Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)

## Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan
Muhammadiyah Movement from the Civic Education Perspective
Sadikin & Idrus Affandi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia hasansadikin09@gmail.com
Naskah diterima tanggal 21/01/2019, direvisi akhir tanggal 22/04/2019, disetujui tanggal 30/04/2019

## Abstrak
Artikel ini memfokuskan kajiannya pada masalah pemikiran intelektual Muhammadiyah dari perspektif keilmuan pendidikan kewarganegara. Permasalahan yang dijawab dalam artikel ini mencakup kontribusi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dalam penguatan kewarganegaraan demokrasi dari perspektif pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, untuk menjawab  persoalan  tersebut,  artikel  ini  menggunakan  rancangan  penelitian  etnografi.  Dengan menggunakan  rancangan  kualitatif  ini,  para  peneliti  dapat  mengidentifikasi  sekelompok  orang; mempelajari  mereka  di  rumah  atau  ditempat  kerjannya;  dan  mengembangkan  gambaran  umum tentang kelompok itu. Mencatat bagaimana mereka berprilaku, berpikir dan berbicara. Dalam kerangka epistemik, kajian artikel ini mempertimbangkan beberapa perspektif teoritis terhadap persolan kewarganegaraan, seperti pembelaan terhadap kaum dhu’afa dan mustadh’afin . Orientasi dakwah Muhammadiyah bersifat transformatif dalam memperkuat kewarganegaraan demokrasi di Indonesia yang meliputi masyarakat marjinal baik diperkotaan maupun di pedesaan. Hal tersebut merupakan manifesto dari Teologi Al Ma’un, sebagai logosentrisme Muhammadiyah dalam menegakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar kepada umat islam, bangsa dan negara. Kata kunci: pemikiran politik, muhammadiyah, kewarganegaraan, demokrasi.

## Abstract
This article focuses its study on the problem of Muhammadiyah intellectual thinking from the scientific  perspective  of  civic  education.  The  problems  answered  in  this  article  include  the contribution  of  Muhammadiyah’s  intellectual  political  thinking  in  strengthening  democratic citizenship from the perspective of civic education. Thus, to answer this problem, this article uses an ethnographic research design. Using this qualitative design, researchers can identify a group of people; study abaout people at home or place of work; and develop a general picture of the group. Record how they behave, think and speak. In the epistemic framework, this article considers several theoretical perspectives on citizenship issues, such as the defense of dhu’afa and mustadh’afin. Muhammadiyah’s missionary orientation is transformative in strengthening the citizenship of democracy in Indonesia, which includes marginalized people both in cities and rural areas. This is a manifesto of Al Ma’un’s Theology, as the logocentrism of Muhammadiyah in upholding the preaching of amar ma’ruf nahi munkar to Muslims, the nation and the state. Keywords: political thinking, muhammadiyah, citizenship, democracy.

## I.  PENDAHULUAN
Dalam peradigma filsafat sejarah, ada beberapa teori yang mengungkapkan tentang faktor-faktor dari penggerak perubahan
sejarah. Dalam hal ini, ada tiga teori tentang pengaruh tokoh dalam mengukir peradaban pada kanvas sejarah, yaitu: Pertama, determinisme heroik, yaitu: perubahan

## Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
sejarah tidak terlepas dari peran individu yang memiliki power dalam menggerak perubahan sejarah. Sebagaimana yang dijelaskan Thomas Carlyle (1795-1881), tentang perubahan sejarah sebagai berikut: Dalam semua epos sejarah dunia, ditemukan orang besar yang selalu menjadi juru selamat yang sangat diperlukan eposnya; pelita tanpa bahan bakar tak perna dapat menyalah. Sejarah dunia ini adalah biografi orang besar. Sejarah universal, sejarah tentang apa yang telah dikerjakan manusia di dunia ini pada dasarnya adalah sejarah orang besar yang telah bekerja di sini (Zaprulkhan, 2013).
Semiotik dari kebesaran yang dimaksudkan Thomas di atas adalah kemampuan para intelektual untuk menangkap fenomena sosial, dan kecerdasannya dalam merespon realitas melalui tindakan yang tepat. Dalam hal ini, ada individu atau tokoh yang memiliki kesadaran sosial yang kritis terhadap perkembangan sosial, yang disebabkan oleh tirani dari penguasa yang ada. Salah satu contoh yang paling autentik adalah kemunculan tokoh-tokoh seperti Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), Haji Muhammad Yunus (Persis), maupun Samanhudi (Syarikat Islam),  yang  merupakan  figur  organisai yang tumbuh dari kalangan urban (Wasisto, 2017). Kedua, determinisme sosial, yaitu: perjalanan sejarah pada dasarnya merupakan predestinasi, yang digerakan oleh kekuatan adiluhung yang melibatkan manusia dalam perubahan tersebut.
Kontribusi pemikiran politik Muhammadiyah dalam penguatan kewarganegaraan demokrasi terus berkelanjutan, terutama dipancangkan lewat keterlibatan toko intelektual pimpinan Muhammadiyah, seperti K.H. Ahmad Dahlan pada masa penjajahan Belanda, K.H. Mas Mansur pada waktu pendudukan Jepang, Sudirman pada masa revolusi (Suwarno, 2010). Ketiga, evolusioner-adaptif, yaitu:
peluang untuk menempatkan kausal orang besar dan kondisi sosial dalam posisi saling berdialektika, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dimotori oleh KH Abdurrahman Wahid dan Muhammadiyah yang dimobilisasi oleh Prof. Dr. Amien Rais (Muslih, 2010).. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Poincere (1854-1912), tentang dialektika dalam peluang sejarah, sebagai berikut: orang besar yang membuat perubahan itu dilahirkan sebagai orang besar (Zaprulkhan, 2013).
Sosiologi pengetahuan mencatat bahwa seorang intelektual besar lebih kerap muncul dari jaraingan besar, baik jaringan ke atas, ke bawah dan ke samping. Para intelektual biasanya memiliki guru- guru yang besar juga yang mewarisi nilai dan tradisi intelektual yang khas, seperti Soekarno yang berguru pada Hadji Oemar Said Tjokroaminoto (H.O.S Tjokroaminoto), guru para pendiri bangsa sekaligus seorang tokoh Sarekat Islam, yang telah banyak memberinya air mata ketelaanan bangsa. Para intelektual besar juga biasanya memiliki jaringan ke bawah yang panjang, berupa kader-kader yang mengikuti, melanjutkan dan menyempurnakan pemikiran gurunya. Intelektual Muhammadiyah bisa dibilang memiliki semuah itu (Latif, 2016).
Penguatan kewarganegaraan demokrasi harus disadari menjadi kebutuhan mutlak bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Cara yang dapat dilakukan dalam untuk memperkuat kewarganegaraan demokrasi di Indonesia, antara lain sebagai berikut: Pertama, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kewarganegaraan demokrasi di kalangan civil  society melalui pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat, paguyuban, untuk mengawasasi pemerintahan yang demokratis dalam merumuskan kebijakan publik. Komunitas warga intelektual dalam memperkuat sistem
Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)
demokrasi yang dapat membatasi hak lembaga yang terlalu dominan (Benjamin, 2008). Kedua, melakukan revitalisasi pengetahuan birokrasi tentang konsep pelayanan publik sebagai pembantu negara bukan sebaliknya, punguasa bagi warga negra. Ketiga, negara harus memberi ruang demokratis bagi warga negara untuk melakukan akses informasi, kontrol dan partisipasi dalam merumuskan kebijakan publik (Anggara, 2014).
Konsep kewarganegaraan demokrasi berusaha untuk mencegah lahirnya pemerintahan yang otoriter dengan menciptakan pendididkan kewarganegaraan yang terorganisir dalam satu sistem kewarganegaraan yang disiplin, kritis dan memiliki kesadaran sosial yang kuat terhadap fenomena-fenomena sosial-kebangsaan yang berkembang. Sepertinya negara telah terlibat dalam cara masyarakat sipil dibayangkan (Jung, 2010). Lebih konkretnya, masyarakat sipil yang demokratis juga menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan dan kesempatan yang diperlukan untuk penegasan eksplisit tentang kedaulatan rakyat atas aparatus negara demokratis. Kedaulatan rakyat bergantung pada kewarganegaraan, tidak hanya berkaitan dengan hak, tapi juga dengan kapasitas dan kekuatan politik yang memadai, untuk memberikan penilaian atas keputusan pejabat pemerintah  melalui petisi, dan pengaruh agenda politik (Netanel, 1996). Dalam konteks reformasi. Ketika bangsa indonesia dihadapkan dengan pelbagai bentuk dekadensi moral, kesenjangan sosio-politik dan ekonomi dalam ruang publik terutama yang berkenaan dengan ketidak adilan, korupsi, kekerasan, kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah, sangat berpengaruh dalam membangun keseimbangan yang baru bagi
terbentuknya proses reformasi nasional yang dicita-citakan. Muhammadiyah melalui peran tokoh intelektualnya bersama dengan kekuatan lain yang termasuk bagian dari kekuatan reformasi ikut bertanggung jawab dalam mengawal jalannya reformasi secara sistematik agar tidak bermuara pada cheos kemanusiaan. Muhammadiyah bertanggung jawab untuk mempromosikan demokrasi, pluralisme, dan hak-hak perempuan (Ramakrishna, 2015).
Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik di tengah hiruk pikuk dekadensi moral bangsa yang melanda bangsa indonesia di era reformasi, memberikan arah bagi perjalanan politik bangsa indonesia menuju kehidupan politik yang berkeadaban, melalui netralitas politik yang ditandai dengan politik alokasif Muhammadiyah, yaitu politik untuk mendistribusikan nilai luhur moral ke dalam proses politik sebagai bagian dari dakwa amar ma’ruf nahi munkar, yakni usaha untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar dan meninggalkan kemungkaran (Nashir, 2006). Meningkatnya kepedulian terhadap keadilan sosial, pertumbuhan inklusif, dan pemberdayaan kaum miskin yang terpinggirkan, telah membuka jalan bagi kebangkitan dan pertumbuhan Organisasi Masyarakat Sipil (Ghosh, 2009).
Dalam konteks sosial-budaya, falsafah kebudayaan politik Muhammadiyah menggunakan  filsafat  garam  dalam  larutan, yaitu memberi rasa yang lebih substansial karena tidak menonjolkan bentuk, namun kehadirnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Berbeda dengan politik gincu, yang begitu jelas terlihat namun kehadiranya tak bisa dirasakan oleh kaum mustad‘afîn . Dalam hal ini, Muhammadiyah mengambil posisi dan peran sebagai the power  of  politik atau moral  forces, yang memainkan peran sebagai interest groups atau sebagai pressure  groups yang lebih efektif

## Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
tanpa harus bersentuhan langsung dengan politik praktis. Kelompok kepentingan yang kadang juga disebut ‘kelompok seksional’ merupakan jenis kelompok pendesak yang mewakili kepentingan kaum mustad‘afîn dan du’afah untuk berupaya mempengaruhi atau mengawasi kebijakan pemerintah namun tidak ingin menjadi pemerintah (Newton & Van Deth, 2016). Respon positif Muhammadiyah terhadap tiga wacana yang dipandang dapat mewakili pergumulan pemikiran dan wacana global adalah salah satu contoh Muhammadiyah dalam merespon realitas global kemanusiaan, yaitu: demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan masyarakat madani ( civil society ). Konsep civil  society sebagai sebuah payung untuk menuntut transparansi, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (Schneider, 2001). Dalam ruang demokrasi, Muhammadiyah setuju dan mendukung inti demokrasi yang memperjuangkan tegaknya keadilan rule  of  law, partisipasi rakyat, kebebasan, persamaan dan pertanggung jawaban. Muhammadiyah tidak hanya mendukung demokrasi politik tetapi juga mendukung demokrasi ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, serta mendorong demokrasi sosial budaya yang terpusat pada pengembangan kemandirian dan kelancaran dakwah (Suwarno, 2010). Organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, dakwah, keagamaan dan pendidikan.
Keberadaan kaum mustad’afin di tengah lentur dan kuatnya negara menjadi ciri khas manifestasi pemikiran Muhammadiyah yang lebih kritis, yang dimainkan perannya secara lebih baik oleh para intelektual Muhammadiyah. Inti dari masyarakat sipil terdiri dari lembaga terbuka yang menengahi antara warga negara dan negara dalam masyarakat demokratis modern
(Ghosh, 2009). Karena itu, tugas interest groups yaitu untuk mengakses pengambilan kebijakan politik dalam kehidupan sosial, budaya-bangsa dan negara. Muhammadiyah memainkan peran politiknya sebagai wujud dari dakwa amar ma’ruf nahi munkar dengan mempengaruhi proses dan kebijakan, agar sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa Indonesia (Thohari, 2005). Islam yang berkemajuan adalah mazhab yang lebih ditekankan tatkala dalam realitas sosial yang sebenarnya, umat islam berhadapan dengan banyak sekali persoalan krisis kemanusiaan.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan narasi penelitian. Penggunaan pendekatan kualitatif disesuaikan dengan masalah yang dihadapi, yaitu dengan harapan dapat memahami masalah- masalah kemanusiaan yang berkenaan dengan pemikiran politik politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan civil society di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengekplorasi dan memahami anatomi dari pemikiran politik intelektual Muhammadiyah secara holistik. Bagi Creswell (2015) penggunaan kualitatif dalam metodologi penelitian itu untuk menjawab permasalahan-permasalah yang oleh peneliti tidak mengetahui variabel-variabelnya dan perlu mengeksplorasinya.
Penelitian ini menggunakan rancangan  etnografi.  Dengan  menggunakan rancangan kualitatif ini, para peneliti dapat  mengidentifikasi  sekelompok  orang; mempelajari mereka di rumah atau ditempat kerjannya;  dan  mengembangkan  gambaran umum tentang kelompok itu. mencatat bagaimana mereka berprilaku, berpikir dan berbicara. Alasan menggunakan metode ini,
Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)
sebagai berikut: Pertama , dengan rancangan penelitian  etnografisi  ini,  peneliti  dapat mengidentifikasi  hakekat  pemikiran  politik Intelektual Muhammmadiyah, sebagai obyek dalam penelitian ini. Kedua , dengan metode pendekatan etnografis, peneliti dapat menggali dokumen-dokumen, bahasa, ritual, struktur, ekonomi, politik, tahap kehidupan, interaksi dan gaya komunikasi.
Misalnya berupa surat-surat keputusan dan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sejak pasca reformasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Creswell (2015) rancangan etnografis adalah prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsisikan, menganalisis, menginterpretasikan pola- pola prilaku, keyakinan dan bahasa yang sama pada culture sharing group (kelompok berbudaya sama), yang berkembang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, pada proses pelaksanaan  penelitian  etnografi  yang menjadi fokus adalah pemikiran politik intelektual Muhammadiyah sepanjang era reformasi dalam penguatan civil  society di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggali nilai-nilai  yang  bersumber  dari  aktifitas kesehariaanya. Dengan demikian, penelitian etnografi  melibatkan  seluruh  aktifitas intelektual Muhammadiyah, yang meliputi berbicara,  berfikir  dan  bertindak  dalam merespon realitas global kemanusiaan.
Penggunakan metode etnografis dalam penelitian ini, didasari dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: Pertama, sesuai dengan permasalahan yang dikaji yakni bagaimana transformasi pemikiran politik Intelektual Muhammadiyah dalam memperkuat posisi civil society di Indonesia. Maka intelektual Muhammadiyah sebagai suatu  kajian  etnografi,  di  mana  pemikiran politik, dapat dipelajari secara ilmiah. Sebagai  suatu  etnografi,  Muhammadiyah menurut Abu (2013) adalah suatu organisasi
modernis. Karena kesedian Muhammadiyah untuk mengadopsi metode-metode modern (barat) dalam kehidupan organisasi seahari- hari, misalnya dalam sistem pendidikan, Muhammadiyah mengambil alih sistem pendidikan barat.
Kedua, metode etnografis digunakan dalam penelitian ini dikarenakan Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi dan gerakan reformasi. sebagai suatu fenomena maka peneliti berusaha mengeksplorasi dan berusaha memahami makna yang terkandung dari aktivitas dan pemikiran politik yang ditransformasikan. Usaha untuk memahami makna tersebut di  dasarkan  bahwa  etnografi  didefenisikan sebagai data dari pengalaman yang dapat diamati  dan  dapat  dipelajari.  Etnografi menghasilkan pandangan partisipan melalui kutipan yang diedit dengan cermat dan memiliki kata final tentang interpreatasi dan presentasi budaya (Creswell, 2015). Dengan metode etnografi, peneliti dapat melaporkan data objektif dengan gaya terukur yang tidak dicemari oleh bias, tujuan politik, judgment pribadi.
Partisipan  penelitian  etnografis  ini adalah warga perserikatan Muhammadiyah, yang terlibat dalam persolan civil  society yang diwacanakan, seperti pluralisme, politik, penegakan keadilan, demokrasi, pembelaan terhadap kaum dhu’afa dan mustadh’afin , pengakuan atas pluralitas atau kemajemukan bangsa, toleransi dan lain sebagainya. Narasumber dipilih berdasarkan tingkat keakraban mereka dalam keterlibatan program kemasyarakataan, khusunya dalam penguatan civil society.
Semua narasumber utama dipilih berdasarkan aktifitas dan keterlibatan mereka dalam sebuah program yang bertujuan memperkuat posisi civil society atau mereka yang akrab dengan isu tersebut karena memiliki peran penting dalam organisasi kemasyarakatan. Karena itu, subyek informasi

## Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
dari transformasi pemikiran politik yang akan diteliti adalah intelektual Muhammadiyah yang meliputi: subyek informasi dari transformasi pemikiran politik adalah intelektual Muhammadiyah yang meliputi: (1)  Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah;  (2) Sekretaris  Umum  PP  Muhammadiyah;  (3) Pengurus/Anggota  PP  Muhammadiyah;  (4) Prof. Dr. Muhammad Amean Rais; (5) Buya Syafi’i Maarif; (6) Din Syamsudin.
Lokasi penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu Yogyakarta dan Jakarta. Penentuan lokasi Yogyakarta dikarenakan Muhammadiyah memiliki hubungan ikatan sosio-historis dengan Yogyakarta, yaitu tempat Muhammadiyah dilahirkan pada 18 November 1912 M di Kauman, Yogyakarta. Sedangkan  pusat  aktifitas  intelektual  dalam melakukan transformasi pemikiran politik diselenggarakan di Jakarta. Alasannya, karena pusat Ibu Kota negara merupakan marfologi dari seluruh aktifitas warga negara. Sehingga diperlukan keberadaan kantor PP Muhammadiyah di pusat Ibu Kota Negara, agar muda membangun relasi dan akses sosial dengan institusi pemerintah, ormas, LSM dan lain-lain.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN Muhammadiyah melalui amal usaha pendidikannya turut memformulasikan dan mengembangkan konsep kewarganegaraan demokratis untuk para mahasiswanya. Visi tentang masyarakat utama yang dicita-citakan Muhammadiyah, memiliki kesamaan konsep dengan pendidikan kewarganegaraan. Konsep tentang kewarganegaraan demokratis, telah diformulasikan dalam bentuk masyarakat ideal pada Mukhtamar Muhammadiyah ke- 41 di Solo. Dalam pelaksanaan Mukhtamar tersebut, Muhammadiyah berkomitmen untuk “memuliahkan dan mengagungkan ajaran islam untuk membangun masyarakat yang utama dan ideal dengan menjunjung
tinggi nilai keadilan, kesejahteraan masyarakat yang merata serta berjuang untuk mendapatkan ridha Allah.” Konsep masyarakat ideal yang wacanakan Muhammadiyah, diinternalisasikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi impersonal dan dimensi personal.
Dari perspektif dimensi impersonal, masyarakat ideal yang diwacanakan Muhammadiyah dari hasil Mukhtamar di Solo, harus berevolusi menjadi sebuah pranata sosial dan budaya yang dapat mengfasilitasi kader untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan sosial secara kolektif. Masyarakat ideal yang bayangkan itu tersegragasi dalam aturan hukum, kesejahteraan, keamanan, kebebasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Setiap kader maupun simpatisan berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal ibadah. Konsep tentang khairu ummah (masyarakat terbaik), telah ditetapkan dalam visi Muhammadiyah pada momentum Mukhtamar ke-44 di Jakarta, pada tahun 2000 yang menetapkan “pedoman hidup islami warga Muhammadiyah”.
Selama masa reformasi, secara kelembagaan Muhammadiyah terliat mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun dan mempertahankan demokrasi di berbagai wilayah kehidupan melalui program-program yang diselenggarakan. Kontribusi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dalam memperkuat civil  society dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, ditandai dengan keberhasilan dalam upaya mendorong pendidikan demokrasi dan proses penyadaran politik di kalangan warganya maupun di masyarakat luas. Muhammadiyah juga memiliki fokus khusus pada pengembangan sensitifitas gender di kalangan warganya dan juga mengembangkan nilai-nilai keadaban untuk para murid di sekolah dan universitas
Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)
melalui pendidikan kewarganegaraan. Berikut ini merupakan kontribusi pemikiran politik Muhammadiyah dalam memperkuat civil  society di Indonesia, dari persepektif pendidikan kewarganegaraan:
1.  Mewujudkan Indonesia Berkemajuan Melalui Pemberdayaan Civil Society
Program pemberdayaan civil  society dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai pluralis, keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi dalam membangun warga negara yang demokratis. Dalam hubungannya dengan isu global  citizens, Muhammadiyah pada momentum Mukhtamar ke-47 di Makasar tahun 2015, menganjurkan seluruh institusi kepada seluruh institusi dan ortom di bawahnya untuk menjadi pelindung atas kelompok minoritas yang tertindas. Kelompok minoritas yang tertindas dalam perspektif Muhammadiyah adalah sekolompok yang mengalami subordinasi secara segregasi sosial seperti gelandangan, difabel dan buruh.
Dalam mengembangkan pemikirannya, Muhammadiyah terus berikhtiar untuk menelurkan aksi sosial kewarganegaraan yang memihak pada kaum du’afa dan mustadh’afin serta memperkuat civil  society untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Komitmen Muhammadiyah adalah mempertahankan nilai-nilai keadaban seperti keterbukaan, toleransi, pluralisme dan menghargai hak asasi manusia dalam merawat hak dan tanggung jawab civil  society di Indonesia. Muhammadiyah tetap menjadi lembaga yang independen dari negara, tanggap terhadap kelompok lemah dan mendukung nilai-nilai keadaban dan kebajikan untuk Indonesia yang demokratis dan berkemajuan. Melalui gerkaan pemberdayaan civil  society, keberpihakan politik Muhammadiyah kepada kaum dhu’afa dan mustad’afin merupakan mata rantai yang di dasari pada logosentrisme Al-ma’un sebagai spirit dakwa amar ma’ruf nahi munkar dalam
membumikan konsep kewarganegaraan demokrasi demi Indonesia yang berkemajuan. Gerakan pemberdayaan kaum dhu’afa dan mustad’afin dijadikan gerakan dalam penguatan civil society yang diakselerasikan dalam program prioritas Muhammadiyah. Pemberdayaan civil  society tanpa memandang latar belakang agama dan golongan masyarakat. Pemberdayaan itu meliputi berbagai macam  wilayah tatanan sosial seperti hukum, politik, ekonomi, keamanan, pendidikan dan budaya. Dengan demikian, Muhammadiyah menjadi kekuatan sosial masyarakat yang dipeerhitungkan tanpa berafiliasi  dengan  partai  politik  sekalipun. Karena menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat akar rumput yang mengalami subordinasi secara struktural. Kebijakan politik dan ekonomi senantiasa terikat dengan kepentingan hegemoni ideologi, dominasi politik dan penguasaan sumber-sumber ekonomi. Akibatnya, masyarakat akar rumput menjadi korban eksploitasi, karena merasakan secara langsung efek negatif dari imbas kebijakan tersebut. Karena itu, isu tentang demokrasi, pluralisme, toleransi, penegakan HAM, egalitarianisme, perdamaian global, non- violence, emansipasi gender dan kedaulatan negara menjadi topik hangat dalam diskursus civil society menuju Indonesia berkemajuan. 2.  Membela Kedaulatan Negara demi Indonesia Berkemajuan Pada sidang Tanwir 2017 di Ambon, Muhammadiyah membedah secara khusus tentang “Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan”, yang melahirkan deklarasi lima hal pokok diantaranya adalah tentang kedaulatan. Kelahiran lima pokok pemikiran politik kebangsaan tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral kebangsaan Muhammadiyah di hadapan Allah SWT, bangsa dan negara untuk menegakan

## Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
kedaulatan bangsa dan negara secara paripurna. Salah satu upaya yang ditempuh Muhammadiyah dalam membela kedaulatan negara adalah dengan cara meningkatkan kualitas mutu demokrasi. Sebagai pilar civil  islam di Indonesia, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral kebangsaan dan keindonesiaan atas penyelenggaraan negara dan pengelolaan bangsa dengan menginternalisasikan nilai dan prinsip luhur demokrasi. Warga Muhammadiyah harus mampu tampil memperjuangkan kedaulatan negara untuk memperekat hubungan kewarganegaraan antar warga negara dan  menjauhkan  konflik  primordial  dan sekretarian. Warga Muhammadiyah harus bertanggung jawab untuk partisipasi dan emansipasi secara aktif dan totalitas dalam menginternalisasi nilai luhur pancasila untuk Indonesia yang berdaulat secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Dalam rangka membela kedaulatan negara, Muhammadiyah menjadi lokomotif gerakan civil society yang menyuarakan ide-ide suara demokrasi.
Sikap politik kebangsaan yang lain adalah gerakan anti-korupsi bahkan Muhammadiyah menjadi salah satu lokomotif gerakan sosial yang melawan korupsi. Marfologi dari gerakan anti korupsi yang dibangun Muhammadiyah adalah advokasi publik yaitu program khusus yang bertajuk Madrasah anti korupsi yang diselenggarakan atas kerja sama seluruh Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah, dan juga diperkuat dengan pendidikan anti korupsi. Gerakan anti korupsi yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah adalah bentuk gerakan moral dalam menjaga kedaulatan negara untuk mewujudkan kewarganegaraan yang utopia serta bentuk pemerintahan yang transparan dan steril dari prilaku koruptif. Muhammadiyah mendesak  para pemimpin lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkerja lebih berani dan independen
dalam memberantas korupsi yang lebih masif dan menjamur. Muhammadiyah terus bekerja sama dengan bergandenga tangan pada semua lembaga negara untuk mengembangkan budaya dan sikap anti korupsi melalui jalur sosial, pendidikan dan keagamaan.
3.  Penguatan Integrasi Sosial Kewarganegaraan Dalam penguatan integrasi sosial kewarganegaraan, negara harus bekerja sama bahu membahu dengan seluruh elemen civil society dalam membangkitkan kembali semangat gotong royong dan menumbuhkan kembali pranata-pranata sosial untuk merekatkan ukhwah kewarganegaraan dan ikatan kebangsaan. Pradaban bangsa yang kuat tidak selamanya bertumpuh pada otoritas politik kekuasaan tetapi juga didukung oleh faktor-faktor kekuatan civil  society yang selalu konsisten dalam komitmen untuk terus melayani kebutuhan yang tidak selamanya disedikan oleh negara secara totalitas. Namun demikian, negara harus memperhatikan dan mendukung gerakan civil society sebagai mitra dalam membangun kualitas kewarganegaraan demokrasi menuju Indonesia yang berkemajuan. Berikut ini merupakan langkah-langkah politik kebangsaan Muhammadiyah dalam memperkuat integrasi sosial kewarganegaraan melalui: 1). Meningkatkan peran konkrit pengauatan masyarakat sipil, 2). Memperkuat tatanan hukum dan politik dengan konsep good governance, 3). Memperkuat asas-asas demokrasi yang bermoral.
Dalam penguatan integritas sosial kewarganegaraan, Muhammadiyah berusaha membangun kekuatan-kekuatan di luar jalur politik kekuasaan negara melalui pendekatan sosio-kultural. Dengan pendekatan sosio- kultural, maka dengan muda akan menggarap ruang-ruang akar rumput yang sama sekali belut tersentuh dan mendapat perhatian dari kepentingan negara. Transformasi pemikiran
Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)
politik intelektual Muhammadiyah dilakukan dengan cara bertahap dan adaptif dengan kondisi sosio-kultral setempat untuk tata sosial kewarganegaraan demokrasi menuju Indonesia yang berkemajuan. Anatomi transformasi transformasi sosio-kultural dimaksudkan untuk mempengaruhi relasi masyarakat, bangsa dan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rana gerakan sosial, pemberdayaan integrasi sosial kewarganegaraan tidak dimaksudkan untuk mempertahankan kemandirian hidup yang otonom. Namun tidak kalah pentingnya akan menjelmah menjadi corong suara bagi masyarakat yang terabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan juga lebih menekankan pada pengembangan identitas yang berbasis lokal domestik, serta membangkitkan kesadaran masyarakat marjinal secara struktural dan kultural yang telah lama terabaikan dalam program pemerintah.
Melalui momentum Mukhtamar yang ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta, Muhammadiyah menyampaikan pandangan dan rekomendasi dalam merespon isu-isu strategis yang berkaitan dengan keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan yang universal melalui pengkajian dan advokasi yang lebih dalam. Beriku ini merupakan pandangan Muhammadiyah dalam menanggapi isu- isu tersebut: Pertama, isu-isu keumatan meliputi kemiskinan kepemimpinan dan keteladanan, komoditisasi agama, konservatifisme agama, kemajemukan agama dan keadilan gender. Kedua, isu-isu kebangsaan meliputi revitalisasi karakter bangsa, pemberatas korupsi, reformasi lembaga penegakan hukum, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sistem suksesi kepemimpinan nasional, reformasi birokrasi, reforma agraria dan kebijakan pertanahan. Ketiga, isu-isu kamanusiaan universal meliputi krisis kemanusiaan moderen, krisis
pangan dan  energi, krisis ekonomi global, krisis lingkungan dan perubahan iklim, islamophobia, migrasi gobal dan dialog antar agama.

## IV. KESIMPULAN
Muhammadiyah mempunyai kewajiban untuk merumuskan konsep pendidikan dalam membangun warga negara yang demokratis. Tanggung jawab tersebut sebagai bentuk ummat al-amal dalam proses pencerdasan kehidupan warga negara. Meski demikian, Muhammadiyah belum secara serius membentuk warga negara yang bermutu selaras dengan tuntutan realitas yang dihadapi bangsa. Karena itu, kita belum menemukan konsep pendidikan yang logic untuk ditransformasikan dalam pembentukan warga negara yang demokratis. Sebuah demokrasi yang kuat adalah sebuah sistem politik yang didukung oleh warga negara yang berwawasan demokrasi dengan komitmen kebangsaan yang paripurna. Demokrasi akan menjadi sebuah sistem politik yang matang manakala warga negaranya memiliki tanggung jawab kemanusiaan, kebangsaan dan keindonesiaa yang kuat.
Konsep tentang masyarakat terbaik merupakan konsep kewarganegaraan yang berpijak pada nilai-nilai luhur ajaran islam, yaitu masyarakat yang menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Hal ini dikarenakan oleh Muhammadiyah sangat menyadari isu konsep kewarganegaraan yang demokratis secara kritis dalam membangun masyarakat madani yang dicita-citakan oleh negara. Dengan demikian, warga negara memiliki kesadaran sosial yang demokratis dalam mengontrol setiap pelanggaran hak asasi manusia, memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab warga negara serta menghargai toleransi.

## Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Sadikin)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135

## DAFTAR RUJUKAN
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . Bandung: Pustaka Setia
Benjamin, R. L. (2008). Assessing Variation in Civil Society Organizations China’s Homeowner Associations in Comparative Perspective. Comparative Political Studies , 41 (9), pp. 1240-1265
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih. Diantara Lima Pendekatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ghosh, B. (2009). NGOs, Civil Society and Social Reconstruction in Contemporary India. Journal of Developing Societies , 25 (2), 229-252
Jung, E. (2010) Islamic organizations and electoral politics in Indonesia: the case of Muhammadiyah. South East Asia Research , 22 (1), 73-86
Latif, Y. (2016). Mata Air Keteladanan; Pancasila Dalam Perbuatan . Bandung: Mizan Media Utama Muslih, M. (2010) Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam dengan Problem Kebangsaan. Jurnal Tsaqafah , 6 (1) hlm 130-146
Nashir, H. (2006). Dinamika Politik Muhammadiyah . Malang: UMM Press
Netanel, N. W. (1996). Copyright and a Democratic Civil Societypp.106-283. [Online] Diakses dari https://scholar. google.co.id /scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Netanel%2C+Neil+Weinstock.+%281996%29+Copy right+and+Democratic+Civil+Society38-41&btnG=[Diakses 26 Maret 2018]
Newton, K., & Van Deth, J. W. (2016). Perbandingan Sitem Politik : Teori dan Fakta. Bandung: Nusa Media PPM. (2015). Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahada . Yogyakarta: Gramasurya.
Ramakrishna, K. (2015). Muting Manichean Mindsets in Indonesia: A Counter-Ideological Response. DOI 10.1007
/ 978-981-287-194-7_5
Schneider, J., & Schneider, P. (2001). Civil Society Versus Organized Crime . Critique of Anthropology ,  21 (4), pp. 427-446
Suwarno. (2010). Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara . Yogyakarta. Pustaka Pelajar Thohari, Y. H. (2005). Muhammadiyah dan pergulatan politik islam modernis. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. Wasisto, J. R. (2017). Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES
Zaprulkhan. (2013). Filsafat Umum: Sebuah pendekatan tematik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.