PERBANDINGAN REGISTRABILITAS MEREK SUARA DI UNI EROPA, AUSTRALIA DAN INDONESIA SERTA PROBLEMATIKANYA
Markus Yohanis Hage Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85361 markushage323@gmail.com

## Abstract
The purpose of this article is to discuss sound mark registrability in Indonesia by comparing it to the similar issue in the European Union and Australia. Compared to the European Union and Australia, which have more advanced sound mark rules, Indonesia still has some problems in the form  of  the  absence  of  a  sound  mark  definition  and  no  special  requirements  related  to  the registrability  of  sound  mark  and  the  example  notation,  sound  recording,  sonogram  and  the duration,  which  creates  legal  uncertainty  when  a  sound  marks  is  going  to  be  registered.  It  is recommended  that  the  relevant  Indonesian  authroties  should  further  succinctly  define  sound mark as well as determine clearly the requirements for sound mark registrability in Indonesia.
Keywords: Mark; Sound Mark; Notation;, Sound Recording; Sonogram; Registrability.

## Abstrak
Tujuan  artikel  ini  adalah  membahas  problematika  merek  suara  di  Indonesia  dengan membandingkannya dengan isu yang sama di Uni Eropa dan Australia. Dibandingkan Uni Eropa dan Australia, yang pengaturan merek suaranya telah lebih maju, Indonesia masih menyisakan masalah berupa ketiadaan definisi merek suara dan ketiadaan syarat khusus terkait registralibitas merek  suara  berserta  contohnya  mengenai  notasi,  rekaman  suara,  sonogram  dan  termasuk durasinya  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  ketika  suatu  merek  suara  didaftarkan. Disarankan agar pihak berwenang terkait di Indonesia perlu secara tepat mendefinisikan merek suara sekaligus menentukan secara jelas syarat registrabilitas merek suara di Indonesia.
Kata Kunci: Merek Suara; Notasi; Sonogram; Rekaman Suara; Registrabilitas.

## A. Pendahuluan
Salah satu perkembangan  positif dalam Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek  dan  IG  2016)  adalah  dimasukannya non-traditional  mark berupa  merek  suara sebagai  salah  satu  tanda  pembeda  dalam merek.  Hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 1  angka  1  UU  Merek  dan  IG  2016  yang menyatakan:
Merek  adalah  tanda  yang  dapat ditampilkan  secara  grafis  berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka,
susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua) dimensi  dan/atau  3  (tiga)  dimensi, suara , hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum  dalam  kegiatan  perdagangan barang dan/atau jasa.
Konsekuensi  dari  dimasukkannya  suara sebagai  tanda  pembeda  dalam  merek  ialah suara  merupakan  salah  satu  lingkup perlindungan merek sebagaimana
diamanatkan  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  UU Merek dan IG 2016 yakni:
Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara , hologram, atau kombinasi dari 2
(dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum  dalam  kegiatan  perdagangan barang dan/atau jasa.
UU  Merek  dan  IG  2016  dan  Peraturan
Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  67  tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
(Permenkumham  Pendaftaran  Merek  2016) hanya  mengatur  syarat  terkait  merek  suara yang  bersifat  sangat  umum  seperti  perlu melampirkan  label  merek  suara  berupa notasi,  rekaman  suara  dan  sonogram. Persoalan mengemuka ketika UU Merek dan IG  2016    dan  Permenkumham  Pendaftaran Merek  2016  tidak  memberikan  definisi tentang  merek  suara  dan  tidak  juga memberikan  contoh  membuat  notasi, rekaman  suara  dan  sonogram  termasuk durasinya.  Syarat  yang  bersifat  umum  bagi pendaftaran  merek  suara,  tanpa  penjelasan yang disertai contoh ketika harus melampirkan  label  merek  suara  berupa notasi,  rekaman  suara  dan  sonogram  dan durasinya  tersebut  telah  menimbulkan ketidakpastian hukum bagi upaya pendaftaran merek suara. Ketiadaan definisi merek  suara  dan  ketiadaan  peraturan pelaksanaan  khusus  terkait  tentang  syarat pendaftaran  merek  suara  atau  registrabilitas merek suara yang rinci dan jelas di atas bisa menimbulkan  multitafsir dan ketidakpastian hukum  bagi  perdaftaran  merek  suara.  Oleh karenanya,  artikel  ini  bertujuan  untuk menawarkan sebuah terobosan hukum untuk mengatasi  persoalan  yang  dihadapi  terkait dengan definisi merek suara dan regsitrabilitas merek suara di Indonesia.
Artikel ini membahas satu  tema sentral yakni perbandingan perkembangan registrabilitas merek suara di Uni Eropa dan
Australia  serta  problematika  registrabilitas merek suara di Indonesia. Untuk
merumuskan  syarat  registrabilitas  merek suara,  perlu  ditelusuri  terlebih  dahulu perkembangan merek suara dan regsitrabilitasnya dalam ketentuan
internasional, undang-undang dan praktek di jurisdiksi  lainnya  seperti  di  Uni  Eropa  dan Australia.  Uni  Eropa  sengaja  dipilih  untuk dibahas  karena  tanda  berupa  suara  telah menjadi  bagian  dari  definisi  merek  dan merek  suara  telah  didefinisikan  secara  jelas melalui  putusan  Pengadilan.  Sedangkan Australia dipilih karena UU Mereknya telah mengatur  tanda  suara  sebagai  bagian  dari merek,  registrabilitas  merek  suara  telah diatur  dalam  peraturan  pelaksanannya dengan lebih konkrit dan praktek pendaftaran  merek  suara  telah  berkembang dengan baik. Dengan perbadingan registrabilitas  merek  suara  di  Australia  dan Uni  Eropa  diharapkan  dapat  memberi masukan  bagi  penyusunan  registrabilitas merek suara di Indonesia.
Selanjutnya,  sekalipun  registrabilitas merek suara masih sangat umum dan belum jelas  pengaturannya  di  Indonesia,  isu  ini akan  tetap  dibahas  mengingat  dalam prakteknya,  walau  belum  banyak,  telah terdapat  sejumlah  pendaftaran  merek  suara yang  diterima  dan  ditolak.    Tentu registrabilitas merek suara di Indonesia akan dilihat  dari  syarat  pendaftaran  merek  pada umumnya  yang  diterapkan  juga  bagi pendaftaran merek suara dan persoalan yang ditimbulkannya.
Pembahasan atas tema sentral registrabilitas merek suara di Uni Eropa dan Australia  di  atas  akan  diawali  dengan melihat  perkembangan  pengaturan  merek suara sebagai non-traditional marks sehingga  memberikan  pemahaman  yang cukup  untuk  memahami  konsep non- traditional  marks .  Diharapkan,  pembahasan mengenai problematika registrabilitas merek suara  di  Indonesia  yang  dibandingkan dengan perkembangan pengaturan registrabilitas merek suara di Uni Eropa dan Australia dapat memberikan perspektif  bagi Indonesia  cq.  Pemerintah  dan  DPR  untuk merevisi  UU  Merek  dan  IG  2016  dan/atau memberikan  sumbangan  pikiran  bagi
perumusan  definisi  merek  suara  dan registrabilitas merek suara oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

## B. Pembahasan
1. Perkembangan  Merek  Suara  sebagai Bagian dari Non-traditional Marks Merek suara sebenarnya telah
diperkenalkan  secara  tidak  langsung  dalam Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property  Rights (TRIPS)  1995.  Menurut Artikel  15.1  TRIPS    setiap  tanda  ataupun kombinasi dari tanda-tanda
dapat didaftarkan  sebagai  sebuah  merek  dagang sekalipun  sebuah  syarat  bahwa  merek tersebut  ‘secara  visual  dapat  dilihat’
(“ visually  perceptible ”)  dapat  diterapkan.
Frasa visually perceptible kemudian diterjemahkan oleh berbagai negara nasional,  termasuk  Indonesia  dalam  hukum mereknya  dengan  menggunakan  istilah penampilan grafis ( graphical representation )  (Vide  Pasal  1  angka  1  UU Merek  dan  IG  2016, Article  9(1)  the Bulgarian Trade Mark Law 2010, Section 3 the German Trademark Act 2019, Section 5 the New Zealand Trade Marks Act 2002 ). Tanda  suara  sebagai  bagian  dari non- traditional marks mulai mendapat perhatian serius International tahun 2006 ketika terjadi perubahan  atas Law  Trade  Mark  Treaty 1984 dan  digantikan  dengan Singapore Treaty  on  the  Law  of  Trademarks  2006
( Singapore  Trademarks  Treaty  2006 ). Dalam peraturan pelaksanaannya yakni Rule 4 Peraturan di bawah Singapore Trademarks Treaty tahun 2011 ditetapkan sejumlah non- traditional  marks yakni  merek  yang  dapat dilihat ( visible marks ) dan dapat didaftarkan seperti hologram, merek tiga dimensi, merek berwarna, merek posisi dan merek bergerak dan  merek  yang  tidak  terlihat  ( non-visible marks )  seperti  suara,  penciuman,  dan  rasa. World  Intellectual  Property  Organization menyatakan Singapore  Trademarks  Treaty 2006 merupakan instrumen hukum internasional  pertama  yang  secara  tegas mengakui  eksistensi non-traditional  marks di atas.
Rule  3  (9)  Peraturan  di  bawah Singapore  Trademarks  Treaty tahun  2011 secara tidak langsung mendefinisikan merek suara  ketika  mengatur  pendaftaran  merek suara  dengan  menyatakan  bahwa ‘ [Merek Suara]  Jika  permohonan  berisi  pernyataan yang  menyatakan  bahwa  merek  tersebut adalah  merek  suara,  representasi  merek tersebut  seharusnya,  ….,  terdiri  dari  notasi musik pada tangga nada, atau deskripsi dari suara  yang  menentukan  merek,  atau rekaman  analog  atau  digital  dari  suara tersebut,  atau  kombinasinya’.  Jadi,  dari syarat  pendaftaran  di  atas  terlihat  bahwa merek  suara  merupakan  notasi  musik  yang dituangkan dalam tangga nada atau deskripsi (gambaran)  dari  suara  yang  menentukan merek, atau rekaman analog atau digital dari suara tersebut, atau kombinasinya.
Dengan demikian Non-traditional marks terdiri  atas  dua  yakni visible  marks berupa warna, bentuk, hologram dan gambar bergerak  dan non-visible  marks seperti suara,  penciuman/aroma  dan  cita  rasa  Jadi non-conventional marks itu meliputi kelima panca  indra  manusia  yakni  telinga (pendengaran),  hidung  (penciuman),  kulit (rasa),  mata  (penglihatan),  dan  lidah (pengecapan)  (Bretonniere  &  Rodari,  2009; Calboli,  2018;  Calboli  &  Senftleben,  2018; Carapeto, 2016; Lukose, 2015)
Sejak  berlaku  efektifnya Singapore Trademarks Treaty 2006 di tahun 2009 yang diikuti  dengan  pengaturan  lebih  lanjut mengenai  pelaksanaan  pendaftaran  merek suara  di  bawah Singapore  Trademarks Treaty tahun  2011,  sejumlah  negara, termasuk  Indonesia,  lalu  merevisi  UU Merek  dan  IG-nya  dimana  tanda  berupa suara  yang  sebelumnya  tidak  merupakan tanda  dalam  merek,  lalu  dijadikan  bagian dari  tanda  dan  definisi  merek  (Gheewala, 2007; Seville, 2009; Vaver, 2005).
Sedangkan  terkait  definisi  merek  suara (World  Intellectual  Property  Organization (WIPO), 2008) mendefinisikan merek suara sebagai  tanda  yang  dapat  terdiri  dari  ‘suara musik,  baik  yang  sudah  ada  sebelumnya atau  yang  dipesan  khusus  untuk  tujuan pendaftaran  merek  dagang.  Suara-suara  ini
mungkin  juga  terdiri  dari  suara  non-musik, baik  yang  ada  di  alam  (misalnya  suara binatang  atau  suara  yang  dihasilkan  oleh fitur  meteorologi  atau  geografis)  atau diproduksi oleh mesin dan perangkat buatan manusia  lainnya’.  Selanjutnya  pengakuan atas  registrabilitas  merek  suara  dipertegas oleh  Madrid  Protocol  (diperbaharui  2018) dalam A.I.  Section  9(b)  07.42 yang  intinya menyatakan  bahwa  ketika  merek  yang didaftarkan  itu  merek  tiga  dimensi  seperti merek  suara  maka  harus  menyertakan  pula representasi  grafisnya  atau  notasi  musik konvensional atau deskripsi dalam kata atas merek  suara  (World  Intellectual  Property Organization (WIPO), 2018).
Definisi  yang  agak  mirip  dikemukakan oleh  Asosiasi  Merek  dagang  Internasional yang  mentakrifkan  (mengonseptualisasikan) merek  suara  sebagai  tanda  yang  dapat berupa ‘sebuah jingle atau musik atau suara lainnya.  Suara  ini  bisa  juga  berupa  kutipan singkat  dari  sebuah  komposisi  atau keseluruhan  karya  musik.  Dalam  beberapa kasus,  suara  ini  mungkin  merupakan reproduksi suara sehari-hari, mungkin dalam keadaan yang tidak biasa’.
Sementara  itu, The  World  Intellectual Property  Organization (World  Intellectual
Property  Organization  (WIPO),  2009)
Standing  Committee  on  the  Law  of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) menyatakan bahwa kantor kekayaan intelektual  dari  berbagai  negara  dapat mensyaratkan  bahwa  ‘representasi  merek suara  terdiri  dari  notasi  musik  pada  tangga nada,  deskripsi  suara  yang  membentuk tanda, atau rekaman analog atau digital dari suara itu - atau kombinasi apa pun darinya. Jika  pengarsipan  elektronik  tersedia,  file elektronik dapat dilampirkan dalam permohonan  pendaftaran.  Namun,  untuk beberapa wilayah hukum, notasi musik pada tangga  nada  saja  sudah  dianggap  cukup mewakili merek’. Dengan demikian merek suara itu dapat merupakan  tanda  dalam  merek  baik  berupa suara  alamiah  atau  buatan  manusia  dimana suara  tersebut  dapat  dibuat  dalam  bentuk
atau  direpresentasikan  secara  grafis  berupa notasi, rekaman suara, dan sonogram,  yang dipakai dalam kegiatan barang dan jasa dan dimaksudkan  untuk  membedakan  barang dan jasa sejenis yang diproduksi oleh pihak lainnya.

## 2. Syarat  Pendaftaran  Merek  Suara atau  Registrabilitas  Merek  Suara  di Uni Eropa
Merek suara di Uni Eropa pada awalnya tidak dimasukan dalam definisi merek suara. Hal  ini  tercermin  dalam  Article  2  dari the EU  Trademark  Directive  89/104 yang merumuskan  bahwa  tanda  dalam  merek dapat  terdiri  dari  'tanda  apapun  yang  dapat diwakili  secara  grafis,  terutama  kata-kata, termasuk  nama  pribadi,  desain,  huruf, angka,  bentuk  barang  atau  kemasannya, asalkan tanda tersebut mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari yang lain'.
Dalam perkembangannya di Uni Eropa, ketika  memberikan  arahan  bagi  negara- negara  anggotanya  untuk  menyusun  hukum merek  pada  level  nasional  melalui Trademark  Directive  (EU)  2015/2436, Dewan  Uni  Eropa  kemudian  memasukan merek suara dalam definisi merek sebagaimana terlihat dalam Article 3 sebagai berikut:
A trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names,  or  designs,  letters,  numerals, colours,  the  shape  of  goods  or  of  the packaging  of  goods,  or sounds , provided that such signs are capable of: (a) distinguishing the goods or services  of  one  undertaking  from those of other undertakings; and
(b) being  represented  on  the  register in  a  manner  which  enables  the competent  authorities  and  the public  to  determine  the  clear  and precise  subject  matter  of  the protection afforded to its proprietor (European Union, 2015)
Dari  definisi  di  atas,  diketahui  bahwa apapun  mereknya,  termasuk  merek  suara, merek  tersebut  harus  membedakan  barang
dan  jasa  satu  dengan  lainnya  dan  ketika didaftarkan,  merek  tersebut  dipresentasikan secara jelas dan tepat sehingga memampukan  otoritas  berwenang  dan publik  untuk  mengidentifikasinya.  Namun Directive (EU) 2015/2436 tidak memberikan definisi mengenai merek suara. Perlu dicatat bahwa  sesunguhnya  pengaturan  mengenai merek  suara  dalam Directive  (EU) 2015/2436 di  atas  merupakan  penyesuaian pengaturan  di  level  Uni  Eropa  yang didasarkan  pada  putusan  Pengadilan  Eropa ( European  Justice  of  Court) dimana  dalam putusan  Pengadilan  Eropa-lah  tanda  suara dimasukan  sebagai  bagian  dari  definisi merek  sekaligus  memberikan  definisi  yang lebih jelas mengenai merek suara.
Dengan kata lain definisi merek suara di Uni  Eropa  lahir  dari  putusan  Pengadilan Eropa  yang  bermula  dari  gugatan  atau sengketa  merek  suara  di  Belanda  dalam kasus  Shield  Mark  BV  v.  Joost  Kist  (Case C-283/01).  Dalam  perkara  ini,  pihak Penggugat  yakni  Shield  Mark  menggugat Joost Kist karena dituduh telah menggunakan  merek  suaranya.  Dalam positanya,  Penggugat  mendalilkan  bahwa dia  memiliki  merek  suara  yang  terdiri  dari penggalan musik yang diciptakan Komposer Beethoveen  yang  berjudul Für  Elise dan telah  digunakan  dalam  sebagai  iklan  di radio,  perangkat  lunak  dan  surat  kabar. Penggugat menuduh Tergugat telah melanggar  merek  suara  Penggugat  karena telah  menggunakan  merek  suaranya  tanpa ijin dalam iklan Tergugat (Shield Mark  BV v. Joost Kist (Case C-283/01)). Pengadilan Hoge  Raad Belanda  yang memeriksa  perkara  ini  memutuskan  untuk menolak  gugatan  ini.  Penggugatnya  lalu membawa  kasus  ini  ke  Pengadilan  Eropa ( European  Justice  of  Court ).  Ketika mengadili perkara di atas, Pengadilan Eropa memutuskan  juga    menolak  gugatan Penggugat karena merek suara yang diklaim Penggugat  dimata  Pengadila  Eropa  tidak jelas  dan  tidak  tepat  karena  hanya menuliskan  Sembilan  nada  pertama  dari tangga  nada Für  Elise dan  hanya mempresentasikannya dengan nada music E,
D#,  E,  D#,  E,  B,  D,  C,  A.  Tetapi  yang menarik  ialah  Pengadilan  Eropa  dalam putusannya  mendasarkan  pada  Article  2  of EU Trademark Directive 89/104 yang belum mamasukkan  suara  sebagai  bagian  dari tanda dalam merek yang dilindungi.
Pengadilan Eropa dalam
pertimbangannya  (Court  of  Justice  EU, 2003, para. 41) menyatakan bahwa “Pasal 2 Directive harus diartikan bahwa tanda suara harus dapat dianggap sebagai merek dagang asalkan  mampu  membedakan  barang  atau jasa  suatu  usaha  dari  usaha  lain  dan  dapat ditampilkan secara grafis".
Selanjutnya Pengadilan Eropa (Court of Justice EU, 2003, para. 64) juga menyatakan bahwa  ‘Pasal  2  Directive  harus  diartikan bahwa  suatu  merek  dapat  terdiri  dari  tanda yang  tidak  dengan  sendirinya  dapat  dilihat secara visual, asalkan dapat direpresentasikan  secara  grafis,  terutama melalui  gambar,  garis  atau  karakter,  dan representasi  yang  jelas,  tepat,  mandiri, mudah  diakses,  dipahami,  memiliki  durasi, dan  objektif  ',  …dan  ‘umumnya,  kondisi seperti  itu  dipenuhi  oleh  representasi  pada tangga nada musik’.
Dari  pertimbangan  Putusan  Pengadilan Eropa di  atas  nampak  bahwa  sebuah  merek suara  tidak  hanya  harus  memiliki  ciri  khas (pembeda)  sebagai  merek  dagang  yang membedakan barang/jasa jenis yang diproduksi  pihak  lainya,  tetapi  juga  harus dapat ditampilkan secara grafis dengan cara yang  jelas,  tepat,  lengkap,  mudah  diakses, dapat  dipahami,  punya  waktu  tertentu,  dan obyektif,    dan  umumnya,  pemenuhan  atas syarat-syarat  tersebut  dilakukan  dalam sebuah  representasi  ‘ musical  stave’ (tangga nada) atau graphical representation (tampilan grafis).
Menarik  untuk  dicermati  bahwa  dalam Putusan di atas, Pengadilan Eropa sekalipun telah  memberikan  kepastian  mengenai registrabilitas  merek  suara  di  Uni  Eropa tetapi  pada  saat  yang  sama  menciptakan kebingungan karena Pengadilan lalu menghilangkan  alternatif  deksripsi  tertulis dalam  pendaftaran  merek suara  yakni  tanda berupa  nada-nada  yang  membuat  musik,
tangisan  binatang,    penciptaan  huruf  atau rangkaian  kata  yang  menduplikasi  suara yang  terdengar  atau onomatopoeia atau tahapan  sederhana  dari  notasi  musik  (Court of Justice EU, 2003, paras. 60, 61, 62).
Hukum  yang  lahir  dari  Putusan Pengadilan  ( case  law )  di  atas,  yang mewajibkan syarat graphical representation nyatanya  telah  melahirkan  interpertasi  yang berbeda-beda.  Akibatnya  sejumlah  merek seperti  merek  berwarna  dan  merek  tiga dimensi lebih banyak diterima pendaftarannya,  sementara  merek  suara dan merek  penciuman  mengalami  kesulitan. Situasi ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum  dalam  proses  pendaftaran  karena umumnya  Pengadilan  telah  berulang  kali menyatakan  bahwa  semua  merek  harus diperlakukan  sama,  dikomunikasikan  dan diterima secara (Sandri & Rizzo, 2003). Dalam  perkembangannya,  sejak  1
Oktober  2017,  Uni  Eropa  lalu  merevisi hukum  merek  dagang-nya  terutama  terkait persyaratan graphical  representation dalam pendafataran  merek  suara  karena  dianggap telah  menyulitkan  pendaftaran  merek  suara dan  karena  pada  dasarnya  merek  suara  itu tidak  terlihat  sehingga  tidak  diperlukan graphical representation . Penghapusan syarat graphical  representation kemudian memungkinkan  pendaftaran  suara  dengan menggunakan  bentuk  yang  tepat  dengan menggunakan  teknologi  yang  umumnya tersedia  sepanjang  representasinya  jelas, tepat,  mudah  diakses,  dapat  dimengerti, memiliki  jangka  waktu  tertentu,  dan obyektif (Kudrina, 2018).
Dengan  demikian  menjadi  jelas  bahwa di  Uni  Eropa  tanda  berupa  suara  dapat didaftarkan sebagai merek untuk membedakan  barang  dan  jasa  sejenis  yang diproduksi  pihak  lainnya.  Definisi  merek suara dan registrabilitas merek suara di Uni Eropa  lahir  dari  putusan  Pengadilan  Uni Eropa dimana untuk kepentingan pendaftaran,  merek suara  harus ditampilkan dengan  cara  yang  jelas,  tepat,  lengkap, mudah  diakses,  dapat  dipahami,  punya waktu tertentu, dan obyektif,  dan umumnya, pemenuhan  atas  syarat-syarat  tersebut
dilakukan dalam sebuah representasi tangga nada.

## 3. Syarat  Pendaftaran  Merek  Suara atau  Registrabilitas  Merek  Suara  di Australia
Perkembangan  pengaturan  merek  suara di  Australia  termasuk  yang  paling  maju  di dunia dan  telah  lebih  dahulu  berkembang jauh  sebelum  Uni  Eropa  menyesuaikan hukum  merek  dan  merek  suaranya  (Clarke &  Kapnoullas,  2001;  Scardamaglia  & Adams,  2016).  Perubahan  nyata  terjadi tahun  1995  ketika  terjadi  perubahan  UU Merek  Australia  ( The  Trade  Marks  Act 1995 ). Section 17 dari the Trade Marks Act 1995 mendefinisikan merek sebagai “Tanda yang  digunakan,  atau  dimaksudkan  untuk digunakan,  untuk  membedakan  barang  atau jasa  yang  berhubungan  dengan  atau disediakan  dalam  proses  perdagangan  oleh seseorang  dari  barang  atau  jasa  yang berhubungan  dengan  atau  disediakan  oleh orang lain”.
Sedangkan  tanda  ( sign )  itu  sendiri menurut Section 6 dari the Trade Marks Act 1995 adalah  ‘Tanda  yang  dapat  meliputi atau kombinasi dari huruf, kata, nama, tanda tangan,  angka,  perangkat,  merek,  judul, label,  tiket,  aspek  kemasan,  bentuk,  warna, suara,  atau  aroma’.  Jadi,  sejak  tahun  1995, jelas  bahwa  suara  merupakan  tanda  yang diakui  sebagai  bagian dari  merek  yang  bisa didaftarkan.
Tahun 1999 Kantor Kekayaan
Intelektual  Australia  melalui  Kantor  Merek Dagang  mengeluarkan  pedoman  berupa Manual of Practice and Procedure  (Manual Praktek  dan  Prosedur)  bagi  pendaftaran merek.  Dalam  pedoman  ini,  definisi  merek suara dan registrabilitas merek suara diatur. Dalam  Part  21.6  dari  Manual  Praktek  dan Prosedur, merek suara didefinisikan sebagai berikut:
Sebuah  merek  dagang  suara  dapat berupa  suara  pendengaran  apapun. Suara  itu  dapat  berupa  bunyi  riuh orkestra  yang  rumit,  atau  bunyi  klik mekanis  yang  sederhana.  Suara  itu dapat  dinyanyikan  atau  ucapan  kata-
kata,  atau  kombinasi  suara  dan  bunyi lainnya.  Suara  itu  dapat  berupa  suara gonggongan anjing, dering bel atau bayi menangis.  Apapun  suaranya,  suara  itu harus  berfungsi  dengan  tujuan  untuk mengidentifikasi sumber dari barang/jasa yang diperdagangkan sehubungan  dengan  penggunaan  suara tersebut.
Part  6.1  Pedoman  manual  Kantor Dagang  Australia  juga  mengatur  mengenai representasi  dan  deskripsi  merek  dagang suara  yang  harus  dipenuhi  pemohon  ketika mendaftarkan merek suaranya.  Representasi dan  deskripsi  merek  dagang  suara  harus memenuhi  enam  (6)  kriteria.  Pertama, permohonan  atas  suara  sebagai  merek dagang  harus  menyertakan  representasi grafis  dari  merek  tersebut.  Kedua,  notasi musik  dapat  diterima  sebagai  representasi grafis  dari  tanda  suara  yang  terdiri  dari karya  musik.  Namun,  notasi  musik  yang panjang  seperti  notasi  musik  orkestra  atau piano  yang  lengkap  tidak  mungkin memenuhi  persyaratan  pendaftaran.  Ketiga, nama  karya  musik  tertentu  tidak  dapat diterima  sebagai  representasi  grafis  kecuali jika  informasi  tambahan  diberikan  untuk mengidentifikasi  rendisi  tertentu  yang diklaim  sebagai  merek  dagang.    Keempat, sebagaimana  representasi  grafis,  pemohon harus  memberikan  deskripsi  merek  dagang yang  jelas  dan  ringkas  yang  akan dimasukkan  untuk  mendukung  permohonan tersebut. Kelima, pemohon harus menyediakan  rekaman  merek  dagang  pada media  yang  memungkinkan  pemutaran ulang  dengan  mudah.  Saat  ini,  media  yang paling umum adalah CD, DVD dan rekaman MP3.  Dan  keenam,    deskripsi  dan  rekaman representasi  merek  dagang  tersebut  harus secara bersama-sama mendefinisikan dengan jelas  semua detail  yang  membentuk merek dagang tersebut.
Part  6.1  Pedoman  manual  Kantor Dagang  Australia  juga  memberikan  contoh dukungan deskripsi yang menyertai representasi. Pertama, Merek dagang berupa tanda  suara.  Merek  ini  terdiri  dari  suara anjing menggonggong seperti lagu
tradisional  "Greensleeves"  sebagaimana diberikan  dalam  rekaman  audio  yang menyertai  permohonan  ini.  Kedua,  merek dagang  yang  terdiri  dari  suara  dua  langkah yang  dilakukan  oleh  sapi  di  trotoar,  diikuti dengan  suara  sapi  melenguh  (klip,  klop, MOO)  seperti  yang  tertera  dalam  rekaman yang  menyertai  aplikasi  ini.  Ketiga,  merek dagang berupa suara sopran yang bernyanyi tanpa kata sesuai dengan nada yang diwakili dalam  not  musik  yang  dilampirkan  pada permohonan.  Merek  dagang  ini  harus ditunjukkan dalam rekaman yang menyertai formulir  permohonan  ini.  Dan  kelima, merek  dagang  yang  terdiri  dari  suara ketukan  cepat  berulang  yang  dibuat  oleh tongkat  kayu  yang  mengetuk  tutup  tong sampah logam yang secara bertahap menjadi lebih  keras  selama  kurang  lebih  10  detik. Suara  didemonstrasikan  dalam  rekaman yang  menyertai  permohonan  pendaftaran merek suara.
Selanjutnya  Part  6.2  Pedoman  manual
Kantor Dagang Australia mengatur mengenai registrabilitas suara sebagai merek dagang sebagai berikut: Merek suara dirancang untuk mengidentifikasi  sumber  perdagangan barang  dan/atau  wjasa  melalui  alat pendengaran  ketimbang  cara  visual. Teknologi  yang  berkembang  selama abad  terakhir  semakin  mengekspos masyarakat  pembeli  ke  iklan  melalui suara, dan dengan demikian kemungkinan  barang  atau  jasa  dapat diidentifikasi  dengan  suara,  bukan dengan presentasi visual.
Part  6.2  Pedoman  Manual  Kantor Dagang  Australia  mengatur  lebih  lanjut bahwa untuk dapat  didaftarkan, pendaftaran harus  memenuhi  syarat  merek  suara  atau registrabilitas merek suara dimana pertimbangan pertama yang perlu diperhatikan  pemeriksa  merek  ialah  apakah pendaftaran  atas  merek  suara  yang  diklaim sebagai merek dagang tersebut dapat dipakai untuk  membedakan  jenis  barang/jasa pemohon  dengan  dengan  jenis  barang/jasa sejenis  yang  telah  ada.  Untuk  itu,  seorang penguji  merek  perlu  mempertimbangkan
apakah  suara  tersebut  memiliki  aspek fungtional  ( functional  aspects )  atau  apakah suara  tersebut  merupakan  sesuatu  yang umum  dalam  dunia  perdagangan  atau masyarakat luas.
Parts  6.2  juga  menggariskan  empat  (4) jenis suara yang dapat dikategorikan sebagai memenuhi  syarat  mampu  membedakan (tanda pembeda). Pertama, suara fungsional
("Functional"  sounds )  yakni  ‘suara  yang, misalnya,  disebabkan  oleh  pengoperasian normal suatu peralatan. Bunyi mesin sepeda motor  adalah  contoh  bunyi  yang  berfungsi sehubungan  dengan  sepeda  motor  atau motor, dan oleh karena itu bunyi itulah yang mungkin  ingin  digunakan  oleh  pedagang lain  untuk  barang  mereka  sendiri…Tetapi suara  fungsional  yang  umum  seperti  suara sirene  dari  mobil  ambulans,  pemadam kebakaran dan polisi tidak dapat didaftarkan sebagai merek suara….’ (Part 6.2.1)
Kedua, suara yang memiliki kemampuan  untuk  membedakan  ( sounds which are capable of  distinguishing ). Suara yang  tidak  fungsional  atau  umum  dalam perdagangan  tidak  dapat  didaftarkan.  Atau suara  yang  didaftarkan  adalah  suara  harus memiliki  kemampuan  untuk  membedakan dari barang/jasa sejenis (Part 6.2.2).
Ketiga,  suara  yang  memiliki  adaptasi yang  tidak  cukup    untuk  membedakan ( sounds  which  have  insufficient  adaptation to  distinguish ).  Jenis  suara  ini  dapat  berupa suara  pada umumnya  yang ingin  digunakan oleh  pedagang  untuk  barang  atau  jasanya. Suara  yang  telah  dikenal  umumnya  bisa didaftarkan  namun  harus  disertakan  bukti dukungan  yang  banyak.  Semakin  sebuah suara  adalah  suara  yang  umum,  semakin dibutuhkan  banyak  bukti  untuk  mendukung pendaftaran tersebut (Part 6.2.3).
Keempat , suara  yang  tidak  memiliki adaptasi inheren untuk membedakan ( sounds which  have  no  inherent  adaptation  to distinguish ).  Suara  yang  fungsional  atau sangat umum sangat munkin diinginkan oleh pedagang  untuk  didaftarkan.  Dalam  situasi seperti  ini,  suara  sejenis  ini  tidak  memiliki adaptasi  inheren  untuk  membedakan.  Oleh karenanya, pemeriksa merek harus
memastikan  pada  saat  tanggal  pendaftaran, suara seperti ini harus mampu membedakan barang/jasa yang didaftarkan dengan barang/jasa sejenis (Part 6.2.4).
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa definisi  merek  ( marks ),  definisi  tanda ( signs ), definisi merek suara dan registrabilitas  merek  suara  atau  syarat pendaftaran  merek  suara  telah  diatur  detail dan  jelas  di  Australia  sehingga  tidak menimbulkan  multitafsir  dan  menjamin kepastaian  hukum  bagi  pemohon  merek suara di Australia.

## 4. Syarat  Pendaftaran  Merek  Suara atau  Registrabilitas  Merek  Suara  di Indonesia
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas, merek  suara  tidak  didefinisikan  dalam  UU Merek  dan  IG  2016.  Tetapi  beradasarkan Pasal  1  angka  1  UU  Merek  dan  IG  2016 dapat dipastikan  bahwa suara bisa didaftarkan  dengan  menampilkannya  secara grafis ( graphical representation ). Mengingat tidak  ada  peraturan  pelaksanaan  khusus mengenai  pendaftaran  merek  suara,  maka pendaftaran  merek  suara  harus  mengikuti syarat pendaftaran merek pada umumnya.
Pendaftaran merek pada umumnya, baik pendaftaran  merek  yang  menggunakan  hak prioritas  atau  pendaftaran  merek  biasa  atau yang tidak mengunakan hak prioritas (Rissy, 2020) diatur dalam Pasal 4 ayat (1 s.d 8) UU Merek dan IG 2016 Jo Pasal 3 ayat (1, 2, 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun  2016  Tentang  Pendaftaran  Merek. Khusus  untuk  pendaftaran  merek  suara, terdapat empat syarat (tentu harus memenuhi syarat administratif lainnya) yang harus  dicermati  secara  seksama  dan dipenuhi pemohon pendaftaran merek suara. Ke-empat  syarat  ini  adalah  a)  permohonan merek  (suara)  harus  melampirkan  label merek  (suara)  (Pasal  4  ayat  (4)  UU  Merek dan  IG  2016  jo  Pasal  3  ayat  (3)  huruf  b Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun  2016),  b)  label  merek  suara  yang dilampirkan  adalah  berupa  notasi  dan rekaman  suara  (Pasal  4  ayat  (8)  UU  Merek dan IG jo Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri
Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016), dan c)  jika  label  merek  tidak  dapat  ditampilkan dalam  bentuk  notasi,  maka  label  merek tersebut  ditampilkan  secara  sonogram;  dan d)  tanda  merek  suara  tersebut  perlu dipresentasikan dalam bentuk grafis (Pasal 1 angka 1 UU Merek dan IG 2016). Persoalannya ialah baik UU Merek dan IG 2016 maupun Peraturan Menteri Hukum dan  HAM  No.  67  Tahun  2016  tidak memberi  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai arti  rekaman  rekaman  suara,  notasi  dan sonogram, tidak menyertakan contoh notasi, contoh rekaman suara dan contoh sonogram, tidak  juga  memberikan  definisi  tentang merek  suara.  Kedua  sumber  hukum  di  atas juga  tidak  mengatur  mengenai  berapa panjang  notasi  tersebut  (misalnya  10-12 notasi,  berapa  lama  rekaman  suara  tersebut (misalnya  10-12  detik)  dan  berapa  lama sonogram tersebut (misalnya 10-12 detik). Akibatnya  pemohon  pendaftaran  merek suara  lalu  mereka-reka  cara  pemenuhan syarat  notasi,  rekaman  suara  dan  sonogram termasuk  durasinya.  Tentu  kondisi  seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon  pendaftaran  merek  suara  dalam pemenuhan  syarat-syarat  tersebut  yang berakibat  pada  penolakan  permohonan pendaftaran merek suara. Persoalan ini dapat dilihat  pada  pendaftaran  merek  suara  yang ditolak  oleh  Kemenkumham  cq  Dirjen Kekayaan  Intelektual  RI  berdasarkan tanggapan  yakni  kasus  D002006027137 yakni pendaftaran merek suara MOO=suara lenguhan sapi (Dirjen Kekayaan Intelektual, 2006)  dan  kasus  D002017018614  yakni pendaftaran  merek  suara  COMBIPHAR (Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual, 2017).  Dalam  kedua  kasus  ini,  tidak  ditulis secara  tegas  apa  alasan  penolakannya. Namun  jika  dicermati  berkas  penolakan permohonan  pendaftaran  yang  didaftarkan, nampak  bahwa  permohonan  merek  suara Combiphar  tersebut  tidak  menyertakan rekaman  suara  dari  Combiphar  tapi menyertakan not baloknya tanpa keterangan kata-kata  COMBIPHAR  yang  diletakan  di bawah  not  balok  tersebut  (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2017).
Selanjutnya  jika  dicermati  berkas permohonan  penolakan  pendaftaran  merek suara  MOO=lenguhan  suara  sapi  tidak terlihat  baik  label  merek  suara  berupa  not baloknya  maupun  rekaman  suaranya  tetapi hanya  menyertakan  label  merek  berupa ranagakain  huruf  MOO  yang  berwarna (Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual, 2006).
Dengan  demikian,  sekali  lagi,  dari  dua kasus  pendaftaran  merek  suara  di  atas  dan jika  dibandingkan  dengan  dua  permohonan merek suara yang diterima (akan dibahas di bawah) terlihat jelas bahwa kedua pemohon pendaftaran  merek  suara  tidak  dapat memastikan keterpenuhan syarat pendaftaran  merek  suara  yakni  harus menyertakan  notasi  dan  memberikan keterangan kata di bawah notasi merek suara yang dimohonkan. Ketidakpastian ini timbul karena  memang  tidak  ada  ketentuan  khusus syarat pendaftaran merek suara sebagaimana yang berlaku di Uni Eropa dan Australia.
Sebagai  pembanding,  dibahas  juga  dua kasus  pendaftaran  merek  suara  yang diterima  pendaftarannya.  Pertama,  kasus IDM000754741  yakni  pendaftaran  merek suara  HISAMITSU  (Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020b). Jika dicermati berkas  permohonannya  disertai  not  balok dan  keterangan  kata  HISAMITSU  yang diletakan di bawah not baloknya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020b).
Kedua,  kasus  IDM000754741  yakni pendaftaran  merek  suara MAMYPOKO PANTS  TETAP  KERING yang  juga diterima  pendaftarannya.  Jika  dicermati berkas  permohonannya  juga  disertai  not balok  dan  keterangan  kata  HISAMITSU yang  diletakkan  di  bawah  not  baloknya (Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual, 2020a).
Dengan  demikian,  sekali  lagi,  dalam kedua kasus permohonan pendaftaran merek suara yang diterima di atas terlihat pola yang sama  yakni  pendaftaran  tersebut  disertai dengan  not  balok  dan  di  bawah  not  balok. Nampaknya  pola  dan  syarat  pendaftaran seperti ini yang berlaku saat ini di Indonesia terkait dengan pendaftaran merek suara.
Sekalipun  demikian,  persyaratan  yang dipakai  dalam  praktek  saat  ini  seperti  yang diungkapkan di atas tetap tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon pendaftaran merek suara di Indonesia.  Untuk  itu, merek suara  perlu  didefinisikan  terlebih  dahulu. Dalam  konteks  ini,  Penulis  mendefinisikan merek  suara  sebagai  sebuah  tanda  suara yang ditampilkan secara grafis berupa suara alam  maupun  suara  non-alam  atau  buatan manusia  baik  berupa  kata-kata  atau kombinasi  suara  atau  bebunyian  lainnya yang  dipakai  dalam  kegiatan  produksi barang dan jasa dengan tujuan membedakan barang dan jasa sejenis yang diproduksi oleh orang atau badan hukum lainya. Selanjutnya  registralibtas  merek  suara perlu diatur secara lebih  tegas, limitatif dan rinci baik melalui perubahan UU Merek dan IG 2016  ataupun melalui Peraturan Menteri Hukum  dan  HAM.  Dalam  konteks  ini, Penulis  menyampaikan  saran  konkrit registrabilitas  merek  suara  di  Indonesia yakni  bahwa  merek  suara  dapat  didaftarkan jika:  a)  tanda  suara  tersebut  harus  dipakai dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan jasa;  b)  tanda  suara  tersebut  harus membedakan  barang  dan  jasa  sejenis  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum lainnya;  c)  label  merek  suara  harus ditampilkan  secara  grafis  berupa  notasi, rekaman suara dan/atau sonogram; d) dalam hal  tampilan  grafis  berupa  notasi,  maka jumlah notasi maksimal adalah 12; e)  dalam hal  tampilan  grafis  berupa  rekaman  suara maka durasi maksimalnya adalah 12 detik; f) dalam  hal  tampilan  grafis  berupa  notasi, maka perlu disertai dengan keterangan kata- kata  yang  diletakan  di  bawah  notasi  yang disertakan dalam permohonan; g)  dalam hal tampilan grafis berupa sonogram maka perlu disertakan notasinya dengan jumlah maksimal adalah 12 dan durasi maksimal 12 detik.

## C. Simpulan
Merek  suara  telah  merupakan  bagian dari non-conventional  marks yang  dapat didaftarkan  di  Uni  Eropa,  Australia  dan Indonesia.  Namun,  tidak  sebagaimana  di
Uni Eropa dan Australia dimana registrabilitas  merek  suara  telah  diatur secara jelas, limitatif dan rinci, registabilitas merek  suara  masih  menyisakan  masalah ketidakpastian  hukum  karena  merek  suara tidak didefinisikan dalam UU Merek dan IG 2016  dan  Permenkumham  No.  67  tahun 2016 tentang Pendaftaran merek.
Registrabilitas  merek  suara  yang  tidak diatur  khusus  dan  registrabilitas  (syarat pendaftaran)    merek  suara  yang  berlaku sama  dengan  pendaftaran  merek  pada umumnya dalam prakteknya telah menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi pemohon  pendaftaran  merek  suara  untuk memperoleh perlindungan merek suara yang diinginkan.  Untuk  mengatasi  ini  persoalan ini,  terdapat  dua  saran  yang  perlu dipertimbangkan yakni melakukan perubahan  atas  UU  Merek  dan  IG  2016 sepanjang  terkait  dengan  definisi  merek suara  dan  registrabilitas  merek  suara  atau Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  membuat peraturan khusus tentang pendaftaran merek suara.
Dalam  konteks  pembuatan  norma  baru atas  registrabilitas  merek  suara  di  atas disarankan  agar  Menteri  Hukum  dan  HAM mempertimbangkan  rumusan  atau  definisi merek  suara  sebagai  sebuah  tanda  suara yang ditampilkan secara grafis berupa suara alam  maupun  suara  non-alam  atau  buatan manusia  baik  berupa  kata-kata  atau kombinasi  suara  atau  bebunyian  lainnya yang  dipakai  dalam  kegiatan  produksi barang dan jasa dengan tujuan membedakan barang dan jasa sejenis yang diproduksi oleh orang atau badan hukum lainya.
Sedangkan  terkait  dengan  registabilitas merek  suara  disarankan  agar  Menteri Hukum  dan  HAM  mempertimbangkan membuat peraturan pelaksanaan pendaftaran merek  suara  dimana  registrabilitas  merek suara  diatur  secara  lebih  tegas  dan  jelas dengan  disertai  contoh  pembuatan  notasi, rekaman suara dan
sonogram.
Registrabilitas  merek  suara  di  Indonesi sebaiknya  meliputi  penegasan  bahwa  a) tanda  suara  tersebut  harus  dipakai  dalam kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa;  b)
tanda  suara  tersebut  harus  membedakan barang dan jasa sejenis yang diproduksi oleh orang  atau  badan  hukum  lainnya;  c)  label merek suara harus ditampilkan secara grafis berupa  notasi,  rekaman  suara  dan/atau sonogram;  d)  dalam  hal  tampilan  grafis berupa notasi, maka jumlah notasi maksimal adalah  12;  e)    dalam  hal  tampilan  grafis berupa  rekaman  suara  maka  durasi maksimalnya adalah 12 detik; f)  dalam hal tampilan  grafis  berupa  notasi,  maka  perlu disertai  dengan  keterangan  kata-kata  yang diletakan  di  bawah  notasi  yang  disertakan dalam  permohonan;  g)    dalam  hal  tampilan grafis  berupa  sonogram  maka  perlu disertakan notasinya dengan jumlah maksimal adalah 12 dan durasi maksimal 12 detik.  Diharapkan  pengaturan  yang  jelas mengenai  definisi  merek  suara  dan registrabilitas  merek  suara  yang  lebih  jelas dan  limitatif  bisa  memberikan  jaminan kepastian  hukum  bagi  pemohon  pendafaran merek suara di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bretonniere,  J.  F.,  &  Rodari,  S.  (2009). Global-Protecting  and  enforcing  non- traditional  trademarks.  Building  and enforcing intellectual property value . IP
Value. Calboli, I. (2018). Chocolate, Fashion, Toys and Cabs: The Misunderstood Distinctiveness of Non-Traditional Trademarks. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law , 49 , 1–4.
Calboli,  I.,  &  Senftleben,  M.  R.  F.  (2018). The  Protection  of  non-traditional trademarks:  critical  perspectives (First Edit). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
Carapeto, R. (2016). A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks. Waseda  Bulletin of
Comparative Law , 34 , 25–60.
Clarke,  B.,  &  Kapnoullas,  S.  (2001).  The New  Forms  of  Registrable  Marks:
Market  Uptake  in  the  First Five  Years. Deakin Law Review , 6 (1), 70–90.
Court of Justice EU. (2003). Court of Justice EU  27  November  2003,  Judgment  Of The  Court  (Sixth  Chamber)  27 November  2003.  Retrieved  from https://www.ippt.eu/sites/default/files/2 003/IPPT20031127_ECJ_Shield_Mark _-_soundmark.pdf
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.
(2006). Nomor Pendaftaran D002006027137. Retrieved from https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/D002006027 137?type=trademark&keyword=D0020
06027137
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.
(2017). Nomor Pendaftaran D002017018614. Retrieved from https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/D002017018 614?type=trademark&keyword=D0020
17018614
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual. (2020a). Nomor Pendaftaran IDM000714016. Retrieved from https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/D002017044 125?type=trademark&keyword=IDM00 0714016
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.
(2020b). Nomor Pendaftaran IDM00075474. Retrieved from https://pdki- indonesia.dgip.go.id/search?type=trade mark&keyword=IDM00075474&id=D0 02017044125
European  Union.  (2015). Directive  (EU) 2015/2436 of the  European  Parliament and  of  the  Council  of  16  December 2015  to  approximate  the  laws  of  the Member States relating to trade marks .
Gheewala,  S.  (2007).  Singapore  Sling: WIPO  Passes  the  Buck  on  Meaningful Reform  of  International  Trademark Law. The  DePaul  Journal  of  Art,
Technology  &  Intellectual  Property Law , 17 (2), 305–337.
Kudrina,  Y.  (2018). Non-Traditional  Trade Marks  And  The  Abolition  Of  The Requirement For Graphical Representation  -  EU  Trade  Mark Registration Process . Stockholm University. Retrieved from http://www.diva- portal.se/smash/get/diva2:1195299/FUL
LTEXT01.pdf
Lukose,  L.  P.  (2015).  Non-Traditional Trademarks: A Critique. Journal of the Indian Law Institute , 57 (2), 197–215.
Rissy,  Y.  Y.  W.  (2020). Memahami  Rezim Kekayaan Intelektual Internasional dan Indonesia . Salatiga: Griya Media.
Sandri,  S.,  &  Rizzo,  S.  (2003). Non- conventional trade marks and Community law . Thurmaston, Leicester: MARQUES, the Association of European Trade Mark Owners.
Scardamaglia,  A.,  &  Adams,  M.  (2016). Registering  Non-Traditional  Signs  as Trade Marks in Australia: A
Retrospective. Australian  Intellectual Property Journal , 26 (3), 149–163.
Seville, C. (2009). EU Intellectual Property Law  and  Policy .  United  Kingdom: Edward Elgar Publishing.
Vaver,  D.  (2005).  Unconventional  And Well-Known  Trade  Marks. Singapore Journal of Legal Studies , 1–19.
World  Intellectual  Property  Organization (WIPO).  (2008).  Standing  Committee on  the  law  of  trademarks,  industrial designs  and  geographical  indications (Nineteenth  Session):  Representation and  Description  of  Non-Traditional Marks  Possible  Areas  of  Convergence.
Retrieved from
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en /sct_19/sct_19_2.pdf
World  Intellectual  Property  Organization (WIPO).  (2009).  Smell,  Sound  and Taste  –  Getting  a  Sense  of  Non- Traditional  Marks. World  Intellectual Property Organization (WIPO) Magazine . Retrieved from https://www.wipo.int/wipo_magazine/e n/2009/01/article_0003.html
World  Intellectual  Property  Organization (WIPO).  (2018). Guide  to  the International  Registration  of  Marks under  the  Madrid  Agreement  and  the Madrid  Protocol .  Geneva:  World
Intellectual Property Organization. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ wipo_pub_455_2018.pdf