Humaira

## MEKANISME KONVERSI TABUNGAN MENJADI AKAD TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK ACEH SYARIAH

## Humaira 1
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
humaira_alipiyeung@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Konversi  terhadap  PT.  Bank  Aceh  telah  mengakibatkan  beberapa  perubahan  produk- produk  perbankan  salah  satunya  adalah  peralihan  rekening  tabungan  nasabah.  Akibat perubahan mekanisme operasional ini maka timbul beberapa masalah  dilapangan  yaitu bagaimanakah  mekanisme  perubahan  tabungan  konvensional  menjadi  syariah. kemudian apakah yang dilakukan pihak bank terhadap konversi tabungan nasabah yang nasabahnya  tidak  ditemukan  keberadaannya  yang  sebelumnya  bank  telah  melakukan upaya  pemberitahuan  melalui  media  massa  dan  pengumuman  di  kantor  cabang.  Bank Aceh  Syariah  dalam  konteks  ini  menggunakan  terminologi  mafqud  (tidak  diketahui keberadaannya) pada perkara hak milik. Oleh karena itu Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)  PT.Bank  Syariah  Aceh  telah  mengeluarkan  pendapat  tentang  bagaimana pengelolaan  rekening  pasif  dengan  memakai  akad  mudharabah  muthalaqah  dimana bank  bisa  menggunakan  dana  tersebut  serta  melakukan  bagi  hasil  kepada  nasabah tersebut .
Kata kunci: konversi, tabungan mudharabah, Bank Aceh, syariah.
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 527-537.
Humaira

## ABSTRACT
Conversion to PT. Bank Aceh has resulted in several changes to banking products, one of which is the transfer of customer savings accounts. As a result of this change in operational  mechanisms,  several  problems  arise  in  the  field,  namely  how  is  the mechanism  for  converting  conventional  savings  into  sharia.  Then  what  is  done  by  the bank regarding the conversion of savings from customers whose customers are not found. Previously,  the  bank  has  made  notification  efforts  through  the  mass  media  and announcements at branch offices. Bank Aceh Syariah in this context uses the term mafqud (its  existence  unknown)  in  property  rights  cases.  Therefore,  the  Sharia  Advisory  Board (DPS)  of  PT.  Bank  Syariah  Aceh  has  issued  an  opinion  on  how  to  manage  a  passive account  using  a  mudharabah  muthalaqah  agreement  where  the  bank  can  use  the  funds and make profit sharing to these customers
Keywords: conversion, mudharabah savings, bank aceh, syariah.
Humaira

## PENDAHULUAN
Kegiatan  usaha  yang  utama  dari  suatu bank adalah menghimpunan dana dan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat.  Salah satu  kegiatan  dalam  menghimpun  dana  adalah dengan  cara  menerima  simpanan  dalam  bentuk tabungan,  giro,  deposito  atau  dalam  bentuk lainnya.  Simpanan  tabungan  adalah  salah  satu sumber  dana  bank  yang  cukup  potensial  dalam mempertahankan  usahanya  dan  meningkatkan sumber dana bagi bank.
Kegiatan bank syariah sebagai lembaga keuangan  diwujudkan  dalam  kegiatannya  yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya (Sumar’in, 2012: 63).
Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)  tanggal  25  Mei  2015  tahun  lalu  bahwa Bank  Aceh  melakukan  perubahan  kegiatan usaha  dari  sistem  konvensional  menjadi  sistem syariah  seluruhnya.  Maka  dimulai  setelah tanggal  keputusan  tersebut  proses  konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Setelah melalui  berbagai  tahapan  dan  proses  perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan  izin  operasional  konversi  dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan
kegiatan  usaha  dari  sistem  konvensional  ke sistem syariah secara menyeluruh.
Izin  operasional  konversi  tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK   Nomor.  KEP-44/D.03/2016  tanggal  1 September 2016 tentang Perihal Pemberian Izin Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank  Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank  Aceh.  Perubahan  sistem  operasional dilaksanakan  pada  tanggal  19  September  2016 secara  serentak  pada  seluruh  jaringan  kantor Bank  Aceh  telah  dapat  melayani  seluruh nasabah  dan  masyarakat  dengan  sistem  syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009  tentang  Perubahan  Kegiatan Usaha  Bank  Konvensional  Menjadi  Bank Syariah.  Perubahan  ini  diharapkan  dapat membawa  dampak  positif  pada  seluruh  aspek kehidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  dan menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  daerah  yang  lebih optimal.
Konversi  terhadap  PT.  Bank  Aceh telah mengakibatkan beberapa perubahan produk-produk  perbankan  salah  satunya  adalah peralihan  rekening  tabungan  nasabah.  Akibat perubahan  mekanisme  operasional  ini  maka timbul beberapa masalah bagaimanakaah mekanisme  perubahan  tabungan  konvensional menjadi  syariah.  kemudian  apakah  yang
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 527-537.
Humaira
dilakukan  pihak  bank  terhadap  tabungan nasabah  yang  nasabahnya  tidak  ditemukan keberadaannya.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas maka penulis tertarik menganalisa tentang “Mekanisme Konversi Tabungan Menjadi Akad Tabungan  Mudharabah  Pada  Bank  Aceh Syariah”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  empiris.  Penelitian hukum  normatif  empiris  adalah  penelitian hukum  mengenai  pemberlakuan  ketentuan hukum  normatif  (kodifikasi,  undang-undang atau  kontrak)  secara  in  action  pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu.  Metode  penelitian hukum  normatif  empiris  ini  pada  dasarnya merupakan  penggabungan  antara  pendekatan hukum  normatif  (dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder)  dengan  adanya penambahan  berbagai  unsur  empiris  (data lapangan  yang  bersumber  dari  responden). Wawancara  atau  interview  dilakukan  untuk mendapatkan  definisi-definisi  terhadap  hal-hal yang  tidak  dijumpai  secara  konkrit  didalam bahan bacaan maupun literatur yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1). Mekanisme konversi tabungan konvensional menjadi akad mudharabah
Perubahan  sistem  dari  konvensional menjadi  sistem  syariah  berdampak  pada peralihan  produk  perbankan  seperti  tabungan. Seluruh  produk  perbankan  harus  dikonversikan menjadi  produk  perbankan  syariah.  Dalam pelaksanaannya  pun  bukan  tanpa  kendala. Kendala  yang  harus  dihadapi  bank  adalah proses  penyesuaian  kepada  produk-produk perbankan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah salah satunya adalah tabungan yang sebelumnya berdasarkan  prinsip  konvensional  maka  harus berubah  menjadi  tabungan  dengan  memakai akad mudharabah (khalid, 2016:161)
Pengertian  yang  sama  juga  jumpai  dalam pasal  1  angka  21  Undang  -  undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  yang menyebutkan  bahwa  tabungan  adalah  simpanan berdasarkan  akad  wadiah  atau  investasi  dana berdasarkan  akad  mudharabah  atau  akad  lain yang  tidak  bertentangan  dengan  dengan  prinsip syari  ah  yang  penarikannya  hanya  dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang  disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik dengan  cek,  bilyet  giro,  atau  alat  lainnya  yang dipersamakan  dengan  itu    (Abdul  Ghafur Anshari, 2009: 92)
Tabungan  Mudharabah  adalah  tabungan yang  dijalankan  berdasarkan  akad  mudharabah. Mudharabah  mempunyai  dua  bentuk,  yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah ayyadah,yang  perbedaan  utama  di  antara keduanya  terletak  pada  ada  atau  tidaknya
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 527-537.
Humaira
persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank  syariah  bertindak  sebagai mudharib (pengelola  dana),  sedangkan  nasabah  bertindak sebagai shahibul  mal (pemilik  dana).  Bank syariah  dalam  kapasitasnya  sebagai  mudharib  , mempunyai  kuasa  untuk  melakukan  berbagai macam  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah  serta  mengembangkannya, termasuk  melakukan  akad  mudharabahdengan pihak  lain.  Namun,  di  sisi  lain,  bank  syariah juga  memiliki  sifat  sebagai  seorang wali amanah  (trustee), yang  berarti  bank  harus berhati-hati  atau  bijaksana  serta  beritikad  baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul  akibat  kesalahan  atau  kelalaiannya.Dari hasil  pengelolaan  dana  mudharabah,  bank syariah  akan  membagihasilkan  kepada  pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian yang  bukan  disebabkan  oleh  kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagemen(salah  urus),  bank  bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola  harta  mudharabah,  bank  menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan  nisbah  keuntungan  yang  menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan  mengurangi  nisbah  keuntungan nasabah  penabung  tanpa  persetujuan  yang bersangkutan.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang
berlaku,  PPH  bagi  hasil  tabungan  mudharabah dibebankan  langsung  ke  rekening  tabungan mudharabah  pada  saat  perhitungan  bagi  hasil ( https://kerjoanku.wordpress.com/2010/01/29/tabungan- mudharabah/diunduh 26 juni 2020 pukul 12.15 WIB )
Dalam  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang mudharabah, Mudharabah adalah perjanjian atas suatu  jenis  perkongsian  dimana  pihak  pertama ( sahib  al-mal )  menyediakan  dana,  dan  pihak kedua    bertanggung  jawab  atas  pengelolaan dana.  Dalam  hal  ini,  bank  syariah  bertindak sebagai  mudharib  (pengelola  dana),  sedangkan nasabah  bertindak  sebagai  shahib  al-mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya  sebagai  mudharib  mempunyai kuasa  untuk  melakukan  berbagai  macam  usaha yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah serta  mengembangkannya  termasuk  melakukan akad  mudharabah  dengan  pihak  lain.  Namun, bank  syariah  juga  memiliki  sifat  amanah  yang berarti  bank  harus  berhati-hati  atau  bijaksana serta beriktikad
baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang  timbul  akibat  kesalahan  atau  kelalaiannya ( Adiwarman Karim ,2004:73).
Tujuan tabungan dengan akad mudharabah untuk memenuhi keinginan nasabah  yang  mengharapkan  keuntungan  atas uang yang disimpan di bank. Tingkat keuntungan  yang  akan  diterima  oleh  nasabah penabung  ditentukan  dalam  nisbah  diawal perjanjian. Memilih tabungan mudharabah maka
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 527-537.
secara  yuridis  nasabah  mempunyai  peluang mendapatkan  keuntungan,  akan  tetapinasabah juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku mudha rib mengalami kerugian.
Dilain pihak Bank dengan menyediakan produk berupa tabungan mudharabah akan mendapatkan  keuntungan  sebesar  nisbah  yang telah  disepakati,  namun  bank  disni  juga menanggung  resiko  dari  sisi  penyaluran  dana dengan pihak lain.
Produk  yang  disediakan  oleh  bank syariah  dengan  demikian  lebih  menunjukkan adanya keadilan dan mengurangi unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah yaitu  keuntungan  dan  resiko    muncul  bersama resiko  dan  perolehan  pendapatan  dengan  biaya. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Mudharabah merupakan  pengganti  bunga  sebagaimana  yang dikenal dalam perbankkan konvensional.
Syarat Pembukaan
Tabungan mudharabah
1. Setiap  permohonan  pembukaan  rekening nasabah,  customer  service  memeberikan informasi yang jelas mengenai
karakteristik,  manfaat  ,  akad  dan  resiko dari produk terlebih dahulu
2. Nasabah  juga  meberikan  persyaratan pembukaan rekening tabungan, yaitu:
a. Nasabah perorangan
- Bukti  identitas  diri  nasabah seperti  KTP/SIM/paspor  (asli
dan photocopy)
b. Nasabah
Lembaga/dayah/organisasi diantaranya sebagai berikut:
- Bukti  identitas  diri  nasabah seperti KTP/SIM/Paspor (asli dan photocopy)
- Formulir permohonan nasabah
- Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah
Tangga (AD/ART) (asli dan photocopy
- Struktur organisasi
- Akta pendirian/surat keputusan (SK)
- Pas  photo  3x4  berwarna  masing- masing 2 lembar
- Bila  calon  nasabah  belum/  tidak memiliki  NPWP,  dapat  digantikan dengan Surat Pernyataan dari nasabah
3. Nasabah wajib menunjukkan dokumen  asli  pada  saat  pembukaan rekening tabungan
4. Customer  service  harus  melakukan pengecekan customer  information file (CIF)  guna  menghindari  CIF ganda
5. Nasabah diperkenankan untuk memiliki  lebih  dari  satu  rekening produk simpanan yang sama dan/atau berbeda, namun tetap mengacyu pada satu customer information file (CIF).
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 527-537.
Humaira
6. Alamat  domisili  nasabah  harus dicantunmkan pada formulir
permohonan nasabah
7. Formulir  permohonan  nasabah  dan seluruh  dokumen  atau  persyartan pembukaan rekening wajib di verifikasibberdasarkan dokumen
asli,  dan  pada  dokumen  atau persyartan  distempel  sesuai  dengan aslinya.
8. Formulir  permohonan  nasabah  dan
specimen buku tabungan ditandatangani oleh nasabah 9. Untuk  nasabah  yang  tidak  memiliki tanda  tngan  harus  melampirkan    pas photo pada contoh sidik jari sebenarnya  hanya  dapat  melakukan oleh laboratorium forensic.
10. Customer service tidak diperkenankan  untuk  ikut  mengisi formulir-formulir  yang  di  tanda tangani nasabah
11. Pembukaan rekening tabungan wajib mendapat  persetujuan  dari  pejabat yang berwenang .
12. Rekening  tabungan  dengan  klausula pemilik “and/or” tidak diperkenankan untuk dirubah menjadi status nama pemilik “tunggal”  atau  dengan  kondisi    “or’ tanpa  persetujuan  tertulis  dari  para pihak pemilik rekening.
13. Syarat  usia  nasabah,  jenis  nasabah, setoran awal, saldo minimal mengendap biaya administrasi bulanan,  biaya  penutupan  rekening, maksimal  Tarik  tunai/hari,  dan  hal lain terkait produk mengikuti ketentuan yang berlaku.
14. Media  pelaporan  muatasi  dan  saldo rekening kepada nasabah menggunakan  buku  tabungan  atau media lainnya.
15. Transaksi penarikan:
a. Setiap perintah pendebetan rekening  tabungan,  tandatangan nasabah wajib diverifikasi.
b. Media  verifikasi  saat  penarikan menggunakan  kartu  identitas, contoh  tanda  tngan  pada  buku tabungan  yang  diterbitkan  oleh PT. Bank Aceh Syariah.
Mudharabah adalah akad kerjasama antara  bank  selaku  pemilik  dana  ( shahibul maal )  dengan  nasabah  selaku  ( mudharib )  yang mempunyai  keahlian  atau  ketrampilan  untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi  bersama  berdasarkan  nisbah  yang disepakati.  Akad  mudharabah  digunakan  oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan  bagi  nasabah  guna  menjalankan usaha  atau  proyek  dengan  cara  melakukan
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 527-537.
Humaira
penyertaan  modal  bagi  usaha  atau  proyek  yang bersangkutan .
2).  Kebijakan  PT.  Bank  Aceh  Syariah terhadap  rekening  pasif  nasabah  Dana Pihak Ketiga
Perubahan  sistem  konvensional  menjadi syariah  menyebabkan  seluruh  produk-produk yang  dijalankan  berubah  menjadi  syariah  salah satunya  adalah  peralihan  rekening  nasabah. sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kendala  dimana  pada  saat  dilakukannya peralihan  rekening  tabungan  nasabah  Dana Pihak  Ketiga  (DPK)    tidak  diketahui  lagi keberadaannya  dan  akhirnya  menyebabkan rekening pasif.
Oleh  karena  itu  Dewan  Pertimbangan Syariah  (DPS)  PT.  Bank  Aceh  mengeluarkan Opini mengenai kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK).
Opini  kebijakan  penyelesaian  hak  dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK) adalah
1. Nasabah dana pihak ketiga (DPK) tidak diketahui lagi keberadaannya diaman pihak bank telah melakukan upaya pemberitahuan melalui media massa dan pengumuman di kantor cabang yang dalam konteks syariah ini menggunakan terminologi mafqud (tidak diketahui
keberadaannya) pada perkara hak milik.
2. Dana pihak ketiga (DPK) tetap menjadi milik nasabah dan bila sewaktu-waktu
nasabah menarik kembali dana tersebut bukan hak milik bank namun merupakan dana titipan nasabah.
3. Bank boleh mengelola dana pihak ketiga (DPK) tersebut, setelah melalui proses penyelesaian  dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamnademen dengan syarat bank tetap memberian bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank tersebut
4. Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank sepenuhnya berdasarkan kepatutan
5. Bank boleh tidak memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga (DPK) tersebut bila dana tersebut tidak dikelola oleh bank, dan bank dapat mengambil biaya terhadap pengelolaan dana pihak ketiga (DPL) yang tidak dapat diamandemen akibat konversi
Pengaturan  mengenai  mafqud  tidak hanya  diatur  dalam  hukum  Islam,  akan  tetapi hukum  keperdataan  Indonesia  juga  telah mengatur  hal  tersebut  dalam  Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan beberapa  perincian  dan  ketentuan  yang  saling melengkapi satu sama lain.Penentuan mafqudnya  seseorang  sangat  penting  dan  urgen karena  berkaitan  dengan  hubungan  keperdataan (secara hukum perdata) dan hubungan keagamaan  seseorang  dengan  nasab, ahli  waris, dan segala yang ditinggalkannya (secara hukum
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 527-537.
Humaira
Islam).Secara  singkat,  ada  beberapa  asas  dasar yang harus dipenuhi dalam permohonan mafqud seseorang,  yaitu  (Pertimbangan  Majelis  dalam Putusan Mafqud No: 06/Pdt.P/2006/PA.Wt):
1. Bahwa  orang  yang  dinyatakan  mafqud telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut melalui  pngumuman  mass  media  surat kabar  harian  sebanyak  3  (tiga)  kali dengan  tenggat  waktu  pengumuman masing-masing tiga bulan; (467 KUHPer)
2. Bahwa  yang  bersangkutan  telah  pergi meninggalkan  tempat  tinggalnya  yang terakhir  sekurang-kurangnya  10  tahun tidak  pernah  pulang  dan  tidak  ada khabar beritanya, serta tidak ada indikasi atau tanda-tanda bahwa yang
bersangkutan  itu  masih  hidup;  (470
KUHPer).
3. Bahwa usia yang bersangkutan diperkirakan  telah  melebihi  usia  hidup seseorang  secara  rata-rata  di  suatu daerah (untuk Daerah Istimewa Yogyakarta  rata-rata  70  tahun)  atau orang-orang yang sebayanya telah meninggal  dunia;  (Madzhab  Imam Syafi’i).
4. Bahwa  kepergian  yang  bersangkutan dilatar belakangi atau bersamaan dengan suatu peristiwa yang sangat memungkinkan meninggalnya yang bersangkutan  dan  patut  diduga  yang
bersangkutan
tidak
dapat
menyelamatkan diri; (Madzab Hanbali)
Orang hilang atau dalam Fikih disebut mafqud adalah  orang  yang  terputus beritanya  sehingga  tidak  diketahui  hidup matinya.  Orang  ini  sebelumnya  pernah  hidup tetapi  kemudian  tidak  diketahui  secara  pasti apakah  masih  hidup  atau  tidak.  Dalam kedudukannya  sebagai  pewaris,  para  ulama sepakat  bahwa  orang  hilang  tetap  dianggap masih hidup selama masa hilangnya. Oleh sebab itu, harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli  waris  dan  juga  isterinya  tetap  berstatus sebagai  isteri  selama  dalam  jangka  waktu tunggu.
Bila  dianalisa  pendapat  ulama  untuk menanggapi  masalah  orang  yang  hilang  ini terlihat  bahwa  dalam  kasus  posisi  orang  yang hilang  itu  sebagai  pewaris,  tampak  adanya kesepakatan  bahwa  mereka  menyatakan  orang hilang  ditetapkan  sebagai  orang  yang  hidup. Oleh  karena  itu  hartanya  tidak  boleh  dibagikan kepada ahli warisnya. Mendudukkan orang yang hilang itu sebagai pewaris berarti membicarakan dan  mempertahankan  hak  yang  ada  padanya. Dalam hal ini mereka sepakat menggunakan istishab yang berarti tetap menganggap  orang  yang  hilang  itu  sebagai orang  yang  hidup.  Dalam  hal  ini  kedua golongan  ulama  sepakat.  Itulah  sebabnya  para ulama tidak berbeda pendapat dalam memperlakukan harta orang yang hilang itu.
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 527-537.
Humaira

## SIMPULAN
1. Mekanisme  konversi  tabungan  konvensional menjadi akad mudharabah. Perubahan sistem dari  konvensional  menjadi  sistem  syariah berdampak pada peralihan produk perbankan seperti  tabungan.  Seluruh  produk  perbankan harus dikonversikan menjadi produk perbankan  syariah.  Dalam  pelaksanaannya pun  bukan  tanpa  kendala.  Kendala  yang harus dihadapi bank adalah proses penyesuaian kepada produk-produk perbankan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah salah satunya adalah tabungan yang sebelumnya berdasarkan prinsip konvensional  maka  harus  berubah  menjadi tabungan dengan memakai akad mudharabah. Mudharabah  adalah  perjanjian  atas  suatu jenis  perkongsian  dimana  pihak  pertama ( sahib  al-mal )  menyediakan  dana,  dan pihak  kedua )  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  dana.  Dalam  hal  ini,  bank syariah  bertindak  sebagai  mudharib (pengelola  dana),  sedangkan  nasabah bertindak  sebagai  shahib  al-mal  (pemilik dana).  Bank  syariah  dalam  kapasitasnya sebagai  mudharib  mempunyai  kuasa untuk  melakukan  berbagai  macam  usaha yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah .
2. Perubahan  sistem  konvensional  menjadi syariah menyebabkan seluruh produk-produk yang  dijalankan  berubah  menjadi  syariah salah  satunya  adalah  peralihan  rekening nasabah.  sehingga  dalam  pelaksanaannya terdapat kendala dimana pada saat dilakukannya  peralihan  rekening  tabungan nasabah  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)    tidak diketahui  lagi  keberadaannya  dan  akhirnya menyebabkan rekening pasif. Oleh karena itu Dewan  Pertimbangan  Syariah  (DPS)  PT. Bank  Aceh  mengeluarkan  Opini  mengenai kebijakan  penyelesaian  hak  dan  kewajiban dana  pihak  ketiga  (DPK). Nasabah  dana pihak  ketiga  (DPK)  tidak  diketahui  lagi keberadaannya  diaman  pihak  bank  telah melakukan  upaya  pemberitahuan  melalui media massa dan pengumuman di kantor cabang  yang  dalam  konteks  syariah  ini menggunakan  terminologi mafqud (tidak diketahui  keberadaannya)  pada  perkara hak  milik.  Bank  boleh  mengelola  dana pihak  ketiga  (DPK)  tersebut,  setelah melalui  proses  penyelesaian    dana  pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamnademen  dengan  syarat  bank  tetap memberian  bagi  hasil  kepada  dana  pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank.
Humaira

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori,  2009, Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  Yogyakarta,  Gadjah  Mada University Press
Adiwarman  Karim,  2004, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,Jakarta,    PT  RajaGrafind Persada
Sumar’in, 2012, Konsep Kelembagaan Bank Syariah ,Yogyakarta,  Graha Ilmu
Khalid, 2018,”Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah”, MERCATORIA, Vol 11 No.2
https://kerjoanku.wordpress.com/2010/01/29/tabungan-mudharabah/diunduh 26 juni 2020

## Perundang-Undangan
Undang  -  undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  PBI  Nomor  11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
Keputusan Dewan Komisioner OJK  Nomor. KEP-44/D.03/2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.