## Wajah Hukum

## Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di indonesia
Mona Wulandari 1 , Saifullah Basri 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Corespondence Email : mona_wulanmail@gmail.com
Abstrak. Pasca  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  093/PUU-X/2012, quo  vadis tentang  dualisme  kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah berakhir. Peradilan Agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  jalur  litigasi.  Namun  kewenangan  ini  tidak  sepenuhnya berjalan, masih ada sengketa ekonomi syariah lain yang penyelesaiannya diputus oleh Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum  yaitu  sengketa  kepailitan  dan  PKPU  (Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang)  pada  lembaga  keuangan  syariah.  Jadi setelah  adanya  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012,  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  secara  litigasi  ditangani  oleh Pengadilan Agama, sedangkan secara non litigasi ditangani oleh arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Arbitrase dalam  hal  ini  adalah  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  sedangkan  alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya diselesaikan melalui kesepakatan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik.
Kata Kunci : Kepailitan, Badan Arbitrase Syariah Nasional,Lembaga Keuangan Syariah
Abstract. After the issuance of the Constitutional Court Decision Number 093/PUU-X/2012, the quo vadis regarding the dualism of  the  authority  to  settle  sharia  economic  disputes  has  ended.  The  Religious  Courts  are  legally  constitutional  as  the  only institution  authorized  to  resolve  sharia  economic  disputes  through  litigation.  However,  this  authority  is  not  fully  implemented, there  are  still  other  sharia  economic  disputes  whose  resolution  is  decided  by  the  Commercial  Court  within  the  scope  of  the General Courts, namely bankruptcy disputes and PKPU (Debt Payment Obligations Suspension) in Islamic financial institutions. So after the decision of the Constitutional Court Number 93/PUU-X/2012, the litigation resolution of sharia banking disputes is handled  by  the  Religious  Courts,  while  non-litigation  is  handled  by  arbitration  and  other  alternative  dispute  resolutions. Arbitration in  this case is the National  Sharia Arbitration Board (BASYARNAS)  while other alternative dispute  resolutions are resolved through dispute resolution agreements based on good faith.

## Keywords: Bankruptcy, National Sharia Arbitration Board, Sharia Financial Institution

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  1  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian di dalam pasal 1 ayat (7) dielaskan bahwa Bank Islam/Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
Ditinjau  dari  segi  struktur  organisasi  terdapat  perbedaan  antara  Perbankan  Syariah  dengan  Perbankan Konvensional.  Adapun  struktur  organisasi  yang  membedakan  antara  kedua  bank  adalah  terletak  pada  keharusan adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam  struktur  organisasi  Bank  Syariah.  DPS  ini  berfungsi  mengawasi operasional  Bank  Syariah  dan  produk-produknya  agar  tetap  sesuai  prinsip  syariah.  Dalam  melaksanakan  fungsinya, DPS  wajib  mengikuti  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN).  DSN  menurut  peraturan  Bank  Indonesai  adalah  salah satu  institusi  yang  berada  di  bawah  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  memiliki  kewenangan  menetapkan  fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua institusi tersebut jelas tidak dikenal dalam struktur oraganisasi bank konvensional.
Bank  syariah  sebagai  sub  bagian  dari  sistem  perbankan  di  Indonesia  yang  berada  dibawah  naungan  BI  secara yuridis dan hirarkis tentunya tunduk pada aturan perbankan umum termasuk segala aturan yang menyangkut kebijakan moneter  (Makro)  yang  bersinggungan  dengan  perbankan  secara  keseluruhan.  Perbedaan  utamanya  dengan  bank konvensional adalah terletak pada sistem bagi hasil ( lost profit and sharing ), adanya Dewan Pengawas Syariah (DSN) dan lembaga penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama. 1
Sengketa  biasanya  terjadi  karena  adanya  suatu  perbedaan  dan  atau  pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih. Dalam  industri  perbankan  sering  kali  terjadi  sengketa  antara  bank  dan  nasabah  yang  terkait  dengan  produk  bank, terutama dalam sektor pembiayaan/kredit ( lending ). Pihak nasabah sebagai debitor tidak selamanya mampu menjaga komitmen  dalam  melakukan  pembayaran  utang  kepada  bank  sebagai  pihak  kreditor.  Sebenarnya  kesepakatan  antara nasabah  dan  bank  telah  tertuang  dalam  suatu  perjanjian  atau  akad  notaril  yang  ditandatangani  kedua  belah  pihak,
1 Ali  Hasan,  2017, “Menjawab  Keraguan  Umat  Islam  Terhadap  Bank  Syariah”. (Jakarta  :  Pusat  Komunikasi  Ekonomi Syariah, h. 57.
sehingga  tak  jarang  nasabah  sebagai  debitor  dipailitkan  oleh  bank  karena  gagal  bayar  atas  utangnya.  Sebagaimana halnya  dengan  bank  konvensional,  maka  sengketa  antara  nasabah  dan  bank  yang  terkait  dengan  kepailitan  dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangat mungkin juga terjadi pada perbankan syariah.
Pasca  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  093/PUU-X/2012, quo  vadis tentang  dualisme kewenangan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  telah  berakhir.  Peradilan  Agama  secara legal  konstitusional menjadi  satu-satunya  institusi  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  jalur  litigasi. 2 Namun  kewenangan  ini  tidak  sepenuhnya  berjalan,  masih  ada  sengketa  ekonomi  syariah  lain  yang  penyelesaiannya diputus  oleh  Pengadilan  Niaga  dalam  lingkup  Peradilan  Umum  yaitu  sengketa  kepailitan  dan  PKPU  (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga keuangan syariah.
Secara normatif, seharusnya pasca Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013,  tidak  lagi  dimungkinkan  penyelesaian  sengketa  lembaga  keuangan  syariah  secara litigasi melalui  Pengadilan Niaga  dalam  lingkup  Peradilan  Umum.  Semua  jenis  sengketa  lembaga  keuangan  syariah  seharusnya  sudah  menjadi kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  untuk  mengadilinya  termasuk  sengketa  kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga keuangan syariah. 4

## METODE
Metode penelitian yang dipakai  adalah penelitian pustaka ( Library Research ), yaitu penelitian yang digunakan memakai  jurnal  atau  buku  sebagai  bahan  referensi  penulisan.  Argumentasi  disini  dilakukan  untuk  memberikan preskriptif mengenai benar atau  tidaknya menurut  hukum terhadap  fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Selanjutnya menurut Peter Mahmud Marzuki, isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila; pertama, para pihak yang berpekara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan  terhadap  teks,  peraturan  karena  ketidakjelasan  peraturan  itu  sendiri;  kedua,  terjadi  kekosongan  hukum dan ketiga,  terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. 3 Melalui penelitian akademis, diharapkan diperoleh hasil  untuk diterapkan guna keperluan praktik hukum. Hakim sebagai pemutus sengketa sangat dianjurkan untuk merujuk kepada hasil penelitian hukum secara akademis karena putusan yang dihasilkan akan dijadikan bahan kajian juga.

## HASIL
Berkembangnya  sistem  ekonomi  syariah  kini  dirasa  semakin  kompetitif  dan  inovatif.  Pasalnya,  bukan  hanya banyak  negara  berlomba-lomba  mempraktikkan  ekonomi  syariah,  namun juga semakin  beragamnya  instrumen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Mulai dari bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Praktik  ekonomi  syariah  yang  semakin  berkembang  di  berbagai  belahan  dunia,  sedikit  demi  sedikit  telah  membawa perkembangan juga terhadap instrumen hukumnya. Dimana pada awalnya belum ada instrumen hukum ekonomi syariah, kini telah dibuat berbagai produk hukum ekonomi syariah.
Salah  satu  produk  hukum  yang  diilhami  dari  praktik  ekonomi  syariah  di  Indonesia  adalah  lahirnya  Undang- Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Sejak  berdirinya  bank  syariah  di  Indonesia  tahun  1992, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Kini, Perbankan Syariah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Seperti  yang tertera  dalam  Undang-Undang tersebut, kita mengetahui bahwa  di  Indonesia  berlaku  dua  sistem  perbankan,  yaitu sistem  konvensional  dan  sistem  syariah.  Dalam  undang-undang tersebut diatur  secara  rinci  landasan  hukum  serta jenis-jenis  usaha  yang  dapat  dioperasikan  dan  diimplementasikan  oleh  bank  syariah.  Dengan  semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah  di  Indonesia,  maka  kemungkinan  akan  terjadinya  perselisihan  antara lembaga keuangan syariah dan nasabahanya akan semakin besar.

## Kepailitan
Kata  pailit  berasal  dari  bahasa  Perancis failite yang  berarti  kemacetan  pembayaran.  Dalam  bahasa  Belanda menggunakan  istilah failliet .  Sedang  dalam  hukum  Anglo  America,  undang-undangnya  dikenal  dengan Bankcrupty Act .Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia, pailit diartikan dengan bangkrut. Kepailitan adalah keadaan atau  kondisi seseorang  atau  badan  hukum  yang  tidak  mampu  lagi  membayar  kewajibannya  (dalam  hal  utang-utang)  kepada  si piutang. Sedangkan  menurut  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitur  pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  dibawah  pengawasan  hakim  pengawas. [4] Pernyataan  pailit  tersebut  harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya.
Pailit  merupakan  suatu  keadaan  yakni  debitur  tidak  mampu  untuk  membayar  hutang-hutangnya  kepada  para kreditor. Ketidak mampuan untuk membayar umumnya dikarenakan kesulitan keuangan atas usaha debitur yang telah
2 Amran Suadi, 2017, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Ekonomi , (Jakarta : Penerbit Kencana, h. 329
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta  :  RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.45.
mengalami  kemunduran.  Sedangkan  kepailitan  merupakan  putusan  pengadilan  yang  mengakibatkan  sita  umum  atas seluruh  kekayaan  debitur  pailit,  baik  yang  telah  ada  maupun  yang  akan  ada  di  kemudian  hari.  Pengurusan  dan pemberesan  kepailitan  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas  dengan  tujuan  utama menggunakan  hasil  penjualan  harta  kekayaan  tersebut  untuk  membayar  seluruh  utang  debitur  pailit  tersebut  secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. 4
Terminologi  kepailitan  sering  keliru  dipahami  oleh  kalangan  umum.  Sebagian  dari  mereka  menganggap kepailitan  sebagai  vonis  yang  identik  dengan  tindakan  kriminal  serta  merupakan  suatu  cacat  hukum  atas  subjek hukum,  karena  itu  kepailitan  harus  dijauhkan  serta  dihindari  sebisa  mungkin.  Kepailitan  secara apriori dianggap sebagai  kegagalan  yang  disebabkan  karena  kesalahan  dari  debitur  dalam  menjalankan  usahanya  sehingga menyebabkan  utang  tidak  mampu  dibayar.  Oleh  karena  itu,  kepailitan  sering  diidentikkan  sebagai  penyemplangan utang  atau penggelapan terhadap hak-hak  yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor. Kartono menyatakan, bahwa kepailitan  memang  tidak  merendahkan  martabatnya  sebagai  manusia,  tetapi  apabila  ia  berusaha  untuk  memperoleh kredit,  disanalah  baru  terasa  baginya  apa  artinya  sudah  pernah  dinyatakan  pailit.  Dengan  perkataan  lain,  kepailitan mempengaruhi credietwaardigheid nya dalam arti yang merugikannya, ia tidak akan mudah mendapatkan kredit. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit  seorang  debitur,  dimana  debitur  tersebut  sudah  tidak  mempunyai  kemampuan  lagi  untuk  membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

## Dasar Hukum Kepailitan
Penyelesaian  sengketa  dalam  ekonomi  syariah  dapat  ditempuh  melalui  jalur  litigasi  dan  non  litigasi. 5 Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di dalam pengadilan,  sedangkan non litigasi  adalah penyelesaian  sengketa  tanpa  melalui  persidangan  yaitu  di  luar  pengadilan.  Hal  ini  berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1) Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama. 6 Kemudian  dalam  ayat  (2) dinyatakan  bahwa  dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi  akad. Jadi  setelah  adanya  putusan  MK  Nomor 93/PUU-X/2012,  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  secara  litigasi  ditangani  oleh  Pengadilan  Agama, sedangkan  secara  non  litigasi  ditangani  oleh  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya.  Arbitrase  dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sedangkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya diselesaikan melalui kesepakatan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik. 7
Apabila merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang,  dinyatakan  bahwa  debitur  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jika perkara yang dimaksudkan adalah perkara kepailitan ekonomi syariah, maka pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Agama. Sebab hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50  tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  yang  menyatakan  bahwa  kewenangan  dan  tugas  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  menyelesaikan  perkara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  termasuk  diantaranya  adalah  perkara ekonomi  syariah  diberikan  kepada  Pengadilan  Agama. Berdasarkan  pemaparan  analisa  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa sengketa kepailitan ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, sebab status pailit seorang debitur hanya dapat diperoleh melalui putusan Pengadilan Agama. 8
Keberadaan  peradilan  perdata  bertujuan  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  timbul  di  antara  anggota masyarakat.  Perkara  yang  terjadi  memiliki  bentuk  yang  beragam;  ada  yang  berkenaan  dengan  pengingkaran  atau pemecahan perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh  penguasa  yang  merugikan  pihak  tertentu,  dan  lain  sebagainya.  Timbulnya  perkara-perkara  tersebut  ketika dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kewenangan mengadili yang disebut yurisdiksi  atau  kompetensi,  yaitu  kewenangan  suatu  lembaga  peradilan  dalam  mengadili  perkara  tertentu  sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. 9
4 Yulkarnain  Harahap, Kesiapan  Pengadilan  Agama  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Ekonomi  Syariah .  Mimbar  Hukum Volume 20, Nomor 1, Februari 2018, hlm.97.
5 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), hlm.12.
6 Yulkarnain  Harahap, Kesiapan  Pengadilan  Agama  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Ekonomi  Syariah .  Mimbar  Hukum Volume 20, Nomor 1, Februari 2018, hlm.67.
7 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  di Indonesia , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2018), hlm.90.
8 M. Luqmanul Hakim Bastary, Eksekusi Putusan Perkara Perdata . Serang, Makalah :  Medio Oktober 2019, hlm.12.
9 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan , (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.23.
Sepanjang  dalam  ranah  hukum  perdata  yaitu  sengketa  ekonomi  syariah,  termasuk  di  dalamnya  mengenai kepailitan yang semula akadnya berdasarkan hukum Islam, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Jika menyangkut persoalan pidana, peradilan umumlah yang berwenang untuk menyelesaikannya. Berkaitan dengan pihak- pihak yang berperkara, baik muslim maupun nonmuslim, jika sudah mengadakan akad syariah maka pihak nonmuslim harus tunduk pada UU yang ada. Hal ini berarti mereka telah menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah terikat dengan dua asas, yaitu  asas  personalitas  dan  asas  penundukan  diri.  Asas  personalitas  diaplikasikan  untuk  akad  yang  dilangsungkan antara  sesama  orang  Islam,  sedangkan  asas  penundukan  diri  diperuntukkan  bagi  akad  antara  orang  Islam  dan nonmuslim. 10
Uraian mengenai penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama,  maka  Pengadilan  Negeri  sudah  tidak  ada  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis  syariah.  Oleh sebab itu, perbankan syariah yang selama ini masih memasukkan perjanjian sengketa dengan memasukkan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam eksekusi harus ditinjau kembali. 11
Penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan oleh Peradilan  Agama berdasarkan amanat  Undang-undang  yang  ada.  Khusus  mengenai  perkara  Pernyataan  Permohonan  Pailit  (PPP)  dan  Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, hukum acara yang berlaku  tidak  sepenuhnya  menggunakan  hukum  acara  yang  berlaku  di  pengadilan  negeri  dan  tidak  juga  sepenuhnya menggunakan  hukum  acara  yang  secara  khusus  berlaku  di  pengadilan  agama,  tetapi  secara  khusus  menggunakan hukum acara yang diatur menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang adalah  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Dalam  perkara  ini  tidak  dikenal  dengan  upaya  hukum  banding  di  Pengadilan Tinggi Agama.
Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur mengenai pihak-pihak mana saja yang berwenang dalam mengajukan kepailitan. Selain itu juga terdapat syarat-syarat dalam pengajuan perkara kepailitan. Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan perkara kepailitan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: 12
(1) Dalam  hal  permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  oleh  debitur  yang  masih  terikat  dalam  pernikahan  yang  sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.
(2) Ketentuan seperti pada poin a tidak berlaku apabila dalam pernikahan itu tidak ada persatuan harta antara suami dan istri.
Sedangkan syarat-syarat dalam pengajuan kepailitan diatur dalam Pasal 2, yaitu sebagai berikut: 13 a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yag telah jatuh waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya
b. Permohonan dapat diajukan juga dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

## SIMPULAN
Proses  penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah  di  Pengadilan  Agama  menggunakan  hukum  acara  Peradilan Umum. Oleh karenanya  tahapan persidangan sesuai dengan  yang diatur dalam hukum acara perdata. Sidang dimulai setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut. Tahap pertama sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, setelah itu hakim diwajibkan melakukan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, selanjutnya penggugat membacakan gugatannya.  Selanjutnya  tergugat  akan  menanggapi  melalui  jawaban.  Selanjutnya  pengugat  akan  mengajukan  replik dan  tergugat  mengajukan  duplik,  dan  apabila  diperlukan  penggugat  mengajukan  rereplik  dan  tergugat  mengajukan reduplik.  Selanjutnya  adalah  pembuktian  dari  penggugat  kemudian  diikuti  pembuktian  tergugat.  Setelah  tahap pembuktian  selesai,  maka  selanjutnya  adalah  kesimpulan  dan  selanjutnya  adalah  putusan  hakim.  Setiap  akan melakukan  pemeriksaan  dalam  persidangan,  hakim  wajib  mengupayakan  perdamaian  antara  para  pihak  terlebih dahulu.  Dan  apabila  putusan  hakim  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  Pengadilan  Agama  berwenang  untuk melakukan  eksekusi.  Para  pihak  yang  bersengketa  dapat  hadir  sendiri  atau  menunjukkan  Kuasa  Hukum  untuk mewakilinya.
10 Mardani, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah , Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2019, hlm.12
11 Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2019, hlm.78.
12 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama , (Depok: Gramata Publishing, 2018), hlm.45
13 Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah , (Yogyakarta: Teras, 2018), hlm.23.
Peradilan  Agama  secara legal  konstitusional menjadi  satu-satunya  institusi  yang  berwenang  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.Salah satu produk hukum yang diilhami dari praktik ekonomi syariah di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama , Depok: Gramata Publishing, 2018. Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah , Yogyakarta: Teras, 2018. Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , Bandung: PT. Refika Aditama, 2017. M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan , Jakarta: Kencana, 2018. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan , Malang: UMMPress, 2016 Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2019.

## Jurnal
Mardani, 2019, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah , Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2019 Yulkarnain Harahap,  2018, Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah . Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 1, Februari 2018

## Makalah
M. Luqmanul Hakim Bastary. 2019, Makalah : Eksekusi Putusan Perkara Perdata . Serang, Medio Oktober 2019

## Peraturan perundang-undangan
Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
Website https://kbbi.web.id/pailit https://www.kompasiana.com/aurits/  penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-  pasca-putusan  -mk-nomor-93-puu- x2012_5584120e1eafbdd7098b 4567