TAZKIR:  Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 07  No. 1 Juni 2021

## Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang, Tantangan, Kompleksitas dan Tawaran Solusi
Inayatillah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng Meulaboh, Aceh E-mail: inayatillah@staindirundeng.ac.id

## Abstact
The  religious  moderation  campaign  for  millennial  faces  many challenges.  The  facts  on  the  ground  show  that  the  phenomenon  of radicalism is deeply rooted. The moderation program offered by the government  has  lost  its  reputation  with  the  radicalism  movement which is packaged attractively and in accordance with current trends. Through  a  qualitative  approach  and  a  radical  paradigm  of humanism,  this  study  then  tries  to  explore  the  root  cause  of  the strengthening  of  radicalism  and  how  complexities  are  faced  by  the discourse  of  religious  moderation.  This  study  then  found  several conclusions including, First, the moderation movement has been less fast  and  less  attractive  to  millennial  compared  to  the  opposite movement.  Second,  the  geneological  roots  of  moderation  and radicalism  are  not  finished  and  are  related  to  the  relationship between  religion  and  the  post-independence  state.  Third,  the influence of transnational radicalism. Fourth, socio-political-economic factors,  including  poverty,  state  violence,  legal  injustice,  political instability,  racial  issues,  militarism  and  so  on.  The  only  opportunity that  the  discourse  of  religious  moderation  has  is  the  pre- independence  cultural  roots,  through  strengthening  cultural  values, Islamic  treasures  (intellectual  Islam)  and  the  welfare  economic movement. If such opportunities are not utilized, the movement and discourse of religious moderation will run aground in the middle of the road.
Keywords: Religious Moderation, Millennials, Islam, radical humanism

## Abstrak
Kampanye  moderasi  beragama  bagi  milenial  menghadapi  banyak tantangan. Fakta lapangan mengemukakan fenomena radikalisme telah mengakar kuat. Program moderasi yang ditawarkan pemerintah kalah pamor  dengan  gerakan  radikalisme  yang  dikemas  menarik  dan  sesuai dengan  trend  kekinian.  Melalui  pendekatan  kualitatif  dan  paradigma radikal  humanisme,  penelitian  ini  kemudian  mencoba  menggali  akar masalah dari penguatan radikalisme dan bagaimana kompleksitas yang
dihadapi  oleh  wacana  moderasi  beragama.  Penelitian  ini  kemudian menemukan  beberapa  simpulan  diantaranya,  Pertama,  gerakan moderasi  telah  kalah  cepat  dan  kalah  menarik  bagi  kalangan  milenial dibandingkan dengan gerakan yang berlawanan. Kedua, akar geneologi moderasi  dan  radikalisme  yang  tidak  selesai  dan  berkaitan  dengan hubungan  antara  agama  dan  negara  pasca  kemerdekaan.  Ketiga, pengaruh  radikalisme  transnasional.  Keempat,  faktor  sosial-politik- ekonomi, meliputi kemiskinan, kekerasan negara, ketidakadilan hukum, ketidakstabilan  politik,  isu  sara,  militerisme  dan  lain  sebagainya.  Satu- satunya,  peluang  yang  dimiliki  oleh  wacana  moderasi  beragama hanyalah  akar  kultural  pra  kemerdekaan,  melalui  penguatan  nilai budaya,  khazanah  keislaman  (islam  intelektual)  dan  gerakan  ekonomi kesejahteraan.  Jika  peluang  demikian  tidak  dimanfaatkan,  maka gerakan dan wacana moderasi beragama akan kandas di tengah jalan.
Kata Kunci: Moderasi Beragama, Millenial, Islam, radikal humanisme

## PENDAHULUAN
Menurut  proyeksi  BPS  tahun  2019,  48,62  persen  atau  hampir  setengah penduduk  Indonesia  berusia  antara  14-35  tahun.  Pada  tahun  2020  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  bekerjasama  dengan  Indonesia Survey  Center  memproyeksikan  angka  yang  lebih  mencengangkan  bahwa penduduk  Indonesia  pada  usia  yang  sama  mencapai  62,4  persen.  Artinya  ada potensi  SDM  yang  cukup  besar  untuk  menyongsong  Indonesia  baru  di  masa depan, dimana sebagian besar dari penduduk Indonesia berada pada usia yang cukup produktif dan dekat dengan internet. (APJII, 2020).
Lembaga  yang  sama  juga  mencatat  bahwa  penetrasi  pengguna  internet tahun 2019-2020 adalah 196.71 juta jiwa dari 266.91 juta jiwa penduduk Indonesia atau  dengan  kata  lain  73,7%  penduduk  Indonesia  adalah  pengguna  internet. Keterhubungan  melalui dekstop  (9.5%)  Laptop  (19.7%)  Gadget (95.4  %) dengan penggunaan  8  jam  ke  atas  mencapai  19,5  persen.  Sedangkan  alasan  utama penggunaan  internet  adalah  sosial  media  dan  komunikasi.  Sedangkan  alasan lainnya  yaitu  untuk  mengakses  layanan  publik,  belanja  online,  games  dan hiburan (APJII, 2020)
Kedekatan  dengan  internet  dan  media  sosial  menjadikan  generasi milenial  memperoleh  limpahan  informasi  yang  terkadang  jika  tidak  memiliki filter  yang  baik  akan  membawa  kepada  dampak  yang  buruk.  Salah  satu  faktor negatif  yang  menimpa  generasi  milenial  adalah  mudahnya  mereka  disusupi doktrin-doktrin transnasional berfaham radikal.
Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang… Inayatullah │ 125
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235
Kenyataannya,  gerakan  radikalisme  fundamental  Islam  abad  ke  21  di Asia dan Timur Tengah menyadari keefektifan internet sebagai media penyebar ideologi  yang  mereka  usung.  John  L.  Esposito,  dkk  menyebutkan  bahwa penyebaran  ide-ide  politik  dan  isu  kebebasan  ekspresi  dan  isu  demokrasi ditenggarai mengalami radikalisasi secara massif karena dipengaruhi oleh media internet  (John  L.  Esposito, et.al,  ed ,  2008:267)  Dengan  kata  lain,  isu-isu fundamentalisme yang mengarah kepada radikalisme di Abad 21 erat kaitannya dengan penggunaan yang massif atas internet dan media sosial.
Selain  itu,  kita  juga  terlambat  menyadari  bahwa  melalui  internet, radikalisme telah begitu menyebar dan mengakar dalam benak generasi milenial bangsa  khususnya  mahasiswa.  Internet  memiliki  faktor  signifikan  dalam pembentukan  elemen  radikalisme  di  kalangan  anak-anak  muda.  Hal  itu dikuatkan  dengan  hasil  temuan  Pusat  Studi  Budaya  dan  Perubahan  Sosial Universitas  Muhammadiyah (Tempo,  2017),  dimana  situs-situs  yang  terindikasi menyebarkan hoax dan  kebencian  menempati  urutan  teratas  ketimbang  situs yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan NU. Kekhawatiran ini semakin menguat atas informasi yang dipaparkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang menyebutkan bahwa 52% yang menjadi napi terorisme dalam LP tersebut  adalah  anak-anak  muda  (Alius,  2017).  Maka  tak  mengherankan,  jika milenial  menjadi  kelompok  yang  rawan  terpapar  radikalisme.  Ditambah  lagi, moderasi beragama sebagai nilai yang harus dijunjung dalam masyarakat plural seperti  Indonesia  semakin  terkikis  diserbu  oleh  ideologi  Islam  transnasional yang  disatu  sisi  menampilkan  penguatan  simbol  dan  identitas  dan  sisi  lain melakukan kritik terhadap negara bangsa dan tradisi keislaman di nusantara.
Riset  Setara  Institut  tahun  2019  memperlihatkan  bahwa  paradigma keagamaan  mahasiswa  di  berbagai  perguruan  tinggi  negeri  telah  dikuasai  oleh kelompok-kelompok  fundamental  seperti  Hizbut  Tahrir  dan  berbagai transformasinya  adalah  aktivitas  gerakan  tarbiyah.  Beberapa  perguruan  tinggi yang menjadi objek riset yaitu UI, ITB, IPB dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Riset  ini  menyimpulkan  tiga  wacana  dominan  yang  secara  nyata  jauh  dari semangat moderasi yaitu Pertama terkait kewajiban menjalankan ajaran dan nilai Islam  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Kedua ,  posisi  Islam  yang  senantiasa terancam  karena  diserang  dari  berbagai  lini.  Akibatnya  dikembangkan  ide persatuan  politik  Islam,  bahwa  Islam  hanya  akan  mencapai  kejayaan  bila  umat Islam  bersatu  dalam  struktur  pemerintahan  dan  politik  dalam  (yang  menurut
dugaan  mereka)  sistem  perpolitikan  Islam. Ketiga ,  penaklukan  Barat  atas  Islam diyakini  karena  penguasaan  pemikiran  dan  kebudayaan  sehingga  berimbas kepada sikap mereka yang eksklusif, penuh curiga, memusuhi dan menutup diri (Babun Suharto et.al , 3:2019)
Pemerintah  kemudian  menyadari  bahaya  jangka  panjang  dari fundamentalisme dan doktrin faham radikal. Untuk itu, pada peraturan presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, moderasi beragama menjadi salah satu isu strategis. Namun,  berbagai  strategi  dan  langkah  yang  dilakukan  nyatanya  belum menampakan  hasil  yang  memuaskan.  Disatu  sisi  isu  moderasi  beragama mengarah  kepada  sektarian  ormas  tertentu  dan  disisi  lain  ia  menjadi  semacam bamper  anti-kritik  dari  pemerintah  terhadap  wacana-wacana  kritis  berkenaan dengan  isu  ketidakadilan  dan  ketimpangan  sosial  ekonomi.    Disisi  lain  yang lebih jauh narasi dan panggung milenial masih dikuasai oleh orang-orang yang beragama secara eksklusif.
Ketidaktuntasan  persoalan  moderasi  beragama  juga  diperparah  oleh pembacaan  terhadap  situasi  yang  tidak  menyeluruh  dan  mengakar.  Milenial ingin dimoderasi tapi mereka diposisikan secara pasif. Padahal dalam kehidupan milenial  terdapat  dinamika  dan  kompleksitas  yang  tinggi.  Milenial  hidup  di dunia yang jauh lebih luas dari dunia yang pernah dimasuki oleh generasi tua. Mereka mengalami keterlimpahan informasi yang jika tidak memiliki filter yang kuat akan membawa kepada dampak yang serius.
Target utama tulisan ini adalah membuka perspektif secara lebih luas dan lebih  kritis  terkait  wacana  moderasi  beragama  dikalangan  milenial.  Untuk  itu, disini  pertama  akan  dilakukan  pembacaan  dan  pemetaan  masalah  berkenaan dengan  isu  moderasi  beragama  di  kalangan  milenial,  meliputi  peluang, tantangan  dan  kompleksitas.  Kedua,  menawarkan  solusi  berbasis  akar  masalah dan  sekaligus  signifikansi  peran  perguruan  tinggi  keagamaan  Islam  (PTKI) melalui program tridharma perguruan tinggi.
Pembacaan  peluang  menjadi  penting  untuk  mengetahui  visi  dari moderasi  beragama  bagi  pengembangan  generasi  milenial.  Moderasi  beragama tanpa  visi  eksistensi  terkesan  hanya  memaksakan  satu  perspektif.  Eksplorasi peluang  menjadi  penting  untuk  menentukan  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai dalam moderasi beragama dikalangan milenial.
Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang… Inayatullah │ 127
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235
Moderasi  beragama  serumit  apapun  sejatinya  memiliki  peluang  untuk berkembang ditengah-tengah generasi milenial. Sikap moderat dalam beragama dapat membantu generasi milenial memperoleh kesempatan berkarya yang lebih tinggi. Sikap moderat membuka peluang kontak dan interaksi dengan entitas di luar sehingga kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi lebih terbuka.
Banyak generasi muda yang hancur masa depannya ketika salah memilih jalan.  Mereka  terjebak  dalam  sikap  radikal,  eksklusif,  membuat  diri  tidak berkembang  dan  hilangnya  berbagai  kesempatan  untuk  mendapatkan kehidupan  yang  layak  dan  damai  sejahtera.  Generasi  milenial  yang  demikian hanya  akan  menjadi  masalah  bagi  dunia  di  sepuluh,  duapuluh  atau  tigapuluh tahun ke depan.
Begitupun  pembacaan  tantangan  menjadi  perlu  untuk  mengetahui tantangan  apa  saja  yang  dihadapi.  Setidaknya  dalam  penawaran  wacana moderasi  diketahui  hambatan  yang  mungkin  akan  dihadapi  dan  segala rintangan  dilapangan.  Tujuannya  supaya  ada  antisipasi,  kesadaran  dan kewaspadaan  bagi  para pemangku  bahwa  sosialisasi  moderasi  beragama  dapat saja mengalami jalan buntu.
Hari ini, wacana moderasi beragama telah datang terlambat. Kaum muda telah  begitu  mengakrabkan  diri  dengan  narasi-narasi  ekstrim  dan  radikal. Kesadaran  bahwa  wacana  ini datang  di waktu yang  tidak  tepat,  dan tantangan bahwa  ekstrimisme  dan  radikalisme  telah  sampai  pada  fase  mapan  di  benak- benak kaum milenial, membuat pemangku dan kita mau menginstrospeksi diri. Dengan  menyadari  tantangan  tersebut,  kita  dapat  memastikan  bahwa  langkah- langkah  yang  dipilih  dalam  mewacanakan  moderasi  beragama  dikalangan milenial tepat sasaran.
Begitupun  pembacaan  terhadap  kompleksitas  adalah  untuk  mengurai paradoks-paradoks  dalam  persoalan  ini.  Misalnya  disatu  satu  sisi,  pemerintah menawarkan  moderasi  beragama,  tapi  disisi  lain  ia  menjadi  semacam  proyek politik  populis  untuk  kepentingan  penguatan  identitas  kelompok  tertentu. Contoh  lain  misalnya  ketika  disatu  sisi  moderasi  beragama  mensyaratkan penerimaan  terhadap  tradisi,  tapi  disisi  lain  tidak  semua  tradisi  sejalan  dengan nilai  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia.  Pluralitas  masalah, pemahaman  keagamaan  dan  batasan  nilai  yang  terdapat  dalam  tradisi  juga harus  dikaji  secara  utuh,  sehingga  penguatan  dimensi  agama  tidak mengorbankan dimensi tradisi begitupun sebaliknya.
Dalam  paradigma  sosial,  semua  aspek  tidak  dapat  ditinjau  dari  hitam dan  putih.  Moderasi  beragama  adalah  berbeda  bagi  setiap  pemahaman, begitupun  ekstrimisme  dan  radikalisme  punya  tingkatan  tersendiri.  Kesadaran graduasi  kebenaran  dan  pemahaman  dapat  membantu  upaya-upaya  moderasi yang lebih kontekstual dan personal.
Terakhir  tawaran  berbasis  masalah,  tentang  bagaimana  pemerintah, tokoh  masyarakat,  ulama,  akademisi,  intelektual  dan  masyarakat  secara  umum harus  terlibat  secara  bahu  membahu  membangun  diskursus  tafsir  moderat dalam  agama  dan  mensosialisasikannya.  Melalui  kerjasama  semua  pihak diharapkan  moderasi  beragama  dapat  terimplementasi  dalam  benak,  jiwa  dan sikap  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  dalam  bagian  ini  juga  akan dipaparkan  peran  PTKI  dalam  reproduksi,  sosialisasi  dan  implementasi program-program tridharma berbasis moderasi beragama Dimana tawaran dari PTKI  dapat  menjadi  sangat  komprehensif  menyesuaikan  dengan  akar  masalah mulai dari reproduksi tafsir, diskursus, sosialisasi hingga kepada pendampingan sosial ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  cara  melakukan  kritik  paradigma  atas  fenomena  dalam  hal  ini paradigma  yang  dikritik  adalah  moderasi  beragama.  Lebih  tepatnya  penelitian ini  menggunakan  paradigma  radikal  humanism  yang  memandang  bahwa perubahan dapat dilakukan melalui penyadaran ( consciousment ) dan pencerahan ( enlightenment ).  Sesuai  namanya,  paradigma  humanis  radikal  merupakan kombinasi  antara  aspek  radikal  dan  subjektifitas  manusia.  Sifatnya  yang  kritis lebih berusaha untuk melihat satu fenomena secara praktis, anti-positifistik dan ideologis.  Ia  dapat  juga  merupakan  lawan  atau  kritik  dari  asumsi  yang didefinisikan oleh paradigm fungsional.
Paradigma  humanis  radikal  didefinisikan  oleh  kepeduliannya  untuk mengembangkan  sosiologi  perubahan  radikal  dari  sudut  pandang  subjektivis. Pendekatannya  terhadap  ilmu  sosial  memiliki  banyak  kesamaan  dengan paradigma interpretatif, dalam hal memandang dunia sosial dari perspektif yang cenderung  nominalis,  anti-positivis,  voluntarist  dan  ideografis.    Dengan demikian, orientasi yang paling utama disini adalah kemampuan tawaran kritis terhadap  satu  fenomena  yang  dianggap  mapan,  seperti  moderasi  beragama
Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang… Inayatullah │ 129
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235
ketika  dihadapkan  kepada  generasi  milenial.  Salah  satu  gagasan  paling mendasar yang mendasari keseluruhan paradigma ini adalah bahwa kesadaran manusia  didominasi  oleh  suprastruktur  ideologis  yang  dengannya  ia berinteraksi,  dan  bahwa  ini  mendorong  irisan  kognitif  antara  dirinya  dan kesadaran sejatinya. Irisan ini adalah irisan 'keterasingan' atau 'kesadaran palsu', yang  menghambat  atau  menghalangi  pemenuhan  manusia  sejati.  Perhatian utama  disini  adalah  melepaskan  manusia  dari  kendala-kendala  regulasi  dan kritiknya  terhadap  status  quo.  Disini  semua  ikatan-ikatan  yang  telah  mapan dilampaui  untuk  menemukan  potensi  seutuhnya  dari  manusia  (Gibson  Burrel dan Gareth Morgan, 2005:32).
Dalam  kasus  moderasi  beragama,  wacana  tersebut  akan  dilihat  secara kritis  dengan  mengesampingkan  status  quo.  Kebijakan  dan  tawaran  moderasi beragama  dari  pemerintah  kemudian  juga  ditanggapi  secara  kritis  untuk menemukan  titik  lemah  dari  wacana  tersebut.  Dengan  demikian,  diharapkan penelitian  ini  juga  akan  memberi  kontribusi  bagi  penguatan  gagasan  dan implementasi  moderasi  beragama  yang  menjadi  salah  satu  program  unggulan pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Moderasi Beragama: Peluang, Tantangan dan Kompleksitas
Secara  kultural,  moderasi  beragama  diakui  merupakan  ruh  dan  model keagamaan  yang  berkembang  secara  beradab-abad  di  Nusantara.  Masyarakat nusantara yang pluralistik tapi sangat religious mampu menjadi role model bagi pengembangan toleransi dan inklusifisme. Nilai, prinsip dan praktik keagamaan di  Nusantara  didasarkan  pada  konsep  tasammuh  dalam  agama,  tidak  ekstrim kiri (radikal fundamental) dan tidak pula ekstrim kanan (liberal sekuler).
Islam  kultural  yang  dikembangkan  oleh  pesantren  misalnya  memiliki konstruksi  pemikiran  yang  adaptif,  toleran  dan  inklusif.  Namun  hari  ini, pandangan  tersebut  mendapat  tantangan  dan  ancaman  dari  kemunculan berbagai  ideologi  dan  pemahaman  keagamaan  yang  baru.  Pandangan  baru tersebut  berupa  kecenderungan  pada  sikap  intoleran,  ekstrim  dan  radikal. Beberapa kelompok Islam yang memiliki kecenderungan pada sikap radikal dan militan  mulai  melakukan  perlawanan  dengan  meneriakkan  penegakan  syariat Islam  dan  pendirian  negara  Islam.  Beberapa  kelompok  tersebut  seperti  Hizbut
Tahrir  Indonesia  (HTI),  Laskar  Jihad  (LJ),  Majelis  Muhajidin  Indonesia  (MMI) dan Jama’ah Islamiyah (Ali Muhtarom et.al ,2020:4).
Sementara itu, menurut Quraisy Shihab, sikap moderat diartikan sebagai keberadaan  ditengah  tapi  tetap  dalam  lingkung  tarik  menarik  di  kedua  sisi. Moderasi  bukan  duduk  stagnan  ditengah  tapi  terlibat  secara  aktif menyeimbangkan  arus  kiri  dan  kanan,  sehingga  menuntut  kesabaran  dan keuletan  dalam  menghadapinya,  melainkan  juga  membutuhkan  pengetahuan dan  pemahaman  yang  memadai,  sehingga  tidak  terseret  oleh  salah  satu ujungnya.  Justru  sebaliknya,  kedua  ujung  di  sisi  harus  ditarik  ke  tengah  dalam rangka  mencapai  keadilan  dan  kebaikan  yang  merupakan  syarat  mutlak terciptanya moderasi (Quraisy Shihab, 2019:03)
Jika  merujuk  kepada  pernyataan  Quraisy  Shihab  tersebut,  jelas  bahwa moderasi beragama bukanlah posisi stagnan tetapi merupakan karakter dinamis yang  aktif.  Seorang  moderat  dalam  keagamaannya  berusaha  merangkul  kedua sisi dan tidak melepaskannya begitu saja. Moderasi juga merupakan sintesis dari dua  premis  yang  saling  berlawanan.  Beragama  secara  moderat  adalah  model keberagamaan yang sesuai dengan spirit, ajaran dan nilai Islam.
Moderasi  beragama  sendiri  dalam  Keputusan  Dirjen  Pendidikan  Islam Nomor  897  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Teknis  Rumah  Moderasi  Beragama didefenisikan  sebagai cara  pandang,  sikap,  dan  praktik  beragama  dalam  kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan  dan  membangun  kemaslahatan  umum,  berlandaskan  prinsip  adil, berimbang,  dan  menaati  konstitusi  sebagai  kesepakatan  berbangsa. (Dirjen  Pendis, 2021)
Moderasi beragama juga berkaitan dengan paradigma, sikap dan tingkah laku  keagamaan  yang  mengambil  spirit maqasid  syari’ah yaitu  melindungi martabat  kemanusiaan  dan  kebaikan  bersama.  Prinsip  yang  diambil  adalah keadilan,  keberimbangan  dan  konstitusi.  Dalam  hal  ini,  moderasi  beragama diyakini  sebagai  perluasan  konsep  maqasid  syari’ah.  Jaser  Auda  seperti  yang ditulis  oleh  Zaprulkhan  meluaskan  konsep  maqasid  syari’ah  misalnya  pada aspek hifz al din ,  difahami  sebagai  penghormatan  terhadap  kebebasan  memeluk agama  yang  diyakini  dan  beribadah  menurut  agamanya.  Konsep  ini  menjadi jaminan  kerukunan  kehidupan  beragama  yang  sehat  dan  harmonis  karena kebebasan berkeyakinan tanpa paksaan merupakan salah satu sendi ajaran Islam (Zaprulkhan, 2020:329)
Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang… Inayatullah │ 131
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235
Spirit maqasid  syari’ah juga  dapat  diadopsi  melalui  penguatan  dan internalisasi  terhadap  pemahaman  keagamaan. Maqasid syari’ah adalah  falsafah dan instrumen paradigmatik dari wacana moderasi beragama yang digunakan di Indonesia  dan  dimanapun.  Karena  keluasan  cakupan,  kedinamisan  dan ketepatan dimensi yang dimiliki untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.  Keluasan  cakupan,  kedinamisan  dan  ketepatan  sudut  pandang  juga berguna  dalam  kerangka  menghadapi  radikalisme  dan  ekstrimisme  beragama yang juga sangat kompleks.
Negara  juga  menetapkan  beberapa  indikator  moderasi  beragama  yaitu komitmen kebangsaan , toleransi dan anti-kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi . Komitmen kebangsaan dituntut sebagai konsekwensi kehidupan berbangsa dan bernegara  dimana  setiap  warga  negara  Indonesia  harus  menerima  prinsip- prinsip  bernegara  berdasarkan  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia dan regulasi-regulasi yang diturunkan darinya. Penerimaan terhadap    Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia diyakini adalah bagian dari sikap keberagamaan itu sendiri (Dirjen Pendis, 2021).
Sedangkan  toleransi  memiliki  beberapa  indikator  penting  diantaranya semangat  menghormati  perbedaan  (keyakinan  termasuk  perbedaan  pandangan dan  pendapat).  Dalam  aspek  keyakinan,  toleransi  berarti  memberi  ruang  bagi orang  lain  untuk  berkeyakinan  dan  mengekspresikan  keyakinannya.  Dalam aspek pandangan, toleransi harus berwujud dari sikap kesetaraan bahwa sebagai warga  negara  Indonesia,  kita  memiliki  kesetaraan  sosial  dan  hukum.  Negara tidak  melebihkan  satu  pemeluk  agama  dari  yang  lain. Warga  negara-pun  tidak menganggap  dia  sebagai  warga  negara  istimewa  dan  yang  lain  sebagai  warga negara  kelas  dua.  Setiap  warga  negara  memiliki  hak  kesetaraan  dan kesejahteraan  yang  sama  sebagaimana  termaktub  dalam  undang-undang  dasar 1945.  Dalam  aspek  pendapat  dan  kesediaan  bekerjasama,  setiap  warganegara berhak memberikan kontribusi yang sama bagi pembangunan Indonesia seperti mengikuti  pemilu  dan  menyampaikan  aspirasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  nilai gotong-royong yang dianut oleh bangsa Indonesia, bahwa antar umat beragama harus  ada  kerjasama  dalam  kerangka  pembangunan  nasional.  Hal  ini  dapat terwujud  jika  diantara  warga  negara  telah  dibangun  prinsip  kesamaan  dan kesetaraan.
Kesemua nilai yang menjadi indikator bagi moderasi beragama  tersebut berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia
yaitu  isu  kebangsaan  (yang  melahirkan  radikalisme  politik),  isu  toleransi (melahirkan  radikalisme  teologi),  isu  anti-kekerasan  (melahirkan  radikalisme kemanusiaan)  dan  isu  penerimaan  terhadap  tradisi  (yang  melahirkan radikalisme fundamentalisme  dan  puritanisme).  Isu-isu  tersebut  berimbas  pada ancaman  terhadap  stabilitas  nasional,  merusak  keharmonisan  antar  umat, menyuburkan sentimen identitas dan memunculkan efek ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial dan keamanan.
Tindakan  kekerasan  massa,  terorisme  dan  kejahatan  media  yang ditenggarai  oleh  radikalisme  beragama  telah  sampai  pada  titik  yang mengkhawatirkan. Orang-orang mudah dihasut untuk berbalik melawan negara dan  menolak  negara  bangsa.  Masyarakat  juga  lebih  mudah  disusupi  hoak  dan dipolitisir dengan menggunakan isu agama. Untuk itu, perlu ada pemetaan yang menyeluruh dan mendalam untuk sampai kepada solusi dan alternatif.
Untuk  itu,  penguatan  moderasi  beragama  dikalangan  milenial  harus didasari  oleh  aspek  peluang,  tantangan  dan  kompleksitas.  Peluang  tersebut meliputi  potensi  milenial  sebagai  mercusuar  bagi  pengembangan  semangat moderasi beragama di masa yang akan datang. Tantangan yang dihadapi adalah ketika arus radikalisasi lebih kuat daripada arus moderasi itu sendiri. Penguatan ini  memiliki  faktor  islamo-politik  yang  mengakar  jauh  ke  belakang  sejarah bangsa, dan mengalami pengerasan dari gerakan lokal menuju fundamentalisme global  yang  tersebar  melalui  internet.  Adapun  kompleksitas  berkenaan  dengan potensi  radikalisme  yang  dimiliki  oleh  semua  agama  dan  kepercayaan.  Klaim kebenaran  tunggal  mempersulit  sosialisasi  moderasi  beragama.  Reinterprestasi teks untuk menyesuaikan dengan konteks global sangat dibutuhkan.
Berikut  ini  empat  indikator  moderasi  agama  versi  pemerintah  yakni  komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi, maka

## Komitmen Kebangsaan
Salah  satu  indikator  dalam  penguatan  moderasi  beragama  di  Indonesia adalah komitmen kebangsaan. Penempatan komitmen kebangsaan dalam narasi moderasi beragama di Indonesia bertujuan untuk mencapai stabilitas ( maslahah ) kebangsaan  yang  sesuai  dengan  semangat maqasid  syari’ah untuk  mencapai kemaslahatan umum.
Peluang  moderasi  beragama  dikalangan  milenial  dapat  menjadi  penjaga pertama komitmen kebangsaan dari rongrongan politik dan ideologi dari dalam
Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang… Inayatullah │ 133
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235
dan  luar  negeri  (yang  lebih  sering  merupakan  imbas  dari  ekonomi/  politik ekonomi). Milenial dapat menjadi pelopor pembaharuan paradigma dan definisi komitmen kebangsaan sehingga tidak rigit, terkesan pro-rezim dan anti-kritik.
Tantangan    adanya  faham  milenial  bahwa  Islam  dan  negara  bangsa adalah dua hal yang terpisah. Sebagian dari mereka telah mendapatkan doktrin bahwa  model  negara  bangsa  bukan  merupakan  model  bernegara  secara  Islami. Disatu  sisi  milenial  melihat  ketimpangan  dan  ketidakadilan  dan  disisi  lain mereka  menemukan  “alternatif”  yang  ditawarkan,  walaupun  alternatif  tersebut basisnya juga sesuatu yang mengambang, bukan rasional apalagi faktual. Ketika generasi  muda  merasakan  iklim  demokrasi  hanya  melahirkan  pemimpin  yang korup, maka mereka mendapatkan alternatif “khalifah” yang ditawarkan secara teologis, take  for  granted ,  walaupun  sistem  itu  sendiri  belum  diuji  dalam  iklim demokrasi.
Selain  itu,  kompleksitas  yang  dihadapi  adalah  kenyataan  bahwa  bangsa dan kebangsaan adalah proses alamiyah. Ada polemik yang mencuat. Tuntutan komitmen  kebangsaan  tidak  sejalan  dengan  prilaku  yang  dipertontonkan  elit politik  yang  korup  dan  hedonis  (Bustamam-Ahmad,  K.,  2019).  Komitmen kebangsaan  menjadi  sesuatu  yang  beku  dan over  control dari  pemerintah sehingga alih-alih mengapresiasi, milenial justru menganggap diskursus menuju komitmen kebangsaan yang dinamis yang ditawarkan oleh pemerintah hanyalah upaya-upaya melanggengkan kekuasaan dan anti-kritik.

## Toleransi
Milenial  memiliki  peluang  untuk  menjadi  pelopor  bertoleransi  dalam berbagai  hal  dan  konteks,  khususnya  dalam  menyampaikan  pendapat, mengawal  kebebasan  berkeyakinan  dan  menjalankan  keyakinan.  Generasi milenial  adalah  generasi  yang  hidup  di  era  globalisasi  dimana  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  kontak  dengan  orang-orang  yang  berbeda secara  kultur  dan  keyakinan  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat  dihindarkan. Generasi  milenial  saat  ini  memiliki  peluang  untuk  berkolaborasi,  bersaing  dan menciptakan  kemajuan  bersama  orang-orang  dari  berbagai  belahan  dunia dengan latar belakang yang berbeda (Ilyas, at al., 2020). Disatu sisi, sikap inklusif dan terbuka sangat dibutuhkan.
Disisi  lain,  sikap  eksklusif  hanya  akan  membuat  kemunduran  dan menjadikan  milenial  mandek,  tidak  bisa  berkembang  dan  tidak  memperoleh
kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  mengembangkan  diri  dan  berkolaborasi. Generasi  muda  yang  toleran  adalah  modal  untuk  memajukan  bangsa  melalui kolaborasi  dan  kerjasama  lintas  etnis  dan  agama  untuk  memajukan pembangunan.
Nilai  toleransi  sebenarnya  menjadi  bagian  penting  dalam  perjalanan Islam  membangun  harmoni.  Toleransi  sesungguhnya  adalah  kesediaan  para pihak  untuk  saling  mengerti  dan  memberi  pengakuan  (Nasruddin  Umar, 2019:37). Namun sayangnya, tantangan muncul dalam bentuk radikalisasi akibat pengaruh  media  massa.  Sebagian  generasi  milenial  mengandrungi  dakwah penuh  hasutan  kebencian,  sehingga  lahir  paradigma  yang  keliru  bahwa keimanan  diukur  dari  seberapa  kebencian  terhadap  yang  berbeda.  Dakwah- dakwah  radikal  menjadi  favorit  dikalangan  milenial  karena  ada  proses pembentukan  dan  penguatan  identitas  (eksistensi)  sehingga  mereka  tidak  malu untuk  menampilkan  identitas  keagamaan  dan  mengekspresikan  kebencian kepada yang berbeda.
Kompleksitas yang terjadi adalah ketika diskursus teologi perihal agama yang benar, yang belum difahami secara matang oleh generasi milenial. Sebagian milenial  meyakini  bahwa  penguatan  simbol-simbol  keagamaan,  intoleransi  dan ekspresi  kebencian  terhadap  the  other  adalah  bagian  dari  ajaran  agama  itu sendiri.
Kompleksitas terbesar dari isu toleransi adalah kedangkalan pemahaman keagamaan.  Dalam  pemahaman  keagamaan  yang  ekstrim,  toleransi  difahami sebagai  kompromi  akidah.  Ekspresi  kebencian  dan  sikap  intoleran  dianggap merupakan representasi Islam kaffah.
Yang kita hadapi hari ini, dakwah radikal lebih masif menyasar generasi milenial  dengan  tampilan  dan  propaganda  yang  lebih  memukau.  Sedangkan dakwah  toleransi  yang digaungkan  oleh  arus-utama  Islam  di  Indonesia    belum menampilkan  model  dakwah  toleran  yang  menarik.  Ada  kecenderungan  sikap pasif  dari  Islam  arus  utama  sehingga  abai  dalam  melihat  bahaya  dan  potensi radikalisme di kalangan milenial mereka sendiri.

## Anti-Kekerasan
Milenial memiliki peluang untuk menjadi pelopor dalam menolak segala model  kekerasan  baik  kekerasan  kognitif,  kekerasan  emosional  dan  fisik. Persentuhan  lintas  etnik  dan  agama  dapat  menggerakkan  paradigma
Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang… Inayatullah │ 135
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235
humanisme  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  (Bustamam- Ahmad,  K.,  2019).  Milenial  lahir  dari  iklim  modern  dimana  etika  kemanusiaan adalah  tuntutan  tersendiri  yang  harus  dikembangkan  untuk  kemajuan  dan eksistensi.
Namun  sayangnya,  tantangan  muncul  ketika  milenial  memahami konsep-konsep beragama secara keliru. Misalnya dalam memaknai jihad mereka mengaktualisasikan ajaran tersebut dalam bentuk kekerasan dan atas nama nahi munkar.  Penanaman  teologi  kekerasan  membawa  image  bahwa  agama  tidak mau  tidak  harus  ditegakkan  dengan  pedang  (kekerasan).  Padahal,  agama  lahir sebagai rahmat dan dakwah agama harus mengedepankan aspek-aspek rahmat bagi semesta alam.
Kehadiran  sikap  dan  pemahaman  demikian  tidak  lepas  dari,  fenomena sosial,  politik  dan  ekonomi.  Ketidakadilan,  ketimpangan  ekonomi,  lemahnya hukum  ditenggarai  memunculkan  ketidakpuasan  dikalangan  milenial.  Faktor politik  ekonomi,  memperuncing  isu  identitas  yang  juga  dapat  menyebabkan kekerasan. Generasi muda milenial mudah diajak dan diarahkan etika dipancing dengan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi.
Praktik  kekerasan,  perundungan,  perampasan  dan  razia  ilegal  yang dilakukan  oleh  ormas,  walaupun  dikesankan  sebagai  perbuatan  nahi  munkar, tapi  memiliki  motif  politik  ekonomi  yang  tersembunyi.  Berupa  sentimen ketimpangan  ekonomi,  perebutan  sumber  daya  dan  alat-alat  produksi  serta persaingan kapitalisme.
Kita  dapat  melihat  kekerasan  yang  dipelopori  oleh  ormas-ormas radikal agama  kepada  orang-orang  yang  dianggap  melanggar  syari’at  dan  menistakan agama.  Pelakunya  jelas  lebih  banyak  dari  kalangan  generasi  milenial.  Mereka adalah  orang-orang  yang  mencari  jati  diri,  mencoba  bereksistensi  dan  meraih kebermaknaan  hidup  tapi  dengan  jalan  yang  salah,  yakni  jalan  kekerasan. Padahal  kekerasan  adalah  tindakan  yang  jauh  dari  semangat  agama  yang rahmatan lil alamin. Agama mengedepankan kemanusiaan, dan kasih sayang.
Yusuf  Al-Qardhawi  memaparkan  ciri-ciri  kelompok  radikal  yaitu pertama,  mengklaim  kebenaran  tunggal  dan  menyesatkan  pandangan  yang berbeda.  Kedua,  keras  dalam  ibadah  ketika  yang  sunnah  dianggap  wajib  dan makruh  dianggap  haram.  Ketiga,  kebanyakan  mereka  mengalami  overdosis dalam  beragama  sehingga  dalam  berdakwah  tidak  mengenal  graduasi  dan proses (efek dari sikap ini adalah munculnya terorisme dan bunuh diri atas nama
agama).  Keempat,  kasar  dalam  berinteraksi  dan  emosional  dalam  berdakwah. Kelima  mudah  berburuk  sangka  dan  hanya  melihat  sisi  negatif  dari  kelompok yang  dianggap  lawan.  Keenam,  mudah  mengkafirkan  orang  yang  berbeda pendapat (Babun Suharto, 2019:18).
Islam  tidak  pernah  memperkenalkan  politik  mayoritas  dan  minoritas. Islam  mengajarkan  bahwa  sekecil  apapun  satu  kelompok  tetap  harus diperhatikan  dan  diperlakukan  sama  dengan  kelompok  yang  lain  sebagaimana hadis  nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  bahwa  siapa  saja  yang mendhalimi  mu’ahad  (minoritas)  atau  melecehkan  mereka  dan  membebani mereka  dengan  sesuatu  diluar  kesanggupan  mereka  akan  menjadi  lawan  bagi Nabi  kelak  di  hari  kiamat.  Dalam  hal  ini  Nabi  menyatakan  dengan  tegas keberpihakannya  terhadap  semua  kelompok  tanpa  membedakan  jenis  kelamin, kesukuan, agama dan ideologi/kepercayaan (Nasruddin Umar, 2019:19)
Menurut Franz Magnis Suseno, human dignity atau martabat manusia ada karena pemberian tuhan. Dalam pancasila, Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa  terkait  erat  dengan  sila  sesudahnya  yaitu  Kemanusiaan  yang  Adil  dan beradab.  Tak  mungkin  seseorang  mengaku  bertuhan  apabila  ia  bersikap  tidak adil  dan  tidak  beradab.  Begitupun  sebaliknya,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab  harus  diwujudkan  secara  nyata  melalui  kesejatian  dalam  pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai rahmatan lil alamin harus dituntut dari segenap  agama.  Agama  itu  harus  dirasakan  sebagai  rahmat  oleh  semua  yang bersentuhan dengannya (Franz Magnis Suseno, 2015:07).
Dengan  penguatan  nilai-nilai  ketuhanan  dan  kemanusiaan,  kekerasan dalam beragama dapat dihindari. Walaupun agama memiliki potensi kekerasan, tapi  inti  dan  substansi  keagamaan  adalah  kedamaian  dan  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia.  Dalam  hal  ini,  aspek  kognitif  menjadi  penting dimana pengetahuan keagamaan diperdalam sehingga mendapatkan pemahaman keagamaan yang toleran dan tidak radikal.

## Penerimaan terhadap tradisi
Pemuda  dapat  ikut  serta  mengembangkan  tradisi  yang  telah  ada  dalam semangat,  “ Mempertahankan khazanah masa lalu yang baik dan mengambil khazanah masa  kini  yang  lebih  baik. ”  Sehingga  penerimaan  terhadap  tradisi  bukan  berarti menolak  kebaruan,  tapi  lebih  kepada  pelestarian  nilai-nilai  kearifan  sebagai khazanah  bangsa.  Pemuda  dapat  mengembangkan  sikap  dan  pandangan mengenai  tradisi  yang  baik  sehingga  sikap  dan  pandangan  tersebut  dapat
Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang… Inayatullah │ 137 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235
menjadi  sikap  dan  pandangan  bersama  kita  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Adanya  perang  pemikiran  yang  secara  gencar  menekankan  kepada prilaku salaf  as  shalih dan  penolakan  atas  tradisi.  Adanya meme-meme yang beredar yang menjadi bagian dari propaganda menolak tradisi. Beberapa waktu lalu  ada  propagada  meme  klepton  (semacam  panganan  biasa)  bukan  Islam. Arabisasi  yang  dipropagandakan  sebagai  islamisasi  telah  mencampuradukkan antara  substansi  agama  dan  produk  budaya.  Akibatnya  khazanah,  budaya, tradisi, identitas lokal yang memiliki nilai tinggi terancam eksistensinya.Milenial yang  tidak  memahami  tradisi  dengan  baik  sebagai  modal  sosial  dan  ketahanan bangsa akan mudah terjerumus dalam radikalisme dan kekerasan.
Penolakan  terhadap  tradisi  yang  berkembang  telah  menjadi  sedemikian masif.  Propaganda  yang  gencar,  sistematis,  kreatif  dan  modern  diserukan  dari berbagai  kanal  sosial  media  dan  mempengaruhi  generasi  muda.  Ada keterlambatan  antisipasi  yang  sangat  signifikan  ketika  hari  ini  milenial  sangat rentan terhadap faham-faham radikalisme yang menolak tradisi.
Islam  tidak  tepat  jika  dikonfrontasi  dengan  ajaran  agama  terdahulu karena  kehadiran  Islam  adalah  mengakomodir  dan  menghimpun  nilai-nilai kebaikan  dari  generasi  sebelumnya.  Islam  juga  tidak  dapat  dipertentangkan dengan universal human right atau hak asasi manusia universal karena kebebasan dan  hak  asasi  manusia  adalah  bagian  dari  Islam.  Islam  juga  tidak  dapat dibenturkan  dengan  khazanah  dan  nilai-nilai  lokal  karena  konsep  universalitas Islam  dapat  dibangun  dan  ditegakkan  dari  tradisi  dan  keunikan  lokal (Nasruddin Umar, 2019:4)
Universalitas  dalam  ajaran  Islam  sebenarnya  memberi  ruang  kepada nilai-nilai  lokal  dan  tradisi  untuk  terus  bertahan  dan  berkembang.  Nusantara adalah contoh yang paling unik dimana Islam menjadi mayoritas sekaligus hadir dalam  nuansa  yang  kaya,  sekaya  kearifan  lokal  yang  terdapat  didalamnya. Disatu  sisi,  meskipun  mereka  jauh  dari  tempat  kelahiran  Islam  tapi  kehidupan mereka  tidak  dapat  dipisahkan  dari  ajaran-ajaran  Islam  sembari  tetap  menjaga tradisi dan budaya (Nasruddin Umar, 2019:12).
Nasaruddin  Umar  lebih  jauh  menetapkan  asas-asas  moderasi  yang memuat  unsur-unsur  seperti,  Pertama al-ikha’ yaitu  menjunjung  tinggi  rasa persaudaraan  dan  kemanusiaan.  Kedua al-musawwa dimana  Islam  lebih mengedepankan pada prinsip persamaan dari perbedaan. Ketiga, tasammuh yaitu toleran  terhadap  yang  berbeda.  Keempat,  musyawarah  yaitu  memberi kesempatan secara terbuka kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat
secara merdeka. Kelima, al-Mu’awanah yaitu berkerjasama dan saling menolong.
(Nasaruddin Umar, 2019: 12-14)

## Tawaran Solusi
Munculnya  sikap  radikal  dan  ekstrim  dalam  beragama  dikalangan milenial  tak  lepas  dari  berbagai  faktor.  Walaupun  media  sosial  dan  internet ditenggarai  menjadi  faktor  penyebab  bagi  penyebaran  faham  radikalisme  tapi ada  faktor-faktor  lain  yang  menjadi  latar  belakang,  pengaruh  tersebut  dengan mudah  masuk  ke  dalam  alam  fikiran  kaum  milenial.  Sehingga,  solusi  yang ditawarkan tidak semata berbasis media sosial dan internet seperti pengontrolan terhadap perilaku pengguna dan pembrendelan situs-situs radikal.
Pertama  adalah  potensi  radikalisme  yang  memang  terdapat  di  setiap agama. Setiap agama, secara teologi mengakui kebenaran subjektif-nya masing- masing.  Akan  tetapi  kebenaran  subjektif  yang  banyak  tersebut  kemudian memasuki  ruang  objektif  dan  mengakibatkan  pergesekan  serta  konflik  klaim kebenaran.  Pemerintah  sebagai  pemegang  kebijakan  harus  bersikap  adil  dalam melihat polemik klaim kebenaran agama. Pemerintah harus menjadi mercusuar bagi  kampanye  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan.  Masyarakat-pun  harus menjadi pelopor gerakan toleransi dan saling menghormati keyakinan beragama.
Kedua,  radikalisme  memiliki  akar  historis  sampai  ke  sejarah pembentukan negara. Jika merujuk kepada referensi-referensi utama, perdebatan mengenai bentuk negara secara berkesinambungan melahirkan generasi-generasi yang  pro  negara  Islam  dan  menumbuhkembangkan  diskursus  tersebut  dalam ruang-ruang publik. Beberapa pemberontakan seperti DI/TII, terkait erat dengan keinginan  beberapa  pihak  untuk  membuat  Indonesia  menjadi  negara  agama. Ketidaktuntasan  penanganan  pemberontakan  (lebih  kepada  militeristik  dan mengabaikan  persuasif)  menciptakan  kultur-simpatik  di  daerah-daerah  basis pemberontak yang secara potensial menciptakan jenis radikalisme yang baru.
Solusi  persoalan  kedua  ini  haruslah  bersifat  kognitif  dan  kritis.  Ulama, akademisi  dan  intelektual  harus  membangun  diskursus  moderat  dalam  tafsir- tafsir agama. Harus ada ketuntasan narasi hubungan antara agama dan negara. Bahwa negara Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara  substansi  mengambil  ruh  dan  nilai  dari  kebaikan  agama.  Dengan demikian,  landasan  tersebut  bukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  agama. Para  pendiri  bangsa,  lebih  memilih  menjadikan  Indonesia  sebagai  Darussalam (dengan cakupan yang lebih luas) daripada Darul Islam.
Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang… Inayatullah │ 139
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235
Ketiga, adanya keterlambatan dalam penanganan kasus radikalisme. Saat beberapa  mahasiswa  membaiat  diri  kedalam  afiliasi  Hizbut  Tahrir  Indonesia beberapa tahun lalu, kita kaget dan baru menyadari bahwa mereka telah dibina bertahun-tahun. Disisi lain, moderasi beragama baru menjadi bagian dari proyek strategis  negara  paling  jauh  sekitar  10  tahun  terakhir.  Keterlambatan  ini  jika tidak  diantisipasi  secara  kreatif  tidak  akan  memberi  dampak  apa-apa.  Milenial yang  terpapar  radikalisme  umumnya  telah  menutup  pikiran  mereka  dari diskursus  diluar  pakemnya.  Untuk  memasuki  alam  pikiran  mereka  adalah tantangan  yang  besar.  Oleh  karena  itu,  ulama,  akademisi,  intelektual  dan masyarakat  harus  berjibaku  mensosialisasikan  model  keberislaman  moderat sembari  memberi  contoh  keteladanan  yang  baik  sehingga  dapat  mengetuk  hati dan  membuka  pikiran  milenial  yang  terpapar  radikalisme  untuk  kembali  ke jalan washatan , beragama secara moderat.
Keempat,  faktor  ketidakadilan,  ketimpangan  ekonomi  dan  kemiskinan. Jika  kita  memperhatikan  pola  perekrutan  dan  pendoktrinan  Hizbut  Tahrir Indonesia, selalu dimulai dari pemaparan mengenai ketidakadilan, ketimpangan ekonomi  dan  penindasan  negara.  Betapa  negara  tidak  adil  kepada  umat  Islam. Betapa negara ini hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin korup. Atau betapa alat produksi dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam. Doktrin semacam ini tentu  efektif  untuk  mempengaruhi  presepsi  kaum  milenial  yang  disatu  sisi membutuhkan  masa  depan  yang  cerah  tapi  disisi  lain  dihadapan  mereka kehidupan begitu centang perenang dan penuh ketidakpastian. Untuk itu, sudah menjadi  tugas  negara  dan  pemangku  kepentingan  untuk  menciptakan  proyek- proyek  stategis  berbasis  pemulihan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat. Karena  dalam  pengamatan  kami,  suburnya  radikalisme  di  Indonesia  sangat berkait erat dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Selain keempat faktor ini, ada banyak sekali faktor lain yang menjadi alat dukung  bagi  suburnya  faham  radikalisme  di  Indonesia.  Untuk  itu,  diharapkan kepada  ulama,  intelektual  dan  akademisi  untuk  bahu  membahu,  membangun tafsir  agama  yang  moderat  sembari  mengupayakan  rekomendasi-rekomendasi langkah strategis perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Secara  kultural,  moderasi  beragama  sejatinya  telah  dipraktekkan  oleh masyarakat  Indonesia.  Namun  ada  kecenderungan  penguatan  dan  radikalisasi beragama  yang  merusak  semangat  moderasi  tersebut.  Hal  ini  dapat  memicu perpecahan dan membawa kemunduran bagi pembangunan manusia Indonesia
disegala  aspek  (sosial,  politik  dan  ekonomi).  Untuk  itu,  pemerintah  berserta masyarakat  bersama-sama  merekonstruksi  dan  menumbuh  kembangkan kembali semangat moderasi.
Pada tahun 2018 dan 2020, survey beberapa lembaga menemukan bahwa setengah  dari  penduduk  Indonesia  berusia  antara  14  sampai 35  tahun.  Artinya, saat ini Indonesia mengalami surplus generasi potensial yang akan berkontribusi bagi  pembangunan  Indonesia  di  10,  20  sampai  30  tahun  ke  depan.  Namun persoalannya  kemudian,  mayoritas  generasi  muda  tersebut  ditenggarai  dekat dengan indoktrinasi dan radikalisme beragama karena pengaruh informasi dari internet dan media sosial. Akibatnya akan sangat membahayakan bagi semangat kebersamaan dan toleransi di tahun-tahun mendatang.
Ada  4  indikator  moderasi  beragama  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. Indikator tersebut diambil dari faktra lapangan bahwa tindakan-tindakan ekstrim  beragama  sering  berangkat  dari  beberapa  hal  tersebut.  Umumnya,  isu- isu  radikalisme  berkaitan  dengan  penolakan  terhadap  negara  bangsa  ( nation state ), intoleransi karena klaim kebenaran ( truth claim ), kekerasan atas nama jihad dan nahi munkar ( violence ) dan penolakan terhadap tradisi lokal ( rejection ).
Kenyataannya, sulit untuk mengubah pola fikir hasil indoktrinasi kecuali subjek  yang  bersangkutan  mau  membuka  pikiran.  Tanpa  penanganan  yang tepat,  proses  deradikalisasi  justru  akan  menimbulkan  radikalisme  yang  baru. Penanganan  isu  radikalisme  dengan  cara-cara  frontal  dikhawatirkan  akan memunculkan gerakan radikal yang lebih baru, lebih luas dan lebih mendalam. Cepat  atau  lambat,  jika  generasi  muda  tidak  diberikan  wawasan  moderasi beragama, perpecahan dan perang saudara akan terjadi. Dan hal ini tentu tidak bisa dibiarkan terjadi.
Untuk  itu  perlu  melihat  aspek-aspek  terkait  radikalisme  secara  utuh. Tulisan  ini  merangkum  setidaknya  4  aspek  terkait  radikalisme  yang  perlu diperhatikan  dalam  upaya  moderasi  beragama  yaitu  aspek  potensi  radikalisme yang  terdapat  dalam  setiap  agama,  polemik  historis  hubungan  agama  dan negara, keterlambatan merespon gerakan radikal transnasional dan ketidakadilan  serta  ketimpangan  ekonomi.  Dibutuhkan  sinergisitas  antara ulama,  intelektual,  akademisi, tokoh masyarakat,  pelaku  usaha  dan masyarakat serta  pemerintah  dalam upaya  komprehensif  menyuarakan  moderasi  beragama dan menolak radikalisme khususnya dikalangan milenial.
Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang… Inayatullah │ 141
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235

## DAFTAR PUSTAKA
Burrel, Gibson dan Gareth Morgan. (2005). Sociological Paradigms and Organization Analysis;  Elements  of  The  Sociology  of  Coorporate  Life ,  Ashagate,  Limiter England.
Bustamam-Ahmad,  K.  (2019).  The  Religious  Imagination  in  Literary  Network and Muslim Contestation in Nusantara. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 7 (2), 217- 244. doi:10.26811/peuradeun.v7i2.344
Dirjen  Pendis.  (2021). Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  897 Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Teknis  Rumah  Moderasi  Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.
https://nasional.tempo.co/read/1029658/kampus-ini-teliti-radikalisme-di-internet- hasilnya/full&view=ok (diakses 20 April 2021)
Ilyas,  M.,  Ismail,  Z.,  Abdullah,  M.,  &  Zulfidar,  F.  (2020).  Youth  Existence  and Radicalism  in  Aceh,  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Peuradeun,  8 (2),  409-422. doi:10.26811/peuradeun.v8i2.431
Irawan, Aditya Wicaksono, dkk. (2020). Laporan Survey Internet Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia 2019 – 2020 (Q2) , APJII, Jakarta
John L. Espino et.al, ( ed ). (2008). Asian Islam in the 21 st Century , Oxford University Press.
Muhtarom, Ali. (2020). Moderasi Beragama, Konsep, Nilai dan Strategi Pengembangan di Pesantren, Yayasan Talibun Nusantara, Jakarta.
Shihab,  M.  Quraisy.  (2019). Wawasan  Islam  tentang  Moderasi  Beragama, Lentera Hati, Jakarta.
Suharto,  Babun,  et.al.  (2019). Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia, Lkis, Yogyakarta.
Suseno,  Franz  Magnis,  et.al.  (2015). Agama,  Keterbukaan  dan  Demokrasi;  Harapan dan Tantangan, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, Jakarta.
Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.
Umar,  Nasaruddin.  (2019). Islam  Nusantara;  Jalan  Panjang  Moderasi  Beragama  di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Zaprulkhan.  (2020). Rekonstruksi  Paradigma  Maqashid  Asy-Syari’ah;  Kajian  Kritis dan Komprehensif , Ircisod, Yogyakarta.