## JURNAL WIDYA BHUMI

## KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA
Desga Perkasa 1 , Dyah Ayu Istiqomah 2 *, Nuraini Aisiyah 3
1 Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau l. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
2 Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh
3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta * Koresponden email: distiqomah518@gmail.com

## ABSTRACT
It is critical to assess the suitability of land use against the Regional Spatial Plan (RTRW) in order to achieve optimal land use. Inconsistency between the two can result in issues such as land degradation, conversion, and fragmentation. The purpose of this study is to compare the suitability of Syamtalira Aron District's land use in 2022 to the North Aceh District Spatial Plan 2012-2031. This study employs mix  methods.  Officers  from  the  North  Aceh  District  Land  Office  conducted  field  surveys  to  obtain primary  land  use  data,  while  the  North  Aceh  District  Development  Planning  Agency  provided secondary data on the RTRW maps. The study found that there was a suitability and incompatibility between the existing land use and the RTRW in Syamtalira Aron District, with each covering an area of 1908,84 ha or 90% of the total area of the sub-district and an area of 212.36 ha or 10% of the total area of the sub-district. Because of demographic changes and sub-district economic growth, areas designated for wetland agriculture and plantations have the most types of land use built-up areas and Exxon Mobil oil mining facilities. This study concludes that the North Aceh District Government should revise the RTRW and tighten land conversion permits.
Keywords : North Aceh, land use requirements, regional spatial planning

## INTISARI
Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) penting dalam mencapai  pemanfaatan  lahan  yang  optimal.  Inkonsistensi  antara  keduanya  dapat  menimbulkan permasalahan degradasi lahan, alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan lahan Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2022 dengan RTRW Kabupaten  Aceh  Utara  2012-2031.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran.  Data  primer penggunaan lahan diperoleh melalui survei lapang oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, sedangkan data sekunder peta RTRW diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Hasil  penelitian  mendapatkan  bahwa  terdapat  kesesuaian  dan ketidaksesuaian  antara  penggunaan  lahan existing terhadap  RTRW  di  Kecamatan  Syamtalira  Aron masing-masing seluas 1908,84 ha atau 90% dari total luas kecamatan dan seluas 212,36 ha atau 10 % dari total luasan kecamatan. Kawasan dengan peruntukan pertanian lahan basah dan perkebunan menjadi kawasan yang paling banyak terdapat jenis penggunaan lahan areal terbangun dan fasilitas pertambangan  minyak  Exxon  Mobil,  akibat  perubahan  demografi  maupun  pertumbuhan  ekonomi kecamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan revisi RTRW dan mengetatkan perizinan alih fungsi lahan.
Kata Kunci : Aceh Utara, kesesuaian penggunaan lahan, rencana tata ruang wilayah

## A. Pendahuluan
Inti  dari  optimalisasi  dan  pembangunan  ruang  di  suatu  wilayah  atau  negara adalah perencanaan tata ruang (Liu & Zhou, 2021). Perencanaan tata ruang menjadi sebuah norma perencanaan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilengkapi  seperangkat  konsep,  prosedur,  dan  alat  pengatur  (Asmara  &
Vol. 2, No. 2
October 2022
Received
May 17 th , 2022
Accepted Nov 24 th , 2022
Published Dec 12 th , 2022
Purbokusumo,  2022).  Namun  demikian,  seiring  dengan  masif  dan  tidak terkendalinya  perkembangan  pembangunan,  fragmentasi  lahan  dan  masalah lingkungan,  memaksa pemerintah untuk melakukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah (Danendra & Mujiburohman, 2022; Wajib, 2016). Penggunaan lahan merupakan wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami  maupun  buatan  manusia  (Peraturan  Pemerintah  No.  16  Tahun  2004). Sedangkan pemanfaatannya merupakan kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan lahan tersebut (Salsabila dkk., 2022).
Perubahan  wilayah  yang  semakin  bertumbuh  dan  berkembang  memaksa pemerintah di setiap negara melakukan suatu tindakan penataan ruang agar lebih terarah  (Akse  dkk.,  2021;  Budiman,  2020;  Levy  dkk.,  2021).  Perubahan  wilayah tersebut sebagai akibat dari akselerasi pembangunan yang dicanangkan oleh negara (Wajib,  2016).  Oleh  karena  itu,  kebijakan  penataan  ruang  pada  setiap  wilayah  di gadang-gadang  menjadi  solusi,  melalui  perencanaan  ruang,  untuk  mengantisipasi segala  bentuk  pembangunan.  Perencanaan  ruang  juga  memiliki  manfaat  untuk mewujudkan  keterpaduan  dan  keserasian  pembangunan  yang  berkelanjutan (Danoedoro, 2019).
Pemerintah  Indonesia  melaksanakan  pengaturan  tata  ruang  yang  transparan, efektif,  dan  partisipatif,  guna  mewujudkan  ruang  yang  aman,  nyaman,  produktif, dan  berkelanjutan  (Trinanda  Putra  dkk.,  2021).  Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  “Bumi ,  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat” .  Oleh  karenanya,  Indonesia mempunyai landasan kuat melaksanakan pengaturan ketiga hal tersebut (Irawan & Junarto, 2022). Meskipun, kondisi tersebut dihadapkan pada keberadaan ruang yang terbatas  serta  pemahaman  masyarakat  yang  semakin  meningkat  (Khanifa  dkk., 2021).  Oleh  karena  itu,  melalui  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional hingga lokal (Dirjen Tata Ruang, 2021; Nur Amrin dkk., 2021).
Pemerintah kabupaten/kota juga berwenang dalam penyelenggaraan penataan ruang  yang  meliputi  penataan,  pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota (Asmara & Purbokusumo, 2022). Hal ini sesuai dengan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Selain itu,  berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah,  pemerintah kabupaten/kota  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan potensi  sumber  daya  yang  dimilikinya.  Dengan  demikian,  Pemerintah  Kabupaten Aceh Utara (Pemkab) juga memiliki kewenangan untuk mengelola, mengambil, dan memanfaatkan  sumber  daya  alam  demi  kepentingan  penyelenggaraan pembangunan.  Hal  ini  harus  dilakukan  oleh  Pemkab  dengan  berpedoman  pada ketentuan  atau  prinsip  tata  ruang  yang  baik,  terpadu,  dan  terbuka  (Yusuf,  2017). Seperti  dengan  memedomani  RTRW,  yang  pasti  sudah  mempertimbangkan  daya dukung  lingkungan  dan  memperhatikan  kerentanan  terhadap  terjadinya  bencana alam.
Kegiatan  pembangunan  di  Aceh  Utara  saat  ini  memerlukan  dukungan  dari sumber  daya  alam  dan  daya  dukung  lingkungan  (Basri  dkk.,  2022;  Hermansyah, 2018).  Meskipun,  pada  dasarnya  kapasitas  daya  dukung  sumber  daya  alam  dan lingkungan  memiliki  keterbatasan  (Wajib,  2017;  Suharto,  2022),  namun  pada praktiknya, pelaksanaan pembangunan di Aceh Utara yang selaras dengan penataan
ruang  belum  efektif  (Sukmawati  dkk.,  2022).  Hal  ini  disebabkan  karena  rencana pembangunan  menengah,  panjang,  dan  tahunan  di  daerah  tersebut  tidak  selalu mengacu  pada  rencana  tata  ruang  dan  belum  terbuka  untuk  publik  (Rahmanto, 2021).  Selain  itu,  pengenaan  sanksi  atau  denda  oleh  Pemkab  terhadap  para pelanggar izin pemanfaatan ruang belum efektif ditegakkan (Achmad dkk., 2021). Kemudian, penerapan pembangunan oleh para pelaku usaha secara berkelanjutan dengan menekankan mitigasi banjir juga belum diprioritaskan (PUPR, 2014; PUPR, 2022). Dampak dari banjir tersebut mencakup wilayah yang sangat luas dan tentu saja sangat merugikan dari segi materil (Zalmita dkk., 2021).
Mengacu  pada  permasalahan  dan  dampak  tersebut,  maka  penulis  mencoba untuk  menganalisis  kesesuaian  penggunaan  lahan  terhadap  RTRW  kabupaten dengan sampel Kecamatan Syamtalira Aron di Kabupaten Aceh Utara. RTRW Aceh Utara  telah  ditetapkan  pada  Qanun  Kabupaten  Aceh  Utara  Nomor  7  Tahun  2013 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Aceh  Utara  Tahun  2012-2032 (Bappeda  Aceh  Utara,  2022).  Selain  itu,  Kecamatan  Syamtalira  Aron  merupakan salah  satu  kecamatan  yang  padat  penduduk  yaitu  19.345  jiwa  dengan  dukungan kawasan  industri  pertambangan  Migas  dan  kawasan  perkotaan  Simpang  Mulieng (BPS,  2021).  Kecamatan  Syamtalira  Aron  juga  terdapat  sejumlah  pembangunan proyek  yang  ikut  andil  terhadap  perkembangan  kota  seperti  jalan,  jembatan, bendungan, perumahan serta prasarana publik lainnya  (Ajrina dkk., 2021;  BPK RI, 2009; Kadiron, 2022; Pemerintah Provinsi Aceh, 2018). Kemudian, beberapa desa di kecamatan  tersebut  juga  merupakan  daerah  rawan  banjir,  seiring  dengan penyimpangan pemanfaatan ruang khususnya di Daerah Aliran Sungai Pase ataupun daerah irigasi Sungai Krueng Pase (Achmad dkk., 2021; Walidin dkk., 2017).
Kajian ini berbeda dengan penelitian Wesli (2021) karena lebih mengutamakan pendekatan spasial dalam mengidentifikasi kesesuaian lahan terhadap RTRW Aceh Utara.  Meskipun  Wesli  (2021) memberikan  judul  “kajian  spasial  dan  partisipasi masyarakat sebagai upaya pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utar a”, namun kajian  tersebut  tidak  lugas  mengungkapkan  kesesuaian/ketidaksesuaian  jenis penggunaan tanah. Selain itu, kajian ini juga berbeda dengan Maulana dkk. (2018) terutama  pada  penggunaan  data  primer,  pendekatan  yang  digunakan  serta  lokus penelitian.
Selanjutnya,  BNPB  (2016)  menyebutkan  bahwa  penyebab  terjadinya  banjir adalah  tidak  terkendalinya  pengembangan  daerah  terhadap  perencanaan  tata ruang. Kemudian, Walidin dkk., (2017) juga menyetujui bahwa pemanfaatan ruang dapat  menyimpang  jika  penempatan  posisi  kawasan  tidak  sesuai  peruntukkannya sehingga  berdampak  kepada  bencana  banjir.  Kedua  tulisan  terakhir  sama-sama menyoroti  penyebab  bencana  banjir  akibat  ketidaksesuaian  penggunaan  tanah dengan RTRW di seluruh Kab. Aceh Utara. Namun demikian, kedua tulisan tersebut sangat  kurang  dalam  visualisasinya  yaitu  dalam  menampilkan  peta kesesuaian/ketidaksesuaian  lahan.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kesesuaian  penggunaan  lahan existing Tahun  2022  di  Kecamatan Syamtalira  Aron  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Aceh Utara. Harapannya, penyediaan data yang update tersebut dapat digunakan sebagai acuan  pembangunan  oleh  Pemkab  Aceh  Utara  ke  depannya,  khususnya  di Kecamatan Syamtalira Aron.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  campuran dengan pendekatan geografi keruangan  dan  studi  kasus  (Junarto  &  Djurjani,  2020;  Yin,  2015).  Teknik pengumpulan  datanya  didapatkan  secara  instansional  (Kantor  Pertanahan Kabupaten  Aceh  Utara)  dan  survei  langsung  di  lapangan.  Data  primer  terdiri  atas peta penggunaan lahan Kecamatan Syamtalira Aron yang diperoleh melalui survei lapang oleh petugas dari Kantor tersebut pada Tahun 2022 (Gambar 1). Selain itu, data  sekunder  khususnya  Peta  RTRW  Kabupaten  Aceh  Utara  Tahun  2012-2032 diperoleh dari instansi Bappeda Kabupaten Aceh Utara (Gambar 2). Sedangkan data sekunder lainnya yang berupa laporan, buku, artikel ilmiah didapatkan secara online .
Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan. Sumber: Survei Lapangan, 2022
Setelah  data  terkumpul,  kami  menggunakan  analisis  keruangan  untuk mengidentifikasi  persebaran  keanekaragaman  penggunaan  lahan  dan  ruang  di permukaan  bumi  beserta  masing-masing  aspek  keruangannya,  seperti  aspek wilayah/ region ,  aspek  aktivitas  manusia  yang  mempengaruhi  jenis  penggunaan lahannya  (Riaman,  2016;  Yunus,  2016).  Analisis  keruangan  ini  bertujuan  untuk memahami ketidaksesuaian jenis penggunaan tanah dengan pola ruang yang telah ditetapkan  berdasarkan  RTRW  kabupaten,  berdasarkan  aspek  sosial  yang didapatkan dari observasi di lapangan. Aspek sosial tersebut meliputi aktivitas sosial penduduk  dalam  menggunakan  lahannya  di  wilayah  penelitian  berdasarkan  pola ruang  di  RTRW  kabupaten.  Selanjutnya,  kami  mengabstraksikan  dan mengklasifikasikan jenis penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan pola ruang di RTRW kabupaten dikaitkan dengan ketersediaan tempat/prasarana penting, seperti jalan, bangunan, pabrik dan prasarana lain. Terakhir penulis setidaknya menjawab dua dari lima pertanyaan scientific penting ( why dan how ) demi komprehensifnya penelitian sesuai dengan rujukan Ritohardoyo (2013).

## C. Kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW
Terdapat  keselarasan  dan  ketidakselarasan  penggunaan  lahan  berdasarkan RTRW Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Peta penggunaan lahan terdiri atas 11 jenis penggunaan lahan antara lain belukar, empat fasilitas minyak Exxon  Mobil,  kebun  campuran,  kebun  campuran  dominasi  kelapa,  ladang,  rawa, pemukiman, rawa, sawah dan tambak. Sedangkan pola ruang menetapkan lima jenis yaitu pemukiman pedesaan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan pertanian lahan basah. Hasil analisis kesesuaian ataupun ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang RTRW Tahun 2022 secara spasial disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. O verlay RTRW dengan penggunaan lahan. Sumber: Analisis data, 2022 Berdasarkan  Gambar  3,  ketidaksesuaian  penggunaan  lahan  terhadap  pola ruang  ditunjukkan  oleh  warna  coklat  muda.  Umumnya,  ketidaksesuaian  tersebut memiliki  pola  berada  pada  sepanjang  jalan  lintas  Aceh-Medan  dan  dekat  dengan
fasilitas  pabrik  pertambangan  minyak  Exxon  Mobil.  Keberadaan  fasilitas  pabrik pertambangan  minyak  Exon  mobil  menjadi  pemicu  munculnya  jenis  penggunaan lahan  perumahan.  Hal ini  menjadi  hubungan  sebab  akibat  karena  para  pekerja  di fasilitas tersebut memerlukan tempat tinggal yang dekat dengan lokasi bekerja. Oleh karena itu, masyarakat sekitar pun turut serta membangun tempat tinggal di lokasi sekitar karena terdapat kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang. Selain itu, faktor prasarana jalan ikut mempengaruhi pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan  RTRW.  Berdasarkan  Gambar  3,  jenis  jalan  arteri  dan  lokal  lebih mempengaruhi  terjadinya  ketidaksesuaian  penggunaan  lahan  terhadap  RTRW dengan  pola  memanjang  sepanjang  jalur  jalan  dan  berkumpul  di  persimpangan jalan. Jenis penggunaan lahan yang mayoritas tidak sesuai yaitu belukar dan sawah telah  intens  beralih  menjadi  perkebunan  dan  perkebunan  dan  sawah  menjadi pemukiman. Penelitian ini memperkuat temuan peneliti lain bahwa fasilitas umum jalan  dan  pabrik  mempunyai  peranan  penting  terutama  yang  menyangkut perwujudan  perkembangan  wilayah,  pemerataan  hasil  pembangunan  (Hadijah  & Sadali,  2020;  Martínez  dkk.,  2020;  Sebayang,  2020).  Beberapa  jenis  penggunaan lahan yang selaras dan tidak selaras dengan pola ruang lainnya secara tabular tersaji pada Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW Jenis Penggunaan Lahan Pola Ruang RTRW Keterangan Luas (Ha) % Pemukiman Pemukiman Pedesaan Sesuai 241,51 11,39 Tambak Perikanan Sesuai 41,75 1,97 Kebun Campuran Perkebunan Sesuai 156,92 7,4 Kebun Campuran Dominasi Kelapa Perkebunan Sesuai 52,56 2,48 Fasilitas Minyak Cluster I Exxon Mobil Pertambangan Sesuai 69,58 3,28 Fasilitas Minyak Cluster Ii Exxon Mobil Pertambangan Sesuai 48,91 2,31 Fasilitas Minyak Supply Chain Exxon Pertambangan Sesuai 4,00 0,19 Rawa Pertanian Lahan Basah Sesuai 10,02 0,47 Sawah Pertanian Lahan Basah Sesuai 1283,60 60,51 Luas total kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW adalah 1908,84 90,00 Sumber: Analisis data primer penulis, 2022 Tabel 2. Ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW Jenis Penggunaan Lahan Pola Ruang RTRW Keterangan Luas (Ha) % Belukar Pemukiman Pedesaan Tidak Sesuai 0,425 0,02 Fasilitas Minyak Cluster I Exxon Mobil Pemukiman Pedesaan Tidak Sesuai 1,177 0,06 Fasilitas Minyak Cluster Ii Exxon Mobil Pemukiman Pedesaan Tidak Sesuai 0,682 0,03 Fasilitas Minyak Supply Chain Exxon Pemukiman Pedesaan Tidak Sesuai 0,197 0,01 Kebun Campuran Pemukiman Pedesaan Tidak Sesuai 23,082 1,09 Kebun Campuran Dominasi Kelapa Pemukiman Pedesaan Tidak Sesuai 3,316 0,16 Sawah Pemukiman Pedesaan Tidak Sesuai 16,215 0,76 Sawah Perikanan Tidak Sesuai 2,684 0,13 Belukar Perkebunan Tidak Sesuai 45,242 2,13 Fasilitas Minyak Cluster I Exxon Mobil Perkebunan Tidak Sesuai 7,56 0,36 Fasilitas Minyak Cluster Ii Exxon Mobil Perkebunan Tidak Sesuai 4,494 0,21 Fasilitas Minyak Supply Chain Exxon Perkebunan Tidak Sesuai 0,279 0,01 Pemukiman Perkebunan Tidak Sesuai 4,465 0,21 Rawa Perkebunan Tidak Sesuai 0,389 0,02 Sawah Perkebunan Tidak Sesuai 24,741 1,17
Kebun Campuran Pertambangan Tidak Sesuai 0,419 0,02 Sawah Pertambangan Tidak Sesuai 1,282 0,06 Belukar Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 3,407 0,16 Fasilitas Minyak Cluster I Exxon Mobil Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 1,708 0,08 Fasilitas Minyak Cluster Ii Exxon Mobil Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 8,581 0,4 Fasilitas Minyak Exxon Mobil Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 0 0 Kebun Campuran Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 33,679 1,59 Kebun Campuran Dominasi Kelapa Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 4,739 0,22 Ladang Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 2,68 0,13 Pemukiman Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 10,919 0,51 Tambak Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 0,425 0,47 Luas total ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW adalah 212,36 10,00
Sumber: Analisis data primer penulis, 2022
Berdasarkan  Tabel  1  dan  2,  diperoleh  hasil  bahwa  jumlah  total  luas  wilayah penelitian di Kecamatan Syamtalira Aron adalah 2121,20 ha. Dari keseluruhan luas tersebut, terdapat 212,36 ha atau 10 %-nya memiliki penggunaan lahan yang tidak sesuai  terhadap  arahan  pola  ruang  dalam  RTRW.  Meskipun  demikian,  sebagian besar penggunaan lahan pada Kecamatan Syamtalira aron masih sinkron terhadap arahan  pemanfaatan  ruang  yang  ditetapkan  pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW). Luas penggunaan lahan yang sesuai dengan RTRW adalah 1908,84 ha atau 90% dari total luas kecamatan dan yang tidak sesuai adalah 212,36 ha atau 10% dari total  luas  kecamatan.  Tiga  jenis  penggunaan  lahan  yang  sesuai  dan  paling  besar luasannya adalah  sawah, kebun campuran serta permukiman dengan persentase masing-masing  sebesar  60,51%,  11,39%  dan  7,4%  dari  total  luasan  kecamatan. Sedangkan  jenis  penggunaan  lain  seperti  fasilitas  minyak  Exxon  Mobil,  kebun campuran dominasi kelapa, rawa dan tambak luas kesesuaiannya di bawah 4% dari total luas kecamatan.
Penelitian ini  menemukan alasan why dan how terjadinya kesesuaian ataupun ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang pada RTRW di Kecamatan Syamtalira  Aron.  Berdasarkan  analisis  data  melalui  peta  dan  tabel  yang  telah dikemukakan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  pendorong  utama terjadinya  penggunaan  lahan  yang  sesuai  ataupun  tidak  sesuai  dengan  RTRW  di Kecamatan Syamtalira Aron adalah faktor politik. Faktor politik tersebut berwujud kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk  peraturan  daerah  RTRW  Kabupaten  Aceh  Utara  Tahun  2012-2032.  Oleh karenanya,  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kecamatan  dan masyarakat desa setempat mengacu pada arahan pola ruang.
Pada  dasarnya,  kebijakan  RTRW  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  daerah kabupaten bertujuan untuk mengoordinasikan dan meningkatkan dampak kebijakan sektoral  lainnya  pada  penggunaan  lahan,  mencapai  distribusi  pembangunan ekonomi  yang  lebih  merata  antar  kecamatan.  Oleh  karenanya,  RTRW  yang  telah dibuat  merupakan  fungsi  penting  untuk  mempromosikan  pembangunan berkelanjutan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  seluruh  komponen  masyarakat. Sehingga,  untuk  membangun  kesesuaian  penggunaan  lahan  dengan  perencanaan tata ruang yang sistematis, memerlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal (pemerintah kecamatan dan desa).
Faktor  politik  juga  terkait  dengan  adanya  kelembagaan,  aparatur,  sarana,  dan prasarana. Pada sisi kelembagaan, penataan ruang menjadi tanggung jawab Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017. Pada sisi aparaturnya, akan terkait dengan  faktor  manusia  sebagai  pembuat  kebijakan,  keefektifan  penugasan  yang diberikan kepada aparat agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan tepat, dan kemampuan, integritas, dan komitmen aparat. Tidak mungkin kebijakan RTRW terlaksana  dengan  baik  jika  tidak  ada  aparat  penegak  hukum  yang  kredibel, kompeten, dan independen. Akibatnya, peraturan perundang-undangan yang baik tanpa  aparat  penegak  hukum  yang  baik  tidak  akan  menghasilkan  keadilan. Selanjutnya,  faktor  sarana  dan  prasarana  berkaitan  dengan  ketersediaan  sumber daya  pendukung  (seperti  peralatan  dan  keuangan)  yang  membantu  dalam pengambilan kebijakan. Terdapat sejumlah permasalahan mengenai faktor sarana dan  prasarana,  antara  lain  apakah  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  sudah tersedia, apakah sarana yang tersedia masih memadai dan dapat digunakan, apakah sarana yang ada sudah digunakan secara efektif, dan fasilitas apa diperlukan untuk mendukung proses pembuatan kebijakan.
Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor yang mengarah pada ketidaksesuaian ataupun kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW. Misalnya, meningkatnya permintaan ruang hidup, transportasi sudah semestinya  akan  mendorong  perubahan  penggunaan  lahan  yang  tidak  sesuai dengan pola ruang. Berdasarkan luas dan pola ketidaksesuaian penggunaan lahan, menunjukkan  bahwa  kurangnya  perencanaan  yang  unggul  dan  visioner  oleh pemerintah  daerah  mengakibatkan  ketidaksesuaian  penggunaan  lahan  terhadap pola ruang RTRW. Besarnya luas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW, berpotensi  terhadap  timbulnya  permasalahan  lingkungan  seperti  kekeringan  dan banjir di Kecamatan Syamtalira Aron ke depannya. Bahkan, ketidaksesuaian tersebut akan senantiasa bertambah luasannya jika tidak adanya intervensi dari pemerintah setempat.  Masifnya  kebutuhan  tanah  untuk  pemukiman  dan  fasilitas  pendukung pabrik  atau  pertambangan,  memaksa  pemerintah  setempat  untuk  merevisi perencanaan tata ruang. Kemudian, kepadatan perumahan yang terjadi di sepanjang jalan  arteri,  jalan  lokal  dan  fasilitas  pertambangan  minyak  Exxon  Mobil membutuhkan penyediaan ruang yang semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya kebutuhan  ruang  tersebut,  mendorong  tumbuhnya  kawasan  pinggiran  ( urban periphery )  dan  tumbuhnya  kawasan  insidental  ( urban  sprawl )  (Winarno,  2007). Daerah  yang  terdapat  fasilitas  tersebut  meskipun  berada  di  pinggiran  kota  akan menciptakan  transformasi  spasial  berupa  proses  densifikasi  permukiman  & transformasi  sosial  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  menurut  Hanief  dkk.  (2014) pemerintah  setempat  harus  mampu  menciptakan  regulasi  untuk  mengendalikan kegiatan pembangunan perumahan tanpa mengabaikan kebutuhan masing-masing dari mereka untuk menetap sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Terkendalinya laju perubahan penggunaan lahan secara tepat dan terkontrol akan berdampak pada stabilnya pertumbuhan perekonomian daerah setempat.
Pembangunan  daerah  adalah  pembangunan  yang  segala  sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam hal ini, daerah memiliki otonomi untuk mengatur hal tersebut. Pada sisi lain, pembangunan daerah adalah kegiatan pembangunan  yang  direncanakan,  dibiayai,  dan  bertanggung  jawab  oleh  pusat, pelaksanaannya  dapat  dikaitkan  dengan  daerah  tempat  kegiatan  itu  berlangsung (Badrul  Munir,  2002).  Perbedaan  kondisi  daerah  akan  mempengaruhi  gaya
pembangunan  yang  dianut  di  setiap  daerah.  Hal  ini  juga  berarti  peniruan  model kebijakan yang dipraktikkan dan berhasil di satu daerah belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain (Badrul Munir, 2002). Oleh karena itu, dalam strategi  pembangunan  daerah,  aspek  utama  yang  perlu  diperhatikan  adalah:  di daerah mana harus dilakukan serangkaian langkah pembangunan. Contohnya, lokasi kawasan sudah khusus dan tidak bisa dipindahkan lagi, seperti proyek bendungan irigasi, proyek pertambangan.
Kemudian, penulis akan menguraikan bagaimana agar RTRW ke depannya dapat terlaksana  dengan  baik.  Pada  setiap  penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (revisi) ke depannya, setidaknya pemerintah daerah harus memperhatikan empat hal yaitu : (1) penduduk dan sosial; (2) ekonomi; (3) lingkungan dan (4) teknologi. Aspek pertama yaitu penduduk dan sosial, meliputi ciri sosial penduduk, ciri budaya (tradisional)  masyarakat,  kehidupan  sosial  masyarakat,  jumlah  penduduk, kepadatan  penduduk,  dan  persebaran  penduduk  agar  pelaksanaannya  tidak bertentangan  dengan  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat.  Analisis  sosial diperlukan antara lain untuk mengetahui dampak sosial pembangunan. Aspek kedua yaitu ekonomi, penataan ruang tidak hanya dipengaruhi oleh biaya, tetapi juga oleh kegiatan  ekonomi dan potensi sumber daya alam dan buatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu menentukan dengan cermat kawasan industri, perdagangan, pertanian,  pariwisata,  pemukiman,  pasar,  dan  kegiatan  ekonomi  lainnya. Perencanaan  tata  ruang  biasanya  muncul  dari  pembentukan  tata  ruang  kawasan pasar  berdasarkan  aturan  permintaan  (ekonomi)  yang  dihasilkan  dari  aktivitas monopoli. Selanjutnya, dari sisi lingkungan adalah mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan dan kegiatan yang sedang dan akan berlangsung; meminimalkan risiko yang terkait dengan perubahan lingkungan, seperti kerusakan lapisan ozon, pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida, dan perubahan iklim lokal  yang  disebabkan  oleh  banjir,  kekeringan,  dan  pembalakan  liar;  serta mengurangi  polusi  di  udara,  air,  dan  tanah  untuk  menjamin  pembangunan  yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terakhir, teknologi harus diperhatikan pada  saat  teknis  pembangunan.  Teknologi  penting  diterapkan  ketika  proses  dari perencanaan hingga implementasi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kesehatan  dan  kualitas  lingkungan,  evaluasi interaksi  manusia  dan  lingkungan  membutuhkan  pengetahuan  teknologi  tentang bagaimana  sistem  alam  bekerja  dan  bagaimana  merancang  sistem  dan  teknologi dapat  mengurangi  efek  negatif  dari  interaksi  ini  dan  meningkatkan  kualitas lingkungan.

## D. Kesimpulan
Terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dan RTRW di Kecamatan Syamtalira Aron. Berdasarkan analisis keruangan menggunakan peta penggunaan  lahan  dan  peta  RTRW,  didapatkan  luasan  sebesar  1908,84  ha  yang sesuai atau 90% dari total luas kecamatan dan 212, 36 ha yang tidak sesuai atau 10% dari  total  luas  kecamatan.  Kawasan  perkebunan  menjadi  areal  yang  paling  tinggi ketidaksesuaiannya dengan penggunaan lahan existing berupa pemukiman, fasilitas Exxon  Mobil  dengan  luas  lebih  dari  45.83  ha.  Ketidaksesuaian  jenis  penggunaan lahan  terhadap  RTRW  menjadi  sebuah  keniscayaan,  karena  seiring  tingginya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dan permukiman. Oleh
karenanya,  pemerintah  daerah  perlu  meninjau  kembali  peraturan  tentang  RTRW agar tercipta pembangunan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.
Setidaknya  terdapat  tiga  penyebab  mengapa  pengimplementasian  RTRW  di Kecamatan Syamtalira Aron tidak 100% sesuai.  Penyebab tersebut adalah adanya faktor politik pemangku kebijakan, tingkat pertumbuhan ekonomi, besarnya jumlah pendapatan  dan  konsumsi  masyarakat.  Meskipun  RTRW  telah  disahkan  melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 , masyarakat kurang memahami akan  fungsi  rencana  tata  ruang  tersebut,  bagaimana  keakuratannya, penggunaannya, hingga proses penyusunannya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana tata ruang disinyalir menjadi munculnya ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW tersebut. Terlebih lagi, masyarakat akan semakin asing dengan keberadaan RTRW jika dokumen RTRW tersebut tidak dipublikasikan hingga  ke  tingkat  tapak  baik  secara online maupun onffline .  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  Aceh  Utara  perlu  menyusun  RTRW  revisi  dengan  melibatkan unsur masyarakat untuk mendapatkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya  guna.  Pemerintah  daerah  setempat  perlu  memperhatikan  empat  kondisi yang  terdapat  di  tingkat  pemerintahan  kecamatan  yaitu:  sosial  kependudukan, ekonomi,  lingkungan,  penerapan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  terkini. Harapannya,  evaluasi  terhadap  RTRW  pada  setiap  kecamatan,  sebagaimana penelitian ini, dapat menjadi instrumen bagi pemerintah kecamatan lainnya untuk menilai  kemajuan  seluruh  kegiatan  pemanfaatan  ruang.  Sehingga,  pemanfaatan ruang yang optimal tersebut mampu mencapai tujuan rencana tata ruang kabupaten yang berkelanjutan.

## E. Rekomendasi
Penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1) Pemerintah  daerah  harusnya  secara  periodik  melakukan  peninjauan kembali  terhadap  RTRW  yang  ada.  Idealnya,  setiap  5-10  tahun, p eninjauan kembali tersebut dilakukan untuk mengevaluasi perencanaan yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik atau belum.
2) Pemerintah  daerah  harus  lebih  meningkatkan  peran  serta  masyarakat. Pembangunan  wilayah  memerlukan  penataan  ruang  yang  berjalan  baik dengan  keterlibatan  masyarakat.  Menempatkan  masyarakat  sebagai pelaku  pembangunan  dapat  mendorong  efektivitas  proses  penataan ruang.
3) Penguatan  kerja  sama  antar  pemerintah  daerah.  Penataan  ruang  antar daerah harus saling terintegrasi. Hal ini dilakukan terutama pada wilayah perencanaan yang melewati beberapa daerah administrasi.
4) Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  untuk  penataan  ruang. Permasalahan  kurangnya  tenaga  ahli  di  bidang  penataan  ruang  harus diatasi dengan menambah dan meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  juga  harus  didukung  dengan pendampingan saat proses pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## F. Ucapan Terima Kasih
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan kajian ini Ucapan. Ucapan terima kasih juga turut disampaikan kepada Bapak Sefruddin Arianto khususnya
dan pihak-pihak lain yang berkenan memberikan informasi atas terlaksananya penelitian  ini.  Penulis  berharap  dikemudian  hari,  kerja  sama  dan  pertukaran informasi tetap terjalin demi memajukan daerah Kabupaten Aceh Utara.

## Daftar Pustaka
Achmad, A., Fadhly, N., Deli, A., Ramli, I., & Hadi, R. (2021). Model prediction and scenario  of  urban  land  use  and  land  cover  changes  for  sustainable  spatial planning in Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 847 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/847/1/012022
Ajrina, D., Siddik, J., & Intan, S. K. (2021). Komparasi Estimasi Biaya Dengan Analisa AHSP dan EI pada Proyek Jalan Alue Bilie Nagan Raya. Jurnal Sipil Sains Terapan ,
4 (2), 26 – 30. https://e-jurnal.pnl.ac.id/JSST/article/viewFile/2604/2182 Akse,  R.,  Thomas,  T.,  &  Geurs,  K.  (2021).  Mobility  and  accessibility  paradigms  in Dutch policies: An empirical analysis. Journal of Transport and Land Use , 14 (1). https://doi.org/10.5198/JTLU.2021.2097
Asmara, R., & Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang
Untuk  Manajemen  Sumber  Daya  Tanah  Pertanian  (Sawah)  Di  Kabupaten Sleman. Widya Bhumi , 2 (2), 88 – 103.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.40
Badrul  Munir.  (2002). Perencanaan  pembangunan  daerah:  dalam  perspektif otonomi daerah . https://bappeda.belitung.go.id/perencanaan-pembangunan- dalam-kerangka-otonomi-daerah/
Bappeda Aceh Utara. (2022). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2033 . https://jdih.acehprov.go.id/dih/view/b060d05a-26ce-4712- af49-7b58945f95e2
Basri,  H.,  Nasir,  M.,  &  Zulkifli.  (2022).  Effectiveness  of  Applying  the  Principle  of Openness  in  Spatial  Arrangement  in  North  Aceh  Indonesia. Journal  of  Law, Policy and Globalization , 118 , 135 – 139. https://doi.org/10.7176/jlpg/118-17 BNPB.  (2016).  Kajian  Spasial  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Sebagai  Upaya Pengendalian  Banjir  Di  Kabupaten  Aceh  Utara. TERAS  JURNAL-Jurnal  Teknik Sipil , 1 (1). http://dx.doi.org/10.29103/tj.v1i1.58 BPK  RI.  (2009). Proyek  Senilai  Rp.  7,2  M  di  Aceh  Utara  Tanpa  Tender . https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/11/Pelita-19.pdf BPS, A. U. (2021). Kecamatan Syamtalira Aron dalam Angka 2021 (Yusmandi, Ed.; Kecamatan). BPS Kabupaten Aceh Utara.
Budiman, H. (2020). Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda,  Denmark  Dan  Selandia  Baru. Jurnal  Ius  Constituendum , 5 (2). https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2398
Danendra,  M.  R.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2022).  Pembentukan  Bank  Tanah:
Merencanakan  Ketersediaan  Tanah  untuk  Percepatan  Pembangunan  di Indonesia. Widya Bhumi , 2 (1), 1 – 20.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18
Danoedoro, P. (2019). Multidimensional land-use information for local planning and land resources assessment in Indonesia: Classification scheme for information extraction  from  high-spatial  resolution  imagery. Indonesian  Journal  of Geography , 51 (2). https://doi.org/10.22146/ijg.32781
Dirjen Tata Ruang, K. A. (2021). RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang: Tingkatkan Kepastian Hukum Melalui One Spatial Planning Policy .
https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3949
Hadijah,  Z.,  &  Sadali,  M.  I.  (2020).  Pengaruh  Urbanisasi  Terhadap  Penurunan Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan , 8 (3). https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.290-306
Hanief, F., Santy, D., & Dewi, P. (2014). Pengaruh Urban Sprawl Terhadap Perubahan Bentuk Kota Semarang ditinjau dari Perubahan Kondisi Fisik. In Th (Vol. 1, Issue 1). https://www.neliti.com/id/publications/221108/
Hermansyah, A. (2018). Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat. In detikNews . detikNews. https://news.detik.com/kolom/d-4021236/ Irawan, Y., & Junarto, R. (2022). Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap
Sertipikat Tanah. Widya Bhumi , 2 (2), 104 – 122.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44
Junarto,  R.,  &  Djurjani.  (2020).  Pemetaan  Objek  Reforma  Agraria  dalam  Kawasan Hutan  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Banyuasin). Bhumi,  Jurnal  Agraria  Dan
Pertanahan , 6 (2), 219 – 235. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443 Kadiron,  A.  (2022,  May  7).  Anggota  DPRK  Aceh  Utara,  Armiyadi  Tinjau  Proyek Bendung Krueng Pase. Beritamerdekaonline.Com , 1 – 2. https://www.beritamerdekaonline.com/2022/05/anggota-dprk-aceh-utara- armiyadi-tinjau-proyek-bendung-krueng-pase/
Khanifa, T. N., Syanurisma, S., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan  Sosial  di  Banyuwangi,  Jawa  Timur. Widya  Bhumi , 1 (2),  101 – 124.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.12
Levy, D., Hills, R., Perkins, H. C., Mackay, M., Campbell, M., & Johnston, K. (2021).
Local  benevolent  property  development  entrepreneurs  in  small  town regeneration. Land Use Policy , 108 . https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105546 Liu, Y., & Zhou, Y. (2021). Territory spatial planning and national governance system in China. Land Use Policy , 102 . https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105288
Martínez,  R.  H.,  Arutyunyan,  S.,  Karabasheva,  M.,  &  Yesturliyeva,  A.  (2020).
Diagnostics and control of sustainable development of regions: Branch aspects.
Journal of Security and Sustainability Issues , 9 (3).
https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(30)
Maulana,  A.,  Basri,  H.,  &  Sugianto.  (2018).  Analisis  Penggunaan  Lahan  Eksisting Berdasarkan Rencana Tata Ruang di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh  Besar. Jurnal  Ilmu  Mahasiswa  Ilmu  Tanah , 3 (2),  420 – 427. https://doi.org/https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i2.7461
Nur Amrin, R., Muttaqy Zaen, H., Prayoga Dwi Nugraha, M., Putra, P., Izza Zaini, R.,
&  Rainata  Sangkay,  Y.  (2021).  Permasalahan  Pertanahan  pada  Daerah Berkepadatan Penduduk Rendah. Widya Bhumi , 1 (1).
https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4
Pemerintah  Provinsi  Aceh.  (2018,  July  3). Pengumuman  Lelang  Proyek
Pembangunan .
Https://Lpse.Acehprov.Go.Id/.
https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/lelang/17332106/pengumumanlelang
PUPR. (2014). Penataan Ruang  Untuk Mitigasi  Bencana Alam .  Kementerian PUPR Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air  Balai  Wilayah  Sungai  Sumatera  I.
https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/penataan-ruang-untuk- mitigasi-bencana-alam
PUPR.  (2022). Rapat  Koordinasi  Percepatan  Pelaksanaan  Tanggap  Darurat  Banjir Aceh Utara . https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/ Rahmanto, N. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Data Pertanahan. Widya Bhumi ,
1 (1). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.9
Riaman,  M.  D.  (2016). Analisis  Spasial  Untuk  Identifikasi  Kesesuaian  Penggunaan Lahan Tahun 2015 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031  (Implementasi  Untuk  Penyusunan  Materi  Ajar  Geografi  Kelas  XII SMA) . Universitas Negeri Sebelas Maret. Ritohardoyo, S. (2013). Penggunaan Dan Tata Guna Lahan (1st ed., Vol. 1). Ombak. Salsabila, A. Z., Ajie, K., & Santoso, R. T. (2022). Gambaran Umum tentang Peluang, Kendala  dan  Pilihan  untuk  Meningkatkan  Penggunaan  Tanah  di  Provinsi
Lampung. Widya Bhumi , 2 (1), 65 – 87. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.17
Sebayang,  A.  F.  (2020).  Infrastructure  Investment  and  Its  Impact  to  Regional
Development. Economics Development Analysis Journal , 9 (3). https://doi.org/10.15294/edaj.v9i3.38859
Suharto.  (2022,  January  10).  Aceh  flood  under  control,  no  more  evacuees:  BPBA. Antaranews.Com , 1 – 2. https://kalsel.antaranews.com/berita/306057/ Sukmawati, C., Murniati, Maisyura, Maryam, & Feri, M. (2022). Basic Health Services and  Special  Autonomy  in  North  Aceh  District. Advances  in  Social  Science, Education and Humanities Research , 648 , 21 – 31. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220302.005
Trinanda  Putra,  Z.,  Nugroho,  A.,  &  Nashih  Luthfi,  A.  (2021).  Peran  GTRA  dalam Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Kabupaten  Lampung  Tengah. Widya  Bhumi ,
1 (1). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10 Wajib,  N.  (2016).  Memahami  Pentingnya  Tata  Ruang  Kota.  In Kementerian  PUPR Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Direktorat  Pengembangan  Kawasan Permukiman . KOTAKU. https://pu.go.id/berita/penataan-ruang-dalam- mewujudkan-kota-berkelanjutan
Wajib,  N.  (2017).  Pembangunan  Ekonomi  dalam  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan.  In Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daeraan  Pemerintah Kabupaten Buleleng . Bappeda Pemkab Buleleng.
https://bappeda.bulelengkab.go.id/
Walidin,  B.,  Efendi,  &  Mahfud.  (2017).  Penyimpangan  Pemanfaatan  Ruang  di Sempadan Sungai Krueng Jambo Aye Aceh Utara. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19 . https://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun
Wesli,  W.  (2021).  Kajian  Spasial  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Sebagai  Upaya Pengendalian  Banjir  Di  Kabupaten  Aceh  Utara. TERAS  JURNAL , 1 (1). https://doi.org/10.29103/tj.v1i1.58
Winarno.  (2007). Studi  Tentang  Urban  Sprawl  Kota  Semarang  Terhadap  Kualitas Tegangan  Listrik.  Studi  Kasus  Kelurahan  Meteseh  Kecamatan  Tembalang (Tesis). Bogor : Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor.
Yin, R. K. (2015). Qualitative Research From start to finish. In The Guiford Press (2nd edition, Issues 7 – 8). The Guilford Press. Yusuf, H. (2017). Strategi Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Kabupaten Bungo (Issue 8.5.2017). Universitas Andalas.
Zalmita, N., Fitria, A., & Taher, A. (2021). Tingkat Kerugian Ekonomi Pada Bencana Banjir  di  Aceh  Utara  Tahun  2014-2019. JURNAL  GEOGRAFI  Geografi  Dan
Pengajarannya , 19 (2), 61 – 68. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jggp.v19n2.p61-68