Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1866-1879
Analisis Akuntabilitas dan Transparansi  pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat
Ruslan Abdul Ghofur 1) , Suhendar 2*)
1,2 Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung *Email korespondensi: suhendar@radenintan.ac.id

## Abstract
This research is motivated by the low realization of zakat collection because muzakki still have doubts about the existence  of  BAZ  or  LAZ,  in  distributing  zakat  to  those  who  are  entitled.  This  study  aims  to  analyze  the Accountability and Transparency of the Zakat Management Organization in Maximizing the Potential of Zakat. Accountability is realized by the presence of transaction evidence and witnesses during the recording process in the  management  of  zakat  funds.  Meanwhile,  transparency  is  a  principle  that  gives  freedom  and  guarantees everyone  to  get  information  related  to  the  organization  of  the  organization.  This  research  uses  a  qualitative field approach based on qualitative descriptive. The data sources in this study are primary data and secondary data.  This  research  was  conducted  approximately  one  year  from  June  2019  -  July  2020.  The  data  collection techniques  in  this  study  were  interviews,  structured  interviews,  semi-structured  interviews  and  unstructured interviews. Data analysis techniques in this study were data reduction, data exposure and conclusion drawing. The  results  showed  that  BAZNAS  Lampung  and  Banten  Provinces  were  accountable  and  transparent  in managing Zakat funds.

## Keywords : Accountability, Transparency, Zakat Management Organization
Saran  sitasi: Ghofur,  R.  A.,  &  Suhendar.  (2021).  Analisis  Akuntabilitas  dan  Transparansi    pada  Organisasi Pengelola  Zakat  dalam  Memaksimalkan  Potensi  Zakat. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7 (03),  1867-1870. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  berpenduduk  muslim terbesar  di  dunia.  Jika  melihat  data  Bank  Dunia (2013),  pada  tahun  2010  penduduk  dunia  berjumlah kurang lebih 6,885 milyar jiwa. Hal ini berarti bahwa jumlah  penduduk  Indonesia  sekitar  3  persen  dari penduduk  dunia.  Berdasarkan  laporan Pew  Reseach Center (2009) dan Human Rights Watch (2013), dari jumlah  penduduk  muslim  dunia,  yang  pada  tahun 2010  kurang  lebih  berada  pada  angka  1,6  milyar jiwa, maka penduduk muslim Indonesia berada pada kisaran 12,9-13% penduduk muslim dunia.
Zakat  adalah  ibadah  yang  mengandung  dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannaas atau dimensi horizontal.  Ibadah  zakat  apabila  ditunaikan  dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan  serta  memberkahkan  harta  yang
dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi (Hafidhuddin, 2002).
Zakat  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan  ekonomi.  Berbeda  dengan  sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki  dampak  balik  apapun  kecuali  ridha  dan mengharap  pahala  dari  Allah  semata.  Namun demikian,  bukan  berarti  mekanisme  zakat  tidak  ada sistem  kontrolnya  (Efendi,  2017).  Nilai  strategis zakat dapat dilihat  melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, Ia merupakan cerminan dari  keimanan  seseorang.  Kedua,  sumber  keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar  zakat,  tidak  akan  pernah  habis  dan  yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain  akan  terus  membayar.  Ketiga,  zakat  secara
empirik  dapat  menghapus  kesenjangan  sosial  dan sebaliknya  dapat  menciptakan  redistribusi  aset  dan pemerataan pembangunan (Abidah, 2016).
Menurut Chaniago (2015), pemberdayaan kegiatan  zakat,  beserta  infaq  dan  shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi  ketergantungan  ekonomi  Indonesia terhadap  bantuan-bantuan  luar,  dan  membebaskan masyarakat  dari  problem  kemiskinan.  Tujuan  utama dari  zakat  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat dan  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial  dalam masyarakat  agar  dapat  tercapai  secara  maksimal (Rahmat Hakim, 2017).
Di  Indonesia  organisasi  pengelola  zakat  (OPZ) dibagi  menjadi  2  lembaga  yakni  BAZ  (Badan  Amil Zakat)  dan  LAZ  (Lembaga  Amil  Zakat)  (Indrarini, 2017).  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (selanjutnya disingkat  BAZNAS)  merupakan  organisasi  yang mengelola  zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah (Purbasari,  2015).  Sedangkan  LAZ  atau  Lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang  memiliki  tugas  membantu  pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Yuliafitri, 2016).  Organisasi  pengelola  zakat  baik  Baznas Pusat/Provinsi/Provinsi/Kota maupun LAZ Nasional/Provinsi/Provinsi/Kota, semakin kreatif mengajak  para  muzakki  untuk  membayarkan  zakat serta  menyediakan  platform  pembayaran  zakat  yang mudah dan jelas bagi umat Islam (Syahrullah, 2018).
Namun  kenyataannya,  realisasi  penghimpunan zakat  nasional  masih  sangat  jauh  dari  potensinya. Diperlukan  kerja  keras  untuk  meyakinkan  para muzakki  membayarkan  zakatnya  secara  tertib  dan rutin  kepada  organisasi  pengelola  zakat  yang  resmi, sehingga dapat diakumulasi dalam data penghimpunan  zakat  nasional.    Rata-rata  penyaluran zakat nasional adalah sebesar 66,03% dari total zakat yang  dihimpun.  Pada  2016,  zakat  yang  berhasil disalurkan  ke  masyarakat  adalah  Rp  2.931  miliar, sementara  pada  2017  sebesar  Rp  4.860  miliar.  Dari jumlah  penyaluran  zakat  pada  2017,  sebesar  78,1% telah  disalurkan  ke  delapan  golongan  mustahik nasional (Mubarok & Fanani, 2014).
Potensi  zakat  di  Provinsi  Lampung  dan  Banten cukup  besar.  Diperkirakan  bisa  mencapai  triliunan rupiah  per  tahun.  Potensi  itu  mengingat  penduduk Lampung dan Banten sebagian besar beragama Islam (Huda,  Anggraini,  Ali,  Mardoni,  &  Rini,  2014; Damayanti,  2019).  Namun  hingga  sekarang  belum
terlalu  banyak  warga  yang  membayar  zakat.  Dana zakat  tersebut,  sebagian  telah  disalurkan  kepada penerima  zakat  maupun  bantuan  bagi  mahasiswa berupa  beasiswa,  dukungan  dan  kerja  sama pemerintah  daerah,  mengingat  besar  jumlah  PNS  di lingkungan  Pemprov  Lampung  dan  Banten  dapat menjadi  peluang  bagi  baznas.  Selain  itu,  untuk  di Provinsi Lampung kerja sama juga dilakukan dengan pihak  lain,  terutama  kalangan  dunia  usaha,  swasta dan  BUMN/BUMD.  Baznas  memberikan  beasiswa kepada  mahasiswa  dengan  besaran  Rp  700 ribu/bulan,  bantuan  untuk  guru  honorer  sebesar  Rp 700  ribu/bulan,  dan  bantuan  modal  bergulir  usaha kecil sebesar satu juta rupiah (Nofitasari, 2020).
Sedangkan  untuk  Provinsi  Banten  sendiri, potensi  zakat  di  Banten  dengan  asumsi  penduduk Banten  sebanyak  10  juta,  dan  kalau  20  persen membayar zakatnya  sebesar Rp2 juta. Jika penghasilan  rata-rata  Rp100  juta.  Maka  potensi zakat,  2,5  %  dikali  Rp2  juta  dikali  100  juta  sama dengan  Rp5  Trilyun.  Tahun  2015  seluruh  Banten baru  terkumpul  sekitar  Rp25  milyard.  Berarti  tahun 2015 baru terkumpul sekitar 0,5 %.  Sedangkan tahun 2016 terkumpul sekitar Rp30 M. Jadi baru sekitar 0,6 persen (Adawiyah, 2018).
Masih  minimnya  potensi  zakat  yang  dikelola oleh  Bazda  Provinsi  Banten  saat  ini  disebabkan masih  banyak  sebagian  warga  Banten  yang menyalurkan  zakatnya  tidak  melalui  badan  amil zakat.  Apalagi  aturan  yang  memperbolehkan  warga untuk membayar zakatnya tidak harus melalui Bazda diakui  menjadi  kelonggaran  bagi  warga  untuk memilih  lembaga  tertentu  dalam  membayar  zakat (Hermawan  &  Waluya,  2019).  Fenomena  yang terjadi  adalah  sebagian  muzakki  masih  meragukan keberadaan  BAZ  atau  LAZ,  dalam  pendistribusian zakat  kepada  yang  berhak,  hal  ini  menunjukkan bahwa  sebagian  muzakki  masih  menginginkan pengelolaan  zakat  yang  lebih  baik,  yaitu  bahwa pengelola  zakat  harus  memiliki  profesionalisme, transparansi,  dalam  pelaporan  dan  penyaluran  yang tepat sasaran dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Endahwati, 2014).
Organisasi  pengelola  zakat  seperti  BAZNAS dan  LAZ  harus  melaporkan  hasil  pengelolaan zakatnya.  Pengelolaan  apapun  jika  berhubungan dengan  pemanfaaatan  sumber  daya  publik,  harus dikelola  secara  transparan  dan  akuntabel  (Yuliafitri, &  Khoiriyah,  2016).  Diharapkan  ketika  ada
pelaporan  pengelolaan  zakat  kesadaran  masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan muzakki mempercayakan pengelolaan zakatnya pada organisasi  pengelola  zakat.  Pengguna  informasi laporan  keuangan  dana  zakat  seperti  muzakki, mustahiq,  pemerintah,  manajemen  amil,  serta masyarakat  umum  menuntut  penyediaan  informasi secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi hal tersebut maka  dibutuhkan  suatu  sistem  informasi  untuk membantu  mengolah  data  penggunaan  dana  zakat. Sistem  informasi  sebagai  alat  untuk  mempermudah pengelolaan  informasi  karenanya  menjadi  bagian penting  sebab  data  yang  dikelola  sedemikian  besar dan  tuntutan  yang  tinggi  dari  para  pihak  pengguna informasi  atas  transparansi  dan  kredibilitas  lembaga zakat (Hisamuddin, & Sholikha, 2016).
Tuntutan  akuntabilitas  dan  transparansi  publik pada organisasi pengelola zakat yang demikian besar menarik  minat  banyak  peneliti  untuk  meneliti akuntabilitas  dan  transparansi  lembaga  tersebut. Sejauh  ini  transparansi  dan  akuntabilitas  yang semestinya  menjadi  karakter  dasar  organisasi pengelola  zakat  belum  sepenuhnya  terealisasikan secara maksimal. Penelitian terkait dengan akuntabilitas  dan  transparansi  pada  organisasi pengelola  zakat telah  banyak  dilakukan  sebelumnya. Diantaranya  dilakukan  oleh  Rahmat,  Atmadja,  & Sulindawati,    (2017)  yang  melakukan  penelitian  di BAZNAS  Provinsi  Buleleng  menemukan  hasil bahwa  pengelolaan  dana  zakat  infaq  dan  shadaqah sudah  dilakukan  sesuai  ketentuan  syariat  Islam  dan peraturan perundangan yang berlaku namun penggunaan  sistem  informasi  manajemen  (SIMBA) belum  sepenuhnya  efektif  karena  karyawan  yang belum terampil menggunakan aplikasi tersebut.
Penelitian  Endahwati  (2014)  yang  melakukan penelitian  di  BAZ  Provinsi  Lumajang  menemukan bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan ZIS sudah dikatakan professional dengan menekankan
prinsip habluminallah dan habluminannass. Namun,  laporan  keuangan  belum diaudit  secara  periodik  dan  masih  minimnya pemantauan pada program yang dijalankan oleh BAZ Provinsi Lumajang.
Penelitian  Fatmawati,  &  Nurdin  (2016)  yang melakukan  penelitian  pada  transparansi  pengelolaan zakat  di  BAZ  Bandung  menemukan  bahwa implementasi  sistem  pengelolaan  pada  laporan keuangan  terdapat  kendala  dalam  sumber  daya manusia  serta  tidak  adanya  anggaran  untuk  media
sarana  dan  prasarana  untuk  mempublikasikan aktivitasnya.
Penelitian Nikmatuniayah (2015) yang melakukan penelitian pada organisasi pengelola zakat di  kota  Semarang  dengan  sampel  1  BAZNAS  kota Semarang  dan  6  LAZ  kota  Semarang  menemukan bahwa  pengendalian  intern  belum  sepenuhnya dipatuhi  seperti  pada  BAZ  kota  semarang  yang belum  memiliki  auditor  internal  serta  sebagian  LAZ belum  menyajikan  laporan  keuangan  Hal  ini disebabkan  karena  rendahnya  kesadaran  membayar zakat dan tingginya biaya profesionalisme .
Penelitian sebelumnya pada umumnya dilakukan  hanya  mengkaji  dua  variabel,  belum seluruh  variabel  dikaji  secara  bersama-sama.  Selain itu,  penelitian  sebelumnya  belum  mengkaji  di BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten.  Untuk  itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Akuntabilitas  dan  Transparansi    pada  Organisasi Pengelola  Zakat    dalam  Memaksimalkan  Potensi Zakat di BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten.
Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas  dan  transparansi,  maka  dibuat  rumusan maslah seperti berikut ini: (1) Bagaimana implementasi akuntabilitas BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten?; (2) Bagaimanakah
implementasi transparansi BAZNAS Provinsi Lampung  dan  Banten?;    (3)  Bagaimanakah implmentasi akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten?.
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah dipaparkan,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) menganalisis  bagaimana  implementasi  akuntabilitas BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten;  (2) menganalisis  bagaimana  implementasi  transparansi BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten;  dan  (3) menganalisis  bagaimana  implmentasi  akuntabilitas dan  transparansi  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  yang  merupakan  metode  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci,  tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara  triangulasi (gabungan), tehnik analisis data bersifat kualitatif dan
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi (Sugiyono, 2014).
2.2. Populasi, Sampel, Tehnik Pengambilan

## Sampel
Menurut  Sugiyono  (2014)  dalam  penelitian kualitatif  tidak  menggunakan  istilah  populasi,  tetapi oleh  Sprandley  dinamakan  “ sosial  situation ”  atau situasi  sosial  yang  terdiri  dari  tiga  elemen  yaitu  : tempat  ( place ),  pelaku  ( actors ),  dan  aktivitas ( activity )  yang  berinteraksi  secara  sinergis.  Peneliti akan  mengamati  situasi  sosial  yang  bertempat  pada BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  untuk mendapatkan  informasi  dari  karyawan/amil  zakat serta mengamati aktifitas BAZNAS  Provinsi Lampung dan Banten.
Sampel  dalam  penelitian  kualitatif  disebut dengan narasumber atau partisipan (Sugiyono, 2014). Peneliti  memilih  informan  pada  bagian  ketua BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten dan bagian pencatatan  dana  zakat  mengenai  pengelolaan  dana zakat.  Peneliti  mengambil  kedua  informan  tersebut karena  kedua  informan  tersebut  terlibat  dalam penelitian  mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi organisasi pengelolaan zakat.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  tehnik pengambilan  sampel non  probability  sampling dengan purposive  sampling yaitu  tehnik  penentuan sampel  dengan  ciri-ciri  tertentu  (Sugiyono,  2014). Dengan  tehnik purposive  sampling diharapkan permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  bisa terjawab.  Kriteria  pengambilan  informan  adalah dengan  menggunakan  pertimbangan  sebagai  berikut: (1) Mengetahui aktifitas BAZNAS Provinsi Lampung  dan  Banten,  (2)  Mengetahui  pelaksanaan pengelolaan  dana  zakat  oleh  amil  zakat,  dan  (3) Mengetahui  pencatatan  pengelolaan  dana  zakat  oleh amil zakat.
2.3. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan berdasarkan pada deskriptif  kualitatif.  Pendekatan  ini  mengarah  pada pendiskripsian  secara  rinci  dan  mendalam  mengenai gambaran  kondisi  yang  sebenarnya  terjadi  di lapangan.    Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam penelitian  ini  yaitu  hasil  wawancara  dengan  ketua BAZNAS  dan  Bagian  pencatatan  dana  zakat mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi  BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan Outlook Zakat Indonesia,
situs  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Badan  Pusat Statistik (BPS), Pedoman Standar Akuntansi Keuangan  (PSAK),  dan  website  lembaga  amil  zakat dan  beberapa  website  lain  terkait  serta  beberapa artikel yang mendukung dengan riset ini.

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah wawancara, wawancara terstruktur, wawancara  semi  terstruktur  dan  wawancara  tidak terstruktur. Wawancara ini ditujukan secara langsung atau  tanya  jawab  kepada  pihak-pihak  yang  terkait tentang penelitian pada BAZNAS Provinsi Lampung dan  Banten  seperti  kepala  OPZ  dan  bagian akuntansi/pencatatan  dana  zakat  serta  mustahiq maupun  muzzakki  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten.
2.5. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif,  yaitu  akuntabilitas  dan  transparansi  pada BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten.    Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Gunawan (2014) mengemukakan tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif yakni:
1. Reduksi Data
Mereduksi  data  adalah  kegiatan  merangkum, memilih hal-hal pokok  kemudian memfokuskan ke  hal  yang  penting  dan  mencari  tema  dan polanya.  Hal  ini  akan  memberikan  gambaran lebih  jelas  dan  memudahkan  untuk  melakukan pengumpulan data.
2. Paparan Data Paparan  data  merupakan  sekumpulan  informasi yang  tersusun  dan  memberikan  kemungkinan adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian  yang  menjawab  fokus  penelitian berdasarkan hasil analisis data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
3.1.1. Gambaran Umum Penelitian
Penelitian  ini  diawali  dengan  menggunakan surat  ijin  penelitian  dari  UIN  Raden  Intan  Lampung yang  ditujukan  kepada  amil  zakat,  muzzakki,  dan mustahiq  zakat.    Di  samping  menggunakan  surat peneliti  juga  melampirkan  satu  bendel  proposal penelitian  guna  memberikan  maksud  dan  tujuan penelitian.  Proses  perijinan  membutuhkan  waktu
kurang lebih satu minggu yang kemudian wawancara serta  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti dilakukan  kurang  lebih  satu  bulan.  Hasil  penelitian ini  diperoleh  dengan  tehnik  wawancara  serta dokumentasi  sebagai  bentuk  pencarian  data  serta kebenaran informasi.
Observasi  dilakukan  peneliti  dengan  melihat bagimana  proses  pengelolaan  zakat  dari  mulai pengumpulan  zakat,  pencatatan  zakat,  hingga pendistribusian  zakat.  Peneliti  menganalisis  hasil wawancara  dan  observasi  untuk  memperoleh  hasil penelitian  yang  relevan.  Analisis  ini  terfokus  pada Amil  zakat  sebagai  pengelola  zakat,  muzzakki  dan mustahiq.    Penelitian  yang  dimulai  dari  proses wawancara,  observasi  serta  dokumentasi  yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan penyederhanaan  dan  abstraksi  data  yang  masih mentah.  Kemudian  peneliti  melakukan  reduksi  hasil wawancara  atau  pun  data  agar  informasi  yang dikumpulkan  oleh  peneliti  dapat  dirancang  secara sistematis  yang  kemudian  memudahkan  dalam menganalisis  data  dan  menarik  kesimpulan.  Dalam tahap  analisis  peneliti  membuat  daftar  pertanyaan sebagai  bahan  wawancara,  pengumpulan  data  dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti sendiri.
Berikut  ini  adalah  tahapan-tahapan  untuk mengetahui  bagaimana  informasi  yang  di  berikan oleh informan penelitian :
1. Peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan dibuat untuk wawancara
2. Peneliti  melakukan  wawancara  kepada  amil zakat  sebagai  pengelola  zakat,  kemudian peneliti  juga  melakukan  wawancara  kepada muzzakki  zakat  sebagai  pembayar  zakat  dan yang terakhir peneliti juga melakukan wawancara  kepada  mustahiq  zakat  sebagai penerima  zakat  tentang  akuntabilitas  dan transparansi orgaisasi pengelola zakat BAZNAS Lampung dan Banten.
3. Peneliti  melakukan  dokumentasi  dilapangan guna  mendapatkan  informasi  yang  lebih akurat.
4. Peneliti melakukan proses seleksi dan pemfokusan data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan.
5. Peneliti  menganalisis  hasil  wawancara  yang telah dilakukan.

## 3.1.2. Sejarah Baznas Lampung dan Banten
BAZNAS  Lampung  dan  Banten  merupakan organisasi non  structural pemerintah  yang  dibentuk untuk  mengelola  zakat  di  Lampung  dan  Banten. Sebelum menjadi BAZNAS, lembaga ini merupakan badan  amil  zakat  daerah  atau  biasa  disebut BAZNAS. BAZNAS Lampung dan Banten terbentuk sesuai  dengan  keputusan  Gubernur.  Selanjutnya untuk BAZNAS Banten berdasarkan surat keputusan Gubernur juga.
3.1.3. Penerapan  Akuntabilitas  pada  BAZNAS Lampung dan Banten
3.1.3.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
a. Adanya  Kepatuhan  Hukum  dan  Peraturan Serta Perundang-Undangan Yang Berlaku
Peraturan  hukum  maupun  perundang-undangan yang  dipatuhi  oleh  BAZNAS  Lampung  dan  Banten seperti  pendirian  BAZNAS  yang  sesuai  dengan  SK dari  pemerintah  daerah  Provinsi  Lampung  dan Banten,  laporan  keuangan  yang  harus  dilaporkan pada  pemerintah  daerah  serta  BAZNAS  pusat.  Hal ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  amil  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  bahwa  pendirian BAZNAS  Lampung  dan  Banten  sesuai  SK  dari Gubernur.  Sedangkan  untuk  laporan  keuangan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melaporkan pada  pemerintah  Provinsi  dan  juga  BAZNAS  pusat melalui  aplikasi  SIMBA.    Pernyataan  tersebut  juga didukung  oleh  salah  satu  muzzakki  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  bahwa  muzzakki tersebut  pernah  membantu  merintis  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  sejak  ada  UU  tahun 2014 lalu ditindaklanjuti oleh Pemprov Lampung dan Banten  akhirnya  jadi  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan BAZNAS Banten yang sebelumnya itu namanya BAZDA.
Berdasarkan  keterangan  dari  amil  maupun muzzakki    BAZNAS  dapat  disimpulkan  bahwa BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  sudah cukup  baik  taat  terhadap  peraturan  dan  hukum  lain yang berlaku. Didukung oleh SK pendirian BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  maka  segala  aktifitas OPZ  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dari  hasil observasi  yang  dilakukan  peneliti  kepatuhan  hukum syariah  yang  ditaati  oleh  BAZNAS  Provinsi Lampung dan Banten diantaranya yakni tidak adanya jabat  tangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  serta pencatatan yang diketahui oleh ketua serta subbagian keuangan.
b. Adanya  Pelaksanaan  Kegiatan  yang  Sesuai SK  untuk  Menghindari  Penyalahgunaan
Jabatan Maupun Penyelewengan Dana Zakat Dalam melaksanakan setiap kegiatan
BAZNAS  Lampung  dan  Banten  sudah terbentuk beberapa
devisi untuk
melaksanakan tugasnya.
Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan  jabatan  maupun  penyelewengan dana  zakat  yang  dilakukan  oleh  amil/karyawan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Berikut ini adalah  pernyataan  dari  amil    BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  bahwa  dengan  adanya  SK pembagian  tugas  pimpinan  BAZNAS  Lampung  dan Banten Periode 2017-2022 yang mengatur tugas dan wewenang  masing-masing  jabatan.  Peneliti  juga menemukan  dokumen  berupa  SK  dari  keputusan ketua  badan  amil  zakat  nasional  Provinsi  Lampung dan Banten tentang pembagian tugas pimpinan badan amil  zakat  nasional  Provinsi  Lampung  dan  Banten periode  2017–2022.    Sehingga  dengan  adanya  SK yang  telah  ditetapkan  diharapkan  karyawan  dapat melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sesuai  jabatan masing-masing.  Dalam  penyaluran  zakat  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  belum  menyalurkan ke  delapan  asnaf  mustahiq  zakat  dikarenakan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten
memprioritaskan  yang  ada  seperti  Fakir,  miskin, amil, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Pendistribusian  ini  didasarkan  atas  skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan  dan  kewilayahan  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten.  Seperti  yang  dikemukakan oleh  amil  (1)  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten    bahwa  sejauh  ini  BAZNAS  Provinsi Lampung dan Banten belum menyalurkan ke delapan asnaf  karena  terfokus  pada  ekonomi  produktif  dan memprioritaskan  yang  ada.  Pernyataan  tersebut diperkuat  oleh  amil    BAZNAS  Provinsi  Lampung dan  Banten  bahwa  survey  yang  dilakukan  belum sampai  delapan  asnaf  karena  fokus  BAZNAS Provinsi  Lampung dan  Banten di ekonomi  produktif jadi  biasanya  survey  yang  dilakukan  sesuai  program Lampung dan Banten lima, kebanyakan fakir, miskin, fi  sabilillah,  amil,  dan  ibnu  sabil.  Menurut  mazhab Syafi’i  dan  Hambali  ,  zakat  boleh  diberikan  kepada empat  atau  lima  golongan  orang  seperti  :  panitia zakat  (amil)  ,  mualaf  ,  orang  yang  ikut  berperang, dan  orang  yang  berhutang  demi  kepentingan keluarganya (Mughniyah, 2015)
Sedangkan, menurut mazhab Maliki, memberikan  zakat  kepada  orang  yang  sangat
memerlukan  dibandingkan  dengan  kelompok  yang lainnya  merupakan  sunnah  (Hani,  2015).  Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten  telah  melaksanakan  setiap  tugasnya  sesuai dengan  SK  yang  berlaku  namun  belum  adanya  SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan/ketua BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten.  Sedangkan  dalam proses pendistribusiannya BAZNAS Provinsi Lampung  dan  Banten  belum  merealisasikannya kepada delapan asnaf.
3.1.3.2. Akuntabilitas Proses
Adanya  Prosedur  untuk  Melaksanakan  Kegiatan yang Dilakukan OPZ
Prosedur  dalam  melaksanakan  kegiatan  oleh BAZNAS  Lampung  dan  Banten  yakni  dengan  PRA ( Parcipatory  Rural  Appraisal ).  PRA  merupakan pendekatan  dan  metode  yang  memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah  kehidupan  dalam  rangka  merumuskan perencanaan  dan  kebijakan  secara  nyata  (Chambers, 1994).  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  amil BAZNAS Lampung dan Banten dengan menggunakan PRA sebagai metode untuk memberdayakan  ekonomi  produktif  terkhusus  pada Lampung  dan  Banten  utara  karena  disana  sangat minus sekali kondisi masyarakatnya.
Peneliti menemukan dokumen bagaimana proses umum PRA
a. Persiapan PRA
1) Pelatihan
2) Penyusunan tim PRA
3) pendefinisian tujuan PRA
4) Pembuatan desain kegiatan PRA
5) Kunjungan awal
b. Pelaksanaan PRA
1) Penjelasan maksud, tujuan dan proses PRA
2) Diskusi penggalian informasi
3) Pendokumentasian hasil diskusi
4) Presentasi hasil diskusi
5) Perumusan rencana aksi
c. Tindak lanjut PRA
1) Perincian rencana aksi
2) Pelaksanaan. Pelaksanaan PRA secara singkat dijelaskan oleh amil BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten prosedurnya yakni survey lokasi yang dilakukan oleh bagian  amil    kemudian  melakukan  wawancara dengan warga sekitar serta RT, RW dengan surat ijin dari  amil    dengan  memberikan  keterangan  tempat yang  di  survey  dan  harus  melakukan  dokumentasi
setelah  sampai  tujuan.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten benar-benar  selektif  dalam  menyalurkan  dana  ZIS kepada mustahiq zakat agar tidak salah sasaran dalam penyaluran  zakat.  Adanya  sistem  yang  menunjang kegiatan yang dilakukan oleh OPZ dalam memudahkan  segala  proses  pencatatan  dana  yang dikumpulkan serta didistribusikan BAZNAS menggunakan  aplikasi  sistem  manajemen  informasi BAZNAS  atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan SIMBA.  SIMBA  merupakan  sebuah  sistem  yang dibangun  dan  dikembangkan  untuk  keperluan penyimpanan data adan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS  secara  nasional  (Wijayanti,  Roziq,  & Irmadariyani, 2020).
SIMBA  diperkenalkan  sejak  tahun  2012  dan diikuti  oleh  BAZNAS  tingkat  provinsi  maupun Provinsi  atau  kota.  Amil    BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  menyatakan  bahwa  sistem yang  menunjang  kegiatan  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  adalah  aplikasi  SIMBA  yang sudah di perkenalkan pemerintah untuk memudahkan proses  menginput  serta  mengolah  data.  Pernyataan tersebut  diperkuat  dengan  muzzakki    BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  yang  ikut  merintis BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  jika  dulu pencatatan  masih  manual  kemudian  muncul  aplikasi SIMBA dan mulai dipraktekkan pada tahun 2014. Beberapa fitur yang dimiliki SIMBA yakni :
a. Penghimpunan dana ZIS
b. Penyaluran dan penggunaan dana ZIS
c. Pencatatan aset
d. Mencetak bukti setor zakat
e. Menerbitkan  kartu  NPWZ  (nomor  pokok  wajib zakat)
f. Manajemen anggaran
g. Mencetak  jenis laporan  yang  standard.  Sehingga BAZNAS kota, provinsi ataupun pusat menggunakan  aplikasi  SIMBA  untuk  menginput serta  memproses  data  baik  pengumpulan  serta pendistribusian dana zakat.
Melalui  pengamatan  peneliti  lewat media  sosial dari  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten mendapat  penghargaan  sebagai  operator  teraktif SIMBA pada Januari 2018.
3.1.3.3. Akuntabilitas Program
Dalam  melaksanakan  programnya  BAZNAS Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Lampung  dan Banten  menggunakan  sistem  evaluasi.  Evaluasi
kegiatan  dilaksanakan  setiap  satu minggu  sekali,  hal ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  amil    BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  dengan  mengadakan evaluasi  kegiatan  setiap  satu  minggu  sekali  untuk mengetahui  kinerja  dan  mengevaluasi  kegiatan  yang telah  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten lakukan.  Dalam  melakukan  evaluasi  setiap  satu minggu  sekali  semua  karyawan  harus  ikut  terlibat agar  semua  tau  tentang  kegiatan  dan  pelaksanaan pengumpulan,  pencatatan  serta  pendayagunaan  dana zakat.  Terlebih  dengan  jumlah  karyawan  dengan berbeda  devisinya  jadi  biar  tau  kinerja  masing- masing  devisinya.  Pernyataan  dari  ketua  umum BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  juga didukung  oleh  muzzakki    BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  bahwa  ada  matriks  yang digunakan  dalam  penyaluran  program  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  yakni  Lampung  dan Banten  dan  adanya  rapat  untuk  evaluasi.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  telah  menerapkan  kegiatan evaluasi  dalam  rangka  mengoptimalkan  kinerja BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yang harus diketahui  oleh  semua  devisi  organisasi  pengelola zakat.
Adanya  Strategi  untuk  melaksanakan  setiap program  dari  OPZ  dalam  melaksanakan  setiap program  yang  dilakukan  oleh  OPZ  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  menyiapkan  strategi berupa  membuat  sasaran  mustahiq  guna  menerima zakatnya  dengan  cara  menelusuri  desa  terpencil  di area  Lampung  dan  Banten  yang  memang  sangat menjadi  perhatian  khusus  pemerintah  Provinsi Lampung  dan  Banten.  BAZNAS  Lampung  dan Banten  bekerjasama  dengan  pemerintah  kota Lampung  dan  Banten  dan  didukung  dengan kecamatan  tersebut  untuk  melakukan  pengamatan serta  untuk  mendapatkan  informasi  yang  akurat  dan relevan tetang target yang dituju. Setelah mendapatkan  informasi  maka  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  mendatangi  lokasi  tersebut untuk  menyurvei  lokasi  dan  mustahiq  serta  bantuan apa  saja  yang  dibutuhkan  mustahiq  tersebut. BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menyatakan  bahwa  strategi  yang  dilaksanakan disetiap programnya yakni yang pertama mengidentifikasi potensi calon muztahiq, selanjutnya mengkoorninasikan  dengan  OPD,  LAZ  dan  Ormas, kemudian  melakukan  pendampingan  mustahiq  dan yang  terakhir  kami  bekerjasama  dengan Non–
Government  Organization (NGO)  atau  LSM. Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  hasil  observasi peneliti  pada  kantor  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan  Banten  serta  salah  satu  narasumber  muztahiq zakat yang mendapatkan bantuan gerobak siomay.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  mustahiq BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  bahwa sebelum  menerima  bantuan  ditawari  oleh  amil BAZNAS bahwa gerobaknya sudah tidak layak pakai kemudian  amil  memberikan  tawaran  bantuan  untuk dibelikan  gerobak.  Dengan  membentuk  persatuan pedagang  asongan  disekitar  mustahiq  berjualan kemudian  amil  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten mensurvey setiap pedagang asongan kemudian bagi yang mendapatkan bantuan diwajibkan  mengumpulkan  KTP  dan  KK.    Survey dilakukan di rumah mustahiq dengan bantuan RT dan warga  sekitar  tentang  bagaimana  kondisi  ekonomi calon  mustahiq.  Sekitar  empat  bulan  lamanya  calon mustahiq  diseleksi  akhirnya  hanya  8  orang  yang mendapat bantuan gerobak. Dari pernyataan tersebut peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa  BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melakukan koordinasi kepada  semua  pihak  terkait  agar  tidak  salah  sasaran ataupun  target  dalam  pendistribusian  zakat.  Dalam pendistribusian  zakat  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan  Banten  tidak  memberikan  bantuan  berupa  uang tunai  namun  barang  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh mustahiq zakat.
3.1.3.4. Akuntabilitas Kebijakan
Pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  zakat yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan  Banten  ditujukan  kepada  pemerintah  serta BAZNAS  pusat  yang  dilaporkan  dalam  bentuk laporan  keuangan.  Seperti  yang  dikemukakan  amil BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  bahwa BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  wajib melaporkan  pelaksanaan  pengelolaan  dana  ZIS kepada BAZNAS Provinsi dan bupati setiap semester dan  akhir  tahun.    Dari  pernyataan  tersebut  peneliti mencoba  menelusuri  siapa  saja  yang  diberikan laporan  pengelolaan  dana  ZIS.  Salah  satu  muzzaki zakat  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten memberikan  keterangan  bahwa  memang  laporan pengelolaan  dana  ZIS  diberikan  kepada  pemkab Provinsi  Lampung  dan  Banten  sedangkan  untuk muzzaki  zakat  mendapatkan  laporan  umpan  balik atau  realisasi  dan  pendayagunaan  dana  ZIS.  Peneliti menemukan  dokumen  yang  mendukung  bahwa pernyataan  sub  bagian  keuangan  benar  adanya.
Peneliti menemukan dokumen disalah satu muzzakki laporan relisasi dan pendayagunaan dana ZIS.
Adanya partisipasi karyawan dalam pengambilan  keputusan  partisipasi  karyawan  dalam pengambilan  keputusan  sangatlah  penting  dalam suatu  organisasi.  Beberapa  manfaat  partisipasi karyawan  dalam  pengambilan  keputusan  yakni sebagai peningkatan tanggung jawab, menumbuhkan krestifitas  dan  inovasi  serta  dapat  menumbuhkan keinginan  untuk  memberikan  yang  lebih  baik  dalam suatu  organisasi.  Pengambilan  keputusan  yang dilakukan  oleh  BAZNAS  Lampung  dan  Banten dilakukan setiap kali ada briefing yakni satu minggu sekali  untuk  mengetahui  kinerja  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  serta  mengetahui  partisipasi karyawan  disaat  diadakannya briefing .  Berikut adalah  pernyataan  dari  amil    BAZNAS  Provinsi Lampung dan Banten semua amil selalu mengadakan evaluasi  minimal  satu  bulan  sekali  sehingga  semua karyawan  menegtahui  akan  kinerja  BAZNAS  setiap bulannya.  Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh amil    BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten bahwa  dengan  adanya  rapat  semua  amil  harus  hadir semuanya  supaya  amil  mengetahui  kinerja  masing- masing.
Disamping  itu  amil  juga  bisa  cek  di  aplikasi SIMBA  tentang  pencatatannya  mbak  kami  bisa crosscek masing-masing. Disamping itu peneliti juga mencari  tahu  akan  kebenaran  informasinya  pada media  sosial  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten  terkait  dengan  optimalisasi  pednsitribusian ZIS  semester  II.    Pada  unggahan  tersebut  terlihat semua  karyawan  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten  hadir  untuk  berkontribusi  dalam  rapat koordinasi.
3.1.4. Penerapan  Transparansi  pada  BAZNAS
Lampung dan Banten 3.1.4.1. Adanya Media Informasi Untuk Mempublikasikan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Pengelola Zakat. Media informasi dalam mempublikasikan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  pengelola zakat  pada  BAZNAS  Lampung  dan  Banten  yakni dengan  menggunakan  media  sosial.  Hal  ini  sebagai bentuk  perwujudan  tranparansi  dari  BAZNAS Lampung  dan  Banten,  seperti  yang  dikemukakan oleh  amil    bahwa  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten menggunakan media sosial seperti Instagram, twitter dan facebook karena mengikuti perkembangan  jaman  daripada  harus  mengupload
melalui  website.  Pernyataan  amil    didukung  oleh muzzakki    BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten adanya  informasi  yang  dipublikasikan  melalui Instagram  sama  facebook.  Kemajuan  teknologi mempermudah amil dalam mempublikasikan agenda ataupun  kegiatan  dari  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan  Banten.  Peneliti  menemukan  bukti  bahwa BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  telah mempublikasikan  kegiatannya  lewat  media  sosial seperti  Facebook,  Instagram  serta  Twitter,  bukan hanya informasi kegiatan yang dipublikasikan namun kata-kata  bijak  untuk  tetap  melakukan  kebaikan  pun tercantum  di  media  sosial  BAZNAS  Provinsi Lampung dan Banten.
3.1.4.2. Adanya Laporan Berkala Mengenai Pengelolaan Dana Zakat
Laporan  berkala  pada  BAZNAS  Lampung  dan Banten  yang  ditujukan  yakni  setiap  bulan  namun belum ada publikasi dalam media sosialnya, sehingga apabila public ingin  mengetahui  laporan  keuangan yang  dibuat  pada  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten  maka  harus  datang  ke  kantor  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten.  Hal  ini  seperti  yang salah satu muzzakki (1) BAZNAS Provinsi Lampung dan  Banten  untuk  mengetahui  laporan  keuangan harus  datang  kekantor  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan  Banten  yang  berbentuk  buku  tebal  yang  berisi rincian  dana  pengumpulan  hingga  pendistribusian zakat.
Pernyataan  muzzakki    tersebut  didukung  oleh pernyataan  amil    BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten  bahwa  laporan  keuangan  ada  2  yakni  setiap semester  dan  laporan  tahunan  karena  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  wajib  melaporkan  ke BAZNAS  Provinsi  dan  PEMKAB  Lampung  dan Banten  ke  Bupati.  Dari  hasil  observasi  yang dilakukan  peneliti  menemukan  dokumen  berbentuk laporan  tahunan  pada  tahun  2017  pada  kantor BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten.  Dokumen laporan tersebut merupakan realisasi dan pendayagunaan dana ZIS selama satu tahun. 3.1.4.3. Adanya Laporan Tahunan Yang

## Dipublikasikan Kepada Publik
Laporan  keuangan  belum  disajikan  kepada publik  pada  media  sosial  maupun  website  dari BAZNAS Lampung dan Banten, hal ini dikarenakan belum  adanya  audit  dari  auditor  eksternal.  Peneliti menemukan  dalah  satu  bukti  laporan  tahunan  yang berbentuk matrik yang dipublikasikan kepada publik melalui  media  sosial  BAZNAS  Provinsi  Lampung
dan Banten. Berikut pernyataan dari amil  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  menyatakan  bahwa belum  adanya  publikasi  laporan  keuangan  karena belum  adanya  audit  laporan  keuangan.  Sejauh  ini audit  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  hanya  dilakukan  oleh  audit internal  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten. Hal  ini  dilakukan  karena  kurang  sempurnanya pencatatan  yang  dilakukan  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten.  Tetapi  muzzakii  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten mendapatkan laporan realisasi distribusi dan pendayagunaan ZIS BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  selama  satu  tahun. Peneliti menemukan dokumen realisasi distribusi dan pendayagunaan  ZIS  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan Banten dari salah satu muzzakki.
3.1.4.4. Adanya Kriteria Informasi Yang

## Dipublikasikan Kepada Publik
BAZNAS  Lampung  dan  Banten  berusaha mempublikasikan  informasi  yang  uptodate  disetiap harinya.  Informasi  yang  disajikan  kepada  publik harus  dapat  diandalkan  dan  dapat  dipercaya  seperti contoh  ketika  adanya  pendistribusian  zakat  yang dilakukan  BAZNAS  Lampung  dan  Banten,  laporan pentasyarufan  zakat,  kegiatan  apa  yang  dilakukan BAZNAS  Lampung  dan  Banten  pada  hari  itu.  Amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menyatakan bahwa informasi yang di sajikan kepada publik harus relevan, andal , dan dapat dipercaya,karena  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten  merupakan  lembaga  yang  terpercaya  dalam menyalurkan kegiatan pendayagunaan dana zakat.
Pernyataan  dari  ketua  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  didukung  dengan  pernyataan muzzakki  bahwa  informasi  yang  dipublikasikan harus  relevan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Dari hasil observasi peneliti menemukan  kebenaran  informasi  tersebut  salah satunya ketika kegiatan pendistribusian gerobak cilok yang diunggah pada media sosial BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Gerobak tersebut  di distribusikan  kepada  pedagang  asongan  di  objek wisata,  Lampung  dan  Banten  sejumlah  8  gerobak siomay yang kebetulan menjadi salah satu narasumber peneliti.

## 3.1.5. Optimalisasi Potensi Zakat
Optimalisasi  Potensi  Zakat  di  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  di  lakukan  dengan berbagai  program  seperti  1)  sebagai  tambahan
penghasilan,  2)  modal  produktif  dan  3)  tambahan biaya Kesehatan dan Pendidikan.

## 3.2. Pembahasan

## 3.2.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Menurut  Elwood  (1993)  Akuntabilitas  hukum terkait  dengan  jaminan  adanya  kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan  lain  yang  berlaku.  Sedangkan, akuntabilitas  kejujuran  terkait  dengan  penghindaran penyalahgunaan jabatan. Akuntabilitas hukum terkait dengan  pendirian  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten.  Akuntabilitas  kejujuran  terkait  dengan penghindaran  penyalahgunaan  jabatan  dengan  cara pembagian devisi karyawan OPZ agar bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  yang  sudah diterapkan  pada  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten diantaranya :
a. Adanya  SK  pendirian  BAZNAS  Provinsi Lampung dan Banten yakni :
1) Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  tentang
Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi/Kota seluruh Indonesia. 2) Peraturan Badan Amil Zakat Nomer 3 Tahun 2014  tentang  Organisasi  dan  Tata  kerja Badan  Amil  Zakat  Propinsi  dan  BadanAmi Zakat Provinsi/Kota
b. Adanya  SK  pembagian  tugas  dan  wewenang masing-masing  jabatan  dengan  keputusan  ketua Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi  Lampung tentang  pembagian  tugas  pimpinan  Badan  Amil Zakat  Nasional  Provinsi  Lampung  dan  Banten periode 2017-2022
c. Adanya kepatuhan dalam melaporkan pengumpulan  serta  pendayagunaan  dana  ZIS kepada  Provinsi  Lampung  dan  Banten  serta muzzakki Provinsi Lampung dan Banten.
d. Pencatatan  dan  transaksi  yang  jujur,  sehingga pencatatan dana ZIS diketahui bukan hanya pada bagian  pengumpulan  dan  pendistribusian  tetapi juga bagian keuangan dan ketua umum.

## 3.2.2. Akuntabilitas Proses
Menurut  Elwood  (1993)  Akuntabilitas  proses terkait  dengan  prosedur  yang  digunakan  dalam pelaksanaan  kegiatan  sudah  cukup  baik  ,  baik  dari segi  sistem  informasi  akuntansi,  sistem  informasi manajemen maupun prosedur administrasi.
Pengelolaan  organisasi  seperti  organisasi  pengelola zakat  harus  memiliki  sistem  informasi  maupun prosedur  administrasi  yang  dapat  menunjang  kinerja
organisasi pengelola zakat. Akuntabilitas proses yang telah  diterapkan  pada  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan Banten diantaranya :
a. Mekanisme pelayanan mustahiq
1) Pertama melakukan identifikasi calon mustahiq
2) Kedua,  yakni  melakukan  pencatatan  dan mengagendakan survei calon mustahiq.
3) Ketiga,  melakukan  survey  kepada  calon mustahiq yang diketahui RT, RW dan warga setempat.Amil yang bertugas untuk mensurvey calon mustahiq harus mendapatkan  surat  ijin  perjalanan  yang diketahui  oleh  ketua  umum  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  serta  akan diberikan  batasan  waktu  ketika  melakukan tugas dilapangan.
4) Keempat  melakukan  pembahasan  hasil survey  dan  melakukan  rapat  koordinasi dengan  semua  karyawan  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  untuk  pengambilan keputusan.
5) Kelima,  amil  menyiapkan  administrasi  dan distribusi. Dalam kegiatan ini amil memesan atau  membeli  barang  yang  dibutuhkan mustahiq. Pembelian atau pemesanan barang harus  memakai  nota  atau  kwitansi  dari penjual.
6) Keenam,  amil  membayar  barang  tersebut dengan  uang  serta  kuitansi  yang  diketahui oleh sub bagian keuangan serta ketua umum BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten. Sedangkan  sub  bagian  keuangan  wajib mencatat uang keluar pada aplikasi SIMBA.
7) Ketujuh, mustahiq akan mendapatkan bantuan berupa barang yang dibutuhkan.
8) Langkah terakhir yakni pengarsipan dokumen.
b. Mekanisme  penghimpunan  ZIS  yang  dilakukan BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  yakni a)  Pertama,  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) di  setiap  Organisasi  perangkat  daerah  (OPD), badan  usaha  milik  daerah  (BUMD),  serta perusahaan-perusahaan tingkat daerah dan instansi vertical yang berada di daerah Lampung dan  Banten.  b)  Kedua,  menerima  dana  Zakat, Infak,  shadaqah  (ZIS)  secara  langsung  dari muzzakki  masyarakat  umum.  3.  Mekanisme pendistribusian  dan  pendayagunaan  BAZNAS
Provinsi  Lampung  dan  Banten  a)  Pertama, pendistribusian  ZIS  secara  konsumtif  diberikan kepada  mustahik  fakir  yang  masih  kesulitan untuk  memenuhi  kebutuhan  makan  dan  minum sehari-hari.  b)  Kedua  ,  pendistribusian  dan pendayagunaan  ZIS  secara  produktif  dislurkan kepada  orang  miskin  yang  akan  merintis  usaha atau  yang  sudah  mempunyai  kegiatan  ekonomi dan  membutuhkan  pengembangan.  c)  Ketiga  , pendistribusian  dan  pendayagunaan  ZIS  secara edukatif untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat mustahik berdasarkan potensi  yang  ada  melalui  program zakat community development (ZCD). 3.2.3. Akuntabilitas Program
Menurut  Elwood  (1993)  Akuntabilitas  program terkait  dengan  pertimbangan  apakah  tujuan  yang telah  ditetapkan  dapat dicapai atau  tidak  dan  apakah telah  mempertimbangkan  alternatif  program  yang memberikan  hasil  optimal  dengan  biaya  yang minimal.  Hal  ini  terkait  dengan  program  yang  akan dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana  hasil  dari  program  yang  dilaksanakan. Program  yang  dibuat  oleh  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  sesuai  dengan  pembidangan pendistribusian  8  asnaf  yakni  fakir,  miskin,  amil, muallaf,  riqab,  gharim,  fisabilillah,  dan  ibnu  sabil. Kesesuaian  program  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS Provinsi  Lampung  dan  Banten  ditunjukkan  dengan adanya program Lampung dan Banten lima yakni : a. Lampung dan Banten Peduli merupakan program BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  untuk kepedulian  lingkungan  seperti  penyediaan  air bersih, kebakaran, rehab rumah serta musafir dan jadup.
b. Lampung  dan  Banten  Makmur  merupakan program  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten  untuk  memberdayakan  umat  guna menunjang  ekonomi  produktif  seperti  gerobak, mesin jahit, kambing, serta alat usaha lainnya.
c. Lampung  dan  Banten  Sehat merupakan  program BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  untuk kesehatan  masyarakat  yang  kurang  mampu, seperti  biaya  berobat,  sanitasi,  kursi  roda  dan kaki palsu.
d. Lampung  dan  Banten  Cerdas  merupakan program  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten  untuk  anak-anak  yang  kurang  mampu untuk  bersekolah  mulai  dari  SD/MI  hingga mahasiswa serta santri.
e. Lampung dan Banten Taqwa  merupakan program  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten  untuk  kegiatan  dakwah  maupun  syi’ar seperti  pembangunan  tempat  ibadah,  karpet musholla,  kegiatan  Da’I  serta  tunjangan  untuk guru  mengaji.  Dalam  melaksanakan  strategi pengumpulan serta penyaluran dana ZIS BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten membuat target pengumpulan serta penyalurannya  kemudian  dibuat  matriks  guna mengetahui  keoptimalan  pendayagunaan  dana ZIS.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui keoptimalan pendistribusian  dan  pendayagunaan  dana  ZIS  yang telah  dilakukan  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten.  Akuntabilitas  Kebijakan  Menurut  Elwood (1993)  Akuntabilitas  kebijakan  terkait  dengan pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam akuntabilitasa kebijakan diharapkan organisasi pengelola  zakat  mampu  menerbitkan  laporan keuangan  sebagai  bentuk  tanggungjawab  kepada pemerintah  ataupun  publik.  Akuntabilitas  kebijakan yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan  Banten  yakni  dengan  melaporkan  pelaksanaan ZIS  kepada  BAZNAS  Provinsi  dan  bupati  setiap semester dan akhir tahun namun laporan pelaksanaan pengelolaan  ZIS  belum  diaudit  oleh  auditor  syariah dan akuntan publik. Laporan pelaksanaan ZIS selama ini  hanya  diaudit  oleh  auditor  internal.  Partisipasi karyawan  dalam  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan Banten  diwujudkan  dalam  rapat  koordinasi  seperti dalam  pengambilan  keputusan  penentuan  calon mustahiq yang tepat serta optimalisasi pendistribusian dana ZIS. Rapat koordinasi dilakukan setiap satu minggu sekali.

## 3.2.4. Transparansi
BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten Transparansi  merupakan  prinsip  yang  menjamin akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan  yakni  informasi  tentang  kebijakan, proses  pembuatan  dan  pelaksaannya  serta  hasil-hasil yang  dicapai  (Fatmawati,  Neneng  &  Nurdin  2016). Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  setiap  organisasi pemerintahan ataupun organisasi nirlaba harus selalu terbuka akan keberadaan infomasi yang dipublikasikan kepada publik. Berikut ini merupakan hasil penelitian terkait dengan transparansi organisasi
pengelola  zakat  pada  BAZNAS  Provinsi  Lampung dan Banten yang telah di laksanakan :
a. BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten menggunakan  media  sosial  seperti  facebook, Instagram,  dan  twitter  dalam  menyebarluaskan informasi.  Facebook  BAZNASLampung  dan Banten Instagram BAZNASLampung dan Banten Twitter @BAZNASLampung dan Banten b. BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten mempublikasikan laporan berkala kepada pemkab  Lampung  dan  Banten  dan  kepada BAZNAS  provinsi  setiap  satu  semester  serta laporan  tahunan  yang  dilaporkan  pada  pemkab Lampung  dan  Banten,  BAZNAS  provinsi  serta BAZNAS  pusat  dan  muzzakki  BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Laporan tahunan diberikan  kepada  muzzakki  BAZNAS  Provinsi Lampung  dan  Banten  pada  awal  tahun  baru berupa  realisasi  dan  pendayagunaan  dana  ZIS selama satu tahun sebelumnya.
c. Kriteria  informasi  yang  disajikan  kepada  publik yakni  informasi  harus  relevan  dan  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta informasi  yang  diterima  dapat  bermanfaat  bagi penerima informasi.

## 3.2.5. Optimalisasi Potensi Zakat
Optimalisasi  Potensi  Zakat  di  Baznas  Provinsi Lampung  dan  banten  dilakukan  dengan  berbagai program seperti:

## a. Tambahan Penghasilan
Dengan  adanya  zakat  yang  didistribusikan  oleh Baznas  maka  masyarakat  akan  menerima tambahan yang dapat digunakan untuk konsumtif dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## b. Modal Produktif
Selain  sebagai  tambahan  pengahsilan,  program yang  dilakukan  oleh  Baznas  adalah  fokus membina  masyarakat  untuk  menggunkan  zakat yang  diterima  sebagai  modal  produktif  untuk melakukan  kegiatan  usaha  seperti  ternak  bebek, ternak  ayam  dan  ternak  ikan  lele  yang  dapat menambah penghasilan masyarakat dari keuntungan yang diperoleh.
c. Biaya Kesehatan dan Pendidikan
Dengan  adanya  zakat  yang  diterima  oleh masyarakat  selain  untuk  menambah  penghasilan dan  modal  produktif,  zakat  tersebut  juga digunakan  masyarakat  sebagai  biaya  untuk Kesehatan dan Pendidikan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  dan  analisis  data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1)
Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten ditunjukkan dengan  beberapa  cara  yakni  mematuhi  tata  cara pendirian  BAZNAS  Provinsi/  kota,  pembentukan beberapa  devisi  untuk  penyaluran  zakat  dalam melaksanakan  tugas,  adanya  pencatatan  disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran  zakat,  adanya  laporan  keuangan  dan  2) Implementasi  transparansi  pada  BAZNAS  Provinsi Lampung dan Banten diantaranya yakni mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten  melalui media  sosial,  adanya  laporan  keuangan  yang dipertanggungjawabkan  kepada  BAZNAS  Provinsi, pemerintah  daerah  serta  muzzakki  OPD,  informasi yang  dipublikasikan  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya.  Optimalisasi  potensi  zakat  di  Baznas Provinsi  Lampung  dan  Banten  dilakukan  dengan memaksimalkan  distrubusi  zakat  sebagai  1)  sumber tambahan penghasilan, 2) tambahan modal produktif dan 3) tambahan biaya pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan  temuan  penelitian  maka  penulis memberikan  rekomendasi  yaitu  1)  Sebaiknya BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menambah amil  zakat  sehingga  mempercepat  kinerja  dari BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten,  2) Sebaiknya  BAZNAS  Provinsi  Lampung  dan  Banten menggunakan  SOP  untuk  melaksanakan  setiap kegiatan  yang  dilakukan  dari  mulai  pengumpulan hingga  pendayagunaan  dan  pendistribusian  dana zakat dan 3) Sebaiknya BAZNAS Provinsi Lampung dan  Banten  melakukan  pendistribusian  secara menyeluruh  kepada  delapan  asnaf  bukan  hanya lima asnaf.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendukung baik  materil  maupun  non  materil,  selain  itu  juga penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Baznas Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Banten  yang  telah membantu  penelitian  ini  sehingga  dapat  berjalan dengan lancar.
6. REFERENSI
Abidah,  A.  (2016).  Analisis  strategi  fundraising terhadap  peningkatan  pengelolaan  ZIS  pada lembaga amil
zakat kabupaten ponorogo. Kodifikasia , 10 (1), 144946.
Adawiyah, R. (2018). Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten  (Studi  Perjalanan  dan  Kiprahnya  dalam Pembangunan Ekonomi Umat). Tazkiya , 19 (01),
95-105.
Chaniago,  S.  A.  (2015).  Pemberdayaan  zakat  dalam mengentaskan  kemiskinan. Jurnal  Hukum  Islam
IAIN Pekalongan , 13 (1), 47-56.
Chambers,  R.  (1994).  Participatory  rural  appraisal (PRA): Analysis of experience. World development , 22 (9), 1253-1268. Damayanti,  M.  A.  (2019). Analisis  Ketimpangan Pembangunan  Ekonomi  Antarwilayah  dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi di
Kabupaten/Kota  Provinsi  Lampung  Tahun 2013-2017) (Doctoral  dissertation,  UIN  Raden Intan Lampung).
Efendi,  M.  (2017).  Pengelolaan  zakat  produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 2 (1).
Ellwood,  Sheilla.  1993.  Parish  Town  and  Councils: Financial  Accountability  and  Management.
Local Government Studies. Vol 19.
Endahwati,  Y.  D.  (2014).  Akuntabilitas  pengelolaan zakat,  infaq,  dan  shadaqah  (zis). Jurnal  Ilmiah Akuntansi dan Humanika , 4 (1).
Fatmawati,  E.,  &  Nurdin,  N.  N.  D.  (2016).  Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam
Pengelolaan  Zakat di  Badan  Amil  Zakat (BAZ) Kota  Bandung. Universitas  Islam  Bandung: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah . Hafidhuddin,  D.  (2002). Zakat  dalam  perekonomian modern . Gema insani.
Hani,  U.  (2015).  Analisis  tentang  Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’I. Al-Iqtishadiyah:
Ekonomi  Syariah  dan  Hukum  Ekonomi  Syariah (E-Journal) Volume , 2 , 21-45.
Hermawan,  D.,  &  Waluya,  A.  H.  (2019).  Peran Ziswaf dalam Pemberdayaan Masyarakat
Miskin  di  Provinsi  Banten. Al-Infaq:  Jurnal Ekonomi Islam , 10 (1), 1-12.
Hisamuddin,  N.,  &  Sholikha,  I.  H.  (2016).  Persepsi, penyajian  dan  pengungkapan  dana  non  halal pada baznas dan pkpu kabupaten lumajang. ZISWAF: Jurnal Zakat dan
Wakaf , 1 (1), 1-36.
Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini,  N.  (2014).  Prioritas  Solusi  Permasalahan Pengelolaan  Zakat  di  Propinsi  Banten  dan Kalimantan  Selatan  dengan  Metode  AHP. Al- Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Syariah , 6 (2), 223-238.
Indrarini,  R. (2017).  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Laporan  Keuangan  Lembaga  Amil  Zakat: Perspektif  Muzaki  Upz  Bni  Syariah. AKRUAL:
Jurnal Akuntansi , 8 (2), 166-178.
Mubarok,  A.,  &  Fanani,  B.  (2014).  Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi
pengelola zakat). Permana , 5 (2).
Mughniyah,  M.  J.  (2015). Fiqih  Lima  Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali . Shaf. Nikmatuniayah,  N.,  &  Marliyati,  M.  (2015).
Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat  di  Kota  Semarang. MIMBAR:  Jurnal Sosial dan Pembangunan , 31 (2), 485-494. Nofitasari, R. F. (2020). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  terhadap Tingkat  Kepercayaan  Muzakki  pada  Lembaga Amil  Zakat  Infaq  dan  Shodaqoh  Nahdatul Ulama Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Purbasari,  I.  (2015).  Pengelolaan  Zakat  oleh  Badan dan  Lembaga  Amil  Zakat  di  Surabaya  dan Gresik. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 27 (1), 68-81. Rahmat  Hakim,  B.  (2017). Zakat  dalam  Perspektif Masyarakat  Banjar:  Rekonstruksi  Paradigma Zakat Berbasis Maslahat (Tinjauan Maqasid al- Syariah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Rahmat,  R.,  Atmadja,  A. T.,  SE,  A., &  Sulindawati,
N.  L.  G.  E.  (2017).  Transparansi  Dan Akuntabilitas
Pengelolaan Zakat, Infaq,
Shadaqah,(STUDI  KASUS  PADA  BADAN
AMIL  ZAKAT  NASIONAL  KABUPATEN BULELENG). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 7 (1).
Sugiyono.  (2014). Metodologi  Penelitian  Bisnis ,
Syahrullah, M. A. (2018). Strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  UIN  Syarif
Hidayatullah). Wijayanti, C., Roziq, A., & Irmadariyani, R. (2020). Penerimaan Pengguna Terhadap Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dan
Kesesuaian  Dengan  PSAK  Nomor  109  (Studi Kasus  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten  Jember). e-Journal  Ekonomi  Bisnis dan Akuntansi , 7 (1), 42-47.
Yuliafitri,  I.,  &  Khoiriyah,  A.  N.  (2016).  Pengaruh
Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas  Pada  Lembaga  Amil  Zakat Terhadap  Loyalitas  Muzakki  (Studi  Persepsi Pada LAZ  Rumah Zakat). Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (2).