## UPAYA MEMINIMALISIR PELANGGARAN HAK ANAK MELALUI FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) HUKUM BAGI PEREMPUAN DI DUSUN IGIR-IGIR DESA DARUNGAN KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG
Oleh: Naimah Fakultas Hukum Universitas Lumajang E-mail: salsabila_ima@yahoo.co.id

## Abstrak
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Participatory Action Research (PAR) dengan menggunakan teknik Forum Group Discuddion  (FGD).  Tujuan  kegiatan  FGD  Hukum  khusus  perempuan  adalah  (1) Mengidentifikasi  pelanggaran  hak  anak  di  masyarakat  dusun  Igir-igir,  (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran hak anak (3) Mengetahui bagaimana  FGD  Hukum  Khusus  perempuan  dapat  menjadi  salah  satu  upaya meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun Igir-igir.
Hasil  FGD  Hukum  khusus  perempuan  di  Dusun  igir-igir  sebagai  berikut:
Pertama, Pelanggaran hak anak sebagai berikut: (1) banyak anak putus sekolah (2) Banyak ditemui pernikahan usia dini, (3) Banyak anak tidak mempunyai legalitas identitas diri dan status kewarganegaraan. Kedua, Penyebab pelanggaran hak anak faktor  perekonomian,  kurangnya  pengetahuan,  dan  budaya.  Ketiga,  setelah mendapatkan pengetahuan dari FGD mengenai Hukum dan kebijakan pemerintah maka  dapat  meminimalisir  pelanggaran  hak  anak,  salah  satu  buktinya  ada  27 Perempuan yang mendaftarkan akte kelahiran keluarganya.
Kata Kunci, Hak anak, Perempuan, FGD, Igir-igir

## Abstract
Research  method  used  in  this  research  is  Participatory  Action  Research (PAR)  using  techniques  Forum  Group  Discuddion  (FGD).  The  purpose  of  the activities  FGD  specially  fo  women  are  to  (1)  Identify  violations  of  children's rights  in  the  community  of  Igir-igir  village,  (2)  Knowing  the  factors  cause  the existence  of  violations  of  children's  rights  (3)  find  out  how  the  activity  of  law FGD Law can be one of the efforts to minimize violations of children's rights in the hamlet of Igir-igir.
The  results  of  FGD  Law  specially  for  Women  in  igir-igir  are  as  follows: first, breach of the rights of children are as follows: (1) many children dropped out from school (2) many wedding early age are occured, (3) many children have no legal  identity  and  citizenship  status.  Secondly,  the  causes  of  violations  of children's rights are economic factor, lack of knowledge, and culture. Third, after getting  knowledge  of  FGD  regarding  law  and  Government  policy  then  it  can
minimize  the  violation  of  children's  rights,  one  of  the  proof  there  are  27  women who register the birth certificates of her family.
Keyword, Right of Children, Woman, FGD, Igir-Igir.

## Pendahuluan
Anak  adalah  makhluk  yang  rentan  terlanggar  haknya  karena  ketidak mampuannya  mempertahankan  hak  disamping  itu  mereka  belum  menyadari  apa yang  menjadi  hak  mereka  dan  bagaimana  menjaganya,  padahal  manusia  sejak lahir  telah  dibekali  dengan  hak  dan  kewajiban.  Sebagaimana  disebutkan  oleh  I Ketut Oka Setiawan dalam bukunya Hukum Perorangan dan Keluarga bahwa hak mulai  dimiliki  oleh seseorang pada saat  ia dilahirkan, Hal  ini juga berarti bahwa seseorang  berstatus  sebagai  subjek  hukum  pada  saat  ia  dilahirkan  (I  ketut  Oka Setiawan, 2016:25).
Beberapa  kasus  pelanggaran  hak  anak  seperti  adanya  anak  yang  tidak mempunyai akta kelahiran, tidak mendapatkan pendidikan, tidak dapat berkumpul bersama teman sebayanya karena harus bekerja masih sering dijumpai dibeberapa daerah di Indonesia.
Dusun  Igir-igir  adalah  salah  satu  dusun  di  Desa  Darungan  Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang banyak dijumpai pelanggaran hak anak, diantaranya  banyak  masyarakat  yang  belum  mempunyai  akta  kelahiran, pendidikan  di  daerah  ini  juga  masih  rendah  rata-rata  sampai  pada  sekolah  Dasar dan hanya beberapa saja yang sampai Lulus SLTP dan SMA.
Hak  anak  dijamin  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  pasal  28B  ayat  2  bahwa  “setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
Hak anak harus diupayakan perlindungannya terutama oleh dan dari orang terdekat mereka, sebab banyak sekali kasus pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang dekat mereka, maka dari itu upaya menciptakan sadar hak anak salah satunya  harus  di  mulai  dari  orang  terdekat  dalam  hal  ini  orangtuanya  terutama kaum perempuan (ibu), karena tidak mungkin dapat melindungi hak anak mereka apabila  mereka  sendiri  tidak  sadar  bahkan  tidak  mengetahui  hak  anaknya,  selain itu  kewajiban  dan  tanggungjawab  perlindungan  hak  anak  salah  satunya  adalah orang  tua  berdasarkan  pada  pasal  20  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang Perlindungan anak (UUPA):
“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”
Berdasarkan  pasal  26  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2003
tentang Perlindungan Anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2) Menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya; dan
3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Membahas  orang  tua  tidak  akan  lepas  dari  peran  Perempuan  (ibu),  karena mereka  bagian  penting  dalam  keluarga  yang  juga  mempunyai  kewajiban  dan tanggungjawab  untuk  memberikan  perlindungan  anak  sebagaimana  yang tercantum  dalam  pasal  26  UUPA,  maka  perempuan  juga  harus  diberikan pengetahuan sekaligus pemahaman tentang hak-hak anak.
Perempuan masyarakat dusun igir-igir meskipun pendidikan formal mereka kurang memadai namun, mereka termasuk masyarakat yang antusias untuk selalu Tholabul  Ilmi (mencari  Ilmu),  karena  ketaatan  mereka  terhadap  ajaran  agama mengajarkan mereka untuk selalu belajar, Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perkumpulan  perempuan  seperti  Manaqib,  Arisan  ibi-ibu  muslimat  dan  fatayat, Pertemuan  PKK  yang  seringkali  diisi  dengan  ceramah  agama  untuk  menambah pengetahuan agama mereka, selain itu ada ibu-ibu juga tergabung dalam Posyandu Gerbangmas  Siaga.  sayangnya  hal  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  pendidikan secara  formal,  bagi  mereka  menuntut  ilmu  agama  yang  lebih  penting,  dan  dapat dilakukan melalui pengajian yang tidak mengganggu rutinitas mereka sehari-hari karena  dapat  dilakuakan  pada  sore  atau  malam  hari,  namun  hal  tersebut  tidak menyulutkan  semangat  mereka  untuk  mengetahui  sesuatu  yang  baru  dan bermanfaat.
Menyadari  Semangat  belajar  mereka,  sebagai  civitas  akademika  yang berkonsentrasi  dibidang  hokum,  penulis  terpanggil  untuk  memberikan pendampingan  dalam  upaya  meminimalisir  pelanggaran  hak  anak  di  Dusun  Igir-
igir dengan membentuk FGD Hukum khusus untuk perempuan atau kaum ibu dan calon  ibu,  karena  berdasarkan  studi  pendahuluan  di  dusun  igir-igir  menunjukkan adanya    keterbatasan  pengetahuan  masyarakat  khususnya  mengenai  hukum  yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak anak.
Pada dasarnya FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan  pada  penelitian  kualitatif  dengan  tujuan  menemukan  makna  sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok (Burhan Bungin, 2012: 83).
Alasan  dipilihnya  FGD  sebagai  teknik  pendampingan  terhadap  perempuan karena  fenomena  pelanggaran  hak  anak  terjadi  pada  banyak  keluarga  di  dusun igir-igir,  sedangkan  fokus  diskusi  dalam  FGD  menurut  Burgan  bungin  adalah terhadap fenomena yang dirasakan banyak orang, atau pemunculannya dilakukan oleh  orang  banyak,  atau  melibatkan  orang  banyak  bahkan  fenomena  itu berlangsung di antara banyak orang (Burhan Bungin, 2012: 133).
FGD Perempuan dusun igir-igir memilih waktu sore hari agar peserta tidak terganggu  aktifitasnya  sehari-hari  tujuan  terbentuknya  forum  ini  untuk memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat  dan  mencari  solusi  yang berhubungan  dengan  isu  dan  masalah  mereka  sehari-hari  yang  berkaitan  dengan hukum dalam hal ini terkait hak anak.
Pasca  dibentuk  FGD  hukum  khusus  perempuan  didusun  igir-igir  telah melaksanakan beberapa kali kegiatan, yang sementara ini masih difokuskan untuk membahas  upaya  meminimalisir  pelanggaran    hak  anak,  karena  dari  hasil pertemuan  awal  yang  dilakukan  penulis  dengan  perempuan  masyarakat  dusun igir-igir  tiga  tema  itu  yang  menjadi  persoalan  dan  memerlukan  informasi  yang benar tentang hak-hak anak agar dapat meminimalisir pelanggaran hak anak.
Tujuan kegiatan FGD Hukum khusus perempuan adalah (1)
mengidentifikasi  bentuk  pelanggaran  hak  anak  yang  terjadi  di  masyarakat  dusun Igir-igir, (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran hak anak (3) Mengetahui bagaimana FGD Hukum Khusus perempuan dapat menjadi salah satu upaya meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun Igir-igir.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dala  penelitian  ini  adalah  Participatory Action  Research  (PAR)  dengan  menggunakan  teknik  Forum  Group  Discuddion (FGD), tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:
1. Membentuk  Forum  Group  Discuddion  (FGD)  Hukum  bagi  perempuan di  dusun  igir-igir.  Mengidentifikasi  bentuk  pelanggaran  hak  anak  yang terjadi di masyarakat dusun Igir-igir melalui FGD,
2. Mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  adanya  pelanggaran  hak  anak melalui  FGD  untuk  mengumpulkan  data  pelanggaran  hak  anak  dan penyebabnya  digunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris/sosiologis. Menurut  Zainudin  Ali  metode  pendekatan  yaitu  pendekatan  kenyataan hukum dalam masyarakat (Zainudin Ali, 2008: 15).
3. Melakukan  wawancara  secara  personal  sebelum  disusun  materi  diskusi dalam  FGD  kepada  beberapa  anggota  untuk  memperdalam  informasi pelanggaran  hak  anak  dan  faktor-faktor  penyebabnya  hal  ini  dilakukan untuk  memperdalam  data,  sebab  dikhawatirkan  ada  informasi  yang masih  belum  disampaikan  dalam  FGD  karena  keterbatasan  waktu  dan kesempatan
4. Pelaksanaan  FGD:  tema  yang  digunakan  dalam  diskusi  adalah Kewajiban  dan  tanggungjawab  orangtua  kepada  anak,  hak-hak  anak yang  wajib  dilindungi.  Hasil  FGD  Perempuan  dusun  igir-igir  bertujuan meningkatkan pengetahuan perempuan dusun igir-igir berkaitan dengan kewajiban  dan  tanggungjawabnya  serta  hak  anak  yang  pada  akhirnya diharapkan  akan  dapat  meminimalisir  pelanggaran  hak  anak  di  Dusun Igir-igir.
5. Menyimpulkan hasil FGD
6. Evaluasi proses dan hasil kegiatan FGD
7. Mendampingi tindak lanjut hasil FGD

## PEMBAHASAN

## Pelanggaran Hak anak di dusun igir-igir
Berdasarkan  pasal  1  poin  1  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  perlindungan  anak  yang  dimaksud  dengan Anak  adalah  seseorang  yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan .
Selanjutnya  disebutkan  dalam  pasal  1  poin  2  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Macam-macam  hak  anak  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA) setiap anak berhak:
1. Hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri (Pasal 7).
5. Memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai  dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya (Pasal 9).
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,  bermain,  berekreasi,  dan  berkreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan  pertimbangan  terakhir  (Pasal 14).
Anak  adalah  individu  tersendiri  yang  kelahirannya  didunia  telah mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati, karena ketika seseorang lahir maka ia dapat disebut sebagai pembawa hak (subjek Hukum). Sedangkan sebjek  hukum  menurut  Sudikno  mertokusumo  adalah  sesuatu  yang  dapat memperoleh  hak  dan  kewajiban  dari  hukum  (H.Natadimadja,  2009:7).  Oleh karena  itu  anak  dengan  segala  keterbatasan  baik  biologis  maupun  psikisnya mempunyai  hak  yang  sama sebagai  subyek  hukum. Meski  belum  mampu menjaga haknya anak mempunyai hak yang harus dihormati oleh setiap orang, namun  sayangnya  kasus  Pelanggaran  hak  anak  sering  dijumpai  di  masyarakat seperti  adanya  anak  putus  sekolah,  anak  yang  tidak  mempunyai  dokumen catatan sipil seperti akta kelahiran, pernikahan di bawah umur.
Hak-hak  anak  yang  dilanggar  di  Dusun  Igir-igir  Desa  Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang diantaranya adalah:
1. Banyak  anak  putus  sekolah,  sehingga  mayoritas  penduduknya  hanya sampai  pada  Sekolah  Dasar  (SD)  hanya  sedikit  sekali  yang  dapat menamatkan SLTP dan lebih sedikit lagi yang dapat tamat SMA. Hal ini melanggar  pasal  9  UUPA  bahwa  Setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya.  Pendidikan memiliki  peranan  yang  sangat  menentukan  bagi  perkembangan  dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan Negara (H.  Nugroho  Widiasmadi,  2010:  2).  Undang-undang  Nomor  20  tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan : “ Setiap warga Negara  yang  berusia  7  (tujuh)  sampai  15  (lima  belas)  tahun  wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Banyak  ditemui  pernikahan  usia  dini,  Hal  tersebut  melanggar  pasal  26 UUPA  karena  berdasarkan  pasal  tersebut  mencegah  terjadinya
perkawinan pada usia anak-anak termasuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua.
3. Banyak  anak  tidak  mempunyai  legalitas  identitas  diri  status kewarganegaraannya,  Hal  ini  melanggar  pasal  5  UUPA  bahwa  Setiap anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan, oleh karena pelaksanaan perlindungan anak mempunyai prinsip non diskriminatif maka hal tersebut berlaku baik anak dalam perkawinan sah maupun anak di luar kawin, bahkan untuk anak di luar  kawin  yang  ayahnya    WNA  berdasarkan  Undang-undang  nomor  12 Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  pasal  5  Anak  WNI  di  luar perkawinan  yang  sah,  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  diakui secara sah oleh ayahnya WNA tetap diakui sebagai WNI.
Bentuk  pelanggaran  atas  identitas  diri  di  dusun  Igir-igir  seperti tidak  mempunyai  akte  kelahiran,  orangtuanya  tidak  memiliki  Kartu Keluarga  (KK).  Hal  ini  akan  memungkinkan  anak  kehilangan  haknya seperti tidak dapat atau tertundanya mendaftar sekolah, mendapatkan waris dari orangtuanya dan kehilangan haknya sebagai warga Negara Indonesia, selain  itu  juga  memberikan  jaminan  hak  prioritas  anak  untuk  dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
Selain  hak  atas  identitas  dapat  mencegah  dari  berbagai  kejahatan terhadap anak seperti adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta perdagangan orang,

## Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Hak Anak
Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran hak anak di Dusun igir-igir sebagai berikut:
1) Penyebab anak putus sekolah yaitu,
a. Keterbatasan  kondisi  perekonomian,  rata-rata  masyarakat  dusun  igir- igir  bekerja  sebagai  buruh  tani  yang  perharinya  rata-rata  hanya  Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu),  keberadaan sekolah gratis tidak serta merta  menjadi  solusi  bagi  mereka  karena  dalam  pikiran  mereka
sekolah bukan hanya SPP tetapi keperluan yang lain akan lebih banyak seperti kebutuhan peralatan sekolah dan uang saku bagi anak.
b. Kurang  adanya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan Formal,
c. Jarak tempuh sekolah dengan tempat kediaman juga menjadi salah satu penyebab  karena  terlalu  jauhnya  sekolah  dari  tempat  tinggalnya menyebabkan orangtua enggan menyekolahkan anaknya dan anak juga enggan untuk sekolah, orang tua mengkhawatirkan jauhnya jarak akan menyebabkan anaknya sulit untuk terkontrol keberadaannya ketika jam sekolah selain itu biaya akamodasi akan lebih mahal
2) Banyak ditemui pernikahan usia dini, penyebabnya karena
a. Keterbatasan  ekonomi  menyebabkan  orang  tua  memilih  mengalihkan beban  tanggung  jawab  anaknya  kepada  orang  lain  dengan  cara menikahkannya meski masih usia remaja.
b. Banyak  orangtua  tidak  kuat  godaan  gunjingan  tetangga  ketika  anak perempuan  mereka  telah  memasuki  usia  remaja  tetapi  belum mempunyai  pasangan.  oleh  karena  itu  mereka  lebih  memilih menikahkan anaknya daripada menanggung malu dengan tetangga.
3) Banyak  anak  tidak  mempunyai  legalitas  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan  seperti  tidak  mempunyai  akte  kelahiran,  orang  tuanya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK).
Penyenyebab  adanya  pelanggaran  legalitas  status  anak  disebabkan  oleh beberapa faktor berikut:
a. Cara  berfikir  masyarakat  dusun  igir-igir  sederhana,  sehingga  hal-hal yang  terkait  dengan  administrasi  dan  formalitas  sering  terlewat  dari jangkauan mereka,
b. Banyak  isi  dokumen  yang  salah  dalam  dokumen  kependudukan mereka  seperti  nama  yang  berbeda,  tanggal  lahir  yang  tidak  sama dianggap bukanlah sebua masalah sehingga dibiarkan begitu saja,
c. Akte  kelahiran  bukanlah  sesuatu  hal  yang  dianggap  penting  karena dalam  pikiran  mereka  akte  kelahiran  hanya  untuk  PNS  sedangkan
mereka tidak sampai pada angan-angan bahwa anak mereka suatu hari nanti akan jadi seorang PNS.
d. Ketika  ada  sebagian  yang  menginginkan  mencatatkan  anaknya  untuk mandapatkan  akta  kelahiran  dan  terjadi  kendala  adanya  kekeliruan dokumen  pendukung  seperti  nama  tidak  sama,  maka  mereka cendurung  untuk  tidak  melakukan  proses  lebih  lanjut,  sehingga  anak mereka tidak batal mendapatkan akta kelahiran.
e. Karena kondisi perekomian dan pengetahuan yang terbatas masyarakat cenderung takut akan biaya pendaftaran akta kelahiran,
f. Siang hari masyarakat rata-rata bekerja di sawah dan ladang sehingga waktu  mereka  mengurus  akta  kelahiran  terbatas  sedangkan  karena kekurang  fahaman  mereka  berasumsi  pendaftaran  akta  kelahiran prosesnya rumit dan memakan waktu lama.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka,  secara  garis  besar  penyebab  adanya pelanggaran hak anak didusun igir-igir karena tiga faktor yaitu, faktor kurangnya pengetahuan, faktor perekonomian dan faktot budaya.

## Kondisi Masyarakat Dampingan sebelum FGD hukum bagi perempuan
Lokasi  dusun  igir-igir  terletak  di  Desa  Darungan  Kecamatan Yosowilangun  Kabupaten  Lumajang,  terdiri  dari  130  Keluarga,  278  orang  laki- laki  dan  283  perempuan,  427  anggota  keluarga.  Dari  427  anggota  keluarga  ada anak usia 1-18 sebanyak 60 orang.
Anggota  FGD  hukum  bagi  perempuan  dusun  Igir-igir  sebanyak  60  orang terdiri dari anggota perkumpulan perempuan seperti, Muslimat, Fatayat, PKK, dan gerbangmas Siaga. Rata-rat latar belakang masyarakat dusun Igir-igir mempunyai pendidikan  setingkat  SD  (sekolah  dasar),  hanya  sedikit  sekali  yang  dapat melanjutkan  ke  tingkat  SLTP  atau  SLTA,  hal  ini  mengakibatkan  mereka  sulit bertukar pikiran dan bertukar informasi khususnya yang berkaitan dengan hukum.
Hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  perempuan  dusun  Igir-igir  ada beberapa  hal  yang  dapat  diamati  sebelum  adanya  FGD,  yaitu  beberapa  fakta mengenai kesalafahaman mereka mengenai hak anak diantaranya:
1. Akta  kelahiran  bukanlah  hak  setiap  anak  tetapi  hanya  bagi  PNS  saja, mereka  belum  mengetahui  bahwa  tidak  memiliki  akta  kelahiran  akan menyebabkan banyak hak anak akan terlanggar.
2. Pengetahuan mereka mengenai akta kelahiran masih sangat minim, masih adanya  anggapan  bahwa  pencatatan  akta  kelahiran  mahal  dan  prosesnya terlalu rumit sedangkan waktu mereka telah habis untuk bekerja memenuhi kehidupan sehari-hari
3. Pendidikan formal juga bukanlah hal yang penting bagi masyarakat dusun igir-igir  oleh  karena  itu  mereka  lebih  memilih  menikahkan  anaknya  jika telah  selesai  sekolah  dasar  dan  hanya  beberapa  yang  sampai  ke  sekolah menengah  pertama,  hal  tersebut  dikarenakan  mereka  ingin  mengalihkan tanggung jawab ekonomi atas diri anak remaja mereka kepada suami atau keluarga mertua anaknya. Pilihan menikahkan anak mereka di usia remaja menyebabkan pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
4. Mereka  tidak  menyadari  pentingnya  Dokumen  kependudukan  seperti, KTP,  KK,  Akta  Nikah  sehingga  banyak  dari  mereka  yang  tidak mempunyai dokumen tersebut, dan sebagian hilang namun mereka enggan menerbitkannya lagi.
5. Masyarakat  Dusun  ini  juga  belum  menyadari  apa  arti  Dokumen kependudukan  seperti,  KTP,  KK,  Akta  Nikah  sehingga  ketika  ada kesalahan  maupun  perbedaan  mereka  abaikan  seperti  adanya  nama  yang berbeda-beda pada KTP, KK, dan Akta Nikah. Masyarakat dusun igir-igir banyak  dokumen  kependudukan  yang  mempunyai  nama  berbeda  karena beberapa  sebab  diantaranya: Pertama ,  mereka  mempunyai  nama  Lahir yang  biasa  disebut Asmo  daging yaitu  nama  asli  yang  diberikan  orang tuanya ketika lahir, misalnya Abdulloh, Kedua , mereka mempunyai nama julukan  yang  biasanya  diambilkan  dari  nama  anaknya  atau  biasa  disebut Asmo  Anak ,  misalnya  Pak  Roni  karena  anaknya  bernama  roni, Ketiga , ketika menikah mereka biasanya sama modin atau pak Kyai diganti karena nama  jawa  misalnya  ngatimah  diganti  Fathimah. Ketiga, hal  tersebut diantaranya  yang  menyebabkan  kesalahan  pada  dokumen  kependudukan
mereka  namun  mereka  tidak  menyadari  bahwa  hal  itu  sebua  kesalahan, sehingga tidak ditindak lanjuti dengan penyamaan isi dokumen tersebut.
Kesalahan  dokumen  kependudukan  menyebabkan  kesulitan  pada mereka  ketika  akan  mengurus  akta  kelahiran  sehingga  akhirnya  mereka putuskan  untuk  tidak  mencatatkan  anaknya  dicatatan  sipil  sehingga  tidak dapat  memperoleh  akta  kelahiran,  Hal  ini  menyebabkan  hak  anak mendapatkan akta kelahiran menjadi terlanggar

## Hasil yang dicapai FGD Hukum bagi Perempuan
Hasil  FGD  hukum  bagi  perempuan  Dusun  Igir-igir  dapat  dilihat  dari  hasil observasi dan wawancara menunjukan perkembanagn pengetahuan mereka yaitu:
1. Mereka  menyadari    Pentingnya  akta  kelahiran  yang  mana  akta  kelahiran dapat  memberikan  status  anak  dalam  keluarga,  status  anak  di  sebagai warga negara.
2. Peserta  memahami  bahwa  anak  yang  tidak  mempunyai  Akta  kelahiran akan terlanggar haknya dalam Hal:
a. Pendidikan, karena banyak sekolah  yang mensyaratkan akta  kelahiran bagi calon siswanya.
b. Status  anak,  pada  akta  kelahiran  akan  tertulis  status  anak  dalam kelurganya  sehingga  statusnya  menjadi  tidak  jelas  secara  hukum apabila tidak mempunyai akta kelahiran.
3. Mereka  juga  mengetahui  bahwa  proses  pengurusan  akta  kelahiran  gratis dan  tidak  rumit  bahkan  ada  27  dari  60  anggota  FGD  yang  berniat mendaftarkan akta kelahiran.
4. Mereka mengetahui bahwa dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan dokumen  legal  lainnya  harus  ada  kesamaan  identitas  tidak  boleh  ada kesalahan penulisan seperti nama, tanggal lahir dan alin sebagainya.
5. Mereka  juga  mengetahui  batas  minimal  usia  perkawinan  dan  usia sebaiknya  dilakukan  perkawinan.  Dan  berkomitmen  untuk  saling mengingatkan  sesama  anggota  untuk  meminimalisir  budaya  pernikahan dini karena budaya malu kepada tetangga.
6. Mereka  juga  mengetahui  bahwa  Hak  Pendidikan  merupakan  Hak  Asasi Anak  yang  harus  diberikan.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (2) Hak anak adalah hak asasi  manusia  dan  untuk  kepentingannya  hak  anak  itu  diakui  dan dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam  kandungan,  sedangkan  dalam Pasal  60  ayat  (1)  Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadi  sesuai  dengan  minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
Hasil FGD  yang  dapat  meningkatkan pengetahuan  perempuan dusun igir-igir yang  sebagian  besar  anggotanya  adalah  ibu-ibu  maka  diharapan  akan  menjadi daya ungkit yang memadahi untuk meminimalisir pelanggaran hak anak di Dusun Igir-igir.  Manfaat  nyata  FGD  adalah  adanya  27  perempuan  yang  memproses pendaftaran  akta  kelahiran  anaknya.  Yang  paling  penting  forum  ini  diharapkan selain  menjadi  tempat  diskusi  juga  saling  mengingatan  sesama  anggota  untuk mempraktekkan  apa  yang  telah  mereka  dapatkan  dalam  FGD  yaitu  pengetahuan dan informasi mengenai kewajiban dan tanggungjawab orangtua kepada anak dan hak  kewajiban  anak,  sehingga  diharapkan  dapat  meminimalisir  pelanggaran  hak anak di dusun igir-igir.
Hukum  dan  kebudayaan  akan  selalu  berkembang  (Zainuddin  Ali,  2008:  44), oleh  karena  itu  diharapkan  FGD  hukum  bagi  perempuan  didusun  Igir-igir  terus berkelanjutan untuk menyikapi fenomena perkembangan hukum dan perkembangan kebudayaan, sehingga mendukung terpenuhinya hak anak di dusun Igir-igir.  Hal  ini    karena  pada  dasarnya  manusia  dalam  segala  tingkah  lakunya berusaha  ikut  menyumbang  terhadap  perkembanagan  masyarakat  (Herman Arisandi, 2015: 96).

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Adanya  pelanggaran  hak  anak  di  Dusun  igir-igir  sebagai  berikut:  (1) banyak  anak  putus  sekolah  (2)  Banyak  ditemui  pernikahan  usia  dini,  (3) Banyak  anak  tidak  mempunyai  legalitas  identitas  diri  dan  status
kewarganegaraan  seperti  tidak  mempunyai  akte  kelahiran,  orangtuanya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK).
2. Penyebab  pelanggaran  hak  anak  di  dusun  igir-igir  terjadi  dikarenakan beberapa  faktor  berikut  :  perekonomian,  kurangnya  pengetahuan,  dan budaya.
3. Upaya  meminimalisir  pelanggaran  hak  anak  di  dusun  igir-igir  dengan metode  FGD  Hukum  bagi  perempuan  tampak  terlihat  dari  hasil  kegiatan FGD perempuan dusun igir-igir sebagai berikut:
a. Penyebab pelanggaran dari perekonomian, diberikan sebuah penjelasan banyak kebijakan dan program pemerintah yang saat ini akan menjadi solusi  masalah  mereka,  seperti  sekolah  gratis,  pendaftaran  akta kelahiran juga gratis
b. Masalah  pengetahuan  diberikan  solusi,  bahwa  pengurusan  akta kelahiran  prosesnya  mudah  dan  dan  cepat,  dalam  tindaklanjutnya  ada 27  anggota  yang  memproses  akte  kelahiran  keluarganya,  selain  itu dalam  FGD  juga  dijelaskan  bahwa  dokumen  kependudukan  seperti KTP, KK dan akte kelahiran isinya harus sama nama dan tanggal lahir tidak boleh berbeda-beda.
c. Masalah  budaya,  dimana  mereka  merasa  malu  kalau  anak  remajanya belum  menikah,  maka  didekati  dengan  mendorong  anak-anak  untuk melanjutkan  sekolah  sehingga  tidak  merasa  malu  selain  itu  juga diberikan  penjelasan  batas  usia  perkawinan  dan  bahaya  pernikahan dini. Yang paling penting forum ini diharapkan selain menjadi tempat diskusi juga saling mengingatan sesama anggota untuk mempraktekkan apa yang telah mereka dapatkan dalam FGD sehingga diharapkan  dapat  meminimalisir  pelanggaran  hak  anak  di  dusun  igir- igir.

## Saran
Perempuan sebaiknya memanfaat setiap kegiatan dimana mereka dapat berkumpul dengan sesama orangtua untuk membahas pemenuhan hak anak dan perlindungan hak  anak,  agar  diantara  mereka  dapat  saling  mengingatkan  untuk  selalu
melaksanakan kewajiban dan tanggungj  awabnya. FGD Hukum dapat diterapkan untuk mencari solusi permasalahan hukum lain yang terjadi dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. 2008. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafiaka.
Arisandi,  Herman.  2015.  Buku  Pintar  Pemikiran  Tokoh-tokoh  Sosiologi  dari Klasik  sampai Moderen: Biografi, Gagasan, dan  Pengaruh terhadap Dunia. Yogyakarta: IRCiSoD.
Bungin,  Burhan.  2012.  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif.    Yogyakarat: RajaGrafindo Persada.
Harumiati, Natadimaja. 2009. Hukum Perdata Mengenai Hukum Peroranagan dan Hukum Benda. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ibrahim,  Johnny.  2006.  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Joni Muhammad. 2000. Aspek Hukum Perlidungan Anak Dalam Perspektif Hak- Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Setiawan,  I  Ketut.  2016.  Hukum  Peroranagn  dan  Kebendaan.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Widiasmadi, H.Nugroho. 2010. Spot Capturing : Metode Dahsyat Mencetak Otak Super untuk Melejitkan Kecerdasan Anak. Yogyakarta: Indonesia Tera.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan Anak
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  NOMOR  35  TAHUN  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak