## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Padang-Sicincin Lewat Pendekatan Holistik dan Legal dengan Perjanjian Izin Kompensasi Perubahan Bentuk Lahan
Defi Adrian 1* , Yusup Hidayat 2 , Anas Lutfi 3 1,2,3 Magister Ilmu Hukum,Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia
* Corresponding Author: afive49@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 20/07/2023 Konflik  pembangunan  jalan  tol  Trans  Sumatara  seksi  Padang-Sicincin  telah berlarut  larut  serta  menimbulkan  permasalahan  yang  kompleks  dan  memakan waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Penulis yang ditugaskan sebagai Project Manager dari  pembangunan  jalan  tol  ini  lalu  berdiskusi  dan  mencoba  menemukan  jalan tengah  penyelesaian  ini  dengan  melakukan  metode  systematic  literature  review untuk  dapat  membandingkan  permasalahan  sejenis  pada  negara  lain.  Hasil  dari penelitian  menunjukan  penyelesaian  masalah  akusisi  lahan  harus  dilakukan dengan pendekatan sistematis dan mempertimbangkan aspek aspek seperti sosial, politik  dan  hukum  secara  holistik  untuk  dapat  menemukan  solusi  yang  mampu diterima semua pihak.
Direvisi, 10/08/2023 Dipublikasi, 02/10/2023 Kata Kunci:
Systematic Literature
Review; Trans
Sumatera; Konflik Lahan; Perjanjian

## Abstract
Keywords: Systematic Literature Review, Trans Sumatra, Land Conflict, Agreements. The  conflict  surrounding  the  construction  of  the  Padang-SiCincin  section  of  the Trans Sumatra toll road has been prolonged and has given rise to complex issues.
The  author,  the  project  manager  of  this  toll  road  development,  engaged  in discussions  and  attempted  to  find  a  middle  ground  for  resolving  the  conflict  by conducting a systematic literature review. This review aimed to compare similar issues  in  other  countries.  The  research  findings  indicate  that  resolving  land acquisition  problems  should  be  approached  systematically,  considering  holistic aspects  such  as  social,  political,  and  legal  factors  to  arrive  at  solutions acceptable to all parties involved.

## PENDAHULUAN
Pembebasan  lahan  dan  pembangunan  jalan  tol  adalah  salah  satu  proyek  yang  cukup kompleks dan sulit. Alasan yang pertama adalah karena negosiasi dengan pihak yang begitu banyak  tidak  mudah  untuk  dilakukan.  Setiap  warga  memiliki  pemikirannya  masing  masing dan mereka tidak ingin jika lahannya dikuasai tanpa pemberian imbal hasil yang sesuai. Oleh sebab itulah negosiasi ini biasanya melibatkan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang tidak sedikit. Tidak heran juga muncul beberapa konflik yang timbul dari permasalahan pembebasan  lahan  yang  melibatkan  berbagai  kepentingan.  Jika  tidak  dapat  diselesaikan dengan baik, pembebasan lahan bisa menjadi tuduhan pelanggaran HAM. 1
Mengingat  hal  ini,  maka  diperlukan  suatu  pendekatan  yang  bijak  terhadap  berbagai pihak  dalam  perkara  pembebasan  lahan  dan  oleh  karena  itulah  dimensi  politik  dan  usaha memahami hukum adat khususnya di Sumatera Barat tidak dapat ditinggalkan karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara adat dan ulayatnya. Hal ini terutamanya ketika kita  membahas  tanah  yang  dimiliki  secara  turun  temurun  dan  sudah  menjadi  bagian  dari kepercayaan masyarakat  adat  meski belum mendapatkan keabsahan dari  negara atau belum
1 Burhanudin,  A.  A.  (2021). Eksistensi  Hukum  Adat  di  Era  Modernisasi . Salimiya:  Jurnal  Studi  Ilmu Keagamaan Islam , 2 (4). 96–113.
tersertifikasi.  Hal  ini  bisa  menciptakan  masalah  baru  yang  kompleks  dalam  penyelesaian permasalahan  tersebut.  Oleh  karenanya,  tidak  bisa  menyederhanakan  penyelesaian permasalahan  ini,  namun  juga  harus  memahami  dasar-dasar  atau  inti  dari  permasalahan tersebut secara sistematis.
Penulis  dalam  hal  ini  melakukan  penelitian  mengenai  Kompensasi  Ijin  Dalam Perubahan  Bentuk  Lahan  Pada  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  Seksi  Padang  – Sicincin.  Tujuan  penulis  melakukan  penelitian  ini  adalah  memahami  bagaimana  cara menyelesaikan  permasalahan  pembebasan  lahan  di  proyek  pembangunan  Jalan  Tol  Trans Sumatera  Seksi  Padang-Sicincin.  Untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi, dibutuhkan  setidaknya  ada  tiga  pendekatan  yang  dilakukan  yaitu  Pendekatan  Sosiologis, Pendekatan Politis dan Pendekatan Hukum yang diuraikan sebagai berikut:
1. Pendekatan  sosiologis  diperlukan  diimplementasikan  kepada  masyarakat  karena masyarakat yang hidup dalam suatu komunitas memiliki standar nilai tersendiri dan juga cara  menyelesaikan  masalah  mereka  sendiri.  Jika  kita  tidak  berbicara  dengan  bahasa mereka  dalam  memahami  permasalahan,  maka  kita  tidak  akan  bisa  menemukan  solusi terutama  terkait  dengan  pembebasan  lahan.  Komunikasi  massa  yang  dilakukan  dengan tepat, dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. 2 Namun harus kita perhatikan sekali lagi bahwa pendekatan permasalahan secara sosiologis sebagai tahap. Selanjutnya, tahap berikutnya yaitu bagaimana pengaruh sosiologis dapat dianalisa lebih mendalam dan kemudian dapat menemukan dimensi politis di dalamnya.
2. Dalam  dimensi  politis  perlu  untuk  memahami  mengenai power atau  kekuatan  secara politis.  Melalui  pendekatan  ini  menyelesaikan  masalah  dengan  pendekatan  pada power atau pihak yang berkuasa. Jika kita melihat struktur masyarakat desa dan juga modernisasi yang  ada  di  dalamnya.  Kepala  desa  bukan  selalu  orang  yang  memiliki power .  Ia menjalankan  tugas  administratifnya,  bukan  menjadi  pemilik  kekuatan  yang  mengatur masyarakat  desa,  termasuk  dalam  negosiasi  yang  berkaitan  dengan  pembebasan  lahan. Kekuatan  politik  di  masyarakat  desa  ini  juga  tidak  dalam  konteks  wilayah  administratif. Seringkali yang kita temukan, geopolitik di desa melebihi arti dari wilayah administrasi itu sendiri.  Yang  penulis  maksudkan  adalah  bahwa  ada  kelompok-kelompok  yang  hidup dalam satu wilayah yang memiliki garis batas tidak terlihat, namun kelompok ini sangat kuat hubungannya. Untuk bisa merangkul kelompok ini, maka kita harus bisa tahu siapa yang  dituakan  dan  siapa  yang  kemudian  orang  yang  diberikan  kewenagan  dan  memiliki kekuatan untuk mengatur permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah geopolitik itu. Inilah yang disebut sebagai pendekatan politis pada masyarakat di daerah rural. Hal inilah yang seringkali tidak diolah dengan baik sehingga menimbulkan konflik.
3. Melalui  Pendekatan  Hukum  yang  dilakukan  terhadap  pembebasan  lahan  ini  memiliki dasar hukum di Indonesia yaitu :
a. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum. Undang-Undang  ini  mengatur  tentang  proses  pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek strategis  dan  kepentingan  umum  lainnya.  Dalam  undang-undang  ini,  diatur  pula mekanisme ganti rugi bagi pemilik lahan yang akan dibebaskan.
b. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2012  tentang  Administrasi  Pemerintahan. Dalam undang-undang  ini  diatur  tentang  proses  perencanaan,  pengelolaan,  dan  pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
c. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA  mengatur  tentang  hak-hak  atas  tanah  dan  pengaturan  tentang  alih fungsi tanah untuk kepentingan pembangunan.
2 Sarihati, T., Si,  M., Luthfie, H. M., Kurniadi,  B., & Si, M.  (2022). Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik . PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan  Umum. Peraturan  Pemerintah  ini  merupakan  perubahan  atas  aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan merinci lebih lanjut mengenai proses pembebasan lahan, penilaian nilai tanah, dan mekanisme ganti rugi.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara atau  daerah,  termasuk  tanah  yang  telah  dibebaskan  dan  menjadi  milik  pemerintah setelah proses pembebasan.
Berdasarkan  aturan  hukum  menjadi  dasar  hukum  bagi  pemerintah  atau  pihak  yang diberikan  mandat  untuk  melakukan  pembebasan  lahan  itu  sudah  cukup  kuat  untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Namun  yang  menjadi  masalah  adalah  pembebasan lahan ini tidak diikuti dengan dampak yang positif karena masih melibatkan konflik agraria.
Untuk  diketahui,  konflik  agraria  adalah  konflik  yang  terjadi  akibat  perbedaan  atau perselisihan antara berbagai pihak yang terlibat dalam masalah pertanahan atau sumber daya alam  yang  berhubungan  dengan  pertanian  atau  agraria.  Beberapa  penyebab  umum  dari konflik agraria meliputi: 3
a. Sengketa atas Hak Atas Tanah: Salah satu penyebab utama konflik agraria adalah sengketa atas hak atas tanah. Hal ini bisa melibatkan klaim hak kepemilikan tanah yang berbenturan antara  masyarakat  adat,  petani,  atau  kelompok  masyarakat  dengan  pihak  swasta  atau pemerintah.
b. Konversi  Lahan:  Konversi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  non-pertanian,  seperti perumahan,  industri,  atau  infrastruktur,  seringkali  menyebabkan  konflik  agraria.  Hal  ini bisa  mengakibatkan  pemaksaan  keluar  petani  dari  lahan  mereka  tanpa  ganti  rugi  yang memadai atau merugikan keberlanjutan pertanian.
c. Ketidakadilan dalam Distribusi Sumber Daya: Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya agraria,  seperti  air  irigasi,  hutan,  atau  lahan  pertanian  yang  subur,  dapat  menyebabkan konflik  antara  kelompok  masyarakat  yang  berbeda  yang  bersaing  untuk  mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya tersebut.
d. Korupsi  dan  Ketidaktransparanan:  Korupsi  atau  kurangnya  transparansi  dalam  proses pemberian  izin,  perijinan,  atau  alokasi  lahan  juga  dapat  memicu  konflik  agraria. Ketidakjelasan  kepemilikan  tanah  atau  perubahan  peraturan  tanpa  pemberitahuan  yang memadai dapat menciptakan ketidakpuasan dan perselisihan.
e. Perubahan Kebijakan Pemerintah: Perubahan kebijakan pemerintah terkait agraria, seperti kebijakan reforma agraria, bisa menyebabkan konflik jika tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
f. Ketegangan  Sosial  dan  Budaya:  Perbedaan  budaya,  adat  istiadat,  atau  pandangan masyarakat  terhadap  sumber  daya  agraria  juga  dapat  menyebabkan  konflik  agraria. Ketegangan  antar  kelompok  masyarakat  dengan  latar  belakang  sosial  dan  budaya  yang berbeda dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Dalam  mengatasi  masalah  konflik  agraria  ini,  pandangan  dari  segi  hukum  saja  atau hukum  positif  saja  tidaklah  cukup  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pembebasan  lahan tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena  cara-cara  yang  berbeda  dalam  menerjemahkan  hukum  akan sangat  mempengaruhi  tindakan  penyelesaian  masalah  tersebut.  Oleh  sebab  itulah,  perlu melakukan  studi  yang  mendalam  dan  pendekatan  multi  dimensi  seperti  yang  telah  penulis jabarkan sebelumnya yaitu dengan pendekatan sosiologis, politis dan hukum.
3 Lucas, A. E., Warren, C., & Lucas, A. E..  (2013). Land for the people: The  state and agrarian conflict in Indonesia. Ohio University Press .
Untuk bisa memahami permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan metode systematic  literature  review untuk  memahami  sebenarnya  bagaimana  penyelesaian  konflik agraria  yang  berkaitan  dengan  akusisi  lahan  dan  kemudian  melakukan  komparasi  atau perbandingan terhadap penyelesaian konflik lahan di seksi Padang dan Sicincin.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  orisinal  karena  penelitian  penelitian sebelumnya  belum  menggunakan systematic  literature  review dan  biasa  dilakukan  dengan pendekatan  pada  warga  setempat  dengan  metode  kuantitatif.  Sementara  itu,  penelitian  ini sendiri  memiliki  pendekatan  yang  berbasis  refrensial  dan  studi  kasus  yang  sekiranya  bisa membantu pemahaman yang baik atau khazanah penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
Penulis  dalam  hal  ini  melakukan  beberapa  penelitian  lain  sebagai  pembanding. Yang pertama  adalah  penelitian  berjudul  Model  Interaksi  Stakeholder  Pada  Pembebasan Pembangunan  Jalan  Tol  Ruas  Padang  dan  Sicincin. Ringkasan  penelitian  ini  menjelaskan bahwa masalah dari pembangunan jalan tol ruas Padang dan sicincin ini dapat dijelaskan jika kita dapat menjelaskan penjabaran interaksi sosial yang terjadi di sana.
Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul Ganti Kerugian Terhadap Pembebasan Lahan  Proyek  Pembangunan  Irigasi  Batang  Bayang. Penelitian  ini  lebih  banyak  menyoroti perihal  isu  hukum  yang  ada  di  masalah  pengadaan  irigasi  Batang  Bayang.  Dari  penelitian yang  ada,  sebenarnya  pengadaan  proyek  pembangunan  irigasi  Batang  Bayang  sudah  sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa usaha yang telah dilakukan dalam usaha pembebasan  jalan  tol  Ruas  Padang  dan  Sicincin  dan  juga  hasil literature  review yang dilakukan pada beberapa penelitian di kasus yang serupa.  Penelitian ini akan menggunakan kata  kunci  pembebasan  lahan  ( land  acquisition ),  konflik  agraria,  penyelesaian  masalah hukum, dan perjanjian. Ada sekitar 100 artikel yang diseleksi dengan tiga kata kunci tersebut. Namun kemudian penulis menjaring menjadi tiga Research Question yaitu sebagai berikut : 1. RQ 1 : Apakah artikel  membahas mengenai  konflik agrarian terutama pembebasan lahan?
2. RQ 2 : Bagaimanakah  pendekatan  penyelesaian  masalah  yang  digunakan,  apakah ada pendekatan hukum di dalamnya?
3. RQ 3 : Bagaimanakah penyelesaian akhir di dalam masalah agraria tersebut?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berikut  ini  adalah  hasil  dari literature  review yang  penulis  lakukan  dengan  sumber sumber sebagai berikut:
Tabel 1. Literature Review No. Nama Penulis Judul Kesimpulan RQ1 RQ2 RQ3 1 Z. Zainuddin 4 The  legal  due  diligence of land  acquisition for  the public  interest:  a  critical review
Pencegahan masalah agraria dilakukan  dengan  pendekatan legal  due  diligence  sehingga dapat  meminimalisir  masalah  di masa depan. V V V 2 S.S. Kuma 5 Examining  the  effectiveness and challenges of compulsory land Ketika proses survey tidak terjadi permasalahan  dan  banyak  warga memberikan  dukungan,  namun V V V
4 Zainuddin, Z. (2022). The legal due diligence of land acquisition for the public interest: a critical review . ( SIGn Jurnal Hukum , 4 (1). 46–57.
5 Kuma,  S.  S.,  Fabunmi,  F.  O.,  &  Kemiki,  O.  A.  (2019). Examining  the  effectiveness  and  challenges  of compulsory land acquisition process in Abuja , Nigeria. FUTY Journal of the Environment, 13 (2). 1–13.
acquisition process  in  Abuja, Nigeria masalah menjadi kompleks ketika pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai  dengan  kesepakatan  yang berlaku 3 L Li & C Xu 6 Review of compensation policies for land acquisition and  demolition  in China Aturan  kompensasi  yang  tidak jelas banyak menimbulkan ketegangan  dan  konflik  di Tiongkok V V V 4 RS Tekka 7 Unfair Compulsory Land Acquisition and Compensation  Process  for Infrastructure and Urbanization  Development: The Source of Poverty Penyelesaian  akusisi  lahan  yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan permasalahan sosial  ke depannya yang  berlawanan  dengan  tujuan dari  filosofi  pembangunan  itu sendiri V V V 5 V. Thakur 8 Land records  on  blockchain for implementation of land titling in India Untuk  menyelesaikan  masalah hukum pertanahan terutama yang terkait  dengan  pendataan  secara elektronik, sistem dengan memanfaatkan block chain mulai dimanfaatkan di India
V V V 7 KF Davis 9 Tropical  forest  loss  enhanced by large-scale land acquisitions Permasalahan  dan  tujuan  dari akusisi  lahan  dapat  dikatakan berhasil bukan hanya karena legal secara hukum, tapi tidak menimbulkan  dampak  negatif berkepanjangan X V V 8 Wahyu Ziaulhaq Model Sosialisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan  Dalam  Melakukan Negosiasi  Pembebasan  Lahan Untuk Pembangunan Underpass Pendekatan  dengan  persuasif dapat  menyelesaikan  masalah pembebasan  lahan  dengan  cara yang lebih konstruktif V V X 9 Ardela V.A.V 10 Pembangunan Bendungan Way  Sekampung:  Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Terdampak Pembebasan  Lahan:  Studi Kasus Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Pembangunan  bendungan  harus dilakukan dengan memperhatikan dampak  pada  masyarakat  sekitar terutama  terkait  sektor  sektor yang mempengaruhi penghidupan mereka sehari hari V X V 10 Susilo  E.  dan Triputro RW 11 Korupsi  Pembebasan  Lahan Jalan  Jalur  Lintas  Selatan  di Kalurahan Karangawen Korupsi  dan  sistem  pembebasan lahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dapat berdampak pada hubungan pemerintah dan masyarakat dalam beberapa waktu ke depannya
V V V
6 Li,  L.,  &  Xu,  C.  (2019). Review  of  compensation  policies  for  land  acquisition  and  demolition  in  China . International Conference on Construction and Real Estate Management. 925–930.
7 Tekka,  R.  S.  (n.d.). Unfair  Compulsory  Land Acquisition  and  Compensation  Process  for  Infrastructure  and Urbanization Development: The Source of Poverty .
8 Thakur, V., Doja, M. N., Dwivedi, Y. K., Ahmad, T., & Khadanga, G. (2020). Land records on blockchain for implementation of land titling in India . International Journal of Information Management , 52 , 101940.
9 Davis, K. F., Koo, H. I., Dell’Angelo, J., D’Odorico, P., Estes, L., Kehoe, L. J., Kharratzadeh, M., Kuemmerle, T., Machava, D., & Pais, A. de J. R..  (2020) Tropical forest loss enhanced by large-scale land acquisitions . Nature Geoscience , 13 (7). 482–488.
10 Ardela, V. A. V. (2023). Pembangunan Bendungan Way Sekampung: Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan: Studi Kasus Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu . Jurnal  Manajemen,  Ekonomi,  Hukum,  Kewirausahaan,  Kesehatan,  Pendidikan  Dan  Informatika (Manekin) , 1 (03), 65–71. 11 Susilo, E., & Triputro, R. W. (2023). Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen . ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (8). 3586–3600.
11 Andriany V.
12 Penilaian  Ganti  Rugi  Untuk Kepentingan  Umum’  (Studi Kasus  Pembebasan  Lahan Untuk Tapak Tower Pln).
Penilaian  ganti  rugi  tidak  hanya memperhatikan  masalah  hukum namun  juga  dimensi  sosial  dan ekonomi V V V 12 Wijaya A.A.M Negosiasi  Pembebasan  Lahan Pada  Pembangunan  Jembatan Boton-Muna  di  Kelurahan Palabusa Negosiasi  pembebasan  lahan harus  memperhatikan  bagaimana suasana pendekatan sosial, ekonomi  dan  hukum  di  daerah tersebut V V V 13 Jennisa,  Thiska Ika, Anuar Rasyid, and Suyanto
Suyanto 13
Perencanaan Komunikasi
Pembebasan Lahan Jalan Tol Komunikasi perlu  dibangun, namun diperlukan juga pendekatan manusiawi agar pembangunan  jalan  tol  dapat dilakukan dengan lebih mudah
V V V 14 Novinayah, Fadilah  Salsa, and Martinus Legowo. Konstruksi  Masyarakat  Desa Penatarsewu Tentang Pembebasan Lahan Program  pembebasan  lahan  yang baik  perlu  dilakukan  dengan komunikasi yang baik V V V 15 NR Adam Alternative Despute Resolution  sebagai  Primum Remedium dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel  Kereta  Api  di Kabupaten Pangkep Pendekatan  dengan  persuasif merupakan  pendekatan  yang lebih  realistis  dalam  pembebasan lahan rel kereta api di Pangkep V V V 16 Asdar,  Asdar, and Subehan Khalik 14 Peran  Pemerintah  Kabupaten Pangkajene  Dan  Kepulauan Dalam  Menangani  Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api Komunikasi  pemerintahan  yang baik dapat lebih mudah menyelesaikan permasalahan dari berbagai dimensi V V V 17 T. Ogwang 15 Social impacts of land acquisition for  oil  and  gas development in Uganda Pemerataan ekonomi yang berkeadilan  jauh  lebih  penting daripada  penyelesaian  masalah hukum semata V V V 18 H  Nautiyal, V Goel 16 Sustainability  assessment  of hydropower projects Pembangunan bendungan dengan dampak holistik harus diperhatikan  termasuk  dalam masalah pembebasan lahan V V V 19 J. Gao, Y. Liu 17 China's  initiatives  towards rural land system reform Reformasi  agraria  diperlukan karena banyaknya masalah dalam akusisi lahan dan unsur unsur non hukum diharapkan menjadi pertimbangan V V V 20 A Boslett, T Guilfoos, C Lang Valuation of the external costs of unconventional oil  and  gas development:  The  critical importance  of  mineral  rights ownership Akusisi  lahan  harus  diatur  agar tidak sampai menimbulkan perasaan oleh warga lokal bahwa mereka tidak mendapat perlakuan yang adil
V V V
12 Andriany,  V.  (2019). Penilaian  Ganti  Rugi  Untuk  Kepentingan  Umum’(Studi  Kasus  Pembebasan  Lahan Untuk Tapak Tower Pln) . Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness , 2 (2).
13 Jennisa,  T.  I.,  Rasyid, A.,  &  Suyanto,  S.  (n.d.). Perencanaan  Komunikasi  Pembebasan  Lahan  Jalan  Tol . Jurnal Kebijakan Publik, 14 (2). 213–219.
14 Asdar,  A.,  &  Khalik,  S.  (2020). Peran  Pemerintah  Kabupaten  Pangkajene  Dan  Kepulauan  Dalam Menangani  Sengketa  Pembebasan  Lahan  Rel  Kereta  Api . Siyasatuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Siyasah Syar’iyyah , 1(2). 297–307.
15 Ogwang, T., & Vanclay, F. (2019). Social impacts of land acquisition for oil and gas development in Uganda. Land , 8 (7). 109. 16 Nautiyal,  H.,  &  Goel,  V.  (2020). Sustainability  assessment  of  hydropower  projects .  (Journal  of  Cleaner Production, 265, 121661.
17 Liu, M., & Lo, K..  (2022). The territorial politics of urban expansion: Administrative annexation and land acquisition . Cities , 126, 103704.
21 J. Sandig Contesting large-scale land acquisitions in  the  Global South Akusisi secara luas membutuhkan  pendekatan  yang bijaksana dan terukur V V V 22 A. Ahmed 18 Land Acquisition in  Pakistan: Loopholes  in  the  Legal Framework  and  the  Way Forward Akusisi lahan di Pakistan memiliki  permasalahan  hukum sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara riil
V V V 23 M Liu, K Lo The  territorial  politics  of urban expansion: Administrative annexation and land acquisition Masalah  urban  dan  juga  lahan merupakan  masalah  hukum  yang pelik V V V 24 R Jayewardene Why  national  law  is  essential for  protecting  public  interest and  providing  safeguards in land  acquisition and  forced displacement Penyusunan hukum publik sangat diperlukan  untuk  melindungi kepentingan publik secara keseluruhan V V V 25 S. Sarkar 19 Optimal  mechanism  for land acquisition Perlu  ada  optimalisasi  hukum agar  tidak  terjadi  konflik  agraria berkepanjangan V V V 26 J. Subhan Land  acquisition  vis-à-vis Compensation Mechanism: An  Analytical  Study  With Special  Reference  to  Power Sector in India Mekanisme kompensasi yang adil perlu dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di India
V V V 27 AM Soliman 20 The  right  to land:  to  whom belongs after a reconciliation law in Egypt Permasalahan  hukum  tanah  di Mesir  mencapai  kulminasinya dan celah hukum perlu diatasi V V V 28 M Cai, I Murtazashvili, J Murtazashvili The  politics  of land property rights Permasalahan  hak  tanah  selalu menjadi permasalahan yang menyebabkan permasalahan yang berkelanjutan V V V 29 Dr.  Rusel  and Berger Navigating  the  belt  and  road initiative Inisiatif sebesar the belt and Road Initiative  telah  menyebabkan kerumitan yang tidak sederhana V V V

## Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  yang  kita  lakukan,  permasalahan  hukum  bukanlah  satu  satunya masalah  dalam  pembebasan  lahan  yang  dilakukan  di  berbagai  studi  pembebasan  lahan  di seluruh dunia.
Permasalahan  dalam  pembangunan  baik  itu  jalan  tol  maupun  fasilitas  lainnya terkendala  adanya  kepentingan  masyarakat  yang  juga  tidak  sederhana.  Hal  tersebut menimbulkan permasalahan multi kompleksitas yang menyebabkan pembangunan terhambat. Beberapa  hal  yang  berdampak  di  dalam  pembangunan  di  antaranya  adalah  dimensi  sosial, politik dan juga hukum.
Dimensi sosial, politik dan hukum ini seringkali berkaitan erat. Hal ini tidak bisa kita hindarkan  karena  faktanya  hukum  yang  tidak  kuat  dan  hanya  berat  di  sisi  penguasa menimbulkan  perasaan  perlakuan  tidak  adil.  Berkembangnya  perasaan  adanya  perlakuan yang  tidak  adil  ini  kemudian  menyebabkan  permasalahan  permasalahan  berkelanjutan  ke depannya  oleh  karena  perasaan  tidak  diperlakukan  secara  adil  ini  dapat  berdampak  pada banyak  hal  ke  depannya.  Rasa  keadilan  dan  juga  perasaan  bahwa  ada  kerjasama  yang  adil dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  menjadi  penting  untuk  dikelola  agar  tidak  menimbulkan permasalahan  ke  depannya.  Pengelolaan  yang  bisa  dilakukan  dari literature  review yang
18 Ahmed, A. (2022). Land Acquisition in Pakistan: Loopholes in the Legal Framework and the Way Forward . International Journal of Urban and Regional Planning , 1 (1).
19 Sarkar, S. (2022). Optimal mechanism for land acquisition. (Review of Economic Design, 26 (1). 87–116. 20 Soliman, A. M. (2022) The right to land: to whom belongs after a reconciliation law in Egypt.  Journal of Contemporary Urban Affairs , 6 (2). 96–111.
dilakukan adalah dengan penerapan pemikiran yang fleksibel dalam perjanjian sehingga tidak menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan. Perlu ada suatu  pemahaman bahwa dalam resolusi  konflik  perlu  pendekatan  multi  dimensi  yang  berkesesuaian  dengan  kebutuhan masing  masing  pihak. 21 Dalam  penelitian  banyak  konflik  terjadi  karena  pihak  pengembang atau yang menjalankan proyek hanya mencoba menyelesaikan masalah dari dimensi hukum dan  ekonomi  saja.  Terkadang  permasalahan  ekonomi  tidak  bisa  dinilai  hanya  dengan menaikkan  tawaran  demi  tawaran  yang  bernilai  ekonomis.  Sebaliknya,  kita  harus  mencoba memahami dimensi-dimensi yang ada dalam pemikiran  masyarakat adat tersebut, ketakutan mereka  dan  usaha  usaha  apa  yang  sekiranya  bisa  membuat  mereka  nyaman  bekerja  sama dengan kita.
Penulis pun mengalami masalah yang sama ketika menjadi Project Manager di lokasi tersebut.  Hasil  dari  pengamatan  penulis,  berbagai project  manager mengalami  kegagalan untuk  menyelesaikan  masalah  yang  ada.  Masalah  ini  muncul  karena  di  antaranya  adalah problem  pada komunikasi  yang tidak baik  hingga kemudian terjadi  konflik  berkepanjangan antara  kedua  belah  pihak.  Akibatnya,  Terjadi  keterlambatan  pekerjaan  yang  berlarut  larut hingga kemudian penulis memutuskan untuk bekerja sama dengan Universitas Andalas untuk memahami  keinginan  dari  masyarakat  setempat  lewat  penelitian  sosiologi  dan  antropologi. Dari  hasil  penelusuran  ternyata  banyak  jalur  yang  dilewati  merupakan  tanah  ulayat  dan memiliki  arti  penting  bagi  masyarakat  setempat.  Dari  kondisi  ini,  penulis  mempelajari beberapa hal penting :
1. Tanah Ulayat Memiliki Makna Mendalam
Tanah  ulayat  memiliki  makna  mendalam  karena  keberadaan  tanah  ini  bukan  hanya tentang eksistensi kepemilikan semata namun  juga ada dinamika sosial, historis dan juga politik di  dalamnya.  Penulis membandingkan dengan hasil di  beberapa daerah lainnya. 22 Ketika tanah ulayat dialihfungsikan sebagai jalan tol maka secara psiko-sosial masyarakat merasa  bahwa  telah  kehilangan  tanahnya  dan  akses  ke  dalamnya.  Hal  ini  menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan bagi  masyarakat karena dimensi-dimensi  persepektif yang masyarakat miliki adalah secara murni dan alami.
Yang  pertama  secara  sosiologis  mereka  kehilangan  apa  yang  sudah  menjadi  tradisi mereka. Mereka merasa bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaan tidak dapat lagi mereka rasakan.  Hal  ini  menimbulkan  perasaan  tidak  nyaman  dan  dapat  mendorong  adanya konflik pada diri mereka. Pendekatan sosiologis ini tidak melulu soal hukum karena ada sisi  perasaan  psikososial  yang  mereka  hadapi  dan  pelajari. 23 Oleh  karena  itulah,  proses menuju  kesana  tidak  dapat  dipaksakan  dengan  pertimbangan  logis  dan  ekonomis  saja. Bagaimanapun  sisi  emosional  mereka  akan  saling  berhadapan  dengan  kenyataan  dan proses  tersebut  menyebabkan  kompleksitas  yang  harus  ditangani  dengan  bijak  dan terstruktur.  Dengan  demikian  diskusi  dan  suasana  dialogis  diperlukan  supaya  terbentuk pemahaman yang konstruktif di antara pihak pihak yang ada.
Yang  kedua  secara  politis,  penguasaan  lahan  ini  menandakan  juga  berakhirnya kekuasaan mereka pada suatu tempat. Perasaan telah kehilangan kuasa atas suatu tempat juga  berkaitan  dengan  keseimbangan  kekuatan  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Jika  mereka merasa  kekuatan  mereka  berkurang,  maka  di  satu  sisi  akan  timbul  juga  perasaan  tidak nyaman  sebab  mereka  telah  bertahun  tahun  menjadi  orang  yang  berkuasa  dan  memiliki pengaruh  di  tempat  tersebut.  Oleh  karena  itulah,  solusi  yang  bisa  digunakan  adalah
21 Khaswara,  F.,  &  Hambali,  R.  Y. A.  (2021). Conflict  Theory  According  to  Johan  Galtung .  Gunung  Djati Conference Series, 4. 650–661. 22 Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau . Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (3). 586–602. 23 Ergashev,  I.,  &  Farxodjonova,  N.  (2020). Integration  of  national  culture  in  the  process  of  globalization . Journal of Critical Reviews , 7 (2). 477.
membangun  kembali  suatu  realitas  yang  dialogis  dan  konstruktif  dengan  harapan menemukan  ekspetasi  bersama  yang  di  kemudian  waktu  bisa  menyelesaikan  persoalan persoalan komunal untuk solusi yang bagus untuk kebaikan bersama sama. Tanpa adanya pembangunan  dialogis  yang  konstruktif  maka  penyelesaian  masalah  tidak  akan  pernah menemukan solusinya.
Oleh  karena  kedua  pertimbangan  itulah  penulis  memutuskan  bahwa  memaksakan kepemilikan  lahan  itu  tidak  akan  membantu  penyelesaian  masalah  dan  karenanya diperlukan  pendekatan  lain  yang  memenuhi  kebutuhan  semua  pihak.  Lalu  pada  dimensi berikutnya, bahwa sebenarnya secara ekonomis masyarakat membutuhkan jalan tol.

## 2. Warga Rasional dan Memiliki Kebutuhan Ekonomi
Warga  merupakan  kelompok  yang  rasional.  Sebagai  kelompok  yang  rasional,  warga menyadari  bahwa  mereka  memiliki  kebutuhan  ekonomi  yang  cukup  besar.  Sebenarnya eksistensi  jalan  tol  dapat  membantu  perekonomian  warga.  Oleh  karena  itulah  jalan  tol sebenarnya  tidak  ditolak  melainkan  warga  berkeinginan  untuk  menemukan  titik  tengah agar  terjadi  keadilan  untuk  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  pelaksana  pembebasan  lahan dengan masyarakat adat.
Jalan tol sendiri memiliki banyak manfaat ekonomi di dalamnya. Manfaat ekonomis dari  jalan  tol  adalah  sebagai  pembuka  akses  transportasi  dan  juga  logistik.  Keberadaan jalan  tol  bisa  membantu  agar  warga  dapat  bepergian  dan  atau  mengirim  barang  dengan lebih  mudah.  Pengiriman  barang  yang  lebih  mudah  berarti  membuka  berbagai kemungkinan bisnis yang sebelumnya tidak pernah mereka ekspetasi. 24
Selain masalah logistik, keberadaan jalan tol juga menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga  kerja  ini  penting  untuk  menggerakan  ekonomi  di  sekitar.  Tidak  hanya  menyerap tenaga kerja saja, melainkan juga membuat warga bisa menggunakan lahan jalan tol untuk usaha usaha yang realistis dilakukan di sekitar area jalan tol seperti misalnya rest area dan juga  pusat  oleh-oleh.  Jika  dikelola  dengan  baik,  maka  dapat  menghasilkan  profit  yang tidak  sedikit.  Oleh  karena  itulah,  sebenarnya  ada  irisan  kepentingan  yang  dapat dimanfaatkan.
Dari  sudut  pandang  itu,  penulis  lalu  mengusulkan  adanya  model  perjanjian kompensasi  izin  perubahan  bentuk  lahan.  Dengan  sistem  ini  maka  warga  tidak  merasa kehilangan areal yang mereka miliki dan pembangunan jalan tol dapat  diteruskan paralel dengan  pembebasan  lahan  yang  dilakukan,  untuk  mengejar  keterlambatan  pekerjaan selama  dua  tahun  akibat  proses  pembebasan  yang  berlarut  serta  mengurangi  dampak kerugian  yang  jauh  lebih  besar  pada  kontraktor  yang  melaksanakan  pembangunan tersebut. Ada beberapa dasar hukum untuk memungkinkan hal tersebut yaitu:
a. Pasal 1320 KUHPerdata
Dalam  pasal  ini,  dijelaskan  bahwa  semua  bentuk  izin  perjanjian  diperbolehkan selama itu halal dan tidak melanggar hukum lainnya. Perjanjian izin kompensasi inipun merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sekiranya bisa diterima untuk kepentingan yang lebih luas. Yang terpenting dalam perjanjian ini adalah niat baik dari kedua belah pihak  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi.  Oleh  karena  itulah, perjanjian izin kompensasi sewa menyewa ini secara umum dapat diterima oleh semua pihak dan diharapkan berdampak positif ke depannya.
b. Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN no. 8 tahun 2012 Pengadaan  tanah  dengan  sistem  sewa  menyewa  tidak  dipermasalahkan  dan merupakan  bagian  dari  usaha  untuk  menciptakan  keadilan  dan  menyesuaikan  dengan aspirasi  dan kepentingan warga yang berbeda. Untuk  peraturan yang disiapkan dalam
24 Andani,  I.  G. A.,  Geurs,  K.,  &  La  Paix  Puello,  L.  (2019). Effects  of  toll  road  construction  on  local  road projects in Indonesia . Journal of Transport and Land Use , 12 (1). 179–199.
pengadaan tanah ini, titik berat peraturan adalah tidak boleh ada “jangka waktu” dalam perjanjian sewa menyewa ini dan menurut UU perjanjian sewa menyewa yang saat ini kita miliki, tidak ada keharusan bahwa perjanjian sewa menyewa harus menggunakan batasan waktu tertentu. Yang terpenting adalah kompensasi yang diberikan sepadan.
c. Pasal 44 ayat 1 UU PA Dalam  pasal  ini,  ditegaskan  bahwa  perjanjian  sewa  menyewa  tidak  selalu  harus dilakukan  dengan  pembayaran  dalam  jangka  waktu  tertentu  seperti  bulanan  atau tahunan.  Perjanjian  sewa  menyewa  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  pendekatan berupa pembayaran sebelum penggunaan sewa lahan atau sesudah penggunaan lahan. Perlu menjadi pemahaman kita bersama bahwa seringkali muncul kekhawatiran bahwa dengan  adanya  perjanjian  sewa  menyewa  ini  maka  akan  timbul  hubungan  ekonomis yang tidak berkelanjutan karena pemilik lahan akan terus meminta ganti sewa. Namun sebenarnya, hal ini bisa dihindari ketika perjanjian dibuat untuk kontrak jangka panjang dan  pembayaran  dilakukan  di  depan.  Dengan  menggunakan  sistem  pembayaran  di depan,  maka  hal  ini  akan  mengurangi  resiko  kepentingan  pemerintah  tersandera  dan kita dapat memaksimalkan pembangunan yang diinginkan.
Melalui  perjanjian  izin  kompensasi  perubahan  bentuk  lahan  ini,  permasalahan  dapat diselesaikan  dan  pembangunan  yang  terhambat  selama  2  tahun  akibat  proses  pembebasan lahan dapat dilanjutkan. Selain itu penulis juga berdialog mengenai kebutuhan dari penduduk di desa yang dilewati oleh jalan tol. Ternyata ada juga permasalahan dimana saluran irigasi tertutup  serta  kondisi  tidak  ideal  lainnya  dimana  jalan  tol  melewati  areal  perkuburan.  Oleh karena  itulah,  perlu  juga  mempertimbangkan  untuk  pengubahan  patok  dan  desain  jalan  tol agar  tidak  merugikan  warga  desa.  Hal  hal  inilah  yang  lagi  lagi  memberi  kita  pelajaran berharga untuk mempertimbangkan aspek multidimensi dalam problem tanah desa.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah jalan tol harus menggunakan pendekatan multi-dimensi yang mencakup berbagai aspek. Selain itu, penyelesaian masalah tersebut  tidak  bisa  diutamakan  secara  konsisten  dari  aspek  legalitas  dan  pertimbangan ekonomi. Berikut adalah beberapa poin utama dari kesimpulan penelitian ini:
a. Pendekatan  Multi-Dimensi:  Penyelesaian  masalah  jalan  tol  harus  mempertimbangkan berbagai aspek secara holistik. Selain aspek legalitas dan ekonomi, hal-hal seperti dampak lingkungan,  keselamatan,  sosial,  dan  teknologi  juga  perlu  dipertimbangkan.  Dengan mengadopsi  pendekatan  multi-dimensi,  kita  dapat  mencari  solusi  yang  lebih  berimbang dan berkelanjutan serta sama sama menguntungkan pihak yang berkonflik.
b. Legalitas  bukan  satu-satunya  pertimbangan:  Meskipun  penting  untuk  mematuhi  aturan hukum  dan  regulasi  yang  berlaku,  penyelesaian  masalah  jalan  tol  tidak  bisa  hanya berfokus  pada  aspek  legalitas  semata.  Terkadang,  aturan  yang  ada  mungkin  tidak mempertimbangkan sepenuhnya konsekuensi sosial atau lingkungan dari proyek jalan tol. Oleh karena itu, diperlukan pandangan yang lebih luas untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak terlibat.
c. Pertimbangan  ekonomi  bukanlah  pertimbangan  yang  dapat  berdiri  sendiri:  Pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomi dapat menjadi tantangan. Sementara aspek ekonomi  penting  untuk menilai  keuntungan  dan biaya  proyek,  tidak  selalu  mudah  untuk mengukur  dampak  sosial  dan  lingkungan  dengan  angka-angka  ekonomi.  Ini  bisa menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam  keputusan  dan  mempengaruhi  keberlanjutan jangka  panjang.  Meski  kita  sudah  merasa  memberikan  kompensasi  ekonomi  yang  adil, namun faktanya manusia tidak hanya membutuhkan kompensasi ekonomi namun memiliki pemikiran sosiologis, politis, hukum dan berbagai pertimbangan lainnya.
d. Rekomendasi:  Penelitian  ini  merekomendasikan  agar  penyelesaian  masalah  jalan  tol dilakukan  melalui  kolaborasi  antara  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  masyarakat sipil,  dan  sektor  swasta.  Dengan  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan,  keputusan dapat  dipertimbangkan  secara  lebih  komprehensif,  dan  solusi  yang  lebih  baik  dapat ditemukan.
Menjadi  aspek  vital  dan  penting  bagi  para  pemangku  kepentingan  untuk  memiliki kesadaran  penuh  tentang  dampaknya.  Evaluasi  dampak  yang  cermat  harus  dilakukan  untuk memahami  implikasi  dari  proyek  ini  secara  holistik.  Hanya  dengan  pemahaman  yang menyeluruh tentang masalah ini, penyelesaian yang tepat dan berkelanjutan dapat dicapai.
Dalam kesimpulannya, penyelesaian masalah jalan tol membutuhkan pendekatan multi- dimensi  yang  mencakup  berbagai  aspek.  Aspek  legalitas  penting,  tetapi  tidak  boleh diutamakan  secara  konsisten  di  atas  pertimbangan  ekonomi  atau  dampak  sosial  dan lingkungan. Hanya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mempertimbangkan berbagai faktor, dapatlah kita mencapai solusi yang adil, berkelanjutan, dan mendukung kemajuan infrastruktur yang bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, A. (2022). Land Acquisition in Pakistan: Loopholes in the Legal Framework and the Way Forward. International Journal of Urban and Regional Planning , vol. 1 (1).
Andani, I. G. A., Geurs, K., & La Paix Puello, L. (2019). Effects of toll road construction on local road projects in Indonesia. Journal of Transport and Land Use , vol. 12 (1), 179– 199.
Andriany,  V.  (2019).  Penilaian  Ganti  Rugi  Untuk  Kepentingan  Umum’(Studi  Kasus Pembebasan  Lahan  Untuk  Tapak  Tower  Pln). Dinamis:  Journal  of  Islamic Management and Bussiness , vol. 2 (2).
Ardela,  V.  A.  V.  (2023a).  Pembangunan  Bendungan  Way  Sekampung:  Apakah  Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan: Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Pagelaran  Kabupaten  Pringsewu. Jurnal  Manajemen, Ekonomi,  Hukum,  Kewirausahaan,  Kesehatan,  Pendidikan  Dan  Informatika (Manekin) , 1 (03: Maret), 65–71.
Ardela,  V.  A.  V.  (2023b).  Pembangunan  Bendungan  Way  Sekampung:  Apakah  Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan: Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Pagelaran  Kabupaten  Pringsewu. Jurnal  Manajemen, Ekonomi,  Hukum,  Kewirausahaan,  Kesehatan,  Pendidikan  Dan  Informatika (Manekin) , 1 (03: Maret), 65–71.
Asdar, A.,  &  Khalik,  S.  (2020).  Peran  Pemerintah  Kabupaten  Pangkajene  Dan  Kepulauan Dalam  Menangani  Sengketa  Pembebasan  Lahan  Rel  Kereta  Api. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH , vol. 1 (2), 297–307. Burhanudin,  A.  A.  (2021).  Eksistensi  Hukum  Adat  di  Era  Modernisasi. Salimiya:  Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , vol. 2 (4), 96–113.
Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. Jurnal Hukum & Pembangunan , vol. 50 (3), 586–602.
Davis,  K.  F.,  Koo,  H.  I.,  Dell’Angelo,  J.,  D’Odorico,  P.,  Estes,  L.,  Kehoe,  L.  J., Kharratzadeh, M., Kuemmerle, T., Machava, D., & Pais, A. de J. R. (2020).  Tropical forest loss enhanced by large-scale land acquisitions. Nature Geoscience , vol. 13 (7),
482–488.
Dermody, C. M., Dusenbury, L., Greenberg, M., Godek, D., Connor, P., Cross, R., Martinez- Black,  T.,  Solberg,  S.,  Kroyer-Kubicek,  R.,  &  Atwell,  M.  (2022). A  Developmental Framework  for  the  Integration  of  Social  and  Emotional  Learning  and  Career  and
Workforce  Development. Collaborative  for  Academic,  Social,  and  Emotional Learning .
Dewi, S. F., & Sos, S. (2017). Sosiologi Politik . Gre Publishing.
Ergashev,  I.,  &  Farxodjonova,  N.  (2020).  Integration  of  national  culture  in  the  process  of globalization. Journal of Critical Reviews , vol. 7 (2), 477.
Jannah, W.,  Salim,  M.  N.,  &  Mujiburohman,  D. A.  (2022).  Eksistensi  Masyarakat  Hukum Adat  dan  Dinamika  Tanah  Ulayat  di  Manggarai  Timur. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , vol. 11 (2), 213–232.
Jennisa,  T.  I.,  Rasyid,  A.,  &  Suyanto,  S.  (n.d.).  PERENCANAAN  KOMUNIKASI PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (2), 213–219. Khaswara,  F.,  &  Hambali,  R. Y. A.  (2021).  Conflict  Theory According  to  Johan  Galtung.
Gunung Djati Conference Series , 4 , 650–661.
Kuma,  S.  S.,  Fabunmi,  F.  O.,  &  Kemiki,  O.  A.  (2019).  Examining  the  effectiveness  and challenges of compulsory land acquisition process in Abuja, Nigeria. FUTY Journal of the Environment , vol. 13 (2), 1–13. Lalan, H. (2022). MODEL INTERAKSI STAKEHOLDER PADA PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN  JALAN  TOL  RUAS  PADANG–SICINCIN. Ensiklopedia  of Journal , vol. 4 (2), 159–168.
Li,  L.,  &  Xu,  C.  (2019).  Review  of  compensation  policies  for  land  acquisition  and demolition  in  China. International  Conference  on  Construction  and  Real  Estate Management 2019 , 925–930.
Liu,  M.,  &  Lo,  K.  (2022).  The  territorial  politics  of  urban  expansion:  Administrative annexation and land acquisition. Cities , 126 , 103704.
Lucas, A. E., Warren, C., & Lucas, A. E. (2013). Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia . Ohio University Press.
Mahadiansar,  M.,  Ikhsan,  K.,  Sentanu,  I.  G.  E.  P.  S.,  & Aspariyana, A.  (2020).  Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , vol. 17 (1), 77–92.
Mulyadi, L. (2017). Eksistensi, dinamika, dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Indonesia . Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung ….
Murdiyanto, E. (2020). Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa . Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN” Veteran …. Nautiyal, H., & Goel, V. (2020). Sustainability assessment of hydropower projects. Journal of Cleaner Production , 265 , 121661.
Ogwang,  T.,  &  Vanclay,  F.  (2019).  Social  impacts  of  land  acquisition  for  oil  and  gas development in Uganda. Land , vol. 8 (7), 109.
Osinowo,  O.  H.,  Ogunnaike,  M.  G.,  &  Mufutau,  R.  A.  (2021).  GOVERNMENT AGRICULTURAL
LAND ACQUISITION

## AND RURAL
FARMING
HOUSEHOLDS’LIVELIHOOD  IN  SOUTH  WEST  NIGERIA. Journal  of Agripreneurship and Sustainable Development , 4 (4), 251–262.
Ramadhani,  R.  (2020).  Peran  Poltik  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Agraria  Nasional.
SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi , vol. 1 (1), 1–6.
Riardo,  R.  (2019).  Konversi  Hak  Atas  Tanah  Ulayat  Kaum  Menjadi  Hak  Milik  Melalui Program  Pendaftaran  Tanah  Sistimatis  Lengkap  di  Kota  Solok. Soumatera  Law Review , vol. 2 (2), 193–206.
Russel,  D.  R.,  &  Berger,  B.  (2019).  Navigating  the  belt  and  road  initiative. Asia  Society Policy Institute , 20 .
Sändig,  J.  (2021).  Contesting  large-scale  land  acquisitions  in  the  Global  South. World Development , vol. 146 , 105581.
Sarihati, T., Si, M., Luthfie, H. M., Kurniadi, B., & Si, M. (2022). Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik . PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
Sarkar, S. (2022). Optimal mechanism for land acquisition. Review of Economic Design , vol. 26 (1), 87–116.
Soliman, A.  M.  (2022).  The  right  to  land:  to  whom  belongs  after  a  reconciliation  law  in Egypt. Journal of Contemporary Urban Affairs , vol. 6 (2), 96–111.
Susilo, E., & Triputro, R. W. (2023). Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan di  Kalurahan  Karangawen. ULIL  ALBAB:  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin ,  vol. 2 (8), 3586–3600.
Tekka,  R.  S.  (n.d.). Unfair  Compulsory  Land  Acquisition  and  Compensation  Process  for Infrastructure and Urbanization Development: The Source of Poverty . Thakur, V., Doja, M. N., Dwivedi, Y. K., Ahmad, T., & Khadanga, G. (2020). Land records on  blockchain  for  implementation  of  land  titling  in  India. International  Journal  of Information Management , 52 , 101940.
Utomo,  S.  (2020).  Penerapan  Hukum  Progresif  dalam  Penyelesaian  Konflik  Agraria.
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 33–43.
Wijaya, A. A. M., Nastia, N., & Lawelai, H. (2022). NEGOSIASI PEMBEBASAN LAHAN PADA  PEMBAGUNAN  JEMBATAN  BOTON-MUNA  DI  KELURAHAN PALABUSA. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan , vol. 10 (3), 168–176.
Zainuddin,  Z.  (2022). The  legal  due  diligence  of  land  acquisition  for  the  public  interest:  a critical review. SIGn Jurnal Hukum , vol. 4 (1), 46–57.
Ziaulhaq, W. (2023). Model Sosialisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan  Nasional Ii Medan Dalam  Melakukan  Negosiasi  Pembebasan  Lahan  Untuk  Pembangunan  Underpass . Primer : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, vol. 1(1), 24–29.
Zuber, A. (2013). Konflik Agraria Di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif , vol. 8 (1), 147– 158.