Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License Through Restorative Justice Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice
Analisis Penyelesaian Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Narkoba Tanpa Izin Melalui Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Polri

## Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Muhammad Hatta Roma Tampubolon 1) ; Andi Bustamin Dg. Kunu 2) ; Hanifah dhiyanul Haq 3)
1) Universitas Tadulako Email: 1) hattaromatampubolonfhuntad@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [14 September 2023] Revised [18 Oktober 2023]
Accepted [22 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  yang  sering  disebut  Peraturan  Polri  atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif  yang  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan perlindungan  serta  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  berorientasi  pada pemidanaan  merupakan  suatu  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat.Permasalahan  dalam penelitian  ini  yaitu  Apa  yang  menjadi  faktor  penyebab  pelaku  memiliki  narkoba  tanpa  izin? bagaimanakah  proses  penyelesaian  tindak  pidana  yang  memiliki  narkoba  tanpa  izin  melalui Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif)?
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris, data  yang  digunakan  data  sekunder  dan  data  primer  dengan  analisis  kualitatif  guna  untuk mendapatkan  suatu  hasil  penelitian  yang  benar  dan  objektif.Hasil  Penelitian  yaitu  faktor penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  memiliki  narkoba  tanpa  izin  (Studi  Kasus  Peraturan Polri  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan Restoratif)  yaitu  Niat  Pelaku,  Faktor  Pendidikan  yang  rendah,  dan  Faktor  rendahnya  Moral  dan Pengetahuan  Agama,  proses  penyelesaian  tindak  pidana  yang  memiliki  narkoba  tanpa  izin melalui restorative justice terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus  Peraturan  Polri  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan  Restoratif)  yaitu  pelaku  tindak  pidana  yang  memiliki  narkoba  tanpa  izin  dilakukan selama  dapat  dikategorikan  sebagai  pecandu,  penyalahguna,  korban  penyalahgunaan, ketergantungan  narkotika,  &  narkotika  pemakaian  satu  hari  sebagaimana  diatur  di  Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri  Sosial,  Jaksa  Agung,  Kepala  Kepolisian,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor 01/PB/MA/111/2014,  Nomor  03  Tahun  2014,  Nomor  11  Tahun  2014,  Nomor  03  Tahun  2014, Nomor  Per005/A/JA/03/2014,  Nomor  1  Tahun  2014,  Nomor  Perber/01/111/2014/BNN  tentang Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga Rehabilitasi.  Restorative  Justice  juga  dapat  diterapkan  bila  memenuhi  syarat  yakni  saat tertangkap  tangan  oleh  penyidik  Polri  dan/atau  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu  pada  setiap  pelimpahan  berkas  perkara,  Saran  penulis  yaitu  hendaknya  kepolisian, kejaksaan,  dan  kehakiman  dalam  memberikan  rekomendasi  rehabilitasi  medis  kepada  para pelaku  penyalahguna  narkotika  agar  lebih  hati-hati  dan  selektif  agar  pelaksanaannya  dapat berjalan sesuai yang diharapkan

## ABSTRACT
The Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia or often called the National Police Regulation or Perpol on Handling Crimes based on Restorative Justice is a step taken by the  National  Police  in  realizing  the resolution  of  criminal  acts  by prioritizing  Restorative  Justice which emphasizes restoring back to its original state and balancing the protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts that are not oriented towards punishment is a legal necessity  in  society.  The  problems  in  this  study  are  What  are  the  factors  that  cause  the perpetrator  to  own  drugs  without  a  license?  How  is  the  process  of  resolving  criminal  acts  that own  drugs  without  a  license  through  Restorative  Justice  against  criminal  offenders  who  own drugs  without  a  license  (Case  Study  of  Police  Regulation  Number  8  of  2021  concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice)?
The research  methods used  are  normative juridical approaches and  empirical  approaches,  the data  used  are  secondary  data  and  primary  data  with  qualitative  analysis  in  order  to  obtain  a correct  and  objective  research  result.The  results  of  the  study  are  the  factors  that  cause  the perpetrator to commit a criminal act of possessing drugs without a license (Case Study of Police Regulation  Number  8  of  2021  concerning  Handling  Crimes  Based  on  Restorative  Justice),

## KEYWORDS
Settlement; Drug Crime; Restorative Justice
This is an open access article under the CC –BY-SA license
namely the intention of the perpetrator,
Factors  of  low  education,  and  factors  of  low  morale  and  religious  knowledge,  the  process  of resolving crimes that possess drugs without a license through restorative justice against criminal offenders  who possess  drugs  without  a  license  (Case  Study  of  Police  Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice), namely criminal offenders who possess drugs without a license are carried out as long as they can be categorized as addicts, abusers,  victims  of  abuse,  narcotics  dependence,  &  one-day  narcotics  use  as  regulated  in  the Joint Regulation of the Chief Justice of the Supreme Court, Minister of Law and Human Rights, Minister  of  Health,  Minister  of  Social  Affairs,  Attorney  General,  Chief  of  Police,  Head  of  the National  Narcotics  Agency  Number  01/PB/MA/111/2014,  Number  03  of  2014,  Number  11  of 2014,  Number  03  of  2014,  Number  Per005/A/JA/03/2014,  Number  1  of  2014,  Number Perber/01/111/2014/BNN  on  Handling  Narcotics  Addicts  and  Victims  of  Narcotics  Abuse  into Rehabilitation  Institutions.  Restorative  Justice  can  also  be  applied  if  it  meets  the  conditions, namely  when  caught  red-handed  by  Police  investigators  and  /  or  investigators  of  the  National Narcotics  Agency  (BNN),  evidence  of  one-day  use  is  found  and  also  has  assessment  results from the Integrated Assessment Team at each submission of case files, The author's suggestion is  that  the  police,  prosecutors,  and  judiciary  should  be  more  careful  in  providing recommendations for medical rehabilitation to drug abusers.

## PENDAHULUAN
Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun  tak  luput  dari  jeratan  penyalahgunaan  narkoba  ini.(Deliani,  2021)  Diperkirakan  sekitar  1,5 persen  dari  total  penduduk  Indonesia  adalah  korban  dari  penyalahgunaan  narkoba  tersebut.  Masalah peredaran  narkoba  ini  juga  tak  kalah  mengkhawatirkan,  tidak  hanya  di  kota-kota  besar  saja  namun sampai  merambah  ke  pelosok  indonesia.  Narkoba  ini  sendiri  merupakan  singkatan  dari  Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya. Istilah narkoba yang banyak dikenal di Indonesia ini berasal dari bahasa Inggris yakni Narcotics yang berarti obat bius.  Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  kedalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  didalam  undang- undang tersebut.
Penyalahgunaan  Narkotika  merupakan  masalah  yang  kompleksitasnya  memerlukan  upaya penanggulangan  secara  menyeluruh.  Upaya  penanggulangan  tersebut  dilakukan  dengan  melibatkan kerja sama pihak terkait yang mengerti, memahami, dan berminat terhadap masalah Narkotika dan peran serta masyarakat  yang  secara aktif  dilaksanakan  secara  berkesinambungan,  konsekuen  dan  konsisten. Meskipun  dalam  hal  Kedokteran  sebagian  dari  golongan  Narkotika  bermanfaat  bagi  pengobatan,  tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan tujuan bagi ilmu Kesehatan, Narkotika dapat menimbulkan  ketergantungan.  Penyalahgunaan  narkoba  merupakan  penggunaan  salah  satu  atau beberapa  jenis  narkoba  secara  berkala  atau  teratur  di  luar  indikasi  medis,  sehingga  menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial.(Nurmaya, 2016)
Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan  teori-teori  represif  dan  preventif,  tidak  kalah  pentingnya  ialah  dengan  menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika,  tidak  hanya  sekedar  dianggap  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  akan  tetapi  juga  dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  yang  sering  disebut  Peraturan  Polri  atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri  dalam  mewujudkan penyelesaian  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  Keadilan Restoratif  yang menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan  perlindungan  serta kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  berorientasi  pada  pemidanaan  merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. (Widiatmika, 2023)
Peraturan  Polri  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat  sebagai  solusi  sekaligus  memberikan  kepastian  hukum  terutama  kemanfaatan  dan  rasa keadilan  masyarakat,  guna  menjawab  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  yang  memenuhui rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyatan umum dan khusus.  Persyaratan  umum  berlaku  pada  kegiatan  Penyelenggaraan  fungsi  Reserse  Kriminal, penyelidikan,  atau  penyidikan,  sedangkan  persyaratan  khusus  hanya  berlaku  untuk  tindak  pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.
Persyaratan  umum,  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  Restoratif  tersebut  meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi :
1.  tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2.  tidak berdampak konflik sosial;
3.  tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4.  tidak radikalisme dan sparatisme;
5.  bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6.  bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi :
1.  perdamaian  dari  dua  belah  pihak  yang  dibuktikan  dengan  kesepakatan  perdamaian  dan  ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2.  pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  berupa  pengembalian  barang,  mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana.  Dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  sesuai  dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)
Persyaratan  Khusus  Penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  Restoratif  untuk  tindak pidana Narkoba, meliputi :
1.  Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2.  pada  saat  tertangkap  tangan  ditemukan  baranga  bukti  narkotika  pemakaian  1  (satu)  hari  dengan penggolongan  narkotika  dan  psikotropika  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  dan  tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3.  tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4.  telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
5.  pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

## LANDASAN TEORI
Definisi  Narkotika  menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika,  bahwa  pengertian  “Narkotika  ialah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam undangundang”.  Dalam  undang-undang  tersebut  diatur  penggolongan  narkotika  menjadi  beberapa golongan, yaitu sebagai berikut: Narkotika Golongan 1, Narkotika Golongan 2, dan Narkotika Golongan 3.
Untuk  menangkap  tersangka  kriminal  narkoba,  detektif  harus  memeriksa  barangbarang  di laboratorium  yang  ditunjuk  pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  jenis  narkotika  yang  berbeda-beda berdasarkan  golongan  tersebut,  dan  untuk  menentukan  narkotika  yang  termasuk  golongan  perlu ditentukan narkotika yang termasuk golongan.
Merupakan  praktik  umum  untuk  memberikan  narkotika  kepada  pasien  yang  membutuhkan penghilang  rasa  sakit  atau  sebagai  anestesi  sebelum  prosedur  bedah.  Namun,  dalam  situasi  tertentu, orang  sering menyalahgunakan narkotika  untuk  mendapatkan  efek  mabuk  yang  menyertai  penggunaan narkotika. Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan h ukum disebut sebagai “Orang yang  menggunakan  Narkotika  tanpa  hak  atau  melawan  hukum”  dalam  Pasal  1  Angka  15  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  memasuki  babak  baru  dalam  perkembangannya.  Salah  satu bentuk  pembaharuan  yang  ada  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  adalah  pengaturan  tentang  hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa  dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restorative justice) yang berbeda  dengan  keadilan  retributif  (menekankan  keadilan  pada  pembalasan)  dan  keadilan  restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).(Varida Ariani, 2014)
Apabila  ditinjau  dari  perkembangan  ilmu  hukum  pidana  dan  sifat  pemidaan  modern,  telah memperkenalkan  dan  mengembangkan  apa  yang  disebut  pendekatan  hubungan  Pelaku-Korban  atau “Doer-Victims”  Relationship.  Suatu  pendekatan  baru  yang  telah  menggantikan  pendekatan  perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure),
substansi  (substance)  dan  budaya  (legal  culture)  yang  kesemuanya  layak  berjalan  secara  integral, simultan dan paralel.(Mansyur, 2017)
Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme  tata  acara  dan  peradilan  pidana  yang  berfokus  pada  pemidanaan  diubah  menjadi  proses dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara  pidana  yang  lebih  adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.(Azwad Rachmat, 2020)
Restorative  justice  itu  sendiri  memiliki  makna  keadilan  yang  merestorasi,  apa  yang  sebenarnya direstorasi?  Di  dalam  proses  peradilan  pidana  konvensional  dikenal  adanya  restitusi  atau  ganti  rugi terhadap  korban,  sedangkan  restorasi  memiliki  makna  yang  lebih  luas.  Restorasi  meliputi  pemulihan hubungan  antara  pihak  korban  dan  pelaku.  Pemulihan  hubungan  ini  bisa  didasarkan  atas  kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.
Pihak  korban  dapat  menyampaikan  mengenai  kerugian  yang  dideritanya  dan  pelakupun  diberi kesempatan  untuk  menebusnya,  melalui  mekanisme  ganti  rugi,  perdamaian,  kerja  sosial,  maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam  penyelesaian  masalah  mereka.  Setiap  indikasi  tindak  pidana,  tanpa  memperhitungkan  eskalasi perbuatannya,  akan  terus  digulirkan  ke  ranah  penegakan  hukum  yang  hanya  menjadi  jurisdiksi  para penegak  hukum.  Partisipasi  aktif  dari  masyarakat  seakan  tidak  menjadi  penting  lagi,  semuanya  hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.
Bagir  Manan,  pernah  menulis  bahwa  hambatan  dalam  melaksanakan  perdamaian  antara  korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang mengatakan proses hukum akan tetap berjalan  walaupun  telah  terjadi  perdamaian.  Tujuan  penegakan  hukum  bukanlah  untuk  menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga  sang  pemutus  nantinya  bisa  menciptakan  putusan  yang  berdasarkan  keadilan  dan  bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer yang ditulis “Fiat Justisia Ruat Coelum”, walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Permasalahan  yang  terdapat  dalam  penelitian  proposal  tesis  ini,  peneliti  melakukan  dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut.
a.  Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  dengan  cara  menelaah  kaedah-kaedah,  norma- norma,  aturan-aturan,  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Pendekatan  tersebut dimaksud  untuk  mengumpulkan  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  dan literatur-literatur  yang  erat  hubungannya  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  yaitu  mengenai penyelesaian pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin melalui Restorative Justice.
b.  Pendekatan Empiris
Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara  langsung  melalui  penelitian  terhadap  objek  penelitian  dengan  cara  wawancara  dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas mengenai penyelesaian pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin melalui Restorative Justice.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Pelaku Memiliki Narkoba Tanpa Izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif).
Narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan,  pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.(Biantoro,  2021)  Dalam  dunia  medis  narkotika  sangat  diperlukan  karena  keampuhannya menghilangkan rasa nyeri. Narkotika merupakan bagian dari narkoba yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan
sering  menimbulkan  ketergantungan.  Terjadi  perubahan  dalam  kesadaran,  pikiran,  perasaan,  dan perilaku pemakainya.
Penyalahgunaan  narkotika  adalah  tindakan  pidana  bila  penggunaannya  secara  tidak  sah  atau selain  untuk  penggunaan  kepetingan  medis  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Baik  pengguna maupun pengedar selayaknya ditindak tegas dengan dilakukanya proses hukum sesuai denganperaturan perundang-undangan.  Dewasa  ini,  kategori  pecandu  narkotika  sudah  mulai  bergeser  tidak  selalu menggunakan  sarana  penal,  seperti  pecandu  yang  tertangkap  tangan  atau  pecandu  yang  secara sukarela melaporkan diri.
Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,  Restorative  Justice  adalah  penyelesaian  Tindak  Pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau  pemangku kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula.  Restorative  Justice  merupakan  pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak  pidana  selain  bisa  juga  dengan  alternatif  hukuman  seperti  kerja  sosial  dan  lainnya.  substansi Restorative  Justice  yang  berisi  prinsip-  prinsip  antara  lain:  membangun  partisipasi  bersama  antara pelaku,  korban,  dan  kelompok  masyarakat  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana; menempatkan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  sebagai  “Stakeholders”  yang  bekerja  bersama  dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).
Banyak  faktor  yang  dapat  menyebabkan  seseorang  mulai  menyalahgunakan  narkoba,  sehingga pada  akhirnya  dapat  menyebabkan  ketergantungan.  Pada  umumnya  secara  keseluruhan  faktor-faktor yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dapat  dibedakan  atas  faktor  internal dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  bersal  dari  dalam  diri  sendiri,  sedangkan faktor eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.
Faktor  yang menyebabkan  seseorang atau  individu menyalahgunakan  narkotika  dan psikotropika antara  lain:  Keingintahuan  yang  besar  untuk  mencoba,  tanpa  sadar  atau  berfikir  panjang  tentang akibatnya  dikemudian  hari;  Keinginan  untuk  mencoba-coba  karena  penasaran;  Keinginan  untuk bersenang-senang;  Keinginan  untuk  mengikuti  trend  atau  gaya  hidup;  Keinginan  untuk  dapat  diterima dalam  suatu  kelompok;  Lari  dari  masalah,  kebosanan  atau  kegetiran  hidup;    Pengertian  yang  salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah;
Seseorang    yang    melakukan  suatu  tindak  pidana  bukan  hanya  didasarkan  pada  niat  pelaku  itu sendiri namun didasarkan oleh faktor lain seperti faktor kesempatan, dalam tindak pidana dalam perkara ini  faktor  kesempatan  itu  sendiri  sangat  dominan  dikarenakan  tanpa  adanya  kesempatan  segala  tindak pidana tersebut tidak akan terjadi.
Faktor-faktor Internal penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba yaitu Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri Dorongan ingin tahu,ingin mencoba,ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba,  Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua) yaitu Salah satu atau kedua orang  tua  adalah  pengguna  narkoba,  Tidak  mendapatkan  perhatian,dan  kasih  sayang  dari  orang  tua, Keluarga  tidak  harmonis  (tidak  ada  komunikasi  yang  terbuka  dalam  keluarga),  Orang  tua  tidak memberikan  pengawasan  kepada  anaknya,  Orang  tua  terlalu  memanjakan  anaknya,  Orang  tua  sibuk mencari  uang/mengejar  karir  sehingga  perhatian  kepada  anaknya  menjadi  terabaikan,  kemudian Perasaan  egois  yang  merupakan  sifat  yang  di  miliki  oleh  setiap  orang  sifat  ini  sering  kali  mendominir perilaku  seseorang  secara  tanpa  sadar,  demikian  juga  bagian  orang  yang  berhubungan  dengan narkotika/para  pengguna  dan  pengedar  narkotika,  begitu  juga  dengan  orang  yang  terlibat  dengan narkoba  atau  para  pengguna  dan  pengedar  narkoba.  Suatu  waktu  ketika  rasa  egois  dapat  mendorong seseorang  untuk  memiliki  dan  atau  menikmati  secara  penuh  apa  yang  dapat  diperoleh  dari  narkoba. Kehendak  ingin  bebas,  sifat  ini  adalah  juga  merupakan  suatu  sifat  dasar  yang  diniliki  manusia. Sementara  dalam  tata  pergaulan  masyarakat  banyak,  norma-norma  yang  membatasi  kehendak  bebas tersebut.  Kehendak  ingin  bebas  ini  muncul  dan  terwujud  ke  dalam  perilaku  setiap  kali  menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat  mudah  mereka  terjerumus  pada  suatu  tindak  pidana  narkoba.  kegoncangan  jiwa,  hal  ini  pada umumnya  terjadi  karena  salah  satu  sebab  yang  secara  kejiwaan  hal  tersebut  tidak  mampu dihadapi/diatasinnya.  Dalam  keadaan  jiwa  yang  labil,  apabila  ada  pihak-pihak  yang  berkomunikasi denganya  mengenai  narkotika  maka  ia  akan  dengan  mudah  terlibat  tindak  pidana  narkotika.  Dan  yang terakhir  adalah  Rasa  keingintauan,  perasaan  ini  pada  umumnya  lebih  dominan  pada  manusia  yang usiannya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.
Faktor-faktor  Eksternal  penyebab  seseorang  menjadi  penyalahguna  narkoba  yaitu  Keadaan Ekonomi  pada  dasarnya  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  keadaan  ekonomi  yang  baik  dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik  maka orang-orang dapat mencapai  atau  memenuhi  kebutuhannya  dengan  mudah.  Demikan  juga  sebaliknya,  apabila  keadaan ekonomi  kurang  baik  maka  pemenuhan  kebutuhan  sangat  sulit  adanya,  karena  itu  orang-orang  akan berusaha  untuk  dapat  keluar  dari  himpitan  ekonomi  tersebut.  Dalam  hubungannya  dengan  narkotika, bagi  orang-orang  yang  tergolong  dalam  keadaan  ekonomi  yang  baik  dapat  mempercepat  keinginan- keinginan  untuk  mengetahui,  menikmati,  dan  sebagainya  tentang  narkotika.  Sedangkan  bagi  yang keadaan  ekonominya  sulit  dapat  juga  melakukan  hal  tersebut,  tetapi  kemungkinannya  lebih  kecil  dari pada  mereka  yang  ekonominya  cukup.  Pergaulan/lingkungan,  Pergaulan  ini  pada  pokoknya  terdiri  dari pergaulan/lingkungan  tempat  tinggal,  lingkungan  sekolah  atau  tempat  kerja  dan  lingkungan  pergaulan lainnya.  Ketiga  lingkungan  tersebut  dapat  memberikan  pengaruh  yang  negatif  terhadap  seseorang, artinya  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  interaksi  dengan  lingkungan  tersebut  seseorang  dapat  melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan  mudah,  maka  dengan  sendirinya  kecenderungan  melakukan  tindak  pidana  narkotika  semakin besar adanya.Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di  pasar  gelap  maka  akan  semakin  besarlah  peluang  terjadinya  tindak  pidana  narkotika.  Kurangnya Pengawasan,  pengawasan  di  sini  dimaksudkan  adalah  pengendalian  terhadap  persediaan  narkotika, penggunaan,  dan  peredarannya.  Jadi  tidak  hanya  mencakup  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah, tetapi  juga  pengawasan  oleh  masyarakat.  Pemerintah  memegang  peranan  penting  membatasi  mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pegawasan ini, maka pasar gelap,  produksi  gelap,  dan  populasi  pecandu  narkotika  akan  semakin  meningkat.  Pada  gilirannya, keadaan  semacam  itu  sulit  untuk  dikendalikan.  Di  sisi  lain,  keluarga  merupakan  inti  dari  masyarakat seyogyanya  dapat  melakukan  pengawasan  intensif  terhadap  anggota  keluarganya  untuk  tidak  terlibat keperbuatan  yang  tergolong  pada  tindak  pidana  narkotika.  Dalam  hal  kurangnya  pengawasan  seperti dimaksudkan  di  atas,  maka  tindak  pidana  narkotika  bukan  merupakan  perbuatan  yang  sulit  untuk dilakukan.  Dan  yang  terakhir  adalah  Ketidaksenangan  dengan  keadaan  sosial.  bagi  seseorang  yang terhimpit  oleh  keadaan  social  maka  narkotika  dapat  menjadikan  sarana  untuk  melepaskan  diri  dari himpitan  tersebut,  meskipun  sifatnya  hanya  sementara.  Tapi  bagi  orang-orang  tertentu  yang  memiliki wawasan,  uang,  dan  sebagainy,  tidak  saja  dapat  menggunakan  narkotika  sebagai  alat  melepaskan  diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.
Menurut  J.E  Sahetapy  faktor  penyebab  tindak  pidana  adalah  pendekatan  sobural,  yaitu  akronim dari  nilai-nilai  sosial,  aspek  budaya,  dan  faktor  struktur  yang  merupakan  elemen-elemen  yang  terdapat dalam  setiap  masyarakat.  Aspek  budaya  dan  faktor  struktural  merupakan  dua  elemen  yang  saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling  mempengaruhi  nilai-nilai  sosial  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  maka  nilai- nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.
Selanjutnya  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  kejahatan  menurut  Momon Karta Saputra, yaitu :
1.Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
a.Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
b.Sifat  umum  dari  individu,  seperti  :  umur,  gender,  kedudukan  didalam  masyarakat,  pendidikan  dan hiburan.
2.Faktor eksternal, antara lain :
a.Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun kedaan ekonominya rendah. b.Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
c.Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
d.Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
e.Faktor  lingkungan/pergaulan,  dipengaruhi oleh  lingkungan  tempat  tinggal,  lingkungan sekolah  atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
f.Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
Ada  beberapa  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika diantaranya yaitu a.  Adanya Niat Pelaku
Bahwa niat pelaku memang akan melakukan tindak pidana memiliki narkoba tanpa izin, hal ini terbukti ketika pelaku kedapatan memiliki narkoba saat ditangkap.
b.  Faktor Pendidikan
Faktor  pendidikan  juga  menjadi  pemicu  adanya  tindak  pidana  ini,  hal  ini  terungkap  bahwa  pelaku merupakan  anak  putus  sekolah  sehingga  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut  pelaku  tidak  berfikir akibat yang akan ditimbulkan, bahwa pelaku dengan pendidikan yang rendah otomatis pola pikir nya tidak  sebaik  yang  memiliki  pendidikan  tinggi,  mereka  tidak  peduli  melakukan  tindak  pidana  tersebut walaupun ada sanksi yang berat.
c.  Faktor rendahnya Moral dan Pengetahuan Agama
Bahwa faktor moral dan agama juga berpengaruh akan terjadinya tindak pidana, bahwa para pelaku yang memiliki pengetahuan agama yang rendah sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Tidak  adanya  ilmu  agama  serta  moral  yang  baik  di  hati  pelaku  sehingga  pelaku  dengan  mudah melakukan penyalahgunaan narkoba.
Berdasarkan    uraian  pembahasan  di  atas  maka  dapat  dianalisis  bahwa  menurut  JE  Sahetapy faktor penyebab/pendorong tindak pidana adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek  budaya,  dan  faktor  struktur  yang  merupakan  elemen-elemen  yang  terdapat  dalam  setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat.  Kemudian  menurut  Momon  Karta  Saputra  faktor-faktor  yang  menyebabkan  seseorang melakukan kejahatan, yaitu Faktor internal diantaranya sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi dan sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam  masyarakat,  pendidikan  dan  hiburan.  Kemudian  faktor  eksternal  diantaranya  faktor  ekonomi, lingkungan,  agama,  dan  keluarga.  Berkaitan  dengan  teori  tersebut  maka  dapat  dianalisis  bahwa  faktor penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  memiliki  narkoba  tanpa  izin  (Studi  Kasus  Peraturan  Polri Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif)  yaitu  Niat Pelaku, Faktor Pendidikan yang rendah, dan Faktor rendahnya Moral dan Pengetahuan Agama.
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Memiliki Narkoba Tanpa Izin Melalui Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Narkoba Tanpa Izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif).
Di  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  disyaratkan  bahwa  Narkotika  hanya digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan  I  yang  hanya  digunakan  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah  mendapatkan persetujuan Menteri atas  rekomendasi  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Sehingga  bila  seseorang  yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tersebut,  maka  pelaku  tersebut  tidak  mempunyai  hak  atau perbuatannya bersifat melawan hukum.
Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal  justice  system)  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  keluarga  korban  dan  pelaku,  masyarakat, serta  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai kesepakatan  dan  penyelesaian.  Restorative  justice  dianggap  cara  berpikir  baru  dalam  memandang sebuah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  manusia.  Konsep  restorative  justice  mempunyai pengertian  dasar  bahwa  kejahatan  merupakan  sebuah  tindakan  melawan  orang  atau  masyarakat  dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.
Rufinus  Hutauruk  menyatakan  bahwa  “Restorative  Justice  menitikberatkan  pada  proses pertanggungjawaban  pidana  secara  langsung  dari  pelaku  kepada  korban  dan  masyarakat.  Jika  pelaku dan  korban  serta  masyarakat  yang  dilanggar  hak-haknya  merasa  telah  tercapainya  suatu  keadilan melalui  usaha  musyawarah  bersama,  maka  harapannya  penyelenggaraan  pemidanaan  dapat  dihindari. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku  bukannlah  objek  utama  dari  pendekatan  Restorative  Justice, melainkan  rasa  keadilan  serta  pemulihan  konflik  itu  sendirilah  yang  menjadi  objek  utamanya”.(Rufinus Hutahuruk, 2013)
PERMA  Nomor  4  Tahun  2014  menyebutkan  perlu  dilakukan  musyawarah  yang  melibatkan beberapa  unsur  untuk  mencapai  suatu  keadilan  Restoratif,  Restorative  Justice  dapat  dilakukan  dengan cara  musyawarah  diversi  antara  pelaku  dan  korban,  reparasi  pelaku  membetulkan  kembali  segala  hal yang  dirusak,  konferensi  korban-pelaku  yang  melibatkan  keluarga  dari  kedua  belah  pihak  dan  tokoh pemuka dalam masyarakat dan victim awareness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya)”. (Marlina, 2009)
Persyaratan  umum,  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  Restoratif  tersebut  meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi : tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak  berpotensi  memecah  belah  bangsa;  tidak radikalisme dan sparatisme; bukan pelaku  pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan    bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  tindak  pidana  korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi : perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani  oleh  para  pihak,  kecuali  untuk  tindak  pidana  Narkotika.  pemenuhan  hak-hak  korban  dan tanggung  jawab  pelaku,  berupa  pengembalian  barang,  mengganti  kerugian,  mengganti  biaya  yang ditimbulkan  dari  akibat  tindak  pidana  dan/atau  mengganti  kerusakan  yang  ditimbulkan  akibat  tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).(Gardjalay et al., 2022)
Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  untuk  tindak  pidana  Narkoba, meliputi  :  Pecandu  narkoba  dan  korban  penyalahgunaan  narkoba  yang  mengajukan  rehabilitasi;  pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika  dan  psikotropika  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan,  dan  tidak  ditemukan  barang bukti  tindak  pidana  narkoba  namun  hasil  tes  urine  menunjukkan  positif  narkoba;  tidak  terlibat  dalam jaringan  tindak  pidana  narkoba,  pengedar,  dan/atau  bandar;  telah  dilaksanakan  asesmen  oleh  tim asesmen  terpadu;  dan  pelaku  bersedia  bekerja  sama  dengan  penyidik  Polri  untuk  melakukan penyelidikan lanjutan.
Rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkotika merupakan perintah dan amanat Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikan yang diamanatkan bahwa pecandu narkotika wajib  mendapatkan  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Amanah  atau  perintah  tersebut  harus dijalankan dengan benar, Undang-undang Narkotika merupakan peraturan khusus yang mengkesampingkan  KUHP,  disisi  lain  dengan  kebijakan  rehabilitasi  tersebut  juga  merupakan  strategi untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika.
Prosedur  pelaksanaan  asesmen  bagi  pecandu  dan  penyalahgunaan  narkotika  oleh  Tim Assessment Terpadu  dilakukan dengan cara yaitu:
a.  menentukan pecandu narkotika tersebut murni/konsumen atau pecandu merangkap pengedar sesuai dengan bukti-bukti dari proses penyidikan.
b.  Tindakan  selanjutnya  adalah  melakukan  proses  assessment  oleh  tim  assessment  terpadu.  Tim Assesment Terpadu dibentuk berdasarkan kesepakatan mengenai pembentukan Peraturan Bersama. tim  assessment  terpadu  bertempat  dibawah  lembaga  BNN/Propinsi.  Tim  assessment  dalam menjalankan tugasnya terbagi menjadi 2 tim, yaitu :
1)Tim hukum, yaitu pemeriksaan dari unsur Kepolisian, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.
2)Tim medis, yaitu pemeriksaan dari dokter dan psikolog
Dalam  Pasal  1  Angka  13  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  disebutkan bahwa  Pecandu  Narkotika  adalah  Orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan  Narkotika  dan dalam  keadaan  ketergantungan  pada  Narkotika,  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  sehingga  dari pengertian  tersebut,  maka  dapat  diklasifikasikan  2  (dua)  tipe  Pecandu  Narkotika  yaitu    :  1.  orang  yang menggunakan Narkotika dalam keadaaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.
Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah  seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika  karena dibujuk, diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau diancam  untuk menggunakan  Narkotika.  Dengan  demikian seorang  korban  penyalahgunaan  narkotika  harus  terbukti  tidak  mempunyai  unsur  kesengajaan mempergunakan  narkotika  secara  melawan  hukum  dikarenakan  adanya  keadaan  (seperti  dipaksa  atau diancam)  yang  membuat  ia  mau  tidak  mau  menggunakan  Narkotika  atau  karena  ketidaktahuan  yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya,.
Pelaksanaan  asesmen  terpadu  bagi  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  telah  diatur  dalam Peraturan Bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia,  Menteri  Kesehatan  Repulik  Indonesia,  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia,  Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional Republik  Indonesia  No.  01/PB/MA/III/2014,  No.  03  TAHUN  2014,  No.  11/TAHUN  2014,  No.  03  TAHUN 2014,  No.  PER-005/A/JA/03/2014,  No.  1  TAHUN  2014,  No.  PERBER/01/III/2014/BNN  tentang Penanganan  Pecandu  Narkotika  Dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga Rehabilitasi.(Krisnawati & Utami, 2015)
Ketentuan tersebut pada pokoknya bertujuan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dapat  dilaksanakan pada  setiap  tahapan  proses  hukum  mulai  dari  tahap  penyidikan  di  kepolisian,  penuntutan,  dan  pada tahap  pemeriksanaan  di  sidang  pengadilan.  Adanya  pelaksanaan  rehabilitasi  pada  setiap  tahapan pemeriksanaan tersebut, tentunya dilaksanakan berdasarkan diskresi aparat yang bersangkutan setelah dilaluinya proses asesmen terpadu.
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pecandu  narkotika  sebagai  self  victimizing  victims  adalah dalam  bentuk  menjalani  masa  hukuman  dalam  penjara,  sedangkan  sanksi  tindakan  yang  diberikan kepada  pecandu  narkotika  sebagai  korban  adalah  berupa  pengobatan  dan/atau  perawatan  yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus  dihukum,  namun  di  sisi  lain  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu  sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.(Hikmawati, 2016)
Pada  dasarnya  perbuatan  menggunakan  dan  menyalahgunakan  narkotika  merupakan  satu perbuatan  pidana,  sehingga  terhadap  pelaku  sudah  selayaknya  dilakukan  proses  hukum  sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. (Henny Nuraeny, 2022) Namun untuk saat ini penegakkan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan  rehabilitasi  bagi  pecandu  yang  melaporkan  diri  pada  instansi  tertentu  penerima  wajib  lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Diberlakukannya  Peraturan  Besama  maupun  peraturan  lainnya  yang  mengatur  tentang  perintah rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika,  dalam  tahap  pelasanaannya  bertentangan dengan  Undang-Undang  Narkotika.(Nainggolan,  2019)  Bahwa  sebelum  berlakunya  Peraturan  Besama maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang perintah rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika,  untuk  dapat  dilaksanakannya  rehabilitasi  haruslah  melalui  penetapan  pengadilan.  Namun dengan  adanya  peraturan  tersebut,  maka  pelaksanaan  rehabilitasi  dapat  dilaksanakan  tanpa  harus menunggu penetapan pengadilan. Oleh karena itu secara yuridis berlakunya ketentuan tentang perintah rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut diperburuk dengan pelaksanaannya di lapangan.
Penerapan  Restorative  Justice  wajib  diberlakukan  dan diterapkan oleh  seluruh  pengadilan negeri di  Indonesia,  terutama  dalam  hal  penyelesaian  perkara  dalam  tindak  pidana  ringan,  perkara  anak, perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  perkara  narkotika.  Khusus  untuk  perkara  narkotika, pendekatan Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna,ketergantungan  narkotika,  korban  penyalahgunaan,  dan  narkotika  pemakaian  satu  hari. Hal  ini  sebagaimana  yang  diamanatkan  di  dalam  Pasal  1  Peraturan  Bersama  Ketua  MA,  Menkumham, Menkes,  Mensos,  Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
Proses  penyelesaian  tindak  pidana  yang  memiliki  narkoba  tanpa  izin  melalui  restorative  justice terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin  yaitu pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba  tanpa  izin  dilakukan  selama  dapat  dikategorikan  sebagai  pecandu,  penyalahguna,  korban penyalahgunaan,  ketergantungan  narkotika,  &  narkotika  pemakaian  satu  hari  sebagaimana  diatur  di Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Menteri Kesehatan,  Menteri  Sosial,  Jaksa  Agung,  Kepala  Kepolisian,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor 01/PB/MA/111/2014,  Nomor  03  Tahun  2014,  Nomor  11  Tahun  2014,  Nomor  03  Tahun  2014,  Nomor Per005/A/JA/03/2014,  Nomor  1  Tahun  2014,  Nomor  Perber/01/111/2014/BNN  tentang  Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Restorative Justice  juga  dapat  diterapkan  bila  memenuhi  syarat  yakni  saat  tertangkap  tangan  oleh  penyidik  Polri dan/atau  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  ditemukan  barang  bukti  pemakaian  satu  hari  dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.
Restorative Justice juga dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik  Polri  dan/atau  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  ditemukan  barang  bukti  pemakaian satu  hari  dan  juga  memiliki  hasil  asesmen  dari  Tim  Asesmen  Terpadu  pada  setiap  pelimpahan  berkas perkara. Diharapkan dengan adanya alternatif penyelesaian perkara melalui Restorative Justice ini dapat mewujudkan  asas-asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dengan  keadilan  seimbang. Kedepannya  hanya  tinggal  menunggu  pada  tataran  implementasi  dari  lingkup  aparat  penegak  hukum agar lebih memahami dan dapat menerapkan upaya Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana sebagai  salah  satu  solusi  menyelesaikan  permasalahan  Overcrowding  di  lembaga  permasyarakatan (Lapas)  dan  menjadi  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  yang  selama  ini  terlalu  bersifat  formalistik dan positivistik.
Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah merupakan penegakan kebijakan hukum melalui tiga tahap:(Kenedi, 2017)
a)Tahap  formulasi,  yaitu  tahap  penegakan  hukum  in  abstracto  oleh  pembuat  undang-  undang  yang disebut  juga  legislatif  atau  merupakan  tahap  strategis  dalam  penanggulangan  kejahatan  dan  proses
fungsionalisasi  hukum.tahap.  formulasi  juga  tahap  yang  menjadi  dasar  atau  pedoman  bagi  tahap fungsionalisasi berikutnya.
b)Tahap  aplikasi,  yaitu  merupakan  tahap  penerapan  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  badan hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga dengan tahap yudikatif. c)Tahap  eksekusi,yaitu  tahap  pelaksanaan  dari  hukum  pidana  secara  konkrit  yang  ditegakkan  oleh penegak hukum sebagai pelaksana pidana.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  kebijakan  hukum  oleh  G.  Peter  Hoefnagels  yang  mengemukakan bahw a “criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:
1.  Criminal  Policy  is  the  science  of  response  (kebijakan  kriminal  adalah  ilmu  tentang  reaksi  dalam menghadapi kejahatan).
2.  Criminal  policy  is  the  science  of  prevention  (kebijakan  kriminal  adalah  ilmu  untuk  menanggulangi kejahatan).
3.  Criminal  policy  is  a  the  science  of  designating  human  behavior  as  crime  (Kebijakan  kriminal  adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4.  Criminal policy is a rational total of response to crime (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)(Damanik, 2023)
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dianalisisis  bahwa  proses  penyelesaian  tindak  pidana  yang memiliki  narkoba  tanpa  izin  melalui  restorative  justice  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  memiliki narkoba  tanpa  izin  (Studi  Kasus  Peraturan  Polri  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif)  yaitu  pelaku  tindak  pidana  yang  memiliki  narkoba  tanpa  izin dilakukan  selama  dapat  dikategorikan  sebagai  pecandu,  penyalahguna,  korban  penyalahgunaan, ketergantungan  narkotika,  &  narkotika  pemakaian  satu  hari  sebagaimana  diatur  di  Peraturan  Bersama Ketua  Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014,  Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014,  Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun  2014,  Nomor  Perber/01/111/2014/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi.  Restorative  Justice  juga  dapat  diterapkan bila  memenuhi  syarat  yakni  saat  tertangkap  tangan  oleh  penyidik  Polri  dan/atau  penyidik  Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  penelitian  terhadap  permasalahan  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1.  Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif) yaitu  Niat  Pelaku,  Faktor  Pendidikan  yang  rendah,  dan  Faktor  rendahnya  Moral  dan  Pengetahuan Agama
2.  Proses  penyelesaian  tindak  pidana  yang  memiliki  narkoba  tanpa  izin  melalui  restorative  justice terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba tanpa izin (Studi Kasus Peraturan Polri Nomor 8 Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif)  yaitu  pelaku tindak  pidana  yang  memiliki  narkoba  tanpa  izin  dilakukan  selama  dapat  dikategorikan  sebagai pecandu,  penyalahguna,  korban  penyalahgunaan,  ketergantungan narkotika, &  narkotika pemakaian satu  hari  sebagaimana  diatur  di  Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia,  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Sosial,  Jaksa  Agung,  Kepala  Kepolisian,  Kepala Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  01/PB/MA/111/2014,  Nomor  03  Tahun  2014,  Nomor  11  Tahun 2014,  Nomor  03  Tahun  2014,  Nomor  Per005/A/JA/03/2014,  Nomor  1  Tahun  2014,  Nomor Perber/01/111/2014/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi. Restorative  Justice  juga dapat  diterapkan bila  memenuhi syarat  yakni  saat  tertangkap  tangan  oleh penyidik  Polri  dan/atau  penyidik Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  ditemukan  barang  bukti  pemakaian  satu  hari  dan  juga  memiliki  hasil  asesmen  dari  Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara

## Saran
1.  Hendaknya kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi medis kepada  para  pelaku  penyalahguna  narkotika  agar  lebih  hati-hati  dan  selektif  agar  pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
2.  Bagi  Tim  Asessment  Terpadu  sebaiknya  lebih  menambah  edukasi,  sosialisasi  serta  pengawasan tentang  bahayanya  narkotika  kepada  masyarakat  khususnya  kaum  muda/  anak-anak,lebih memperhatikan  kriteria  dan  syarat  untuk  dapat  melihat  patut  atau  tidaknya  seseorang  untuk direhabilitasi sehingga tepat sasaran
3. Hendaknya pemerintah dapat membuat suatu regulasi sebagai penegak hukum dalaam pelaksanaan Tim  Asesment  Terpadu  agar  hasil  asessment  dapat  dijadikan  pedoman  hasil  dan  mental  seseorang untuk melakukan rehabilitasi sehingga dapat memiliki kekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwad  Rachmat,  H.  (2020).  Penegakan  Hukum  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice  Penyelesaian
Perkara Tindak Pidana. Kalabbirang Law Journal, 2(1), 69 –76.
Biantoro, F. O. (2021). Faktor –Faktor Penyalahgunaan Narkoba Dan Penyelesaiannya (Studi Di Wilayah Hukum Polres Sampang). Dinamika, 27(19), 2725 –2734.
Damanik, V. A. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pornografi Yang Diperjualbelikan Melalui Member Vip Media Sosial Telegram. Semar: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat, 1(3), 17 –26.
Deliani,  D.  (2021).  Pertimbangan  Hakim  Terhadap Penyalahgunaan  Narkotika  Pada  Anak-Anak.  Juripol
(Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4(2), 49 –55.
Gardjalay, B., Wadjo, H. Z., & Wessy, Y. (2022). Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak. LUTUR Law Journal, 3(1), 1 –11.
Henny  Nuraeny.  (2022).  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Kebijakan  Hukum  Pidana  dan Pencegahannya. Sinar Grafika.
Hikmawati,  P.  (2016).  Analisis  Terhadap  Sanksi  Pidana  Bagi  Pengguna  Narkotika.  Negara  Hukum:
Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 2(2), 329 –350.
Kenedi,  J.  (2017).  Buku  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal  Policy)  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Di Indonesia. Pustaka Pelajar.
Krisnawati,  D.,  &  Utami,  N.  S.  B.  (2015).  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Bagi  Pecandu  Narkotika  Pasca
Berlakunya  Peraturan  Bersama  7  (Tujuh)  Lembaga  Negara  Republik  Indonesia.  Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(2), 226 –350.
Mansyur,  R.  (2017).  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  pada  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Refika Aditama.
Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(2), 136 –149.
https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388
Nurmaya,  A.  (2016).  Penyalahgunaan  napza  di  kalangan  remaja  (studi  kasus  pada  2  Siswa  di  MAN  2
Kota Bima). Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling, 2(1), 26 –32.
Rufinus  Hutahuruk.  (2013).  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan  Restoratif  Suatu
Terobosan Hukum. Sinar Grafika.
Varida  Ariani.  (2014).  Implementasi  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan
Pidana  Anak:  Dalam  Perspektif  Kementerian  Sosial.  Jurnal  Media  Hukum,  21(1),  107 –122. https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174
Widiatmika,  D.  P.  H.  (2023).  Penerapan  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak
Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  Di  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Bali.
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 1 –5.