Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Cv. Iqbal Perkasa
Muhammadinah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
mdinah76@gmail.com
Abstract:
T he aims of this research are to analyze and explore the application of tax planning to push up the efficiency of CV. Iqbal Perkasa’s tax burden payment, which is specialized in construction project services in Banyuasin. B y using the quantitative analysis method, this research finds out that calculation on tax burden payment is more costly, so it was reduced net profit after tax that gained by CV. Iqbal Perkasa. B ut, after using tax planning by maximized fiscal cost with gross up method, it could minimize tax liability. T he research finds with a better tax planning in line with a gross up method, CV Iqbal Perkasa stated a better performance on tax efficiency by minimization of tax liability in current and future tax periods
Key words: Tax Planning, Efficiency and Tax Liability

## Pendahuluan
Dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  dan  daya  saing  maka  perusahaan wajib  menekan  biaya  seoptimal  mungkin.  Demikian  pula  dengan  kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak ( after tax profit ),  tingkat  pengembalian  ( rate of return ),  dan  arus  kas  ( cash flow ) (Damayanti, 2009:15).
Minimalisasi  beban  pajak  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  mulai dari  yang  masih  berada  dalam  bingkai  peraturan  perpajakan  sampai  dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak ( tax planning ). Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah‐ langkah  manajemen  yang  terintegratif.  Langkah‐langkah  manajemen  yang dimaksud  dimulai  dari  perencanaan  hingga  pengawasan  terhadap  program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Ampa, 2011:2). Dirjen  Pajak  pernah  mengungkapkan  bahwa Tax Planning bagi perusahaan  dianggap  benar  sepanjang  tidak  menyalahi  peraturan  perpajakan yang  berlaku.  Karena  harus  diakui  tidak  ada  satu  pasalpun  dalam  Undang‐ Undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.
Perencanaan  Pajak  merupakan  langkah  awal  dalam  manajemen  pajak. Manajemen  pajak  itu  sendiri  merupakan  sarana  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan  dengan  benar,  tetapi  jumlah  pajak  yang  dibayarkan  dapat  ditekan
seminimal  mungkin  untuk  memperoleh  laba  dan  likuiditas  yang  diharapkan. Langkah  selanjutnya  adalah  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  ( tax implementation ) dan pengendalian pajak ( tax control ). Pada tahap perencanaan pajak  ini,  dilakukan  pengumpulan  dan  penelitian  terhadap  peraturan perpajakan.  Tujuannya  adalah  agar  dapat  dipilih  jenis  tindakan  penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak ( tax planning ) adalah untuk meminimimalisasi kewajiban pajak.
Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan the least and latest rule yaitu Wajib Pajak selalu  berusaha  menekan  pajak  sekecil  mungkin  dan  menunda  pembayaran selambat  mungkin  sebatas  masih  diperkenankan  peraturan  perpajakan. Perencanaan  pajak  adalah  suatu  langkah  yang  tepat  untuk  perusahaan,  dalam melakukan  penghematan  pajak  atau tax saving sepanjang  tidak  bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang‐undangan perpajakan yang berlaku. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak  pada CV.  Iqbal  Perkasa?.  Tujuannya adalah  untuk mengetahui  penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa di Betung Banyuasin.

## Landasan Teori Pengertian Pajak
Menurut  Zain  (2003:  12),  pengertian  secara  ekonomis  (pajak  sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan).
Brotodiharjo  dalam  Gunadi  (2002:2)  menyatakan  bahwa  pajak  adalah iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut  peraturanperaturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai pengeluaran‐pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut  Ahmadi  (2006:6),  menyatakan  bahwa:  “Pajak  adalah  suatu sumbangan  paksaan  dari  peorangan  kepada  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  orang  banyak  (umum)  tanpa dapat ditunjukan adanya keuntungan khusus terhadapnya.”

## Subjek Pajak
Menurut  Waluyo  (2009:89),  Subjek  pajak  dapat  diartikan  sebagai  orang yang  dituju  oleh  Undang‐Undang  untuk  dikenakan  pajak.  Pajak  penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Berdasarkan  UU  PPh  pasal  2  ayat  (1)  No.  36  Tahun  2008,  yang  menjadi subjek pajak adalah :
a. Orang pribadi
Orang  pribadi  sebagai  Subjek  Pajak  dapat  bertempat  tinggal  atau  berada  di Indonesia atau di luar Indonesia.
b. Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan,  menggantikan  yang berhak  penunjukan  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  Subjek  Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
c. Badan
Badan  berdiri  dari  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan lainnya,  BUMN/BUMD  dengan  nama  bentuk  apapun,  firma,  kongsi,  koperasi, dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
d. Bentuk Usaha Tetap
Yang  dimaksud  dengan  Bentuk  Usaha  Tetap  adalah  bentuk  usaha  yang dipergunakan  oleh  orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia atau  berada  di  Indonesia  tidak  lebih  dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  12 bulan,  atau  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

## Objek Pajak
Mardiasmo  (2009:133),  menyebutkan  bahwa  yang  menjadi  objek  pajak adalah  penghasilan,  yaitu  “Setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal dari  Indonesia  maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun, termasuk :
a. Penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang diterima atau diperoleh
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
c. Laba usaha
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
f. Bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  karena  jaminan pengembalian utang
g. Dividen
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
i. Sewa dan penghsilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
k. Keuntungan  karena  pembebasan  utang,  kecuali  sampai  dengan  jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
n. Premi asuransi
o. Iuran yang diterima tau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
p. Tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari  penghasilan  yang  belum dikenakan pajak
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
r. Imbalan bunga
s. Surplus Bank Indonesia

## Perencanaan Pajak
Menurut Zain (2003:54), perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan  konsekuensi  potensi  pajaknya,  yang  ditekankan  kepada  pengendalian setiap   transaksi   yang   ada   konsekuensi   pajaknya.  Tujuannya    adalah bagaimana   pengendalian   tersebut   dapat mengefisienkan  jumlah  pajak  yang akan  diberikan  ke  pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak  ( tax avoidance )  dan  penyelundupan  pajak  ( tax evasion )  yang  merupakan tindak pidana fiskal.
Zain  (2003:47)  menjelaskan  manajemen  pajak  sebagai  sarana  untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat  ditekan  serendah  mungkin  untuk  memperoleh  laba  dan  likuiditas  yang diharapkan.  Secara  teoritis, tax planning merupakan  bagian  dari  fungsi‐fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: planning, implementation dan control.
Perencanaan  Pajak  ( Tax Planning )  menurut  Susan  (2003:303)  adalah “Arrangement of a person’d business and/or private affairs in order to minimize tax liability” . Eskew (2008:762) menyebutkan Tax Planning adalah “The practice of evaluating the tax effects of contemplated actions or transactions”, sedangkan Spitz  (2003:1)  menyatakan  bahwa “Tax Planning is the process of taking into consideration all revelant tax factors, in the light of the material non tax factors, for the purpose of determining " : whether; and if so ‐‐‐ when; how; and with whom, to enter into and conduct transaction, operations and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on taxable events and persons as low as possible while attaining the desired business, personal and other objectives”. Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.
Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak
Suandy (2003:119) menyebutkan bentuk‐bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :
1. Mengambil  keuntungan  dari  berbagai  pilihan  bentuk  badan  hukum  ( legal entity ) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum ( legal entities ) bentuk  perseorangan,  firma  dan  kongsi  ( partnership )  adalah bentuk  yang lebih  menguntungkan  dibanding  perseroan  terbatas  yang pemegang sahamnya  perorangan  atau  badan  tetapi  kurang  25%,  akan mengakibatkan pajak  atas  penghasilan  perseroan  dikenakan  dua  kali yakni  pada  saat penghasilan  diperoleh  oleh  pihak  perseroan  dan  pada saat  penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih  lokasi  perusahaan  yang  akan  didirikan.  Umumnya  pemerintah memberikan  semacam  insentif  pajak/fasilitas  perpajakan  khususnya  untuk daerah  tertentu,  banyak  pengurangan  pajak  penghasilan  yang  diberikan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  26  undang‐undang  No.17  Tahun  2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang
dipercepat,  kompensasi  kerugian  yang  lebih  lama.  Misalnya:  perusahaan memperluas  usahanya  dengan  mendirikan  perusahaan  baru  didaerah terpencil  di  Indonesia  bagian  Timur.  Oleh  karena  daerah  tersebut  memiliki potensi  ekonomi  yang  layak  dikembangkan  namun  sulit  dijangkau,  maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangkan natura dan kenikmatan ( fringe benefit ) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE‐29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.
3. Mengambil  keuntungan  sebesar‐besarnya  atau  semaksimal  mungkin  dari berbagai  pengecualian,  potongan  atau  pengurangan  atas  penghasilan  kena pajak yang diperbolehkan oleh undang‐undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha ( corporate company ) sehingga diatur  mengenai  penggunaan  tarif  pajak  yang  paling  menguntungkan  antara masing‐masing  badan  usaha  ( business entity ).  Hal  ini  bisa  dilakukan mengingat  bahwa  banyak  negara  termasuk  Indonesia  mengatur  bahwa pembagian dividen antar corporate ( inter corporate dividend ) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan  perusahaan  ada  yang  sebagai  profit  center  dan  ada  yang  hanya berfungsi  sebagai cost center .  Dari  hal  tersebut  dapat  diperoleh  manfaat dengan  cara  menyebarkan  penghasilan  menjadi  pendapatan  dari  beberapa wajib  pajak  didalam  satu  grup  begitu  juga  terhadap  biaya  sehingga  dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak ( tax shifting ) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ataunatura dan kenikmatan  ( fringe Benefit )  dapat  sebagai  salah  satu  pilihan  untuk menghindari  lapisan  tarif  maksimum  ( shif to lower bracket ).  Karena  pada dasarnya  pemberian  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  ( fringe benefit ) dapat  dikurangkan  sebagai  biaya  oleh  pemberi  kerja  sepanjang  pemberian tersebut  diperhitungkan  sebagai  penghasilan  yang  dikenakan  pajak  bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan  metode  penilaian  persediaan.  Ada  dua  metode  penilaian  yang dizinkan  oleh  peraturan  perpajakan,  yaitu  metode  rata‐rata  ( average )  dan metode  masuk  pertama  keluar  pertama  ( first in first out ).  Dalam  kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata‐rata ( average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk  pertama  keluar  pertama  ( first in first out ).  Harga  pokok  penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk  pendanaan  aktiva  tetap  dapat  mempertimbangkan  sewa  guna  usaha dengan hak opsi ( finance lease ) di samping pembelian langsung karena jangka waktu  leasing  umumnya  lebih  pendek  dari  umur  aktiva  dan  pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan  lebih  cepat  dibandingkan  melalui  penyusutan  jika  pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui  pemilihan  metode  penyusutan  yang  diperbolehkan  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Jika  perusahaan  mempunyai  prediksi  laba  yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun)  sehingga  atas  biaya  penyusutan  tersebut  dapat  mengurangi  laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum
bisa  memberikan  keuntungan  atau  timbul  kerugian  maka  pilihannya  adalah menggunakan  metode  penyusutan  yang  memberikan  biaya  yang  lebih  kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari  dari  pengenaan  pajak  dengan  cara  mengarahkan  pada transaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan  kredit  pajak  yang  di  perkenankan,  untuk  ini  wajib  pajak harus  jeli  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  pembayaran  pajak  yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan  pembayaran  kewajiban  pajak  dapat  dilakukan  dengan  cara melakukan  pembayaran  pada  saat  mendekati  tanggal  jatuh  tempo.  Khusus untuk  menunda  pembayaran  PPN  dapat  dilakukan  dengan  menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas  penjualan  kredit.  Perusahaan  dapat  menerbitkan  faktur  pajak  pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).
13. Menghindari  pemeriksaan  pajak,  periksaan  pajak  oleh  Direktorat  jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
a. SPT lebih bayar
b. SPT rugi
c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
d. Terdapat informasi pelanggaran
e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
2) Mengajukan  permohonan  pembebasan  PPh  Pasal  22  impor  apabila perusahaan melakukan impor.
g. Menghindari  pelanggaran  terhadap  peraturan  perpajakan  yang  berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.
Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak
1. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan  sebagai  Objek  Pajak.  Selain  penghasilan  yang  dikecualikan Undang‐Undang,  kita  juga  harus  mengetahui  apa  saja  yang  termasuk pengahasilan dalam undang‐undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam tax planning yang akan dilakukan (Suandy, 2003:131).
Lumbantoruan (2005:2), langkah‐angkah yang dapat dilakukan sebagai berikut :
a. Mengubah Jenis Penghasilan
Dengan  memanfaatkan  celah‐celah  dari  Undang‐Undang  perpajakan  yang berlaku,  Penghasilan  Kena  Pajak  diupayakan  untuk  dikecualikan  atau dikurangi jumlah pajaknya.
b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya
Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka pernghasilan yang diperoleh  pada  bulan‐bulan  terakhir  tahun  yang  bersangkutan direncanakan sebagi penghasilan tahun depan.
c. Mengambil  keuntungan  sebesar‐besarnya  atau  semaksimal  mungkin  dari berbagai  pengecualian  potongan  atas  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  yang diperbolehkan  oleh  undang‐undang.  Jika  diketahui  bahwa  PKP  (laba) perusahaan  besar  akan  dikenakan  tariff  pajak  tinggi/tertinggi,  maka sebaiknya  perusahaan  membelanjakan  sebagian  laba  perusahaan  untuk hal‐hal  yang  bermanfaat  secara  langsung  bagi  perusahaan  dengan  syarat biaya  yang  dikeluarkan  adalah  biaya  yang  dapat  dikurangkan  dari  PKP ( deductible ).
2. Memaksimalkan Biaya‐Biaya Fiskal Suandy  (2003:132),  salah  satu  cara  dalam  meminimalkan  pajak terutang  yang  dilakukan  dalam tax planning adalah  dengan  memaksimalkan biaya  fiskal.  Biaya  fiskal  adalah  biaya  yang  menurut  Undang‐Undang Perpajakan  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  Bruto.  Semakin  besar  biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.
Dalam tax planning selain  memaksimalkan  fiskal,  hal  lain  yang  harus diperhatikan  adalah  meminimalkan  biaya  yang  menurut  Undang‐Undang perpajakan  tidak  dapat  dikurangkan  menyebabkan  penghasilan  sebelum pajak  akan  lebih  besar  dan  hal  itu  menyebabkan  pajak  terutang  juga  lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya  diperkenankan  sebagai  pengurang  dan  yang  tidak  diperkenankan sebagai pengurang.

## Efisiensi Pajak
Menurut  Djuanda,  Lubis,  dan  Irwansyah  (2003:80)  apabila  diinginkan suatu beban pajak penghasilan yang efisien, maka yang harus dilakukan yaitu:
a. Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang dapat  dikenakan  pajak  penghasilamn  atau  penghasilan  yang  kena  pajak diganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya ditangguhkan.
b. Tingkatkan  biaya‐biaya  yang  dapat  dikurangkan  atau  biaya  tertentu  yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya‐biaya yang dapat dikurangi dan dialihkan ke biaya‐biaya yang dapat dikurangkan.
c. Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu biaya‐biaya yang dapat dikurangkan.
d. Pertimbangkan  antara  naiknya  penghasilan  dengan  beban  pajak  yang meningkat,  atau  naiknya  biaya  tertentu  dengan  berkurangnya  beban  pajak, dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

## Metodologi Penelitian
Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  CV  Iqbal  Perkasa  yang  bergerak  di  bidang Pemborong  Proyek  Konstruksi  yang  beralamat  di  RT  18  RW  05  LK  III  Betung Kabupaten Banyuasin.

## Operasional Variabel
Operasional variabel adalah suatu yang diberikan suatu variabel dengan cara  memberikan  arti atau  mengimplementasikan  bagaimana  variabel  kegiatan tersebut  diukur.  Agar  penelitian  ini  memiliki  arah  yang  jelas,  maka  perlu ditetapkan operasional variabel sebagai berikut :
1. Tax Planning yaitu  Suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk menghemat  pajak  dengan  cara  mengatur  penghitungan  penghasilan  yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang‐undangan pajak.
2. Efisiensi  Pajak  yaitu  Usaha  legal  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk mengupayakan  agar  beban  pajak  yang  dibayar  dapat  ditekan  serendah mungkin.

## Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kebijakan Perpajakan Pada CV. Iqbal Perkasa
Kebijakan  perpajakan  yang  ada  diperusahaan  telah  mengikuti  ketentuan perpajakan yang berlaku, diantaranya:
a. Beban  pajak  ditentukan  berdasarkan  laba  kena  pajak  dalam  periode bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tariff pajak yang berlaku
b. Pajak penghasilan atas pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan ditentukan  berdasarkan  penghasilan  kena  pajak  sesuai  dengan  peraturan pemerintah
c. Atas  penghasilan  yang  telah  dikenakan  PPh,  beban  pajak  diakui proporsional  dengan  jumlah  pendapatan  menurut  akuntansi  periode berjalan.
2. Analisis Pajak Penghasilan Pada CV. Iqbal Perkasa
Sesuai dengan Undang‐Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Pasal 17 ayat  (1)  huruf  b  dan  Pasal  17  ayat  (2a)  menyederhanakan  tarif  pajak penghasilan  wajib  pajak  badan  dengan  memperkenalkan  tarif  tunggal  yaitu 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang terdapat dalam  peraturan  perpajakan  tersebut,  disebutkan  bahwa  pajak  yang diperkirakan dalam satu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka CV. Iqbal Perkasa sebagai wajib pajak  badan  berkewajiban  untuk  membayarkan  sejumlah  pajak  atas
penghasilan  yang  diperoleh.  Pemotongan  pajak  tersebut  berdasarkan  laba bersih diperoleh dikalikan sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%.
Adapun perhitungan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp 934.164.350,‐
Berdasarkan laporan keuangan di atas, diketahui jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan yaitu:
Laba Usaha Rp 934.164.350 Beban Pajak Penghasilan 25% Rp 233.541.000 Laba Bersih Setelah Pajak Rp 700.623.350

## Alternatif Perencanaan Pajak
CV.  Iqbal  Perkasa,  merupakan  perusahaan  yang  berbentuk  badan Perseroan  Komanditer  (CV)  dan  bergerak  dibidang  pemborong  proyek konstruksi,  yang  memiliki  tujuan  untuk  mencapai  laba  yang  maksimal  secara terus‐menerus. Permasalahan yang muncul dalam perhitungan dan pembayaran beban  pajak  bagi  perusahaan  adalah  beban  pajak  penghasilan  tersebut  cukup besar  sehingga  laba  bersih  setelah  pajak  yang  diterima  oleh  CV.  Iqbal  Perkasa menjadi berkurang.
Untuk  itu  CV.  Iqbal  Perkasa  diharapkan  dapat  melakukan  perencanaan pajak.  Perencanaan pajak secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (Suandy (2008:7):

## a. Memenuhi ketentuan perpajakan ( lawful )
Upaya  perencanaan  pajak  dengan  mematuhi  ketentuan  perpajakan  dan menggunakan  strategi  dibidang  perpajakan  yang  digunakan,  seperti memanfaatkan  pengecualiaan  dan  potongan  yang  diperkenankan  maupun memanfaatkan  hal‐hal  yang  belum  diatur  dalam  peraturan  perpajakanyang berlaku ( loopholes ).
b. Melanggar peraturan perpajakan ( unlawful ).
Usaha  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  dengan  melanggar  ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu.
Menurut  Pohan  (2013:147)  dijelaskan  bahwa  untuk  melakukan perencanaan  pajak  pada  perusahaan  jasa  konstruksi  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  metode gross up atas  pajak  penghasilan  PPh  Pasal  23  dasar hukumnya  adalah  Surat  Dirjen  Pajak  No.  S‐1105/MK.012/1985  dan  Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER‐64/PJ/2009.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  CV.  Iqbal  Perkasa  dapat  melakukan alternatif perencanaan pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan metode gross up . Metode gross up digunakan untuk  yang menaikkan nilai atas transaksi jasa, dimana jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar jumlah pajak yang dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya, karena selama ini perusahaan membayarkan withholding tax maka jumlah pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Oleh sebab itu perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. Iqbal Perkasa adalah dengan menggunakan metode gross up yang dilakukan sebagai berikut:
a. Pemakaian Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Sub Kontraktor)
Pemakaian jasa pelaksana konstruksi (Sub Kontraktor) dapat dihitung melalui transaksi yang berhubungan dengan jasa tersebut yaitu sebagai berikut: Pemakaian Jasa Sub Kontraktor dengan nilai transaksi Rp 6,064,361,850 1) Perhitungan Pasal 23 Sebelum di Gross Up
2% x Rp 6.064.361.850 =  Rp 121.287.237
Jadi PPh Pasal 23 yang harus di potong sebesar    Rp 121.287.237
2) Perhitungan Pasal 23 Setelah di Gross Up Gross Up = (100 x Rp 6.064.361.850) = Rp 6,188.124.337 98 PPh Pasal 23: 2% x Rp 6,188,124,337 = Rp    123.762.487 Nilai Bersih Rp 6.064.361.850
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  terlihat  perbedaan  biaya  pemakaian  jasa pelaksana  konstruksi  (Sub  Kontraktor),  dimana  sebelum  dilakukan gross up biaya  pemakaian  jasa  pelaksana  konstruksi  (Sub  Kontraktor)  sebesar  Rp 6,064,361,850  kemudian  setelah  dilakukan gross up biaya  pemakaian  jasa pelaksana konstruksi (Sub Kontraktor) meningkat menjadi 6,188.124.337.
b. Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan
Pemakaian  jasa  perbaikan  dan  pemeliharaan  alat  dapat  dihitung  melalui transaksi yang berhubungan dengan jasa tersebut sebesar Rp 201,561,700 1) Perhitungan Pasal 23 Sebelum di Gross Up 2% x 201,561,700 = Rp 4,031,234
Jadi PPh Pasal 23 yang harus di potong sebesar  Rp 4.031.234
2) Perhitungan Pasal 23 Setelah di Gross Up Gross Up = (100 x Rp 201,561,700)   = Rp 205.675.204 98 PPh Pasal 23: 2% x Rp 205.675.204  = Rp     4.113.504 Nilai Bersih Rp 201.561.700
Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat perbedaan biaya pemakaian jasa perbaikan dan pemeliharaan alat, dimana sebelum dilakukan gross up biaya pemakaian jasa perbaikan dan pemeliharaan alat sebesar Rp 201,561,700 kemudian setelah dilakukan gross up biaya pemakaian jasa perbaikan dan pemeliharaan alat meningkat menjadi Rp 205.675.204.
c. Sewa Alat Kerja
Pemakaian  jasa  sewa  alat  kerja  dapat  dihitung  melalui  transaksi  yang berhubungan dengan jasa tersebut sebesar Rp 101,280,400
1) Perhitungan Pasal 23 Sebelum di Gross Up 2% x 101,280,400 = Rp  2,025,608
Jadi PPh Pasal 23 yang harus di potong sebesar  Rp   2.025.608
2) Perhitungan Pasal 23 Setelah di Gross Up Gross Up = (100 x Rp 101,280,400)   = Rp 103.347.347 98 PPh Pasal 23: 2% x Rp 103.347.347  = Rp     2.066.947
Nilai Bersih Rp 101.280.400
Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat perbedaan biaya pemakaian jasa sewa alat kerja, dimana sebelum dilakukan gross up biaya pemakaian jasa sewa alat kerja sebesar Rp 101,280,400 kemudian setelah dilakukan gross up biaya  pemakaian  jasa  sewa  alat  kerja  meningkat  menjadi  Rp 103.347.347.
Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak CV. Iqbal Perkasa Setelah  dilakukan  perhitungan  pajak  sehubungan  dengan  perencanaan pajak di atas, maka di dapat hasil penghasilan netto dan beban pajak yang harus dibayar oleh CV. Iqbal Perkasa sebagai berikut:
Laba Usaha Sebelum Perencanaan Rp 934.164.350 Laba Usaha Rp 804.221.412 Beban Pajak Penghasilan 25% Rp 201.055.353 Laba Bersih Setelah Pajak Rp733.108.997 Penghematan Pajak: Beban Pajak Sebelum Perencanaan Rp  233.541.000 Beban Pajak Setelah Perencanaan Rp  201.055.353 Jumlah Penghematan Pajak Rp    32.485.647 Peningkatan Laba: Laba Sebelum Perencanaan Rp 700.623.350 Laba Setelah Perencanaan Rp 733.108.997 Jumlah Peningkatan Laba Rp   32.485.647
Berdasarkan  perhitungan  di  atas  terlihat  penghematan  pajak  sebesar  Rp 32.485.647 seimbang dengan peningkatan laba sebesar Rp 32.485.647.

## Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1. Perhitungan dan pembayaran beban pajak bagi CV. Iqbal Perkasa cukup besar sehingga  laba  bersih  setelah  pajak  yang  diterima  oleh  CV.  Iqbal  Perkasa menjadi berkurang.
2. Perencanaan pajak yang akan dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan  Peraturan  Perpajakan  ( Tax Avoidance ),  dimana  pelaksanaannya dilakukan  dengan  dengan  memaksimalkan  biaya  fiskal.  Biaya  fiskal  adalah biaya  yang  menurut  Undang‐Undang  Perpajakan  dapat  dikurangkan  dari penghasilan  Bruto.  Semakin  besar  biaya  fiskal  yang  dapat  dikurangkan  dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.
3. Perencanaan  pajak  melalui  metode gross up pada  PPh  pasal  23  CV.  Iqbal Perkasa dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah
di  lakukan  gross  up  pada  PPh  pasal  23  terlihat  bahwa  penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp 32.485.647,‐
4. Perencanaan  pajak  yang  dilaksanakan  oleh  CV.  Iqbal  Perkasa  telah menjadikan dana–dana perusahaan menjadi efektif dan efisien

## Saran
1. Diharapkan CV. Iqbal Perkasa dapat melaksanakan perencanaan pajak secara konsisten  dan  harus  senantiasa  mengikuti  perkembangan  peraturan‐ peraturan perpajakan ataupun isu‐isu terkait dengan perpajakan.
2. Diharapkan  perusahaan  dapat  melaksanakan  perencanaan  pajak  secara konsisten  sesuai  peraturan  perpajakan  dan  berusaha  menemukan  alternatif lain  dalam  penerapan  perencanaan  pajaknya,  selain  dari  metode gross up pada  pajak  penghasilan  pasal  23  supaya  pajak  yang  akan  dikeluarkan  lebih diminimalkan lagi sehingga laba yang diperoleh lebih optimal.
3. Diharapkan  CV.  Iqbal  Perkasa  dapat  mengidentifikasi  pasal  –  pasal  dalam undang – undang perpajakan yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak menggunakan metode gross up sehingga penggunaan dana – dana perusahaan secara efektif dan efisien.
4. Perencanaan  pajak  yang  tepat  yang  dilaksanakan  oleh  CV.  Iqbal  Perkasa diharapkan  dapat  dilaksanakannya  penggunaan  dana  –  dana  perusahaan secara efektif dan efisien dalam arti bahwa beban pajak yang memungkinkan akan  dibayar  dapat  diminimalkan  sesuai  ketentuan  perundang  –  undangan yang  berlaku,  sehingga  dana  tersebut  dapat  dialihkan  untuk  pembayaran lainnya yang lebih bermanfaat bagi perusahaan.

## Daftar Pustaka
Ahmadi.  2006. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak . Cet.1. Bandung: PT. Refika Aditama
Ampa.  2011. Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT.Bank Sulsel, Makasar .
Damayanti. 2009. Perpajakan Indonesia ‐ Mekanisme dan. Perhitungan . Edisi ke‐l. Yogyakarta: ANDI
Djuanda,  Lubis,  dan  Irwansyah.  2003. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Gunadi.  2002. Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang ‐ undang Pajak Baru . Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
Hasibuan. 2004. Manajemen . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hidayat,  Nita  Fhikniati.  2010. Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada PT Agricon Putra Citra Optima .
Hidayat.  2005.  “Persiapan  Wajib  Pajak  dalam  Menghadapi  Pemeriksaan  Pajak”.
Jurnal Perpajakan Indonesia . Vol 1. No.12
.
Librata,  Noviandi.  2010.  “Analisis  Penerapan  Tax  Planning  dalam  Upaya Meningkatkan  Efisiensi  Pembayaran  Beban  Pajak  Penghasilan  pada  PT. Graha  Mitra  Sukarami”. Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi STIE  MDP Palembang.
Lumbantoruan.  2005. Akuntansi Pajak ,  edisi  revisi,  Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009 . Yogyakarta. T.T.P
Maulana.  2007. Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang . Penelitian dipublikasikan lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20304745 ‐ T30687%20...pdf
Pudyatmoko. 2006. Pengantar Hukum Pajak . Yogyakarta: Andy Offset.
Rahayu. 2010. Perpajakan . Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana
Regar. 2005. Pajak Penghasilan 1994 , Jakarta: Erlangga
Sekaran, Uma, 1992. Research Methods For Business . New York: John Willey and Sons,Inc.
Siahaan,  Fadjar  O.P.,  2005.  Faktor‐Faktor  yang  Mempengaruhi  Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam  Pelaporan  Pajak  Badan  pada Perusahaan  Industri  Manufaktur  di  Surabaya. Disertasi Program  Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Tidak dipublikasikan.
Suryadi, 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak  dan  Pengaruhnya  terhadap  kinerja  Penerimaan  Pajak. Jurnal Keuangan Publik Volume 4 No. 1, April 2006, halaman 105‐121.