aims  to  look  at  the  effect  of  capital  expenditure  on  the  economic  growth  of districts/cities  in  Indonesia  during  the  period  2014  to  2017  and  see  the  impact  of  economic growth on community welfare which is proxied by the human development index number. Using the  WarpPLS  adopting  a  purposive  sampling  method,  testing  was  carried  out  for  415 autonomous districts and 93 autonomous cities in Indonesia using data series 2014-2017. The results of this study indicate that capital expenditure has a positive effect on economic growth. Furthermore, economic growth has been proven to improve the welfare of the community.
Keywords: Capital Expenditures, Economic Growth, Community Welfare

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota  di  Indonesia  selama  periode  2014  sampai  dengan  2017  serta  melihat  dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan oleh angka indeks pembangunan  manusia.  Dengan  menggunakan  WarpPLS  mengadopsi purposive  sampling method ,  pengujian  dilakukan  untuk  415  kabupaten  otonom  dan  93  kota  otonom  di  Indonesia dengan menggunakan data seri 2014-2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi terbukti telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051

## PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  belakangan  ini  pemerintah  Indonesia  terlihat  sangat  serius  bahkan memprioritaskan  pembangunan  infrastruktur  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Dengan pembangunan infrastruktur ini akan terjadi pemerataan di tiap-tiap daerah,  meningkatkan daya saing tiap daerah, sekaligus mengurangi disparitas antardaerah. Infrastruktur yang diprioritaskan dalam  pembangunan  ini  adalah  konektivitas  antardaerah,    seperti  pembangunan  jalan  tol, pembangunan  dan/atau  perbaikan  bandar  udara,  pembangunan  dan/atau  perbaikan  terminal penumpang.  Untuk  mendukung  pertanian,  prioritas  lain  yang  dilakukan  pemerintah  adalah membenahi  irigasi  dengan  membangun  bendungan-bendungan,  sehingga  kebutuhan  irigasi dapat  terpenuhi.  Selain  konektivitas  dan  irigasi,  pemerintah  juga  membuat  program  satu  juta rumah.
Sebagai  contoh,  kondisi  infrastruktur  di  Papua  selama  ini  belum  mampu  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Terbatasnya  konektivitas  antardaerah  di  Papua  atau  antarpulau  dari Papua  maupun  menuju  Papua  menyebabkan  pelaku  bisnis  berkeberatan  untuk  melakukan investasi di daerah ini. Kondisi inilah yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Papua.
Contoh  lain  ditemukan  di  kota  Cirebon.  Pembangunan  jalan  tol  Cikopo-Palimanan (Cipali) merangsang pertumbuhan ekonomi di kota tersebut dengan bertambahnya jumlah hotel- hotel yang baru dibangun. Dampak lain dari pembangunan infrastruktur ini terlihat di provinsi Banten  khususnya  pada  sektor  industri.  Terjadi  peningkatan  yang  signifikan  pada  triwulan  III tahun  2015  menjadi  3,44  persen.  Angka  ini  lebih  besar  dari  triwulan  II  2015  yang  hanya mencapai 2,58 persen.
Peningkatan  yang  signifikan  ini  merupakan  dampak  naiknya  permintaan  pada  industri logam  dasar  atau  baja  dalam  negeri.  Sebelumnya  permintaan  pada  industri  logam  dasar  atau baja di dalam negeri sempat menurun karena meningkatnya permintaan atas baja impor. Upaya pemerintah  menghimbau  para  pelaksana  projek  agar  menggunakan  baja  dalam  negeri  dalam rangka pembangunan projek infrastruktur telah mendorong meningkatnya indeks produksi baja.
Presiden  Indonesia  menyebutkan  pembangunan  infrastruktur  ini  dapat  mempercepat pemerataan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  presiden  menginstruksikan  agar  anggaran  dana  desa ditambah program  kementerian yang dikucurkan ke  daerah-daerah dapat dimanfaatkan  dengan model  padat  karya,  sehingga  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  menyerap  tenaga  kerja sebanyak-banyaknya di daerah.
Rodrigo  Chaves,  Kepala  Perwakilan  Bank  Dunia  untuk  Indonesia  pada  situs  resmi Kementrian Keuangan  Republik  Indonesia juga  berpendapat  yang  sama  dengan  presiden  yang mengatakan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  yang  berkesinambungan  untuk  penyediaan transportasi  umum  di  daerah-daerah  yang  belum  terhubung,  air  bersih  untuk  kebutuhan masyarakat,  perumahan  masyarakat  yang  terjangkau,  serta  fasilitas-fasilitas  sanitasi  dapat mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan  mengangkat  jutaan  masyarakat  Indonesia  keluar  dari kemiskinan yang dialami.
Untuk  merealisasikan  program  pemerintah  dalam  bidang  pembangunan  seperti  ini, pemerintah  menganggarkan  belanja  secara  rutin.  Anggaran  belanja  pemerintah  untuk pembangunan  ini  disebut  dengan  belanja  modal.  Realisasi  total  belanja  modal  untuk kabupaten/kota se-Indonesia yang dianggarkan pemerintah dari 2010 hingga 2013 menunjukkan peningkatan. Pada 2011 total belanja modal naik sebesar 16,86% dari tahun sebelumnya, pada 2012  naik  sebesar  23.04%  dari  2011,  dan  pada  2013  naik  sebesar  25,79%  dibanding  2012 seperti  yang  ditunjukkan  pada  tabel  di  bawah  ini.  Dengan  bertambah  besar  anggaran  yang terealisasi, diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051

## Realisasi Belanja Modal
(dalam ribuan rupiah) 2010 140.218.082.759 2011 163.800.422.746 16,82 % 2012 201.630.595.263 23,10 % 2013 253.598.459.240 25,77 % sumber: www.bps.go.id Persentase Kenaikan Belanja Modal Tabel 1 - Persentase Kenaikan Belanja Modal
Tahun
Dari  data  yang  dipublikasikan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  ditemukan  selain  peningkatan belanja  modal,  kesejahteraan  masyarakat  juga  meningkat.  Pada  2010  tingkat  kesejahteraan masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan  yang  diproksi  oleh  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) berada pada angka 72,27 dan mengalami kenaikan pada 2011 menjadi 72,77, 2012 berada pada angka 73,29 dan di 2013 berada pada angka 73,81.
Jika dilihat data belanja modal dan angka indeks IPM sama-sama mengalami peningkatan pada periode tahun yang sama. Sebagai kesimpulan awal dapat dinyatakan bahwa peningkatan belanja  modal  akan  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  beberapa media berpendapat bahwa pembangungan infrastruktur justru memiskinkan rakyat, seperti yang disebutkan  Asfinawati,  ketua  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI)  pada laman  www.benarnews.org.  Menurutnya  sejumlah  masyarakat  terusir dan  kehilangan  aset  dari lokasi  yang  terkena  pengerjaan  projek  pembangunan  infrastruktur  tersebut.Aset  yang  hilang tidak hanya yang berwujud, seperti rumah, tanah, dan harta benda lainnya, tetapi juga aset yang tidak  berwujud,  seperti  pelanggan  tetap  dari  warung  atau  toko  yang  telah  lama  beroperasi  di lokasi tersebut.  Ketika warung atau toko tersebut membuka usaha di lokasi yang baru, artinya mereka  merintis  dari  awal  lagi.  Beberapa  penelitian  mengkaji  dampak  belanja  pemerintah terhadap  kesejahteraan  masyarakat  menunjukkan  pengaruh  yang  negatif.  Artinya,  peningkatan belanja pemerintah justru tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut  Mitchell  (2005)  meningkatnya  belanja  pemerintah  tidak  serta  merta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Amerika.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pengalokasian belanja  yang  tidak  tepat  bahkan  menjadi  pemborosan.  Hasil  penelitian  Ighodaro  &  Oriakhi (2010)  menunjukkan  bahwa  teori  Wagner  yang  mengatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi industri akan diikuti oleh peningkatan gross national product melalui belanja pemerintah, tidak berlaku.  Okoro  (2013)  menemukan  dari  1980  sampai  dengan  2011  belanja  pemerintah  selalu meningkat.  Namun  tidak  memberikan  dampak  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat, bahkan  Nigeria  tercatat  dalam  kategori  negara  termiskin  di  dunia.  Iheanacho  (2016)  juga
72,27 72,77 73,29 73,81 71,5 72 72,5 73 73,5 74 2010 2011 2012 2013
Gambar 1 – Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051
menunjukkan  belanja  pemerintah  berdampak  negatif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di Nigeria. Hal ini disebabkan  oleh belanja pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan militer daripada kegiatan ekonomi.
Setiap  individu  menginginkan  hidup  yang  sejahtera.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  sejahtera  berarti  aman,  sentosa  dan  makmur.  Ini  berarti  bahwa  setiap  individu menginginkan  suatu  keadaan  yang  terbebas  dari  segala  bentuk  ancaman  atau  gangguan  yang memengaruhi  kemampuan  terpenuhinya  kebutuhan  hidupnya.  Kebutuhan  hidup  individu mencakup dapat membaca, makan, dan memberikan hak suara (Sen dalam Pressman, 2006:287- 289)
Pemerintah  memegang  peranan  penting  dalam  mewujudkan  cita-cita  individu  warga negaranya,  yaitu  kesejahteraan.  Bahkan  dalam  UUD  1945  pasal  33  ayat  2  telah  tercantum bahwa negara diberi kewenangan penuh untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi  negara  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak.  Selanjutnya  pada  pasal  33  ayat  3  UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan ini ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah  harus  mengalokasikan  sebagian  dananya  dalam  bentuk  belanja  modal  untuk kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ekonom  Rostow  &  Musgrave  menjelaskan  hubungan  perkembangan  pengeluaran pemerintah  terhadap  pembangunan  ekonomi  dengan  membaginya  dalam  tahap  awal,  tahap menengah  dan  tahap  lanjut.  Pada  tahap  awal  perkembangan  ekonomi,  presentase  pengeluaran pemerintah sangat besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan, seperti pendidikan,  kesehatan,  transportasi.  Kemudian  pada  tahap  menengah  pembangunan  ekonomi, pengeluaran  pemerintah  masih  diperlukan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Pada tingkat  lanjut,  Rostow  menjelaskan  bahwa  aktivitas  pemerintah  beralih  dari  penyediaan prasarana  ke  pengeluaran-pengeluaran  untuk  aktivitas  social,  seperti  kesejahteraan  hari  tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.
Adolf Wagner memperkenalkan hukum pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat yang  menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  akan  semakin  meningkat  seiring meningkatnya  kegiatan  pemerintah.  Wagner  menyatakan  bahwa  apabila  pendapatan  perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh  meningkatnya  fungsi  pertahanan  keamanan  dan  ketertiban,  meningkatnya  fungsi kesejahteraan, dan meningkatnya fungsi pembangunan.
Pengeluaran  pemerintah  yang  dialokasikan  dalam  belanja  modal  disesuaikan  dengan kebutuhan  sarana  dan  prasarana  yang  akan  menunjang  pelaksanaan  program  kerja  pemerintah ataupun  untuk  fasiltas  publik.  Dengan  meningkatnya  dana  belanja  modal,  diharapkan  akan merangsang  peningkatan  kegiatan  produksi  sehingga  memicu  peningkatan  pertumbuhan ekonomi.  Penelitian  Sularso  &  Restianto  (2011)  membuktikan  bahwa  alokasi  belanja  modal berpengaruh  positifterhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Ini  artinya  bahwa  anggaran  yang dialokasikan dapat merangsang terhadap perekonomian.
Menurut Halim (2008:4-5), belanja modal adalah investasi berupa pengadaan/pembelian aset  yang  bermanfaat  lebih  dari  dua  belas  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah yang bermanfaat secara ekonomis,  social, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada  masyarakat.  Dengan  demikian,  belanja  modal  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101/PMK.  02/2011  tentang  Klasifikasi Anggaran,  Lampiran  III,  Klasifikasi  Jenis  Belanja,  belanja  modal  dipergunakan  untuk  antara lain:
1. Belanja modal tanah, yaitu seluruh pengeluaran untuk
pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian,  balik  nama,  pengosongan,  penimbunan, perataan,  pematangan  tanah,  pembuatan  sertifikat  tanah  serta  pengeluaran-pengeluaran  lain
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051
yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
2. Belanja modal peralatan dan mesin, yaitu pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  antara  lain  biaya  pembelian,  biaya pengangkutan,  biaya  instalasi,  serta  biaya  langsung  lainnya  untuk  memperoleh  dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Belanja  modal  gedung  dan  bangunan,  yaitu  pengeluaran  untuk  memperoleh  gedung  dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).  Dalam  belanja  ini  termasuk  biaya  untuk  perencanaan  dan  pengawasan  yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
4. Belanja  modal  jalan,  irigasi,  dan  jaringan,  yaitu  pengeluaran  untuk  memperoleh  jalan  dan jembatan,  irigasi  dan  jaringan  sampai  siap  pakai  meliputi  biaya  perolehan  atau  biaya kontruksi  dan  biaya-biaya  lain  yang  dikeluarkan  sampai  jalan  dan  jembatan,  irigasi  dan jaringan  tersebut  siap  pakai.  Dalam  belanja  ini  termasuk  biaya  untuk  penambahan  dan penggantian  yang  meningkatkan  masa  manfaat,  menambah  nilai  aset,  dan  di  atas  batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan.
5. Belanja  modal  lainnya,  yaitu  pengeluaran  yang  diperlukan  dalam  kegiatan  pembentukan modal  untuk  pengadaan/pembangunan  belanja  modal  lainnya  yang  tidak  dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan  Bangunan,  Jaringan  (Jalan,  Irigasi  dan  lain-lain).  Termasuk  dalam  belanja  modal  ini kontrak  sewa  beli  (leasehold),  pengadaan/pembelian  barang-barang  kesenian  (art  pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan  jurnal  ilmiah  sepanjang  tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dan  diserahkan  kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU), yaitu pengeluaran untuk
pengadaan/perolehan/pembelian  aset  yang  dipergunakan  dalam  rangka  penyelenggaraan operasional BLU.
Penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  hasil  yang  positif,  seperti  yang  dilakukan  oleh Nurmainah  (2013),  Al-Fawwaz  (2015).  Penelitian  mereka  menunjukkan  hasil  bahwa  belanja pemerintah  dan  investasi  swasta  berpengaruh  signinfikan  dan  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Bertolak  belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iheanacho  (2016),  Okoro (2013), Ighodaro & Oriakhi (2010) yang menunjukkan hasil negatif.
Dampak  negatif  dari  pembangunan  infrastruktur  ini  juga  dirasakan  oleh  sebagian masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  lokasi  pembangunan  infrastruktur.  Pembangunan  tol  Cipali contohnya,  menyebabkan  kota  yang  dilintasi  tol  ini,  yaitu  kota  Brebes  terasa  menjadi  seperti kota mati beberapa tahun terakhir ini. Banyak kegiatan ekonomi di kota Brebes bergantung pada pengunjung  yang  singgah  atau  melintas  melewati  kota  ini.  Namun  dengan  adanya  jalan  tol Cipali  ini,  banyak  kendaraan  yang  memilih  tidak  memasuki  jalan  dalam  kota  sehingga perdagangan di kota ini menurun drastis yang mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dari uraian di atas, dibentuklah hipotesis sebagai berikut:
H1   :  Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Kesejahteraan  masyarakat  dapat  dicapai  apabila  pemerintah  dan  swasta  bermitra  dalam berbagai  sektor  secara  berkesinambungan.  Todaro  &  Smith  (2015:128)  berpendapat  bahwa tidak selamanya kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Itulah  sebabnya  ukuran  kesejahteraan  masyarakat  yang  diperkenalkan  oleh United Nation  Development  Programme (UNDP)  sejak  1990  menggunakan Human  Develompment
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051
I : Indeks HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata-rata Lama Sekolah I : Indeks AHH: Angka Harapan Hidup
Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan metode inilah yang diadopsi Badan Pusat  Statistik  (BPS)  untuk  mengukur  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  IPM terkandung tiga dimensi penting, yaitu: (a) umur panjang, (b) hidup sehat dan (c) standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut disimpulkan dalam sebuah rumus sebagai berikut:
1. Dimensi kesehatan
2. Dimensi Pendidikan
3. Dimensi Pengeluaran
dan untuk menghitung IPM digunakan rumusan sebagai berikut:
Adanya pertumbuhan ekonomi berarti ada peningkatan daya beli individu. Apabila daya beli  indidviu  meningkat,  berarti  terjadi  peningkatan  kemampuan  individu  untuk  memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Dari uraian tersebut dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:
H2  : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
Jika  dirangkumkan  dalam  sebuah  gambar,  maka  hipotesis  yang  dibangun  dapat  dilihat seperti berikut ini.
Pertumbuhan Ekonomi Belanja Modal Kesejahteraan Masyarakat H1 + Indeks Pembangunan Manusia H2 +
Gambar 2 - Kerangka Pengembangan Hipotesis
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051
Gambar 3 – Diagram Jalur Belanja Modal (ξ 1 )
Pertumbuhan Ekonomi ( ƞ 1 ) Kesejahteraan Masyarakat ( ƞ 2 ) Indeks Pembangunan Manusia (x) λ1 + λ2 λ32

## METODE
Model  penelitian  ini  adalah Structural  Equation  Model (SEM)  dengan  metode Partial Least  Square (PLS)  dan  menggunakan  alat  analisis  WarpPLS  ver.  5.0.Pemilihan  PLS-SEM dalam  penelitian  ini  disebabkan  oleh  adanya  variabel  laten  yang  digunakan  pada  model  yang dibangun. Selain itu, PLS-SEM tidak mensyaraktan data harus berdistribusi normal,  dan dapat mengatasi  semua  jenis  skala  pengukuran  baik  interval,  nominal,  ordinal  dan  rasio,  maupun mempermudah proses analisis data.
PLS dibentuk oleh dua  persamaan, yaitu  model struktural ( structural model ) atau sering disebut inner  model dan  model  pengukuran  ( measurement  model )  atau  sering  disebut outter model . Inner  model menjelaskan  hubungan  antara  konstrak  yang  satu  dengan  konstrak  yang lainnya,  sedangkan outer  model menjelaskan  hubungan  antara  konstrak  dengan  indikator- indikatornya.  Konstrak  itu  sendiri  pada  PLS  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  konstrak  eksogen  dan konstrak  endogen.  Ghozali  &  Latan  (2014:14-19)  menjelaskan  dua  variabel  tersebut  sebagai berikut:
1. Variabel  eksogen  adalah  variabel  yang  memengaruhi  atau  menjadi  penyebab  dalam  suatu model penelitian.Variabel eksgoen dalam penelitian ini adalah belanja modal (ξ).
2. Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi dampak dalam suatu model penelitian atau disebut juga sebagai variabel ganda karena dapat berfungsi sebagai variabel bebas, variabel terikat atau variabel intervening.
a. Variabel  endogen  intervening  adalah  variabel  yang  ikut  berpengaruh  saat  variabel eksogen  memengaruhi  variabel  endogen  terikat.  Variabel  endogen  intervening  dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (ƞ1).
b. Variabel endogen terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen maupun variabel  endogen  intervening.  Variabel  endogen  terikat  dalam  penelitian  ini  adalah Kesejahteraan Masyarakat (ƞ2).
Persamaan yang dibentuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Outer model :x= λ3 ƞ2
Inner model :Ƞ1 = λ1 ξ1 Ƞ2 = λ2 ƞ1
Kriteria  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh kabupaten/kota  otonom  di  Indonesia  yang  menyediakan  data  belanja  modal,  produk  domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia mulai dari 2014 sampai dengan 2017, kecuali untuk DKI Jakarta. Pengecualian tersebut dilakukan karena wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta  bukanlah  daerah  otonom.  Oleh  karena  angka-angka  yang  digunakan  cukup  besar, sebelum  melakukan  pengolahan  data,  variabel  belanja  modal  dan  pertumbuhan  ekonomi dilakukan konversi dengan logaritma natural (ln).
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051
Pada  penelitian  ini  variabel-variabel  yang  digunakan  diukur  sebagai  berikut.  Belanja modal diambil dari angka realisasi belanja modal yang terdapat dalam laporan tahunan realisasi pengeluaran  pemerintah  kabupaten/kota  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik.  Angka Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atas  dasar  harga  konstan  2010  menjadi  pengukuran  untuk variabel  Pertumbuhan  Ekonomi.  Indikator  Kesejahteraan  Masyarakat  adalah  Indeks Pembangunan Manusia yang diterbitkan oleh BPS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengevaluasi  model,  model fit  indices merupakan  ukuran  yang  sangat  penting karena  menunjukkan  kesesuaian  model  dengan  data  serta  menunjukkan  kualitas  dari  model yang diteliti.Hasil pengolahan data menunjukkan kriteria fit indices sebagai berikut:

## Tabel 2 – Kriteria Pengujian Model
Model Fit And Quality Indices Indeks p-value Kriteria Keterangan Average Path Coefficient (APC) 0.580 P<0.001 P<0,005 Diterima Average R-squared (ARS) 0,337 P<0.001 P<0,005 Diterima Average adjusted R-squared (AARS) 0,337 P<0.001 P<0,005 Diterima Average full collinearity VIF (AFVIF) 1,747 <= 5, ideally <= 3,3 Diterima Tenenhaus GoF (GoF) 0.581 small >= 0,1;medium >=0,25;large >= 0,36 Diterima Sympson's paradox ratio (SPR) 1,000 >= 0,7, ideally = 1 Diterima R-squared contribution ratio (RSCR) 1,000 >= 0.9, ideally = 1 Diterima Statistical suppression ratio (SSR) 1,000 acceptable if >= 0.7 Diterima Nonlinear  bivariate  causality  direction ratio (NLBCDR) 1,000 acceptable if >= 0.7 Diterima
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sudah memenuhi kritera-kriteria yang ditetapkan, sehingga model penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi  pengaruh  variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen.Untuk  lebih  jelasnya  akan diuraikan sebagai berikut.
Konstruk  model  pengukuran  atau outer  model dalam  penelitian  ini  berbentuk  formatif, yaitu konstruk dijelaskan oleh indikator dan arah hubungannya yaitu dari indikator ke konstruk. Evaluasi  outer  model  dilakukan  dengan  melihat  signifikansi weight .  Jika  nilai weight yang dihasilkan  signifikan  (misalnya  P  <0,05),  maka  indikator  memenuhi  kriteria indicator reliability. Selanjutnya  karena  konstruk  formatif  merupakan  hubungan  regresi  berganda  dari indikator ke konstrukm  maka isu collinearity menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Cara yang  umum  digunakan  untuk  menguji collinearity yaitu  dengan  melihat  ukuran Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang dapat diterima untuk VIF adalah <5 namun beberapa literatur lain merekomendasikan nilai VIF <2,5.
Dari  pengujian weight dengan  menggunakan  WarpPLS  didapati  nilai  P  Value  untuk indikator IPM adalah <0,001, sehingga indikator IPM memenuhi kriteria reliability . Pengujian collinearity yang ditunjukkan oleh nilai VIF adalah < 5. Sehingga outer model ini bebas dari isu kolinearitas. Hasil pengujian pada weight dan collinearity ditunjukkan berikut ini.
********************* * Indicator weights *
*********************
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051
BelMod  PertEko  KesMas  Type (a SE P value  VIF WLS  ES BM 1.000 0.000 0.000 Reflect 0.021  <0.001  0.000  1 1.000 PE 0.000 1.000 0.000 Reflect 0.021  <0.001  0.000  1 1.000 IPM 0.000 0.000 1.000 Formati 0.021  <0.001  0.000  1 1.000
Notes:  P  values  <  0.05  and  VIFs  <  2.5  are  desirable  for  formative  indicators;  VIF  = indicator variance inflation factor; WLS  =  indicator  weight-loading  sign  (-1  =  Simpson's  paradox  in  l.v.);  ES  = indicator effect size.
Dalam mengevaluasi inner model dengan PLS, dapat dilihat besarnya persentase variance yang  dijelaskan  oleh  nilai Adjusted R 2 .  Bila  nilai Adjusted R 2 adalah  0,70  disimpulkan  bahwa model  kuat,  bila  0,45  disimpulkan  model  moderat  dan  bila  0,25  disimpulkan  model  lemah. Semakin besar nilai Adjusted R 2 , menujukkan bahwa prediktor model semakin baik menjelaskan variance .  Dari  hasil  pengujian  dengan  WarpPLS  didapati  rata-rata  nilai Adjusted R 2 adalah 0,337 berarti model yang digunakan termasuk da;a, golongan moderat.
Sympson's  paradox  ratio  (SPR)  merupakan  suatu  ukuran  indeks  yang  mengindikasikan masalah  kausalitas.  Idealnya  indeks  ini  harus  sama  dengan  1  yang  berarti  tidak  ada  masalah Simpson’s paradox dala sebuah model. Nilai SPR yang masih dapat diterima yaitu ≥ 0,07 yang berarti 70% atau lebih dari path di dalam model bebas dari Simpson’s paradox. Jika dilihat dari hasil  pengujian  WarpPLS  pada  tabel  di  atas,  nilai  SPR  adalah  1,  sehingga  model  yang digunakan bebas dari kausalitas.
Nilai  GoF  menunjukkan  bagaimana  kekuatan  model  memprediksi.  Jika  nilai  GoF  <  0,1 berarti kekuatan prediksi model sangan lemah dan dipertimbangkan untuk diterima. Dari tabel hasil pengujian WarpPLS didapati nilai GoF adalah 0,58. Ini berarti kemampuan  model untuk memprediksi sangat kuat.
Setelah  model  pengujian  diterima,  selanjutnya  adalah  pengujian  hipotesis.  Hasil  yang diperoleh atas pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3 – Hasil Pengujian Hipotesis Hipotesis Prediksi Hubungan Variable Koefisien Jalur p-value Hasil H1 Positif BM  PE 0,55 p < 0,01 Diterima H2 Positif PE  KM 0,61 p < 0,01 Diterima
Jalur pengujian hipotesis ditunjukkan pada gambar 4. Arah anak panah menunjukkan arah pengaruh,  besaran  koefisien  dilambangkan  oleh  β,  dan  tingkat  signifikansi  yang  ditunjukkan oleh p-value .  Dari  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  dua  hipotesis  yang  diuji,  semuanya  dapat diterima.
Peranan  pemerintah  dalam  perekonomian  disebutkan  bersifat pro  growth ,  yang  artinya keterlibatan pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam ekonomi makro  juga  disebutkan  bahwa  belanja  pemerintah  dapat  meningkatkan output .  Pembangunan
Gambar 4 – Output Pengujian Hipotesis
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051
yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di  hampir  seluruh  wilayah  Indonesia  telah  meningkatkan pretumbuhan  ekonomi.  Pembukaan  akses  ke  Papua  contohnya,  memberikan  kemudahan  jalur logistik yang selama ini sangat tersendat. Sama halnya  dengan pembangunan jalur tol Cikopo- Palimanan,  telah  berhasil  menyingkatkan  waktu  tempuh  Jakarta-Semarang  yang  tadinya berkisar antara 25 jam, kini menjadi berkisar 5 jam 51 menit. Penelitian terdahulu juga banyak yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama,  yaitu  belanja  modal  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  nilai  yang  signifikan  dengan  P  Value  <  0,01,  lebih  kecil dari nilai P Value yang ditetapkan, yaitu <0,05. Koefisien jalur dari pengujian ini menampilkan nilai  0,55  bertanda  positif.  Maka  hipotesis  pertama  dapat  diterima.  Artinya  apabila  terjadi peningkatan belanja pemerintah yang dialokasikan dalam belanja modal, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.
Pembangunan  yang  direalisasikan  akan  memberi  akses  yang  lancar  terhadap  kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pesat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan  ini  juga  akan  membuka  kesempatan  kerja,  yang  akhirnya  akan  meningkatkan pendapatan  masyarakat.  Apabila  pendapatan  masyarakat  meningkat,  masyarakat  cenderung meningkatkan  kualitas  hidupnya  dengan  membelanjakan  pendapatannya  untuk  pemenuhan kebutuhan  hidup  dasar,  yaitu  kebutuhan  akan  kesehatan  dan  kebutuhan  akan  pendidikan. Dengan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  dasar  ini,  masyarakat  dapat  meningkatkan  kesejahteraan hidupnya.
Pengujian  terhadap  hipotesis  kedua,  yaitu  pretumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif terhadap  kesejahteraan  masyarakat  menghasilkan  nilai  P  Value  yang  signifikan,  yaitu <0,01lebih  kecil  dari  nilai  P  Value  yang  ditetapkan,  yaitu  <0,05.dan  nilai  koefisien  β  = 0,61dengan slop positif. Artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  tentang  pengaruh  belanja  modal  terhadap  kesejahteraan masyarakat  melalui  pertumbuhan  ekonomi,  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  Belanja modal  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Artinya  semakin  besar  belanja pemerintah yang dialokasikan pada belanja modal, akan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga  hipotesis  H1  diterima.  (2)  Pertumbuhan  ekonomi  juga  berpengaruh  positif  terhadap kesejahteraan  masyarakat.  Artinya  bahwa  apabila  terjadi  pertumbuhan  ekonomi,  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka hipotesis H2 diterima.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  sulit  mengamati  kualitas  belanja  modal,  karena  angka realisasi  belanja  modal  hanya  menggambarkan  besaran  belanja  modal  yang  terealisasi,  tidak menunjukkan  kualitas  belanja  modal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  disarankan  untuk  penelitian berikutnya  menambahkan  indikator-indikator  lainnya,  seperti  tingkat  korupsi,  temuan-temuan BPK per Kabupaten/Kota, dan indikator lainnya yang mampu menggambarkan kualitas belanja modal.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Fawwaz, Torki M. (2015). The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Jordan (1980-2013), International Business Research, 9.(1).2016.
Badrudin,  R.  (2012). Ekonomika  Otonomi  Daerah  Ed.  1 .  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan STIM YKPN.
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 79-89 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.3051
Ghozali,  I  &  Latan,  H.  (2014). Partial  Least  Squares:  Konsep,  Metode  dan  Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0, Edisi 2 , Semarang: Universitas Diponegoro. Halim,  A.  (2007). Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Edisi  2 .  Yogyakarta:  UPP  Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3608553/ini-deretan-infrastruktur-yang-dibangun-di-era- jokowi, diakses pada 2 Nopember 2018, pkl. 12.37 WIB.
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3872627/jokowi-kejar-pemerataan-lewat- pembangunan-infrastruktur, diakses pada 2 Nopember 2018, pkl. 12.37 WIB. http://presidenri.go.id/berita-aktual/kunci-mensejahterakan-papua-fokus-dan-terkoordinasi.html,
diakses pada 2 Nopember 2018, pkl 12.43 WIB.
Ighodaro, Clement.A.U. & Oriakhi, D., E. (2010). Does The Relationship Between Government Expenditure  And  Economic  Growth  Follow  Wagner’s  Law  In  Nigeria? .  Annals  of  the University of Petroşani, Economics, 10(2), 2010, 185-198.
Iheanacho,  E.  (2016). The  Contribution  of  Government  Expenditure  on  Economic  Growth  of Nigeria  Disaggregated  Approach .  International  Journal  of  Economics  &  Management Sciences.
Okoro,  A.  S.  (2013). Government  Spending  and  Economic  Growth  in  Nigeria  (1980-2011). Global Journal of Management and Business Research Economics and Commerce. Vol. 13 Issue 5 Version 1.0.
Pressman, S. (2006). Fifty Major Economists 2nd Ed ., Oxon: Routledge.
Sularso, H. & Restianto, Y.E.  (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tenga h. Jurnal Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2:109-124.
Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C., (2011). Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 2, Jakarta: Penerbit Erlangga.
__________, (2015). Economic Development 12th Edition, New York: Pearson. Wator, Adrian Prama Arta Warat. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerinah, Investasi Swasta Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia ,  [Jurnal  Ilmiah], Bogor, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor.