Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

## CORPORATE LEGAL LIABILITY FOR FOREST AND LAND FIRE THAT CAUSES ENVIRONMENTAL DAMAGE IN EAST KALIMANTAN AND NORTH KALIMANTAN
Piatur Pangaribuan, Muhammad Zamhuri Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Masih banyak lagi beberapa perusahaan yang sampai pada saat ini dalam mengoperasikan perusahaan  yang  seharusnya  wajib  amdal  ataupun  UKL/UPL  sesuai  dengan  besarannya masih mengoperasikan perusahaannya walau sebenarnya instansi pemerintah sendiri baik tingkat 2 dan tingkat sudah ada yang  membawahinya untuk  melakukan pengawasan dan penindakan  sesuai  dengan  kewenangannya.  Jenis  penelitian  normatif,  pendekatan penelitian  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  adalah:  Pendekatan  kasus (case  approach), pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), pendekatan  historis (historical approach), pendekatan  perbandingan (comperative  approach). Adapun  yang  digunakan dalam  penelitian  dari  beberapa  pendekatan  di  atas  adalah  pendekatan  perundang- undangan (statute approach), pendekatan  historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual  approach). Bentuk  keterlibatan  korporasi  dalam  bentuk pernyataan  pada  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yaitu  (1)  Pengurus  korporasi  sebagai pelaku  tindak  pidana  sehingga  oleh  karenanya  penguruslah  yang  harus  memikul pertanggungjawaban,  (2)  Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tetapi  pengurus  yang harus  memikul  pertanggungjawaban,  (3)  Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan korporasi  sendiri  yang  harus  memikul  pertanggungjawaban,  (4)  Pengurus  korporasi  dan keduanya  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  keduanya  yang  harus  memikul  tanggung jawab.
Kata Kunci : Pertanggung jawaban hukum; Korporasi; Kebakaran Hutan; Kerusakan Lingkungan.

## Abstract
There  are  many  more  companies  that  until  now  operate  companies  that  are  required  to be  AMDAL  or  UKL  /  UPL  in  accordance  with  the  magnitude  of  operating  their companies even though government agencies themselves, both level 2 and level, already have  them  under  their  supervision  and  take  action  in  accordance  with  their  authority. This  type  of  normative  research,  research  approaches  according  to  Peter  Mahmud Marzuki  are:  Case  approach,  statutory  approach,  historical  approach,  comparative approach.  As  for  what  is  used  in  the  research  of  some  of  the  approaches  above  is  the statute  approach,  historical  approach,  and  conceptual  approach.  Forms  of  corporate
involvement  in  the  form  of  statements  on  environmental  crime  are  (1)  Corporate management  as  perpetrators  of  crime  so  therefore  the  management  must  bear responsibility,  (2)  Corporations  as  perpetrators  of  crimes  but  administrators  who  must take responsibility, (3) Corporations as the perpetrators of the crime and the corporation itself  must  bear  responsibility,  (4)  the  management  of  the  corporation  and  both  as perpetrators of the crime and both who must bear responsibility.
Keywords: legal liability; Corporation; Forest fires; Environmental damage.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Saat ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam  hubungannya  dengan  fungsi  sebagai  perlindungan,  pengendalian  dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  ( social  control )  dengan  peran agent  of stability ,  tetapi  lebih  menonjol  lagi  sebagai  sarana  pembangunan (a  tool  of social engineering) dengan peran sebagai agent of development atau agent of change .  Sebagai  disiplin  ilmu  hukum  yang  sedang  berkembang,  sebagian besar  materi  hukum  lingkungan  merupakan  bagian  dari  hukum  administrasi ( administratief  recht) .  Dari  substansi  hukum  menimbulkan  pembidangan dalam  hukum  lingkungan  administrasi,  hukum  lingkungan  keperdataan  dan hukum lingkungan kepidanaan.
Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam  masyarakat  memerlukan  pengaturan  dalam  bentuk  hukum  demi menjamin  kepastian  hukum.  Di  sisi  lain,  perkembangan  lingkungan  global serta aspirasi internasional akan mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup  di  Indonesia.  Dalam  mencermati  perkembangan  tersebut,  maka  perlu suatu  upaya  untuk  menyempurnakan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982 tersebut,  sehingga  lahirlah  UUPLH  yang  baru,  yaitu  UU  Nomor  23  Tahun 1997  agar  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan hidup dapat tercapai. 1
Sebagai  masalah  nasional,  secara  yuridis  persoalan  kejahatan lingkungan  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  administrasi (administrative penal  law) atau  tindak  pidana  yang  mengganggu  kesejahteraan  masyarakat (public  welfare  offences) .  Tindak  pidana  ini  semakin  kuat  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (lihat juga UU No.23 Tahun  1997)  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.  Jangka  waktu  pemberlakuan  selama  15  tahun  menunjukkan  kepada bangsa  Indonesia  bahwa  pengaturan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang secara  idiil  dimaksudkan  untuk  dapat  melakukan  rekayasa  sosial (social engineering), masih  memerlukan  penyempurnaan  ditinjau  dari  seluruh permasalahan pokok hukum pidana, yakni perumusan tindak pidana (criminal
1 Koesnadi  Hardjasoemantri,  1996,  “Hukum  Tata  Lingkungan,  Gadjah  Mada.  University Press”, Yogyakarta hal. 6.
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
act), pertanggungjawaban  pidana (criminal  responsibility) dan  sanksi (sanction) baik yang merupakan pidana (punishment) maupun tindakan pidana tertib (treatment). 2
Di  sisi  lain,  perkembangan  korporasi  menimbulkan  persoalan  baru, yaitu  lahirnya  kejahatan-kejahatan  baru  yangpelakunya  adalah  korporasi  itu sendiri.  Kejahatan  korporasi  tidak  bisa  dipandangsebagai  kejahatan  biasa, kejahatannya sangat terorganisir, dan digolongkan pada kejahatan kerah putih. Salah  satu  kejahatan  korporasi  adalah  kejahatan  di  bidang  lingkungan  hidup khususnya  terkait  dengan  pembakaran  lahan  untuk  pembukaan  lahan perkebunan.  Akibat  pembakaran  tersebut,  Negara  merugi  berkali  lipat  lebih banyak.  Salah  satu  contoh  biaya  besar  yang  musti  dikeluarkan  adalah  biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan. Sebagai negara dengan  wilayah  hutan  yang  luas,  Indonesia  telah  membuat  pengaturan sedemikian  rupa  untuk  melindungi  lingkungan  hidup,  yaitu  Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup yang diganti dengan Undang- Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU  PPLH). Namun keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun  2009  ternyata  tidak  mampu  secara  efektif  mencegah  terjadinya pengrusakan  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Persoalannya terletak pada penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Walaupun UU PPLH  telah  mengatur  masalah  pertanggungjawaban  pidana  korporasi, perdebatan terkait bentuk pertanggungjawaban tersebut masih terjadi ditataran norma,  bahkan  penerapan  oleh  aparat  penegak  hukum. Untuk  itu  dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH mengatur bagaimana korporasi dalam  hal  ini  dapat  dijadikan  subjek  hukum  secara  pidana  dalam pertanggungjawaban  hukum  lingkungan.  Menurut  Pasal  116  sampai  dengan Pasal  120  Undang-Undang  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan  kasus  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  wilayah Provinsi  Kaltara  tepatnya  di  Kabupaten  Bulungan  dan  provinsi  Kaltim tepatnya di Kabupaten Kutai Timur:
1. LP/A/45/X/2015/Kaltim/Resbul tanggal 9 Oktober 2015 dimana PT. BCAP yang  berlokasi  di  Tanah  Kuning  Kabupaten  Bulungan  dengan  sengaja melakukan perbuatan  yang  mengakibatkan dilampauinya  baku  mutu udara ambient,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan  hidup  dan/atau        setiap        orang        yang    karenakelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan baku mutu udara ambient, baku mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  kerusakan  baku  kerusakan lingkungan  hidup  dan/atau  apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas  nama  badan  usaha,  tuntutan  pidana  dan sanksi  pidana  dijatuhkan  kepada  badan  usaha  atau  orang  yang  memberi
2 Muladi  dan  Badar  Nawawi  Arief.  1984. Pidana  dan  Pemidanaan. Semarang:  Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 191.
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
perintah atau dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, dan atau tuntutan pidana  diajukan  kepada  pemberi  perintah  atau  pemimpin  tindak  pidana dimaksud  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b,  ancaman  pidana  yang  dijatuhkan berupa  pidana  penjara  dan  denda  diperberat  dengan  sepertiga,  dan  sanksi pidananya  dijatuhkan  kepada  badan  usaha  yang  diwakili  oleh  pengurus yang  berwenang  mewakili  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan perundang-undangan  selaku  fungsi  fungsional  dan  atau  terhadap  badan usaha  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  atau  tindakan  tata  tertib  berupa rampasan  keuntungan,  penutupanseluruhatau  sebagian  tempat  usaha  dan/ atau  kegiatan,perbaikan  akibat  tindak  pidana,  kewajiban  mengerjakan  apa yang dikerjakan tanpa hak dana tau di bawah pengampuan paling lambat 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 99  jo Pasal 116 ayat (1) dan (2) jo Pasal 117 jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang PPLH.
2. LP-A/43/II/2016/Kaltim/Reskutim tanggal 28 Februari 2016 PT NPC (Nala Palma  Cadudasa)  di  desa  Ngayou  kecamatan  Muara  Bengkal  Kabupaten Kutai  Timur  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup  dan/atau  setiap  orang  yang karena kelalaiannya  melakukan perbuatan  yang  mengakibatkan baku  mutu udara  ambient,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  kerusakan baku  kerusakan  lingkungan  hidup  dan/atau  apabila  tindak  pidana lingkungan  hidup  dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas  nama  badan  usaha, tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana  dijatuhkan  kepada  badan  usaha  atau orang  yang  memberi  perintah  atau  dilakukan  secara  sendiri  atau  bersama- sama,  dan  atau  tuntutan  pidana  diajukan  kepada  pemberi  perintah  atau pemimpin  tindak  pidana  dimaksud  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b,  ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga,  dan  sanksi  pidananya  dijatuhkan  kepada  badan  usaha  yang diwakili  oleh  pengurus  yang  berwenang  mewakili  di  dalam  dan  di  luar pengadilan  sesuai  dengan  perundang-undangan  selaku  fungsi  fungsional dan  atau  terhadap  badan  usaha  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  atau tindakan  tata  tertib  berupa  rampasan  keuntungan,  penutupan  seluruh  atau sebagian  tempat  usaha  dan/atau  kegiatan,  perbaikan  akibat  tindak  pidana, kewajiban  mengerjakan  apa  yang  dikerjakan  tanpa  hak  dana  tau  di  bawah pengampuan paling lambat 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 99 jo Pasal 116 ayat (1) dan (2) jo Pasal 117 jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang PPLH.
Berdasarkan kasus tersebut tersebut di atas masih banyak lagi beberapa perusahaan yang sampai pada saat ini dalam mengoperasikan perusahaan yang seharusnya  wajib  amdal  ataupun  UKL/UPL  sesuai  dengan  besarannya  masih mengoperasikan perusahaannya walau sebenarnya instansi pemerintah sendiri baik  tingkat  2  dan  tingkat  sudah  ada  yang  membawahinya  untuk  melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan kewenangannya.
2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  bentuk  keterlibatan  korporasi  dalam  bentuk  pernyertaan  pada tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pengurusnya terlibat  langsung atau  bertanggung  jawab  langsung terhadap tindak pidana lingkungan ?

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  normatif,  pendekatan  penelitian  menurut  Peter  Mahmud Marzuki  adalah:  Pendekatan  kasus (case  approach), pendekatan  perundang- undangan (statute  approach), pendekatan  historis (historical  approach), pendekatan  perbandingan (comperative  approach). Adapun  yang  digunakan dalam  penelitian  dari  beberapa  pendekatan  di  atas  adalah  pendekatan perundang-undangan (statute  approach), pendekatan  historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 3
4. Tinjauan Pustaka
a. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi
Kosep  pertanggungjawaban  korporasi  sama  seperti  konsep pertanggungjawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal dengan  konsep liability atau  “pertanggungjawaban”  dan  merupakan konsep  sentral  yang  dikenal  dengan  ajaran  kesalahan.  Dalam  bahasa latin  ajaran  kesalahan  dikenal  dengan  sebutan  mens  rea.  Doktrin  mens rea  dilandaskan  pada  suatu  perbuatan  tidak  mengakibatkan  seseorang bersalah  kecuali  jika  pikiran  orang  itu  jahat.  Dalam  bahasa  Inggris doktrin  tersebut  dirumuskan  dengan an  act  not  make  a  person  guilty, unless  the  mind  is  legally  blameworthy Berdasar  asas  tersebut,  ada  dua syarat  yang  harus dipenuhi untuk dapat  memidana seseorang,  yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus ), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea). 4
Mengenai  pertanggungjawaban  korporasi,  Sutan  Remy  Sjahdeini menegaskan  bahwa  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu:
1.  Pengurus  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  sehingga  oleh karenanya  penguruslah  yang  harus  memikul  pertanggungjawaban pidana.
2.  Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  pengurus  yang  harus memikul pertanggung jawaban pidana.
3 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011), hlm. 32
4 Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, hlm. 27.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.
4.  Pengurus  dan  korporasi  keduanya  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana. Menurut  Remy  Sjahdeini  ada  dua  ajaran  pokok  yang  menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.  Ajaran-ajaran  tersebut  adalah doctrine  of  strict  liability dan doctrine of vicarious liability . Menurut Muladi pembenaran pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dapat didasarkan hal-hal berikut:
1. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar  keseimbangan,  keselarasan,  dan  keserasian  antara  kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.
3. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungam konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi Perkembangan  selanjutnya  dalam  doktrin  pertanggungjawaban korporasi terdapat empat perkembangan:
1.  Doktrin  respondent  superior  yang  terkait dengan  imputation  of  acts committed by individual to the corporation.
2. Where  specific  intent  was  an  element  of  the  crime yang  masih menggunakan asas kesalahan dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
3.  Digunakannya  doktrin ultra  vires ,  artinya  organ  korporasi  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dapat dibuktikan bahwa mereka yang melakukan fungsi korporasi yang telah menyimpang dari anggaran dasar korporasi. 5
4. Corporate prosecution could not be squired with the rigid procedural requirement of the time, which required.
Dalam  hal  pengurus  korporasi  sebagai  pembuat  dan  penguruslah yang  bertanggungjawab,  kepada  pengurus  koperasi  dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya  adalah  kewajiban  dari  korporasi.  Pengurus  yang  tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga dalam sistem ini  terdapat  alasan  yang  menghapuskan  pidana.  Sedangkan  dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan  terhadap  suatu  pelanggaran,  melainkan  selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.
5 Edi  Yunara,  Korupsi  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Berikut  Studi  Kasus, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 31.
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  ini  ada  pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban  badan  hukum  (korporasi)  khususnya  untuk pertanggungjawaban  pidana  dari  badan  hukum  asas  kesalahan  tidak mutlak  berlaku.  Sebenarnya  apa  yang  dinyatakan  sebagai  “pandangan baru” diatas tidaklah asing di dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana  ialah  keharusan  adanya  kesalahan,  yang  di  negara-negara Anglo Saxon dikenal  asas mens  rea .  Namun  demikian  syarat  umum  adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di beberapa  negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan “ strict liability ” dan “vicarious  liability ”. Strict  liability sering  dikatakan  sebagai  konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan  yang  didalamnya  tidak  mensyaratkan  adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Alasan untuk  menggunakan  konsep strict  liability tehadap  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana  tanpa  melihat  kesalahan  didalamnya  lebih didasarkan  kepada  asas res  ipsa  loquitur (fakta  sudah  berbicara)  suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak  didasarkan  pada  adanya  kesalahan  pada  diri  pelaku  (korporasi) tetapi didasarkan pada bahayanya perbuatan itu.
Sedangkan vicarious  liability yaitu  tanggungjawab  pidana  yang dibebankan  kepada  seseorang  atas  perbuatan  orang  lain atau  the  legal resposibility of one person for the wrongful act another .  Dapat dijelaskan bahwa vicarious  liability adalah  pertanggungjawaban  menurut  hukum seseorang  atas  perbuatan  salah  yang  dilakukan  orang  lain  dengan mensyaratkan  bahwa  kedua  orang  tesebut  mempunyai  hubungan  kerja dalam status majikan dan  buruh atau atasan dan  bawahan dalam  lingkup pekerjaannya di suatu korporasi. 6
b. Konsep Tindak Pidana Korporasi
Pandangan  yang tidak dapat  menerima anggapan  bahwa korporasi dapat  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  karena  adanya adigium “Universitas  Deliwquere  Non  Potest ”  yaitu  korporasi  tidak  mungkin melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut Jhon C. Coffe Jr. Mengemukakan:
a.  Perusahaan  tidak  punya  mens  rea  (keinginan  untuk  berbuat  jahat, kesalahan).
b.  Perusahaan  bukan  seorang  pribadi,  meskipun  perusahaan  dapat melakukan  berbagai  perbuatan  hukum,  yang  biasa  dilakukan  manusia pribadi.
c.  Perusahaan  tidak  memiliki  kesadaran  dan  tidak  punya  badan  yang aktual (no soul to damned and no body to be kicked ).
6 Edi  Setiadi  dan  Rena  Yulia,  Hukum  Pidana  Ekonomi  dalam  Romli  Atmasasmita, AsasAsas Perbandingan Hukum, YLBHI, Jakarta, 1989, hal. 93.
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
d. Doktrin ultra vires (diluar kewenangan). 7
Akan  tetapi  setelah  melihat  perkembangan  kehidupan  dalam masyarakat  terutama  bidang  ekonomi,  perdagangan,  industri  dan  lain- lain,  menjadikan  korporasi  suatu  yang  dapat  melakukan  tindak  pidana merupakan  suatu  keharusan,  yang  kemudian  disebut  kejahatan  korporasi (corporate crime).
Corporate crime adalah merupakan bagian dari kejahatan canggih, white  collar  crime.  White  collar  crime  antara  lain  organized  crime, business crime, dan economic crime, serta syndicate crime . White collar crime adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat dalam sekelompok  kejahatan  yang  spesifik,  yang  bertentangan  dengan  hukum pidana,  yang  dilakukan  oleh  pihak  profesional,  baik  individu,  organisasi atau sindikat kejahatan ataupun dilakukan oleh badan hukum atau bukan badan hukum.
Dalam hal pemidanaan adalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, memang hal ini dikaitkan dengan subjek hukum tindak pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal:
a. Siapa yang melakukan tindak pidana;
b. Siapa yang bertanggungjawab.
Selama ini kontruksi yuridis hanya mengenal pertanggungjawaban pidana  yang  berorientasi  kepada  orang  saja,  namun  dengan  munculnya korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana menimbulkan perdebatan, karena korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan.
Pembuat tindak pidana  yang  merupakan korporasi  itu oleh  Roling dimasukan sebagai  funcioneel  dader  schap, oleh  karena korporasi dalam era  modern  ini  mempunyai  peranan  yang  penting  di  dalam  kehidupan ekonomi  yang  mempunyai  banyak  fungsi,  pemberi  kerja,  produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lainnya.
Tentang  penempatan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana awalnya  menjadi  permasalahan  sehingga  muncul  sikap  setuju  dan  tidak setuju  terhadap  subjek  hukum  pidana  korporasi.  Adapun  yang  setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:
1.  Ternyata  terpidananya  pengurus  saja  tidak  cukup  untuk  mengadakan represi  tehadap  delik-delik  yang  dilakukan  oleh  atau  dengan  suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan  memidana korporasi dan pengurus atau pengurus saja.
2.  Mengingat  dalam  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  ternyata  korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3.  Hukum  pidana  harus  mempunyai  fungsi  dalam  masyarakat  yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan- ketentuan yang ada dalam masyarakat.
7 Buchari Said, Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime), FH Unpas, Bandung, 2009, hal. 28.
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri. 8
Sedangkan  yang  tidak  setuju  menempatkan  korporasi  sebagai subjek hukum pidana menyatakan:
1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
3.  Bahwa  pidana  dan  tindakan  yang  berupa  merampas  kebebasan  orang, tidak dapat dikenakan kepada korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam prakteknya tidak  mudah  menentukan  norma-norma atas dasar  apa  yang  diputuskan,  apakah  pengurus  saja  atau  korporasi  itu sendiri atau keduaduanya harus dituntut dan dipidana. 9
Di  tengah-tengah  perdebatan,  dalam  RUU  KUHP  2008 mengadopsi pendirian untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal itu dapat di lihat dari bunyi Pasal 44, yang disebutkan bahwa: “Korporasi  itu  merupakan  subjek  tindak  pidana”.  Pada  Undang-Undang Penimbunan  Barang-Barang,  Undang-undang  No.  17/1951,  yang sekarang tidak  berlaku  lagi  berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  No.  8  Tahun  1962,  setelah  itu  dikenal  luas  pada  Tahun 1955  dengan  di  keluarkannya  Undang-undang  Tindak  Pidana  Ekonomi, Undangundang  No.  7/Drt/1955,  dan  Undang-undang  Tindak  Pidana Subversi,  Undang-undang  No.  11/PNPS/1963.  Dengan  demikian  mulai tahun  1955  dalam  bidang-bidang  tertentu  di  luar  KUHPidana  (tindak pidana  khusus)  badan  hukum  atau  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  serta  dijadikan  subjek  hukum  pidana  sudah  di  kenal  dan  di tetapkan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana. 10

## c. Konsep Tindak Pidana
Hukum pidana, sebagai salah satu bagian  independen dari Hukum Publik  merupakan  salah  satu  instrumen  hukum  yang  sangat  urgen eksistensinya  sejak  zaman  dahulu.  Hukum  ini  ditilik  sangat  penting
8 Roeslan  Saleh,  Tentang  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  BPHN, Jakarta, 1984, hlm. 52.
9 Hasnan, Hukum Pidana I (Kesatu), Hukum Pidana Materiil Bagian  Umum , Binacipta, Bandung, 1991, hal. 235.
10 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability) , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 28.
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
eksistensinya  dalam  menjamin  keamanan  masyarakat  dari  ancaman tindak  pidana,  menjaga  stabilitas  negara  dan  (bahkan)  merupakan “lembaga  moral”  yang  berperan  merehabilitasi  para  pelaku  pidana. Hukum  ini  terus  berkembng  sesuai  dengan  tuntutan  tindak  pidana  yang ada di setiap masanya.
Pengertian  tindak  pidana  adalah  tindakan  yang  tidak  hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau  tindak  pidana,  jadi  dalam  arti  luas  hal  ini  berhubungan  dengan pembahasan  masalah  deliquensi,  deviasi,  kualitas  kejahatan  berubah- ubah,  proses  kriminalisasi  dan  deskriminasi  suatu  tindakan  atau  tindak pidana  mengingat  tempat,  waktu,  kepentingan  dan  kebijaksanaan golongan  yang  berkuasa  dan  pandangan  hidup  orang  (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu). 11
Tindak  pidana  merupakan  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana (yuridis  normatif).  Kejahatan atau perbuatan  jahat  dapat diartikan  secara yuridis  atau  kriminologis.  Kejahatan  atau  perbuatan  jahat  dalam  arti yuridis  normatif  adalah  perbuatan  yang  seperti  terwujud in-abstracto dalam  peraturan  pidana.  Sedangkan  kejahatan  dalam  arti  kriminologis adalah  perbuatan  manusia  yang  menyalahi  norma  yang  hidup  di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar fait) beberapa  sarjana  memberikan  pengertian  yang  berbeda  sebagai berikut:
a.  Menurut  Simons,  tindak  pidana  adalah  “kelakuan/handeling  yang diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum  yang berhubungan  dengan  kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang mampu bertanggungjawab”.
b.  Menurut  Van  Hamel,  tindak  pidana  adalah  “kelakuan  orang  yang dirumuskan  dalam wet (undang-undang),  yang  bersifat  melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.
c.  Menurut  P.  A.  F  Lamintang,  tindak  pidana  merupakan  sebagian  dari suatu  kenyataan  yang  dapat  dihukum  dan  akan  terbukti  bahwa  yang dihukum  itu  bukan  perbuatannya,  melainkan  pelaku  perbuatannya atau manusia selaku persoon.
d. Menurut Mr. W. P. J. Pompe  merumuskan secara teori tentang tindak pidana  sebagai  suatu  pelanggaran  norma  atau  suatu  gangguan terhadap ketertiban umum,  baik  yang dilakukan dengan sengaja atau tidak  sengaja  oleh  seseorang  pelaku,  dalam  mana  penjatuhan  sanksi pidana  tersebut  dimaksudkan  untuk  tetap  terpeliharanya  ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 12
11 S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 204
12 Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 91 6
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
Hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak  hukum  dan  oleh  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing  menurut  aturan  hukum yang  berlaku.  Bila  dikaitkan  dengan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan  hidup,  dapat  dikatakan  selama  ini  hukum  cukup  melindungi lingkungan hidup, namun dalam hal penegakkan hukumnya masih kurang memberikan  perhatian  dan  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  dari pencemaran  dan/atau  perusakan  yang  dilakukan  oleh  manusia  maupun industri-industri.
Soerjono  Soekanto  menyatakan,  bahwa  penegakan  hukum  adalah kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam kaidah-kaidah  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 13
Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut  penyerasian  antara  nilai  dengan  kaidah  serta  perilaku  nyata manusia.  Kaidah-kaidah  tersebut  kemudian  menjadi  pedoman  atau patokan  bagi  perilaku  atau  tindakan  yang  dianggap  pantas  atau seharusnya. Perilaku sikap dan tindakan itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
Dalam  menganalisis  masalah  hukum,  persoalannya  tidak  terlepas dari  beroperasinya  tiga  komponen  sistem  hukum (legal  system) yang menurut  Lawrence  M.  Friedman,  terdiri  dari  komponen  “struktur, substansi,  dan  kultur”.  Komponen  struktur  adalah  bagian-bagian  yang bergerak  dalam  suatu  mekanisme,  misalnya  pengadilan.  Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi  pula  kaidah-kaidah  hukum  yang  tidak  tertulis.  Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara  bersamaan  dan  menghasilkan  suatu  bentuk  penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. 14
Menurut  Friedman,  komponen  kultur  memegang  peranana  yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (publik participation )  yang  sangat  tinggi  pula  dalam  usaha  melakukan pencegahan  kejahatan,  melaporkan  dan  membuat  pengaduan  atas terjadinya kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan  lingkungannya  dan  kerja  sama  dengan  aparat  penegak  hukum dalam  usaha  penanggulangan  kejahatan,  meskipun  komponen  struktur
13 Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 2
14 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal. 73
dan  substansinya  tidak  begitu  baik  dan  bahkan  masyarakat  tidak menginginkan, prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. 15 d. Konsep Tentang lingkungan Hidup
Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora  dan  fauna  yang  tumbuh  di  atas  tanah  maupun  di  dalam  lautan, dengan  kelembagaan  yang  meliputi  ciptaan  manusia  seperti  keputusan bagaimana  menggunakan  lingkungan  fisik  tersebut.  Lingkungan  di Indonesia  sering  juga  disebut  "lingkungan  hidup".  Misalnya  dalam Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. 16
Definisi  Lingkungan  Hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia,  dan perilakunya,  yang  memengaruhi  kelangsungan  perikehidupan  dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya. 17
Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal  balik  dan  kompleks  serta  saling  mempengaruhi  antara  satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih  mendalam  menurut  UU  No  32 Tahun  2009  adalah  kesatuan  ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada  manusia  dan  segala  tingkah  lakunya  demi  melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun mahkluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.
Menurut  Undang  Undang  UU  No  32  Tahun  2009,  lingkungan hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan makhluk hidup, termasuk  manusia dan perilakunya, yang  mempengaruhi kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup  lain.  Sedangkan  ruang  lingkup  lingkungan  hidup  Indonesia meliputi  ruang,  tempat  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berwawasan  Nusantara  dalam  melaksanakan  kedaulatan,  hak  berdaulat, dan yurisdiksinya.
Pengertian dalam lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta makhluk  hidup  lain.  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  menyatakan
15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 40
16 Http://www.artikellingkunganhidup.com di ambil pada tanggal 2 Agustuas 2018
17 N.H.T Siahaan Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, Jakarta, Erlangga , 2004 hal. 4
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  menyebutkan  pengertian pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  Baku  Mutu Lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan  hidup  adalah  tindakan  orang  yang  menimbulkan  perubahan langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan/atau  hayati lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup. 18

## II. Pembahasan
Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Tindak  Pidana  Lingkungan

## Hidup
Sehubungan  dengan  kejadian-kejadian  tersebut,  timbul  masalah  di kalangan  ahli  hukum  pidana  karena  adanya  desakan  masyarakat  global. Masyarakat  mempertanyakan,  “apakah  atas  terjadinya  bencana-bencana  dan bencana-bencana tersebut korporasi tidak harus pula bertanggung jawab.Di dalam Bahasa  Indonesia,  terdapat  pepatah  yang  berbunyi  “tangan  mencencang,  bahu memikul”. Arti pepatah itu ialah bahwa siapapun yang berbuat harus bertanggung jawab  atas  akibatnya.  Dengan  kata  lain,  oleh  karena  tangan  pihak  lain  yang mencencang,  maka  bagaimana  mungkin  bahu  korporasi  yang  harus  memikul akibat  perbuatan  tangan  pihak  lain  itu.  Kesulitan  para  ahli  hukum  pidana  untuk dapat  menerima  pendirian  bahwa  korporasi  dapat  dibebani  pertanggungjawaban pidana  adalah  karena  berlakunya  asas  dalam  hukum  pidana  yang  menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.
Meskipun  mula-mula  terdapat  keengganan  untuk  menghukum korporasi,  namun  pengakuan  atas  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  oleh pengadilan-pengadilan Inggris telah dimulai pada 1842 ketika pada suatu kasus diputuskan  oleh  hakim  sebuah  korporasi  dihukum  harus  membayar  denda karena  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  ditentukan  oleh  undang- undang  ( statutory  duty ),  yaitu  berkaitan  dengan  perkara Birmingham  & Gloucester  Railway  Co. (1842)  3  Q.B.223. 19 Di  negeri  Belanda,  korporasi sebagai subjek tindak pidana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Wet Economic Delicten 1950.  Dalam  perkembangannya  pasal  tersebut  telah  diubah  dengan Undang-undang  tanggal  23  Tahun  1976  Stb.  377  yang  disahkan  tanggal  1
18 Harun M husein, Lingkungan Hidup, Jakarta, Bumi Aksara, , 2000. hal.19
19 Ibid
September  1976.  Dalam  hukum  pidana  fiskal  kita  temukan  pandangan  yang berbeda  tentang  kemungkinan  menuntut  pertanggungjawaban  pidana  terhadap korporasi.  Hukum  pidana  dapat  dengan  mudah  melakukan  perujukan  kepada kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum  fiskal  pada  pemilik,  penyewa,  atau yang menyewakan, dan lain-lain, yang sering kali terbentuk korporasi. 20
Menurut  Pasal  51  Sr  yang  tidak  menggunakan  istilah “coporatie ” (korporasi)  tetapi rechtspersoon yang  dalam  Bahasa  Indonesia  disebut  badan hukum.  Dengan  demikian,  dalam  pengertian rechtspersoon yang  dimaksud dalam Pasal 51 Sr itu tidak lain adalah korporasi sebagaimana menurut definisi korporasi  dalam  undang-undang  pidana  Indonesia.  Karena  dalam  pengertian rechtspersoon bukan saja badan hukum tetapi juga bukan badan hukum.
Perdebatan pro dan kontra mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana  korporasi  ( corporate  criminal  liability )  di  kalangan  para  ahli  pidana sampai sekarang masih berlangsung. Masalah pertanggungjawaban pidana dari suatu  korporasi  telah  menjadi  perdebatan  yang  panjang  sejak  ratusan  tahun yang lampau dan ternyata sampai sekarang belum juga usai. 21
Menurut  Biosvert  &  Anne  Marie  dalam  bukunya  yang  berjudul Corporate  Criminal  Liability mengemukakan  bahwa  para  pembela  dari pendirian bahwa korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berpendapat bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Organisasi-organisasi yang dapat  memberikan  dampak  yang  besar  bagi  kehidupan  social,  seharusnya diwajibkan  juga  untuk  menghormati  nilai-nilai  fundamental  dari  masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. 22
Di  Inggris  satu-satunya  bentuk  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan terhadap  korporasi  adalah  pidana  denda.  Karena  satu-satunya  pidana  bagi tindak pidana pembunuhan adalah penjara seumur hidup, maka korporasi tidak dapat  dibebani  pertanggungjawaban  karena  telah  melakukan  pembunuhan.
Alasannya karena korporasi tidak mungkin menjalani pidana penjara.
Sekalipun  belum  semua  negara  yang  menganut  sistem  hukum  Eropa
Kontinental  ( civil  law  system )  berpendirian  bahwa  korporasi  dapat  dibebani pertanggungjawaban  pidana,  tetapi  perkembangan  terakhir  menunjukkan bahwa  telah  banyak  negara  yang  sependirian  dengan  negara-negara  yang menganut common law system termasuk Indonesia sendiri.
Mereka  yang  menentang  pemikirian  bahwa  suatu  korporasi  dapat dibebani  pertanggungjawaban  pidana  berpendapat  bahwa  karena  suatu korporasi tidak memiliki jiwa, maka korporasi juga tidak memiliki pikiran. Di samping  itu,  mustahil  untuk  dapat  memenjarakan  suatu  organisasi  dengan tujuan untuk pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi  yang  menjadi tujuan dari sanksi.
20 Jan Remmelink, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 97-100.
21 Frank, Nancy K., dan Michael J. Lynch, Corporate Crime, Corporate Violance : A Primer, New York: Harrow and Heston, 1992, h. 33.
22 Boisvert, Anne-Marie. “ Corporate Criminal Liability, ” Agustus 1999, (diakses pada 22 Juli 2016).
Clarkson  dan  Keating  mengemukakan  bahwa  hukuman  yang dijatuhkan  kepada  suatu  perusahaan  berupa  pidana  denda  sama  saja  artinya dengan  menjatuhkan  hukuman  kepada  pihak-pihak  yang  tidak  bersalah,  yaitu para pemegang saham, para kreditor, para pegawai, dan masyarakat yang harus memikul denda tersebut. Dengan kata lain, yang akan menderita justru mereka yang ingin dilindungi oleh hukum. 23
Sejak dahulu kala di Inggris, sebagaimana ternyata dalam kasus Anon (1701)  Mod  Rep  560,  per  Holt  CJ., sebuah  korporasi  tidak  dapat  dituntut karena  telah  melakukan  tindak  pidana.  Alasan  pertama,  adalah  karena  adanya keharusan  bagi  terdakwa  untuk  wajib  tampil  sendiri  secara  pribadi  di  muka sidang  pengadilan.  Hal  ini  tidak  berlaku  lagi  sekarang,  karena  pada  saat  ini suatu  korporasi  dapat  tampil  di  muka  pengadilan  diwakili  oleh  pengurusnya, bahkan  oleh  pengacaranya.  Alasan  kedua,  yang  sekarang  juga  tidak  berlaku lagi,  bahwa  semua  tindak  pidana felonies (yaitu  tindak-tindak  pidana  berat, yang  dilawankan  dengan misdemeanors ,  yaitu  tindak-tindak  pidana  ringan) dipidana dengan pidana mati, sedangkan korporasi tidaklah mungkin menjalani pidana  mati.  Keberatan  ketiga  terhadap  pembebanan  pertanggungjawaban pidana  kepada  korporasi  adalah  karena  korporasi  sebagai  sebuah  ciptaan hukum, hanya dapat melakukan tindak pidana apabila secara hukum diberikan kewenangan untuk dapat melakukan perbuatan itu.
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  sejak  tahun 1955  memang  telah  menerima  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  salah satu  di  antaranya  adalah  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  masih berlaku  hingga  saat  ini,  akan  tetapi  yurisprudensi  tentang  korporasi  sebagai pelaku  tindak pidana sampai sekarang belum ada.
B.  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup
Berkenaan  dengan  sistem  pertanggungjawaban  pidana  pada  korporasi, menurut  Mardjono  Reksodiputro  terdapat  tiga  bentuk  sistem  yaitu  sebagai berikut: 24
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Menurut Sutan Remy, yang menambahkan satu sistem, menurut beliau terdapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem kemungkinan itu adalah: 25
23 C.M.V Clarkson dan H.M. Keating, Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition London: Sweet & Maxwell, 2003.
24 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Op.Cit, hal 72.
25 Sutan Remy, Pertanggungjawaban Korporasi, Op,Cit, hal 59.
a. Pengurus  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  sehingga  oleh  karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
b. Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  pengurus  yang  harus memikul pertanggungjawaban pidana.
c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
d. Pengurus  dan  korporasi  keduanya  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
KUHP  menganut  sistem  yang  pertama  ini.  KUHP  menganut  pendirian bahwa  oleh  karena  korporasi  tidak  dapat  melakukan  sendiri  suatu  perbuatan yang  merupakan  tindak  pidana.  Berbagai  Undang-undang  itu  menentukan bahwa  korporasi  dapat  pula  dituntut  sebagai  pelaku  tindak  pidana  selain pengurus korporasi  yang  menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi. 26 Von Savigny pernah  mengemukakan teori  fiksi ( fiction theory ), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. 27
Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa  dalam  hukum  pidana  yang  tersebar  di  luar  KUHP,  diatur  bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya. Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah: pengurus, badan hukum, sekutu aftif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar  wilayah  Indonesia,  dan  mereka  yang  sengaja  memimpin  perbuatan  yang bersangkutan  (Pasal  34  UU  No.  2  Tahun  1981  tentang  Metrologi  Legal). 28 Dalam  sistem  pertanggungjawaban  ini  telah  terjadi  pergeseran  pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat. Adapun  hal- hal  yang  dapat  dijadikan  alasan  pembenar  bahwa  korporasi  sebagai  pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam  berbagai tindak pidana ekonomi dan  fiskal, keuntungan  yang diperoleh korporasi  atau  kerugian  yang  diderita  masyarakat  dapat  sedemikian  besar. Kedua, dengan  hanya  memidana pengurus  saja, tidak atau belum  ada  jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan  jenis dan  berat sesuai dengan  sifat korporasi  itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan. 29
Kemudian  Sutan  Remy  mengemukakan  alasan  dimasukkannya  sistem yang  keempat  yaitu  baik  pengurus  maupun  korporasi  yang  harus  memikul tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh pengurus adalah bahwa: 30
26 Ibid, hal 59-61.
27 Hamzah Hatrick, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, hal 30
28 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Op. Cit .
29 Ibid, hal 15
30 Sutan Remy, Pertanggungjawaban Korporasi, Op.Cit, hal 62-63.
1. Alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana,  maka  menjadi  tidak  adil  bagi  masyarakat  yang  telah  menderita kerugian  karena  pengurus  dalam  melakukan  perbuatannya  itu  adalah  untuk dan atas  nama korporasi serta dimaksudkan untuk  memberikan keuntungan atau menghindarkan/ mengurangi kerugian financial bagi korporasi.
2. Alasan  kedua,  apabila  yang  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  hanya korporasi  sedangkan  pengurus  tidak  harus  memikul  tanggung  jawab,  maka sistem  ini  akan  dapat  memungkinkan  pengurus  bersikap  “lempar  batu sembunyi tangan”.
3. Alasan  ketiga,  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi hanya  mungkin  dilakukan  secara Vicarius dan  segala  perbuatan  hukum dilakukan  oleh  manusia  dalam  menjalankan  kepengurusan  korporasi sehingga  tidak  seharusnya  hanya  korporasi  saja  yang  dimintai pertanggungjawaban  pidana  sedangkan  pengurusnya  dibebaskan  maupun sebaliknya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  Penulis  sependapat  dengan  alasan  yang dikemukakan  oleh  Sutan  Remy,  karena  menurut  Clinard  dan  Yeager: “Pengurus  korporasi  adalah  individu-individu  yang  memiliki  loyalitas  tinggi kepada  korporasi.  Mereka  tidak  akan  menolak  untuk  melakukan  perbuatan yang  melawan  hukum  demi  membuktikan  loyalitas  mereka  kepada  korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya untuk kepentingan korporasi, namun mereka  sendiri  mendapatkan  kompensasi  dari  perbuatan  mereka  berupa kenaikan gaji dan bonus yang diperoleh karena kenaikan profit korporasi.” 31
Salah  satu  ajaran  atau  doktrin  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk membenarkan  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi adalah  ajaran  pertanggungjawaban  mutlak  Ajaran  tersebut  digunakan  untuk membenarkan pembebanan pertanggung jawaban kepada korporasi atas tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  bekerja  di  lingkungan  suatu korporasi.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  dalam  hukum pidana  berlaku  doktrin  “ actus  nonfacit  reum,  nisi  mens  sit  rea ”  atau  “tiada pidana  tanpa  kesalahan”.  Ajaran  ini  merupakan  pengecualian  terhadap berlakunya asas “tiada pidana tanpa mens rea ”. Sebagaimana telah kita pahami, bahwa  pelaku  tindak  pidana  hanya  dapat  dipidana  apabila  dalam  melakukan actus  reus (perilaku,  baik  berupa  komisi  maupun  omisi)  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  rumusan  delik,  hanyalah  apabila actus  reus yang  dilakukan oleh pelaku didorong atau dilandasi oleh mens rea (sikap kalbu bersalah, baik berupa  kesengajaan  atau  kelalaian)  dari  pelakunya. Doctrine  of  strict  liability untuk  diterapkan  untuk  memidana  korporasi  masih  menimbulkan  pertanyaan hukum.  Bagaiman  mungkin  suatu actus  reus yang  dilakukan  oleh  personel
31 Clinard dan Peter C. Yeager, Corporate Crime, (London: Collier Macmillan Publisher, 1983), hal 273-275.
korporasi, dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi? Apa alasan pembenar untuk hal tersebut.
Tindak  pidana  mutlak  belum  dikenal  dalam  undang-undang  pidana Indonesia.  Namun  dalam  praktik  di  Indonesia,  ajaran strict  liability sudah diterapkan,  antara  lain  untuk  pelanggaran  lalu  lintas.  Hakim  dalam memutuskan  hukuman  atas  pelanggaran  tersebut  tidak  akan  mempersoalkan ada  tidak  adanya  kesalahan  pada  pengemudi  yang  melanggar  peraturan  lalu lintas  itu. 32 Dengan  demikian,  RUU  tersebut  berpendirian  bahwa  apabila terhadap  suatu  tindak  pidana  pelakunya  akan  dipertanggungjawabkan  tanpa keharusan melakukan pembuktian terhadap adanya kesalahan ( mens rea ) pada pihak  pelaku  ketika  perilaku  ( actus  reus ),  baik  perilaku  yang  berupa “melakukan  perbuatan  tertentu  yang  dilarang  oleh  undang-undang” (commission)  maupun  “tidak  melakukan  perbuatan  yang  diwajibkan  oleh undang-undang” (omission), dilakukan oleh pelakunya haruslah hal itu dengan tegas  ditentukan  dalam  undang-undang  itu  sendiri.  Di  samping  itu,  di  dalam undang-undang yang bersangkutan harus secara tegas dinyatakan bahwa tindak pidana  yang  bersangkutan  merupakan  tindak  pidana  pertanggungjawaban mutlak ( strict liability offence ).
Ajaran kedua untuk memberikan pembenaran pembebanan pertanggunjawaban  pidana  kepada  korporasi  adalah  menerapkan  Ajaran Pertanggungjawaban  Vikarius  ( Doctrine  of  Vicarious  Liability ).  Ajaran Pertanggungjawaban  Vikarius  (Doctrine  of  Vicarious  Liability)  merupakan ajaran dalam hukum perdata.
Doktrin  ini  di  Amerika  Serikat  disebut  “ Doctrine  of  Respondeat Superior” . 33 Robert  M.  Sanger  mengemukakan  dalam  tullisannya  yang berjudul  “ Respondeat  Superior  in  Criminal  Cases ”  bahwa  pada  tahun  1909, Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  ( the  United  State  Supreme  Court ) memutuskan  dalam  kasus New  York  Central  &  Hudson  River  Railroad  v. United  States suatu  korporasi  harus  bertanggungjawab  secara  pidana  untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya berdasarkan doktrin yang dikenal dalam tradisi hukum perdata. 34
Menurut  doktrin  atau  ajaran  “ vicarious  liability ”,  atau  yang  dalam Bahasa  Indonesia  Penulis  sebut  dengan  istilah  pertanggungjawaban  vikarius, adalah  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  dari  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain.  Dalam  hukum  perdata,  seorang atau  korporasi  pemberi  kerja  ( employer )  bertanggung  jawab  untuk  kesalahan- kesalahan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  atau  oleh  pegawai  korporasi sepanjang  perbuatan  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  pekerjaannya  Menurut asas  umum  yang  berlaku  dalam  hukum  pidana  Inggris,  seseorang  tidak  dapat
32 Loebby Loqman, Pertanggungjawaban PIdana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jakarta: Kantor Meneg KLH. 1989, h. 93.
33 Robert Sanger, “ Respondeat Superior in Criminal Cases ,” (diakses pada 22 Juli 2016)
34 Ibid
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya yang telah melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuannya atau tanpa otorisasi.
Seperti telah dikemukakan di muka, menurut ajaran pertanggungjawaban  vikarius  ( vicarious  liability ),  seseorang  dimungkinkan harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  orang  lain.  Doktrin  ini,  yang  semula dikembangkan berkaitan dengan kontekspertanggungjawabanperbuatan melawan  hukum  ( tortious  liability) dalam  hukum  perdata,  dengan  ragu-ragu telah  diambil  alih  ke  dalam  hukum  pidana,  terutama  apabila  tindak  pidana tersebut adalah jenis tindak pidana yang merupakan absolute liability offences (strict  liability offences) , yaitu tindak pidana  yang tidak  mensyaratkan adanya mens rea bagi pemidanaannya. 35
Penerapan  doktrin  ini  hanya  dapat  dilakukan  setelah  dapat  dibuktikan bahwa  memang  terdapat  hubungan  subordinasi  antara  pemberi  kerja ( employer ),  yaitu  orang  atau  korporasi,  dan  orang  yang  melakukan  tindak pidana  tersebut.  Lebih  lanjut,  harus  dapat  dipastikan  apakah  seorang  pegawai atau  kuasa  dari  korporasi  yang  bukan  merupakan  pegawai  dalam  arti  yang sebenarnya.  Sementara  itu,  tidak  selalu  dapat  diketahui  dengan  jelas  apakah perbuatan  pelaku  tindak  pidana  itu  memang  telah  dilakukan  dalam  rangka tugasnya. 36 Misalnya, dalam perkara Coppen v Moor (No. 2) [1898] 2 QB 306.
Dalam  perkara  itu  terdakwa,  yaitu  seorang  pemilik  enam  buah  toko  yang menjual  bahan-bahan  makanan,  di  tokonya  ia  menjual  daging ham Amerika ( American Ham ). Dia meminta kepada para manajernya agar mereka menyebut daging itu sebagai “ breakfast ham ”. Celakanya seorang pembantu di salah satu toko  itu,  telah  menjual  daging ham itu  dengan  menyebutnya  sebagai  “ Scotch ham ”.
Pengadilan ( Divisional Court of the Queen’s Bench ) telah memutuskan bahwa terdakwa sebagai pemberi kerja dari pembantu yang bekerja di tokonya itu  bertanggung  jawab  secara  pidana  ( criminally  liable )  untuk  perbuatan pembantunya  karena  pembantunya  itu  telah  memberikan  deskripsi  yang  tidak benar ( false descriptions ).
Menarik pula untuk mencermati pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara  lain  yang  diputuskan  beberapa  tahun  setelah  itu,  yaitu James  &  Sons Ltd v. Smee (1955). Dalam perkara itu, tindak pidana yang dipersoalkan adalah using (menggunakan),  atau causing  or  permitting  to  be  used (menyebabkan atau mengizinkan digunakannya) sebuah kendaraan yang bertentangan dengan Motor  Vehicle  Regulation  1951. Vicarious  liability merupakan  masalah interpretasi  atas  undang-undang  dengan  mempertimbangkan  kebijakan  hukum dan apakah vicarious liability akan menopang penegakan hukum. Saat ini agak
35 Anne-Marie Boisvert, “ Corporate Criminal Liability ,” Agustus 1999.
36 Anne-Marie Boisvert, “ Corporate Criminal Liability ,” Agustus 1999.
sulit  untuk  memprediksi  apakah  suatu  tindak  pidana  akan  diputuskan  sebagai tindak pidana dengan memberikan doktrin vicarious liability . 37
Putusan  diambil  berdasarkan  ketentuan  konstitusi  Amerika  Serikat. Dengan kata lain, apabila employer (pemberi kerja atau korporasi) tidak dapat membuktikan telah memberi peringatan atau instruksi kepada para pegawainya untuk  tidak  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  undang-undang, maka korporasi, juga pengurusnya, harus memikul beban pertanggungjawaban atas  dilakukannya  tindak  pidana  tersebut. 38 Apa  tujuan  pemberlakuan  ajaran pertanggungjawaban vikarius? Dengan singkat dikatakan oleh Low dalam satu kata: deterrence atau  pencegahan.  Apabila  seorang employer (pemberi  kerja, baik  perorangan  maupun  korporasi),  menurut  Low,  harus  bertanggung  jawab untuk  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para  pegawainya  ( employees ) tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut.
Doktrin  pertanggungjawaban  vikarius  sering  kali  dikritik  oleh  mereka yang  berpendirian  bahwa  doktrin  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  moral yang  berlaku  dalam  sistem  keadilan  ( justice  system ),  yang  didasarkan  pada pemidanaan  ( punishment )  atas  kesalahan  manusia  ( individual  fault )  untuk mempertanggungjawabkan  seseorang  karena  telah  melakukan  perbuatan tertentu  yang  dilarang  oleh  hukum  atau  tidak  melakukan  perbuatan  tertentu yang  diwajibkan  oleh  hukum.  Dengan  menerapkan  doktrin  tersebut,  dapat dicegah  upaya  perusahaan-perusahaan  untuk  berlindung  agar  tidak  harus memikul  pertanggungjawaban  pidana  dengan  dalih  mendelegasikan  kegiatan- kegiatan perusahaan yang berpotensi illegal kepada para pegawainya.
Keberatan umum terhadap pertanggungjawaban  vikarius dalam  hukum pidana berlaku bagi korporasi sebagaimana hal itu berlaku bagi para terdakwa.
Karakteristik  dari  korporasi  tidak  memisahkan  korporasi  dari  pencelaan  dan dari  konsekuensi-konsekuensi  yang  timbul  sebagai  akibat  dilakukannya dakwaan  pidana  terhadap  korporasi  tersebut.  Menurut  Clarkson  dan  Keating, hampir tidak  mungkin dapat dibenarkan untuk  membebankan tanggung  jawab kepada sebuah perusahaan atas perbuatan-perbuatan  yang dilakukan oleh para pegawai  bawahan  yang  melanggar  peraturan-peraturan  perusahaan  dan melakukan tindak pidana. 39
Ajaran  Delegasi  atau Doctrine  of  Delegation merupakan  salah  satu dasar  pembenar  untuk  dapat  membebankan  pertanggungjawaban  pidana  yang dilakukan  oleh  pegawai  kepada  korporasi.  Seseorang  yang  menerima pendelegasian  wewenang  dari  Direksi  korporasi  untuk  dapat  melakukan perbuatan  untuk  dan  atas  nama  korporasi,  maka  apabila  penerima  delegasi
37 C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 248-249.
38 Peter W. Low, Criminal Law, Revised First Edition, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, h. 251-253.
39 C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 249.
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
wewenang  melakukan  tindak  pidana  maka  korporasi  sebagai  pemberi wewenang  wajib  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  penerima  delegasi wewenang.
Ajaran  Indentifikasi  atau Doctrine  of  Identification atau Identification Theory adalah juga salah satu ajaran atau doktrin yang digunakan untuk dapat menjadi  ajaran  pembenaran  untuk  membebankan  pertanggungjawaban  pidana kepada korporasi. Dalam hukum perdata berlaku asas bahwa perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  pengurus  badan  hukum  yang  bersangkutan  adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum sepanjang:
(1) Perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  dalam kedudukannya sebagai pengurus bukan sebagai pribadi,
(2) Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan dan dalam batas kewenangannya sebagai  pengurus  untuk  bertindak  untuk  dan  atas  nama  badan  hukum tersebut, dan
(3) Perbuatan  tersebut  dilakukan  dalam  lingkup  maksud  dan  tujuan  badan hukum  tersebut  sebagaimana  ditentukan  di  dalam  Anggaran  Dasar  badan hukum tersebut.
Doktrin atau ajaran  identifikasi  merupakan  salah  satu ajaran  mengenai pembenaran  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban  pidana  kepada  suatu  korporasi,  penuntut  umum  harus mampu  diidentifikasikan  bahwa  yang  melakukan actus  reus adalah  personel pengendali ( directing mind atau controlling  mind ) korporasi. Ajaran  ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Inggris. Ajaran ini kemudian juga dipakai di Amerika Serikat. 40
Pendekatan  yang  dilakukan  oleh  ajaran  identifikasi  ini  adalah menerapkan  pertanggungjawaban  vikarius  ( vicarious  liability )  terhadap korporasi  atas  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para  personel pengendali  korporasi.  Di  Amerika  Serikat  ajaran vicarious  liability disebut sebagai respondeat  superior . 41 Sering  terjadi,  bahwa  pengurus  yang  secara formal  yuridis  memiliki  kewenangan  untuk  secara  mandiri  menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak, tetapi pada kenyataannya atau secara  factual  mereka  itu  berada di  bawah pengaruh kendali  yang sangat kuat  dari  orang-orang  yang  secara  formal  yuridis  tidak  memiliki  wewenang. Misalnya,  mereka  itu  adalah  pemegang  saham  pengendali  (pemegang  saham mayoritas)  atau  komisaris  perseroan  yang  memiliki  kedekatan  dengan pemegang saham pengendali.
Ajaran  Identifikasi  bukan  saja  terutama  diterapkan  di  Inggris  (United Kingdom),  tetapi  juga  di  Kanada. Canadian  Dredge  and  Dock  v.  The
40 JRank Articles, “Corporate Criminal Responsibility: American Standards of Corporate Criminal-Corporation, Agent, Intent, and Court.”
41 JRank Articles, “Corporate Criminal Responsibility: American Standards of Corporate Criminal-Corporation, Agent, Intent, and Court.”
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
Queen adalah  sebuah leading  case di  Kanada  mengenai  penerapan the identification  theory .  Dalam  perkara Dredge  v.  Docks tersebut  di  atas, Mahkamah  Agung  Kanada  berpendapat  bahwa  personel  pengendali  ( directing mind )  dari  suatu  korporasi  adalah  “ the  ‘ego’,  the  ‘center’,  and/or  the  ‘vital organ’ of corporation”. 42
Apabila  ajaran  identifikasi  ( doctrine  of  identification) dipadukan dengan ajaran delegasi, maka tindak pidana yang dilakukan oleh personel yang memperoleh pendelegasian wewenang dari personel pengendali korporasi, baik orang  yang  menerima  pendelegasian  wewenang  tersebut  adalah  pegawai korporasi atau orang yang bukan pegawai korporasi (misalnya pihak luar yang memperoleh surat kuasa dari personel pengendali korporasi), pertanggungjawaban  pidananya  hanya  dapat  dibebankan  kepada  korporasi sepanjang  tindak  pidana  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  dalam batas delegasi wewenang (mandat atau kuasanya) yang diterima ( intra vires ). Sering  kali  terjadi,  mens  rea  tindak  pidana  ada  pada  pemberi  perintah yang  merupakan  personel  pengendali  korporasi,  yang  terdiri  dari  satu  atau beberapa  orang,  sedangkan actus  reus -nya  dilakukan  oleh  orang  atau  orang- orang  lain,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama,  yang  menerima perintah.
Pemberi  perintah  tidak  selalu  terdiri  atas  satu  orang,  tetapi  dapat  pula terdiri  atas  beberapa.  Dianggap  memberi  perintah  kepada  orang  lain  apabila orang tersebut menyetujui dengan tegas atau dengan diam-diam agar actus reus tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang  yang  menerima  perintah.  Faktor kunci  yang  harus  dicermati  bahwa  pemberi  perintah  atau  yang  menyetujui pemberian  perintah  tersebut,  baik  disetujui  dengan  tegas  atau  dengan  sikap berdiam diri adalah harus merupakan personel pengendali korporasi.
Menurut  ajaran  Agregasi  atau Doctrine  of  Aggregation ,  semua perbuatan ( actus reus ) dan semua unsur mental yaitu sikap kalbu bersalah atau mens  rea)  dari  berbagai  orang  yang  terkait  secara  relevan  dalam  lingkungan perusahaan  dianggap  bahwa  semua  perbuatan  dan  unsur  metal  itu  telah dilakukan oleh satu orang saja. 43
Ajaran Agregasi dimunculkan karena Ajaran Identifikasi dianggap tidak memadai sebagai pembenaran untuk digunakan mengatasi proses pengambilan keputusan  dalam  banyak  perusahaan  modern. 44 Remmelink  berpendapat adanya  kemungkinan  tersebarnya  atau  terpenuhinya  unsur-unsur  delik  oleh sejumlah  orang  yang  berbeda.  Menurut  Remmelink,  untuk  mencegah  salah salah  pengertian,  sejak  awal  patut  disebut  bahwa  dalam  hal  ini  harus  ada koherensi  unsur-unsur  tersebut.  Remmelink  hanya  mempertanyakan  apakah
42 Christopher M. Little dan Natasha Savoline, Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occopational Health & Safety Offences, 2002, hal. 6.
43 C.M.V Clarkson dan H.M Keating, Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 259.
44 Ibid
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
unsur  kesengajaan  itu  sendiri,  termasuk culpa ,  dapat  tersebar  kepada  atau dipenuhi oleh sejumlah orang. 45
Teori  yang  berasal dari  Amerika  ini telah ditolak  di Inggris dalam dua kasus,  yaitu  kasus H.M.  Coroner  for  East  Kent,  ex  parte  Spooner  and others(1989)  88  Cr.App.R.  10  (Queen’s  Bench  Divisional  Court) dan  kasus P&O atau yang disebut juga kasus Zeebrugge. Menurut Clarkson dan Keating, Ajaran Agregasi memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus adalah tidak mungkin  untuk  mengisolasi  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana, yaitu  orang  yang  memiliki mens  rea ,  dalam  melakukan  tindak  pidana  itu  dari perusahaan tempat di mana dia bekerja.
Apabila  dalam  Ajaran  Identifikasi  ( identification  doctrine )  penuntut umum  hanya  diharuskan  untuk  dapat  menemukan  hanya  satu  orang  saja  yang perbuatannya  dapat  diatributkan  kepada  perusahan,  tetapi  dalam  ajaran agregasi ( aggregation doctrine ) penuntut umum diharuskan dapat menemukan beberapa  orang  yang  keseluruhan  perbuatan  dari  beberapa  orang  tersebut diagregasikan  (dikombinasikan)  untuk  diatributkan  sebagai  perbuatan perusahaan.
Menurut  Clarkson  and  Keating,  Ajaran  Agregasi  mengabaikan  realitas bahwa  esensi  riil  dari  suatu  perbuatan  yang  salah  ( wrongdoing )  mungkin  saja berupa  penyatuan  dari  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  masing-masing  orang, tetapi  berupa  fakta  bahwa  perusahaan  tidak  memiliki  struktur  organisasi ( organizational  structure )  atau  tidak  memiliki  kebijakan  ( policy )  untuk  dapat mencegah  seseorang  dalam  perusahaan  itu  agar  tidak  melakukan  perbuatan yang  bila  diakumulatifkan  dengan  perbuatan  orang-orang  lain  di  dalam perusahaan tersebut merupakan suatu tindak pidana. 46
Dalam  KUHP  yang  sekaran  berlaku  memang  korporasi  belum  diakui sebagai  subyek  hukum  pidana.  Hal  ini  tersimpul  dari  ketentuan  pasal  59 KUHP.  Akan  tetapi  beberapa  Undang-undang  khusus  di  luar  KUHP  telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban  pidananya.  Dimana  berlaku  asas lex  specialis  derograt lexgeneralis atau  undang-undang  yang  bersifat  khusus  mengesampingkan undang-undang  yang  bersifat  umum. 47 Demikian  pula  halnya  dengan  ajaran penyertaan, sepanjang UU khusus di luar KUHP membuat ketentuan mengenai penyertaan  pada  korporasi,  maka  terhadap  korporasi  pun  dapat  diterapkan ajaran penyertaan.
Semua  hal  itu dikarenakan korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri  suatu  perbuatan  yang  merupakan  tindak  pidana  dan  tidak  dapat memiliki kalbu yang salah ( guilty mind ), tetapi yang melakukan perbuatan itu dilandaskan oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa alfa atau sengaja maka
45 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,h.108,109
46 C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 259-260.
47 Surastini Fitriasih, Op. Cit, hal 179-180.
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
pengurus korporasi itulah yang harus memikul pertanggung jawban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan atas nama korporasi.Dapat kita lihat pada contoh kasus PT. BCAP dan PT. NPC yang disidik oleh polda kaltim yang  dibebani  pertanggung  jawaban  adalah  pengurus  korporasi  itu  karena pertanggung  jawabannya  sesuai  dengan  SOP  yang  ada  di  perusahaan  atau korporasi  tersebut,  pengurus  korporasi  dapat  dikatakan  mewakili  korporasi, yang diatur dalam undang-undang apabila :
(1) Merupakan  personil  pengendali  dari  korporasi  atau  dalam  hal  ini  yang memiliki  wewenang  dalam  mengambil  kebijakan  untuk  kepentingan korporasi.
(2) Bertindak untuk membarikan manfaat bagi korporasi
(3) Yang dilakukan oleh pengurus sesuai dengan fungsi dan tugasnya
(4) Pengurus  melakukan  dalam  rangka  pemenuhan  maksud  dan  tujuan  dari korporasi
Dimana model sistem pertanggung jawaban pidananya adalah pengurus korporasi  dalam  hal  ini  oleh  personil  pengendali  korporasi  dan  korporasi merupakan pelaku dan kedua-duanya memikul pertanggung jawaban pidana.
Dari  hal  yang  dikemukakan  diatas  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  sistem  pertanggung  jawaban  pidana  korporasi  pada  tindak  pidana lingkungan dapat dibagi empat sistem pertanggung jawaban yaitu:
(1) Korporasi  yang  bertindak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  maka  korporasi sendiri yang harus memikul tanggung jawab.
(2) Korporasi  sebagai  pelaku tindak pidana  maka personil  pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
(3) Korporasi bersama dengan personil korporasi maka dua-duanya yang harus bertanggung jawab.
(4) Pengurus  atau  anggota  berperan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  lingkungan maka  beban  pertanggung  jawaban  hanya  dibebankan  kepada  pengurus korporasi saja
Apabila  pengurus  korporasi  bertindak  tidak  untuk  dan  atasnama korporasi  maka  pertanggungjawbannya  hanya  dibebankan  kepada  pengurus korporasi saja. Dan apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atasnama korporasi,  maka  bebanpertanggung  jawabannya di  bebankan  kepada  keduanya.  Setelah  dijabarkan  secara  gamblang  dan  luas tampak  diterimanya  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pada  tindak  pidana lingkungan.  Seperti  yang  dibahas  pada  bab  sebelumnya,  yang  mana  bisa dikatakan  korporasi  sebagai  pelaku  utama  ( plegen )  maupun  sebagai  pelaku peserta.  Penulis  mencoba  menganalisa  dalam  bab  ini  tentang  sistem pertanggung  jawaban  korporasi  pada  tindak  pidana  lingkungan.  Setiap  orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak  berbadan  hukum.Subjek  hukum  adalah  sesuatu  yang  oleh  hukum  diberi hak dan dipikulkan kewajiban. Perbedaan subjek hukum perdata dengan subjek hukum pidana bahwa dalam hukum perdata subjek hukum terdiri dari manusia ( naturlijke person ) dan badan hukum ( recht persoon ), sedangkan dalam hukum
pidana  khususnya  pidana  lingkungan,  subjek  hukum  yaitu  berupa  orang perorangan atau korporasi.
Korporasi istilah lain dari badan usaha, korporasi meliputi baik badan hukum,  sebut  saja  badan  hukum  seperti  PT,  Yayasan,  korporasi  atau perkumpulan  yang  telah  disahkan  atau  perkumpulan  yang  telah  disahkan sebagai  badan  hukum  yang  digolongkan  korporasi  sebagai  korporasi  menurut hukum  pidana,  tetapi  juga forman ,  persetujuan komandster atau  CV,  dan persetujuan  atau maatchap ,  yaitu  badan-badan  usaha  yang  menurut  hukum perdata bukan suatu badan hukum.
Menurut  penulis  terdapat  perbedaan  penyebutan  istilah  terkait  subjek hukum  selain  orang  perorangan  (badan  usaha  atau  badan  hukum),  sedangkan persamaannya  bahwa  subjek  hukum  pidana  dalam  hukum  pidana  khusus lingkungan  selain  orang  perorangan  (manusia)  diakui  juga  subjek  hukum lainnya  yaitu  badan  usaha  atau  korporasi  baik  yang  berbadan  hukum  maupun tidak berbadan hukum.
Ada  2  pilar  utama  dalam  hukum  pidana  yaitu  “tindak  pidana” pertanggung  jawaban  pidana  dan  “pemidanaan”.  Sebelumnya  telah  diakui bahwa  korporasi  dapat  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Tindak pidana  oleh  korporasi  merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang berdasarkan  hubungan  kerja,  atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri- sendiri  maupun  bersama-sama  yang  bertindak  atas  nama  korporasi  di  dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hubungan kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/ pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur  pekerjaan,  atau  perintah.  Hubungan  lain  adalah  hubungan  antara pengurus  dana  tau  korporasi  dengan  orang  dana  tau  korporasi  lain  sehingga menjadikan  pihak  lain  tersebut  bertindak  untuk  kepentingan  pihak  pertama berdasarkan perikatan, hak tertulis maupun tidak tertulis. 48
Pertanggung  jawaban pidana adalah dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan melanggar ketentuan UU dan sanksi terhadap pelakunya, dasar untuk pertanggung  jawaban  pidana  ada  2  hal  yaitu:  ada  tindak  pidana  dan  adanya kesalahan  pelaku  tindak  pidana,  asas  hukum  pidana  bahwa  tidak  ada  pidana tanpa kesalahan ( Geen Straf Zonder Schuld ). Kemudian terdapat adegium yang menyatakan  bahwa  “ actus  no  facit  reum,  visi  min  sit  rea ”,  yang  artinya perbuatan  tidak  membuat  orang  bersalah,  terkecuali  jika  terdapat  sikap  batin yang jahat. Dari adegium tersebut dapat diketahui adanya kesalahan pelaku itu ada  sikap  batinnya  ( mens  rea ) 49 yang  memiliki  unsur-unsur  pelik  (tindak pidana) merupakan unsur objektif, maka sikap batin orang tersebut ( mens rea ) merupakan unsur subjektifnya. Kesalahan korporasi dapat dilihat antara lain:
(1) Korporasi  dapat  memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  dari  tindak  pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
48 https://www.google.co.id/amp/s/constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sistem- pertanggungjawaban-pidana-korporasi/amp/
49 Hukum Pidana (Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.) hal. 114
(2) Korporasi menyiarkan terjadinya tindak pidana.
(3) Korporasi  telah  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk melakukan  pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna menghindari terjadinya tindak pidana (pasal 4 ayat 2  Perma No. 13 Tahun 2013).
Dalam pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terdapat 4 sistem yang dapat dilakukan:
(1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga  oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
KUHP  menganut  sistem  yang  pertama  ini.  KUHP  menganut  pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang  merupakan tindak pidana dan tidak dapat  memiliki kalbu  yang salah ( guilty  mind ),  tetapi  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  adalah  pengurus korporasi  yang  di  dalam  melakukan  perbuatan  itu  dilandasi  oleh  sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggung jawaban pidana atas perbuatan  yang dilakukannya sekalipun perbuatan  itu dilakukan untuk dan atas  nama  korporasi  yang  dipimpinnya.  Dengan  kata  lain,  KUHP  tidak menganut  pendirian  bahwa  korporasi  dapat  dibebani  pertanggungjawaban pidana.  Akan tetapi tidak demikian halnya dengan sikap  berbagai undang- undang  yang  menganut  ketentuan-ketentuan  pidana  di  luar  KUHP,  atau yang disebut pula pada undang-undang yang mengatur tindak-tindak pidana khusus.  Undang-undang  tersebut  ternyata  mengambil  sikap  yang  berbeda dengan  KUHP. Berbagai undang-undang  itu  menentukan  bahwa korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang  menjalankan  perbuatan-perbuatan  tersebut  untuk  dan  atas  nama korporasi. 50 Sistem  ini  sejalan  dengan  perkembangankorporasi  sebagai subjekhukum  pidana  tahap  I.  Dimana  para  penyusun  KUHP,  masih menerima asas “ societas/ universitas delinquere non potest ” (badan hukum tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana).  Asas  ini  sebetulnya  berlaku  pada abad  yang  lalu  pada  seluruh  Eropa  kontinental.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada  waktu  itu  dan  kemudian  juga  dari  aliran  modern  dalam  hukum pidana. 51 Bahwasannya  yang  menjadi  subjek  tindak  pidana  itu  sesuai dengan penjelasan ( MvT ) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi:  “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. 52 Von Savigny pernah mengemukakan  teori  fiksi  ( fiction  theory ),  dimana  korporasi  merupakan subjek  hukum,  tetapi  hal  ini  tidak  diakui  dalam  hukum  pidana,  karena
50 Ibid, hal 59-61
51 Dwidja Priyatno, op cit, Hal 53.
52 H. Setiyono, Op. Cit, Hal 13.
pemerintah  Belanda  pada  waktu  itu  tidak  bersedia  mengadopsi  ajaran hukum  perdata  ke  dalam  hukum  pidana. 53 Ketentuan  dalam  KUHP  yang menggambarkan  penerimaan  asas  “ societas/  universitas  delinquere  non potest ” adalah ketentuan pasal 59 KUHP. Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapus  pidana  ( strafuitsluitingsgrond )  yaitu  pengurus,  badan  pengurus atau  komisaris  yang  ternyata  tidak  ikut  campur  melakukan  pelanggaran, tindak pidana. 54
(2)  Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  pengurus  yang  harus memikul pertanggungjawabannya.
Sistem  pertanggungjawaban  ini  terjadi  di  luar  KUHP,  seperti  diketahui bahwa  dalam  hukum  pidana  yang  tersebar  di  luar  KUHP,  diatur  bahwa korporasi  dapat  melakukan  tindak  pidana,  akan  tetapi  tanggung  jawab untuk  itu  dibebankan  kepada  pengurusnya  (contohnya  Pasal  35  UU  No.  3 Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan).  Kemudian  muncul  variasi yang  lain  yaitu  yang  bertanggung  jawab  adalah  “mereka  yang  memberi perintah”  dan  atau  “mereka  yang  bertindak  sebagai  pimpinan”.  (Pasal  4 ayat  (1)  UU  No  38/1960  tentang  Penggunaan  dan  Penetapan  Luas  Tanah Untuk  Tanaman  Tertentu).  Kemudian  muncul  variasi  yang  lain  lagi  yaitu yang  bertanggung  jawab  adalah:  pengurus,  badan  hukum,  sekutu  aktif, pengurus  yayasan,  wakil  atau  kuasa  di  Indonesia  dari  perusahaan  yang berkedudukan  di  luar  wilayah  Indonesia,  dan  mereka  yang  sengaja memimpin perbuatan  yang  bersangkutan (Pasal  34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal). 55
(3)  Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  korporasi  itu  sendiri  yang harus memikul pertanggungjawaban.
Dalam  sistem  pertanggungjawab  ini  terjadi  pergeseran  pandangan, bahwa  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai  pembuat,  di samping  manusia  alamiah  ( natuurlijke  persoon ).  Jadi  penolakan pemidanaan  korporasi  berdasarkan  doktrin  universitas  delinquere  non potest,  sudah  mengalami  perubahan  dengan  menerima  konsep  pelaku fungsional  ( functioneel  daderschap ). 56 Jadi  dalam  sistem  pertanggung jawaban  ketiga  ini  merupakan  permulaan  pertanggungjawaban  yang langsung dari korporasi.
Adapun  hal-hal  yang  dapat  dijadikan  alasan  pembenar  bahwa korporasi  sebagai  pembuat  dan  sekaligus  yang  bertanggungjawab  adalah sebagai  berikut:  Pertama,  karena  dalam  berbagai  tindak  pidana  ekonomi dan  fiskal,  keuntungan  yang  diperoleh  korporasi  atau  kerugian  yang
53 Hamzah  Hatrick, Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), Hal 30.
54 Loc. Cit
55 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, hal 70.
56 H. Setiyono, Op. Cit , Hal 16.
diderita  masyarakat dapat sedemikian  besar, sehingga tidak akan  mungkin seimbang  bilamana  pidana  hanya  dijatuhkan  pada  pengurus  saja.  Kedua, dengan  hanya  memidana  pengurus  saja,  tidak  atau  belum  ada  jaminan bahwa  korporasi  tidak  akan  mengulangi  tindak  pidana  lagi,  dengan memidana  korporasi  dengan  jenis  dan  berat  sesuai  dengan  sifat  korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan. 57
Di  Indonesia  peraturan  perundang-undangan  yang  mengawali  penempatan korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  dan  secara  langsung  dapat dipertanggung  jawabkan  adalah  UU  No.  7  Drt  Tahun  1951  tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam  Pasal  5  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Jika  suatu  tindak  pidana  ekonomi dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu  badan  hukum,  suatu  perseroan  suatu perserikatan orang  yang  lainnya atau suatu  yayasan,  maka tuntutan pidana dilakukan  dan  hukuman  pidana  serta  tindakan  tata  tertib  dijatuhkan  baik terhadap  badan  hukum,  perseroan,  perserikatan  atau  yayasan  itu,  baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu  atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  perbuatan  atau  kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya”.
Pengurus  dan  korporasi  keduanya  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban. Kemudian Sutan Remy  mengemukakan  alasan  dimasukkannya  sistem  yang  keempat  yaitu baik  pengurus  maupun  korporasi  yang  harus  memikul  tanggung  jawab pidana yang dilakukan oleh pengurus adalah bahwa 58 :
1. Alasan  pertama,  apabila  hanya  pengurus  yang  dibebani  pertanggung jawaban  pidana,  maka  menjadi  tidak  adil  bagi  masyarakat  yang  telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan/ mengurangi kerugian financial bagi korporasi.
2. Alasan kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi  sedangkan  pengurus  tidak  harus  memikul  tanggungjawab, maka  sistem  ini  akan  dapat  memungkinkan  pengurus  bersikap  “lempar batu  sembunyi  tangan.”  Dengan  kata  lain  pengurus  akan  selalu  dapat berlindung  dibalik  punggung  korporasi  untuk  melepaskan  dirinya  dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
3. Alasan  Ketiga,  Pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada korporasi  hanya  mungkin  dilakukan  secara Vicarius dan  segala perbuatan  hukum  dilakukan  oleh  manusia  dalam  menjalankan kepengurusan
57 Ibid , hal 15.
58 Sutan Remy, Pertanggungjawaban Korporasi, Op.CIt, hal 62-63
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
Korporasi  sehingga  tidak  seharusnya  hanya  korporasi  saja  yang dimintai pertanggung jawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun  sebaliknya.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  Penulis  sependapat dengan  alasan  yang  dikemukakan  oleh  Sutan  Remy,  karena  menurut Clinard  dan  Yeager:  “Pengurus  korporasi  adalah  individu-individu  yang memiliki  loyalitas  tinggi  kepada  korporasi.  Mereka  tidak  akan  menolak untuk  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  demi  membuktikan loyalitas  mereka  kepada  korporasi.  Perbuatan  tersebut  dilakukan  bukan hanya  untuk  kepentingan  korporasi,  namun  mereka  sendiri  mendapatkan kompensasi  dari  perbuatan  mereka  berupa  kenaikan  gaji  dan  bonus  yang diperoleh karena kenaikan profit korporasi. 59

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Bentuk keterlibatan korporasi dalam bentuk pernyataan pada tindak pidana lingkungan  hidup  yaitu  (1)  Pengurus  korporasi  sebagai  pelaku  tindak pidana  sehingga  oleh  karenanya  penguruslah  yang  harus  memikul pertanggungjawaban,  (2)  Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban, (3) Korporasi sebagai pelaku  tindak  pidana  dan  korporasi  sendiri  yang  harus  memikul pertanggungjawaban, (4) Pengurus korporasi dan keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang harus memikul tanggung jawab.
2. Sistem  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  pengurusnya  terlibat langsung  atau  bertanggung  jawab  langsung  terhadap  tindak  pidana lingkungan,  yaitu (1)  Korporasi sebagai pelaku  maka personil pengendali korporasi  (pengurus  korporasi  yang  memikul  tanggungjawab  pidana),  (2) Korporasi  bersama  dengan  pengendali  korporasi  sebagai  pelaku  dan keduanya  harus  memikul  tanggung  jawab,  (3)  Pengurus  korporasi berperan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  lingkungan  maka  bebannya terhadap  pengurus  sendiri,  (4)  Jika  pengurus  bertindak  tidak/  bukan  atas nama  korporasi  maka  tanggung  jawabnya  hanya  dibebankan  kepada pengurus  korporasi  sendiri,  dan  bila  tindakan  pengurus  membawa  atas nama korporasi maka secara bersama-sama memikul tanggung jawab.

## B. Saran
59 Clinard dan Peter C. Yeager, Corporate Crime, (London: Collier Macmillan Publisher, 1983), hal 273-275.
1. Penegak  hukum  dalam  hal  ini  aparat  terkait,  jaksa,  polisi,  hakim  dan lembaga  pemerintah  lain  seperti  pada  pengawas  lingkungan,  bila  terjadi kesalahan  atau  tindak  pidana  lingkungan  yang  dilakukan  atau  melibatkan korporasi dalam hal ini perusahaan atau badan hukum lain maka harus tegas memutuskan  apakah  korporasi  juga  terlibat  atau  pengurusnya  saja  melihat dari  peranannya  seperti  yang  diuraikan  penulis.Melakukan  kajian  terhadap bentuk-bentuk  penyertaan  yang  dilakukan  korporasi  pada  undang-undang lingkungan agar dapat menghasilkan ketentuan dan konsep yang lebih jelas bahkan  pada  bentuk  penyertaan  berlapis  seperti  pada  penyertaan  pada penyertaan.
2. Mengingat  sekarang  ini  menjadi  perhatian  masalah  lingkungan  disarankan agar  aparat  penegak  hukum  diberikan  pengetahuan  dan  referensi  yang optimal agar dapat mengetahui keterlibatan korporasi dalam lingkungan dan pemerintah  dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  diharapkan  bisa memberikan  referensi  baru  yang  menghukum  korporasi  sebagai  pelaku tindak pidana lingkungan dan putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## DAFTAR ISI

## A. BUKU
Koesnadi  Hardjasoemantri,  1996,  “Hukum  Tata  Lingkungan,  Gadjah  Mada. University Press”, Yogyakarta
Muladi dan Badar Nawawi Arief. 1984. Pidana dan Pemidanaan. Semarang: Badan  Penyedia  Bahan  Kuliah  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro
S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta
Roeslan  Saleh,  Pikiran-pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
Mahrus  Ali,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  dalam  Chairul  Huda,  Dari  Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju  Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006
Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung
Sajipto  Raharjo,  Masalah  Penegakan  Hukum  suatu  tijawan  sosiologis, penerbit. PT.Sinar Baru, Bandung
Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Penerbit.binacipta, Jakarta
Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana,  Jurnal  Hukum, Vol. 6 No. 11.
Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
Edi  Setiadi  dan  Rena  Yulia,  Hukum  Pidana  Ekonomi  dalam  Romli Atmasasmita, AsasAsas Perbandingan Hukum, YLBHI, Jakarta, 1989
Buchari  Said,  Tindak  Pidana  Korporasi  (Corporate  Crime),  FH  Unpas, Bandung, 2009
Roeslan  Saleh,  Tentang  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana, BPHN, Jakarta, 1984 Hasnan,  Hukum  Pidana  I  (Kesatu),  Hukum  Pidana  Materiil  Bagian  Umum  , Binacipta, Bandung, 1991
Hamzah  Hatrik,  Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability) , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana, Storia Grafika, Jakarta, 2002
Bambang  Poernomo,  Dalam  Asas-asas  Hukum  Pidana,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2002
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1993
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
N.H.T  Siahaan  Hukum  lingkungan  dan  ekologi  pembangunan,  Jakarta,
Erlangga , 2004
Harun M husein, Lingkungan Hidup, Jakarta, Bumi Aksara, , 2000.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
Soejono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
Surastini  fitriyasih,  penerapan  ajaran  penyertaan  dalam  peradilan  pidana Indonesia
Wirjono  prodjodikoro,  asas-asas  hokum  pidana  di  Indonesia  (bandung  PT. Replika Adiyatma 2008
P.A.F.  Lamintang, Hukum  Pidana  Indonesia ,  (Bandung:  Penerbit  Sinar  Baru Bandung, 1979)
E.  Utrecht, Rangkaian  Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  II, (Surabaya:  Pustaka Tinta Mas, 1987
D.  Schaffmeister,  et.al, Hukum  Pidana ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2011)
Clinard,  M.,  dan  R.  Quinney, Criminal  Behavior  Systems:  A  typology,  Holt,
1973
Legal Information Institute (LII) , “ White Collar Crime. ” (diakses pada 22 Juli 2016).
Jan Remmelink, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
Frank,  Nancy  K.,  dan  Michael  J.  Lynch, Corporate  Crime,  Corporate Violance : A Primer, New York: Harrow and Heston, 1992,
C.M.V Clarkson dan H.M. Keating, Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition London: Sweet & Maxwell,
Hamzah Hatrick, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Clinard  dan  Peter  C.  Yeager, Corporate  Crime, (London:  Collier  Macmillan Publisher, 1983)

## Jurnal De Facto
Loebby Loqman, Pertanggungjawaban PIdana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jakarta: Kantor Meneg KLH. 1989
Robert  Sanger,  “ Respondeat  Superior  in  Criminal  Cases ,”  (diakses  pada  22
Juli 2016)
C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2003
Peter  W.  Low, Criminal  Law,  Revised  First  Edition, St.  Paul,  Minn.:  West
Publishing Co., 1990
C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2003
JRank  Articles, “Corporate  Criminal  Responsibility:  American  Standards  of Corporate Criminal-Corporation, Agent, Intent, and Court.”
Christopher M. Little dan Natasha Savoline, Corporation Criminal Liability in Canada:  The  Criminalization  of  Occopational  Health  &  Safety
Offences
C.M.V Clarkson dan H.M  Keating, Criminal Law: Text  and Materials, Fifth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2003
Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2003
Hamzah Hatrick, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996),
Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan
Clinard  dan  Peter  C.  Yeager, Corporate  Crime, (London:  Collier  Macmillan Publisher, 1983)

## B. PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  167,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.6/Menhut-II/  2010  tentang  Norma,
Standar,  Prosedur,  dan  Kreteria  Pengelolaan  Hutan  pada  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  dan  Kesatuan  Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

## C. INTERNET
https://www.google.co.id/amp/s/constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sis tem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/amp/
Boisvert,  Anne-Marie.  “ Corporate  Criminal  Liability, ”  Agustus  1999, (diakses pada 22 Juli 2016). Julian Hermida “ Corporate Crime ” http://www.julianhermida.com/contcorporate.htm
Http://www.artikellingkunganhidup.com  di  ambil  pada  tanggal  2  Agustuas 2018
Romli  Atmasasmita,  “Rekonstruksi  Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan”, https://ebooks.gramedia.com/Buku-Law-&-Tax.