Tim  Dakwatuna,  ‚Hukum  Wakaf  dengan  Uang  Tunai ”, dalam  http/ www.dakwatuna.com, diunduh 19 Desember 2006.
Zamhari,  Arif,  ‚Implementasi  LKS  dalam  Pengembangan  Wakaf  Uang  di Indonesia‛, dalam hhtp//www.bwi.or.id,  diunduh 07 Juni 2012.

## PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

## Maskufa 
Abstract: Dispute  Settlement  Sharia  Agreement  in  Islamic  Financial Institutions . Dispute  settlement  in  Islamic  tradition  has  been  carried  out since the era of Prophet Muhammad Saw. This is done through the courts (litigation) and through shulh, fatwâ, mazhâlim, and hisbah , known as non- litigation. The form of mu‘âmalah dispute settlement especially applicable nowadays is almost the same as those prevailing at the time of the Prophet. Litigation  through  the  judicial  institutions  and  non  litigation  settlement called as alternative dispute resolution (ADR) is known by the term shulh in fiqh , while the path through arbitration is known in fiqh as tahkîm .
Keywords : litigation, non litigation, shulh, tahkîm
Abstrak: Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Syariah  di  Lembaga  Keuangan Syariah. Penyelesaian sengketa muamalah dalam tradisi Islam sudah dila- kukan sejak masa Nabi Muhamad Saw. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pengadilan  yang  dikenal  sekarang  dengan  istilah  litigasi  dan  melalui  jalur shulh ,  fatwa, tahkîm , mazhâlim, dan hisbah atau  yang  dikenal  sekarang dengan istilah nonlitigasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa muamalah khusus yang berlaku pada saat ini hampir sama dengan yang berlaku pada masa Rasulullah. Jalur litigasi melalui lembaga-lembaga peradilan dan jalur nonlitigasi  melalui  perdamaian  atau alternative  dispute  resolution (ADR) dikenal dalam fikih dengan istilah shulh , sedangkan jalur melalui arbitrase atau yang dikenal dalam fikih sebagai tahkîm.
Kata Kunci: litigasi, nonlitigasi, shulh, tahkîm
Naskah diterima: 19 September 2012, direvisi: 29 November 2012, disetujui: 6 Desember 2012.
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: sopadr2008@yahoo.co.id
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 118

## Pendahuluan
Sejak  lahirnya  Bank  Muamalah  Indonesia  pada  1  November  1990  yang dibidani  oleh  Pemerintah,  MUI,  dan  ICMI,  laju  perkembangan  bank  yang  ber- nuansa syariah cukup signifikan. Pada perkembangannya yang mutakhir, walau- pun  bila  dibandingkan  dengan  bank  konvensional  sangat  tidak  imbang 1 ,  akan tetapi animo masyarakat untuk berkenalan  dengan bank yang jargonnya bebas riba ini semakin tinggi. Terlebih pascahuru-hara ekonomi dengan dilikuidasinya bank-bank  besar  pra  dan  pascareformasi  bank  Islam  menunjukkan  eksis- tensinya.
Pada perkembangannya praktik bisnis syariah tidak hanya dengan mendi- rikan bank-bank yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah akan tetapi merambah  ke  bidang  lainnya  yaitu  pembiayaan  dan  lembaga-lembagan  ke- uangan  nonbank  lainnya,  seperti  reksadana  syariah,  obligasi  syariah,  asuransi syariah, dan lain-lain.
Ketentuan-ketentuan umum yang mengatur operasional lembaga-lembaga keuangan syariah ini adalah UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan  dan  UU  No.  23  tahun  1999  yang  telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Acuan dan keten- tuan khusus untuk operasional lembaga keuangan ini lebih banyak diatur dalam bentuk  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  Dari  segi  teori  ilmu  hukum,  ketentuan dalam  bentuk  surat  edaran  itu  sebenarnya  mempunyai  kelemahan  dalam  hal kekuatan  mengikatnya,  karena  suatu  aturan  itu  akan  menimbulkan  hak  dan kewajiban  kepada  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karenanya  pada  tanggal  21  Juli 2008 mengesahkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Lazimnya  transaksi  maka  praktik  bisnis  syariah  di  lembaga  keuangan syariah  secara  umum  diawali  oleh  adanya  perjanjian-perjanjian  yang  mengikat antara para pihak. Perjanjian itu dalam perjalanannya ada yang berjalan mulus ada juga yang tidak. Adanya cedera janji (wanprestasi) atau tidak terpenuhinya faktor-faktor  tertentu  yang  tertuang  dalam  perjanjian  menjadi  sebab  terjadinya
1 Sampai  tahun  2007,  walaupun  dalam  beberapa  tahun  terakhir  perbankan  syariah menunjukkan  peningkatan  dari  segi  total  aset  yaitu  dari  Rp  20.880  miliar  pada  Desember  2005 menjadi  Rp  36.538  miliar  pada  Desember  2007  atau  meningkat  74,9%,  penghimpunan  dana meningkat 79,7% dari Rp 15.582 miliar pada Desember 2005 menjadi Rp 28.012 miliar pada Desember 2007  pembiayaan  meningkat  83,4%,  dari  Rp  15.232 miliar  pada  Desember  2005 menjadi  Rp 27.944 miliar  pada  Desember  2007,  namun  apabila  ditinjau  dari  pangsa  total  aset  perbankan  syariah dibandingkan perbankan konvensional masih relatif kecil, yaitu baru mencapai 1,84% atau Rp 36.538 miliar dibanding Rp1.986.501 miliar pada Desember 2007. Lihat, Arief R. Permana dan Anton Purba, ‚Sekilas Ulasan  UU  Perbankan  Syariah‛,  dalam Buletin  Hukum Perbankan  dan  Kebanksentralan  1 , Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Pendahuluan
Sejak  lahirnya  Bank  Muamalah  Indonesia  pada  1  November  1990  yang dibidani  oleh  Pemerintah,  MUI,  dan  ICMI,  laju  perkembangan  bank  yang  ber- nuansa syariah cukup signifikan. Pada perkembangannya yang mutakhir, walau- pun  bila  dibandingkan  dengan  bank  konvensional  sangat  tidak  imbang 1 ,  akan tetapi animo masyarakat untuk berkenalan  dengan bank yang jargonnya bebas riba ini semakin tinggi. Terlebih pascahuru-hara ekonomi dengan dilikuidasinya bank-bank  besar  pra  dan  pascareformasi  bank  Islam  menunjukkan  eksis- tensinya.
Pada perkembangannya praktik bisnis syariah tidak hanya dengan mendi- rikan bank-bank yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah akan tetapi merambah  ke  bidang  lainnya  yaitu  pembiayaan  dan  lembaga-lembagan  ke- uangan  nonbank  lainnya,  seperti  reksadana  syariah,  obligasi  syariah,  asuransi syariah, dan lain-lain.
Ketentuan-ketentuan umum yang mengatur operasional lembaga-lembaga keuangan syariah ini adalah UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan  dan  UU  No.  23  tahun  1999  yang  telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Acuan dan keten- tuan khusus untuk operasional lembaga keuangan ini lebih banyak diatur dalam bentuk  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  Dari  segi  teori  ilmu  hukum,  ketentuan dalam  bentuk  surat  edaran  itu  sebenarnya  mempunyai  kelemahan  dalam  hal kekuatan  mengikatnya,  karena  suatu  aturan  itu  akan  menimbulkan  hak  dan kewajiban  kepada  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karenanya  pada  tanggal  21  Juli 2008 mengesahkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Lazimnya  transaksi  maka  praktik  bisnis  syariah  di  lembaga  keuangan syariah  secara  umum  diawali  oleh  adanya  perjanjian-perjanjian  yang  mengikat antara para pihak. Perjanjian itu dalam perjalanannya ada yang berjalan mulus ada juga yang tidak. Adanya cedera janji (wanprestasi) atau tidak terpenuhinya faktor-faktor  tertentu  yang  tertuang  dalam  perjanjian  menjadi  sebab  terjadinya
1 Sampai  tahun  2007,  walaupun  dalam  beberapa  tahun  terakhir  perbankan  syariah menunjukkan  peningkatan  dari  segi  total  aset  yaitu  dari  Rp  20.880  miliar  pada  Desember  2005 menjadi  Rp  36.538  miliar  pada  Desember  2007  atau  meningkat  74,9%,  penghimpunan  dana meningkat 79,7% dari Rp 15.582 miliar pada Desember 2005 menjadi Rp 28.012 miliar pada Desember 2007  pembiayaan  meningkat  83,4%,  dari  Rp  15.232 miliar  pada  Desember  2005 menjadi  Rp 27.944 miliar  pada  Desember  2007,  namun  apabila  ditinjau  dari  pangsa  total  aset  perbankan  syariah dibandingkan perbankan konvensional masih relatif kecil, yaitu baru mencapai 1,84% atau Rp 36.538 miliar dibanding Rp1.986.501 miliar pada Desember 2007. Lihat, Arief R. Permana dan Anton Purba, ‚Sekilas Ulasan  UU  Perbankan  Syariah‛,  dalam Buletin  Hukum Perbankan  dan  Kebanksentralan  1 , Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008.
pertikaian dan persengketaan antara pelbagai pihak. Tidak terpenuhinya faktor- faktor  yang  sudah  disepakati  dalam  perjanjian  dapat  terjadi  karena  faktor kesengajaan  atau  ketidaksengajaan.  Perundang-undangan  tidak  melihat  itu, kelalaian atau ingkar janji dalam bentuk apapun harus dipertanggungjawabkan. Penyelesaian  sengketa  itu  dapat  dilakukan  melalui  pelbagai  jalur  baik  yang sifatnya  litigasi  yakni  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  peradilan  atau nonlitigasi  yakni  penyelasain  sengketa  di  luar  peradilan  seperti  negosiasi, arbitrase, mediasi konsiliasi, dan ombudsman.
Wacana  ekonomi  berbasis  syariah  termasuk  bagaimana  proses  penye- lesaian  hukumnya  terhadap  sengketa  yang  terjadi  antara  para  pihak  sangat terkait dengan fikih. Fikih sebagai produk hukum yang sangat dipengaruhi oleh kondisi  sosial,  politik,  dan  budaya  pada  zamannya  telah  turut  memberi  warna bagi  diskursus  ini.  Bagaimana  masa  Islam  klasik  dari  masa  Rasulullah  Saw., sampai  dinasti-dinasti  dapat  menghadirkan  lembaga-lembaga  peradilan  formal maupun  nonformal  sebagai  media  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi di  antara  umat  Islam  pada  saat  itu  akan  coba  dibahas  dalam  artikel  ini. Selanjutnya, sejalan dengan bertebarannya umat Islam di pelbagai belahan dunia dengan  pelbagai  karakteristiknya  mengharuskan  adanya  lembaga  penyelesai konflik  itu  juga  hadir  secara  formal.  Bagaimana  dengan  Indonesia  yang masyarakatnya mayoritas Muslim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.

## Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam
Hubungan  antar manusia dalam  kaitan apapun  membuka peluang untuk terjadinya  silang  pendapat  yang  berujung  pada  adanya  persengketaan  antara mereka. Oleh karena itu,  Islam yang ajarannya tidak hanya berhubungan dengan terjalinnya  hubungan  yang  baik  dengan  Yang  Maha  Pencipta , tetapi  yang  juga sangat  penting  adalah  terjalinnya  hubungan  yang  baik  antara  sesama  bahkan keimanan  akan  dipertanyakan  manakala  hubungan  sosial  tidak  dibina  dengan baik, maka Rasulullah Saw. memberikan pelbagai aturan tentang hidup berma- syarakat dan bernegara dengan baik termasuk memberikan solusi manakala ada sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. berfungsi selain sebagai mubalig  yang  menyampaikan  firman  Allah  kepada  umatnya  juga  berfungsi sebagai mufti dan hakim. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Mâ’idah [6] ayat 26 dan ayat 105.
Pada masa ini, penyelesaian sengketa yang dihadapkan kepada Rasulullah Saw.  mencakup  pelbagai  kasus,  seperti  kasus  pidana  tentang  perzinaan, pembunuhan,  dan  kasus  perdata  seperti  perceraian,  kewarisan,  perdagangan,
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 120
dan  lain-lain.  Proses  beracara  pada  masa  tersebut  para  pihak  dihadirkan  di hadapan rasul untuk didengarkan keterangannya dengan alat-alat bukti meliputi: bayyinah , sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, undian, dan lain-lain. 2 Rasulullah bersabda,  ‚ Al-Bayyinah  ‘ala  al-mudda‘î  wa  al-yamîn  ‘alâ  man  ankara” (kete- rangan  (pembuktian)  itu  diminta  kepada  penggugat  dan  sumpah  dikenakan kepada tergugat). Dan sabdanya yang lain, ‚Aku diperintahkan Tuhanku memu- tuskan  perkara  menurut  bukti-bukti  (alasan-alasan)  yang  nyata,  sedang  hakikat urusan itu terserah kepada Allah sendiri.‛ (H.r. al-Bukhârî dan Muslim).
Seiring dengan berkembangnya Islam ke  pelbagai tempat, pendelegasian wewenang  mulai  diberikan  kepada  Sahabat  yang  diutus  ke  beberapa  daerah yang  jauh  dari  pusat  negara,  seperti  ‘Alî  ibn  Abî  Thâlib  diutus  untuk  menyele- saikan kasus hukum di Yaman dengan membawa pesan Nabi, ‚Apabila duduk di hadapanmu dua pihak yang berperkara maka janganlah tergesa-gesa memutus- kan hukum sebelum kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil keputusan‛. Kemudian Mu’âdz ibn Jabal juga diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur dengan pelbagai fungsinya termasuk  menjadi  hakim,  demikian  juga  nabi  mengangkat  Attab  ibn  Asid sebagai  gubernur  sekaligus  hakim  di  Mekah 3 .  Upaya  banding  dan  kasasi  serta Peninjauan Kembali (PK) sudah ada pada masa ini. Misalnya keputusan ‘Alî yang disanggah oleh para pihak agar dimintakan banding ke rasul.
Masa  Khulafâ’  al-Râsyidîn  putusan  hukum  didasarkan  pada  Alquran, Sunah, dan ijmak sahabat. Pada masa ‘Umar ibn al-Khaththâb, mengingat sema- kin meluasnya wilayah Islam dan keharusan untuk mulai memperhatikan urus- an-usuran pemerintahan di daerah-daerah maka mulailah dilakukan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Hakim-hakim mulai diangkat dengan kewenangan berdasarkan  wilayah  dan  materi  perkara,  misalnya  Abû  Darda  (Madinah), Syurayh  (Bashrah),  Abû  Mûsâ  al-Asy‘arî  (Kufah),  dan  lain-lain.  Untuk  hukum publik dipegang oleh  ‘Umar atau penguasa daerah  sedang untuk perdata  dipe- gang  oleh  hakim-hakim  yang  diangkat  oleh  Khalîfah.  Pada  masa  ‘Utsmân  ibn ‘Affân lembaga pengadilan mulai diadakan yang sebelumnya kegiatan peradilan dilakukan di masjid-masjid. Pendelegasian wewenang juga dilakukan oleh khali- fah  ‘Alî  ibn  Abî  Thâlib  dengan  mengutus  al-Nakha’î  ke  Mesir  sebagai  gubernur sekaligus hakim.
2 Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , (Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.th), h.
11.  Lihat juga Muhammad  Salam Madkur, Peradilan  dalam Islam, terjemahan  dari al-Qadhâ’  fi  al- Islâm, oleh Imran AM, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), cet. IV, h. 36.
3 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam , h. 39.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
dan  lain-lain.  Proses  beracara  pada  masa  tersebut  para  pihak  dihadirkan  di hadapan rasul untuk didengarkan keterangannya dengan alat-alat bukti meliputi: bayyinah , sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, undian, dan lain-lain. 2 Rasulullah bersabda,  ‚ Al-Bayyinah  ‘ala  al-mudda‘î  wa  al-yamîn  ‘alâ  man  ankara” (kete- rangan  (pembuktian)  itu  diminta  kepada  penggugat  dan  sumpah  dikenakan kepada tergugat). Dan sabdanya yang lain, ‚Aku diperintahkan Tuhanku memu- tuskan  perkara  menurut  bukti-bukti  (alasan-alasan)  yang  nyata,  sedang  hakikat urusan itu terserah kepada Allah sendiri.‛ (H.r. al-Bukhârî dan Muslim).
Seiring dengan berkembangnya Islam ke  pelbagai tempat, pendelegasian wewenang  mulai  diberikan  kepada  Sahabat  yang  diutus  ke  beberapa  daerah yang  jauh  dari  pusat  negara,  seperti  ‘Alî  ibn  Abî  Thâlib  diutus  untuk  menyele- saikan kasus hukum di Yaman dengan membawa pesan Nabi, ‚Apabila duduk di hadapanmu dua pihak yang berperkara maka janganlah tergesa-gesa memutus- kan hukum sebelum kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil keputusan‛. Kemudian Mu’âdz ibn Jabal juga diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur dengan pelbagai fungsinya termasuk  menjadi  hakim,  demikian  juga  nabi  mengangkat  Attab  ibn  Asid sebagai  gubernur  sekaligus  hakim  di  Mekah 3 .  Upaya  banding  dan  kasasi  serta Peninjauan Kembali (PK) sudah ada pada masa ini. Misalnya keputusan ‘Alî yang disanggah oleh para pihak agar dimintakan banding ke rasul.
Masa  Khulafâ’  al-Râsyidîn  putusan  hukum  didasarkan  pada  Alquran, Sunah, dan ijmak sahabat. Pada masa ‘Umar ibn al-Khaththâb, mengingat sema- kin meluasnya wilayah Islam dan keharusan untuk mulai memperhatikan urus- an-usuran pemerintahan di daerah-daerah maka mulailah dilakukan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Hakim-hakim mulai diangkat dengan kewenangan berdasarkan  wilayah  dan  materi  perkara,  misalnya  Abû  Darda  (Madinah),
Syurayh  (Bashrah),  Abû  Mûsâ  al-Asy‘arî  (Kufah),  dan  lain-lain.  Untuk  hukum publik dipegang oleh  ‘Umar atau penguasa daerah  sedang untuk perdata  dipe- gang  oleh  hakim-hakim  yang  diangkat  oleh  Khalîfah.  Pada  masa  ‘Utsmân  ibn ‘Affân lembaga pengadilan mulai diadakan yang sebelumnya kegiatan peradilan dilakukan di masjid-masjid. Pendelegasian wewenang juga dilakukan oleh khali- fah  ‘Alî  ibn  Abî  Thâlib  dengan  mengutus  al-Nakha’î  ke  Mesir  sebagai  gubernur sekaligus hakim.
2 Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , (Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.th), h. 11.  Lihat juga Muhammad  Salam Madkur, Peradilan  dalam Islam, terjemahan  dari al-Qadhâ’  fi  al- Islâm, oleh Imran AM, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), cet. IV, h. 36.
3 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam , h. 39.
Seperti  halnya  Rasulullah  Saw.  dalam  setiap  mengutus  sahabatnya  ke pelbagai  daerah  selalu  memberikan  bimbingan  dan  pesan-pesan  yang  ber- hubungan  dengan  penyelesaian  sengketa.  Para  al-Khulafâ’  al-Râsyidîn  juga melakukan  hal  yang  sama,  yang  terkenal  adalah  surat  Khalifah  ‘Umar  ibn Khaththâb kepada Abû Mûsâ al-Asy‘arî (Kûfah) yang isinya menyangkut pokok- pokok penyelesaian perkara di pengadilan 4 . Alat bukti pada masa itu saksi dan sumpah. Adapun  hasil putusan penyelesaian setiap sengketa belum dibukukan. Masa ‘Umayyah, hakim-hakim yang berada di pusat pemerintahan diang- kat oleh khalifah sedangkan yang ada di daerah diangkat oleh penguasa daerah dengan kewenangan pada perkara-perkara khusus. Hakim pada masa ini adalah juga seorang mujtahid dan sangat independen 5 .
Masa  ‘Abbâsiyyah,  peradaban  makin  maju,  masalahpun  makin  banyak muncul.  Sementara  itu  kecenderungan  bermazhab  mulai  muncul  termasuk  di kalangan  hakim  sehingga  seringkali  menyulitkan  pihak  yang  berperkara  yang berbeda mazhabnya dengan hakim. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum yang harus dipegangi oleh hakim. Oleh karena itu, ‘Abd Allâh ibn al-Muqaffâ menulis risalah  tentang  pedoman  beracara  yang  berlaku  umum  untuk  seluruh  wilayah negara  kepada  Khalifah  Abû  Ja‘far  al-Manshûr.  Abû  Yûsuf,  ahli  fikih  mazhab Hanafî,  diangkat  menjadi Qâdhî  al-Qudhât 6 yang  bertugas  mengawasi,  meng- angkat, dan memecat kadi serta meninjau kembali putusan. Qâdhî al-Qudhât ini berkedudukan  di  ibukota.  Persidangan  dilakukan  di  majelis-majelis  yang  luas dan representatif. Hari-hari persidangan ditentukan dan hakim tidak dibenarkan melakukan  persidangan  di  tempat  lain.  Registrasi  putusan  dan  pendaftran perkara  wasiat  dan  utang-piutang  mulai  dilakukan.  Yurisdiksi  absolut  hakim mulai  bertambah  selain  menyelesaikan  perkara  perdata  juga  perkara  pidana, penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, hisbah , pembuatan mata uang dan kas  negara.  Pada  masa  itu  selain  penyelesaian  sengketa  dilakukan  di  lembaga peradilan juga di lembaga-lembaga di luar pengadilan, yaitu hakam atau tahkîm , wilayah al-hisbah dan wilâyah al-mazhâlim.
Pasca  ‘Abbâsiyyah  dan  ‘Utsmâniyyah,  keadaan  pemerintahan  di  seluruh dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat signifikan yang berimbas pada sistem  peradilan  Islam  yang  pada  mulanya  yurisdiksinya  sangat  luas  sekarang
4 Surat ‘Umar ibn al-Khaththâb kepada Gubernur Abû Mûsâ al-As‘arî ini dikenal dengan nama
Risâlah al-Qadhâ.
5 Hasbi Ash-Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , h. 20.
6 Muhammad  Salam  Madkur  mengidentikkan Qâdhî  al-Qudhât dengan  Ketua  Mahkamah Agung,  lihat  Muhammad  Salam  Madzkur, Peradilan  dalam  Islam, h.  49.  Sementara  Hasbi  Ash- Shidieqy  mengidentikkannya  dengan  Menteri  Kehakiman,  lihat:  Hasbi  Ash-Shidieqy, Peradilan  dan Hukum Acara Islam , h. 23.
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 122
hanya  mengurusi  perkara-perkara al-ahwal  al-Syakhshiyyah (hukum  keluarga) saja.
Beberapa penjelasan di atas terkait dengan proses penyelesaian sengketa dari  masa  Rasul  sampai  daulat-daulat  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi sebagai berikut:

## Qadhâ (Peradilan)
Tujuan dari risalah Allah adalah keadilan yang memiliki nilai tinggi dalam agama  Islam.  Keadilan  dapat  dicapai  manakala  hak  dapat  ditunaikan  dengan baik  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya,  menetapkan  hukum  sesuai dengan  yang  disyariatkan  oleh  Allah  dan  memutuskan  perkara  yang  terjadi diantara manusia dengan tanpa pandang bulu (musâwah) , bahwa para pihak di depan  hukum  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Mengingat  pentingnya lembaga yang dapat mengayomi semua pihak maka adanya lembaga peradilan menjadi sangat penting.
Lembaga peradilan ini di dalam tradisi Islam dikenal dengan nama Qadhâ yakni lembaga yang memutuskan/menyelesaikan persengketaan antar manusia berdasarkan hukum Allah 7 sehingga perselisihan itu menjadi hilang 8 . Keberadaan lembaga ini termasuk rukun dalam suatu negara 9 dan termasuk fardh kifâyah 10 , wajib bagi pemimpin negara untuk mengadakannya. 11
7 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997), Juz VIII, h.
5921.
8 Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th ), h. 312.
9 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Juz VIII, h. 5921.
10 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Juz VIII, h. 5935, lihat juga Ibn Qudâmah, al-Mughnî wa Syarkh al-Kabîr , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Juz XI, h. 374.
11 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Juz VIII, h. 5935.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
hanya  mengurusi  perkara-perkara al-ahwal  al-Syakhshiyyah (hukum  keluarga) saja.
Beberapa penjelasan di atas terkait dengan proses penyelesaian sengketa dari  masa  Rasul  sampai  daulat-daulat  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi sebagai berikut:

## Qadhâ (Peradilan)
Tujuan dari risalah Allah adalah keadilan yang memiliki nilai tinggi dalam agama  Islam.  Keadilan  dapat  dicapai  manakala  hak  dapat  ditunaikan  dengan baik  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya,  menetapkan  hukum  sesuai dengan  yang  disyariatkan  oleh  Allah  dan  memutuskan  perkara  yang  terjadi diantara manusia dengan tanpa pandang bulu (musâwah) , bahwa para pihak di depan  hukum  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Mengingat  pentingnya lembaga yang dapat mengayomi semua pihak maka adanya lembaga peradilan menjadi sangat penting.
Lembaga peradilan ini di dalam tradisi Islam dikenal dengan nama Qadhâ yakni lembaga yang memutuskan/menyelesaikan persengketaan antar manusia berdasarkan hukum Allah 7 sehingga perselisihan itu menjadi hilang 8 . Keberadaan lembaga ini termasuk rukun dalam suatu negara 9 dan termasuk fardh kifâyah 10 , wajib bagi pemimpin negara untuk mengadakannya. 11
7 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997), Juz VIII, h. 5921.
8 Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th ), h. 312.
9 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Juz VIII, h. 5921. 10 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Juz VIII, h. 5935, lihat juga Ibn Qudâmah, al-Mughnî wa Syarkh al-Kabîr , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Juz XI, h. 374. 11 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Juz VIII, h. 5935.
Unsur-unsur  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  lembaga  peradilan  ini meliputi:  Pertama,  hakim  adalah  orang  yang  diberi  kewenangan  untuk  memu- tuskan atau  menyelesaikan gugatan-gugatan dan persengketaan, seseorang  da- pat menjadi hakim dengan persyaratan: balig dan berakal, merdeka, Islam, sehat pancaindera, mengerti hukum syarak. 12
Kedua,  hukum  yaitu  putusan  hakim  terhadap  suatu  perkara  yang  diper- sengketakan,  bentuk  putusan  ini  ada  dua  macam.  Pertama, qadhâ  ilzâm, yaitu menetapkan  hak  atau  macam  hukuman  kepada  salah  satu  pihak  atau  mene- tapkan suatu hak dengan tindakan, misalnya pembagian dengan paksa. Kedua, qadhâ  tarkî, yaitu  penetapan  berupa  penolakan  gugatan.  Diktum  keputusan  ini harus harus jelas dan kata-katanya harus mengena. 13 Ketiga, mahkûm bih, yaitu objek sengketa atau disebut juga dengan ‚hak‛. Bila  hak  tersebut  terkait  dengan  kasus  perdata,  maka  yang  menuntut  adalah pihak penggugat. Sedangkan bila yang menjadi hak itu terkait dengan hak publik, maka yang menuntut adalah penuntut umum. Ini dilakukan agar tidak ada upaya balas  dendam  dari  pihak  tergugat. 14 Keempat, mahkum  ‘alayh, yaitu  tergugat/ terhukum. Dan kelima, mahkûm lah, yaitu penggugat.
Yurisdiksi  hakim  terbagi  dua.  Pertama,  yurisdiksi  absolut,  yakni  kasus- kasus  yang  ditangani  sesuai  dengan  penugasannya  sebagai  hakim  baik  materi hukum  pidana  atau  materi  hukum  perdata.  Kedua,  yurisdiksi  relatif  yakni  sah memutuskan  hukum  di  wilayah  hukum  di  mana  ia  diangkat  oleh  penguasa, perselisihan  domisili  mengikuti  domisili  tergugat.  Upaya  banding  dan  kasasi dapat dilakukan manakala para pihak tidak puas dengan keputusan hukum yang ditetapkan  pada  peradilan  tingkat  pertama,  pembatalan  juga  dapat  dilakukan apabila:  (1)  putusan  berlawanan  dengan  nas  dan  ijmak;  (2)  wewenang  hakim dalam  memutuskan  perkara  diperselisihkan;  (3)  peninjauan  kembali  putusan oleh  hakim  dapat  dilakukan  manakala  putusan  belum  dijatuhkan,  bila  sudah dijatuhkan maka untuk kasus yang sama yang terjadi di masa depan

## Shulh (Perdamaian)
Shulh adalah suatu perjanjian untuk menghentikan/mengakhiri persengke- taan  atau  suatu  kesepakatan  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  dan saling  memaafkan. 15 Dasar  penyelesaian  sengketa  melalui  perdamaian  ini merujuk  pada  Q.s.  al-Nisa  [4]  ayat  128  dan  Q.s.  al-Hujarât  [49]:  9.  Islam
12 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, h. 6236. 13 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Islam , h. 29.
14 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Islam , h. 30.
15 Lihat Ibn Qudâmah, al-Mughnî , Juz V, h. 3. Lihat juga al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , h. 305.
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 124
mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perda- maian.  Perdamaian  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  dan  negosiasi  oleh pihak-pihak  yang  bersengketa  (langsung  atau  tidak  langsung)  untuk  menyele- saikan  perselisihan  di  antara  mereka.  Dari  segi  sosial  (keterjagaan  nama  baik) dan  efesiensi  ekonomi,  penyelesaian  perselisihan  melalui  institusi  ini  dianggap paling  baik.  Oleh  karena  itu,  dalam  Q.s.  al-Nisâ’  [4]:  128  secara  implisit  dite- tapkan  bahwa  perdamaian  adalah  cara  terbaik  dalam  menyelesaikan  masalah (wa  al-shulh  khayr). Di  samping  itu,  dalam  fikih  juga  terdapat  kaidah  yang menyatakan  bahwa shulh adalah  instrumen  penyelesaian  hukum  yang  utama (al-shulh  sayyid  al-ahkâm) 16 . Shulh dapat  dilakukan  dalam  kasus-kasus  ke- hartabendaan,  permusuhan,  rumah  tangga,  dan  sengketa  Muslim  dan  non- Muslim.
Pelaksana perjanjian damai bisa  dilaksanakan dengan  dua cara, yakni di luar  sidang  pengadilan  atau  melalui  sidang  pengadilan.  Di  luar  sidang  peng- adilan,  penyelesaian  sengketa  dapat  dilaksanakan  baik  oleh  mereka  sendiri (yang  melakukan  perdamaian)  tanpa  melibatkan  pihak  lain,  atau  meminta bantuan  orang  lain  untuk  menjadi  penengah  (wasit),  itulah  yang  kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam. Perjanjian perdamaian (shulh) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik dibeberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan  syariah disebut dengan ‚ tafâwud ‛ dan ‚ tawfîq ‛ (perundingan  dan  penyesuaian).  Kedua  hal  yang  terakhir  ini  biasanya  dipakai dalam  mengatasi  persengketaan  antara  intern  bank,  khususnya  bank  dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah. Peraturan tentang mekanisme dan hal- hal lainnya yang terkait  dengan shulh sekarang  sudah dimuat  dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab XVIII.
Dalam  fikih  dikenal  ada  tiga  bentuk shulh. 17 Pertama, al-shulh  ‘an  iqrâr (perdamaian  terhadap  kasus  yang  sudah  ada  pengakuan  tergugat),  contoh: seorang  menggugat  pihak  lain  tentang  suatu  utang  dan  pihak  tergugat  mem- benarkan isi gugatan itu sehingga kesepakatan dapat dilakukan. Kedua, al-shulh ‘an  inkâr (perdamaian  terhadap  yang  diingkari  tergugat),  contoh:  seorang penggugat menggugat pihak lain, tetapi tergugat menyangkal gugatan itu. Ketiga,
16 Jaih  Mubarok,  ‚Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia‛,  dalam www.badilag.net, diunduh 10 Desember 2010.
17 Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, h. 309; Ibn Qudâmah membagi bentuk shulh ini pada dua macam, yaitu al-sulh ‘an iqrâr dan al-sulh ‘an inkâr. Lihat Ibn Qudâmah, al-Mughnî wa Syarh al-Kabîr , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th ), Juz V, h. 309.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perda- maian.  Perdamaian  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  dan  negosiasi  oleh pihak-pihak  yang  bersengketa  (langsung  atau  tidak  langsung)  untuk  menyele- saikan  perselisihan  di  antara  mereka.  Dari  segi  sosial  (keterjagaan  nama  baik) dan  efesiensi  ekonomi,  penyelesaian  perselisihan  melalui  institusi  ini  dianggap paling  baik.  Oleh  karena  itu,  dalam  Q.s.  al-Nisâ’  [4]:  128  secara  implisit  dite- tapkan  bahwa  perdamaian  adalah  cara  terbaik  dalam  menyelesaikan  masalah (wa  al-shulh  khayr). Di  samping  itu,  dalam  fikih  juga  terdapat  kaidah  yang menyatakan  bahwa shulh adalah  instrumen  penyelesaian  hukum  yang  utama (al-shulh  sayyid  al-ahkâm) 16 . Shulh dapat  dilakukan  dalam  kasus-kasus  ke- hartabendaan,  permusuhan,  rumah  tangga,  dan  sengketa  Muslim  dan  non- Muslim.
Pelaksana perjanjian damai bisa  dilaksanakan dengan  dua cara, yakni di luar  sidang  pengadilan  atau  melalui  sidang  pengadilan.  Di  luar  sidang  peng- adilan,  penyelesaian  sengketa  dapat  dilaksanakan  baik  oleh  mereka  sendiri (yang  melakukan  perdamaian)  tanpa  melibatkan  pihak  lain,  atau  meminta bantuan  orang  lain  untuk  menjadi  penengah  (wasit),  itulah  yang  kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.
Perjanjian perdamaian (shulh) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik dibeberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan  syariah disebut dengan ‚ tafâwud ‛ dan ‚ tawfîq ‛ (perundingan  dan  penyesuaian).  Kedua  hal  yang  terakhir  ini  biasanya  dipakai dalam  mengatasi  persengketaan  antara  intern  bank,  khususnya  bank  dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah. Peraturan tentang mekanisme dan hal- hal lainnya yang terkait  dengan shulh sekarang  sudah dimuat  dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab XVIII.
Dalam  fikih  dikenal  ada  tiga  bentuk shulh. 17 Pertama, al-shulh  ‘an  iqrâr (perdamaian  terhadap  kasus  yang  sudah  ada  pengakuan  tergugat),  contoh: seorang  menggugat  pihak  lain  tentang  suatu  utang  dan  pihak  tergugat  mem- benarkan isi gugatan itu sehingga kesepakatan dapat dilakukan. Kedua, al-shulh ‘an  inkâr (perdamaian  terhadap  yang  diingkari  tergugat),  contoh:  seorang penggugat menggugat pihak lain, tetapi tergugat menyangkal gugatan itu. Ketiga,
16 Jaih  Mubarok,  ‚Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia‛,  dalam www.badilag.net, diunduh 10 Desember 2010.
17 Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, h. 309; Ibn Qudâmah membagi bentuk shulh ini pada dua macam, yaitu al-sulh ‘an iqrâr dan al-sulh ‘an inkâr. Lihat Ibn Qudâmah, al-Mughnî wa Syarh al-Kabîr , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th ), Juz V, h. 309.
al-shulh ‘an sukût (perdamaian dalam kasus diamnya tergugat), contoh: seorang menggugat pihak lain tapi tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan itu.
Untuk shulh bentuk  kedua  dan  ketiga  jumhur  membolehkan  dengan alasan Allah dan Rasul-Nya membolehkan shulh dalam segala keadaan dengan syarat  tidak  menghalalkan  yang  haram  dan  sebaliknya.  Sedangkan  Imam  al- Syâfi‘î dan Ibn Hazm melarangnya dengan alasan adanya pengingkaran menun- jukkan tidak jelasnya objek gugatan dan diam bukan termasuk alat bukti karena pengakuan/pengingkaran  baru  dapat  dimaknai  manakala  sudah  diperde- ngarkan 18 .
Dari  perjanjian  damai  itu  lahir  suatu  ikatan  hukum,  yang  masing-masing pihak berkewajiban untuk  melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak  yang  tidak  menyetujui  isi  perjanjian  itu,  maka  pembatalan  perjanjian  itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Shulh sebagai perbuatan hukum dan berakibat hukum apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.
Adapun  rukun shulh menurut  mazhab  Hanafî  adalah  adanya  ijab-kabul, sedangkan  menurut  jumhur  selain  ijab  kabul  juga  adanya  dua  pihak  yang bersengketa,    objek shulh dan    bentuk  perdamaian.  Syarat-syarat  sahnya  suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada bebarapa hal. Pertama, subjek shulh yakni para pihak harus berakal dan sudah dewasa. Shulh kehartabendaan pada anak-anak dilakukan oleh walinya. Kedua, objek shulh, yakni harta yang bernilai, diketahui dan jelas, milik para pihak, hanya terkait dengan hak hamba dan  yang dapat ganti rugi, misalnya qishâsh . Hak Allah terkait dengan perzinaan, pencurian tidak boleh shulh . Ketiga, bentuk shulh, yakni harta benda yang dibolehkan oleh agama  dan  mempunyai  nilai 19 .  Keempat,  pelaksanaan  perjanjian  damai  bisa dilaksanakan  dengan  dua  cara,  yakni  di  luar  sidang  pengadilan  atau  melalui sidang  Pengadilan.  Di  luar  sidang  Pengadilan,  penyelesaian  sengketa  dapat dilaksanakan  baik  oleh  mereka  sendiri  (yang  melakukan  perdamaian)  tanpa melibatkan  pihak  lain,  atau  meminta  bantuan  orang  lain  untuk  menjadi penengah  (wasit),  itulah  yang  kemudian  disebut  dengan  arbitrase,  atau  dalam syariat Islam disebut dengan hakam .
Pelaksanaan  perjanjian  damai  melalui  sidang  pengadilan  dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan  ditentukan  bahwa  sebelum  perkara  diproses,  atau  dapat juga  selama  diproses  bahkan  sudah  diputus  oleh  Pengadilan  tetapi  belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak
18 Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, h. 309; Ibn Qudâmah, al-Mughnî wa Syarh al-Kabîr , h. 309. 19 Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, h. 309; Ibn Qudâmah, al-Mughnî wa Syarh al-Kabîr , h. 307.
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 126
yang  bersengketa  supaya  berdamai.  Seandainya  hakim  berhasil  mendamaikan pihak-pihak  yang  bersengketa,  maka  dibuatlah  putusan  perdamaian,  kedua belah  pihak  yang  melakukan  perdamaian  itu  dihukum  untuk  mematuhi  per- damaian yang telah mereka sepakati. Akad shulh batal bila: (1) pencabutan akta damai; (2) cacatnya bentuk perdamaian; (3) adanya kecelakaan sebelum ekse- kusi damai.

## Tahkîm (Arbitrase)
Tahkîm adalah pihak yang bersengketa mengutus seseorang untuk menye- lesaikan masalahnya berdasarkan hukum syarak 20 , menurut Said Agil Husein al Munawar,  pengertian  ‚ tahkîm ‛  menurut  kelompok  ahli  hukum  Islam  mazhab Hanafî  adalah  memisahkan  persengketaan  atau  menetapkan  hukum  di  antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  secara  umum.  Sedangkan  pengertian ‚ tahkîm ‛ menurut ahli hukum dari mazhab Syâfi‘î yaitu memisahkan pertikaian antarpihak  yang  bertikai  atau  lebih  dengan  hukum  Allah  atau  menyatakan  dan menetapkan  hukum  syarak  terhadap  suatu  peristiwa  yang  wajib  dilaksana- kannya 21 . Secara  umum, tahkîm memiliki  pengertian  yang  sama  dengan  arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh  dua  orang  yang  berselisih  atau  lebih  untuk    menyelesaikan  perselisihan mereka  secara  damai.  Orang  yang  menyelesaikan  disebut  dengan hakam ,  hu- kum  yang  diberikan muhakam hanya  mengikat  pihak  yang  menerima  pu- tusannya.
Landasan tahkîm terdapat dalam Q.s. al-Nisâ’ [4]: 128 yang  menjelaskan bahwa al-tahkîm ditetapkan  sebagai  salah  satu  institusi  untuk  menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, tahkîm dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu hakam tunggal dan hakam majelis . Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para  pihak  sepakat  menunjuk  (meminta)  seseorang  atau  badan  tertentu  untuk menyelesaikan  sengketa/perselisihan  yang  mereka  hadapi.  Sementara hakam majelis adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.
Adapun  hal-hal  yang  terkait  dengan  proses tahkîm adalah  sebagai  be- rikut: 22 Pertama, muhakam ,  mempunyai  sifat  hakim  (ahli  dalam  bidang  yang
20 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 6250.
21 Said Agil Husein al Munawar, ‚Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam‛, dalam Arbitrase Islam di Indonesia , (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994), h.48-49.
22 Hasbi Ash-Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , h. 71-72.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
yang  bersengketa  supaya  berdamai.  Seandainya  hakim  berhasil  mendamaikan pihak-pihak  yang  bersengketa,  maka  dibuatlah  putusan  perdamaian,  kedua belah  pihak  yang  melakukan  perdamaian  itu  dihukum  untuk  mematuhi  per- damaian yang telah mereka sepakati. Akad shulh batal bila: (1) pencabutan akta damai; (2) cacatnya bentuk perdamaian; (3) adanya kecelakaan sebelum ekse- kusi damai.

## Tahkîm (Arbitrase)
Tahkîm adalah pihak yang bersengketa mengutus seseorang untuk menye- lesaikan masalahnya berdasarkan hukum syarak 20 , menurut Said Agil Husein al Munawar,  pengertian  ‚ tahkîm ‛  menurut  kelompok  ahli  hukum  Islam  mazhab Hanafî  adalah  memisahkan  persengketaan  atau  menetapkan  hukum  di  antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  secara  umum.  Sedangkan  pengertian ‚ tahkîm ‛ menurut ahli hukum dari mazhab Syâfi‘î yaitu memisahkan pertikaian antarpihak  yang  bertikai  atau  lebih  dengan  hukum  Allah  atau  menyatakan  dan menetapkan  hukum  syarak  terhadap  suatu  peristiwa  yang  wajib  dilaksana- kannya 21 . Secara  umum, tahkîm memiliki  pengertian  yang  sama  dengan  arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh  dua  orang  yang  berselisih  atau  lebih  untuk    menyelesaikan  perselisihan mereka  secara  damai.  Orang  yang  menyelesaikan  disebut  dengan hakam ,  hu- kum  yang  diberikan muhakam hanya  mengikat  pihak  yang  menerima  pu- tusannya.
Landasan tahkîm terdapat dalam Q.s. al-Nisâ’ [4]: 128 yang  menjelaskan bahwa al-tahkîm ditetapkan  sebagai  salah  satu  institusi  untuk  menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, tahkîm dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu hakam tunggal dan hakam majelis . Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para  pihak  sepakat  menunjuk  (meminta)  seseorang  atau  badan  tertentu  untuk menyelesaikan  sengketa/perselisihan  yang  mereka  hadapi.  Sementara hakam majelis adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.
Adapun  hal-hal  yang  terkait  dengan  proses tahkîm adalah  sebagai  be- rikut: 22 Pertama, muhakam ,  mempunyai  sifat  hakim  (ahli  dalam  bidang  yang
20 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 6250.
21 Said Agil Husein al Munawar, ‚Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam‛, dalam Arbitrase Islam di Indonesia , (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994), h.48-49.
22 Hasbi Ash-Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , h. 71-72.
menjadi objek hakam -nya). Kedua, objek, yang merujuk Ibn Qudâmah meliputi semua  perkara  kecuali li’ân,  qadzaf, dan qishâsh .  Sedangkan  menurut  Ibn Farhun berupa: harta, tidak berlaku pada pidana, li’ân, qishâsh, qadzaf , talak, dan penentuan keturunan. Ketiga, sifat dan akibat hukum dari berlangsungnya proses tahkîm adalah:  (1)  para  pihak  boleh  menolak  dan  memakzulkan hakam sebelum  ia menjatuhkan putusannya; (2) hakam boleh mendengar keterangan saksi,  ikrar,  dan nuqul; (3)  bila  pihak  yang  kalah  mengingkari  adanya  ikrar padahal  keterangan  cukup  dan  mengajukan  kasusnya  ke  hakim  maka  hakim boleh  menerima  putusan  hakam  tersebut.  Keempat,  menurut  jumhur  ulama putusan hakam harus  dijalani oleh yang  bersangkutan, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa putusan hakam dapat dijalankan apabila kedua pihak mau melaksanakan putusan itu.

## Fatwa
Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan terhadap sesuatu yang tidak jelas hukumnya. 23 Pada  hakikatnya  memberikan  fatwa  adalah  menyampaikan  hu- kum-hukum  Allah  kepada  manusia  lainnya.  Oleh  karenanya,  pemberi  fatwa hendaknya adalah orang-orang yang mengerti hukum-hukum agama dan dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia.
Lembaga  fatwa  memberi  fatwa  terhadap  masalah  yang  diajukan,  baik perorangan  maupun  instansi-instansi  resmi.  Saat  ini  lembaga  fatwa  yang menyelesaikan  dan  memberi  fatwa  terkait  lalu  lintas bisnis  syariah  adalah  MUI dengan  Dewan  Syariah  Nasionalnya  (DSN).  Walaupun  secara  struktur  hukum fatwa mempunyai titik lemah karena sifatnya hanya seperti imbauan moral akan tetapi produk-produk fatwa dari DSN menjadi rujukan yang sangat berharga bagi dikeluarkannya  beberapa  Peraturan  Bank  Indonesia,  baik  yang  menyangkut substansi, materi, maupun praktik hukum ekonomi Islam di perbankan syariah.
Di samping itu telah banyak pula dikeluarkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.  DSN  adalah  sebuah  institusi  di  bawah  Majelis  Ulama  Indonesia  yang dibentuk  pada  awal  tahun  1999.  Menurut  Pasal  1  ayat  (9)  Peraturan  Bank Indonesia  No.  6/24/PBI/2004  tentang  bank  umum  yang  melaksanakan  usaha berdasarkan prinsip syariah. Lembaga ini diberi dan memiliki wewenang mene- tapkan  fatwa  tentang  produk  jasa  dalam  kegiatan  usaha  bank  yang  melak- sanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  Dari  segi  Ilmu  Hukum timbul  pertanyaan-pertanyaan  terhadap  keberadaan  Fatwa  Dewan  Syariah  Na- sional  dalam  mengatur  keberadaan  perkembangan  praktik  bisnis  yang  dina- makan bisnis syariah tersebut.
23 Hasbi Ash-Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , h. 73.
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 128
Pertanyaan  serupa  sebetulnya  tidak  perlu  sampai  menjadikan  suatu  pro dan  kontra  tentang  keberadaannya,  karena  di  dalam  Ilmu  Hukum  dikenal  apa yang disebut dengan doktrin atau ajaran dari ahli.  Mengingat Dewan  Syariah di bawah MUI, sementara itu MUI merupakan kumpulan dari ahli-ahli agama Islam. Untuk  itu  Fatwa  ini  tidak  perlu  dijadikan  perdebatan  tentang  keberadaannya sebagai salah satu sumber hukum. 24
Produk  fatwa  dan  produk  peradilan  dalam  implementasinya  memiliki perbedaan, yakni produk qadhâ yang harus dituruti  dan ada eksekusi (alat-alat negara  berusaha  untuk  melaksanakan  putusan  itu).  Sedangkan  produk  fatwa tidak  mengharuskan  untuk  diikuti  dan  alat-alat  negara  tidak  dapat  campur tangan untuk melaksanakan fatwa itu. 25
Tidak dibenarkan orang awam yang telah meminta fatwa kepada seorang mufti kemudian pergi ke mufti lain untuk menanyakan hal yang sama. Bahkan ia diharuskan untuk mengikuti fatwa dari mufti tersebut. Sebagai salah satu bentuk produk  hukum  fatwa  tidak  mengikat  selama  belum  diakui  secara  resmi  dalam undang-undang.

## Wilâyah al-Mazhâlim
Wilâyah  al-mazhâlim merupakan  kekuasaan  di  bidang  peradilan  yang lebih tinggi daripada kekuasaan kehakiman dan kekuasaan muhtasib . Badan ini dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  membela  orang-orang  teraniaya  akibat  sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan  oleh  pengadilan  biasa  dan  kekuasaan hisbah .  Kewenangan  yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang  dilakukan  oleh  aparat  atau  pejabat  pemerintah  seperti  suap-menyuap, korupsi,  dan  kebijakan  pemerintah  yang  merugikan  masyarakat.  Dilihat  dari kedudukan dan fungsinya lembaga wilâyah al-mazhâlim ini mirip dengan Peng- adilan Tata Usaha Negara.
Tugas-tugas  dari wilâyah  al-mazhâlim, menurut  al-Mâwardî,  ada  sepuluh perkara  yang  menjadi  yurisdiksi  relatif  dari  lembaga  ini:  (1)  penganiayaan;  (2) kecurangan  pegawai;  (3)  pengawasan  terhadap  pejabat;  (4)  pemotongan/ pelambatan  gaji  secara  sepihak;  (5)  pengembalian  harta  rakyat  yang  dirampas pejabat;  (6)  memperhatikan  harta-harta  wakaf;  (7)  melaksanakan  putusan hakim  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  hakim  yang  bersangkutan  karena
24 Hermayulis, ‚Perkembangan Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia‛, Kertas Kerja ini disiapkan untuk dibentangkan pada Fakultas Hukum Universitas YARSI, 10 Juni 2010, h. 6.
25 Hasbi Ash-Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , h. 73.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Pertanyaan  serupa  sebetulnya  tidak  perlu  sampai  menjadikan  suatu  pro dan  kontra  tentang  keberadaannya,  karena  di  dalam  Ilmu  Hukum  dikenal  apa yang disebut dengan doktrin atau ajaran dari ahli.  Mengingat Dewan  Syariah di bawah MUI, sementara itu MUI merupakan kumpulan dari ahli-ahli agama Islam.
Untuk  itu  Fatwa  ini  tidak  perlu  dijadikan  perdebatan  tentang  keberadaannya sebagai salah satu sumber hukum. 24
Produk  fatwa  dan  produk  peradilan  dalam  implementasinya  memiliki perbedaan, yakni produk qadhâ yang harus dituruti  dan ada eksekusi (alat-alat negara  berusaha  untuk  melaksanakan  putusan  itu).  Sedangkan  produk  fatwa tidak  mengharuskan  untuk  diikuti  dan  alat-alat  negara  tidak  dapat  campur tangan untuk melaksanakan fatwa itu. 25
Tidak dibenarkan orang awam yang telah meminta fatwa kepada seorang mufti kemudian pergi ke mufti lain untuk menanyakan hal yang sama. Bahkan ia diharuskan untuk mengikuti fatwa dari mufti tersebut. Sebagai salah satu bentuk produk  hukum  fatwa  tidak  mengikat  selama  belum  diakui  secara  resmi  dalam undang-undang.

## Wilâyah al-Mazhâlim
Wilâyah  al-mazhâlim merupakan  kekuasaan  di  bidang  peradilan  yang lebih tinggi daripada kekuasaan kehakiman dan kekuasaan muhtasib . Badan ini dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  membela  orang-orang  teraniaya  akibat  sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan  oleh  pengadilan  biasa  dan  kekuasaan hisbah .  Kewenangan  yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang  dilakukan  oleh  aparat  atau  pejabat  pemerintah  seperti  suap-menyuap, korupsi,  dan  kebijakan  pemerintah  yang  merugikan  masyarakat.  Dilihat  dari kedudukan dan fungsinya lembaga wilâyah al-mazhâlim ini mirip dengan Peng- adilan Tata Usaha Negara.
Tugas-tugas  dari wilâyah  al-mazhâlim, menurut  al-Mâwardî,  ada  sepuluh perkara  yang  menjadi  yurisdiksi  relatif  dari  lembaga  ini:  (1)  penganiayaan;  (2) kecurangan  pegawai;  (3)  pengawasan  terhadap  pejabat;  (4)  pemotongan/ pelambatan  gaji  secara  sepihak;  (5)  pengembalian  harta  rakyat  yang  dirampas pejabat;  (6)  memperhatikan  harta-harta  wakaf;  (7)  melaksanakan  putusan hakim  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  hakim  yang  bersangkutan  karena
24 Hermayulis, ‚Perkembangan Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia‛, Kertas Kerja ini disiapkan untuk dibentangkan pada Fakultas Hukum Universitas YARSI, 10 Juni 2010, h. 6.
25 Hasbi Ash-Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , h. 73.
terperiksa  adalah  orang  yang  pangkatnya  tinggi;  (8)  meneliti  dan  memeriksa perkara-perkara yang terkait dengan maslahat umum;  (9) memelihara hak-hak Allah; (10) menyelesaikan sengketa. 26
Adapun  perangkat  yang  diperlukan  dari  lembaga mazhâlim ini  meliputi: (1) pengawal dan penjaga untuk pengamanan proses pemeriksaan;  (2) majelis hakim; (3) ahli-ahi fikih; (4) panitera mencatat segala keterangan yang diberikan para pihak; (5) Saksi dan saksi ahli

## Wilâyah al-Hisbah
Al-Hisbah adalah  lembaga  resmi  negara  yang  diberi  wewenang  untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak  memerlukan  proses  peradilan  untuk  menyelesaikannya.  Kedudukan lembaga hisbah ini  adalah  menjalankan  tugas  keagamaan  yang  masuk  dalam lingkup amar ma‘rûf nahy munkar , penguasa berkewajiban untuk mengadakan lembaga  ini.  Dari  bentuknya  saat  ini  ada  kemiripan  dengan  lembaga  penuntut umum, polisi, dan satpol PP.
Adapun  dasar  hukumnya  ialah  perilaku  Nabi  Muhamamad  Saw.  ketika melihat  kecurangan para pedagang yang menampakkan yang baik dan menu- tupi  yang  tidak  baik  dengan  cara  menumpuk  dagangannya.  Nabi  kemudian memasukkan tangannya ke dalam makanan itu dan ternyata ada kecurangan di sini. 27
Adapun tugas dari muhtasib adalah sebagai berikut: Pertama, memberikan bantuan  kepada  orang-orang  yang  tidak  dapat  mengembalikan  haknya.  Kedua, mengawal  berlaku  tidaknya  undang-undang  dan  adab-adab  kesusilaan  yang tidak  boleh  dilanggar  siapapun.  Ketiga,  memberikan  putusan  terhadap  hal-hal yang  perlu  untuk  segera  diselesaikan. Muhtasib berwenang  dalam  menangani perkara  sebagai  berikut:  (1)  dakwaan  yang  terkait  dengan  penipuan  dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar serta menjual  bahan  makanan  yang  sudah  kadaluarsa;  (2)  dakwaan  yang  terkait dengan  kecurangan  dan  pengurangan  takaran  atau  timbangan;  (3)  dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang padahal pihak yang berutang mampu membayarnya.

## Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam dalam Tata Hukum Indonesia
Lahirnya  UU  No.  7  Tahun  1992,  UU  No.  10  Tahun  1998,  dan  UU  No.  23 Tahun  1990  sebenarnya  sudah  menjadi  dasar  hukum  yang  kuat  bagi  terseleng-
26 Imam al-Mâwardî, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 80-83. 27 Hasbi ash-Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , h. 81.
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 130
garanya perbankan syariah di Indonesia, walaupun masih ada beberapa hal yang masih  perlu  disempurnakan,  di  antaranya  perlunya  penyusunan  dan  penyemp- urnaan ketentuan perundang-undangan mengenai operasionalisasi bank syariah secara  tersendiri  agar  apabila  terjadi  suatu  persengketaan  dalam  hal  ini  hu- bungannya  dengan  perbankan  syariah  dapat  teratasi  dengan  merujuk  pada  UU yang berlaku.
Pada  awalnya  yang  menjadi  kendala  hukum  bagi  penyelesaian  sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa ke mana penyelesaiannya. Pengadilan Negeri  tidak  menggunakan  syariah  sebagai  landasan  hukum  bagi  penyelesaian perkara,  sedangkan  wewenang  Pengadilan  Agama  dalam  pasal  49  UU  No.  7 Tahun  1989  hanya  terbatas  mengadili  perkara  perkawinan,  kewarisan,  wasiat, hibah,  wakaf,  dan  sedekah.  Sehingga  kemudian  untuk  mengantisipasi  kondisi darurat  maka  didirikan  Badan  Arbitrase  Muamalah  Indonesia  (BAMUI)  yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan MUI.
Dengan  ditetapkannya  UU  No.  3  tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama sebagai  perubahan  dari  UU  No.  7  Tahun  1989,  maka  Kewenangan  Pengadilan Agama menurut Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah bertugas dan berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan terhadap bunyi pasal 49 itu khususnya pada poin huruf i atau ekonomi syariah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya yaitu yang dimaksud dengan ‚ekonomi  syari’ah‛  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syariah,  antara  lain  meliputi:  (a)  bank  syariah;  (b)  lembaga keuangan  mikro  syariah;  (c)  asuransi  syariah;  (d)  reasuransi  syariah;  (e) reksadana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.
Pasal  4  PBI  No.9/19/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah  juga  menjelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  antara  nasabah  dan bank  dengan  jalan  musyawarah,  bila  tercapai  kesepakatan  maka  dilakukan mediasi termasuk mediasi perbankan, bila tidak tercapai kesepakan pula maka dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga  peradilan yang ditentukan oleh undang-undang 28 .
28 Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah Titik Hukum Islam dan Hukum Nasional , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),  h. 227.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
garanya perbankan syariah di Indonesia, walaupun masih ada beberapa hal yang masih  perlu  disempurnakan,  di  antaranya  perlunya  penyusunan  dan  penyemp- urnaan ketentuan perundang-undangan mengenai operasionalisasi bank syariah secara  tersendiri  agar  apabila  terjadi  suatu  persengketaan  dalam  hal  ini  hu- bungannya  dengan  perbankan  syariah  dapat  teratasi  dengan  merujuk  pada  UU yang berlaku.
Pada  awalnya  yang  menjadi  kendala  hukum  bagi  penyelesaian  sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa ke mana penyelesaiannya. Pengadilan Negeri  tidak  menggunakan  syariah  sebagai  landasan  hukum  bagi  penyelesaian perkara,  sedangkan  wewenang  Pengadilan  Agama  dalam  pasal  49  UU  No.  7 Tahun  1989  hanya  terbatas  mengadili  perkara  perkawinan,  kewarisan,  wasiat, hibah,  wakaf,  dan  sedekah.  Sehingga  kemudian  untuk  mengantisipasi  kondisi darurat  maka  didirikan  Badan  Arbitrase  Muamalah  Indonesia  (BAMUI)  yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan MUI.
Dengan  ditetapkannya  UU  No.  3  tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama sebagai  perubahan  dari  UU  No.  7  Tahun  1989,  maka  Kewenangan  Pengadilan Agama menurut Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah bertugas dan berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan terhadap bunyi pasal 49 itu khususnya pada poin huruf i atau ekonomi syariah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya yaitu yang dimaksud dengan ‚ekonomi  syari’ah‛  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syariah,  antara  lain  meliputi:  (a)  bank  syariah;  (b)  lembaga keuangan  mikro  syariah;  (c)  asuransi  syariah;  (d)  reasuransi  syariah;  (e) reksadana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.
Pasal  4  PBI  No.9/19/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah  juga  menjelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  antara  nasabah  dan bank  dengan  jalan  musyawarah,  bila  tercapai  kesepakatan  maka  dilakukan mediasi termasuk mediasi perbankan, bila tidak tercapai kesepakan pula maka dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga  peradilan yang ditentukan oleh undang-undang 28 .
28 Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah Titik Hukum Islam dan Hukum Nasional , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),  h. 227.
Sementara itu yang dimaksud dengan ‚antara orang-orang yang beragama Islam‛  adalah  termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  ini. Kewenangan  Peradilan  Agama  untuk  menangani  kasus  sengketa  ekonomi syariah itu terusik oleh lahirnya UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 55 yang menjelaskan bahwa: (1) penyelesaian sengketa Perbankan Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama;  (2) dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat;  (3)  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan  isi  akad;  (4)  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.
Penjelasan  dari  ayat  (2)  di  atas  menyebutkan  bahwa  pihak  yang  be- rwenang menyelesaikan sengketa sesuai dengan isi akad adalah upaya dengan musyawarah,  mediasi  perbankan,  badan  arbitrase  Syariah  Nasional  atau  lem- baga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Secara  material,  substansial  Pasal  55  Undang-Undang  Perbankan  Syariah telah  memunculkan  kembali  kompetensi  absolut  peradilan  umum  terhadap sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada peradilan agama.  Penyelesaian  sengketa  selain  melalui  peradilan  agama  (mediasi, arbitrase, dan peradilan umum) sangat tergantung terhadap kontrak yang dibuat ketika  nasabah  dan  bank  melakukan  transaksi  perbankan.  Dengan  demikian setelah  lahirnya  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  selain  Pengadilan  Agama, yaitu  Pengadilan  Negeri  dan  Arbitrase  mempunyai  peluang  yang  sama  dalam menyelesaian sengketa syariah.
Dengan  demikian,  walaupun  undang-undang  menjelaskan  bahwa  lem- baga  peradilan  dan  arbitrase  sebagai  lembaga  penyelesai  sengketa  ekonomi syariah akan tetapi para pihak dibolehkan untuk memilih penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  itu  melalui  litigasi  atau  nonlitigasi.  Dalam  bentuk  litigasi  yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh  pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat.
Selain menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dapat dilakukan mela- lui jalur peradilan atau nonperadilan, UU No. 21 tahun 2008 ini juga menjelaskan pada  Pasal  58  tentang  sanksi  administrasi  yang  akan  dikenakan  pada  bank syariah  dan  unit  usaha  syariah  dan  pengurusnya,  berupa:  (1)  denda  uang,  (2) teguran tertulis, (3) penurunan tingkat kesehatan bank dan UUS, (4) pelarangan untuk  turut  serta  dalam  proses  kliring,  (5)  pembekuan  unit  usaha  tertentu,  (6)
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 132
penghentian  pengurus  bank,  (7)  pencantuman  pengurus  dan  yang  terkait  de- ngannya  yang  telah  melakukan  kesalahan  itu  dalam  daftar  orang  tercela,  (8) pencabutan izin usaha 29 .
Dengan  melihat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berhu- bungan  dengan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  maka  ada  beberapa jalur  alternatif  yang  ditawarkan  kepada  para  pihak  yang  melakukan  transaksi akad syariah, apabila di kemudian hari terjadi cedera janji atau adanya beberapa hal yang menyebabkan masalah.
Bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  dan  lembaga  yang  berwenang  un- tuk  menyelesaikannya  di  antaranya  adalah alternative  dispute  resolution (ADR) dan  alternatif  penyelesaian  sengketa (APS).  Bentuk  lembaga  ini  adalah  par- tikulir, 30 ,  ia  tidak  dibentuk  oleh  pemerintah  tetapi  oleh  kebutuhan  masyarakat. Mengenai lembaga ini telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Di Indonesia ada dua badan arbitrase yang dibentuk secara permanen, yaitu    Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  dibentuk  oleh  Kadin  tahun 1997,  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  dibentuk  oleh  MUI  tahun 2003,  yang  semula  bernama  BAMUI  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia (BAMUI) dibentuk tahun 1993.

## Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perdamaian  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  (ADR)  dikenal  dalam khazanah  fikih  sebagai shulh .  Konsep shulh (perdamaian)  sebagaimana  yang tersebut dalam pelbagai kitab fikih merupakan satu dokrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa dapat  dikatakan  upaya  negara  dalam  menyosialisasikan  institusi  perdamaian dalam  sengketa  bisnis.  Dalam  undang-undang  ini  pula  dikemukakan  bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa  bisnisnya  di  luar  Pengadilan,  baik  melalui  konsultasi,  mediasi,  nego- siasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Dengan adanya pengaturan secara posi- tif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian, baik  yang  masih  dalam  bentuk  upaya,  proses  teknis  pelaksanaan,  hingga
29 Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah, h. 227-228. 30 Yusuf  Bukhori,  ‚Litigasi Sengketa  Perbankan  Syariah  dalam  Perspektif  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006‛, dalam hhtp//www.badilag.net, diunduh 10 Desember 2010.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
penghentian  pengurus  bank,  (7)  pencantuman  pengurus  dan  yang  terkait  de- ngannya  yang  telah  melakukan  kesalahan  itu  dalam  daftar  orang  tercela,  (8) pencabutan izin usaha 29 .
Dengan  melihat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berhu- bungan  dengan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  maka  ada  beberapa jalur  alternatif  yang  ditawarkan  kepada  para  pihak  yang  melakukan  transaksi akad syariah, apabila di kemudian hari terjadi cedera janji atau adanya beberapa hal yang menyebabkan masalah.
Bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  dan  lembaga  yang  berwenang  un- tuk  menyelesaikannya  di  antaranya  adalah alternative  dispute  resolution (ADR) dan  alternatif  penyelesaian  sengketa (APS).  Bentuk  lembaga  ini  adalah  par- tikulir, 30 ,  ia  tidak  dibentuk  oleh  pemerintah  tetapi  oleh  kebutuhan  masyarakat.
Mengenai lembaga ini telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Di Indonesia ada dua badan arbitrase yang dibentuk secara permanen, yaitu    Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  dibentuk  oleh  Kadin  tahun 1997,  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  dibentuk  oleh  MUI  tahun 2003,  yang  semula  bernama  BAMUI  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia (BAMUI) dibentuk tahun 1993.

## Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perdamaian  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  (ADR)  dikenal  dalam khazanah  fikih  sebagai shulh .  Konsep shulh (perdamaian)  sebagaimana  yang tersebut dalam pelbagai kitab fikih merupakan satu dokrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa dapat  dikatakan  upaya  negara  dalam  menyosialisasikan  institusi  perdamaian dalam  sengketa  bisnis.  Dalam  undang-undang  ini  pula  dikemukakan  bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa  bisnisnya  di  luar  Pengadilan,  baik  melalui  konsultasi,  mediasi,  nego- siasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Dengan adanya pengaturan secara posi- tif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian, baik  yang  masih  dalam  bentuk  upaya,  proses  teknis  pelaksanaan,  hingga
29 Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah, h. 227-228.
30 Yusuf  Bukhori,  ‚Litigasi Sengketa  Perbankan  Syariah  dalam  Perspektif  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006‛, dalam hhtp//www.badilag.net, diunduh 10 Desember 2010.
pelaksanaan  putusan  dengan  sendirinya  telah  sepenuhnya  didukung  oleh negara 31 . Kecenderungan  memilih alternatif  dispute  resolution (ADR)  oleh  masya- rakat  dewasa  ini  didasarkan  atas  beberapa  pertimbangan.  Pertama,  kurang percaya  pada  sistem  pengadilan  dan  pada  saat  yang  sama  sudah  dipahaminya keuntungan  mempergunakan  sistem  arbitrase  dibanding  dengan  pengadilan, sehingga  masyarakat  pelaku  bisnis  lebih  suka  mencari  alternatif  lain  dalam upaya menyelesaikan pelbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase.
Kedua,  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  arbitrase  khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri sendiri 32 , melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan  sengketa  ke  pengadilan  jika  putusan  arbitrasenya  tidak  berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh  Pengadilan  merupakan  kasus-kasus  yang  sudah  diputus  oleh  arbitrase BANI.  Dengan  demikian  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  ADR  merupakan alternatif yang menguntungkan.
Adapun  bentuk-bentuk  ADR 33 meliputi:  Pertama,  konsultasi.  Konsultasi adalah  aktivitas  konsultasi  atau  perundingan  seperti  klien  dengan  penasihat hukumnya.  Selain  itu,  konsultasi  juga  dipahami  sebagai  pertimbangan  orang- orang  (pihak)  terhadap  suatu  masalah.  Konsultasi  sebagai  pranata  ADR  dalam praktiknya  dapat  berbentuk  menyewa  konsultan  untuk  dimintai  pendapatnya dalam  upaya  menyelesaikan  suatu  masalah.  Dalam  hal  ini  konsultasi  tidak dominan  melainkan  hanya  memberikan  pendapat  hukum  yang  nantinya  dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.
Kedua, negoisasi. Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan  secara  kompromis  dan  memberikan  kelonggaran.  Negosiasi  ini dilakukan  dengan  sederhana  dan  penuh  dengan  persahabatan. 34 Bentuk  ADR seperti  ini  memungkinkan  para  pihak  tidak  turun  langsung  dalam  bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuknya  untuk  melakukan  secara  kompromi  dan  saling  melepas  atau memberikan  kelonggaran-kelonggaran  demi  tercapainya  penyelesaian  secara
31 Abdul  Manan,  ‚Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Sebuah  Kewenangan  Baru Peradilan Agama‛ , dalam hhtp//www. badilag net, diunduh 10 Desember 2010. 32 Abdul Manan, ‚Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah‛.
33 ‚Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Sebuah  Kewenangan  Baru  Peradilan  Agama‛ , dalam hhtp//www.badilag net, diunduh 10 Desember 2010.
34 Ahmad  Ali, Sosiologi  Hukum,  Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan ,  (Jakarta:  BP  IBLAM,
2004), h. 21.
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 134
damai.  Agar  mempunyai  kekuatan  mengikat,  kesepakatan  damai  melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung  setelah  penandatangannya  dan  dilaksanakan  dalam  waktu  30  hari terhitung  sejak  pendaftarannya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  7 dan  8  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Negosiasi  hanya  dapat  dilakukan  di  luar  proses  per- sidangan
Ketiga, konsiliasi. Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan  yang  dilakukan  di  pengadilan  sebelum  dimulainya  persidangan dengan  maksud  untuk  menghindari  proses  litigasi.  Proses  konsiliasi  ini  dapat dilakukan di dalam proses persidangan maupun di luar proses persidangan.
Keempat,  pendapat  dan  penilaian  ahli.  Bentuk  ADR  dikenalkan  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1990  adalah  pendapat  dan  penilaian  ahli. Rumusan  pasal  52  undang-undang  ini  menyatakan  bahwa  para  pihak  dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

## Arbitrase (Tahkîm)
Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau  beberapa  arbiter  berdasarkan  persetujuan  para  pihak  yang  akan  menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penye- lesaian  Sengketa  bahwasanya  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.
Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya  para  pakar  cendikiawan  Muslim,  praktisi  hukum,  dan  para  ulama untuk  bertukar  pikiran  tentang  perlunya  lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia. Pertemuan  ini  dimotori  oleh  Dewan  Pimpinan  MUI  yang  dilaksanakan  pada  22 April  1992.  Setelah  mengadakan  rapat  beberapa  kali  penyempurnaan  terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara, akhirnya 23 Oktober 1993 telah  diresmikan  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI),  pada  24 Desember  BAMUI  ini  berganti  nama  menjadi  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas).  SK  Dewan  Pimpinan  MUI  No.  Kep-09/MUI/XII/2003  tanggal  24 Desember  2003  tentang  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional.  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (Basyarnas)  adalah  lembaga  hakam  (arbitrase  syariah)  satu- satunya  di  Indonesia  yang  berwenang  memeriksa  dan  memutus  sengketa
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
damai.  Agar  mempunyai  kekuatan  mengikat,  kesepakatan  damai  melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung  setelah  penandatangannya  dan  dilaksanakan  dalam  waktu  30  hari terhitung  sejak  pendaftarannya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  7 dan  8  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Negosiasi  hanya  dapat  dilakukan  di  luar  proses  per- sidangan
Ketiga, konsiliasi. Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan  yang  dilakukan  di  pengadilan  sebelum  dimulainya  persidangan dengan  maksud  untuk  menghindari  proses  litigasi.  Proses  konsiliasi  ini  dapat dilakukan di dalam proses persidangan maupun di luar proses persidangan.
Keempat,  pendapat  dan  penilaian  ahli.  Bentuk  ADR  dikenalkan  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1990  adalah  pendapat  dan  penilaian  ahli.
Rumusan  pasal  52  undang-undang  ini  menyatakan  bahwa  para  pihak  dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

## Arbitrase (Tahkîm)
Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau  beberapa  arbiter  berdasarkan  persetujuan  para  pihak  yang  akan  menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penye- lesaian  Sengketa  bahwasanya  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.
Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya  para  pakar  cendikiawan  Muslim,  praktisi  hukum,  dan  para  ulama untuk  bertukar  pikiran  tentang  perlunya  lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia. Pertemuan  ini  dimotori  oleh  Dewan  Pimpinan  MUI  yang  dilaksanakan  pada  22 April  1992.  Setelah  mengadakan  rapat  beberapa  kali  penyempurnaan  terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara, akhirnya 23 Oktober 1993 telah  diresmikan  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI),  pada  24 Desember  BAMUI  ini  berganti  nama  menjadi  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas).  SK  Dewan  Pimpinan  MUI  No.  Kep-09/MUI/XII/2003  tanggal  24 Desember  2003  tentang  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional.  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (Basyarnas)  adalah  lembaga  hakam  (arbitrase  syariah)  satu- satunya  di  Indonesia  yang  berwenang  memeriksa  dan  memutus  sengketa
muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain.  Semua  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI)  perihal  hubungan  muamalah  (perdata)  senantiasa  diakhiri  dengan ketentuan, "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika ter- jadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah. 35
Adapun wewenang Basyarnas adalah:  (1) Menyelesaikan secara adil dan cepat  sengketa  muamalah  (perdata ) yang  timbul  dalam  bidang  perdagangan, keuangan,  industri,  jasa,  dan  lain-lain  yang  menurut  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa,  dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedurnya. (2) Memberikan pendapat yang mengikat atas  permintaan  para  pihak  tanpa  adanya  suatu  sengketa  mengenai  persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.
Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lem- baga  peradilan  adalah  jalan  terakhir  sebagai  pemutus  perkara  tersebut.  Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal  dari arbiter yang sebelumnya telah menangani  kasus  tersebut  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  menghindari lamanya proses penyelesaian. 36

## Peradilan
Sengketa yang tidak dapat diselesaikan, baik melalui shulh (perdamaian) maupun secara tahkîm (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Dalam  konteks  ekonomi  syariah,  lembaga  peradilan  agama  melalui  pasal  49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  telah  menetapkan  hal-hal  yang menjadi  kewenangan  lembaga  Peradilan  Agama  dalam  Pasal  49.  Akan  tetapi dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, para pihak
35 Himpunan Fatwa DSN MUI, edisi Revisi Tahun 2006, (Jakarta: DSN MUI & BI, 2006). Lihat Fatwa DSN No. 05 tentang Jual Beli Salâm , h. 34; Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishnâ' , h. 46; Fatwa No.  07  tentang  Pembiayaan Mudhârabah; Fatwa  No.  08  tentang  Pembiayaan Musyârakah ,  h.  54; Fatwa DSN No. 09 tentang Pembiayaan Ijârah, dan lain-lain. 36 Misalnya  PUTUSAN  Nomor  :  792/Pdt.G/2009/PA.JP  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat  yang memeriksa  dan  mengadili  perkaraperkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan Putusan Badan Arbritrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Nomor 16/Tahun  2008/BASYARNAS/Ka.Jak  tentang  Akad  Pembiayaan Murâbahah diputuskan  dalam permusyarawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat  pada  hari  Kamis  tanggal  10 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430.
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 136
boleh memilih untuk menyelesaikan kasusnya baik melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Umum, atau jalur lain.
Sejak diundangkannya UU No. 3 tahun 2006, Peradilan Agama di Indonesia mulai  menyelesaikan  sengketa  ekonomi.  Perkara  sengketa  ekonomi  yang diterima  PA  yurisdiksi  mahkamah  provinsi/PTA  seluruh  Indonesia  pada  tahun 2007  dapat  diketahui  bahwa  Pengadilan  Agama  di  Indonesia  telah  menerima sejumlah dua belas (0,006 %) perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah  dari  jumlah  kasus  keseluruhan  217.084  kasus.  Dari  dua  belas  kasus sengketa ekonomi syariah itu hanya dua (0.001%) kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari jumlah kasus keseluruhan 200.795 kasus. 37
Adapun  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  yang  diterima  dan  diputus lembaga  Peradilan  Agama  tahun  2008  ada  delapan  (0,003%)  perkara  ekonomi syariah  yang  diajukan  ke  PA  dari  keseluruhan  245,023  kasus  yang  ada.  Dari delapan kasus itu baru empat perkara (0,002%) dari 223,999 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. 38
Tahun  2009  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  yang  diterima  lembaga peradilan  berjumlah  dua  belas  perkara  ekonomi  syariah  yang  diajukan  dari 284,749 perkara yang masuk, atau hanya sekitar 0,004 % saja, dari ke 12 perkara yang  masuk  ke  PTA  itu  hanya  5  (0,002  %)  dari  257,798 perkara  yang  sudah berkekuatan hukum tetap. 39
Kecenderungan tidak banyaknya penyelesaian sengketa ekonomi  syariah yang  diajukan  ke  lembaga  Pengadilan  Agama  tidak  dapat  disimpulkan  bahwa para pihak kurang respek terhadap lembaga ini, untuk mencari jawabannya di- perlukan adanya penelitian lebih lanjut.

## Penutup
Penyelesaian  sengketa  muamalah  dalam  tradisi  Islam  sudah  dilakukan sejak  masa  Nabi  Muhammad  Saw.  Kapasitas  beliau  mencakup  juga  sebagai hakim,  selain  mubalig.  Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  jalur pengadilan yang dikenal sekarang dengan istilah litigasi dan melalui jalur shulh ,
37 Lihat  berita  Mahkamah  Agung  RI  tentang  Tabel  Jenis  Perkara  yang  Masuk  dan  Diputus Tahun 2007, 2008, dan 2009.
38 Lihat  berita  Mahkamah  Agung  RI  tentang  Tabel  Jenis  Perkara  yang  Masuk  dan  Diputus Tahun 2007, 2008, dan 2009.
40 Lihat  berita  Mahkamah  Agung  RI  tentang  Tabel  Jenis  Perkara  yang  Masuk  dan  Diputus Tahun 2007, 2008, dan 2009.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
boleh memilih untuk menyelesaikan kasusnya baik melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Umum, atau jalur lain.
Sejak diundangkannya UU No. 3 tahun 2006, Peradilan Agama di Indonesia mulai  menyelesaikan  sengketa  ekonomi.  Perkara  sengketa  ekonomi  yang diterima  PA  yurisdiksi  mahkamah  provinsi/PTA  seluruh  Indonesia  pada  tahun 2007  dapat  diketahui  bahwa  Pengadilan  Agama  di  Indonesia  telah  menerima sejumlah dua belas (0,006 %) perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah  dari  jumlah  kasus  keseluruhan  217.084  kasus.  Dari  dua  belas  kasus sengketa ekonomi syariah itu hanya dua (0.001%) kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari jumlah kasus keseluruhan 200.795 kasus. 37 Adapun  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  yang  diterima  dan  diputus lembaga  Peradilan  Agama  tahun  2008  ada  delapan  (0,003%)  perkara  ekonomi syariah  yang  diajukan  ke  PA  dari  keseluruhan  245,023  kasus  yang  ada.  Dari delapan kasus itu baru empat perkara (0,002%) dari 223,999 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. 38
Tahun  2009  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  yang  diterima  lembaga peradilan  berjumlah  dua  belas  perkara  ekonomi  syariah  yang  diajukan  dari 284,749 perkara yang masuk, atau hanya sekitar 0,004 % saja, dari ke 12 perkara yang  masuk  ke  PTA  itu  hanya  5  (0,002  %)  dari  257,798 perkara  yang  sudah berkekuatan hukum tetap. 39
Kecenderungan tidak banyaknya penyelesaian sengketa ekonomi  syariah yang  diajukan  ke  lembaga  Pengadilan  Agama  tidak  dapat  disimpulkan  bahwa para pihak kurang respek terhadap lembaga ini, untuk mencari jawabannya di- perlukan adanya penelitian lebih lanjut.

## Penutup
Penyelesaian  sengketa  muamalah  dalam  tradisi  Islam  sudah  dilakukan sejak  masa  Nabi  Muhammad  Saw.  Kapasitas  beliau  mencakup  juga  sebagai hakim,  selain  mubalig.  Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  jalur pengadilan yang dikenal sekarang dengan istilah litigasi dan melalui jalur shulh ,
37 Lihat  berita  Mahkamah  Agung  RI  tentang  Tabel  Jenis  Perkara  yang  Masuk  dan  Diputus Tahun 2007, 2008, dan 2009.
38 Lihat  berita  Mahkamah  Agung  RI  tentang  Tabel  Jenis  Perkara  yang  Masuk  dan  Diputus Tahun 2007, 2008, dan 2009.
40 Lihat  berita  Mahkamah  Agung  RI  tentang  Tabel  Jenis  Perkara  yang  Masuk  dan  Diputus Tahun 2007, 2008, dan 2009.
fatwa, tahkîm , mazhâlim, dan hisbah atau yang dikenal sekarang dengan istilah nonlitigasi.
Bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  muamalah  khusus  yang  berlaku pada  saat  ini  hampir  sama  dengan  yang  berlaku  pada  masa  tradisi  Islam, walaupun  dengan  penamaan  yang  berbeda  tetapi  prinsip  dasarnya  sama. Misalnya  jalur  litigasi  melalui  lembaga-lembaga  peradilan  dan  jalur  nonlitigasi melalui perdamaian atau alternative dispute resolution (ADR). Jalur  ini dikenal dalam fikih dengan istilah shulh , dan melalui arbitrase atau yang dikenal dalam fikih sebagai tahkîm. Para pihak dibolehkan memilih pada saat akad berlangsung dan  dituliskan  dalam  akad  itu,  ke  mana  penyelesaian  perkara  akan  dilakukan apabila kelak terjadi sengketa, apakah akan dilakukan di lembaga peradilan atau di luar peradilan seperti shulh atau perdamaian dan arbitrase di Basyarnas. Dari tahun 2006 pasca ditetapkannya ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut PA, secara kuantitatif perkara ekonomi syariah yang diajukan ke PA tidak signifikan karena kurang dari 1% dari keseluruhan perkara yang diajukan. Tidak signifikannya perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Agama bukan berarti bahwa para pihak tidak responsif terhadap lem- baga ini. Namun demikian, untuk mengetahui faktor penyebabnya perlu dilaku- kan penelitian lebih lanjut.[]

## Pustaka Acuan
Ali, Ahmad, Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: BP IBLAM, 2004. Al  Munawar,  Said  Agil  Husin, Pelaksanaan  Arbitrase  di  Dunia  Islam, dalam Arbitrase Islam di  Indonesia , Jakarta: BAMUI & BMI, 1994. Ash-Shiddieqy, Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam , Bandung: PT Al-Ma’arif, t.th.
Berita Mahkamah Agung RI tentang Tabel Jenis Perkara yang Masuk dan Diputus Tahun 2007, 2008, dan 2009
Bukhori, Yusuf, ‚Litigasi Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006‛,  dalam  hhtp//badilag.net,  diunduh  10 Desember 2010.
Hasan,  Zubairi, Undang-undang  Perbankan  Syariah  Titik  Hukum  Islam  dan Hukum Nasional , Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Hermayulis,  ‚Perkembangan  Ekonomi  Syariah  dan  Penyelesaian  Sengketa  Eko- nomi Syariah di Indonesia‛, Kertas Kerja ini disiapkan untuk dibentangkan pada Fakultas Hukum Universitas YARSI, 10 Juni 2010.
Himpunan Fatwa DSN MUI, edisi Revisi Tahun 2006, Jakarta: DSN MUI & BI, 2006.
Maskufa: Penyelesaian  Sengketa Perjanjian Syariah 138
Ibn Qudâmah, al-Mughnî wa Syarh al-Kabîr , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th., Juz XI. Madkur, Muhammad Salam, Peradilan dalam Islam, terjemahan dari al-Qadhâ fi al-Islâm oleh Imran AM, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
Manan,  Abdul,  ‚Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Sebuah  Kewenangan Baru Peradilan Agama‛ , dalam hhtp//www.badilag.net, 10 Desember 2010. Mâwardî, al-, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Mubarok,  Jaih,  ‚Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia‛,  dalam hhtp//www. badilag.net, diunduh 10 Desember 2010.
Permana,  Arief  R.,  dan  Anton  Purba,  ‚Sekilas  Ulasan  UU  Perbankan  Syariah‛, dalam Buletin  Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan ,  1  Volume  6,
Nomor 2, Agustus 2008.
Putusan  Nomor:  792/Pdt.G/2009/PA.JP  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat diputuskan, Kamis 10 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430.
Sâbiq, al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th . Zuhaylî, al-, Wahbah, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997, Juz VIII.