## PELAKSANAAN LELANG OLEH KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG
Oleh: Eni Suarti enisuarti2@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Atika Ismail ismail_atika@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

## Abstrak
Fakta  menunjukkan  bahwa  lelang  ( auction )  sampai  sekarang  masih  dilirik  dan diminati sebagai sarana jual beli, bahkan makin berkembang dengan munculnya puluhan  Balai  Lelang  ketika  pemerintah  menetapkan  kebijakan  pembentukan Balai  Lelang.  Kantor  Lelang  Negara  yang  semua  hanya  berada  di  kota-kota besar,  sekarang  sudah  dibentuk  di  seluruh  ibu  kota  propinsi  dan  beberapa  kota yang  dipandang  perlu,  sehingga  dapat  melaksanakan  pelayanan  yang  lebih efisien  dan  efek.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif. Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sudah  berjalan  sesuai  dengan  PMK  No.93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang,  Pelaksanaan  dilakukan  semaksimal  mungkin  untuk menghindari  kesalahan.  Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Lelang  oleh  KP2NL dimana,  Hambatan-hambatan  yang  sering  terjadi  datang  dari  masyarakat  bukan peserta lelang.
Kata Kunci:Lelang, Hambatan,Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

## Abstract
The facts show that auctions are still being looked at and in demand as a means of  buying  and  selling,  even  more  growing  with  the  emergence  of  dozens  of Auction  Halls  when  the  government  set  the  policy  for  the  establishment  of Auction Halls. State  Auction  Offices,  which are only located in big cities, have now  been  established  in  all  provincial  capitals  and  several  cities  deemed necessary,  so  that  they  can  carry  out  more  efficient  and  effective  services.  The type  of  research  used  is  normative  legal  research.  The  auction  by  the  State Receivable  and  Auction  Service  Office  has  been  running  in  accordance  with PMK No. 93/PMK.06/2010 concerning Auction Implementation Guidelines, the implementation  is carried out as  much as possible to avoid  mistakes. Inhibiting Factors in the Implementation of Auctions by KP2NL wherein, the obstacles that often occur come from the public who are not bidders.
Keywords: Auction,  Barriers,  Accounts  Receivable  and  Auction  Service Office

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  kegiatan  pemerintah  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik  dan pembangunan  adalah  melalui  lelang.  Lelang  sebagai  suatu  lembaga  hukum mempunyai  fungsi  menciptakan  nilai  dari  suatu  barang  atau  mencairkan  suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Lembaga lelang pasti selalu ada  di  dalam  sistem  hukum  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. 1 Lelang baru dikenal di Indonesia pada tahun 1908. Hal ini ditandai dengan adanya dua peraturan  yang  dikeluarkan  untuk  mengatur  lelang  yaitu,  Vendu  Reglement (Peraturan Lelang Stbl. 1908 Nomor 189) dan Vendu Intructie (Instruksi Lelang Stbl. 1908 No. 190). Dalam perkembangannya,peraturan mengenai lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan unit yang melaksanakan penjualan lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dahulu dikenal dengan Kantor  Lelang  Negara.Pengertian  lelang  diatur  dalam  Pasal  1  butir  1  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  40/PMK.07/2006  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Lelang,  bahwa  “Lelang  adalah  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum dengan  penawaran  harga  secara  tertulis  dan/atau  lisan  yang  semakin  meningkat atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi  yang  didahului  dengan pengumuman  lelang.Beberapa  hal  yang  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam pengertian lelang ini adalah:
1. Balai  Lelang  selaku  pelaksana  pra  lelang  artinya  pelaksanaan  lelang  lebih ditekankan  pada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang, sedangkan  pihak  Balai  lelang  mempersiapkan  persiapan  lelang  hingga pemasaran aset. Pelunasan pembayaran lelang langsung ke rekening Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang.  Dalam  penyelenggaraan  lelang, Balai  Lelang  kerjasama  dengan  Kantor  Pelayanan  Piutang  dan  Lelang Negara.
1 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Lelang: Teori Dan Praktik , BPPK, Jakarta:  2008, Hal. 24.
2. Kategori  asset  yang  bisa  dilelang  adalah  asset  yang  dibebani  hak tanggungan,  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  aset  harta  pailit,  fiducia, gadai,  barang  rampasan  kepolisian,  rampasan  bea  cukai,  dan  segala  aset yang terdapat title eksekutorial.
3. Permohonan  lelang  diajukan  oleh  Kurator,  kreditur/pemegang  hak tanggungan,  pemegang  fiducia,  pemegang  gadai,  Pengadilan  negeri,  atau eksekutor ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.
Pengumuman lelang dilakukan di media massa resmi  sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. 2 Untuk properti dilakukan 2 kali dengan selang waktu 15 hari  antara  pengumuman  I  dan  II  serta  sebelum  pelaksanaan  lelang.  Sedangkan barang  bergerak  dilakukan  minimal  satu  kali  7  hari  sebelum  pelaksanaan lelang.Biaya yang harus dibayar ke kas Negara meliputi bea lelang pembeli, bea lelang  penjual,  uang  miskin  dan  uang  yang  ditahan  sebagaimana  yang  diatur dalam  peraturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  pada  Pasal  10  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal  di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara,  yang  mana pelaksanaan  lelang  dilakukan  oleh  lembaga  yang  berwenang  yaitu  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Pelaksanaan  lelang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 23/PMK.06/2010 dimana dalam Pasal 19 menyatakan bahwa tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah  3 jabatan Pejabat Lelang Kelas  II  tempat  barang  berada.Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL)  adalah  instansi  vertikal  dari  Kantor  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara  (DJKN)  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  langsung  kepada Kepala  Kantor  Wilayah.  Pelaksanaan  lelang  memiliki  3  (tiga)  manfaat  umum. Pertama,  untuk  memenuhi  kebutuhan  penjualan  lelang,  sebagaimana  diatur dalam  banyak  peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  untuk  memenuhi  atau melaksanakan  putusan  peradilan  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan ( law
2 Ishaq. Pengantar Hukum Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005,halaman 10
enforcement ).Ketiga  untuk  memenuhi  kebutuhan  dunia  usaha  pada  umumnya, produsen atau pemilik benda pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang. Kantor  Pelayanan  Piutang  dan  Lelang  Negara  (KP2LN)  yang  dimaksud  disini adalah  sebagai  instansi  vertikan  Direktorat  Jendral  dan  Piutang  Negara  atau kantor  pejabat  lelang  kelas  II  yang  bertugas  melayanni  dan  menyelenggarakan lelang.  Pelaksanaan  lelang  dilakukan  di  muka  umum,  untuk  menjamin terlaksananya  lelang  secara  transparan  dan  dapat  menghindari  kolusi  antara penjual dengan sekelompok pembeli sehingga proses lelang dapat dikategorikan telah  memenuhi  asas  pemerintahan  yang  baik.Namun,  berdasarkanPeraturan Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.06/2010  yang  menggantikan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri  KeuanganNomor  150/PMK.06/2007,dan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010,dikatakan bahwa lelang tetap dapat dilaksanakan dengandiikuti oleh satu orang peserta lelang. Padahal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 1 angka  1,  pengertian  lelang  itu  sendiri  adalah  penjualan  barang  yang  terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman  lelang. 3 Berdasarkan  pada  pasal  tersebut  didapati  permasalahan terkait  dengan  pelaksanaan  lelang  dimana  terdapat  ketidaksesuaian  dalam pelaksanaan lelang yang dapat dilakukan walaupun hanya diikuti oleh satu orang peserta  lelang  saja  karena  lelang  itu  sendiri  erat  kaitannya  dengan  penjualan umum.  Menurut  Vendu  Reglement  Pasal  1  (Ordonansi  28  Pebruari  1908,  S. 1908-189, berlaku sejak 1 April 1908) yang dimaksud dengan "penjualan umum" ( openbare  verkopingen )  adalah  pelelangan  atau  penjualan  barang-barang  yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan  harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu  mengenai pelelangan atau penjualan
3 Hafid  Ahmad.  “ Peran  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  (KPKNL)  Dalam Pengelolaan Dan Pengurusan Piutang Macet Pemerintah ”. dalam Jurnal Skripsi Mei 2014
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar barga, menyetujui  harga  yang  ditawarkan  atau  memasukkan  harga  dalam  sampul tertutup.Lelang  harus  dilakukan  di  hadapan  pejabat  lelang.  Berdasarkan  hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa “Lelang adalah penjualan barang di muka umum  yang  dipimpin  oleh  pejabat  lelang  dengan  cara  penawaran  harga  secara terbuka,  lisan  dan  naik-naik  atau  secara  menurun  dan  atau  secaratertulis  dan tertutup yang didahului dengan pengumuman lelang. 4 Dapat diketahui bahwa jual beli  yang  dilakukan  secara  lelang  menghendaki  adanya  tawar-menawar  harga sehingga  dapat  mencapai  harga  tertinggi,  dimana  kegiatan  tawar-menawar tersebut  hanya  dapat  dilakukan  apabila  lebih  dari  satu  orang.Jadi  apabila  hanya diikuti oleh satu orang maka kegiatan tersebut tidak dapat disebut sebagai lelang melainkan  jual-beli  biasa.Selain  itu  dengan  hanya  diikuti  oleh  satu  orang  dapat memungkinkan  timbulnya  kecurangan  dalam  proses  lelang,  misalnya memberikan  penawaran  harga  terhadap  objek  hak  tanggungan  yang  jauh  dari harga pasaran. Hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian.

## II. METODE PENELITIAN
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif, hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  ( law  in  a  book )  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 5
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  penelitian  normatif  yakni penelitian  hukum  yang  dilaksanakan  menggunakan  teknik  meneliti  bahan pustaka  yang  memakai  objek  penulisan  berupa  pustaka-pustaka  yang  ada,  baik berbentuk  buku-buku,  majalah,  serta  ketetapan-ketetapan  yang  memiliki
4 Zulkarnaen. Penyitaan dan Eksekusi. Pustaka Setia, Bandung.2017.  halaman 373
5 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2009 hlm.93
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
hubungan  dengan  pembahasan  skripsi  ini,  alhasil  penulisan  ini  sifatnya  juga penulisan pustaka ( library research ). 6

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Lelang  oleh  Kantor  Pelayanan  Piutang    dan  Lelang Negara (KP2LN )
Pada  tahun  1971  struktur  organisasi  dan  sumber  daya  manusia  Panitia  Urusan Piutang  Negara  (PUPN)  tidak  mampu  menangani  penyerahan  piutang  negara yang  berasal  dari  kredit  investasi.  Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  11 Tahun  1976  dibentuk  Badan  Urusan  Piutang  Negara  (BUPN)  dengan  tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan  panitia  interdepartemental  hanya  menetapkan  produk  hukum  dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor  517/MK/IV/1976  tentang susunan  organisasi  dan  tata  kerja  BUPN,  dimana  tugas  pengurusan  piutang Negara  dilaksanakan  oleh  SatuanTugas  (Satgas)  BUPN.  Untuk  mempercepat proses  pelunasan  piutang  negara  macet,  diterbitkanlah  Keputusan  Presiden Nomor  21  Tahun  1991  yang  menggabungkan  fungsi  lelang  dan  seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN,  sehingga  terbentuklah  organisasi  baru  yang  bernama  Badan  Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
Sebagai  tindak  lanjut,  Menteri  Keuangan  memutuskan  bahwa  tugas  operasional pengurusan  piutang  Negara  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pengurusan Piutang  Negara  (KP3N),  sedangkan  tugas  operasional  lelang  dilakukan  oleh Kantor  Lelang  Negara  (KLN).  Selanjutnya,  berdasarkan  Keputusan  Presiden Nomor  177  Tahun  2000  yang  ditindaklanjuti  dengan  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi  Direktorat  Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara  (DJPLN)  yang  fungsi
6 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif . Rajawali Press.Jakarta.1998, hlm.15.
operasionalnya  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pengurusan  Piutang  dan  Lelang Negara (KP2LN).
Reformasi  Birokrasi  di  lingkungan  Departemen  Keuangan  pada  tahun  2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  66  Tahun  2006  tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi  dan  Tugas  Eselon  I  Kementerian  Republik  Indonesia,  DJPLN berubah  menjadi  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN),  dan  KP2LN berganti  nama  menjadi  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL)  dengan  tambahan  fungsi  pelayanan  di  bidang  kekayaan  negara  dan penilaian. 7
Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian  dan  pemetaan  permasalahan  BMN  mengawali  tugas  DJKN  dalam pengelolaan  kekayaan  negara,  dilanjutkan  dengan  koreksi  nilai  neraca  pada Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  dan  Laporan  Keuangan Kementerian/Lembaga  (LKKL).  Dari  kegiatan  ini,  LKPP  yang  sebelumnya mendapat  opini  disclaimer  dari  BPK  RI,  telah  meraih  opini  wajar  dengan pengecualian.  Pada  periode  pelaporan  2012,  sebanyak  50  dari  93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.  Mengingat fungsi pengelolaan  aset  negara  yang  merupakan  pos  terbesar  neraca  pada  LKPP,  dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan  transformasi  kelembagaan  sebagai  bagian  dari  Transformasi Kelembagaan  Kementerian  Keuangan.  Transformasi  kelembagaan  di  DJKN  ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan  dan  mempertajam  fungsi  DJKN  yang  terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara. 8
7 Eko Setyo Pambudi. “ Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan ”. dalam Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.
8 Sahya Anggara. Hukum Administrasi Negara . Pustaka Setia, Bandung,2018. halaman 183.

## 1. Tugas dan Fungsi
DJKN  mempunyai  tugas  yaitu  merumuskan  serta  melaksanakan  kebijakan  dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan,  dan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  melaksanakan  tugas tersebut, DJKN menjalankan fungsi:
a) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
b) Pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  kekayaan  negara,  piutang  negara,  dan lelang;
c) Penyusunan  standardisasi,  norma,  pedoman,  kriteria,  dan  prosedur  di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
d) Pemberian  bimbingan  teknis  dan  evaluasi  di  bidang  kekayaan  negara, piutang negara, dan lelang.
e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
2. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
PUPN  adalah  panitia  interdepartemental  yang  mengurus  piutang  negara  yang berasal  dari  instansi  pemerintah  atau  badan-badan  yang  dikuasai  oleh  negara. Anggota  PUPN  berasal  dari  Kantor  Departemen  Keuangan,  Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. PUPN Pusat berkedudukan di  Jakarta  sedangkan  PUPN  Cabang  mempunyai  kedudukan  di  setiap  Kantor Operasional.
3. Hubungan PUPN Dengan DJKN
PUPN  Mempunyai  wewenang  mengurus  piutang  negara  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  49  Prp.  Tahun  1960.Pelaksanaan  produk  hukum  (putusan) wewenang  PUPN  dilakukan  oleh  DJKN  yang  mempunyai  kantor  operasional yang dikoordinasi Kantor Wilayah.

## 4. Struktur Organisasi DJKN
a) Sekretariat;
b) Direktorat Barang Milik Negara;
c) Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
d) Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
e) Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;
f) Direktorat Penilaian;
g) Direktorat Lelang
h) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.
DJKN juga memiliki beberapa instansi di daerah:
a) Kantor Wilayah
1) Kantor Wilayah DJKN Aceh
2) Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara
3) Kantor  Wilayah  DJKN  Riau,  Sumatera  Barat,  dan  Kepulauan Riau
4) Kantor  Wilayah  DJKN  Sumatera  Selatan,  Jambi,  dan  Bangka Belitung
5) Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu
6) Kantor Wilayah DJKN Banten
7) Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta
8) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
9) Kantor  Wilayah  DJKN  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa Yogyakarta
10) Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
11) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat
12) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
13) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara
14) Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
15) Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
16) Kantor  Wilayah  DJKN  Sulawesi  Utara,  Tengah,  Gorontalo, dan Maluku Utara
17) Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku
b) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Kantor  pelayanan  piutang  dan  lelang  Negara  terdiri  dai  2  tipe  yaitu  Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Tipe A dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Tipe B.  Adapun yang menjadi kedudukan dari Kantor Pelayanan Piutang  dan  Lelang  Negara  adalah  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jendral  dan Lelang  Negara  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  langsung  kepada Kantor  Wilayah.  Mengenai  wilayah  kerja  dari  Kantor  Pelayanan  Piutang  dan Lelang Negara diatur berdasarkan keputusan Menteri Keunangan Nomor:445:KMK.01/2001  tanggal  23  Juli  2001  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kanwil  Dirjen  Piutang  dan  Lelang  Negara  dan  KP2LN  dan  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor:425/KMK.01/2002  tanggal  2  Oktober  2002  tentang perubahan KMK No. 445/KMK.01./2001.
Adapun  pelaksaan  lelang  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Piutang  dan Lelang  Negara  adalah  Dalam  lelang  Pejabat  lelang  mempunyai  tugas  sebagai berikut:
a) Membacakan bagian Kepala Risalah Lelang dengan suara keras dan jelas
b) Memberikan  kesempatan  kepada  peserta  lelang  untuk  mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lelang yang sedang diadakan.
c) Memimpin  pelaksanaan  lelang  agar  berjalan  tertib,  aman  dan  lancar, apabila diperlukan Pejabat Lelang dapat meminta bantuan Polisi setempat.
d) Mengatur ketepatan waktu.
e) Bersikap tegas, komunikatif dan berwibawa.
f) Menyelesaikan persengketaan secara adil dan bijaksana.
g) Menghentikan  pelaksanaan  lelang  untuk  sementara  waktu  apabila  terjadi ketidaktertiban atau ketidakamanan dalam pelaksanaan lelang.
h) Mengesahkan Pembeli lelang.
i) Membuat risalah lelang.
Penawaran Penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang atau kuasanya pada saat  pelaksanaan  lelang.  Sebelum  pelaksanaan  lelang,  Peserta  Lelang  dapat memberikan  kuasa  kepada  orang  lain  untuk  mengikuti  lelang/mengajukan penawaran  lelang  dengan  bukti  Surat  Kuasa  yang  bermeterai  cukup  dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM)/ Paspor  pemberi  kuasa  dan  penerima  kuasa.  Penerima  kuasa  tidak  boleh menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama. Cara penawaran lelang dapat  diusulkan  secara  tertulis  oleh  penjual  kepada  Kepala  KPKNL  sebelum pengumuman  lelang.  Dalam  hal  penjual  tidak  mengusulkan  cara  penawaran lelang,  Kepala  KPKNL  menentukan  cara  penawaran  lelang.  penjual  tidak diperkenankan  mengusulkan  cara  penawaran  lisan  untuk  sebagian  barang  dan cara  penawaran  tertulis  untuk  sebagian  barang  lainnya  dalam  satu  pelaksanaan lelang.
Harga  penawaran  yang  telah  disampaikan  oleh  peserta  lelang  dan  dicatat  oleh Pejabat  Lelang,  tidak  dapat  dibatalkan  oleh  peserta  lelang  yang  bersangkutan. Dalam  hal  pelaksanaan  lelang  dilakukan  secara  tertulis,  surat  penawaran dimasukkan  dalam  amplop  tertutup  dan  dimasukkan  ke  kotak  transparan.  Cara penawaran lelang yang dikenal dalam praktek lelang selama ini ada 3 (tiga) cara, yaitu:
(a) Penawaran tertulis,
1) Penawaran ditulis dengan bahasa Indonesia dan huruf latin,
2) penawaran yang ditulis dengan bahasa asing dianggap tidak sah.
3) Surat  penawaran  memuat  dengan  jelas  identitas  orang  yang menawar, yaitu mengenai nama, pekerjaan, tempat  tinggal, dan lain sebagainya.
4) Surat Penawaran ditandatangani oleh si penawar di atas meterai.
5) Dalam  pelaksanaan  lelang  secara  tertulis,  Pejabat  Lelang mengumpulkan  surat  penawaran  yang  telah  diisi  secara  benar,
selanjutnya  surat  penawaran  dibuka  dengan  disaksikan  oleh  salah seorang peserta.
6) Penawar  yang  paling  tinggi  tawarannya  akan  ditunjuk  sebagai pemenang apabila telah mencapai harga limit.
7) Banyaknya  surat  penawaran  yang  dapat  diajukan  oleh  setiap penawar tergantung pada syarat yang ditentukan oleh penjual.
8) Penjual dapat menentukan syarat lelang yang hanya memperkenankan satu surat penawaran untuk setiap peminat lelang.
(b) Penawaran Lisan.
Dalam  penawaran  lisan,  Pejabat  Lelang  biasanya  memakai  cara penawaran  yang  makin  meningkat  ( Bij  opbod ).  Contoh:  Lelang  sebuah mobil  Kijang  tahun  1998.  Jumlah  penawaran  pertama  yang  ditentukan oleh  penjual  adalah  Rp.80.000.000,00.  Besarnya  kenaikan  untuk  setiap penawaran  yang  ditentukan  penjual  adalah  Rp.1.000.000,00.  Maka  akan terjadi  kompetisi  harga  diantara  peserta,  misalnya  Rp.81.000.000,00, Rp.82.000.000,00  dan  seterusnya  sampai  mencapai  harga  limit  yang dikehendaki oleh penjual. Untuk menghindari bea lelang ditahan, penjual dapat  menentukan  besarnya  tawaran  pertama  sama  dengan  jumlah  harga limit  dari  barang  yang  dilelang.  Penawaran  secara  lisan  mempunyai kelebihan  dibandingkan  dengan  penawaran  tertulis  yaitu  adanya spontanitas  serta  persaingan  secara  terbuka  akan  membuka  kesempatan diperolehnya  harga  yang  optimal  (Wawancara  Kasi  Pelayanan  Lelang, Zainif, 15 Agustus 2010).
(c) Penawaran tertulis dilanjutkan dengan penawaran lisan.
Dalam  penawaran  tertulis,  apabila  tidak  mencapai  harga  limit  maka biasanya  penawaran  dilanjutkan  dengan  penawaran  lisan.  Namun demikian tidak setiap kegagalan dalam penawaran tertulis langsung dapat dilanjutkan  seketika  dengan  penawaran  terbuka  secara  lisan.  Hal  ini tergantung  pada  syarat  lelang  yang  ditetapkan  oleh  penjual.  Jika  syarat lelang  tidak  menetapkan  bahwa  penawaran  tertulis  akan  dilanjutkan dengan  penawaran  lisan  apabila  belum  mencapai  harga  limit,  maka
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
penawaran  tertulis  tidak  boleh  dilanjutkan  dengan  penawaran  lisan. Namun  apabila  memang  penjual  menghendaki  penawaran  tertulis dilanjutkan dengan penawaran lisan,  maka penjual dapat saja menambah syarat  tersebut  dalam  syarat-syarat  lelang  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Tahap Pembayaran
(1) Pembeli  Lelang  wajib  melunasi  pembayaran  uang  hasil  lelang  selambat- lambatnya  3  (tiga)  hari  kerja  setelah  pelaksanaan  lelang  kecuali  mendapat dispensasi  pembayaran  uang  hasil  lelang  secara  tertulis  dari  Direktur Jenderal  atas  nama  Menteri  Keuangan.  Dalam  hal  dispensasi  pembayaran uang  hasil  lelang  diberikan,  pembeli  harus  sudah  menyelesaikan kewajibannya  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Apabila sampai  dengan  saat  jatuh  tempo  sebagaimana  dimaksud  di  atas  pembeli Lelang belum melunasi pembayaran hasil lelang, Pejabat Lelang pada hari kerja  berikutnya  membuat  Surat  Peringatan  kepada  pembeli  untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu  1 X 24 jam hari kerja sejak tanggal diberitahukannya Surat Peringatan.
(2) Jika  pembeli  Lelang  belum  melunasi  kewajibannya  setelah  jangka  waktu pembayaran  sejak  Surat  Peringatan  diberitahukan,  maka  pada  hari  kerja berikutnya  Pejabat  Lelang  membuat  Surat  Peringatan  Terakhir.  Setelah diberitahukannya  Surat  Peringatan  Terakhir,  jika  pembeli  tidak  juga memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 X 24 jam hari kerja, maka pengesahannya  sebagai  pembeli  dibatalkan  oleh  Pejabat  Lelang  dengan membuat Pernyataan Pembatalan.
(3) Kepala  KP2NL  /  Pimpinan  Balai  Lelang  memberitahukan  Pernyataan
Pembatalan  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  yang  bersangkutan  dengan surat  kepada  pembeli  yang  wanprestasi  dengan  tembusan  kepada  penjual, Kantor  Wilayah  setempat  dan  Kantor  Pusat  DJKN.  Setelah  itu  Kepala KP2NL  /  Pimpinan  Balai  Lelang  melaporkan  data  pembeli  Lelang  yang wanprestasi kepada DJKN Kemudian DJKN menyebarluaskan data pembeli Lelang yang wanprestasi ke Kantor Wilayah untuk diteruskan ke KP2NL di
wilayah  kerjanya.  Pembeli  Lelang  yang  wanprestasi  tersebut  tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh  wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.
(4) Pembayaran uang hasil lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek/giro dan  wajib  dibuat  kuitansi  atau  tanda  bukti  pembayaran  harga  lelang  oleh KP2NL/ Balai Lelang atau Pejabat Lelang.
(5) Pembayaran uang hasil lelang dari pembeli kepada Pejabat Lelang dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
(6) Pembayaran  uang  hasil  lelang  di  luar  ketentuan  dapat  dilakukan  setelah mendapat  izin  tertulis  dari  Direktur  Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara atas nama Menteri Keuangan.
(7) Penyetoran  hasil  bersih  kepada  penjual  dilakukan  selambat-lambatnya  3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima.
(8) Bendaharawan  Penerima  menyetorkan  Harga  Lelang,  Bea  Lelang,  Uang
Miskin  dan  PPh  ke  Kas  Negara  selambat-lambatnya  1  (satu)  hari  kerja setelah  pembayaran  diterima  (Wawancara  Bagian  Keuangan,  Bayu  Santo Nugroho,  15  Agustus  2010).  Bea  Lelang  merupakan  beban  yang  harus dibayarkan kepada kas negara oleh Penjual maupun pembeli yang besarnya ditentukan  oleh  jenis  barang  yang  merupakan  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak.  (Hasil  wawancara  dengan  Octavian  Imam  Renaldo,  Bagian Kepegawaian, Tanggal 15 Agustus 2010).
Penyerahan  Dokumen  Kepemilikan  Barang  Pejabat  Lelang  harus  menyerahkan dokumen  asli  kepemilikan  dan/  atau  barang  yang  dilelang  kepada  pembeli, paling  lama  1  (satu)  hari  kerja  setelah  pembeli  menunjukan  bukti  pelunasan pembayaran  dan  menyerahkan  bukti  setor.  (Wawancara  Kasubbag  Umum, Syamsuddin N. Harahap, 15 Agustus 2010).
Pembuatan Risalah Lelang Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang  dibuat  oleh  pejabat  lelang  yang  merupakan  akta  otentik  dan  mempunyai kekuatan pembuktian Risalah Lelang terdiri dari :
(1) Bagian Kepala Risalah Lelang, memuat :
a) Hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka.
b) Nama lengkap dan tempat kedudukan pejabat lelang.
c) Nomor  /  tanggal  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pejabat  Lelang,  dan nomor / tanggal surat tugas khusus untuk pejabat lelang kelas I.
d) Nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan/ domisili penjual.
e) Nomor/ tanggal surat permohonan lelang.
f) Tempat pelaksanaan lelang.
g) Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang.
h) Dalam  hal  yang  dilelang  berupa  barang  tidak  bergerak  berupa  tanah atau  tanah  dan  bangunan  harus  disebutkan  status  hak  atau  surat-surat lain  yang  menjelaskan  bukti  kepemilikan,  SKT  dari  Kantor Pemerintahan dan keterangan lain yang membebani bila ada.
i) Dalam  hal  yang  dilelang  barang  bergerak  harus  disebutkan  jumlah, jenis, dan spesifikasi barang.
j) Cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual.
k) Cara penawaran lelang.
l) Syarat-syarat lelang.
(2) Bagian Badan Risalah Lelang, memuat:
a) Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah.
b) Nama/ merk/ jenis/ tipe dan jumlah barang yang dilelang.
c) Nama,  pekerjaan  dan  alamat  Pembeli  atas  nama  sendiri  atau  sebagai kuasa atas nama orang lain.
d) Bank  kreditor  sebagai  pembeli  untuk  orang  atau  badan  hukum/  usaha yang  akan  ditunjuk  namanya  dalam  hal  bank  kreditor  sebagai  pembeli lelang.
e) Harga lelang dengan angka dan huruf.
f) Daftar  barang  yang  laku  terjual  maupun  yang  ditahan  disertai  dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi.
(3) Bagian Kaki Risalah Lelang, memuat:
a) Banyaknya barang yang ditawarkan/ dilelang dengan angka dan huruf.
b) Banyaknya barang yang laku/ terjual dengan angka dan huruf.
c) Jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf.
d) Jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf.
e) Banyaknya  dokumen/  surat-surat  yang  dilampirkan  pada  risalah  lelang dengan angka dan huruf.
f) Jumlah  perubahan  yang  dilakukan  (catatan,  tambahan,  coretan  dengan penggantinya)  maupun  tidak  adanya  perubahan  ditulis  dengan  angka dan huruf.
g) Tanda  tangan  pejabat  lelang  dan  penjual  /  kuasa  penjual,  dalam  hal lelang barang bergerak atau tanda tangan pejabat lelang, penjual / kuasa penjual dan pembeli / kuasa pembeli dalam hal barang tidak bergerak.
Peran  lelang  dalam  perekonomian  adalah  lelang  mampu  memberikan  jawaban yang  pasti  mengenai  harga/  nilai  suatu  barang  pada  saat  situasi  perekonomian tidak menentu, sehingga harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standar dan  barometer  dalam  sektor  perekonomian  tertentu.  Dalam  lelang  dapat ditemukan  adanya  asas  keterbukaan/  transparansi,  asas  keadilan,  asas  kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Dumai dilihat dari teori Good Governance maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 9
1) Teori Akuntabilitas
Lelang
yang
dilaksanakan
dapat
dipertanggungjawabkan  kepada  semua  pihak  yang  berkepentingan  dalam hal  ini  masyarakat  dan  pemerintah,  meliputi  administrasi  lelang  dan pengelolaan uang lelang.
2) Teori  Transparansi  Lelang  yang  dilakukan  menghendaki  agar  seluruh lapisan  masyarakat  mengetahui  adanya  rencana  lelang  dan  mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  mengikuti  lelang  sepanjang  tidak  dilarang oleh  undang-undang,  oleh  karena  itu  setiap  lelang  harus  didahului  dengan
9 Penjelasan  pasal  41  ayat  (4):”lelang  eksekusi  meliputi  lelang  dalam  rangka  pelaksanaan  putusan pengadilan,hak tanggungan,sita pajak,sita kejaksaan/penyidik dan sita panitia urusan piutang negara. Dalam  pelelangan  eksekusi  kadang-kadang  tereksekusi  menolak  untuk  menyerahkan  sertifikat  asli hak  yang  akan  dilelang.  Hal  ini  tidak  boleh  menghalangi  dilaksanakannya  lelang.  Oleh  karena  itu lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun sertifikat asli tanah tersebut tidak dapat diperoleh pejabat lelang dari tereksekusi”
pengumuman  lelang,  maka    tidak  akan  terjadi  praktek  persaingan  usaha tidak sehat dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek KKN.
3) Teori Partisipasi Lelang yang dilakukan dapat diikuti oleh siapapun dengan syarat  yang  telah  diatur  oleh  undang-undang.  Dalam  proses  lelang  harus dapat  memenuhi  rasa  keadilan  secara  proporsional  bagi  setiap  pihak  yang berkepentingan. Dalam hal ini Pejabat Lelang tidak boleh berpihak kepada peserta lelang tertentu.
4) Teori  Efisiensi  Pelaksaan  lelang  menjamin  pelaksanaan  dilakukan  dengan cepat  dan  dengan  biaya  yang  relatif  murah  karena  lelang  dilakukan  pada tempat dan  waktu  yang telah  ditentukan, serta pembeli disahkan pada saat itu juga.

## Adapun Tahapan Persiapan Lelang
(1) Permohonan  Lelang  Permohonan  lelang  yang  diterima  oleh  KP2NL disesuaikan  dengan  Pasal  12 PMK  No. 93/PMK.06/2010  tentang  petunjuk pelaksanaan lelang, berbunyi: “Kepala KP2NL atau Pejabat Lelang kelas II tidak  boleh  menolak  permohonan  lelang  yang  diajukan  kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”. Dalam hal ini jika dibandingkan dengan  Teori Good  Governance ,  maka  KP2NL  sudah  menjalankan  sesuai dengan  teori  partisipasi,  dimana  semua  lapisan  masyarakat  bisa  menjadi pemohon  lelang  (penjual  barang)  dan  KPKNL  harus  menyetujui Permohonan lelang tersebut.
(2) Pengumuman  Lelang  Sesuai  Pasal  43  PMK  No.  93/PMK.06/2010  tentang petunjuk  pelaksanaan  lelang,  Penjualan  secara  lelang  wajib  didahului dengan pengumuman lelang melalui surat kabar harian harian yang terbit di Kota/ Kabupaten terdekat atau Di Ibukota Propinsi yang beredar di Wilayah Kerja  KPKNL  atau  yang  oplah-nya  telah  ditentukan  dengan  undang- undang. Maka jika KPKNL Dumai menggunakan surat kabar harian “Metro Riau” yang terbit di Ibukota Propinsi dan beredar di Dumai, maka sudahlah sangat  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Pengumuman  lelang
yang seperti ini juga sesuai dengan teori transparansi dimana hampir semua masyarakat  akan  mengetahui  adanya  lelang  yang  dilaksanakan  oleh KP2NL.
(3) Tempat  dan  Waktu  Lelang  Ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  pemohon lelang  dan  kepala  KPKNL  sesuai  pasal  21  PMK  No.93/PMK.06/2010 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  dan  akan  diumumkan  pada pengumuman  lelang.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  efisiensi  karena  dengan pengumuman  yang  relatif  murah  dapat  mengumpulkan  masyarakat  yang ingin mengikuti lelang dalam satu tempat dan lelang akan selesai pada hari itu juga.
Tahap  Pelaksanaan  Lelang  dipimpin  oleh  Pemimpin  lelang/  Pejabat  Lelang Pemilihan  Pejabat  Lelang  yang  dilakukan  oleh  KPKNL  Dumai  sudah  sesuai dengan Pasal 1 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan  “  Pejabat  Lelang  adalah  Orang  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  diberi  wewenang  khusus  untuk  melaksanakan  penjualan barang secara lelang.
Penawaran  Pelaksanaan  lelang  yang  dilakukan  oleh  KP2NL  dalam  tahap pelaksanaan lelangnya, sudah sesuai dengan pasal 54 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  yang  terdapat  tiga  cara  melakukan penawaran yang dijalankan oleh KP2NL  dengan:
(1) Penawaran tertulis adalah penawaran yang ditulis dengan Bahasa Indonesia, memuat  dengan  jelas  identitas  orang  yang  menawar  dan  ditandatangani oleh  si  penawar  diatas  materai.  Banyaknya  surat  penawaran  yang  dapat diajukan,  ditentukan  oleh  penjual  dan  pemenang  lelang  adalah  penawar tertinggi yang telah mencapai harga limit.
(2) Penawaran  lisan  adalah  penawaran  yang  dilakukan  secara  langsung dihadapan  penjual,  pejabat  lelang,  dan  peserta  lelang  lain  dengan  harga yang  semakin  meningkat,  penawar  tertinggi  dengan  harga  yang  telah melebihi limit ditentukan sebagai pemenang lelang.
(3) Penawaran  tertulis  dilanjutkan  penawaran  lisan  adalah  penawaran  lisan yang  dikarenakan  penawaran  tertulis  tidak  melebihi  dari  harga  limit,  dan
syarat  untuk  mengikuti  penawaran  lisan  ditentukan  oleh  penjual  setelah penawaran tertulis tidak berhasil.
Tahap  Pembayaran  semua  kegiatan  didasarkan  pada  Pasal  71  sampai  75  PMK No.93/PMK.06/2010,  dengan  penjelasannya  yaitu  pembeli/  pemenang  lelang harus  dibayarkan  kepada  bendaharawan  penerima  KP2NL  selambat-lambatnya tiga  hari  kerja  setelah  pelaksanaan  lelang,  dan  penyetoran  hasil  bersih  kepada penjual  dilakukan  selambat-lambatnya  tiga  hari  kerja  setelah  pembayaran diterima  oleh  bendaharawan  penerima  KP2NL  dari  pembeli.  Kemudian bendaharawan penerima menyetorkan harga lelang, bea lelang, uang miskin dan PPh  kepada  kas  negara  selambat-lambatnya  satu  hari  kerja  setelah  pembayaran diterima. 10
Tahapan  selanjutnya  adalah  Penyerahan  Dokumen  Kepemilikan  Barang  Dalam hal  penjual/  pemilik  barang  menyerahkan  dokumen  asli  kepemilikan  kepada Pejabat  Lelang,  Pejabat  Lelang  harus  menyerahkan  dokumen  asli  kepemilikan dan/  atau  barang  yang  dilelang  kepada  pembeli,  paling  lama  1  (satu)  hari  kerja setelah  pembeli  menunjukan  bukti  pelunasan  pembayaran  dan  menyerahkan bukti setor. Sesuai dengan pasal 76 PMK No. 93/PMK.06/2010.
Pembuatan Risalah Lelang Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  yang  merupakan  akta  otentik  dan  mempunyai kekuatan  pembuktian  sempurna  di  mata  hukum.  sesuai  dengan  pasal  1  PMK No.93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  yang  berbunyi sebagai berikut ” berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna“. Dibandingkan  dengan  teori  Good  Governance  maka  sesuai  dengan  teori akuntabilitas  karena  risalah  lelang  yang  dibuat  oleh  pejabat  lelang  yang kemudian  dipertanggungjawabkan  kepada  Kepala  KPKNL,  Kanwil  DJKN,  dan kepada seluruh masyarakat, dalam hal ini penjual dan pembeli bila ada masalah di kemudian hari. Administrasi Perkantoran dan Peraturan KP2NL, Balai Lelang,
10 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia:  Sebuah  Studi  tentang PrinsipPrinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dan  Pejabat  Lelang  memberikan  laporan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan lelang kepada Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN. Didasarkan pada pasal 89 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## B. Faktor  yang  Menjadi  Penghambat  di  dalam  Pelaksanaan  Lelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
Pelaksanaan  lelang  tidak  selamanya  terlaksana  sesuai  dengan  yang  diharapkan, seringkali  terdapat  hambatan  yang  mengakibatkan  pelaksanaan  lelang    menjadi terlambat  ataupun  tertunda.  Faktor  penghambat  pelaksanaan  lelang  tersebut meliputi:  (1)  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  fungsi  Kantor Palayanaan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang.  (2)  Kurangnya  minat  masyarakat terhadap  penjualan  secara  lelang,  serta  kurang  memahami  prosedur  untuk mengikuti  lelang.  Masyarakat  beranggapan  sistem  lelang  terlalu  memakan waktu,  dan  sehingga  masyarakat  lebih  memilih  menggunakan  sistim  jual  beli secara langsung. Masyarakat  merasa  malas  untuk belajar sesuatu  yang  baru. (3) Kurangnya  pengetahuan  peserta  lelang  terhadap  tata  cara  pelaksanaan  lelang dalam membeli atau menjual barang yang akan dilelang. Biasanya peserta lelang datang ke KPKNL tanpa dibekali pengetahuan tentang tata cara lelang sehingga pelaksanaan  lelang  akan  terhambat,  dan  selesai  lebih  lama.  Masalah  yang kemudian  timbul,  akan  terjadinya  penundaan  pelaksanaan  lelang  oleh  petugas lelang sehingga peserta  yang  lain juga akan  mengalami penundaan acara lelang yang sudah teragenda.
Adapun  upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Lelang  Oleh  KP2NL Dari  hambatan  tersebut,  maka  diperlukan  upaya  untuk  mengatasinya  agar pelaksanaan  lelang  menjadi  lancar  dan  efisien.  Kantor  Pelayanaan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  kemudian  memiliki  upaya  untuk  mengatasi  hambatan tersebut, antara lain :
(1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi Kantor Palayanaan Kekayaan Negara  dan  Lelang.  Berbagai  program  sosialisasi  telah  disusun  oleh KP2NL  kepada  masyarakat,  seperti  penyebaran  brosur  yang  isinya  berupa
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
tugas-tugas dari KP2NL, antara lain pelayanan lelang, pengurusan piutang negara,  dan  penilaian  aset,  sehingga  masyarakat  tidak  segan  untuk mengunjungi  KP2NL  untuk  sekedar  bertanya  atau  setidaknya  melihat pengumuman yang ada.
(2) Untuk  menciptakan  minat  masyarakat  terhadap  penjualan  secara  lelang,
KP2NL  bekerjasama  dengan  pejabat  setingkat  kecamatan  /  kelurahan menyebarkan  brosur  mengenai  lelang,  sebagai  panduan  praktis  tentang lelang.  Diharapkan  dengan  adanya  panduan  praktis  tentang  lelang, masyarakat bisa belajar dengan cepat bagaimana mempersiapkan lelang dan mengikuti lelang. 11
(3) KP2NL mempersilahkan masyarakat untuk melihat secara langsung proses lelang yang diadakan KP2NL, dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat menilai langsung manfaat lelang, dan memiliki keinginan untuk ikut dalam pelaksanan  lelang  yang  diselenggarakan  oleh  KPKNL  dilihat  dari  segi cepatnya barang terjual dan efisiensi biaya.
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Kantor Palayanaan Kekayaan Negara  dan  Lelang.  Kurangnya  minat  masyarakat  terhadap  penjualan  secara lelang,  serta  kurang  memahami  prosedur  untuk  mengikuti  lelang.  Masyarakat beranggapan  sistem  lelang  terlalu  memakan  waktu,  dan  sehingga  masyarakat lebih  memilih  menggunakan  sistem  jual  beli  secara  langsung.  Masyarakat merasa  malas  untuk  belajar  sesuatu  yang  baru  serta  kurangnya  pengetahuan peserta lelang terhadap tata cara pelaksanaan lelang dalam membeli atau menjual barang  yang  akan  dilelang.  Biasanya  peserta  lelang  datang  ke  KP2NL  tanpa dibekali pengetahuan tentang  tata cara lelang sehingga pelaksanaan lelang akan terhambat,  dan  selesai  lebih  lama.  Masalah  yang  kemudian  timbul,  akan terjadinya  penundaan  pelaksanaan  lelang  oleh  petugas  lelang  sehingga  peserta yang lain juga akan mengalami penundaan acara lelang yang sudah teragenda. Adapun  Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Lelang  Oleh  KP2NL Hambatan-hambatan  tersebut  muncul  dari  segi  masyarakat  peserta  lelang  dan
11 Setiono, Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum), Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
masyarakat pada umunya. Pelaksanaan lelang akan berjalan lancar jika ada kerja sama  antara  pejabat  lelang  dengan  masyarakat,  sehingga  tercipta  komunikasi yang sehat dari kedua belah pihak. Masyarakat nantinya akan merasakan manfaat dari  lelang,  dan  akan  menyebarkan  manfaat  lelang  kepada  masyarakat  lainnya sehingga  pengetahuan  tentang  lelang  dapat  diketahui  oleh  masyarakat  secara luas.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  tata  cara  pelaksanaan  lelang menjadi  faktor  penghambat  utama  pelaksanaan  lelang  oleh  KP2NL.  Dari hambatan tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengatasinya agar pelaksanaan lelang  menjadi  lancar  dan  efisien.  Kantor  Pelayanaan  Kekayaan  Negara  dan Lelang kemudian memiliki upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain : 12 (1)  Sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  fungsi  Kantor  Palayanaan
Kekayaan  Negara  dan  Lelang.  Berbagai  program  sosialisasi  telah  disusun  oleh KP2NL kepada masyarakat, seperti penyebaran brosur yang isinya berupa tugas- tugas dari KP2NL, antara lain pelayanan lelang, pengurusan piutang negara, dan penilaian aset, sehingga masyarakat tidak segan untuk mengunjungi KP2NL. (2) KP2NL  mempersilahkan  masyarakat  sekitar  untuk  melihat  secara  langsung proses  lelang  yang  diadakan  KP2NL,  dengan  cara  ini  diharapkan  masyarakat dapat menilai langsung manfaat lelang, dan memiliki keinginan untuk ikut dalam pelaksanan lelang yang diselenggarakan oleh KP2NL.

## VI. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  Lelang  oleh  Kantor  Pelayanan  Piutang  dan  Lelang  Negara sudah  berjalan  sesuai  dengan  PMK  No.93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang,  Pelaksanaan  dilakukan  semaksimal  mungkin  untuk menghindari  kesalahan  dimulai  dari  tahap  persiapan  lelang,  pelaksanaan lelang,  pembayaran,  penyerahan  barang  kepemilikan  sampai  dengan pelaporan  pada  tingkat  kanwil,  dan  telah  memperlihatkan  asasnya  yang transparan/  terbuka,  partisipasi,  akuntabilitas,  dan  efisien,  dimana  telah memenuhi  asas  pemerintahan  yang  baik.  Manfaat  lelang  pun  terasa  bagi
12 Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia, Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14
masyarakat yang telah mengikuti kegiatan lelang, baik itu pembeli maupun penjual.
2. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Lelang  oleh  KP2NL  dimana,  Hambatan- hambatan  yang  sering  terjadi  datang  dari  masyarakat  bukan  peserta  lelang seperti kurang mengertinya fungsi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang,  serta  tata  cara  atau  prosedur  untuk  mengikuti  lelang,  baik sebagai  penjual  maupun  sebagai  pembeli.  adapun  Upaya  Mengatasi Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Lelang  KP2NL.  Hambatan  yang  ada  pada pelaksanan lelang pun telah diatasi oleh KPKNL dengan melakukan upaya- upaya  yang  telah  dijalankan  selama  ini,  seperti  menyebar  brosur  agar masyarakat lebih mengenal KP2NL dan mengajak masyarakat berpartisipasi  dalam  kegiatan  lelang  yang  diadakan  oleh  KP2NL  walau hanya sekedar melihat saja.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Lelang: Teori Dan Praktik , BPPK, Jakarta:  2008. Eko  Setyo  Pambudi.  “ Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Pejabat  Lelang Terhadap  Keabsahan  Dokumen  Dalam  Pelelangan ”. dalam Jurnal  Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017. Hafid Ahmad. “ Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)  Dalam  Pengelolaan  Dan  Pengurusan  Piutang  Macet  Pemerintah ”. dalam Jurnal Skripsi Mei 2014.
Ishaq. Pengantar Hukum
Indonesia . RajaGrafindo Persada,
Jakarta,2005. Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di Indonesia, Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .  Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta, 2009.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia: Sebuah  Studi  tentang  PrinsipPrinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif . Rajawali
Press.Jakarta.1998.
Sahya  Anggara. Hukum  Administrasi  Negara .  Pustaka  Setia, Bandung,2018.
Setiono,  Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum),  Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.