SISTEM PERADILAN JURY
(Analisis Ke-Islam-an dan Penerapan di Indonesia)

## Oleh: Ngimadudin
Dosen STAIS Bumi Silampari Lubuklinggau

## ABSTRACT
Legal  empowerment  towards  substantive  justice  will always experience the discourse of its own in seeking legal  problematics  as  chief  justice.  Indonesian  state has  its  own  characteristics  in  all-an  heterogeneous social certainly have its own problems in determining the appropriate legal format and is able to achieve the ideals  of  the  universality  of  the  law  itself.  In  the perspective  of  the  history  of  the  formation  of Indonesian  legal  system  is  inseparable  from  the development  of  indigenous  intensity,  Islam,  and Europe as a nation invaders that affect the formation of (mostly) legal order in Indonesia. Tangled laws that have  not  been  on  a  portion  of  substantive  justice certainly  needs  serious  handling  to  determine  the exact  formulation,  so  that  the  development  of  society that  is  fast  enough  it  can  also  be  offset  by  the acceleration  of  the  legal  order  that  can  address  the development  of  the  social  order.  The  search  process may  be  started  from  the  concept  of  legal  materials, legal  policy  makers  and  the  legal  process  itself. Adopting  the  grand  jury  system  would  at  least  give  a new color in the constellation of the legal process that occurred  in  Indonesia.  The  changing  pattern  of  the law  will  have  a  significant  impact  on  the  way  people simply  on  the  substantive  legal  justice.  Although  on the other hand the majority of the people of Indonesia (Islam) ask about this grand jury system.
Kata  kunci: Hukum,  Grand  Jury,  Islam,  dan Indonesia.

## A. Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  mempunyai  keunikan  tersendiri  dalam sejarah  tata  kelola  hukum  yang  di  berlakukan  terhadap masyarakatnya,  setidaknya  ini  terlihat  dari  pengalaman  bangsa Indonesia sebagai  bekas  koloni  dizaman  sebelum  kemerdekaan. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari system hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar system yang dianut,  baik  perdata  maupun  pidana,  berbasis  pada  hukum  Eropa continental,  khususnya  dari  Belanda  (Nederlandsch-Indie).  Hukum Agama  ini  tidak  bisa  dinafikan  karena  secara  sosiologis  masyarakat Indonesia  mayoritas  beragama  Islam,  maka  dominasi  hukum  atau syari’at  Islam  lebih  banyak  terutama  dibidang  perkawinan, kekeluargaan  dan  warisan. Selain  itu,  di  Indonesia  juga  berlaku system  hukum  adat  yang  diserap  dalam  perundang-undangan  atau yurisprudensi,  yang  merupakan  penerusan  dari  aturan-aturan setempat  dari  masyarakat  dan  budaya-budaya  yang  ada  diwilayah Nusantara. (http://ninaekasari.com/2012/05/html).
Hukum Eropa continental adalah merupakan hukum Romawi Jerman yang mulai tumbuh dan dikembangkan di benua Eropa sejak abad  ke-12.  Pertumbuhan  hukum  Romawi  di  Jerman  ini dikembangkan oleh para alumnus beberapa Universitas di Eropa yang berkiblat  pada  hukum-hukum  yang  tertuang  dalam Corpus  Iulis Civilis yang dibuat pada masa Kaisar Iustinus. Dalam perkembangan lebih  lanjut,  hukum  Romawi  Jerman  ini  dikalangan  pakar  hukum sering  disebut  dengan  istilah civil  law. System  hukum  Romawi Jerman  ini  berkembang  di  Negara  Eropa  Barat,  pertama  kali  di perancis,  kemudian  diikuti  oleh  Belanda,  Belgia,  Italia,  Spanyol, Portugis, Amerika Latin dan Indonesia yang dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda (Manan 2006: 31-32).
Faktor  hukum  Romawi  menyebar  ke  dalam  hukum  Eropa Barat  dan  tenggara  diantaranya  adalah: pertama, mulai  abad pertengahan banyak mahasiswa dari Eropa Barat dan Utara belajar di Universitas  Italia  dan  Perancis  Selatan,  di  lembaga-lembaga  ini  oleh ahli  hukum  yang  dipelajari  hanya  hukum  Romawi,  setelah  mereka kembali  ke  tanah  airnya,  mereka  mempergunakan  hukum  Romawi dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  mereka  hadapi  apabila hukumnya  sendiri  tidak  dapat  memberi  jawaban,  bahkan  adakalanya hukumnya  sendiri  tidak  dipakainnya.  Kedua,  ada  kepercayaan  pada
hukum  alam  yang  asasi,  yang  dianggap  sebagai  suatu  hukum  yang sempurna dan berlaku setiap tempat dan waktu. Oleh karena mereka yang menerima hukum alam itu tidak dapat melepaskan dirinya dari hukum  Romawi  yang  telah  dipelajari  di  Italia  dan  perancis  Selatan, maka  mereka  menyamakan  hukum  alam  itu  dengan  hukum  Romawi (Manan 2006: 33).
Negara  Perancis  adalah  Negara  pertama  yang  membuat kodifikasi hukum  di  Eropa  Barat,  namun  sebelumnya  Napoleon Bonaparte  sebagai  kaisar  pada  waktu  itu  memberlakukan unifikasi hukum  yang  intinya  adalah  hukum  Germania  di  samping  hukum Romawi. Pada tahun 1804 code civil yang disusun oleh Perancis baru dapat  diselesaikan  dan  di  berlakukan  pada  tanggal  21  Maret  1804. Selain  Negara Perancis  sebagai  pembuat  dan  pengguna code  civil, Negara  Belanda  juga  menggunakan  dan  menerapkan  kodifikasi hukum  tersebut  karena  pada  waktu  itu  Belanda  merupakan  masih jajahan  perancis.  Ketika  Belanda  lepas  dari kolonialisme Perancis, code  civil tersebut di  tiru  oleh  Pemerintah  Belanda  dalam  membuat hukum  Perdata  (BW)  untuk  daerah  jajahannya  baik  di  Asia  maupun daerah Hindia Belanda lainnya (Manan 2006: 33).
Demikian  pula  dengan Code  de  Commerce  Perancis (1807) dijadikan  pula  Kitab  Hukum  Dagang  di  Belanda  dengan  asas konkordansi.  Kitab  Hukum  Dagang  ini  pula  yang  di  jiplak  oleh Pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  membuat  Kitab  Hukum  Dagang Belanda  yang  di  berlakukan  di  daerah  Hindia  Belanda  di  Indonesia. BW  dan  WVK  warisan  colonial  Belanda  tersebut  masih  berlaku hingga  saat  ini  berdasarkan  aturan  peralihan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Manan 2006: 33).
Selanjutnya  dalam  konteks  sosiologis  bahwa  masyarakat Indonesia  adalah  mayoritas  beragama  Islam,  oleh  karena  itu  dalam hal  yang  umum  Islam  mempunyai  kaidah  dalam  masyarakatnya sendiri,  diantaranya  dapat  diambil  dari  kitab  suci  Al- Qur’an,  yaitu pertama, Satu  umat  adalah  umat  yang  satu. “sesungguhnya  (agama tauhid)  ini,  adalah  agama  kamu  semua  agama  yang  satu…” (al- mu’minuun:  52). kedua, persatuan  da lam  ikatan  tali  Allah.  “ dan berpegangteguhlah  kamu  semuanya  pada  tali  (agama)  Allah  dan jangan bercerai berai….” (Q.S. Ali Imron: 103). Ketiga, persamaan harkat derajat. “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa  diantara  kamu. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  m engenal.” (al- Hujuraat:  13). Keempat, senasib  sepenangungan,  saling  membela. “ Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebagian mereka  (adalah)  menjadi  penolong  sebagian  yang  lain…. “  (at - Taubah : 71). Kelima , Musyawarah. “ …urusan mereka (dipu tuskan) dengan  musyawarah  diantara  mereka…” (asy-syurura  :38)  (Anshari 2004: 72-73).
Dalam  tinjauan  hukum  Islam,  manusia  adalah  subjek  hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Ditinjau dari segi sosiologi, kita mengenal beberapa hubungan individu dan masyarakat:
a. Hubungan individu yang satu dengan individu yang lain.
b. Hubungan individu dengan masyarakat.
c. Hubungan individu yang satu dengan masyarakatnya. Ketiga macam hubungan tersebut juga diatur oleh hukum dan
juga diatur oleh syari’at Islam.
Dalam  konteks  lain  yaitu  masyarakat  kapitalis  liberalis,  pada dasarnya  hak  individu  lebih  dipentingkan  dari  pada  hak  kolektif. Kepentingan kolektif bisa saja menjadi korban kepentingan individu. Dalam  masyarakat  komunistis,  pada  dasarnya  kolektif  lebih dipentingkan dari pada hak individu. Kepentingan individu dapat saja dikorbangkan untuk kepentingan kolektif. Oleh karena itu masyarakat Islam  tidak  menganut  salah  satu  dari  kedua  system  masyarakat  di atas.  Islam  menganut  asas  keseimbangan,  antara  hak  dan  kewajiban, antara  individu  dan  masyarakat,  antara  hak  individu  dan  kewajiban individu,  dan  antara  hak  masyarakat  dan  kewajiban  masyarakat (Anshari 2004: 74-75).
Oleh karena itu jika kita amati secara mendalam maka kaidah- kaidah  yang  ada  dalam  ajaran  Islam  sangat  cocok  dengan  dinamika perkembangan  masyarakat  Indonesia.  Islam  mampu  menjadi  agama mayoritas  di  Indonesia  sehingga  dengan  demikian  secara  hukumpun syari’at Islam menjadi model tersendiri bagi dinamika tata hukum di Indonesia.
Dalam  Batang  Tubuh  UUD  1945,  tidak  satupun  pasal  yang mengatur  tentang  hukum  adat.  Oleh  karena  itu,  aturan  untuk berlakunya  kembali  hukum  adat  ada  pada  Aturan  Peralihan  UUD 1945  Pasal  II,  yang  berbunyi:  “Segala  badan  Negara  dan  peraturan
yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini”.
Aturan  Peralihan  Pasal  II  ini  menjadi  dasar  hukum  sah berlakunya  hukum  adat.  Dalam  UUDS  1950  Pasal  104  disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945.  Dalam  Pasal  131  ayat  2  sub  b.  I.S.  menyebutkan  bahwa  bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka,  tetapi  bila  kepentingan  sosial  mereka  membutuhkannya,
maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka :
1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang telah dirubah
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
4. Hukum  baru  yaitu hukum  yang  merupakan  sintese  antara  adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa ( Ragawino: 13-14). Dari berbagai catatan di atas dapatlah dimengerti bahwa corak keberlakuan  hukum  di  Indonesia  sangatlah  beragam.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  selain  kultur  Indonesia  yang heterogen,  di  sisi  lain Indonesia  pernah  mengalami  penjajahan  yang  begitu  panjang  dari berbagai bangsa yang sudah barang tentu juga menyebarkan idiologi, termasuk idiologi hukumnya .

## B. Permasalahan
Hukum  memiliki  peran  yang  penting  dalam  mengatur ketertiban sebuah negara. Namun keberadaan hukum itu sendiri tidak bisa  sepenuhnya  lepas  dari  masalah-masalah  yang  justru  malah mengaburkan  fungsi  pokok  dari  hukum  itu  sendiri.  Begitu  juga  di Indonesia.  Hingga  saat  ini  masih  banyak  sekali  masalah  hukum  di Indonesia  yang  belum  terselesaikan.  Masalah  hukum  di  Indonesia tidak hanya berhubungan dengan  aparat penegak hukum saja namun juga  terkadang  berkaitan  dengan  produk  hukum  itu  sendiri.  Berikut ini adalah beberapa masalah hukum di Indonesia:

## 1. Jual beli Perkara
Masalah  ini  sering  sekali  terjadi  di  dunia  hukum Indonesia.  Hakim,  Jaksa,  Pengacara  adalah  pihak-pihak  yang
paling  sering  terlibat  dalam  masalah  ini.  Aparat  hukum,  baik polisi,  jaksa,  dan  hakim,  orientasinya  hanya  uang.  Bukan menegakkan  keadilan.  Siapa  yang  kuat  membayar,  merekalah yang  akan  menang.  Hukum  sudah  jadi  barang  dagangan  yang diperjual-belikan  oleh  para  polisi,  jaksa,  dan  hakim.  Biasanya, para pengacara yang akan jadi perantara antara terdakwa dengan para  aparat  hukum  tersebut.  Pengacara  inilah  yang  akan membagi-bagikan  uang  dari  terdakwa  kepada  para  polisi,  jaksa, dan hakim. Demikian pula di tingkat banding atau pun kasasi di MA.  Ada  seorang  hakim  MA  yang  membagikan  kartu  namanya ke  saya  meski  sekedar  ketemu  tak  sengaja  di  sebuah  restoran,
d an  menawarkan  “jasa  hukum”  persis  seperti  salesman  kartu
kredit.
Ada  pengacara  yang  bilang  bahwa  tarif  dia  Rp  20  juta untuk sidang di PN. Ada pun untuk membayar hakim, perlu uang Rp 30 juta agar bebas. Ini adalah praktek yang sudah jadi rahasia umum.  Oleh karena  itu,  media  massa  dan  juga  para  praktisi hukum di LBH menyebutnya sebagai mafia peradilan. Sementara di  masyarakat  umum  dikenal  istilah  “KUHP”  yang  diplesetkan dengan “KASIH UANG HABIS PERKARA,” serta “UUD” yang diplesetkan jadi “UJUNG -UJUNGNYA DUIT ” .

## 2. Peranan Uang dan Kekuasaan Di Dunia Hukum
Uang  dan  kekuasaan  memegang  peranan  penting  dalam dunia  hukum.  Tindakan  KPK  untuk  menangkap  para  koruptor tanpa pandang bulu termasuk para petinggi negeri ini merupakan angin  segar  bagi  dunia  hukum  Indonesia.  Walaupun  akhir-akhir ini proses pelemahan KPK secara massif terus digulirkan dengan berbagai  jurus  dan  cara,  mulai  dari  adanya  kriminalisasi komisionernya  hingga  pada  tataran  pelemehan  tata  aturan hukumnya.
Dalam sebuah wawancara Penegakan hukum di Indonesia mendapat  predikat  negatif.  Presiden  Jokowi  dinilai  gagal menempatkan  orang-orang  profesional  dalam  lembaga  hukum. Hal itu disampaikan pengamat politik Tjipta Lesmana. Kata dia, nakhoda kabinet kerja itu lebih akomodatif terhadap orang-orang dari unsur partai politik (parpol).
"Penegakan  hukum  kita  masih  jelek  dan  paling  jelek  di seluruh  dunia.  Hukum  kita  masih  ditentukan  doku  (duit)  dan
kekuasaan,"  ujar  Tjipta  dalam  diskusi  Polemik  SindoTrijaya bertajuk 'Hukum dan Pertaruhan Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2015).
Menurut  Tjipta,  sejak  awal  Jokowi  sudah  diingatkan masyarakat  tentang  risiko  dan  bahaya  menempatkan  para penegak hukum dari unsur parpol. Tetapi hal itu tetap dilakukan. Alhasil,  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia  sulit untuk  tidak terpengaruh  dengan  kekuasaan  dan  politik.  "Itu  yang membuktikan  penegakan hukum kita jelek," tandasnya (Nasional Sindo News).
Sebenarnya  apa  yang  di  sampaikan  oleh  pengamat tersebut  dikemudian  hari  ada  benarnya,  kasus  hukum  bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujonugroho),  ternyata  banyak  melibatkan  para  komponen petinggi  partai  dan  ada  yang  jadi  tersangka,  konon  hal  tersebut berkaitan dengan pengambil kebijakan dalam bidang hukum dan bahkan  ada  oknum  pengacara  yang  ikut  terlibat.  Sekali  lagi  ini bukan  kasus    pertama  yang  muncul,  kasus-kasus  sebelumnya juga  banyak  baik  yang  di blowup dimedia  ataupun  yang  tidak, yang mengindikasikan bahwa antara uang, kekuasaan dan hukum dalam peradilan di Indonesia mempengaruhi hasil keputusan.

## 3. Intervensi politik.
Tidak bisa dipungkiri bahwa politik memiliki peran yang penting  dalam  mengintervensi  keputusan  hukum  di  Indonesia.
Oleh  karena  itu,  sudah  selayaknya  sebuah  lembaga  hukum negara  berdiri  secara  independen  tanpa  bisa  dipengaruhi  oleh kepentingan-kepentingan  tertentu.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman menyebutkan  bahwa  “ Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan    berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945,
demi terselenggarannya Negara Hukum Republik Indonesia”.
Selanjut nya  pasal  3  ayat  (1)  berbunyi  “ dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hakim  dan  hakim  konstitusi wajib menjaga kem andirian peradilan”, ayat (2) “ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kehakiman
dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sebenarnya,  secara  normatif Undang-Undang  telah memberikan  batasan  yang  gamblang  tentang  system  hukum  di
Indonesia,  aturan-aturan  itu  memuat  bagaimana  lembaga peradilan  menjalankan  fungsinya.  Akan  tetapi  kita  juga  harus menyadari  sepenuhnya  bahwa  system  ketatanegaraan  Indonesia memberikan  wacana  tentang  bagaimana  partai  politik  bisa memainkan  peran  pentingnya  dalam  mengharu  biru  persoalan peradilan di Indonesia.
Kasus-kasus  yang  mendapat  sorotan  begitu  tajam  dari media  massa  (elektronik  maupun  cetak)  akhir-akhir  ini,    seperti kasus  PT  Free  Port  (papa  minta  saham),  kasus  BANSOS  di Sumatera  Utara  yang  akhirnya  banyak  melibatkan  para  elit politik di Senayan mau tidak mau akan berdampak pada prosesi peradilan  yang  tidak fair.  Apa  lagi  kekuasaan  peradilan diserahkan pada partai politik.

## 4. Pasal “Kedaluarsa”
Mengapa  disebut  kadaluarsa?  karena  Indonesia  masih meng-'adopt' produk hukum Belanda yang notabene dulu pernah menjajah  Indonesia  dalam  kurun  waktu  yang  lama  sehingga harus diakui bahwa terdapat beberapa pasal yang dianggap sudah tidak  bisa  dilaksanakan  lagi  karena  sudah  tidak  sesuai  dengan kondisi  sekarang.  Berbagai  persoalan  hukum  yang  timbul belakangan,  terutama  banyaknya  masyarakat  kecil  yang dihukum,  tak  lepas  dari  kesenjangan  ideologi  hukum. Kesenjangan  ideologi  hukum  dalam  perangkat  hukum  nasional telah menimbulkan berbagai fenomena ketidakadilan hukum dan kesenjangan sosial.
Hakim  Agung  Artidjo  Alkotsar  memberikan  paparan dalam Konferensi Negara Hukum di Jakarta (10/10/2012) bahwa:
Tersumbatnya  arus  keadilan  sebagai  kebutuhan  pokok rohaniah  bagi  masyarakat  kecil  banyak  diakibatkan paradigma  KUHP  dan  KUHAP  yang  belum  berubah.
Kedua  kitab  hukum  itu  telah  dipergunakan  aparatur secara  kaku  tanpa  merujuk  pada  perubahan  paradigma yang terjadi pada level kosmos, dalam hal ini konstitusi.
“Meskipun  telah  ada  perubahan  dalam  ranah  konstitusi, yaitu dijaminnya hak asasi warga negara dalam hubungan dengan  penegakan  hukum,  paradigma  KUHP  dan KUHAP  belum  berubah ” . Nilai-nilai  dasar  hak  asasi manusia, substansi hukum dan asas persamaan di hadapan hukum  dalam  konsep  UUD  1945  pasca  amandemen dinilai  Artidjo  belum  sepenuhnya  ditransformasikan keranah  penegakan  hukum.  Sehingga  ideologi  hukum yang  termuat  dalam  KUHP  dan  KUHAP  mengandung beberapa  kendala  untuk  pencapaian  keadilan. Artidjo memberi  contoh  KUHP  dan  KUHAP  yang  belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip restorative justice, plea bargaining, crown witness, dan penyelesaian perkara  kecil  melalui  prosedur  informal,  atau  mediasi penal. Akibatnya, yang menjadi korban adalah masyarakat  yang  lemah  secara  ekonomi  dan  politik. “Kelompok  masyarakat  yang  rentan  secara  politik  dan lemah  secara  ekonomi  menjadi  sulit  memperoleh keadilan ” . (http//www.hukumonline.com).

## 5. Mental Para Penegak Hukum.
Sebagai  para  penegak  hukum,  seharusnya  mereka  bisa menjadi contoh bagi masyarakat umum. Bukan malah bertingkah laku dan bermental “suka - suka” sehingga mengakibatkan hukum menjadi wilayah yang abu-abu bagi masyarakat.
Dari beberapa pokok-pokok persoalan yang timbul dalam penegakan  hukum  di  Indonesia  (diuraikan  di  atas)  tentunya  kita akan  bertanya  harus  mulai  dari  mana  hukum  itu  di  reformasi. System  hukum  yang  berlaku  saat  ini  bangsa  Indonesia  masih mengadopsi  dari  Belanda  yang  pernah  menjajah  Bangsa Indonesia selama  ratusan  tahun,  hukum  itu  begitu  melekat sehingga  sampai  saat  ini  system  tersebut  belum  tereformasi secara total.
Dilihat perkembangan hukum yang ada, bangsa Indonesia sebenarnya  memiliki  keleluasaan  dalam  memilih  pola  atau system  hukum  yang  berkembang  di  dunia  ini,  hal  ini  didukung dengan  perkembangan  demokrasi  yang  tumbuh  di  Indonesia, oleh  karena  itu  kencangnya  demokrasi  akan  berdampak  pada derasnya perubahan yang terjadi di masyarakat.
Teori perubahan sosial (social change theory) sebagaimana telah dikemukakan oleh Soleman B Toneko bahwa bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat  akan  menimbulkan  situasi tertentu.  Apabila  hukum  itu  berlaku  efektif  maka  akan menimbulkan  perubahan  dan  perubahan  itu  dapat  dikategorikan sebagai  perubahan  sosial.  Suatu  perubahan  sosial  tidak  lain  dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan (Manan 2006: 23-24).
Oleh  karena  Negara  Indonesia  sebagai  Negara  hukum sudah selayaknya mulai memikirkan system baru yang cocok dan mampu  mengurai  kesemrawutan  dinamika  hukum  yang  ada  di Indonesia.  Berbagai  persoalan  yang  menghambat  proses  hukum secara adil tidak saja berangkat dari faktor-faktor yang di uraikan diatas, tetapi bisa juga karena system  yang memang tidak cocok lagi dengan ranah demokrasi yang berkembang di Indonesia.
C. Falsafah Hukum Islam.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  arti  falsafah  adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki orang  atau  masyarakat (Departemen  Pendidikan  Nasional,  2011: 387). Selanjutnya dalam pengertian umum dapat diambil kesimpulan bahwa  arti  falsafah  dikaitkan  dengan  hukum  Islam  adalah  sebuah makna tujuan hukum baik makna kebajikan nyata maupun kebajikan transenden yang  bersumber  dari  Kitab  Suci  Al- Qur’an  maupun  As - Sunnah.
Tujuan  hukum  islam  adalah  untuk  mewujudkan  atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi  ini.  Secara  umum  ada  3  tujuan  hukum  islam,  antara  lain: mendidik  setiap  individu  agar  mampu  menjadi  sumber  atau membawa  kebaikan  bagi  masyarakat  dan  tidak  menjadi  sumber  atau yang membawa malapetaka bagi orang lain.
Allah SWT berfirman
                                                                                                                                                                    
Artinya:
“Bacalah  apa  yang  telah  diwahyukan  kepadamu,  Yaitu  Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu  mencegah  dari  (perbuatan-perbuatan)  keji  dan  mungkar. dan  Sesungguhnya  mengingat  Allah  (shalat)  adalah  lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ” . (QS. Al-Ankabut: 45)
Selain  itu  tujuan  hukum  islam  adalah  menegakkan  keadilan. Keadilan  yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh umat manusia yang tidak terbatas pada kaum tertentu saja. Islam tidak membedakan manusia  berdasarkan  keturunan  dan  suku  atau  warna  kulit  dan berbagai  macam  perbedaan  lainnya,  kecuali  ketaqwaannya.  Telah disebutkan dalam firman Allah SWT:
                                                                                                                                                              
Artinya:
“Hai  manusia  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu saling  kenal  mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling mulia  di  antara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling bertaqwa diantara kamu” . (QS. Al-Hujurat: 13).
Mengenai  tujuan  hukum  islam  yang  ingin  menegakkan keadilan, Allah SWT berfirman:
                                                                                      
                                                                                                      
               
Artinya:
“Hai orang -orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang- orang  yang  selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,
menjadi  saksi  dengan  adil.  dan  janganlah  sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan” . (QS.  Al- Maidah: 8)
Selanjutnya,  tujuan  hukum  islam  adalah  mewujudkan  atau menciptakan  kemaslahatan  yang  hakiki  bagi  seluruh  umat  manusia. Kemaslahatan  yang  hakiki  adalah  kemaslahatan  sejati,  bukan kemaslahatan  yang  semu  atau  kemaslahatan  bagi  sekelompok  orang saja.
Kemaslahatan  hakiki  sebagai  tujuan  hukum  islam,  dapat dijabarkan  meliputi  5  hal,  yakni:  memelihara  agama,  jiwa,  akal  dan keturunan  serta  harta  yang  selanjutnya  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Memelihara  agama  adalah  memelihara  pelaksanaan  agama, yakni  menjalankan  agama  sesuai  dengan  apa  yang diperintahkan oleh agama.
2. Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman.
Menyuburkan keikhlasan hati dalam beribadah dan berinteraksi bersama dengan masyarakat.
3. Memelihara  akal  adalah  menjaga  akal  pikiran  agar  selalu dapat  berpikir  secara  sehat  dan  senantiasa  berbuat  baik  dan benar.
4. Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang  kepada  anak  keturunan  agar  dapat  tumbuh  dengan normal dan dalam pendidikan yang baik.
5. Memelihara  harta  benda  adalah  mengatur  agar  mendapatkan rejeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta  benda  yang  dimiliki  kepada  orang  yang  tidak  mampu sesuai dengan perintah agama.

## D. Konsep Peradilan Jury
Peradilan  Jury    (Trial  Jury)  adalah  sebuah  konsep  system hukum  yang  menganut Anglo  Saxion.  Seorang  juri  pengadilan  (jury trial  atau  pengadilan  oleh  juri)  adalah  proses  hukum  di  mana  juri berperan  membuat  keputusan  atau  membuat  temuan  fakta  yang
kemudian diterapkan oleh hakim. Hal ini dibedakan dari bench trial, di mana seorang hakim atau panel hakim membuat semua keputusan.
A  jury  trial  (atau  trial  by  jury) digunakan  dalam  porsi  yang signifikan  dari  kasus-kasus  pidana  yang  serius  di  semua  Anglo- Amerika  (common  law)  sistem,  dan  juri  atau  hakim  awam  telah dimasukkan ke dalam sistem hukum dari banyak negara-negara Civil Law  untuk  kasus-kasus  pidana.  Hanya  Amerika  Serikat  dan  Kanada membuat  penggunaan  rutin  uji  coba  juri  dalam  berbagai  kasus  non- pidana. Berbeda dengan yurisdiksi hukum Anglo-Amerika menggunakan  Jury  trial    hanya  dalam  kelas  dari  kasus  yang  terpilih yang  membentuk  bagian  kecil  dari  map  sipil  secara  keseluruhan, sedangkan Civil  Jury Trial hampir seluruhnya tidak ada tempat lain di  dunia.  Beberapa  negara  Civil  Law  melakukan  mengenai  panel arbitrase  dengan  anggota  non-hukum  terlatih  memutuskan  kasus- kasus  di  bidang  subjek-materi  yang dipilih  relevan  dengan  bidang atau keahlian para anggota panel arbitrase.
Ketersediaan  uji  coba    juri  di  yurisdiksi  Amerika  biasanya tergantung pada ketersediaan Jury trial dalam jenis tertentu dari kasus berdasarkan  hukum  umum  Inggris  pada  saat  Perang  Revolusi  (yang memungkinkan  uji  coba  juri  dalam  “pengadilan  hukum”  tetapi  tidak dalam  “pengadilan  dari  ekuitas”),  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  uji coba  juri  tidak  lagi  tersedia  di  sebagian  besar  kasus  tersebut berdasarkan  hukum  Inggris  modern.  Dalam  prakteknya,  ini  berarti bahwa  uji  coba  juri  yang  tersedia  dalam  kasus-kasus  sipil  Amerika dalam  banyak  kasus  seperti  pada  hukum  kerugian  atau  teori  kontrak hukum, tetapi jarang tersedia bila kerusakan non-moneter.
Penggunaan  Jury  Trial  berkembang  dalam  Common  Law System daripada Civil Law system, dan memiliki dampak mendalam terhadap sifat prosedur sipil Amerika dan aturan acara pidana bahkan dalam  kasus-kasus  dimana bench trial  sebenarnya  dimaksud  dalam kasus tertentu. Secara umum, ketersediaan Jury Trial jika benar telah melahirkan  sebuah  sistem  dimana  pencarian  fakta  terkonsentrasi dalam  suatu  pengadilan  tunggal  daripada  beberapa  audiensi,  dan  di mana  pertimbangan  hukum  keputusan  sidang  pengadilan  sangat terbatas.  Jury  Trial  adalah  jauh  lebih  penting  (atau  tidak penting)  di negara-negara yang tidak memiliki system Common Law .

## E. Sistem Peradilan Jury  dalam Pandangan Hukum Islam dan
Kemungkinan Penerapan di Indonesia.
1. Pandangan Islam Terhadap Sistem Peradilan Jury. Dalam pembahasan sebelumnya pokok-pokok falsafah hukum
Islam telah disampaikan secara gamblang, mengenai tujuan dari pada penerapan hukum itu sendiri. Islam telah menggariskan bahwa  tujuan hukum  Islam  adalah  mewujudkan  atau  menciptakan  kemaslahatan yang  hakiki  bagi  seluruh  umat  manusia.  Kemaslahatan  yang  hakiki adalah  kemaslahatan  sejati,  bukan  kemaslahatan  yang  semu  atau kemaslahatan bagi sekelompok orang saja.
Kemaslahatan  hakiki  sebagai  tujuan  hukum  Islam,  dapat dijabarkan  meliputi  5  hal,  yakni:  memelihara  agama,  jiwa,  akal  dan keturunan  serta  harta yang  selanjutnya  dapat  dijelaskan  sebagai berikut: a. Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni  menjalankan  agama  sesuai  dengan  apa  yang diperintahkan oleh agama.
b. Memelihara  jiwa  adalah  memelihara  diri  dari  segala ancaman.  Menyuburkan  keikhlasan  hati  dalam  beribadah dan berinteraksi bersama dengan masyarakat.
c. Memelihara  akal  adalah  menjaga  akal  pikiran  agar  selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar.
d. Memelihara  keturunan  adalah  menjaga  dan  memberikan kasih  sayang kepada  anak  keturunan  agar  dapat  tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik.
e. Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan  rejeki  yang  baik,  yang  benar  dan  halal  serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan perintah agama. Berkaitan  dengan  persoalan  system  Peradilan  Jury  yang memang produk hukum di luar sumber hukum Islam,  pada dasarnya tidak  menjadi  persoalan  sepanjang  mewakili  filosofi  prasyarat  yang tertuang  dalam  bebarapa  point  diatas.  Islam  agama  flexible,  ajaran universalnya adalah keadilan, kemanusiaan, tauhid, dan kemaslahatan ummat.  Oleh  karena  itu  apapun  sistemnya  (hukum)  jika  mewakili nilai-nilai  ke-universal-an  sebuah  ajaran,  maka  system  itu  tidak  jadi masalah.
2. Peradilan Jury dalam Konteks Ke-Indonesia-an.
Dalam  tradisi common  law,  masyarakat  dapat  terlibat langsung  dalam  proses  peradilan  pidana  melalui  grand  jury. Grand jurors (anggota  grand  jury)  berasal  dari  masyarakat.  Meski  berasal dari  konsep  jury  system,  tetapi  grand jury  berbeda  dengan  juri dipersidangan  (petit  jury).  Grand  jury  tidak  menentukan  salah  atau tidak bersalahnya seseorang. Grand jury hanya bertugas menentukan adanya probable  cause (bukti  permulaan)  terjadinya  suatu  tindak pidana  berat  (felony)  dengan  ancaman  pidana  satu  tahun  atau  lebih atau  hukuman  mati  serta  menentukan  adanya  seseorang  telah melakukan tindak pidana berat tersebut.
Grand  jury  mempunyai  kewenangan  memanggil  saksi-saksi untuk  memastikan  telah  terjadi  sebuah  tindak  pidana.  Ketika  grand jury  percaya  bahwa  suatu  tindak  pidana  telah  terjadi  maka  mereka akan  mengeluarkan  sebuah  indictment  atau  presentments  yaitu documents  atau  rekomendasi  tentang  adanya  cukup  bukti  bahwa seseorang  telah  melakukan  sebuah  tindak  pidana.  Akan  tapi,  jika grand  jury  tidak  menemukan  cukup  bukti  maka,  grand  jury  dapat menyatakan "no true bill."
Ditinjau dari aspek sejarah, pada saat Amerika Serikat berdiri, sistem  jury  diadopsi  sebagai  bagian  dari  sistem  pemerintah.  Hal  ini dilakukan karena satu alasan utama yaitu the Founders tidak percaya pada  hakim,  penuntut,  penyidik  dan  aparat  hukum  lainnya.  Sistem jury  termasuk  grand  jury  diadakan  untuk  memberikan  perlindungan dan  tegaknya  hak  asasi  dan  konstitusi  Amerika  Serikat.  Karena  hal tersebut,  perlu  ada  representasi  dari  masyarakat  untuk  ikut mengkontrol  proses  peradilan  pidana.  Di  Los  Angeles,  misalnya, setiap tahun dilakukan pemilihan dua calon grand jurors yang berasal dari masyarakat. Tujuan utama merekrut grand juror dari masyarakat adalah  untuk  merepresentasikan  berbagai budaya,  etnik,  dan kehidupan  serta  untuk  merefleksikan  berbagai  kepentingan  dan keinginan masyarakat Los Angeles.
Di  Indonesia,  mengadopsi  konsep  grand  jury  dalam  KUHAP bukanlah  hal  muda.  Konsep  Grand  jury  yang  disesuaikan  dengan kondisi  sosial  dan  budaya masyarakat  Indonesia.  Pada  sisi  lain, kekakuan  sebagian  pengambil  kebijakan  terhadap  penerapan  tradisi civil  law  system  secara  mutlak  menjadi  kendala  untuk  menyerap konsep-konsep common  law dan  konsep  lain  dalam  KUHAP.
Kendala  lain  adalah  munculnya  "perlawanan"  dari  subsistem  lama dalam  sistem  peradilan  pidana.  Penerapan  konsep  grand  jury  yang merepresentasikan masyarakat dalam dalam proses peradilan dengan sendirinya akan mengurangi kewenangan lembaga lain.

## F. Penutup
Menuju  negara  yang  berkeadaban  hukum  perlu  eksperimen panjang  dalam  menentukan system  terbaik  bagi  perjalanan. Sebagai penutup,  Apapun  bentuk  perubahan  undang-undang,  penegakan hukum akan lebih baik dengan polisi, jaksa, hakim, hakim komisaris yang baik meski undang-undang jelek. Meminjam ungkapan Taverne (1876),  "Geef  me,  goede  rechter,  goede  rechter  commissarissen, goede  officieren  van  justitie  en  goede  politie  ambtenaren,  en  ik  zal met een slecht wetboek van straf proses recht het goede beruken".

## DAFTAR PUSTAKA
Anshari, Endang  Saifuddin 2004. Wawasan  Islam:  pokok-pokok pikiran  tentang  paradigma  dan  system  islam. Gema  Insani  Press, Jakarta.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2011. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Gramedia, Cet. II. Edisi IV, Jakarta.
http://ninaekasari.blogspot.com/2012/05/tulisan-5-sejarah-hukum-di- indonesia.html http://www.hukumonline.com.
Manan, Abdul 2006. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta.
Nasional Sindonews.com
Ragawino, Bewa. Pengantar  dan  asas-asas  Hukum  Adat  Indonesia. Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Padjajaran, Bandung.