Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## EXPLOITATION OF THE ELDERLY IN THE FORM OF ONLINE BEGGING THROUGH SOCIAL MEDIA TIKTOK

## EKSPLOITASI LANSIA DALAM BENTUK PENGEMISAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK
Nursita Fierdiana Dwi Andariesta 1a (*) Astutik 2b Toetik Rahayuningsih 3c
1,2,3 Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Kampus B Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya-60286
a nursita.fierdiana.dwi-2021@fh.unair.ac.id
(*) Corresponding Author nursita.fierdiana.dwi-2021@fh.unair.ac.id How to Cite: Nursita. (2023). Eksploitasi Lansia Dalam Bentuk Pengemisan Online Melalui Media Sosial Tiktok Santhet, 7(1)                                                                                  doi: 10.36526/js.v3i2. Abstract Received    : 16-11-2022 Revised      : 06-04-2023 Accepted    : 30-04-2023 Keywords: Exploitation, Elderly, Online Begging Human exploitation is the act of exploiting that individuals or groups make of human beings, in order to obtain certain benefits. In the phenomenon that occurs, namely online begging, which  is  suspected  of  using  the  elderly  as  an  object  to  benefit  by  committing  inhumane actions, it has caused controversy and disrupted order in the community, especially the Tiktok social media. So it raises the problem of whether online begging by using the elderly as an object  to  gain  profit  through  Tik  Tok  social  media  can  be  qualified  as  a  criminal  act  of exploitation,  This  needs  to  be  studied  because  there  are  no  special  rules  regarding  the exploitation of the elderly in the form of online begging. This research is a normative legal research by applying two approaches, namely statue approach and conceptual approach. The conclusion is, ILO (International Labour Organization) said the informal economic sector such as begging is a problem that often arises in many countries. Begging is a method/mode /  form  used  by  the  perpetrator  in  seeking  material  and  immaterial  benefits  in  the  act  of exploitation.  Based  on  this,  according  to  Article  1  Number  7  of  Law  Number  21  of  2007 concerning the eradication of trafficking in Persons, online begging by using the elderly as an object for profit can be qualified as a crime of exploitation.

## PENDAHULUAN
Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, namun pada kenyataannya banyak warga negara yang kesulitan dalam mempertahankan kehidupannya  terutama  dalam  bidang  ekonomi.  Keadaan  ekonomi  yang  tidak  mencapai  taraf kesejahteraan yang baik, menyeluruh dan merata dapat meningkatkan bertambahnya warga negara yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan.
Menurut  laporan  Badan  Pusat  Statistik,  pada  Maret  2022  terdapat  sekitar  26,16  juta penduduk miskin di Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 9,54% dari total populasi nasional. Angka kemiskinan yang paling tinggi pada tahun 2022 terdapat pada Pulau Jawa yang mencapai 13,94 juta dari  154,34  juta  jiwa  dengan  sebaran  terbanyak  pada  Jawa  Timur  dan  Jawa  Barat.  Persentase penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 9,03% pada September 2022. Angka kemiskinan yang paling rendah terdapat pada Pulau Kalimantan dengan jumlah 976.760 penduduk miskin dari 16,23 juta jiwa, dengan persentase kemiskinan sebesar 5,85%. Kalimantan Utara sebagai provinsi dengan angka kemiskinan paling rendah yaitu 49.460 dari total penduduk 713.622 jiwa. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut terdiri dari beberapa aspek yaitu berdasarkan kapasitas rumah tangga, aspek komunitas, dan kapasitas wilayah (Astutik & Santoso, 2021).
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Berdasarkan  kapasitas  rumah  tangga,  penduduk  miskin  mayoritas  bekerja  pada  sektor informal khususnya pada sektor pertanian, memiliki pendapatan rendah, pendidikan dan kesehatan yang rendah, aset yang dimiliki sedikit, terlebih faktor produksi dan aset lainnya seperti tanah, rumah alat produksi, serta angka ketergantungan yang tinggi, sehingga rendahnya kapasitas rumah tangga ini menyebabkan  penduduk miskin sulit  untuk  mengakses  peluang ekonomi.  Berdasarkan  aspek komunitas,  kemiskinan  bisa  dipengaruhi  oleh  norma  kebudayaan,  kebiasaan,  adat  istiadat  serta agama. Masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin, memiliki bias perspektif terhadap kemiskinan, yakni  kondisi  seseorang  yang  yang  tidak  memiliki  daya  juang  untuk  bangkit  atau  keluar  dari kemiskinan.  Ketika  suatu  rumah  tangga  berada  dalam  lingkungan  yang  tidak  cemas  dengan kemiskinan  yang  mereka  alami,  tidak  adanya  keinginan  untuk  berkembang,  pasrah  terhadap keadaan yang membelenggu mereka, dan berpandangan bahwa segala sesuatu adalah takdir, maka akan semakin mempersulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Bagong Suyanto dalam Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat  Miskin  yang  berpendapat  bahwa,  “Orang  miskin  adalah  orang  yang  lemah  dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal  jauh  dari  masyarakat  lain  yang  memiliki  potensi  lebih  tinggi”  (Suyanto,  2001) . Secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori yaitu :
a. Kemiskinan alamiah.  Kemiskinan  yang timbul  sebagai akibat  sumber-sumber  daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah.
b. Kemiskinan  struktural/buatan.  Kemiskinan  yang  diderita  oleh  suatu  golongan masyarakat,  karena  struktur  sosial  masyarakat  itu  tidak  dapat  ikut  menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
Bagong  Suyanto  memberikan  pendapat  bahwa  tidak  terlatih  dan  tidak  terpelajarnya masyarakat  miskin  tersebut  membuat  mereka  melakukan  berbagai  cara  agar  dapat  keluar  dari perangkap  kemiskinan  untuk  mendapatkan  keuntungan  (Suyanto,  2001).  Salah  satu  cara  untuk keluar dari perangkap kemiskinan yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa internet.
Internet  menciptakan  budaya  yang  baru  secara  global.  Berdasarkan  kemudahan  dalam mengakses, media sosial sering dianggap mempunyai fungsi dan peran yang sangat membantu kehidupan mereka. Selain berpengaruh positif terhadap perubahan sosial masyarakat, penggunaan media  sosial  juga  memberikan  dampak  negatif,  antara  lain  interaksi  secara  tatap  muka  yang cenderung  menurun,  membuat  orang-orang  menjadi  kecanduan  terhadap  internet,  dapat menimbulkan konflik, masalah privasi dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain (Cahyono, 2016). Dampak semakin beragamnya kejahatan melalui media sosial juga sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data pada We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial sebanyak 191
juta orang pada Januari 2022. Jika diurutkan, maka media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat indonesia yaitu Whatsapp yang mencapai 88.7%, Instagram 84.8%, Facebook 81.3%, Tiktok 63.1% dan Telegram 62.8% (Mahdi, 2022). Media sosial Tiktok saat ini telah diramaikan oleh fenomena pengemisan online. Salah satunya yaitu pengemisan online yang terjadi di Lombok, NTB oleh salah satu kreator tiktok. Dikutip dari metro.suara.com dengan berita berjudul “Viral Ngemis Online  Akun  Tiktok  dari  Lombok,  Bareskrim  Turun  Tangan”.  Dalam  berita  tersebut  menjelaskan bahwa Bareskrim Polri telah memanggil sejumlah kreator konten digital tayangan live pengemisan online oleh akun tiktok dari Lombok yang isinya dinilai tidak etis karena terdapat aksi siksaan orang tua (seorang nenek). Dalam tayangan live Tiktok tersebut pemilik akun meminta gift atau donasi atau sumbangan dari pengguna Tiktok lain yang menyaksikan live tersebut. Dalam live tersebut diduga kreator memanfaatkan belas kasihan dari orang lain dengan menyiksa orang tua (seorang nenek). Nenek tersebut berperan seolah-olah sebagai korban. Ia mengguyur badan dengan menggunakan air kotor apabila penonton live memberikan gift kepadanya (Doni, 2022).
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Orang-orang  yang  mendapatkan  penghasilan  dengan  meminta-minta  dimuka  umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain disebut dengan Pengemis. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang  Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis.  Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram.  Perda  tersebut  juga  mengatur  ketentuan  pidana  mengenai  larangan  kegiatan pergelandangan dan pengemisan. Aturan hukum mengenai pengemisan juga terdapat dalam Pasal 504 KUHP yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang mana pengemisan termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 425.
Selain Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan  dan  Pengemis  di  Kota  Mataram  dan  KUHP,  terdapat  beberapa  peraturan  yang memiliki  muatan  tentang  pengemis.  Antara  lain  Perda  Kudus  Nomor  15  Tahun  2017  tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, Perda Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Perda Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang  Pembinaan    Anak  Jalanan,  Gelandangan  dan  Pengemis,  Perda  Kabupaten  Purbalingga Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Penanggulangan  Penyakit  Masyarakat,  Peraturan  Bupati  Bantul Nomor  104  Tahun  2019  tentang  Penanganan    Orang  Terlantar,  Anak  Jalanan,  Gelandangan, Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa, dan perda-perda lainnya.
Pengemis yang notabene berada ditempat umum kini berkembang melalui media sosial. Dengan persaman unsur memanfaatkan belas kasihan orang lain agar mendapatkan keuntungan, tentu saja pengemisan offline berbeda dengan pengemisan online. Tindakan yang dilakukan oleh pengemis online yaitu mandi lumpur, mengguyurkan diri dengan air, berendam di sungai, mencoret muka dengan menggunakan spidol dan tindakan lain. Dalam beberapa video bahkan live dilakukan dalam  rentang  waktu  yang  lama  dari  siang  sampai  dengan  malam  hari.  Dalam  konten  tersebut terdapat  seorang  lansia  (nenek),  sehingga  diduga  konten  tersebut  telah  mengeksploitasi  lansia sebagai alat untuk memperoleh keuntungan finansial. Fenomena tersebut membuat Menteri Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi  dan/atau  Kegiatan  Mengemis  Yang  Memanfaatkan  Lanjut  Usia,  Anak,  Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Pada dasarnya dalam Pasal 28B  ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Sehingga  konten  dengan  muatan tersebut  perlu  untuk  dilakukan  pemblokiran  (take  down)  karena  memiliki  unsur  yang  bersifat eksploitatif.  Eksploitasi  secara  khusus  diatur dalam  Pasal 1  angka 7  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konten tersebut diduga terdapat unsur eksploitasi pada tindakan pengemisan online.
Kelompok rentan termasuk lansia telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3), yakni “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Kelompok rentan yang dimaksud pada pasal ini yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Untuk itu apabila konten yang tidak mendidik tersebut dipertontonkan secara terus menerus dapat mengakibatkan generasi muda untuk meniru atau melakukan hal yang sama sehingga dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi generasi penerus untuk mendapatkan penghidupan yang layak berupa pekerjaan.
Pada dasarnya pengemis offline dan pengemis online mempunyai persamaan unsur yaitu dengan memanfaatkan belas kasihan orang lain agar mendapatkan keuntungan finansial, namun pengemis online memiliki unsur yang berbeda dengan kriteria pengemis  offline yang telah diatur dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Tidak  terdapat  kriteria  bagaimana  pengemisan online itu dipersamakan seutuhnya dengan tindakan pengemisan konvensional seperti yang diatur dalam  perundang-undangan.  Tidak  terlalu  jelas  pula  apakah  tindakan  pengemisan  online  yang
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
mendapatkan keuntungan tersebut terdapat suatu unsur dalam tindak pidana. Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat peraturan mengenai pengemisan online menggunakan media sosial yang didalamnya terdapat unsur eksploitasi lansia.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  diidentifikasi  pertanyaan  Apakah  pengemisan  online dengan menggunakan lansia sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan melalui media sosial Tiktok dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi?.

## METODE
Metode penelitian adalah faktor yang penting dalam penyusunan atau penulisan sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penjabaran terhadap suatu objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang  bersifat  ilmiah  agar  analisis  yang  dilakukan  terhadap  studi  dapat  dipertanggungjawabkan (Marzuki,  2011).  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  merupakan  penelitian  yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar  dalam melakukan  penelitian.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  untuk  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  yang  penulis  teliti  (Marzuki,  2011). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  informasi  dan  Transaksi  Elektronik  jo.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik tidak  terdapat  kepastian  hukum  yang  jelas  mengatur  konsep  eksploitasi  terhadap  lansia  dalam tindakan pengemisan online. Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam bagian literatur sebagai landasan pendukung.  Konsep  dalam  ilmu  hukum  dapat  dijadikan  pendekatan  analisis  penelitian  hukum terutama  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum (Marzuki, 2011). Sehingga dengan adanya konsep atau asas hukum yang digunakan oleh peneliti yang berhubungan dengan permasalahan eksploitasi lansia dalam pengemisan online Peneliti dapat membuat argumentasi hukum dalam analisanya menggunakan dasar konsep hukum yang berlaku dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  untuk  memberikan  suatu  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum bagi korban eksploitasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Simons, suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana adalah apabila termasuk sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh  undang-undang,  bertentangan  dengan  hukum  (onrechtmatige)  dilakukan  dengan kesalahan  (schuld)  oleh  seseorang  yang  mampu  bertanggungjawab  (Kanter  &  Sianturi, 1982). Seseorang dapat dipidana apabila memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat  dipidananya  seseorang  atas  perbuatan  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan pidana. Unsur tersebut yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana eksploitasi.
Eksploitasi manusia adalah tindakan pemanfaatan yang dilakukan perorangan atau kelompok terhadap manusia, untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Eksploitasi manusia
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
menurut Keith Downing (2011) dalam bukunya Encyclopedia of Power adalah “Exploitation can also be used pejoratively. In social theory, the concept of exploitation is usually used to characterize social relations in which an actor or category of actors uses others for their own ends because of a fundamentally asymmetric power relationship between them.” Eksploitasi terjadi  karena  adanya  ketimpangan  relasi  kuasa.  Ketimpangan  kuasa  ini  mendorong pembentukan  hubungan  masyarakat  berdasarkan  hirarki  kelas  sosial.  Kelas  sosial  ini diuraikan sebagai pemisahan kelompok masyarakat berdasarkan status sosial dan ekonomi mereka,  oleh  karena  itu  eksploitasi  manusia  terus  terjadi  walaupun  manusia  bisa menyadarinya karena adanya perbedaan relasi kuasa (Dowding, 2011).
Eksploitasi  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  pengertian eksploitasi yang terkait dengan pembahasan antara lain :
1. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 455,
3. Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Pembina Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 25,
4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Pasal 1 angka 15,
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Anak  Jalanan,  Gelandangan  dan  Pengemis    Pasal  1  angka  9  dan  Pasal  1 angka 10
6. Peraturan  Bupati  Bekasi  Nomor  30  Tahun  2013  tentang  Pembinaan  Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 angka 30 dan Pasal 1 angka 31.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7 memberikan pengertian bahwa, “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan, penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan keuntungan  baik  materiil  maupun  immateriil.”  Secara  umum  konsep  eksploitasi  yang dirumuskan pada beberapa peraturan perundang-undangan merupakan tindakan dengan atau  tanpa  persetujuan  korban  memanfaatkan  orang  lain    dengan  berbagai  cara  untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun non materiil. Keuntungan tersebut dapat berupa  keuntungan  pribadi,  lembaga  atau  golongan  orang  yang  memanfaatkan  fisik seseorang.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan subyek hukum yang dapat menjadi korban eksploitasi adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Seseorang  dalam  hal  ini meliputi subyek hukum yang diakui dalam undang-undang yaitu segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pengertian  tersebut  adalah  orang  (natuurlijke  persoon)  dan  badan  hukum/korporasi (rechtspersoon).  Dalam  konteks  eksploitasi,  korban  yang  dimaksudkan  adalah orang/manusia yang oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subyek  hukum  atau  sebagai  orang  (Usman,  2006).  Orang  dalam  pengertian  ini  meliputi semua gender baik perempuan maupun laki-laki dari anak-anak sampai lanjut usia (lansia).
Lanjut usia merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama  dalam  memperoleh  akses  hak  dasarnya.  Jaminan  atas  hak  dasar  lansia  termuat secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,  lalu  dilanjutkan  beberapa  peraturan  lain.  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan bahwa lansia adalah seseorang yang telah  mencapai  usia  60  tahun  (enam  puluh)  tahun  keatas.  Undang-undang  tersebut membagi klasifikasi lansia menjadi dua, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. “Lansia  potensial  adalah  lanjut  usia  yang  masih  mampu  melakukan  pekerjaan  dan/atau kegiatan  yang  dapat  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa.”  Sedangkan,  “Lansia  tidak potensial  adalah  lanjut  usia  yang  tidak  berdaya  mencari  nafkah  sehingga  hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.” Setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda terhadap lansia dan ukuran usia lansia yang tidak sama (Asosiasi LBH APIK Indonesia, 2019). Seperti batasan usia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan RI (2009) yang membagi umur menjadi tiga yaitu :
a. masa lansia awal 46 tahun - 55 tahun;
b. masa lansia akhir 56 tahun - 65 tahun;
c. manula atas lebih dari 65 tahun. (Windri et al., 2019)
Lanjut usia merupakan salah satu kelompok rentan yang rentan berhak memperoleh perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan  dengan  kekhususannya.  Hal  ini  tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kerentanan tersebut disebabkan karena lansia mengalami proses penuaan. Fase penuaan (aging process) membuat perubahan fungsi tubuh seperti penurunan fungsi sel, penurunan fungsi  muskuloskeletal  yang  menyebabkan  kehilangan  densitas  tulang  dan  terbatasnya pergerakan,  kemunduran  fisik,  dan  penyakit  yang  sering  terjadi  pada  lansia  (hipertensi, diabetes mellitus, stroke, dan gout artritis) yang dapat menyebabkan aktivitas fisik lansia berkurang. Perubahan psikologis yang paling umum yang berpengaruh pada lansia adalah timbulnya  depresi,  dementia,  dan  mengigau.  Perubahan  ekonomi  yang  terkait  dengan menurunnya produktivitas kerja akan berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi pada lansia (Windri et al., 2019). Dari konsep lansia, kerentanan yang dimiliki oleh lansia lebih mudah beresiko terlanggar hak-haknya untuk menjadi korban, oleh karena itu mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya (Kehakiman,  2016).  Fase  penuaan  membuat  lansia  lebih  rentan  tidak  hanya  terhadap penyakit  dan  kematian,  namun  juga  rentan  terhadap  berbagai  bentuk  kejahatan,  seperti pelecehan, penipuan terhadap aset yang mereka miliki, dan juga eksploitasi.
Eksploitasi  manusia  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dalam  bentuk  pengemisan online. Menurut ILO (International Labour Organization) yang merupakan Organisasi Buruh Internasional dibawah naungan PBB menyebutkan bahwa pengemisan merupakan salah satu sektor ekonomi informal yang teridentifikasi sebagai masalah yang signifikan di banyak negara. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta- minta  dimuka  umum  dengan  berbagai  cara  dan  alasan  untuk  mengharap  belas  kasihan orang lain (Tangdilintin, 2000). Pengemisan terjadi karena beberapa faktor. Faktor tersebut
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keterampilan kerja, faktor sosial budaya dan kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang  larangan  mengenai  tindakan  pengemisan. Bagong  Suyanto  memberikan  pendapat  bahwa  tidak  semua  pengemis  melakukan pengemisan  karena  ekonomi  berupa  kemiskinan.  Ia  memberikan  inti  dari  masalah kemiskinan pada dasarnya terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, deprivation trap terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri,  (2)  kelemahan  fisik,  (3)  keterasingan  atau  kadar  isolasi,  (4)  kerentanan,  dan  (5) ketidakberdayaan.  Kelima  unsur  ini  saling  terkait  satu  dengan  yang  lain  sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin (Suyanto, 2001).
Semakin bertambahnya jumlah pengemis yang ada saat ini merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan. Bahkan saat ini sedang terjadi fenomena pengemisan online. Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang dikategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam Pasal 504 KUHP. Dalam pasal ini  tidak  melarang  orang  miskin  yang  meminta  pertolongan,  namun  melarang  perbuatan tersebut di tempat umum seperti di pasar, stasiun, terminal, ditepi jalan dan lain sebagainya karena  perbuatan  tersebut  dianggap  mengganggu  orang  lain  yang  sedang  bepergian. Perbuatan mengemis juga diatur dalam BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Ketujuh Pemanfaatan  Anak  untuk  Pengemisan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang KUHP Pasal 425 namun dalam pasal ini yang menjadi korban adalah seorang anak. yang belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  sehingga  untuk  membahas  mengenai  bentuk eksploitasi  dengan  menggunakan  lansia  sebagai  obyek  pengemisan  terdapat  beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Pengemis  offline  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980  tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 Angka 2 adalah, “orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.” Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan  dan Pengemis  di  Kota  Makassar  Pasal  Pasal  1  huruf  w,  “Pengemis  adalah  seseorang  atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dijalanan dan/atau  di tempat umum dengan berbagai alasan untuk  mengharapkan  belas  kasihan  dari  orang  lain.”  Dari  pengertian  tersebut  dapat dijabarkan kriteria pengemisan offline, yaitu :
a. Dilakukan oleh orang-orang atau seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial Subyek hukum dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 1 angka 15 Peraturan
Daerah  Kota  Mataram  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Penanggulangan  Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram dilakukan oleh pengemis dengan usia produktif yaitu pengemis  yang berusia 19 tahun - 59 tahun termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan panti asuhan. Sedangkan pengemis  usia  lanjut    adalah  pengemis  yang  berusia  60  tahun  keatas.  Bahkan terdapat pengemis terorganisir yaitu dengan cara mengkoordinir kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak agar melakukan tindakan pengemisan pada wilayah tertentu dan memberikan keuntungan dari hasil pengemisan kepada oknum/pelaku yang mengkoordinir tersebut.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
b. Meminta-minta  dimuka  umum  secara  langsung  dengan  berbagai  cara  dan alasan
Di  tempat  umum  menurut  R.  Soesilo  diartikan  sebagai  suatu  tempat dimana  publik  dapat  melihatnya.  Hal  ini  dapat  ditafsirkan  meminta-minta  secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik yang dapat mengganggu ketertiban umum (Soesilo, 1980).
- Lisan  dilakukan  dengan  meminta-minta  di  lampu  merah,  pasar,  stasiun, terminal, ditepi jalan seperti meminta-minta dengan membawa bayi, menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi dan lain sebagainya.
- Tertulis  dilakukan  dengan  cara  menempel  nama  salah  satu  lembaga  sosial dengan mengatasnamakan sumbangan dan berdiri di tepi jalan, menulis pada papan bahwa ia sedang membutuhkan biaya untuk berobat di tempat umum dan lain sebagainya.
- Gerak-gerik  dilakukan  dengan  cara  memainkan  alat musik  (biola, angklung, seruling, gitar, dan lain-lain) serta menyodorkan permainan sepanjang toko- toko dan rumah-rumah yang dilakukan di kota-kota besar, berjoget di lampu merah,  mengelap  kaca  mobil  di  jalan,  dan  lain  sebagainya.  Gerak-gerik biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai cacat fisik seperti patah kaki, tuna  netra  dan  lain-lain.  Pengemis  cacat  atau  disabilitas  adalah  seseorang yang  mengemis  karena  keterbatasan  fisik  sehingga  dapat  menarik  belas kasihan dari orang lain. Gerak-gerik juga dapat dilakukan dengan cara berpura- pura sakit agar dapat mendapatkan belas kasihan dari orang lain (Ganitri et al., 2021). c. Dilakukan  dengan  tujuan  mendapatkan  penghasilan  atau  keuntungan  baik materiil maupun nonmateriil
Pengemis  menggunakan  modus  atau  cara  tertentu untuk  mengharapkan keuntungan atau penghasilan dari orang sekitar dengan memberikan tindakan yang membuat  orang  lain  merasa  iba/kasihan  terhadapnya.  Sehingga  orang  yang mengetahuinya dapat memberikan sesuatu terhadapnya.
d. Keuntungan yang diperoleh dapat langsung diterima. Keuntungan tersebut berupa keuntungan materi, seperti uang koin, uang kertas,  makanan  atau  minuman, bahkan  kebutuhan papan  yang  dapat  langsung dinikmati (Azmah, 2022).
Pada  dasarnya  pengemisan  offline  dan  pengemisan  online  tidak  terdapat perbedaan  dalam  hal  tujuan,  yaitu  sama-sama  dilakukan  dengan  tujuan  mendapatkan penghasilan atau keuntungan.  Hanya saja pengemisan  online dilakukan  melalui media sosial.  Media  sosial  dapat  dikategorikan  sebagai  “di  muka  umum”  dalam  pengertian pengemisan karena media sosial memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain dengan tidak terbatas pada jarak, ruang dan waktu yang dapat berdampak pada kehidupan bermasyarakat  (Sunarso,  2009).  Cara  yang  dilakukan  dalam  pengemisan  online menggunakan  media  sosial  dalam  pembahasan  ini  yaitu  dengan  melakukan  live  pada platform Tiktok dengan rentang waktu berjam-jam dari siang sampai dengan malam hari yang tindakannya meliputi mandi lumpur, mengguyur diri dengan menggunakan air kotor serta  melakukan  tindakan  tidak  wajar  dan  tidak  manusiawi  demi  mendapatkan  sebuah gift/rewards. Pengemisan tersebut dilakukan secara bergantian antara lansia satu dengan lansia yang lain. Dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda yaitu mulai dari satu jam live
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
sampai dengan tiga jam live.  Ada pula yang melakukan live mulai dari sore hingga malam hari  (18.00-24.00  WIB).  Content  creator  menggunakan  modus  atau  cara  yang  tidak manusiawi untuk mengharapkan keuntungan atau penghasilan dari penonton  live dengan melakukan  tindakan  yang  membuat  orang  lain  merasa  iba  atau  kasihan  terhadap  talent (lansia).
Perbedaan  mendasar  dari  pengemisan  offline  dan  online  yaitu  bentuk keuntungannya  tidak  langsung  diperoleh  seperti  pengemisan  offline.  Content  creator mendapatkan keuntungan berupa koin Tiktok yang dapat ditukar dengan jumlah tertentu pada aplikasi Tiktok. Penukaran tersebut dilakukan dengan cara menukarkan koin dengan diamond dan dapat dilakukan penarikan uang menggunakan DANA (dompet digital). Berikut ini  beberapa  besaran  jumlah  koin  tiktok  dan  besarnya  keuntungan  yang  diterima  dalam rupiah  Rose 1 koin = Rp. 200,00, Kapal selam 5199 koin = Rp. 1.195.770,00, Pesawat 6000 koin = Rp. 1.380.000,00, Singa 29999 koin = Rp. 6.899.770,00, Universe 34999 koin = Rp. 8.049.770,00. dan seterusnya.
Pengemisan  online  yang  dilakukan  menggunakan  media  sosial  Tiktok  menurut Kominfo tidak termasuk salah satu konten yang dilarang atau konten negatif dalam aturan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan  Transaksi  Elektronik  jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak terdapat larangan oleh Kominfo mengenai konten tersebut, namun karena dalam konten tersebut terdapat unsur meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil dan non materiil, maka unsur tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang yaitu konsep pengemisan yang merupakan sebuah pelanggaran sesuai dengan Pasal 504 KUHP dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan  Daerah  Kota  Mataram  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Penanggulangan  Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram.
Untuk mencegah adanya kegiatan mengemis baik secara offline dan atau online di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak penyandang disabilitas dan/atau kelompok  rentan  lainnya  serta  melindungi  para  lanjut  usia,  anak  penyandang  disabilitas dan/atau  kelompok  rentan  lainnya  dari  eksploitasi  yang  dilakukan  dengan  kegiatan mengemis secara offline dan atau online di media sosial, Menteri Sosial menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi Dan/Atau Kegiatan Mengemis  Yang  Memanfaatkan  Lanjut  Usia,  Anak,  Penyandang  Disabilitas,  Dan/Atau Kelompok Rentan Lainnya.
Karena belum adanya peraturan secara khusus mengenai eksploitasi dalam bentuk pengemisan  online  dengan  menggunakan  obyek  lansia,  maka  dalam  hal  ini  penulis menggunakan    Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengetahui pengemisan online tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana eksploitasi. Unsur tersebut adalah sebagai berikut :
- Unsur “tindakan dengan atau tidak dengan persetujuan” Dalam frasa tersebut diperoleh kesimpulan bahwa eksploitasi dapat terjadi dengan  atau  tidaknya  persetujuan  korban  apabila  didalamnya  terdapat  suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil  maupun  immateriil.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  beberapa  lansia  dalam pengemisan  online.  Mereka  melakukan  tindakan  yang  merupakan  sebuah
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pelanggaran  yaitu  pengemisan  yang  sering  terjadi  karena  situasi  sang  korban memiliki  alternatif  yang  terbatas  dan/atau  tidak  memiliki  pilihan  lain  selain bekerjasama dengan pelaku eksploitasi, sehingga pekerjaan tersebut yang menjadi alasan  untuk  memaksa  diri  mereka.  Diketahui  dalam  sebuah  wawancara  bahwa lansia berinisial LS melakukan kegiatan tersebut secara sukarela karena keadaan ekonomi  yang  kurang  dan  hutang  yang  belum  terbayarkan.  Lansia  yang  diduga menjadi korban yaitu LS, IR, dan HRT yang mempunyai usia mulai dari 49 tahun yang tergolong pada masa lansia awal menurut Departemen Kesehatan RI (2009).
- Unsur  tindakan  yaitu  “pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.”
Unsur  ini  dimaknai  sebagai  tindakan  yang  bersifat  alternatif.  Dalam pengemisan  online, pembuat  atau  konten  kreator  memenuhi unsur  pemanfaatan fisik  para  lansia.  Pemanfaatan  fisik  menurut  penelitian  ini  adalah  tindakan  pihak pertama untuk memanipulasi pihak kedua untuk memenuhi tujuan pihak pertama dan  umumnya  mempunyai  tingkatan  kekuasaan  yang  berbeda  level  dengan menggunakan objek fisik dari orang lain (Risnawati, 2022). Memanipulasi dalam hal ini  adalah  pihak  pertama  yaitu  konten  kreator  memanipulasi  penonton  dengan menggunakan  obyek  lansia  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan. Menurut  teori  dramaturgi  Goffman  dalam  bukunya  Presentation  of  the  Self  in Everyday Life (1965), “A setting tends to stay put, geographically speaking, so that those who would use a particular setting as part of their performance cannot begin their  act  until  they  have  brought  themselves  to  the  appropriate  place  and  must terminate  their  performance  when  they  leave  it.”  Aktor  hanya  dapat  melakukan perannya  ketika  berada  pada  tempat  yang  sesuai  dan  dapat  menanggalkan perannya  ketika  meninggalkan  tempat tersebut  (Togatorop, 2017).  Dalam hal  ini dapat  ditafsirkan  bahwa  live  Tiktok  merupakan  tempat  yang  dimaksud  dalam konteks pengemisan online. Pihak pertama memanfaatkan kerentanan fisik lansia dengan  memberikan  arahan  untuk  bertingkah  laku  menyedihkan  atau  tidak manusiawi  agar  mendapatkan  simpati  berupa  belas  kasihan  dari  para  penonton yang melihat. Setting menunjukkan pada tampilan fisik yang biasanya harus ada ketika  aktor  memainkan  perannya  (Togatorop,  2017).  Selain  memanfaatkan  fisik para  lansia  dengan    menarik  simpati  para  penonton  berupa  pemanfaatan kerentanan  fisik  yang  dimiliki  oleh  para  lansia,  pihak  pertama/konten  kreator memanfaatkan keadaan ekonomi para lansia.
Dalam  unsur  ini  terdapat  perbedaan  mendasar  antara  pemanfaatan  fisik dengan memanfaatkan tenaga. Memanfaatkan tenaga dimaksudkan untuk subyek hukum yang memiliki tenaga berlebih agar dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Karena hal tersebut para pelaku eksploitasi lebih memilih untuk menargetkan orang-orang muda  yang  mudah  dipengaruhi  dengan  pengalaman  hidup  terbatas  yang menjadikan  mereka  lebih  mudah  untuk  diperdaya.  Sebagian  besar  korban eksploitasi adalah mereka orang muda dan orang dewasa yang berumur antara 20 tahun sampai 34 tahun (Migration, 2016).
- Unsur “pihak lain”
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Dalam  pasal  tersebut  ditafsirkan  sebagai  seseorang  yang  bukan merupakan  korban  melainkan  sebagai  pelaku.  Seseorang  dapat  diartikan  orang perseorangan, kelompok terorganisasi, korporasi dan/atau penyelenggara Negara. Pelaku adalah penanggung jawab tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.
Dalam pengemisan  online, pihak lain yang dimaksud adalah perorangan yaitu konten kreator (SA) yang menyediakan semua sarana keperluan live Tiktok mulai dari tempat, peralatan (handphone, bak air kotor/kolam kecil, gayung air, kursi, lampu untuk pencahayaan, dan lain-lain) dan kuota untuk live Tiktok yang diduga adalah seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan para lansia yang melakukan live Tiktok.
- Unsur “untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
Dengan belas kasihan dari para penonton live melalui pengemisan online, keuntungan yang diperoleh yaitu Rp 300.000,- sampai dengan Rp 700.000,- dalam satu jam live. Keuntungan dapat mencapai Rp 9.000.000,- dalam sembilan kali live
Tiktok. SA yang diduga sebagai pelaku eksploitasi memberikan pernyataan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu untuk para talent yang dalam hal ini adalah lansia dan untuk dirinya sebagai penyedia yang memberikan fasilitas untuk live  Tiktok. Karena SA tidak langsung melakukan pengemisan online seperti mandi  lumpur,  mengguyur  dengan  air  keruh,  ia  juga  memperoleh  keuntungan immateriil berupa viralnya akun tiktok miliknya dan penambahan followers dengan cepat.
Berdasarkan  unsur-unsur  yang  telah  dijabarkan,  pengemisan  online  dengan menggunakan lansia sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan melalui media sosial Tiktok dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi karena cara mendapatkan keuntungan  dilakukan  melalui  tindakan  pengemisan  online  yang  merupakan  tindak pelanggaran  seperti  yang  diatur  dalam  beberapa  peraturan  daerah,  salah  satunya  yaitu Peraturan  Daerah  Kota  Mataram  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Penanggulangan  Anak Jalanan,  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Kota  Mataram.  Pengemisan  online  tersebut dilakukan dengan cara tidak manusiawi terhadap para lansia (LS, IR dan HRT).

## PENUTUP
ILO (International Labour Organization) memberikan kualifikasi sektor ekonomi yang telah teridentifikasi  sebagai  masalah  yang  signifikan  di  banyak  negara.  Salah  satunya  yaitu  bentuk kegiatan ekonomi informal seperti pengemisan. Pengemisan merupakan cara/modus/bentuk yang digunakan oleh pelaku dalam mencari keuntungan materiil dan immateriil dalam tindakan eksploitasi. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  pengemisan  online  dengan  menggunakan lansia sebagai obyek untuk mendapatkan keuntungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi karena telah memenuhi unsur pasal tersebut yaitu: unsur tindakan dengan atau tanpa persetujuan  korban,  unsur  pemanfaatan  fisik  dan  unsur  tujuan  mendapatkan  keuntungan  baik materiil  maupun  immateriil.  Eksploitasi  dalam  bentuk  pengemisan  dengan  menggunakan  obyek lansia  untuk  mendapatkan  keuntungan  dilakukan  dengan  memberikan  arahan/setting  yang dilakukan oleh pelaku/konten kreator kepada lansia sebagai talent untuk menarik simpati atau iba
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kepada  penonton  live  dengan  memanfaatkan  fisik  lansia  yang  mengalami  penurunan  fisiologis, psikologis dan keadaan ekonomi berupa tindakan tidak manusiawi yaitu mengguyur badan dengan menggunakan air kotor dan live melalui media Tiktok dengan kurun waktu yang telah ditentukan.
Kepada para pembuat undang-undang diharapkan dapat membuat peraturan yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi lansia melalui media sosial terkhusus dalam hal eksploitasi dalam bentuk pengemisan online, karena tindak pidana eksploitasi lansia melalui media sosial lebih mudah dalam penyebarannya pada masyarakat sehingga perlu ketegasan dari para penegak hukum agar tidak  menjadi  tindakan  yang  mudah  untuk  ditiru  dalam  hal  mendapatkan  keuntungan  atau penghasilan secara instan. Upaya tersebut dilakukan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat baik online maupun offline. Dengan menggunakan upaya-upaya preventif dan represif diharapkan agar  lansia  mendapatkan  kesejahteraan  yang  merata  dari  Negara,  sehingga  meminimalisir kejahatan  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  dengan  mencederai  hak  asasi  manusia  yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan memanfaatkan kerentanan yang dimiliki oleh lansia sebagai salah satu subyek hukum yang mendapatkan perlindungan dan kekhususan dari Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Asosiasi LBH APIK Indonesia. (2019). Mengenal Hak Dasar Lansia (Buku Seri I). Astutik, D., & Santoso, D. B. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Timur.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(1). Azmah,  B.  (2022).  Terjaring,  Seorang  Pengemis  Ketahuan  Dapat  Rp.  1,1  Juta  Sehari. insidelombok.id. https://insidelombok.id/berita-utama/terjaring-seorang -pengemis- ketahuan-dapat-rp11-juta-sehari/ Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Publiciana, 9(1), 140–157. Doni,  F.  (2022).  Viral  Ngemis  Online  Akun  Tiktok  Dari  Lombok,  Bareskrim  Turun  Tangan.
https://metro.suara.com/read/2023/01/19/175500/viral-ngemis-online-akun- tiktokdarilombok- bare skrim- turun -tanga
Dowding, K. (2011). Encyclopedia of power. Sage Publications. Ganitri,  N.  N.  A.  R.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak sebagai Pengemis. Jurnal Preferensi Hukum, 2(3), 646–650.
Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1982). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem.
Kehakiman, B. P. H. N. D. (2016). Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait  Peraturan  Perundang-Undangan  Ketenagakerjaan.  Jakarta:  Pusat  Analisis  dan Evaluasi Hukum Nasional.
Mahdi, M. I. (2022). Pengguna Media sosial di Indonesia capai 191 juta (artikel web). Diakses di https://dataindonesia.  id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta- pada-2022.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Migration, I. O. for. (2016). Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia.  Australian Government Department of Immigration and Border Protection, 2016, h. 76. Jakarta, IOM.
Risnawati.  (2022).  Pemberdayan  Vs  Pemanfaatan,  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh.  https: //dinsos.bandaacehkota.go.id/ pemberdayaan-vs-pemanfaatan/
Soesilo, R. (1980). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. PT. Karya Nusantara, Bandung.
Sunarso, S. (2009). Hukum informasi dan transaksi elektronik. Rineka Cipta, Jakarta.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 14(4), 25–42.
Tangdilintin,  P.  (2000).  Masalah-Masalah  Sosial  (suatu  pendekatan  analisis  sosiologis).  Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
Togatorop,  D.  D.  (2017).  Panggung  Kehidupan  Pengemis:  Strategi  Bertahan  Hidup  Pengemis Perempuan Lansia di Lowokwaru, Malang. Universitas Brawijaya.
Usman, R. (2006). Aspek-aspek hukum perorangan & kekeluargaan di Indonesia.  Sinar Grafika, Jakarta.
Windri, T. M., Kinasih, A., & Sanubari, T. P. E. (2019). Pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia hipertensi di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa.  e-Jurnal Mitra Pendidikan, 3(11), 1444–1451.