## PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH DALAM PERGAULAN BEBAS REMAJA DARI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati
Universitas Katolik Darma Cendika Email : orintinaida@gmail.com nany.suryawati@ukdc.ac.id

## ABSTRACT
Premarital  sexual  behavior  is  an  unnatural  phenomenon  that  often  occurs  in  the  life  of modern society. Premarital sex is a sexual relationship that is carried out  without a legal marriage  bond,  it  often  occurs  among  adolescents  so  that  it  becomes  a  problem  in  the association of adolescents that is increasingly clear in the community. So that it becomes a serious problem related to social, legal, religious quality that sooner or later will bring the country, especially the younger generation, to the gate of destruction. Normative juridical research  or  often  referred  to  as  doctrinal  research  is  also  called  library  research  or document study, because this research is carried out only in written regulations or other legal materials. Based on the results of research according to positive law, premarital sexual behavior is a deviant act and violates social and religious norms in public life in Indonesia, perpetrators of premarital sexual behavior in adolescent associations cannot be charged in the law because it is done consensually. Therefore, the Government and related institutions are trying to conduct socialization to take firm steps to overcome the problem of adolescent promiscuity and premarital sexual behavior.

## Keywords: Sexual behavior; adolescent promiscuity, normative

## I. PENDAHULUAN
P erilaku  seksual  remaja  terutama  perilaku  seksual  pranikah  merupakan permasalahan yang serius dimasa yang modern ini karena pada dasarnya perilaku tersebut berbenturan  antara  norma  agama,  norma  sosial,  norma  susila  dan  norma  hukum  positif. Menurut norma agama, norma sosial dan norma hukum positif ada larangan-larangan yang tidak membenarkan adanya perilaku seksual pranikah. Hubungan seksual pada masa remaja adalah  masa  yang  sangat  kritis  dan  rentan,  karena  pada  masa  itu  seseorang  mulai berkembang baik secara fisik, sosial, maupun secara psikologis. Pada masa ini remaja mulai mengenal banyak hal dan beradaptasi dengan lingkungan baru menjadi salah satu tahap yang akan dilalui oleh para remaja.
Menurut  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak  tepatnya pada Pasal 1 angka1 yang mengatakan “ bahwa anak adalah orang yang dalam dalam perkara “nakal”  telah  mencapai  umur  8  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18  tahun  dan  belum pernah  kawin.  Istilah  “nakal”  hal  tersebut  seringkali  melekat  pada  remaja  karena  sikap keingintahuan yang besar tanpa memperhitungkan akibat dari apa yang akan timbul di masa yang akan datang 1 .
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Pranikah  memiliki  arti  sebelum menikah, jadi perilaku seksual pranikah adalah reaksi individu terhadap dorongan seks yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah 2 . Menurut Sarwono perilaku seksual adalah  tingkah  laku  yang  didorong  oleh  hasrat  seksual,  baik  dengan  lawan  jenis  maupun sesama jenis. Bentuk hubungan seksual ini dapat beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik sampai bertingkah laku berkencan, bercumbu dan bersanggama 3 .
Perilaku  seksual  pranikah  secara  praktis  dapat  diasumsikan  sebagai  hubungan seksual  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  baik  antara  laki-laki  dengan  perempuan  maupun dengan  perempuan  dengan  perempuan,  maupun  antara  laki-laki  dengan  laki-laki  yang dilandasi  dengan  kemauan  bersama  tanpa  ada  paksaan  dari  orang  lain.  Bardasarkan  hal tersebut dimaksudkan agar kita tidak terjebak dengan asumsi bahwa seks itu hanya dilakukan antara laki-laki dengan perempuan saja, sehingga dengan asumsi tersebut kita mengetahui akibat dari perilaku seks tersebut. Seks pranikah atau hubungan seksual sebelum melakukan perkawinan  merupakan  bentuk  pembebasan  seks  yang  dipandang  tidak  wajar,  tidak terkecuali dari agama dan negara tetapi juga llmu filsafat. Ironisnya perilaku seks pranikah ini  sering  dilakukan  oleh  anak  muda  terutama  kalangan  remaja  yang  secara  psikologis sedang  mengalami pertumbuhan. Munculnya trend hubungan seksual pranikah ini lazimnya dikarenakan kurangnya pendidikan agama pada remaja, pengawasan orang tua yang dinilai kurang dalam memberikan pendidikan terhadap anak, kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga sang anak terjerumus dalam pergaulan bebas, serta media sosial yang semakin hari semakin berkembang sehingga untuk melakukan tindakan asusila membuat remaja semakin
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak,” Demographic Research , 1997, 4–7.
2 Pengertian “Pranikah” “KBBI,” n.d.
3 Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
sulit untuk mengambil keputusan mengenai suatu perilaku seksual yang bertanggungjawab dan sehat 4 .
Media pornografi merupakan konsep antara pribadi, media penyimpanan dan media informasi  yang  mengandung  unsur  pornografi.  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi memiliki arti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,  amimasi,  kartun  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  yang  memuat kecabulan  atau  ekspoitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  dalam masyarakat. Terbukanya media informasi dimedia sosial terutama terkait konten pornografi memudahkan semua orang untuk mengaksesnya. Rasa ingin tahu manusia yang sangat besar, mengakibatkan banyak orang yang membuka media sosial, terutama konten pornografi. Hal ini  karena  pornografi adalah  sesuatu  hal yang  sangat  menarik  untuk  dilihat  dibandingkan dengan konten-konten yang lain.
Belakangan ini seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan hubungan seksual  pranikah  dikalangan  remaja  semakin  banyak,  seharusnya  perilaku  ini  dianggap sangat  negatif  namun  hal  tersebut  justru  hari  ini  dianggap  hal  yang  biasa  dikalangan masyarakat  tertentu.  Antara  hukum  disatu  pihak  dengan  nilai  sosial  budaya  dilain  pihak terdapat  kaitan  yang  erat.  Kaitan  yang  erat  antara  hukum  dan  nilai-nilai  masyarakat  itu merupakan hukum yang baik karena memuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini  masih  banyak  persoalan-persoalan  mengenai  nilai-nilai  yang  manakah  yang  hendak ditinggalkan  dan  nilai  mana  yang  akan  menggantikan.  Pergaulan  Bebas  yang  merupakan kenakalan  remaja  semakin  menunjukan  peningkatan  yang  sangat  memperhatinkan. Pergaulan  bebas  meliputi  seks  bebas  dan  pecandu  alkohol.  Hubungan  seksual  sebelum pernikahan  adalah  topik  yang  hangat  dibicarakan.  Hubungan  seksual  diluar  nikah mendatangkan resiko mengandung (hamil) sehingga merupakan akibat dari pergaulan bebas dalam bidang seksual bagi para remaja 5 .
Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  telah  mencatat  usia remaja yang ada di Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seksual diluar nikah, paling muda pada umur 14 tahun hingga 15 tahun sebanyak 20 persen sudah melakukan hubungan seksual. Hal tersebut berdasarkan data Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia ( SDKI)
4 Maykel  Verkuyten, “Religious  Fundamentalism  and  Radicalization  among  Muslim  Minority  Youth  in Europe,” European Psychologist 23, No. 1 (2018): 21–31, https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314.
5 Darnoto and hesti triyana Dewi, “Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam, ” Jurnal Tarbawi Vol. 17. N, No. 1 (2020): 46–60.
pada  tahun  2017 6 .  Serta  dalam  Penelitian  Perkumpulan  Keluarga  Berencana  Indonesia (PKBI)  terdapat  15  persen  remaja  yang  berusia  10-24  tahun  yang  berada  di  Indonesia jumlahnya mencapai 62 juta telah melakukan hubungan seksual pranikah 7 .
Didin  Syarifuddin  menjelaskan  perilaku  seksual  pranikah  remaja  termasuk  dalam kategori perilaku sosial menyimpang, baik dilihat dari aspek sosiologis, agama, maupun dari aspek  hukum.  Perilaku  menyimpang  tersebut  karena  berdampak  pada  berubahan  nilai individu, maupun masyarakat, karena hal ini juga bertolak belakang dengan norma dan nilai yang  telah  disepakati  bersama  baik  dimasyarakat,  keluarga  maupun  tataran  yang  luas 8 . Perilaku seksual pranikah merupakan suatu permasalahan dan fenomena yang lazim yang sering terjadi dimasyarakat. Pergeseran norma baik ataupun buruk terutama dalam konteks pergaulan anak remaja semakin jelas dilingkungan masyarakat. Perilaku seksual pranikah yang  dilakukan  oleh  remaja  dimulai  dari  berpegangan  tangan,  berciuman,  berpelukan, memegang  atau  meraba  bagian  sensitif  dari  pasangannya,  hingga  melakukan  hubungan seksual diluar perkawinan. Salah satu bentuk perilaku seksual pranikah yang paling sering dijumpai dikalangan masyarakat adalah dilakukannya hubungan seksual diluar perkawinan 9 .
Walaupun dalam KUHP hubungan seksual hanya dibatasi pada setiap pasangan yang salah  satunya  telah  memiliki  pasangan  yang  sah,  maka  hubungan  seksual  pranikah  yang makin komplek tidak dapat diselesaikan dengan KUHP 10 . Diawali dari kejadian yang sangat meresahkan masyarakat kebanyakan, hal ini seringkali mendapati kaum muda yang belum melakukan  perkawinan  maupun  orang  yang  sudah  menikah  melakukan  tindakan  ini,  dan perbuatan  inipun  menimbulkan  kontroversial  dari  kalangan  akademisi  hukum  saat  ini, dikarenakan  hal  tersebut  bahwasannya  hubungan  seksual  pranikah  merupakan  perilaku menyimpang  yang  terjadi  dalam  lingkungan  masyarakat.  Apapun  alasannya  hubungan seksual pranikah tersebut tidak boleh dilakukan, karena dalam kehidupan masyarakat sudah
6 “No  Title,”  n.d.,  https://www.liputan6.com/news/read/5363012/bkkbn-remaja-indonesia-usia-14-tahun- sudah-melakukan-hubungan-seks?page=2.
7 “PKBI,”n.d.,https://www.antaranews.com/berita/49272/penelitian-pkbi-tunjukkan-15-remaja-berhubungan- seks-pra-nikah#:~:text=Jakarta %28ANTARA News%29-Sekitar 15 persen remaja,demikian hasil penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia %28PKBI%29.
8 Didin Syarifuddin, “Perilaku Seks Pranikah Sebagai Perilaku Sosial Menyimpang ( Studi Tentang Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Seks Pranikah),” Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi 2012, No. November (2012): B9–15.
9 Wahyu  Rahardjo, “Perilaku  Seks  Pranikah  Pada  Mahasiswa:  Menilik  Peran  Harga  Diri,  Komitmen Hubungan,  Dan  Sikap  Terhadap  Perilaku  Seks  Pranikah, ” Jurnal  Psikologi 44,  No.  2  (2017):  139, https://doi.org/10.22146/jpsi.23659.
10 Kuffal, H. M. A., Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Cetakan Kesebelas, 2010.
dipercaya  bahwa  hal  tersebut  sangatlah  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  ada  di masyarakat sejak zaman dahulu.
Masalah seks bebas merupakan hal yang paling dilarang di Indonesia. Jika dinegara- negara Eropa merupakan hal yang wajar atau ilegal, akan tetapi di Indonesia sangat dilarang. Padahal tidak ada hukum publik yang mengatur tentang perzinahan antara dua orang yang masih lajang. Namun di Indonesia masih ada hukum adat yang masih berlaku di Indonsia, sehingga  seks  bebas  sangatlah  dilarang. Oleh  karena  itu,  perlunya  upaya  pencegahan  dan penegakan  hukum  yang  efektif  bagi  pemerintah  dan  lembaga  terkait  untuk  mengambil langkah-langkah tegas guna untuk mengatasi masalah pergaulan bebas remaja dan perilaku seksual  pranikah.  Kampanye  edukasi  tentang  bahaya  pergaulan  bebas  dan  pentingnya menjaga kesucian diri perlu dilakukan secara terus menerus. Selain itu penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada mereka. Hal tersebut sesuai arahan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 11 Huruf (a)  dan  (b)  yang  menjelaskan  kesehatan  reproduksi  remaja  yaitu;  a)  mencegah  dan melindunggi remaja dari perilaku seksual yang berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat  berpengaruh  terhadap  kesehatan  reproduksi.  b)  mempersiapkan  remaja  untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab”. Selain itu, pendidikan seksual yang komprehensif juga perlu diberikan kepada remaja agar memiliki pemahaman yang benar tentang seksualitas dan dapat membuat keputusan yang bijaksana terkait perilaku seksual mereka, sesuai dengan arahan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  mengatakan  peran pembimbing dan konseling sangatlah besar untuk membantu para remaja untuk keluar dari permasalahan  amoral  tersebut  melalui  layanan  dan  bimbingan  dan  konseling 11 .  Secara yuridis  keberadaan  konselor  dalam  dalam  sistem  pendidikan  nasional  sebagai  salah  satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, dan tutor. Keberadaan bimbingan dan konseling ini sangatlah dibutuhkan sebab banyaknya perilaku yang dialami oleh para remaja. Hal ini mengakibatkan potensi yang terdapat dalam diri remaja tidak dapat berkembang secara optimal. Bimbingan konseling selama ini hanya terkesan hanya untuk
11 Presiden  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,” Direktorat  Utama  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Hukum  Pemeriksaan  Keuangan  Negara Badan Pemeriksa Keuangan , No. 16100 (2023).
peserta  yang  hanya  ada  masalah  saja.  Padahal  bimbingan  konseling  ini  juga  membantu segala aspek perkembangan para remaja.
Pemberian konseling ini juga harus memiliki kompetensi atau sertifikasi yang sesuai dengan kewenangannya seperti yang tertera dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi.  Mengenai masalah  seksual  pranikah  ini  yang  sangat  dikwatirkan  adalah  apabila  hal  mengenai perbuatan  ini  dapat  merambah  kehidupan  anak  remaja  sehingga  tidak  ada  lagi  batasan hubungan  fisik  antara  lawan  jenis 12 .  Mengenai  aturan  larangan  seks  pranikah  ini  harus dituangkan dalam undang-undang, sebab seks pranikah juga merupakan hukum itu sendiri yang  dapat  dianut  oleh  kalangan  masyarakat.  Hukum  bukan  untuk  kehidupan  apabila dikritisi bahwa hukum ada kehidupan itu sendiri jadi dimana dan kapanpun masalah seks pranikah tidak baik dan tidak boleh dilakukan karena aturan seks pranikah untuk menjadi bagian kehidupan.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  latarbelakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penelulis  akan membahas rumusan masalah yang ada sebagai berikut:
1. Bagaimana  perilaku  seksual  pranikah  menurut  undang-undang  Nomor  44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana  Pertanggungjawaban  pelaku  seksual  pranikah  menurut  hukum positif di Indonesia?

## III. METODE
Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yang memusatkan pada penelitian pada sumber bahan hukum sekunder (penelitian kepustakaan), Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan yang sistematis terkait aturan yang mengatur terkait suatu kategori hukum tertentu. Penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan
12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “PP No.61 Tahun 2014,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, No. 9 (2014): 1689–99.
atau  studi  dokumen,  karena  penelitian  ini  dilakukan  ditunjukan  hanya  pada  peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya 13 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A . Perilaku Seksual Pranikah Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

## Tentang Pornografi
Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “pornographos ” yang terdiri dari dua kata “porne” yang berarti prostitusi atau pelacur dan “ graphein ” ( to write, drawing) yang artinya menulis  dan  menggambar.  Secara  harafiah  dapat  diartikan  sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur ialah penggambaran tubuh manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual 14 .
Pornografi  dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun, percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  beberapa  bentuk  media komunikasi  dan/atau  pertunjukan  dimuka  umum  yang  memuat  kecabulan  atau  eksplotasi seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat 15 .  Salah  satu  bagian  yang cukup  jelas  dari  defininisi  ini  ialah  bahwa  pada  dasarnya  pornografi  adalah  konten  yang dalam bentuk yang memuat ekploitasi seksual. Makna dari Pasal 4 tersebut adalah:
1) persenggamaan,  termasuk  persenggaman  yang  menyimpang,  kekerasan seksual, mastrubasi atau onani
2) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
3) alat kelamin atau pornografi anak
Menurut  H.B.  Jassin  dalam  Agustina  2017 16 pornografi  merupakan  setiap  tulisan  atau gambar  yang  sengaja  digambar  atau  tulisan  yang  dimaksud  untuk  merangsang  seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin.
Pornografi telah membawa dampak yang sangat negatif dalam kehidupan manusia, terutama pada zaman yang semakin hari semakin berkembang dengan segala bentuk media sosial  yang  dapat  diakses  dengan  cepat  sehingga  bagi  para  remaja  yang  sikap
13 Marcos Moshinsky, Metode Penelitian , Nucl. Phys. , vol. 13, 1959.
14 WIKIPEDIA, n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi .
15 Maki Okusa, “UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFO” 49 (2008): 69-73.
16 Agustina, “Universitas Medan Area Tahun 2017 Universitas Medan Area,” Skripsi , No. 44 (2017): 31-40.
keingintahuannya  semakin  meningkat  saat  ini.  Masyarakat  terutama  anak  remaja  yang beraklak bila telah dicekoki oleh tontonan asusila. Satu hal yang perlu dipikirkan bersama dengan maraknya pornografi saat ini yaitu meningkatnya angka kriminalitas atau rusaknya moral yang diakibatkan oleh tontonan dalam pornografi ini, yaitu antara lain :
1) Hubungan seksual pranikah
2) Tindakan  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  maupun  anak- anak dan korbanya adalah orang dewasa atau anak-anak
3) Adanya dorongan pada manusia untuk menyalurkan kebutuhan seksnya pada tempat-tempat prostitusi sehingga dapat menyebarkan penyakit kelamin dan masih  banyak  lagi  permasalahan  komplek  yang  diakibatkan  oleh  praktek pornografi.
4) Melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan
Berdasarkan  uraian  diatas  menggambarkan  bahwa  penegak  hukum  terhadap  pornografi belum dilaksanakan secara maksimal, dimana tingkat peredarannya yang begitu cepat serta memiliki dampaknya yang sangat meresahkan masyarakat dan anak muda. Diharapkan agar aparat  penegak  hukum  dapat  bertindak  lebih  tegas  lagi  dalam  menangganinya.  Penegak hukum  terhadap  pornografi  tersebut  adalah  tanggungjawab  semua  pihak,  bukan  saja tanggungjawab penegak hukum saja. Sehingga peran aktif masyarakat pun juga diharapkan. Undang-Undang Pornografi memilki peran penting dalam mengatur perilaku seksual dalam masyarakat.  Perlindungan  terhadap-anak  dan  remaja  serta  menjaga  moralitas  masyarakat adalah alasan kuat mengapa undang-undang ini dibuat.

## B.   Pertanggungjawaban  Pelaku  Seksual  Pranikah  Menurut  Hukum  Positif  di Indonesia
Pelaku  seksual  pranikah  ialah  kegiatan  seksual  yang  melibatkan  dua  orang  yang saling  mencintai  yang  dilakukan  sebelum  melakukan  pernikahan  yang  sah  telah  menjadi topik  yang  kontoversial  dalam  masyarakat  modern.  Meskipun  beberapa  orang mengenggapnya sebagai suatu tindakan yang sah dan wajar, namun ada kosekuensi hukum yang  harus  dihadapi  oleh  pelaku.  Seks  bebas  merupakan  suatu  pembebasan  seksual  yang tidak  wajar  pada  seorang  remaja,  seksual  pranikah  merupakan  suatu  hal  yang  dapat dimotivasi oleh rasa sayang dan cinta dengan dominasi oleh rasa kedekatan yang tinggi dan gairah terhadap pasangannya tanpa disertai dengan komitmen yang jelas.
Perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh para remaja merupakan suatu perilaku yang  bersifat  amoral  dan  asosial,    artinya  adalah  bahwa  suatu  perilaku  yang  tidak berlandaskan  pada  aturan-aturan  dan  nilai-nilai  moral  serta  nilai  sosial  yang  berada dimasyarakat, sungguhpun tidak termasuk kedalam perilaku melanggar hukum yang harus mendapatkan hukuman apabila melakukannya, karena pada dasarnya adalah suka sama suka. Hal  ini  ditegaskan  oleh  Singgih  D.  Gumarso  yang  mengatakan  bahwa  dari  segi  hukum kenakalan remaja dalam bentuk seks bebas digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma hukum yaitu: (1) perilaku atau kenakalan yang bersifat amoral dan asosial serta  tidak  diatur  dalam  undang-undang  sehingga  tidak  dapat  di  nyatakan  sebagai pelanggaran  hukum;  (2)  perilaku  atau  kenakalan  yang  bersifat  melanggar  hukum  dengan penyelesaian  mengacu  pada  Undang-Undang  dan  hukum  yang  berlaku  sama  dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan oleh orang dewasa 17 .
Perilaku  seks  bebas  atau  perilaku  seksual  pranikah  secara  umum  di  asumsikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh dua pihak baik laki-laki dengan perempuan, dan bahkan antara laki-laki dengan laki-laki maupun antara perempuan dengan perempuan. Sementara  ini  masyarakat  berasumsi  bahwa  akibat  sex  bebas  atau  perilaku  seks  pranikah hanya  terakomodir  dari  penyebab  pelaku  yang  namanya  wanita  dengan  laki-laki.  Akibat yang paling fatal dan sulit dihindari barangkali berkaitan dengan kehamilan yang tidak di inginkan, masalah ini seringakali terjadi dimasyarakat dan dikwatirkan mereka tidak percaya diri menginggat masyarakat dan lingkungan menganggap bahwa dirinya tidaklah bermoral dan sangat salah. Hal tersebut biasanya terjadi pada wanita. Atas itulah wanita pulalah yang dibebani  kesalahan  berat  oleh  masyarakat  tanpa  mempertimbangkan  faktor-faktor lainnya kenapa mereka terjebak dalam seksual pranikah tersebut. Memang prilaku seksual pranikah itu  sendiri  dari  sudut  pandang  apapun  adalah  tidak  baik  sehingga  untuk  itu  hendaknya dihindari. Meskipun seks itu sendiri memang indah.
Setiap  perbuatan  pasti  ada  konsekuensinya  yang  akan  ditimbulkan  dari  sebuah hubungan seksual pranikah khususnya bagi seorang wanita. Perilaku seksual pranikah dapat menyebabkan dampak sosial yang negatif. Ketika seseorang terlibat dalam hubungan seksual tanpa  ikatan  pernikahan  mereka  rentan  terhadap  resiko  kehamilan  diluar  nikah  atau penyebaran  penyakit  menular  seksual  ini  merupakan  salah  satu  produk  dari  akibat  dari
17 Suratman  and  H.  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum , Alfabeta ,  vol.  5,  2014, https://doi.org/10.24843/jpu.2018.v05.i01.p06.
perbuatan yang dilakukan. Perilaku sex pranikah khususnya bagi para wanita menimbulkan masalah yaitu:
1) Memaksa  seseorang  tersebut  untuk  keluar  dari  sekolah,  sementara  secara mental mereka tidak siap untuk dibebani masalah ini
2) Kehamilan diluar nikah semakin tinggi sehingga mengakibatkan pernikahan dini  karena  hamil  diluar  nikah  akibat  perilaku  seks  pranikah,  sementara secara fisik dan mental mereka belum siap untuk hidup berkeluarga
3) Kemungkinan besar akan melakukan aborsi dan bahkan bunuh diri. Aborsi ini  sangat  sering  dilakukan  oleh  para  remaja  yang  tidak  bertanggungjawab dan  sangat  membahayakan,  karena  merasa  bersalah,  cemas,  malu,  serta merasa  panik,  bingung  dalam  menghadapi  resiko  kehamilan  dan  akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan aborsi dan bunuh diri.
4) Meninggal karena melahirkan
Pada kasus perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja atas dasar suka sama suka, dalam  perspektif  hukum  positif  tidak  dapat  dijerat  hukum  bagi  sipelaku,  sehingga diharapkan  peran  dari  hukum  adat  berlaku.  Setiap  daerah  pasti  memiliki  aturan  yang mengatur terkait tindakan menyimpang yang dilakukan oleh para remaja tersebut, sehingga sanksi  yang  digunakan  setiap  daerah  berbeda 18 .  Misalnya  di  Kupang,  pelaku  wajib melakukan  pernikahan.  Apabila  laki-laki  tersebut  tidak  bertanggungjawab  atas perbuatannya, maka sanksinya dapat berupa sapi yang berumur satu adik untuk pemulihan nama baik perempuan 19 . Hal tersebut selain memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku seksual  pranikah,  juga  bertujuan  untuk  melindungi  nilai-nilai  moral  dan  agama  dalam masyarakat. Setiap negara memiliki norma-norma sosial dan agama yang harus dihormati oleh  warganya,  dengan  memberikan  sanksi  hukum  kepada  pelaku  perilaku  tersebut, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kesucian hubungan pernikahan.
18 Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, “Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia,” Journal of Indonesian Legal Studies 4, no. 1 (2019): 119–28, https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.29315.
19 Usman Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar, “ Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat  Dalam  Pengaturan  Tindak  Pidana  Perzinaan,” Undang:  Jurnal  Hukum 4,  No.  1  (2021):  125–57, https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Mengenai  permasalahan-permasalahan  yang  telah  dibahas  dari  bab  sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi belum menjelaskan secara eksplesit tentang perilaku seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah dalam pergaulan bebas remaja dari perspektif hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan perilaku yang menyimpang dan melanggar norma-norma sosial dan agama yang sudah diperyakini oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Perilaku seksual pranikah bagi para pelaku seks pranikah yang dilakukan oleh para remaja atas dasar suka sama suka dalam hukum positif bagi para pelaku tidak dapat dijerat hukuman. Oleh  karena  itu  perlunya  upaya  edukasi  dan  sosialisasi  hukum  yang  berlaku  untuk menguranggi fenomena ini dan melindungi generasi muda kita dari dampak negatif perilaku seksual  pranikah,  serta  mendorong  pemerintah  agar  menerbitkan  perumusan  Undang- undang  tentang  akibat  dari  hubungan  seksual  pranikah  bagi  seorang  remaja  yang  belum pernah melakukan pernikahan.

## B. Saran
Penegakan  hukum  adalah  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  pokok-pokok keadilan,kepastian hukum dan kemanfaantan sosial, maka dari itu perlunya pemerintah dan kita sebagai masyarakat umum  menjaga agar tidak terjadi akan kejadian serupa sehingga kita bisa melindunggi diri sendiri maupun generasi bangsa di masa yang mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Moshinsky, Marcos. Metode Penelitian . Nucl. Phys. Vol. 13, 1959.
Suratman, and H. Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum . Alfabeta . Vol. 5, 2014. https://doi.org/10.24843/jpu.2018.v05.i01.p06.

## 2. Artikel Jurnal
Agustina. “Universitas Medan Area Tahun 2017 Universitas Medan Area.” Skripsi , no. 44 (2017): 31–40.
Darnoto, and hesti triyana Dewi. “Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam.” Jurnal  Tarbawi Vol.  17.  N,  no.  1 (2020): 46–60.
Erdianti,  Ratri  Novita,  and  Sholahuddin  Al-Fatih.  “Fostering  as  an  Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia.” Journal  of  Indonesian  Legal  Studies 4,  no.  1  (2019):  119–28. https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.29315.
Rahardjo, Wahyu. “Perilaku Seks Pranikah Pada Mahasiswa: Menilik Peran Harga Diri, Komitmen Hubungan, Dan Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah.”
Jurnal Psikologi 44, no. 2 (2017): 139.
https://doi.org/10.22146/jpsi.23659.
Syarifuddin, Didin. “Perilaku Seks Pranikah Sebagai Perilaku Sosial Menyimpang ( Studi  Tentang  Dampak  Lingkungan  Sosial  Terhadap  Perilaku  Seks Pranikah  ).” Seminar  Nasional  Inovasi  Dan  Teknologi  2012 ,  no. November (2012): B9–15.
Usman,  Usman,  Sri  Rahayu,  and  Elizabeth  Siregar.  “Urgensi  Penyerapan  Nilai Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat  Dalam  Pengaturan  Tindak  Pidana Perzinaan.” Undang:  Jurnal  Hukum 4,  no.  1  (2021):  125–57. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157.
Verkuyten, Maykel. “Religious Fundamentalism and Radicalization among Muslim Minority Youth in Europe.” European Psychologist 23, no. 1 (2018): 21– 31. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314.
3. Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan
Anak.” Demographic Research , 1997, 4-7.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik.  “PP  No.61  Tahun  2014.” Journal  of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2014): 1689–99.
Okusa,  Maki.  “UNDANG-UNDANG  NOMOR  44  TAHUN  2008  TENTANG PORNOGRAFO” 49 (2008): 69–73.
Presiden  Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  NOMOR  20  TAHUN  2003 TENTANG  SISTEM  PENDIDIKAN  NASIONAL.” Direktorat  Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan , no. 16100 (2023).

## 4. Sumber Rujukan dari Website
“KBBI,” n.d.
“No  Title,”  n.d.  https://www.liputan6.com/news/read/5363012/bkkbn-remaja- indonesia-usia-14-tahun-sudah-melakukan-hubungan-seks?page=2.
“PKBI,” n.d. https://www.antaranews.com/berita/49272/penelitian-pkbi-tunjukkan- 15-remaja-berhubungan-seks-pra-nikah#:~:text=Jakarta %28ANTARA News%29-  Sekitar  15  persen  remaja,demikian  hasil  penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia %28PKBI%29.
“WIKIPEDIA,” n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi .