## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara di  dunia  yang  menganut  sistem  otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan-

## ANALISIS  RASIO  UNTUK  MENILAI  KINERJA  KEUANGAN DAERAH  KABUPATEN  GUNUNGKIDUL
TAHUN  2013-2017

## Viska Rosaliena
Alumnus Program Studi Akuntansi STIE Widya Wiwaha email:viska.rosa@gmail.com

## Zulkifli
Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha email:zulstieww@gmail.com

## A bstract
The results of the study show that the financial performance of Gunungkidul Regency which still needs attention is the regional dependency ratio and regional financial independence ratio which shows that the financial condition of the Gunungkidul Regency Government is still dominated and highly dependent on the Central Government, while on the effectiveness of Regional Original Revenue and income efficiency shows that Gunungkidul Regency has optimal and efficient capability in managing Regional Original Revenue, then the harmony ratio shows that the proportion of operating expenditure budget allocation still dominates compared to the budget for capital expenditure but there have been efforts to increase the proportion of development expenditure. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Agency of the Gunungkidul Regency Government. This research approach uses a quantitative descriptive approach by collecting data contained in the Regional Expenditure Budget and in the Gunungkidul District Government Financial Report for the 2013-2017 budget year. The results of the study show that the financial performance of Gunungkidul Regency which still needs attention is the regional dependency ratio and regional financial independence ratio which shows that the financial condition of the Gunungkidul Regency Government is still dominated and highly dependent on the Central Government, while on the effectiveness of Regional Original Revenue and income efficiency shows that Gunungkidul Regency has optimal and efficient capability in managing Regional Original Revenue, then the harmony ratio shows that the proportion of operating expenditure budget allocation still dominates compared to the budget for capital expenditure but there have been efforts to increase the proportion of development expenditure.

## Keywords: Regional Finance, Financial Performance, Regional Dependency
Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Revenue Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio, and Harmony Ratio.
nya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai  sejak  bergulirnya  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang

## JURNAL KAJIAN BISNIS
Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan revisi terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang  menyatakan bahwa pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan adanya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.
Diberlakukannya  otonomi  daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya  sendiri  namun  masih  tetap dikontrol oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah menjadi bagian dari desentralisasi. Kemampuan dan  kemandirian keuangan daerah  merupakan  faktor  yang  sangat penting  bagi  daerah  dalam  menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi  daerah  merupakan  upaya pembuktian  pemerintah  pusat  sebagai pemberi  kewenangan  serta  pemerintah daerah  sebagai  pihak  yang  dilimpahi kewenangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan potensi daerah.
“Untuk  melihat  kemampuan  daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya  bisa  diukur  melalui  kinerja/ kemampuan  keuangan  daerah”  (Halim 2004:24).  Salah  satu  cara  untuk  meng- analisa  kinerja  keuangan  pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan  melakukan  analisis  rasio keuangan  terhadap  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang  telah ditetapkan  dan  dilaksanakan. Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul melalui  Badan  Keuangan Aset  Daerah (BKAD)  Kabupaten  Gunungkidul  meng-
gunakan  analisa  tersebut  untuk  dapat menilai  rasio  ketergantungan  keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah,  mengukur  rasio  efektifitas  dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah,  mengukur  sejauhmana  aktivitas pemerintah  dalam  membelanjakan  dan mengalokasikan dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Menurut  Halim  (2012)  penilaian  kinerja keuangan  pemerintah  berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan    Rasio    Pertumbuhan.  Sedangkan menurut  Mahmudi  (2011:169)  terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja  antara  lain  derajat  desentralisasi, rasio  ketergantungan  daerah,  rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak, rasio efisiensi pajak, dan derajat kontribusi BUMD.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dihitung dan dianalisis dengan Rasio Ketergantungan  Daerah,  Rasio  Keman- dirian  Daerah,  Rasio  Efektivitas,  Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian.

## KAJIAN PUSTAKA

## Review  Penelitian  terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Pramono Joko  (2014)  dengan  judul Analisis  rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah  Daerah  (studi  kasus  pada kasus pada Pemerintah Kota Surakarta), Hasil penelitian menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta  yang  masih kurang adalah  di  aspek  kemandirian  dan aspek  keserasian,  karena  rasio  keman- diriannya sebesar 15,83% (2010) dan  22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90%
(2011), rasio belanja modal terhadap   APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  Pemkot Surakarta    dalam  mengelola  dana  sudah sangat  efisien  dan  efektif,  karena  rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya  27,95%
(2010)  dan 14,15%    (2011).  Pertumbuhan PAD  cukup  tinggi  yakni  sebesar  58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan  melunasi  pinjaman  masih mencukupi  karena  rasio  DSCR  sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).
Penelitian yang dilakukan oleh Pramita Puput  Risky  (2015),  judul Analisis  rasio untuk  menilai  kinerja  keuangan  daerah Kabupaten  Kebumen  tahun  2009-2013, hasil penelitian adalah Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio  Efektivitas  PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu  104,46%. Apabila  dilihat dari  Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, rata-rata  rasionya  sebesar  99,82%. Berdasarkan  Rasio  Keserasian  masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada  Belanja  Modalnya.  Sedangkan Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kebumen berdasarkan Rasio Pertumbuhan PAD  tumbuh  secara  positif.  Selanjutnya Kinerja  Keuangan  Daerah    Kabupaten Kebumen masih  tergolong  Rendah  Sekali dan    dalam    kategori    pola  hubungan Instruktif  jika dilihat dari  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  KS Lazyra (2016) dengan judul  Analisis rasio keuangan  daerah  dalam  menilai  kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan,  hasil penelitian    menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan  dengan  menggunakan rasio  keuangan  daerah  mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya  pendapatan  daerah Pemerintah  Daerah  Kota  Medan,  dan
meningkatnya  belanja  daerah,  bahkan melebihi  dari  yang  dianggarkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Medan,  rasio kemandirian yang masih di bawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya  Pemerintah  Daerah  Kota Medan  dalam  meningkatkan  PAD,  untuk rasio  efektivitas  yang  masih  di  bawah standar    terjadi  dikarenakan  pemerintah daerah tidak   mampu   dalam   mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut, untuk  rasio  efisiensi  yang  berada  diatas standar  terjadi  dikarenakan  besarnya belanja  daerah  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah    daerah,    bahkan  realisasi belanja daerah melebihi target.
Penelitian ini menggunakan beberapa rasio  untuk  mengukur  kinerja  keuangan daerah kabupaten GunungKidul tahun 2013- 2017 yaitu rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian.

## a. Rasio Ketergantungan  Daerah
Menurut  Bisma  (2010:78)  disebutkan bahwa:  “Tingkat  Ketergantungan  Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas  pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  yang  diukur  dengan  rasio antara  PAD  dengan  total  penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)”.
Seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ditunjukkan melalui rasio ini. Rasio ini adalah perbandingan antara total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan  daerah.  Dalam  hal  ini,  akan dilihat bagaimana ketergantungan antara pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul terhadap    pemerintah    pusat.    Semakin tinggi  angka  yang dihasilkan dalam rasio ini  maka  semakin  besar  pula  tingkat ketergantungan     pemerintah     Kabupaten
Gunungkidul  terhadap  pemerintah  pusat maupun propinsi.
Pendapatan Transfer
Rasio Ketergantungan Daerah = ---------------------------- x 100% Total Pendapatan

## b. Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul    dalam  membiayai  sendiri kegiatan pemerintah,  pembangunan  dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber  pendapatan  yang  diperlukan daerah.  Berikut  ini  formula  rasio kemandirian daerah:
Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian  =   -------------------------------------------- x 100%
Daerah
(Transfer Pusat+Propinsi)+Pinjaman

## c. Rasio Efektivitas PAD
Menurut  Mahmudi  (2011:170),  rasio efektivitas  pendapatan  dihitung  dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan  target  penerimaan  pendapatan yang  dianggarkan.  Rasio  ini  dirumuskan sebagai berikut:

## Realisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektivitas =  ------------------------------------ x 100%

## Target Penerimaan PAD
Rasio efektivitas pendapatan menun- jukkan  kemampuan  pemerintah  dalam memobilisasi  penerimaan  pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.  Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:
1.  Sangat efektif : >100%
2.  Efektif : 100% 3.  Cukup efektif : 90%-99% 4.  Kurang efektif : 75%-89% 5.  Tidak efektif : <75%

## d. Rasio Efisiensi Pendapatan
Rasio  efisiensi  pendapatan  dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Rasio  efisiensi  pendapatan  dirumuskan sebagai berikut:
Biaya Pemerolehan Pendapatan Rasio Efisiensi  =  --------------------------------------------- x 100%
Realisasi Penerimaan Pendapatan
Semakin  kecil  nilai  rasio  efisiensi  ini maka  semakin  baik  kinerja  pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan, nilai  rasio  efisiensi  pendapatan  dapat dikategorikan sebagai berikut: 1.    Sangat efisien : <5% 2.    Efisien : 5%-10% 3.    Cukup efisien : 11%-20% 4.    Kurang efisien : 21%-30%
5.    Tidak efisien : >30%

## e. Rasio  Keserasian
Aktivitas  Pemerintah  Daerah  dalam memprioritaskan  alokasi  dananya  pada belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan secara  optimal  ditunjukkan  dengan menggunakan rasio keserasian. Menurut Halim (2012) semakin  tinggi  persentase dana yang  dialokasikan  untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai  untuk  menyediakan  sarana prasarana  ekonomi  masyarakat  semakin kecil. Rasio  Keserasian   dihitung dengan membandingkan belanja operasi dengan belanja  daerah  serta  dapat  juga menggunakan  perbandingan  besarnya belanja  modal  dengan  belanja  daerah. Besaran  rasio  belanja  operasi  maupun rasio belanja modal hingga saat  ini  belum memiliki  tolok  ukur  yang  pasti  ataupun pedoman  idealnya  dikarenakan  rasio tersebut  sangat  dipengaruhi    dinamika
pembangunan  dan  kebutuhan investasi guna  mencapai  pertumbuhan  ekonomi yang ditargetkan. Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rasio berikut ini:
Total Belanja Operasi Rasio Belanja Operasi    =  -----------------------------  x 100% Terhadap Total Belanja    Total Belanja Daerah Total Belanja Modal Rasio Belanja Modal    =  -----------------------------  x 100% Terhadap Total Belanja    Total Belanja Daerah

## Rerangka  Teoritis
Rerangka  Penelitian  disajikan  pada gambar 1.

## METODA  PENELITIAN

## 1. Pendekatan  Penelitian
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan  Rasio  Ketergantungan
Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas,  Rasio  Efisiensi,  dan  Rasio Keserasian.  Pendekatan  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  penelitian deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi  tertentu  yang  diperoleh  oleh penelitian  dan  subjek  beberapa  individu, organisasional, industri atau perspektif lain.

## 2. Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Bidang Akuntansi  Badan  Keuangan  dan  Aset
Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  yang  beralamat  di  Jalan Brigjend.  Katamso  Nomor  1  Kecamatan
Kota  W onosari  55812  Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data
sekunder  yaitu  laporan  keuangan  yang diperoleh  dari  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul.
Jenis  data  yang  digunakan  di  dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa:
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-
2017
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-
2017
Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013- 2017 Rasio Ketergantungan
Daerah
Rasio Kemandirian
Daerah Rasio Efektivitas PAD
Rasio Efisiensi
Keuangan Daerah Rasio Keserasian
Gambar 1: Rerangka Teoritis
1. Profil  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunungkidul
2. Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
3. Buku-buku,  referensi,  jurnal-jurnal, literatur,  maupun  sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis, yakni data sekunder berupa Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya untuk mencari sumber teori dan pelaksanaannya diperoleh dari riset pustaka, yaitu penelitian sejenis yang dipublikasikan.

## 5. Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis berupa  rasio  keuangan  meliputi  Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah,  Rasio  Efektivitas  PAD,  Rasio Efisiensi Pendapatan, Rasio Keserasian

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Rasio Ketergantungan  Daerah
Menurut  Bisma  (2010:  78):”Tingkat Ketergantungan  Daerah  adalah  ukuran
tingkat  kemampuan  daerah  dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui  optimalisasi  PAD,  yang  diukur dengan  rasio  antara  PAD  dengan  total penerimaan Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  tanpa  subsidi (Dana Perimbangan)”.
Rasio Ketergantungan  Daerah diukur dengan  membagi  pendapatan  transfer dengan  total  pendapatan  yang  hasilnya disajikan dalam bentuk prosentase. Tabel 1  rasio  berikut  ini  ada  adalah  Rasio Ketergantungan  Daerah  Kabupaten Gunungkidul.  Rasio  Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel 1.
Hasil dari  perhitungan tabel 1  di atas menggambarkan  bahwa  rasio  keter- gantungan  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2013-2017 menunjukkan kriteria sangat  tinggi  dengan  persentase  yang berbeda-beda untuk tiap tahunnya. Hal ini berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih sangat tinggi. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap dana dari
Tabel 1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan Rasio Keter- gantungan Daerah Ket 2013 1.122.441.827.507,78  1.242.092.675.330,20 90,37% Sangat Tinggi 2014 1.182.972.315.633,12   1.372.846.295.853,34 86,17% Sangat Tinggi 2015 1.399.406.750.900,45  1.599.005.995.104,47 87,52% Sangat Tinggi 2016 1.444.567.971.371,47   1.654.344.836.987,14 87,32% Sangat Tinggi 2017 1.518.680.566.844,39  1.847.105.418.583,10 82,22% Sangat Tinggi
Sumber : Data diolah (2018 )
pemerintah pusat maupun propinsi paling banyak  berasal  dari  kontribusi  dana perimbangan  yang  diwujudkan  dengan dana alokasi umum yang merupakan dana yang  digunakan  untuk  pemerataan kemampuan keuangan daerah.
Pada Tahun 2013 rasio ketergantungan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hasil paling tinggi yaitu 90,37%, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar  86,17% hal  ini dikarenakan  ada kenaikan pendapatan asli daerah yang yang berasal  dari  adanya  pengalihan  PBB Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak kemudian pada tahun 2014 dialihkan menjadi Pajak Daerah yang pengelolaannya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Badan Keuangan Aset dan Daerah sebagai pengampunya.  Walaupun  rasio  keter- gantungan  daerah  pada  tahun  2014 mengalami  penurunan  dari  tahun  2013 namun masih dalam kategori sangat tinggi.
Rasio  Ketergantungan  daerah  pada tahun 2015 menghasilkan angka sebesar 87,52%  masih  termasuk  kategori  sangat tinggi. Walaupun pengalihan pengelolaan PBB-P2  sudah  berjalan  selama  2  tahun namun tampaknya tidak mampu mengurangi tingkat  ketergantungan  Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  terhadap  dana transfer dari pusat maupun propinsi begitu pula pada tahun 2016 dan tahun 2017 angka rasio  ketergantungan  keuangan  daerah sebesar  87,32%  dan  82,22%  masih termasuk  dalam  kategori  sangat  tinggi walaupun  kecenderungannya  angkanya menurun dari tahun sebelumnya.

## 2. Rasio Kemandirian Daerah
Kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan pelayanan kepada masyarakat yang telah
membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber  pendapatan  daerah  merupakan indikasi  bahwa  suatu  daerah  memiliki kemandirian  keuangan  daerah.  Menurut Abdul  Halim  (2012)  menyatakan  bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (trans- fer  pusat)  maupun  dari  pinjaman.  Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan  provinsi)  semakin  rendah,  dan sebaliknya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  daerah  juga  dapat terlihat  melalui  rasio  ini.  Semakin  tinggi partisipasi  masyarakat  dalam  membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah maka  semakin  tinggi  pula  rasio kemandiriannya  dan  ksejahteraan masyarakat.
Secara  konsepsional,  pola  hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,  harus  dilakukan  sesuai  dengan kemampuan  keuangan  daerah  dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan hubungan situasional yang dapat  digunakan  dalam  pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu:
a) Pola  Hubungan  Instruktif,  peranan pemerintah  pusat  lebih  dominan  dari pada kemandirian pemerintah daerah.
(Daerah yang tidak mampu melaksana- kan otonomi daerah).
b) Pola  Hubungan  Konsultatif,  campur tangan pemerintah pusat sudah mulai
berkurang,  karena  daerah  dianggap sedikit  lebih  mampu  melaksanakan otonomi daerah.
c) Pola  Hubungan  Partisipatif,  peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat  kemandiriannya  mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
d) Pola  Hubungan  Delegatif,  campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksana- kan urusan otonomi daerah.
Hasil  perhitungan  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan pada tabel 2.
Berdasarkan perhitungan pada tabel 2, rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Gunungkidul selama 5 tahun dari tahun 2013- 2017 menunjukkan angka kurang dari 25% yaitu  pada  tahun  2013  sebesar  7,43% dengan  besaran  pendapatan  asli  daerah sebesar  Rp83.427.447.822,42  dan pendapatan transfer sebesar
Rp1.122.441.827.507,78, pada tahun 2014 angka rasio kemandirian sebesar 13,47% dengan  jumlah  pendapatan  asli  daerah sebesar  Rp159.304.338.220,22  dan
pendapatan transfer sebesar
Rp1.182.972.315.633,12, kemudian pada tahun 2015 rasio kemandirian yang dihasilkan sebesar 14,01% dengan nilai pendapatan asli daerahnya sebesar Rp196.099.244.204,02 sedangkan pendapatan transfernya sebesar Rp1.399.406.750.900,45, selanjutnya pada tahun 2016 dengan angka pendapatan asli daerah  mencapai  Rp206.278.865.615,67 dan  jumlah  pendapatan  transfer  sebesar Rp1.444.567.971.371,47  menghasilkan rasio  kemandirian  sebesar  14,28%,  dan angka rasio kemandirian tertinggi dihasilkan pada  tahun  2017  yaitu  sebesar  17,87% dengan jumlah pendapatan asli daerah dan pendapatan  transfer  juga  paling  tinggi
dibandingkan  tahun  sebelumnya  yaitu sebesar  Rp271.370.043.388,71  dan Rp1.518.680.566.844,39.  Walaupun terdapat kenaikan jumlah pendapatan asli daerah  tiap  tahunnya  dan  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2013- 2017 tercatat tidak memiliki pinjaman baik pinjaman  dari  pemerintah  pusat  maupun pinjaman dari daerah lainnya namun jumlah penerimaan  yang  berasal  dari  transfer pemerintah pusat dan transfer propinsi juga mengalami kenaikan tiap tahunnya sehingga
Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 Tahun Pendapatan Asli Daerah (Transfer Pusat+Propinsi)+ Pinjaman Rasio Kemandiri- an Daerah Ket 2013 83.427.447.822,42 1.122.441.827.507,78 7,43% Rendah sekali 2014 159.304.338.220,22 1.182.972.315.633,12 13,47% Rendah sekali 2015 196.099.244.204,02 1.399.406.750.900,45 14,01% Rendah sekali 2016 206.278.865.615,67 1.444.567.971.371,47 14,28% Rendah sekali 2017 271.370.043.388,71 1.518.680.566.844,39 17,87% Rendah sekali
Sumber : Data diolah (2018)
rasio  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten  Gunungkidul  yang  dihasilkan masih tergolong rendah sekali.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul selama  tahun  2013-2017  yang  masih tergolong  rendah  sekali  dapat  diartikan bahwa  peranan  pemerintah  pusat  lebih dominan  dari  pada  pemerintah  daerah. Namun demikian terlihat bahwa ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya yang ditunjukkan dengan adanya
kenaikan  rasio  kemandirian  keuangan daerah  Kabupaten  Gunungkidul  dalam kurun  waktu  5  tahun.  Kenaikan  rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013-2017  didukung  dengan  adanya kenaikan  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari pendapatan  pajak  daerah  Kabupaten Gunungkidul.

## 3. Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah
Kemampuan  pemerintah  daerah Kabupaten Gunungkidul dalam merealisasi- kan  pendapatan  asli  daerah  yang
direncanakan dibandingkan dengan target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah ditunjukkan melalui rasio efektivitas. Suatu pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan  tugasnya  bila  rasio  yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen, namun apabila rasio efektivitas pemerintah daerah  semakin tinggi berarti kemampuan daerah tersebut semakin baik.
Hasil  perhitungan  rasio  efektivitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2017 disajikan pada tabel 3.
Hasil Perhitungan pada tabel 3, Rasio ef ektivitas  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul  pada  tahun  2013  sebesar 108,81%  dengan  target  anggaran Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Rp76.674.187.127,33  dan  terealisasi sebesar Rp83.427.447.822,42  kemudian pada  tahun  2014  target  anggaran  PAD Kabupaten Gunungkidul dinaikkan dengan besaran yang signif ikan yaitu Rp144.367.217.444,98 dikarenakan adanya peraturan baru mengenai pengelolaan PBB- P2 yang dialihkan dari semula merupakan pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah  dan realisasi pendapatan yang berhasil dicapai
Tabel 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 Tahun Target Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Ket 2013 76.674.187.127,33   83.427.447.822,42 108,81% Sangat efektif 2014 144.367.217.444,98   159.304.338.220,22 110,35% Sangat efektif 2015 159.327.609.523,66  196.099.244.204,02 123,08% Sangat efektif 2016 187.400.598.970,70  206.278.865.615,67 110,07% Sangat efektif 2017 263.462.293.704,14  271.370.043.388,71 103,00% Sangat efektif
Sumber : Data diolah (2018)
sebesar Rp159.304.338.220,22 sehingga rasio  efektivitas  PAD-nya  mengalami peningkatan menjadi 110,35%.
Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  pada  tahun  2015  juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yaitu  sebesar  123,08%  dengan  capaian realisasi  sebesar  Rp196.099.244.204,02 lebih  tinggi  23,08%  dibandingkan  target anggarannya  yang  hanya  sebesar Rp159.327.609.523,66. Akan tetapi pada 2 tahun berikutnya yaitu tahun 2016 dan 2017 terdapat  penurunan  rasio  efektivitas dibandingkan  dengan  tahun  2015  yaitu 110,07% pada tahun 2016 dengan target anggaran sebesar Rp187.400.598.970,70 dan  capaian  realisasinya  sebesar Rp206.278.865.615,67 sedangkan 103% pada tahun 2017 dengan target anggaran sebesar  Rp263.462.293.704,14  dan capaian realisasinya sebesar Rp271.370.043.388,71.  Walaupun  rasio efektivitas yang dihasilkan pada tahun 2016 dan  2017  mengalami  penurunan dibandingkan  tahun  2015  namun  angka rasio efektivitas yang dihasilkan masih di atas    100%  hal  ini  berarti  Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  masih  sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan asli daerahnya dan dalam hal penetapan target anggaran  Pendapatan  Asli  Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah  mengacu  pada  hasil  realisasi
pendapatan  asli  daerah tahun  sebelumnya terbukti dengan adanya kenaikan angka target pendapatan yang ditetapkan untuk tiap tahunnya.

## 4. Rasio Efisiensi Pendapatan
Rasio  efisiensi  merupakan  rasio  yang menggambarkan  perbandingan  antara realisasi  pengeluaran  dengan  realisasi penerimaan daerah, atau membandingkan antara  output  dengan  input.  Pemerintah daerah  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  dituntut  untuk  bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Menurut Mahmudi (2010) untuk mengukur kinerja  pemerintah  daerah  dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas  PAD  saja  belum  cukup,  sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai  target  tersebut  sangat  besar, maka  berarti  pemungutan  PAD  tersebut tidak  efisien.  Oleh  karena  itu  perlu  pula dihitung  rasio  efisiensi  PAD.  Rasio  ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh  PAD  dengan  realisasi penerimaan  PAD.  Semakin  kecil  rasio efisiensi  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah daerah  maka  semakin  efisien  kinerja pemerintah  daerah  dalam  melakukan pemungutan pendapatan asli daerah. Hasil perhitungan  rasio  efisiensi  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terlihat pada tabel  4.
Tabel 4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 Tahun Biaya Pemerolehan Pendapatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Ket 2013 2.785.154.420,00  83.427.447.822,42 3,34% Sangat efisien 2014 1.501.818.942,00  159.304.338.220,20 0,94% Sangat efisien 2015 2.563.028.012,50  196.099.244.204,02 1,31% Sangat efisien 2016 2.811.066.595,00  206.278.865.615,67 1,36% Sangat efisien 2017 3.326.724.493,00  271.370.043.388,71 1,23% Sangat efisien
Sumber : Data diolah (2018)
Biaya pemerolehan pendapatan merupakan penjumlahan dari realisasi biaya pemungutan Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Biaya Pemungutan  Pajak  Daerah  serta  Biaya Pemungutan  Retribusi  Daerah  di  wilayah Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2013 menunjukkan hasil rasio efisiensi sebesar 3,34%  dengan  biaya  pemerolehan pendapatan sebesar Rp2.785.154.420,00, pada tahun 2014 rasio efisiensi pendapatan asli  daerah  menunjukkan  angka  paling rendah yaitu sebesar 0,94% dengan biaya pemerolehan  pendapatan  sebesar Rp1.501.818.942,00, kemudian tahun 2015 angka  rasio  efisiensi  menghasilkan prosentase sebesar 1,31% dengan biaya pemerolehan  pendapatan  sebesar Rp2.563.028.012,50,  selanjutnya  pada tahun  2016  dengan  biaya  pemerolehan pendapatan sebesar Rp2.811.066.595,00 menghasilkan rasio efisiensi sebesar 1,36% dan pada tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 1,23%  dengan  biaya  pemerolehan pendapatan sebesar Rp3.326.724.493,00
Rasio  efisiensi  yang  dihasilkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun tersebut menunjuk- kan  persentase  kurang  dari  5%  yang menggambarkan  bahwa  Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan pendapatan sangat efisien dibandingkan dengan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam rangka memperoleh pendapatan.

## 5. Rasio  Keserasian
Rasio  Keserasian  menunjukkan bagaimana  pemerintah  daerah  mem- prioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara op- timal.  Belanja  rutin  atau  belanja  operasi adalah belanja negara untuk pemeliharaan atau  untuk penyelenggaraan  pemerintah sehingga  bersifat  rutin  dilakukan  setiap tahun  anggaran,  serta  bersifat  khasuatif yang berarti manfaatnya hanya untuk tahun anggaran yang bersangkutan sedangkan belanja pembangunan atau belanja modal merupakan belanja yang bersifat tidak rutin tetapi  merupakan  belanja  yang  bersifat investasi yang akan diperoleh manfaatnya di masa yang akan datang.
Persentase  dana  yang  dialokasikan untuk belanja rutin semakin tinggi berarti prosentase  belanja  pembangunan  yang digunakan  untuk  menyediakan  sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Hasil rasio belanja operasi terhadap  belanja  daerah  terlihat  pada tabel 5.

## Tabel 5.
Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 Tahun Belanja Daerah Belanja Operasi Persentase 2013 1.180.155.596.326,00  971.576.210.443,00 82,33% 2014 1.267.067.508.327,81  1.133.935.702.825,20 89,49% 2015 1.586.001.084.202,94  1.186.946.411.618,00 74,84% 2016 1.651.553.580.385,95  1.204.285.055.219,95 72,92% 2017 1.860.225.638.293,01  1.215.396.079.934,38 65,34% Sumber: Data diolah (2018)
Berdasarkan perhitungan pada tabel 5, rasio belanja operasi terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun  2013  menunjukkan  prosentase 82,33%  dengan  belanja  daerah  sebesar Rp1.180.155.596.326,00  dan  belanja operasi  sebesar  Rp971.576.210.443,00, pada  tahun  2014  rasio  yang  dihasilkan sebagai 89,49% lebih tinggi dibanding tahun 2013  dengan  belanja  daerah  sebesar Rp1.267.067.508.327,81  dan  belanja operasi sebesar Rp1.133.935.702.825,20, pada  tahun  2015  belanja  operasi Pemerintah Kabupaten Guungkidul sebesar Rp1.186.946.411.618,00  dan  belanja daerah sebesar Rp1.586.001.084.202,94 sehingga  rasio  yang  dihasilkan  sebesar 74,84% lebih rendah dibanding rasio pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2016 jumlah belanja operasi meningkat dibanding tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar Rp1.204.285.055.219,95  begitu  pula dengan belanja daerahnya juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1.651.553.580.385,95  namun  rasio belanja  operasi  dengan  belanja  daerah yang  dihasilkan  sebesar  72,92%  lebih rendah  daripada  tahun  2015,  dan  rasio belanja operasi dibanding belanja daerah Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 65,34%  dengan  belanja  daerah  sebesar Rp1.860.225.638.293,01  dan  belanja operasi sebesar Rp1.215.396.079.934,38.
Angka rasio belanja operasi dibanding belanja daerah tertinggi pada tahun 2014, yang  berarti  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul  masih  memprioritaskan alokasi penganggaran pada belanja rutin untuk  membiayai  aktivitas  pemerintah dalam  tahun  bersangkutan  seperti  untuk membiayai  Belanja  Pegawai,  Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,  Belanja Bantuan Sosial,  dan  Belanja  Bantuan  Keuangan.
Selanjutnya  pada  tahun  berikutnya  yaitu tahun  2015,  2016,  2017  angka  yang dihasilkan cenderung lebih rendah dari tahun 2013 dan tahun 2014 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan proporsi belanja modal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada ketiga tahun tersebut. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa mulai tahun 2014  terdapat  penurunan  nilai  rasio keserasian  hingga  tahun  2017  yang menunjukkan  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  berupaya mengurangi pengalokasian dananya untuk belanja operasi. Dengan ini dapat dikatakan juga  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul mulai memprioritaskan alokasi dananya  pada  pembangunan  daerah dengan  cara  meningkatkan  proposi anggaran belanja modalnya.
Belanja  modal  atau  belanja pembangunan  merupakan  komponen belanja daerah yang memberikan manfaat jangka  menengah  dan  panjang  serta bersifat  rutin.  Pada  umumnya  proporsi belanja  modal  dengan  belanja  daerah berkisar antara 5-20%. Hasil perhitungan rasio belanja modal terhadap belanja daerah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013- 2017 terlihat pada tabel 6.
Tabel 6 menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap belanja daerah di Kabupaten Gunungkidul masih cenderung dinamis.  Hal  ini  dikarenakan  belum  ada standar  khusus  di  Kebijakan  Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Gunungkidul yang mengatur besaran anggaran belanja modal pada APBD. Pada tahun 2013 rasio belanja  modal  terhadap  belanja  daerah mencapai 13,25% dengan jumlah belanja modal  sebesar  Rp156.373.178.937,00, kemudian  pada  tahun  2014  mengalami penurunan menjadi 10,05% dengan jumlah belanja
modal
sebesar Rp127.289.721.490,61  yang  juga  lebih rendah dari tahun sebelumnya hal ini berarti
bahwa  pada  tahun  tersebut  anggaran belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk  belanja  operasi.  Pada  tahun  2015 terdapat  kenaikan  jumlah  belanja  modal dibandingkan  tahun  2014  yaitu  sebesar Rp238.175.034.444,94  sehingga  angka rasio  keserasian  yang  dihasilkan  juga mengalami  kenaikan  menjadi  15,02%, selanjutnya pada tahun 2016 rasio belanja modal dengan belanja daerah mengalami penurunan  dibanding  tahun  2015  tetapi tetap lebih tinggi daripada tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu sebesar 14,21% dengan alokasi  belanja  modal  mencapai Rp234.690.533.691,00.  Rasio  belanja modal  terhadap  belanja  daerah  tertinggi dihasilkan pada tahun 2017 dengan nilai prosentase  21,33%  dan  jumlah  belanja modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  sebesar Rp396.845.243.914,63  juga  lebih  tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pada  tahun  2015,  2016  dan  2017 berturut-turut  angka  rasio  belanja  modal terhadap belanja daerah cenderung naik dari 2 tahun sebelumnya, hal ini menggambar- kan  bahwa  ada  upaya  dari  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menaikkan proporsi  biaya  pembangunannya  untuk manfaat jangka menengah maupun jangka panjang  dengan  cara  mengalokasikan belanja daerahnya melalui belanja modal yang  terdiri  dari  belanja  tanah,  belanja
peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja  aset tetap  lainnya. Bahkan pada tahun 2017 angka proporsi belanja modal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencapai lebih dari 20% dari belanja daerah pada tahun yang bersangkutan hal tersebut terjadi  karena  adanya  pengadaan  tanah untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diukur dengan  menggunakan  rasio  keuangan daerah  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja  keuangan  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2013  hingga  tahun  2017  yang  masih perlu  menjadi  perhatian  adalah  pada aspek  ketergantungan  daerah  dan aspek kemandirian keuangan daerah.
2. Kinerja  keuangan  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari rasio ketergantungan daerah menunjukkan  bahwa  Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu lima tahun yaitu dari tahun 2013 hingga tahun
Tabel 6. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 Tahun Belanja Daerah Belanja Modal Rasio Belanja Modal 2013 1.180.155.596.326,00  156.373.178.937,00 13,25% 2014 1.267.067.508.327,81  127.289.721.490,61 10,05% 2015 1.586.001.084.202,94  238.175.034.444,94 15,02% 2016 1.651.553.580.385,95  234.690.533.691,00 14,21% 2017 1.860.225.638.293,01  396.845.243.914,63 21,33% Sumber: Data diolah (2018)
2017 masih tergolong sangat tinggi yang berarti  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul  masih  bergantung  pada pemerintah  pusat  namun  demikian angka  rasio  ketergantungan  yang dihasilkan mengalami penurunan pada tahun  2014  dikarenakan  adanya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan  Perkotaan  dan  Pedesaan (PBB-P2)  yang  semula  merupakan kewenangan pusat kemudian diserahkan  menjadi  kewenangan daerah  sehingga  mengakibatkan adanya  kenaikan  pendapatan  asli daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kinerja  keuangan  Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  pada  tahun 2013 hingga tahun 2017 jika dilihat dari rasio kemandirian daerah menghasilkan angka di bawah 25% sehingga termasuk kategori rendah sekali dan menunjukkan pola  hubungan  instruktif  yang  berarti pemerintah pusat memiliki peranan yang lebih dominan pada keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Kinerja  keuangan  Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  pada  tahun 2013 hingga tahun 2017 jika dilihat dari rasio efektivitas pendapatan menghasil- kan angka di atas  100% yang berarti Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul memiliki  kemampuan  yang  optimal dalam  pengelolaan  pendapatan  asli daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibanding- kan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah sudah sangat efektif.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  pada  tahun  2013  hingga tahun 2017 jika dilihat dari rasio efisiensi pendapatan    menghasilkan  angka  di bawah 5% dan termasuk kategori sangat
efisien  hal  ini  menggambarkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul dalam  hal  pengelolaan  pendapatan sangat efisien dibandingkan dengan biaya dalam rangka memperoleh pendapatan.
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  jika  dilihat  dari  Rasio Keserasian menunjukkan bahwa proporsi alokasi anggaran belanja operasi masih mendominasi  dibandingkan  dengan anggaran untuk belanja modalnya namun demikian,  ada  kecenderungan Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul meningkatkan alokasi anggaran belanja modalnya  terlihat  pada  tahun  2017 Prosentase  belanja  modal  dibanding belanja operasi mencapai nilai 21,33%.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul dalam rangka mengurangi ketergantungan dari  Pemerintah  Pusat  dan  mening- katkan kemandirian keuangan daerahnya diharapkan  untuk  lebih  meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah-nya  dengan cara  mengoptimalkan  pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah serta memperluas  aspek-aspek  yang memiliki  potensi  menambah  serta meningkatkanbesaran Pendapatan Asli Daerah,  sehingga  tujuan  dari  pelak- sanaan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal.
2. Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul diharapkan dapat lebih optimal dalam pengalokasian anggarannya sehingga proporsi  anggaran  menjadi  lebih berimbang dengan cara meningkatkan anggaran  belanja  modalnya  dan mengurangi anggaran belanja rutinnya.
3. Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul
dalam  hal  penyusunan  Kebijakan Umum  Anggaran  (KUA)  hendaknya mulai mengatur  standar yang berkaitan dengan  alokasi  dan  besaran  belanja pembangunan  di  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  sehingga  proporsi  anggaran menjadi lebih berimbang.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki  (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery (2010).
Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah Propinsi  Nusa Tenggara Barat  Tahun Anggaran  2003-3007.
Jurnal Ganec Swara ,  Edisi  Khusus Vol. 4 No. 3.
Hadi,  Sutrisno  (1993). Metodologi Re- search . Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset. Halim, Abdul (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. (penyunting) (2004). Bunga Rampai Mana jeme n Ke uang an
Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Halim, Abdul (2001). Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP–AMP YKPN. Halim,  Abdul  (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. KS, Lazyra (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah  Kota  Medan . Skripsi .
Fakultas  Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Mardiasmo  (2002). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mahmudi (2010) . Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahmudi (2010). Analisis Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Edisi  Kedua.
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
Mahmudi (2011) . Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi . Yogyakarta: UII Press.
Mahsun, Mohammad (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik .  Yogyakarta: BPFE.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah : Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : Jakarta
Pramita Puput Risky (2015). Analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten  Kebumen  tahun  2009- 2013 . Skripsi . Fakultas Ekonomi Uni- versitas Negeri Yogyakarta.
Pramono,  Joko  (2014).  Analisis  Rasio Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus  Pada  Pemerintah  Kota Surakarta). Vol.7 No.13, Juli 2014.
Sayuti,  Husin  (1980). Pengantar Metode Riset . Jakarta : Pajar Agung.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999
Te ntan g Pe merintah an  Daera h :
Jakarta.

## Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah : Jakarta

## Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Te ntan g Pe merintah an  Daera h :
Jakarta.

## Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah : Jakarta
Undang-Undang  nomor  23  tahun  2014 Te ntan g Pe merintah an  Daera h : Jakarta.