STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

## IMPLEMENTATION STRATEGY OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN SCHOOLS
Herry Widyastono Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta (herrywidyastono@yahoo.com)
diterima: 09 April 2013;   dikembalikan untuk direvisi: 23 April 2013;   disetujui: 02 Mei 2013
Abstrak: Korupsi, terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, dan telah merasuk di berbagai sendi kehidupan. Upaya  pemberantasan  korupsi  mulanya  dilakukan  dengan  lebih  mengandalkan  jalur  hukum  ,  belakangan  ini juga dilakukan  melalui jalur pendidikan untuk melahirkan generasi bersih korupsi. Tujuan kajian ini adalah: (1) memberikan gambaran strategi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa kini (masa penerapan Kurikulum  2006),  dan  (2)  pada  masa  yang  akan  datang  (masa  penerapan  Kurikulum  2013).  Hasil  kajian menyimpulkan bahwa strategi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa penerapan Kurikulum 2006 dilakukan melalui: (1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel; (2) penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran yang relevan, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006; dan (3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan strategi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah  pada    masa  penerapan  Kurikulum  2013  dapat  dilakukan  melalui:  (1)  penyelenggaraan  manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel, (2) implementasi Kurikulum 2013 secara efektif, karena  nilai-nilai  antikorupsi  sudah  terakomodasi  secara  eksplisit  dalam  Kurikulum  2013,  dan  (3)  partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Kata kunci: pendidikan antikorupsi,  Kurikulum 2006, Kurikulum 2013.
Abstract: Corruption occurs in many countries, including in Indonesia, and it has penetrated into the various aspects of life. Efforts to combat corruption initially were performed with greater reliance on legal means, but recently they were also done through education to bring about the corruption-free generation. The purpose of this study was : (1) to provide an overview of the implementation of anti-corruption education strategies in schools in the present (era of Curriculum 2006 implementation), and (2) to provide an overview of the implementation of anti-corruption education strategies in schools in the future (era Curriculum 2013 implementation). Results of the study  concluded  that  the  implementation  of  anti-corruption  education  strategies  in  schools  during  the implementation of Curriculum 2006 was conducted through: (1) the implementation of  transparent, professional, and accountable school-based management , (2) the application of learning strategies by integrating anti-corruption values  into  learning  of  (a)  a  relevant  subject,  (b)  local  content,  and  (c)  self  capacity  building,  since  the  anti- corruption  values  were  not  explicitly  accommodated  in  Curriculum  2006,  and  (3)  to  identify  the  participation community  in  the  utilization  of  information  and  communication  technology.  While  the  implementation  of  anti- corruption education strategies in schools during the implementation of Curriculum 2013 can be done through: (1) the implementation of transparent, professional, and accountable school-based management, (2) the effective implementation of Curriculum 2013, because the anti-corruption values are accommodated explicitly in curriculum 2013, and (3) participation in the utilization of information and communication technology.
Keywords: anti-corruption education , Curriculum 2006, Curriculum 2013.

## Pendahuluan
Berbicara  tentang  korupsi,  Indonesia  merupakan salah satu negara yang selalu mendapatkan perhatian para pakar dari berbagai negara. Kondisi ini ambigu, di satu sisi Indonesia dipandang mempunyai posisi penting di dunia, baik dari sisi ekonomi maupun politik; di sisi lain Indonesia juga dipandang sebagai salah satu negara korup dan dianggap sebagai laboratorium ideal bagi para pakar dan pegiat antikorupsi.
Korupsi  telah  merasuk  dalam  berbagai  sendi kehidupan.  Menteri,  ketua  umum/presiden  partai politik,  gubernur,  walikota,  bupati,  kepala  dinas, anggota  DPR,  anggota  DPRD,  hakim,  jaksa, pengacara,  pengusaha,  dosen  –  bahkan  beberapa orang  di  antaranya  adalah  profesor,  dan  profesi lainnya, ada yang pernah terlibat kasus korupsi, serta ada di antaranya yang sudah divonis sebagai koruptor. Ibaratnya,  semua  lapisan  masyarakat,  termasuk oknum dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Sedangkan  versi  Political and  Economic  Risk Consultancy (PERC), Indonesia negara terkorup di antara 14 negara di Asia. Skor PERC berupa skala antara nol (0) untuk negara yang sangat bersih hingga sepuluh (10) untuk negara yang sangat korup. Skor tingkat korupsi Indonesia di antara 14 negara di Asia pada  tahun  2009  seperti  pada Tabel  2  (Wijayanto, 2009a).
Negara/Tahun    1995   1997  1999   2001  2003   2005   2007  2008
Singapura 9.3 9.1 9.3 9.4 9.2 9.4 9.3 9.2 Austalia 8.8 8.7 8.6 8.8 8.7 8.8 8.6 8.7 Jepang6.7 6.0 7.1 7.3 7.3 7.3 7.5 7.3 Malaysia 5.3 5.1 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 Korea Selatan 4.3 3.8 4.5 5.0 5.6 5.0 5.1 5.6 Thailand 2.8 3.2 3.2 3.8 3.5 3.8 3.3 3.5 India 2.8 2.9 2.7 2.9 3.4 2.9 3.5 3.4 Filipina 2.8 3.6 2.6 2.5 2.3 2.5 2.5 2.3 China 2.2 3.4 3.5 3.2 3.6 3.2 3.5 3.6 Indonesia 1.9 1.7 1.9 2.2 2.6 2.2 2.3 2.6
Tabel 1. Skor Tingkat Korupsi Indonesia di antara 10 Negara Tetangga
ada yang pernah terlibat kasus korupsi.
Indonesia  oleh  berbagai  kalangan  pada  tahun 1995 sampai 2008 dianggap negara yang paling korup di antara 10 negara tetangga. Corruption Perception Index (CPI)  yang  dikeluarkan  oleh Transparency International (TI) merupakan indeks tentang korupsi yang  paling  populer  dan  paling  sering  digunakan sebagai  referensi  dalam  berbagai  diskusi  tentang korupsi.  CPI  memeringkat  dan  mengukur  persepsi tentang tingkat korupsi yang melibatkan pejabat publik dan politisi. Skor CPI berupa skala antara nol (0) untuk negara yang sangat korup hingga sepuluh (10) untuk negara yang sangat bersih. Sepanjang sejarah CPI, skor terendah pernah dicapai oleh Bangladesh pada tahun  2001  yakni  0,4;  sedangkan  skor  tertinggi  10 pernah dicapai oleh Finlandia pada tahun 2000 serta Denmark  pada  tahun  1998  dan  tahun  1999.  Skor tingkat korupsi Indonesia di antara 10 negara tetangga versi TI seperti pada Tabel 1 (Wijayanto, 2009a).
No Negara Skor No Negara Skor 1 Indonesia 8.32 9 China 6.16 2 Thailand 7.63 10 Makau 5.84 3 Kamboja 7.25 11 Korea Selatan 4.64 4 India 7.21 12 Jepang3.99 5 Vietnam 7.11 13 Amerika Serikat 2.89 6 Filipina 7.00 14 Australia 2.4 7 Malaysia 6.70 15 Hongkong 1.89 8 Taiwan 6.47 16 Singapura 1.07 Tabel 2. Skor Tingkat Korupsi Indonesia di antara 14 Negara di Asia
Hampir  seluruh  survei  menempatkan  Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Skor tingkat korupsi Indonesia pada tahun 2008 dan  2009  versi Global  Integrity  Index (GI  Index), Corruption Perception Index (CPI), Politic Economic Risk  Cnsultancy (PERC), Global  Corruption Barometer (GCB), Worldwide Governance Indicator (WGI), seperti pada Tabel 3 (Wijayanto, 2009a).
mengemukanya isu korupsi dalam agenda reformasi, korupsi  langsung  menjadi  salah  satu  topik  yang mendominasi  liputan  media  nasional  (World  Bank, 2003), sampai saat ini.
Dari zaman ke zaman sesungguhnya selalu ada orang korup, tetapi bedanya pada era orde baru tidak ada media massa yang memberitakannya, sedangkan pada era reformasi para koruptor ditangkap, dihabisi, dan diberitakan di berbagai media massa.
Dalam  beberapa  dekade  bisa  dikatakan  upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara dilakukan dengan lebih mengandalkan upaya hukum (lawyer approach). Bahkan,  sejumlah  negara  telah menghalalkan  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak pidana korupsi. Upaya hukum merupakan salah satu pendekatan yang penting, tetapi akan lebih berhasil apabila dikombinasikan dengan berbagai pendekatan lainnya.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir  mulai menguat perhatian banyak pihak terhadap perlunya upaya  preventif  yang  lebih  menyentuh  masyarakat akar  rumput  sekaligus  melahirkan  generasi  bersih korupsi,  salah  satunya  melalui  jalur  pendidikan. Pendidikan,  dalam  arti  luas,  pada  hakikatnya  akan selalu eksis sepanjang kehidupan manusia dan secara simultan memperbaiki kualitas kemanusiaan manusia, melalui  perbaikan  pengetahuan,  keterampilan,  dan sikap (moral).
Pendidikan antikorupsi mulai dirintis implementasinya di sekolah pada tahun 2010 pada masa penerapan Standar Isi 2006 (selanjutnya di sini diberi istilah masa penerapan Kurikulum 2006). Hal ini  diperkuat  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  17 Tahun  2011  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan  Korupsi  Tahun  2012,  yang menugaskan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  sebagai  penanggung  jawab  untuk melakukan  aksi  berupa  pengajaran  antikorupsi sebagai  sisipan  dalam  kurikulum  karakter  bangsa pada  pendidikan  dasar  dan  menengah,  dengan sasaran berupa pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah (Sekretariat  Negara,  2011),  karena  nilai-nilai antikorupsi  belum  terakomodasi  secara  eksplisit dalam  Kurikulum  2006  (Departemen  Pendidikan Nasional, 2006).
GI Index (2008) 69.00 0 100 69.0% CPI (2008) 2.60 0 10 26.0% PERC (2009) 8.32 10 0 16.8% GCB (2009) 3.70 5 0 26.0% WGI (2008) 0.64 -2.5 2.5 37.2%
Berkenaan dengan data-data di atas, apakah tingkat korupsi  di  Indonesia  semenjak  era  reformasi  justru semakin memburuk? Belum tentu!, karena semasa era  Orde  Baru,  korupsi  adalah  wilayah  yang  amat ditabukan  untuk  diliput  pers,  terlebih  untuk  kasus- kasus  yang  melibatkan  pejabat  tinggi.  Media  yang memberitakan,  akan  langsung  diberangus.  Seperti kasus  yang  menimpa  majalah  Tempo.  Gara-gara menurunkan laporan utama tentang berbagai dugaan korupsi di balik pembelian kapal perang eks Jerman Timur,  surat  izin  usaha  penerbitan  pers  (SIUPP) majalah Tempo dicabut Menteri Penerangan Harmoko pada  21  Juni  1994.  Alasannya  tidak  jelas,  hanya disebutkan telah membahayakan stabilitas nasional dan  menyimpang  dari  semangat  Pers  Pancasila. Buntutnya, majalah Tempo mati suri selama empat tahun lebih dan baru terbit  kembali pada awal Oktober 1998  setelah  era  reformasi  tiba  (Steele,  2005). Reformasi  memang  mengubah  segalanya. Kebebasan  berpendapat  mendapatkan  ruang, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai kelompok  masyarakat  sipil  tumbuh  dengan  subur. Pers  Indonesia  menghirup  udara  bebas.  Indonesia tumbuh menjadi salah satu negara yang memiliki pers paling  bebas  di  kawasan  Asia.  Sejalan  dengan

## Tabel 3. Skor Tingkat Korupsi Indonesia
Indeks Skor Sangat    Sangat Skor dalam Korup      Bersih Skala0-100%
Selanjutnya, pogram pemerintah pada tahun 2013 akan mengimplementasikan Kurikulum  2013 secara bertahap dan terbatas. Bertahap, artinya baru akan diterapkan di kelas I, IV, VII, dan X, sedangkan kelas lainnya  masih  menggunakan  Kurikulum  2006; terbatas, artinya tidak semua kelas I, IV, VII, dan X pada  setiap  sekolah  harus  menerapkannya,  tetapi hanya  terbatas  pada  sekolah-sekolah  tertentu  saja (sekolah  sasaran),  yang  disebabkan  antara  lain karena keterbatasan anggaran untuk pelatihan guru dan  tenaga  kependidikan  lainnya  serta  untuk penggandaan bukunya. Berbeda dengan Kurikulum 2006,  dalam  Kurikulum  2013  nilai-nilai  antikorupsi sudah  terakomodasi  secara  eksplisit  (Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2013),  yakni terakomodasi  dalam  Kompetensi  Inti-I  (KI-1)  dan Kompetensi  Inti-2  (KI-2).  KI-1  berisi  sikap  spiritual, terkait tujuan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa; KI-2 berisi sikap sosial, terkait tujuan membentuk  peserta  didik  yang  berakhlak  mulia, mandiri,  demokratis,  dan  bertanggungjawab  (Nuh, 2013).
Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu dilakukan  kajian  tentang  implementasi  pendidikan antikorupsi di sekolah, yang masalahnya adalah: (1) Bagaimana  implementasi  pendidikan  antikorupsi  di sekolah pada masa kini (masa penerapan Kurikulum 2006? dan  (2) pada masa yang akan datang (masa penerapan Kurikulum 2013)?
Mengacu  pada  masalah  tersebut  maka  tujuan kajian ini adalah memberikan gambaran tentang: (1) implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa penerapan Kurikulum 2006, dan  (2) pada masa penerapan Kurikulum 2013.

## Kajian Literatur dan Pembahasan Korupsi
Korupsi sering kali berawal dari kebiasaan yang tidak  disadari,  misalnya  penerimaan  hadiah  oleh pejabat penyelenggara negara/pegawai negeri sipil dalam  suatu  acara  pribadi  atau  pemberian  suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar dari rekanan. Hal semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan, cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan  oleh  pejabat  yang  bersangkutan.  Pada
tingkat tertentu, pemberian itu dianggap sah-sah saja, namun  perlu  disadari  bahwa  pemberian  tersebut biasanya  terkait  dengan  kepentingan  pemberi sehubungan  dengan  jabatan  yang  dipangku  oleh penerima.  Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian  uang,  barang,  rabat  (diskon),  komisi, pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma- cuma, dan fasilitas lainnya dapat digolongkan sebagai gratifikasi.  Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya (Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
Definisi  korupsi  yang  paling  banyak  diacu, termasuk  oleh  World  Bank  dan  UNDP  adalah “the abuse of publik office for private gain”. Dalam arti yang lebih  luas  definisi  korupsi  adalah  penyalahgunaan kekuasaan  publik  untuk  kepentingan  pribadi  atau privat  yang  merugikan  publik  dengan  cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pope, 1997).
Arti  harfiah  dari  kata  korupsi  ialah  kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  korupsi  diartikan perbuatan  yang  buruk  seperti  penggelapan  uang, penerimaan  uang  sogok,  dan  sebagainya” (Poerwadarminta,  1982).  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa    korupsi  yaitu  penyalagunaan kepercayaan  yang  diberikan  orang  lain,  untuk kepentingan pribadi.
Korupsi dapat terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu: (1) seseorang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan  publik  dan  melakukan  administrasi kebijakan tersebut, (2) adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini  tidak  terpenuhi,  tindakan  yang  terjadi  tidak  bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi (Arvin, 2001). Ahli lain menyatakan, korupsi hanya akan terjadi jika dua hal terjadi secara bersamaan, yaitu: (1) adanya keinginan  untuk  korupsi (willingness  to  corrupt),
Herry Widyastomo: Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah
merupakan  faktor  yang  sifatnya  internal  tetapi  bisa dipengaruhi  oleh  hal-hal  eksternal,  dan  (2) kesempatan  untuk  korupsi (opportunity  to  corrupt), merupakan faktor yang sifatnya eksternal (Wijayanto, 2009b). Korupsi dapat dimulai dari mana saja: suap ditawarkan kepada pejabat, atau sebaliknya pejabat meminta (atau bahkan dengan cara memaksa) uang pelicin.  Orang  menawarkan  suap  karena  ia menginginkan  sesuatu  yang  bukan  haknya  dan  ia menyuap  pejabat  bersangkutan  supaya  pejabat  itu mau  mengabaikan  peraturan,  atau  karena  ia  yakin pejabat  bersangkutan  tidak  akan  mau  memberikan kepadanya  apa  yang  sebenarnya  menjadi  haknya tanpa imbalan uang.
Terdapat  ratusan,  bahkan  ribuan  jenis  tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi, yang dapat dikelompokkan  dalam  dua  kategori  besar,  yaitu korupsi  besar (grand  corruption) dan  korupsi  kecil (petty corruption). Tidak ada landasan teori yang pasti sebagai dasar penggolongan tersebut, tetapi prinsip yang  dapat  dijadikan  acuan  adalah  besaran  dana, modus  operandi,  serta  level  pejabat  publik  yang terlibat di dalamnya (Wijayanto, 2009b).
Korupsi besar adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat  publik  tingkat  tinggi  menyangkut  kebijakan publik  dan  keputusan  besar  di  berbagai  bidang, termasuk bidang ekonomi.  Korupsi besar disebut juga corruption by greed atau korupsi akibat keserakahan karena para pelaku umumnya sudah berkecukupan secara  materiil.  Korupsi  ini  menyebabkan  kerugian negara yang sangat besar secara finansial maupun nonfinansial.  Modus  operandi  yang  umum  terjadi adalah  kolusi  antara  kekuatan  ekonomi,  kekuatan politik, dan para pengambil kebijakan publik. Melalui pengaruh yang dimiliki, kelompok kepentingan tertentu mempengaruhi  pengambil  kebijakan  guna mengeluarkan  kebijakan  yang  menguntungkan kelompoknya. Apabila pengaruh kelompok tersebut begitu  besar  dan  seolah  dapat  mengontrol  proses perumusan  kebijakan  publik,  fenomena  ini  sering disebut dengan state capture atau elit capture . State capture dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  di antaranya yaitu: (1) suap kepada anggota DPR untuk mempengaruhi peraturan perundang-undangan, (2) suap  kepada  pejabat  negara  untuk  mempengaruhi
kebijakan publik, (3) suap kepada lembaga peradilan untuk  mempengaruhi  keputusan  terkait  dengan kasus-kasus  besar,  (4)  suap  kepada  pejabat  bank sentral untuk mempengaruhi kebijakan moneter, dan (5) sumbangan kampanye illegal untuk partai politik (World Bank, 2002a).
Korupsi  kecil  sering  disebut survival  corruption atau corruption  by  need, adalah  korupsi  yang dilakukan oleh pegawai pemerintah guna mendukung kebutuhan hidup sehari-hari, akibat pendapatan yang tidak memadai (Pope.1997).
Korupsi  dengan  alasan  apapun  merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pemberantasan korupsi  kecil  sama  strategisnya  dengan pemberantasan korupsi besar, mengingat: (1) kendati nilai  kerugian  setiap  kejadian  relatif  kecil,  tetapi dikarenakan  jumlah  kejadian  yang  masif,  total kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat akibat  korupsi  ini  sangat  besar;  (2)  korupsi  kecil menyangkut sisi kehidupan sehari-hari masyarakat, apabila tidak segera ditanggulangi maka masyarakat akan  menganggap  korupsi  sebagai  bagian  dari keseharian  mereka,  yang  akan  menciptakan masyarakat  yang  permisif  dan  toleran  terhadap korupsi. Apabila ini terjadi, upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam memberantas korupsi akan  semakin  sulit  dilaksanakan;  (3)  korupsi  kecil menyemai korupsi besar. Pejabat tingkat bawah yang terlibat  korupsi,  bila  tidak  tertangkap,  dengan berjalannya waktu dapat menjadi pejabat lebih tinggi dengan  diskresi  kekuasaan  yang  besar.  Ada kecenderungan  seseorang  akan  mengulangi kejahatan  yang  pernah  dilakukannya  bahkan melipatgandakan ukuran kejahatannya sepanjang ada kesempatan  sehingga  meningkakan  potensi terjadinya korupsi besar (Wijayanto. 2009b).
Setiap komponen bangsa hendaknya dilibatkan dalam  perang  bersama  melawan  korupsi.  Mereka yang  berada  di  area  bisnis  dapat  dimulai  dengan memperbaiki  cara  berbisnis,  para  pendidik menerapkan governance yang  baik  di  sekolah  dan mengajarkan  perilaku  antikorupsi  kepada  peserta didik, para peneliti mencoba mendalami aspek apa saja  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  memberantas korupsi, media memberitakan kasus korupsi secara
tepat, guru dan kepala sekolah mengatakan “tidak” kepada  orang  tua  siswa  yang  ingin  menyuapnya, anggota  DPR  bersikap  transparan  dan  akuntabel terhadap konstituennya, dan masyarakat melaporkan setiap  kasus  korupsi  dan  tidak  tergerak  untuk memberikan suap kepada para pegawai publik.
Terdapat banyak teori tentang pendekatan dalam memberantas  korupsi,  tetapi  paling  tidak  ada  tiga pendekatan yang populer. Pendekatan yang diambil umumnya  merupakan  kombinasi  dari  beberapa pendekatan  yang  dilaksanakan  secara  bersamaan dengan  titik  berat  yang  berbeda.  Tiga  pendekatan tersebut  adalah:  (1)  Pendekatan  hukum (lawyer approach), pendekatan  ini  mengedepankan penyusunan  peraturan  perundang-undangan  yang rinci  dan  jelas  yang  dilengkapi  dengan  penegakan hukum  yang  ketat;  (2)  Pendekatan  pengusaha (businessman  approach), pendekatan  ini menekankan  bahwa  kejujuran  bisa  diciptakan  dan setiap individu bisa diubah menjadi individu jujur asal disediakan insentif yang sesuai. Dengan memberikan insentif  yang  memadai  bagi  individu  yang  tidak melakukan korupsi diharapkan korupsi dapat ditekan; (3)  Pendekatan  budaya (cultural  approach). Pendekatan    ini  menekankan  bahwa  budaya berpotensi  untuk  mempengaruhi  sudut  pandang masyarakat. Ketika masyarakat menganggap bahwa korupsi  sebagai  “aib”,  mereka  akan  turut  berperan dalam menekan tingkat korupsi. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan, dari yang paling sederhana misalnya dengan menghindarkan diri dari upaya menyuap guru, kepala sekolah, polisi, atasan, hingga  turut  membongkar  kasus  korupsi  dengan berperan sebagai whistleblower. Pendekatan budaya dapat dilaksanakan melalui pendidikan di sekolah.

## Pendidikan Antikorupsi di Sekolah
Gerakan  melawan  korupsi  dapat  dilakukan  melalui dua pendekaan yang besifat saling melengkapi: (1) Pendekatan represif, yaitu memproses kasus-kasus korupsi sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan secara  hukum;  tindakan  ini  dikawal  oleh  perangkat hukum  meliputi  pasal-pasal  hukum  dan  aparat penegak hukum. Pendekatan hukum memang belum mampu menuntaskan banyak kasus korupsi, tetapi
diharapkan  hukuman  bagi  pelaku  korupsi  yang setimpal akan mampu menimbulkan deterren effect berupa rasa takut, dan efek jera yang dapat mencegah seseorang  dari  tindakan  korupsi,  dikarenakan  rasa takut  akan  hukuman  fisik  (penjara)  maupun  sanksi sosial  (rasa  malu);  (2)  Pendekatan  preventif,  yang dapat  diimplementasikan  dalam  dua  cara:  (a) melakukan  perbaikan  sistem  pada  sektor  publik maupun  sektor  swasta,  dengan  mewujudkan good governance yang  diharapkan  akan  mengurangi bahkan  menutup  peluang  terjadinya  korupsi. Akan tetapi  sistem  yang  baik  tanpa  diimbangi  dengan kualitas moral para individu yang menjalankan sistem tidak akan menghasilkan output yang menggembirakan. Sehingga muncul upaya (b) yaitu upaya perbaikan moral melalui pendidikan  (Sofia dan Haris, 2009).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  telah merumuskan  nilai-nilai  luhur  untuk  membangun karakter  antikorupsi.  Pemikiran  ini  dihasilkan  atas dasar asumsi bahwa terjadinya tindak pidana korupsi karena  tidak  konsistennya  kita  pada  nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang rendah,  konsumtif/ingin  selalu  bermewah-mewah (hedonis) , minta dilayani (tidak mandiri), dan mental menerabas. Semua ini akan menimbulkan sikap dan perilaku  tidak  peduli,  tindakan  semena-mena,  dan berjiwa “pengecut” yang hanya mementingkan jalan pintas.    Oleh  karena  itu,  nilai-nilai  antikorupsi  yang dikembangkan KPK terdiri atas 9 butir seperti pada Tabel 4 (KPK, 2008, dalam Puskurbuk, 2012).
Pendidikan  antikorupsi  bertujuan  untuk mempersiapkan  generasi  muda  agar  berbudaya integritas (antikorupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah  termasuk  penyelenggaraan  manajemen berbasis  sekolah,  kegiatan  pembelajaran,  dan pembiasaan    agar  setiap  individu  memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan  tindakan  lain  yang  mengarah  pada  tindakan korupsi.  Secara  khusus,  pendidikan  antikorupsi bertujuan untuk:  (1) membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan  belajar  yang  berbudaya  integritas (antikorupsi),  yaitu:  jujur,  disiplin,  tanggung  jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli, dan  bermartabat  ( dignity) ;  (2)  mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik melalui ranah afektif sebagai manusia  yang memiliki kepekaan hati  dan
selalu  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  budaya  sebagai wujud  rasa  cinta  tanah  air,  serta  didukung  oleh wawasan kebangsaan yang kuat; (3) menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;  (4) menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa; (5) menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, dan bertanggung jawab (Puskurbuk, 2012).
Sasaran utama dari pendidikan antikorupsi adalah tumbuhnya budaya antikorupsi (budaya integritas)  di kalangan  semua  warga  sekolah,  sehingga  semua warga  sekolah  tersebut  memiliki  kesadaran  yang tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli terhadap penegakan aturan yang berlaku. Sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan
Nilai-Nilai Inti
Jujur Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagi miliknya, tidak melakukan rekayasa dokumen, harga, dan sebagainya. Disiplin Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada. Tanggung Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diamanahkan Jawab dengan baik. Nilai Etos Kerja Keras Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang Kerja terbaik, menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan. Sederhana Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak ria.
Mandiri Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. Nilai Sikap Adil Selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. Berani Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab. Peduli Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin,  kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Aspek      Nilai-Nilai
Antikorupsi Deskripsi

## Tabel 4. Nilai-nilai Antikorupsi
antikorupsi    merupakan  bagian  dari  pembangunan kepribadian  dari  setiap  individu.  Upaya  tersebut merupakan  hasil  dari  proses  pendidikan  dalam  arti luas. Hasil pendidikan akan berujung pada kompetensi berpikir,  kompetensi  bersikap,  dan  kompetensi bertindak. Atau menurut terminologi taksonomi Bloom (1956)  hasil  pendidikan  meliputi  aspek  kognitif, psikomotorik, dan afektif.

## Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Pada Masa Kini
Nilai-nilai  antikorupsi  belum  terakomodasi  secara eksplisit dalam Kurikulum 2006, maka implementasinya  dalam  pembelajaran  perlu menerapkan strategi pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran  dapat  diartikan  setiap  kegiatan  yang dipilih, yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada  siswa  dalam  menuju  tercapainya  tujuan pembelajaran tertentu (Kozma, 1998). Oleh karena itu, strategi implementasi pendidikan antikorupsi dapat melalui penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan  nilai-nilai  antikorupsi  ke  dalam pembelajaran:  (a)  mata  pelajaran  yang  sesuai,  (b) muatan  lokal,  dan  (c)  pengembangan  diri.  Hal  ini sesuai  Instruksi  Presiden  Nomor  17  Tahun  2011 tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang menugaskan Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  sebagai  penanggung jawab  untuk  melakukan  aksi  berupa  pengajaran antikorupsi sebagai sisipan dalam kurikulum karakter bangsa  pada  pendidikan  dasar  dan  menengah, dengan  sasaran  berupa  pengintegrasian  nilai-nilai antikorupsi  dalam  kurikulum  pendidikan  dasar  dan menengah (Sekretariat Negara, 2011).
Namun  demikian,  strategi  implementasi pendidikan antikorupsi dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran saja tidak cukup,  perlu  disertai  dengan  manajemen  berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian ,  strategi  implementasi  pendidikan  antikorupsi  di sekolah dapat dilakukan melalui: (1) penyelenggaraan manajemen  berbasis  sekolah  yang  transparan, profesional,  dan  akuntabel;  (2)  penerapan  strategi pembelajaran  dengan  cara  mengintegrasikan  nilai- nilai  antikorupsi  ke  dalam  pembelajaran:  (a)  mata
pelajaran  yang  sesuai,  (b)  muatan  lokal,  dan  (c) pengembangan  diri,  karena  nilai-nilai  antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006;  dan  (3)  partisipasi  masyarakat  dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, seperti pada Diagram 1.

## 1. Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah
Penyelenggaraan  manajemen  berbasis  sekolah merupakan  implementasi  kebijakan  pemerintah tentang  otonomi  daerah  dan  desentralisasi pendidikan.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk memberdayakan  semua  komponen  warga  sekolah dalam  menciptakan  penyelenggaraan  manajemen yang  professional,  transparan,  akuntabel,  dan demokratis  dalam  rangka  memberikan  pelayanan pendidikan yang bermutu.  Empat unsur yang terkait dengan manajemen sekolah, yaitu:  kepala sekolah, pendidik, peserta didik, dan komite sekolah, termasuk keluarga peserta didik.
a.  Kepala  Sekolah,  Kepala  sekolah  adalah pendidik  (guru)  yang  ditugaskan  untuk  menjadi pemimpin  sekaligus  manajer  satuan  pendidikan. Dalam konteks ini, kepala sekolah merupakan tokoh utama  yang  harus  memberdayakan  semua  unsur warga sekolah, yaitu:  guru, peserta didik, dan komite sekolah, termasuk orang tua, dan masyarakat sekitar.
Sebagai seorang pemimpin, maka kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial terutama untuk
Diagram 1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Herry Widyastomo: Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah SEKOLAH BERBUDAYA INTEGRITAS (Anti Korupsi) Managemen
Berbasis Sekolah (MBS) Kurikulum (Integrasi dalam mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri)
Partisipasi Masyarakat
NILAI-NILAI ANTI KORUPSI Jujur, Disiplin, Tanggungjawab, Kerjakeras,
Sederhana, Mandiri, Adil, Berani, dan Peduli.
menyusun program atau mengambil keputusan yang harus diterapkan dalam kelangsungan proses belajar mengajar. Kepala sekolah juga dituntut untuk dapat memberi  keteladanan  dalam  pelaksanaan  tugas, menyusun  administrasi  dan  program  sekolah, menentukan anggaran belanja sekolah, pembagian pelaksanaan  tugas,  menguasai  dan  mampu mengambil  kebijaksanaan  serta  keputusan  yang bersifat  memperlancar  dan  meningkatkan  kualitas pendidikan.
b. Guru (Pendidik). Guru yang bertugas di sekolah harus memenuhi standar kompetensi pendidik secara utuh sehingga mampu membimbing dan memberikan teladan  kepada  peserta  didik,  membangun komunikasi secara baik dengan sesama guru, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Untuk merealisasikan itu, guru harus mampu bertindak jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, serta terbebas dari perilaku penjiplakan atau plagiat karya orang lain, memanipulasi jumlah jam mengajar, dan tindakan curang lainnya.
c. Peserta Didik. Peserta didik adalah orang yang pertama terkena dampak semua proses  yang terjadi dalam dunia pendidikan. Untuk itu, posisi peserta didik harus  menjadi  subyek  dalam  proses  pembelajaran sehingga semua kegiatan yang dilakukan di sekolah merupakan upaya dalam memberikan layanan terbaik kepada  setiap  peserta  didik.  Peserta  didik  sebagai pelaku pada setiap kegiatan sehingga memberikan ruang  kepada  mereka  untuk  mengalami  sendiri terhadap seluruh aktivitasnya.
d.  Keluarga  dan  Komite  Sekolah  Komponen keempat  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam menunjang  keberhasilan  penyelenggaraan manajemen  sekolah  adalah  keluarga  dan  komite sekolah. Keluarga peserta didik merupakan mitra bagi sekolah dalam upaya membangun iklim pembelajaran dan  manajemen  yang  sehat.  Manajemen  sekolah yang sehat dapat dilihat dari keharmonisan hubungan antara  semua  komponen  warga  sekolah  terutama keluarga dan komite sekolah. Keluarga dan komite sekolah harus paham nilai-nilai apa yang ditanamkan dan diberlakukan di sekolah agar tidak terjadi “ split ” kepribadian anak, misalnya, ketika di sekolah anak diajari kejujuran, maka keluarga di rumah juga harus
mendukung upaya itu. Bila keluarga melakukan yang sebaliknya,  maka  anak  akan  mengalami kebimbangan  dan  akan  berpengaruh  pada perkembangan kepribadiannya.

## 2. Strategi Integrasi dalam Kurikulum 2006
Kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan pengauran mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk mencapai  tujuan  pendidikian  tertentu  (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah, sehingga istilahnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yakni kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan  di  masing-masing  satuan  pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).
Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah  mengacu  pada  Standar  Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) serta berpedoman pada Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP  (BSNP,  2006).  SKL  merupakan  kualifikasi kemampuan  lulusan  yang  mencakup  sikap, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Termasuk dalam  SKL  adalah  SKL  Satuan  Pendidikan,  SKL Kelompok  Mata  Pelajaran,  SKL    Mata  Pelajaran, sebagaimana ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 23  Tahun  2006.  SI  mencakup  lingkup  materi  dan tingkat  kompetensi  untuk  mencapai  kompetensi lulusan pada jenjang  dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah Standar Kompetensi (SK) dan  Kompetensi  Dasar  (KD)  setiap  mata  pelajaran sebagaimana ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22Tahun 2006.  Dengan demikian, alur penyusunan KTSP dapat digambarkan seperti Diagram 2 di bawah ini.
Strategi  implementasi  pendidikan  antikorupsi dalam  KTSP  dapat  dilakukan  melalui  penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran  yang  sesuai,  (b)  muatan  lokal,  dan  (c) pengembangan  diri,  karena  nilai-nilai  antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006. Strategi implementasi pendidikan antikorupsi dalam KTSP seperti pada Tabel 5 di bawah ini.

## SKL Satuan Pendidikan
(SD, SMP, SMA, SMK)

## SKL  Kelompok Mata Pelajaran
(Agama dan Akhlak Mulia; Kewarganegaraan dan Kepribadian; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Estetika; Jasmani; Olah Raga; dan Kesehatan)
SKL Mata Pelajaran SK Mata Pelajaran

## KD Mata Pelajaran

## KTSP (Termasuk Silabus dan RPP)

## Diagram 2. Alur Penyusunan KTSP
Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang sesuai dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi yang akan ditanamkan pada peserta didik, misalnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab.
- Ditetapkan oleh sekolah/daerah ·
- Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah
- Pembiasaan dan Pembudayaan: * Pengkondisian,
* Kegiatan rutin,
* Kegiatan spontan,
* Keteladanan,·
- Kegiatan Terprogram:
* Ekstrakurikuler, a.l.: Pramuka; PMR; UKS; KIR; Olah raga; Seni; OSIS * Bimbingan Konseling, a.l.: Pemberian layanan bagi anak yang mengalami  masalah

## Tabel 5. Strategi Implementasi  Pendidikan Antikorupsi dalam KTSP
1. Integrasi dalam mata pelajaran yang sesuai 2. Integrasi dalam mata pelajaran dalam muatan lokal
3. Integrasi dalam kegiatan pengembangan diri
a. Integrasi dalam mata pelajaran: Implementasi nilai-nilai  antikorupsi  dilakukan  dengan  cara mengintegrasikan  nilai-nilai  antikorupsi  yang  akan ditanamkan pada peserta didik, misalnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab ke dalam kompetensi yang sesuai pada mata pelajaran tertentu.
b.  Integrasi  dalam  Muatan  Lokal:  Muatan  lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah.  Mata pelajaran muatan lokal dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan atau membudayakan    perilaku  antikorupsi.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang ada hubungan dengan perilaku antikorupsi,  misalnya  nilai-nilai  tentang  kehidupan yang  harmonis  yang  menjunjung  tinggi  kejujuran, disiplin, kerja keras dan sebagainya.
c.Integrasi  dalam  Pengembangan  Diri. Penanaman  nilai-nilai  antikorupsi  dapat  dilakukan melalui  kegiatan  pengembangan  diri,  yaitu  melalui pembiasaan  dan  pembudayaan,  serta  kegiatan terpogram.  1) Pembiasaan    dan  pembudayaan, yang  dapat  dilakukan  melalui:  (a)  Pengkondisian, Pengkondisian  tidak  kalah  pentingnya  dalam  hal pendidikan    antikorupsi.  Pengkondisian  dapat dilakukan  melalui    berbagai  cara  misalnya menyediakan kotak barang hilang, kantin kejujuran, dan slogan-slogan yang selalu mengingatkan setiap orang untuk selalu jujur, disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Peserta didik perlu dilibatkan dalam pengkondisian ini sehingga mereka ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai peserta didik, misalnya dalam pengawasan untuk penegakan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan sebagainya. (b) Kegiatan  rutin.  Kegiatan  rutin mencakup  semua  kegiatan  yang  secara  terus- menerus  dan  terjadual  seperti:  upacara  bendera, senam, ibadah bersama, pemeliharaan kebersihan, dan kesehatan diri. Kegiatan rutin dapat dimanfaatkan untuk terus menanamkan dan membudayakan nilai- nilai antikorupsi kepada semua peserta didik, misalnya pada  saat  upacara  bendera  tiap  hari  Senin  atau upacara  hari-hari  besar  nasional  lainnya.  Mereka berbaris secara rapih dan tertib, antri sebelum masuk ke kelas.  Proses ini melatih peserta didik untuk selalu
Herry Widyastomo: Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah
disiplin,  adil,  dan  konsisten  dengan  aturan  yang berlaku. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan ini, dapat dilakukan sebuah gerakan yang melibatkan semua elemen  sekolah,  misalnya  dalam  bentuk  gerakan disiplin, gerakan bersih, atau lomba kebersihan. (c) Kegiatan  spontan.  Kegiatan  spontan  mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak terjadwal secara khusus, pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan seperti: memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri,  mengatasi  silang  pendapat  (pertengkaran). Kegiatan spontan juga dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik atas penderitaan orang lain. Dengan melatih hal tersebut setiap saat kepada semua peserta didik, diharapkan akan tumbuh sikap empati  sehingga mereka tidak mau merugikan orang lain.  (d) Keteladanan. Keteladanan mencakup semua perilaku  sehari-hari  seperti:  jujur,  terbuka,  peduli, disiplin. Keteladanan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam penanaman nilai pembentuk sikap antikorupsi.  Dengan  adanya  keteladanan  dari  para guru dan tenaga kependidikan lainnya, peserta didik akan  meniru  perilaku  tersebut,  misalnya  guru  yang selalu jujur, terbuka, peduli, disiplin, secara konsisten. Dalam hal disiplin misalnya,  kehadiran guru yang lebih awal  dibanding  peserta  didik  dapat  membangun kedisiplinan tanpa disadari.  Situasi yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh semua komponen masyarakat terutama yang berada di  sekitar  kehidupan  peserta  didik  sehar-hari,  yaitu orang  tua  atau  tokoh  masyarakat.    Dukungan  dan keteladanan  dari  masyarakat  ikut  menentukan keberhasilan pendidikan antikorupsi di sekolah.
2) Kegiatan Terprogram. Kegiatan pengembangan diri  secara  terprogram  dilaksanakan  dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok, dan/atau klasikal, melalui: kegiatan ekstra kurikuler    dan  bimbingan  konseling.  (a)  Kegiatan Ekstrakurikuler.  Kegiatan  ekstrakurikuler  adalah kegiatan  pendidikan  di  luar  mata  pelajaran    untuk membantu pengembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka  melalui  kegiatan  yang  secara  khusus diselenggarakan  oleh  guru  dan/atau  tenaga kependidikan yang berkemampuan dan
berkewenangan di sekolah.   Pendidikan antikorupsi juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler,  misalnya  pelatihan  kepramukaan,  dan kegiatan-kegiatan  lain  yang  mengarah  pada penumbuhan kesadaran kepada peserta didik agar memelihara dirinya dari tindakan-tindakan curang dan selalu menghargai atau peduli pada keadaan orang lain.  Kegiatan lain seperti  pertandingan olah raga juga  dapat  melatih  sportivitas  peserta  didik.  Pada jenjang  SMA/MA/SMK,  peserta  didik  dapat  mulai disiapkan  untuk  peduli  dan  responsif  dengan fenomena  masyarakat    melalui  pembentukan komunitas  pelajar  berintegritas.  (b)  Bimbingan  dan Konseling.  Pelayanan  konseling  di  sekolah merupakan usaha membantu peserta didik   dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan  belajar,  serta  perencanaan  dan pengembangan  karir.  Pelayanan  konseling memfasilitasi  pengembangan  peserta  didik,  secara individual, kelompok, dan/atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan,  potensi,  bakat,  minat,  perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki.
Pelayanan  ini  juga  membantu  mengatasi kelemahan  dan  hambatan  serta  masalah  yang dihadapi peserta didik. Melalui bimbingan konseling juga dapat dilakukan penanaman nilai-nilai antikorupsi. Bimbingan dan konseling memiliki dua fungsi utama. Pertama,  membantu  setiap  peserta  didik  untuk menemukan  potensinya  sedini  mungkin  sehingga setiap  anak  mampu  mengembangkan  potensi tersebut dengan mudah. Kedua, membantu peserta didik  untuk  keluar  dari  berbagai  persoalan  yang dihadapi. Kedua fungsi utama tersebut melekat pada fungsi dan tugas semua guru. Namun, untuk kasus- kasus  tertentu,  perlu  melibatkan  guru  khusus bimbingan dan konseling.

## 3. Partisipasi Masyarakat.
Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah perlu  melibatkan  seluruh  warga  sekolah,  orangtua peserta didik, komite sekolah, dan tokoh masyarakat setempat dengan membuat komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi, dan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi secara  terpogram  dan  kontinyu,  misalnya  dengan
sosialisasi melalui koran, majalah, radio, televisi, dan media lainnya, yang memberitakan tentang berbagai tindakan yang termasuk korupsi dan bahwa korupsi merupakan  tindakan  “aib”  yang  dapat  dikenai hukuman  pidana.  Hal  ini  penting  dilakukan  untuk mengingatkan masyarakat, karena banyak yang tidak paham  tentang  tindakan-tindakan  yang  dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi.
Strategi  Implementasi  Pendidikan  Antikorupsi  di Sekolah Pada Masa yang Akan Datang
Seperti diketahui bahwa program pemerintah pada tahun 2013 akan  mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas, sebagai pengganti Kurikulum  2006.  Karakterikstik  Kurikulum  2013 berbeda dengan Kurikulum 2006 maupun kurikulum- kurikulum  sebelumnya.  Perbedaannya  antara  lain pada  pada  Struktur  Kurikulum  2006  terdiri  atas komponen  mata  pelajaran,  muatan  lokal,  dan pengembangan  diri;  sedangkan    pada  Struktur Kurikulum 2013 hanya ada komponen mata pelajaran saja. Muatan lokal dapat diinterintegrasikan ke dalam mata  pelajaran:  (1)  seni  budaya,  (2)  pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta (3) prakarya dan kewirausahaan. Sedangkan pengembangan diri diintegrasikan  ke  dalam  semua  mata  pelajaran, karena setiap mata pelajaran harus mengembangkan
pengetahuan,  keterampilan,  serta  sikap  sosial  dan sikap spiritual.
Nilai-nilai  antikorupsi  sudah  terakomodasi  secara eksplisit dalam dokumen Kurikulum 2013, yaitu pada KI-1 dan KI-2. KI-1 berisi sikap spiritual, terkait tujuan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa; KI-2  berisi  sikap  sosial,  terkait  tujuan  membentuk peserta  didik  yang  berakhlak  mulia,  mandiri, demokratis,  dan  bertanggungjawab  (Nuh,  2013). Selain  itu,  juga  ada  KI-3  terkait  tujuan  membentuk peserta  didik  yang  memiliki  pengetahuan  yang beradab, dan KI-4   terkait tujuan membentuk peserta didik  yang  memiliki  keterampilan  menerapkan pengetahuan  yang  telah  dimilikinya.  Guru  harus mengembangkan empat kompetensi inti, mulai dari pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik (KI-3). Selanjutnya,  berdasar  pengetahuan  tersebut diharapkan membentuk keterampilan tertentu (KI-4). Kemudian,  berdasarkan  keterampilan  tersebut diharapkan membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri  dan  terhadap  orang  lain  (KI-2),  serta  sikap tertentu  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (KI-1). Penyusunan Kompetensi Dasar untuk masing-masing mata  pelajaran  mengacu  empat  KI  tersebut.    KI Sekolah Menengah Atas seperti pada Tabel 6 di bawah ini (Kemdikbud, 2013).
Herry Widyastomo: Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah
Tabel 6. Kompetensi Inti Sekolah Menengah Atas
KOMPETENSI INTI KELAS X KOMPETENSI INTI KELAS XI
KOMPETENSI INTI KELAS XII 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,  kerjasama,  toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif  dan  menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas  berbagai  permasalahan dalam  berinteraksi  secara efektif  dengan  lingkungan sosial  dan  alam  serta  dalam menempatkan  diri  sebagai cerminan  bangsa  dalam pergaulan dunia.
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,  kerjasama,  toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif  dan  menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas  berbagai  permasalahan dalam  berinteraksi  secara efektif  dengan  lingkungan sosial  dan  alam  serta  dalam menempatkan  diri  sebagai cerminan  bangsa  dalam pergaulan dunia.
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,  kerjasama,  toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif  dan  menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas  berbagai  permasalahan dalam  berinteraksi  secara efektif  dengan  lingkungan sosial  dan  alam  serta  dalam menempatkan  diri  sebagai cerminan  bangsa  dalam pergaulan dunia.
Sehubungan  dengan  hal-hal  di  atas,  maka implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah  pada masa yang akan datang (masa penerapan Kurikulum 2013) dapat dilakukan melalui: (1) penyelenggaraan manajemen  berbasis  sekolah  yang  transparan, profesional,  dan  akuntabel,  (2)  implementasi Kurikulum  2013  secara  efektif,  karena  nilai-nilai antikorupsi  sudah  terakomodasi  secara  eksplisit dalam dokumen Kurikulum 2013, dan (3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## SImpulan dan Saran Simpulan
Implementasi  pendidikan  antikorupsi  pada  masa penerapan  Kurikulum  2006  dilakukan  melalui:  1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang  ilmu  pengetahuan, teknologi,  seni,  budaya,  dan humaniora  dengan  wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan,  dan  peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,  serta  menerapkan pengetahuan  prosedural  pada bidang  kajian  yang  spesifik sesuai  dengan  bakat  dan minatnya  untuk  memecahkan masalah.
4. Mengolah,  menalar,  menyaji, dan  mencipta  dalam  ranah konkret  dan  ranah  abstrak terkait dengan pengembangan dari  yang  dipelajarinya  di sekolah  secara  mandiri,  dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan KOMPETENSI INTI KELAS X KOMPETENSI INTI KELAS XI KOMPETENSI INTI KELAS XII 3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual,  prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya  tentang  ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban  terkait  penyebab fenomena  dan  kejadian,  serta menerapkan  pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang  spesifik  sesuai  dengan bakat  dan  minatnya  untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah,  menalar,  menyaji, dan  mencipta  dalam  ranah konkret  dan  ranah  abstrak terkait dengan pengembangan dari  yang  dipelajarinya  di sekolah  secara  mandiri, bertindak  secara  efektif  dan kreatif, serta mampu menggunakan  metoda  sesuai kaidah keilmuan 3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual,  prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya  tentang  ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban  terkait  penyebab fenomena  dan  kejadian,  serta menerapkan  pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang  spesifik  sesuai  dengan bakat  dan  minatnya  untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah,  menalar,  menyaji, dan  mencipta  dalam  ranah konkret  dan  ranah  abstrak terkait dengan pengembangan dari  yang  dipelajarinya  di sekolah  secara  mandiri serta bertindak  secara  efektif  dan kreatif, dan mampu menggunakan  metoda  sesuai kaidah keilmuan
..... Lanjutan Tabel 6.
transparan, profesional, dan akuntabel; 2) penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran  yang  sesuai,  (b)  muatan  lokal,  dan  (c) pengembangan  diri,  karena  nilai-nilai  antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006;  dan  3)  partisipasi  masyarakat  dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Sedangkan  pada  masa  penerapan  Kurikulum 2013  dapat  dilakukan  melalui:  1)  penyelenggaraan manajemen  berbasis  sekolah  yang  transparan, profesional, dan akuntabel; 2) implementasi Kurikulum 2013  secara  efektif,  karena  nilai-nilai  antikorupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2013;  dan  3)  partisipasi  masyarakat  dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Dengan  demikian,  perbedaan  implementasi
direkomendasikan dengan cara memberi penguatan (mengoptimalkan)  melalui:  (1)  penyelenggaraan manajemen  berbasis  sekolah  yang  transparan, profesional,  dan  akuntabel;  (2)  penerapan  strategi pembelajaran  dengan  cara  mengintegrasikan  nilai- nilai  antikorupsi  ke  dalam  pembelajaran:  (a)  mata pelajaran  yang  sesuai,  (b)  muatan  lokal,  dan  (c) pengembangan  diri,  karena  nilai-nilai  antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006;  dan  (3)  partisipasi  masyarakat  dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Sedangkan  bagi  sekolah/kelas  yang  sudah menerapkan  Kurikulum    2013,  implementasi pendidikan  antikorupsi  direkomendasikan  dengan cara memberi penguatan (mengoptimalkan) melalui: (1)  penyelenggaraan  manajemen  berbasis  sekolah yang  transparan,  profesional,  dan  akuntabel,  (2) implementasi Kurikulum 2013 secara efektif, dan (3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
pendidikan  antikorupsi  pada  masa  penerapan Kurikulum 2006 dengan masa penerapan Kurikulum 2013, yaitu kalau pada masa penerapan Kurikulum 2006  di  antaranya  melalui  penerapan  strategi pembelajaran  dengan  cara  mengintegrasikan  nilai- nilai  antikorupsi  ke  dalam  pembelajaran:  (a)  mata pelajaran  yang  sesuai,  (b)  muatan  lokal,  dan  (c) pengembangan  diri,  karena  nilai-nilai  antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006;  sedangkan  pada  masa  masa  penerapan Kurikulum 2013 di antaranya dapat dilakukan dengan cara  implementasi  Kurikulum  2013  secara  efektif, karena  nilai-nilai  antikorupsi  sudah  terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2013.

## Saran
Semua sekolah di Indonesia direkomendasikan agar mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Bagi sekolah/kelas yang masih menggunakan Kurikulum 2006,  implementasi  pendidikan  antikorupsi

## Pustaka Acuan
Arvin, K. Jain. 2001. Corruption A Review., Journal of Economics Survei, Vol 15, No. 1. 2001.
Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Panduan Penyusunan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta. Bloom,  Benyamin  S.  1956. Taxonomy  of  Educational  Objectives:  The  Classification  of  Educational  Goals, Handbook I Cognitive Domain. New York: Longman Inc.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2001. Undang-Undang No. 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Departemen  Pendidikan  Nasional.  2003. Sistem  Pendidikan  Nasional. Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2005. Standar  Nasional  Pendidikan. Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan.
Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
Sofia,  Asriana Issa, dan Haris Herdiansyah. 2009. Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi? Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Pope, Jeremy. 1997. The Role of National Integrity System in Fighting Corruption, World Bank: The Economic Development Institute.
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud. 2012. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan. Jakarta.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 . Jakarta. Kozma, L. 1998. Instructional Skills Hand Book. New Jersey: Educational Technology Publications. Nuh, Mohammad. Kamis 7 Maret 2013. Kurikulum 2013. Kompas hal 6.
Poerwadarminta,  WJS.  1982, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Sekretariat Negara, 2011. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Jakarta.
Steele, J. 2005. Wars Within: the Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto’s Indonesia. Jakarta, Sangapura: Equinox Publishing & Institute of Southeast Asian Studies.
Wijayanto. 2009a.  Mengukur Tingkat Korupsi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Wijayanto. 2009b.  Memahami Korupsi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. World Bank. 2002. AntiCorruption in Transition 2-Corruption in Enterprise-Sate Interactions in Europe and Central Asia 1999-2002.
World Bank. 2003. Combating Corruption in Indoensia: Enhancing Accountability for Development. World Bank- East Asia Proverty Reduction and Economic Management Unit.
*******