## TINJAUAN YURIDIS PENISTAAN MAKAM ULAMA DI INDONESIA
1 Ainul Masruroh
2 Siti Afiyah
3 Ari Wibowo
123 Universitas Islam Darul ‘Ulum
1 ainul_masruroh@unisda.ac.id , 2 sitiafiyah@unisda.ac.id
3 ariwibowowibowo06@gmail.com

## Abstrak
The  act  of  verbally  insulting  a  deceased  person  is a  crime  regulated  by the  legal  rules  in  force  in Indonesia  (KUHP).  Open  access  allows  various  lectures  and  writings  to  become  narratives  that encourage hostility and hatred. In this case, insulting the cleric's grave gave rise to polarization and demonstrations. For this reason, it is necessary to study in more depth the elements of criminal liability that can be given to perpetrators of insults. The aim of this research is to find out how positive law regulates acts of insulting people who have died, even though the person being insulted has died. The research  carried  out  is  normative  juridical  research  using  primary,  secondary,  and  tertiary  legal materials. After the data is collected, it is then analyzed systematically and linked to legal materials. The results of this research show that even though the object of insult is a person who has died, the law regulates criminal acts of insult, which can be applied to insulting the graves of ulama. These regulations are regulated in articles 320 and 321 of the Criminal Code and articles 27 and 28 of the ITE Law.

## Keywords: Insult, Tomb, Ulama, Criminal Law

## Abstrak
Perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan merupakan suatu tindakan kejahatan yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia (KUHP). Keterbukaan akses  memungkinkan  berbagai  ceramah  dan  tulisan  menjadi  narasi  yang  mendorong  pada permusuhan  dan  kebencian.  Dalam  hal  ini  penghinaan  terhadap  makam  ulama  menimbulkan polarisasi  dan  demonstrasi..  Untuk  itu  perlu  dikaji  lebih  mendalam  terkait  unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pelaku penghinaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum positif dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang  sudah  meninggal,  padahal  yang  dihina  telah  meninggal.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul, selanjutnya  di  analisis  dengan  sistematis  dan  mengaitkannya  dengan  bahan  hukum.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  meski  obyek  penghinaan  adalah  orang  yang  telah  meninggal,  namun undang-undang mengatur tindak pidana penghinaan yang bisa diterapkan pada penghinaan makam ulama, aturan tersebut diatur di dalam pasal 320 dan 321 KUHP dan pasal 27, dan 28 UU ITE.
Kata Kunci: Penghinaan, Makam, Ulama, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, hak ini meliputi hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk  bebas.  salah satu  bentuk  hak  bebas  adalah  hak  untuk menyampaikan  pendapat  sebagaimana  yang diatur  Pasal  28E  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan  pendapat,  hal  tersebut  tidak boleh  melanggar  hak  atau  kepentingan  orang lain,  serta  tidak  boleh  menimbulkan  konflik atau  kekacauan  dalam  masyarakat.  Dalam kenyataannya  penyalahgunaan  hak  untuk berpendapat  masih  sering  terjadi  untuk kepentingan diri sendiri, dan merugikan orang lain, apalagi perkembangan teknologi memudahkan penyampain pendapat, penyampaian  kritik  juga  ujaran  kebencian (Rizky Pratama Putra Karo Karo, 2023).
Dalam  konteks  hukum,  batasan  dalam menyampaikan pendapat diatur dalam undang- undang  atau  konstitusi.  Penting  untuk memahami dan menghormati batasan ini agar dapat menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum (Kasim, 2012), jangan sampai kebebasan  berpendapat  menjadi  alasan  untuk melakukan  penghinaan  terhadap  orang  lain. Penghinaan  merujuk  pada  tindakan  yang menyinggung, melecehkan, atau merendahkan martabat seseorang atau suatu lembaga.
Di  Indonesia,  tindakan  seperti  ini  dapat melibatkan  aspek  hukum  dan  juga  nilai-nilai keagamaan  serta  budaya.  Seperti  kasus pernyataan  Ahok  ketika  kampanye  gubernur, kasus  Roy  Suryo  yang  menggunakna  meme candi  Borobudur.  Penghinaan  juga  dilakukan pada  mereka  yang  telah  meninggal  dunia, belakangan ini marak tersebar tuduhan dengan penghinaan dan atau pencemaran berupa nama atau  identitas  yang  baik  pada  seseorang  yang sudah tiada, mulai dari menulis di mailing list, melaporkan  tentang  korupsi,  meneruskan forward email. D Indonesia, Kasus penghinaan pada orang yang meninggal yang menghebohkan  adalah  penghinaan  makam pemuka  agama  di  Lombok  yang  melibatkan
Ustaz Mizan Qudsiah yang dianggap menghina  atau  melecehkan  makam-makam
ulama  di  Pulau  Lombok  seperti  makam Sekarbela,  makam  Batulayar,  makam  Loang Baloq,  dan  makan  Tuan  Guru  Haji  Ali  Batu (Agustina,  2022).  Akibatnya  demontrasi menuntut keadilan  dilakukan oleh masyarakat sekitar yang merasa  harga  diri dan agamanya terusik (Metrotv.com, 2022).
Hukum  adalah  semua  aturan  yang mengandung  pertimbangan  kesusilaan,  untuk mengatur  tingkah  laku  manusia  dan  yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan  tugasnya  (Kansil,  1989).  Hukum memiliki  beberapa  fungsi  yaitu  pedoman untuk berperilaku, pengendali sosial,  rekayasa sosial.  Dalam  KUHP  Indonesia  pengaturan mengenai delik/tindak pidana terhadap agama tidak  ada.  Di  dalam  KUHP  hanya  mengatur delik  yang  berhubungan  dengan  agama  atau “terhadap  kehidupan  beragama”  antara  lain terdapat  dalam  Pasal  175-181  dan  503  ke- 2(Nawawie, 2011), yang berhubungan dengan penghinaan  terhadap  “golongan  agama (golongan  penduduk  berdasarkan  agama)”, dan  benda-benda  keperluan  ibadah  yang berhubungan dengan pertemuan/upacara agama  dan  pemakaman,  jenazah,  kuburan, petugas  agama,  dan  membuat  gaduh  tempat ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan.
Penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik akan  mempengaruhi  reputasi  atau  citra seseorang. Dewasa ini, reputasi bukan semata soal  baik  dan  buruknya  seseorang  dalam tatanan bermasyarakat, namun juga mempengaruhi banyak hal. Misalnya, mempengaruhi kondisi ekonomi, reputasi yang buruk bisa menghancurkan bisnis; mempengaruhi posisi atau jabatannya, reputasi yang buruk membuat seseorang dianggap tidak layak  menempati  suatu  jabatan  tertentu; mempengaruhi  profesi  seseorang,  reputasi yang buruk bisa membuat seseorang kehilangan  profesinya  (Tim  Hukumonline, 2023).  namun  bagaimana  jika  penghinaan  itu ditujukan pada obyek yang sudah tiada seperti makam.  Bagaimana  hukum  di  Indonesia mengatur  hal  tersebut,  sehingga  tercipta ketertiban  dan  kejadian  seperti  di  Lombok tidak terulang kembali.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan  penelusuran  penulis  ada beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan pembahasan  ini.  Penelitian  yang  ditulis  oleh Kadek Suryasantosa, dkk, dengan judul sanksi hukum penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui  media  sosial di Indonesia. Penelitian  ini  membahas  pengaturan  hukum penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah meninggal  dan  sanksi  pidana  penghinaan melalui  media  sosial  (Suryasantosa  et  al., 2021). Selanjutnya ada penelitian Muhammad Faozan  dan  Humam  Balya  tentang  kasus ujaran  kebencian  Mizan  Qudsiah  penghina makam  keramat  Lombok  (Analisis  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik).  menitik beratkan  pembahasannya  pada  norma  kabur dalam  pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam kaitan  dengan  “rasa  kebencian  dan  antar golongan” yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep serta dan implementasinya di masyarakat (Faozan & Balya, 2022).
Muhammad  War’I,  membahas  respon masyarakat  atas  dakwah  yang  yang  dianggap menghina  makam  dan  bagaimana  bangunan harmoni  keberagamaan  yang  ada.  Penelitian ini diberi judul penghinaan makam di Lombok meneguhkan  harmoni  beragama  melalui dakwah inklusif: analisis isi dan respon sosial ceramah  kontroversial  tentang  hukum  ziarah makam di pulau Lombok (War’i, 2022).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum norrnatif  dengan  menganilis  bahan  hukum primer  dan  sekunder.  jenis  pendekatan  yang digunakan peraturan perudang-undangan, analisis  kasus  dan  konsep.  penelitian  ini menganalisis  peraturan  yang  terkait  dengan topic  pembahasan.  ada  bahan  hukum  yang diigunakan adalah bahan hukum primer berupa KUHP  dan  UU  ITE  dan  bahan  hukum sekunder berupa jurnal penelitian terkait, serta laporan  dari  media  online  sebagai  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  baik  primer maupun sekunder akan dianalisis menggunakan  teknik  analisis  isi  (content
analysis)  selanjutnya  akan  diinterpretasikan dengan metode otentik, sistematis, historis.

## PEMBAHASAN

## 1. Tindak Pidana Penghinaan
Penistaan dan penghinaan adalah dua konsep  yang  berbeda  dalam  hukum. Menurut  ahli  pidana,  penistaan  merujuk pada tindakan mencemarkan atau merendahkan  martabat,  kehormatan,  atau nama baik suatu obyek, sementara penghinaan  lebih  ke  arah  merendahkan martabat  atau  nama  baik  obyek  tersebut. Dalam  konteks  hukum,  delik  penistaan agama diatur di UU 1/PNPS/1965, KUHP, UU 1/2023, dan UU ITE, meliputi tindakan menjelekkan, menghina, atau memperlakukan  tidak  dengan  hormat terhadap  suatu  agama  atau  simbol- simbolnya (Niamah, 2020).. Sementara itu, penghinaan  dapat  berupa  penodaan,  yaitu perlakuan  tidak  hormat  terhadap  suatu agama, tokoh agama, simbol-simbol agama, dan sebagainya. Dengan demikian, meskipun  kedua  konsep  ini  terkait  dengan merendahkan  martabat  atau  nama  baik, mereka memiliki perbedaan dalam konteks spesifik,  seperti  obyek  yang  disasar  dan tindakan yang dilakukan.
Istilah  tindak  pidana  merupakan terjemahan  dari  istilah  Belanda  yaitu strafbaar  feit .  Tindak  pidana  adalah  suatu perbuatan  yang  melanggar  hukum,  baik sengaja  atau  tidak  yang  mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang  melakukannya.  oleh  karena  itu  suatu tindak  pidana  harus  memenuhi  unsur sebagai berikut:
a) Perbuatan  manusia,  baik  dalam  arti perbuatan  positif  (berbuat)  maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
b) Diancam dengan pidana
c) Melawan hukum
d) Dilakukan dengan kesalahan
e) Oleh  orang  yang  mampu  bertanggung jawab
Tindak pidana penghinaan sering pula disebut sebagai tindak pidana  kehormatan. Hadirnya  delik  penghinaan  dalam  KUHP tidak  lain  dimaksudkan  untuk  melindungi kehormatan  seseorang.  Dalam  pemuatan perbuatan yang dianggap sebagai
penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus  dilindungi  tetapi  juga  nama  baik. akibatnya ketentuan dalam delik penghinaan harus dibuktikan adalah terserangnya  kehormatan  dan  nama  baik ( geode naam ) (Marpaung, 2010).
Penghinaan  yang  dikategorikan  sebagai delik penghinaan umum. Dikatakan sebagai delik  penghinaan  umum  karena  diatur dalam  Bab  tersendiri  di  KUHP  mulai  dari Pasal 310 s/d Pasal 321 KUHP.
a) Penghinaan lisan  dan  penistaan
tertulis
Baik  penghinaan  lisan  maupun dengan  tertulis  diatur  dalam  Pasal  310. Pada  ayat  (1)  mengatur  masalah penistaan  yang  dilakukan  secara  lisan sedangkan  pada  ayat  (2)  mengatur penistaan  yang  metodenya  dilakukan secara tertulis. Pasal 310 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan sengaja menyerang  kehormatan  atau  nama  baik orang  dengan  jalan  menuduh  dia melakukan  sesuatu  perbuatan  tertentu, dengan  maksud  yang  nyata  untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya  menista,  dengan  hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  4. 500, 00” Kehormatan adalah rasa harga diri seseorang yang didasarkan pada nilai nilai  yang  baik  (adab)  dalam  pergaulan sesama anggota masyarakat. Sedangkan nama  baik  adalah  rasa  harga  diri  orang yang disandarkan pada kedudukan sosial dan  sifat-sifat  pribadi  yang  dimiliki seseorang.  Nama  baik  dan  kehormatan merupakan sesuatu yang kodrati melekat dalam  diri  seseorang  sebagai  hak  dasar yang  harus  dilindungi.  Perbuatan  yang sifatnya  menista  harus  tersampaikan  di depan  umum/khalayak.  Meskipun  perlu digali bagaimana batasan yang dimaksud
diketahui  oleh  “umum”  itu,  apakah perbuatan  tersebut  ditentukan  dari tempat atau media mana (media terbuka atau tertutup).

## b) Penghinaan  berat  dan  penghinaan ringan
Dalam  bab  XVI  KUHP  cuma terdapat  penghinaan  ringan.  namun menurut  R.  Soesilo  “bahwa  jika perbuatan  menista  itu  bermuatannya menuduhkan melakukan suatu perbuatan maka termasuk penghinaan berat, tetapi jika tuduhannya dengan istilah maka hal itu  dikategorikan  sebagai  penghinaan ringan  (Soesilo,  1995).  Ada  beberapa poin  yang  menjadi  catatan  dalam ketentuan penghinaan ringan ini, diantaranya :
1. Setiap  unsur  yang  terdapat  di  dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (penistaan  lisan  dan  tertulis)  dapat digunakan untuk membuktikan penghinaan  ringan  jika  memuat istilah seperti: anjing, sundal, bajingan, sinting, dst.
2. Penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik orang lain.
3. Penghinaan  jika  dilakukan  terhadap di muka orang itu sendiri

## c) Fitnah
Fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1)  KUHP  yang  menegaskan  ”barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista  dengan  surat,  dalam  hal  Ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu dihukum karena salahnya fitnah  degan  hukuman  penjara  selama lamanya empat tahun, jika ia tidak dapat membuktikan  kebenaran  tu  dan  jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya sedang tidak benar”.
Perbedaan mendasar yang terdapat
antara  penistaan  lisan  maupun  tertulis dengan  fitnah  adalah  terdapatnya  unsur kepada  si  pembuat  pidana  (penista) untuk membuktikan kebenaran tuduhannya.
Namun diberikannya
kewenangan  kepada  penista  untuk membuktikan  tuduhannya  hanya  dapat dilakukan jika ada izin untuk
membuktikan yang ditetapkan dalam hal kepentingan  umum,  mempertahankan diri  dan  jika  yang  difitnah  adalah pegawai  negeri  yang  menjalankan tugasnya.

## 2. Penghinaan terhadap Makam Ulama dalam hukum positif
Keberadaan  agama  dan  kepercayaan kepda Tuhan Yang Maha Esa menimbulkan tradisi  yang  berkaitan  dengan  leluhur, spiritualitas,  dan  kepercayaan  lokal  atas makam  yang  dikeramatkan.  Makam- makam  ini  dianggap  suci  dan  diyakini memiliki kekuatan spiritual atau kemampuan  untuk  memberikan  berkah kepada orang-orang yang mengunjunginya. Hal  ini  merupakan  bagian  penting  dari warisan  budaya  Indonesia  dan  menjadi pusat  kegiatan  keagamaan  dan  budaya masyarakat setempat. Dalam konteks sosial dan budaya, penghormatan terhadap makam yang dikeramatkan juga merupakan cara  untuk  mempertahankan  dan  mewarisi nilai-nilai  tradisional  yang  telah  ada  sejak lama.
Makam  keramat  adalah  tempat  yang dianggap memiliki kesaktian atau kelebihan,  disebut  keramat  karena  orang yang dikeramatkan merupakan tokoh besar, ulama, atau alim yang dipercaya membawa berkah jika seseorang menziarahnya (Rizaldi & Sulistyo, 2022). Makam lainnya, misalnya  makam  umum,  tidak  memiliki kontekst  kepercayaan  seperti  makam keramat.  Makam  umum  hanya  merupakan tempat  untuk  menyimpan  jiwa  individu, namun  tidak  dianggap  memiliki  kesaktian yang mempengaruhi kehidupan seseorang.
Di pulau Jawa, ada beberapa makam ulama yang dikeramatkan karena dianggap sebagai penyebar agama Islam di Jawa dan dianggap  memiliki  banyak  karomah  dan berkah.  Para  wali  ini  dikenal  dengan Walisongo,  atau  Wali  Sembilan.  Disebut demikian  karena  jumlah  wali  ini  adalah Sembilan orang. Sehingga ziarah walisongo bagi  masyarakat  Jawa  merupakan  ritual penting yang mendapatkan tempat tinggi di masyarakat.  Bahkan  ada  sebagaian  orang
yang  menyamakan  ziarah  walisongo  ini dengan  ‘kaji  cilik’  atau  haji  kecil (Mustagfiroh  &  Mustaqim,  2014).  begitu pula  di  daerah  lain  di  indonesia,  seperti Makam  Keramat  Syekh  Yusuf  di  Gowa, Sulawesi  Selatan.  Makam  Keramat  Syekh Abdul  Qadir  Jaelani  di  Padang,  Sumatera Barat. Makam Keramat Syekh Burhanuddin di Aceh Besar, Aceh. di Bali adalah Makam Syech Chabib Umar Bin Maulana Yusuf Al Maghribi,  yang  terletak  di  atas  Bukit Bedugul,  Kabupaten  Tabanan.    Demikian juga di beberapa daerah di indonesia seperti di  lombok  ada  makam  akam  Sekarbela, makam  Batulayar,  makam  Loang  Baloq, dan makan Tuan Guru Haji Ali Batu yang oleh masyarakat sekitar sangat dikeramatkan (Fikri et al., 2022).
Penghinaan terhadap makam keramat dianggap  menciderai  kehormatan,  bukan saja  bagi  ahli  waris  namun  juga  bagi  para pengikut  ulama  tersebut.  Penghinaan makam  keramat  tidak  hanya  terjadi  di Lombok  namun  juga  terjadi  di  beberapa negara.  Pesta  miras  di  Pendudukan  tepi barat  yang  diyakini  sebagai  makam  Nabi Musa menuai kritik dari petinggi Palestina (BBC, 2020). Di Ukraina membuat konten berjoged  di  area  makam  pahlawan  perang dianggap  sebuah  penghinaan  (Setiawan, 2023).  Di  Rusia  meninggalkan  catatan keluh  kesah  di  makam  orang  tua  Presiden Putin  dianggap  sebuah  penghinaan  dan diganjar  dua  tahun  penjara  (Muhaimin, 2023).
Orang yang sudah meninggal memiliki nama baik yang harus dijaga dan diperhatikan  oleh  keluarganya.  Sejatinya penghinaan terhadap orang yang meninggal tidaklah  terjadi  penyerangan  terhadap kehormatan.  Sebab  bagaimana  mungkin, orang yang sudah meninggal akan keberatan, merasa martabat dan kehormatannya terhinakan sementara segala hak-hak yang melekat dalam dirinya sudah tidak ada lagi. Tapi diluar konteks itu, ternyata masih ada keluarganya yang harus dihargai  hak  haknya  karena  adanya hubungan/ikatan  darah  dengan  orang  yang sudah  meninggal.  Kendatipun  keluarganya yang  sudah  meninggal  tidak  mungkin keberatan  atas  penghinaan  yang  dilakukan
terhadapnya,  sekiranya  dia  masih  hidup, namun keluarga yang masih hidup pastinya akan merasakan nama baik dan kehormatan, sebagai keluarga secara mayoritas terhinakan.
a. Penghinaan Makam Ulama dalam yang diatur dalam KUHP
Pada  pundak  Negaralah  terletak tanggungjawab  untuk  menjamin  dan melindungi  kehormatan  warganegara, ini dikenal dengan “State Responsilibity”. Wujud nyata
perlindungan  Negara  adalah  dengan mencantumkannya  ke  dalam  hukum pidana nasionalnya, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap setiap serangan atau perbuatan yang merampas atau  merusak  integritas  setiap  orang
( crimes against integrity of person )(Kasim, 2012). Seperti
pencemaran  nama  baik  ( demafation ), penghinaan  ( insult ),  hingga  kepada fitnah  atau  menista  ( libel ).  Antara  hak bebas  berpendapat  dengan  hak  atas kehormatan  keduanya  harus  dijamin oleh  negara.  Negara  dapat  melakukan ‘derogation’ dalam bentuk pengurangan atau  pembatasan  terhadap  kedua  hak tersebut.
Untuk  menghindari  pelanggaran antar hak, ada bebrapa prinsip pembatasan  yang  telah  ditetapkan  pasal 28J  UUD  1945  yaitu  :  (i)  ditetapkan dengan
undang-undang;
(ii) penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang lain; (iii) tuntutan yang adil sesuai dengan  pertimbangan  moral;  (iv)  nilai- nilai  agama;  (v)  keamanan;  dan  (vi) ketertiban umum dalam suatu demokratis.  Pembatasan  ini  agar  tidak melemahkan  esensi  suatu  hak  yang diakui oleh UUD. Artinya, adanya suatu undang-undang  tidak  dapat  dijadikan “excuse”  untuk  melanggar  hak  yang diakui oleh UUD (Kasim, 2012).
Rumusan  penghinaan  terhadap orang  yang  sudah  meninggal  dalam KUHP  diatur  dalam  dua  pasal,  yakni Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP.
1. Pasal  320  KUHP  “barang  siapa melakukan  terhadap  orang  yang sudah  meninggal  suatu  perbuatan yang  bersifat  menista  atau  menista denga  surat,  jika  sekiranya  ia  masih hidup,  dihukum  penjara  selama- lamanya  empat  bulan  dua  minggu atau  denda  sebanyak-banyaknya  tiga ratus rupiah”
2. Pasal 321 “barang siapa menyiarkan, mempertunjukan  atau  menempelkan surat  atau  gambar  yang  isinya menghina  atau  menista  orang  yang sudah mati, dengan maksud supaya isi surat  atau  gambar  itu  supaya diketahui  oleh  umum  atau  lebih diketahui  oleh  umum,  dihukum dengan  hukuman  penjara  satu  bulan dua  minggu  atau  denda  sebanyak- banyaknya tiga ratus rupiah.”
Merujuk  pada  pasal  320  KUHP, bentuk penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal harus dimaknai perbuatan penghinaannya sebagai perbuatan  menista  dengan  lisan  atau tulisan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  310  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP. Perbedaan  Pasal  310  KUHP  dengan Pasal 320 KUHP adalah pada objek yang terhina, oleh karena itu delik penghinaan terhadap  orang  yang  sudah  meninggal merupakan  delik  aduan  ( klacthdelict ), sehingga yang dapat mengajukan pengaduan  atas  penghinaan  tersebut adalah keluarga dari si mayit sebagaimana  batasan  yang  ditentukan dalam  Pasal  320  ayat  (2)  dan  ayat  (3) KUHP    “bahwa  pengaduan  dapat dilakukan  oleh  seorang  keluarga  dalam keturunan yang lurus atau menyamping, atau dapat pula dilakukan oleh pengaduan  orang  lain  yang  sudah mendapat kekuasaan atas kebiasaan adat istiadat keturunan ibu/ kekuasaan bapak dari orang yang sudah meninggal itu ”.
Sementara  ketentuan  pasal  320 KUHP  penghinaan  orang  yang  sudah meninggal  sebatas  lisan  dan  tulisan. Sedangkan pada Pasal 321 KUHP tulisan atau  gambar  disiarkan  ke  khalayak. Pengecualian  dari  kedua  pasal  tersebut
adalah jenis deliknya merupakan penghinaan  ringan  terhadap  orang  yang sudah  meninggal,  tidak  terakomodasi dalam  ketentuan  penghinaan  di  dalam KUHP,  maka  dari  itu  kalau  terjadi penghinaan  ringan  yang  mana  objek terhinanya orang yang sudah meninggal berarti tidak dapat dihukum. kedua pasal ini juga merupakan tindak pidana aduan. Tindak  pidana  aduan  adalah  tindak pidana  yang  baru  dapat  dilakukan penuntutan  karena  adanya  pengaduan dari  pihak  yang  berhak  mengajukan aduan  tersebut  hal  ini  dikarenakan bahwa  kepentingan  pribadi  orang  yang menjadi  korban  dari  delik  penghinaan tersebut  lebih  besar  kerugiannya  dari pada kepentingan umum Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP.
b.  Penghinaan  terhadap  Makam  Ulama menurut  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Selain  dengan  KUHP,  penghinaan atau penistaan terhadap makam ulama juga dapat  di  jerat  dengan  pasal  27  dan  28 Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008
Tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik  (UU  ITE).  Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran  nama  baik  dalam  KUHP, seperti  prinsip  keadilan,  kepastian  hukum, dan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  juga dapat  diterapkan  pada  kasus  penghinaan makam ulama melalui media elektronik.
1. Pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”.
2.  Pasal 28  ayat (2)  “Setiap  Orang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”
3.  Pasal  45  ayat  (2)  “Setiap  orang  yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28  ayat  (1)  atau  ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6  (enam)  tahun  dan  /  atau  denda  paling banyak  Rp.1.000.000.000,00,-(Satu  miliar rupiah)”
Pasal 27 bertujuan untuk melindungi individu  atau  institusi  dari  tindakan penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik yang  dilakukan  melalui  media  elektronik, yang  dimaksud  "sengaja  dan  tanpa  hak" merujuk  pada  tindakan  yang  dilakukan secara intentional tanpa izin atau hak yang sah.  Penggunaan  kata  "tanpa  hak"  artinya tindakan  dilakukan  oleh  siapa  pun  tanpa memiliki  hak  legal  atau  resmi  untuk melakukannya.  Kata  "sengaja"  artinya tindakan  dilakukan  secara  tujuan  dan dengan  tahu  akan  dampaknya.  pasal  ini mengajukan  larangan  terhadap  tindakan yang dilakukan secara intentional tanpa hak legal atau
resmi, misalnya: Mempublikasikan  informasi  yang  tidak diizinkan oleh pihak yang berhak. Menyebarkan informasi yang tidak diizinkan oleh
pihak yang berhak.Melakukan  aktivitas  yang  tidak diijinkan oleh pihak yang berhak.
Sementara Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdiri dari  beberapa  unsur  yakni:  setiap  orang, adanya  niat,  bentuk  perbuatan  melawan hukum  dan  adanya  obyek  yang  di  tuju. Upaya  Pasal  ini  adalah  untuk  melakukan pencegahan  mengenai  terjadinya  suatu kebencian dan permusuhan yang didasarkan  pada  SARA  yang  terjadi  pada media  sosial.  Pada  tatanan  impementasi terdapat dua pemahaman pada unsur- unsur pasal ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam  penerapannya.  Pemahaman  terkait kata  “rasa  kebencian  dan  antar  golongan” mengandung  norma  kabur  ( vage  normen ) dan  multi  tafsir.1  Terkait  kata  “rasa kebencian”  tidak  ada  pemahaman  yang
jelas mengenai larangan yang menimbulkan akibat  tertentu  sehingga  dalam  penafsiran lebih  mengarah  kepada  Pasal  156  KUHP sebagai hukum pokok yang lebih mengacu kepada perbuatan yang menyatakan permusuhan  dan  menyatakan  kebencian terhadap  sesama  golongan  penduduk Indonesia.  Mengenai  pemahaman  kata “antar  golongan”  tidak  ada  kejelasan batasan  dalam  penerapannya  sehingga rentan untuk ditafsirkan secara luas.
Tidak  ada  pemahaman  makna  yang jelas  dan  tegas  dari  pengertian  “rasa kebencian dan antar golongan” mengakibatkan  pasal  ini  dijadikan  alat pembungkam  kritikan,  dan  berpotensi bertentangan  dengan  prinsip  hukum  Lex stricta.  padahal  seharusnya  definisi  dalam rumusan  perundang-  undangan  harus  jelas dan rigid(Faozan & Balya, 2022).
Adapun  bentuk  penghinaan  menurut UU  ITE  bisa  dalam  bentuk:  1.  Fitnah melalui  email,  chat  group,  atau  blog,  2. Defamasi  melalui  komentar  atau  artikel online,  3.  Komentar  negatif  yang  tidak benar  melalui  platform  sosial,  4.  Spread hoax  atau  fake  news  yang  menyebabkan kerugian  atau  kekeliruan,  dan  5.  Shaming atau  humiliasi  individu  atau  institusi melalui  video,  foto,  atau  audio  yang dibagikan  secara  publik.  Ancaman  pidana dalam  UU  ITE  ini  lebih  tinggi  daripada KUHP, dengan pidana penjara paling lama 4  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp750 juta
Dalam peraturan perundang-
undangan  yang  mengakomodir  tindak pidana tersebut dalam satu peraturan. Tidak diaturnya penghinaan  terhadap  orang yang sudah meninggal melalui media sosial tidak lantas  membuat  para  pelaku  kejahatan tersebut  tidak  dapat  dipidana.  Tindak pidana  penghinaan  terhadap  orang  yang sudah meninggal melalui media sosial tetap dapat  dipidana  dengan  menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia,  yaitu  Pasal  320  dan  Pasal  321 KUHP  juncto  Pasal  27  ayat  (3)  Undang- undang  ITE.  Pasal  320  dan  Pasal  321
KUHP  dijadikan  sebagai  dasar  hukum tentang  jenis  penghinaan,  dalam  hal  ini adalah  penghinaan  terhadap  orang  yang sudah meninggal, sedangkan Pasal 27 ayat (3)  Undang-undang  ITE  dijadikan  dasar hukum  tentang  media  yang  dipakai  untuk melakukan  tindak  pidana  penghinaan, dalam hal ini adalah media sosial.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan hukum  penghinaan  kepada  makam  ulama mempunyai  sebuah  dasar  hukum  yaitu  Pasal 320  serta  Pasal  321  akan  tetapi  pada  kasus penghinaan  yang  menggunakan  alat  media sebagai dikenai Pasal 27 Ayat 3 dan pasal 28 UU  ITE  yang  dimana  dipakai  dalam  suatu dasar  yang  terkait  hukum  dan  merupakan macam-macam  media  yang  dipakai  untuk melakukan hal tersebut. Patut dipahami syarat keinginan untuk melindungi suatu kehormatan yakni dengan aduan dari orang yang memiliki ikatan  keluarga  contohnya  yang  sedarah maupun  hasil  darah  perkawinan.  Selanjutnya sanksi  pidana  kepada  pelaku  penghinaan makam  ulama  di  media  sosial  merupakan penyerangan  kehormatan  bukan  penyerangan seperti  fisik  pada  seseorang  akan  tetapi menyerang  perasaan  kepada  kehormatan keluarga atau ahli waris ulama tersebut. Kasus penghinaan  pada  orang  meninggal  dapat dikenakan  pasal  320  dan  321  KUHP  serta pasal 27 dan 28 UU ITE.
Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di atas, kriminalisasi atas perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, hasutan, dan menyebarkan kabar bohong merupakan upaya Negara  melakukan  perlindungan  terhadap kehormatan atau nama baik orang meski orang tersebut  telah  meninggal  dunia.  Namun  perlu dikedepankan bagaimana semua tujuan hukum bisa  tercapai,  dimana  kepastian  hukum ( reschtssicherheit ) tercermin dengan diaturnya penghinaan  dalam  KUHP  dan  UU  ITE,  dan keadilan hukum ( gerechtigkeit ) tercermin dari adanya  sanksi  dan  penegakan.  Sementara kemanfaatannya hukum harus mampu memberikan kemanfaatan agar tidak menimbulkan  keresahan  di  masyarakat.  Pada implementasinya  prinsip  kemanfaatan  hukum harus  mengedepankan  keadilan  restoratif  dan
memberikan jalan keluar yang sama menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak.  ini penting,  mengingat  konflik  sosial  keagamaan di pulau Lombok memang telah menjadi satu isu  yang  telah  dibahas  panjang  lebar  oleh berbagai  peneliti  sosial  keagamaan(Diyani, 2019). Sebagaimana diketahui, aliran Wahabi telah  menjadi  aliran  keagamaan  yang  secara kultural  sering  bertentangan  dengan  tradisi keagamaan yang berkembang di Indonesia.
Dalam masyarakat multi etnis atau multi keyakinan, bangunan keberagamaan seringkali tersusun  rapuh,  sehingga  selain  penegakan hukum  sangat  dibutuhkan  peran  berbagai pihak  untuk  terus  memupuk  ketahanan keberagamaan(Mujib,  2010),  karena  potensi konflik  antar  umat  agama  bisa  jadi  muncul seiring  dengan  percepatan  pertumbuhan  dan hubungan sosial kemasyarakatan yang semakin individualistik(Nawawie, 2000).

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, D. (2022). Buntut Dugaan Kasus Pelecehan Makam Keramat Ulama di Lombok, Ustaz Mizan Akhirnya Minta Maaf . Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/regional/20 22/01/09/buntut-dugaan-kasus- pelecehan-makam-keramat-ulama-di- lombok-ustaz-mizan-akhirnya-minta- maaf
BBC. (2020). Beranda BBC Logo BBC Insiden pesta dan alkohol di kompleks masjid dan makam Nabi Musa di Tepi Barat: “Bagaimana bisa pelanggaran di tempat suci dibiarkan?” Tempo.Co. https://www.tempo.co/bbc/7778/insiden- pesta-dan-alkohol-di-kompleks-masjid- dan-makam-nabi-musa-di-tepi-barat- bagaimana-bisa-pelanggaran-di-tempat- suci-dibiarkan
Diyani, T. (2019). Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 6 (3), 303–316. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.1319 3
Faozan, M., & Balya, H. (2022). ANALISIS

## KASUS UJARAN KEBENCIAN
MIZAN QUDSIAH PENGHINA MAKAM KERAMAT. Tafaqquh , Vol. 7 No. (Hukum dan Budaya), 53–54. https://ojs.kopertais14.or.id/index.php/taf aqquh/article/view/277
Fikri, M., Hariyanto, I., & Kadewandana, D.
(2022). Cancel culture and nude living on virtual media: A case of Guru Mizan Qudsiyah Lombok. Islamic Communication Journal , 7 (2), 147–160. https://doi.org/10.21580/icj.2022.7.2.111 89
Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka.
Kasim, I. (2012). Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia . Icjr.or.Id. https://icjr.or.id/delik-pencemaran-nama- baik-dan-penghinaan-ditinjau-dari-hak- asasi-manusia/
Marpaung, L. (2010). Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: ,
2010) . Sinar Grafika.
Metrotv.com. (2022). Massa Kembali Demo di Lombok Desak Polisi Tangkap Ustaz Mizan . Medcom.Id. https://www.medcom.id/nasional/daerah/ Gbmawmyb-massa-kembali-demo-di- lombok-desak-polisi-tangkap-ustaz- mizan
Muhaimin. (2023). Wanita Ini Dihukum karena Tinggalkan Catatan Menghina di Kuburan Orang Tua Putin . International.Sindonews.Com. https://international.sindonews.com/read/ 1096881/41/wanita-ini-dihukum-karena- tinggalkan-catatan-menghina-di- kuburan-orang-tua-putin-1683961544
Mujib, R. (2010). Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog Membangun Fondasi Dialog Agama-agama Berbasis Teologi Humanis. Pustaka Pelajar.
Mustagfiroh,  H.,  &  Mustaqim,  M.  (2014).
Analisis spiritualitas para pencari berkah (Studi  atas  Motivasi  Peziarah  di  Makam Sunan  Kalijaga  Kadilangu  Demak). JURNAL PENELITIAN .
Nawawie, B. (2000). “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama.”
Nawawie, B. (2011). Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (BLASPHEMY) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara . Universitas Diponegoro.
Niamah, M. M. (2020). Penistaan Agama . Almizan.Uin-Suka.Ac.Id. https://almizan.uin- suka.ac.id/id/kolom/detail/172/penistaan- agama
Rizaldi, M., & Sulistyo, W. D. (2022). POTENSI WISATA RELIGI MAKAM SUNAN GIRI SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL ARSITEKTUR ISLAM DI KABUPATEN GRESIK. Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam , 19 (1), 129–136. https://doi.org/10.15575/al- tsaqafa.v19i1.18208
Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2023). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai- Nilai Keadilan Bermartabat. Jurnal Lemhannas RI , 10 (4), 52–65. https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370
Setiawan,  D.  (2023). Viral  Kaka  Beradik  Ini Ditangkap  karena  Buat  Konten  Joget  di Makam  Pahlawan  Artikel  ini  sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Selasa, 5 September  2023  -  05:32  WIB  Judul Artikel :  Viral  Kaka  Beradik  Ini Ditangkap  karena  Buat  Konten  Joget  di
Makam Pahlawan . Viva.Co.Id.
https://www.viva.co.id/trending/1634169 -viral-kaka-beradik-ini-ditangkap- karena-buat-konten-joget-di-makam- pahlawan
Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-undang Hukum Pidana . Politea.
Suryasantosa, K., Laksmi Dewi, A. A. S., &
Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial di Indonesia. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 255–259. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3234.25 5-259
Tim Hukumonline. (2023). Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk- Bentuknya . Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/p encemaran-nama-baik- lt61d5bd4447cf3?page=1
War’i, M. (2022). MENEGUHKAN HARMONI BERAGAMA MELALUI DAKWAH INKLUSIF: ANALISIS ISI DAN RESPON SOSIAL CERAMAH KONTROVERSIAL TENTANG HUKUM ZIARAH MAKAM DI PULAU LOMBOK. Harmoni , 21 (1),
45–63.
https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.6 06