## “Opini Masyarakat Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kota Medan”
Oleh : Mega Ulva Sari Sihombing S.Sos, M.Si

## Abstrak
Isi  siaran/content  yang  ditayangkan  oleh  lembaga  penyiaran  di  Indonesia  masih diwarnai  oleh  berbagai  pelanggaran.Padahal  sudah  ada  peraturan  yang  menjadi  pedoman agar  seluruh  lembaga  penyiaran  menayangkan  siaran  yang  sehat.Pembahasan  dalam penelitian  ini  dititikberatkan  pada  opini  masyarakat  tentang  Pedoman  Perilaku  Penyiaran dan  Standar  Program  Siaran  (P3SPS)  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kesadaran masyarakat  terhadap  aturan  penyiaran  di  Indonesia.  Manusia  adalah  objek  dari  ilmu komunikasi.  Sedangkan  media  massa  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  saluran  yang digunakan  dalam  menyampaikan  informasi.Berbagai  materi  disiarkan  mulai  dari berita,hiburan,olahraga  sampai  tentang  gaya  hidup.Media  televisi  dan  radio  sebagai lembaga penyiaran harus memiliki program yang menarik agar media mereka terus ditonton atau  didengar  khalayak.Program  siaran  ternyata  banyak  melanggar  aturan  yang  sudah ditetapkan.
Penelitian ini berjudul “Opini Masyarakat Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar  Program  Siaran  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  di  Kota Medan”.Penelitian  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  analisa  data berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  yang  diperoleh  dilapangan  secara konsisten  dan  diekstraksi  menjadi  sebuah  kesimpulan.  Tempat  penelitian  adalah  kantor Sekretariat  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Utara  di  Jalan  Adinegoro  No  7 Medan,sejak tanggal 01 Maret s/d 25 Mei 2016.

## Pendahuluan
Era  globalisasi  saat  ini  membuka peluang  besar  bagi  media  massa  untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Setiap hari masyarakat membutuhkan  informasi  yang  cepat  dan akurat, agar masyarakat itu tidak ketinggalan informasi. Perkembangan media massa terhadap penyediaan informasi  dapat  juga  dirasakan  meskipun kejadian  yang  terjadi  itu  berada  dibelahan bumi lain yang jaraknya sangat jauh, dapat dengan  cepat  diketahui  oleh  masyarakat yang  ada  dibelahan  bumi  lain,  semua  itu karena  didukung  oleh  kemajuan  ilmu teknologi informatika dan komunikasi.
Manusia  adalah  objek  dari  ilmu komunikasi.  Sedangkan  media  massa adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak saluran yang digunakan dalam menyampaikan  informasi.  Seperti  Koran, Majalah,  Televisi,  Radio,  Internet  dan lainnya.  Berbagai  materi  disiarkan  mulai dari  berita,  hiburan,  olahraga  sampai
tentang  gaya  hidup.  Dari  sejumlah  media tersebut,  media  televisi  dan  radio  sebagai lembaga penyiaran harus memiliki program  yang menarik agar media mereka terus ditonton atau didengar khalayak.
Saat ini,Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera  Utara,  secara  nasional  ada  16 Chanel  Televisi  yang  bisa  ditonton  gratis diluar dari televisi kabel berbayar sedangkan  untuk  radio,  di  Kota  Medan tercatat ada lebih 42 stasiun radio dan 170- an  stasiun  radio  se-Sumut.  Pengelola televisi  dan  radio  haruslah  memiliki program siaran sehingga bisa menarik hati para  pendengar  atau  penonton  televisi. Semakin  banyak  pendengar  radio  atau penonton televisi, berpengaruh bagi pendapatan  media  tersebut  yaitu  iklan. Tetapi,  persaingan  dalam  industrialisasi media  terkadang  mengabaikan  berbagai norma dan etika dalam penyiaran. Berdasarkan  pengakuan  Ketua  Komisi Penyiaran  Indonesia  Sumut  Abdul  Haris
Nasution  (wawancara  tanggal  11  April 2016),  sampai  saat  ini  masih  terdapat beberapa lembaga penyiaran yang melakukan  pelanggaran  terkait  materi siaran yang disajikan. Misalnya menyajikan  kekerasan,  kata-kata  makian, materi  pornografi  bahkan  kasus  hukum yang melibatkan anak kecil juga terekspos secara jelas di televisi. Kesalahan lain media  penyiaran yaitu  menyajikan pesan  kekerasan  di  dalam program yang disiarkan  tanpa  memikirkan usia  individu yang  menontonnya.  Telah  terjadi  banyak kasus  yang  menyeret  nama  media sebagai pelaku tindak kekerasan berbagai golongan masyararakat. Nilai-nilai itu dapat mempengaruhi  tanpa  sadar  masyarakat yang menontonnya.

## Permasalahan
Selama tahun 2014 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut  sudah  tujuh(7)  kali  mengeluarkan teguran
administratif kepada 6(enam)stasiun  TV  nasional,  dengan  latar belakang  permasalahan  yang  bervariasi. Sementara  di  tahun  2015,  KPID  Sumatera Utara  menemukan  empat  belas(14)  kasus pelanggaran  isi  siaran  televisi  yang ditayangkan ke masyarakat. Adapun ditahun  2017  sampai  pada  pertengahan Januari,KPID Sumatera utara
mengeluarkan  surat  teguran  administratif kepada  enam(6)stasiun  tv  nasional  karena melakukan pelanggaran
dalam penyiarannya.(Data
Laporan Pertanggungjawaban  KPID  Sumut  Tahun 2016).  Dari  semua  kasus  tersebut,  ada beberapa  kasus  yang  telah  diselesaikan sehingga  tidak diizinkan untuk siaran lagi. Sedangkan  untuk  kasus  yang  lain  masih dalam  proses  pemeriksaan,  karena  banyak tahap yang harus dilalui. Adapun beberapa pelanggaran  yang ditemukan KPID Sumut diantaranya berupa tayangan iklan, sinetron,  talkshow  dan  lainnya.  Sejauh  ini KPID  Sumut  telah  melaporkannya  ke Komisi  Penyiaran  Indonesi  (KPI)  Pusat untuk ditindak lanjuti.
Penyiaran yang buruk pastilah memiliki  efek  bagi  yang  menonton  siaran tersebut.  Karena  mampu  mengubah  cara pandang  atapun  perilaku  seseorang,  jika tidak dibarengi kemampuan berpikir kritis. Jika  hal  itu  dibiarkan,  jelas  akan berdampak  buruk  bagi  perkembangan psikologis  konsumen  televisi  maupun radio yang dampaknya juga akan merugikan
seluruh masyarakat. Contohnya, perilaku balas dendam dengan kekerasan akan mudah ditiru oleh penonton  kategori  anak-anak  atau  remaja, jika  sehari-sehari  tontonan  di  televisi selalu menayangkan aksi kekerasan.
Tidak  bisa  dipungkiri,  berkat  media penyiaran,  budaya  baru  telah  terbentuk dan masyarakat telah  berubah  karenanya. Mengatasi keseimbangan antara tugas membimbing  masyarakat  lewat  program- program yang disuguhkan kepada masyarakat dan pemenuhan tugas sebagai alat  produksi  ekonomi,lembaga penyiaran  pun  membangun  image  sebagai kebutuhan  masyarakat  dan  juga  pencapai kebutuhan ekonomi baginya.
Yang
menjadi masalah yaitu sikap dari
masyarakat  yang  tidak  menunjukkan adanya  perlawanan  atas  bentuk  program yang ditawarkan oleh media .
Dengan banyaknya pelanggaran yang  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran, sehingga media perlu membawa etika untuk  menghindarkan  dampak  buruk  bagi masyarakat  dengan  mengurangi  adanya penyalahgunaan  dari  dampak  negative media   itu  sendiri.  Sesuai  dengan  Undang Undang  Nomor  32  tahun  2002  tentang Penyiaran,  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI) hadir untuk membatasi konten siaran lembaga  penyiaran.  Tetapi  seperti  macan ompong,  KPI  kerap  berteriak  bahwa pelanggaran telah dilakukan sebuah media tertentu, tidak ada yang peduli. Pelanggaran demi pelanggaran masih terus terjadi. Padahal jika benar dan terbukti ada pelanggaran, hukuman yang akan diberikan bisa 5 tahun penjara dan denda.
Data terbaru dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Sumut,  untuk  bulan  Januari  2017    saja sudah  ada    pelanggaran  penyiaran  yang dilakukan  oleh  televisi  nasional  Trans  7 dan  RCTI  dengan  2  kali  surat  teguran. KPID  Sumut  juga  sudah  melayangkan surat teguran, lagi-lagi itu tidak memberikan  efek  jera  bagi  pengelola media tersebut.(Laporan
Rekap
Monitoring  Isi  siaran  bulan  Januari  2017 KPID Sumut). Tentu saja kondisi ini tidak bisa  dibiarkan,  harus  ada  filter  dari manusia  sebagai  objek  komunikasi.  Siapa lagi  yang  peduli  kalau  tidak  diri  kita sendiri.  Pengguna  media  mau  tidak  mau harus  bisa  menganalisis  pesan  yang disampaikan  media  massa  secara  nasional maupun lokal. Untuk masyarakat Sumatera Utara,  jika  ada   rasa  kekuatiran  dan kepedulian  masyarakat  terkait  isi  siaran yang  disajikan  oleh  lembaga  penyiaran baik itu iklan, film, cuplikan video, kartun dan sebagainya yang tidak berkenan dihati masyarakat dapat diadukan secara langsung kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  Sumatera Utara.

## Tujuan Penelitian
1) Untuk  mengetahui  opini  masyarakat terhadap Program Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program
Siaran di kota Medan.
2)
Untuk mengetahui klasifikasi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh lembaga penyiaran.
3) Untuk  mengetahui  tentang  batasan perilaku  penyelenggaran  penyiaran dan pengawasan  penyiaran nasional.

## Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  penelitian  yang  bersifat praktis adalah sebagai berikut : 1. Hasil penelitian dapat menjadi masukan (input) bagi lembaga penyiaran dalam menyiarkan program-program  siaran  yang  baik dan  layak  tonton  sesuasi  Standar Program Siaran (SPS).
2. Menjadi  masukan  bagi  masyarakat kota  Medan  untuk  turut  serta berpartisipasi  dalam  pengawasan
penyiaran sesuai standar yang berlaku.
Sedangkan manfaat penelitian yang bersifat teoritis adalah : 1. Hasil  penelitian  diharapkan  dapat memperkaya khasanah pengembangan ilmu komunikasi umumnya termasuk tentang pengawasan content siaran di lembaga penyiaran.
2. Dapat menjadi masukan bagi lembaga  penyiaran  untuk  menjadi lembaga  yang  taat  aturan  dalam penerapan kebijakan perusahaan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  dekriptif  kualitatif.  Menurut Maman  (2002;  3)  penelitian  deskriptif berusaha  menggambarkan  suatu  gejala sosial.  Dengan  kata  lain  penelitian  ini bertujuan  untuk  menggambarkan  sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.  Sedangkan  metode  kualitatif  ini memberikan  informasi  yang  mutakhir sehingga  bermanfaat  bagi  perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Husein Umar, 1999:81).
Penelitian deskriptif kualitatif termasuk  salah  satu  jenis  penelitian kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif ini  bertujuan  untuk  mengangkat  fakta, keadaan, variabel, dan fenomena- fenomena  yang  terjadi  ketika  penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya.  Penelitian  deskriptif  kualitatif menuturkan  dan  menafsirkan  data  yang berkenaan  dengan  situasi  yang  terjadi, sikap  dan  pandangan  yang  menggejala  di dalam masyarakat, hubungan antar variabel,  pertentangan  dua  kondisi  atau lebih,  pengaruh  terhadap  suatu  kondisi, perbedaan antar fakta, dan lain-lain.
Bogdan  dan  Taylor,  mengatakan bahwa  “Metode  kualitatif  merupakan prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  atau  perilaku
yang  diamati.  Pendekatannya  diarahkan pada  latar  dan  individu  secara  holistik (utuh)” (dalam Moleng, 2002:3).
Kirk  dan  Miller  (1986:9,  dalam Moleng  2002:  3)  mendefinisikan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental  bergantung  pada  pengamatan pada  manusia  dalam  kawasannya  sendiri dan  berhubungan  dengan  orang-orang tersebut  dalam  bahasannya  dan  dalam peristilahannya.
Dikaitkan  dengan  penelitian  ini, berdasarkan  asumsi  tersebut  bahwa  opini masyarakat terhadap pelanggaran isi siaran dapat  mewakili  partisipasi  masyarakat dalam  memahami  Pedoman  Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran Komisi Penyiaran Indonesia.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID)  Sumatera  Utara,  Jalan  Adinegoro No. 7 Medan.

## Subjek dan Objek Penelitian
Yang  dimaksud  dengan  subjek  data dalam  penelitian  adalah  subjek  dari  mana data dapat  diperoleh. Subjek penelitian ini adalah  Komisioner  Komisi  Penyiaran Indonesia  sedangkan  Objek  Penelitian adalah Opini Masyarakat tentang Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran Tahun 2012.
Informan Key Sesuai dengan kata yang digunakan,  informan  adalah  orang  yang memiliki  informasi  tentang  subyek  yang ingin diketahui oleh peneliti. Secara teknis, informan adalah orang yang dapat memberikan  penjelasan  yang  kaya  warna, detail, dan komprehensif menyangkut apa, siapa,  dimana,  kapan,  bagaimana  dan mengapa,  misalnya,  satu  peristiwa  terjadi atau justru tidak terjadi.
Yang  menjadi  informan  dalam penelitian  ini  adalah  orang  yang  pernah melaporkan  adanya  pelanggaran  dalam penyiaran  dan  yang  bekerja  di  lembaga penyiaran. Sampling rujukan berantai atau
bola salju/snowball (Bienarcki dan
Waldorf, 1981) dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik pengambilan  sampel  bola  salju  (snowball sampling)  dalam  kondisi  ketika  mereka tidak  bisa  menginformasikan  informan- informan  yang  bermanfaat  bagi  risetnya, atau  saat  informannya  tidak  mudah diakses,  atau  ketika  anonimitas  (keadaan tanpa  nama)  menjadi  syarat  penelitian (Metode  Riset  Kualitatif  -  Halaman  251  - Google Books).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisa data dalam penelitian menggunakan metode deskriptif
kualitatif,dimana penelitian langsung mengadakan wawancara terhadap 7 komisioner KPID Sumut dan bergulir ke  - 20  orang  masyarakat  yang  tergabung dalam forum  masyarakat peduli penyiaran sebagai responden.
Opini  Masyarakat  Tentang  Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran yang ada  sekarang. Televisi  dan  radio  adalah  lembaga penyiaran  yang  menggunakan  frekwensi sebagai  ranah  publik.  Sehingga  ada  hak public  yang  harus  dipenuhi  oleh  para penyelenggara  siaran  televisi  dan  radio. Dimana hak-hak publik tersebut diantaranya  adalah  hak  untuk  mendapat tayangan  informasi  yang  sehat  dan  hak atas tayangan yang mendidik dan mencerdaskan.Kesimpulan  dari  jawaban- jawaban  informan  yaitu  Abdul  Haris Nasution,  Rahmat  dan  Isfan  Dahriyan terhadap  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan Standar  Program  Siaran  adalah  sangat positif  dan  sudah  cukup  baik  serta  efisien dalam  mengatur  seluruh  program  siaran pada  lembaga  penyiaran.Dengan  adanya pedoman  tersebut  dapat  menjadi  patokan dan pedoman bagi seluruh dunia penyiaran di  Indonesia.Sehingga  dengan  adanya Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Program  Siaran  yang  baku  bagi  lembaga penyiaran  dapat  menghasilkan  isi  siaran yang  sehat  dan  cerdas.Sayangnya,masih
ada  kelemahan  dalam  penerapannya  yaitu belum  maksimal  karena  masih  ditemukan banyak program siaran yang tidak mendidik.  Untuk  itulah  masih  diperlukan perbaikan,terutama dalam terobosan hukuman  atau  sanksi  kepada  lembaga penyiaran.
Opini  Masyarakat  Tentang  Klasifikasi Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.
Bahasa dalam Program Siaran (berita, talkshow, dialog,sinetron dll)
Di  dalam  Bab  III  Pasal  5  Pedoman Perilaku  Penyiaran  adalah  dasar  bagi penyusunan  Standar  Program  Siaran  yang berkaitan  diantaranya  dengan  nilai-nilai kesukuan,agama,ras dan antar golongan,nilai  dan  norma  kesopanan  dan kesusilaan  ,etika  profesi  termasuk  juga penggunaan bahasa. Bahkan pada peraturan  yang  lebih  tinggi  yaitu  Undang- undang  nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran,di  Bab  IV  Pasal  37  tentang Bahasa Siaran menyebutkan bahasa pengantar  utama  dalam  penyelenggaraan program  siaran  harus  Bahasa  Indonesia yang  baik  dan  benar.  Akan  tetapi,pada berbagai  tayangan  siaran  yang  ada  di televisi bahkan radio,banyak menggunakan bahasa  campuran  antara  bahasa  Indonesia dengan  bahasa  daerah  atau  bahasa  “alay “.Fenomena sosial semacam ini yang pada akhirnya  kalau  tidak  ditertibkan  akan mengacak-acak  adat  dan  budaya  bangsa secara  keseluruhan  dan  pada  akhirnya negeri  ini  akan  kehilangan  identitas  dan jati  dirinya.  Apalagi  ada  kecenderungan bahasa Indonesia akan terdegradasi dengan kehadiran bahasan gaul yang kini dilegitimasi  oleh  semua  stasiun  televisi swasta nasional.
Menurut  pendapat  informan  Eddy Sormin,Mutia  Atika  dan  Parulian,selama ini untuk progam siaran formal (berita,dialog) masih dalam tahap penggunaan bahasa  yang baik,tetapi untuk program hiburan ditemukan banyak menggunakan  gaya  bahasa  yang  tidak patut  misalnya  ceplas  ceplos,  latah,  gaya
bicara  meniru  banci  yang  semata  hanya utuk  memberi  kesan  lucu.  Padahal  ada ketentuan dalam Pedoman Perilaku
Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia  yang  baik  dan  benar.  Agar kesalahan pengunaan bahasa dalam berbagai  program  siaran  televisi  ini  tidak berlarut-larut,maka  dibutuhkan  komitmen seluruh pihak mulai dari pemilik media,penyelenggara
siaran,pengawas lembaga  siaran  dan  masyarakat  untuk sama-sama  mengembalikan  peran  televisi bisa dioptimalkan kearah menumbuhkembangkan kecerdasan masyarakat dengan mengutamakan penayangan  siaran  yang  sehat.  Karena bahasa  mencerminkan  bangsa.  Informan menilai  penggunaan  bahasa  yang  baik dalam seluruh content siaran sangat positif membangun  kesadaran  untuk  menjaga bahasa  Indonesia  dari  gempuran  bahasa “alay”.

## Pornografi dan Erotisme Dalam Berbagai Tayangan
Pengaturan  tentang  pornografi  dan erotisme  dalam  program  siaran  masuk dalam  Bab  XII  pasal  16  di  Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran  Tahun  2012.  Jelas  tertulis  dalam pasal  tersebut  bahwa  lembaga  penyiaran wajib  tunduk  pada  ketentuan  pelarangan dan/atau  pembatasan  program siaran bermuatan  seksual.Tetapi  faktanya,dalam berbagai  tayangan  di  televisi  khususnya sinetron,drama  lepas,variety  show,dialog dan banyak lagi,nuansa eksploitasi tubuh,erotisme  dan  pornografi  tengah booming. Masalah  seksualitas,erotika  dan pornografi  sampai  sekarang  tetap  menarik perhatian  dan  menjadi  perbincangan  oleh banyak kalangan.Pornografi memang sering  dipersepsikan  dengan  cara  yang beragam.Interpretasi pornografi diberi batasan  yang  berbeda-beda.Orang  bebas mengartikan  pornografi  dengan  cara  yang tidak  sama.Ada  pihak  yang  memandang pornografi  sebagai  seks(berupa  tampilan gambar,aksi maupun teks),namun ada juga pihak yang memandang pornografi sebagai
seni/art(berupa cara berbusana,gerakan,mimic,gaya,cara  bicara atau teks yang menyertai suatu tampilan).
Kini,layar  televisi  kita  setiap  hari selalu  dipenuhi  tayangan-tayangan  yang berbau  dan  berjiwa  porno,baik  dalam bentuk hiburan,music,film,sinetron maupun iklan.Dengan alasan sesuai dengan  selera  masyarakat.Masih  ingat dengan  goyang  ngebornya  Inul  ?  Goyang ngebornya itu telah menimbulkan inspirasi bagi  penyanyi  yang  lain  sehingga  lahirlah yang namanya goyang patah-patah,goyang itik,dan bermacam-macam goyang erotis.
Menurut  pendapat  para  informan Jonris  Purba,Belinda  dan  Ismail  Haska ,tayangan apapun yang bernuansa pornografi  sebaiknya  dilarang.  Karena tidak bermanfaat dan mengarahkan pemirsa  kepada  hal-hal  yang  buruk,dapat merusak  moral  dan  karakter  generasi bangsa.  Mulai  dari  materi  siaran,sampai pembawa  acara  juga  diminta  untuk mengedepankan  cara  berbusana  yang sopan.  Saat  ini  media  televisi  telah dikepung  oleh  banyaknya  pembawa  acara baik dalam acara infotainment dan sinetron yang  menggunakan  pakaian  dan  gerakan yang  tidak  sopan  bahkan  mengarah  ke pornografi  dan  porno  aksi.  Content  siaran apapun  yang  ada  ditelevisi  maupun  radio yang mengandung unsur pornografi seharusnya  menurut  informan  dihapuskan. Adanya  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan Standar  Program  Siaran  (P3SPS)  menjadi penilaian  yang  positif  untuk  mewujudkan siaran sehat.
Opini  Masyarakat  Tentang  Batasan Perilaku  Penyelenggaraan  Penyiaran dan Pengawasan Penyiaran Nasional
Perkembangan  industri  televisi  dan radio  di  seluruh  Indonesia  membuat tingkat  kreatifitas  dan  persaingan  antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga  program  siaran  menjadi  tolok ukur keberhasilan untuk meraih keuntungan.  Tingkat  persaingan  antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan  program  siaran  yang  tidak
sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  dan diyakini  oleh  masyarakat.  Persaingan  ini menyebabkan lembaga penyiaran mengabaikan peraturan yang harus dipedomani. Seharusnya pelanggaran tersebut  tidak  boleh  terjadi,sebab  media massa  merupakan  ranah  konsumsi  public. Sehingga  konten  dan  isi  siarannya  wajib memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan tidak  memiliki  celah  yang  bisa  merusak nilai-nilai  yang  sudah  tertanam  pada masyarakat seperti norma kesusilaan,kesopanan dsb.
Banyak  kritik,teguran,dan  bahkan sanksi  yang  diberikan  Komisi  Penyiaran Indonesia  (KPI)  kepada  televisi  swasta karena  program tayangan  melanggar Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Program  Siaran  rupanya  tidak  banyak mengubah  perilaku  mereka.Progam  siaran yang  isinya  tidak  mendidik  dan  tidak menyehatkan  serta  berselera  rendah  atau murahan  yang  ditandai  dengan  banyaknya tayangan  yang  bersisi  kekerasan  (sadis), mistis,  pornografi,gossip,dan  hedonisme masih  tetap  tetap  mendominasi  layar  kaca televisi  swasta.  Seolah  kritik,teguran,dan sanksi  tersebut  dianggap  angin  lalu  oleh para  pengelola  televisi.Sehingga  hal  ini semakin menegaskan bahwa televisi (swasta) sebagai kotak ajaib yang berbahaya.Setidaknya  bagi  kaum  rentan yaitu anak-anak dan remaja.
Hasil  wawancara  dengan    informan Syafaruddin  Pohan,Mulia  Sitompul,dan Duma  Afrida  menyatakan  ada  berbagai indikator/faktor yang menyebabkan pelanggaran  siaran    masih  terus  terjadi, diantaranya  karena  kurangnya  kesadaran media  massa  dalam  menaati  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran  dan    Undang  Undang  nomor  32 tahun  2002  tentang  penyiaran.  Penjelasan rinci  dari  informan  tentang  kurangnya kesadaran lembaga penyiaran untuk peduli penyiaran yang sehat adalah rasa terpanggil para pemilik lembaga penyiaran untuk  mempedomani  Pedoman  Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran yang  tidak  ada.  Apalagi  ternyata  sanksi
atas  pelanggaran  penyiaran  tidak  tegas sehingga mengesankan peraturan itu hanya formalitas.
Untuk itu seharusnya perlu dilakukan  lagi  pembinaan  pada  media media  massa  termasuk  mengintensifkan sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Progam Siaran. Sosialisasi yang rutin akan memberikan pemahaman lebih pada masyarakat  untuk  lebih  kritis  dalam memilih  siaran  yang  sehat  bagi  diri  dan keluarganya.
Berdasarkan Undang-undang no 32 tahun  2002  tentang  Penyiaran  sebenarnya peluang untuk mempidanakan atau memperdatakan  pengelola  televisi  yang merugikan masyarakat,kelompok/organisasi/badan ataupun  individu  itu  terbuka  sangat lebar.Peluang  itu  dibuka  melalui  pasal  36 ayat  3,  ayat  5,  dan  ayat  6  Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bunyinya:  isi  siaran  wajib  memberikan perlindungan  dan  pemberdayaan  kepada anak-anak  dan  remaja  (ayat  3).  Dan  atas pelanggaran pasal 36 ayat 5 bisa diberikan sanksi  pidana  setinggi-tingginya  dipenjara 2  tahun  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp 10 Miliar (pasal 37 butir d).
Tetapi  untuk  mempidanakan  atau memperdatakan  pengelola  televisi  yang merugikan masyarakat,kelompok/organisasi/badan ataupun  individu itu  harus  melalui berbagai  tahapan  terlebih  dahulu.  Komisi Penyiaran  Indonesia (KPI) tidak bisa serta merta mengadopsi pasal dalam UU Nomor 32  tentang  Penyiaran  untuk  menjatuhkan sanksi  bagi  lembaga  penyiaran  yang melakukan pelanggaran. KPI harus merujuk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan  Standar  Progam  Siaran  (P3SPS) terlebih  dahulu.Seperti  yang  tertuang dalam bab 31 P3SPS pasal 79 ayat 1,2 dan 3 tentang sanksi adminstratif. Sampai pada pasal  89  tentang  penjatuhan  sanksi administratif,terdapat  permasalahan  dalam pelaksanaan  peraturan  yaitu  jarak  antara waktu kejadian pelanggaran yang
dilakukan  lembaga  penyiaran  dengan waktu  jatuhnya  sanksi,jarak  waktu  antara penjatuhan  sanksi  satu  dengan  yang lainnya,serta  masa  berlaku  sanksi.Ini memperpanjang prosedur
dalam pemberian sanksi. Dengan  adanya  berbagai  kelemahan dalam penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Progam  Siaran maka  hasil  wawancara  dengan  informan menyimpulkan  pendapat  bahwa  perlu dilakukan  revisi  terhadap  UU  Penyiaran No  32  Tahun  2002  tersebut.  Revisi  perlu dilakukan  terutama  mengenai  penguatan sanksi  dan  peran  masyarakat  dalam mengawasi penyiaran. Harapannnya dengan  revisi  UU  No.  32  tahun  2002 tentang  penyiaran,    semua  lembaga penyiaran  terbebas  dari  intervensi  politik dan  legitimasi  kukuatan  hukum  yang tegas.
Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Perilaku Penyiaran. Secara umum,Pedoman Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran (P3SPS)  diterbitkan  didasarkan  pada kewajiban  negara  dalam  melindungi  hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat,akurat dan bertanggungjawab,dan hiburan yang sehat.
Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga  yang  menerbitkan  peraturan tersebut  harus  terus  melakukan  sosialisasi sehingga  masyarakat  bisa  paham  akan siaran atau acara yang baik dan sehat.Siaran yang sehat adalah siaran yang mampu memperkokoh integritas nasional,terbinanya  watak  dan  jati  diri bangsa yang beriman
dan bertakwa,mencerdaskan kehidupan
bangsa,memajukan  kesejahteraan  umum dalam  rangka  membangun  masyarakat yang mandiri,demokratis,adil dan sejahtera.
Sekarang  televisi  telah  menjadi kekuatan baru yang sulit dikontrol,baik itu oleh  pemerintah  maupun  lembaga  yang diberi  wewenang  untuk  itu,yakni  Komisi
Penyiaran  Indonesia(KPI).Sehingga  fungsi lembaga  penyiaran  dalam  hal  mendidik masyarakat  dan  memberdayakan  kaum rentan seperti anak-anak dan remaja masih sangat kurang. Hal ini semakin menegaskan bahwah public harus berpartisipasi  aktif  untuk  mengawasi  dan mendorong  agar  sisi  siaran  lebih  baik. Oleh  karena  itu  penguatan  kelembagaan KPI  sebagai  wakil  public  yang  mengatur penyiaran  harus  ditingkatkan.Begitu  pula dengan  penguatan  masyarakat  agar  ebih melek media wajib dilalukan.
Menurut  pendapat  dari  informan Jenny,Iwan dan Juli,sosialisasi akan Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Progam Siaran 2012 sudah sering dilakukan  baik  secara  perorangan  maupun secara kelembagaan tapi masyarakat kurang  begitu  antusias  dengan  sosialisasi tersebut.  Bahkan  peraturan  itu  sudah disosialisasikan  ke  seluruh  masyarakat khususnya  di  Sumut.  Tetapi  kegiatan sosialisasi  harus  lebih  ditingkatkan  dan dilaksanakan  sehingga  dapat  memberikan pemahaman  lebih  peduli  penyiaran  dan melek  media  kepada  lapisan  masyarakat. Sosialisasi  Pedoman  Perilaku  Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia  daerah  Sumut  juga  disarankan harus  memiliki  skala  prioritas  seperti melakukan  sosialisasi  kepada  seluruh lembaga  penyiaran,kelompok  masyarakat, kalangan  media  massa,dan  lembaga- lembaga pemerintah. Bahkan ada beberapa informan  mengatakan  sosialiasi  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran  (P3SPS)  tahun  2012  ini  masih dirasakan sangat minim padahal masyarakat  sangat  berkepentingan  dalam dunia penyiaran.
Melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Harus Diberikan Sanksi Tegas. Dalam
Pedoman Perilaku
Penyiaran  dan  Standar  Progam  Siaran tahun  2012  berisi  beragam  pasal  larangan penayangan program acara yang
melecehkan kelompok masyarakat tertentu,sebut saja yang mengalami penyimpangan  seperti  waria,  banci,  laki- laki  yang  keperempuanan,dan  perempuan yang  kelaki-lakian.Tetapi  meski  ada  pasal pelarangan tentang melecehkan itu,ironisnya  ragam  pelanggaran  itu  tak semua  ditangani  oleh  Komisi  Penyiaran Indonesia selaku lembaga pengawasnya.Fenomena  itu  setiap  hari masih  bisa  dinikmati  dalam  tayangan hampir  semua  stasiun  televisi  kecuali Metro  Tv  dan  Tv  One.Beberapa  hadir sebagai  program  tayangan  sinetron  lepas atau  serial,tetapi  ada  juga  yang  tampil sebagai  variety  show  dan  beraneka program  komedi  situasi.  Program  dengan karakter yang melecehkan itu mengeksplorasi  liak-liuk  gerakan  tubuh bak  pelaku striptease .Selain  itu  karakter banci kerap melontarkan kata-kata kasar,melecehkan  lawan  main,berperilaku menyerang fisik lawan main secara kurang ajar,serta  banyak  perilaku  lain  yang melanggar aturan agama serta etika.
Banyak  orangtua  menyayangkan fenomena  acara  yang  kurang  baik  seperti yang  dibawakan  dengan  gaya  banci  dan kasar.  Jika  tayangan  seperti  ini  terus ditonton  anak-anak,maka  bisa  berdampak bagi  psikologis  anak.Tayangan  itu  bisa membentuk karakter anak-anak dan remaja.
Menurut  pendapat  dari  informan Ratna,Anes  dan  Muslih,selama  ini  Komisi Penyiaran  Indonesia  hanya  memberikan sanksi  teguran  tertulis  bagi  lembaga penyiaran  dan  meminta  menghentikan sebuah  program  acara  nampaknya  tidak memberikan  efek  jera  bagi  pemilik  media maupuan  pembawa  acara.  Seharusnya diberlakukan  saja  sanksi  yang  tegas  dan jelas  seperti  diberikan  sanksi  pidana maupun perdata.
Langkah  awal  hendaknya  diberi sanksi  pemberhentian  siaran  saja  bagi lembaga  penyiaran  yang  melanggar  atau membayar denda.Memang yang diharapkan  sanksi  pidana  diberikan  pada lembaga  penyiaran  (institusi)  dan  bukan
kepada  pekerja  media  karena  subjek hukum  penyiaran  itu  adalah  badan  hukum bukan  “Personen  Rechtg”.Karena  subjek hukum penyiaran adalah lembaga penyiaran  yang  memiliki  badan  hukum. Tetapi  yang  diharapkan  ke  depannya adalah  selain  ada  sanksi  tegas  bagi lembaga  penyiaran  perlu  juga  diberikan sanksi bagi bagi host/ pembawa acara yang melanggar  dan  melecehkan  kelompokan tertentu  dengan  perkataan  ataupun  cara berpakaian dengan cara tidak diperbolehkan  menjadi  pembawa  acara dalam  kurun  waktu  tertentu.Sanksi  tegas bagi  sebuah  pelanggaran  adalah  hal  yang positif menurut para informan.
Fakta  Integritas  Perlu  Dilakukan  Bagi Pemilik Media Untuk Menjamin

## Konsistensi Siaran Sehat.
Masih  ingat  kasus  tayangan  salah satu  televisi  swasta Smackdown ?  Itu menunjukkan terlambatnya dilakukan literasi  media,karena  acara  yang  disebut merupakan  hiburan  dan  fiksional  akhirnya menimbulkan banyak korban pada penonton anak-anak. Anak-anak menjadikan acara smackdown untuk melumpuhkan lawan atau teman bermainnya.  Ketika  era  reformasi  dimana media massa menikmati kebebasannya dan tidak lagi menjadi corong bagi penguasa,akan  tetapi  tidak  berarti  dengan serta  merta  media  massa,terutama  televisi bebas  dari  kontrol  pihak  tertentu,ibarat keluar  dari  mulut  buaya  masuk  ke  mulut singa,begitulah  kira-kira  penggambaran dari  kondisi  media  massa  saat  ini.Meski tidak  lagi  menjadi  corong  penguasa  akan tetapi media massa tidak pernah lepas dari intervensi  sang  pemilik  modal  yang dikuasai  oleh  segelintir  orang  yang  nota bene memiliki beragam kepentingan seperti  kepentingan  ekonomi,politik  dan ideologi tertentu.
Karenanya  ketika  berbicara  tentang media  massa  dalam  hal  ini  media penyiaran  televisi  maka  kita  akan  dapat menarik  garis  besar  kepemilikan  yang berpusat  pada  segelintir  orang.Dalam  hal
ini  Trans7  dan  Trans  Tv  berada  pada payung bisnis yang sama yakni Trans Corp yang dikuasai oleh Chairul Tanjung,Global TV,RCTI  dan  MNC  TV  tergabung  dalam Group MNC dan bertindak selaku pemilik adalah  Harry  Tanoesoedibyo,TVone  dan Antv  bernaung  dibawah  bendera  Bakrie Group  dengan  Boss  utama  Abu  Rizal Bakrie,Metro  TV  dengan  pimpinannya Surya  Paloh  serta  SCTV  yang  kini bergabung  dengan  Indosiar.  Nama-nama pemilik    media  yang  disebutkan  diatas merupakan  orang-orang  yang  membangun kerajaan  bisnisnya  dengan  berupaya  dekat dengan kekuasaan dan beberapa diantaranya ada yang duduk sebagai orang penting  di  pemerintahan  serta  ada  pula yang merupakan tokoh penting pada partai yang  sekian  lam  berkuasa  di  republik ini.Tidak  menutup  kemungkinan  mereka membangun  media  untuk  memuluskan kepentingannya dalam hal perpolitikan dan penyebaran  ideology  tertentu  melalui media.Hal  ini  dapat  dilihat  dari  wajah media yang mereka bentuk,dimana saat ini banyak media yang mengawal kepentingan penguasa.Tentu  saja  konglomerasi  media ini  sangat  tidak  sehat  dalam  iklim berdemokrasi dan perpolitikan bangsa,mengingat  pengaruh  media  yang begitu kuat terhadap kognitif khalayak.
Mengacu  pada  Jurgen  Habermas menyatakan  media  massa  sesungguhnya adalah  sebuah Publik  Sphere yang semestinya  dijaga  dari  berbagai  pengaruh dan kepentingan,dalam artian media selayaknya  menjadi The  Market  Place  Of Ideas , tempat penawaran berbagai gagasansebagaimana setiap konsep pasar,yang mana hanya ide terbaik  sajalah yang  pantas  dijual  dan  ditawarkan.Salah satu  bentuk  konglomerasi  media  adalah terpusatnya kepemilikan media massa oleh para penguasa modal.Fenomena itu dinilai berimplikasi  terhadap  obyektifitas  media dalam menyampaikan muatan- muatannya.Konglomerasi media menjadikan  orientasi  media  cenderung  ke arah industry,bukan
fungsi sesungguhnya.Akibatnya media lebih
mengutaman tayangan informasi-informasi yang  menarik  saja  ketimbang  yang penting.
Pendapat  dari  informan  seperti Maya, Komariyah dan Linda menginginkan agar korporasi media sebaiknya tidak hanya menumpuk capital/keuntungan  melalui  konten  yang diberikannya pada khalayak. Pakta integritas  dengan  pemilik  modal  lembaga penyiaran dipandang perlu agar bangsa ini tidak  mengalami  dekadensi  moral  dan masyarakat  tidak  mengalami  degradasi karakter.  Dengan  adanya  pakta  integritas pemilik  media  diajak  untuk  berkomitmen menjalankan  medianya  tanpa  melihat kepentingan ekonomi perusahaannya semata.
Partisipasi Masyarakat Sangat Dibutuhkan  Untuk  Mewujudkan  Isi Siaran Yang Berkualitas Berdasarkan pengaduan
masyarakat  yang  masuk  ke  Komisi Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera utara,  nampak  jelas  bahwa  masyarakat sudah mulai pro aktif dalam menyampaikan pengaduan/pengawasan terhadap  isi  siaran  dan  atau  pelanggaran program  siaran  oleh  lembaga  penyiaran radio  maupun  televisi.  Berangkat  dari keinginan  untuk  memberikan  kesadaran kepada  masyarakat  dalam  memilah  dan memilih  sajian  siaran  yang  sehat  dan bermartabat serta mendorong agar masyarakat  lebih  kritis  terhadap  siaran yang  kurang  beretika  dan  memberikan dampak
negative,Komisi
Penyiaran Indonesia  Daerah  Sumatera  Utara  (KPID SU) menginginkan dengan berbagai sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiran dan Standar  Progam  Siaran  yang  mereka lakukan,bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan siaran yang berkualitas.Media  sesuai  fungsinya  yakni sebagai  sarana  informasi  yang  layak  dan benar,berfungsi  sebagai  media  pendidikan dan media hiburan yang sehat.
Menurut  opini  para  informan  yang diwawancarai  Arwana,  Supriono  dan
Retno, partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan mewujudkan siaran yang sehat dan bertanggungjawab,tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berhasil. Masyarakat dapat mengadukan dan melaporkan  kepada  KPI/  KPID  terhadap isi  siaran  yang  melanggar  peraturan  dan UU  Penyiaran.  Karena  penikmat  atau penonton siaran adalah masyarakat sehingga  masyarakat  sebagai  pemirsa  bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap  isi  siaran  yang  tayang  kepada lembaga  yang  berwenang  jika  memang menemukan  ada  pelanggaran  dalam  pasal yang  tertuang  pada  Pedoman  Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran Tahun 2012. Partisipasi masyarakat sangat memberikan inspirasi dan masukan.Masukan  dari  masyarakat  akan sangat  membantu  bagi  pemilik  program siaran  mengenai  apa  saja  keinginan masyarakat  terhadap  siaran  sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan program siaran mereka. Pedoman Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran akan  menjadi  sebuah  peraturan  yang efektif  jika  seluruh  lapisan  masyarakat turut  berpartisipasi.  Sesungguhnya  kerja Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi  lembaga  penyiaran  tanpa dukungan dan peran masyarakat tidak bisa berjalan  maksimal.  Partisipasi  masyarakat yang  tinggi  akan  sangat  positif  dalam penerapan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran dan Standar Progam Siaran(P3SPS) Tahun 2013.

## Media  Literasi  atau  Pendidikan  Melek Media Perlu Dilakukan
Dengan  fakta  bahwa  anak-anak  sulit terhindarkan  lagi  dari  berbagai  tayangan televisi,maka  masyarakat  perlu  dan  sangat penting diajak untuk memiliki pengetahuan  terhadap  media  .Literasi media diperlukan akibat semakin gencarnya  terpaan  dari  berbagai  media yang  tidak  di-imbangi  dengan  kecakapan memgkonsumsinya.Literasi media berupaya
untuk memberdayakan
konsumen  ketika  berhadapan  dengan media  dan  membantu  konsumen  agar memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman yang  cukup  tentang  isi  media,sehingga dapat  mengendalikan  pengaruh  media  dan kehidupannya.Literasi media juga dimaknai  sebagai  proses  pembentukan kemampuan  berpikir  kritis  konsumen dalam menghadapi dampak negatif media.Literasi  media  dapat  memberikan penekanan kepada setiap individu konsumen media di masyarakat melakukan kontrol  terhadap  content/isi  media  yang dimungkinkan dapat mempengaruhi budaya  konsumen  sehingga  mampu  untuk memahami,menganalisis,mengakses dan memproduksi
pesan komunikasi massa.Dengan  kata  lain,literasi  media merupakan
bentuk pemberdayaan (empowerment) agar konsumen bisa menggunakan  media  lebih  cerdas,sehat dan aman.
Content media televisi sering dipahami  mampu  merefleksikan  realitas obyektif  di  masyarakat.Padahal  media televisi  terkadang  bukanlah  dunia  realitas yang  ada  disekitar  kita,karena  isi  siaran media  televisi  dikonstruksi  oleh  banyak faktor yang menghasilkan ragam realitas.Artinya konten media televisi tidak dipahami dalam konteks bebas nilai,namun realitas  yang  dikonstruksi  televisi  itu syarat dengan berbagai kepentingan politik keredaksian  atau  pemiliknya.  Pada  era informasi global ini tidak bisa dibayangkan  seandainya  tidak  ada  media. Tetapi  ketika  media  dan  informasinya yang  bebas  dan  vulgar  menggempur masyarakat yang belum
siap menerimanya,implikasinya
banyak menimbulkan masalah baru.Gerakan literasi  media  ini  disatu  sisi  berupaya memberdayakan masyarakat ketika berhadapan dengan media.
Siapapun  mereka  yang  memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman yang  cukup  tentang  media  tentu  tidak bermasalah.Tetapi  bagi  mereka  yang rentan  pemahamannya  terhadap  media tentu  sulit  membedakan  mana  content
media  yang  bermanfaat,dan  mana  yang bermasalah  jika  dikonsumsi  masyarakat tertentu.Pada  titik  itulah  literasi  media hadir  untuk  memberdayakan  kelompok- kelompok  rentan  tersebut.Tidak  seluruh masyakarat  konsumen  media  memiliki pemahaman yang cukup memadai terhadap content  media  yang  sekarang  semakin bebas dan vulgar.Pemberdayaan masyarakat melalui literasi media memiliki konotasi penguatan pemahaman komunitas masyarakat  terhadap  eksistensi  content media.  Kepemilikan  pengetahuan  dan pemahaman terhadap content media diharapkan  mereka  dapat  menentukan pilihan,dan mengedukasikan kepada komunitasnya mana informasi yang bermanfaat,dan sebaliknya.
Menurut  pendapat  para  informan Bella,Syaiful  dan  Irfan    media  literasi  itu sangat  positif,penting  dan  perlu  dilakukan untuk  bisa  memberikan  pemahaman  dan ilmu pengetahuan tentang penyiaran kepada masyarakat karena ketika kebebasan  informasi  dan  media  telah mengglobal,setiap  orang  akan  dihadapan pada  berbagai  pilihan  informasi  yang tersaji  di  media.  Karena  pada  dasarnya tidak  semua  informasi  bermanfaat  bagi konsumen media.
Literasi Media-Media Perlu Dimasukkan dalam Kurikulum Sekolah . Literasi  media  hanya  sebuah  nama lain dari media pendidikan,yang membantu dalam membuat orang memungkinkan untuk mengevaluasi,menyusun
dan menyampaikan  pesan  informasi  dengan memanfaatkan  mode  media  yang  berbeda dan  bentuk.Media  pendidikan  berfokus pada mendorong orang untuk berpartisipasi  dan  dapat  belajar  untuk mengalisis  pesan.Bila  dilihat  mendalam dan  dibandingkan  interaksi  antar  empat entitas yaitu negara,pasar,media dan masyarakat,bisa  dikatakan  perkembangan masyarakat  dalam  berinteraksi  dengan media  sedikit  lambat.Hal  ini  berbeda
dengan  interaksi  media  dengan  entitas yang  lain.  Interaksi  antara  media  dengan negara  berjalan  cukup  seimbang  dimana keduanya  saling  memanfaatkan  untuk masing-masing dapat mengatur media,sementara  di  sisi  lain  media  masih cenderung  bebas  dan  menjadi  institusi yang penting bagi demokrasi.
Interaksi  media  dengan  pasar  juga berjibaku relatif seimbang karena kemudian media bisa memantau pasar agar tidak terlalu besar sementara media sendiri semakin  menjadi  wahana  pertemuan  antar elemen  dalam  motif  mencari  profit  dan memenuhi kebutuhan.Efek negatifnya adalah  media  semakin  tercerap  pasar  dan semakin  bermotif  komersial.Pada  titik inilah  media  berinteraksi  secara  tidak seimbang  dengan  masyarakat.Masyarakat saat  ini  dibombardir  oleh  sangat  banyak informasi dengan relative sedikit kemampuan
untuk
mencernanya.Kebanyakan masyarakat sekarang  ini  memasuki  lautan  informasi tanpa kemampuan memadai untuk berlayar mengarungi
samudera
tersebut.Perkembangan
teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  semakin maju juga menambah kompleks kehidupan bermedia  masyarakat  Indonesia.Hal  ini semakin  diperparah  dengan  pemerintah yang dinilai relatif gagal melindungi warga melalui regulasi yang telah ada. Penguatan masyarakat  agar  lebih  melek  media  wajib ditingkatkan.
Dengan  kesadaran  bermedia  yang tinggi  inilah  kekuatan  public  diharapkan dapat  melakukan  kontrol  dan  pengawasan terhadap  isi  siaran.Berdasarkan  pendapat dari  informan  Maya,Aisyah  and  Syaiful ,masuknya literasi media dalam kurikulum pendidikan  sangat  perlu  dan  memiliki positif memberikan manfaat bagi masyarakat  untuk  membentengi  diri  dari efek  buruk  tayangan  televisi.  Selama ini,sekolah  sudah  memberikan  pendidikan karakter,pendidikan lingkungan,dan pendidikan  anti  korupsi,tetapi  kesadaran akan  literasi  media  ini  belum  juga  bisa diterapkan.Dengan  fakta bahwa anak-anak
sulit  terhindarkan  lagi  dari  berbagai tayangan  televisi,dipandang  perlu  literasi media segera dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan lebih baik lagi,literasi  media  diberikan  di  setiap jenjang pendidikan,bahkan sampai
pendidikan  tinggi.Karena  faktanya  sampai saat  ini,televisi  belum  maksimal  dalam menjalankan fungsinya dalam hal mendidik masyarakat dan memberdayakan kaum rentan seperti anak-anak dan remaja masih  sangat  kurang.Sejauh  ini,  dari berbagai  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut dengan berbagai lembaga
perguruan tinggi,mereka sudah menjalankan nota kesepakatan diantaranya USU, IAIN Sumut, UMSU dan UNIMED.

## Kesimpulan
Setelah  menganalisa  data-data  yang ada  melalui  wawancara  langsung  kepada responden secara kualitatif, maka diperoleh  beberapa  kesimpulan  maupun saran-saran  mengenai  opini  mayarakat tentang  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan Standar
Program
Siaran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dikota  Medan.  Kesimpulan  maupun  saran tersebut  diharapkan  dapat  berguna  bagi lembaga  penyiaran,  masyarakat  dan  dunia pendidikan termasuk juga sebagai masukan yang berguna bagi pemerintah.Adapun kesimpulan yang didapat  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan
Standar  Program  Siaran  dibuat dalam  rangka  pengaturan  perilaku lembaga
penyiaran dalam menyiarkan seluruh content/isi siaran. Peraturan itu menurut pendapat  masyarakat  sudah  bagus hanya  saja  dalam  penerapannya belum maksimal. Itu bisa dilihat dari masih banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran  isi  siaran yang  dilaporkan  masyarakat  ke Komisi  Penyiaran  Indonesia  atau
berdasarkan hasil temuan monitoring Komisi Penyiaran Indonesia sendiri.
2. Seluruh  televisi  swasta  masih  saja ada  menayangkan  siaran  melanggar ketentuan  dalam  beberapa  pasal
Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan
Standar  Program  Siaran  tahun  2013. Contohnya siaran yang masih mengumbar erotisme dalam program infotaiment,  mengandung  muatan kekerasan  dalam  hiburan  seperti sinetron.  Pengelola  media  menutup mata  dengan  semua  aturan  karena alasan  kepentingan  ekonomi  atau keuntungan perusahaan.
3. Pemerintah perlu membuat peraturan yang  lebih  jelas  tentang  batasan perilaku  penyiaran  serta  sanksi  yang tegas.
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran isi siaran yang dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran belum  berjalan  sesuai  dengan  aturan hukum  yang  berlaku  seperti  yang tertulis  dalam  Pedoman  Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran  (  P3SPS  )  Tahun  2012  dan Undang-undang  nomor  32  tahun 2002 tentang Penyiaran.
5. Butuh  peran  serta  masyarakat  dalam memanfaatkan  Pedoman  Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran  (P3SPS)  Tahun  2012  untuk sama-sama terlibat dalam mengawasi lembaga penyiaran.

## Saran
1. Komisi  Penyiaran  Indonesia  secara umum dan Komisi Penyiaran Indonesia  Daerah  Sumut  harus  lebih mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi tentang Pedoman Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran ( P3SPS ) Tahun 2012 kepada seluruh lapisan masyarakat. Memanfaatkan  ruang-ruang  publik terbuka untuk memasang spanduk,baliho,poster  yang  berisi ajakan  kepada  masyarakat  untuk sama-sama
mengawasi siaran
televisi yang tidak sehat dan melaporkannya  segera  ke  Komisi
Penyiaran Indonesia.
2. Pemerintah sebaiknya segera memasukan  literasi  media  atau pendidikan  melek  media  dalam kurikulum pendidikan secara nasional untuk semua jenjang pendidikan.Karena  literasi  media akan  mampu  menumbuhkan  sikap kritis  masyarakat  atas  berbagai siaran  yang  ditayangkan  lembaga penyiaran.
3. Penerapan  sanksi  atas  terjadinya pelanggaran  hukum  oleh  lembaga penyiaran haruslah benar-benar dilaksanakan. Bukan hanya diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis saja,melainkan diberlalukan sanksi yang bisa memberikan  efek  jera  bagi  lembaga penyiaran  untuk  tidak  melakukan pelanggaran penyiaran lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agee. W.Kendal 1986.Maincurrent in Mass Communication.New York Harperr and Row Publisher,Inc.
Albig,  William.  1956.    Modern Publik Opinion. Mc. Grow Hill Book Co. Inc. New York Bedjo,1996.Perhatian Orang Tua dari Keluarga dalam Pendidikan Anak- anaknya,Majalah Ilmiah Universitas Udayana Bali.
Bittner,John R,1986 .Mass Communication,Englewood Cliffs;Prentice-Hall.
Bungin,Burhan.2006.Sosiologi Komunikasi Teori,Paradigma,dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
Effendi, Onong Uchayana. 1993. Ilmu Komunikasi Teori dan Filsafat . PT. Citra Aditya , Bandung Habermas,J.1979.Communication and The Evaluation of Society,Boston:Beacon.
Harjana,2003.Komunikasi Intrapersonal dana Komunikasi Interpersonal.Yokyakarta:Kanisius. Info Siar. 2012. Peran Industri Penyiaran Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif. KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Medan. Info Siar. 2012. Mewujudkan Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Medan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Laporan Pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut, TA. 2010  -  2011 Musa,Muhammad dan Nurfitri, 1998. Metodologi Pendidiikan. Fajar Agung,Jakarta. Moleong, DR,MA. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Musa, Muhammad dan Nurfitri. 1998. Metodologi Penelitian. Fajar Agung, Jakarta.
Nawawi, Hadari, 1990. Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press,   Yogyakarta.
Rachmad, Jalaluddin. 1991. Metode Penelitian Komunikasi. Remaja Rosdakarya, Bandung. Rahmady,F.1990.Perbandingan Sistem Pers.PT.Gramedia,Jakarta. Rekapitulasi Monitoring, Pelanggaran Isi Siaran KPID Sumut Tahun 2014 Rekapitulasi Monitoring, Pelanggaran Isi Siaran KPID Sumut Tahun 2015 Slameto,1995 Belajar Dari Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi,Jakarta;Rineka Cipta. Sunarjo, Djoenarsih S. 1991. Opini Publik. Liberty,Yogyakarta. Wright,Charles R ,1998 .”Mass
Communication: A Sociological Persfektif”,Aalin Lilawati
Trimo.Penerjemah,Sosiologi Komunikasi Massa,Remadja Karya.