E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891 Volume 9 (4) Agustus Tahun 2023, Hal 1588-1598.

## Analisis Perilaku Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pencegahan Fraud Di Kabupaten Pasaman
Eka Ardi Putra Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi ekaardiputra@gmail.com
Henmaidi
Fakultas Teknik, Universitas Andalas Padang
Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang henmaidi@eng.unand.ac.id
Article’s History:
Received 17 Juni 2023; Received in revised form 28 Juni 2023; Accepted 25 Juni 2023; Published 1 Agustus 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Putra, E. A., & Henmaidi. (2023). Analisis Perilaku Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pencegahan Fraud Di Kabupaten Pasaman. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (4). 1588-1598. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1388

## Abstrak
Pencegahan  terjadinya  penyelewengan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  hal  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa. Kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam bertindak memaksimalkan dan mengefisienkan dana desa seringkali dikaitkan dengan permasalahan dalam proses pencegahan kecurangan dalam penggunaan dana desa. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sikap,  kontrol  perilaku,  tekanan  koersif,  tekanan  mimetik,  tekanan  normatif,  dan kesadaran diri terhadap keinginan untuk mencegah kecurangan.  Sampel penelitian  ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 100 responden yang merupakan aparat pemerintah desa di Pasaman. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif kemudian diuji dengan menggunakan model persamaan struktural (SEM)-partial least square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, kontrol perilaku persepsi, tekanan koersif, tekanan mimetik, tekanan normatif, dan kesadaran diri, secara konsisten berpengaruh terhadap keinginan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa. Secara konsisten mempengaruhi keinginan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa.
Kata Kunci : Pencegahan penipuan, teori kelembagaan, teori perilaku terencana, kesadaran diri, dana desa.
JEL Classification: L90, L91, L96

## PENDAHULUAN
Kebijakan yang mengatur tentang desa di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No.6 Tahun 2014 yang dikenal  sebagai  Undang-Undang  Desa.  Setelah  adanya  pengesahan  atas  undang-undang  tersebut,  desa mendapatkan  anggaran  yang  cukup  besar  agar  dapat  mengelola  potensi  yang  dimiliki  dan  dapat  meningkatkan kesejahteraan kemakmuran ekonomi serta pembangunan desa. Adanya alokasi dana desa (ADD) dengan jumlah yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan dana yang dilakukan dengan sengaja oleh para aparatur desa. Praktik penyalahgunaan dana yang dilakukan secara sengaja ini merupakan tindakan kecurangan atau dalam istilah akuntansi dikenal dengan fraud yang sering sekali terjadi dalam pengelolaan dana di sektor pemerintahan desa.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap penyalahgunaan dana ditingkat  desa  menunjukan  bahwa  jumlah  kasus  tindakan  kecurangan  atas  penyalahgunaan  dana  yang  terjadi  di Indonesia selalu mengalami lonjakan setiap tahunnya dengan jumlah kerugian yang besar pula. Sistem pengelolaan dana  desa  yang  dikelola  oleh  pemerintah  desa  termasuk  didalamnya  mekanisme  penghimpunan  dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing- masing tingkat pemerintahan.
Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah Desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal.  Realisasi  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  daerah  mengakibatkan  adanya  dana  perimbangan  keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada  saat  ini,  desa  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  membantu  pemerintah  daerah  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  pembangunan.  Semuaitu  dilakukan  sebagai  langkah  nyata  pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, rincian dana desa setiap desa tahun 2022 tersaji pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2022
No Nama Desa Alokasi dana desa (Rp) 1. Limo Koto 1.024.663.000 2. Koto Kaciak 1.001.607.000 3. Ganggo Mudiak 1.157.959.000 4. Ganggo Hilia 1.114.092.000 5. Tanjuang Baringin 1.031.733.000 6. Jambak 757.622.000 7. Durian Tinggi 906.006.000 8. Pauah 928.022.000 9. Aia Manggih 1.381.392.000 10. Sundata 1.123.473.000 11. Panti 1.210.989.000 12. Panti Timur 1.395.644.000 13. Panti Selatan 1.358.374.000 14. Muara Tais 1.150.643.000 15. Lubuak Gadang 868.890.000 16. Pintu Padang 780.371.000 17. Simpang Tonang 1.398.992.000 18. Cubadak 1.566.048.000 19. Malampah 1.275.735.000 20. Ladang Panjang 1.121.955.000 21. Binjai 1.338.635.000 22. Taruang Taruang 1.319.917.000 23. Padang Mentinggi 1.088.176.000 24. Silayang 1.228.941.000 25. Muaro Sei Lolo 1.565.732.000 26. Alahan Mati 1.090.732.000 27. Simpang 1.076.436.000 28. Padang Gelugur 1.127.348.000 29. Sontang Cubadak 959.634.000 30. Sitombol 790.291.000 31. Bahagia 1.297.619.000
32. Koto Nopan 1.014.900.000 33. Koto Rajo 1.839.273.000 34. Languang 965.036.000 35. Lansek Kadok 988.105.000 36. Lubuak Layang 1.158.288.000 37. Tanjung Betung 1.437.576.000

## Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tahun 2022
Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Propinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demiter selenggaranya pemerintahan  yang  bersih.  Wujud  nyata  Kabupaten  Pasaman  dalam  membantu  dan  meningkatkan  partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana desa/nagari yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.
Fenomena di Kabupaten Pasaman telah terjadi kasus hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintahan desa dalam hal ini Wali Nagari, tercatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi kasus tindak pidana korupsi pada Wali Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara (telah divonis dengan pidana 2 tahun penjara, dengan kerugian negara sebesar Rp457.178.911,00) dan ada beberapa Wali Nagari dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada aparat hukum (Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Pasaman). Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah pada  Kabupaten  Pasaman  per  Desember 2022  banyak  temuan  yang  bersifat keuangan dan administrasi yang berkaitan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa.
Diketahui bahwa selama tahun 2022 sesuai hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman terdapat 663 temuan administrasi, 200 temuan yang wajib disetorkan dengan nilai kerugian sebesar Rp 928.306.814,00. Ini menandakan bahwa tingkat kelemahan pengelolaan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintahan sangat tinggi. Berdasarkan temuan oleh Inspektorat tersebut diatas banyak terjadi pada pengelolaan barang dan jasa pada belanja dana desa. Kasus yang terjadi setiap tahun dengan jumlah yang cukup besar seperti yang telah dipaparkan diatas merupakan cerminan adanya permasalahan  pada  diri  aparatur  pemerintah  desa  dalam  mengalola  penggunaan  dana  desa.  Masih  lemahnya kesadaran pada dalam diri aparatur pemerintah desa dalam bertindak untuk memaksimalkan serta mengefektifkan dana  desa  sering  kali  dikaitkan  dengan  permasalahan  pada  proses  pencegahan  kecurangan  ( fraud )  dalam penggunaan dana desa.
Penelitian yang mengkaji tentang pencegahan kecurangan ( fraud ) pada penggunaan dana desa masih jarang dilakukan terutama yang membahas mengenai fenomena pencegahan kecurangan ( fraud ) yang dilihat dari perspektif, perilaku  seorang  individual  atau  aparatur  pemerintah  desa  serta  bagaimana  perilaku  individual  atau  aparatur pemerintah desa tersebut dalam membentuk pemerintahan yang lebih bisa untuk mengefektifkan penggunaan dana desa serta membentuk sistem pemerintahan desa yang lebih baik, maju serta mandiri agar dapat mencapai tujuan dari suatu pemerintahan tersebut agar terhindar dari tindakan kecurangan ( fraud ). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perilaku pengelolaan dana desa terhadap pencegahan fraud di Kabupaten Pasaman.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## Kecurangan/Fraud
Tuanakotta,  t.,  (2012)  mendefinisikan  fraud  merupakan  kecurangan  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dan dilakukan dengan sengaja. Sedangkan definisi fraud menurut arens et al., (2012) ialah suatu tindakan penipuan salah saji laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Defenisi fraud berdasarkan webster’s new worls doactionary dalam sudarmo et al., (2008) yaitu, fraud merupakan kecerdikan, akal bulus  dan  tipu  daya  manusia  yang  digunakan  oleh  seseorang  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan  cara menyajikan  data  yang  salah  kepada  orang  lain.  Tidak  ada  aturan  baku  dan  pasti  yang  dapat  digunakan  sebagai
ungkapan yang tepat untuk memberikan makna tentang fraud. Kecuali cara melakukannya dengan cara yang tidak wajar sehingga merugikan orang lain.

## Sikap
Sikap ( Attitude Toward Behaviour ) merupakan penilaian seseorang terhadap perilaku positif yang akan dipilih untuk diterapkan pada dirinya dalam berperilaku (Sari, 2017). Sikap ( Attitude Toward Behaviour ) dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah dampak yang diperoleh seorang aparatur pemerintah desa apabila ia melakukan pencegahan fraud pada  penggunaan  dana  desa.    Sikap  ( Attitude  Toward  Behaviour )  dalam  konteks  pencegahan  kecurangan ( fraud ). Pada penelitian ini dikembangkan dengan melihat moral yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa.

## Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian
Kontrol  Perilaku  Presepsian  ( Perceived  BehavioralControl )  merupakan  presepsi  seseorang  terhadap  tingkat kesulitan yang akan diterima ketika ia akan melakukan suatu tindakan/perilaku Zulaikha & Hadiprajitno, (2016). Kontrol perilaku presepsian ( Perceived Behavior Control ) yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah pengendalian seorang individu terhadap perilaku yang ia lakukan dapat mencegah fraud pada penggunaan dana desa. Pengaruh Kontrol Perilaku Presepsian ( Perceived BehavioralControl ) terhadap pencegahan kecurangan ( fraud ) dapat dikembangkan dengan melihat cara seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan norma dan nilai yang telah berlaku yang dimana hal tersebut sering dikaitkan dengan dengan perilaku etis. Menurut Gaurina et al., (2017) salah satu cara yang efektif dalam upaya melakukan pencegahan fraud adalah dengan cara menerapkan perilaku etis dalam suatu organisasi atau perusahaan.  Semakin  besar  penerapan  perilaku  etis  maka  semakin  besar  pula  pencegahan  terhadap  tindakan kecurangan ( fraud ).

## Tekanan Koersif
Tekanan Koersif ( Coercive Pressure ) merupakan tekanan sosial untuk mengikuti norma yang berlaku atau yang telah ada, tekanan sosial tersebut bersifat formal maupun informal seperti undang-undang, peraturan yang berlaku dimasyarakat  sekitar  organisasi  dan  peraturan  lainnya  (Reichborn-Kjennerud  et  al.,  2019).  Tekanan  koersif  yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengadopsian karakteristik tertentu karena adanya paksaan yang bersifat tekanan dari negara dalam mencegah fraud , tekanan koersif coba dikembangkan dengan variabel good corporate governance . Menurut Hidayati & Widiastuti, (2019) apabila good corporate governance dapat diterapkan dengan baik maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan ( fraud ). Jika dikaitkan dengan objek dalam penelitian ini yakni organisasi pada sektor pemerintahan desa, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas berarti telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa Pasal 127 Ayat 2 huruf e dan dengan begitu kecurangan ( fraud ) akan mudah untuk dicegah. Penelitian yang dilakukan oleh Beawiharta dan Rahayu, (2014), Hidayati & Widiastuti, (2019) dan juga Jannah, (2016) konsisten untuk mendukung apabila good corporate governance dapat mencegah fraud .

## Tekanan Mimetik
Tekanan Mimetik ( Mimetic Pressure ) berkaitan dengan meniru organisasi lain untuk mencapai kesuksesan atau meningkatkan kualitas agar terlihat sama seperti organisasi lainnya (Reichborn-Kjennerud et al., 2019). Untuk meniru kesuksesan  organisasi  sejenis  lainnya  dan  meningkatkan  kualitas  organisasi,  suatu  organisasi  dapat  melakukan review  terhadap hasil  kerja  yang  telah  dilaksanakan  apakah  telah  sesuai  dengan  tujuan  atau  rencana  yang  telah ditetapkan. Dengan melakukan review atas kinerja tersebut maka dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan serta apa  yang  harus  ditingkatkan  agar  menjadi  lebih  baik  dari  organisasi  sejenis  lainnya.  Tekanan  mimetik  ( mimetic pressure ) yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perilaku atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mencontohi
pemerintahan  sejenis  untuk  mencegah  terjadinya fraud ,  dengan  begitu  variabel  internal  dapat  menggambarkan seberapa  maksimal  kinerja  suatu  instansi  pemerintahan  desa  dan  bagaimana  caranya  untuk  dapat  mencegah terjadinya kecurangan ( fraud ) pada penggunaan dana desa. Menurut Wardana dkk., (2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada aparatur pemerintah desa di Kabupaten Pasaman. Alasan menjadikan aparatur pemerintah desa di Pasaman adalah karena Pasaman memiliki jumlah desa yang cukup banyak yakni 37 desa akan tetapi memiliki tingkat kecurangan ( fraud ) yang rendah. Responden dalam peneltian ini adalah sebanyak 100 orang dari aparatur pemerintah di Pasaman. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan model analisis Partial Least Squares (PLS). Menurut (Ghozali & Latan, 2014) Partial Least Squares merupakan metode analisis yang powerfull karena meniadakan asumsi-asumsi seperti data yang harus terdistribusi normal secara multivariate, tidak adanya  problem  multikolonieritas  antar  variabel  endogen  dan  data  skala  tertentu  atau  jumlah  skala  yang  kecil. Beberapa uji yang digunakan dalam model analisis Partial Least Squares (PLS) sebagai berikut:

## Uji Validitas
Uji  validitas  dalam  penelitian ini  menggunakan  model Averange  Variance  Extracted (AVE),  nilai variance extracted dari masing-masing variabel harus lebih besar dari 0,05 dan nilai loading untuk setiap item pertanyaan juga lebih dari 0,5 apabila terdapat nilai yang lebih kecil dari 0,05 maka dianggap tidak valid dan tidak akan dianalisis (Ghozali & Latan, 2014). Untuk variabel serta item-item atau pertanyaan yang hasilnya valid akan diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian kehandalan (Uji Reliabilitas).  Uji validitas terbagi menjadi uji validitas konvergen dan diskriminan.

## Uji Reliabilitas
Uji realibilias dalam penelitian ini menggunakan nilai dari Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability yang dianggap reliabel apabila memiliki nilai lebih dari 0,70 Apabila seluruh variabel memiliki koefisien Composite Reliability yang lebih besar dari 0,70 maka kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini dianggap reliabel karena menunjukkan tingkat konsistensi dan keakuratan yang baik (Ghozali & Latan, 2014).

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model struktural ( Inner Model ). Model struktural ( Inner Model ) ini dilakukan untuk menspesifikasi hubungan antar variabel (Ghozali & Latan, 2014). Pada model struktural ( Inner Model ) akan dilakukan pengujian signifikansi untuk menilai pengaruh dari masing-masing variabel dengan ketentuan hipotesis akan diterima apabila nilai TStatistic lebih besar dari nilai P-Value , nilai P-Value ditentukan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,05 ( T-Statistic > P-Value 1,96). X1 : Sikap ( Attitude Toward Behavior ) X2 : Kontrol Perilaku Presepsian ( Perceived Behavioral Control ) X3 : Tekanan Koersif ( Coercive Pressure ) X4 : Tekanan Mimetik ( Mimetic Pressure ) X5 : Tekanan Normatif ( Normative Pressure ) X6 : Kesadaran Diri ( Self Awareness ) Y : Pencegahan Fraud
Dan 5 persamaan model yang akan dilakukan pengujian yaitu,
Y=B1X1 + B2X2 + e1 Model 1 Y=B3X3 + B4X4 + B5X5 + e2 Model 2 Y=B1X1 + B2X2 + B6X6 + e3 Model 3 Y=B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + e4 Model 4
Y=B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 +B5X5 +B6X6 + e5 Model 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Validitas a. Uji Validitas Konvergen Penelitian  ini  menggunakan  ukuran  nilai loading  faktor dengan  menampilkan  nilai outer  loading dan  nilai Averege Varience Expected (AVE) awal dan akhir, yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2  Nilai Outer Loading dan AVE
Laten Variabel Indikator Outer Loading AVE Sikap Terhadap Perilaku SKP1 0.775
0.638 SKP2 0.830 SKP3 0.829 SKP4 0.807 SKP5 0.752 Kontrol Perilaku Presepsian
KPP1 0.811
0.619 KPP2 0.756 KPP3 0.824 KPP4 0.797 KPP5 0.742
Tekanan Koersif
TK1 0.819
0.65 TK2 0.806 TK3 0.866 TK4 0.791 TK5 0.744
Tekanan Mimetik
TM1 0.835
0.713 TM2 0.837 TM3 0.885 TM4 0.834 TM5 0.828 Tekanan Normatif
TN1 0.798
0.675 TN2 0.859 TN3 0.887 TN4 0.750 TN5 0.806
Kesadaran Diri
KD1 0.783
0.626 KD2 0.820 KD3 0.811 KD4 0.794 KD5 0.745
Pencegahan Kecurangan PK1 0.882 0.763 PK2 0.894 PK3 0.848 PK4 0.852 PK5 0.892

## Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen menunjukan bahwa nilai dari outer loading dari indikator konstruk semua indikator sudah memiliki nilai di atas 0,7. Selain mengamati nilai dari outer loading , validitas konvergen juga dapat diketahui melalui nilai Averege Varience Expected (AVE) dan untuk masing- masing indikator dari nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0,5. Berdasarkan data hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai AVE pada masing- masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Maka semua nilai outer loading dan Averege Varience Expected (AVE) telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian validitas konvergen.

## b. Uji Validitas Diskriminan
Bagian ini akan menguraikan hasil dari pengujian validitas discriminant, uji validitas discriminant menggunakan nilai cross loading . Suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas discriminant apabila nilai cross loading untuk setiap variabel lebih besar dari 0,70. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel konstruk yang bebeda dan tidak saling berhubungan. Berikut ini adalah nilai cross loading dari masing-masing indikator.

## Tabel 3. Nilai Cross Loading
X1  : SKP X2  : KPP X3  :
TK X4  :
TM X5  :
TN X6  : KD Y  : PK SKP1  0.775  KPP1  0.811 TK1 0.819  TM1  0.835 TN1 0.798 KD1 0.783  PK1  0.882 SKP2 0.83 KPP2  0.756 TK2 0.806  TM2  0.837 TN2 0.859 KD2 0.82 PK2  0.894 SKP3  0.829  KPP3  0.824 TK3 0.866  TM3  0.885 TN3 0.887 KD3 0.811  PK3  0.848 SKP4  0.807  KPP4  0.797 TK4 0.791  TM4  0.834 TN4 0.75 KD4 0.794  PK4  0.852 SKP5  0.752  KPP5  0.742 TK5 0.744  TM5  0.828 TN5 0.806 KD5 0.745  PK5  0.892

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai cross loading yang besar yang dapat membentuk dan atau mendukung variabel. Dengan begitu indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki validitas discriminant yang baik dan telah memenuhi syarat.

## 2. Uji Reabilitas
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  menunjukan  seberapa  akurat,  konsisten  serta  tepat suatu  variabel  konstruk, (Ghozali & Latan, 2014). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai composite reliability lebih besar dari 0,70. Hasil pengolahan data pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai composite reliability lebih dari 0,7. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut ini:
Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha Composite Reliability X1 : SKP 0.858 0.898 X2 : KPP 0.846 0.890 X3 : TK 0.864 0.902 X4 : TM 0.899 0.925 X5 : TN 0.879 0.912
X6 : KD 0.851 0.893 Y : PK 0.923 0.942 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

## 3. Uji Hipotesis
Uji hipotetsis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS 3. Uji hipotesis dilakukan pada ketujuh hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai dari T-Statistic dan nilai P – Values serta dengan melihat nilai original sampel dari masing-masing hipotesis seba gaimana terlihat pada Tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis
Variabe l Bebas Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Original Sample (O) T Statistic s P Values Original Sample (O) T Statistic s P Value s Original Sample (O) T Statistic s P Values Original Sample (O) T Statistic s P Values Original Sample (O) T Statistic s P Values X1 0.471 4.753 0.000 - - - 0.389 3.979 0.000 - - - 0.193 2.087 0.037 X2 0.383 3.511 0.000 - - - 0.265 2.838 0.005 - - - 0.123 1.293 0.197 X3 - - - 0.298 2.473 0.01 4 - - - 0.261 2.338 0.020 0.215 2.206 0.028 X4 - - - 0.270 2.398 0.01 7 - - - 0.239 2.049 0.041 0.119 1.207 0.228 X5 - - - 0.422 3.893 0.00 0 - - - 0.319 3.099 0.002 0.255 2.404 0.017 X6 - - - - - - 0.331 2.749 0.006 0.250 2.670 0.008 0.209 2.230 0.026 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan pada tabel 5 diatas, maka dapat dlihat uji hipotesis sebagai berikut:

## 1. Hipotesis Pertama
Pengaruh Sikap ( Attitude Toward Behaviour) Terhadap Keinginan Mencegah Fraud) Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah antara sikap ( attitude toward behavior ) berpengaruh terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel sikap ( attitude toward behavior ) pada persamaan model pertama menunjukan  bahwa  sikap  ( attitude  toward behavior )  memperoleh  nilai  statistik 4,753 > 1.96 dan nilai P-Values 0.000 < 0,05 dengan original sampel 0.471. Pada persamaan model ke tiga memperoleh nilai statistik 3,979 > 1,96 dengan nilai original sampel 0,389 dan nilai P-Value sebesar 0.000 < 0.05, dan pada persamaan  model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar 2,087 > 1.96 dan nilai p-value sebesar 0.037 < 0.05 dengan nilai original sampel 0,193. Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model pertama sikap ( attitude toward behavior ) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud , persamaan model ke tiga sikap ( attitude toward behavior ) positif berpengaruh signifikan pada pencegahan fraud dan pada  persamaan  model ke lima sikap ( attitude toward behavior ) berpengaruh signifikan terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa.
2. Hipotesis Kedua (Pengaruh  Kontrol  Perilaku  Persepsian  ( Perceived  Behavioral  Control) Terhadap  Keinginan  Mencegah Fraud)
E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891 Volume 9 (4) Agustus Tahun 2023, Hal 1588-1598.
Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini dilakukan untuk   membuktikan apakah antara Kontrol Perilaku Persepsian ( Perceived Behavioral Control) berpengaruh terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel Kontrol Perilaku Persepsian ( Perceived Behavioral Control) pada persamaan model pertama menunjukan  bahwa  Kontrol Perilaku Persepsian  memperoleh  nilai  statistic 3,511 > 1.96 dan nilai P-Values 0.000 < 0,05 dengan original sampel 0.383. Pada persamaan model ke tiga memperoleh nilai statistik 2,838 > 1,96 dengan  nilai  original  sampel  0,265  dan  nilai P-Value sebesar  0.005  <  0.05,  dan  pada  persamaan model  ke  lima memperoleh nilai statistik sebesar 1,293 < 1.96 dan nilai p-value sebesar 0.197 > 0.05.dengan nilai original sampel 0,123.
Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model pertama Kontrol Perilaku Persepsian  ( Perceived  Behavioral  Control) berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pencegahan fraud ,  persamaan model  ke  tiga  Kontrol  Perilaku  Persepsian  ( Perceived  Behavioral  Control) berpengaruh  positif  signifikan  pada pencegahan fraud dan pada  persamaan  model ke lima Kontrol Perilaku Persepsian ( Perceived Behavioral Control) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa.

## 3. Hipotesis Ketiga
(Pengaruh Tekanan Coercive ( Coercive Pressure) terhadap Keinginan Untuk Mencegah Fraud) Pengujian  hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  membuktikan  apakah  antara  Tekanan Coercive (Coercive Pressure)  berpengaruh terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian  variabel  Tekanan  Coercive  (Coercive  Pressure) pada  persamaan  model  kedua  menunjukan  bahwa Tekanan Coercive (Coercive Pressure) memperoleh nilai statistic 2,473 > 1.96 dan nilai P-Values 0.014 < 0,05 dengan original sampel 0.298. Pada persamaan model ke empat memperoleh nilai statistik 2,338 > 1,96 dengan nilai original sampel 0,261 dan nilai P-Value sebesar 0.020 < 0.05, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar 2,206 > 1.96 dan nilai p-value sebesar 0.028 < 0.05 dengan nilai original sampel 0,215.
Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model kedua Kontrol Perilaku Tekanan Coercive (Coercive Pressure) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud , persamaan model ke empat Tekanan Coercive (Coercive Pressure) berpengaruh positif signifikan pada pencegahan fraud dan pada persamaan  model ke lima Tekanan Coercive (Coercive Pressure)  berpengaruh positif signifikan terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa.
4. Hipotesis Keempat (Pengaruh Tekanan Mimetik ( Mimetic Pressure) dan terhadap Keinginan Mencegah Fraud)
Pengujian  hipotesis  keempat  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk   membuktikan  apakah  antara  Tekanan Mimetik (Mimetic Pressure) berpengaruh terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel Tekanan Mimetik (Mimetic Pressure) pada persamaan model kedua menunjukkan bahwa Tekanan Mimetik (Mimetic Pressure) memperoleh  nilai  statistic 2,398 > 1.96 dan nilai P-Values 0.017 < 0,05 dengan original sampel 0.270. Pada persamaan model ke empat memperoleh nilai statistik 2,049 > 1,96 dengan nilai original sampel 0,239 dan nilai P-Value sebesar 0.041 < 0.05, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar 1,207 < 1.96 dan nilai p-value sebesar 0.228 > 0.05 dengan nilai original sampel 0,119.
Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model kedua Tekanan Mimetik (Mimetic Pressure) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud , persamaan model ke empat Tekanan Mimetik (Mimetic Pressure) berpengaruh positif signifikan pada pencegahan fraud dan pada  persamaan  model ke lima Tekanan Mimetik (Mimetic Pressure) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa.

## 5. Hipotesis Kelima
(Pengaruh Tekanan Normatif ( Normaveti Pressure) terhadap Keinginan Mencegah Fraud) Pengujian  hipotesis  kelima  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  membuktikan  apakah  antara  Tekanan Normatif (Normaveti Pressure) berpengaruh terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian  variabel  Tekanan  Normatif  (Normaveti  Pressure) pada  persamaan  model  kedua  menunjukan  bahwa
Tekanan Normatif (Normaveti Pressure) memperoleh  nilai  statistic 3,893 > 1.96 dan nilai P-Values 0.000 < 0,05 dengan original sampel 0.422. Pada persamaan model ke empat memperoleh nilai statistik 3,099 > 1,96 dengan nilai original sampel 0,319 dan nilai P-Value sebesar 0.002 < 0.05, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar 2,404 > 1.96 dan nilai p-value sebesar 0.017 < 0.05 dengan nilai original sampel 0,255.
Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model kedua Tekanan Normatif (Normaveti Pressure) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud , persamaan model ke empat Tekanan Normatif (Normaveti Pressure) berpengaruh positif signifikan pada pencegahan fraud dan pada  persamaan  model ke lima Tekanan Normatif (Normaveti Pressure) berpengaruh positif  signifikan terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa.

## 6. Hipotesis Keenam
(Pengaruh Kesadaran Diri (Self Awareness) terhadap Keinginan Mencegah Fraud) Pengujian hipotesis keenam dalam penelitian ini dilakukan untuk    membuktikan apakah antara Kesadaran Diri ( Self Awareness). Berpengaruh terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel Kesadaran Diri (Self Awareness) pada persamaan model ketiga menunjukan bahwa Kesadaran Diri ( Self Awareness ) memperoleh  nilai  statistic  2,749  >  1.96  dan  nilai P-Values 0.006  <  0,05  dengan  original  sampel  0.331.  Pada persamaan model ke empat memperoleh nilai statistik 2,670 > 1,96 dengan nilai original sampel 0,250 dan nilai P- Value sebesar 0.008 < 0.05, dan pada persamaan  model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar 2,230 > 1.96 dan nilai p-value sebesar 0.026 < 0.05  dengan nilai original sampel 0,209.
Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model ketiga Kesadaran Diri (Self Awareness) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud , persamaan model ke empat Kesadaran Diri (Self  Awareness)  berpengaruh  positif  signifikan  pada  pencegahan fraud dan  pada  persamaan  model  ke  lima Kesadaran Diri (Self Awareness) berpengaruh positif  signifikan terhadap keinginan mencegah fraud pada penggunaan dana desa.
KESIMPULAN Berdasarkan  hasil  olah  data  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa Sikap ( attitude toward behavior ) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada penggunaan dana  desa.  Kemudian  Kontrol  Perilaku  Persepsian  ( Perceived  Behavioral  Control) ,  Tekanan Coercive (Coercive Pressure),  Tekanan  Mimetik  (Mimetic  Pressure),  Tekanan  Normatif  (Normaveti  Pressure)    berpengaruh  terhadap keinginan  mencegah fraud pada  penggunaan  dana  desa.  Terakhir  Kesadaran  Diri  (Self  Awareness)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud , pada penggunaan anggaran desa di Kabupaten Pasaman.

## REFERENSI
Adetiloye, K. A., Olokoyo, F. O., & Taiwo, J. N. (2016). Fraud prevention and internal control in the nigerian banking system. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(3), 1172 – 1179.
Adigwe, P. D., & Stanley, O. (2018). The effects of corporate governance codes in curbing fraudulent activities in private  organisations  in  Nigeria.  Journal  of  Accounting  and  Taxation,  10(7),  85 – 95. https://doi.org/10.5897/jat2018.0307
Ajimat, Aini, N., Budi, S., Ekonomi, F., & Pamulang, U. (2020). Pengaruh Kompensasi Dan Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT Dana Mandiri Sejahtera Cabang Sepatan. Jurnal Disrupsi Bisnis, 3(3),
1 – 10.
Ajzen,  I.  (1991).  No  Title.  Organizational  Behavior  and  Human  Decission  Processes,  50(2),  179 – 211. https://www.sciencedirect.com/journal/organizational-behavior-and-human-decision-processes
Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). LAPORAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2018.
Basuki, H. P. T., & Amal, M. I. (2019). Social constructs in predicting corruptive attitudes and behavior from theory of
planned behavior perspective. International Journal of Economics and Business Administration, 7(3), 167 – 177. https://doi.org/10.35808/ijeba/316
Beawiharta, I., & Rahayu, S. (2014). the Influence of the Inspectorate Role and the Implementation. 1(3), 226 – 237.
BPKP. (2008). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.
Brignall, S., & Modell, S. (2000). An institutional perspective on performance measurement and management in the
“new public sector. Management Accounting Research, 11(3), 281 – 306. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0136
COSO. (2013). No Title. In InternalControl – Integrated Framework:Executive Summary.
Darono,  A.,  Nugroho,  L.,  &  ENajib,  W.  (2013).  Tinjauan  Interpretatif  Terhadap  AspekAspek  Institusional  dalam Implementasi Layanan Elektronik : Studi Kasus PT . XYZ. Jnteti, 2(4), 29 – 36 DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Political Science Review, 48(2), 147 – 160. https://www.jstor.org/stable/209510
Dura,  J.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa,  Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 10(2), 26 – 32. https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70 %0A%0A
Fardian,  D.  (2005).  Pengaruh  Faktor  Politik,  Ketidakpastian  Lingkungan  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Atas Skpd Pemerintah Kota Padang). Universitas Diponegoro.
Gaurina, N. P. M., Atmadja, A. T., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Etis  Dan  Whistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan  Fraud  (Studi  Kasus  Pada  Bali  Hai  Cruises).  E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).
Ghozali, I., & Latan, H. (2014). Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris (2nd ed.). Badan Penerbit - UNDIP.
Goleman,  D.  (1999).  Working  With  Emotional  Intelegence:  Kecerdasan  Emosi  Untuk  Mencapai  Puncak  Prestasi. Gramedia Pustaka Utama.
Goleman, D. (2010). Emotional Intelligence Kecerdasan Emosional Mengapa EI lebih penting daripada IQ (9th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
Gudono. (2017). Teori Organisasi (4th ed.; Mutya, Ed.). ANDI.
Hara,  Dean  Dwi.  (2018).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  Kas  dan  Implementasi  Good  Governance  Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Cisaat, Desa Babakan , Desa Sukamantri, Desa Gunungjaya, Desa Cibatu, Desa Sukaresmidan Desa Sukasari). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.