## WAJIB BELAJAR (WAJAR) SEMBILAN TAHUN DALAM PERSPEKTIF PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR

## Herwanto

## Abstract
Education for all has been stipulated in the Preamble of 1945 Constitution of Republic of Indonesia. As from the proclamation of Independence Day, the Indonesian government has been developing national education to give the Indonesians equal and broad opportunity to have access for education.  This article discusses the implementation of nine years’ compulsory education program to provide the citizens with equal access for education and simultanously to improve basic education quality. The discussion is focused in planning, implementation, and outcomes of the program, as it is assumed that the three aspects are inter-related each others in achieving the target. The discussion concludes, the nine years’ compulsory education program in Indonesia is implemented through improving the opportunity to have basic education for all school age children and simultaneously to accelerate the quality of education. However, to reach the target of quality some recommendations are provided.
Keywords:

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemenuhan hak atas pendidikan harus dikembalikan pada anak (Kompas, 26 April 2007). Tidak hanya soal akses kepada pendidikan, tetapi juga dalam proses pembelajaran. Oleh karena secara filosofis, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan mendidik ( homo educandum et educabile ). Agar pendidikan tersedia, pemerintah perlu menjamin pendidikan dasar tanpa biaya dan wajib belajar bagi semua anak. Mengingat kemerdekaan anak untuk mengembangkan potensi secara aktif terpasung oleh tuntutan hasil akhir yang tak menghargai proses belajar.
Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, dalam Musrenbang Nasional tahun 2007 (Monde, 5 Mei 2007) menyatakan empat aspek akan jadi fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 di bidang pendidikan. Pertama, akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar sembilan tahun) yang merata dan bermutu. Kedua, peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kesejahteraan pendidik (guru). Ketiga, peningkatan aksesibilitas, pemerataan, serta relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas. Keempat, peningkatan pendidikan luar sekolah. Untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) antara lain akan melanjutkan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar baik formal maupun nonformal.
Terkait dengan “Kampanye Education For All (EFA)”, Education Forum mengingatkan apapun
kondisinya,   pendidikan   harus   bisa  diterima oleh masyarakat. Untuk itu, hak-hak manusia seyogyanya diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam kaitan ini, pendidikan juga perlu mengakomodasi serta menyesuaikan minat utama setiap individu anak. Kenyataannya, kebijakan pemerintah kerap tidak konsisten. Hal ini terlihat dalam Ujian Nasional (UN) yang menggunakan model single score atau nilai tunggal untuk menentukan kelulusan. Kemerdekaan anak dan orang tua untuk mengembangkan potensi secara aktif dan memilih model pendidikan yang tepat terpasung oleh tuntutan hasil akhir yang tak menghargai proses belajar komprehensif. Persoalan lain, sekalipun telah ada titik terang berupa pengakuan dari pemerintah, pelaksanaan pendidikan luar sekolah masih menyisakan permasalahan, mulai dari kepengurusan izin operasional sampai realisasi bantuan yang tak kunjung tiba. Padahal bagi masyarakat terpencil dan miskin, pendidikan luar sekolah dengan berbagai modelnya merupakan peluang besar untuk mengakses pendidikan. Pendidikan luar sekolah lebih fleksibel dari segi waktu dan tempat sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak. Dalam rangkaian kegiatan kampanye EFA , puluhan anak dari korban banjir dan homeschooler turut berpartisipasi. Mereka berkampanye bahwa pendidikan luar sekolah, termasuk model pendidikan homeschooling (sekolahrumah), bukan ancaman bagi sekolah, tetapi sebagai sebuah pilihan dalam mengejawantahkan pendidikan sepanjang hayat yang di dalamnya  terkandung wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
Wajib belajar sebagaimana yang di maksud UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah program
pendidikan minimal yang diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah tanpa adanya pungutan biaya. Secara spesifik dalam pasal 34 dijelaskan bahwa setiap warga negara berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar, yaitu untuk pendidikan dasar tingkat SD sampai dengan SMP.
Pendidikan dasar di Indonesia meliputi SD/MI atau sederajat selama enam tahun dan SMP/MTs atau sederajat selama tiga tahun. Penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan dengan memperhati- kan kondisi dan wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan populasi, latar belakang, sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat heterogen.
Pendidikan dasar tersebut dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. Pendidikan dasar jalur formal dilaksanakan selama sembilan tahun, yaitu program pendidikan enam tahun di sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat, dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat. Pendidikan dasar jalur nonformal (luar sekolah) dilaksanakan melalui Program Belajar Paket A setara SD, Program belajar Paket B setara SMP, serta Pondok Pesantren Salafiyah Ula dan Wustha.
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun pada tahun 2008/2009, berbagai upaya telah dan akan dilakukan untuk mencapai target tersebut di atas. Tercapainya upaya penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun bukan hanya akan meningkatkan Human Development Index, tetapi diharapkan juga akan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam era globalisasi.
Berbagai kebijakan dan strategi telah dan terus dilakukan sehingga diharapkan dapat menyentuh persoalan-persoalan yang sangat menantang dan kompleks dalam penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun ini. Penyediaan tambahan daya tampung pada jenjang pendidikan dasar dan peningkatan mutu serta peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan
yang baik dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan sehingga diharapkan mencapai hasil yang optimal.
Kondisi Wajar Dikdas Sembilan Tahun yang ada saat ini, antara harapan dan kenyataan, masih cukup memprihatinkan. Mengacu pada laporan dari Grand Design Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun untuk periode 2005-2009 dinyatakan bahwa program wajar cukup efektif karena dapat meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), namun belum menyentuh aspek peningkatan kualitas secara merata.

## Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun
Program pendidikan dasar dilakukan baik melalui jalur formal (sekolah) maupun jalur nonformal (luar sekolah). Pola-pola yang diterapkan di tingkat SD antara lain SD reguler, SD kecil, SD pamong, SD terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, SDLB, dan Kelompok Belajar Paket A. Sedangkan pola- pola untuk tingkat SMP adalah SMP reguler, SMP kecil, SMP terbuka, SMP terpadu, Madrasah Tsanawiyah, MTs terbuka, Pondok Pesantren, SMPLB, SLB, dan kelompok belajar Paket B.
Dari pola-pola tersebut yang menjadi pola andalan adalah SMP reguler, SMP kecil, dan SMP terbuka. SMP terbuka dan SMP kecil dikembangkan melalui Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB). Untuk meningkatkan daya tampung, di daerah-daerah tertentu masih diterapkan system double shift (murid masuk pagi dan siang/sore hari). SMP terbuka dikembangkan untuk menampung siswa yang tidak dapat belajar secara reguler pada waktu tertentu. Pola ini ditentukan agar siswa belajar mandiri dan berkelompok melalui buku modul dan bimbingan guru pamong dan guru bina. Pada tahun 2001 telah dikembangkan sebanyak 3.485 SMP terbuka. 1.   Hasil pelaksanaan wajar dikdas  sembilan  tahun (awal reformasi)
Pelaksanaan Wajar Dikdas Sembilan Tahun selama empat tahun pertama sejak dicanangkan menunjukkan hasil memuaskan.
Tabel 1. Jumlah Siswa Pendidikan Dasar
SD/MI SMP/MTs Total (dalam juta) (dalam juta) (dalam juta) 1994 29,46 6,98 36,44 1997 29,27 9,73 39,01 1998 29,1 9,54 38,63
Tahun
Jumlah siswa pendidikan dasar pada tahun 1994 sebanyak 36,44 juta orang (siswa SD dan MI 29,46 juta dan siswa SMP dan MTs 6,98 juta). Pada tahun 1997 jumlah siswa pendidikan dasar meningkat menjadi 39,01 juta orang (siswa SD dan MI 29,27 juta
dan siswa SMP dan MTs 9,73 juta). Terjadinya krisis ekonomi berdampak terhadap jumlah siswa pendidikan dasar. Pada tahun 1998, jumlah siswa pendidikan dasar  berjumlah 38,63 juta orang (siswa SD dan MI 29,10 jutaan siswa SMP dan MTs 9,54 juta).
Dilihat dari indikator angka partisipasi, kecenderungan keberhasilan wajib belajar menunjukan pola yang sama dengan kecenderungan perkembangan jumlah siswa. Angka partisipasi kasar (APK) SD dari 110% pada tahun 1994 menjadi 113,58% pada tahun 1997. Angka partisipasi murni (APM) meningkat dari 93% menjadi 94%, sedangkan untuk tingkat SMP, APK meningkat dari 53% pada tahun 1994 menjadi 72,56% pada tahun 1997, dan APM meningkat dari 39,9% menjadi 55,92%.
Krisis ekonomi terlihat berpengaruh terhadap APK dan APM pendidikan dasar. Pada tahun 1998, APK dan APM SD dan MI masing-masing sebesar 113,74% dan 55,05%. Pada tahun 2000 dengan
intervensi program Jaring Pengaman Sosial (JPS) APK dan APM SD dan MI menjadi 112,63% dan 94,48%, sedangkan APK dan APM SMP dan MTs masing- masing mencapai 72,47% dan 55,71%. Indikator siswa putus sekolah menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun-tahun pertama pencanangan. Pada tahun 1994, angka putus sekolah mencapai 1,2 juta pertahun dan sekitar 454 ribu untuk SMP. Pada tahun 1997, angka ini menurun menjadi 833 ribu untuk SD dan 365 ribu untuk SMP. Sejak terjadinya krisis ekonomi jumlah angka putus sekolah membengkak menjadi 919 ribu untuk SD (meningkat 86 ribu siswa) dan 643 ribu untuk SMP (meningkat sebesar 278 ribu siswa).

## Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun SD/MI SMP/MTs
1994 110%  53%
1997 113,58% 72,56%

## Tabel 3. Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun SD/MI

## SMP/MTs
1994 93%  94% 1997 39,90% 55,92%

## Tabel 4. Angka Partisipasi Provinsi
1994 1997 (dalam %) (dalam %) DI Yogyakarta > 80 116,54 DKI Jakarta > 80 102,61 Bali 89,52 Sumatera Barat 83,99 Sumatera Utara 83,36 Kalimantan Barat 57,1 Kalimantan Tengah 59,45 Sulawesi Tengah 56,54 Nusa Tenggara Barat 58,65 Nusa Tenggara Timur 55,24 Irian Jaya 52,34 Provinsi
APK Keterangan Pada Tahun 1998 hampir semua provinsi mengalami penurunan tingkat APK SMP dan MTs (maksimal 1,54%) kecuali 7 provinsi yang mengalami kenaikan APK yaitu di DI Yogya, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tengah, Maluku, Bali, dan Irian Jaya.
Dilihat dari skala lokal, tingkat pencapaian angka partisipasi tiap provinsi bervariasi. Pada tahun 1994, hanya dua provinsi yang mencapai APK SMP dan MTs lebih dari 80% (tuntas pratama), yaitu DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Pada tahun 1997 jumlah provinsi yang mencapai batas minimal tersebut menjadi lima, yaitu DI Yogyakarta, (116,54%), DKI Jakarta (102,61%), Bali (89,52%), Sumatera Barat (83,99%) dan Sumatera Utara (83,36%). Dilihat dari sisi yang lain, pada tahun yang sama, terdapat enam provinsi yang mempunyai APK Wajar Dikdas Sembilan Tahun di bawah 60% yaitu Provinsi Kalimantan Barat (57,10%), Kalimantan Tengah (59,45%), Sulawesi Tengah (56,54%), Nusa Tenggara Barat (58,65%), Nusa Tenggara Timur (55,24%), dan Irian Jaya (52,34%).
Pada tahun 1998, posisi tingkat pencapaian Wajar Dikdas Sembilan Tahun berdasarkan provinsi ini masih relatif sama. Namun hampir semua provinsi mengalami penurunan tingkat APK SMP dan MTs (maksimal 1,54%), kecuali tujuh provinsi yang mengalami kenaikan APK tetapi sangat minimal, yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, dan Irian Jaya. Terlepas dari
angka persentase siswa yang masuk sekolah (APK), terdapat tiga provinsi yang mempunyai angka penduduk absolut usia 13-15 tahun terbesar yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar, yaitu Provinsi Jawa Barat (1 juta orang), Jawa Timur (600 ribu orang), dan Jawa Tengah (525 ribu orang).
2. Hasil pelaksanaan wajar dikdas sembilan tahun saat ini
Beberapa kondisi yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui perkembangan penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun adalah dengan menggunakan APK dan APM, angka transisi dari sekolah dasar ke sekolah menegah pertama serta angka putus sekolah pendidikan dasar.
Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan, penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data yang ada, APK, APM, dan angka transisi dari sekolah dasar ke sekolah menegah pertama secara nasional meningkat setiap tahun. Di samping itu, angka putus sekolah pun mengalami penurunan seperti yang tertuang pada Tabel 5 dan 6 berikut ini.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terjadinya kenaikan persentase APM pada tahun 2005 dan 2006 dari seluruh jenis sekolah dasar di Indonesia sehingga secara keseluruhan meningkat sebesar 0,43% (dari 94,30% menjadi 94,73 %). Apabila peningkatan persentase APM di atas dapat dipertahankan maka
pada tahun 2009 APM sekolah dasar dapat mencapai seperti yang ditargetkan, yaitu 95%.
Lebih lanjut untuk mengetahui perkembangan APK dan APM, angka transisi dari SD/MI ke SMP/ MTs dan angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.
Tabel 5.  Perkembangan Persentase (%) APM, Angka Putus Sekolah SD/SDLB, MI/Salafiyah Ula, Paket A.
2005 2006 2005 2006 SD 81,81 81,86 2,4 2,3 MI 11,75 11,99 0,68 0,53 SDLB 0,12 0,13 12,29 12,03 SALAFIYAH ULA 0,37 0,42 0 0 PAKET A 0,25 0,33 0 0 Total 94,3 94,73 2,99*) 2.77 *) Rata-rata Nasional
APM Jenis Sekolah Putus Sekolah
Tabel 6. Perkembangan Persentase (%) APK, APM, Angka Transisi dari SD ke SMP dan Putus Sekolah SMP di
Indonesia No Indikator 2003 2004 2005 2006 1. APK 78,43 81,65 85,22 88,68 2. APM 60,19 61,72 63,67 66,01 3. Angka Transisi SD ke SMP 86,77 86,74 89,49 90,63 4. Angka Putus Sekolah 2,82 2,7 2,56 2,15
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat empat perkembangan yang positif terhadap penyelenggaraan penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun sejak tahun 2003 hingga 2006 sebagai berikut.
1. APK secara nasional meningkat sebesar 10,52% dari 78,43% pada tahun 2003 menjadi 88,68% pada tahun 2006. Hal ini berarti terdapat kenaikan rata- rata APM per tahun sebesar 3,41%.
2. APM secara nasional meningkat sebesar 5,82% dari 60,19% pada tahun 2003 menjadi 66,01% pada tahun 2006, atau terjadi kenaikan rata-rata APM per tahun 1,94%.
3. Angka transisi dari SD/MI atau sederajat ke SMP/ MTs atau sederajat secara nasional meningkat sebesar 3,86%, dari 86,77% pada tahun 2003 menjadi 90,63% pada tahun 2006, atau terjadi kenaikan rata-rata 1,29% per tahun.
4. Terjadi penurunan angka putus sekolah sebesar 0,67% dari 2,82% pada tahun 2003 menjadi 2,15% pada tahun 2006. Ini berarti, terdapat kecenderungan positif yaitu penurunan angka putus sekolah rata-rata 0,22% per tahun.
Apabila kecenderungan-kecenderungan positif di atas dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan maka penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dapat diselesaikan pada tahun 2008/2009.

## Masalah dan Tantangan
Dalam rangka mencapai target keberhasilan pendidikan dasar melalui penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun pada tahun 2008/2009, masih dijumpai berbagai masalah dan tantangan. Masalah dan tantangan yang dihadapi tersebut masih cukup kompleks, baik yang terkait dengan pemerataan dan perluasan akses maupun yang berkaitan dengan program peningkatan mutu pendidikan.
1. Tingkat  SD
Masalah dan tantangan yang ditemui di SD/ SDLB/MI/Pondok Pesantren Salafiyah Ula adalah sebagai berikut.
a. Masalah dan tantangan berkaitan dengan akses. 1) Masih ada sebagian anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh layanan pendidikan (0,27%=67.293 anak SD)
2) Tingkat drop out SD/MI atau sederajat masih cukup tinggi (2,30%=578.622 anak SD)
b. Masalah dan tantangan berkaitan dengan mutu. 1) Sarana prasarana dan fasilitas belajar masih belum memadai.
2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.
3) Kualitas pembelajaran kurang optimal, sehingga sebagian kualitas lulusan SD masih rendah.
2. Tingkat SMP
a.   Masalah dan tantangan berkait dengan akses. Beberapa masalah dan tantangan yang berkait dengan pemerataan dan perluasan akses adalah sebagai berikut.
1) Dari tabel 6, APK rata-rata nasional SMP/ MTs atau sederajat tahun 2006 masih 88,68%, sehingga ada sekitar 1,47 juta anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs atau sederajat.
Anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP/MTs atau sederajat tersebut tersebar di berbagai daerah yang kondisi geografisnya sangat beragam. Di daerah terpencil, terpencar, dan terisolir. Pada wilayah yang seperti ini di samping motivasi mereka terhadap perlunya pendidikan masih rendah, perlu ada layanan alternatif/khusus untuk memudahkan mereka mendapatkan layanan pendidikan. Masalah lain yang dihadapi pada kondisi daerah seperti ini adalah latar belakang ekonomi masyarakat yang sebagian besar sangat rendah sehingga daya dukung masyarakat terhadap pendidikan pun masih sangat lemah.
2) Dari tabel 6, diketahui terdapat kurang lebih 452 ribu tamatan SD/MI atau sederajat setiap tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MTs atau sederajat. Dalam mengupayakan layanan pendidikan dasar yang komprehensif, anak- anak tamatan SD/MI atau sederajat yang tidak melanjutkan pendidikannya ke SMP/ MTs perlu didukung dengan penyediaan daya tampung yang memadai dan memberikan dorongan agar semangat dan motivasi belajar mereka dapat dilanjutkan.
3) Angka putus sekolah masih cukup tinggi. Untuk mensukseskan penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun, angka putus sekolah pada pendidikan dasar masih perlu perhatian untuk diturunkan. Data yang terdapat pada tabel 6 menunjukkan bahwa persentase angka putus sekolah di Indonesia untuk SMP/MTs sebesar 2,15% pada tahun 2006 atau sebanyak 247,3 ribu siswa per tahun. Upaya mempertahankan mereka tetap berada di sekolah dikaitkan dengan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan pemberian dorongan agar motivasi untuk belajar dapat dipertahankan.
b. Masalah dan tantangan berkaitan dengan mutu. Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, penyelenggaraan SMP/MTs atau sederajat belum memenuhi standar yang diharapkan. Beberapa masalah dan tantangan yang berkaitan dengan mutu penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut.
1) Nilai UN rendah. Mutu pendidikan di SMP/ MTs di antaranya diukur berdasarkan nilai UN. Data tahun 2006 menunjukkan, masih ada 6,9% SMP/MTs atau sederajat di Indonesia yang nilai rata-rata ujian nasionalnya di bawah 5,5.
2) Sebagai komponen utama dalam proses pembelajaran di kelas yang bermutu, kualifikasi guru di Indonesia masih rendah karena terdapat 40,34% guru SMP/MTs belum memenuhi kualifikasi mengajar atau berijasah di bawah S1.
3) Untuk menunjang pembelajaran di kelas, kondisi ruang belajar SMP/MTs pun masih memerlukan perhatian serius. Hal ini dapat diketahui karena 19,1% ruang kelas SMP dan 32,1% ruang kelas MTs tidak layak untuk belajar dalam artian rusak sedang dan rusak berat.
4) Untuk meningkatkan akselerasi daya serap peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah, kehadiran alat penunjang, dan media pembelajaran masih sangat minim di SMP/MTs di Indonesia. Hal ini dapat diketahui bahwa 34,3% SMP/MTs tidak mempunyai perpustakaan, 38,2% SMP/MTs tidak mempunyai laboratorium IPA, 95,1% SMP/MTs belum mempunyai laboratorium bahasa dan 80,6% SMP/MTs belum mempunyai laboratorium komputer.
dengan meningkatkan profesionalisme pendidik dan pejabat di bidang pendidikan disertai dengan penentuan standar nasional pendidikan yang mencakup aspek input , proses, produk, dan outcome (Suyanto, 2006: 169). Beberapa persoalan kuantitatif pendidikan yang perlu segera ditangani secara bertahap dan tersistem adalah penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan peningkatan mutunya.
Selaras dengan isi UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pelaksanaan program Wajar Dikdas Sembilan Tahun diatur tersendiri dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
Sebagaimana dipertanyakan oleh J. Drost, SJ, apakah program Wajar Dikdas Sembilan Tahun akan mengalami kegagalan? Permasalahan terutama disoroti untuk tingkat pendidikan SMP, di mana SMP yang ada saat ini lebih memprioritaskan seorang anak untuk dapat melanjutkan ke SMU/SMK dan tidak siap untuk langsung bekerja di dunia nyata. Selain itu beliau juga memberikan contoh seandainya program pendidikan SMP di Indonesia dapat disamakan seperti di Jerman di mana program SMP yang ada merupakan program gabungan antara pelajaran yang umum bagi anak yang ingin melanjutkan ke SMU/SMK dan program yang memberikan kepandaian sehingga seorang anak meskipun tidak meneruskan ke SMU/ SMK  dapat langsung berkarya di masyarakat.
Jika mengacu pada laporan Balitbang Depdiknas tahun 2005 diperkirakan masih ada sekitar 1,9 juta anak usia 13-15 tahun belum tertampung. Hal ini terjadi terutama di daerah-daerah padat penduduk seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Selain masalah geografis, bilangan angka-angka APK dan APM itu dielaborasi berdasarkan kategori desa-kota, status sosial-ekonomi (kaya-miskin), dan provinsi (Jawa dan di luar Jawa), akan ditemukan fakta disparitas yang amat mencolok. Sebagai contoh, APM pada jenjang SMP dan SMU/SMK di perkotaan, masing-masing mencapai 71,9% dan 56,1 % sementara di pedesaan baru mencapai 54,1% dan 28,7%. Juga ada perbedaan amat signifikan APM SMP pada kelompok masyarakat kaya dan miskin, masing- masing 72,3% dan 49,9%. Fakta disparitas ini juga dijumpai di provinsi-provinsi  Jawa dan luar Jawa. APM SMP di DI Yogyakarta 78%, sementara di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung,

## PEMBAHASAN
Persoalan pendidikan yang seharusnya ditangani segera meliputi: penuntasan wajib belajar, peningkatan kualitas dan relevansi secara berkelanjutan. Wajar Dikdas Sembilan Tahun harus tuntas menjelang tahun 2015, karena Indonesia telah ikut menandatangani Deklarasi Dakar – Senegal saat diadakan pertemuan Forum Pendidikan Dunia tahun 2002 mengenai EFA . Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nasional tidak bisa ditawar- tawar lagi mengingat saat ini pendidikan Indonesia sudah jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga sesama ASEAN sekalipun. Hal ini dapat dilakukan
Papua dan Gorontalo kurang dari 50% bahkan di NTT masih di bawah 40%.
Hal ini menjadi suatu isu yang kritis mengingat pemerataan pendidikan berkaitan erat dengan isu sensitif, yakni keadilan dalam memperoleh akses pendidikan. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Maka, pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat.
Kenyataan disparitas itulah bisa menjadi justifikasi guna melakukan ekspansi program pendidikan secara lebih merata. Untuk itu, agenda penting yang menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah 38.4 juta atau 17,6% dari total penduduk. Masalah mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapatkan perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan affirmative action amat relevan diterapkan guna mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antar daerah dan antar kelompok masyarakat. Untuk mencapai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006, beberapa target yang akan dicapai untuk penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun adalah sebagai berikut.
1. Tingkat SD
a. APM secara nasional meningkat dari 94,12% pada tahun 2004/2005 menjadi 95% pada tahun 2008/2009.
b. Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota menurun dari 2,49% pada tahun 2004/2005 menjadi 2,15% pada tahun 2008/2009.
c. Rata-rata nilai UN SD, MI, SDLB, Salafiyah Ula dan Paket A adalah 5,00 pada tahun 2008/ 2009.
Khusus untuk pencapaian target peningkatan
APM 94,81 % pada tahun 2007, tanggung jawab masing-masing yang harus dilakukan SD, MI, SDLB, Salafiyah Ula dan Paket A.
2.  Tingkat  SMP
a. APK secara nasional meningkat dari 81,22% pada tahun 2004/2005 menjadi 95% pada tahun 2008/2009.
b. Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota menurun dari 25,14% pada tahun 2004/2005 menjadi 16% pada tahun 2008/2009.
c. Rata-rata nilai UN SMP/MTs meningkat dari 5,26 pada tahun 2004/2005 menjadi 7 pada tahun 2008/2009.
Arah kebijakan nasional untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggaraan sektor pendidikan terutama penyelenggaraan pendidikan dasar cukup menggembirakan. Pemerintah pusat (Depdiknas) secara bertahap menyerahkan sebagian urusannya ke instansi vertikal di bawahnya. Seperti persiapan dan pelaksanaan Wajar Dikdas Sembilan Tahun yang semuanya ditangani oleh pusat diserahkan ke daerah (dekonsentrasi). Namun sayangnya, pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS) dualisme pengelolaan antara Pemda dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kurang berjalan dengan baik. Diperoleh informasi bahwa masih ada perbedaan kepentingan dari masing-masing instansi, masing- masing instansi berjalan sendiri-sendiri, dan bahkan di beberapa tempat KIS tidak berjalan karena terjadi saling melempar tanggung jawab, walaupun di tempat lain KIS sudah berjalan (Supriadi dan Jalal, 2001 : 128- 129).
Semangat penerapan desentralisasi pendidikan tidak lepas dari keberhasilan perluasan akses pendidikan  SD/MI di daerah-daerah, serta tekad pemerintah untuk membelajarkan masyarakat, sekurang-kurangnya sampai jenjang SMP melalui program Wajar Dikdas Sembilan Tahun. Selama pembangunan nasional jangka panjang pertama yang dimulai pada tahun 1969/1970, bangsa Indonesia telah berhasil mencapai kemajuan besar terutama dalam pelaksanaan pemerataan kesempatan untuk memasuki sekolah ( equality of access ) di jenjang SD. Pada tahun 1995/1996, APM usia sekolah SD/MI (7- 12 tahun) telah mencapai 95%, sedangkan Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke SMP mencapai 71,29%. Keberhasilan ini antara lain karena didukung oleh pendanaan yang sangat besar melalui program Inpres SD yang memungkinkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga pengajar, perbaikan metode belajar, dan penyempurnaan kurikulum.
Sayangnya, selama ini aspek manajemen pendidikan, baik di tingkat pusat, daerah maupun di satuan-satuan pendidikan, belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sehingga seluruh komponen sistem pendidikan kurang berfungsi secara terkoordinasi dan terpadu. Kelemahan dalam segi manajemen pendidikan ini dianggap oleh pakar pendidikan dalam suatu lokakarya nasional sebagai salah satu penyebab utama kurang memuaskannya mutu pendidikan (Jalal dan Supriadi, 2001:129 ) . Lemahnya manajemen pendidikan juga dianggap memberikan dampak terhadap efisiensi internal
pendidikan yang diukur dari banyaknya siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah. Pada tahun 1995/1996 angka mengulang kelas SD 7,08% dan putus sekolah 2,7%. Sejalan dengan arah desentralisasi, para pakar pendidikan dalam lokakarya tersebut merekomendasikan agar pengelolaan pendidikan dasar dilimpahkan kepada Dati II (Kabupaten/Kota).
Pencapaian Wajar Dikdas Sembilan Tahun akan dilaksanakan dalam tiga Repelita (Repelita VI) atau selambat-lambatnya pada akhir Repelita VIII APM SMP akan mencapai 100%. Selanjutnya, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0181/U/1996 Tentang Kebijaksanaan Pelaksanaan Tahun 1996/1997 menyatakan bahwa Wajar Dikdas Sembilan Tahun akan dituntaskan pada akhir Repelita VII. Pencapaian target ini tampaknya sulit dicapai mengingat APM SMP saat itu masih rendah, yaitu sebesar 46,5% (1995/1996), sementara krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 memberikan dampak langsung terhadap pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan Wajar Dikdas Sembilan Tahun.
Target penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun pada tahun 2008/2009 ditujukan untuk membuat agar 1.468.181 usia 13-15 tahun yang belum sekolah dapat ditampung di pendidikan menengah pertama. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk membuat agar jumlah tersebut di atas dapat mengenyam pendidikan adalah ditanggung bersama antara Departemen Pendidikan Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.
Persentase pembagian tanggung jawab penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun di atas dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.
Tanggung jawab penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun di Depdiknas sebesar 78,71% dilaksanakan melalui:
1. pendidikan di SMP sebesar 75,10%, atau untuk menampung 1.102.750 anak;
2. pendidikan di SMPLB sebesar 0,07%, atau untuk menampung 1.028 anak; dan
3. pendidikan program Paket B sebesar 3,54%atau untuk melayani sebanyak 51.937 anak. Tanggung jawab penuntasan Wajar Dikdas
Sembilan Tahun di Departemen Agama sebesar 21,29% dilaksanakan melalui:
1. pendidikan di MTs sebesar 18,76% atau sebanyak 275.431 anak; dan
2. pendidikan pada Pondok Pesantren sebesar 2,53% untuk melayani sebanyak 37.145 anak.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Penyelenggara pendidikan di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui: (1) peningkatan daya tampung dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, dan (2) peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan akses pendidikan dilakukan agar semua anak usia pendidikan dasar mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dasar diarahkan agar sistem pembelajaran siswa meningkatkan prestasi dan hasil belajar secara optimal sesuai dengan standar kurikulum nasional. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar ini merupakan satu kesatuan yang dilakukan secara simultan, sehingga tamatan pendidikan dasar di Indonesia memperoleh pengetahuan dan keterampilan esensial yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang menengah atau terjun dalam kehidupan bermasyarakat.

## Saran
Untuk mewujudkan keberhasilan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di antaranya melalui hal-hal berikut.
1. Sejumlah  program esensial dan produktif perlu dilaksanakan, antara lain sebagai berikut.
a. Melanjutkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan RKB bagi daerah yang membutuhkan khususnya di daerah pedesaan. Dalam pembangunan USB, pemetaan sekolah ( school mapping ) hendaknya menjadi perhatian utama untuk menghindari penutupan sekolah swasta kelas menengah ke bawah. Pembangunan RKB hendaknya memperhatikan fakor yang sama dengan tetap memberi perhatian dan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan.
b. Memberdayakan dan meningkatkan mutu SLTP terbuka yang telah dikembangkan pada tahun- tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui konsolidasi dan perbaikan manajemen kelembagaan, peningkatan kualitas guru bina dan pamong, perbaikan mutu buku modul, perbaikan proses belajar mengajar, dan peningkatan dukungan dan kerja sama masyarakat.
c. Melanjutkan pengadaan guru-guru kontrak untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah-daerah yang membutuhkan. Namun demikian, pengadaan guru kontrak tetap difokuskan pada pemenuhan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Delors, J., dkk. (1996). Learning: The treasure within . Paris: UNESCO.
Depdiknas-Depag RI. (2007). Program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun: SD/ SDLB/Paket A/Salafiyah Ula, SMP/SMPLB/MTs/ Paket B/Salafiyah Wustha . Jakarta : Depdiknas- Depag.
E-SmartSchool. (2005). Pelaksaanaan wajib belajar 9 tahun . Jakarta: PT Bangun Satya Wacana (Gramacom).
Jalal, F. & Supriadi, D. (2001). Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah . Yogyakarta:
Adicita.
Kompas. (2007). Pembelajaran: Penuhi hak atas pendidikan , Kamis, 26 April 2007 h.12. Matindas, R. (1997). Manajemen SDM lewat konsep A.K.U . Jakarta: Grafiti.
Miarso, Y. (2005). Menyemai benih teknologi pendidikan . Jakarta: Prenada Media–PustekomDiknas. Monde. (2007). Mendiknas: 2008, mutu guru jadi fokus , Sabtu, 05 Mei 2007, Edisi No.990 Th IV/2007. Napitupulu, W.P. (2003). Komitmen dan Strategi Pelayanan Pendidikan Untuk Semua (The Dakar Framework For Action ), dalam Buletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia Edisi Perdana. Jakarta: Dirjen PLS-P.
Prawiradilaga, D. S. & Siregar, E. (Eds.). (2004). Mozaik teknologi pendidikan . Jakarta: Jurusan KTP FIP UNJ–Prenada Media.
d. Melanjutkan pengadaan buku mata pelajaran yang berkualitas seningga rasio buku dan murid mencapai 1:1 untuk setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, berbagai kegiatan pokok perlu diperhatikan antara lain perbaikan atau revisi buku teks, pengadaan buku berdasarkan analisis kebutuhan atau permintaan sekolah dan pemberian grant untuk pembelian buku sehingga sekolah mendapatkannya secara tepat jumlah dan tepat waktu.
e. Melanjutkan upaya peningkatan kualifikasi guru SMP, sehingga secara berangsur-angsur mereka dapat mencapai tingkat pendidikan S1. Peningkatan kualifikasi ini dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi lokal yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau melalui program jarak jauh.
f. Meningkatkan bantuan bagi sekolah swasta yang mempunyai status akreditasi diakui dan terdaftar dalam pengadaan RKB, buku dan alat pelajaran, dan tenaga kependidikan, serta bantuan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar dalam rangka peningkatan kompetensi mengajar di sekolah.
g. Melanjutkan program JPS di bidang pendidikan melalui program pemberian beasiswa bagi siswa SD dan SMP yang kurang mampu, serta pemberian Dana Bantuan Operasional (DBO) bagi sekolah-sekolah yang berada di kantong- kantong masyarakat miskin.
h. Melakukan konsolidasi dan rekonseptualisasi SMP terpadu dan  SMP kecil, agar kedua lembaga pendidikan ini lebih dapat meningkatkan kualitas pelayanan pen- didikannya bagi warga masyarakat yang membutuhkan.
i. Memperhatikan secara lebih serius penanganan anak usia sekolah 7-15 tahun yang merupakan target-target khusus Wajar Dikdas Sembilan Tahun seperti anak-anak yang berasal dari daerah terpencil, anak-anak dari daerah kumuh, anak-anak jalanan, dan kelompok anak-anak lain yang masih belum terjangkau pelayanan pendidikan dasar.
j. Meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal, khususnya antarunit terkait di daerah tingkat II/Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
k. Melibatkan partisipasi semua kekuatan, seperti pamong desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan kewanitaan, cendikiawan dan wajib usahawan, sehingga pelaksanaan
penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun betul-betul merupakan gerakan sosial.
2. Di samping  program reguler tersebut di atas, beberapa program inovatif perlu dikembangkan antara lain:
a. penyediaan insentif bagi kelompok masyarakat yang mau mendirikan lembaga pendidikan dasar melalui bantuan bangunan, bantuan guru, bantuan buku, dan alat;
b. menjajaki kemungkinan pendirian USB di lingkungan pesantren diniyah (pesantren yang hanya menyelenggarakan sekolah keagamaan) berdasarkan kerja sama kemitraan. Sebagai contoh, pesantren menyediakan tanah untuk dibangun dan menangani  program ekstra- kurikuler, sedangkan Pemerintah menyediakan bangunan sekolah, tenaga guru, buku dan alat pelajaran, serta biaya operasional; dan
c. pembukaan kelas-kelas jauh, khusus untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Soedijarto. (1993). Memantapkan sistem pendidikan nasional . Jakarta: PT. Grasindo. Suparno, A. S. (2001). Membangun kompetensi belajar . Jakarta: Dirjen-Dikti Depdiknas. Surya, H. M. (2003). Percikan perjuangan guru . Semarang: Aneka Ilmu. Suyanto (2006). Dinamika pendidikan nasional (dalam percaturan dunia global) . Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah. Tilaar, H.A.R. (2004). Paradigma baru pendidikan nasional . Jakarta: Rineka Cipta. Trianto & Tutik, T. T. (2006). Tinjauan yuridis hak serta kewajiban pendidik menurut UU guru dan dosen: Suatu kerangka pemikiran reformasi standarisasi kesejahteraan dan akreditasi profesi . Jakarta:
Prestasi Pustaka Publisher.

## KETERANGAN PENULIS
Drs. Herwanto, M.Si., dilahirkan di Subang, Juli 1966. Penulis aktif sebagai dosen Psikologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ dan sekretaris UPT PPL UNJ. Penulis saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Program Studi Teknologi Pendidikan di Program Pasca Sarjana, UNJ.
UUD RI 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002. Bandung: Pustaka Setia.
UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Jakarta: BP.Restindo Mediatama.
UU RI  Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.