## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 3, No 2, 2024, 75-83
https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2 678

## Kewenangan  Otonomi  Khusus  Pemerintah  Aceh  dalam Pembangunan  dan  Peningkatan  Kesejahteraan  Rakyat (Special  Autonomy  Authority  of  the  Aceh  Government  in Development and Improving People's Welfare)
Amzar Ardiyansyah 1* , Nazaruddin Nazaruddin 2
Universitas Jabal Ghafur, Aceh 1,2 amzar@unigha.ac.id 1 , nazaruddin@unigha.ac.id 2

## Riwayat Artikel
Diterima pada 2 Desember 2023 Revisi 1 pada 18 Desember 2023 Revisi 2 pada 21 Desember 2023 Revisi 3 pada 8 Januari 2024 Disetujui pada 11 Januari 2024

## Abstract
Purpose: This study aims to see the authority of the Government of Aceh towards the development and welfare of the people in Aceh Province  through  a  special  autonomy  system,  special  authority  as stipulated in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of  Aceh,  because  the  authority  to  manage  and  administer government is an executive institution.
Methodology/approach: The  research  method  is  juridical normative using secondary data collecting secondary, primary and tertiary  materials,  the  data  obtained  is  carried  out  qualitative analysis that emphasizes deductive and inductive.
Results/findings: The  results  of  the  study  show  that  the Government  of  Aceh  has  not  maximized  its  authority  in implementing  the  government  and  using  the  Special  Autonomy Fund for development and community welfare, most of the Special Autonomy Fund is not right on target for the public interest, efforts made  by  the  Government  of  Aceh  and  the  Aceh  People's Representative  Council  in  the  future  formulate  and  compile  the Aceh  Revenue  and  Expenditure  Budget  according  to  needs  and interests community.
Limitations: This study does not include a table of programs and financial  conditions  of  special  autonomy  because  this  research  is normative so it does not conduct field research to obtain research data.
Contribution: The Government of Aceh to focus on carrying out development  not  only  on  physical  but  non-physical  as  well,  is needed to bring investors from within and outside the country, and place  competent  people  in  their  fields  in  the  Aceh  Government Work Unit, as well as the role of the Aceh People's Representative Council to conduct extra supervision to the Government of Aceh as a  user  of  the  budget  and  organizer  of  laws  and  regulations  in  the Province Aceh.
Keywords: Welfare, Development, Special Autonomy How to cite: Ardiyansyah, A., Nazaruddin, N. (2024). Kewenangan Otonomi  Khusus  Pemerintah  Aceh  dalam  Pembangunan  dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 3(2), 75-83.

## 1. Pendahuluan
Provinsi  Aceh  merupakan  daerah  yang  bersifat  istimewa  dan  khusus  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (uu D.I Aceh) dan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh (UUPA).  Sistem  penyelenggaraan  pemerintahan tersebut lebih dikenal dengan Otonomi Khusus (Otsus), Pemerintah Pusat mengakui dan menghargai pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Status Provinsi Aceh sebagai daerah Otsus telah lama diberikan oleh pemerintah awal reformasi hal tersebut  terlihat  dari  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  UU  Nomor  18  Tahun  2001  tentang    Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam. Namun, UU Nomor  18  Tahun  2001  subtansinya  belum  memenuhi  tuntutan  sebagaimana  yang  diingginkan  oleh Provinsi Aceh sehingga konflik terus terjadi.
Pada  tahun  2005  pemerintah  menggakomodir  keingginan  Pemerintahan  Aceh  dengan  memberikan beberbagai kewenangan khusus dan istimewa yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya termasuk daerah Otsus lainnya yang ada di Indonesia, kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU Helsinki yang menggakibatkan UU Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan UUPA.
Tujuan  Otsus  memberikan  ruang  kewenangan  yang  cukup  besar  (otonomi)  kepada  daerah  tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan budaya dan kearifan lokal daerah tersebut  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pembanugnan,  dan  kesejahteraan  kepada  rakyat,  hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Sunarso, 2023):
1. Meningkatkan  pelayanan  umum,  keberadaan  otonomi  daerah  diharapkan  adanya  peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah.
2. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  setelah  pelayanan  maksimal  dan  memadai,  diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat.
3. Meningkatkan daya saing daerah, penerapan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu.
Sistem  otsus  tersebut  memberikan  kewenangan  yang  cukup  luas  kepada  Pemerintahan  Aceh  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  terutama  terhadap  tanggung  jawab  nya  sebagai  pemimpin  dan perwakilan  daerah  yang  memiliki  kewenangan  terhadap  pembangunan  dan  memberi  pelayanan, peningkatan peran serta,  prakarsa, dan  pemberdayaan masyarakat  yang bertujuan  untuk  peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan  dengan  ketentuan  diatas,  sebagai  daerah  yang  bersifat  khusus  ketentuan  UUPA  memuat kekhususan  Pemerintahan  Aceh  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  secara  mandiri  dalam penggeloaan  sumber  daya  alam,  keuangan,  syariat  Islam,  budaya,  adat,  peran  ulama  dalam pemerintahan  dan  lain-lainnya  sebagaimana  termuat  dalam  UUPA  yang  menjadi  kekhususan  ( lex specialis ).
Melalui  kekhususan  tersebut  kekhususan  tersebut  seharusnya  memberikan  dampak  besar  terhadap daerah, terutama terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena sumber daya alam dan lain-lainya dikelola sendiri oleh Pemerintah Aceh secara tidak langsung penghasilan tersebut masuk ke Pendapatan  Asli  Daerah  dan  membuka  lapangan  pekerjaan  kepada  masyarakat  dibarengi  dengan pembangunan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat.
UUPA secara eksplisit memberi kewenangan penuh kepada Pemerintah Aceh mengelola Sumber Daya Alam  (SDA)  dan  dana  Otsus  karena  diakui  sebagai  bagian  penerimaan  daerah  secara  sah  dan berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  dioptimalkan  untuk  membiayai program  pembangunan,  mengetaskan  kemiskinan,  pendidikan,  sosial  dan  kesehatan  dengan memperhatikan  keseimbangan  kemajuan  pembangunan  antar  kabupaten/kota.  Tujuan  pemerintah memberikan  penyelenggaraan  sistem  Otsus  untuk  mempercepat  pembangunan  dan  mensejahterakan rakyat dari ketertinggalan.
Namun, kenyataan yang terjadi Provinsi Aceh masih terbilang belum maksimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat hal tersebut terlihat dari Badan Pusat Statistik angka kemiskinan mencapai 14,75% Tahun 2022 dan 14, 45% Tahun 2023 data tersebut masih duduk diperingkat pertama di wilayah
Pulau  Sumatera  dan  masuk  sepuluh  besar  ditingkat  nasional.  Pada  tahun  2023  terjadi  penurunan beberapa persen namun tidak mengeserkan posisi Provinsi Aceh.
Pemerintah Aceh memiliki banyak peluang tersehadap pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya tidak melalui kewenangan namun juga potensi tersebut ada pada pengelolaan dana otsus sebagaimana diatur dalam  Pasal  179  ayat  (2) huruf  c dan  Pasal  190  ayat  (1)  UUPA  “Pemerintah Aceh  dan  pemerintah kabupaten  kota  mengelola  APBA/APBK  secara  tertib,  taat  kepada  peraturan  perundang-undang, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.
Maka dari itu, diperlukan peran dari semua pemangku kepentingan secara intensif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada pemerintah Aceh sebagai pengguna angaran otsus dalam bentuk APBA. Jika tidak dilakukan  pengawasan  sebagaimana  fungsi  dewan  maka  bisa  dipastikan  anggaran  otsus  tersebut berakibat pada penyalahgunaan anggaran sehingga pogram-pogram kepentingan rakyat tidak sesuai dan tidak terealisasi atau bisa dikatakan jauh dari kesejahteraan.
Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melihat sejauhmana kewenangan Pemerintah Aceh  dalam  menjalankan  kewenanganya  sebagaimana  diatur  dalam  UUPA  dan  apa  upaya  yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam membangunan dan memberikan kesejahteraan rakyat.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Kewenangan khusus Pemerintah Aceh diharapkan dapat memberikan kemajuan terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat dengan jumlah penduduk kurang lebih 5 (lima) juta jiwa. Kewenangan sendiri terbagi atas tiga yaitu atribusi, delegasi dan mandat, sedangkan kewenangan yang dimiliki pemerintahan Aceh  yaitu  atribusi  merupakan  perintah  peraturan  perundang-undangan  untuk  membangun  dan mensejahteran rakyat melalui kewenangannya.
Perlu diketahui  bahwa  status  dan  persentase angka kemiskinan  di  Provinsi  Aceh  cukup tinggi  dapat diambil data pada tahun 2023, sebagai berikut:
Tabel 1.  Data Kemiskinan Tahun 2023
Nasional No Daerah Jumlah Kemiskinan Keterangan 1 Papua 26.03%
Data Nasional Tahun 2023 2 Papua Barat 20.49% 3 NTT 19.96% 4 Maluku 16.42% 5 Gorontalo 15.15% 6 Aceh 14.45% Pulau Sumatera No Daerah Jumlah Kemiskinan Keterangan 1 Aceh 14.45% Data Pulau Sumatera Tahun 2023. 2 Bengkulu 14,04% 3 Sumatera Selatan 11.78% 4 Lampung %
Sumber: BPS Nasional dan cnbcindonesia.com
Berdasarkan data tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum tatat negara dan administrasi negara, tidak wajar peringkat angka tidak kesejahteraan rakyat Aceh menggingat kewenangan dan dana otsus serta Sumber Daya Alam yang berlimpah seharusnya dapat menekan laju angka kemiskinan tersebut. Berbagai  kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Aceh  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan kesejahteraan  melalui  kewenangannya,  ternyata  Aceh  masih  belum  keluar  dari  peringkat  tertinggi kemiskinan  (Masdar,  Santoso,  &  Adriyanto,  2022).  Kita  ketahui  bahwa  ada  kemajuan  terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh namun hasil dari meningkatkan kesejahteraan tersebut belum  memberikan  dampak  maksimal.  Oleh  karena  itu  harus  dilakukan  strategi  lainnya  untuk membangun dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara tepat sasaran.

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yaitu  yuridis  normatif,  menitik  beratkan  peraturan  perundang-undangan,  buku, jurnal, dukumen dan tulisan terkait permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian kepada perundang- undangan  dan  konsep  artinya  peneliti  melihat  kepada  suatu  fakta  hukum  dengan  mempelajari pandangan, doktrin, ide, asas dan konsep hukum yang melahirkan berbagai regulasi untuk mengatasi permasalahan (Mukti Fajar & Achmad, 2010).
Sumber data penelitian yaitu  data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh  jawaban  atas  permasalahan  (Mukti  Fajar  &  Achmad,  2010).  Analisis  data  kualitatif, menekankan analisisnya pada proses penyimpulan terhadap dinamika hubungan antar  fenomena yang diamati dengan logika alamiah, artinya penelitian kepustakaan (normatif) dapat memberikan gambaran secara ilmiah dan memberikan solusi pada peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Aceh (Mukti Fajar & Achmad, 2010).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Konsep  Otsus  berbeda  dengan  konsep  otonomi  pada  umumnya,  dimana  prinsip  otsus  lebih  kepada otonomi  seluas-luasnya,  hal  ini  memuat  arti  bahwa  daerah  diberikan  kewenangan  menciptakan kebijakan  Daerah,  untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan masyarakat  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  (Sunarso,  2023).  Tidak  semua daerah memiliki kewenangan khusus sebagaimana yang diterima oleh Provinsi Aceh ( Mandala Harefa, dkk. 2017).
Kewenangan  yang  dimaksud  disini  lebih  kepada  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  nyata  dan bertanggung  jawab.  Prinsip  otonomi  nyata  adalah  suatu  prinsip  bahwa  untuk  menangani  urusan Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang telah ada, tumbuh, dan berkembang di Daerah (Sunarso, 2023). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan luas kepada Pemerintahan Aceh.
Tujuan  dari  wewenang  tersebut  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  mengoptimalkan  pelayanan  dan mempercepat  terwujud  pembangunan  yang  dirasakan  oleh  rakyat.  Pemerintahan  Aceh  untuk memperhatikan kewenangan yang melekat pada dirinya.
Dalam  hal  ini,  wewenang  yang  melekat  erat  dan  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintaha  Aceh  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  dan  menggelola  anggaran  untuk  mensejahterakan  rakyat  melalui program-program yang telah disusun dalam RPJM dan RPJP. Salah satunya kewenangan, pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh diperuntukkan untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan di dua puluh Kabupaten/Kota ditetapkan dalam APBA. Berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (1) UUPA juncto Pasal 10 ayat (1) Qanun Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan “Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditunjukan untuk membiayai program  dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi  rakyat, pengetasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan”.
Dalam hal ini setiap bentuk pembangunan di kabupaten/kota anggaranya malalui APBA secara tidak langsung  keterlibatan    kabupaten/kota  dalam  pengelolaanya  terbatas  hanya  mengusulkan  program
pembangunan tidak melakukan pengelolaan secara mandiri DOKA tersebut. Pemerintah Aceh masih mencari  format  tentang  penggunaan  dana  otonomi  khusus  dapat  dilihat  dengan  ditetapkanya  Qanun Nomor  1  Tahun  2018  perubahan  ketiga  Qanun  Nomor  10  Tahun  2016  berubah  kembali  konsep pengelolaan dana otonom khusus Aceh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dengan pembagian  paling sedikir 60% dialokasikan untuk program dan kegiata pembangunan Aceh dan paling banyak sebesar 40% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dalam bentuk DOKA.
Pemerintahan Aceh disini yaitu (eksekutif dan legislatif) memiliki peran sentral terhadap perencanaan, penyusunan dan penetapan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian program tersebut  ditetapkan  dalam  bentuk  Qanun  APBA  yang  disepakati  bersama-sama  oleh  eksekutif (Pemerintah Aceh) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh).
Pemerintahan Aceh bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat Aceh terutama dalam hal mengentaskan kemiskinan, hal tersebut tertuang dalam UUPA yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang penggunaan Dana Otsus, hal demikian memerlukan pengawasan yang efektif dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Selain itu, DPRA sebagai perwakilan rakyat memiliki peran penting dalam hal ini menyerap aspirasi langsung ke masyarakat untuk memperoleh masukan-masukan apa yang perlu dibangun dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat berdampak kepada kesejahteraan. Temuan tersebut dibawa dan dibahas dengan  Pemerintah  Aceh  selaku  penyelenggara  dan  pengguna  anggaran,  peran  pengawasan menentukan berjalan tidaknya secara efktif program pemerintah terhadap kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.
Hak yang dimiliki DPRA tersebut merupakan hak yang sangat penting untuk mengetahui kinerja dari pemerintah,  sehingga  pemerintah  juga  lebih  berhati-hati  dalam  menjalankan  kewenangan  dan kebijakannya.  Pengawasan  merupakan  bagian  penting  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintah. Tanpa  adanya fungsi  kontrol,  kekuasaan  dalam  sebuah  pemerintahan  akan  berjalan  sesuai  kehendak pemegang  kekuasaan  ( power  maker ),  sehingga  akan  terjadi  ketidaksingkronisasi  kepentingan masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir Provinsi Aceh menjadi daerah yang sering dikategorikan daerah tingkat kemiskinannya tinggi di Indonesia dan tertinggi di Pulau Sumatera. Meskipun Dana Otsus Aceh sudah berjalan  16  tahun  dengan  angka  sebesar  86  Triliun  namun  tidak  memberikan  sebuah  dampak  yang positif kepada masyarakat Aceh.
Hakikatnya kemajuan suatu daerah dan dapat dikatakan berhasil jika pembangunan tersebut dilakukan secara merata, adil, transparan, profesional dan efektif sehingga masyarakat merasakan pembangunan tersebut  yang  kemudian  berdampak  kepada  kesejahteraan.  Hari  ini,  Provinsi  Aceh  diberikan kewenangan otonomi khusus untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengelolaan Dana Otsus  tersebut  jika  tepat  sasaran  maka  peningkatan  kesejahteraan  akan  berdampak  positif  bagi masyarakat (Putra, 2014).
Berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Aceh seyogyanya perlu  dimaksimalkan dengan baik,  dengan  melakukan  berbagai  kajian  dan  penyusunan  program  yang  langsung  dirasssakan masyarakat sehingga penguna Dana Otsus sesuai dengan tugas fungsinya sebagai pemerintah.
Berjalan 16 Tahun Dana Otsus yang telah mencapai kurang lebih 87 Triliun, dengan waktu kurang lebih empat  tahun  lagi  Pemerintah  Aceh  harus  bisa  memanfaatkan  semaksimal  mungkin  dana  otsus pembangunan dan kesejahteraan dengan melakukan berbagai upaya program baik ditingkat lokal dan nasional untuk memperoleh hasil yang maksimal terhadap potensi yang ada di Aceh.
Kewenangan tersebut harus dilakukan sengan penuh tanggung jawab, jika kewenangan tersebut hanya menguntungkan  diri  sendiri  dan  kelompok  maka  pembangunan  dan  kesejahteraan  rakyat  tidak  akan pernah  tercapai,  hal  tersebut  berdampak  kepada  penggelolaan  dana  otsus  yang  tidak  sesuai  dengan kewenangannya  sehingga  menimbulkan  akibat  hukum,  sosial  dan  kesenjangan  karena menyalahgunakan wewenanngya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : 1. Korupsi
Korupsi terjadi karena anggaran disalahgunakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Tipikor  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau sarana yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Telah banyak beberapa pejabat di lingkungan Pemerintahan Aceh yang tersandung dengan korupsi karena menyahgunakan kewenangan dalam hal pengunaan Dana Otsus untuk mencari keuntungan dan  memperkaya  diri  sendiri.  sehinga  program-program  yang  telah  disusun  dalam  APBA  tidak berjalan dengan maksimal.
Misalnya terkait penangkapan Gubernur Aceh tahun 2019 lalu menimbulkan permasalahan dalam penggunanan  dan  pemanfaatan  Dana  Otsus  (Kompas.com,  2018).  Wakil  Ketua  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyesalkan adanya praktik korupsi pada Dana Otsus Tahun Anggaran 2018 yang dikelola Aceh untuk Kabupaten/Kota di Aceh sebesar Rp 8 triliun yang  seharusnya  dipergunakan  untuk  masyarakat,  akan  tetapi  lembaga  anti  rasuah  (KPK) menemukan indikasi dana otonomi khusus menjadi bancakan dan dinikmati oleh sebagian oknum (Kompas.com, 2018).
Maka ini perlu  ada  evaluasi  dari  Pemerintahan  Aceh  untuk  bisa menempatkan orang-orang  yang berkompeten  dan  bertanggungjawab  dalam  penggunaan  anggaran  untuk  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Kemiskinan
Kemiskinan,  pengangguran  yang  meningkat  dan  konflik  bisa  terjadi  kembali  di  Provinsi  Aceh diakibatkan Dana Otsus selama ini tidak tepat sasaran dalam hal pembangunan daerah dan hal-hal lainnya  yang  menjadi  prioritas  utama  kepentingan  publik.  Menyangkut  pengelolaan  dana  otsus berdasarkan  Pasal  183  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 juncto Pasal  10  ayat  (1) Qanun Nomor 1 Tahun 2018 perubahan ketiga  Qanun Nomor 2 Tahun 2008 (Kompas.com, 2022).
Berdasrkan  fakta  tersebut,  Provinsi  Aceh  masih  belum  banyak  menjawab  dan  menjadi  pekerjaan utama  bagaimana  kesejahteraan  dan  pembangunan  secara  merata  itu  dapat  dirasakan  oleh  semua masyarakat. Hal tersebut terjadi karena program-program yang telah disusun tidak tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat maka akan berdampak kepada peningkatan kemiskinan baik di desa dan perkotaan.
3. Minimnya Lapangan Pekerjaan
Lapangan Pekerjaan sangat kecil, karena minimnya investasi di Aceh sehingga lapangan pekerjaan tidak tersedia bagia seluruh masyarakat dan anak muda khususnya yang telah lulus kuliah, terlihat dari banyaknya masyarakat Aceh yang bekerja diluar daerah untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari Pemerintahan Aceh karena ini menyangkut generasi mendatang yang terus bertambah jumlah penduduk tetapi lapangan pekerjaan tidak tersedia sehinga akan berdampak meningkatnya kriminal yang terjadi di Aceh.
Pemerintah  Aceh  memiliki  kewenangan  besar  terhadap  perizinan  dan  investasi  terhadap  sumber daya alam yang ada di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 170 UUPA
secara garis besar peran Pemerintah Aceh sangat besar terhadap pembangunan Provinsi Aceh dengan mendatangkan  investor  dan  mengelola  SDA  untuk  kesejahteran  masyarakat,  tetapi  hal  tersebut belum bisa dijawab oleh Pemerintah Aceh, permasalahan tersebut harus  dicari jalan keluar/solusi untuk  bisa  menggunakan  kewenangan  tersebut  untuk  kemajuan  daerah  terutama  pada  sektor investasi.
4. Sumber Daya Manusia
Anggaran yang berlimpah belum mampu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang seharusnya Pemerintah Aceh bisa membangun SDM dengan kualitas unggul dan memenuhi disemua sektor  sehingga  dapat  bersaing  dengan  daerah-daerah  lainya.  jika  suatu  saat  ada  investasi  besar- besaran di Aceh maka SDM yang ada di Aceh siap untuk bekerja tidak perlu menggunakan tenaga dari luar daerah. ketentuan UUPA menggamanatkan kepada Pemerintah Aceh untuk membangun pendidikan  yang  berkualitas  (bermutu)  di  kabupaten/kota  namun  hal  tersebut  belum  terlihat  dan dirasakan  oleh  masyarakat  secara  maksimal.  Amanat  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  183  UUPA bahwa  dana  otsus  “........diperuntukan  untuk  membiayai  pembangunan  pendidikan  di  Provinsi Aceh”.  Jika  tidak  dipergunakan  untuk  pembangunan  pendidikan  maka  secara  tidak  langsung berdampak  kepada  SDM  Provinsi  Aceh.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Aceh  bertanggungjawab bagaimana upaya kedepan bisa memberikan kualitas pembangunan mutu pendidikan dengan baik, merata dan adil sehingga SDM meningkat dan siap berkerja serta bersaing dengan daerah-daerah lainnya.
Tata  kelola  dana  otonomi  khusus  menimbulkan  permasalahan  yang  cukup  serius.  Dalam penyelenggaraanya Pemerintah Aceh belum mampu menggelola dengan baik. Pemanfaatan dana yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.
Penyelenggaraan otonomi khusus sejauh ini kewenangan yang melekat kepada Pemerintah Aceh belum bisa  dikatakan  optimal  dalam  menggelola  SDA  untuk  pembangunan  dan  kesejahteraan.  Hal  tersebu terjadi  dikarenakan  pada  aspek  sistem  pengendalian  internal,  pengaawasan  DPRA,  politik  antara eksekutif dan legislatif maupun adanya pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pemerintahan serta ketidak patuhan penyelenggara Pemerintah Aceh selaku penguna dan pengelola Dana Otsus.
Pada  dasarnya  kewenangan  tersebut  menekankan  pada  apa  yang  telah  dihasilkan  dari  fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dilaksanakan (Ekowati, 2020). Tanggungjawab tersebut bukan saja pada Pemerintah Aceh semata, namun dalam hal ini juga perlu pertanggunjawaban oleh DPRA sebagai perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. Maksud dari pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Aceh sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan anggaran, tepat tidak dan sesuai tidak dengan pembahasan yang sebelumnya dibahas bersama antara eksektif dan legislatif.
Tujuan  pengawasan  kepada  Pemda  lebih  ditujukan  untuk  memperkuat  otonominya,  bukan  untuk mengekang dan membatasi, namun hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang  hendak dicapai (Makmur, 2011).
Pengawasan ada berupa pola pikir dan tindakan berdasarkan pemahaman dan kesadaran kepada setiap orang ketika mendapatkan tugas untuk dilaksanakan dengan cermat, kelak tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan  yang  menimbulkan  hukum  atau  kerugiaan.  Menurut  Makmur  (2011)  ada  tiga  wujud bentuk pengawasan yang dapat dijelaskan, yaitu :
1. Pengawasan  pendahuluan  dirancang  menanggulangi  masalah  atau  perbuatan  menyimpang  dari standar dan kesempatan untuk pemeriksaan sebelum kegiatan selesai.
2. Pengawasan  dijalankan  bersamaan  dengan  acara  kegiatan  berlangsung,  tipe  tersebut  menjadi rangkaian tindakan dimana aspek tertentu harus terpenuhi terlebih  dahulu sebelum kegiatan tersebut diteruskan.
3. Pengawasan umpan balik yaitu hasil atau akibat yang berbalik mengenai rancangan untuk bertindak lebih lanjut, hasil kegiatan yang terlaksana berdasarkan perintah dan perencanaan.
Pengawasan tersebut juga bagian dari kewenangan DPRA sebagai lembaga legislatif untuk melakukan tugas  dan  fungsinya  mengawasi  eksekutif  sehinga  apa  yang  dihasilkan  dan/atau  dikeluarkan mempengaruhi hasil dari kinerja tersebut (Rahmi & Putera, 2019).  Hasil tersebut menentukan bahwa pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita konstitusi.
Hal tersebut sejalan dengan konsep Jhon Locke terkait pembagian kekuasaan menjadi tiga macam, yaitu cabang legislatif yang bertugas membuat undang-undang, cabang eksekutif yang bertugas menegakkan undang-undang, dan cabang yudikatif yang bertugas menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain (Budirahardjo, 1997).
Hampir  semua  wilayah  (negara  modern)  mempunyai  tujuan  untuk  kesejahteraan  kepada  seluruh rakyatnya ( Welfare State ) untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dituntut menjalan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara dan pemerintahan yang telah diakui (Ridwan & Sudrajat, 2020). Terkait dengan pemikiran tentang kekuasaan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat  diperlukan  peran  dan  kerjsama  pemerintahan  (eksekutif  dan  legislatif)  masing-masing lembaga menjalankan tugas dan fungsinya.
Penyelenggaraan  tersebut  juga  harus  berdasarkan  tindakan  dan  wewenang  Pemerintahan  harus didasarkan pada normanya, karena norma tersebut menjadi dasar keabsahan tindakan pemerintah, dan wewenang yang diperoleh dari Undang-Undang adalah legalitas formal ini sesuai dengan konsep negara hukum (Nomensen Sinamo, 2014). Hak dan tugas Pemda dalam mengatur otda sangat luas dan provinsi dapat mengatur apa saja yang dianggap masuk dalam urusan rumah tangganya. Asal tidak bertentangan dengan ketetapan dan peraturan dari pemerintah, oleh karena itu Gubernur dapat mengambil tugas dan wewenang dari pemerintah pusat (Amran Muslimin, 1986).
Mekanisme  dalam  meningkatkan  pembangunan  dan  kesejahteraan  harus  dilakukan  sesuai  dengan perencanaan yang matang berdasarkan hasil dari kajian lapangan, sehinga kewenangan Pemerintahan Aceh itu tepat sasaran (Amal, Zulkifli, & Gunawan, 2023). Pemerintah Aceh dan DPRA harus membuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, profesional, merata, adil, efektif dan efisien. Idealnya dua  lembaga  Pemerintahan  Aceh  tersebut  saling  berkomunikasi  dan  bekerja  sama  yang  baik,  bukan sebaliknya hubungan tersebut renggan dan saling melakukan manuver politik yang dirugikan adalah masyarakat  karena  kedua  lembaga  tersebut  tidak  harmonis,  sehingga  penyusunan  program pembangunan daerah tidak sesuai dengan program-program yang telah disusun.

## 5. Kesimpulan
Kewenangan  yang  dimiliki  pemerintahan  Aceh  sebagaimana  tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan yang melekat selama ini belum maksimal dijalankan, kemudian kewenangan tersebut melekat secara atribusi kepada Pemerintah Aceh untuk membangun dan mensejahterakan rakyat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terutama saling menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu melakukan pengawasan, menjalin komunikasi baik dua lembaga tersebut sehingga dalam merumuskan dan menyusun Anggaran Pendapan dan Belanja Aceh sejalan dan terlaksana dengan baik sebagaimana amanat dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh.  Pengelolaan  dana  otonomi  khususu  Aceh  dilakukan  pemerataan  pembangunan pada tingkat kabupaten/kota di Aceh terlihat dari perubahan yang lakukan oleh Pemerintah Aceh Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus khusus mencari format terbaik dengan melibatkan pemerintah kabupaten kota dengan  pembagian  dana  otonomi  khusus  karena  yang  lebih  mengetauhi  keadaan  di  daerah  yaitu pemerintah kabupaten kota.
Disarankan  kepada  Pemerintah  Aceh  untuk  membuat  peraturan  teknis  dilimpahkan  kepada kabupaten/kota sehinga kewenangan tersebut merata dan adil dapat dilaksanakan dengan baik, karena tidak mungkin juga Pemerintah Aceh sendiri menggelola daerah Aceh sendiri  karena yang lebih tau kebutuhan  dan  hal  teknis  lainnya  dilapangan  yaitu  pemerintah  kabupaten/kota  maka  kewenangan tersebut perlu dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan dan
kesejahteraan  rakyat  Aceh.  Dan  fokus  terhadap  pembangunan  berjangka  pertahun,  menengah  dan panjang,  kemudian  memaksimalkan  kewenanganya  dengan  menarik  para  investor  sebesar-besarnya baik  dari  dalam  dan  luar  negeri,  dan  menempatkan  posisi  Satuan  Kerja  Pemerintahan  Aceh  yang berkompeten pada bidangnya, kemudian diperlukan pengawasan ekstra oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat  Aceh  kepada  Pemerintah  Aceh  dalam  hal  pembangunan  untuk  memastikan  berjalan  sesuai dengan ketentuan dan kepentingan publik karena berdampak kepada kesejahteraan serta yang terpenting membangun komunikas baik antar lembaga Pemerintahan Aceh.

## Referensi
Amal,  T.  K.,  Zulkifli,  Z.,  &  Gunawan,  E.  (2023).  Pengaruh  Dana  Otonomi  Khusus  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 8 (1), 68-77.
Budirahardjo, M. (1997). Dasar-Dasar Ilmu Politik: Jakarta: Gramedia. Ekowati,  M.  (2020).  PEMANFAATAN  DANA  OTONOMI  KHUSUS  DALAM  MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DI PROVINSI ACEH. Jurnal Media Birokrasi , 21-45.
Kompas.com. (2022). Mendagri Tito Karnavian Ungkap Pemerintah Aceh Masih Bergantung dengan
Transfer Pusat. Kompas . Retrieved from
https://regional.kompas.com/read/2022/12/23/080418578/mendagri-tito-karnavian-ungkap- pemerintah-aceh-masih-bergantung-dengan?page=all#google_vignette
Makmur. (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan : Refika Aditama. Masdar, A. M. I. R., Santoso, P., & Adriyanto, A. (2022). KAJIAN STRATEGI KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI  ACEH  SEBAGAI  UPAYA  UNTUK  MENINGKATKAN  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MERAWAT PERDAMAIAN MASA DEPAN. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9 (10), 3648-3659. Mukti  Fajar,  N.,  &  Achmad,  Y.  (2010). Dualisme  penelitian  hukum:  normatif  &  empiris :  Pustaka pelajar.
Putra, E. J. (2014). Mewujudkan kesejahteraan melalui dana otonomi khusus Aceh dalam perspektif hukum keuangan negara. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16 (3), 421-435.
Rahmi, N., & Putera, A. (2019). Kesejahteraan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan harapan hidup di Provinsi Aceh: Sebuah pendekatan data panel. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17 (1), 31-37.
Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik : Nuansa Cendekia. Sunarso, S. (2023). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia : Sinar Grafika.
Husni Jallil, T. Ahmad Yani dan Mohd. Daud Yoesoef. (2010). Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 2. Vol 12  Pp 206-233 https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295
https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6475262/mendagri-tito-70-anggaran-di-aceh-habis- untuk-pegawai-rakyat-hanya-20
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230815120846-128-463069/10-provinsi- termiskin-didominasi-wilayah-timur-papua-nomor-1
Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA. (2020). Kajian MoU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris) . Banda Aceh: Syiah Kuala Universitty Press.