## HAK KONSTITUSIONAL NARAPIDANA UNTUK MEMILIH PADA PILKADA SERENTAK
Deni Hartawan, M. Galang Asmara, Zunnuraeni
Universitas Mataram
Email: denihartawan15@gmail.com , galang_alkawoii@yahoo.com ,  dan zunnuraenifh@unram.ac.id
ABSTRAK Kata kunci: Hak Konstitusi; Narapidana; Pilkada. Indonesia  merupakan  Negara  hukum  dengan  sistem  demokrasi  yang  dalam peralihan  kekuasaan  menggunakan  sistem  pemilihan  secara  langsung,  baik Pemilu  maupun  Pilkada.  Pelaksanaan  Pilkada  secara  langsung  memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah hak pilih narapidana yang ditahan di  Rutan  yang  berada  di  luar  daerah  pemilihan.  Ketersediaan  lapas  dan  Bapas sesuai  dengan  Pasal  4  Undang-undang  Nomer  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  menyatakan  bahwa  Lapas  dan  Bapas  didirikan  di  setiap kabupaten/kota, namun hingga saat ini 26 tahun sejak diundangkannya Undang- undang  ini,  pemerintah  masih  belum  mampu  mendirikan  Lapas  disetiap kabupaten/kota, sebagai contoh, di Kabupaten Seruyan, Murungraya, dan Pulang pisau, Kalimantan Tengah, hingga saat ini belum terdapat fasilitas Lapas. ketidak mampuan pemerintah mendirikan Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki  Lapas  karena  dititip  pada  Lapas  kabupaten/kota  terdekat.  Karena  hal tersebut  maka  dirasa  perlu  untuk  mengkaji  tentang  bagaimana  hak  konstitusi narapidana yang ditahan di Rumah Pemasyarakatan (Rutan) yang berada diluar daerah  pemilihan  yang  daerahnya  belum  memiliki  Lapas  untuk  memilih  pada pilkada serentak. Dimana kemudian tujuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  jaminan  hak  konstitusional Narapidana yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak.  Penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  Penelitian  hukum  normatif empiris, yang dilakukan dengan cara dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan  hukum  kepustakaan.  Kemudian  menghasilkan  bahwa  dalam prakteknya  KPU  kabupaten  tidak  pernah  membuat  TPS  di  Lapas  di  luar Kabupatennya, sehingga jaminan hak konstitusional Narapidana yang daerahnya belum  memiliki  Lapas  untuk  memilih  pada  pilkada  serentak  belum  bisa terpenuhi.

## ABSTRACT
Keywords: Constitutional Rights; Prisoners; Regional Head Elections Indonesia is a legal state with a democratic system that in the transfer of power uses  a  direct  election  system,  both  elections  and  regional  elections.  The implementation of direct elections raises various problems, one of which is the voting  rights  of  prisoners  detained  in  detention  centers  outside  the  electoral district.  The  availability  of  prisons  and  Bapas  in  accordance  with  Article  4  of
Law Number 12 of 1995 concerning Corrections states that prisons and Bapas are established in each district / city, but until now 26 years since the enactment of this Law, the government is still unable to establish prisons in each district / city, for example, in Seruyan Regency, Murungraya, and Pulang Pisau, Central Kalimantan,  until  now  there  are  no  prison  facilities.  The  inability  of  the government to establish prisons in each district / city also has implications for the constitutional rights of prisoners in districts / cities that do not have prisons because they are entrusted to the nearest district / city prison. Because of this, it is  necessary  to  examine  how  the  constitutional  rights  of  prisoners  detained  in correctional  facilities  (Rutan)  who  are  outside  the  electoral  districts  whose regions do not yet have prisons to vote in the simultaneous regional elections. Where  then  the  purpose  of  the  research  that  has  been  done  is  to  find  out  and analyze the guarantee of the constitutional rights of prisoners whose regions do not yet have prisons to vote in simultaneous regional elections. The research used is a type of empirical normative legal research, which is carried out by collecting and reviewing library legal materials. Then it resulted that in practice the district KPU  never  made  polling  stations  in  prisons  outside  the  district,  so  that  the guarantee  of  the  constitutional  rights  of  prisoners  whose  regions  do  not  have prisons to vote in the simultaneous elections could not be fulfilled.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  hukum  dengan  sistem  demokrasi  yang  dalam  peralihan kekuasaan  menggunakan  sistem  pemilihan  secara  langsung,  baik  Pemilihan  Umum  (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam perkembangan sejarah Pemilihan Umum dan Pemilihan  Kepala  Daerah,  Indonesia  sudah  beberapa  kali  melakukan  perubahan  aturan-aturan terkait  dengan  Pemilu  maupun  Pilkada.Pada  sejarahnya  Pemilu  di  Indonesia  memiliki  banyak probelematika  dalam  penyelenggaraannnya,  baik  dari  segi  aturan  maupun  dari  lembaga penyelenggaranya.  Sejalan  dengan  perkembangannya  mekanisme  dan  penyelenggaraan  Pemilu setiap rezim berubah-ubah meskipun perubahan sistem maupun aturannya tidak signifikan.
Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan sejak Tahun 2005 memunculkan berbagai  permasalahan,  salah  satunya  berkaitan  dengan  hak  pilih  narapidana  yang  ditahan  di rumah  pemasyarakatan  (Rutan)  yang  berada  di  luar  daerah  pemilihan.  Ketersediaan  lapas  bagi kabupaten/kota di Indonesia memang belum seratus persen terpenuhi. Isu ketersediaan Lapas pada tahun 2018 pernah disoal oleh Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) terkait ketersediaan infrastruktur  Lapas  dan  Bapas.  Ketersediaan  lapas  dan  Bapas  sesuai  dengan  Pasal  4  Undang- undang  Nomer  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  menyatakan  bahwa  Lapas  dan  Bapas didirikan di setiap kabupaten/kota, namun hingga saat ini 26 tahun sejak diundangkannya Undang- undang ini, pemerintah masih belum mampu mendirikan Lapas disetiap kabupaten/kota, sebagai contoh, di Kabupaten Seruyan, Murungraya, dan Pulang pisau, Kalimantan Tengah, hingga saat ini belum terdapat fasilitas Lapas (ICJR,2020), sehingga ketidak mampuan pemerintah mendirikan
Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat.
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu terdapat pula sejumlah daerah kabupaten/kota yang saling beririsan wilayah hukumnya dengan Kabupaten/Kota lain diantaranya Lombok Barat dan Lombok Utara yang di bawah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mataram. Implikasinya secara administrasi berkaitan dengan wilayah hukum tersebut adalah, Lombok Utara dan Lombok Barat  tidak  memiliki  Lapas  sebagai  tempat  melakukan  pembinaan  bagi  para  narapidana  yang Berdomisili  di  Lombok  Utara.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kasubag Program  dan  Data  KPU  Lombok  Utara,  serta  data  terakhir  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  yang diperoleh dari KPU Lombok Utara pada pemilihan Tahun 2020 menyebutkan sebanyak 82 orang warga binaan dengan alamat Lombok Utara yang memiliki hak pilih ditahan dalam Lapas kelas II A Kota Mataram dan sebanyak 4 orang warga binaan asal Lombok Utara yang memiliki hak pilih ditahan dalam Bapas Daerah Praya.
Permasalahan  yang  dimaksudkan  dalam  pelaksanaan  Pilkada  secara  langsung  tersebut, penulis  angkat  dalam  penelitian  ini,  yaitu  tentang  bagaimana  hak  konstitusi  narapidana  yang ditahan di Rumah Pemasyarakatan (Rutan) yang berada diluar daerah pemilihan yang daerahnya belum  memiliki  Lapas  untuk  memilih  pada  pilkada  serentak.  Dimana  kemudian  tujuan  dari penelitian  yang  telah  dilakukan  adalah  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  jaminan  hak konstitusional  Narapidana  yang  daerahnya  belum  memiliki  Lapas  untuk  memilih  pada  pilkada serentak.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  Penelitian  hukum  normatif  empiris.  Penelitian Hukum  normatif-empiris  merupakan  suatu  pemahaman  hukum  dalam  arti  norma  (aturan)  dan pelaksanaan  aturan  hukum  dalam  prilaku  nyata  sebagai  akibat  keberlakuan  norma  hukum (Muhaimin, 2020). Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan  mengkaji  bahan-bahan  hukum  kepustakaan  yang  bersumber  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  meliputi  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, serta mengkaji hukum klinis yang berkaitan  dengan  pokok  penelitian.  Kemudian  digunakan  menggunakan  tekhnik  pengumpulan bahan hukum berupa teknik penelitian kepustakaan, yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  dokumen  resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Zainudin, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak asasi merupakan hak pokok yang sangat mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak  asasi  manusia  sebagai  anugerah  tuhan  yang  maha  esa,  seringkali  dirumuskan  sebagai  hak kodratiah  yang  melekat  dan  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  karunia  pemeberian  tuhan  kepada
manusia.  DF.  Scheltens  mengemukakan  bahwa  ham  adalah  hak  yang  diperoleh  setiap  manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karena HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kat “Mensen Rechten”, sedangakan hak dasar berasal dari kata “Groud  Rechten”  (Nurul,2013).  Selanjutnya  di  dalam  undang-undang  tersebut  pada  ketentuan bagian  kedelapan  Pasal  43  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  ”Setiap  warga  negara  berhak  untuk dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan  umum  berdasarkan  persamaan  hak  melalui  pemungutan suara  yang  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan” (Nurul,2013).
Dalam International Covenant Civil and Political Right (ICCPR) yang diratifikasi dengan Undang-undang  No.12  Tahun  2005    tentang  Pengesahan International  Covenant  Civil  and Political  Right (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik),  pasal  25  ICCPR menegaskan bahwa memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam  menyatakan kemauan dari para pemilih.  Sesuai  dengan prinsipnya, maka kedaulatan rakyat sudah seharusnya seluruh aspek dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dikembalikan  kepada  rakyat  untuk  menentukan.  Sehingga  jika  tidak  ada  jaminan  terhadap  hak warga negara dalam memilih pemimpin Negaranya ataupun di Daerah, maka dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Kemudian  Menurut    Munir  Fuady  dalam  Konsep  Negara  Demokrasi,  sebenarnya  yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara  memiliki  hak,  kewajiban,  kedudukan,  dan  kekuasaan  yang  baik  dalam  menjalankan kehidupannya  maupun  dalam  berpartisipasi  terhadap  kekuasaan  negara,  dimana  rakyat  berhak untuk  ikut  serta  dalam  menjalankan  negara  atau  mengawasi  jalannya  kekuasaan  baik  secara langsung misalnya melalui  ruang  ruang publik (public sphere) maupun melalui  wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan  rakyat,  sehingga  sistem  pemerintahan  dalam  negara  tersebut  berasal  dari  rakyat, dijalankan oleh rakyat,  untuk  kepentingan rakyat (from the people by the  people to  the people) (Munir Fuady, 2010).
Dalam  pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak dipilih dan memilih juga telah diatur dalam 43 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi  negara. Hak konstitusional  berkaitan dengan konstitusi  tertulis  juga  konstitusi  tidak  tertulis.  Penetapan  hak  konstitusional  pada  suatu  negara ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.
Berbicara mengenai narapidana yang harus dipenuhi hak konstitusinya maka perlu diketahui sebelumnya menganai apa itu narapidana yang dimana Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang  sedang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  lembaga  Pemasyarakatan,  kemudian selanjutnya dalam pasal 1 ayat (6) terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap. Selanjutnya diketahui bahwa Pilkada merupakan  salah  satu  kegiatan  atau  hajatan  politik  yang  merupakan  implementasi  atas  hak kedaultan  rakyat  dalam  memilih  pemimpin  daerah  untuk  masa  lima  tahun  mendatang.  Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  pemilihan  secara  langsung  oleh  rakyat (Titik,2015).  Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung  oleh  rakyat merupakan  proses  politik  bangsa  Indonesia  menuju  kehidupan  politik  yang  lebih  demokratis, transparan, dan bertanggung jawab (Soedarsono, 2005).
Pembahasan  mengenai  hak  menjadi  sangat  penting  karena  sangat  berkaitan  erat  dengan posisi manusia terhadap negara dan dengan manusia sebagai subjek hukum. Dimana Hak dalam pengertian  K.  Bertens  sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Erwin  menjelaskan,  bahwa  Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Seseorang akan bisa menuntut apabila ia memiliki hak dan kemudian orang lain akan menghormati  haknya  tersebut  (Muhammad,  2012).  sehingga  yang  dapat  diperjuangkan  atau dituntut oleh seseorang adalah haknya yang sah. Hak-hak yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang telah disepakati bersama. Sehingga, hak yang sah tersebutlah yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
Komponen  suatu  hak  terletak  dalam  beberapa  tempat  yaitu  di  dalam  pribadi  manusianya sendiri dan juga di  dalam  kehidupan sosialnya,  dan suatu  objek atau benda. Muhammad Erwin menjelaskan secara eksplisit letak dari masing-masing hak tersebut, Pertama , komponen suatu hak terletak pada pribadinya, kemerdekaan dan tanggung jawab. Hanya pribadi yang diberi kebebasan dan kewajiban oleh hukum moral yang dapat mempunyai hak. Makhluk-makhluk yang bertindak secara spontan dan tanpa kemerdekaan atau tanpa tanggung jawab tidak membutuhkan jaminan hak  itu. Kedua ,  komponen  hak  terletak  dalam  kehidupan  sosial  yakni  sebagai  suatu  proses interaktif  kepentingan/jasa  yang  berlangsung  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dapat  dirasakan misalnya  kalau  kita  membayar  orang  untuk  membantu  pekerjaan  kita,  maka  yang  kita  beli  itu jasanya, bukan pribadinya dan jasa itu bisa menjadi materi suatu hak. Ketiga , suatu hak itu haruslah pula  terdapat  komponen  yang  berupa  hubungan  antara  subjek/pribadi  dengan  materi  suatu  hak (objek/benda).  Harus  terdapat  suatu  fakta  yang  pasti,  yang  menentukan  bahwa  benda  ini  milik orang itu. Hak yang dilengkapi dengan komponen seperti ini dikenal sebagai hak yang didapat, yakni hak yang dimiliki melalui pembelian, warisan, dan lain-lain (Muhammad, 2012).
Timbulnya  suatu  hak  tidak  terlepas  dengan  melekatnya  kebebasan  manusia  sejak  awal  ia ada.  Sebagaimana  H.L.A  Harta  menegaskan  bahwa  hak  dalam  arti  modern  baru  bisa  timbul
sesudah diakui kebebasan, dan otonomi setiap manusia. Hal demikian merupakan syarat mutlak untuk  dapat  memungkinkan  diakuinya  hak-hak  tersebut  (Muhammad,  2012).  Hak-hak  tersebut tentu saja memiliki batasan-batasan yang juga diatur oleh hukum dimana Pembatasan hak menurut K. Bartens dapat dilihat dari klasifikasinya yang mana suatu hak dapat saja menemui pembatasan karena terjadinya konflik antara hak-hak atau dikalahkan oleh hak lain. Misalnya, seorang pasien psikiatris  yang  berbahaya  bagi  masyarakat  di  sekitarnya  dapat  saja  dipaksa  untuk  dirawat  inap dalam rumah sakit jiwa, sekalipun ia sendiri tidak mau. Tentu saja, orang ini tidak bersalah dan mempunyai  hak  seperti  semua  orang  lain.  Tapi  haknya  atas  kebebasan  dalam  hal  ini  dapat dikalahkan,  karena  orang  lain  pun  mempunyai  hak  untuk  dilindungi  terhadap  bahwa  yang mengancam  jiwa  mereka.  Jadi  pembatasan  utama  yang  mengakibatkan  hak-hak  kebebasan memang tidak pernah bisa absolut (Muhammad, 2012).
Disamping  adanya  pembatasan  terhadap  suatu  hak,  ada  pula  alasan  hilangnya  suatu  hak. Dalam pandangan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban yang disebut “teori korelasi” yang  terutama  dianut  oleh  kalangan  utlitarianisme,  setiap  hak  seseorang  berkaitan  dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Hak yang tidak ada kewajiban  yang sesuai dengannya maka hak itu akan hilang (Muhammad, 2012). Selanjutnya Hakikat Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia perlu dicermati pemikiran dan pendapat para ahli hukum dan politik terkati  dengan  konstitusi,  dapat  dikatakan  masih  belum  ada  yang  seragam  dalam  memberikan pengertian atau definisi tentang konstitusi itu sendiri. Pengertian Konstitusi menurut James Baryce mengatakan bahwa: “ A constitution as aframe work of political society, organized through and by law ” (konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik, yang pengorganisasiananya melalui dan oleh hukum.(I Dewa ,2010)
Hak konstitusional dalam tinjauan hak asasi manusia secara sederhana dipahami merupakan hak-hak yang dijamin perlindungannya oleh konstitusi atau lazim disebut Undang-undang dasar. Penegasan terhadap hak-hak tersebut di dalam suatu Undang-undang dasar atau konstitusi, maka konsekuensinya adalah seluruh cabang kekuasaan negara wajib untuk  melindungi,  menegakkan dan menghormatinya. Pentingnya perlindungan, penegakan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, tidak terlepas dari hakikat manusia yang memiliki nafsu dan kehendaknya untuk berbuat atau  melakukan  apa  saja  yang  diinginkannya  atau  dikehendakinya  terhadap  manusia-manusia lainnya  karena  kebebasan  yang  melekat  dalam  diri  manusia.  Di  masukkannya  HAM  ke  dalam konstitusi tertulis secara tegas diikatakan oleh Durga Das Basu sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Palguna, berarti bahwa memberi status kepada hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional (I Dewa, 2013).
Terhadap  hak  kaonstitusi  dalam  kaitannya  dengan  hak  memilih  dan  dipilih, International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) ditetapkan oleh Resolusi MU, 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 memuat 53 Pasal yang mana kaitan dengan Hak Memilih dan Dipilih ditegaskan melalui ketentuan Pasal 25 yakni “hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk
memilih  dan dipilih…”.  Dalam UUD 1945 terkait  dengan pengaturan hak memilih  dan dipilih dalam suatu proses demokrasi pemilihan umum tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan hal tersebut. Akan tetapi, ketentuan hak memilih dan dipilih tercermin dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Hak memilih dan dipilih ini juga selain di dlaam UUD 1945, juga diatur didalam beberpa peraturan di Indonesia, diantara  peraturan  tersebut  adalah  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia menjamin dengan tegas hak warga negara untuk dipiih dan memilih. Ketentuan demikian diatur dan ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 merupakan ratifikasi  atas  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights.  Hal  mana  jaminan  warga negara  untuk  dipilih  dan  memilih  diatur  dan  ditegaskan  melalui  ketentuan  Pasal  26,  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  umum  memberikan  jaminan  terhadap  warga negara untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Pemillihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-undang  memberikan  jaminan kepada setiap warga negara untuk memilih. Ketentuan tersebut ditegaskan melalui Pasal 1 angka 1.
Selanjutnya  diketahui  bahwa  Hukum  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  bukan  hanya sebagai  pelindung  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  melainkan  hukum  juga  berfungsi  sebagai instrumen  dalam  rangka  membatasi  hak-hak  asasi  manusia.  Dalam  kaitan  ini,  salah  satu  hak konstitusional  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara  dalam  politik  adalah  hak  memilih  dan dipilih. Hak memilih dan dipilih hanya boleh dibatasi oleh hukum atau peraturan-peraturan negara yang berlaku di sebuah negara. Di Indonesia misalnya, hilangnya hak konstitusional warga (hak memilih dan dipilih) harus didasarkan oleh hukum, pun dilakukan tidak boleh sampai melanggar ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Penulis merujuk pada ketentuan perundang- undangan yang lain yakni UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam  ketentuan  Undang-undang  ini  secara  sederhana  dapat  di  pahami  bahwa  hilangnya kesempatan hak seseorang untuk memilih dan dipilih adalah apabila seorang tersebut tidak lagi menjadi warga negara Indonesia.
Mengenai Hak Konstitusional Narapidana Untuk Memilih, seorang narapidana harus tetap mendapatkan jaminan atas perlindungan hak konstitusionalnya (hak untuk memilih) dalam setiap pelaksanaan kontestasi pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Untuk melihat  jaminan  hak  konstitusional  narapidana  “untuk  memilih”  dalam  kontestasi  pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Hal  tersebut  termaktub dalam  UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit melalui ketentuan Pasal 14 disebutkan bahwa narapidana tetap dijamin hak-haknya oleh negara meskipun sedang menjalani hukuman di dalam Lapas. Yang dimana secara yuridis, dalam PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2020 menjelaskan bahwa warga negara  yang dapat memilih adalah warga negara yang  telah  berumur  17  tahun  atau  sudah/pernah  kawin  yang  terdaftar  dalam  pemilihan.
Berdasarkan ketentuan pada PKPU tersebut di atas Penulis berpendapat bahwa sama sekali negara masih memberikan jaminan terhadap hak narapidana dalam menggunakan hak untuk memilihnya pada  pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah  yang  diselenggarakan  oleh  komisi  pemilihan umum.
Adanya hak konstitusi yang diberikan kepada warga negara, tidak kemudian menjadikannya super power dalam segaka hal,  keberadaan hak tersebut  tentu saja memiliki batasan dan  aturan yang dapat menghilangkan hak memilih dan dipilih yang telah diberikan oleh konstitusi kepada narapidana. Memang diketahui bahwa di dalam Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Gubernur,  Bupati,  Walikota)  tidak  mengatur  dan  menyebutkan secara  eksplisit  berkaitan  dengan  syarat  hilangnya  suatu  hak  narapidana  untuk  memilih  dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemiihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Namun Penulis merujuk  pada  ketentuan  perundang-undangan  yang  lain  yakni  UU  No  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Dalam  ketentuan  Undang-undang  ini  secara  sederhana dapat  dipahami  bahwa  hilangnya  kesempatan  hak  seseorang  untuk  memilih  dan  dipilih  secara umum adalah apabila seorang tersebut tidak lagi menjadi warga negara Indonesia.
Sementara itu pengaturan khusus berkaitan dengan hilangnya hak memilih dan dipilih bagi seorang narapidana haruslah dinyatakan oleh pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan sanksi yang diatur di dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hak-hak tertentu  dalam KUHP yang sebagai pidana tambahan semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  31  Tahun  199  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yakni  dengan  ketentuan bahwa  hak-hak  tertentu  sebagai  pidana  tambahan  di  dalam  KUHP  tersebut  dapat  dicabut keseluruhan atau sebagian. Demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) yakni: “bahwa selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: ...(d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu...” Pencabutan  hak-hak  tertentu  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  tidaklah  hanya  berdasarkan peraturan  sebagaimana  yang  termuat  di  dalam  teks  kedua  pasal  yang  disebutkan  tersebut, melainkan  hilangnya  hak  memilih  dan  dipilih  bagi  narapidana  dalam  pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah tetap menjadi kewenangan absolut hakim dalam memberikan putusan atas seseorang yang dihadapkan pada proses peradilan pidana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sesuai dengan Peraturan KPU  Nomer  18  Tahub  2020  tentang  perubahan  atas  PKPU  Nomer  8  tahun  2018  tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan wakil
Bupati  dan/atau  Walikota  dan  wakil  Walikota  dan  Surat  Edaran  (SE)  KPU  No.  940/PP.02.4- SD/01/KPU/X/2020  perihal  pembentukan  Panitia  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  di rumah Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka KPU berkewajiban untuk menyediakan TPS khusus bagi LAPAS disetiap kabupaten/kota. Namun pada  prakteknya  KPU  kabupaten  tidak  pernah  membuat  TPS  di  Lapas  di  luar  Kabupatennya, sehingga  jaminan  hak  konstitusional  Narapidana  yang  daerahnya  belum  memiliki  Lapas  untuk memilih pada pilkada serentak belum bisa terpenuhi. Maka sebaiknya Komisi Pemilihan Umum dapat membuat peraturan secara khusus terhadap sarana penyaluran hak pilih bagi warga binaan yang belum memiliki lapas di wilayahnya sesuai alamatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Declaration  Of  the  Rights  Man  1789  atau  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM) ditetapkan MU dalam resolusi 217A (III) tanggal 10-10-1998
I  Dewa  Gede  Atmadja.  Hukum  Konstitusi  “Problematika  Konstitusi  Indonesia  Sesudah Perubahan UUD 1945”. Setara Press. Malang
I  Dewa  Gede  Palguna. Pengaduan  Konstitusional  Upaya  Hukum  terhadap  Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Sinar Grafika. Jakarta, 2013
ICJR  Ingatkan  Pemerintah  untuk  Serius  dan  Berkomitmen  dalam  Tangani  Masalah Pemasyarakatan di  Indonesia, dalam  https://icjr.or.id/icjr-ingatkan-pemerintah-untuk-serius-dan- berkomitmen-dalam-tangani-masalah-pemasyarakatan-di-indonesia/  Diakses  pada  Tanggal,  26 Januari 2020
International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  atau  Kovenan  Internasional  Tentang Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR)  ditetapkan  oleh  Resolusi  MU,  2200A  (XXI)  tanggal  16 Desember 1966)
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press,Mataram-NTB Muhammad Erwin . Filsafat Hukum Refleki Kritis Terhadap Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 2012,
Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi , Bandung, PT. Refika Aditama Nurul  Qamar, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Negara  Hukum  Demokrasi  (Human  Rights  In Democratiche Rechtsstaat) , Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
Soedarsono, Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-undang  No.  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang
Undang-undang  No.12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  international  covenant  civil  and political right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Zainudin  Ali, metode  penelitian  hukum, Cet.  1,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2009

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License