## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban

## Vol. VI No.2 Desember 2020 Page 170-183
jiap@uin-alauddin.ac.id

## INTERPRETASI  PENERAPAN  PSAK  NO.  107  PADA  PEGADAIAN  SYARIAH CABANG UJUNG BULU
Angrayni 1 , Andi Wawo 2 , Puspita Hardianti Anwar 3
123 UIN Alauddin Makassar
Surel: anggiangrayni64@gmail.com, andiwawo@gmail.com puspita.hardianti@uin-alauddin.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume 6 Nomor 2 Halaman 170-183 Samata, Desember 2020 ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 17 Oktober 2020 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima: 25 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Perkembangan  perekonomian  saat  ini  tidak  bisa  dihindarkan.  Hal  ini merupakan  dampak  dari  berbagai  polemik  ekonomi  yang  terjadi  saat  ini (Mahyuddin  dan  Bilgies,2018).  Berbagai  solusi  pun  kemudian  dikembangkan demi  menjaga  stabilitas  ekonomi,  dalam  hal  ini  demi  menjaga  agar perekonomian tetap  dapat  menjadi  modal yang memadai  bagi  masyarakat agar tetap  survive  (Handayani,  2012).  Berbagai  cara  tersebut  antara  lain  dilakukan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK NO.107 tentang ijarah  di  pegadaian  syariah  cabang  ujung  bulu  Metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  fenomenologi  dengan  paradigma  interpretif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad ijarah dengan akad rahn. Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung  Bulu  belum  sepenuhnya  mengimplementasikan  PSAK  No.  107. Pengakuan  dan  pengukuran  seperti  uang  pinjaman  serta  biaya  ijarah  diakui pada  saat  melakukan  transaksi  rahn  yaitu  sebesar  biaya  perolehan.  Namun, dalam hal pengakuan perbaikan obyek ijarah Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak dilakukan karena hanya menyimpan marhun saja. Kata Kunci:  ijarah, PSAK No.107, akuntansi syariah
This study aims to determine the application of PSAK NO.107 on ijarah in the branch of the Bulu Bulu branch of the sharia pawnshop. The approach method used  is  phenomenology  with  an  interpretive  paradigm.  The  results  showed that  the  Ujung  Bulu  Branch  Sharia  Pawnshop  did  not  separate  the  ijarah contract  from  the  rahn  contract.  The  Ujung  Bulu  Branch  Sharia  Pawnshop Unit has not fully implemented PSAK No. 107. Recognition and measurement, such as borrowed money and ijarah fees, are recognized when making a rahn transaction, namely at cost. However, in terms of acknowledging the repair of the object of ijarah, the Ujung Bulu Branch Sharia Pawnshop was not carried out because it only kept marhun.
Keywords: ijarah, PSAK No.107, Shariah accounting
Copyright: Angrayni, Anwar, P. Hardianti., Wawo, Andi. (2020). Interpretasi Penerapan Psak No. 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. https://doi.org/jiap.v6i1.
dengan  memanfaatkan  berbagai  inovasi  yang  kiranya  dianggap  dapat digunakan  demi  kemaslahatan  umat.  Salah  satu  badan  yang  melakukan inovasi  adalah  Perum  Pegadaian  dengan  menghadirkan  badan  Perum Pegadaian  Syariah.  Di  Indonesia  terjadi  dualisme  pegadaian  yaitu  yang dilakukan  oleh  PT.  Pegadaian  (Persero)  dan  dilakukan  oleh  pihak  bank. Untuk PT. Pegadaian (Persero) menerima gadai emas dan barang berharga lain  dan  juga  ada  produkproduk  lain  yang  ditawarkan,  sedangkan  pada bank syariah hanya menerima gadai emas saja (Setiawan, 2016).
Menurut  Wulansari  (2012)  dan  Iksan  (2013)  Berkembangnya  usaha gadai  syariah  di  Indonesia  menyebabkan  dibutuhkannya  suatu  standar akuntansi yaitu PSAK khusus untuk gadai syariah agar terjadi keselarasan dalam  industri  tersebut  yang  didalamnya  diatur  mengenai  definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan  pengungkapan dari gadai syariah (rahn).
Fenomena  yang  kemudian  muncul  bersama  dengan  hadirnya  Pegadaian Syariah adalah di mana masih banyak pegawai yang tidak paham dengan hukum  serta  konsep  pembiayaan  syariah  sehingga  penerapan  PSAK  No. 107  tentang  ijarah  atau  gadai  syariah  menjadi  terhambat  dan mengakibatkan  adanya  ketidaksesuaian  antara  perlakuan  akuntansi  yang dilakukan dengan yang telah ditetapkan dalam standar (Auliyah, 2016).

## TINJAUAN PUSTAKA Shariah Enterprise Theory
Shariah  Enterprise  Theory  merupakan  enterprise  theory  yang  telah diinternalisasi  dengan  nilai-nilai  Islam  guna  menghasilkan  teori  yang transendental  dan  lebih  humanis. Enterprise  theory,  seperti  telah  dibahas oleh  Meutia  (2010),  merupakan  teori  yang  mengakui  adanya pertanggungjawaban  tidak  hanya  kepada  pemilik  perusahaan  saja melainkan  kepada  kelompok stakeholders  yang  lebih  luas.  Triyuwono (2006:  234-261)  menyatakan  bahwa  dalam  shariah  entreprise  theory, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap  penetapan konsep adalah  Allah  SWT  sebagai  pencipta  dan  pemilik  tunggal  dari  seluruh sumber  daya  yang  ada  di  dunia.  Maka  yang  berlaku  dalam  shariah entreprise theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama. Sedangkan sumber  daya  yang  dimiliki  stakeholders  pada  prinsipnya  adalah  amanah dari Allah yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakan dengan  cara  dan  tujuan  yang  ditetapkan  oleh  sang  pemberi  amanah sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  (Hisamuddin,  2016). Enterprise  theory,  menurut  Triyuwono  (2003),  mampu  mewadahi kemajemukan masyarakat (stakeholders), hal yang tidak mampu dilakukan oleh proprietary theory dan entity theory. Hal ini karena konsep enterprise theory  menunjukkan  bahwa  kekuasaan  ekonomi  tidak  lagi  berada  di  satu tangan  (shareholders),  melainkan  berada  pada  banyak  tangan,  yaitu stakeholders (Triyuwono, 2003). Oleh karena itu, enterprise theory ini lebih
tepat untuk bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai- nilai  syariah.  Dengan  demikian,  dalam  pandangan  shariah  entreprise theory, distribusi kekayaan (wealth), atau nilai tambah (valueadded) tidak hanya  berlaku  pada  partisipan  yang  terkait  langsung  atau  yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak  terkait  langsung  dengan  bisnis  yang  dilakukan  perusahaan  atau pihak  yang  tidak  memberikan  kontribusi  keuangan  dan  skill  (Triyuwono, 2006:234-261).
Shariah  enterprise  theory  mengajukan  beberapa  konsep  terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Konsep- konsep  tersebut,  dijelaskan  Meutia  (2010),  adalah:  1.  Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan  sebagai  tujuan  utama.  2.  Pengungkapan  tanggung  jawab  sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders  (direct,  indirect,  dan  alam)  mengenai  seberapa  jauh  institusi tersebut  telah  memenuhi  kewajiban  terhadap  seluruh  stakeholders.  3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (mandatory), dipandang dari  fungsi  perusahaan  sebagai  salah  satu  instrumen  untuk  mewujudkan tujuan perusahaan. 4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi  material  maupun  spriritual  berkaitan  dengan  kepentingan  para stakeholders.
Teori Institusional Teori  Institusional  didasari  pada  pemikiran  bahwa  untuk  bertahan hidup,  organisasi  harus  dapat  meyakinkan  pada  masyarakat  atau  publik bahwa organisasi merupakan entitas yang sah dan layak untuk mendapat dukungan  (Mayuddin  dan  Bilgies,  2018).  Teori  institusional  memberikan penjelasan bagaimana mekanisme suatu organisasi melakukan aktivitasnya  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosial  dan  budaya  yang melingkupinya.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  Gadai  Syariah  harus mendapat dukungan dari pemerintah dan regulator agar dapat bertahan di pasar  keuangan  syariah  (Handayani,  2012).  Bentuk  dukungan  terhadap gadai syaiah  adalah dengan  adanya realisasi standar akuntansi keuangan untuk gadai syariah itu sendiri.
Gadai Syariah
Menurut Ali (2008) Gadai (rahn) adalah menahan barang gadai atau disebut  dengan  jaminan  yang  bersifat  materi  dan  memiliki  nilai  ekonomis milik  rahin  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya,  sehingga murtahin  memiliki  jaminan  untuk  mengambil  kembali  hutangnya  dari barang  gadai  tersebut,  apabila  pihak  berhutang  tidak  dapat  membayar kewajiban pada waktunya.
Ijarah
Devita  (2015)  mengungkapkan  dalam  penelitiannya  terkait  akad Ijarah  dalam  skema  pembiayaan  syariah.  Hampir  mirip  dengan  sewa
menyewa  pada  transaksi  konvensional,  sewa  menyewa  dalam  transaksi Ijarah terjadi antara bank sebagai  pihak yang menyewakan, dan Nasabah sebagai  penyewa,  dengan  mengacu  pada  objek  yang  disewakan.  Namun demikian, dalam transaksi Ijarah, sewa menyewa tersebut dapat digunakan sebagai mekanisme pembiayaan dengan skema syariah.
Akuntansi Syariah
Akuntansi adalah
proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian  keadaan  ekonomi  suatu  perusahaan  kepada  pihak- pihak  yang  berkepentingan  (Handayani,  2012).  Akuntansi  dapat  diartikan sebagai  sistem  yang  menyediakan  laporan  untuk  para  pemangku kepentingan mnegenai aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa  pendapat  meurut  para  ahli  mengenai  pengertian  akuntansi. Menurut  Kieso,  D.  E.,  Weygandt,  J.  J.,  dan  Kimmel,  P.  D.  (2016:2) “Accounting  consist  of  the  three  basic  activities － it  identifies,  records,  and communicates  the  economic  events  of  an  organization  to  interest  users.  A company  identifies  the  economic  events  relevant  to  its  business  and  then records  those  events  in  order  to  provide  a  history  of  financial  activities. Recording  consists  of  keeping  a  systematic,  chronological  diary  of  events, measured  in  dollar  and  cents.  Finally,  communicates  the  collected information  to  interest  user  by  means  accounting  reports  are  called financial statement.”
Akuntansi ini pun terus bertransformasi dengan berintegrasi dengan ilmu-ilmu  lain  seperti  dengan  Konsep  Islam.  Integrasi  ini  kemudian melahirkan  akuntansi  syariah.  Secara  sederhana  pengertian  akuntansi syariah  dapat  dijelaskan  melalui  akar  kata  yang  dimilikinya  yaitu akuntansi  dan  syariah,  definisi  bebas  dari  akuntansi  adalah  identifikasi transaksi  yang  kemudian  diikuti  dengan  kegiatan  pencatatan, penggolongan  serta  pengikhtisaran  transaksi  tersebut  sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.  Sedangkan  akuntansi  syariah  identifikasi  transaksi  yang kemudian  diikuti  dengan  kegiatan  pencatatan,  penggolongan,  serta pengikhtisaran  transaksi  tersebut  sehingga  menghasilkan  laporan keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan (Triyuwono, 2006: 120).
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  Syariah merupakan  kerangka  dasar  penysunan  dan  penyajian  laporan  keuangan syariah  yang  disusun  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah  Ikatan Akuntan  Indonesia  (DSAS-IAI).  Proses  akuntansi  yang  dimulai  dengan mengidentifikasi kejadian kemudian transaksi sampai dengan menyajikannya  dalam  laporan  keuangan,  memerlukan  kerangka  dasar penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan.  Kerangka  konseptual akuntansi  membutuhkan  suatu  sistem  yang  terikat  dengan  tujuan  serta sifat dasar yang mengarah kepada standar yang konsisten yang terdiri dari
batasan,  sifat  dan  fungsi  dari  laporan  keuangan  dan  akuntansi  keuangan (Nurhayati & Wasilah, 2013: 226 dan Jati dan Adnan, 2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 107 PSAK  107  ini  diterapkan  untuk  entitas  yang  melakukan  transaksi ijarah, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah  yang  menggunakan  akad  ijarah.  Pembiayaan  multijasa  yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004.
METODE PENELITIAN Pada  penelitian  ini,  jenis  penelitian  kualitatif  dipilih  dan  digunakan untuk  mengungkap  realita  yang  terjadi  pada  Pegadaian  Syariah  Cabang Ujung Bulu Realita tersebut berusaha dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian dalam hal ini Pegadaian Syariah Ujung Bulu dengan cara mengetahui penerapan transaksi ijarah sesuai dengan standar yang telah di tentukan. Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Ujung  Bulu  yang  terletak  di  Jalan.  Sam  Ratulangi,  Caile,  Ujung  Bulu, Kabupaten  Bulukumba,  Sulawesi  Selatan-Indonesia.  Dengan  informan yang di teliti terdiri dari Pimpinan Cabang, Penaksir/Pengelola dan Kasir. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  fenomenologi  dengan  paradigma interpretif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan Akuntansi gadai pada pegadaian syariah cabang ujung Bulu Penerapan  rahn  di  Pegadaian  Syariah  Cabang  Ujung  Bulu  terkait penentuan  biaya  dan  pendapatan  sewa  dilakukan  berdasarkan  akad pendamping  dari  gadai  syariah  yaitu  PSAK  107  dan  ketentuan  fatwa Dewan  Syariah  Nasional.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  PSAK  107 menjelaskan  terkait  pengakuan  dan  pengukuran  serta  pengungkapan  dan penyajian pada setiap transaksinya
Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Elwin August R.S selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ujung Bulu menyatakan bahwa:
“Di  sini  itu  pastinya  menggunakan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No.25/  DSN-MUI/III/2002  dan  PSAK  107  terkait pencatatan  atas  transaksi  gadai.  Namanya  juga  syariah  semua pasti  pedomannya  berpacu  pada  fatwa  dewan  syariah  nasional. Jadi  kita  bisa  lihat  di  aplikasi  MUI,  semua  ada  disitu  tinggal diketik  dia  akan  muncul  terkait  gadai  cuman  laporan keuangannya  Di  sini  kami  tidak  membuatnya  dikarenakan semua dilakukan secara terpusat dan online.”
Mengenai  penerapan  perlakuan  akuntansi  dalam  hal  pengakuan  dan pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  berdasarkan  teori  yang  ada dalam  PSAK  107,  pinjaman/kas  dinilai  sebesar  jumlah  yang  dipinjamkan
pada saat terjadinya, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat  atas  aset  (sewa  tempat)  telah  diserahkan  kepada  rahin  dan pengakuan  biaya  penyimpanan  diakui  pada  saat  terjadi.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Bapak  Munawir  selaku  penaksir/pengelola  di  Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu yaitu:
“Mengenai  hal  pengakuan  dan  pengukuran  terkait  rahn  dan Ijarah,  pinjaman  itu  kami  nilai  sebesar  jumlah  yang dipinjamkannya  dan  kami  mengakui  sebagai  piutang  pada  saat penyerahan  pinjaman  kepada  nasabah.  Jadi  diakuinya  itu  pada saat  transaksi  atau  akad  pertama.  kalau  terkait  ujrah  kami mengakui  sebagai  pendapatan  ijarah,  pengukuran  besarnya pendapatan ijarah diperoleh dari nilai taksiran barang yang telah ditentukan  oleh  pihak  pegadaian  syariah  pusat,  jadi  Di  sini  itu menggunakan  by  sistem,  semuanya  langsung  terhubung  dengan pusat.  Kami  juga  mengakui  biaya  administrasi  nasabah  sebagai pendapatan  administrasi,  yang  diakui  berdasarkan  jumlah pinjaman (per golongan) yang mana telah  ditetapkan oleh pihak Pegadaian pusat. Adapun dalam  pencatatan transaksi Mengenai penyajian  dan  pengungkapan  dilakukan  secara  terpusat  dan online  sehingga  tidak  terdapat  laporan  keuangan  Di  sini,  paling kita  kalau  khusus  dicabang  itu  ada  buku  kas  jadi  laporan  ke uangannya  itu  tiap  hari,  jadi  setiap  buka  kas  pas  sudah  tutup pelayanannya  sudah  ada  laporan  hariannya,  setelah  itu  laporan bulanannya  direkap  lagi  dari  laporan  hariannya  dengan  by sistem semua.”
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
Pada  saat  pembiayaan  rahn  dan  ijarah  terjadi  pihak  Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu mengakui adanya pendapatan sebagai piutang, mengakui  ijarah  (Mu ‟ nah  Pemeliharaan)  sebagai  pendapatan  ijarah  dan mengakui  bahwa  biaya  administrasi  (Mu ‟ nah  akad)  sebagai  pendapatan administrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Mudzakkir selaku bagian kasir di Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu bahwa:
“Di sini itu dek kami mengakui pendapatan sewa saat transaksi dan mengakuinya itu sebagai piutang.”
Pernyataan  ini  ditambahkan  oleh  Bapak  Elwin  August  R.S  selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ujung Bulu bahwa:
Adapun  terkait  “Di  sini  itu  untuk  Mu’nah  kan  terbagi  atas Mu’nah  Pemeliharaan  sebagai  pendapatan  ijarah  dan  satu  lagi namanya Mu’nah Administrasi sebagai pendapatan
administrasi.”
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan rahn dan  ijarah,  diakui  sebagai  piutang  pada  saat  menyerahkan  pinjaman setelah  melakukan  akad,  biaya  ijarah  diakui  sebagai  pendapatan  ijarah
sebesar  nilai  taksiran  barang  dan  biaya  administrasi  diakui  sebagai pendapatan  administrasi  sebesar  marhun  bih  atau  pinjaman  nasabah. pengukuran  atas  biaya  ijarah  dapat  diukur  sebesar  nilai  taksiran  barang jaminan nasabah.
Selain pengakuan seperti yang dijelaskan  di atas juga ada pengakuan biaya  perbaikan  obyek  ijarah  seperti  yang  dijelaskan  dalam  PSAK  107 paragraf 16 pengakuan atas biaya perbaikan bahwasanya biaya perbaikan tidak  rutin  obyek  ijarah  diakui  pada  saat  terjadinya  dan  jika  penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya  tersebut  dibebankan  kepada  pemilik  dan  diakui  sebagai  beban  pada saat terjadinya. Namun di Pegadaian Syariah cabang ujung bulu tidak ada biayabiaya  perbaikan  yang  dibebankan  kepada  nasabah.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Bapak  Munawir  selaku  penaksir/pengelola  Pegadaian Syariah cabang ujung bulu yang menyatakan sebagai berikut:
“Tidak  ada  pembiayaan  pemeliharaan  dan  perbaikan  obyek ijarah  melainkan  hanya  biaya  ijarah  yang  telah  ditentukan sebagai  biaya  sewa  tempat.  kalau  gadai  emasnya  tidak  ada. Kecuali ketika barangnya baru masuk dan bagus bisa diperbaiki tapi ketika rusak tidak diperbaiki.”
Selain  itu,  ketika  ada  nasabah  (rahin)  yang  bersangkutan  meninggal dunia dan masih bertanggung jawab atas pelunasan marhun bih nya, maka pihak  Pegadaian  Syariah  akan  meminta  surat  keterangan  kematian  dan juga  Surat  Bukti  Rahn  (SBR)  untuk  menguruskan  asuransi.  Namun  pada kenyataannya  banyak  rahin  yang  tidak  tahu  atau  menyadari  adanya asuransi  dari  pihak  Pegadaian  Syariah,  para  nasabah  baru  tahu  setelah pihak  Pegadaian  Syariah  memberitahu  surat  jatuh  tempo  dan  mereka (pihak  keluarga  rahin)  kekantor  dan  mengatakan  bahwa  rahin  yang bersangkutan  telah  meninggal.  Pihak  Pegadaian  Syariah  menganggap bahwa pinjaman (marhun bih) dinyatakan lunas dan diberi santunan oleh Pihak  Pegadaian  Syariah  serta  barang  gadai  (marhun)  dikembalikan kepada  ahli  waris  rahin.  Pihak  Pegadaian  Syariah  tidak  mengakui  hal tersebut sebagai kerugian, karena memang sudah ada premi khusus untuk asuransi bagi nasabah yang mengalami musibah seperti kematian.
Tidak  terdapat  catatan  akuntansi  yang  khusus  pada  pegadaian Syariah cabang ujung bulu karena semua transaksi tercatat langsung oleh kantor pusat itu dikarenakan sistem yang dipakai saat ini berbasis online. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Elwin August R.S selaku pempinan cabang pegadaian syariah cabang ujung bulu:
“kalau  laporan  keuangan  kita  tidak  buat  dikarenakan  saat  ini semuanya  sudah  by  sistem,  semuanya  langsung  kepusat.  paling kita  tinggal  laporkan  buku  bank  ataupun  buku  harian  itupun sudah  tidak  pernah  lagi  di  minta  pembukuannya  karena  kan semuanya sudah otomatis.”

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Dari  pernyataan  tersebut  peneliti  menemukan  penyajian  dan pengungkapan  atas  setiap  transaksi  laporan  keuangan  PT  Pegadaian Syariah  tidak  terdapat  catatan  akuntansi  yang  khusus,  oleh  karena  itu dalam  Laporan  Keuangan  Poisisi  Keuangan  Konsolidasian  PT.  Pegadaian (Persero)  dan  Entitas  Anak  Per  Triwulan  1  Tahun  2018,  didalam  laporan keuangan tersebut terdiri dari:
a. Piutang  disajikan  dalam  Laporan  Posisi  Keuangan  Konsolidasian  PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai aset lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam Catatan Atas Laporan  Keuangan  Konsolidasian  PT  Pegadaian  yakni  mengacu  pada nilai  barang  jaminan  yang  diagunkan  oleh  nasabah  yang  terdiri  dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.
b. Utang  kepada  nasabah  disajikan  dalam  laporan  posisi  keuangan konsolidasian  PT  Pegadaian  (Persero)  dan  Entitas  Anak  sebagai Liabilitas  Jangka  Pendek  serta  diungkap  dalam  catatan  atas  laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu  12  bulan  uang  kelebihan  nasabah  tersebut  tidak  diambil  oleh nasabah  maka  dinyatakan  kadaluarsa  dan  diakui  sebagai  pendapatan oleh perusahaan.
c. Pendapatan  sewa  modal  dan  pendapatan  administrasi  disajikan  dalam Laporan  Laba  Rugi  Komprehensif  Konsolidasian  sebagai  Pendapatan Usaha  Dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  diungkapkan  terdiri  dari Sewa  Modal  Gadai  KCA,  Jasa  Simpan/Ijarah  Gadai  Syariah  dan  Sewa Modal  dan  Pendapatan  Usaha  Lainnya.  Sementara  untuk  pendapatan administrasi  terdiri  dari  Usaha  Gadai,  Usaha  Syariah  dan  Usaha Lainnya.
d. Uang  kelebihan  lewat  waktu  disajikan  dalam  Laporan  Laba  Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan diungkap dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  menyatakan  bahwa  uang kelebihan  lewat  waktu  berasal  dari  usaha  gadai  yang  diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.
Pengakuan  dan  Pengukuran  Gadai  Syariah  di  Pegadaian  Syariah  Cabang Ujung Bulu
Pada  saat  pembiayaan  rahn  dan  ijarah  terjadi  pihak  Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu mengakui adanya pendapatan sebagai piutang, mengakui  ijarah  (Mu ‟ nah  Pemeliharaan)  sebagai  pendapatan  ijarah  dan mengakui  bahwa  biaya  administrasi  (Mu ‟ nah  akad)  sebagai  pendapatan administrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Mudzakkir selaku bagian kasir di Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu bahwa:
“Di sini itu dek kami mengakui pendapatan sewa saat transaksi dan mengakuinya itu sebagai piutang.”
Pernyataan  ini  ditambahkan  oleh  Bapak  Elwin  August  R.S  selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ujung Bulu bahwa:
Adapun  terkait  “Di  sini  itu  untuk  Mu’nah  kan  terbagi  atas Mu’nah  Pemeliharaan  sebagai  pendapatan  ijarah  dan  satu  lagi namanya Mu’nah Administrasi sebagai pendapatan administrasi” Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan rahn dan  ijarah,  diakui  sebagai  piutang  pada  saat  menyerahkan  pinjaman setelah melakukan 69 akad, biaya ijarah diakui sebagai pendapatan ijarah sebesar  nilai  taksiran  barang  dan  biaya  administrasi  diakui  sebagai pendapatan  administrasi  sebesar  marhun  bih  atau  pinjaman  nasabah. pengukuran  atas  biaya  ijarah  dapat  diukur  sebesar  nilai  taksiran  barang jaminan nasabah.
Dari  penjelasan    di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terkait  uang kelebihan  lelang  di  Pegadaian  Syariah  cabang  ujung  bulu  sudah  sesuai dengan pernyataan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad rahn No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa hasil penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang  rahin,  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya  penjualan  dan  kelebihan hasil  penjualan  milik  rahin  dan  kekurangannya  menjadi  kewajiban  rahin. Pegadaian  Syariah  cabang  ujung  bulu  mengakui  sebagai  uang  kelebihan nasabah.
Dalam  perspektif  Islam  terkait  uang  kelebihan  kadaluarsa  dari  hasil lelang  Pegadaian  Syariah  cabang  ujung  bulu  tidak  melanggar  hukum Islam, disebabkan karena sebelumnya diinformasikan kepada nasabah jika ada uang kelebihan dan sudah melakukan akad rahn. Dalam kaidah fiqih dijelaskan sebagai berikut:
“Pada dasarnya segala bentuk muamalat dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
Selain pengakuan seperti yang dijelaskan  di atas juga ada pengakuan biaya  perbaikan  obyek  ijarah  seperti  yang  dijelaskan  dalam  PSAK  107 paragraf 16 pengakuan atas biaya perbaikan bahwasanya biaya perbaikan tidak  rutin  obyek  ijarah  diakui  pada  saat  terjadinya  dan  jika  penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya  tersebut  dibebankan  kepada  pemilik  dan  diakui  sebagai  beban  pada saat terjadinya. Namun di Pegadaian Syariah cabang ujung bulu tidak ada biayabiaya  perbaikan  yang  dibebankan  kepada  nasabah.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Bapak  Munawir  selaku  penaksir/pengelola  Pegadaian Syariah cabang ujung bulu yang menyatakan sebagai berikut:
“Tidak  ada  pembiayaan  pemeliharaan  dan  perbaikan  obyek  ijarah melainkan  hanya  biaya  ijarah  yang  telah  ditentukan  sebagai  biaya  sewa tempat.  kalau  gadai  emasnya  tidak  ada.  Kecuali  ketika  barangnya  baru masuk dan bagus bisa diperbaiki tapi ketika rusak tidak diperbaiki”
Selain  itu,  ketika  ada  nasabah  (rahin)  yang  bersangkutan  meninggal dunia dan masih bertanggung jawab atas pelunasan marhun bih nya, maka
pihak  Pegadaian  Syariah  akan  meminta  surat  keterangan  kematian  dan juga  Surat  Bukti  Rahn  (SBR)  untuk  menguruskan  asuransi.  Namun  pada kenyataannya  banyak  rahin  yang  tidak  tahu  atau  menyadari  adanya asuransi  dari  pihak  Pegadaian  Syariah,  para  nasabah  baru  tahu  setelah pihak  Pegadaian  Syariah  memberitahu  surat  jatuh  tempo  dan  mereka (pihak  keluarga  rahin)  kekantor  dan  mengatakan  bahwa  rahin  yang bersangkutan  telah  meninggal.  Pihak  Pegadaian  Syariah  menganggap bahwa pinjaman (marhun bih) dinyatakan lunas dan diberi santunan oleh Pihak  Pegadaian  Syariah  serta  barang  gadai  (marhun)  dikembalikan kepada  ahli  waris  rahin.  Pihak  Pegadaian  Syariah  tidak  mengakui  hal tersebut sebagai kerugian, karena memang sudah ada premi khusus untuk asuransi bagi nasabah yang mengalami musibah seperti kematian.
Penyajian dan Pengungkapan Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu
Tidak  terdapat  catatan  akuntansi  yang  khusus  pada  pegadaian Syariah cabang ujung bulu karena semua transaksi tercatat langsung oleh kantor pusat itu dikarenakan sistem yang dipakai saat ini berbasis online. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Elwin August R.S selaku pempinan cabang pegadaian syariah cabang ujung bulu:
“kalau  laporan  keuangan  kita  tidak  buat  dikarenakan  saat  ini semuanya  sudah  by  sistem,  semuanya  langsung  kepusat.  paling kita  tinggal  laporkan  buku  bank  ataupun  buku  harian  itupun sudah  tidak  pernah  lagi  di  minta  pembukuannya  karena  kan semuanya sudah otomatis”
Dari  pernyataan  tersebut  peneliti  menemukan  penyajian  dan pengungkapan  atas  setiap  transaksi  laporan  keuangan  PT  Pegadaian Syariah  tidak  terdapat  catatan  akuntansi  yang  khusus  oleh  karena  itu Dalam  Laporan  Keuangan  Poisisi  Keuangan  Konsolidasian  PT.  Pegadaian (Persero)  dan  Entitas  Anak  Per  Triwulan  1  Tahun  2018,  didalam  laporan keuangan tersebut terdiri dari:
a. Piutang  disajikan  dalam  Laporan  Posisi  Keuangan  Konsolidasian  PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai aset lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan  Nilai  per  periode  terkait),  dan  diungkap  dalam  Catatan Atas  Laporan  Keuangan  Konsolidasian  PT  Pegadaian  yakni  mengacu pada  nilai  barang  jaminan  yang  diagunkan  oleh  nasabah  yang  terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.
b. Utang  kepada  nasabah  disajikan  dalam  laporan  posisi  keuangan konsolidasian  PT  Pegadaian  (Persero)  dan  Entitas  Anak  sebagai Liabilitas  Jangka  Pendek  serta  diungkap  dalam  catatan  atas  laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu  12  bulan  uang  kelebihan  nasabah  tersebut  tidak  diambil  oleh
nasabah  maka  dinyatakan  kadaluarsa  dan  diakui  sebagai  pendapatan oleh perusahaan.
c. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan  Laba  Rugi  Komprehensif  Konsolidasian  sebagai  Pendapatan Usaha Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan terdiri dari Sewa  Modal  Gadai  KCA,  Jasa  Simpan/Ijarah  Gadai  Syariah  dan  Sewa Modal  dan  Pendapatan  Usaha  Lainnya.  Sementara  untuk  pendapatan administrasi  terdiri  dari  Usaha  Gadai,  Usaha  Syariah  dan  Usaha Lainnya.
d. Uang  kelebihan  lewat  waktu  disajikan  dalam  Laporan  Laba  Rugi Komprehensif  Konsolidasian  sebagai  pendapatan  lain-lain  dan diungkap  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  menyatakan  bahwa uang  kelebihan  lewat  waktu  berasal  dari  usaha  gadai  yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.
Analisis  Implementasi  PSAK  No.107  pada  Pegadaian  Syariah  Cabang Ujung Bulu
Dalam  pegadaian  syariah  cabang  ujung  bulu  Akad  ijarah  tidak terpisahkan dengan akad rahn, dimana akad rahn merupakan serah terima marhun atau barang antara rahin dan murtahin dan diterimanya marhun bih  oleh  rahin,  sedangkan  ijarah  terjadi  setelah  akad  rahn,  serta  rahin didalam  akad  ijarah  tersebut  dinyatakan  sanggup  dan  setuju  untuk membayar ijarah sewa dari marhun bih yang harus ditanggung oleh rahin akibat dari akad rahn.
Analisis  didasarkan  hasil  penelitian  atas  pembiayaan  ijarah  di Pegadaian  Cabang  Ujung  Bulu  dengan  membandingkan  kesesuaian perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan  terkait  transaksi  ijarah  di  Pegadaian  Cabang  Ujung  Bulu dengan ED PSAK 107. Berikut hasil analisis:
a. Pengakuan dan Pengukuran
Setelah  rahin  mendapatkan  uang  pinjaman  pihak  Pegadaian syariah  Cabang  Ujung  Bulu  mengakui  sebagai  piutang,  oleh  sebab  itu timbul  biayabiaya  yang  dibebankan  kepada  rahin  yakni  biaya administrasi dan biaya ijarah yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga  marhun milik rahin yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah  ditentukan  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan metode akrual basis.
b. Penyajian dan pengungkapan Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  Adapun  penyajian dan  pengungkapan  laporan  keuangan  berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan, didapati bahwa Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu memiliki  laporan  keuangan  hanya  untuk  pihak  intern  di  Pegadaian Syariah  dalam  bentuk  Laporan  Neraca  Konsolidasi  dan  Laporan  Laba Rugi  Konsolidasi  yang  pengelolaannya  dilakukan  oleh  pihak  kantor
pusat  wilayah  Sulsel,  yaitu  di  Pegadaian  Kanwil  Makassar,  dalam artian  bahwa  Pegadaian  Syariah  cabang  Ujung  Bulu  tidak  dapat mengelola  atau  menyajikan  laporan  keuangannya  sendiri,  melainkan Kanwil Makassar saja yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya.  Sehingga  tidak  terdapat  catatan  akuntansi khusus di Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu karena penyajian dan pengungkapan  dilakukan  secara  otomatis  dan  online  di  kantor  pusat wilayah Makassar.
Bagi  pihak  eksternal  seperti  kreditor  serta  pihak  masyarakat membutuhkan  informasi  dari  laporan  keuangan  untuk  digunakan sebagai  bahan  analisa,  penelitian,  atau  tujuan  tertentu,  maka  PT Pegadaian  membuka  akses  untuk  pihak  eksternal  agar  dapat mengetahui  kondisi  keuangan  PT  Pegadaian  dan  Entitas  Anak  dalam Laporan Konsolidasian di dalam website PT Pegadaian, dimana dalam penyajian tidak dilakukan pelaporan secara terpisah antara Pegadaian Syariah  dengan  Pegadaian  Konvensional  hal  inidisebabkan  karena pada saat pencatatan atas transaksi langsung dilakukan secara online, sehingga  semua  data  transaksi  langsung  masuk  ke  kantor  pusat  PT Pegadaian.
Penggabungan  dalam  hal  ini  adalah  laporan  keuangan  dari pegadaian  syariah  dapat  menimbulkan  persoalan  syari’ah  berupa tercampurnya  yang  haq  dan  yang  batil  (Muhammad,  2014).  Pada Pegadaian  Syariah  Cabang  Ujung  Bulu  melakukan  penggabungan laporan  keuangan.  Penggabungan  tersebut  membuat  tercampurnya yang hak dan batil. akad yang batil, pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang oleh syariah, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijarah (biaya simpan).
Kedua, terjadi riba atau minimal syubhat riba (semacam riba) yang diharamkan,  yaitu  yang  disebut  dengan  istilah  “biaya  simpan”  atas qardh  (pinjaman/utang)  yang  diberikan  pegadaian  syariah  kepada nasabah.  Qardh  yang  menarik  manfaat  (hadiah  barang/uang)  tidak dibolehkan secara syar’i.
Pertanggungjawaban  kesyariahan  dari  kegiatan  operasional maupun  dalam  perlakuan  akuntansi  dalam  gadai  syariah  merupakan salah satu perwujudan shariah entreprise theory dengan mempertanggungjawabkan  tindakannya  masing-masing  kelak  di hadapan Allah SWT.
Berdasarkan hasil analisis  di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada  Unit  Pegadaian  Syariah  Cabang  Ujung  Bulu  sudah  sepenuhnya diimplementasikan  sebagaimana  dengan  PSAK  107.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh Nurfazira (2017) yang berjudul “Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional  (Studi  pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Bulukumba  dan
Pegadaian  Konvensional  Cabang  Bulukumba)”  dimana  uang  pinjaman dan  biaya  ijarah  diakui  pada  saat  melakukan  transaksi  rahn  sebesar biaya perolehan.
Namun  dalam  hal  pengakuan  perbaikan  obyek  ijarah  belum  sepenuhnya diimplementasikan  sebagaimana  dengan  PSAK  107  karena  pihak Pegadaian  Syariah  cabang  Ujung  Bulu  tidak  melakukan  perbaikan  obyek ijarah  melainkan  hanya  menyimpan  marhun  saja.  Dalam  hal  ini  berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kartika  Chandra  Priliana,  2015. Yang  berjudul  “Analisis  Penerapan  Akuntansi  Gadai  Syariah  (Rahn)  pada Pegadaian  Syariah  cabang  Jember.”  Adapun  dalam  penyajian  dan pengungkapan  laporan  keuangan  pada  Pegadaian  Syariah  cabang  Ujung Bulu  telah  sepenuhnya  diimplementasikan  dengan  PSAK  107  dimana Pegadaian Syariah memiliki Laporan Keuangan, tetapi tidak membuatnya karena  pengelolan  keuangan  dilakukan  secara  tersentralisasi  oleh  kantor pusat,  tetapi  tidak  bersedia  mengungkapkannya  ke  pada  masyarakat terkait transaksi yang terkait

## KESIMPULAN
Perlakuan  akuntansi  dalam  hal  pengakuan  dan  pengukuran  pada Unit  Pegadaian  Syariah  Cabang  Ujung  Bulu  telah  sepenuhnya diimplementasikan  sebagaimana  dengan  PSAK  No.  107,  dalam  hal pengakuan  perbaikan  obyek  ijarah  belum  sepenuhnya  diimplementasikan sebagaimana  dengan  PSAK  No.  107  karena  pihak  Pegadaian  Syariah cabang  Ujung  Bulu  tidak  melakukan  perbaikan  obyek  ijarah  melainkan hanya menyimpan marhun saja.
Penyajian  dan  pengungkapan  laporan  keuangan  Pegadaian  Syariah cabang  Ujung  Bulu  tidak  dapat  mengelola  atau  menyajikan  laporan keuangannya  sendiri,  melainkan  Kanwil  Makassar  saja  yang  memiliki wewenang  untuk  menyajikan  dan  mengungkapkannya.  Dalam  penyajian tidak  dilakukan  pelaporan  secara  terpisah  antara  Pegadaian  Syariah dengan  Pegadaian  Konvensional.  Penggabungan  dalam  hal  ini  adalah laporan  keuangan  dari  pegadaian  syariah  dapat  menimbulkan  persoalan syari’ah  berupa  tercampurnya  yang  haq  dan  yang  batil.  Pada  Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu melakukan penggabungan laporan keuangan. Penggabungan  tersebut  membuat  tercampurnya  yang  hak  dan  batil.  akad yang  batil,  pertama,  terjadi  penggabungan  dua  akad  menjadi  satu  akad (multi akad) yang dilarang oleh syariah, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijarah  (biaya  simpan)Kritik  gadai  syariah  terhadap  akad  yang  batil, pertama,  terjadi  penggabungan  dua  akad  menjadi  satu  akad  (multi  akad) yang dilarang oleh syariah, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijarah (biaya simpan).  Kedua,  terjadi  riba  atau  minimal  syubhat  riba  (semacam  riba) yang  diharamkan,  yaitu  yang  disebut  dengan  istilah  “biaya  simpan”  atas qardh (pinjaman/utang) yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah.
Qardh  yang  menarik  manfaat  (hadiah  barang/uang)  tidak  dibolehkan secara syar’i.
DAFTAR PUSTAKA Ali. Zainuddin. (2008). Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
Devita,  Irma.  (2015).  Akad  Ijarah  dalam  Skema  Pembiayaan  Syariah. https://irmadevita.com/akad-ijarah-dalam-skema-pembiayaan syariah/20/juli-2015/254Ao1267xx.  –  Diakses  pada  9  Januari  2019 melalui googleweblight.com.
Handayani,  S.  (2012).  Pengakuan  dan  Pengukuran  Pendapatan  Akuntansi Ijârah  Menurut  PSAK  No  107di  Pegadaian  Pamekasan.  Nuansa,  9(1): 141- 164.
Jati,  F.  K.  dan  M.  A.  Adnan.  (2018).  Evaluasi  Kebutuhan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  untuk  Industri  Gadai  Syariah. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 2(1): 75-91.
Kieso,  D.  E.,  Weygandt,  J.  J.,  dan  Kimmel,  P.  D.  (2016). Intermediate Accounting 14th Edition. Asia: John Wiley & Sons Inc.
Mahyuddin,  M.  dan  A.  F.  Bilgies.  (2018).  Analisis  Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily TerhadapKesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn- Mui Nomor 68/Dsnmui/.
Meutia,  Inten.,  M.  Sudarma,  I.  Triyuwono,  and  U.  Ludigdo.  (2010). Qualitative  Approach  To  Build  The  Concept  Of  Social  Responsibility Disclosures  Based  On  Shari ‟ ah  Enterprise  Theory.  Faculty  Of Economic, Accounting Department, Univercity Of Sriwijaya. Indonesia.
Nurhayati,  S.,  dan  Wasilah.  (2013). Akuntansi  Syariah  di  Indonesia.
Salemba Empat: Jakarta.
Setiawan, I. (2016). Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jurnal al-Daulah, 6.
Triyuwono,  Iwan.  (2003).  Sinergi  Oposisi  Biner:  Formulasi  Tujuan  Dasar Laporan  Keuangan  Akuntansi  Syaria ‟ ah.  IQTISAD  Journal  of  Islamic Economics, Vol. 4, No. 1, h. 79-90. Diakses tanggal 15 September 2011 dari (http://journal.uii.ac.id).
Triyuwono.  Iwan.  (2006). Perspektif,  Metodologi  dan  Teori  Akuntansi Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wulansari.  Agustina.  (2012).  Prosedur  Pembiayaan  Gadai  Emas  Syariah pada  PT  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Pembantu  Ungaran,  Jurnal Jurusan DIII Perbankan Syariah STAIN Salatiga.