## Pengembangan Daya Tarik Wisata Melukat Sebagai Intangible Heritage Di Kabupaten Gianyar
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, Kade Richa Mulyawati, Indah Permatasari
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar gitadinar@gmail.com
Published: 07/01/2023
How to Cite: Pritiyanti Dinar, I.G.A.G, Mulyawati, K.R. & Permatasari, I. (2023) Pengembangan Daya Tarik Wisata Melukat Sebagai Intangible Heritage Di Kabupaten Gianyar KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 123-130. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.123-130

## Abstract
The  potential for  spiritual  tourism  in Bali,  especially  in  the  Gianyar  district,  is  very  high,  bearing  in  mind  that  the traditions and culture of most people in Bali have never been separated from the concept of tri hita karana. Gianyar as one of the regional cultural icons with very thick customs. Spirituality as a community identity is still preserved and passed down from generation to generation from ancestors to the present day. Since the last two decades, the need for spiritual tourism has been increasingly in demand by foreign and domestic tourists. Melukat is a symbol of the Balinese ritual  system  which is believed to  invoke safety, health, welfare and cleanse the body and spirit so that humans can purify themselves to carry out their daily activities peacefully and peacefully. The tourist attraction of melukat has not been specifically regulated in local regulations. Bali Province No. 5 of 2020 concerning Standards for Implementing Balinese Cultural Tourism. If spiritual tourism is not managed properly by local village managers, these destinations can  easily  be  damaged  and  polluted  by  tourists  who  do  not  understand  the  sacred  meaning  of  these  destinations. Therefore  the  specific target  of  this  research  is  to  see  how  the  regulation  regarding  melukat  spiritual  tourism  as  a research method used is an empirical research method to find out if there are gaps that occur in the application of these regional  regulations  in  the  field.  While  the  problem  approach  used,  namely  the  statutory  approach,  conceptual approach, analytic approach. The results of the research show that the development of the spiritual tourism attraction of  Melukat  has  not  been  optimally  implemented  in  several  places  because  there  is  no  adequate  information  on  the history,  functions,  program  of  annual  ritual  activities  at  the  Melukat  DTW,  as  well  as  provisions  and  entry  ticket categories for foreign, domestic, and student tourists. and researchers who can be accessed online through a special spiritual DTW website.
Keywords: Tourism, Melukat, Intangible Heritage

## Abstrak
Potensi wisata spiritual di Bali khususnya kabupaten Gianyar sangat tinggi mengingat tradisi dan budaya sebagian besar masyarakat di Bali juga tidak pernah lepas dari konsep tri hita karana. Gianyar sebagai salah satu ikon daerah budaya dengan adat istiadat yang sangat kental. Spiritual sebagai identitas masyarakat tetap dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun dari leluhur hingga kini. Kebutuhan akan wisata spiritual pun sejak dua dekade terakhir semakin diminati oleh  wisatawan  mancanegara  dan  domestik.  Melukat  sebagai  simbol  pada  sistem  ritual  masyarakat  di  Bali  yang dipercaya  untuk  memohon  keselamatan,  kesehatan,  kesejahteraan  dan  membersihkan  jasmani  dan  rohani  sehingga manusia  dapat  memurnikan  dirinya  untuk  menjalankan  aktivitas  sehari-hari  dengan  tentram  dan  damai.  Daya  tarik wisata  melukat  belum  diatur  secara  khusus  di  dalam  Perda  Provinsi  Bali  No.  5  Tahun  2020  tentang  Standar Penyelenggaraan  Kepariwisataan  Budaya  Bali.  Jika  wisata  spiritual  tidak  dikelola  dengan  baik  oleh  pengelola  desa daerah  setempat  maka  destinasi  tersebut  dapat  dengan  mudah  rusak  dan  tercemar  oleh  wisatawan  yang  kurang memahami  makna kesakralan dari destinasi tersebut.  Oleh karena  itu target khusus dari penelitian  ini adalah untuk melihat bagaimanakah pengaturan mengenai wisata spiritual melukat sebagai Metode penelitian yang digunakan ialah

## E-ISSN: 2621-3737
metode penelitian empiris untuk mengetahui jika terdapat kesenjangan yang terjadi pada penerapan Perda tersebut di lapangan.  Sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual,  pendekatan  analitik.  Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  pengembangan  daya  tarik  wisata  spiritual melukat belum diselenggarakan secara maksimal di beberapa tempat dikarenakan tidak  ada informasi yang memadai untuk sejarah, fungsi, program kegiatan ritual tahunan di DTW melukat, serta ketentuan dan kategori tiket masuk untuk wisatawan mancanegara, domestik, pelajar dan peneliti yang bisa diakses secara online melalui website khusus DTW spiritual.
Kata Kunci : Pariwisata, Melukat, Intangible Heritage

## I. PENDAHULUAN
Kearifan  lokal  berimplikasi  positif  dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,  untuk  memahami  fenomena  alam, budaya  dan  memberikan  dukungan  terhadap pelestarian  alam  dan  budaya  itu  sendiri  sehingga format  pariwisata  Bali  yang  kental  dengan pariwisata  budaya  tidak  akan  pernah  pudar. Karakter  kebudayaan  dan  warisan  budaya  Bali yang  mencakup  simbol,  tanda,  bentuk  ekspresi seni  tulisan,  bahasa,  gaya  hidup,  sistem  ritual, pengetahuan  tradisional  dan  mitologi  yang diwariskan  oleh  pendahulu  masyarakat  Bali menjadikan  daya  tarik  tersendiri  bagi  dunia pariwisata. Kearifan lokal tumbuh dan berkembang  turun  temurun  dari  para  pendahulu masyarakat  Bali  yang  sarat  dengan  filosofi kehidupan  di  Bali.  Soebadio  (1986)  memberikan arti  sebagai  identitas  atau  kepribadian  budaya bangsa Dasi  Astawa,  (2017) .  Kearifan  lokal sebagai  warisan  budaya  yang  dialihkan  dari generasi ke generasi penerusnya sebagai identitas suatu komunitas daerah tertentu.
Kepariwisataan  sebagai  kegiatan  yang  terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang  muncul  sebagai  wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara  Wisatawan  dan  masyarakat  setempat, sesama  Wisatawan,  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  dan  pengusaha.  Kepariwisataan  Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri  Hita  Karana  yang  bersumber  dari  nilai-nilai budaya  dan  kearifan  lokal  Sad  Kerthi  serta berbasis  taksu  Bali.  Setiap  jengkal  tanah  di  Bali identik  dengan  makna  sakral  dan  kesucian  yang selalu  terkait  dengan  filosofi  Tri  Hita  Karana. Kombinasi  antara  bisnis  pariwisata  dan  budaya dengan filosofi Tri Hita Karana harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan pentingnya jiwa Tri Hita  Karana  ini  bagi  masyarakat  Bali,  karena pelaku  usaha  bisnis  pariwisata  budaya  di  Bali
adalah  masyarakat  yang  heterogen  yang  belum tentu mengerti dan menjalani budaya yang berbasis taksu Bali ini sendiri.
Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbhakti kepada Tuhan, mengabdi kepada  sesama  umat  manusia,  dan  menyayangi alam  lingkungan  berdasarkan  pengorbanan  suci (yadnya).  Sad  Kerthi  adalah  upaya  untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber  air  bersih,  laut  beserta  pantai  (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat  kerthi),  dan  membangun  kualitas  sumber daya manusia (jana kerthi). Pelaksanaan ritual dan upacara  adat  Bali  secara  rutin  dilaksanakan  pada Pura,  bangunan  suci  dan  disakralkan  oleh masyarakat  Bali,  sesuai  dengan  filosofi  Tri  Hita Karana,  Sad  Kerthi  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan umum Perda Provinsi Bali No, 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.
Terkait dengan penyelanggaraan kepariwisataan budaya  secara  internasional  telah  disepakati beberapa  konvensi  yang  dapat  dijadikan  pedoman bagi  negara-negara  yang  mengelola  destinasi pariwisata  budaya.  Kebijakan  internasional  di  sini dipahami  sebagai  norma  atau  nilai-nilai  universal yang  disepakati  bersama  sebagai  pegangan  dunia internasional dalam mengembangkan sektor pariwisata  berbasis  budaya  secara  berkelanjutan dan  bertanggungjawab.  Secara  umum  kebijakan internasional  yang  mendukung  pengembangan wisata sejarah dan warisan budaya adalah kebijakan yang  terkait  dengan  isu-isu  pelestarian  warisan budaya,  pariwisata  budaya,  serta  pariwisata keberlanjutan  dan  bertanggungjawab.  Kebijakan internasional  yang  teridentifikasi  terkait  dengan wisata sejarah dan warisan budaya adalah:
1.  Kode  Etik  Global  Pariwisata  (Global  Code of  Ethics  for  Tourism)  yang  disampaikan  oleh Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan

## Pengembangan Daya Tarik Wisata Melukat Sebagai Intangible Heritage Di Kabupaten Gianyar
Bangsa-bangsa  atau  United  Nations  –  World Tourism  Organization  (UNWTO).  Kode  Etik Global  Pariwisata  yang  disahkan  tahun  1999 berisikan  10  (sepuluh)  prinsip  pengembangan pariwisata dunia.
2.  Instrumen legal yang dirilis oleh Organisasi Pendidikan, Kelimuan dan Kebudayaan di bawah Perserikat- an Bangsa-bangsa atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  yang  terkait  dengan  pariwisata khususnya pariwisata budaya, beberapa diantaranya:
1. Konvensi  untuk  Perlindungan  Warisan Budaya  dan  Alam  Dunia (Convention concerning  the  Protection  of  the  World Cultural  and  Natural  Heritage) yang disahkan pada tahun 1972.
2. Konvensi  untuk  Perlindungan  Warisan Budaya  Tak  benda (Convention  for  the Safeguarding  on  the  Intangible  Cultural Heritage) yang disahkan pada tahun 2003. Potensi  wisata  spiritual  di  Bali  khususnya kabupaten Gianyar sangat tinggi mengingat tradisi dan budaya sebagian besar masyarakat di Bali juga tidak  pernah  lepas  dari  konsep  tri  hita  karana. Gianyar  sebagai  salah  satu  ikon  daerah  budaya dengan  adat  istiadat  yang  sangat  kental.  Spiritual sebagai identitas masyarakat tetap dilestarikan dan diwariskan  secara  turun  temurun  dari  leluhur hingga  kini.  Kebutuhan  akan  wisata  spiritual  pun sejak  dua  dekade  terakhir  semakin  diminati  oleh wisatawan mancanegara dan domestik.
Melukat  sebagai  simbol  pada  sistem  ritual masyarakat  di  Bali  yang  dipercaya  untuk memohon  keselamatan,  kesehatan,  kesejahteraan dan  membersihkan  jasmani  dan  rohani  sehingga manusia  dapat  memurnikan  dirinya  untuk menjalankan  aktivitas  sehari-hari  dengan  tentram dan damai.
Daya tarik wisata melukat belum diatur secara khusus di dalam Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Jika wisata spiritual tidak  dikelola  dengan  baik  oleh  pengelola  desa daerah  setempat  maka  destinasi  tersebut  dapat dengan mudah rusak dan tercemar oleh wisatawan yang  kurang  memahami  makna  kesakralan  dari destinasi  tersebut.  Maka  dari  itu  dapat  dikatakan bahwa  pengembangan  daya  tarik  wisata  melukat sebagai  intangible  heritage  di  kabupaten  Gianyar sangat dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut maka
dalam  dapat  ditarik  dua  permasalahan  yaitu  yang pertama bagaimanakah pengaturan wisata spiritual melukat sebagai intangible heritage dan yang kedua yaitu  bagaimanakah  pengembangan  daya  Tarik wisata  melukat  sebagai  intangible  heritage  di Kabupaten Gianyar ?.

## II. METODE
Dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan metode  penelitian  empiris  yang  mana  menurut Soerjono Soekanto bahwa metode ini  disebut juga penelitian  hukum  sosiologis  yang  terdiri  dari penelitian  terhadap  indentifikasi  hukum  (tidak tertulis)  dan  penelitian  terhadap  efektifitas  hukum Soekanto, (2010) . Dalam penelitian ini dipergunakan  pendekatan  perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analyicialapproach).  Teknik  Pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara,  Teknik  Studi  Dokumen  dan  Teknik Observasi/Pengamatan.  Penelitian  empiris  juga digunakan  untuk  mengamati  hasil  dari  perilaku manusia  yang  berupa  peninggalan  fisik  maupun arsip Achmad, (2007) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Wisata Spiritual Melukat Sebagai Intangible Heritage
Melukat  sebagai  kegiatan  spiritual  umat  Hindu yang diyakini untuk pembersihan jiwa dan raga dari unsur  negatif,  kecemasan  bahkan  dipercaya  dapat menyembuhkan  beberapa  jenis  penyakit  tertentu. Ada  beberapa  tempat  yang  bisa  dijadikan  lokasi melukat, antara lain di sungai, mata air, pura, laut, pancuran  hingga  air  yang  diracik  oleh  pendeta Hindu. Kegiatan religi Hindu kemudian berkembang  turun  temurun  hingga  menyebar  ke masyarakat  daerah  lain  bahkan  wisatawan  asing yang  ingin  melakukan  kegiatan  melukat  atas rekomendasi  beberapa  sumber  yang  dianggap meyakinkan.
Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan  Kepariwisataan  Budaya  Bali, bahwa  Kepariwisataan  Budaya  Bali  adalah kepariwisataan  Bali  yang  berlandaskan  kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali. Solas  Pancoran  Buruan  yang  berlokasi  di  Pejeng
kelusu,  Kemenuh,  Sukawati,  Kabupaten  Gianyar masuk  ke  dalam  kategori  kepariwisataan  budaya Bali,  yang  tidak  hanya  dilestarikan  keasliannya namun  juga  dikembangkan  sehingga  masyarakat dari daerah lain bisa mengenal beragam pariwisata budaya yang berbasis taksu Bali ini.
Lestari berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Pentingnya pelestarian  warisan  budaya  sebagai  upaya  dalam menjaga ikatan identitas dari generasi yang lampau dengan  yang  sekarang.  Melestarikan  keserasian dan  keseimbangan  lingkungan  berarti  membuat tetap  tak  berubah  atau  kekal  keserasian  dan keseimbangan  lingkungan Soemarwato,  (1994) . Keserasian  adalah  suatu  hal  yang  relatif  dan subyektif.  Warisan  budaya  tidak  berwujud ( intangible ) didefinisikan sebagai: The preservation  of  the  cultural  heritage  now  covers the non-physical cultural heritage, which includes the  signs  and  symbol  passed  on  by  oral transmission,  artistic  and  literary  forms  of expression, languages, ways of life, myths, beliefs and  rituals,  value  system  and  traditional knowledge  and  know-how Putra,  (2017) .  Jika warisan  budaya  tidak  berwujud  berbeda  dengan warisan budaya berwujud yang dapat disentuh oleh tangan  manusia,  seperti  halnya  bangunan  suci, sarana  ritual,  relief,  prasasti  dan  arca-arca  yang disakralkan  oleh  masyarakat  Bali,  maka  warisan budaya  intangible  juga  merupakan  warisan  yang tidak kalah pentingnya dengan budaya lainnya. Wacana  tentang  kebudayaan  sebagai  hasil  proses kehidupan  dipelopori  oleh  Van  Peursen  dengan mengenalkan teori korelasi ruang (alam), manusia dan kebudayaan  termasuk proses perubahan  yang terjadi di dalam ruang alam itu, baik sebagai akibat reaksi  manusia  terhadap  alam  maupun  dari perilaku alam dan manusia.(Ibid:40) Jauh sebelum Peursen  mencetuskan  teori-teori  kebudayaannya, masyarakat Bali  telah menerima warisan kearifan (filosofi)  tentang  kesejahteraan  dan  kebahagiaan yang paripurna, yang berakar pada konsep Tri Hita Karana  (Ibid:45).  Berdasarkan  kerangka  teori tersebut  tampak  bahwa  suatu  kebudayaan  tidak lahir  dengan  sendirinya  namun  terbentuk  dari korelasi dari sentuhan unsur manusia, alam (ruang) dengan  alasan  dan  tujuan  tertentu  sehingga membentuk kebudayaan.
Agama  dijadikan  suatu  kaidah  yang  membuka pemecahan  alternatif  yang  mengatasi  semua konsep rasional semata-mata. Masih banyak yang
berada  di  luar  batas  kemampuan  akal  rasional manusia  adalah  kebenaran Dimyati,  (2014). Pelestarian  situs-situs  budaya  yang  berbasis  taksu Bali  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  memahami manifestasi kegiatan intelektual masa dahulu/purba sebagai perjalanan panjang masyarakat Hindu kuno yang  sesungguhnya  identik  dengan  filsafat  dan sejarah.
Konsep  destinasi  pariwisata  berbasis  wisata spiritual di Bali berkembang menyesuaikan dengan permintaan  kunjungan  wisatawan  lokal  dan mancanegara.  Pertumbuhan fasilitas penunjang di pulau  ini  juga  menambah  warna  perekonomian masyarakat  sekitar.  Wisatawan  yang  berkunjung tidak hanya mencari pemandangan alam pantai saja namun juga cara hidup/way of life masyarakat desa sekitar utamanya terkait dengan tradisi dan budaya. Desa  Tegalalang  dan  Keramas  di  Gianyar  sebagai beberapa  desa  wisata  yang  menjadi  daya  tarik wisatawan  untuk  berkunjung  dan  melihat  tradisi adat  dan  budaya  khususnya  wisata  spiritual  yang selama  ini  masih  berjalan.  Konsep  ini  sebagai alternatif  pariwisata  yang  meningkatkan  peran kesadaran masyarakat lokal sebagai paradigma baru untuk  mengakomodir  pariwisata  yang  mendukung masyarakat  lokal  terlebih  lagi  pada  masa  pandemi dibutuhkan  alternatif  proaktif  dalam  rangka menyelamatkan perekonomian pariwisata di Bali. Problematika  dalam  proses  pelestarian  dan pengembangan  kerap  timbul  mengingat  kedua  hal ini harus disinergikan agar tidak berimplikasi buruk terhadap  masing-masing  fungsi  dan  tujuan  utama yang harus diprioritaskan. Prosedur pengembangan kebudayaan spiritual tidak diperkenankan menggangu  kegiatan  dan  kesakralan  spiritual  itu sendiri yang berbasis pada taksu Bali.
Permasalahan  yang  timbul  dalam  pengembangan budaya  spiritual  dipecahkan  dengan  menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa, “The “legal system” would be  nothing  more  than  all  these  subsystems  put together” Friedman,  (1975) .  Lawrence  M. Friedman juga menyatakan bahwa, “A legal system in actual operation is a complex organism in which structure,  substance,  and  culture  interest” (Ibid) Mengenai  sub  sistem  hukum  Lawrence  M. Friedman memaparkan bahwa Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system. Substance (the rules) is another. When an observer tries to describe a legal system in cross section, so to speak, he is likely to speak of these two elements.
The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the  system,  the  tought,  rigid  bones  that  keep  the process  flowing  within  bounds,  we  describe  the structure of a judicial system  when  we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher  courts  are  stacked  on  top of  lower  courts, what  persons  are  attached  to  various  court,  and what  their  roles  consist  of.  The  substance  is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave (Ibid).
Mengenai  kultur  hukum  (legal  culture)  Lawrence M.  Friedman  juga  mengemukakan  bahwa, “It  is the  element  of  social  attitude  and  value” . Lawrence  M.  Friedman  juga  menyatakan  bahwa, “Legal  culture  refers,  then,  to  those  parts  of general  culture-customs,  opinions,  ways  of  doing and  thinking-that  bend  socialmforces  toward  or away  from the law and in particular  ways”. Jika diterjemahkan, teori sistem hukum dari Lawrence M.  Friedman  menurut  Moh.  Hatta  menyatakan bahwa:
Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa:
1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Budaya hukum Ketiga sub sistem hukum inilah yang akan sangat menentukan berjalannya sistem hukum. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang- undangan.  Sedang  struktur  hukum  adalah  aparat, sarana  dan  prasarana  hukum.  Adapun  budaya hukum  adalah  berupa  perilaku  dari  para  anggota masyarakat itu sendiri Moh.Hatta, (2009) .
Sejalan  dengan  teori  sistem  hukum  juga terdapat  teori  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum  dari  Soerjono  Soekanto. Menurut  Soerjono  Soekanto:  ...  masalah  pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya.  Faktor- faktor tersebut memiliki arti yang sentral, sehingga dampak  positif  atau  negatifnya  terletak  pada  isi faktor-faktor  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya, cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  dengan eratnya,  oleh  karena  merupakan  esensi  dari penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur daripada  efektivitas  penegakan  hukum Soekanto, (2005) .
Teori diatas akan dipergunakan untuk menganalisis khususnya  mengenai  faktor  substansi  hukum  atau aturan  hukum  terkait  dengan  daya  tarik  wisata melukat sebagai intangible heritage . Adapun yang dimaksud  dengan  warisan  budaya  tak  benda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi  secara terus  menerus  melalui  pelestarian  dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan  yang  berwujud  budaya  tak  benda setelah melalui proses penetapan budaya tak benda. Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  2 Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  106  Tahun  2013. Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Gianyar  belum  mengatur  secara  khusus  terkait dengan  dengan  keberadaan  warisan  budaya  tak benda khsususnya di Kabupaten Gianyar. Sehingga, teori diatas akan dipergunakan untuk menganalisis khususnya  mengenai  faktor  substansi  hukum  atau aturan  hukum  terkait  dengan  daya  tarik  wisata melukat sebagai intangible heritage.
Sukses pengembangan kepariwisataan harus melibatkan semua komponen, termasuk juga pihak swasta  dan  sektor  informal.  Urgensi  terhadap identifikasi semua faktor sebagai daya tarik wisata tidak  bisa  terlepas  dari  fakta  persaingan  di  era global  yang  semakin  ketat  sementara  di  sisi  lain minat  kunjungan  wisatawan  cenderung  semakin tinggi.  Oleh  karena  itu,  memacu  daya  tarik  wisata menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  daerah  pada khususnya  dan  pihak  lain  yang  terlibat  untuk mengidentifikasi  sukses  faktor  dari  semua  daya tarik  wisata  yang  ada Suyatmin  Waskito  Adi, (2017) .
Pesoalan mengenai tangible heritage dan intangible heritage pernah menjadi perhatian dalam penelitian yang  mengkaji  mengenai  Pemanfaatan  Situs  Pura Taman  Sari  di  Banjar  Sengguhan,  Semarapura
Kangin,  Klungkung  Sebagai  Daya  Tarik  Wisata. Dalam  penelitian  ini  ditemukan  persoalan  terkait dengan potensi yang terdapat di Situs Pura Taman Sari  sebagai  daya  tarik  wisata  serta  upaya  yang perlu  dilakukan  untuk  pemanfaatan  Situs  Pura Taman  Sari  sebagai  daya  tarik  wisata.  Potensi tangible  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  potensi arkeologis dan non arkeologis. Sedangkan potensi intangible  berupa  nilai  estetika  dan  upacara keagamaan  yang  ada  di  Pura  Taman  Sari.  perlu dilakukan strategi pengelolaan yang baik dan benar untuk  pemanfaatan  dan  pengembangan  situs kedepannya dengan menggunakan matriks SWOT. Selain  menyusun  strategi  pengelolaan,  adapun upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  pemanfaatan situs  tersebut,  seperti  meningkatkan  sumber  daya manusianya Amelia, (2017).
Pengembangan  Daya  Tarik  Wisata  Melukat Sebagai  Intangible  Heritage  Di  Kabupaten Gianyar
Penelitian  mengenai  pengembangan  daya  Tarik wisata  Melukat  sebagai  Intangible  Heritage  di Kabupaten  Gianyar  menggunakan  dua  sample penelitian  yaitu  Genah  melukat  Solas  Pancoran Buruan  dan  Pura  Mengening  yang  terletak  di Tampak Siring.
Genah  melukat  Solas  Pancoran  Buruan,  terletak pada posisi strategis di sisi kota kabupaten Gianyar yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  sekitar. Peneliti  mengamati  di  lokasi  langsung  bahwa  di Genah  melukat  Solas  Pancoran  Buruan  belum terdapat  papan  arah  penunjuk  yang  memadai sehingga untuk pengunjung yang belum pernah ke lokasi  dimungkinkan  akan  tersesat.  Pasal  23  (1) Perda  No.  5  Tahun  2020  menyebutkan  bahwa penyelenggaraan  kepariwisataan  budaya  Bali dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  swasta, Desa  Adat  dan/atau  masyarakat.  Genah  melukat Solas  Pancoran  Buruan  sangat  berpotensi  jika dikembangkan  sebagai  destinasi  wisata  spiritual yang bersumber dari filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi serta tetap memperhatikan perlindungan  alam  karena  Solas  Pancoran berlokasi di tepi hutan desa dan tebing sungai yang masih alami. Kurangnya informasi yang memadai pada  media  digital  mengenai  lokasi  ini  oleh pengelola  menurut  hemat  peneliti  dikarenakan kurangnya  perhatian  dari  pemerintah  daerah terhadap  pengembangan  wisata  spiritual  solas
pancoran, diantaranya yaitu:
1. Informasi  sejarah,  manfaat  dan  tata  cara pemlukatan;
2. Papan  nama  dan  arah  yang  memadai  menuju lokasi;
3. Fasilitas umum seperti  parkir, toilet dan tempat sampah;
4. Batas  gapura  atau  gerbang/pintu  masuk  dan keterangan  larangan  untuk  wisatawan  yang berhalangan (cuntaka);
5. Informasi dan fasilitas/tempat untuk dana punia bagi wisatawan yang hendak melukat.
Lokasi selanjutnya yang menjadi sample penelitian yaitu  Pura  Mengening.  Letak  Pura  Mengening  ini tepatnya di desa Saraseda, Tampaksiring, Kabupaten  Gianyar,  sebelah  utara  wisata  Tirta Empul.  Gaung  Pura  Mengening  sudah  terdengar sejak  ratusan  tahun  lalu  sebagai  situs  kuno peninggalan  abad  ke-11.  Pura  ini  sudah  berdiri sejak kerajaan Warmadewa yang ketiga. Keberadaannya  sudah  ada  sejak  zaman  kerajaan Masula Masuli yang dipimpin oleh Pejeng.
Wisatawan  domestik  dan  mancanegara  memiliki kebebasan  untuk  pergi  ke  mana  saja  tanpa  bisa dibatasi (freedom of traveling) . Seorang wisatawan dilindungi  oleh  liberty  of  movement  yang  di dalamnya  terdapat  kode  etik.  Namun,  tidak  semua kebiasaan wisatawan dapat dilakukan di sembarang tempat  wisata,  apalagi  jika  dalam  suatu  destinasi wisata  terdapat  sebuah  larangan  tertentu  yang  jika dilanggar  akan  menimbulkan  konflik  dengan masyarakat lokal utamanya destinasi wisata budaya yang  sakral  peninggalan  leluhur  yang  dilestarikan turun temurun dari masa ke masa.
Problematika tersebut menjadi perhatian Organisasi Pariwisata Dunia (WTO). Pada tahun 1999, Majelis Umum WTO mengadopsi Global Code of Ethics for Tourism (GCET) atau Kode Etik Pariwisata Global sebagai  kerangka  dasar  dari  pariwisata  yang bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan.  GCET adalah  prinsip  dasar  yang  dipakai  sebagai  acuan untuk  pengembangan  pariwisata  yang  mencakup komponen ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berhubungan dengan perjalanan dan pariwisata.
GCET terdiri dari 10 pasal yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan, yaitu:
1. Kontribusi  pariwisata  untuk  saling  pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan
2. Pariwisata  sebagai  sarana  untuk  pemenuhan individu dan kolektif
3. Pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan 4. Pariwisata  adalah  warisan  budaya  umat manusia dan berkontribusi pada
peningkatannya
5. Pariwisata  adalah  kegiatan  yang  memberikan keuntungan  bagi  negara  yang  menjadi  tuan rumah dan masyarakatnya
6. Kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata 7. Hak atas pariwisata
8. Kebebasan pergerakan wisatawan
9. Hak-hak  pekerja  dan  pengusaha  di  industri pariwisata
10. Penerapan  prinsip-prinsip  Kode  Etik  Global untuk Pariwisata
Pura Mengening sangat ideal untuk dikembangkan sebagai wisata spiritual melukat dengan berpedoman pada Pasal 6 (2) Perda Provinsi  Bali No. 20 Tahun 2021, menurut pengamatan peneliti pada saat berkunjung ke lokasi sudah mempunyai fasilitas:
1. Fasilitas parkir yang luas;
2. Loket  karcis  masuk  area  Pura/Daya  Tarik Wisata (DTW);
3. Fasilitas toilet;
4. Petugas informasi tentang Pura Mengening;
5. Menyediakan papan informasi tata tertib;
6. Memiliki  tempat  sampah  dan  limbah  yang memadai;
Dari beberapa ketentuan standar yang diatur dalam Pasal ini, ada syarat yang belum terpenuhi seperti: tidak  terdapatnya  fasilitas  untuk  pengunjung penyandang cacat/difabelitas, belum terdapat toko cinderamata yang memadai dan fasilitas pertolongan  pertama  pada  kecelakaan/Kesehatan. Petugas  yang  ditempatkan  pada  lokasi  DTW sebagian besar adalah masyarakat desa setempat/sumber  daya  lokal  namun  informasi mengenai  sejarah  Pura  Mengening  belum disampaikan secara maksimal kepada pengunjung. Sebelumnya terdapat penelitian dengan objek Pura Mengening yang memfokuskan kepada Pengembangan Potensi
Wisata Purbakala ( Heritage  Tourism )  Berbasis  Masyarakat  di  Das Pakerisan,  Kecamatan  Tampaksiring,  Kabupaten
Gianyar.  Dalam  penelitian  ini  menekankan  pada Pengembangan  situs  cagar  budaya  yang  berada  di Daerah  Aliran  Sungai  Pakerisan,  yaitu  Pura Mengening serta belum maksimalnya pengembangan  potensi  situs  dalam  4  aspek produknya,  yakni;  atraksi,  akses,  amenity,  dan ancellary.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  besarnya  potensi  wisata  heritage  dan  desa wisata  belum  diikuti  oleh  tingginya  tingkat kunjungan  wisatawan  ke  destinasi  yang  ada. Demikian juga, stakeholder pariwisata yang terlibat (pemerintah,  industri,  dan  pemerintah)  belum mengambil  langkah-langkah  yang  cerdas  dan strategis  dalam  upaya  pengembangan  potensi wisata yang dimiliki Nyoman Sukma Arida, (2016) . Pengembangan  wisata  spiritual  melukat  Pura Mengening idealnya dilakukan dengan:
1.  Pelatihan sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat lokal mengenai pengetahuan historikal, budaya dan pelestarian lingkungan hidup; 2.  Pemasaran dan promosi melalui produk berbasis kearifan  lokal  dengan  dukungan  penuh  dari  desa adat dan pemerintah daerah kabupaten;
3.  Sosialisasi Standar Operasional Prosedur pengelolaan (manajemen) DTW Pura Mengening; 4.  Penyesuaian  pengadaan  beberapa  fasilitas  yang masih  belum  memenuhi  standar  penyelenggaraan DTW sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2020.

## IV. KESIMPULAN
Dalam  Pasal  1  angka  28  Perda  Provinsi  Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan  Kepariwisataan  Budaya  Bali, menyebutkan  definisi  Daya  Tarik  Wisata  yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang  memiliki  keunikan,  keindahan,  dan  nilai yang  berupa  keanekaragaman  kekayaan  alam, budaya,  spiritual  dan  hasil  buatan  manusia  yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.  Wisata  spiritual  melukat  termasuk sebagai  salah  satu  daya  tarik  wisata  spiritual, namun  unsur-unsur  yang  terkait  pada  wisata spiritual  melukat  belum  diatur  dan  sepatutnya diatur  dalam  Perda  Provinsi  Bali,  yaitu  :  (i) Definisi  pinandita/pemangku  sebagai  pemimpin ritual atau upacara adat di tempat wisata spiritual melukat;  (ii)  syarat  dari  wisata  spiritual  melukat yang  berpotensi  untuk  dikembangkan  menjadi daerah pariwisata berkelanjutan; (iii) standar SDM yang  sesuai  dengan  pengembangan  pengelolaan wisata  spiritual  melukat  yang  profesional  dan
paham  secara  mendalam  mengenai  sejarah  daya tarik wisata melukat tersebut.
Pengembangan  daya  tarik  wisata  spiritual melukat belum diselenggarakan secara maksimal di  beberapa  tempat  dikarenakan  tidak  ada informasi  yang  memadai  untuk  sejarah,  fungsi, program  kegiatan  ritual  tahunan  di  DTW melukat, serta ketentuan dan kategori tiket masuk untuk wisatawan mancanegara, domestik, pelajar dan  peneliti  yang  bisa  diakses  secara  online melalui website khusus DTW spiritual.
Melihat permasalahan tersebut maka pemerintah  daerah  haruslah  lebih  konsisten dalam pengawasan penerapan Perda Provinsi Bali No.  5  tahun  2020  pada  setiap  DTW  serta memberikan  dukungan  penuh  pada  setiap program  kerja  penyelenggaraan  pengembangan DTW  dan  sosialisasi  kepada  krama  desa  adat pengelola  mengenai  pelaksanaan  Perda  Provinsi Bali  No.  5  Tahun  2020.    Dan  juga  Krama  Desa Adat agar senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pengelolaan DTW wisata melukat sesuai dengan standar  penyelenggaraan  DTW  sesuai  dengan Perda Provinsi Bali No 5 tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  N.  P.  A.  T.  (2017).  Pemanfaatan  Situs  Pura Taman  Sari  di  Banjar  Sengguhan,  Semarapura Kangin,  Klungkung  Sebagai  Daya  Tarik  Wisata. Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud . Dimyati,  K.  (2014). Pemikiran  Hukum  Konstruksi
Epistemologis  Berbasis  Budaya  Hukum  Indonesia . Yogyakarta: Genta. Friedman,  L.  M.  (1975). The  Legal  System;  A  Social Science  Perspective .  New  York:  Russel  Sage Foundation.
I  Nengah  Dasi  Astawa.  (2017). Kearifan  Lokal  Bali  dan Pembangunan Ekonomi Suatu Model Pembangunan Ekonomi  Bali  Berkelanjutan .  Denpasar:  Pustaka Larasan.
Moh.Hatta. (2009). Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana  Umum  &  Pidana  Khusus .  Yogyakarta: Liberty.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2007). Dualisme
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nyoman  Sukma  Arida,  M.  A.  (2016).  Pengembangan Potensi  Wisata  Purbakala  (Heritage  Tourism) Berbasis  Masyarakat  di  Das  Pakerisan,  Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Analisis Pariwisata.
Putra,  I.  B.  W.  (2017). Landasan  Teoritik:  Pengaturan Pelestarian  Warisan  Budaya  Bali  Sebagai  Suatu Model . Denpasar: Udayana University Press. Soekanto,  S.  (2005). Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Soekanto,  S.  (2010). Pengantar  Penelitian  Hukum .
Jakarta: Universitas Indonesia.
Soemarwato,  O.  (1994). Ekologi  Lingkungan  Hidup  dan Pembangunan . Jakarta: Djambatan. Suyatmin  Waskito  Adi,  E.  P.  S.  (2017). Potensi  Daya Tarik  Wisata  Sejarah  Budaya.  Seminar  Nasional Riset  Manajemen  &  Bisnis  2017 .  Perkembangan Konsep dan Riset E-Business di Indonesia.