Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PENGAMPUAN UNTUK PENDERITA PENYAKIT OTAK MULTIPLE SYSTEM ATROPHY (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 213/PDT.G/2019/PN.SKT.)
Ghina Daifinah 1 , Arsin Lukman 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ghina.dhaifinah@gmail.com 1
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## Abstract
In course  to carry out  a  legal  act, a person must  meet  the qualification requirements one of which is not under custody. Custody is a form of representation that is carried out by a person to legal subjects who are not legally capable, in this case an incompetent adult. Brain disease is  one  of  the  requirements  for  people  who  are  capable  of  age  but  under  custody,  where  the custodian is a person can be trusted to carry out their legal actions and the person under his or her custody. Request for custody must be submitted to the District Court.
Keywords: Forgiveness, Brain disease, District Court
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: ghina.dhaifinah@gmail.com
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Pengampuan  merupakan  suatu  kondisi  dimana  seseorang  yang  sudah  cakap  dimata hukum  dinyatakan  tidak  cakap  oleh  hukum.  Hal  tersebut  berarti  orang  yang  dibawah pengampuan tidak cakap dalam  melakukan perbuatan hukum.  Walaupun tidak cakap secara hukum,  namun  apabila  orang  yang  dibawah  pengampuan  tersebut  melakukan  perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ), ia tetap harus bertangung gugat dengan membayar ganti  rugi  untuk  kerugian  yang  terjadi  karena  kesalahannya.  Terkhusus  untuk  orang  yang berada di bawah pengampuan karena alasan lemah akal budinya, terdapat perbedaan pendapat di  antara  para  ahli  hukum.  Sebagian  berpendapat  bahwa  ia  hanya  tidak  cakap  dalam melakukan  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  harta  kekayaan  saja.  Namun  yang lainnya berpendapat bahwa ia tidak cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum.
Berdasarkan  Pasal  436  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (“KUHPer”),  semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan  pengampuan  itu  berdiam.  Hal  ini  berarti  seseorang  yang  terkena  penyakit  otak atau  lemah  akal  tidak  secara  langsung  atau  otomatis  menjadi  seseorang  yang  dibawah pengampuan.  Harus  ada  putusan  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang,  yang  menyatakan  ia dibawah pengampuan. Tentunya permohonan tersebut harus disertakan oleh bukti-bukti yang kuat. Salah satunya bukti bahwa ia benar- benar sakit otak atau lemah akal.
Adapun  pada  tulisan  ini,  Penulis  akan  mengupas  dan  membahas  mengenai  Putusan Pengadilan  Negeri  Surakarta  Nomor  213/Pdt.G/2019/PN.Skt.  yang  mana  seseorang  yang telah  dinyatakan  berada  dibawah  pengampuan  melakukan  suatu  tindakan  hukum.  Maka bagaimanakah tindakan tersebut dimata hukum?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  terhadap  hukum  positif  tertulis  maupun  tidak  tertulis. 1 Penggunaan  metode  ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan atas  asas-asas  hukum  yang  ada  dan  hukum  positif  yang  mengatur  permasalahan  dalam penelitian  ini  serta  beberapa  teori-teori  pendukung  lainnya,  yang  bertujuan  untuk  menelaah peraturan  perundang-undangan  undangan  dan  membahas  doktrin-doktrin  atau  asas-asas dalam ilmu hukum sebagai bahan sekunder dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji. Adapun penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang sifatnya Deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  data  sekunder  yang diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  lapangan  melainkan  diperoleh  dari  berbagai  macam literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Santoso Winoto (“Tergugat”), merupakan salah satu mantan klien dari Penggugat, dimana sebelumnya  Penggugat  merupakan  kuasa  hukum  dan  advokat  dari  Tergugat.  Tergugat meminta bantuan hukum dan jasa dari Penggugat untuk memulihkan kewenangannya sebagai direktur  PT.  Manunggal  Adipura  (“PT  MA”).  Selanjutnya,  Penggugat  telah  melaksanakan tugasnya  sejak  telah  diputusnya  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surakarta  Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Skt,  akan  tetapi  Tergugat  belum  juga  melaksanakan  prestasi  yang diperjanjikan,  yaitu  berupa  kewajiban  melunasi  pembayaran  atas  jasa  Penggugat  (hak honorarium Penggugat). Adapun dalam hal ini, Jamin Winoto, selaku ayah kandung Tergugat merubah data yuridis berupa: Sertifikat Hak Milik (“SHM”) Nomor 741/Kel. Kedung Lumbu atas  nama  Tergugat;  dan  SHM  Nomor  750/Kel.  Kedung  Lumbu  atas  nama  Tergugat.
1 Sri  Mamudji, et  al., Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  (Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, April 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menjadi  miliknya,  yaitu  merubah  kedua  SHM  tersebut  diatas  yang  sebelumnya  atas  nama Tergugat menjadi atas nama Jamin Winoto. Hal ini dilakukannya saat hak atas tanah berupa kedua  SHM  tersebut  akan  dijadikan  jaminan  atas  pemenuhan  prestasi  Tergugat  kepada Penggugat.
Adapun  pada  kenyataannya,  Jamin  Winoto  telah  dinyatakan  tidak  cakap  bertindak dalam  lapangan  hukum  (tidak  cakap  hukum),  dan  ditaruh  dibawah  pengampuan  Tergugat, dikarenakan Jamin Winoto di diagnosis menderita Multiple System Atropy dengan gangguan batang  otak  berat  yaitu  gangguan  menelan  dan  komunikasi  verbal,  serta  gangguan  fungsi kognitif  yang  mempengaruhi  kemampuan  fungsi  pengambilan  keputusan,  fungsi  eksekutif, dan kontrol emosi berdasarkan putusan-putusan pengadilan berikut:
1. Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt.P/2016/PN.Skh. tanggal 22 Nopember 2016;
2. Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt.P/2017/PN.Skh. tanggal 27 September 2017;
3. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.P/2018/PN.Skt. tanggal 3 September 2018; dan
4. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 428/Pdt.P/2018/PN.Skt. tanggal 10 Desember 2018.

## Analisa Putusan Mengenai Pengampuan
Demi  kepentingan  penulisan  ini,  ruang  lingkup  topik  yang  akan  dibahas  adalah mengenai  perihal  pengampuan  Jamin  Winoto  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surakarta Nomor 213/Pdt.G/2019/PN.Skt (“Putusan 213/2019/PN.Skt”) serta pertimbangan hakim akan perbuatan  yang  ia  lakukan  berupa  perubahan  nama  SHM  yang  sebelumnya  atas  nama Tergugat (anak kandungnya) menjadi atas nama dirinya.
Adapun  berdasarkan  pertimbangan  hakim,  Jamin  Winoto  disebut  merupakan  orang yang  berada  dalam  pengampuan  dengan  adanya  empat  penetapan  pengadilan  yang menyatakan bahwa dirinya menderita Multiple System Atropy dengan gangguan batang otak berat  yaitu  gangguan  menelan  dan  komunikasi  verbal,  serta  gangguan  fungsi  kognitif  yang mempengaruhi  kemampuan  fungsi  pengambilan  keputusan,  fungsi  eksekutif,  dan  kontrol emosi.  Penyakit Multiple  Sistem  Atrophy adalah  penyakit  degeneratif  yang  dapat menyebabkan  kecacatan  bahkan  kematian 2 .  Sedikit  jurnal  yang  yang  membahas  tentang diagnosis  dan  penanganan  multiple  system  atrophy  secara  menyeluruh.  Adapun  dalam Putusan  213/2019/PN.Skt,  tidak  membahas  mengenai  pengertian,  syarat-syarat  pengampuan dan  cara  memperoleh  pengampuan.  Adapun  berdasarkan  Pasal  433  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), pengampuan adalah 3 :
“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus  ditaruh  di  bawah  pengampuan,  pun  jika  ia  kadang-kadang  cakap  mempergunakan pikirannya.  Seorang  dewasa  boleh  juga  ditaruh  di  bawah  pengampuan  karena keborosannya.”
Dapat  dilihat  berdasarkan  Pasal  433  KUHPer,  orang-orang  yang  berada  dibawah pengampuan harus merupakan orang dewasa, yang harus memenuhi salah satu dari keadaan berikut:
1. Dungu, atau tidak bisa mendengar;
2. Sakit otak;
3. Mata gelap; atau
2 Edfina Rahmarini, dkk, “Multiple System Atrophy: Sebuah Kasus”, Aksena Vol. 1 No. 1 , (Januari 2021), hlm. 45.
3 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijk  Wetboek] ,  diterjemahakan  oleh  R.  Subekti  dan  R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Ps. 433.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 4. Boros.
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  434  KUHPer,  untuk  orang-orang  yang  dungu,  memiliki penyakit otak, dan/atau mata gelap, setiap keluarga dapat meminta permohonan pengampuan. Sedangkan  untuk  orang-orang  yang  memiliki  sifat  boros,  pengampuan  hanya  dapat dimohonkan  oleh  keluarga  sedarahnya  dalam  garis  lurus  dan  oleh  keluarga  semendanya dalam  garis  menyimpang  sampai  derajat  ke-empat.  Permohonan  pengampuan  juga  dapat diajukan oleh suami/istri maupun orang itu sendiri.
Adapun  berdasarkan  Pasal  436  KUHPer,  seluruh  permohonan  pengampuan,  wajib  diajukan ke  Pengadilan  Negeri,  dalam  daerah  hukum/domisili  orang  yang  akan  menjadi  dalam pengampuan 4 .
Berdasarkan  Putusan  213/2019/PN.Skt.,  perihal  pengampuan  Jamin  Winoto  tidak  dibahas apakah  telah  memenuhi  syarat  pengampuan  sebagaimana  ketentuan-ketentuan  diatas,  yakni berdasarkan  Pasal  433  KUHPer  ia  adalah  orang  yang  telah  dewasa  dan  sakit  otak  (dalam perkara  ini  penyakit  otak  tersebut  adalah Multiple  System  Atropy) .  Adapun  hakim berpendapat Jamin Winoto telah terbukti berada di bawah pengampuan dengan adanya empat penetapan pengadilan, yang terdiri dari:
1. Penetapan  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  Nomor  70/Pdt.P/2016/PN.Skh.  tanggal  22 Nopember  2016  Dimana  menetapkan  bahwa  Jamin  Winoto  tidak  cakap  dalam bertindak  di  lapangan  hukum  dan  harus  berada  di  bawah  pengampuan,  serta menjadikan Suseno Winoto/Tergugat (anak kandungnya) sebagai wali pengampu.
2. Penetapan  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  Nomor  79/Pdt.P/2017/PN.Skh.  tanggal  27 September  2017.  Dimana  pengadilan  memberikan  izin  wali  pengampu  dari  Jamin Winoto,  yaitu  Suseno  Winoto/Tergugat  yang  merupakan  anak  kandungnya,  untuk bertindak  sebagai  pihak  Penjual  dalam  transaksi  jual  beli  tanah  milik  Jamin  Suseno berupa SHM No. 2565, SHM No. 1809, SHM No. 1694.
3. Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surakarta  Nomor  253/Pdt.P/2018/PN.Skt.  tanggal  3 September  2018  Dimana  menetapkan  Suseno  Winoto/Tergugat  menjadi  wali pengampu dan turut serta wali pengampu dari Jamin Suseno (ayah kandungnya) dan Heny  Wijayanti  (ibu  kandungnya).  Pengadilan  juga  memerintahkan  Suseno  Winoto untuk  mengumumkan  amar  penetapan  ini  dalam  satu  surat  kabar  harian,  dan  berita negara  republik  indonesia  untuk  diketahui  kalayak  ramai/masyrakat  luas  sehingga memenuhi  asas  publisitas.  Adapun  selanjutnya  pengadilan  mengirimkan  Salinan Penetapan  kepada  Balai  Harta  Peninggalan  (“BHP”)  Kota  Semarang  sebagai pengawas pengampu.
4. Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surakarta  Nomor  428/Pdt.P/2018/PN.Skt.  tanggal  10 Desember  2018  Dimana  pengadilan  memberhentikan  Suseno  Winoto/Tergugat sebagai  wali  pengampu  ( curator) dan  menetapkan  Santoso  Winoto  sebagai  wali pengampu  yang  baru.  Kemudian,  pengadilan  memerintahkan  Santoso  Winoto  untuk mengumumkan  amar  penetapan  ini  dalam  satu  surat  kabar  harian,  dan  berita  negara republik indonesia untuk diketahui kalayak ramai/masyrakat luas sehingga memenuhi asas publisitas. Pengadilan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk  mengirimkan  salinan  penetapan  ini  kepada  Balai  Harta  Peninggalan  Kota Semarang, sebagai  pengawas  pengampu  untuk  ditindak lanjuti menurut hukum  yang berlaku.  Pengadilan  juga  menetapkan  bahwa  putusan  ini  ditingkat  pertama  dan terakhir (inkrah).
Walaupun,  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  213/2019/PN.Skt.  tidak  menguraikan dengan  detil  mengenai  pengampuan  Jamin  Winanto,  akan  tetapi  hakim  berpendapat  dalam pertimbangannya bahwa pengampuan berlaku sejak tanggal 22 Nopember 2016
4 Ibid , Ps. 436.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, April 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Yaitu  sejak  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  Nomor  70/Pdt.P/2016/PN.Skh. ditetapkan.  Walaupun  tidak  diuraikan  dalam  Putusan  213/2019/PN.Skt.,  hal  ini  sejalan dengan  Pasal  446  KUHPer  yaitu  pengampuan  mulai  berlaku  teritung  sejak  putusan pengadilan diucapkan.
Dapat  dilihat  bahwa  dari  empat  penetapan  pengadilan  tersebut,  Jamin  Winanto merupakan  pihak  yang  telah  ditetapkan  berada  dibawah  pengampuan  oleh  pengadilan  dan tidak  cakap  untuk  melakukan  perbuatan,  sehingga  memenuhi  Pasal  436  KUHPer.  Akan tetapi, hal tersebut kembali tidak diuraikan dalam putusan.
Selanjutnya,  pemeriksaan  mengenai  keterangan  pemohon,  bukti-bukti,  proses  acara peradilan  serta  pertimbangan  hakim  pada  keempat  penetapan  diatas  juga  tidak  dijelaskan maupun diuraikan pada Putusan 213/2019/PN.Skt. Adapun, hal ini merujuk kepada ketentuan pada Pasal 437 KUHPer sampai Pasal 445 KUHPer.
Dalam Putusan 213/2019/PN.Skt., hakim memutus bahwa tindakan berupa pengalihan SHM yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Jamin Winanto, batal demi hukum, cacat  hukum  dan  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian.  Dikarenakan  Jamin  Winanto  telah berada  dalam  pengampuan  saat  SHM  Nomor  751/Kel.  Kedung  Lumbu  dan  SHM  Nomor 741/Kel.  Kedung  Lumbu  dibalik  nama.  Hal  ini  karena  proses  balik  nama  tersebut  terjadi  di tahun 2019, sedangkan Jamin Winanto telah berada di bawah pengampuan sejak tanggal 22 Nopember 2016.
Dimana  kemudian  hal  tersebut  dituangkan  dan  ditegaskan  kembali  dalam  putusan hakim, bahwa surat-surat yang diterbitkan Kantor Pertanahan atas tindakan balik nama yang dilakukan  Jamin  Winanto  adalah  batal  demi  hukum,  cacat  hukum  dan  tidak  memiliki kekuatan pembuktian. Adapun surat-surat tersebut berupa:
1. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor MP.02.01/1156.13- 33/VII/2019  tanggal  02  Juli  2019,  Hal:  Rekomendasi  Permohonan  Penerbitan Sertipikat Pengganti dan Peralihan Hak Atas Tanah;
2. Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Surakarta  Nomor  MP.02.03/576- 33.672.100/II/2019  tanggal  21  Februari  2019,  Hal:  Rekomendasi  Permohonan Penerbitan Sertipikat, Pengganti dan Peralihan Hak Atas Tanah;
c. Hasil Pengkajian Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 April 2019;
4. Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Lapangan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 17/PMPP/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
5. Berita  Acara  Pelaksanaan  Paparan  Internal  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 32/PMPP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
6. Laporan Penyelesaian Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 41/PMPP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019; dan
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor 1777/Pbt/BPN.33.72/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
Walaupun dalam Putusan 213/2019/PN.Skt., tidak disebutkan dasar hukum serta tidak dijelaskan secara detil mengenai batal demi hukumnya tindakan Jamin Winanto, hakim telah mengikuti  aturan  Pasal  446  KUHPer,  yaitu  segala  tindakan  perdata  yang  dilakukan  orang yang  dibawah  pengampuan  adalah  batal  demi  hukum.  Dimana  kemudian  hakim  dalam putusannya  mengabulkan  gugatan  Penggugat,  dan  menjadikan conservatoir  beslag atau jaminan  benda  tidak  bergerak  berupa  SHM  Nomor  741/Kel.  Kedung  Lumbu  dan  SHM Nomor 750/Kel. Kedung Lumbu sah dan berharga.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KESIMPULAN
Putusan 213/2019/PN.Skt.  merupakan putusan mengenai  gugatan wanprestasi, dimana Tergugat  tidak membayar honor atas  jasa hukum yang diberikan Penggugat. Adapun dalam hal  akan  dijaminkan  dua  bidang  tanah,  yakni  SHM  Nomor  741/Kel.  Kedung  Lumbu  dan SHM  Nomor  750/Kel.  Kedung  Lumbu  yang  keduanya  atas  nama  Tergugat,  ayah  dari Tergugat  yang  merupakan  orang  dalam  pengampuan  tiba-tiba  melakukan  balik  nama  atas kedua  hak  milik  tanah  tersebut.  Berdasarkan  Pasal  446  KUHPer,  segala  tindakan  perdata yang  dilakukan  oleh  orang  dibawah  pengampuan  adalah  batal  demi  hukum.  Dimana  hal  ini telah  sejalan  dengan  pertimbangan  dan  putusan  hakim  yang  juga  menyatakan  batal  demi hukum  kegiatan  balik  nama  yang  dilakukan  Jamin  Winanto  serta  mengesahkan  jaminan conservatoir beslag dari tanah-tanah tersebut. Akan tetapi, putusan ini memiliki kekurangan yaitu  tidak  menjelaskan  mengenai  pengertian,  ruang  lingkup  batasan,  syarat-syarat  serta prosedur acara peradilan penetapan pengampuan yang diatur dalam KUHPer. Padahal hal ini berkaitan erat mengenai tindakan balik nama yang dilakukan oleh orang dalam pengampuan, yaitu Jamin Winanto sebagai ayah dari Tergugat.

## REFERENSI
Harsono,  Y.,  &  Fajarianto,  O.  (2020).  THE  INFLUENCE  OF  HUMAN  RESOURCES  QUALITY ON  IMPROVING  THE  PERFORMANCE  OF  SMALL  AND  MEDIUM  ENTERPRISES  IN THOUSAND ISLANDS ,. 03(04), 415–425.
Harsono, Y., Ratnawati, E., Qurtubi, A., Hia, LN, & Hasanah, A. (2020). Influence of application of work  safety  system  to  employee  performance.  International  Journal  of  Psychosocial Rehabilitation. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200825
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijk  Wetboek].  Diterjemahakan  oleh  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
Mamudji,  Sri, Et  al., Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum .  Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Rahmarini,  Edfina,  dkk.  “Multiple  System  Atrophy:  Sebuah  Kasus”. Aksena Volume  1 Nomor 1 (Januari 2021). Hlm. 45.
Rostini,  D.,  Wijanarko,  DS,  Fajarianto,  O.,  Ratnawati,  E.,  Siswoyo,  M.,  &  Harsono,  Y.  (2019). Innovation  education  character  based  on  management  learning  at  junior  high  school. International Journal of Recent Technology and Engineering.