Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar
Asmawati Halilah Damanik 1
Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia asmawatidamanik@gmail.com Amran Saragih 2 Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia amransaragih21026@gmail.com Nora Januarti Panjaitan 3 Politeknik Bisnis Indonesia nvanzaithan@gmail.com Christina Kumala 4 Sekolah Tinggi kuntansi dan Manajemen Indonesia
c.kumala11@gmail.com

## Abstract
Local tax revenues and levies, especially in the city of Pematangsiantar, have not been fully implemented  effectively  and  optimally  because  one  of  them  is  the  regulations  on  tax collection  and  sanctions  for  violations  that  have  not  been  fully  enforced.  As  a  developing area,  the  city  of  Pematangsiantar  should  manage  sources  of  income  that  can  be  used  in development to improve public services in a real and sustainable manner. The potential that exists  in  Pematangsiantar  City  must  be  managed  optimally,  seen  from  the  number  of restaurants  and  hotels  in  Pematangsiantar  City,  an  indication  that  if  the  government  is serious in handling taxes, the revenue that will become Pematangsiantar City's income will increase. However, it is estimated that the main problems in the study of tax  potential are not  insignificant,  mainly  related  to  administrative  performance  as  well  as  taxpayer compliance. For this reason, a solution is needed how to make efforts to increase tax revenue.
Keywords : developing, effectively

## I. PENDAHULUAN
Dalam  penyelenggaraan  pemerintah daerah  diarahkan    untuk  terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui
peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan Prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
Efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  perlu  ditingkatkan dengan  lebih  memperhatikan  aspek-aspek hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan daerah  dan  antar  daerah,  potensi  dan keanekaragaman  daerah,  serta  peluang  dan tantangan persaingan global dalam kesatuan
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun
2004  tentang  pemerintahan  daerah  dan diubah  dengan  Undang-undang  No.  23 Tahun  2014  karena  sudah  tidak  sesuai dengan perkembangan
keadaan,
ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah
sehingga perlu diganti.
Di  Indonesia  pajak  merupakan  sumber pendapatan yang  bagi  negara untuk kemudian  disalurkan  dalam  pembenahan infrastruktur, pelayanan publik yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Era otonomi di Indonesia saat ini perlu melakukan  kreasi  dalam  mencari  sumber penerimaan yang dapat membiayai
pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian pemerintah  daerah  tidak  hanya  dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada  masyarakat,  akan  tetapi  secara finansial  mampu  untuk  membiayai  segala kebutuhannya.
Dalam  melaksanakan  otonomi  daerah, setiap  daerah  yang  ada  diseluruh  Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan  sumber  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya. Upaya peningkatan pendapatan  asli  daerah  dapat  dilakukan dengan  cara  terus  berusaha  mencari  dan menggali  sumber-sumber  baru,  pendapatan baru, dan tidak lupa untuk terus meningkatkan  efisiensi  sumber  daya  dan saranan  yang  terbatas  serta  meningkatkan efektivitas  dari  kegiatan  yang  telah  ada. Dalam  permasalahan  yang  sering  kali terlihat  ialah  penerimaan  dari  sektor  pajak dan  retribusi  daerah  tidak  terlalu  efektif sehingga sering kali daerah bergantung dari dana  perimbangan  yang  di  alokasikan pemerintah pusat untuk daerah.
Penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  khususnya  di  kota  Pematangsiantar belum  sepenuhya  dilakukan  secara  efektif dan optimal dikarenakan salah satunya ialah regulasi  dalam  pemungutan  pajak  serta sanksi-sanksi pelanggaran belum diberlakukan  secara  keseluruhan.  Sebagai daerah yang berkembang kota Pematangsiantar sudah seharusnya mengelolah sumber-sumber pendapatan yang  dapat  digunakan  dalam  pembangunan guna meningkatkan pelayanan publik secara nyata  dan  berkesinambungan.  Potensi  yang ada di Kota Pematangsiantar harus di kelola secara  maksimal  dilihat  dari  banyaknya restoran  dan  hotel  yang  berada  di  Kota Pematangsiantar  merupakan  indikasi  jika pemerintah  serius  dalam  penanganan  pajak maka  penerimaan  yang  akan  menjadi pendapatan  Kota  Pematangsiantar  akan meningkat.  Namun  demikian,  permasalahan
utama dalam kajian potensi pajak diperkirakan tidak sedikit, terutama berkaitan dengan kinerja pengadministrasian maupun  juga  berkaitan  dengan  kepatuhan wajib  pajak.  Untuk  itu  dibutuhkan  solusi bagaimana  upaya  yang  harus  dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

## II. KAJIAN LITERATUR
Pengertian Pajak Menurut Perda Kota Pematangsiantar  Nomor  10  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Daerah  Kota  Pematangsiantar  Nomor  6 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah.  Pajak Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam  buku  Mardiasmo  yang berjudul  Perpajakan  (2013)  Menurut  Prof. Dr.  Rochmat  Soemitro,  SH.  Pajak  adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Sari (2013) Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada Negara yang terutang dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku secara umum.

## Pengertian Pajak Daerah
Dasar  hukum  pemungutan  pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Dalam Undang-Undang  tersebut  Pasal  1  ayat  (10) menjelaskan  bahwa:  Pajak  daerah,  yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan
daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Menurut  Mardiasmo  (2016)  Pajak  Daerah memiliki  arti  hampir  sama,  yaitu  pajak dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang  telah  ditetapkan  oleh  daerah  untuk kepentingan  dan  kebutuhan  pemerintah daerah.

## III. METODELOGI PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif,  menurut  Sugiyono  (2018:07) metode  kuantitatif  dinamakan  metode tradisional,  karena  metode  ini  sudah  cukup lama  digunakan  sehingga  sudah  mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut  sebagai  metode  positivistik  karena berlandaskan pada filsafat positivisme.
Metode  ini  sebagai  metode  ilmiah  / scientific karena  telah  memenuhi  kaidah- kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif,  terukur,  rasional  dan  sistematis. Metode  ini  juga  disebut  metode discovery , karena dengan metode ini dapat ditemukan dan  dikembangkan  berbagai  iptek  baru. Metode  ini  disebut  kuantitaif  karena  data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistikdan akurat mengenai fakta-fakta  yang  ada,  sifat  dan  karakter, serta  hubungan  antara  fenomena  yang sedang  diteliti,  yaitu  analisa  harga  pokok penjualan untuk menentukan laba penjualan.
Penelitian ini dimaksudkan juga  untuk menguji  hipotesa  atau  teori,  tetapi  hanya merupakan pengamatan dan penelitian yang memberikan  penjelasan  terhadap  suatu keadan  kemudian  berusaha  memberikan kesimpulan  atau  pengamatan  tersebut (Yin,2011;1).
Jenis dan sumber data :
1. Data Primer
a. Hasil   observasi   penulis   terhadap UD Mutiara Rambung Merah
b. Hasil  wawancara  dengan  pihak terkait.
c. Data Sekunder
a. Buku-buku    ilmiah    yang berhubungan dengan Harga Pokok
Penjualan
b. Jurnal-Jurnal yang di kutip dari wibside
c. Laporan hasil penjualan dari UD
Mutiara

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Wawancara Dalam  penelitian  ini,  wawancara  yang dimaksud untuk memperoleh data secara subjektif
tentang penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  tahun  2015-
2018  pada  Badan  Pengelola  Keuangan
Daerah Kota Pematangsiantar.
2. Studi Dokumentasi Yaitu  memperoleh  atau  mengumpulkan dokumen-dokumen atau berkas. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2015-2018.
3. Studi Kepustakaan
Dalam  penelitian ini,  data  yang digunakan  merupakan  data-data  sekunder yang diperoleh dari BPKD (Badan Pengelola Keuangan  Daerah).  Yaitu  berupa  informasi mengenai  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah selama periode 2015-2018.

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif, teknik tersebut digunakan  untuk  menganalisis  tingkat kontribusi,  pertumbuhan,  dan  efektivitas sehingga dapat digunakan untuk menganalisis  potensi  dari  masing-masing sektor  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Pematangsiantar  tahun  2015-2018.  Adapun analisis  yang  digunakan  yaitu:  Rasio Efektivitas,  Analisis  Pertumbuhan  dan Analisis Kontribusi.

## IV. PEMBAHASAN
Analisis Efektivitas
1. Efektivitas Pajak Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
a. Efektivitas Tahun 2016 =
35.735.129.177,34
36.330.000.000 𝑥100% = 98,36%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh tingkat  efektivitas  Pajak  Daerah  di Kota  Pematangsiantar  tahun  2016 sebesar  98,36%.  Dapat  dikatakan bahwa  realisasi  penerimaan  pajak daerah kurang mencapai target pajak daerah yang  sudah ditentukan yaitu sebesar 1,64%.
b. Efektivitas Tahun 2017 =
46.253.296.639,20 39.730.000.000 𝑥100% = 116,42%
Dari  perhitungan  diatas  diperoleh tingkat  efektivitas  Pajak  Daerah  di Kota  Pematangsiantar  pada  tahun 2017  sebesar  116,42%.  Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan  pajak  daerah  melebihi target  pajak  daerah  yang  sudah ditentukan yaitu sebesar 16,42%
c. Efektivitas Tahun 2018 =
46.460.214.440,08
40.100.000.000 𝑥100% = 115,86%
Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Daerah di Kota Pematangsiantar  tahun  2018  sebesar 115,86%. Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target pajak hotel yang sudah ditentukan yaitu sebesar 15,86%.
Tabel Efektivitas Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016-2018

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  tabel  ini  dapat  dilihat bahwa  Efektivitas  Pajak  Daerah  dalam kurun waktu 2016-2018 mengalami peningkatan maupun penurunan. Pada tahun
2016  Efektivitas  Pajak  Daerah  sebesar 98,36%.  Berdasarkan  Kriteria  Efektivitas Pajak  (Kepmendagri  No.  690.900.327) tingkat Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2016 termasuk dalam kriteria Efektif.
Pada  tahun  2017  Efektivitas  Pajak
Daerah  mengalami  peningkatan  dengan Efektivitas  Pajak  Daerah  sebesar  116,42%. Berdasarkan Kriteria Efektivitas (Kepmendagri  No.  690.900.327),  tingkat
Efektivitas  Pajak  Daerah  pada  tahun  2017 termasuk dalam kriteria Sangat Efektif.
Pada  tahun  2018  Efektivitas  Pajak Daerah  mengalami  penurunan  sebesar 0,56%  dengan  Efektivitas  Pajak  Daerah sebesar  115,86%.  Berdasarkan  Kriteria Efektivitas (Kepmendagri No. 690.900.327), tingkat  Efektivitas  Pajak  Hotel  tahun  2018 termasuk dalam kriteria Sangat Efektif.
Rata-rata  tingkat  Efektivitas  Pajak Daerah  pada  tahun  2016-2018  sebesar 110,21%.  Berdasarkan  Kriteria  Efektivitas (Kepmendagri  No.  690.900.327),  tingkat efektivitas  Pajak  Daerah  pada  tahun  2016- 2018  sudah  termasuk  dalam  kriteria  Sangat Efektif. Meskipun pada tahun 2016
Efektivitas Pajak Daerah masih kurang dari 100%  yang  disebabkan  oleh  kurangnya sosialisasi pemerintah Kota Pematangsiantar kepada publik akan pentingnya pembayaran pajak serta Pemerintah Kota
Pematangsiantar harus terus berupaya untuk lebih  meningkatkan  pemungutan  pajak daerah untuk kedepannya.
2. Efektivitas Retribusi Daerah =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
a. Efektivitas Tahun 2016 = 7.696.959.900 9.728.628.000 𝑥100% = 79,12%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh tingkat efektivitas Retribusi Daerah di Kota Pematangsiantar tahun 2016 sebesar  79,12%.  Dapat  dikatakan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target retribusi daerah yang sudah ditentukan yaitu sebesar 20,88%.
b. Efektivitas Tahun 2017 = 6.716.916.980
7.754.773.000 𝑥100% = 86,62%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh tingkat efektivitas Retribusi di Kota Pematangsiantar tahun 2017 sebesar 86,62%.  Dapat  dikatakan  bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target retribusi daerah yang sudah ditentukan yaitu sebesar 13,38%.
c. Efektivitas Tahun 2018 =
10.996.225.560 13.299.773.000 𝑥100% = 82,68%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh  tingkat efektivitas  Retribusi  Daerah  di  Kota Pematangsiantar tahun 2016 sebesar 82,68%.  Dapat  dikatakan  bahwa  realisasi. penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target retribusi daerah yang sudah ditentukan yaitu sebesar 17,32%.
Tabel Efektivitas Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016-2018

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  tabel  4.6,  dapat  dilihat bahwa  Efektivitas  Retribusi  Daerah  dalam kurun waktu 2016-2018 mengalami peningkatan  dan  penurunan.  Pada  tahun 2016  Efektivitas  Retribusi  Daerah  sebesar
79,12%.  Berdasarkan  Kriteria  Efektivitas Pajak  (Kepmendagri  No.  690.900.327) tingkat  Efektivitas  Retribusi  Daerah  pada tahun 2016 termasuk dalam kriteria Kurang Efektif.
Pada  tahun  2017  Efektivitas  Retribusi Daerah  mengalami  peningkatan  sebesar 7,5%  dengan  Efektivitas  Retribusi  Daerah sebesar  86,62%.  Berdasarkan  Kriteria Efektivitas (Kepmendagri No. 690.900.327), tingkat  Efektivitas  Restribusi  Daerah  pada tahun  2017  termasuk  dalam  kriteria  Cukup Efektif.
Pada  tahun  2018  Efektivitas  Retribusi Daerah  mengalami  penurunan  sebesar
3,94%  dengan  Efektivitas  Retribusi  Daerah sebesar  82,68%.  Berdasarkan  Kriteria Efektivitas (Kepmendagri No. 690.900.327), tingkat  Efektivitas  Retribusi  Daerah  tahun 2018 termasuk dalam kriteria Cukup Efektif.
Rata-rata  tingkat  Efektivitas  Retribusi Daerah  pada  tahun  2016-2018  sebesar 82,81%.  Berdasarkan  Kriteria  Efektivitas (Kepmendagri  No.  690.900.327),  tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2016- 2018 termasuk dalam kriteria Cukup Efektif.

## Laju Pertumbuhan
1. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah =
𝐺𝑋 = 𝑋𝑡−𝑋(𝑡−1)
𝑋(𝑡−1) 𝑥100%
a. Tahun 2016
𝐺(2016) = 35.735.129.177,34 − 31.105.131.475,84 31.105.131.475,84 𝑥100% 𝐺(2016) = 4.629.997.701,5 31.105.131.475,84 𝑥100% 𝐺(2016) =  14,88% Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh  laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2016 sebesar 14,88%.  Hal  ini  berarti  bahwa  diperoleh kenaikan  penerimaan  pajak  daerah  sebesar 14,88%.
b. Tahun 2017 𝐺(2017) = 46.253.296.639,20 − 35.735.129.177,34 35.735.129.177,34 𝑥100% 𝐺(2017) = 10.518.167.462 35.735.129.177,34 𝑥100%
𝐺(2017) = 29,43% Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh laju  pertumbuhan  Pajak  Daerah Kota  Pematangsiantar  tahun  2017 sebesar  29,43%.  Hal  ini  berarti bahwa diperoleh kenaikan
penerimaan  pajak  daerah  sebesar 29,43%.
c. Tahun 2018 𝐺(2018) = 46.460.214.440,08 − 46.253.296.639,20 46.253.296.639,20 𝑥100% 𝐺(2018) = 206.917.800,88 2.179.811.557,20 𝑥100% 𝐺(2018) =  9,50% Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh  laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2018 sebesar 9,50%. Hal  ini  berarti  bahwa  diperoleh  kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 9,50%.
Tabel Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016-2018

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Daerah dalam  kurun  waktu  2016-2018  mengalami peningkatan  dan  penurunan.  Pada  tahun 2016  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Daerah sebesar  14,88%.  Berdasarkan  kriteria  Laju Pertumbuhan  (Halim,  2012)  tingkat  Laju Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2016 termasuk dalam kriteria Tidak Berhasil.
Pada  tahun  2017  Laju  Pertumbuhan Pajak  Daerah  mengalami  peningkatan sebesar  14,55%  dengan  Laju  Pertumbuhan sebesar  29,43%.  Berdasarkan  kriteria  Laju Pertumbuhan  (Halim,  2012)  tingkat  Laju Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2017 termasuk dalam kriteria Tidak Berhasil.
Pada  tahun  2018  Laju  Pertumbuhan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 19,93%  dengan  Laju  Pertumbuhan  sebesar 9,50%. Berdasarkan kriteria Laju Pertumbuhan  (Halim,  2012)  tingkat  Laju Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2018 termasuk dalam kriteria Tidak Berhasil. Rata-rata  tingkat  Laju  Pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2016-2018 sebesar 17,94%. Berdasarkan kriteria Laju Pertumbuhan  (Halim,  2012)  tingkat  Laju Pertumbuhan  Pajak  Daerah  pada  tahun 2016-2018  termasuk  dalam  kriteria  Tidak Berhasil. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah  Kota  Pematangsiantar  tidak berhasil dalam meningkatkan laju pertumbuhan pajak daerah, yang disebabkan karena  masih  kurangnya  peran  pemerintah Kota  Pematangsiantar  dalam  memungut pajak  daerah  dan  kurangnya  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Pematangsiantar.
2. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah = 𝐺𝑋 = 𝑋𝑡−𝑋(𝑡−1)
𝑋(𝑡−1) 𝑥100%
a. Tahun 2016 𝐺(2016) = 7.696.959.900 − 5.801.756.500 5.801.756.500 𝑥100% 𝐺(2016) = 1.895.203.400 5.801.756.500 𝑥100%
𝐺(2016) =  32,67% Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh laju  pertumbuhan  Retribusi  Daerah Kota  Pematangsiantar  tahun  2016 sebesar  32,67%.  Hal  ini  berarti bahwa diperoleh kenaikan penerimaan retribusi daerah sebesar 32,67%. b. Tahun 2017 𝐺(2017) = 6.716.916.980 − 7.696.959.900 7.696.959.900 𝑥100% 𝐺(2017) = −980.042.920 7.696.959.900 𝑥100%
𝐺(2017) =   −12,73% Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh laju  pertumbuhan  Retribusi  Daerah Kota  Pematangsiantar  tahun  2017 sebesar  -12,73%.  Hal  ini  berarti bahwa diperoleh penurunan penerimaan retribusi daerah menjadi sebesar 12,73%.
c. Tahun 2018
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
𝐺(2018) = 10.996.225.560 − 6.716.916.980 6.716.916.980 𝑥100% 𝐺(2018) = 4.279.308.580 6.716.916.980 𝑥100% 𝐺(2018) =  63,71% Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh laju  pertumbuhan  Retribusi  Daerah
Kota  Pematangsiantar  tahun  2016 sebesar  63,71%.  Hal  ini  berarti bahwa diperoleh kenaikan penerimaan retribusi daerah sebesar 63,71%.
Tabel Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016-2018

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  4.6,  dapat  dilihat bahwa  Laju  Pertumbuhan  Retribusi  dalam kurun waktu 2016-2018 mengalami penurunan  dan  peningkatan.  Pada  tahun 2016  Laju  Pertumbuhan  Restribusi  Daerah sebesar  32,67%.  Berdasarkan  kriteria  Laju Pertumbuhan  (Halim  2012)  tingkat  Laju Pertumbuhan  Retribusi  Daerah  pada  tahun 2016  termasuk  dalam  kriteria  Kurang Berhasil.
Pada tahun 2017 Laju Pertumbuhan Retribusi  Daerah  mengalami  penurunan sebesar  45,4%  dengan  Laju  Pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar -12,73%. Berdasarkan  kriteria  Laju  Pertumbuhan
(Halim  2012)  tingkat  Laju  Pertumbuhan Retribusi Daerah pada tahun 2017 termasuk dalam kriteria Tidak Berhasil. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2017 retribusi daerah  yang  meliputi  retribusi  jasa  umum; retribusi  jasa  usaha  dan  retribusi  perizinan tertentu,  realisasinya  tidak  ada  yang mencapai  target  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Pada tahun 2018 Laju Pertumbuhan Retribusi  Daerah  mengalami  peningkatan sebesar  76,44%  dengan  Laju  Pertumbuhan
Retribusi Daerah sebesar 63,71%.
Berdasarakan  kriteria  Laju  Pertumbuhan (Halim  2012)  tingkat  Laju  Pertumbuhan Retribusi Daerah pada tahun 2018 termasuk dalam kriteria Cukup Berhasil.
Rata-rata  tingkat  Laju  Pertumbuhan Retribusi  Daerah  pada  tahun  2016-2018 sebesar  27,88%.  Berdasarkan  kriteria  Laju Pertumbuhan  (Halim  2012)  tingkat  Laju Pertumbuhan  Retribusi  Daerah  pada  tahun 2016-2018  termasuk  dalam  kriteria  Tidak Berhasil.
Dapat dikatakan bahwa Pemerintah  Kota  Pematangsiantar  tidak berhasil dalam meningkatkan laju
pertumbuhan  pajak  Retribusi  Daerah,  yang disebabkan  oleh  masih  kurangnya  peran pemerintah  Kota  Pematangsiantar  dalam memungut  retribusi  daerah  serta  kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.

## Analisis Kontribusi
1. Kontribusi Pajak Daerah =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
a. Tahun 2016 =
35.735.129.177,34 98.946.205.119,39 𝑥100% = 36,12%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh nilai  Kontribusi  Pajak  Daerah  Kota Pematangsiantar tahun 2016 sebesar 36,12%.  Dapat  dikatakan  bahwa penerimaan  dari  pajak  daerah memberikan  sumbangan  sebesar 36,12%  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Pematangsiantar.
b. Tahun 2017 = 46.253.296.639,20
105.445.993.204,23 𝑥100% = 43,86%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh nilai  Kontribusi  Pajak  Daerah  Kota Pematangsiantar tahun 2017 sebesar 43,86%.  Dapat  dikatakan  bahwa penerimaan  dari  pajak  daerah memberikan  sumbangan  sebesar 43,86%  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Pematangsiantar.
c. Tahun 2018 = 46.460.214.440,08
137.052.839.192,78 𝑥100% = 33,90%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh nilai  Kontribusi  Pajak  Daerah  Kota
Pematangsiantar tahun 2018 sebesar
33,90%.  Dapat  dikatakan  bahwa penerimaan  dari  pajak  daerah memberikan  sumbangan  sebesar 33,90%  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Pematangsiantar.
Tabel Kontribusi Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016-2018

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  pada  tabel  4.7,  dapat dilihat  bahwa  Kontribusi  Pajak  Daerah dalam  kurun  waktu  2016-2018  mengalami peningkatan  dan  penurunan.  Pada  tahun 2016  Kontribusi  Pajak  Daerah  sebesar 36,12%.  Berdasarkan  Kriteria  Kontribusi Pajak  (Kepmendagri  No.  690.900.327), tingkat Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2016 termasuk dalam kriteria Cukup Baik.
Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan Kontribusi Pajak Daerah sebesar 43,86%. Berdasarkan Kriteria Kontribusi Pajak (Kepmendagri No.
690.900.327)  tingkat  Kontribusi  Pajak Daerah  pada  tahun  2017  termasuk  dalam kriteria Baik.
Pada  tahun  2018  kembali  mengalami penurunan sebesar 9,96% dengan Kontribusi
Pajak  daerah  sebesar  33,90%.  Berdasarkan
Kriteria Kontribusi Pajak (Kepmendagri No. 690.900.327),  tingkat  Kontribusi  Pajak Daerah  pada  tahun  2018  termasuk  dalam kriteria Cukup Baik.
Rata-rata  tingkat  Kontribusi  Pajak Daerah  pada  tahun  2016-2018  sebesar 37,96%.  Berdasarkan  Kriteria  Kontribusi Pajak  (Kepmendagri  No.  690.900.327), tingkat  Kontribusi  Pajak  Daerah  dari  tahun 2016-2018  termasuk  dalam  kriteria  Cukup Baik.  Meskipun  kriteria  kontribusi  pajak daerah  cukup  baik,  Pemerintah  Kota Pematangsiantar harus tetap lebih meningkatkan  pemungutan  pajak  daerah agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.
2. Kontribusi Retribusi Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100% a. Tahun 2016 = 7.696.959.900 98.946.205.119,39 𝑥100% = 7,78%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh nilai  Kontribusi  Retribusi  Daerah Kota  Pematangsiantar  tahun  2016 sebesar  7,78%.  Dapat  dikatakan bahwa  penerimaan  dari  retribusi daerah  memberikan  sumbangan sebesar 7,78% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. b. Tahun 2017 =
6.716.916.980
105.445.993.204,23 𝑥100% = 6,37%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh nilai  Kontribusi  Retribusi  Daerah Kota  Pematangsiantar  tahun  2017 sebesar  6,37%.  Dapat  dikatakan bahwa  penerimaan  dari  Retribusi Daerah  memberikan  sumbangan sebesar 6,37% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar.
c. Tahun 2018 = 10.996.225.560
137.052.839.192,78 𝑥100% = 8,02%
Dari  perhitungan  di  atas  diperoleh nilai  Kontribusi  Retribusi  Daerah Kota  Pematangsiantar  tahun  2018 sebesar  8,02%.  Dapat  dikatakan bahwa  penerimaan  dari  retribusi daerah  memberikan  sumbangan sebesar 8,02% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar.
Tabel Kontribusi Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016-2018

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  pada  tabel  4.8,  dapat dilihat  bahwa  Kontribusi  Retribusi  Daerah dalam  kurun  waktu  2016-2018  mengalami peningkatan  dan  penurunan.  Pada  tahun 2016  Kontribusi  Retribusi  Daerah  sebesar
7,78%.  Berdasarkan  Kriteria  Kontribusi (Kepmendagri  No.  690.900.327),  tingkat Kontribusi  Retribusi  Daerah  pada  tahun 2016  termasuk  dalam  kriteria  Sangat Kurang.
Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar  1,41% dengan  Kontribusi  Retribusi Daerah sebesar 6,37%. Berdasarkan Kriteria Kontribusi (Kepmendagri No. 690.900.327), tingkat  Kontribusi  Retribusi  Daerah  pada tahun  2017  termasuk  dalam  kriteria  Sangat Kurang.
Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,65% dengan Kontribusi Retribusi Daerah sebesar 8,02%. Berdasarkan Kriteria Kontribusi (Kepmendagri  No.  690.900.327),  tingkat Kontribusi  Retribusi  Daerah  pada  tahun 2018  termasuk  dalam  kriteria  Sangat Kurang. Rata-rata  tingkat  Kontribusi  Retribusi Daerah  pada  tahun  2016-2018  sebesar 7,39%.  Berdasarkan  Kriteria  Kontribusi (Kepmendagri No. 690.900.327 Kepmendagri  No.  690.900.327),  tingkat Kontribusi  Retribusi  Daerah  dari  tahun 2016-2018  termasuk  dalam  kriteria  Sangat
Kurang.  Ini  disebabkan  karena  bagian  sub- sub  retribusi  daerah  banyak  yang  tidak mencapai target, dan kurangnya pengawasan dari  Pemerintah  Kota  Pematangsiantar dalam pemungutan retribusi daerah.
4.1.1 Matriks Potensi
1. Matriks Potensi Pajak Daerah
Tabel Matriks Potensi Pajak Daerah Kota
Pematangsiantar 2016-2018

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  Tabel  4.9  dapat  dilihat  bahwa potensi  pajak  daerah  Kota  Pematangsiantar pada tahun 2016 dari matriks potensi masuk dalam  kriteria  Prima.  Potensi  pajak  daerah Kota  Pematangsiantar  tahun  2016  masuk dalam  kriteria  Prima  karena  memberikan
kontribusi  yang  besar  (potensial)  dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat (positif).
Potensi pajak daerah Kota Pematangsiantar  pada  tahun  2017  dilihat dari  matriks  potensi  masuk  dalam  kriteria Prima. Potensi pajak daerah Kota Pematangsiantar  tahun  2017  masuk  dalam kriteria Prima karena memberikan kontribusi  yang  besar  (potensial)  dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat (positif).
Potensi pajak daerah Kota
Pematangsiantar  pada  tahun  2018  dilihat dari  matriks  potensi  masuk  dalam  kriteria Potensial.  Potensi  pajak  daerah  Kota Pematangsiantar  tahun  2017  masuk  dalam kriteria Potensial karena memberikan kontribusi  yang  besar  (potensial)  dengan tingkat pertumbuhan yang menurun (negatif).

## 2. Matriks Potensi Retribusi Daerah
Tabel Matriks Potensi Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar 2016-2018

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  Tabel  4.10  dapat dilihat  bahwa  potensi  retribusi  daerah  Kota Pematangsiantar  pada  tahun  2016  dari matriks  potensi  masuk  dalam  kriteria Berkembang.  Potensi  retribusi  daerah  Kota Pematangsiantar  tahun  2016  masuk  dalam kriteria  Berkembang,  karena  memberikan kontribusi  yang  rendah  (tidak  potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat (positif). Potensi retribusi daerah Kota Pematangsiantar  pada  tahun  2017  dilihat dari  matriks  potensi  masuk  dalam  kriteria Potensial.  Potensi  retribusi  daerah  Kota Pematangsiantar  tahun  2017  masuk  dalam kriteria  Potensial,  karena  memberikan kontribusi  yang  besar  (potensial)  dengan
tingkat pertumbuhan yang menurun (negatif).
Potensi retribusi daerah Kota
Pematangsiantar  pada  tahun  2018  dilihat dari  matriks  potensi  masuk  dalam  kriteria Berkembang.  Potensi  retribusi  daerah  Kota Pematangsiantar  tahun  2018  masuk  dalam kriteria  Berkembang,  karena  memberikan kontribusi  yang  rendah  (tidak  potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat (positif).

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan teknik  analisis  tingkat  efektivitas,  tingkat laju  pertumbuhan,  tingkat  kontribusi  dan potensi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah Kota  Pematangsiantar  dalam  kurun  waktu 2016-2018, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Tingkat  Efektivitas  Pajak  Daerah  yang dimiliki  Kota  Pematangsiantar  tahun 2016-2018  menunjukkan  hasil  rata-rata sebesar  110,21%,  dengan  demikian tingkat  efektivitas  pajak  daerah  Kota Pematangsiantar termasuk dalam kriteria  Sangat  Efektif.  Dan  Tingkat Efektivitas  Retribusi  Daerah  yang dimiliki  Kota  Pematangsiantar  tahun 2016-2018  menunjukkan  hasil  rata-rata sebesar 82,81%  dengan demikian tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pematangsiantar termasuk dalam kriteria Cukup Efektif. Jika dibandingkan  dengan  standart  yang ditetapkan yaitu lebih dari 100% Sangat Efektif,  90%-100%  Efektif,  80%-90% Cukup  Efektif,  dan  60%-80%  Kurang
Efektif.
2. Tingkat Laju Pertumbuhan Pajak Daerah yang dimiliki Kota Pematangsiantar tahun 2016-2018 menunjukkan  hasil  rata-rata  sebesar 17,94%  dengan  demikian  tingkat  laju pertumbuhan pajak daerah Kota Pematangsiantar termasuk dalam kriteria Tidak Berhasil. Dan tingkat Laju Pertumbuhan yang dimiliki Kota
Pematangsianntar tahun 2016-2018
menunjukkan  hasil  rata-rata  sebesar
27,88%  dengan  demikian  tingat  laju pertumbuhan  retribusi  daerah  kota
Pematangsiantar termasuk dalam kriteria Tidak Berhasil. Jika dibandingkan  dengan  standart  yang ditetapkan  yaitu  85%-100%  Sangat Berhasil, 70%-85% Berhasil, 55%-70% Cukup  Berhasil,  30%-55%  Kurang Berhasil,  dan  kurang  dari  30%  Tidak Berhasil.
3. Tingkat  Kontribusi  Pajak  Daerah  yang dimiliki  Kota  Pematangsiantar  tahun 2016-2018  menunjukkan  hasil  rata-rata 37,96%,  dengan  demikian  tingkat kontribusi Pajak Daerah Kota Pematangsiantar termasuk dalam kriteria  cukup  baik.  Dan  tingkat kontribusi Retribusi Daerah yang dimiliki  Kota  Pematangsiantar  tahun 2016-2018  menunjukkan  hasil  rata-rata 7,39%, dengan demikian tingkat kontribusi Retribusi Daerah Kota Pematangsintar teermasuk dalam kriteria Sangat Kurang. Jika
dibandingkan  dengan  standart  yang ditetapkan  yaitu  0,00%-10%  Sangat kurang,  10,10%-20%  Kurang,  20,10- 30% Sedang, 30,10%-40% Cukup Baik, 40,10%-50%  Baik,  dan  diatas  50% Sangat Baik.
Potensi pajak daerah Kota Pematangsiantar  tahun  2016-2018  dilihat dari  matriks  potensi  masuk  dalam  kriteria Prima,  karena  memberikan  kontribusi  yang besar (potensial) dengan tingkat pertumbuhan  yang  meningkat  (positif). Potensi retribusi daerah
Kota Pematangsiantar  tahun  2016-2018  dilihat dari  matriks  potensi  masuk  dalam  kriteria berkembang, karena memberikan kontribusi yang rendah (tidak potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat (positif).

## REFERENSI
Juan Ng Eng dan Tri Wahyuni  Ersa. (2012) Standar Akuntansi Keuangan Edisi II, (Terjemahan      oleh      Biro      Bahasa Alkemis ),  Jakarta  Selatan;  Salemba Empat.
Moloeng,    J.    Lexy    (2012),    Metodelogi Penelitian  Kualitatif,  PT.  Remaja Rosdakarya Offset Bandung.
Mulyadi,  ((1992),  Akuntansi  Biaya,  Edisi 5,  Cetakan,  Penerbit  STIE  YKPN Jogyakarta Rudianto    (2012).  Pengantar  Akuntansi,
Adaptasi  IFRS  ,  Penerbit  Erlangga,
Jakarta.
Sululing  dan  Asharudin.  (2016),  “Analisis Harga Pokok Penjualan pada Laba di Apotik Kimia Farma No.66 Luwuk”. Jurnal  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi Universitas  Muhammadiyah  Luwuk. Vol. XXI, No.01
Widyawati,    (2013)    Akuntansi    Biaya,
Jakarta Selatan,; Salemba Empat Widyawati,(2013),    “Analisis  Perhitungan Harga Pokok Produksi dan
Penerapan  Metode  Mark  Up  dalam Penentuan  Harga  Jual  Produk  pada Usaha  Amplang  di  Samarinda”, Jurnal Administrasi Bisnis , Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas Mulawarman  Samarinda.  Vol.I  No.
2.
Yin, Robert K, (2011), Studi Kasus (Desain dan  Motode).  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Edvinawidya,https://www.kompasiana.co m/edvi nawidya/56408e679493732c048b45
69/ada-apa-  dengan-laba-dan-harga- pokok-penjualan Diakses tanggal (26 April 2019) Sitirismaini.blogspot.com/2012/04/analisis perubahan    laba    kotor.html?m=1.
Diakses tanggal 28 April 2019