Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3721-3727
Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam Perspektif Ekonomi Islam

## (Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung)
Anita 1) , Hanif 2) , Erike Anggraeni 3) 1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung *Email korespondensi: anita.ldo111@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  (field  research),  data  primer  didapatkan  melalui  observasi  dan wawancara,  kemudian  diolah  oleh  penulis.  Salah  satu  pembiayaan  jangka  panjang  adalah  KPR,  dimana pembiayaan  rumah  memang  sedang  diminati  masyarakat,  dengan  tujuan  mendapatkan  hunian  yang  sesuai keinginan dan dapat di angsur pembayarannya. Jika pelunasan KPR berjalan dengan baik maka pihak Bank pun akan memperoleh keuntungan. Namun kemungkinan  resiko pasti ada, untuk menghindarkan dari kerugian yang akan didapat pihak Bank, maka dari itu diperlukan suatu pengendalian internal  dan Manajemen Risiko dari pihak  KPR  Bank.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  pembiayaan  KPR juga  bagaimana pelaksanaan  sistem  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko  pada  Pembiayaan  KPR  di  Bank  Syariah Indonesia Provinsi Lampung. Pengendalian internal adalah Prosedur untuk memeriksa ketelitian data-data yang berhubungan  dengan proses  pembuatan keputusan  yang  mengarah  pada  tindakan  manajemen  untuk  memberi wewenang juga sudah sesuai dengan teori COSO yaitu tentang sistem pengendalian internal. Manajemen risiko adalah Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Murabahah merupakan akad pembiayaan KPR  Bank  Syariah  Indonesia  Provinsi  Lampung,  murabah  adalah  akad jual  beli  barang  dengan  menyatakan harga  perolehan  dan  keuntungan  yang disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Berdasarkan  hasil  penelitian, pembiayaan KPR Griya  Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung. sudah sesuai dengan prinsip syariah dimana adanya  penerapan  akad  murabahah,  bahwa  bank  menjelaskan  keuntungan  yang  telah  disepakati  secara transparan.  Penerapan  sistem  pengendalian  internal  pada  KPR  Griya  Bank  Syariah  Indonesia  Provinsi Lampung. Yaitu adanya pemisahan fungsional, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan  yang  kompeten.  Penilian  risiko  yaitu  mengidentifikasi  risiko,  kemudian  pengukuran  risiko menggunakan  analisis  5C  yaitu  character  (watak),  capacity  (kemampuan),  capital(modal),  collateral (barang jaminan), dan condition of economic  setelah itu pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah pengendalian risiko.
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Murabahah,  KPR Griya BSI
Saran  sitasi: Anita.,  Hanif.,  &  Anggraeni,  E.  (2022).  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung).
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 3721-3727. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6875
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6875

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  pada  kebutuhan  dan  kegunaannya, rumah  mempunyai  fungsi sebagai  tempat  tinggal dalam pemenuhan kebutuhan setiap orang dan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan hangat. Rumah adalah kebutuhan yang paling utama yang  harus  terpenuhi  setelah  pakaian  da  makanan, agar  tercipta  kesejahteraan  yang  dapat  dibentuk dan
rasa  kenyamanan  yang  akan  dirasakan  anggota keluarga. Permintaan akan rumah yang semakin tinggi namun  pada  kenyataannya  ketersediaan  akan perumahan  tidak  sebanding,  hal  ini  mengakibatkan harga dari rumah terus meningkat setiap waktu. Maka timbullah  pemikiran  semakin  cepat  memiliki  rumah akan semakin baik bagi setiap keluarga, terutama agar nilai harga rumah akan dibeli tidak terus mahal yang
diarasakan  bagi  masyrakat.  Kecilnya  dana  keuangan yang  dimiliki  setiap  masyarakat  terutama kalangan kecil  menjadi  penghambat  masyarakat  unttuk  bisa memiliki  rumah,  masyarakat  beranggapan  ingin memiliki tempat tinggal yang sudah dimiliki sendiri. Maka  dari  itu  hadirnya  ketertarikan  kepemilikan rumah ini sangat dibutuhkan. Produk jasa perbankan banyak  diminati  oleh  masyrakat  karena  kebutuhan masyarakat pun semakin bermacam-macam. Pembiayaan kepemilikan rumah ini sangat diperlukan sebagai memenuhi kebutuhan utama oleh masyarakat, karena  dengan  begitu  masyarakat  dapat  memiliki rumah  mereka  sendiri  dan  pembayarannya  dapat diangsur sesuai kemampuan.
Perkembangan ekonomi telah mengubah produk Kredit kepemilikan yang dari awal merupakan produk bank  konvensional  kini  telah  berkembang melalui adanya  perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia sejak tahun 1990-an, perkembangan ekonomi syariah ini  menjadi penyebab  bermunculan  lembaga keuangan  itu  termasuk  bank  ataupun  non-bank dengan  sistem  syariah,  salah  satunya  adalah  bank syariah. Bank syariah juga mengeluarkan produk KPR seperti  halnya  bank  konvensional.  Adanya  KPR syariah ini menjadi daya tarik baru bagi pangsa pasar pihak  bank,  terutama  bagi  umat  muslim.  Dengan adanya  KPR  syariah  ini  tentu  saja  membuat masyarakat  yang  peduli  dengan  syariat  islam  lega. Pada  pembiayaan  KPR  menggunakan  akad  pada penerapan  pembiayaannya,  kepemilikan  rumah  di bank  syariah  jadi  tidak  menggunakan  Riba.  Akad yang  digunakan  dalam  pembiayaan  KPR  yaitu Murabahah. Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel pembiayaan murabahah produk KPR berikut:
Tabel 1 Pembiayaan Murabahah Produk KPR Bank Syariah
Indonesia Provinsi Lampung Kolektibilitas 2021 (Rp Juta)  2022 (Rp Juta) Lancar RP. 3.505.965     RP. 3.672.889 Dalam Perhatian Khusus (DPK) RP. 115.395 RP. 164.572 Non Performing Financing (NPF) RP. 107.076 RP. 151.897 Sumber: Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung
Berdasarkan  tabel  tersebut  total  pembiayaan setiap tahunnya meningkat, dan NPF pun penyajiannya sampai ditahun 2022 meningkat, dengan demikian tingkat risiko pembiayaan akan meningkat, risiko yang akan terjadi dan meningkat jika dana yang disalurkan  nilainya  bertambah  banyak.  Risiko  ini
perlu dikelola dengan baik agar tidak merugikan bank, maka  diperlukan  manajemen  yang  baik  pada  sistem manajemen  risiko  juga  pengendalian  internal  yang sesuai dengan fungsi dan penerapannya pada Bank.
Penelitian  mengenai  pengendalian  internal  dan manajemen risiko telah dilakukan oleh Dedi Wahyudi dkk  (2021)  yaitu  membahas  sistem    pengendalian internal  dan  manajemen  risiko  di  bank  syariah tanggamus  yaitu  bagaiamana  yang  harus  dilakukan oleh  bank  tersebut  agar  pembiayaan  nasabah  pada produk  KPR  tidak  mengalami  kemacetan,  Sumar’in dalam  jurnalnya  Strategi  Manajemen  Risiko  pada Pembiayaan Murabahah (2009). Dalam tesis tersebut dipaparkan  bagaimana  penerapan  manajemen  risiko yang  dilakukan  oleh  Bank  BTN  Syariah  dimana ditemukan adanya empat risiko potensial yang harus dikelola yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko hukum.
Ketika  bank  memutuskan  untuk  memberikan pembiayaan  kepada  nasabah  maka  kemungkinan timbulnya  Risiko  pembiayaan  akan  terjadi, dimana risiko  tersebut  adanya  kemacetan  pembayaran angsuran  atau  tidak  terbayarnya  kewajiban  oleh nasabah.  Bank  harus  memperhatikan  tentang penerapan  pengendalian  internal  dan  manajemen risikonya  yang  akan  di  laksanakan  Bank  Syariah Indonesia    ketika  akan  memberikan  pembiayaan  ke nasabah. Permasalahan  yang  cukup  penting  untuk diperhatikan  memang  pada  bagaiman  Bank  Syariah Indonesia mengevaluasi dengan baik dalam penerapan sistem pengendalian internal Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung.
Dengan melihat kondisi inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti, khususnya  untuk mempelajari  dan memahami  penerapan  sistem  pengendalian  internal dan manajemen risiko pada pembiayaan kepemilikan Rumah,  dan  melihat  pada  perspektif  ekonomi islamnya  dikarenakan  sesuai  dengan  jurusan  penulis yaitu  ekonomi  islam,  oleh  karena  itu  penulis mengambil judul penulisan penelitian ini “Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pada Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  Dalam  Perspektif Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Bank  Syariah  Indonesia Provinsi Lampung)”.

## 2. METODE PENELITIAN
Proses penelitian ini kualitatif, 3 hal yang harus diperhatikan  pada  penelitian  kualitatif  adalah kedudukan  teori,  desain  penelitian  kualitatif  dan metodologi  penelitian.  Metodologi  kualitatif  adalah
suatu data deskriptif yang terdiri dari kata tertulis pada orang yang  perilakunya diamati. Selanjutnya wawancara  digunakan  merupakan  metode  utama untuk  memperoleh  data  pada  lokasi  penelitian, sehingga  bentuk  yang  digunakan  adalah  bebas terpimpin yaitu penulis terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan, setelah itu para responden dipersilahkan menjawab, penulis mewawacarai  pada  divisi  KPR,  dalam  hal  ini  juga penulis  melakukan  observasi  langsung  ,  penulis mecari  dan  menghimpun  data  yang  dibutuhkan dengan  menggunakan  metode  dokumentasi  berupa bukti tertulis dari objek penelitian, penulis menggunakan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data  yang  bersifat  teoritis.  Sumber  data  yang digunakan yaitu sumber data primer  yaitu berasal dari wawancara  secara  lansung  dan  data  skunder  yaitu meliputi  literatur  atau  buku  yang  selaras  dengan pembahasan penelitian ini yaitu terkait dengan sistem pengendalian  internal  pada  kepemilikan  rumah  di Bank Syariah Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atau sering kita kenal  dengan  BSI  resmi  beroperasi  pada  1  Februari 2021.  BSI  merupakan  bank  syariah  terbesar  di Indonesia  hasil  penggabungan (marger) tiga  bank syariah  dari  himpunan  bank  milik  negara  yaitu  PT Bank BRI Syariah,  PT Bank Syariah Mandiri  dan PT Bank BNI Syariah.  Terobosan kebijakan pemerintah untuk  melakukan marger tiga  bank  syariah  ini diharapkan  dapat  memberikan  pilihan  lembaga keuangan  baru  bagi  masyarakat  sekaligus  mampu mendorong  perekonomian  nasional.  Sebelumnya, kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 12 oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah  dimulai  proses marger tiga  bank  umum syariah  anak  usaha  bank  BUMN  dan  ditargetkan selesai  pada  bulan  Februari  2021.  Adapun  visi  dan juga dari pada Bank Syariah Indonesia yaitu:
Tabel 2
Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Visi Misi Menjadi Top Global 10 Islamic Banking a. Membrikan  akses  solusi  keuangan syariah di Indonesia.
b. Menjadi  bank  besar  yang  menjadikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan  para  talenda  terbaik  di
Indonesia.
Adapun  jenis  dari  produk  KPR  pada  Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:
a. BSI Griya Hasannah
Program  Griya  Hasannah  adalah  fasilitas likuiditas  pembiayaan  perumahan  (FLPP)  dari Bank  Syariah  Indonesia  yang  diperuntukkan untuk  nasabahnya.  Dengan  demikian,  dengan mengajukan  program  ini,  kamu  bisa  membeli rumah dengan pembayaran cicilan menggunakan dana  pinjaman  yang  didasari  dengan prinsip syariah.
b. BSI Griya Simuda
Program griya  simuda  adalah  pembiayaan pemilikan rumah dari Bank Syariah Indonesia   yang  diperuntukkan  bagi anak -anak muda. Dalam program ini, Bank Syariah Indonesia   menjamin  kemudahan  dalam  proses pengajuan  KPR.  Selama  memenuhi  syarat,  pasti pengajuan  KPR  kamu  akan  disetujui  oleh Bank Syariah Indoesia.
c. BSI Griya Mabrur
Program  griya  mabrur  adalah  produk pembiayaan kepemilikan rumah dan perencanaan haji  dari  Bank  Syariah  Indonesia.  Ketika pembiayaan disetujui  maka nasabah  bisa memperoleh  kepemilikan  rumah  dengan  hadiah porsi haji dengan waktu tunggu sampai 30 tahun. Seperti  halnya  tabungan  haji  BSI,  nasabah melakukan  setor  tunai  perbulannya  bersamaan dengan  cicilan  Griya  Mabrur  hingga  mencapai target. Ketika pelunasan rumah telah selesai maka debitur berhak mendapatkan porsi naik haji secara langsung.
d. BSI Griya Take Over
Program  griya take  over adalah  layanan ambil  alih  pembiayaan  properti  dengan  tujuan mewujudkan keseimbangan finansial bagi debitur.  Fasilitas  cicilan  ringan  akan  diberikan menggunakan  prinsip  syariah  sehingga  secara transparan dapat terlihat.
Pada  penelitian  ini  Bank  Syraiah  dalam peraktiknya  yaitu  menggunakan  akad murabahah dimana  penjual  menyampaikan  harga  perolehan barang  dan  kemudian  menegosiasikan  keuntungan penjualan  kepada  pembeli.  Sering  kali jual  beli  ini disebut dengan jual beli biaya plus margin ( cost plus margin). adapun landasan hukum dari akad murabahah yaitu :
Artinya :  Hai  orang-orang  yang  beriman,janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama- suka  diantara  kamu,  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu  (larangan  membunuh  diri sendiri  mencakup  juga  laranganm  membunuh orang  lain,  sebab  membunuh  orang  lain  bearti membunuh  diri  sendiri,karena  umat  merupakan suatu  kesatuan);  Sesungguhnya  Allah  adalah Maha Penyayang kepadamu
Pada pembiayaan KPR menggunakan akad pada penerapan  pembiayaannya,  kepemilikan  rumah  di bank  syariah  jadi  tidak  menggunakan  Riba.  Akad yang  digunakan  dalam  pembiayaan  KPR  yaitu Murabahah adalah adalah kesepakatan jual beli dalam islam dengan  menyatakan  harga  beli  dan  keuntungan yang akan di dapat, murabahah termasuk perjanjian penjualan  pada  pembiayaan. Murabahah disini dimaksudkan  pihak  bank  membeli  rumah  kepada pihak properti, setelah itu rumah tersebut dijual pihak bank  kepada  nasabah  yang  akan  melakukan pembiayaan dengan dijelaskan harga awal rumah dan keuntungan didapat oleh pihak bank dan pembayarannya  dapat  diangsur.  Akad  jual  beli tersebutlah yang dinyatakan murabahah .
3.2. Pembahasan
Implementasi Pengendalian Internal
Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung
Menurut Hery (2014:188), pengendalian internal adalah  seperangkat  kebijakan  dan  prosedur  untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya  informasi  akuntansi  perusahaan  yang akurat,  serta  memastikan  bahwa  semua  ketentuan (peraturan)  hukum/undang-undang  serta  kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalanan sebagaimana mestinya  oleh  seluruh  karyawan  perusahaan.  Yang dimaksud dengan ketentuan di sini bisa saja meliputi peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, undang-undang anti korupsi dan sebagainya.
Tujuan pengendalian internal pada KPR Griya di Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung, melakukan  beberapa  penerapan  yang  berkaitan
dengan  diterapkan  pengendalian  internal  di  tersebut. Dimana  pada  Bank  Syariah  Indonesia  sudah  adanya Struktur  organisasi  pada  pemisahan  tanggung  jawab fungsional,  adanya  sistem  otorisasi  dan  prosedur pencatatan,  menerapkan  cara  kerja  yang  wajar,  dan adanya  pegawai  yang  sesuai  dengan  mutu  dan tanggungjawabnya. Berikut ini dikemukakan penerapan  sistem  pengendalian  internal  pada  KPR Syariah Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung.
Menurut  Sujarweni  (2015:69),  tujuan  utama perusahaan  membuat  sistem  pengendalian  internal adalah sebagai berikut:
a. Untuk menjaga kekayaan perusahaan.
b. Untuk  menjaga  keakuratan  laporan  keuangan perusahaan.
c. Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan.
d. Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen.
e. Agar  semua  lapisan  yang  ada    di  perushaan tunduk  pada  hukum  dan  aturan  yang  sudah ditetapkan  di perusahaan.
Menurut  Hermawan  (2018:1),  tujuan  sistem pengendalian  internal  ialah  memberikan  jaminan bahwa:
a. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha
b. Informasi bisnis akurat.
c. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas.
d. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.
Menurut
Mulyadi (2014:164), unsur pengendalian intern meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Struktur  Organisasi  yang  memisahkan  tanggung jawab fungsional secara tegas.
b. Sistem wewenang  dan prosedur  pencatatan yang melindungi kekayaan, utang, biaya dan pendapatan.
c. Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit.
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Menurut COSO dikutip oleh Sujarweni (2015:71),  pengendalian  intern  memiliki  lima kompenen antara lain: a. Lingkungan Pengendalian ( Control Environment ),
lingkungan pengendalian merupakan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan  struktur  pengendalian  intern  yang baik.
b. Penilaian  Risiko  ( Risk  Assessment ),  penilaian Risiko  merupakan  kegiatan  dimana  manajemen perushaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko  yang  dihadapi  oleh  perushaan.  Dengan memahami  risiko,  manajemen  dapat  mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar.
c. Pengendalian  Aktivitas  ( Control  Activities ), pengendalian aktivitas adalah berbagai proses dan usaha  yang  dilakukan  manajemen  perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian  operasi  perusahaan.  kebijakan  dan prosedur  yang  dimiliki  manajemen  untuk memberikan  jaminan  yang  meyakinkan  bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana mestinya.
d. Informasi  dan  Komunikasi  ( Information  and Communication ), komunikasi mencakup penyampaian  semua  informasi  kepada  semua personil yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang  bagaimana  aktivitas  mereka  berkaitan dengan  pekerjaan  orang  lain  baik  yang  ada  di dalam maupun yang ada di luar perusahaan.
e. Pemantauan  ( Monitoring), pemantauan  adalah kegiatan untuk megikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan  tidak  seperti  yang  diharapkan,  dapat segera diambil tindakan.

## Implementasi  Manajemen  Risiko  Pembiayaan
Kepemilikan  Rumah  di  Bank  Syariah  Indonesia Provinsi Lampung
Penerapan manajemen risiko yang diterapkan di Bank Syariah Provinsi Lampung  adalah identifikasi risiko,  pengukuran  risiko,  selanjutnya  pemantauan risiko dan langkah yang terakhir adalah pengendalian risiko, adapun pemaparannya sebagai berikut: a. Identifikasi Risiko
Merupakan  proses  melihat  adanya  risiko pada  kegiatan, transaksi keuangan, dan jenis yang dilaksanakan  pihak  Bank  Syariah  Indonesia Provinsi  Lampung.  Mendeteksi   kemungkinan risiko  baru  yang  mungkin  terjadi  dikarenakan apabila  akan  terjadinya  kerugian  pada  keuangan yang  dapat  merugikan  pihak  bank.  Pihak  bank syariah  pada  transaksi  diketahui  lebih  baik  pada tiap transaksinya yang akan dilaksananakan pada pembiayaan  KPR,  sehingga  proses  identifikasi adalah proses penting yang harus dilakukan.
b. Mengukur Risiko
Bank  Syariah  Indonesia  Provinsi  Lampung melihat risiko sepertiapa yang dapat ditimbulkan yang dapat mengakibatkan kelangsungan kegiatan yang  membahayakan  bank.  Evaluasi  yang dilakukan  secara  bertahap  merupakan  bentuk penerapan dari  bagian  pengukuran  risiko.  Bank Syariah  Provinsi  Lampung  melakukan  evaluasi pada  prosedur  dan  data  yang  sudah  digunakan pada  pengukuran  risiko,  sehigga  prosedur  yang diterapkan disesuaikan pada perubahan yang akan terjadi diluar pembiayaan maupun kegiatan bank lainnya.
c. Memantau Risiko
Perubahan kegiatan pembiayaan yang dilakukan  harus  diperhatikan  sebagai  bentuk pemantauan risiko, terkait data yang disajikan dan sesuai kebenarannya yang diperoleh,  selanjutnya Bank  Syariah  Indonesia  Provinsi  Lampung menetapkan  risiko  pada  tingkatan  yang  terdiri dari rendah, menengah, juga tinggi. Tingkatan ini dimaksudkan mempermudh bank guna melakukan  pemantauan  terhadap  kegiatan  pada pembiayaan  selanjutnya.  Apabila  terlihat  gejala yang menunjukan risiko yang  akan terjadi, salah satunya keterlambatan pembayaran oleh nasabah selanjutnya dicarilah penyelesaian sebagai bentuk solusi terkait yang disediakan  pihak  bank  untuk pembiayaan  KPR  ini.  Solusi  yang dimaksudkan berisi juga sebagai pengawasan pada pembiayaan KPR, dimana awalnya pembiayaan KPR diberikan berlandaskan pengecekan dan pengawasan sehingga dapat terhindarlah penggunaan dana pembiayaan diluar pembiayaan KPR yang dilaksanakan.
d. Mengendalikan Risiko
Bank  Syariah  Indonesia  Provinsi  Lampung melakukan  perbandingan  dan  penganalisisan batas risiko dan risiko yang mungkin akan terjadi di  Bank  Syariah  Indonesia  sudah  dilakukan dengan  baik  sejauh  mana.  Pengendalian  pada risiko  menggunakan  pengamanan  agar  terhindar dari  risko  yang  dapat  terjadi  saat  pengambian keputusan.  Jika  pihak  Bank  Syariah  Provinsi Lampung belum menyadari posisinya pada risiko yang  dapat  terjadi,  maka  akan  tidak  efktif selanjutnya tindakan yang akan dilakukan.
Implementasi  Akad  Murabahah  Pembiayaan Kepemilikan  Rumah  di  Bank  Syariah  Indonesia Provinsi Lampung
Akad Murabahah yang  ada  pada  Bank  Syariah Indonesia  dimana  pihak  bank  adalah  penjual  dan nasabah adalah pembeli, pada akad ini menggunakan prisip penjualan barang dengan penjelasan harga asli serta  keuntungannya  sudah  dengan  kesepakatan  dua belah  pihak  pada  akad  ini  bank  harus  menyatakan harga awal pembelian.
Setelah  meyatakan  harga  pembelian  lalu  pihak bank  menyatakan  harga  perolehan  atau  keuntungan bank,  disinilah  pihak  nasabah  selaku  pembeli  boleh memperkirakan  dan  melakukan  negosiasi  harga perolehan  yang  ditawarkan  pihak  bank,  negosiasi harus  dilakukan  dengan  kesepakatan  yang  sesuai antara  pihak  bank  dan  nasabah,  setelah  menyatakan harga  negosiasi  yang  diminta  pihak  nasabah  maka nanti  pihak  bank  akan  melaporkan  ke  pihak  analisis setelah  itu  dilakukan  pertemuan  kembali  untuk membahas batasan negosiasi, dan diambil jalan tengah agar saling menyetujui berapa harga akhir negosiasi. Pada  akad murabahah pembayarannya  di  angsur sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan nasabah.
Mekanisme  dalam  akad murabahah adalah dalam  transaksi murabahah penyediaan  dana  akan menjadi pihak Bank. Untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah bank harus menyiapkan  dana.  Potongan  yang  diberikan  pihak bank dapat diperoleh nasabah  namun  dengan  jumlah yang  wajar  meskipun  tanpa  perjanjian  di  awal. Dimana telah terpenuhi rukun murabahah pada Bank Syariah  Indonesia  sebagai Ba’i (penjual),  Nasabah sebagai musytari (pembeli), Rumah atau bahan-bahan bangunan sebagai mabi’ (objek), Harga jual dan harga beli sebagai tsaman (harga), Hal-hal  yang disepakati sebagai ijab qabul.
Penerapan akad murabahah produk KPR di Bank
Syariah Indonesia Provinsi Lampung dalam pembelian  rumah,  rukan,  apartemen  baru  ataupun ruko dengan kondisi ready stock , pada pembangunan rumah syarat dana bank hanya untuk pembelian bahan bangunan  yang  tercantum  dalam  Rencana  Anggaran Bangunan (RAB), syarat pembelian rumah indent dari developer terdapat hak dan kewajiban Developer pada kerjasama  antara  Bank  Syariah  Indonesia  dan Developer khususnya  dalam  menyelesaikan  rumah dalam waktu maksimal 2 tahun.

## 4. KESIMPULAN
Implementasi    sistem  pengendalian  internal pembiayaan  KPR  pada  Bank  Syariah  Indonesia Provinsi  Lampung    yaitu  sudah  sesuai  dengan  teori yang  dijelaskan  oleh  COSO  yang  mana  tujuannya untuk  Untuk  menjaga  kekayaan  perusahaan,  untuk menjaga  keakuratan  laporan  keuangan  perusahaan, untuk menjaga  kelancaran operasi perusahaan, untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen  serta  agar  semua  lapisan  yang  ada    di perushaan  tunduk  pada  hukum  dan  aturan  yang sudah  ditetapkan  di perusahaan. Praktek yang sehat, dan  yang  berkaitan  dengan  penerapan  adanya kelengkapan  dokumen  pembiayaan  KPR  sehingga memudahkan dalam proses pencatatan akuntansinya, dan  karyawan  yang  kompeten,  dengan  pemberian reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang bagus.  Manajemen  resiko  yang  diterapkan  pada pembiayaan  Bank  Syariah  Indonesia  Provinsi Lampung  yaitu  diterapkannya  proses  manajemen resiko yang terdiri dari, identifikasi resiko, mengukur risiko,  memantau  resiko,  dan  mengendalikan  resiko, juga  indikatornya  pada  penyediaan  informasi  risiko pada  pihak  regulator,  sudah  melakukan  langkah memastikan  bank  tidak  mengalami  kerugian  dan meminimalisir  berbagai  resiko.  Penerapan  akad murabahah  pada  pembiayaan  kepemilikan  rumah  di Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung, mekanisme pembiayaan KPR dengan akad Murabahah  yaitu  nasabah  datang  ke  Bank  Syariah Indonesia  Provinsi  Lampung  dengan  tujuan  untuk membeli  suatu  asset.  Kemudian,  Bank  Syariah Indonesia  Provinsi  Lampung    membeli  asset  sesuai dengan permintaan nasabah. Lalu bank memberitahu harga  pokok  barang  tersebut  ditambah  marjin keuntungan.  Kemudian  nasabah  mengangsur  sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sampai jatuh tempo.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  tentunya  dapat  terlaksana  dengan baik  serta  sesuai  dengan  tujuannya  tentu  berkat bantuan  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam penelitian  ini,  peneliti  berterimkasih  kepada  Dosen Pembimbing,  Kepala  Prodi  Magister  Ekonomi Syariah,  Bank  Syariah  Indonesia  Provinsi  Lampung Bagian  Divisi  KPR    yang  telah  membatu  dalam penyelesaian penelitian ini.
6. REFERENSI
Ascarya.  (2013).  Akad  dan  Produk  Bank  Syariah.
Jakarta: Rajawali Pers.
Fasa,  M.  I.  (2016).  Manajemen  Resiko  Perbankan Syariah Di Indonesia,  Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016. Hermawan,  S.,  Maryanti,  E.,  &  Biduri,  S.  ( 2018).
Pengantar  Akuntansi  Dua.  Edisi  Pertama. Indomedia  Pustaka, Sidoarjo.
Hery.  (2016).    Akuntansi  Dasar  1&2.  Cetakan Pertama.  Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Idroes,  F.  N.  (2008).  Manajemen  Risiko  Perbankan: Pemahaman  Pendekatan  Pilar  Kesepakatann Basel  II  Terkait  Aplikasi  Regulasi  dan Pelaksanaannya  di  Indonesia.  Jakarta: Rajawali Pers.
Muhammad.  (2011).  Manajemen  Bank  Syariah. Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan  Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mulyadi. (2014). Sistem Akuntansi. Cetakan Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
Moleong,  L.  J.  (2000).  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
Sinungan, M. (1992). Manajemen Dana Bank. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiono.  (2013).  Metodologi  Penelitian  Kuantitaif dan Kualitatif. Bandung: PT.Grafindo.
Wiratna,  S.  V.  (2015).  Sistem  Akuntansi.  Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.