Penerbit: Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133 Telepon: +628156543534 E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id Website : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank
Sandra Aprilian a
a Fakultas  Hukum,  Universitas Indonesia .  Korespondensi  Penulis,  E-mail: Sandraprilian@gmail.com
Article Abstract Keywords: Notary; Credit Agreement; Default
Clause; UUJN.
Kata Kunci:
Notaris; Perjanjian Kredit; Klausula Baku; UUJN.

## Artikel History
Received: May 25, 2024; Accepted: Jun 19, 2024; Published: Jun 19, 2024.

## DOI:
10.56444/nlr.v5i2.1593
Notaries  should  be  responsible  for  drafting  and  issuing  credit  agreements between banks and debtors in order to provide legal certainty for all parties involved. In an effort to achieve legal certainty, especially in banking credit agreements with standard clauses, Notaries must ensure that their duties are carried  out  in  accordance  with  applicable  principles  and  provisions.  This research aims to analyze unbalanced standard clauses in credit agreements made  by  Notaries  and  to  examine  the  liability  of  Notaries  for  credit agreements  that  utilize  standard  clauses.  The  approach  method  used  is  the doctrinal legal research method, using literature examination or secondary data to examine relevant regulations and literature. The preparation of this research uses an analytical descriptive approach which aims to explain the data or describe  the object of the problem being studied. The results of the research show that the responsibility of the Notary for credit agreements that apply  standard  clauses  is  that  if  the  agreement  made  by  the  Notary  has elements of unlawful acts, the Notary has an obligation to be responsible in accordance with civil provisions by providing compensation to parties who lose as a result of the agreement in accordance with the provisions stipulated in Article 84 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Offices.

## Abstrak
Notaris  seharusnya  bertanggung  jawab  dalam  menyusun  dan  menerbitkan perjanjian kredit antara bank dan debitor agar memberikan kepastian hukum bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Dalam  upaya  mencapai  kepastian  hukum, khususnya dalam perjanjian kredit perbankan dengan klausula baku, Notaris harus  memastikan  bahwa  tugasnya  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip dan  ketentuan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis klausula  baku  yang  tidak  seimbang  dalam  perjanjian  kredit  yang  dibuatkan Notaris  dan  untuk  mengkaji  pertanggungjawaban  dari  Notaris  terhadap perjanjian kredit yang memanfaatkan klausula baku. Metode pendekatan yang digunakan  yaitu  metode  penelitian  hukum  doktrinal,  dengan  memakai pemeriksaan literatur atau data bersifat sekunder untuk meneliti peraturan dan literatur  yang  relevan.  Penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  analitis  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  data  atau menggambarkan  objek  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Hasil  dari
ISSN Print: 2985-3060 ISSN Online: 2722-287X
75-85
penelitian menunjukkan pertanggungjawabn dari Notaris terhadap perjanjian kredit yang menerapkan klausula baku adalah jika perjanjian yang di buat oleh Notaris tersebut terdapat unsur perbuatan melawan hukum, Notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perdata dengan memberikan  ganti  kerugian  kepada  pihak-pihak  yang  rugi  akibat  dari perjanjian  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Peran  Notaris  dalam  menegakkan  keseimbangan  antara  kreditur  dan  debitor  dalam  perjanjian kredit bank memegang peranan sentral dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses pembuatan dan validasi perjanjian kredit, keterlibatan Notaris tidak hanya sebagai seorang saksi atau pencatat, tetapi juga sebagai penjaga integritas hukum. 1
Dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya,  Notaris  harus  mempertimbangkan  prinsip-prinsip moral  dan  etika  profesional,  serta  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum  yang berlaku. Terutama  dalam  konteks  perjanjian  kredit  bank  dengan  menggunakan  klausula  baku, Notaris harus berperan sebagai penjaga keadilan, memastikan bahwa klausula-klausula tersebut tidak melanggar hak-hak dasar pihak yang terlibat.
Selain  itu,  Notaris  juga  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  penjelasan  yang  jelas  dan komprehensif  kepada  kedua  belah  pihak  mengenai  implikasi  hukum  dari  setiap  klausa  dalam perjanjian  kredit.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  kedua  belah  pihak  memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut.
Keterlibatan Notaris dalam proses pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku juga dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak kreditur. Dengan melakukan peninjauan yang teliti terhadap setiap klausa dalam perjanjian, Notaris dapat mengidentifikasi  potensi  ketidakadilan  atau  ketidaksetaraan  dalam  perjanjian  tersebut  dan memberikan saran yang objektif kepada kedua belah pihak.
Dengan demikian, Notaris tidak hanya berperan sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang antara  kreditur  dan  debitor.  Dengan  demikian,  kehadiran  Notaris  dalam  proses  pembuatan perjanjian kredit bank dengan menggunakan klausula baku sangatlah penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Notaris  memiliki  kewenangan  yang  diatur  oleh  undang-undang  untuk  membuat  akta  autentik terkait  perjanjian  yang  diwajibkan  oleh  hukum  atau  diminta  oleh  pihak  yang  berkepentingan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, kecuali jika dibantah oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, jika ada klaim terkait
1 Niniek Suparni, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” , (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
keabsahan  atau  substansi  perjanjian,  maka  pihak  yang  mengajukan  klaim  tersebutlah  yang bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran klaim mereka. 2
Dalam  praktiknya,  masalah  timbul  ketika  pihak  bank  memaksa  Notaris  untuk  mematuhi klausula-klausula baku yang telah ditetapkan oleh bank. Hal ini mengakibatkan Notaris kesulitan menjalankan perannya dengan baik, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitor. Contoh kasus antara PT. Bank DBS Indonesia dan PT. Golden Tiger yang menunjukkan  bahwa  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  keberadaan  perbankan  dalam menerapkan klausula baku, terutama oleh Notaris sebagai penanggung jawab  proses membuat akta perjanjian kredit bank. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dari pihak bank dalam menentukan format perjanjian kredit dan untuk menghindari ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang terlibat.
Dengan  menganalisis  pelanggaran  terkait  penerapan  klausula  baku,  dapat  disimpulkan  bahwa PT. Bank DBS Indonesia dan Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan  beserta Notaris S telah merugikan PT. Golden Tiger secara immateriil dan materiil. Oleh karena itu, Notaris harus menjaga independensi dan berhati-hati dalam menjalankan tugas agar kepentingan semua pihak terlindungi dengan baik. 3

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  mengadopsi  metode  doktrinal  dengan  mengamati  permasalahan berdasarkan  produk  hukum  yang  berlaku.  Penyusunan  penelitian  ini  merupakan  pendekatan deskriptif  analitis  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  data  atau  menggambarkan  objek permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan (Library Research) dan studi virtual (Virtual Research). Proses studi kepustakaan dimulai dengan meneliti  pasal-pasal  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  instrumen hukum nasional yang terkait dengan perbankan, menggunakan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. 4

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Klausula Baku Tidak Seimbang dalam Perjanjian Kredit antara PT Bank DBS Indonesia dengan PT Golden Tiger dan Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan Implikasi dari suatu perjanjian kredit bank menggunakan klausula baku, dimana bank awalnya diberi  kewenangan  oleh  peminjam  untuk  melakukan  pemotongan  langsung  dari  rekening peminjam.  dijelaskan  dalam  bentuk  dan  isi  klausula  baku  di  atas,  berpotensi  merugikan peminjam. Potensi kerugian tersebut timbul karena bank dapat saja melakukan kesalahan dalam menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh peminjam, termasuk bunga, angsuran, dan biaya- biaya  lain,  yang  selanjutnya  dibebankan  kepada  rekening  peminjam.  Dengan  memberikan kepercayaan  sepenuhnya  kepada  bank,  peminjam  memiliki  sedikit  kesempatan  untuk
2 Lumban Tobing, “ Peraturan Jabatan Notaris ” (Jakarta: Erlangga, 1999).
3 Indranas  Gaho  and Aniek  Tyaswati  Wiji  Lestari,  “ Tanggung  Jawab  Badan  Hukum  Koperasi  Terhadap  Non Anggota Koperasi Dalam Dana Investasi Berbentuk Simpanan Berjangka Yang Mengalami Gagal Bayar ,” Notary Law Research 4, no. 1 (November 11, 2022): 1–13, https://doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3418.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “ Penelitian Hukum Normatif ”, Rajawali Press, 2009.
menyatakan keberatan jika terjadi kesalahan. Tidak dijelaskannya kemungkinan bagi peminjam untuk  membuktikan  kebenaran  perhitungan  atau  pencatatan  bank  dalam  perjanjian  kredit menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  peminjam,  yang mengakibatkan ketidakproporsionalan dalam perjanjian kredit perbankan. Meskipun peminjam diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  kebenaran,  peminjam  kemungkinan  akan  mengalami kesulitan  dalam  menyajikan  bukti  yang  diperlukan.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  menerapkan prinsip pembuktian terbalik dalam situasi ini.
Klausula yang dibahas terkait dari pemberian kekuasaan sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdata menuliskan bahwa pemberian kekuasaan merupakan perjanjian dimana seseorang mengalihkan kekuasaan  untuk  individu  lain  untuk  bertindak  atas  namanya  dalam  mengurus  suatu  urusan. seseorang yang telah mendapatkan kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa, sehingga segala tindakan dan konsekuensinya menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. "Menyelenggarakan suatu urusan"  mencakup  tindakan  hukum  atau  konsekuensi  hukum.  Pasal  1796  KUHPerdata menyatakan bahwa pemberian kuasa dalam bentuk kata-kata umum hanya mencakup tindakan pengurusan.  Untuk  tindakan  seperti  transfer  kepemilikan  barang,  menaruh  hak  tanggungan, perdamaian, atau tindakan hukum lain yang hanya dapat diterapkan pemilik, diperlukan peralihan kekuasaan yang tegas dan jelas. 5
Selanjutnya, Proses pengaturan kuasa harus jelas dan rinci dalam menuliskan kewenangan dan tindakan  yang  diberikan  kepada  kreditur.  Kreditur  diharapkan  bertindak  dengan  itikad  baik dalam  menggunakan  kuasa  tersebut,  tanpa  menyebabkan  kerugian  pada  debitor  dan  tidak mengurangi  dari  kapasitas  debitor  untuk  melunasi  utangnya.  Keharusan  menegaskan  bahwa kuasa  umum  yang  memberikan  kreditur  kewenangan  untuk  bertindak  dalam  segala  hal  harus dibatasi hanya untuk tindakan pengurusan sesuai Pasal 1796 KUHPerdata, dan tindakan tersebut hanya  dapat  dilakukan  dalam  konteks  perbuatan  hukum  khusus  yang  telah  ditetapkan  dalam pemberian kuasa.
Tindakan bank yang melampaui batas yang telah diatur oleh Pasal 1796-1797 KUHPerdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang, jika merugikan debitor, dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi debitor. Selain itu, jika bank melakukan tindakan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh debitor dan merugikan debitor, hal tersebut dapat melanggar Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan  bahwa  suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik. 6 Lebih  lanjut, klausula  perjanjian  kredit  yang  memberikan  bank  kewenangan  untuk  mengubah  tingkat  suku bunga kredit, provisi, dan denda dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi. Klausula semacam ini  mengalihkan  tanggung  jawab atas  kesalahan  kepada  konsumen,  sehingga  konsumen  dapat dilindungi  jika  dapat  dibuktikan  dengan  syarat  dari  eksonerasi tersebut  dilakukan  dengan menggunakan situasi sehingga dengan itu perjanjian dapat dilakukan pembatalan.
5 Subekti  didalam  Etty  Nuryani,  “ Klausula  Baku  Yang  Tidak  Seimbang  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  dan Kaitannya  Dengan  Perlindungan  Konsumen,  Tesis ”,  (Jakarta:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2008),
6 Ahmadi Miru, “ Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak”, Rajawali Pers, 2017.
Penjelasan mengenai penerapan Pasal dalam KUHPerdata di atas adalah langkah negara untuk melindungi hak masyarakat secara preventif, terutama dalam perjanjian kredit, agar masyarakat terlindungi  sesuai  konstitusi.  Salah  satu potensi  kerugian  bagi  debitor  dalam  perjanjian  kredit perbankan  adalah  klausula  yang  memberikan  bank  wewenang  mengubah  denda,  provisi  dan tingkat suku bunga. Ini dapat merugikan debitor karena suku bunga yang  mereka harus  dapat sesuai yang ditetapkan oleh bank, yang mungkin tidak akan diantisipasi sebelumnya. Biaya dan peningkatan suku bunga akan meningkatkan jumlah dari cicilan yang harus dibayar oleh debitor tersebut sangat merugikan mereka.
Dalam  kasus  ini,  PT.Golden  Tiger  sebagai  Penggugat  menyatakan  bahwa  PT.Bank  DBS Indonesia, Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan, serta Notaris S, melakukan perbuatan melawan  hukum  dengan  melanggar  ketentuan  No.26/2016  dibuat  Notaris  S  dan  ketentuan standar  No.324/2017.  Penggugat  merasa  dirugikan  karena  PT.  Bank  DBS  Indonesia  secara sepihak  menaikkan  suku  bunga  dan  denda,  sehingga  tindakan  tersebut  dianggap  sebagai perbuatan melawan hukum.
Kekuasaan  bank  untuk  mengubah  suku  bunga  dianggap  melanggar  hukum  dan  mengabaikan prinsip-prinsip  perjanjian.  Bank  Indonesia,  yang  bertanggung  jawab  sebagai  pengawas  bank- bank  di  Indonesia,  seharusnya  menetapkan  pembatasan  maksimum  suku  bunga  yang  dapat diterapkan kepada konsumen. langkah ini jika perjanjian menyebutkan bahwa suku bunga dapat berubah-ubah sesuai situasi pasar, peningkatannya harus diatur agar konsumen tidak terbebani dengan suku bunga yang tidak adil.
Dalam  penyelesaian  sengketa  perjanjian  kredit,  peran  Notaris  sebagai  pejabat  publik  yang berwenang untuk menyusun akta autentik sangatlah penting. Akta perjanjian kredit yang dibuat oleh  Notaris  adalah  kesepakatan  antara  bank  dan  nasabah  yang  disusun  oleh  Notaris  atau  di hadapannya.  Definisi  akta  autentik  terdapat  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa akta autentik adalah dokumen yang disusun oleh pejabat yang berwenang.
(1) Notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik, kecuali jika kewenangan tersebut dialihkan kepada pejabat atau individu lain. Pejabat lain yang dapat menyusun akta autentik meliputi Panitera dalam persidangan, Jurusita dalam pelaksanaan eksekusi, Jaksa atau Polisi dalam penyelidikan awal, Pegawai Catatan Sipil dalam proses pembuatan akta kelahiran atau pernikahan, serta pemerintah dalam penyusunan peraturan. Selain itu, individu yang dikenal sebagai onbezoldigde-hulpmagistraten sesuai  dengan  Pasal  39  ayat  (6)  HIR  juga  dapat menyusun proses verbal suatu akta autentik.
(2) Akta autentik dibagi menjadi dua jenis: yang disusun oleh pejabat dan yang dibuat di hadapan pejabat umum. Perbedaan ini mencakup proses verbal akta yang disusun oleh pejabat dan partij akta yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam penyusunan proses verbal akta, Notaris mencatat  apa  yang  ia  lihat  dan  alami  sendiri  mengenai  tindakan  dan  kejadian,  sementara pembacaan  dan  penandatanganan  dilakukan  bersama  para  saksi  akta  tersebut,  di  luar kehadiran  atau  karena  penolakan  para  pihak.  Sedangkan  dalam  penyusunan  partij  akta, Notaris  membacakan  isi  akta  tersebut,  kemudian  diikuti  oleh  penandatanganan  oleh  para pihak dan para saksi, sebelum akhirnya ditandatangani oleh Notaris sendiri.
(3) Isi dalam akta autentik dibagi menjadi dua aspek: pertama, segala tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk didokumentasikan dalam sebuah akta autentik, dan kedua, segala perjanjian  dan  penguasaan  yang  diinginkan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Akta  autentik dapat  mencakup  tindakan  hukum  yang  diatur  oleh  Undang-Undang,  bukan  atas  kehendak pribadi  Notaris,  seperti  pembuatan  wasiat,  kontrak  pernikahan,  atau  penyusunan  akta pendirian perusahaan terbatas. Selain itu, akta autentik juga dapat memuat perjanjian yang diinginkan  oleh  para  pihak,  seperti  transaksi  jual  beli,  sewa-menyewa,  atau  pengalihan kepemilikan.
(4) Akta  autentik  memberikan  jaminan  terhadap  penanggalan.  Seorang  Notaris  memberikan kejelasan mengenai tanggal aktanya, yang berarti dia harus mencantumkan tanggal, bulan, dan  tahun  ketika  akta  tersebut  dibuat.  Melanggar  tanggung  jawab  ini  akan  menyebabkan hilangnya status autentik dari akta tersebut, sehingga hanya memiliki kekuatan sebagai akta di  bawah  tangan,  sesuai  dengan  Pasal  25  Reglement  tentang  jabatan  Notaris  di  Indonesia tahun 1860-3..
Kemudian dapat dianalisis bahwa akta perjanjian kredit autentik atau notariil memiliki beberapa aspek penting sebagai berikut:
(1) Kekuatan Pembuktian: Akta autentik memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian:
a. Kekuatan Pembuktian Formal: Membuktikan bahwa kedua pihak telah menjelaskan isi akta dengan benar.
b. Kekuatan Pembuktian Materiil: Membuktikan bahwa peristiwa yang tercatat dalam akta tersebut benar-benar terjadi.
c. Kekuatan  Pembuktian  Eksternal:  Membuktikan  bahwa  pada  tanggal  yang  tercantum dalam akta, kedua pihak hadir di hadapan Notaris dan menjelaskan isi akta tersebut.
(2) Grosse Grosse Akta Pengakuan Hutang: Salah satu manfaat dari pembuatan akta perjanjian kredit  atau  pengakuan  hutang  secara  notariil  adalah  kesempatannya  untuk  mendapatkan Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang.  Grosse  ini  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  setara dengan putusan pengadilan, yang diharapkan oleh bank dapat mempercepat proses eksekusi tanpa harus melalui tuntutan hukum yang memakan waktu dan biaya besar.
(3) Ketergantungan  terhadap  Notaris:  Peran  penting  dimainkan  oleh  petugas  hukum  di  bank dalam  proses  penyusunan  akta  perjanjian  kredit.  Ketika  membuat  perjanjian  kredit  atau pengakuan hutang oleh atau di hadapan Notaris, petugas hukum harus secara aktif memeriksa semua aspek hukum dan persyaratan yang diperlukan. Kesalahan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang dibuat secara  notariil dapat terjadi, sehingga petugas hukum tidak boleh sepenuhnya bergantung pada Notaris, melainkan harus menganggap Notaris sebagai rekan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Bank akan meminta Notaris untuk mengikuti format perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh bank.
Dengan  menyandingkan  penjelasan  sebelumnya,  kekuatan  pembuktian  dari  akta  notariil memberikan  yang  menyeluruh  untuk  semua  pihak  yang  terlibat.  keseluruhan  kekuatan  ini mencakup  kebenaran  isi  akta  sehubungan  dengan  keinginan  para  pihak,  catatan  waktu pelaksanaan yang dicatat dalam tanggal proses membuat akta, dan keabsahan tandatangan dari semua pihak yang terlibat. Pentingnya akta notariil dalam perjanjian kredit sangat besar, terutama
dalam meminimalkan beban pembuktian terhadap dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan perjanjian tersebut.
Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta notariil dan akta di bawah tangan menunjukkan perbedaan  yang  signifikan.  Dalam  kasus  akta  di  bawah  tangan,  beban  dari  pembuktian  yang melewati rangkaian persidangan, biasanya dengan pemeriksaan saksi untuk mengonfirmasi isi, tanda tangan, dan persetujuan para pihak. Jika ada pihak yang tidak mengakui kehadiran atau tanda  tangan  dalam  akta  di  bawah  tangan,  mereka  harus  membuktikan  sanggahannya  dengan bukti  tambahan.  Sebaliknya,  akta  notariil  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  lebih  kuat,  di mana kebenarannya dianggap sah kecuali ada pembuktian sebaliknya. Pihak yang menyangkal kebenaran akta notariil harus memberikan bukti untuk mendukung sanggahannya.
Namun  dalam  praktiknya,  Notaris  sering  berada  dalam  posisi  dilematis  ketika  membuat  akta perjanjian kredit bank. Sebagai Pejabat Publik, Notaris seharusnya memastikan bahwa kemauan yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tercermin dalam akta tersebut. Namun, terkadang Notaris dihadapkan pada tekanan dari pihak bank untuk menandatangani akta tanpa kehadiran kreditor, yang dalam hal ini adalah debitor.
Meskipun  Notaris  seharusnya  independen  dan  tidak  terikat  pada  kepentingan  pihak  manapun, namun  dalam  praktiknya,  ketergantungan  finansial  pada  bank  seringkali  membuat  Notaris cenderung mengikuti keinginan bank. Hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan, di mana Notaris  harus  menyeimbangkan  antara  mematuhi  standar  moral  dan  etika  profesi  dengan kebutuhan finansialnya.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi Notaris untuk menjaga independensinya sebagai Pejabat Publik.  Notaris  harus  tetap  berpegang  pada  prinsip-prinsip  integritas,  keadilan,  dan  kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Notaris juga perlu memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil dalam  proses membuat akta perjanjian kredit, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dengan baik.
Proses membuat perjanjian kredit berdasarkan akta notariil atau akta di bawah tangan biasanya dibedakan  berdasarkan  besarnya  nilai  kredit.  Bank  cenderung  menggunakan  akta  di  bawah tangan untuk kredit di bawah 100 juta, sementara akta notariil digunakan untuk kredit di atas 100 juta. Kebijakan ini didasarkan pada efisiensi dan biaya dalam pelayanan perbankan. Meskipun tidak  ada  perbedaan  substansial  dalam  isi  materi  antara  kedua  jenis  akta  tersebut,  pembuatan format  standar  akan  memudahkan  analisis  dan  pengelolaan  risiko  bagi  bank.  tambahan  yang dikenakan untuk proses membuat akta notariil pada kredit kecil dapat menyebabkan potongan yang signifikan pada nilai kredit yang diterima oleh debitor. Oleh karena itu, menggunakan akta di bawah tangan seringkali menjadi pilihan yang lebih ringan secara biaya bagi debitor. Namun, untuk  kredit  di  atas  100  juta,  proses  membuat  akta  notariil  dan  penjaminan  notariil  menjadi penting, walaupun hal ini dapat menambah biaya bagi debitor. Dalam hal ini, kedudukan Notaris sebagai  pejabat  publik  memberikan  legitimasi  tambahan  pada  akta  tersebut,  yang  menjadi penting dalam proses perjanjian kredit.
Tanggung Jawab Notaris Pada Saat membuat Akta Perjanjian Kredit didasarkan kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Tanggung  jawab  merupakan  hasil  dari  kebebasan  manusia  dalam  melakukan  tindakan  yang memiliki  implikasi  terhadap  etika  dan moral.  Abdulkadir  Muhammad  menjelaskan  yaitu  teori tanggung jawab dalam perilaku yang melanggar hukum terbagi atas tiga bagian:
(1) Tanggung  jawab  karena  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  di mana tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan berdampak buruk.
(2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum karena kelalaian, yang disebabkan pada gambaran kesalahan yang melibatkan pertimbangan hukum dan moral.
(3) Tanggung  jawab  mutlak  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa  mempertimbangkan kesalahan,  di  mana  tergugat  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh tindakannya, baik disengaja maupun tidak. 7
Secara  keseluruhan,  Gugatan  Perdata  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  Gugatan Wanprestasi  dan  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Gugatan  Wanprestasi  diajukan  ketika salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati, dengan tidak memenuhi kewajiban sesuai  kesepakatan  yang  telah  dibuat.  Gugatan  semacam  ini  muncul  sebagai  konsekuensi  dari pelanggaran  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak,  sehingga  tidak  mungkin  ada gugatan wanprestasi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. 8
Selain  Gugatan  Wanprestasi,  dalam  konteks  hukum  acara  terdapat  juga  Gugatan  Perbuatan Melawan Hukum. Jenis gugatan ini berkaitan dengan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum,  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  pihak  lain.  Ketentuan  ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian padanya.  isi pasal dari tersebut adalah: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.” Bertujuan menuntut ganti kerugian menurut perbuatan melawan hukum, sehingga persyaratan harus dilakukan adalah:
(1) Perbuatan  terjadi  dalam  dua  bentuk,  yaitu  aktif  dan  pasif.  Perbuatan  aktif  mengacu  pada tindakan  seseorang  yang  secara  langsung  melakukan  sesuatu,  sementara  perbuatan  pasif merujuk pada kegagalan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.
(2) Perbuatan yang Melawan Hukum Secara sempit dapat dijelaskan sebagaimana tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Definisi ini adalah definisi klasik yang tidak lagi umum digunakan karena terdapat situasi di mana tindakan yang tidak bertentangan dengan undang- undang  dapat  menyebabkan  kerugian.  Saat  ini  sebutan  untuk  Melawan  Hukum  dapat dimaknakan secara lapang, bahwa selain menyalahi sebuah ketentuan dapat juga berbentuk: a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
7 Abdul Kadir Muhammad, “ Hukum Perikatan ”. Citra Aditya, 2014.
8 Joko  Hadi  Putranto,  “ Wanprestasi  dan Akibat  Hukumnya  dalam  Hukum  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen ”, Pradnya Paramita, 2012.
b. Bertentangan dengan kesusilaan;
c. Bertentangan dengan yang diwajiban hukum bagi si pelaku;
d. Melanggar hak orang lain.
Perbuatan  Menyalahi  Hukum  yang  secara  langsung  menimbulkan  kerugian  seseorang  adalah menjadi satu-satunya dasar dari munculnya kerugian ( Adequate Veroorzaking ). Kerugian harus merupakan hasil dari tindakan salah pelaku, di mana tanpa tindakan tersebut, kerugian tidak akan terjadi. Beserta memenuhi syarat-syarat ini, seseorang memiliki dasar untuk menuntut suatu ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.
Elemen-elemen perilaku melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dapat dihubungkan dalam  proses  pembuatan  dari  akta  perjanjian  kredit  yang  di  buatkan  Notaris  secara  autentik. Kesalahan atau kelalaian dari Notaris yang tidak patuh pada prosedur dan peraturan pembuatan akta autentik sesuai Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN dapat menyebabkan status akta tersebut menurun menjadi akta di bawah tangan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta perjanjian kredit tersebut, memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Notaris di pengadilan. 9
Syarat-syarat  perbuatan  melawan  hukum  sesuai  Pasal  1365  KUHPerdata  telah  terpenuhi, memungkinkan  pihak  yang  dirugikan  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  Notaris.  Beberapa perilaku melanggar hukum yang diperbuat Notaris pada proses membuat akta perjanjian kredit termasuk:
a. Notaris  melakukan  kesalahan  dengan  tidak  hadir  langsung  saat  penandatanganan  akta perjanjian kredit bagi pihak-pihak dan saksi.
b. Kekeliruan  Notaris  dalam  menyusun  akta  perjanjian  kredit  menyebabkan  akta  yang  di maksud kehilangan keautentikannya dapat berakibat pada kerugian bagi pihak yang terlibat.
c. Kesalahan Notaris memiliki keterkaitan yang kuat dengan akibat yang terjadi. Karena Notaris tidak  mengikuti  prosedur  yang  ditetapkan  untuk  proses  membuat  akta  autentik  perjanjian kredit,  akta    yang  di  maksud  kehilangan  keautentikannya  dan  hanya  memiliki  kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.
Kesalahan  Notaris  dalam  menyusun  akta  autentik  perjanjian  kredit,  bahwa  kemudian  menjadi akta di bawah tangan, menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Akibatnya, tujuan awal para  pihak  yang  membayar  biaya  untuk  layanan  Notaris  tidak  tercapai,  sehingga  mereka menderita  kerugian  signifikan.  Dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum oleh Notaris, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, termasuk biaya dan bunga. Kesalahan atau kelalaian Notaris, seperti tidak hadir langsung saat penandatanganan akta perjanjian kredit, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 16 Ayat (1) huruf (m) Undang-undang Jabatan Notaris. 10
Perbuatan melanggar peraturan hukum dalam proses membuat akta autentik oleh seorang Notaris mengakibatkan tanggung jawab Notaris atas kerugian yang terjadi, termasuk peralihan bunga dan
9 Windra Rahmanto, “ Klausul baku dalam Hukum Perjanjian dan Akibat Hukumnya ”. Rajawali Press, 2010.
10 Jusuf Patrick, “ Hak-Hak Istimewa Notaris Dalam UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 ”, Mitra Ilmu, 2009.
biaya  kepada  pihak  yang  terkena  dampak.  Menurut  Pasal  84  UUJN,  jika  seorang  Notaris melanggar  ketentuan  hukum  sehingga  akta  autentik  yang  dibuatnya  hanya  memiliki  kekuatan sebagai  akta  di  bawah  tangan,  atau  membuat  akta  tersebut  batal,  pihak  yang  dirugikan  dapat meminta penggantian bunga, ganti rugi dan biaya dari Notaris tersebut.
Dalam  penjelasan  ini,  bahwa  disimpulkan  jika  seorang  Notaris  melakukan  kekeliruan  atau ketidaksengajaan dalam proses membuat akta autentik sehingga berakhir sebagai akta di bawah tangan, Notaris tersebut wajib mengganti biaya, memberikan ganti rugi, dan membayar bunga kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya.
Tanggung  jawab  hukum  Notaris  dimulai  ketika  seseorang  telah  merasa  dirugikan  melakukan usulan  gugatan  pengadilan,  menuduh  Notaris  atas  tindakan  merugikan  dalam  pembuatan  akta perjanjian kredit. Gugatan tersebut tidak hanya mencakup permintaan ganti rugi, tetapi juga bisa mencakup permintaan batalnya akta perjanjian kredit tersebut yang telah dibuatkan Notaris. Jika pengadilan  mengabulkan  permintaan  pembatalan  ini,  akta  tersebut  kehilangan  kesempurnaan pembuktian hukumnya bagi peminjam maupun dari pihak bank. Selain itu, jika akta perjanjian kredit  dibatalkan,  kredit  yang  telah  diberikan  oleh  bank  kepada  debitur  juga  dibatalkan  atau dianggap tidak pernah ada.
Dampak  hukum  lain  yang  mungkin  diterapkan  oleh  pengadilan  adalah  mengubah  status  akta autentik perjanjian kredit menjadi akta di bawah tangan, bukan membatalkannya. Jika pengadilan memutuskan demikian, akta perjanjian kredit tersebut tidak lagi dapat dijadikan bukti yang kuat di  pengadilan.  Untuk  membuktikannya,  pihak  yang  bersengketa  harus  menyediakan  bukti tambahan, seperti pengakuan dari para pihak, kesaksian saksi, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung  keaslian  akta  perjanjian  kredit  yang  sebelumnya  dibuatkan  Notaris  tetapi  telah diubah dalam bentuk akta di bawah tangan.

## D. PENUTUP
Jika  didalam  suatu  akta  perjanjian  kredit  yang  dituliskan  oleh  notaris  menggunakan  klausula baku  terdapat  unsur  perbuatan  melawan  hukum,  notaris  memiliki  tanggung  jawab  perdata. Artinya, notaris wajib memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Ketentuan ini diatur  dalam  Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Jo  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan jika perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh notaris menyebabkan akta autentik menjadi akta di bawah tangan atau batal secara hukum, pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut notaris untuk mengganti biaya, memberikan  ganti  rugi,  dan  membayar  bunga.  Selain itu, jika  pengadilan memutuskan  bahwa akta autentik perjanjian kredit tersebut hanya menjadi akta di bawah tangan, maka akta tersebut tidak dapat lagi diandalkan sebagai bukti kuat di pengadilan. Pembuktian dengan menggunakan akta perjanjian kredit di bawah tangan memerlukan tambahan bukti lain, seperti pengakuan dari para  pihak,  kesaksian  saksi-saksi,  dan  dokumen  lain  yang  mendukung  keaslian  akta  tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam menyusun akta autentik sangat penting, karena kesalahan  atau  kelalaian  dapat  menyebabkan  akta  tersebut  kehilangan  kekuatannya  dan menimbulkan  kerugian  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Hal  ini  menegaskan  perlunya  notaris
untuk  selalu  mematuhi  prosedur  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Badrulzaman, Mariam Darus, “ Aneka Hukum Bisniss ”, (Bandung: Alumni, 2014).
Hadi, Putranto Joko, “Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012).
Harahap,  M.Yahya, Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Edisi  Kedua , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Harun, Djunaedi, “ Unsur Pidana Dalam Pelaksanaan Proses membuat akta Notaris ”, (Jakarta: Refika Aditama, 2009).
Muhammad, Abdulkadir, “ Hukum Perusahaan Indonesia ”, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010).
Mulyadi,  Kartini  dan  Gunawan  Widjaja,  “ Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian ”,  (Jakarta:
Rajawali Press, 2014).
Niniek, Suparni, “ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
Patrick,  Jusuf,  “ Hak-Hak  Istimewa  Notaris  Dalam  UU  Jabatan  Notaris  No.  30  Tahun  2004 ”, (Jakarta: Mitra Ilmu, 2009).
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “ Penelitian Hukum Normatif ”, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
Subekti,  “ Jaminan-Jaminan  untuk  Pemberian  Kredit  menurut  Hukum  Indonesia ”,  (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1991).

## JURNAL
Abbas, Mohamad Nur Muliatno. “ Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank .” Gorontalo Law Review 3, no. 2 (2020): 188-204.
Hamin,  Mohammad  Wisno.  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  (Debitur)  Bank  sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank.” Jurnal Lex Crimen 6, no. 1 (2017): 47-52.
Iskandar,  M.  Roji.  “ Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah .” Jurnal Amwaluna 1, no. 2 (2017): 200-216.
Sarjana, Made. “ Pembatasan Klausula Eksonerasi .” Jurnal Notariil 1, no. 1 (2016): 109-127.
Maulana, M. Arif. “ Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkrediitan Rakyat.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208-225.
Rohaya,  Nizla.  “ Pelarangan  Penggunaan  Klausula  Baku  Yang  Mengandung  Klausuka Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen .” Jurnal Hukum 6, no. 1 (2018): 26-41