Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya

## KAJIAN KERANGKA KERJA PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT DI TINGKAT KABUPATEN/KOTAMADYA

## Pipin Farida Ariyani
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur Jl. Ciledug Raya Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260 Telp. (021) 5853753, Fax. (021) 5866369 e-mail : pipin.faridaariyani@budiluhur.com, pipin.ariyani@gmail.com

## ABSTRACT
Presidential Instruction  No.3, 200 on Policy and Strategy of National Development, start to trigger the local government to immediately applying e-government in their area in order to utilize executing good governance  and  to  improve  the  effective  and  efficient  public  service.  Depkominfo(Minister  of Communication  and  Information)  provides  a  reference  for  developing  and  exploiting  ICT  in governance environment to measure the readiness of local government in developing the e-government. Reference  made  in  the  form  of  Indonesia  e-government  ranking  (Pemeringkatan  E-government Indonesia-PeGI). Since 2007, PeGI has been applied in provincial level. This research aim to see how they  applied  in  regency/community  level.  The  Research  conducted  is  based  on  literature  study  and interview  by  using  qualitative  methodologies.  The  analysis  conducted  by  assessing  5  dimension  of PeGI’s. The Analysis look at the impact of conformity assessment inficator of PeGI, because there is an absence  of  impact  assessment  of  5  dimensions  indicators  of  PeGI,  which  is  still    appropriate  to  be applied  in  regency/municipality  level.  In  this  research,  it  is  recommended  the  regency/municipality level do the assessment of e-goverment in their regency/municipality by using indicator that stil fit.
Keywords: PeGI, regency/municipality, indicator

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Inisiatif e-government di  Indonesia telah  diperkenalkan  melalui  Instruksi Presiden  No.  6/2001  tgl.  24  April  2001 tentang Telematika (Telekomunikasi,
Media dan Informatika) [1] yang menyatakan  bahwa  aparat  pemerintah harus  menggunakan  teknologi  telematika untuk  mendukung good  governance dan mempercepat  proses  demokrasi.  Lebih jauh  lagi,  untuk mendukung pemerintahan yang baik e-government
wajib
diperkenalkan  untuk  tujuan  yang  berbeda di  kantor-kantor  pemerintahan.  Untuk menindaklanjuti
implementasi e-
government sendiri  dengan  mengacu  pada
INPRES  No.3  tahun  2003  mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government [2],
Depkominfo mengeluarkan peraturan
No.28  tahun  2006  [3]  tentang  pengaturan nama-nama  domain  go.id  untuk  situs  web
resmi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah. Inisistif-inisiatif seperti inilah yang mulai memicu pemerintah-pemerintah daerah  untuk  segera  menerapkan e- government di daerahnya masing-masing.
Munculnya inisiatif-inisiatif pemerintah tentang pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) mendorong  pemerintah-pemerintah  daerah untuk melakukan pembenahan baik internal  maupun  eksternal  khususnya kesiapan dalam menerapkan e-government . Langkah awal yang diambil oleh pemerintah  belum  jelas  arahnya.  Apakah langkah  yang  diambil  sudah  tepat  sasaran untuk  menuju  penerapan e-government . Untuk bisa mengukur kesiapan pemerintah dalam penerapan
e-government , Depkominfo  sebagai  salah  satu  lembaga pemerintahan  yang  menangani  kebijakan mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi  telah  melakukan  evaluasi untuk  menentukan  standar  baku  dalam
pemeringkatan  penerapan e-government yang  tertuang  dalam  Pemeringkatan E- government Indonesia (PeGI).

## 1.2 Permasalahan
PeGI  merupakan  metodologi  untuk assessment kesiapan  pemerintah  dalam penerapan e-government yang hasil akhirnya berupa nilai yang dapat digunakan  untuk  menyusun  peringkat. Dalam  mengukur assessment ,  cara  yang dilakukan  PeGI  adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator
penerapan e-government yang dikelompokkan dalam 5 dimensi. Implementasi  PeGI  sudah  dilakukan  sejak tahun  2007  pada  tingkat  pemerintah daerah  provinsi.  Oleh  karena  itu,  evaluasi terhadap  sistem  masih  perlu  diuji  dengan perluasan assessment yang dilakukan pada tingkat  pemerintah  kabupaten/kotamadya. Yang  menjadi  pertanyaan  riset  dari penelitian  ini  adalah  “Seberapa  jauhkah kesesuaian  kerangka  kerja  pemeringkatan e-government di  Indonesia  (PeGI)  untuk diterapkan pada
tingkat kabupaten/kotamadya?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah melakukan  analisis  secara  kualitatif  untuk melihat indikator-indikator penilaian dalam  PeGI  yang  masih  sesuai  diterapkan pada tingkat kabupaten/kotamadya. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat melihat indikator- indikator  penilaian  yang  masih  sesuai untuk  melakukan assessment sejauh  mana penerapan e-government pada  tingkat kabupaten/kotamadya.  Dengan  demikian indikator yang tidak sesuai bisa dihilangkan  dan  bisa  diperoleh  penilaian yang  lebih  tepat  untuk  pengembangan e- government pada
tingkat
kabupaten/kotamadya. 1.4 Metode Penelitian ini dimulai dengan menentukan permasalahan yang
dituangkan  dalam  penelitian,  dimana
nantinya  akan  menghasilkan research question tentang  permasalahan  yang  akan diteliti. Pembatasan penelitian juga ditentukan  untuk  membatasi  pembahasan yang  terlalu  meluas.  Setelahnya  dilakukan studi literatur dari artikel-artikel, penelitian  yang  sudah  ada,  dan  jurnal- jurnal.  Hasil  dari  studi  literatur  bersama dengan hasil wawancara dibutuhkan untuk melakukan analisis  penilaian  penerapan e- government di  tingkat  kabupaten/kota dengan  menggunakan  indikator-indikator penilaian pada penelitian sebelumnya [4].
Tahapan selanjutnya adalah melakukan  studi  literatur  dari  peraturan perundangan, wawancara, penelitian sebelumnya,  dan  internet.  Setelahnya dilakukan analisis terhadap dampak negatif yang mungkin terjadi jika indikator pada  penilaian  PeGI  tidak  ada.  Hasil akhirnya akan diperoleh indikator- indikator yang masih sesuai pada penilaian pemeringkatan e-government di  tingkat kabupaten/kota.  Tahapan  terakhir  dari metodologi penelitian ini adalah penarikan kesimpulan  dan  saran  dari  penelitian  yang sudah dilakukan.
PERUMUSAN MASALAH STUDI LITERATUR MELAKUKAN WAWANCARA ANALISIS PENILAIAN PENERAPAN E-GOVERNMENT STUDI LITERATUR KESIMPULAN DAN SARAN METODOLOGI PENELITIAN ANALISIS DAMPAK Gambar 1. Tahapan Metodologi Penelitian 2. LANDASAN TEORI
2.1 E-Government E-government berkaitan dengan
penggunaan  teknologi  informasi  (seperti:
wide area network , internet, dan
komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah  yang  mempunyai  kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah  dengan  warganya,  pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah  lainnya.  Teknologi  ini  dapat mempunyai  tujuan  yang  beragam,  antara lain:  pemberian  layanan  pemerintahan yang lebih baik  kepada warganya, peningkatan  interaksi  dengan  dunia  usaha dan  industri,  pemberdayaan  masyarakat melalui  akses  informasi,  atau  manajemen pemerintahan  yang  lebih  efisien.  Hasil yang diharapkan dapat berupa
pengurangan korupsi, peningkatan transparansi,  peningkatan  kenyamanan, pertambahan
pendapatan dan/atau pengurangan biaya.
Saat  ini,  Indonesia  sedang  dalam proses  perubahan  kepemerintahan  yang bersih, transparan, dan diharapkan mampu menjawab  tuntutan  perubahan  secara efektif.  Salah  satu  langkah  nyata  yang dilakukan  adalah  melalui  transformasi organisasi  menuju e-government ,  dimana seperti  yang  tercantum  dalam  Inpres No.3/2003 [2] pengembangan e- government dilakukan dengan cara: a. Mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan  teknologi  informasi  untuk mengeliminasi  sekat-sekat  organisasi
dan birokrasi
b. Membentuk
jaringan
sistem
manjemen  dan  proses  kerja  yang memungkinkan instansi-instansi
pemerintah  bekerja  secara  terpadu, untuk  menyederhanakan  akses  ke semua  informasi  dan  layanan  publik yang harus tersedia.

## 2.2 PeGI
Depkominfo  dalam  melaksanakan kebijakan nasional mengenai e- government telah  membuat  acuan  untuk melakukan penilaian pengembangan melalui pemeringkatan e-government indonesia  (PeGI)  [5].  PeGI  dibentuk dengan  tujuan,  antara  lain:  menyediakan acuan bagi pengembangan dan
pemanfaatan TIK di lingkungan
pemerintah;  memberikan  dorongan  bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan  pemerintah  melalui  evaluasi yang  utuh,  seimbang  dan  obyektif;  dan mendapatkan  peta  kondisi  pemanfaatan TIK  di  lingkungan  pemerintah  secara nasional.  Pada  PeGI  terdapat  5  (lima) kelompok dimensi yang dijabarkan menjadi  33  sub  dimensi  sebagai  indikator penilaian  untuk  mengukur  sejauh  mana kesiapan  atau  pelaksanaan e-government pada tingkat propinsi di Indonesia. Kelima dimensi  pada  PeGI  antara  lain  Kebijakan, Kelembagaan,  Infrastruktur,  Aplikasi,  dan Perencanaan. Untuk lebih jelasnya dimensi dan indikator penilaian (sub dimensi) yang terdapat  pada  PeGI  disajikan  pada  tabel  1 (satu).
Tabel 1. Dimensi dan Indikator Penilaian E- government di Indonesia (Depkominfo)
3. HASIL DAN ANALISA
Indikator-indikator pada PeGI digunakan untuk mengetahui dan
mengukur  kesiapan  pemerintah  daerah dalam pengembangan e-government . Hasil
penilaian  akan  berupa  pemeringkatan  dan informasi  indikator  apa  saja  yang  masih kurang  atau  perlu  diperbaiki  untuk  bisa menyelenggarakan e-government dengan baik. Implementasi PeGI pada pemerintahan provinsi sudah
membuktikan  bahwa  indikator-indikator pada  PeGI  sesuai  untuk  diterapkan  [5]. Pengujian  indikator  PeGI  pada  tingkat pemerintahan kabupaten/kotamadya belum dilakukan.  Oleh  karena  itu  penilaian dengan  memakai  indikator  pada  PeGI  di tingkat kabupaten/kotamadya belum teruji. Pengujian  indikator  apakah  masih  sesuai untuk diterapkan
di tingkat kabupaten/kotamadya  dilakukan  dengan menganalisis dampak negatif yang mungkin  terjadi  bila  indikator  yang berkaitan  tidak  tersedia.  Dampak  negatif tersebut  bisa  menghambat  penerapan e- government
di
tingkat kabupaten/kotamadya.  Berikut  ini  kajian kerangka  kerja  PeGI  dilihat  dari  dampak yang  ditimbulkan  bila  indikator  yang berkaitan tidak tersedia. Pengkajian dilakukan  dengan  menganalisis  setiap indikator  yang  ada  pada  5  dimensi  PeGI berikut ini:

## 3.1 Dimensi Kebijakan
Dimensi  kebijakan  dijadikan  sebagai landasan hukum berisi kebijakan mengenai kelembagaan  yang  mengelola  TIK,  visi dan  misi  lembaga,  pedoman  mengenai proses  dan  prosedur  penerapan,  serta pengaturan regulasi, perijinan, pendaftaran, persyaratan,  dan  sangsi-sangsi.  Dampak ketidak  tersediaan  indikator  pada  dimensi kebijakan bisa dilihat pada tabel 2 (dua).

## 3.2 Dimensi Kelembagaan
Pada  dimensi  kelembagaan  bisa dilihat  sejauh  mana  kesiapan  organisasi dalam  mengembangkan e-government . Pengembangan  dengan  melihat  pada keberadaan organisasi dan fungsi pokoknya,  adanya  proses  dan  prosedur yang  baku  dalam  perilaku  SDM,  adanya SDM  sebagai supporting  team bagi  SDM lainnya  dan  SDM  sebagai end  user yang
melayani  kebutuhan  masyarakat,  serta adanya program pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM.  Dampak  yang  bisa  dihasilkan karena  ketidak  tersedianya  indikator  pada dimensi  kelembagaan  bisa  dilihat  pada tabel 3 (tiga).

## 3.3 Dimensi Infrastruktur
Dimensi  infrastruktur  untuk  melihat keberadaan  atau  kesiapan  pemerintah kabupaten/kotamadya  dalam  menyediakan sarana  dan  fasilitas  dasar  mulai  dari infrastruktur  data,  jaringan  teknologi, keamanan infrastruktur, ketersediaan fasilitas  pendukung,  pemeliharaan  serta invertaris infrastruktur yang telah dibangun.  Dampak  yang  bisa  ditimbulkan karena  ketidak  tersedianya  indikator  pada dimensi  infrastruktur  dapat  dilihat  pada tabel 4 (empat)
3.4 Dimensi Aplikasi Dimensi aplikasi menyajikan keberadaan software aplikasi  yang  secara arsitektur teknis dapat di- share penggunaannya seperti situs wajib,
aplikasi fungsional (Administrasi & Manajemen,  Pembangunan,  Keuangan, Kepegawaian,  Pelayanan,  dan  Legislasi), manual/petunjuk aplikasi TIK, dan inventaris  aplikasi  TIK.  Dari  6  (enam) aplikasi  fungsional  utama  pada  indikator penilaian,  dengan  melihat  pada  orientasi pelayanannya  peneliti  mengkategorikan aplikasi fungsional pelayanan dan legislasi  termasuk  aplikasi front  office
yang  lebih  menekankan  pada customer satisfation . Sedangkan aplikasi fungsional  administrasi  &  manajemen, pembangunan, keuangan, dan
kepegawaian  termasuk  aplikasi back
office yang  lebih  menekankan  pada koordinasi  internal  pemerintahan  dan penyajian informasi umum kepada masyarakat.  Dampak  ketidaktersediaan indikator  pada  dimensi  infrastruktur  dapat dilihat pada tabel 5 (lima).

## 3.5 Dimensi Perencanaan
Dimensi perencanaan diperlukan untuk  menentukan  dan  membuat  program perencanaan yang tepat bagi pengembangan e-government di pemerintahan kabupaten/kotamadya dilihat dari  adanya  organisasi  khusus  yang melakukan  perencanaan  terhadap  TIK, dokumen  master  plan  sebagai  pedoman
dan  arah  pengembangan,  adanya  sistem perencanaan  dalam  manajemen  TIK,  dan adanya  dokumentasi  yang  lengkap  yang bisa digunakan sebagai kontrol pengembangan. Dampak ketidak tersedianya indikator pada dimensi
perencanaan  bisa  dilihat  pada  tabel  6 (enam).
Tabel 2. Dampak Tidak Adanya Indikator Pada Dimensi Kebijakan

## Tabel 2. Dampak Tidak Adanya Indikator Pada Dimensi Kebijakan (Lanjutan)
Tabel 3. Dampak Tidak Adanya Indikator Pada Dimensi Kelembagaan
Tabel 4. Dampak Tidak Adanya Indikator Pada Dimensi Infrastruktur
Tabel 5. Dampak Tidak Adanya Indikator Pada Dimensi Aplikasi
Tabel 6. Dampak Tidak Adanya Indikator Pada Dimensi Perencanaan
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan Indikator penilaian pada Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)  yang  berbagi  dari  5  dimensi  yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi,  dan  perencanaan  masih  relevan untuk diterapkan pada tingkat
kabupaten/kotamadya.  Kesimpulan  yang didapat pengembangan e-government pada tingkat kabupaten/kotamadya lebih menitikberatkan  pada  fungsi  operasional, bagaimana  menciptakan  atau  menyajikan pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga ketersediaan  infrastruktur  aplikasi  mutlak diperlukan.
Dimensi
kebijakan, kelembagaan,  dan  perencanaan  berfungsi sebagai  arah  dan  target  dalam  pencapaian e-government .  Dimensi  ini  wajib  ada untuk  bisa  memberikan  landasan  hukum dan  acuan  dalam  pengembangan e- government .  Dimensi  infrastruktur  dan aplikasi  berfungsi  sebagai  penyediaan sarana  dan  fasilitas  dalam  penyajian pelayanan ke arah penyelenggaraan pemerintahan  yang  transparant,  efektif,
efisien,  mudah,  dan  handal.  Peneliti menemukan  bahwa  pada  dimensi  aplikasi masih ada kekurangan dalam menyediakan pilihan e-service  channel selain  melalui website pemerintahan.  Masyarakat  tidak diberikan  pilihan  untuk  meminta  layanan dengan  media  yang  lebih  nyaman  bagi mereka.  Masalah  terjadi  pada  daerah- daerah  terpencil  yang  belum  mempunyai akses internet terutama  pada  tingkat kecamatan/kelurahan. Selain hal tersebut, indikator  terhadap  respon  masyarakat akan pelayanan yang disediakan pemerintah  kabupaten/kotamadya  belum tersedia.  Indikator  respon  ini  digunakan untuk  mengukur  kepuasan  masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Dengan  adanya  indikator  ini,  diharapkan bisa  memantau  tingkat  keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  Oleh  karena  itu  peneliti menyarankan  menambahkan  indikator alternatif  saluran  pelayanan  ( e-service channel ) dan indikator respon masyarakat pada  dimensi  aplikasi  sebagai  bahan pertimbangan pada penilaian PeGI tingkat
kabupaten/kotamadya. Pada tabel 7 (tujuh)
dipaparkan  skor  penilaian  pada  usulan
penambahan  indikator  pada  dimensi aplikasi.
Tabel 7. Pedoman Penilaian PeGI Pada Indikator yang Diusulkan

## 4.2 Saran
Saran  pada  penelitian  ini  agar dapat dijadikan  landasan  dan  refensi  bagi penelitian berikutnya adalah:
1. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk melihat kesesuaian indikator PeGI di tingkat kabupaten/kotamadya. Peneliti melihat adanya kemungkinan  penambahan  indikator pada  dimensi  PeGI  yaitu  indikator alternatif  saluran  pelayanan  dan respon  masyarakat.  Tidak  menutup kemungkinan  nantinya  indikator tambahan  tersebut  bisa  disertakan untuk  penilaian e-government di tingkat kabupaten/kotamadya.
2. Penelitian ini hanya menilai pemeringkatan e-government dari inputan saja. Pada penelitian selanjutnya  bisa  dicari  penilaian dengan melihat pada proses maupun output dari pengembangan e-
government .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Kominfo,  2001,  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2001: Tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)
[2] Kominfo,  2003,  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2003:  Tentang  Kebijakan  Dan  Strategi Nasional Pengembangan E-Government
[3] Depkominfo,  2006,  Nomor  28  Tahun 2006:  Tentang  Pengaturan  Nama-Nama Domain  Go.Id  Untuk  Situs  Web  Resmi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
[4] Yusuf,  Suwidhi,  2008,  Pemeringkatan E-Government Indonesia, Tesis MTI UI
[5] Depkominfo,  2009, Implementasi Peringkatan E -Government Indonesia (PeGI) Tahun 2009 (PPT)