## AKTIVISME DAN PERILAKU POLITIK ISLAM: TEORI, PEMIKIRAN DAN GERAKAN

## Syahrir Karim Samsu Adabi Mamat
Political Science Programme, The Faculty of Social Sciences and Humanities The National Unversity of Malaysia E-mail: syahrirkarim@gmail.com,
Abstract : Islam at most cases is frequently considered more than a religion per  se.  This  is  reinforced  by  the  emergence  of  different  schools  of jurisprudence, theology, and Islamic philosophy, which indicates the multi- interpretative Islamic teachings. This multi-interpretative character of Islam has  served  as  the  basis  of  Islamic  elasticity  within  its  long  history. Furthermore,  this  character  also  indicates  the  presence  of  pluralism  in Islamic  tradition.  This  has  always  been  a  challenge  as  well  as  surging classic  debate  in  Islamic  activism  and  in  developing  future democratization. Islam as Muslims believe has shaped Islamic movements in  their  national  and  democratic  life.  The  core  of  such  a  view  lies  deep inside human consciousness that religion should actually work within the very human life instead of being formally acknowledged to rule the life of human beings as certain nation citizens.
Secara  umum  bahwa  pola  dasar  yang  dihadapi  politik  Islam  dalam hubungannya dengan negara adalah adanya kesulitan untuk membangun sintesis  yang  memungkinkan  di  antara  keduanya.  Faktor  utama  yang menyebabkan kemandegan politik ini adalah keinginan para pemikir dan aktivis  politik  Islam  untuk  membangun  hubungan  Islam  dan  Negara secara  legalistik  dan  formalistik.  Proses  politik  dan  aktivisme  Islam  dari beberapa gerakan yang ada khususnya pasca reformasi telah memberikan warna tersendiri terhadap perpolitikan di Indonesia.
Keywords : Islamisme, Demokrasi, Gerakan Islam Dan Perilaku Politik

## I. Pendahuluan
Islam adalah agama monoteistik yang disebarkan oleh nabi Muhammad SAW, Alquran dan Sunah merupakan sumber  atau pedoman bagi umat untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dan politik. Sehingga, umat Islam (juga non  Islam)  pada  umumnya  mempercayai  watak  holistik  Islam  sebagai instrument  ilahiah  untuk  memahami  dunia.  Islam  seringkali  dipandang  lebih dari  sekedar  agama,  untuk  itu  pandangan  tersebut  menyatakan  bahwa  Islam tidak  mengakui  tembok  pemisah  antara  yang  spiritual  dan  yang  temporal, melainkan  mengatur  semua  aspek  kehidupan.  Bagi  Hassan  Hanafi,  bahwa term  “Islam”  yang  umum  harus  dimaknai  sebagai  “sebuah  agama  tertentu‟. Menurutnya,  term ini sebaiknya  diganti dengan term „pembebasan” ( taharrur )
sebagaimana  disimbolkan  dalam  syahadat.  Menurutnya  lagi,  „Islam‟  berarti pembebasan kesadaran manusia dari kekuatan-kekuatan tiran. „Islam‟ memang juga  bermakna  “penyerahan”,  tetapi  makna  tersebut  telah  dimanipulasi  oleh kaum  elit  menjadi  “penyerahan”  kepada  penguasa  sebagai  implementasi  dari penyerahan kepada Tuhan. Karena itu, Hanafi lebih menekankan pada makna lain dari kata “Islam”, yakni “protes, oposisi, dan revolusi”. 1 Dari pemekanaan tersebut  maka  Islam  banyak  dipandang  lebih  dari  sekedar  agama,  maka menimbulkan  beberapa  bentuk  aktivisme  Islam  yang  sering  disebut  dengan Islamisme.
Dalam dunia muslim, hampir semua gerakan Islam telah menempatkan ideologi dalam posisi dan fungsi yang sangat penting. Gerakan-gerakan Islam seperti Ikhwanul  Muslimin di  Mesir, Jama‟at  Islam di  Pakistan,  dan  gerakan- gerakan Islam di Indonesia seperti Syarikat Islam dan Masyumi, lahir dan tidak lepas dari ideologi. 2 Pandangan yang mempertautkan Islam sebagai ideologi, dalam  makna  Islam  sebagai  agama  yang  menyeluruh  menyangkut  segenap aspek  kehidupan  termasuk  politik  dan  memproyeksikan  Islam  itu  secara langsung atau integral dengan kegihidupan politik atau negara.
Kelompok  Islam  yang  membangkitkan  kembali  label  formal  Islam  dan penerapan  syari‟at  Islam,  tergolong  Islam  ideologis  atau  dalam  istilah  yang belakangan  populer  disebut  Islamisme.  Dikatakan  Islam  ideologis  karena watak  dan  orientasi  keagamannya  berbasis  pada  pandangan  Islam  sebagai ideologi, yang mempertautkan secara langsung hubungan Islam dengan negara atau  politik  serta  memperjuangkan  cita-cita  politik  Islam. 3 Islamisasi  harus dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial dan politik. Bagi kaum  Islamis,  keterlibatan  dalam  politik  berpijak  pada  Islam  sebagai  sistem pemikiran yang umum dan menyeluruh ( Islam is a global and synthesizyng system of  thought ),  masyarakat  Islam  dalam  berbagai  landasan  dan  struktur kehidupannya haruslah Islami. 4
1 Nanang Tahqiq (ed.), Politik Islam , Kencana, Jakarta, 2004. h. 226.
2 Islam  sebagai  ideologi  ( Islamic  Ideology )  didasarkan  pada  sebuah  pemikiran  bahwa  Islam sebagai agama yang bersifat universal ( “Islam as a universal religion” ), berdasar pada anggapan bahwa Islam adalah azas yang sempurna.
3 Islamisme  (Gerakan  Islam    ideologis)  dapat  dilihat  pada  konteks  partai-partai  Islam  dan gerakan-gerakan Islam non-partai politik.
4 Masdar  Hilmy, Islamism  and  Democrracy;  Piety  and  Pragmatism. Meskipun  dalam perkembangannya  Islamisme  ini  sering  disejajarkan  dengan  marxisme.  Islamisme  kenapa kemudian  banyak  orang  tertarik  karena  dasar  gerakannya  adalah  berangkat  dari  fenomena sosial-politik  suatu  negara  yang  banyak  bermasalah  sehingga  Islamisme  kemudian menawarkan suatu solusi kebangsaan dengan menawarkan penegakan syariah sebagai solusi. Sama halnya dengan banyaknya orang yang tertarik dengan ideologi marxis karena marxisme menawarkan  sebuah  teori  keadilan,  bahwa  kapitalisme  harus  dilawan  demi  terwujudnya keadilan sosial dalam suatu negara. Lalu kenapa kemudian Islamisme dibenci  oleh sebahagian kalangan  karena  Islmisme  ini  dianggap  memaksakan  kehendak  dan  tidak  menghormati pluralisme.  Contohnya  adalah  kritik  terhadap  formalisasi  syariah.  Syariah  tidak  boleh dipaksakan  masuk  pada  wilayah  kebijakan  negara  karena  itu  adalah  ruang  publik  ( public sphare ). Untuk lebih jelasnya lihat, Peter Baehr, Marxism and Islamism: Intellectual Conformity In Aron‟s time and Our Own , Journal Of Classical Sociology (2011) 11: 173

## II. Aktivisme dan Perilaku Politik
Aktivisme  Islam  sering  juga  dikonotasikan  dengan  istilah  Islamisme. Islamisme  merupakan  deskripsi  Barat,  yang  menjelaskan  tentang  bentuk aktivisme  Islam    yang  muncul    pada  seperempat  awal  abad  ke-20.  Dalam pemaknaannya,  Islamisme  memiliki  empat  ciri:  pertama,  mengusung kebangkitan  Islam  sebagai  basis  reformasi  masyarakat;  kedua,  memahami Islam  sebagai  ideologi;  ketiga,  memiliki  tujuan  mendirikan  sistem  Islami  atau negara  Islam  (al-nizham  al-Islami);  keempat,  baginya,  ciri  negara  atau  sistem politik negara adalah penerapan syariah (berdasar pada hukum Islam). 5 Oleh Hasan Al-Banna, gerakan Islam yang selalu berpandangan bahwa Islam  adalah  bagian  integral  dalam  politik  atau  negara  disebut  dengan “ Islamiyyah ”  (Islamiyah).  Sedangkan  dalam  wacana  kontemporer  dikenal dengan “Islamism ”  (Islamisme).  Para  Islamiyah  disebut  “ Islamiyyun ”, sedangkan  pengikut  Islamisme  disebut  “Islamis”.  Islamiyah  dalam  makna mutakhir  (kontemporer)  sebagaimana  diperkenalkan  para  sarjana  Barat  yang mempelajari  Islam  dan  fenomena  gerakan-gerakan  fundamentalisme  Islam, sepadan  dengan  istilah  atau  konsep  “Islamisme”  ( Islamism ).  Islamisme merupakan  fenomena  gerakan  Islam  kontemporer  yang  memandang  Islam sebagai  ideologi  politik,  termasuk  yang  membawa  kecenderungan  neo- fundamentalisme yang sangat peduli pada syariat Islam. 6
Dalam  pandangan  lain,  Islamisme  diartikan  sebagai  sebuah  keyakinan bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atauran sosial. 7 Dimanapun  kaum Islamis berusaha mengganti aturan sosial-politik yang ada dengan  norma  atau  ajaran    yang  didasarkan  tafsir  tertentu  atas  ajaran  Islam. Usaha-usaha  tersebut  bisa  ditempuh  melalui  aksi-aksi  atau  gerakan  damai ataupun kekerasan tergantung oleh sistem nilai yang diyakini oleh aktor-aktor gerakan  Islamis  tersebut.  Lebih  lanjut,  bahwa  Islamisme  (orientasi  politik Islamis)  merupakan  sesuatu  yang  krusial  dalam  mendefinisikan  sejauhmana seorang  muslim  di  anggap  Islamis  atau  tidak.  Beberapa  ahli  tentang masyarakat  muslim,  seperti  Lewis  dan  Gellner,  ataupun  sarjana  ilmu  politik, seperti  Huntington  dan  Kedourie,  mencoba  membuktikan  bahwa  Islmisme merupakan hal universal bagi kaum Muslim. Bagaimana mengukur Islmaisme, satu  cara  untuk  melakukan  hal  tersebut  adalah  mengetahui  bagaimana  para
5 Anthony  Bubalo,  Greg  Fealy  &  Whit  Mason.  2012.  Zealous  Democrats:  Islamism  and Democracy  in  Egypt,  Indonesia  and  Turkey.  Terjemahan  oleh  Syamsu  Rijal,  PKS  dan Kembarannya; Bergiat jadi demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki. Jakarta, Komunitas Bambu. H.5
6 Haedar  Nashir, Gerakan  Islam  Syari‟at;  reproduksi  Salafiyah  Ideologis  di  Indonesia, Jakarta  2007. Meskipun  dalam  berbagai  kesempatan  kaum  Liberal  menyoroti    Islamisme.  Bagi  mereka Islamisme    adalah  sebuah  gerakan  yang  menyalahi  konsep  politik  medern.  Islamisme  sama halnya dengan kaum Fasisme yang telah menjadi musuh terhadap demokrasi dan kebebasan. Lebih jelasnya lihat, Arun Kundnani, Islamism and the Roots Of Liberal Rage, Race Class 2008, Vol. 50(2): 44–45 7 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Gramedia, Jakarta. 2012. Hal. 48.
ideolog  Islamis  mendefinisikan  Islam  sebagai  Ideologi  sosial  politik.  Bagi Bubalo  dan  Fealy,  tujuan  akhir  Islmisme  itu  sendiri  adalah  pendirian  negara atau sistem Islam. 8 Meskipun demikian, gerakan Islamisme itu sendiri tidaklah monolitik. Ada beberapa faksi di dalam Islamisme, tapi tujuannya sama, yakni mendirikan  negara  Islam,  atau  setidaknya  sistem  yang  berdasarkan  ideologi Islam.
Kalau  ditelusuri  secara  saksama,  eksistensi  gerakan  ini  sebenarnya sejalan dengan gerakan revivalisme Islam  yang dipertautkan dengan gerakan kebangkitan  Islam  yang  dipelopori  oleh  Ibn  Taimiyyah,  Muhammad  Abduh, Muhammad  bin  Abd.  Al-Wahhab,  Jamaluddin  Al-Afghani,  dan  Rasyid  Ridha di  dunia  Islam,  yang  kemudian  masuk  dan  berkembang  di  Indonesia  pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Dalam  konteks  Indonesia,  fenomena  gerakan  Islam  politik  terjadi  pada wilayah pemaknaan pada tingkat implementasi isu dan simbol. Kalangan Islam politik  meyakini  bahwa  harus  diwujudkan  secara  simbolik  dalam  politik, sedangkan  kalangan  Islam  substantif  menentang  kehadiran  partai  Islam  dan simbolisasi  syari‟at  oleh  Negara.  Kalangan  Islam  substantif  atau  liberal (kebanyakan  kalangan  muda  yang  bergabung  dalam  JIL)  menolak  seluruh bentuk  perjuangan  yang  hendak  melegalformalkan  Islam  dalam  politik.  Bagi kelompok  ini,  usaha  simbolisasi  syariat  akan  mengancam  integrasi  dan sekaligus  mencemarkan  makna  hakiki  agama.  Pencampuran  antara  agama dengan  politik,  tidak  saja  keliru  dan  salah  tetapi  juga  agama  hanya  sekedar dijadikan  alat  untuk  meraih  kepentingan  politik  kaum  elit.  Sebaliknya, kalangan yang memperjuangkan syariat (formalisasi/simbolisasi) berkeyakinan    bahwa  Islam  adalah  agama  yang  integratif,  Islam  tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, antara dunia dan akhirat dan pemisahan  dalam  bentuk  apapun.  Oleh  kalangan  ini,  mereka  yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk sekuler. 9 Hal ini adalah imbas dari era reformasi yang mendatangkan liberalisasi politik.
Situasi  ini  telah  memungkinkan  lahirnya  partai-partai  politik  dalam jumlah  yang  sangat  banyak.  Di  antara  organisasi-organisasi  politik  yang muncul  itu  adalah  partai-partai  yang  mempunyai social  origin Islam.  Partai politik  pun  mulai  “kembali  menemukan  momentum”  dirinya  untuk  memikat masyarakat.  Simbol-simbol  agama  mulai  kembali  menjadi  “komoditas”  yang dianggap mampu meningkatkan perolehan suara. Sebagai kelanjutan dari asal- usul sosial demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak dalam simbol dan azas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu  menyatakan  diri  sebagai  partai  Islam.  Meskipun  begitu,  publik  tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Hal ini sesuai dengan realitas yang ada, bahwa  secara  mencolok  pendukung  partai-partai  itu,  baik  yang  menyatakan secara resmi partai Islam atau tidak, adalah komunitas Islam.
8 Bubalo dan Fealy, Joining the Caravan? Jakarta, 2005.hal.9
9 Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia;  Pertautan  Negara,  Khilafah,  Masyarakat Madani dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. h. 200.
Hanya  dalam  waktu  beberapa  bulan  setelah  reformasi  dimulai, Indonesia  mempunyai  lebih  dari  170  partai.  Partai-partai  yang  menggunakan label  agama  sudah  berada  di  atas  angka  50-an,  termasuk  partai-partai  Islam. Meskipun  demikian,  melalui  proses  verifikasi,  hanya  48  partai  yang  dinilai layak mengikuti pemilu. Meskipun pada akhirnya pada pemilihan umum 2014 nanti  jumlah  partai  di  Indonesia  mengerucut  kembali  menjadi  12  dan  hampir stenganya  adalah  partai-partai  berideologi  Islam  atau  menimal  mempunyai basis massa Islam.
Dalam  konteks  Islam,  perkembangan  ini  telah  melahirkan  penilaian tersendiri.  Yang  paling  umum  adalah  pandangan  mengenai  munculnya kembali  kekuatan  politik  Islam.  Pandangan  ini  dianggap  sah-sah  saja,  karena satu  hal  yang  harus  diingat  bahwa  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah beragama  Islam.  Langsung  atau  tidak,  kenyataan  ini  akan  mempunyai implikasi politik. Dengan kata lain, kekuatan politik apapun, lebih-lebih partai politik, akan sangat memperhitungkan realitas demografis seperti itu. Artinya, bahwa  massa  Islam  bakal  diperebutkan  oleh  kekuatan-kekuatan  politik  guna mencari dukungan.
Realitas  di  atas  seakan  mempertegas  bahwa  fenomena  agama  selalu mengiringi  perjalanan  sejarah  perpolitikan  di  Indonesia.  Berawal  dari  tanggal 22  Juni  1945  ketika  Panitia  Sembilan  berhasil  merumuskan  rancangan mukaddimah (pembukaan)  Hukum  Dasar  yang  memuat  tentang  Pancasila. Rancangan  ini  kemudian  diberi  nama  oleh  Mr.  Moehammad  Yamin  sebagai Jakarta  Charter  atau  Piagam  Jakarta  dimana  Sila  Pertama  berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya . Selain itu, dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat alinea yang berbunyi  “ Atas  berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa  dan  dengan  dorongkan  oleh  keinginan luhur, supaya bekehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan  kemerdekaannya “.  Kalimat  ini  merupakan  ungkapan  hati  nurani bangsa  Indonesia  yang  diungkapkan  sebelum  Proklamasi  kemerdekaan, sehingga dapat disebut Declaration of Indonesian Independence . 10
Dua  contoh  di  atas  semakin  menegaskan  bahwa  perpolitikan  di Indonesia selalu dilingkupi oleh nuansa-nuansa agama. Artinya ada semangat religius yang terbina dalam kerangka untuk mengakomodir dan mengapresiasi bagi agama-agama lainnya terutama yang sudah ada sejak Indonesia masih era kerajaan.
Secara historis, fenomena agama dalam kehidupan politik muncul ketika akan  digelar  Pemilu  1955.  Saat  itu  bermunculan  partai-partai  yang  berlabel agama  seperti  Partai  Masyumi 11 ,  Partai  Sarekat  Islam  Indonesia  dan  Partai Katolik.  Padahal  waktu  Pemilu  pertama  pasca  kemerdekaan  itu  dilaksanakan
10 Tim Fakultas Filsafat UGM (2003). Pendidikan Pancasila . Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. hlm. 2.34.
11 Unsur  Nahdlatul  Ulama  (NU)  kemudian  memisahkan  diri  dari  Masyumi  dan  mendirikan Partai  NU  berdasarkan  hasil  Kongres  di  Palembang  tanggal  30  Agustus  1952.  Untuk  lebih jelasnya  baca  tulisan  Daniel  Dhakidae  yang  berjudul Partai-Partai  Politik  Indonesia:  Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah terbitan Litbang Kompas Tahun 1999.
maka  partai-partai  non  agama-lah  yang  memenangkan  61  persen  suara  di lembaga perwakilan, Islam menguasai 30 persen dan yang berorientasi Kristen 0,29 persen. Artinya meskipun mayoritas Bangsa Indonesia adalah Islam, tetapi tidak serta merta partai Islam memperoleh suara yang signifikan.
Berdasarkan  historis  singkat  di  atas,  semakin  menunjukkan  bahwa agama  dan  pemeluknya  telah  memainkan  peran  penting  dalam  kehidupan politik di Indonesia. Bahkan tidak jarang agama mempunyai posisi tawar yang cukup “menggiurkan” bagi oknum yang mengambil keuntungan.
Pada Pemilu Pertama tahun 1955 suara Partai Islam yang diwakili Partai Masyumi  dan  Partai  NU  masing-masing  memperoleh  57  dan  45  kursi  dari jumlah total kursi 257 di Parlemen atau masing-masing memperoleh 20,9 % dan 18,4  %  dari  seluruh  total  suara.  Dan  pada  pemilu-pemilu  selanjutnya  suara gabungan  Partai  Islam  tidak  pernah  lebih  baik  dari  perolehan  dalam  Pemilu 1955 tersebut.
Beberapa survei lain juga menunjukkan bahwa massa pendukung partai- partai  politik  yang  berbasis  Islam  yang  menyatakan  diri  netral,  seperti  PAN dan  PKB,  terbukti  lebih  banyak  memberikan  suaranya  kepada  partai-partai yang tidak berbasis Islam. Hasil survei pada pemilu 2004-2009 mencatat bahwa partai-partai  yang  berbasis  Islam  tidak  sebanding  dengan  rasio  pemilih  umat Islam. Hal ini bisa dilihat hasil pemilihan umum 2009 DPR RI.

## Tabel. 1
Hasil Pemilu 2009 No. Partai Suara % Kursi 1. Partai Demokrat 21. 703.137 20,85 148 2. Partai Golkar 15. 037.757 14,45 107 3. PDIP 14. 600.091 14,03 94 4. PKS 8. 206.955 7,88 57 5. PAN 6.254.580 6,01 46 6. PPP 5. 533.214 5,32 37 7. PKB 5. 146.122 4,94 28 8. Partai Gerindra 4. 646.406 4,46 26 9. Partai Hanura 3. 922. 870 3,77 17 10. Lain-Lain* 19.048.653 18,29 0
*Terdiri dari 29 partai yang tidak lolos PT, karena itu tidak memperoleh kursi di DPR pusat. Sumber: KPU
Dari data yang ada di atas, terlihat bahwa pemilu 2009 sebenarnya tidak jauh  berbeda  dengan  pemilu-pemilu  sebelumnya.  Pemilu  ini  diikuti  oleh  38 partai nasional dan enam partai lokal. Hasilnya, seperti yang terlihat di tabel di
atas,  hanya  sembilan  partai  yang  memperoleh  suara  lumayan.  Dari  sembilan partai ini, tujuh di antaranya adalah partai-partai yang sudah ada sebelumnya. Hanya  dua  partai  baru  yang  masuk  di  dalamnya,  yaitu  Partai  Gerindra  dan Partai  Hanura.  Sebagian  besar  partai-partai  (baru)  lainnya,  tidak  memperoleh suara  yang  berarti.  Dengan  kata  lain,  distribusi  perolehan  suara  di  dalam pemilu  pada  dasarnya  lebih  terkonsentrasi  pada  sejumlah  partai  dan  tidak kepada semua partai termasuk di dalamnya adalah partai-partai Islam, seperti PKS,  PAN,  PPP,  dan  PKB.  Meskipun  secara  alamiah  hanya  partai-partai tertentu  saja  yang  memperoleh  dukungan  riil  dari  para  pemilih,  tetap  yang menjadi sorotan adalah partai-partai yang berbasis dukungan massa riil Islam justru  kalah  dengan  jumlah  suara  yang  signifikan  oleh  partai-partai  yang notabene bukan partai Islam. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar apakah massa  pemilih  Islam  sudah  mengalami  pergeseran  perilaku  dalam  memilih, atau perilaku politik Islam secara umum sudah mengalami polarisasi tertentu yang tidak terlalu mengedepankan fanatisme keagamaan mereka atau bahkan umat Islam sebagian besar tidak ikut terlibat  atau berpartisipasi dalam politik dengan  alasa-alasan  tertentu.  Bahwa  yang  jelas  fenomena  seperti  ini  adalah persoalan serius yang harus ditemukan jawabannya.
Pada  sisi  yang  lain,  Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI)  ketika  merilis Moslem  Youth  Survey antara  tanggal  18-26  November  2010,  yang  mensurvey tingkat  ketertarikan  umat  Islam  dalam  politik  ( Interested  in  Politics )  dengan sampel 1496 responden di 33 Propinsi dengan sistem multistage random sampling dengan hasil sebagai berikut:
Tabel. 2

## Moslem Youth Survey 2010
Interested in Politics

## Moslem Responden
Highly Interested                         : 5,5 % Interested                                     : 23,1 % Litle Interested                             : 41,4%
Not All Interested                        : 28,9 %
DA/DK                                         : 1,1 %
Margin of error around: +/-2.6% at 95%
Hasil  survey  di  atas  semakin  mempertegas  bahwa  tingkat  partisipasi politik  umat  Islam  selama  ini  kurang  begitu  bagus.  Hal  ini  merupakan persoalan  tersendiri  di  kalangan  internal  umat  Islam  terkait  perilaku  politik mereka.  Lebih  lanjut,  LSI  juga  melakukan  survei  tentang Pemilih  Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan partai Politik, hasilnya adalah bahwa hubungan antara  pemilih  dengan  partai  sangat  lemah.  Setelah  12  tahun  mengalami pemilihan  umum,  pemilih  semakin  merasa  jauh  dengan  partai.  Akibatnya
tingkat partisipasi dalam tiga Pemilu sebelumnya menurun tajam (sekitar 20%), dan perubahan pilihan dalam tiap pemilihan umum semakin besar. Kalaupun warga  memilih  sekarang,  pilihan  mereka  mengambang,  dan  mudah  berubah kembali, seperti dalam Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilih yang loyal sangat kecil (20%). (Survey dilakukan antara tanggal 15-25 Mei 2011).
Persoalannya  sekarang  adalah,  apakah  pergeseran  perilaku  pemilih semacam ini sehat bagi perkembangan kehidupan politik Indonesia ke depan? Apakah dengan rendahnya minat dan partisipasi politik merupakan preseden buruk dalam proses demokratisasi di Indonesia? Lalu bagaimana dengan umat Islam  sebagai  penduduk  mayoritas  menanggapi  fenomena  politik  seperti  ini? Tentu  hal  ini  harus  dijawab  khususnya  umat  Islam  sebagai  penduduk mayoritas di negeri ini.

## III. Perspektif Perilaku dan Budaya Politik
Bagi  Ramlan  Surbakti,  perilaku  politik  adalah  perilaku  yang bersangkutpaut dengan proses politik. 12 Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa yang  selalu  melakukan  kegiatan  politik  adalah  pemerintah  (lembaga  dan peranannya)  dan  partai  politik  karena  fungsi  mereka  dalam  bidang  politik. Dengan  kondisi  seperti  itu,  maka  perilaku  politik  dibagi  dua,  yaituperilaku politik  lembaga-lembaga  dan  para  pejabat  pemerintah,  dan  perilaku  politik warga negara biasa  (baik individu maupun kelompok).
Terdapat  lima  pendekatan  dalam  memahami  perilaku  pemilih,  yakni, pendekatan  struktural,  sosiologis,  ekologis,  psikologi  sosial,  dan  pilihan rasional. Pertama ,  pendekatan  struktural,  yaitu  melihat  kegiatan  memilih sebagai  produk  dari  konteks  struktur  yang  lebih  luas,  seperti  struktur  sosial, sistem  partai,  sistem  pemilihan  umum,  permasalahan,  dan  program  yang ditonjolkan oleh setiap partai.
Kedua ,  pendekatan  sosiologis,  yakni  cenderung  menempatkan  kegiatan memilih  dalam  kaitan  dengan  konteks  sosial.  Kongkritnya,  pilihan  seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi,  seperti  jenis  kelamin,  tempat  tinggal  (kota-desa),  pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.
Ketiga ,  Pendekatan  ekologis,  yakni  hanya  relevan  apabila  dalam  suatu daerah  pemilihan  terdapat  perbedaan  karakteristik  pemilih  berdasarkan  unit teritorial,  seperti  desa,  kelurahan,  kecamatan,  dan  kabupaten. Keempat , pendekatan  psikologi  sosial  identik  dengan  perilaku  politik.  Perilaku  politik sangat  terkait  dengan  political  institution  yang  mana  keduanya  sangat berpengaruh  terhadap  perilaku  manusia. 13 Salah  satu  konsep  psikologi  sosial yang  digunakan  untuk  menjelaskan    perilaku  untuk  memilih  pada  pemilihan umum  berupa  identifikasi  partai.  Konsep  ini  merujuk  pada  persepsi  pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai
12 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Grasindo, Jakarta, 2010. Hlm. 20-21.
13 John T. Jost and jim Sidanius (ed.), Political Psychology, psycological Press, New York, 2004. Hlm. 1.
tertentu. Artinya bahwa, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya  merupakan  partai  yang  selalu  dipilih  tanpa  terpengaruh  oleh faktor-faktor lain.
Akhirnya  pendektan kelima adalah  pendekatan  pilihan  rasional  lebih melihat      kegiatan  memilih  sebagai  produk  kalkulasi  untung  dan  rugi.  Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah  ikut  memilih  atau  tidak  ikut  memilih?.  Pendekatan  rasional  ini  tidak selalu memuaskan karena cukup banyak warga masyarakat menggunakan hak pilih  sebagai  kebanggaan  psikologis,  seperti  menunaikan  kewajiban  sebagai warga  negara,  menegaskan  identitas  kelompok,  dan  menunjukkan  loyalitas terhadap partai.
Keempat  pendekatan  di  atas  sama-sama  berasumsi  bahwa  memilih merupakan  kegiatan  otonom,  dalam  arti  bahwa  dalam  memilih  tanpa  ada paksaan dari pihak lain. Meskipun dalam kenyataannya, perilaku pemilih juga ditentukan  oleh  faktor-faktor  lain  seperti  tekanan  kelompok,  intimidasi,  dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. 14
Pada  dasarnya,  sebuah  tindakan  rasional    akan  selalu  didasarkan  pada untung  ( benefit )  dan  ruginya  ( cost )  sebuah  pilihan  tindakan  tersebut  diambil. Dalam  pilihan  tindakan  untuk  mendukung  atau  mempercayai  sebuah  partai politik,  masyarakat  juga  mengkalkulasikan  untung  dan  ruginya  keputusan mereka dalam mendukung partai tertentu.
Model pilihan rasional ( Rational Chice Model ) pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Downs (1957) sebagai salah satu pendekatan dalam melihat atau menelusuri pola dukungan masyarakat terhadap partai politik. 15 Teori pilihan rasional  mengasumsikan  bahwa  masyarakat  pemilih  mengetahui  apa  yang mereka inginkan dan menjadi kebutuhan mereka, mengevaluasi program atau kandidat dan kinerja partai politik dan menyesuaikannya dengan kepentingan mereka,  dan  menetapkan  pilihan  tindakan  atau  dukungan  mereka  terhadap partai  politik.  Anthony  Downs  mengemukakan  bahwa  dalam  menentukan dukungannya  terhadap  partai  politik  masyarakat  memiliki  pertimbangan- pertimbangan yang menjadi dasar dalam sikap atau tindakannya, antara lain;
a. Keuntungan atau manfaat yang telah diberikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu.
b. Pemilih  mengasumsikan  mereka  akan  menerima  keuntungan  atau manfaat dari partai politik yang akan berkuasa.
Pemilih membandingkan antara satu partai politik dengan partai politik dengan  yang  lainnya  dengan  mempertimbangkan  partai  mana  yang  akan memberikan manfaat atau keuntungan lebih yang akan mereka terima.
Selanjutnya  untuk  mendalami  lebih  mendalam  terkait  fenomena perilaku  pemilih  selalu  berubah-ubah,  Robert  Dahl  memilih  budaya  politik
14 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Grasindo, Jakarta, 2010. Hlm. 188.
15 Harrop  &  Miller  1987, Election  and  Voters;  A  Comparative  Introduction ”  McMillan  Press  LTD. London. Hlm.145-153.
sebagai faktor yang bisa menjelaskan pola-pola perilaku politik yang berubah- ubah tersebut. Bagi Dahl, elemen-elemen utama dalam budaya politik adalah:
1. Orientasi  menyelesaikan  masalah;  adakah  mereka  pragmatis  atau rasional?
2. Orientasi tindakan kolektif; adakah mereka bekerjasama atau tidak?
3. Orientasi sistem politik; mereka taat atau memencilkan diri?
4. Orientasi orang lain; adakah mereka beramanah atau tidak? 16
Budaya politik menarik untuk dipelajari karena dua alasan, yakni; 17
a. Sikap  warga  negara  terhadap  sistem  politik  jelas  mempengaruhi macam-macam  tuntutan  yang  diminta,  cara-cara  tuntutan    itu diutarakan,  respon  dan  golongan  elit.  Intinya  bahwa  orientasi- orientasilah yang menentukan pelaksanaan sistem politik.
Dengan  pendekatan  budaya  politik  akan  mempertinggi kemampuan kita menggambarkan dan menganalisa interaksi antara sistem politik dan kulturnya serta dapat membedakan antara tingkah laku dan sikap politik seseorang.
b. Dengan mengerti akan sifat dan hubungan antara budaya politik dan pelaksanaan sistemnya, maka kita minimal dapat mendapatkan cara- cara  yang  mungkin    membawa  perubahan-perubahan  politik  yang pesat.
Dengan  pendekatan  budaya  politik  akan  menolong  kemampuan  kita untuk  menjelaskan  dan  menganalisa  interaksi  antara  sistem  politik  dan budayanya dengan membedakan tingkah laku dan sikap dalam sistem politik dan  struktur  dari  segi  budaya. 18 Konsep  budaya  politik  setidaknya  akan membantu  menjelaskan  gejala  yang  sebagian  besar  sama  di  antara  daerah- daerah  yang menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Budaya politik tidak lain adalah  bagian  dari  kebuadayaan  suatu  masyarakat. 19 Gabriel  Almond  dan Sydnei Verba (1963) mendefinisikan budaya politik sebagai orientasi psikologis terhadap obyek sosial, atau sebagai sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri  sebagai  seorang  aktor  politik. 20 Orientasi  ini  termasuk  pengetahuan  atau kepercayaan, perasaan atau afeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap sistem politik  secara  umum, input dan output politik,  dan  peran  seseorang  dalam sistem  politik.  Diyakini  bahwa  variasi  di  dalam  orientasi  dan  sikap  ini mempengaruhi partisipasi politik dan penerimaan terhadap sistem demokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas demokrasi.
Almond  dan  Verba  meyakini  bahwa  variasi  dalam  orientasi  politik menghasilkan  tiga  jenis  budaya  politik:  yakni  budaya  politik  parokial ( parochial ), budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Studi budaya
16 Dennis  Kavanagh,  1987. Political  Culture ,  Terjemahan,  Samaruddin  MD  Rejab,  (Budaya Politik), Dewan Pustaka. Hlm. 2-3.
17 Dennis Kavanagh, Kebudayaan Politik , Bina Aksara, Jakarta, 1982. Hlm. 15.
18 Ibid . 19 Ibid.
20 Saiful  Mujani, Muslim  Demokrat;  Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan  Partisipasi  Politik  di  Indonesia Pasca Orde Baru , Gramedia, 2007. Hlm. 3
politik  ini  secara  sistematis  juga  menerapkan  perspektif civic  culture (budaya kewargaan)  yang  pertama  kalinya  dikembangkan  oleh  Gabriel  Almond  dan Sydnei Verba (1963). Dengan memfokuskan perhatian pada sikap, kepercayaan, dan  orientasi,  perspektif  ini  paling  dekat  dengan  perspektif  yang dikembangkan Huntington. Dalam pendekatan budaya politik ( political culture ) akan  ditemukan  bahwa  perilaku  politik,  institusi  politik,  dan  kinerja  politik dibentuk oleh suatu proses budaya. 21
Jauh  sebelum jatuhnya pemerintahan Orde baru, William Liddle  (1998) menempatkan  budaya  politik  Indonesia  di  dalam  konteks  transformasi  dari budaya  politik  tradisional  ke  budaya    politik  moderen.  Budaya  politik tradisonal  dipengaruhi  oleh  beragam  etnis,  agama,  dan  budaya-budaya  lokal lainnya. Sementara itu, budaya politik moderen dipengaruhi oleh budaya barat. Di  dalam  budaya  demikian  relasi  antara  pemimpin  dan  yang  dipimpin bercorak patron-client .  Olehnya  itu,  menurut  Liddle, „the  leader  should  be benevolent and the people should be obedient‟ (Liddle, 1998:1).
Pola patron-client di dalam perilaku pemilih masih cukup kuat, meskipun belakangan  ini  sudah  mengalami  perubahan-perubahan.  Implikasi  dari  masih kuatnya  budaya  politik  semacam  itu  telah  membuka  ruang  bagi  para  wakil untuk  melakukan ignorance terhadap  orang-orang  yang  diwakilinya.  Adanya disconnect electoral yang terjadi merupakan  refleksi dari belum tumbuh kuatnya budaya politik kewarganegaraan memungkinkan adanya civic engagement atau relasi yang lebih baik antara pemimpin dan yang dipimpin.

## IV. Aktivisme Islam Pasca Reformasi
Di  Indonesia,  seiring  dengan  berkembangnya  kehidupan  perpolitikan nasional  ketika  memasuki  era  reformasi,  jalur-jalur  demokrasi  dibuka  seluas- luasnya  bagi  masyarakat  untuk  turut  berpartaipasi  dalam  berbagai  proses politik  secara  sukarela.  Era  reformasi  juga  memasuki  babakan  baru  dengan mendatangkan  liberalisasi  politik.  Situasi  ini  telah  memungkinkan  lahirnya partai-partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Islam juga mengambil bagian yang besar dalam era demokratisasi tersebut. Buktinya, bahwa di antara organisasi-organisasi  politik  yang  muncul  itu  adalah  partai-partai  yang mempunyai social origin Islam. Partai politik pun mulai “kembali menemukan momentum”  dirinya untuk  memikat  masyarakat.  Simbol-simbol  agama  mulai kembali menjadi “komoditas” yang dianggap mampu meningkatkan perolehan suara.  Sebagai  kelanjutan  dari  asal-usul  sosial  demikian  itu,  ada  partai  yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak dalam simbol dan asas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun begitu, publik tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Hal ini sesuai dengan realitas yang ada, bahwa secara jelas pendukung partai-partai itu,  baik  yang  menyatakan  secara  resmi  partai  Islam  atau  tidak,  adalah komunitas Islam.
Dalam  konteks  Islam,  perkembangan  ini  telah  melahirkan  penilaian tersendiri  yakni  pandangan  mengenai  munculnya  kembali  kekuatan  politik Islam. Pandangan ini dianggap boleh saja, karena satu hal yang harus diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Langsung atau tidak,  kenyataan  ini  akan  mempunyai  implikasi  politik.  Dengan  kata  lain, kekuatan  politik  apapun,  lebih-lebih  partai  politik,  akan  sangat memperhitungkan realitas demografis seperti itu. Artinya, bahwa massa Islam bakal  diperebutkan  oleh  kekuatan-kekuatan  politik  guna  mencari  dukungan. Meskipun  dalam  wilayah  tertentu,  artikulasi  (pemikiran  politik  Islam)  masih tetap  didominasi  oleh  kemahuan  ideologis  untuk  melegitimasi  rezim-rezim masyarakat Islam dewasa ini. 22
Pada sisi yang lain, bahwa di era baru itu bukan hanya lahir partai-partai politik  yang  mengusung  politik  aliran  baik  dari  kalangan  Islam  maupun golongan  masyarakat  lainnya,  tetapi  juga  organisasi-organisasi  atau  gerakan- gerakan  keagamaan  yang  membawa  misi  dan  simbol-simbol  keagamaan termasuk  di  kalangan  umat  Islam.  Beberapa  gejala    baru  yang  menonjol  dan menimbulkan  kontroversi  ialah  gerakan  Islam    yang  mengusung  kembali piagam  Jakarta  dan  penerapan  syariat  Islam  yang  sering  disebut  berhaluan radikal  atau  fundamentalis  seperti  Majelis  Mujahidin,  Hizbut  Tahrir,  Komite Penegakan Syari‟at Islam (KPPSI), dan lain-lain di luar partai politik Islam yang mengusung  isu  yang  sama  kendati  tidak  sekuat  gerakan-gerakan  Islam berhaluan militan itu.  Dalam melakukan usaha-usaha penerapan syariat Islam di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan daerah-daerah lainnya, beberapa diantaranya telah berahasil bahkan ada yang menadapatkan otonomi khusus seperti Aceh.
Dalam konteks Islamisme, kehadiran partai-partai politik dan organisasi Islam  bercorak  Islamis  atau  ideologis  di  era  reformasi  tersebut  telah  secara terbuka  menyuarakan  dan  mengusung  kembali  perjuangan  menegakkan syari‟at  Islam  melalui    isu  momentum  amandemen  UUD  1945  seperti disuarakan oleh PPP, PBB, dan PK (PKS) maupun oleh KPPSI dan Hizbu Tahrir melalui perjuangan politik parlemen mahupun di luar parlemen . Bagi mereka, keyakinan  akan  otentitas  dan  kesempurnaan  ajaran  Islam  dengan  tetap mengacu  kepada  pengalaman  sejarah  generasi  Islam  awal.  Generasi  ini merupakan basis ideologis pandangan kalangan yang kukuh mempertahankan dan memperjuangkan syariah Islam sebagai penawar atas soalan sosial-politik masyarakat.  Barat  dinilai  gagal  mensejahterakan  tatanan  sosial-politik penduduk  dunia.  Pada  akhirnya  kaum  Islamis  selalu  mengatakan  bahwa “syariah Islam adalah solusi” atas berbagai masalah sosial-politik dunia selama ini. Dalam masyarakat baru sekalipun yang hidup disekitar lingkungan Islam akan menyukai pengetahuan Islam karena Islam akan tetap memberikan jalan keluar. 23
22 Bahtiar  Effendi  (2001), Teologi  Baru  Politik  Islam;  Pertautan  Agama,  Negara  dan  Demokrasi” , Galang Press, Yogyakarta.  h. 52.
23 Burhan Ghalioun, (2010), Islamology Comes to Aid of Islamism , DIOGENES 226:120-126
Di  lingkungan  umat  Islam,  selain  partai-partai  politik  berasas  formal Islam  sebagaimana  disebutkan,  lahir  pula  gerakan-gerakan  Islam  yang mengusung  cita-cita  ideologi  Islam      seperti  Majelis  Mujahidin  Indonesia (MMI),  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI),  yang  kedua-duanya  mengusung perjuangan  menegakkan  syariat  Islam  dan  kekhalifahan  Islam.  Sedangkan Gerakan-gerakan  Islam  lainnya  seperti  Komite  Persiapan  Penegakan  Syariat Islam  (KPPSI)  di  Sulawesi  Selatan  dan  kelompok-kelompok  Islam  lainnya. Gerakan-gerakan  Islam  ini,  baik  yang  bergerak  langsung  di  lapangan  politik menjadi  partai  politik  maupun  no-partai  politik  yang  bercorak  dakwah  dan ideologis, memiliki keturunan ideologis yang  relatif sama dan bahkan hingga batas  tertentu  mempunyai  pertautan  elite  dan  pahamnya  dengan  gerakan- gerakan  Islam  yang  mengusung  ide  negara  Islam  atau  Islam  sebagai  dasar negara di masa silam. Hal inilah yang  melahirkan kecenderungan Islam yang berorientasi  pada  politik  yang  mewarnai  kebangkitan  kembali  Islamisme maupun Islam politik di era baru yang membuka keran keterbukaan luar biasa besranya.  Situasi  politik  yang  berkembang  saat  sekarang  ini  sangat mempengaruhi  eksistensi    gerakan  Islam  Ideologis  ( Islamisme ).  Bahwa  iklim keterbukaan  pada  era  reformasi  memberikan  peluang  bagi  umat  Islam khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  memperjuangkan aspirasinya pada ruang yang sangat luas.
Ada  alasan  lain  mengapa  fenomena  gerakan  Islam  muncul  di  era keterbukaan  ini  yakni  kepercayaan  terhadap  sistem  dan  partai-partai  dengan jumlahnya  yang  sangat  banyak.  Bagaimana  masyarakat  membentuk kepercayaan  terhadap  sistem  atau  misalanya  partai  politik  tersebut? Pertanyaan  ini  seringkali  menjadi  permasalahan  di  kalangan  para  pengamat politik.  Apalagi  ketika  pertanyaan  ini  dihubungkan  dengan  sikap  atau  aksi masyarakat dalam mendukung partai politik dalam pemilihan umum.
Converse  (1964)  memperkenalkan  konsep Belief  System dalam  mejawab pertanyaan tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap sebuah issue atau  objek  politik  tertentu.  Sistem  kepercayaan  ( belief  system )  merupakan elemen  psikologis  yang  terdiri  dari  seperangkat  nilai-nilai  prinsipal  yang dijadikan  sebagai  standar  dalam  penilaian  terhadap  issue  atau  objek  politik tertentu.    Sistem  kepercayaan  sangat  berpengaruh  pada  sikap  atau  respon seseorang  terhadap  issue  atau  sebuah  objek  politik.  Sistem  kepercayaan menentukan posisi seseorang terhadap sebuah issue atau objek politik tertentu. 24
Kepercayaan pada partai politik, sering juga dipandang sebagai sebuah sikap  dalam  memandang  partai  politik  yang  menggambarkan  sebuah  bentuk sikap  yang  muncul  dari  interaksi  masyarakat  dengan  partai  politik.  Sebagian besar  pengamat  dan  ahli  politik  beranggapan  bahwa  sistem  kepercayaan terhadap partai merupakan sebuah respon transisional warga negara terhadap pembangunan  politik.  Sebagian  pengamat  politik  yang  lain  melihat
24 Andi Ali Armunanto, (2006), Partisipasi dan tingkat kepercayaan masyarakat  Kab.  Bone terhadap Partai Politik (Tesis UGM), hlm. 39.
kepercayaan  terhadap  partai  politik  sebagai  sebuah  sikap  yang  berhubungan sangat  erat  dengan    budaya  politik  masyarakat  dalam  sebuah  negara  yang dihasilkan dari proses sosialisasi politik dalam sebuah pemerintahan rezim. 25
Inti  dari  penekanan  dari  analisis  kultural  adalah  interpretasi  terhadap sebuah  wacana  politik  yang  dibangun  dari  pengalaman  individu  atau kelompok untuk memaknai lingkungan sosial dan lingkungan politik mereka 26 . Berbagai pengalaman yang dilalui oleh individu akan membentuk orientasinya dalam menginterpretasikan setiap obyek politik yang dihadapinya.
Dalam Toward  General  Theory  of  Action ,  Parsons  dan  Shills mengemukakan  bahwa  orientasi  dari  tiap  individu  terdiri  atas  3  komponen antara  lain;  Komponen Kognitif,  Afektif dan Evaluatif . 27 Komponen  kognitif adalah  pengetahuan  tentang  sistem  politik,  orang  atau  institusi  yang  terlibat didalamnya  serta  input  dan  outpunya.  Komponen  Afektif  adalah  perasaan terhadap  sistem    politik,  perannya,  personil  dan  kinerjanya.  Komponen Evaluatif adalah  penilaian dan opini tentang objek politik yang secara tipikal melibatkan  kombinasi  nilai  standar  dan  kriteria  dengan  informasi  dan perasaan.  Ketiga  komponen  ini  membentuk  orientasi  seseorang  yang menyusun  predesposisinya  dalam  menginterpretasikan  setiap  objek  politik yang dihadapinya.

## V. Penutup
Sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai  sesuatu  yang  lebih  dari  pada  sekedar  sebuah  agama.  Ada  yang melihatnya  sebagai  suatu  “masyarakat  sipil”.  Ada  juga  yang  menilainya sebagai  suatu  sistem  “peradaban  yang  menyeluruh”.  Bahkan  ada  pula  yang mempercayainya  sebagai  suatu  “agama  dan  Negara”.  Apa  yang  ada  dibalik rumusan-rumusan itu , pada dasarnya adalah pandangan umum bahwa Islam itu lebih dari sekedar sistem ritus dan atau ideologi . Lebih khusus lagi, Islam tidak  mengenal  dinding  pemisah  antara  yang  bersifat  spiritual  dan  temporal. Sebaliknya, Islam memberikan panduan (etis) bagi setiap aspek kehidupan.
Secara substansial politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasan  dan  negara  yang  melahirkan  sikap  dan  perilaku  ( political  behavior ) serta  budaya  politik  ( political  culture )  yang  berorientasi  pada  nilai-nilai  Islam. Negara ataupun masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang berdasarkan kepada  keyakinan  bersama  mengenai  ke-Tuhanan.  Bahwa  dalam  Islam  juga tidak ada pemisahan antara spiritual dengan yang duniawi, keduanya menyatu dalam  bingkai  doktrinal  Islam,  ia  menyatu  karena  pemahaman  atas  doktrin
25 Torcal,  Gunther  &  Montero  “ Anty-Party  Sentiment  in  Southern  Europe ”  dalam  Ghunter, Montero & Linz (2001)” Political Parties; Old Concept and New Challenge ” Oxford University Press, New York; hlm.259. 26 Mark  Howard  Ross”  Culture  and  Identity  inComparative  Politics”  dalam  Lichbach  & Zuckerman 1997 “ Comparative Politics; Rationality, Culture dan Structure ” Cambridge University Press, New York. Hlm. 42-74.
27 James A. Bill 1973, “ Comparative Politics; The Quest of Theory ”Bell & Howell Company, Ohio. Hlm. 86-87.
yang integratif. Dalam konteks seperti itu, wacana menjadi sesuatu yang sangat penting dan menentukan. Diskursuslah yang menjadi dasarnya mempengaruhi dan  membentuk  pandangan  orang  tentang  politik  dan  atau  ideology  Islam. Oleh  karena  itu,  aktivisme  Islam  dalam  pelbagai  bentuk  perilakunya  adalah sebuah  fenomena  yang  akan  terus  mewarnai  kehidupan  politik  Indonesia sebagai konsekuensi dari pemikiran dan ideologi yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdel  Salam  Sidahmed  and  Anoushiravan  Ehteshami.  (ed.).  1996. Islamic fundamentalism . Westview Press.
Anthony Bubalo, Greg Fealy & Whit Mason. 2012. Zealous Democrats: Islamism and  Democracy  in  Egypt,  Indonesia  and  Turkey.  Terjemahan  oleh Syamsu  Rijal,  PKS  dan  Kembarannya;  Bergiat  jadi  demokrat  di Indonesia, Mesir dan Turki. Jakarta, Komunitas Bambu.
Anthony  Oberschall.  1973. Social  conflicts  and  social  movement. New  Jersey: Prentice Hall.
Anhar Gonggong. 2004. Abdul Qahhar Mudzakkar dari patriot hingga pemberontak . Yogyakarta:  Ombak.
Azyumardi Azra. 1996. Pergolakan politik Islam dari fundamentalisme, modernisme, hingga Post-modenisme. Jakarta: Paramadina.
Bernhard  Platzdasch.  2009. Islamism  in  Indonesia;  Politics  in  the  emerging democracy. Singapore.
Bahtiar  Effendi.  2000. Repolitisasi  Islam;  pernahkah  Islam  berhenti  berpolitik?. Bandung: Mizan.
Burhanuddin Muhtadi. 2012. Dilema PKS; suara dan syariah . Jakarta: Gramedia.
G.H. Jansen. 1980. Islam Militan; Sebuah uraian dan analisis yang tajam tentang konfrontasi    antara  Islam  dengan  barat  saat  ini.  Terjemahan, Militant Islam;  An  informed  and incisive analaysis  of  Islam‟s confrontation with  the western world today .  Bandung: Pustaka.
Greg Fealy, 2004. Islamic radicalism in Indonesia: The Faltering revival,” Southeast Asian affairs 2004 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
Haedar  Nashir.  2007. Gerakan  Islam  Syariat:  Reproduksi  salafiyah  ideologis  di Indonesia , Jakarta: RMBOOKS.
Muhammad Rahmat Imdadun. 2003. Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah  ke  Indonesia  1980-2002:  Studi  atas  gerakan  tarbiyah  dan  Hizbut Tahrir Indonesia. Tesis Master, Universitas Indonesia.
Nazih Ayubi. 1991. Political Islam; religion and politics in the Arab world . London: Routledge.
John  Calvert.  2008. Islamism:  A  documentary  and  reference  guide .  India:  Green Wood Press.
John  L.  Esposito,  (ed.).  1997. Political  Islam;  revoultion,  radicalism,  or  reform ?.
London: Lynne Rienner, Inc.
John L.Esposito. 1990. Islam dan Politik, Terjemahan, Jakarta: Bulan Bintang.
Mark  Howard  Ross”  Culture  and  Identity  inComparative  Politics”  dalam Lichbach  &  Zuckerman  1997  “ Comparative  Politics;  Rationality,  Culture dan Structure ” Cambridge University Press, New York.
James  A.  Bill  1973,  “ Comparative  Politics;  The  Quest  of  Theory ”Bell  &  Howell Company, Ohio.
Masdar Hilmy .2010. Islamism and Democracy in Indonesia; piety and pragmatism, Singapore.
Olivier  Roy.  1994. The  Failure  of  Political  Islam .  London:  I.B.  Tauris  Publishers, London.
Peter  R.  Demant.  2006. Islam  vs  Islamism:  the  dilemma  of  the  muslim  world, London.
Laura Guazzone. 1995. The Islamist Dilemma; the political role of Islamist movement in the Arab world, UK: Ithaca Press, UK.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Grasindo, Jakarta, 2010.
Samuel P. Huntington. 1996. The Clash of Civilizations and the remaking of world order, New York.
Samuel  Graham  Wilson.  1976. Modern  Movemets  Among  Moslems:  scholarly resources. Inc, New York.
Saiful  Mujani.  2007. Muslim  Demokrat;  Islam  Budaya  Demokrasi,  dan  Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru , Jakarta: Gramedia.
The  Emirates  Center  for  Strategic  Studies  and  Research.  2003. Islamic Movements; impact on political stability in the Arab world . Abu Dhabi.
Torcal,  Gunther  &  Montero  “ Anty-Party  Sentiment  in  Southern  Europe ”  dalam Ghunter,  Montero  &  Linz  (2001)” Political  Parties;  Old  Concept  and  New Challenge ” Oxford University Press, New York.

## Jurnal:
Burhan  Ghalioun.  2010.  Islamology  Comes  to  the  Aid  of  Islamism, Diogenes, 257: 120.
Daniel  Pipes.  2000.    Islam  and  Islamism:  Faith  and  Ideology, The  National Interest, Washington. 87-93.
Hussin  Muthalib.  1990.  Islamic  Revivalism  in  ASEAN  States:  Political Implication, Asian Survey, Vol. 30, No.9. 877-891.
William  I.  Robinson.  2010.  Globalization  and  Social  Movements:  Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement Contemporary Sociology: A Journal of Reviews. 39: 187
Peter  Baehr.    2011.  Marxism  and  Islamism:  Intellectual  conformity  in  Aron's time and our own. Journal of Classical Sociology. 11:173.
Arun Kundnani.  2008.  Islamism and the roots of liberal rage, Race Class, 50: 40 Chistopher  Houston,  2004,  Islamism,  Castoriadis  and  Autonomi  Number  76. SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi). 49- 69.
Ali Riaz. 2004.  God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh. Lanham, MD: Rowan and Littlefield. pp. 23.