## JGAR. Volume 1 No 2 December 2020 / Prabowo / Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

## Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur

## Factors Influencing the Implementation of Indonesian Migrant Worker Protection Policies in East Java
Andrew Patric Prabowo 1
1 Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Corresponding author: andrew.patric -2013@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This study aims to explain the factors that influence the success of the implementation of the  Policy  on  the  Protection  of  Indonesian  Migrant  Workers  by  the  Department  of Manpower and Transmigration in East Java with the George C. Edward III approach. This is important considering the need for special attention to PMI who are affected by problems during the pre-placement and post-placement processes. The method used in this research is descriptive qualitative research method. The selection of informants was done  by  purposive  sampling.  Data  obtained  through  interviews,  observation  and documentation. The data analysis technique used qualitative analysis. The results of the research are aspects of good communication and coordination between the Manpower and  Transmigration  Offices  and  the  UPT  who  are  technically  in  charge  of  providing services  related  to  the  problems  experienced  by  PMI.  Factors  that  influence  the successful implementation of policies to protect Indonesian migrant workers include: (a) Communication between stakeholders; (b) Resources; (c) Disposition; (d) Bureaucratic Structure.

## Keywords: Indonesian migrant workers, migrant worker policies

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan pekerja  migran Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur dengan pendekatan George C. Edward III. Hal  ini  penting  mengingat  perlu  adanya  perhatian  khusus  kepada  PMI  yang  terkena masalah  saat  proses  pra  penempatan  dan  paska  penempatan.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan  informan dilakukan  dengan  purposive  sampling.  Data  didapatkan  melalui  wawancara,  observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah aspek komunikasi dan koordinasi yang baik antara Disnakertrans dan UPT yang bertugas  secara  teknis  dibawanya  dalam  penyediakan  pelayanan  terkait  permasalahan yang  dialami  oleh  PMI.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 1 No. 2  December 2020 hal 91-107
https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)
kebijakan  perlindungan  pekerja  migran  indonesia  diantaranya:  (a)  Komunikasi  antar stakeholder; (b) Sumber Daya; (c) Disposisi; (d) Struktur Birokrasi.
Kata kunci : pekerja migran Indonesia, kebijakan pekerja migran

## Pendahuluan
Masalah ketenagakerjaan saat ini salah satunya adalah ketimpangan antara jumlah lapangan  pekerjaan  dan  pertumbuhan  angkatan  kerja  yang  ada  di  Indonesia (http://www.gajimu.com). Data pada tahun 2015 tercatat 128,3 juta angkatan kerja dari total 255,461 juta jiwa penduduk Indonesia (https://www.bps.go.id/) atau lebih dari 50% total  penduduk  Indonesia  berada  pada  usia  angkatan  kerja  (15-60  tahun).  Tidak  hanya pertumbuhan yang timpang, masuknya tenaga kerja asing menambah tingkat persaingan dalam bidang ketenagakerjaan. Pada tahun 2018 tedapat 126 ribu orang tenaga kerja asing yang  bekerja  di  Indonesia,  angka  tersebut  meningkat  70%  dari  tahun  2016 (https://news.detik.com).
Kondisi ini kemudian menyebabkan terjadinya migrasi Pekerja Migran Indonesia untuk  bekerja  ke  luar  negeri  yang dilakukan  oleh para  angkatan  kerja  atau orang  yang berada  dalam  usia  produktif.  Untuk  mengurangi  masalah  ketenagakerjaan pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penempatan tenaga kerja  ke  luar  negeri.  Kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dapat dipandang sebagai kegiatan yang positif bagi Indonesia karena kesempatan kerja di Indonesia masih sangat terbatas dan  nilai  positif  bagi  pihak luar negeri berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi negara yang bersangkutan.
Tabel 1

## Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2015-2018
No. Tahun Total Persentasi (%) 1. 2014 429.874 -16% 2. 2015 275.737 -36% 3. 2016 234.451 -15% 4. 2017 262.899 12% 5. 2018 283.640 8%
Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PUSLITFO BNP2TKI) 2018
Berdasarkan data tabel 1 yang diperoleh dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI), dapat terlihat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  ke  luar  negeri  pada  tahun  2014-2018  bersifat  fluktuatif.  Walaupun  mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, sampai pada tahun 2018, rata-rata terdapat 275.736 orang PMI yang ditempatkan oleh BNP2TKI. Dimana pada tahun 2014 jumlah PMI  yang  ditempatkan  sebanyak 429.874  orang  yang  mengalami  penurunan  16%  dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2015 menjadi menurun signifikan sebanyak 36% dari tahun 2014, pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 234.451 atau 15%.  Jumlahnya mengalami  kenaikan  kembali  pada  dua  tahun  terakhir  sebanyak  12% pada tahun 2017, dan naik 8% pada tahun 2018 jika dibanding tahun 2017.
Berikut adalah data PMI yang dipulangkan karena karena bermasalah, dari pusat data Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) dari tahun 2014 hingga tahun 2018.
Tabel 2 Data Jumlah PMI Bermasalah Tahun 2014-2018 Tahun PMI Bermasalah Persentase (%) 2014 3.942 4% 2015 4.894 24% 2016 4.761 -3% 2017 4.475 -6% 2018 4.696 5%
Sumber: Data Puslitfo BNP2TKI 2018
Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukan dari tahun 2014 – 2018 jumlah PMI yang dipulangkan  karena  bermasalah  adalah  22.768  orang.  Jumlah  tersebut  memang mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2014 jumlah PMI yang  dipulangkan  karena  bermasalah  mengalami  kenaikan  prosentase sebesar  4%  dari tahun sebelumnya, jumlah tersebut meningkat signifikan pada tahun selanjutnya  menjadi 4.894 atau naik 24%, dan jumlah PMI bermasalah stabil di angkat 3% sampai 5% di tiga tahun terkahir, hal tersebut dapat menunjukan bahwa kebijakan penempatan PMI yang dilakukan  oleh  pemerintah  masi  tidak  maksimal  atau  berjalan  bagaimana  mestinya. Permasalahan  pada  kebijakan  penempatan  PMI  pada  umumnya  terjadi  pada  masa  pra penempatan, bahkan cenderung lebih besar pada masa tersebut.
Jawa Timur adalah salah satu provinsi pengirim jumlah PMI terbesar di Indonesia (nomor 3 setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah). Proses penempatan PMI di Jawa Timur sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun  2016  dilakukan  oleh  Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P3TKI) Jawa Timur, serta dibantu oleh Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta (PPPMIS) sebagai badan penyalur PMI oleh  swasta. Penempatan PMI yang dilakukan oleh UPT P3TKI juga tidak luput dari permasalahan,  berdasarkan data berikut ini.
Tabel 3
Jumlah PMI Bermasalah Jawa Timur Tahun 2014-2018
Tahun Penempatan PMI PMI beramasalah Presentase (%) 2014 78.306 279 0.4 2015 48.313 579 1.2 2016 43.135 363 0.8 2017 64.084 496 0.8 2018 70.381 447 0.6
Sumber: Laporan Pengolahan Data BNP2TKI 2018 (data diolah).
Permasalahan Tenaga Kerja di Indonesia khususnya yang berasal dari Jawa Timur selalu  ada  disetiap  tahun  dan  presentasenya  naik,  seperti  pada  tabel  1.5  diatas dapat menjelaskan bahwa pada tahun 2014 dari total 78.306 PMI yang berasal dari  Jawa Timur terdapat 279 PMI yang bermasalah atau sekitar 0,4%. Sementara pada tahun 2015 angka penempatan  PMI  menurun  menjadi  48.313  orang,  namun  angka PMI  bermasalahnya malah  naik  menjadi  579  PMI  bermasalah  atau  1,2%  presentasenya.  Kemudian  setelah tahun 2016 angka permasalahan PMI meningkat terus pada dua tahun selanjutnya. Data di  atas  menunjukan  bahwa  masi  terdapat  permasalahan  pada  proses  penempatan  PMI, baik  pada  proses  pra  penempatan  hingga  pada  saat  penempatan.    Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah disampaikan pada pemaparan sebelumnya, adapun rumusan masalah  yang  akan  dijawab  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  faktor-faktor  yang memperngaruhi implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Jawa Timur.

## Metode Penelitian
Untuk  menjawab  permasalahan  penelitian  faktor-faktor  yang  memperngaruhi implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Jawa Timur, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Sugiono, 2010; Miles  dan  Huberman  1994).  Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan deskriptif.  Lokasi  penelitian  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa Timur.  Pemilihan  informan  dilakukan  dengan  purposive  sampling.  Data  didapatkan melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan analisis kualitatif  Miles dan Huberman (2014) terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan suatu tahap dari proses kebijakan yang segera dilaksanakan setelah adanya penetapan peraturan perundang-undangan  disahkan.  Implementasi kebijakan dipandang secara luas memiliki makna  pelaksanaan undang-undang  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan teknik  bekerja  sama  untuk  menjalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk  meraih  tujuan- tujuan kebijakan dan program. Ripley dan Franklin mengungkapkan bahwa implementasi memiliki arti apa yang telah terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas  program,  kebijakan,  keuntungan (benefit) ,  atau  suatu  jenis  keluaran (outcome) yang  nyata (tangible) .  Istilah  implementasi  menunjuk  pada  sejumlah  kegiatan  yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh  pemangku  kebijakan  dalam  hal  ini  adalah  pejabat  pemerintahan.  Implementasi mencakup  tindakan-tindakan  maupun  tanpda  tindakan-tindakan  oleh pelbagai  aktor, khususnya  para  birokrat,  yang  dimaksudkan  untuk  membuat program  dapat  berjalan sebagaimana mestinya.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut UU No. 18. Tahun 2017 terbagi menjadi  tiga  bagian,  perlindungan  sebelum  bekerja,  perlindungan  saat bekerja,  dan perlindungan  setelah  bekerja.  Sementara  dijelaskan  secara  lanjut  bahwa  dalam perlindungan  sebelum  bekerja  adalah  perlindungan  administrative  dan  perlindungan teknis.  Pada  perlindungan  administrative  mencakup  kesiapan  dokumen  kelengkapan Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  perlindungan  teknis  adalah  persiapan  kualitas  pada
Pekerja Migran Indonesia seperti Pendidikan, kemampuan sesuai kebutuhan pekerjaan di negara tujuan serta pembinaan mental.
Pada  penlitian  ini  pengertian  perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sesuai undang-undang  diatas  diharapkan  dapat  menggambarkan  bagaimana  proses  kebijakan yang dibuat untuk memberikan perlindungan pada Pekerja Migran Indonesia, kususnya melihat apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan acuan dengan undang-undang yang berlaku. Serta apakah kebijakan pada perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat menjawab permasalahan yang selama ini dialami oleh para pekerja yang di tempatkan di luar negeri dan memenuhi hak dan kewajiban pada pekerja

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki keterkaitan  satu  sama  lain.  Para  ahli  juga  berpendapat  bahwa  ada  banyak  faktor  yang dapat  mempengaruhi  suatu  implementasi  kebijakan  serta  keberhasilan  suatu implementasi kebijakan. Berikut dipaparkan  Model  Implementasi Kebijakan George C Edwars  III.  Model  implementasi  kebijakan  ini  memiliki  perspektif top  down .  Faktor- faktor  keberhasilan  implementasi  kebijakan  terdiri  atas  komunikasi,  sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling memiliki keterkaitan (Subarsono, 2011:90).
Berdasarkan  pendapat  diatas,  maka  dalam  peneliti  dapat  menjelaskan  variabel- variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:
(a) Komunikasi. Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk menjalan kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberikan suatu informasi mengenai kebijakan yang  akan  diterapkan  mulai  dari  tujuan  dan  sasarannya.  Maka  dari  itu  sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media massa, media elektronik,  media  sosial  dan  lain  sebagainya.  Komunikasi  akan  terwujud  baik  jika  ada faktor-  faktor  yang  menjadikan  komunikasi  tersebut  berjalan  dengan  baik.  Terdapat  3 (tiga)  indikator  yang  dapat  dipakai  dalam  mengukur  keberhasilan  variabel  komunikasi antara lain (Agustino, 2012:150-151)
▪ Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
▪ Kejelasan,  komunikasi  yang  diterima  oleh  pelaksana  kebijakan  harus  jelas  dan mudah dimengerti sehingga mudah dalam melakukan tindakan.
▪ Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.
(b) Sumberdaya. Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan dikatakan berhasil, terdapat  pula  variabel  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  implementator.  Sumber  daya pendukung  dapat  berupa  sumber  daya  manusia,  yakni  kompetensi  implementor  dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya  maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.
(c)  Disposisi.  Definisi  disposisi  adalah  sikap  dari  pelaksana  kebijakan,  jika  pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang  dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  sehingga dalam  praktiknya  tidak  terjadi  bias.  Faktor-faktor  mengenai  disposisi  implementasi kebijakan oleg George C. Edward III
(d)  Struktur  Birokrasi.  Birokrasi  merupakan  struktur  yang  bertugas  untuk mengimplementasikan  kebijakan,  karena  memiliki  pengaruh  yang  besar  untuk mewujudkan  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Ada  dua  karakteristik  yang  dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C. Edwar III

## Penyajian  Data  dan Analisis Data
Faktor-Faktor  yang  memperngaruhi  keberhasilan  Implementasi  Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran
Menggunakan  model  implementasi  menurut  George  C.  Edward  III  dijelaskan bahwa  terdapat  empat  indikator  yang  sebagai  tolak  ukur  berjalannya  suatu  program kebijakan.  Pada  keempat  indikator  tersebut  memiliki  keterkaitan  antara  satu  dengan lainnya,  sehingga  dalam  penerapan  suatu  kebijakan  keempat  indikator  ini  tidak  dapat terpisahkan. Keempat indikator tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur  birokrasi.  Serta  keempat  indikator  tersebut  juga  mempengaruhi  penerapan implementasi kebijakan pada perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Komunkasi yang baik  dari  semua  orang  yang  terlibat  dalam  kebijakan  memberikan  nilai  positif  serta
mempercepat pengimplementasian kebijakan itu sendiri sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut  dapat  maksimal.  Dukungan  dari  sumber  daya  yang  lengkap  juga  dibutuhkan dalam  implementasi  kebijakan.  Selanjutnya  kesiapan  pelaksana  atau  disposisi  dalam pelaksanaan  kebijakan  kususnya  pada  pemberi  layanan  termasuk  dalam  faktor  yang mempengaruhi  sampainya  implementasi  kebijakan  pada  penerima  kebijakan.  Indikator terakhir  struktur  birokrasi  diharapkan  mampu  mempermudah  fokus  pelaksanaan kebijakan sesuai dengan jobdesk masing-masing.
Maka  untuk  menjelaskan  faktor  apa  saja  yang  mempengeruhi  pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, peneliti  menggunakan  teori  dari  George  Edward  III  dimana  empat  faktor  yang mempengaruhi kebijakan tersebut sebagai berikut:

## Komunikasi Antar Stakeholder
Komunikasi merupakan  adannya proses  interaksi yang menggunakan informasi supaya saling terhubung dengan lingkungan atau keadaan sekitar. Dalam penelitian ini, komunikasi  dilakukan  antara  beberapa  pihak,  diantarannya  adalah  pihak  dari pemerintahan dan dari masyarakat yang akan dan telah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kemudian ketika PMI sampai di  luar negeri, informasi penting apa yang harus dicatat,  mereka  harus  mencatat  alamat  perwakilan  RI  disana  dimana,  yang  namanya KBRI  dimana,  konjen  KJRI  dimana,  KDE  dimana,  itu  bagian  daripada  perlindungan sosial  supaya  PMI  itu  tidak  salah  arah.  Sosialisasi  ke  daerah-daerah  utamanya  adalah daerah-daerah kantong PMI. Kantong PMI itu adalah kabupaten atau daerah yang disitu memang  jumlah  PMI  yang  berangkat  ke  luar  negeri  relatif  lebih  banyak  dibandingkan dengan  daerah  yang  lain.  Contoh  adalah  di  daerah-  daerah  seperti:  Blitar,  Malang, Tulungagung,  Ponorogo.  Jadi  pemerintah  bekerja  sama  dengan  SKPD  lainnya  dalam melaksanakan  kebijakan  perlindungan  sosial,seperti:  sosialiasi  tadi,  kita  bekerja  sama dengan Disnaker daerah setempat.
Pelaksanaan  komunikasi  yang  berjalan  dua  arah  antara  pemerintah  dan  calon Kerja  Indonesia  (PMI)  harus  terus  berjalan  sesuai  ketentuan  untuk  mengetahui  sejauh mana  proses  dan  keadaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  itu  sendiri.  Selama komunikasi berjalan dengan baik, masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri akan tetap mendapatkan pemantauan, fasilitas dan bimbingan yang sangat berguna baik pada
pra  penempatan,  penempatan,  dan  pasca  penempatan.  Komunikasi  ini  juga  termasuk dalam pendataan dan keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), apalagi disaat masa pandemi yang tentu seluruh negara banyak memulangkan pekerja luar negeri, termasuk di Jawa Timur sendiri. Apabila komunikasi dan administrasi tidak terjalin dengan baik, maka yang dirugikan adalah ke dua pihak, dan terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu  sendiri.  Pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi,  banyak  terdapat  pada  Tenaga  Kerja Indonesa (PMI) non procedural. Selain itu, adannya komunikasi yang berjalan baik, dapat mencegah  adannya  permasalahan  yang  tak  terduga,  seperti  halnya  perlindungan  dan pendampingan saat Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah di luar negeri. Hal ini dapat  menyebabkan  tidak  terdapatnya  data  penempatan,  tinggal  dan  keadaan  disana. Seperti pada informasi berikut:
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  herlambang  pada  tahun  2017  strategi  yang berkaitan dengan perlindungan sosial untuk kedepannya ya perlu ada peningkatan, karena sebagai  pemberi  pelayanan  untuk  masyarakat  terutama  PMI  khususnya  untuk perlindungan harus ada peningkatan kedepannya. Contohnya seperti perlindungan kepada keluarga PMI bukan hanya PMI. Dalam penelitian tersebut disebutkan pada tahun lalu ada keluarga PMI, yaitu PMI dari Nganjuk yang sudah tidak pernah melakukan kontak lagi  dengan  anaknya  selama  9  tahun,  sang  anak  kebetulan  tinggal  dengan  neneknya selama  ditinggal  ibunya  bekerja  di  luar  negeri.  Jadi  keluarga  PMI  pun  juga  bisa mengajukan  pengaduan  bilamana  dia  merasa  nggak  nyaman  karena  tidak  ada  suatu komunikasi,  sudah  sekian  tahun  ditinggal  ibunya  yang  waktu  jadi  PMI  di  Singapura. Anaknya  tidak  punya  data  ibunya  sama  sekali,  akhirnya  pemerintah  melakukan penelusuran  melalui  SISKOKLN.  Suatu  media  perlindungan  dan  penyelesaian  bagi keluarga  PMI  yang  bermasalah.  Untungnya  selama  9  tahun  ibunya  yang  jadi  PMI  itu ngurus KTKLN, kalau tidak ya hilang sudah, kita tidak bisa menelusuri kemana perginya. Itu juga merupakan upaya dari pemerintah. Seperti ada lagi kasus PMI yang trafficking, yaitu  penempatan  secara  non  prosedural  atau  perseorangan  di  Malang.  Kan  sekarang orang yang penempatan secara perseorangan itu  jika termasuk penempatan yang ilegal itu ditahan, dan akhirnya pelakunya dilakukan penyidangan di Kejaksaan Malang. Jadi sebetulnya upaya pemerintah itu sudah ada, nggak diam, dan sepanjang itu bisa kita bantu. Itu  merupakan  pelayanan  dari  pemerintah.  terkait  tentang  prosedur  menjadi  PMI  yang legal.  PMI  harus  selalu  melakukan  komunikasi  dengan  pemerintah  sejak  awal  mereka
mendaftar  menjadi  PMI.  Komunikasi  yang  baik  pada  masa  pra  penempatan  dapat memudahkan dan mempercepat proses mereka untuk menjadi PMI. Saat berada di luar negeri juga begitu, PMI juga harus selalu menjaga komunikasi dengan pemerintah, agar pemerintah dapat memantau keadaan mereka sehingga hal-hal yang mungkin mengancam keselamatan  PMI  dapat  diminimalisir.  Dengan  begitu,  pemerintah  dapat  memberikan perlindungan  sosial  kepada  PMI  ketika  bekerja  di  negara  penempatan  sehingga kesejahteraan PMI terjamin (Herlambang, 2017).
Bentuk  komunikasi  yang  baik,  akan  memudahkan  berbagai  pihak  atas terhubungnya  jaringan  dan  keberadaan.  Sehingga,  apabila  keluarga  atau  saudara  yang kehilangan  komunikasi  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dapat  dihubungkan melalui  dinas  terkait  yang  mempunya  tugas  pokok  untuk  mengurus  seluruh  Pekerja Migran  Indonesia  (PMI).  Namun,  hal  yang  sulit  dihilangkan  adalah  mereka  PMI  yang berangkat  secara  illegal  masih  banyak  sehingga  lebih  sulit  penanganan  atau  pencarian keberadaan.  Dikarenakan  administratif  yang  mendasari  untuk  dilakukan  pencarian  dan komunikasi tidak dapat ditemukan. Hal ini juga akan berdampak tidak baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang mendapat masalah. Karena, walaupun ada hubungan diplomatic  yang  bai  kantar  negara,  tetapi  apabila  syarat  administratif  tidak  terpenuhi, maka pemerintah akan susah untuk mengakses ke dalam hukum internasional atau hukum negara bersangkutan.
Menurut  Ika  Devy  (2013)  Komunikasi  tidak  hanya  dijalankan  pemerintah  dan Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  saja,  tetapi  lebih  spesifik  pada  setiap  unit  di pemerintahan.  Hal  ini  antara  lain,  komunikasi  antara  unit  pelayanan,  penempatan  dan perlindungan.  Keseluruhan  pekerja  pemerintah  harus  saling  ber  koordinasi  dan melakukan  manajemen  komunikasi.  Menurut  Ika,  masih  belum  adanya  program  dan agenda tahunan yang dilakukan bersama dalam hal penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  yang  bermasalah.  Tentu  hal  semacam  ini  dapat  menimbulkan  ketidak  tepatan dalam menjalankan kebijakan yang tertuang dalam peraturan (Devy, 2013).
Perlunya  efektivitas  dalam  menjalankan  kebijakan  menjadi  dasar  keberhasilan program yang dijalankan. Dikarenakan, hal ini menyangkut orang yang berada jauh dari wilayah  kesatuan  negara.  Dalam  permasalahan  seperti  diatas  tentu  membuat  Pekerja Migran Indonesia, tidak terlalu intensif dapat berhubungan dengan pemerintah Indonesia.
Saat ini, penyampaian informasi yang dilakukan oleh UPT P3PMI Jawa Timur  adalah melalui kegiatan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan).
Beberapa informasi mengenai prosedur menjadi PMI juga ada yang disampaikan menggunakan Handphone berbasis aplikasi atau dikabarkan langsung kepada calon PMI (CPMI).  Berkaitan  dengan  penyampaian  informasi  mengenai  tahapan  atau  prosedur menjadi PMI yang legal, UPT P3PMI Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi ke desa- desa.    Menurut  Herlambang  (2017)  bahwa  sosialisasi  masih  belum  dilakukan  dengan maksimal  di  semua  daerah-daerah  kantung  PMI.  Memang  penerapan  kebijakan pelayanan perlindungan UPT P3PMI Jawa Timur khususnya tentang komunikasi sudah dijalankan  dengan  cukup  baik,  namun  melihat  dari  pendapat  yang  disampaikan  oleh beberapa informan diatas menunjukkan bahwa sosialisasi tentang prosedur menjadi PMI yang benar dan legal masih kurang. Hal ini dikarenakan ada beberapa PMI yang masih jarang menggunakan media sosial. Sedangkan banyak pemberitahuan dilakukan disana.
Permasalahan  diatas  tentu  dapat  merujuk  pada  pengembangan  dan  pelatihan terkait  kemajuan  teknologi  yang  merupakan  alat  penunjang  dari  PMI  itu  sendiri. Permasalahan  yang  terjadi,  merupakan  bentuk  komunikasi  dan  pengembangan  yang kurang dilakukan oleh pemerintah terkait yang menyebabkan beberapa Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak banyak mengetahui informasi keberlanjutan dari pendaftaran yang mereka  lakukan  sebelumnya.  Adannya  151  pekerja  migran  Malaysia  yang  dideportasi tiba  di  juanda.  Jawa  timur.  Selama  pandemi  terdapat  1.950  pekerja  migran  yang dipulangkan. Disnakertrans jatim, LP3PMI/BNP2TKI, Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kependudukan provinsi jatim, dinas Kesehatan jatim, polda jatim, BPJS ketenagakerjaan, ke imigrasian.

## Sumber Daya
Dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya material (material resources), dan sumber daya metoda (method resources) diperlukan. Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia karena disamping sebagai subjek atau pelaksana implementasi kebijakan, juga termasuk objek atau pihak yang terdampak dari kebijakan publik yang diterapkan. Tidak hanya sumberdaya pelaksana yang menjadi acuan dalam penelitian ini, namum kualitas dari sumber daya manusia Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi tolak ukur, karena
pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  PMI  juga  dipengaruhi  dari  kualitas  sumber  daya PMI yang ditempatkan serta pada PMI paska ditempatkan atau purna.
Berdasarkan  data  lapangan,  terkait  kesiapan  sumber  daya  materil      diketahui bahwa  pada  sumber  daya  materil  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi  Jawa  Timur  melalui program  LTSA-P2MI  telah  siap  untuk  melakukan  pelayanan  penempatan  pada  PMI bahkan  saat  pandemi  saat  ini  dengan  menggunakan  protokol  kebiasaan  baru.  Layanan satu  atap  pada  penempatan  PMI  juga  bertujuan  untuk  mempermudah  PMI  dalam mengurus keberangkatan secara legal dan sesuai peraturan yang berlaku. Namun untuk alokasi anggaran sebagai salah satu sumber daya materil data yang ada di portal berita tidak dapat ditemukan, disini dapat terlihat belum adanya transparansi anggaran. Hal ini juga akhirnya mempengaruhi kualitas PMI yang diberangkatkan seperti data berikut:
Tabel 4 Jumlah Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan Formal dan Informal No Jenis Pekerjaan 2017 2018 2019 1 Formal 12.711 15.794 17.809 2 Informal 38.133 41.436 40.148 Jumlah 50.844 57.230 57.957
Sumber:m Laporan Kinerja Disnakertrans Jawa Timur 2019
Dari data diatas terlihat dari tahun 2017 sampai 2019 penempatan PMI masi di dominasi  oleh  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  sector  informal,  saran  prasarana  pelatihan kerja  seharusnya  dapat  lebih  ditingkatkan  agar  dapat  meningkatkan  kualiatas  PMI sehingga dapat bekerja dan ditempatkan pada sektor-sektor formal. Karena selain dapat memberikan  kelayakan  pada  PMI,  penempatan  pekerjaan  sector  formal  juga  dapat menambah  remitansi  bagi  negara.    Peningkatan  sumber  daya  yang  difokuskan  pada pelaksana  perlindungan  pada  PMI  seacara  efektif  dan  efisien  juga  dapat  memberikan kenyamanan  bagi  PMI  yang  sedang  berada  di  negara  tujuan  sehingga  selain  dapat menekan jumlah PMI non prosedural, juga dapat mempermudah melakukan implementas kebijakan perlindungan pada PMI .

## Disposisi/ Sikap dari Pelaksana Kebijakan
Pada  variable  ketiga  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  disposisi  atau  sikap pelaksana kebijakan. Dalam variabel  ini  juga  meliliki peran penting untuk  menciptkan implementasi kebijakan yang efektif. Dimana jika pelaksana kebijakan memberikan sikap yang  baik  dalam  suatu  kebijakan  berupa  kinerja  dan  dukungan  yang  baik  dapat memungkinkan  suatu  kebijakan  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  tujuan  awal  kebijakan tersebut dibuat. Demikian juga sebaliknya jika minimnya dukungan dari sikap pelaksana kebijakan  pada  suatu  kebijakan  yang  telah  dibuat  maka  jalannya  kebijakan  akan  lebih sulit.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herlambang  (2017)  juga  menyebutkan adanya  alur koordinasi yang baik didalam pengambilan keputusan pada stakeholder di Dinas  Tenagakerja  dan  Provinsi  Jatim  kususnya  pada  UPT  P3PMI  yang  memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan pada PMI sangat baik, sehingga jika terdapat masalah pada PMI ataupun masalah lain yang berkaitan dengan program perlindungan dapat langsung ditangani. Pada penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa petugas UPT P3PMI juga mengedepankan pembinaan dengan cara mediasi jika menemukan adanya masalah yang terjadi pada PMI dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, maupun permasalah PMI saat diluar negeri.
Seluruh sikap pelaksana yang dilakukan oleh UPT P3PMI adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada PMI sehingga terciptanya rasa nyaman dan aman bagi PMI yang ingin bekerja keluar negeri. Hal ini juga terbukti dengan menurunnya angka permasalahan  pada  PMI  dari  tahun  ke  tahun  kususnya  pada  PMI  Jawa  Timur.  Pada penelitian yang dilakukan oleh Herlambang (2017) juga menjelaskan PMI lebih terbantu dengan adanya informasi terkait struktur organisasi, sehingga PMI dapat mengurus segala hal  yang  berkaitan  dengan  kebutuhannya.  Adanya  perwakilan  Disnakertrans  di  daerah juga memberikan kemudahan bagi PMI untuk mengurus dokumen keberangkatan serta dapan  cepat  melakukan  aduan  jika  terjadi  masalah.  Sehingga  pada  dasarnya  terbukti bahwa  adanya  kejelasan  struktur  organisasi  memberikan  dampak  yang  baik  pada perlindungan bagi PMI.

## Kesimpulan
Berdasarkan paparan data diatas disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  perlindungan  pekerja  migran  indonesia  di  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur menggunakan model implementasi menurut George  C.  Edward  III  adalah  (a)  Komunikasi  antar  stakeholder.  Komunikas  dari Disnakertrans, UPT P3TKI, dan PMI Jawa Timur berjalan secara dua arah. Komunikasi dari pemerintah pusat di daerah yang diwakilkan oleh Disnakertrans langsung di sambung kepada UPT P3TKI Jawa Timur dan UPT di daerah kota atau kabupaten. Kemudian untuk penyampaian komunikasi Disnakertrans membuat layanan SIMPEDU untuk melakukan laporan jika terjadi masalah dan mendapatkan informasi bagi Pekerja Migran Indonesia; (b) Sumber Daya. Jumlah dan kemampuang staf pelaksana di Disnakertrans Jawa Timur sudah  mencukupi  untuk  menjalankan  kebijakan  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran Indonesia.  Para  staf  sudah  dapat  menguasai  teknologi/  komputerisasi  dan  semua  staf cukup  tanggap  dalam  melaksanakan  tugas.  Sedangkan  untuk  PMI  walaupun  strata pendidikannya masi didominasi SMA kebawah namun mereka sudah cukup memahami tentang perlindungan baik secara sosial, hukum, dan ekonomi.  Tidak sedikit juga PMI yang bisa mengakses fasilitas aplikasi dari Dinaskertrans. Dari segi sarana dan prasarana juga  sudah  cukup  memadai,  apalagi  dengan  hadirnya  Layanan  Terpadu  Satu  Atap Perlindungan  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (LPTSA  P2TKI)  dimana  PMI dapat  mengurus  segala  keperluan  dari  sebelum  keberangkatan  sampai  keberangkatan dalam satu pintu. Namun untuk alokasi anggaran peneliti tidak dapat mengakses melalui media cetak maupun elektronik hal ini menunjukan belum adanya transparansi anggaran; (c) Disposisi. Dalam disposisi atau sikap pelaksana tidak hanyak diperlukan ramah, baik, dan  tanggap,  namum  sikap  pengambilan  keputusan  juga  sudah  baik  sehingga  tidak memberikan  dampak  negatif  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Respon  tanggap  juga membuat  setiap  aduan  dapat  diselesaikan  dengan  mengedepankan  proses  mediasi. Adanya koordinasi yang baik dari pusat sampai ke daerah dalam hal ini dari Disnakertrans ke  UPT  P3TKI  dan  UPT  di  daerah  kabupaten  atau  kota  juga  membuat  pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Jadi dapat disimpulkan disposisi di Dinaskertran Jawa Timur sudah berjalan dengan baik; (d) Struktur Birokrasi. Disnakertrans  Jawa  Timur  memiliki  struktur  organisasi  yang  jelas  dan  mampu memberikan  dampak  positif  bagi  pelaksanaan  kebijakan  perlidungan  PMI  baik  dalam
perlindungan  ekonomi,  hukum,  dan  sosial.  Selain  itu  adanya  SOP  yang  jelas  sebagai acuan  dalam  menjalankan  kebijakan  sesuai  standart  sehingga  membuat  pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai apa yang diharapkan.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
BPS.https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/februari-2019--tingkat- pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html. Diakses 22 Maret 2019
Cahyono,  B.P.,  &  Embi,  M.A.  (2020).  Immigration  Management  In  Handling  Non- Procedural Indonesian Workers To Malaysia. Systematic Review of Pharmacy,
Vol 11, Issue 2: 829-835.
Devy,  Ika.  (2013). Kebijakan  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  (Studi Deskriptif  Tentang  Interaksi  Antara  Unit  Pelayanan  Teknis,  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (UPT  P3TKI)  Dengan  dinas  Tenaga Kerja di Kabupaten Madiun .Universitas Airlangga Surabaya.
Febriyanti,  D.,  Isabella.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Tenaga  Kerja
Indonesia  (TKI)  di  Luar  Negeri  Pada  Tahap  Pra  Penempatan. Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 1, No. 2: 22-29.
Habibullah., Juhari. A., Sandra. L. (2016). Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran  Bermasalah. Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 5, No. 2: 66-76.
Hasanudin Abdurakhman.(2018). Baca artikel detiknews, " Tenaga Kerja Asing, Antara
Perlu dan Tidak " selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d- 3911332/tenaga-kerja-asing-antara-perlu-dan-tidak. Diakses 22 Maret 2019
Herlambang.  (2017). Implemenatasi  Kebijakan  Perlindungan  Sosial  Pada  Masa  Pra- Penempatan  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  UPT  P3TKI  Jawa  Timur, Universitas Airlangga, Surabaya.
Killias, O. (2010). “Illegal” Migration as Resistance: Legality, Morality and Coercion in Indonesian  Domestic  Worker  Migration  to  Malaysia. Asia Journal  of  Social Science, Vol. 38, Issue 6: 897-914.
Laporan  Kinerja  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia. 2018
Laporan  Kinerja  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Jawa  Timur.  (2019)  Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2003, Pasal 7 tentang Ketenagakerjaan Mafruhah,  I.,  Waridin,  W.,  Iskandar,  D.D.,  Thohir,  M.  (2019).  Social  Engineering Strategy  of  Enterpreneurship  Behavior  of  Indonesian  Migrant  Workers During the  Placement  Period. International  Journal  of  Economic  and  Business Administration, Vol. VII, Issue 2: 50-60.
Miles,M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis,  A Methods Sourcebook , Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Nizar,  M.,  Inayah,  A.,  Dwijono,  A.T.  (2018).  Penguatan  Peran  Pemerintah  Melalui Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 2: 95-111.
Nuraeni,  Y.  (2019).  Identification  and  Strategy  of  Leading  Sector  Development  in The Migrant  Workers  Area  in  the  Framework  of  Expanding  Employment Opportunities. Journal of International Conference Proceedings, Vol. 2, No. 3: 291-298.
Silvia, T., Priyadi, B.P., & Dwimawanti, I.H. (2020). Analysis of Service Quality of the Semarang Indonesia Placement and Protection Workforce Service Center in the Placement of Indonesian Migrant Workers. Jurnal Administrasi  Publik  (Public Administration Journal), 10(1): 12-21.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
Subarsono.  ( 2011). Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi).
Yogyakarya: Pustaka Pelajar.
Triana,  Rochyati  Wahyuni.  ( 2011). Implementasi  &  Evaluasi  Kebijakan  Publik.
Surabaya: PT Revka Petra Media.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017.  tentang  Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran
Wahab, Solichin Abdul. (2008). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno,  Budi.  ( 2012). Kebijakan  Publik:  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Wahyono, S. (2007). The Problems of Indonesian Migrant Worker’s Rights Protection in
Malaysia. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol 11, No. 1: 27-44.
Yudhar  Nurmahendri,  Arinda.  (2008). Implementasi  Kebijakan  Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia  ke  Luar  Negeri  (Studi  Ekplanatif  tentang  sumberdaya, komunikasi,  disposisi  pelaksana,  struktur  birokrasi,  dan  dukungan  kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dari kabupaten Tulungagung Jawa Timur) . Skripsi Universitas Airlangga