## Kebijakan Pelayanan E-KTP Di Kota Bandung
Ika Widiastuti Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Indonesia iwidiastuti86@gmail.com

## Abstrak
Pembuatan  E-KTP  merupakan  pelayanan  dasar  pemerintah  kepada  masyarakatnya.  E-KTP  merupakan unsur  penting  dalam  administrasi  kependudukan.  Sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  52  Tahun 1997  bahwa  setiap  penduduk  yang  berusia  17 tahun  atau  pernah  menikah  wajib  memiliki  Kartu Tanda Penduduk.  E-KTP  atau  KTP  Elektronik  adalah  dokumen  kependudukan  yang  memuat  sistem keamanan/pengendalian  baik  dari  sisi  administrasi  ataupun  teknologi  informasi  dengan  berbasis  pada database  kependudukan  nasional.  Fungsi  e-KTP  adalah  agar  pendataan  penduduk  Indonesia  menjadi lebih  seragam.  Dalam  pelaksanaannya,  penduduk  hanya  boleh  memiliki  1  buah  e-KTP  saja.  KTP elektronik ini berlaku untuk seumur hidup, dan hanya perlu 1 kali membuatnya. Tujuan penulisan adalah 1)  untuk  mengetahui  dan  membahas  kebijakan  pelayanan  E-KTP  di  Kota  Bandung,  2)  mengumpulkan informasi  serta  mengembangkan  konsep  kebijakan  pelayanan  E-KTP  di  Kota  Bandung.  Metode  jenis penelitian  yaitu  penelitian  kualitatif.  Dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  E-KTP  adalah  singkatan  dari  KTP Elektronik,  merupakan  program  pemerintah  untuk  menggantikan  KTP  konvensional.  2)  Dalam proses implementasi pelayanan e-KTP yang sampai saat ini berjalan masih dijumpai beberapa permasalahan yaitu lambatnya pelayanan e-KTP kepada masyarakat, belum meningkatnya kualitas SDM, ada oknum aparatur desa (kepala desa) melakukan pungutan liar pada saat pengambilan e-KTP, dan lain-lain.  3)  e-KTP  dapat berfungsi sebagai pintu masuk bagi masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Kata kunci : Kebijakan, Pelayanan, E-KTP

## Abstract
Making  E-KTP is a basic government  services to  the people. E-ID card  is an important element  in  the administration of residence. In accordance with Presidential Decree No. 52 of 1997 that every resident aged  17  years  or  never  marry  must  have  identity  cards.  E-ID  Card  or  Electronic  Identity  Card  is  a document  that  contains  demographic  security  system  /  control,  whether  from  the  administration  or information  technology  based  on  national  population  database.  E-ID  function  is  that  Indonesian population census to be more uniform. In doing so, residents can only have 1 piece of e-ID cards only. Electronic ID card is valid for a lifetime, and it only takes one time to make it. The purpose of writing is 1) to  assess  and  discuss  the  E-ID  card  service  policies  in  Bandung,  2)  gather  information  and  develop policies on the concept of E-ID card in Bandung. Methods kind of research is qualitative research. It can be  concluded  that:  1)  E-ID  stands  for  Electronic  Identity  Card,  a  government  program  to  replace conventional KTP. 2) In the implementation process of service of e-ID card hitherto runs still found some problems that slow  service e-ID cards to  the public, has not  increased the quality of  human resources, there are unscrupulous village officials (village head) perform illegal fees at the time of taking the e-KTP, and others. 3) e-ID card can serve as an entrance for the public to basic services such as education and health.
Keywords : Policy, Services, E-KTP

## PENDAHULUAN
Latar belakang dari penulisan ini adalah pelayanan E-KTP merupakan suatu hal yang dekat dengan  masyarakat  dan  dapat  dikatakan  pembuatan  E-KTP  ini  pelayanan  dasar  pemerintah kepada  masyarakatnya,  E-KTP  meski  kelihatannya  sepele  tetapi  merupakan  unsur  penting dalam  administrasi  kependudukan.  Alasannya  adalah  karena  menyangkut  masalah  legitimasi seseorang  dalam  eksistensinya  sebagai  penduduk  dalam  suatu  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  dan  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  52  Tahun  1997 bahwa  setiap  penduduk  yang  berusia  17  tahun  atau  pernah  menikah  wajib  memiliki  Kartu Tanda  Penduduk.  Adapun  syarat-syarat  seseorang  berhak  mempunyai  Kartu  Tanda  Penduduk salah  satunya  adalah  apabila  sudah  genap  17  tahun  dan  bagi  yang  berstatus  menikah  tapi usianya belum mencapai 17 tahun juga berhak mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
Tujuan penulisan adalah 1) untuk mengetahui dan membahas kebijakan pelayanan E-KTP di Kota  Bandung,  2)  mengumpulkan  informasi  serta  mengembangkan  konsep  kebijakan pelayanan E-KTP di Kota Bandung.

## METODE
Metode  jenis  penelitian  yaitu  penelitian  kualitatif.  Bogdan  dan  Taylor  (1992:  21-22) menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  “salah  satu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku  orang-orang  yang diamati”.
Untuk menunjang metode penelitian ini dapat digunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2001:307) bahwa: “teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga betul didapat  data  yang  valid  dan  realibel”.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  mengumpulkan  data yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  ini,  menggunakan  studi  pustaka  yang  dilakukan untuk  mengumpulkan,  mempelajari  teori-teori,  peraturan-peraturan,  informasi  yang  diperoleh dari buku serta menelaah dokumen dalam bentuk jurnal, buku teks dan makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan
Carl  J.  Fredrick  (1997:17)  dalam  buku  Islamy  of  Policy  mengidentifikasikan  kebijakan adalah :
“serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan  tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan  dan  kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”
Kebijakan pemerintah daerah merupakan salah satu kebijakan negara, oleh Wahab (2001:65) didefinisikan : “kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah.”
Menurut Islamy (2004:17), kebijakan negara adalah “serangkaian tindakan yang ditetapkan dan  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  mempunyai  tujuan  tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
George Edward III dan Ira Sharkansy (1980:1) mendefinisikan Public Policy atau kebijakan pemerintah adalah :
“apa  yang  dinyatakan  dan  dilakukan  oleh  pemerintah  berupa  sasaran  atau program-program  pemerintah  dan  dapat  ditetapkan  secara  jelas  dalam  perundang-undangan atau  dalam  bentuk  pidato-pidato  pejabat  pemerintah  atau  berupa  program  dan  tindakan pemerintah.”
Menurut  definisi-definisi  di  atas  bahwasanya  kebijakan  pemerintah  (public  policy)  adalah segala  sesuatu  yang  muncul  atau  diusulkan  dari  individu,  kelompok  atau  dari  pemerintah dengan  kata  lain  dari  infrastruktur  politik  dan  suprastruktur  politik  ditetapkan  oleh  instansi tertentu yang memiliki tujuan atau berorientasi pada kepentingan umum (public interest).

## Evaluasi Kebijakan
Dengan  melakukan  evaluasi  akan  terlihat  efektivitas  sebuah  kebijakan  yang  ada,  apakah dapat  dilaksanakan  dengan  baik  atau  tidak.  Melalui  evaluasi,  pemerintah  akan  dapat  merubah atau  mempertahankan  kebijakan  yang  ditetapkan  dalam  mengatasi  suatu  persoalan.  Evaluasi merupakan  salah  satu  kegiatan  kebijakan  seperti  yang  dikatakan  oleh  Suradinata  (1994:77), tentang proses kebijakan sebagai berikut:
1. Identifikasi
Identifikasi  masalah  tentang  kebijakan  melalui  permintaan  publik  terhadap  aksi-aksi pemerintah.
2. Formulasi
Formulasi  masalah-masalah  yang  ada  dalam  masyarakat,  formulasi  itu  kemudian diformulasikan  dalam  bentuk  proposal,  dalam  hal  ini  ditangani  oleh  organisasi  perencanaan kebijakan dan birokrasi.
3. Legitimasi
Setelah  proposal  semua  diolah  dan  diformulasikan,  kemudian  disahkan  (dilegitimasikan)  oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau lembaga yang berwenang.
4. Implementasi
Setelah proposal disahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian dilaksanakan oleh birokrasi  yang  berkepentingan,  kemudian  dilaksanakan  oleh  birokrasi  yang  terorganisir, pengeluaran publik dan aktivitas dari agen-agen eksklusif.
5. Evaluasi kebijakan
Evaluasi  kebijakan  dilakukan  oleh  pemerintah  sendiri/konsultan  dari  luar,  wartawan  dan masyarakat.
Pentingnya  evaluasi  kebijakan  ini  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  suatu  program, sedangkan  pendapat  William  N  Dunn,  yang  mengatakan  bahwa  evaluasi  kebijakan  memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Eksplanasi, yaitu melalui evaluasi dapat dilihat kualitas pelaksanaan program dan dapat suatu  generalisasi  tentang  pola  hubungan  antar  berbagai  dimensi  realitas  yang diamatinya.
b. Kepatuhan,  yaitu  melalui  evaluasi  dapat  diketahui  apakah  yang  dilakukan  oleh  para pelaku, baik birokrasi maupun para pelaku lain, sesuai dengan standar maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan.
c. Auditing,  yaitu  melalui  evaluasi  dapat  diketahui  apakah  output  benar-benar  sampai  ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi, dan lain-lain).
d. Akunting,  yaitu  dengan  evaluasi  dapat  diketahui  apa  akibat  sosial  ekonomi  dari kebijakan tersebut.
Lebih  jauh  Thomas  R  Dye  (Wibawa  Samoedra:1994)  mendefinisikan  evaluasi  kebijakan adalah
“studi tentang konsekuensi-konsekuensi kebijakan umum, atau penilaian secara umum, atau merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap efektivitas yang relative dari dua atau lebih program yang mencerminkan kepentingan bersama”.
Pendapat Suradinata (1994:68) tentang evaluasi kebijakan sebagai berikut :
“Evaluasi  kebijakan  mengharuskan  kita  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang pelaksanaan  kebijakan,  juga  tentang  dampaknya.  Tujuan  lain  dari  evaluasi  adalah menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai resep sekaligus memperoleh informasi yang bermanfaat  untuk  mengemudikan  pelaksanaan  agar  tercapai  dengan  baik  juga  menghasilkan informasi  perihal  hubungan  antara  kondisi  pelaksanaan  kebijakan  dan  dampak  kebijakan. Suatu catatan yang perlu diingat bahwa evaluasi sendiri merupakan proses yang dinamis dan merupakan salah satu mata rantai dalam proses pembuatan kebijakan”.
Agar  suatu  evaluasi  atas  kebijakan  yang  ada  dilaksanakan  dengan  baik,  diperlukan  kriteria yang  harus  diperhatikan  dalam  menjalankan  proses  evaluasi  kebijakan.  Menurut  William  N Dunn (Wibawa Samoedra, 2000:98) kriteria tersebut adalah :
1. Relevansi,  yaitu  evaluasi  yang  harus  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh pengambil  keputusan  dan  pelaku-pelaku  kebijakan  lain  dan  harus  menjawab  pertanyaan yang benar pada waktu yang tepat.
2. Signifikasi, yaitu evaluasi yang harus memberikan informasi baru dan penting bagi pelaku kebijakan.
3. Validitas,  yaitu  evaluasi  yang  harus  memberikan  pertimbangan  yang  persuasif  dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijakan atau program.
4. Reabilitas, yaitu evaluasi yang harus berisi bukti bahwa kesimpulan tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak diteliti dan tidak konsisten.
5. Objektivitas,  yaitu  evaluasi  yang  harus  melaporkan  dan  informasi  pendukung  yang sempurna  dan  tidak  bias  (melenceng),  yaitu  informasi  yang  membuat  evaluator-evaluator dapat mencapai kesimpulan yang sama.
6. Ketepatan waktu, yaitu evaluasi harus membuat informasi tersedia pada waktu  keputusan harus dibuat.
7. Daya  guna, yaitu evaluasi  harus menyediakan yang dapat digunakan dan dimengerti oleh pengambil keputusan dan pelaku kebijakan lainnya”.
Menurut  Wibawa  (2000:114)  evaluasi  kebijakan  dapat  dilakukan  dalam  dua  bidang  evaluasi adalah :
1. Evaluasi/implementasi  pelaksanaan  kebijakan,  yaitu  evaluasi  terhadap  proses implementasi.
2. Evaluasi  dampak  kebijakan,  yaitu  evaluasi  terhadap  konsekuensi  kebijakan  dan efektivitas dampak kebijakan.

## Pelayanan
Hardiyansah (2011:18) mengemukakan konsepsi pelayanan adalah :
“Berhubungan  dengan  bagaimana  meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  pemerintah dan/atau  pemerintahan  daerah  menjalankan  fungsi  pelayanan,  dalam  konteks  pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat”.
Pelayanan  pada  dasarnya  merupakan  aktivitas  seseorang,  sekelompok  dan/atau  organisasi baik  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  memenuhi  kebutuhan.  H.A.S.  Moenir  (2006:16), menyatakan  bahwa  pelayanan  adalah  “proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang lain yang langsung”.
Konsep  pelayanan  publik  yang  diperkenalkan  oleh  Osborne  dan  Goebler  mengemukakan  : Intinya adalah pentingnya peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah dengan cara memberi  wewenang  kepada  pihak  swasta  lebih  banyak  berpartisipasi  sebagai  pengelola pelayanan publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan  umum  sebagai  :  Segala  bentuk  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  Instansi Pemerintah  di  Pusat,  di  Daerah,  dan  di  lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003 mengelompokkan  tiga  jenis  pelayanan  dari  instansi  pemerintah  serta  Badan  Usaha  Miliki Negara  (BUMN)/  Badan  Usaha  Milik  daerah  (BUMD).  Pengelompokkan  jenis  pelayanan tersebut  didasarkan  pada  ciri-ciri  dan  sifat  kegiatan  serta  produk  pelayanan  yang  dihasilkan yaitu  (a)  pelayanan  administratif,  (b)  pelayanan  barang,  dan  (c)  pelayanan  jasa,  dijelaskan sebagai berikut :
a) Jenis  pelayanan  administratif  adalah  jenis  pelayanan  yang  diberikan  oleh  unit  pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya  yang  secara  keseluruhan  menghasilkan  produk  akhir  berupa  dokumen,  misalnya sertifikat,  ijin-ijin,  rekomendasi,  keterangan,  jenis  pelayanan  sertifikat  tanah,  Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Lokasi (IL), Ijin Pemanfaatan Ruang (IPK), Ijin Reklame (IR), Ijin Usaha Industri dan lain-lain.
b) Jenis  pelayanan  barang  adalah  pelayanan  yang  diberikan  oleh  unit  pelayanan  berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berupa wujud fisik termasuk distribusi dan penyampaian kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik)  atau  yang  dianggap  benda  yang  memberikan  nilai  tambah  secara  langsung  bagi penggunaannya,  misalnya  jenis  pelayanan  listrik,  pelayanan  air  bersih,  dan  pelayanan telepon.
c) Jenis  pelayanan  jasa  adalah  jenis  pelayanan  yang  diberikan  oleh  unit  pelayanan  berupa sarana  dan  prasarana  serta  penunjangnya.  Pengoperasiannya  berdasarkan  suatu  sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan  angkutan  darat,  laut  dan  udara,  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.
Kriteria yang digunakan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan mengacu Kepmen PAN  Nomor  63  Tahun  2003  adalah  sebagai  berikut  :  transparansi,  akuntabilitas,  kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban.
Pelayanan yang berorientasi pada masyarakat sangat tergantung pada kepuasan masyarakat. Sampara Lukman (2000:55) menyebutkan :
“salah  satu  ukuran  keberhasilan  menyajikan  pelayanan  yang  berkualitas  (prima)  sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju kepada  pelayanan  eksternal,  dari  perspektif  pelanggan,  lebih  utama  atau  lebih  didahulukan apabila ingin melaksanakan kinerja pelayanan yang prima”.
Menurut  James  A.  Fizmmons  dikuti  oleh  Riduwan  (2007:57)  untuk  mengetahui  dirasakan secara  nyata  oleh  konsumen,  ada  5  dimensi  ukuran  kepuasan  pelayanan,  kelima dimensi-dimensi  tersebut  yaitu  reliability  (keandalan),  responsivess  (kesanggupan),  assurance (sopan santun), emphaty (sikap), dan tangible (berwujud).

## E-KTP
E-KTP  atau  KTP  Elektronik  adalah  dokumen  kependudukan  yang  memuat  sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan  nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu)  KTP yang  tercantum  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  NIK  merupakan  identitas  tunggal  setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar  dalam  penerbitan  Paspor,  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP),  Polis  Asuransi,  Sertifikat  atas  Hak  Tanah  dan  penerbitan  dokumen  identitas  lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).
Manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut: 1) Identitas jati diri tunggal, 2) Tidak  dapat  dipalsukan,  3)  Tidak  dapat  digandakan,  dan  4)  Dapat  dipakai  sebagai  kartu  suara dalam pemilu atau pilkada.
Namun  berdasarkan  laporan  yang  diterima,  dikatakan  terdapat  beberapa  permasalahan khususnya  pada  perekaman  e-KTP  serta  keluhan  masyarakat  mengenai  pelayanan  pembuatan e-KTP.

## Masalah yang Timbul dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP
Dalam proses implementasi pelayanan e-KTP yang sampai saat ini berjalan masih dijumpai beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi:
1. Lambatnya  pelayanan  e-KTP  kepada  masyarakat  karena  pemerintah  daerah  tidak  diberi keleluasaan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  menyediakan  segala  kebutuhan  pendataan.  Dari 2,3  juta  penduduk  warga  Kota  Bandung,  terdapat  1,6  juta  jiwa  wajib  KTP.  Hingga  kini, masih ada 150-200 ribu jiwa yang belum memiliki e-KTP.
2. Adanya  pembatasan  blangko e-KTP dari  Kementerian  Dalam  Negeri.  Rata-rata  keluhan yang  diungkapkan  masyarakat  adalah  soal  antrean  yang  panjang  setiap  hari.  Sebab  orang bergerak  serentak  datang  ke  lokasi  perekaman  e-KTP.  Di  Kota  Bandung  masih  terdapat 120 ribu warga Kota Bandung yang belum memiliki e-KTP.
3. Terdapat  keluhan  dari  masyarakat  adalah  belum  meningkatnya  kualitas  SDM,  belum maksimal dalam menjawab tantangan kekinian.
4. Terdapat  kesalahan  data  penduduk.  Pada  proses  perekaman  data  e-KTP,  operator  akan mengkonfirmasi  kepada  penduduk  bersangkutan  apakah  datanya  sudah  benar  atau  belum dan selanjutnya proses perekaman dilanjutkan. Namun karena banyaknya jumlah penduduk
yang dihadapi dengan kapasitas operator yang terbatas dan proses perekaman hingga larut malam, kelelahan operator terkadang menimbulkan kekeliruan data yang di input.
5. Aktivasi e-KTP. E-KTP yang sudah tercetak  perlu diaktivasi apakah data yang tercantum sudah benar atau tidak. Namun beberapa penduduk atau petugas pemerintah hanya sebatas mendistribusikan  e-KTP  saja  dan  aktivasi  dilakukan  dikemudian  hari,  sehingga menyebabkan  penduduk  yang  memiliki  jarak  yang  cukup  jauh  dari  kantor  pemerintahan bersangkutan enggan melakukan aktivasi.
6. Kesalahan foto dengan data yang tercantum. Hal ini dimungkinkan karena adanya human error karena operator keliru memasukkan data penduduk pada saat proses perekaman data untuk e-KTP.
7. Ada  oknum  aparatur  desa  (kepala  desa)  melakukan  pungutan  liar  pada  saat  pengambilan e-KTP. Setiap pengambilan e-KTP, mereka dikenakan patokan biaya 10.000 rupiah/orang.

## Pemecahan Masalah dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP
Ada tiga unsur yang memegang peranan penting dalam pencapaian target perekaman e-KTP, seperti  konsorsium,  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Pusat.  Agar  ketiga  unsur  ini  dapat mengimplementasikan  tugas  dan  fungsinya,  maka  sebagian  besar  merupakan  fungsi  dari  tim supervisi  sebagai  representasi  dan  pemegang  peran  kunci  dalam  mensukseskan  program nasional e-KTP.
Dari sisi teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah memberikan dukungan penuh pada pengembangan Grand Design e-KTP. Demikian pula pada implementasi e-KTP di tahun 2011 dan 2012, BPPT menyediakan lima tenaga  ahli pada tim teknis, 22 staff tim pokja (ahli dan teknis), serta memperbantukan 81 staff BPPT untuk menjadi tim Supervisi Teknis e-KTP.
Diperlukan  mekanisme  dan  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  untuk  eskalasi permasalahan teknis. Diperlukan cara penanganan yang dikelola dengan baik dukungan teknis dari  konsorsium  pelaksana  dan  petugas  perekaman  di  daerah.  Ini  semua  memerlukan harmonisasi  kegiatan,  kolaborasi  dan  kerjasama  yang  kuat  agar  seluruh  proses  perekaman (enrolment)  berlangsung  end-to-end  (dari  hulu  ke  hilir)  secara  berkesinambungan,  cepat  dan akurat.
Agar  tidak  ada  penyalahgunaan  pelayanan  e-KTP,  seluruh  rantai  proses  pelayanan  dan penerbitan e-KTP harus disupervisi secara ketat dan menyeluruh. Untuk itu, tim supervisi perlu memahami alur proses dan mensupervisi agar proses perekaman data penduduk dan pengiriman data  hasil  perekaman  di  daerah  berjalan  lancar  secara  baik  dan  benar.  Selain  itu,  perlu  secara periodik mereview permasalahan teknis dan non teknis yang terjadi dan memberikan masukan rekomendasi  pemecahan  masalah  kepada  Ditjen  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Dukcapil).
Adanya kesimpang-siuran informasi antara pihak perbankan dan pemerintah soal penerapan e-KTP  yang  berujung  merugikan  masyarakat  itu  hingga  perlu  segera  diluruskan.  Diharapkan berbagai  pihak  di  level  gubernur/kabupaten/kota  mengambil  alih  dan  melakukan  sosialisasi kepada  berbagai  instansi  terkait  soal  pemberlakuan  e-KTP  tersebut.  Jika  bank  tetap  menolak pemakaian  e-KTP,  ada  proses  hukum  yang  bisa  ditempuh.  Warga  bisa  mengajukan  tuntutan melalui lembaga perlindungan pelayanan publik, yakni Komisi Pelayanan Publik (KPP).

## Identifikasi Kebijakan E-KTP
Beberapa fungsi dari E-KTP antara lain : 1) Sebagai identitas jati diri; 2) Berlaku Nasional, sehingga  tidak  perlu  lagi  membuat  KTP  lokal  untuk  pengurusan  izin,  pembukaan  rekening Bank,  dan  sebagainya;  dan  3)  Mencegah  KTP  ganda  dan  pemalsuan  KTP;  Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.
Dengan berbagai kelebihan dari E-KTP, hendaknya program ini tidak hanya berhenti sampai dengan ini saja, karena dengan keakuratan data kependudukan diharapkan program pemerintah bisa  lebih  tepat  sasaran,  misalnya  dalam  hal  belanja  subsidi  dan  dalam  hal  pendidikan  dan
pelayanan kesehatan.
Dalam  hal  subsidi  seharusnya  dengan  E-KTP  bisa  diketahui  mana  penduduk  yang  layak untuk  mendapat  subsidi  dan  mana  yang  seharusnya  sudah  tidak  mendapat  subsidi. Misalnya,jika  kita  berandai-andai  ketika  kita  akan  mengisi  BBM,  maka  harus  menunjukkan E-KTP  tersebut.  Sehingga  masyarakat  yang  layak  mendapat  subsidi  bisa  mengisi  dengan premium sedangkan yang tidak layak mendapat subsidi maka harus mengisi dengan pertamax. Hal  ini  juga  berlaku  untuk  pelayanan  kesehatan,  mana  masyarakat  yang  harus  mendapat jamkesmas,  mana  yang  tidak  harus  bisa  dilihat  dari  E-KTP  tersebut.  Dalam  hal  pendidikan, sudah  seharusnya  masyarakat  miskin  di  Indonesia  mendapat  pendidikan  yang  gratis.  Hal  ini seharusnya bisa dilihat juga dari E-KTP tersebut. Dengan demikian maka pelaksanaan keadilan dalam  penyelenggaraan  pendidikan  bisa  tercapai.  Masyarakat  yang  miskin  sekolahnya  gratis, masyarakat menengah sekolahnya bayar setengah saja, sedangkan masyarakat yang kaya sudah selayaknya bayarnya lebih mahal (premium). Sehingga ada subsidi silang dari masyarakat yang kaya ke masyarakat yang miskin.

## Pengkajian Masalah E-KTP
Pemerintah sedang melakukan sebuah “pekerjaan raksasa” yakni menghimpun data seluruh penduduk  Indonesia.  Ajaibnya  semua  itu  dilakukan  hanya  dalam  hitungan  bulan,  sungguh sebuah  pekerjaan  yang  sangat  berani  dan  “mustahil”,  mengingat  selama  ini  pendataan  warga negara kacau balau dan berantakan. Sangat lumrah jika ada istilah KTP ganda, kerancuan daftar pemilih  tetap  pada  pemilihan  umum  dan  Pilkada  serta  tidak  akuratnya  hasil  sensus  karena memang  database  penduduk  yang  semeraut.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  pemerintah mencanangkan pendataan ulang penduduk Indonesia melalui program elektronik atau E-KTP.

## Evaluasi Kebijakan E-KTP
Sesuai  rencana  awal,  e-KTP  dimulai  Agustus  tapi  molor  sampai  akhir  September,  bahkan dibanyak daerah malah mulai awal November 2011. Alasan pengunduran tersebut  adalah  soal ketersediaan  peralatan  untuk  scan  sidik  jari  dan  retina  mata.  Namun  belum  lama  ini (Kompas.com)  mengutip  pernyataan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  meralat  bahwa  elektronik atau E-KTP akan tuntas pada akhir 2012. Padahal sebelumnya pemerintah yakin bahwa rekam data penduduk untuk e-KTP selesai pada akhir 2011 ini.
Prosedur  pembuatan  e-KTP  menurut  versi  pemerintah  sangat  simpel  dan  mudah.  Kami mengambil dari situs resmi (e-KTP.com) mengenai tatacara pembuatan e-KTP:
Proses pembuatan E- KTP (secara umum):
a. Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan.
b. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database.
c. Foto (digital).
d. Tandatangan (pada alat perekam tandatangan).
e. Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina mata.
f. Petugas  membubuhkan  tandatangan  dan  stempel  pada  surat  panggilan  yang  sekaligus sebagai tandabukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tandatangan sidikjari.
g. Penduduk dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan.
Namun nyatanya tidaklah semudah dan segampang itu, bahkan harus melalui prosedur yang rumit  dan  berbelit.  Bagi  yang  belum  dapat  panggilan  dari  RT/Kelurahan  maka  warga  tersebut tidak bisa mengurus e-KTP. Jadwal pemanggilan bergilir itu tidak tentu jadwalnya, hal ini akan bermasalah  karena  ada  sebagian  warga  yang  ada  agenda  keluar  kota  atau  pindah  domisili. Kemungkinan  mereka  tidak  bisa  mendapatkan  surat  panggilan  tersebut  dan  tentunya  mereka tidak bisa melakukan rekam data untuk pembuatan e-KTP. Syarat yang tidak tercantum tapi ini sangat menentukan adalah warga harus memiliki KTP Nasional (warna biru) karena tidak bisa langsung  menggunakan  KTP  Daerah  (warna  kuning)  dalam  mengurus  e-KTP.  Jika  tidak  ada, warga  yang  bersangkutan  harus  mengurus  KTP  Nasional  terlebih  dahulu.  Padahal  jika  sudah
selesai  nanti  pembuatan  KTP  Nasional  juga  tidak  akan  dipergunakan.  Ditambah  lagi  untuk mengurus KTP Nasional membutuhkan beberapa persyaratan dan waktu selesainya juga paling cepat 2 minggu.
Belum  lagi  bagi  masyarakat  daearah  dan  pedalaman  yang  punya  banyak  kendala  seperti keterbatasan  listrik  sehingga  datanya  tidak  bisa  dimasukan,  minimnya  koneksi  internet, jangkauan  wilayah  yang  begitu  luas  dan  yang  menjadi  kendala  mendasar  adalah  ketersediaan alat  pemindai  tandatangan  dan  retina  mata  sehingga  harus  menunggu.  Belum  lagi  dari  segi kebijakan  pengadaan  peralatan  pendukung  e-KTP  rawan  dengan  penyalahgunaan  melalui tender yang tidak transparan. Ujung-ujungnya dana triliunan rupiah untuk program ini berisiko mengalami kebocoran.
Karena bagaimanapun pasti harus ada alat khusus yang bisa membaca data e-KTP tersebut sebagai  salah  satu  fungsional  dari  e-KTP  sebagai  satu-satunya  tanda  pengenal  penduduk  yang sah di wilayah NKRI. Sisi lainnya yang harus diperhatikan adalah mengenai pelayanan dalam pembuatan e-KTP yang masih harus dibenahi. Ketersediaan alat yang memadai, dan ketepatan waktu pelayanan.

## Pengembangan Alternatif Kebijakan serta Menyeleksi Alternatif Terbaik
Melihat  permasalahan  E-KTP  seperti  yang  telah  kita  lihat  pada  uraian  di  atas,  maka  ada alternatif yang harus ditempuh. E-KTP ini  sangat bagus untuk diterapkan di Negara  Indonesia khususnya  di  Kota  Bandung.  Selain  memudahkan  pemerintah  untuk  mendata  penduduk,  e- KTP juga dapat memberikan keaslian yang valid atas data orang yang membuat E-KTP tersebut. Oleh  karena  itu,  dengan  E-KTP  para  penduduk  pun  tidak  bisa  membuat  kepalsuan  data pribadinya  karena  pembuatan  E-KTP  ini  juga  disertai  sidik  jari  secara  digital  atau  elektronik juga.  Penduduk  juga  tidak  bisa  menduplikatkan  kartu  tanda  penduduknya  dengan  data  yang berbeda  dikarenakan  sidik  jari  tersebut.  Jadi,  penerapan  E-KTP  sangat  efisien  bila  diterapkan. Orang-orang yang ingin menghilangkan data diri dan mengubahnya pun tidak bisa.
Diharapkan  untuk  kecamatan-kecamatan  yang  sudah  mulai  menerapkan  E-KTP  juga  harus dengan segera memulai pendataan atau pembuatan E-KTP bagi warga penduduk di kecamatan tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  agar  adanya  angsuran  pendataannya  sehingga  tidak  menambah hambatan untuk penerapan E-KTP di daerah lainnya.
Selain  itu,  diharapkan  juga  kepada  warga  masyarakat  untuk  memiliki  kesadarannya  dalam pembuatan  E-KTP  ini  yaitu  dengan  cara  berbondong-bondong  datang  ke  tempat  pembuatan E-KTP  tersebut  tanpa  harus  disuruh.  Dengan  demikian  pengurus  dalam  pembuatan  E-KTP  ini tidak  terlalu  kerepotan  dalam  pemberian  jadwal  kepada  penduduk  untuk  membuat  E-KTP tersebut.  Terhadap  masyarakat  yang  datang  berbondong-bondong  membuat  E-KTP,  sadar maupun tidak, bahwa mereka telah ikut mewarnai makna perubahan yang terjadi. Mereka telah berani  membawa  sikap  positif  terhadap  perubahan.  Mungkin  sebagian  mereka  berpikir,  agar diakui  oleh  pemerintah  kewarganegaraannya  dengan  ber-KTP  nasional  bahkan  mereka  ingin mengikuti  dan  merasakan  perkembangan  zaman.  Merekalah  yang  dengan  segala keterbatasannya  rela  menghilangkan  pikiran  negatif  terhadap  perubahan  yang  terjadi.  Namun bagi mereka yang acuh, terhadap perubahan  ini,  harus  siap dengan  yang masalah yang timbul dari perubahan ini.
Mungkin urusan administrasi kependudukan, terutama data mereka menjadi tersendat dalam prosesnya,  dibanding  dengan  yang  sudah  memiliki  E-KTP  atau  mereka  tidak  mendapatkan beberapa  layanan  dari  pemerintah  dan  swasta  dikarenakan  data  pribadi  yang  sudah  tidak tersistem  di  database  nasional.  Inilah  sebuah  perubahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Perubahan tidak dapat dihindari, tetapi perubahan harus dihadapi, untuk dibuat menjadi sesuatu yang  berarti.  Saat  ini  perekaman  database  masyarakat  telah  menggunakan  perlengkapan informasi  teknologi  dan  komunikasi  yang  handal,  cepat  serta  didukung  SDM  yang  sesuai, semakin  memaknai,  bahwa  perubahan  ini  harus  diteruskan.  E-KTP  membawa  perubahan perbaikan buat diri, masyarakat bahkan Negara.
Selain  kepada  masyarakat,  pemerintah  juga  harus  aktif  dalam  meluncurkan  pemahaman
mengenai E-KTP kepada masyarakat, yaitu dengan cara mensosialisasikan melalui media cetak, media  masa,  ataupun  secara  langsung  datang  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sehingga,  bagi masyarakat yang memang belum paham bahkan tidak paham sama sekali mengenai E-KTP bisa mengikuti  sosialisasi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  juga  kembali  ditekankan  kepada masyarakat  untuk  memiliki  kesadaran  dalam  berpartisipasi  membangun  sebuah  perubahan. Selain itu, untuk pengurus proyek E-KTP ini, harus dilakukan perincian dana yang dibutuhkan, dikeluarkan, serta dana yang masuk agar jelas penggunaannya dan tidak timbul suatu masalah baru yang mungkin dapat menghambat perkembangan E-KTP tersebut.

## Kekurangan dan Kelebihan Implementasi Kebijakan E-KTP di Kota Bandung
Disetiap  implementasi  sebuah  kebijakan  pasti  memiliki  kekurangan  serta  kelebihan, kebijakan  e-KTP  ini  pun  memiliki  hal  tersebut.  Banyak  hal  yang  perlu  dibenahani  dalam kebijakan  e-KTP  ini,  khususnya  soal  sosialisasi  yang  masih  belum  terjangkau  luas  ke daerah-daerah  pelosok.  Ini  merupkan  sebuah  tugas  yang  harus  dijalankan  pemerintah  jika penerapan  e-KTP  ini  berjalan  secara  efektif  sesuai  target  yang  telah  dibuat  menurut  UU  RI No.23  Tahun  2006  dan  PERPRES  RI  No.  26  Tahun  2009.  Disisi  lain,  kebijakan  e-KTP  ini memiliki kelebihan dalam implementasinya, yaitu tentu kebijakan ini dibuat agar berguna bagi masyarakat kota Bandung untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu  sehingga  memberikan  rasa  aman  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat,  untuk mendukung  terwujudnya  database  kependudukan  yang  akurat,  khususnya  yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4),  sehingga  DP4  Pemilu  yang  selama  ini  sering  bermasalah  tidak  akan  terjadi  lagi, sehingga  semua  WNI  yang  berhak  memilih  terjamin  hak  pilihnya,  dapat  mendukung peningkatan  keamanan  negara  sebagai  dampak  positif  dari  tertutupnya  peluang  KTP  ganda  & KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu, dan banyak manfaat yang lainnya.

## SIMPULAN
Kebijakan  merupakan  serangkaian  tindakan  yang  diusulkan  seseorang,  kelompok,  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan  dan kesempatan-kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usulan  kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka mencapai  tujuan  tertentu.  Pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  yang  berorientasi  pada  kepuasan pengguna  layanan.  E-KTP  adalah  singkatan  dari  KTP  Elektronik,  merupakan  program pemerintah  untuk  menggantikan  KTP  konvensional.  Fungsi  e-KTP  adalah  agar  pendataan penduduk  Indonesia  menjadi  lebih  seragam.  Dalam  pelaksanannya,  penduduk  hanya  boleh memiliki 1 buah e-KTP saja. KTP elektronik ini berlaku untuk seumur hidup, dan hanya perlu 1 kali membuatnya.
Dalam proses implementasi pelayanan e-KTP yang sampai saat ini berjalan masih dijumpai beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi yaitu lambatnya pelayanan e-KTP kepada masyarakat,  belum  meningkatnya  kualitas  SDM,  ada  oknum  aparatur  desa  (kepala  desa) melakukan pungutan liar pada saat pengambilan e-KTP, dan lain-lain.
E-KTP  berhubungan  dengan  peluang  masyarakat  dalam  mengakses  berbagai  layanan  dasar mengingat  pemerintah  mensyaratkan  untuk  memiliki  e-KTP  agar  dapat  mengakses  berbagai fasilitas  dan  bantuan  pemerintah.  Dengan  perkataan  lain  e-KTP  dapat  berfungsi  sebagai  pintu masuk bagi masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

## Daftar Pustaka
Hardiyansah, Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004. Nugroho,  Riant,  Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan  -  Analisis  Kebijakan – Manajemen  Kebijakan,  PT.
Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2011.
Prasetya,  Irawan,  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial,  DIA  FISIP  UI,  Jakarta,
2006. Ratminto & Winarsih, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Sampara, Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, STIA LAN Press, Jakarta, 2002. Sinambela,  Lijan  Poltak  dkk,  Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi,  Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
Suharto, Edi, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, CV. Alfabeta, Bandung, 2008. Thoha, Miftah, Ilmu Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2003. Warella, Y., Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal   Ilmu
Administrasi dan Kebijakan Publik, 2004.
Winarno, Budi, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.

## Peraturan Perundang-undangan
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/pelayanan-publik-masih-perlu-perbaikan.php http://birokrasi.kompasiana.com/2013/03/30/evaluasi-implementasi-e-ktp-547101. http://fugupedia.wordpress.com/kebijakan-e-ktp http://www.e-ktp.com/fungsi-e-ktp http://www.slideshare.net/baniwahidin/e-ktp http://ui.ac.id/id/news/archive/5481