PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDI BMT AL HASANAH LAMPUNG TIMUR
Aye Sudarto
IAI Agus Salim Metro Lampung
Email: ayesudarto18@gmail.com

## Abstract
All  financial  institutions  in  providing  financing  do  not  want  the  financing  to  experience problems,  but  nevertheless  problems  often  arise.  BMT  Al  Hasanah  in  handling  problem financing needs to carry out financing handling strategies by taking several actions so as not to cause  losses.  How  to  handle  problematic  financing  of  problem  financing  products  by conducting  intensive  billing,  giving  warnings  in  the  form  of  warning  letters,  conducting resheduling and restructuring.
Keywords: BMT al-Hasanah, Problematic Financing, Sharia Financing Institutions

## Dasar Pemikiran
Indonesia  memiliki  potensi  dalam  pengembangan  ekonomi  dan  keuangan  syariah, guna mendukung pendanaan dalam prioritas pembangunan proyek-proyek infrastruktur, pendidikan,  dan  pertaanian.  Pertumbuhan  industri  keuangan  syariah  Indonesia  tumbuh dengan  baik  dalam  dua  dekade  terahir  dengan  pencapaian  cukup  signifikan.  Indonesia menjadi  negara  dengan  jumlah  institusi  keuangan  syariah  terbanyak  di  dunia  dengan lebih  dari  5000  institusi  yang  terdiri  dari  34  Bank  Syariah,  58  operator  takaful  atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4500- 5000  Koperasi  Syariah  atau Baitul  Maal  wat  Tamwil ,  dan  satu  institusi  pegadaian syariah. (http://mysharing.co/kondisi-keuangan-syariah-indonesia-saat-ini/)
Indonesia mencetak nasabah ritel terbesar dalam suatu pangsa pasar tunggal dengan total lebih dari 23 juta rekening (Mei 2017), menerbitkan sukuk ritel, dan menciptakan Shariah Online Trading System pertama di dunia. Namun demikian perkembangan LKS secara umum belum sesuai dengan harapan.  Hal  tersebut tercermin  dari  pangsa  pasar
100 │ Aye Sudarto, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN...
keuangan  syariah  Indonesia  yang  masih  relatif  kecil,  hanya  mencapai  5,3% terhadap  industri  perbankan  nasional. (Rebublika.co.id. 2019)
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mencatat  risiko  yang  dihadapi  lembaga  keuangan masih  berada  pada  level  aman.  Ketua  Dewan  Komisioner  OJK,  Wimboh  Santoso menyebutkan dari sisi risiko, OJK menilai risiko yang dihadapi lembaga keuangan jasa keuangan  masih  berada  pada  level manageable .  Terlihat  dari  angka  kredit  bermasalah yang  turun. Rasio  Non  Performing  Loan (NPL) gross perbankan  posisi  Juni  2018 tercatat  sebesar 2,6790 turun dari posisi Mei (2,7900). Sementara itu, Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 3,15 persen. Angka ini sedikit meningkat dari posisi Mei sebesar 3,12 persen. (Yayu  Agustini  Rahayu, 2018)
Pemberian pembiayaan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 yaitu dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah  mampu  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  sesuai  dengan perjanjian  sehingga  risiko  kemacetan  dalam  pelunasan  dapat  dihindari.  Meskipun demikian,  pemberian  pembiayaan  kepada  nasabah  tidak  akan  terlepas  dari  risiko terjadinya  pembiayaan  bermasalah  yang  akhirnya  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja bank syariah tersebut. (Adiwarman  Karim. 2010. 260)
BMT Al Hasanah merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang ada di provinsi  Lampung.  Secara  legal  formal,  BMT  sebagai  lembaga  keuangan  mikro berbentuk  badan  hukum  koperasi.  Sistem  operasional  BMT  mengadaptasi  sistem perbankan   syariah   yang  menganut bagi  hasil.  BMT  Al  Hasanah melakukan kegiatan menghimpun  dana  berupa  tabungan wadiah dan mudharabah dan  menyalurkan dananya  berupa  produk murabahah , hawalah ,  dan ijarah .  (Brosur  BMT  Al-Hasnah Mandiri Sejahtera. 2019)
Sebelum  mengalami  pembiayaan  bermasalah  terlebih  dahulu  akan  terdapat  tanda- tanda  bermasalah  seperti  anggota  mangkir  membayar  angsuran  atau  anggota  tidak membayar  penuh  angsuran.(Idris,  2019). Pada  tanda-tanda  tersebut  pihak  BMT  Al- Hasanah  akan  menyelesaikan  dengan  jalan  kekeluargaan  dan  apabila  pembiayaan memasuki tahap kemacetan yaitu anggota dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum.
Dalam  Islam  seseorang  diwajibkan  untuk  menghormati  dan  mematuhi  setiap perjanjian  atau  amanah  yang  sudah  dipercayakan  kepadanya.  Sebagaimana  firman Allah  dalam  QS  Al-Anfaal  Ayat  27. Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah kamu mengkhianati Allah  dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
Semua  Lembaga  Keuangan  dalam  memberikan  pembiayaan  tidak  menginginkan pembiayaan  tersebut  mengalami  permasalahan,  namun  demikian  permasalahan  kerap muncul. BMT Al Hasanah dalam menangani pembiayaan bermasalah perlu melakukan strategi  penanganan  pembiayaan  dengan  melakukan  beberapa  tindakan  sehingga  tidak menimbulkan kerugian.

## Pembahasan

## 1.  Pengertian Pembiayaan
Muhammad mengartikan pembiayaan lebih pada pembiayaan dari lembaga keuangan kepada  nasabah.  Sementara financing (pembelanjaan)  adalah    dalam  kerangkang mendukung  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan  senciri  atau  orang  lain. (Muhammad,  2005.304)  Pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank  yaitu pemberian  fasilitas  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak   yang merupakan deficit unit .(Muhammad Syafi ’ i Antonio.2001.160)
Istilah  pembiayaan  dapat  diartikan  sebagai I  Believe,  I  Trust , “ saya percaya ” atau “ saya  menaruh  kepercayaan ” .  Perkataan  pembiayaan  yang  artinya  kepercayaan  ( trust ), berarti  lembaga  pembiayaan  selaku shahibul  mal menaruh  kepercayaan  kepada seseorang  untuk  melaksanakan  amanah  yang  diberikan.  Dana  tersebut  harus digunakan  dengan  benar,  adil,  dan harus   disertai   dengan   ikatan   dan   syarat-syarat yang  jelas,   dan   saling menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak. (Veitzal  Rifai  dan Andria  Pertama,  2008.3). Quran Surat An-Nisa 29. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali  dalam  perdagangan  yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
102 │ Aye Sudarto, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN...
Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah:  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, sebagaimana UU No 10 tahun 1998.
UU  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  Bab  1  Pasal  1  ayat  25 menjelaskan  Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berupa: a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah . b) transaksi sewa beli dalam bentuk ijaroh muntahiyah bitamlik. c) Transaksi  jual  beli dalam bentuk piutang murabahah, salam  dan isthisna . d). Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan e).Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk ijarah untuk  transaksi  multijasa  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank Syariah  dan/atau  Unit  Usaha  Syariah  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak    yang dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana  untuk mengembalikan  dana  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  denganimbalan ujroh , tanpa imbalan,atau bagi hasil. (Muhamad, 2014.40).  Penyaluran  dana  dalam  BMT  adalah  transaksi  penyediaan  dana  kepada anggota  atau  calon  anggota  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah,  juga  tidak termasuk  jenis  penyaluran  danayang dilarang secara  hukum  positif.  (Nurul  Huda,  et. al. 2016.79)

## 2.  Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam
Untuk  menyesuaikan  dengan  aturan-aturan  dan  norma-norma  islam,  lima  segi religius ,  yang  berkedudukan  dengan literatur ,  harus  diterapkan  dalam  perilaku investasi.  Lima  segi  tersebut  adalah  (Lewis  dan  Algout,  2001:48):  1)  Tidak  ada transaksi  keuangan  berbasis  bunga.  2).  Pengenalan  pajak religius atau  pemberian sedekah,  zakat.3).  Pelarangan  produksi  barang  dan  jasa  yang  bertentangan  dengan sistem  nilai islam (haram). 4). Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar ( ketidakpastian). 5). Penyediaan Tafakul (Asuransi Islam)

## 3.  Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Dalam  UU  No.21  Tahun  2008  Pasal  1  butir  25  tentang  Perbankan  Syariah,  yang dimaksud  dengan  Pembiayaan  yaitu  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan  itu  berupa:    Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk  Musyarokah  dan  Mudarobah, transaksi sewa menyewa (ijaroh) atau sewa beli (ijaroh muntahiyah bit tamlik, transaksi jual  beli  dalam    piutang  murabahah,  salam,  dan  istiisna,      transaksi  pinjam  meminjam (qord, sewa menyewa jasa (ijaroh) untuk transaksi multi sjasa. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS serta pihak lain yang mewajibkan pihak  yang  dibiayai  dan  diberi  fasilitas  untuk  mengembalikan    dana  setelah  jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujroh) tanpa imbalan
Dalam UU No.7/1992 Pasal 1 butir 12 tentang Perbankan, menyatakan: penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihakyang dibiayai untuk mengembalikan  pinjaman/tagihan  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau bagi hasil.
Nasabah  bank  syariah  yang  mendapat  pembiayaan  dari  bank  syariah  apapun jenisnya,  setelah  jangka  waktu  tertentu  wajib  untuk  mengembalikan  pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qard . (Fathurrahman Djamil. 2012. 41)
Risiko  yang  terjadi  dari  peminjam  adalah  peminjam  yang  tertunda  atau ketidakmampuan  peminjam  untuk  membayar  kewajiban  yang  telah  dibebankan (Mohammad,    2002  :  267).  NPF  ( Non  Performing  Financing )  atau  Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan  III),  diragukan  (golongan  IV),  dan  macet  (golongan  V).Untuk  menghindari gagal  bayar  lembaga  keuangan  syariahhendaknya  melakukan  pembinaan  dan  secara berkala  melakukan  monev  secara  aktif  dan  fasif. Monitoring aktif  yaitu  mengunjungi nasabah  secara reguler ,  memantau  laporan  keuangan  secara  rutin,  dan  memberikan laporan  kunjungna  nasabah/ call  report kepada  komite  pembiayaan/s upervisor , sedangkan monitoring  pasif ,  yaitu monitoring pembayaran  kewajiban  nasabah  kepada bank  syariah  setiap  akhir  bulan.  Bersama  pula  diberikan  pembinaan  dengan
104 │ Aye Sudarto, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN...
memberikan  saran,  informasi  maupun  pembinaan  teknis  yang  bertujuan  untuk menghindari kegagalan pembiayaan (Trisandina,:2003.101 ).
Pembiayaan  bermasalah  atau net  performing  finance yang  terjadi  pada  BMT umumnya  sama  seperti  yang  terjadi  pada  bank.  Pembiayaan  bermasalah  merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa  keadaan  dimana  pembiayaan    tidak    dapat    kembali    tepat    pada    waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah  ditetapkan. (Hermansyah,  2007.75). Pembiayaan yang   dikeluarkan bertujuan untuk membantu anggotanya dalam membiayai usaha yang dijalankannya,  namun  kemungkinanan  dalam  penyalurannya  terjadi  masalah  atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak sengaja.

## 4.  Dampak Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi  bank  dan  nasabah)  maupun  secara makro (sistem  perbankan  dan  perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan  bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada: a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin  meningkat.
b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan` Syariah  tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
d. CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
e. Menurunnya  reputasi  lembaga  keuangan  syariah  berakibat  investor  tidak  berminat terhadap  lembaga  keuangan  syarian  dan  dapat  membahayakan  sistem  perbankan maka  ijin  usaha  lembaga  keuangan  syariah  dapat  dicabut  menanamkan  modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
f. Dari  aspek  moral,lembaga  keuangan  syariah  telah  bertindak  tidak  hati-hati  dalam menyalurkan  dana  sehingga  lembaga  keuangan  syariah    tidak  dapat  memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempakan dananya.
g. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
h. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan  jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi (Lewis dan Algaoud,  2001:48).

## 5.  Penyebab Terjadi Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  yang  ada  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  mempunyai beberapa  penyebab  yang  terdiri  dari  faktor  internal,  faktor  eksternal  dan  kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut:
a. Faktor Internal
Faktor  Internal  Koperasi  Syariah  adalah  Pembiayaan  bermasalah  dapat diminimalisir  melalui  pemahaman  petugas  pembiayaan  secara  benar  dan  dilengkapi dengan  prosedur  kerja  yang  menjadi    acuan    petugas  dalam    merealisasikan pembiayaan    Koperasi  Syariah  kepada  anggotanya.  1).  Kejujuran  ( Integrity )  2). Pengetahuan ( Knowledge ) 3). Sikap ( Attitude ) 4). Keterampilan ( Skill )
b. Faktor Eksternal
Anggota  Penerimaan  Pembiayaan  Ada  4  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan terhadap  calon  penerima  pembiayaannya  antara  lain:  a).  Karakter  Calon  Penerima Pembiayaan b). Side  Streaming Penggunaan Dana c). Peningkatan Pola  Konsumsi dan Gaya  Hidup d). Memprioritaskan Kepentingan  Lain. Kondisi  Lingkungan a)   Bencana alam, b). Kebijakan pemerintah, c). Kendala musim (Nur S. Buchori, 2012. 212-218).

## 6.  Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Dalam  hal  ini  penanganan  atau restrukturisasi pembiayaan  adalah  istilah  teknis yang  dipergunakan  dikalangan  perbankan  atau  lembaga  keuangan  lainnya  terhadap upaya  dan  langkah-langkah    yang  dilakukan  BMT  dalam  usaha  mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi.
Dalam penanganan  pembiayaan  bermasalah  tentunya  ketentuan- ketentuan Fatwa DSN-MUI  berkaitan  dengan  penyelesaian  piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu  cara  penyelesaian  yang  sejalan  dengan  prinsip  syariah  dalam  penyelesain  utang atau  kewajiban  dari  pembiayaan  bermasalah  berdasarkan  prinsip  syariah  dilakukan antara lain melalui: (Faturrahman Djami, 2014.83).
a. Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ).    Hal  ini  dilakukan  dengan  cara memperpanjang  jangka  waktu  pembiayaan,    dimana    anggota    diberikan keringanan  dalam  jangka waktunpembiayaan, misalnya: memperpanjang     jangka
106 │ Aye Sudarto, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN...
waktu  pembiayaan  dari  6  bulan  menjadi  1  tahun,  sehingga  anggota  mempunyai waktu  yang  lebih  lama  untuk  mengembalikannya.  Dalam  hal  ini  jangka  waktu angsuran  pembiayaan  diperpanjang  pembayarannya  dengan  demikian  jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jum;ah angsuran.
b. Persyaratan kembali ( reconditioning ). Persyaratan kembali  ( reconditioning ), yaitu perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan  pembiayaan  tanpa  menambah  sisa pokok  kewajiban  anggota  yang  harus  dibayarkan  kepada  BMT,  antara  lain meliputi:  1).  Perubahan  jadwal  pembayaran,  2).  Perubahan  jumlah  angsuran,  3). Perubahan jangka waktu, 4). Pemberian potongan.
c. Pentaan  kembali (restructuring) Perubahan  persyaratan  pembiayaan  dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.
d. Penyelesaian  melalui  jaminan  Penyelesaian  melalui  jaminan  merupakan penyelesaian  pembiayaan  melalui  penjualan  barang  barang  yang  jadi  jaminan dalam  kerangka  pelunasan      utang.      Penyelesaian      melalui      jaminan  dilakukan terhadap  pembiayaan  yang  memeng  benar  benar  menurut  LKS  sudah  tidak  dapat didisehatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prosfektif dikembangkan.
e. Write  Off (Hapus  Buku  dan  Hapus  Tagih).  Merupakan  pembiayaan  macet  yang tidak  dpat  ditagih  dan  dihapus  bukukan  dari  neraca  dan  pencatatan  dalam  buku rekening  administratif.  Penghapus  bukuan  pembiayaan  bermasalah  dibebankan pada    akun  penyisihan  penghapusan  aktiva  produktif.  Pun  demikian  pembiayaan bermasalah  tersebut  telah  dihapus  bukukan  hanya  bersifat  administratif  hingga penagihan  terhadap    debitur    tetap    dilakukan.  (Muhammad  Turmudi, Op.Cit .  h. 102-104)

## 7.  Sejarah BMT Al-Hasanah
BMT  Al-Hasanah  berdiri  sekitar  tahun  1998-1999.  Pada  awalnya  bermula  dari kelompok  arisan  Ibu  Susanti  di  jembat  Serong,  karena  ada  program    LPEPMM    dari kemenkop    ketika    itu,    maka    arisan    tersebut  berubah  menjadi  Pos  Ekonomi  Rakyat (PER) Al-Hasanah dapat bantuan dari  LEPMM sebesar 59 juta Rupiah kemudian pada bulan Maret 1999 berubah menjadi BMT Al-Hasanah.  (Profile BMT Al-Hasanah 2019)
BMT  Al  Hasanah  berdiri  dari  usaha  skala  kecil.  Bermula  dari  kelompok  arisan sebanyak 13 orang dengan modal awal Rp 600.000,-.  Seiring dengan waktu dan kegigihan pengelola dan pengurus secara bertahap mmesar dan bertambah angota.  Pada tahun 1998 tercatat  jumlah anggota  sebanyak  75  orang  dengan  oset  ussaha mencapai  Rp  1.500.000,-. Dokumentasi Sejarah BMT Al-Hasanah   2018)
Pada tanggal 24 Maret 1999 telah berbadan hukum, dengan no 42/BH/KDK.7.2/1999 terdaftar  di  Departemen  koperasi  dan  UMKM  dengan  kegiatan  usaha:  Simpan  Pinjam, Home  Industri,  Waserda.  Dalam  perkembangnnya  dilakukan  perubahan  AD/ART terdaftar pada dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten  Lampung Timur  dengan      Surat Keputusan      No.01/PAD/X.7/I/2010sebagai Jasa keuangan Syariah. Di dukung dengan SDM  yang  kompeten  dibidangnya  dan  IT  berstandar  nasional  serta  Asset  yang  terus berkembang  secara  signifikan,  pada  saat ini total assetnya kurang lebih sebesar Rp.50 M.( Ibid )
Produk dan Mekanisme Pembiayaan BMT Al-Hasanah
BMT  Al-Hasanah  memiliki  produk  simpanan  dan  produk  pembiayaan.  Produk simpanan  yang  bertugas  menghimpun  dan  juga  untuk  kepentingan  sosial,  produk pembiayaan  yang  bertugas  menghimpun  dan menyalurkan   dana   untuk   tujuan   yang bersifat profit, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Adapun produk-produk BMT Al-Hasanah adalah sebagai berikut :
a. Produk simpanan: Simpanan wadiah (Titipan), Simpanan berjangka (SIJANGKA)
b. Produk  Pembiayaan:  Murabahah,  Mudharabah,  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik, Hawalah (Profile. Op Cit)

## 8.  Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
Dalam  melihat  pembiayaan  bermasalah  BMT  Al-Hasanah  terlebih  dahulu melakukan  penilaian  pembiayaan  agar  BMT  yakin  pembiayaan  yang  diberikan kembali  lancar  lagi.  Penilaian  pembiayaan  bertujuan  untuk  melihat kemampuan  anggota  dalam  melakukan  angsuran.    Kreteria  penilaian pembiayaan  secara  umum  dilakukan  oleh  Lembaga  menggunakan  analisa  5C (chracter, Capacity, Capital, C ollateral, Conditional).
108 │ Aye Sudarto, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN...
BMT Al-Hasanah menggunakan prinsip 5C yaitu:
a. Character. Carakter  sangat  penting  dalam  mengetahui  sifat  dan  kepribadian  calon anggota,  sebab  lancar  atau  tidak  suatu  pembiayaan  dapat  dilihat  dari  carakter seseorang. Jika calon anggota memiliki karakter baik maka dalam kondisi apapun calon anggota akan tetap berusaha untuk melunasi kewajibannya, tetapi jika calon aggota tidak  memiliki  karakter  yang  tidak  baik  maka  ada  kemungkinan  untuk menunda-nunda   pembayaran   yang   akan   berpotensi   pada   pembiayaan macet. a).  Melakukan  wawancara  pribadi  kepada  calon  anggota.  b).  Namun  pada kenyataannya  walaupun  aspek  karakter  merupakan  hal  yang  paling  penting dalam  penilaian  pemberian  pembiayaan  karakter  merupakan  salah  satu  penyebab terjadinya  pembiayaan  bermasalah.  Ini  terbukti      dengan      adanya      pembiayaan bermasalah   pada   pembiayaan hawalah yang ada pada BMT Al-Hasanah Cabang Sukadamai  yang  merupakan  salah  satu    faktor    terjadinya    pembiayaan bermasalah  adalah  aspek  karakter  karena  sifat  calon  anggota  yang  tidak  bisa ditebak  dan  kadang  berubah-ubah.  Contohnya  pada  saat  ditagih  anggota  sering menunda-nunda pembayaran angsuran.
b. Capacity adalah kemampuan anggota mengembalikan pembiayaan pokok dan atau  margin.  Dalam  hal  ini  BMT  Al-Hasanah  Cabang  Sukadamai  melihat  cara kemampuan  anggota  dalam  mengelola  usahanya  untuk    mengembalikan pinjamannya.    Dari    hasil    penelitian    menjelaskan  kemampuan    bayar    calon anggota    pembiayaan,    AO    dapat    menganalisis  diantaranya  yaitu:  1).  Kartu Keluarga,  untuk  mengetahui  seberapa  banyak  calon  anggota  memliki  tanggungan dalam  keluarga.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  kemampuan  bayarnya  karena semakin  banyak  tanggungan  dalam  anggota  keluarga  maka  semakin  kecil kemampuan  bayarnya  sehingga  dapat  mempengaruhi  terhambatnya  pembayaran. 2).  Rekening  listrik.  Tagihan  rekening  listrik  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengeluaran  sebulan  calon  anggota.  Dari  penilain  tersebut  pihak  BMT  dapat melihat  seberapa  besar  dan  kesanggupan  calon  anggota  perbulannya  terhadap jumlah pembiayaan yang akan diajukan dan diberikan. Namun pada kenyataannya pihak  BMT  tidak  meneliti  secara  mendalam  apakah  calon  anggota  mempunya
kewajiban  lain  atau  tidak.  Hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  kemampuan  bayar calon  anggota.  Pihak  BMT  sulit  untuk  mengetahui  apakah  calon  anggota mempunyai  hutang  lain  atau  tidak  dikarenakan  karakter  anggota  yang  berbohong pada saat disurvei.
c. Capital. Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari  pendapatan  anggota  perbulan  dikurangi  pengeluarannya.  Dalam  hal  ini  BMT Al-Hasanah  Cabang  Sukadamai  menilai  modal  yang  dimiliki  anggota  dalam membayar  pinjaman.  Untuk  mengetahui  kemampuan  calon  anggota  pembiayaan pihak  BMT  Al-Hasanah  melakukan  analisis  dengan  beberapa  cara  yaitu:  1). Wawancara  dan  kunjungan  langsung  ketempat  usaha  calon  anggota pembiayaan untuk  menyusun  perkiraan  laporan  keuangan  usaha  calon  anggota  pembiayaan sehingga  pihak  BMT  Al-Hasanah  dapat  mengetahui  berapa  modal  yang  dimiliki calon anggota. 2). Mewawancarai  tetangga  sekitar  tempat  usaha  calon  penerima pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon anggota.
d. Collacteral. Merupakan  barang  jaminan  yang  digunakan  oleh  anggota  untuk menanggung  pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi  pembiayaan  yang  dipinjam  sesuai  dengan  jumlah  pembiayaan  yang diberikan  oleh  BMT.  Berdasarkan aspek  jaminan,  BMT  Al-Hasanah  menetapkan nilai  barang  yang  akan  menjadi  jaminan  yaitu 125% dari besarnya pembiayaan yang  diberikan.  Penilaian  ini  harus  bisa  mengkover  nilai  pembiayaan  yang  akan diberikan oleh pihak BMT, jika di kemudian hari terjadi  masalah  maka  jaminan tersebut    bisa    mudahdijual      dan  diuangkan  untuk  melunasi  modal  pembiayaan yang  sudah  dipinjamkan.  Apabila  nilai  jual  jaminan  tidak  bisa  mengkover pembiayaan maka pihak BMT akan tetap meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah    kekurangannya.    Dan  apabila  nilai  jual  jaminan  lebih  dari  jumlah pembiayaan  yang  dipinjam,    maka  kelebihannya  akan  dikembalikan  ke  anggota dengan utuh.
e. Condition Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik. Artinya, ia mampu  mencukupi  kebutuhan hidup  keluarga,  menutupi  biaya operasional usaha, dan memiliki kelebihan dari hasil usaha sehingga dapat menjadi penambah modal
110 │ Aye Sudarto, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN...
untuk  berkembang.  Terlebih  lagi,  jika  ia  kelak  mendapat  pembiayaan  dari  BMT, usaha  tersebut  dapat  tumbuh  lebih  baik  dan  pada  akhirnya  ia  mampu  melunasi kewajibannya.  Pihak  BMT  kurang  memperhatikan  usaha  anggotanya,  karena pendapatan    yang  didapat    tiap    bulan  tidak    menentu    kadang  mengalami penurunan yang bisa menyebabkan anggota tidak bisa membayar angsuran. Setelah pihak  BMT  melakukan   pencairan,   pasti   setidaknya  akan mengahadapi resiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan   bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah  disebabkan  oleh    faktor-faktor    dalam  (internal)  dan  faktor  luar (eksternal). 1). Faktor Internal.  Adalah faktor  yang terjadi di dalam BMT.  Faktor internal  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  di  BMT  Al- Hasanah  yaitu:  Pengetahuan.  Pengetahuan  terhadap  manajemen  pembiayaan merupakan  langkah  terbaik  dalam  mengantisipasi  terjadinya  pembiayaan bermasalah.  Minimnya  pengetahuan  tentang  pemberian  pembiayaan  menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial. Dari data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  BMT,  pihak  BMT  sudah membekali  karyawan  dalam  halpengetahuan  dasar  dalam  pemberian  pembiayaan, namun  pada  praktiknya  karyawan  masih  saja  sering  salah  dalam  menganalisis calon  anggota  sehingga  menyebabkan  pembiayaan  tersebut  mengalami permasalahan.  Sikap.  Pembiayaan  bermasalah  juga  dapat  timbul  dari  petugas pembiayaan  yang  tidak  memiliki  sikap  proposional.  Dalam  pemberian pembiayaan,  seorang  petugas  pembiayaan  pada  BMT  harus  bersikap  netral  dan tidak  mementingkan  keuntungan  pribadi  atau  orang  lain.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan pihak BMT Al-Hasanah, karyawan   atau   petugas   BMT   ada yang   memberikan   pembiayaan karena ada faktor kedekatan dengan keluarga atau pertemanan,  tetapi  hal  tersebut  dilakukan  berdasarkan  prosedur  yang  ada. Kalaupun  ada  yang  mengalami  pembiayaan  bermasalah  nantinya,    maka karyawan harus bertanggung jawab dalam hal penagihan.
Keterampilan. Keterampilan    analisa    keuangan    petugas    pembiayaan memegang  kunci  keberhasilan  sebuah  pembiayaan  yang  diberikan.  Berdasarkan    hasil wawancara  dengan  pihak  BMT  petugas masih salah dalam menganalisis kemampuan
bayar calon anggota ini dikarenakan calon anggota tidak jujur pada saat disurvei karena untuk  mengetahui  karakter  seseorang  itu  tidaklah  mudah.  Ternyata  ada  anggota  yang setelah  tiga  atau  lima  kali  angsuran  ada  yang  mengalami  tunggakan,  ini  disebabkan ternyata  anggota  mempunyai  hutang  lain  selain  di  BMT,  sebab  dari  itu  anggota mengalami pembiayaan bermasalah.
Faktor  eksternal  merupakan  faktor  yang  berada  diluar  kekuasan  BMT.    Faktor eksternal    dalam    pemberian    pembiayaan    kepada    anggota  yang  mengalami pembiayaan bermasalah ada tiga unsur yaitu adalah sebagai berikut: a). Karakter Calon Penerima  Pembiayaan.  Aspek  analisa  pembiayaan  yang  paling  sulit  adalah  ketika  kita menilai  karakter  seseorang.  Penilaian  karakter  yang merupakan  aspek penting tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon anggota penerima pembiayaan tersebut.  Terkadang  orang  yang  telah  menerima  pembiayaan  sering  mangkir  ketika jatuh tempo pembayaran.
Dari  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  untuk  karakter  calon  penerima pembiayaan  diketahui  bahwa  anggota  yang  menjawab  Ya  sebesar  26,9%  dan  yang menjawab  Tidak  sebesar  73,1%.  Ini  disebabkan  anggota  sering  menunda-nunda pembayaran  karena  faktor  pendapatan  yang  menurun  yang  menyebabkan  anggota mengalami  pembiayaan  bermasalah.  b).  Peningkatan  Pola  Konsumsi  dan  Gaya  Hidup Anggota  yang telah menerima pembiayaan dari BMT kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan  konsumsi  dan  gaya  hidup  dibandingkan  ia  harus  membayar  angsurannya. Dari  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  untuk  peningkatan  pola  konsumsi  dan gaya  hidup  diketahui  bahwa  anggota  yang  menjawab  Ya  sebesar  12,2%  dan  yang menjawab  Tidak  sebesar  87,8%.  Ini  disebabkan  karena  anggota  memenuhi kebutuhan  sehari-  hari  atau  konsumsi  dengan  cara  mengutang  di  warung  terlebih dahulu sehingga   anggota   membagi-bagi   uangnya   untuk   kebutuhan   lain, sehingga menyebabkan anggota mengalami pembiayaan bermasalah.
Memprioritaskan Kepentingan  Lain.  Keengganan  anggota  membayar  kewajiban angsuran    kepada  BMT  terkadang  lebih  disebabkan  karena  ada  kepentingan  atau kebutuhan   lain   sehingga   mengalami   kendala   dalam   membayar angsuran  yang menjawab  Ya  sebesar  61%  dan  yang  menjawab  Tidak  sebesar  39%.  Dari  data  yang
112 │ Aye Sudarto, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN...
diperoleh  dari  hasil  wawancara  penyebab  anggota  menggunakan  uangnya  terlebih dahulu  untuk  kepentingan  lain  yaitu  karena  anggota  membutuhkan  tambahan  modal untuk  usahanya  dan    anggota    menggunakan    uangnya    untuk    kebutuhan    mendesak lainnya sehingga menunda pembayaran.

## 9.  Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  pada  lembaga  keuangan  bukanlah  hal  yang  baru  untuk didengar.  Tidak  sedikit  lembaga  keuangan  hancur  karena  tidak  mampu  memanajemen masalah  dengan  baik.  Penanganan  pembiayaan  bermasalah  merupakan  tugas  yang dilakukan  lembaga  keuangan  ketika  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  anggota mengalami masalah. BMT atau lembaga keuangan lain umumnya mengunakan strategi untuk  mengatasi  pembiayaan    bermasalah    yang        telah  menjadi  standar  operasional penanggulangan,  bahkan  tidak  jarang  lembaga  keuangan  mempunyai  strategi tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.
Berdasarkan  pada  fakta  dilapangan  BMT  Al-Hasanah  telah  menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah pada  BMT  Al-Hasanah  memastikan    apakah    sudah  melakukan    penagihan  melalui surat  atau  telepon,  melakukan  kunjungan  kerumah    anggota    untuk  mengetahui  alasan terjadinya  pembiayaan  bermasalah,  dan  memastikan  pihak  BMT  sudah  melakukan upaya dengan cara penyelamatan melalui:
Pertama ,  penjadwalan  ulang  ( resheduling )  adalah  solusi  bagi  nasabah  yang  tidak mampu  membayar  pada  waktu  dan  jumlah  yang  disepakati  dengan  alasan  yang  dapat diterima  oleh  BMT,  maka  pihak  BMT  akan  membuat  kebijakan  mengenai  perubahan jadwal, waktu angsuran, merubah besarnya angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran.  Dalam  penyelesaian  pembiayaan  dengan  cara  penjadwalan  kembali  BMT tidak  diperbolehkan  menambah  jumlah    tagihan    pembiayaan    yang  tersisa.    Hal    ini dimaksudkan  agar  tidak  menambah    beban    bagi  nasabah  dalam  penentuan  waktu pembayaran  yang  akan  diatur  kembali  harus  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak dan tidak merugikan pihak manapun.
Kedua, penataan kembali ( restructuring ) solusi ini diberikan kepada anggota  yang benar-benar  mengalami  kesulitan  pembayaran  angsuran,  pihaknBMT  akan  merubah jumlah  plafon  pembiayaan  yaitu  memperkecil  jumlah plafon pembayaran.
Jika dilihat dari teori dan hasil penelitian, maka dapat dilihat bahwa kebijakan yang diterapkan  oleh  BMT  Al-Hasanah  telah  berhasil  meminimalisir  pembiayaan bermasalah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kebijakan  yang  telah  diterapkan  oleh  BMT  Al- Hasanah  dengan  mendatangi  anggota  dan  melakukan  musyawarah  terkait  solusi penyelesaian  pembiayaan  bermasalah.  Dengan  mendatangi  anggota  ini  dapat berpengaruh  kepada  emosional  anggota.  Apabila  setelah  melakukan  pendekatan emosional dengan anggota dengan mengunjungi anggota secara langsung tidak menuai hasil  serta  anggota  tetap  tidak  melunasi,  maka  pihak  BMT  akan  melakukan  tindakan penyelesaian terakhir yaitu penyitaan atau penjualan agunan secara sukarela.
Tindakan  penyitaan  dan  penjualan  agunan  ini  sesuai  dengan  Firman  Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 1 Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji- janji.  Hewan  ternak  dihalalkan  bagimu,  kecuali  yang  akan  disebutkan  kepadamu, dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  berihram  (haji  atau  umrah). Sesungguhnya  Allah  Menetapkan  hukum  sesuai  dengan  yang  Dia  Kehendaki. Dalam tindakan  penyitaan  jaminan  tidak  diperbolehkan  adanya  paksaan  dari  pihak  manapun terutama  pihak  BMT  kepada    anggota.  Oleh  karena  itu  pada  awal  akad  anggota  dan pihak  BMT  telah  melakukan  perjanjian  dengan  menggunakan  jaminan  sebagai pengganti jika anggota tidak dapat melunasi pembiayaan.
Berdasarkan  teori  dan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  BMT  Al- Hasanah, maka dalam penyelesaian    pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan hawalah pihak  BMT  melakukan  kebijakan-kebijakan  yang  telah  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku  secara syariah Islam. BMT Al-Hasanah menggunakan kebijakan yang  tidak  memberikan    kesulitan  melainkan  memberikan  kemudahan    bagi    anggota dalam  menyelesaikan  kesulitan  anggotanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Firman
Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah  Ayat 280. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan,  maka berilah tenggang  waktu  sampai dia  memperoleh kelapangan.  Dan jika kamu  menyedekahkan,  itu  lebih  baik  bagimu,  jika  kamu  mengetahui. Makna  dari  ayat
114 │ Aye Sudarto, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN...
tersebut  yaitu  jika  ada  pihak  yang    berhutang  sedang  dalam    kesusahan    berilah  Ia tempo  waktu,    sampai  dia  sanggupmembayar hutangnya  dan  sebaliknya  bila    yang berhutang  dalam  keadaan  lapang,  Ia wajib segera membayar hutangnya.

## Simpulan
Faktor  penyebab  terjadinya  pembiayan  bermasalah  pada  BMT  Al-Hasanah  terjadi karena  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yaitu, Pengetahuan,  Sikap  dan  Keterampilan.  Sedangkan  faktor  eksternal  yaitu  Karakter Anggota    Penerima    Pembiayaan,    Peningkatan    Pola    Konsumsi  dan  Gaya  Hidup  dan Memprioritaskan Kepentingan Lain.
Cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan bermasalah dengan  melakukan  penagihan  secara  intensif,  memberikan  teguran  berupa  surat peringatan, melakukan resheduling dan restructuring .

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini  Rahayu, 2018 “ Begini  Kondisi  Keuangan  di  Indonesia ” (On-line),  tersedia di: https://m.liputan6.com/bisnis/read/3606042/begini-kondisi-keuangan-di- indonesia# (31 Juli 2018).
Adiwarman    Karim.  2010, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  Jakarta:PT. Grafindo Persada.
Ascarya, 2008. Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Aravik, H. 2016. Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi  Islam  dari  Abu  Ubaid  sampai  Al-Maududi. Malang:  Kelompok Instrans Publishing .
Aravik,  H.,  Yunus,  N.  R.,  &  Sulastyawati,  D.  (2019).  Legal  Politics  Of  Waqf- Regulation  In  Indonesia. Nur  El-Islam:  Jurnal  Pendidikan  dan  Sosial Keagamaan , 6 (1), 153-170
Aye Sudarto, 2018. Lembaga Keuangan Syariah. (Metro. Purnama Jaya).
Brosur. 2019. BMT Al-Hasnah Mandiri Sejahtera.
Departemen  Agama    RI,  1993. Al-Qur ‟ an    Dan  Terjemahannya (Bandung:  Gema Raisalah  Pers,
Dokumentasi Sejarah BMT Al-Hasanah 2018 dicatat tanggal 7 Oktober 2018
Fadilla, F., & Aravik, H. 2018. Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate terhadap
Inflasi. Jurnal Ecoment Global; Kajian Bisnis dan Manajemen , 3 (2), 95-108.
Faturrahman  Djami,  2014 Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah,
Jakarta: Sinar Grafika.
Hermansyah,    2007 Hukum  Perbankan    Nasional    Indonesia, Jakarta:    Kencana Prenada  Media Group.
http://mysharing.co/kondisi-keuangan-syariah-indonesia-saat-ini/ https://kbbi.web.id/
Industri Keuangan Syariah Indonesia Tumbuh Baik – Republika. https://www.republika.co.id › pqpmyu458 › ekonomi › syariah- ekonomi › p...
Kasmir, 2014 Bank dan Lembaga Keuangan Lain , (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Karnaen  A  Perwataatmaja  dan  Hendri  Tanjung,  2007. Bank  Syari’ah (Teori,  Praktik dan Peranannya) , Clestial Publishing Jakarta.
Lewis &  Algout. 2001. Perbankan Syariah Prinisp , Praktik, dan Prospek . Jakarta: PT
Serambi Ilmu Semesta.
116 │ Aye Sudarto, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN...
Muhammad  Syafi ’ i  Antonio2001, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  Jakarta:  Gema Insani Press.
Muhamad, 2014 Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.
Nurul  Huda,  et.  al. 2016 Baitul  Mal  Wa  Tamwil  Sebuah  Tinjauan  Teoretis, Jakarta:
Amzah.
Nur  S.  Buchori,  2012), Koperasi  Syariah  Teori  dan  Praktik ,  Banten:  Pustaka  Aufa Media.
Otoritas Jasa Keuangan, 2015. Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan , OJK Jakarta.
Sy afi’i Antonio, 2001. Bank Islam: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press. Trisadini. P, 2013. Transaksi Bank Syariah , Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.
Peraturan  Bank  Indonesia  (BI)  No. 7/2/PBI/2005  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva Bank  Umum.
Profile BMT Al Hasanah 2019.
Veitzal  Rifai  dan  Andria  Pertama,  2008. Islamic  Financial  Management ,  Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
Wawancara  dengan  Idris  selaku  Pimpinan  Cabang  Kantor  Pusat  BMT  Al-Hasanah tanggal 15 Desember 2019
Zamzam, Fakhry, Havis Aravik, 2016. Manajemen SDM Berbasis Syariah , Bogor: CV. RWTC Success.