## PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Ni Ketut Wiratny
Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(wiratny@gmail.com)
Abstrak - Pasal 28 B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosesia Tahun 1945  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan  kekerasan dan diskriminasi, Perlindungan hak-hak anak terdapat dalam  konvensi PBB tentang hak-hak anak ( Convention on the Rights of the Child the Child) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia  sebagai  anggota  PBB    melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun 1990. Dengan demikian konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat  seluruh  warga  negara  Indonesia.  Untuk  melaksanakan  ketentuan  yang termatub  di  dalam  konvensi  hak-hak  anak.  serta  prinsip-prinsip  dasar  Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a).non diskriminasi;b)kepentingan yang terbaik bagi anak; c)hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan;  dan  d)penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau dalam bahasa Inggris  disebut  dengan the  best  interests  of  children adalah  prinsip  dasar  yang menjadi dasar dalam perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai  ‘ paramount  importance’ atau  prioritas  utama.  Prinsip  ini  termuat  dalam hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan perlindungan anak. Anak harus  dilindungi,  sekalipun  anak  tersebut  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.  Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Poin 14.2 The Beijing Rules yang menyatakan “ The proceedings shall be conducive to the  best  interests  of  the  juvenile  and  shall  be  conducted  in  an  atmosphere  of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself  or  himself  freely .”  (Terjemahan:  Proses  tersebut  harus  dilakukan  untuk kepentingan  terbaik  anak  dan  harus  dilakukan  dalam  atmosfir  pemahaman,  yang memungkinkan  anak  tersebut  untuk  berpartisipasi  di  dalamnya  dan  untuk mengekspresikan dirinya atau dirinya sendiri secara bebas). Dalam tataran hukum nasional,  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  diatur  dalam  Pasal  2  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak.    Prinsip  kepentingan terbaik  bagi  anak  ( best  interest  of  the  child) mengingatkan  kepada  semua penyelenggara  perlindungan  anak  bahwa  pertimbangan-pertimbangan  dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak dan bukan pembalasan serta penempatan pidana penjara atau penahanan anak sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat ultimum remedium Penyelesaian Perkara  pidana anak   tidak untuk
menghukum  tetapi  mendidik,  mengembalikan  dan  memulihkannya  sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.
Kata Kunci : Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan  Restoratif
Abstract - Article 28 B Paragraph (2), the Constitution of the Republic of Indosesia Year 1945 each child shall have the right to survival, grow and develop and shall be entitled to protection of violence and discrimination, Protection of the rights of the child shall be contained in  the UN Convention on the Rights 1989, has been ratified by more than 191 countries, including Indonesia as a member of the UN through Presidential Decree No. 36 of 1990. Thus the UN convention has become Indonesian  law  and  binds  all  Indonesian  citizens  .  To  enforce  the  provisions  set forth in the Convention on the Rights of the Child. as well as the basic principles of the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  include:  a)  discrimination  of  non- members,  b)  the  best  interests  of  the  child;  c)  the  right  to  life,  survival  and development; and d) an appreciation of the child's opinion. The best interest of the child  or  in  English  is  called  the  best  interests  of  children  is  the  basic  principle underlying  the  protection  of  the  child.  The  best  interests  of  the  child  should  be viewed  as  'paramount  importance'  or  top  priority.  This  principle  is  contained  in international  law  and  national  law  related  to  child  protection.  The  child  must  be protected, even if the child is a child in conflict with the law. The principle of the best interests of the child as set forth in Point 14.2 of The Beijing Rules which states that  "The  proceedings  shall  be  in  the  atmosphere  of  understanding,  which  shall allow  the  juvenile  to  participate  therein  and  to  express  herself  or  himself  freely.
"(Translation:  The  process  should  be  done  in  the  best  interests  of  the  child  and should be done in an atmosphere of understanding, allowing the child to participate in it and to express himself or herself freely). Within the level of national law, the principle of best interests for children is regulated in Article 2 of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. The best interest of the child principle reminds all providers  of  child  protection  that  consideration  in  decision-making  concerns  the child's  future  and  not  retaliation  and  the  placement  of  imprisonment  or  child custody  as  an  ultimate  remedy  or  remedy  for  ultimate  remediation  the  child's penalty is not to punish but to educate, restore and recover it as it was before the crime.
Keywords : Best principles for children and restorative

## PENDAHULUAN
Pasal  28  B  ayat  (2),  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indosesia  Tahun  1945    setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh dan berkembang  serta berhak atas  perlindungan    kekerasan  dan diskriminasi, Konsokwensi Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu
ditindak  lanjuti  dengan  membuat kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan melindungi  anak.  Secara  garis  besar perlindungan  anak  dapat  dibedakan Perlindungan bersifat yuridis dan non yuridis.  Perlindungan  yang  bersifat yuridis  menyangkut  semua  aturan hukum  yang  mempunyai  dampak langsung  bagi  kehidupan  seorang anak.
Dalam  konsideran  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya. Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  anak adalah  tunas,  potensi  dan  generasi muda  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa,  memiliki  peran  strategis  dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin  kelangsungan  eksistensi bangsa dan  masa depan negara.
Pengertian Hak-hak anak, sebagaimana  ditentukan  pasal  1  butir 12  Undang-Undang    No.23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, hak anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  orang tua,  keluarga  masyarakat  pemerintah dan Negara.
Perlindungan  hak-hak  anak terdapat dalam  konvensi PBB tentang hak-hak  anak  ( Convention  on  the Rights  of  the  Child  the  Child) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara,  termasuk  Indonesia  sebagai anggota  PBB    melalui  Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990. Dengan  demikian  konvensi  PBB
tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara  Indonesia.  (Rika  Saraswati, 2011:  6)    Indonesia  sejak  tahun  1990 terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termatub  di  dalam  konvensi  hak-hak anak. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945
1. serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
2. non diskriminasi;
3. kepentingan  yang  terbaik  bagi anak;
4. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 5. penghargaan terhadap pendapat anak. Diundangkannya  UU  No.  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan cara alternatif  bagi  perlindungan  terhadap hak-hak  anak  terutama  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini terlihat  dari  asas  yang  terdapat  di dalam  sistem  peradilan  pidana  anak tersebut sebagaimana  diatur di dalam Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  (selanjutnya  disebut dengan UU No. 11 Tahun 2012)  yang menyebutkan  bahwa  sistem  peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan:
1. perlindungan;
2. keadilan;
3. non diskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi anak;
5. penghargaan
terhadap pendapat anak;
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. pembinaan dan pembimbingan anak;
8. proporsional;
9. perampasan  kemerdekaan  dan pemidanaan  sebagai  upaya terakhir; dan
10. penghindaran pembalasan.
Tujuan  dari  sistem  peradilan
pidana  anak  tersebut  di  atas,  setiap anak yang berkonflik   dengan hukum harus  di  proses  sesuai  dengan ketentuan    peradilan  pidana  anak
dengan    mengacu  pada  asas-asas Konvensi  Hak  Anak  bukan  di peradilan pidana konvensional. Penanganan  anak  yang  berkonflik dengan hukum pada prinsipnya terkait dengan tujuan dan dasar pemikirannya adalah untuk mengutamakan kesejahteraan  anak.  Prinsip-prinsip yang  terkandung  di  dalam  konvensi hak anak dijabarkan lebih rinci   dalam
The Beijing Rules, untuk menganalisis lebih jauh dalam menghargai,
melindungi  dan  memenuhi  hak  asasi anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.
The Beijing Rules mengelaborasi lebih rici  melalui  interprestasi  dengan mendasarkan pada instrument internasional  baik  berupa  petunjuk atau  peraturan.  (Abintoro  Prakoso , 2013: 51)
Peradilan  Pidana Anak, dalam instrument internasioanal  diatur  pada peraturan-peraturan  minimum  standar Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( United
Nation  Standard  Minimum  Rules  For The Administrative of Juvinile Justice ) Beijing Rules,  Resolusi Majelis Umum  PBB  No  40/33,  tanggal  29 Nopember  1985,  Di  dalam  Peraturan PBB  tersebut,  antara  lain  ditentukan bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  akan mengutamakan Kesejahtraan Rakyat(Wiyono, R, 2015: 36) Dengan  ketentuan  tersebut setiap aparatur penegak hukum diberikan wewenang untuk menangani anak    yang  melakukan  pelanggaran hukum  tanpa  menggunakan  peradilan formal. Adapun Prinsip-prinsip konvensi  hak  anak  yaitu  :  non diskriminasi  (pasal  2  Konvensi  hak- hak  anak),  Kepentingan  terbaik  bagi anak (pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 60) dan
penghargaan terhadap pendapat  anak (pasal  12)  ( Ibid )  Prinsip  dasar konvensi  hak  anak    telah  diadopsi kedalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002    Tentang  Perlindungan Anak    antara  lain  prinsip  non diskriminasi  dan  prinsip  kepentingan terbaik  bagi  anak.  Prinsip  non diskriminasi  ( non  discrimination ), artinya  semua  hak  yang  terkandung dalam  konvensi  hak  anak  harus diberlakukan    kepada  setiap  anak tanpa  kecuali  dan  tanpa  pembedaan apapun. Sedangkan prinsip kepentingan  terbaik  bagi  anak  ( the best  interest  of  the  child ),  artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan
legislative  dan  badan  yudikatif,  maka kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak harus  menjadi  pertimbangan  utama. (Wagiati Soetedjo, 2013: 5)
Prinsip  non  diskriminasi dan the  best    interest  of  the  child merupakan  dasar  dari    perlindungan hukum  dalam menghadapi anak yang berkonflik  dengan  hukum.  Sebagai konsokwensi keikut sertaan Indonesia dalam  konvensi  hak-hak  anak  sesuai amanat Pasal 28 B ayat  (2) UUDNRI
Tahun 1945. Indonesia telah mentrransfomasikan upaya perlindungan anak kedalam kebijakan dengan  mengundangkan  beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan  anak  dan  penanganan anak berhadapan dengan hukum
Ketentuan diversi dalam Pasal 7  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  yang  wajib  diupayakan terhadap  tindak  pidana  yang  diancam dengan   pidana   penjara di   bawah 7 (tujuh)  tahun;  dan  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana  tentunya bertentangan  dalam  ketentuan  dan
semangat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengutamakan  diversi  dan  keadilan restorative.    Dalam  Pasal  5  ayat  (3)
Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  dinyatakan  “Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dan huruf    b    wajib  diupayakan  Diversi.” Konflik norma dalam suatu  peraturan perundang-undangan
tentunya
mencederai kepastian hukum.
Penyelesaian  perkara  pidana anak dengan diversi merupakan suatu kebutuhan  bagi  anak,  mengingat dalam  penyelesaian  kasus  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  harus didasarkan  pada  kepentingan  terbaik bagi  anak.  Penjara  bukanlah  tempat yang  baik  bagi  anak.  Pengalihan penyelesaian  perkara  pidana  dapat mengurangi beban kerja BAPAS yang memang  jumlahnya  tidak  banyak  di Indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti menuangkan karya  tulis  dalam  bentuk      penelitian yang  berjudul    “Prinsip  Kepentingan Terbaik  Bagi  Anak  dalam  Diversi pada  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau  penelitian  hukum  kepustakaan, karena  termasuk  lingkup  dogmatik hukum  yang  mengkaji  atau  meneliti terhadap data sekunder yang mencakup    bahan  hukum  primer, bahan  hukum    skunder  dan  bahan hukum tertier. Terhadap permasalahan yang  dikaji  dalam  penelitian  ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dengan mengadakan inventarisasi  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan keadilan  restorative  terhadap  anak yang berkonflik  dengan hukum.
Pendekatan Konseptual ( conseptual approach ),  beranjak dari pandangan  dan  doktri-doktri  yang berkembang dalam masyarakat.
Selain  itu  juga  dilakukan  dengan pendekatan  yang  berorientasi  pada kebijakan ( policy oriented approach ).
Pendekatan kebijakan mencakup pendekatan  yang  berorientasi  pada tujuan,  pendekatan  yang  rasional, pendekatan  ekonomis  dan  pragmatis serta  pendekatan  yang  berorientasi pada  nilai.  (Barda  Nawawi  Arief, 1994:  61)    Pada  penelitian      hukum normatif    sumber  data  yang  utama adalah  adalah data kepustakaan.
Di dalam kepustakaan hukum, sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan  hukum  adalah  segala  sesuatu yang  dapat  dipakai  atau  diperlukan untuk  tujuan  menganalisis  hukum yang  berlaku.  Bahan  hukum  yang dikaji dan dianalisis  dalam penelitian hukum normative adalah bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum Tertier. (Soryono Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2012:  13) Bahan  hukum  primer    yang  berupa perundang-undangan, memiliki otoritas  tertinggi  adalah  Undang- Undang Dasar, karena semua peraturan yang  ada dibawahnya  baik isi  maupun  jiwanya  tidak  boleh bertentangan  denagn  UUD  tersebut. (Marzuki Peter Mahmud, 2006: 182) Perundang-undangan yang dikaji  dalam penelitian ini  antara lain adalah  Undang-Undang  No.  8  tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang
Sistem    Peradilan  Pidana  Anak, Undang-Undang    No  35  tahun  2014 Tentang  Terubahan  atas  Undang- undang  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  serta  Konvensi Hak  Anak  (Keppres  No.  36  tahun 1990).      Pengumpulan  bahan  hukum yang  dipergunakan  adalah  metode sistematis,  Sistem  kartu  sebagai  alat pencatat  secara  rinci  dan  sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan  masalah  yang  dibahas  dalam penelitian.  Setelah  bahan  hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban  terhadap  pemasalahan  . Bahan-bahan  yang  telah  disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan tehnis-tehnis sebagai berikut  :  a)  Deskriptif,  dimaksudkan peneliti  memaparkan  apa  adanya tentang  suatu  peristiwa  hukum  atau kondisi  hukum      atau  posisi  dari proposisi hukum atau non hukum. b). Evaluatif  yaitu  melakukan  penilaian terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan  norma  dalam  bahan  hukum primer  maupun  sekunder  dengan menggunakan berbagai penafsiran dan kontruksi hukum.c).Argumentatif, teknik  ini  digunakan  terakhir  setelah evaluasi  terhadap  argument  yang saling  berbeda  yaitu  penilaian  yang didasarkan  pada  alasan-alasan  yang bersifat penalaran.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Pemerintah  Indonesia  telah mempunyai  peraturan-peraturan yang pada  dasarnya  sangat  menjunjung tinggi  dan  memperhatikan  hak-hak anak  yaitu,  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1979  Tentang  Kesejahtraan
Anak,    Undang-Undang  Nomor  39
Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia. Pemerintah sangat mengapreasiasi kesejahtraan dan perlindungan    anak  dengan  membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No  1  Tahun  2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang  Undang-Undang  No 35  Tahun  2014  atas  perubahan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak, Secara  substansi    Undang-Undang tersebut  mengatur  hak-hak  anak berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan,  hak  kesehatan  dasar,  hak untuk  beribadah  menurut  agamanya, hak  berekspresi,  berpikir,  bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan  sosial.  Dibuatnya  aturan- aturan  tersebut  sangat  jelas  terlihat bahwa  negara  sangat  memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Dalam bidang  peradilan    terdapat  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak    telah  diperbaharui dengan  UU  No  11  Tahun  2012, Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.    Undang-undang  No  12  Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan  dan Peraturan  Pemerintah  No  65  Tahun 2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan
Diversi  dan  penanganan  anak  yang belum berumur12 (dua belas) tahun. Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, khususnya peradilan pidana anak, diversi
merupakan suatu hal yang baru, karena diversi  secara  peraturan  perundang- undangan baru ada setelah di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana anak.  Selama  ini  dalam  peradilan pidana anak upaya penyelesaian tindak
pidana anak dilakukan melalui prosedur peradilan pidana atau sering dikenal  dengan  penyelesaian  secara penal. Prakteknya dalam penyelesaian suatu  perkara  pidana  juga  dilakukan diluar  prosedur  peradilan  pidana  atau yang  sering  dikenal  dengan  istilah penyelesaian perkara secara non penal.
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas, maka kebijakan kriminal
(kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan    yang  integral, baik  dengan  menggunakan  sarana penal  maupun  sarana  non  penal,  baik dengan  melakukan  pembinaan  atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum  ( treatment  of  offenders ) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat( treatment of society ). ( Ibid , hlm 51)
Mediasi  penal  untuk  pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif  di  Indonesia  sejak  keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus  Melalui Alternative  Dispute Resolution (ADR)  meskipun  sifatnya parsial.    Pada  intinya  prinsip-prinsip mediasi  penal  yang  dimaksud  dalam Surat  Kapolri  ini  menekankan  bahwa penyelesaian  kasus  pidana  dengan menggunakan  ADR,  harus  disepakati oleh  pihak-pihak  yang  berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan  baru  diselesaikan  sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara  profesional  dan  proporsional. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun  perkembangan  pembaruan hukum  pidana  ada  kecendrungan untuk  menggunakan  mediasi  penal sebagai salah satu penyelesaian masalah  di  bidang  hukum  pidana khususnya hukum pidana anak.
Menurut  G.  Pieter  Hoefnagels sebagaimana  dikutip  oleh  Bambang Sukoco, mengatakan bahwa penyelesaian  perkara  pidana  lewat jalur penal adalah dengan menerapkan hukum pidana ( criminal law application) ,  sedangkan  penyelesaian perkara melalui jalur nonpenal dilakukan dengan tindakan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat  media  massa.  Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menyangkut permasalahan bekerjanya fungsi aparatur penegak hukum sistem peradilan  pidana  yang  terdiri  dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Penanggulangan tindak pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan  pada  sifat  represif (penindakan  atau  pemberantasan  atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi,
sedangkan jalur nonpenal lebih menitik  beratkan  pada  sifat  preventif (pencegahan/penangkalan dan pencegahan) sebelum kejahatan
terjadi.  Jalur  nonpenal  adalah  jalur penanggulangan  tindak  pidana  dan penaggulangan terhadap dampak yang muncul dari tindak pidana.
Secara  umum,  ada  beberapa alasan dilakukannya penyelesaian perkara  pidana  di  luar  pengadilan pidana  (nonpenal)  yaitu  sebagai berikut:
1. Pelanggaran  hukum  pidana tersebut  termasuk  kategori delik  aduan,  baik  aduan  yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran  hukum  pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar
denda  tersebut  (Pasal  80 KUHP).
3. Pelanggaran  hukum  pidana tersebut  termasuk  kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda. 4. pelanggaran  hukum  pidana tersebut termasuk tindak pidana  di  bidang  hukum administrasi yang menempatkan  sanksi  pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran  hukum  pidana tersebut  termasuk  kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi. 6. Pelanggaran  hukum  pidana biasa  yang  dihentikan  atau tidak  diproses  ke  pengadilan
(deponir)  oleh  Jaksa  Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran  hukum  pidana tersebut  termasuk  kategori pelanggaran  hukum  pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. ( Ibid : 26) Setelah  di  undangkannya  UU No.  11  Tahun  2012    Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  ada  upaya untuk  menyelesaian  tindak  pidana anak diluar jalur penal atau non penal yaitu  penyelesaian  diversi  dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan  beberapa  pihak  baik pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan  lain  lain  dengan  pendekatan restorative justice. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11Tahun 2012 yang mengatur bahwa: 1. Proses diversi dilakukan melalui  musyawarah  dengan
melibatkan anak dan orang tua atau  wali,  korban  dan/atau orang tua/walinya, pembimbing  kemasyarakatan, dan  pekerja  sosial  profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif; 2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat melibatkan tenaga kesejahteraan  sosial,  dan/atau masyarakat.
Dengan  di  undangkannya  UU No.  11Tahun  2012  tersebut,  maka penerapan diversi dalam penyelesaian setiap  perkara  dengan  pelaku  anak- anak  merupakan  kewajiban  bagi  para aparat penegak hukum di setiap proses mulai dari tahap penyidikan,
penuntutan sampai tahap di
pengadilan.  Hal  ini  sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7  UU  SPPA.Dalam  Pasal  5  ayat  (1) disebutkan  bahwa  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  wajib  mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.Keadilan  restoratif  yang dimaksud  dalam  UU  SPPA  adalah kewajiban melaksanakan Diversi. Sedangkan  dalam  Pasal  7  UU  No.
11/2012 diatur bahwa :
1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan perkara  Anak  di  pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. 2. “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam  dengan  pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU  SPPA  sebagaimana  disebutkan, bahwa Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah  7  (tujuh)  tahun,  dan  bukan merupakan pengulangan tindak pidana ( residive ). Bahkan sebelum memutuskan  untuk  melakukan  proses diversi, penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  9  ayat  (1)  UU  No. 11/2012  yaitu  (a)  kategori  tindak pidana;  (b)  umur  anak;  (c)  hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan (d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi  pemaksaan  dan  intimidasi pada  semua  tahap  proses  diversi. Karenaseorang  anak  tidak  boleh merasa  tertekan  atau  ditekan  agar menyetujui  program-program  diversi. Sehingga  dalam  proses  diversi  wajib diperhatikan: (Pasal 8 ayat (3) UU No. 11/2012)
a. kepentingan korban;
b. kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Kesepakatan  Diversi  harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau  keluarga  Anak  Korban  serta kesediaan  Anak  dan  keluarganya, kecuali  untuk  tindak  pidana  yang berupa  pelanggaran,  tindak  pidana ringan,  tindak  pidana  tanpa  korban,
atau nilai kerugian korban tidak lebih dari  nilai  upah  minimum  provinsi setempat. (Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun  2012)  Kesepakatan  diversi untuk  menyelesaikan  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  diatas  dapat dilakukan  oleh  penyidik  bersama dengan  pelaku  dan/atau  keluarganya, pembimbing  kemasyarakatan,  serta dapat  melibatkan  tokoh  masyarakat. (Pasal  10  ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun 2012)
Adapun  hasil  kesepakatan diversi  tersebut  dapat  berbentuk:  (1) perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti kerugian;  (2)  penyerahan  kembali kepada orang tua/wali; (3)
keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan  lembaga  pendidikan  atau pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau LPKS  paling  lama  3  (tiga)  bulan;  (4) pelayanan  masyarakat.  (Pasal  11  ayat UU No. 11Tahun 2012)
Setelah  terjadi  kesepakatan antara pihak yaitu pelaku dan korban, maka  selanjutnya  kesepakatan  diversi tersebut  dituangkan  dalam  penetapan diversi  yang  ditetapkan  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  setempat.  Hal  ini sebagaimana yang  diatur dalam  Pasal
12 UU No. 11/2012 yang menyebutkan bahwa: 1. Hasil kesepakatan
sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  11  dituangkan  dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  disampaikan  oleh atasan  langsung  pejabat  yang bertanggungjawab  di  setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya
dalam  waktu  paling  lama  3 (tiga)  hari  sejak  kesepakatan
dicapai  untuk  memperoleh penetapan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan  dalam  waktu  paling lama  3  (tiga)  hari  terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. 4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik,  Penuntut  Umum, atau  Hakim  dalam  waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
5. Setelah  menerima  penetapan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Ketentuan  diatas  khususnya ayat  (2)  jelas  bahwa  hasil  Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung  yang  bertanggung  jawab disetiap  tingkat  pemeriksaan  (artinya dalam  proses  penyidikan,  penuntutan maupun  pemeriksaan  dipersidangan) kepada  Pengadilan  Negeri  untuk diterbitkan  Penetapan  dan  secara institusional  pejabat  yang  berwenang menerbitkan  Penetapan  adalah  Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya. Penerapan diversi melalui
keadilan  restoratif  adalah  proses penyelesaian  tindakan  pelanggaran hukum yang terjadi diluar pengadilan, yang  dilakukan  dengan  membawa korban dan pelaku (tersangka)bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama- sama  berbicara,  dalam  pertemuan  itu mediator  memberikan  kesempatan
kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas- jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.    Penerapan  diversi melalui pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu  Pancasila,  terutama  Sila  Ke-4 Pancasila.    Inti  dari  makna  Sila  ke-4 Pancasila  diatas  dalam  kaitannya dengan  diversi  adalah  dianutnya prinsip  musyawarah  mufakat  dalam setiap  pengambilan  keputusan  dalam rangka  penyelesaian  perkara  pidana yang dilakukan oleh anak. Musyawarah mufakat merupakan proses  membahas  persoalan  secara duduk  bersama  dengan  melibatkan pihak-pihak yang terkait demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai  cara  untuk  mendapatkan keputusan yang sama-sama
menguntungkan  kedua  belah    pihak sehingga  tidak  ada  pihak  yang dirugikan.    Dengan  musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak  yang  berbeda  pendapat  tidak terus  bertikai  dan  mendapat  jalan tengah.  Karena  itu,  dalam  proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan  hati  dan  keikhlasan  diri serta membuang ego masing-masing.
Prinsip  kepentingan  terbaik bagi  anak  atau  dalam  bahasa  Inggris disebut  dengan the  best  interests  of children adalah  prinsip  dasar  yang menjadi  dasar  dalam  perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak harus dipandang
sebagai ‘ paramount importance’ atau  prioritas  utama. (Muhammad Joni, 1999 : 106) Prinsip ini termuat dalam hukum internasional dan  hukum  nasional  terkait  dengan perlindungan anak.
Article 3
Convention  on  The  Rights  of  The
Child. Dalam pasal tersebut dinyatakan:
1. In  all  actions  concerning children,  whether  undertaken by  public  or  private  social welfare  institutions,  courts  of law, administrative authorities or  legislative  bodies,  the  best interests of the child shall be a primary consideration.
2. States  Parties  undertake  to ensure the child such protection  and  care  as  is necessary  for  his  or  her  well- being,  taking  into  account  the rights and duties of his or her parents,  legal  guardians,  or other individuals legally responsible  for  him  or  her, and, to  this  end, shall take all appropriate  legislative  and administrative measures.
3. States Parties shall ensure that the  institutions,  services  and facilities  responsible  for  the care  or  protection  of  children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly  in  the  areas  of safety,  health,  in  the  number and suitability of their staff, as well as competent supervision.
Terjemahan:
1. Dalam  semua  tindakan  yang menyangkut  anak,  baik  yang dilakukan oleh lembaga- lembaga  publik  atau  swasta kesejahteraan sosial, pengadilan  hukum,  penguasa administratif atau badan legislatif,  kepentingan  terbaik bagi  anak  harus  menjadi pertimbangan utama.
2. Negara-negara  Pihak  untuk menjamin perlindungan seperti
anak  dan  perawatan  seperti yang  diperlukan  untuk  nya kesejahteraan, dengan mempertimbangkan  hak  dan kewajiban  orang  tuanya,  wali hukum,  atau  orang  lain  secara hukum  bertanggung  jawab untuk  dia,  dan,  untuk  tujuan ini,  harus  mengambil  semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat. 3. Negara-negara  Pihak  harus menjamin bahwa institusi, pelayanan  dan  fasilitas  yang bertanggung jawab atas perawatan  dan  perlindungan anak  harus  sesuai  dengan standar  yang  ditetapkan  oleh otoritas yang kompeten, khususnya di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah  dan  kesesuaian  staf mereka, serta pengawasan yang kompeten.
Prinsip  kepentingan  terbaik bagi  anak  ( best  interest  of  the  child) mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan
menyangkut  masa  depan  anak,  bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat  kepada  kepentingan  orang dewasa.  Apa  yang  menurut  ukuran orang  dewasa  baik,  belum  tentu  baik menurut  ukuran  kepentingan  anak. Boleh  jadi,  maksud  orang  dewasa memberikan  bantuan  dan  menolong, tetapi  sesungguhnya  yang  terjadi adalah  penghancuran  masa  depan anak. (M. Nasir Djamil, 2013: 30)
Anak harus dilindungi,
sekalipun  anak  tersebut  adalah  anak yang  berkonflik  dengan  hukum. Penanganan  perkara  terhadap  anak yang berkonflik dengan hukum
dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik  bagi  anak  sebagaimana  yang diatur  dalam  Poin  14.2 The  Beijing Rules yang menyatakan “ The proceedings shall be conducive to the best interests of the juvenile and shall be  conducted  in  an  atmosphere  of understanding,  which  shall  allow  the juvenile  to  participate  therein  and  to express  herself  or  himself  freely .”
(Terjemahan:  Proses  tersebut  harus dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik anak  dan  harus  dilakukan  dalam atmosfir pemahaman, yang memungkinkan  anak  tersebut  untuk berpartisipasi  di  dalamnya  dan  untuk mengekspresikan  dirinya  atau  dirinya sendiri secara bebas).
Dalam tataran hukum nasional, prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur  dalam  Pasal  2  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  anak    Bertolak  dari aturan  tersebut,  dasar  pemikiran  dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan  anak  maka  berpijak kepada  Pasal  34  UUD  NRI  tahun 1945,  Undang-undang  No.4  Tahun 1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, proses peradilan anak  haruslah dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara  rohani,  jasmani  maupun  sosial sehingga dari pendekatan yang berorientasi  pada  kesejahteraan  atau kepentingan  anak  diperlukan  pula pendekatan  secara  khusus  dalam proses penanganana anak yang bermasalah  dengan  hukum.  Hal  ini berarti  bahwa  diperlukan  adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan  khusus  dalam  penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.
Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,    secara  tegas  mengatur
mengenai  Keadilan  Restoratif  dan Diversi  yang  dimaksudkan  untuk menghindari  dan  menjauhkan  Anak dari  proses  peradilan,  sehingga  dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Ketentuan larangan melakukan tindak  pidana  secara  umum,  berlaku bagi  tindak  pidana  yang  dilakukan terhadap  anak,  sehingga    dianggap sebagai  melindungi  anak  dari  tindak pidana. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  adalah pengaturan  secara  tegas  mengenai Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  yang dimaksudkan  untuk  menghindari  dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi  terhadap  Anak  yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan  Anak  dapat  kembali  ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Restorative justisce
menggeser  nilai  filsafati  penanganan anak    dari  penghukuman  menuju rekonsiliasi,  pembalasan    terhadap pelaku  menuju  penyembuhan  korban, pengasingan  dan  kekerasan  munuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat  keseluruhan  desduktritif yang  negative  menuju  perbaikan, pemberian  maaf  yang  sarat  dengan limpahan  kasih.  (Abintoro  Prakoso, 2012:  162)  Keadilan  Restorative diterjemahkan  dengan  termonologi, keadilan  atau  peradilan  berbasis musyawarah.  (Lilik  Mulyadi,  2014: 33) Penjelasan UU SPPA, disebutkan keadilan  restorative  merupakan  suatu proses  diversi  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  anak  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang
terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula ( restitution in integrum ),  dan  bukan  pembalasan serta penempatan  pidana  penjara atau penahanan  sebagai  upaya  atau  obat terakhir    yang  bersifat ultimum remedium
Proses  Penyelesaian  Perkara pidana anak   tidak untuk menghukum tetapi  mendidik,  mengembalikan  dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Filosofi Undang-undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU SPPA), bertitik tolak untuk kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Dari perspekif    tersebut  anak  memiliki peran strategis sebagaimana
dinyatakan  pasal  28  B  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan bekembang  serta  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Selain  itu,  anak  perlu  mendapat perlindungan  dari  dampak  negative perkembangan  pembangunan  yang cepat, arus globalisasi dibidang komonikasi    dan  iformasi,  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan  gaya  dan  cara  hidup sebagian  orang  tua  yang  telah membawa  perubahan  sosial  yang mendasar dalam kehidupan masyarakat  yang  sangat  berpengaruh terhadap prilaku anak. (Ibid: 101) Muladi mengungkapkan
bahwa  dalam  keadilan  restoratif, korban  diperhitungkan  martabatnya. Pelaku  harus  bertanggung  jawab  dan diintegrasikan  kembali  ke  dalam komunitasnya.  Pelaku  dan  korban berkedudukan  seimbang  dan  saling membutuhkan, karena itu harus
dirukunkan.  Sementara mantan Ketua
Mahkamah  Agung  RI  Bagir  manan berpandangan dalam keadilan restoratif, perkara harus diubah, bukan lagi  demi  kepentingan  ketertiban, melainkan  demi  kepentingan  korban beserta  pemulihan  segi  materi  dan psikisnya. Intinya, bagaimana menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, tetapi tetap bertanggung jawab. (Ali Zaidan, 2015: 245) . Pasal 1 angka 6 UU No.11Tahun  2012  Tentang  Sistem peradilan  Pidana  Anak    mengatur mengenai Keadilan Restoratif . (Keadilan restorative adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali  pada  keadaan  semula  dan bukan  pembalasan ”)  Pasal  5  UU SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoraktif    merupakan  upaya  untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU No 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak yaitu bahwa penangkapan,  penahanan  atau  tindak Pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku  dan  hanya  dilakukan  sebagai upaya terakhir.
Keadilan restorative merupakan bentuk resolusi  dan usaha untuk  menjelaskan  kepada  pelanggar bahwa  pelaku  harus  berempati  dan menolong untuk memperbaiki kerugian. Pada saat yang sama pelaku diharapkan mendukung dan
menghormati  individu  lain  sebagai konsokwensi  dari  hal  menyakitkan
/kerugian  akibat  prilaku.  Konsep keadilan  restorative  sebagai  akibat karena  hukum  pidana  dirasakan  tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum  peradilan  pidana,  khususnya peradilan pidana anak. Barda Nawawi Arief menyebutkan  Upaya  penanggulangan kejahatan  secara  garis  besar  dapat dibagi dua  yaitu lewat jalur penal dan non penal, sedangkan G.P.Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:
1. Penerapan hukum pidana ( criminal law application );
2. Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment ); 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan  dan  pemidanaan lewat mass media ( influencing views  of  society  on  crime  and punishment/mass media ) Dalam pembagian tersebut, menurut    G.P.  Hoefnagels
upaya dalam butir 2 dan 3 dimasukkan dalam  kelompok  upaya  non  penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat  jalur  penal  lebih  menitik beratkan    pada  sifat repressive
(penindasan/pembrantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat prefentive (pencegahan/penangkalan /pengendalian)  sebelum  kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan  lewat  jalur  non  penal  lebih bersifat tindakan pencegahan
terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran utamanya  adalah  menangani  faktor- faktor  kondusif  penyebab    terjadinya kejahatan.  Dengan  demikian  dilihat dari  sudut  politik  criminal  secara makro  dan  global  upaya  non  penal
menduduki  posisi  kunci  dan  strategis dari  keseluruhan  politik  kriminal. (Barda Nawawie Arief, 1996: 48)
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan    yang  integral, baik  dengan  menggunakan  sarana penal  maupun  sarana  non  penal,  baik dengan  melakukan  pembinaan  atau penyembuhan terpidana/pelanggar
hukum  ( treatment  of  offenders ) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat( treatment of society ). ( Ibid : 51) Pasal-pasal      yang  tertuang dalam  Undang  Sistem  Peradilan
Pidana Anak     tentang diversi, Pasal 1  angka  7  UU  No.  11  Tahun  2012,
(Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana)    Pasal  5  UU  No.11 Tahun  2012  Sistem  Peradilan  Pidana Anak wajib
mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 5  UU  No  11  Tahun  2012  Undang- undang  No  11  Tahun  2012  secara tegas  mengatur mengenai  penerapan keadilan restorative melalui   Diversi,
Diversi dimaksudkan untuk menghindari  dan  menjauhkan  anak dari  proses  peradilan.      Sistem Peradilan Anak  wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyelesaian  diversi    dinilai  sangat cocok  untuk  menciptakan restorative justice .  Bahkan  keadilan  restoratif  itu sendiri merupakan suatu proses diversi,  yaitu  semua  pihak  yang terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana bersama-sama mengatasi masalah serta  menciptakan  suatu  kewajiban untuk  membuat  segala  sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan
korban,  anak,  dan  masyarakat  dalam mencari  solusi  untuk  memperbaiki, rekonsiliasi,  dan  menentramkan  hati yang  tidak  berdasarkan  pembalasan.. Pasal 7ayat (1) di tingkat Penyidikan, penututan  dan  pemeriksaan    perkara anak Wajib diupayakan diversi,  Pasal 7  Ayat  2  Diversi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan dalam  hal tindak  pidana  yang dilakukan:
1. diancam dengan pidana penjara  di  bawah  7  (tujuh) tahun; dan 2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal  8  ayat  1  Proses  Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan  melibatkanAnak  dan  orang tua/Walinya,  korban  dan/atau  orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial Profesional  berdasarkan  pendekatan
Keadilan Restoratif.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Dalam sistem peradilan pidana anak,  penerapan  diversi  merupakan suatu  kewajiban  bagi  aparat  penegak hukum  yang    dimulai  dari  tahap penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan  di  pengadilan    dengan Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Keadilan restorative merupakan suatu proses  diversi  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  anak  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula ( restitution in integrum ),  dan  bukan  pembalasan serta penempatan  pidana  penjara atau penahanan  sebagai  upaya  atau  obat
terakhir    yang  bersifat ultimum remedium . Penyelesaian Perkara pidana anak   tidak untuk menghukum tetapi  mendidik,  mengembalikan  dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Saran Penegak hukum dalam menangani  perkara  anak  agar  lebih mengedepankan  diversi  dalam  setiap kasus    dan  Perlu  adanya  revisi/ perubahan  Undang-Undang  No  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  khususnya  tentang batasan  ancaman  dalam  Pasal  7 tentang syarat diversi ditambah dengan pengaturan perkara anak yang ancaman  hukuman  7  (tujuh)    tahun atau  7  (tujuh)  tahun  keatas,dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dilaksanakan mediasi penal yang diterapkan  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  syukur  Penulis  panjatkan kehadapan  Ida  Sang  Hyang  Widhi Wasa/Tuhan  Yang  Maha  Esa,  karena atas Asung  Kerta Wara  Nugraha-Nya Penulis  dapat  menyelesaikan  usulan penelitian
judul PRINSIP KEPENTINGAN  TERBAIK  BAGI ANAK  DALAM  DIVERSI  PADA

## SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK
Tersusunnya  usulan  penelitian ini  adalah  berkat  adanya  bantuan  dan kerjasama  dari  banyak  pihak,  pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada yang terhormat : 1. Dr  Putri Anggreni,SPd  MPD, Rektor Universitas mahenbdradatta 2. Dr Ngurah Bima Ketua LPPM Universitas mahendradatta
Rekan-rekan Tenaga Penagajar  Program StudiIlmu Hukum , Universitas Mhendradatta Semoga  segala  bimbingan, dukungan,  dan  informasi    dari  semua yang  Penulis sebutkan  di atas mendapat  rahmat  dan  imbalan  pahala dari    Ide  sanghyang  Widhi  wase /Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

## DAFTAR  PUSTAKA BUKU
Abintoro Prakoso Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, 2013, Cet I , Laksbang Grafika Ali  Zaidan, Menuju  Pembaharuan Hukum Pidana , Sinar Grafika,2015 , Cetakan I Barda Nawawie Arief, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,
1996 PT Citra Aditya Bakti, Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,
Badan  Penerbit  Universitas
Diponogoro, Semarang,
Soryono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif
Suatu  Tinjauan  Singkat 2012
PT  Grafindo  Persada  Jakarta Cet ke XIV.
Lilik Mulyadi, Wajah Sisten Peradilan Pidana  Anak  Indonesia, 2014
PT Alumni. Marzuki Peter Mahmud, 2006, Penelitian  Hukum ,  Kencana, Jakarta, hal. 182
Marlina Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, 2012  Cet  ke  II, Refiko Aditama
M.  Nasir  Djamil,  2013, Anak  Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta,
Rika  Saraswati dalam  Penanganan Masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002) Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (UU No 23  Tahun  2004)  dan  Undang- undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  (UU  No.  21  Tahun 2007) oleh  Aparat  Penegak
Hukum,    Mahkamah  Agung
RI, 2011.
Wiyono,  R, Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia , 2015, Sinar
Grafik,
Wagiati  Soetedjo Hukum  Pidana Anak, 2013  PT  Refika
Aditama  Bandung,  Cet  ke keempat

## UNDANG-UNDANG
Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 Undang-undang  No  4  Tahun  1979
Tentang Kesejahtraan Anak Undang-undang  Nomor  39  Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan
Anak Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No  1  Tahun  2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang  Undang-Undang  No 35  Tahun  2014  atas  perubahan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.