Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara
Oleh:
1 Reno Affrian; 2 Renjelina Arisa Walinda Jurusan Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Email. 1 renoaffrian@stiaamuntai.ac.id , 2 renjelinaarisawalindarenjelina@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi kebijakan imunisasi Vaksin Measles  Rubella  dan    Faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Selain  itu  juga  melihat  upaya-upaya komunikasi  apa  saja  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  dalam  program  vaksin  rubella  di Puskesmas  Haur  Gading  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, internet dan dokumentasi. Sumber data berjumlah 10 orang.  Teknik  analisis  data  dengan  reduksi,  penyajian,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan Implementasi Program Vaksin Rubella di Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara  belum  terimplementasi  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari: Pertama, Komunikasi  dengan organisasi  lain  masih  kurang  baik  terlihat  dari  keterlambatan  komunikasi  dengan  pihak  pendukung program  seperti  MUI  Kabupaten. Kedua ,  komunikasi  sumber  daya  masih  kurang  baik  terlihat  dari perbedaan  penjelasan  mengenai  kandungan  vaksin  rubella. Ketiga ,  sistem  komunikasi  dengan  disposisi dikatakan sudah baik  terlihat  dari birokrasi yang berjalan  sesuai dengan pedoman petunjuk teknis  yang ditetapkan. Keempat ,  komunikasi  antar    struktur  birokrasi  sudah  baik  telihat  dari  adanya  tata  aturan sebelum  dan  sesudah  kegiatan,  namun  dari  segi  fragmentasi  mengalami  kendala  karena  penolakan  dari tokoh penting seperti tokoh ulama setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya Komunikasi yang terlambat antar pihak  birokrasi,  kepercayaan  masyarakat terhadap  isu negatif, perbedaan pendapat tokoh ulama, dan masyarakat yang merasa tidak memerlukan vaksin rubella. Disarankan kepada seluruh staf  puskesmas  Haur  Gading  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  untuk  mengoptimalkan  Implementasi Program Vaksin Rubella sesuai dengan tujuan, visi, misi dan sasarannya yang diinginkan dalam rangka terwujudnya  masyarakat  yang  sehat  dan  terhindar  dari  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh  virus. Kepada masyarkat dan tokoh ulama haur gading untuk ikut serta mendukung agar program vaksin rubella ini dapat berhasil .
Kata Kunci: Komunikasi, Vaksin Measles Rubella, Kebijakan, Struktur Birokrasi

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  and  describe  the  communications  of  the  Measles  Rubella  vaccine immunization  policy  and  the  factors  that  affect  it.  In  addition,  you  will  also  see  what  communication efforts  are  done  to  address  the  problems  in  the  Rubella  vaccine  program  at  Haur  Gading  Puskesmas, North Hulu Sungai District. The method used in this research is a qualitatively descriptive method. The type  of  data  used  is  the  primary  data  obtained  from  the  interviews  results  and  the  secondary  data obtained from books, the Internet and documentation. Data source amounting to 10 people. Data analysis techniques with reduction, presentation, and withdrawal of conclusions. The results of this research show the  implementation  of  Rubella  vaccine  Program  in  the  Puskesmas  Haur  Gading  District  Hulu  Sungai Utara has not been well implemented. It can be seen from: first, communication with other organizations is still less well seen from late communication with the supporting party program such as MUI district. Secondly, the communication of resources is still less well seen from the difference explanation regarding the content of rubella vaccine. Third, the communication system with disposition is said to be well seen from the bureaucracy that runs in accordance with the guidelines of technical Instructions set. Fourth, communication  between  bureaucratic  structure  is  already  good  seen  from  the  rules  before  and  after activities, but in terms of fragmentation has problems due to the rejection of important figures such as local scholars. Factors influencing the late communication between the bureaucracy, community belief in negative  issues,  differences  in  opinion  of  the  scholars,  and  the  people  who  feel  do  not  need  rubella vaccine.  It  is  recommended  to  all  the  Puskesmas  staff  Haur  Gading  District  North  Hulu  Sungai  to optimize  the  implementation  of  the  Rubella  vaccine  Program  in  accordance  with  its  objectives,  vision, mission and Target desired in order to realize a healthy society and avoid infectious diseases caused by viruses.  To  the  people  and  figures  of  ivory  scholars  to  participate  in  supporting  the  Rubella  vaccine program can succeed.
Kata Kunci: Communication, vaccine Measles Rubella, policy, Bureaucratic Structure

## KOMUNIKASI PROGRAM IMUNISASI VAKSIN MEASLES RUBELLA PUSKESMAS HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

## PENDAHULUAN
Rubella  adalah  penyakit  akut  dan  ringan  yang  sering  menginfeksi  anak  dan dewasa  muda  yang  rentan.  Akan  tetapi  yang  menjadi  perhatian  dalam  kesehatan masyarakat  adalah  efek  teratogenik  apabila  rubella  ini  menyerang  pada  wanita  hamil pada trimester pertama. Infeksi rubella yang terjadi sebelum konsepsi dan selama awal kehamilan dapat menyebabkan abortus, kematian janin atau sindrom rubella kongenital (Congenital  Rubella  Syndrome/CRS)  pada  bayi  yang  dilahirkan.  Sebelum  dilakukan imunisasi  rubella,  insidens  CRS  bervariasi  antara  0,1-0,2/1000  kelahiran  hidup  pada periode endemik dan antara 0,8-4/1000 kelahiran hidup selama periode epidemi rubella. Angka  kejadian  CRS  pada  negara  yang  belum  mengintroduksi  vaksin  rubella diperkirakan  cukup  tinggi.  Pada  tahun  1996  diperkirakan  sekitar  22.000  anak  lahir dengan CRS di regio Afrika, sekitar 46.000 di regio Asia Tenggara dan 12.634 di regio Pasifik Barat. Insiden CRS pada regio yang telah mengintroduksi vaksin rubella selama tahun  1996-2008  telah  menurun.  Di  Indonesia,  rubella  merupakah  salah  satu  masalah kesehatan  masyarakat  yang  memerlukan  upaya  pencegahan  efektif.  Data  surveilans selama lima tahun terakhir menunjukan 70% kasus rubella terjadi pada kelompok usia 95%  dan  merata.  Indonesia  telah  berkomitmen  untuk  mencapai  eliminasi  campak  dan pengendalian  rubella/Congenital  Rubella  Syndrome  (CRS)  pada  tahun  2020.  Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah:
1. Penguatan imunisasi rutin untuk mencapai cakupan imunisasi campak ≥95% merata di semua tingkatan
2. Pelaksanaan  Crash  program  Campak  pada  anak  usia  9-59  bulan  di  185 kabupaten/kota pada bulan AgustusSeptember 2016
3. Pelaksanaan kampanye vaksin MR pada anak usia 9 bulan hingga 15 tahun secara bertahap dalam 2 fase sebagai berikut :
- Fase 1 bulan Agustus-September 2017 di seluruh Pulau Jawa
-  Fase  2  bulan  Agustus-September  2018  di  seluruh  Pulau  Sumatera,  Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
4. Introduksi vaksin MR ke dalam program imunisasi rutin pada bulan Oktober 2017 dan 2018
5.  Surveilans  Campak  Rubella  berbasis  kasus  individu/  Case  Based  Measles Surveillance (CBMS)
6. Surveilance sentinel CRS di 13 RS 7. KLB campak diinvestigasi secara penuh (fully investigated) Berdasarkan data surveilans dan  cakupan imunisasi, maka imunisasi campak  rutin  saja  belum  cukup  untuk  mencapai  target  eliminasi  campak. Sedangkan  untuk  akselerasi  pengendalian  rubella/CRS  maka  perlu  dilakukan kampanye imunisasi tambahan sebelum introduksi vaksin MR ke dalam kampanye imunisasi  measles  rubella  MR  5  imunisasi  rutin.  Untuk  itu  diperlukan  kampanye pemberian  imunisasi  MR  ini  diharpkan  akan  membentuk  imunitas  kelompok, sehingga  mengurangi  transmisi  virus  ke  usia  yang  lebih  dewasa  dan  melindungi kelompok tersebut ketika memasuki usia reproduksi.
Untuk menghindari penularan campak rubella tersebutpihak Menteri Kesehatan mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun 2013  tentang  Penyelenggaraan  Imunisasi  (selanjutnya  disebut  Permenkes  tentang Imunisasi).  Pihak  MUI  juga  mengeluarkan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia(MUI) Nomor :  33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari  SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi. Vaksin diberikan kepada manusia melalui  imunisasi,  yaitu  suatu  proses  untuk  meningkatkan  sistem  kekebalan  tubuh dengan  cara  memasukkan  vaksin  ke  dalam  tubuhmelalui  suntikan  atau  diminum. Setelah  vaksin  masuk  ke  dalam  tubuh,  sistem pertahanan  tubuh  akan bereaksi membentuk antibodi. Reaksi ini sama seperti jika tubuhkemasukan virus  atau bakteri  yang  sesungguhnya.  Antibody  selanjutnya  akan  membentuk  imunitas  terhadap jenis virus atau bakteri tersebut.
Vaksin disebut juga imunisasi merupakan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh  atau  bagiannya,  yang  telah diolah,  berupa  toksin  mikroorganisme  yang  telahdiolah  menjadi  toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akanmenimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.Pemberian vaksin atau imunisasi juga harus dengan aturan yang sesuai.
Dengan  adanya  peraturan-peraturan  tersebut  Pemerintah  Indonesia  telah berkomitmen  untuk  mencapai  eliminasi  campak  dan  pengendalian  virus rubella /Congntial  Rubella  Syndrom (CSR)  pada  tahun  2020.  Strategi  yang  dilakukan untuk  mencapai  cakupan  imunisasi  campak  95%  di  semua  tingkatan.  Pelaksanaan cakupan  Program  Campak  di  183  Kabupaten/Kota  pada  bulan  Agustus-September
2016, pelaksanaan kampanye imunisasi MR secara bertahap dalam 2 fase yaitu 1 bulan Agustus-September 2017  di  seluruh  Pulau Jawa  dan  Fase  2  bulan  Agustus-September 2018  di  seluruh  Pulau  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi,  Bali,  Nusa  Tenggara  Maluku dan Papua serta introduksi imunisasi MR ke dalam program imunisasi rutin.
Diharapkan setelah pelaksanaan kampanye imunisasi MR pada usia 9 bulan-15 tahun  agar  memfasilitasi  komunikasi  di  antara  kedua  belah  pihak  (Taufikkurrahman, 2016), maka langkah selanjutnya adalah penggantian vaksin campak dengan vaksin MR dengan program imunisasi rutin.
Dalam program vaksin rubella ini tidak suluruh daerah berhasil mencapai target, ada beberapa alasan yang membuat masyarakat menolak (kontra) vaksin MR adalah (1) karena vaksin tersebut belum memilki sertikat halal, (2) ada anggapan bahwa imunisasi ini  bisnis  dari  perusahaan  obat,  (3)  Imunisasi  ini  mendahului  ketetapan  Tuhan/Allah SWT  bahwa  sakit  itu  merupakan  bagian  dari  ujian  Allah,  (4)  adanya  keterangan  dari tenaga  medis  yang  kompeten  bahwa  tidak  ada  vaksin  yang  halal,  (5)  banyak  beredar vaksin  palsu,  (6)  anak  sering  sakit/rewel  setelah  divaksin,  dan  (7)  kurang  dukungan keluarga/suami/  orangtua  terhadap  vaksin.  (8)  masyarakat  lebih  percaya  dengan  isu yang  beredar,  tanpa  mencari  tahu  kebenarannya.  Sehingga  dengan  komunikasi  yang baik akan lahir kesadaran masyarakat, terutama orang tua, tentang vaksin (Ayuningtyas & Sutrisnawati, 2018).
Sedangkan pendapat yang mendukung vaksinasi tersebut didasari atas beberapa alasan  yaitu  mencegah  lebih  baik  daripada  mengobati,  vaksinasi  penting  mencegah penyakit infeksi menjadi wabah, dan standar kesehatan individu dan lingkungan masih rendah di Indonesia sehingga anak diperlukan vaksinasi. Selanjutnya, Fatwa MUI No. 4 tahun  2016  tentang  imunisasi  yang  menetapkan  imunisasi  tersebut  pada  dasarnya bersifat mubah pada kondisi darurat, dan belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  diwakili  Pendiri  Halal  Corner,  banyak pihak mengklaim  vaksin Rubella halal (Maharan, 2017). Selain itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun  2016  tentang  Imunisasi.  Fatwa  ini  menjawab  keraguan  umat  muslim  untuk melakukan  imunisasi.  Fatwa  ini  sekaligus  menjawab  keraguan  sebagian  masyarakat muslim,  yang  menyatakan  bahwa  imunisasi  sebagai  konsep  pencegahan  itu bertentangan  dengan  ketentuan  keagamaan,  khususnya  ikhtiar.  Akan  tetapi, kebolehannya  itu  disyaratkan  dengan  menggunakan  vaksin  halal.  Terkait  vaksin Rubella, sekarang vaksin yang digunakan untuk imunisasi MR belum bersertifikat halal.
Seperti  halnyadaerah  lain  di  seluruh  Indonesia,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara yang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan juga menjalankan program ini. Untuk daerah  kecamatan ditangani  oleh puskesmas di kecamatan tersebut. Untuk program  Vaksin  Rubella  di  Kecamatan  Haur  Gading  ditangani  oleh  pihak  Puskesmas Haur Gading.Puskesmas Haur Gading adalah puskesmas yang terletak di desa Keramat Kecamatan  Haur  GadingKabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Seperti  halnya  di  daerah  lain,  disini  juga  mengalami  banyak  permasalahan  sehingga Program  Vaksin  Rubella  disini  belum  dapat  tercapai  dan  terlaksana  dengan  baik, fenomena yang muncul adalah Vaksin tersebut belum memiliki sertifikat halal, kondisi lingkungan masyarakat yang terlalu mempercayai isu tanpa tau kebenaran isu tersebut, Merasa  anaknya  sudah  sehat,sehingga  tidak  memerlukan  vaksin  tersebut,  anak  sering sakit/rewel setelah divaksin dan menganggap bahwa penyakit tersebut jarang dan bukan merupakan penyakit parah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Puskesmas  Haur  Gading  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara  yang  beralamat  di  Jalan  Keramat,  desa  Haur  Gading,  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara,  Provinsi  Kalimantan  Selatan  71471.  Luas  wilayah  35  km 2 .  Kecamatan  haur gading terdiri dari 18 desa, dengan jumlah penduduk yaitu 14.543 jiwa. Dengan waktu Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Oktober-Desember  2018  di  Puskesmas  Haur  Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dengan penjelasan-penjelasan  tentang  beberapa  hal  menggunakan  ukuran-ukuran/kriteria  yang bersifat kualitas atau mutu  yaitu dengan cara memberikan uraian  atau  gambaran  yang lebih jelas tentang fenomena permasalahan dalam program vaksin rubela.
Adapun  yang  menjadi  sumber  data  terbagi  menjadi  dua  yaitu  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung  (dari tangan  pertama),  sementara  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  dari sumber  yang  sudah  ada  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  vaksin  rubella. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada yaitu melalui buku,internet dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini untuk memgumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan  dokumentasi  yaitu  dari  internet  dan  Observasi  yang  diperoleh  melalui  kegiatan pengamatan langsung dan wawancara yang diperoleh dari tanya jawab dan dialog atau
diskusi dengan beberapa informasi yang dianggap mengetahui banyak tentang program vaksin rubella dan masalah penelitian.
Sedangkan  analisis  data  mengunakan  model  Milles  dan  Michael  Huberman dalam  (Sugiyono  2015)  menyatakan  bahwa  aktivitas  dalam  model  analisis  data kualitatif  mencakup  3  (tuga)  kegiatan,  yaitu:  Reduksi  Data,  Penyajian  data  dan  . Penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Komunikasi Program Vaksin Rubella di Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara
Komunikasi  Program  Vaksin  Rubella  yang  dilakukan  oleh  Puskesmas  Haur Gading  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dalam  kampanye  program  dilakukan  dengan tahapan sosialisasi dan pelaksanaan penyuluhan dengan data telah dilaksanakan sebagai berikut:
Data pelaksanaan komunikasi dan pelaksanaan divaksin dalam persen (%)

## Sumber Data Puskesmas Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara, 2018
Dari data yang telah dilaksanakan capaian pelaksanaan vaksin pasca sosialisasi dan penyuluhan masih 32,6 persen di Haur Gading berkaitan dengan hasil wawancara berkaitan dengan komunikasi program vaksin MR memerlukan aspek komunikasi yang akan  menunjang  kebijakan  tentang  pelaksanaan  program  tersebut.  Segala  keputusan maupun kebijakan tentang pelaksanaan program vaksin MR ini harus dikomunikasikan dan  diketahui  oleh  semua  pihak  yang  terlibat.  Hal  ini  dilakukan  agar  pelaksanaan program  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Dengan  demikian  dalam  faktor  komunikasi terdapat tiga aspek pokok, yakni:
a. Transmisi
Transmisi  atau  penyaluran  informasi  yaitu  menghendaki  agar  kebijakan  publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada
kelompok sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Penelitian komunikasi  program  dilakukan  dengan  penyuluhan,  sosialisasi  sesuai  dengan  sasaran yaitu orang tua atau wali anak umur 9 bulan sampai 15 tahun. Namun karena sosialisasi dilakukan  pada  satu  hari  sebelumnya  dilakukan  vaksinasi  sehingga  penyaluran komunikasi masih kurang baik, terlihat adanya keterlambatan komunikasi dengan pihak pendukung  membuat  masyarakat  sudah  terlanjur  ragu  dengan  penggunaan  vaksin  ini padahal menurut Goerge C. Edward III dalam (Agustino2016) penyalurah komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implmentasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal  ini  disebabkan  karena  komunikasi  telah  melalui  beberapa  tingkatan  birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
b. Kejelasan
Berdasarkan  hasil  observasi,  penjelasan  petugas  dalam  berkomunikasi  sudah jelas  dan  mudah  dipahami  oleh  semua  pihak  yang  terkait  dalam  program  Vaksin Rubella  tersebut.  Tetapi  untuk  menjelaskan  kandungan  vaksin  petugas  tidak  berani memastikan. Dari sosialisasi atau penyaluran informasi secara jelas dan lengkap, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti kepada kelompok sasaran.
c. Konsistensi
Konsisten  yaitu  perintah  atau  penjelasan  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan suatu  komunikasi  harus  sesuai  dan  jelas  (tidak  berubah-ubah)  untuk  ditetapkan  atau dijalankan.  Berdasarkan  observasi  di  lapangan  petugas  dalam  hal  konsisten  masih kurang baik, terlihat dari sikap petugas yang tidak berani menyatakan kandungan dalam vaksin rubella, artinya penjelasan belum bisa dikatakan lengkap. Dan hasil wawancara dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hal  konsisten  kurang  baik,  terihat  dari  petugas  tidak secara konsisten memberikan penjelasan mengenai kandungan Vaksin Rubella ini.
Berdasarkan  Hasil  observasi  dan  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa konsistensi  petugas  dalam  hal  kandungan  vaksin  masih  kurang  baik,  karena  ketidak lengkapan  informasi  dan  perbedaan  penjelasan  kandungan  vaksin  saat  sosialisasi.  Hal ini  tidak  sesuai  dengan  Pendapat  Goerge  Edward  III  dalam  (Agustino,2016)  perintah yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi  haruslah  konsisten  (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## 2. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Komunikasi Program Vaksin  Rubella di Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  adapun  faktor-faktor  yang mempengaruhi komunikasi  yang Terlambat dengan Pihak birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara  terdapat  perbedaan  pernyataan  petugas  tentang  komunikasi  dengan  pihak birokrasi  yang  dianggap  dapat  membantu  pelaksanaan  vaksin  rubella  ini  sebelum pelaksanaan  vaksin  dimulai.  Perbedaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  keterlambatan komunikasi terlihat dari surat edaran MUI HSU yang di edarkan tanggal 19 September 2018, sedangkan program tersebut sudah berjalan mulai bulan Agustus 2018 selain itu komunikasi  tidak  berjalan  sesuai  dengan  keinginan  program,  karena  kepercayaan masyarakat  terhadap  isu  negative  Rubellla  pada  media  online  sehingga    mengurangi kepercayaan  masyarakat  kepada  vaksin  rubella  dan  menjadi  alasan  penolakan masyarakat.

## KESIMPULAN
Implementasi  program  Vaksin  Rubella  di  Puskesmas  Haur  Gading  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  belum  berjalan  komunikasi  dengan  baik  terlihat  dari  belum tercapainya  target  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  berkaitan  dengan komunikasi yang masih kurang baik terlihat adanya keterlambatan komunikasi dengan pihak  pendukung  sehingga  membuat  masyarakat  sudah  terlanjur  ragu  dengan penggunaan  vaksin  ini.  Penjelasan  tentang  kandungan  vaksin  yang  tidak  konsisten. Adapun faktor yang mempengaruhi  komunikasi yang Terlambat Antar Pihak Birokrasi. Keterlambatan  komunikasi  dengan  pihak  birokrasi  seperti  MUI  Kabupaten,  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  program.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap  isu  negatif mengakibatkan  kurangnya  partisipasi  masyarkat  terhadap  program  vaksin  rubella  ini. Selain  itu,  perbedaan  Pendapat  Para  Tokoh  Agama  Mengenai  Vaksin  yang  Belum Halal.  Tokoh  ulama  merupakan  panutan  masyarkat  untuk  mengambil  keputusan mengenai menerima atau tidaknya vaksin yang memang belum halal ini.

## DAFTAR PUSTAKA :
Ayuningtyas, D., & Sutrisnawati, N. N. D. (2018). Indonesia’s Readiness to Implement the HPV Vaccine Mandatory for School Age. Health Science Journal of Indonesia ,
9 (2), 107–118. https://doi.org/10.22435/hsji.v9i2.910
Taufikkurrahman, T. (2016). Peran BPOM dan BPKN dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Vaksin Palsu. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 3 (1), 57. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i1.1053 Aberanie. 2017. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah (Kartu
Sehat Amuntai). Amuntai.
Anonim.2014. Virus Rubella- Penyebab, Tanda dan Gejalanya. Tersedia: https://edudetik.blogspot.com/2014/05/makalah-virus-rubella-penyebab- tanda.html (10 Oktober 2018). Agustino,  Leo.  2017. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  (Edisi  Revisi). Bandung:  CV. Alfabeta.
BPS  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  2018. Kecamatan  Haur  Gading  Dalam  Angka 2018. Amuntai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. Cahyani,TE.  2016. Skripsi  Implementasi  Program  Pelayanan  Kesehatan  HIV/AID  di Surakarta. Surakarta.
Komisi Fatwa MUI. 2018. Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR  (Measles  Rubella)  Produk  dari  SII  (Serum  Intitute  India)  untuk  Imunisasi . Jakarta.
Makmur  dan  Rohani  Thahier.  2016. Konseptual  dan  kontekstual  Administrasi  dan Organisasi Terhadap Kebijakan. Catakan ke-1. Makassar: PT Refika Aditama. Mulyadi,  Deddy.  2015. Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik .  Cetakan  ke-2. Yogyakarta: CV Alfabeta.
Ramli, Muhammad. Et al. 2018. Surat Edaran Nomor: 419/MUI- HSU/IX/2018 .September. Amuntai. Subuh, Muhammad. Et al. 2016. Petunjuk Teknis Kampanye ImunisasiMeasles Rubella.
Jakarta.
Winaryo Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus). Jakarta: PT. Buku Seru.