Intelektual pada Kelompok Tenun Tradisional “Bia Berek” di Desa Kuneru – Atambua (NTT)
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENTINGNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA KELOMPOK TENUN TRADISIONAL “BIA BEREK” DI DESA KUNERU – ATAMBUA (NTT)
Valerie Selvie Sinaga 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Email: valerie.selvie@atmajaya.ac.id

## ABSTRACT
Intellectual Property Rights (IPR) is a set of rights granted to exploit an object that is the result of human thought. IPR consists of various rights including copyright, trademark, patent, industrial design, and trade secrets. These rights are needed in developing a business, both large and small businesses. Legal counselling on the importance of IPR was given to the "Bia Berek" group consisting of mothers of traditional weaving craftsmen from the Kemak tribe in Kuneru village, Manumutin Urban Village, Atambua District, Belu Regency (East Nusa Tenggara (NTT)) in August 2018. As small businesses in traditional industries, an introduction to the importance of IPR for this group is given so that they can protect the object of intellectual property rights owned and utilize the IPR to advance their small businesses. After legal counselling is carried out, group members understand that their creativity in making woven fabrics is one of the assets protected by copyright and plagiarism of fabric motifs from other regions or groups is not permitted in the copyright regime. In addition, group members understand that a brand is needed to be able to market their  woven  fabrics  more  broadly.  However,  they  are  still  unable  to  register  their  weaving  work  to  obtain  brand protection,  industrial  design, and IG,  due  to  their  limited  funds,  knowledge and  access. There  needs  to be  further assistance from the Regency Government regarding this IPR issue.
Keywords : Copyright; Trademark Rights; Weaving; Small and Medium Enterprises; Atambua - NTT

## ABSTRAK
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  serangkaian  hak  yang  diberikan  untuk  mengeksploitasi  suatu  obyek  yang merupakan hasil dari pemikiran manusia. HKI terdiri dari berbagai hak di antaranya hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang.  Hak-hak ini sangat dibutuhkan dalam mengembangkan suatu usaha, baik usaha besar atau  pun  kecil.  Penyuluhan  hukum  akan  pentingnya  HKI  ini  diberikan  kepada  kelompok  “Bia  Berek”  yang beranggotakan  ibu-ibu  pengrajin  tenun  tradisional  dari    suku  Kemak  di  desa  Kuneru,  Kelurahan  Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur (NTT)) pada bulan Agustus 2018. Sebagai pelaku usaha kecil di industri tradisional, pengenalan akan arti pentingnya HKI bagi kelompok ini diberikan agar mereka dapat melindungi obyek  hak kekayaan intelektual yang dimiliki dan memanfaatkan HKI tersebut untuk memajukan usaha kecil mereka. Setelah penyuluhan hukum dilakukan, anggota kelompok memahami bahwa kreatifitas mereka dalam membuat kain tenunan merupakan salah satu asset yang dilindungi oleh hak cipta dan penjiplakan motif kain tenun dari daerah atau kelompok lain merupakan hal yang tidak diperkenankan dalam rezim hak cipta. Selain itu, anggota kelompok memahami bahwa diperlukan merek untuk dapat memasarkan lebih luas lagi kain hasil tenunan mereka. Namun, mereka masih belum mampu mendaftarkan karya tenun mereka untuk mendapatkan perlindungan merek, desain industri, dan IG, karena keterbatasan dana, pengetahuan dan akses mereka. Perlu ada pendampingan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten terkait masalah HKI ini.
Kata kunci: Hak Cipta, Hak Merek, Tenun, Usaha Kecil Menengah, Atambua – NTT

## 1. PENDAHULUAN
Pengabdian  masyarakat  merupakan  salah  satu  dari  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yang  wajib dilaksanakan  oleh  seorang  dosen.  Bagi  dosen  Fakultas  Hukum,  penyuluhan  hukum  merupakan salah satu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan hukum yang diberikan harus sesuai  dengan  bidang  keilmuan  dari  dosen  yang  bersangkutan.  Target  dari  penyuluhan  hukum tersebut adalah masyarakat luar lingkungan perguruan tinggi tempat bekerja dosen tersebut.
Kegiatan penyuluhan hukum kali ini berfokus pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan bidang keilmuan dari penulis. HKI terdiri dari serangkaian hak yang diberikan untuk melindungi  ciptaan  yang  dihasilkan  oleh  pemikiran  manusia.  HKI  terdiri  dari  paten,  hak  cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas
tanaman.  HKI  sangat  penting  diintegrasikan  sebagai  suatu  strategi  bisnis  dan  apabila  dikelola dengan baik dapat menguntungkan suatu usaha, baik usaha kecil, menengah (UKM) maupun usaha besar (Sinaga, 2012).
Target  penyuluhan  hukum  ini  adalah  kelompok  tenun  ikat  Bia  Berek  yang  berasal  dari  Desa Kuneru, Kabupaten Belu, NTT. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2007 dengan anggota saat ini berjumlah 20 orang ibu-ibu yang tinggal di desa tersebut. Awalnya kelompok dibentuk atas dasar swadaya dari para pendiri, salah satunya adalah Ibu Maria Goreti Bisoi, dengan diketuai oleh Ibu Viktoria  Naimau  dan  didampingi  oleh  Bapak  Marthen  Naibuti  dari  Dewan  Kerajinan  Nasional Daerah  (Dekranasda)  Kabupaten  Belu. (Bisoi,  M.G.  (2018,  4  Agustus).  Wawancara  Pribadi). Alasan  pendirian  kelompok  ini  adalah  untuk  melestarikan  budaya  leluhur  dan  memberdayakan potensi  para  ibu  anggotanya  yang  memiliki  ketrampilan  menenun.  Selain  itu,  kelompok  ini didirikan  untuk  membantu  para  ibu  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga  dan  melatih kemandirian ekonomi para ibu agar tidak lagi hanya mengharapkan penghasilan dari suami (Fallo, 2016)
Industri kain tenun yang ditekuni ibu-ibu anggota kelompok Bia Berek merupakan industri kreatif yang  didasarkan  dari  pengetahuan  budaya  tradisional  daerah  tersebut  memiliki  banyak  potensi yang dapat dijadikan obyek berbagai HKI, seperti hak cipta, merek, dan desain industri. Walaupun memiliki  banyak  potensi  yang  menguntungkan  industri  tenun  tradisional  Atambua,  sistem  HKI juga memiliki banyak persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UKM dalam industri tenun tradisional. Artikel ini membahas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh penulis pada kelompok tenun ikat “Bia Berek” pada tanggal 5 Agustus 2018. Pada penyuluhan hukum tersebut diketahui berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok ini terhadap isu perlindungan HKI untuk produk yang mereka hasilkan.

## 2. METODE
Metode  yang dipakai dalam  Penyuluhan  Hukum  tentang HKI ini adalah  metode seminar,  yaitu penulis  yang  bertindak  sebagai  penyuluh  memberikan  pemaparan  tentang  cabang-cabang  HKI yang  relevan  memberikan  manfaat  bagi  bagi  industri  tenun  ikat  di  Atambua.  Materi  diberikan dengan  memberikan  pengetahuan  dan  informasi  tentang  HKI  dan  industri  kreatif  dengan  juga memberikan  contoh-contoh  kasus  yang  ada.  Setelah  selesai  memberikan  pemaparan,  penyuluh memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Sebagai alat ukur tentang efektifitas dari penyuluhan  ini,  penyuluh  memberikan  beberapa  pertanyaan  lisan  untuk  mengetahui  tingkat pengetahuan  peserta  tentang  HKI  dan  industri  kreatif  di  Indonesia  sebelum  dan  setelah  selesai penyuluhan tersebut. Penyuluhan dilakukan di rumah adat salah ketua kelompok Bia Berek di Desa Kuneru.  Karena  ketiadaan  listrik  di  tempat  penyuluhan,  penyuluh  tidak  dapat  memaparkan menggunakan laptop dan projector .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Cabang HKI Yang Membantu Pengembangan Industri Tenun Tradisional Atambua
Seperti  yang  telah  ditulis  di  awal  artikel  ini,  penyuluhan  hukum  tentang  HKI  memberikan pemahaman  kepada  para  anggota  kelompok  Bia  Berek  terdiri  dari  beberapa  hak  yang  memilki kaitan erat untuk pengembangan industri tenun tradisional.

## a. Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional
Tenun  ikat  merupakan  salah  satu  ciptaan  yang  dilindungi  oleh  Hak  Cipta.  Walaupun  tidak dinyatakan  secara  tegas  dalam  batang  tubuh  Undang-undang  No.  28/  2014  tentang  Hak  Cipta (UUHC  2014),  tetapi  ‘motif  tenun  ikat’  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  Penjelasan  Pasal  40
Intelektual pada Kelompok Tenun Tradisional “Bia

## Berek” di Desa Kuneru – Atambua (NTT)
huruf j sebagai salah satu yang dilindungi oleh Hak Cipta. Ketentuan dalam Pasal 40 huruf j ini lebih  ditujukan  kepada  motif  tenun  ikat  kontemporer  yang  dapat  diketahui  siapa  penciptanya. Untuk motif tenun ikat tradisional yang sudah lama diketahui, dipakai dalam tekstil suku atau etnis di  Desa  Kuneru,  dan  penciptanya  tidak  diketahui,  karya  semacam  ini  dikategorikan  sebagai ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam Pasal 38 UUHC 2014.
Menurut Pasal 58 (1) UUHC 2014, perlindungan hak cipta atas karya tenun ikat kontemporer yang dilindungi  dalam  Pasal  40  huruf  j  adalah  seumur  hidup  si  pencipta  ditambah  sampai  70  tahun setelah  si  pencipta  meninggal  dunia.  Sedangkan,  Pasal  38  (1)  UUHC  2014  menyatakan,  untuk tenun  ikat  yang  termasuk  kategori  ekspresi  budaya  tradisional  (EBT),  pemegang  hak  ciptanya adalah Negara. Perlindungan untuk tenun ikat dalam kategori EBT, menurut Pasal 60 (1) UUHC 2014 diberikan selama-lamanya tanpa batas waktu.
Pasal 38 (2) UUHC 2014 mewajibkan Negara untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi  budaya  tradisional.  Selanjutnya,  Pasal  38  (3)  UUHC  2014  menyatakan  penggunaan ekspresi  budaya  tradisional  diharuskan  untuk  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat pengembannya. Menurut Pasal 38 (4) UUHC 2014, ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta ekspresi  budaya tradisional  yang dipegang oleh Negara akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
PP yang diamanatkan oleh UUHC 2014 sama seperti ketentuan Pasal 10 (4) UUHC 2002. Namun, PP tersebut tidak pernah terealisasikan sampai dengan berakhirnya UUHC 2002 di tahun 2014. Setelah 5 tahun UUHC 2014 diundangkan, PP yang diamanatkan dalam Pasal 38 (4) tersebut juga belum  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  PP  tersebut  dibutuhkan  untuk  memperjelas  kedudukan masyarakat tradisional yang hak cipta atas ekspresi budaya tradisionalnya dipegang oleh Negara seperti diatur dalam Pasal 38 (1) UUHC 2014, terutama dalam hal pembagian hak ekonomi atas eksploitasi ekspresi budaya tradisional tersebut.

## b. Desain Industri
Desain industri adalah cabang HKI lain yang memberikan perlindungan pada industri tenun ikat. Tetapi berbeda dengan hak cipta yang melindungi seni murni, hak desain industri diberikan untuk sebuah karya seni pakai. Motif-motif tenun yang diproduksi secara massal dengan metode printing di pabrik adalah obyek perlindungan desain industri yang sesuai dengan definisi desain industri pada Pasal 1 (1) UU No. 31/2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000) yang berbunyi:
Desain  Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Tidak  seperti  hak  cipta  yang  tidak  membutuhkan  pendaftaran  sebagai  syarat  perlindungan, menurut Pasal 5 (1) UUDI 2000, desain industri dilindungi melalui pendaftaran untuk 10 tahun sejak  masuknya  aplikasi  tersebut  ke  Direktorat  Jenderal  HKI.  Pasal  2  (1)  UUDI  2000 mensyaratkan  adanya  unsur  kebaruan  bagi  suatu  karya  untuk  mendapat  perlindungan  desain industry. Persyaratan baru ini berbeda dengan persyaratan orisinal yang diminta untuk mendapat perlindungan hak cipta. Walaupun banyak desain tenun ikat yang diproduksi saat ini mengandung motif tradisional, jika pencipta menambahkan elemen baru maka karya tersebut dapat dilindungi oleh desain industri (Sinaga, 2012).

## c. Rahasia Dagang
Pengetahuan tentang teknik pembuatan dan proses pewarnaan alami tenun ikat Atambua, termasuk peralatan, seperti Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), adalah subjek perlindungan rahasia dagang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD  2000) . Pasal  3  (4)  UURD  2000  menyatakan  perlindungan  rahasia  dagang  diberikan terhadap  informasi  yang  memiliki  dinilai  ekonomis  dan  dijaga  kerahasiannya  oleh  pemiliknya. Tidak seperti pembuatan kain batik yang lebih popular diketahui umum, termasuk orang-orang di luar  Indonesia,  pembuatan  tenun  ikat  Atambua  dengan  teknik  pewarnaan  alami  masih  belum banyak diketahui orang. Oleh karena itu, sangat penting bagi para anggota kelompok Bia Berek untuk menjaga informasi bernilai ekonomis ini agar keunikan tenun ikat karya mereka tidak ditiru pihak luar Atambua.

## d. Merek
Setiap  usaha,  baik  kecil  atau  pun  besar,  memerlukan  merek  untuk  mendukung  pemasaran  dari produk-produknya. Merek aalah suatu tanda yang membedakan barang atau jasa milik pihak lain dalam suatu perdagangan (Saidin, 2004). Di samping itu, merek juga memberikan jaminan kualitas dari suatu barang atau jasa yang berbeda dari lainnya (Saidin, 2004). Merek memiliki arti penting bagi pemasaran suatu produk dan bila dikembangkan dengan baik, suatu merek memiliki nilai lebih tinggi dari asset suatu badan usaha (Sinaga, 2012).
Menurut Pasal 35 (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20/ 2016 (UUM 2016), perlindungan  merek  diberikan  untuk  jangka  waktu  10  tahun  sejak  tanggal  penerimaan  aplikasi merek.  Selanjutnya,  Pasal  35  (2)  UUM  2016  menyatakan  perlindungan  ini  dapat  diperpanjang untuk  jangka  waktu  yang  sama.  Saat  ini  banyak  pengrajin  tenun  ikat,  termasuk  kelompok  Bia Berek,  yang  belum  memiliki  merek  untuk  memasarkan  produknya.  Hal  ini  dikarenakan  para pengrajin tenun ikat Atambua kurang pengetahuan tentang arti pentingnya merek bagi suatu bisnis. Selain itu, seperti UKM di industri batik (Sinaga, 2014), para ibu pengrajin tenun ikat Atambua juga merasa proses pendaftaran merek rumit dan menelan biaya  yang tidak sedikit (Bisoi, M.G. dan Naimau, V. (2018, 5 Agustus). Wawancara Pribadi).

## e. Indikasi Geografis (IG)
IG dapat mencegah tindakan penyalahgunaan produk tenun ikat tersebut oleh pihak asing karena Pasal  22  (2a)  the  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  Agreement  (TRIPS) menjamin perlindungan dari penggunaan IG yang menyesatkan publik sebagai asal geografis suatu barang. Kemudian, perlindungan IG dapat dijadikan sebagai tindakan melawan persaingan curang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 22 (2b) TRIPS (Rangnekar, 2003).  Di Indonesia,  IG diatur dalam Pasal 53-62 UUM 2016. Dalam Pasal 53 UUM 2016 dinyatakan bahwa perlindungan IG diberikan  kepada  lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan  geografis  tertentu  dan pemerintah  daerah  provinsi  atau  kabupaten/  kota  yang  mengusahakan  suatu  barang  dan/  atau produk berupa sumber daya alam; barang kerajinan tangan; atau hasil industri. IG dapat diberikan untuk produk tenun ikat, baik yang diproses dengan mesin atau ditenun dengan tangan. Pasal 53 (1) UUM 2016 menggariskan bahwa perlindungan IG untuk industri tenun ikat diperoleh melalui sistem pendaftaran. Yang dapat mendaftarkan IG hanyalah lembaga yang mewakili masyarakat di lokasi  geografis  pembuatan  tenun  ikat  Atambua  dan  pemerintah  daerah  provinsi  atau kota/kabupaten.  Kelompok  tenun  ikat  Bia  Berek  dapat  dikategorikan  sebagai  lembaga  yang mewakili masyarakat di lokasi geografis seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 (2) UUM 2016. Namun, kelompok Bia Berek masih kesulitan mendaftarkan perlindungan IG di Indonesia.
Intelektual pada Kelompok Tenun Tradisional “Bia

## Berek” di Desa Kuneru – Atambua (NTT)

## 2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pada Kelompok Tenun Ikat Bia Berek (Desa Kuneru, 5 Agustus 2019)
Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh para ibu anggota Kelompok Tenun Ikat Bia Berek yang berjumlah 20 orang dan ditambah beberapa ibu dari desa tetangga yang juga berprofesi sebagai pengrajin tenun ikat. Jumlah total peserta penyuluhan hukum adalah 30 orang. Kegiatan dimulai jam 10.00 setelah para ibu selesai mengurusi rumah tangga mereka masing-masing.
Dari pre-questions yang diajukan penyuluh dapat disimpulkan bahwa tingkat  pengetahuan HKI pada  peserta  penyuluhan  ini  masih  rendah.  Namun  kebanyakan  dari  mereka  sudah  mengetahui bahwa  motif  dan  pengetahuan  mereka  dalam  membuat  tenun  ikat  merupakan  sesuatu  yang berharga dan perlu untuk dilindungi. Ketika penyuluh memaparkan tentang cabang-cabang HKI yang  dapat  membantu  pengembangan  usaha  tenun  ikat,  peserta  antusias  bertanya  dengan menampilkan berbagai kasus yang mereka pernah dengar. Contohnya, salah satu peserta bertanya tentang eksploitasi komersial motif tradisional Atambua yang dipakai oleh desainer tingkat dunia. Penyuluh  menjawab  bahwa  seharusnya  eksploitasi  komersial  itu  juga  memberikan  keuntungan bagi masyarakat di wilayah motif itu berasal.
Hal  ini seharusnya menjadi  tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi  atau Kabupaten/  Kota untuk  mendaftarkan  motif  tradisional  sebagai  IG  daearah  tersebut  dan  mengupayakan  agar keuntungan  tersebut  bisa  juga  diberikan    ke  masyarakat  sekitar.  Setelah  penyuluhan  selesai, penyuluh  memberikan post-questions yang  dapat  dijawab  cukup  baik  oleh  ibu-ibu  peserta penyuluhan.  Ini  menunjukkan  bahwa  penyuluhan  yang  diberikan  cukup  efektif  memberikan pengetahuan  tentang  pentingnya  HKI  kepada  para  ibu  pengrajin  tenun  ikat  di  Desa  Kuneru tersebut.
Setelah satu tahun berlalu, kelompok tenun ikat Bia Berek semakin memahami fungsi hak cipta dan ekspresi budaya tradisional, merek, desain industri, IG dan rahasia dagang untuk membantu pengembangan usaha tenun ikat mereka. Sekarang pemasaran tenun ikat karya anggota Kelompok Bia Berek dilakukan melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp. Walaupun sudah  ada  kemajuan  dalam  pemasaran,  tetapi  kelompok  ini  masih  belum  memiliki  merek  dan mendaftarkannya  ke  Dirjen  HKI.  Mereka  beranggapan  usaha  mereka  masih  terlalu  kecil  untuk mengeluarkan biaya pendaftaran merek yang tidak sedikit bagi mereka. Foto kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan penyuluhan hukum tentang HKI pada Kelompok Tenun Ikat Bia Berek sudah berjalan baik. Walaupun hasil belum dapat dirasakan langsung, tetapi setidaknya para anggota kelompok tenun  ini  sudah  mengetahui  bahwa  karya  tenun  ikat  mereka  adalah  sesuatu  karya  kreatif  yang bernilai  ekonomi  tinggi,  sehingga  patut  mendapat  perlindungan  HKI  dalam  cabang  hak  cipta/ ekspresi budaya tradisional, merek, desain industri, rahasia dagang, dan IG. Namun, mereka masih belum mampu mendaftarkan karya tenun mereka untuk mendapatkan perlindungan merek, desain industri,  dan  IG,  karena  keterbatasan  dana,  pengetahuan  dan  akses  mereka.  Perlu  ada pendampingan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten terkait masalah HKI ini.
Gambar 1. Foto Kegiatan (1)

## REFERENSI
Fallo,  K.  (2016). Bertenun,  cara  tepat  dongkrak  pendapatan  anggota  kelompok  Bia  Berek  di Atambua. Diambil  6  September  2019,  dari  http://www.sesawi.net/bertenun-cara-tepat- dongkrak-pendapatan-anggota-kelompok-bia-berek-di-atambua/
Rangnekar,  D.  (2003). Geographical  indications:  A  review  proposal  at  the  TRIPS  council: Extending  article  23  to  products  other  than  wines  and  spirits (p.4).  Switzerland: International Centre for Trade and Sustanaible Development & United Nations Conference on Trade and Development. Diambil dari https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2003ipd4_en.pdf
Saidin,  O.K.  (2004). Aspek  hukum  hak  kekayaan  intelektual (Cetakan  ke-4).  PT  Raja  Grafindo Perkasa.
Sinaga,  S.  (2012). Utilisation  of  intellectual  property  rights  by  Indonesian  small  medium enterprises:  A  case  study  of  challenges  facing  Batik  and  Jamu  industries (unpublished doctoral dissertation). University of Wollongong, Wollongong, Australia.
Sinaga,  V.  S.  (2014)  Faktor-Faktor Faktor-Faktor  Penyebab  Rendahnya  Penggunaan  Hak Kekayaan  Intelektual di  Kalangan Usaha Kecil Menengah  Batik. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 21 (1), 61-80. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art4 The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) UU No. 28/ 2014 tentang Hak Cipta UU No. 20/ 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis UU No. 30/ 2000 tentang Rahasia Dagang UU No. 31/ 2000 tentang Desain Industri