## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan
Priendly Anisa Sihaloho 1* , Jadongan Sijabat 2 , Magdalena Judika Br Siringoringo 3
123 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia Email: 1 priendly@student.uhn.ac.id , 2 jadongansidjabat@uhn.ac.id , 3 magdalenasiringoringo@uhn.ac.id Email Penulis Korespondensi: 1 priendly@student.uhn.ac.id
Abstrak− Permasalahan pada Pemerintah Kota Medan adalah mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan  Perwakilan  Sumatera  Utara  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  SDM  yang  kompeten  dalam  memahami  SAP  Berbasis Akrual  PP  No.  71  Tahun  2010  dalam  menyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan SAP Berbasis Akrual apakah sudah  sesuai dengan PP No. 71 Tahun  2010 dan bagaimana upaya yang  dilakukan dalam menghadapi  tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010 untuk menciptakan sistem  pemerintahan yang berkualitas (good governance). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan  menganalisis  bagaimana  penerapan    SAP  Berbasis  Akrual  dalam  penyajian  laporan  keuangan  dan  bagaimana  upaya  yang dilakukan  dalam    menghadapi  tantangan-tantangan  untuk  menerapkan  SAP    Berbasis  Akrual  PP  No.71    Tahun  2010.  Data  yang diperoleh  berupa  data  primer,  yang  diperoleh  langsung    dari    hasil  wawancara  peneliti  terhadap  informan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Laporan Keungan pada Pemerintahan Kota Medan Sudah mematuhi ketentuan yang  tercantum dalam PP No.71 Tahun 2010  dan Pemerintah  Kota  Medan  mampu  mengatasi  tantangan  dalam  menerapkan  SAP  Berbasis  Akrual  serta upaya   yang dilakukan  dapat  membantu  meningkatkan  efektivitas  kinerja  SDM  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual.
Kata Kunci : SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010, Upaya dan Tantangan
Abstract− The  problem  with  the  Medan  City  Government  is  obtaining  a  reasonable  opinion    with  the  exception  of  the  North Sumatera Representative Audit Agency which is caused by a lack of  compentent human resources in understanding accrual based SAP PP No.71 of 2010 in preparing Regional Government Financial Report (LKPD). This research aims to determine and analyze whether the implementation of accrual based SAP is in accordance with PP No.71 of 2010 and how efforts have been made to face the  challenges  of  implementing Accrual  Based  SAP  PP  No.71 of  2010  to  create  a  quality government  system  ( good government). The type of  research used is descriptive qualitative, by analyzing how Accrual Based SAP is  implementing in presenting financial reports  and how efforts  are made to face the challenges of implementing Accrual Based SAP PP No.71 of 2010. The data obtained is primary data, obtained  directly from the results of researchers interview with informants. The results of the research show that the Financial Reports of the Medan City Government have complied with the provisions stated in PP No.71 of 2010 and the Medan City Government  is  able  to  overcome  challenges  in  implementing  Accrual  Based  SAP  and  the  efforts  made  can  help  improve  the effectiveness of human resource performance in implementing Government Based Accounting Standards Accrual.
Keywords: Accrual Based SAP PP No.71 of 2010, efforts and challenges

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  persepsi  terhadap  pemerintahan  saat  ini  mendorong  pemerintah  untuk  menciptakan  sistem pemerintahan  yang  berkualitas (good  governance). Tujuan  tersebut  dapat  dicapai  dengan  mewujudkan  pemerintahan demokratis  yang  terorganisir  dengan  baik,  bersih,  transparan,  partisipatif  dan  akuntabilitas  untuk  mencapai  tingkat kepercayaan yang tinggi.
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2006  mengenai  pelaporan  keuangan  dan kinerja  instansi  pemerintah,  disebutkan  bahwa  setiap  entitas  pemerintah  yang  memanfaatkan  dana  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diwajibkan menyusun laporan keuangan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah yang  berlaku  sebagai  bentuk pertanggungjawaban.  Organisasi pemerintah  dalam  sektor  publik  termasuk  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Pemerintah  Daerah,  Kementerian, Badan Layanan Umum (BLU), dan lainnya, semuanya tunduk pada ketentuan tersebut. Di Indonesia, metode akuntansi yang  digunakan  mencakup  basis  kas  ( cash  basic) dan  basis  akrual  ( accrual  basic), dengan  basis  kas  mengacu  pada teknik  dasar  pencatatan  di  mana  uang  benar-benar  dicatat  saat  diterima  atau  dikeluarkan.  Secara  umum,  basis  kas mengakui pengaruh transaksi pada saat kas atau setara kas  bergerak, termasuk dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan  pembiayaan.  Menurut  KSAP  (2010)    basis  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang  mengakui  pengaruh  transaksi  dan peristiwa  lainnya pada  saat  transaksi  transaksi  dan  peristiwa  itu  terjadi,  tanpa  memperhatikan  saat  kas  atau  setara kas diterima atau dibayar. Akrual akan mempengaruhi nilai dari suatu neraca karena melibatkan aset dan kewajiban.
CTA ( Cash Toward Accrual), atau dikenal sebagai akuntansi kas menuju akrual, menerapkan dasar pencatatan berbasis  akuntansi pada  sektor  publik  atau  pemerintahan  hingga  akhir  tahun  2014.  Mulai  Januari  2015,  semua  entitas diwajibkan beralih ke basis akrual sebagai dasar pencatatan laporan keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71  Tahun  2010  yang  mengacu  pada  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual.  Hal  ini  diharapkan  memberikan manfaat  lebih  bagi  para  pemangku  kepentingan.  Sejak  awal  tahun  2015,  laporan  keuangan  yang  disajikan  bertambah

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
Submitted: 05/06/2024 ; Accepted: 12/06/2024 ; Published: 29/09/2024
dengan  3  laporan  baru,  yaitu  Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  dan  Laporan  Saldo  Anggaran Kurang/Lebih,  yang  sebelumnya  berjumlah  4  (empat)  laporan  keuangan, yakni  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Posisi  Keuangan,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan berbasis  akrual,  entitas  Pemerintah  Pusat  memiliki  kewajiban  untuk  menyusun  5  (lima)  laporan  keuangan,  tidak termasuk  Laporan  Arus  Kas  dan  Laporan  Saldo  Anggaran  Kurang/Lebih.  Kewajiban  ini  menjadi  tanggung  jawab Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).
Penyusunan  laporan  keuangan  di  Pemerintah  Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota  mengacu  pada  Pedoman Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64  Tahun  2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pedoman ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Fenomena yang terjadi di Pemerintahan Kota Medan adalah selama tahun 2014 sampai tahun 2017 Pemerintah Kota  Medan  mendapatkan  Opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  dari  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  Perwakilan Sumatera  Utara  yang  disebabkan  beberapa  faktor  yaitu  kurangnya  SDM  yang  kompeten  dalam  memahami  SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010 dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan (sumut.bpk.go.id).
Adapun  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  dalam  penerapan  SAP  berbasis  akrual  yaitu  Komitmen  Dari Pimpinan,  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  penerapan  SAP  berbasis  Akrual. Dukungan  yang  kuat  dari  pimpinan  dianggap  sebagai  kunci  keberhasilan  dalam  menghadapi  perubahan.  Kurangnya komitmen  dari  pimpinan  suatu  unit  kerja  dapat  menjadi  penyebab  kelemahan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan, terutama  di  beberapa  Kementerian/Lembaga.  Selanjutnya  Sumber  Daya  Manusia,  tersedianya  SDM  yang  memiliki Kompetensi menjadi salah satu tantangan yang berdampak pada keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Oleh karena  itu,  pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu  memfokuskan  upaya  pada  perencanaan  dan  penempatan  sumber  daya manusia  di  bidang  akuntansi  pemerintah.  Tantangan  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  Sistem  Akuntansi  dan Information Technology (IT) Based System yaitu ketersediaan sarana pendukung berupa teknologi informasi, termasuk hardware  dan  software  yang  memadai  untuk  mendukung  Pelaksanaan  SAP  berbasis  akrual.  Selanjutnya  Resistensi Terhadap  Perubahan,  perubahan  yang  terjadi  dapat  membuat  pihak  internal  yang  sudah  terbiasa  dengan  sistem  lama akan  sulit  untuk  mengikuti  perubahan  yang  telah  ditetapkan,  untuk  itu  penerapan  berbagai  kebijakan  akuntansi pemerintahan  perlu  dilakukan  melalui  sosialisasi.  Dan  tantangan  yang  terakhir  adalah  Lingkungan  atau  Masyarakat, kepedulian dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan SAP . Dengan dukungan yang  positif,  masyarakat  mendorong  pemerintah  untuk  lebih  transparan  dan  akuntabel  dalam  menjalankan kebijakannya. (Dora, 2014)
Beberapa upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis akrual sesuai  dengan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  ,  yaitu  Pelatihan  dan  Pendidikan,  perlu  dilakukan  karena  pentingnya peningkatan  kompetensi  pegawai  dalam  akuntansi  berbasis  akrual.  Pembentukan  Tim  dan  Lembaga  Khusus  yang bertanggung jawab, untuk memfasilitasi dan memantau implementasi SAP berbasis akrual. Kerja sama Dengan Pihak Eksternal,  untuk  mendapatkan  dukungan  dalam  implementasi  SAP  berbasis  akrual.  Sosialisasi  dan  Advokasi  yaitu mengkomunikasikan informasi tentang perubahan kebijakan, prosedur dan implikasi implementasi SAP berbasis Akrual kepada  para  pemangku  kepentingan.  Serta  Pemantauan  dan  Evaluasi  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  kendala, tantangan, dan peluang perbaikan dalam mencapai tujuan Penerapan SAP berbasis akrual.(Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2015).
Dengan  diterapkannya  SAP  ini  dapat  mempermudah  entitas-entitas  dan  Badan  Pemerintah  baik  Pusat  maupun Daerah  dalam  menyusun  laporan  akuntansi  yang  mengikuti  pedoman  pada  standar  akuntansi  ini  sehingga  dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya akan dijadikan faktor penentu kebijakan keuangan dan sebagai alat pengambilan keptusan oleh pihak yang berkepentingan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah proses yang kompleks, melibatkan banyak proses biologis dan psikologis yang berbeda, dua diantaranya  yang  paling  penting  adalah  pengamatan  dan  ingatan.  Observasi  disebut  juga  dengan  metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan.
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertemu untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, dengan tujuan untuk menciptakan makna dalam konteks topik tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada kepala bidang pembukuan serta staf-staf yang ada di BPKAD Kota Medan. 3. Dokumentasi

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
Submitted: 05/06/2024 ; Accepted:
12/06/2024 ; Published: 29/09/2024
Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh melalui proses permintaan peneliti secara langsung kepada bagian akuntansi.  Data  Laporan  Keuangan  yang  diperoleh  yaitu  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan disahkan pada tanggal 28 Desember 2011. Guna  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  Pemerintah  Republik  Indonesia melaksanakan  reformasi  di  bidang  pengelolaan  keuangan  negara.  Reformasi  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  perlunya penggantian  peraturan  keuangan  yang  masih  mengacu  pada  warisan    pemerintah  kolonial.  Hal  ini  disebabkan  karena besarnya  pengeluaran  pemerintah,  sehingga  diperlukan  metode  pemantauan  yang  tepat  selain  audit  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan. Pemantauan dapat terjadi secara internal melalui satuan kerja pengawasan, dan secara eksternal melalui keterlibatan  masyarakat dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini memerlukan akuntabilitas pemerintah yang transparan dalam penggunaan pajak daerah. Untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum
2. Penataan Kelembagaan
3. Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang keuangan
A. Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan
Struktur organisasi adalah kerangka yang mengatur hubungan, tugas, dan tanggung jawab antara bagian-bagian yang berbeda untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Berikut ini struktur dan deskripsi tugas pada BPKAD Kota Medan :
Gambar 1. Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan Sumber : www.bpkd.pemkomedan.go.id
a. Sub Bidang Belanja
b. Sub Bidang Gaji
c. Sub Bidang
Verifikasi dan Kas
Kepala BPKAD

## Sekretaris BPKAD
1. Sub Bagian
Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Penyusunan Bidang Perbendaharaan Bidang Anggaran Bidang Akuntansi dan Pelaporan a. Sub Bidang Pendapatan
b. Sub Bidang Belanja
c. Sub bidang Belanja Tidak Langsung a. Sub Bidang Akuntansi b. Sub bidang
Pelaporan

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

## Hasil Penelitian

## A. Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010
Pada Pasal 1 ayat 1 PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilakukan secara  bertahap.  Kemudian,  keputusan  untuk  mengganti  SAP  berbasis  kas  dan  beralih  ke  basis  akrual  dimulai  pada tahun 2015, sejalan dengan PP No.71 Tahun 2010.
Selanjutnya  untuk  menjawab  rumusan  masalah  mengenai  Apakah  Penyajian  Laporan  Keuangan  di Pemerintahan  Kota  Medan  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual.  Laporan  Keuangan  pada  Pemerintah  Kota  Medan  sudah  Berbasis  Akrual sejak tahun 2015.  Laporan yang disusun oleh Pemerintah Kota Medan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pedoman  yang  digunakan  untuk  menganalisis  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pada  Pemerintah  Kota  Medan  adalah PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dimana terdapat 5 paragraf yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran, yakni dari paragraf 35 hingga paragraf 39 yang sesuai dengan penyajian laporan keuangan PP No.71 Tahun 2010. Pada paragraf 35 disebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah  yang  menunjukkan  ketaatan  terhadap  APBN/APBD.  Pada  paragraf    36  Laporan  Realisasi  Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam  satu  periode  pelaporan.  Pada  paragraf  37  Laporan  Realisasi  Anggaran  menyajikan  sekurang-kurangnya  unsur- unsur sebagai berikut:
a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Pembiayaan
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
Pada paragraf 38 Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pada paragraf 39 Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan  Keuangan.  Penjelasan  tersebut  memuat  hal-hal  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  anggaran  seperti  kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang  merinci  lebih  lanjut  angka-angka  yang  dianggap  perlu  untuk  dijelaskan.  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pada Pemerintah Kota Medan sudah berbasis Akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010  yang memuat pos-pos yakni Pos Pendapatan  Daerah,  Belanja  Daerah,  dan  Pembiayaan  Daerah.  Dapat  dilihat  pada  Lampiran  1  Laporan  Realisasi Anggaran Pada halaman 59.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pedoman  yang  digunakan  untuk  menganalisis  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  Pada  Pemerintah  Kota Medan adalah PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat dalam paragraf 41 dan 42 yang sesuai dengan penyajian laporan keuangan PP No.71 Tahun 2010. Pada paragraf 41 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih awal
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya e. Lain-lain f. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Pada  paragraf  42  Suatu  entitas  pelaporan  menyajikan  rincian  lebih  lanjut  dari  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pada Pemerintah Kota Medan sudah berbasis akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010  yang memuat pos-pos yakni  Pos  Saldo  Anggaran  Lebih  Awal,  Penggunaan  SAL  sebagai  Penerimaan  Pembiayaan  Tahun  Berjalan,  Sisa Lebih/Kurang  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA/SIKPA),  Koreksi  Kesalahan  Pembukuan  Tahun  Sebelumnya,  Lain-lain dan  Saldo  Anggaran  Lebih  Akhir.  Dapat  dilihat  pada  Lampiran  2  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  Pada halaman 60.
3. Laporan Neraca
Pedoman yang digunakan untuk menganalisis Neraca pada Pemerintahan Kota Medan adalah PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat dalam paragraf 44 sampai paragraf 46 dan paragraf 49 yang sesuai dengan Penyajian Laporan Keuangan PP No.71 Tahun 2010.  Pada paragraf 44 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada paragraf 45 Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Pada paragraf 46 Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset  dan  kewajiban  yang  mencakup  jumlah-jumlah yang  diharapkan  akan diterima  atau dibayar dalam  waktu  12  (dua

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
belas)  bulan  setelah  tanggal  pelaporan  dan  jumlah-jumlah  yang  diharapkan  akan  diterima  atau  dibayar  dalam  waktu lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan.  Pada  paragraf  49  Neraca  menyajikan  secara  komparatif  dengan  periode  sebelumnya pos-pos berikut:
a. Kas dan setara kas b. Investasi jangka pendek c. Piutang pajak dan bukan pajak d. Persediaan e. Investasi jangka panjang f. Aset tetap g. Kewajiban jangka pendek h. Kewajiban jangka panjang i. Ekuitas.
Laporan  Neraca  Pada  Pemerintah  Kota  Medan  sudah  berbasis  akrual  sesuai  dengan  PP  No.71  Tahun  2010  yang memuat pos-pos yakni pos Aset, Kewajban, dan Ekuitas. Dapat dilihat pada Lampiran 3 Laporan Neraca Pada halaman 61.

## 4. Laporan Operasional
Pedoman  yang  digunakan  untuk  menganalisis  Laporan  Operasional  pada  Pemerintah  Kota  Medan  adalah  PSAP No.01  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan  yang  terdapat  dalam  paragraf  92  yang  sesuai  dengan  Penyajian  Laporan Keuangan PP No.71 Tahun 2010. Pada paragraf 92, Laporan finansial mencakup Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
b. Beban dari kegiatan operasional c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada d. Pos luar biasa, bila ada
e. Surplus/defisit-LO.
Penambahan  pos-pos,  judul dan  subtotal  disajikan  dalam Laporan  Operasional  jika  standar  ini  mensyaratkannya, atau  jika  diperlukan  untu  menyajikan  dengan  wajar  hasil  operasi  suatu  entitas  pelaporan.  Laporan  Operasional  Pada Pemerintah  Kota  Medan  sudah  berbasis  akrual  sesuai  dengan  PP  No.71 Tahun 2010  yang  memuat  pos-pos yakni  pos Pendapatan  Daerah  LO,  Beban  Daerah,  Surplus/Defisit  Dari  Operasi,  Kegiatan  Non  Operasional,  Pos  Luar  Biasa  dan Surplus/Defisit LO. Dapat dilihat pada Lampiran 4 Laporan Operasional Pada halaman 62.
5. Laporan Arus Kas
Pedoman  yang  digunakan  untuk  menganalisis  Laporan  Arus  Kas  pada  Pemerintahan  Kota  Medan  adalah  PSAP No.01  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan  yang  terdapat  dalam  paragraf  89  dan  paragraf  90  yang  sesuai  dengan Penyajian  Laporan  Keuangan  PP  No.71  Tahun  2010.  Pada  paragraf  89  Laporan  Arus  Kas  menyajikan  informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Pada paragraf 90 Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,  pendanaan,  dan  transitoris.  Laporan  Arus  Kas  Pada  Pemerintah  Kota  Medan  sudah  berbasis  akrual  sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Yang memuat pos-pos yakni Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Transitoris, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Kenaikan /Penurunan Kas, Saldo Awal Kas, Saldo Akhir Kas. Dapat dilihat pada Lampiran 5 Laporan Arus Kas Pada halaman 63
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Pedoman  yang  digunakan  untuk  menganalisis  Laporan  Perubahan  Ekuitas  pada  Pemerintah  Kota  Medan  adalah PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang terdapat pada paragraf 101 dan paragraf 102. Pada paragraf 101 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
a. Ekuitas awal
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-   periode sebelumnya
2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
d) Ekuitas akhir.
Laporan Perubahan Ekuitas Pada Pemerintah Kota Medan sudah berbasis akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010  Yang  memuat  pos-pos  yakni  Pos  Ekuitas  Awal,  Surplus/Defisit  LO,  Dampak  Kumulatif  Perubahan Kebjakan/Kesalahan Mendasar, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Dapat dilihat pada Lampiran 6 Laporan Perubahan Ekuitas Pada halaman 64.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

## B. Tantangan-Tantangan Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010
Diperlukan  usaha  bersama  dari  berbagai  pihak  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  penerapan  SAP  Berbasis Akrual dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Berkaitan  dengan  rumusan  masalah  mengenai  tantangan  yang  dihadapi  dalam  menerapkan  SAP  Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Medan dapat di paparkan sebagai berikut:

## 1. Komitmen Dari Pimpinan
Dukungan  yang  kuat  dari  pimpinan  adalah  kunci  keberhasilan  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual.  Hal  ini  ditekankan  dalam  penjelasan  dari  Kepala  Bagian  Pembukuan  Akuntansi Pemerintah Kota Medan yang menyatakan bahwa :
“ Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk menerapkan SAP berbasis akrual, terutama karena mendapatkan dukungan dari atasan yang aktif berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan pemahaman kami. Oleh karena itu, kami sering mengirim beberapa staf atau pejabat khususnya di bidang akuntansi untuk belajar di sana.”  (wawancara 27 maret 2024)
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  komitmen  yang  dilakukan  oleh  Pimpinan  Pada Pemerintahan  Kota  Medan  sangat  efektif  dan  efisien  sehingga  dapat  terlaksananya  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual secara penuh.
2. Sumber Daya Manusia
Menyusun laporan keuangan berbasis akrual dengan baik memerlukan SDM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang  akuntansi  pemerintahan  untuk  memastikan  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual. Kompetensi SDM yang memadai sangat penting dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan :
“Tingkat  pemahaman  SDM  Pada  Pemerintah  Kota  Medan  sudah  cukup  baik.  Sebelumnya,  kami  telah menyelenggarakan  pelatihan  (BIMTEK)  untuk  seluruh  BPK-SKPD,yang  bertanggungjawab  atas  keuangan,  seperti Kasubag  Keuangan  atau  Penatausaha  Keuangan.  Kami  juga  telah  melatih  Kasubag  Bendahara  Penerimaan  dan Pengeluaran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kami lebih fokus pada pendampingan daripada pelatihan formal atau BIMTEK, karena setiap SKPD membutuhkan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.” (wawancara 27 maret 2024)
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman  SDM  tentang  Penerapan  SAP  Berbasis Akrual di bagian keuangan dan perbendaharaan Pemerintah Kota Medan telah mencapai tingkat yang memadai. Hal ini didukung  oleh  pelatihan  dan  pendampingan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  pemahaman  SDM dalam menyusun laporan keuangan, sehingga penerapan basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System
Sistem akuntansi merupakan sistem yang penting bagi pihak pemerintahan guna mengenali dan menganalisis resiko yang  terkait  dengan  kompleksitas  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  yang  membuat  sistem  berbasis  Information Technology (IT) based system menjadi lebih kompleks.
Dalam  menerapkan  sistem  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual,  perubahan  dari  sistem  akuntansi  berbasis  kas menjadi  berbasis  akrual  memiliki  dampak  yang  signifikan,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Kepala  Bagian  Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan sebagai berikut :
“Pada saat  ini, Pemerintah Kota Medan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk mengolah data keuangan dan sistem penggajiannya. Oleh karena itu, setiap kendala atau masalah terkait sistem selalu kami komunikasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Meskipun ada beberapa SDM yang mungkin belum sepenuhnya memahami sistem informasi akuntansi, kendala-kendala di luar itu tidak terlalu besar dan dapat dimengerti oleh SDM kami.”  (wawancara 27 maret 2024)
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan  sistem  informasi  akuntansi  berbasis  akrual tidak  menjadi  hambatan  yang  terlalu  kompleks  bagi  Pemerintah  Kota  Medan  karena  Pemerintah  Kota  Medan  secara aktif  berkomunikasi  dengan  Badan  Pengawasan  Keuangan  Pembangunan  (BPKP)  untuk  mengatasi  kendala-kendala yang  muncul.  Hal  ini  memungkinkan  SDM  pada  Pemerintah  Kota  Medan  untuk  dengan  lancar  memahami  sistem akuntansi  berbasis  akrual  dan  menerapkannya  dengan  efektif  dan  efisien.  Selain  itu,  BPKAD  Kota  Medan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang membantu memfasilitasi tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang berkualitas ( good governance).
Laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  entitas  pelaporan  seperti  yang  tertuang dalam  PP No.71 Tahun 2010 yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Laporan Naraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK
Laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Kota  Medan  menggunakan  Program  Aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintah Daerah  (SIPD).  Namun,  fungsi  pembukuan  atau  akuntansi  di  SKPD  harus  menjalani  proses  dan  langkah-langkah menampilkan  data  yang  sebenarnya  pada  tanggal  tertentu  agar  laporan  keuangan  tersaji  secara  akurat.  Berikut  fungsi pembukuan pada SKPD yaitu:
1. Pencatatan transaksi jurnal atau jurnal berbasis akrual
2. Pencatatan transaksi penyesuaian pendapatan
3. Input saldo awal
4. Posting data
5. Ekspor impor saldo awal dan posting jurnal
6. Laporan keuangan
4. Resistensi Terhadap Perubahan
Seperti halnya dalam setiap perubahan, individu atau entitas internal yang telah terbiasa dengan sistem yang lama cenderung  menolak  untuk  mengikuti  perubahan  baru.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menerapkan  berbagai  kebijakan akuntansi pemerintahan melalui sosialisasi.
Dalam  menerapkan  SAP  Berbasis  Akrual,  perlu  adanya  penerapan  kebijakan  akuntansi  untuk  mencapai  tujuan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan :
“Pemerintah  Kota  Medan  telah  menyesuaikan  kebijakan  akuntansi  dengan  ketentuan  yang    berlaku  yaitu Perwalikota  Medan  Nomor  44  Tahun  2016  mengenai  Penatausahaan  Keuangan  Berbasis  Akrual  yang  menjadi perubahan kedua dari Perwali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014.” (wawancara 27 maret 2024)
Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Medan telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Derah, seperti perubahan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan.
5. Lingkungan atau Masyarakat
Dukungan  yang  positif  dari  masyarakat  menjadi  kunci  utama  bagi  keberhasilan  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah.
Dalam  menerapkan  SAP  lingkungan/masyarakat  sangat  berpengaruh  penting,  seperti  yang  disampaikan  oleh Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan :
“Tentu  saja,  dukungan  positif  dari  masyarakat  memiliki  nilai  yang  sangat  penting  bagi  Pemerintah  Kota  Medan karena  dapat  meningkatkan  efektifitas  kinerja  Pemerintah  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  yang  lebih  transparan dan akuntabel.”  (wawanccara  27 maret 2024)
Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan dorongan positif dari masyarakat dan  masyarakat  dapat  membantu  dalam  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Berbasis  Akrual  sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

## C. Upaya-upaya Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual
Diperlukan  upaya  yang  harus  dilakukan  dari  berbagai  pihak  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  penerapan SAP Berbasis  Akrual dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Berkaitan dengan rumusan masalah mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menerapakan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Medan dapat dipaparkan sebagai berikut :
1. Pelatihan dan Pendidikan
Pentingnya peningkatan kompetensi pegawai dalam memahami penerapan SAP Berbasis Akrual harus dilakukan dengan Pelatihan dan Pendidikan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan yang menyatakan bahwa :

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
“Pemerintah Kota Medan sudah meyediakan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai pemerintah yaitu bimbingan teknis (BIMTEK) dalam memahami dan menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual”. (wawancara 27 maret 2024)
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Pelatihan  dan  Pendidikan  sudah  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Medan  sehingga  para  pegawai  pemerintah  dapat  memahami  penerepan  SAP  Berbasis  Akrual  dan dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
2. Pembentukan Tim dan Lembaga Khusus
Pemerintah harus membentuk tim atau lembaga khusus yang bertanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan berbasis  akrual.  Dalam  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah  Kota  Medan,  Kepala  Bagian  Pembukuan Akuntansi menjelaskan bahwa :
“Pada Pemerintah Kota Medan ada Tim yang bertanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP  Berbasis  Akrual  yaitu  Tim  Pelaksana  Penyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Medan  sesuai  dengan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 900/168.K”. (wawancara 27 maret 2024)
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kota  medan  sudah sesuai  dengan  SAP  Berbasis  Akrual  karena  sudah  menggunakan  Tim  Pelaksana  Penyusun  Laporan  Keuangan Pemerintah Kota  Medan.
3. Kerjasama Dengan Pihak Eksternal
Untuk  mendapatkan  dukungan  dalam  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  Pemerintah  harus  melakukan  kerjasama dengan  pihak  eksternal.  Dalam  penerapan  SAP  berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Kota  Medan,  Kepala  Bagian Pembukuan Akuntansi Menyatakan bahwa :
“Pemerintah Kota Medan mendapatkan dukungan dalam penerapan SAP Berbasis Akrual dengan tenaga ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)”. (wawancara 27 maret 2024)
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  sudah  dilakukan  dan Laporan  Keuangan  Pemerintah  sudah  Transparan  dan  akuntabilitas  karena  sudah  diawasi  oleh  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
4. Sosialisasi dan Advokasi
Keaktifan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan advokasi sangat penting dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual  bagi  efektifitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah.  Dalam  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah Kota Medan, Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi menyatakan bahwa :
“Pemerintah  aktif  dalam  melakukan  Sosialisasi  dan  Capacity  Building  untuk  mengkomunikasikan  informasi mengenai  perubahan  kebijakan,  prosedur,dan  implikasi  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  kepada  para  Pemangku Kepentingan”. (wawancara 27 maret 2024)
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Kota Medan sudah efektif dan efisien dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Capacity Building sehingga sesuai dengan SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010.

## 5. Pemantauan Dan Evaluasi
Pemerintah  harus  rutin  dalam  memantau  dan  mengevaluasi  proses  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  untuk mengidentifikasi  kendala,  tantangan  dan  peluang  perbaikan.  Dalam  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual,  Kepala  Bagian Akuntansi Pada Pemerintah Kota Medan menyatakan bahwa :
“Dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Medan  sudah  menerapkan  SAP  Berbasis  Akrual sehingga  setiap  penyusunan  Laporan  Keuangan  yang  disusun  sudah  secara  otomatis  dilihat”.  (wawancara  27  maret 2024)
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan sudah melakukan Pemantauan dan Evaluasi pada Laporan Keuangan karena Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010.

## Pembahasan
Untuk  menciptakan  sistem  pemerintahan  yang  berkualitas (Good  governance) diperlukan  pengelolaan  yang transparan,akuntabel,dan partisipatif yang sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.
Terdapat  alasan  mengapa  penelitian  ini  harus  dilakukan  dikarenakan  pada  tahun  2014  sampai  dengan  2017 Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera  Utara  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  SDM  yang  kompeten  dalam  memahami  SAP  Berbasis  Akrual  PP No.71 Tahun 2010 oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan  keuangan  sebagai  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  berdasarkan  PP  No.71  Tahun  2010  tentang

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.64  Tahun  2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Pemerintah  Kota  Medan  sudah  berhasil  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun  2010.  Hal  ini  terbukti  dari  pemenuhan  indikator  dalam  teori Simanjuntak  (2010)  mengenai  tantangan  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  dalam  menerapkan  SAP  Berbasis  Akrual sesuai  dengan  PP  No.71  Tahun  2010  yaitu  Komitmen  Dari  Pimpinan,  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Akuntansi  dan Information  Technology  (IT)  Based  System,  Resistensi  Terhadap  Perubahan,  dan  Lingkungan  atau  Masyarakat  yang sudah  berhasil  diatasi  secara  efektif  dan  efisien  oleh  Pemerintah  Kota  Medan.  Dan  sudah  melakukan  upaya  dalam menghadapi  tantangan  tersebut  dalam  teori  Biro  Analisa  Anggaran  dan  Pelaksanaan  APBN  (2015)  yaitu  dengan melakukan  Pelatihan  dan  Pendidikan,  Pembentukan  Tim  dan  Lembaga  Khusus,  Kerjasama  Dengan  Pihak  Eksternal, Sosialisasi Dan Advokasi, serta Pemantauan Dan Evaluasi.
Kemudian teori dari Dadang dan Hedrik (2015:52-53) yang menjelaskan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan  bertujuan  sebagai  ketentuan  yang  harus  dipahami  dan  ditaati  dalam  menerapkan  standar  akuntansi pemerintahan  untuk  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  berbasis  akrual.  Teori  ini  dijadikan sebagai  acuan  dalam  menganalisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Kota Medan dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun  Anggaran 2022.

## 4. KESIMPULAN
Dasar  hukum  yang  mendasari  penyusunan  laporan  keuangan  oleh  pemerintah  baik  ditingkat  pusat  maupun ditingkat  daerah  untuk  mencapai  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  diinginkan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.71  Tahun  2010.  Selain  itu,  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  disimpulkan  oleh  penulis  yaitu: Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintahan  Kota  Medan  sudah  mematuhi  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mencangkup 7 Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Laporan  Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pemerintah  Kota  Medan  mampu  mengatasi  tantangan  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual seperti  Komitmen  Dari  Pimpinan,  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Akuntansi  dan  Information  Technology  (IT)  Based Syestem,  Resistensi  Terhadap  Perubahan,  dan  Lingkungan  atau  Masyarakat.  Selain  itu,  tidak  ada  kendala  yang  rumit dalam  sistem  akuntansi  sehingga  dapat  dipahami  oleh  SDM  pada  Pemerintah  Kota  Medan,  dan  adanya  upaya  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Medan  yaitu  Pelatihan  dan  Pendidikan,  Pembentukan  Tim  dan  Lembaga  Khusus, Kerjasama  Dengan  Pihak  Eksternal,  Sosialisasi  Dan  Advokasi,  serta  Pemantauan  dan  Evaluasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Medan dapat membantu meningkatkan efektivitas kinerja SDM dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

## REFERENCES
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2015). Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia . 1–5.
Dora,  S.  (2014). ANALISIS  KESIAPAN  PEMERINTAH  DALAM  MENERAPKAN  STANDAR  AKUNTANSI PEMERINTAH  BERBASIS  AKRUAL  (  STUDI  KASUS  PADA  BPKD  KOTA  MEDAN  )  SKRIPSI,  Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen Medan . 11.
Jati,  B.  P.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Wahana , 22 (1), 1–14. https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145
Jusmani,  Hendri,  E.,  &  Kurniawan,  T.  B.  (2022).  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Kualitas  Penyajian  Laporan  Keuangan  Di  Pemerintah  Daerah  Ogan  Komering  Ilir. Akuntansi  Pemerintahan Https://Jurnal.Univpgri-Palembang.Ac.Id/Index.Php/Mediasi (Jusmani, Edduar Hendri, Tomi Bayu Kurniawan) ISSN , 4 , 199–212.
Kusuma,  R.  S.  (2013).  Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Dalam  Menerapkan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual. Jurnal Kementrian Keuangan , 1 , 127. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2182
Lamonisi,  S.  (2016).  ANALISIS  PENERAPAN  STANDAR  AKUNTANSI  BERBASIS  AKRUAL  PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON. Jurnal EMBA , 223 (1).

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA , 3 (1).
Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan  Keuangan  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 15 (2), 167. https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28068.2020
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . 2 , 9–28.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah . (2006).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2005  Tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga Penyiaran Publik . 1 , 1–5.
Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM , September , 1–2.
Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi , 2013 , 1–8.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP).
(2010). paragraph 14. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Pratiwi,  nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. Jurnal Ilmiah DInamika Sosial , 1 , 213–214.
Ranuba,  E.  D.  .,  Pangemanan,  S.,  &  Pinatik,  S.  (2015).  ANALISIS  KESIAPAN  PENERAPAN  STANDAR AKUNTANSI  PEMERINTAH  BERBASIS  AKRUAL  BERDASARKAN  PP  NO.  71  TAHUN  2010  PADA DPKPA MINAHASA SELATAN. Jurnal EMBA , 2 (2), 3428–3435.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi , 2013 , 1–8.
Safitri, A., Heriyanto, M., & Mariaty Ibrahim, D. (2018). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual. JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) , 15 (2).
https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/4762
Simanjuntak,  B.  H.  (2010).  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Di  Sektor  Pemerintahan. Kajian  Bidang  Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 25 (2), 145–160.
Sri  Hartati,  Edduar  Hendri,  E.  L.  (2010).  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berdasarkan  PP  No.  71 Tahun. Jurnal Mediasi , 2 , 167–185.