Abstrac: This research examines the actualization of Kompolnas in realizing Polri reform. This research  attempts  to  look  at  the  actualization  of  Kompolnas  and  the  challenges  faced  by Kompolnas  in  carrying  out  police  reform.  The  approach  used  in  this  research  is  normative law. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. Legal materials were collected systematically through library research and documentation, then the legal materials were analyzed systematically using deductive and inductive legal reasoning, with the results of the analysis described in this study. The results of this study reveal that Kompolnas' efforts in implementing Polri reform have not been maximized because they do not have the legal authority to evaluate the results of their recommendations. Besides that, there are still obstacles faced by Kompolnas in realizing Polri reform, namely internal factors and external factors.
Keywords: Actualization; Kompolnas; Reform; Polri
Abstrak: Penelitian ini mengkaji aktualisasi Kompolnas dalam mewujudkan reformasi Polri. Penelitian  ini  mencoba  melihat  aktualisasi  Kompolnas  dan  tantangan  yang  dialami Kompolnas  dalam  melakukan  reformasi  kepolisian.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah hukum normatif.  Bahan hukum yang dugunakan dalam penelitian ini adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  dikumpulkan  secara  sistematis melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara  sistematis  dengan  menggunakan  penalaran  hukum  deduktif  dan  induktif,  dengan hasil  analisis  diuraikan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa upaya  Kompolnas  dalam  melaksanakan  reformasi  Polri  belum  maksimal  karena  tidak memiliki  kewenangan  hukum  untuk  mengevaluasi  hasil  rekomendasinya.  Disamping  itu masih  ditemukan  kendala  yang  dihadapi  Kompolnas  dalam  mewujudkan  reformasi  Polri yakni fakto internal dan faktor eksternal.
Kata Kunci: Aktualisasi; Kompolnas; Reformasi; Polri

## PENDAHULUAN
Polisi  adalah  alat  pemerintah  yang  membantu  menegakkan  hukum  menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang

## Aktualisasi  Komisi  Kepolisian  Nasional Dalam  Mewujudkan  Reformasi  Kepolisian Negara Republik Indonesia
Yusuf Yusuf 1* , Harmoko Harmoko 2
1 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Email : yuswar.med@gmail.com
2 Pusat Advokasi dan Studi Konstitusi Demokrasi Email: harmokomsaid@gmail.com
*surel korespondensi ( email correspondence): yusufwarsyim@gmail.com
Vol.10, No. 1 Januari 2024

## Article History
Received: 26/04/2023 Revised: 14/12/2023 Accepted: 19/12/2023
Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yang  menjelaskan bahwa  Fungsi  Polri  merupakan  salah  satu  fungsi  pemerintahan  Negara  dalam  menjaga keamanan,  ketertiban  masyarakat,  dan  menjalankan  fungsi  penegakan  hukum,  serta perlindungan,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  M.  Kelana  menegaskan  bahwa  empat komponen  kunci  berikut  hadir  dalam  keamanan  dan  perdamaian:  Keamanan,  kepastian, keselamatan, keamanan, dan perdamaian. 1
Pasca refromasi 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan VI/MPR/2000 yang memisahkan TNI dan Polri, sebagai bentuk komitmen pemerintah dan mewujudkan tuntutan masyarakat untuk  mewujudkan  kepolisian  yang  demokratis.  tetapi,  dalam  perjalananya  Polri  dalam menjalankan  tugasnya  di  lapangan  masih  menerapkan  cara-cara  yang  berbauk  Militer. Karena  itu,  Polri  sedang  mempertimbangkan  pembenahan  di  tiga  bidang,  yakni  faktor struktural,  instrumental,  dan  kultural,  untuk  mencapai  pembenahan  internal.  Reformasi kepolisian  tersebut  di  atas  tertuang  dalam  Buku  Biru  Reformasi  Kepolisian  1999  dengan maksud untuk mengembangkan kepolisian yang kompeten dan otonom, menjadikannya alat yang berguna bagi pemerintah, dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat. mereformasi kepolisian pada tahun  2002 pemerintah mengeluarkan UU No.  2 Tahun 2002.  Lahirnya  UU tersebut bukti bahwa secara institusi Kepolisian akan menjadi institusi sipil.
Berdasarkaan  UU  Polri  mengamanatkan  untuk  pembentukan  Komisi  Kepolisian Nasional,  yaitu  lembaga  pengawas  kepolisian  yang  independen,  sesuai  dengan  Undang- Undang Kepolisian. Sebagai hasil dari reformasi Polri, dibentuklah Komisi Kepolisian Nasional (selanjutnya disebut Kompolnas). Terkait  dengan ini ada dua gagasan yang berujung pada pembentukan  Kompolnas.  Pertama,  untuk  mewujudkan  polisi  sipil  dibutuhkan  peran pengawasan pihak luar dan gagasan bahwa "pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan otoritas polisi" diperlukan. Kedua gagasan tersebut dituangkan masing-masing dalam Pasal 37  Ayat  1  dan  Pasal  38  Ayat  2  untuk  membentuk  lembaga  Komisi  Kepolisian.  Konsep tersebut didasari oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi.
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  banyak  onkum  kepolisian  jual  beli  dalam penyidikan  suatu  perkara,  hal  yang  demikian  membuat  citra  lembaga  kepolisian  jatuh. Buruknya citra kepolisian sebagai institusi kemudian menyebabkan ketidakpercayaan publik sehingga  pihak  kepolisian  dipandang  tidak  mampu  untuk  membenahi  permasalahannya sendiri  oleh  masyarakat. 2 Degradasi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  kepolisian terkait dengan profesionalisme, integritas, dan inefficiency dalam menangani perkara. 3
Kehadiran Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri memberikan harapan  besar kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan kepolisian yang humanis pada  masa  mendatang.  Menurut  Sarah  Nuraini  Siregar  bahwa  Kompolnas  memiliki  peran
1 Momo Kelana, Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia (Jakarta: PTIK Press, 2007).
2 Budi Rizki Husin and Rini Fathonah, ―Studi Lembaga Penegak Hukum,‖ Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.
3 Fitria  Chusna  Farisa.  Citra  Negatif  Polri  Melonjak,  Kini  Capai  43  Persen.  Diakses  dari https://nasional.kompas.com/read/2022/10/27/11080671/survei-litbang-kompas-citra-negatif-polri-melonjak- kini-capai-43-persen. (2022, November 4)
besar  dalam  mewujudkan  reformasi  Polri  sesuai  dengan  tuntutan  demokrasi. 4 Namun, harapan tersebut justru masih jauh dari kenyataan, dalam berbagai literatur ditemukan fakta bahwa  kewengan  yang  di  miliki  Kompolnas  sangat  lemah. 5 Menteri  Koordinator  Bidang Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  menjabat  sebagai  ketua  Kompolnas  secara  ex-officio,  yang mengakibatkan  kurangnya  independensi  lembaga  dan  secara  struktural  menunjukan lemahnya independensi Kompolnas.
Reformasi  Polri  sudah  berjalan  selama  25  tahun  pasca  era  reformasi,  dalam menjalankan  tugas  kepolisian  dituntut  untuk  mengedepankan  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia. Namun masih  ditemukan  perilaku polisi yang menggunakan  cara-cara  kekerasan. Indriyanto  Seno  Adji  mengklaim  bahwa  penggunaan  taktik  keras  Polri  untuk  melakukan penyelidikan  kriminal  telah  dibudayakan. 6 Pendapat  yang  senada  diungkapkan Abdurrachman  diwilayah  tegal  dan  bandung  kepolisian  kerap  melakukan  kekerasan  dalam penyidikannya 7 Penyelidikan atas apa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya juga berujung pada insiden kekerasan. 8
Dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir terungkap peristiwa yang membuat institusi Polri sebagai  salah  satu  lembaga  yang  tidak  dipercaya  oleh  masyarakat.  Adapun  peristiwa tersebut,  yaitu;  Jenderal    bintang  dua  Teddy  Minahasa  yang  perintahkan  anggotanya menggatikan tawas dengan narkoba, kemudian tragedi Kanjurahan, dan kasus meninggalnya Brigadir Nofryansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. 9 Termasuk kasus terbaru adalah korban KDRT ditetapkan sebagai tersangka.
Di  era  media  sosial  semuanya  serba  terbuka,  sehingga  masyarakat  dengan  mudah mengawasi  dan  menyoroti  perilaku  kepolisian,  sehingga  sedikit  saja  kepolisian  melakukan kesalahan  akan  viral  dan  mempengaruhi  citra  lembaga  kepolisian  itu  sendiri.  Berdasarkan hasil  survei  Indikator  Politik  Indonesia  sebelum  kasus  sambo  citra  kepolisian  tingkat kepercayaan masyarakat di angka 80,2%. Namun, setelah peristiwa duren Tiga pada Agustus tahun lalu, kepercayaan publik terhadap polisi turun drastis sebesar 54,4%, 10 dan Kondisi ini menunjukkan  bahwa  proses  reformasi  kelembagaan  internal  dan  eksternal  Polri  belum
4 Sarah  Nuraini  Siregar, ―Tinjauan  Kritis  Reformasi  Kultural  Polri  (1999-2012),‖ Jurnal  Penelitian  Politik  11,  no.  1 (2014): 131–48, https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i1.194.
5 Muhammad  Sarli  Asbi,  ―Kewenangan  Komisi  Kepolisian  Nasional  Dalam  Pengawasan  Kepolisian  Republik Indonesia,‖ Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalasa, 2016.
6 Indriyanto  Seno  Adji, Penyiksaan  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  KUHAP  (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1998).
7 Hamidah  Abdurrahman,  ―Upaya  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Tindakan  Kekerasan  Oleh  Polisi Dalam Penyidikan Di  Wilayah Tegal,‖ Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
8 Abraham  Jonatan,  Edy  Halomoan  Gurning,  Febi  Yonesta,  Gatot,  Kiagus  Ahmad  Bellasati,  Nurkholis  Hidayat, Restaria F.  Hutabarat,  Theodora  Subyantoro,  Tugul  Sri  haryati, Yoanita  Eliseba, Mengungkap  Kejahatan  Dengan Kejahatan (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2008).
9 Ferdian  Andi.  Saatnya  Reformasi  Polri  Menyeluruh,  diakses  dari https://  mediaindonesia.  com/opini/ 535145/saatnya reformasi polri menyeluruh . (2022, November 4).
10 Rico  Afrido  Simanjuntak.  Survei  Indikator  Politik:  Tren  Percaya  Polisi  Meningkat.  diakses  dari https://nasional.sindonews.com/read/987541/13/survei-indikator-politik-tren-percaya-polisi-meningkat- 1672848094 . (2023, Januari 4).
berhasil.
Menurut Barker Thomas dan Charter L. David, 11 perilaku polisi adalah contoh tindakan yang dilakukan oleh petugas yang tidak sesuai dengan tanggung jawab, otoritas hukum, dan norma yang ditetapkan. Kombes Pol Nurcholis, 12 kepemimpinan, birokrasi feodal, hubungan atasan-bawahan, tidak adanya standarisasi keberhasilan tugas, sistem penilaian kinerja yang tidak  memuaskan,  pembinaan  yang  tidak  memuaskan,  pembinaan  yang  tidak  berdasarkan sistem merit, dan lingkungan masyarakat semuanya berdampak pada perilaku menyimpang anggota polisi di lapangan.
Uraian  di  atas,  sejalan  dengan  pendapatnya  Edwin  Hardin  Sutherland 13 ahli kriminolog  Amerika  Serikat  mengatakan  orang  melakukan  kejahatan  itu  dipengaruhi  oleh empat,  yaitu;  lingkungan  yang  memberikan  peluang  untuk  kegiatan  kriminal,  lingkungan sosial  yang  memberikan  contoh  atau  panutan  yang  buruk,  ekonomi  (kemiskinan, pengangguran,  dll.).  Untuk  itu  penulis  menyetir  beberapa  pendapat  mengenai  reformasi Polri. Mahfud MD mengatakan perubahan budaya institusi Polri terhenti bahkan mengalami kemunduran. Menurut Yusuf Warsyim 14 reformasi struktur dan aturan Polri berjalan dengan baik dan mengalami perkembangan signifikan, sedangkan reformasi kultur perlu di up-gred. Pendapat  tersebut,  kemudian  diperkuat  oleh  Harmoko  bahwa  reformasi  tata  aturan  Polri sedang  berjalan,  akan  tetapi,  reformasi  Kultur  dengan  cara  penguatan  etika  dan  integritas Polri serta penguatan fungsi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 15
Sarah  Nuraini  Siregar 16 reformasi  kultur  kepolisian  mengandung  2  (dua)  aspek. Pertama,  Sikap (mind  set)  setiap  anggota  Polri  harus  diubah.  kedua,  mengubah  budaya organisasi (cultural  set).  Merubah  pola  piker  dan  budaya  organisasi  bukan  perkara  terjadi dalam  situasi  yang  vakum.  Oleh  karena  itu,  dengan  merubah  budaya  individu,  budaya organisasi  dengan  sendirnya  mempengaruhi  reformasi  kultural  Polri.  Moralitas,  pandangan positif, dan perilaku etis harus mendukung pengembangan kepolisian yang kuat, berkualitas, profesional,  dan  proporsional.  Di  sisi  lain,  penyesuaian  budaya  organisasi  Polri  dan lingkungan sekitarnya juga berdampak signifikan terhadap perubahan pola pikir dan perilaku anggotanya.
Uraian  di  atas  lebih  banyak  menyinggung  soal  reformasi  kultural  belum  berjalan dengan  baik.  Oleh  sebab  itu,  refromasi  kultur  harus  digelorakan  terus  dengan  melihat banyaknya  masalah  moralitas  penegak  hukum  yang  disajikan  oleh  media  masa.  Meskipun
11 Irjen Pol (Purn) I Ketut Astawa. Etika Profesi Polri, Jakarta: STIK-PTIK, (2016). hlm 85
12 Ibid. hlm 87
13 Fadlikal  Aqdam  Nugraha,  Muhamad  Bacharuddin  Jusuf,  and  Adara  Khalfani  Mazin,  ―Persoalan  Moralitas Kepolisian  Dan  Penerapan  Kode  Etik,‖ Jurnal  Pendidikan,  Seni,  Sains  Dan  Sosial  Humaniora,  2023,  1–25, https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx.
14 Yusuf Warsyim. Maju Mundurnya Kedudukan Polri, diakses dari https:// www. kompas. id/ baca/ opini/ 2022/ 01/14/ maju-mundur-kedudukan-polri , (2022 Januari 4).
15 Harmoko M.Said. 24 Tahun Reformasi: Saatnya Polri Berbenah Diri, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/10/21/07110991/24-tahun-reformasi-saatnya-polri-berbenah-diri. (2022 Oktober 21).
16 Sarah Nuraini Siregar, ―Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012).‖ Op.cit.
para penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang mengarah pada putusan yang bersubstansi dan menghasilkan keadilan bagi para pihak, namun  para  penegak  hukum  masih  ditemukan  melakukan  pelanggaran  hukum  yang mencemarkan nama baik polisi. 17
i Keterlibatan  kekuatan  politik  elit  menjadi  salah  satu  penghambat  reformasi  Polri. Karena  sistem  multi  partai  yang  masih  ada,  politik  menjadi  fenomena  yang  sangat  sulit diberantas.  Kekuatan  politik  yang  bersaing,  baik  secara  individu  maupun  kelompok,  yang ingin mengeksploitasi polisi untuk tujuan politiknya menghambat upaya untuk mengontrol secara  obyektif  pelaksanaan  reformasi  Polri  dengan  menggunakan  perangkat  kebijakan negara. 18
Reformasi  kepolisian  diperlukan  untuk  menjadikan  polisi  sebagai  alat  yang  efektif untuk  menegakkan  hukum  sesuai  dengan  nilai-nilai  masyarakat  sipil,  yang  melindungi supremasi  hukum. 19 Lembaga  kepolisian  sedang  mengalami  transformasi  struktural,  yaitu perubahan  organisasi,  struktur,  dan  kedudukan.  Perubahan  instrumental  merupakan reformasi filsafat, doktrin, otoritas, kompetensi, kemampuan praktis, dan ilmu pengetahuan dan  teknologi.  transformasi  struktural  dan  praktis  adalah  dasar  dari  reformasi  budaya. Reformasi  Polri  yang  berupaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat dimotori oleh reformasi budaya. Hal ini meliputi perbaikan sistem perekrutan dan pendidikan serta sistem fasilitas dan materi pelayanan, sistem anggaran, dan sistem operasional.
Polri harus bisa melaksanakan Reformasi Polri dengan bantuan Kompolnas. Namun, keberadaan  Kompolnas  belum  mampu  menjalankan  tugasnya  secara  maksimal.  Maka penelitian  ini  berjudul  ―Aktualisasi  Kompolnas  Dalam  Mewujudkan  Reformasi  Polri.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktualisasi Kompolnas terhadap Reformasi Polri dan tantangan yang mereka alami dalam melakukannya.

## METODE PENELITIAN
Modetode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  seperti statute  approach  dan conceptual approach dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan  komprehensif  mengenai  isu  yang  sedang  dianalisis.    Teknik  pengumpulan  data  dalam yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui library  research,  yang  mencakup  pencarian bahan hukum melalui sumber tertulis dan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan internet  yang  relevan  terkait  permasalahan  yang  diteliti.  Data    yang  digunakan    dalam penelitian    ini    terdiri    dari    data    sekunder    yang    ditemukan    dan    dianalisis  melalui penelusuran  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier, serta
17 Agus Raharjo, ―Hukum Dan Dilema Pencitraannya (Transisi Pragmatis Ilmu Hukum Dalam Teori Dan Praktek),‖ Jurnal Hukum Pro Justitia 24, no. 1 (2006): 12–26.
18 Catur Cahyono. Wibowo, ―Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran,‖ Thesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012.
19 Sri Yanuarti, ―Polri Di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal,‖ Jurnal Penelitian Politik 8, no. 1 (2016): 16, https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.481.
sumber-sumber    non-hukum.    Upaya    penelusuran    bahan    hukum    dilakukan    dengan mengakses sumber-sumber hukum melalui media internet dan situs web yang berhubungan dengan    topik    yang    dibahas.    Setelah    data    terkumpul,    metode    analisis    data    yang digunakan akan  diimplementasikan  secara  terstruktur,   diikuti  dengan  penyajian  yang deskriptif    dan  evaluatif.    Selanjutnya,    keseluruhan    data    yang    telah    dikumpulkan  akan dianalisis  secara    kualitatif    untuk    memperoleh    gambaran    komprehensif    mengenai aktualisasi  Komisi  Kepolisian  Nasional  dalam  mewujudkan  reformasi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.

## PEMBAHASAN
A. Aktualisasi  Komisi  Kepolisian  Nasional  dalam  mewujudkan  Reformasi  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Reformasi berarti berbicara mengenai perubahan pada suatu kondisi yang lebih baik, tujuan  perubahan  tersebut  untuk  mewujudkan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  social  dan ekonomi berpengaruh terhadap sistem politik suatu negara. Reformasi itu dilakukan karena adanya  praktek  dalam  sebuah  organisasi  itu  yang  tidak  baik,  pada  substansinya  reformasi merupakan  itu  terjadi  karena  adanya  masalah  yang  untuk  dibenahi  dalam  suatu  negara. Samuel  P.  Huntington 20 Reformasi  adalah  perubahan  ruang  lingkup  terbatas  yang dilaksanakan dengan langkah yang cukup bertahap (tidak cepat atau lambat) dalam upaya mengubah corak lembaga politik, kepemimpinan, dan kebijakan.
Reformasi  Polri  merupakan  mandat  dari  reformasi  1998,  tuntutan  masyarakat terhadap kepolisian untuk mereformasi dirinya. Setidaknya menganalisis reformasi kepolisian dapat menggunakan teori sistem Lawrence M. Friedman, yaitu reformasi struktur, instrument, dan budaya. 21 Untuk mencapai tujuan tersebut, ketiganya berfungsi sebagai satu kesatuan. 22
Kekuatan  esensial  reformasi  Polri  setidaknya  muncul  dari  tiga  kebutuhan  mendasar yaitu;  Pertama,  demokratisasi  yang  diikuti  oleh  liberalisasi  politik. 23 Kedua,  kompleksitas ancaman  terhadap  keamanan.  Berbeda  dengan  di  masa  sebelumnya,  kompleksitas keamanan  saat  ini  menjadikan  Polri  tidak  mungkin  menerapkan  paradigma  perpolisian tradisionalnya,  termasuk perpolisian yang militeristik.  Perpolisian tradisional lebih mengacu pada  tugas-tugas  Polri  yang  mengutamakan  penegakan  hukum  dan  reaktif,  sementara perpolisian militeristik disebut represif. 24 Ketiga, sebagai jalan keluar, diperlukan paradigma kepolisian  yang  mengedepankan  sumber  daya  dan  potensi  yang  ada  dalam  masyarakat. Kemitraan  dengan  masyarakat  dipandang  lebih  efektif  dalam  mencegah  dan  menindak
20 Farhad  Kazemi,  ―Political  Order  in  Changing  Societies,‖ Iranian  Studies  2,  no.  4  (1969), https://doi.org/10.1017/s0021086200014195.
21 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan, M. Khozim, Penerbit Nusa Media, cetakan ke (Bandung: Nusa Media, 2019). hlm. 6-8.
22 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, (1991). hlm. 102
23 Indra  Fauzan and Nidzam Sulaiman, ―Budaya  Politik Sivil Dan Pendemokrasian Di  Indonesia : Sebuah Analisa Politik,‖ Jurnal  Administrasi  Publik :  Public  Administration  Journal  9,  no.  1  (2019):  59, https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2235.
24 Sarah Nuraini  Siregar et al., Reformasi Struktural Polri Tahun  1999-2010, edisi ke-1 (Jogjakarta: Penerbit Andi, 2015). hlm 27
kejahatan.

## 1. Aspek Reformasi Polri
Pasca  runtuhnya  rezim  orde  baru  tahun  1998  berbagai  tuntutan  terhadap  lembaga negara  untuk  dilakukan  perbaikan  termasuk  institusi  kepolisian.  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  MPR)  mengeluarkan  suatu  naskah  hukum berupa  Ketetapan  MPR  Nomor:  X/MPR/1998  tentang  pokok-pokok  pembaharuan pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan bangsa sebagai arah negara  dalam  rangka  melaksanakan  proses  reformasi  tersebut. 25 Presiden  mengeluarkan Instruksi  Presiden  No.  2  Tahun  1999,  yang  menguraikan  langkah-langkah  kebijakan  yang akan diambil dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI.
Reformasi Polri merupakan upaya yang dilakukan untuk penataan ulang institusi atau organisasi Polri (struktur), peraturan perundang-undangan Polri (instrumental),  dan budaya Polri  (kultur).  Dari  ketiga  aspek  tersebut  akan  diuraikan  satu  persatu.  Pertama,  perubahan struktur Polri dalam sistem ketatanegaraan mengalami perubahan sebanyak 9 (sembilan) kali sejak  kemerdekaan  sampai  sekarang  ,  maju  mundurnya  kedudukan  Polri  dalam  rangka mencari formulasi yang tepat untuk menempatkan Polri.
Kedua, Ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000 yang menetapkan pemisahan kekuasaan TNI dan Polri menandai dimulainya reformasi instrumen pasca reformasi pada tahun 1998. Perpecahan  TNI  dan  Polri  berdampak  pada  perubahan  bentuk  struktur  organisasi  Polri.  . Peran  TNI  sebagai  lembaga  pertahanan  negara  dan  tanggung  jawab  kepolisian  dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terikat pada pertimbangan logis pembagian ini,  yang  melampaui  pertimbangan  profesional.  Dijelaskan  lebih  lanjut,  masyarakat  yang keamanan  dan  ketertibannya  harus  dijaga,  menjadi  subyek  sesungguhnya  dari  kerja  Polri. Akibatnya,  reformasi  hukum  dan  struktural  organisasi  Polri  difokuskan  pada  kebutuhan masyarakat setempat. 26
Pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Polri  yang mengatur  tentang  tanggung  jawab  dan  kewajiban  utama  Polri  dan  lembaganya,  sebagai tindak  lanjut  dari  pemisahan  TNI  dan  Polri.  Selain  undang-undang,  Presiden  menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri. Dijelaskan berdasarkan Pasal 3 bahwa  susunan organisasi Polri dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah sesuai dengan kewenangannya.
Ketiga,  refromasi  kultural  atau  budaya  kepolisian  hampir  diberbagai  literatur mengatakan bahwa  aspek budaya kepolisian masih menjadi persoalan rumah yang sampai hari  ini  mengalami  stagnan.  Namun  sebagai  bagian  dari  pengabdian  Polri  untuk mewujudkan Polri yang manusiawi dan profesional, maka ditetapkan kode etik profesi Polri
25 Sutanto, Polri Menuju Era Baru, Pacu Kinerja, Tingkatkan Citra: Refleksi Pemikiran Jenderal Polisi Drs. Sutanto (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2005).
26 I  Made  Untung  Sunantara,  ―Implementasi  Fungsi  Kepolisian  Sebagai  Pelindung  Pengayom  Dan  Pelayan Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Ketertiban  Dan  Keamanan  Masyarakat  Kecamatan  Liukang  Kalmas  Kabupaten Pangkep,‖ Tesis, Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Bosowa, 2020, 1–235.  hlm 162.
dengan  harapan  agar  Polri  mampu  mencerminkan  pribadi  yang  jujur,  profesional,  dan berintegritas  tinggi  dalam  menjalankan  tugas.  Komitmen  ini  dilandasi  dan  dijiwai  dalam Pancasila. 27 dari ketiga aspek reformasi kepolisian yang disebutkan di atas, Pada hakekatnya, reformasi  kepolisian  adalah  reformasi  administrasi  publik.  Menurut  Zauhar  reformasi administrasi  merupakan  suatu  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mengubah  struktur  dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau kelembagaan), serta sikap dan perilaku birokrat yang  mempengaruhi  kultur  organisasi,  guna  meningkatkan  efektivitas  organisasi  atau terciptanya  administrasi  yang  sehat  dan  menjamin  tercapainya  tujuan  organisasi  (aspek kultur organisasi). 28
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  dari  ketiga  aspek  reformasi  Polri  yang  masih menjadi pekerjaan rumah adalah aspek refromasi kultural. Oleh karenanya, peran kompolnas sebagai  lembaga  pengawas  etika  Polri  untuk  mendorong  percepatan  reformasi  budaya  di institusi Kepolisian sangat dibutuhkan dan perlu diperkuat.

## 2. Analisis Reformasi Polri
Sejak  reformasi  tahun  1998,  Polri  telah  beberapa  kali  melakukan  upaya  perubahan dari polisi militer menjadi polisi sipil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, ini tidak  berarti  bahwa  setiap  aspek  kehidupan  militer  tidak  bagus.  Polisi  mungkin  dalam konteks  tertentu  komando  dibutuhkan.  Namun,  dibutuhkan  lebih  dari  sekadar  prodak hukum dan pimpinan kepolisian sendiri yang harus mendorongnya untuk mewujudkan Polri yang  profesional  dan  mandiri. 29 Oleh  karena  itu,  untuk  mengukur  reformasi  Polri  baik  dari aspek  struktural,  instrumental  dan  kultur,  Polri  telah  menetapkan grend  strategy  untuk mewujudkan  refromasi  Polri  dimulai  dari  periode  2005-2009  tahap trust  building,  kedua periode  2010-2015  tahap partnership,  dan  ketiga  periode  2016-2025  tahap  strive  for excellence. 30
i Tahap pertama mengenai i Trust Building mulai tahun 2005-2009 adalah tahap untuk menumbuhkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  kepolisian. i Intan  Fitri  Meutia 31 evaluasi grend  strategi  Polri  periode  2005-2009  bahwa  pelaksanaan grand  strategy  Polri  tahap pertama untuk membangun kepercayaan publik sudah berjalan dengan baik.
Belum  ada  perubahan  yang  ideal  terhadap  tingkat  kepercayaan  publik  yang diinginkan.  Sikap  kelembagaan  Polri  terhadap  pentingnya  kualitas  pelayanan  yang  belum dirasakan secara luas berdampaknya. Permintaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian seperti  Kamtibmas,  penegakan  hukum,  perlindungan,  dan  perlindungan  masyarakat
27 Baharuddin,  ―Reformasi  Polri  Dan  Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif  Good  Governance,‖ Asian  Journal  of Environment, History and Heritage 1, no. 1 (2017): 49–60.
28 S Zauhar, Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi Dan Strategi (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
29 Sarah Nuraini Siregar, Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011 (Jakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm 1.
30 Haryadi  Mukhtas,  ―Formulasi  Kebijakan  Restrukturisasi  Organisasi  Markas  Besar  Polri  Pasca  Reformasi  1998,‖ Dharma Praja 11, no. 2 (2018): 113, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.399.
31 Intan Fitri Meutia, ―Evaluasi Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahap I ‗Trust Building‘ Periode 2005-2010,‖ Tesis,  Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Departemen  Ilmu  Administrasi  Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012. hlm 120
berdampak pada seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 32 i
Reformasi kepolisian tahap kedua, Partnership Building, berlangsung dari tahun 2010 hingga 2014. Selama ini, kerjasama dengan pihak lain akan lebih ditekankan terkait dengan tugas  polisi  dalam  penegakan  hukum,  keamanan,  ketertiban,  dan  pelayanan  masyarakat. Polri telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Aturan Persiapan Kerjasama Polri sebagai wujud nyata pelaksanaan Pembangunan Kemitraan Tahap II. 33
Sejak tahun 2015, Polri telah memasuki fase ketiga yang terkait dengan inisiatif Strive for Excellence dan berlangsung dari tahun 2015 hingga 2025. Pada fase ini, diharapkan Polri fokus pada pengembangan kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good public  service.  governance,  penerapan best  practice  kepolisian,  pemprofesionalan manajemen sumber daya manusia, dan implementasi teknologi untuk peningkatan kapasitas Polri.  Baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional,  keunggulan  dan  supremasi  Polri mengangkat harkat dan martabat negara, khususnya Polri itu sendiri.
Akhir-akhir  ini,  kepolisian  menjadi  salah  satu  institusi  yang  banyak  mendapatkan perhatian masyarakat secara luas. Sorotan tersebut, dumulai adanya peristiwa ―Duren Tiga‖ dan kemudian peristiwa Kanjuruhan, kasus Jendral yang mengedarkan Narkoba. Selanjutnya disusul  persoalan  baru  yang  menimpa  beberapa  oknum  Polri  yang  menjadi  calo  (KKN) penerimaan  Bintara  Polri.  Berbagai  peristiwa  yang  menimpa  Polri  tersebut  menunjukan bahwa  bahwa  ada  persoalan  mendasar  dalam  internal  kepolisian.  Tanpa  sepengetahuan polisi, tindakan ini mengganggu tujuan Polri untuk menumbuhkan kepercayaan yang sejak lama mendikte bahwa keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya akan didasarkan pada dukungan dan kepercayaan masyarakat.
Dalam  hal  reformasi  instrumental  Sarah  Nuraini  Siregar  melakukan  penelitian mengenai  ―Pencapaian  Reformasi  Instrumental  Polri  tahun  1999-2011‖  Dalam  konteks Reformasi  instrumental  ditubuh  Polri  telah  banyak  mengeluarkan  payung  hukum,  dalam bentuk  peraturan  Kapolri,  hal  ini  dilakukan  supaya  reformasi  kepolisian  berjalan  dengan dengan  baik. 34 Namun,  yang  masih  berjalan  ditempat  adalah  perubahan  mental  perilaku personel Polri harus diakui memang sulit dilakukan. Hal ini karena terkait dengan sedemikian besarnya  jumlah  anggota  Polri  dan  yang  terpenting  adalah  kultur  yang  telah  melekat sedemikian  lama  ketika  Polri  masih  dibawah  ABRI.  Kultur  tersebut  menempatkan  personel Polri sebagai seseorang yang yang tidak dapat tersentuh, merasa penting dan merasa lebih tinggi dari anggota masyarakat. Akibatnya sering timbul sikap arogan, mau menang sendiri, selalu merasa benar dan berhak menekan dan memeras masyarakat dan masih banyak akibat perilaku buruk lainnya. Lebih lanjut berdampak kepada Polri menjadi lembaga yang eksklusif
32 Intan Fitri Meutia, ―The Implementation of Community Policing in Indonesia A Thesis Submitted for the Degree of  Doctor  Philosophy  in  Social  Environment  Intan  Fitri  Meutia  Graduate  School  of  Human  and  Socio- Environmental Studies,‖ A Thesis Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in Social Environment, Kanazawa University Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies, 2016.
33 Muhammad Alwafi, ―Konsep Dan Implementasi Grand Strategi Polis Republik Indonesia (Polri),‖ Sarjana 28, no. 1 (2013): 163–80.
34 Sarah Nuraini Siregar, Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011. Lo. cit
tidak  dapat  dikontrol  oleh  publik  sehingga  melakukan  kerja  lebih  pada  kepentingan organisasi saja bukan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

## 3. Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Mewujudkan Reformasi Polri
Pasca pemisahan TNI dan Polri justru menguatnya praktik abose of power dan KKN di internal  Polri.  Oleh  karena  itu,  embrio  lahirnya  Kompolnas  sebagai  Langkah  pemerintah untuk mempercepat proses reformasi Kepolisian.  Djamin Awaloedin bahwa pemisahan Polri dari  ABRI  cenderung  menjadi  lembaga  yang  bebas  yang  minim  pengawasan  dan  hal  ini terjadi sebagai bentuk eforia internal yang terkungkun selama ini. 35 Di samping itu juga, pada saat kepolisian masih menjadi bagian dari ABRI itulah era kegelapan bagi kepolisian untuk berakselerasi  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. 36 Setelah  berpisah  banyak  implikasi positif  dan  tidak  sedikit  juga  implikasi  negatif  terhadap  internal  Polri.  Implikasi  negatifnya adalah menguatnya perilaku korupsi dari tingkat pusat sampai Pos Polisi, sementara fungsi pengawasan sangat minim.
Berangkat  dari  itu,  pemerintah  lewat  UU  No.  2  tahun  2002  membentuk  sebuah lembaga pengawas eksternal yang bernama Kompolnas. Kehadiran Kompolnas sebagai jalan keluar  atas  fenomena  tersebut  dan  juga  mengawal  proses  refromasi  ditubuh  kepolisian. Secara kelembagaan Kompolnas dan Polri merupakan dua institusi yang berbeda. Mengenai tugas  dan  kewenangan  Kompolnas  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  17  Tahun  2011, sebagai Berikut:
―Pasal 4 bahwa Kompolnas bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah  kebijakan  Polri  dan  memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.‖
―Pasal 3 bahwa  Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja  Polri  untuk  menjamin  profesionalisme  dan  kemandirian  Polri  dengan  cara pemantauan  dan  penilaian  terhadap  kinerja  dan  integritas  anggota  dan  pejabat Polri‖.
Berdasarkan  uraian  pasal  diatas,  bahwa  tugas  kompolnas  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  bisa  memberi  masukan  kepada  Presiden  menganaai  arah  kebijakan  Polri dalam  mewujudkan  reformasi  Polri  dan  juga  memperkuat  fungsi  pengawasan  fungsional kompolnas sebagai pengawas eksternal untuk mendorong perbaikan terhadap institusi Polri.
Dalam rangka mendorong perbaikan terhadap institusi Polri, Kompolnas menjalankan berfungsi  pengawasan  terhadap  Polri  dan  menerima  keluhan  masyarakat  dan  kasus-kasus menonjol  yang  mendapat  perhatian  publik  mengenai  Tindakan  Polri  dalam  menjalankan tugas.
Tugas  dan  wewenang  Kompolnak  saat  ini  tidak  cukup  untuk  memenuhi  tugasnya
35 Amira  Paripurna, ―The Emergence of Proactive Intelligence-Led Counterterrorism Policing and Surveillance in Post-Suharto Indonesia‖. Vol. 8, No. 2 (2018): 43–45.
36 Awaloedin Djamin et al., ―Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia: Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang,‖ Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2006.
sebagai  badan  pembantu  negara  dalam  mengendalikan  kegiatan  kepolisian.  Posisi Kompolnas di  bawah presiden memperumit posisi Kompolnas di bawah pengawasan Polri. Tugas  Kompolnas  saat  ini  tidak  mendukung  tugas  pengawasan  operasional  kegiatan  Polri, karena  tugas  tersebut  terlalu  abstrak  untuk  melakukan  pengawasan  yang  efektif.  Tugas Kompolnas  untuk  membantu  pengawasan  operasional  terlalu  mudah,  karena  posisi Kompolnas  dan  Polri  yang  memegang  kekuasaan  eksekutif  di  bawah  Presiden,  membuat Kompolnas sulit menilai Polri secara objektif. 37
Sekalipun  demikian  Kompolnas  tetap  berupaya  untuk  membantu  presiden  dalam menetap arah kebijakan Polri. dan hal ini dilakukan pada tahun 2021 Kompolnas melakukan penelitian  sebagai  bahan  untuk  memberikan  saran  dan  masukan  kepada  Presiden  Adapun judul  penelitian  mengenai  ―peran  pengawasan  penegakan  kode  etik  Polri‖  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  dalam  penegakan  kode  etik  Polri  terdapat  satuan  kerja  di  Polri  yang dominan  dan  hal  ini  menunjukan  terbangunanya  ego  sectoral  antar  satuan  kerja  tertentu, disamping  itu  ditemukan  hambatan  dalam  penegakan  kode  etik  Polri  diantaranya  adalah adanya  Majelis  Kode  Etik  Polri  masih  bersifat Ad  Hoc  dan  rasa  rasa  canggung  untuk mengadili rekan sendiri. 38
Kemudian  tahun  2022  Kompolnas  juga  melakukan  penelitian  mengenai  ―peran pimpinan  Polri  dalam  mencegah  pelanggaran  anggota  Polri  berdasarkan  peraturan perundangan-undangan di Indonesia‖ hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan peran pimpinan dalam pencegahan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri telah menerapkan konsep  kepemimpinan  transformasional  yang  diantara  unsur-unsurnya  terdapat  peran malayani,  keteladanan,  problem  solving.  Namun,  di  lapangan  peran  yang  demikian  belum berjalan  dengan  baik  sehingga  peran  pimpinan  dalam  mengawasi,  membina,  dan mengendalikan belum maksimal untuk mencegah anggota tidak melakukan pelanggaran. 39
Dari  penjalasan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  aktualisasi  Kompolnas  dalam mewujudkan  refromasi  kepolisian  sudah  berjalan  cukup  baik.  Sekalipun  dilihat  dari  tugas fungsi  dan  kewenangan  Kompolnas  terkesan  kurang  maksimal  dan  cenderung  hanya memenuhi tuntutan politis pemerintah. Melihat kewenangan Kompolnas yang masih sangat lemah sehingga sulit mengharapkan untuk mengawasi kinerja dan perilaku kepolisian secara ketat.
Membandingkan  kewenangan  Kompolnas  di  atas  dengan  organisasi  pengawas kepolisian di negara lain, memiliki kewenangan penyidikan bahkan penangkapan, Sebaliknya, di  Indonesia,  Kompolnas  diberikan  kewenangan  untuk  menangani  pengaduan  masyarakat
37 Mochammad Nasser, ―Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri,‖ Jurnal Hukum Sasana 7, no. 1 (2021): 96–116, https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535.
38 Yusuf, ―Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,‖ Jurnal Fundamental 12, no. 1 (2023): 166–88, https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.108.
39 Yusuf,  Harmoko,  Auliya  Khasanofa.  Peran  Pimpinan  Polri  Dalam  Mencegah  Pelanggaran  Anggota  Polri Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia, Jakarta: Komisi Kepolisian Nasiona, 2022. hlm 45
tanpa  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat. 40 i Negara-negara  yang  menganut  sistem demokrasi  bentuk  pengawasannya  ada  2  (dua).  Pertama,  pengawasan  internal  dan pengawasan  eksternal,  pengawasan  eksternal  diperlukan  sebagai  bentuk  mengontrol institusi  tersebut  dan  menjalankan  sistem check  and  balance.  Kebijakan  yang  dapat dilakukan  Kompolnas  dalam  upaya  untuk  mempercepat  reformasi  Polri  yaitu  perlunya penguatan  legitimasi  Kompolnas  dalam  kehidupan  demokrasi.  Dalam  praktek  sistem demokrasi, fungsionalisasi Kompolnas dalam rangka membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Polri.

## B. Kendala  Komisi  Kepolisian  Nasional  dalam  wewujudkan  Reformasi  Kepolisian Negara Republik Indonesia
Reformasi Polri tentunya tidak berjalan  mulus sebagaimana yang dicanangkan.  dari berbagai pendapat di atas telah mengkonfirmasi bahwa refromasi struktur dan  instrument sudah  berjalan  dengan  baik,  tetapi  reformasi  kultur  masih  bersifat  stagnan.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapatnya  Jenderal  (Purn)  Da'i  Bachtiar  mengatakan  reformasi  Polri  di  tengah rentetan  isu  yang  terjadi  saat  ini  sebenarnya  sudah  lama  dilakukan  sejak  berpisahnya  TNI dan  Polri.  Akan  tetapi,  dari  sisi  budaya,  bagaimanapun,  masih  perlu  mendapat  perhatian dalam  hal  reformasi.  Dalam  hal  ini,  ini  juga  merujuk  pada  anggota  masyarakat  yang  lebih besar  selain  petugas  polisi.  Yuddy  Chrisnandi  mengklaim,  meski  Polri  telah  melakukan reformasi  struktural  dan  teknis,  namun  perubahan  kultural  belum  berjalan  beriringan.  Ini masuk akal mengingat bahwa perubahan budaya secara signifikan lebih sulit dicapai . 41
1. Kendala Reformasi Polri
Berbagai hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh  banyak  pihak,  tampaknya  lebih  banyak mengangangkat persoalan negatif birokrasi Polri daripada keberhasilannya. Ini menunjukkan bahwa  birokrasi  Polri  mempunyai i persoalan  serius  yang  harus  segera  dibenahi.  Tanpa adanya i pembenahan, birokrasi Polri akan selalu menjadi bulan-bulanan bahkan  cemoohan dari  berbagai  pihak.  Stempel  yang  diberikan  masyarakat  kepada  kepolisian  bahwa  Polri sarangnya i korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN), i serta  pelayanan  yang  buruk,  akan  tetap melekat sesuai dengan dengan kenyataannya. i
Tantangan  reformasi  Polri  dalam  membangun  struktur  dan  kultur  yang  demokratis selama  hampir  25  tahun  masih  menyisakan  dua  persoalan,  yaitu,  persoalan  struktur organisasi dan kultur sebagai polisi yang kompatibel dalam sistem demokrasi. Dari persoalan struktur, Polri memang menganut hierarki yang sentralisasinya sangat kuat di satu sisi, di lain sisi hal ini berdampak pada beban kerja yang bertumpuk. Banyak  anggota kepolisian yang kurang  memahami  tugasnya  dan  fungsinya  sebagai  anggota,  sebab  beban  pekerjaan  Polri
40 Sukamto Satoto, ―Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum,‖ Jurnal Inovatif VII, no. September (2014): 59–78.
41 Yuddy  Chrisnandi.  Reformasi  Reformasi  POLRI  Belum  Dibarengi  Perubahan  Kultural,  diakses  dari https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/reformasi-polri-belum-dibarengi-perubahan-kultural . (2014
Desember 03).
luas dan tidak sebanding dengan gaji yang diterima.
Ketika berhadapan dengan keadaan yang membahayakan ketertiban umum, unsur ini mempengaruhi  disposisi  aparat  kepolisian  untuk  berkeinginan  mencari  solusi  secepatnya. Apalagi dalam berbagai skala peristiwa dan kondisi yang termasuk dalam kategori gangguan kamtibmas,  hal  ini  membantu  aparat  kepolisian  untuk  lebih  memahami  langkah-langkah taktis  yang  mungkin  dilakukan  daripada  menafsirkan  bagaimana  penanganan  seharusnya dilakukan  dalam  situasi  yang  ideal. i Polri  memang  mencoba  memperluas  struktur  tetapi tanpa  diiringi  dengan  persiapan  SDM  dan  infrastruktur  yang  memadai. i Akibatnya,  tugas- tugas Polri yang melekat cenderung terjebak di aspek pekerjaan rutin ketimbang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi konsep Reformasi Polri itu sendiri i . i Dalam perkembangannya, tampak pula makna reformasi ini mulai menyempit. Sarah Nuraini  Siregar  mengungkapkan  faktor-faktor  penghambat  reformasi  Polri  adalah  faktor budaya  anggota  Polri  yang  masih  militer,  faktor  sistem  kurikulum  pendidikan  dan  faktor sulitnya anggota Polri melanjutkan pendidikan terutama dari bintara menjadi perwira karena kendala  biaya.  Disamping  itu  Institusi  Polri  masih  memiliki  kesenjangan  jumlah  pangkat, pemilihan  jabatan,  dan  pemberian  pangkat.  Aspek  lain  adalah  masalah  keuangan,  yang diperkuat dengan pertanyaan tentang otonomi daerah.
Dari uraian di atas penting kiranya mengkaji secara lebih dalam penyebab persoalan pokok agar dapat dirumuskan atau didesain model reformasi Polri yang tepat sebagai jalan pemecahannya secara optimal. Menurut penulis lebih dominan hambatan internal birokrasi Polri.  Hal  ini  sejalan  Yopik  Gani 42 bahwa  penyebab  yang  terkait  dengan  persoalan  internal birokrasi Polri, yaitu;
1. Kualitas sumber daya manusia Polri dan jumlah yang tidak proporsional;
2. Pemahaman tugas dan tanggungjawab masih kurang;
3. Sikap dan mental sebagai pangreh;
4. Jumlah personil yang belum ideal;
5. Penyebaran personil tidak merata;
6. Kondisi sarana dan prasarana setiap fungsi belum proporsional;
7. Koordinasi dan kerjasama antar fungsi belum efektif,
8. Sistem rekruitmen belum searah dengan kebutuhan organisasi;
9. Pengembangan karir belum didasarkan kepada kemampuan/kompetensi
Kehadiran Kompolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian menjadi harapan bagi masyarakat  dalam  mempercepat  proses  reformasi  Polri.  Sebagai  pengawas  eksternal Kompolnas dalam menjalan tugasnya tidak maksimal dan jauh dari haraapan masyarakat. 43
Namun,  berdasarkan  pengamatan  bahwa  ditemukan  berbagai  hambatan  yang  alami  oleh
42 Yopik Gani, ―Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Pelayanan Publik Polri,‖ Jurnal Ilmu Kepolisian 13, no. 2 (2019): 10.
43 Rahman  Amin,  Muhammad  Fikri,  and  Al  Aziz,  ―Penguatan  Komisi  Kepolisian  Nasional  Dalam  Pengawasan Penyidikan  Tindak  Pidana  Oleh  Polri,‖ Krtha  Bhayangkara  17,  no.  1  (2023):  1–26,  https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855.
Kompolnas  dalam  membantu  refromasi  kepolisian.  Seringkali  ada  dua  elemen  penentu hambatan tersebut, yaitu;
1. Faktor Internal
a. Aspek yuridis Dari segi hukum, TAP MPR No VII Tahun 2000, Pasal 8, UU No 2 Tahun 2002,
Pasal  37,  dan  Perpres  No  17  Tahun  2011  semuanya  mengatur  Kompolnas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ditemukan kelemahan berikut.
Pertama,  secara  konseptual  bahwa  Kompolnas  adalah  lembaga  negara pembantu. 44 Berdasarkan temuan kajian Tim Kajian Hukum Hubungan Antar Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, lembaga negara pendukung adalah organ negara atau lembaga  yang  kewenangannya  diatur  dengan  undang-undang  bukan  berasal  dari UUD  1945.  Disebut  sebagai  organ  negara  konstitusional  dalam  UUD  1945. 45
Meskipun  ketua  Kompolnas  adalah  ex-officio  Kemepolhukam  dan  merupakan anggota lembaga negara yang independen, namun lembaga ini tidak otonom dalam menjalankan tanggung jawab dan menggunakan kewenangannya. 46
Kedua.  kewenangan,  secara  yuridis  kewenangan  yang  dimiliki  yang  diatur dalam Peraturan Presiden Kompolnas tidak kuat.  Secara teori peraturan perundang- undangan  dasar  hukum  pembentukanya  juga  lemah  karena  dibentuk  perpres  dan bukan berdasarkan undang-undang. Bila diperhatikan tugas Kompolnas yang diatur dalam  Perpres,  yang  antara  lain  memberi  nasihat  kepada  Presiden  tentang  arah terbaik  untuk  pengembangan  institusi  Polri  dan  dalam  pengangkatan  dan pemberhentian Kapolri. 47
Upaya  membantu  Polri  dalam  menjalankan  tugas  pokoknya,  Kompolnas melakukan  peran  pengawasan  terhadap  kinerja  Polri.  M.  Nasir  menilai  keberadaan Kompolnas untuk mengawal Polri tidak sebanding dengan institusi Polri yang besar. Karena itu, masuk akal mengapa Kompolnas mengaum tapi tak  mampu menggigit, seperti harimau ompong. tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi. Berdasarkan premis  ini,  seharunya  Kompolnas  memiliki  undang-undang  sendiri  sebagaimana praktik  yang  umum  di  banyak  negara. 48 Karena  Kompolna  tidak  memiliki  fungsi pengawasan  kurang  efektif.  Berdasarkan  Perpres  No.  17  Tahun  2011,  Kompolnas hanya  diperbolehkan  menerima  dan  meneruskan  pengaduan  masyarakat  tentang
44 Kelik Iswandi  and Nanik Prasetyoningsih, ―Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,‖ Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 138–65, https://doi.org/10.18196/jphk.1208.
45 Munir  Ernawati,  ―Hubungan  Lembaga  Negara  Pasca  Amandemen  UUD  1945.,‖ Laporan  Akhir  Pengkajian Hukum, 2005, 1–90.
46 Muhammad Helmi Fakhrazi, ―Independensi Jabatan Ex-Officio Komisi Kepolisian Nasional Dalam Kajian Sistem Ketatanegaraan,‖
Jurnal Yuridis 3, no. 1 (2017): 54–65,
https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/170.
47 Amin, Fikri, and Aziz, ―Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri.‖ Op.Cit.
48 M Nasir. Empat Kelemahan UU Polri  Versi Kompolnas, diakses dari https:// www. hukumonline. com/ berita/ a/ini empat kelemahan uu polri versi kompolnas-lt52fa26375d9a7. (2014 Febriari 11).
pelayanan  kepolisian  ke  Mabes  Polri;  mereka  tidak  diizinkan  untuk  mengambil tindakan  independen,  rekomendasi  ini  bahkan  tidak  mengikat.  Berbeda  dengan bangsa  lain  yang  memperlakukan  komisi  kepolisian  sebagai  badan  pengawas  yang berwenang  melakukan  penyelidikan  bahkan  melakukan  penangkapan. 49 Nabella Annisa  mengklaim  masih  banyak  kekurangan  dalam  struktur  Kompolnas  saat  ini, antara lain landasan hukum yang tidak efektif, peran dan tanggung jawab, pendanaan yang minim, dan rekrutmen anggota. 50
b. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  Pasal  14  Perpres  No.  17  Tahun  2011,  anggota  Kompolnas  pada dasarnya  terdiri  dari  3  perwakilan,  yaitu  3  orang  dari  pemerintah,  3  orang  dari  ahli kepolisian, dan 3 orang dari tokoh masyarakat, dengan total 9 orang. lembaga atau organ  negara  harus  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  sebagai penggerak.
Selain  itu,  berdasarkan  data  bahwa  90  orang  pegawai  yang  membantu  di sekretariat  Kompolnas,  pada  tahun  2022  dari  segi  sumber  daya  manusia,  yang tercatat sebanyak 79 orang, sehingga masih kurang 11 orang. Sebanyak 37 personel sebenarnya  adalah  staf  Pramubakti  dengan  status  kontrak,  sedangkan  17  personel berstatus  Pengendalian  Operasional  (BKO)  Polri.  Perincian  tenaga  kerja  Kompolnas mengungkapkan, saat ini hanya ada 25 orang pegawai tetap Kompolnas, sedangkan 54 orang sisanya merupakan tenaga honorer berstatus BKO dari Polri dan Pramubakti.
c. Sarana Prasana Pendukung sarana  dan  Prasarana  merupakan  komponen  penting  yang  membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolna. Kantor yang kini ditempati merupakan kantor  pinjam  pakai  gedung  perkantoran  STIK-PTIK  Polri  yang  terletak  di  Jalan Tirtayasa  VII  Nomor  20  RT  9  RW  4  Melawai  Kebayoran  Baru  Kecamatan  Jakarta Selatan Kota. Pasalnya, Kompolnas belum memiliki gedung perkantoran sendiri. Kantor Kompolnas yang sekarang ditempati dengan status pinjam pakai dapat habis  sewaktu-waktu  karena  bukan  merupakan  aset  tetap  milik  Kompolnas,  yang tentunya  menimbulkan  konotasi  negatif  bahwa  Kompolnas  adalah  bagian  dari kepolisian itu sendiri.
d. Anggaran.
Dari  sisi  anggaran  sebagai  lembaga  negara  pembantu  harus  diakui  masih kurang, padahal tanpa anggaran yang cukup tugas dan kewenangan kompolnas tidak bisa  dilaksanakan.  Bahkan  karena  anggaranya  sangat  kurang  sehingga  kantor  saja
49 Erlyn Indarti, ―Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah,‖ Masala-Masalah Hukum 43, no. 3 (2014): 348– 55, https://doi.org/DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.348-355.
50 NABELLA  ANISA,  ―Kajian  Terhadap  Eksistensi  Komisi  Kepolisian  Nasional  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia,‖ Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1  Fakultas  Hukum) Universitas Tanjungpura 3, no. 1 (n.d.).
masih  pinjam  pakai.  Sehingga  dari  aspek  anggaran  masih  menjadi  kendala  yang cukup signifikan dalam menopang pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

## 2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang menjadi kendala Kompolnas dalam mewujudkan reformasi Polri  merupakan  faktor  yang  data  dari  luar  kompolnas  dan  bahkan  internal  Polri  itu sendiri.  Fungsi  kelembagaan  di  lembaga  kepolisian  terkait  erat  dengan  lembaga tersebut.  Perhatian  masyarakat  terhadap  kinerja  kepolisian  sangat  berkorelasi  dengan peran perlindungan, pelayanan masyarakat, pengayoman, dan penegakan hukum yang intrinsik pada institusi kepolisian.
i Jalan  keluar  dari  berbagai  persoalan  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  adalah melakukan  penyesuaian  yang  signifikan,  khususnya  terhadap  budaya  kerja  Polri. Penciptaan  sistem  yang  solid  terkait  erat  dengan  perubahan  budaya  tempat  kerja. Strategi  ini  berupaya  memisahkan  mesin  kepolisian  dari  praktik  korupsi  kepolisian sekaligus memastikan tugas dan fungsi Polri dapat dilaksanakan secara efektif. Langkah penting  dalam  pengembangan  sistem  (oleh  undang-undang),  bukan  berdasarkan kepemimpinan unik Kapolri (bukan oleh laki-laki), adalah pembentukan struktur internal yang  kuat  di  dalam  Polri.  Oleh  karena  itu,  upaya  Kapolri  saat  ini  untuk  memperbaiki keadaan harus dimantapkan dengan membuat struktur yang kokoh yang juga membuka peluang kreativitas i . 51
a. Ego sektoral antar lembaga
Tidak ada  satu lembaga yang menginginkan diawasi oleh lembaga  lain. Ego sektoral  ini menjadi kendala  yang  mengakibatkan  proses  reformasi  Polri  menjadi terhambat. Padahal sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan check and  balance.   Menurut Indra Rahmatullah  dan Rizza  Zia  Agusty berpendapat bahwa kesalahpahaman penyelenggara negara terhadap konsep check and balances itu  sendiri  menjadi  penyebab  putusnya  interaksi  antar  lembaga  negara  yang berfungsi sebagai sarana checks and balances. 52
Karena  masalah  ini  benar-benar  klasik,  penting  untuk  meyakinkan  semua pihak terkait bahwa pengawasan dan kontrol bersama di seluruh entitas negara yang berbeda  adalah  kunci  untuk  memaksimalkan  efektivitas  lembaga-lembaga  ini. Pengenalan check and balances masih dipandang sebagai bahaya untuk memperbaiki kesalahan dan mengakhiri keberadaan.
b. Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal.
i Reformasi  institusional  dapat  dilakukan  dengan  cara  menguatkan pengawasan internal dan eksternal Polri. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Bivitri 53
51 Ferdian Andi. Saatnya refromasi Polri menyeluruh, diakses dari https:// media indonesia. com/ opini/ 535145/ saatnya reformasi polri menyeluruh . (2022 November 22).
52 Indra Rahmatullah and Rizza Zia Agusty, ―Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum,‖ SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 3, no. 2 (2016): 231–44, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856.
53 Sasmito  Madrim.  Pakar:  Reformasi  Polri  Harus  Dilakukan  Pihak  Eksternal,  diakses  dari
i juga  mengusulkan  dilakukannya  evaluasi  terhadap  sistem  pengawasan  Polri,  yaitu dengan  mengevaluasi  keberadaan  Kompolnas  dan  sistem  penegakan  kode  etik Polri. i Maka  berdasarkan  uraian  di  atas,  Tindakan  terbaik  yang  harus  dilakukan Kompolnas untuk mempercepat reformasi Polri adalah dengan meningkatkan posisi Kompolnas  dalam  demokrasi.  Fungsionalisasi  Kompolnas  diperlukan  dalam masyarakat  demokratis  untuk  membantu  Presiden  mengarahkan  jalannya  kebijakan Polri. Menerapkan sistem berbasis prestasi untuk kemajuan daripada sistem rampasan berdasarkan  klik  politik,  kelompok  akan  menggunakan  metode  pemantauan  dan kontrol sebagai fondasinya.
c. Sistem Penegakan Kode Etik Polri
Sistem penegakan  kode  etik  Polri  saat  ini  harus  diakui  masih  terdapat beberapa kendala. Adapun beberapa kendala yang alami oleh Komisi Kode Etik Polri adalah  statusnya  masih bersifat ad  hoc  dan  anggota  Komisi  Kode  Etik  Polri  masih internal.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  refromasi  dengan  cara  pembentuk  satuan penegak  kode  etik  Polri  secara  permanen  dan  melibatkan  pihak  eksternal  sebagai hakim kode etik. 54
d. Sistem penilaian dan pembinaan karir Polri
Sistem  evaluasi  dan  pembinaan  karir  Polri  justru  semakin  menjadi perbincangan  sejumlah  kalangan.  Karena  anggota  kurang  memperhatikan  SMK (sistem  manajemen  kinerja)  dan  terkesan  dibuat  asal-asalan  akibat  pimpinan  tidak melakukan verifikasi lebih teliti. Permasalahan internal seperti tidak dilaksanakannya evaluasi  SMK  sesuai  protokol  dan  tidak  dijadikannya  hasil  sebagai  landasan peningkatan  karir  berdampak  pada  sistem  manajemen  kinerja  anggota  Polri. kurangnya  kesadaran  anggota  terhadap  SMK  dan  keengganan  mereka  untuk melaksanakan  evaluasi  SMK  sesuai  dengan  protokol  di  seluruh  komponen. Sedangkan  adanya  budaya  organisasi  yang  memandang  positif  SMK  merupakan faktor eksternal.
Harmoko  menyarankan  agar  sistem  penilaian  berbasis  prestasi  dan pengembangan  karir  untuk  personel  Polri  diterapkan  dalam  rangka  perbaikan  dan pembenahan.  Dengan  menugaskan  individu  pada  pekerjaan  yang  sesuai  dengan keahliannya,  birokrasi  Polri  berharap  dapat  melahirkan  anggota  Polri  yang  beretika dan  kompeten.  Pemberian  remunerasi  yang  adil  dan  layak  juga  penting,  demikian pula  pembinaan  bakat  anggota  Polri  melalui  pendampingan  dan  pelatihan,  serta pengamanan  karir  mereka  dari  politisasi  dan  undang-undang  yang  bertentangan
https://www.voaindonesia.  com/a/  pakar-  reformasi-  polri-  harus-  dilakukan-  pihak-eksternal/  6769887  .html diakses 6 April 2023. (2022 September 30).
54 Yusuf, ―Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.‖ Op.Cit
dengan  prinsip  merit. 55 maka  berdasarkan  uraian  di  atas,  untuk  mempercepat aktualisasi  Kompolnas  dalam  mewujudkan  reformasi  kepolisian. i i Maka  perlu terobosan dengan cara melakukan penguatan terlebih dahulu terhadap Kompolnas. Aspek  hukum,  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  dan  anggaran  adalah bidang yang perlu diperkuat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  dalam  penelitian  ini bahwa kewenangan Kompolnas saat ini masih terbatas pada bidang teknis pemantauan yang belum memiliki kekuatan hukum untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan mengevaluasi arah kebijakan strategis Polri, dan Kompolnas saat ini belum dapat sepenuhnya menjalankan perannya  sebagai  lembaga  negara  pembantu  yang  melakukan  pengawasan  kinerja  Polri . i Kompolnas  menghadapi  dua  tantangan  dalam  melaksanakan  Reformasi  Polri.  Pertama, faktor internal, meliputi anggaran, sarana dan prasarana, Sumber daya manusia,  dan faktor hukum. Kedua, faktor eksternal eksternal yakni. adanya ego sektotal antar lembaga, sistem pengawasan  eksternal  dianggap sebagai  ancaman  yang  melemahkan  Polri,  padahal hubungan  yang  yang  dibangun  adalah  hubungan cheks  and  balance, sistem  penegakan kode etik polri, Sistem penilaian dan pembinaan karir Polri .

## REFERENSI
Abraham  Jonatan,  Edy  Halomoan  Gurning,  Febi  Yonesta,  Gatot,  Kiagus  Ahmad  Bellasati, Nurkholis  Hidayat,  Restaria  F.  Hutabarat,  Theodora  Subyantoro,  Tugul  Sri haryati,  Yoanita  Eliseba. Mengungkap  Kejahatan  Dengan  Kejahatan.  Jakarta:
Lembaga Bantuan Hukum, 2008.
Agus  Raharjo.  ―Hukum  Dan  Dilema  Pencitraannya  (Transisi  Pragmatis  Ilmu  Hukum  Dalam Teori Dan Praktek).‖ Jurnal Hukum Pro Justitia 24, no. 1 (2006): 12–26.
Alwafi,  Muhammad.  ―Konsep  Dan  Implementasi  Grand  Strategi  Polis  Republik  Indonesia (Polri).‖ Sarjana 28, no. 1 (2013): 163–80.
Amin, Rahman, Muhammad Fikri, and Al Aziz. ―Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri.‖ Krtha Bhayangkara 17, no. 1 (2023): 1–26. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855.
ANISA,  NABELLA.  ―Kajian  Terhadap  Eksistensi  Komisi  Kepolisian  Nasional  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia.‖ Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura 3, no. 1 (n.d.).
Baharuddin.  ―Reformasi  Polri  Dan  Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif  Good  Governance.‖ Asian Journal of Environment, History and Heritage 1, no. 1 (2017): 49–60.
Djamin,  Awaloedin,  I  Ketut  Ratta,  I  Gde  Putu  Gunawan,  and  G  Ambar  Wulan.  ―Sejarah
55 Andhika Wiratama and Eko Prasojo, ―Merit System Dalam Mekanisme Rekrutmen Dan Seleksi Bintara Polri,‖ Jurnal Ilmu Kepolisian 13, no. 2 (2019): 12.
Perkembangan Kepolisian Di Indonesia: Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang.‖ Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2006.
Ernawati, Munir. ―Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945.‖ Laporan Akhir Pengkajian Hukum, 2005, 1–90.
Fakhrazi,  Muhammad  Helmi.  ―Independensi  Jabatan  Ex-Officio  Komisi  Kepolisian  Nasional Dalam  Kajian  Sistem  Ketatanegaraan.‖ Jurnal  Yuridis  3,  no.  1  (2017):  54–65. https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/170.
Fauzan, Indra, and Nidzam Sulaiman. ―Budaya Politik Sivil Dan Pendemokrasian Di Indonesia : Sebuah  Analisa  Politik.‖ Jurnal  Administrasi  Publik :  Public  Administration Journal 9, no. 1 (2019): 59. https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2235.
Gani,  Yopik.  ―Implementasi  Pembangunan  Zona  Integritas  Dalam  Pelayanan  Publik  Polri.‖ Jurnal Ilmu Kepolisian 13, no. 2 (2019): 10.
Hamidah  Abdurrahman.  ―Upaya  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Tindakan Kekerasan  Oleh  Polisi  Dalam  Penyidikan  Di  Wilayah  Tegal.‖ Tesis,  Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
Husin, Budi Rizki, and Rini Fathonah. ―Studi Lembaga Penegak Hukum.‖ Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.
I  Made  Untung  Sunantara.  ―Implementasi  Fungsi  Kepolisian  Sebagai  Pelindung  Pengayom Dan  Pelayan  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Ketertiban  Dan  Keamanan Masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.‖ Tesis, Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Bosowa, 2020, 1– 235.
Indarti, Erlyn. ―Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah.‖ Masala-Masalah Hukum 43, no. 3 (2014): 348–55. https://doi.org/DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.348-355.
Indriyanto Seno Adji. Penyiksaan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif KUHAP. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1998.
Iswandi,  Kelik,  and Nanik Prasetyoningsih. ―Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.‖ Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 138–65. https://doi.org/10.18196/jphk.1208.
Kazemi,  Farhad.  ―Political  Order  in  Changing  Societies.‖ Iranian  Studies  2,  no.  4  (1969). https://doi.org/10.1017/s0021086200014195.
Kelana, Momo. Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia. Jakarta: PTIK Press, 2007.
Lawrence  M.  Friedman. Sistem  Hukum :  Perspektif  Ilmu  Sosial.  Terjemahan,  M.  Khozim, Penerbit Nusa Media. Cetakan ke. Bandung: Nusa Media, 2019.
Meutia,  Intan  Fitri.  ―Evaluasi  Grand  Strategy  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Tahap  I ‗Trust  Building‘  Periode  2005-2010.‖ Tesis,  Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012.
———. ―The Implementation of Community Policing in Indonesia A Thesis Submitted for the Degree  of  Doctor  Philosophy  in  Social  Environment  Intan  Fitri  Meutia Graduate  School  of  Human  and  Socio-Environmental  Studies.‖ A  Thesis
Submitted  for  the  Degree  of  Doctor  Philosophy  in  Social  Environment, Kanazawa  University  Graduate  School  of  Human  and  Socio-Environmental Studies, 2016.
Mochammad  Nasser.  ―Peran  Komisi  Kepolisian  Nasional  Dalam  Pengawasan  Fungsional
Polri.‖ Jurnal Hukum Sasana 7, no. 1 (2021): 96–116. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535.
Muhammad  Sarli  Asbi.  ―Kewenangan  Komisi  Kepolisian  Nasional  Dalam  Pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.‖ Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalasa, 2016.
Mukhtas, Haryadi. ―Formulasi Kebijakan  Restrukturisasi Organisasi Markas Besar Polri Pasca Reformasi  1998.‖ Dharma  Praja  11,  no.  2  (2018):  113.  https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.399.
Nugraha,  Fadlikal  Aqdam,  Muhamad  Bacharuddin  Jusuf,  and  Adara  Khalfani  Mazin.
―Persoalan Moralitas Kepolisian Dan Penerapan Kode Etik.‖ Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 2023, 1–25. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx.
Paripurna,  Amira.  ―The  Emergence  of  Proactive  Intelligence-Led  Counterterrorism  Policing and  Surveillance  in  Post-Suharto  Indonesia‖  8,  no.  2  (2018):  43–45. http://content.
Rahmatullah, Indra, and Rizza Zia Agusty.  ―Memperkuat Hubungan  Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum.‖ SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 3, no.
2 (2016): 231–44. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856.
Sarah  Nuraini  Siregar. Pencapaian  Reformasi  Instrumental  Polri  Tahun  1999-2011.  Jakarta: Penerbit Andi, 2017. hlm 1.
———. ―Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012).‖ Jurnal Penelitian Politik 11, no. 1 (2014): 131–48. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i1.194.
Siregar, Sarah Nuraini, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Sri Yanuarti, and Muhamad Haripin.
Reformasi  Struktural  Polri  Tahun  1999-2010.  Edisi  ke-1.  Jogjakarta:  Penerbit Andi, 2015.
Sukamto  Satoto.  ―Membangun  Kemandirian  Dan  Profesionalisme  Polisi  Republik  Indonesia Sebagai  Pelindung  Pengayom  Dan  Penegak  Hukum.‖ Jurnal  Inovatif  VII,  no. September (2014): 59–78.
Sutanto. Polri  Menuju  Era  Baru,  Pacu  Kinerja,  Tingkatkan  Citra:  Refleksi  Pemikiran  Jenderal Polisi  Drs.  Sutanto.  Jakarta:  Yayasan  Pengembangan  Kajian  Ilmu  Kepolisian, 2005.
Wibowo,  Catur  Cahyono.  ―Kebijakan  Strategis  Guna  Mengoptimalkan  Peran  KOMPOLNAS Dalam  Mempercepat  Reformasi  POLRI  Kebijakan  Strategis  Guna Mengoptimalkan  Peran.‖ Thesis,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, 2012.
Wiratama,  Andhika,  and  Eko  Prasojo.  ―Merit  System  Dalam  Mekanisme  Rekrutmen  Dan Seleksi Bintara Polri.‖ Jurnal Ilmu Kepolisian 13, no. 2 (2019): 12.
Yanuarti, Sri. ―Polri Di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal.‖ Jurnal Penelitian Politik 8, no. 1 (2016): 16. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.481.
Yusuf.  ―Peran  Komisi  Kepolisian  Nasional  Dalam  Penegakan  Kode  Etik  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.‖ Jurnal  Fundamental  12,  no.  1  (2023):  166–88. https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.108.
Zauhar, S. Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi Dan Strategi. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.