## ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AQAD  PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DALAM KAJIAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
Oleh
Prof. H. Abdullah Kelib, SH dan Sodikul Amin

## ABSTRAK
Perjanjian  Pembiayaan  Mudharabah  didasarkan  kepada  kepercayaan, dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola  dana  setelah  pemodal  merasa  yakin  bahwa  peminjam  modal  tersebut baik  secara  skill  maupun  moral  dapat  dipercaya  untuk  mengelola  modal  yang diberikan  dengan  keahliannya  dan  tidak  akan  memanipulasi  modal  tersebut. Namun  bukan  berarti  dalam  pelaksanaan  perjanjian  mudharabah  tersebut  pihak pengelola  dana  dilepaskan  dari  sistem  jaminan  atau  ada  pihak  yang  ketiga  yang menjamin,  hal  ini  dilakukan  supaya  terciptanya  keadilan  di  antara nasabah/mudharib dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian.
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah, Bagaimanakah  pihak  Bank  menyelesaikan  pembiayaan  mudharabah  yang bermasalah  pada  Bank  Syariah,  Sanksi  apakah  yang  diberlakukan  kepada mudharib bila melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Mudharabah Untuk  menjawab  permasalahan  di  atas  penelitian  menggunakan  metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis data primer dan sekunder dan tersier serta bahan wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari setiap permaslaahan yang di kemukakan.
Berdasarkan  penelitian  dapat  di  simpulkan  antara  lain  pengaturan perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur‘an, Al-Hadist, Dewan  Fatwa  Syari‘ah  Nasional  MUI,  Undang-Undang  No.21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syari‘ah  dan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan.
Kata kunci :Perjanjian Pembiayaan ; Prinsip Mudharabah ; Bank Syariah

## THE ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCING AGREEMENT WITH MUDHARABAH PRINCIPLES IN SHARIA BANKS IN THE STUDY OF ACT NO. 21 YEAR 2008 CONCERNING SHARIA BANKING
By
Prof. H. Abdullah Kelib, S.H and Sodikul Amin

## ABSTRACT
The  Mudharabah  Financing  Agreement  is  based  on  trust,  with  another understanding  that  the  investor  will  hand  over  the  funds  to  the  fund  manager party after the investor is sure that the borrower of the capital both skillfully and morally is trustworthy to manage the capital provided with his expertise and will not manipulate the capital. However, it does not mean that in the implementation of  the  mudharabah  agreement  the  fund  management  party  is  released  from  the guarantee system or there is third party who guarantee it. This is done in order to create  justice  among  customers  /  mudharib  and  the  bank  so  it  can  protect themselves from the loss.
The  problems  in this  research  are  how the  implementation  of  mudharabah financing  agreement  in  Sharia  Banks,  how  the  Banks  solve  the  in  trouble mudharabah  financing  in  Sharia  Banks,  what  sanction  is  implemented  to mudharib if they break the agreement in Mudharabah financing agreement.
To  answer  the  above  problems,  this  study  uses  juridical  normative  method qualitatively  by  analyzing  primary,  secondary  and  tertiary  data  as  well  as interview materials therefore produces the answer of each problems given.
Based  on  the  research  it  can  be  concluded  that,  among  others,  the arrangement of mudharabah financing agreement is based on the holy Al-Qur'an, Al-Hadist,  National  Sharia  Fatwa  Council  of  MUI,  Act  No.  21  Year  2008  on Sharia Banking and Act No. 10 Year 1998 About Banking.

## Keywords: Financing Agreement; Mudharabah Principle; Sharia Bank

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Perekonomian  yang  berbasis  pada nilai-nilai  dan  prinsip  Syariah  sudah cukup  lama  dinantikan  ummat  Islam di  Indonesia  maupun  dari  belahan dunia  lainnya.  Penerapan  nilai-nilai dan  prinsip  Syariah  dalam  segala aspek  kehidupan  dan  dalam  aktivitas
transaksi antar ummat didasarkan pada aturan-aturan  Syariah  sudah  cukup lama  diperjuangkan  dan  diharapkan eksis  dalam  pembangunan  ekonomi. Keinginan  ini  didasari  oleh  suatu kesadaran  untuk  menerapkan  Islam secara  utuh  dan  total  dalam  segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan  dalam  Surat  Al-Baqarah
ayat (208) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:
Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan  bahwa  selama  Islam diterapkan secara parsial, maka ummat Islam  akan  mengalami  keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan  dalam  bentuk  ritualisme ibadah semata, hanya diingat pada saat kelahiran  bayi,  ijab  qabul  pernikahan, serta  penguburan  mayat,  sementara dimarginalkan dari dunia politik,ekonomi  perbankan,  asuransi, pasar  modal,  pembiayaan  proyek,  dan transaksi  ekspor  impor,  maka  umat Islam  telah  mengubur  Islam  dalam- dalam dengan tanganya sendiriSehubungan dengan hal tersebut  di  atas  Muhammad  Safi‘i Antonio menyatakan bahwa : ―Sangat  disayangkan,  dewasa  ini masih  banyak  kalangan  yang  melihat bahwa  Islam  tidak  berurusan  dengan bank  dan  pasar  uang,  karena  yang pertama  adalah  dunia  putih  sementara yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu  daya  dan  kelicikan.  Oleh  karena itu  tidak  mengherankan  bila  beberapa cendikiawan  dan  ekonomi  melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai factor penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth).
Penganut  paham  liberalisme  dan pragmatism  sempit  ini  menilai  bahwa kegiatan  ekonomi  dan  keuangan  akan semakin  meningkat  dan  berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normative dan rambu-rambu Ilahi‖.
Bank merupakan lembaga keuangan  yang  mempunyai  peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan  dan  mengembangkan unsur-unsur trilogy pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan  adalah  menyerap  dana  dari masyarakat.  Hal  ini  terutama  karena fungsi bank sebagai perantara (intermediary)  pihak-pihak  kelebihan dana  (surplus  of  funds)  dan  pihak yang  memerlukan  dana  (luck  of funds). Sebagai agent of development, bank  merupakan  alat  pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa  melalui  pembiayaan  semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai financial intermediary
(perantara keuangan) yang memberikan kontibusi terhadap pendapatan Negara.
Keberadaan  lembaga  perbankan selain  berpengaruh  terhadap  dunia usaha,  dimana  hampir  semua  dunia usaha  mengandalkan  jasa  financial perbankan, juga telah banyak menyerap  jutaan  orang  tenaga  kerja. Fungsi  utama  bank  merupakan  fungsi
(tumpuan)  yang  sangat  penting  bagi masyarakat  dan  dunia  usaha  adalah sebagai  tempat  penyimpanan  dana, dan memberikan kredit kepada masyarakat.
Di  Indonesia  fungsi  bank  diartikan sebagai  agent  of  development       yaitu sebagai  lembaga  yang  mendukung pelaksanaan    pembangunan  nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional  kearah  peningkatan  taraf hidup rakyat banyak. Untuk meningkatkan  peran  dan  fungsi  bank terdapat  beberapa  kebijakan  moniter yang dilaksanakan sejak pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut :
1.  Meningkatkan  mobilitas  tabungan msyarakat melalui lalu lintas keuangan.
2.  Membeikan  kredit  dalam  jumlah yang  cukup  besar,  bank  sektor- sektor  yang  mendapat  prioritas, maupun  sektor-sektor  non  prioritas untuk  meningkatkan  kesempatan kerja.
3.  Menunjang  usaha  pemeliharaan dan peningkatan stabilitas ekonomi dan.
4.  Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi  lemah  melalui  pemberian kredit KIK (Kredit Investasi Kecil).
Krisis  ekonomi  yang  melanda Indonesia  pada  pertengahan  tahun 1997  menjadi  suatu  sarana  yang sangat  strategis  dan  menggembirakan bagi para entreprentur terutama pengusaha  muslim  dalam  meneruskan produksi usahanya. Hal ini disebabkan kemampuan  dari  lembaga  perbankan syariah  yang  berorientasi  kepada sistem  bagi  hasil  dapat  memberikan keuntungan  ke  setiap  pengelola  uang, tidak  hanya  kepada  bank  sebagai kreditur yang telah memberikan pinjaman tetapi juga kepada nasabah/mudharib  sebagai  peminjam modal  dalam  mengembangkan  usaha mereka.
Dari  sudut  pandang  kepentingan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah  yang  menggunakan  sistem mudharabah  (profit  sharing)  dalam memperlancar roda perekonomian ummat  dianggap  mampu  menekan terjadinya inflansi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan  ke  bank,    juga  dapat merubah  halauan  kaum  muslimin dalam  setiap  transaksi  perdagangan dan  keuangan  yang  sejalan  dengan ajaran  Islam.  Dari  kenyataan  ini pelaksanaan sistem perekonomian Islam  dan  praktek  perbankan  non bunga  menjadi  alternative  yang  baik,
di samping merupakan suatu keharusan dan kewajiban dalam menjalankan  anjuran  agama,  apalagi dengan  disahkannya  Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan  Syariah  dan  Undang  - Undang  No.  10  Tahun  1998  sebagai Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.
7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan.
Undang-Undang tersebut telah mengatur
semua perbankan berdasarkan prinsip syariah.
Prinsip  syariah  adalah  prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan  fatwa  di  bidang  syariah. Sedangkan  pembiayaan  merupakan penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berupa transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah  muntahiya  bittamlik,  transaksi jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah,  salam,  dan  istisna‘, transaksi  pinjam-meminjam  dalam bentuk  piutang  qardh  dan  transaksi sewa  menyewa  jasa  dalam  bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persutujuan atau kesepakatan  antara  bank  syariah  dan
/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang  mewajibkan  pihak  dibiayai  dan /atau  diberi  fasilitas  dana  untuk mengembalikan  dana  tersebut  setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Pembiayaan  mudharabah  secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan  oleh  bank  kenvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan  bunga  ditinjau  dari  ajaran Islam  merupakan  perbuatan  riba  yang diharamkan  dalam  Al-qur‘an,  sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah/mudharib  tetapi  merupakan tindakan yang memperalat dan memakan  harta  orang  lain  tanpa melalui jerih payah dan  berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan Orang miskin.
Dengan demikian perbankan syariah yang memberikan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah/mudharib  dengan  sendirinya akan  menjadikan  hubungan  di  antara kedua  belah  pihak  bagaikan  mitra dalam  meraih  keuntungan  riil  pada pengelolaan usaha mereka.Pada konsep pembiayaan bagi hasil mudharabah  dalam  perbankan  syariah dikenal  dengan  istilah  qiradh  akad
kerja  sama  antara  dua  pihak  dimana pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangakan  pihak  kedua  (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka  seuai  dengan  kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
Hubungan  keterikatan  antara  dua pihak tersebut akan melahirkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masing-masing  pihak  yaitu  seluruh kewajiban  yang  harus  ditunaikan  dan apa-apa  yang  menjadi  hak  masing- masing yang akan diterima. Dalam hal ini  Al-Qur‘an  sebagai  pedoman  dari ajaran  Islam  yang  ditafsirkan  dengan realisasi  muamalah  fiqh  menerapkan perjanjian  merupakan  pernyataan  dari seorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan  sesuatu  yang  berkaitan dengan orang lain.
Dijelaskna dalam Al-Qur‘an surah Al- Baqarah  ayat  282  yang  diartikan sebagai berikut:
Hai  orang-orang  yang  beriman, apabia bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah  kamu  menuliskannya,  dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara kamu  menuliskannya  dengan  benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah telah mengajarkannya, maka
hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah orang  yang berutan itu mengimlakkan (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi  sedikitpun  dari  utangnya. Jika  yang  berutang  itu  orang  yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya maka hendaklah walinya  mengimlakkan  dengan  jujur dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang saksi  dari  orang-orang  laki-laki  (di antaramu).  Juga  taka  da  dua  orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi- saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika seorang  lupa  maka  seorang  lagi mengingatkannya.  Janganlah  saksi- saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka Dipanggil, dan  janganlah  kamu  jemu  menulis utang  itu,  baik  kecil  maupun  besar sampai  batas  waktu  pembayarannya. Yang  demikian  itu  lebih  adil  di  sisi Allah  dan  lebih  dapat  menguatkan persaksian  dan  lebih  dekat  kepada tidak (menimbulkan) keraguan (tulislah muamalah itu) kecuali muamalahmu  itu  perdagangan  dosa yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  jika kamu  tidak  menuliskannya.  Dan persaksikanlah  jika  kamu  berjual  beli
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit  menyulitka,  jika  kamu  lakukan (yang  demikian)  maka  sesungguhnya hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarimu dan Allah mengetahui segala sesuatu.
Sebagaimana yang telah disebutkan di  atas  bahwa  perjanjian  pembiayaan mudharabah  merupakan  perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha tanpa memakai agunan, yang mana di dalam akad tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan di antara mereka.  Maka  dapat  dipahami  bahwa perjanjian  mudharabah  didasarkan kepada kepercayaan trust investment), dengan pengertian lain bahwa pemodal  akan  menyerahkan  dananya kepada  pihak  pengelola  dana  setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam  modal  tersebut  baik  secara skill  maupun  moral  dapat  dipecaya untuk  mengelola  modal  yang  diberika dengan  keahliannya  dan  tidak  akan memanipulasi  modal  tersebut.  Namun bukan  berarti  dalam  pelaksanaan perjanjian  mudharabah  tersebut  pihak pengelola  dilepaskan  dari  sistem jaminan  atau  ada  pihak  yang  ketiga yang  menjamin,  hal  ini  dilakukan supaya terciptannya keadilan di antara nasabah/mudharib  dan  pihak  bank
sehingga  dapat  melindungi  diri  dari kerugian  (the  end  of  justice  is  to secure from injury).
Pembiayaan  mudharabah  di  Bank Syariah tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan  perjanjian  yang  telah ditetapkan  berdasarkan  syarat  dan rukun  dalam  akad  sesuai  dengan yangdikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan  juga  Dewan  Syariah  Nasional MUI  tentang  mudharabah  (qiradh). Oelh  karena  itu  keabsahan  suatu perjanjian  pembiayaan  mudharabah tidak  lepas  dari  pada  pemenuhan syarat  dan  rukun  mudharabah  itu sendiri.
Adapun  rukun  dan  syarat  pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :
1.  Penyedia dana (shahibul maal)
2.  Pengelola  dana  (mudharib)  yang cakap hukum.
3.  Penyataan  ijal  dan  qabul  harus dinyatakan  oleh  para  pihak  untu menunjukkan  kehendak  mereka pada  waktu  menandatangani  akad (kontrak).
4.  Modal,  yaitu  sejumlah  uang  dan /atau  asset  yang  diberikan  oleh penyedia modal kepada mudharib.
5.  Keuntungan, artinya sejumlah kelebihan  yang  dapat  sebagai kelebihan dari modal.
6.  Kegiatan  usaha  oleh  pengelola (Mudharib)  sebagai  pemibangan
modal yang disediakan oelh penyedia dana.
Adanya  klausula  yang  menentukan sahnya  suatu  perjanjian  di  dalam Keputusan  Dewan Syariah yang berlandaskan  hukum  Islam  dan  telah dipakai  bank  syariah  sebagai  rujukan dalam pembiayaan mudharabah merupakan  suatu  gambaran  bahwa  di dalam  perbankan  syariah  seorang mudharib  harus  memenuhi  segala klausula  yang  tertuang  dalam  isi kontrak,  suatu  perjanjian  berupa kewajiban  yang  harus  ditunaikan setelah  pengelolaan  usaha.  Dengan demikian pelaksanaan suatu perjanjian pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil (mudharabah)  antara  mudhraib  dan shahibul  maal  tersebut  seyogianya memberikan  gambaran  keuntungan kepada kedua belah pihak.
Sebelum disahkannya Undang- Undang  No.  21  Tahun  2008  Tentang
Perbankan Syariah,
dalam menjalankan  perannya,  Bank  Syariah berlandaskan  pada  UU  No.  7  tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah  Nomor  72  tahun  1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 25/4/BPPP  tanggal  29  Februari  1993, yang  pada  pokoknya  menetapkan  hal- hal antara lain:
1)  Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil adalah Bank umum dan Bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha  semata-mata  berdasarkan Prinsip bagi hasil.
2)  Prinsip  bagi  hasil  yang  dimaksud adalah  prinsip  bagi  hasil  yang berdasarkan syariah;
3)  Bank  berdasarkan  bagi  hasil  wajib memiliki Dewan Pengawas
Syariah; 4)  Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata  berdasarkan  prinsip  bagi hasil  tidak  diperkenankan  melakukan usaha  yang  tidak  berdasarkan  prinsip bagi  hasil.  Sebaliknya  Bank  umum atau  Bank  perkreditan  rakyat  yang kegiatan  usahanya  tidak  berdasarkan kepada  prinsip  bagi  hasil  tidak diperkenankan  melakukan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada  tahun  1998  muncul  UU  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas UU  No.  7  tahun  1992  tentang Perbankan.  Dalam  Undang-Undang ini  terdapat  beberapa  perubahan  yang memberikan  peluang  lebih  besar  bagi pengembangan perbankan syariah. Bank  Syariah  lahir  sebagai  salah  satu alternative  terhadap  persoalan  bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan
produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan  sistem  bunga  dengan menawarkan  sistem  lain  yang  sesuai dengan syariah Islam.
Prinsip  inilah  yang  membedakan secara prinsipil antara sistem operasional  Bank  Syariah  dan  Bank
Konvensional. Bagi Bank
konvensional  bunga  merupakan  hal penting untuk menarik invektor menginvestasikan modalnya pada suatu  Bank.  Semakin tinggi  bunganya semakin tertarik para investor menabung.  Tingkat  suku  bangsa merupakan  unsur  esensial  dalam Sistem perbankan konvensional. Bank syariah  yang  bekerja  menggunakan sistem  non  bunga  melalui  transaksi dengan  menggunakan  sistem  profit and  loss  sharing  yaitu  bagi  hasil keuntungan  dan  kerugian  yang  terjadi ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak yaitu mudharib dan shahihul maal. Dalam  sistem  bunga  Bank  dan  bagi hasil  memiliki  sisi  persamaan  yaitu sama-sama  memberikan  keuntungan bagi  pemilik  modal,  namun  keduanya memiliki  perbedaan  yang  principal, yaitu  sistem  bunga  uang  merupakan sistem  yang  dilarang  agama  Islam, sedangkan  bagi  hasil  merupakan keuntungan  yang  tidak  mengandung riba  sehingga  tidak  diharamkan  oleh ajaran Islam.
Sistem  bagi  hasil  mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan negative spread, pertumbuhannya modal negative, dalam  permodalan  Bank  sebagaimana yang  biasa  terjadi  dalam  perbankan konvensional yang menggunakan sistem  bunga.  Hal  itu  terjadi,  di  satu pihak  disebabkan  karena  adanya tingkat  suku  bangsa  deposito  yang tinggi,  dan  dilain  pihak  bunga  kredit dibebani  tingkat  bunga  yang  rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya.
Penentuan  bunga  dibuat  waktu akad  berlangsung  dengan  asumsi harus  selalu  untung,  tidak  ada  asumsi kerugian.  Pembayaran  bunga  tetap dilakukan  misalnya  dalam  suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah  proyek  yang  dijalani  itu mempunyai  keuntungan  atau  tidak. Sedangkan sistem bagi hasil penentuan  besarnya  rasio  atau  nisbah bagi  hasil  di  buat  pada  waktu  akad dengan perpedoman pada kemungkinan  untuk  dan  rugi.  Maka dalam  suatu  proyek  yang  dilakukan nasabah,  apabila  mengalami  kerugian akan  ditanggung  bersama.    Sisi  lain pada  sistem  bagi  hasil,  jumlah pembagian  laba  menu=ingkat  sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan  sedangkan  konvensional
jumlah  pembayaran  bunga  tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.
Bank  Islam  dengan  sistem  bagi hasil  sebagai  alternative  pengganti dari  penerapan  sistem  bunga  ternyata dinilai  telah  berhasil  menghindari dampak  negative  dari  penerapan bunga, seperti :
1.  Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (compound
interrst)  bagi  nasabah  yang  tidak mampu  membayar  pada  waktu
temponya ;
2.  Timbulnya pemerasan
(eksploitasi)yang  kuat  terhadap yang lemah ;
3.  Terjadinya  konsentrasi  kekuatan ekonomi  di  tangan  kelompok  elit, para bankir dan pemilik modal ;
4.  Kurangnya  peluang  bagi  kekuatan ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usaha. Selain mampu dapat menghindarkan dampak negative peranan bunga, Bank dengan
sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan  sumber  daya  dan sumber dana secara efisien.
Kemampuan  untuk  mengalokasikan sumber  daya  dan  sumber  dana  secara efisien merupakan modal utama untuk menghadapi  persaingan  pasar  dan perolehan laba.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  ―yang dimaksud  dengan  prinsip  bagi  hasil dalam  peraturan  ini  adalah  prinsip muamalat  berdasarkan  syariat  dalam melakukan kegiatan usaha Bank‖.
Manajemen  Bank  konvensional  dan Bank  Syariah  pada  umunya  memiliki persamaan  terutama  dalam  sisi  teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, tehnologi  computer  yang  digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, proposal, laporan keuangan  dan  sebagainya.  Namun dengan  adanya  landasan  syariah  serta sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah menyangkut  Bank  Syariah  antara  lain UU  No.  7  tahun  1992  tentang perbankan  sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  No.  `10  tahun  1998  juga terdapat  beberapa  hal  perbedaan diantaranya  yang  menyangkut  aspek legal,  struktur  organisasi,  usaha  yang dibiayai,  dan  lingkungan  kerja  serta adanya  Dewan  Pengawas  Syariah dalam struktur oraganisasi serta adanya sistem bagi hasil.
Secara umum pembiayaan yang diberikan  atau  dikeluarkan  oleh  Bank Syariah  meliputi  tiga  (3)  kerangka (‗aqd) pembiayaan besar
1.  Pembiayaan  ber-‗aqd  tijarah  (Jual- beli)Pembiayaan ini digolongkan sebagai  pembiayaan  yang  bersifat
investasi,  jenis  produk  pembiayaan yang dikeluarkan meliputi :
a.  Al-Ba‘I  Bitsaman  Ajil  (Jual  beli dengan cara angsuran);
b.  Al-Murabahah  (Jual  beli  dengan cara jatuh tempo);
c.  Produk Ijarah (sewa menyewa);
2.  Pembiayaan ber-‗aqd syarikah
(kerja sama / kongsi)
Digolongkan sebagai pembiayaan yang  bersifat  modal  kerja,  jenis produk  pembiayaan  syarikah  meliputi
:
a.  Pembiayaan Al-Musyarakah
(pembagian  dengan  jumlah  modal sebagian  sebagian  antara  pihak Bank dengan pihak peminjam);
b.  Pembiayaan Al-Mudharabah
(pembiayaan  dengan  dana  100% dari pihak Bank).
3.  Pembiayaan ber-‗aqd hasan (kebijakan)
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat  judul  ―Analisis  Terhadap Pelaksanaan  Perjanjian  Pembiayaan Dengan  Prinsip  Mudharabah  Pada Bank  Syariah  Dalam  Kajian  UU  NO. 21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah‖.
B. Rumusan Masalah Dari  latar  belakang  tersebut  maka terdapat berapa masalah yang menjadi
tema  pembahasan  tesis  ini  yaitu sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pelaksanaan  perjanjian pembiayaan mudhorobah pada perbankan syariah?
2.  Bagaimana  kendala  dan  solusi  atas permasalahan  pelaksanaan  perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudhorobah pada bank syariah dalam kajian  UU  NO.  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah?
C. Tujuan Penelitian
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  yang telah  dilakukan  di  atas,  maka  tujuan yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian ini adalah :
1.  Untuk memahami pelaksanaan perjanjian  pembiayaan  mudhorobah pada  Bank  Syariah  BRI  Cabang Semarang.
2.  Untuk  memahami  Kesesuaian  Prinsip Perjanjian-perjanjian  di  PT.  Bank Syariah  BRI Cabang Semarang sesuai dengan prinsip Mudhorobah.
D. Manfaat Penelitian
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  manfaat  sebagai berikut :
1 . Secara Teoritis
a.  Dari  segi  teoritis  kegiatan  penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  berupa  sumbangan  saran dalam ilmu pengetahuan berupa teori/gagasan perkembangan ilmu
hukum, khususnya hal-hal yang berkaitan  dengan  masalah  perjanjian pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil tersebut.
b.  Di  samping  itu  dari  aspek  teoritis, penelitian  ini  juga  akan  memberikan informasi  mengenai  alternatif  konsep yang  lebih  baik  dalam  perjanjian pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil tersebut c.  Dapat  mendukung  penelitian  yang aka datang
2 . Secara Praktis
a.  Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya  para  pengelola  bank  untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan perjanjian  pembiayaan  dengan  prinsip bagi hasil tersebut
b.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat mengungkap  berbagai  permasalahan dan  kendala  yang  timbul  dalam pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tersebut c.  Diharapkan dapat memberikan alternatif  bagi  penelitian  selanjutnya dalam merumuskan pelaksanaan perjanjian  pembiayaan  dengan  prinsip bagi hasil tersebut.
.4. Teknik Pengumpulan Data Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif  yang  memusatkan  perhatian pada  data  primer,  pengumpulan  data
dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu  dengan  menghimpun  data  yang berasal  dari  kepustakaan  yang  berupa peraturan  Perundang-undangan,  buku- buku,  internet  dan  data-  data  yang diperoleh dilapangan yang mempunyai hubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti dalam tesis ini.

## 5.  Analisis Data
―Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam  pola,  kategori,  dan  satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh  data‖.    Setelah  data  primer diperoleh,  selanjutnya  data  tersebut diidentifikasi dan diklasifikasikan serta  disusun  dalam  bentuk  tabel frekuensi,  dianalisis  secara  kualitatif dengan  mempelajari  seluruh  jawaban dari responden, membandingkan dengan data sekunder, dengan menggunakan  metode  berfikir  secara induktif dan deduktif.
Pada  proses  induktif,  proses  berasal dari proposisi (sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan  pengetahuan  baru)  berupa asas umum. Sedangkan pada prosedur deduktif,  bertolak  dari  satu  proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui  dan  berakhir  pada  satu kesimpulan  (pengetahuan  baru)  yang
bersifat  lebih  khusus,  sehingga  nanti diharapkan mampu menjawab masalah yang berkaitan dengan perjanjian  pembiayaan  dengan  prinsip bagi hasil tersebut
LANDASAN TEORI A. Pengertian Perjanjian
Pengertian  perjanjian  diatur dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  yang menyebutkan bahwa ―suatu persetujuan  adalah  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih―. Pasal ini tidak memberikan batas yang jelas.  Hal  ini  dikarenakan  disatu  sisi terlalu  luas  dan  disisi  lain  kurang lengkap.
- Kata  ―perbuatan‖  terlalu  luas pengertiannya  karena  dengan  kata itu  seakan-akan  semua  perbuatan termasuk juga didalamnya perbuatan melawan hukum.
Padahal  perbuatan  yang  dimaksud
dalam  definisi  tersebut  adalah perbuatan hukum.
- Kalimat  ―satu  orang  atau  lebih mengikat  dirinya  terhadap  satu orang atau lebih‖, dikatakan kurang lengkap  karena  dengan  kalimat tersebut  perjanjian  yang  termasuk didalamnyahanyalah perjanjian sepihak  sehingga  perjanjian  yang sifatnyatimbal balik tidak termasuk didalamnya. Oleh karena itu
supaya  perjanjian  yang  bersifat timbal  balik  termasuk  didalamnya maka  perlu  ditambah  kata  ―saling‖ dalam  definisi  Pasal  1313  KUH Perdata.
Pengertian  yang  lebih  lengkap dikemukakan  oleh  R.  Subekti,  yang memberikan definisi perjanjian adalah ―suatu  peristiwa  di  mana  seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian ialah suatu hubungan hukum  antara  dua  orang  atau  lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan  suatu  akibat  hukum sesuai  peraturan  atau  kaidah  yang mengikat  mereka  untuk  ditaati  dan dijalankan.  Kesepakatan  antara  para pihak  tersebut  akan  menimbulkan suatu  hak  dan  kewajiban  yang  jika dilanggar  akan  ada  akibat  hukumnya atau dapat dikenai sanksi. 1.  Asas-Asas Perjanjian
Menurut  Sudikno,  yang  dimaksud dengan  asas  hukum  adalah  :  ―Suatu pikiran  dasar  yang  bersifat  umum yang  melatarbelakangi  pembentukan hukum  positif.  Dengan  demikian  asas hukum  tersebut  pada  umumnya  tidak tertuang  di  dalam  peraturan  yang kongkrit akan tetapi hanya merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya.
Hal  ini  disebabkan  sifat  dari  asas tersebut adalah abstrak dan kongkrit. Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum  perjanjian  adalah  sebagai berikut :
a.  Asas Kebebasan Berkontrak Asas  kebebasan  berkontrak  adalah suatu  asas  yang  menentukan  bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja.
Asas  ini  terdapat  dalam  Pasal  1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan  bahwa  ―semua  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi merekayang membuatnya‖. Asas ini dapat
disimpulkan  dari  kata  ―semua‖  yang mengandung makna yaitu :
1)  Setiap orang bebas untuk
mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
2)  Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya;
3)  Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya;
4)  Setiap orang bebas untuk menentukan  isi  dan  syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya;
5)  Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.
Meskipun Pasal 1338 ayat (1) menentukan  adanya  kebebasan  setiap orang  untuk  mengadakan  perjanjian namun  kebebasan  tersebut  tidaklah bersifat  mutlak.  Maksudnya  bebas tidak  berarti  sebebas-bebasnya  tetapi ada pembatasannya yaitu tidak dilarang  oleh  undang-undang  serta tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum  dan  kesusilaan.    Hal  ini disebutkan  dalam  Pasal  1339  ayat  (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa ―perjanjian-perjanjian  tidak  hanya mengikat  untuk  hal-hal  yang  tegas dinyatakan  didalamnya,  tetapi  juga untuk  segala  sesuatu  yang  menurut sifatnya  perjanjian  diharuskan  oleh kepatutan,  kebiasaan  dan  undang- undang.‖
b.  Asas Konsensualisme.
Asas  ini  mengandung  arti  bahwa perjanjian  itu  terjadi  sejak  saat tercapainya kata sepakat antara pihak- pihak  mengenai  pokok  perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.
Asas  konsensualisme  diatur  dalam Pasal  1338  ayat  (1)  jo  Pasal  1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ―semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya‖.
―Kata  ....yang  dibuat  secara  sah....‖
pada pasal tersebut harus dihubungakan  dengan  ketentuan  Pasal 1320  KUH  Perdata  yang  mengatur tentang  syarat  sahnya  perjanjian. Sepakat  adalah  syarat  sah  perjanjian. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  perjanjian  itu  lahir  apabila sudah  tercapai  kesepakatan  mengenai hal-hal  pokok  yang  menjadi  obyek perjanjian  dan  tidak  perlu  adanya formalitas  tertentu  selain  yang  telah ditentukan undang-undang. c.  Kekuatan  Mengikatnya  Perjanjian Asas Pacta Sun Servanda.
Asas  ini  berhubungan  dengan  akibat suatu  perjanjian  dan  diatur  dalam Pasal  1338  ayat  (1)  dan  (2)  KUH Perdata. Asas tersebut dapat disimpulkan  dari  kata  ―...  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang  membuatnya.‖  Dengan  adanya asas  ini  berarti  para  pihak  harus mentaati perjanjian yang  telah mereka buat  seperti  halnya  mentaati  undang- undang,  maksudnya  yaitu  apabila  di antara  para  pihak  tersebut  melanggar perjanjian yang dibuat, maka akan ada sanksi  hukumnya  sebagaimana  ia melanggar undang-undang. Oleh karena  itu  akibat  dari  asas  ini  adalah perjanjian  itu  tidak  dapat  ditarik kembali  tanpa  persetujuan  pihak  lain. Hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  1338
ayat  (2)  KUH  Perdata  yaitu  ―Suatu perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali selain  dengan  sepakat  kedua  belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.‖
Asas  pacta  sun  servanda  disebut  juga sebagai asas kepastian hukum. Dengan adanya  kepastian  hukum  maka  para pihak  yang  telah  menjanjikan  sesuatu akan  memperoleh  jaminan  yaitu  apa yang  telah  diperjanjikan  itu  akan dijamin  pelaksanaannya.  Oleh  karena itu  dalam  asas  ini  dapat  disimpulkan adanya  kewajiban  bagi  pihak  ketiga (hakim) untuk menghormati perjanjian yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak, artinya hakim tidak boleh mencampuri isi  perjanjian  tersebut  yaitu  bahwa pihak ketiga tersebut tidak diperkenankan untuk mengubah, menambah,  mengurangi  atau  bahkan menghapus  ketentuan-ketentuan  yang merupakan  isi  dari  perjanjian  yang telah  disepakati  oleh  para  pihak  yang membuatnya.
d.  Asas  Itikad  Baik  Suatu  perjanjian harus  dibuat  dengan  itikad  baik  oleh para  pihak  yang  membuatnya.  Asas itikad  baik  ini  dapat  dibedakan  antara itikad  baik  yang  subyektif  dan  itikad baik  yang  obyektif,  Itikad  baik  yang subyektif  dapat  diartikan  sebagai kejujuran  seseorang  dalam melakukan
suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak  pada  sikap  batin  seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
Sedangkan itikad baik dalam pengertian  yang  obyektif,  maksudnya bahwa  pelaksanaan  suatu  perjanjian itu  harus  didasarkan  pada  norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat. 2.  Syarat Sahnya Perjanjian Suatu  perjanjian  dinyatakan  sah  dan mempunyai  akibat  hukum  apabila perjanjian  tersebut  memenuhi  syarat sahnya  perjanjian  yang  ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata,  yaitu :
a.  Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;
b.  Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian
c.  Suatu hal tertentu;
d.  Suatu sebab yang halal.
Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, syarat pertama dan kedua  disebut  syarat  subyektif  karena menyangkut  orang-orang  atau  subyek yang  mengadakan  perjanjian.  Syarat subyektif  ini  apabila  tidak  dipenuhi maka perjanjian tersebutdapat dimintakan pembatalannya (vernietgbaar)  oleh  pihak  yang  lemah yaitu  pihak  yang  tidak  cakap  atau
pihak  yang  memberikan  sepakat secara tidak bebas.
Selanjutnya untuk syarat sahnya  perjanjian  yaitu  bahwa  suatu perjanjian  harus  mengenai  suatu  hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian. Berdasarkan  Pasal  1333  ayat  (1)  dan (2) KUH Perdata, disebut bahwa suatu perjanjian  harus  mempunyai  sebagai pokok  suatu  barang  yang  paling sedikit ditentukan jenisnya, dan tidaklah  menjadi  halangan  bahwa jumlah  barang  tidak  ditentu,  asal  saja jumlah  itu  kemudian  dapat  ditentukan atau  dihitung.  Selanjutnya  didalam Pasal  1334  KUH  Perdata  dinyatakan pula  bahwa  barang-barang  yang  baru akan  ada  dikemudian  hari  dapat menjadi pokok suatu perjanjian ialahbarang-barang/ benda yang sudah ada maupun barang/ benda yang masih akan ada..
d.  Suatu Sebab Yang Halal
Suatu  sebab  atau  causa  yang  halal yang  dimaksud  Pasal  1320  KUH Perdata  bukanlah  sebab  dalam  arti yang menyebabkan atau yang mendorong  orang  membuat  perjanjian melainkan  sebab  dalam  arti  ―isi perjanjian itu sendiri‖ yang menggambarkan  tujuan  yang  akan dicapai  oleh  pihak-pihak,  apakah
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Akibat  hukum  perjanjian  yang  berisi causa  yang  tidak  halal  ialah  ―batal‖. Dengan  demikian  tidak  ada  dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka  hakim,  karena  sejak  semula dianggap  tidak  pernah  ada  perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa, maka dianggap tidak  pernah  ada  (Pasal  1335  KUH Perdata).
3.  Perjanjian Dalam Hukum Islam Islam merupakan agama  yang bersifat rahmatan  lil  alamin  artinya  agama yang  menjadi  rahmat  bagi  seluruh alam.  Ajaran  Islam  telah  membuat pengaturan  yang  komperehensif  dan universal sehingga kehidupan manusia senantiasa  saling  menjaga  hubungan baik  antara  satu  individu  dengan individu  lainnya  dan  juga  menjaga hubungan  yang  bersifat  transendental spiritual  dengan  Sang  Khaliq  yakni Allah SWT.
Hubungan vertikal kepada Allah SWT bisa  terwujud  dengan  melaksanakan perintah-Nya  dan  menjauhi  segala larangan-larangan-Nya,  di  sisi  lain manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah  baik  di  bidang  harta kekayaan maupun hubungan kekeluargaan, hubungan sesama
manusia  khususnya  di  bidang  harta kekayaan  biasanya  dapat  diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau akad. Dalam Al-Qur‘an ada terdapat dua (2) istilah  yang  menyangkut  dengan perjanjian,  yaitu  kalimat  al-aqdu (akad)  dan al-‗ahdu  (janji).  Al-Qur‘an mamakai  kalimat  pertama  dalam  arti perikatan  atau  perjanjian,  sedangkan kalimat  yang  kedua  dalam  Al-Qur‘an berarti  masa,  pesan,  penyempurnaan dan janji atau perjanjian.
Dalam  Pasal  1  ayat  (13)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008 Tentang
Perbankan Syariah
disebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan  tertulis  antara  Bank Syariah  atau  Unit  Usaha  Syariah  dan pihak  lain  yang  memuat  adanya  hal dan  kewajiban  bagi  masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam  pandangan  ulama  syafi‘iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya  sendiri,  seperti  wakaf, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan  dua  orang  seperti  jual  beli dan gadai.
Dari  definisi  Akad  sebagaimana tersebut di atas, penulis menyimpulkan  bahwa  perjanjian  atau akad adalah perjanjian yang dilakukan
oleh  dua  pihak  yang  bertujuan  untuk saling  mengikatkan  diri  satu  sama lainnya,  dengan  diwujudkan  dalam ijab  dan  qabul  yang  objeknya  sesuai dengan  syariah,  dengan  pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan  keridhoan  atau  kerelaan secara  timbal  balik  dari  kedua  belah pihak terhadap objek
yang diperjanjikan  dan  tidak  bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian  akad  atau  perjanjian  akan menimbulkan  kewajiban  prestasi  pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi  tersebutDari  definisi  di  atas dapat dipahami bahwa dalam menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu perjanjian dapat dilihat dari pernyataan perjanjian tersebut memakai ijab dan qabul, dan harus ada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian,  di  samping  bahwa  objek yang  ada  dalam  perjanjian  tersebut harus dibenarkan oleh syariah.
Sementara  itu  Ulama  fiqh  juga  telah menetapkan  syarat  akad  sebagai berikut:
a.  Mukallaf,  artinya  pihak yang melakukan  akad  tersebut  telah cakap bertindak secara hukum.
b.  Akad tersebut diakui oleh syara‟.
c.  Akad itu tidak dilarang oleh nash.
d.  Akad yang dilakukan itu memenuhi  syarat-syarat  khusus
yang terkait dengan yang diakadkan.
e.  Akad tersebut bermanfaat.
Kemudian rukun akad harus meliputi beberapa unsur yaitu :
a.  Para pihak yang membuat akad (al- ‗aqidain),
b.  Pernyataan  kehendak  para  pihak (shighatul-‗aqd),
c.  Objek akad (mahallul-‗ aqd), dan
d.  Tujuan akad (maudhu‘-al‘aqd).
Di dalam al-Qur‟an Maka dalam mewujudkan suatu kesepakatan  dalam  sebuah  kontrak dalam  setiap  perjanjian  sebagaimana dalam rukun akad, mesti ada kehendak dari pada pihak yang ingin mengikatkan  diri,  artinya  kebebasan untuk mengikatkan diri tersebut menjadi  sebuah  syarat  yang  membuat suatu  perjanjian  menjadi  sah  atau tidak, kemudian karena pada prinsipnya perjanjian pembiayaan mudhārabah tidak ada jaminan artinya bahwa  perjanjian  ini  hanya  didasari kepada  kepercayaan  bank  terhadap nasabah/mudharib, maka dengan sendirinya  seorang  nasabah/mudharib akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana  halnya  dengan  Bank Syariah  juga  harus  memperhatikan kepentingan  dari  nasabah/mudharib dalam situasi tertentu.
Di dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  ―yang dimaksud  dengan  prinsip  bagi  hasil dalam  peraturan  ini  adalah  prinsip muamalat  berdasarkan  syariat  dalam melakukan  kegiatan  usaha  Bank‖. Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Bank Syariah  meliputi  tiga  (3)  kerangka („aqd) pembiayaan besar :
a.  Pembiayaan  ber-‘aqd  tijarah  (Jual- beli).  Pembiayaan  ini  digolongkan sebagai  pembiayaan  yang  bersifat investasi,  jenis  produk  pembiayaan yang dikeluarkan meliputi:
1)  Al-Ba‘i  Bitsaman  Ajil  (jual  beli dengan cara angsuran);
2)  Al-Murabahah  (jual  beli  dengan cara jatuh tempo);
3)  Produk Ijarah (sewa menyewa);
b.  Pembiayaan ber-‘aqd syarikah (kerja sama/kongsi).
Digolongkan sebagai pembiayaan yang  bersifat  modal  kerja,  jenis produk pembiayaan syarikah meliputi:
1)  Pembiayaan al-Musyarakah
(pembiayaan dengan jumlah modal sebagian  sebagian  antara  pihak Bank dengan pihak peminjam);
2)  Pembiayaan al-Mudhārabah
(pembiayaan  dengan  dana  100%
dari pihak Bank).
3)  Pembiayaan ber-‘aqd
hasan (kebajikan) Pembiayaan ber-‘aqd
hasan adalah pembiayaan yang berorentasi  pada  kebajikan,  yaitu Bank  yang  memberikan  pembiayaan kepada  pihak  -pihak  yang  tergolong dalam delapan asnaf.
Keberadaan  perbankan  Islam  di  tanah air  telah  mendapat  landasan  yang kokoh setelah adanya paket deregulasi yaitu,  berkaitan  dengan  berlakunya Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah,  Undang Undang  No.  7  Tahun  1992  yang direvisi  melalui  Undang-Undang  No. 10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan yang dengan tegas mengakui keberadaaan  dan  berfungsinya  sistem bagi hasil dalam bank syariah. Dengan demikian  pembiayaan  mudhārabah dengan  prinsip  bagi  hasil  yang diterapkan  dalam  perbankan  syariah merupakan  cerminan  dari  kegiatan muamalah

## HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada

## Bank Syariah
Pembiayaan  mudhārabah  secara  tidak langsung  adalah  bentuk  penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan  oleh  bank  konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan  bunga  ditinjau  dari  ajaran Islam  merupakan  perbuatan  riba  yang diharamkan  dalam  Al-Qur‟an,  sebab
larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu, dalam hal ini nasabah/mudharib  tetapi  merupakan tindakan yang memperalat dan memakan  harta  orang  lain  tanpa melalui  jerih  payah  dan  berisiko  serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di  atas  merupakan  kesedihan  orang miskin.
Pada konsep pembiayaan mudhārabah dalam  perbankan  syariah  dikenal dengan  istilah  Qiradh.  Qiradh  adalah akad  kerja  sama  antara  dua  pihak dimana  pemilik  dana  (shahibul  maal) menyediakan seluruh modal sedangkan  pihak  kedua  (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan  usaha  di  bagi  di  antara mereka  sesuai  dengan  kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
Kontrak tersebut diatur dalam Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah,  dalam menjalankan  perannya,  Bank  Syariah berlandaskan  pada  Undang-Undang No.  7  tahun  19925  tentang  Perbankan dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 tahun 1992  tentang Bank berdasarkan prinsip  bagi  hasil  yang  kemudian dijabarkan  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia  No.  25/4/BPPP  tanggal  29 Februari  1993,  yang  pada  pokoknya menetapkan halhal antara lain:
1.  Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil adalah Bank umum dan Bank perkreditan  rakyat  yang  melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2.  Prinsip  bagi  hasil  yang  dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah;
3.  Bank  berdasarkan  bagi  hasil  wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah; 4.  Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata mata  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil tidak  diperkenankan  melakukan  usaha yang  tidak  berdasarkan  prinsip  bagi hasil.  Sebaliknya  Bank  umum  atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya  tidak  berdasarkan  kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
Bank  Islam  dengan  sistem  bagi  hasil sebagai  alternatif  pengganti  dari penerapan  sistem  bunga  ternyata dinilai  telah  berhasil  menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti:
1.  Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (compound interest)  bagi  nasabah  yang  tidak mampu  membayar  pada  saat  jatuh temponya;
2.  Timbulnya  pemerasan  (eksploitasi)
yang kuat terhadap yang lemah ;
3.  Terjadinya  konsentrasi  kekuatan ekonomi  di  tangan  kelompok  elit, para bankir dan pemilik modal;
4.  Kurangnya  peluang  bagi  kekuatan ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usaha.
Selain  mampu  menghindarkan  dari dampak  negatif  penerapan  bunga, Bank  dengan  sistem  bagi  hasil  dinilai mengalokasikan  sumber  daya  dan sumber dana secara efisien.
Kemampuan  untuk  mengalokasikan sumber  daya  dan  sumber  dana  secara efesien merupakan modal utama untuk menghadapi  persaingan  pasar  dan perolehan laba.
Salah  satu  aspek  bagi  hasil  adalah aspek  yang  berkaitan  dengan  bagi risiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan  saat  ini,  pemilik  modal dapat  mendistribusikan  risiko  melalui pembagian  manajemen  dan  utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan  saham.  Sementara  pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal.. Pertama,  Al-Musyarakah  atau  dalam kalimat  lain  dikenal  dengan  syirkah menurut  ulama  Hanafiyah  adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan)  untuk  dijadikan  modal usaha  dan  hasilnya  yang  berupa
keuntungan  atau  kerugian  dibagi bersama.  Namun dalam penelitian ini penulis  tidak  akan  membahas  tentang pembiayaan musyarakah secara mendalam,  sebab  pembiayaan  yang berhubungan dengan seorang nasabah/mudharib hanya dalam pembiayaan mudhārabah saja.
Kedua,  Al-Murabahah  yaitu  akad  jual beli  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan  dan  keuntungan  (margin) yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli.
Dengan demikian bentuk pembiayaan  dalam  bank  syariah dengan  prinsip  bagi  hasil  yang  ketiga yaitu  Al-mudhārabah  adalah  sistem pendanaan  operasional  realitas  bisnis, dimana  baik  sebagai  pemilik  modal biasanya disebut shahibul maal dengan  menyediakan  modal  100  % kepada  pengusaha  sebagai  pengelola disebut sebagai mudharib untuk melakukan  aktivitas  produktif  dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan  akan  dibagi  di  antara mereka  sesuai  dengan  kesepakatan yang  disebutkan  dalam  akad  mereka. Jika  mengalami  kerugian  setelah adanya pengelolaan usaha oleh mudharib bukan karena kelalaian yang disengaja  maka  akan  ditanggung  oleh investor atau shahibul maal..

## KESIPULAN PENELITIAN
A. Kesimpulan Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan  di  atas,  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut : 1.  Pelaksanaan  pembiayaan  dengan prinsip  bagi  hasil  yang  dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan berlaku,  yaitu  UU  No  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah  dan  pasal 6  Peraturan  Bank  Indonesia  No:
7/46/2005 tentang akad
penghimpunan  dan  penyaluran  dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan  usaha  bedasarkan  prinsip syari‘ah.  Mudharabah  merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian di  mana  pihak  pertama  (Shahibul maal)  menyediakan  dana  dan  pihak kedua (Nasabah/ Mudharib) bertanggung  jawab  atas  pengelolaan usaha.  Dimana  landasan  perjanjian pembiayaan  mudharabah  berdasarkan kitab  suci  Al-Qur‘an,  Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari‘ah Nasional MUI, Undang-Undang  No.21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syari‘ah  dan Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 Tentang  Perbankan,  Peraturan  Bank Indonesia. Dalam Pembiayaan mudharabah  muthlaqah  Bank  Syariah memberikan fasilitas dan otoritas serta hak sepenuhnya kepada mudharib atau nasabah/mudharib  untuk  melakukan
usaha  dan  mengelola  dana  yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah  ini  sesuai  dengan  yang diinginkannya  dan  hal  tersebut  akan disebutkan  dalam  perjanjian  atau akad/  kontrak  yang  disepakati  oleh kedua belah pihak. Untuk pembiayaan mudharabah muthlaqah ini pihak Bank Syariah  membaginya  kepada  dua kelompok  mudharib,  yaitu  Mudharib perorangan  dan  Mudharib  badan usaha. Dalam pembiayaan Mudharabah  Muqayyadah,  dimana Bank  sebagai  wakil  Shahibul  Maal menentukan pembatasan atau memberikan  syarat  kepada  nasabah selaku  Mudharib  dalam  mengelola dana seperti untuk melakukan Mudharabah  bidang  tertentu,  cara, waktu  dan  tempat  tertentu  saja. Pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan penyaluran  dana  berdasarkan  prinsip bagi hasil pada Bank Syariah dilaksanakan  dengan  prinsip  kehati- hatian  yang  tinggi  yang  berpedoman pada  prinsip  5  C  (character,  capacity, capital, collateral, conditon of economy) ditambah delapan (8) aspek yaitu  :  aspek  yuridis,  manajemen, teknis,  pemasaran,  keuangan,  sosial ekonomi,  agunan  serta  aspek  syariah. Pembiayaan  Mudharabah  dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan  oleh  nasabah,  namun  dalam
prakteknya untuk menghindari
terjadinya penyimpangan oleh pengelola  usaha/nasabah  dan  untuk mengurangi  resiko,  pihak  Bank  akan meminta  jaminan  dari  nasabah  bahwa ia sanggup mengembalikan pembiayan Mudharabah tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
2.  Dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut ada beberapa kendala.
Adapun  yang  menjadi  kendala  yaitu: Dalam  pengelolaan  usaha  kadang  ada anggota yang belum mampu mengelola  usahanya  secara  baik. Kondisi  ekonomi  yang  tidak  stabil pada  saat  ini.  Tingkat  kejujuran nasabah  yang  masih  kurang  dalam memberitahukan  keuntungan  bersih dari  usaha  yang  dijalankannya.  Masih rendahnya  sumber  daya  manusia nasabah.  Faktor  musiman  terhadap suatu  jenis  usaha  oleh  nasabah. Kurangnya pemahaman nasabah dengan  prinsip  bagi  hasil  yang menjadi  kendala  utama.  Kurangnya keprofesionalisme bank syariah dalam melaksanakan pembiayaan dalam jumlah  besar.  Hal  yang  tak  terduga yang  menimpa  nasabah  sehingga nasabah  tidak  bisa  melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bagi hasil  dari  usahanya  karena  merugi. Penyelesaian atas pembiayaan
mudharabah  bermasalah  dilakukan melalui:  1)  Langkah  penyelamatan, apabila pembiayaaan masih ada harapan  kembali  kepada  Bank,  yaitu resheduling, reconditioning dan restructing.  Selain  itu  dapat  pula dilakukan  merger,  joint  venture,  atau take over (pengambil- alihan) kegiatan usaha  oleh  Bank  dengan  akusisi  atau aliansi  ;  2)  Langkah  penyelesaian, perselisihan antara nasabah/ Mudharib dengan Bank Syariah dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan  penyelesaian  dengan cara musyawarah, apabila pembiayaan sulit  bahkan  sudah  tidak  ada  harapan kembali  kepada  Bank,  upaya  yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan  pilihan  penyelesaian  sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad pembiayaan mudharabah.

## B. Saran
1.  Bagi pemerintah, hendaknya membuat legal  formal  ataupun  aturan-aturan yang  sesuai  dengan  nilai  agama terutama  agama  Islam  dan  tidak meninggalkan efek negatif bagi beberapa  pihak.  Hal  tersebut  akan menjadi  polemik  bilamana  aturan
tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan  dengan  nilai  agama  dan masyarakat.
2.  Pihak-pihak yang terkait dalam masalah  perbankan  khususnya  Bank berdasarkan syariah
lebih mensosialisasikan  keberadaan  Bank Syariah  kepada  masyarakat,  terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang  pro  dan  kontra  terhadap  halal dan  haramnya  riba  atau  bunga  Bank serta  terhadap  keunggulan  konsep perbankan  syariah  yang  berdasarkan prinsip  kemitraan.  Peran  pihak  Bank
Syariah Mandiri dalam memberdayakan pengusaha kecil/golongan ekonomi
lemah digiatkan  terutama  dalam  penyediaan pembiayaan/modal  serta  persyaratan jaminan  dipermudah,  namun  tetap memperhatikan  prinsip  kehati-hatian, guna  menghindarkan  risiko  kerugian bagi pihak Bank.
3.  Terhadap persepsi sebagian masyarakat  yang  pro  dan  kontra tentang  halal  dan  haramnya  bunga bank  (riba),  kepada  pihak-pihak  yang terkait  dengan  lembaga  keuangan syariah  agar  lebih  mensosialisasikan keberadaan  perbankan  syariah  serta meningkatkan  pelaksanaan  prinsip- prinsip  perjanjian  seperti  perjanjian
akad  mudharabah  yang  sesuai  dengan syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Saed ,  Menyoal  Bank  Sayariah, Kritikan  atas  Interpretasi  Bunga Bank  Neo  Revivaless, (Jakarta; Paramadina, 2004)
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisi Fiqh  dan  Keuangan ,(Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004),
Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung:  Cipta  pustaka
Media, 2002), Al-Qur‟an dan Terjemahannya , (Semarang: Penerbit Assyifa‘,
1998). Alvi  Syahrin, Pengaturan  Hukum  dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, (Medan:  Pustaka Bangsa Press, 2003),
Ascaya  Diana  Yunita, Bank  Syari‟ah: Gambaran  Umum (Jakarta:  PPSK BI, 2005),
Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Sebagai  landasan  Pembangunan Ekonomi, Pidato  pada  Pengukuhan Guru Besar, USU- Medan 17 April 2004,
Bismar  Nasution, Metode  Penelitian Hukum
Normatif dan
Perbandingan  Hukum, makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang  Penenlitian  Hukum  Pada
Majalah Akreditasi, Fakultas Humkum USU, tanggal 18 Februari 2003, Depertemen  Agama, Al-Qur‟an  dan
Terjemahannya, (Semarang;
Kamudasmoro Grafindo, 1994),
Gemala  Dewi,  dkk, Hukum  Perikatan Islam  Di  Indonesia, (Jakarta:
Kencana,