## Sublimasi Politik dalam Aksi Bela Islam 212

## Muh. Ainun Najib
Alumni Pascasarjana Hukum Islam – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga inun.denajib@gmail.com

## Abstract
In  a  certain  point,  the  relationship  between  religion  and  state  in  Indonesia  has  never  been separated from various problems. Political sublimation is a clear example that religious and political  affairs  in  practise  have  not  yet  been  completed  and  are  predicted  to  grow  in  the future.  The  most  recent  example  is  the  Action  of  Defend  Islam  212,  where  if  we  analyze further,  the  political  interests  cannot  be  separated  from  it.  This  paper  tries  to  examine  the phenomenon in Jakarta as an example of political sublimation by putting non-political things, in this case religion, into a very politically laden thing. This paper concludes that every event that occurs can have political meaning and purpose. Therefore, a social phenomenon cannot only be seen from one side.

## Keywords: political sublimation, Islam, religion

## Abstrak
Dalam  titik  tertentu,  hubungan  antara  agama  dan  negara  di  Indonesia  tidak  pernah  lepas dari  berbagai  masalah.  Sublimasi  Politik  menjadi  contoh  yang  nyata  bahwa  urusan  agama dan  politik  dalam  ranah  praktis  ternyata  belum  selesai  dan  diprediksi  akan  semakin membesar kedepanya. Contoh paling mutrakhir yaitu fenomena Aksi Bela Islam 212, dimana jika  kita  analisis  lebih  jauh,  muatan-muatan  politis  tidak  bisa  dilepaskan  di  dalamnya. Tulisan  ini  mencoba  mengkaji  fenomena  212  di  Jakarta  sebagai  contoh  sublimasi  politik dengan  meletakkan  hal  non-politis,  dalam  hal  ini  agama,  menjadi  hal  yang  sangat  sarat politis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dapat memiliki makna dan tujuan politis. Oleh karenanya, suatu fenomena sosial tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi saja.

## Kata Kunci : sublimasi politik, islam, agama

## Pendahuluan
Pembahasan  mengenai  politik  selalu  menarik  untuk  di  bahas  dan  di  ikuti perkembangannya.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dikarenakan  yang  dibahas  dalam politik  adalah  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  masyarakat  atau  sosial  dan  juga berkaitan  dengan  relasi  antara  satu  orang  dengan  yang  lain  atau  antara  satu lembaga  dengan  lembaga  yang  lain.  Terlebih  dalam  politik  terkadang  sulit diprediksi akan suatu pristiwa yang akan terjadi.
Pembahasan mengenai Politik lebih menarik lagi mana kala Oliver Machart dalam suatu tulisannya yang berjudul Post-Fondational Political Thought memaparkan istilah “Politic dan Political” (Macharat, 2007). Dalam tulisan tersebut Oliver Machart ingin  mengajak  kita  berpikir  mengenai  politik  tidak  seperti  dari  yang  biasanya. Oliver  Machart  mengajak  kita  membicarakan  politik  secara  “out  of  the  box”  atau memandang  politik  dari  sudut  pandang  yang  berbeda  dan  bermacam-macam, berpikir  secara  mendasar,  rasional  dan  empiris  yang  oleh  nya  ia  sebut  Post- Fondational .  Oleh  karenanya  politik  menjadi  semakin  menarik  untuk  dibicarakan. Dalam tulisannya tersebut Oliver Machart mengatakan bahwa Paul Ricoeur 1 ketika membahas  politik  membedakan  istilah  antara  politik  (le  politique=  politiy, pemerintahan)  dan  political  (la  politique,  political  paradox).  Politik  adalah  segala seuatu  yang  berhubungan  dengan  pemerintahan  kekuasaan  dan  kepentingan sebagaimana  yang  sering  kita  semua  fahami.  Sedangkan  Political  adalah  untuk menunjukkan  istilah  kesatuan  diluar  konflik  kelas  atau  kontestasi  politik  sebelum sesuatu di katakan  sebagai peristiwa politik. Dari kacamata political inilah kita bisa memandang  bahwa  yang  namanya  politik  tidak  selamanya  berhubungan  dengan urusan  pemerintahan  dan  kekuasaan.  Akan  tetapi  segala  macam  jenis pergesekan/kontestasi  antar  manusia  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  tertentu bisa  dikatakan  sebagai  politik.  Oleh  karenanya  pada  tataran  political  inilah  politik dianggap  menjadi  sesuatu  yang  tidak  tetap  atau  unfixed.  Hal  ini  karena  kita  bisa menggunakan  istilah  politik  pada  semua  tingkat  elemen  sosial  yang  ada.  Namun ada  beberapa  syarat  untuk  mengatakan  bahwa  sesuatu  itu  unfixed  yaitu  bias lingkungan  sosial. 2 Lingkungan  di  sini  bisa  kita  artikan  seperti  struktur,  kelas ataupun  budaya,  kemudian  contigency  atau  terjadi  dalam  peristiwa  apa  dan  yang terakhir mempunyai/terdapat dimensi historisitas.
Oliver  Machart  juga  menuliskan  pendapat  Fred  Dallmayr  mengenai  politic dan political. Fred Dallmayr menjelaskan kedua istilah tersebut lebih sederhana dan kontras, di mana yang paling reseptif mengenai perbedaan politic-political. Dalam hal
1 Paul  Ricoeur  adalah  filsuf  dari  Perancis  pada  abad  ke-20.  Selain  sebagai  filsuf,  dia  juga menyumbangkan  pemikiran  dalam  bidang  politik,  sosial,  kultural,  edukatif,  dan  teologis.  Dia termasuk cendekiawan Protestan yang sangat terkenal di Perancis.
2 Disampaikan  oleh  Dr.  Hakimul  Ikhwan,  dosen  Ilmu  Politik  Universitas  Gajah  Mada  pada  suatu mata kuliah Islam, Demokrasi dan Civil Society di Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.
ini yaitu terdiri dari perbedaan antara ‘politik dilihat sebagai pemerintahan (negara) le  politique ’  dan  ‘political  dipandang  sebagai  pembuat  kebijakan  atau  pengambilan keputusan la politique.’ Sekilas pendapat Fred Dallmayr tersebut lebih mudah untuk dipahami  dalam  menjelaskan  istilah  politic-political.  Namun  bagi  tokoh  filsafat  dan politik  lainnya  definisi  tersebut  dianggap  terlalu  simple.  Karena  pembicaraan mengenai political itu sangatlah luas, makanya tidak sesimpel yang dikatakan Fred Dallmayr.  Sementara  itu  Arendiant  dan  Schmittians  juga  mengutarakan pendapatnya  mengenai  dua  istilah  ini.  Arendiant  melihat  political  sebagai  ruang kebebasan  dan  musyawarah  masyarakat.  Sedangkan  Schmittians  melihat  sebagai sebuah ruang kekuasaan, konflik dan pertentangan. Banyak sekali tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir  politik  yang  mengungkapkan  pendapat  mengenai  istilah  politic- political ini.  Akan  tetapi  pada  intinya  sama,  bahwa  political  adalah  segala  macam jenis kontestasi yang oleh karenanya menjadikan sesuatu hal menjadi unfixed.
Untuk  menjadikan  sesuatu  itu  dikatakan  unfixed,  harus  ada  elemen  atau istilah  yang  mengarahkannya  kesana.  Oliver  Machart  menjelaskan  mengenai Netralisasi,  Kolonisasi  dan  Sublimasi  politik.  Menurut  Schmitt 3 dan  Arendt  dalam buku  tersebut,  sekarang  ini  politik  menjadi  semakin  dinetralkan  dan  terjajah  atau tergeser  atau  istilah  lainnya  tersublimasi  ke  dalam  domain-domain  non-politik.  Di zaman serba bebas dan modern seperti sekarang ini politik tidak bisa kita pandang dari satu sudut saja. Politik tidak bisa kita anggap dari apa yang nampak di depan mata  karena  wujud  politik  semakin  tidak  jelas  dan  absurd.  Hal  itu  dikarenakan semakin ke sini segala macam jenis urusan dimasuki urusan politik. Sehingga sering kita  dengar  istilah  politisasi  agama,  politisasi  pendidikan  dan  lain  sebagainya.  Hal itu  untuk  menunjukkan  bahwa  ranah  non-politik  pun  bisa  dimasuki  politik. Semakin  ke  sini  banyak  sekali  urusan  politik  sudah  di  sublimasikan  ke  dalam  hal domain  non  politik.  Oleh  karenanya  sulit  jika  kita  hanya  menggunakan  satu  kaca mata  saja  untuk  menganalisis  bahwa  peristiwa  tersebut  merupakan  peristiwa politik. Hal ini bisa menjadi kajian keilmuan baru yang menarik untuk dibahas. Hal ini  karena  melihat  politik  secara  tidak  biasanya  dan  dari  berbagai  macam  sudut
3 Carl  Schmitt  menulis  secara  ekstensif  tentang  wielding  efektif  kekuasaan  politik.  Karyanya  telah berpengaruh  besar  pada  teori  politik,  teori  hukum,  filsafat  kontinental  dan  teologi  politik  yang berkembang belakangan ini.
pandang  namun  bisa  menjadi  suatu  ironi  tersendiri  karena  banyak  sekali  urusan non-politik telah bercampur dengan urusan politik.
Di  Indonesia  sendiri  hal  semacam  itu  juga  sering  kali  mewarnai  dunia perpolitikan  di  Indonesia.  Banyak  oknum  yang  memanfaatkan  suatu  elemen tertentu  untuk  mewujudkan  kepentingan  pribadinya.  Terlebih  ketika  masa-masa pemilu,  tidak  jarang  banyak  para  calon  pimpinan  daerah  memanfaatkan  ranah pendidikan,  agama  dan  sosial  sebagai  daya  tariknya  dan  mendulang  suara  untuk mendapatkan  kursi  kekuasaan.  Dalam  konteks  ini  kita  tidak  akan  melihat  sebuah politik murni, akan tetapi politik yang telah di sublimasikan ke dalam ranah-ranah lain  seperti  pendidikan,  agama,  sosial dan  lain  sebagainya.  Jika  kita  lihat  kejadian- kejadian  seperti  kunjungan  calon  ke  panti  asuhan,  blusukan  calon  ke  sekolah- sekolah ataupun pengajian akbar yang ditalangi dana salah satu calon. Hal tersebut belum  tentu  pasti  merupakan  kegiatan  yang  berasaskan  atas  kepentingan  sosial, pendidikan dan agama. Akan tetapi bisa jadi merupakan salah satu langkah untuk mendulang suara dan menjadikan calon tersebut meraih kursi kekuasaan, meskipun kita  tidak  bisa  memfonis  semua  kegiatan  yang  berlatar  belakangkan  sosial, pendidikan dan agama memiliki maksud demikian.
Salah  satu  peristiwa  penting  yang  tercatat  dalam  sejarah  Indonesia  yang terjadi  baru-baru  ini  adalah  aksi  bela  Islam  “212”  di  tahun  2016.  Aksi  tersebut merupakan  reaksi  terhadap  kasus  dugaan  penistaan  agama  oleh  gubernur  Jakarta Basuki  Cahaya  Purnama  atau  yang  sering  disebut  Ahok  di  kepulauan  seribu.  Aksi tersebut dinamakan aksi 212 karena aksi tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 bulan 12 atau Desember. Yang menarik dalam kasus ini adalah dalam kasus tersebut bisa menyedot  perhatian  dan  partisipasi  banyak  kaum  muslim  untuk  bisa  ikut melakukan  aksi  tersebut  di  Monumen  Nasional  (Monas)  Jakarta  dan  sekitarnya. Bahkan  salah  seorang  pengamat  mengatakan  bahwa  aksi  tersebut  merupakan  aksi dengan  partisipasi  masa  terbanyak  dalam  sejarah  sepanjang  berdirinya  negara Indonesia.  Aksi  tersebut  merupakan  aksi  bela  agama  yang  diinisiasi  oleh  Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI).
Selanjutnya  yang  menjadi  pertanyaan  apakah  gerakan  tersebut  murni  aksi bela agama ataukah ada unsur politik di belakangnya. Hal ini karena aksi tersebut
terjadi  di  saat  perpolitikan  Jakarta  sedang  memanas  atau  ketika  di  Jakarta  sedang akan berlangsung pilkada. Apakah aksi tersebut murni aksi bela agama ataukah aksi bela  agama  tersebut  sengaja  dikemas  oleh  suatu  kelompok  tertentu  untuk menjatuhkan  lawan  politiknya.  Terlebih,  aksi  tersebut  menuntut  salah  satu  calon kontestan pemilukada untuk dipenjara. Jika memang aksi tersebut merupakan aksi politik  untuk  menjatuhkan  seseorang,  tentu  ini  suatu  hal  yang  sangat  ironi.  Ini karena  aksi  tersebut  sudah  berhasil  menyedot  kepedulian  jutaan  kaum  Muslim untuk  membela  agamanya.  Artinya  banyak  sekali  kaum  muslim  yang  sudah ‘terbohongi’  dengan  aksi  politik  yang  dibungkus  dengan  agama  tersebut.  Hal  ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk di bahas lebih lanjut secara mendalam.
Beberapa  literature  telah  berupaya  mengupas  fenomena  aksi  bela  agama tersebut.  Dari  sudut  komunikasi  masa,  media  telah  berperan  dalam  membuat narasi-narasi  yang  penuh  interpretasi.  Dalam  hal  ini  media  dapat  dikatakan melakukan  framing  pemberitaan  (Kurnia,  2017;  Nurrohman,  2018).  Selain  itu, sentiment  antar  agama  juga  dapat  menjadi  persoalan  dan  tantangan  tersendiri dalam  proses  demokrasi  di  Indonesia  (Masduki,  2018).  Namun  demikian,  hal menarik  juga  dapat  ditemukan  dalam  kajian  komunikasi  bahwa  aksi  tersebut menujukkan  adanya  pola-pola  hubungan  tertentu  dalam  suatu  kelompok masyarakat.  Aksi  bela  islam,  yang  juga  diikuti  oleh  sejumlah  mahasiswa  tersebut (Liberti,  2018),  telah  meningkatkan  kedekatan  sesama  anggota  suatu  kelompok muslim  (setidaknya  yang  sepaham)  dalam  menyuarakan  kepentingan  mereka (Masithoh  &  Firdaus,  2017).  Untuk  memahami  fenomena  yang  dinilai  sebagai konservatisme agama ini (Kusman, 2016; Burhani, 2017), maka tulisan ini berupaya memberikan penjelasan alternative dari sudut pandang politik.

## Latar Belakang Aksi Bela Islam 212
Aksi 212 merupakan aksi bela agama Islam yang berlangsung pada tanggal 2 Desember 2016 yang telah berhasil menyedot jutaan masa. Aksi tersebut dihadiri oleh jutaan kaum muslim dari penjuru Indonesia. Masyarakat berbondong-bondong ke  Jakarta  untuk  bisa  berpartisipasi  dalam  aksi  tersebut.  Ada  yang  rela  menyewa kendaraan seperti bus bahkan rela berjalan kaki ratusan kilometer. Tuntutan dalam
aksi  tersebut  cuma  satu,  yaitu  menuntut  mempercepat  proses  hukum  terhadap dugaan kasus penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa disapa Ahok. Masyarakat menilai lambannya proses hukum terhadap terdakwa Ahok yang oleh karenanya masyarakat melakukan aksi tersebut.
Dilihat  dari  latar  belakangnya,  aksi  tersebut  merupakan  respon  kaum Muslim Indonesia atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok. Pada suatu kesempatan di kepulauan seribu, secara spontan ketika di wawancara  oleh  wartawan,  Ahok  mengatakan  bahwa  kaum  muslimin  telah dibohongi  oleh  surat  al-Maidah  ayat  51.  Pernyataan  Ahok  tersebut  bermaksud bahwa kebanyakan orang muslim telah digiring untuk tidak memilih dirinya yang non  muslim  untuk  menjadi  Gubernur.  Hal  ini  karena  dalam  al-Maidah  ayat  51 dijelaskan  larangan  menjadikan  orang-orang  non-Muslim  sebagai  pemimpin mereka.  Ucapan  “dibohongi”  yang  dilontarkan  Ahok  membuat  umat  Islam Indonesia  marah,  karena  Ahok  dianggap  telah  melecehkan  dan  menghina  agama Islam.  Meskipun  pada  suatu  kesempatan, Ahok  sudah  meminta  maaf.  Akan  tetapi umat  Islam  tetap  menjalankan  aksi  terebut  dan  menuntut  segera  dipenjarakan  si penista agama Ahok.
Menurut  laporan  Kapolri  Jendral  Tito  Karnavian,  aksi  yang  berlangsung pada tanggal 2 Desember tersebut bukanlah aksi bela agama yang pertama, namun merupakan  aksi  bela  agama  yang  ketiga.  Sebelumnya  sudah  pernah  terjadi  pada tanggal 14 Oktober dan 4 November 2016. Pada aksi bela Agama yang pertama yang terjadi  pada  tanggal  14  Oktober  berlangsung  di  balai  kota  Jakarta  dan  menuntut untuk menangkap Ahok. Karena tidak puas dengan aksi tersebut, Habib Rizieq dan ustadz  Bahtiar  Nastir  datang  ke  Kapolri  pada  tanggal  18  Oktober  dan  bertemu langsung  dengan  Kapolri  untuk  menangkap  Ahok.  Tidak  lama  setelah  itu  Kapolri melakukan  penyelidikan  terhadap  kasus  tersebut.  Merasa  kinerja  yang  dilakukan oleh  kepolisian  lamban,  maka  atas  nama  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  MUI (GNPF-MUI) mereka melakukan aksi bela Agama yang kedua yang dikenal dengan aksi 411 (4 November). Dalam aksi tersebut jutaan umat Islam dari seluruh penjuru Indonesia  berkumpul  di  Jakarta  menuntut  usut  tuntas  kasus  tersebut.  Beberapa minggu  setelah  aksi  tersebut  Kapolri  menetapkan  status  terdakwa  terhadap  Ahok
dan  melimpahkan  kasus  tersebut  terhadap  kejaksaan  agar  segera  di  proses  secara Hukum. Namun merasa tidak puas, aksi bela agama lanjutan tetap terjadi yaitu aksi 212 (2 Desember). Aksi bela agama tersebut menjadikan Habib Rizieq ketua umum Front  Pembela  Islam  (FPI)  sebagai  tokoh  sentral  karena  semua  aksi  ini  adalah  atas inisiasi beliau untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran. 4

## Sublimasi Politik
Sublimasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  bermakna  perubahan  ke arah  satu  tingkat  lebih  tinggi.  Intinya  sublimasi  di  sini  bermakna  adanya  suatu perubahan  terhadap  zat  atau  benda  tersentu.  Jika  dibawa  dalam  ranah  politik artinya terdapat perubahan wujud terhadap bentuk politik itu sendiri. Dalam hal ini politik  bertransformasi  ke  dalam  bentuk  yang  lain,  akan  tetapi  tujuan  utama  dan akhirnya  adalah  politik.  Terdapat  semacam  pemanfaatan  oleh  politik  terhadap bidang atau wujud lain tersebut. Oleh karenanya sering kali kita mendengar istilah politisasi pendidikan ataupun politisasi agama. Hal tersebut adalah termasuk contoh sublimasi dari politik. Dalam istilah politisasi pendidikan, pendidikan dimanfaatkan oleh  seseorang  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  pribadi,  bukan  lagi  urusan bersama  terhadap  pendidikan  itu  sendiri.  Maka  dalam  istilah  politisasi  agama, agama dipolitisasi oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan. Salah  satu  contoh  bentuk  politisasi  agama  sering  kali  kita  lihat  ketika  pemilu, dimana  calon  pasangan  mengadakan  acara  pengajian  akbar  yang  ditalangi  dari kantong  pribadinya.  Akan  tetapi  dalam  acara  tersebut  selain  untuk  menyebarkan atau syi’ar dan dakwah agama, juga untuk memperkenalkan siapa dirinya, mencari dukungan dan mendulang suara untuk mendapatkan kursi kekuasaan nantinya.
Oliver  Machart  menyebutkan  istilah  sublimasi  politik  termasuk  dalam turunan politic-political. Istilah sublimasi politik termasuk bagian dari politic-political dan  digunakan  untuk  menjelaskan  daripada  politic-political  itu  sendiri.  Artinya sublimasi  politik  dan  politic-political  merupakan  satu  kesatuan  dan  tidak  bisa dipisahkan. Sekali lagi, kedua istilah tersebut dijelaskan bahwa tidak ada yang fixed
4 Keterangan Kapolri Tito Karnavian ketika diundang oleh Karni Ilyas dalam acara Indinesia Lawyer Club di Tv One.
dalam  ranah  politik  karena  politik  bisa  disublimasikan  ke  dalam  ranah-ranah  non politik. Untuk itu kita perlu melihat politik tidak hanya dari satu sudut pandang saja akan tetapi dari banyak sudut pandang.

## Analisis Kasus Aksi Bela Agama 212
Politik dalam perkembangannya mengalami perubahan dari masa ke masa. Khususnya dari segi wujud terhadap politik itu sendiri, dimana untuk melihat kasus politik  tidak  bisa  hanya  dengan  melihat  dari  satu  sudut  pandang  saja.  Kita  perlu untuk  melihat  dari  sisi-sisi  lain  yang  mengitarinya,  entah  itu  bisa  melihat  dari sejarah dari peristiwa tersebut ataupun peristiwa lain yang mengelilinginya. Karena bisa jadi antara satu kasus dengan kasus lain saling berkaitan, meskipun secara kasat mata  peristiwa-peristiwa  tersebut  nampak  seperti  dua  peristiwa  yang berbeda  dan masing-masing  berdiri  sendiri.  Politik  tidak  bisa  didefinisikan  hanya  dengan  satu peristiwa  saja,  akan  tetapi  bisa  jadi  rangkaian  banyak  peristiwa  yang  kesemuanya mengarah pada kepentingan tertentu.
Dalam  kasus  aksi  bela  agama  212,  jika  kita  hanya  melihat  dalam  aksi tersebut maka aksi tersebut merupakan aksi bela agama yang menuntut pengusutan kasus  penistaan  agama.  Hal  itu  bisa  kita  lihat  dari  masa  yang  terlibat,  kemudian atribut yang mereka gunakan dan tuntutan yang mereka suarakan yaitu semuanya mengarah  atas  dasar  bela  agama.  Namun  kita  perlu  melihat  juga  sisi-sisi  atau peristiwa-peristiwa  lain  di  sekitarnya.  Aksi  tersebut  bersamaan  dengan  pilkada Jakarta yang sebentar lagi akan berlangsung, uniknya lagi tuntutan atau imbas dari aksi  tersebut  tentunya  sangat  merugikan  salah  satu  calon  pilkada.  Entah  hal  itu merupakan  suatu  kesengajaan  atau  tidak  yang  jelas  aksi  tersebut  sangat mempengaruhi  elektabilitas  terhadap  salah  satu  Calon  gubernur.  Kemudian  jika dilihat dari segi historisitas konflik, kita tahu dua tokoh utama dalam aksi tersebut adalah  Habib  Rizieq  yang  merupakan  pelopor  aksi  (meskipun  dalam perkembangannya  banyak  dukungan  kepadanya  dan  mengatas  namakan  GNPF- MUI), dan yang kedua Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang merupakan sosok yang dituntut dalam aksi tersebut yaitu penistaan agama. Dua tokoh tersebut sudah terlibat  perseteruan  yang  cukup  lama.  Beberapa  kali  dan  dalam  beberapa kesempatan  keduanya  berseteru,  khususnya  masalah  mengenai  Pemimpin  Non-
Muslim. Beberapa kali Habib Rizieq mengatakan larangan memilih pemimpin non- Muslim dengan mengemukakan beberapa dalil baik dari al-Qur’an maupun hadits. Selain  itu  Habib  Rizieq  pun  tidak  menyukai  sosok  Ahok  yang  menurutnya  terlalu arogan dan kasar yang oleh karenanya tidak layak jika menjadi pemimpin. Entah hal ini  berkaitan  dengan  aksi bela  agama  212  tersebut  atau  tidak,  yang  jelas  kita  perlu memperhatikan sisi historisitas dari kasus ini.
Aksi  bela  agama  212  bukanlah  aksi  tunggal  tanpa  aksi-aksi  lain  di sekitarnya. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi-aksi sebelumnya. Aksi 212 ini merupakan salah satu contoh dari praktek sublimasi politik, karena aksi ini memiliki dimensi  historisitas  yang  mengarah  pada  kepentingan  politik  tertentu.  Hal  ini tentunya merupakan suatu kecerdasan tersendiri bagi si pemilik kepentingan karena bisa memunculkan isu di saat momen dan waktu yang pas. Oleh karenanya aksi ini bisa  menyedot  perhatian  masa  dari  seluruh  penjuru  Indonesia,  bahkan  tercatat kumpulan  masa  terbanyak  sepanjang  sejarah,  yang  hebatnya  aksi  ini  bertemakan bela  Agama.  Agama  di  sini  seolah-olah  dijadikan  kambing  hitam  dan  juga tunggangan oleh seseorang untuk mewujudkan hasrat dan kepentingan pribadi oleh kalangan  tertentu.  Pemilik  kepentingan  di  sini  tidak  bisa  dikatakan  hanya  satu orang,  akan  tetapi  bisa  banyak  orang-orang  lain  dibelakangannya  yang berkepentingan. Oleh karenanya bisa memberikan support dalam bentuk yang lain, misalnya dukungan dana, logistik dan lain sebagainya. Hal seperti inilah yang bisa dikatakan  bahwa  sesuatu  itu  tidak  fixed  (political)  karena  bias  lingkungan  dan  juga bias pemilik kepentingan.

## Kesimpulan
Sublimasi  politik  merupakan  politik  yang  dimasukkan  ke  dalam  domain- domain/ranah non-politik. Ada upaya pemanfaatan secara politik terhadap domain- domain  non-politik  tersebut.  Maka  untuk  membuktikannya  kita  perlu  melihat peristiwa-peristiwa lain di sekelilingnya. Aksi bela agama 212 sekilas tampak bukan aksi  politik  atau  hanya  merupakan  aksi  bela  agama.  Akan  tetapi  ada  peristiwa- peristiwa  lain  di  sekelilingnya  yang  kesemuanya  memiliki  keterkaitan  dengan terjadinya aksi bela agama 212 tersebut. Oleh karenanya aksi bela agama 212 ini bisa dikatakan  merupakan  aksi  politik.  Peristiwa-peristiwa  atau  hal-hal  lain  yang  perlu
kita lihat kaitannya dengan aksi ini adalah aksi ini terjadi di saat suhu perpolitikan di Jakarta sedang memanas karena menjelang Pilkada Jakarta 2017. Kemudian yang kedua, aksi ini memiliki historisitas tersendiri terhadap dua tokoh sentral dalam aksi tersebut.  Oleh  karena  itu,  terkait  aksi  bela  agama  212  ini  perlu  juga  kita  melihat kejadian-kejadian lain disekitarnya. Kita harus jeli dan teliti dalam memandang suat peristiwa,  karena  praktek  sublimasi  politik  sudah  banyak  terjadi.  Yang  paling dirugikan  adalah  mereka-mereka  yang  tidak  tahu  menahu  mengenai  suat permasalahan  akan  tetapi  ‘dipaksa’  untuk  terlibat  demi  kepentingan  pribadi kalangan tertentu.

## Daftar Pustaka
Burhani,  A.  N.  (2017).  Aksi  Bela  Islam:  Konservatisme  dan  Fragmentasi  Otoritas Keagamaan. Jurnal Maarif, 11(2), 15-29.
Kurnia,  Z.  A.  (2017).  Analisis  Framing  Pemberitaan  Mengenai  “Aksi  Damai  Bela  Islam 212”  pada  Media  Online  Kompas.  com  dan  Republika  Online .  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Thesis)
Kusman,  A.  P.  (2016)  Aksi  Bela  Islam,  Populisme  Konservatif  dan  Kekuasaan Oligarki. Maarif, 11, 43-52.
Liberti,  L.  (2018).  keterlibatan  mahasiswa  dalam  aksi  bela  islam  212. Jurnal Perspektif , 1(4), 22-26.
Masduki, M. (2018). Masa Depan Studi Agama-Agama Di Indonesia; Pasca Peristiwa Aksi Bela Islam 212. Toleransi, 10(1), 1-17.
Masithoh, D., & Firdaus, M. (2017). Pemaknaan Jihad Bagi Anggota Fpi Riau dalam Aksi Super Damai 212 di Jakarta. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau , 5(1), 1-13.
Nurrohman,  A.  (2018). Analisis  Framing  Berita  Aksi  212  Di  Media  Online  Kompas.com Dan  Republika.co.id (Doctoral  dissertation,  Univesitas  Pembangunan  Nasional" Veteran" Yogyakarta).
Oliver  Macharat.  (2007).  Post-Fondational  Political  Thought.  Skotlandia:  Edinburg University Press.