## Tri Rusti Maydrawati Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Email: mayfh@yahoo.com
Abstract: This  research  discusses  the  protection  and  management  of  biodiversity  in environmental  law  perspective.  Indonesia  has  a  large  biodiversity  which  needs  to  be managed  and  protected.  Indonesia  has  enacted  laws  and  regulations  on  biodiversity,  but they  are  still  weakly  and  less  effectively  implemented.  Furthermore,  it  is  a  fact  that regulations  stipulated  by  the  government  or  certain  sectors  do  not  still  accommodate interests  of  all  parties. Legal  issues  examined  here  is  whether  Act  No.  32  of  2009  on  the Protection  and  Management  of  the  Environment  has  protected  biodiversity  in  Indonesia and how is the implementation of policies in protecting biodiversity during this time. The research  results  show  that  Act  No.  32  of  2009  on  the  Protection  and  Management  of  the Environment has protected the biodiversity in Indonesia. Implementation of policies about the  protection  and  management  of  biodiversity  during  this  time  can  be  viewed  from  the relationship  of  policy  between  the  government  and  the  regional  government,  such  as  the authority and institutions to manage and protect the environment, including instruments to manage biodiversity.
Keywords: Environmental Law, Policy, Protection, Management, Biodiversity.
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  tentang  tinjauan  hukum  lingkungan  dan  kebijakannya terhadap  perlindungan  dan  pengelolaan  keanekaragaman  hayati.  Hal  ini  dilatarbelakangi oleh  bahwa  potensi  keanekaragaman  hayati  yang  ada  di  Indonesia  memerlukan pengelolaan  serta  perlindungan.  Selama  ini  Indonesia  telah  memiliki  berbagai  peraturan perundang  undangan  berkaitan  dengan  keanekaragaman  hayati,  namun  implementasinya masih lemah dan kurang efektif. Selain itu,  terdapat  pula peraturan-peraturan  yang dibuat pemerintah pusat atau sektor tertentu yang tidak menampung kepentingan semua pihak. Isu hukum    yang  dikaji  berupa  apakah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dapat melindungi keaenekaragaman  hayati  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  dan  implementasi  kebijakan  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  keanekaragaman  hayati  selama  ini.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa    Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sudah  dapat  melindungi  keaenekaragaman  hayati  yang dimiliki  oleh  Indonesia.  Implementasi  kebijakan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan keanekaragaman  hayati  selama  ini  dapat  dilihat  dari  hubungan  kebijakan  yang  terjadi  di daerah  dan  pusat,  seperti  kewenangan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  serta kelembagaan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  terdiri  dari instansi-instansi  sektoral, propinsi dan kabupaten termasuk instrumen dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.
Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Kebijakan, Perlindungan, Pengelolaan, Keanekaragaman Hayati.

## Tinjauan Hukum Lingkungan dan Kebijakannya terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  sebagai mega- diversity country ,  mempunyai  potensi sumber  daya  alam  yang  besar,    mulai  dari laut,  udara,  dan  daratan  cukup  besar  me- nempati  peringkat  kedua  dunia  setelah Brasil,  terdiri atas 17.508 pulau yang me- miliki  keanekaragaman  hayati  yang  cukup tinggi  untuk  dapat  dimanfaatkan  secara lestari  dan  sebesar  besarnya  bagi  kesejah- teraan  rakyat.  Keanekaragaman  hayati yang dimiliki  mempunyai peranan penting dalam  mendukung  peningkatan    sumber devisa  non  migas. 1 Di  Indonesia  keaneka- ragaman  hayati  merupakan  modal  bagi pembangunan.  Empat  puluh  juta  orang Indonesia menggantungkan hidup-nya langsung  pada  keanekaragaman  hayati. Masyarakat  menggunakan  lebih  dari  6000 spesies  tanaman  dan  hewani  untuk  ke- hidupan  sehari  hari.  Bagi  negara  sendiri keanekaragaman hayati meng-hasilkan devisa  yang  cukup  besar. 2 Sebagai  negara kepulauan  yang  mem-punyai  luas  1,3% dari  luas  permukaan  bumi,  Sekitar  17% keseluruhan  makhluk  hidup  terdapat  di Indonesia.
Indonesia  juga  merupakan  salah satu  dari  12  (dua  belas)  Pusat  Keaneka- ragaman  Hayati  karena  merupakan  ka- wasan  terluas  di  Pusat  Indomalaya.  Di Indonesia  terdapat  ±  28.000  jenis  tum- buh-tumbuhan  dan  diantaranya  terdapat 400  jenis  buah-buahan  yang  dapat  di- makan  dan  sangat  bermanfaat  sebagai
1 Moch.  Toha  M.  B, Impian  dan  Tantangan Manusia  Indonesia  dalam  Mewujudkan  Hutan dan  Kebun  Lestari  sebagai  Anugerah  dan Amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Konsepsi Pemanfaatan  Sumber  Daya  Hutan  Sebesar- besarnya  untuk  Kemakmuran  Rakyat ,  Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan, hal. 124.
2 Hyronimus  Rhiti, Kompleksitas  Permasalahan Lingkungan  Hidup ,  Yogyakarta:  Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 35.
sumber  keragaman  genetik  bagi  program pemuliaan. Misalnya pisang, durian, salak dan  rambutan  merupakan  buah  asli Indonesia.  Indonesia memiliki  7500 jenis tumbuhan  obat  yang  merupakan  10% tumbuhan obat yang ada di dunia. Namun demikian, baru 940 spesies tanaman yang telah  diidentifikasi  dan  lebih  dari  6000 spesies  tanaman  bunga,  baik  yang  liar maupun  dipelihara  telah  dimanfaatkan untuk keperluan bahan makanan, pakaian, dan  obat-obatan.  Temulawak  yang  ber- khasiat  sebagai  hepatoprotektor,  pur- woceng,  cabe  jawa  sebagai  afrodiasiak, adalah  tanaman  asli  Indonesia.  Dari sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati  di  dunia,  15,3%  nya  terdapat  di Indonesia  dang  yang  telah  kita  gunakan adalah  rata-rata  kurang  dari  5%  dari potensi yang kita miliki.
Di samping itu, nilai perdagangan tanaman  obat  dan  produk  berasal  dari tumbuhan termasuk suplemen, pada tahun 2000  mencapai  43  milyar  USD,  mening- kat  menjadi  60  milyar  USD  tahun  2002. Tahun  2010  diprediksi  lebih  dari  200 milyar  USD  dan  tahun  2050  menjadi  5 trilyun.  Menurut  WHO,  80%  penduduk dunia  bergantung  kepada  obat  herbal, bahkan  25%  dari  obat-obatan  modern yang  dipasarkan  di  dunia  berasal  dari tumbuhan.  Sekitar  74%  dari  121  jenis bahan  aktif  obat  yang  digunakan  dalam pengembangan  obat  modern  di  dunia seperti digitoksin , reserpin , tubocucorin , ephedrin,  vincristin,  vinblastin dari  tum- buhan obat di wilayah tropis. 3
Mengingat  potensi  tersebut  diatas maka  diperlukan  perencanaan  strategis jangka panjang dan jangka pendek dalam rangka  pemanfaatan  sumber  daya  alam
3 http://www.menlh.go.id/hari-keanekaragaman- hayati-22-Mei-2013
hayati  khususnya  jenis  jenis  yang  memi- liki  nilai  ekonomi  tinggi  perlu  diperhati- kan dan diprioritaskan.  Perencanaan stra- tegis  dalam  rangka  pemanfaatan  jenis jenis komersial tersebut  diperlukan untuk mengantisipasi  atau mengakomodasi   ke- tentuan ketentuan nasional  dan  konvensi –konvensi internasional lainnya yang ber- kaitan    pengelolaan  dan  pelestarian  serta perlindungan  mengenai  sumber  daya alam khususnya keanekaragaman hayati.
Perlindungan menjadi penting mengingat  banyaknya  pelanggaran  ter- hadap  keanekaragaman  hayati  yang  juga melibatkan pengetahuan tradisional masyarakat  adat/masyarakat  tradisional, merupakan  salah  satu  alasan  dan  per- timbangan mengapa keanekaragaman hayati  perlu  mendapatkan  suatu  perlin- dungan.  Benturan  kepentingan  antara negara-negara berkembang dengan negara-negara  maju,  tersebut  menjadi salah  satu  penyebab  terjadinya  pelang- garan.  Keanekaragaman  hayati    telah muncul  menjadi  masalah  hukum  baru, ketika  banyak  dimanfaatkan  oleh  pihak yang tidak bertanggung jawab, disatu sisi pemerintah  sedang  giat-giatnya  men- dorong  kesadaran  hukum  atas  HKI.  Di sisi  lain  banya  terjadinya biopiracy terhadap  terutama  pada  Keanekaragaman hayati  khususnya  tanaman  obat  yang dilakukan oleh negara maju.
Biopiracy mulai  dikenal  seiring perkembangan perusahaan farmasi,  yang kebanyakan  terdapat  di  negara-negara maju  merupakan  pelopor  bagi  pengem- bangan  industri  obat  modern,    yang berasal  dari  ekstrak  obat  dengan  me- manfaatkan  sumber  daya  hayati  serta pengetahuan  lokal  masyarakat  tertentu. Oleh  karena  itu,  untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut,  mereka  melakukan
eksplorasi secara besar-besaran ke negara-negara berkembang  seperti India, Thailand, Brasil, Indonesia yang memiliki  sumber  daya  hayati  ( Genetic Resources )  yang  sangat  besar,  untuk diambil  dan  diteliti  tumbuhan  obatnya yang  dipandang  bernilai  tinggi.  Hal    ini sejalan    dengan    perkembangan    yang sangat  pesat  di  bidang biologi   modern, terutama dalam hal bioprospeksi.   Diper- kirakan  akan  semakin  banyak  sampel/ spesimen  flora  dan  fauna  yang  akan dibawa  ke  luar  Indonesia  dan  diduga tidak  hanya  digunakan    untuk    keperluan penelitian,    namun    ada    kemungkinan untuk    tujuan    komersial.  Pelarian  atau “pencurian”  plasma  nutfah  Indonesia  ke luar  negeri  sebenarnya  bukan  hal  yang baru  karena  telah  sering  terjadi.  Salah satu  buktinya  adalah  adanya  pendaftar- an  paten  oleh  pihak  asing  yang  secara jelas  menggunakan  plasma  nutfah  asli Indonesia.  Sebagai  contoh,  dari  hasil penelusuran  paten  di  Database  Paten Eropa  diperoleh  data  bahwa  ada  41 paten  Jepang  di  bidang  farmasi,  kos- metika dan makanan yang menggunakan bahan  dari  Indonesia  dan  sebagian diduga  berasal  dari  keanekaragaman hayati Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  ter- sebut,  tulisan  ini  bertujuan  mengkaji apakah Undnag-Undang Nomor 32
Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sudah melindungi keaenekaragaman hayati yang dimiliki  oleh  Indonesia;  dan  bagaimana implementasi  kebijakan  dalam  perlin- dungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati selama ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini    adalah  penelitian hukum  untuk  mencari  pemecahan  isu hukum  (rumusan  masalah),  dimana  tipe yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam  menjawab  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  tipe    pendekatan yuridis.  Pendekatan  yuridis  ini  mengacu kepada  norma-norma  hukum  yang  ter- dapat dalam peraturan perundang- undangan  dan  juga  melihat  sinkronisasi peraturan  dengan  peraturan  lainnya  seca- ra hirarkhi.
Penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan    peraturan  perundang-undangan ( statute approach ) yaitu pendekatan yang dilakukan  dengan  mengamati  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
Bahan  hukum  yang  digunakan meliputi:  bahan  hukum  primer,  yaitu peraturan  perundang-undangan  yang  ber- kaitan dengan hukum lingkungan khusus- nya  terkait  dengan  perlindungan  dan  pe- ngelolaan  keanekaragaman  hayati  terma- suk  konvensi-konvensi  internasional  dan nasional;  bahan  hukum  sekunder  yang merupakan  bahan  hukum  yang  menun- jang  meliputi    doktrin  buku-buku  teks (termasuk  tesis  dan  disertasi  hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,  dan  makalah-makalah  seminar yang  dipakai  untuk    membahas  pokok permasalahan.
Bahan  hukum  primer  maupun sekunder  dikumpulkan  dan  diinventarisa- si berdasarkan topik permasalahan dengan  menggunakan  sistem  klasifikasi disusun  berdasarkan  pokok  masalah dalam penelitian ini. Metode pengumpul- an  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  mengumpulkan,  mengkaji  dan
mengolah  secara  sistematis  bahan-bahan kepustakaan  serta  dokumen-dokumen yang berkaitan.
Prosedur pengolahan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menggunakan  sistem  kartu  yaitu  meng- inventarisasi peraturan perundang- undangan, buku-buku teks, kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  maka- lah  hasil  seminar  untuk  memperoleh bahan  hukum  yang  sesuai  dengan  ru- musan  masalah  yang  akan  dibahas. Kemudian  disusun  secara  sistematis  ber- dasarkan pokok bahasan dalam penelitian dan  diidentifikasikan  untuk  digunakan sebagai  bahan  analisis.  Berdasarkan  ru- musan  masalah,  hasil  penelitian    dianali- sis  dan  dibahas  untuk  selanjutnya  ditarik suatu  kesimpulan  dan  dilengkapi  dengan saran-saran  yang  dipandang  bermanfaat untuk  menjawab  masalah  yang  diangkat yakni  apakah  undang-undang  lingkungan sudah cukup untuk melindungi keaeneka- ragaman  hayati  yang  dimiliki  oleh Indonesia  dan apakah ada peraturan per- undang-undangan  yang  lain  dapat  juga dipakai  dalam  pengelolaan  dan  perlin- dungan sumber daya alam khususnya ke- anekaragaman hayati.

## Pembahasan
Pengertian  Hukum  Lingkungan  dan Kebijakan Lingkungan
Istilah   hukum  lingkungan   me- rupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu " Environmental Law " dalam Bahasa Inggris,  " Millieeurecht "  dalam  Bahasa Belanda, " Lenvironnement " dalam Bahasa  Prancis,  " Umweltrecht "  dalam Bahasa  Jerman 4 .  Pengertian  hukum
4 St.  Munadjat  Danusaputro,  1981, Hukum Lingkungan  Buku  I : Umum ,  Bandung:  Binacipta, hal. 34 dan 105.
lingkungan dibedakan menjadi dua  yakni pengertian  hukum  lingkungan  Modern dan pengertian hukum lingkungan klasik. Hukum  lingkungan  modern  membicara- kan  ketentuan  dan  norma-norma  guna mengatur  perbuatan  manusia  dengan  tu- juan  untuk  melindungi  lingkungan  dari kerusakan  dan  kemerosotan  mutunya demi  menjamin  kelestarianya,  agar  dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh  generasi  sekarang  maupun  generasi- generasi  mendatang.  Karena hukum  ling- kungan  modern berorientasi  kepada  ling- kungan, sifat & wataknya juga mengikuti sifat  dan  watak  dari  lingkungan  sendiri, serta dengan demikian lebih banyak yang berguru  pada  ekologi.  Dengan  orientasi kepada  lingkungan  ini,  kemudian hukum lingkungan  modern memiliki  sifat  utuh mnyeluruh  (komprehensif  integral),  arti- nya selalu berada dalam dinamika dengan sifat & wataknya yang luwes.
Sebaliknya  hukum  lingkungan klasik  bersifat  sektoral  dan  sukar  ber- ubah.  Hukum  lingkungan  klasik  ber- orientasi  kepada  penggunaan  lingkungan atau use-oriented law. Hukum lingkungan klasik menetapkan  ketentuan  dan  norma- norma  guna  menjamin  penggunaan  dan eksploitasi  sumber-sumber  daya  ling- kungan  dengan  berbagai  akal  dan  kepan- daian  manusia  guna  mencapai  hasil  se- maksimal  mungkin  dan  dalam  jangka waktu yang sesingkat-singkatnya 5
Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan  lingkungan  dilakukan  ter- utama  oleh  pemerintah,  maka  hukum lingkungan  sebagian  besar  terdiri  atas
5 Muhamad  Erwin,  2008, Hukum  Lingkungan dalam  Sistem  Kebijaksanaan  Pembangunan Lingkungan Hidup , Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, hal 10.
hukum pemerintahan  ( bestuursrecht ).
Hukum  lingkungan  merupakan  instru- mentarium yuridis bagi  pengelolaan ling- kungan  hidup,  dengan  demikian  hukum lingkungan  pada  hakikatnya  merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai  oleh  kaidah-kaidah  hukum  tata usaha  negara  atau  hukum  pemerintahan. Untuk  itu  dalam  pelaksanaannya  aparat pemerintah  perlu  memperhatikan  asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik ( Algemene  Beginselen  van  Behoorlijk Bestuur/General  Principles  of  Good Administration ).  Hal  ini  dimaksudkan agar  dalam  pelaksanaan  kebijaksanaan- nya  tidak  menyimpang  dari  tujuan pengelolaan lingkungan hidup.
Pengertian hukum lingkungan juga  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  1 Ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  1982    tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup  yang  telah  diperbarui  dengan Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009, yang dalam ketentuan termuat pada Pasal 125,  disebutkan  pada  saat  Undang- Undang  ini  mulai  berlaku,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar- an  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1997  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam  ketentuan  Umum  yang terdapat  pada  Pasal  1  yang  dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang  dengan    semua  benda,  daya,  ke- adaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk manusia  dan  perilakunya,  yang  mem- pengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manu-
sia  serta  makhluk  hidup  lain.  Perkem- bangan  hukum  lingkungan  dipengaruhi oleh  hukum  keperdataan  dan  hukum administrasi,  maka  hukum  lingkungan yang  menggandung  nilai-nilai,  tidak  ter- lepas  pula  dari  nilai  nilai  moral  yang dianut  oleh  masyarakat  setempatdalam bentuk hukum adat atau kebiasaan. 6
Pengertian  Perlindungan  dan  Pengelo- laan Lingkungan Hidup
Pasal  1  Angka  (2)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009    tentang    Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mendefi- nisikan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  sebagai  upaya  sis- tematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan  fungsi  lingkunga  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/ atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pe- ngendalian,  pemeliharaan,  pengawasan, dan penegakan hukum.
Dalam Penjelasan juga dinyatakan pertama,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyata- kan  bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  merupakan  hak  asasi  dan  hak konstitusional  bagi  setiap  warga  negara Indonesia.  Oleh  karena  itu,  negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan  berkewajiban  untuk  melaku- kan  perlindungan  dan  pengelolaan  ling- kungan  hidup  dalam  pelaksanaan  pem- bangunan  berkelanjutan  agar  lingkungan hidup  Indonesia  dapat  tetap  menjadi sumber  dan  penunjang  hidup  bagi  rakyat Indonesia  serta  makhluk  hidup  lain. Kedua, Negara Kesatuan Republik
6 Supriadi, 2010, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar , Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 170.
Indonesia  terletak  pada  posisi  silang antara  dua  benua  dan  dua  samudera dengan  iklim  tropis  dan  cuaca  serta musim  yang  menghasilkan  kondisi  alam yang  tinggi  nilainya.  Di  samping  itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.
Indonesia  mempunyai  kekayaan keanekaragaman  hayati  dan  sumber  daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi  dan  dikelola  dalam  suatu sistem  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  terpadu  dan terintegrasi  antara  lingkungan  laut,  darat, dan  udara  berdasarkan  wawasan  nusan- tara.  Indonesia  juga  berada  pada  posisi yang  sangat  rentan  terhadap  dampak perubahan  iklim.  Dampak  tersebut  me- liputi  turunnya  produksi  pangan,  ter- ganggunya  ketersediaan  air,  tersebarnya hama  dan  penyakit  tanaman  serta penyakit  manusia,  naiknya  permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya  keanekaragaman  hayati  Keter- sediaan  sumber  daya  alam  secara  kuan- titas  ataupun  kualitas  tidak  merata,  se- dangkan  kegiatan  pembangunan  mem- butuhkan  sumber  daya  alam  yang semakin  meningkat.  Kegiatan  pemba- ngunan  juga  mengandung  risiko  terjadi- nya pencemaran dan kerusakan lingkung- an. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan  hidup  menurun  yang  pada akhirnya  menjadi  beban  sosial.  Oleh karena  itu,  lingkungan  hidup  Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas  keberlanjutan,  dan  asas  keadilan. Selain  itu,  pengelolaan  lingkungan  hidup harus  dapat  memberikan  kemanfaatan ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang
dilakukan  berdasarkan  prinsip  kehati- hatian,  demokrasi  lingkungan,  desentrali- sasi,  serta  pengakuan  dan  penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan ling- kungan.  Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  menuntut  dikembang- kannya suatu sistem  yang terpadu berupa suatu  kebijakan  nasional  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang harus  dilaksanakan  secara  taat  asas  dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

## Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Undang-Undang Lingkungan
Banyaknya  faktor  faktor  serta pertimbangan perlunya perlindungan serta pengelolaan keanekaragaman hayati menyebabkan  semua  semua  pihak  harus berusaha  mengatasi  serta  pemberian  per- lindungan  yang  optimal  baik  melalui legislasi  maupun  regulasi.  Dalam  rangka untuk mencapai tujuan tersebut perangkat peraturan  perundang-undangan  (hukum lingkungan) sebagai salah satu sarananya. Sering  terjadinya  pelanggaran  terhadap keanekaragaman  hayati  merupakan  salah satu  alasan    dan  pertimbangan  mengapa keanekaragaman  hayati  perlu  mendapat- kan suatu perlindungan.
Benturan  kepentingan    antara  ne- gara-negara  berkembang  dengan  negara- negara maju, tersebut  menjadi salah satu penyebab  terjadinya  pelanggaran.  Pem- berian  perlindungan  bagi  keanekaragam- an  hayati  menjadi  penting  ketika  di- hadapkan  pada  potensi  keanekaragaman hayati  itu  sendiri  yang  dapat  dipakai modal  pembangunan  ekonomi  suatu bangsa. Di samping itu, adanya pergeser- an  dan  perubahan  konsep  dari  kimiawi kepada natural  yang dikenal dengan back to  nature semakin  mendorong  bahwa kekayaan  keanekaragaman  hayati  bangsa
perlu  mendapatkan  suatu  perlindungan yang maksimal terhadap eksploarasi yang dilakukan oleh suatu industri farmasi.
Perusahaan  farmasi  yang  ke- banyakan  terdapat  di  negara-negara  maju merupakan  pelopor  bagi  pengembangan industri  obat  modern,  yang  berasal  dari ekstrak  obat  dengan  memanfaatkan  sum- ber  daya  hayati  serta  pengetahuan  lokal masyarakat  tertentu.  Oleh  karena  itu, untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut, mereka  melakukan  eksplorasi  secara agresif  ke  negara-negara  berkembang seperti  India,  Thailand,  Brasil,  Indonesia yang  memiliki    sumber  daya  hayati ( Genetic  Resources )  yang  sangat  besar, untuk  diambil  dan  diteliti  tumbuhan obatnya    yang  dipandang  bernilai  tinggi. Indonesia  sebagai  negara  yang  mem- punyai  kekayaan  sumber  daya  hayati yang besar ditambah  luasnya pengetahu- an  masyarakat  adat/lokal  tentang  peng- gunaan  tumbuhan  berkhasiat  obat,    juga merupakan  salah  satu  target  dari  negara- negara  maju  terutama  perusahaan-per- usahaan  farmasi  besarnya    untuk  daerah eksplorasi  bahan  baku  alam/tumbuhan obat.  Hasil  dari  eksplorasi  tersebut  di- bawa ke negaranya  dan tidak jarang ber- sama  dengan  spesimennya,  yang  ke- mudian  menghasilkan  produk  obat  baru dan dipatenkan untuk kepentingan komersial. 7 Untuk  mengatasi  hal  tersebut perlindungan  juga  diberikan  dalam  kon- teks Undang-Undang lingkungan.
Pengaturan  Perlindungan  Keaneka- ragaman Hayati dalam Undang- Undang  Lingkungan
Keanekaragaman hayati dilin- dungi  oleh  Undang-Undang  Nomor    32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
7 Ibid , hal. 3.
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  (selan- jutnya  disebut  UUPPL).  Dalam  pertim- bangannya  disebutkan  bahwa  lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi  setiap  warga  negara  Indonesia sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal 28H  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa pembangunan ekonomi nasional diseleng- garakan  berdasarkan  prinsip  pembangun- an  berkelanjutan  dan  berwawasan  ling- kungan; bahwa semangat otonomi daerah dalam  penyelenggaraan  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah  daerah,  termasuk  di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  bahwa  kualitas  lingkungan  hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk  hidup  lainnya  sehingga  perlu dilakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup  yang sungguh sungguh dan  konsisten  oleh  semua  pemangku kepentingan;  bahwa  pemanasan  global yang  semakin  meningkat  mengakibatkan perubahan  iklim  sehingga  memperparah penurunan  kualitas  lingkungan  hidup karena  itu  perlu  dilakukan  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa  agar  lebih  menjamin  kepastian hokum  dan  memberikan  perlindungan terhadap  hak  setiap  orang  untuk  men- dapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat  sebagai  bagian  dari  perlindungan terhadap  keseluruhan  ekosistem,  perlu dilakukan  pembaruan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 8
8 Lihat  Menimbang  dalam    UU  No.  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dari  pertimbangan  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  perlindungan  terhadap keanekaragaman  hayati  merupakan  salah satu  bentuk  modal  pembangunan  eko- nomi. Kekayaan keanekaragaman  hayati ini  tergolong  yang  dapat  diperba- harui (Renewable  Resources) ,  sehingga dapat  dimanfaatkan  dan  dikembangkan secara  terus  menerus  sebagai  salah  satu komponen  aset  pembangunan  suatu negara . 9 Pembangunan  ekonomi  sendiri diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan  berkelanjutan  dan  berwa- wasan lingkungan.  Dalam Pasal 1 Angka 3  UUPPL  disebutkan  bahwa  pem- bangunan  berkelanjutan  adalah  upaya sadar  dan  terencana  yang  memadukan aspek  lingkungan  hidup,  sosial,  dan ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan hidup  serta  keselamatan,  kemampuan, kesejahteraan,  dan  mutu  hidup  generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pembangunan berkelanjutan” atau “ suistainable  development ”  sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik dilihat secara  global maupun  nasional.  Pem- bangunan berkelanjutan merupakan suatu proses  pembangunan  yang  mengoptimal- kan  manfaat  dari  sumber  daya  alam sumber daya manusia, dengan menyerasi- kan  sumber  alam  dengan  manusia  dalam pembangunan.  Namun  dalam  pelaksana- annya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya menunjukkan banyak kerancuan  pada tingkat  kebijakan  dan pengaturan  dan  mempunyai  banyak  geja- la  pada  tatanan implementasi  atau  pelak- sanaanya. Sebagai  sebuah  konsep,  pem- bangunan  yang  berkelanjutan  meng-
9 http://elon3005.wordpress.com/keanekaragaman -hayati-dalam-perkembangan-hukum  lingkungan- internasional/  Andreas  Pramudianto,  Diakses  15 Agustus 2014 jam 12.00.
andung  pengertian  sebagai  pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertim- bangkan” dimensi lingkungan, dalam pe- laksanaannya  sudah menjadi  topik  pem- bicaraan  dalam  konferensi  Stockholm ( UN  Conference  on  the  Human  Environ- ment )  tahun  1972  yang  menganjurkan agar  pembangunan dilaksanakan  dengan memperhatikan faktor lingkungan 10 . Menurut  Sundari  Rangkuti,  Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta  jalan  keluarnya,  agar  pembangunan dapat  terlaksana  dengan  memperhitung- kan  daya  dukung  lingkungan  ( eco-de- velopment ) 11 .  Dilaksanakannya  konferen- si  tersebut  adalah  sejalan  dengan  ke- inginan  dari  PBB  untuk  menanggulangi dan  memperbaiki  kerusakan  lingkungan yang terjadi.
Bertepatan  dengan  diumumkan- nya  “Strategi  Pembangunan  Internasio- nal”  bagi  “Dasawarsa  Pembangunan Dunia  ke–2  “( The  Second  UN  Develop- ment  Decade )  yang dimulai pada tanggal
1  Juni  1970,  Sidang  Umum  PBB me- nyerukan  untuk  meningkatkan  usaha  dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi  “proses  pemerosotan kualitas lingkungan hidup” agar dapat di- selamatkan  keseimbangan  dan  keserasian ekologis,  demi  kelangsungan  hidup  ma- nusia,  secara  khusus  resolusi  Sidang Umum  PBB  No.  2657  (XXV)  Tahun 1970  menugaskan  kepada  Panitia  Per- siapan  untuk  mencurahkan  perhatian kepada  usaha  “melindungi  dan  mengem- bangkan  kepentingan-kepentingan  negara yang  sedang  berkembang”  dengan  me- nyesuaikan  dan  memperpadukan  secara serasi  kebijakan  nasional  di  bidang
10 Soerjani,  1977:  66,  yang  diunduh  dari  robin- ilmulingkungandanlimnologi.blogspot.com
11 Rangkuti,  2000, Hukum  Lingkungan ,  Edisi  2, hal. 27.
lingkungan  hidup  dengan  rencana  Pem- bangunan  Nasional,  berikut  skala  prio- ritasnya.
Amanat  inilah  yang  kemudian dikembangkan  dan  menjadi  hasil  dari Konferensi  Stocholm  yang  dapat  diang- gap  sebagai  dasar-dasar  atau  cikal  bakal konsep  “Pembangunan  Berkelanjutan”.
Pengaruh  Konferensi  Stocholm  ini  ter- hadap  gerakan  kesadaran  lingkungan  ter- cermin  dari  perkembangan  dan  pening- katan  perhatian  terhadap  masalah  ling- kungan  dan  terbentuknya  perundang- undangan  nasional  di  bidang  lingkungan hidup, termasuk di Indonesia. 12
Pembangunan  berkelanjutan  me- rupakan  suatu  proses  pembangunan  yang mengoptimalkan  pengelolaan,  manfaat dari  sumber  daya  alam  hayati,  sumber daya  manusia,  dengan  menyerasikan sumber alam hayati dalam pembangunan. Sumber Daya Alam Hayati adalah  unsur hayati  di  alam  terdiri  dari  sumber  daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewan  (satwa)  yang  bersama  unsure  non hayati  disekitarnya  secara  keseluruhan membentuk ekosistem.
Sebagai  salah  satu  ruang  lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  dalam  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2009  untuk  mewujudkan  pen- capaian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan  lingkungan  adalah  “pene- gakan  hukum”,  dikenal  juga  dengan istilah  “penerapan  hukum”  dan  dalam bahasa Belanda “ rechtstoepassing , rechtshandhaving ,  bahasan  Inggris,  “ law enforcement , application , role  of  law ”. Terdapat beberapa batasan tentang pengertian  penegakan  hukum,  antara
12 Silalahi, 1992:20 yang diambil oleh www.blagshot,  pembangunan  berlanjutan  dalalm kelestarian SDA.
lain: 13 penegakan  hukum  adalah  “ke- wajiban  dari  seluruh  masyarakat  dan untuk  ini  pemahaman  tentang  hak  dan kewajiban menjadi syarat mutlak.
Masyarakat  bukan  penonton  bagaimana hukum  ditegakkan,  akan  tetapi  masya- rakat  aktif  berperan  dalam  penegakan hukum.  Penegakan  hukum  lingkungan adalah  sebagai  suatu  tindakan  dan/atau proses  paksaan  untuk  mentaati  hukum yang  didasarkan  kepada  ketentuan-ke- tentuan  peraturan  perundang-undangan dan/atau  persyaratan  lingkungan.  Oleh karenanya  dapat  dikatakan,  bahwa  ada terjadinya  kesimpangsiuran  antara das sollen dan das  sein dalam  praktik penegakan  hukum  lingkungan,  sehingga untuk memahami substansi dari penegak- an  hukum  terdapat  beberapa  masalah, antara lain: 14
1. Apakah peraturan perundang-
undangan  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  di Indonesia  sudah  diatur  secara  mak- simal.
2. Sejauhmana  sinkronisasi  peraturan perundang-undangan perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup dalam hubungannya dengan penegak- an hukum lingkungan.
3. Sejauhmana  peranan  dan  keefektivan instrumen  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-undang No.  32 Tahun  2009 dapat mengatasi pencemaran dan/atau perusakan  lingkungan  hidup  dan sebagai  sarana  penegakan  hukum lingkungan.
13 http://profsyamsularifin.wordpress.com/2011/
12/26/perundang-undangan-perlindungan-dan- pengelolaan-lingkungan-hidup/diakses  tanggal  18 Agustus 2014.
14 Ibid.
4. Bagaimana  realisasi  dan  kebijakan Pemerintah  serta  peranserta  masya- rakat  yang  telah  dilakukan  dalam penegakan hukum lingkungan.
5. Sejauhmana  peran  (aktor)  para  aparat penegak  hukum  yang  terkait  dalam pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan  perlindungan  dan  pengelo- laan  lingkungan  hidup  sebagai  upaya penegakan hokum.
6. Bagaimana  realisasi  dan  kebijak- sanaan pemerintah dalam  hal  ini para aparat  yang  terkait  dalam  penyele- saian  kasus-kasus  lingkungan  sebagai kelembagaan  yang  melakukan  upaya penegakan  hukum  lingkungan,  baik berdasarkan ketentuan Undang- undang No.  32 Tahun  2009  maupun Undang-undang yang terkait.
7. Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan Pemerintah  untuk  penegakan  hukum lingkungan  yang  bersifat  refresif dalam  mewujudkan  pembangunan berwawasan lingkungan.

## Pengelolaan  dan  Konservasi  Keaneka- ragaman Hayati dalam Kontek Hukum Lingkungan
Pentingnya  pengelolaan  dan  per- lindungan  keanekaragaman  hayati  meng- ingat  Indonesia  dikenal  sebagai mega- diversity  country ,  mempunyai  potensi sumber daya alam yang besar,  mulai dari laut,  udara,  dan  daratan  cukup  besar menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil,  Sebagai  negara  kepulauan  yang mempunyai  luas  1,3%  dari  luas  per- mukaan  bumi,  Indonesia  memiliki  ke- anekaragaman  hayati  dan  Sumber  Daya Genetik  (SGD)  yang  besar.  Sekitar  17% keseluruhan  makhluk  hidup  terdapat  di Indonesia.
Dalam  UUPPL  perlindungan  dan pengelolaan  menjadi  satu  kesatuan,  hal ini  tampak  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  Angka  2  Perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadi- nya  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup  yang  meliputi  perenca- naan,  pemanfaatan,  pengendalian,  peme- liharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum.
Konservasi  sumber  daya  alam merupakan upaya pemeliharaan lingkung- an  hidup  hal  ini  diatur  dalam    Bab  VI Pemeliharaan  Pasal  57  (1).  Pemeliharaan lingkungan  hidup  dilakukan  melalui upaya:  a.  konservasi  sumber  daya  alam;
b. pencadangan sumber. Ayat 2 menyebutkan,  konservasi  sumber  daya alam  meliputi  kegiatan:  a.  perlindungan sumber daya alam; b. pengawetan sumber daya  alam;  dan  c.  pemanfaatan  secara lestari  sumber  daya  alam.  Sedangkan Ayat 3 menyebutkan bahwa pencadangan sumber  daya  alam  merupakan  sumber daya  alam  yang  tidak  dapat  dikelola dalam  jangka  waktu  tertentu,  kemudian dalam  ayat  5  mengenai  konservasi  dan pencadangan  sumber  daya  alam  serta pelestarian  fungsi  atmosfer  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam harus  berdasarkan  4  prinsip  yang  sama pentingnya: 15
15 Kata Pengantar,  “Iklim Usaha Yang Konduksif Bagi  Pemanfaatan  Dan  Pelestarian  Daya  Dukung Sumber  Daya  Alam”,  Ringkasan  Konferensi Nasional  Pengelolaan  SDA,  Bali  Room  Hotel Indonesia,  Selasa,  23  Mei  2000,  (Noke  Kiroyan, Wakil Dunia Usaha), hal. 46.
1. Prinsip  ekonomi;  membantu  me- lestarikan  alam  karena  dengan  me- manfaatkan  sesedikit  mungkin input bisa menghasilkan output yg  sebesar- besarnya.  Dalam  kegiatan  bisnis, keuntungan adalah wajar karena dapat membayar  pajak,  memberikan  ke- sejahteraan  karyawan  maupun  mem- berikan kontribusi bagi masy sekitar
2. Tanggung  jawab  social;  suatu  ke- giatan  usaha  baik  industri  atau pengelolaan  SDA  harus  dijalankan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat manfaat sebesar-besarnya selain menerima  usaha  yang  bersangkutan. Segala pemenuhan persyaratan formal maupun  legal  tidak  akan  berarti  jika masyarakat sekitar menolak kehadiran industri yang bersangkutan dan hal yg demikian tentu akan membuat industri  yang  bersangkutan  dalam jangka panjang tidak dapat menjalankan  usahanya  dengan  baik. Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab sosial harus diperhatikan.
3. Prinsip  pengelolaan  sumber  daya alam;  ini  harus  diselenggarakan  me- minimalkan  dampak  negatif  terhadap lingkungan.  Pada  dasarnya  semua kegiatan manusia mempunyai dampak pada lingkungan tetapi dengan meng- gunakan  manajemen  yng  baik  dan tanggungjawab dengan dunia sekitarnya  maka  dampak  tersebut dapat diminimalkan.
4. Pembangunan  harus  dapat  dijalankan secara  berkelanjutan,  dengan  tetap mengetengahkan  unsur  pembangunan ekonomi.  Tanpa  pembangunan  eko- nomi  maka  jangka  panjang  pendek negara  kita  tidak  akan  keluar  dari krisis ekonomi.
Paradigma baru pembangunan dan pengelolaan SDA disampaikan oleh wakil masyarakat  madani  dan  akademisi. 16
Permasalahan  yang  pertama  adalah  perlu pembangunan,  dan  yang  kedua  adalah lingkungan/SDA  yang  lestari  apakah keduanya  bertentangan  atau  tidak.  Pem- banguan  harus  dilakukan  untuk  mening- katkan  kesejahteraan  masyarakat  dan kesejahteraan  itu  tersimpul  dalam  pen- dapatan yang  diperoleh  dari hasil peningkatan  pendapatan  yang  diperoleh dari  hasil  produksi  sehingga  dimungkin- kan  peningkatan  komsumsi.  Di  lain pihak,  lingkungan  harus  tetap  utuh  dan lestari.  Jadi  titik  temu  keduanya  adalah SDA.  Produksi  dan  konsumsi  yang  ber- tumpu  pada  SDA.  Lingkungan  memuat SDA  itu,  maka  persoalannya  bagaimana meningkatkan  pembangunan  dan  menge- lola  SDA,  tetapi  tetap  memelihara  ling- kungan yang lestari.
Strategi dan langkah yang diambil adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan  ekonomi  adalah  sub- sistem  dari  suatu  ekosistem,  jadi harus  menempatkan  pembangunan ekonomi  dalam  ruang  lingkup  eko- sistem.
2. Pemenuhan  kesejahteraan  manusia menyangkut  kegiatan  untuk  meng- gunakan/memanfaatkan  SDA  dibagi dengan jumlah penduduk. Supaya ada distribusi  pendapatan  yang  fair,  adil dan  merata  maka  setiap  penduduk dapat menikmati resources yang sama dibandigkan  dengan  penduduk  yang lain.
3. Pengelolaan  SDA  ditujukan  untuk meningkatkan  hasil  pembanguanan yang  dilakukan  melalui  penggunaan teknologi  yang ramah lingkungan Di-
16 Ibid., hal. 47.
terapkan  azas  eko  efisiensi,  dalam pengertian  bagaimana  memproduksi atau menghasilkan barang/ output sebanyak  mungkin  dengan  meng- gunakan  SDA,  dan  memanfaatkan SDA  sekecil  mungkin  termasuk  lim- bahnya.  Bagaimana  kita  dapat  me- ningkatkan  pendapatan  perunit  (per- satuan)  SDA  sehingga added  value - nya juga meningkat.
4. Paradigma  kelompok  ketiga  harus diubah,  yaitu  pergeseran  dari human mind capital (modal pikiran manusia) kepada natural capital (modal alami). Hutan  adalah  modal  alami,  maka yang  harus  kita  investasikan  adalah jangan  terlalu  banyak  bikin  mesin gergaji  yang  kemampuan  hutannya akan  habis  karena  gergaji  tersebut, tetapi  bagaimana  membuat  kawasan hutan  yang  semakin  banyak  yang teruntuhkan.  Agar  hasil  alam  yang diperoleh  dapat  berlanjut  maka  perlu adanya  pembagian  antara human mind  capital dengan natural  capital , sehingga  logika  pemikiran  pemba- ngunan  dapat  disertai  gerak  investasi pada  peningkatan natural  capital ter- sebut.

## Asas  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam Pasal 2 UUPPL disebutkan bahwa asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah berikut ini: 17
1. Asas tanggung jawab negara, yaitu: 18
a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat,
17 Lihat Pasal 2 UUPPL
18 http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan- pengelolaan-lingkungan-hidup/, diakses 18 Agustus 2014, jam 4.00 pm.
baik  generasi  masa  kini  maupun generasi masa depan.
b. Negara  menjamin  hak  warga  negara
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c. Negara  mencegah  dilakukannya  ke- giatan  pemanfaatan  sumber  daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas  kelestarian  dan  keberlanjutan, yaitu  bahwa  setiap  orang  memikul kewajiban  dan  tanggung  jawab  ter- hadap  generasi  mendatang  dan  ter- hadap sesamanya dalam satu generasi dengan  melakukan  upaya  pelestarian daya  dukung  ekosistem  dan  memper- baiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas  keserasian  dan  keseimbangan, yaitu  bahwa  pemanfaatan  lingkungan hidup  harus  memperhatikan  berbagai aspek  seperti  kepentingan  ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas  keterpaduan,  yaitu  bahwa  per- lindungan  dan  pengelolaan  lingkung- an  hidup  dilakukan  dengan  memadu- kan  berbagai  unsur  atau  mensinergi- kan berbagai komponen terkait.
5. Asas  manfaat,  yaitu  bahwa  segala usaha  dan/atau  kegiatan  pembangun- an  yang  dilaksanakan  disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan  hidup  untuk  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dan  harkat manusia  selaras  dengan  lingkungan- nya.
6. Asas  kehati-hatian,  yaitu  bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  karena keterbatasan  penguasaan  ilmu  penge- tahuan  dan  teknologi  bukan  merupa- kan  alasan  untuk  menunda  langkah-
langkah  meminimalisasi  atau  meng- hindari  ancaman  terhadap  pencemar- an  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup.
7. Asas  keadilan,  yaitu  bahwa  per- lindungan  dan  pengelolaan  lingkung- an  hidup  harus  mencerminkan  ke- adilan secara proporsional bagi setiap warga  negara,  baik  lintas  daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas  ekoregion,  yaitu  bahwa  per- lindungan  dan  pengelolaan  lingkung- an hidup harus memperhatikan karak- teristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi  geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas  keanekaragaman  hayati,  yaitu bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  harus  memperhati- kan  upaya  terpadu  untuk  memper- tahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan  sumber  daya  alam hayati  yang  terdiri  atas  sumber  daya alam  nabati  dan  sumber  daya  alam hewani  yang  bersama  dengan  unsur nonhayati  di  sekitarnya  secara  kese- luruhan membentuk ekosistem.
10. Asas  pencemar  membayar,  yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha  dan/atau  kegiatannya  menim- bulkan  pencemaran  dan/atau  keru- sakan  lingkungan hidup wajib  me- nanggung  biaya  pemulihan  lingkung- an.
11. Asas  partisipatif,  yaitu  bahwa  setiap anggota  masyarakat  didorong  untuk berperan  aktif  dalam  proses  peng- ambilan  keputusan  dan  pelaksanaan perlindungan  dan  pengelolaan  ling- kungan  hidup,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
12. Asas  kearifan  lokal,  yaitu  bahwa dalam  perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan  hidup  harus  memperhati- kan  nilai-nilai  luhur  yang  berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas  tata  kelola  pemerintahan  yang baik,  yaitu  bahwa  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh  prinsip  partisipasi,  transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas  otonomi  daerah,  yaitu  bahwa Pemerintah  dan  pemerintah  daerah mengatur  dan  mengurus  sendiri  urus- an  pemerintahan  di  bidang  perlin- dungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  dengan  memperhatikan  kekhu- susan  dan  keragaman  daerah  dalam bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.

## Tujuan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tujuan Perlindungan dan pengelo- laan lingkungan hidup adalah:
a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dari  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin  keselamatan,  kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. Menjamin  kelangsungan  kehidupan makhluk  hidup  dan  kelestarian  eko- sistem;
d. Menjaga  kelestarian  fungsi  lingkung- an hidup;
e. Mencapai  keserasian,  keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. Menjamin  terpenuhinya  keadilan  ge- nerasi  masa  kini  dan  generasi  masa depan;
g. Menjamin  pemenuhan  dan  perlin- dungan  hak  atas  lingkungan  hidup sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manu- sia;
h. Mengendalikan  pemanfaatan  sumber daya alam secara bijaksana;
i. Mewujudkan  pembangunan  berkelan- jutan; dan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global. Selain  itu,  tujuan  hukum  perlin- dungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  ialah  menciptakan  keseimbangan kemampuan  lingkungan  yang  serasi ( environmental  harmony ).  Upaya-upaya konkrit  oleh  hukum  untuk  menciptakan keserasian  lingkungan  harus  kelihatan melalui fungsinya, yaitu: 19
1. Sebagai  landasan  interaksional  ter- hadap  lingkungan  ( basic  of  inter- active environment );
2. Sebagai  sarana  kontrol  atas  setiap interaksi  terhadap  lingkungan  ( a  tool of control );
3. Sebagai sarana ketertiban inter- aksional  manusia  dengan  manusia lain,  dalam  kaitannya  dengan  kehi- dupan  lingkungan  ( a  tool  of  social order );
4. Sebagai  sarana  pembaharuan  ( a  tool of  social  engineering )  menuju  ling- kungan  yang  serasi,  menurut  arah yang dicita-citakan ( agent of changes ).
Instrumen  hukum  melalui  fungsi- fungsinya itu akan menjadi pedoman bagi prinsip  yang  dapat  diterapkan  berupa pembangunan  berwawasan  lingkungan. Hukum  dapat  memainkan  fungsinya terutama  sebagai  control  dan  menjadi kepastian  bagi  masyarakat  dalam  men- ciptakan  keserasian  antara  aksi  pem- bangunan  yang  diteruskan  serta  di- tingkatkan  demi  mencapai  taraf  kesejah- teraan  dan  kemakmuran  di  satu  pihak, dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam yang serba terbatas di lain pihak. Menurut
19 http://profsyamsularifin.wordpress.com/2011/ 12/26/perundang-undangan-perlindungan-dan- pengelolaan-lingkungan-hidup/, diakses 16 Agustus 2014.
fungsinya  sebagai  sarana  pembaharuan dan  pembangunan  ( a  tool  of  social engineering ),  hukum  dapat  diarahkan untuk  mencapai  pembangunan  berke- lanjutan yang berwawasan lingkungan.
Pihak-Pihak  yang  Terlibat  dalam Perlindungan,  Pengelolaan  dan  Kon- servasi Keanekaragaman Hayati
Pihak  yang  berkepentingan  ter- hadap  pengelolaan  sumber  daya  alam adalah: 20
1. Masyarakat  adat,  masyarakat  lokal yang tinggal dan hidupnya tergantung pada sumber daya alam;
2. Sektor  swasta  yang  memanfaatkan sumber  daya  alam  untuk  kegiatan ekonomi;
3. Masyarakat perkotaan termasuk kaum entelektual yang mengkomsumsi hasil dari  sumber  daya  alam  serta  yang memberi  masukan  untuk  pengelolaan dan pemanfaatannya dan tentu saja;
4. Pihak pemerintah, baik pusat maupun daerahyang mengatur kebijakan publik untuk perlindungan, pengelola- an,  pemanfaatan  SDA  tersebut  secara lestari.
Pengelolaan  SDA  atau  keaneka- ragaman  hayati  dengan  memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat adat dan lokal meliputi bahwa:
1. Masyarakat  adat  adalah  komunitas- komunitas  yang  hidup  berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun diatas  wilayah  yang  memiliki  kedau- latan  atas  tanah  dan  kekayaan  alam kehidupan  sosial  budaya  yang  diatur oleh  hukum  adat  dan  lembaga  adat yang mengikuti pula keberlangsungan
20 Kata  Pengantar,    Ringkasan  konferensi Nasional  Pengelolaan  SDA,  Bali  Room  Hotel Indonesia, Selasa,23 Mei 2000, hal. 36.
kehidupan  masyarakat  adat.  (hal  39, Den  Upa  Rombelayuk,  wakil  masya- rakat adat).
2. Adanya  Kongres  I  Masyarakat  Adat Senusantara  tanggal  17-22  Maret 1999,  dihadiri  121  suku  bangsa  di seluruh  nusantara.  Hasilnya  adalah pertama, terbentuknya Aliansi Masya- rakat Adat Nusantara,  disingkat AMAN  dan  menyatakan  tanggal  17 Maret  sebagai  kebangkitan  masyara- kat  adat  nusantara.  Masyarakat  adat adalah pemilik sah sumber daya alam yang  ada  di  nusantara,  yang  telah mengelola  dan  melindungi  sumber daya  alam  dengan  kearifan-kearifan tradisional  yang  diakui  secara  turun temurun  mulai  dengaan  pengelola hutan  dengan  segala  isinya,  menam- bang  sampai  pengelolaan  kekayaan alam secara keseluruhan.
3. Permasalahan  yang  dialami  oleh  ma- syarakat adat dalam pengelolaan SDA hanya  dijadikan  penonton  dan  malah disingkirkan  oleh  pengelola  SDA yang  baru,  sehingga  timbul  aksi  ke- kerasan  oleh  masyarakat  adat  ter- hadap  pengelola  SDA  tersebut,  PT. KEM  di  Kalimantan  Timur,  PT. Indorayon Utama di Sumatera Selatan,  PT.  Freeport  di  Papua,  yang telah  menyengsarakan  masyarakat adat  dan  menghancurkan  lingkungan. Dalam menghadapi pemingiran- pemingiran  tersebut,  masyarakat  adat melakukan inisiatif seperti di wilayah adat  Maluku  Tenggara  mulai  1994 dengan  memasukkan  kurikulum  ten- tang  adat  dan  budaya  sejak  taman kanak-kanak  dan  membentuk  musya- warah  perempuan  adat.  Inisiatif  lain adalah  melakukan  pemetaan  partisi- pasi  di  berbagai  wilayah  penguatan
aliansi  masyarakat  adat  nusantara  di tingkat provinsi, kabupaten, kampung dan  komunitas  lainnya,  dialog  politik dengan partai politik. (hal. 41)
4. Tuntutan masyarakat adat:
a. Melibatkan  secara  nyata  sebagai pemilik  yang  sah  SDA  di  masa depan;
b. Kedaulatan  atas  Sumber  SDA,  di mana  masyarakat  adat  sebagai pengelola SDA, penerima manfaat dan  bukan  sebagai  penonton  dan pihak yang disingkirkan.
c. Pengelolaan  SDA  harus  juga memperhatikan daya dukung sosial dan alam.
d. Pengurangan  campur  tangan  pe- merintah  dan  penghilangan  cam- pur  tangan  militer  serta  pemihak- an  kepada  masyarakat  bukan kepada  kepentingan  pemilik  mo- dal dan perkoncoan.
5. Dalam  pandangan  dasar  AMAN, kalau  negara  tidak  mengakui  kami, maka  kamipun  tidak  mengakui  nega- ra,  dua  kali  tidak  diakuinya  masya- rakat  adat  sebagai  pemilik  yang  sah SDA  itu  sendiri,  sekaligus  meng- ancam  keberadaan  masyarakat  adat. Kondisi  yang  dicita-citakan  oleh kami, yaitu menuju SDA yang berke- lanjutan untuk masyarakat adat, hanya dapat  tercapai  dengan  diakuinya kedaulatan masyarakat.
Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya  Alam  Khususnya  Keaneka- ragaman  Hayati  dalam  Peraturan Perundang-undangan   yang Lain
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Undang-undang  Pokok Agraria  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 1960  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419) Pasal  1  ayat  (2)  menyatakan  bahwa seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dalam  wilayah  Republik Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional.
Pasal    14  Ayat  (1)  menyatakan bahwa  dengan  mengingat  ketentuan- ketentuan  dalam  Pasal  2  Ayat  2  dan  3, Pasal 9 Ayat 2 serta Pasal 10  Ayat 1 dan 2,  Pemeritah  dalam  rangka  sosialisme Indonesia  membuat  suatu  rencana  umum mengenai  peruntukkan  dan  penggunaan bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya,  yaitu  a.  untuk  keperluan negara;  b.  untuk  keperluan  peribadatan dan  keperluan-keperluan  suci  lainnya, sesuai  dengan  dasar;  c.  untuk  keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan  dan  lain-lain  kesejahteraan; d.  untuk  keperluan  memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan e. untuk  keperluan  memperkembangkan industri,  transmigrasi  dan  pertambangan. Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  berdasarkan rencana  umum  tersebut  pada  Ayat  1  ini dan  mengingat  peraturan-peraturan  yang bersangkutan,  Pemerintah  Daerah  meng- atur  persediaan,  peruntukkan  dan  peng- gunaan  bumi,  air  serta  ruang  angkasa untuk  daerahnya,  sesuai  dengan  keadaan daerah  masing-masing.  Pasal  15  menye- butkan  bahwa  memelihara  tanah,  ter- masuk  menambah  kesuburannya  serta mencegah  kerusakannya  adalah  kewa- jiban  tiap-tiap  orang,  badan  hukum  atau instansi  yang  mempunyai  hubungan hukum  dengan  tanah  itu,  dengan  mem- perhatikan pihak yang berekonomi lemah.
Melihat beberapa  ketentuan agra- ria tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa pem- buat  UU  sedikit  menyadari  tentang urgensi  daripada  pengelolaan  lingkungan hidup dan sumber sumber daya alam oleh negara jauh sebelum Konferensi Stockholm  tentang  lingkungan  hidup manusia tahun 1972,
Stockholm Declaration On The Human Environment 1972.  Keduanya  mempunyai  kesamaan subjek  yang  hendak  dicapai,  yaitu  sama- sama memuat pikiran-pikiran pemelihara- an  kelestarian  lingkungan  hidup  manusia serta  penggunaan  dan  penggalian  sumber sumber  daya  alam  yang  bijaksana  untuk kemanfaatan dan kemajuan kemanusiaan, sebagaimn  dinyatakan  dalam preamble declaration Stockholm sub 7. 21
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1983  tentang    Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  (ZEEI)  Pasal  4  (1)  menyebut- kan  bahwa  hak  berdaulat  untuk  melaku- kan  eksplorasi,  pengelolaan  dan  konser- vasi  sumberdaya  alam  hayati…aktivitas dalam  ZEE  akan  berpengaruh  besar  ter- hadap eksistensi sumber daya alam hayati di dalam ZEE.
Undang-Undang  Nomor  5  Ttahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran  Negara  RI  Tahun  1990
Nomor  49,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3419) Pasal 7 berbunyi  bahwa  perlindungan  sistem penyangga  kehidupan  ditujukan  bagi  ter- peliharanya proses ekologis yang menun- jang  kelangsungan  kehidupan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta dalam menimbang bahwa pembangunan sumber
21 E. Ruchijat, 1980, Pengelolaan Dan Pendayagunaan  Sumber  Alam  Dan  Lingkungan Hidup  Bagi  Kesejahteraan  Manusia ,  Bina  Cipta, hal. 3.
daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  pada hakikatnya  adalah  bagian  integral  dari pembangunan  nasional  yang  berkelanjut- an  sebagai  pengamalan  Pancasila.  Di samping  itu,  unsur-unsur  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasar- nya  saling  tergantung  antara  satu  dengan yang  lainnya  dan  saling  mempengaruhi sehingga  kerusakan  dan  kepunahan  salah satu  unsur  akan  berakibat  terganggunya ekosistem.  Untuk  menjaga  agar  peman- faatan  sumber  daya  alam  hayati  dapat berlangsung  dengan  cara  sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konser- vasi  sehingga  sumber  daya  alam  hayati dan  ekosistemnya  selalu  terpelihara  dan mampu  mewujudkan  keseimbangan  serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.
Undang-Undang ini bertujuan untuk  melestarikan  sumber  daya  alam hayati  dan  keseimbangan  ekosistemnya guna meningkatkan kesejahteraan masya- rakat  dan  mutu  kehidupan  manusia. Tujuan  ini  hendak  diwujudkan  melalui Perlindungan  sistem  penyangga  kehi- dupan, pengawetan keanekaragaman hayati  dan  ekosistemnya  dan  pemanfaat- an  sumber  daya  alam  hayati  dan  eko- sistemnya  secara  lestari.  Tujuan  tersebut menjadi  tanggung  jawab  dan  kewajiban pemerintah dan masyarakat. 22
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1990 tentang Pariwisata Pasal 15 menyatakan  bahwa  pengusahaan  objek dan  daya  tarik  wisata  meliputi  kegiatan membangun  dan  mengelola  objek    dan daya  tarik  wisata  beserta  prasarana  dan sarana  yang  diperlukan  atau  kegiatan
22 Tommy  H.  Purwaka,  1997, Laporan  Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan  Ekosistemnya Dalam  Rencana  Umum  Tata  Ruang ,  Jakarta: Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman RI.
mengelola    objek  dan  daya  tarik  wisata yang  telah  ada.  Di  dalam  Pasal  18 dijelaskan  bahwa  pengusahaan  objek  dan daya  tarik  wisata  alam  merupakan  usaha pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  tata lingkungannya  untuk  dijadikan  sasaran wisata.  Di  dalam  Pasal  35  juga  disebut- kan  bahwa  barang  siapa  melakukan  per- buatan  melawan  hak,  dengan  sengaja merusak,  mengurangi;  mengurangi  nilai, memisahkan,  atau  membuat  tidak  dapat berfungsi  atau  tidak  dapat  berfungsinya secara  sempurna  suatu  objek  dan  daya tarik  wisata,  atau  bangunan  obyek  dan daya  tarik  wisata,  atau  bagian  dari bangunan  objek  dan  daya  tarik  wisata, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00
(lima  puluh  juta  rupiah).  Ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1) tidak  mengurangi  ancaman  pidana  yang ditetapkan  dalam  ketentuan  perundang- undangan  mengenai  lingkungan  hidup, benda  cagar  budaya,  konservasi  sumber daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya,  per- ikanan,  dan  Undang-undang  yang  lain- nya.
Undang-Undang  Pariwisata  ini menentukan pengusahaan pariwisata dilakukan  melalui  pengembangan  obyek wisata  alam  dan  wisata  budaya.  Undang- Undang  ini  juga  menegaskan  bahwa ekosistem  ditetapkan  sebagai  kawasan konservasi yang merupakan obyek wisata.  Pelaksanaan  dari  ketentuan  ini ditetapkan  dalam  PP  No.  18  Tahun  1994 tentang  Pengusahaan  Pariwisata  Alam  di Zona  Pemanfaatan  Taman  Nasional  dan Taman  Wisata  Alam  dan  Taman  Hutan Raya .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992  tentang  Sistem  Budidaya  Tanaman
(Lembaran  Negara  RI  Tahun  1992
Nomor  46,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3478) , Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1992 tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan Tumbuhan  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 1992  Nomor  56,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) , Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1994 tentang  Pengesahan United  Nations
Convention  on  Biological  Diversity
(Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)
(Lembaran  Negara  RI  Tahun  1994
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3556) , dan Undang-Undang  Nomor  7    Tahun  1996 tentang  Pangan  (Lembaran  Negara  RI Tahun  1996  Nomor  99,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3656)  juga  mnegatur  hal  yang sama.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan  (Lembaran Negara  RI  Tahun  1999  Nomor  167, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3888)  Pasal  1  Angka 2 menyatakan  bahwa  hutan  adalah  suatu kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan lahan  berisi    sumber  daya  alam  hayati yang  didominasi  pepohonan  dalam  per- sekutuan  alam  lingkungannya,  yang  satu dengan  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan. Pengelolaan  diatur  dalam  Pasal    21 sampai  dengan  Pasal  45  yang  menegas- kan  bahwa  hutan    merupakan  kekayaan yang  dikuasai  negara,  dimanfaatkan secara  optimal,  serta  dijaga  kelestarianya untuk  kemakmuran  rakyat;  dan  hutan sebagai  penentu  sistem  penyangga  ke- hidupan  dan  sumber  kemakmuran  rakyat dijaga  secara  bijaksana,  terbuka,  profe- sional serta bertanggung jawab.
Implementasi dari Pasal 22 adalah PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan Hutan Pasal  78 dan Pasal   80. Selain itu, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004 tentang  Sumber  Daya  Air  menyatakan bahwa sumber daya air dikelola berdasar- kan  asas  kelestarian,  keseimbangan,  ke- manfaatan  umum,  keterpaduan  dan  ke- serasian,  keadilan,  kemandirian,  serta transparansi  dan  akuntabilitas.  Pasal  3 Sumber  daya  air  dikelola  secara  menye- luruh,  terpadu  dan  berwawasan  ling- kungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan  sumber  daya  air  yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemak- muran  rakyat.  Di  dalam  Pasal  4  disebut- kan  bahwa  sumber  daya  air  mempunyai fungsi  sosial,  lingkungan  hidup,  dan ekonomi  yang  diselenggarakan  dan  di- wujudkan  secara  selaras.  Pasal  45  (4) menyatakan  bahwa  pengusahaan  sumber daya  air  diselenggarakan  dengan  mem- perhatikan  fungsi  sosial  dan  kelestarian lingkungan hidup, yaitu: a. bahwa sumber daya  air  merupakan  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  memberikan  manfaat untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  dalam  segala bidang;  dan  b.  bahwa  dalam  menghadapi ketidakseimbangan  antara  ketersediaan air  yang  cenderung  menurun  dan  ke- butuhan  air  yang  semakin  meningkat, sumber  daya  air  wajib  dikelola  dengan memperhatikan  fungsi  sosial,  lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.
Dalam Penjelasan Pasal 2 disebut- kan  bahwa  asas  kelestarian  mengandung pengertian,  pendayagunaan  sumber  daya air  diselenggarakan  dengan  menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan meng- andung  pengertian  keseimbangan  antara
fungsi  sosial,  fungsi  lingkungan  hidup, dan  fungsi  ekonomi.  Asas  kemanfaatan umum  mengandung  pengertian  bahwa pengelolaan  sumber  daya  air  dilaksana- kan  untuk  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya  bagi  kepentingan  umum  secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian  mengandung  pengertian  bah- wa  pengelolaan  sumber  daya  air  dilaku- kan  secara  terpadu  dalam  mewujudkan keserasian  untuk  berbagai  kepentingan dengan  memperhatikan  sifat  alami  air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian  bahwa  pengelolaan  sumber daya  air  dilakukan  secara  merata  ke seluruh  lapisan  masyarakat  di  wilayah tanah  air  sehingga  setiap  warga  negara berhak  memperoleh  kesempatan  yang sama  untuk  berperan  dan  menikmati hasilnya  secara  nyata.  Asas  kemandirian mengandung  pengertian  bahwa  pengelo- laan  sumber  daya  air  dilakukan  dengan memperhatikan  kemampuan  dan  keung- gulan  sumber  daya  setempat.  Asas  tran- sparansi  dan  akuntabilitas  mengandung pengertian  bahwa  pengelolaan  sumber daya  air  dilakukan  secara  terbuka  dan dapat  dipertanggungjawabkan.  Pasal  3 menjelaskan maksud pengelolaan sumber daya  air  secara  menyeluruh,  yaitu  men- cakup  semua  bidang  pengelolaan  yang meliputi  konservasi,  pendayagunaan,  dan pengendalian  daya  rusak  air,  serta  meli- puti  satu  sistem  wilayah  pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan,  pelaksanaan,  serta  peman- tauan  dan  evaluasi.  Pengelolaan  sumber daya  air  secara  terpadu  merupakan pengelolaan  yang  dilaksanakan  dengan melibatkan  semua  pemilik  kepentingan antarsektor  dan  antarwilayah  administra- si.  Pengelolaan  sumber  daya  air  ber- wawasan lingkungan hidup adalah
pengelolaan  yang  memperhatikan  kese- imbangan  ekosistem  dan  daya  dukung lingkungan.  Maksud  dari  pengelolaan sumber  daya  air  berkelanjutan  adalah pengelolaan    sumber  daya  air  yang  tidak hanya ditujukan untuk kepentingan gene- rasi sekarang tetapi  juga termasuk untuk kepentingan  generasi  yang  akan  datang. Pasal  4  menyatakan  bahwa  sumber  daya air  mempunyai  fungsi  sosial.  Ini  berarti bahwa  sumber  daya  air  untuk  kepen- tingan  umum  lebih  diutamakan  daripada kepentingan  individu.  Bahwa  sumber daya  air  mempunyai  fungsi  lingkungan hidup  berarti  bahwa  sumber  daya  air menjadi  bagian  dari  ekosistem  sekaligus sebagai  tempat  kelangsungan  hidup  flora dan  fauna.  Sumber  daya  air  mempunyai fungsi  ekonomi  berarti  bahwa  sumber daya  air  dapat  didayagunakan  untuk menunjang kegiatan usaha.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004  tentang  Pengesahan Cartagena Protocol  on  Biosafety  to  the  Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena  tentang  Keamanan  Hayati  atas Konvensi tentang
Keanekaragaman Hayati)  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 2004    Nomor    88,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) memuat  hal-hal  sebagai  berikut:  Pasal  1 mengesahkan Cartagena  Protocol  on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol  Cartagena  tentang Keamanan  Hayati  atas  Konvensi  tentang Keanekaragaman  Hayati),  yang  salinan naskah  aslinya  dalambahasa  Inggris  dan terjemahannya  dalam  bahasa  Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dengan  Undang- undang  ini.  Pasal  2  menyatakan  bahwa undang-undang  ini  mulai  berlaku  pada tanggal  diundangkan.  Agar  setiap  orang
mengetahuinya,  memerintahkan  peng- undangan  Undang-undang  ini  dengan penempatannya  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia.  Lampirannya  adalah Article 1 Objective yang berbunyi:
“In  accordance  with  the  precautionary approach contained in Principle 15 of the Rio  Declaration  on  Environmentand Development,  the  objective  of  this Protocol  is  to  contribute  to  ensuring  an adequate level of protection in thefield of the  safe  transfer,  handling  and  use  of living  modified  organisms  resulting  from modern  biotechnology  thatmay  have adverse  effects  on  the  conservation  and sustainable  use  of  biological  diversity, taking  also  intoaccount  risks  to  human health,  and  specifically  focusing  on transboundary movements”.
Article  2  General  Provisions berbunyi:  “ Each Party shall take necessary and appropriate legal, administrative  and  other  measures  to implementits obligations under this Protocol”.
Dalam pertimbangan undang- undang tersebut dijelaskan bahwa
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  memiliki  keanekaragaman  hayati sangat  kaya  yangperlu  dikelola  untuk melaksanakan  pembangunan  berkelanjut- an  dalam  rangka  meningkatkan  kesejah- teraan  umum;  bahwa  Indonesia  telah mengesahkan Konvensi  Keanekaragaman Hayati  ( United  Nations  Convention  on Biological  Diversity )  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1994  tentang Pengesahan United  Nations  Convention on Biological Diversity (Konvensi
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai Keanekaragaman  Hayati)  yang  meng- amanatkan  ditetapkannya  suatu  Protokol tentang  Keamanan  Hayati;  dan  bahwa
pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahu- an  dan  teknologi  telah  mendorong peningkatan penelitiandan pengembangan bioteknologi  yang  mampu  menghasilkan organisme  hasil  modifikasi  genetik  yang dimanfaatkan  di  bidang  pangan,  per- tanian,  kehutanan,  farmasi  dan  industri; bahwa  organisme  hasil  modifikasi  gene- tik  mengandung  risiko  yang  menimbul- kan  dampak  merugikan  terhadap  ling- kungan  dan  kesehatan  manusia  sehingga untuk menjamin tingkat  keamanan hayati perludiatur pemindahan, penanganan, dan pemanfaatannya.
Berkaitan  dengan  perkebunan, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004 tentang  Perkebunan  (Lembaran  Negara RI  Tahun  2004  Nomor  85,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4411)  Pasal  1,  Pasal  2  Pasal  3 menjelaskan  bahwa  perkebunan  adalah segala  kegiatan  yang  mengusahakan tanaman  tertentu  pada  tanah  dan  atau media  tumbuh  lainnya  dalam  ekosistem yang  sesuai,  mengolah  dan  memasarkan barang  dan  jasa  hasil  tanaman  tersebut, dengan  bantuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  permodalan  dan  managemen untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Perkebunan  sebagai  salah  satu  bentuk pengelolaan sumber daya alam yang perlu dilakukan  secara  terencana,  terbuka,  ter- padu, profesional dan bertanggung jawab. Perkebunan  mempunyai  peranan  yang penting  dan  strategis  dalam  pem- bangunan  nasional,  terutama  dalam meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejah- teraan  rakyat,  penerimaan  devisa  negara, serta  optimalisasi pengolahan  sumber daya alam secara berkelanjutan. 23
23 Baca  Penjelasan  Umum  UU  No.  18  Tahun 2004.

## Di  samping  itu,  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan
International  Treaty  on  Plant  Genetic Resources  for  Food  and  Agriculture (Perjanjian  mengenai  Sumber  Daya Genetik  Tanaman  Untuk  Pangan  dan Pertanian)  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 2006    Nomor  23,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612) di  dalam  pertimbangannya  dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara  yang sangat  kaya  akan  keanekaragaman  hayati sehingga  perlu  dilestarikan  dan  diman- faatkan untuk melaksanakan pembangun- an  berkelanjutan  dalam  rangka  mening- katkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara  RI  Tahun  2007  Nomor  84, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4739) Pasal 6 Ayat (3),
(4)  dan  (5)  menjelaskan  bahwa  dengan merujuk  kepada  peraturan  yang  lebih tinggi,  Pemerintah  Daerah  dapat  me- nyusun  suatu  tata  ruang  lautan  di  mana keanearagaman hayati termasuk didalam- nya.
Undang-Undang  No.  11  Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol  on  Acces  to  Genetic  Resources and  the  Fair  and  Equitable  Sharing  of Benefit Arising from Their  Utilization  to the  Convention  on  Biological  Diversity (Protocol  Nagoya  tentang  Akses  pada Sumber  Daya  Genetik  dan  Pembagian Keuntungan  yang  Adil  dan  Seimbang yang  Timbul  dari  Pemanfaatan  Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013 Nomor 73, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412) Pasal 1 (1)  berbunyi:  “Mengesahkan Nagoya
Protocol on Access to Genetic Resources and  the  Fair  and  Equitable  Sharing ofBenefits  Arising  from  Their  Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol  Nagoya  tentang  Akses  pada Sumber  Daya  Genetik  dan  Pembagian Keuntungan  yang  Adil  dan  Seimbang yang  Timbul  dari  Pemanfaatannya  atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)”. Ayat  (2)  berbunyi:  “Salinan  naskah  asli pengesahan Nagoya  Protocol  on  Access to  Genetic  Resources  and  the  Fair  and Equitable  Sharing  of  Benefits  Arising from  Their  Utilization  to  the  Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang  Akses  pada  Sumber  Daya Genetik  dan  Pembagian  Keuntungan yang  Adil  dan  Seimbang  yang  Timbul dari  Pemanfaatannya  atas  Konvensi Keanekaragaman  Hayati)  dalam  bahasa Inggris  dan  terjemahannya  dalam  bahasa Indonesia  sebagaimana  terlampir  dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  Undang-Undang  ini”.  Pasal  2 berbunyi:  “Undang-Undang  ini  mulai berlaku  pada  tanggal  diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah- kan  pengundangan  Undang-Undang  ini dengan  penempatannya  dalam  Lembaran Negara  Republik  Indonesia”.  Disahkan bahwa  Indonesia  memiliki  beragam sumber  daya  genetik  dan  pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis  sehingga  perlu  dijaga  keles- tariannya  dan  dikembangkan  agar  dapat dimanfaatkan  secara  berkelanjutan  se- bagai  sumber  daya  pembangunan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  se- bagaimana diamanatkan dalam Pembuka- an Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Akses terhadap  sumber  daya  genetik  dan
pengetahuan  tradisional  yang  berkaitan dengan  sumberdaya  genetik  harus  diberi- kan berdasarkan persetujuan dari penyedia  sumber  daya  genetik  dan pengetahuan  tradisional  yang  berkaitan dengan  sumber  daya  genetik.  Peman- faatan  sumber  daya  genetik  dan  pengeta- huan  tradisional  yang  berkaitan  dengan sumberdaya  genetik  harus  memberikan keuntungan  yang  adil  dan  seimbang kepada  penyedia  sumber  daya  genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan  dengan  sumber  daya  genetik. Pemerintah  Indonesia  pada  tanggal  11 Mei  2011  telah  menandatangani Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and  the  Fair  and  Equitable  Sharing  of Benefits Arising from Their Utilization to the  Convention  on  Biological  Diversity (Protokol  Nagoya  tentang  Akses  pada Sumber  Daya  Genetik  dan  Pembagian Keuntungan  yang  Adil  dan  Seimbang yang  Timbul  dari  Pemanfaatannya  atas Konvensi  Keanekaragaman  Hayati)  yang mengatur  tentang  prosedur  akses  dan pembagian  keuntungan  yang  adil  dan seimbang  kepada  penyedia  sumber  daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Pokok    Agraria,  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  1967  tentang  Pertambangan, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1974 tentang Pengairan, Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  1985  tentang  Perikanan, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1999 tentang Kehutanan, pada dasarnya memi- liki  karakteristik  dan  kelemahan  sub- stansial sebagai berikut:
Pertama ,  undang-undang  tersebut berorentasi pada eksploitasi ( use- oriented )  sehingga  mengabaikan  kepen- tingan  konservasi  dan  berkelanjutan fungsi  sumber daya alam, karena semata mata  dipergunakan  sebagai  perangkat hukum  ( legal  instrument )  untuk  mendu- kung  pertumbuhan  ekonomi  ( law  as  a tool  for  economic  growth  development ) melalui  peningkatan  pendapatan  dan devisa  negara  ( state  revenue  oriented ). Kedua ,  orientasi  pengelolaan  sumber daya  alam  lebih  berpihak  pada  pemodal- pemodal besar ( capital  oriented ), sehing- ga  mengabaikan  kepentingan  dan  dan akses  atas  sumber  daya  alam  serta mematikan potensi potensi perekonomian masyarakat local. Ketiga , ideologi penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam  berpusat  pada  negara  ( state- based  resource  control  and  manage- ment ), sehingga pengelolaan sumber daya alam  bercorak  sentralistik. Keempat , implementasi pengelolaan yang dilakukan pemerintah  bersifat  sektoral,  sehingga sumber  daya  alam  tidak  dilihat  sebagai sistem proposional mengenai per- lindungan hak-hak asasi  manusia (HAM) dalam  penguasaan,  pemanfaatan  dan pengelolaan  sumber  daya  alam.  Dalam perkembangan selanjutnya, setelah peme- rintah  menyadari  adanya  kelemahan- kelemahan  substansial  tersebut,  maka dilakukan  upaya  upaya  untuk  membuat undang-undang dan/atau meratifikasi konvensi  PBB  yang  berkaitan  dengan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup yang  lebih  bercorak  responsif.  Hal  ini diindikasikan  dari  berlakunya  berbagai undang  undang  yakni  (1)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  sumber  Daya  Alam  Hayati Dan  Ekosistemnya;    (2)  Undang-Undang
Nomor  24  Tahun  1992  tentang  Penataan Ruang;  (3)  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi  PBB  tentang  Keanekaragaman Hayati  dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan konservasi sebagai  bagian  integral  dari  pembangun- an  berkelanjutan  pada  saat  ini  masih menghadapi  berbagai  tantangan  yang sangat berat serta masalah yang kompleks dan saling terkait. Di masa lalu, Pemerintah menggunakan konsep Hak Menguasai  Negara  (HMN)  dalam konstitusi  maupun  UUPA  No.  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria  sebagai  alas  kebijakan untuk  mengabaikan  hak-hak  masyarakat atas  sumber  daya  alam  khususnya  tanah. Perdebatan arti kata tanah ‘dikuasai’ atau ‘dimiliki’  oleh  negara  digunakan  secara sempit  oleh pemerintah  sehingga  me- mungkinkan  pemerintah  membuat  kepu- tusan  mengeksploitasi  sumber  daya  alam (SDA)  dengan  mengabaikan  hak-hak masyarakat  ekologi  yang  terintegrasi ( ecosystem ). Implikasinya, bangunan kelembagaan  dalam  pengelolaan  sumber daya  alam  menjadi  tidak  terintregasi  dan tidak  terkoordinasi  antara  sector  yang satu  dengan  sector  yang  lain,  sehingga setiap  sector  cenderung  berjalan  sendiri sendiri  sesuai  dengan  visi  sektornya masing  masing. Kelima ,  Undang-Undang tersebut  tidak  mengatur  secara  tegas  dan komprehensif.
Dalam  kaitannya  dengan  sumber daya alam, setelah diterbitkannya
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1967 tentang Penanaman Modal Asing, karakter  kebijakan pengelolaan  sumber daya  alam  dan  lingkungan  hidup  di Indonesia  masih  sangat  eksploitatif.
Karakter ini juga diperparah dengan pola pengelolaan SDA yang sentralistik dengan  pendekatan  penyeragaman.  Kele- mahan  lain  adalah  kebijakan  dan  per- aturan  perundang-undangan  pengelolaan dan  konservasi  SDA  selama  ini masih kentalnya orientasi sektoral. Setiap instansi  sektoral  atau  sektor  hanya  me- mikirkan bidang  tugas  dan  kepentingan- nya  tanpa  melihat  adanya  peluang koordinasi,  komunikasi  atau  bahkan kerjasama  bagi terwujudnya  pengelolaan SDA  yang  lebih  efisien,  efektif  dan berkelanjutan.  Dengan  kata  lain,  masih kuatnya  egosektoral  telah  menghambat terjalinnya  koordinasi  dan  kerjasama dalam pengelolaan SDA secara berkelan- jutan.  Akibat lanjut  dari  kecenderungan tersebut  adalah terkotak-kotaknya  wila- yah  SDA  berdasarkan  batas-batas  admi- nistratif  dan  kepentingan  politik dan ekonomi. Obyek  yang sama bisa menjadi lahan  eksploitasi  dan  pertarungan  kepen- tingan  berbagai  sektor.  Akhirnya,  mun- culah  degradasi  lingkungan  hidup  dan penegasian  konservasi  sumber  daya  alam hayati  secara  signikan.  Hingga  saat  ini pengelolaan  kawasan  hutan  di  Indonesia mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  di bidang  kehutanan,  yaitu  UU No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan dan  UU  No.  5 tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber Daya  Alam  Hayati dan  Ekosistemnya.  Di  dalam  peraturan perundang-undangan  tersebut  kawasan hutan  terbagi  ke  dalam  beberapa  status, yaitu: hutan negara dan hutan hak. Hutan secara  fungsi  juga  terbagi  ke  dalam fungsi  lindung,  fungsi  produksi  dan fungsi konservasi.
Kawasan  konservasi  di  Indonesia terbagi  ke  dalam  Kawasan  Suaka  Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan
ini  di  bawah  kewenangan  Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi  Alam  Kementerian  Kehutan- an.  Di  tingkat  lokasi  kawasan,  Balai Taman  Nasional  menjadi  lembaga  yang bertugas  mengurus  Taman  Nasional. Untuk mengamankan kawasan konservasi seperti  Taman  Nasional  dilakukan  oleh Polisi  Kehutanan  dan  PPNS  Kehutanan. Di  sisi  pemerintahan  daerah  pada tahun 2004  urusan pemerintahan  yang  didele- gasikan  kepada  pemerintah  daerah  kem- bali mengalami perubahan seiring dengan digantinya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  38  Tahun  2007  tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Peme- rintah  Kabupaten/Kota.  Beberapa  hal tentang  konservasi  yang  sebelumnya termasuk  ke  dalam  kategori  kewenangan bidang  lain  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat/nasional,  dalam  per- ubahan  undang-undang  otonomi  daerah ini  tidak  secara  spesifik  disebutkan. Dalam  undang-undang  otonomi  daerah yang  baru  masih  menyebutkan  secara jelas  urusan  pemerintahan  yang  menjadi urusan  Pemerintah  meliputi:  politik  luar negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi, moneter dan skala nasional agama.
Dalam  ketentuan  berikutnya  di pasal  yang  sama  pemerintah  pusat  masih memiliki  kompetensi  untuk  melakukan pengurusan  selain  urusan  yang  sudah disebutkan  secara  tertulis  dalam  undang- undang otonomi daerah, sepanjang urusan tersebut  diatur  dalam  undang-undang. Untuk  menjalankan  kewenangan  tersebut pemerintah dapat menyelenggarakan sen- diri,  atau  melimpahkan  kepada  Gubernur
selaku  wakil  pemerintah,  atau  menugas- kan  kepada  pemerintah  daerah  dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas perbantuan.

## Kesimpulan
Undang-undang  lingkungan  cu- kup  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mem- berikan  perlindungan  terhadap  keber- adaan  sumber  daya  hayati  atau  keaneka- ragaman  hayati.  Namun  demikian,  masih diperlukan  pemberian  petunjuk  teknis yakni  peraturan  pelaksanaan  yang  meng- atur  bagaimana  perlindungan  diterapkan dalam  lapangan  serta  elemen  serta  pihak pihak  mana  yang  dapat  diajak  kerjasama dalam  memberi-kan  perlindungan  ter- sebut  sebagaimana  telah  diadakan  kon- ferensi  terkait  pengelolaan  dan  per- lindungannya. Undang-undang  yang  lain bisa  dipakai  untuk  memberikan  per- lindungan,  serta  pengelolaan  dan  kon- servasi  SDA,  walaupun  mereka  dibentuk unttuk  melindungi  egosektoral  masing masing  sesuai  tujuan  undang  undang tersebut dibentuk.
Dengan  demikian,  harus  ada undang-undang  yang  lebih  memberikan perlindungan  tersendiri,  kalau  perlu adanya sui  generis dalam  rangka  pem- berian perlindungan yang optimal dengan pelibatkan  pemangku  kepentingan  serta stakeholder itu sendiri.

## Daftar  Bacaan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059).
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor  84,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739). Undang-Undang  Nomor  4    Tahun  2006 tentang  Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture (Perjanjian  mengenai Sumber  Daya  Genetik  Tanaman Untuk  Pangan  dan  Pertanian)
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor  23,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612)
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2004 tentang  Pengesahan Cartagena Protocol  on  Biosafety  to  the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang  Keamanan  Hayati  atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor    88,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414)
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004 tentang  Perkebunan  (Lembaran Negara  RI  Tahun  2004    Nomor 85,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4411)
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 tentang  Perjanjian  Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2000  Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999 tentang  Hubungan  Luar  Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882) Undang-  Undang  Nomor  7    Tahun  1996 tentang Pangan (Lembaran Negara  RI  Tahun  1996    Nomor 99,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3656) Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati ( United Nations Convention on Biological Diversity, (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1994 Nomor  41,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman  (Lembaran  Negara  RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1992
tentang  Karantina  Hewan,  Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI  Tahun  1992  Nomor  56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482)
Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  1990
tentang  Konservasi  Sumber  Daya
Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor  49,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1990
tentang  Pariwisata
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983 tentang  Zona Ekonomi  Eksklusif Indonesia
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Undang-undang  Pokok
Agraria  (Lembaran  Negara  RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
Danusaputra,  Munadjat,  1981, Hukum Lingkungan  Buku  I:  Umum , Bandung: Binacipta.
Erwin, Muhamad, 2008., Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup , Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
Indrawan, Mochamad, dkk., 2007, Biologi Konvservasi , Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Pamulardi,  Bambang,  1999, Hukum Kehutanan  dan  Pembangunan Bidang  Kehutanan ,  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Purwaka,  Tommy  H.,  1997, Laporan Akhir  Analisis  dan  Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan Ekosistemnya  Dalam  Rencana Umum Tata Ruang, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Jakarta:  Departemen  Kehakiman RI.
Rangkuti,  Siti  Sundari,  2005, Hukum
Lingkungan  dan  Kebijaksanaan
Lingkungan Nasional , Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press. Rhiti, Hyronimus, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup ,
Yogyakarta:  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.
Ruchijat,  E.,  1980, Pengelolaan  dan Pendayagunaan  Sumber  Alam dan  Lingkungan  Hidup  bagi
Kesejahteraan Manusia , Bina Cipta. Suhartini, “Peran Konservasi Keanekaragaman  Hayati  dalam Menunjang  Pembangunan  yang Berkelanjutan”, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas
Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.
Steward,  Richard  B.  and  James  E.  Krier,
1978, Eviromental  Law  and Policy , The Bobbs-Merrill Campany Inc.
Tim  Penyusun,  2003,  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Toha  M.  B.,  Moch., Impian  dan Tantangan  Manusia  Indonesia dalam  Mewujudkan  Hutan  dan
Kebun  Lestari  sebagai  Anugerah dan  Amanah  Tuhan  Yang  Maha Esa, Konsepsi Pemanfaatan Sumber  Daya  Hutan  Sebesar- besarnya untuk Kemakmuran Rakyat , Jakarta: Departemen
Kehutanan dan Perkebunan.
http://www.menlh.go.id/ http://id.wikipedia.org http://www.hukumsumberhukum.com http://suplirahimdm99.blogspot.com http://www.menlh.go.id/ http://profsyamsularifin.wordpress.com http://wordpress.com