INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5031-5043 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan
Ahmad Akbar 1 ✉ , Annisa Rezki Eka Putri Wahyudi 2 , Faizal Amin 3
IAIN Pontianak
Email: ahmadakbar7q@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Islam dan Hak asasi manusia sebenarnya sudah disinggung oleh para founding father Indonesia dalam merumuskan  naskah  Undang  Undang  Dasar  (UUD)  Republik  Indonesia  1945.  Dalam  perspektif pendidikan  sendiri  hak  asasi  manusia  memiliki  keserasian  yaitu  berorientasi  pada  terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur dengan menanamkan nilai-nilai toleransi pada masyarakat sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan menghormati hak-hak oranglain.  Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia  saling  keterkaitan,  karena  Islam  sangat  peduli  terhadap masalah  hak  asasi  manusia,  dan  memberikan  jaminanterhadap  pelanggaran-pelanggaran  yang menyangkut masalah hak asasi manusia.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Islam, Pendidikan

## Abstract
Islam  and  human  rights  have  actually  been  mentioned  by  the  founding  fathers  of  Indonesia  in formulating the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the perspective of education itself, human rights have harmony, which is oriented towards the formation of personality and noble morals by instilling tolerance values in society from an early age which is sustainable by developing mutual understanding and respect for the rights of others. Islam and human rights are interrelated, because Islam  is  very  concerned  about  human  rights  issues,  and  provides  guarantees  against  violations concerning human rights issues.
Keywords: Education, Human Rights, Islam

## PENDAHULUAN
Penelitian ini di dasari terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan pada abad ke tujuh belas dan delapan belas. Manusia pada masa lampau terdiri dari dua lapisan besar yaitu: lapisan atas selaku minoritas yang mempunyai hak-hak dan lapisan bawah yang merupakan mayoritas,
yang  mempunyai  kewajiban-kewajiban.  Reaksi  terhadap  keadaan  yang  pincang  ini menimbulkan gagasan supaya lapisan bawah diangkat derajat dan kedudukannya dengan munculnya  ide  persamaan,  persaudaraan,  dan  kebebasan,  karena  lapisan  bawah  adalah manusia juga (Harun, 1995).
Prinsip-prinsip umum tentang hak-hak asasi manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun  1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang tergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga  saat  ini.  Prinsip-prinsip umum tersebut  dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights, UDHR (Pernyataan Semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia) (Abdurrahman Wahid, 2006).
Persoalan tentang hak asasi manusia berkaitan erat dengan konsep sifilosofis dengan suatu aliran pemikiran tentang manusia. Pembahasan tentang berlaku adil dan persamaan hak  juga  merupakan  alasan  diutusnya  rasul  dan  diturunkan  syariat,  dengan  demikian persamaan  hak  merupakan  penghubung  prinsip-prinsip  menyeluruh  dan  kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi manusia (Farid, 2005).
Memelihara eksistensi manusia. Hak-hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugrah dari tuhan yang Maha Pencipta (Hak yang bersifat Kodrati), dan karena kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat  luas memang  masih belum  dipahami secara merata, dan  belum disadari  secara  semestinya,  hal  ini  tercermin  dari  dalam  banyak  pengaduan  masyarakat kepada  komnas  HAM,  misalnya  tentang  perilaku  pihak-pihak  tertentu  yang  melakukan tindakan-tindakan  pelanggaran  hak-hak  asasi  tanpa  sedikitpun  merasa  bersalah, pengalaman  menunjukkan  jika  yang  bersalah  diingatkan  dengan  penjelasan-penjelasan yang memadai, banyak dari mereka yang kemudian sadar, namun adapula yang tetap kukuh dengan sikapnya yang merasa tidak bersalah (Nurcholis, 2003).
Tulisan-tulisan  yang  menyatakan  Islam  melindungi  hak  asasi  manusia,  seringkali menyebut  Islam  sebagai  agama  yang  paling  demokratis.  Pernyataan  itu  seringkali  tidak sesuai  dengan  kenyataan  yang  terjadi,  justru  di  negeri-negeri  Muslimlah  terjadi  banyak pelanggaran yang berat atas hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dalam hak asasi manusia. Dalam keadaan demikian klaim Islam sebagai agama pelindung hak asasi manusia hanya akan terasa kosong saja, tidak memiliki  pelaksanaan praktek kehidupan.
Banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifikasi atas deklarasi universal
HAM,  yang  dikumandangkan  oleh  perserikatan  bangsa-bangsa  (PBB)  dalam  tahun  1948. Dalam  deklarasi  itu,  tercantum  dengan  jelas  bahwa  berpindah  agama  adalah  Hak  Asasi Manusia.  Padahal  fiqh/hukum  Islam  sampai  hari  ini  masih  berpegang  pada  ketentuan, bahwa berpindah dari agama Islam ke agama lain adalah tindak kemurtadan, yang patut dihukum  mati.  Kalau  ini  diberlakukan  di  negreri  kita,  maka  penduduk  Indonesia  yang berpindah agama dari Islam ke Kristen haruslah dihukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan? Sebuah pertanyaan yang tidak akan ada jawabannya, karena jika hal itu terjadi merupakan kenyataan yang begitu besar mengguncang perasaan kita.
Dengan demikian, mau tidak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan fiqh/hukum Islam, yang secara formal sudah berabad-abad diikuti. Tetapi disinilah terletak kebesaran Islam, yang secara sederhana menetapkan keimanan kita hanya kepada Allah dan utusan-Nya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa hukum Muhkamat  lainnya,  kita  harus  memiliki  keyakinan  akan  kebenaran  hal  itu.  Apabila  yang demikian itu juga dapat diubah-ubah maka hilanglah ke-Islaman kita (Abdurrahman Wahid, 2011).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  makalah  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan  yang  mengkaji bahan pustaka  sebagai data sekunder. Penelitian  ini menggunakan  pendekatan kualitatif bersifat  deskriptif.  Sementara  dalam  melakukan  studi  tokoh  ada  dua  pendekatan  utama untuk memahami perspektif tokoh yaitu melakukan telaah hasil pemikiran tokoh. Mengingat subjek kajiannya berkaitan dengan analisis pemikiran dan historis, maka pendekatan kajian ini menerapkan pendekatan sejarah. Pendekatan yang melibatkan penelitian sistematis dan objektif tentang masa lalu dengan mengumpulkan, menilai, memvalidasi, dan menetapkan fakta, demi mendapatkan kesimpulan yang kuat (Sumadi, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi  yang  manusiawi.  Hak  asasi  manusia  ini  selalu  dipandang  sebagai  sesuatu  yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah kekuasaan dan keagamaan yang dimiliki oleh setiap individu.
Ide mengenai hak asasi manusia timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal dizaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah  atau  manusia  yang  mereka  pekerjakan,  yaitu  masyarakat  lapisan  bawah.
Masyarakat lapisan bawah ini tidak mempunyai hak-hak, mereka diperlakukan sewenang- wenang  sebagai  budak  yang  dimiliki.  Sebagai  reaksi  terhadap  keadaan  tersebut,  timbul gagasan supaya masyarakat lapisan bawah tersebut diangkat derajatnya dari kedudukannya sebagai  budak.  Oleh  karena  itu,  muncullah  ide  untuk  menegakkan  hak  asasi  manusia, dengan konsep bahwa semua manusia itu sama, semua merdeka dan bersaudara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian tidak ada lagi budak (Abdul Azis, 1996).
Preserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 yang menjelaskan hak-hak asasi fundamental yang disetujui oleh pemerintah untuk dilindungi. Deklarasi tersebut bertujuan untuk  melindungi  hidup,  kemerdekaan  dan  keamanan  pribadi,  menjamin  kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan berkepercayaan agama dan melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses peradilan yang jujur lagi adil, dan melanggar hak pribadi seseorang. Disamping itu, deklarasi tersebut juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Manusia yang pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian, menyebar  ke  berbagai  penjuru  dunia,  membentuk  aneka  ragam  suku  dan  bangsa  serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda. Karena itu, manusia menurut pandangan Islam adalah umat yang satu. Karena manusia itu bersaudara yang saling mengasihi dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. Manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan, bebas dari tekanan dan paksaan orang lain.
Berdasarkan dalil diatas, dakwah dalam Islam berarti menyampaikan ajaran-ajarannya kepada masyarakat manusia dan bukan memaksa orang lain masuk Islam. Dari ajaran dasar persaudaraan, persamaan dan kebebasan inipula timbul kebebasan manusia yang lainnya. Seperti kebebasan dari kekurangan, rasa takut, menyalurkan pendapat, bergerak, kebebasan dari penganiayaan dan penyiksaan (Ahmad Kosasih, 2003).
Hal ini mencakup semua sisi dari apa yang disebut hak asasi manusia seperti hak hidup hak memiliki harta, hak berfikir, hak berbicara dan mengeluarkan pendapat hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak berkeluarga dan hak diperlakukan sebagai manusia yang terhormat (mulia) dan sebagainya. Di samping itu, kebebasan manusia dalam Islam tidak bersifat mutlak (absolut), maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia bukanlah hak yang bersifat absolut. Hak yang bersifat absolut itu, menurut Islam, hanya milik Allah. Allah adalah pemililk yang sesungguhnya terhadap alam semesta termasuk manusia itu sendiri. Karena itu selain kepada Tuhan penciptanya maupun kepada  sesama manusia  dan makhluk lainnya. Berdasarkan  ini  pula manusia tidak boleh semena-mena dalam menggunakan haknya. Manusia punya kewajiban mematuhi perintah
dan  larangan-Nya.  Kesemuanya  itu  adalah  dalam  rangka  kemaslahatan  manusia  dan kebaikan semesta (rahmatan lil Zouv).
Di antara pertanyaan yang mungkin perlu diajukan mengenai hak asasi manusia ialah: Apakah  hak-hak  asasi  itu  diperoleh  seseorang  individu  dari  negara  atau  anugerah  dari Tuhan?  Oleh  karena  itu,  menurut  Ahmad  Kosasih,  paling  tidak  terdapat  tiga  macam pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam, terhadap hak asasi manusia yang dideklarasikan tahun 1948 itu. Pertama, mereka yang menerima tanpa reserve dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, mereka yang menilai bahwa konsep hak asasi manusia tersebut bertolak belakang dengan ajaran agama karena bersumber  dari  budaya  barat  yang  sekuler.  Ketiga,  posisi  kelompok  moderat  yang mengambil sikap hati-hati,  yakni menerima dengan beberapa  perubahan dan modifikasi seperlunya (Ahmad Kosasih, 2003).

## Islam dan Hak Asasi Manusia
Islam sebagai agama paripurna (kaffah) mengatur dari hal-hal yang mendasar sampai kepada  hal-hal  yang  besar  bagi  kehidupan  manusia.  Dalam  Istilah  sederhananya,  Islam mengatur  mulai  dari  tata  cara  masuk  WC  sampai  kepada  tata  cara  kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Untuk menjaga kehidupan manusia agar dapat teratur, aman dan tenteram maka Islam menetapkan hak-hak pokok/hak dasar atau tujuan agama untuk menjaga yang disebut dengan dharuriyatul khams, yaitu sebagai berikut:
1. Hak Menjaga Agama (addin)
Secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat  dan  menjaga  ketertiban  keturunan  manusia  serta  menjaga  hak  milik  harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia (Moh. Ghufron, 2017).
Abdurrahman  wahid  mengutip  Kholid  (1974)  tentang  hak  asasi  manusia  yang harus  diterima  oleh  manusia  yaitu  tedapat  14  poin  salah  satunya  adalah  hak  untuk menjaga kepercayaan (agama) (Maghfur, 2010).
Bahwa  HAM  juga  mendapat  perhatian  secara  khusus  oleh  kalangan  Nahdlatul Ulama’ bahwa HAM telah menjadi strategi untuk mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin untuk  kemaslahatan  umat.  Maka  hak  menjaga  agama  merupakan  hak  dasar  yang dirumuskan  oleh  NU  sebagai  sebuah  prinsip  bahwa  setiap  warga  Negara  berhak memelihara agamanya. Artinya pemeluk agama tidak boleh medapatkan diskriminasi oleh Negara, dan kelompok manusia atau organisasi lain (Maghfur, 2010).
Untuk menjaga agama dalam Islam telah diatur  bahwa  setiap  pemeluk agama agar  menjalankan  agamanya  sesuai  dengan  syariatnya,  dan  negara  berkewajiban melindungi warganya untuk menjalankan agamanya masingmasing. Dan Islam sangat menghormati  agama  lain  untuk  menjalankan  agamanya.  Ini  merupakan  dharûriyyât yang  terpenting  dan  berada  pada  urutan  tertinggi.  Sebagaimana  firman  Allah Subhanahu wa Ta’ala:
“Dan  Aku  tidak  menciptakan  jin  dan  manusia,  melainkan  supaya  mereka menyembah-Ku. [Adz- Dzâriyat (51): 56]
Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan inilah, maka para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana firman-Nya.
“(Mereka  Kami  utus)  selaku  rasul -rasul  pembawa  berita  gembira  dan  pemberi peringatan  agar  supaya  tidak  alasan  bagi  manusia  membantah  Allah  sesudah diutusnya rasul- rasul itu”. [An - Nisâ/4: 165].
Ini semua untuk menjaga din. Realisasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara, di  antaranya  dengan:  Beriman  kepada  Allah  Azza  wa  Jalla,  mencintai-Nya, mengagungkan- Nya,  mengetahui  Asmâ  dan  Sifat  Allahl.Berpegang  teguh  den gan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahkannya. Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya’. Menjalankan agama sesuai dengan petunjuk/pedoman Allah SWT., dan Sunnah Rasul.Hak menjaga jiwa (naps’) (Moh. Ghufron, 2017).
Intinya  adalah,  Islam  sangat  menghormati  dan  menghargai  setiap  jiwa manusia.Dalam  menjaga  agama  dapat  dikatakan  bahwa  keluarga  adalah  pendidikan agama pertama yang diajarkan oleh orangtua, karena dalam keluarga Di dalam keluarga itu  terdapat  unsur-unsur  yang  saling  menguatkan  yaitu:  Pertama,  Perasaan  saling mencintai,  menghargai  dan  saling  bersaing  secara  sehat.  Kedua,  Bertujuan  sebagai tempat proses sosialisasi, serta menjamin ketenteraman jiwa anggota keluarga. Ketiga, Terdapat kaidahkaidah tertentu yang mengatur antara anggota keluarganya maupun pihak lain diluar keluarga. Keempat, Kekuasaan yang dimiliki orang tua merupakan salah satu  dasar  melakukan  pengawasan  proses  hubungan  kekeluargaan.  Kelima,  Adanya sangsi-sangsi  positif  maupun  negatif  yang  diterapkan  dalam  keluarga.  Keenam, Berfungsi sebagai tempat anggotanya memperoleh perlindungan bagi ketenteraman dan  perkembangan  jiwanya  (Soekanto,  1992:  1).  Oleh  karena  itu,  keluarga  menurut Soesilo  (1985)  merupakan  tempat  anak-anak  belajar  dan  menyatakan  diri  sebagai makhluk  sosial,  memberikan  dasar  pembentukan  perilaku,  pendidikan  kepada  anak
serta sebagai tempat anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan kepuasan emosional, perkembangan fisik maupun psiki (Sutinah, 2019).
2. Hak Menjaga Akal (aql)
Adapun untuk memelihara akal, syariat Islam memberkan sejumlah aturan. Islam melarang  beberapa  hal  yang  dinilai  dapat  merusak  akal.  Hal  itu  antara  lain  dengan lahirnya larangan meminum khamar atau minuman keras dan sejenisnya, karena hal itu dapat merusak akal. Demikian juga dengan melihat objek yang termasuk pornografi dan pornoaksi yang dapat memicu rusaknya akal. Selanjutnya, Islam menganjurkan untuk senantiasa  membaca  atau  belajar  dalam  menjaga  akal  dan  pikiran  manusia. Sebagaimana  perintah  yang  pertama  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW., disebutkan dalam al- Qur’an QS. Al -Alaq (96): 1-5.
Menjaga  akal  adalah  menjaga  pendapat,  kebebasan  berpikir  dan  kebebasan berpendapat. Maka untuk menjaga kebebasan berpendapat maka diperlukan kebijakan untuk mendapat kebebasan mimbar, beropini dan melkukan aktivitas di depan umum, melakukan penelitian dan menghargai rasionalitas seseorang sebagaimana Islam telah melarang  pengrusakan  otak  manusia  dengan  ektasi  dan  penggunaan  obat-obat telarang yang merusak generasi muda ((Maghfur, 2010)).
3. Hak Menjaga Keturunan (nasab) dan Harta
Hak menjaga keturunan juga disebutkan oleh Abdurrahman Wahid bahwa harta dan  keterunan  menjadi  bagian  dari  empat  belas  hak  asasi  masnusia  yang  harus dilindungi.  Tujuan  syariat  Islam  berikutnya  adalah  memelihara  keturunan.  Untuk mencapai tujuan ini, Syariat Islam mengatur hubungan manusia  dengan sesamanya, terutama  hubungan  dengan  lawan  jenis.  Hal  itu  kemudian  melahirkan  aturan pernikahan,  yaitu  aturan  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  lawan  jenisnya sebagai ikatan suamiistri.
Hak menjaga harta benda (maal), Harta adalah segala sesuatu yang digunakan manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari,  seperti  uang,  tanah,  kendaraan,  rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikan-lautan, dan lain- lain.Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah swt yang dititipkan kepada manusia.
Harta dalam literatur Islam (al- Qur’an dan al -Hadist) dikenal dengan sebutan al- amal kata jamaknya al-amwal, Harta dinamakan al-amal mengingat semua orang, siapa, kapan dan dimanapun pada dasarnya adalah condong, senang, mau, dan cinta pada harta  khususnya  uang.  Dalam  QS.  al  Fajr  (89):  20;  melukiskan  kegemaran  manusia terhadap harta diantaranya’’dan kamu mencintai harta benda deng an kecintaan yang
berlebihan”, Harta yang ada pada manusia hanyalah semata titipan dari All ah sebagai perhiasan hidup,sebagai bekal untuk beribadah dan kenikmatan itu harus disyukuri oleh manusia,layaknya orang dititipkan sesuatu,pasti dia ingin barang titipannya akan dijaga dengan sebaik-baiknya,dan dia pasti percaya pada orang yang dititipi,kepercayaan yang telah diberikan,jangan sampai di khianati,yang membuat kemurkaan pada orang yang menitipkan.
Dengan menyadari hal itu seorang mukmin akan senantiasa menjaga harta titipan Allah  dengan  sebaik-baiknya  tidak  digunakan  kecuali  atas  izin  Allah.  Sebagaimana hadist yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: Datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulull ah, apa pendapatmu bila datang seseorang ingin mengambil hartaku?” Beliau menjawab, “Jangan engkau berikan  hartamu.”  Ia  bertanya  lagi,  “Apa  pendapatmu  jika  orang  itu  menyerangku?” “Engkau melawannya,” jawab beliau. “Apa pendapatmu bila ia berhasil membunuhku?” tanya orang itu lagi. Beliau menjawab, “Kalau begitu engkau syahid.” “Apa pendapatmu j ika aku yang membunuhnya?” tanya orang tersebut. “Ia di neraka,” jawab beliau. (HR. Muslim) Dengan adanya harta, Allah swt juga memerintahkan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmatnya. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-Nya yang  mampu mensyukuri nikmatnya. Maka Allah akan melimpahkan tambahan kenikmatan padanya.
4. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  isu  global  yang  penegakannya  telah menjadi komitmen  dunia  internasional. Indonesia  sebagai bagian  dari  tatanan dunia internasional  telah  meratifikasi  sebagian  besar  komponen-komponen  HAM. Konskuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan  mematuhi  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  HAM,  pembukaan  UDHR mengamanatkan  bahwa  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  harus  disosialkan  melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan terprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan terprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran. Dijadikan  sebagai  prioritas  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah.
Adapun  dorongan  utama  untuk  menekankan  perlunya  nilai-nilai  HAM  dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah antara lain adalah karena diperlukannya perubahan  sistem-sistem  nilai  dalam  kehidupan  masyarakat  dewasa  ini.  Menurut UNESCO  untuk  memperkuat  pembentukan  nilai  dan  kemampuan  seperti  solidaritas,
kreativitas,  tanggungjawab,  toleransi  dan  sebagainya,  perlu  adanya  internalisasi  nilai nilai  hak  asasi  manusia  dalam  setiap  kurikulum  yang  digunakan  oleh  setiap  jenjang pendidikan.
Dengan demikian maka nilai nilai HAM harus mendapat tempat penting dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah.  Output  Pendidikan  haruslah  manusia  yang mempunyai  kepribadian  yang  toleran,  inklusif,  demokratis  terhadap  berbagai pengelompokan masyarakat berdasarkan paham suku bahasa maupun agama. Hal ini penting  untuk  diperhatikan  karena  salah  satu  tugas  pendidikan  adalah  membentuk pribadi  manusia  yang  beradab  dan  berbudaya,  yang  dapat  menghormati  adanya perbedaan  dan  keragaman.  Di  tengah-tengah  maraknya  paham  globalisasi  yang bergulir secara paradoks menimbulkan berbagai kesadaran dan budaya baru di tengah tengah masyarakat, oleh karena itu untuk menghadapi perubahan tersebut diperlukan pendidikan  pluralitas,  HAM,  dan  demokrasi  yang  dapat  merespon  lahirnya  manusia yang beradab dan berbudaya.
Pendidikan  mempunyai  peranan  penting  dalam  berbagai  aspek  kehidupan manusia.  Azyumardi  menegaskan  bahwa  Pendidikan  merupakan  salah  satu  agen perubahan sosial pendidikan di satu sisi dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang mengantarkan masyarakat mencapai suatu kemajuan.
Azyumardi Azra, Pembaharuan pendidikan, dalam Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Amisco, 1996), hlm. 2-3
Pendidikan dengan demikian menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi pengetahuan nilai nilai dan keterampilan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi  konservatif  dan  progresif.  Oleh  sebab  itu,  kebudayaan  dan  keyakinan  umat manusia  terus  menerus  berusaha  menjaga  dan  mempertahankan  penyelenggaraan pendidikan  secara  turun  temurun.  Penyelenggaraan  pendidikan  selanjutnya  menjadi kewajiban kemanusiaan atau sebagai strategi budaya dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka. Begitu pentingnya arti pendidikan bagi umat manusia menyebabkan banyak  peradaban  manusia  yang  mengharuskan  masyarakat  untuk  tetap  menjaga eksistensi dan keberlangsungan pendidikan.
Pada akhirnya manusia secara tegas menetapkan bahwa Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, salah satu hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang,  baik  sebagai  warga  suatu  negara  maupun  sebagai  warga  dunia.  Pemerintah berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  apapun  kondisi  yang melingkupinya. Tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak mendapat hak
hak  dasar  tersebut.  Tugas  negara  dalam  urusan  HAM  adalah  melindungi, mempromosikan  dan  mencegah  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  bagi warganya. Dengan demikian wajib belajar dalam konteks HAM adalah kewajiban negara untuk menyediakannya.
Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, pendidikan memikul berat tanggungjawab untuk mewujudkan pelaksanaan hak asasi  manusia  tersebut,  seperti  kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengakses informasi secara benar dan jujur, kebebasan berserikan  dan  lain  sebagainya.  Jadi  dalam  hak  memperoleh  pendidikan  terdapat kewajiban  yang  harus  dilaksanakan,  yakni  kewajiban  untuk  menyelenggarakan pendidikan  yang  berkeadilan  dan  berkeadaban.  Tanpa  dilandasi  adanya  kesadaran untuk mewujudkan kewajiban tersebut maka pendidikan yang berorientasi pada HAM sulit untuk direalisasikan.
Dalam  hal  ini  Lembaga  pendidikan  harus  merespon  persoalan  HAM.  Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya dapat menjadi tempat khusus untuk tumbuh dan  berkembang.  Peserta  didik  diberi  kesempatan  untuk  berkembang, mengembangkan  minat  dan  kemampuannya.  Perkembangan  memerlukan penghayatan kebebasan sebagai bagian dari asas demokrasi yang realisasinya adalah adanya kebebasan untuk berfikir dan berpendapat.
Budaya kekerasan yang marak belakangan terjadi dengan melibatkan sentimen keagamaan, etnis, suku, merupakan perluasan kekerasan sistematis atas peserta didik di di ruang kelas. Di ruang kelas, anak-anak hampir tak memiliki ruang untuk berekspresi dan  mengartikulasikan  apa  yang  dipikirkannya.  Sosok  anak-anak  tersebut  hanya berharga jika sesuai dengan citra guru, pengelola pendidikan, elit agama, dan bahkan pemerintah yang menganggap dirinya moralis. Lebih parahnya lagi dalam lingkungan keluarga, anak juga sering mendapatkan perlakuan yang kurang humanis. Kecurigaan orang  tua  yang  berlebihan  terhadap  anaknya  turut  memberikan  andil  dalam menciptakan budaya kekerasan.
Masyarakat yang plural membutuhkan ikatan keadaban yakni pergaulan antara satu  sama  lain  yang  diikat  dengan  suatu  keadaban.  Ikatan  ini  pada  dasarnya  dapat dibangun  dari  nilai-nilai  universal  agama.  Karena  itu,  bagaimana  guru  mampu membelajarkan  pendidikan  agama  yang  difungsikan  sebagai  panduan  moral  dalam kehidupan  masyarakat  yang  serba  majemuk,  dan  bagaimana  guru  agama  mampu mengangkat  dimensi-dimensi  konseptual  dan  substansial  dari  ajaran  agama  seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kesadaran akan hak dan kewajiban, ketulusan dalam
beramal, bermusyawarah dan lain sebagainya. Sehingga dengan upaya tersebut nilai- nilai agama yang universal tidak saja dibahasakan enggan menggunakan bahasa verbal, akan tetapi  lebih pada Bahasa tindakan yang lebih nyata, sehingga nilai-nilai agama dapat dibumikan dan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dalam kehidupan bersama.

## Perspektif Pendidikan
Sebagaimana  diketahui  manusia  adalah  sebagai  khalifah  Allah  di  alam.  Sebagai khalifah,  manusia  mendapat  kuasa  dan  wewenang  untuk  melaksanakan  pendidikan terhadap  dirinya  sendiri,  dan  manusia  pun  mempunyai  potensi  untuk  melaksanakannya. Dengan  demikian  pendidikan  merupakan  urusan  hidup  dan  kehidupan  manusia,  dan merupakan tanggung jawab manusia sendiri (Zuhairini, 1995).
Pendidikan  merupakan  term  terpenting  dan  menentukan  dalam  perubahan masyarakat. Bahkan Islam sendiri menempatkan pendidikan dalam posisi vital. Bukan sebuah kebetulan jika dalam lima ayat pertama dimulai dengan perintah membaca. Tak heran jika dalam  syiar  yang  dikembangkan  Nabi  Muhammad  dilakukan  dengan  pendekatan pendidikan (Husni Rahim, 2001).
Gagasan utama  pendidikan, termasuk  pendidikan, terletak  pada pandangan  bahwa setiap  manusia  mempunyai  nilai  positif  tentang  kecerdasan,  daya  kreatif,  dan  keluhuran budi. Namun fokusnya bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid tetapi juga akhlak sosial dan kemanusiaan. Kualitas akhlak pun tak bisa dicapai hanya dengan doktrin halal haram, tapi usaha budaya dari rumah, masyarakat dan ruang kelas (Abdul Munir, 2001).

## SIMPULAN
Islam Menghargai Hak Asasi Manusiaada lima hal yang menjadi dasar Islam di dalam menghargai hak-hak manusia. Pertama Hak hidup, Bahwa setiap manusia terjaga jiwanya dan terjaga badannya tanpa melihat latar belakang agamanya. Kedua hak terjaga hartanya yaitu bahwa setiap manusia terjaga hartanya, maka tidak boleh mengambil hak orang lain apapun agamanya, kecuali dengan ketentuan yang telah di tetapkan syariat dan hak terjaga harga dirinya, yaitu Bahwa setiap manusia terjaga harga dirinya, haram menyakiti sesama manusia  walau  hanya  menggunakan  satu  kalimat  dan  Hak  kemerdekaan,  bahwa  setiap manusia memiliki kebebasan penuh dalam mewujudkan keinginannya, selama hal tersebut tidak bertentangan nash alQur’an atau al - Hadits lalu yang kelima adalah hak mendapat tempat  tinggal/hak  menentukan  lokasi  tempat  tinggal,  bahwa  setiap  manusia  memiliki otoritas untuk menentukan dimana dia hendak bertempat tinggal dan seperti apa bentuk
tempat tinggal. Penghargaan hak-hak kemanusiaan dalam Islam adalah dengan menjaga privasi personal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita, (Jakarta: The Wahid Institute,2006), Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita, (Jakarta: Democracy Project, 2011), Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Ichtiar Baru van Hove, Jakarta, 1996),
Ahmad Kosasih MA, HAM Dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), jil. 1,
Ahmad Kosasih MA, HAM Dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), jil. 1,
Abdul  Munir  Mulkhan,  Humanisasi  pendidikan  dalam  Hamami  Zada  et.  Jurnal  Tashwirul Afkar edisi no. 11 tahun 2001,
Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam,  terjemah Faturrahman  A. Hamid, (Jakarta: Amzah, 2005),
Husni Rahim, Arah Baru pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Logos, 2001),
Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), Hak Asasi Manusia dalam Islam, Cet.2 (tnp: Pustaka Firdaus, 1995),
Moh.  Ghufron,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  perspektif  Islam  (Jurnal  Rontal  Kelmuan  PPKn Volume 3/NO. 1/April2017),
Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama’ dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia (Religia Vol. 13. No. 2. OKtober 2010),
Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama’ dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia (Relig ia Vol. 13. No. 2. OKtober 2010),
Nurcholish  Majid,  Islam  Agama  Kemanusiaan,  Membangun  Tradisi  danVisi  Baru  Islam Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Paramadina, 2003),
Sutinah, Metode  Pendidikan  Keluarga  Dalam  Perspektif  Islam  (Jurnal  Komunikasi  dan pendidikan, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019),
Sumadi Suryabrata, Metedologi Penelitian, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004)
Zuhairini, dkk, Filsafat pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).