PERAN HUMAS DITJEN IMIGRASI DALAM KEBIJAKAN LARANGAN WARGA NEGARA ASING MASUK KE WILAYAH INDONESIA

## STUDI KASUS LARANGAN SEMENTARA MASUKNYA WARGA NEGARA ASING DARI INDIA KE WILAYAH INDONESIA
Riri Ardyaningtyas
ririardyaningtyas@hotmail.com
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi

## Guntur Widyanto
gunturwidyanto@gmail.com Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang

## Abstract. The mutation of the Covid-19 virus in various countries has made the
Indonesian Government issue various public policies related to the entry and exit of  foreigners  both  from  and  to  Indonesian  territory.  The  Directorate  General  of Immigration  as  the  authorized  agency  in  the  service  of  visas  and  stay  permits, issued several public policies during the pandemic, especially related to the entry ban  of  foreigners.  Including  when  the  Covid-19  case  in  India  increased significantly,  a  policy  was  imposed  to  prohibit  the  entry  of foreigners  from  India. Public Relations of the Directorate General of Immigration is also involved not only in policy making, where aspirations from the public are accommodated and then conveyed  to  policy  makers,  but  also  in  disseminating  established  policies  in  the form of information that is easily understood by the public.
Keywords : Covid-19, Public Relation, Ban, Directorate General of Immigration, India
Abstract.  Mutasi  virus  Covid-19  di  berbagai  negara  membuat  Pemerintah Indonesia  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  publik  terkait  dengan  keluar masuknya  warga  negara  asing  (WNA)  baik  dari  maupun  menuju  wilayah Indonesia.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  instansi  yang  berwenang  dalam pelayanan visa dan izin tinggal mengeluarkan beberapa kebijakan publik selama pandemi  berlangsung,  terutama  terkait  dengan  pelarangan  masuknya  WNA. Termasuk pada saat kasus Covid-19  di India meningkat signifikan, diberlakukan kebijakan  pelarangan  masuknya  WNA  dari  India.  Humas  Direktorat  Jenderal Imigrasi pun turut terlibat tidak hanya dalam pembuatan kebijakan, dimana aspirasi dari publik ditampung dan kemudian disampaikan kepada penentu kebijakan, tapi juga  dalam  menyebarluaskan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  bentuk informasi yang mudah dipahami oleh publik.
Keywords : Covid-19, Humas, Larangan, Direktorat Jenderal Imigrasi, India

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh bagian di dunia, hingga saat ini masih  terus  berlangsung  dengan  berbagai  macam  varian  mutasi  virus  yang muncul  di  berbagai  negara.  Hal  ini  mendorong  pemerintah  Indonesia  untuk mengeluarkan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Warga Negara Asing
(WNA)  yang  akan  masuk  ke  wilayah  Indonesia  atau  keluar  dari  wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan salah satu faktor utama penyebaran virus Covid- 19  yakni  tingginya  mobilitas  manusia  sehingga  dapat  memperbesar kemungkinan penyebaran virus Covid-19 dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga  selain  mengontrol  pergerakan  masyarakat  di  wilayah  Indonesia, pemerintah  juga  perlu  mengatur  WNA  baik  yang  akan  masuk  ke  wilayah Indonesia  atau  yang  akan  keluar  dari  wilayah  Indonesia.  Diperlukan  kebijakan publik yang memberikan penekanan pada pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah  untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang  dianggap  akan  membawa dampak baik (good impact) bagi warga negaranya (Tuwu, 2020).
Pada    tanggal  03  Februari  2020,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan dikeluarkan untuk memberikan penegasan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi  sementara  waktu  menghentikan  pelayanan  pemberian  Bebas  Visa Kunjungan serta Visa bagi WN RRT dan WNA yang dalam kurun waktu 14 hari terakhir berada di  wilayah  RRT,  serta memberikan  kesempatan bagi  WN  RRT yang  berada  di  wilayah  Indonesia  dan  tidak  bisa  kembali  ke  negaranya disebabkan lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah RRT untuk diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Kemudian melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomot  7  Tahun  2020  Tentang  Pemberian  Visa  dan  Izin  Tinggal  Dalam Upaya  Pencegahan  Masuknya  Virus  Corona,  pemerintah  memberikan kelonggaran bagi WN RRT atau WNA yang dalam kurun waktu 14 hari berada di wilayah yang aman di RRT untuk diberikan visa kunjungan atau tinggal terbatas ke Indonesia. Namun per tanggal 02 April 2020 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, seluruh WNA dilarang masuk atau transit ke wilayah Indonesia kecuali
a.  Pemegang ITAS/ITAP;
b.  pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas;
c.  pemegang Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas;
d.  tenaga  bantuan  dan  dukungan  medis,  pangan,  dan  alasan kemanusiaan;
e.  awak alat angkut;
f.  yang akan bekerja di proyek strategis nasional.
Pelayanan  visa  dan  izin  tinggal  kembali  dibuka  setelah  diberlakukannya Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  Nomor  26  Tahun 2020  Tentang Visa  dan Izin  Tinggal  dalam  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru,  dimana  WNA  bisa mengajukan  visa  secara  daring  baik  itu  dalam  kondisi  WNA  berada  di  luar wilayah  Indonesia  ( offshore )  maupun  berada  di  dalam  wilayah  Indonesia ( onshore ).
Seiring  dengan  adanya  mutasi  varian  virus  Covid-19,  pemerintah Indonesia  terus  memantau  perkembangan  serta  berusaha  untuk  mengambil tindakan terkait dengan perkembangan kasus aktif Covid-19. Salah satu negara
yang  diantisipasi  perkembangan  kasus  aktif  Covid-19  yakni  negara  India, mengingat sejak pertengahan April 2021 jumlah kasus aktif Covid-19 meningkat drastic setelah diselenggarakannya acara ritual mandi massal di sungai Gangga pada  tanggal  12  April  silam.  Sejak  itu,  jumlah  kasus  aktif  Covid-19  terus meningkat dan ditemukan bahwa muncul varian mutasi virus Covid-19 baru yang diberi  nama  B.1.617  (kemudian  disebut  varian  delta).  Menyikapi  hal  tersebut, pemerintah  Indonesia  melalui  Satuan  Petugas  Covid-19  (Satgas  Covid-19) bekerja sama dengan instansi terkait mengeluarkan kebijakan pelarangan masuk WNA  yang  berasal  di  India  untuk  masuk  ke  wilayah  Indonesia  per  tanggal  24 April  2021.  Hal  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor:  IMI-GR.01.01-0873  Hal  Pembatasan  Sementara  Masuknya  Pelaku Perjalanan  ke  Wilayah  Indonesia.  Selain  itu,  bagi  WN  India  dilakukan penghentian pemberian visa sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  salah  satu  instansi  yang  memiliki peran penting dalam pemberian visa serta izin tinggal bagi WNA dan mengatur keluar  masuknya  WNA  dari  atau  ke  wilayah  Indonesia  senantiasa  dilibatkan dalam  pembuatan  kebijakan  publik  selama  pandemi  berlangsung,  tidak terkecuali  Sub  Bagian  Hubungan  Masyarakat  (Humas)  Direktorat  Jenderal Imigrasi sebagai yang bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi publik terkait dengan kebijakan publik yang akan diterapkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.  Menurut  Soegiardjo,  dalam  Suryanto  (2016),  humas  sendiri  memiliki fungsi  manajemen  yang  melakukan  penilaian  terhadap  sikap  publik, menyesuaikan  kebijaksanaan tata  kerja  dari  suatu organisasi  atau  perorangan dengan  kepentingan  publik  dan  melakukan  program  aksi  untuk  memperoleh pengertian dan persetujuan publik. Suryanto menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Public  Relations definisi  tersebut  menekankan  pada  aspek  humas sebagai  fungsi  manajemen  dalam  membantu  organisasi,  institusi  atau perusahaan.  Fungsi  yang  dimaksud  adalah  melakukan  aksi  kepada  publik dengan tujuan memperoleh pengertian dan dukungan.
Dalam  organisasi  sendiri,  teori  sistem  termasuk  yang  sering  digunakan dalam humas. Dimana humas dapat menjalin hubungan dengan publik, sesuai dengan  definisi public  relations sebagai  “ management  of  communication between an organization and its public ” yang disampaikan Grunig & Hunt (1984: 6) didasarkan pendekatan teori sistem atas humas.  Humas sendiri dalam teori sistem  diibaratkan  sebagai  penjaga  lingkaran  organisasi,  sehingga  ketika  ada masalah tidak akan keluar dari lingkaran. Teori ini sering juga disebut sebagai boundary  spanning .  Dalam  organisasi,  humas  berfungsi  sebagai  penerima informasi dari publik untuk selanjutnya disaring mana saja informasi yang penting bagi organisasi. Nantinya informasi yang dirasa penting akan dipertimbangkan untuk  diolah  di  dalam  organisasi,  untuk  selanjutnya  haisl  dari  pengolahan informasi tersebut bisa menjadi informasi baru yang bisa disebarkan kembali ke publik  oleh  humas.  Humas  juga  memastikan  informasi  yang  beredar  benar adanya dan terpercaya.

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk menjawab rumusan masalah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode  deskriptif  kualitatif.  Corbin  dan  Strauss  (2015)  menjelaskan  bahwa
pendekatan  kualitatif  merupakan  bentuk  penelitian  dimana  peneliti  dalam mengumpulkan  dan  menganalisis  data  menjadi  bagian  dari  proses  penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana strategi Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam  melakukan  penyebaran  informasi keimigrasian, khususnya perihal pembatasan pemberian izin masuk bagi WNA yang berasal dari India sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid- 19.
Sementara  itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  paradigma konstruktivis.  Moleong  (2009)  menyebutkan  bahwa  paradigma  konstruktivis merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menentukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan.
Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  secara  daring  kepada  narasumber yang  merupakan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pada  Sub  Bagian  Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan  Kepala  Sub  Bagian  Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  Achmad  Nur Saleh  dan  Pejabat  Imigrasi  pada  Sub  Bagian  Humas  Direktorat  Jenderal Imigrasi, Muhammad Fijar Sulistiyo.
Dipilihnya  kedua  orang  tersebut  sebagai  narasumber  karena  terlibat  langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyebaran seluruh informasi yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan untuk data sekunder  dilakukan  dengan  melakukan  kajian  studi  pustaka  pada  penelitian terdahulu, dokumen kebijakan,  situs web dan media  sosial Direktorat  Jenderal Imigrasi.

## 3. PEMBAHASAN
Selama  masa  pandemi  Covid-19,  Pemerintah  Republik  Indonesia  (RI)  melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan sejumlah aturan yang bertujuan untuk mencegah semakin meningkatnya angka jumlah penderita Covid-19 akibat masuknya  WNA  ke  Indonesia.  Bahkan,  beberapa  waktu  yang  lalu  diterbitkan larangan masuk yang bersifat sementara bagi WNA yang dalam kurun waktu 14 hari sebelum memasuki Wilayah Indonesia, pernah mengunjungi atau berada di negara  India.  Hal  ini  disebabkan  lonjakan  kasus  yang  cukup  drastis  di  kedua negara tersebut serta ditemukannya sejumlah varian/jenis covid terbaru.
Aturan yang berlaku mengenai larangan sementara masuknya WNA ke Wilayah Indonesia  bersifat  sangat  dinamis.  Hal  tersebut  menyesuaikan  dengan perkembangan kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia. Jika tidak diantisipasi dengan  baik,  maka  salah  satu  dampak  yang  akan  muncul  yaitu  terjadinya perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai aturan yang berlaku.
Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) telah melakukan sejumlah strategi komunikasi dalam  melakukan  penyebaran  informasi  keimigrasian,  khususnya  mengenai aturan larangan masuk sementara bagi WNA yang berasal dari India. Dozier dan Broom (dalam Ruslan, 2008) menyebutkan, peranan humas atau public relation dalam suatu organisasi dibagi menjadi empat kategori, diantaranya:
1.  Penasehat Ahli ( Expert Presciber );
2.  Fasilitator Komunikasi ( Communication Fasilitator );
3.  Fasilitator  proses  pemecahan  masalah  ( Problem  Solving  Process Fasilitator );
4.  Teknik Komunikasi ( Communication Technician ).
Dalam  kaitannya  dengan  diterbitkannya  aturan  mengenai  larangan  sementara masuknya  WNA  yang  berasal  dari  India  ke  Wilayah  Indonesia,  dari  hasil wawancara  dan  pengamatan  yang  dilakukan,  penulis  menyimpulkan  bahwa Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  telah  melaksanakan  perannya  dalam  hal sebagai  fasilitator  komunikasi,  fasilitator  proses  pemecahan  masalah,  serta teknik komunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjabaran berikut Ini:

## 1. Fasilitator Komunikasi
Melalui kategori ini, peran humas digambarkan sebagai pihak yang membantu organisasi dalam hal mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Selain itu, humas juga dituntut untuk menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, serta harapan organisasi kepada publiknya.
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjalankan  perannya  sebagai  fasilitator  masyarakat  dalam  menyampakan saran, kritik maupun aduan yang berkaitan dengan pembatasan izin masuk bagi WNA yang berasal dari India ke Wilayah Indonesia. Humas Direktorat Jenderal Imigrasi  telah  menyediakan  berbagai  kanal  yang  dapat  digunakan  oleh masyarakat.  Mulai  dari  media  sosial,  layanan  interaktif call  center hingga  fitur chat pada laman www.imigrasi.go.id.
Adanya  pemberlakuan  aturan  mengenai  pembatasan  aktivitas  perkantoran akibat adanya pandemi Covid-19, membuat Humas Direktorat Jenderal Imigrasi menghentikan  layanan  penyampaian  saran  dan  aduan  secara  langsung  atau tatap muka. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Untuk  mengantisipasi  adanya  pertanyaan  maupun  pengaduan  yang  akan disampaikan oleh masyarakat, saat ini Humas Direktorat Jenderal Imigrasi lebih terfokus untuk memberikan pelayanan secara daring baik melalui media sosial maupun  layanan  interaktif call  center dan  fitur chat pada  laman www.imigrasi.go.id.  Keputusan  yang  diambil  ini,  ternyata  mendapatkan tanggapan  yang  positif  dari  masyarakat.  Berdasarkan  keterangan  yang diperoleh,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  jumlah  pengikut  ( followers ) seluruh akun resmi media sosial Direktorat Jenderal Imigrasi selama kurun waktu penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung. Sebagai contoh, bila sebelum masa pandemi  Covid-19  berlangsung,  jumlah  pengikut  media  sosial Instagram @ditjen_imigrasi berkisar antara 70 hingga 80 ribu pengikut, maka saat ini jumlah pengikutnya mengalami peningkatan menjadi 141 ribu pengikut.
Sementara  itu,  dari  hasil  wawancara  dengan  Kasubag  Humas  Direktorat Jenderal Imigrasi, Achmad Nur Saleh, diperoleh informasi bahwa setiap harinya, Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  membuat  laporan  harian  yang  berisi  hasil analisa  terhadap  isu  yang  sedang  ramai  diperbincangkan  oleh  masyarakat
melalui  berbagai platform media  sosial.  Dalam  laporan  tersebut,  Humas Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian melakukan klasifikasi permasalahan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan.
Di  lain  hal,  Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  juga  menghimpun  setiap pertanyaan  maupun  aduan  yang  paling  sering  disampaikan  oleh  masyarakat. Dari  hasil  pengumpulan  data  tersebut,  Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi menyampaikan  kepada  pimpinan  untuk  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam penentuan  aturan  atau  kebijakan  terbaru.  Hal  tersebut  juga  berlaku  pada  saat diterbitkannya  aturan  mengenai  pembatasan  sementara  izin  masuk  bagi  WNA yang berasal dari India.

## 2. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah
Dalam kategori ini, humas dinilai dapat membantu organisasi dan publik untuk menemukan  pemecahan  masalah  yang  terbaik.  Berkaitan  dengan  penelitian yang penulis  buat,  Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  juga mempunyai peran untuk memberikan saran terhadap setiap keputusan yang akan dibuat.
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Kasubag  Humas  Direktorat Jenderal  Imigrasi,  Achmad  Nur  Saleh,  pihaknya  senantiasa  dilibatkan  dalam setiap rapat atau pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah RI yang membahas mengenai  pencegahan  penyebaran  pandemi  Covid-19.  Dalam  hal  ini,  Humas Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan sejumlah alternatif saran yang dapat menjadi  pertimbangan  dalam penerbitan  aturan  atau  kebijakan  yang  berkaitan dengan keberadaan WNA di Wilayah Indonesia.
Selain  itu,  Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  juga  senantiasa  diikut  sertakan dalam setiap proses penyusunan aturan atau kebijakan mengenai pembatasan pemberian  izin  masuk  bagi  WNA  di  masa  pandemi  Covid-19,  tidak  terkecuali pada saat perumusan aturan larangan masuk sementara bagi WNA yang berasal dari India. Keberadaan Humas Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut  diperlukan mulai  dari  penyusunan  redaksional  aturan  hingga  rencana  publikasi  kepada masyarakat.

## 3. Teknik Komunikasi
Selain  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  fasilitator  komunikasi  dan proses pemecahan masalah, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga berperan untuk  menyebarkan  informasi  perihal  aturan  keimigrasian  di  masa  pandemi Covid-19  kepada  masyarakat.  Menurut  narasumber  kedua,  Muhammad  Fijar Sulistiyo,  terdapat  beberapa  metode  yang  digunakan  oleh  Humas  Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan penyebaran informasi.
Pertama, dengan membuat siaran pers ( press release ). Hal ini diperlukan agar proses penyebaran informasi melalui media massa, khususnya media elektronik dan media cetak dapat berjalan dengan baik, serta mencegah terjadinya/timbulnya bias informasi. Penyusunan press release tersebut, diambil dari draft final aturan yang akan diberlakukan dalam kurun waktu dekat.
Selain  membuat press  release, strategi  penyebaran  informasi  yang  dilakukan selanjutnya  adalah  membuat infografis yang  memuat  poin-poin  utama  aturan
terbaru  untuk  selanjutnya  dipublikasi  melalui  media  sosial.  Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber kedua, saat ini Humas Direktorat Jenderal  Imigrasi  juga  telah  memiliki  tim  khusus  yang  akan  membuat  desain infografis. Setelah  dibuat draft desainnya,  Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi kemudian  kembali  berkoordinasi  dengan  pimpinan  organisasi  sebelum  materi informasi  tersebut  disebarluaskan  ke  masyarakat.  Setelah  mendapatkan persetujuan,  maka  desain  yang  telah  dibuat  selanjutnya  diunggah  ke  seluruh platform media sosial resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.
Di  masa  pandemi  Covid-19  saat  ini,  narasumber  kedua  menyebutkan  bahwa telah terjadi pergeseran strategi dalam mengkomunikasikan setiap aturan terbaru yang  berlaku.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  saat  diterbitkannya  aturan  mengenai larangan  sementara  masuknya  WNA  yang  berasal  dari  India  ke  Wilayah Indonesia.  Bila  sebelumnya,  seringkali  dilaksanakan  penyebaran  informasi secara langsung atau tatap muka,  maka di masa pandemi Covid-19 intensitas kegiatan  tersebut  cenderung  berkurang.  Saat  ini,  Humas  Direktorat  Jenderal Imigrasi lebih memanfaatkan berbagai platform media  sosial, media  cetak dan media elektronik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Peran dan fungsi Humas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal penerbitan setiap aturan  keimigrasian  terbaru  di  masa  pandemi  Covid-19  sangatlah  besar.  Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjalankan tiga kategori humas, yaitu sebagai fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, serta teknik komunikasi.
Keberadaan Humas Direktorat Jenderal Imigrasi tidak lagi hanya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, Humas Direktorat Jenderal  Imigrasi  juga  dituntut  untuk  menjadi  sarana  dalam  menyampaikan setiap kritik, saran dan aduan masyarakat kepada pimpinan organisasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan/penerbitan aturan/kebijakan terbaru. Hal ini juga berlaku dalam kasus pelarangan sementara pemberian izin masuk bagi WNA yang berasal dari India.

## DAFTAR PUSTAKA
Corbin, J., & Strauss, A. 2015. Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Grunig, James E & Todd Hunt. 1984. Managing Public Relation . Chicago: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ruslan, Rosady. 2008. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Suryanto. 2016. Public Relation . Malang: Penerbit Andi.
Tuwu, Darmin. 2020. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 . Journal Publicuho: 267-278.

## ATURAN
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomot 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-0873 Hal
Pembatasan Sementara Masuknya Pelaku Perjalanan ke Wilayah Indonesia.