## SEJARAH  KERESIDENAN PALEMBANG
Oleh:

## Kemas A. R. Panji
Dosen Luar Biasa pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah dan FKIP Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang.

## Sri Suriana
Dosen Sejarah pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya Islam UIN Raden Fatah Palembang.

## Abstract:
Since the abolition of the Sultanate of Palembang Darussalam in 1825 by the Dutch  colonial  government,  the  town  changed  its  status  becoming  Resident region, led by a Resident. Pointing Dutch government or lift a man named J.L. van  Sevenhoven  as  First  Resident.  Palembang  residency  divided  into  several Afdeeling  except  in  the  capital  of  Palembang.  Afdeeling  each  headed  by  a Resident  Assistant.  Each  Afdeeling  consists  of  Onder  Afdeeling  headed  by  a controller.  Each  Onder  Afdeeling  there  are  clans,  each  headed  by  a  Chief Marga  (Pasirah).  While  the  capital  city  of  Palembang  is  divided  into  two, namely  the  District  across  Ilir  District  and  District  Seberang  Ulu  held  by  a Demat.  Residency  of  Palembang,  Jambi,  Lampung  and  Bangka  Belitung included in the Province of South Sumatra, is the fourth residency in the early days  were  in  the  area  Administrative  Sumatra  (1  province)  with  capital  of Medan,  Sumatra  then  divided  into  3  new  Province  namely:  North  Sumatra Province  (It  consists  of  Residency  of  Aceh,  East  Sumatra  (Medan),  and Tapanuli),  Central  Sumatra  Province  (It  consist  of  Resident  of  West  Sumatra (Bukit Tinggi), Riau, Jambi), South Sumatra Province (consisting of: Residency of  Palembang,  Bengkulu,  Lampung  and  Bangka-Belitung).  Post-Expansion into 3 provinces of Sumatra, Palembang Resident position changes its status to the Governor of South Sumatra.
Keywords: Residency of Palembang, Resident, South Sumatra Province, Governor.

## Pendahuluan
Sebagai  pendahuluan  dalam  penulisan  ini  sebaiknya  diawali  dengan  beberapa pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  judul  tulisan  agar  pembaca  bisa  mudah memahami  tentang  Keresidenan  Palembang. Pertanyaan  pertama  dimulai  dengan kalimat  apakah  yang  dimaksud  residen  dan  keresidenan? Residen  adalah  jabatan
struktural (kepala pemerintahan wilayah) pada masa penjajahan Belanda di Indonesia yang  ada  diseluruh  wilayah  Indonesia,  Residen  berkedudukan  di  bawah  Gubernur (lihat  pada  “Struktural  Pemerintahan  Hindia  Belanda”).  Keresidenan Palembang adalah  wilayah  kekuasaan  administratif  seorang  Residen  yang  meliputi  beberapa wilayah  bagiannya  yang  terdiri  dari  Afdeeling  dan  Onder  Afdeeling  hingga Kampung/Marga,  atau  bisa  juga  didefinisikan  bahwa  Keresidenan (regentschappen ) adalah sebuah pembagian administratif  dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an.
Pertanyaan  kedua,  apakah  keresidenan  hanya  ada  di  wilayah  Palembang  saja atau  Sumatera  Selatan  saja? Keresidenan  adalah  sebuah  pembagian  administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950- an. Sebuah keresidenan ( regentschappen ) terdiri atas beberapa afdeeling (kabupaten). Tidak  semua  provinsi  di  Indonesia  pernah  ada  keresidenan.  Hanya  di  Pulau  Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok, dan Sulawesi  saja. Biasanya ini daerah-daerah yang  penduduknya  banyak,  berikut  ini  nama-nama  Keresidenan  yang  pernah  ada  di Indonesia;
1. Pulau Sumatera  terdiri  dari:  Keresidenan  Aceh  ( Atjeh  en  Onderhoorigheden ), Keresidenan  Bangka-Belitung  ( Bangka  en  Biliton ),  Keresidenan  Bengkulu ( Benkoelen ),  Keresidenan  Jambi,  Keresidenan  Lampung  ( Lampoengsche Districten ), Keresidenan Palembang, Keresidenan Riau ( Riouw en Onderhoorigheden ),  Keresidenan  Sumatera  Barat  ( Westkust  van  Sumatra ), Keresidenan Sumatera Timur ( Oostkust van Sumatra ), Keresidenan Tapanuli.
2. Pulau Jawa  terdiri  dari:  Keresidenan  Bagelen,  dihapus  pada  tahun  1901  dan digabungkan  dengan  Keresidenan  Kedu,  Keresidenan  Banten  ( Bantam ),
Keresidenan  Banyumas,  Keresidenan  Besuki  ( Basoeki ),  Keresidenan  Bogor ( Buitenzorg ),  Keresidenan  Cirebon  ( Tjirebon ),  Keresidenan  Jakarta  ( Batavia ),
Keresidenan  Karawang  ( Kerawang ),  Keresidenan  Kediri,  Keresidenan  Kedu, Keresidenan  Madiun  ( Madioen ),  Keresidenan  Madura  ( Madoera ),  Keresidenan Malang  ( Pasoeroewan ),  Keresidenan  Pati  ( Djapara ),  Keresidenan  Priangan ( Preanger ),  Keresidenan  Pekalongan,  Keresidenan  Rembang,  Keresidenan Semarang ( Samarang ), Keresidenan Surabaya, Keresidenan Surakarta
( Soerakarta ),  statusnya  dinaikkan  menjadi  provinsi,  Keresidenan  Yogyakarta ( Jogjakarta ), statusnya dinaikkan menjadi provinsi pada tahun 1928.
3. Pulau Kalimantan  terdiri  dari:  Keresidenan  Kalimantan  Barat  ( Westerafdeeling van  Borneo ),  Keresidenan  Kalimantan  Tengah,  Keresidenan  Kalimantan  Timur ( Zuider en Oostafdeeling van Borneo ).
4. Pulau Sulawesi  terdiri  dari:  Keresidenan  Sulawesi  Selatan  ( Celebes  en Onderhoorigheden ), Keresidenan Sulawesi Utara ( Manado ).
5. Sunda Kecil  terdiri  dari:  Keresidenan  Bali-Lombok  ( Bali  en  Lombok ), Keresidenan Timor ( Timoren Onderhoorigheden ).
6. Maluku dan Papua terdiri dari: Keresidenan Maluku ( Molukken )
Pertanyaan  ketiga,  berapa  lama  masa  keresidenan  berdiri  di  Indonesia  dan Palembang khususnya? Keresidenan Palembang diresmikan oleh pemerintah Belanda sebagai  salah  satu  wilayah  administratif  Belanda,  ditandai  dengan  menghapuskan pemerintahan lokal saat itu (Kesultanan Palembang Darussalama) Jika dihitung sejak tahun  1825-1957  (selama  +132  tahun  Keresidenan  Palembang  memerintah) pemerintah  Belanda  menunjuk  atau  mengangkat  seseorang  yang  bernama  J.L.  van Sevenhoven sebagai Residen (pertama) tahun 1825 di Keresidenan Palembang.
Pertanyaan keempat, apakah sistem pemerintahan Keresidanan Palembang ini masih  ada  sampai  dengan  saat  ini? Sejak  dihapuskannya  Kesultanan  Palembang Darussalam  pada  tahun  1825,  Jabatan  Residen  Palembang  dijabat  secara berkelanjutan  atau  secara  periodik.  Keresidenan  Palembang    bersama  9  Keresidanan Lainnya  yang  berada  di  wilayah/pulau  Sumatera  menjadi  bagian  wilayah  Provinsi Sumatera  (1  Provinsi),  kemudian  Provinsi  Sumatera  dimekarkan  menjadi  3  Provinsi yaitu  sbb:  Provinsi Sumatera Utara  (terdiri  dari  Keresidenan  Aceh,  Sumatera  Timur (Medan),  dan  Tapanuli),  Provinsi Sumatera Tengah  (Keresidenan  Sumatera  Barat (Bukit Tinggi) Riau, dan Jambi), Provinsi Sumatera Selatan (Keresidenan Palembang, Bengkulu,  Lampung,  dan  Bangka-Belitung).  Pasca  Pemekaran  provinsi  Sumatera menjadi  3  Provinsi,  Selanjutnya,  Jabatan  Residen  Palembang  berganti  statusnya menjadi Gubernur Sumatera Selatan.

## Pembahasan
Pada  masa  awal  pemerintahan  kolonial  “Hindia  Belanda”  di  Palembang,  masih
mempertahankan  dan  memberdayakan  susunan  pemerintahan  tradisional  yang  ada pada  masa  itu.  Pasca  Kesultanan  Palembang  Darussalam  dihapuskan  tahun  1825, Belanda  mengangkat  J.L.van  Sevenhoven  sebagai  Residen  Pertama  di  Palembang (1825)  dan  Belanda  mengangkat  juga  (Menantu  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II) Pangeran  Kramo  Jayo  Sebagai  Perdana  Menteri pada  tahun  1838. 1 Para  penguasa Tradisional  (Elite  Lokal)  yang  mau  diajak  kerjasama  atau  menyatakan  setia  kepada Belanda  diangkat  menjadi  aparat  pemerintahan  Belanda  akan  diberikan  pangkat  dan jabatan  tertentu  misalnya  Pangeran,  Rangga,  Demang,  Pasirah,  Kapiten  Cina, (pangkat militer Tituler), dll. Selain itu, untuk melengkapi alat pemerintahan Belanda di  Palembang  dan  daerah  Uluan  maka  dari  tiap-tiap  kelompok  etnis  diangkatlah seorang  pimpinan  untuk  mewakili  golongannya  dengan  memakai  pangkat-pangkat militer  Tituler.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengukuhkan  kekuasaan  Belanda  di Palembang (Panji, 2002: 20).
Tindakan  Belanda  yang  menunjuk  dan  mengangkat  kemudian  memecat  para pangeran  yang  silih  berganti  itu  menggambarkan  betapa  sulitnya  Belanda  untuk memaksakan  kekuasaannya  di  Palembang  terutama  di  daerah  Uluan.  Meskipun  pada waktu itu pemerintah kolonial Berada di Palembang dan menguasai Bangka Belitung, tetapi  secara  riil  daerah  Uluan  yang  letaknya  jauh  dari  pusat  kota,  kekuasaan pemerintah  kolonial  belum  atau  kurang  dirasakan.  Bahkan  sampai  pada  pertengahan tahun  1860-an  Belanda  masih  belum  dapat  berkuasa  sepenuhnya  atas  daerah pedalaman (Sevenhoven, 1971:9). Oleh sebab itu pada masa transisi ini P. de Roo De La  Faille  (1971:  50-53)  mengatakan  bahwa  pemerintah  kolonial  Belanda  masih membutuhkan  bantuan  pengaruh  dan  tenaga  dari  golongan  tertentu,  karena  merasa
1 Pada  tahun  1838  Belanda  mengangkat  Pangeran  Kramo  Jayo  Abdul  Aziz  menjadi  Perdana Menteri  (Rijksbestuurder)  yang  ditempatkan  di  bawah  kekuasaan  Residen,  Pengangkatan  ini dikukuhkan  oleh  Surat  Keputusan  Koning  Willem  tertanggal  2  Januari  1838  dan  diperkuat  pula  oleh Surat  Keputusan  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  di  Batavia  No.  11  tanggal  8  September  1840. Untuk membujuk Pangeran Kramo Jayo agar setia kepada pemerintahan Belanda diberi pula berbagai gelar  tambahan  “Pangeran  Bupati  Perdana  Meneteri  Kramo  Jayo”  atau  Pangeran  Kramo  Jayo Mangkunegara  Sultan Agung Alam  Khabir  Sri  Maharaja  Mutar Alam  Senopati  Martapura  Ratu  Mas Panembahan  Raja  Palembang.  Pada  tahun  1849  Pangeran  Kramo  Jayo  dituduh  terlibat  dalam  usaha menentang Pemerintah Belanda (Pemberontakan) sehingga Ia dipecat dari jabatannya pada tahun 1850. Kemudian  diasingkan  ke  ke  Purbalingga  (Banyumas)  pada  tahun1851,  sampai  ia  Wafat  disana  tahun 1862.  Sejak  peristiwa  ini  pemerintah  Belanda  tidak  percaya  dan  mengangkat  para  bangsawan Palembang/priyai  yang  ada  hubungan  keluarga  dengan  Sultan-sultan  Palembang  Darussalam  untuk dijadikan Pejabat Tinggi setingkat Perdana Menteri (Rijksbestuurder) bahkan jabatan ini dihapuskan di hanya ada Residen dan bawahannya (Djohan Hanafiah, 1998: 91).
takut dan belum banyak memiliki kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi daerah ini.
Sejak tahun 1825, kota ini berubah statusnya mejadi daerah keresidenan yang dipimpin  oleh  seorang  Residen.  Keresidenan  Palembang  dibagi  atas  beberapa Afdeeling kecuali  Ibukota  Palembang.  Masing-masing Afdeeling dikepalai  oleh seorang  Asisten Residen.  Tiap-tiap Afdeeling terdiri  dari Onder Afdeeling yang dikepalai  oleh  seorang  Kontroler.  Tiap-tiap Onder  Afdeeling terdapat marga-marga. Setiap marga dikepalai  oleh  seorang  Kepala marga  ( Pasirah ) .  Sedangkan  Ibukota Palembang dibagi atas dua distrik, yaitu distrik Seberang Ilir dan distrik Seberang Ulu dipimpin oleh seorang Demang.
Jabatan Demang adalah  setingkat  dengan  Bupati  di  beberapa  keresidenan  di Pulau  Jawa,  yang  secara  terstruktur  tersusun  sebagai  berikut.  Pejabat  di  bawah Gubernur  Jenderal  adalah  Gubernur,  Residen,  Asisten  Residen,  Kontroler,  Bupati,  dan  seterusnya.  Di  wilayah  Keresidenan  Palembang  tidak mengenal  jabatan  bupati  pada  saat  itu  melainkan  hanya  mengenal  pangkat Demang yang  dijabat  oleh  pemuka/priyayi  pribumi.  Kemudian,  pada  masa  revolusi  fisik pangkat Demang ini diganti dengan nama Wedana. Kemudian barulah dikenal istilah bupati  dan  walikota  setelah  sistem  Keresidenan  Palembang  dihapuskan.  Karena  itu, pernah tercatat bahwa di  seluruh wilayah  Keresidenan Palembang terdapat 15 distrik dan 40 onder distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang demang dan asisten demang ,  serta  174 marga yang  terbagi  dalam  berbagai  dusun  dan  kampung  (Panji, 2002: 19).
Terhitung  sejak  tahun  1825,  seperti  yang  tertulis  di  atas,  Pemerintah  Kolonial Belanda  mengubah  status  Kota  Palembang  mejadi  keresidenan  ditandai  dengan pengangkatan  seorang  residen.  Sebagai  residen  pertama  diangkatlah  J.L.  van Sevenhoven.  Selain  itu,  Belanda  mengangkat  juga  menantu  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  -Pangeran  Kramo  Jayo-  sebagai  Perdana  Menteri ( Rijksbestuurder ) tahun  1838.  Pada  tahun  1849  Pangeran  Kramo  Jayo  dituduh  terlibat  dalam  usaha menentang Pemerintah Belanda (pemberontakan), sehingga ia dipecat dari jabatannya pada  tahun  1850.  Kemudian,  ia  diasingkan  ke  Purbalingga  (Banyumas)  pada  tahun 1851,  sampai  ia  wafat  di  sana  tahun  1862.  Sejak  peristiwa  ini  pemerintah  Belanda tidak  percaya  dan  mengangkat  para  bangsawan/priyayi  Palembang  yang  ada
hubungan  keluarga  dengan  Sultan-sultan  Palembang  Darussalam  untuk  dijadikan pejabat  tinggi  setingkat  Perdana  Menteri  ( Rijksbestuurder ).  Bahkan,  jabatan  ini dihapuskan,  sehingga  residen  hanya  dibantu oleh  asisten  residen,  kontroler, demang , asisten demang , depati / ngabehi / pembarap ,  kepala  kampung,  dan  kepala  dusun/ kerio (Hanafiah, 1998: 91).
Setelah  tidak  ada  lagi  pejabat  pribumi  yang  menjabat  sebagai  Pedana  Menteri, denga  Keputusan  Pemerintah  tanggal  13  Juni  1864,  Keresidenan  Palembang  dibagi menjadi sembilan afdeeling , yaitu sebagai berikut:
1. Afdeeling Ibukota Palembang;
2. Afdeeling Tebing  Tinggi  terbagi  dalam  beberapa Onder Afdeeling ,  yaitu:  Musi, Ulu, Kikim, Ampat Lawang, dan Rejang dan Lebong.
3. Afdeeling Lematang Ulu dan Ilir, terbagi dalam beberapa Onder Afdeeling , yaitu: Lematang Ilir, dan Pasemah.
4. Afdeeling Komering  Ulu,  Ogan  Ulu,  dan  Enim,  terbagi  dalam  beberapa Onder Afdeeling ,  yaitu: onder Afdeeling Ogan  Ulu  dan  Enim  dan Onder Afdeeling Mekakau dan Semendo.
5. Afdeeling Rawas
6. Afdeeling Musi Ilir
7. Afdeeling Ogan Ilir dan Blida
8. Afdeeling Komering Ilir
9. Afdeeling Banyuasin
Pada  tahun  1872 Afdeeling di  Keresidenan  Palembang  dipadatkan  menjadi hanya tujuh Afdeeling , dan kemudian pada tahun 1878 dipadatkan lagi menjadi enam Adeeling di  mana  Palembang  tidak  berstatus afdeeling melainkan  menjadi  Distrik Seberang  Ulu  dan  Seberang  Ilir.  Berdasarkan  Stbl.  1906  No.466  dan  1907  No.  528 afdeeling di  Keresidenan  Palembang  dipadatkan  lagi  menjadi  menjadi  empat Afdeeling saja (Panji, 2002: 19-20). Adapun pembagian afdeeling dan onder afdeeling di Keresidenan Palembang adalah sebagai berikut:
1.  Daerah  Ibukota  Keresidenan  Palembang  terbagi  dalam  dua  distrik  yaitu:  Distrik Seberang Ilir dan Distrik Seberang Ulu
2. Afdeeling Palembang  Ilir  atau Palembangsche  Benedenlanden ,  ibukotanya  di Sekayu,  terbagi  dalam  beberapa onder afdeeling ,  yaitu: onder  afdeeling Musi  Ilir
(Sekayu), onder afdeeling Banyuasin (Banyuasin, Tanah Kubu, dan Talang Betutu), onder  afdeeling Rawas  (Surulangun),  dan onder  afdeeling Ogan  Ilir  (Tanjung Raja).
3.  Afdeeling  Palembang  Ulu  atau Palembangsche  Bovenlanden ,  ibukotanya  Lahat, terbagi  dalam  beberapa onder  afdeeling yaitu: onder  afdeeling Lematang  Ulu (Lahat), onder  afdeeling Lematang  Ilir  (Muara  Enim), onder  afdeeling Tanah Pasemah  (Pagaralam), onder  afdeeling Tebing  Tinggi  (Tebing  Tinggi), onder afdeeling Musi Ulu (Muara Beliti).
4.  Afdeeling  Ogan  Ulu  dan  Komering  dengan  Ibukotanya  Baturaja,  terbagi  dalam beberapa onder  afdeeling ,  yaitu: onder  afdeeling Komering  Ulu  (Lubuk  Batang), onder afdeeling Ogan Ulu (Martapura), onder afdeeling Muara Dua (Muara Dua), dan onder afdeeling Komering Ilir (Kayu Agung).
Menurut  Djohan  Hanafiah  (1998:91-95)  menyatakan  bahwa  setelah  tahun 1930 2 Afdeeling  di  Keresidenan  Palembang  dipadatkan  lagi  menjadi  menjadi  3 Afdeeling  saja.  Adapun  Pembagian  Afdeeling  dan  Onder  Afdeeling  tersebut  adalah sebagai berikut:
1.  Afdeeling Palembang Ilir atau Palembangsche  Benedenlanden , (di  bawah seorang Asisten  Residen  yang  berkedudukan  di  Ibukota  “Kota  Palembang”,  membawahi beberapa onder afdeeling yaitu;
a.  Palembang  di  bawah  seorang  Kontroler  yang  berkedudukan  di  Palembang, terdiri  dari  43  Kampung,  Distrik  Seberang  Ilir  terdiri  dari  29  Kampung,  dan Distrik Seberang Ulu terdiri dari 14 kampung.
b. Onder Afdeeling Ogan Ilir (di  bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Tanjung  Raja),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Pemulutan,  Tanjung  Batu, Pegagan  Ilir  Suku  Satu,  Lembak,  Sakotigo,  Alai,  Pegagan  Ilir  Suku  Dua, Kertamulia,  Pegagan  Ulu  (Sirah  Pulaukilip),  Gelumbang,  Rantau  Alai,  Parit, Lubuk  Keliat,  Muara  Kuang,  Burai,  Rambang  Empat  Suku,  Tambangan Kelekar , Lubai Suku Satu, dan Meranjat.
c. Onder  Afdeeling Komering  Ilir  (di  bawah  seorang  Kontroler  yang berkedudukan  di  Kayu  Agung),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Jejawi,
2 Keberadaan afdeeling dan onder afdeeling di Keresidenan Palembang tercatat dalam Stbl. 1918 No.612, dan Stbl. 1921 No.465 serta Stbl. 1930 No. 352.
Pegagan Ulu suku Satu, Kemen, Danau, Kuro (Pampangan) ,  Pegagan Ulu suku Dua,  Pangkalanlampan,  Kayu  Agung,  Tulung  Selapan,  Teloko,  Rambutan, Sirah Pulau Padang, Bengkulak, dan Mesuji.
d. Onder Afdeeling Banyuasin dan Kubustreken (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan  di  Talang  Betutu),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Sungai Rengas,  Kumbang,  Upang,  Sungai  Aren,  Sungsang,  Penuguan  (Dusun Berdikari),  Muara  Telang,  Rantau  Bayur,  Gasing,  Dawas,  Tangjung  Lago, Supat, Talang Kelapa, Kubu Lalan, Pangkalan Balai , Kubu Dayat, Suak Tapeh, Kubu Tungkal, Rimbo Asam, Kubu Tungkal Ilir, dan Babat .
e. Onder Afdeeling Musi Ilir (d  ibawah  seorang  Kontroler  yang  berkedudukan di Sekayu), terdiri dari beberapa Marga , yaitu:  Abab,  Lawang  Wetan,  Penukal,
Punjung, Teluk Kijing, Pinggep, Ipil, Sangadesa,  Menteri  Melayu,  Batanghari Leko, dan Sungai Keruh.
f. Onder  Afdeeling Rawas  (di  bawah  seorang  Kontroler  yang  berkedudukan  di Surulangun),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Hulu  Rawas,  Sukapindah Hilir,  Sukapindah  Hulu,  Rupit  Hilir,  Muara  Rupit,  Rupit  Tengah,  Sukapindah Tengah, dan Rupit Dalam.
2.  Afdeeling Palembang  Ulu  atau Palembangsche  Bovenlanden ,  (di  bawah  seorang Asisten  Residen  yang  berkedudukan  di  Lahat,  membawahi  beberapa Onder Afdeeling , yaitu:
a. Onder  Afdeeling Lematang  Hulu  (di  bawah  seorang  Kontroler  yang berkedudukan di Lahat), terdiri dari beberapa Marga , yaitu: Tambelang Gedung Agung,  Penjalang  Suka  Empayang  Ilir,  Puntang  (Tambelang),  Penjalang Sukapangi,  Empat  Suku  Negeri  Agung,  Lawang  Kulon,  Manggul,  Penjalang Sukalingsing,  Gumay Lembak,  Sikap Dalam Sukalingsing,  Gumay Talang Ilir, Penjalang Suka Empayang Kikim, dan Tujuh Pucukan Suku Bunga Mas Saling Ulu.
b. Onder  Afdeeling Lematang  Ilir  (di  bawah  seorang  Kontroler  yang berkedudukan  di  Muara  Enim),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Sungai Rotan, Tambelang Ujan Mas, Ampat Petulai Curup (Curup), Tambelang Patang Puluh  Buhung,  Ampat  Petulai  Dangku  (Dangku),  Tambelang  Karangraja (Karangraja),  Ampat  Petulai  Kuripan  (Kuripan),  Lawang  Kidul  (Darmo),
Ampat  Petulai  Dalam  Blimbingan(Belimbing),  Penangulung  Puluh  (Tanjung Agung),  Lengi  (Gunung  Megang),  Penang  Tengah  Selawi  (Pandan  Dulang), Benakat,  Penangsang  Puluh  (Sugiwaras),  Tambelang  Penanggiran,  dan Semendo Darat (Pulau Panggung).
c. Onder  Afdeeling Tanah  Pasemah  (di  bawah  seorang  Kontroler  yang berkedudukan  di  Pagar  ALam),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Sumbai Besar Suku Kebonjati,  Sumbai Ulu Lurah Suku Pajarbulan,  Sumbai Penjalang Suku Tanjung Kurung,  Sumbai Mangku ANom Suku Penantian, Sumbai Besar Suku  Lubuk  Buntak,  Sumbai  Tanjungraya  Suku  Muaraempayang,  Semidang Suku  Palangkenidai,  Semidang,  Sumbai  Mangku  Anom  Suku  Muara  Seban, Gumay  Hulu,  Sumbai  Tanjungraya  Suku  Gelungsakti,  Mulak  Hulu,  Sumbai Besar Suku Alundua, dan Pagar Gunung.
d. Onder  Afdeeling Tebing  Tinggi  (di  bawah  seorang  Kontroler  yang berkedudukan  di  Tebing  Tinggi),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Wulung Dusun, Lintang Kiri Suku Sadan, Sikap Pelabuhan,  Kejahatan  Mandi  Lintang, Kejahatan Mandi Musi Ilir, Tiang Pumpung Suku Ulu,  Kejahatan Mandi Musi Ulu, Lintang Kanan Suku Muara Danau, Tedajin, Lintang  Kiri  Suku  Muara Pinang,  Sikap  Dalam  Musi  Ulu,  Lintang  Kanan  Suku  Babatan,  dan  Pasemah Air Keruh.
e. Onder Afdeeling Musi Ulu (di  bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Muara  Beliti),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Sikap  dalam  Musi,  Proatin Lima, Bulan Tengah Semangus, Tiang Pumpung Kepungut, Bulan Tengah Suku Tengah, Batu Kuning Lakitan, Bulan Tengah Suku Hulu, Suku Tengah, Lakitan Hulu, Proatin Sebelas, dan Sindang Klingi Hilir.
3. Afdeeling  Oga n  dan  Komering  Ulu  (di  bawah  seorang  Asisten  Residen  yang berkedudukan di Baturaja, membawahi beberapa Onder Afdeeling , yaitu:
a. Onder Afdeeling Ogan Ulu (di  bawah  seorang  Kontroler  yang  berkedudukan di Baturaja),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Temenggungan,  Lubuk  Batang,
Samakrian,  Proatin  Empat  Suku  Satu, Aji,  Ngabehi  Empat,  Semidang Alundua Sukutiga,  Lubai  Suku  Dua,  Bindu  Langit  Lawang  Kulon,  Rambang  Kapak Tengah, dan Sosoh Buay Rayap.
b. Onder Afdeeling Muaradua (di  bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di
Muaradua),  terdiri  dari  beberapa Marga ,  yaitu:  Ranau,  Kisam  Tengah  Suku Satu,  Mekakau  Hulu,  Kisam  Hulu,  Mekakau  Hlir,  Kisam  Tengah  Suku  Dua, Gunung  Tiga,  Kisam  Hilir,  Blambangan  (Buairunjung),  Bayur,  Aji,  dan  Kiwis (Buaisandang).
c. Onder Afdeeling Komering Ulu (dibawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Martapura), terdiri dari beberapa Marga , yaitu: Semendawai Suku Satu, Paku Sekunyit, Semendawai Suku Dua, Bunga Mayang, Semendawai Suku Tiga , Buay  Pemaca,  Madang  Suku  Satu,  Lengkayap,  Madang  Suku  Dua,  Kitti,  Buai Pemuka Bangsa Raja, dan Belitang.
Onder  Afdeeling yang  merupakan  distrik  dan  membawahi onder distrik dibantu  oleh  beberapa  personil  Mantri  Polisi  dan  Mantri  Pajak  ( belasting ),  adalah aparat pemerintahan formal yang diangkat dan digaji oleh pemerintah Hindia Belanda, yang secara vertikal melaksanakan perintah atasan, sehingga arus pemerintahan hanya satu  arah  yaitu  dari  atas  ke  bawah.  Segala  sesuatu  berasal  dan  diatur  dari  pusat  dan diselenggarakan oleh aparat pemerintahan pusat dan daerah (sentralisasi).
Pejabat-pejabat  seperti  Residen,  Asisten  Residen,  dan  Kontroler  pada umumnya dipegang oleh orang-orang Belanda yang merupakan suatu Koprs tersendiri yang  lazim  disebut  “Nederlandsche  Cop  van  het  Binnenland  Bestuur”  Orang-orang pribumi  hanyalah  menjabat  sebagai  pegawai  biasa  (ambtenaar)  seperti  Demang, Asisten  Demang,  Mantri  Polisi,  dan  Mantri  Pajak.  Residen  sebagai  penguasa Administratif,  legislatif,  Yudikatif,  dan  Fiskal  adalah  kepala  pelaksana  teknis  di tingkat  Keresidenan,  sedangkan  Asisten  Residen  yang  mengepalai  Afdeeling  sejajar dengan  seorang  Kontroler  pada  dasarnya  hanya  mengumpulkan  data  informasi  dan melaksanakan semua perintah dari atasannya. Dalam melaksanakan tugas kewajibang pemerintahan,  Kontroler  didampingi  oleh  seorang  Demang,  Asisten  Demang  dan beberapa  orang  Mantri  adalah  orang-orang  pribumi.  Dengan  kata  lain  bahwa pemerintah  Belanda  dalam  berhubungan  dengan  rakyat,  selalu  memperalat  pejabat- pejabat  pribumi  dan  menunjukkan  sikap  kehati-hatianya  (menghindari)  kontak langsung dengan rakyat.
Di  daerah  Uluan  sistem  pemerintahan  Marga  yang  merupakan  sistem pemerintahan  formal  tradisional  masih  tetap  berlangsung  bahkan  diberi  hak  untuk hidup  berdasarkan Gemeente  Ordonantie Stbl.  1919  No.  814.  Sejak  saat  itu  status Marga  merupakan  daerah  otonom  yang  mengatur  masyarakat  agraris  tradisional dalam  ruang  lingkupnya.  Dalam Inlandsche  Gemeente  Ordonantie  Buitengwesten (IGOB)  tahun  1938  No.  490.34  dinyatakan  bahwa  masing-masing  Marga  yang membawahi beberapa dusun dikepalai oleh seorang Pesirah dengan gelar Depati atau
(Gubernur Jenderal Hindia Belanda)
I I I (Gubernur Sumatera) I I I Keresidenan Palembang (Residen Palembang) I I
I I I I Wilayah Ibukota Palembang Afdeeling I (Asisten Residen) I I 3.Afdeeling Ogan Ulu & Kom ering Distric Seberang Ilir I (Demang/Regent/Wedana) Onder Afdeeling I (Controleur) I I Distric Seberang Ulu I Distric (Demang/Regent/Wedana) Marga (Demang/Wedana) I Kepala Marga/Pasirah I I (Depati/Ngabehi/Pembarap) I Kampung I Onder Distric (Kepala Kampung) I (Asisten Demang) Kepala Dusun (Kerio)

## Sumber:
Hidayah, Zulyani dan Hari Radiawan (Halm.48), Mas'Oed, Ki Agoes (Halm. 88-93), Abdullah, Ma'moen. Dkk. (Halm.49), Leirissa, R. Z. (Halm.9-14), Djenen, Dkk. (Halm.134), Panji, Kms. A. R. (Halm.18-22).

## STRUKTUR PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI KERESIDENAN PALEMBANG

## Pemerintahan Hindia Belanda (di Batavia)

## Provinsi Sumatera (Berkedudukan di Medan)
1.Afdeeling Palembang Ilir 2.Afdeeling Palembang Ulu
Ngabehi .  Setiap  dusun  dikepalai  oleh  seorang Kerio ,  sedangkan  dusun  di  ibukota Marga  dikepalai  oleh Pembarap .  Semua  pejabat  formal  ini  dipilih  oleh  penduduk yang  mempunyai  hak  memilih  untuk  waktu  yang  tidak  ditentukan.  Para Pesirah ( Depati / Ngabehi )  yang  telah  menjalankan  tugasnya  selama  15  tahun  biasanya dibehentikan dengan hormat oleh Residen dengan diberi gelar “Pangeran” (Abdullah, 1984: 50-51).
Dengan adanya Pejabat Kontroler sampai di tingkat pemerintahan yang paling bawah (dalam hal ini Marga dan Kampung), maka jelaslah bahwa tangan pemerintah (birokrasi) bisa menjangkau ke masyarakat dan tersentralisasi. Namun, pemerintahan kolonial  ini  tetap  dijalankan  secara  dualistis,  yaitu  adanya  Hukum  Adat  dan  Hukum Negara.
Ketika  Pemerintahan  kolonial  Belanda  mengambil  alih  kekuasaan  pasca Kesultanan  Palembang  Darussalam  mereka  mengadopsi  dan  menerapkan  sistem administrasi pemerintahan keresidenan yang dipopulerkan oleh pemerintahan Inggris. Ketika  Inggris  menguasai  Nusantara,  Thomas  Stamford  Raffles  menerapkan  sistem keresidan  di  Pulau  Jawa  di  bawah  pemerintahan  Gubernur  Jenderal  di  India.  Setelah Indonesia dikembalikan pada Belanda sistem  itu tetap dipertahankan oleh Pemerintah Hindia-Belanda.
Menurut  Konstitusi  tahun  1814/1815,  Raja  Belanda  mempunyai  hak kekuasaan penuh untuk mengatur tanah jajahan termasuk Hindia-Belanda, sedangkan Staten General (DPR Belanda) tidak mempunyai hak kontrol. Pemerintahan tertinggi di tanah  jajahan adalah Gubernur Jenderal sebagai wakil Raja Belanda, yang dibantu oleh  empat  orang  penasehat,  seorang  sekretaris  umum,  dan  di  bawahnya  terdapat seorang  sekretaris  kepala.  Namun,  setelah  kemenangan  kaum  liberal  dalam pemerintahan  Belanda  dan  mengeluarakan  konstitusi  baru tahun  1854,  Pemerintahan Hindia  Belanda  diletakkan  di  bawah  Menteri  Jajahan  dan  mendapat  pengawasan Staten  General di  mana  anggaran  belanja  untuk  Pemerintah  Hindia-Belanda  harus mendapatkan persetujuan dari Staten General .
Dalam  hubungan  tersebut,  Menteri  Jajahan  harus  bertanggung  jawab  kepada Raja  Belanda  dan Staten  General. Oleh  sebab  itu,  ia  harus  memberikan  bimbingan dan  pengarahan  yang  terperinci  kepada  Gubernur  Jenderal  di  Batavia  dan  beberapa daerah  jajahan  lainnya.  Itulah  sebabnya  kebijaksanaan  yang  diambil  oleh  Gubernur
Jenderal  dalam  teknis  pelaksanaan  pemerintahan  di  Hindia-Belanda  selalu memusatkan  administrasi  pemerintahan  di  tangannya  sendiri.  Gubernur  Jenderal dalam menjalan pemerintahannya dibantu oleh para gubernur dan residen di beberapa keresidenan.
Sejak  awal  berdirinya  Keresidenan  Palembang  (1825-1957)  tercatat  bahwa Keresidenan  Palembang  berjalan  selama  132  tahun.  Residen  Palembang  secara bergantian  atau  periodik  menjadi  Kepala  Pemerintahan.  Hal  ini  terjadi  karena ketidaksiapan  Indonesia  dalam  menyiapkan  secara  penuh  mengenai  ketatanegaraan Republik Indonesia.  Meskipun telah  menyatakan  kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan pengakuan kedaulatan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (1949), tetapi Keresiden  Palembang  belum  dihapuskan.  Idealnya,  dengan  kemerdekaan  Republik Indonesia  itu  telah  terjadi  peralihan  pemerintahan  dari  Keresidenan  Palembang  ke Pemerintahan Republik yang independen secara  langsung pada saat itu juga. Namun, ketidaksiapan  Pemerintahan  Republik  Indonesia  pada  masa  itu,  maka  peralihan pemerintahan  daerah  -dalam  hal  ini  keresidenan-  dilakukan  secara  bertahap,  sampai terbentuknya  pemerintahan  yang  definitif  dan  dilanjutkan  dengan  sistem Pemerintahan Provinsi (Provinsi Sumatera Selatan).
Sebagai data awal dan untuk bahan kajian dan penelitian  selanjutnya,  disini dituliskan  beberapa  nama-nama  residen  yang  pernah  bertugas  sebagai  Residen Palembang. Mereka adalah:  J.L. van Sevenhoven (1825) sebagai Residen pertama, de Kock (?), Steimetz (1849), Tideman (1928),  H. A. Najamuddin (?), Abdul Razak (?), Mgs.  H.  Abdurrachman  (?),  dan  H.  M.  Hoesein.  Residen  terakhir  dihapuskan  pada tahun  1957  yang  ditandai  dengan  dikeluarkannya  UU  No.  1  tahun  1957  tentang Pokok-pokok  Pemerintahan  Daerah  yang  baru.  Setelah  dihapuskannya  sistem Keresidenan  Palembang,  maka  jabatan  ini  digantikan  oleh  gubernur  sebagai  pejabat Provinsi di Sumatera Selatan. Berikut ini nama-nama Gubernur Sumatera Selatan dari masa ke masa, yaitu: Dr. A.K. Gani, Dr. M. Isa, Winarno, H. M. Hoesien, Muchtar Prabu Mangkunegara, H. Achmad Bastari, H. A. Abuyasid Bustomi, H. Ali Amin, SH., H. Asnawi Mangku Alam, H. Sainan Sagiman, H. Ramli Hasan Basri, H. Rosihan Arsyad, Ir. H. Syahrial Oesman, M.M., Dr. H. Mahyuddin NS., Sp.OG., dan Ir. H. Alex Noerdin (2008 s.d sekarang).
Untuk  wilayah  ibukota  Keresidenan  Palembang  sejak  tahun  1919  sampaia dengan  sekarang  dalam  Pemerintahan  Palembang  ( Haminte Palembang)  tercatat
sudah  ada  21  orang  Walikota  Palembang.  Berikut  ini  adalah  Nama-nama  Walikota Palembang dari masa ke masa:
1.  Ir. RCAFJ Nesse van Lissa (1919-1925) 2.  J. Le Coeg de Armand dar Ville (1925-1932) 3.  FH van Wettering (1932-1939) 4.  PHM. Hilde Brand (1939-1942) 5.  Ir. Ibrahim Zahier (1942-1945) 6.  Raden Hanan (1945-1947) 7.  Y. De Bont (1947-1948) 8.  W. Van Doop (1948-1950) 9.  Bay Salim (1950) 10. Mr. R. Sudarman Gandasubrata (1950-1954) 11. R. A. Abusamah (1954-1955) 12. R. M. Ali Amin, SH. (1955-1960) 13. Mgs. Abdur Rachman (1960-1962) 14. Abdullah Kadir (1962-1968) 15. Rasyad Nawawi (1968-1970) 16. R.H.A. Arivai Tjek Yan (1970-1978) 17. Drs. H. Dahlan HY (1978-1983) 18. H. Cholil Aziz, SH. (1983-1993) 19. Drs. H. Husni (1993-2003) 20. Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. (2003-2013) 21. H. Romi Herton, SH., MH. (2013-sekarang)

## Penutup
Sejarah  Perjalanan  Keresidenan  Palembang  ini  termasuk  dalam  ranah  Sejarah Pemerintahan,  dan  sangatlah  penting  untuk  diungkap  karena  penulis  merasakan sendiri  terjadinya  kesalahan  penapsiran  yang  sangat  fatal  pada  generasi  muda  saat ini.Jika  mengacu    dari  namanya  “Keresidenan  Palembang”  adalah  cikal  bakal pemerintahan  kota  Palembang,  padahal  fakta  yang  sebenarnya  menyatakan    bahwa “Keresidenan Palembang” adalah cikal bakal terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan, dan  Pemerintahan  Palembang  adalah  salah  satu  wilayah  bagian  dari  Keresidenan
Palembang yang merupakan ibukota dari Keresidenan Palembang (Provinsi Sumatera Selatan) sejak dulu hingga saat ini.
Sejak  dihapuskannya  Kesultanan  Palembang  Darusalam  tahun  1825,  sistem pemerintahan diganti dengan Keresidenan Palembang hingga secara resmi dihapuskan pada tahun 1957. Keresidenan Palembang pada masa awal adalah bagian dari Provinsi Sumatera (1 Provinsi),  kemudian Provinsi Sumatera dimekarkan  menjadi 3 Provinsi yaitu  sebagai  berikut:  Provinsi  Sumatera  Utara  (terdiri  dari  Keresidenan  Aceh, Sumatera  Timur  [Medan],  dan  Tapanuli),  Provinsi  Sumatera  Tengah  (Keresidenan Sumatera  Barat  [Bukit  Tinggi],  Riau,  dan  Jambi),  Provinsi  Sumatera  Selatan (Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung).
Pasca pemekaran Provinsi Sumatera menjadi tiga  provinsi, Provinsi Sumatera Selatan  terjadi  beberapa  kali  pemekaran  wilayah  dan  peningkatan  status  menjadi  4 provinsi  baru,  yaitu:  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Palembang),  Provinsi  Lampung (Tanjung  Karang),  Provinsi  Bengkulu,  dan  terakhir  Provinsi  Bangka  Belitung (Pangkal Pinang). Selanjutnya, jabatan Residen Palembang berganti statusnya menjadi Gubernur Sumatera Selatan.

## REFERENSI
Abdullah,  Ma'moen,  dkk.,  1984. Kota  Palembang  sebagai  “Kota  Dagang  dan Industri” .  R.Z.  Leirissa,  dkk.  (Penyunting).  Jakarta:  Direktorat  Sejarah  dan Nilai  Tradisional  “Proyek  Inventarisasi  dan  Dokumentasi  Sejarah  Nasional Depdikbud.
Djenen,  dkk.,  1972. Sumatera  Selatan  Dipandang  dari  Sudut  Geografi  Sejarah  dan Kebudayaan .  Jakarta:  Proyek  Inventarisasi  dan  Dokumentasi  Kebudayaan Nasional Deparetemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Faille, P. De Roo De La, 1971. Dari Zaman Kesultanan Palembang . Jakarta: Bhratara.
Hanafiah,  Djohan,  1998. Sejarah Perkembangan  Pemerintahan  Kotamdya  Daerah Tingkat II Palembang . Palembang: Pemerintah Kota Dati II Palembang.
Hidayah,  Zulyani  dan  Hari  Radiawan,  1993. Sistem  Pemerintahan  Tradisional Daerah  Sumatera  Selatan, Sri  Mintosih  (Penyempurna).  Jakarta:  Proyek Penelitian  dan  Pengkajian  Kebudayaan  Nusantara  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan.
Mas'oed,  Ki  Agoes,  1941. Sedjarah  Palembang  Moelai  sedari  Seriwidjaya  sampai kedatangan balatentara Dai Nippon . Palembang: Maroeyama
Panji, Kemas A.Rachman, 2002. Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial  (1823-1945) .  Palembang:  Forum  Pengkajian  Sejarah  Sosial  dan Budaya (FPS2B dengan Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Palembang (PSMTI)
van Sevenhoven, J.L., 1971. Lukisan tentang Ibukota Palembang, terjemahan Sugarda Purbakawatja. Jakarta: Bhratara.