## KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN
Melly Aida a, Yunita Maya Putri a, Ria Wierma Putri a , Kasmawati a , Ria Silviana a a Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: aidamel.ma@gmail.com, yunita.maya@fh.unila.ac.id , ria.wierma@fh.unila.ac.id kasmawati.kukuh@gmail.com, riasilviana66@gmail.com
Naskah diterima:    12 Februari; revisi:  14 Mei; disetujui: 30 Mei 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2908

## Abstrak:
Dalam  era  globalisasi,  kerja  sama  antar  negara  dan  antar  warga  negara  dalam  bidang  bisnis, pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara- negara  lain  semakin  menjadi  prioritas.  Namun,  dalam  menjalin  kerja  sama  tersebut,  hal-hal administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses  yang  rumit  dan  biaya  yang  tinggi  menjadi  hambatan  bagi  banyak  orang  untuk  mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Belum lagi, dokumen publik yang  telah  dilegalisasi  oleh  lembaga  atau  kementerian  di  Indonesia  tidak  secara  otomatis  dapat diterima di negara yang dituju. Seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan. Hal ini membuat banyak orang merasa kesulitan dalam menggunakan dokumen publik di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, dengan demikian proses legalisasi dokumen asing publik di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam proses legalisasi dokumen tersebut, baik dalam memberikan legalisasi dokumen asing publik yang diperlukan, maupun dalam pengesahan tanda tangan atau legalisir pada dokumen- dokumen  yang  diterbitkan  oleh  pihak  asing..  Dalam  kenotariatan,  Kehadiran  Konvensi  Apostille diharapkan memudahkan akses bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan dokumen publik di luar  negeri  dan  notaris  dapat  memberikan  legalisasi  dengan  menyertakan  Apostille  pada  dokumen publik  yang  diterbitkan  oleh  notaris.  Keanggotaan  Indonesia  di  dalam  Konvensi  Apostille  memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga  negara  dan  membantu  dalam  mempercepat  proses  administratif  dalam  hubungan antarnegara dan antarwarga negara serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis dan administrasi di luar negeri.
Kata Kunci: Konvensi Apostille; Dokumen Publik Asing; Kenotariatan

## Abstract:
In  the  era  of  globalization,  cooperation  between  countries  and  individuals  in  business,  education, diplomacy,  and  the  need  to  establish  good  relations  with  other  countries  is  increasingly  a  priority. However, in establishing such cooperation, administrative matters such as the legalization of foreign public  documents  are  often  a  hindrance.  The  complex  and  expensive  process  is  a  barrier  for  many people to obtain the necessary authentication of public documents for various purposes. Additionally, public  documents  that  have  been  legalized  by  institutions  or  ministries  in  Indonesia  are  not automatically  accepted  in  the  destination  country.  Documents  such  as  notarial  deeds,  powers  of attorney,  and  other  documents  must  be  legalized  before  they  can  be  recognized  by  the  destination country.  This  makes  it  difficult  for  many  people  to  use  public  documents  abroad.  To  address  this
issue,  Indonesia  has  acceded  to  the  Apostille  Convention,  thus  making  the  process  of  legalizing foreign public documents in Indonesia easier, faster, and more efficient. Notaries, as public officials, play  an  important  role  in  the  legalization  process,  both  in  providing  the  necessary  legalization  of foreign  public  documents  and  in  certifying  signatures  or  legalizing  documents  issued  by  foreign parties. In notarial work, the presence of the Apostille Convention is expected to facilitate access for Indonesian  citizens  to  use  public  documents  abroad,  and  notaries  can  provide  legalization  by including Apostille on public documents issued by notaries. Indonesia's membership in the Apostille Convention is of great urgency in accelerating administrative processes in international relations and increasing ease in conducting business and administrative activities abroad.
Keywords: Apostille Convention; Foreign Public Documents; Notary

## LATAR BELAKANG
Kerja sama internasional membuat interaksi antarwarga negara dapat mencakup berbagai hal, seperti  pertukaran  budaya,  perdagangan,  pariwisata,  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  dapat memunculkan  hubungan  hukum  perdata  antara  mereka.  Seiring  dengan  meningkatnya interaksi  antar  warga  negara,  permintaan  untuk  dokumen-dokumen  publik  yang  bersifat internasional  juga  semakin  meningkat.  Dokumen-dokumen  tersebut  dapat  berupa  akta kelahiran,  akta  kematian,  akta  nikah,  sertifikat  pendidikan,  dan  dokumen  penting  lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses hukum. Oleh karena itu, adanya kerja sama internasional dalam hal legalisasi dokumen menjadi sangat penting untuk memfasilitasi interaksi antarwarga negara secara efektif dan efisien.
Dalam situasi atau transaksi yang terjadi di negara lain, dokumen publik sering menjadi kebutuhan. Akan tetapi, dokumen publik tersebut harus diotentikasi atau disertifikasi terlebih dahulu  sebelum  digunakan  di  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  sistem  legalisasi  telah dikembangkan  untuk  memastikan  asal-usul  dokumen  publik  melalui  serangkaian  formalitas di  negara  asal  dokumen  tersebut.  Untuk  memenuhi  persyaratan  tradisional  legalisasi dokumen publik, dibutuhkan permohonan ke beberapa otoritas, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar atau Konsulat asing negara  tempat  dokumen  tersebut  akan  digunakan.  Meskipun  sistem  legalisasi  tersebut  telah ditetapkan  dalam  peraturan,  rantai  legalisasi  yang  melibatkan  beberapa  otoritas  seringkali menjadi  lambat,  tidak  praktis,  dan  mahal,  sehingga  menimbulkan  ketidaknyamanan  bagi pemohon dokumen.
Dalam  menggunakan  dokumen  di  luar  negeri,  Indonesia  memiliki  beberapa  proses legalisasi, termasuk di lembaga penerbit, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri. Sebagai contoh, jika dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta salah satu  pihak  tinggal  di  luar  negeri  dan  memberikan  kuasa  kepada  pengacara  di  Jakarta,  klien yang berada di luar negeri tidak bisa langsung menandatangani surat kuasa yang dikirim oleh pengacaranya  dari  Jakarta.  Dokumen  surat  kuasa  tersebut  harus  ditandatangani  di  hadapan notaris  di  tempat  klien  berdomisili  dan  dilegalisir  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Kemudian,  dokumen  tersebut  diserahkan  ke  Kementerian  Luar  Negeri  negara  yang bersangkutan  untuk  melegalisir  tanda  tangan  pejabat  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Dokumen kemudian dikirim  ke Kedutaan atau Konsulat  Republik  Indonesia di  negara yang bersangkutan  untuk  dilegalisir  kembali  sebelum  dikirim  kembali  ke  pengacara  klien  di Jakarta  dengan  cap  dan  tandatangan  legalisasi  dari  instansi  terkait,  sehingga  dapat  diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta.
Meskipun prosesnya rumit, menghilangkan proses legalisasi dokumen publik bukanlah solusi  yang  tepat.  Hal  ini  disebabkan  karena  penghapusan  proses  legalisasi  tersebut  dapat menimbulkan  keraguan  mengenai  keabsahan  dokumen  publik  yang  berasal  dari  luar  negeri,
dan  apakah  dokumen  tersebut  benar-benar  dikeluarkan  atau  ditandatangani  oleh  pihak  yang berwenang. Oleh karena itu, prosedur legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri tidak dihapuskan. Namun, perlu diganti dengan prosedur yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan pengesahan melalui penerbitan sertifikat yang dilekatkan pada dokumen publik tersebut.  Dengan  demikian,  dokumen  publik  yang  telah  disahkan  dapat  berlaku  langsung  di negara tujuan. Konvensi Apostille memberikan solusi tengah dengan menyediakan prosedur pengesahan  dokumen  publik  yang  lebih  sederhana  dengan  persyaratan  dan  prosedur  yang disederhanakan.
Konvensi ini bertujuan untuk mempermudah hubungan lalu lintas internasional dengan menghapuskan  syarat-syarat  legalisasi  diplomatik  dan  konsuler  pada  dokumen-dokumen publik asing.  Jika suatu  negara telah meratifikasi Konvensi  Apostille dalam  konteks hukum perdata  internasional,  maka  warganya  dapat  menggunakan  sertifikat  keautentikan  Apostille untuk  menyederhanakan  proses  legalisasi  dokumen  publik  asing.  Selanjutnya,  mekanisme tersebut  telah  berkembang  dengan  adanya  e-Apostille  yang  memerlukan  regulasi  yang  jelas dari suatu negara dalam hal Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
Indonesia  tercatat  telah  menjadi  negara  pihak  peserta  Konvensi  Apostille  sejak  5 Oktober 2021. Namun, baru efektif sejak 4 Juni 2022, yaitu setelah tidak terdapat keberatan dari negara-negara yang telah menjadi negara pihak peserta Konvensi Apostille sebelumnya. Indonesia  mengaksesi  Konvensi  Apostille  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign  Public  Documents (Konvensi  Penghapusan  Persyaratan  Legalisasi  Terhadap Dokumen Publik Asing) atau Konvensi Apostille.
Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille ini memiliki urgensi yang sangat penting  karena  banyak  keperluan  bisnis  dan  administrasi  yang  membutuhkan  pengesahan dokumen resmi di luar negeri. Dengan keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille, proses  verifikasi  dan  legalisasi  dokumen  resmi  dapat  dilakukan  dengan  lebih  cepat,  mudah, dan  efisien.  Sehingga  hal  ini  dapat  mempermudah  kegiatan  bisnis  dan  administrasi,  serta memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  ingin  mengurus  keperluan  di  luar negeri. Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille tentang penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yang bertumpu pada kajian kepustakaan sebagai sumber data utama. Penelitian ini memanfaatkan bahan-bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian,  buku,  jurnal,  dan  artikel.  Pendekatan legislative  approach digunakan  dalam penelitian normatif ini, yang bertujuan untuk  mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  topik  penelitian  secara  sistematis  dan  terstruktur.  Penggunaan  metode penelitian  normatif  dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  dan  analisis  yang  kritis terhadap topik penelitian yang sedang diteliti.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan di Indonesia
Pada 1961, The  HCCH  1961 Apostille Convention dikeluarkan oleh The Hague Conference on Private International Law (HCCH) yang berkedudukan di Den Haag. Konvensi ini, secara khusus membahas proses legalisasi atau otentikasi dokumen publik asing untuk digunakan di
luar  negeri.  Sampai  saat  itu,  prosesnya  memakan  waktu,  mahal,  dan  rumit.  Sekarang, dokumen  yang  memiliki the  Hague  Legalisation  Certificate (Sertifikat  Legalisasi  Hague) khusus diterima di negara lain di mana perjanjian itu diakui. 1
Pembahasan  mengenai  Apostille  diinisiasi  oleh Council  of  Europe dan  kemudian dikembangkan  oleh The  Hague  Conference  on  Private  International  Law (HCCH)  untuk menghasilkan  sebuah  konvensi  yang  memfasilitasi  autentifikasi  dokumen  publik  yang  akan digunakan  di  luar  negeri.  Pada  tahun  1961, The  Hague  6  Convention  of  5  October  1961 Abolishing  the  Requirement  of  Legalisation  for  Foreign  Public  Document (dikenal  juga sebagai Apostille  Convention )  diadopsi  dengan  tujuan  utama  untuk  menghapuskan persyaratan  legalisasi  diplomatik  atau  konsuler  dan  memfasilitasi  penggunaan  dokumen publik lintas negara. 2
Pada 5 Januari 2021, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.  2  Tahun  2021  yang  menyatakan  bahwa Indonesia  resmi  mengaksesi  dan  menjadi  negara  peserta  dalam  Konvensi  Apostille. 3 Berdasarkan  Pasal  14  Konvensi  Wina  1969,  Negara  dapat  menunjukkan  persetujuannya untuk terikat dalam sebuah perjanjian internasional melalui proses aksesi jika:
1. Perjanjian  tersebut  memperbolehkan  persetujuan  untuk  dinyatakan  dengan  cara aksesi;
2. Negara-negara  yang  terlibat  dalam  perundingan  telah  sepakat  bahwa  persetujuan dapat dinyatakan dengan cara aksesi;
3. Semua  pihak  yang  terlibat  telah  menyetujui  bahwa  persetujuan  dapat  dinyatakan dengan cara aksesi.
Sebagai  negara  yang  telah  mengaksesi  Konvensi  Apostille,  Indonesia  memiliki kewajiban  untuk  menerapkan  dan  menjalankan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di  dalam Konvensi  tersebut  secara  tepat,  efektif,  dan  konsisten  di  dalam  sistem  hukum  nasionalnya. Hal  ini  mencakup  upaya  untuk  menjamin  bahwa  hak-hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam Konvensi tersebut dilindungi dan dipenuhi dengan benar, serta memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara Indonesia dan pihak-pihak yang terkait lainnya.
Rekomendasi untuk Indonesia untuk mengaksesi Konvensi Apostille telah muncul dari berbagai  forum  dan  kajian  akademis,  terutama  ketika  negara-negara  ASEAN  berkomitmen untuk  memperkuat  kerjasama  regional  dan  mencapai  tujuan  liberalisasi  di  bidang  investasi. Salah satu hambatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah proses legalisasi dokumen publik asing yang memakan waktu dan biaya besar. Konvensi Apostille dirancang untuk mengatasi hambatan  tersebut  dengan  menyediakan  proses  legalisasi  yang  lebih  sederhana  dan  efisien. Kebutuhan  akses  Indonesia  terhadap  konvensi  ini  juga  didasarkan  pada  kebutuhan  hukum dan kepentingan nasional, karena dalam hubungan internasional yang semakin berkembang,
1 LesLee Stedman, “‘Legalization’: The Apostille” (The Forum: International Researchers, 2001), https://search.proquest.com/openview/a654a364a221d5c93862d9a003dfeabd/1?pq- origsite=gscholar&cbl=1059.
2 Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).”
3 M Rizal Nurhidayatullah, “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille,” Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 1 (2023): 56–62, https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.142.
terdapat  kebutuhan  untuk  mengakui  dan  menggunakan  dokumen  publik  asing.  Hal  ini  juga berlaku dalam kegiatan investasi. 4
Tujuan dari diaksesinya Konvensi Apostille ini yaitu: 5
1. Meningkatkan peringkat ease of doing business (EODB);
2. Mendorong investasi/ modal dari dan keluar negeri;
3. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dengan  menghilangkan  “ bureaucratic  red tape ”;
4. Menyederhanakan  proses  birokrasi  yang  rumit  dengan  hanya  menerbitkan  sertifikat Apostille;
5. Otentikasi suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih sederhana;
6. Memudahkan sirkulasi masuk dan keluarnya dokumen antar negara peserta konvensi.
Kemudian  relevansinya  dengan  bidang  kenotariatan  yaitu  saat  pembuatan  akta  atau dokumen  publik  akan  melalui  prosedur  kenotariatan  terlebih  dahulu,  karena  Notaris merupakan pejabat  umum yang berwenang yang pada dasarnya melayani kebutuhan publik. Notaris  memegang  peran  penting  dalam  proses  legalisasi  dokumen  publik  yang  menjadi jaminan  kepastian  hukum.  Dengan  pengesahan  oleh  notaris,  dokumen  tersebut  memperoleh kekuatan  pembuktian  sempurna.  Peran  notaris  dalam  Konvensi  Apostille  telah  diatur  dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa konvensi ini berlaku  di  wilayah  negara  peserta  yang  telah  mengaksesi  dalam  hal  pengurusan  legalisasi dokumen  publik.  Konvensi  ini  bertujuan  untuk  menghapuskan  kewajiban  legalisasi diplomatik  atau  konsuler  terhadap  dokumen  publik  yang  berasal  dari  luar  negeri  dan menggantinya  dengan  prosedur  yang  lebih  sederhana,  sehingga  hubungan  lalu  lintas internasional  dapat  berjalan  dengan  lebih  lancar.  Dokumen  yang  dinyatakan  sebagai dokumen  publik  adalah  dokumen  yang  berasal  dari  otoritas  atau  pejabat  yang  berkaitan dengan  pengadilan  atau  tribunal  negara,  termasuk  penuntut  umum,  panitera,  atau  jurusita. ( huissier de justice ). Dokumen tersebut di antaranya yaitu: 6
a. Dokumen administratif;
b. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris;
c. Sertifikat  resmi  yang  dilekatkan  pada  dokumen  yang  ditandatangani  oleh perseorangan  dalam  kewenangan  perdatanya,  seperti  sertifikat  yang  mencatat pendaftaran  suatu  dokumen  atau  yang  mencatat  masa  berlaku  tertentu  suatu dokumen  pada  tanggal  tertentu  dan  pengesahan  tanda  tangan  oleh  pejabat  dan Notaris.
Apostille  adalah  sertifikat  yang  dapat  ditempelkan  pada  dokumen  tertentu  atau dokumen  publik  yang  bersangkutan,  sedangkan  Allonge  merupakan  sertifikat  terpisah  yang menjadi lampiran dokumen publik. Informasi penting yang tercantum dalam keduanya adalah tanggal  dan  nomor  registrasi  dokumen  publik  yang  bersangkutan.  Dalam  Apostille  atau Allonge,  pejabat  negara  yang  mengeluarkan  dokumen  memberikan  sertifikat  yang menggantikan  persyaratan  legalisasi,  yang  didaftarkan  pada  instansi  negara  yang
4 Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).”
5 I bid.
6 Reza Ria Nanda and Rouli Anita Velentina, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 270–81, https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4920.
bersangkutan.  Dokumen  tersebut  menjadi  sah  di  negara  lain  yang  juga  merupakan  peserta Konvensi Apostille setelah didaftarkan pada instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut. 7
Apabila  dokumen  hendak  digunakan  di  negara  yang  menjadi  pihak  dalam  Konvensi Apostille, umumnya diperlukan sertifikat  Apostille yang khusus.  Namun,  bila negara tujuan dokumen belum menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut, maka dibutuhkan proses yang  rumit  dan  memakan  waktu  untuk  mendapatkan  serangkaian  sertifikasi  yang  dikenal sebagai  " chain  authentication  method "  atau  "metode  otentikasi  berantai".  Prosedur  ini melibatkan  banyak  tahapan,  seperti  pengesahan  dokumen  dengan  segel,  verifikasi  oleh individu dan biro di berbagai tingkat pemerintahan, serta pembayaran berbagai biaya. 8
Proses  legalisasi  terhadap  dokumen  publik  yang  berasal  dari  luar  negeri  di  Indonesia, melalui  prosedur  yang  rumit,  panjang  dan  memerlukan  biaya  yang  mahal.  Alur  proses legalisasi tersebut yaitu: 9
Bagan 1. Prosedur Legalisasi Dokumen Sebelum Konvensi Apostille disahkan
Namun,  sejak  menjadi  Negara  Peserta  Konvensi  Apostille,  sebagai  konsekuensi, Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi. Konsekuensi yang dihadapi Indonesia antara lain sebagai berikut: 10
1. Konsekuensi Politik Luar Negeri.
Sebagai  negara  yang  terlibat  aktif  dalam  politik  luar  negeri  dan  negosiasi  konvensi global,  Indonesia  memasuki  era  perdagangan  bebas  dengan  optimisme.  Namun, perbedaan  sistem  hukum  di  berbagai  kawasan  seringkali  menjadi  hambatan  bagi perdagangan  bebas  global.  Dengan  bergabung  dalam  Konvensi  Apostille  yang memiliki 115 negara anggota, Indonesia berharap dapat mengatasi perbedaan prosedur dan  mempercepat  proses  legalisasi,  meningkatkan  efisiensi  dan  kemudahan perdagangan antarnegara.
2. Konsekuensi Kepastian Hukum.
Dengan  mengaksesi  konvensi  ini,  kedua  negara  akan  memperoleh  kepastian  hukum yang  diperlukan  untuk  memberikan  kemudahan  pada  warga  negara  dalam  proses legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri atau sebaliknya.
3. Konsekuensi Ekonomi.
7 Penasthika, “Urgensi Aksesi Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia.”
8 LesLee Stedman, “‘Legalization’: The Apostille.”
9 Penasthika, “Urgensi Aksesi Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia.”
10 Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).”
Dokumen Publik dari Indonesia (Negara Asal) Otentikasi oleh institusi yang menerbitkan dokumen publik tersebut Otentikasi oleh Kementrian Hukum dan HAM Otentikasi oleh Kementrian Luar Negeri Otentikasi oleh Kedutaan/ Perwakilan dari Negara Tujuan di Indonesia Otentikasi oleh Kementrian Luar Negeri dari Negara Tujuan Dokumen Publik dari Indonesia dapat digunakan di Negara tujuan
Konvensi  Apostille  membantu  negara-negara  menciptakan  kondisi  yang  lebih  cocok untuk  perdagangan  dan  investasi  internasional.  Menurut  Laporan  Investing  Lintas Batas  2010  dari  Kelompok  Bank  Dunia,  Konvensi  Apostille  memangkas  beban administratif  dan  memberikan  kontribusi  pada  lingkungan  peraturan  yang  lebih kondusif bagi investasi langsung asing. Kamar Dagang Internasional (ICC) mengakui peran  Konvensi  Apostille  sebagai  "standar  global  yang  diakui  dan  diharapkan  oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas", serta mendorong negara-negara untuk  bergabung  dengan  konvensi  tersebut.  Selain  itu,  ICC  juga  mendukung penerbitan  dan  penerimaan  Apostille  elektronik,  serta  pengoperasian  buku  register Apostille online sebagai bagian dari e-APP.
Mukadimah  Konvensi  Apostille  menjelaskan  bahwa  tujuan  pembentukannya  adalah untuk menghilangkan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler yang diberlakukan pada dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan menggantinya dengan prosedur yang lebih sederhana. Dengan cara ini, persyaratan hukum yang terkait dengan dokumen tersebut dapat dihilangkan  sehingga  memfasilitasi  hubungan  lalu  lintas  internasional  dan  meningkatkan kemudahan penggunaan dokumen publik.
Dalam Konvensi ini, diatur bahwa dokumen publik yang dihasilkan di wilayah Negara Peserta  dan  digunakan  di  wilayah  Negara  Peserta  lainnya  harus  tunduk  pada  Konvensi  ini. Dokumen publik yang dimaksud meliputi: 11
a. dokumen  yang  berasal  dari  otoritas  atau  pejabat  yang  berkaitan  dengan  pengadilan Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita ( huissier de justice );
b. dokumen administratif;
c. dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
d. sertifikat  resmi  yang  dilekatkan  pada  dokumen  yang  ditandatangani  oleh perseorangan  dalam  kewenangan  perdatanya,  seperti  sertifikat  yang  mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.
Sejumlah dokumen publik Indonesia tidak perlu dilegalisasi  oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri untuk  dapat  digunakan di  luar negeri  mulai  4 Juni 2022.  Dokumen  tersebut  cukup  diberikan  sertifikat  Apostille  yang  diterbitkan  oleh Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan  digunakan  pada  negara  peserta  Konvensi  Apostille. Dokumen publik layanan Apostille tersebut adalah: 12
1. Mahkamah Agung
a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b. Salinan Penetapan Pengadilan
c. Akta Cerai
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga
a. Sertifikat Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Asisten Pelatih, Wasit, dst.)
3. Kementerian Agama
a. Buku Nikah
b. Sertifikat Halal
c. Akta Hibah
11 Pasal 1 Konvensi Apostille
12 https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille-legalisasi-online- dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri
d. Akta Wakaf
e. Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
f. Ijazah Madrasah Aliah Negeri (MAN)
g. Ijazah Madrasah Sanawiah Negeri (MTs)
h. Ijazah Madrasah Ibtidaian Negeri (MIN)
i. Transkrip Nilai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
j. Transkrip Nilai Aliah Negeri (MAN)
k. Transkrip NIlai Madrasah Ibtidaiah Negeri
l. Transkrip Nilai Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN)
m. Terjemahan
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
a. Ijazah
b. Transkrip Nilai
c. Sertifikat Lembaga Kursus
d. Sertifikat Profesi
e. Sertifikat Kompetensi
f. Sertifikat Pendidik
g. Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
h. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) yang dikeluarkan oleh
i. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan
j. (PPPPTK)/Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
k. (LPPKS)/Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
l. Kependidikan (LPPPTK)
m. Dokumen Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS)
n. Dokumen Nomor Registrasi Sekolah (NRG)
o. Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan
p. Piagam Penghargaan sebagai Guru/Kepala Sekolah Berprestasi Formal dan
q. Non-formal
r. Sertifikat Penetapan Cagar Budaya
s. Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Tak Benda
t. dokumen pendidikan lainnya
u. dokumen kebudayaan lainnya
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
a. Surat Izin Mengemudi Internasional
b. Surat Keterangan Caratan Kepolisian
c. Laporan Polisi
6. Kementerian Pertahanan
a. Sertifikat Bela Negara
b. Ijazah Universitas Pertahanan
7. Kementerian Dalam Negeri
a. Akta Kelahiran
b. Akta Kematian
c. Akta Perkawinan
d. Akta Perceraian
e. Akta Pengakuan Anak
f. Akta Pengesahan Anak
8. Kementerian Sosial
a. Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak
b. Sertifikat  Kompetensi  Pekerja  Sosial  (Surat  tanda  pengakuan  secara  hukum terhadap kompetensi dan profesionalistas Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik setelah lulus uji kompetensi)
c. Sertifikat  Kompetensi  Penyuluh  Sosial  (Surat  tanda  pengakuan  secara  hukum terhadap kompetensi dan profesionalitas Penyuluh Sosial)
d. Ijazah dan Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos)
9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a. Ijazah Politeknik Pariwisata
b. Transkrip Nilai Politeknik Pariwisata
c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah Politeknik Pariwisata
d. Sertifikat Kompetensi Politeknik Pariwisata
e. Sertifikat Akreditasi Politeknik Pariwisata
10. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
a. Sertifikat Kompetensi
b. Sertifikat Asesor Kompetensi
c. Sertifikat Master Asesor Kompetensi
d. Memorandum of Understanding (MOU)
e. Perjanjian Kerja Sama (PKS)
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahan Nasional
a. Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
b. Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
c. Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
12. Lain-lain
a. Dokumen notaris
b. Dokumen penerjemah tersumpah
c. Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat Kemenkumham
Tetapi,  terdapat  pengecualian  pada  Konvensi  Apostille  dimana  dokumen  yang ditandatangani  oleh  pejabat  diplomatik  atau  konsuler,  serta  dokumen  administratif  yang berkaitan  langsung  dengan  kegiatan  komersial  atau  kepabeanan,  tidak  berlaku  dalam Konvensi  tersebut.  Setiap  Negara  yang  menjadi  peserta  Konvensi  harus  membebaskan legalisasi  dokumen  yang  diatur  dalam  Konvensi  Apostille  dan  harus  diproduksi  di  wilayah mereka.  Konvensi  ini  menganggap  "legalisasi"  sebagai  formalitas  yang  dilakukan  oleh pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang memerlukan dokumen untuk menunjukkan keabsahan tanda tangan, kewenangan penandatangan dokumen, dan jika ada, identitas segel atau cap pada dokumen. 13
Hanya  sertifikat  yang  dapat  ditambahkan  oleh  otoritas  yang  kompeten  dari  negara tempat  dokumen  berasal  yang  diperlukan  untuk  memverifikasi  keaslian  tanda  tangan, kewenangan  penandatangan  dokumen,  dan  jika  perlu,  identitas  segel  atau  cap  yang ditambahkan.  Namun,  formalitas  ini  tidak  diperlukan  jika  hukum,  peraturan  perundang- undangan, atau praktik di negara tempat dokumen diterbitkan, atau melalui perjanjian antara
13 Pasal 2 Konvensi Apostille
dua  atau  lebih  negara  peserta  telah  menghapuskan,  menyederhanakan,  atau  menghilangkan keharusan legalisasi atas dokumen tersebut. 14
Untuk  mengesahkan  keaslian  tanda  tangan,  kewenangan  penandatanganan  dokumen, dan  jika  perlu,  identitas  segel  atau  cap  yang  ditambahkan,  sertifikat  harus  disertakan  pada dokumen atau perpanjangan ( allonge ) dan harus sesuai dengan contoh yang terlampir dalam Konvensi ini. Namun, sertifikat tersebut dapat disusun dalam bahasa resmi dari otoritas yang menerbitkannya.  Sertifikat  harus  diterbitkan  atas  permintaan  penandatangan  atau  oleh pembawa  dokumen.  Jika  sertifikat  telah  diisi  dengan  benar,  maka  keaslian  tanda  tangan, kewenangan  penandatanganan  dokumen,  dan  jika  perlu,  identitas  segel  atau  cap  yang dilekatkan  akan  dinyatakan  di  dalamnya.  Tanda  tangan,  segel,  dan  cap  yang  terdapat  pada sertifikat tersebut tidak perlu disahkan. 15
Setiap  Negara  yang  menjadi  anggota  Konvensi  diharuskan  untuk  menunjuk  otoritas yang  kompeten  untuk  menerbitkan  sertifikat,  dengan  mempertimbangkan  kewenangan  yang dimilikinya.  Negara  anggota  juga  wajib  memberitahukan  penunjukan  tersebut  kepada Kementerian  Luar  Negeri  Belanda  ketika  mereka  menyimpan  instrumen  ratifikasi,  aksesi, atau deklarasi perluasan. Selain itu, Negara anggota juga diwajibkan untuk memberitahukan perubahan apa pun yang terjadi pada otoritas yang ditunjuk tersebut. 16
Negara  memerintahkan  setiap  otoritas  yang  ditunjuk  untuk  menyimpan  suatu  daftar atau  katalog  kartu  yang  mencatat  sertifikat  yang  telah  diterbitkan.  Informasi  yang  harus dicatat meliputi nomor dan tanggal sertifikat, serta nama penandatangan dokumen publik dan kewenangannya.  Jika  dokumen  tidak  ditandatangani,  maka  nama  dari  otoritas  yang  telah menambahkan segel atau cap harus dicatat. 17
Otoritas  yang  telah  menerbitkan  Sertifikat  Apostille  wajib  memverifikasi  kesesuaian antara  informasi  dalam  sertifikat  dan  yang  tercantum  dalam  daftar  atau  katalog  kartu  yang mereka  miliki  atas  permintaan  dari  pihak  yang  berkepentingan.  Dengan  cara  ini,  proses legalisasi  dokumen  publik  menjadi  lebih  mudah,  lebih  cepat  dan  lebih  hemat  biaya. Prosesnya sebagai berikut: 18

## Bagan 2. Prosedur Legalisasi Setelah Konvensi Apostille disahkan
Di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM adalah competent authority atau otoritas yang  berwenang  untuk  menerbitkan  Apostille  pada  dokumen  publik  asing.  Pemohon  harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang berada di bawah  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Dalam  proses  legalisasi  dokumen  menggunakan Apostille,  perlu  diingat  bahwa  Apostille  hanya  mengesahkan  keaslian  dokumen  tersebut, bukan  konten  atau  isi  dokumen.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemohon  untuk  memastikan bahwa  dokumen  tersebut  telah  diterbitkan  oleh  otoritas  yang  sah  dan  telah  diterjemahkan dengan benar ke dalam bahasa Indonesia jika diperlukan.
14 Pasal 3 Konvensi Apostille
15 Pasal 5 Konvensi Apostille
16 Pasal 6 Konvensi Apostille
17 Pasal 7 Konvensi Apostille
18 Penasthika, “Urgensi Aksesi Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia.”
Dokumen Publik dari Indonesia (Negara Asal) Penggunaan Apostille/Allonge berdasarkan Apostille
Convention melalui Complement Authority
Dokumen Publik dari Indonesia dapat langsung digunakan di Negara Tujuan
Prosedur legalisasi dokumen untuk memperoleh Sertifikat Apostille di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:
1. Verifikasi  dokumen  di  kantor  yang  berwenang:  Dokumen  resmi  seperti  akta kelahiran,  akta  nikah,  ijazah,  transkrip  nilai,  dan  sertifikat  lainnya  harus  diverifikasi keasliannya  oleh  kantor  yang  berwenang  di  Indonesia,  seperti  Kantor  Catatan  Sipil atau  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Setelah  dokumen  berhasil diverifikasi,  dokumen  tersebut  akan  diberikan  tanda  tangan  dan  cap  dari  pihak berwenang.
2. Legalisasi  di  Kementerian  Luar  Negeri:  Setelah  dokumen  berhasil  diverifikasi  dan diberi  cap  tanda  tangan  dari  kantor  yang  berwenang,  dokumen  tersebut  kemudian harus  di  legalisasi  di  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemenlu)  Indonesia.  Di  sini, dokumen akan di verifikasi lagi keasliannya dan diberikan cap dan tanda tangan dari pihak Kemenlu.
3. Legalisasi di Kedutaan Besar Negara Tujuan: Setelah dokumen berhasil di legalisasi oleh  Kemenlu,  dokumen  tersebut  kemudian  harus  di  legalisasi  lagi  oleh  Kedutaan Besar  negara  tujuan  di  Indonesia.  Di  sini,  dokumen  akan  di  verifikasi  kembali keasliannya dan diberikan cap dan tanda tangan dari pihak Kedutaan Besar.
4. Apostille  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM:  Setelah  dokumen  berhasil  di  legalisasi oleh  Kedutaan  Besar  negara  tujuan,  dokumen  tersebut  dapat  di  apostille  di Kementerian  Hukum  dan  HAM  Indonesia.  Di  sini,  dokumen  akan  di  verifikasi  lagi keasliannya dan diberikan cap dan tanda tangan yang merupakan standar internasional dari Konvensi Apostille.
Jika  sebuah  kesepakatan  atau  perjanjian  antara  beberapa  negara  mencantumkan persyaratan tertentu mengenai pengesahan tanda tangan, cap atau meterai dengan formalitas yang  spesifik,  maka  Konvensi  akan  mengesampingkan  ketentuan  tersebut  hanya  jika formalitasnya  lebih  rendah  dari  formalitas  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  3  dan  4  Konvensi. Seluruh Negara Peserta  harus mengambil  tindakan untuk  mencegah pejabat  diplomatik  atau konsulernya memberikan pembebasan dalam proses legalisasi.
Ketika  menandatangani,  meratifikasi,  atau  bergabung  dengan  Konvensi  ini,  setiap negara  dapat  membuat  deklarasi  bahwa  Konvensi  berlaku  di  semua  wilayah  yang  menjadi tanggung jawabnya pada tingkat internasional, atau pada satu atau beberapa wilayah tertentu. Deklarasi harus efektif pada tanggal berlakunya Konvensi untuk negara tersebut. 19
Setelah  seluruh  proses  legalisasi  dan  Apostille  selesai,  dokumen  tersebut  dapat  diakui secara otomatis oleh negara-negara yang juga menjadi anggota Konvensi  Apostille. Namun, prosedur  legalisasi  dan  Apostille  dokumen  dapat  berbeda-beda  tergantung  pada  jenis dokumen  dan  persyaratan  dari  masing-masing  negara.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  Anda melakukan  pengecekan  persyaratan  dari  negara  tujuan  sebelum  melakukan  prosedur legalisasi dan Apostille dokumen di Indonesia.
Dalam usaha untuk bergabung dengan Konvensi Apostille, terdapat beberapa persiapan yang  harus  dilakukan  seperti  yang  disampaikan  oleh Hague  Convention kepada  delegasi Indonesia. Persiapan-persiapan tersebut meliputi: 20
1. Indonesia harus menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana serta framework yang jelas  sebelum  melakukan  aksesi,  karena  kepercayaan  dari  negara-negara  anggota HCCH atau negara yang telah melakukan aksesi konvensi di maksud juga dibutuhkan;
19 Pasal 13 Konvensi Apostille
20 Junaidi, “URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE.”
2. Indonesia harus menjelaskan posisinya saat  ini dalam proses persiapan aksesi  dengan detail kepada HCCH untuk bantuan asistensi;
3. Untuk menjadi anggota HCCH, Indonesia harus menentukan Competent Authority dan mengisi  formulir  isian  di website HCCH,  dan  juga  menyampaikan curriculum  vitae hakim-hakim yang berwenang menangani peradilan terkait konvensi;
4. Negara-negara  anggota  HCCH  atau  negara  yang  telah  mengaksesi  konvensi  tersebut akan  memutuskan  apakah  akan  menerima  atau  menolak  usulan  keanggotaan  atau aksesi  Indonesia  dalam  waktu  enam  (6)  bulan  untuk  memperoleh mutual  trust dari negara lain;
5. Indonesia  harus  mengisi questioner tentang Competent  Authority ,  implementasi legislasi,  kesepakatan  mengenai  format  Apostille,  dan  profil  negara  dengan  detail tentang kompetensi dari Competent Authority ;
6. Keaslian  Sertifikat  Apostille  dapat  dilihat  dari  nomor  registrasi  yang  terdapat  pada sertifikat tersebut;
7. Nomor  registrasi  Sertifikat  Apostille  terhubung  secara online dengan website HCCH dan  dapat  diakses  oleh contracting  party lainnya,  sehingga  Indonesia  harus mempersiapkan  infrastruktur  IT  yang  ditentukan  oleh  Indonesia  sendiri  dengan berkonsultasi dengan negara contracting party lainnya.
Penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik memeiliki beberapa permasalahan, sebagaimana disampaikan oleh Abdulkadir Jailani antara lain:
1. Penyalahgunaan  Apostille  yang  dilakukan  dengan  tujuan  penipuan  ( fraud ).  Hal  ini terutama  terkait  dengan  ijazah/sertifikat  pendidikan  dan  dokumen  perusahaan. Penyalahgunaan  Apostille  dapat  memudahkan  tindakan  penipuan,  sehingga memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencegah tindakan kejahatan semacam ini.
2. Berkurangnya  mekanisme  pengawasan  terhadap  dokumen  dari  negara-negara  yang rawan.  Dalam  konteks  ini,  negara-negara  yang  rawan  dapat  merujuk  pada  negara- negara  dengan  tingkat  korupsi  yang  tinggi  atau  negara-negara  yang  kurang terorganisir.  Dalam  situasi  seperti  ini,  dokumen  yang  diterbitkan  oleh  negara-negara tersebut  menjadi  lebih  mudah  disalahgunakan.  Dengan  demikian,  penyederhanaan prosedur  legalisasi  dokumen  publik  dapat  meningkatkan  risiko  terjadinya  tindakan penipuan  atau  manipulasi  dokumen.mekanisme  kontrol  atas  dokumen  dari  negara lain, terutama dari negara-negara yang rawan.
Masalah  tersebut  timbul  karena  Apostille  tidak  mengesahkan  isi  atau  substansi dokumen.  Hal  ini  dijelaskan  dalam Apostille  Handbook tentang  Pelaksanaan  Praktik Konvensi  Apostille  bahwa Competent  Authority tidak  berkewajiban  memverifikasi  atau memvalidasi  isi  dokumen.  Meskipun  demikian,  Konvensi  juga  tidak  menghalangi  apabila proses  verifikasi  dan  validasi  diperlukan  untuk  mencegah  atau  mengatasi  penipuan  atau pelanggaran  hukum  nasional  lainnya. Competent  Authority seharusnya  mampu  membangun kerja sama dengan semua lembaga yang mengeluarkan dokumen publik. 21
Dalam  kenotariatan  pun,  mengenai  permasalahan  substansi  dokumen,  seorang  Notaris tentu  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang  dibuatnya,  namun  ia  tidak  bertanggung  jawab terhadap kebenaran isi akta  tersebut. Karena isi akta  adalah kehendak dan kesepakatan para pihak berkepentingan yang menghadap Notaris. Apabila Notaris melakukan perbuatan diluar kewenangannya,  maka  akta  tersebut  menjadi  tidak  mengikat  secara  hukum  dan
21 Junaidi.
mengakibatkan kerugian bagi pihak berkepentingan dalam akta. Pihak yang dirugikan dapat menuntut  pertanggungjawaban  secara  perdata  atas  kelalaian  yang  diperbuat  oleh  Notaris dalam pembuatan akta autentik. 22

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  memiliki kepentingan  yang  besar  dalam  mengaksesi  Konvensi  Apostille  tentang  penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing seperti dokumen yang berkaitan dengan perdagangan  internasional,  investasi,  pendidikan,  dan  migrasi. Aksesi  Indonesia  terhadap Konvensi  Apostille  akan  memiliki  dampak  positif  bagi  bidang  kenotariatan  di  Indonesia, terutama  dalam  mempercepat  dan  mempermudah  proses  pengesahan  dokumen-dokumen yang diperlukan untuk transaksi internasional seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen- dokumen  lainnya  harus  dilegalisasi  terlebih  dahulu  sebelum  dapat  diakui  oleh  negara tujuan.resmi. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pengurusan  dokumen  yang  membutuhkan  pengesahan  notaris.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa aksesi  Indonesia  terhadap  Konvensi  Apostille  tidak  secara  otomatis  menghapuskan kebutuhan  untuk  pengesahan  dokumen  oleh  notaris  atau  pejabat  yang  berwenang  lainnya. Notaris  tetap  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  keabsahan  dokumen  resmi  di Indonesia.  Penerapan  Konvensi  Apostille  di  Indonesia  sangat  penting  untuk  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  di  bidang  kenotariatan,  serta  memudahkan  transaksi  internasional bagi masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agwe  Sheling  Dranisa,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  I  Wayan  Lasmawan.  “Penghapusan Legalisasi  Dokumen  Publik  Asing  Melalui  Konvensi  Apostille.” Jurnal  Media Komunikasi 4, no. 1 April (2022): 123–35.
Indonesia,  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik.  “Naskah  Urgensi Pengesahan  Convention  of  5  October  1961  Abolishing  The  Requirement  of Legalisation  For  Foreign  Public  Documents  (Konvensi  5  Oktober  1961  Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing),” 2019.
Junaidi,  Ahmad  Haris.  “URGENSI  DAN  TANTANGAN  INDONESIA  DALAM  AKSESI KONVENSI  APOSTILLE.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 7, no. 2 (2018): 189. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258.
LesLee  Stedman.  “‘Legalization’:  The  Apostille.”  The  Forum:  International  Researchers,
2001.
https://search.proquest.com/openview/a654a364a221d5c93862d9a003dfeabd/1?pq- origsite=gscholar&cbl=1059.
Nanda,  Reza  Ria,  and  Rouli  Anita  Velentina.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Legalisasi Dokumen  Warga  Negara  Asing  Menurut  Konvensi  Apostille.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022): 270–81.
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4920.
Nurhidayatullah,  M  Rizal.  “Peran  Notaris  Dalam  Pelaksanaan  Legalisasi  DOkumen  Publik Asing  Menurut  Konvensi  Apostille.” Jurnal  Multidisiplin  Indonesia 2,  no.  1  (2023): 56–62. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.142.
Penasthika,  Priskila  Pratita.  “Urgensi  Aksesi  Terhadap  Apostille  Convention  Bagi  Negara- Negara  Anggota  Asean  Dalam  Menyongsong  Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015,
22 Nanda and Velentina, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille.”
Perspektif  Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia.” Supremasi  Hukum 24,  no.  2 (2015): 149–63. https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/1198.