jabv10n2.tex; 22/07/2015; 18:24; p.1

## Volume 10, Nomor 2, Tahun 2014
Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) is the biannual scientific journal of Business Administration, published by the Center for Business Studies (CeBiS), Business Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Parahyangan Catholic University. Jurnal Administrasi Bisnis is issued two (2) times a year, every March and September, which contains essays or research results in Business Administration. Jurnal Administrasi Bisnis aims to disseminate the ideas and scientific analysis in the field of Business Administration.
Editor-in-chief Gandhi Pawitan Universitas Katolik Parahyangan
Editorial boards Hasan Mustafa Universitas Katolik Parahyangan Urip Santoso Universitas Katolik Parahyangan Sanerya Hendrawan Universitas Katolik Parahyangan Fransisca Mulyono Universitas Katolik Parahyangan Marihot T. E. Hariandja Universitas Katolik Parahyangan Ferdinand Saragih Universitas Indonesia
A.B.M. Witono President University David P.E. Saerang Universitas Sam Ratulangi
A.Y. Agung Nugroho Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Kertahadi Universitas Brawijaya
Elvira Luthan Universitas Andalas Administration Mario Wijaya Published by Center for Business Studies - CeBiS Business Administration Study Program - FISIP UNPAR
Address Ciumbuleuit 94, Bandung 40141 West Java, Indonesia
Telp : +62 22 2032655 - ext : 356 Fax : +62 22 2035755 Email : cebis@unpar.ac.id http://journal.unpar.ac.id/
Printing xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Reduplication of articles for either teaching or research are permitted provided that the source is clearly cited. For other purposes must obtain permission from the publisher.

## Daftar isi
Jurnal Administrasi Bisnis Volume 10, Nomor 2, Tahun 2014
Editorial iv Bambang Wahyudi Praja Manggala Perencanaan Strategis PT. X dalam Rangka Meningkatkan Keunggulan Bersaing 99 Ruth Patty Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Pengambilan Keputu- san Pembelian Pada Online Shop Grifabell 112 Tody Teguh Rohaga Implementasi Manajemen Kinerja Di Perum PHT 130 James R. Situmorang Bangunan Stratejik Organisasi Pembelajar 145
Deby Morisah Ika Diana, Eny Endah Pujiastuti dan Didik Indarwanta Pengaruh Kualitas Layanan, Merchandise, Atmosfir Terhadap Kepuasan
Konsumen dan Trust : Studi Pada Pelanggan Seven Soul Distro Yogyakarta 155 Rinni Rodiah Munajatisari Analisis Efektivitas Metode Pelatihan Klasikal dan E-Learning 173 Gandhi Pawitan, Maria Widyarini dan Gerry Oktavia Evaluasi Implementasi KUPS pada Tingkat Peternak di Jawa Barat : Study Kasus KPSBU Lembang 186
jabv10n2.tex; 22/07/2015; 18:24; p.3

## Editorial
Jurnal Administrasi Bisnis Volume 10, Nomor 2, Tahun 2014
P enerbitan Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 10 Nomor 2 Tahun 2014 - Center for Business Studies berisi tujuh artikel, yang terdiri dari enam artikel merupakan hasil penelitian, dan satu artikel meyajikan konseptual. Artikel pertama, Bambang Wahyudi Praja Manggala menganalisis implementasi strategi PT X di dalam meraih keunggulan bersaing. Adanya Investasi yang berori- entasi pada kepentingan penguasaan pasar, merupakan salah satu solusi bagi PT X tersebut. Sedangkan Ruth Patty melihat pengaruh technology acceptance model ter- hadap kepercayaan, pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian dan mem- berikan rekomendasi dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk meningkat- kan keputusan pembelian.
Tody Teguh Rohaga melakukan analisis untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan manajemen kinerja pada Perum PHT. James R. Situmorang menyajikan telaah konseptual yang berkaitan dengan organisasi pembelajar. Salah satu ciri atau karakteristik organisasi modern adalah secara kontinyu mengembangkan organisasi agar dapat menjadi organisasi yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Deby Morisah Ika Diana, Eny Endah Pujiastuti dan Didik Indarwanta meneliti pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen, pengaruh merchan- dise terhadap kepuasan konsumen, pengaruh atmosfer terhadap kepuasan konsumen, pengaruh kualitas pelayanan terhadap trust , pengaruh atmosfer terhadap trust , pen- garuh kepuasan konsumen terhadap trust , pengaruh kualitas layanan terhadap trust melalui kepuasan konsumen, pengaruh atmosfer terhadap trust melalui kepuasan kon- sumen. Rinni Rodiah Munajatisari memaparkan hasil penelitian tentang reaksi posi- tif peserta diklat, efektivitas dan efisiensi dari metode pelatihan klasikal ( classroom ) dan e-learning . Terakhir Gandhi Pawitan, Maria Widyarini dan Gerry Oktavia menyajikan hasil penelitian mengenai eksplorasi penyaluran Kreidt Usaha Pembibi- tan Sapi - KUPS pada tingkat peternak sapi. Tahap eksplorasi penyaluran KUPS ini akan menyangkut mekanisme dan prosedurnya.

## Evaluasi Implementasi KUPS pada Tingkat Peternak di Jawa Barat : Study Kasus KPSBU Lembang

## Gandhi Pawitan
Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, gandhi p@unpar.ac.id

## Maria Widyarini
Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, widya@unpar.ac.id

## Gerry Oktavia
Program Magister Manajemen, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, gerry.oktavia1228@gmail.com

## Abstract
To achieve self-sufficiency in the supply of meat and milk, the Ministry of Agriculture has issued Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009, about implementation guideline of the KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS). This study aims to gain a complete understanding of the implementation KUPS at the farmer level. It was conducted an exploration phase about a distribution and use of the KUPS. KUPS distribution will include mechanisms and procedures, but the use of KUPS includes the aspects of benefit for their business.
An exploration phase was carried out in KPSBU Lembang (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara). KPSBU Lembang is a primary cooperative in the district Lembang which has members including dairy farmers with a working area of North Bandung. KUPS programs created by the government as one of the government’s support in promoting cattle farmers in West Java has not been able to apply to the fullest. Operational level studies showed that cattle breeders breeders generally do not access KUPS. Common constraint is the lack of socialization of the Government or of the organizers bank.
Keywords : KUPS, self-sufficiency of milk and meat, policy analysis

## Abstrak
Untuk swasembada dalam pengadaan daging dan susu sapi, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009, tentang pedoman pelaksanaan KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai
Jurnal Administrasi Bisnis (2014), Vol.10, No.2: hal. 186–200, (ISSN:0216–1249) c ⃝ 2014 Center for Business Studies. FISIP - Unpar .
implementasi KUPS pada tingkat peternak. Untuk itu dilakukan tahap eksplorasi penyaluran dan penggunaan KUPS di pelaku peternak sapi. Penyaluran KUPS akan menyangkut mekanisme dan prosedurnya, sedangkan penggunaan KUPS menyang- kut aspek manfaat terhadap pengembangan usahanya.
Tahap eksplorasi dilakukan di KPSBU Lembang (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara). KPSBU Lembang merupakan sebuah koperasi primer tunggal usaha di keca- matan Lembang yang merupakan suatu wadah bagi para petani peternak sapi perah dengan wilayah kerja Bandung Utara. Program KUPS yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu dukungan pemerintah dalam memajukan peternak sapi di Jawa Barat belum bisa menerapkan secara maksimal. Kajian ditingkat operasional peter- nak sapi diperoleh bahwa pada umumnya peternak tidak mengakses KUPS. Kendala yang umum adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah ataupun dari pihak bank penyelenggara.
Kata kunci: KUPS, swasembada susu dan daging, analisis kebijakan

## 1. Pendahuluan
Rencana pemerintah memenuhi kebutuhan pasokan sapi dalam negeri mengalami banyak hambatan dan rintangan. Ketidakseimbangan antara supply dan demand akan pasokan daging sapi membuat harga daging sapi dipasaran mengalami tekanan ke- naikan yang cukup tinggi. Gambar 1. menunjukkan statistik aktivitas produksi sapi potong dan sapi perah di Jawa Barat. Terjadi peningkatan sejak 2008 2012, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat.
Jawa Barat sebagai salah satu sentra penghasil sapil potong dan perah ternyata masih menunjukkan kontribusi kenaikan relatif kecil dari tahun ke tahun sebagai penyedia sapi potong. Berdasarkan Dinas Peternakan Jawa Barat, dilaprokan bahwa Jabar berkontribusi sekitar 24% terhadap total produksi sapi perah nasional, hampir memenuhi seperempat kebutuhan nasional. Seperti halnya sektor pertanian lainnya, agribisnis yang berbasis pada peternakan mengalami fenomena yang sama ketika basis lahan menjadi terbatas.
Sudah menjadi misi pemerintah dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Me- nengah (UKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, peme- rintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKM. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UKM, misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit usaha pembibitan sapi (KUPS), serta skema pembiayaan lainnya.
Program KUPS mentargetkan penambahan 1 juta ekor sapi sampai dengan tahun 2014, yaitu sekira 200 ribu ekor sapi pertahun dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Berdasarkan data Dinas Pertanian, diperoleh bahwa realisasi KUPS masih rendah, yaitu hanya mencapai Rp.509,1 milyar sejak 2010 sampai dengan 2013. Sedangkan
2008 2009
2010 2011
2012 Sapi Potong 295554 309609 327750 432989 441350 Sapi Perah 111250 117337 120475 139970 147958 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 R ib u a n e k o r
Gambar 1. Produksi Sapi Potong dan Sapi Perah dari Jawa Barat (BPS, 2012)
komitmen pinjaman yang akan disalurkan oleh ke 11 bank pelaksana tersebut adalah sebesar Rp. 3,96 triliun.
Indikasi kegagalan KUPS juga dilaporkan oleh media, seperti Tempo.co pada edisi 15 April 2013 menuliskan bahwa Pemerintah Gagal Menambah Populasi Sapi. Indikasinya adalah bahwa sampai dengan Februasi 2013 total sapi yang ada dari program KUPS ini hanya mencapai 40,8 ribu ekor. Sedangkan, pada artikel lainnya Tempo.co pada edisi 15 April 2013, juga menyampaikan bahwa Peternak Menderita Kredit Macet Pembibitan Sapi.
Analisis dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa implementasi KUPS mengindikasikan kegagalan. Faktor penyebab kegagalan belum dieksplorasi secara seksama, namun tampak faktor koordinasi antar aktor dan kinerja peternak dapat menjadi pembuka tabir kegagalan tersebut. Para pakar peternakan menyebutkan bahwa para peternak sapi lebih memilih bergelut di bidang penggemukan. Dikarenakan keuntungan bisnis di bidang pembibitan sangat kecil, butuh modal besar bahkan cenderung merugi. Hal ini mendorong banyak peternak rakyat memilih melakukan penggemukan dibandingkan pembibitan sapi. Pembibitan sapi dilakukan dengan tujuan untuk tabungan masa depan yaitu anak sekolah atau keperluan lain, bukan untuk kepentingan bisnis. Menunjukkan bahwa, pelaksanaan penyaluran KUPS memang belum sesuai yang diharapkan. Masih banyak sekali terjadi penyimpangan di lapangan.
Selain itu, adanya dugaan (1) kelambanan pemerintah melakukan integrated farming / meat value chain (2), prinsip ”kemudahan” dan ”kecepatan” penyaluran KUPS turut berkontribusi gagalnya pencapaian tujuan dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian No 40/Permentan/PD.400/9/2009. Sebagai catatan, cow integrated farming yang harus dipersiapkan pemerintah mencakup perkebunan, pengolahan pakan, pembibitan sapi, penggemukan sapi, pengolahan sapi dan pergadangan sapi (meat value chain).
Artikel ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi penyaluran KUPS pada tingkat peternak sapi. Tahap eksplorasi penyaluran KUPS ini akan menyangkut mekanisme dan prosedurnya, yaitu melakukan analisis sejauh mana efektivitas penyaluran dana KUPS bagi peternak Sapi di KPSBU Lembang.

## 2. Tinjauan Pustaka
Agribisnis peternakan (sapi) merupakan salah satu komoditas yang menjadi perhatian pemerintah. Kebutuhan masyarakat akan protein hewani dari sapi (daging) sudah menjadi bagian menu makan keseharian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pe- merintah merasa perlu melakukan pengaturan supply atau pasokan daging sapi di pasar. Keterlibatan pemerintah tidak sebatas pada pasokan, tetapi juga dimulai dari proses pembibitan, penggemukan sampai dengan pejualan.
Gambar 2. Persentase perkembangan investasi 2007-2008 untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dari beberapa sektor (BPS, 2008)
Di Indonesia dapat dikatakan dengan jumlahnya yang banyak dan bergerak di hampir semua sektor membuat UKM diperhitungkan sebagai penyumbang bagi ke- sempatan kerja dan pendapatan khususnya di lapisan keluarga berpendapatan rendah selain juga menjadi penggerak bagi ekonomi lokal. BPS (2008) menyajikan lapo- ran perkembangan investasi untuk usaha mikro, kecil dan menengah dari beberapa sektor (Gambar 2). Dalam gambar 2 tersebut tampak bahwa perkembangan untuk sektor industri pengolahan cukup tinggi setelah sektor perdagangan, bangunan, dan pengangkutan.
Di banyak tempat terlihat juga kecenderungan UKM seperti di negara-negara NIC ( new industrial countries ), yaitu menjadi pelaku bisnis yang melakukan sub kontrak terhadap usaha-usaha besar. Seperti yang terjadi di Cikampek, Tanggerang, Bandung dan lainnya. Selama krisis ekonomi dapat dikatakan bahwa kesempatan
kerja di usaha menengah menunjukkan penyerapan yang lebih baik daripada usaha kecil (Tambunan, 2000). Ini misalnya terjadi di beberapa sektor industri seperti per- tanian, pertambangan dan listrik, gas dan air bersih, sedangkan di usaha kecil tampak penurunan seperti di sektor keuangan dan konstruksi. Meskipun demikian kontribusi terbesar usaha kecil adalah dari sektor pertanian, bukan dari sektor manufaktur seperti di negara-negara NICs. Pada tahun 2000 tercatat sumbangannya terhadap PDB ada- lah sebesar 40,0% (Tambunan, 2002). Namun perlu juga dipahami bahwa dalam hal UKM terdapat berbagai masalah yang belum menampakkan pemecahannya secara signifikan. Seperti keterbatasan modal kerja maupun untuk investasi, kesulitan pe- masaran, kesulitan mendapat bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang murah, keterbatasan teknologi dan kemampuan sumber daya manusianya.

## 2.1. Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang disebut juga sebagai Usaha Ke- cil dan Menegah (UKM) yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan da- sarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi ker- akyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berda- sarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sistem antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perke- bunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Seluruh kegiatan ekonomi tersebut dila- kukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, se- hingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikem- bangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun ke- sejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih mema- jukan dan mensejahterakan masyarakat melalui pembentukan program-program yang bermanfaat untuk menanggulangi kemiskinan di negara ini. Program-program yang dibentuk itu antara lain dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), mem- bentuk kegiatan-kegiatan seperti PNPM, Program Inpres Desa Tertinggal (PIDT) yang melakukan pengembangan sumberdaya manusia, modal, dan usaha produktif
serta pengembangan kelembagaan masyarakat di desa-desa tertinggal, PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departe- men Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.
Program-program yang dilaksanakan tersebut ada yang berhasil ada juga yang tidak. Tetapi sebagian besar program itu dapat membantu untuk mensejahterakan keadaan masyarakat di negara ini. Maka dari itu setelah melalui berbagai pertim- bangan maka pemerintah mengeluarkan program baru yaitu salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## 2.2. Analisis Kebijakan Publik
Bromley (1989) menyebutkan bahwa public policy (kebijakan publik) pada dasarnya merupakan struktur susunan institusi yang melibatkan kelompok ataupun individual yang mempunyai peran subyek dan obyek. Anderson (2014) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan ataupun rangkaian aksi/tindakan yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah dan institusinya, yang mempengaruhi sebagain besar masyarakat.
Bromley (1990) menjelaskan bahwa munculnya policy analysis pada awalnya adalah berdasarkan analisis cost-benefit. Perhitungan cost relatif jelas karena disusun berdasarkan proses penyusunan, implikasi, dan implementasi kebijakan. Sedangkan perhitungan terhadap benefit relatif sulit, karena diperlukan analisis terhadap dampak dari implementasi kebijakan tersebut.
Secara lebih operasional Dunn (1994) menyatakan bahwa analisis terhadap kebi- jakan dapat dilakukan dengan memperhatikan terhadap 5 aspek berikut, yaitu policy problem, policy outcomes, policy performance, policy alternative, dan policy action.
Sedangkan pendekatan lain, dikemukakan oleh Bromley (1989, p. 32), bahwa analisis kebijakan dapat juga dilakuan berdasarkan pendekatan institusional. Berda- sarkan pendekatan institusional ini, Bromley (1989) mengidentifikasikan tiga level kebijakan, yaitu policy level, organizational level, dan operational level. Pada se- tiap level ini, kebijakan publik dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan (institutional arrangement), yang disesuaikan dengan hierarkinya.

## 2.3. Implementasi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
Untuk mencapai target swasembada daging sapi pada tahun 2014, pemerintah mem- buat beberapa kebijakan yaitu pembatasan impor daging beku dan sapi bakalan, penyelamatan sapi betina produktif, dan penambahan populasi sapi. Kebijakan pem- batasan impor daging beku dan sapi bakalan dilakukan melalui sistem kuota impor. Kebijakan penyelamatan sapi betina produktif dilaksanakan berupa pemberian insen- tif kepada peternak yang memelihara sapi betina. Sedangkan penambahan populasi
sapi dicapai melalui dorongan kepada peternak, kelompok peternak, dan perusa- haan untuk membentuk bisnis pembibitan sapi. Dorongan tersebut berupa penyaluran kredit usaha dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga besar bunga pinjaman dipatok sebesar 5%. Inilah yang dikenal sebagai kredit usaha pembibitan sapi KUPS. Besaran bunga yang harus ditanggung oleh pemerintah sendiri adalah 6.5 %. Implementasi KUPS ini didasarkan pada 2 peraturan menteri yaitu PERAT- URAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 40/Permentan/PD.400/9/2009, tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI, yang diter- bitkan pada tanggal 18 September 2009. Serta Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009, tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi, yang berlaku mulai 18 Agustus 2009.
KUPS adalah kredit yang diberikan bank kepada pelaku usaha pembibitan sapi, termasuk sapi perah, yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.
KUPS bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi, menyediakan bibit sapi berkelanjutan, menumbuhkan industri dan kelompok pembibitan serta memperluas lapangan kerja. Sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2014 adalah tersedi- anya 1 (satu) juta ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun (200.000 ekor/tahun), untuk pembibitan sapi potong (80%) dan sapi perah (20%), pelaku usaha yaitu pe- rusahaan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok, peternak yang melakukan usaha pembibitan.
KUPS adalah kredit executing, dimana 100% merupakan uang perbankan dan diberikan secara langsung kepada pelaku usaha (perusahaan, koperasi, kelompok dan gapoktan). Bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program ini adalah BRI, BNI, Mandiri dan Bukopin. Calon peserta KUPS direkomendasikan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan ditingkat kabupaten/kota dan tingkat pusat oleh Ditjen Peternakan (Ditjen Perbibitan). Penyaluran KUPS dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh bank terkait dan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur KUPS. Bank menetapkan peserta KUPS berdasarkan penilaian kelayakan calon peserta sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Manfaat dari disalurkannya dana KUPS adalah untuk memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya. Bagi para masyarakat yang memiliki usaha tetapi terkendala di bidang modal untuk dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dapat mengajukan prmohonan kredit dan mendapatkan pinjaman. Dengan begitu, usaha yang dimiliki oleh mereka akan dapat lebih maju dan berkembang baik itu dari segi produksi, pemasaran serta untung yang diperoleh kemudian.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, yang bertujuan un- tuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KUPS pada tingkat pelaku usaha peternakan sapi.
Pelaku usaha peternakan sapi untuk selanjutnya disebut pelaku usaha yang meliputi usaha pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah peternak yang ter- gabung pada koperasi peternak sapi di Lembang. Sampel penelitia ini adalah peternak di daerah Lembang, yaitu berperan sebagai narasumber. Adapun narasumber yang dipilih adalah Ketua Umum dan Pengawas Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara, serta 6 orang peternak aktif sebagai anggota KPSBU Lembang.

## 3.1. Kerangka konseptual
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan KUPS, pada aspek aksesabilitas dan kemanfaatan bagi usaha peternakan sapi. Evaluasi ini dila- kukan melalui pendekatan Bromley (Bromley, 1989), yang melihat pada tiga jenjang yaitu tingkat kebijakan (policy level), tingkat organisasi (organizational level), dan tingkat operasional (operational level). Tinkat kebijakan melibatkan pihak institusi pemerintah, seperti kementrian, direktorat jenderal, dan dinas terkait. Tingkat organ- isasi adalah melibatkan pihak perbankan dan lembaga keuangan. Sedangkan tingkat operasional adalah institusi gabungan koperasi, dan peternak anggotanya.

## 3.2. Teknik pengambilan data
Penelitian ini menggunakan data sekunder maupun data primer. Untuk data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap pelaku peternakan sapi, ataupun instansi pemerintah yang terkait, seperti Pemda, lembaga keuangan (perbankan), Departe- ment Pertanian. Sedangkan untuk data primer, pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan focus group discussion. Adapun wawancara dan FGD ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan aksesibilitas dan kemanfaatan program KUPS.

## 3.3. Analisis data
Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu preleminary survei dan eksplorasi. Tahap preleminary survei dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kual- itatif. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menggali sebanyak mungking fakta-fakta yang berkaitan dengan KUPS, yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedurenya, faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal, dan konseptual pengukuran kinerja pe- ternak. Hasil dari tahap ini adalah sebuah model teoritis yang menjelaskan hubungan antar faktor dalam menentukan perkembangan peternak. Serta seperangkat indikator yang menerangkan mengenai pengukuran kinerja peternak.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian, peningkatan konsumsi susu nasional tidak diimbangi dengan pening- katan produksi susu nasional. Dimana konsumsi susu masyarakat Indonesia terus meningkat dari 883.758 ton pada tahun 2001 menjadi 1.758.243 ton pada tahun 2007 atau terjadi peningkatan sebesar 98.9% selama kurun waktu 6 tahun dan diprediksikan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.
Pengembangan sektor peternakan khususnya usaha ternak sapi perah di Indone- sia saat ini perlu dilakukan karena kemampuan pasok susu peternak lokal saat ini baru mencapai 25 persen sampai 30 persen dari kebutuhan susu nasional (Direktorat Jen- deral Peternakan, 2007). Besarnya volume impor susu menunjukkan prospek pasar yang sangat besar dalam usaha peternakan sapi perah untuk menghasilkan susu sapi segar sebagai produk substitusi susu impor.
Sistem agribisnis pada komoditas sapi perah dibangun berdasarkan sistem ver- tical integration, yaitu antar pelaku agribisnis satu sama lain saling tergantung pada produk susu. Produksi susu hasil peternakan rakyat sebagian besar disalurkan ke Kop- erasi/KUD persusuan yang kemudian di pasarkan kepada Industri Pengolah Susu. Koperasi memberikan pelayanan kepada peternak sebagai anggotanya, berupa pe- masaran hasil produksinya juga melayani kebutuhan konsentrat, obat-obatan, IB, memberikan fasilitas penyaluran kredit, dan memberikan pelayanan penyuluhan.
4.1. Profil Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara KPSBU
KPSBU Lembang ( Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara ), adalah koperasi primer tunggal usaha di kecamatan Lembang yang merupakan suatu wadah bagi para petani peternak sapi perah dengan wilayah kerja Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) meliputi wilayah Desa Lembang, Wangunsari, Jayagiri, Cikidang, Cikahuripan, Pagerwangi, Sukajaya, Cilumber. Daerah Lembang yang berbukit-bukit ini memiliki ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut, temperatur antara 17-25 ◦ C dan curah hujannya sekitar 1.800 - 2.500 mm/tahun.
Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU), terletak di komplek pasar panorama Lembang dengan menempati lahan seluas 1.800 m 2 , yang dibagi atas 400 m 2 untuk bagian produksi, 600 m 2 digunakan untuk produk pakan jadi atau makanan konsentrat, 400 m 2 digunakan untuk gudang bahan pollard dan dedak, 400 m 2 digunakan untuk perkantoran dan gudang kebutuhan pengurus dan anggota.
KPSBU telah berdiri sejak 1971 dan terus berupaya mencapai tujuan men- jadi model koperasi dalam menyejahterakan anggota. Keunggulan yang kami miliki adalah anggota yang setia dan aktif dalam menjalankan semua kewajibannya.
Pengurus mendorong tercapainya transparansi dan bertanggungjawab memban- gun manajemen koperasi yang berbasis pada hasil dan berorientasi pada kebutuhan anggota.
Manajemen diarahkan untuk berfungsi sebagai sebuah team agar dapat men- dukung keberadaan koperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif saat ini. Cost effective dan quality oriented merupakan kewajiban bagi Team Manajemen. Tujuan
jabv10n2.tex; 22/07/2015; 18:24; p.100
utama KPSBU Jabar adalah menghasilkan Core Commodity yang unggul, yakni susu segar yang dihasilkan peternak sebagai produk bermutu tinggi di pasaran.
Penelitian yang dilakukan hingga saat ini terdapat beberapa informasi yang telah didapat dari lapangan yang berkaitan dengan operasional KPSBU. Pertama, adanya penurunan pasokan sapi dan penurunan kualitas susu di masyarakat saat ini khususnya didaerah Lembang dikarenakan harga bahan baku pakan ternak susu terus meningkat, ditambah musim kemarau yang berkepanjangan di awal tahun 2012, pro- duksi susu sapi menurun sehingga pendapatan peternak umumnya turun. Produksi susu terus turun bahkan produksi terendah sampai 98.500 liter/hari dan rataan pro- duksi tahun 2011 119.006 liter/hari, padahal untuk anggaran tahun 2011 KPSBU dihitung pada rataan produksi 128.500 liter/hari.
Kedua, kondisi di KPSBU Lembang pada tahun 2011, harga sapi jatuh padahal harga daging di pasaran tidak berubah, begitupun harga susu tidak beranjak walaupun harga susu import merangkak naik dan harga bahan baku pakan ternak terus naik ditambah musim kemarau diakhir tahun, produksi susu sapi menurun sehingga pen- dapatan peternak umumnya turun. Pemerintah juga terus menurunkan suku bunga untuk menggerakkan sektor riil, diakhir tahun 2011 SBI (Suku Bunga Indonesia) 6% dan pada bulan Februari 2012 turun lagi jadi 5,75%, dengan adanya penurunan tersebut tetap belum ada tanda-tanda sektor riil seperti peternakan bergairah. Kemu- dahan untuk mengambil kredit program KKPE, KUR, KUPS dimanfaatkan oleh para anggota. Namun pihak bank masih terpaku pada persyaratan yang bankable sehingga menyulitkan bagi para peternak untuk mengajukan kredit.

## 4.2. Kendala yang dihadapi KPSBU
Adan beberapa kendala yang dihadapi oleh KPSBU Lembang dan juga para anggotanya yang membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan:
1. Penurunan Genetika. Populasi Sapi perah bangsa Holstein di Indonesia ada sekitar 376.000 ekor yang rata-rata secara nasional memproduksi susu segar sejumlah 10- 12 kg per ekor per hari sapi laktasi. Sementara itu, bibit sapi perah yang unggul sangat terbatas disamping harganya mahal, hal ini dapat berdampak pada penu- runan produksi dan produktivitas sapi perah rakyat. Sedangkan ketersediaan bibit sapi perah lokal belum dapat memenuhi kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas, peternak anggota koperasi belum dapat diandalkan untuk dapat menye- diakan bibit sapi perah bermutu, dimana ini terjadi di Jawa Barat. Persediaan bibit saat ini mengandalkan dari straw BBIB Singosari dan BIB Lembang, sehingga dikhawatirkan terjadinya inbreeding akibat penggunaan straw yang sama secara terus menerus, untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan bersama dalam rangka menyediakan bibit unggul baik melalui import straw elite bull atau pengadaan pejantan unggul dari luar yang lebih bervariatif.
2. Harga bahan baku konsentrat naik setiap saat dan supplynya terbatas. Dengan dicabutnya BANPRES tentang distribusi Wheat Pollard, pengadaan bahan baku pakan konsentrat mengalami kesulitan baik dari sisi supply maupun harga yang
tidak terjangkau oleh peternak/koperasi. Saat ini peternak harus menanggung 60% biaya produksi hanya untuk memenuhi pakan ternak saja, tanpa ada insen- tif pakan ternak dari pemerintah sebagaiman yang didapatkan oleh peternak di negara-negara lain. Stimulan dalam bentuk subsidi ini, meski sekecil apapun akan berpengaruh besar terhadap daya saing peternak sapi perah karena dengan pakan ternak yang kualitasnya tinggi akan dihasilkan susu dengan kualitasnya tinggi pula
3. Kualitas dan Kuantitas susu turun. Terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas susu dikoperasi/KUD susu anggota banyak disebabkan banyak faktor diantaranya yaitu: sejumlah 80% sapi induk menderita mastitis subklinis yang diyakini men- gurangi produktivitas paling tidak hingga 10%. Untuk pengendalian mastitis pada sapi perah memerlukan penyelesaian secara terintegratif dan berskala luas (lin- tas disiplin, melibatkan berbagai kepentingan), sehingga dalam pendekatannya memerlukan suatu gerakan nasional ”kendalikan mastitis”, yang didukung oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, industri/swasta, asosiasi, koperasi, penyuluh dan peternak.
4. Para anggota yang mengajukan KUPS kepada bank yang telah ditunjuk belum op- timal, masih banyaknya para anggota yang tidak disosialisasikan mengenai produk tersebut, dimana apabila program tersebut jalan maka masalah-masalah tersebut diatas dapat diminimalisasikan.

## 4.3. Implementasi KUPS di KPSBU
Implementasi KUPS membutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan usaha peternakan/pembibitan sapi. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga keuangan dilaksanakan berdasakran Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) antara Kementerian Keuangan dengan perbankan. Berdasarkan Ditjennak ada se- banyak 10 Bank yang berkomitmen sebagai pelaksana KUPS, yaitu BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Sumut, dan Bank Nagari Sumatera Barat.
KUPS bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi, menyediakan bibit sapi berkelanjutan, menumbuhkan industri dan kelompok pembibitan serta memperluas lapangan kerja. Sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2014 adalah tersedi- anya 1 (satu) juta ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun (200.000 ekor/tahun), untuk pembibitan sapi potong (80%) dan sapi perah (20%), pelaku usaha yaitu pe- rusahaan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok, peternak yang melakukan usaha pembibitan.
Lebih lanjut Ditjennak menyatakan bahwa sampai dengan Februari 2010 su- dah ada sebanyak 27 usaha/Koperasi yang mengusulkan KUPS untuk sejumlah sapi 43.215 ekor dan telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten setempat. Realisasi bulan Januari 2010 senilai Rp. 89,81 milyar untuk pengadaan 5.080 ekor sapi potong dan 965 ekor sapi perah pada 1 kelompok peternak, 1 perusahaan dan 3 koperasi.
Sedangkan operasionalisasi KUPS di lingkungan KPSBU menghadapi beberapa kendala. Hasil wawancara dengan narasumber dari KPSBU, yang terdiri dari Ketua dan peternak, untuk beberapa aspek berikut, yaitu
1. Sosialisasi dari pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk mengenai KUPS: Kapan? Siapa? Bagaimana?
Respon :
Menurut NARASUMBER 1 yang merupakan salah satu pengawas dari KPSBU Jabar menyebutkan bahwa program KUPS yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu dukungan pemerintah dalam memajukan peternak sapi di Jawa Barat belum bisa menerapkan secara maksimal. Dimana sosialisasi sama sekali tidak dilakukan, dan banyak para peternak yang salah paham terhadap fasilitas KUPS tersebut, karena pada saat pihak dari lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah (perbankan) dan pejabat setempat tidak menjelaskan secara detail kepada para peternak, sehingga mereka banyak menganggap bahwa dana yang akan mereka terima adalah merupakan dana hibah. Dari sinipun sudah terjadi kesalahan komunikasi/pengertian, sehingga menimbulkan banyaknya permasalahn kredit yang muncul di dunia perbankan, dan yang kemudian dirugikan adalah kedua pihak yaitu baik dari sisi perbankan maupun peternak. Hal tersebutlah yang membuat para peternak kemudian kecewa dan lebih memilih untuk meminjam ke koperasi.
Dengan adanya subsidi pemerintah sebesar 6% untuk para peternak dengan fasil- itas pinjaman baik itu KUPS, KUR, ataupun KKPE, tidak menjadi ancaman bagi KPSBU Jabar itu sendiri. Karena dari tingkat kemudahan dalam mengajukan pinjaman baik dari sisi kelengkapan pengadministrasian maupun lamanya proses pinjaman, koperasi lebih unggul. Dalam hal ini pihak bank tidak memberikan kemudahan sama sekali, dimana kelengkapan data haruslah bankable dan pros- esnya pun relatif lama. Berbeda halnya dengan di koperasi dimana para anggota dimudahkan dalam proses pengajuan pinjaman hingga cairnya.
Agunan selalu menjadi masalah kredit di tingkat plasma (peternak), dimana bentuk agunan diharapkan dapat berupa usahanya sendiri, aset (hipotik) dan sapi hidup yang harus ada lembaga penjaminnya. Lembaga penjamin untuk KUPS adalah perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi. Bentuk asuransi yang menjadi tanggungjawab lembaga penjamin dapat dibentuk dengan dukungan pemerintah. Penggunaan nomor identifikasi berupa microchips untuk sapi bibit memerlukan petunjuk pelaksanaan yang jelas agar tidak membuat rancu bagi perbankan dalam usulannya ternak hidup sebagai agunan.
2. Fasilitasi KPSBU terhadap anggota yang akan mengakses KUPS.
Respon :
Menurut Ketua Umum KPSBU Jabar, pihak KPSBU tidak akan mempersulit para peternak dalam mengakses fasilitas pinjaman yang bersubsidi yaitu seperti KUPS, namun sangat disayangkan dimana pada tahun 2011, beliau menyaksikan saudara-saudara (para peternak) yang terlilit hutang ke bank, yang bermaksud untuk menambah penghasilan dengan meningkatkan skala usaha, pada akhirnya menjadi terbebani dengan hutang bank. Dan ditahun itupun beliau melihat banyak peternak ingin bergabung dengan KPSBU sete- lah merasakan ketidakpuasan dengan para pesaing KPSBU (seperti KUPS, KUR, KKPE).
Selain jajaran manajemen KPSBU yang diminta sebagai narasumber, penelitian ini juga mendapatkan respon dari beberapa peternak sebagai narasumber. Hasil wawan- cara yang dilakukan terhadap 6 orang peternak, diperoleh beberapa pokok pikiran yang dituangkan dalam bagian berikut ini.

## 4.4. Respon Peternak KPSBU terhadap KUPS
Ada 6 orang peternak anggota dari KPSBU yang dipilih dan mendapatkan respon mengenai aspek operasional peternakan sapi, aspek KUPS, kendala dan manfaat, dan sosialisasi KUPS. Secara umum respon yang muncul adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya sosialisasi akan KUPS tersebut baik dari pemerintah maupun bank yang terkait.
2. Tidak adanya tim spesialis yang memberikan penyuluhan akan manfaat dari pengambilan fasilitas KUPS bagi para peternak
3. Tidak adanya informasi yang detail mengenai KUPS
4. Tidak disetujuinya pengajuan fasilitas KUPS dikarenakan datanya tidak bankable
5. Kebutuhan akan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) agar dapat meningkat- kan pendapatannya perbulan. Dengan dilakukan pembibitan sapi yang unggul sehingga menghasilkan kualitas susu yang baik, sehingga akan meningkatnya harga susu.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak ter- lepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh peme- rintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran pe- merintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan
seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dib- iayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.
Berdasarkan eksplorasi pada tingkat induk koperasi (KPSBU), koperasi (KUD), dan peternak, menyatakan bahwa alasan utama tidak mengakses KUPS adalah tidak ada informasi yang detail tentang KUPS itu sendiri, baik dari pemerintah ataupun bank pelaksana.
Wilayah yang berpotensi besar dalam menghasilkan sapi perah dan sapi potong yaitu wilayah pulau Jawa. Kondisi dilapangan saat ini untuk kondisi peternakan sapi baik untuk wilayah Jawa Barat (KPSBU Jawa Barat) yaitu: (i) adanya penurunan genetika, (ii) adanya harga bahan baku konsentrat naik setiap saat dan supply terbatas, (iii) kualitas dan kuantitas susu menurun,(iv) belum optimalnya bantuan permodalan dari pemerintah.
Melalui sosialisasi yang diadakan oleh pejabat terkait, pejabat setempat, namun tidak disetiap daerah yang kompeten, dan melalui media televisi, surat kabar. Un- tuk melalui media televisi dan radio dilakukan secara intensif pada saat permulaan fasilitas ini dibentuk, namun hal tersebut tidak secara simultan sehingga tidak adanya pengontrolan dan feedback dari sosialisasi atas program tersebut.
Program swasembada daging seharusnya dapat bersinergi dengan Program KUPS yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi para peternak sapi di seluruh Indonesia terutama di Jawa Barat. Ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:
1. Usaha sapi perah melalui KUPS lebih diwujudkan untuk proses pengembangan bukan bagi usaha awal, sehingga sasarannya adalah para peternak yang memiliki sapi betina produktif, sapi hamil, dan sapi siap hamil.
2. Perlu pengkajian ulang terhadap program KUPS tersebut dimana harus dilaku- kan secara bersama-sama (pemerintah, pihak penyedia dana, peternak) dalam perumusannya sehingga tidak ada/dapat diminimalisasikan resiko yang akan muncul
3. Perlu perhitungan yang matang dari skim KUPS pada sapi perah untuk pembi- ayaan sampai menjadi sapi perah bunting. Implikasi dari peningkatan populasi sebagai tujuan utama harus diimbangi dengan upaya penyediaan pakan, uta- manya hijauan dan konsentrat. Tata guna lahan pertanian sebagai penyedia hijauan pakan ternak perlu diatur dengan baik secara lintas sektoral. Kedepan, koperasi susu harus mampu menyiapkan pakan sampai di kandang, sehingga keterbatasan lahan dapat diminimalkan
4. Sosialisasi implementasi program KUPS di tingkat propinsi dan kabupaten/kota harus segera dilakukan secara sinergis antara lingkup dinas terkait dengan per- bankan dan pelaku usaha sapi perah. Usaha sapi perah memiliki spesifikasi yang berbeda dengan usaha sapi potong, sehingga hal ini harus dipahami dengan baik oleh pihak peyedia dana (lembaga keuangan) dan dinas terkait.

## Gandhi Pawitan, Maria Widyarini dan Gerry Oktavia
5. Perlu adanya realisasi kemitraan dengan perusahaan bibit sapi yang bertanggung jawab dalam pendampingan teknis dan manajemen.
6. Tidak menutup kemungkinan dalam mempermudah dalam mengakses permodalan bagi para peternak pembibitan sapi, dapat menggunakan fasilitas lain yang merupakan program subsidi dari pemerintah, misalkan KKPE.

## Daftar Rujukan
Anderson, J. E. 2014. Public Policymaking . Cengage Learning. Bromley, D. W. 1989. Economic Interests and Institutions: The Conceptual Founda- tions of Public Policy . Basil Blackwell. Bromley, D. W. 1990. The ideology of Efficiency: Searching for a Theory of Policy Analysis . Journal of Environmental Economics and Management, 19, 86 - 107.
Dunn, W. N. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction . Prentice Hall. Tambunan, T. 2000. The Performance of Small Enterprises during Economic Crisis: Evidence from Indonesia . Journal of Small Business Management(October 1). Tambunan, T. 2000. Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia dan prospeknya . Usahawan, XXXI(07), hal. 3 & 7. Peraturan Menteri Pertahuani No. 40/Permentan/PD.400/9/2009. Tentang Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi .
Siaran Pers Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hubungan Masyarakat, No. 122/HMS/2009 Tanggl 31 Agustus 2009. Tentang Kredit Usaha Pembibitan
Sapi.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI.
2012. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012 . Kementerian Pertanian
RI.

## Pedoman penulisan

## Jurnal Administrasi Bisnis Center for Business Studies - CeBiS
1. Naskah orisinal berupa hasil pemikiran dan analisis ilmiah yang disajikan dalam bentuk essay dan atau hasil penelitian dalam bidang Administrasi Bisnis, yang ditulis dengan Bahasa Indonesia ataupun Inggris;
2. Judul disertai dengan nama penulis, institusi/lembaga, dan email. Panjang judul tidak lebih dari 14 kata atau 10 kata bila ditulis dalam bahasa Inggris.
3. Panjang naskah antara 5000-7000 kata atau 15-25 halaman berspasi 2 (dua), marjin kiri, kanan, atas, dan bawah lebih kurang 1 inci;
4. Abstrak memuat abstraksi tulisan secara lengkap, yang ditulis dalam bahasa Inggris antara 100-120 kata, dan disertai juga dengan kata kunci dalam Bahasa Inggris;
5. Sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
− Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian;
− Kajian pustaka, berisi kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan;
− Metode penelitian;
− Hasil dan analisa data; − Diskusi; dan
− Kesimpulan, yang mencakup saran;
− Daftar pustaka.
6. Sistematika penulisan kajian teoritis ataupun essay ilmiah adalah sebagai berikut
− Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan dari kajian;
− Kajian pustaka, berisi kajian teori dan hasil kajian terdahulu yang relevan;
− Bahasan utama, berisi kajian terhadap aspek-aspek yang diteliti;
− Kesimpulan, mencakup juga saran;
− Daftar pustaka.
7. Rujukan pustaka harus menyebutkan sumber dan tahun, atau halaman. Format penulisan rujukan adalah
Jurnal Administrasi Bisnis (2014), Vol.10, No.2: hal. i–ii, (ISSN:0216–1249) c ⃝ 2014 Center for Business Studies. FISIP - Unpar .
Pedoman penulisan JAB Cebis
− penulisan rujukan di awal kalimat : Nama akhir (keluarga) Penulis (Ta- hun(, halaman yang dikutip)) .
− penulisan rujukan di akhir kalimat : ( Nama akhir (keluarga) Penulis, Tahun , halaman yang dikutip ).
8. Nama-nama penulis yang karyanya dikutip di dalam naskah, harus konsisten dengan nama-nama yang tercantum dalam daftar pustaka;
9. Kutipan sebagian besar berasal dari rujukan pustaka yang terkini, yaitu penerbi- tan tidak lebih dari 10 tahun kebelakang dari waktu penulisan naskahnya;
10. Tabel dan gambar dibuat berdekatan dengan teks yang menjelaskannya. Penomoran tabel dan gambar disusun secara berurutan dari awal sampai akhir dengan angka Arab. Mencantumkan sumber rujukan tabel dan gambar di bagian bawah tabel dan gambar.
11. Format penulisan daftar pustaka mengikuti pola penulisan sebagai berikut :
− Rujukan artikel jurnal ataupun buku :
Cheema, G. Shabbir. 1983. Decentralization and Development : Policy Implementation In Developing Countries. Sage Publications. Hill, A.V., Hays, J.M., dan Naveh, E. 2000. A Model for Optimal Delivery Time Guarantees. Journal of Service Research, Vol. 2, No. 3; 254-264.
− Rujukan buku tanpa penulis ataupun lembaga :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Tahun terbit . Nama Penerbit .
Badan Pusat Statistika. 2006. Sosialisas Sensus Ekonomi. Badan Pusat Statistika Propinsi Jawa Barat.
− Rujukan dari media cetak ataupun internet : Nama penulis. Tahun. Judul artikel. Nama cetakan.
Nama penulis. Tahun. Judul artikel. Alamat internet.
12. Redaksi berhak mengedit tata bahasa dan ejaan naskah yang dimuat tanpa mengurangi maksud tulisan.
13. Naskah dikirimkan dalam bentuk softcopy disertai alamat, no telepon dan fax (bila ada) serta dilengkapi dengan curriculum vitae. Naskah yang tidak dimuat tidak dikembalikan kecuali ada permintaan dari penulis. Kepada penulis yang naskahnya dimuat akan diberikan satu eksemplar jurnal sebagai bukti penerbitan.
14. Naskah dikirimkan kepada ketua dewan redaksi dengan alamat sebagai berikut :
Ketua Dewan Redaksi Jurnal Administrasi Bisnis
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis - FISIP Unpar Ciumbuleuit 94, Bandung 40141 Telp : 022 2032655 (ext : 342), Fax : 022 2035755 Email : cebis@unpar.ac.id

## Jurnal Administrasi Bisnis – ISSN 0216–1249

## Volume 10, Nomor 1, Tahun 2014
Elizabeth Tiur Manurung dan Chintia Tanjung Kumala . Efisiensi Biaya Audit melalui Peningkatan Pengendalian Umum dan Aplikasi pada Bisnis Factory Outlet (Kasus pada Siklus Penjualan F O O01 di Bandung) Tiurma Meilania A. A. D . Penerapan ISO 31000 dalam Pengelolaan Risiko Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat X) Marihot Tua Efendi Hariandja dan Sentosa Sembiring . Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Studi Kasus FISIP UNPAR Marco Dirgahadi Lukman . Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap
Keputusan Pembelian dan Kepuasan Konsumen Produk Teh Botol Sosro Kemasan Kotak James R. Situmorang dan Maria E. Retno Kadarukmi . Penilaian Mahasiswa terhadap Sifat Pribadi Capres pada Pilpres 2014 dalam Konteks Pemasaran Politik

## Volume 10, Nomor 2, Tahun 2014
Bambang Wahyudi Praja Manggala . Perencanaan Strategis PT. X dalam Rangka Meningkatkan Keunggulan Bersaing Ruth Patty .
Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Pada Online Shop Grifabell Tody Teguh Rohaga . Implementasi Manajemen Kinerja Di Perum PHT James R. Situmorang . Bangunan Stratejik Organisasi Pembelajar Deby Morisah Ika Diana, Eny Endah Pujiastuti dan Didik Indarwanta . Pen- garuh Kualitas Layanan, Merchandise, Atmosfir Terhadap Kepuasan Konsumen dan Trust : Studi Pada Pelanggan Seven Soul Distro Yogyakarta Rinni Rodiah Munajatisari . Analisis Efektivitas Metode Pelatihan Klasikal dan E-Learning
C e 3 i S C e n t e r f o r B u s i n e s s S t u d  i  e  s Fa cult y o f s oc ial a nd Po lit ic al S ci enc e Catholic University of Parahyangan

## Center for Business Studies
Faculty of Social and Political Science Catholic University of Parahyangan
Email: cebis@unpar.ac.id
CEBIS, stand for Center for Business Studies , was established by Business Administration Study Program, Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan.
CEBIS aims is to contribute actively in business knowledge development through, either empirical research or theoretical studies. The main area of research and studies are focused either in functional or sectoral businesses. Functional businesses include knowledge in financial and accountancy, human resources, organizational behavior, marketing, operational, leadership, communication, and entrepreneur. Meanwhile, sectoral businesses include in area services, retail, international business, and other business sector in general.
The Center organizes some activities such as regularly discussion of the invited speaker, seminar and national conference in business topics, training and consultation. The Center also conducts research in theoretical or empirical in business issues. And the Center published a biannual national scientific journal in Business Administration, which is ”Jurnal Administrasi Bisnis”.
The Center also maintain business databases, which hold some data in wide range of business sector, functional area, and particular aspect of business. The databases also include technical report and working paper.

## Jurnal Administrasi Bisnis
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Bisnis Volume 10, Nomor 2, Tahun 2014, ISSN 0216–1249

## Bambang Wahyudi Praja Manggala
Perencanaan Strategis PT. X dalam Rangka Meningkatkan Keunggulan Bersaing

## Ruth Patty
Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Pada Online Shop Grifabell

## Tody Teguh Rohaga
Implementasi Manajemen Kinerja Di Perum PHT

## James R. Situmorang
Bangunan Stratejik Organisasi Pembelajar
Deby Morisah Ika Diana, Eny Endah Pujiastuti dan Didik Indarwanta Pengaruh Kualitas Layanan, Merchandise, Atmosfir Terhadap Kepuasan Konsumen dan Trust : Studi Pada Pelanggan Seven Soul Distro Yogyakarta

## Rinni Rodiah Munajatisari
Analisis Efektivitas Metode Pelatihan Klasikal dan E-Learning

## Gandhi Pawitan, Maria Widyarini dan Gerry Oktavia
Evaluasi Implementasi KUPS pada Tingkat Peternak di Jawa Barat : Study Kasus KPSBU Lembang