## Implementasi Studi Waris Islam di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
Mochammad Arifin 1 , Sokhibul Amin 2
1,2 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Jawa Timur, Indonesia Email Koresponden: sokhibulamin19@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  hukum  waris  di  Desa  Sumberjo,  Kabupaten  Blitar,  yang mengikuti  tradisi  turun-temurun.  Penulis  ingin  mengetahui  relevansi  dan  keadilan  dari hukum  waris  Islam  dan  hukum  waris  adat  yang  berlaku  di  desa  tersebut.  Jika  dilihat sepintas bahwa hukum waris Islam lebih sesuai dengan aturan keagamaan dan ketakwaan, tetapi kurang adil dalam hal pembagian waris kepada ahli waris. Sebaliknya, hukum waris adat  lebih  adil  dalam  hal  pemberian  bagian  yang  sama  kepada  ahli  waris,  tetapi bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Penulis  berusaha  menggali  aspek  keadilan  dari  kedua sistem hukum tersebut dan mengusulkan implementasi pembagian harta waris yang dapat diterima oleh masyarakat Desa Sumberjo. Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan socio legal. Penulis menarik kesimpulan bahwa jika keadilan berdasarkan aspek kepentingan atau subjektif maka keharmonisan dalam struktur keluarga akan  menjadi  sebuah  keniscayaan.  Kemudian,  dasar  pelaksanaan  pembagian  waris  yang dipakai masyarakat di Desa Sumberjo yaitu umumnya berdasarkan tradisi yang telah dianut secara  turun-temurun.  Selanjutnya  pelaksanaan  pembagian  harta  waris  di  Desa  Sumberjo dilakukan  setelah  si  pewaris  meninggal  dunia,  biasanya  dilakukan  setelah  atau  pada  saat hari ke 7, 40, 100, 1000 atau setahunnya pewaris wafat.
Kata kunci: Pembagian Waris; Waris Islam; Sumberjo; Sunan Kulon; Blitar

## Pendahuluan
Pembagian  warisan  di  Desa  Sumberjo  umumnya  mengikuti  tradisi  turun- temurun  yang  telah  menjadi  bagian  integral  dari  budaya  masyarakat  setempat. Tradisi  ini  dijalankan  sebagai  langkah  pencegahan  terhadap  potensi  konflik  yang dapat merugikan harmoni keluarga saat proses pembagian harta waris.
Pelaksanaan  pembagian  warisan  sesuai  tradisi  turun-temurun  dilakukan sebagai  respons  terhadap  kemungkinan  timbulnya  perselisihan  dalam  keluarga ketika  harus  membagi  harta  warisan.  Di  Desa  Sumberjo,  proses  ini  biasanya dilakukan  setelah  kematian  pewaris,  sering  kali  pada  hari  ke-7,  ke-40,  ke-100,  ke- 1000,  atau  setahun  setelah  kematian  pewaris.  Pada  periode-periode  tersebut,  para ahli  waris  mulai  membahas  pembagian  warisan.  Proses  ini  dilaksanakan  dengan pendekatan  kekeluargaan  dan  dipimpin  oleh  individu  yang  diakui  sebagai  yang lebih  tua  dalam  keluarga,  berdasarkan  usia,  dengan  tujuan  untuk  mencegah perselisihan di masa mendatang.
Dalam  konteks  definisi  warisan,  subjek  waris  merujuk  kepada  anggota keluarga  yang  telah  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  harta  atau  memberikan wasiat  kepada  ahli  waris.  Peristiwa  kematian  menjadi  pemicu  bagi  terjadinya warisan,  dan  objek  waris  adalah  harta  peninggalan  almarhum.  Secara  konseptual, Hukum  Waris  merupakan  serangkaian  peraturan  hukum  yang  mengatur  transfer harta warisan dan hak pewaris sebagai respons terhadap kematian, yang kemudian diteruskan kepada ahli waris atau individu yang telah ditunjuk.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  pasal  171  (a)  menjelaskan  konsep  hukum kewarisan  sebagai  regulasi  yang  mengatur  transfer  kepemilikan  harta  peninggalan (tirkah) pewaris. Hukum ini menetapkan siapa yang memiliki hak sebagai ahli waris dan bagian masing-masing yang berhak diterima.
Hukum  Islam  telah  secara  adil  dan  bijaksana  mengatur  pembagian  waris, sebagaimana  tercantum  dalam  Al-Qur'an  dan  Al-Hadis.  Referensi  tertentu mencakup nash Al-Qur'an dan Al-Hadis terkait, seperti Q.S. An-Nisa ayat 13-14 dan riwayat hadis dari Bukhari dan Muslim.
Di  Indonesia,  sistem  hukum  kewarisan  bersifat  plural  sejak  kemerdekaan karena  masih  berlakunya  tiga  sistem  kewarisan  yang  berbeda.  Sistem  pertama adalah  hukum  kewarisan  Islam,  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip  Al-Qur'an. Sistem  kedua  adalah  hukum  kewarisan  adat,  yang  berasal  dari  aturan  turun temurun  di  setiap  daerah  sebelum  masa  penjajahan.  Sistem  ketiga  adalah  hukum kewarisan  barat,  awalnya  berdasarkan  Burgelijk  Wetboek  (BW)  penjajahan  Hindia Belanda  dan  kemudian  diubah  menjadi  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUH  Perdata)  setelah  kemerdekaan.  Sistem  terakhir  masih  berlaku  bagi  warga negara Indonesia non-Muslim.
Permasalahan  warisan  bagi  warga  Indonesia  yang  beragama  Islam merupakan  isu  krusial  yang  memerlukan  pemberdayaan  melalui  perspektif pengembangan  ilmu  waris.  Pranata  warisan  tidak  hanya  dipahami  dalam  konteks pembagian  harta  peninggalan  semata,  melainkan  lebih  ditekankan  pada  aspek ibadah.
Hukum  waris  Islam  mengandung  salah  satu  asas  keadilan  berimbang,  di mana terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada asas ini, laki-laki dan perempuan memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang harus mereka tunaikan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sistem waris Islam berkaitan erat dengan harta yang diterima oleh ahli waris sebagai kelanjutan dari tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya (Wahid, dkk, 2017).
Perbedaan  bagian  yang  diterima  oleh  setiap  ahli  waris  sejalan  dengan perbedaan  tanggung  jawab  mereka  terhadap  keluarga.  Laki-laki,  sebagai penanggung  jawab  terhadap  istri  dan  pemenuhan  kebutuhan  keluarga,  memiliki kewajiban  syariat  yang  harus  dijalankan,  tanpa  memandang  apakah  istri  mampu atau tidak, serta anak membutuhkan bantuan atau tidak (Ali, 2012).
Penelitian  implementasi  warisan  juga  menitikberatkan  perhatian  pada  road map  yang  telah  disusun  oleh  Program  Studi  Hukum  Keluarga  Islam  Universitas Nahdlatul  Ulama  Blitar  sebagai  upaya  pengembangan  ilmu  dalam  perspektif  fiqh mawaris.  Kajian  ini  sangat  penting  untuk  mengevaluasi  dan  merepresentasikan aspek keadilan yang terkandung dalam hukum Islam.

## Metode Penelitian
A. Pendekatan
Pendekatan  memiliki  peran  penting  dalam  penelitian,  di  mana  hal  tersebut menjadi fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah atau isu yang diajukan.  Dalam  penelitian  hukum  normatif,  terdapat  berbagai  pendekatan  yang digunakan.  Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan  bahwa  terdapat  lima  pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang atau statute  approach ,  pendekatan  kasus  atau case  approach ,  pendekatan  historis  atau historical  approach ,  pendekatan  perbandingan  atau comparative  approach ,  dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. (Marzuki, 2012)
Peneliti  kemudian  memilih  pendekatan  konseptual  dalam  penelitian  ini, dengan  menggunakan  konsep  keadilan  dalam  fiqh  mawaris.  Penggunaan pendekatan  konseptual  bertujuan  untuk  mencapai  kemaslahatan  dalam  mengatasi peristiwa,  kasus,  atau  sengketa.  Menurut  Amir  Syarifudin,  kemaslahatan  dapat dibagi  menjadi  dua,  yakni  memberikan  manfaat  kepada  umat  manusia  dan mencegah  kemudaratan.  Dalam  konteks  penetapan  hukum,  kemaslahatan  dapat dibagi  menjadi  lima  aspek,  yaitu:  memelihara  agama  atau  keberagamaan, memelihara  jiwa  atau  kehidupan,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan,  dan memelihara  harta  (Syarifuddin,  2012).  Dari  substansi  ini,  pendekatan  konseptual dijadikan  sebagai  upaya  untuk  mencari  solusi  atau  penyelesaian  permasalahan secara umum.

## B. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian socio  legal .  Penelitian Socio  Legal dipengaruhi  oleh  kontribusi  ilmu  sosial  terhadap  keaslian  ilmu  hukum  (Sonata, 2014).  Hal  ini  terkait  dengan  sifat  Interdisipliner  dari  ilmu  hukum,  yang mengimplikasikan bahwa berbagai disiplin ilmu lain diperlukan untuk menjelaskan berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  peran  hukum  dalam  masyarakat  (Rahardjo, 2014).  Penelitian Socio  Legal adalah  salah  satu  jenis  metodologi  hukum  yang menggunakan  ilmu  sosial  secara  umum  dan  ilmu  sosiologi  secara  khusus  dalam mengeksplorasi dan menjelaskan permasalahan hukum yang sedang diteliti.
Prinsip  dasar  dari  metodologi  penelitian  Socio-Legal  pada  dasarnya  adalah metodologi  penelitian  hukum,  yang  menggunakan  pendekatan  metodologi  ilmu sosial secara luas (Irianto, 2009). Penelitian Socio Legal memandang hukum sebagai entitas  yang  kompleks,  tidak  hanya  terbatas  pada  norma,  dan  menggunakan
sejumlah disiplin ilmu secara interdisipliner (Warrasih, 2016). Meskipun melibatkan ilmu  sosial,  namun  Metodologi  penelitian  Socio  Legal  tidak  ditujukan  untuk kepentingan  ilmu  sosial,  melainkan  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu hukum.disimpulkan bahwa metodologi.
Penelitian Socio  Legal bertumpu  pada  data  utama  dari  lapangan,  yakni melalui  informan  yang  diperoleh  dengan  cara  wawancara  secara  mendalam,  serta untuk  mendukung  data  tersebut,  digunakan  data  bahan  hukum,  yang  diperoleh melalui  kajian  pustaka  (Untoro  dkk,  2018).  Mencermati  dan  berdasarkan pelaksanaan hukum waris masih bercampur dengan hukum adat. Akibatnya praktek pelaksanaan pembagian waris yang bersifat patrilinial, matrilinial dan bilateral yang berbeda antara satu dengan daerah yang lain di Indonesia (Salihima, 2015).

## Pembahasan/ hasil
Hukum  waris,  atau  sering  disebut  sebagai  hukum  kewarisan,  adalah  cabang hukum yang mengatur transfer hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al- muwaris  (orang  yang  mewariskan)  kepada  ahli  waris  (al-waarits).  Hukum  ini menetapkan  siapa  saja  yang  termasuk  ahli  waris  dan  seberapa  besar  hak  (bagian) yang mereka miliki.
Dalam konteks fiqh, ilmu waris dikenal dengan sebutan ilmu faraidh. Secara etimologis, kata "faraidh" merupakan bentuk jamak dari kata "fardh" yang memiliki arti ketentuan. Penggunaan istilah ini sejalan dengan firman Allah yang menyatakan "fanishfu  maa  faradhtum"  (separuh  dari  yang  kamu  tetapkan).  Dalam  konsep syari’ah, "fardh" diartikan sebagai bagian (hak) yang diwajibkan kepada ahli waris.
Hukum waris Islam  merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pembagian ini  dilakukan  secara  proporsional  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  kewarisan  Islam yang  terdapat  dalam  Al-Quran  dan  Hadits  Nabi.  Prinsip-prinsip  tersebut mengutamakan  keadilan  dan  memberikan  panduan  bagi  para  ahli  waris  dalam memperoleh  bagian  warisan  mereka.  Adapun  beberapa  perinsip  pokok  kewarisan itu sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:
1. Warisan  merupakan  ketetapan  hukum  yang  tidak  dapat  dihalangi  oleh  pihak yang  mewariskan.  Ahli  waris  memiliki  haknya  atas  harta  warisan  tanpa memerlukan  pernyataan  menerima  dengan  sukarela  dari  keputusan  hakim. Penting  untuk  dicatat  bahwa  hak  ini  tidak  berarti  bahwa  ahli  waris  memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutang mayit (pewaris).
2. Warisan memiliki batasan dalam konteks lingkungan keluarga, ditentukan oleh hubungan  perkawinan  atau  nasab/keturunan  yang  sah.  Prioritas  diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan lebih dekat dengan mayat (pewaris), baik melalui perkawinan maupun nasab. Hubungan yang lebih erat, seperti ayah dibandingkan  kakek,  atau  saudara  kandung  dibandingkan  saudara  seayah,
mendapatkan prioritas dalam klaim warisan.
3. Hukum  waris  Islam  cenderung  untuk  mendistribusikan  harta  warisan  kepada sebanyak  mungkin  ahli  waris,  dengan  memberikan  bagian  tertentu  kepada setiap  ahli  waris.  Sebagai  contoh,  jika  ahli  waris  melibatkan  ayah,  ibu,  suami atau  istri,  dan  anak-anak,  semua  pihak  berhak  mendapatkan  bagian  dari  harta warisan.
4. Hukum  waris  Islam  tidak  membedakan  hak  anak  terhadap  harta warisan,  baik anak  yang  sudah  dewasa,  yang  masih  kecil,  atau  yang  baru  saja  lahir.  Semua anak memiliki hak atas harta warisan dari orang tua mereka. Namun, perbedaan besar  kecilnya  bagian  yang  diterima  sesuai  dengan  perbedaan  besar  kecilnya beban  kewajiban  yang  harus  dipikul  dalam  keluarga.  Sebagai  contoh,  seorang anak  laki-laki  yang  membawa  tanggungan  nafkah  keluarga  akan  memiliki  hak yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  anak  perempuan  yang  tidak  memiliki tanggungan nafkah keluarga.
5. Hukum  waris  Islam  mengatur  perbedaan  besar  kecilnya  bagian  yang  diterima oleh setiap ahli waris sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari- hari,  sekaligus  mempertimbangkan  kedekatan  hubungan  dengan  mayat (pewaris).  Bagian  tertentu  dari  harta  warisan,  seperti  2/3,  ½,  1/3,  ¼,  1/6,  1/8, diatur  dalam  ketentuan  hukum  waris  Islam.  Ketentuan  ini  bersifat  ta'abbudi, yang harus dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Quran, seperti yang terdapat  dalam  Surah  An-Nisaa  ayat  13.  Adanya  ketentuan  yang  bersifat ta'abbudi ini menjadi salah satu ciri khas dari hukum waris Islam (Basyir, 2001).

## Sebab-Sebab Waris
Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Ar-Rahabi,  dalam  kitab  Matnur  Rahabiyah  diuraikan  dalam  bait  ketiga  alasan mengapa seseorang dapat menerima harta warisan.
ثاﲑﻣ ىرﻮﻟا ﺔﺛﻼﺛ ﱔو حﲀ  ءﻻوو ﺐﺴو ﰻ ﺪ ﻔﯾ ﻪﺑر  ﺔﺛارﻮﻟا ﺎﻣ ﻦﻫﺪﻌﺑ ﻦﻣ ثراﻮﻣ بﺎﺒ$ﺳٔ'
Artinya: “Sebab-sebab  orang  dapat  mewarisi  ada  tiga  Semuanya  memberi  manfaat  bagi orang yang berhak mewaris Yaitu nikah, wala,  dan nasab Selain tiga itu tak ada lagi sebab untuk mewarisi” (Rahabiyyah, -: 9).
Agar  dapat  menjadi  ahli  waris  atau  penerima  kuasa  warisan,  haruslah  dipicu  oleh beberapa alasan, antara lain:
1. Terdapat  ikatan  keluarga  atau  hubungan  kekerabatan,  seperti  ayah,  ibu,  anak, cucu, saudara kandung, saudara seayah atau seibu, serta kakek nenek keturunan ke atas. Seperti yang telah dijelaskan dalam  Al-Qur'an Surah Al-Anfal: 75 yang artinya: “Orang-orang  yang  mempunyai  kekerabatan  itu  sebagaimana  lebih  berhak
terhadap  sesamanya  dari  pada  yang  bukan  kerabat”. Kemudian,  Q.S  An  Nisaa  :  7. yang  artinya :“Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu  bapak  dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan.” Bagian khusus  berdasarkan  hubungan  kekerabatan,  sebagaimana  diungkapkan  oleh Allah dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah  memberikan bagian tertentu kepada kerabat atau keturunan pewaris sesuai dengan porsi masing-masing.
2. Karena  ikatan  pernikahan  yang  sah,  setelah  terjadinya  pernikahan  yang  sah antara  seorang  pria  dan  wanita,  yang  ditandai  dengan  adanya  ijab  dan  qabul yang dilakukan oleh wali nikah terhadap calon mempelai pria, mereka menjadi pasangan  suami  istri.  Dalam  konteks  ini,  status  ini  menjadikan  mereka  sebagai kerabat,  dan  keduanya  memiliki  hak  waris  apabila  salah  satu  dari  mereka meninggal  dunia.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Surah  An-Nisa  ayat  12, "Memerdekakan  hamba  sahaya."  Jika  seseorang  memerdekakan  hamba  sahaya (budak),  maka  ia  berhak  menjadi  ahli  waris  dari  budak  yang  telah dimerdekakan. Keturunan yang diperoleh melalui cara ini disebut sebagai nasab hukmi  atau  wala'  atau  dikenal  sebagai  wala'  itaaq.  Sementara  itu,  keturunan yang didasarkan pada ikatan kekerabatan disebut sebagai wala' al-muwaiah.

## Syarat Waris
Harta  warisan  dialihkan  sebagai  kepemilikan  dari  orang  yang  meninggal kepada kerabat pewaris yang disebut ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu, agar  berhak  sebagai  pewaris,  ahli  waris  harus  memenuhi  persyaratan,  antara  lain sebagai berikut:
1. Pewaris  telah  benar-benar  meninggal  dunia,  atau  telah  dinyatakan  meninggal oleh  keputusan  hakim;  contohnya,  seseorang  yang  hilang  (mafqud)  dan  sudah lama  meninggalkan  tempat  tanpa  diketahui  keadaannya.  Menurut  pandangan Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, jika seseorang meninggalkan tempat tersebut selama  4  tahun,  maka  dapat  dianggap  telah  meninggal.  Pendapat  dari  ulama mazhab lain, tergantung pada ijtihad hakim dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
2. Ahli  waris  benar-benar  masih  hidup  ketika  pewaris  meninggal,  atau  telah dinyatakan  hidup  oleh  keputusan  hakim  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia. Dengan demikian, jika dua orang yang saling memiliki hak waris satu sama lain meninggal  secara  bersamaan  atau  berturut-turut,  tetapi  tidak  dapat  diketahui siapa  yang  lebih  dulu,  tidak  akan  terjadi  proses  waris-mewarisi  di  antara mereka.  Sebagai  contoh,  ketika  seseorang  meninggal  dalam  suatu  kecelakaan
penerbangan, tenggelam, kebakaran, dan sebagainya.
3. Dalam  konteks  perolehan  warisan,  penting  untuk  dapat  dengan  jelas mengetahui  penyebab  atau  alasannya  yang  memvalidasi  klaim  ahli  waris terhadap  harta  warisan.  Dengan  kata  lain,  ada  kebutuhan  untuk  memastikan bahwa  hak  waris  yang  dinyatakan  oleh  pihak  terkait  memang  sah  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Konsep  ini  menegaskan  pentingnya  kejelasan  dan keabsahan  klaim  ahli  waris  dalam  mendapatkan  bagian  dari  warisan  (Basyir, 2001).

## Penghalang Warisan
Proses peralihan harta warisan kepada para ahli waris, tidak semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara otomatis. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor- faktor  tertentu  yang  dapat  mengakibatkan  sebagian  ahli  waris  tidak  memiliki  hak terhadap  harta  warisan,  meskipun  mereka  memiliki  hubungan  kekerabatan  atau perkawinan dengan pewaris. Beberapa hambatan tersebut meliputi:

## 1. Karena perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris
Penghalang  ini  timbul  karena  ajaran  Nabi  yang  menyatakan  bahwa  seorang Muslim  tidak  berhak  menerima  warisan  dari  seorang  kafir,  dan  sebaliknya. Contoh  konkret  terjadi  pada  kasus  perkawinan  antara  suami  Muslim  dan  istri Kristen, di mana jika salah satu dari mereka ingin memastikan bahwa pasangan yang  ditinggalkan  dapat  menikmati  bagian  warisannya,  maka  hal  ini  dapat diatur melalui proses penulisan wasiat.

## 2. Karena menjadi pembunuh
Ajaran  Nabi  menegaskan  bahwa  seorang  pembunuh  yang  sengaja  melakukan tindakan  pembunuhan  yang  melibatkan  unsur  pidana  tidak  berhak  menerima warisan dari orang yang telah dibunuhnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks  ini,  yang  dimaksud  dengan  pembunuhan  adalah  tindakan  yang dilakukan secara sengaja dan melibatkan pelanggaran hukum, bukan pembelaan diri atau tindakan yang dilakukan dalam situasi percobaan pembunuhan. Dalam pandangan  Nabi,  perbuatan  membunuh  secara  sengaja  merupakan  sebuah penghalang  untuk  menerima  bagian  dari  harta  warisan  orang  yang  menjadi korban.
3. Menjadi budak orang lain
Penghalang  lain  dalam  perolehan  hak  waris  terletak  pada  status  budak  yang secara  inheren  tidak  memiliki  hak  atas  kepemilikan  sesuatu.  Sebagai
konsekuensinya,  budak  dianggap  tidak  memiliki  hak  untuk  mewarisi  harta peninggalan.  Sistem  perbudakan  yang  ada  pada  masa  lalu  menciptakan ketidaksetaraan  hak  dan  status  sosial,  di  mana  budak  tidak  diberikan  hak-hak yang  setara  dengan  orang  bebas,  termasuk  hak  untuk  menerima  warisan. Pemahaman  ini  mencerminkan  pandangan  masyarakat  pada  masa  lalu  yang membedakan  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  status  sosial  dan  kelas,  dengan budak dianggap tidak setara dalam hal hak waris.
Peran hukum dalam konteks pembangunan tidak terbatas hanya sebagai alat pengendalian  sosial,  melainkan  memiliki  dimensi  yang  lebih  luas.  Fungsi  hukum dalam  pembangunan  juga  mencakup  upaya  untuk  menggerakkan masyarakat  agar berperilaku  sesuai  dengan  norma-norma  baru  yang  diinginkan  untuk  mencapai tujuan  masyarakat  yang  diharapkan.  Dalam  hal  ini,  muncul  teori  Roscoe  Pound tentang  "Hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial" (Law  as  a  tool  of  social  engineering), di mana hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat menuju pola-pola perilaku tertentu  sesuai  dengan  tujuan  yang  diinginkan,  bahkan  mencakup  perubahan  atau penghapusan  kebiasaan  lama  yang  tidak  lagi  sesuai  dengan  perkembangan  zaman (Salihima, 2015).
Sementara  itu,  Hukum  Waris  Islam  dianggap  sebagai  sistem  hukum  yang sempurna dan menyeluruh, bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi. Hukum ini berlaku  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  beragama  Islam  dan  dianggap  wajib untuk  ditaati.  Firman  Allah  dalam  Al-Quran,  seperti  yang  tercantum  dalam  Surah Ali  Imran  ayat  4,  menegaskan  bahwa  Allah  akan  menurunkan  azab  bagi  mereka yang  mengingkari  ayat-ayat-Nya,  dan  Allah  adalah  Maha  Hakim.  Prinsip-prinsip hukum waris Islam, seperti ta'abuddi , menunjukkan bahwa ini bukan sekadar aturan, melainkan perintah yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim.
Meskipun  demikian,  kenyataannya  banyak  masyarakat  Muslim  di  Indonesia belum  sepenuhnya  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  hukum  waris  Islam.  Hal  ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

## 1. Faktor Sejarah
Penjajahan  Belanda  di  Indonesia  menyebabkan  pembagian  penduduk  menjadi tiga  kelompok,  yaitu  orang  Eropa,  orang  Timur  Asing  (Tionghoa),  dan  orang Timur Asing lainnya, serta orang Indonesia yang tunduk pada hukum Eropa.
2. Faktor sosial kemasyarakatan
Keengganan  masyarakat  dalam  mendalami  ilmu  waris  Islam,  khususnya  ilmu fara ’ id,  yang  membahas  prosedur  pembagian  harta  peninggalan  atau  warisan, mencerminkan  sebuah  sikap  yang  kurang  mendukung.  Pemahaman  mengenai hukum  kewarisan  Islam  di  sini  dianggap  sebagai  suatu  perintah,  dan  penting untuk  dicatat  bahwa  keengganan  ini  terjadi  meskipun  Nabi  Muhammad  SAW
telah memberikan arahan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usman bin Haisim:
“Pelajarilah oleh kamu sekalian ilmu dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu  fara ’ id  dan  ajarkanlah  kepada  orang  lain  dan  pelajarilah  Al  Quran  dan ajarkanlah  kepada  orang  lain  karena  aku  adalah  orang  yang  bakal  terenggut  (mati), sedangkan  ilmu  akan  dihilangkan.  Hampir  saja  dua  orang  bertengkar  tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberi fatwa kepada mereka” .
Dengan  demikian,  menggali  ilmu  fara ’ id  tidak  hanya  dianggap  sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai langkah esensial untuk mencegah potensi konflik dan ketidaksepakatan dalam pembagian warisan. Pemahaman yang mendalam terhadap ilmu  fara ’ id  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  untuk  melaksanakan pembagian  warisan  secara  adil,  menghindari  sengketa,  dan  menjaga  harmoni  di antara para ahli waris.

## Pelaksanaan Pembagian Waris di Desa Sumberjo
Pentingnya  pelaksanaan  pembagian  warisan,  sekalipun  hanya  dalam  jumlah yang  sedikit,  telah  menjadi  pengalaman  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  di  Desa Sumberjo.  Namun,  dalam  melaksanakannya,  terdapat  pertimbangan-pertimbangan lain  yang  perlu  diperhatikan  dan  dijadikan  pedoman  oleh  individu  ketika menghadapi permasalahan terkait dengan harta warisan.
Pada  dasarnya,  masyarakat  Desa  Sumberjo  menjalankan  pembagian  harta warisan  dengan  merujuk  pada  hukum  kewarisan  Islam  yang  berlaku.  Meskipun demikian,  tidak  jarang  pula  pembagian  waris  dilakukan  berdasarkan  pada  hukum waris  adat  atau  tradisi  turun  temurun.  Proses  pembagian  harta  warisan  sebaiknya dilakukan  dengan  segera,  sejalan  dengan  petunjuk  yang  tersirat  dalam  Al-Quran, khususnya pada Surah Al-Imran Ayat 133.
َۙ ْﲔِﻘ.ﺘُﻤْﻠِ3  ْت.ﺪِ5ُا  ُۙضْرَ ْﻻاَو  ُتٰﻮٰﻤ .ﺴﻟا ﺎَﻬ ُﺿْﺮَﻋ ٍﺔ.=َﺟَو ْ ُﲂِّA.ر  ْﻦِّﻣ ٍةَﺮِﻔْﻐَﻣ  ٰﱃِا اEْﻮُﻋِرﺎ َﺳَو
"Dan  bersegeralah  kamu  kepada  ampunan  dari  Tuhanmu  dan  kepada  surga  yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." (Ali Imran : 133)
Dasar  atau  landasan  utama  dalam  pelaksanaan  pembagian  harta  waris  di Desa  Sumberjo  adalah  Al-Qur'an.  Al-Qur'an  menyajikan  ketentuan-ketentuan  yang jelas dan terperinci mengenai kewarisan, termasuk siapa yang berhak mendapatkan harta waris dan seberapa besar bagian yang diperoleh oleh setiap ahli warisnya. Hal ini tersirat dalam beberapa ayat, seperti Q.S. An-Nissa/4 ayat 7, 11, 12, 13, dan 14.
Selain  merujuk  pada  Al-Qur'an,  masyarakat  Desa  Sumberjo  juga memanfaatkan  waris  adat  atau  tradisi  turun  temurun  sebagai  dasar  kedua  dalam
pembagian  harta  waris.  Desa  Sumberjo  mengimplementasikan  dua  sistem pembagian harta waris, yaitu waris Islam dan waris adat. Sistem kewarisan di Jawa, termasuk  di  Sumberjo,  menerapkan  pembagian  harta  secara  individual,  dan  dalam hal  ini,  penerapan  pembagian  harta  waris  di  Sumberjo  dilakukan  dengan  cara membagi secara merata kepada setiap ahli warisnya.
Pembagian  harta  warisan  merupakan  tindakan  kolektif  yang  dilakukan  oleh para  ahli  waris  bersama-sama,  diatur  melalui  kesepakatan  atau  kehendak  bersama dari para ahli waris yang terlibat. Apabila harta warisan di bagi-bagi antara mereka, proses  pembagian  umumnya  berlangsung  dengan  damai,  dalam  suasana  ramah tamah,  dengan  memperhatikan  kondisi  masing-masing  ahli  waris.  Pembagian  ini berjalan  atas  dasar  kerukunan,  seringkali  dipengaruhi  oleh  hubungan  dan  sikap yang  ada  di  antara  para  ahli  waris.  Tidak  jarang  pula  pembagian  harta  warisan  ini dapat  tergantung  pada  hubungan  serta  sikap  para  ahli  waris.  Proses  pembagian warisan dapat berlangsung tanpa sengketa dalam suasana damai, namun sebaliknya, dapat  juga  terjadi  dalam  suasana  perselisihan  di  antara  para  ahli  waris  (Setiady, 2008).
Meskipun prinsip-prinsip pembagian warisan sudah diatur secara jelas dalam Islam,  kenyataannya  di  masyarakat  masih  belum  sepenuhnya  tersosialisasikan dengan baik. Faktor ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai bentuk keberagaman budaya  yang  ada  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  di  Indonesia,  yang  merupakan masyarakat  yang  taat  pada  nilai-nilai  agama,  pelaksanaan  kewarisan  seringkali dilakukan  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang  dianut  masing-masing  individu (Hadikusumo, 2003).
Pemahaman  masyarakat  Desa  Sumberjo  terhadap  hukum  kewarisan bervariasi;  ada  yang  memiliki  pemahaman  tinggi  mengenai  aturan  kewarisan, namun  sebaliknya,  ada  juga  yang  memiliki  pemahaman  rendah  terkait  dengan hukum kewarisan tersebut.
Masyarakat  Sumberjo  pada  umumnya  mengikuti  kebijakan  yang  telah diuraikan  dalam  ajaran  agama,  sesuai  dengan  hukum fara’idh yang  berlaku. Meskipun  demikian,  ada  juga  sebagian  masyarakat  yang  masih  menggunakan kebijakan  hukum  turun  temurun,  dengan  tujuan  agar  proses  pembagian  warisan cepat  diselesaikan  dan  untuk  mencegah  terjadinya  perselisihan  di  dalam  keluarga, meskipun hal ini tidak banyak diketahui oleh khalayak umum dan digunakan hanya untuk keperluan konsumsi pribadi.
Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan penuh rasa persaudaraan dan kesepakatan. Proses ini melibatkan musyawarah antara ahli waris atau keluarga, sering  kali  dilakukan  dalam  waktu-waktu  tertentu,  seperti  7  harian,  40  harian, seratus  harian,  bahkan  setahun  setelah  meninggalnya  almarhum/almarhumah. Pembagian  harta  warisan  ini  biasanya  disaksikan  oleh  salah  satu  anggota  keluarga yang  dihormati,  seringkali  laki-laki  atau  tokoh  agama  setempat.  Jika  proses
pembagian  warisan  menimbulkan  perselisihan  yang  tidak  dapat  diatasi,  biasanya perkara tersebut diajukan ke pengadilan.
Dengan demikian, implementasi hukum kewarisan Islam di lingkungan Desa Sumberjo  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut. Pertama,  pelaksanaan  pembagian  harta warisan didasarkan pada hukum Islam, meskipun sebagian kecil masyarakat masih menjalankan hukum turun temurun atau hukum adat. Perbandingannya adalah 2:1, di  mana  yang  sesuai  dengan  hukum  kewarisan  Islam  mendapatkan  bobot  lebih, sementara  yang  dilaksanakan  secara  hukum  adat  memiliki  perbandingan  1:1  atau sama rata.
Kedua,  pembagian  harta  warisan  dilakukan  melalui  musyawarah  untuk mencapai  mufakat,  seringkali  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  seperti  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  aparat  pemerintahan,  atau  lembaga  yang  mengatur kewarisan. Dan ketiga, keberadaan rasa keikhlasan dan lapang dada dari setiap ahli waris  sangat  besar,  menciptakan  suasana  kekeluargaan  dan  kedamaian  di  antara anggota keluarga.

## Relevansi Hukum Kewarisan Islam dan Adat pada masyarakat Desa Sumberjo
Pembagian  harta  warisan  yang  terjadi  di  masyarakat  belum  sepenuhnya mencerminkan  implementasi  kewarisan  sesuai  dengan  prinsip  Islam.  Menurut penjelasan  seorang  ustadz  di  Desa  Sumberjo,  pembagian  harta  warisan  umumnya dilakukan  berdasarkan  prinsip fara’idh dan  diselenggarakan  dalam  suasana kekeluargaan.  Pembagian  ini  disaksikan  oleh  para  ahli  waris,  kemudian  diterima dan disetujui tanpa terjadinya perselisihan di antara mereka. Namun, selain itu, ada pula pelaksanaan pembagian harta warisan yang menggunakan sistem bagi rata atau sering disebut sebagai perbandingan 1:1. Hal ini terjadi ketika terdapat perselisihan di antara ahli waris.
Pembagian  harta  secara  rata  dilakukan  sebagai  solusi  apabila  terjadi persengketaan  antara ahli  waris.  Dalam  konteks  ini,  setiap  ahli  waris  memiliki  hak yang sama untuk menerima bagian dari warisan tersebut. Pembagian ini dilakukan dalam  suasana  kekeluargaan  dengan  harapan  dapat  diterima  dan  disepakati  oleh semua ahli waris.
Hukum  adat  yang  berkembang  di  lingkungan  masyarakat  Sumberjo cenderung bersifat parental atau bilateral, artinya tidak membuat perbedaan antara bagian  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan.  Pembagian  harta  warisan  dilakukan secara  merata  (1:1)  atau  menggunakan  sistem  bagi  rata.  Proses  penentuan  bagian warisan ini lebih diutamakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan tuntutan pokok yang diajarkan oleh sesepuh atau generasi terdahulu.
Implementasi  hukum  kewarisan  Islam  dan  hukum  kewarisan  adat  di  Desa Sumberjo telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hukum kewarisan adat muncul dari  tradisi  yang  diteruskan  oleh  sesepuh  yang  lahir  sebelum  generasi  saat  ini,
sementara  hukum  kewarisan  Islam  lahir  dari  nasab  dan  kekerabatan  yang berlandaskan  kelahiran  setiap  umat  Muslim.  Kedua  sistem  hukum  ini  berjalan beriringan, memiliki dasar hukum yang berbeda, dan tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan  pembagian  waris.  Hambatan  utama  dalam  pembagian  harta  warisan muncul dari internal keluarga itu sendiri.
Pemahaman  dan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  hukum  kewarisan mencerminkan nilai-nilai yang diyakini sebagai aturan, yang merupakan perpaduan antara  tradisi  lama  yang  telah  ada  (adat  turun  temurun)  dengan  nilai-nilai  agama yang dianut (nilai Islam).
Relevansi antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Desa Sumberjo dinilai tidak sejalan. Hukum waris Islam memiliki keterkaitan erat dengan ketaqwaan  kepada  Allah  SWT  dan  prinsip-prinsip  keagamaan.  Namun,  hukum Islam ini dianggap tidak adil oleh sebagian ahli waris, karena pembagian harta waris yang  berbeda  bagi  setiap  ahli  warisnya.  Di  sisi  lain,  hukum  waris  adat  di  Desa Sumberjo dinilai sejalan dengan keadilan, karena setiap ahli waris menerima bagian yang sama.
Meskipun  hukum  adat  memberikan  keadilan  dari  perspektif  ahli  waris, namun terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip keagamaan dan ketaqwaan kepada  Allah  SWT.  Kedua  sistem  hukum  ini  terlihat  saling  tarik  menarik  antara aspek keuntungan materi dan keyakinan agama seseorang. Sehingga, implementasi kewarisan  di  Desa  Sumberjo  menjadi  kompleks  karena  adanya  perbedaan pandangan dan nilai antara hukum kewarisan Islam dan adat.

## Kesimpulan
Masyarakat  di  Desa  Sumberjo  umumnya  melaksanakan  pembagian  warisan berdasarkan  Hukum Kewarisan  (faraidh),  yang  merujuk  kepada Al-Qur'an  dan  Al- Hadis. Meskipun demikian, sebagian masyarakat juga memilih untuk melaksanakan pembagian  warisan  berdasarkan  tradisi  yang  telah  diwarisi  secara  turun-temurun. Pendekatan  ini  diambil  sebagai  langkah  pencegahan  terhadap  potensi  kesalahan yang  dapat  menyebabkan  konflik  dalam  keluarga  ketika  melakukan  pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam.
Pembagian  harta  warisan  di  Desa  Sumberjo  dilaksanakan  setelah  pewaris meninggal  dunia,  biasanya  pada  hari  ke-7,  40,  100,  1000,  atau  setahun  setelah meninggalnya  pewaris.  Pada  waktu-waktu  tersebut,  ahli  waris  berkumpul  untuk melaksanakan  pembagian  secara  kekeluargaan,  yang  dipimpin  oleh  seorang  yang dihormati di keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan antara ahli waris. Jika terjadi perselisihan, pihak yang tidak setuju dengan keputusan akhir dapat  memanggil  orang-orang  yang  memiliki  pemahaman  mendalam  mengenai kewarisan, seperti tokoh masyarakat, ustadz, kiyai, atau pun peran RT/RW sebagai orang  yang  berwenang  di  lingkungannya.  Sistem  pembagian  yang  diadopsi  dapat
mengikuti  kehendak  para  ahli  waris,  baik  itu  berdasarkan  hukum  Islam  maupun hukum adat secara turun temurun.
Relevansi antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Desa Sumberjo  dianggap  tidak  sejalan.  Hukum  kewarisan  Islam  mempertahankan kesejajaran  dengan  aturan  keagamaan  dan  tingkat  ketaqwaan  seseorang  kepada Allah SWT. Namun, hubungannya berbanding terbalik dengan perspektif ahli waris, karena  dianggap tidak  adil  dengan  memberikan  bagian  yang  berbeda-beda  kepada setiap  ahli  waris.  Di  sisi  lain,  hukum  kewarisan  adat  di  Desa  Sumberjo  dianggap lebih  sejalan  dengan  perspektif  ahli  waris,  karena  dianggap  lebih  adil  dengan memberikan  bagian  yang  sama  kepada  setiap  ahli  waris.  Namun  demikian,  sistem hukum  adat  ini  berbanding  terbalik  dengan  ketaqwaan  seseorang  kepada  Allah SWT. Perbedaan dalam dua sistem hukum kewarisan ini menunjukkan adanya tarik menarik antara keuntungan duniawi dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.

## Daftar Pustaka
Amir Syarifuddin. (2014). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Depri  Liber  Sonata.  (2014). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8,NO. 1
Esmi  Warassih,  Sulaiman,  Dyah  Wijaningsih.  (2018). Perlindungan  Hukum  Terhadap Nelayan  Perempuan:  Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Demak,  Provinsi  Jawa  Tengah, Masalah-masalah Hukum, Vol. 47 No. 2.
Hilman Hadikusumo. (2003). Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Moh.  Muhibbin,  Abdul  Wahid.  (2017). Hukum  Kewarisan  Islam:  Sebagai  Pembaruan Hukum Positif di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad  Daud  Ali.  (2012). Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2011). Penelitian  Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sulistyowati  Irianto.  (2009). Memperkenalkan  Kajian  Sosio-Legal  dan  Implikasi Metodologisnya,  Revisi  dan  orasi  Guru  Besar  Antropologi  Hukum  Pada  Fakultas Hukum UI. Jakarta.
Syamsulbahri  Salihima.  (2015). Perkembangan  Pemikiran  Pembagian  Warisan  dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama. Prenamedia Group
Tolib  Setiady.  (2008). Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  dalam  Kajian  Kepustakaan.
Bandung: Alfabeta.
Warassih E. (2016). Ilmu Hukum yang Komtemplatif In Penelitian Hukum Interdispliner,
Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal (pp.1011). Yogyakarta: Thafa Media.