Social Pedagogy: Journal of Social Science Education https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy
2722-7138 (print) 2722-7154 (online )

## POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Deri Ciciria a, 1* , Ketut Akeh a, 2* dan Magrilisa a, 3* a STKIP PGRI Bandar Lampung, Pendidikan Sejarah, Bandar Lampung, Indonesia
Informasi artikel

## ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 15 April 2022 : 28 Mei 2022 : 30 Juni 2022 Masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki keanekaragaman suku dan agama yang juga  sangat dipengaruhi daerah  disekitarnya.  Setiap  suku  yang  berada  di  kabupaten  ini berjejaring sosial dan terkoneksi secara primordial dengan suku di  wilayah  lain  khususnya  yang  wilayah  perbatasan  kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi konflik  di  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif dengan menggunakan metode telaah informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini  menggunakan  Analysis  Interactive  Model  dari  Miles  dan Huberman.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan sampel terdiri dari 8 Kampung/ Tiyuh. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat  disimpulkan  bahwa  potensi  konflik  di  kabupaten  Tulang Bawang Barat meliputi: 1) potensi konflik berdasar atas kegiatan ekonomi,  dimana  pengelolaan  lahan  HTI  yang  melibatkan masyarakat antar suku telah memicu tumpang tindih pengelolaan sehingga  berpotensi  menimbulkan  konflik  berbasis  SARA.  2) potensi konflik berdasar agama dan sosial budaya, fenomena ini seperti  gunung  es  dimana  mayoritas  agama  yang  di  anut masyarakat  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  adalah  Muslim, namun masyarakat yang beragama lain memiliki basis di sekitar wilayah perbatasan kabupaten. Perbedaan agama mengakibatkan perbedaan  tuntunan  teknis  dalam  kehidupan  masyarakat  yang sangat  rentan  terhadap  potensi  konflik.  Perbedaan  adat  dan budaya  antar  suku  dalam  masyarakat  juga  mengakibatkan perbedaan  pola  dan  aturan  kehidupan,  sehingga  memicu terjadinya  berbagai  macam  persinggungan.  Pendidikan  di masyarakat  menjadi  jalur  penting  dalam  meresolusi  konflik,
Kata kunci: Konflik, Ekonomi, Agama, Sosial-Budaya
karena  hanya  melalui  pendidikanlah  keterbukaan  pemikiran dibangun  sehingga  membuka  cakrawala  toleransi  dalam keberagaman.

## ABSTRACT
Keywords: Conflict Economic Religion Socio-cultural The  people  of  Tulang  Bawang  Barat  district  have  a  diversity  of ethnicities and religions which are also strongly influenced by the surrounding area. Every tribe in this district has a social network and is primordially connected with tribes in other areas, especially those in the border area of Tulang Bawang district. This study aims to  determine  the  potential  for  conflict  in  the  district  of  Tulang Bawang  Barat.  This  research  was  conducted  using  a  qualitative descriptive approach by using the method of analyzing information through  interviews,  direct  observation  and  documentation  and supported by a literature study. The data analysis technique in this study  uses  the  Analysis  Interactive  Model  from  Miles  and Huberman. The population in this study was the entire community of Tulang Bawang Barat district, while the sample consisted of 8 villages/Tiyuh.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be concluded that potential conflicts in Tulang Bawang Barat district include: 1) potential conflicts based on economic activities, where HTI  land  management  involving  inter-ethnic  communities  has triggered overlapping management so that it has the potential to cause SARA-based conflicts. 2) the potential for conflict based on religion  and  socio-culture,  this  phenomenon  is  like  an  iceberg where the majority of religions adhered to by the people of Tulang Bawang Barat district are Muslims, but people of other religions have bases around the district's border areas. Religious differences result in differences in technical guidance in people's lives which are very vulnerable to potential conflicts. Differences in customs and culture between tribes in society also result in differences in patterns and rules of life, thus triggering various kinds of contact. Education  in  the  community  is  an  important  path  in  resolving conflict, because only through education can open-mindedness be built so that it opens the horizon of tolerance in diversity
Copyright © 2022 (Deri Ciciria, dkk.) All Right Reserved

## Pendahuluan
Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman masyarakat.  Keanekaragaman  tersebut  dapat  dipahami  melalui  dua  sudut  pandang.  Pertama, keanekaragaman secara vertikal yang ditandai dengan adanya stratifikasi sosial di masyarakat, hal  ini  biasanya  berindikator  pada  status  sosial,  kekayaan,  dan  lain-lain.    Kedua, keanaekaragaman masyarakat yang dipandang secara horizontal yang ditandai oleh kenyataan
adanya  kesatuan  sosial  yang  sederajat  satu  sama  lain,  hal  ini  biasanya  di  lihat  berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, agama, dan ras (SARA). Beranekaragam suku bangsa, agama, dan ras di provinsi Lampung tentu saja juga membawa perbedaan cara-cara hidup atau kebudayaan yang ada di dalamnya. Hal tersebut mencerminkan differensiasi antar suku bangsa tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat. Keanekaragaman masyarakat di Lampung terutama disebabkan oleh program kolonisasi yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda sejak 1905, dan setelah Indonesia merdeka dilanjutkan melalui program transmigrasi sampai tahun 1989 (Ciciria, Ferliana, & Hamer, 2021).
Keanekaragaman  tersebut  pada  satu  sisi  membawa  dampak  positif  dengan  terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya. Interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling  mempercayai,  menghargai,  dan  saling  mendukung.  Terjadinya  kontak  sosial  dimana secara fisik subjek yang akan berinteraksi bertemu merupakan wujud dari rasa kepercayaan dan menghargai. Kemudian munculnya komunikasi dalam kontak sosial tersebut juga merupakan wujud  dari  rasa  saling  menghargai  dan  mendukung.  Interaksi  sosial  bersifat  dinamis  yang menyesuaikan dengan kebutuhan subjek manusianya (Desike, Audia, & Wardani, 2021).
Alur terjadinya interaksi sosial adalah dimulai dengan kerja sama ( cooperation ) untuk dapat saling memenuhi kebutuhan kemudian antar indivisu saling berlomba untuk memenuhi kebutuhan  tersebut  sehingga  terciptalah  persaingan  ( competition ),  apabila  persaingan  yang terjadi tidak sehat dan saling menjatuhkan satu sama lain apalagi sampai terjadi kontak fisik maka itu telah sampai pada tahap pertikaian ( conflict ), dan yang terakhir adalah proses meredam konflik  yang  disebut  dengan  akomodasi  ( accommodation ).  Siklus  ini  akan  terus  kembali berulang  walaupun  dalam  jangka  waktu  yang  relative  lama  (Wulansari  &  Gunarsa,  2013). Namun di sisi lain hal tersebut membawa dampak negative dengan munculnya berbagai konflik yang berlatar kesukuan dan keagamaan (Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, Cicilia, & Metro, 2017).
Karakteristik yang menjadi sifat dasar keanekaragaman masyarakat (majemuk), yaitu sebagai berikut :
a. Terjadinya  segmentasi  golongan,  dimana  setiap  golongan  memiliki  tata  adat  dan budaya yang berbeda satu sama lain.
b. Memiliki struktur sosial yang berdiri sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain
c. Tidak mencari pembenaran atas adat dan budayanya sehingga bersifat toleran satu dengan yang lain.
d. Walaupun kecil, konflik sering terjadi sebagai akibat persinggungan kepentingan
e. Perlu adanya paksaan untu mewujudkan integrasi
f. Biasanya terjadi saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi
g. Kelompok  atau  golongan  yang  memiliki  basis  massa  paling  besar  cenderung mendominasi kelompok-kelompok yang lain
(Tubagus Ali Rahman Puja Kesuma, 2017)
Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  merupakan  salah  satu  gambaran  wilayah  dengan masyarakat  yang  majemuk  di  provinsi  Lampung,  karena  terdiri  dari  berbagai  komunitas/ golongan suku dan agama. Hal ini disebabkan karena kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan  daerah  otonomi  baru  (DOB)  pecahan  dari  kabupaten  Tulang  Bawang.  Menurut Sabarrudin, dahulu wilayah ini merupakan daerah tujuan transmigrasi pada masa pemerintahan
orde  baru  tepatnya  pada  program  pembangunan  lima  tahun  (Pelita)  II  yang  dimulai  tahun 1974/1975  hingga  Pelita  IV  pada  tahun  1984/1985  yang  saat  itu  kabupaten  Tulang  Bawang masih menjadi bagian dari kabupaten Lampung Utara.
Para transmigran mayoritas  berasal  dari Jawa Tengah, Jawa Barat,  Jawa  Timur, DIY Yogyakarta,  dan  Bali  yang  datang  dengan  sistem  trans  umum,  trans  swakarsa  (pola  daerah, monitoring dan pendataan), trans ABRI, dan transos (Sa, 2013). Letaknya yang strategis dengan dilintasinya jalur lintas timur sumatera dan saat ini menjadi bagian dari proyek pembangunan jalan  tol  trans-sumatera  (JTTS)  membuat  wilayah  ini  berkembang  dengan  pesat.  Hal  ini ditunjang  tanah  yang  subur  untuk  perkebunan  dan  pertanian  sekaligus  serta  adanya  sungai- sungai besar yang cocok untuk budidaya perikanan air tawar sekaligus menjamin pasokan air untuk keperluan bercocok tanam.
Masyarakat  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  memiliki  keanekaragaman  suku  dan agama yang juga sangat dipengaruhi daerah disekitarnya. Setiap suku yang berada di kabupaten ini berjejaring sosial dan terkoneksi secara primordial dengan suku di wilayah lain khususnya yang  wilayah  perbatasan  kabupaten  Tulang  Bawang.  Untuk  lebih  jelasnya,  pemetaan keberagaman suku di kabupaten Tulang Bawang Barat dijabarkan sebagai berikut:
Gambar 1 Pemetaan wilayah kesukuan kabupaten Tulang Bawang Barat
Gambar  tersebut  menjelaskan  bahwa  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  memiliki masyarakat  majemuk  yang  terdiri  dari  masyarakat  pribumi  Lampung  dan  pendatang  (Jawa,
Banjar Agung , Banjar Margo dan Menggala
Basis Kesukuan: Gunung Agung: Snd-Jw Way Kenanga: Jw-Bl Gunung Terang: Lmpg-Jw Lambu K: Jw-Lmpg-Snd Pagar Dewa: Lmpg Tuba Tengah: Snd-Jw-Bl-Lmpg Tuba Udik: Lmpg-Jw Tumijajar: Snd-Jw
Mesuji Timur, Way Serdang dan
Kab. Ogan Komering Ilir Abung Surakarta, Muara Sungkai dan Terusan Nunyai Negara Batin, Negeri Batin dan Pakuan Ratu Gunung Agung Way Kenanga Tumijajar Gunung Terang Lambukibang
Tulang Bawang Tengah
Tulang Bawang  Udik
Sunda, dan Bali). Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat di kabupaten Tulang Bawang Barat tidak terelakkan terjadinya interaksi antar suku. Keberadaan suku Jawa menyebar dan menjadi mayoritas di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Suku Lampung memiliki basis masyarakat di kecamatan Mesuji Timur dan Way Serdang (kabupaten Mesuji), kecamatan Negara  Batin,  Negeri  Batin,  Pakuan  Ratu  (kabupaten  Way  Kanan)  dan  kecamatan  Banjar Agung  (kabupaten  Tulang  Bawang)  sebagai  bagian  dari  kesatuan  adat  Megow  Pak  Tulang Bawang. serta suku Bali memiliki basis masyarakat di kecamatan Simpang Pematang hingga Brabasan  (kabupaten  Mesuji)  dan  wilayah  Unit  II  hingga  Ceper  kecamatan  Banjar  Agung (kabupaten Tulang Bawang).
Berdasarkan  pemetaan  keberagaman  suku  dan  agama  tersebut,  kabupaten  Tulang Bawang Barat memiliki potensi kerawanan konflik yang dapat meluas pada unsur suku, agama dan  ras  (RAS).  Intensnya  interaksi  sosial  juga  dapat  memicu  rawannya  kecemburuan  dan prasangka sosial yang dapat menjurus pada persinggungan kepentingan antar suku dan agama. Jawa memang suku mayoritas penduduk, namun bukan berarti dapat mendominasi peranannya karena  suku  Lampung  yang  berada  di  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  memiliki  basis kesukuan di kecamatan Mesuji Timur dan Way Serdang (kabupaten Mesuji), kecamatan Negara Batin,  Negeri  Batin,  Pakuan  Ratu  (kabupaten  Way  Kanan)  dan  kecamatan  Banjar  Agung (kabupaten  Tulang  Bawang)  sebagai  bagian  dari  kesatuan  adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang yang  secara  administratif  sangat  dekat  dan  berbatasan  langsung  dengan  kabupaten  Tulang Bawang Barat.
Begitu  juga  dengan  suku  Bali  yang  memiliki  basis  kesukuan  di  kecamatan  Simpang Pematang hingga Brabasan (kabupaten Mesuji) dan wilayah Unit II hingga Ceper kecamatan Banjar  Agung  (kabupaten  Tulang  Bawang)  serta  kecamatan  Seputih  Raman  dan  Seputih Banyak  (kabupaten  Lampung  Tengah)  yang  secara  administratif  juga  sangat  dekat  dan berbatasan langsung dengan kabupaten Tulang Bawang Barat.  Islam juga merupakan agama mayoritas di Tulang Bawang Barat, namun peranannya juga di dampingi oleh Hindu, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa saja menjadi ”titik api”. jika memang konflik antar suku dan agama terjadi, karena Kabupaten ini merupakan salah satu titik  temu  wilayah  dengan  berbagai  kepentingan  di  provinsi  Lampung  (kabupaten  Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Way Kanan.
Saat  ini  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  termasuk  dalam  wilayah  yang  kondusif dengan kehidupan masyarakat yang harmonis bila di bandingkan wilayah lainnya di kabupaten sekitarnya  yang  memiliki  keberagaman  penduduk.  Namun  peneliti  mendeteksi  fenomena krakatoa  di  wilayah  ini,  dimana  keharmonisan  kehidupan  bermasyarakat  hanya  nampak  di permukaan  saja  namun  didalam  kehidupan  yang  sebenarnya  nuansa  prasangka  dan kecemburuan sosial bergeliat di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik pada pemetaan potensi konflik di kabupaten Tulang Bawang Barat. Diketahuinya zona konflik dapat memberikan  sumber  informasi  berdasarkan  kajian  ilmiah  yang  relevan  untuk  menciptakan suatu  pencegahan dan penanganan konflik dalam  kehidupan sosial  kemasyarakatan. Pola ini juga sangat berguna sebagai master plan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam pengkajian pola pembangunan dari sisi sosial budaya masyarakatnya.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yaitu suatu  pendekatan  yang  menggali  suatu  permasalahan  secara  alami  dan  mendalam  dengan menggunakan  metode  telaah  informasi  melalui  wawancara,  observasi  langsung  dan dokumentasi serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada aparatur pemerintahan,  pemuka/  tokoh  masyarakat,  dan  masyarakat  yang  menjadi  praktisi  kegiatan sosial  ekonomi.  Observasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  bersifat  independen  dan alamiah, yang berarti bahwa hasilnya tidak bersifat subjektif, tidak bisa direkayasa dan sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap berbagai informasi yang diperoleh  saat  peneliti  terlibat  di  lapangan.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan Analysis  Interactive  Model dari  Miles  dan  Huberman  (Huberman  &  Miles, 2002),  dengan  triangulasi  sumber  dan  teknik.    Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan sampel terdiri dari 8 Kampung/ Tiyuh.
Populasi berdasarkan data dari BPS tahun 2014 yang berjumlah 264.712 jiwa . Subjek penelitian  atau  informan  ditentukan  secara  terpilih  dan  dengan  teknik  snowball  sampling. Informan yang memiliki pemahaman tentang masalah dalam penelitian ini dipilih langsung oleh peneliti, dan untuk beberapa kajian materi yang lain yang informan tidak pahami, maka akan dirujuk pada informan lain yang lebih berkompeten. Mengacu pada fokus masalah dan tujuan penelitian, maka yang akan dijadikan subjek penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap paham dan mengerti tentang materi yang akan dikaji yaitu: (1) aparatur pemerintahan, (2) tokoh masyarakat (Suku Jawa, Lampung, Bali, dan Sunda), dan (3) masyarakat yang menjadi praktisi kegiatan sosial ekonomi.

## Hasil dan pembahasan
Integrasi dan konflik merupakan dua proses yang saling bertentangan namun sangat erat  kaitannya  satu  sama  lain,  integrasi  merujuk  pada  arah  persatuan  sedangkan  sebaliknya konflik  merujuk  pada  arah  perpecahan.  Integrasi  terjadi  bila  interaksi  sosial  dimasyarakat menjelma  menjadi  suatu  pola  ketergantungan  antar  kelompok/  golongan  dalam  masyarakat, Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, apabila semakin kecil ketergantungan ekonomi antar kelompok  masyarakat,  maka  akan  semakin  besar  potensi  konflik  yang  terjadi  (Ciciria  et  al., 2021).  Menurut  Wirawan  selain  bidang  ekonomi  masih  banyak  lagi  bidang  kehidupan  yang dapat  menjadi  indikator  terciptanya  integrasi  atau  konflik  antara  lain  perbedaan    suku,  ras, kelas/ kelompok sosial, kehidupan politik dan perbedaan agama (Wirawan, 2009).
Potensi konflik bisa terjadi karena terjadinya pertentangan dan persinggungan pihak- pihak yang berkepentingan. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara  satu  kelompok  dengan  kelompok  lain  dalam  proses  perebutan  sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Sudarmanto et al., 2021).  Dalam  berbagai  kasus  konflik  SARA  khususnya  di  provinsi  Lampung,  sering  kali ditekankan  bahwa  penyebab  pertentangan  dan  persinggungan  itu  dikarenakan  perbedaan tingkatan ekonomi, pola pikir dan pola perilaku. Hal ini diperkuat pendapat setiadi, dkk bahwa akar  dari  timbulnya  konflik  yaitu  adanya  hubungan  sosial,  ekonomi,  politik  yang  akarnya adalah perebutan atas  sumber-sumber kepemilikan, status  sosial  dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak- merataan  pembagian  aset-aset  sosial  di  dalam  masyarakat  tersebut  dianggap  sebagai  bentuk
ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara  pihak  yang  telah  mendapatkan  pembagian  asset  sosial  tersebut  berusaha  untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need (Setiadi & Kolip, 2011). Secara sederhana penyebab konflik dibagi tiga, yaitu: Pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan. Dalam konflik-konflik seperti  ini  terjadilah  bentrokan-bentrokan  pendirian,  dan  masing-masing  pihak  pun  berusaha membinasakan  lawannya.  Membinasakan  disini  tidak  selalu  diartikan  sebagai  pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran- pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial (Narwoko & Suyanto, 2004).
Kedua, perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola prilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaanakan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik (Triantoro, 2019). Ketiga, perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing- masing  yang  berbeda-beda,  kelompok-kelompok  akan  bersaing  dan  berkonflik  untuk memperebutkan kesempatan dan sarana (Susanto, 1983).

## Potensi Konflik Berdasar Kegiatan Ekonomi
kabupaten Tulang Bawang Barat juga menjadi merupakan pusat perekonomian bahkan hingga masyarakat dari kabupaten sekitarnya. Hal ini ditandai dengan adanya PT Huma Mekar Indah (HIM) yang menjadi  tempat  pembelian sadapan karet  petani. Selain itu, adanya hutan tanam  industri  (HTI) di  kabupaten Tulang Bawang Barat  membuat  masyarakat  berbondong- bondong mengadu nasib dengan menyewa lahan dan bercocok tanam industri seperti karet dan singkong walaupun kawasan tersebut merupakan milik negara yang tidak bisa diperjual-belikan secara  resmi.  Keadaan  ini  menyebabkan  banyak  masyarakat  dari  kabupaten  sekitarnya  yang menggantungkan  kehidupannya  dengan  menggarap  lahan  dan  atau  bekerja  di  wilayah kabupaten  Tulang  Bawang  Barat.  Hal  ini  memicu  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  yang dapat dilihat dari berkembangnya beberapa pasar tradisional menjadi semi modern, munculnya berbagai  bentuk  lembaga  keuangan  konvensional  dan  syariah  ataupun  koperasi  (seperti berbagai  bentuk  koperasi  simpan  pinjam  dan  arisan).  namun  disisi  lain  wilayah  ini  sangat potensial  memicu  konflik  karena  HTI  dianggap  masyarakat  sebagai  tanah  yang  tak  bertuan, sehingga memicu dualisme kepemilikan yang dapat meluas karena melibatkan kelompok tani yang bersangkutan.
Kehidupan antar suku berjalan dengan kondusif, dengan semakin meningkatnya rasa saling ketergantungan antar suku terutama dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat  nyata  salah  satunya  pada  interaksi  di  pasar  Mulya  Asri,  Pulung  Kencana  dan  Daya Murni, tidak ada kecemburuan sosial yang nampak dari kegiatan ekonomi antara suku pribumi dan pendatang walaupun memiliki bidang usaha yang sama. Dalam proses ini setiap individu atau  kelompok  masyarakat  akan  terkodefikasi  tentang  keahlian  pemenuhan  kebutuhannya
masing-masing  yang  dijadikan  nilai  jual  terhadap  pemenuhan  kebutuhannya  yang  lain. Pemenuhan kebutuhan antar masyarakat yang memiliki kodefikasi keahliannya tersebut secara alami akan membentuk suatu pola interdependensi sosial yang dapat memicu terjadinya konflik dan  atau  integrasi.  Pada  konsep  ini  terjadi sequential  interdependence yaitu  suatu  bentuk ketergantungan yang setara dan saling melengkapi dan mengisi antara satu dengan yang lain, namun tidak bisa dipertukarkan. (Wirawan, 2009) .
Hubungan  ketenagakerjaan  dalam  perusahaan/  pabrik/  home  industry/  pengolahan pertanian/ perkebunan berjalan dengan seimbang dengan persaingan terbuka karena tidak ada intimidasi suatu golongan/ kelompok dalam menjalankan usahanya, pekerja dan pemilik usaha walaupun  berbeda  suku  namun  memiliki  komitmen  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajibannya.  Pada  bidang  politik seperti  dalam  halnya  pemilihan  kepala  Kampung/  Tiyuh, masyarakat  di  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  tidak  mendasarkan  pada  sentimen  kesukuan namun lebih pada kualitas dan kemampuan para kandidatnya, siapapun orangnya dengan latar belakang suku atau agama apapun memiliki hak yang sama dalam hal ini. Pada bidang sosial, rasa saling membantu antar warga masyarakat tercermin dari kegiatan gotong royong ”bersih- bersih kampung” yang biasanya dilaksanakan setiap hari jum’at, sabtu, atau minggu.
Wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat juga merupakan wilayah pintas penghubung jalur  transportasi  jalur  lintas  pantai  timur  (Jalinpantim)  Sumatera  dengan  jalur  lintas  tengah (Jalinteng)  dan  jalur  lintas  pantai  barat  (Jalinpanbar).  Lalu  lintas  transportasi  jalan  trans nasional tersebut menjadi salah satu faktor penting pesatnya pembangunan kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kabupaten muda untuk bersaing dengan kabupaten sekitarnya. Kemajuan pembangunan kabupaten Tulang Bawang Barat juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan  provinsi  dengan  ditetapkannya  kabupaten  ini  menjadi  bagian  dari  megaproyek  jalan  tol trans  sumatera  (JTTS)  yang  menjadikan  kabupaten  ini  sebagai  cut  lines  transportasi  yang hendak hijrah dari jalur JTTS atau Jalinpantim ke jalur Jalinteng atau Jalinpanbar.

## Potensi Konflik Berdasar Agama dan Sosial Budaya
tempat  ibadah  di  bangun  dengan  megah  dan  saling  berdampingan  dengan  tempat ibadah  lainnya.  Kondisi  ini  memberikan  gambaran  betapa  kuatnya  ikatan  persatuan  dan kesatuan yang disemboyankan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai sebuah cerminan ideal idiologi bangsa.  Toleransi  kehidupan  beragama  tercermin  dari  kenyamanan  pelaksanaan  peribadatan masing-masing  pemeluk  agama  dan  pemanfaatan  aula/  tanah  lapang  di  lingkungan  tempat ibadah  untuk  kegiatan-kegiatan  sosial.  Masyarakat  pun  saling  bersilaturahmi  dengan  saling kunjung-mengunjungi  antar  tetangga  walaupun  itu  berbeda  suku  dan  agama,  serta  tidak menunjukan  sesuatu  hal  yang  dilarang/  diharamkan  dalam  kehidupan  beragama  yang  satu dengan yang lainnya seperti memelihara dan mengkonsumsi anjing dan babi. Dalam paguyuban masyarakat,  acara  kenduri  juga  dilaksanakan  lintas  agama  dengan  memanjatkan  doa  sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kehidupan beragama masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat juga tergolong sangat majemuk dengan rincian sebagai berikut:
Gambar 1.2 Jumlah umat beragama kabupaten Tulang Bawang Barat
Berdasarkan chart tersebut diketahui bahwa Islam merupakan agama yang mayoritas dianut  oleh  masyarakat  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  yang  mayoritas  dianut  masyarakat yang  bersuku  Lampung,  Jawa  dan  Sunda.  Sedangkan  Hindu  merupakan  agama  yang  dianut oleh masyarakat suku Bali. Walaupun sama-sama muslim, namun peluang konflik antara suku Lampung, Sunda dan Jawa cukup terbuka lebar mengingat perbedaan watak/ tabiat dan adat- istiadat. Misalnya dalam adat pernikahan dengan cara larian, bagi suku Lampung hal itu sah- sah saja karena dilakukan dengan kaidah norma adat dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam,  namun  bagi  suku  Jawa  dan  Sunda  merupakan  suatu  hal  yang  tabu  dan  menimbulkan persepsi negatif karena rawan dengan fitnah sosial dan agama.
Berdasarkan  pemetaan  keberagaman  suku  dan  agama  tersebut,  kabupaten  Tulang Bawang Barat memiliki potensi kerawanan konflik yang dapat meluas pada unsur suku, agama dan  ras  (RAS).  Intensnya  interaksi  sosial  juga  dapat  memicu  rawannya  kecemburuan  dan prasangka sosial yang dapat menjurus pada persinggungan kepentingan antar suku dan agama. Jawa  memang  suku  mayoritas,  namun  bukan  berarti  dapat  mendominasi  peranannya  karena suku Lampung  yang berada di  kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki basis kesukuan di kecamatan  Mesuji  Timur  dan  Way  Serdang  (kabupaten  Mesuji),  kecamatan  Negara  Batin, Negeri Batin, Pakuan Ratu (kabupaten Way Kanan) dan kecamatan Banjar Agung (kabupaten Tulang Bawang) sebagai bagian dari kesatuan adat Megow Pak Tulang Bawang yang secara administratif sangat dekat dan berbatasan langsung dengan kabupaten Tulang Bawang Barat.
Begitu juga dengan suku Bali yang memiliki basis kesukuan di kecamatan Simpang Pematang hingga Brabasan (kabupaten Mesuji) dan wilayah Unit II hingga Ceper kecamatan Banjar  Agung  (kabupaten  Tulang  Bawang)  serta  kecamatan  Seputih  Raman  dan  Seputih Banyak  (kabupaten  Lampung  Tengah)  yang  secara  administratif  juga  sangat  dekat  dan berbatasan langsung dengan kabupaten Tulang Bawang Barat.  Islam juga merupakan agama mayoritas, namun peranannya juga di dampingi oleh Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Budha yang memiliki basis wilayah di kabupaten di sekitarnya. Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa saja menjadi ”titik api” sekaligus ”medan pertempuran” jika memang konflik antar
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Umat Beragama di Kabupaten Tulang Bawang Barat Jumlah
suku dan agama terjadi, karena Kabupaten ini merupakan salah satu titik temu wilayah dengan berbagai  kepentingan  di  provinsi  Lampung  (kabupaten  Lampung  Utara,  Lampung  Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Way Kanan.

## Potensi Konflik Berdasar Pendidikan
Perwujudan kehidupan yang harmonis di kabupaten Tulang Bawang Barat ini belum teregenerasi melalui lingkungan pendidikan. Berikut data jumlah sekolah di kabupaten Tulang Bawang Barat
Tabel 1. Data Satuan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
No  Kec SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Total
N s jml  N s jml  n s jml  n S jml
Total 165 23  188  33  45  78  15  12  27  2 16  18  311 1 Kec. Tulang Bawang Udik 22 0 22  5 3 8 2 1 3 0 1 1 34 2 Kec. Tumijajar 27 3 30  4 9 13  3 3 6 0 5 5 54
3 Kec. Tulang Bawang Tengah 43 10  53  7 12  19  4 5 9 1 3 4 85 4 Kec. Lambu Kibang 14 1 15  4 2 6 2 0 2 0 1 1 24 5 Kec. Pagar Dewa 4 2 6 2 0 2 1 1 2 0 0 0 10 6 Kec. Way Kenanga 13 0 13  2 6 8 1 0 1 0 1 1 23 7 Kec. Gunung Terang
22 6 28  5 8 13  1 2 3 0 3 3 47 8 Kec. Gunung Agung
20 1 21  4 5 9 1 0 1 1 2 3 34
Sumber: http://referensi.data.kemdikbud.go.id
Sekolah  adalah  lembaga  yang  bersifat  kompleks  dan  unik  (Minsih,  Rusnilawati,  & Mujahid, 2019). Bersifat kompleks, menunjukkan bahwa sekolah sebagai suatu sistem sosial di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan bersifat unik,  menunjukkan  bahwa  sekolah  sebagai  suatu  organisasi  memiliki  ciri-ciri  tertentu  yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain, seperti tempat terjadinya proses pembelajaran dan pembudayaan kehidupan manusia. Sebagai salah satu lembaga pembentukan karakter toleransi paling efektif, jumlah sekolah tersebut  (khususnya tingkat menengah (SMP/ SMA sederajat) tentu  belum  ideal  bila  dibandingkan  dengan  daya  tampung  siswanya  yang  mencapai  11.446 siswa untuk SMP sederajat dan 3.886 siswa untuk SMA sederajat (Data jumlah siswa SMP dan SMA  Sederajat  di  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  2014/  2015  yang  diakses  melalui https://tulangbawangbaratkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/8 pada  tanggal  11  Januari 2017). Apalagi bila di lihat dari standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dimana jumlah siswa SMP sederajat dalam tiap kelas berkisar 30-40 siswa (pasal 3 ayat (1) huruf h) dan 70 persen  lulusannya  harus  melanjutkan  kejenjang  menengah  atas  (pasal  3  ayat  (1)  huruf  j), sedangkan untuk SMA sederajat jumlah siswa tiap kelas berkisar 30-40 siswa (pasal 4 ayat (1) huruf h) dan 25 persen lulusannya harus melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (pasal 4 ayat (1) huruf j).
Saat ini saja hanya terdapat 78 SMP Sederajat di kabupaten Tulang Bawang Barat dengan rincian 33 SMP Negeri, 20 SMP Swasta, dan 25 MTs Swasta. Sedangkan untuk tingkat SMA sederajat hanya terdapat 45 SMA sederajat dengan rincian 15 SMA negeri dan swasta, 12 MA
negeri  dan  swasta,  dan  18  SMK  negeri  dan  swasta.  Zona  pendidikan  di  kabupaten  Tulang Bawang Barat juga hanya terfokus pada tiga kecamatan yaitu Tulang Bawang Udik, Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah. Sehingga pemerataan pendidikan sebagai  sarana dan prasarana pembelajaran toleransi kurang efektif dan efisien.
Melalui  lingkungan  pendidikan  setiap  anak  pasti  memperoleh  pengalaman  hidup bertoleransi  dalam  keberagaman  terutama  dari  teman  sebayanya.  Kehidupan  antar  suku  dan agama di kabupaten Tulang Bawang Barat ini tentu saja belum menciptakan keadilan ( justice ) dimana antar suku akan merasa satu kesatuan yang utuh yang tentu saja tidak memihak bahkan pada  golongan/  kelompoknya  sendiri,  kewajaran  ( equity )  yang  menjunjung  tinggi  toleransi, persamaan hak ( equality ) dimana semua orang dipandang sama tanpa memandang perbedaan SARA, dan kekuasaan ( power ) yang bertanggung jawab di masyarakat.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  potensi  konflik  di kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi: 1) potensi konflik berdasar atas kegiatan ekonomi, dimana pengelolaan lahan HTI yang melibatkan masyarakat antar suku telah memicu tumpang tindih  pengelolaan  sehingga  berpotensi  menimbulkan  konflik  berbasis  SARA.  2)  potensi konflik berdasar agama dan sosial budaya, fenomena ini seperti gunung es dimana mayoritas agama  yang  di  anut  masyarakat  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  adalah  Muslim,  namun masyarakat  yang  beragama  lain  memiliki  basis  di  sekitar  wilayah  perbatasan  kabupaten. Perbedaan agama mengakibatkan perbedaan tuntunan teknis dalam kehidupan masyarakat yang sangat  rentan  terhadap  potensi  konflik.  Perbedaan  adat  dan  budaya  antar  suku  dalam masyarakat  juga  mengakibatkan  perbedaan  pola  dan  aturan  kehidupan,  sehingga  memicu terjadinya  berbagai  macam  persinggungan.  Pendidikan  di  masyarakat  menjadi  jalur  penting dalam  meresolusi  konflik,  karena  hanya  melalui  pendidikanlah  keterbukaan  pemikiran dibangun sehingga membuka cakrawala toleransi dalam keberagaman

## Ucapan terima kasih
Ucapan  terima  peneliti  haturkan  kepada  pihak-pihak  yang  berperan  dalam penelitian/artikel ini. Khususnya pada STKIP PGRI Bandar Lampung yang telah memberikan dukungan finansial sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

## Referensi
Ciciria,  D.,  Ferliana,  L.,  &  Hamer,  W.  (2021).  Analisis  Konflik  Antara  Masyarakat  Dengan Pemerintah Desa Di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education, 2 (2), 15-27.
Desike, V., Audia, A., & Wardani, W. (2021). Konflik Antar Masyarakat Etnis Jawa Di Desa Sukaraja  Tiga  Dan  Masyarakat  Etnis  Lampung  Di  Desa  Gedung  Wani  Kecamatan Marga  Tiga  Lampung  Timur. SOCIAL  PEDAGOGY:  Journal  of  Social  Science Education, 2 (2), 82-95.
Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion : Sage.
Kesuma,  T.  A.  R.  P.  (2017).  Pola  Integrasi  dalam  Masyarakat  Majemuk  (Studi  Ketahanan Sosial  di  Kecamatan  Kotagajah,  Lampung). JIPSINDO  (Jurnal  Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia), 4 (2), 184-212.
Kesuma,  T.  A.  R.  P.,  Cicilia,  D.,  &  Metro,  I.  (2017).  PIIL  PESENGGIRI:  STRATEGY  OF CONFLICT  RESOLUTION  THAT  RAISES  RELIGIOUS  VALUES  AND PANCASILA. Jurnal Masyarakat & Budaya, 19 (2).
Minsih,  M.,  Rusnilawati,  R.,  &  Mujahid,  I.  (2019).  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam Membangun Sekolah Berkualitas Di Sekolah Dasar. Profesi Pendidikan  Dasar, 6 (1), 29-40.
Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). Sosiologi teks pengantar dan terapan. Jakarta: Prenada Media .
Sa,  S.  (2013).  Sai  Bumi  Ruwa  Jurai  Lampung  Pepadun  dan  Saibatin. Jakarta:  Buletin  Way Lima Manjau .
Setiadi,  E.  M.,  &  Kolip,  U.  (2011). Pengantar  sosiologi:  pemahaman  fakta  dan  gejala permasalahaan sosial: teori, applikasi dan pemecahannya : Kencana.
Sudarmanto, E., Sari, D. P., Tjahjana, D., Wibowo, E., Mardiana, S. S., Purba, B., . . . Manalu, N. V. (2021). Manajemen Konflik : Yayasan Kita Menulis.
Susanto, A. S. (1983). Pengantar sosiologi dan perubahan sosial : Binacipta.
Triantoro,  D.  A.  (2019).  Konflik  sosial  dalam  komunitas  virtual  di  kalangan  remaja. Jurnal Komunikasi, 13 (2), 135-150.
Wirawan, W. (2009). Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi, dan penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara .
Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2013). Sosiologi: Konsep dan teori : Refika Aditama.