## Legalitas

## Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Yang Berimplikasi Pidana
* Hariyanto, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum
Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Kota Matarm-Nusa Tenggara Barat *e-mail koresponden: lmp2e@yahoo.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait klasifikasi penerapan sanksi pidana terhadap  pelanggaran  tata  tertib  sekolah  yang  berimplikasi  pidana.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undang  (statute  approach),  pendekatan  konpseptual (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tata tertib di sekolah yaitu penerapan dengan batasan syarat materiil seperti pada bentuk Tindak Pidana Ringan dengan Pasal 487 KUHP tentang Penggelapan Barang, misalnya jika  seorang  siswa  mengambil  atau  mencuri  barang  milik  sekolah  atau  teman  sekelas,  maka  bisa  dikenakan  sanksi pidana  ringan  dengan  Pasal  tersebut.  Tindak  Pidana  Menengah  dengan  pelanggaran  Pasal  466  KUHP  tentang Penganiayaan,  misalnya  jika  seorang  siswa  melakukan  penganiayaan  ringan  yang  merugikan/  menyakiti  pihak  lain, maka bisa dikenakan sanksi pidana menengah. Kemudian, Tindak Pidana Berat dengan pelanggaran Pasal 469 KUHP tentang Penganiayaan Berat, misalnya jika seorang siswa melakukan penganiayaan terhadap siswa atau guru lainnya, maka bisa dikenakan sanksi pidana berat.
Kata kunci: Sanksi Pidana, Pelanggaran, Tata Tertib Sekolah
Abstract. This  study  aims  to  analyze  and  identify  the  classification  of  the  application  of  criminal  sanctions  to violations of school rules that have criminal implications. This research is a type of normative legal research, using a statutory  approach  (statute  approach),  conceptual  approach  (conceptual  approach),  and  case  approach  (case approach).  The  results  of  this  study  indicate  that  the  type  of  criminal  sanction  that  can  be  applied  to  violations  of discipline at school is application with limited material conditions such as in the form of minor crimes with Article 487  of  the  Criminal  Code  concerning  embezzlement  of  goods,  for  example  if  a  student  takes  or  steals  school  or friend's  belongings  same  class,  then  they  can  be  subject  to  minor  criminal  sanctions  with  that  article.  Intermediate Crimes with violations of Article 466 of the Criminal Code concerning Persecution, for example if a student commits minor  maltreatment  that  harms/hurts  other  parties,  then  he  can  be  subject  to  medium  criminal  sanctions.  Then, Serious Crimes with violations of Article 469 of the Criminal Code concerning Serious Abuse, for example if a student abuses other students or teachers, then he can be subject to serious criminal sanctions.
Keywords : Criminal Sanctions, Violations, School Rules

## PENDAHULUAN
Diskursus mengenai anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah  generasi  penerus  bangsa  dan  penerus  pembangunan,  yaitu  generasi  yang  dipersiapkan  sebagai  subjek pelaksanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  pemegang  kendali  masa  depan  suatu  negara,  tidak  terkecuali indonesia.  Perlindungan  anak  Indonesia  berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insani  dan  membangun  manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 1 Sekolah  adalah  salah  satu lembaga  yang  dirancang  untuk  pengajaran  siswa  atau  murid  yang  berada  di  bawah pengawasan  guru,  tempat  bagi  anak  untuk  menuntut  ilmu,  guna  mencerdaskan  generasi  muda  sebagai  salah  satu sumber daya manusia, yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam  rangka  menjamin  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  secara  utuh,  selaras,  dan  seimbang  membutuhkan pendidik  yang  baik  dan  cerdas.  Namun  dalam  membentuk  karakter  siswa  yang  baik  tidaklah  mudah,  selain  cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang dididiknya.
Setiap  anak  yang  terlahir  berhak  untuk  mendapatkan pendidikan  dan  pengajaran  yang  layak.  Pendidikan  bagi anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi atau diberikan dengan cara cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan, kemandirian, berbudaya, cerdas, berdaya saing dan berakhlakul korimah.
1 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1.
Anak  di  dalam  dunia  pendidikan  adalah  menjadi  subjek  utama  atau  unsur  yang  paling  penting  yang  disebut sebagai peserta didik, anak didik atau siswa/siswi. Sebagaimana dikatakan secara imperatif di dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:
1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2) Warga  negara  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional,  mental,  intelektual,  dan/atau  sosial  berhak memperoleh pendidikan khusus;
3) Warga  negara  di  daerah  terpencil  atau  terbelakang  serta  masyarakat  adat  yang  terpencil  berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
4) Warga  negara  yang  memiliki  potensi  kecerdasan  dan  bakat  istimewa  berhak  memperoleh  pendidikan khusus;
5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Lebih  lanjut,  juga  dikatakan  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berhak  mengarahkan,  membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta  menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2
Dilihat  dari  sisi  kehidupan,  berbangasa  dan  bernegara,  anak  adalah  pewaris  masa  depan  bangsa  dimasa  yang akan  datang.  Sehingga,  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi,  serta  berhak atas perlindungan dari segala macam tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebangsaan, sesuai dengan amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  beserta  perubahannya  yakni  Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam  ketentuan  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  berbunyi  bahwa,  (1)  Anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan pendidikan  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari  tindak  Kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan  kejahatan lainnya  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik,  dan/atau  pihak  lain.  (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau Masyarakat.
Perlindungan hukum, larangan-larangan dan sanksi (hukuman) terhadap siswa dalam lingkungan Sekolah secara spesifik tertuang dalam Tata Tertib Sekolah, sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran dan aturan peroses belajar mengajar. Sebagian besar Sekolah membuat Tata Tertib Sekolah berpedoman atau berlandaskan pada Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang    Pengelolaan Penyelenggaran  Pendidikan,  serta  Peraturan Menteri Pendidikan  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun  2008  tentang Pembinaan Kesiswaan.
Kendati demikian, meluasnya isu-isu terhadap perilaku di kalangan siswa/i khususnya pada kalangan Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  seperti  penggunaan  obat-obat  terlarang  (narkoba),  tawuran  pelajar,  pornografi  dan  lain-lain, sudah menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.
Ketaatan  siswa/i  (anak)  dalam  menjalankan  tata  tertib  sekolah  merupakan  suatu  kesatuan  yang  dapat mengakibatkan  suatu  pembentukan  sikap  dan  kepribadian  siswa  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  ketaatan  dalam menjalankan  tata  tertib  sekolah  bagi  siswa  tersebut  sangat  penting.  Tata  tertib  sekolah  ini  dimaksudkan  sebagai rambu-rambu  bagi  siswa  dalam  bersikap,  berucap,  bertindak  dan  melaksanakan  kegiatankegiatan  sehari-hari  di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. 3 Bertolak dari adanya dan pemberlakuan terhadap Tata Tertib Sekolah sebagai pedoman atau rambu-rambu bagi lingkungan  sekolah  (siswa/i,  tenaga  pendidik  dan  staf  lainnya),  pelanggaran  hingga  berujung  pada  perbuatan  atau tindakan tindak pidana oleh para kalangan siswa/i tidak dapat terelakkan. Salahsatu contoh, perkelahian antarpelajar di Kota Mataram, Perkelahian tersebut dilakukan di depan SMA 7 Mataram. Dalam aksi perkelahian tersebut, satu orang siswa  menjadi  korban  dan  dilarikan  ke  rumah  sakit  untuk  mendapatkan  perawatan  intensif.  Kasus  tersebut  sudah masuk ke ranah Kepolisian. Kemudian sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 4
Kasat  Reskrim  Polresta  Mataram  Kompol  Kadek  Adi  Budi  Astawa  mengatakan,  kasus  perkelahian  atau pengeroyokan  ini  berawal  dari  adanya  perselisihan  yang  terjadi  antara  korban  dengan  salah  satu  pelaku,  yang  juga
2 Lihat ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3 Citra Ayu Ningtyas, Purwanti, Abas Yusuf, Studi Kasus Tentang Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Di Smp Negeri 7 Pontianak , Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Untan Pontianak, hlm. 2.
4 Radar Lombok, Enam Pengeroyk Siswa SMA 7 Mataram Jadi Tersangka, https://radarlombok.co.id/enam-pengeroyok- siswa-sma-7-mataram-jadi-tersangka.html , 26 Juli 2022, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.
Hariyanto,  Rodliyah,  dan  Rina  Khairani  Pancaningrum. Kajian  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Yang Berimplikasi Pidana
merupakan  teman  sekolahnya.  Perselisihan  antar-kedua  siswa  tersebut  sempat  didamaikan  oleh  pihak  sekolah.  Dan menganggap semua telah selesai. Akan tetapi, sepulang sekolah, salah satu siswa malah mengadu ke temannya yang lain. Sehingga terjadilah pengeroyokan di depan sekolah. 5
Sebagai  parameter  isu  nasional,  pelangaran-pelanggaran  yang  oleh  para  siswa  hingga  berujung  kepada  tindak pidana  dan  berakhir  pada  proses  pidana  tidak  dapat  terelakkan.  Akan  tetapi  atas  pelanggaran-pelanggaran  dan kejahatan tindak pidana sekalipun hak anak akan pendidikan tidak boleh diabaikan apalagi dihapuskan dengan dalih adanya pelanggaran kedisiplinan terhadap Tata Tertib Sekolah maupun pelanggaran atau kejahatan pidana yang telah diatur  di  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Penegasian  yang  demikian  bukan  tanpa  alasan,  terkait permasalahan  atau  nasib  pendidikan  bagi  seorang  anak  pada  dasarnya  setiap  anak  dalam  proses  peradilan  pidana sekalipun berhak memperoleh pendidikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak juncto Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Lebih  lanjut,  dengan  maraknya  aktualisasi  pelangaran-pelanggaran  tata  tertib  sekolah  yang  berujung  kepada tindak pidana dan berakhir pada proses pidana yang dilakukan oleh para siswa/i di berbagai sekolahan juga nampak disadari  bahwa  tidak  adanya  kekuatan  aturan  hukum  atau  terdapatnya  kekosongan  norma  peraturan  perundangan- undangan  ( vacuum  of  norm )  sekalipun  tata  tertib  di  berbagai  sekolah  yang  mengatur  mengenai  adanya  kewajiban- kewajiban  pengembanan  terhadap  pihak  sekolah  dan  pemangku  kepentingan  untuk  memberikan  dan  memfasilitasi sarana-sarana pembelajaran nan edukatif bagi tiap siswa/i agar dapat terhindar serta sebagai upaya preventif bagi para siswa/i untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah yang dapat berimplikasi pidana

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan ataupun sebagai  kaidah  dan  norma  yang  merupakan  patokan  perilaku  manusia  yang  dianggap  pantas. 6 Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis  yang  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dikaitkan  dengan  teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. 7 Teknik pengumpulan bahan hukum  dengan  studi  kepustakaan  yang  bersifat  teoritis,  yaitu  dengan  menemukan  dan  mengambil  bahan  di perpustakaan  maupun  internet.  Menganalisis  bahan  hukum  dengan  menggunakan  metode  yuridis  kualitatif,  yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberagaman latar belakang dan potensi yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap tingkat ketaatan siswa dalam mematuhi tata tertib, oleh karena itu tidak  megherankan jika ada siswa yang tidak mampu  menyesuaikan diri dengan  aturan  yang  ada  menyebabkan  siswa  tersebut  melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran-pelanggaran  yang  bisa dilakukan  siswa  disekolah  cukup  beragam,  diantaranya  keseimbangan,  membolos,  keluar  kelas  pada  waktu  jam pelajaran, tidak suka memakai atribut sekolah, tidak mengikuti upacara bendera serta masih banyak lagi pelangaran- pelangaran lainya yang umumnya dapat diklasifikasikan mulai dari pelanggaran ringa, pelanggaran menengah, hingga pelanggaran berat. 9
Pembinaan  terhadap  tata  tertib  siswa  ini  dilakukan  terutama  bagi  siswa  yang  sering  melakukan  pelanggaran. Dalam  hal  ini  guru  dan  seluruh  personel  sekolah  lainya  harus  mempu  menjadi  pembimbing  sebagimana  pendapat Mulyasa, 10 bahwa  Guru  harus  memenuhi  berbagai  peraturan  dan  tata  tertib  secara  konsestin,  atas  kesadaran profesional,  karena  mereka  bertugas  untuk  mendisiplinkan  para  peserta  didik  di  sekolah,  kedisiplinan  juga membutuhkan  penopang  agar  bisa  tetap survive ,  sesuatu  yang  bisa  menjadikan  kedisiplinan  bisa  dijalani  dengan sebaik-baiknya  oleh  anak  didik,  yaitu  yang  disebut  dengan  alat  kedisiplinan,  salah  satunya  adalah  hukuman,  yaitu suatu alat yang menjadi alternatif terakhir setelah alat pendidikan lain tidak efektif digunakan. Secara umum hukuman
5 Ibid, Radar  Lombok, Enam  Pengeroyk  Siswa  SMA  7  Mataram  Jadi  Tersangka, https://radarlombok.co.id/enam- pengeroyok-siswa-sma-7-mataram-jadi-tersangka.html , 26 Juli 2022.
6 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 118.
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.
8 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 10.
9 Acep Supriadi, Mariatul Kiftiah, Agusnadi, Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib di SMP  Negeri  2  Kapuas  Timur  Kabupaten  Kapuas ,  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  :  Volume  4,  Nomor  8,  November  2014, hlm. 637.
10 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis , Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 37.
Hariyanto,  Rodliyah,  dan  Rina  Khairani  Pancaningrum. Kajian  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Yang Berimplikasi Pidana
ini  ditunjukan  untuk  memperbaiki  tingkah  laku  yang  buruk  menjadi  baik,  setelah  anak  menyadari  dan  menyesali perbuatan  salah  yang  telah  dilakukanya.  Thomas  Gordon  mengatakan:  “selain  itu  juga  hukuman  dapat  mencegah timbulnya beberapa prilaku anak yang tidak dapat diterima atau mengacaukan”.
Hukuman  selalu  mengandung  rasa  tidak  enak  pada  anak,  oleh  karena  itu  di  dalam  memberikan  hukuman pendidikan  harus  mempertimbangkan  hukuman  yang  akan  diberikan  sesuai  dengan  kesalahan  yang  diperbuatanya. Hukuman pendidikan harus dengan sebaik mungkin menghindari hukuman fisik dan hukuman yang keras berdasarkan kekuasaan,  sebab  cara  itu  akan  memupuk  agresi  dan  kekerasan  pula  pada  anak.  Anak  akan  menjadi  frustasi  dan reaksinya akan menimbulkan agresi dan rasa dendam, hukuman yang seharusanya menjadi alat kedisiplinan agar anak lebih teratur dan terarah menjadi tidak efektif lagi, sebab hukuman fisik ini mengandung rasa dendam.
Oleh  karena  itu  dalam  menanamkan  disiplin  guru  harus  memulai  dari  dirinya  sendiri  dalam  berbagi  tindakan dan  perilakunya.  Timbulnya  kesadaran  siswa  akan  kewajibanya  untuk  memenuhi  tata  tertib  sekolah  diharapkan tertanam  pada  prilaku  atau  moral  siswa.  Sehingga  siswa  dapat  berprilaku  sesuai  dengan  norma  atau  aturan  yang berlaku,  salah  satunya  adalah  prilaku  disiplin.  Pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  pendidikan  hukum  dan pendidikan  nilai  yang  mempunyai  misi  untuk  menerapkan  disiplin  dengan  tata  tertib  sekolah  dalam  memperlancar studinya di sekolah yang bersangkutan. Penerapan tata tertib sekolah yang disertai hukuman atau sanksi dibutuhkan sebagai usaha dalam membatu meningkatkan kedisiplinan siswa.
Hakikat  hukuman  dan  sanksi  diharapkan  akan  membuat  siswa  jera  dan  tidak  mengulagi  perbuatan  yang melanggar peraturan yang pada akhirnya dapat dirasakan pengaruhnya pagi siswa dalam membentuk kepribadian yang utuh atau kepribadian yang bermoral dan berdisiplin.

## A.  Lingkup Penerapan Sanksi Dalam Sekolah

## 1. Pengertian Sanksi
Sanksi  adalah  penderitaan  yang  diberikan  atau  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  seseorang  setelah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. 11 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan  hukuman  untuk  memaksa  seseorang  menaati  aturan  atau  menaati  undang-undang. 12 Sanksi ( punnishment ) merupakan pemberian hasil yang tidak diharapkan (menyakitkan) untuk menurunkan perilaku yang  tidak  diinginkan.  Sanksi  merupakan  salah  satu  parameter  yang  memperbaiki  jalannya  proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi. 13 Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau dilakukan dengan sengaja oleh seseorang setelah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. 14
Sanksi itu diharapkan mempunyai nilai pendidikan. Artinya, peserta didik menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa akibat yang buruk dan harus ditanggung olehnya. Dengan demikian, diharapkan tidak  ada  lagi  pelanggaran  yang  serupa  atau  yang  lain.  Siswa  yang  lain  pun  menjadi  takut  melakukan pelanggaran karena sekolah akan menerapkan sanksi disiplin secara konsisten. 15

## 2. Syarat-Syarat Sanksi
Sanksi  tidak  boleh  dilakukan  sewenang-wenang  menurut  kehendak  seseorang,  terutama  sanksi  yang bersifat  pendidikan  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Adapun  syarat-syarat  sanksi  yang  bersifat pendidikan itu adalah: 16
a. Tiap-tiap  sanksi  hendaklah  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Ini  berarti  bahwa  sanksi  itu  tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang;
b. Sanksi  itu  sedapat-dapatnya  bersifat  memperbaiki.  Yang  berarti  bahwa  ia  harus  mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum, memperbaiki perilaku dan moral peserta didik;
c. Sanksi tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan;
d. Jangan menghukum waktu kita sedang marah. Sebab, jika demikian, kemungkinan besar sanksi itu tidak adil atau terlalu berat;
e. Tiap-tiap sanksi harus diberikan dengan sadar dan dipertimbangkan lebih dahulu;
f. Bagi  anak  yang  dihukum,  sanksi  itu  hendaklah  dapat  dirasakannya  sendiri  sebagai  kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Artinya anak akan merasa menyesal dengan sanksi tersebut bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang pendidiknya;
11 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 186.
12 KBBI,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (Online),  Tersedia  di:  http://kbbi.web.id/pusat,  diakses  pada  tanggal  13  Mei 2023.
13 Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan) , LPPM, Pekanbaru, 2014, hlm. 39.
14 Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak , Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 30.
15 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa , Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 41.
16 Damayanti, Sukses Menjadi Guru , Araska, Yogyakarta, 2016, hlm. 191-192.
g. Jangan melakukan sanksi badan sebab pada hakikatnya sanksi badan itu dilarang oleh negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk;
h. Sanksi tidak boleh merusakkan hubungan baik antara pendidik dan peserta didik;
i. Adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan sanksi dan setelah anak itu menginsyafi kesalahannya.
1. Fungsi Sanksi
Hukuman  yang  diberikan  guru  terhadap  siswa  yang  melakukan  pelanggaran  ditujukan  untuk membangkitkan  rasa  rendah  hati  dan  siswa  mengakui  kesalahan  serta  bersedia  memperbaikinya.  Dengan begitu hukuman berfungsi untuk  memperkenalkan kepada siswa mana perbuatan baik dan  mana perbuatan buruk (tidak baik).
Dalam  konteks  pendidikan,  tujuan  pemberian  hukuman  atau  sanksi  ( punishment )  sejatinya  dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka  pendek  dari  pemberian  hukuman  adalah  untuk  menghentikan  tingkah  laku  yang  salah,  sedangkan tujuan  jangka  panjangnya  adalah  untuk  mengajar  dan  mendorong  anak  agar  dapat  menghentikan  sendiri tingkah lakunya yang salah.
Dalam  konteks  pendidikan,  fungsi  pemberian  hukuman  atau  sanksi  menurut  kesepakatan  para  pakar pendidikan, ada tiga fungsi sanksi, yakni: 17 a. Fungsi Restriktif
Fungsi  restriktif  yaitu  sanksi  dapat  menghalangi  terulangnya  kembali  perilaku  yang  tidak  diinginkan pada diri anak.  Jika seorang anak pernah mendapat hukuman karena telah melakukan suatu kesalahan atau  pelanggaran,  maka  ia  akan  berusaha  untuk  tidak  mengulangi  kesalahan  yang  serupa  dimasa mendatang.
b. Fungsi Pendidikan
Fungsi  pendidikan  yaitu  sanksi  yang  diterima  anak  merupakan  pengalaman  bagi  anak  yang  dapat dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Anak bisa belajar tentang salah dan benar melalui hukuman yang  telah  diberikan  kepadanya.  Hal  ini  menyadarkan  anak  akan  adanya  suatu  aturan  yang  harus dipahami dan dipatuhi, yang bisa menuntunnya untuk  memastikan boleh atau tidaknya suatu tindakan dilakukan.
c. Fungsi Motivasi
Fungsi  motivasi  yaitu  sanksi  dapat  memperkuat  motivasi  anak  untuk  menghindarkan  diri dari  tingkah laku  yang  tidak  diinginkan.  Dari  pengalaman  hukuman  yang  pernah  diterima  anak,  maka  anak merasakan  bahwa  menerima  hukuman  merupakan  suatu  pengalaman  yang  kurang  menyenangkan. Dengan  demikian,  anak  bertekad  tidak  akan  mengulangi  kesalahan  yang  sama  dikemudian  hari  dan akhirnya  timbul  dorongan untuk  berperilaku  wajar,  yaitu  perilaku  yang  diinginkan  dan  dapat diterima oleh kelompoknya.
Secara  umum,  sanksi  berfungsi  untuk  memberikan  petunjuk  kepada  siswa  tentang  bagaimana  yang benar  dan  mana  yang  tidak  benar.  Kemudian  sanksi  hanya  diberikan  karena  adanyan  pelanggaran  dan mencegah  agar  pelanggaran  tidak  terulang  kembali  dengan  kata  lain  hukuman  ini  berfungsi  untuk memperbaiki.  Dalam  dunia  pendidikan  pemberian  atau  pemberlakuan  sanksi  menjadi  salahsatu  bentuk motivasi atau alat pendorong agar siswa dapat menampilkan prilaku yang baik di lingkungan sekolah.
Lebih lanjut, selaras dengan pernyataan diatas tersebut bahwa penerapan sanksi menunjukkan bahwa pemberian  hukuman  (sanksi)  merupakan  jalan  paling  akhir  yang  ditempuh  untuk  memperbaiki  kesalahan anak  didik.  Dan  alternatif  ini  baru  dapat  dilakukan  apabila  cara-cara  lain  sudah  tidak  mempan  lagi.  Tapi apabila anak didik sudah menyadari dan memperbaiki kesalahannya dengan teguran atau nasehat maka tak perlu memberikan hukuman atau sanksi lewat tata tertib sekolah apalagi sampai berlanjut ke ranah hukum pidana.

## B.  Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Bisa Mengakibatkan Beberapa Sanksi Pidana
Secara umum dan substantif, perbuatan atau tindakan pelanggaran pada tata tertib di sekolah tentunya bisa juga  berdampak  dan  mengakibatkan  dapat  diterapkannya  beberapa  sanksi  pidana.  Tentunya  dengan  batasan tergantung  pada  seberapa  serius  (potensi)  pelanggaran  itu  dilakukan  dan  ada  tidaknya  pasal  pidana  yang  dapat diterapkan. Oleh karenanya, penulis dapat merekomendasikan yang tentunya dengan basis analisis yuridis yang menguraikan beberapa jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tata tertib sekolah:

## 1. Tindak Pidana Ringan
17 Yanuar A, Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD , Diva Press, Jogjakarta, 2012, hlm. 64.
Hariyanto,  Rodliyah,  dan  Rina  Khairani  Pancaningrum. Kajian  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Yang Berimplikasi Pidana
Tindak  pidana  ringan  yang  mungkin  bisa  diterapkan  pada  pelanggaran  tata  tertib  sekolah  adalah pelanggaran  pada  Pasal  487  tentang  Penggelapan  Barang  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Adapun  bunyi  Pasal  tersebut  ialah “Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nalkah yang nilainya  tidak  lebih  dari  Rp1.000.00O,00  (satu  juta  rupiah),  Setiap  Orang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II”. Misalnya, jika seorang siswa mengambil atau mencuri barang milik sekolah atau teman sekelas, maka bisa dikenakan sanksi pidana ringan dengan Pasal tersebut.
Kemudian juga misalnya pelanggaran yang paling eksis di kalangan pelajar (Sekolah Menengah Atas) ialah  perbuatan  atau  tindakan bullying yaitu  berupa tindakan  mempermalukan,  mengganggu,  memberi panggilan nama, merendahkan, intimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip buruk kepada si korban bullying tersebut.  Adapun  perbuatan  atau  tindakan bullying tersebut  dapat  diterapkan  dengan  Pasal  433  tentang Penghinaan Ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyi Pasal tersebut ialah “(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain  dengan  cara  menuduhkan  suatu  hal,  dengan  maksud  supaya  hal tersebut  diketahui  umum,  dipidana  karena  pencemaran,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.; (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambar  yang  disiarkan,  dipertunjukkan,  atau  ditempelkan  di  tempat  umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”.

## 2. Tindak Pidana Menengah
Tindak  pidana  menengah  yang  mungkin  bisa  diterapkan  pada  pelanggaran  tata  tertib  sekolah  adalah pelanggaran  Pasal  466  ayat  (1)  tentang  Penganiayaan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Misalnya,  jika  seorang  siswa  melakukan penganiayaan  terhadap  siswa  lainnya,  petugas  sekolah,  bahkan  guru  (tenaga  pendidik)  yang  melukai (menyebabkan  kesakitan)  pihak  lain,  maka  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  menengah.  Adapun  bunyi  Pasal tersebut ialah “(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”.
Lebih  lanjut,  tentunya  juga  dapat  berimplikasi  ke  pemberlakuan  hukum  pidana  (tindak  pidana menengah)  bilamana  Siswa/i  melakukan  pelanggaran  terkait  dengan  perkelahian  secara  berkelompok  atau yang  sering  terjadi  dan  disebut  sebagai  tawuran  antar  sekolah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  472 Penyerangan  dan  Perkelahian  secara  Berkelompok  yang  diatur  juga  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Adapun  bunyi  Pasal  tersebut  ialah “Setiap Orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap Tindak Pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan: a. pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  6  (enam)  Bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  kategori  III,  jika penyerangan  atau  perkelahian  tersebut  mengakibatkan  Luka  Berat;  atau  b.  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang”.

## 3. Tindak Pidana Berat
Tindak  pidana  berat  yang  mungkin  bisa  diterapkan  pada  pelanggaran  tata  tertib  sekolah  adalah pelanggaran Pasal 469 tentang Penganiayaan Berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Adapun  bunyi  Pasal  tersebut  ialah  “(1)  Setiap Orang  yang  melakukan  penganiayaan  berat  dengan  rencana  lebih  dahulu,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  12  (dua  belas)  tahun.  (2)  Jika  Tindak  Pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.
Kemudian,  bilamana  tindakan/  perbuatan  pelanggaran  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Tata  Tertib Sekolah mengenai pelarangan  membawa/ memakai narkoba atau obat-obatan terlarang sejenisnya tentunya dapat juga diberlakukan atau diterapkan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yaitu  pada  Pasal  127  tentang  Pemakai  (Penyalahguna Narkoba) dan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 bagi pembawa atau pengedar narkoba.
Lebih lanjut, seyogianya anak yang melakukan tindak pidana tentu tidak akan terbebas dari yang namanya hukuman/sanksi.  Namun,  dalam  penjatuhan  sanksinya  terdapat  beberapa  mekanisme  dan  ketentuan-ketentuan tertentu  yang  menjadi  pedoman  yang  sedikit  berbeda  dengan  orang  dewasa.  Dalam  UU  SPPA  tersebut  telah mengcover  aturan  mengenai  mekanisme  penjatuhan  sanksi  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan memperhatikan segala aspek untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum bagi anak, dalam UU SPPA terdapat dua  jenis  sanksi  atau  menggunakan  dua  jalur  ( double  track  system ),  yang  berarti  bahwa  anak  yang  melakukan pelanggaran dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana/tindakan.
Hariyanto,  Rodliyah,  dan  Rina  Khairani  Pancaningrum. Kajian  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Yang Berimplikasi Pidana
Sanksi  pidana  pada  dasarnya  mempunyai  sifat  yang  reaktif  terhadap  suatu  perbuatan,  sedangkan  sanksi tindakan  sifatnya  lebih  antisipatif  terhadap  pelaku  perbuatan  tersebut.  Fokus  sanksi  pidana  diberikan  kepada seseorang  dengan  cara  penderitaan  dengan  tujuan  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana. Sedangkan  fokus  sanksi  tindakan  lebih  terarah  pada  upaya  memberikan  pertolongan  pada  pelaku  agar  ia berubah. 18
Penjatuhan  sanksi  khususnya  sanksi  pidana  yang  dilakukan  secara  tidak  tepat  dapat  mengabaikan pengaturan  perlindungan, karena  pemidanaan  anak  seharusnya  adalah  pilihan terakhir  dan  dijatuhkannya  hanya untuk  waktu  yang  singkat.  Penjatuhan  pidana  sebagai  pilihan  terakhir  adalah  salah  satu  bentuk  perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. 19 Namun, satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang  menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum. 20
Di  satu  sisi,  tindak  pidana  mempertegas  bahwa  adanya  kepentingan  hukum  masyarakat  yang  akan dilindungi oleh norma hukum. Namun, di sisi lain kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan pada suatu  kewajiban  hukum  yang  berdasar  pada  faktor  keadaan  tertentu  terhadap  para  pelaku.  Pertimbangan  atas tindak  pidanadan  pertanggungjawaban  pidana  bertujuan  untuk  menempatkan  “penjatuhan  pidana”  sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan daad en dader strafrecht . 21
Menjadikan  sanksi  pidana  sebagai  pilihan  terakhir  dalam  proses  peradilan  pidana  anak  merupakan  suatu bentuk implementasi dari salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas ultimum remedium yang berarti bahwa sanksi  pidana  merupakan  upaya  terakhir  dicantumkan  kepada  pelanggaran  suatu  norma  hukum  apabila  sanksi hukum lainnya telah dipandang tidak sesuai dengan porsi norma hukum  yang dilanggar. Seperti halnya dengan apa  yang  dikatakan  Prof  Acmad  Ali  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Menguak  Tabir  Hukum”  bahwa  sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tentu saja melalui pranata pengadilan yang berwujud putusan hakim. 22
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (disingkat  UU SPPA),  terdapat  dua  jenis  sanksi  atau  menggunakan  dua  jalur  ( double  track  system ),  yang  berarti  bahwa  anak yang  melakukan  pelanggaran  dalam  hukum  pidana  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  pidana/tindakan  sebagai berikut:
Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat:
1) Pembinaan di luar lembaga
2) Pelayanan masyarakat
3) Pengawasan
c.   Pelatihan kerja
d.   Pembinaan dalam lembaga
e.   Penjara
Pasal 71 ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas:
a.   Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b.   Pemenuhan kewajiban adat.
Pasal 82 ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
a.   Pengembalian kepada orang tua/wali;
b.   Penyerahan kepada seseorang;
c.   Perawatan di rumah sakit jiwa;
d.   Perawatan di LPKS.
Kendati  demikian,  sanksi  pidana  tidak  mesti  selalu  dapat  diterapkan  dalam  kasus-kasus  pelanggaran  tata tertib  sekolah.  Sebagaimana  dinyatakan  bahwa  sanksi  pidana  hanya  sebagai  alternatif  terakhir  atau  bahkan sebagai  sarana  atau  upaya  terakhir  ( ultimum  remidium ).  Dengan  batasan,  bilamana  pihak  sekolah  dapat
18 Teguh Prsetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 70-80.
19 Beby  Suryani  Fithri, “Asas  Ultimum  Remedium  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Rangka Perlindungan Anak” , Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017, hlm. 75.
20 Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Tanpa  Pemidanaan ,  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 89.
21 Muhammad  Ainul  Syamsu, Penjatuhan  Pidana  &  Dua  Prinsip  Dasar  Hukum  Pidana ,  Prenada  Media  Grup,  Jakarta, 2016, hlm. 2.
22 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 149.
Hariyanto,  Rodliyah,  dan  Rina  Khairani  Pancaningrum. Kajian  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Yang Berimplikasi Pidana
menyelesaikan masalah tersebut secara internal melalui tindakan disiplin sekolah atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan sekolah.
Adapun langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan di atas, dapat diuraikan sebagaimana berikut: 23 1. Memberikan  edukasi  terhadap  para  siswa  mengenai  apa  itu  pelanggaran,  jenis-jenis  pelanggaran, kenakalan anak, dampak serta sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran di luar sekolah.
2. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa terkait jenis-jenis sanksi, mulai dari sanksi sekolah, sanksi hukum dan sanksi sosial.
3. Memberikan  pemahaman  kepada  para  siswa  mengenai  bahwasanya  ketika  mereka  melakukan kejahatan akan memberikan berbagai dampak bagi diri mereka sendiri, seperti mendapatkan sanksi, merugikan diri sendiri dan masa depan, dikucilkan teman dan masyarakat.
4. Memberikan suatu model penerapan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran diluar sekolah.

## SIMPULAN
Jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tata tertib di sekolah yaitu penerapan dengan batasan  syarat  materiil  seperti  pada  bentuk  Tindak  Pidana  Ringan  dengan  Pasal  487  KUHP  tentang  Penggelapan Barang,  misalnya  jika  seorang  siswa  mengambil  atau  mencuri  barang  milik  sekolah  atau  teman  sekelas,  maka  bisa dikenakan  sanksi  pidana  ringan  dengan  Pasal  tersebut.  Tindak  Pidana  Menengah  dengan  pelanggaran  Pasal  466 KUHP  tentang  Penganiayaan,  misalnya  jika  seorang  siswa  melakukan  penganiayaan  ringan  yang  merugikan/ menyakiti  pihak  lain,  maka  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  menengah.  Kemudian,  Tindak  Pidana  Berat  dengan pelanggaran  Pasal  469  KUHP  tentang  Penganiayaan  Berat,  misalnya  jika  seorang  siswa  melakukan  penganiayaan terhadap siswa atau guru lainnya, maka bisa dikenakan sanksi pidana berat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta. Acep Supriadi, Mariatul Kiftiah, Agusnadi, Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib di SMP Negeri 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Volume 4, Nomor 8, November 2014.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015. Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak , Gema Insani, Jakarta, 2002. Beby  Suryani  Fithri, “Asas  Ultimum  Remedium  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Rangka Perlindungan Anak” , Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017. Citra Ayu Ningtyas, Purwanti, Abas Yusuf, Studi Kasus Tentang Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Di Smp Negeri 7 Pontianak , Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Untan Pontianak. Damayanti, Sukses Menjadi Guru , Araska, Yogyakarta, 2016. Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Tanpa  Pemidanaan ,  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
Kasmanto  Rinaldi, Penerapan  Sanksi  Terhadap  Siswa/Siswi  yang  Melakukan  Pelanggaran  di  Luar  Sekolah , https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812 , JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2022) pp. 84-94, 2022.
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di: http://kbbi.web.id/pusat . Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana , Prenada Media Grup, Jakarta, 2016.
Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis , Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006. Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
Radar  Lombok, Enam  Pengeroyk  Siswa  SMA  7  Mataram  Jadi  Tersangka, https://radarlombok.co.id/enam- pengeroyok-siswa-sma-7-mataram-jadi-tersangka.html , 26 Juli 2022. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan) , LPPM, Pekanbaru, 2014. Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005. Teguh Prsetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Nusa Media, Bandung, 2011. Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa , Grasindo, Jakarta, 2004. Yanuar A, Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD , Diva Press, Jogjakarta, 2012.
23 Kasmanto  Rinaldi, Penerapan  Sanksi  Terhadap  Siswa/Siswi  yang  Melakukan  Pelanggaran  di  Luar  Sekolah , https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812 ,  JURPIKAT  (Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat)  Vol.  3  No.  1  (2022)  pp.  84-94, 2022, hlm. 90.