Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI JAWA TIMUR PADA MASA COVID-19
Gupita Gustiarni dan Amir Hidayatulloh Universitas Ahmad Dahlan amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

## ABSTRACT
The aim of the study was to analyze the determinants of regional original income in East Java during the Covid- 19 period. The population of this study is all city/district APBD realization data in Indonesia in 2020. Meanwhile, the research sample is data on city/district APBD realization in East Java. The data analysis technique of this study used multiple linear regression analysis. This study obtained the results that local revenue in East Java during the Covid-19 period was influenced by restaurant taxes and hotel taxes. However, the entertainment taxes did not affect local revenue in East Java during the Covid-19 pandemic. This is because in 2020, cinemas will stop operating.
Keywords: Restaurant Taxes, Hotel Taxes. Entertainment taxes, Local Revenue, Covid-19

## ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis determinan pendapatan asli daerah di Jawa Timur pada masa covid- 19. Populasi penelitian ini adalah semua data realisasi APBD kota/kabupaten yang ada di Indonesia pada tahun 2020. Sedangkan, sampel penelitian adalah data realisasi APBD kota/kabupaten di Jawa Timur. Teknik analisis data  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda.  Penelitian  ini  memperolah  hasil  bahwa pendapatan asli daerah di Jawa Timur pada masa covid-19 dipengaruhi oleh pajak restoran dan pajak hotel. Akan tetapi, pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Timur pada masa pandemi covid- 19. Hal ini karena pada tahun 2020, bioskop berhenti beroperasi.
Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Covid-19

## PENDAHULUAN
Salah  satu  keharusan  negara  adalah menyediakan  kebutuhan  warga  negaranya.  Guna mengusahakan  bermacam  tugas  yang  bermanfaat untuk warga negaranya maka dibutuhkan anggaran. Adanya  anggaran,  negara  dapat  menjalankan tugasnya  dengan  baik.  Anggaran  yang  dimaksud yaitu  berupa  uang,  meskipun  ada  pengecualian pembiayaan  yang  dibantu  secara  material  oleh beberapa  pihak  tertentu.  Dalam  memperoleh  uang tidak hanya mencetak atau meminjam ke luar negeri, ada  banyak  cara  yang  ditempuh  oleh  pemerintah pusat  maupun  daerah  untuk  menghasilkan  uang. Agar dapat melayani segala keperluan rakyat, maka pemerintah daerah diberi otoritas baik dalam politik maupun keuangan (Lubis, 2017).
Dalam  otonomi  daerah,  Pemerintah kabupaten/kota mendapat kekuasaan yang lebih luas dalam mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya.  Termasuk  dalam  hal  menarik pajak  daerah  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan yang  berlaku  (Samudra,  2015).  Dengan  penerapan otonomi  daerah,  seluruh  aspek  pemerintah  dari
perencanaan, penerapan, pengawasan, pengendalian, serta penilaian wajib dipertanggungjawabkan.  Pemerintah  daerah  juga wajib  mengoptimalkan  anggaran  agar  dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, untuk  mengoptimalkan  anggaran,  pemerintah membuat  APBD  dengan  terstruktur  yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja (Habib, 2020). Dalam  penerapannya,  APBD  wajib terencana  kepada  sasaran  dengan  metode  yang efisien serta efektif. Salah satu komponennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan  kepunyaan  daerah  yang  dipisahkan  serta lain-lain  PAD  yang  sah  (Wulandari  &  Iryanie, 2018).  Pajak  daerah  sendiri  dibagi  kedalam  dua bagian  yaitu  pajak  kabupaten/kota  serta  pajak provinsi. Pajak kabupaten/kota beberapa diantaranya  terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak  restoran dan  pajak  hiburan  (Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009).
Adanya
PAD diharapkan dapat mengurangi  subsidi  pemerintah  pusat  terhadap pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri. Begitu pula  dengan  propinsi  Jawa  Timur,  untuk  dapat memaksimalkan  pendapatan  asli  daerahnya, kabupaten/kota  di  provinsi  Jawa  Timur  memiliki potensi  daerah  yang  dapat  digali  hingga  dikelola sehingga  dari  potensi  tersebut  bisa  memperoleh pemasukan pada penerimaan PAD. Semakin tinggi pemasukan  uang  yang  didapat  oleh  daerah membuktikan  bahwa  daerah  tersebut  bertambah mandiri.  Berikut  adalah  data  Pendapatan  Asli Daerah dari beberapa provinsi di pulau jawa
Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2020 Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)
Gambar 1 menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur berhasil mencapai 104,94% (Jatim BPK, 2021). Berbeda dengan ketiga Provinsi  (DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  dan  Jawa Tengah)  yang  menghadapi  penyusutan  di  tahun 2020.  Banyaknya  provinsi  yang  mengalami penurunan  Pendapatan  Asli  Daerah,  salah  satunya disebabkan  oleh  munculnya  wabah  Covid-19  di awal tahun 2020.
Selain berdampak pada kegiatan ekonomi, penyebaran covid-19 juga berdampak pada industri pariwisata.  Adanya  pandemi  ini  menyebabkan penurunan dratis jumlah wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kunjungan wisatawan ke Propinsi Jawa Timur tahun 2020 turun sebanyak 85,64%  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya (BPS  Jawa  Timur,  2021).  Data  jumlah  kunjungan wisatawan  mancanegara  dalam  tiga  tahun  terakhir disajikan pada gambar 2.
Gambar 2. Jumlah Wisatawan Mancangera Sumber: (BPS Jawa Timur, 2021)
Dengan  berkurangnya  wisatawan  yang berkunjung, secara tidak langsung juga berdampak pada  berkurangnya  tingkat  penghuni  kamar  yang menginap di hotel. Jumlah tingkat penghuni kamar yang  menginap  di  propinsi  Jawa  Timur  disajikan pada gambar 3.
Gambar 3. Tingkat Penghuni Kamar di Jawa Timur Tahun 2018-2020 (dalam persentase) Sumber: (BPS Jawa Timur, 2021)
Jika  tingkat  penghuni  kamar  tinggi  dan hingga hampir menyentuh 100%, hal ini bermakna bahwa  sebagian  besar  kamar  laku  terjual.  Dari gambar  3  terlihat  perbandingan  dengan  kondisi tahun  sebelumnya,  tingkat  penghuni  kamar  tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sementara itu dikutip melalui laman suarasurabaya.net, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan di tahun 2020 sudah sebanyak  100  hotel  dan  restoran  di  Jawa  Timur mengajukan tutup permanen (Suminar, 2021).
Bertambahnya jumlah hotel dan restoran di Jawa  Timur  menunjukan  perkembangan  kegiatan ekonomi  dan  peluang  sumber  pendapatan  daerah yang  ditawarkan.  Tentunya  hal  ini  membuat pendapatan  pemerintah  kabupaten/kota  bertambah dalam  sektor  pajak  daerah,  seperti  yang  disaikan pada gambar 4.
Gambar 4. Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Propinsi Jawa Timur. Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)
Gambar 4 menunjukan bahwa pajak hotel dan restoran dari tahun 2018 ke tahun 2019 selalu mengalami  kenaikan,  sedangkan  pajak  hiburan mengalami penurunan. Sedangkan, pada tahun 2019 ke 2020 dari pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan mengalami penurunan.
Menurut (Olga & Andayani, 2021), pajak hiburan  tidak  berdampak  pada  PAD,  akan  tetapi hasil ini berbeda dengan (Biki & Udaili, 2020) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berdampak pada PAD.  Sedangkan,  pada  pajak  restoran  (Biki  & Udaili,  2020;  Sofwan  et  al.,  2021)  menyatakan bahwa  pajak  restoran  berpengaruh  pada  PAD. Sedangkan,  dampak  pajak  hotel  terhadap  PAD dalam  penelitian  (Olga  &  Andayani,  2021) menunjukan  bahwa  pajak  hotel  tidak  berdampak pada PAD, namun (Sofwan et al., 2021) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh pada PAD. Dengan demikian,  dari  uraian  sebelumnya  maka  peneliti tertarik  untuk  untuk  menganalisis  pengaruh  pajak hiburan,  pajak  restoran,  dan  pajak  hotel  terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## METODE PENELITIAN
Populasi  penelitian  ini  adalah  semua  data realisasi  APBD  kota/kabupaten  yang  ada  di Indonesia  pada  tahun  2020.  Sampel  penelitian  ini adalah data realisasi APBD kota/kabupaten di Jawa Timur  tahun  2020.  Sumber  data  dalam  riset  ini didapat  lewat  Website  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan Negara Republik Indonesia (DJPK) yang dapat diakses melalui https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412.  Data  yang diperoleh  berupa  laporan  realisasi  anggaran Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  terdiri  dari  dana pengumpulan  pajak  hiburan,  pajak  restoran,  pajak hotel, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020.
Pajak  hiburan  adalah  besarnya  pajak hiburan yang dibayarkan merupakan hasil perkalian antara  tarif  pajak  dengan  standar  penilaian.  Tarif pajak  hiburan  dikenakan  hingga  35%.  Dalam
penelitian ini, pajak hiburan bisa ditentukan dengan persamaan berikut (Fikri & Mardani, 2017):
Pajak  Restoran  dikenakan  pada  restoran berdasarkan  pengumpulan  biaya  restoran  dalam jumlah biaya yang dibeli atau seharusnya diperoleh oleh restoran. Tarif pajak dari pajak ini sebesar 10%. Dalam penelitian ini, pajak restoran bisa ditentukan menggunakan persamaan berikut (Fikri & Mardani, 2017):
Pajak  Hotel  diambil  atas service yang diberikan  oleh  pihak  penginapan.  Berdasarkan beban berbagai pengeluaran yang harus dibayarkan ke penginapan dengan tarif bea masuk 10%. Dalam penelitian ini, pajak hotel dapat ditentukan dengan persamaan berikut (Fikri & Mardani, 2017):
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihasilkan oleh daerah yang berawal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan  pendapatan  lain  yang  sah.  Pendapatan  asli daerah  ditentukan  dengan  rumus  sebagai  berikut (Suryani & Pariani, 2018):
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Akan tetapi,  sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis penelitain  ini  melakukan  uji  asumsi  kalsik  yang meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolineraritas,  dan uji heteroskedastisitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis, penelitian  ini  melakukan  pengujian  asumsi  klasik, dan  penelitian  ini  memenuhi  pengujian  asumsi klasik.  Hasil  pengujian  hipotesis  disajikan  pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis
Sumber: data sekunder, diolah (2022)
Variabel Koefisien Signifikasi Kesimpulan Pajak Hiburan 0,020 0,681 Tidak Terdukung Pajak Restoran 0,740 0,000 Terdukung Pajak Hotel 1,160 0,000 Terdukung Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah Konstanta -0,031 Signifikasi F 0,000 Adjusted  R- Square 0,990
Pajak hiburan terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
Pajak hiburan terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
Pajak restoran terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
Pajak hiburan terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
Pajak hotel terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
Pajak hiburan terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
PAD: pajak daerah+retribusi daerah+hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan+lain-lain PAD yang sah
Tabel  1  menunjukan  bahwa  pendapatan asli  daerah  di  Jawa  Timur  dipengaruhi  oleh  pajak restoran  dan  pajak  hotel.  Hal  ini  ditunjukan  pada masing-masing  nilai  signifikasi  yang  lebih  kecil dibandingkan  dengan  0,05  (signifikasi  pajak restoran 0,000 dan signifikasi pajak hotel 0,000).
Adanya  kemajuan  restoran  di  tiap  daerah membuat penerimaan pajak restoran semakin besar, dengan  demikian  akan  berpengaruh  pada  PAD. Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian (Biki  &  Udaili,  2020;  Sofwan  et  al.,  2021)  yang menemukan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh pada pendapatan asli daerah.
Sebagai  salah  sumber  potensial  dalam penerimaan pajak, pajak hotel harus dikelola secara maksimal.  Semakin  tinggi  pencapaian  penerimaan pajak  hotel,  maka  semakin  tinggi  pula  pencapaian penerimaan  pajak  daerah  yang  akhirnya  akan berpengaruh  pada  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmiyatun et al., 2021; Sofwan et al., 2021) yang menyatakan  bahwa  pajak  hotel  berpengaruh  pada pendapatan asli daerah.
Pendapatan  asli  daerah  tidak  dipengaruhi oleh pajak hiburan. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikasi  (0,681)  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan 0,05. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian (Olga & Andayani, 2021), Subjek pajak hiburan dilihat dari jumlah penonton yang menonton atau menikmati hiburan. Secara spesifik peningkatan pajak hiburan dipengaruhi oleh jumlah penonton atau pengunjung objek wisata.
Realitanya  selama  tahun  2020  semua bioskop berhenti beroperasi, di Jawa Timur sendiri bioskop  pertama  yang  beroperasi  kembali  yaitu bioskop  CGV  Sunrise  Mall  di  Kota  Mojokerto dengan kapasitas 30% (34 orang/studio) pada bulan Oktober 2020 (Suminar, Pertama di Jatim, Bioskop CGV  Sunrise  Dibuka  Lagi,  2020).  Sedangkan bioskop  lainnya  di  Jawa  Timur  baru  mulai beroperasi pada awal April 2021 (Setiawan, 2021). Pemerintah propinsi Jawa Timur sendiri memberikan batasan waktu operasional bagi tempat wisata dan hiburan malam atau menutup usahanya untuk sementara (Perdana, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan kemungkinan dari pemerintah  Jawa  Timur  pada  tahun  2020  tidak memfokuskan terhadap peningkatan pajak hiburan.

## PENUTUP
Pendapatan  Asli  Daerah  di  Jawa  Timur dipengaruh  oleh  pada  masa  pandemi  covid-19 dipengaruhi  oleh  pajak  restoran  dan  pajak  hotel. Akan  tetapi,  tidak  dipengaruhi  oleh  pajak  hiburan. Hal  ini  karena,  pada  tahun  2020  semua  bioskop berhenti beroperasi, termasuk di Jawa Timur. Selain itu,  pemerintah  propinsi  Jawa  Timur  juga memberikan  batasan  waktu  operasional  atau
menutup sementara bagi tempat wisata dan hiburan malam.
Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian berfokus di Jawa Timur yang notabenya adalah daerah pariwisata, dengan demikian hasil ini penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah  lainnya.  Oleh  karena  itu,  penelitian selanjutnya  dapat  memperluas  sampel  penelitian atau  dapat  menggunakan  propinsi  yang  bukan destinasi wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Biki,  R.,  &  Udaili,  L.  A.  (2020).  Pengaruh  Pajak Hotel,  Pajak  Restoran,  Dan  Pajak  Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone  Bolango. Jurnal  Akuntansi  (JA)  Vol.7,
No.2 , 7 (2), 116–130. https://e-
journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/artic le/view/448 BPS  Jawa  Timur.  (2021). Statistik  Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2020 .
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. (2021). Data Series APBD. Diambil kembali dari  Kementerian  Keuangan  Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan . https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412
Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel,  Pajak  Restoran,  Dan  Pajak  Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan  Kota Batu  Tahun  2012  -  2016). E-Jurnal  Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma , 6 (2), 84–98. Habib,  F.  (2020). Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah .
https://web.syekhnurjati.ac.id/htni/2020/03/1 7/pengelolaan-anggaran-pendapatan-dan- belanja-daerah-dalam-penyelenggaraan- otonomi-daerah/
Jatim BPK. (2021). Target PAD Jatim 2020 Tembus 104,94 Persen. Diambil kembali dari BPK RI . https://jatim.bpk.go.id/dari-media/target-pad- jatim-2020-tembus-10494- persen/#:~:text=Realisasi  pendapatan  daerah Provinsi Jawa,ditargetkan sebesar Rp 30%2C142 triliun
Lubis, D. F. (2017). Pengaruh Penerimaaan Pajak Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Reklame  dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun [Universitas Sumatera Utara]. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789
/866
Olga, M. A., & Andayani, S. (2021). Pengaruh Pajak Hiburan,Pajak  Restoran,  Dan  Pajak  Hotel Terhadap  Pad  Jawa  Timur. Jurnal  Proaksi ,
8 (2), 596–610.
Perdana,  D.  (2020). Pemprov  Mendorong  Tempat
Wisata dan Hiburan Malam di Jatim Dibatasi atau Ditutup .
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/20 20/pemprov-mendorong-tempat-wisata-dan- hiburan-malam-di-jatim-dibatasi-atau- ditutup/ Rahmiyatun, F., Ratiyah, Hartanti, & Aliudin, R. T.
(2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak  Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal Ekobistek , 10 (2), 94–99.
https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.109 Samudra, A. A. (2015). Perpajakan Indonesia . PT Raja Grafindo Persada. Setiawan,  A.  (2021). Cek  Daftarnya!  Sejumlah Bioskop  di  Surabaya  Kembali  Beroperasi . https://jatim.jpnn.com/dadi- omongan/468/cek-daftarnya-sejumlah- bioskop-di-surabaya-kembali-beroperasi Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan  Kota  Bandung  Periode  2013- 2020. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi , 12 (3), 13–24. http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKUR AT Suminar, A. (2021). PHRI Jatim: Ada 100-an Lebih Hotel dan Restoran yang Mengajukan Tutup . Www.Suarasurabaya.Net. https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisni s/2021/phri-jatim-ada-100-an-lebih-hotel- dan-restoran-yang-mengajukan-tutup/ Suryani,  F.,  &  Pariani,  E.  (2018).  Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Alokasi Umum  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Riau. Jurnal Pendidikan  Ekonomi  Akuntansi  FKIP  UIR , 6 (1), 12–22. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Wulandari,  P.  A.,  &  Iryanie,  E.  (2018). No  Title . Deepublish.