## Sigma: Journal of Economic and Business
Vol. 1 (2), July 2018, pp. 29 - 38 ISSN 2599-2007 (Print), ISSN 2614-140X (Online) Journal hompage http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb

## Pengaruh Kualitas Layanan Dan Lingkungan Kamtibmas Aparat
Pemerintah Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Landono
Darwis 1 , Nofal Supriaddin 2 , Nurhidayati 3
1, 2, 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Kendari, Indonesia
Article History:
Received July 1 st , 2018
Accepted July 18 th , 2018 Published July 20 th , 2018
Keyword:
Quality of Service; Environment Kamtibmas;
Satisfaction of Society .
Paper type: Research Paper
Abstract: This  study  aims  to determine:  (1)  Effect  of service  quality and environment kamtibmas towards community satisfaction. (2) The influence  of  service  quality  on  community  satisfaction  (3)  The influence  of  kamtibmas  environment  to  the  satisfaction  of  society  in Kecamatan  Landono.  The  design  of  this  research  is  causality research. The object of this study is the quality of service, kamtibmas environment  and  community  satisfaction.  Population  in  this  research people  of  Landono  District  counted  98  people.  Determination  of sample  was  done  by  slovin  formula  and  sampling  method  using proportional random sampling. Data analysis used in this research is descriptive statistical analysis and Multiple Linear Regression.
The  results  of  this  study  conclude  that:  (1).  Quality of  service and  environment  kamtibmas  positive  and  significant  impact  on  the satisfaction of the community. It can be interpreted that the better the quality  of  service  done  by  security  apparatus  and  environment,  the higher  the  society  satisfaction  will  be  (2).  Quality  of  service  has  a positive  and  significant  impact  on  community  satisfaction.  It  can  be interpreted  that  the  better  the  quality  of  service  performed  by  the apparatus,  the  higher  the  public  satisfaction  will  be.  (3).  Our kamtibmas  environment  has  a  positive  and  significant  impact  on people's satisfaction.
Copyright © 2018 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Darwis., Supriaddin, N., Nurhidayati. Pengaruh Kualitas Layanan Dan Lingkungan Kamtibmas Aparat Pemerintah Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Landono. Sigma: Journal of Economic and Business, 1(2).
30 Darwis, et al. / Pengaruh Kualitas Layanan Dan Lingkungan Kamtibmas Aparat......

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Desa  suatu  instansi  pada dasarnya  merupakan  satu-satunya  sumber    utama organisasi  yang  tidak  dapat  digantikan  oleh sumber daya lainnya, sebab bagaimanapun baiknya suatu  organisasi,  lengkapnya  fasilitas  serta  sarana tidak  akan  bermanfaat  tanpa  adanya  Aparat Pemerintah  Desa  yang  mengatur,  menggunakan dan    memeliharanya.  Keberhasilan  instansi  dalam mencapai  tujuan  merupakan  salah  satu  cerminan dari  organisasi  yang  efektif.  Adanya  Pemerintah Desa sebagai aparatur pemerintah dan sebagai abdi masyarakat  diharapkan  selalu  siap  menjalankan tugas  dengan  baik  dan  siap  melayani  masyarakat dengan baik pula.
Seorang aparat pemerintah di desa  dituntut untuk  selalu  bekerja  dengan  semangat  yang  tinggi sehingga  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  tidak  terkesan  lamban,  malas  dan ogah-ogahan.  Semangat  kerja  bagi  Pemerintah Desa    diperlukan  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah  Desa  di  samping  memiliki semangat  kerja  yang  tinggi  dituntut  pula  untuk selalu  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat.  Kualitas  pelayanan  adalah  salah  satu variabel  yang  cukup  penting  dalam  pelaksanaan tugas kemasyarakatan atau tugas pelayanan umum. Agar pemerintah Desa dapat memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat, maka pemerintah Desa harus memiliki semangat  kerja  yang  tinggi.  Berkaitan  dengan semangat  kerja  ini,  Nitisemito  (1991  :  160) berpendapat  semangat  kerja  adalah  melakukan pekerjaan  secara  lebih  giat  sehingga  dengan demikian  pekerjaan  akan  diharapkan  lebih  cepat dan lebih baik.”
Kualitas  pelayanan  yang  prima  dibutuhkan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Kualitas suatu  pelayanan  publik  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  diantaranya  adalah  faktor  kemampuan  dan motivasi  pegawai  dalam  melaksanakan  pelayanan publik. Kemampuan  yang dimiliki pegawai sangat mempengaruhi  kualitas  pelayanan.  Para  petugas pelayanan  harus  kompeten  dalam  melaksanakan tugasnya, hal ini berarti petugas harus  mengetahui dan  menguasai  pengetahuan  dan  keterampilan yang diperlukan sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.
Jika  seorang  Aparat  Pemerintah  Desa mampu  memberikan  pelayanan  yang  tinggi  maka masyarakat  akan  merasa  puas,  sebaliknya  jika kualitas  pelayanan  yang  diberikan  rendah,  maka masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  akan merasa  tidak  puas.  Kualitas  pelayanan  dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterimanya  (Zeithaml,  et  al.1985).  Berdasarkan
kondisi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kepuasan masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat kualitas pelayanan  yang  diberikan  Pemerintah  Desa, sedangkan  semangat  kerja  Pemerintah  Desa  dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat.
Kecamatan Landono adalah sebuah
Kecamatan  di  Propinsi  Sulawesi  Tenggara  yang terletak  di  Kabupaten  Konawe    Selatan  yang memiliki  11  Desa  yang  terdiri  dari  :  (1).  Desa Arongo,  (2).  Desa  Lakomea,  (3).  Desa  Tridana Mulya,  (4).  Desa  Amotowo,  (5).  Desa  Endanga, (6).  Desa  Lalonggapu,  (7).  Desa  Morini  Mulya, (8).  Desa  Wonua  Sangia,  (9).  Desa  Wata  Benua, (10).  Desa  Landono  II,  (11).    Desa  Abenggi. Dalam  melaksanakan  tugasnya  Kantor  Desa merupakan  salah  satu  layanan  Pemerintah  yang harus  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  membutuhkan  kelengkapan  administrasi, surat-surat dan sebagainya.
Kantor  Desa  di  Kecamatan  Landono sebagai  instansi  pemerintah yang  bertugas memberikan  pelayanan  umum  senantiasa  dituntut untuk bekerja secara optimal melayani masyarakat. Pada  kenyataannya  tidak  semua  Pemerintah  Desa mampu  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat, demikian pula halnya dengan semangat  kerja  Pemerintah  Desa,  tidak  setiap Pemerintah  Desa  memiliki  semangat  kerja  yang tinggi.  Hal  tersebut  tentunya  akan  mempengaruhi kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang diberikan  Kantor  Desa  yang  ada  di  Kecamatan Landono.  Hasil  pra-survei  menunjukkan  bahwa ada  beberapa  masalah  yang  dihadapi  Pemerintah Desa    Kecamatan    Landono  Kabupaten  Konawe Selatan  diantaranya  adalah  masalah  pelayanan publik  desa.  Secara  empirik  suatu  layanan  pada satu  sisi  akan  menciptakan  kepuasan,  kebahagian dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat. Pada sisi lain, merupakan  ukuran  tingkat  kinerja  birokrasi pemerintahan. Oleh Supriatna (2000)
mengemukakan  bahwa  :  “Isu  peningkatan  mutu pelayanan publik  merupakan isu hangat dalam era pembangunan dewasa ini”.
Pelayanan  umum  merupakan  isu  sentral yang  menentukan  keberhasilan  setiap  lembaga pemberi  pelayananan,  hal  ini  sebagaimana dikemukan oleh Thoha (1998) : ”Pelayanan publik menjadi  salah  satu  indikator  penilaian  kualitas administrasi pemerintahan dalam  melakukan tugas dan  fungsinya.  Baik  tidaknya  administrasi  publik atau pemerintah itu dilihat seberapa jauh pelayanan publiknya  itu  sesuai  dengan  tuntutan,  kebutuhan dan harapan masyarakat”.
Urusan  pemerintah  desa  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 pasal 206 yaitu  :  (1).    Urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada berdasarkan  hak  asal-usul  urusan  pemerintahan
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 29 - 38
yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang diserahkan pengaturannya kepada desa. (2).  Tugas pembantuan  dari  pemerintah,  pemerintah  propinsi dan  atau  pemerintah  kabupaten/kota,  dan  (3). Urusan  Pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Pemberian  urusan/kewenangan  tersebut tentunya
dimaksudkan sebagai upaya
menghadirkan  pemerintahan  ditengah  masyarakat yang  memerlukan  perluasan  jangkauan  pelayanan atau dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  Dengan  kata  lain  kebijakan  ini membawa  konsekwensi  menjadikan  organisasi Desa  sebagai  unit  pemerintahan  otonom  terdepan yang  menyelenggarakan  pelayanan  publik.  Secara ideal  dalam  rangka  mendekatkan  pelayanan kepada masyarakat.
Realitas  faktual    yang  berbeda  dapat  kita lihat,  dalam  praktek  penyelenggaran  pelayanan  di Desa  yaitu:  masyarakat  kurang  puas  dengan kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Kantor Desa, kesenjangan terjadi dari segi  waktu  maupun tuntutan-tuntutan  komplain  lainnya  yang  diajukan oleh  pemohon  untuk  Pemerintah  Desa.  Misalnya Pelayanan  Kartu  Penduduk  (KTP)  yang  dirasakan sangat memakan waktu yang lama, pelayanan akta jual beli tanah yang dirasakan sangat berbelit-belit dan biayanya sangat mahal.
Dalam  pemberian  pelayanan,  organisasi pelayanan  publik  belum  mampu  memberikan pelayanan  yang  cepat,  berkualitas  tinggi,  serta merata  kepada  warga  Negara  yang      menerima pelayanan  tersebut.  Rasyid  (1997),  menyatakan bahwa:  ”birokrasi  gagal  dalam  meningkatkan pelayanan  publik,  ini  tercermin  dari  buruknya kualitas  pelayanan  publik  di  bidang  perizinan usaha,  sertifikat  tanah,  IMB,  lingkungan  hidup, angkutan kota, rumah sakit, jalan raya, air  minum, listrik, pemadam kebakaran, pasar dan sebagainya”.  Apabila  masyarakat  memerlukan sesuatu  yang  dipersiapkan  oleh  instansi  terkait harus  berhadapan  dengan  birokrasi  yang  berbelit- belit dan pelayanan yang tidak pasti waktunya. Hal yang sama dikemukakan Abidin (2002) menyatakan  bahwa  :  “Birokrasi  pemerintahan bersifat  kaku,  berbelit-belit  dan  cenderung  tidak melayani  rakyat,  tetapi  minta  dilayani.    Dalam aspek  pelayanan  masyarakat  sehari-hari  terkesan bahwa  hampir  setiap  warga  masyarakat  yang datang  berurusan  dengan  birokrasi  akan  bertemu dengan  pegawai  yang  berseragam  kurang  ramah, kurang  informatif,  lambat  dalam  pemberian pelayanan, mata duitan dan kurang profesional”.
Gambaran  mengenai  fenomena  di  atas, memperlihatkan  adanya  suatu  kondisi  Desa  yang belum  dapat  diperankan  dengan  optimal  sebagai sebuah  organisasi  modern  yang  semestinya memiliki  kewenangan  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dan dapat secara efektif
berperan  sebagai    organisasi  terdepan,  karena adanya respons resistensi.
Bertolak  dari  uraian  sebelumnya,    menarik untuk  dicermati  keberadaan  Pemerintah  Desa dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya sebagai  organisasi  terdepan  dalam  memberikan pelayanan,  dimana    desa  itu  lebih  dekat  kepada masyarakat  sebagai  pihak  yang  dilayani  dan diberdayakan.  Asumsinya  semakin  dekat  jarak antara  pelayan  dan  yang  dilayani  maka  pelayanan akan sesuai dengan harapan masyarakat.
Kondisi  masyarakat  yang  semakin  kritis, birokrasi  publik  dituntut  harus  dapat  mengubah posisi  dan  peran  (revitalisasi)  dalam  memberikan pelayanan  publik.  Dari  yang  suka  mengatur  dan memerintah  berubah  menjadi  suka  melayani,  dari yang  suka  menggunakan  pendekatan  kekuasaan, berubah  menjadi  suka  menolong  menuju  ke  arah yang  fleksibel  kolaboratis  dan  dialogis  dan  dari cara-cara  yang  sloganis  menuju  cara-cara  kerja yang  realistik  pragmatis  (Thoha  dalam  Widodo, 2006). Dengan revitalitas birokrasi publik (terutama  aparatur  pemerintah  daerah)  ini, pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  profesional dalam  menjalankan  apa  yang  menjadi  tugas  dan kewenangan  yang  diberikan  kepadanya  dapat terwujud.
Secara  teoritis  sedikitnya  ada  tiga  fungsi utama  yang  harus  dijalankan  oleh  Pemerintah tanpa  memandang  tingkatannya,  yaitu  fungsi pelayan  masyarakat  ( public  service  function ), fungsi  pembangunan  ( development  function )  dan fungsi perlindungan ( protection function ).
Hal  yang  terpenting  kemudian  adalah sejauh  mana  Pemerintah  dapat  mengelola  fungsi- fungsi  tersebut  agar  dapat  menghasilkan  barang dan  jasa  (pelayanan)  yang  ekonomis,  efektif, efisien  dan  akuntabel  kepada  seluruh  masyarakat yang  membutuhkannya.  Selain  itu,  pemerintah dituntut  untuk  menerapkan  prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang  status,  pangkat,  golongan  dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai  hak  yang  sama  atas  pelayanan- pelayanan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Pemberian  pelayanan  publik  oleh  aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan  implikasi  dari    fungsi  aparat  negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan  aparatur  pemerintah  dalam  pelayanan umum  ( public  services )  sangat  strategis  karena akan  sangat  menentukan  sejauhmana  pemerintah mampu  memberikan  pelayanan  yang  sebaik- baiknya  bagi  masyarakat,  yang  dengan  demikian akan  menentukan  sejauhmana  negara  telah
32 Darwis, et al. / Pengaruh Kualitas Layanan Dan Lingkungan Kamtibmas Aparat......
menjalankan  perannya  dengan  baik  sesuai  dengan tujuan pendiriannya.
Dipandang  dari  sudut  ekonomi,  pelayanan merupakan  salah  satu  alat    pemuas  kebutuhan manusia  sebagaimana  halnya  dengan  barang. Namun pelayanan memiliki karakteristik tersendiri yang  berbeda  dari  barang.  Salah  satu  yang membedakannya  dengan  barang,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Gaspersz  (1994),  adalah outputnya  yang  tidak  berbentuk  ( intangible output ),  tidak  standar,  serta  tidak  dapat  disimpan dalam  inventori melainkan  langsung  dapat dikonsumsi pada saat produksi.
Karakteristik pelayanan sebagaimana yang  dikemukakan  jelas  membedakan  pelayanan dengan  barang,  meskipun  sebenarnya  kaduanya merupakan  alat  pemuas  kebutuhan.  Sebagai  suatu produk  yang  intangible,  pelayanan  memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat tangible.  Produk  akhir  pelayanan  tidak  memiliki karakteristik fisik sebagaimana yang  dimiliki oleh barang.  Produk  akhir  pelayanan  sangat  tergantung dari  proses  interaksi  yang  terjadi  antara  layanan dengan konsumen.
Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan  bahwa  pelayanan  umum  adalah mendahulukan kepentingan umum,  mempermudah urusan  publik,  mempersingkat  waktu  pelaksanaan urusan  publik  dan  memberikan  kepuasan    kepada publik (publik/umum). Senada dengan itu, Moenir (1992)  mengemukakan  bahwa  pelayanan  publik adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  sekelompok  orang  dengan  landasan  faktor material  melalui  sistem,  prosedur  dan  metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Pelayanan  Aparat  Pemerintah  Desa  di Kecamatan  Landono  terhadap  segenap  warga negara adalah menjadi tanggung jawab pemerintah yang  ada  di  desa  seperti  yang  diamanatkan  dalam undang-undang. Namun tidak dapat dipungkiri bila pelayanan  Aparat  Desa  khususnya  dari  sektor publik  masih  banyak  kendala  dan  hambatan terutama  dalam  hal  kualitas  pelayanan.  Tingkat kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan    dari sektor  publik  masih  cukup  rendah  hal  ini dibuktikan  dari  beberapa  penelitian  empiris terhadap kualitas pelayanan di birokrasi Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  yang dilakukan  kalangan  akademisi  dan    birokrat tentang  pelayanan  publik  di    Indonesia,  ternyata kondisinya  masih  seringkali  “  dianggap  “  belum baik  dan  memuaskan.  Hal  ini  ditunjukkan  dari kesimpulan  yang  dibuat  oleh    GDS  ( Governance and  Decentralization )    2002  dalam  Dwiyanto (2002)  di  20 propinsi  di  Indonesia  tentang  kinerja pelayanan  publik  menyebutkan  secara  umum praktek  penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih
jauh  dari  prinsip –  prinsip tata  pemerintahan  yang baik.
Kemudian  kinerja  pelayanan  birokrasi publik di Indonesia, berdasarkan laporan dari The World  Competitiveness  Yearbook tahun  1999 berada    pada  kelompok  Negara-negara  yang memiliki  indeks    competitiveness    paling  rendah antara  100  negara  paling  kompetitif  di  dunia (Cullen  dan  Cushman,  dalam  Dwiyanto,  dkk., 2002: 15).
Sementara  itu,  kondisi  masyarakat  saat  ini telah  terjadi  suatu  perkembangan  yang  sangat dinamis,  tingkat  kehidupan  masyarakat  yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering  yang  dialami  oleh  masyarakat Widodo  (2006).  Hal  ini  berarti  masyarakat semakin  sadar  akan  apa  yang  menjadi  hak  dan kewajibannya  sebagai  warga  negara  dalam  hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat  semakin  berani  untuk  mengajukan tuntutan,  keinginan  dan  aspirasinya  kepada pemerintah.  Masyarakat  semakin  kritis  dan semakin  berani  untuk  melakukan  kontrol  terhadap apa yang dilakukan oleh  pemerintahnya.
Kesadaran  akan  hak-hak  sipil  yang  terjadi di  masyarakat  tidak  lepas  dari  pendidikan  politik yang  terjadi  selama  ini.  Selama  ini  masyarakat cenderung pasrah dan menerima terhadap apa yang mereka dapatkan dari pelayanan Aparatur Pemerintah. Hal ini lebih diakibatkan karena sikap dari  aparatur  pelayanan  publik  yang  tidak berorientasi  pada  kepuasan  masyarakat,  pelayanan hanya bersifat sekedar melayani tanpa disertai rasa peduli  dan  empati  terhadap  pengguna  layanan. Namum  kondisi  yang  terbuka  seperti  sekarang  ini mengharuskan  aparatur  sebagai  pelayan  publik lebih peduli lagi terhadap hak-hak sipil khususnya dalam pelayanan publik.
Pemerintah  di  dalam  menyelenggarakan pelayanan publik masih banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang  diharapkan  masyarakat.  Hal ini ditunjukkan dengan  masih  munculnya berbagai keluhan  masyarakat  melalui  media  massa.  Jika kondisi  ini  tidak  direspon  oleh  pemerintah  maka akan  dapat  menimbulkan  citra  yang  kurang  baik terhadap  pemerintah  sendiri.  Mengingat  fungsi utama  pemerintah  adalah  melayani  masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  (  Men PAN, 2004 : 5 )
Pelayanan  merupakan  tugas  utama  yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi  masyarakat.  Tugas  ini  telah  jelas  digariskan dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  keempat, yang  meliputi  4  (empat)  aspek  pelayanan  pokok aparatur  terhadap  masyarakat,  yaitu  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum,
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 29 - 38
mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial. Dalam kondisi masyarakat seperti
digambarkan  di  atas,  birokrasi  publik  harus  dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat  waktu,  responsif  dan  adaptif  serta  sekaligus dapat  membangun  kualitas  manusia  dalam  arti meningkatkan  kapasitas  individu  dan  masyarakat untuk  secara  aktif  menentukan  masa  depannya sendiri  (Effendi  dalam  Widodo,  2006).  Arah pembangunan  kualitas  manusia  tadi  adalah memberdayakan    kapasitas  manusia  dalam  arti menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap anggota  masyarakat  mengembangkan  kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan  masa  depannya  sendiri.  Selain pelayanan,  keamanan  desa  di  kecamatan  Landono juga  merupakan fenomena desa  yang sering sekali terjadi gangguan sosial.
Keamanan  desa  adalah  suatu  kondisi  yang bebas  dari  segala  macam  bentuk  gangguan  dan hambatan,    sedangkan  ketertiban  adalah  suatu keadaan  dimana  segala  kegiatan  dapat  berfungsi dan  berperan  sesuai  ketentuan  yang  ada. Pengertian  Kamtibmas  menurut  Pasal  1  Undang- undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  disebutkan  bahwa pengertian  Kamtibmas  adalah:  Keamanan  dan ketertiban  masyarakat  adalah  suatu  kondisi dinamis  masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional dalam  rangka  tercapainya  tujuan  nasional  yang ditandai  oleh  terjaminnya  keamanan,  ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman  yang  mengandung  kemampuan membina  serta  mengembangkan  potensi  dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan  menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran hukum  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang dapat meresahkan masyarakat.
Menurut  Kartono  (1993:23),  kriminalitas atau  tindak  kejahatan  bukan  merupakan  peristiwa herediter  (bawaan  sejak  lahir/warisan)  juga  bukan merupakan  warisan  biologis  (keturunan).  Tingkah laku  kriminal  bisa  dilakukan  oleh  siapapun,  baik anak-anak,  wanita,  pria,  usia  muda  hingga  usia lanjut.  Tindak  kejahatan  bisa  dilakukan  secara sadar, melalui pikiran, direncanakan dan diarahkan pada  maksud  tertentu  secara  sadar.  Bisa  juga dilakukan  secara  setengah  sadar, misalnya didorong  oleh  impuls-impuls    yang  hebat,  dan dorongan  paksaan  oleh  obsesi  tertentu.  Kejahatan bisa  juga  dilakukan  secara  tidak  sadar,  misalnya karena  terpaksa  membalas  menyerang,  karena membela diri yang berakibat peristiwa pembunuhan tidak direncanakan.
Menurut  Santoso  dan  Zulfa  (2001), kriminologi  sebagai  ilmu  pengetahuan  yang bertujuan  menyelidiki  gejala  kejahatan  seluas- luasnya. Gejala kejahatan tersebut  mulai dari yang paling  ringan  hingga  paling  berat  seperti pembunuhan.  Melibatkan  unsur  pribadi  hingga yang  melibatkan  banyak  orang  atau  massa. Kejahatan  kriminal  telah  ada  sejak  zaman  dahulu, dan  kini  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  dan modus  yang  semakin  variatif.  Pada  umumnya kejahatan  dilatarbelakangi  oleh  unsur  ekonomi (kebutuhan), dendam, politik, dan dilakukan secara sengaja  maupun  tidak.  Kejahatan  berencana  atau karena situasi yang terdesak, kesemuanya merupakan  tindak  kejahatan.  Kejahatan  dilakukan individual,  kelompok,  bahkan  massa,  hingga kejahatan  perang.  Kejahatan  kriminal  tidaklah muncul  begitu  saja,  karena  terdapat  sejumlah variabel yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan dimaksud.  Dimanapun  atau  bahkan  dinegara majupun  tidaklah  luput  dengan  masalah  kriminal, namun  tentu  kesadaran  masyarakat  disertai  itikat baik dan keinginan hidup damai dalam lingkungan yang aman harus diupayakan.
Keamanan  dan  ketertiban masyarakat merupakan  kebutuhan  primer  setiap  makhluk hidup.  Kehidupan  yang  damai  dan  dicita-citakan banyak  orang  yaitu  kehidupan  tenteram,  damai dalam  keluarga,  lingkungan  maupun  masyarakat. Untuk  memperoleh  kehidupan  yang  dimaksud dibutuhkan  kehidupan  yang  tertib  baik  dalam rumah  tangga,  lingkungan  maupun  masyarakat. Oleh  karena  itu  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  merupakan  dambaan  bersama,  dan perlu  diupayakan,  direncanakan,  dipelihara  dan dipatuhi.
Pencapaian keamanan membutuhkan upaya,  perencanaan,  dan  partisipasi  dalam memeliharanya,  sedangkan  ketertiban  masyarakat perlu  pula  diatur,  dipelihara  dan  dipatuhi.  Kedua hal  ini  merupakan  satu  mata  uang  yang  saling melengkapi  satu  dengan  yang  lain  untuk menciptakan  kehidupan  yang  aman,  nyaman  dan tenteram  penuh  kedamaian.  Kebutuhan  tersebut merupakan  hakekat  kehidupan  manusia,  walaupun dibalik  hakekat  tersebut  terdapat  faktor  lainnya yang  bisa  merusak  tatanan  dan  kedamaian  yang merupakan dambaan bersama.
Konsep  ketertiban  dibutuhkan  karena seseorang  tidak  dapat  hidup  sendiri  atau menyendiri. Muhammad (2011: 37),  menyebutkan kehidupan  keluarga  inti  dengan  pola  perilakunya lebih  sederhana    jika  dibanding  dengan  keluarga besar. Mengatur,  menertibkan keluarga kecil lebih mudah dengan hanya perintah lisan dan kebiasaan- kebiasaan.  Pada  keluarga  yang  lebih  besar  harus diikuti  dengan  aturan-aturan  tertulis  sebagaimana organisasi.
34 Darwis, et al. / Pengaruh Kualitas Layanan Dan Lingkungan Kamtibmas Aparat......
Keamanan dan ketertiban  masyarakat harus diciptakan,  diupayakan  tidak  saja  oleh  pihak keamanan  (polisi,  hansip  dan  sekuriti),  tetapi  oleh seluruh unsur masyarakat harus terlibat. Keamanan dan  ketertiban  merupakan  dua  hal  yang  berjalan seiring  dan  selalu  saling  mendukung  dalam hubungan suasana yang nyaman dan tenteram.
Fenomena kamtibmas di Kecamatan Landono adalah  masih terkadang terjadi pencurian kendaraan  bermotor  yang  sempat  berulang beberapa  kali  di  sejumlah  desa  seperti    Desa Lakomea,  Desa  Tridana  Mulya  dan  Desa Amotowo    membuat  warga  di  lingkungan  itu waspada.  Berbagai  cara  mereka  tempuh  untuk mencegah  kejahatan  yang  sama  terulang.  Meski jarak  waktu  antara  satu  peristiwa  dan  peristiwa berikutnya  relatif  jauh,  terjadi  dua  kali  pencurian motor  dalam  kurun  waktu  enam  bulan,  warga sudah  langsung  menilai  permukiman  mereka  tak aman  lagi.  Gambaran  pada  desa  lainnya  juga terjadi  namun  barang  –  barang  yang  hilang bervariasi.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang dilaksanakan  oleh  aparatur    pemerintah  dalam berbagai  sektor    pelayanan  terutama  yang menyangkut  pemenuhan  kebutuhan  hak-hak  sipil dan kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuai dengan  tuntutan  dan  harapan  masyarakat.  Hal  ini bisa  diketahui  antara  lain  dari  banyaknya pengaduan,  keluhan  yang  disampaikan  oleh masyarakat melalui media massa maupun langsung kepada  unit  pelayanan,  baik  menyangkut  sistem dan  prosedur  pelayanan  yang  masih  berbelit-belit, tidak  transparan,  kurang  informatif,  kurang akomodatif  dan  kurang  konsisten  sehingga  tidak menjamin  kepastian  (hukum,  waktu  dan  biaya) serta  masih  adanya  praktek  pungutan  tidak  resmi. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran berbangsa,  bernegara  dan  bermasyarakat  serta adanya tuntutan reformasi penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan,  pemenuhan  untuk mendapatkan pelayanan yang baik  merupakan hak masyarakat dan sebaliknya bagi aparatur berkewajiban memberikan  pelayanan  dan pengayoman kepada masyarakat.
Demi  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak- hak  masyarakat  akan  pelayanan  publik  maka diperlukan  suatu  standar  penilaian  mengenai analisis  kinerja  pelayanan  publik  yang  telah dijalankan.  Analisis  terhadap  kinerja  birokrasi publik  menjadi  sangat  penting  atau  dengan  kata lain  memiliki  nilai  yang  amat  strategis.  Informasi mengenai  kinerja  Aparatur  Desa  dan  faktor-faktor yang    ikut  berpengaruh  terhadap  kinerja  Aparatur Desa  sangat  penting  untuk  diketahui,  sehingga pengukuran  kinerja  aparat  hendaknya  dapat diterjemahkan  sebagai  suatu  kegiatan  evaluasi untuk  menilai  atau  melihat  keberhasilan  dan kegagalan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang
dibebankan  kepadanya.  Oleh  karena  itu  evaluasi kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Menurut  pendapat  Osborne  dan  Plastrik (2000), bahwa dalam suatu organisasi perlu adanya pemisahan antara manajemen puncak dan operasional,  sehingga  memungkinkan  manajemen puncak memfokuskan konsentrasi pada pengambilan keputusan dan pengarahan. Sedangkan kegiatan operasional sebaiknya dijalankan  oleh  staf  sendiri,  dimana  masing- masing  memiliki  misi,  sasaran,  ruang  lingkup, tindakan serta otonominya sendiri. Upaya mengarahkan,  membutuhkan  orang  yang  mampu melihat  seluruh  visi  dan  peluang  serta  mampu menyeimbangkan  antar  berbagai  tuntutan  yang saling  bersaing  untuk  mendapatkan  sumber  daya. Hal tersebut membutuhkan personil yang bersungguh-sungguh  fokus  pada  visi,  misi  dan melaksanakannya dengan baik.
Berkaitan  dengan  lingkungan  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  (kambtibmas)  beberapa desa  sudah  cukup  aman  berdasarkan  wawancara awal  yang  dilakukan  terhadap  masyarakat  desa, Namun  beberapa  desa  seperti  Desa  Amotowo, Desa Wonua Sangia, Desa Arongo, Desa Lakomea dan  Desa  Endanga  masih  sering  terjadi  ganguan keamanan  seperti  pencurian,  perkelahian  antar pemuda  dan  minum  minuman  keras,  dan  hal  ini menimbulkan keresahan  masyarakat. Peran Aparat Desa  sudah  cukup  aktif  memberikan  penanganan penyelesaian  masalah-masalah  yang terjadi seperti memediasi pihak-pihak yang berselisih memberikan pengarahan akan pentingnya  menjaga keamanan lingkungan masyarakat desa Pemberian  pelayanan  publik  oleh  Aparatur Pemerintah kepada masyarakat (publik)
merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai  pelayan    masyarakat  (abdi),  disamping sebagai  abdi  negara.  Wujud  nyata  dalam  kontekn ini tertuju kepada  masyarakat sebagai aktor utama (pelaku)  pembangunan,  sedangkan  pemerintah berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbing serta  menciptakan  suasana  yang  menunjang kegiatan-kegiatan  dari  masyarakat  tersebut.  Pada kondisi  ini  aparatur  negara  dituntut  untuk  lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih  mampu  merumuskan konsep atau  menciptakan  iklim  yang  kondusif,  sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong  percepatan  terwujudnya  masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
Penelitian tentang kualitas layanan terhadap kepuasan  telah  diteliti  Istianto  dan  Tyra  (2011) dengan  hasil  kualitas  layanan  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat yang dapat  dimaknai  bahwa  ketika  kualitas  layanan terhadap  masyarakat  ditingkatkan  maka  kepuasan masyarakat akan meningkat
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 29 - 38
Berdasarkan fenomena dan riset sebelumnya  maka  penulis  mengangkat  judul: Pengaruh  Kualitas  Layanan  Dan  Lingkungan Kamtibmas  Aparat  Pemerintah  Desa  Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa  Kecamatan Landono.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL
Berdasarkan  kajian  teoritis    dan  kajian empiris, maka kerangka konseptual yang mendasari  penelitian  ini  adalah  bahwa  salah  satu determinan penting bagi kepuasan masyarakat baik secara  individual  maupun  kelompok  adalah  faktor pelayanan  yang  ada  di  Desa  Kecamatan  Landono. Bahkan  ditemukan  pula  beberapa  faktor  kualitas layanan  yang  tidak  hanya  menjadi  determinan kepuasan  masyarakat  tetapi  juga  dalam  kondisi tertentu  dapat  menjadi  determinan  penting  bagi lingkungan kamtibmas.  Karena itu sampai saat ini masalah  kualitas  layanan  merupakan  salah  satu kajian  yang  menarik  baik  dalam  konteks  kajian teoritik maupun dalam penelitian emoirik
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  menurut Morgan  dan  Murgatroyd  (1994),  beberapa  kriteria persepsi  pelanggan  terhadap  kualitas  pelayanan antara lain (1)  Reliability yaitu kemampuan untuk melaksanakan  pelayanan  yang  telah  dijanjikan dengan  tepat  waktu,  (2)    Credibility  yaitu  dapat dipercaya,  jujur  dan  mengutamakan  kepentingan pelanggan.
Kemudian  menurut  Carlson  dan  Schwarz (dalam  Denhardt  dan  Denhardt,  2003  :  61)  yang mengatakan  bahwa  ukuran  yang  komprehensif untuk  servqual  sektor  publik  antara  lain  (1) Reliability  (keandalan)  yaitu  menilai  tingkat dimana  pelayanan  pemerintah  disediakan  secara benar  dan  tepat  waktu,  (2)    Personal  attention (perhatian  kepada  orang)  yaitu  ukuran  tingkat dimana  aparat  menyediakan  informasi  kepada masyarakat  dan  bekerja  sungguh-sungguh  dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Lingkungan  Kamtibmas  aparat  pemerintah Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  yang dimaksud (aman)  adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak  mengandung risiko, tenteram tidak  merasa  takut,  terlindung  atau  tersembunyi. Dengan  demikian  aman  bersangkut  paut  dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari  bahaya,  gangguan,  rasa  takut  maupun  risiko. Menurut  Dokrin  Polri  Tata  Tenteram  Kerta Raharja  (TTKR)  yang  di  sentir  oleh  perasaan bebas  dari  kekhawatiran,  perasaan  bebas  dari risiko dan perasaan damai lahiriah dan batinan
Kepuasan  Masyarakat  Warella  (1997  :  31) menyebutkan    bahwa  untuk  menilai  pelayanan publik  yang  berkualitas  dapat  digunakan  kriteria- kriteria  antara  lain  (1)  Kejelasan  dan  kepastian yaitu yang menyangkut jadwal waktu penyelesaian
pelayanan.  Kemudian  Carlson  dan  Schwartz (dalam  denhardt,  2003  :  61)  menyatakan  bahwa ukuran komprehensif untuk servqual sektor publik antara lain (1) Reability (keandalan) yaitu menilai tingkat  dimana  pelayanan  pemerintah  disediakan secara benar dan tepat waktu.

## Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  regresi  linear  berganda ( Multiple  Regression )  dengan  bantuan software SPSS.  17.0    yang  digunakan  untuk  menjawab hipotesis  satu  sampai  tiga.  Selain  itu  regresi berganda  dalam  penelitian  ini  berfungsi  dalam mengukur  intesitas  dua  variabel,    yaitu  variabel independen dan variabel dependen, serta memberikan  dugaan  nilai  variabel  dependen  (Y) atas dasar nilai variabel independen (X).

## 1. Populasi dan sampel penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat  desa  kecamatan  landono  yang  berusia diatas  17  tahun  dan  tidak  termasuk    Aparat Pemerintah  Desa  Kecamatan  Landono      yang terdiri  dari  11  desa    dengan  jumlah  4.414    (empat ribu  empat  ratus  empat  belas)  orang.  Besarnya sampel  ( sample  size )  yang  digunakan  di  dalam penelitian  ini,  mengacu  pada  rumus  Slovin (Husein, 1999) yaitu :
Keterangan :
n   =   Jumlah Sampel
N  =   Jumlah Populasi
e  =  Persen  kelonggaran  ketidaktelitian  karena kesalahan  pengambilan  sampel  yang  masih ditolelir .
Dalam  penelitian  ini  N  =  4.414    dan  e  = 10%,  sehingga  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah 98 orang.
N
n = 1+ Ne 2
36 Darwis, et al. / Pengaruh Kualitas Layanan Dan Lingkungan Kamtibmas Aparat......

## HASIL PENELITIAN
Tabel 4.1.Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Variabel Koefisien Regresi (beta) t hitung Probabilitas Parsial (sig) Kualitas Layanan (X 1 ) Lingkungan Kamtibmas (X 2 ) 0,587
0,344
6,896 3,571 0,008 0,000 Constanta (a) Korelasi (R) Koefisien determinasi (R square) F hitung Probabilitas simultan
0,348
0,708 0,501 47,769 0,000

## Sumber : Data diolah, 2017

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Kualitas  Layanan  dan  Lingkungan Kamtibmas  terhadap  Kepuasan  Masyarakat: Hasil  pengujian  pengaruh  simultan  kualitas layanan  dan  lingkungan  kamtibmas  berpengaruh signifikan  terhadap  kepuasan  masyarakat.  Hasil perhitungan  koefisien  regresi bertanda  signifikan memiliki arti bahwa adanya hubungan yang searah yang  dapat  dimaknai  bahwa  kecenderungan peningkatan  kualitas  layanan  dan  lingkungan kamtibmas  berdampak  terhadap  meningkatnya kepuasan  masyarakat  di  Kecamatan  Landono. Pengaruh  antar  variabel  dibuktikan  dengan  nilai signifikan.  Hal  ini  dapat  ditegaskan  bahwa semakin  baiknya  kualitas  layanan  aparat  terhadap masyarakat dan kemampuan aparat dalam menjaga ketertiban  masyarakat  akan  memberikan  dampak yang sangat berarti terhadap kepuasan masyarakat.
Hasil  analisis  deskriptif  ditemukan  bahwa kualitas  layanan  aparat  terhadap  masyarakat  di Kecamatan  Landono sudah dianggap baik.  Hal ini dicerminkan  melalui    kecepatan  aparat  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  baik dari  sisi  waktu  pelayanan,  maupun  ketepatan dalam  proses.  Selain  itu  Aparat  dianggap  akurat dalam  memberikan  pelayanan  terutama  terkait dengan hal pendataan  masyarakat di  Kantor Desa. Selain  itu  dalam  melaksanakan  tugasnya  aparat dianggap  memiliki  keramahan  dalam  memberikan pelayanan,  selalu  memberikan  kemudahan  dan kenyamanan  kepada  masyarakat  mendapatkan pelayanan serta  senantiasa  memberikan informasi dengan terbuka kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain  itu  masyarakat  di  Kecamatan Landono  menilai  bahwa  berkaitan  dengan  tugas pokok dan fungsi aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban  masyarakat telah terlaksana dengan baik. Hasil analisis secara deskriptif  menunjukkan bahwa  lingkungan  Kamtibmas  di  Kecamatan Landono yang dicerminkan melalui perasaan bebas dari  gangguan  baik  fisik  maupun  psikhis,  adanya
kepastian  dan  bebas  dari  kekhawatiran,  keragu- raguan  dan  ketakutan,    serta  perasaan  dilindungi dari  segala  macam  bahaya  dan    perasaan kedamaian  dan  ketenteraman  lahiriah  dan  batin telah dinilai baik oleh masyarakat.
Berdasarkan  penilaian  kualitas  layanan  dan lingkungan  kamtibmas  di  Kecamatan  Landono ditemukan  bahwa  proses  peningkatan  kedua variabel  ini  ditemukan  bahwa  secara  bersama- sama  ketika  kualitas  layanan  dan  lingkungan kamtibmas  semakin  baik  maka  akan  berdampak terhadap kepuasan  masyarakat  yang semakin baik. Hal  ini  ditunjukkan  melalui  kepuasan  masyarakat yang  merasakan  adanya  kejelasan  dan  kepastian mengenai informasi prosedur atau standar
pelayanan yang semakin baik serta  kepuasan yang dirasakan  atas  keterbukaan  aparat  dalam  prosedur pelayanan.
Berkaitan  dengan  hasil  temuan  secara deskriptif dapat dijelaskan bahwa kualitas layanan dan  lingkungan  kamtibmas  sudah  baik,  namun beberapa  hasil  wawancara  yang  dilakukan  masih terdapat  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian khususnya  pada  layanan  aparat  terutama  adanya oknum  aparat  yang  masih  menggunakan  pola transaksi  dalam  memberikan  pelayanan.  Aparat dianggap  memberikan  pelayanan  yang  cepat  jika ada pemberian insentif oleh masyarakat sedangkan bagi  masyarakat  yang  tidak  memberikan  insentif proses pelayanan masih lambat.
Selain  itu  sebagian  masyarakat  masih menganggap bahwa ada ke khawatiran masyarakat terhadap peran aparat dalam menjaga kemanan dan ketertiban  masyarakat  terhadap  pencurian  dan penyebaran  obat  obat  terlarang  seperti  minuman keras dan narkoba. Hal ini terindikasi adanya kios- kios  yang  masih  menjual  minuman  keras  bahkan hingga informasi adanya obat terlarang di Wilayah Kecamatan Landono.
Adanya  indikasi  negatif  terhadap  temuan penelitian  diperlukan  adanya  upaya-upaya  untuk melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi  masalah  dengan  cara  melakukan perbaikan-perbaikan  pengelolaan  terutama  bagi aparat  yang  masih  bekerja  tidak  sesuai  prosedur dan  melakukan  langkah-langkah  pencegahan terhadap  beredarnya  obat/minuman  terlarang  yang bisa  menimbulkan  keributan  dan  berimbas terhadap  kepuasan  masyarakat  di  Kecamatan Landono.
Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Landono : Berdasarkan hasil penelitan secara parsial ditemukan  bahwa  kualitas  layanan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat  di  Kecamtan  Landono.  Hasil  temuan ini  dapat  dijelaskan  bahwa  kualitas  layanan  yang dicerminkan  melalui  waktu  tunggu  dan  waktu
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 29 - 38
proses,  akurasi  pelayanan,  yang  meliputi  bebas dari  kesalahan,  kesopanan  dan  keramahan  dalam memberikan  pelayanan,  kemudahan  mendapatkan pelayanan,  misalnya  banyaknya  petugas  yang melayani  dan  banyaknya  fasilitas  pendukung seperti komputer, kenyamanan dalam  memperoleh pelayanan,  berkaitan  dengan  lokasi,  ruang  tempat pelayanan,  tempat  parkir,  ketersediaan  informasi dan  lain-lain  serta  atribut  pendukung  pelayanan lainnya  seperti  ruang  tunggu  yang  bersih  dan menggunakan  pendingin    berdampak  terhadap kepuasan masyarakat secara signifikan.
Berdasarkan  analisis  deskripsi  variabel kualitas  layanan  memiliki  dampak  yang  paling besar  terhadap  kepuasan  masyarakat  sehingga faktor  kualitas  pelayanan  menjadi  faktor  penting bagi  aparat  pemerintahan  untuk  membeikan kepuasan  terhadap  masyarakat.  Hasil  penilaian masyarakat terkait kualitas layanan sudah dipersepsikan  baik.  Namun  beberapa  pernyataan masyarakat  yang  masih  dianggap  belum  optimal adalah  masih adanya  masyarakat  yang belum puas terhadap layanan terutama adanya oknum – oknum aparat  yang  tidak  ikhlas  dalam  memberikan pelayanan.  Terkadang  layanan  yang  diberikan membeda-bedakan  berdasarkan  insentif  yang diberikan  kepada  aparat.  Masyarakat yang mengurus  dengan  memberikan  insentif  biasanya memperoleh  layanan  yang  cepat  sedangkan  yang melakukan  pengurusan  tanpa  insentif  biasanya harus  menunggu  berjam  jam  untuk  mendapatkan layanan.  Selain  itu  masyarakat  menilai  masih adanya  pegawai  yang  kurang  sopan  dan  ramah dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  ditunjukkan  dengan  sikap  dan  gaya  arogansi ketika memberikan pelayanan. Sikap acuh tak acuh terhadap  masyarakat  memberikan  kesan  buruk terhadap  masyarakat  yang  pada  akhir  berdampak terhadap  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap aparat desa.
Berdasarkan hal ini maka pihak aparat desa perlu  melakukan  perbaikan  terutama  perlunya Kepala  Desa    memberikan  pengarahan  terhadap aparat yang memiliki moral dan etika yang kurang baik  serta  mengikutkan  pelatihan  –  pelatihan berkaitan  dengan  etika  seorang  aparat  sebagai pelayan  publik  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi yang diembannya. Beberapa penelitian yang relevan  dengan  peneltian  ini  adalah  penelitian Istianto  dan  Tyra  (2011)  yang  menemukan  bahwa ada  hubungan  positif  antara  kualitas  pelayanan dengan kepuasan pelanggan Temuan ini mengungkap  bahwa  sumbangan  efektif  kualitas pelayanan  terhadap  kepuasan  masyarakat  cukup besar. Pengaruh Lingkungan Kamtibmas Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan  Landono: Berdasarkan hasil penelitan secara parsial ditemukan bahwa
lingkungan  kamtibmas  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepuasan  masyarakat  di Kecamatan  Landono.  Hasil  temuan  ini  dapat dijelaskan  bahwa  lingkungan  kamtibmas  yang dicerminkan melalui perasaan bebas dari gangguan baik  fisik  maupun  psikhis,  adanya  kepastian  dan bebas  dari  kekhawatiran,  keragu-raguan  dan ketakutan  serta  perasaan  dilindungi  dari  segala macam  bahaya  dan    perasaan  kedamaian  dan ketenteraman  lahiriah  dan  batin  berdampak terhadap kepuasan masyarakat secara signifikan.
Berdasarkan  analisis  deskripsi  variabel lingkungan  kamtibmas  memiliki  dampak  yang cukup  besar    terhadap  kepuasan  masyarakat sehingga  faktor  lingkungan  kamtibmas  menjadi faktor  penting  bagi  aparat  pemerintah  untuk memberikan  perasaan  aman  dan  bebas  dari kekhawatiran  dan  ketakutan  kepada  masyarakat agar  masyarakat  bisa  merasakan  kepuasan  tinggal dalam lingkungan desa Kecamatan Landono. Hasil penilaian  masyarakat  terkait  kualitas  lingkungan kamtibmas sudah dipersepsikan baik oleh masyarakat. Namun beberapa pernyataan masyarakat  yang  masih  dianggap  belum  optimal berkaitan  dengan  lingkungan  kamtibmas  di Kecamatan  Landono  adalah  adanya  kekhawatiran dan  keragu  raguan  terhadap  gangguan  pencurian, kebakaran  dan  beredarnya  narkoba  di  Kecamatan Landono. Meskipun Penilaian masyarakat akan hal ini  sudah  baik,  namun  beberapa  hasil  wawancara dengan  masyarakat  bahwa  ada  kekhawatiran  atas tindakan-tindakan pencurian dan peredaran narkoba yang terindikasi oleh masyarakat terkadang masih terjadi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan pada pembahasan penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Kualitas  layanan  dan  lingkungan  kamtibmas berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepuasan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dimaknai bahwa  semakin  baik  kualitas  layanan  yang dilakukan  aparat  dan  lingkungan  kamtibmas yang  terjaga  maka  kepuasan  masyarakat  akan semakin tinggi.
2. Kualitas  layanan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepuasan  masyarakat.  Hal ini  dapat  dimaknai  bahwa  semakin  baik kualitas  layanan  yang  dilakukan  oleh  aparat maka  kepuasan  masyarakat  akan  semakin tinggi.
3. Lingkungan  kamtibmas  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepuasan  masyarakat. Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  Ketika lingkungan kamtibmas semakin aman kepuasan masyarakat akan semakin tinggi.
38 Darwis, et al. / Pengaruh Kualitas Layanan Dan Lingkungan Kamtibmas Aparat......

## SARAN
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  ini, beberapa  saran  yang  diajukan  kepada  pemerintah khususnya aparat desa sebagai berikut :
1. Perlunya  dilakukan  pengarahan  dan  pelatihan terhadap aparat desa yang memiliki etika buruk serta perbaikan sarana seperti pendinginan serta ketersediaan ruang tunggu masyarakat.
2. Perlunya melakukan pencegahan sejak dini dan mengambil  langkah  –  langkah  konkrit  untuk mengantisipasi  masalah  sosial  masyarakat  di Kecamatan  Landono  sehingga  kekhawatiran dan  ke  ragu-raguan  masyarakat  terhadap keamanan dapat diminimalisir.
3. Aparat  perlu  melakukan  pengawasan  dan mengatasi  para  pegawai  yang  belum  bekerja sesuai  prosedur  dengan  menatapkan  standar kerja yang jelas dan terencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Said  Zainal  (2002)  Kebijakan  Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
Osborne,  David  dan  Plastrik,  Peter.  2000.
MemangkasBirokrasi:
Lima
Strategi
Menuju  Pemerintahan  Wirausaha,  terj.
Abdul Rasyid dan Ramelan,Jakarta: PPM.
Denhardt,  Janet  V  and  Denhardt,  Robert  B.  2003. The  New  Public  Service:  Serving,  not
Steering. New York: M.E. Sharpe. Inc
Dwiyanto,  Agus.  2002.  Reformasi  Birokrasi
Indonesia,  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan.Yogyakarta.
Gaspersz,  Vincent.  1994.  Sistem  Informasi Manajemen. Bandung: Armico
Husein, Umar, 2008, Metode Penelitian,
Gramedia, Jakarta.
Istianto,  John  Hendra  dan  Tyra,  Maria  Josephine.
2011,  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Layanan
Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Rumah Makan  Ketty  Resto,  Jurnal  Ekonomi  dan
Informasi  Akuntansi  Vol.  1  No.  3 September 2011.
Kartono, Kartini. 1993. Pengantar Ilmu
Pendidikan, Bandung : Mandar Maju
Moenir,  A.S.  1992.  Manajemen  Pelayanan  Umum
di Indonesia. Jakarta:Bumi Aksara.
Morgan,  Colin.  &  Murgatroyd,  Stephen.  1994.
Total  Quality  Management  in  the  Public Sector: an Interactive Perspective .
Buckingham, Open University Press.
Muhammad,  Arni.  2011.  Komunikasi  Organisasi, Jakarta: Bumi Aksara. Nitisemito,  A.S.  1991. Manajemen  Personalia . Jakarta: Ghalia.
Rasyid,  Ryaas.  1997,  Birokrasi  Pemerintahan Politik  Orde  Baru,  Yasrif  Watampone, Jakarta.
Santoso,  Topo  dan  Zulfa,  Eva  Achjani.  2001,
Kriminologi,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada
Supriatna,  Tjahja.  2000.  Strategi  Pembangunan dan Kemiskinan. Rineke Cipta. Jakarta.
Thoha  Miftah.  1998.  Persepsi  Masyarakat.
Yokyakarta. Warella,  Y.  1997.  Administrasi  Negara  dan Kualitas Pelayanan Publik Pidato Pengukuhan  jabatan  Guru  Besar  Madya ilmu  Administrasi  Negara.  Universitas Diponegoro. Semarang. Widodo,  Untung,  2006,  “Analisis  Pengaruh  Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap  Kinerja  Bawahan  (Studi  Empiris pada  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Kota Semarang), Fokus Ekonomi, 1(2): 92-108.
Zeithaml,  A., Parasuraman, V.  A. and Berry,  L  L. 1985. “Problems and Strategies in Services Marketing”.  Jurnal  of  Marketing  Vol.  49. (Spring)