Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041

## DETERMINAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Teguh Permana 1* , Andriani Puspitaningsih 2
1 Jurusan IESP, Universitas Halu Oleo, Email: teguh.permana@uho.ac.id 2 Jurusan IESP,Univeristas Halu Oleo, Email: andrianipuspitaningsih@uho.ac.id

## ABSTRACT
The results showed that third party funds, profit sharing rates, and problematic financing had a  significant  effect  on  musharaka  financing,  while  inflation  was  not  significant.  Third  party funds  have  a  positive  effect,  while  the  profit  sharing  rate  and  problematic  financing  have  a negative  effect  on  musyarakah  financing.  Research  also  shows  that  there  are  different interceptions  between  BUS  /  UUS  and  BPRS  where  the  BPRS  intercept  is  greater  than  the BUS  /  UUS  intercept.  This  shows  that  BPRS  are  more  attractive  to  the  public  than  BUS  / UUS. The findings of this study imply that to increase the capacity of musharaka financing, efforts  to  increase  community  savings  in  third  party  funds  are  needed,  promote  a  fair  / appropriate profit sharing rate, and control problematic financing.
Keywords : musharaka, dpk, profit sharing, financing problems, inflation.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pembiayaan musyarakah di Indonesia. Jenis  data  adalah  data  sekunder  dalam  bentuk  data  bulanan  yaitu  sejak  bulan  Januari  2009 sampai bulan Desember 2017 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat  Statistik  (BPS).  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  data  panel  dengan metode fixed  effect  model .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    dana  pihak  ketiga,  tingkat bagi  hasil,  dan  pembiayaan  bermasalah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pembiayaan musyarakah,  sementara  inflasi  tidak  signifikan.  Dana  pihak  ketiga  berpengaruh  positif, sementara    tingkat  bagi  hasil  dan    pembiayaan  bermasalah  berpengaruh  negatif  terhadap pembiayaan musyarakah. Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat intersep yang berbeda antara  BUS/UUS  dan  BPRS  dimana intersep  BPRS  lebih  besar  dari  intersep  BUS/UUS.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  BPRS  lebih  diminati  masyarakat  dibanding    BUS/UUS.    Temuan penelitian  mengimplikasikan  bahwa  untuk  memperbesar    kapasitas  pembiayaan  musyarakah, diperlukan  upaya  peningkatan saving masyarakat  dalam  dana  pihak  ketiga,    mendorong tingkat bagi hasil yang adil/sesuai, dan upaya pengendalian pembiayaan bermasalah.
Kata   kunci :   musyarakah, dpk, bagi hasil, pembiayaan bermasalah, inflasi.
1 *Penulis Korespondensi
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041

## PENDAHULUAN
Masyarakat  sudah  mulai  banyak  yang  percaya  untuk  menyimpan  dananya  di  bank syariah  yang  dalam  kegiatannya  menggunakan  sistem  bagi  hasil  dan  terhindar  dari  praktek- praktek  riba  yang  biasa  dilakukan  di  bank  konvensional  yang  telah  diharamkan  dalam  Al- Qur’an. Hal itu sesuai dengan firman Allah S.w.t dalam Al-Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 130 yang  artinya:  hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba  dengan  berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 1990:97).

## Tabel 1

## Laju Pertumbuhan Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah Dan Murabahah
Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2009-2017
Tahun Pemb. Mudharabah Pemb. Musyarakah Pemb. Murabahah Selisih Pemb. Musyarakah Pada Pemb. Mudharabah Selisih Pemb. Musyarakah Pada Pemb. Murabahah Nilai (Miliar) Laju Pert. (%) Nilai (Miliar) Laju Pert. (%) Nilai (Miliar) Laju Pert. (%) 2 009 1 0.556 4 0,30
6 .649 6 ,44 2 7.590 1 7,42 0,630 0,241 2 010 8 .696 - 17,62 1 4.841 1 23,21 3 9.129 4 1,82 1,707 0,379 2 011 1 0.304 1 8,49 1 9.206 2 9,41 5 8.519 4 9,55 1,864 0,328 2 012 1 2.122 1 7,64 2 7.988 4 5,73 9 0.858 5 5,26 2,309 0,308 2 013 1 3.731 1 3,27 4 0.300 4 3,99 1 14.111 2 5,59 2,935 0,353 2 014 1 4.476 5 ,43
4 9.954 2 3,96 1 21.336 6 ,33 3,451 0,412 2 015 1 4.987 3 ,53
6 1.365 2 2,84 1 26.602 4 ,34 4,095 0,485 2 016 1 5.448 3 ,08
7 9.195 2 9,06 1 44.589 1 4,21 5,127 0,548 2 017 1 7.214 1 1,43 1 02.281 2 9,15 1 56.236 8 ,06 5,942 0,655
R
ata-rata 10,62 3
9,31
2 4,73
Sumber: Data diolah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Dari Tabel 1 di atas kita dapat melihat bahwa walaupun pembiayaan murabahah masih mendominasi  pembiayaan  syariah  namun  laju  pertumbuhannya  masih  dibawah  laju pertumbuhan  pembiayaan  musyarakah.  Dengan  rata-rata  laju  pertumbuhan  pembiayaan musyarakah  selama  9  tahun  dari  tahun  2009-2017  sebesar  39,3%,  bukan  tidak  mungkin pembiayaan  musyarakah  akan  mendominasi  pembiayaan  di  perbankan  syariah.  Menurut Ernawati  (2016)  bahwa  p ada  satu  sisi  perbankan  Islam  lebih  aman  untuk  mengalokasikan dananya pada kontrak musyarakah sebagai alternatif murabahah. Sedangkan menurut Ascarya
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041
(2015:214-215) bahwa pembiayaan musyarakah bisa memberi nilai tambah dan lebih superior dari  pada  pembiayaan  mudharabah  karena  lebih  bisa  menghindari  moral  hazard  sebab  para pihak  sama-sama  menyertakan  modal  dan  sama-sama  memiliki  suara  dalam  menentukan jalannya usaha.
Pemerintah  Indonesia  sekarang  sedang  berusaha  membangun  infrastruktur  baik  jalan maupun  pusat-pusat  pelayanan.  Perbankan  syariah  bisa  masuk  di  proyek-proyek  pemerintah secara maksimal untuk membangun infrastruktur yang bisa memberi dampak efek multiplier yaitu  terjadinya  suatu  kegiatan  proyek  infrastruktur  maka  akan  memicu  terjadinya  kegiatan lain.  Artinya  ketika  suatu  proyek  infrastruktur  dibangun  maka  industri-industri  dibawahnya akan  bergerak  untuk  mendukung  selesainya  proyek  tersebut  dan  itu  akan  menggerakkan ekonomi.
Bahkan  bukan  hanya  efek  multiplier  yang  bisa  terjadi  tetapi  juga  akan  memberi dampak  efek  merembes  kebawah  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  trickle  down  effect. Mengapa itu bisa terjadi, contohnya ketika perbankan syariah bekerja sama dengan kontraktor dengan mengeluarkan pembiayaan musyarakah untuk membangun pelabuhan di wilayah baru.
Kita  tahu  bahwa  pelabuhan  selalu  menjadi  titik  awal  pusat  pertumbuhan  suatu wilayah.  Ketika  pelabuhan  itu  selesai  dan  dipergunakan  maka  lama  kelamaan  wilayah  itu pasti akan berkembang dan akan memberi dampak yang akan meluas di wilayah sekitarnya. Betapa  besar  dampak  positif  yang  ditimbulkan  jika  perbankan  syariah  bisa  fokus  ke pembiayaan musyarakah daripada pembiayaan murabahah.
Sampai  saat  ini  perbankan  syariah  di  Indonesia  masih  di  dominasi  oleh  pembiayaaan murabahah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga  terjadi di Pakistan. Faroq dan Ahmed  (2013)  meneliti  di  Pakistan  dengan  fokus  pada  pembiayaan  musyarakah  karena  di Pakistan juga ternyata pembiayaan murabahah yang dominan. Namun demikian pembiayaan musyarakah  di  Indonesia  menunjukkan  selisih  yang  terus  menjauh  dari  pembiayaan mudharabah  dan  terus  mendekat  terhadap  pembiayaan  murabahah  yang  ditunjukkan  pada tabel 1.
Dari  tabel  1  kita  juga  dapat  melihat  bahwa  selisih  pembiayaan  musyarakah  terhadap mudharabah  sangat  jauh  perkembangannya  yang  pada  tahun  2009  pembiayaan  musyarakah lebih kecil 0,6 kali dari pembiayaan mudharabah dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,9 atau  6  kali  lipat  dari  pembiayaan  mudharabah.  Sedangkan  untuk  selisih  pembiayaan
musyarakah  terhadap  murabahah  belum  bisa  sama  dengan  satu  (S=1)  atau  lebih  dari  satu (S>1) tetapi selisihnya terus mendekati satu. Artinya pelan tapi pasti pembiayaan musyarakah di  masa  mendatang  akan  mendominasi  pembiayaan  syariah.  Jika  dilihat  dari  trend  selisih pembiayaan  musyarakah  terhadap  murabahah  selama  9  tahun  naik  0,414  (0,655-0,241), berarti  setiap  tahun  naik  0.045  maka  butuh  waktu  kurang  lebih  14  tahun  agar  pembiayaan musyarakah bisa sama atau lebih besar dari pembiayaan murabahah. Tentu waktu 14 tahun itu waktu  yang  cukup  lama  maka  perlu  diidentifikasi  faktor  yang  mempengaruhi  pembiayaan musyarakah  agar  bisa  dilakukan  strategi  untuk  meningkatkan  perkembangan  pembiayaan musyarakah lebih cepat.

## LITERATUR REVIEW
Pembiayaan  musyarakah  adalah  pembiayaan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  akad syirkah yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha atau proyek dimana masing-masing pihak memberi kontribusi baik modal uang maupun skill. Pembiayaan musyarakah  dalam  Islam  dibolehkan  dengan  landasan  syariahnya  terdapat  dalam  surat  An- Nisa’a ayat 12 dan surat shaad ayat 24.
Menghimpun  dana  pihak  ketiga  dibolehkan  dalam  Islam,  hal  ini  sesuai  dengan  fatwa DSN MUI No.1 tentang giro, fatwa DSN MUI No.2 tentang tabungan, fatwa DSN MUI No.3 tentang deposito. Salah satu dalil yang dipakai ialah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 283. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  Bab  II Pasal  4  bahwa  Bank  Syariah  dan  UUS  wajib  menjalankan  fungsi  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat.  Jadi  bank  syariah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  dana  pihak  ketiga  dan  menyalurkannya  kembali  ke  masyarakat  dalam  bentuk pembiayaan.
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  banyak  dana  yang  dihimpun  maka  semakin besar pula dana yang bisa disalurkan, sehingga bisa disimpulkan bahwa  semakin tinggi dana pihak ketiga maka pembiayaan juga cenderung semakin besar begitu pula sebaliknya. Menurut Nugroho  (2009)  bahwa  dana  pihak  ketiga  memiliki  hubungan  kointegrasi  terhadap pembiayaan syariah. Sedangkan menurut Safitri (2016) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan syariah.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041
Tingkat  bagi  hasil  yang  dimaksud  disini  adalah  porsi  bagi  hasil  untuk  pihak  bank syariah.  Berdasarkan  hadits  nomor  2487  dalam  kitab  Fathul  Bari  oleh  AL-Asqalani  bahwa Ibnu Baththal berkata: dari judul bab hadits no 2487 dapat disimpulkan bahwa dua orang yang berserikat ketika modal pokok mereka disatukan, maka keuntungannya dibagi antara mereka berdua  (Al-Asqalani,  2015:202).  Artinya  bahwa  berdasarkan  hadits  tersebut  semakin mempertegas bahwa bagi hasil dibolehkan dalam Islam. Menurut Al Arif dan Euis (2010:205) bahwa dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC ( total cost ) sedangkan dalam sistem bagi  hasil  yang  berubah  adalah  kurva  TR  ( total  revenue ).  Dari  sini  kita  dapat  mengetahui bahwa tingkat bagi hasil akan mempengaruhi seberapa besar pendapatan yang bisa diperoleh. Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  bagi  hasil  pembiayaan  maka  semakin rendah pembiayaan karena pendapatan yang diperoleh juga cenderung rendah oleh pemohon, begitu  pula  sebaliknya  semakin  rendah  tingkat  bagi  hasil  pembiayaan  maka  semakin  tinggi pembiayaan karena pendapatan yang diperoleh juga cenderung tinggi oleh pemohon. Menurut Ambarwati  (2008)  tingkat  bagi  hasil  berpengaruh  terhadap  pembiayaan  murabahah, sedangkan  Haryadi  (2009)  menghasilkan  hal  berbeda  yaitu  ekuivalen  rate  pembiayaan  tidak berpengaruh  terhadap  pembiayaan  secara  umum.  Wahab  (2014)  juga  sama  menemukan  hal yang sama pada pembiayaan mudharabah bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan  mudharabah.  Sedangkan  Destiana  (2016)  belum  memasukkan  tingkat  bagi  hasil dalam penelitiannya pada pembiayaan musyarakah.
Pembiayaan  bermasalah  merupakan  resiko  buat  perbankan  yang  mana  resiko  adalah sesuatu yang tidak pasti yang landasan syariahnya ada dalam surat Luqman ayat 34. Menurut Antonio  dalam  Destiana  (2016)  bahwa  pembiayaan  bermasalah  (NPF)  sangat  berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh juga terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah (NPF) maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah (NPF) yang rendah menyebabkan bank  akan  menaikan  pembiayaan.  Jadi  bisa  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  pembiayaan bermasalah  (NPF)  maka  pembiayaan  syariah  cenderung  akan  semakin  rendah  begitu  pula sebaliknya  semakin  rendah  pembiayaan  bermasalah  (NPF)  maka  aka  nada  kecenderungan semakin tinggi pembiayaan syariah.
Menurut  Ambarwati  (2008)  bahwa  pembiayaan  bermasalah  berpengaruh  signifikan  terhadap pembiayaan  murabahah  sedangkan  Haryadi  (2009)  juga  menghasilkan  hal  yang  sama  bahwa
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041
pembiayaan  bermasalah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pembiayaan  syariah  secara  umum. Namun  berbeda  dengan  Wahab  (2014)  yang  variabel net  performing  finance tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
Al-Maqrizi  (Karim,  2008:424-425)  menyatakan  bahwa  peristiwa  inflasi  merupakan sebuah fenomena alam yang menimbulkan kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu  hingga  sekarang.  Inflasi,  menurutnya  terjadi  ketika  harga-harga  secara  umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus menerus, pada saat itu persediaan barang dan jasa mengalami  kelangkaan  dan  konsumen  karena  sangat  membutuhkannya,  harus  mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa  yang sama. Dari pendapat Al-Maqrizi ini bahwa akibat dari kenaikan harga maka masyarakat membutuhkan uang yang lebih besar. Juga menurut Irving Fisher (Darmawan, 1992:86) bahwa harga barang-barang yang menurun akan menghentikan atau mengurangi permintaan terhadap kredit sedangkan kenaikan harga barang- barang akan menambah permintaan terhadap kredit. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi inflasi maka pembiayaan juga akan semakin tinggi, sebaliknya jika inflasi rendah maka pembiayaan juga semakin rendah. Menurut Haryadi (2009) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanasi yang bertujuan untuk melihat pengaruh antara  variabel  dana  pihak  ketiga,  tingkat  bagi  hasil,  pembiayaan  bermasalah  dan  inflasi terhadap  pembiayaan  musyarakah  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Sumber  data  dalam penelitian ini berasal dari  data sekunder yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dalam  bentuk  data  bulanan  periode  Januari  2009  sampai Desember 2017.
Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah regresi data panel yang di analisis dengan bantuan software EViews 10. Adapun modelnya sebagai berikut:
Log(PMSY) it = β 0 + β 1 Log(DPK) it + β 2 TBH it + β 3 PB it + β 4 INF it + e it
Kemudian dilakukan uji Chow untuk memilih model yang tepat digunakan. Setelah itu dilakukan  uji  ketergantungan  Cross-Section  dan  uji  multikolinieritas.  Selanjutnya  dilakukan uji hipotesis dan dibuat pembahasan atas hasil yang ditemukan.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melakukan  serangkaian  pengujian  regresi  data  panel,  penelitian  ini menggunakan model Fixed Effect dengan White (Diagonal).
Hasil pengolahan data dengan menggunakan program EViews 10 sebagai berikut:
Log(PMSY it ) = -4,6671 + 1,3507 Log(DPK it ) – 0,0307 TBH it – 0,0271 PB it + 0,0267 INF it + e it Dengan persamaan entitas sebagai berikut:
Log(PMSY BUS/UUS ) = -5,2083 + 1,3507 Log(DPK t ) – 0,0307 TBH t – 0,0271 PB t + 0,0267 INF t + e t Log(PMSY BPRS ) = -4,1259 + 1,3507 Log(DPK t ) – 0,0307 TBH t – 0,0271 PB t + 0,0267 INF t + e t
Dari  hasil  uji  F  diperoleh  hasil  bahwa  nilai  probabilitas  F  (0,0000)  <  0,05.  Hal  ini membuktikan  bahwa  secara  simultan  atau  bersama-sama  variabel  bebas  yaitu  dana  pihak ketiga  (DPK),  tingkat  bagi  hasil  (TBH),  pembiayaan  bermasalah  (PB),  dan  inflasi  (INF) berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel terikat  pembiayaan  musyarakah  (PMSY).  Sehingga hipotesis  1 (H1)  diterima .  Kemudian  dari  tabel  hasil  regresi  data  panel  juga  diperoleh  nilai adjusted  R  square  sebesar  0,993.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  bebas  yaitu dana pihak ketiga (DPK), tingkat bagi hasil (TBH), pembiayaan bermasalah (PB), dan inflasi (INF)  memiliki  kontribusi  sebesar  99,3  persen  terhadap  pembiayaan  musyarakah  (PMSY), sedangkan sisanya 0,7 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.
Sedangkan dari uji t dihasilkan sebagai berikut:
1. Dana pihak ketiga (DPK)
Koefisien regresi dana pihak ketiga (DPK) bernilai 1,3507 dengan signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan  bahwa  variabel  dana  pihak  ketiga  (DPK)  berpengaruh  signifikan  terhadap pembiayaan musyarakah (PMSY) dengan arah positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 1,3507  yang  positif  dan  nilai  probabilitas  0,000  lebih  kecil  dari  nilai  α  (5%)  atau 0,05  yang telah ditetapkan, sehingga H2 diterima .

## 2. Tingkat bagi hasil (TBH)
Koefisien  regresi  tingkat  bagi  hasil  (TBH)  bernilai  -0,0308  dengan  signifikansi  0,008.  Hasil ini  menunjukkan  bahwa  variabel  tingkat  bagi  hasil  (TBH)  berpengaruh  signifikan  terhadap pembiayaan musyarakah (PMSY) dengan arah negatif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien -0,0308 yang negatif dan nilai probabilitas 0,008 lebih kecil dari nilai α (5%) atau 0,05 yang telah ditetapkan, sehingga H3 diterima .
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041

## 3. Pembiayaan bermasalah (PB)
Koefisien  regresi  pembiayaan  bermasalah  (PB)  bernilai  -0,0271  dengan  signifikansi  0,025. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pembiayaan  bermasalah  (PB)  berpengaruh  signifikan terhadap pembiayaan musyarakah (PMSY) dengan arah negatif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien  -0,0271  yang  negatif  dan  nilai probabilitas  0,025  lebih  kecil  dari  nilai  α  (5%)  atau 0,05 yang telah ditetapkan, sehingga H4 diterima .
4. Inflasi (INF)
Koefisien  regresi  inflasi  (INF)  bernilai  0,0267  dengan  signifikansi  0,185.  Hasil  ini menunjukkan bahwa variabel inflasi (INF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah (PMSY) dengan arah positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 0,0267 yang positif  dan  nilai  probabilitas  0,185  lebih  besar  dari  nilai  α  (5%)  atau  0,05  yang  telah ditetapkan, sehingga H5 ditolak .
Dari hasil penelitian juga ditemukan nilai intersep antara BUS/UUS dan BPRS berbeda dimana nilai intersep BPRS lebih besar dari pada nilai intersep BUS/UUS. Hal ini bisa terjadi karena  laju  pertumbuhan  pembiayaan  musyarakah  pada  BPRS  lebih  besar  dari  pada BUS/UUS.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  BPRS  lebih  diminati  masyarakat  dari  pada BUS/UUS dalam hal permintaan pembiayaan musyarakah.

## Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Musyarakah
Hasil  yang  signifikan  juga  menandakan  bahwa  dana  pihak  ketiga  berpengaruh terhadap  pembiayaan  musyarakah.  Oleh  karena  itu  semakin  tinggi  DPK  maka  akan mendorong  alokasi  pembiayaan  musyarakah  pada  perbankan  syariah,  sebab  DPK merupakan  sumber  utama  pembiayaan  bank.  Temuan  ini  mengimplikasikan  bahwa semakin tinggi tabungan ( saving ) yang dialokasikan masyarakat dalam bentuk DPK bagi bank, maka semakin mendorong alokasi pembiayaan di perbankan, yang pada akhirnya mendorong  perekonomian,  sehingga  dana  pihak  ketiga  menjadi  faktor  yang  dapat dipertimbangkan untuk mempercepat peningkatan pembiayaan musyarakah.
Implikasi dari hal tersebut maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal itu bisa  terjadi  karena  pembiayaan  musyarakah  diperuntukkan  untuk  sektor  produktif  yang  bisa memberikan  nilai  tambah,  bahkan multiplier  effect dan trickle  down  effect .  Contoh  kasus
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041
dalam situs republika.co.id tanggal 6 Juli 2017 bahwa BNI Syariah dan PT. Brantas Abipraya melakukan  penandatanganan  akad plafond pembiayaan  musyarakah.  Akad plafond ini ditandatangani  untuk  memperkuat  modal  kerja  untuk  pengerjaan  proyek-proyek  sebesar  Rp 200  miliar.  BNI  Syariah  memberikan  pembiayaan  sebesar  Rp  200  Miliar  untuk  keperluan modal  kerja  pengerjaan  proyek  seperti  pengairan,  bendungan  atau  waduk,  pembangunan gedung, pembangunan jalan toll, pembangunan jembatan dan lain– lain. Dalam contoh kasus ini  tentu  akan  menggerakkan  roda  perekonomian  karena  pengerjaan  proyek  tersebut membutuhkan  tenaga  kerja  yang  akan  menyerap  tenaga  kerja  sekaligus  mengurangi pengangguran,  menaikkan  daya  beli  masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan  menggerakkan sektor konsumsi. Ketika itu terjadi maka roda perekonomian akan berputar dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Berdasarkan  hal  di  atas  maka  untuk  memperbesar    kapasitas  pembiayaan musyarakah, diperlukan upaya peningkatan saving masyarakat dalam dana pihak ketiga. Saat  ini  promosi  penghimpunan  dana  pihak  ketiga  di  public  sudah  mulai  berkurang, sehingga perlu dijelaskan kembali kepada masyarakat bahwa bank syariah itu berbeda dengan  bank  konvensional.  Karena  sudah  ada  persepsi  di  masyarakat  bahwa  bank syariah dan bank konvensional sama saja, padahal kedua bank ini berbeda.

## Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah
Tingkat bagi hasil bisa berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah karena semakin tinggi  tingkat  bagi  hasil  yang  diterapkan  bank  syariah  maka  masyarakat  cenderung  tidak tertarik  untuk  mengambil  pembiayaan.  Artinya  bahwa  perbankan  syariah  harus  menjaga tingkat  bagi  hasilnya  agar  masyarakat  mau  mengambil  pembiayaan  musyarakah.  Dari  hasil tersebut diatas mengindikasikan ternyata masyarakat memperhatikan tingkat bagi hasil dalam mengambil pembiayaan musyarakah.
Hasil  yang  signifikan  juga  menandakan  bahwa  tingkat  bagi  hasil  berpengaruh  terhadap pembiayaan  musyarakah.  Oleh  karena  itu  semakin  tinggi  tingkat  bagi  hasil  maka  akan cenderung  mengurangi  pembiayaan  musyarakah.  Temuan  ini  mengimplikasikan  bahwa peningkatan bagi  hasil  untuk  perbankan  akan  menurunkan  jumlah  pembiayaan  musyarakah, karena  dari sisi permintaan, porsi bagi hasil  untuk bank merupakan biaya bagi debitur. Hal ini  mendorong    debitur  untuk  menurunkan  permintaan  pembiayaan  musyarakah.  Sehingga
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041
tingkat bagi hasil pembiayaan musyarakah menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan untuk mempercepat peningkatan pembiayaan musyarakah.
Kenaikan tingkat bagi hasil pembiayaan  musyarakah cenderung akan mengurangi  minat masyarakat  maupun  badan  usaha  untuk  mengambil  pembiayaan  musyarakah  karena  tingkat bagi  hasil  yang  tinggi  akan  mengurangi  pendapatan  yang  akan  dibagi  ke  bank  syariah  oleh masyarakat atau badan usaha. Namun ketika tingkat bagi hasil pembiayaan musyarakah yang rendah  maka  masyarakat  atau  badan  usaha  akan  berani  mengambil  pembiayaan  musyarakah karena pendapatan yang didapatkan lebih besar. Sebab saat ini revenue sharing yang dipakai pada  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Jika  pembagiannya  lebih  besar  untuk  masyarakat  atau badan usaha maka ada kemungkinan mendapatkan untung masih ada karena revenue sharing belum  ketahuan  apakah  untung  atau  rugi  karena  belum  dikurangi  biaya.  Sehingga  ketika tingkat  bagi  hasil  pembiayaan  musyarakah  naik  maka  cenderung  akan  mengurangi  minat masyarakat atau badan usaha untuk mengambil pembiayaan musyarakah.
Implikasi  dari  hal  di  atas  adalah  ketika  tingkat  bagi  hasil  menurun  maka  masyarakat atau badan usaha cenderung akan mengambil pembiayaan musyarakah untuk kegiatan usaha mereka. Adanya suntikan dana dari pembiayaan musyarakah pada kegiatan usaha atau suatu proyek  maka  akan  mengembangkan  usaha  tersebut  atau  melancarkan  proyek  tersebut. Berkembangnya  suatu  kegiatan  usaha,  tentu  akan  menggerakkan  roda  perekonomian  karena akan merangsang kegiatan lain untuk beroperasi. Sebab suatu usaha tidak bisa berdiri sendiri dan  jalan  sendiri  tetapi  harus  didukung  oleh  kegiatan  lain  dan  ini  yang  disebut multiplier effect .  Ketika  suatu  usaha  berkembang  atau  proyek  berjalan  maka  secara  langsung  akan menciptakan lapangan kerja yang diikuti berkurangnya pengangguran.
Contoh  kasus  dalam  situs  www.beritasatu.com  bahwa  PT  Bank  Syariah  Mandiri (BSM)  menandatangani  perjanjian  kerja  sama  fasilitas  pembiayaan  senilai  1  triliun  rupiah pada  PT  Jasa  Marga  (Persero)  Tbk  sebagai  modal  kerja  untuk  pengembangan  ruas  jalan  tol baru.  Pembiayaan  ini  menggunakan  akad Line  Facility-Musyarakah (bagi  hasil/syirkah ) dengan  tenor  satu  tahun.  Tentu  contoh  kasus  ini  akan  memberikan multiplier  effect bahkan trickle  down  effect .  Ketika  pengembangan  ruas  tol  baru  yang  dilakukan  PT  Jasa  Marga (Persero),  maka  industri  yang  terkait  dengan  proyek  tersebut  akan  semakin  tumbuh.  Di  satu sisi PT Jasa Marga (Persero) sebagai BUMN akan memberikan pendapatan buat negara, juga
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041
industri-industri  turunannya  akan  berkembang  karena  mendapatkan  order,  sementara  itu daerah  disekitar  pembangunan  proyek  akan  semakin  berkembang  dan  akan  tumbuh  pusat- pusat  pertumbuhan  baru  sebagai  akibat  dari  pembangunan  proyek  infrastruktur.  Tetapi  yang tidak  kalah  pentingnya  perbankan  syariah  bisa  lebih  berkembang  dan  market  sharenya  akan cepat tumbuh sehingga kedepan dapat mengalahkan dominasi perbankan konvensional.
Berdasarkan  hal  di  atas  maka  untuk  memperbesar    kapasitas  pembiayaan musyarakah,  diperlukan  upaya  untuk  mendorong  tingkat  bagi  hasil  yang  adil/sesuai. Agar  masyarakat  atau  pelaku  usaha  dengan  senang  hati  mengambil  pembiayaan musyarakah  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Sehingga  perbankan  syariah  bisa cepat  tumbuh  di  tengah  bayang-bayang  bank  konvensional  yang  mendominasi perbankan di Indonesia.

## Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah
Hasil yang signifikan menandakan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan cenderung  mengurangi  pembiayaan  musyarakah.  Temuan  ini  mengimplikasikan  bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah  akan menurunkan alokasi pembiayaan musyarakah oleh perbankan, karena dari sisi penawaran pembiayaan bermasalah merupakan  biaya yang harus ditanggung  oleh  bank  sehingga  menurunkan  insentif  perbankan  untuk  mengalokasikan dananya    dalam  bentuk  pembiayaan  musyarakah.  Sehingga  pembiayaan  bermasalah  menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan untuk mempercepat peningkatan pembiayaan musyarakah.
Pembiayaan  bermasalah  sangat  berpengaruh  terhadap  pembiayaan  musyarakah  karena jika pembiayaan bermasalah tinggi maka bank akan lebih selektif mengeluarkan pembiayaan musyarakah.  Hal  itu  terjadi  untuk  menghindari  terjadinya  kerugian  yang  lebih  besar,  yang akan  membuat  Bank  ditutup.  Walaupun  terkadang  ketika  NPF  sudah  mendekati  bahkan melewati  batas  aman  5%,  OJK  akan  menghimbau  para  pemegang  saham  perbankan  syariah untuk  menyuntikkan  modal  ke  dalam  Bank  untuk  segera  disalurkan  ke  pembiayaan  agar NPFnya  bisa  turun.  Tetapi  hal  itu  hanya  bersifat  insidentil.  Pembiayaan  bermasalah  (NPF) yang  meningkat  juga  disebabkan  oleh  melemahnya  sektor  riil.  Melemahnya  sektor  riil disebabkan  oleh  melemahnya  daya  beli  masyarakat.  Melemahnya  daya  beli  masyarakat ditandai dengan penurunan penjualaan ritel, terutama disebabkan terbatasnya anggaran negara
untuk  pembangunan  sektor  riil.  Padahal,  pembangunan  sektor  riil  berpotensi  menghasilkan multiplier  effect yang  besar  pada  penciptaan  lapangan  kerja  sehingga  meningkatnya pendapatan  masyarakat  dan  pada  akhirnya  mendongkrak  daya  beli.  Akar  permasalahan  dari menurunnya  daya  beli  masyarakat  ini  adalah  minimnya  dana  APBN  untuk  pembangunan sektor  riil.  Hal  itu  terjadi  karena  pemangkasan  anggaran  pemerintah  terus  dilakukan  sejak 2014. Akibat pemangkasan anggaran tersebut, roda perekonomian menjadi lambat.
Contoh  kasus  seperti  yang  dilansir  keuangan.kontan.co.id  bahwa  PT  Bank  Syariah  Mandiri (BSM)  menandatangani  perjanjian  pembiayaan line  facility untuk project  financing atau modal kerja dengan plafon masing-masing Rp150 miliar untuk PT IMS, Rp160 miliar untuk PT  IMST,  dan  Rp42  Miliar  untuk  PT  IMSS.  Adapun  pembiayaan  ini  menggunakan  akad musyarakah  dengan  tenor line  facility 24  bulan.  Ketiga  perusahaan  tersebut  akan menggunakan dana modal kerja dari BSM untuk mengerjakan proyek-proyek  yang diperoleh dari PT Inka (Persero). Seperti yang dikemukakan di pembahasan sebelumnya bahwa kegiatan seperti ini akan memberi dampak yang besar bagi perekonomian. Semua sektor akan bergerak karena proyek tersebut akan menggerakkan sektor ekonomi lain dan ujungnya akan membuat perekonomian tumbuh, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  hal  diatas  maka  untuk  memperbesar    kapasitas  pembiayaan  musyarakah, diperlukan  upaya  untuk  pengendalian  pembiayaan  bermasalah.  Karena  pembiayaan bermasalah  adalah  salah  satu  faktor  utama  yang  membuat  bank  bisa  ditutup  yang  akan merugikan  para  nasabah,  dan  jika  banknya  besar  maka  akan  mengganggu  stabilitas perekonomian.

## Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Musyarakah
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Haryadi  (2009)  bahwa  inflasi  tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Bedanya dengan penelitian ini adalah jika Haryadi (2009) mencoba  di  pembiayaan  secara  umum  maka  penelitian  ini  mencoba  melihat  secara  spesifik pada pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh  Irving  fisher  bahwa  ada  kecenderungan  ketika  terjadi  inflasi  maka  masyarakaat  akan membutuhkan  uang  lebih  untuk  mendapatkan  barang  dan  jasa.  Sehingga  ada  kecenderungan masyarakat akan mencari tambahan uang untuk memenuhi kebutuhannya.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041
Namun  karena  tidak  signifikan  maka  inflasi  bukan  menjadi  variabel  yang  berarti mempengaruhi pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia.
Implikasi  dari  hal  diatas  bahwa  semakin  tinggi  inflasi  tidak  menjamin  terjadinya peningkatan  pembiayaan  musyarakah,  sehingga  inflasi  bukanlah  faktor  yang  dapat dipertimbangkan untuk mempercepat peningkatan pembiayaan musyarakah.
Inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  pembiayaan  musyarakah  karena  dengan  naiknya inflasi malah membuat masyarakat berpikir untuk mengambil pembiayaan. Masyarakat akan berpikir  jika  harga  terus  naik  maka  dalam  pengembaliannya  pasti  kesulitan  oleh  karena dengan  kenaikan  harga  akan  menurunkan  daya  beli  masyarakat  atau  nilai  riil  dari  uang  itu menurun.  Hal  tersebut  bisa  terjadi  karena  ketika  terjadi  inflasi,  masyarakat  cenderung menahan diri untuk belanja daripada harus meminjam uang. Kita tahu bahwa pembiayaan ini mengarah  ke  sektor  produktif  sehingga  hal-hal  yang  terkait  dengannya  masih  bisa  ditunda. Lain halnya dengan kebutuhan primer yang sifatnya konsumtif, yang tidak bisa ditunda.

## KESIMPULAN
1. Dana  pihak  ketiga,  tingkat  bagi  hasil,  pembiayaan  bermasalah,  dan  inflasi  berpengaruh signifikan  secara  bersama-sama  terhadap  pembiayaan  musyarakah  pada  perbankan syariah  di  Indonesia.  Artinya  bahwa  keempat  variabel  tersebut  memiliki  kontribusi terhadap naik turunnya pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Pembiayaan  bermasalah  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  pembiayaan musyarakah  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Temuan  ini  mengimplikasikan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah  akan menurunkan alokasi pembiayaan musyarakah oleh  perbankan,  karena  dari  sisi  penawaran  pembiayaan  bermasalah  merupakan    biaya yang  harus  ditanggung  oleh  bank  sehingga  menurunkan  insentif  perbankan  untuk mengalokasikan dananya  dalam bentuk pembiayaan musyarakah.
3. Inflasi  tidak  signifikan  mempengaruhi  pembiayaan  musyarakah  pada  perbankan  syariah dengan  arah  positif.  Dengan  demikian,  tingginya  inflasi  tidak  menjamin  terjadinya peningkatan  pembiayaan  musyarakah,  sehingga  inflasi  bukanlah  faktor  yang  dapat dipertimbangkan untuk mempercepat peningkatan pembiayaan musyarakah.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2041

## REFERENSI
Al  Arif,  M  Nur  Rinto  Dan  Euis  Amalia,  2010.  Teori  Mikro  Ekonomi:Suatu  Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional, Jakarta,Kencana.
Al-Asqalani, Ahmad bin ali bin hajar, 2015. Fathul Baari:Syarah Syahih Al-Bukhari Jilid 20, Abu hasan al-atsari (penerjemah), Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
Al-Quran  Dan  Terjemahannya,  1990.  Kerajaan  Saudi  Arabia:Mujamma’  Al  Malik  Fahd  Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah.
Ambarwati,  S,  2008.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pembiayaan  murabahah  dan mudharabah  pada  bank  umum  syariah  di  Indonesia.  Tesis,  Program  Studi  Timur Tengah Dan Islam Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
Ascarya, 2015. Akad Dan Produk Bank Syariah, Jakarta, Rajawali Pers.
Darmawan, Indra, 1992. Pengantar  Uang Dan Perbankan, Jakarta, PT Rineka Cipta.
Destiana, R, 2016. Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. LOGIKA , 17 (2), 42-54.
Ernawati,  2016.  Risk  of  Profit  Loss  Sharing  Financing:  The  Case  of  Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah , 8 (1), 101-116.
Farooq,  M.,  &  Ahmed,  M.  M.  M,  (2013).  Musharakah  financing:  Experience  of  Pakistani banks, World Applied Sciences Journal , 21 (2), 181-189.
Haryadi,  2009.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyaluran  Pembiayaan  Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Tesis, Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia, Jakarta.
Http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/436104-bsm-salurkan-pembiayaan-rp-1- triliun-ke-jasa-marga.html , diakses 27 April 2018
Https://www.ojk.go.id , data publikasi statistik perbankan syariah, diakses 26 Maret 2017
Https://www.bps.go.id , data inflasi  Indonesia bulanan, diakses 26 Maret 2017.
Https://keuangan.kontan.co.id/news/bsm-teken-akad-pembiayaan-dengan-grup-pt-inka ,
diakses 27 April 2018
Https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/07/06/osnstw36
8-bni-
syariah-salurkan-pembiayaan-kepada-brantas-abipraya ,  diakses 27 April 2018
Karim,  Adiwarman,  2008.  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada.
Nugroho,  Ris  Yuwono  Yudo,  2009.  Analisis  Faktor-Faktor  Penentu  Pembiayaan  Perbankan Syariah Di Indonesia : Aplikasi Model Vector Error Correction. Tesis, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor, Bogor.
Safitri,  I.,  Nadirsyah,  N.,  &  Darwanis  D,  2016.  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Pembiayaan  Bank Umum Syariah Di  Indonesia (Periode 2009-2013), Share Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 5 No. 2 p. 155-164.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Wahab, 2014. Analisis Pengaruh  FDR, NPF,  Tingkat Bagi Hasil,  Kualitas Jasa Dan Atribut Produk  Islam  Terhadap  Tingkat  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Bank  Umum Syari’ah Di Semarang. Economica, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2 p. 107-136.