History: Received  : 30 Mei 2023 Revised  : 15 June 2023 Accepted  : 20 June 2023 Published : 29 June 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023, 284 - 293
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i3.3261

## PARADIGMA ILMU HUKUM DALAM DUNIA SAINS
Widyarini Indriasti Wardani 1
1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia Corresponding Author: widyarini.indriasti@gmail.com 1

## Abstrak
Ilmu  hukum  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  dunia  sains,  sehingga  perkembangannya tidak  dapat  dilepaskan  dari  perkembangan  ilmu-ilmu  yang  lain.  Ilmu  hukum  selalu  berinteraksi, pengaruh-mempengaruhi,  dan  bahkan  ikut  serta  mengubah  dunia  bersama-sama  dengan  ilmu-ilmu lainnya.  Permasalahan  yang  timbul  adalah  bahwa  pemikiran  tentang  hukum  seringkali  masih  bersifat normatif,  yang  hanya  didasarkan  pada  peraturan  perundang  saja,  dan  terpisah  dari  ilmu-ilmu  lain, sehingga  perlu  ada  kajian  dengan  dunia  sains  yang  lain.  Perkembangan  sains  modern  sedikit  banyak dipengaruhi oleh Filsafat Cartesian dan pengertian ilmu hanya pada cabang-cabang ilmu alam , di luar ilmu  alam  dianggap  bukan  ilmu.  Ilmu  dikotak-kotakkan  dan  terpisahkan  satu  sama  lain.  Filsafat Cartesian kemudian diputarbalikkan dengan munculnya teori quantum dengan penegasan bahwa alam semesta  tidak  dapat  dipahami  secara  bebas  sebagai  entitas  yang  terpisah  tetapi  saling  berhubungan. Perkembangan  ilmu  hukum  sendiri,  sempat  didominasi  legisme  dengan  penegasan  di  luar  undang- undang  bukanlah  hukum.  Hukum  dipisahkan  dari  masyarakatnya.  Pengaruh  empirisme  dan perkembangan ilmu-ilmu lain menjadikan ilmu hukum tidak mampu menguasai jagat ketertiban yang diinginkannya.  Hukum  tidak  dapat  memisahkan  diri  dari  dunia  sains,  pemikirannya  harus  bersifat melompat meskipun tidak meninggalkan aspek linier dan asosiatifnya. Hukum bukanlah ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus mampu menerima dan diterima senyatanya bagi semua insan.
Kata Kunci: Paradigma Hukum, Dunia Sains, Perkembangannya

## Abstract
The science of law is an inseparable part of the world of science, so that its development cannot be separated from the development of other sciences. The science of law always interacts, influences and even participates in changing the world together with other sciences. The problem that arises is that thinking about law is often still normative, which  is  only  based  on  statutory  regulations,  and  is  separated  from  other  sciences,  so  there  is  a  need  for  studies with other scientific worlds. The development of modern science is more or less influenced by Cartesian philosophy and the notion of science only in the branches of natural science, outside of the natural sciences it is considered not a science. Science is compartmentalized and separated from one another. Cartesian philosophy was then reversed with the emergence of the quantum theory with the assertion that the universe cannot be understood independently as separate but interconnected entities. The development of the science of law itself was dominated by legism with the assertion that outside the law is not law. The law is separated from society. The influence of empiricism and the development of other sciences made law unable to dominate the world of order it desired. Law cannot separate itself from the world of science, its thinking must be jumpy, although it does not leave its linear and associative aspects. Law is not a sterile vacuum of non-legal concepts. The law must be able to accept and be accepted in fact for all human beings.
Keywords: Legal Paradigm, World of Science, Its Development
Widyarini Indriasti Wardani, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Dunia Sains

## Pendahuluan
Mempelajari perkembangan hukum tidak  hanya untuk mengetahui makna hukum dalam arti yuridis semata, tetapi juga untuk mengetahui keefektifan berlakunya secara nyata di masyarakat. Mempelajari ilmu hukum, tidak hanya mempelajari ilmu hukum dogmatik, tetapi juga harus mempelajari bagaimana ilmu hukum itu berinteraksi dan saling  pengaruh-mempengaruhi  dengan  ilmu-ilmu  lain  serta  bagaimana  kedudukan hukum itu sendiri dalam jagad keilmuan.
Hukum  tidak  saja  dipelajari  sebagai  norma-norma  positif  seperti  yang  tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan (law  in  the  books) tetapi  juga  dikonsepsikan sebagai  fenomena  yang  berlaku  di  masyarakat (law  in  action). Ilmu  hukum  harus dipelajari  dan  dikaji  dengan  bantuan  ilmu-ilmu  social,  ekonomi,  manajemen, kebudayaan,  psikologi  dan  bahkan  ilmu-ilmu  alam,  seperti  biologi,  fisika  dan astronomi. Hukum bukanlah menara gading yang menjulang tinggi dan berdiri di atas masyarakat,  sehingga  hukum  tidak  dapat  dijangkau  masyarakat  sebagai  pengguna hukum. Hukum bukanlah suatu deskripsi yang berada di atas angan tetapi bagaimana hukum  itu  dapat  memahami  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  bukan sebaliknya.
Dalam  mengkaji  dan  mempelajari  ilmu  hukum,  maka  pengaruh  dari  ilmu-ilmu lainnya sangatlah besar dan bahkan sangat mempengaruhi cara berpikir, mengkaji dan menelitinya.  (Satjipto  Rahardjo,  2006)  membagi  cara  berpikir  tersebut  menjadi  tiga, yaitu  cara  berpikir  yang  bersifat  linier,  logis  dan dispassionate ,  berpikir  asosiatif  yang melihat asosiasi antara dua subjek (lapar-makanan, rumah-nyaman) dan cara berpikir ‚melompat‛.    Dasar  pemikiran  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan  kajian  di bidang  psikologi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ilmu  hukum  selalu  saling mempengaruhi  dengan  ilmu-ilmu  lain,  dan  bahkan  saling  membutuhkan.  Pada  awal perkembangannya,  titik  tolak  kecerdasan  seseorang  selalu  diukur  dengan  IQ (intellectual  quotient) ,  yang  menunjukkan  adanya accurate,  precise  dan  reliable .  Namun, kemudian  ternyata  IQ  saja  tidak  cukup,  dan  berkembang  pula  EQ  ( Emotional Intellegence) .  Dalam  bukunya  Daniel  Goleman  yang  terbit  tahun  1995,  dengan  judul Emotional Intellegence – bab 3 berjudul “When Smart is Dumb” pembahasannya tentang seseorang  yang  dianggap  pintar  berdasar  IQ  tetapi  rendah  di  bidang  ukuran  emosi . (Satjipto  Rahardjo,  2006)  Kemudian  muncul  konsep  yang  mutakhir,  yaitu Spiritual Intellegence (SQ ) melengkapkan gambaran yang penuh mengenai kecerdasan manusia (human  intelligence). (Satjipto  Rahardjo,  2006) Kaitannya  dengan  kajian  dan  cara berpikir hukum, maka ketiga cara  berpikir tersebut saling  melengkapi, karena dalam berpikir  yang  dibutuhkan  ilmu  hukum  adalah  bersifat  analitis  (IQ),  sosiologis  (EQ) dan kreatif ( SQ).
Ilmu  hukum  sebagai  bagian  dunia  sains  tidak  dapat  dilepaskan  dari  paradigma keilmuan,  yang  sangat  mempengaruhi  perkembangan  ilmu  hukum.  Perkembangan ilmu  hukum  sendiri  dapat  ditelaah  dalam  berbagai  paradigma  keilmuan  di  bidang hukum.  Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  tentang  perkembangan  ilmu  hukum  sebagai satu  kesatuan  dalam  dunia  sains  dan  ditinjau  dari  berbagai  perspektif,  sehingga
Widyarini Indriasti Wardani, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Dunia Sains
pembahasan  akan  lebih  luas  dari  aspek  filsafati  maupun  paradigma  dalam  ilmu hukum.

## Metode Penelitian
Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Metode  ini  mendasarkan  pada  data  sekunder  dengan  mengkaji  norma- norma,  teori-teori  dan  asas-  asas  hukum.  Pendekatan  penelitian  dilakukan  dengan pendekatan-pendekatan  konseptual,  teori,  historis,  dan  komparatif    (Peter  Mahmud Marzuki,  2017).  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  studi  pustaka  dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

## Hasil Dan Pembahasan

## a. Filsafat Cartesian dan Teori Quantum dalam Ilmu Hukum
Pertentangan  antara  raja-raja  dengan  gereja  yang  sedemikian  hebat,  antara penguasa  spiritual  dan  sekuler  berlangsung  selama  berabad-abad,  sehingga memberikan dorongan kuat pada ajaran hukum alam yang dikemukakan oleh kedua belah  pihak.  Pengertian  bahwa  hukum  alam  bersumber  pada  hukum  Tuhan merupakan dasar pemikiran Skolastik dari St. Thomas Aquinas (Wolfgang Friedmann, 1990).
Munculnya  Filsafat  Cartesian  pada  abad  ke-17  telah  memberikan  dasar  bagi stabilitas  dan  status  intelektual  dengan  mengambil  manfaat  efisien  dan  kepastian ruang  lingkup  suatu  metode  penelitian.  Filsafat  Cartesian  juga  memberikan  pula kerancuan  dalam  perspektif  moral  masyarakat  modern.  Pengaruh  Filsafat  Cartesian salah  satunya  yang  menonjol  adalah tidak  jelasnya  status  saintifik  ilmu  pengetahuan yang  obyeknya  bukan  alam.  Menurut  Descartes,  bahwa  di  luar  ilmu  pengetahuan yang  berobyek  benda-benda  mati  seperti  ilmu-ilmu  hukum,  sosial,  kebudayaan,  dan ilmu-ilmu  yang  berobyek  manusia,  dianggap  bukanlah  sains.  Ontologi  ilmu pengetahuan  menggunakan  ukuran-ukuran  ilmu  alam.  Hal  ini  berakibat  pada putusnya  sains  dari  perspektif  global  dan  aksiologi  keilmuan.  Sains  menjadi  bidang ilmu pengetahuan yang eksklusif.
Pengiriman  manusia  ke  bulan  oleh  NASA  tidak  lepas  dari  metode  Descartes. ‚Semua  aspek  fenomena  yang  kompleks  dapat  dipahami  dengan  cara  mereduksinya menjadi bagian-bagian unsur-unsur pokoknya‛ (Fritjof Capra, 2007) - menjadikan ilmu seperti potongan-potongan yang kemudian ditata untuk memperoleh keutuhannya.
Dua akibat menonjol dari luasnya pengaruh itu ialah:
1. Munculnya sikap yaitu tidak mengakui di kalangan ahli-ahli ilmu alam terhadap ilmu-ilmu yang bukan ilmu alam.
2. Adanya  reaksi  yang  besar  untuk  membuktikan  bahwa  ilmu  non  alamiah/ kemanusiaan  mempunyai  sifat  saintifik  oleh  para  ahlinya  (Lili  Rasjidi,  2003) (Fritjof Capra, 2007).
Menurut  teori  quantum,  dunia  dapat  diurai  menjadi  unit-unit  paling  kecil  yang bebas keberadaannya, ada saling hubungan satu sama lain. Alam semesta adalah satu kesatuan  yang  utuh  dan  pada  tataran  tertentu  dapat  dibagi  menjadi  bagian-bagian
Widyarini Indriasti Wardani, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Dunia Sains
yang terpisahkan satu sama lain, menjadi obyek-obyek yang terdiri atas molekul dan atom,  yang  di  dalamnya  juga  terdiri  atas  partikel-partikel.  Pada  tingkat  partikel  ini pengertian  bagian-bagian  yang  terpisah  itu  menjadi  lumpuh  (Fritjof  Capra,  2007). Alam semesta tidak dapat dipahami sebagai entitas yang terpisah tetapi adanya saling- hubung. Teori quantum telah menunjukkan bahwa dunia tidak bisa dianalisis menjadi elemen-elemen terpisah yang berada secara bebas.
Pengkotak-kotakan  keilmuan  dalam  pandangan  Rene  Descartes  ini  menjadikan motivasi  filosuf  sains  abad  ke-20  untuk  menemukan  metode-metode  yang  paling representative  untuk  mengatasi  kelemahan-kelemahan  ilmu  pengetahuan  dan sekaligus  membuat  utuh  karakteristik  esensialnya,  yang  kemudian  dikenal  dengan metode sains post modernism. Metode yang digunakannya disebut metode organis atau metodologi sistem. Metodologi ini bukanlah metodologi yang baru sama sekali karena sudah  ada  sejak  zaman  Romawi.  Pada  abad  ke-20  metode  ini  telah  diintrodusir terutama  oleh  kebanyakan  ahli  biologi.  Alasan  utama  penghadiran  pendekatan  ini adalah:
1. Bahwa pendekatan system merupakan metode semi metafisika;
2. Bahwa  pendekatan  sistem  selalu  mempertimbangkan  factor  kesalinghubungan suatu objek baik secara internal maupun eksternal;
3. Bahwa  pendekatan  sistem  lebih  representatif  secara  ontologi,  epistemologi  dan aksiologi ilmu pengetahuan (Lili Rasjidi, 2003).
Ilmu  hukum  sebagai  bagian  dari  sains  global,  sehingga  tidak  dapat  lepas  dari pengaruh-pengaruh  perkembangan  ilmu-ilmu  yang  lain,  karena  pada  dasarnya  ilmu hukum  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tetapi  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dan saling kait-mengait dengan ilmu lainnya.

## b. Diferensiasi dan Refleksi Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum
Diferensiasi  ilmu  pengetahuan  pada  abad  ke-17  menjadi  semacam  ciri  yang  tidak terelakkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Diferensiasi ini semakin menajam dan  mencapai  puncaknya  pada  abad  ke-19  hingga  memasuki  abad  ke-20.  Pemisahan utama bidang pengetahuan itu, oleh Wilhelm Dilthey (1833-1911), seorang filsuf sains Jerman,  dibagi  atas  dua  bidang  besar,  yaitu Naturwissenchaften dan Geites- wissenchaften.  Naturwissenchaften adalah  ilmu-ilmu  yang  berobjek  benda-benda  alam. Sifat  dari  objek  ini  adalah  umum  dan  pasti.  Hukum-hukumnya  bersifat  pasti  dan umum,  termasuk  ilmu  ini  adalah  fisika,  kimia,  zoology,  geologi  dan  lain-lain. Geites- wissenchaften adalah  ilmu-ilmu  yang  objeknya  dipengaruhi  oleh  perilaku  manusia sehingga bersifat khusus dan tidak pasti. Dalam cara penamaan lain bidang ini disebut juga human  science, yang  didalamnya  termasuk  bidang  ilmu-ilmu  hukum,  politik, sosiologi dan lain-lain (Lili Rasjidi, 2003)
Dalam sistem hukum dikenal ada tiga dan bahkan lima sistem hukum yang ada di dunia, yaitu sistem-sistem hukum Kontinental, Anglo saxon, Sosialis, Islam dan Cina. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002)
Berdasarkan  pencarian  pengetahuan  tentang  kebenaran  yang  hakiki (episteme), maka aspek epistemologi dalam pengkajian filsafat tidak dapat dilepaskan dari aspek
Widyarini Indriasti Wardani, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Dunia Sains
ontologi  dan  aspek  aksiologinya.  Penelaahan  terhadap  ketiga  aspek  itu  akan menentukan  keberadaan  dan  karakter  keilmuan  dari  Ilmu  Hukum  yang  membawa implikasi  pada  cara  pengembangan  dan  praktis  Ilmu  Hukum  dalam  kenyataan kehidupan  masyarakat.  (Bernard  Arief  Sidharta,  2000)  Ilmu  hukum  juga  mempunyai metodologi yang berfungsi untuk melaksanakan kritik terhadap hukum yang berlaku, sehingga  hukum  dapat  mengikuti,  mendampingi  dan  mengarahkan  perkembangan masyarakat.  Pentingnya  fungsi  kritik  ini  untuk  dapat  mencegah  atau  mengurangi penyalahgunaan  hukum  dan  kekuasaan.  Ini  berarti  ilmu  hukum  dan  para pengembannya ikut memikul tanggung jawab dalam perkembangan hukum dan arah yang yang ditujunya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia individual dan masyarakat (Bernard Arief Sidharta, 2000)

## c. Paradigma Ilmu Hukum

##  Paradigma Aristotelian
Dalam  pemikiran  Aristoteles,  sesuatu  yang pre-established ,  juga  diikuti  hadirnya keselarasan (harmony) yang final sebagai suatu penciptaan oleh Yang Maha Sempurna dan kesempurnaan ini tidak akan diganggu (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).
Epistemologi  Aristoteles  adalah  memahamkan  bahwa  semesta  sebagai  suatu  tertib yang tunggal/ final. Hal ini menggambarkan bahwa semesta sudah merupakan tertib kodrati,  sehingga  semesta  ini  ketertibannya  akan  senantiasa  terjaga  (Kelik  Wardiono, 2020)
Kontribusi  Aristoteles  terhadap  perkembangan  ilmu  hukum,  yaitu:  pertama  studi tentang  perundang-undangan  dan  konstitusi  dengan  doktrin-doktrin  yang  menjadi dasar  bagi  teori  hukum;  kedua,  formulasi  tentang  keadilan  distributif  dan  korektif/ remedial;  ketiga,  pembedaan  terhadap  keadilan  menurut  hukum  dengan  keadilan menurut  alam.  Keadilan  menurut  hukum  mendapat  kekuasaannya  dari  apa  yang ditetapkan sebagai hukum, sedangkan keadilan hukum alam diperoleh dari sifat dasar manusia, yang tidak terbatas ruang dan waktu; keempat, adalah pembedaan keadilan abstrak  dan  kepatutan.  Hukum  harus  menyamaratakan  dan  banyak  membutuhkan kekerasan  dalam  penerapannya  terhadap  masalah-masalah  perorangan.  Kepatutan akan  mengurangi  dan  menguji  kekerasan  tersebut,  dengan  pertimbangan  hal  yang bersifat  individual;  kelima,  adalah  tentang  definisi  hukumnya  yaitu  sebagai sekumpulan  peraturan  mengikat  masyarakat  dan  hakim.  Undang-  undang  adalah sesuatu yang berbeda baik dari segi bentuk maupun isi konstitusi: karena posisi itulah undang-undang  mengawasi  hakim  dalam  melaksanakan  jabatannya  dan  dalam menghukum  orang–orang  yang  bersalah  (Wolfgang  Friedmann,  1990).  Pendapat Aristoteles  mengenai  definisi  hukum  mendapatkan  penolakan  dari  banyak  ahli hukum, tetapi sebagai landasan pemikiran dan sumbangan Aristoteles terhadap ilmu hukum  sangatlah  besar  dan  sampai  sekarang  kontribusinya  sangat  berpengaruh terhadap perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

##  Paradigma Galillean
Widyarini Indriasti Wardani, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Dunia Sains
Premis dasar Galillean ini bertolak belakang dari anggapan yang jelas berbeda dan berseberangan dengan  paham  paradigmatik  yang  Aristotelian  atau  Leibniszian. Pemahamannya,  bahwa  semesta  itu  pada  dasarnya  adalah  himpunan  fragmen  (yang kelak diistilahi ‘variabel’) dengan jumlah yang tidak terbatas, dan berhubungan secara interaktif  dalam  suatu  proses  yang  berlangsung  secara  terus-menerus  tanpa  henti. Tidak  pelak  lagi,  semesta  adalah  jaringan  kausalitas,  eksis  di  tengah  alam  indrawi yang  objektif,  dan  oleh  sebab  itu  tunduk  kepada  imperativa  alami  yang  bersifat universal,  di  luar  rencana  dan  kehendak  siapa  pun.  Objektifnya,  hubungan  antar- fragmen  itu  berlangsung  di  ranah  yang  indrawi,  dan  dapat  disimak  sebagai  sesuatu yang faktual dan aktual.
Kian  lanjut  penguasaan  manusia  atas  hukum  alam,  yang  manifes  dalam  ujud keteraturan-keteraturan  alam  semesta,  akan  kian  lanjut  pula  proses  manusia  bersalin rupa, dalam jumlah yang kian lama kian lanjut, dari yang filosof ke yang saintis dan teknolog.  Pada  awal  perkembangannya,  manusia-manusia  berwajah  baru  sebagai saintis  inilah  yang  dari  pandangan  kaum  agamawan  sebagai  manusia-manusia penganut aliran sesat yang kerasukan pikiran iblis. Para biarawan masa itu berpegang teguh  pada  keyakinan  Leibniszian  bahwa universal  order pada  hakikatnya  adalah sebagai God’s  order ,  yaitu order yang  tidak  hanya  diartikan  secara  harfiah  sebagai ‘keteraturan’  atau  ‘ketertiban’,  tetapi  juga  diartikan  sebagai  ‘perintah’  atau  ‘hukum’ Tuhan.  Kemampuan  manusia  saintis  pada  masa  itu,  untuk  menjelajahi  dan  bahkan mengintervensi God’s  order adalah perbuatan para pendosa (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002)

##  Paradigma Legisme dan Positivisme Hukum
Paham Positivisme lahir pada awal abad 19 adalah suatu paham filsafati dalam alur tradisi  Galillean  yang  muncul  dan  berkembang  pada  abad  18.  Positivisme  –  yang berkembang sebagai hasil pemikiran filsafati perintisnya adalah Auguste Comte (1798- 1857).  Menurut  Comte,  bahwa  konsep  dan  metode  ilmu  alam  kodrat  dapat  juga dipakai  untuk  menjelaskan  kehidupan  kolektif  manusia.  Setiap  peristiwa  dan/atau perbuatan  dalam  kehidupan  manusia,  selalu  saja  dapat  dijelaskan  dari  sisi  sebab- sebabnya  yang  rasional  dan  alami,  dan  bersifat scientific .  Setiap  perbuatan  tidaklah selalu  dimaknakan  secara  substantif  yang  berupa  niat  dan  tujuannya  sendiri  yang moral-altruistik yang metafisikal itu.
Selanjutnya  kaum  positivis,  mempelajari  perilaku  benda-benda  mati  dalam  fisika dan  mempelajari  perilaku  manusia  yang  mempunyai  jiwa  dan  roh  tidaklah  perlu dibedakan,  karena  sama-sama  dikontrol  oleh  hukum  sebab-akibat.  Dalam  kehidupan kebangsaan, yang dikonsepkan sebagai hasil proses sejarah sebagaimana berlangsung sebagai  proses  acak,  hukum  berfungsi  sebagai  alat  untuk  membuat  tertib  kehidupan kebangsaan.  Hal  ini  merupakan  awal  perkembangan  suatu  cabang  ilmu  dan  ajaran baru  tentang  sarana  pengontrol  ketertiban  yang  merupakan  hasil  proses  interaktif antar-warga sendiri.
Aliran  hukum  positif  mendasarkan  pandangannya  pada  fakta  pengalaman,  dapat diperiksa kebenaran dan kepalsuannya. Data itu kemudian akan dikerjakan lewat ilmu
Widyarini Indriasti Wardani, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Dunia Sains
pengetahuan yang cermat. Para penganut aliran hukum positif menentang metafisika yang  dianggap  gaib  yaitu  apa  yang  ada  di  luar  batas  pengalaman  manusia.  Hukum bagi aliran hukum positif adalah perintah penguasa ( law is a command of the law givers). Aliran  hukum  positif  menganggap  penting  adanya  hubungan  hukum  dan  moral. Namun, demikian keduanya harus dipisahkan. Dalam hal ini dapat dilihat adanya dua aliran dalam positivisme hukum:
1) Aliran Hukum Analitis (Analytical Yurisprudence );
2) Aliran Hukum Murni (Reine rechtslehre ).
Menurut  Austin,  sebagai  salah  satu  pelopor  aliran  hukum  positif  analitis, menegaskan  bahwa  hukum  merupakan  perintah  penguasa  dan  hakikatnya  ada  pada perintah  itu.  Hukum  dipandang  sebagai  suatu  sistem  yang  logis,  tetap  dan  tertutup. Teori  Austin  ini  dapat  dikembalikan  pada  ajaran  Hobbes,  karena  hukum  pada dasarnya dilihat sebagai suatu perintah dari penguasa. Teori Austin dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:
1) Hukum yang dibuat Tuhan untuk manusia (the devine laws); dan
2) Hukum yang dibuat manusia,
yang  dibedakan  menjadi  hukum  yang  sebenarnya,  disebut  juga  hukum  positif meliputi  hukum  yang  dibuat  penguasa  dan  hukum  yang  dibuat  perorangan  untuk melaksanakan  hak-hak  warga  masyarakat.  Hukum  yang  sebenarnya  ini  memiliki  4 unsur:  a. commands ;  b. sanction;  c.  duty dan d.  sovereignty. Unsur  yang  mengandung perintah  itu  berasal  dari  penguasa,  yang  diperintah  dapat  dikatakan  menderita. Apabila  tidak  ditaati  perintah  itu  akan  terkena  sanksi  dan  yang  terkena  sanksi  akan dibebani  kewajiban,  misalnya:  denda,  penjara  dsb.  Adanya  kedaulatan  berarti  ada masyarakat. Apabila tidak mengandung 4 unsur tadi,  itu bukan hukum positif tetapi merupakan  moral  positif.  Hukum  yang  tidak  sebenarnya,  yaitu  hukum  yang  tidak dibuat  oleh  penguasa,  dan  berarti  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  hukum,  misalnya: ketentuan  dalam  suatu  organisasi  masyarakat.  Oleh  Austin,  hukum  alam  disebut hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum (tidak mempunyai 4 unsur tersebut).
Tokoh lain dan paling terkenal dari positivisme hukum  adalah Hans Kelsen (1881- 1973)  dengan  teorinya Reine  Rechtslehre (ajaran  hukum  murni).  Kelsen  ingin memurnikan  hukum  dari  unsur  politik,  moral,  sosiologi,  sejarah,  psikologi  dan  lain- lain. Murni di sini mempunyai dua arti:
1) Murni  secara  metodis  (artinya  dengan  memakai  metode  sendiri  dari  ilmu pengetahuan normatif)
2) Dimurnikan dari unsur yang tidak yuridis.
Dasar-dasar teori Kelsen adalah:
a) Tujuannya teori tentang hukum ini mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan;
b) Merupakan  ilmu  dan  bukan  merupakan  kehendak/  keinginan.  Dengan  kata lain bahwa pengetahuan tentang hukum yang ada dan bukan yang seharusnya (tentang das sein bukan dan sollen ).
Widyarini Indriasti Wardani, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Dunia Sains
Menurut  Kelsen,  hukum  itu  bukan sein tetapi sollen .  Dalam sein berlaku  hukum kausal  (sebab-akibat),  dalam sollen berlaku  norma. Sollen dan sein itu  adalah  dunia yang  berbeda,  dan  masing-masing  tunduk  pada  aturannya  sendiri.  Di  dunia sein berlaku  hukum  kausal,  misalnya  A  adalah  akibat  dari  B,  sedangkan  dalam sollen berlaku  hukum  pertanggunganjawab,  misalnya  A  terjadi  maka  seharusnya  B  terjadi (Rahmadhani, 2022).
Ajaran  Kelsen,  suatu  aturan  berlaku  karena  aturan  itu  didasarkan  pada  aturan yang  lebih  tinggi.  Aturan  yang  lebih  tinggi  itu  berlandaskan  pada  aturan  yang  lebih tinggi lagi (Stufenbau ), dan sampai pada aturan yang tertinggi  yaitu Grundnorm. Pada pertanyaan  mengenai  landasan  berlakunya  norma  dasar Grundnorm ,  maka  Hans Kelsen  tidak  dapat  memberi  jawaban.  Hal  ini  disebabkan  karena Grundnorm tidak dapat  berlandaskan  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  sebab Grundnorm sendirilah  norma yang  tertinggi,  dan  juga  tidak  dapat  berlandaskan  pada  fakta,  sebab  dalam  ajaran Kelsen, dari fakta  itu tidak  dapat dialirkan norma, karena pemisahan antara sein dan sollen. Suatu Grundnorm tidak boleh disatukan dengan konstitusi. Grundnorm itu tidak termasuk,  seperti  halnya  konstitusi  pada  hukum  yang  berlaku,  tetapi Grundnorm itu merupakan suatu hipotesa yang harus ada (Wolfgang Friedmann, 1990).
Legisme sebagai  bagian  dari  aliran  hukum  positif  menyatakan  bahwa  undang- undang  dan  hukum  itu  adalah  sama,  dan  negara  sebanyak  mungkin  menahan  diri untuk  mengambil  tindakan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Negara  hanya  dapat menciptakan  syarat  pinggir,  sehingga  kekuatan  masyarakat  itu  dapat  dengan  bebas berkembang.  Hal  demikian  haruslah  terjadi  dengan  sejumlah  kecil  peraturan  umum yang  dirumuskan  secara  jelas,  dan  dapat  dipahami  oleh  setiap  orang.  Hukum berfungsi  untuk  menjaga  masyarakat,  tidak  untuk  mengatur  masyarakat.  Penjagaan ini  dapat  dengan  baik  dijalankan  dengan  mempertahankan  UU  secara  teliti  dan cermat.
Ajaran  kepastian  hukum  dan  tidak  ada  hukum  di  luar  undang-undang  sebagai satu nilai yang diagung-agungkan oleh paham legistis dan positivistis pada akhirnya mengundang  banyak  kritik.  Oleh  para  pengkritiknya,  ajaran  positivisme  yang menegaskan  bahwa  hukum  sebagai  suatu  institusi  yang  dapat  dikonstruksi  dan dikelola  sebagai  suatu  otoritas  yang  mampu  bertindak  netral  sangat  diragukan kebenarannya.  Idealisasi  hukum  sebagai  hasil  positivisasi  norma-norma  yang  telah disepakati,  sangatlah  diragukan  kenetralannya  dan  dapat  ditegakkan  dengan  mudah oleh badan yudisial yang dianggap independen/ tidak memihak.
Kritik dan perlawanan terhadap ide kaum legis liberal dari dasawarsa 1970-an ini sebenarnya  telah  muncul  terlebih  dahulu  dari  kaum legal  realists ,  yang  menemukan mashabnya  pada  tahun  1940-an.  Kaum realist menolak  eksistensi  hukum  sebagai institusi  cuma  sebatas  ‚permainan  logika‛  di  ranahnya  yang  formal  semata. Sebagaimana dikatakan oleh Hakim Holmes, bahwa ‚ the life of law has not been logic, it is  experience ‛.  Kaum legal  realist ini  menekankan  arti  pentingnya  konteks experience sebagai  masukan  dalam  upaya  berpikir  yang  lebih  realistik.  Semua  itu  dilakukan dalam upaya memfungsikan setiap aturan perundang-undangan agar lebih bernuansa sosiologik,  dan  pendayagunaannya  sebagai judge-made  law dapat  mendatangkan
Widyarini Indriasti Wardani, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Dunia Sains
manfaat  sebagai tool  of  social  science  engineering ,  sebagaimana  yang  semula  pernah dikemukakan oleh Roscoe Pound (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

##  Paradigma Hermeneutik
Seperti  yang  dikatakan  Fish,  bahwasanya  pendekatan  hermeneutik  itu  tidak  akan mengharuskan  orang  untuk  selalu  mengkaji  fakta  sosial  dan  fakta  hukum  melalui interperetasi, padahal ‚ the only thing to know abaout interpretation is that it has to be done every time” (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002) .
Pada  tataran  fungsi  hukum,(Asdhie  &  Ista,  2019)  menegaskan  bahwa  ilmu  hukum juga  mempunyai  fungsi  untuk  menjalankan  kritik  terhadap  hukum  yang  berlaku. Hukum  dapat  mengikuti,  mendampingi,  dan  jika  perlu  memberikan  arah  pada perkembangan  masyarakat.  Fungsi  untuk  menjalankan  kritik  ini  tujuannya  untuk dapat  mencegah  atau  mengurangi  penyalahgunaan  hukum  dan  kekuasaan.  Pada tataran  ini  dapat  dikatakan  bahwa  ilmu  hukum  dan  para  pengembannya  ikut bertanggung  jawab  dalam  perkembangan  hukum  dan  arah  yang  ke  depannya,  serta pengaruhnya terhadap kehidupan individual dan masyarakat.

## Simpulan
Ilmu  hukum  merupakan  bagian  integral  dari  dunia  sains  dan  perkembangannya tidak  dapat  dilepaskan  dari  ilmu-ilmu  lain.  Ilmu  hukum  tidak  hanya  norma-norma positif  tetapi  juga  sebagai  fenomena  yang  berkembang  di  masyarakat.  Pengkotak- kotakan  keilmuan  yang  pada  awalnya  berkembang  dalam  dunia  sains  telah dipecahkan  dan  dijawab  bahwa  ilmu  alam  dan  kemanusiaan  merupakan  ilmu-ilmu yang saling berhubungan satu sama lain. Dunia tidak dapat dianalisis dalam partikel- partikel kecil yang terpisah satu sama lain.
Perkembangan  ilmu  hukum  merupakan  proses  yang  menyeluruh  dan berkesinambungan,  meskipun  sempat  ada  pengkotak-kotakan  dalam  ilmu  hukum yaitu  dalam  ranah  privat  dan  ranah  publik.  Keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  tetapi dapat dibedakan, karena ranah privat dan ranah publik selalu berhubungan satu sama lain,  dan  setiap  bagian  dari  ilmu  hukum  selalu  mengandung  unsur  lain.  Hukum publik mengandung ranah privat, dan sebaliknya.

## Daftar Pustaka
Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Melalui  Konstitusional  Complaint. De  Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 160–174.
Bernard Arief Sidharta. (2000). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum . Mandar Maju.
Fritjof Capra. (2007). The Turning Point . Jejak. Kelik  Wardiono,  S.  H.  (2020). Ilmu  Hukum  Profetik:  Hampiran  Basis  Epistemologi Paradigmatik . Muhammadiyah University Press.
Lili Rasjidi. (2003). Hukum Sebagai Suatu Sistem . Mandar Maju.
Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum . Kencana.
Rahmadhani, S. Z. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan
Widyarini Indriasti Wardani, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Dunia Sains
Hukum  Atas  Dasar  Noodweer  Pada  Tindak  Pidana  Penganiayaan  (Studi  Putusan  No. 41/Pid. B/2021/PN. SDW)= Juridical Review of Decisions Apart from All Lawsuits on the Basis  of  Noodweer  in  the  Crime  of  Persecution  (Case  Study  Of  Decision  No.  41/Pid.
B/2021/PN. Sdw) . Universitas Hasanuddin.
Satjipto Rahardjo. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban . UKI Press.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  (2002). Hukum :  paradigma,  metode  dan  dinamika masalahnya . HUMA.
Wolfgang  Friedmann.  (1990). Teori  dan  Filsafat  Hukum,  Telaah  Keritis  Atas  Teori-teori Hukum (Susunan 1) . Rajawali Pers.