Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2-2), 15-31 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2. 480 ©Komisi Pemberantasan Korupsi
Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia
Dewi Tresya, Ima Mayasari, Abdul Aziz Suhendra Spesialis Hukum Lingkungan Universitas Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi
dtresya@gmail.com, imamayasari@yahoo.com, abdul.suhendra@kpk.go.id

## Abstract
The National Movement to Save Natural Resources is a joint program of ministries/institutions that  was  initiated,  coordinated,  and  supervised  by  the  Corruption  Eradication  Commission (CEC). Licensing reform is one of priorities based on the finding that licensing is a corruption- prone area. This paper is intended to report the licensing reform progress as well as to formulate lessons  learned  and  recommendations  for  the  future.  Data  collection  methods  are  literature studies, interviews and discussions with relevant stakeholders and experts. This study found that licensing reform has resulted in various milestones but not yet been completed and is important to  continue  with  recommendations:  (i)  strengthening  the  control  function  of  licensing;  (ii) strengthening  coordination  between  governmental  institutions,  central  and  regional;  (iii) curbing poor compliance to environmental regulations and enforcing environmental recovery; (iv) developing anti-corruption safeguards in the licensing system; and (v) moratorium on the new licenses issuance until environmental planning and licenses reform are completed.
Keywords : Licensing Reform, Natural Resources, Corruption Prevention, CEC

## Abstrak
Gerakan  Nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam  (GNP  SDA)  merupakan  program bersama  kementerian/lembaga  yang  diinisiasi,  dikoordinasi,  dan  disupervisi  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penataan perizinan merupakan salah satu fokus utama dalam GNP  SDA  berdasarkan  temuan  bahwa  perizinan  merupakan  salah  satu  wilayah  rentan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan  capaian  penataan  perizinan  tersebut  serta  merumuskan  catatan pembelajaran dan rekomendasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka beserta wawancara dan  diskusi  dengan  pemangku  kepentingan  serta  ahli  yang  relevan.  Kajian  ini menemukan bahwa penataan perizinan telah menghasilkan berbagai tonggak capaian namun belum selesai dan penting untuk dilanjutkan dengan rekomendasi: (i) pengembangan strategi sistemik untuk penguatan fungsi pengendalian dalam perizinan; (ii) identifikasi solusi untuk penguatan  koordinasi  antar-institusi,  pusat  dan  daerah;  (iii)  penertiban  kepatuhan persyaratan  lingkungan  serta  pemulihan  lingkungan;  (iv)  pembangunan safeguards antikorupsi dalam sistem perizinan; dan (v) moratorium pemberian izin baru sampai Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS),  rencana  tata  ruang,  rencana  pengelolaan  SDA,  dan penataan izin selesai.
Kata Kunci : Penataan Perizinan, Sumber Daya Alam, GNP SDA, Pencegahan Korupsi, KPK

## Pendahuluan
Gerakan  Nasional  Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) merupakan program  penguatan  tata  kelola  sumber daya  alam  yang  bebas  korupsi  di Indonesia,  yang  dinisiasi  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan disepakati pelaksanaannya secara bersama-sama  oleh  27  kementerian  dan lembaga di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan,  kelautan,  dan  perikanan pada  tanggal  19  Maret  2015.  Pada  hari yang  sama,  Panglima  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI),  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  (POLRI),  dan  Jaksa
Agung juga mendeklarasikan dukungannya  terhadap  GNP  SDA  melalui pelaksanaan  penegakan  hukum  sektor sumber daya alam berdasarkan kewenangannya masing-masing. GNP SDA merupakan pembaruan dari Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian  dan  Lembaga  tentang
Percepatan  Pengukuhan  Kawasan  Hutan Indonesia tanggal 11 Maret 2013 (NKB 12 K/L). Program ini merupakan tindak lanjut dari  berbagai  kegiatan  pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam yang dilakukan  KPK  sejak  tahun  2009.  KPK bertindak  sebagai  pelaksana  monitoring dan evaluasi dalam implementasi GNP SDA tersebut. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).
Penataan  perizinan  merupakan salah  satu  fokus  utama  dalam  GNP  SDA. Hal  ini  berdasarkan  pada  temuan  bahwa perizinan  merupakan  salah  satu  wilayah rentan  korupsi  dalam  tata  kelola  sumber daya  alam.  Sejak  tahun  2007,  setidaknya terdapat  13  kasus  korupsi  terkait perizinan  di  sektor  pertambangan, kehutanan,  dan  perkebunan,  yang  telah diputus oleh pengadilan serta
berkekuatan  hukum  tetap.  Kasus  ini melibatkan  beberapa  kepala  daerah, seperti Gubernur Riau, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Pelalawan Provinsi Riau,
dan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Provinsi Kalimantan  Timur.  Penataan  perizinan bertujuan untuk memperkuat tata aturan dan  implementasi  perizinan  sehingga dapat  menutup  kesempatan  bagi  praktik korupsi.
Kajian  ini  adalah  hasil  penelitian evaluatif,  yang  merupakan  bagian  dari program  evaluasi  GNP  SDA  tahun  2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  capaian  dan  tantangan pelaksanaan  GNP  SDA  sampai  akhir Oktober 2018, serta merumuskan pembelajaran  dan  rekomendasi  untuk pelaksanaan GNP SDA selanjutnya.
Metode yang digunakan adalah studi pustaka  beserta  wawancara  dan  diskusi. Studi  pustaka  melingkupi  studi  terhadap literatur,  regulasi,  serta  dokumen  terkait lainnya. Wawancara dan diskusi dilakukan dengan  para  pemangku  kepentingan terkait  implementasi  GNP  SDA,  baik  dari pemerintah  maupun  non-pemerintah. Informasi  dan  data  yang  diperoleh  dari studi  pustaka  serta  wawancara  dan diskusi  dianalisis  hingga  menghasilkan kajian  ini.  Data  dan  informasi  yang termuat  dalam  kajian  ini  adalah  hasil pengumpulan  data  sampai  dengan  31 Oktober 2018.

## Pembahasan

## Hukum Perizinan
Izin  ( vergunning )  merupakan  salah satu bentuk penetapan ( beschikking ), yang merupakan  tindakan  hukum  pemerintah secara  sepihak,  menimbulkan  akibat hukum secara langsung dan konkrit, serta dilakukan  oleh  pejabat  yang  memiliki kewenangan khusus untuk itu (Muslimim, 1982).  Izin  adalah  penetapan  yang membolehkan perbuatan spesifik tertentu untuk  orang/badan  hukum  tertentu (konkrit  dan  individual),  dengan  syarat perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan–perbuatan  yang  mana  secara
umum  adalah  perbuatan  yang  dilarang atau  membutuhkan  pengawasan  khusus (Ridwan, 2007).
Hasil  penetapan  tersebut  berlaku sebagai  ketetapan  yang  sah  apabila memenuhi syarat:
1. Dibuat oleh organ pemerintahan yang berwenang;
2. Pembuatannya memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Ketetapan  harus  dalam  bentuk  yang ditetapkan  dalam  peraturan  yang mendasarinya;
4. Muatan  dan  tujuannya  harus  sesuai dengan  muatan  dan  tujuan  yang ditentukan  dalam  peraturan  yang mendasarinya.
(Van  der  Pot  dalam  Utrecht  dan  Saleh, 1985).
Kekurangan terhadap syarat sahnya penetapan  sebagaimana  tersebut  di  atas dapat mengakibatkan ketetapan tersebut ‘batal  karena  hukum’  atau  ‘dapat dibatalkan’  (lihat  Utrecht  dan  Saleh,  75- 111,  1985).  Berdasarkan  penjelasan mengenai  penetapan/ketetapan  dan  izin tersebut  di  atas,  maka  izin  melingkupi unsur:
1. Instrumen  yuridis  yang  lahir  dari peraturan perundang-undangan;
2. Terdapat tujuan tertentu yang diatur dalam peraturan yang melahirkannya–dan  oleh  karenanya, penerbitan  izin  harus  sesuai  dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut;
3. Penerbitannya hanya boleh dilakukan oleh  organ  pemerintahan  yang diberikan kewenangan khusus untuk itu;
4. Penerbitannya dan bentuk ketetapannya  harus  sesuai  dengan syarat  dan  prosedur  yang  diatur dalam peraturan perundang- undangan; 5. Muatan  izin  harus  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
6. Pelaksanaan izin harus sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundangan- undangan dan izin itu sendiri (apabila ada); dan 7. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan  izin  agar  dilakukan sesuai  dengan  syarat  dan  tata  cara yang ditentukan.
Pelanggaran  terhadap  unsur-unsur tersebut seyogyanya dapat menimbulkan akibat  hukum  negatif  terhadap  izin tersebut. Akibat hukum ini akan dibahas lebih  lanjut  dalam  bagian  berikutnya berdasarkan hukum positif di Indonesia.
Kerangka  Hukum  Perizinan  Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia Penetapan  ( beschikking )  dikenal sebagai  keputusan  tata  usaha  negara dalam hukum Indonesia (Keputusan TUN), yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU Administrasi  Pemerintahan  2014)  dan peraturan  pelaksananya.  UU  tersebut menentukan  syarat  sahnya  Keputusan TUN sebagai berikut:
1. Ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang;
2. Dibuat sesuai prosedur;
3. Muatan  yang  sesuai  dengan  objek Keputusan TUN;
yang  keseluruhannya  harus  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).  AUPB  meliputi  asas  kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan,  tidak  menyalahgunakan kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
Lebih  lanjut,  UU  Administrasi Pemerintahan  2014  mengatur  implikasi hukum apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Keputusan yang tidak
memenuhi syarat pertama, yaitu
ditetapkan  oleh  pejabat  yang  tidak berwenang,  maka  keputusan  TUN tersebut  tidak  sah.  Sementara  itu, Keputusan  yang  tidak  memenuhi  syarat kedua  dan  ketiga,  maka  keputusan tersebut  dapat  dibatalkan.  Tidak  sah berarti keputusan tersebut tidak mengikat  sejak  awal  dan  dianggap  tidak pernah  ada;  sementara  batal  berarti berakhir  sejak  pembatalan.  (Lihat  Pasal 56, 70, dan 71)
Dalam  konteks  perizinan  sektor sumber  daya  alam,  terkhusus  sektor perkebunan,  kehutanan,  pertambangan, dan  kelautan-perikanan,  peraturan  yang mendasarinya  terdapat  pada  regulasi masing-masing  sektor,  dengan  mengacu pada  UUD  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Secara umum, regulasi sektoral tersebut adalah sebagai berikut:
1. UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan peraturan pelaksananya; 2. UU  No.  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan dan peraturan pelaksananya; 3. UU  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  beserta  perubahan  dan peraturan pelaksananya; dan
4. UU  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  beserta  perubahan  dan peraturan pelaksananya.
Selain  itu,  terdapat  pula  perizinan
lintas  sektoral  yang  dapat  berlaku terhadap  kegiatan  usaha  di  keempat sektor  tersebut.  Perizinan  dimaksud melingkupi  antara  lain:  dalam  konteks usaha  secara  umum  (misal  harus memperoleh  izin  berusaha  di  Indonesa), penataan  ruang  (misal  izin  lokasi  untuk memastikan  kesesuaian  dengan  rencana tata  ruang),  izin  lingkungan  hidup,  serta yang terkait dengan hak atas tanah (misal Hak Guna Usaha/HGU untuk perkebunan).
Izin-izin  tersebut  diatur dalam  peraturan yang berbeda, seperti misalnya tersebut di bawah ini: 1. UU  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya; 2. UU  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  dan  peraturan pelaksananya; 3. UU  No.  32  Tahun  2014  tentang Kelautan dan peraturan pelaksananya; 4. UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dan  peraturan pelaksananya;
Izin  juga  terikat  dengan  ketentuan hukum  perdata  dan  pidana  yang  berlaku secara  umum.  Keseluruhan  regulasi tersebut  pada  prinsipnya  dibuat  untuk memastikan  bahwa  izin  yang  diterbitkan sesuai dengan tujuannya dan meminimalisir  dampak  negatif  yang mungkin  timbul.  Perizinan  agar  dapat memenuhi fungsi pengendalian dimaksud tidak  dapat  dilepaskan  dari  ketentuan perencanaan  (ruang  dan  pembangunan) dan  penegakan  hukum  (administratif, perdata, dan pidana). Kerangka pengaturan perizinan sektor sumber daya alam  sebagaimana  dalam Gambar  1 berikut ini.
Gambar 1. Kerangka Pengaturan Perizinan
Sektor Sumber Daya Alam

## Penataan Perizinan dalam GNP SDA
GNP  SDA  berdasar  pada  asas  yang terkandung  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang pada pokoknya mewujudkan
penyelenggaraan  kekuasaan  negara  atas sumber  daya  alam  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat,  yang berdasar  pada  demokrasi  ekonomi  yang taat  pada  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan  dan  kesatuan  nasional. Dalam GNP SDA, KPK melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi kementerian dan lembaga  terkait  dan  berfokus  pada pencegahan  korupsi  yang  disinyalir sebagai  tantangan  besar dalam mencapai penyelenggaraan sumber daya alam yang dimaksud dalam Pasal 33 tersebut. Dalam  konteks  penataan  perizinan,
GNP  SDA  sampai  akhir  Oktober  2018 berfokus pada penertiban ketidakpatuhan hukum  dan  penguatan  basis  data perizinan di sektor perkebunan,
kehutanan,  pertambangan,  dan  kelautan- perikanan.
Kedua fokus tersebut diupayakan untuk mencapai tujuan: 1. Penguatan  fungsi  perizinan  sebagai sistem  pengendalian  pengelolaan sumber daya alam; 2. Perwujudan penerbitan dan pengelolaan  izin  yang  patuh  hukum dan  sesuai  dengan  tata  kelola lingkungan yang baik; 3. Penyelamatan  kerugian  negara  dari penurunan penerbitan dan pengelolaan  izin  yang  tidak  patuh hukum; dan
4. Penurunan  praktik  korupsi  dari perbaikan sistem penerbitan izin dan penegakan  kepatuhan  hukum  dalam pengelolaan izin.

## Penertiban Pengelolaan Izin
GNP SDA telah mendorong terlaksananya  evaluasi  terhadap  izin-izin yang  telah  terbit  di  sektor  perkebunan, kehutanan,  pertambangan,  dan  kelautan- perikanan.  Evaluasi  ini  diharapkan menghasilkan  penertiban  terhadap  izin- izin  yang  ditemukan  telah  melanggar hukum,  baik  secara  hukum  administrasi maupun  pidana  dan  perdata.  Pada akhirnya,  program  ini  diharapkan  untuk mewujudkan  izin  yang clean  and  clear , yaitu  telah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  yang  berlaku  dan  tidak mengandung permasalahan hukum (seperti konflik/sengketa), termasuk tidak tumpang-tindih penguasaan lahan.
Di  sektor  perkebunan,  GNP  SDA menjalankan  Program  Satu  Peta  yang bertujuan  untuk  menghasilkan  kesatuan informasi geospasial (Peta) yang memiliki standar  yang  sama.  Program  ini  bukan sekedar  pengumpulan  Peta  melainkan juga  melingkupi  proses  untuk  kompilasi seluruh  Peta  wilayah  izin  usaha perkebunan,  penyamaan  standar,  dan sinkronisasi  Peta  wilayah  izin  usaha perkebunan  dengan  Peta  wilayah  izin
PERENCANAAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN KLHS RTR + RP AMDAL/UKP- UPL/SPPL IZIN LH PENGAWAS AN IZIN PEMANFAATAN RUANG GAKKUM IZIN USAHA SEKTORAL HAK ATAS TANAH (UNTUK USAHA BERBASIS
usaha  dan  hak  atas  tanah  lainnya  serta Peta  peruntukkan  ruang,  yaitu  Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Kawasan Hutan. Sinkronisasi tersebut  melingkupi  upaya  penyelesaian tumpang  tindih,  yang  juga  memuat evaluasi  legalitas  izin  usaha  perkebunan tersebut.  Pada  akhirnya,  program  Satu Peta  diharapkan  dapat  menghasilkan kesatuan  Peta  izin  usaha  perkebunan dalam  satu  standar  yang,  serta clean  and clear .
Program  Satu  Peta  diawali  dengan pilot  di  Kalimantan  Tengah  untuk perkebunan  kelapa  sawit.  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Tengah  di  bawah koordinasi  dan  supervisi  KPK  telah menyelesaikan  proses  kompilasi  dan integrasi. Analisis dan identifikasi tumpang-tindih Peta telah selesai
dilakukan.  Proses  sinkronisasi  baru dimulai  pada  September  2018  sehingga belum  memperlihatkan  perkembangan yang  signifikan.  Untuk  mendukung penyelesaian  Program  Satu  Peta  di Kalimantan  Tengah,  pada  tanggal  28 September  2018,  Pimpinan  KPK,  11 (sebelas) Direktur Jenderal/Deputi Kepala dari  7  (tujuh)  kementerian  dan  lembaga terkait  perkebunan  kelapa  sawit,  dan Kepala  Dinas  Perkebunan  Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani Komitmen  Bersama  untuk  Program  Satu Peta tersebut. Sejak Maret 2018, Program Satu  Peta  diperluas  ke  Provinsi  Sulawesi Barat.  Sampai  akhir  2018,  Program  ini masih  dalam  proses  kompilasi  Peta  dan data terkait.
Di sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi Izin Usaha
Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  dalam Hutan  Alam  (IUPHHK-HA)  dan  dalam Hutan  Tanaman  (IUPHHK-HT).  Evaluasi ini  telah  selesai  dilakukan,  yang menghasilkan  tingkat  kepatuhan  masing- masing IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang
berlaku.  Namun  demikian,  tindak  lanjut dari  hasil  evaluasi  tersebut  belum memperlihatkan  perkembangan  yang signifikan. Di sektor pertambangan, Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Alam (Kementerian ESDM) telah melakukan  evaluasi  legalitas  Izin  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP
Minerba), yang dimulai sejak 2011. Evalusi dimulai  dengan  rekonsilasi  dokumen perizinan  setelah  terbitnya  UU  No.  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan
Mineral  dan  Batubara.  Hal  ini  sejalan dengan  rekomendasi  kajian  KPK  kepada institusi terkait untuk melakukan penataan  IUP  Minerba  dan  penghentian sementara  penerbitan  IUP  Minerba  baru. Penghentian  sementara  ini  bertujuan untuk  menghindari  permasalahan  lebih lanjut dalam perizinan usaha pertambangan  akibat  belum  jelasnya wilayah  pertambangan  dan  status  izin yang  telah  terbit.  Hasil  rekonsiliasi  yang dilakukan  pada  periode  2011-2013 tersebut  menunjukkan  masih  terdapat 45%  IUP  Minerba  yang  belum clean  and clear (CnC) diarenakan masalah administrasi  perizinan,  tumpang  tindih lahan,  dan  pelanggaran  kewajiban keuangan.
Merespons hal ini, tahun 2014, KPK menginisiasi  penataan  perizinan  usaha pertambangan  sebagai  salah  satu  fokus dalam  implementasi  NKB  12  K/L.  Salah satu  tujuannya  adalah  menertibkan  IUP Minerba  yang  tidak  CnC.  Sampai  tahun 2015, penataan perizinan ini menghasilkan  temuan,  antara  lain  (KPK, 2018):
 4.276  IUP  Minerba  tidak  CnC,  dari total jumlah IUP Minerba 10.432;
 Dari  total  jumlah  IUP  Minerba tersebut, 1.850 perusahaan pemegang izin tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

## Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia
 1,37  juta  ha  IUP  Minerba  masuk  ke dalam kawasan hutan konservasi dan 4.93 juta ha masuk ke dalam kawasan hutan lindung; dan
 Terdapat  hutang  pemegang  IUP Minerba kepada negara (berasal dari kewajiban  keuangan  yang  tidak dibayar), yang jumlahnya lebih dari 6 Triliun Rupiah.
Evaluasi legalitas IUP Minerba pada periode 2014-2015 tersebut telah berhasil mendorong  peningkatan  Pendapatan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  sektor pertambangan  sebesar  10  Triliun  Rupiah dan mendorong penertiban izin bermasalah  sebanyak  1.087  IUP  Minerba di 19 Provinsi di Indonesia.
Pada  tahun  2015,  evaluasi  IUP Minerba  dilanjutkan  dan  diperkuat  oleh Kementerian ESDM. Salah satunya adalah melalui  penerbitan  Peraturan  Menteri ESDM  No.  43  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Evaluasi  Penerbitan  IUP  Minerba untuk
menjadi pedoman dalam
pelaksanaan  evaluasi  IUP  Minerba.  Hasil evaluasi  ini  adalah  berupa  pengumuman status clean and clear (CnC) kepada publik dan  pemberian  sertifikat  CnC  kepada pemegang  IUP  oleh  Direktur  Jenderal Minerba atas nama Menteri ESDM. Status CnC  diumumkan  bila  hasil  evaluasi menunjukkan bahwa IUP telah memenuhi persyaratan
administratif
dan
kewilayahan.  Sementara  itu,  sertifikasi CnC diberikan kepada pemegang IUP bila hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  IUP telah  memenuhi  berbagai  persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
CnC  telah  selesai  pada  awal  tahun 2018.  IUP  yang  tidak  memperoleh  status dan sertifikat CnC, dikenakan pemblokiran status  badan  hukum  oleh  Kementerian Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham) sampai  kewajibannya  dipenuhi.  Bila  IUP ditemukan sudah tidak berlaku atau tidak memenuhi  syarat  mutlak,  maka  IUP dicabut/dinyatakan  tidak  berlaku.  Hasil
evaluasi  final  menunjukkan  sebanyak 6.101 IUP yang berstatus dan bersertifikat CnC  dengan  2.818  diantaranya  sudah habis  masa  berlakunya;  serta  1.363  IUP yang  tidak  lulus  CnC  dengan  1182  di antaranya  sudah  habis  masa  berlakunya (Kementerian ESDM, 2018).
Selain  itu,  di  sektor  pertambangan,
GNP  SDA  juga  mendorong  Kementerian ESDM  untuk  melakukan  pembaruan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  dan Kontrak  Karya  (KK).  Pembaruan  ini dilakukan  dalam  rangka  menjalankan perintah  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu Bara untuk dilakukannya penyesuaian ketentuan dalam PKP2B dan KK  yang  telah  ada  dengan  ketentuan dalam UU Minerba 2009.  Penyesuaian ini pada pokoknya bertujuan untuk memperkuat  penguasaan  negara  atas sumber  daya  minerba  melalui  kontrol terhadap  operasi  pertambangan  serta pengenaan  kewajiban  bayar  penerimaan negara  yang  berkeadilan  bagi  rakyat Indonesia.  Dengan  dukungan  koordinasi supervisi  KPK,  Kementerian  ESDM  telah menyelesaikan  negosiasi  atas  68  PKP2B dan  29  KK  dan  telah  melakukan amandemen terhadap perjanjian/kontrak tersebut.  Sementara  itu,  2  KK  belum selesai negosiasi.
Di  sektor  kelautan  dan  perikanan, Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  melakukan  penertiban  kepatuhan pendaftaran daya tampung kapal perikanan  tangkap.  Berangkat  dari temuan  KPK  dalam  Kajian  Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Tahun 2014, yang menunjukkan adanya  praktik  manipulasi  data  ukuran kapal perikanan tangkap di lapangan, yaitu ukuran  yang  dilaporan  lebih  kecil  dari hasil pengukuran yang sebenarnya/ mark- down (KPK,  2014).  Kajian  tersebut melaporkan juga bahwa praktik
manipulasi  tersebut  disebabkan  oleh beberapa  hal,  antara  lain:  adanya perbedaan  signifikasi  hasil  pengukuran kapal  dari  setiap  metode  pengukuran kapal,  tidak  adanya  pengawasan  dan evaluasi secara intensif terhadap perubahan ukuran kapal yang terintegrasi antar-otoritas kesyahbandaran dan pelabuhan,  dan  tidak  adanya  sistem informasi  identitas  kapal  yang  dapat diakses oleh setiap otoritas kesyahbandaran dan pelabuhan yang real-
time dalam jaringan.
Praktik  manipulasi  ini  disinyalir bertujuan  antara  lain  untuk  menghindari pengurusan  Surat Izin  Penangkapan  Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI)  di  KKP  sehingga  tidak  kena kewajiban  bayar  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini terkait dengan ketentuan  hukum  bahwa  kapal  dengan daya  tampung  di  atas  30GT  yang  wajib memiliki SIPI dan SIKPI dari KKP (Permen KKP No. PER/30/MEN/2012 Tahun 2012 tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara
Republik Indonesia beserta perubahannya). Selain itu, praktik ini juga disinyalir bertujuan untuk membeli Bahan Bakar  Minyak  (BBM)  bersubsidi,  yang hanya diperuntukkan bagi kapal
berukuran  maksimal  30GT  (berdasarkan Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak Tertentu,  yang  telah  digantikan  dengan Peraturan  Presiden  No.  191  Tahun  2014 jo. Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 tentang  Penyediaan,  Pendistribusian  dan Harga  Jual  Eceran  Bahan  Bakar  Minyak). Oleh  karena  itu,  KKP  dalam  GNP  SDA mendorong  dilakukannya  pengukuran ulang  terhadap  kapal-kapal  perikanan tangkap yang beroperasi di Indonesia.
KKP bekerja sama dengan Kementerian  Perhubungan  melakukan program  pengukuran  ulang  perikanan
tangkap,  baik  melalui  gerai  perizinan ataupun pembukaan gerai pengukuran di lokasi-lokasi  nelayan  (KKP,  2018).  Ukur ulang  telah  selesai  dilakukan  terhadap sekitar 15.000 kapal. Hasil ukur ulang ini menemukan mayoritas dari kapal tersebut didaftarkan  dengan  daya  tampung  yang tidak sesuai (dikecilkan/ mark down ).

## Penguatan Basis Data Perizinan
GNP  SDA  dalam  perjalanannya menemukan  bahwa  basis  data  perizinan belum  dapat  diandalkan.  Sementara  itu basis data merupakan faktor utama untuk dapat  mewujudkan  tata  kelola  perizinan yang  sesuai  fungsinya  sebagai  instrumen yuridis  pengendalian.  Persoalan  sistem data  dan  informasi  perizinan  ini teridentifikasi dalam beberapa kajian KPK terkait  sumber  daya  alam,  seperti  Kajian Sistem  Tata  Kelola  Komoditas  Sawit (2016)  dan  Laporan  Hasil  Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya
Kelautan (2014). Kelemahan basis data ini membuka peluang bagi berbagai
pelanggaran  hukum  dan  praktik  korupsi dalam  tata  kelola  perizinan.  Berbagai upaya  perbaikan  tata  kelola  pun terhambat  akibat  ketiadaan  data  yang lengkap  dan  dapat  diandalkan.  Oleh karena  itu,  KPK  mendorong  GNP  SDA  ke arah  pengembangan  basis  data  perizinan oleh  setiap  kementerian/lembaga  yang membidangi  keempat  sektor  tersebut.
Program ini diharapkan dapat mewujudkan  basis  data  perizinan  yang lengkap, mutakhir, dan terintegrasi antar- kementerian dan lembaga. Di sektor perkebunan, Kementerian Pertanian mengembangkan Satu Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN). Sistem  ini  dirancang  untuk  memiliki  3 (tiga)  fungsi  pokok,  yaitu;  sebagai  basis data  perizinan  usaha  perkebunan  yang terintegrasi  secara  nasional,  instrumen pengawasan dan evaluasi perizinan usaha perkebunan,  serta  instrumen  koordinasi
dengan  kementerian  dan  lembaga  terkait perizinan  usaha  perkebunan.  SIPERIBUN sudah beroperasi untuk fungsi basis data dan  sudah  mulai  disosialisasikan  kepada pemangku kepentingan terkait (Kementan, 2018; Lihat http://sip.ditjenbun.pertanian.go.id). Di sektor kehutanan, KLHK mengembangkan Sistem Informasi Administrasi  Penatausahaan  Hasil  Hutan
Kayu  (SIPUHH).  SIPUHH  dikembangkan berdasarkan hasil kajian KPK (2015) yang menemukan  banyaknya  hasil  hutan  kayu komersial  yang  tidak  tercatat  dan/atau yang  royaltinya  tidak  dibayar  kepada negara  (royalti  ini  seharusnya  dibayar berdasarkan peraturan perundang- undangan). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa 77-88%  hasil hutan kayu  dari  hutan  alam  Indonesia  tidak tercatat pada periode 2003-2014. Akibatnya,  estimasi  royalti  yang  tidak terbayarkan  kepada  negara  adalah sebesar Rp. 62,8-86,9 trilyun (KPK, 2015). SIPUHH diharapkan dapat
menyediakan  data  hasil  hutan  kayu  yang lengkap  dan  benar.  Berdasarkan  data tersebut,  SIPUHH  diharapkan  dapat menjadi  instrumen  untuk  memastikan penghitungan kewajiban bayar pemegang izin adalah akurat dan dibayarkan kepada negara. Selain itu, SIPUHH juga diharapkan dapat membantu verifikasi legalitas kayu.
Dengan demikian,
SIPUHH yang beroperasi  efektif  dapat  meminimalisasi kerugian  negara  akibat  kehilangan pendapatan  dari  hasil  kayu  yang  tidak dilaporkan serta penebangan kayu ilegal.
Program  ini  telah  menghasilkan SIPUHH  yang  memiliki  fungsi  pencatatan hasil  kayu  dari  pengelolaan  izin  yang terintegrasi dengan berbagai data perizinan,  perencanaan,  inventarisasi potensi  kayu,  dan  kewajiban  bayar  yang timbul  dari  hasil  kayu  tersebut.  Lebih lanjut,  SIPUHH  juga  terintegrasi  dengan data  legalitas  kayu  dalam  setiap  rantai pasokan sampai ke industri hilir.
Di  sektor  pertambangan,  GNP  SDA mendorong  terwujudnya  satu  data perizinan di sektor pertambangan. Sebagai hasilnya,  Kementerian  ESDM  telah mengembangkan  3  (tiga) platform basis data,  yaitu Minerba  One  Map  Indonesia (MOMI), Minerba  One  Data  Indonesia (MODI),  dan ESDM  One  Map –yang ketiganya  tersajikan  dalam  jaringan.
Ketiga  basis  data  memuat  informasi mengenai  Peta  beserta  informasi  izin usaha pertambangan, yang memungkinkan  proses  analisis  tumpang tindih.  (https://modi.minerba.esdm.go.id; https://modi.minerba.esdm.go.id; dan https://geoportal.esdm.go.id).
Di  sektor  kelautan  dan  perikanan,
KKP  telah  mengembangkan  sistem informasi  perizinan  perikanan  tangkap dalam jaringan (lihat http://www.perizinan.kkp.go.id).  Sistem informasi tersebut juga mengintegrasikan pencatatan  perizinan  perikanan  tangkap di daerah se-Indonesia
(http://www.perizinan.kkp.go.id/izindae rah2017/).
Berbagai  capaian  tersebut  di  atas menunjukkan  bahwa  penataan  perizinan belum  mencapai  hasil  akhir  yang diharapkan.  Namun  demikian,  program penataan  perizinan  yang  telah  dilakukan tersebut  telah  berhasil  mengembangkan diskursus  dalam  lingkungan  birokrasi pemerintahan  dan  publik  mengenai persoalan  tata  kelola  perizinan  di  sektor sumber  daya  alam  dan  pentingnya dilakukan  penataan  perizinan,  yang merupakan  fondasi  untuk  keberlanjutan proses ke depan. Capaian-capaian tersebut juga merupakan tonggak capaian (milestones) penting  untuk  mencapai tujuan yang diharapkan.
Catatan  untuk  Penataan  Perizinan  ke Depan Penataan perizinan dalam praktiknya  mengandung  kompleksitas yang  tinggi  karena  objek  yang  menjadi sasaran adalah keluaran dari peristiwa di masa  lampau,  sementara  informasi  dan data  tidak  terdokumentasi  dengan  baik. kajian ini menemukan beberapa isu  yang penting untuk menjadi sasaran keberlanjutan  penataan  perizinan  ke depan. 1. Penataan perizinan belum menyasar perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan merupakan instrumen  hukum  bagi  pemerintah untuk mencegah, mengendalikan, dan mengelola  dampak  negatif  terhadap lingkungan,  termasuk  sumber  daya alam yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia,  UU  No.  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  secara  tegas mengatur bahwa setiap kegiatan usaha wajib didahului dengan izin lingkungan (lihat Pasal 36). Penerbitan izin  lingkungan  didahului  dengan proses  asesmen  terhadap  risiko dampak kegiatan usaha bagi lingkungan,  termasuk  keberlanjutan sumber  daya  alam.  Dengan  demikian,
perizinan  lingkungan  adalah  alat pengendalian  yang  sentral  dalam rangka  penyelematan  sumber  daya alam.
Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya,  sektor  pertambangan dan perikanan tangkap telah menyelesaikan  program  penertiban izin.  Namun  demikian,  penertiban yang dilakukan belum menyasar pada kepatuhan  pemegang  izin  terhadap ketentuan  perizinan  lingkungan– khususnya  pada  sektor-sektor  usaha memiliki risiko tinggi dalam pencemaran dan perusakan lingkungan. Misalnya  sektor  pertambangan, dalam  eveluasi  IUP  Minerba,  izin lingkungan hanya dinilai keberadaanya, atau pemenuhan administratif (lihat Permen ESDM No.
43  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Evaluasi  Penerbitan  IUP  Minerba).
Dengan  demikian,  dampak  evaluasi terhadap  pemulihan  lingkungan  dan pencegahan perusakan atau pencemaran  lingkungan  tidak  nyata. Isu  tambang  perusak  lingkungan masih menjadi tantangan bagi Indonesia. 2. Izin  sosial  belum  dilihat  sebagai elemen  penting  dalam  penataan perizinan. Izin  sosial  merupakan  legitimasi yang terbit dari penilaian masyarakat. Izin sosial terpenuhi ketika masyarakat  luas  telah  menerima kegiatan  usaha  tersebut (Cullen-Knox C.  et.  al.,  2017).  Izin  sosial  akan menentukan efektifitas suatu kegiatan usaha  (Smits  C.C.A.,  Leeuwen  J.  dan Tatenhove  J.P.M.,  2017).  Perlawanan dari  publik  akan  kontra-produktif terhadap jalannya kegiatan usaha dan dapat  menimbulkan  kerugian  secara finansial bagi pelaku usaha. Khususnya dalam  sektor-sektor  sensitif,  seperti sumber  daya  alam,  aktor  non- pemerintah aktif melakukan perlawanan  terhadap  kegiatan  usaha yang  berdampak  buruk  terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam  diskursus  tata  kelola lingkungan,  berkembang  teori  bahwa berfungsinya izin sosial dapat
mendorong  perilaku  usaha  yang  baik (good  governance) .    Efektifitas  izin sosial  ini  merupakan  hasil  dari berjalannya  fungsi  pemerintahan  dan peran serta masyarakat (Heyes A. dan Oestreich A.M, 2018; Cullen-Knox C. et. al., 2017).

## Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia
Oleh  karena  itu,  penataan perizinan perlu untuk mengembangkan bagaimana izin sosial  ini  dapat  bekerja  efektif  dalam perizinan  sumber  daya  alam.  Dalam hal  ini,  efektifitas  peran  serta masyarakat  perlu  diperkuat  dalam sistem perizinan.
3. Penertiban izin belum terimplementasikan secara konsisten sampai ke tingkat tapak. Catatan ini khususnya ditemukan pada  evaluasi  IUP  Minerba.  Hal  ini terlihat  dari  masih  adanya  temuan dimana  IUP  Minerba  yang  tidak  lulus
CnC  dan  sudah  diblokir  oleh Kemenkumham, masih terus beroperasi  dan  mendapat  layanan perizinan di tingkat daerah. Temuan tersebut di atas memperlihatkan  tantangan  dalam penertiban  izin,  yaitu  bagaimana penertiban izin dapat dilakukan secara konsisten  oleh  seluruh  instansi pemerintahan  terkait,  baik  di  pusat maupun  daerah.  Untuk  mencapai  ini, diperlukan  koordinasi  yang  efektif antara  institusi  terkait  (pusat  dan daerah).
Salah  satu  catatan  yang  muncul dari pemerintah daerah adalah adanya keengganan  dari  pemerintah  daerah untuk menertibkan atau mencabut izin karena  adanya  risiko  gugatan  ke pengadilan  ataupun  kriminalisasi terhadap pejabat terkait.
4. Sistem informasi dan data berbasis elektronik  dalam  jaringan  telah terbangun, namun muatannya
belum  lengkap  dan  mutakhir– kecuali untuk perikanan tangkap.
Sistem  informasi  dan  data berbasis  elektronik  dalam  jaringan tengah  marak  menjadi  produk pemerintahan  di  Indonesia.  Hampir setiap institusi tengah mengembangkan sistem informasi. Hal
ini  juga  berlangsung  dalam  konteks perizinan  pada  keempat  sektor  SDA, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Namun  demikian,  informasi  dan  data yang  termuat  dalam sistem  informasi tersebut  belum  lengkap,  termutakhir, dan dapat diandalkan.
Sebagai  contoh,  di  sektor pertambangan, meskipun evaluasi IUP Minerba  telah  selesai  dan  data  telah dimasukkan  ke  dalam  sistem  MOMI dan  MODI,  data  yang  termuat  dalam sistem tersebut belum termutakhirkan dan  selaras  dengan  data  yang  ada  di pemerintah  daerah.  Sementara  itu, penyelenggaraan perizinan ada banyak di tingkat provinsi.
Sektor  yang  telah  berhasil mencapai satu informasi dan data yang lengkap dan mengalami pemutakhiran adalah  perikanan  tangkap.  Langkah yang  ditempuh  oleh  KKP  (Direktorat Jenderal  Perikanan  Tangkap)  adalah mengintegrasikan  seluruh  proses perizinan di daerah dalam satu sistem, yang  disebut  SIMKADA.  Dengan demikian,  seluruh  data  perizinan (yang dihasilkan dari proses perizinan) langsung masuk dalam satu sistem  yang  dikelola  oleh  Direktorat Jenderal  Perikanan  Tangkap.  Selain itu,  keberhasilan  ini  juga  didukung oleh  mekanisme  perizinan  perikanan tangkap  yang  jangka  waktunya  satu tahunan–sehingga perlu diperpanjang setiap  tahun.  Dalam  satu  periode perpanjangan,  seluruh  data  dan informasi  dapat  terdaftar  secara komprehensif dalam SIMKADA.
Sementara  itu,  sektor  berbasis lahan  memiliki  mekanisme  perizinan yang kompleks, melibatkan rangkaian panjang izin/rekomendasi dari berbagai sektor, dengan jangka waktu keberlakuan  izin  yang  panjang (sampai  puluhan  tahun).  Dengan demikian, pengumpulan dan
pemutakhiran  informasi  dan  data perizinan pun menjadi pekerjaan yang kompleks.  Pendekatan  yang  telah dilakukan  oleh  KKP  dalam  perizinan perikanan tangkap tidak cukup untuk dapat  memberikan  efek  keberhasilan yang sama di sektor berbasis lahan.
Kerja  sama  seluruh  institusi (pemerintah  pusat  dan  daerah) menjadi prasyarat untuk mewujudkan satu  data  yang  lengkap  dan  mutakhir di  sektor  berbasis  lahan.  Sistem informasi  yang  telah  dikembangkan oleh  masing-masing  institusi  perlu untuk diintegrasikan. Muatan informasi  juga  perlu  konsisten  satu sama lain. Untuk ini, sistem koordinasi yang  efektif  antara  institusi  terkait (pusat  dan  daerah)  menjadi  syarat untuk mencapai tujuan tersebut.
5. Belum ada upaya yang sistemik dan komprehensif  untuk  memperkuat sistem  perizinan  sebagai  sistem pengendalian  pengelolaan  sumber daya alam.
Berbagai  program  GNP  SDA  di atas  telah  berkontribusi  signifikan terhadap  upaya  untuk  mendorong penertiban izin-izin bermasalah. Pengembangan  sistem  pengendalian pun telah dilakukan, misalnya SIPUHH yang  bertujuan  untuk  memperkuat pengendalian  penebangan  kayu  ilegal dan  peredarannya.  SIPERIBUN  pun dibangun  untuk  mencapai  tujuan pengendalian  kegiatan  perkebunan melalui  sistem  perizinan.  Namun demikian, pendekatan yang dilakukan masih  secara  sektoral,  termasuk perizinan  lingkungan  yang  belum disasar  untuk  optimalisasi  perannya dalam mengendalikan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perizinan lingkungan akan berfungsi secara efektif dan efisien bila diimplementasikan  secara  sinergis
dengan  perencanaan  pembangunan dan  penataan  ruang.  Prosedur  dan kriteria  perlu  dirancang  sedemikian rupa  sehingga  ketiganya  dapat menghasilkan  fungsi  kontrol  yang efektif  terhadap  dampak  negatif kegiatan  usaha  terhadap  lingkungan dan  sumber  daya  alam  (lihat  The World Bank, 2012).
Selain  itu,  penataan  perizinan juga  perlu  didukung  oleh  penegakan hukum  yang  kuat,  baik  administrasi, pidana, dan perdata. Temuan evaluasi perizinan  tidak  hanya  berbentuk pelanggaran  administrasi  tetapi  juga pelanggaran hukum pidana, dan dapat dikembangkan menjadi gugatan
hukum  perdata.  Sebagai  contoh,  di sektor pertambangan, KPK dalam GNP SDA  menemukan  indikasi  adanya kegiatan  usaha  pertambangan  yang tidak sesuai dengan izinnya atau tidak berizin–yang dapat merupakan pelanggaran  pidana  pertambangan (Lihat Pasal 158, 160, dan 161 UU No.
4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara).  Selain  itu, terdapat juga temuan indikasi adanya kegiatan  usaha  pertambangan  dalam kawasan  hutan  konservasi  dan lindung–yang dapat merupakan pelanggaran  pidana  kehutanan  (lihat Pasal 89, 90, 91, 105, dan 106 UU No. 18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Sebagaimana telah dibahas dalam  bagian  sebelumnya  mengenai kerangka pengaturan perizinan sumber  daya  alam  di  Indonesia, perizinan  lingkungan  telah  diatur dalam  suatu  sistem  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  sistematis. Sistem  ini  melingkupi  perencanaan, pemanfaatan  dan  pengendalian,  serta pengawasan  dan  penegakkan  hukum. Sistem ini perlu diperkuat agar dapat

## Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia
berfungsi secara efektif dalam menjaga  sumber  daya  alam  dari kegiatan  eksploitasi  yang  merugikan negara  dan  masyarakat.  Untuk  ini,
penataan perizinan pun perlu dibangun  dalam  satu  strategi  secara sistemik  dalam  tata  kelola  sumber daya  alam,  penegakan  hukum,  dan pemberantasan korupsi.

## Penutup
Berdasarkan  capaian  dan  catatan sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya, penataan  perizinan  sektor  sumber  daya alam  belum  selesai  dan  penting dilanjutkan.  Beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  upaya  selanjutnya adalah:
1. Pembangunan strategi sistemik dan praktis  untuk  penguatan  fungsi pengendalian dalam perizinan.
Strategi ini perlu dibangun dalam kerangka  yang  komprehensif  mulai dari  aspek  perencanaan,  pemberian izin, pungutan kewajiban bayar pelaku usaha,  pengawasan  dan  penaatan, serta penegakan hukum.
Perbaikan harus dilakukan mulai dari  aspek  perencanaan.  Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS) perlu  untuk  menjadi  dasar  dalam penetapan  rencana  pengelolaan  SDA sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan,  serta  kelautan  dan perikanan  ke  depan.  Berdasarkan KLHS,  perencanaan  ruang  harus dituntaskan sampai ke level rinci.
Berdasarkan  KLHS  dan  rencana tata ruang tersebut, dilakukan evaluasi izin secara menyeluruh dan substansial.  Dengan  ini,  evaluasi  izin tidak  hanya  sebatas  pemenuhan administratif, namun juga mengevaluasi      efektivitas  dari  izin tersebut  dalam  pengelolaan  SDA  di Indonesia. 2. Identifikasi  solusi  sistemik  dan praktis untuk penguatan koordinasi  antar-institusi,  pusat dan daerah.
Dalam upaya penertiban izin dan penguatan  sistem  informasi  dan  data perizinan, teridentifikasi bahwa koordinasi  dan  kesatuan  langkah pemerintah menjadi tantangan utama dalam pencapaian hasil yang
diharapkan. Selain itu, dukungan dari penegak  hukum  juga  diperlukan, khususnya  dalam  hal  penindakan temuan pelanggaran dan perlindungan bagi  pejabat  penertib  izin  yang sungguh-sungguh.
3. Penertiban  kepatuhan  persyaratan lingkungan serta pemulihan
lingkungan  perlu  menjadi  fokus penataan perizinan ke depan.
Dokumen  analisis  lingkungan hidup  beserta  izin  lingkungan  perlu dievaluasi  secara  substantif,  dan penaatan  kepatuhannya  perlu  untuk dilakukan.  Indikasi  perusakan  atau pencemaran  lingkungan  perlu  untuk ditindaklanjuti sampai pemulihan.
4. Perlunya standar safeguards antikorupsi dalam sistem perizinan. Pemerintah  perlu  menerapkan standar  antikorupsi  dalam  perizinan, baik dalam penerapan good governance (akuntabilitas dan transparansi) maupun terhadap standar  antikorupsi,  seperti  deklarasi antisuap,  wilayah  bebas  gratifikasi, penerapan aturan konflik kepentingan,  dan  penggunaan  sistem dalam jaringan yang dapat mengurangi  tatap  muka  secara langsung. Standar  ini  perlu  diaplikasikan dalam  seluruh  sistem  perizinan  di Indonesia, meliputi sistem pemberian/perpanjangan  izin,  sistem pengawasan izin, dan layanan
perizinan  lainnya.  Dengan  demikian,
praktik korupsi dalam sistem perizinan  dan  pelanggaran  perizinan, seperti  fenomena  yang  kini  terjadi, dapat diminimalisir.
5. Moratorium pemberian izin baru di keempat  sektor  sampai  KLHS  dan rencana  tata  ruang,  rencana pengelolaan  SDA,  serta  penataan izin selesai .
Kerja  sama  Direktorat  Jenderal Pajak  Kementerian  Keuangan  dan Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan dalam penataan perizinan menunjukkan  bahwa  penerimaan negara  secara  signifikan  naik  melalui penataan izin yang sudah terbit (KPK, 2018). Contoh ini menunjukkan bahwa perekonomian negara dapat ditingkatkan melalui optimalisasi dari izin  yang  sudah  ada.  Data  perizinan pun  menunjukkan  jumlah  izin  yang tidak  sedikit;  seperti  misalnya  di sektor  pertambangan,  setidaknya  ada 3283  IUP,  31  Kontrak  Karya,  dan  68 PKP2B  yang clean  and  clear ,  upaya pencapaian penerimaan negara untuk operasional pembangunan dapat difokuskan pada optimalisasi sejumlah izin-izin tersebut. Ilustrasi pendapatan negara  dalam  skenario  moratorium perlu  disusun  sebelum  moratorium diimplementasikan-untuk menjadi dasar  kebijakan  moratorium  serta perencanaan  kegiatan  ekonomi  di keempat sektor tersebut selama masa moratorium.    Tanpa  moratorium  izin baru,  persoalan  perizinan  akan semakin  sulit  dikendalikan  dan  akan menimbulkan  biaya  penataan  dan penanggulangan  kerusakan,  serta kerugian negara yang besar.
Kajian  evaluasi  ini  menemukan pentingnya  program  penataan  perizinan untuk  mewujudkan  pengelolaan  sumber daya alam yang memberikan kemakmuran bagi  rakyat  secara  berkeadilan  dan
berkelanjutan.
Kajian ini juga menunjukkan  berbagai  tantangan  untuk mewujudkannya.  Berbagai  capaian  dan catatan  penataan  perizinan  sebagaimana terumuskan di atas menunjukkan signifikansi  GNP  SDA  dan  peran  KPK dalam pengembangan penataan perizinan. Program penataan perizinan dan GNP SDA perlu  untuk  dilanjutkan  secara  konsisten dengan evaluasi dan perbaikan yang terus- menerus.  Catatan  dan  rekomendasi  yang disajikan  dalam  kajian  ini  diharapkan dapat  dipertajam  oleh  para  pemangku kepentingan  sehingga  dapat  menjadi bentuk konkret untuk diaplikasikan secara efektif  dalam  penataan  perizinan  ke depan.

## Referensi
Agung,  Rizky.  (2017). Penataan  Izin Batubara  Dalam  Koordinasi  Dan Supervisi  KPK. Publish  What  You
Pay Indonesia. Jakarta.
Atmosudirjo,  S.  P.  (1994). Hukum Administrasi  Negara.  Edisi  Revisi. Cetakan Kesepuluh. Penerbit Ghalia
Indonesia. Jakarta.
Biber,  E.  (2014).  The  Permit  Power Revisited: The Theory and Practice of  Regulatory  Permits  in  the Administrative  State. Duke  Law Journal 64:133-234.
Cullen-Knox, C. et al. (2017). Contemporary Challenges in Environmental Governance: technology, Governance, and The Social License . Environmental Policy and Governance 27(1):3-14. Cullen-Knox,  C.  et  al.  (2017). The  Social
License  to  Operate  and  Its  Role  in Marine  Governance:  Insights  from Australia. Marine Policy 79:70-77.
Heyes, A. Oestreich, A.M. A Theory of Social License When Regulatory Pressure Is Jointly Produces by an EPA and an NGO . Journal of Regulatory and Economics 54 (3):219-243.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2013). Laporan  Hasil  Kajian  Sistem Pengelolaan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  Mineral  dan Batubara. Komisi  Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2014). Korsup: Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pada 12 Provinsi. Litbang KPK. Jakarta.
https://acch.kpk.go.id/id/berkas/li tbang/gerakan-nasional-
kedaulatan-energi.

## Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2014).
Laporan  Hasil  Kajian  Sistem Pengelolaan  Ruang  Laut  dan Sumber  Daya  Kelautan. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2015). Mencegah  Kerugian  Negara  di Sektor  Kehutanan:  Sebuah  Kajian tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan  Pajak  dan  Penatausahaan Kayu. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas  Kelapa  Sawit. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2016). Gerakan  Nasional  Kedaulatan Energi. Litbang  KPK.    Jakarta. https://acch.kpk.go.id/id/berkas/li tbang/gerakan-nasional- kedaulatan-energi.

## Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2016).
Kajian  Sistem  Pengelolaan  Ruang Laut  Dan  Sumber  Daya  Kelautan. Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2018).
Nota  Sintesis:  Evaluasi  Gerakan Nasional  Penyelamatan  Sumber Daya Alam 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
Lacey,  J.,  and  Lamont,  J.  (2014).  Using Social  Contract  to  Inform  Social License to Operate: An Application in  the  Australian  Coal  Seam  Gas Industry. Journal  of  Cleaner Production 84:831-839. Maryaty,  Rizky,  dkk.  (2017). Laporan Koordinasi Dan Supervisi Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Gerakan Nasional Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam.
Publish  What  You  Pay  Indonesia. Jakarta.
Muslimin, H.A. (1982). Beberapa Azas-Azas dan  Pengertian-Pengertian  Pokok tentang  Administrasi  dan  Hukum Administrasi. Penerbit  Alumni. Bandung.
Mustafa,  B.  (1979). Pokok-Pokok  Hukum Administrasi  Negara  Indonesia. Penerbit Alumni. Bandung.
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2015.  (2015). Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.  30  Desember  2015. Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun 2012.  (2012). Harga  Jual  Eceran dan  Konsumen  Pengguna  Jenis Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu.  7 Februari  2012 .  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 41. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Nomor  43  Tahun 2018.  (2018). Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  191 Tahun  2014  tentang  Penyediaan, Pendistribusian  dan  Harga  Jual Eceran  Bahan  Bakar  Minyak.  25 Mei  2018. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor 83. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Nomor  191  Tahun 2014. (2014). Penyediaan, Pendistribusian  dan  Harga  Jual Eceran  Bahan  Bakar  Minyak.  31
Desember 2014. Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 399. Jakarta.
Prins,  W.F.  dan  Adisapoetra  R.K.  (1987). Pengantar Ilmu Hukum Administrasi  Negara.  Cetakan Keenam. PT  Pradnya  Paramita.
Jakarta.
Ridwan  HR.  (2007). Hukum  Administrasi Negara. PT RajaGrafindo. Jakarta.
Roach,  M.  (2015). Can  ‘Risk-Based’ Regulation  Help  Increase  Public Confidence  in  the  EPA?  An Evaluation  of  New  South  Wales Environmental  Licensing  Reforms .
Environmental  and  Planning  Law Journal 32(4).
Smits,  C.C.A.,  et  al.  (2017). Oil  and  Gas Development in Greenland: A Social License  to  Operate,  Trust,  and Legitimacy in Environmental Governance. Resources  Policy  53:
109-116.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia. Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Pertambangan Mineral dan Batubara.  12  Januari  2009. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  4. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4959. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960. Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria. 24 September 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960  Nomor  104.  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004. Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan  Menjadi Undang-Undang. 13 Agustus 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4412. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  26  Tahun  2007. Penataan Ruang. 27  April  2007.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor  68.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Administrasi  Pemerintahan. 17 Oktober  2014.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  292.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601. Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.
31  Tahun  2004. Perikanan. 6
Oktober  2004.    Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  118.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup. 3  Oktober 2009.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5059. Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 32  Tahun  2014. Kelautan. 17 Oktober  2014.  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  294.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014. Perkebunan. 17  Oktober  2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5613. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Kehutanan. 30  September  1999.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor  167.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 29 Oktober  2009. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor  154.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073. Jakarta.
United  Nations  Committee  of  Experts  on Global  Geospatial  Information Management  (UN-GGIM).  (2019). Framework  for  Effective  Land Administration:  A  Reference  for Developing,  Reforming,  Renewing, Strengthening,  or  Modernizing Land Administration and Management  Systems .  UN-GGIM. Online.
Utrecht,  E.  Djindang,  M.S.  (1990).
Pengantar  Hukum  Administrasi Negara Indonesia. Cetakan Kesembilan.    PT  Ichtiar  Baru. Jakarta.
The World Bank. 2012. Guidance Notes on Tools  for  Pollution  Management . The World Bank. Washington, DC.