Volume 8, No. 1, April 2015 Hlm.1-8 http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator ISSN: 1829-7935
ANALISIS PENGARUH PENGALOKASIAN DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM BELANJA (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP)
Ana Royhana 1 , Mohamad Djasuli 2 , dan Nurhayati 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
2 djasuli@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengalokasian  dana  perimbangan  dan  PAD  dalam belanja  pada  Pemerintahan  Kabupaten  Sumenep.  Penelitian  ini  menggunkan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif.  Data  primer,  data  ini  diperoleh  melalui  interview.  Data  sekunder,  data  ini  berupa  dokumen- dokumen APBD, realisasi APBD, struktur pemerintah, sejarah kabupaten Sumenep dan data-data lain yang menjadi  sumber  pendukung  dalam  penelitian  ini.  Prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik interview  dan  dokumentasi.  Analisis  permasalahan  dilakukan  berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dari Pemerintah  Daerah  kabupaten  Sumenep  yang  kemudian  dibandingkan  dan  dianalisa  dengan  literatur  yang ada,  lalu  diuraikan  secara  rinci  untuk  mencari  penyelesaiannya.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  (1). mekanisme  pengalokasian  pendapatan  yaitu  dengan  menggabung  semua  pendapatan  daerah  tersebut kemudian  dialokasikan  pada  belanja  yang  telah  ditetapkan.  (2)  Pengalokasian  dana  perimbangan  dan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten Sumenep lebih diprioritakan pada belanja pegawai. (3) Pemerintah kabupaten Sumenep selalu berusaha untuk  mengoptimalkan PAD, hal ini bisa dilihat dari data laporan realisasi APBD kabupaten sumenep yang dalam akun pendapatannya selalu mengalami peningkatan dari 2009 sampai 2011.
Kata Kunci: Alokasi Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah.

## Abstract
The purpose of this study is to determine the allocation of the fund balance (dana perimbangan) and PAD in spending on government Sumenep.This research use the descriptive qualitative research methods. Primary data, the data obtained from interviews. Secondary data, this data is in the form of regional budget (APBD) documents, the realization of the APBD, the government structure, history Sumenep district and other the data  that  the  source  of  support  in  this  study.  The  procedure  of  data  collection  is  done  by  interview techniques  and  documentation.  Problem  analysis  is  based  on  data  obtained  from  the  local  government Sumenep district were then compared and analyzed with the existing literature, and described in detail to find the solution. The conclusion of this study are (1) the mechanism of allocating revenue with unite all all revenue is then allocated to the expenditure that has been set. (2) Allocation of fund balance and regionally generated revenue regionally generated revenue (PAD) the goverment of Sumenep district more priority on geverment officer expenditure. (3) The Sumenep district always trying to optimize PAD, it can be seen from the data budget realization report ( LRA) of Sumenep district that the revenue account is always increase from 2009 to 2011.
Keywords : Allocation Fund Balance, regionally generated Revenue (PAD), local goverment expenditure.

## PENDAHULUAN
Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (OTODA) dan desentralisasi fiskal. Masalah OTODA semakin mendapat perhatian sejak lahirnya kepemimpinan Abdurrachman Wahid dan kabinet persatuan Nasional, khususnya  dengan  dibentuknya  Kementerian  Negara  Urusan  OTODA,  yang  kemudian  dihapus  dan disatukan menjadi Departemen Dalam Negeri.
Dana perimbangan dan PAD merupakan sumber penting bagi keberlangsungan suatu daerah. Maka dari itu  pengalokasiannya  perlu  untuk  diperhatikan.  Pemerintah  harus  lebih  pandai  dalam  memilah    dan memilih  program  mana  yang  perlu  didahulukan  untuk  didanai  dan  diprogramkan  dalam  APBD  serta yang  tidak  menyimpang  dari  peraturan  yang  ada.  Kesejahteraan  dan  pembangunan  daerah  perlu  untuk menjadi  prioritas  utama  dalam  pelaksanaan  APBD  karena  itu  merupakan  tujuan  utama  dari digalakkannya  OTODA.  Hal  ini  mendorong  peneliti  melakukan  penelitian  Lebih  lanjut  dari  penelitian sebelumnya  yaitu  “  Pengalokasian  Dana  Perimbangan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep”. Peneliti memilih Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian  karena  Kabupaten  tersebut  merupakan  Kabupaten  yang  memiliki  pend apatan  terbesar  dari empat  (4)  Kabupaten  yang  ada  di  Pulau  Madura.    Penelitian  ini  merupakan  bentuk  penelitian  replikasi dari dua  peneliti  sebelumnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  yaitu:  Ginting  (2008)  dan  Manik (2007).
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana pengalokasian dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja pada Pemerintahan Kabupaten  Sumenep  tahun  anggaran  2009-2011?.  Untik  menjawab  permasalahan  diatas,  maka  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mangetahui  pengalokasian  dana  perimbangan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dalam belanja pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep dari tahun 2009 - 2011.
Penelitian ini diharapkan: (1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerint ah kabupaten Sumenep untuk  melihat  efektivitas  dan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  sumber  dana  yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan kabupaten Sumenep dalam penyusunan APBD. (2)  Menjadi  referensi  tambahan  dan  perluasan  pengetahuan  bagi  pihak  Universitas  Trunojoyo  terkait dengan  akuntansi  kepemerintahan.  (3)  Sebagai  pengalaman  dan  bahan  masukan  bagi  penulis  dalam pemahaman  bidang  akuntansi  sektor  publik  pada  umumnya  dan  akuntansi  keuangan  daerah  pada khususnya.

## Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi daerah
Pada era prareformasi atau sebelum Otonomi Daerah (OTODA) tidak terdapat pemisahan secara konkret antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif,  hal  ini  jelas  mempengaruhi  perkembangan  dari  suatu  daerah, karena lembaga dari daerah tersebut tidak bisa mengolah daerahnya sendiri, artinya masih berpatokan pada lembaga  pusat.  Selain  itu,  laporan  keterangan  pertanggung  jawaban  Kepala  daerah  dan  laporan perhitungan    APBD,  baik  yang  dibahas  DPRD  maupun  yang  tidak  dibahas  DPRD,  tidak  mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala daerah.
Hal  itu  yang  menjadi  salah  satu  alasan  dirubahnya  orde  baru  ke  sistem  otonomi  daerah,  karena  daerah harus  menyerahkan  semua  sumber  daya  daerahnya  kepada  pemerintah  pusat  dan  dikelola  semua  oleh pemerintah pusat. Daerah tidak  mampu berkembang karena apa yang  menjadi kebutuhan daerah tersebut tidak mempu terealisasi dengan baik.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut  Halim  (2008  :  20)  APBD  adalah  suatu  anggaran  daerah,  APBD  juga  memiliki  unsur-unsur sebagai berikut: Rencana kegiatan suatu daerah, serta uraiannya secara rinci; Adanya sumber penerimaan yang  merupakan  target  minimal  untuk  menutupi  biaya  terkait  aktifitas  tersebut,  dan  adanya  biaya  yang merupakan  batas  maksimal  pengeluaran  yang  akan  dilaksanakan;  Jenis  yang  dituangkan  dalam  bentuk angka; Periode anggaran biasanya satu tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Permendagri 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 9).
Dapat  disimpulkan  bahwa  APBD  adalah  rencana  kegiatan  tahunan  yang  disusun  oleh  lembaga kepemerintahan atau SKPD dan dibahas serta disetujui oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang berisi tentang  rancangan  kegiatan  daerah  selama  satu  tahun  dan  disusun  pada  tahun  sebelumnya.  Keberhasilan suatu  daerah  tergantung  pada  APBD  yang  telah  disusun,  jika  Pemerintah  mampu  menyusunnya  dengan baik serta memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat dan daerah tersebut, maka akan mencapai tujuan yang maksimal.

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  merupakan  dana  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  yang  secara  khusus dialokasikan pada daerah sebagai tambahan pendapatan bagi suatu daerah. Dana perimbangan memberikan sumbangsih  terbesar  bagi  pendapatan  suatu  daerah  karena  sebagian  besar  daerah  justru  memiliki pendapatan  terbesar  dari  dana  perimbangan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  55  tahun  2005  tentang dana perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan  terdiri atas dana bagi hasil, DAU dan DAK.
Dalam  PP  No  55  tahun  2005  dijelaskan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil,  selanjutnya  disebut  DBH,  adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  DBH  bersumber  dari  pajak dan  sumber  daya  alam.  DBH  yang  bersumber  dari  pajak  terdiri  dari PBB,  BPHTB,  serta  PPh  WPOPDN dan PPh pasal 21. Sedangkan untuk DBH  yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
DAU merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimana hal tersebut diberikan atas dasar beberapa pertimbangan yaitu: jumlah peduduk, luas wilayah, tingkat potensi daerah dan lainnya.
Menurut  Ginting  (2008)  ada beberapa  alasan  perlunya  dilakukan  pemberian  DAU  dari  Pemerintah  Pusat ke  Pemerintah  Daerah,  yaitu:  untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal  vertikal,  untuk  menanggulangi persoalan  ketimpangan  fiskal  horizontal.  Hal  ini  disebabkan  karena  kemampuan  daerah  untuk menghimpun pendapatan yang sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  daerah  tersebut,  untuk  menjaga  standart  pelayanan  minimum  di setiap daerah tersebut, untuk stabilitas ekonomi.
Menurut Abas dalam Halim (2004:122), DAK berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu  membiayai  kebutuhan  tertentu.  Dapat  disimpulkan  bahwa  DAK  merupakan  dana  yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah  untuk membiayai kegiatan yang bersifat khusus, seperti pembangunan jalan didaerah terpencil, proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga proyek-proyek yang dibiayai oleh donor baik Nasional maupun Internasional.

## Pendapatan asli daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  sejumlah  dana  yang  diterima  oleh  suatu  daerah  baik  yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah  lainnya  yang  dipisahkan,  maupun  lain-lain  PAD  yang  sah.  Yang  kemudian  semua  itu  digunakan untuk keperluan dari daerah tersebut baik untuk pembangunan, masyarakat, biaya operasional pemerintah daerah dan belanja lainnya yang sudah dianggarkan dalam APBD.
Dalam  Permendagri  59  tahun  2007  perubahan  dari  Permendagri  13  tahun  2006  tentang  pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 dijelaskan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi  wajib  Kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  meliputi,  pajak  hotel;  pajak  restoran;  pajak hiburan;  pajak  reklame;  pajak  penerangan  jalan;  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan;  pajak  parkir; pajak  air  tanah;  pajak  sarang  burung  walet;  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan;  dan  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  28  tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah  dan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Lainnya  yang  Dipisahkan merupakan  hasil  dari  pengelolaan  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  daerah  yang  bersangkutan  yang  akan masuk  ke  pendapatan  daerah  tersebut,  misalnya  pengelolaan  batu  bara,  sumber  air  minum,  dan  lainnya yang  semuanya  itu  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  tersebut.  Dalam  Permendagri  59  tahun  2007 perubahan dari Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah  pasal 26 ayat (3)  dijelaskan  bahwa  jenis  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  c  dirinci  menurut  obyek  pendapatan  yang  mencakup:  bagian  laba  atas  penyertaan modal  pada  perusahaan  milik  daerah/BUMD;  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik pemerintah/BUMN; dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

## Belanja Daerah
Belanja daerah adalah bagian dari salah satu aktivitas daerah, suatu daerah melalukan proses pembelanjaan untuk melengkapi kebutuhan daerah yang sudah terprogram dalam APBD.
Menurut  Bastian  (2003:  53)  belanja  adalah  penurunan  aktiva  atau  kenaikan  utang  yang  digunakan  untuk berbagai  kegiatan  dalam  suatu  periode  akuntansi  atau  periode  penganggaan  tertentu.  Belanja  dapat diklasifikasikan  menurut  penggunaan  dan  pusat  pertanggungjawaban.  Penggunaan  belanja  dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja, sedangkan pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Daerah.
Menurut  Bastian  (2006:152),  jenis-jenis  belanja  dapat  diklasifikasikan  menjadi  urusan  wajib,  urusan pilihan  dan  urusan  yang  penanganannya  dalam  bagian  atau  bidang  tertentu  yang  dapat  dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurut  Bastian  (2006:  82)  siklus  belanja  daerah  mencakup  berbagai  proses  dan  keputusan  untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan  kegiatan Pemerintah Daerah. Siklus ini dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai dinas/setingkat dinas melalui pengajuan daftar isian  anggaran  dari  masing-masing  dinas.  Transaksi  belanja  yang  dilakukan  secara  tunai  maupun  kredit (menimbulkan utang), baik untuk belanja aparat maupun belanja pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  yaitu  dengan  mengumpulkan  data-data  yang dibutuhkan yang berasal dari pemerintah Kabupaten Sumenep dan kemudian diuraikan secara keseluruhan. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Sumenep.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  pengalokasian  dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja pada Pemerintahan  Kabupaten Sumenep. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  skunder.  Data  primer,  data  ini  diperoleh  melalui interview  yang  dilakukan  terhadap  Kepala  Bagian  Pendapatan  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  (DPPKA)  dan  KASI  Bagian  Anggaran  DPPKA.  Data  sekunder,  data  ini  berupa  dokumen- dokumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), realisasi APBD, PERDA (peraturan daerah), struktur pemerintah, sejarah kabupaten Sumenep dan data-data lain yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini.
Prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  interview  dan  dokumentasi.  Analisis permasalahan dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah kabupaten Sumenep yang  kemudian  dibandingkan  dan  dianalisa  dengan  literatur  yang  ada,  lalu  diuraikan  secara  rinci  untuk mencari penyelesaiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pedoman dan Format Penyusunan APBD
Penyusunan  APBD  kabupaten  Sumenep  mengacu  kepada  Permendagri  13  tahun  2006  tentang  pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri  nomor  13  tahun  2006  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  32  tahun  2008  tentang  pedoman  penyusunan  APBD  tahun  anggaran  2009,  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2010  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  Tahun Anggaran 2011.
Kebijakan    Tentang  Pengalokasian  Dana  Perimbangan  dan  pendapatan  Asli  Daerah  Dalam  Belanja  Pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep.
Tidak  ada  kebijakan  khusus  yang  mengatur  tentang  pengalokasian  dana  perimbangan  (dana  bagi  hasil pajak/bukan pajak dan DAU) dan PAD. Setiap daerah otonom memiliki kebebasan dalam mengalokasikan pendapatannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  daerah  tersebut,  namun  tidak  menyimpang  dari  mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Secara  mekanisme  pengalokasiaanya  pemerintah  kabupaten  Sumenep  mengacu  pada  peraturan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  yaitu,  Permendagri  13  tahun  2006  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan  daerah,  Permendagri  59  tahun  2007  tentang  perubahan  atas  peraturan  menteri  dalam  negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. Selain itu pemerintah kabupaten Sumenep juga menyusun peraturan daerah terkait dengan APBD.
Pemerintah  kabupaten  Sumenep  memiliki  kebijakan  tersendiri  terkait  dengan  pengalokasian  dana perimbangan  (dana  bagi  hasil  pajak/bukan  pajak  dan  DAU)  dan  PAD,  yaitu  dengan  menyatukan  semua jenis pendapatan kecuali dana yang bersifat khusus kemudian dialokasikan pada belanja. Belanja pegawai menjadi prioritas utama dalam pengalokasian pendapatan daerah kabupaten sumenep. Untuk pengalokasian DAK karena bersifat khusus maka pengalokasiannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan program yang telah dianggarkan.
Jika  dilihat  dari  kebijakan  tersebut  maka  sudah  terlihat  bahwa  pemerintah  kabupaten  Sumenep  lebih mengutamakan  kesejahteraan  pegawai  daerah  daripada  kesejahteraan  masyarakat  yang  sudah  menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. padahal banyak masyarakat yang kehidupannya berada di bawah garis normal  dan  masih  banyak  pula  sarana  dan  prasarana  penunjang  kesejahteraan  dan  pembangunan  daerah yang  membutuhkan  dana,  hal  itu  tentunya  juga  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten Sumenep.

## APBD Kabupaten Sumenep
Dalam proses penyusunan APBD pemerintah kabupaten Sumenep selalu mengacu pada peraturan yang ada, baik itu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah tersebut. Berikut ini ringkasan APBD dan laporan realisasi APBD kabupaten Sumenep tahun anggaran 2009-2011,Sumber: Hasil pengolahan dari Ringkasan APBD dan Laporan Realisasi APBD:

## Tabel 1 Ringkasan APBD
Uraian Anggaran 2009 2010 2011 Pendapatan daerah 788.384.665.113 953.928.315.356 1.138.173.477.018 Belanja daerah 968.241.629.206 1.074.913.212.403  1.231.525.862.521 Surplus /defisit (179.856.964.093)  (120.984.897.047) (93.352.385.503) Pembiayaan 179.856.964.093 120.984.897.047 93.352.385.503
Tabel 2. Ringkasan laporan realisasi APBD
Uraian Realisasi 2009 2010 2011 Pendapatan daerah 814.546.646.068,41 953.403.305.809,92  1.147.757.600.881,10 Belanja  daerah 873.780.204.174,14 948.049.327.983,00  1.108.144.268.084,49 Surplus /defisit (59.233.558.105,73)  5.353.977.826,92 39.613.332.796,61
Pembiayaan 214.777.498.666,84 165.818.607.912,99  143.018.018.682,91

## Pengalokasian Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep
APBD  kabupaten  Sumenep  tahun  2009  sampai  tahun  2011,  jika  dibandingkan  dari  tahun  ke  tahun  maka pendapatan  dan  belanja  mengalami  peningkatan,  sedangkan  untuk  pembiayaan  mengalami  penurunan. Namun  apabila  dibandingkan  dengan  laporan  realisasi  anggarannya  maka  pendapatan  daerah  untuk  tahun 2009  dan  2011  lebih  besar  dari  yang  dianggarkan,  sedangkan  untuk  tahun  2010  lebih  kecil  dari  yang dianggarkan.
Dana perimbangan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan kabupaten Sumenep, jika dipersentasekan  antara  75%  sampai  90%.  Hal  tersebut  menunjukkan  rendahnya  kemandirian  fiskal kabupaten  Sumenep.  Namun,  meskipun  demikian  tidak  ada  upaya  dari  pemerintah  kabupaten  Sumenep untuk  mengurangi  ketergantungan  tersebut,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kabid  pendapatan DPPKA  kabupaten  Sumenep  yang  menyatakan  bahwa  “jika  gaji  pegawai  dibayar  pusat  maka ketergantungan  tersebut  bisa  diminimalisir  dengan  pendapatan  daerah  seperti  migas,  namun  karena kepemilikan  migas  itu  dikuasai  oleh  negara  maka  sulit  bagi  kami  untuk  melepas  diri  dari  ketergantungan pada  dana  pusat.  Setiap  daerah  pada  kenyataannya  bukan  mengurangi  ketergantungan  justru  berlomba- lomba untuk mendapatkan dana perimbangan setinggi mungkin agar penerimaan daerah semakin besar”.
Setiap  tahunnya  penerimaan  PAD  kabupaten  Sumenep  mengalami  peningkatan,  hal  ini  bisa  dilihat  dari laporan realisasi anggaran kabupaten Sumenep dari tahun  2009 sampai tahun 2011. Hal ini terjadi karena kabupaten  Sumenep  selalu  berupaya  meningkatkan  PAD  dari  segala  sektor,  namun  upaya  peningkatan tersebut lebih pada pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk  menjaga perekonomian rakyat dan pendapatan daerah. Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Kabid pendapatan DPPKA kabupaten Sumenep yang menyatakan bahwa “dalam meningkatkan PAD kadang kita dibuat  bingung,  disatu  sisi  kita  tidak  boleh  mencekik  perekonomian  rakyat  tetapi  disisi  lain  kita  dituntut untuk  selalu  meningkatkan  PAD.  Maka  dari  itu  kami  lebih  memfokuskan  pada  peningkatan  pajak  daerah seperti  pajak  hotel,  restaurant  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu  juga  kita  lebih  meningkatkan  pada  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.
Setiap daerah pasti  memiliki tujuan atau target program daerah ke depan  yang hal itu tertuang dalam  visi dan  misi  dari  daerah  tersebut.  Visi  dan  misi  kabupaten  Sumenep  secara  keseluruhan  berisi  tentang kesejahteraan  dan  kenyamanan  masyarakat,  namun  jika  melihat  APBD  yang  disusun  oleh  pemerintah kabupaten Sumenep justru mengutamakan kesejahteraan pegawai bukan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan tentang dana perimbangan dan Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dalam  belanja  pada  pemerintahan  kabupaten  Sumenep  tahun  2009  sampai  tahun  2011  yang  telah dirumuskan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  dilaporkan  dalam  laporan  realisasi anggaran  yang  telah  dibahas  dalam  bab  sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1). Pengalokasian  dana  perimbangan  (dana  bagi  hasil  pajak/bukan  pajak  dan  dana  alokasi  umum)  dan  PAD kabupaten  Sumenep  tidak  dilakukan  pemisahan  dengan  pendapatan  lain  yang  tidak  bersifat  khusus. Mekanismenya  yaitu  dengan  mencampur  semua  pendapatan  daerah  tersebut  kemudian  dialokasikan  pada belanja yang telah ditetapkan. Akibatnya tidak ada pelaporan yang jelas terkait dengan pengalokasian dari masing-masing  pendapatan  tersebut.  (2).  Pengalokasian  dana  perimbangan  dan  pendapatan  asli  daerah (PAD) pemerintah kabupaten Sumenep lebih diprioritaskan pada belanja pegawai seperti gaji pegawai dan tunjangan-tunjangan bagi pegawai, hal ini bisa diketahui dari hasil wawancara dengan pejabat pemerintah dari  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  kabupaten  Sumenep.  Namun  hal  ini  tidak  sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. (3). Pemerintah kabupaten Sumenep  selalu  berusaha  untuk  mengoptimalkan  Pendapatan  Daerahnya,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  data laporan  realisasi  APBD  kabupaten  sumenep  yang  dalam  akun  pendapatannya  selalu  mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2011.

## Saran
Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis mengusulkan beberapa saran dengan harapan bisa memberikan perubahan yang cukup baik pada pemerintah kabupaten Sumenep, yaitu: (1). Dalam pengalokasian dana perimbangan dan PAD sebaiknya dipisah agar pengalokasiannya bisa
lebih  jelas.  (2).  Perlu  adanya  strategi  atau  langkah-langkah  baru  yang  harus  ditempuh  oleh  pemerintah Kabupaten  Sumenep  dalam  meningkatkan  PADnya  sehingga  mampu  menjalankan  roda  pemerintahan dengan baik tanpa  terlalu bergantung pada dana dari pusat. (3). Dalam pengalokasian sumber pendapatan daerah  setidaknya  pemerintah  kabupaten  Sumenep  harus  dialokasikan  secara  optimal,  tidak  hanya mengutamakan  pada  belanja  pegawai  saja  tetapi  juga  harus  mampu  maningkatkan  pelayanan  masyarakat dan  perbaikan  sarana  dan  prasarana,  selain  itu  karena  banyaknya  tempat  wisata  yang  ada  di  Kabupaten Sumenep  maka  Pemerintah  daerah  juga  harus  mengoptimalkan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  serta pelayanan dari tempat wisata tersebut agar mampu menarik minat wisatawan domestik sehingga dari sektor pariwisata  juga  mampu  memberikan  sumbangsih  yang  besar  terhadap  pendapatan  dari  pemerintah kabupaten  Sumenep.Pemerintah  daerah  kabupaten  sumenep  sebaiknya  berusaha  lebih  giat  dalam meningkatkan  sumber  pendapatan  daerahnya  sehingga  mampu  mengurangi  ketergantungan  pada pemerintah pusat.

## Rekomendasi
Adapun saran  untuk penelitian selanjutnya adalah: (1). Penelitian ini hanya berfokus pada alokasi belanja secara umum, diharapkan untuk penelitian selanjutnya juga menganalisa pengalokasian pendapatan daerah untuk masing-masing SKPD. (2). Penelitian ini hanya berfokus pada dana perimbangan dan PAD, padahal pendapatan  daerah  terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  dana  perimbangan,  PAD  dan  lain-lain  pendapatan daerah yang sah. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu menganalisa terkait dengan tiga sumber pendapatan daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA (A.P.A. Style)
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Esidi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian,  Indra.  2003.  SISTEM  AKUNTANSI  SEKTOR  PUBLIK  Modul  Untuk  Pelatihan  Penyusunan Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Ginting,  Erwin.  2008.  Pengalokasian  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo. Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul.    2004.  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Edisi  Revisi.  Yogyakarta  :  Unit  Penerbit  dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
Manik,  Mery  Yosepha.  2007.  Pengalokasian  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Dalam  Belanja  Pada  Pemerintahan  Kabupaten  Tapanuli  Tengah.  Medan:  Universitas Sumatera Utara.
Pemerintah  Kabupaten  Sumenep.  2009.  Ringkasan  APBD  dan  Laporan  Realisasi  APBD  Tahun  2009. Sumenep.
Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  2010.  Ringkasan  APBD  dan  Laporan  Realisasi  APBD  Tahun  2010.
Sumenep.
Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  .  2011.  Ringkasan  APBD  dan  Laporan  Realisasi  APBD  Tahun  2011. Sumenep.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
Republik  Indonesia.    2011.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Pearturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2007.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jakarta.
Republik  Indonesia.2009.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
.