## PERANAN     KANTOR     IMIGRASI    KELAS   II SINGARAJA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN
Oleh:
Made Suky Agustriana 1 , I Nyoman Surata 2
(nyoman.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Perlindungan  anak  merupakan  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.    Imigrasi  sebagai lembaga  yang  berhubungan  dengan  keberadaan  orang  asing  di  Indonesia,  juga memiliki  hubungan  dengan  keberadaan  anak  berkewarganegaraan  ganda,  yang lahir  dari  perkawinan  campuran.  Penelitian  ini  meneliti  perlindungan  hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran dan peranan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari  perkawinan  campuran.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris, bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran setara dengan anak-anak yang lahir  dari  perkawinan  ibu  dan  bapak  Warga  Negara  Indonesia,  karena berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  memiliki kewarganegaraan  Indonesia,  sampai  menentukan  pilihan  setelah  anak  tersebut berusia  18  tahun.  Peranan  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  dalam  pemberian perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  adalah dalam  hal  pemberian  fasilitas  keimigrasian  terhadap  anak  yang  bersangkutan, sebagai Warga Negara Indonesia berkewarganegaraan ganda terbatas.
Kata Kunci:  Imigrasi, Perkawinan Campuran, Anak Berkewarganegaraan Ganda.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  antara  orang  berbeda  kewarganegaraan  inilah  yang  dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  campuran adalah perkawinan antara dua orang  yang di  Indonesia tunduk pada hukum  yang berlainan,  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Mengutip  pendapat  Porterfield  Hariyono  menyebutkan  ada  beberapa  alasan seseorang  melakukan  perkawinan  campuran,  di  antaranya:  seseorang  mungkin melakukan  perkawinan  campur  dengan  alasan  idealism;  seseorang  bersifat kosmopolitan   atau  memilih  teman  secara  personal  bukan  alasan  budaya; seseorang  melakukan  perkawinan  campur  untuk  menentang  otoritas  orang  tua baik  secara  sadar  ataupun  tidak  sadar;  seseorang  melakukan  perkawinan  campur karena tertarik secara psikoseksual (P.  Hariyono, 1993: 15).
Persoalan  yang  rentan  dan  sering  timbul  dalam  perkawinan  campuran, adalah  masalah  kewarganegaraan  anak.  Undang-undang  kewarganegaraan  yang lama  menganut  prinsip  kewarganegaraan  tunggal,  sehingga  anak  yang  lahir  dari perkawinan  campuran  hanya  memiliki  satu  kewarganegaraan,  yang  dalam  UU tersebut  ditentukan  bahwa  yang  harus  diikuti  adalah  kewarganegaraan  ayahnya. Pengaturan  ini  menimbulkan  persoalan  apabila  di  kemudian  hari  perkawinan orang  tua  pecah,  tentu  ibu  akan  kesulitan  mendapat  pengasuhan  anaknya  yang Warga Negara Asing (Melani Wuwungan, 2009: 18).
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu  memikul  tanggung  jawab  keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  mereka perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial.  Sebagai  Negara  yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  Pemerintah  Republik  Indonesia  menjamin perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak  yang  diatur  dalam  beberapa  peraturan, seperti  UUD  Tahun  1945,  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  nasional maupun  internasional,  juga  meratifikasi  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-hak Anak  yang  diimplementasikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah:
a. setiap  orang  yang  berdasarkan  peraturan  perundangundangan  dan/atau berdasarkan  perjanjian  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  negara
lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  dan  ibu Warga Negara Indonesia;
c. anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d. anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e. anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  Warga Negara  Indonesia,  tetapi  ayahnya  tidak  mempunyai  kewarganegaraan atau  hukum  negara  asal  ayahnya  tidak  memberikan  kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. anak  yang  lahir  dalam  tenggang  waktu  300  (tiga  ratus)  hari  setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
g. anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  Warga Negara Indonesia;
h. anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  warga negara  asing  yang  diakui  oleh  seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia sebagai  anaknya  dan  pengakuan  itu  dilakukan  sebelum  anak  tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j. anak  yang  baru  lahir  yang  ditemukan  di  wilayah  negara  Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k. anak yang lahir di Wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya  tidak  mempunyai  kewarganegaraan  atau  tidak  diketahui keberadaannya;
l. anak  yang  dilahirkan  di  luar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dari seorang  ayah  dan  ibu  Warga  Negara  Indonesia  yang  karena  ketentuan
dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m. anak  dari  seorang  ayah  atau  ibu  yang  telah  dikabulkan  permohonan kewarganegaraannya,  kemudian  ayah  atau  ibunya  meninggal  dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:
(1) Anak Warga Negara  Indonesia  yang lahir di  luar perkawinan  yang sah, belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  kawin  diakui  secara sah  oleh  ayahnya  yang  berkewarganegaraan  asing  tetap  diakui  sebagai Warga Negara Indonesia.
(2) Anak  Warga  Negara  Indonesia  yang  belum  berusia  5  (lima)  tahun diangkat  secara  sah  sebagai  anak  oleh  warga  negara  asing  berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
Ketentuan    Pasal  4  huruf  c,  huruf  d,  huruf  h,  huruf  l,  dan  Pasal  5  dapat mengakibatkan  terjadinya  anak  berkewarganegaraan  ganda,  berkewarganegaraan Indonesia  sekaligus  berkewarganegaraan  asing.  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2006  menyatakan  bahwa  anak  berkewarganegaraan  ganda  diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
Rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah    perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  lahir  dari perkawinan campuran?
2. Apakah  peranan  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  dalam  pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pasal  57  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan campuran  adalah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan  Indonesia.  Mengacu  kepada  Pasal  57  tersebut,  perkawinan campuran menunjukkan cirri-ciri berikut ini.
a. perkawinan itu dilakukan di Indonesia;
b. adanya perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan;
c. salah satu mempelai adalah Warga Negara Indonesia.
Dalam  Pasal  1  RGH (Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken) Stb.  1898 Nomor 158 disebutkan bahwa perkawinan-perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia  tunduk  kepada  hukum  yang  berbeda-beda,  disebut  perkawinan campuran.  Tunduk  kepada  hukum  yang  berlainan  dapat  disebabkan  karena perbedaan  kewarganegaraan,  kependudukan  dalam  ‘regio’  Kerajaan  Belanda, golongan  rakyat,  tempat  kediaman  dan  agama.  Jadi  menurut  RGH,  ada perkawinan  campuran  antar  regio,  antar  tempat  (interlokal),    perkawinan campuran  antar  agama,  dan  perkawinan  campuran  internasional  (Gautama, Sudargo, 1983: 2).
Pada dasarnya hak dan  kewajiban negara terhadap orang, baik warga negara maupun orang asing,  ditentukan oleh  negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang  yang bersangkutan.  Setiap orang tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  negara  tersebut,  terkecuali  bagi  orang asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam  pemerintahan.    Kewarganegaraan    seseorang  berhubungan  erat  dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban  secara timbal-balik.  Negara wajib  melindungi  warganegaranya  di  manapun  berada,  dan  setiap  warga  negara tetap  tunduk  atas  kekuasaan  negaranya    serta  mentaati  hukum  yang  berlaku  di negaranya.    Bagi  warga  negaranya  yang  berada  di  luar  negeri,  berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya,  dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara di mana berada (Sugeng Istanto, 1998: 42).
Dalam  memasuki  milenium  ketiga,  yang  ditandai  dengan  bergulirnya globalisasi  di  seluruh  sektor  kehidupan  masyarakat  dunia  dan  berkembangnya teknologi  di  bidang  informasi  dan  komunikasi  yang  menembus  batas  wilayah kenegaraan,  aspek  hubungan  kemanusiaan  yang  selama  ini  bersifat  nasional berkembang  menjadi  bersifat  internasional,  bersamaan  dengan  tumbuh  dan berkembangnya  tuntutan  terwujudnya  tingkat  kesetaraan  dalam  aspek  kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. Bersamaan dengan
perkembangan  di  dunia  internasional,  telah  terjadi  perubahan  di  dalam  negeri yang  telah  mengubah  paradigm  dalam  berbagai  aspek  ketatanegaraan  seiring dengan  bergulirnya  reformasi  di  segala  bidang.  Perubahan  itu  telah  membawa pengaruh  yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia. Dengan  adanya  perkembangan  tersebut,  setiap  warga  negara  Indonesia memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam  menggunakan  haknya  untuk  keluar atau  masuk  Wilayah  Indonesia  (Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011).
Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam  wilayah  negara  tersebut.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  setiap  negara  berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut  orang  di  suatu  wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian  yang  berlaku  di  setiap  negara  memiliki  sifat  universal  maupun kekhususan  masing-masing  negara  sesuai  dengan  nilai  dan  kebutuhan kenegaraannya (Wahyudi Ukun, 2004: 31).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ciri-ciri  dari  suatu penelitian  hukum  empiris  adalah  sebagai  berikut  (Fakultas  Hukum  Universitas Panji Sakti, 2016: 19):
a. Adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian  yang  sedang  dikerjakan.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  data  yang satu  lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data
utama  sedangkan  data  yang  lain  sebagai  data  penunjang,  melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja.  Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Secara  obyektif,  pemilihan lokasi  penelitian  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  dilakukan  karena  Kantor Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  merupakan  lembaga  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi keimigrasian di wilayah Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal ini  di  antaranya:  Undang–Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi di masyarakat.
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh elemen populasi  yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M,  2002: 83).
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal,  2004).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu  (Burhan Ashofa, 2004: 95) .
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian  (Moleong, L., 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa anak-anak berikut juga merupakan Warga Negara Indonesia:
1. anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  Warga  Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
2. anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  warga  negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  Warga  Negara Indonesia,  tetapi  ayahnya  tidak  mempunyai  kewarganegaraan  atau  hukum negara  asal  ayahnya  tidak  memberikan  kewarganegaraan  kepada  anak tersebut;
4. anak  yang lahir dalam tenggang waktu  300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal  dunia  dari  perkawinan  yang  sah  dan  ayahnya  Warga  Negara Indonesia;
5. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
6. anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  warga  negara asing  yang  diakui  oleh  seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia  sebagai anaknya  dan  pengakuan  itu  dilakukan  sebelum  anak  tersebut  berusia  18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
7. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
8. anak  yang baru lahir  yang ditemukan di  wilayah negara Republik  Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
9. anak  yang  lahir  di  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  apabila  ayah  dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
10. anak  yang  dilahirkan  di  luar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dari seorang  ayah  dan  ibu  Warga  Negara  Indonesia  yang  karena  ketentuan  dari
negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
11. anak  dari  seorang  ayah  atau  ibu  yang  telah  dikabulkan  permohonan kewarganegaraannya,  kemudian  ayah  atau  ibunya  meninggal  dunia  sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Di depan telah diuraikan bahwa Pasal  57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan campuran menunjukkan cirri-ciri berikut ini.
a. perkawinan itu dilakukan di Indonesia;
b. adanya perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan;
c. salah satu mempelai adalah Warga Negara Indonesia.
Mengacu  kepada  Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  tersebut jelas  bahwa  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  secara  otomatis merupakan  Warga  Negara  Indonesia,  sampai  berumur  18  tahun,  meskipun terdapat  kemungkinan  anak  tersebut  juga  memiliki  kewarga  negaraan  lain, sehingga  anak  itu  memiliki  kewarganegaraan  ganda.  Hal  ini  berarti  anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran mendapat perlindungan hukum sama seperti anak-anak yang lahir perkawinan ibu dan bapak berkewarganegaraan Indonesia.
Berkaitan  dengan  fasilitas  keimigrasian,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan campuran  harus  dilakukan  pendaftaran.  Pendaftaran  anak  berkewarganegaraan ganda  wajib  dilakukan  oleh  orang  tua  atau  wali.  Pendaftaran  anak berkewarganegaraan  ganda  dapat  dilakukan    di  wilayah  Indonesia;  dan  di  luar wilayah  Indonesia.  Dalam  hal  Pendaftaran  dilakukan  di  Wilayah  Indonesia pendaftaran  diajukan  kepada  Kepala  Kantor  Imigrasi  yang  wilayah  kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.  Dalam hal Pendaftaran dilakukan  di  luar  Wilayah  Indonesia  pendaftaran  diajukan  kepada  Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat imigrasi  yang ditunjuk oleh Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal anak berkewarganegaraan ganda.
Penentuan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran merupakan  hal  yang  penting,  karena  berhubungan  lengsung  dengan  status
personal. Menurut Sudargo Gautama  Dalam  Hukum Perdata Internasional ada 2 konsepsi tentang status personil, yaitu (Gautama, Sudargo, 1983: 6):
1. Konsepsi yang luas, yaitu bahwa yang termasuk dalam status personil adalah:
a. Dalam  bidang  hukum  perorangan,  seperti  wewenang  untuk  mempunyai hak-hak  hukum  pada  umumnya,  kemampuan  untuk  melakukan perbuatan hukum.
b. Dalam hukum kekeluargaan, demikian juga perwalian dan kuasa.
c. Pewarisan dalam arti seluas-luasnya.
2. Konsepsi  yang  sempit,  yaitu  bahwa  yang  termasuk  di  dalam  status  personil ialah  semua  yang  termasuk  di  dalam  konsepsi  status  personil  yang  luas, hanya saja dikurangi dengan pewarisan.
Konsep yang manapun dijadikan pegangan, baik konsepsi luas atau sempit, masalah  perkawinan  termasuk  dalam  status  personil  seseorang.  Masalah selanjutnya  adalah  hukum  manakah  yang  diterapkan  dalam  hal  terjadi  peristiwa hukum  yang  termasuk  bidang  Hukum  Perdata  Internasional  dalam  kaitannya dengan  status  personil  seseorang.  Dalam  Hukum  Perdata  Internasional  dikenal adanya 2 prinsip sebagai berikut  (Gautama, Sudargo, 1983: 8):
1. Prinsip  personalitas,  yang menentukan bahwa status  personil  seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing ditentukan oleh hukum nasionalnya.  Jadi  di  mana  pun  seseorang  berada  maka  atas  status  personil orang tersebut berlaku hukum nasionalnya.
2. Prinsip teritorial, yang menentukan bahwa yang berlaku bagi status personil seseorang  di  mana  orang  tersebut  berada  atau  hukum  di  mana  yang bersangkutan berdomisili.
Dalam  rangka  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  dapat melakukan  pengawasan  kepada  orang  asing  secara  optimal  efektif  dan  efisien, maka  atas  dorongan  dan  bantuan  sepenuhnya  dari  Pemerintah  Kabupaten  dan masyarakat  Buleleng, pada tanggal  4 Juli  2003 telah diresmikan Kantor  Imigrasi Singaraja  oleh  Direktur  Jenderal  Imigrasi,  berdasarkan  Keputusan  menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.05.PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September
2002.  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  mempunyai  wilayah  kerja  Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana dan kabupaten Karangasem.
Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  mempunyai  tugas  pokok  memberikan Pelayanan  dan  pengawasan  di  bidang  keimigrasian  seperti  pelayanan  Paspor  RI pengawasan orang asing dan pemberian Izin tinggal Keimigrasian.
Fasilitas-fasilitas  yang  dapat  diberikan  kepada  anak  berkewarganegaraan ganda  terbatas    adalah  kemudahan  yang  dapat  dipergunakan  untuk  tinggal menetap  di  wilayah  Indonesia  tanpa  adanya  keharusan  untuk  memiliki  berbagai izin  keimigrasian  sebagaimana  yang  harus  dimiliki  oleh  orang  asing  umumnya untuk  menetap di  Indonesia dan juga kemudahan untuk  berlalu  lintas keluar dan masuk  wilayah  Indonesia,  dan  yang  paling  signifikan  adalah  dapat  memperoleh Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  (SPRI)  apabila  yang  bersangkutan membutuhkannya.
Dalam  hal  yang  bersangkutan  membutuhkan  Surat  Perjalanan  Republik Indonesia  (SPRI),  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  oleh  orang tua/wali dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas terbatas, berupa:
1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua;
2. fotocopy paspor asing orang tua;
3. fotocopy kartu keluarga (KK);
4. fotocopy surat nikah orang tua;
5. akta kelahiran anak.
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.80-Hl.04.01  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Pendaftaran,  Pencatatan,  dan  Pemberian  Fasilitas  Keimigrasian  Sebagai  Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda, di antaranya diatur:
1. Anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  hanya  memegang  paspor  asing  pada saat  masuk  dan  berada  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali.
2. Anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  hanya  memegang  paspor  asing  yang melakukan  perjalanan  masuk  atau  ke  luar  wilayah  Negara  Republik Indonesia,  pada  paspornya  diterakan  tanda  bertolak/  tanda  masuk  oleh
pejabat  lmigrasi  atau  petugas  pemeriksa  pendaratan  di  tempat  pemeriksaan imigrasi.
3. Anak  berkewarganegaraan  ganda  pemegang  paspor  Republik  Indonesia  dan paspor  Asing  wajib  menggunakan  satu  paspor  yang  sama  pada  saat  masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  memilih  menggunakan  paspor  asing pada  saat  masuk  dan/atau  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi  menerakan  cap  bahwa  yang  bersangkutan  subyek  Pasal  4  huruf  c, huruf  d,  huruf  h,  huruf  1  dan  Pasal  5  Undang-Undang  pada  Kartu  AID ( Arrival Departure Card ) nya.
5. Anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  belum  menentukan  pilihan kewarganegaraan  dan  belum  berusia  21  (duapuluh  satu)  tahun  dapat diberikan  paspor  Republik  Indonesia.  Masa  berlaku  paspor  Republik Indonesia  dimaksud  dibatasi  hanya  sampai  anak  yang  bersangkutan  berusia 21 (duapuluh satu) tahun.
Ida Bagus Andika, Kepala Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi  Singaraja  Klas  II  Singaraja,  dalam  wawancara  tanggal  6  April  2017, menjelaskan  tata  cara  pemberian  fasilitas  keimigrasian  kepada  anak berkewarganegaraan  ganda  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  adalah  sebagai berikut:
a. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda wajib dilakukan oleh orang tua  atau  wali.  Pendaftaran  anak  berkewarganegaraan  ganda  dapat dilakukan    di  wilayah  Indonesia;  dan  di  luar  wilayah  Indonesia.  Dalam hal  Pendaftaran  dilakukan  di  Wilayah  Indonesia  pendaftaran  diajukan kepada  Kepala  Kantor  Imigrasi  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat tinggal  anak  berkewarganegaraan  ganda.    Dalam  hal  Pendaftaran dilakukan  di  luar  Wilayah  Indonesia  pendaftaran  diajukan  kepada Kepala  Perwakilan  Republik  Indonesia  atau  Pejabat  imigrasi  yang ditunjuk  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  yang  wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.
b. Pendaftaran  anak  berkewarganegaraan  ganda  diajukan  secara  tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit;
1) nama lengkap anak berkewarganegaraan ganda;
2) tempat/tanggal lahir;
3) jenis kelamin;
4) alamat;
5) nama orang tua;
6) kewarganegaraan orang tua; dan
7) status perkawinan orang tua.
c. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dilakukan dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:
1) akta kelahiran anak;
2) akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
3) paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
4) paspor  kebangsaan  asing  ayah  atau  ibu  bagi  anak  yang  tidak memiliki paspor kebangsaaan asing; dan
5) pasfoto  anak  berkewarganegaraan  ganda  terbaru  berwarna  dan berukuran  4  x  6  cm  (empat  kali  enam  centi  meter)  sebanyak  4 (empat) lembar.
d. Pejabat  Penerima  Pendaftaran  menerima  serta  memeriksa  formulir  dan kelengkapan dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen  tidak lengkap, Pejabat  Penerima  Pendaftaran  mengembalikan  berkas  pendaftaran kepada  orang  tua  atau  wali  anak  pada  saat  diajukan  pemohonan pendaftaran.  Dalam  hal  pendaftaran  dinyatakan  lengkap,  Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan tanda penerimaan berkas pendaftaran dan  mengembalikan  dokumen  asli  kepada  orang  tua  atau  wali  anak berkewarganegaraan ganda.
e. Pejabat  Penerima  Pendaftaran  melakukan  verifikasi  berkas  pendaftaran yang  telah  dinyatakan  lengkap  untuk  diterliti  kebenaran  dan keabsahannya.  Dalam  hal  hasil  verifikasi  dinyatakan  benar  dan  sah, Pejabat  Penerima  Pendaftaran  mencatat  dalam  buku  register  dengan
kode  identitas  pelayanan,  kode  unit  pelayanan,  nomor  urut  pelayanan, dan  kode  tahun  pelayanan.  Kepala  Kantor  Imigrasi,  menerbitkan  bukti pendaftaran  dalam  waktu  paling  lama  (3)  hari  kerja  sejak  diberikannya tanda penerimaan berkas.
f. Dalam  hal  hasil  verifikasi  diregukan  kebenaran  dan  keabsahannya, Kepala  Kantor  Imigrasi,  menolak  permohonan  pendaftaran  Anak Berkewarganegaraan  Ganda.  Penolakan  pemohonan  pendaftaran disampaikan  secara  tertulis  kepada  orang  tua  atau  wali  paling  lama  3 (tiga) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.
g. Bukti  pendaftaran  diberikan  dalam  bentuk  lembaran.  Dalam  hal  anak berkewarganegaraan ganda memiliki paspor biasa, selain diberikan bukti pendaftaran  juga  dibubuhkan  cap  pada  halaman  pengesahan  atau endorsement paspor biasa.

## PENUTUP
Dari  apa  yang  telah  diuraian  di  depan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran setara  dengan  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  ibu  dan  bapak  Warga Negara  Indonesia,  karena    berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  anak  yang  lahir  dari perkawinan  campuran  memiliki  kewarganegaraan  Indonesia,  sampai menentukan pilihan setelah anak tersebut berusia 18 tahun.
2. Peranan  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  dalam  pemberian  perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah dalam hal pemberian  fasilitas  keimigrasian  terhadap  anak  yang  bersangkutan,  sebagai Warga Negara Indonesia berkewarganegaraan ganda terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016 . Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Singaraja.
Gautama,  Sudargo.  1983. Segi-segi  Hukum  Peraturan  Perkawinan  Campuran. Bandung: Alumni.
Iqbal  Hasan,  M.  2002. Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Melani Wuwungan. 2009. Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-UndangNomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI . Semarang: Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
P.  Hariyono. 1993. Kultur Cina dan Jawa .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Sugeng Istanto. 1998. Hukum Internasional . Yogyakarta: Penerbit Univ. Atmajaya. Wahyudi Ukun. 2004. Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedautatan Negara di Bidang Keimigrasian . Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.