## URGENSI HERMENEUTIKA DALAM HUKUM KONTRAK
Oleh Sigit Irianto Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Hermeneutika merupakan istilah yang terbuka, artinya tidak hanya dipakai untuk memahami dan mempelajari  serta menginterpretasikan hukum  saja, tetapi  juga dipakai untuk ilmu-ilmu lain, seperti kedokteran, ekonomi, psikologi, antropologi, dan lain-lain. Hermeneutika  merupakan  metode  penafsiran  yang  didalamnya  mengandung  dua pengertian  yaitu  interpretasi  dan  konstruksi.  Metode  interpretasi  dipergunakan  apabila peraturan  perundang-undangannya  tidak  jelas,  dan  metode  interpretasi  ini  disebut  juga hermeneutika  yuridis  atau  metode  yuridis.  Metode  konstruksi  hukum  dipergunakan apabila peraturannya tidak ada, sehingga terjadi kekosongan hukum (rechts vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum). Hermeneutika merupakan metode penafsiran yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  memahami  suatu  kontrak.  Hermeneutika merupakan cara untuk dapat memahami makna kata-kata yang terdapat dalam pengertian hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1342 KUHPerdata, suatu kontrak yang sudah jelas tidak  boleh  ditafsirkan.  Penafsiran  dalam  suatu  kontrak  diperlukan  karena  substansi kontrak  yang  disusun  seringkali  tidak  jelas,  baik  yang  tersurat  maupun  yang  tersirat. Makna  yang  terkandung  dalam  hermeneutika  hukum  adalah  untuk  mengungkapkan, menjelaskan  dan  menterjemahkan  kontrak,  sehingga  apa  yang  dikehendaki  oleh  salah satu  pihak  dapat  dipahami  oleh  pihak  lawan.  Hermeneutika  dalam  hukum  kontak didasarkan pada asas-asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian.
Kata Kunci : Hermeneutika, hukum kontrak, makna, asas-asas hukum.

## ABSTRACT
Hermeneutics is an open term meaning that it is not only used to understand, study, and interpret law, but it is also applied to other sciences, such as medicine, economics, psychology,  anthropology,  and  others.  Hermeneutics  is  a  method  of  interpretation  that contain two terms; interpretation  and construction.  Interpretation  method is  used when laws and regulations are not clear, and it is also called juridical hermeneutic or juridical methods. Legal construction method is used when the rule of law does not exist so that a legal vacuum (rechts vacuum) or vacuum of law (wet vacuum) occurs. Hermeneutics is a method  of  interpretation  which  has  an  important  role  in  understanding  a  contract. Hermeneutics is a way to be able to understand the meaning of the words contained in the sense of legal agreement. Based on Article 1342 of the Civil Code, a clear contract must not be interpreted. The interpretation of a contract is needed because the substance of a contract  made is  often unclear, either expressed  or implied. The meaning contained in legal hermeneutics is to reveal, explain and interpret a contract so that what is wanted by either party can be understood by the other party. Hermeneutics in contract law is based on  the  principles  of  law,  i.e.:  the  principle  offreedom  of  contract,  the  principle  of agreement and the principle of the binding force of an agreement.
Keywords : Hermeneutics, contract law, meaning, the principles of law.

## A. Pendahuluan
Pengembaraan  untuk  memahami apa hukum itu merupakan sesuatu  yang dapat  dimaknai  dengan  upaya  untuk memahami  secara  utuh  dan  mendalam tentang  hukum  dan  mampu  menangkap apa  makna  hukum  itu.  Pemaknaan  dan kemudian  memunculkan  pemahaman yang  berbeda  membutuhkan  suatu  cara untuk  dapat  dipakai  dalam  memahami hukum.  Pemaknaan  dan  pemahaman hukum  tidak  lepas  dari  permainan bahasa  yang  seringkah  membuat  orang memaknai  dan  memahami  sesuatu secara berbeda. Hal ini akan sangat besar kemungkinannya  terjadi  apabila  apa yang  diungkapkan  itu  tidak  jelas, sehingga  menimbulkan  pemaknaan  dan pemahaman yang berbeda-beda.
Hukum  perjanjian/  kontrak  yang merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan  diri  untuk  menimbulkan akibat  hukum  seringkah  memunculkan pemahaman  yang  berbeda-beda,  karena ketidakjelasan perjanjian tersebut, meskipun  untuk  terjadinya  perjanjian dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara, misalnya  dengan  diam,  isyarat  atau dengan  cara  yang  lain.  Munculnya pemahaman  yang  berbeda-beda  karena
apa  yang  dimaksud  pihak  yang  satu ditafsirkan  lain  oleh  pihak  lawan. Pemahaman itu harusnya sesuai dengan apa  yang  dimaksud  dalam  hukum tersebut, oleh sebab itu hukum perjanjian membutuhkan penafsiran sehingga  jelas  makna  dan  maksudnya. Hermeneutika  merupakan  cara  untuk dapat memahami makna kata-kata  yang terdapat dalam pengertian hukum perjanjian.
Perjanjian/  kontrak  yang  disusun secara  cermat,  sistematis  dan  jelas  dan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan dibuatnya  kontrak,  sebenarnya  tidak memerlukan penafsiran apapun, perbolehkan  ditafsirkan,  namun  yang seringkah  terjadi  justru  sebaliknya. Kontrak  yang  disusun  seringkali  tidak jelas,  baik  yang  tersurat  maupun  yang tersirat dalam substansi kontrak tersebut. Kontrak  dapat  tertulis  secara  terurai panjang  lebar,  atau  singkat  dan  padat atau  bahkan  dengan  isyarat  saja  sudah mengandung  unsur  kontrak  dan  dapat menyebabkan  sahnya  kontrak.  Kontrak yang  tidak  jelas dapat  mengandung makna yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak pihak yang
menafsirkannya.
Pasal 1342 KUHPerdata menegaskan bahwa: Jika kata-kata dalam suatu kontrak
sudah  jelas,  maka  tidak  lagi
diperkenankan untuk menyimpang  daripadanya  dengan jalan penafsiran. Pasal 1342 KUHPerdata
menegaskan  bahwa  penafsiran  tidak diperlukan apabila kontrak yang disusun itu sudah jelas, tidak mendua arti, dapat dipahami  para  pihak,  maka  penafsiran kontrak  tidak  diperlukan.  Pasal  ini mengisyaratkan  adanya  kontrak  yang jelas,  namun  kenyataan  yang  muncul, kontrak banyak dibuat secara tidak jelas, sehingga diperlukanpenafsiran.

## B. Permasalahan
Penafsiran  atau  hermeneutika atau  interpretasi  kontrak  adalah  suatu metode yang dipergunakan untuk memberikan  kejelasan  /  arti  yang sebenarnya  yang  terkandung  dalam kontrak.  Suatu  kontrak  mengandung syarat  sahnya,  asas-asas,  unsur-unsur dan akibat hukumnya, sehingga diperlukan  pemahaman  yang  sama  bagi para pihak untuk kontrak yang disepakati  bersama,  namun  bentuknya tidak harus tertulis.  Penafsiran terhadap
kontrak  bias  terjadi  pada  kontrak  yang berbentuk tertulis ataupun lisan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain.

## C. Pembahasan

## Pengertian Hermeneutika
Akar  kata  hermeneutika  berasal dari istilah Yunani  yaitu dari kata kerja hermeneuein yang  berarti  menafsirkan dan kata benda hermeneia, interpretasi.
1
Secara sederhana hermeneutika  dipergunakan  dalam  ilmu hukum  untuk  memahami  teks  dan konteks  hukum,  baik  yang  terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan maupun  dalam  bidang  doktrin,  naskah kontrak  maupun  naskah-naskah  hukum lainnya. Pemahaman ini juga dibutuhkan dalam  memahami  nilai-nilai  hukum yang berkembang di masyarakat, karena dibutuhkan  pengungkapan  makna  dan menjadi  pesan  untuk  disampaikan  pada orang  lain  serta  apa  yang  ada  dibalik nilai-nilai hukum tersebut.
Penggunaan  hermeneutika  pada abad  ke-17,  banyak  di  bidang  teologi dan  sastra.  Selanjutnya  hermeneutika
1 Palmer, E.Richard. 1969, Hermeneutics
Interpretation  theory  in  Scheirmacher,  Dilthey,
Heidegger, and
Gadamer, Northwestern  Univercity  Press,  Evanston, ditetjemahkan  oleh  Musnur  Hery  & Damanhuri Muhammed,  2005, Hermeneutika  Teori  Baru Mengenai  Interpretasi, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta,hlm.14
banyak dipergunakan
dalam bidang-bidang  humaniora,  dan  salah satunya  adalah  untuk  mengkaji  ilmu hukum. Hermeneutika merupakan istilah yang  terbuka,  artinya  tidak  hanya dipakai untuk memahami dan mempelajari  serta  menginterpretasikan hukum  saja,  tetapi  juga  dipakai  untuk ilmu-ilmu  lain,  seperti  kedokteran, ekonomi,  psikologi,  antropologi,  dan lain-lain.
Hermeneutika  menurut  Lieber merupakan  cabang  ilmu  pengetahuan yang  membahas  prinsip-prinsip  dan aturan  interpretasi  dan  konstruksi.
2 Lieber  menegaskan  bahwa  penafsiran umumnya  meliputi  segala  cabang  (ilmu pengetahuan)  dimana  tindakan  kita terhubung  secara  cermat  dengan  makna kata-kata  dan  mengatur  tindakan  sesuai dengan  semangat  dan  kandungannya yang sebenarnya. 3 Hermeneutika menyediakan aturan-aturan dan prinsip- prinsip untuk memahami segala hal yang mengandung
arti,
khususnya tanda-tanda dan penggunaannya.
Meskipun bisa jadi juga ada tanda-tanda ketuhanan, namun hermeneutika hukum
2 Levth,  George,  1992, Legal  Hermeneutics, University of California Press, California, diterjemahkan  oleh  M.  Khozim,  2005,
Hermeneutika  Hukum, Nusa  Media, Bandung,
3 Loc cit.
dan politik jelas terarah pada kelompok tertentu tanda-tanda manusia. Kelompok tanda ini terpampang dalam satu wilayah yang  amat  luas,  termasuk  perbuatan, gerak  gerik  tubuh,  telegraf,  monumen, patung-patung  dari  berbagai  jenis, tanda-tanda  gambar  dan  huruf  gambar, cap diatas mata uang, segel, rambu-rambu, lencana, aba-aba, suara-suara tuturan atau
penggambarannya,  yaitu  karakteristik fonetik diatas bebatuan, kayu, daun dan sebagainya,  tanda  titik  atau  kata-kata tunggal. 4
Menurut
Gadamer, bahwa
inteipretasi bukanlah tindakan tambahan yang  muncul  secara  berkala  sesudah terjadi pemahaman, sebaliknya interpretasi  merupakan  bentuk  eksplisit pemahaman. 5 Hermeneulika  merupakan bagian  penting  dalam  mengkaji  ilmu hukum,  termasuk  didalamnya  hukum perjanjian.  Hermeneutika  tidak  dapat dilepaskan dari tujuan untuk memperoleh kejelasan dari makna  yang terkandung  dalam  hukum  perjanjian. Makna tidak sekedar apa yang terkandung  dalam  teks  dan  konteksnya tetapi  juga  apa  yang  dapat  ditangkap oleh  setiap  orang,  sehingga  apa  yang
4 Ibid, hlm.128.
5 Op cit.hlm.6
menjadi  tujuan  hukum  agar  dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat .
Hermeneutika  selain  diartikan dengan interpretasi, juga dapat diartikan/ diistilahkan  dengan  metode  konstruksi. Sistem  hukum  Eropa  Kontinental  tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi  dengan  metode  konstruksi, sementara  pada  negara  dengan  sistem hukum Anglo Saxon membuat
pemisahan  secara  tegas  antara  metode interpretasi  dan  metode  konstruksi. 6
Sistem hukum Eropa Kontinental
menggunakan  metode  deduktif,  yaitu berangkat  dari  peristiwa  umum  (yang berangkat dari
peraturan perundang-undangan)  menuju  peristiwa yang khusus (yaitu kasus yang dihadapi kemudian diambil putusannya). Berawal dari  identifikasi  peraturan  hukum, seringkali dijumpai adanya:
1. Kekosongan hukum;
2. Konflik norma hukum;
3. Norma hukum yang kabur.
Dalam  menghadapi  kokosongan hukum,  berpegang  pada  asas ius  curia novit (hakim dianggap tahu hukum), tdk boleh  menolak  menangani  perkara Dalam  konflik  hukum,  berpegang  pada asas lex posterior derogat legi
priori (hukum yang belakangan
6 Ibid, hlm.164
mengalahkan  hukum  yang  terdahulu) dan  asas lex  superior  derogat  legi inferiori (UU yang lebih tinggi mengalahkan  UU  yang  lebih  rendah). Jika  norma  hukum  yg  kabur,  maka berpegang pada metode hermeneutika.
Sistem  hukum  Anglo  Saxon berpikir  secara  induktif  yaitu  dari peristiwa  khusus  yang  satu  menuju peristiwa  khusus  yang  lain,  kemudian sampai pada kesimpulan. Contoh logika induksi dalam hukum adalah penanganan  perkara  di  pengadilan.
Pertama-tama merupakan
fakta, selanjutnya  mencari  hubungan  sebab akibat, selanjutnya
mereka-reka probabilitas. Hubungan kausal tergantung  pada  perkara  apa  yang ditangani,  karena  tidak  semua  jenis hukum cocok untuk diterapkan.
Lieber 7 memberikan pemikirannya tentang  prinsip-prinsip  interpretasi  dan konstruksi. Interpretasi diartikan sebagai upaya menemukan makna yang sebenarnya  dari  tanda-tanda  apapun yang  digunakan  untuk  menyampaikan ide-ide.  Makna  yang  sebenarnya  dari tanda  tersebut  adalah  makna  yamg memang dikehendaki untuk
7 James,  Faar,  1992, Amerikanisasi  Hermeneutika: legal, and Political Hermeneutics KaryaFrancis Lieber, dalam Legal Hermeneutics, University of California Press, California.hlm.141-145
diekspresikan oleh orang yang menggunakan tanda itu.
Ada tiga bentuk makna dasar dari hermeneuein, yaitu:
1. mengungkapkan kata-kata,
misalnya to say ;
2. menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi;
3. menterjemahkan,
seperti
didalam transliterasi bahasa asing.
Ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja Inggris” interpret", namun
masing-masing ketiga makna itu membentuk  sebuah  makna  independen dan  signifikan  bagi  interpretasi. 8 Ketiga makna  tersebut  yang  akan  menjadi bahan pengkajian ilmu hukum.
Kata  mengungkapkan  fungsinya tidak  hanya  untuk  menjelaskan  tetapi juga  untuk  menyatakan.  Di  bidang hukum,  kata  mengungkapkan  yang mengandung makna menjelaskan adalah untuk memperjelas apa yang terkandung dalam  hukum  itu.  Kata-kata  yang tersusun  rapi  sebagai  suatu  kalimat dalam  suatu  pasal  dalam  sebuah undang-undang  atau  perjanjian  tertulis, seringkah belum dapat dipahami, sehingga  perlu  diberikan  penjelasan. Setiap Undang-undang mengandung dua
hal  untuk  menjelaskan  yaitu  penjelasan umum dan pasal demi pasal.
Penjelasan  umum  dan  pasal  demi pasal  dalam  suatu  undang-undang tujuannya adalah untuk memperjelas dan mengungkapkan  apa  yang  dimaksud dalam maksud dan tujuan serta apa yang terkandung  dalam  pasal-pasal  dalam undang-undang  tersebut.  Tujuan  yang lain adalah untuk menghindari pemaknaan yang berbeda-beda.
Kenyataan  yang  timbul  adalah bahwa  apa  yang  sudah  dijelaskan tersebut tetap belum memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, artinya masih  mengandung  penafsiran  yang berbeda-beda.
Kata-kata  atau  isyarat  dalam kontrak/  perjanjian  seringkah  belum dipahami oleh pihak lawan. Berdasarkan pemahaman  tentang  mengungkapkan tidak  hanya  menjelaskan,  tetapi  juga menyatakan, maka apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus dikomunikasikan dengan penjelasan dan pernyataan tentang apa  yang ada dalam perjanjian/ kontrak.
Makna  menjelaskan  dalam  kata hermeneutika adalah pemahaman -pemahaman  pada  aspek  diskursif (berkenaan dengan nalar atau disimpulkan  secara  akal),  dan  titik
beratnya  adalah  pada  penjelasannya bukan  pada  penafsiran  ekspresif.  Kata menjelaskan  mengandung  makna  tidak sekedar  mengatakan  sesuatu  tetapi membuat  menjadi  jelas  atau  secara rasional  apa  yang  dijelaskan  itu  dapat diterima  pihak  lain.  Ekspresi  berarti mengungkapkan  gagasan  atau  perasaan yang tidak dapat dilepaskan dari suasana hati seseorang. Seseorang dapat mengekspresikan situasi tanpa
menjelaskannya juga merupakan bentuk interpretasi. 9
Makna  ketiga  dari  hermeneutika adalah  menterjemahkan (to  translate).
Menterjemahkan (to translate)
merupakan  bentuk  khusus  dari  proses interpretasi  dasar  “membawa  sesuatu untuk  dipahami”.  Dalam  konteks  ini, seseorang  membawa  apa  yang  asing, jauh dan tidak dapat dipahami ke dalam mediasi bahasa seseorang itu sendiri. 10 Penterjemah mempunyai kedudukan  sebagai  mediator  antara  dua hal yang berbeda untuk membawa pada situasi  yang  dapat  dipahami  oleh  para pihak. Penterjemah dapat dilakukan oleh
salah satu pihak untuk
mengkomunikasikan  maksud  dirinya dengan  mencari  titik  temu  dengan
9 Ibid, hlm.23.
10 Op cit, hlm.31
maksud  pihak  lain  atau  juga  dapat dilakukan  oleh  pihak  lain  sebagai mediator.
Disamping  ketiga  hal  tersebut, hermeneutika  telah  berkembang  dalam bentuk yang berbeda-beda, karena selain sebagai  ilmu  penafsiran,  hermeneutika juga  juga  berkembang  sebagai  ilmu pemahaman linguistik, pendekatan saintifik,  eksistensial,  kultural,  fondasi metodologis,  sistem  interpretasi,  dan lain-lain.

## Penggunaan Hermeneutika Dalam Hukum Kontrak
Esensi  sebuah  kontrak  adalah pemahaman  bersama  yang  dicapai  oleh dua pihak “yang
saling berhadapan”. 11 Pemahaman  bersama  ini mengandung  arti  bahwa  dalam  kontrak para  pihak  bebas  untuk  menentukan mulai dari bentuk, isi kontrak, pelaksanaan kontrak sampai berakhirnya kontrak,  dan  yang  dimaksud  kebebasan ini adalah system terbuka atau kekebasan  berkontrak  Sistem  terbuka atau kebebasan berkontrak yang melekat dalam  hukum  kontrak 12 menunjukkan
11 Shippey,  Karla  C,  2004, A  Short  Course  in International  Contracts, diterjemahkan  oleh HestiWidyaningrum, Menyusun  Kontrak  Bisnis Internasional, Panduan Menyusun Draft Kontrak Internasional, PPM, Jakarta.hlm.1.
12 Istilah  Kontrak  masih  banyak  mengundang perbedaan pendapat para ahli hukum. Peristilahan tentang kontrak dalam KUHperdata,
bahwa apa yang dituangkan dalam suatu kontrak  dapat  dipahami  dalam  berbagai dimensi.  Kontrak  merupakan  salah  satu materi hukum yang mempunyai kebebasan  untuk  dilakukan  interpretasi, baik  yang  dilakukan  para  pihak, undang-undang  ataupun  hakim.  Salah satu  syarat  sahnya  perjanjian  kontrak adalah sepakat mereka yang mengikatkan  dirinya.  Kata  sepakat  ini berarti setuju, dan untuk dapat dikatakan setuju itu tidak harus dinyatakan dengan tegas ataupun ditulis secara rinci, karena dengan  isyarat  tertentu  ataupun  diam saja ditafsirkan setuju. Penafsiran terhadap sepakat dapat diketahui dengan berbagai cara Hal ini dapat dilihat dalam bentuk kontrak, yaitu bahwa kontrak itu bisa  tertulis,  lisan,  dengan  isyarat  atau
dapat  di  ketemukan  umum  yang  mengatur perjanjian  didasarkan  pada  Buku  Ketiga  Bab Kedua tentang “Perikatan Yang Dilahirkan dari Kontrak  atau  Perjanjian”.  Hal  ini  berarti perjanjian  ( overeenskomst) adalah  Kontrak. Subekti  memberikan  pengertian  yang  berbeda tentang  kontrak.  Istilah  Kontrak  mempunyai pengertian  lebih  sempit  karena  ditujukan  pada perjanjian  atau  persetujuan  yang  tertulis. Pendapat  senada  juga  dapat  diperoleh  dari Budiono  Kusumohamidjojo  yang  menegaskan bahwa  :  ciri  kontrak  yang  utama  adalah  bahwa dia  merupakan suatu  tulisan (cetak  tebal  oleh penulis)yang memuat tentang adanya
(seperangkat)  kewajiban.  Berdasarkan  beberapa penggunaan  istilah  perjanjian  dan  kontrak  yang dapat dibedakan, penulis akan tetap menggunakan  istilah  perjanjian  dan  kontrak secara  bergantian,  karena  landasan  yang dipergunakan  adalah  hukum  perdata  yang berlaku di indonesia yang dalam hal ini  adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)
tanda-tanda dan bahkan dengan diampun dapat ditafsirkan sebagai
setuju. 13 Kontrak  tertulispun  dapat mengundang berbagai penafsiran apabila apa yang ditulis dalam perjanjian dapat  menimbulkan  multi  tafsir,  karena yang  tertulis  dalam  perjanjian  itu  tidak jelas  sebagaimana  yang  dimaksudkan para  pihak.  Misalnya:  barang  akan diserahkan setelah pembuatannya selesai, hal ini tidak tegas karena kapan selesaiannya pembuatan barang itu tidak diatur  lebih  lanjut  dalam  perjanjian tertulis.
Cara untuk memperoleh pemahaman yang sama ini membutuhkan  penafsiran  yang  sama, sehingga  hal  ini  berarti  hermeneutika merupakan  bagian  penting  dan  tidak terpisahkan  dalam  memahami  suatu kontrak.
Hermeneutika merupakan metode penafsiran yang didalamnya mengandung  dua  pengertian  yaitu interpretasi  dan  konstruksi.  Metode interpretasi dipergunakan apabila peraturan perundang-undangannya tidak jelas, dan metode interpretasi ini disebut juga  hermeneutika  yuridis  atau  metode
13 Sigit Irianto, et al. Logika dan Logika Hukum , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
yuridis. 14 Metode  interpretasi  dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas  untuk  dapat  diterapkan  pada peristiwa  konkrit,  interpretasi  pada  teks tetap  berpegang  pada  bunyi  teks itu. 15 Penggunaan  interpretasi  dalam hukum perjanjian adalah dengan melihat klausula  perjanjian  yang  mengandung multi  tafsir,  yaitu  dengan  menafsirkan klausula  perjanjian  itu  paling  tidak mendekati  apa  yang  dikehendaki  para pihak  atau  apa  yang  menjadi  tujuan dilakukannya perjanjian.
Konstruksi adalah penarikan kesimpulan  mengenai  pokok  bahasan yang ada dibalik ekspresi langsung teks, dari  unsur-unsur  yang  diketahui  dan terdapat  dalam  teks-kesimpulan  yang terkandung dalam semangat,  dan bukan pada huruf yang tertera pada teks. 16 Metode  konstruksi  hukum dipergunakan apabila peraturannya tidak ada, sehingga terjadi kekosongan hukum (rechts vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum).
Penafsiran  terhadap  perjanjian  dapat dilakukan  dengan  mengkonstruksikan apa yang dikehendaki para pihak.
Pendapat  yang  agak  berbeda
14 Sigit Irianto, et al., Ibid, hlm.165
15 Op cit, hlm.142
16 Leyth George, Op cit, hlm.142
disampaikan  oleh  Munir  Fuady  yang membedakan  antara  metode  penafsiran dengan metode konstruksi dalam membahas hukum kontrak. Kata penafsiran (interpretasi) lebih
menitikberatkan  kepada  pemberian  arti terhadap bahasa yang digunakan, sedangkan  kata  konstruksi  diartikan sebagai  penentuan  akibat  hukum  dari kontrak yang sudah ditafsirkan tersebut. 17 Pada  prinsipnya  penggunaan hermeneutika  dalam  hukum  kontrak didasarkan pada metode interpretasi dan metode konstruksi.
Interpretasi dalam perjanjian/ kontrak  adalah  materi  hukum  yang mempunyai  kebebasan  untuk  dilakukan interpretasi,  baik  yang  dilakukan  oleh para  pihak,  undang-undang  ataupun hakim. 18 Asas yang melandasi interpretasi  dalam  kontrak/  perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan  berkontrak  adalah  salah  satu asas  terpenting  dalam  hukum  kontrak, bahwa  setiap  orang  bebas  untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas  untuk  menentukan  isi  perjanjian dan bebas untuk menentukan
17 MunirFuady, 2003 , Hukum Kontrak (dari Sudut, Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua) . CitraAdityaBhakti, Bandung, hlm. 54.
18 Sigit Irianto,et.,al, Op cit, hkm.170
pelaksanaan perjanjian. Asas ini dibatasi oleh  undang-undang  kesusilaan  dan ketertiban  umum  serta  isi  perjanjian  itu sendiri.
Pada dasarnya metode interpretasi hukum cukup banyak, misalnya
interpretasi gramatikal, historis ekstensif, interpretasi represif, interpretasi subsumpsif, interpretasi otentik, interpretasi futuristik, interpretasi sosiologis, interpretasi dalam perjanjian, dan interpretasi dalam perjanjian  internasional.  Secara  khusus, metode interpretasi
perjanjian merupakan salah satu metode interpretasi  yang  dapat  dipergunakan untuk  memahami  teks  atau  substansi perjanjian.  Interpretasi  merupakan  hal yang penting dalam hukum kontrak, dan aplikasinya dapat menggunakan metode-metode  interpretasi  yang  lain, guna untuk memudahkan dalam memahami substansi atau teks perjanjian.
Asas  lain  yang  dapat  menjadi landasan perjanjian/ kontrak adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian/ kontrak.  Asas  ini  menegaskan  bahwa perjanjian  merupakan  undang-  undang bagi  para  pihak,  sehingga  apa  yang dimaksud  dengan  peraturannya  ada tetapi tidak jelas dapat diterapkan dalam
teks perjanjian/ kontrak. Teks perjanjian/kontrak  yang  jelas  sesuai dengan  bunyi  Pasal  1342  KUHPerdata tidak  memerlukan  dan  bahkan  tidak diperbolehkan adanya penafsiran, namun  seringkali  yang  muncul  adalah teks kontrak/ perjanjian yang tidak jelas dan  bahkan  tidak  tegas.  Metode penafsiran dipergunakan untuk menemukan  makna  yang  terkandung dalam  perjanjian/  kontrak.  Makna merupakan  arti  yaitu  maksud  dari pembicaraan atau tulisan yang terkandung  dalam  perjanjian/  kontrak. Makna  ini  berarti  sesuai  apa  yang disepakati  para  pihak,  sehingga  untuk mengihindari penafsiran yang berbeda-beda, apa yang dimaksud pihak yang  satu  juga  harus  dipahami  oleh pihak lawan.
Metode  konstruksi  hukum  adalah metode  yang  dipergunakan  apabila peraturannya  tidak  ada  Konstruksi diartikan  lain  sebagai  penentuan  akibat hukum  dari  kontrak  yang  sudah ditafsirkan  tersebut.  Secara  gramatikal, konstruksi  merupakan  susunan,  tata letak, dan model sebuah bangunan, atau juga  diartikan  sebagai  susunan  dan hubungan  kata  dalam  kalimat  atau
kelompok  kata. 19 Konstruksi  hukum perjanjian berarti maksud dari apa yang diperjanjikan  yang  menjadi  penentuan akibat kontrak tersebut dibuat.
Sesuai  dengan  asas-asas  hukum kontrak,  dan  makna  yang  terkandung dalam  suatu  kontrak  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1342 KUHPerdata,  maka  metode  penafsiran dan  konstruksi  merupakan  metode hermeneutika yang tidak dapat dipisahkan  satu  sama  lain  dalam memahami suatu kontrak. Kontrak juga tidak  dapat  dilepaskan  dari  berbagai faktor  di  luar  kontrak  itu  sendiri, misalnya faktor kemasyarakatan, kebiasan di masyarakat, budaya, dan lain sebagainya. Landasan kesepakatan dalam suatu kontrak merupakan petunjuk  untuk  mengetahui  apa  yang dimaksud oleh para pihak.
Beberapa metode interpretasi dalam  menafsirkan  perjanjian/  kontrak adalah sebagai berikut.
1. Interpretasi sosiologis/ teleologis.
Interpretasi  sosiologis/  teleologis, yaitu  penafsiran  yang  ditetapkan berdasarkan tujuan
19 Em  Zul  Fajri  dan  Rahr  Aprilia  Senja,  2008,
Kamus  Lengkap  bahasa  Indonesia, Difa Publisher,
Semarang.,hlm.484
kemasyarakatan,  atau  apa  yang dimaksud  dalam  tulisan  sudah dipahami  maksudnya.  Hal  ini berarti ketentuan atau istilah dalam kontrak disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, Misalnya istilah yang sering dijumpai adalah rumah dikontrakkan,  maksudnya  adalah rumah  disewakan.  Kontrak  sendiri artinya adalah perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam bab II Buku III KUHPerdata.
2. Interpretasi gramatikal.
Interpretasi gramatikal adalah penafsiran  menurut  bahasa,  yaitu menafsirkan kata-kata dalam kontrak  sesuai  dengan  pemaknaan sehari-hari.
Contoh seperti mengartikan  kontrak  sebagai  sewa, sesuai dengan pemaknaan
sehari-hari di masyarakat,
3. Interpretasi sistematis/ logis
Interpretasi  sistematis/  logis  adalah menafsirkan hukum kontrak dikaitkan  dengan  yang  lain  dalam sistem hukum perdata, yaitu sebagai suatu sistem dalam hukum.
Misalnya ketenhran perjanjian sewa-menyewa  rumah  tidak  boleh dilepaskan  dari  hukum  kebiasaan setempat.
4. Interpretasi gramatikal
Interpretasi gramatikal yaitu interpretasi  yang  didasarkan  pada penggunaan bahasa untuk menafsirkan kata-kata dalam perjanjian. Penggunaan
interprestasi gramatikal ini menurut A. Pitlo unhrk mencoba menangkap arti sesuatu teks/ peraturan menurut bunyi kata-katanya. 20
D. Penutup

## Kesimpulan
Kebebasan berkontrak yang
merupakan  dasar  kontrak  tidak  berarti bahwa para pihak bebas untuk menafsirkan  substansi  kontrak.  Pada dasarnya  setiap  kontrak  yang  sudah tegas  dan  pasti  tidak  memerlukan adanya  penafsiran  hukum  dan  bahkan tidak  boleh  ditafsirkan.  Penafsiran hukum diperlukan apabila perjanjian itu tidak jelas, ambigu dan banyak
mengundang
pengertian yang
berbeda-beda.  Hal  ini  berarti  tidak
semua  substansi  hukum  dapat  ataupun perlu ditafsirkan.
Asas-asas hukum perjanjian mempakan  landasan  bagi  diberlakukan berbagai  penafsiran  di  bidang  hukum perjanjian. Asas kesepakatan merupakan asas  yang  merupakan  titik  pertemuan
20 SudiknoMertokusumo 1995, Penemuan Hukum,  Sebuah  Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
para  pihak  karena  para  pihak  bersetuju untuk membuat perjanjian. Asas kebebasan  berkontrak  merupakan  asas kebebasan  para  pihak  untuk  membuat atau tidak membuat perjanjian, menenhrkan  bentuk  dan  isi  perjanjian, meskipun  perjanjian  itu  dibatasi  oleh undang-undang , kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian adalah asas yang menegaskan
bahwa perjanjian merupakan  undang-undang  bagi  para pihak.  Ketiga  asas  ini  menjadi  dasar pemakaian  hermeneutika,  karena  ketiga asas ini menrpakan asas -asas dasar yang secara  tegas  menjadi  bagian  tidak terpisahkan  dalam  memahami  suatu perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono Kusumohamidjojo'2007,
Panduan  Negosiasi  Kontrak ,  Mandar Maju, Bandung.
Em  Zul  Fajri  dan  Rahr  Aprilia  Senja,
2008, Kamus Lengkap bahasa
Indonesia, Difa Publisher,
Semarang. James, Faar, 1992, Amerikanisasi
Hermeneutika: legal, and
Political
Hermeneutics KaryaFrancis
Lieber, dalam Legal Hermeneutics, University  of California Press, California. Levth, George, 1992, Legal
Hermeneutics, University  of
California  Press,  California, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2005, Hermeneutika  Hukum,
Nusa Media, Bandung,
MunirFuady, 2003 , Hukum Kontrak
(dari Sudut, Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua)
. CitraAdityaBhakti, Bandung,
hlm. 54.
Palmer,  E.Richard.  1969, Hermeneutics Interpretation theory in Scheirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer,
Northwestern Univercity Press,
Evanston,  ditetjemahkan  oleh
Musnur  Hery  &  Damanhuri Muhammed, 2005, Hermeneutika Teori Baru
Mengenai Interpretasi, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta,
Shippey, Karla C, 2004, A Short Course
in International Contracts, diterjemahkan oleh
HestiWidyaningrum, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Panduan Menyusun Draft Kontrak Internasional, PPM, Jakarta.
Sigit  Irianto,  et  al. Logika  dan  Logika Hukum , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
Subekti,  1996, Hukum  Perjanjian,
Intemtasa, Jakarta.
SudiknoMertokusumo 1995, Penemuan Hukum,  Sebuah  Pengantar,
Liberty, Yogyakarta.