## Eksis

## Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)
Abd. Haris 1 , Ratih Rosita 2 , Asrini 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia Correspondence email: haris.abd66@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  hasil  empiris  yaitu  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Sistem Pengedalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah  Daerah (Studi Kasus OPD Dinas Provinsi Jambi). Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan Dinas, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara di 19 Dinas Provinsi Jambi. Dari 57 kuesioner yang telah  dibagikan,  diperoleh  51  responden  yang  dapat  dimasukan  dalam  pengolahan  data.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunaka  Metode Purposive  Sampling .  Teknik  Analisis  data  menggunakan  Teknik  Analisis  Regresi  Linear Berganda. Software yang digunakan untuk olah data adalah SPSS versi 22. Analisis statistik yang digunakan dalam penellitian ini yaitu  Uji  Validitas,  Uji  Reliabilitas  dan  Uji  Asumsi  Klasik.  Hasil  pengujian  hipotesis  sebagai  berikut:  Pertama  Akuntabilitas, Transparansi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Berpengaruh  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah.  Kedua  Akuntabilitas Berpengaruh  Terhadap  Kinerja  Pemerinthan  Daerah.  KetigaTtransparansi  Tidak  Berpengaruh  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah. Keempat Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerinthana Daerah.
Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Abstract.  This  study  aims  to  obtain  empirical  results,  namely  the  Effect  of  Accountability,  Transparency  and  Internal  Control Systems on Local Government Performance (Case Study of OPD Dinas Jambi Province). Respondents in this study were service heads,  financial  administration  officials,  and  treasurers  in  19  Jambi  provincial  offices.  Of  the  57  questionnaires  that  were distributed, 51 respondents were obtained which could be included in data processing. The sampling technique in this study used the  purposive  sampling  method.  The  data  analysis  technique  uses  the  Multiple  Linear  Regression  Analysis  Technique.  The software used for data processing is SPSS version 22. The statistical analysis used in this research is the Validity Test, Reliability Test and Classical Assumption Test. The results of testing the hypothesis are as follows: First, Accountability, Transparency and Internal Control Systems Affect Local Government Performance. Both Accountability Affects Regional Government Performance. Third,  transparency  has  no  effect  on  local  government  performance.  The  Four  Internal  Control  Systems  Influence  Regional Government Performance.
Keywords: Accountability, Transparency and Internal Control Systems on Local Government Performance.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah  Daerah melahirkan  paradigma  baru  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  yang  meletakkan  otonomi penuh,  luas,  dan  bertanggung  jawab  pada  daerah. Sebagai  organisasi  sektor  publik,  pemerintah  daerah dituntut  agar  memiliki  kinerja  yang  berorientasi  pada kepentingan  masyarakat  dan  mendorong  pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang  baik  pada  pemerintah  tersebut.  Dalam  organisasi sektor  publik,  kinerja  merupakan  gambaran  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/  program/  kebijaksanaan dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi organisasi (Saputra et al., 2014).
Mardiasmo, (2013) menerangkan bahwa akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang amanah ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang memiliki
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Transparansi menurut
Dwiyanto, (2015) transparansi adalah sebagai wadah penyediaan informasi tentang  pemeritahan  bagi  publik  dan  dijaminnya kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi-informasi yang  akurat  dan  memadai.  Selanjutnya  menurut Andrianto, (2007) transparansi adalah suatu “keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi  tempat  bagi  partisipasi  aktif  dari  seluruh lapisan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  sumber daya  publik”.  Prinsip  transparansi  menurut  Werimon, Ghozali,  dan  Nasir  (2007)  meliputi  2  aspek,  yaitu “komunikasi  publik  oleh  pemerintah,  dan  hak-hak masyarakat terhadap akses informasi.
Di  samping  itu,  pengertian  Sistem  Pengendalian Intern  menurut  Permendagri  No.  4  Tahun  2008 merupakan Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan  Daerah  Pasal  1(10)  Sistem  pengendalian intern  adalah  suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  dalam  penciptaan  efektivitas,
Abd. Haris et al., Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)
efisiensi,  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  keandalan  penyajian keuangan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang  memadai  tentang  pencapaian  tiga  golongan  tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.
Fenomena  berikut  adalah  terkait  dengan  belum baiknya  kinerja  Pemerintah  Provinsi  Jambi.  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  menilai  bahwa kinerja  pemerintah  Provinsi  Jambi  menurun  pada  saat Pemda lainnya mampu meningkatkan kinerja pemdanya. Kemendagri  menggolongkan  status  kinerja  pemerintah daerah ke dalam beberapa status.  Adapun peringkat dan status  kinerja pemerintah daerah di Provinsi  Jambi pada tahun  2011  berada  di  peringkat  14  dengan  skor  angka 2,4166.  Kinerja  Provinsi  Jambi  berdasarkan  peringkat tersebut  pada  tahun  2017  menurun  ke  peringkat  33 sedangkan  skor  pada  tahun  2017  meningkat  pada  skor 1,7026. Skor terendah kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi paling rendah terjadi pada tahun 2017 ini.
Tabel 1. Peringkat dan Status Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2017
No Tahun Peringkat Skor Status 1 2 3 4 5 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 14 17 17 15 18 16 33 2,4166 2,2188 2,3222 2,4875 2,6367 2,8404 1,7026 TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG
Sumber www.otda.kemendagri.co.id (data tahun 2018)
Data  diatas  merupakan  data  kinerja  terendah Provinsi Jambi selama 7 tahun terakhir. Kondisi ini tentu menjadi  sebuah  catatan  buruk  prestasi  kinerja  Provinsi Jambi  yang  harus  diperbaiki.  Penelitian  ini  melakukan penelitian  tentang  faktor  –  faktor  yang  diduga  dapat mempengaruhi  kinerja  pemerintah  daerah,  khususnya Provinsi  Jambi.  Adapun  faktor  –  faktor  tersebut  antara lain Akuntabilitas, Transparansi, dan sistem Pengendalian Intern.
Faktor  pertama  yang  mempengaruhi  Kinerja Pemerintah  adalah  Akuntabilitas  menurut  Penelitian Jitmau, Kalangi, dan Lambey (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas  kinerja  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  daerah,  karena  pemerintah  gagal  dalam menjalankan  misi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  secara  periodik. Kinerja  pemerintah  diposisikan  baik  apabila  setiap perencanaan  pemerintah  untuk  mancapai  hasil  yang maksimal  dari  perencanaan  tersebut  salah  satunya pertanggungjawaban  pengelolaan  keulangan  daerah
dilakukan  dengan  benar  untuk  mencapai  tujuan  yang ditetapkan,  tetapi  dalam  penelitian  ini  sebaliknya pemerintah tidak melakukannya dengan benar. Perencanaan  awal  yang  tidak  sama  dengan  pencapaian hasil akhir biasanya ada saja yang gagal.
Amril (2014) menjelaskan hasil yang sama dengan penelitian  Jitmau,  Dkk  (2016)  dimana  tidak  terdapat pengaruh  dari  akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja manajerial  SKPD.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung belum memberikan  pertanggungjawaban  atas  semua  aktivitas dan  kegiatan  yang  dilakukan  yang  harus  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan  masyarakat. Masyarakat  tidak  hanya  untuk  mengetahui  anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban  atas  rencana  ataupun  pelaksanaan anggaran  tersebut.  Artinya  kinerja  manajerial  SKPD belum  dapat  dinilai  baik  oleh  pihak  internal  maupun pihak eksternal.
Saputra,  Dkk  (2014)  meneliti  hasil  yang  berbeda dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja  SKPD  Aceh Selatan.  Kinerja  SKPD  diharapkan  dapat  meningkat dengan  adanya  akuntabilitas  publik  yang  tinggi  dari setiap  kegiatan  aparatur  pada  semua  tingkatan  SKPD. Dengan  adanya  akuntabilitas  publik,  pemerintah  daerah bisa  memberikan  pertanggungjawaban  atas  semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah  dapat  dinilai  baik  oleh  pihak  internal,  maupun pihak  eksternal.  Hal  ini  menegaskan  pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja SKPD.
Faktor  kedua  yang  mempengaruhi  Kinerja Pemerintah  adalah  Transparansi  menurut  Krisherdian (2015)  mengatakan  bahwa  penyebab  transparansi berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  adalah dapat dilihat dari  hasil penelitian  yang dilakukan bahwa hak  publik  untuk  mendapatkan  pengumuman  oleh pemerintah  terkait  kebijakan  publik  sudah  diikuti  oleh efektifitas  media  yang  digunakan  pemberian  informasi kepada  publik  yang  dirasa  telah  meningkatkan  kinerja pemerintah  atau kegiatan yang  dilakukan  oleh pemerintah  dapat  dikontrol  dan  diketahui  oleh  publik karena  kemudahan  dalam  mendapatkan  informasi merupakan  bentuk  transparansi  atau  keterbukaan  yang telah dibuat oleh pemerintah.
Purnama Dan Nadirsyah (2016) menemukan hasil yang  sama  dengan  penelitian  Krisherdian  (2015) bahwa penyebab  transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  adalah  keterbukaan  pemerintah daerah  dalam  memberikan  informasi  terkait  dengan aktivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  kepada  para pemangku  kepentingan.  Penerapan  asaz  transparansi penting untuk diterapkan.
Hal  ini  disebabkan  karena  penerapan  transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan bukti keseriusan  pemerintah  dalam  menjalankan  pemerintah
Abd. Haris et al., Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)
yang  bersih,  jujur  dan  bebas  dari  segala  bentuk penyimpangan. Karena transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  daerah.  Hal  ini  menunjukan  semakin transparan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pelaporan keuangan  maka  semakin  meningkat  kinerja  pemerintah daerah.
Faktor  ketiga  yang  mempengaruhi  Kinerja Pemerintah  adalah  sistem  pengendalian  intern.  Salah satu  faktor  utama  yang  dapat  menunjang  keberhasilan pelaksanaan  pengendalian  adalah  efektivitas  peran Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP).  Untuk itu,  APIP  harus  terus  melakukan  perubahan  dalam menjalankan  proses  bisnis  guna  memberi  nilai  tambah bagi  kementerian  negara/lembaga  dan  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal  ini  sejalan  dengan  peran  pengawasan  intern untuk  mendorong  peningkatan  efektivitas  manajemen risiko  ( risk  management ),  pengendalian  ( control )  dan tata  kelola  ( governance )  organisasi.  APIP  juga mempunyai  tugas  untuk  melakukan  pembinaan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  sebagaimana diamanatkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
Menurut  penelitian    Pujiono,  Sukarno,  dan Puspitasari  (2016)  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara. Sistem pengendalian  intern  yang  ada  juga  harus  dilakukan secara  baik,  berhati-hati  dan  menekankan  pada penghematan  anggaran  yang  ada  di  Maluku  Utara,  dan kegiatan  yang  ada telah  memberikan  efesiensi pengelolaan keuangan yang akan memberikan kontribusi terhadap  penghematan  keuangan  atau  anggaran  yang dilakukan  untuk  seuatu  proses  kerja  atau  program  kerja tertentu  yang  ada  di  Maluku  Utara,  selain  itu  kehati- hatian  yang ada juga memberikan efek yang  baik dalam menjaga pribadi atau pegawai SKPD ang ada di Maluku Utara  karena  kehati-hatian  yang  ada  akan  mampu dipertanggungjawabkan  atas  apa  yang  telah  dilakukan dan  ditimbulkan  dari  adanya  kebijakan  atass  ebuah program  kerja  atau  penganggaran  yang  telah dilakukan di Maluku Utara.
Dharmawan  dan  Supriatna  (2016)  menemukan hasil  yang  sama  dengan  penelitian  Pujiono,  Dkk  (2016) bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif terhadap kinerja instansi pemerintah .
Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal yang  baik  dapat  menghasilkan  kinerja  yang  baik sehingga  dapat  membantu  organisasi  dalam  mencapai suatu standar kinerja yang diinginkan.
Penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  Turalaki,  Dkk(2017)  yang  meneliti pengaruh  Akuntabilitas,  dan  Transparansi  terhadap Kinerja  Pelayanan  Di  Dinas  Pendapatan  Kabupaten
Minahasa Selatan. Penelitian Turalaki Dkk(2017)menemukan bahwa Akuntabilitas, dan Transparansi  terhadap  Kinerja  Pelayanan  Di  Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dirujuk.
Pertama, Penelitian Turalaki,
Dkk(2017)menggunakan dua variabel independen dalam menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  Kinerja  Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu Akuntabilitas, dan Transparansi.
Hasil  uji  koefisien  determinasi  menunjukkan bahwa  pengaruh  kedua  variabel  tersebut  dalam menjelaskan  terhadap  Kinerja  Pelayanan  di  Dinas Pendapatan  Kabupaten  Minahasa  Selatan  26,4%.  Nilai ini masih dapat ditingkatkan lagi, sehingga penelitian ini menambahkan  satu  variabel  independen,  yaitu  Sistem Pengendalian  Intern  yang  mengacu  pada  penelitian Pujiono, Sukarno, dan Puspitasari(2016).
Kedua, penelitian Turalaki, Dkk (2017) menggunakan  subjek  Pelayanan  di  Dinas  Pendapatan Kabupaten  Minahasa  Selatan,  sedangkan  penelitian  ini menggunakan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Dinas  di  Provinsi  Jambi.  Ketiga,  penelitian  Turalaki, Dkk  (2017)  dilakukan  pada  tahun  2017,  sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

## Landasan Teori dan Hipotesis Akuntabilitas
Mardiasmo  (2004)  Akuntabilitas  publik  adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

## Transparansi
Transparansi  menurut  Mardiasmo  (2013)  adalah sebagai berikut:
“ Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat  kebijakan-kebijakan  keuangan  daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.”
Selain  itu  Moh.  Mahsun  (2015)  menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut:
“Memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”
Abd. Haris et al., Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)

## Sistem Pengendalian Intern
Menurut  Mulyadi  (2016)  sistem  pengendalian intern  merupakan  Sistem  pengendalian  interen  meliputi struktur  organisasi,  metode  dan  ukuran-ukuran  yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi, mendorong  efesiensi  dan  mendorong  dipatuhinya kebijakan manajemen.

## Kinerja Pemerintah Daerah
Istilah kinerja berasal dari kata Performance yang artinya Manner  Of  Functioning ,  artinya  sejauh  mana atau  bagaimana  suatu  organisasi  ataupun  individu berfungsi  sesuai  dengan  posisi  dan  atau  tugasnya. Organisasi  sektor  publik  memiliki  tugas  utama menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Dalam suatu  pemerintahan  atau  demokrasi,  hubungan  antara pemerintah  dan  masyarakat  digambarkan  sebagai  suatu hubungan keagenan ( agency relationship ), dalam hal ini pemerintah  sebagai  agen  yang diberi kewenangan untuk melaksanakan  kewajiban  tertentu  yang  ditentukan  oleh masayarakat  sebagai principal ,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya Mahmudi (2016).

## HipotesisPenelitian
H 1: Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem pengendalian intern  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah OPD Provinsi Jambi
H 2 : Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah daerah OPD Provinsi Jambi H 3 : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah OPD Provinsi Jambi H 4  : Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap kinerja pemerintah daerah OPD Provinsi Jambi.

## METODE

## Objek Penelitian
Objek  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini adalah  variabel  yang  terkait  dalam  penelitian  yaitu Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Sistem  pengendalian Intern  variabel  Independen  dan  Kinerja  Pemerintah Daerah  variabel  Dependen.  Subjek  penelitian  ini  adalah Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Dinas  Provinsi Jambi.

## PopulasidanSampelPenelitian
Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat  Daerah  Dinas  yang  berjumlah  sebanyak  19 dinas  di  Provinsi  Jambi.Sampel  adalah  bagian  dari jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi Indriantoro  dan  Supomo  (2018).  Teknik  pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  sampel  jenuh,  yaitu  teknik  penentuan  sampel bila  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel Indriantoro  dan  Supomo(2018).  Sampel  yang  dipilih
dalam penelitian ini adalah kepala dinas OPD di Provinsi Jambi  yang  terdiri  dari  19  dinas.  Responden  dalam penelitian  ini  adalah  Pimpinan  Dinas  OPD,  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  OPD,  dan  Bendahara  OPD (Yuliani 2014).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer,  yaitu  sumber  data  penelitian  yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media  perantara.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  merupakan  data  primer,  diperoleh  dengan  cara pemberian  daftar  pertanyaan  kepada  responden  dan mengirim  kuesioner  pada  Kepala  Dinas  di  Provinsi Jambi

## Definisi Operasional Variabel
Variabel  adalah  suatu  atribut  atau  sifat  atau  nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari dan  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  2011).  Variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  variabel bebas (Independen) dan variabel terikat (Dependen).

## Variabel Independen (Independent Variable)
Variabel  Independen (Independent  Variable) disebut  juga  dengan  variabel  bebas  merupakan  jenis variabel  yang  dipandang  sebagai  penyebab  munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnyaIndriantoro dan Supomo(2011).
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Sistem  pengendalian Intern.
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau  kegagalan  pelaksanaan  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,
melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Mardiasmo, (2013)bahwa  Akuntabilitas  adalah  sebuah  kewajiban melaporkan  dan  bertanggungjawab  atas  keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai  hasil  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, melalui  media  pertanggungjawaban  yang  dikerjakan secara  berkala.  Kuesioner  pengukuran  variabel akuntabilitas  diperoleh  dari  penelitian  Yulia  Perta, 2014  yang  terdiri  dari  13  item  pernyataan.  Skala pengukuran  berbentuk likert ,  data  yang  diperolah adalah  data  interval  dengan  skor  1  s/d  5 poin(Sekaran, 2014).
2. Transparansi
Yang  dimaksud  dengan  konsep  transparansi dalam  penelitian  ini  adalah  terbukanya  akses  bagi
Abd. Haris et al., Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)
masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  menurut Dwiyanto,  (2015)  transparansi  adalah  sebagai penyediaan  informasi  tentang  pemeritahan  bagi publik  dan  dijaminnya  kemudahan  di  dalam memperoleh  informasi-informasi  yang  akurat  dan memadai. Kuesioner pengukuran variabel transparansi  diperoleh  dari  penelitian  Andrianto (2007)  yang  terdiri  dari  9  item  Pernyataan.  Skala pengukuran  berbentuk likert ,  data  yang  diperolah adalah  data  interval  dengan  skor  1  s/d  5 poin(Sekaran, 2014).
3. Sistem Pengendalian Intern
Pengendalian  intern  yang  baik  diterapkan dalam  suatu  perusahaan  akan  menciptakan  prosedur kerja yang sisematis dan sesuai dengan aturan-aturan yang  lazim  dipakai  dalam  organisasi,  sehingga  akan menciptakan  lingkungan  pengendalian  yang  saling mendukung pada setiap bagian dalam perusahaan.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian intern merupakan  Sistem  pengendalian  intern  meliputi struktur  organisasi,  metode  dan  ukuran-ukuran  yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  aset  organisasi, mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi, mendorong  efisiensi  dan  mendorong  dipatuhinya kebijakan manajemen. Kuesioner pengukuran variabel  transparansi  diperoleh  dari  penelitian  Rai, (2008)  yang  terdiri  dari  11  item.  Skala  pengukuran berbentuk likert ,  data  yang  diperolah  adalah  data interval dengan skor 1 s/d 5 poin(Sekaran, 2014).

## Variabel Dependen (Dependent Variable)
Kinerja  Pemerintah  Daerah  Istilah  kinerja  berasal dari  kata Performance yang  artinya Manner  Of Functioning ,  artinya  sejauh  mana  atau  bagaimana  suatu organisasi  ataupun  individu  berfungsi  sesuai  dengan posisi  dan  atau  tugasnya.  Organisasi  sektor  publik memiliki  tugas  utama  menciptakan  kesejahteraan  bagi masyarakat.
Dalam  suatu  pemerintahan  atau  demokrasi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat digambarkan  sebagai  suatu  hubungan  keagenan  ( agency relationship ),  dalam  hal  ini  pemerintah  sebagai  agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu  yang  ditentukan  oleh  masayarakat  sebagai principal ,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung melalui wakil-wakilnyaMahmudi(2016).
Kuesioner pengukuran variabel kinerja pemerintah daerah  diperoleh  dari  penelitian  Yuli  Perta,  2014    yang terdiri  dari  7  item  pernyataan.  Skala  pengukuran berbentuk likert , data yang diperolah adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin(Sekaran, 2014).

## Teknik Skala pengukran
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  kuesioner  adalah  metode  pengumpulan data  dengan  cara  memberikan  atau  menyebarkan  daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan  -responden  memberikan  respon  atas  pertanyaan tersebut.Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  suatu  pengukuran  dari  pengaruh  Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Sistem  Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (OPD) Dinas di  Provinsi  Jambi  dengan  menggunakan  kuisioner. Penelitian  ini  menggunakan  skala  pengukuran  yang berbentuk likert , data yang diperolah adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin(Sekaran, 2014).

## Teknik Pengujian Data
1. Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  guna  mengetahui  valid atau  tidaknya  instrumen  penelitian.  Apabila  nilai pearson correlation terhadap skor total lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut valid (Sugiyono, 2012). 2. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  atau  kehandalan  menunjukkan seberapa  jauh  suatu  pengukuran  menghasilkan kekonsistenan jika diukur dengan gejala dan alat ukur yang  sama(Sugiyono,  2012).  Berdasarkan  hasil olahan  data  dengan  menggunakan software  SPSS didapat  nilai cronbach’s  alpha setiap  variabel diperoleh  hasil  lebih  besar  dari  0,60.  Hasil  ini menunjukkan  semua  variabel  dalam  kuesioner dikatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
Langkah berikutnya dalam pengujian hipotesis ini adalah  dengan  melakukan  uji  Asumsi  Klasik.  Uji Asumsi  Klasik  yang  akan  dilakukan  adalah  Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas.
1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui apakah analisis antara variabel dependen dan variabel independen  mempunyai  distribusi  normal(Ghozali, 2016).  Persamaan  regresi  dikatakan  baik  jika mempunyai  data  variabel  bebas  dan  data  variabel terikat  berdistribusi  mendekati  normal  atau  normal sama sekali (Sunyoto, 2012).
Untuk  menguji  normalitas  menggunakan  uji Kolmogorov-Smirnov . Apabila data hasil perhitungan one-sample  Kolmogorov-Smirnov menghasilkan  nilai diatas  0,05,  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil perhitungan one-sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai dibawah 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).
2. Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi
Abd. Haris et al., Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)
antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016).Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak terjadi korelasi
antara variabel independen.Multikolonieritas  dapat  dilihat  pada Tolerance  Value atau Variance  Inflation  Factor (VIF).  Nilai cutoff yang  dipakai  untuk  menunjukkan adanya  multikolonieritas  adalah  nilai tolerance ≤ 0,10  atau  sama  dengan  nilai  VIF  ≥  10  (Ghozali, 2016).

## Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Regresi  Linier  Berganda  yang  akan  dibantu dengan  SPSS  22.0  maka  dapat  dilihat  dalam  rumus Regresi Linear Berganda sebagai berikut:
Y= α + βx1 +
βx2 + βx3+ ei………………………………………… (1)

## Uji Hipotesis
Hipotesis  penelitian  diuji  dengan  menggunakan model  analisis  regresi  berganda.  Pengujian  hipotesis digunakan  untuk  menguji  ada  atau  tidaknya  pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel  dependen,  dalam pengujian  hipotesis  ini  digunakan  bantuan  paket program SPSS  22  for  Windows. Pengujian  hipotesis dilakukan dengan dua tahap yakni:
1. Tahap 1 adalah menguji model penelitian dengan Uji F Model  penelitian  ini  dapat  dikatakan  fit  uji probabilitas signifikansi  0,05.
2. Tahap 2 adalah menguji hipotesis dengan Uji t Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh  masing- masing  variabel  independen  terhadap  variabel dependen

## Uji F
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  pertama, digunakan  uji  F.  Uji  F  menunjukkan  apakah  variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  tak  bebas (Ghozali,  2016).  Kriteria  pengujian  berdasarkan  output SPSS:
1. Jika Sig.  0,05, berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
2. Jika Sig.  0,05, berarti Ha ditolak dan Ho diterima.

## Uji t
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  kedua,  ketiga dan  keempat  maka  akan  digunakan  uji  satitistik  t. Pengujian parameter individu  (uji t) dimaksudkan untuk melihat  apakah  variabel  secara  individu  mempunyai pengaruh  terhadap  variabel  tak  bebas  dengan  asumsi variabel  bebas  lainnya  konstan  (Ghozali,  2016).  Dari perhitungan  tersebut  maka  selanjutnya  membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel pada tingkat keyakinan 95% (α = 0,05) dengan kriteria keputusan:
1. Jika Sig.  0,05, berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
2. Jika Sig.  0,05, berarti Ha ditolak dan Ho diterima.
Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien determinasi/R 2 digunakan unuk mengetahui  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan variasi dependen (Ghozali, 2016). Menurut Ghozali(2016)kelemahan mendasar penggunaan koefisien  determinasi  (R 2 )  adalah  bias  terhadap  jumlah variabel  independen  yang  dimasukkan  kedalam  model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R 2 pasti meningkat  tidak  peduli  apakah  variabel  tersebut berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  dependen.  Oleh karena  itu  banyak  peneliti  menganjurkan  untuk menggunakan  nilai Adjusted  R 2 Square pada  saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pengujian
Penelitian  ini  menguji  Pengaruh  Akuntabilitas (X 1 ),  Transparansi  (X 2 )  dan  Sistem  Pengendalian  Intern (X 3 ) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OPD 19 Dinas Provinsi Jambi. Penelitian ini menguji empat hipotesis.
Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Sistem  Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil pengujian pengaruh Akuntabilitas,
Transparansi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap Kinerja Pemerintah Daerahtampak bahwa nilai signifikansi 0,000 0,05 (α = 5%). Hal ini berarti bahwa model  penelitian  adalah fit atau  dengan  kata  lain  ada pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintahan Daerah  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak digunakan  dalam  penelitian  ini (H 1 diterima) . Kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan variabel  dependen  dapat  diketahui  dari  uji  koefisien determinasi.  Berdasarkan  hasil  uji  nilai  koefisien determinasi  sebesar  0,587.  Hal  ini  berarti  secara bersama-sama Akuntabilitas (X 1 ), Transparansi (X 2 ) dan Sistem  Pengendalian  Intern  (X 3 ),  mampu  menjelaskan variasi  naik  turunnya  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Y) sebesar  58,7  persen,  sementara  sisanya  sebesar  41,3 persen  dijelaskan  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak digunakan  dalam  penelitian  ini,  seperti  Penyusunan Anggaran  Amril,  (2013),  Komite  Organisasi  Saputra (2014),  Ketepatan  Waktu  dan  pengawasan  internal Wandari, (2015).

## Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah
Berdasarkan  persamaan  regresi  di  atas  dapat diketahui  bahwa  koefisien  regresi  untuk  variabel Akuntabilitas  adalah  sebesar  0,482.  Nilai  signifikansi 0,000    0,0  (α  =  5%).  Dengan  demikian  Akuntabilitas berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (H 2 diterima) .  Semakin  tinggi  akuntabilitas  maka  semakin
Abd. Haris et al., Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)
tinggi  kinerja  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini didukung oleh penelitian yang dilakukan penelitian yang telah  dilakukan  oleh  Saputra,  dkk  (2014)  Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja  SKPD  Aceh  Selatan.  Kinerja  SKPD  diharapkan dapat  meningkat  dengan  adanya  akuntabilitas  publik yang  tinggi  dari  setiap  kegiatan  aparatur  pada  semua tingkatan  SKPD.  Dengan  adanya  akuntabilitas  publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan  sehingga  kinerja  pemerintah  daerah  dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal  ini  menegaskan  pentingnya  akuntabilitas  publik dalam peningkatan kinerja SKPD.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian Penelitian  (Jitmau,  Dkk  (2016)  mengatakan  bahwa akuntabilitas  kinerja  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  daerah,  karena  pemerintah  gagal  dalam menjalankan  misi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.Kinerja pemerintah dikatakan baik juga  apabila setiap  perencanaan  pemerintah  untuk  mancapai  hasil yang  maksimal  dari  perencanaan  tersebut  salah  satunya pertanggungjawaban  pengelolaan  keulangan  daerah dilakukan  dengan  benar  untuk  mencapai  tujuan  yang ditetapkan,  tetapi  dalam  penelitian  ini  sebaliknya pemerintah tidak melakukannya dengan benar. Perencanaan  awal  tidak  sama  dengan  pencapaian  hasil akhir karena ada saja yang gagal.

## Pengaruh  Transparansi  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah
Berdasarkan  persamaan  regresi  di  atas  juga diperoleh  nilai  koefisien  regresi  variabel  Transparansi sebesar 0,030. Nilai signifikansi 0,783  0,05 (α = 5%). Dengan  demikian  Transparansi  tidak  berpengaruh terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (H 3 ditolak) . Tinggi  rendahnya  transparansi  tidak  mempengaruhi kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa adanya  kelemahan  transparansi  keuangan  pemerintah daerah  yang  perlu  perhatian  dan  perbaikan  agar  dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Penelitian  Lestiawan  (2015)  dan  Erlanda, (2016).  Hasil  penelitian  Lestiawan  (2015)  menunjukkan bahwa  penerapan  prinsip  transparansi  tidak  menentukan pemda dalam memajukan kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang sudah melekat pada benak masyarakat tentang  reputasi  pemda  tersebut,  misalnya  pemberitaan tentang  banyaknya  kasus  korupsi  di  Indonesia  yang terjadi  pemda  di  Indonesia.  Dan  hasil  penelitian  sejalan dengan  pendapat  Erlanda,  (2016)  bahwa  pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan  alokasi  sumber  daya  maupun  berbagai
pelanggaran  dalam  kegiatan  pemerintahan  seperti korupsi.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian Krisherdian  (2015)  yang  mengatakan  bahwa  penyebab transparansi  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  adalah  dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  bahwa  hak  publik  untuk  mendapatkan pengumuman  oleh  pemerintah  terkait  kebijakan  publik sudah  diikuti  oleh  efektifitas  media  yang  digunakan pemberian  informasi  kepada  publik  yang  dirasa  telah meningkatkan  kinerja  pemerintah  atau  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan diketahui oleh  publik  karena  kemudahan  dalam  mendapatkan informasi merupakan bentuk transparansi atau keterbukaan yang telah dibuat oleh pemerintah.

## Pengaruh Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien regresi  variabel  Sistem  Pengendalian  Intern  sebesar 0,495.  Nilai  angkasignifikansi  0,000    0,05  (α  =  5%). Dengan demikian Sistem Pengendalian Intern berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (H 4 diterima) .  Semakin  Tinggi  Sistem  Pengendalian  Intern, maka Semakin Tinggi Kinerja Pemerintah Daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang Lestiawan  (2015)  dan  Erlanda,  (2016).  Hasil  penelitian Lestiawan  (2015)  menunjukkan  bahwa  penerapan prinsip  transparansi  tidak  menentukan  pemda  dalam memajukan  kinerjanya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  sesuatu yang  sudah  melekat  pada  benak  masyarakat  tentang reputasi  pemda  tersebut,  misalnya  pemberitaan  tentang banyaknya  kasus  korupsi  di  Indonesia  yang  terjadi pemda di Indonesia. Dan hasil penelitian sejalan dengan pendapatErlanda,  (2016)  bahwa  pengawasan  dari masyarakat  dapat  mencegah  terjadinya  penyimpangan alokasi  sumber  daya  maupun  berbagai  pelanggaran dalam kegiatan pemerintahan seperti korupsi.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian
Krisherdian (2015) yang mengatakan bahwa penyebaptransparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  adalah  dapat  dilihat  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  bahwa  hak  publik  untuk mendapatkan  pengumuman  oleh  pemerintah  terkait kebijakan  publik  sudah  diikuti  oleh  efektifitas  media yang  digunakan  pemberian  informasi  kepada  publik yang  dirasa  telah  meningkatkan  kinerja  pemerintah  atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapatdikontrol dan  diketahui  oleh  publik  karena  kemudahan  dalam mendapatkan  informasi  merupakan  bentuk  transparansi atau keterbukaan yang telah dibuat oleh pemerintah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Analisis  Tentang  Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Sistem  Pengendalian
Abd. Haris et al., Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)
Intern  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Provinsi Jambi.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah Dinas Provinsi Jambi.
3. Transparansi  tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Provinsi Jambi.
4. Sistem  Pengendalian  Intern  berpengaruh  terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Provinsi Jambi.

## Keterbatasan
Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan.  Adapun keterbatasan penelitian antara lain sebagai berikut: 1. Masih  terdapat  jawaban  kuesioner  yang  tidak konsisten  menurut  pengamatan  peneliti.  Karena responden  banyak  yang  cenderung  kurang  teliti terhadap  pernyataan  yang  ada  sehingga  terjadi  tidak konsisten terhadap jawaban kuesioner. Hal ini bisa di antisipasi  peneliti  dengan  cara  mendampingi  dan mengawasi  responden  dalam  memilih  jawaban  agar responden  fokus  dalam  menjawab  pernyataan  yang ada.  Kurangnya  sikap  kepedulian  dan  keseriusan dalam  menjawab  semua  pertanyaan-pertanyaan  yang ada  sehingga  mengakibatkan  hasil  penelitian  ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
2. Uji  validitas  penelitian  ini  menunjukkan  masih  ada dua pertanyaan yang tidak valid.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian  maka  dapat dibuat saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi  aparatur  di  Organisasi  Perangkat  Daerah  Dinas Provinsi Jambi, diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja  pemerintah  daerah  sebagai  tanggung  jawab selaku pelayan publik yang mengelola anggaran agar dapat mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi melalui  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Intern  yang  baik dan pelaporan yang tertata dan terstruktur.
2. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  penyebaran kuesioner  secara  langsung,  peneliti  selanjutnya hendaknya  menggunakan  juga  metode  pengumpulan data  wawancara  sehingga  informasi  yang  didapat lebih akurat dan lengkap.
3. Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  memperluas populasi  penelitian,  yaitu  dengan  menambah  jumlah aparatur  yang  bekerja  pada  Kantor  Instansi Pemerintah  Daerah  yang  berada  di  Provinsi  Jambi, sehingga  diperoleh  hasil  penelitian  yang  tingkat generalisasinya lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim dan Muhammad Ikbal. (2012).
Pengelolaan  Keuangan  Daerah:  Seri  Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah ed.3 . Unit Penerbit  dan  Percetekan  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN.
Acosta,  A.  M.  (n.d.). The  Impact  and  Effectiveness  of Accountability  and  Transparency  Initiatives :  The Governance of Natural Resources The Impact and Effectiveness  of  Accountability  and  Transparency Initiatives : The Governance of Natural
Resources . Adagbabiri,  M.  M.  (2015). Accountability  and Transparency :  An  Ideal  Configuration  for  Good Governance . 5 (21), 1–5.
Albassam,  A.,  Sci,  J.  P.,  Aff,  P.,    B,  A.  A.  (2015).
Journal of Political Sciences . 1–9.
https://doi.org/10.4172/2332-0761.S1-009 Ali,  M.  A.  dan  M.  (2019). Transparency  ,  ethical disaster  and  public  sector  corruption  control  in Indonesia  Transparency  ,  ethical  disaster  and public  sector  corruption  control  in  Indonesia . https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012018 Amril,  V.  N.  (2013).  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,
Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan  Kejelasan Sasaran  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial SKPD  Kabupaten  Sijunjung. Jurnal  Simposium Nasional Akuntansi , 4 (2), 1–32. Andrianto,  N.  (2007). Good  e-Goverment  Transparansi dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  e-Goverment . Bayu Media.
Bandung, P. K., Dharmawan, T.,  Supriatna, N. (2016).
Pengaruh  Implementasi  Sistem  Pengendalian Internal  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  ( Studi  Kasus  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah .
4 (1), 941–948. Baridwan,  Z.  (2008). Sistem  Akuntansi  Penyusunan Prosedur dan Metode: Vol. Yogyakarta .
Dodik  Slamet  Pujiono,  Hari  Sukarno,  dan  N.  P.  (2016). Pengeruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Serta  Kinerja Pemerintah  Daerah  (Studi  di  Provinsi  Maluku Utara) . 10 (1), 68–81. Dwiyanto,  A.  (2015). Reformasi  Birokrasi  Publik  di Indonesia . Gajah Mada University Press.
Erlanda,  Khairudin  R.  (2016). Pengaruh  Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  Terhadap  Tingkat  Korupsi Pemerintah  Daerah  (studi  pada  pemerintah  kota se-sumatera) . 7 (2).
Fifit  Purnama  Dan  Nadirsyah.  (2016). Pengaruh Pengewasan  Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  pada Kabupaten Aceh Barat Daya . 1 (2).
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program  IBM  SPSS  23 .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Abd. Haris et al., Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)
Harvianda,  Y.  P.  (2014). JOM  FEKON  Vol.1  no.  2 Oktober 2014 1 . 1 (2), 1–15.
Jitmau,  F.,  Kalangi,  L.,  Lambey,  L.,  Akuntansi,  P.  M., Ekonomi,  F.,  Bisnis,  D.,    Sam,  U.  (2016). Pengaruh  Akuntabilitas  ,  Transparansi  dan Fungsi  Pemeriksaan  Intern  Terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Di Kabupaten Sorong ) . 276–285.
Krisherdian,  R.  A.  G.  (2015). Pengaruh  Transparansi Dan  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember (
Influence  Regional  Financial  Transparency  And Accountability About Government Performance In Jember Regency ) .
Lestiawan,  H.  Y.,  Yogyakarta,  U.  M.,  Jatmiko,  B.,
Yogyakarta,  U.  M.  (2015).  Key  Success  Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap  Kinerja  Pemerintah  (Survey  pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). Maksimum ,
5 (1),  32–49.  https://doi.org/10.1007/s10529-005- 2743-4
Mahmudi. (2016). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Edisi Revisi (p. 210).
Mardiasmo. (2004). Akuntasi Sektor Publik . Mardiasmo.  (2013). AKUNTANSI  SEKTOR  PUBLIK  l . Andi Yogyakarta. Moh. Mahsun. (2015). Sektor Publik (Edisi Keti). Monika Bauhr, M. G. and N. H. (n.d.). Seeing the State : The  Implications  of  Transparency  for  Societal Accountability . June 2010 . Mulyadi.  (2016). Sistem  Akuntansi (Edisi  4).  Salemba Empat.
Narsa,  I.  M.,  Widodo,  A.,    Kurnianto,  S.  (2012).
Mengungkap Kesiapan Umkm Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan
Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (  Psak-Etap  ) Untuk  Meningkatkan  Akses  Modal  Perbankan. Majalah Ekonomi , 3 , 204–214. PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR  60  TAHUN  2008  TENTANG  SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH . (2008). 49 , 69–73.
Rai,  I.  G.  A.  (2008). Audit  Kinerja  Pada  Sektor  Publik
(p. 306). Salemba Empat.
Saputra,  D.  S.,  Darwanis,    Abdullah,  S.  (2014).
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (Studi  pada  Pemda Kabupaten  Aceh  Selatan). Jurnal  Akuntansi Program  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala , 3 (2), 76–84. Sekaran, U. (2014). Metode Penelitian Untuk Bisnis .
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (2012th ed.).
Sunyoto,  D.  (2012).  Metodologi  Penelitian. Ekonomi. Yogyakarta : CAPS.
Supomo,  N.  I.  D.  B.  (2018).  Metodologi  penelitian bisnis. In UMSU Press . https://books.google.co.id/books?isbn=602703303 7
Supomo,  N.  I.  dan  B.  (2011). Metodologi  Penelitian Bisnis (Edisi Pert).
Turalaki,  S., Tinangon, J., Wokas, H., Akuntabilitas, P., Akuntabilitas,  P.,  Transparansi,  D.  A.  N., Terhadap,  P.,  Ekonomi,  F.,  Bisnis,  D., Akuntansi,  J.  (2017). ACCOUNTABILITY  AND TRANSPARENCY EFFECT AGAINST PERFORMANCE PUBLIC SERVICE . 5 (2), 1182– 1192.
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah . (2004). 249. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah . (2014). Wandari, desak nyoman tri. (2015). Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi,  Ketepatan  Waktu Dan  Pengawasan  Internal  Terhadap  Kinerja Anggaran  Berkonsep  Value  for  Money  Pada Instansi  Pemerintah  Di  Kabupaten  Buleleng. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi  S1) ,
3 (1). https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4688