Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 588-593| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4021.588-593
PUTUSAN SELA PERKARA PERDATA BILA PENGGUGAT ASAL MENINGGAL DUNIA
I Kadek Agus Widiastika Adiputra, I Nyoman Gede Sugiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia aguswidiastika87@yahoo.com, nyomansugiartha14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Keputusan  Majelis  Hakim  terhadap  perkara  perdata  No.  414/Pdt.G/2019/PN  Dps,  yang  tetap  melanjutkan persidangan  dan  menetapkan  putusan  sela  meskipun  salah  satu  pihak  penggugat  telah  meninggal  dunia, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah  Agung Republik Indonesia. Nomor 431K/Sip/1973, tanggal 9 Mei  1974.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  pengaturan  putusan  sela  dalam  hukum  acara  perdata  dan menelaah  pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  proses  persidangan  dalam  perkara  putusan  Nomor: 414/Pdt.G/2019/PN Dps saat penggugat asal meninggal dunia. Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum normatif  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  data  yang  digunakan  yaitu  data  hukum primer dan  sekunder  yang dikumpulkan  melalui teknik dokumentasi dengan cara  mengolah dan  menganalisis literatur  hukum  yang  telah  terkumpul  menggunakan  argumentasi  hukum.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan bahwa pengaturan putusan sela diatur dalam Pasal 185 HIR/196 RBg. Putusan sela dapat dibedakan ke dalam 4 golongan,  yaitu  preparatoir,  interlocutoir,  insidentil,  dan  provisi.  Pertimbangan  hakim  dalam  perkara  perdata Nomor: 414/Pdt.G/2019/PN Dps Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menggabungkan diri sebagai Penggugat Intervensi dengan dasar hukum sengketa kepemilikan tanah beserta bangunan di atasnya dengan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai pembeli yang beritikad baik.
Kata Kunci: Gugatan, Hukum Acara Perdata, Putusan Sela

## Abstract
The decision of the Panel of Judges on Civil Case No. 414/Pdt.G/2019/PN Dps, which continued the trial and set  an  interim  decision  even  though  one  of  the  plaintiffs  had  died,  contradicted  the  Jurisprudence  of  the Supreme Court  of the Republic of  Indonesia  Number 431K/Sip/1973, dated May 9, 1974. This study aimed to examine  the  setting  of  interlocutory  decisions  on  the  civil  procedural  law  and  examine  the  judge's considerations  in  determining  the  continuation  of  the  trial  process  in  the  case  of  decision  Number: 414/Pdt.G/2019/PN Dps when the original plaintiff died. This research was designed by using normative legal research and legislation approaches. The data used were primary and secondary legal data collected through documentation  techniques  by  processing  and  analyzing  legal  literature  that  had  been  collected  using  legal arguments.  The  results  of  the  study  indicated  that  the  provision  of  interlocutory  decisions  was  regulated  in Article  185  HIR/196  RBg.  Interlocutory  decisions  could  be  divided  into  4  groups,  namely  preparatory, interlocutor, incidental, and provisional. The judges' considerations in civil cases Number: 414/Pdt.G/2019/PN Dps The Intervenient asked the Panel of Judges to be given the position of a Plaintiff-Intervenor based on the legal basis of disputes over property rights, over the land and buildings on it with the Intervenient's position as a buyer in good faith.
Keywords: Lawsuits, Civil Procedure Law, Interim Judgment

## I. PENDAHULUAN
Negara  Hukum  seperti  Negara  Indonesia  memiliki  beragam  aspekperaturan  hukum  yang  memiliki sifat  memaksa  dan  tentunya  memiliki  sanksi  yang  tegas  apabila  peraturan  tersebut  dilanggar (Satjipto,  2000) .  Selain  itu,  negara  hukum  juga  memiliki arti  sebagai  sebuah  sistem  negara  yang diatur  sesuai  dengan  hukum  yang  saat  ini  sedang  berlaku,  yang  adil  dan  tersusun  dalam  suatu konstitusi,  dimana  setiap  orang  yang  ada  di  dalamnya,  baik  yang  memerintah  maupun  yang diperintah,  harus  patuh  pada  hukum  yang  sama (Junadai,  2016) .  Definisi  dasar  dari  hukum  yakni aturan yang memiliki sifat memaksa untuk menentukan perilaku seseorang di kehidupan masyarakat yang  dibuat  oleh  badan  resmi  yang  berwenang,  dimana  pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap peraturan tersebut memberikan keputusan, dengan ketentuan yang berlaku (Sianturi, 2002) .
Segala  perbuatan  dan  tingkah  laku  individu  atau  seseorang  atau  organisasi  yang  menyangkut individu atau organisasi lainnya maupun kepentingan sosial dimasyarakat akan terjamin hak-hak dan kewajibannya.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  terutama  di  masyarakat  dalam  menjalankan  hak  dan kewajiban  sebagai  seorang  warga  negara,  tidak  jarang  seseorang  atau  sebuah  organisasi  memiliki pertentangan  atau  permasalahan  hukum  yang  membuat  salah  satu  pihak  merasa  haknya  dirugikan, dihilangkan  atau  dicederai,  namun  halnya  seseorang  atau  organisasi  yang  merasa  hak-haknya  telah dirugikan  oleh  pihak  lain,  pihak  yang  merasa  dirugikan  tersebut  tidak  diperkenankan  untuk  main hakim  sendiri  (eigenrichting),  namun  harus  melalui  prosedur  yang  benar  sesuai  ketentuan  hukum yang berlaku saat itu (Achille, 2000) .
Prosedur  yang  dapat  digunakan  dalam  penyelesaian  permasalahan  tersebut  yakni  dengan cara mengajukan gugatan atau tuntutan hak kepada instansi Pengadilan Indonesia.  Permintaan  ganti rugi atas sebuah hak dapat dilihat dalam dua prespektif. Hukum  pidana mengatur tentang perbuatan yang  berkaitan  dengan  pelanggaran-pelanggaran,  kejahatan-  kejahatan  yang  berdampak  pada kepentingan  umum,  yang  disertai  hukuman  pidana  bagi  yang  melakukan,  dimana  tata  cara pelaksanaanya diatur oleh hukum acara  pidana dan hukum perdata  mengatur hukum  yang  berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum dalam hal terjadi pelanggaran atau penyitaan atas aturan/ketentuan  hukum  materiil  tentang  tata  cara  atau  tata  kerja  dalam  hubungan  yang  benar  yang melayani  ketentuan  hukum  materiil,  dimana  tata  cara  pelaksanaanya  diatur  oleh  Hukum  acara perdata  melaui  prespektif  hukum  acara  perdata,  sebelum  seseorang atau  organisasi  yang  merasa haknya  dirugikan  tersebut  melakukan  gugatan  atau  tuntutan  hak  ke  pegadilan,  haruslah  terlebih dahulu  mempunyai  syarat  yang  mutlak sehingga  dapat  mengajukan  gugatan  ke pengadilan, yaitu menjadi landasan adanya sengketa atau perselisihan.
Pengadilan  merupakan  suatu  badan  atau  lembaga  resmi  yang  menjadi  pendukung  dalam manuntaskan  permasalahan  yang  dialami  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  sehingga  tidak  terjadi konflik  yang  membahayakan (Satyastuti  et  al.,  2016) .  Di  dalam  pengadilan,  terdapat  seorang pengadil  (Hakim)  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  berjalannya  suatu  persidangan.  hakim memiliki  kekuasaan  atas  berjalannya  suatu  persidangan  di  dalam  pengadilan  demi  tegaknya  hukum serta  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sehingga putusannya  memberikan  keadilan  kepada  rakyat  Indonesia  khususnya  kepada  para  pihak  yang berperkara.
Implementasi  peradilan  perdata  yang  ideal,  Hakim  harus  bertindak  selaku  penegak  keadilan dan  menegakkan  kepatutan.  Pertimbangan  hukum  sangatlah  penting  dalam  memutuskan  suatu perkara.  Dalam  hal  ini,  para  hakim  harus  berani  mementingkan  faktor  kepatutan,  kelayakan,  serta peraturan  hukum  yang  logis  dalam  mengadakan  keputusan.  Keputusan  tersebut  dapat  memuaskan atau sedikit-dikitnya mendekati kepada memuaskan para pihak yang bersengketa.
Melihat  dan  mempelajari  keputusan  Majelis  Hakim  terhadap  Perkara  Perdata  No. 414/Pdt.G/2019/PN  Dps,  yang  tetap  melanjutkan  persidangan  dan  menetapkan  putusan  sela walaupun salah satu pihak penggugat telah meninggal dunia,  memberikan  sebuah  isu  permasalahan yang  mana  menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  R.I.  Nomor  431K/Sip/1973,  tanggal  9  Mei 1974, dengan patokan hukum yakni penggugat awal meninggal serta tidak terdapat persetujuan yang diberikan  dari  ahli  warisnya  untuk  melanjutkan  gugatan  awal,  maka  gugatan  harus  dinyatakan gugur,  ketentuan  ini  bertentangan  dengan  keputusan  Majelis  Hakim  yang  digunakan  sebagai dasar  untuk  melanjutkan  Perkara  Perdata  No. 414/Pdt.G/2019/PN Dps.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  Untuk  mengetahui pengaturan  putusan  sela  dalam  hukum  acara  perdata  dan    pertimbangan  hakim  dalam  menentukan dilanjutkannya  proses  persidangan  dalam  perkara  putusan  Nomor:  414/Pdt.G/2019/PN  Dps  saat penggugat asal meninggal dunia.

## II. METODE PENELITIAN
Karena  penelitian  ini  berkaitan  dengan  kajian  hukum  yang  bersifat  sosial  maka  pengolahannya didesain  dengan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menerapkan  pendekatan  perundang-undangan, dan yang berhubungan dengan konsep tersebut (konseptual). Sehingga dalam penyusunan penelitian ini,  digunakan  ada  dua sumber  bahan  hukum,  yakni  bahan hukum primer yang terdiri dari Undang- undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Het  Herzine  Indonesisch  Reglement  (HIR), Reglemant  Buaitengewesten  (RBg.),  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
Kehakiman,  Yurisprudensi.  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  sebuah penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer,  contohnya  penjelasan  sesuai  dengan  yang  terdapat  dalam buku-buku ilmu hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi yang  mana  dilakukan  dengan  cara  menginventarisasi  bahan  hukum  seperti  peraturan  perundang- undangan,  literatur  berupa  buku-buku  maupun  bahan  hukum  lainnya  yang  memiliki  hubungan dengan  pengaturan  hukum  acara  perdata (Soejono  &  .Abdurrahman,  2003) .  Analisis  bahan  hukum yaitu  jika  semua  bahan-bahan  hukum  yang  diperlukan sudah terkumpul, lalu bahan hukum tersebut dikumpulkan  dan  dianalisis  dan  akan  dikaji  dan  diberikan  argumentasi  untuk  mendapatkan kesimpulan akhir penelitian ini (Soemitro, 1990) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Gugurnya Gugatan dalam Hukum Acara Perdata
Perkara  perdata  pada  dasarnya  terjadi  dikarenakan  oleh  salah  satu  pihak  merasa  tidak  puas  atau merasa  telah  dilanggar  hak-hak  keperdataannya  atau  kewajiban  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  pihak lainnya.  Perkara  perdata  merupakan  suatu  perkara  mengenai  permasalahan  sehubungan  dengan hak  dan  kewajiban  dalam  ruang  lingkup  perdata,  seperti  permasalahan  tentang  perjanjian pengikatan jual beli, pinjam pakai, pembagian waris, dan lain-lain.
Seseorang, badan hukum atau kumpulan orang-orang yang merasakan oleh karena hak perdata mereka  telah  dirugikan  oleh  pihak  yang  lain,  maka  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  pihak  yang merugikan mereka. Namun diantara pihak- pihak,  harus terjadi perselisihan  dalah hal  hukum. Pihak yang merugikan tersebut juga merupakan orang perseorangan, badan hukum, maupun kumpulan dari beberapa orang. Gugatan adalah sebuah tuntutan hak yang diajukan yang memiliki suatu kepentingan hukum, yang dapat dikabulkan gugatannya oleh hakim apabila kebenarannya dalam gugatan tersebut dapat  dibuktikan  pada  saat  persidangan  pemeriksaan (Chandranegara  &  Fakultas,  2017) .  Gugatan tersebut  haruslah  diajukan  oleh  orang  yang  berkepentingan  atau  kuasanya.  Dasar  hukum  dalam sebuah gugatan pada umumnya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Putusan  merupakan  sebuah  pernyataan  yang  dibuat  langsung  oleh  hakim,  yaitu  sebagai penyelenggara  negara  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  hal  tersebut,  disampaikan langsung saat di dalam persidangan yang mana memiliki tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu  perkara  diantara  para  pihak  yang  berperkara (Pitoyo,  2012) .  Setelah  seluruh  proses pemeriksaan terselesaikan dan sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan dalam persidangan oleh para  pihak,  maka  hakim  akan  memberikan  keputusan  terhadap  hasil  dari  perkara  tersebut. Putusan  yang  disampaikan  oleh  hakim  di  dalam  persidangan  harus  sama  dengan  yang  ditulis. Sebuah  keputusan  yang  sah  adalah  keputusan  yang  diucapkan  oleh  hakim  di  dalampersidangan secara  resmi.  Secara  garis  besar, dalam acara  perdata,  putusan  hakim  dapat  dibedakan  menjadi  dua berdasarkan  waktu  penjatuhannya,  yaitu  putusan  akhir  (eind  vonnis)  dan  putusan  sela  (tussen vonnis).
Putusan  sela  merupakan  suatu  putusan  terhadap  suatu  perkara  yang  dijatuhkan  oleh  hakim sebelum  putusan  akhir  yang  berfungsi  mempermudah  atau  memperlancar  dalam  kelanjutan pemeriksaan  perkara  tersebut.  Dalam  sebuah  Putusan  sela  berisikan  perintah-perintah  yang  harus diikuti  oleh  para  pihak  yang  teribat  dalam  perkara  tersebut.  Putusan  ini  juga  berfungsi  untuk memberikan kemudahan kepada hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang dilakukan sebelum menjatuhkan putusan akhir (Harahap, 2017) . Putusan sela dibagi menjadi 4 golongan,  yaitu  putusan  preparatoir,  putusan  interlocutoir,  putusan  insidentil,  dan  putusan  provisi (provisional).  Tidak  semua  perkara  perdata  dapat  diajukan  sebuah  putusan  sela,  namun  dalam perkara keperdataan  yang  dapat diajukan  putusan  sela  adalah terhadap  sebuah perkara perdata  yang perlu  melakukan  pemeriksaan  di  tempat,  putusan  pemisahan  dari  beberapa  gugatan  yang  telah diajukan, putusan provisi dan putusan yang bertujuan untuk memerintahkan adanya pembuktian yang dilakukan dengan pemeriksaan dari saksi-saksi di dalam persidangan.
Penjatuhan  putusan  sela  ini  penting  karena  merupakan  bagian  dari  proses  peradilan  perkara perdata,  kepentingan  penegakan  hukum  dan  keadilan  di  masyarakat.  Penegakan  hukum  bertujuan untuk  pihak-pihak  yang  mencari  keadilan  tidak  dikecewakan  oleh  lembaga  peradilan  itu  sendiri. Sekalipun  putusan  sela  harus  diucapkan  dalam  sidang,  tidak  dibuat  dengan  putusan  sendiri,  melainkan tertulis dalam berita  acara  sidang.  Hakim  boleh  memberikan  salinan  dari  berita  acara  tersebut, jika
para pihak  menginginkan  putusan  yang  bukan  putusan  akhir  tersebut.  Dalam  prosesnya, putusan sela  dapat  diajukan  banding  hanya  jika  bersama-sama  dengan putusan akhir.

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Dilanjutkannya Proses Persidangan Perkara Putusan Nomor: 414/Pdt.G/2019/PN Dps Saat Penggugat Asal Meninggal Dunia
Surat  gugatan  adalah  sebuah  surat  yang  diajukan  oleh  penggugat  kepada  Ketua  Pengadilan  yang berwenang, dimana di dalamnya berisikan tuntutan dari hak-hak yang di dalamnya berisikan sebuah sengketa dan juga menjadi dasar dari pemeriksaan  dan  serta pembuktian  dari  kebenaran  mengenai suatu  hak  dalam  rengketa  perkara  tersebut (Svinarky  Irene,  2019:2) .  Bentuk  gugatan  yang dibenarkan menurut undang-undang adalah gugatan dalam bentuk lisan dan bentuk tertulis. Gugatan dalam bentuk tertulis merupakan gugatan yang paling umum ditemui dan paling diutamakan. Hal ini ditegaskan  pada  Pasal  188  Ayat  1  HIR  dan  dijelaskan  pula  pada  Pasal  142  ayat  1  RBg.  Menurut kedua  pasal  tersebut  di  atas,  jelas  menyebutkan  bahwa  surat  gugatan  diajukan  dalam  bentuk  surat permohonan  yang  ditandatangani  oleh  penggugat  atau  kuasanya  dan  disampaikan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau tempat tinggal yang sebenarnya.  Penggugat  dalam  perkara  perdata  terlebih  dahulu  harus  mendaftarkan  surat  gugatan  ke Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang.  Dalam  sebuah  gugatan  yang  diajukan  oleh penggugat, akan ada pihak-pihak yang merasa bahwa hak-hak yang mereka miliki tersebut dilanggar, namun pihak yang dirasa melanggar hak  tersebut  tidak  akan  secara  sukarela  akan  melakukan  hal tersebut (Sugeng & Sujayadi, 2012).
Jika  slah  satu  pihak  tidak  dapat  menghdiri  persidangan  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan maka  akan  berlaku  acara  istimewa  seperti  yang  telah  diatur  pada  Pasal  124  HIR  yang  mengatur perihal  gugur  atau  sebelum  pemanggilan,  pihak  penggugat  telah  meninggal  dunia,  maka  perkara tersebut  diserahkan  kepada  pihak  ahli  warisnya  untuk  melanjutkan  atau  mencabut  untuk  tidak melanjutkan perkara yang bersangkutan. Para ahli waris hendaknya datang untuk menghadap Ketua Pengadilan  Negeri  terkait  untuk  menyampaikan  maksud  dan  tujuannyanya  tersebut.  Jika  para  ahli hendak  untuk  melanjutkan  gugatan  yang  telah  diajukan  tersebut,  maka  surat  gugatan  tersebut haruslah diubah dengan memasukkan para ahli waris sebagai penggugat.
Pertimbangan  hakim  adalah  suatu  aspek  yang  pentying  dalam  menentukan  keputusan  yang akan  dibuat  oleh  hakim  yang  memiliki  keadilan,  kepastian  dalam  hukum,  dan  juga  mengandung kegunaan  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  oleh  karena  itu  pertimbangan  yang  diberikan  oleh hakim haruslah teliti, baik, serta cermat. Hakim dalam hal memutuskan perkara haruslah bebas serta tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun. Hakim yang bersifat netral serta tidak memihakdengan pihak manapun,  agar  terciptanya  keadilan  di  dalam  putusan-putusan  yang  dibuat  oleh  hakim  tersebut. Jaminan  dari  kebebasan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  24 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  ditegaskan  juga  dalam  Pasal  1  Ayat  1  Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  peraturan-peraturan  tersebut  merupakan  dasar  Majelis Hakim  dalam  membuat  suaru  putusan.  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan sela  diantaranya  disebabkan  oleh  adanya  pihak  yang  merasa  berkepentingan  dalam  sebuah  perkara perdata  yang  sedang  berjalan.  Seperti  halnya  dalam  perkara  putusan  Nomor:  414/Pdt.G/2019/PN Dps,  dimana  Pemohon  Intervensi  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk  menggabungkan  diri sebagai  penggugat  intervensi  dengan  dasar  hukum  sengketa  hak  kepemilikan  tanah  beserta bangunan  di  atasnya  dengan  kedudukan  pemohon  intervensi  sebagai  pembeli  yang  beritikad  baik. Alasan  inilah  yang  dapat  menjadi  dasar  Majelis  Hakim  memberikan  suatu  pertimbangan  untuk menjatuhkan putusan sela.
Menjatuhkan  suatu  putusan  sela  bukan  merupakan  hal  yang  mudah  untuk  diterima,  sebab putusan  sela  yang  jatuh  tidak  hanya  untuk  keperluan  pemohon  saja,  beberapa  tanggapan  dari pihak  yang  berperkara  juga  tetap  harus  menjadikannya  sebagai  alasan  diterima  atau  tidak permohonan  dari  penjatuhan  putusan  sela  itu.  Jatuhnya  putusan  sela  tersebut  bukanlah  hanya merupakan  kepentingan  dari  pihak-pihak  yang  memohonkan  saja,  tetapi  juga  untuk  menjaga kelancaran  serta  tegaknya  pelaksanaan  dari  hukum  tersebut.  Sebagaimana  diatur  dalam  azas peradilan  perkara  peradata  bahwa  Hakim  dalam  peradilan  harus  bersifat  netral  dan  tidak  berpihak, sedangkan yang berhak membuktikan kebenaran gugatan adalah pihak yang berperkara.
Pokok  perkara  dalam  Register  Nomor:  414/Pdt.G/2019/PN  Dps  ini  mengadili  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Tergugat.  Penggugat  asal  pada  awalnya  datang  menghadap diwakili  oleh  kuasanya  dengan  surat  kuasa  khusus.  Namun,  ketika  proses  persidangan  sedang berjalan, penggugat  asal meninggal dunia.  Penggugat  asal  meninggal  dunia pada tanggal  8 Agustus 2019  sebagaimana  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dan  surat  bukti  pelaporan  kematian  WNI  di luar negeri. Dengan Penggugat asal telah meninggal dunia, para ahli waris dari Penggugat asal yang bukan  pada  hari  yang  sama,  melainkan  pada  hari  berikutnya,  nantinya  menyatakan  akan menggantikan  dan  melanjutkan  perkara  ini  melalui  kuasa  hukumnya,  yang  dibuktikan  pada  surat kuasa  khusus  tertanggal  16  Oktober 2019. Pada hari serta tanggal yang sama, yakni pada tanggal 8 Agustus  2019,  agenda  sidang  adalah  membahas  keikutsertaan  pemohon  intervensi  sebagai  pihak penggugat  intervensi  dalam  perkara  perdata  Nomor:  414/Pdt.G/2019/PN  Dps,  dengan  alasan sengketa hak kepemilikan tanah beserta bangunan di atasnya dengan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai  pembeli  yang  beritikad  baik.  Dalam  persidangan  tanggal  8  Agustus  2019,  terjadi  dua pertistiwa  hukum,  yakni  pemberitahuan  atas  meninggalnya  Penggugat  asal  kepada  Majelis Hakim  dan  penentuan  putusan  sela  tentang  status  bergabungnya  Pemohon  Intervensi  sebagai Penggugat  Intervensi.  Terhadap  pemberitahuan  peristiwa  hukum  meninggal  dunianya  Penggugat asal,  Majelis  Hakim  telah  melanjutkan  persidangan  ketika  pengugat  asal  belum  meiliki  kuasa hukum  dan  ahli  waris  yang  akan  meggantikan  dan  melanjutkan  perkara.  tentang  ahli  waris,  yang mana  memang  telah  menyatakan  akan  menggantikan  dan  melanjutkan  perkara  dengan  kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 16 Oktober 2019.
Berdasarkan  analisis  yang  didapat  dari  tanggal  yang  terdapat  dalam  putusan,  Majelis  Hakim memberikan  keputusan  pada  hari  yang  sama  dimana  penggugat  asal  meninggal  dunia  dan  belum terwakilinya  pihak  Penggugat  Asal  oleh  ahli  warisnya.  Menurut  pasal  1813  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, salah satu sebab surat kuasa gugur atau berakhir adalah  ketika  pemberi  kuasa  meninggal  dunia.  Dengan  demikian,  surat  kuasa  yang  diberikan  oleh Penggugat asal kepada kuasa hukumnya telah gugur

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan analisis data diketahui bahwa Pengaturan dari putusan sela yang diatur dalam Pasal 185 HIR/196 RBg. semua putusan sela harus diucapkan di dalam persidangan, dicatat dalam berita acara dan  para  pihak  dapat  memperoleh  salinan  otentik  dari  berita  acara  yang  berisikan  putusan  sela. Berdasarkan teori dan praktiknya, putusan sela dapat dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil, dan putusan provisi. Fungsi putusan sela dalam suatu perkara perdata Nomor: 414/Pdt.G/2019/PN  Dps ini adalah  mengabulkan permohonan pihak Pemohon  Intervensi  yang  merasa  mempunyai  kepentingan  dalam  perkara  perdata  tersebut  untuk menjadi Penggugat  Intervensi. Pertimbangan  yang diberikan  oleh  hakim adalah  aspek  yang penting dalam  menentukan  sebuah  putusan  yang  dibuat  oleh  hakim  yang  berisi  keadilan,  kepastian  hukum yang  bermanfaat  bagi  pihak  yang  berkaitan  sehingga  dalam  memberikan  pertimbangannya,  hakim haruslah  teliti,  tegas,  baik,  dan  cermat.  Dalam  perkara  perdata  Nomor:  414/Pdt.G/2019/PN  Dps Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menggabungkan diri sebagai Penggugat Intervensi dengan dasar hukum sengketa hak kepemilikan tanah beserta bangunan di atasnya dengan kedudukan Pemohon  Intervensi sebagai  pembeli  yang beritikad baik. Alasan tersebut dapat menjadi salah  satu  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  sela  dalam  perkara  perdata tersebut.

## 2. Saran
Dari  simpulan  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yang  diberikan  peneliti  adalah  bagi  pemerintah, seharusnya  Majelis  Hakim  dapat  lebih  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  sebelum  menjatuhkan suatu  putusan.  Seharusnya  pemerintah  khususnya  badan  hukum  legislatif  dapat  lebih mempertimbangkan  perarturan  tersebut  agar  ditetapkan  menjadi  sebuah  aturan  hukum,  mengingat kasus  tersebut tidak  hanya  sekali  terjadi  di  dalam  peradilan,  dan guna  menghindari  pihak  yang mengalami kasus serupa merasa haknya dirugikan. Bagi masyarakat, untuk menghindari penjelasan bahwa  putusan  sela  hanya  digunakan  untuk  kepentingan  salah  satu  pihak,  dan  diharapkan
masyarakat umum sebagai subjek hukum dapat lebih meningkatkan pemahaman hukum khususnya yang terkait dengan putusan sela dan hukum acara perdata yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Achille, N. (2000). Etika Hukum Beserta Sanksi Elektronik . Jakarta. Sinar Grafika .
Chandranegara,  I.  S.,  &  Fakultas.  (2017).  Desain  Konstitusional  Hukum  Migas  untuk  Sebesar- Besarnya Kemakmuran Rakyat. Jurnal Konstitusi , 14 (1), 45–80 . Harahap,  M.  Y.  (2017). Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafik .
Junadai, M. (2016). Ilmu Negara Sebuah Konstitusi Ideal Negara Hukum . Sinar Grafika: Malang . Pitoyo,  W.  (2012). Strategi  Jitu  Memenangi Perkara  Perdata  dalam  Praktik  Peradilan .  Transmedia Pustaka: Jakarta .
Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti.
Satyastuti,  N.  W.  R.,  Sari,  C.  A.  T.,  &  Vaundra,  V.  A.  (2016).  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. Jurnal Verstek , 4 (2), 10–17. Sianturi, S. R. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan . Storia Grafika. Soejono, & .Abdurrahman, H. (2003). Metode Penelitian Hukum . Jakarta. Rineka Cipta. Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri . Jakarta. Ghalia Indonesia . Sugeng,  B.,  &  Sujayadi.  (2012). Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  dan  Contoh  Dokumen  Litigasi . Kencana: Jakarta .