## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2, No. 2, Desember 2020, pp 119-131 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.533

## Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene
Muhammad Al Habsy Ahmad 1, Dedi 2, & Hadriana 3
1 , 2 , 3 Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, Koresponden PenulisL Email: habsykonoha123@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 06-05-2020 Revised:25-06-2020 Accepted: 15-07-2020 Published: 23-07-2020
Keywords: Law enforcement; Playing Judge Alone; Repressive, Preventive; Pre-Emtive
Kata Kunci: Penegakan  Hukum;  Main Hakim  Sendiri;  Represif, Preventif; Pre-Emtif
Abstract . The  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  Factors That Cause Acting Against the Judges Who Happened at the Majene Regional Police Station conducted by the Police in Handling Cases of Self-Defense Actions that Happen in the Community. The research method  uses  empirical  legal  research  located  in  Majene  Regional Police  Station.  The  results  of  the  study  that  the  act  of  vigilante (Eigenrichting) later in the national legal order is contrary to the principle  of  presumption  of  innocence.  So  a  person  must  not  be punished or not without going through legal proceedings, because there is a possibility that someone is innocent but becomes a victim of vigilante justice. The efforts made for the law enforcement action alone by the police are repressive, preventive and pre-emptive .
Abstrak. Penelitian  betujuan  untuk  menganalisi  Faktor  Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Terjadi Di Wilayah Polres Majene Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Kepolisian  Dalam  Menangani Perkara  Tindakan  Main  Hakim  Sendiri  Yang  Terjadi  Di  Masyarakat. Metode  Penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  yang berlokasi  di  wilayah  hukum  polres  Majene.  Hasil  Penelitian  bahwa Tindakan  main  hakim  sendiri (Eigenrichting) ini  kemudian  dalam tatanan  hukum  nasional  bertentangan  dengan  asas  praduga  tidak bersala (presumption  of  innocence). Jadi  seseorang  tidak  boleh dihukumi bersalah atau tidaknya tanpa melalui suatu proses hukum, sebab  ada  kemungkinan  seseorang  tidak  bersalah  tetapi  menjadi korban  tindakan  main  hakim  sendiri.  Upaya  yang  dilakukan  untuk penegakan  hukum  tindakan  main  sendiri  oleh  kepolisian  adalah dengan upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emtif
Coresponden author:
* Email: habsykonoha123@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  3  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  jelas  menyebutkan bahwa  “Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Secara  gramatikal  maka  konsekuensi  dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara,  harus  memiliki  landasan  hukum  atau  dengan  kata  lain  semua  harus  punya legitimasi secara hukum (Marbun, 2014) .
Walaupun  pandangan  ini  diklaim  merupakan  representasi  dari  sebuah  pemahaman hukum  yang  cenderung  positivistik,  sebuah  pemahaman  yang  lebih  yuridis  dogmatik. Postivistik  yang  terkenal  adalah  Hans  Kelsen  dengan  sebuah  pemahaman  yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, hukum harus berdiri sendiri, terlepas dari semua anasir-anasir sosial, politik dan ekonomi.  Salah satu eksponen positivistik yang disebut sebelumnya adalah Hans Kelsen dengan teori hukum murninya “The pure teory of law” (Muzaqqi, 2016).
Sementara terjadi perubahan pandangan secara revolusioner pada awal abad ke 19 yang membawa pengaruh dalam berbagai bidang termasuk hukum. Salah satunya yang ikut terpengaruh  adalah  pandangan  positivistik  atau  paradigma  yang  meilihat  hukum sebagai  sebuah  norma  tertulis “Law  In  text”. Pengaruh  dalam  bidang  keilmuan  hukum tersebut  mengarah  kepada  cara  pandang  hukum  yang  bermula  sifatnya  abstrak  dan formal  legalitas  menuju  kepada  suatu  cara  pandang  yang  bersifat  sosiologis,  yuridis sosiologis atau yuridis empiris (Bukhori, 2018).
Dalam pandangan sosiologi hukum hanya dipandang sebagai sebuah akibat dari gejala sosial.    Karakteristik  dalam  aliran  sosiologi,  hukum  yang  baik  haruslah  hukum  yang sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat.    Aliran  ini  memisahkan  secara  tegas antara  hukum  positif (the  positive  law) dan  hukum  yang  hidup (the  living  law) (Halim 2008) . Ketika  hukum  positive  cenderung  berpandangan  yuridis  dogmatik,  sedangkan sosiologisme  hukum  berpandangan  empiris.  Mereka  ingin  melakukan  pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum. Jadi sosiologi lebih kepada “Interpretative under  standing  of  social  conduct (Suatu  usaha  untuk  memahami  objeknya  dari  segi tingkah laku social) yang meliputi: causes, its course, dan its effects (Ma’u & Nur, 2016).
Fenomena  ini  dari  sudut  pandang  sosiologis  hanya  dipandang  sebagai  sebuah  gejala sosial, di mana seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif.  Salah satu bentuk Eigenrichting adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan (Ma’u & Nur, 2016) . Tindakan  pemukulan  atau  pengeroyokan  ini  sering  terjadi  akibat  emosi  massa  yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam  keadaan  tertangkap  basah.  Padahal  tindakan  yang  diambil  masyarakat  ini  jelas melanggar  dari  sisi  norma  hukum  sebab  tidak  ada  satupun  alasan  yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan  terpaksa,  misalnya  melakukan  pembelaan  disebabkan  pelaku  kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik (Hendrawati & Krisnan, 2019).
Menurut  R.  Soesilo  menyatakan  bahwa  orang  dapat mengatakan  bahwa  dirinya  dalam "keadaan  darurat”  dan  tidak  dapat  dihukum  itu  harus  dapat  memenuhi  tiga  syarat. Pertama, perbuatan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) (Tabaluyan, 2015) . Pertahanan atau pembelaan itu haruslah amat perlu, boleh dikatakan tidak ada
jalan  lain.  Harus  ada  keseimbangan  antara  pembelaan  yang  dilakukan  dengan serangannya.  Untuk  membela  kepentingan  yang  tidak  berarti  misalnya,  orang  tidak boleh  membunuh  atau  melukai  orang  lain.  Bila  penyerang  dapat  dibuat  tidak  berdaya misalnya, berarti pembelaan dengan kekerasan itu tidak dapat dipandang sebagai bela paksa. Kedua, pembelaan itu hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang  disebut  dalam  pasal  49  itu,  yaitu  badan,  kehormatan  (dalam  arti  seksual)  dan barang  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Ketiga,  harus  ada  serangan  yang  melawan  hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau ketika itu juga.  Jika, misalnya seorang pencuri  dan  barangnya  telah  tertangkap,  sehingga  orang  tidak  boleh  membela  dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri.
Aturan mengenai dasar penghapus pidana itu juga dikenal dalam hukum pidana negara- negara lain.  Dengan aturan-aturan tersebut sebenarnya hukum pidana memberi suatu sarana normatif kebolehan seseorang membela diri dari suatu serangan yang melawan hukum  atau  suatu  tindak  pidana (Candra,  2013) .  Namun,  tentu  saja  agar  hal  itu  tidak dilakukan  secara  semena-mena  dan  melecehkan  hukum  serta  hak  asasi  setiap  orang, hukum pidana juga memberi batasan normatif dengan menyebut syarat-syaratnya.  Jadi, jika  kita  melihat  semata-mata  secara  hukum  positif,  sehingga  sindrom  main  hakim sendiri yang ramai terjadi dan tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (yang mungkin saja bukan pelaku sesungguhnya), itu sudah tidak memenuhi ketentuan lagi.  Namun,  persoalannya  tentu  tidak  sesederhana  itu,  sebab  kita  juga  perlu  melihat lebih jauh pada akar persoalan di dalam kehidupan sosial masyarakat.
Berbagai  faktor  eksternal  juga  berpengaruh.  Misalnya  kekurang  berdayaan  petugas dalam  melumpuhkan  aksi-aksi  penjahat,  ketidakmampuan  sistem  peradilan  pidana (Criminal  justice  system) menurunkan  atau  menekan  angka  kejahatan,  kekurang efektifan  lembaga  peradilan  dalam  membuktikan  kesalahan  pelaku  atau  kekurang berhasilan  lembaga  pemasyarakatan  dalam  meresosialisasi.    Diperlukan  evaluasi  dari segi penanganan terhadap gejala-gejala sosial seperti ini secara menyeluruh.  Mulai dari penerapan sistem sampai pada bagaimana aktor hukum dalam meramu kebijakan yang tepat  dalam  mencarikan  solusi  terhadap  persoalan  seperti  ini.  Seyogyanya  perlu disadari  bahwa  tindakan  anarkis  berupa Eigenrichting/ perbuatan  main  hakim  sendiri merupakan sebuah perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai a hostile outburst (ledakan  amarah)  atau a  hostile  frustration (ledakan  tumpukan  kekecewaan). Tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada  pranata  formal  termasuk  terhadap  penegakan hukum (law  enforcement) sudah  teramat  buruk,  dan  sudah  menjadi  adagium  yang universal.
Tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  sangat  rendah,  maka dengan  sendirinya  masyarakat  cenderung  menyelesaikan  masalah  dengan  caranya sendiri, dengan demikian Eigenrichting akan meningkat (Suhardin, 2009) .  Atas dasar itu maka sangat beralasan ketika kita mengemukakan bahwa Indonesia pada umumnya membutuhkan suatu strategi baru, dalam upaya penanggulangan perbuatan main hakim tersebut.  Apa  yang  dimaksud  dengan  strartegi  baru  tersebut  adalah  pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Kota  Majene  merupakan  salah  satu  kota  besar  di  provensi  Sulawesi  Barat  dengan kriminalitas  atau  kejahatan  yang  semakin  meningkat  sehingga  dapat  menyajikan statistik angka kriminal yang cukup tinggi.  Tetapi di sisi lain kecenderungan masyarakat melakukan pemukulan ketika menemukan pelaku kejahatan juga adalah suatu hal yang
sudah biasa terjadi.  Pemukulan, pengeroyokan sampai tindakan yang mengarah kepada terancamnya jiwa dari pelaku kejahatan juga biasa ditemukan.
Pada tahun 2017, tercatat lebih dari 5 (lima) kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat kota Majene.  Terkhusus pada perkara pengeroyokan massal yang didasari atas  ketidakterimaan  perlakuan  pelaku  pencurian.    Kejadian  ini  berlokasi  di  daerah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten majene Provensi Sulawesi Barat.
Dari  sudut  pandang  sosiologi  hukum,  tentu  hal  ini  merupakan  suatu  fenomena  yang membutuhkan diskursus tertentu.  Sebab tindakan seperti ini sudah mengakar menjadi sebuah budaya (Culture) yang tentunya akan menjadi pembahasan menarik bagaimana sosiologi  hukum  memandang  fenomena  seperti  ini.  Tindakan  main  hakim  sendiri  ini sudah  tidak  jarang  ditemui,  masyarakat  cenderung  melakukan  pengeroyokan  secara bersama-sama  atas  pelaku  kejahatan.  Kecenderungan  ini  kemudian  dikhawatirkan menjadi  sebuah  karakteristik  bahwa  masyarakat  cenderung  destruktif  dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang seharusnya digiring ke ranah hukum dalam hal ini diserahkan kepada pihak yang berwajib (Kristanto, 2017).
Tindakan  main  hakim  sendiri (Eigenrichting) ini  kemudian  dalam  tatanan  hukum nasional  bertentangan  dengan  asas  praduga  tidak  bersala (presumption  of  innocence). Jadi seseorang tidak boleh dihukumi bersalah atau tidaknya tanpa melalui suatu proses hukum,  sebab  ada  kemungkinan  seseorang  tidak  bersalah  tetapi  menjadi  korban tindakan main hakim sendiri (Syahiruddin, 2019) . Masyarakat tidak boleh terprovokasi pada  situasi-situasi  tertentu  di  mana  eksistensi  hukum  diperlukan.  Sebagaimana  yang kita ketahui bersama hukum merupakan instrumen pengendali sosial.  Hal ini kemudian yang  memunculkan  beragam  persoalan  ketika  tindakan  main  hakim  sendiri  terhadap pelaku  kejahatan  dianggap  sebagai  suatu  fenomena  yang  biasa  saja.  Tentu  hal  ini membutuhkan sebuah langkah solutif mulai dari dibutuhkannya pergeseran paradigma dalam memandang fenomena seperti ini sebagai sesuatu perilaku yang menyimpang.

## METODE PENELITIAN
Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Majene, terkait dengan lembaga yang khusus menyajikan data tentang Eigenrichting (Perilaku Main hakim sendiri) di Kantor Kepolisian  Resort  Majene.  Penulis  mengambil  lokasi  penelitian  ini  dikarenakan banyaknya perkara tindakan main hakim sendiri di wilayah yuridis POLRES Majene.

## PEMBAHASAN.

## A.  Faktor  Penyebab  Tindakan  Main  Hakim  Sendiri  Yang  Terjadi  Di  Wilayah Polres Majene
Pada  dasarnya  faktor-faktor  penyebab  tindakan  main  hakim  sendiri  dapat  dianalisis dalam dua ruang lingkup yakni lingkup hukum dan lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup ini memiliki keterkaitan antar satu sama lain (Irfan, 2017) .  Pertama, pada ruang lingkup  aspek  keberadaan  hukum,  main  hakim  sendiri  secara  tidak  langsung mengidentifikasikan  adanya  upaya  mengesampingkan  hukum  yang  berlaku  di masyarakat.  Sedangkan pada ruang lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim
sendiri  bukanlah  suatu  perilaku  yang  muncul  secara  apa  adanya  namun  timbul  dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.
Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan maupun perkotaan yang secara  kultur  primitif  maupun  modern  memiliki  dan  memberlakukan  hukum.    Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-beda bentuk dan pelaksanaannya (hukum positif). Pada  sebagian  besar  masyarakat  pedesaan  secara  kultur  masih  cenderung menggunakan  hukum  adat  sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  masalah.  Penyelesaian masalah  hukum  masih  dilakukan  secara  konvensional  dengan  mengedepankan  hukum adat  yang  bentuknya  tidak  tertulis.  Sistem  kekerabatan  yang  masih  kuat  juga  ikut berpengaruh dalam penyelesain hukum masyarakat pedesaan. Sedang pada masyarakat perkotaan  lebih  cenderung  mengedepankan  hukum  tertulis  dalam  penyelesaian masalah hukum.
Perbedaan secara kultur ini jelas mengindikasikan bahwa bentuk hukum yang berlaku memiliki  hubungan  dengan  bentuk  masyarakat.  Adanya  perbedaan  bentuk  maupun secara  kultur,  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  masih  tetap  memiliki  fungsi  yang sama yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Atas  dasar  itu  kemudian  berbagai  cara  dilakukan  agar  tujuan  tersebut  bisa  dicapai, mulai  dari  pembentukan  perangkat  dan  lembaga-lembaga  hukum  sampai  pada pembentukan kultur hukum.  Namun upaya tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keberadaan perangkat hukum, lembaga yang berwenang, masih saja  sebagian  masyarakat  dalam  penyelesaian  masalah  hukum  melakukannya  dengan cara di luar dari prosedur hukum yang ada, baik dari sisi aturan maupun wewenang. Hal ini kemudian yang kita sebut sebagai tindakan main hakim sendiri atau Eigenrichting .
Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Majene, Iptu Yulius Rappang, S.Sos menjelaskan bahwa :
“Untuk  wilayah  hukum  Majene  ,masih  cenderung  untuk  melakukan  tindakan  main hakim  sendiri “Eigenrichting” ketika  masyarakat  menemukan  pelaku  kejahatan terutama  yang  tertangkap  tangan.  Masyarakat  biasa  melakukan  pengeroyokan  ketika menemukan pelaku kejahatan. Perilaku masyarakat tersebut muncul secara spontanitas ketika menemukan pelaku kejahatan. (Wawancara langsung, 21 November 2018 Pukul 10.16 WITA).
Berbagai jenis kejahatan yang banyak terjadi, dan yang umumnya pelaku kejahatan yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri adalah pelaku pencurian. Tindakan main hakim  sendiri  bukan  hanya  disebabkan  karena  ketidakpercayaan  terhadap  aparat penegak  hukum  dan  institusi  hukum  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  kepolisian. Tindakan  main  hakim  sendiri  secara  tidak  langsung  memang  merupakan  bentuk pengesampingan  hukum.  Kasus  pencurian  misalnya,  bahwa  jelas  untuk  pelaku pencurian  telah  ada  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai sanksi bagi pelaku, yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal  362  hingga  pasal  367.  Dalam  pasal-pasal  tersebut  dijelaskan  tentang  berbagai bentuk  pencurian  dengan  klasifikasi  sanksi  pidana  yang  disesuaikan  dengan  jenis  dan ancaman  pidana  penjara  maksimal  5  sampai  9  tahun  atau  denda  maksimal  sembilan ratus rupiah.
Majene  yang  merupakan  salah  satu  kota  besar  di  Provinsi  Sulawesi  Barat  tentu  tidak lepas  dari  beragam  bentuk  kejahatan.    Data  yang  penulis  kumpulkan  khusus  dari
laporan  yang  diterima  di  kepolisian  resort  Majene  mencakup  bahwa  tidak  ada  data dalam  bentuk  kuantitatif  yang  disiapkan  untuk  mengukur  berapa  jumlah  tindak  main hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ketika  menemukan  atau  menangkap pelaku  kejahatan.    Namun  untuk  perkembangan  tindak  main  hakim  sendiri  dapat dibuktikan  secara  empiris  dengan  maraknya  kasus  yang  diterima  dan  ditangani dikepolisian di bawah wewenang KAMTIBNAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Berikut hasil wawancara dengan Iptu Yulius Rappang, S.Sos selaku Kanit Reskrim Polres Majene:
“Masyarakat  yang  ketika  menemukan  atau  menangkap  basah  pelaku  kejahatan cenderung  untuk  menghakimi  pelaku  kejahatan  secara  beramai-ramai.    Hal  ini  terjadi secara  spontanitas,  masyarakat  meluapkan  emosinya  dengan  melakukan  pemukulan. Pelaku pencurian merupakan kejahatan yang paling sering dihakimi secara massal oleh masyarakat setempat”. (Wawancara Langsung, 21 November 2018 Pukul 10.15 WITA).
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  Penyidik  Polisi  Resort  Majene  Bagian  Reserse Kriminal Brigadir Polisi Irhan :
“Sebagian  masyarakat  yang  sering  melakukan  pemukulan  terhadap  pelaku  kejahatan terutama  yang  tertangkap  tangan  pada  saat  melakukan  kejahatan,  bahkan  pada  saat proses  peradilan  sedang  berlangsung.  Sebagian  masyarakat  melampiaskan  emosinya dengan  melakukan  pemukulan  justru  ketika  pelaku  sudah  dalam  penanganan  pihak yang berwenang. Tentu ini merupakan suatu yang buruk dalam penegakan hukum kita dan tindakan ini bisa dipidanakan”. (Hasil wawancara, 22 November 2018).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  salah  satu  faktor  penyebab masyarakat  melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri  ialah  adanya  dorongan  yang merupakan  perwujudan  dari  apa  yang  diistilahkan  oleh  Smelser  sebagai a  hostile outburst (ledakan  amarah)  atau a  hostile  frustration (ledakan  tumpukan  kekecewaan). Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  adanya  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  aparat penegak hukum.  Penegak hukum dipandang sudah tidak mampu menegakkan hukum atau  peraturan  yang  ada,  maka  tindakan  main  hakim  sendiri  dijadikan  masyarakat sebagai salah satu cara yang diyakini dapat menyelesaikan masalah.
Masyarakat  sangat  menaruh  ekspektasi  yang  tinggi  terhadap  penegakan  peraturan hukum yang ada.  Namun melihat realita secara empiris bahwa banyak terjadi kejahatan dan  kurang  atau  tidak  mendapat  respon  dari  penegak  hukum  yang  berwenang  untuk ditindak  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  ada (Djanggih  &  Ahmad,  2017) .  Tetapi faktanya adalah bahwa sering terjadi kejahatan dan setelahnya pelaku kejahatan masih bebas berkeliaran karena tidak diusahakan pencegahan atau penangkapan oleh aparat penegak hukum.  Maka hal itulah yang menjadi kekecewaan terhadap masyarakat.
Selain faktor tidak adanya harmonisasi antara realisasi tujuan hukum dengan harapan masyarakat, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat juga mengindikasikan belum maksimalnya pemberlakuan hukum secara menyeluruh.
Pada  konteks  persfektif  psikologi  sosial,  main  hakim  sendiri  tersebut  tidak  dapat dilepaskan dari agresivitas dan psikologi massa. Kedua hal tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain.  Agresivitas atau sifat agresif secara bahasa berasal dari kata agresi yang memiliki makna sesuatu perbuatan yang dapat melukai orang lain. Agresi  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yakni  agresi  positif  dan  agresi  negatif.    Agresi positif  merupakan  tindakan  agresi  yang  dapat  dibenarkan  sebagai  akibat  dari
pembelaan  seseorang  terhadap  ancaman  atau  serangan.    Sedangkan  agresi  negatif adalah  serangan  atau  perbuatan  dilakukan  secara  sengaja  terhadap  orang  lain  dengan tujuan  untuk  melukai  orang  yang  diserang.    Agresi  tidak  muncul  dengan  tanpa  sebab. Ada  dua  hal  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya  agresi,  yakni  adanya  gangguan  dan frustasi.
Gangguan  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  perasaan  tidak  tenang, terancam atau bahkan terganggunya seseorang akibat sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Sedangkan frustasi adalah perasaan kecewa akibat  kegagalankegagalan  yang  dialami  oleh  seseorang.  Keberadaan  salah  satu  dari atau  bahkan  kedua  hal  itu  (gangguan  dan  frustasi)  akan  dapat  memicu  agresivitas seseorang.
Apabila  mengamati  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri  di Kota  Majene,  secara  tidak  langsung  mengindikasikan  adanya  maksud  untuk “menciptakan”  hukum  tersendiri  yang  akan  membuat  takut  pihak-pihak  yang  akan melakukan  kejahatan.  Hal  ini  sekaligus  mengindikasikan  ada  anggapan  bahwa  hukum yang  telah  diberlakukan  dalam  perundang-undangan,  yakni  KUHP,  belum  mampu menciptakan  keamanan  dan  ketentraman  bagi  masyarakat  Kota  Majene  dari  berbagai ancaman kejahatan. Salah satu hal yang paling disoroti adalah kejahatan pencurian yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat.
Jaminan  keamanan  dan  ketenteraman  yang  dimaksud  tidak  hanya  sebatas  pada  aspek pemberian  sanksi  kepada  pelaku  pencurian  yang  tertangkap  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  semata,  namun  juga  efek  jera  dan  takut  bagi  pihak  yang  akan melakukan  pencurian.    Sehingga  dengan  adanya  realisasi  keamanan  dan  ketentraman akan  dapat  menjadi  jaminan  tercapainya  harapan-harapan  masyarakat  terhadap keamanan hak-haknya.
Penegakan  hukum  sebagai  sarana  untuk  memberikan  rasa  keadilan  terhadap masyarakat tentunya sangat diharapkan mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebagaimana  berlakunya  asas “Equality  before  the  law” bahwa  semua  orang  sama dihadapan  hukum.  Oleh  sebab  itu  untuk  meningkatkan  rasa  kepercayaan  masyarakat terhadap  penegakan  hukum “Law  Enforcement ”,  maka  semua  orang  yang  melanggar hukum  harus  ditindak  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  ada.    Faktor  penegakan hukum  yang  tidak  efektif  akan  menyebabkan  ketidakpecayaan  masyarakat  terhadap penegakan  hukum.    Dengan  realitas  sepertiu  itu  maka  wajar  saja  jika  masyarakat cenderung untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.
Berikut  salah  satu  petikan  wawancara  penulis  kepada  salah  satu  warga  yang  pernah terlibat  dalam  tindakan  main  hakim  sendiri.    Wawancara  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  persfektif  masyarakat  sebagai  pelaku  tindakan  main  hakim sendiri.  Pelaku atas nama Firman (bukan nama sebenarnya) :
“Kita  sebagai  masyarakat  ketika  menemukan  pelaku  kejahatan  maka  spontanitas  akan melakukan  pemukulan,  apalagi  ketika  yang  menjadi  korban  adalah  keluarga  atau kerabat  dekat.  Sebab  kalaupun  tertangkap  dan  diserahkan  ke  aparat  biasanya  tidak ditindak  tegas  bahkan  sampai  dilepas  begitu  saja,  inikan  berbahaya  sebab  melepas orang yang terbiasa melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat” dan ditakutkan akan berulah kembali (wawancara, 22 November 2018 Pukul 16.05 WITA).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa walaupun tindakan main hakim itu tidak memiliki alasan pembenar secara normatif namun dapat disimpulkan  bagaimana  sikap  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum.  Masyarakat memandang  aparat  penegak  hukum  tidak  mampu  memberikan  pemenuhan  rasa keadilan terhadap korban.
Atas dasar itu kemudian hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum adalah pengadilan sebagai wadah dalam proses pencarian keadilan.  Pengadilan sebagai  sebuah  pranata  sosial  dipandang  sebagai  satu-satunya  institusi  dalam memberikan  pemenuhan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat.  Pengadilan  sebagai  institusi pencari  keadilan  sampai  saat  ini  dipandang  belum  dapat  memberikan  rasa  puas  bagi masyarakat  khususnya  masyarakat  bawah.  Faktor  terpenting  yang  berperan  dalam upaya  penegakan  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adalah  tegaknya  para  aparat penegak hukum dalam mengemban tugas dan amanahnya.
Tumbuh  dan  meningkatnya  masalah  kejahatan  ini  memunculkan  anggapan  dari masyarakat  bahwa  aparat  penegak  hukum  gagal  dalam  menanggulangi  masalah kejahatan  dan  dianggap  lamban  dalam  menjalankan  tugasnya  serta  adanya ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  yang  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya.    Adanya  anggapan  yang  demikian  itu  memicu  sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketenteramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang  berlaku.  Padahal  perbuatan  main  hakim  sendiri  itu  bukan  merupakan penghukuman  yang  benar  karena  proses  penghukuman  terhadap  pelaku  kejahatan tergantung kepada sistem hukum.  Selain itu dalam ranah hukum pidana terdapat asas praduga  tidak  bersalah (Presumption  of  innocence). Jadi  seseorang  tidak  boleh dinyatakan  bersalah  sebelum  ada  bukti  yang  cukup  itupun  dengan  catatan  harus ditindak oleh pihak yang berwenang.
Maraknya  tindakan  main  hakim  sendiri  di  wilayah  Majene  sebagian  besar  disebabkan dalam  penanganannya  kasus  seperti  ini  banyak  yang  tidak  terselesaikan,  dalam  artian banyak  kasus  yang  dibiarkan  dan  tidak  ditindak  lanjuti  oleh  aparat  penegak  hukum sesuai  dengan  prosedur  hukum  dan  sering  kali  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  bagi masyarakat  sehingga  timbul  pemicu  yang  menyebabkan  suatu  ledakan  kemarahan masyarakat.  Dengan  adanya  kenyataan  yang  demikian  ini  maka  masyarakat  merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.
Masyarakat  kota  Majene  merasa  semakin  mudah  meluapkan  kemarahannya  kepada pelaku  kejahatan  dengan  melakukan  pengeroyokan  secara  beramai-ramai  dengan tindakan  fisik,  mulai  dari  pemukulan  ringan  hingga  menyebabkan  meninggalnya  si korban  atau  pelaku  tindak  pidana.  Tindakan  main  hakim  sendiri  yang  terjadi  di masyarakat mengingat kondisi masyarakat di wilayah perkotaan Majene sebagian besar sangatlah  emosional  dalam  menghadapi  pelaku  kasus  kriminal  secara  langsung terutama  golongan  masyarakat  yang  ekonomi  menengah  kebawah,  hal  itu  juga dikarenakan  rendahnya  pengetahuan  hukum,  sebagian  masyarakat  tidak  mengetahui bahwa  pelaku  kejahatan  harus  ditindak  oleh  pihak  yang  berwenang.    Selain  masih adanya  perilaku  masyarakat  yang  negative  seperti  suka  mabuk-mabukan  sehingga mudah  memicu  kemarahan  dan  lebih  suka  melakukan  penghukuman  sendiri  pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

## B.  Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Kepolisian  Dalam  Menangani  Perkara Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Terjadi Di Masyarakat
Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa tinggi rendahnya tindakan main hakim sendiri  atau Eigenrichting akan  sangat  ditentukan  oleh  kepercayaan  masyarakat terhadap  penegakan  hukum.    Kecenderungannya  adalah  bahwa  jika  kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  peradilan  dalam  proses  hukum  atau  peradilan  tinggi maka  tindakan  main  hakim  sendiri  akan  rendah  atau  berkurang,  dan  sebaliknya  jika kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  hukum  atau  peradilan  rendah  maka tindakan  main  hakim  sendiri  akan  meningkat  atau  bertambah.  Untuk  kondisi  wilayah kota Majene sebagaimana diketahui bersama bahwa fakta empiris menunjukkan masih sering  terjadi  tindakan  main  hakim  sendiri  maka  kesimpulannya  adalah  bahwa kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum (law  enforcement) tergolong rendah.
Atas  dasar  itu,  maka  perlu  adanya  upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  penegak hukum dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Majene dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri meliputi tiga hal yakni sebagai berikut :

## 1.  Upaya Represif
Upaya  represif  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam  tahapan  ketika  suatu  tindak pidana/kejahatan  telah  terjadi.  Upaya  ini  dilakukan  dengan  penegakan  hukum (law enforcement) melalui  tindakan  pemberian  hukuman.  Untuk  perkara  tindakan  main hakim  sendiri  atau Eigenrichting yang  marak  terjadi  di  wilayah  Majene,  maka  perlu diupayakan  adanya  upaya  represif  dari  pihak  kepolisian  terkait  tindakan  main  hakim sendiri. Upaya represif bukan hanya sekadar memberikan efek jera bagi pelaku tindakan main hakim sendiri tetapi perlu dicermati bagaimana penanganan tindakan main hakim sendiri.
Dari  pihak  kepolisian  sebagaimana  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Iptu  Yulius Rappang, S.Sos:
“Untuk  tindakan  main  hakim  sendiri  maka  langkah  yang  perlu  ditempuh  oleh  pihak kepolisian  adalah  dengan  menangkap  dan  memidanakan  pelaku  tindakan  main  hakim sendiri  khususnya  orang  yang  diduga  menjadi  provokator  sehingga  muncul  peristiwa tindakan  main  hakim  sendiri.  Sebab  pada  umumnya  peristiwa  tindakan  main  hakim sendiri biasa diprofokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. (Hasil wawancara, 21 November 2018).
Pada  Tahun  2014  di  Kabupaten  Majene  yang  berbatasan  dengan  Kabupaten  Mamuju tepatnya  di  kecamata  Malunda,  pelaku  pencurian    mengalami  luka  berat.    Tentu  saja tindakan  ini  sangat  bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  berlaku,  emosi masayarakat  tidak  mampu  dikontrol  lagi  sehingga  melakukan  pengeroyokan  yang mengakibatkan luka berat.
Aparat  kepolisian  sangat  dituntut  dalam  melakukan  antisipasi  untuk  menekan  angka kriminalitas.  Kasat  Reskrim  AKP  Syaiful  Isnaini,  S.E.,S.I.K,  membenarkan  adanya peningkatan angka aksi kejahatan.
Sejak tahun 2010 sampai pada tahun 2017, tindakan main hakim sendiri sudah tercatat mengalami  peningkatan  sebanyak  35%,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  akan bertambah  terus-menerus  (wawancara  AKP  Syaiful  Isnaini,  S.E.,S.I.K,  22  November 2018).
Upaya  yang  dilakukan  dengan  memberikan  hukuman  kepada  pelaku  tindakan  main hakim  sendiri  merupakan  tantangan  tersendiri  bagi  kepolisian  kota  Majene,  sebab tindakan main hakim sendiri melibatkan masyarakat dalam hitungan jumlah yang tidak sedikit.  Dalam  rangka  upaya  represif  aparat  hukum  memang  diharapkan  untuk  lebih bertindak tegas terhadap segala pelanggaran hukum oleh warga masyarakat, termasuk pelanggaran oleh aparat sendiri.  Pelaku main hakim sendiri harus segera ditindak tegas guna  mencegah  terjadinya  kejahatan  penganiayaan.  Maka  dari  itu,  pemerintah kabupaten  Majene  juga  perlu  mengambil  tindakan  tegas  kepada  kelompok-kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan main hakim sendiri.

## 2.  Upaya Preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang  ada  ditempatkan  di  tempat  penitipan  motor,  dengan  demikian  kesempatan menjadi  hilang  dan  tidak  terjadi  kejahatan.  Jadi  dalam  upaya  preventif  kesempatan untuk melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan ditutup.

## 3.  Upaya Pre-emptif
Upaya  Pre-emtif  merupakan  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Secara teoritis upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan  sebelum  terjadinya  suatu  tindak  pidana  akan  tetapi  pada  praktiknya terkadang  direposisi  menjadi  upaya  meminimalisir,  dalam  artian  bahwa  tindakan  itu pada  dasarnya  memang  sudah  terjadi  tinggal  bagaimana  mengurangi  atau  menekan kenaikan jumlah tindak pidana atau kriminalitas tersebut.
Dalam  penanganan  tindakan  main  hakim  sendiri  maka  pihak  kepolisian  Kabupaten Majene  akan  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  terjadinya  suatu  tindakan  main hakim sendiri, seperti yang disampaikan oleh Iptu Yulius Rappang, S.Sos :
“Untuk mencegah terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri maka salah satu upaya yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  adalah  melakukan  sosialisasi  terhadap masyarakat,  mulai  dari  keberadaan  suatu  perundang-undangan  sampai  pada  tahapan menjadikan  masyarakat  sebagai  bagian  dari  pihak  yang  ikut  berpartisipasi  dalam penegakan hukum, misalnya dengan cara mengajak msyarakat untuk tertib pada aturan lalu  lintas.  Tentu  ini  sejalan  dengan  semboyan  kepolisian  yaitu  sebagai  pengayom masyarakat.    Selain  itu,  kepolisian  juga  melakukan  patroli  tiap  hari  di  wilayah  yang diduga sering terjadi kejahatan guna mencegah tindakan yang tidak diinginkan”. (Hasil wawancara, 21 November 2018).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  dilihat  bagaimana  upaya  pencegahan  tindakan main  hakim  sendiri  oleh  pihak  kepolisian.    Tahapan  ini  merupakan  suatu  proses internalisasi  nilai,  yakni  bagaimana  agar  masyarakat  taat  dan  patuh  pada  peraturan hukum yang berlaku karena kesadarannya. Membangun masyarakat yang sadar hukum
tentu merupakan suatu hal yang harus menjadi prioritas.  Seperti sebuah pepatah yang terkenal  “lebih  baik  mencegah  dari  pada  mengobati”,  oleh  sebab  itu  upaya  pre-emptif perlu mendapat perhatian yang besar dari para aparat penegak hukum. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembenahan sistem hukum sebagai bagian dari upaya pre-emptif terhadap munculnya tindakan main hakim sendiri.
Sistem  hukum  itu  sendiri  terbagi  menjadi  dua,  yang  pertama  yaitu  sistem  hukum refrensif  artinya  sistem  hukum  yang  dikaitkan  dengan  masyarakat  homogen  yang didasarkan  atas  solidaritas.  Sedangkan  yang  kedua  yaitu  sistem  hukum  restutif  yaitu sistem hukum yang ditandai adanya kelompok-kelompok dengan nilai-nilai dan fungsi- fungsi yang utama untuk membentuk kembali integritas masyarakat yang kompleks.
Sistem  hukum  yang  pertama  tidak  terdapat  pengkhususan.  Warga  masyarakat mempunyai  pandangan  hidup  yang  sama  dan  nilai-nilai  hampir  bersamaan. Penyimpangan  ini  akan  menimbulkan  reaksi  sosial  dan  kemarahan  yang  serta  merta. Hukum segera dijatuhkan agar orang lain takut untuk melakukan pelanggaran atau hal yang sama. Membangun masyarakat yang sadar hukum tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Keberadaan suatu ketentuan perundang-undangan tidak serta merta diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi peraturan perundangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun kesadarn hukum masyarakat.  Untuk Kabupaten Majene berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Irhan, mengatakan bahwa :
“Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri bisa dengan melakukan kemitraan terhadap tokoh masyarakat, dan masyarakat  secara  umum  dengan  melaporkan  atau  menyerahkan  pelaku  kejahatan kepada  kepolisian  apabila  menemukan  atau  menangkap  tangan  pelaku  kejahatan. Kemitraan  tersebut  bisa  dengan  mendekatkan  diri  kepada  masyarakat  atau  membaur dengan  masyarakat,  sehingga  dengan  cara  persuasif  tersebut  masyarakat  tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. (Hasil wawancara, 22 November 2018).
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  dianalisia  bagaimana  upaya  kepolisian  sebagai institusi  hukum  dalam  membangun  kepercayaan  terhadap  masyarakat  terhadap persoalan  penegakan  hukum.  Upaya  membaur  dengan  masyarakat  merupakan  suatu langkah  yang  dipandang  cukup  efeisien,  polisi  sebagai  bagian  dari  masyarakat  sipil memang  tidak  boleh  menjaga  jarak  dengan  masyarakat  khususnya  masalah  tanggung jawab  terhadap  masalah  keamanan  lingkungan.  Kepolisian  sebagai  institusi  penegak hukum  dengan  semboyan  “pengayom  masyarakat”  harus  menjadikan  masyarakat sebagai mitra dalam menjaga stabilitas keamanan.

## SIMPULAN
1.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri (Eigenrichting)  oleh  masyarakat.    Adapun  faktor-faktor  yang  menyebakan terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah sebagai berikut :
a.  Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat penegak hukum khusunya kepolisian.
b.  Faktor  psikologi  sosial,  masyarakat  cenderung  emosional  terhadap  pelaku kejahatan.
c.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  persoalan  hukum,  tidak mengetahui  kalau  tindakan  main  hakim  sendiri  itu  merupakan  suatu  bentuk tindak pidana.
2.  Upaya  kepolisian  dalam  menangani  perkara  tindakan  main  hakim  sendiri  adalah sebagai berikut:
a.  Upaya Represif
Upaya  represif  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam  tahapan  ketika  suatu tindak pidana/kejahatan telah terjadi.
b.  Upaya Preventif
Upaya-upaya  preventif  ini  adalah  merupakan  tindakan  lanjut  dari  upaya  Pre- Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan.
c.  Upaya Pre-emtif
Upaya Pre-emtif merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana

## SARAN
1.  Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat secara langsung dan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan terhadap hukum.
2.  Perlunya  menindak  tegas  oleh  oknum-oknum  atau  kelompok  yang  sering  terlibat dalam  melakukan  kejahatan  di  Kabupaten  Majene,  dengan  cara  seperti  itu  maka selain  memberikan  jaminan  rasa  aman  akan  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum
3.  Kepada masyarakat agar kiranya dapat mengontrol emosi dan dengan kepala dingin dalam  menyelesaiakan  suatu  permasalahan  dan  menyerahkan  pelaku  kejahatan kepada pihak kepolisian sebagai oknum yang berwenang menegakkan hukum

## DAFTAR BACAAN
Bukhori,  K.  A.  (2018).  Pergeseran  Paradigma  Hukum. Medina-Te:  Jurnal  Studi Islam , 14 (1), 53-70.
Candra,  S.  (2013).  Pembaharuan  Hukum  Pidana;  Konsep  Pertanggungjawaban Pidana  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional  Yang  Akan  Datang. Jurnal  Cita Hukum , 1 (1), 95895.
Djanggih,  H.,  &  Ahmad,  K.  (2017).  The  Effectiveness  of  Indonesian  National  Police Function  on  Banggai  Regency  Police  Investigation  (Investigation  Case  Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum , 17 (2), 152-157.
Halim,  A.  (2008).  Teori-teori  Hukum  Aliran  Positivisme  dan  Perkembangan  Kritik- kritiknya. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , 42 (2), 387-408
Hendrawati,  H.,  &  Krisnan,  J.  (2019).  Main  Hakim  Sendiri  (Eigenrichting)  Dalam Perspektif Kriminologis. Proceeding of The URECOL , 31-38.
Irfan, M. N. (2017). Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenreching) ditinjau dari  hukum  positif  dan  hukum  Islam (Bachelor's  thesis,  Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Kristanto,  K.  (2017).  Perbuatan  Eigen  Righting  (Main  Hakim  Sendiri)  dalam Perspektif Hukum Pidana. JURNAL MORALITY .
Ma'u,  D.  H.,  &  Nur,  M.  (2016).  PARADIGMA  HUKUM  SOSIOLOGIS  (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah , 7 (2),
1-28
Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Padjadjaran Journal of Law , 1 (3), 558-577.
Muzaqqi,  F.  (2016).  Menimbang  Gagasan  Negara  Hukum  (Deliberatif)  di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 7 (5), 175-198.
Suhardin,  Y.  (2009).  Fenomena  Mengabaikan  Keadilan  dalam  Penegakan Hukum. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 21 (2), 341-354. Syahiruddin, S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Main Hakim Sendiri dalam Prespektif  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  di  Kota  Makassar (Doctoral  dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp. Lex Crimen , 4 (6), 26-35.