## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PAREPARE
The Effectiveness of the Implementation of Women’s Representation in the Legislative Election in Parepare City
Firman Mustafa 1* , Baso Madiong 2 , Mustawa Nur 2
1 Badan Pengawas Pemilu Kota Pare Pare
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: firmanmustafa64@gmail.com
Diterima: 19 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan  2019  di  Kota  Parepare  dan  faktor  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  dalam pemilihan  legislatif  tahun  2014  dan  2019  di  Kota  Parepare.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif-empiris  dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, Partai Politik tahun 2014 dan 2019. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi.  Hasil  Penleitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kuota  30%  keterwakilan  pada  pemilihan  legislatif  tahun 2014  dan  2019  di  Kota  Parepare  belum  efektif,  karena  hanya  terpenuhi  pada  tahap  pengajuan  dan  tahap  penetapan  calon tetap,  namun  pada  tahap  pentepan  calon  terpilih  belum  terpenuhi  karena  keterwakilan  perempuan  pada  pemilihan  legilatif tahun  2014  dan  2019  dbawah  30%,faktor  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  kuota  30%  perempuan  dalam  pemilihan legislatif  tahun  2014  dan  2019  di  Kota  Parepare  yaitu  Pertama  Faktor  Internal  ,bersumber  dari  peserta  dan  penyelenggara seperti  faktor  hukum  dan  faktor  sumber  daya  caleg  perempuan,  Kedua  faktor  eksternal,  bersumber  dari  luar  peerta  pemilu dan  penyelenggara  seperti  faktor  nilai  budaya  masyarakat  yang  tidk  ingin  dipimpin  oleh  perempuan,  dan  faktor  partisipasi masyarakat yang tidak memilih caleg perempuan.
Kata Kunci : Efektivitas, Keterwakilan Perempuan, Pemilu Legislatif, Parepare

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze,  the  effectiveness  of  the  30%  quota  of  women's  representation  in  the  2014  and 2019  legislative  elections  in  Parepare,  andfactors  that  hinder  the  implementation  of  the  30%  quota  of  women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City. This research is a normative-empirical research with  a  qualitative  approach  conducted  at  the  Office  of  the  General  Election  Commission  of  Parepare  City.  The  General Election Supervisory Board of Parepare City, Political Parties participating in the 2014 and 2019 elections. The methods used  are  literature  studies,  interviews,  and  documentation studies.  The  results  show  that  ,  the  implementation of  the 30% representation quota in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City has not been effective, because it is only fulfilled at the submission stage and the stage of determining permanent candidates, but at the stage of determining elected candidates it has not been fulfilled because women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections is below 30%, the  factors  that  hinder  the  implementation  of  the  30%  quota  of  women  in  the  2014  and  2019  legislative  elections  in Parepare City are: Internal factors, originating from participants and organizers such as legal factors and resource factors of female candidates, external factors, originating from outside the election participants and organizers.
Keywords: Effectiveness, Women's Representation, Legislative Elections, Parepare
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih sebagai perwujudan  kesamaan  kedudukan  (non  diskriminasi)  setelah disahkannya  Undang-Undang  Nomor  68  Tahun  1958  tentang Rativikasi  Konvensi  Hak  Politik  Perempuan.  Untuk
mewujudkan  jaminan  hak  memilih  dan  dipilih,  jamina partispasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati  posisi  jabatan  birokrasi  dalam  organisasi  sosial politik.  Implikasi  dari  itu,  maka  keterwakilan  perempuan menjadi dasar konstitusional dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Efektifitas Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif …(Firman Mustafa, Baso Madiong, Mustawa Nur)
1945  menyatakan  bahwa“  setiap  orang  berhak  mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan” .
Implementasi  dan  landaan  konstitusional    tersebut  di atas, maka dibutuhkan norma sebagai dasar dalam melakukan tindakan  yang  memberi  kepastian  hukum dalam  keterwakilan perempuan  yang  dibarengi  dengan  diterapkannya  Pasal  10 ayat 7 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut  “komposisi  keanggotaan  KPU  Kabupaten/Kota memperhatikan  keterwakilan  perempuan  paling  sedikit  30%” ini menggambarkan bahwa landasan konstitusional kita sangat mengahrgai  persamaan  dan  keadilan  untuk  itu  landasan konstitusional  tersebut  menjadi  dasar  dalam  bersikap  dan bertindak  sebagai  wujud  ideologi  negara  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  menjadikan  hukum  sebagai panglima  dalam  reformasi  hukum  untuk  menciptakan ketertiban,  ketentraman  dan  keadilan  bagi  seluruh  warga negara Indonesia
Merujuk  pada  norma  tersebut  di  atas,  maka  hukum menjadi  dasar  pengaturan,  termasuk  didalamnya  pengaturan tentang  penyelenggaraan  pemilu,  khususnya  keterwakilan perempuan  dalam  pemilihan  legislatif,  jalan  menuju representasi  perempuan  dalam  politik,  sebenarnya  secara implisit telah disediakan dalam konstitusi. Pasal 28 C ayat (2) menyebutkan, “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk  membangun masyarakat,  bangsa  dan  negranya.”  Selanjutnya  Pasal  28  D ayat  (3),  “setiap  warga  negara  berhak  memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, “dan Pasal 28 H ayat  (2)  “setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” dan lebih spesifik lagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 245 UU No 7  tahun  2017  tentang  pemilihan  umum,  sebagai  berikut  ini “Daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  243 memuat  keterwakilan  perempuan  paling  sedikit  30%  (tiga puluh  persen)  .  Tindak  lanjut  dari  pengaturan  tersebut  juga diikuti dengan pengaturan pelaksanaan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20  Tahun  2018  Tentang  Pencalonan  Anggota  DPR,  DPRD Provinsi  Dan  DPRD  Kabupaten/  Kota,  sebagai  berikut  ini “Disusun  dalam  daftar  bakal  calon  yang  wajib  memuat keterwakilan  perempuan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh persen) di setiap dapil”.
Untuk  itu  hukum  harus  menjadi  dasar  bertindak  dalam kehidupan,  seperti  apa  yang  dikemukakan  oleh  Mustawa bahwa  hukum  dibuat  untuk  memberi  manfaat  bagi  Individu dan  kelompok  masyarakat  atau  dengan  kata  lain  hukum diasumsikan  sebagai  perangkat  asas  dan  kaidah-kaidah  yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman , tertib dan damai selaras dengan itu Sacipto Rahararjo berpandangan hukum  harus  memberikan  kebahagiaan  dalam  suatu  konsep hukum  untuk  manusia,  lebih  lanjut  Sacipto  Raharjo berpandangan  bahwa  hukum  dan  masyarakat  tidak  bisa dipisahkan.Bagi  hukum  masyarakat  merupakan  sumber  daya yang  memberi  hidup  (to  nature)  dalam  konteks  ini  bahwa hukum  akan  memiliki  nilai  atau  makna  jika  hukum  tersebut mengabdi  pada  kepentingan  manusia  yaitu  bertumbuh  dan
berkembang sesuai dengan kebutuhan, serta memberi manfaat bagi  manusia.  Untuk  itulah  maka  hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  dapat  mersepon  berbagai  kebutuhan  atau kepentingan manusia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  Efektifitas  kuota  30%  keterwakilan  perempuan pada  pemilihan  legislatif  tahun  2014  dan  2019  di  Kota Parepare  dan  faktor  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare.

## 2. METODE
Metode  peneletian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  normatif-  empiris,  yaitu  penelitian  yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan  kepustakaan  dan  juga  fakta-fakta  empiris  yang bersumber  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang diperoleh  melalui  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang bersumber dari pengamatan langsung peneliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Efektifitas  Kuota  30%  Keterwakilan  Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 dan 2019
Kota  Parepare  adalah  salah  satu  daerah  di  Provinsi Sulawesi  Selatan.  yang  berada  ditepi  laut  dan  sebagian wilayahnya berbuki-bukit, kota ini di sebelah utara berbatasan dengan  Kabupaten  Sidrap,  bagian  selatan  berbatasan  dengan Kabupaten  Barru  dan  memiliki  luas  wilayah  99,33  Km, sebuah  kota  yang  tidak  terlalu  luas  namun  memiliki  karakter masyarakat  yang  cukup  heterogen  karena  Parepare  memiliki kultur, budaya dan masyarakat yang beragam. Penduduk Kota Parepare  tersebar  di  4  kecamatan  yaitu  Kelurahan  Soreang, Ujung, Bacukiki dan Bacukiki Barat. Berdasarkan data Badan Pusat  Statistik  Kota  Parepare  pada  tahun  2014  jumlah penduduk di Kota Parepare sebesar 136.903 jiwa, dan  tercatat 69.686  jiwa  diantaranya  berjenis  kelamin  perempuan  begitu juga  Data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2019  menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Parepare sebesar 145.178 jiwa, dan  tercatat  73.772  diantaranya  berjenis  kelamin  peremuan Dari  jumlah  penduduk  tahun  2014  dan  2019  tersebut  di  atas tercatat  bahwa  daftar  pemilih  tetap  Kota  Parepare  dalam pemilihan  legislatif  tahun  2014  sebesar  98.926,  dan  pada pemilihan  legislatif  2019  tercatat  daftar  pemilih  tetap  Kota Parepare  sebesar  99.111.  Jumlah  pemilih  tersebut  tersebar kedalam 3 wilayah daerah pemilihan pada pemilihan legislatif tahun  2014  dan  2019,  daerah  pemilihan  tersebut  meliputi daerah pemilihan Soreang daerah pemilihan Ujung dan daerah pemilihan Bacukiki/Bacukiki Barat. Adapun rinciannya dapat kita lihat melalui Tabel 1. dibawah ini.
Tabel 1.
Daerah Pemilihan Berdasarkan Jumlah Hak Pilih di Kota
Parepare Tahun 2014 dan 2019 Dapil Jenis Kelamin Persentase Perempuan Laki-laki 2014 2019 2014 2019 2014 2019 I 17.078 16.597  16.226 15.899 51% 51% II 12.326 11.762  11.341 10.777 51% 52% III 21.635 22.894  20.311 21.182 52% 52%
Sumber Data: Diolah Dari Data Primer, Tahun 2014 dan 2019
Berdasarakan  Tabel  1. di  atas  maka  terlihat  jelas  bahwa jumlah  pemilih  perempuan  pada  setiap  dapil  di  pemilihan legislatif  2014  dan  2019  lebih  besar  dibanding  pemilih berjenis kelamin laki-laki.
Proses menghasilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  dilalui  dengan  banyak  tahapan,  sesuai  dengan  Pasal 167  Undang-Undang  No  7  tahun  2017  mengatakan  bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat  4  dimulai  paling  lambat  20  (dua  puluh)  bulan  sebelum hari  pemungutan  suara,  dari  sekian  banyak  tahapan  tersebut penelitian ini fokus pada tiga bagian tahapan yang dilalui oleh partai  politik.  Tahapan  pertama  adalah  (1)  pengajuan  bakal calon  anggota  DPRD  Kota  Parepare,  di  tahapan  ini  partai politik mengajukan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum  dengan  memeprhatikan  syarat-syarat  pengajuan. Komisi  Pemilihan  Umum  selanjutnya  akan  melakukan verifikasi  administrasi  terhadap  dokumen  persyaratan  dan diberikan  partai  politik  diberi  kesempatan  untuk  melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon legislatif yang  sudah  di  verifikasi,  lalu  KPU  melakukan  kembali verifikasi  terhadap  berkas  perbaikan  dokumen  dari  Partai politik sebagai dasar KPU menetapkan daftar caleg sementara (DCS).  Tahapan  kedua  adalah  (2)  tahapan  penyusunan  dan penetapan  daftar  calon  tetap  (DCT),  untuk  menghasilkan daftar  calon  tetap  Komisi  Pemilihan  Umum  terlebih  dahulu melakukan  verifikasi  terhadap  daftar  caleg  sementara  yang sudah  ditetapkan  sebelumnya,  setelah  diverifikasi  dan menerima  tanggapan  masyarakat  KPU  menetapkan  daftar calon tetap (DCT). Tahapan ketiga (3) adalah penetapan calon terpilih,  tahapan  penetapan  calon  terpilih  pemilihan  umum calon  anggota  DPRD  didahuli  dengan  pemungutan  suara, setelah  itu  dilakukan  penghitungan  suara  secara  manual  dan berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan dan tingkat Kota, dari hasil  penghitungan  suara  tersebutlah  menjadi  acuan  KPU untuk  melakukan  penetapan  calon  terpilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Parepare  dalam  pemilihan Legislatif Tahun 2014 dan 2019.
1. Tahap Pengajuan Calon
Persyaratan  pengajuan  bakal  calon  yang  harus  dipenuhi oleh partai politik dalam mengajukan bakal calon yakni setiap partai  politik  dapat  mengajukan  bakal  calon  anggota  DPR, DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  dengan ketentuan  diajukan  oleh  Pimpinan  Partai  Politik  sesuai tingkatannya,  jumlah  bakal  calon  paling  banyak  100%  dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil, disusun dalam daftar  bakal  calon  yang  wajib  memuat  keterwakilan perempuan  paling  sedikit  30%  di  setiap  Dapil,  disetiap  tiga orang  bakal  calon  pada  susunan  daftar  calon  wajib  terdapat paling  sedikit  1  orang  bakal  calon  perempuan,  dan  pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan  fakta  integritas  pencalonan  anggota  DPR, DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  yang  berisi  rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B1. Selain  itu,  dalam  hal  penghitungan  30%  jumlah  bakal  calon perempuan disetiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Yang terakhir adalah pengajuan bakal  calon  anggtota  DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD Kabupaten/  Kota  pada  Dapil  yang  bersangkutan  tidak  dapat diterima  apabila  partai  politik  tidak  dapat  memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil. Berdasarkan itu maka terbentuklah daftar calon sementara dari pengajuan bakal calon legislatif dari setiap partai politik 2014 dan  2019  ,  daftar  calon  sementara  unutk  pemilihan  legislatif 2014  berdasarkan  surat  keputusan  Komisi  Pemiihan  Umum
Kota Parepare
Nomor: 13/Kpts/KPU-Parepare/ 025.433490/VII/  2013,  surat  keputusan  ini  menunjukkan bahwa  pada  tahapan  pengajuan  calon  legislatif  2014  semua partai  politik  telah  mengajukan  minimal  30%  keterwakilan perempuan.  Partai  Kebangkitan  Bangsa    sebagai  partai  yang jumlah  persentase  caleg  perempuan  sementaranya  palin  g tinggi  yaitu  38%,  sementara  persenase  terendah  32%  oleh beberapa partai yaitu PDIP, NASDEM, PPP DAN HANURA. Adapun pemilihan legislatif 2019 berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 90/PL.03.2- Kpt/7372/KPUkot/VIII/2018, surat keputusan ini menunjukkan  bahwa  pada  tahapan  pengajuan  calon  legislatif 2019  semua  partai  politik  telah  mengajukan  minimal  30% keterwakilan  perempuan.  Partai  Hanura  sebagai  partai  yang jumlah  persentase  pengajuan  caleg  perempuannya  paling tinggi  yaitu  50%,  dan  PKB  sebagai  partai  politik  yang pengajuan caleg perempuannya paling rendah yaitu 34%. 2. Tahap Penetapan Calon Tetap
Untuk  menetapkan  daftar  calon  tetap  anggota  DPRD Kota  Parepare  2014  dan  2019.  Komisi  pemilihan  Umum membuka  tanggapan  masyarakat  terhadap  daftar  calon sementara  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  jika  ada tanggapan  masyarakat  KPU  akan  melakukan  klarifikasi kepada  partai  politk  yang  bersangkutan,  jika  tidak  ada tanggapan  masyarakat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Parepare menetapkan daftar calon sementara tersebut menjadi daftar calon tetap melalu surat keputusan. Adapun daftar calon tetap  anggota  DPRD  pemilihan  legislatif  2014  dapat  dilihat melalui  surat  keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Parepare Nomor:21/ KPTS/ KPU-Parepare/ 025.433490/ VIII/ 2013,  surat  keputusan  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tahapan penetapan  calon  tetap  pemilihan  legislatif  2014  Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan minimal 30% keterwakilan  perempuan.  PKB  sebagai  partai  yang  jumlah persentase  caleg  perempuannnya  paling  tinggi  yaitu  38%, sementara partai politik yang persentase caleg perempuannnya palin  rendah  yaitu  partai  NASDEM,PDIP    ,PPP  dan  Partai Hanura  .  Adapun    pemilihan  legislatif  2019  dapat  dilihat melalui  surat  keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  : 103/  PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018,  Surat  keputusan tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  tahapan  penetapan  calon tetap  pemilihan  legislatif  tahun  2019  Komisi  Pemilihan Umum  Kota  Parepare    tealh  menetapkan  minimal  30% keterwakilan  perempuan.  Partai  HANURA  sebagai  partai yang  jumlah  persentase  caleg  perempuannya  paling  tinggi yaitu  50%,  sementara  PKB  sebagai  partai  yang  persentase caleg perepuannya terendah yaitu 34%.
3. Tahap Penetapan Calon Terpilih.
Pasal 26 No. 2 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  ,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  bahwa  “Kabupaten/Kota  dengan  jumlah penduduk  lebih  dari  100.000  (seratus  ribu)  sampai  dengan 200.00  (dua  ratus  ribu)  orang  memperoleh  alokasi  25  (dua puluh  lima)  kursi’  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  Kota Parepare  Pada  tahun  2014  jumlah  penduduk  Kota  Parepare sebanyak  136.903,  sehingga  Komisi  Pemilihan  Umum menetapkan  calon  legislatif  terpilih  sebanyak  25  pada pemilihan legislatif 2014. Begitupun Pasal 191 No. 2 huruf B Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  juga  mengatur  bahwa  “Kabupaten  /Kota  dengan jumlah  penduduk  lebih  dari  100.000  (seratus  ribu)  sampai dengan 200.00 (dua ratus ribu) orang  memperoleh alokasi 25 (dua  puluh  lima)  kursi’.  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik
Kota  Parepare  Pada  tahun  2019  jumlah  penduduk  Kota Parepare  sebanyak  145.178  sehingga  Komisi  Pemilihan Umum menetapkan calon legislatif terpilih sebanyak 25 orang
pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019.  Persentase  caleg perempuan  yang  terpilih  pada  pemilu  2014  dan  2019  dapat dilihat melalu tabel dibawah ini.
Tabel 2.
Caleg Keterwakilan Legislatif Perempuan Berdasarkan Penetapan Calon Perempuan KPU Kota Parepare Tahun 2014
Partai Jumlah Tahapan % Keterangan Pengajuan Calon Tetap Calon Terpilih PKB 18 7 7 0 0% Tidak Terpenuhi Gerindra 24 8 8 0 0% Tidak Terpenuhi PDIP 25 8 8 1 4% Tidak Terpenuhi Golkar 24 8 8 0 0% Tidak Terpenuhi Nasdem 9 8 8 0 0% Tidak Terpenuhi PKS 25 9 9 0 0% Tidak Terpenuhi Demokrat 24 8 8 1 4% Tidak Terpenuhi PAN 25 9 9 1 4% Tidak Terpenuhi PPP 25 8 8 0 0% Tidak Terpenuhi Hanura 25 8 8 0 0% Tidak Terpenuhi PBB 25 9 9 0 0% Tidak Terpenuhi PKPI 24 9 9 0 0% Tidak Terpenuhi
Sumber Data: Diolah dari Data Primer, Tahun 2014
Berdasarkan  Tabel  2.  tersebut  di  atas  dapat  diketahui bahwa  pada  tahapan  penetapan  calon  terpilih  pemilihan legislatif tahun 2014, dari 25 kursi yang ada di Kota Parepare hanya  3  kursi  yang  diperoleh  oleh  caleg  perempuan  jika  di
persentasekan  hanya  12  %  keterwakilan  perempuan  ini menunjukkan  bahwa  hasil  pemilihan  legislatif  2014  di  Kota Parepare keterwakilan perempuan masih dibawah 30%
Tabel 3.
Caleg Keterwakilan Legislatif Perempuan Berdasarkan Penetapan Calon Perempuan KPU Kota Parepare Tahun 2019
Partai Jumlah Tahapan % Ket Peng-ajuan Calon Tetap Calon Terpilih PKB 23 8 8 0 0% Tidak Terpenuhi Gerindra 25 9 9 0 0% Tidak Terpenuhi PDIP 25 9 9 1 4% Tidak Terpenuhi Golkar 25 9 9 2 0% Tidak Terpenuhi Nasdem 25 9 9 0 0% Tidak Terpenuhi PKS 11 5 5 0 0% Tidak Terpenuhi Demokrat 21 10 10 1 4% Tidak Terpenuhi PAN 24 11 11 1 4% Tidak Terpenuhi PPP 25 9 9 0 0% Tidak Terpenuhi Hanura 12 6 6 0 0% Tidak Terpenuhi PBB 25 9 9 0 0% Tidak Terpenuhi Garuda 13 6 6 0 0% Tidak Terpenuhi Berkarya 18 8 8 0 0% Tidak Terpnuhi Perindo 25 9 9 1 4% Tidak Terpenuhi PSI 10 4 4 0 0% Tidak Terpenuhi
Sumber Data: Diolah dari Data Primer, Tahun 2019.
Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat diketahui bahwa pada tahapan  penetapan  calon  terpilih  pemilihan  legislatif  tahun 2014,  dari  25  kursi  yang  ada  di  Kota  Parepare  hanya  6  kursi yang  diperoleh  oleh  caleg  perempuan  jika  di  persentasekan hanya 24 % keterwakilan perempuan, ini menunjukkan bahwa hasil pemilihan legislatif 2019 di Kota Parepare keterwakilan perempuan juga masih dibawah 30 %.
Dari  3  tahapan  yang  dilalui  yaitu  tahapan  pengajuan caleg,  tahapan  penetapan  calon  tetap  dan  tahapan  penetapan calon  terpilih  terlihat  bahwa  tahapan  pengajuan  caleg  semua partai  politik  peserta  pemilu  tahun  2014  dan  2019  telah memenuhi  caleg  perempuan  minimal  30%.  Pada  tahap penetapan  calon  terpilih  persentase  keterwakilan  perempuan pada pemilihan legislatif 2014 dan 2019 di bawah 30 %.
Dari data diatas jika dikaji dan dianalisis  memakai teori Lawrence M. Friedmen, dimana sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur
hukum.  maka  efektifitas  kuota  30%  keterwakilan  perempuan dapat kita jabarkan sebagai berikut.
Secara substansi terpenuhi karena norma- norma  hukum yang  mengatur  tentang  keterwakilan  minimal  30%  berjalan dengan  baikdibuktikan  pada  tahap  pengajuan  calon  legislatif dan  tahap  penetapan  calon  tetap  persentase  minimal  30% caleg perempuan terpenuhi.
Secara  struktur  hukum  terpenuhi  karena  semua  partai politik dalam daftar caleg yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum memuat minimal 30% keterwakilan perempuan.
Namun  secara  kultur  hukum  belum  terpenuhi  karena masyarakat dalam menentukan pilihannya belum memberikan apresiasi yang tinggi kepada caleg-caleg perempuan baik pada pemilihan  legislatif  2014  maupun  2019dari  hasil  penetapan calon  terpilih  pemilihan  2014  dan  2019  keterwakilan perempun dibawah 30%.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  efektifitas  kuota  30% keterwakilan  perempuan  dalam  pemilihan  legislatif  2014  dan 2019  belum  efektif,  karena  salah  satu  komponen  dari  sistem hukum  yaitu  budaya  hukum  belum  terpenuhi.  Substansi hukum,  kultur  hukum  dan  budaya  hukum  harus  menjadi  satu kesatuan  yang  utuh  agar  bisa  dikatakan  efektif.  Diperlukan reformulasi  dengan  merevisi  aturan  yang  berkaitan  dengan keterwakilan  perempuan  yang  berorientasi  pada  terpenuhinya minimal  30%  perempuan  yang  terpilih  dalam  pemilihan legislatif.
4. Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Kuota  30% Keterwakilan Perempuan dalam Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  hasil  yang tidak berkorelasi antara jumlah keterwakilan perempuan mulai dari  tahap  pengajuan  ,  tahap  penetapan  calon  tetap,  tahap penetapan  calon  terpilih,  dimana  tahap  pengajuan  dan  tahap penetapan  calon  tetap  memiliki  korelasi  yang  efektif  terkait keterwakilan  minimal  30%,  tetapi  dalam  tahap  penetapan calon  terpilih  tidak  memenuhi  30%  keterwakilan  perempuan, dengan  tidak  terpenuhinya  keterwakilan  perempuan  tersebut terungkap  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan  faktor tersebut di pengaruhi oleh 2 faktor yaitu:
a. Faktor Internal
Faktor  Internal  adalah  faktor  yang  mempengaruhi terhambatnya  kuota  30  keterwakilan  perempuan  di  DPRD Kota  Parepare  yang  bersumber  dari  peserta  pemilu  dan penyelenggara, faktor internal tersebut dapat berupa:
a) Faktor hukum
Pengaturan  minimal  30%  keterwakilan  perempuan menjadi syarat pengajuan calon legislatif perempuan, hal ini  dapat  dipenuhi  oleh  partai  politk  namun  demikian partai  politik  dalam  mengajukan  caleg  perempuan sebagian  besar  memakai  angka  minimal  30%  sementara pesyaratan  untuk  caleg  perempuan  mengatakan  minimal 30%  berarti  partai  politik  boleh  mengajukan  caleg perempuan  lebih  dari  30%,  kalaupun  ada  partai  politik yang  mengajukan  di  atas  30%  kelebihannnya  tidak seberapa.  Dikarenakan  partai  politik  kesulitan  dalam mencari perempuan yang ingin menjadi calon legislatif.
b) Faktor Sumber Daya Caleg Perempuan Faktor  yang  lain  juga  berasal  dari  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  caleg  perempuan,  berdasarkan  wawancara yang  dilakukan  dengan  partai  politik  dan  masyarakat menunjukkan  bahwa  potensi  caleg  perempuan  masih kurang, caleg perempuan masih kurang dalam pengalaman  berpolitik,  caleg  perempuan  tidak  mampu meyakinkan  pemilih  lewat  visi-misi  yang  mereka tawarkan.  Akhirnya  mereka  menjadi  calon  legslatif hanya  untuk  memenuhi  kuota  perempuan  ,  perempuan dijadikan  calon  legislatif  bukan  karena  sumber  daya yang  dimiliki  tetapi  kehadiran  mereka  dalam  pemilihan legislatif hanya sebagai pelengkap.
b. Faktor Eksternal.
Faktor  eksternal  adalah  faktor  yang  bersumber  dari budaya  masyarakat  Kota  Parepare  dan  partisipasi  masyarakat kota Parepare sebagai pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 yang berada pada 3 wilayah daerah pemilihan a) Faktor  Budaya  Masyarakat  yang  tidak  Ingin  dipimpin Perempuan.
Budaya  masyarakat  Kota  Parepare  belum  memberikan kepercayaan  kepada  perempuan  untuk  memimpin  atau sebagai  wakil  rakyat.  Paradigma  masyarakat  Kota Parepare  menganggap  bahwa  pekerjaan  politik  bukan pekerjaan perempuan.
b) Faktor  Partisipasi  Masyarakat  yang  Tidak  Memilih Caleg Perempuan.
Masyarakat  belum  terlalu  memberikan  apresiasi  yang tinggiterhadap  caleg  perempua,  caleg-caleg  perempuan yang  ada  pada  pemilihan  legislatif  2014  dan  2019  tidak mampu  meyakinkan  masyarakat  melalui  visi-misi  yang ditawarkan dan kurang melakukan sosialisasi kemasyarakat sehingga masyarakat kurang yang memilih caleg-caleg  perempuan  pada  pemilihan  legislatif  tahun 2014 dan 2019.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  efektifitas  Pelaksanaan  Kuota  30%  keterwakilan perempuan pada Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019 di Kota Parepare  belum  efektif,  karena  hanya  terpenuhi  pada  tahap pengajuan  dan  tahap  penetapan  calon  tetap  ,  namun  pada tahap  hasil  penetapan  calon  terpilih  belum  terpenuhi  karena keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 masih dibawah 30 %.
Faktor  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  kuota 30% perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 dan 2019 di Kota Parepare, dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan  faktor  eksternal  Faktor  Internal  ,  adalah  faktor  yang menghambat  pemenuhan  30%  keterwakilan  perempuan  yang bersumber  dari  peserta  pemilu  yaitu  partai  politik  dan penyelenggara  dalm  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum  dan Bawaslu  berasal  dari  partai  politik  faktor  internal  tersebut berupa  faktor  hukum  dan  sumber  daya  caleg  perempuan. Faktor  Eksternal  adalah  faktor  yang  mempengaruhi pemenuhan  30%  keterwakilan  perempuan  yang  bersumber dari  luar  peserta  pemilu  dan  penyelenggara  yaitu  masyarakat selaku  pihak  yang  memiliki  hak  pilih,  pengaruhnya  adalah faktor nilai budaya masyarakat yang tidak mau dipimpin oleh perempuan  dan  faktor  partispasi  masyarakat  yang  tidak memilih caleg perempuan.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Erawati,  I.,  Darwis,  M.,  &  Nasrullah,  M.  (2017).  Efektivitas Kinerja  Pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Pallangga Kabupaten Gowa. Jurnal Office, 3(1), 13-18.
George  Ritzer,  Teori  Sosiologi,  dari  sosiologi  klasik  sampai perkembangan terakhir postmodern, (terjemahan), Yogyakarta: Pussstaka Pelajar, 2014, 10.
G.J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Timun Mas, Djakarta:1960, hlm. 321.
Jurdi,  F.  (2018).  Pengantar  Hukum  Pemilihan  Umum. Kencana. Hlm, 1.
Mustawa  Nur.  (2022).  Hukum  Pemberitaan  Pers.  Kencana. Hlm, 117.
M. Alwin Ahadi, Efektifitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum:  Relasi  Urgensi  Sosialisasi  Terhadap  Eksistensi Produk  Hukum,  Jurnal  USM  Law  Review  Vol  5  No  1 Tahun 2022. Hlm.115
Priandi,  R.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Upaya  meningkatkan partisipasi politik perempuan  dalam pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 106-116.
Rahadhitya,  R.,  &  Darsono,  D.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang Berpengaruh  Terhadap  Efektivitas  Audit  Internal  (Studi Pada  Inspektorat  Provinsi  Jawa  Tengah).  Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Efektifitas Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif …(Firman Mustafa, Baso Madiong, Mustawa Nur)
Randy syachhadinata,  Perempuan  dalam  Kungkungan Masyarakat Patriarki,https://geotimes.co.id/opini/perempuan-dalam- kungkungan-masyarakat-patriarki/  diakses  selasa,  22 November 2022 pk l15.50. Robbins, S. P. (1996). Teori Organisasi: Struktur,  Desain dan Aplikasi  Terjemahan,  PT.  Prenhallindo,  Jakarta.  Broad Scope Timeliness Agregation Integration.
Santi Covarida, “Invalid Votes dan Legitimasi
PemiluSerentakTahun 2019”.
Tajali,  M.,  &Hoodfar,  H.  (2011).  Electoral  politics:  Making quotas  work  for  women.  Women  Living  Under  Muslim Laws.