## PERAN DAN KOMPETENSI AUDITOR SYARIAH DALAM MENUNJANG KINERJA PERBANKAN SYARIAH

## Aulia Putri Oktaviani Jusri, Erina Maulidha
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia auliaputrioktavianiyusri@gmail.com, erina.maulidha@sebi.ac.id
https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255
Received: Nov 07, 2020 Revised: Dec 03, 2020 Accepted: Dec 08, 2020 Published: Dec 16, 2020

## ABSTRACT
The  increase  in  the  growth  of  Islamic  banking  needs  to  be  supported  by  the performance  of  sharia  auditors.  This  study  aims  to  discuss  the  role  and competence of Islamic auditors in supporting the performance of Islamic banking. This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach using literature study data. The results of this study indicate that the competencies that must  be  possessed  by  sharia  auditors  include  knowledge  of  Islamic  law,  fiqh muamalah, skills in accounting and auditing, and special characteristics as sharia auditors.  This  competence  is  the  key  to  maximizing  the  role  and  competence  of sharia  auditors  to  support  the  performance  of  Islamic  banking.  The  roles  of sharia  auditors  include  as  independent  auditors,  internal  auditors,  and  sharia supervisory  board.  Sharia  compliance  tests  on  Islamic  financial  institutions  are part of the role of the sharia auditor.
Keywords:  Role  of  Sharia  Auditors,  Competence  of  Sharia  Auditors,  Sharia Banking Performance

## ABSTRAK
Kenaikan  pertumbuhan  perbankan  syariah  perlu  didukung  dengan  kinerja  dan keberadaan  auditor  syariah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  peran  dan kompetensi  auditor  syariah  dalam  mendukung  kinerja  perbankan  syariah.  Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif dengan data studi  pustaka.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kompetensi  yang  harus dimiliki oleh auditor syariah meliputi pengetahuan hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan  di  bidang  akuntansi  dan  audit,  serta  karakteristik  khusus  sebagai auditor syariah. Kompetensi tersebut menjadi kunci untuk memaksimalkan peran dan  kompetensi  auditor  syariah  dalam  menunjang  kinerja  Perbankan  Syariah. Peran  auditor syariah mencakup auditor independen, auditor internal, dan dewan pengawas  syariah.  Uji  kepatuhan  syariah  pada  entitas  Lembaga  Keuangan  Islam menjadi bagian dari peran auditor syariah.
Kata  Kunci:  Peran  Auditor  Syariah,  Kompetensi  Auditor  Syariah,  Kinerja Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN
Secara umum lembaga keuangan syariah dan konvesional dapat dikatakan memiliki  fungsi  yang  sama,  yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan mengelolanya dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, leasing dan sebagainya. Akan  tetapi  dalam  beberapa  hal,  lembaga  keuangan  syariah  memiliki  perlakuan yang  berbeda  karena  transaksi  yang  berlaku  dalam  lembaga  keuangan  syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Umam 2015).  Salah  satunya,  adanya  jaminan  bahwa  apa  yang  mereka  jalankan  sudah sesuai  dengan  pemenuhan  syariat  Islam  dan  adanya  keyakinan  bahwa  apa  yang telah dilakukan tidak melanggar prinsip syariah (Ardi 2017).
Sektor  ekonomi  pada  bidang  perbankan  syariah  di  Indonesia  dimulai dengan lahirnya  Bank Muamalat Indonesia tahun 1992.  Kemudian, setelah krisis ekonomi  pada  tahun  1998,  lahirlah  perbankan  syariah  selanjutnya  yaitu  Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya berturut-turut hadir beberapa Undang-Undang (UU) sebagai  bentuk  dukungan  pemerintah  terhadap  kemajuan aplikasi  ekonomi  Islam di  Indonesia.  Konsep  keuangan  berbasis  syariah  Islam  telah  diterima  secara  luas di  dunia  dan  menjadi  alternatif  baik  bagi  pasar  yang  menghendaki  kepatuhan syariah  ( syariah  compliance ),  ataupun  bagi  pasar  konvensional  sebagai  sumber keuntungan ( profit source ) (Fauzi and Supandi 2019).
Tumbuh pesatnya industri keuangan syariah ditandai dengan meningkatnya  jumlah  lembaga  keuangan  yang  mendirikan  ataupun  membentuk unit  usaha  berbasis  syariah  dari  tahun  ke  tahun.  Menurut  data  Otoritas  Jasa Keuangan (2020), sampai Juni 2019 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 189  bank  syariah  yang  terdiri  dari  14  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  164  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Berikut ini gambarannya jika ditampilkan melalui Gambar 1.

## Gambar 1 Perkembangan Jumlah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2020 (diolah)
Jika  dilihat  dari  keseluruhan  aset,  BUS  dan  UUS  memiliki  total  aset sebesar  524,564  miliar  rupiah,  sedangkan  BPRS  memiliki  total  aset  sebesar 13,758 miliar rupiah. Angka tersebut menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan data tahun 2016. Pada bulan Juli tahun 2016, jumlah aset BUS dan UUS
12 13 14 14 21 21 20 20 166 167 167 164 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2016 2017 2018 2019 BUS
UUS BPRS
masih  berkisar  pada  356,504  miliar  rupiah  dan  total  aset  BPRS  sebesar  9,157 miliar  rupiah.  Berdasarkan  survei Index  Islamic  Finance ,  dari  36  negara  yang disurvei  dalam Islamic  Finance  Country ,  posisi  Indonesia  berada  di  peringkat  4, di bawah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Bahkan, Indonesia di atas Bahrain dan Inggris (Mardian 2015).
Seiring  dengan  pertumbuhan  kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah perlu untuk mempertahankan dan  meningkatkan  konsistensi  penerapan  prinsip  syariah.  Karena  dari  hasil penelitian  oleh  Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa  nasabah  yang  menggunakan jasa  bank  syariah,  sebagian  memiliki  kecenderungan  untuk  berhenti  menjadi nasabah  antara  lain  karena  keraguan  akan  konsistensi  penerapan  prinsip  syariah. Sehingga  pemenuhan  prinsip  syariah  oleh  pengelola  bank  syariah  dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan seluruh stakeholder (Wardayati 2011). Luasnya ruang lingkup audit syariah mengakibatkan auditor syariah tidak hanya  memiliki  kewajiban  untuk  memeriksa  kewajaran  dalam  laporan  keuangan Lembaga  Keuangan Syariah (LKS), melainkan juga harus memeriksa kesesuaian LKS  terhadap  prinsip  syariah  yang  berlaku,  sehingga  diperlukan  adanya  auditor syariah  yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang  keuangan/ auditing dan  syariah. Di  Indonesia  sendiri,  kebutuhan  akan  uji  kompetensi  bagi  auditor  syariah  ini difasilitasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Dewi and Sawarjuwono 2019). Sebagai  organisasi  profesi  akuntan,  IAI  menyediakan  Sertifikasi
Akuntansi  Syariah  (SAS)  bagi  auditor  syariah,  namun  sertifikasi  yang  ada  ini dirasa  masih  belum  optimal  karena  materi  dalam  SAS  belum  mencakup  konsep dasar  dan  proses  audit  syariah  seperti  yang  diterapkan  oleh  lembaga  sertifikasi atau  pelatihan  auditor  syariah  di  beberapa  negara  yang  telah  memiliki  auditor syariah. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan audit syariah. Setidaknya ada  empat  faktor  yang  menjadi  kendala  besar  dalam  penerapan  audit  yang berdasarkan hukum syariah,  yaitu: kerangka kerja; ruang lingkup; kualifiasi; dan isu terkait independensi (Mardiyah and Mardian 2015).
Audit  syariah  menjadi  salah  satu  cara  untuk  menjaga  dan  memastikan integritas  lembaga  keuangan  syariah  dalam  menjalankan  prinsip  syariah.  Audit syariah dapat memberikan assurance kepada stakeholder serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini. Apabila terjadi  kegagalan  dalam  audit  syariah,  akan  berdampak  buruk  bahkan menyebabkan  kegagalan  dalam  pemenuhan  prinsip  syariah  itu  sendiri  (Akbar  et al. 2015).
Salah  satunya,  kasus  terkait  kinerja  perbankan  syariah  yang  terjadi  pada Bank  Mandiri  Syariah  dan  BNI  Divisi  Usaha  yang  memperoleh  bunga  sebesar 19%  karena  terlibat  dalam  proyek  sindikasi  Indosat  Multimedia  Mobile  (IM3) adalah bukti lemahnya penerapan audit syariah melalui peran komite audit, dewan pengawas syariah (DPS) dan internal kontrolnya (Fauzi and Supandi 2019).
Untuk  mendukung  kinerja  perbankan  syariah,  diperlukan  adanya  auditor syariah  yang  kompeten.  Ketidaksesuaian  antara  harapan  dan  realita  yang  terjadi karena  belum  memadainya  pemahaman  auditor  syariah  yang  terlihat  dari  audit syariah  yang  hanya  difungsikan  sebagai  pelengkap  dari  audit  keuangan  (seperti yang  tertuang  dalam  Tabel  1).  Selain  itu,  juga  belum  ditemukan  opini  dari  audit syariah  seperti  layaknya  audit  keuangan  dari  auditor  independen.  Hal  ini  tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Salah satunya, Malaysia juga mempunyai masalah
yang sama, yaitu kurangnya SDM dan kompetensi auditor syariah yang memadai. Hanya 5,9% dari total responden yang memiliki kedua kompetensi tersebut pada saat bersamaan (Izzatika and Lubis 2016).
Tabel 1 Data SDM Auditor Syariah di Indonesia No. Keterangan Jumlah 1 Pengurus DSN MUI di Bidang Perbankan Syariah 7 orang 2 Akuntan Publik di Bidang Perbankan Syariah pada Kantor Akuntan Publik berdasarkan data OJK 145 orang 3 Auditor bersertifikat CPA IAPI 2.163 orang 4 Auditor bersertifikat CA IAI 346 orang 5 Auditor bersertifikat USAS IAI 97 orang Sumber: Dari berbagai sumber tahun 2020 (diolah)
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  dijelaskan  bahwa  auditor  di  bidang  akuntan publik  pada  perbankan  syariah  terdapat  145  orang  dari  2.163  orang  yang bersertifikat  CPA  IAPI  dan  346  orang  bersertifikat  CA  IAI.  Sedangkan,  auditor yang memiliki sertifikat di bidang syariah hanya ada 97 orang. Jika dibandingkan dengan data perbankan syariah hingga Juni 2019 ada 189 bank. Hal ini memiliki ketimpangan antara jumlah bank syariah yang ada dengan SDM di bidang auditor syariah.    Karena  kurangnya  auditor  syariah  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan industri  yang  tergambar  dari  sedikitnya  jumlah  auditor  syariah  di  Indonesia mengakibatkan  rangkap  jabatan  dilakukan  oleh  dimana  auditor  syariah  bekerja pada beberapa lembaga keuangan syariah pada periode yang sama.
Auditor  yang  bersertifikat  syariah  tak  hanya  menangani  di  bidang perbankan  syariah  saja  melainkan  di  bidang  lembaga  syariah  lainnya.  Idealnya auditor syariah memerlukan auditor yang bersertifikat syariah sejumlah perbankan yang  ada.  Artinya  masih  sekitar  92  orang  lagi  yang  belum  memiliki  sertifikasi syariah.  Di  Indonesia  memang  diperbolehkan  auditor  syariah  bekerja  untuk  4-5 lembaga  keuangan  syariah,  namun  rangkap  jabatan  pada  lebih  dari  satu  institusi lembaga  keuangan  syariah  dapat  memicu  konflik  kepentingan  dan  dapat memungkinkan mengganggu obyektivitas dalam menjalankan kesesuaian syariah (Izzatika and Lubis 2016).
Dengan  adanya  auditor  syariah  dalam  perbankan  syariah  peran  auditor syariah  sangat  penting  dalam  menunjang  sebuah  bank  untuk  berkembang  dan memiliki kinerja yang baik sehingga bank tersebut bisa melakukan praktik syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  yang berlaku. Untuk itu penelitian ini bertujuan  untuk  membahas  peran  dan  kompetensi  auditor  syariah  dalam mendukung kinerja perbankan syariah.

## TELAAH LITERATUR

## Bank Syariah
Bank Syariah menjadi salah satu bagian dari  Lembaga Keuangan Syariah (LKS)  yang  memiliki  karakteristik  berbeda  dengan  entitas  konvensional  (Ardi 2017).  Menurut  Munawir  (2005),  sejarah  berdirinya  perbankan  dengan  sistem bagi hasil (lebih dikenal dengan istilah Bank Syariah) didasarkan pada dua alasan utama  yaitu:  (1)  Adanya  pandangan  bahwa  bunga  bank  ( interest )  pada  bank
konvensional  hukumnya  haram  karena  termasuk  kategori  riba  yang  dilarang dalam  agama,  bukan  saja  oleh  Islam  tapi  juga  oleh  agama  Samawi  lainnya.  (2) Dari  aspek  ekonomi,  penyerahan  risiko  usaha  terhadap  salah  satu  pihak  dinilai melanggar norma keadilan.
Kebutuhan atas pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru yakni audit syariah. Audit syariah memiliki ruang lingkup lebih luas daripada audit  konvensional  karena  audit  syariah  digunakan  untuk  memastikan  produk, jasa, dan semua kegiatan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah sesuai, adil dan relevan dengan prinsip syariah (Yaacob and Donglah 2012).

## Auditing Dalam Perspektif Syariah dan Prinsipnya
Kebenaran  atas  catatan  keuangan  merupakan  hal  yang  juga  diharuskan oleh  Allah  SWT  dimana  tidak  boleh  ada  kelebihan  maupun  kekurangan  atas angka  transaksi  yang  sebenarnya.  Pemeriksaan  atas  catatan  transaksi  keuangan dalam  akuntansi  disebut  sebagai auditing .  Praktik  terkait  pentingnya  proses auditing juga terdapat dalam Al-Qur‟an yang berbunyi:
ۡصُتَف ٖة َلََٰهَ ِبِ اَُۢنۡوَق ْاوُبيِصُت نَأ ْآوُنذيَبَتَف ٖإَبَنِب ُُۢقِساَف ۡمُكَءٓاَج نِإ ْآوُنَناَء َنيِ ذلَّٱ اَهُّيَأَٰٓ َي
َنِنَِِٰ ََٰ ۡمُت ۡلَََف اَن ََٰ ََ ْاوُُِب Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  jika  datang  kepadamu  orang  fasik membawa  suatu  berita,  maka  periksalah  dengan  teliti,  agar  kamu  tidak menimpakan  suatu  musibah  kepada  suatu  kaum  tanpa  mengetahui  keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”. (QS. Al-Hujurat [49]:6). Berdasarkan  ayat  tersebut  kita  dapat  memetik  pelajaran  bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan hal yang patut dilaksanakan untuk menjamin  kebenaran  atas  laporan  keuangan  tersebut  dan  tidak  merugikan  atau menimbulkan  musibah  bagi  pihak  yang  menggunakan  informasi  atas  laporan keuangan tersebut. Dengan adanya anjuran tersebut maka perkembangan ilmu dan kebijakan  modern  membawa  adanya  kewajiban  untuk  perusahaan  terbuka  untuk memberikan  jaminan  kepada stakeholder terkait  kehandalan  laporan  keuangan melalui proses pemeriksaan atau auditing (Nuha 2017). Menurut  Shafii  et  al.  (2013), auditing dalam  Islam  adalah:  (a)  proses menghitung,  memeriksa  dan  memonitor  (proses  sistematis);  (b)  tindakan seseorang  (pekerjaan  duniawi  atau  amal  ibadah;  lengkap  dan  sesuai  syariah;  (c) untuk mendapat reward dari Allah di akhirat.

## Auditor Syariah
Istilah auditor syariah digunakan untuk menyesuaikan dengan operasional entitas  syariah  karena  proses  audit  dilakukan  tidak  hanya  sesuai  dengan  standar regulasi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah  (Mardiyah and Mardian 2015). Maka  apabila  terjadi  kegagalan  dalam  audit  syariah,  akan  berdampak  buruk bahkan  menyebabkan  kegagalan  dalam  pemenuhan  prinsip  syariah  itu  sendiri. Adapun saat ini yang berperan sebagai auditor syariah ialah DPS, auditor internal dan auditor eksternal (Mardiyah and Mardian 2015).
Dalam  audit  konvensional,  ruang  lingkup  audit  jelas  dinyatakan  sebagai pedoman bagi auditor untuk bersikap objektif dalam pengumpulan bukti mereka. Jika  tidak,  penugasan  audit  akan  menjadi  lebih  lama  dan  sumber  daya  seperti waktu  dan  uang  yang  terbuang  karena  tidak  ada  ruang  lingkup  yang  jelas  untuk pekerjaan  audit.  Audit  syariah  diklaim  sebagai  fungsi  sosial.  Oleh  karena  itu, ruang  lingkup  harus  lebih  luas  meliputi  perilaku  sosial  dan  kinerja  organisasi
termasuk  hubungan  mereka  dengan  semua  pemangku  kepentingan  (Yaacob  and Donglah 2012).
Ruang  lingkup  auditor  syariah  terdiri  dari:  (1)  Ruang  lingkup  sebagai auditor  independen.  Auditor  independen  merupakan  suatu  akuntan  publik  yang bersertifikat  atau  kantor  akuntan  publik  yang  melakukan  audit  atas  entitas keuangan komersial maupun non-kormersial. Profesi akuntan publik bertanggung jawab  untuk  memberikan  penilaian  atas  kewajaran  dari  laporan  keuangan perusahaan,  sehingga  masyarakat  pada  umumnya,  dan  para  pelaku  bisnis  pada khususnya,  memperoleh  infomasi  keuangan  yang  andal  sebagai  dasar memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Seorang akuntan juga bertanggung jawab  apabila  terjadi  manipulasi-manipulasi  keuangan  (Carolita  and  Rahardjo 2012).  (2)  Ruang  lingkup  sebagai Sharia  Compliance .  Kepatuhan  syariah  dalam operasional  bank  syariah  tidak  hanya  meliputi  produk  saja,  akan  tetapi  meliputi sistem,  teknik  dan  identitas  perusahaan.  Karena  itu,  budaya  perusahaan  yang meliputi  pakaian,  dekorasi  dan image perusahaan  merupakan  salah  satu  aspek kepatuhan  syariah  dalam  bank  syariah.  Tujuannya,  tidak  lain  untuk  menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang  dan  jasa,  maka  bisa  menopang  kemajuan  dan  pertumbuhan  jalan  hidup yang  Islami  (Mulazid  2016).  (3)  Ruang  lingkup  sebagai  audit  internal.  Fungsi audit  internal  menurut  Suginam  (2017),  merupakan  kegiatan  yang  bebas,  yang terdapat  dalam  organisasi,  yang  dilakukan  dengan  cara  memeriksa  akuntansi, keuangan,  dan  kegiatan  lain,  untuk  memberikan  jasa  bagi  manajemen  dalam melaksanakan  tanggung  jawab  mereka  dengan  cara  menyajikan  analisis, penilaian,  rekomendasi  dan  komentar-komentar  penting  terhadap  kegiatan manajemen. (4) Ruang Lingkup Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Dewan  Pengawas  Syariah  menurut  Prabowo  and  Jamal  (2017),  memiliki peranan  yang  amat  penting  dalam  perbankan  syariah  selaras  dengan  kontrak syariah  yaitu:  (a)  Membuat  pedoman  persetujuan  produk  dan  opersional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); (b) Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah  yang  berada  dalam  pengawasannya  bahwa  bank  yang  diawasinya  telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan ( annual report ) institusi  syariah,  maka  laporan  dari  DPS  mesti  dibuat  dengan  jelas;  (c)  Dewan Pengawas  Syariah  hendaklah  membuat  suatu  laporan  kepada  pembangunan  dan aplikasi  sistem  keuangan  syariah  di  institusi  keuangan  syariah  khususnya  bank- bank  syariah  yang  berada  dalam  pengawasan,  sekurang-kurangnya  enam  bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada Bank Indonesia terletak di ibukota propinsi dan  atau  Bank  Indonesia  di  Ibu  Kota  Negara  Indonesia,  Jakarta;  (d)  Dewan Pengawas  Syariah  juga  bertanggungjawab  untuk  mengkaji  dan  membuat  usulan jika  terdapat  produk  baru  inovasi  dari  bank  yang  diawasinya.  Majelis  ini menjalankan  penilaian  awal  sebelum  produk  yang  baru  dari  bank  syariah  yang diusulkan  itu  sekali  lagi  diperiksa  dan  difatwakan  oleh  DSN;  (e)  Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan/kepada masyarakat; (f) Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah.
Melihat ruang lingkup audit syariah yang lebih luas dibandingkan dengan audit  konvensional,  maka  auditor  syariah  tidak  hanya  berfungsi  memastikan kewajaran laporan keuangan, tetapi juga harus dapat memeriksa kesesuaian dalam
prinsip  syariah  (Dewi  and  Suwarjuwono  2019).  Maka  diperlukan  kompetensi auditor syariah yang lebih komprehensif.
Menurut  Riani  and  Mardian  (2017),  kompetensi  auditor  adalah kemampuan  auditor  untuk  menemukan  kesalahan  sistem  akuntansi  keuangan kliennya.  Dalam  pengauditan,  seorang  auditor  harus  melaksanakan  jasa profesionalnya  dengan  kehati-hatian,  kompetensi  dan  ketekunan,  serta  auditor harus  mempertahankan  sikap  kompetennya.  Kompetensi  teknis  seorang  auditor yang melaksanakan audit ditentukan oleh tiga faktor yaitu:  (1) Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor.
(2)  Pelatihan  yang  bersifat  praktis  dan  pengalaman  dalam  bidang auditing .  (3) Pendidikan  professional  yang  berkelanjutan  selama  menekuni  karier  auditor professional.
Auditor  syariah  dituntut  memiliki  dua  kompetensi  sekaligus  yakni kompetensi  dalam  bidang  akuntansi  dan  audit  syariah.  Menurut  Dewi  and Sawarjuwono (2019), auditor harus memiliki pengetahuan dalam bidang syariah. Selain  harus  memiliki  kemampuan  akuntansi  dan  audit  yang  kompeten,  auditor syariah juga harus mampu melakukan uji kepatuhan syariah terhadap LKS.
Bukan hanya itu, auditor juga dituntut untuk memahami standar akuntansi internasional  yang  diadopsi  dengan  standar  akuntansi  dan  audit  yang  berlaku  di wilayah  nasional,  serta  standar  akuntansi  dan  audit  yang  digunakan  oleh  negara- negara  yang  menerapkan  audit  syariah,  sebab  hal  tersebut  dibutuhkan  untuk merumuskan opini (Izzatika and Lubis 2016).
Nawal  et  al.  (2009),  mengungkapkan: “In  view  of  the  drastic  growth  of Islamic institutions all over the world, in particular, the IFIs, this paper examines whether  the  current  practice  of  shariah  auditing  in  IFIs  is  in  line  with  what  is desired by Muslims” . Maksudnya selama ini, auditor syariah masih dinilai belum memiliki kompetensi yang mumpuni, karena masih sedikit auditor yang memiliki kompetensi dalam dua bidang yaitu di bidang akuntansi dan audit syariah.
Kurangnya  kompetensi  pada  dua  bidang,  akuntansi  dan  audit  syariah, membuat  kebutuhan  akan  auditor  syariah  menjadi  sangat  krusial  (Putri  and Hidayati  2019).  Tidak  seimbangnya  kompetensi  di  bidang  keuangan  dan akuntansi  dengan  bidang  syariah,  sertifikasi  yang  belum  optimal,  dan  minimnya lembaga pendidikan serta pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi/audit syariah  memengaruhi  minimnya  auditor  syariah  yang  kompeten  di  Indonesia (Izzatika and Lubis 2016).
Berkaitan dengan kompetensi auditor syariah, masih terdapat ketimpangan kompetensi  antara  syariah  dan  akuntansi.  Di  Indonesia  auditor  yang  memiliki sertifikasi  di  bidang  syariah  ada  sekitar  97  orang  dengan  jumlah  bank  syariah sebanyak  189.  Jumlah  ini  tentu  saja  tidak  sebanding  dengan  kebutuhan  akan auditor  syariah  di  Indonesia.  Bukan  hanya  dari  sisi  kuantitas,  kualitas  auditor syariah  pun  masih  belum  memadai.  Kualifikasi  auditor  syariah  selalu dipertanyakan  karena  belum  adanya  suatu  lembaga  khusus  yang  menyediakan program sertifikasi bagi auditor syariah. Padahal, sertifikasi merupakan hal krusial karena  dapat  menjadi  tolak  ukur  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  auditor  syariah. Jika auditor syariah yang melakukan penugasan audit pada LKS tidak memenuhi kualifikasi,  maka  akan  menyebabkan  tidak  optimalnya  proses  audit,  sehingga menghasilkan laporan audit yang tidak relevan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah sebuah LKS (Dewi and Sawarjuwono 2019).
Secara umum peran auditor dalam sikap independensi dan tanggung jawab sangat  diperhatikan  oleh  masyarakat,  dalam  tugasnya  memeriksa  laporan keuangan  perusahaan,  auditor  dituntut  untuk  bersikap  profesional  yang  akan memberikan pendapatnya sesuai dengan kenyataan yang ditemuinya selama audit berlangsung.  Kejujuran,  handal,  mempertahankan  etika,  komitmen  adalah beberapa ciri dari seorang professional akuntan dan auditor (Jesika et al. 2015).
Independensi  mengandung  unsur  kemandirian  dari  dominasi  pihak  lain dan  obyektifitas  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya.  Dalam  hubungan dengan  asas  independensi  ( independency ),  Lembaga  harus  dikelola  secara independen  agar  masing-masing  organ  perusahaan  beserta  seluruh  jajaran  di bawahnya  tidak  saling  mendominasi  dan  tidak  dapat  diintervensi  oleh  pihak manapun  yang  dapat  mempengaruhi  obyektivitas  dan  profesionalisme  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Adanya  transparansi  (kejujuran) ditujukan  bukan  hanya  untuk  orang  lain  tetapi  juga  untuk  diri  kita  sendiri.  Agar semua kegiatan yang dilakukan terhindar dari benturan kepentingan dari berbagai pihak (Putri and Hidayati 2019). Tanggung jawab auditor terhadap pelaksanakan pemeriksaan  dilakukan  sesuai  dengan  norma  profesi  dan  pelaporan  temuannya, agar auditor memberikan opini audit yang dapat (Jesika et al. 2015).
Selain  peran  auditor  tersebut,  menurut  Mardiyah  and  Mardian  (2015) auditor  syariah  juga  memiliki  peran  tambahan  yakni:  (a)  DPS  memiliki  fungsi untuk  merumuskan  kebijakan  dan  pedoman  yang  harus  diikuti  oleh  manajemen dalam melakukan kegiatan bisnis serta memberikan persetujuan atas produk yang akan  dikeluarkan  dan  melakukan  penilaian  syariah.  (b)  Auditor  internal  dapat menjalankan  fungsi  audit  syariah  yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa pengendalian  internal  telah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Sedangkan  Auditor  eksternal  memiliki  peran  yang  unik  dalam  audit syariah, bukan hanya berperan dalam melakukan audit keuangan melainkan juga melakukan shariah  compliance  test untuk  memastikan  kepatuhan  syariah  dari perusahaan atau LKS.

## PEMBAHASAN

## Urgensi Peran Auditor Syariah Untuk Menunjang Kinerja Bank Syariah
Bank  Syariah  menjadi  bagian  dari  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) yang  memiliki  karakteristik  berbeda  dengan  entitas  konvensional.  Perbedaan karakter  ini  mempengaruhi  bentuk  dan  standar  dalam  kegiatan  pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya (Minarni, 2013).
Yacob  and  Donglah  (2012)  menyatakan  adanya  kebutuhan  pemenuhan aspek syariah ini mendorong munculnya fungsi audit syariah. Akbar et al. (2015) mengatakan  bahwa  audit  syariah  dapat  memberikan assurance kepada stakeholders serta  sangat  dibutuhkan  untuk  merespon  perkembangan  industry keuangan  syariah.  Maka  apabila  terjadi  kegagalan  dalam  audit  syariah,  akan berdampak  buruk  bahkan  menyebabkan  kegagalan  dalam  pemenuhan  prinsip syariah itu sendiri.
Tabel 2 Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional No Audit Syariah Audit Konvensional 1.  Obyeknya semua lembaga bisnis baik itu, bank atau non bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Obyeknya semua lembaga bisnis baik itu, bank atau non-bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah 2.  Mengharuskan adanya peran DPS  Tidak ada peran DPS 3.  Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikat Akuntansi Syariah) Tanpa ketentuan bersertifikasi SAS 4.  Standar audit AAOIFI Standar auditing IAI 5.  Opini berisi tentang shari’a compliance atau tidak Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian Lap. Keuangan Perusahaan Sumber: Minarni (2013)
Masalah yang ada dalam audit syariah di Indonesia adalah pertama auditor syariah  jumlahnya  terbatas,  karena  lembaga  penyuplai  SDM  berkualitas  belum mampu  memenuhi  kebutuhan  industri.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  adanya timelag yang  panjang,  dimana  industri  membutuhkan  SDM  dalam  waktu  yang singkat, sedangkan lembaga penyuplai SDM (Lembaga Pendidikan) membutuhkan  waktu  yang  panjang  untuk  menyiapkan  SDM  yang  dibutuhkan (Febrian 2019). Berdasarkan data Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2020 hanya ada sekitar 97 orang  yang memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang syariah. Sedangkan berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah  dari OJK, pertumbuhan Lembaga keuangan syariah terkhusus bank syariah hingga Juni 2019 di Indonesia berjumlah 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 164 Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  dan  20  Unit  Usaha  Syariah  (UUS). Hal  ini  tidak  seimbang  antara  kapasitas  auditor  syariah  dengan  industri  syariah yang  ada.  Kedua,  auditor  yang  disediakan  lembaga  penyuplai  SDM  dengan auditor  yang  dibutuhkan  industri  mengalami mis-match kualifikasi.  Idealnya seorang auditor syariah memiliki kompetensi yang integrative antara pengetahuan umum,  syariah,  dan  bisnis  industri  kontemporer.  Sehingga  saat  ini  yang mengaudit  Laporan  Keuangan  (audit  umum)  adalah  auditor  umum  dan  yang  di sisi  syariah  adalah  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Dalam  praktiknya  audit syariah sekaligus pengawasan audit syariah di Indonesia masih sebagai pelengkap dari proses audit dikarenakan audit syariah masih menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan auditor syariah (Febrian 2019).

## Isu Auditor Syariah
Apabila dilihat secara terpisah dan mendalam sumber permasalahan audit syariah  yaitu  diprioritaskan  pada  aspek  kompetensi  dan  peran  auditor  syariah, karena  melihat  betapa  beratnya  baik  ditinjau  secara  moril  maupun  materil  maka sebaiknya  audit  harus  dilakukan  oleh  seorang  yang  kompeten  dan  independen. Kefasihan  pada  bahasa  Arab  dan  Inggris  serta  pemahaman  dengan  pengetahuan yang  baik  dalam  syariah, fiqh muamalah,  akuntansi,  keuangan,  audit  dan  bisnis dapat  membantu  auditor  syariah  dalam  meningkatkan  kompetensinya  dan meningkatkan  pemahaman  terhadap  kepatuhan  syariah.  Ia  berpendapat  bahwa
karena  lembaga  keuangan  syariah  beroperasi  di  bawah platform yang  berbeda yaitu dengan pandangan dunia Islam, mereka mungkin memerlukan berbagai jenis akuntansi dan audit yang berbeda (Izzatika and Lubis 2016).
Ketimpangan  kompetensi  ini  juga  ditemukan  oleh  Hood  and  Bucheery (1999)  di  Bahrain  yang  dikutip  oleh  (Shafii  et  al.  2013),  penelitian  tersebut menemukan bahwa ketidaksesuaian antara harapan dan realita yang terjadi karena belum  memadainya  kompetensi  auditor  syariah  yang  terlihat  dari  audit  syariah yang  hanya  difungsikan  sebagai  pelengkap  dari  audit  keuangan.  Selain  itu,  juga belum  ditemukan  opini  dari  audit  syariah  seperti  layaknya  audit  keuangan  dari auditor independen.
Di  Indonesia  sendiri,  praktisi  audit  di  Indonesia  ini  masih  mencari pedoman  aturan  yang  tepat,  regulasi  kerangka  kerja,  serta  kompetensi  dan independensi auditor syariah (Shafii et al. 2013). Pendapat tersebut didukung oleh penelitian  Akbar  et  al.  (2015),  bahwa  ada  dua  permasalahan  terkait  kompetensi auditor  syariah,  pertama  dari  sisi  kualitas  yaitu  tidak  seimbangnya  kompetensi auditor  syariah  dalam  pengetahuan  akuntansi  dan  syariah.  Kedua,  dari  sisi kuantitas  yaitu  masih  terbatasnya  jumlah  auditor  syariah  yang  dimiliki  oleh Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, jumlah auditor syariah yang dimiliki masih sangat terbatas.
Dengan demikian, hal tersebut menjadi permasalahan dan tantangan yang serius  bagi  auditor  syariah  khususnya  dewan  pengawas  syariah  di  Indonesia. Belum  lagi  jika  ditinjau  dari  segi  keilmuan  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh auditor  syariah  berbeda  dengan  auditor  pada  umumnya  karena  auditor  harus mengkombinasikan  aspek  keuangan  dan  aspek  syariah  dari  operasional perusahaan.

## Opini Makna Auditor dan Audit Syariah
Indonesia  memiliki  dualisme  sistem  ekonomi  yaitu  sistem  ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah, untuk itu, dalam menunjang kemajuan perkonomian  syariah  diperlukan  lembaga  audit  syariah  yang  independen  atau berdiri sendiri seperti lembaga audit konvensional. Sebut saja lembaga jasa audit milik  swasta  ataupun  pemerintah  seperti  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP),  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  seharusnya menyediakan  jasa  audit  tambahan  yakni  audit  syariah  secara  komperhensif  pada lembaga bisnis syariah (Febrian 2019).
Dalam  praktiknya,  pengawasan  sekaligus  audit  syariah  di  Indonesia merupakan  tanggung  jawab  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  bukan  auditor syariah,  padahal  belum  tentu  DPS  itu  paham  proses auditing syariah,  akuntansi syariah  dan  lain-lain.  Pemain  kunci  yang  terlibat  dalam  audit  syariah  dalam sebuah  entitas  dengan  perannya  masing-masing  yaitu  auditor  eksternal,  Dewan Pengawas  Syariah,  auditor  internal,  komite  audit  dan  divisi  tata  kelola  (Izzatika and Lubis 2016).
Audit  syariah  pada  jasa  keuangan  Islam  memiliki  arti  akumulasi  dan evaluasi  bukti  untuk  menentukan  dan  melaporkan  tingkat  kesesuaian  antara informasi  dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  untuk  tujuan  kesesuaian  syariah. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen di bidangnya. Untuk  melakukan  kegiatan  audit,  harus  ada  informasi  dalam  bentuk  diverifikasi dan  beberapa  standar  (kriteria)  dimana  auditor  dapat  mengevaluasi  informasi.
Informasi  didapat  dan  diambil  dari  semua  lini.  Auditor  syariah  melakukan  audit pada  dua  tujuan  informasi  objektif  (misalnya  informasi  keuangan  pembagian keuntungan)  dan  informasi  subjektif  (informasi  syariah)  untuk  memastikan kesesuaian syariah bank syariah (Wardayati and Wahid 2016).

## Kompetensi Auditor Syariah
Adanya ketimpangan kompetensi auditor syariah di Indonesia dikarenakan oleh  kehadiran  entitas  syariah  di  Indonesia  tergolong  masih  baru,  sehingga sumber  daya  manusia  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  industri  saat  ini sehingga  dewan  pengawas  syariah  banyak  direkrut  dari background ulama  dan dari  faktor  kharisma  serta  kepopulerannya  di  tengah  masyarakat,  bukan  karena keilmuannya  di  bidang  akuntansi,  keuangan  dan  syariah  (Izzatika  and  Lubis 2016).
Di sisi lain, untuk menambah jumlah sumber daya manusia di bidang audit terkhusus  audit  syariah,  sekolah  profesi  untuk  auditor  juga  ditujukan  untuk menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  di  bidang  audit  syariah. Sekolah profesi untuk auditor ini diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia  yang  ada  bukan  hanya  dari  segi  kuantitas  saja,  namun  juga  dari  segi kualitas juga harus ditingkatkan.
Pada  praktiknya  di  lapangan  pada  saat  ini,  kompetensi  auditor  syariah perbankan  syariah  tidak  jauh  berbeda  dengan  kompetensi  auditor  syariah  pada sektor  usaha  yang  lainnya.  Masih  sedikit  yang  memiliki  kompetensi  untuk menjadi  auditor  syariah  perbankan  syariah  di  mana  seorang  auditor  syariah perbankan  syariah  harus  memiliki  kompetensi  akuntansi  dan  kompetensi  terkait syariah  yang  mencakup fiqh mualamah, ushl  fiqh , qawaid  fiqh, serta  ayat  dan hadits tentang ekonomi.
Kompetensi  adalah  sebuah  kecakapan  dan  kemampuan  dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang  dapat  menjalankan  pekerjaannya  dengan  kualitas  hasil  yang  baik.  Menurut Izzatika and Lubis (2016), kompetensi yang harus dimiliki auditor syariah adalah sebagai  berikut:  (a)  Memiliki  keterampilan,  sikap  dan  pengetahuan  di  bidang akuntansi  atau auditing .  (b)  Memiliki  pengetahuan  syariah  terkait  prinsip  dan hukum Islam, khususnya pada fiqh muamalat. (b) Memiliki pemahaman yang kuat tentang As-Sunnah dan ilmu fiqh Islam seperti ushul fiqh . (c) Memahami standar akuntansi internasional yang diadopsi dengan standar akuntansi dan auditing yang berlaku  di  dalam  wilayah  nasional.  Serta  standar  yang  diadopsi  oleh  negara- negara  muslim  lain  jika  mereka  ingin  bekerja  di  negara  lain  yang  telah menerapkan  audit  syariah.  (d)  Kefasihan  dalam  berbahasa  Arab  dan  Inggris.  (e) Memiliki pemahaman dengan pengetahuan yang baik dalam bidang keuangan dan bisnis.  (f)  Memahami  teori  dan  praktik  manajemen.  (g)  Memiliki  akhlak  yang baik, berwibawa, mampu berpendapat tentang ketentuan dan tujuan syariah.
Adapun  kompetensi  yang  harus  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  para  auditor syariah  perbankan  syariah  secara  keseluruhan  yaitu:  (1)  Pengetahuan ( Knowledge ),  Auditor  syariah  pada  perbankan  syariah  harus  memiliki pengetahuan di bidang audit dan syariah. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah pengetahuan  umum  dan  pengetahuan  spesifik.  Pengetahuan  umum  berkaitan dengan  ilmu-ilmu  yang  didapatkan  selama  berada  pada  pendidikan  formal mencakup: perbankan syariah, fiqh muamalah, Auditing, perbankan konvensional,
manajemen  risiko,  matematika,   akuntansi  bisnis,  hukum-hukum terkait, internal control ,  dan  Pemetaan  risiko.  Sedangkan  pengetahuan  spesifik  adalah  ilmu-ilmu yang  didapatkan  dari  pelatihan-pelatihan  tambahan.  Auditor  syariah  harus memiliki lima  pengetahuan  ( knowledge ) yang  dijelaskan  dalam common  body  of knowledge (CBOK)  (Ali  et  al.  2015).  Kelima  pengetahuan  tersebut  meliputi: (a) Pengetahuan  audit ,  auditor  memahami  bagaimana  proses  dan  prosedur  audit dalam  perbankan  syariah  tersebut  berlaku  dan  dijalankan.  Seorang  auditor  harus memiliki  pengetahuan  yang  memadai  dalam  profesinya  untuk  mendukung pekerjaannya  dalam  melakukan  pemeriksaan  dan  pengawasan.  Auditor  yang memiliki  banyak  pengetahuan  tentang  kekeliruan  akan  lebih  ahli  dalam melaksanakan  tugasnya  terutama  untuk  membedakan  antara  kesalahan  dengan kecurangan  ( fraud )  yang  berakibat  terjadinya  salah  saji  ( misstatement )  dalam pelaporannya.  Oleh  karena  itu,  auditor  harus  memiliki  pengetahuan  yang memadai  untuk  menghadapi  permasalahan  seperti  itu. (b)  Etika  profesi ,  auditor memahami  dan  menerapkan  kode  etik  dalam  melaksanakan  audit.  Auditor  harus memahami  standar  etika  karena  auditor  syariah  memiliki  posisi  sebagai  orang yang  dipercaya  dan  akan  menghadapi  kemungkinan  benturan-benturan kepentingan.  Pemahaman  auditor  syariah  terhadap  kode  etik  yang  berlaku berfungsi  untuk  mempertahankan  diri  dari  godaan-godaan  dalam  pengambilan keputusan yang sulit. Jika auditor tidak memahami kode etik, maka kemungkinan akan  terjadi  pelanggaran  terhadap  komitmen  pada  prinsip-prinsip  etika  yang dianut  oleh  profesi.  Oleh  karena  itu,  auditor  syariah  harus  selalu  menjaga kewaspadaannya  terhadap  godaan  dan  tekanan  yang  mampu  membawanya  ke dalam  pelanggaran  prinsip-prinsip  etika  secara  umum  dan  etika  profesi  sehingga auditor syariah mampu untuk mengambil keputusan dan tindakan  yang tepat. (c) Fraud  awareness ,  auditor  syariah  mampu  mendeteksi  di  mana  letak  kecurangan ( fraud )  terjadi.  Selain  itu  auditor  syariah  harus  mampu  membedakan  antara kesalahan  ( error )  atau  kesalahan  ( fraud )  yang  terjadi.  Auditor  juga  harus  dapat menciptakan  suatu  sistem  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  ( fraud ). Beberapa  kasus  akibat  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  auditor syariah adalah adanya pembiayaan fiktif sebesar 1,1 triliun rupiah pada salah satu perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2018. Kasus selanjutnya adalah adanya penipuan  dan  penggelapan  dana  sebesar  7,5  miliar  rupiah  yang  dilakukan  oleh seorang  petinggi  bank  syariah  di  Jakarta  pada  November  2015,  dan  kasus pencucian uang sebesar 12,26 miliar rupiah oleh mantan petinggi bank syariah di Papua  pada  Mei  2017.  Beberapa  kasus  tersebut  merupakan  akibat  lemahnya internal  kontrol  yang  dilakukan  oleh  auditor  syariah.  Hal  tersebut  tentunya berakibat  pada  munculnya  kecurangan-kecurangan  oleh  para  oknum  di  dalam perbankan  syariah  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  auditor  syariah  harus  memiliki pemahaman  lebih  pada  aspek fraud  awreness untuk  mendeteksi  sedini  mungkin kemungkinan terjadinya fraud dan menciptakan sistem untuk mencegah terjadinya fraud.  (d)  Penguasaan  standar  audit  syariah ,  auditor  syariah  menguasi  standar- standar  apa  saja  yang  berlaku  dan  harus  menerapkannya  dalam  pengawasan  dan pemeriksaan  pada  perbankan  syariah.  Auditor  syariah  harus  memahami  standar pelaksanaan  fungsi  audit  intern  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  sebagai regulator  dan  menerapkannya  pada  perbankan  syariah  yang  diawasi  dan diperiksanya.  Sebagai  contohnya,  auditor  syariah  harus  memahami  peraturan Bank  Indonesia  Nomor  13/23/PBI/2011  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko
bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah. (e)  Memahami jenis industri atau perusahaan , auditor paham pada sektor apa perusahaan itu berjalan sehingga auditor  tahu  peraturan-peraturan  apa  saja  yang  harus  diterapkan.  Auditor  juga harus  memahami  di  mana  letak  kelebihan  dan  kekurangan  industri  tersebut sehingga  dapat  mengoptimalkan  kelebihan  yang  dimiliki  dan  mengatasi kekurangan yang ada untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
Selain  kelima  pengetahuan  di  atas,  dibutuhkan  SDM  yang  mampu  untuk berbagi  pengetahuan  yang  dia  miliki  dengan  orang  atau  kelompok  lain.  Hal  ini hanya mungkin terjadi jika dibagikan oleh orang  yang mampu dan diterima oleh orang  yang  mau  dengan  tujuan  untuk  menjaga  dan  memelihara  tingkat pengetahuan  SDM  yang  ada  pada  perbankan  syariah.  Auditor  syariah  perbankan syariah  juga  harus  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  mengenai fiqh muamalah dan ushul  fiqh. Kompetensi  auditor  syariah  perbankan  syariah  harus  melampaui atau  lebih  dari  kompetensi  normal  yang  dibutuhkan  untuk  audit  syariah  pada sektor-sektor lain.
(2)  Keterampilan  ( Skill ),  auditor  harus  mampu  untuk  menerapkan pengetahuan yang telah dia dapatkan, baik itu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan  formal  maupun  dari  pelatihan-pelatihan  yang  dia  ikuti.  Auditor  juga harus  tahu  cara  untuk  menyelesaikan  tugas  yang  diterima  dengan  efektif  dan efisien. Auditor harus mampu menghadapi berbagai masalah yang ada dan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Auditor juga harus bisa berfikir kritis dan kreatif. Selain itu, auditor dengan kemampuan berkomunikasi dalam berbagai bahasa  dan  memiliki  adaptasi  yang  cepat  terhadap  hal  yang  baru  akan  memiliki nilai tambah. Dijelaskan dalam common body of knowledge (CBOK) dalam (Ali et al.  2018),  keterampilan  dibagi  menjadi  dua  kelompok: (a)  Technical  Skills (Keterampilan Teknis) , keterampilan ini mencakup aspek bagaimana auditor dapat memahami  bisnis,  analisis  risiko  dan  penilaian  kontrol,  identifikasi  tipe  kontrol, dan  tata  kelola  perusahaan. (b)  Behavioral  Skills  (Perilaku) ,  keterampilan  ini mencakup  aspek  tingkat  percaya  diri  seorang  auditor,  bagaimana  objektivitas penilaian seorang auditor, keterampilan berkomunikasi, dan etika seorang auditor. Kedua  keterampilan  ini  harus  dimiliki  oleh  seorang  auditor  syariah  perbankan syariah  kerena  kedua  kelompok  keterampilan  tersebut  saling  menunjang  antara satu  dengan  lainnya.  Selain  harus  memiliki  keterampilan  teknis  yang  memadai, auditor syariah juga harus memiliki perilaku yang baik.
(3)  Karakteristik  Khusus  ( Special  Characteristic ),  karakteristik  khusus adalah  kompetensi  auditor  yang  mengacu  pada  perilaku  individu  di  luar  dari behavioral skills. Karakteristik khusus mencakup pada aspek tanggung jawab etis seorang  auditor,  motivasi  diri,  integritas  seorang  auditor,  harga  diri,  manajemen diri,  dan  profesionalisme.  Selain  itu,  aspek  terpenting  yang  harus  dimiliki  oleh seorang  auditor  syariah  perbankan  syariah  adalah  karakter  ke-Islaman.  Karena dengan  karakter  ke-Islaman,  seorang  auditor  akan  lebih  bertanggung  jawab  dan berintegritas  karena  dia  hanya  takut  kepada  Allah  SWT  dalam  melaksanakan tugasnya.  Seorang  auditor  yang  memiliki  karakter  keislaman  akan  merasa  setiap pekerjaan  yang  dilakukannya  selalu  berada  dalam  pengawasan  Allah  dan  akan dipertanggungjawabkan  di  akhirat  kelak  sehingga  dia  takut  untuk  melakukan kecurangan ( fraud ).  Karakter ke-Islaman inilah yang harus dimiliki oleh seorang auditor  syariah  pada  perbankan  syariah  karena  tanpa  karakter  keislaman, kompetensi-kompetensi yang lainnya akan kurang bermakna.
Ketiga  kompetensi  tersebut  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  auditor syariah  perbankan  syariah.  Sebab,  kompetensi  tersebut  menjadi  kunci  untuk memaksimalkan  peran  dan  kompetensi  auditor  syariah  untuk  menunjang  kinerja Perbankan  Syariah  yang  saat  ini  masih  kurang  optimal  dalam  menjalankan tugasnya  untuk  mengawasi  kegiatan  operasional  perbankan  syariah  dikarenakan beberapa isu atau kendala yang ada. Untuk menunjang kinerja Perbankan Syariah, auditor syariah perbankan syariah selain harus memiliki kompetensi tersebut juga harus  memiliki  kompetensi  yang  sama  atau  bahkan  melampaui  kompetensi Dewan Pengawas Syariah yang ada.
Langkah-langkah  untuk  menunjang  kompetensi  auditor  syariah,  dapat dibedakan  menjadi  dua  kelompok.  Yakni  kelompok  auditor  yang  berlatar belakang non-background dan kelompok auditor yang memang berlatar belakang akuntansi ataupun syariah. Langkah-langkah untuk menunjang kompetensi auditor syariah  dari  latar  belakang non-background salah  satunya  dengan  mengambil program pendidikan S1 sampai S3 terkait akuntansi syariah dan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya langkah untuk latar belakang  yang non-background ini juga bisa  mengikuti  langkah  yang  memiliki background akuntansi  atau  syariah  yang merujuk  pada  penelitian  (Dewi  and  Sawarjuwono  2019),  di  antaranya:  (1) Mengikuti  ujian  sertifikasi  akuntansi  umum  dan  syariah,  baik  sertifikasi  yang disediakan  oleh  IAI,  AAOIFI,  ataupun  Lembaga  lainnya.  (2)  Mengikuti Shariah Audit  in  Islamic  Finance  Workshop. Kegiatan  ini  untuk  membahas  mengenai beberapa  hal,  di  antaranya  yaitu  kerangka  kerja  untuk review ,  audit,  dan  tata kelola  syariah,  perkembangan  dari review ,  audit,  dan  tata  kelola  syariah  yang ditinjau menggunakan current state analysis , standar syariah, peran dewan syariah dalam  membuat  regulasi,  struktur,  proses,  dan  pelaporan review serta  audit syariah,  dan  studi  kasus  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  audit  syariah.  (3) Mengikuti Shariah Audit Certificate Course . Program ini adalah program kursus bagi  auditor  syariah.  Tidak  berbeda  jauh  dengan  program  kursus  untuk  auditor syariah  lainnya. Shariah  audit  certification  course ini  juga  memberikan  materi- materi seputar audit syariah. beberapa di antaranya yaitu, teori keuangan dan bank syariah, konsep dasar audit, standar audit  AAOIFI, regulasi mengenai kepatuhan syariah,  tata  kelola  LKS,  prosedur  audit  syariah.  Ketika  hal  yang  disebutkan  di atas  telah  diikuti,  auditor-auditor  yang  sudah  memiliki  penunjang  kompetensi tersebut maka dapat menjadi satu dengan membentuk suatu kumpulan yang akan dibahas selanjutnya.

## Peran Auditor Syariah
Peranan  Auditor  Syariah  menurut  Malahayatie  (2018),  sangat  tergantung pada kompetensinya. Kompetensi dapat diklasifikasikan sebagai dimensi perilaku yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  yang  unggul.  Kinerja  di  mana  orang-orang tertentu  melakukan  lebih  baik  daripada  yang  lain.  Selain  itu,  kompetensi  juga terkait  dengan  keterampilan  teknis,  keterampilan  dan  pengetahuan  untuk melakukan  pekerjaan  terutama  pekerjaan  dengan  unsur  profesional.  Bahkan, kompetensi  dapat  generik  atau  organisasi  tertentu.  Kompetensi  merupakan kombinasi  dari  atribut  yang  relevan  seperti  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap sebagai dasar untuk mengukur kompetensi umum auditor.
Lulusan  akuntansi  masa  depan  untuk  memahami  penerapan  standar  yang berbeda  dalam  dunia  akuntansi  Islam  sebagaimana  standar  yang  berbeda  telah
diadopsi  secara  berbeda  oleh  berbagai  negara-negara  muslim  yang  berbeda. Lingkungan  bisnis  memberikan  pengaruh  pada  pilihan  standar  akuntansi  di negara-negara  Muslim.  Para  sarjana  harus  memahami  standar  akuntansi Internasional  serta  standar  yang  di  adopsi  oleh  negara-negara  Muslim  lain,  jika ingin  bekerja  di  negara  lain.  Pendidikan  tinggi  didesak  untuk  memulai  program dan  pelatihan  baru  bagi  bank  syariah.  Saat  ini  ada  kebutuhan  yang  kuat  untuk pelatihan  yang  tepat  pada  konsep  syariah  karena  sebagian  besar  petugas  bank yang dilatih dari latar belakang konvensional. Karena audit syariah saat ini masih dilakukan  oleh  auditor  internal,  sebagian  besar  auditor  syariah  di  bank  syariah tidak  memiliki  pengalaman  dan  belum  professional  atau  belum  memiliki kualifikasi akademis baik di perbankan syariah.

## Pembentukan  Asosiasi  Khusus  Auditor  Syariah  Untuk  Menunjang  Kinerja Perbankan Syariah
Di  Indonesia  sendiri  sering  kita  jumpai  di  berbagai  artikel  dan  penelitian yang  menyebutkan  masalah-masalah  dalam  auditing  syariah  seperti  kurangnya tenaga  auditor  syariah,  tidak  adanya  lembaga  independen  auditing  syariah,  tidak adanya  standar  baku  yang  menjadi  acuan  audit  syariah.  Sehingga,  praktik  audit syariah  yang  ideal  di  Indonesia  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  bertindak  mengawasi  penerapan  fatwa  di  lembaga  bisnis  syariah dan  melakukan shariah  review terkait  produk  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh lembaga  bisnis  syariah  saja  dengan  meneliti  hasil  laporan  audit  syariah,  yang mengaudit  laporan  keuangan,  audit  kepatuhan  operasional  syariah,  dan  audit lembaga  syariah  menjadi  tugas  auditor  syariah  (internal  dan  eksternal)  (Prabowo and  Jamal  2017).  (2)  Lembaga  audit  syariah  harus  berdiri  sendiri  (independen) baik itu milik pemerintah maupun swasta memberikan jasa tambahan berupa jasa audit  syariah  (Febrian  2019).  (3)  Setiap  lembaga  bisnis  syariah  diharuskan membentuk  fungsi  audit  syariah  internal  sendiri,  supaya  tujuan  syariah  bisa berjalan dengan optimal (Dewi and Sawarjuwono 2019). (4) Ruang lingkup audit syariah  yang  meliputi  laporan  keuangan  (termasuk Islamic  Social  Report dan CSR),  aktivitas  ekonomi,  kinerja,  pengaruh  sosial  dan  lingkungan,  SDM, kesyariahan  produk,  dan  lain  sebagainya  (Mardiyah  and  Mardian  2015).  (5) Dibuatkan  standar  audit  syariah  yang  baku  seperti  Standar  Umum  ( General Standards ), Standar Pekerjaan Lapangan  ( Standards of Field Work ), dan Standar Pelaporan  ( Standards  of  Reporting )  (Febrian  2019).  (6)  Tersedianya  kerangka kerja  audit  ( audit  framework )  yang  didasarkan  pada  aturan  kegiatan  lembaga bisnis  syariah  yang  berisikan  prosedur  pelaksanaan  dan  tugas  auditor  syariah secara  jelas  dengan  menyertakan  aspek  religiusitas  (Farida  and  Dewi  2018).  (7) Audit  syariah  harus  memastikan  kebenaran,  keadilan  dan  relevansi  laporan keuangan  yang  diterbitkan  manajemen  dan  memastikan  bahwa  manajemen melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip syariah serta tujuan syariah (Kooskusumawardani  and  Birton  2016).  (8)  Auditor  syariah,  baik  itu  auditor internal  maupun  ekternal  harus  memiliki  kompetensi,  pengetahuan  dan pemahaman  mengenai  akuntansi  syariah, fiqh muamalah,  audit  syariah, manajemen keuangan syariah dan proses audit secara terstruktur dalam melakukan shariah  complience  test (Izzatika  and  Lubis  2016).  (9)  Audit  syariah  dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Audit syariah harus  dilakukan  secara  menyeluruh  oleh  semua  lembaga  atau  perusahaan
melakukan  kegiatan  bisnis  berlandaskan  syariah,  mulai  dari  perhotelan  syariah, bank syariah, rumah sakit Islam, rumah makan halal, dan lain-lain (Febrian 2019).
Dalam  praktiknya  audit  syariah  sekaligus  pengawasan  audit  syariah  di Indonesia  masih  sebagai  pelengkap  dari  proses  audit  dikarenakan  audit  syariah masih  menjadi  tanggung  jawab  dari  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  bukan auditor  syariah.  Sedangkan  untuk  praktik  audit  syariah  yang  ideal  di  Indonesia salah satunya adalah berdirinya lembaga audit syariah secara independen tanpa di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Febrian 2019).
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dipertimbangkan untuk mulai membentuk  suatu  asosiasi  khusus  guna  membantu  kinerja  Perbankan  Syariah. Penjelasan  tersebut  didukung  oleh  pendapat  Karim  (2009),  bahwa  industri perbankan  syariah  harus  memiliki  auditor  syariah  untuk  memastikan  dan memeriksa transaksi keuangan perbankan agar sesuai syariah. hal tersebut tak bisa diserahkan  sepenuhnya  ke  dewan  pengawas  syariah  (DPS).  Pasalnya,  peran  dan fungsi  DPS  di  suatu  lembaga  keuangan  syariah  yang  memang  mempunyai keahlian  dan  kompetensi,  khusus  untuk shariah  compliance ,  berbeda  dengan auditor yang fokus pada pemeriksaan keuangan bank. DPS berfungsi mengawasi produk  dan  transaksi  yang  dilakukan  perbankan  agar  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Ada missing  link di  sana  karena  belum  ada  auditor  yang  khusus menangani  hal  itu.  Di  bank  syariah  saat  ini,  pelaksanaan  audit  telah  dilakukan auditor  biasa.  Untuk  penyiapan  SDM  auditor  syariah  tersebut,  dapat  dilakukan melalui  kerja  sama  dengan  melibatkan  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  untuk memberikan sertifikat auditor atau asosiasi auditor.
Asosiasi  Auditor  Syariah  berbeda  dengan  Asosiasi  Auditor  Umum, dimana asosiasi auditor umum lebih berfokus pada audit konvensional, sedangkan asosiasi  auditor  syariah  sepenuhnya  membahas  terkait  audit  yang  berprinsip syariah. Asosiasi auditor syariah ini juga mendukung peranan DSN MUI. Asosiasi tersebut  nantinya  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  aspek  kepatuhan  segala aktivitas  yang  ada  pada  perbankan  syariah  tersebut  yang  berkoordinasi  dengan auditor  perbankan  syariah.  Dengan  adanya  asosiasi  khusus  di  bawah  OJK,  tugas auditor  Perbankan  Syariah  nantinya  akan  lebih  mudah  karena  terdapat  syariah yang  secara  praktiknya  sudah  mengawasi  kegiatan  perbankan  syariah  secara intensif. Asosiasi ini akan melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK.
Pada  struktur  organisasi,  posisi  asosiasi  khusus  ini  nantinya  akan  berada langsung  di  bawah  OJK  namun  tetap  berkoordinasi  dengan  perbankan  syariah. Dengan posisinya yang berada tepat di bawah OJK, membuat asosiasi khusus ini menjadi  lebih  independen.  Asosiasi  khusus  ini  bertugas  untuk  membantu  tugas OJK  dan  mendukung  peranan  DSN  MUI  yang  kurang  optimal  dalam melaksanakan  tugasnya  untuk  mengawasi  aktivitas  perbankan  syariah  yang berkaitan dengan sharia compliance.

## KESIMPULAN
Kompetensi  yang  harus  dimiliki  auditor  syariah  meliputi, Pertama , pengetahuan  yang  mencakup  bidang  perbankan  syariah, fiqh mualamah,  teori auditing ,  perbankan  konvensional,  manajemen  risiko,  matematika,  akuntansi bisnis, hukum-hukum terkait, internal kontrol, dan pemetaan risiko. Pengetahuan spesifik mencakup pengetahuan audit, etika profesi, fraud awareness , penguasaan
standar  audit  syariah,  dan  memahami  jenis  industri  atau  perusahaan. Kedua , keterampilan  akuntansi  dan auditing yaitu:  memahami  standar  akuntansi internasional yang diadopsi dengan standar akuntansi dan auditing yang berlaku di dalam  wilayah  nasional,  serta  standar  yang  diadopsi  oleh  negara-negara  muslim lain jika mereka ingin bekerja di negara lain yang telah menerapkan audit syariah; memiliki pemahaman dengan pengetahuan yang baik dalam bidang keuangan dan bisnis;  memahami  teori  dan  praktik  manajemen;  dan  sebagainya. Ketiga, karakteristik  khusus  meliputi  tanggung  jawab  etis,  integritas,  harga  diri, manajemen diri, dan profesionalisme. Dan yang paling utama yang wajib dimiliki oleh seorang auditor perbankan syariah adalah karakter keislaman, karena dengan karakter  keislaman,  seorang  auditor  syariah  akan  selalu  merasa  setiap pekerjaannya  diawasi  oleh  Allah  SWT  dan  akan  dipertanggungjawabkan  di akhirat  kelak  sehingga  dia  takut  untuk  melakukan  kecurangan  ( fraud ).  Ketiga kompetensi  tersebut menjadi  kunci  untuk  memaksimalkan  peran  dan  kompetensi auditor syariah untuk menunjang kinerja Perbankan Syariah.
Peran  auditor  syariah  antara  lain  sebagai  auditor  independen,  internal auditor,  dan  dewan  pengawas  syariah.  Sedangkan  peran  auditor  eksternal  tidak hanya melakukan audit keuangan melainkan juga melakukan shariah compliance test untuk  memastikan  kepatuhan  syariah  dari  perusahaan  atau  LKS. Internal auditor dapat menjalankan fungsi audit syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.  DPS  memiliki  fungsi  untuk  merumuskan  kebijakan  dan  pedoman  yang harus diikuti oleh manajemen dalam melakukan kegiatan bisnis serta memberikan persetujuan atas produk yang akan dikeluarkan dan  melakukan penilaian syariah. Selain  itu,  auditor  syariah  juga  berperan  dalam  melakukan shariah  compliance test untuk memastikan kepatuhan shariah entitas Lembaga Keuangan Syariah.
Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dalam hal data karena masih sebatas studi literatur dan belum ditemukan studi lapangan untuk mengkonfirmasi kondisi  realita  di  industri  maupun  regulasi.  Oleh  sebab  itu  untuk  penelitian selanjutnya  penting  kiranya  untuk  melakukan  studi  lapangan,  sehingga pembahasan  lebih  komprehensif  antara  teori  ideal,  praktek  dan  peraturan    ada. Untuk  industri  dan  regulasi,  hendaknya  mulai  dpertimbangkan  dalam pembentukan  asosiasi  khusus  auditor  syariah  sehingga  lebih  fokus  dalam mendukung kinerja lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Taufik,  Sepky  Mardian,  and  Syaiful  Anwar.  2015.  “Mengurai Permasalahan Audit Syariah dengan Analytical Network Process (ANP)”.
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam
2 (2): 101-123. https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.32.
Ali,  Nor  Aishah  Mohd.,  Zakiah  Muhammadun  Mohamed,  Shadida  Shahimi  and Zurina Shafii. 2015. “Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges”. Journal of Islamic Finance 4 (1): 22–30. Ali, Nor Aishah Mohd., Shahida Shahimi, and Zurina Shafii. 2018. “Knowledge, Skills  and  Characteristics  Requirements  for  Shari‟ah  Auditors”. Asian Journal of Accounting and Governance 9: 171-185.
https://doi.org/10.17576/ajag-2018-09-15. Ardi,  Muhammad.  2017.  “Peran  Audit  Internal  Terhadap  Pelaksanaan  Good Governance  di  Perbankan  Syariah”. DIKTUM: Jurnal  Syariah  Dan Hukum 15 (2): 169-176. https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.433. Azzarqa,  and  Syamsul  Hadi.  2017.  “Audit  dan  Tata  Kelola  Lembaga  Keuangan Syariah”. Jurnal Hukum Islam dan Bisnis 9 (2): 170-181. Baehaqi, Ahmad, and Suyanto. 2018. “Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah”. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi 4 (2): 15–24. https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694.
Carolita, Metha Kartika, and Shiddiq Nur Rahardjo. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja,  Independensi,  Objektifitas,  Integritas,  Kompetensi,  Dan  Komitmen Organisasi  Terhadap  Kualitas  Hasil  Audit  (Studi  pada  Kantor  Akuntan Publik di Semarang) . Skripsi Universitas Diponegoro.
Dewi,  Sari  Kusuma,  and  Tjiptohadi  Sawarjuwono.  2019.  “Tantangan  Auditor
Syariah : Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?”. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis 6 (1): 17-28. http://dx.doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10903. Farida,  and  Veni  Soraya  Dewi.  2018.  “Kompetensi  Auditor  dan  Shariah Compliance  Terhadap  Praktik  Audit  Syariah”. Jurnal  Analisis  Bisnis Ekonomi 16 (1): 45-52. https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2130. Fauzi,  Ahmad,  and  Ach  Faqih  Supandi.  2019.  “Perkembangan  Audit  Syariah  di Indonesia  (Analisis  Peluang  Dan  Tantangan)”. ISTIQRO:  Jurnal  Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis 5 (1): 24-35. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339.
Febrian,  Dodi.  2019.  “Problematika  Audit  Syariah  Pada  Lembaga  Bisnis  di Indonesia”. ISTIQRO:  Jurnal  Hukum  Islam,  Ekonomi  Dan  Bisnis 5  (2): 154-164. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i2.427.
Izzatika,  Nadia  Farhana,  and  Ahmad  Tarmidzi  Lubis.  2016.  “Isu  dan  Tantangan
Kompetensi  Dewan  Pengawas  Syariah  di  Indonesia”. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 4 (2): 147-168. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24.
Jesika,  Maria  Ludya,  Ramot  Simanjuntak,  and  Salmon  Sihombing.  2015.
“Independensi  dan  Tanggung  Jawab  Auditor  dan  Pengaruhnya  Terhadap Opini  Auditor  (Studi  Kasus  pada  Kantor  Akuntan  Publik  di  Wilayah Jakarta Selatan)”. Buletin Ekonomi: Kajian Manajemen, Akuntansi, Pajak dan Ekonomi 19 (3): 1-10. Karim, Adiwarman A. 2009. Bank Syariah Perlu Auditor Khusus Syariah . MES. http://www.ekonomisyariah.org/id/4138/bank-syariah-perlu-auditor- khusus-syariah/.
Kooskusumawardani,  Nadia, and M. Nur A.  Birton. 2016. “Pengaruh  Kompetesi dan  Independensi  Auditor  Dalam  Pelaksanaan  Sharia  Compliance  di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”. Simposium Nasional Akuntansi XIX : 1-20.
http://mvdw.org/images/arsip/akuntansi/Nadia_Kooskusumawardani__M_
Nur_A_Birton.pdf
Malahayatie. 2018. “Peranan Auditor Syariah Pada Sistem Jaminan Halal di Bank Syariah  (Studi  Kasus  Perbankan  Syariah  Indonesia)”. JESKaPe:  Jurnal
Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan 2 (2): 121-157.
Mardian,  Sepky.  2015.  “Tingkat  Kepatuhan  Syariah  di  Lembaga  Keuangan Syariah”. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Islam 3  (1):  57-68. https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41.
Mardiyah, Qonita, and Sepky Mardian. 2015. “Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia”. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi 8 (1): 1-17. https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758.
Minarni.  2013.  “Konsep  Pengawasan,  Kerangka  Audit  Syariah,  dan  Tata  Kelola Lembaga  Keuangan  Syariah”. La_Riba: Jurnal  Ekonomi  Islam 7 (1):  29- 40. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3.
Mulazid, Ade Sofyan. 2016. “Pelaksanaan Sharia Complience Pada Bank Syariah (Studi  Kasus  Pada  Bank  Syariah  Mandiri,  Jakarta)”. Madania:  Jurnal Kajian Keislaman 20 (1): 37-54.
Munawir,  Hafidh.  2005.  “Perencanaan  Strategi  Pengembangan  Bank  Syariah  Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Teknik Industri
4 (1): 41-48.
http://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/1295.
Nawal, Shahul Hameed Mohamad Ibrahim, and Maliah Sulaiman. 2009. “Shariah Auditing  in  Islamic  Financial  Institutions:  Exploring  The  Gap  Between The  „Desired‟  and  The  „Actual‟”. Global  Economy  &  Finance  Journal 2 (2): 127-137.
Nuha,  Gardina  Aulin.  2017.  “Review  Audit  Dengan  Perspektif  Syariah”. JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) 2 (2): 1-14.
Prabowo,  Bagya  Agung,  and  Jasri  Bin  Jamal.  2017.  “Peranan  Dewan  Pengawas Syariah  terhadap  Praktik  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Syariah  di Indonesia”. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 24  (1):  113-129. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.
Putri,  Yunita  Raj  Alfan,  and  Nur  Hidayati.  2019.  “Pengaruh  Kompetensi  dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi 8 (06): 27-48. Riani, and Sepky Mardian. 2017. “Dinamika Kualitas Audit di Perbankan Syariah di  Indonesia”. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Islam 5  (2):  177-194. https://doi.org/10.35836/jakis.v5i2.21.
Shafii,  Z.,  A.  Z.  Abidin,  S.  Salleh,    K.  Jusoff,  and  N.  Kasim.  2013.  “Post Implementation  of  Shariah  Governance  Framework:  The  Impact  of Shariah Audit Function Towards the Role of Shariah Committee”. Middle East Journal of Scientific Research 13: 7-11.
Suginam.  2017.  “Pengaruh  Peran  Audit  Internal  dan  Pengendalian  Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia). Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi 1 (1): 22-28.
Suryanto, Tulus. 2014. “Manajemen Laba Pada Bank Syariah di Indonesia : Peran
Komite  Audit  Dan  Dewan  Pengawas  Syariah”. Kinerja:  Journal  of Business and Economics 18 (1): 90-100. https://doi.org/10.24002/kinerja.v18i1.520.
Umam,  Khotibul.  2015.  “Urgensi  Standarisasi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam Meningkatkan  Kualitas  Audit  Kepatuhan  Syariah”. Jurnal  Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia 1 (2): 115-138.
Wardayati,  Siti  Maria.  2011.  “Implikasi  Shariah  Governance  Terhadap  Reputasi dan  Kepercayaan  Bank  Syariah”. Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial
Keagamaan 19 (1): 1-24. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.210. Wardayati,  Siti  Maria,  and  Abdul  Muis  Al  Wahid.  2016.  “Pandangan  Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah”. Fenomena: Jurnal Penelitian 8 (2): 111–126.
Yaacob,  Hisham.  2012.  “Issues  and  Challenges  of  Shari‟ah  Audit  in  Islamic Financial  Institutions:  A  Contemporary  View”. Proceedings  of 3rd International  Conference  on  Business  and  Economic  Research :  2669- 2679. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2175700.
Yaacob,  Hisham,  and  Nor  Khadijah  Donglah.  2012.  “Shari‟ah  Audit  in  Islamic Financial  Institutions:  The  Postgraduates‟  Perspective”. International Journal of Economics and Finance
4 (12): 224-239. https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224.