Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 2, No. 1, Hal: 71-95 • Juni 2017

## INTERNALISASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH
Dyah Ayu Perwitasari a,*
a Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37, Jember – Jawa Timur
* ( dyahayu.ardiona@gmail.com)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan  menganalisis  bentuk  nilai- nilai  keadilan  dalam  praktik  pembiayaan  mudharabah  dan  deposito mudharabah.Jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus.Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  dan  dokumentasi.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  BPRS Asri  Madani  Nusantara  Jember  belum  sepenuhnya  menerapkan  kelima  unsur keadilan  dalam  praktik  pembiayaan  mudharabah.Dari  kelima  prinsip  tersebut, BPRS  hanya  menjalankan  kedua  prinsip  keadilan,  yaitu  bentuk  pelarangan haram  dan  maysir.  Untuk  memenuhi  kelima  prinsip  keadilan  tersebut, seharusnya  seharusnya  BPRS  Asri  Madani  Nusantara  menerapkan  praktik pembiayaan  mudharabah  secara  murni,  dimana  perhitungan  bagi  hasil dilakukan  setelah  proyek  terealisasi,  edukasi  syari’ah  secara  itensif  kepada mudharib,  pihak  manajemen  melakukan  pengawasan  secara  itensif  terhadap usaha  yang  dijalankan  mudharib,  serta  etika  bisnis  Islami  yang  harus  dimiliki sumber  daya  manusia  perbankan.  Sedangkan  pada  praktik  deposito mudharabah,  BPRS  ASRI  Madani  Nusantara  Jember  telah  menerapkan  kelima unsur keadilan yaitu bentuk pelarangan riba, gharar, maysir, dzulm dan haram dalam transaksi deposito mudharabah.
Kata kunci: mudharabah, deposito mudharabah, keadilan

## ABSTRACT
This study aims to explore and analyze the forms of fairness values in the practice of  mudharabah  financing  and  mudharabah  deposits.  This  type  of  research  is  a type  of  qualitative  research  with  case  study  approach.  The  results  of  this  study indicate  that  this  bank  has  not  fully  applied  the  five  elements  of  justice  in  the practice of mudharabah financing. Of the five principles, BPRS only runs the two principles of justice, namely the form of prohibition of haram and maysir. In order to  fulfill  these  five  principles  of  justice,  should  the  BPRS  Asri  Madani  Nusantara apply pure mudharabah financing practices, where the profit sharing calculation is done  after  the  project  has  been  realized,  the  shari'ah  education  has  been intensively to mudharib, the management supervises it intensely on the mudharib- run  business,  As  well  as  Islamic  business  ethics  that  must  be  owned  by  human resources  banking.  While  in  practice  mudharabah  deposit,  BPRS  ASRI  Madani Nusantara  Jember  has  applied  the  five  elements  of  justice  that  is  the  form  of prohibition  of  riba,  gharar,  maysir,  dzulm  and  haram  in  mudharabah  deposit transaction.
Keywords: mudharabah, mudharabah deposit, justice

## PENDAHULUAN
Dewasa ini perkembangan ekonomi  dan  bisnis  syari’ah  terlihat semakin  pesat,  khususnya  di  negara yang  mayoritas  penduduknya  adalah muslim termasuk di Indonesia.Tumbuh suburnya
beberapa  lembaga  keuangan  bank maupun lembaga keuangan non-bank yang  berbasis  syari’ah  merupakan bukti  bahwa  prospek  perbankan syari’ah  di  Indonesia  masih  memiliki pangsa
pasar yang luas ( www.ojk.co.id ). Hal ini disebabkan oleh kesadaran
masyarakat  akan  nilai-nilai  Islam yang  utama  yakni  pelaranganpraktik riba sebagai sesuatu yang haram dan harus  ditinggalkan  oleh  para  pelaku ekonomi.
Pelarangan  riba adalah  suatu hal yang sangat fundamental,  karena seperti  yang  dijelaskan  dalam  Al- Quran Surat Al-Baqarah [2] ayat 275- 281  yang  pada  intinya  Allah  dan Rasul-Nya telah melarang keras kaum muslim  dalam  hal  riba  dengan mengambil  jumlah  pokok  pinjaman dan  membebaskan  apabila  peminjam mengalami kesulitan.Riba tidak hanya merusak sistem perekonomian, namun  dalam  praktiknya  pasti  akan ada  pihak  yang  diperlakukan  secara tidak adil atau ter- dzalimi , atas dasar itulah  banyak  masyarakat  muslim yang  menghendaki  adanya  suatu
lembaga  keuangan  (bank)  Islam  yang beroperasi berdasarkan prinsip- prinsipsyari’ah,  baik  dalam  transaksi maupun operasionalnya. Pada tahun 1992 bank muamalat  pertama  kali  didirikan  di Indonesia  dan  berkembang  sejak adanya  UU  No.  10  Tahun  1998 tentang  perbankan  yang  mengakui keberadaan  bank  konvensional  dan bank  syari’ah  secara  berdampingan atau  dikenal  dengan dual  banking . Peranan  perbankan  syari’ah  dalam aktivitas  perekonomian  di  Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang mendasar  antara  keduanya  terletak pada  prinsip-prinsip  dalam  transaksi keuangan atau operasional.Penerapan bagi hasil dan risiko merupakan salah satu prinsip dalam operasional perbankan  syari’ah  sehingga  bank syari’ah  disebut  juga  sebagai  bank bagi hasil.
Bank  konvensional banyak yang  membuka  cabang  syari’ah,  baik yang  berstatus  sebagai  unit  usaha syari’ah,  maupun  yang  langsung berdiri  sebagai  bank  syari’ah  melalui konversi cabang-cabang
konvensional. Bank konvensional yang  membuka  cabang  syari’ah mempunyai  daya  pikat  yang  luar biasa  terhadap  masyarakat  muslim walaupun pada kenyataannya, secara mendasar perbankan syari’ah
bentukan bank konvensional tersebut teknik operasionalnya tidak berubah.
Kamla  (2009)  menyebutkan bahwa
bank syari’ah hanya menyamarkan  istilah  bunga  dengan hanya  mengganti  namanya  saja  dan secara  substantif    perbankan  Islam tersebut  masih  jauh  dari  nilai-nilai syari’ah  yakni  keberpihakan  nilai keadilan  dan  kesejahteraan  pada masyarakat.  Secara  garis  besar  tidak ada  hal  yang  menjadi  perbedaan menonjol  dari  dua  sistem  perbankan tersebut,kalaupun  ada  perbedaan mungkin  hal  ini    disebabkan  oleh adanya perbedaan tampilan fisik pada bank  syari’ah,  yang  ditandai  dengan atribut  keislaman  pada  gedung- gedung bank syari’ah.
Kritikan tersebut dilandasi dari kegagalan bank syari’ah dalam mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan
mewujudkan perbankan syari’ah yang lebih  emansipatoris  yaitu  segala bentuk  penindasan  satu  pihak  atas pihak  lain  yang  hanya  berorientasi pada  optimalisasi  keuntungan  atau profit  oriented semata.  Dalam  prinsip syari’ah,  kesesuaian  antara  operasi dan  praktik  itu  adalah  merupakan piranti dasar dalam perbankan syari’ah  yang  seharusnya  dijalankan berdasarkan  pada  prinsip  syari’ah dan berada pada posisi yang menjunjung  tinggi  nilai  keadilan
sesuai  dengan  aspek  yang  mendasar pada perekonomian Islam (Antonio:2002). Prinsip  bagi  hasil  merupakan produk  pembiayaan  yang  menjadi
core business pada perbankan syari’ah.Perbankan  syari’ah  berfungsi sebagai lembaga  intermediasi  atau perantara sebagai  dasar  penghimpun dana  dari  masyarakat  dan  untuk  di salurkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk  pembiayaan  dan  penyertaan modal (Hadi: 2011). Akad
mudharabah merupakan  suatu  akad kerja  sama  suatu  usaha  dimana pihak pertama ( shahibul maal ) menyediakan  seluruh  modal  dan pihak kedua ( mudharib ) yang bertindak  selaku  pengelola  dana dengan  membagikeuntungan  usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkankerugian ditanggung  sepenuhnya  oleh  bank syari’ah,  kecuali  jikapihak  kedua melakukan  kesalahan  atau  kelalaian yang
disengaja, atau melanggarperjanjian  yang  tertuang dalam kontrak (PSAK, 105). Mudharabah saat ini di Indonesia  tidak  ubahnya  hanya merupakan  replikasi  atau  modifikasi dari bank konvensional yang didalamnya masih terselubung
margin  atau  bunga  yang  tidak menekankan  dimensi  sosial  dan tanpa  mempertimbangkan  nilai-nilai
keadilan  dan  kejujuran.  Saat  ini dalam praktik pembiayaan mudharabah terdapat beberapa ketidakseimbangan  antara  pemilik dana  dan  pengelola  dana,  sehingga atas dasar inilah pembiayaan
mudharabah dimarginalkan.  Bank tidak mau menanggung risiko kerugian  sehingga  dalam  praktiknya risiko  kerugian  di  tanggungkan  atau dibebankan  kepada  pengelola  dana (mudharib) .
Ketidakseimbangan juga terjadi pada  perhitungan  bagi  hasil.  Salah satu  konsep  teori  yang  membedakan antara  bank  konvensional  dan  bank syari’ah  adalah  pembagian  imbalan kepada pemilik dana dari hasil usaha yang  dikembangkan  oleh  pengelola dana. Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan  bahwa  bank  syari’ah tidak  menggunakan  sistem profit  and loss sharing (Kamla: 2009) , akan tetapi menerapkan  sistem  bunga  sama persis  seperti  yang  diterapkan  oleh bank  konvensional,  dimana  besaran bunga  ditetapkan  diawal  akad,  tanpa melihat  kemungkinan  usaha  yang dikelola  pengelola  dana  akan  terjadi kerugian.
Penghitungan bagi hasil
dengan  menggunakan  metode profit loss  sharing atau revenue  sharing akan  memiliki  konsekuensi  yang berbeda. Metode penghitungan revenue  sharing akan  relatif  lebih
mudah  karena  lembaga  keuangan syari’ah hanya menghitung
pendapatan  yang  diterima  kemudian hasilnya  dibagikan  kepada  nasabah sesuai  kontribusi  dana  masing- masing pihak. Apabila bank menggunakan sistem profit sharing di mana  bagi  hasil  dihitung  dari pendapatan  netto  setelah  dikurangi biaya-biaya bank, maka
kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil  yang  diterima  oleh  para  pemilik dana akan semakin kecil.  Menurut
Rahmanti  dkk.(2013)  dalam penelitiannya  menyimpulkan  bahwa konsep net  revenue  sharing ternyata tidak  lebih  adil  dibandingkan  dengan sistem profit  sharing diantaranya ketidakadilan bank tampak dari bank tidak  menanggung  kerugian  ketika bisnis  yang  dikelola  oleh mudharib mengalami kerugian, hal ini dikarenakan beban operasional ditanggung  oleh mudharib dandalam nisbah  bagi  hasil  pihak  bank mendapatkan jauh lebih besar daripada  nasabah,  padahal  nasabah yang  menanggung  hilangnya  modal jika terjadi kerugian.
Adapun  peran  lain  perbankan syari’ah  adalah  sebagai    penghimpun dana.  Fungsi  perbankan  syari’ah sebagai  penghimpun  dana  pihak ketiga atau mudharib dalam menjalankan  operasionalnya  harus disesuaikandengan Fatwa MUI
No.03/DSN-MUI/IV/2000
dan
dibawah  pengawasan  oleh  Bank
Indonesia  maupun  Otoritas  Jasa Keuangan.
Dalam  sistem  bagi  hasil,  baik dalam  penyaluran  dana  (pembiayaan mudharabah ) maupun penghimpunan dana ( deposito mudharabah) pada suatu  bisnis  syari’ah,  para  pelaku bisnis dituntut untuk amanah, berlaku  adil  dan  tidak  berbuat  zalim yang  berpraktik  berdasarkan  prinsip- prinsip syari’ah.Prinsip dalam transaksi  syari’ah  menurut  AAOIFI (Accounting  and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) berasaskan pada lima prinsip. Pertama, prinsip
persaudaran (ukhuwah) ,  yang  berarti bahwa bentuk interaksi sosial dengan tujuan  untuk  memperoleh  manfaat yang  berlandaskan  dengan  semangat tolong  menolong  dalam  menjalankan transaksinya.  Prinsip  ini  didasarkan atas prinsip saling mengenal ( ta’aruf), saling  memahami (tafahum), saling menolong (ta’awum), saling menjamin
(takaful) dan
saling bersinergi (tahaluf) . Kedua, keadilan (‘adalah) mengandung arti bahwa selalu menempatkan  sesuatu  hanya  pada yang berhak dan sesuai porsinya yang direalisasikan dalam bingkai muamalah  yang  melarang  adanya unsur
riba/bunga, kedzaliman
( dzulm),  masysir (unsur  judi  dan sikap  spekulatif) ,  gharar (unsur ketidakjelasan) , dan penggunaan unsur  haram  dalam  barang,  jasa maupun aktivitas operasi.
Ketiga, kemaslahatan (maslahah) mengandung  arti  bahwa segala  bentuk  kebaikan  dan  manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi , material dan spiritual, serta individual  dan  kolektif,  serta  harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan  ketetapan  syari’ah (maqasyid syari’ah) , yaitu pemeliharaan
terhadap  agama (dien) ,  akal (aql) , keturunan (nasl) ,  jiwa (nafs ),  dan harta  benda (maal) .  Keempat  adalah keseimbangan (tawazum) yang berarti keseimbangan yang menekankan nilai kemanfaatan  yang  tidak  ditujukan hanya  kepada  pemegang  saham  saja, namun  kebermanfaatannya  haruslah seimbang  antara  aspek  material  dan spritual,  antara  aspek  privat  dan publik,  antara  sektor  riil  dan  sektor keuangan  dan  antara  sektor  bisnis dan  sosial.  Prinsip  yang  kelima adalah univeralisme(syumuliyah) yang mengandung  arti  bahwa  transaksi syari’ah dapat dilakukan oleh, dengan dan  untuk  semua  pihak  tanpa membedakan suku, agama, rasa, dan golongan (rahmatan lil’alamin) .
Mardani  (2012)  mengatakan bahwa  dalam  bermuamalah  harus memenuhi  prinsip  keadilan.  Prinsip
keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan bisnis dan  sosial  dan  merupakan  nilai  yang melekat dalam fitrah manusia
(Muhammad,  2002:11),  sehingga  bisa diartikan  bahwa  setiap  manusia mempunyai  kapasitas  untuk  berbuat adil dalam setiap aspek
kehidupannya  yang  bermuara  pada satu  tujuan  dengan  cara  tidak memakan  harta  sesama  dengan  cara yang curang atau batil.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan  tersebut  merupakan  salah satu  nilai  fundamental  dalam  prinsip
transaksi syari’ah yang harus diterapkan  pada  sistem  bagi  hasil baik  pada  penyaluran  dana  maupun dalam  penghimpunan  dana.Alasan peneliti melakukan penelitian di BPRS Asri  Madani  Nusantara  dengan  topik pembiayaan mudharabah dan
deposito mudharabah dikarenakan BPRS tersebut mempunyai pengalaman  melakukan  transaksi pembiayaan
mudharabah dan deposito mudharabah .  Berdasarkan
uraian  pada  latar  belakang  diatas, maka peneliti memfokuskan
penelitian  ini  pada  bentuk  nilai-nilai keadilan  dalam  praktik  pembiayaan mudharabah dan
deposito mudharabah pada  BPRS  BPRS  Asri Madani Nusantara.
Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  maka  rumusan  masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:
1. Bagaimanakah  bentuk  nilai- nilai  keadilan  dalam  praktik pembiayaan  mudharabah  pada BPRS Asri Madani Nusantara?
2. Bagaimanakah  bentuk  nilai- nilai  keadilan  dalam  praktik deposito  mudharabah  pada
BPRS Asri Madani Nusantara? 3. Apakah  transaksi  keuangan syari’ah pada praktik pembiayaan mudharabah sudah  mengandung  nilai-nilai keadilan? 4. Apakah  transaksi  keuangan syari’ah  pada  praktik  deposito mudharabah sudah mengandung nilai-nilai
keadilan?

## TELAAH LITERATUR

## Shariah Enterprise Theory
Triyuwono  (2006)  menyatakan bahwa  konsep shariah  enterprise theory secara  umum  dikembangkan berdasarkan  metafora  zakat  yang pada  dasarnya  memiliki  karakter keseimbangan  yaitu  antara  nilai maskulin  dan  nilai  feminin. Shariah enterprise theory (SET) menyeimbangkan nilai egoistik
(maskulin)  dengan  nilai  altruistik
(feminin),  nilai  materi  (maskulin) dengan  nilai  spritual  (feminin)  dan
seterusnya.  Bentuk  keseimbangan secara kongkrit  dalam syari’ah Islam adalah  zakat  yang  dimetaforakan menjadi metafora zakat yang mempunyai  nilai  egoistik-altruistik, materi-spiritual  dan  individu-jama’ah (Triyuwono, 2006).

## Stewardship Theory
Teori stewardship menurut Donaldson  dan  Davis  (1989,  1991 ) didesain  oleh  para  peneliti  untuk menguji  situasi  dimana  para  ekseutif didalam  perusahaan  sebagai  pelayan dapat  termotivasi  untuk  bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. Teori ini
menggambarkan  situasi dimana para manager  tidaklah  termotivasi  oleh tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih ditujukan  kepada  sasaran  hasil utama  mereka  untuk  kepentingan organisasi. Teori stewardship mempunyai  dasar  psikologi  dan sosiologi yang telah dirancang dimana para  eksekutif  bertindak  sebagai steward termotivasi  untuk  bertindak sesuai  dengan  keinginan prinsipal , selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya hal dikarenakan steward berusaha mencapai sasaran atau tujuan organisasi.Konsep  inti  dari  teori stewardship adalah  kepercaryaan yang dibangun secara bersama untuk mempertahankan eksistensi entitas.
Implikasi teori stewardship dalam  penelitian  ini  dipertimbangkan bahwa  didalam  akad  kerjasama kontrak  bagi  hasil  pihak  pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola  dana (mudharib) dalam memahami  sistem  bagi  hasil  dalam produk mudharabah ,  yaitu: pertama, menjaga  kepercayaan  dalam  upaya peningkatan produk bagi hasil
mudharabah.Kedua,
menepati janji/amanah  kepada  nasabah  dalam pembiayaan mudharabah dalam  hal pembagian hasil usahanya
direalisasikan berdasarkan akad yang telah  disepakati.  Selanjutnya  yang ketiga,  berbagi  dengan  adil  dimana pihak bank sebagai pemilik dana yang menjembatani  antara shahibul  maal (bank) dan pengguna dana (mudharib) melalui  upaya  menghimpun  atau menyalurkan  dana  melalui  prinsip bagi  hasil  dengan  membagi  hasilnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, serta memberikan informasi secara jujur kepada shahibul  maal tanpa  adanya  unsur rekayasa sehingga kedua belah pihak tidak  ada  yang  merasa  terdzalimi karena adanya bentuk ketidakadilan.
Bagian  ini  memuat  tentang penjabaran  kerangka  teoretis  yang digunakan dalam pengembangan hipotesis  (penelitian  empirikal)  atau proposisi penelitian (penelitian
konspetual) serta penggambaran model penelitian.

## KEADILAN DALAM ISLAM
Secara  Harfiah, adl berasal dari kata adala yang berarti; pertama,
meluruskan atau duduk lurus, mengandemen atau mengubah;
kedua , melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju  jalan  lain  (yang  benar); ketiga, sama  atau  sepadan  atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan  atau  mengimbangi, sebanding  atau  berada  dalam  suatu keadaan  yang  seimbang.  Sedangkan etimologis,  keadilan  dalam  bahasa arab  dan  Al  Quran  berasal  dari  kata Adl  yang  berarti  ketugahan  jiwa  atau istiqomah.
Prinsip keadilan (‘adalah) berdasarkan KDPLKS (Kerangka
Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian Laporan  Keuangan  Syari’ah)    2007: Paragraf  17  esensinya  menempatkan sesuatu  hanya  pada  tempatnya  dan memberikan  sesuatu  hanya  kepada yang  berhak  serta  memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa  aturan  prinsip  muamalah
yang melarang adanya unsur:
pertama, riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam  serta  derivasinya
dan transaksi tidak tunai lainnya dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam  transaksi  antar  barang  ribawi termasuk  pertukaran  uang (money exchange )  yang  sejenis  secara  tunai maupun  tangguh  dan  yang  tidak sejenis secara tunai.
Yang kedua, kedzaliman (unsur yang  merugikan  diri  sendiri,  orang lain,  maupun  lingkungan).  Esensi kedzaliman
(dzulm) adalah menempatkan  sesuatu  tidak  pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukurannya, kualitas dan temponya,  mengambil  sesuatu  yang bukan  haknya  dan  memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan posisinya. Yang  ketiga,  maysir (unsur judi  dan  spekulatif).Esensi maysir adalah  setiap  transaksi  yang  bersifat spekulatif atau gambling.Yang keempat, gharar (unsur
ketidakjelasan).  Esensi gharar adalah setiap  transaksi  yang  berpotensi merugikan  salah  satu  pihak.Hal  ini dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan  atau  manipulasi,  dan ekploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan
akad. Yang  kelima, haram  (unsur haram  baik  dalam  barang  maupun jasa  serta  aktivitas  operasi  yang terkait)  yang  telah  ditegaskan  dalam Al Quran dan As Sunah.
Prinsip keadilan dalam
bermualah  harus  memenuhi  nilai-
nilai  keadilan  antara  pihak  yang melakukan  akad  bermualahmisalnya keadilan  dalam  pembagian  hasil antara  pemilik  modal (shahibul  maal) dengan  pengelola  modal  (Mardani
:2012). Ismanto (2009) juga menyebutkan  bahwa  dalam  prinsip keadilan nilai-nilai
yang dikembangkan  merupakan  tanggung jawab  dari  setiap  individu,  baik terhadap  dirinya,  orang  lain  maupun Tuhannya.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian  kualitatif.  Jenis  penelitian yang digunakan
dengan menggunakan  metode  studi  kasus (case  study) .  Adapun  pendekatan
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dengan menggunakan paradigma
interpretive . Menurut Triyuwono (2009:217) pada paradigma interpretive tidak  digunakan  untuk menjelaskan (to
explain) dan meramalkan (to  predict ),  melainkan untuk  memaknai (to  understand).
Dengan  menggunakan  paradigma interpretive kita dapat melihat fenomena  dan  menggali  pengalaman dari
objek penelitian karena keterlibatan  peneliti  secara  langsung dan itensif dalam kasus yang menjadi objek  studinya  sebagai  sesuatu  yang
penting  untuk  diperhatikan  sehingga menemukan  makna  yang  paling dalam dari suatu fenomena.
Paradigma interpretive dalam penelitian  ini  bermaksud  untuk memahami  bentuk  permasalahan atau kasus dalam praktik pembiayaan mudharabah dan deposito mudharabah dalam perbankan syari’ah berdasarkan pada fenomena yang terjadi dilapang melalui  wawancara  dengan  pelaku (informan)  yang  secara  langsung terlibat dalam proses tersebut. Pemilihan informan dan latar belakang  yang  dirasa  mampu  untuk memberikan informasi yang mendalam    mengenai  prinsip-prinsip syari’ah dalam perbankan, disesuaikan dengan job desk menjadi pokok pertimbangan dalam pemilihan informan dalam penelitian ini.
Penelitian  ini  dilakukan  pada BPRS  Asri  Madani  Nusantara  di Jember.  Alasan  dipilihnya  objek penelitian ini dikarenakan mempunyai  pengalaman  melakukan transaksi  pembiayaan mudharabah
dan deposito mudharabah dan merupakan  BPRS  satu-satunya  yang ada  di  Jember.Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian dibedakan  menjadi  dua,  antara  lain data  primer.  Data  primer  merupakan data  yang  diperoleh  dari  peneliti secara langsung dari sumbernya yang
memiliki  keterkaitan  dengan  fokus penelitian yang berupa kata-kata dan tindakan yang diamati melalui proses interview  atau  wawancara  langsung.
Sumber  data  primer  diperoleh dan  dikumpulkan  peneliti  melalui wawancara  langsung  dengan  kelima informan yaitu kepala bagian pembiayaan , kepala bagian operasional,  nasabah  pembiayaan mudhrabah , nasabah deposito mudharabah , customer  service yang menangani  deposito mudharabah.
Sedangkan  data  sekunder  akad deposito mudharabah dan bilyet deposito mudharabah.
Dalam  penelitian  ini  metode pengumpulan  data  dilakukan  melalui dua  tahap  antara  lain  wawancara dilakukan  secara  langsung  kepada informan  yang  berkaitan  dengan penelitian yakni informan yang memiliki  keterlibatan  langsung  yang telah disesuaikan dengan job
desk dalam praktik pembiayaan mudharabah dan deposito mudharabah. Sedangkan  dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan  dengan  penelitian  yakni yang  berhubungan  dengan  akad deposito mudharabah dan  bilyet deposito mudharabah .
Penelitian  ini  menggunakan trianggulasi  untuk  menguji  derajat kepercayaan  ( credibility) .  Trianggulasi
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara  lain  trianggulasi  sumber  dan trianggulasi  teknik.Teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  menggunakan  Miles  dan Hubberman  (1984)  meliputi  data reduction , data display, dan clonclusion.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pembiayaan
Mudharabah  pada  PT.  BPRS  Asri
Madani Nusantara Dalam
pembiayaan mudharabah di  BPRS  Asri  Madani
Nusantara  menggunakan  sistem  bagi hasil.Sistem  bagi  hasil  ini  dilakukan oleh mudharib dengan shahibul  maal yang  dituangkan  di  dalam  akad pembiayaan. Pelaksanaan
pembiayaan mudharabah pada  PT. BPRS Asri Madani Nusantara ditentukan  atas  dasar  kesepakatan antara mitra dengan pihak BPRS.Bagi hasil  ditentukan  oleh  nisbah  yang telah  disepakati  bersama  pada  awal akad  pembiayaan.Nisbah  bagi  hasil merupakan salah satu rukun mudharabah yang mencerminkan imbalan  yang  berhak  diterima  oleh kedua  belah  pihak  yang  ditentukan dalan bentuk persentase.
Jenis  usaha  yang  dibiayai  oleh PT.  BPRS  Asri  Madani  Nusantara adalah jenis usaha di sektor pertanian,  dengan  tenor  atau  jangka
waktu  pembiayaan  maksimal  satu tahun.
Negosiasi  nisbah  bagi hasil  dilakukan  antara  nasabah dengan  pihak  PT.  BPRS  Asri  Madani
Nusantara dengan menganalisis
proyeksi keuntungan terhadap proyek atau  usaha  yang  nantinya  akan dibiayai.  Perhitungan  bagi  hasil  dan penetapan nisbah bagi hasil disesuaikan  dengan  analisis  usaha nasabah  serta  transparansi  dana mengenai  apa  saja  yang  menjadi beban  usaha  nasabah,  kemampuan angsuran, expected return bisnis, dan keuntungan  yang  diperoleh.Besarnya nisbah  yang  digunakan  oleh  BPRS Asri Madani Nusantara yaitu 40:60.
Pengembalian modal dilakukan dengan  cara  nasabah  mengangsur setiap  bulan  sesuai  dengan  margin yang  telah  ditentukan  oleh  pihak BPRS.  Pihak  bank  membuat cash flow sebagai dasar untuk
memproyeksikan  keuntungan  dari usaha  tersebut  sehingga  nantinya dapat  dihitung  angsuran mudharib
secara tetap setiap bulannya. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan pada  akad  pembiayaan.  Apabila terdapat  nasabah  yang  menunggak, maka  pihak  bank  akan  melakukan kunjungan  nasabah  dan  membuat laporan  kunjungan  lapangan  yang diserahkan kepada kepala cabang.
Proses penagihan pembiayaan macetakan dilakukan oleh tim collection dengan melakukan negosiasi kepada nasabah. Penyelesaian bermasalah dapat dilakukan  melalui  pengurangan  bagi hasil, dimana nasabah hanya membayar  pokok  pinjamannya  saja. Apabila  terjadi  wan  prestasi  maka penyelesaiannya bisa melalui
pengadilan  sengketa  syari’ah  yakni pengadilan agama. Pembiayaan
mudharabah merupakan  jenis  pembiayaan  yang berlandaskan  atas  kepercayaan  dan kejujuran  namun  demikian  untuk menghindari risiko terhadap pembiayaan  tersebut,  pihak  BPRS meminta  agunan  tertentu  kepada mudharib .  Dalam  konteks business risk, pembiayaan mudharabah merupakan  jenis  pembiayaan  yang berisiko  tinggi (high  risk) ,  sehingga dalam  hal  ini  bank    diperkenankan untuk  meminta  agunan  kepada nasabah  yang  digunakan  sebagai jaminan apabila terjadi wanprestasi.

## Implementasi Deposito Mudharabah
Pada PT. BPRS Asri Madani

## Nusantara
Deposito  merupakan  salah  satu produk  dalam  perbankan  syari’ah untuk menghimpundana pihak ketiga dari  masyarakat.Fatwa  MUI  DSN  No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan
bahwa bentuk deposito
yang dibenarkan  dalam  bank  syari’ah adalah  deposito mudharabah. Aplikasi dalam prinsip mudharabah, penyimpan  atau  deposan  bertindak sebagai  pemilik  modal,  dan  bank sebagai mudharib (pengelola).Dana
tersebut digunakan bankuntuk disalurkan melalui pembiayaan mudharabah .Pihak bank dalam kapasitasnya  sebagai mudharib dapat melakukan  pembiayaan mudharabah yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syari’ah.
Produk deposito pada BPRS Asri
Madani Nusantara
merupakan produk  investasi  berjangka  waktu tertentu.Jangka  waktu  deposito  pada BPRS Asri Madani Nusantara bersifat
fleksibel  antara  1,  3,  6  atau  12
bulan.Pada produk
deposito mudharabah , bank akan menerbitkan tanda  bukti  setoran  deposito  yakni berupa bilyet deposito. Deposito yang telah  jatuh  tempo  dapat  dicairkan atau  diperpanjang  secara  otomatis dengan  sistem  ARO  ( Authomatic  Roll Over) dimana  nasabah  tidak  perlu
untuk tanpa melakukan akad
perjanjian barudengan tentunya
dengan  segala  ketentuan  yang  tidak menyimpang dari prinsip syari’ah.
Keuntungan  atau return pada deposito mudharabah tergantung pada  perolehan  keuntungan  dari pembiayaan mudharabah.
Keuntungan  yang  diperoleh  dari penyaluran  dana  tersebut  bersifat tidak tetap atau fluktuatif hal ini pula yang menyebabkan deposan mendapatkan hasil nisbah keuntungan yang fluktuatif. Fluktuasi jumlah  nisbah  atas  bagi  hasil  yang didistribusikan kepada deposan dipengaruhi  oleh  keuntungan  yang diperoleh  atas  pengelolaan  dana tersebut  melalui  berbagai  macam usaha  yang  sesuai  dengan  prinsip syari’ah yang dilakukan bank.
Asumsinya  apabila  bank  memperoleh keuntungan yang besar, maka semakin  besar  pula  perolehan  bagi hasilnya.  Sehubungan  dengan  hal tersebut  berikut  petikan  wawancara dengan  ibu  Friska  sebagai customer
service : “Kami di syari’ah pendapatan selalu naik turun,  tiap  bulan  tidak sama  jadi  bagi  hasil  untuk deposito mengikuti pendapatan kami.” Adapun metode perhitungan bagi hasil BPRS Asri Madani Nusantara menggunakan metode revenue sharing . Porsi bagi hasil yang diberikan kepada deposan tergantungdengan jangka waktu
deposito.  Adapun  porsi  nisbah  yang ditetapkan  oleh  pihak  yakni  deposito 1 bulan sebesar 28%:72%, deposito 3 bulan  sebesar  30%:70%,  deposito  6
bulan sebesar 32%:68% dan deposito 12 bulan sebesar 36%:64%.
Terdapat  dua  mekanisme  dalam pembayaran nisbah bagi hasil
deposito mudharabah untuk shahibul maal ,  yang  pertama  bagi  hasil ditransfer  ke  rekening  tabungan  atas nama shahibul maal, untuk mekanisme yang pertama ini, shahibul maal diharuskan mempunyai rekening tabungan, sedangkan  mekanisme  yang  kedua bagi  hasil  ditambahkan  pada  pokok deposito.Pembayaran bagi
hasil dilakukan  oleh  bank  setiap  akhir bulan berjalan.
Proses  pencairan  deposito  dapat dilakukan  pada  akhir  masa  jatuh tempo.  Namun  untuk  kemudahan bagi  nasabah,  BPRS  Asri  Madani Nusantara  ini  telah  menggunakan sistem  ARO (Authomatic  Roll  Over) yakni  sistem  yang  secara  otomatis akan  memperpanjang  jatuh  tempo deposito,  tanpa  nasabah  tersebut harus datang ke bank dan melakukan akad baru.
Pencairan deposito sebelum
jatuh  tempo  di  BPRS  Asri  Madani Nusantara  dapat  dilakukan  dengan ketentuan shahibul  maal dibebaskan dari biaya denda atau penalti, namun nisbah  bagi  hasil  yang  muncul sebelum  masa  jatuh  tempo  tidak diberikan  kepada shahibul  maal .  Hal tersebut  dinyatakan  oleh  ibu  Friska
selaku customer service dalam wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  di  Kantor  BPRS  Asri  Madani sebagai berikut ini:
“Tidak  ada  penalti  cuma seperti ini, misalnya mbaknya buka deposito tanggal  12,  pasti  bulan kedepan  tanggal  12  lagi,  12 lagi,  tgl  12  lagi  secara otomatis.  Mbaknya  tanggal 10  nutup  deposito,  berarti tanggal  12  bulan  kemarin sampai dengan 10 bulan ini tidak  dapat  bagi  hasil  gitu aja. Alasannya sebelum tanggal jatuh temponya sudah  ditutup.Perhitungan sistem seperti itu.”
Dari  uraian  tersebut  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  besar kecilnya  bagi  hasil  yang  diberikan oleh  BPRS  Asri  Madani  Nusantara tergantung  pada  hasil  investasi  atau keuntungan  yang  diperoleh  bank selaku mudharib .

## Analisis Bentuk Nilai-Nilai Keadilan
Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Asri Madani Nusantara Berdasarkan  hasil  penelitian pada praktik pembiayaan mudharabah dan deposito mudharabah pada  BPRS  Asri  Madani Nusantara belum sepenuhnya dilakukan secara kaffah atau menyeluruh. Bentuk nilai-nilai
keadilan  dalam  praktik  pembiayaan mudharabah di    BPRS  Asri  Madani
Nusantara  yang  peneliti  kaji  yaitu, yang  pertama, melarang  adanya unsur  riba  dalam  transaksi  pada pembiayaan mudharabah .  Definisi riba  yang  dirumuskan  oleh  Imam Sarakshi  dalam  Mabsur  Juz  XII halaman  109  bahwa  riba  merupakan tambahan  yang  disyaratkan  dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang  dibenarkan syari’ah atas penambahan tersebut.
Perhitungan  bagi  hasil  pada BPRS  Asri  Madani  Nusantara  yaitu dengan menggunakan metode revenue sharing. Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa
DSN  MUI  No.15/DSN-MUI/IX/2000
yang  menyebutkan  bahwa  pada dasarnya LKS diperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (NRS) maupun  bagi  untung (profit  sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah). Dasar perhitungannya berasal dari
pendapatan  yang  diterima  sebelum dikurangi dengan biaya-biaya dimana nisbah  akan  dibagikan  kepada  pihak bank  dan  deposan  sesuai  dengan kesepakatan.
Proses pembagian keuntungan dalam konsep net revenue  sharing (NRS)  menunjukkan biaya  operasional  yang  dikeluarkan oleh mudharib tidak  diperhitungkan, hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  biaya operasional  akan  ditanggung  oleh mudharib .  Kelemahan  dari  metode revenue  sharing, apabila  usaha  yang
dijalankan mengalami kerugian,
maka  pihak mudharib yang  akan menanggung kerugian, sehingga metode ini dianggap kurang
memberikan  keadilan  bagi  pihak mudharib. Secara  ideal profit  sharing lebih mencerminkan laba sesungguhnya,  karena  diperoleh  dari perhitungan pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Namun,  metode profit  sharing sulit untuk  diterapkan,  karena  membuka peluang  pihak mudharib melakukan terjadinya assimetric  information yang dapat merugikan pihak lain.
Dari  hasil  penelitian  dilapangan menunjukan bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil yang
dilakukan  oleh  bank  yaitu  dengan membuat  proyeksi  keuntungan  yang telah  ditetapkan  di  awal  akad (pre fixed  profit) ,  persentase  bagi  hasil berdasarkan expected  return, dan pembayaran  bagi  hasil  secara  tetap tiap  bulannya.  Perhitungan  hasil belum dilakukan sesuai dengan PSAK 105  point  22  yakni  pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui bahwa berdasarkan  laporan  bagi  hasil  atas realisasi  penghasilan  usaha  dari pengelola  dana.  Tidak  diperkenankan mengakui  pendapatan  dari  proyeksi usaha.
Penetapan pembayaran bagi hasil  secara  tetap  menunjukkan
bahwa usaha yang dijalankan mudharib selalu mendatangkan
keuntungan,  padahal  pendapatan yang  dihasilkan  pada  pembiayaan mudharabah bersifat  fluktuatif.
Penetapan  keuntungan  diawal  dan persentase  bagi  hasil  secara  tetap tersebut mengindikasikan bahwa bank  masih  belum  menjalankan sistem  bagi  hasil  secara  murni dimana  bank  telah  memarginalkan bagi  hasil  secara  tetap  sehingga mengindikasikan  bahwa  transaksi ribawimasih  muncul  dalam  transaksi tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamla (2009)  yang  menyebutkan  bahwa bank  syari’ah  saat  tidak  menerapkan sistem profit  and  loss  sharing namun menerapkan  sistem  bunga  yang besarnya  ditetapkan  diawal  akad sehingga sama halnya dengan konsep yang dianut oleh bank konvensional.
Transaksi ribawi tentunya bertentangan  dengan  AlQuran  yang menjadi sumber hukum yaitu Q.S. Al-
Baqorah  275-289  dengan  terjemahan sebagai berikut:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)  jika  kamu  orang- orang  yang  beriman.  Maka jika kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa  riba),  maka  ketahuilah bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya akan  memerangimu.  Dan jika bertaubat (dari
pengambilan  riba),  maka bagimu pokok hartamu.Kamu tidak menganiaya  dan  tidak  pula dianiaya. “
Dari uraian larangan riba diatas, dapat disimpulkan bahwa esensi nilai keadilan  yang  mengandung  larangan unsur riba belum  dilakukan  dalam transaksi    pembiayaan mudharabah pada  BPRS  Asri  Madani  Nusantara. Untuk  itu  bank  diharapkan  mampu untuk melaksanakan seluruh transaksi  pembiayaan mudharabah sesuai dengan prinsip syari’ah dimana  sistem  bagi  hasil  ditentukan tidak berdasarkan proyeksi keuntungan,  namun  didasarkan  atas hasil  yang  diperoleh  setelah  proyek selesai dilaksanakan. Dengan demikian nilai keadilan dapat
diperoleh  bagi  kedua  belah  pihak, yakni mudharib dan shahibul maal.
Kedua, melarang  adanya  unsur gharar dalam  transaksi  pembiayaan mudharabah . Adapun larangan unsur gharar dalam  transaksi  pembiayaan mudharabah ditujukkan pada pemberian  informasi  secara  jelas  dan transparan antara  kedua belah pihak yakni shahibul maal dan mudharib. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwabank belum memberikan informasi secara lengkap kepada mudharib diantaranya mengenai mekanisme pembagian
hasil  usaha.  Hal  ini  terlihat  dari
ketidakpahaman
mudharib atas mekanisme  pembagian  hasil  usaha, dimana mudharib berasumsi  bahwa
pembagian hasil usaha akan dilakukan  oleh  bank  pada  saat  masa berakhirnya  akad  (tenor  atau  jangka waktu).  Sehingga  penting  untuk manajemen memberikan edukasi syari’ah  kepada mudharib mengenai produk pembiayaan mudharabah.
Selanjutnya  kendala  yang  ada dilapangan adalah pihak bank
menilai  bahwa mudharib kurang transparan atau melakukan
manipulasi  dalam  melaporkan  bagi hasil atas usaha yang dijalankan yang mengakibatkan  salah  satu  pihak akan  dirugikan.Menurut  Harahap (2008)  bahwa  untuk  menjaga  salah satu  pihak  tidak  dirugikan  dalam perjanjian baik utang piutang, perjanjian kerjasama
baik mudharabah maupun musyarakah maka  pencatatan  merupakan  hal penting  untuk  dilakukan.  Demikian pula,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan prinsip dasar dari
konsep
mudharabah yakni keterbukaan, amanah  dan  kejujuran  baik  dari
pihak shahibul maal maupun mudharib, sehingga esensi  nilai keadilan  yang  mengandung  larangan unsur gharar belumdilakukan dalam transaksi  pada  praktik  pembiayaan mudharabah di  BPRS  Asri  Madani Nusantara . Untuk
itu pihak
manajemen, perlu melakukan verifikasi dan menyeleksi calon
mudharib yang  memiliki  karakter amanahdalam  menjalankan  proyek atau usaha.
Ketiga ,  larangan maysir dalam implementasi pembiayaan mudharabah. Ketentuan fiqih
muamalah  melarang  adanya  unsur maysir (unsur  judi  atau  spekulatif) dalam setiap transaksi bisnis. Dengan kata  lain, maysir dapat  dikatakan untung-untungan  karena  hasilnya bisa  untung  bisa  juga  rugi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS
Asri Madani Nusantara dalam menyalurkan pembiayaan
mudharabah kepada jenis usaha yang nyata  (riil)  dan  tidak  bertentangan dengan  syari’ah  yakni  pada  sektor pertanian,
kontraktor dan perdagangan.Hal  ini  dapat  diartikan bahwa dalam memperoleh keuntungan,  bank  telah  melakukan transaksi  dengan  jenis  usaha  yang dihalalkan.Sehingga esensi nilai keadilan  yang  mengandung  larangan unsur maysir sudah dilakukan dalam transaksi pembiayaan mudharabah.
Keempat ,  larangan dzulm dalam implementasi pembiayaan mudharabah di  BPRS  Asri  Madani
Nusantara,  yaitu  didalam  pembagian risiko  usaha.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan apabila mudharib mengalami kerugian dan
mengakibatkan  pihak mudharib tidak
mampu bayar maka pihak bank akan memberikan keringanan kepada
mudharib hanya  dengan  membayar
pokok dari modal yang telah disalurkan  bank  ( mudharib tidak wajib  mengembalikan  modal  secara utuh).
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan dalam proses pembiayaan dimana fasilitas
pembiayaan mudharabah yang belum berakhir  jangka  waktunya  dialihkan kepada pihak lain dengan jenis usaha berbeda dari akad sebelumnya. Selain itu  jaminan  yang  digunakan  dalam pembiayaan tersebut merupakan jaminan  bukan  atas  nama  nasabah yang bersangkutan. Kondisi demikian merupakan  kasus  yang  banyak terjadi  didunia  perbankan.  Dampak dari  penyimpangan  tersebut,  apabila nasabah  dalam  kondisi  wan  prestasi, maka  secara  hukum  bank  akan kesulitan  dalam  proses  eksekusi jaminan.
Penyimpangan dalam transaksi tersebut juga akan berdampak  merugikan  bagi  nasabah yang  secara  legal  hukum  melakukan akad
pembiayaan mudharabah tersebut.
Kondisi  ini  akan  melahirkan bentuk  ketidakadilan  bagi  nasabah yang  secara  legal  hukum  melakukan akad, yakni ketika pada suatu kondisi
nasabah yang
mendapatkan pengalihan fasilitas pembiayaan tersebut  mengalami  kesulitan  dalam melaksanakan kewajibannya
terhadap  bank  atau  wan  prestasi, maka  secara  legal  hukum  bank  akan tetap  melakukan  proses  tindakan penagihan  kepada  nasabah  yang secara  hukum  melakukan  akad dengan  bank,  walaupun  secara de facto nasabah tersebut sudah menyelesaikan  seluruh  kewajibannya terhadap  bank.  Dari  uraian  diatas, dapat disimpulkan bahwa esensi nilai keadilan  yang  mengandung  larangan dzulm belum dilakukan dalam transaksi  pembiayaan mudharabah.
Dengan  demikian  pihak  manajemen dalam  meningkatkan  kualitas  proses pembiayaan  harusdilakukan  sesuai dengan  kebijakan  dan  prosedur berlaku,  serta  tetap  menjaga  etika bisnis  Islami  baik mudharib maupun shahibul maal . Hasil penelitian terhadap larangan dzulm yaitu  mengenai penetapan  bagi  hasil  dan  pembagian risiko  usaha.  Mekanisme  penetapan bagi  hasil  pada  BPRS  Asri  Madani Nusantara dilakukan mudharib dengan besaran persentase yang telah ditetapkan bank. Penetapan pembayaran  bagi  hasil  secara  tetap atau  flat  tersebut  mengindikasikan bahwa bank tidak mempertimbangkan  apakah  proyek
yang
dijalankan
mengalami
keuntungan  atau  kerugian  sehingga kebijakan  tersebut  dinilai  tidak  adil bagi mudharib. Demikan  pula  apabila usaha  yang  dijalankan  mengalami keuntungan,  maka  bagi  hasil  yang dibayarkan mudharib kepada  bank tetap.  Sehingga  hal  ini  tidak  sesuai dengan  konsep  bagi  hasil  dalam sistem  perekonomian  Islam  dimana penentuan  bagi  hasil  bergantung pada  keuntungan  riil  proyek  yang dijalankan  dan  bersifat  fluktuatif. Dengan  demikian  konsep profit  loss sharing pada  BPRS  Asri  Madani
Nusantara  belum  diimplementasikan dalam tataran praktiknya.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa apabila
mudharib mengalami  kerugian  akibat force  major maka  pihak  bank  akan menanggung  100%  dari  kerugian tersebut.Informasi  tersebut  diperoleh peneliti  melalui  hasil  wawancara dimana  terdapat  kasus  pihak  bank menanggung  100%  kerugian  hasil usaha. Kebijakan bank tersebut, telah sesuai  dengan  fatwa  DSN  No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa:
“LKS  (Lembaga  Keuangan Syari’ah  sebagai  penyedia dana,  menanggung  semua kerugian akibat mudharabah kecuali  jika mudharib melakukan kesalahan  yang  disengaja, lalai atau menyalai perjanjian.”
Dari  uraian  larangan dzulm diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa esensi nilai keadilan yang
mengandung  larangan  unsur dzulum belum  dilakukan  dalam  transaksi pembiayaan mudharabah, sehingga pihak manajemen seharusnya menerapkan  sistem  bagi  hasil  secara ideal  dimana  pihak shahibul  maal selain  mengkontribusikan  dananya, juga  melakukan  pengawasan  atau montoring  secara  itensif  terhadap usaha  yang  dijalankan mudharib sehingga  dapat  meminmalisir  tingkat risiko yang terjadi.
Selanjutnya yang kelima, laranganterhadap transaksi yang mengandung  barang  atau  jasa  yang diharamkan baik pada perolehan dan dzatnya  pada  BPRS  Asri  Madani Nusantara adalah bahwa tidak menyalurkan  pembiayaan  pada  jenis usaha yang haram dzatnya. Contohnya seperti pengolahan
makanan  dan  minuman  yang  haram dzatnya,  peternakan  babi,  bisnis prostitusi,  bisnis  yang  mengandung konten  pornografi.Namun  disalurkan melalui  sektor  pertanian,  kontraktor dan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syari’ah.Dari uraian larangan  haram,  dapat  disimpulkan bahwa  esensi  nilai  keadilan  yang mengandung  larangan  unsur  haram telah  dilakukan  dalam  transaksi pembiayaan mudharabah.
Dari  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kelima  prinsip  keadilan  pihak  bank diharapkan mampu untuk melaksanakan seluruh transaksi pembiayaan mudharabah sesuai dengan  prinsip  syari’ah  dimana sistem  bagi  hasil  ditentukan  tidak berdasarkan  proyeksi  keuntungan, namun  didasarkan  atas  hasil  yang diperoleh  setelah  proyek  selesai dilaksanakan.Serta  bank  dituntut untuk  lebih  teliti  dalam  memilih  dan melakukan  verifikasi  baik  dari  sisi kelayakan  usaha  maupun  dari  sisi karakter  calon mudharib, selain  itu bank  juga  harus  benar-benar  bisa secara konsekuen menjalankan seluruh  transaksi  secara  amanah, adil dan transparan.
Demikian pula, mudharib selaku pengelola  usaha  juga  dituntut  untuk memiliki  etika  bisnis  Islami  yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.  Dengan  upaya  tersebut, diharapkan  nilai-nilai  keadilan  dalam praktik pembiayaan mudharabah dan deposito mudharabah pada BPRS Asri Madani  Nusantara  dapat  diterapkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja.
Analisis Bentuk Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Deposito Mudharabah Pada BPRS Asri Madani

## Nusantara
Hasil  penelitian  selanjutnya nilai-nilai  keadilan  dalam  praktik deposito mudharabah pada BPRS Asri Madani  Nusantara  yaitu  melarang adanya  transaksi  yang  mengandung unsur riba,  dzulm,  maysir,  gharar, dan penggunaan unsur haram  dalam barang, jasa maupun aktivitas operasi. Yang  pertama ,  melarang adanya  unsur riba dalam  transaksi pada deposito mudharabah. Penerapan bagi  hasil  deposito mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara, bentuk keuntungan  atau  bagi  hasil  bersifat fluktuatif (bukan dalam bentuk bunga yang bersifat tetap). Hal ini menunjukkan  bahwa  BPRS  Asri Madani  Nusantara  dalam  melakukan praktik
deposito mudharabah khusunya  dalam  perhitungan  bagi hasil, dimana bank tidak memberikan patokan  secara  pasti  keuntungan yang  akan  diperoleh  oleh  deposan dikarenakan  pendapatan  riil  dapat diketahui  setelah  proyek  usaha  telah berjalan (terealisasi). Sehingga penerapan  bagi  hasil  dalam  deposito mudharabah berbeda dengan penerapan bunga yang ada pada bank konvensional yakni menghindari
transaksi  yang  mengandung  unsur
riba.
Yang  kedua ,  melarang  adanya unsur dzulm (dzalim) dalam transaksi pada  deposito mudharabah .  Hasil
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa
BPRS  Asri  Madani  Nusantara  dalam perannya sebagai lembaga penghimpunan dana khususnya dalam  bentuk  deposito mudharabah , dimana  keuntungan  akan  dibagi sesuai  kesepakatan  kedua  belah pihak  sedangkan  apabila  mengalami kondisi rugi maka  kedua  belah pihak akan menanggung kerugian tersebut.
Hal  ini  tentunya  berbeda dengan praktik yang ada pada sistem bank konvensional, dimana keuntungan  akan  ditentukan  diawal pada  saat  perjanjian  dan  bersifat fixed  rate. Penerapan  bunga  pada bank konvensional akan tetap dibayarkan  tanpa  melihat  kondisi bank  mengalami  keuntungan  atau kerugian.  Hal  inilah  yang  menjadi pembeda  antara  sistem  bagi  hasil pada bank syari’ah dengan penerapan bunga  pada  bank  konvesional.Dari uraian  larangan dzulm diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  esensi  nilai keadilan  yang  mengandung  larangan unsur dzulum telah  dilakukan  dalam transaksi deposito mudharabah.
Yang ketiga, larangan larangan maysir dalam  implementasi deposito mudharabah di  BPRS  Asri Madani Nusantara, bahwa BPRS telah melakukan pengelolaan dana deposito
mudharabah sesuai dengan ketentuan  syari’ah  yaitu  melakukan investasi pada sektor riil dimana jenis usaha  yang  dibiayai  nyata  dan  tidak bersifat  spekulatif  (usaha  yang  tidak riil  dan  menjadikan  uang  sebagai komoditas
yang dapat diperjualbelikan)  serta  menempatkan dana  tersebut  kepada  bank  syari’ah berupa tabungan, deposito dan giro.Hal  ini  menunjukkan  bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung  larangan maysir telah dilakukan  dalam  transaksi  deposito mudharabah.
Yang keempat, larangan gharar dalam  implementasi  deposito mudharabah di  BPRS  Asri  Madani Nusantara,  bank  belum  sepenuhnya menginformasikan  kepada  deposan mengenai  penentuan  prinsip  bagi hasil, namun bank hanya menginformasikan  mengenai  besaran nisbah bagi hasil dan tidak memberikan informasi gambaran jumlah  return  yang  akan  diperoleh oleh  nasabah.  Sebagai  pedoman  dari expeceted  return ,  bank  menggunakan data equivalent  rate dari  data  bulan sebelumnya  dikarenakan  pendapatan riil  hanya  dapat  diketahui  setelah realisasi  dari  hasil  investasi.Hal  ini menunjukkan  bahwa  esensi  nilai keadilan  yang  mengandung  larangan gharar telah dilakukan dalam transaksi deposito mudharabah.
Selanjutnya yang
kelima,
larangan haram dalam  implementasi deposito mudharabah di  BPRS  Asri Madani  Nusantara  bahwa  dalam mengelola dana pihak ketiga khususnya  deposito  mudharabah, dana tersebut
diputar atau
disalurkan dalam bentuk pembiayaan riil  (nyata).  Pembiayaan  riil  yang dilakukan  oleh  BPRS  Asri  madani
nusantara adalah pada sektor pertanian  dan  perdagangan  yang dihalalkan.Yang  kedua  dalam  bentuk investasi  pada  bank-bank  syari’ah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro.Hal  ini  menunjukkan  bahwa esensi nilai keadilan
yang mengandung  larangan haram telah dilakukan  dalam  transaksi  deposito mudharabah.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan, dapat disimpulkan antara lain:
1. Bentuk  nilai-nilai  keadilan  pada praktik  pembiayaan mudharabah yang  melarang  adanya  unsur haram terlihat  dimana  bank hanya  menyalurkan  pembiayaan mudharabah pada  jenis  usaha yang  nyata  (riil)  dan  tidak bertentangan dengan syari’ah yakni  pada  sektor  pertanian, kontraktor  dan  perdagangan.  Hal
ini  dapat  diartikan  bahwa  dalam memperoleh  keuntungan,  bank telah melakukan penyaluran pembiayaan  pada  jenis  usaha yang dihalalkan dan dalam perolehan  keuntungannya  tidak bersifat spekulatif. Dengan
demikian larangan transaksi yang mengandung  unsur haram dan maysir telah  dilakukan  dalam transaksi pembiayaan
mudharabah pada  BPRS  Asri
Madani Nusantara.
2. Bentuk  nilai-nilai  keadilan  dalam praktik deposito mudharabah pada BPRS Asri Madani Nusantara  ditunjukkan  dengan bank  tidak  memberikan  patokan secara  pasti  keuntungan  yang akan  diperoleh  oleh  deposan dikarenakan pendapatan riil
dapat  diketahui  setelah  proyek usaha  telah  berjalan  (terealisasi), dengan  demikian  penerapan  bagi hasil dalam deposito mudharabah berbeda dengan penerapan bunga yang ada pada bank konvensional yakni menghindari transaksi yang mengandung
unsur riba.
Selanjutnya  bentuk  nilai-nilai keadilan  lainnya  dalam  praktik deposito mudharabah pada  BPRS ini  adalah  bagi  hasil  tidak dinyatakan  dalam  bentuk fixed rate yang ditentukan diawal akad, karena  seperti  kita  ketahui,  dana
pihak  ketiga  ini  juga  disalurkan dalam  berbagai  bidang  usaha yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah, dan pada setiap  penyaluran  pembiayaan inipun  mempunyai  keuntungan yang  tidak  tetap  di  setiap bulannya, maka dari itu pemberian  bagi  hasil  bagi  para deposan akan selalu fluktuatif. Hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan  bahwa  BPRS  Asri Madani Nusantara dalam perannya sebagai lembaga penghimpunan  dana  khususnya dalam bentuk deposito mudharabah , dimana keuntungan akan  dibagi  sesuai  kesepakatan kedua  belah  pihak  sedangkan apabila  mengalami  kondisi  rugi maka  kedua  belah  pihak  akan menanggung  kerugian  tersebut.
Dengan  demikian  transaksi  yang mengandung larangan unsur haram,  maysir dan dzulm telah
dilakukan dalam transaksi
deposito mudharabah pada  BPRS .
Selanjutnya, larangan yang
mengandung  unsur gharar telah dilaksanakan pada transaksi deposito mudharabah .  Hal  ini
ditunjukkan  dalam  pemberian informasi kepada deposan, dimana bank hanya menginformasikan mengenai besaran  nisbah  bagi  hasil  dan
tidak  memberikan  janji  jumlah bagi  hasil  yang  akan  diperoleh oleh  nasabah.  Sebagai  pedoman dari expeceted return , bank menggunakan data equivalent rate dari  data  bulan  sebelumnya dikarenakan pendapatan riil hanya  dapat  diketahui  setelah realisasi  dari  hasil  investasi.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  esensi nilai  keadilan  yang  mengandung larangan gharar telah  dilakukan dalam transaksi deposito mudharabah. 3. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa transaksi pembiayaan mudharabah pada    BPRS  Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya  mengandung  nilai- nilai keadilan. Seperti yang diketahui nilai keadilan mengandung  lima  prinsip  yakni larangan riba,  gharar,  dzulm, maysir ,  dan  larangan haram dalam  setiap  transaksi.  Dari kelima prinsip tersebut BPRS Asri Madani Nusantara hanya
menjalankan  dua  prinsip  yakni transaksi  yang  melarang  adanya unsur maysir dan haram. Hal  ini dapat  dilihat  dari  BPRS  telah menyalurkan  pembiayaan  pada sektor  riil  yang  dihalalkan  dalam dzatnya yang perolehan keuntungannya tidak bersifat
spekulatif.  Adapun  bentuk  nilai
keadilan  yag  mengandung  unsur pelarangan riba,  gharar dan
dzulm belum  dilakukan  oleh
bank.  Untuk  memenuhi  kelima prinsip  keadilan  pihak  bank diharapkan mampu untuk melaksanakan  seluruh  transaksi pembiayaan mudharabah sesuai
dengan  prinsip  syari’ah  dimana sistem bagi hasil ditentukan tidak
berdasarkan proyeksi keuntungan,  namun  didasarkan atas  hasil  yang  diperoleh  setelah proyek selesai dilaksanakan. Serta  bank  dituntut  untuk  lebih teliti dalam memilih dan melakukan verifikasi baik dari sisi kelayakan  usaha  maupun  dari sisi  karakter  calon mudharib,
selain itu bank juga harus benar- benar  bisa  secara  konsekuen menjalankan  seluruh  transaksi
secara amanah, adil dan transparan. Demikian
pula,
mudharib selaku  pengelola  usaha juga  dituntut  untuk    memiliki etika bisnis Islami yang menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran dan keadilan. 4. Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa transaksi deposito mudharabah pada  BPRS  Asri Madani Nusantara telah mengandung  nilai-nilai  keadilan. Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa
BPRS  telah  menjalankan  kelima
prinsip nilai keadilan yaitu bentuk larangan yang mengandung  unsur riba,  maysir, gharar,  dzulm dan  haram  dalam transaksi deposito mudharabah.

## REFERENSI
Alqur’an dan Terjemahannya.
Adnan, M. A. 2014. Pemahaman Dan Akseptansi  Para  Bankir  Syari’ah dan Manajemen Lembaga Keuangan  Syari’ah  Terhadap Pendekatan  Economic  Value  Of
Time Untuk Produk Murabahah. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi I  Vol.  23  No.  2 Desember 2014. Alamsyah Halim. 2012. Perkembangan dan Prospek Perbankan  Syari’ah  Indonesia:
Tantangan  Dalam  Menyongsong MEA 2015
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2011. Bank  Syari’ah  Dari  Teori  Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani
Creswell,  John  W.  2010. Research Design  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Friyanto.2010.  Analisis  Implementasi Pembiayaan  Mudharabah  dan Risiko-Risikonya. Tesis .  Malang: Program  Magister  Akuntansi Brawijaya. Tidak Dipublikasikan. Hadi,  A.Chairul.  2011.  Problematika Pembiayaan  Mudharabah  Di Perbankan  Syari’ah  Indonesia. Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No, 2.
Husain, S dan Abdullah, W. 2015.Metofara  Amanah  Dana Pihak  Ketiga  (DPK)  Sebagai Penopang Asset Perbankan
Syari’ah  Ditinjau  Dari  Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT.Bank BNI Syari’ah Cabang Makasar). Jurnal Iqtisaduna, Volume 1, Nomor 2 .
Ismail, 2011. Perbankan Syari’ah. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ismanto,  Kuat.  2009. Manajemen Syari’ah .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Kamla,  R.  2009. “Critical  Insight  Into Contemporary Islamic Accounting” Critical  Perspective on  Accounting.  20:  921-932.
Karim,  Adiwaman.  2003. Bank  Islam Analisa Fiqih dan Keuangan . The International Institute Of Islamics  Thought  Indonesia  : Jakarta. Khudduri, Majid. 1999. Teologi Keadilan Prespektif Islam . Surabaya: Risalah Gusti. Koni, Wiwin. 2014. Sistem Bagi- Hasil Musyarakah  Dalam  Perspektif Amanah  (Studi  Pada  Bank Muammalat Cabang Gorontalo). Tesis . Malang: Universitas Brawijaya. Madjid, M. N. 2011.Nuansa Konvensional  Dalam  Perbankan Syari’ah. Jurnal  Kajian  Ekonomi Islam  dan  Kemasyarakatan. 3 (1): 1-32.

## Maharani, Satia Nur.2010. Mereduksi
Agency  Problem  Pada  Kontrak Mudharabah  Melalui  Bingkai Amanah. Tesis . Malang: Universitas Brawijaya. Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syari’ah:  Fiqh  Muamalah. Ed.  1. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Mawardi.2007. Konsep Al-Adalah dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam . HukumIslam,  (Online),  Vol.VII No. 5
Miles  dan  Huberman.2004. Metode Penelitian  Sosial. Bandung:  PT Refika Aditama.
Moleong  J  Lexy.  2009. Metodologi
Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Muhammad.  2004. Bank  Syari’ah Analisis  Kekuatan,  Kelemahan, Peluang, dan Ancaman , Yogyakarta: Ekonisia.
Muhammad,  Rifqi.  2010. Akuntansi Keuangan  Syari’ah,  Konsep  dan Implementasi  PSAK  Syari’ah _
Ed.2,_1. Yogyakarta: P3E1 Press. Novianto,  A.S  dan  Hadiwidjojo,  D. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syari’ah di Indonesia. Jurnal Aplikasi Dan Manjemen Volume 11 Nomor 4 .
Pramono,  Heri.  2013.  Optimalisasi Pembiayaan  Berbasis  Bagi  Hasil Pada Bank Syari’ah Di Indonesia. Jurnal AccountingAnalysis. ISSN2252-
6765. Primasari,  N.H.  2010. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perkembangan Perbankan Syari’ah. Staf  Pengajar  Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus. Rahmanti,  V.  N.  2013.  Mengapa Perbankan Syari’ah Masih Disamakan  Dengan  Perbankan Konvensional. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam Imanensi.  Volume  1  No.  1 Halaman 1-74. ISSN 2339-1847.

## Rahmanti,  V.N.  2012.  Sebuah  Kajian
Mengapa  Akuntansi  Syari’ah Masih  Sulit  Tumbuh  Subur  Di Indonesia. Jurnal  Akuntansi  dan Investasi Vol. 13 No. 2, halaman: 161-179, Juli 2012.
Rahmanti,  V.  N,  Mulawarman,  A.D,
Kamayanti,  A.  2013.  Menggeser Paradigma Stock Concept Menuju Flow  Concept :  Kritik
Atas Net  Revenue  Sharing Pada Akuntansi Mudharabah.
Rivai,  V  dan  Arifin,  A.  2010. Islamic Banking:  Sebuah  Teori  Konsep dan  Aplikasi.  Edisi  Pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. Tsabita, Rachmania. 2014. Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenemonologi. Tesis .  Malang: Universitas Brawijaya.
Triyuwono,  Iwan.  2009. Perspektif, Metodologi,  dan  Teori  Akuntansi Syari’ah .  PT  Raja  Grafindo: Jakarta.
Universitas  Jember.  2016.  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah . Jember:
UPT Penerbitan Universitas Jember Yahya,  M  dan    E.Y.  Agunggunanto. 2011. Teori bagi hasil ( profit and loss  sharing)  dan  perbankan syarih dalam ekonomi syari’ah.Jurnal Dinamika. ekonomi pembangunan: (1) Yaya, Rizal. 2014. Akuntansi
Perbankan  Syari’ah:  Teori  dan Praktik  Kontemperor. Jakarta: Salemba Empat.