Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LANDASAN KEADILAN
Aji Halim Rahman 1

## ABSTRAK
Keberadaan asas praduga tidak bersalah sangat penting baik dari sudut hukum  pidana  materil  maupun  hukum  acara  pidana,  terutama  dari  sudut pandang  hak  asasi  manusia.  Namun,  dalam  praktik  peradilan  pidana,  masih terdapat  adanya  penyimpangan  dan  penyelewengan  wewenang  baik  karena adanya  kelemahan-kelemahan  dari  ketentuan  normatif  maupun  serta perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum (khususnya jaksa dan hakim)
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  sekunder  dengan  memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian diadakan analisis secara kualitatif .
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  Pengakuan tentang  asas  praduga  tak  bersalah  berhubungan  erat  dengan  hak-hak  asasi manusia  yang  harus  dihormati  dan  dijunjung  tinggi.  serta  hak-hak  tersangka atau  terdakwa  juga  harus  dihormati.  Untuk  menopang  asas  praduga  tak bersalah  dalam  penegakan  hukum,  maka  KUHAP  telah  memberikan seperangkat  hak  yang  wajib  dihormati  dan  dilindungi  oleh  para  penegak hukum.
Kata Kunci : Presumption Of Innocence, HAM, Keadilan
1 Dosen FH Universitas Majalengka, email ajihalimrahman09051993@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## Abstract
The  existence  of  the  principle  of  presumption  of  innocence  is important  both  from  the  point  of  material  criminal  law  and  criminal procedural law, especially from the point of view of human rights. However, in  the  practice  of  criminal  justice,  there  are  still  deviations  and  abuses  of authority, both because of the weaknesses of the normative provisions as well as  differences  in  perceptions  among  law  enforcers  (especially  prosecutors and judges).
The research method used in this study is descriptive analysis and the approach used in this research is a normative juridical approach, namely by reviewing  or  analyzing  secondary  data  in  the  form  of  secondary  legal materials by understanding the law as a set of regulations or positive norms in  the  system.  legislation  that  regulates  the  problems  in  this  research.  After the  secondary  and  primary  data  were  collected,  a  qualitative  analysis  was then carried out.
Based  on  the  results  of  data  analysis,  it  is  concluded  that  the recognition of the principle of the presumption of innocence is closely related to  human  rights  that  must  be  respected  and  upheld,    and  the  rights  of  the suspect  or  defendant  must  also  be  respected.  To  support  the  principle  of presumption of innocence in law enforcement, the Criminal Procedure Code has  provided  a  set  of  rights  that  must  be  respected  and  protected  by  law enforcers.
Keywords : Presumption Of Innocence, Human Right Law, Justice

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## A. Latar Belakang
Karakteristik  dari  negara  hukum,  salah  satu  nya  terdapat  pengakuan serta  proteksi  terhadap  Hak  Asasi  Manusia.  Indonesia  ialah  negara  hukum. Rumusan  Indonesia  merupakan  negara  hukum 2 ,  ditemukan  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945,  yang  berbunyi  :  Negara  Indonesia ialah  negara  hukum.  Negara  Indonesia  adalah  suatu  negara  hukum ( rechtsstaat, government of laws ) tempat keadilan  berlaku dan bukan negara polisi  atau  negara  militer,    tidaklah  pula  negara  kekuasaan  ( maschsstaat ) tempat senjata serta kekuatan untuk melakukan kesewenang-wenangan”. 3 Menurut Miriam Budiardjo, “ Hak asasi Manusia merupakan hak yang dipunyai  manusia,  yang  sudah  diperoleh  serta  dibawanya  bertepatan  dengan kelahiran  ataupun  kehadirannya  di  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Secara  universal  Hak  asasi  Manusia  diyakini  kalau  sebagian  hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas  bangsa, agama, ataupun jenis kelamin. oleh  sebab  itu  bersifat  asasi  dan  umum.  Dasar  dari  semua  hak  asasi  ialah bahwa  manusia  harus  memperoleh  kesempatan  untuk  berkembang  sesuai dengan bakat dan cita-citanya 4
Penafsiran  Hak  Asasi  Manusia  yang  kerap  digunakan  sebagai referensi oleh para penegak hukum di Indonesia pada saat  ini ialah Undang- Undang  Nomor.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  ayat  (1) membagikan  definisi  Hak  Asasi  Manusia  yaitu 5 :  Seperangkat  hak  yang menempel  pada  hakikat  serta  keberadaan  manusia  selaku  makhluk  Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan    anugerah-  Nya  yang  harus  dihormati, dijungjung  tinggi  serta  harus  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah, serta tiap orang demi kehormatan dan proteksi harkat serta martabat manusia Penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  dalam  suatu  negara  hukum ialah  sesuatu  perihal  yang  sangat  esensial 6 .  Di  Indonesia  penghargaan terhadap hak asasi manusia di atur dalam Undang- Undang Bawah 1945 pada Pasal  28D  angka(  1)  yang  berbunyi:“  Tiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  proteksi,  serta  kepastian  hukum  yang  adil  dan  perlakuan  yang  adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Selanjutnya,  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak asasi manusia juga mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia. Adapun bunyi pasal itu yaitu:
2 Padmo  Wahjono,  Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 7.
3 Firdaus  Arifin, Hak  Asasi  Manusia,  Teori,  Perkembangan  Dan  Pengaturan , Penerbit Thafa Media, Yogyakarta 2019, hlm 37
4 Ibid , hlm 35 5 Ibid 6 Nurhasan, Keberadaan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Pada  Proses  Peradilan Pidana  :  Kajian ,  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi  Vol.17  No.3  Tahun  2017, https://media.neliti.com/media/publications/225468-keberadaan-asas-praduga-tak-bersalah- pad-0225fe37.pdf hlm 205, diakses pada tanggal 06/02/2022
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
(1). Setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi  yang  berhak  menuntut  dan memperoleh  perlakuan  serta  perlindungan  yang  sama  sesuai  dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
(2). Setiap  orang  berhak  mendapat  bantuan  dan  perlindungan  yang  adil  dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
(3). Setiap  orang  yang  termasuk  kelompok  masyarakat  yang  rentan  berhak memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan  dengan kekhususannya
Maka  dari  itu,  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan  Pasal  5  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia,  aparat  penegak  hukum harus  mengutamakan  prinsip-prinsip  konstitusi  dalam  melakukan  proses hukum.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHP)  mengatur tentang perlindungan harkat dan martabat manusia, dan salah satu asas  yang paling  mendasar  dalam  proses  peradilan  pidana  adalah  asas  praduga  tak bersalah ( Presumption of innocence ).
Setiap  orang  berhak  untuk  mengajukan  permohonan,  pengaduan,  dan tuntutan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi serta diadili dalam  proses  peradilan  yang  independen  dan  tidak  memihak  sesuai  dengan hukum  acara  yang  berlaku  dan  dijamin  pemeriksaan  objektif  oleh  orang- orang  yang  jujur,  bebas  dari  diskriminasi,  menegakkan  keadilan.  dan  hakim yang adil. Keadilan untuk keputusan yang adil dan benar
Dalam  proses  peradilan,  hakim  harus  mematuhi  hukum  yang  berlaku sebelum  mengambil  keputusan,  dengan  tetap  memperhatikan  hak  asasi manusia.  Keberadaan  prinsip-prinsip  inti  hak  asasi  manusia  dalam  undang- undang  dan  peraturan  Indonesia  tidak  begitu  penting  jika  tidak  ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Suatu Hukum selalu mengatakan bahwa di mana ada hak, jika hak itu dilanggar, maka selalu ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar ( Ubi Jus Ibi Remedium ). 7
Pengadilan  bertujuan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  UUD  1945  dan  Pancasila.  Di  sini,  hukum  tidak  sama  dengan keadilan, dan hukum tidak identik dengan keadilan. Undang-undang tersebut dibuat  untuk  mengatur  atau  mempercayakan  agar  tidak  terjadi  benturan kepentingan  antara  satu  kepentingan  dengan  kepentingan  lainnya,  Pada hakikatnya tujuan hukum bukanlah keadilan, melainkan ketertiban. Semuanya harus  dilakukan  dengan  tertib  dan  teratur,  tanpa  mempengaruhi  kepentingan siapapun dan tanpa menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. 8
Alasan  yang  dapat  dikemukakan  adalah  bahwa  keberadaan  asas praduga  tidak  bersalah  sangat  penting  baik  dari  sudut  hukum  pidana materil
7 H.  Ediwarman, Perlindungan  HAM  Dalam  Proses  Peradilan  (The  Human  Rights Protection  in  The  Process  of  Justice) Jurnal  Kriminologi  Indonesia  Vol.  1  No.  I  September 2000,  https://media.neliti.com/  media/  publications/4230-ID-perlindungan-ham-dalam-proses- peradilan-the-human-rights-protection-in-the-proce.pdf,  hlm  22  diakses  pada  tanggal 06/02/2022
8 Ibid

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
maupun hukum acara pidana, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia. Namun,  dalam  praktik  peradilan  pidana,  masih  terdapat  adanya penyimpangan  dan  penyelewengan  wewenang  baik  karena  adanya kelemahan-kelemahan  dari  ketentuan  normatif  maupun  serta  perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum (khususnya jaksa dan hakim)
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan dalam  menjalankan  tugas  serta  kegunaannya  acapkali  mengabaikan  hak-hak tersangka  sehingga  tidak  terpenuhinya  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh  Undang-Undang.  seperti  para  tersangka atau  terdakwa  tidak  didampingi  oleh  penegak  hukum,  padahal  sangat  jelas diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  menyatakan  tersangka  atau terdakwa  yang  dituntut  hukuman  atau  pidana  penjara  5  tahun  lebih  wajib didampingi  oleh  penasehat  hukum.  Oleh  karena  itu  penerapan  asas  praduga tak  bersalah  belum  dapat  terwujud  serta  kurang  dapat  di  implementasikan dengan benar, sehingga mengakibatkan tujuan dari penyelenggaran peradilan pidana untuk mencari keadilan belum terwujud sebagaimana mestinya.
Mengingat  bahwa  asas  praduga  tak  bersalah  merupakan  asas yang paling utama dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah pada proses  peradilan guna menjamin hak  asasi  manusia  tetap  terjaga  dan terlindungi,  maka  hal  yang  menarik  untuk  dilihat  adalah  bagaimana keberadaan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana dan keterkaitannya denga hak asasi manusia guna mencapai keadilan Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  penulis  tertarik untuk  meneliti  serta  menuangkan  dalam  bentuk  jurnal  dengan  judul ASAS PRESUMPTION  OF  INNOCENCE DALAM  PERLINDUNGAN  HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LANDASAN KEADILAN.

## B. Rumusan Masalah
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas,  maka  rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:
1. Bagaimana Asas Presumption Of Innocence Dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Asas Presumption  Of  Innocence Berdasarkan  Prinsip Keadilan?

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  Asas Presumption  Of  Innocence Dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  Asas Presumption  Of  Innocence Berdasarkan Prinsip Keadilan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang  menyangkut  permasalahan  yang  sedang  diteliti  dan  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data sekunder  yang  berupa  bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Jadi  penelitian  ini  dipahami sebagai  penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder. Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian  diadakan  analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Asas Presumption Of Innocence Dalam perspektif Hak Asasi Manusia
Hal-hal  yang  terpenting  dalam  penegakan  aturan  adalah  asas  dan kaidah.  Semakin  dipertahankannya  suatu  asas hukum  pidana,  maka semakin  kuat  serta  bermakna  pada  kehidupan  dan  pelaksanaan  aturan dalam  masyarakat. Sebaliknya,  semakin  diingkarinya  penegakan  asas hukum  pidana  terhadap  perbuatan  yang merugikan  atau  membahayakan masyarakat,  serta  semakin  ditinggalkan  atau  diabaikan  suatu  asas hukum pidana dalam praktik, maka hukum pidana seakan hidup tak mau, matipun enggan.  Begitu  juga dengan asas-asas  aturan  acara  pidana.  Sebelum melaksanakan  tugasnya,  ada  baiknya untuk para  penegak hukum,  terlebih dahulu untuk memahami asas  yang ada pada hukum acara pidana, hal ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak  terdakwa atau bahkan melanggar Hak Asasi manusia .9
Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-
Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana atau kitab Undang- undan  hukum  acara  Pidana  atau  bisaa disebut KUHAP.  KUHAP  ini disebut  menjadi  kodifikasi  pertama  pemerintah  nasional  Republik Indonesia. 10
9 Angga Tri Prabowo, Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme , Skripsi, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019,  https:// dspace. uii.ac.id/  bitstream/handle/123456789/14233/Skripsi%20Angga%202019.  pdf?sequence= 2&is Allowed=y, hlm 1, diakses pada tanggal 07/02/2022
10 Tholib  Efendi, Dasar-Dasar  Hukum  Acara  Pidana ,  Setara  Press,  Malang,  2014 hlm. 2

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meniliti kembali beberapa  pertimbangan yang menjadi alasan  disusunnya  KUHAP,   secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu 11:
a. Proteksi atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
b. Proteksi atas kepentingan hukum dan pemerintah;
c. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
d. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
e. Mewujudkan  hukum  acara  pidana  yang sinkron dengan  pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Upaya  dalam  memberikan tata penyusunan  KUHAP  yang  dapat mewujudkan  tujuan  sebagaimana disebut di atas,  maka  KUHAP  sudah menetapkan  sepuluh  asas  yang  merupakan  pedoman  penyusunan.  Asas tersebut ialah: 12
a. Perlakuan yang sama atas tiap diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
b. Penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  serta  penyitaan  hanya dilakukan  berdasarkan  perintah  tertulis  oleh  pejabat  yang  diberi kewenangan oleh undang-undang dan  hanya pada hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
c. Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  serta/atau dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan,  harus  dianggap  tidak  bersalah sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya serta memperoleh kekuatan hukum tetap.
d. pada  seseorang  yang  ditangkap,  ditahan, dituntut ataupun  diadili  tanpa alasan  yang  sesuai  dengan  undang-undang  dan/atau  karena  kekeliruan tentang  orangnya  atau  hukum  yang  ditetapkan,  wajib    diberi  ganti kerugian  serta  rehabilitasi  semenjak  pada  taraf  penyelidikan  dan  para pejabat  penegak  hukum  yang  secara  sengaja  atau  karena  kelalaiannya mengakibatkan  asas  hukum  tersebut  dilanggar,  ditutut,  dipidana  dan /atau dikenakan dikenakan hukuman administrasi.
e. Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  serta  biaya ringan  dan  bebas,  jujur  dan    tak  memihak  wajib    diterapkan  secara konsekuen pada seluruh tingkat peradilan.
f. Setiap  orang  yang  tersangkut  kasus,  wajib    diberi  kesempatan memperoleh  bantuan  hukum  yang  semata-mata  diberikan  buat melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
g. kepada  seorang  tersangka,  semenjak  waktu  dilakukan  penangkapan dan/atau penahanan selain harus diberi tahu dakwaan serta dasar hukum apa  yang  didakwakan  kepadanya,  juga  wajib    diberi  tahu  haknya  itu termasuk hak buat menghubungi minta bantuan penasihat hukum.
h. Pengadilan memeriksa kasus pidana dengan hadirnya terdakwa.
11 Romli  Atmasasmita, Sitem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  Kencana  Prenada, Jakarta, 2011, hlm 70
12 Ibid
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
i. Sidang investigasi pengadilan artinya terbuka buat umum  kecuali pada hal yang diatur dalam undang-undang.
j. Pengawasan aplikasi putusan pengadilan dalam kasus pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan
Apabila diteliti kesepuluh asas tadi, maka KUHAP menitikberatkan proteksi  terhadap  harkat  serta  martabat  atas  tersangka  atau  terdakwa. Sembilan diantaranya demi kepentingan hak asasi tersangka atau tertuduh, sedangkan  satu  asas  (asas  kesepuluh)  diperuntukan  bagi  pelaksanaan putusan  pidana  terutama  supervisi  bagi  terpidana  di  lembaga permasyarakatan. 13
Salah    satu  asas  terpenting  pada  hukum  acara  pidana  ialah  asas praduga  tak  bersalah  ( presumption  of  innocent ).  Asas  ini  termuat  pada Pasal  8  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok kekuasaan  kehakiman.  Bersumber  pada  asas  inilah,  bahwa  Tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan pidana harus mendapatkan hak- haknya 14 .  Dengan  dicantumkannya  praduga  tak  bersalah  pada  penjelasan KUHAP,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembuat  Undang-Undang  telah menetapkannya  menjadi  asas  hukum  yang  melandasi  KUHAP  dan penegak hukum. 15
Asas  praduga  tak  bersalah  pada  dasarnya  merupakan  manifestasi dari  fungsi  peradilan  pidana  (modern)  yang  melakukan  pengambil  alihan kekerasan  atau  sikap  balas  dendam  dari  institusi  yang  ditunjuk  oleh negara.  Dengan  demikian,  semua  pelanggaran  hak  yang  dilakukan  oleh seseorang  wajib    diselesaikan  sesuai  dengan  mekanisme  hukum  yang berlaku 16 .  Asas  ini  menyatakan  bahwa,  ”Setiap  orang  yang  disangka, ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan/atau  dihadapkan  di  depan  Pengadilan, wajib  dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan  memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.
Pengakuan  terhadap  asas  praduga  tidak  bersalah  dalam  hukum acara  pidana  yang  berlaku  di  negara  kita  memiliki  dua  maksud;  kesatu, syarat tersebut bertujuan buat memberikan proteksi serta jaminan terhadap seseorang  manusia  yang  sudah  dituduh  melaksanakan  sesuatu  tindak pidana  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  agar  hak  asasinya  senantiasa dihormati.  Kedua,  syarat  tersebut  memberikan  pedoman  kepada  petugas supaya membatasi tindakannya dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap
13 Angga Tri Prabowo, Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah….Op.Cit hlm 5.
14 Syaiful  Bahri, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia ,  Pustaka  Pelajar,  Jakarta, 2014,hlm 67.
15 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  : Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 40.
16 Heri  Tahir, Proses  Hukum  yang  Adil  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
terdakwa/  tersangka  sebab  mereka  merupakan  manusia  yang  senantiasa memiliki martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan 17 .
Pengakuan  tentang  asas  praduga  tak  bersalah  berhubungan  erat dengan hak-hak asasi manusia yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi. Konsekuensinya  ialah  terdakwa  ataupun  tersangka  (yang  dianggap  tidak bersalah)  memiliki  peran  yang  sama  dengan  polisi  serta  jaksa,  dan  oleh karenanya  hak-  hak  terdakwa  ataupun  tersangka  juga  wajib  dihormati. Guna menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP  sudah  memberikan  seperangkat  hak  yang  harus  dihormati  serta dilindungi oleh para penegak hukum 18 .
Mardjono  Reksodiputro  berpendapat  bahwa  asas  praduga  tak bersalah  merupakan  asas  utama  proses  hukum  yang  adil  ( due  process  of law ), yang mencakup sekurang- kurangnya: (a) proteksi terhadap tindakan sewenang-  wenang  dari  pejabat  negara;  (b)  bahwa  pengadilanlah  yang berhak  memastikan  salah  tidaknya  tersangka;  (c)  bahwa  persidangan pengadilan  wajib  terbuka  (tidak  boleh  bersifat  rahasia);  (d)  bahwa terdakwa  serta  tersangka  wajib  diberikan  jaminan-jaminan  untuk  bisa membela diri sepenuhnya 19 .
Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses  peradilan  pidana  yakni suatu proses dimana seorang jadi terdakwa dengan  dikenakannya  penangkapan  hingga  terdapatnya  vonis  hakim  yang melaporkan  kesalahannya.  Dapat  dikatakan  bahwa  indikator  pelaksanaan asas praduga tak bersalah adalah pada proses penyidikan khususnya dalam penangkapan  serta  penahanan,  pada  proses  penuntutan  dan  pemeriksaan dipersidangan 20 Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  asas  praduga tak bersalah memiliki pengertian bahwa walaupun seorang diprediksi keras melaksanakan  sesuatu  tindak  pidana  dalam  pengertian  cukup  bukti,  dan pada  akhirnya  dihukum,  mereka  senantiasa  wajib  dihargai  hak  asasinya. Bisa  dibayangkan  apabila  sepanjang  pemeriksaan,  terdakwa  ataupun tersangka  diperlakukan  secara  tidak  manusiawi,  dan  setelah  diadili nyatanya tersangka tersebut tidak bersalah 21 .
2. Asas Presumption Of Innocence Berdasarkan Prinsip Keadilan Pembicaraan  mengenai  keadilan  senantiasa  terpaut  dengan  ulasan mengenai hukum itu sendiri. Hukum serta keadilan bagaikan dua sisi mata
17 Abdurrahman, Aneka  Masalah  Hukum  dalam  Pembangunan  di  Indonesia , Alumni, Bandung,1979, hlm. 158.
18 Anggrian  Pangemanan, Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Oleh  Penyidik Polri Dalam Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan HAM, Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm 30
19 Mardjono  Reksodiputro, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihat  Kepada Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Dalam  Batas-batas  Toleransi), Pidato  Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 36
20 Anggrian  Pangemanan, Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Oleh  Penyidik Polri Dalam…Op.Cit.. hlm 31
21 Ibid

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
uang  yang  tidak  bisa  dipisahkan,  satu  uang  dua  sisi  yang  membuat  itu disebut sebagai uang. Ada kalanya keadilan sendiri dimaknai menurut asal ataupun  kata  dasar  adil  ataupun  tidak  berat  sebelah.  Penjelasan  tersebut tidak  salah,  cuma  saja  belum  lengkap 22 .  Keadilan  sebetulnya  merupakan konsep  yang  relative.  Pada  sisi  lain,  keadilan  menggambarkan  hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya bisa jadi pedoman dalam kehidupan pribadi ataupun kelompok 23
Kejahatan  ialah  perbuatan-  perbuatan  yang  berlawanan  dengan keadilan terlepas dari perbuatan itu diancam pidana dalam sesuatu undang- undang  ataupun  tidak.  Suatu  perbuatan  walaupun  tidak  diformulasikan sebagai  delik  di  dalam  ketentuan  perundang-  undangan  hukum  pidana, tetapi  perbuatan  tersebut  dirasakan  bertentangan  dengan  masyarakat  bisa juga  disebut  sebagai  kejahatan.  Di  masa  yang  semacam  ini  masyarakat lebih  mudah  mengenali  sesuatu  kejahatan  yang  terjadi,  masyarkat dipermudahkan  mencari  ataupun  mendapatkan  data,  melalui  media  sosial misalnya.  Maka  salah  satu  asas  hukum  yang  kerap  diabaikan  dalam informasi pemberitaan adalah asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal  8(  1)  Undang-  Undang  No  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  serta  di  dalam  penjelasan  umum  Undang-  Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Acara  Pidana  butir  3  huruf  c.  yang  menyatakan“  jika  Tiap  orang  yang disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  ataupun  dihadapkan  di  muka persidangan  pengadilan,  wajib  diduga  tidak  bersalah  hingga  terdapatnya vonis  majelis  hukum  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  mendapatkan kekuatan hukum tetap”. . 24
Dalam  Doktrin  hukum  pidana,  asas  ini  disebut  asas  praduga  tak bersalah( presumption  of  innocence )  yang  telah  sangat  populer  dihampir seluruh sistem hukum di dunia. 25
Disamping itu, terdapat ungkapan hukum dalam bahasa Latin  yang menyatakan  bahwa ei  incumbit  probation  qui  dicit,  non  qui  negat ,  yang berarti beban pembuktian terdapat dipihak  yang melaporkan suatu, bukan dipihak  yang  membantahnya.  Jadi,  sebelum  dapat  dibuktikan  apa  yang dinyatakan ataupun dipersangkakan kepadanya, maka terdakwa tidak bisa dikira  bersalah.  Dari  ungkapan  bahasa  latin  inilah  kemudian  muncul doktrin yang populer dalam hukum pidana berbentuk doktrin praduga tak bersalah              ( presumption  of  innocence )  tersebut  diatas.  Maksudnya, seseorang  dianggap  tidak  dapat  bersalah  ataupun  diberlakukan  sebagai
22 Teguh  Prasetyo, Keadilan  Bermartabat  Perspketif  Teori  Hukum ,  Nusa  Media, Bandung, 2015, hlm 101
23 Angga Tri Prabowo, Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah…Op.Cit.. hlm 59 24 Gede Andreano Preayogi  , Ni Putu Rai Yuliartini  ,Dewa Gede Sudika Mangku , Pengaturan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Terhadap  Tersangka  Tindak  Pidana  Kesusilaan Dalam P emberitaan  Media  Massa ,  e-Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, hlm 660
25 Munir  Fuady  dan  Sylvia  Laura  L.Fuady, Hak  asasi  tersangka  pidana ,  PT. Kharisma Putra Pratama, 2015, hlm.201

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
pihak  yang  bersalah  sebelum  terbukti  di  pengadilan  yang  telah berkekuatan  tetap  secara  meyakinkan  tanpa  keraguan  yang  patut  ( beyond reasonable  doubt )  yang  membuktikan  jika  terdakwa  tersebut  memanglah bersalah secara hukum. 26
Asas  praduga  tidak  bersalah  bisa  dikatakan  sebagai  perwujudan Pasal  28D  UUD  Tahun  1945  ayat  (1)  yang  menarangkan  bahwa“  Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  proteksi  serta  kepastian  hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya ialah Pasal  5  Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia juga mengenai penghargaan terhadap HAM  yang menerangkan“ tiap  orang  diakui  sebagai  manusia  individu,  oleh  sebab  itu  berhak mendapatkan  perlakuan  dan  proteksi  yang  sama  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan di depan hukum. Tiap orang berhak mendapat bantuan serta proteksi  yang  adil  dari  pengadilan  yang  objektif  serta  tidak  berpihak”.
Berdasarkan  pengaturan  tersebut  maka  aparat  penegak  hukum  wajib memberikan  serta  melindungi  hak-  hak  dengan  mengedapkan  asas-  asas dalam  KUHAP  yang  sangat  pokok  dalam  proses  peradilan  pidana  yakni asas praduga tak bersala ( presumption of innoncence ) 27
Eksistensi  asas  praduga  tak  bersalah  di  Indonesia  dimaksudkan untuk  memberikan  proteksi,  jaminan  dan  keadilan  terhadap  seseorang manusia  yang  sudah  dituduh  melakukan  tindak  pidana  dalam  proses pemeriksaaan  supaya  jangan  sampai  haknya  dirampas.  Kemudian memberikan pedoman pada petugas supaya membatasi tindakannya dalam melaksanakan  pemeriksaan  sebab  yang  diperiksa  adalah  manusia  yang memiliki  harkat  serta  martabat  yang  sama  dengan  yang  melakukan pemeriksanaan 28 .
Asas  praduga  tak  bersalah  merupakan  norma  ataupun  ketentuan yang  berisi  syarat  yang  harus  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  buat memperlakukan  terdakwa  ataupun  tersangka  seperti  halnya  orang  yang tidak  bersalah,  ataupun  dengan  perkataan  lain  asas  praduga  tak  bersalah ialah  pedoman(  ketentuan  tata  kerja)  untuk  para  penegak  hukum  dalam memperlakukan terdakwa ataupun tersangka dengan tidak mengesampingkan  praduga  bersalahnya.  Pelaksanaan  asas  tersebut  dalam proses  peradilan  pidana  sangat  berarti  sebagai  bentuk  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia.  Apabila  asas  tersebut  tidak  diterapkan,  akan membawa  akibat  ketidakadilan  serta  berkurangnya  keyakinan  warga terhadap  pelaksanaan  proses  peradilan  pidana  yang  sepatutnya  bertujuan buat tegaknya hukum serta keadilan. 29
26 Ibid, hlm 202 27 Nurhasan, Keberadaan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Pada  Proses  Peradilan Pidana…Op.Cit hlm 206 28 Gede Andreano Preayogi , Ni Putu Rai Yuliartini,  Dewa Gede Sudika Mangku , Pengaturan…Op.Cit hlm 661
29 Ade  Mudhoffar,  Mengesampingkan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Dalam  Media Elektronik,  Media  Cetak  Maupun  Pandangan  Masyarakat  Merupakan  Salah  Satu  Bentuk Tidak Menghargai Proses Hukum https://primetimes.id/2019/ 08/21/mengesampingkan-asas-

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Kewajiban  buat  memberikan  jaminan  atas  perlindungan  hak  asasi terdakwa, tersangka serta terpidana sepanjang menempuh proses peradilan pidana  hingga  menjalani  hukumannya,  merupakan  jadi  substansi  dari hukum  acara  pidana.  Sebab  hukum  acara  pidana  dalam  penerapannya mengedepankan  adanya  persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum( equality before the law ) sebagai perwujudan terdapatnya HAM, maka asas praduga tidak bersalah sebaiknya ditujukan sebagai sarana justifikasi untuk segala  proses  penerapan  hukum  acara  pidana.  Maksudnya,  penerapan peradilan  pidana  wajib  diawali  dengan  menempatkan  terdakwa  ataupun tersangka  pada  posisi  yang  tidak  bersalah.  Aparat  penegak  hukum  yang ikut  serta  dalam  keseluruhan  proses  persoalan  pidana  juga  harus memposisikan  dirinya  untuk  lebih  memperhatikan  aspek  HAM  lewat instrumen  pembuktian  sebagai  suatu  proses  beracara  untuk  menentukan serta melaporkan tentang kesalahan seorang 30 .
Apabila  dikaji  dari  perspektif  peradilan,  menifestasi  asas  ini  bisa dijabarkan  jika  sepanjang  proses  peradilan  masih  berjalan,  baik  ditingkat yudex  facti (Majelis  hukum  Negara  serta  Majelis  hukum  Besar),  ataupun tingkatan  kasasi  (Mahkamah  Agung)  serta  belum  mendapatkan  kekuatan hukum  tetap  ( inkrach  van  gewisde ),  tersangka  belum  bisa  dikategorikan bersalah  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  sehingga  sepanjang  proses peradilan  pidana  tersebut  harus  memperoleh  hak-haknya  sebagaimana diatur  undang-  undang.  Misalnya,  hak  untuk  segera  memperoleh pemeriksaan dalam sesi penyidikan, hak segera memperoleh pemeriksaan oleh  pengadilan,  supaya  mendapatkan  vonis  seadil-  adilnya,  hak memperoleh  juru  bahasa  (untuk  mereka  yang  tidak  dapat  berbahasa Indonesia),  hak  buat  mendapatkan  bantuan  hukum,  serta  lain  sebagainya. Pada  satu  sisi,  tekanan  pengaturan  asas  ini  justru  pada  jaminan  hak-hak terdakwa/tersangka  betul-betul  bisa  dilaksanakan  oleh  yang  bersangkutan serta  aparatur  sistem  peradilan  berkepentingan  untuk  memenuhi  serta mewujudkannya.  Pada  sisi  lain  asas  ini  pula  sepatutnya  menjangkau terhadap  mereka  yang  belum  jadi  terdakwa/  tersangka  namun  diprediksi (terduga) terkait dengan sesuatu jaringan kejahatan, semacam dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pembunuhan,  tindak pidana pencurian serta tindak pidana Narkotika 31
Asas  Praduga  Tak  Bersalah  dan  keadilan  mempunyai  sesuatu keterkaitan  yang  sangat  erat  dalam  fungsionalisasi  atau  operasionalisasi maupun penegakan hukum pidana, sebab dalam penegakan hukum pidana
praduga-tak-bersalah-dalam-media-elektronik-media-cetak-maupun-pandangan-masyarakat- merupakan-salah-satu-bentuk-tidak-menghargai-proses-hukum/ diakses pada tanggak 08/02/2022
30 Siti Mariam, Konsep HAM dalam penggunaan asas praduga tak bersalah sebagai landasan  keadilan,  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung,  https://www.  researchgate. net/publication/
337732041_konsep_HAM_ dalam_penggunaan_
asas_praduga_tak_bersalah_ sebagai_landasan_keadilan diakses pada tanggak 08/02/2022
31 Chairul  Huda, Penerapan  Mekanisme  Small  Claim  Court  Dalam  Sistem  Hukum Nasional  (Perspektif  Hukum  Pidana), Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta 2013, hlm 34

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
tujuan kardinal yang sangat diharapkan ialah keadilan. Didalam kebijakan penegakan  hukum  pidana,  salah  satu  upaya  buat  menggapai  keadilan dimaksud  adalah  dengan  menetapkan  asas  praduga  tak  bersalah  sebagai sesuatu kaidah hukum 32
Asas Praduga Tak Bersalah sebagai suatu asas mengimpersiasikan dalam  penegakan  hukum  pidana  (penyelenggaraan  peradilan  pidana), haruslah  dilakukan  dengan  proses  hukum  yang  adil  untuk  seluruh  warga negaranya  ( due  process  of  law ).  Penegakan  hukum  tidak  cuma  dilakukan secara  preskriptif,  namun  harus  bersumber  pada  prinsip  moral  serta keadilan ( based on moral and justice principle ).
Penafsiran  keadilan  dalam  makna  yang  berkenaan  dengan  Hak Asasi  Manusia  ialah  tiap  kaidah  hukum  wajib  mencerminkan  keadilan serta  didalam  penegakan  hukumnya  wajib  bersikap  adil  tanpa  memilih- milih  seseorang  berdasarkan  status  yang  dipunyai  seseorang  tersebut, sebab asas praduga tak bersalah ialah hak asasi dari justitiabelen (terdakwa ataupun tersangka) selaku warga negara yang dilindungi hak-haknya oleh hukum dan negara. Asas praduga tak bersalah merupakan asas pengakuan penghormatan dan proteksi terhadap hak asasi terdakwa ataupun tersangka dalam  suatu  penegakan  hukum  yang  mau  mencari  serta  memperoleh keadilan.

## F. Kesimpulan
1. Pengakuan  tentang  asas  praduga  tak  bersalah  berhubungan  erat  dengan hak-hak  asasi  manusia  yang  wajib  dihormati  serta  dijunjung  tinggi. Konsekuensinya  ialah  terdakwa  ataupun  tersangka  (yang  dianggap  tidak bersalah)  memiliki  peran  yang  sama  dengan  polisi  serta  jaksa,  dan  oleh karenanya hak- hak terdakwa ataupun tersangka juga wajib dihormati
2. Asas  Praduga  Tak  Bersalah  dan  keadilan  mempunyai  sesuatu  keterkaitan yang  sangat  erat  dalam  fungsionalisasi  atau  operasionalisasi  maupun penegakan  hukum  pidana,  sebab  dalam  penegakan  hukum  pidana  tujuan kardinal  yang  sangat  diharapkan  ialah  keadilan.  Didalam  kebijakan penegakan  hukum  pidana,  salah  satu  upaya  buat  menggapai  keadilan dimaksud  adalah  dengan  menetapkan  asas  praduga  tak  bersalah  sebagai sesuatu kaidah hukum

## G. Saran
1. Kepada  Penegak  hukum,  disarankan    dalam  menjalankan  proses  pidana hendaknya  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia
2. Diharapkan  Aparat  penegak  hukum  seperti  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim sebagai  lembaga  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  dan
32  Fitri  Anita  dan  Setya  Haryati, Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Dalam Penyelengaraan Peradilan Pidana , Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan Volume 8 Nomor 1 Desember 2021, hlm 67,https://journals.unihaz.ac.id/ index.php/jjhk/article/download/2503/1176.diakses pada tanggal 09/02/2022

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
keadilan harus dapat mewujudkan negara hukum Indonesia melalui proses hukum yang adil, sebagai suatu kenyataan.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdurrahman, Aneka  Masalah  Hukum  dalam  Pembangunan  di  Indonesia , Alumni, Bandung,1979.
Chairul  Huda, Penerapan  Mekanisme  Small  Claim  Court  Dalam  Sistem Hukum  Nasional  (Perspektif  Hukum  Pidana), Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 2013.
Firdaus  Arifin, Hak  Asasi  Manusia,  Teori,  Perkembangan  Dan  Pengaturan , Penerbit Thafa Media, Yogyakarta 2019.
Heri  Tahir, Proses  Hukum  yang  Adil  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  : Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Munir  Fuady  dan  Sylvia  Laura  L.Fuady, Hak  asasi  tersangka  pidana ,  PT. Kharisma Putra Pratama, 2015.
Padmo  Wahjono,  Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Romli  Atmasasmita, Sitem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  Kencana Prenada, Jakarta, 2011.
Syaiful  Bahri, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia ,  Pustaka  Pelajar,  Jakarta, 2014.
Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspketif Teori Hukum , Nusa Media, Bandung, 2015.
Tholib  Efendi, Dasar-Dasar  Hukum  Acara  Pidana ,  Setara  Press,  Malang, 2014.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia

## C. Sumber Lain
Ade Mudhoffar, Mengesampingkan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Media Elektronik,  Media  Cetak  Maupun  Pandangan  Masyarakat  Merupakan
Salah Satu Bentuk Tidak Menghargai Proses Hukum https://primetimes.id/2019/  08/21/mengesampingkan-asas-praduga-tak- bersalah-dalam-media-elektronik-media-cetak-maupun-pandangan- masyarakat-merupakan-salah-satu-bentuk-tidak-menghargai-proses- hukum/ diakses pada tanggak 08/02/2022
Angga Tri Prabowo, Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of  Innocence)  Pada  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Kasus  Terorisme ,
Skripsi, Program Studi (S1)  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Islam  Indonesia  Yogyakarta  2019,  https://  dspace.  uii.ac.id/ bitstream/handle/123456789/14233/Skripsi%20Angga%202019. pdf?sequence=  2&is  Allowed=y,  hlm  1,  diakses  pada  tanggal 07/02/2022
Anggrian Pangemanan, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri  Dalam  Tingkat  Penyidikan  Dihubungkan  Dengan HAM,  Lex  et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV/No. 4/Apr/2016.
Fitri  Anita  dan  Setya  Haryati, Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Dalam Penyelengaraan  Peradilan  Pidana ,  Jurnal  Jendela  Hukum  dan Keadilan Volume 8 Nomor 1 Desember 2021, hlm 67,https://journals.unihaz.ac.id/ index.php/jjhk/article/download/2503/1176.diakses pada tanggal 09/02/2022
Gede  Andreano  Preayogi    ,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini    ,Dewa  Gede  Sudika Mangku  , Pengaturan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Terhadap Tersangka  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Dalam P emberitaan  Media Massa ,  e-Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Volume  4  Nomor  2  Agustus  2021,  hlm 660
H.  Ediwarman, Perlindungan  HAM  Dalam  Proses  Peradilan  (The  Human Rights  Protection  in  The  Process  of  Justice) Jurnal  Kriminologi Indonesia  Vol.  1  No.  I  September  2000,  https://media.neliti.com/
media/ publications/4230-ID-perlindungan-ham-dalam-proses- peradilan-the-human-rights-protection-in-the-proce.pdf, hlm 22 diakses pada tanggal 06/02/2022

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Dalam  Batas-batas  Toleransi), Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru  Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 36
Nurhasan, Keberadaan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Pada  Proses  Peradilan
Pidana  :  Kajian ,  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi  Vol.17 No.3  Tahun  2017,  https://media.neliti.com/media/publications/225468- keberadaan-asas-praduga-tak-bersalah-pad-0225fe37.pdf hlm 205, diakses pada tanggal 06/02/2022 Siti  Mariam,  Konsep  HAM  dalam  penggunaan  asas  praduga  tak  bersalah sebagai  landasan  keadilan,  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung, https://www. researchgate. net/publication/ 337732041_konsep_HAM_ dalam_ penggunaan_ asas_praduga_tak_bersalah_ sebagai_
landasan_keadilan diakses pada tanggak 08/02/2022