## ANALISIS PROSES AKREDITASI PUSKESMAS SINDANG BARANG KOTA BOGOR TAHUN 2018
Amalia Suryani 1) , Indira Chotimah 2) , Rachma Hidana 3)
1) Konsentrasi Manajemen Pelayanan  Kesehatan Program (MPK), Program Studi  Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn  Khaldun Bogor. Jl. K.H Sholeh Iskandar Raya  Km. 2, Kedung  Badak, Bogor 16161, Jawa Barat. Email : amaliasuryani8@gmail.com
2) Konsentrasi Manajemen Pelayanan  Kesehatan Program (MPK), Program Studi  Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn  Khaldun Bogor. Jl. K.H Sholeh Iskandar Raya  Km. 2, Kedung Badak, Bogor 16161, Jawa Barat. Email : indira@uika-bogor.ac.id
3) Konsentrasi Manajemen Pelayanan  Kesehatan Program (MPK), Program Studi  Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn  Khaldun Bogor. Jl. K.H Sholeh Iskandar Raya  Km. 2, Kedung Badak, Bogor 16161, Jawa Barat. Email : rachma.hidana@uika-bogor.ac.id

## Abstrak
Pada  tahun  2019  akreditasi  akan  menjadi  persyaratan  PPK  1  sebagai  provirder  JKN.    Akreditasi Puskesmas  adalah  upaya  peningkatan  mutu  kinerja,  melalui  perbaikan  yang  berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelengaraan pelayanan dan program serta penerapan manajemen resiko. Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 menyatakan bahwa jumlah  Puskesmas  di  indonesia  yang  telah  terakreditasi  sebanyak  4.223  Puskesmas  dari  9.825 Puskesmas yang berada di indonesia. Untuk di wilayah kota bogor sendiri baru 10 puskesmas yang terakreditasi  dari  25  puskesmas  yang  berada  di  wilayah  kota  bogor,  dan  pada  tahun  2018  Dinas Kesehatan menargetkan  6 Puskesmas untuk terakreditasi salahsatunya puskesmas Sindang Barang. Dari  buku  laporan Jumlah  kunjungan  pasien  di  Puskesmas  Kota  Bogor  tercatat  bahwa  Puskesmas Sindang Barang memiliki kunjungan pasien tertinggi di antara Puskesmas-Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana proses  akreditasi  Puskesmas  Sindang  Barang  Kota  Bogor  dengan  mengunakan  metode  deskriptif kualitatif  dan  pengumpulan  data  melalui  observasi,  telaah  dokumen  dan  wawancara  langsung terhadap  informan.  Informan  berjumlah  5  orang  dan  instrumennya  yaitu  pedoman  wawancara mendalam, daftar tilik obsrvasi serta daftar tilik telaah dokumen. Saran melakukan pelatihan tentang standar  dan  instrumen  akreditasi  kepada  seluruh  karyawan  di  puskesmas  dan  meningkatkan Koordinasi antar karyawan.

## Kata Kunci : Akreditasi Puskesmas, Komunikasi, Sumberdaya, Struktur, Birokrasi, Disposisi

## PENDAHULUAN
Visi  rencana  pembangunan  jangka panjang nasional 2005-2025 adalah indonesia yang  maju,  adil,  dan  makmur.  Pembangunan kesehatan  merupakan  salah  satu  upaya  yang sangat  penting  untuk  mewujudkan  derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pembangunan kesehatan di Indonesia dijabarkan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Salah satu sasaran RPJMN adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan  dasar  dan  rujukan  terutama  di daerah terpencil atau tertinggal (RPJMN 2015-
2019).  Upaya  peningkatan  mutu  pelayanan merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  bidang kesehatan. Peningkatan kualitas kesehatan ini bukan perkara yang mudah karena tidak hanya berlaku untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit, tetapi juga berlaku untuk semua  tingkatan  pelayanan  kesehatan  dasar yaitu Puskesmas.
Visi  pembanguan  kesehatan  yang  di selenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya  Indonesia  Sehat.  Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat masa depan yang  ingin  dicapai    melalui  pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan  dan  prilaku  yang  sehat,  memiliki kemampuan  untuk  menjangkau  pelayanan kesehatan  yang  bermutu  secara  adil  dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,  Adapun  salah  satu  upaya dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  di Puskesmas,  maka    Puskesmas  wajib  di Akreditasi berkala paling sedikit 3 tahun sekali (Permenkes No.75 tahun 2014).
Pendekatan  yang  di  gunakan  dalam akreditasi  puskesmas  yaitu    keselamatan  dan hak  pasien  dan  keluarga,  dengan  tetap memperhatikan  hak  petugas.  Prinsip  ini ditegakan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.
Akreditasi  puskesmas  menilai  tiga  kelompok pelayanan di puskesmas yaitu berupa kelompok administrasi manajemen, kelompok upaya  kesehatan  masyarakat  (UKM)  dan kelompok upaya kesehatan perorangan (UKP). Ketiga  kelompok  tersebut  merupakan  poin utama  dalam  penilaian  akreditasi  puskesmas dimana  setiap  kelompok  tersebut  memiliki standar  dan  elemen  penilaian  yang  telah ditetapkan (Permenkes No. 46 tahun 2015).
Data  Profil  Kesehatan  Indonesia  tahun 2017 menyatakan bahwa jumlah Puskesmas di indonesia  sebanyak  9.825  Puskesmas,  terdiri
dari  3.454  unit  puskesmas  rawat  inap  dan 6.371  unit  puskesmas  non  rawat  inap,yang tersebar  di  7.201  kecamatan  sedangkan Puskesmas  yang  telah  Terakreditasi  di indonesia yaitu 4.223 Puskesmas yang tersebar di  3.447  kecamatan.   Puskesmas  yang  berada di  Jawa  Barat  sebanyak    1.056    Puskesmas tersebar  di  627  kecamatan  dan  Puskesmas yang  telah  terakreditasi  di  Jawa  Barat  yaitu sebanyak  361  Puskesmas  tersebar  di  322 kecamatan (Profil Kesehatan jawa barat 2017). Dan  jumlah  Puskesmas  yang  berada  di    Kota Bogor  sebanyak  25  Puskesmas  yang  tersebar di 06 kecamtan, adapun Puskesmas yang telah terakreditasi  di  Kota  Bogor  pada  tahun  2017 sebanyak  10  Puskesmas  dan  tersebar  di  6 kecamatan.  Pada tahun  2018 ini  Dinkes  Kota Bogor  menargetkan  06  Puskesmas  untuk  di Akreditasi  salah  satunya  Puskesmas  Sindang Barang.  Puskesmas  Sidang  Barang  sudah menerapkan    Sistem  Manajemen  Kualitas (SMM) ISO 900m1:2008 dan baru pertamakali melakukan  Akreditasi.  Dari  buku  laporan Jumlah  kunjungan  pasien  di  Puskesmas  Kota Bogor  tercatat  bahwa  puskesmas  Sindang Barang memiliki kunjungan pasien tertinggi di antara  Puskesmas-Puskesmas  yang  berada  di wilayah  kerja  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor. Pada bulan januari  – Mei tahun 2018 tercatat 62.770  pasien  berkunjung  ke  Puskesmas Sindang Barang yang terdiridari 43.496 pasien BPJS dan 19.274 pasien Umum.
Sebagi  sangsi  Puskesmas  yang  tidak terakreditasi pada tahun 2019 akan diberhentikan dari bekerjasama dengan BPJS. padahal  pada  tahun  2019  semua  warga Indonesia  wajib  memiliki  BPJS,  karena komitmen BPJS adalah memberikan pelayanan  terbaik  bagi  masyarakat  dan  di perlukan  untuk  menghadapi  era  Masyarkat Ekonomi  Asean  (MEA).Melihat  pentingnya akreditasi  Puskesmas  untuk  meningkatkan mutu  pelayanan  kesehatan.  Maka  perlu dilakukanya  analisis  proses  akreditasi  di
Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor untuk mengetahui proses akreditasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Puskesmas Sindang  Barang  Kota  Bogor  pada  bulan Agustus – September 2018. Jenis penelitian ini merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang di dapatkan dengan metode Observasi, wawancara mendalam,  dan  telaah  dokumen.  Teknik pengumpulan  data  meliputi  data  primer melalui  wawancara  mendalam    dan  sekunder melalui  dokumen  –  dokumen.  Informan penelitian  terdiri  dari  5  orang  yaitu  1  orang Pendamping akreditasi Dinas Kesehatan Kota Bogor,  1  orang  Kepala  Puskesmas  Sindang
Barang,  2  orang  Staf  yang  terlibat  dalam persiapan akreditasi. Berdasarkan topik penelitian  dimana  peneliti  fokus  untuk menganalisis  proses  persiapan  akreditasi Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor. Input terdiri  dari  PERMENKES  No.46  tahun  2015 dan  PERMENKES  No.75  tahun  2014. sedangkan  Proses    terdiri  dari  Komunikasi, Sumber  Daya,  Struktur  Birokrasi,  Disposisi. Faktor input dan proses berpengaruh terhadap output yaitu Implementasi proses pelaksanaan akreditasi  di  Puskemas  Sindang  barang  kota Bogor 2018.

## HASIL PENELITIAN

## 1. Karakteristik Informan
Pada  penelitian  ini,  penulis  melakukan wawancara  mendalam  dengan  5  (lima)  orang informan  yang  mewakili  kompetensi  masing-
masing  serta  dianggap  representatif  terhadap obyek masalah dalam penelitian. Berikut tabel yang menunjukkan karakteristik infoman :

## Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian
No Informan Jabatan
Lama Bekerja Pendidikan Terakhir 1.
Informan 1 Staf Pendamping Akreditasi
3 tahun S2
Kesehatan Masyarakat
2.
Informan 2 Kepala Puskesmas 8 tahun S1 Kedokteran 3. Informan 3
Kepala Subbagian Tata Usaha (Kordinator Mutu ADMEN) 13 tahun D4  SST
4. Informan 4 Perawat (Anggota Mutu UKP) 5 tahun S1  Perawat
5.
Informan 5 Nutrisionis (Anggota Mutu UKM)
8 tahun S1  Gizi

## 2. Komunikasi
Komunikasi  yang  dimaksud  dalam penelitian ini terdiri dari Transmisi Kejelasan dan  Kongsistensi.  dengan  adanya  Peraturan Menteri Kesehatan NO. 46 tahun 2015 tentang akreditasi.  Puskesmas  dapat  mengetahui bahwa  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tingkat pertama  wajib  di  lakukan  akreditasi  untuk
meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  dan syarat oprasional dalam melakukan pelayanan kesehatan,  kemudian  akreditasi  ini  dapat membantu para pegawai dalam melaksanakan penyelengaraan pelayanan dan evaluasi sesuai dengan  standar.  Berikut  kutipan  wawancara terhadap informan :
“.....  tentang  akreditasi  puskesmas  itu...  kita untuk mengatur tentang manajemen puskesmas  terutama  yang  di  akreditasi gimana... cara kita memanejemen puskesmas. Ini tentang aakreditasi yang di nilai adminya, UKM dan UKP. kita terbantu dengan adanya kebijakan itu, tujuannya kan untuk meningkatkan mutu puskesmaskan sendiriii .” ( Informan 2)
“.....Tentang mengatur yaaa biasanya mengatur  puskesmas  persyaratan  akreditasi seperti apa....petugasnya seperti apaa. Tentang  siklus  manajemen  puskesmas  dan akreditasi.” (Infoman 4)
Jawaban  dari  kedua  informan  tersebut diperkuat  dengan  jawaban  dari  informan kunci, sebagai berikut :
“..... membahas bagai mana menetapkan suatu fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan akreditasi... Permenkes 46 itu dari sepengetahuan  saya  membahas  bagai  mana kita  meningkatkan  mutu  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  terdiri  dari  atas  fasilitas pelayanan  kesehatan  milik  pemerintah  yaitu Puskesmas,  fasilitas  pelayanan  kesehatan atau  FKTP    fasilitas  pelayanan  kesehatan tingkat pertama. suwasta .. sudah di jelaskan mengenai  bagaimana  tata  cara  dilakukan akreditasi  termasuk  toouls  yang  di    gunakan atau  isntrumen  yang  terdiri  dari  9  Bab  yang berada di dalam Permenkes 46 ... yaaaa.”(Inforemen 1)
Kemudian Dinas Kesehatan Kota Bogor telah  melakukan  sosialisasi  terkait  Akreditasi Puskesmas  pada  awal  tahun  2016  ke  25 puskesmas  yang  berada  di  wilayah  Kota Bogor, Dari hasil temuan peneliti di lapangan sosialisasi  yang  di  berikan  oleh  Dinas Kesehatan  kota  bogor  kurang  efektif    karena
dari  segi  waktu  dan  fasilitas  yang  belum memadai.  Karena    tidak  semua  staf  yang  di libatkan  untuk  mengikuti  sosialisai  yang  di berikan  oleh  Dinas  kesehatan  Kota  Bogor. Berikut kutipan wawancara terhadap informan:
“.....Iyaaaa  memang  kalau  sosialisasi itu sudah pasti selalu di lakukan sosialisasi, Itu tentang  manajemen  puskesmas  jadi  itu  sudah di  lakukan  pemerintah  dan  sosialisasi Akreditas.’’(Informan 2)
“.....Kalau sosialisasi Permenkes kita sebelum Akreditasi  itu  kaya  di  undang    berpakalinya aku  lupa  ,  tapi  itu  juga  sebenernya  kurang efektif karna kan itu di laksanainya jamnya itu yaah setelah siang setalah dari puskesmas yaa jam-jam ngantuk terus udah siang sampe sore itu  kurang  efektif  dan  kalau  dari  waktuyaa.. jadi kalau dari UKM tuh kita yang datang tuh 6 ga semua karna keterbatasan ruang ituu jadi Cuma yang tersosialisasi itu-itu juga orangnya kecuali kalau kita sosialisasi lagi di puskesmas.’’(Informan 5)
Melihat dari proses akreditasi Puskesmas Sindang  Barang sudah siap dalam melaksanakan akreditasi, karena standar yang di tetapkan adalah kegiatan sehari-hari yang di lakukan  oleh  Puskesmas  namun  Puskesmas melupakan  untuk  tartib  administrasi  sehingga itu menjadi kendala untuk persiapan akreditasi. Berikut kutipan wawancara dengan informan : “.....Kitaaa  harus  siap  karna  kita  harus  tau dulu tujuan akreditasi.. Mau tidak mau harus siap  hehehe  untuk  meningkatkan  pelayanan mungkin.”(Informan 2)
“.....Yaaaa sudah hehehehe. Di bilang siap si yaaa  kita  sudah  mempersiapkanya  dan  ada beberapa  yg  memang  masi  harus  di  perbaiki dari segi pelaporan.”(Informan 3)

## 3. Sumber Daya
Sumberdaya  merupakan  hal  penting dalam mengimplementasikan kebijakan setiap kebijakan harus di dukung oleh Sumber Daya
yang  memadai  baik  sumber  daya  manusia maupun  pinancial.  Sumber  Daya  manuisa adalah  kecukupan  kualitas  dan  kuantitas
implementor seluruh kelompok sasaran sedangkan Sumber Daya
financial memrupakan  kecukupan  modal  infestasi  atau sebuah kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang  telah  dilakukan  terhadap  informan, diketahui  bahwa  Puskesmas  Sindang  Barang memiliki sumberdaya yang jauh dari ideal dan mengakibatkan adanya sistem tumpang tindih pekerjaa. Berikut kutipan wawancara terhadap informan:
“.....Kalau untuk di bilang mencukupi si yaa belum  SDM  kita  masih  kurang  PNS  Di puskesmas ini saja hanya 27 orang jauh dari istilahnya  memenuhi,  yaaa  caranya  dengan adanya  kerja  rangkap  kerja  rangkap  gitu jadiii untuk mencukupinya.”(Informan 2) “.....Jumlah  yang  harus  di  tambah  kita kurang  yaah  dengan  luas  wilayah  yang paling luas sebogor yaa luas banget kitaaada 5  kelurahan  penduduknya  paling  banyak yang  miskinya  juga  paling  banyak  dengan PNS seginin kurang banget dokternya kurang gizinya kurang....(Informan 5)
Namun  yang  lain  berpendapat  bahwa jumlah  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  itu memenuhi  standar  kompetensi  masing- masing  yang  telah  ditetapkan  dan  dengan jumlah sumberdaya manusia yang cukup. Berikut  merupakan  kutipan  wawancara terhadap informan:
“ ....Adaa  standar  kopetensi  setiap profesi  pasti  ada  sesuai  dengan  tupoksinya masing-masing...”(Informan 3)
Setelah dilakukannya wawancara terhadap  informan  kunci  diketahui  bahwa untuk  jumlah  sumberdaya  manusia  di Puskesmas Sindang Barang memang terbilang sudah sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014 namun  dari  hasil  temuan  peneliti  di lapangan terjadi  beban  kerja  yang  tinggi  akibat  jumlah cakupan wilayah yang luas di tambah dengan mempersiapkan proses akreditasi maka terjadilah  kerja  rangkap  dan    untuk  standar
kompetensi  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor mengusahakan  agar  Sumberda  ya  memenuhi Kopetensinya.  Berikut  wawancara  terhadap informan kunci :
“..... Yaaa. Yaaa.. untuk sumberdaya tentunya kita  tau  ya  ada  peraturan  perundangan tentang  sumber  daya  kesehatan  itu  sedah memiliki  persyaratan  kopetensinya  minimal pendidikan D3 kemudian di dalam permenkes 75  tahun2014    sudah  di  tegaskan  bahwa  di dalam satu puskesmas minimal ada 21 tenaga yang  sudah  terlengapi  dengan  9  Profesi dokter  umum,  dokter  gigi,  kemudian  perawat kemudian bidan, tenaga obat, tenaga laboratulim,  tenaga  kesehatan  masyarakat, tenaga  gizi  dan  yang  terakir  tenaga administrasi.  9  yaaaaaa.....  Sindang  barang itu  adalah  salaha  satu  puskesmas  terbaik  di kota bogor, dan untuk di wilayah Bogor barat sendiri  pun  Sindang  barang  itupun  sudah termasuk  puskesmas  yang  cukup  lengkap SDMnya  itupun  sudah  terpenuhii  kemudian kopetensi sdmnya itupun sudah sesuai standar, standar yang kita tetapkan.”(Informan 1)
Bedasarkan  hasil  wawancara  yang telah  di  lakukan,  beberapa  informan mengatakan  bahwa  tidak  adanya  angaran khusus  yang  di  siapkan  untuk  melakukan persiapan akreditasi puskesmas hanya menyiapkan  angaran  untuk  memperbaiki bangunan. Dalam akreditasi ini dana berasal dari  BOK,  Kapitasi  JKN,  dan  CSR.  Berikut kutipan wawancara terhadap informen: “.....Sumber dana dari JKN dan BOK yaa.... itu  terus  juga  kita  ada  CSR  dengan  pihak- pihak  lain  Ada  seperti  bangk  BJB,  bangk pasar kota bogor, Rumah sakit- Rumah Sakit ituuu  dan  adapet  dari  situ.Yaaa  kalau angaran  ya  pasti  sudah    kita  siapkan sebelumnya  sudah  kita  angarkan....  jadi  di bilang  angaran  khusus  yaaa  tidak    ga  bisa kita  Bilang  agran  khusus  akreditasi  yaaa engaa memang mengangarkan buat bangunan  kita  perlu  untuk  bentuk  fisik
hemmmm  dan  sarana  prasarana  untuk kelengkapan uhukk...uhukk.”(Informan 2) “.....Sumber  dananya  yaaa  dana  Bok  dan kapitasi  JKN....  Yaaa  ada  dari  CSR  Untuk angran  khusus  si  tidak  ada  tapi  kami menyiapkan  untuk  memperbaiki  bangunan yaaa  jadi  gak  ada  angaran  kusus  mah heheeheh.”(Informan 3)
Setelah dilakukan wawancara terhadap informan  kunci  diketahui  bahwa  proses akreditasi  mendapatkan  dana  khusus    dari anggaran  APBD  dan  APBN  namun  di alokasikan, di tingkat Dinas Kesehatan untuk dana  pendampingan,  pertemuan-pertemuan, persiapan  evaluasi  pembinaan  dan  untuk survey akreditasi. Untuk kegiatan-kegiatan di Puskesmas  anggarannya  mengunakan  dana DAK  dan  BOK  Dana  Alokasi  Kuhusus  dan Bantuan Oprasional Kesiatan, dana Kapitasi
juga bisa memanfaatkan CSR untuk membantu  pendanaan.  Berikut  kutipan wawancara terhadap informan:
“.....Kalau  untuk  akreditasi  kita  sumber dannanya  ada  dari  anggaran  APBD    dan dari angaran APBN.  Kalau untuk Puskesmas sendiri  meraka  punya  angaran  namanya BOKE dan BOK biyaya oprasional puskesmas    dan  biyaya  oprasional  kegiatan jugaa ada dana kapitasi... nah untuk angaran sumber  lain  bekerjasama  dengan  BPJS  tapi kemungkinan  ada  CSR  yang  bisa  di manfaatkan  oleh  puskesmas.  Kalau  untuk angaran APBD dan APBN itu ada di Dinas Kesehatan  dalam  rangka  penyelengaraanya jadi  kita  survei  akreditasi  mengunakan alokasi  kusus  mengunakan  dana  APBN  dan kita juga ada penyelengaraanya mengunakan APBD.”(Informan 1)

## 4. Struktur Birokrasi
SOP  merupakan  tata  cara  atau  tahapan yang di lakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan  suatu  proses  kerja  tertentu. SOP dibuat agar pegawai mengetahui dengan jelas  peran  dan  fungsu  tiap-tiap  posisi  dalam organisasi  dan  memperjelas  alur  tugas, wewenang  dan  tanggung  jawab  dari  pegawai yang  terkait.  Berdasarkan  hasil  wawancara mendalam dalam proses akreditasi Puseksmas ini, masing-masing Puskesmas memiliki SOP dari  setiap  program  baik  program  dalam gedung  maupun  program  yang  ada  di  luar gedung.  SOP  dibuat  sesuai  dengan  keadaan tiap  Puskesmas.  Berikut  kutipan  wawancara terhadap informan :
“.....Yaaa temen- temen melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang sudah
ada.”(Informan 2)
“..... Eeeeee sebenernya jelas ga rumit banget yaaa  Cuma  karna  kebiasaan  aja  yaa  karana kebiasaan  jadi  rada  susah  yaa.  Yaa  SOPnya gampang yaa karna ngerubah kebiasaanya aja yaa yang rumit.”  (Informan 4)
Menurut  informan  kunci  yang  telah  di wawancarai  SOP  yang  dijalankan  harus mengacu kepada kebijakan Permenkes no. 46 tahun  2015  serta  peraturan  atau  pedoman terkait  tentang  akreditasi  dan  pelaksanaan pelayanan di Puskesmas. Berikut kutipan hasil wawancara menurut informen:
“.....Untuk  Birokrasinya  sendiri  eeee...    SOP itu  cukupp  ini  yaa...  Cukup  kondusif  yaa istilahnya  cukup  bisa  di  laksanakan  sendiri untuk pusksmas  terutama di dalam birokrasi- birokrasi itukan sebagai penentuan yaa bagai mana dia bisa menjalankan sistem peenyelengaraan  yang  ada  alhamdulillah pada saatn ini baik sesuai dengan sitem-sitem yang  ada...  dan  untuk  pedoman  pelaksanaan akreditasi  kita  mengacu  pada  permenkes  46 tahun 2015 yaaaaa... karna memang permenkes ini baru di tahun 2015.”( Informan 1)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  diketahui  bahwa  dalam  proses akreditasi ini melibatkan banyak lintas sektoral
yang  terkait,    yang  diantarannya  yaitu Kementerian  Kesehatan,  Dinas  Kesehatan Kota  Bogor,  Dinsas  Sosial,  Kelurahan, Kecamatan, RT, RW, LSM Peka, Sekolah dan BKKBN. Berikut kutipan wawancara terhadap informan :
“.....Dinas  kesehatan,  lintas  sektoral  yaah kaya  pak  camat,  pak  lurah,  pak  rt,  pak  rw, DPM dan pihak ketiga.”(Informan 3)
“....Instansi...  maksudnya  ...  ikut  terlibat... kalau  di  UKM  itu  sebenernya  banyak  yaaa, UKM itukan ada trielogmine itu kita logmine lintas  sektor  jadi  yang  terlibat  itu  harus  ada kelurahan,  kecamatan,  kemaren  yang  di undang itu ada kelurahn, kecamatan, sekolah, dinas  sosial,  terus  udah  gitu  LSM  terus  lsm peka  kalau  di  sini...  terus    udah  gitu  badan- badan  apa  namanyaa..  terkait  dengan perlindungan  HIV,  anak  dan  perempuan  itu yang  di  undang  di  trielog  yaaa,  babinsa, babinas,  pokonya  yang  di  kelurahan  semuaa kelurahan kecmatan sosial sekolah... karnakan kalau  ukm  itukan  dia  kemasyarakat  si surveyornya itukan mau ngecek masyarakat itu terlibat gaa dalam program kita.. atau dia tau ga  ada  puskesmas  terus  puskesmas  turun  ga kemasyarakat  jadii  sebenernyaa  banyak, posyandu jugaa ada.” (Informen 5)
Adapun dalam pembagian peran antar lembaga masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksinya.  seperti  Dinas  kesehatan  sebagai time  pendamping  membantu  mempersiapkan proses  akreditasi  yang  di  lakukan  oleh puskesmas sindang barang. Dan staf yang ada di  Pusekesmas  berperan  sesuai  dengan tupoksinya  masing-masing.  Berikut  kutipan wawancara terhadap informan :
“.....  Sudahhh  sesuaii  dengan  Tupoksi  .... sudah sesuai dengan sistem yang berjalan dan jugaa  sudah  punyaa  komitmen  masing- masing.”( Informan 1)
“.....Minimal  pembagian  peranya  dinas kesehtan  sebagai  pendamping,  dan  kita sebagai  pelaksana  di  dalamnya  juga  sudah sesuai dengan peranya masing- masing.”(Informan 2)
Untuk  proses  persiapan  akreditasi  ini Puskesmas  Sindang  Barang  mempunyai  tim khusus  yang  menangani.  Tim  tersebut  di tuangkan  ke  dalam  SK  akreditasi.  Berikut kutipan wawancara terhadap informan :
“.....Time  ini  untuk  mendukung  keberhasilan jadi saling berkordinasi misalkan UKP UKM dan  ADMEN  itu  harus  bagus  integrasi  dan komunikasinya yahhh.”( (Informan 2) “.....  Sudahhh  ....  struktur  oraganisasi puskesmas itu ada dasar hukkumnya terutama di permenkes 75 tahun 2014 yang kedua perda Peraturan  Daerah  kota  bogor  no  04  tahun 2014 di dalam peraturan itu di muat minimal kepala di bantu oleh seorang kepala tata usaha kemudian membawahi jabatan fungsional dan tiga  korinator.....  kordinator  pertama  adalah upaya  kesehatan  masyarakat  atau  UKM kordinator  (huaahahahhaha  siapp  siapp berbicnagdengan  staf)  jadi  kembali  lagi pertama kepala puskesmas kemudian di bantu kepala  usaha  kemudian  di  bantu  jabatan fungsional kemudian kordinator upaya kesehatan  masyarakat  atau  UKM    dan kemudian  yaang  kedua  kordinator  upaya kesehatan  oerorangan  atau  di  singkat  UKP dan  yang  ketiga  Koordinator  jejaring  dan jaringan  puskesmas.  Jadi  struktur  organisasi sudah  tertata  sesuai  dengan  permenkes 7.”(Informan 1)

## 5. Disposisi
Komitmen  memiliki  peranan  penting terutama  pada  kinerja  seseorang  ketika bekerja,  hal  ini  disebabkan  oleh  adanya komitmen yang menjadi acuan serta dorongan yang membuat mereka lebih bertanggungjawab  terhadap  kewajibannya. Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  dan observasi,  semua  yang  terlibat  dalam  proses akreditasi  ini  memberikan  komitmen  baik secara verbal maupun non verbal namun untuk secara  perilaku,  moral  dan  pikiran  ada  yang pasif  dan  juga  ada  yang  aktif.  Mereka  yang terlibat membuat komitmen dengan menandatangani  sebuah  perjanjian.  Berikut kutipan wawancara terhadap informan : “.....  Kalau  di  bilang  sikap  dan  komitmen mereka pegang komitmen semua yaa bagus si komitmenya.”(Informan 2)
“.....  Komitmenya  yaa  cukup  bagus.”( Informan 3)
“.....  Sudah  kita  sudah  melakukan  komitmen dengan tandatangan dan  semua menjalankan komitmenya.”(Informan 4)
Menurut  informan  kunci  seluruh  pelaksana kebijakan  akreditasi  puskesmas  ini  semua berkomitmen cukup tinggi untuk melaksanakan  akreditasi.  Berikut  kutipan wawancara terhadap informan kunci : “..... Alhamdulillah justru yang pertama-tama yang  kita  tekan  kan  adalah  komitmen... makanya  pada  saat  awal  pendampingan... kami  time  pendamping  sudah  membuat kesepakatan  dengan  puskesmas    pertama- pertama  puskesmas  mulai  dari  pimpinan sampe  kekariawan  yang  terbawa...  harus punya niat , punya tekat puskesmas ini harus lebih  baik  atau  peningkatan  mutu  dan  salah satu  metode  untuk  menilai  bahwa  dia  sudah baik atau mutunya sudah meningkaat memang akreditasi jadi mereka sudah punya komitmen yang cukup tingggi.”(Informan 1)
Proses  akreditasi  puskesmas  ini  melibatkan banyak pihak yang terkait, sehingga membutuhkan  pemicu  agar  dapat  memotivasi para pelaksana kebijakan ini. Insentif merupakan  alat  untuk  mendorong  pegawai agar  lebih  meningkatkan  produktivitas  kerja untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.  Berdasarkan  hasil  wawancara mendalam  diketahui  bahwasannya  dalam kegiatan  akreditasi,  untuk  para  pegawai  yang berperan  secara  aktif  dalam  melaksanakan akreditasi  ini  tidak  mendapatkan  insentif khusus dari pemerintah.Berikut kutipan wawancara terhadap informan :
“.....Insentif  yaa  ga  ada  tapi  kebijakan  dari kepala mungkin di persiapkan.”(Informan 3) “.....Yaaa  klau  insentif  si  tidak  ada hehehe.”(Informan 4)
“.....Engga... engaaa ada sama aja hehehe ga ada insentif-insentipan.”(Informan 5)
Namun  ada  pendapat  informan  lain  yang menyatakan adanya insentif kusus. Samahalnya dengan pendapat informan kunci menurut  informan  kunci  untuk  semua  yang terlibat  dalam  kegiatan  ada  honor  kegiatan. Berikut kutipan wawancara terhadap informan kunci :
“.....  Kalau  itu  si  saya  ada  karnakan  teman teman  sudah  bekerja  keras  pasti  ada  kitaa sediakan.”(Informan 2)
“.....Yaaa....  iyaaaa  memang  ada  semacam sistem penghonoran yaa jadi bukan pembayaran atau apa tapi untuk profesionalitas kita..  kita  kan bekerja membutuhkan  angaran  transport  aja  ada kusus angara jadi di butuhkan insentif.”(Informan 1)

## PEMBAHASAN

## 1. Karakteristik Informan
Pada  penelitian  ini,  penulis  melakukan wawancara  mendalam  dengan  5  (lima)  orang informan  yang  mewakili  kompetensi  masing- masing  serta  dianggap  representatif  terhadap obyek  masalah  dalam  penelitian.  Informan terdiri dari Kepala Puskesmas Sindang Barang, Staf  yang  terlibat  dalam  persiapan  akreditasi dari  masing-  masing  tim  Mutu,  UKM,  UKP. Informan terbagi dua yaitu informan kunci dan informan.  Informan  kunci  yaitu    Pendamping akreditasi Dinas Kesehatan Kota Bogor.

## 2. Komunikasi
Komunikasi
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi  komunikasi  yang  efektif  antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. Tujuan  dan  sasaran  dari  program/kebijakan dapat  disosialisasikan  secara  baik  sehingga dapat  menghindari  adanya  distorsi  atas kebijakan  dan  program.  Semakin  tinggi pengetahuan  kelompok  sasaran  maka  akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam  mengaplikasikan  program/kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
Implementasi  akan  efektif  jika  pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Ekowati, 2009 dalam Arief, 2012)
Bedasarkan hasil wawancara yang telah di  lakukan,  dengan  adanya  Peraturan  Mentri Kesehatan  NO.  46  tahun  2015  tentang akreditasi.  Puskesmas  dapat  mengetahui bahwa  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tingkat pertama  wajib  di  lakukan  akreditasi  untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  dan syarat oprasional dalam melakukan pelayanan kesehatan,  kemudian  akreditasi  ini  dapat membantu para pegawai dalam melaksanakan penyelengaraan pelayanan dan evaluasi sesuai dengan standar.
Kemudian Dinas Kesehatan Kota Bogor telah  melakukan  sosialisasi  terkait  Akreditasi Puskesmas  pada  awal  tahun  2016  ke  24 Puskesmas  yang  berada  di  wilayah  Kota Bogor.    Pada  akhir  tahun  2016  terjadi penambahan  1  Puskesmas    maka  Dinas Kesehatan  Kota  Bogor  melakukan  sosialisasi ke  satu  Puskesmas  tersebut  sehingga  25 Puskesmas sudah di lakukan sosialisasi. Selain di  lakukan  sosialisasi  Puskesmas  juga  di berikan  pelatihan  mengenai  manajemen Puskesmas  dalam  rangka  Mempersiapkan Puskesmas  dalam  akreditasi  dan  peningkatan mutu. Namun sosialisasi yang di berikan oleh Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor  kurang  efektif karena dari segi waktu dan fasilitas yang belum memadai    tidak  semua  staf  yang  mengikuti sosialisai  yang  di  berikan  oleh  Dinas Kesehatan  Kota  Bogor  dan  sosialisasi  di lakukan  di  waktu  siang  hari  setelah  para  staf menyelesaikan  tugasnya  dalam  memberikan pelayanan  di  Puskesmas.  Untuk  kesiapa Akreditasi  Puskesmas  Sindang  Barang  sudah siap  dalam  melaksanakan  akreditasi  karena standar  yang  di  tetapkan  adalah  kegiatan sehari-hari yang di lakukan oleh Puskesmas.

## 3. Sumber Daya
Kegagalan implementasi kebijakan sering terjadi  karena  jumlah  staf  tidak  mencukupi, tidak memadai atau tidak kompeten dibidangnya.  Penambahan  jumlah  staf  dan implementor harus disertakan syarat kompetensi atau kemampuan yang diperlukan dalam  melaksanakan  tugas  yang  diinginkan oleh kebijakan tersebut. (Ekowati, 2009 dalam Arief, 2012).
Hasil  penemuan  penelitian  menyatakan bahwa  masing-masing  petugas  memiliki standar  kompetensi  yang  telah  ditentukan sesuai  dengan  bidang  dan  profesinya,  namun tidak  semua  petugas  kesehatan  memenuhi standar kompetensi tersebut sehingga
dibutuhkannya pelatihan-pelatihan agar petugas  kesehatan  bisa  berkompeten  dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk tim surveyor  dan  tim  pendampingpun  standar kompetensinya  sudah  diatur  khusus  dalam Permenkes  No.  46  tahun  2015.  untuk  jumlah sumber  daya  manusia  di  Puskesmas  Sindang Barang memang terbilang sudah sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014 namun karna beban kerja  yang  tinggi  akibat  jumlah  cakupan wilayah  yang  luas  maka  terjadilah  kerja rangkap.
Strategi yang dilakukan untuk
menyelesaikan dokumen-dokumen yang menunjang  akreditasi  di  Puskesmas  Sindang Barang dengan mengunakan cara : Pembagian tugas  bedasarkan  bidangnya  masing-masing, mencari  dan  mengunduh  dokumen  yang  di perlukan  di  internet,  Pencatatan  setiap pekeraan yang di lakukan, menyusun dokumen berdasarkan  standar  Akreditasi,  melakukan monetoring  dan  evaluasi  setiap  minggunya, melakukan  kordinasi  dalam  melengakpi dokumen yang akan di nilai. Untuk persiapan dokumen  rata-rata  Pusekesmas  sudah  siap berkisar  76,42  %  di  lihat  dari  dokumen self assesment.
Pemberian  kewenang  khusus  terhadap pelaksana  kebijakan  akreditasi  di  Puskesmas Sindang  Barang    memberikan  dampak  besar kepada tujuan yang akan di capai. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan diketahui  bahwa  Puskesmas  Sindang  Barang telah  diberi  wewenang  khusus  berupa kebebasan untuk mempermudah dan mengatur jalannya proses akreditasi. dalam menggunakan  kewenangannya  Puskesmas menciptakan berbagai macam inovasi sehingga Puskesmas dapat terakreditasi dengan baik.
Proses persiapan akreditasi mendapatkan dana khusus  dari anggaran APBD dan APBN namun  di  alokasikan,  di  tingkat  Dinas Kesehatan untuk dana pendampingan,
pertemuan-pertemuan, persiapan evaluasi pembinaan dan untuk survey akreditasi. Untuk kegiatan-kegiatan  di  Puskesmas  anggarannya mengunakan  dana  DAK  dan  BOK  Dana Alokasi  Kuhusus  dan  Bantuan  Oprasional Kesiatan, dana Kapitasi juga bisa memanfaatkan CSR untuk membantu pendanaan.  Semua  informen  berharap  setelah di  lakukan  akreditasi  dapat  meningkatkan mutu  pelayanan  yg  lebih  baik  lagi  dan Puskesmas Sindang Barang menjadi Puskesmas terdepan di  Kota Bogor.

## 4. Struktur Birokrasi
Aspek  struktur  birokrasi  mencakup  dua hal penting, yaitu struktur organisasi pelaksana itu sendiri dan mekanismenya. Jika sumberdaya  mencukupi  namun  implementasi masih  gagal,  bisa  disebabkan  karena  struktur organisasi yang terfragmentasi. Birokrasi yang menghalangi  koordinasi  akan  menghambat proses implementasi karena kebijakan bersifat kompleks  dan  melibatkan  berbagai  lembaga (Ekowati, 2009 dalam Arief, 2012).
Akreditasi  Puskesmas  itu  berbicara tentang bagaimana SOP yang di jalankan oleh setiap  Puskesmas.  SOP  dibuat  agar  pegawai mengetahui dengan jelas pera dan fungsi tiap- tiap posisis dalam organisasi dan memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai  yang  terkait.  SOP  yang  di  jalankan harus mengacu pada kebijakan Permenkes no 75 tahun 2014 dan Permenkes 46 tahun 2015 serta  peraturan  atau  pedoman  terkait  tentang akreditasi    dan  pelaksanaan  pelayanan  di puskesmas.  Penerapan  SOP  di  Puskesmas  ini mengalami  sedikit  kesulitan  karna  pegawai masih  menggunakan  pradigma  lama  dalam bekerja.  Pegawai  biasa  bekerja  dengan kebiasaan  yang  telah  di  lakkukan  bukan membiasakan  bekerja  sesuai  dengan  aturan yang seharusnya. SOP yang ada di puskesmas di  terapkan  dengan  menyesuaikan  keadaan yang ada di puskesmas Sindang Barang. Proses akreditasi  ini  melibatkan  banyak  sekali  lintas
sektoral  yang  terkait,  diantarannya  yaitu Kementerian  Kesehatan,  Dinas  Kesehatan Kota  Bogor,  Dinsas  Sosial,  Kelurahan, Kecamatan, RT, RW, LSM Peka, Sekolah dan BKKBN.Adapun  dalam  pembagian  peran antar  lembaga  masing-masing  bekerja  sesuai dengan  tupoksinya.  seperti  Dinas  kesehatan sebagai time pendamping membantu mempersiapkan  proses  akreditasi  yang  di lakukan oleh puskesmas sindang barang. Dan staf  yang  ada  di  Pusekesmas  berperan  sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Puskesmas membentuk  tim  khusus  yang  mana  timen tersebut  di  sahkan  dalam  bentuk  SK  oleh kepala  UPT  masing-masing  puskesmas,  tim tersebut  di  antaranya  ada  tim  persiapan pelaksana akreditasi dan mutu Puskesmas.

## 5. Disposisi
Disposisi  merupakan  variabel  yang merujuk pada karakteristik yang melekat pada implementor  kebijakan/program.  Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor  yang  memiliki  komitmen  tinggi dan  jujur  senantiasa  bertahan  diantara hambatan yang dihadapi dalam kebijakan/program.  Dua  hal  yang  harus diperhatikan  dalam  unsur  disposisi  yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.. (Ekowati, 2009 dalam Arief, 2012).
Komitmen  merupakan  suatu  janji  yang di ucapkan pada diri sendiri dan oranglain dan harus  tercermin  dalam  suatu  tindakan  atau prilaku. Untuk terlaksananya akreditasi Puskesmas ini memerlukan komitmen seutuhnya  dari  para  pelaksana  kebijakan baik dari Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kota Bogor    Semua  informan  berpendapat  semua
yang  terlibat  dalam  proses  akreditasi  ini memberikan  komitmen  baik  secara  verbal maupun  non  verbal  namun  untuk  secara perilaku, moral dan pikiran ada yang pasif dan juga  ada  yang  aktif.  Mereka  yang  terlibat membuat  komitmen  dengan  menandatangani sebuah perjanjian.
Insentif  merupakan  salah  satu  cara memotivasi  pelaksana  untuk  melaksanakan kebijakan,  karena  pada  dasarnya  manusia cenderung  bertindak  menurut  kepentingan mereka  sendiri.  (Ekowati,  2009  dalam  Arief, 2012)  Namun,  dalam  proses  persiapan akreditasi Puskesmas petugas Puskesmas tidak mendapatkan  insentif  khusus  yang  terkait dengan  proses  persiapan  akreditasi.  Mereka bekerja  sesuai  dengan  tugas  mereka,  bekerja atas  kesadaran  dan  kewajiban  yang  telah diberikan.  Diviani  (2015)  menyatakan  bahwa insentif  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  pegawai,  sehingga  bisa memacu motivasi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Wibowo (2012) dalam  Divini  (2015)  pun  berpendapat  bahwa insentif mempunyai hubungan dengan kinerja pegawai  karena  setiap  pekerjaan  yang  telah memberikan kinerja terbaiknya pasti mengharapkan  imbalan  disamping  gaji  atau upah  sebagai  tambahan  berupa  insentif  atas prestasi  yang  telah  diberikannya.  Dengan demikian apabila organisasi dapat memberikan sebuah  insentif  akan  meningkatkan  motivasi, partisipasi  dan  membangun  saling  pengertian dan  saling  mempercayai  antara  pegawai dengan  atasan.  Insentif  materiil  dan  non materiil  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kinerja pegawai.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  kualitatif dengan  teknik  observasi,  wawancara  dan dokumentasi,  mengenai  Analisis  Proses Kesiapan  Dalam  Menghadapi  Akreditasi  di Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor dapat di  ambil  beberapa  kesimpulan.  Kesimpulan tersebut di dapatkan sebagai berikut :
1. Dari  sisi  Komunikasi  di  ketahui  bahwa Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor  telah memberikan sosialisasi kepada 25
Puskesmas  yang berada di Wilayah kerja Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor.  Namun karna keterbatasan ruang dan waktu tidak semua  Petugas  yang  terlibat  dalam akreditasi Pusekesmas mengikuti sosialisasi  yang  di  berikan  oleh  Dinas Kesehatan dan kurang Efektiifnya pemberian sosialisasi di karnakan
pemberian  sosialisasi  di  lakukan  setelah Petugas  menyelesaikan  Pelayanan  di Puskesmas.
2. Dari  segi  Sumberdaya  di  ketahui  bahwa memang  ada  kebijakan  yang  mengatur tentang standar kompetensi setiap profesinya.  namun  tidak  semua  petugas kesehatan  memenuhi  standar  kompetensi tersebut sehingga dibutuhkannya pelatihan-pelatihan agar petugas kesehatan bisa berkompeten dalam
melaksanakan pekerjaannya. Untuk kewenangan  yang  harus  di  jalankan  oleh para  pelaksana  kebijakan  akreditasi puskesmas itu sesuai denga aturan yang di tentukan.  Dana  yang  di  gunakan  untuk sosialisasi, pertemuan-pertemuan, pelatihan-pelatihan  yang  terkait  dengan akreditasi  Puskesmas  mengunakan  dana yang  di  berikan  dari  APBD  Kota  Bogor dan APBN Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan  di  Puskesmas  menggunakan
dana  DAK  dan  BOK  Dana  Alokasi Kuhusus dan Bantuan Oprasional
Kesiatan,  dana  Kapitasi  juga  bisa memanfaatkan  CSR  untuk  membantu pendanaan.  Selama  berjalanya  proses akreditasi, puskesmas mendapatkan pendamping  dari  Dinas  Kesehatan  Kota Bogor.  Untuk  kewenangan  yang  di berikan  kepada  Puskesmas  Sindang barang    sesuai  dengan  alur  yan  di tentukan.
3. Dari  sisi  Struktur  Birokrasi  di  ketahui bahwa Puskesmas Sindang Barang memiliki tim kusus untuk yang di bentuk untuk menyukseskan akreditasi puskesmas Beberapa lembaga yang terkait dalam  proses  akreditasi  di  antaranya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota  Bogor,  Dinsas  Sosial,  Kelurahan, Kecamatan, RT, RW, LSM Peka, Sekolah dan BKKBN. Adapun SOP yang harus di jalankan oleh Puskesmas Sindang Barang dalam  menghadapi  akreditasi    mengacu pada  Permenkes  no  75  tahun  2014  dan Permenkes 46 tahun 2015 serta peraturan atau  pedoman  terkait  tentang  akreditasi dan pelaksanaan pelayanan di puskesmas.
4. Dari sisi Disposisi di ketahui bahwa para pelaksana akreditasi puskesmas ini menuangkan  komitmenya  dalam  suatu perjanjian  yang  di  tandatangani  bersama baik  di  tingkat  Dinas  Kesehatan  Kota Bogor  maupun  di  Puskesmas  Sindang Barang. dalam proses persiapan akreditasi Puskesmas,    Petugas  Puskesmas  tidak mendapatkan insentif khusus yang terkait dengan  proses  persiapan  akreditasi, Mereka  bekerja  sesuai  dengan  tugas, bekerja atas dasar kesadaran dan kewajiban yang telah diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agustino,  Leo.  (2014).  Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
[2] Arief.  Mustafa.  (2012).  Implementasi Kebijakan  Larangan  Meroko  pada Kantor  Kementrian  kesehatan  tahun 2012. Depok:UI.
[3] Bugin,  Burhan.  (2007).  Penelitian Kualitatif.  Jakarta:Kencana  Prenada Media Group.
[4] Daviani,  Gracetiara  Mera.  (2015). Skripsi.  Analisis  Pengaruh  Insentif Terhadap  Kinerja  Karyawan  Dengan Kepuasan  Kerja  Sebagai  Variabel Mediasi Semarang:UNDIP.
[5] Dedi,  Kuswenda.  (2013).  Akreditasi Puskesmas. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar.
[6] Dinas  Kesehatan  Profinsi  Jawa  Barat. (2016). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bandung : Dinkes Jabar.
[7] Dinas  Kesehatan  Profinsi  Jawa  Barat.
(2016).  Profil  Kesehatan  Jawabarat 2016. Bandung: Dinkes Jabar.
[8] Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor.  (2017). Profil  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor tahun 2017. Bogor: Dinkes Kota Bogor,.
[9] Fatimah, Rifqah. (2016). Analisis Proses
Persiapan Akreditasi Puskesmas Diwilayah  Kerja  Dinas  Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016. Program.
[10] Studi  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor.
[11] Fakultas  Kesehatan  Universitas  Ibnu Khaldun.  (2015).    Buku  Pedoman Penyusunan Skripsi. Bogor:Fikes Uika.
[12] Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jakarta: Mentri Perencanaan
Pembanngunan Nasional.
[13] Kememntrian kesehatan. (2015). Instrumen Akreditasi Puskesmas.Jakarta:Mentri Kesehatan [14] Kementrian Kesehatan. (2016). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta:2017. [15] Kementrian  Kesehatan.  (2017).  Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta:2017.
[16] Leonarda,Renate.  (2011).  Gambaran Persiapan  Penilaian  Akreditasi  Rumah Sakit Bersalin Asih Jakarta tahun 2011. Depok:UI.
[17] Maghfiroh,  Lailatul.  &  Rachmah,N,R. (2017).  Analisis  Kesiapan  Puskesmas Damangan Kota Madiun Dalam Menghadapi  Akreditasi.  Program  studi Administrasi  dan  Kebijakan  Kesehatan Fakulas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga:Jurnal MKMI,VOL.13 No. [18] Muninjaya,A.  Gde.  (2013).  Manajemen
Mutu Pelayanan
Kesehatan.
Jakarta:EGC.
[19] Nazir,M.  (2011).  Metode  Penelitian. Bogor:Ghalila Indonesia.
[20] Peraturan  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  44.  (2016).  Pedoman Manajemen    Puskesmas.  Jakarta  : Permenkes.
[21] Peraturan  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 46. (2015). Akreditasi Puskesmas  ,Klinik  Pratama,  Tempat Praktik  Mandiri  Dokter,  Dan  Tempat Praktik  Mandiri  Dokter  Gigi.  Jakarta  : Permenkes.
[22] Peraturan  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  75.  (2014).  Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Permenkes.
[23] Peraturan  Mentri  Kesehtan  Republik Indonesia Nomor 71. (2013). Pelayanan

## Kesehatan  Pada  Jaminan  Kesehatan
Nasional. Jakarta : Permenkes.
[24] Peresiden Republik indonesia. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomer  36 tahun 2009 tentang kesehatan.
[25] Puskesmas  Sindang  Barang.  (2017). Laporan  Tahunan  Puskesmas  Sindang Barang  Tahun  2017.  Bogor:Puskesmas Sindang Barang.
[26] Riyandi, Rezki. (2015). Mutu Pelayanan
Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional di  Puskesmas  Kecamatan  Kembangan
Jakarta Barat. Program Studi Kesejahteraan  Sosial  Fakultas  Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Nergri Islman Syarif Hidayatuloh Jakarta.
[27] Rofita,  Amalia.  (2017).  Gambaran Kesiapan  Akreditasi  Tahun  2017  Pada Kelompok Administrasi dan Manajemen di  Puskesmas  Sunduro  Kabupaten lumajang.  Progrsm  Studi  Administrasi dan  Kebijakan  Kesehatan  Fakultas Kesehatan  Masyarakat    Universitas Jember.
[28] Siregar, Dewi, Sari, Ratna. (2017). [ ] Peran Kepemimpinan Kepala Puskrsmas Dalam Upaya Persipan  Puskesmas  Binjai  Estate Menuju. [29] Akreditasi. Fakultas Kesehatan
Masyarakat  Universitas  Sumatra  Utara Medan tahun 2018. [30] Sopacua, EviePoerwani. (2006). Akreditasi  Sebagai  Upaya  Peningkatan
Mutu  Pelaynan  Rumah  sakit.Buletin Penelitian Sistem Kesehatan.Vol.9 No.3.
[31] Sujarweni,Wiratmaja.V.
(2014). Metodelogi Penelitian Lengkap Peraktis dan Mudah Dipahami.Yogyakarta:Pustaka baru prees.
[32] Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian Kuantitatif    Kualitatif    Dan  R&D.
Bandung: Alfabeta
[33] Sulistiawati. (2016). Gambaran Implementasi  Akreditasi  Puskesmas  Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra
Utara. Jurnal Jumatik. Volume 2 Nomor 2, 89-99.