How to cite: Ni Putu Nadia Parwati, Sukma Sushanti (2023) Analisis Peran Model Kontrol Sirkuler Imigrasi Indonesia Upaya Pencegahan Tindakan Terorisme, (Volume) Issue, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## ANALISIS PERAN MODEL KONTROL SIRKULER IMIGRASI INDONESIA UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN TERORISME
Ni Putu Nadia Parwati, Sukma Sushanti Universitas Udayana, Indonesia Email: putu.nadia011@student.unud.ac.id, sukmasushanti@unud.ac.id

## Abstrak
Jurnal ini mencoba menguraikan peran Model Kontrol Sirkuler dalam mencegah tindakan terorisme di wilayah negara Indonesia. Fenomena Foreign Terrorist Fighters (FTF) ini mendorong banyak negara dalam meningkatkan pengawasan lintas batas negara terhadap masuk keluarnya warga negara di wilayah perbatasan, terutama di Indonesia. Jurnal ini menarik  hubungan  antara  tindakan  terorisme  dan  peran  imigrasi  dalam  mencegahnya penerapan melalui Model Kontrol Sirkuler oleh pihak keimigrasian. Model pengawasan ini  terdiri  atas  tiga  unsur,  yakni  intelijen,  pengawasan,  dan  pengendalian  perbatasan. Ketiga  unsur  tersebut  dijalankan  secara  terpadu  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Jurnal  ini menggunakan konsep Terorisme dan Model Kontrol Sirkuler dalam menganalisis peran keimigrasian terhadap pencegahan tindakan terorisme. Jurnal ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan berupa kajian literatur, serta penggunaan sumber data sekunder melalui artikel dan jurnal ilmiah lainnya.
Kata kunci : imigrasi; terorisme; keamanan nasional; model kontrol sirkuler

## Abstract
This journal tries to elaborate the role of Circular Control Model in preventing acts of terrorism in the territory of Indonesia. The phenomenon of Foreign Terrorist Fighters (FTF) has encouraged many countries to increase cross-border surveillance of the entry and  exit  of  citizens  in  border  areas,  especially  in  Indonesia.  This  journal  draws  a connection  between  acts  of  terrorism  and  the  role  of  immigration  in  preventing  them through the implementation of the Circular Control Model by immigration authorities. This  control  model  consists  of  three  elements,  namely  intelligence,  surveillance,  and border  control.  The  three  elements  are  run  in  an  integrated  manner  and  cannot  be separated. This journal uses the concepts of Terrorism and Circular Control Model in analyzing the role of immigration in preventing acts of terrorism. This journal applies descriptive qualitative research methodology with collection techniques in the form of
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2023
literature review, as well as the use of secondary data sources through articles and other scientific journals.
Keywords: immigration; terrorism; national security; circular control model

## PENDAHULUAN
Tindak pidana terorisme telah menjadi salah satu latar belakang yang memiliki hubungan  kuat  dengan  tugas  serta  fungsi  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM keimigrasian (Mulyawan & Hukum, 2018).  Keimigrasian cenderung mengangkat tema dan  isu  tingkat  regional,  nasional,  hingga  global  yang  menyangkut  tentang Foreign Terrorist  Fighters (FTF).  Keimigrasian  sendiri  didefinisikan  sebagai  alat  lalu  lintas masuk  dan  keluarnya  masyarakat  dari  suatu  wilayah  dan  bertindak  sebagai  pengawas dalam upaya menjaga kedaulatan negara tersebut (Hutagalung et al., 2023). Menurut UU No. 3/2002, disebutkan bahwa pertahanan negara meletakkan Terorisme sebagai salah satu bentuk permasalahan atas keamanan negara yang dapat mengancam kedamaian dan kedaulatannya.  Maka  dari  itu,  komunitas  internasional  telah  bersepakat  untuk menetapkan Terorisme sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa atau sering disebut sebagai extraordinary  crime (Fisabillah  et  al.,  2019) . Pada  akhirnya,  pemerintah berusaha  melaksanakan  langkah-langkah  luar  biasa  yang  bertujuan  untuk  menangani kasus-kasus tindak pidana terorisme yang telah terjadi.
Salah satu bentuk langkah yang telah diambil adalah melalui peran imigrasi dalam mencegah  tindakan  pidana  terorisme  melalui  dua  bagian,  yakni  melalui  pemeriksaan perbatasan dan entry permit , serta praktik koordinasi pelaksana atas fungsi keimigrasian terhadap  Lembaga  lain  (Damayanti  et  al.,  2023);  (Cikpratiwi,  2017).  Imigrasi  telah melakukan banyak koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti aparat penegak hukum, dalam mencegah penyebaran tindakan pidana terorisme yang kini termasuk dalam lingkup kejahatan transnasional (Al-Masyhudi & Imigrasi, n.d.). Dengan demikian,  penting  bagi  pemerintah  untuk  merancang  Langkah-langkah  praktis  dalam menunjang  fungsi  keimigrasian  secara  keseluruhan  dan  mengatasi  tindakan  terorisme, terutama yang berkaitan dengan FTF.
Salah  satunya  adalah  pada  bagaimana  penggunaan  Model  Kontrol  Sirkuler  di keimigrasian dalam upaya mencegah tindak pidana terorisme dibangun atas tiga unsur utama,  yakni  intelijen  keimigrasian,  pengawasan  keimigrasian,  dan  pemeriksaan  di perbatasan (Damayanti et al., 2023). Tiga elemen utama tersebut dalam prinsip menjadi sebuah  siklus  yang  saling  terkait  antara  satu  dengan  yang  lain  terhadap  keamanan nasional  negara.  Maka  dalam  upaya  menciptakan  sebuah  pencegahan  fenomena  FTF yang meluas, model kontrol sirkuler digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antar pihak  keimigrasian  dan  pihak  lain  seperti  instansi  lembaga  negara  dalam  menunjang jalannya model kontrol sirkuler yang optimal. Sehingga, model kontrol imigrasi dalam pencegahannya  terhadap  tindak  pidana  terorisme  hendaknya  mengintegrasikan  ketiga aspek dalam fungsi keimigrasian yang relevan dengan isu keamanan suatu negara.
Melihat fenomena kejahatan transnasional yang diangkat, Model kontrol sirkuler hendaknya dapat dijadikan sebagai pelaksana dan penunjang fungsi keimigrasian yang berupaya  dapat  mencegah  dan  memberikan  kontribusi  terhadap  pemberantasan  tindak pidana  terorisme  secara  optimal  atas  dasar  kesatuan  dan  keamanan  nasional  negara, terutama  terhadap  negara  Indonesia.  Meskipun  ketiga  fungsi  keimigrasian  tersebut berjalan  secara  terpisah,  jika  dikaitkan  dengan  dinamika  kasus-kasus  tindak  pidana terorisme yang telah terjadi aspek-aspek fungsi tersebut wajib dan hendaknya dijalankan di  dalam  suatu  mekanisme  pencegahan  yang  optimal.  Dilihat  dari  latar  yang  telah diuraikan  rumusan  masalah  yang  dapat  diangkat  adalah  bagaimana  tindak  pidana terorisme yang selalu berkaitan dengan fenomena FTF global pada wilayah Indonesia. Maka dari itu, tulisan ini dirancang dalam upaya menelaah lebih lanjut bagaimana peran keimigrasian Indonesia dalam pencegahan tindak pidana terorisme melalui model kontrol sirkuler.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metodologi penelitian ini dipilih karena dimanfaatkan untuk menganalisis peran dan fenomena sosial politik secara mendalam. Tujuan dari metode ilmiah adalah agar pembaca dapat memahami fenomena yang telah dikaji melalui data kualitatif yang telah disusun. Sehingga dengan kata lain, metode kuantitatif tidak dapat digunakan dalam jenis penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni menggunakan sumber- sumber  yang  diperoleh  dari  jurnal  ilmiah,  artikel  ilmiah,  berita  daring,  serta  sumber- sumber lainnya.
Jurnal ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur, yakni mengkaji jurnal dan artikel ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sejarah Tindakan Terorisme dan Upaya Pencegahannya di Indonesia
Motif terjadinya tindakan terorisme di Indonesia selalu berkembang dari zaman ke zaman, seperti bagaimana dalam bentuk gerakan separatis maupun religius masih terus muncul di negara Indonesia (Nugroho et al., 2023). Bentuk-bentuk ancaman di Indonesia sendiri tidak terlepas dari terorisme transnasional yang memiliki kaitan dan jaringan multinasional. Salah satu bentuk kelompok terorisme transnasional adalah Al Qaeda pada pertengahan tahun 1990an hingga Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada  tahun  2013  yang  mencerminkan  dinamika  terorisme  atas  agama  di  Indonesia (Damayanti  et  al.,  2023).  Kedua  bentuk  aksi  terorisme  tersebut  telah  membuktikan bahwa  terorisme  internasional  memiliki  konektivitas  yang  tinggi  dengan  jaringan terorisme  di  dalam  negeri  dengan  mendorong  pecahnya  banyak  aksi  terorisme Indonesia  atas  basis  agama.  Terdapat  beberapa  aksi  terorisme  di  Indonesia  dengan kaitan yang kuat dengan ISIS serta jaringan terorisme di Filipina seperti Moro National Liberal  Front  (MNLF)  dan  Moro  Islamic  Liberal  Front  (MILF)  (Damayanti  et  al.,
2023).  Kedua  bentuk  tindakan  terorisme  tersebut  memiliki  faktor  pendukung  yakni jarak  lintas  masuk  negara  yang  sangat  dekat.  Maka  dari  itu,  pemerintah  Indonesia akhirnya menyusun beberapa strategi dalam upaya mencegah masuknya terorisme ke dalam  wilayah  perbatasan  Indonesia.  Pencegahan  terorisme  tersebut  tentunya memerlukan  kebijakan  pengelolaan  pertahanan  dan  keamanan  dengan  fokus  utama negara melalui pembangunan wilayah perbatasan yang efektif dalam upaya menjaga kedaulatan  dan  integritas  negara  Indonesia.  Area  perbatasan  yang  dilewati  pada umumnya  berupa  daerah  pedesaan  yang  menjadi  bagian  dari  Satuan  Wilayah Pengembangan  (Damayanti  et  al.,  2023).  hal  tersebut  menyebabkan  cenderung terjadinya  pertumbuhan  yang  lambat  dibandingkan  dengan  wilayah  yang  bukan perbatasan.  Hal  itu  terjadi  karena  daerah-daerah  perbatasan  pada  dasarnya  sering menjadi wilayah pedalaman yang sangat sulit untuk dijangkau oleh pemerintah yang menyebabkan  wilayah  perbatasan  tersebut  sering  digunakan  sebagai  tempat persembunyian bagi pihak terorisme lokal maupun asing di wilayah negara Indonesia. Hal tersebut menjadi pendorong pemerintah pusat untuk terus mengembangkan pembangunan wilayah perbatasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengenai  wilayah  negara  memberikan  mandat  pada  pemerintah  untuk membentuk  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP)  yang  akan  bertugas nantinya (Damayanti et al., 2023). Tugas dari BNPP itu sendiri adalah sebagai penetap kebijakan  program  pembangunan  perbatasan  dan  melaksanakan  berbagai  evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang bersangkutan.  Selain  membangun  infrastruktur  penunjang  wilayah  perbatasan, pemerintah  juga  membangun  sejumlah  Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN)  Terpadu (Damayanti et al., 2023). PLBN sendiri menjadi pintu pemeriksaan pelayanan keluar masuk  masyarakat  serta  barang  dari  luar  wilayah  ke  dalam  negeri  (Panutan  et  al., 2019).  PLBN  dibangun  dengan  dukungan  untuk  meningkatkan  fungsi  perbatasan dalam pelayanan keimigrasian dalam menunjang keamanan negara. Selain itu, PLBN bertindak sebagai pusat pelayanan dari beragam aktivitas masyarakat perbatasan yang berhubungan langsung dengan lintas batas negara yang bersangkutan (Puspasari et al., 2023).  Maka  dari  itu,  dalam  upaya  pencegahan  terorisme  di  wilayah  perbatasan, terutama  pada  wilayah  yang  sulit  diakses,  Indonesia  tidak  hanya  melakukan  upaya internal  namun  juga  upaya  eksternal  melalui  berbagai  kerja  sama  dalam  bentuk nasional  maupun  internasional  secara  bilateral  hingga  multilateral  dalam  mencapai kepentingan bersama.
Salah satu bentuk kerja samanya berupa pembangunan kerjasama dengan negara- negara  yang  berbatasan  dengan  Indonesia,  yakni  dengan  melibatkan  negara  dalam beragam  pertemuan  internasional  seperti Border  Crossing  Agreement (BCA)  dan International Meeting on Counter-Terrorism (IMCT) dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah terorisme di wilayah perbatasan negara-negara yang bersangkutan  (Damayanti  et  al.,  2023).  Selain  itu,  tujuan  utamanya  adalah  untuk memperkuat  jaringan  kerja  sama  internasional  dalam  upaya  mengatasi  ancaman pergerakan teroris, memberhentikan perjalanan para pelaku teror dalam melintas antar
wilayah perbatasan negara, pengawas arus informasi antar pihak terorisme dilakukan melalui perbatasan-perbatasan wilayah tersebut.

## B. Peran Imigrasi dalam Pencegahan Terorisme
Pemerintah Indonesia, selain melakukan upaya pencegahan terorisme yang telah disebutkan  di  subbab  sebelumnya,  juga  telah  melaksanakan  aturan  terhadap keimigrasian yakni melalui pengawasan lalu lintas orang-orang yang keluar maupun masuk ke dalam wilayah Indonesia (SYAFITRI, 2017). Pada Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dinyatakan bahwa pengaturan keimigrasian menjadi salah satu perwujudan kedaulatan Indonesia bagi negara hukum atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Citrawan & Nadilla, 2019). Maka, peran imigrasi dalam upaya mencegah tindakan terorisme untuk masuk ke dalam Indonesia hendak ditinjau lebih lanjut melalui hubungan antara aksi terorisme tersebut dengan penerapan fungsi keimigrasian secara keseluruhan (Febrianti et al., 2021).
Negara  Indonesia  memiliki  sejumlah  kasus  pidana  terorisme  yang  mengandung aspek imigrasi, yakni dalam hal pembuatan pas visa perjalanan atau kunjungan (Dalla et al., 2019). Nyatanya, dengan peningkatan fenomena foreign terrorist fighters (FTF) di Indonesia menyebabkan para WNI untuk mengajukan paspor mereka dalam upaya mendukung  proses  jalannya  jaringan  terorisme  dari  luar  negeri  ke  dalam  Indonesia (Citrawan  &  Nadilla,  2019).  Salah  satu  contoh  tindakan  terorisme  melalui keimigrasian  adalah  pada  kasus  Cahya  Fitriyana  yang  menggarisbawahi  kelalaian pihak keimigrasian dalam konteks pembuatan paspor yang pada akhirnya memicu aksi terorisme  internasional  (Damayanti  et  al.,  2023).  Selain  itu,  terdapat  kasus  yang menyangkut warga negara Arab, Al Khelaiw Ali Abdullah, yang berhasil masuk ke wilayah  Indonesia  melalui  visa  turis  dengan  tujuan  mendanai  aksi  terorisme  yang bersangkutan (Damayanti et al., 2023). Melalui kasus-kasus tersebut, hal yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana WNI yang terdaftar menjadi anggota kelompok dapat mengajukan  paspor  dan  visanya  dengan  tujuan  untuk  mendukung  aksi  terorisme  di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, meskipun fungsi keimigrasian tidak secara normatif  melaksanakan  Undang-Undang  Terorisme,  pihak  imigrasi  Indonesia  pada akhirnya mempunyai peran yang besar dalam mencegah dan menjadi benteng utama dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.
Umumnya,  pengawasan  serta  intelijen  keimigrasian  terhadap  orang  asing  yang masuk maupun keluar dari wilayah perbatasan Indonesia akan dilaksanakan oleh para petugas  imigrasi  melalui  kolaborasi  serta  koordinasi  dengan  instansi  terkait.  Selain pengawasan,  pihak  keimigrasian  juga  melakukan  tindakan  administrasi  yang dilaksanakan oleh tim pengawasan yakni berupa melakukan tindakan detensi hingga deportasi  terhadap  orang  asing  dari  wilayah  Indonesia  jika  telah  dibuktikan  bahwa pihak yang bersangkutan memalsukan berkas maupun tidak memiliki dokumen yang lengkap. Hal ini dilakukan dalam upaya meminimalisir munculnya persentase tindakan terorisme di dalam wilayah perbatasan tersebut.

## C. Penerapan Model Kontrol Sirkuler terhadap Peran Imigrasi
Pihak keimigrasian, jika dikaitkan dengan kejahatan transnasional seperti tindak pidana terorisme, telah melakukan berbagai macam kolaborasi serta koordinasi dengan instansi  pemerintah  yakni  berupa  aparat  penegak  hukum  keamanan  yang  menjaga tanah air Indonesia . Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi adalah berupa Cekal atau permintaan, pencegahan serta penangkalan terhadap orang yang telah diduga sedang terlibat dalam suatu aksi terorisme (Damayanti et al., 2023). Selain  itu  bentuk  koordinasi  lainnya  juga  dilaksanakan  melalui  penyerahan  nama- nama orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) dari pihak Kepolisian (Damayanti et al., 2023). Kedua bentuk koordinasi pencegahan tersebut dilaksanakan cara langsung oleh kantor imigrasi melalui dari pos pemeriksaan yang telah disediakan. Dalam upaya penindakan orang-orang yang terduga sebagai teroris, pihak Kepolisian, Badan  Intelijen  Negara  (BIN),  Badan  Nasional  Pemberantasan  Terorisme  (BNPT), serta Interpol ikut serta dalam koordinasi penyampaian data yang akan diproses untuk membantu  terlaksananya  penyelidikan  terhadap  orang-orang  dengan  dugaan  aksi terorisme (Damayanti et al., 2023).
Bagian  Intelijen  serta  penindakan  di  keimigrasian  membentuk  suatu  tim pengawasan  orang  asing  atau  sering  disebut  sebagai  Timpora  yang  bertugas  untuk menyelidiki keberadaan serta kegiatan orang asing dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan  keimigrasian  yang  telah  ditetapkan  (Damayanti  et  al.,  2023).  Selain Timpora,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  juga  melakukan  kerjasama  dengan  NCB Interpol yakni melalui pemasangan aplikasi I-24/7 yang berfungsi sebagai pendeteksi data  dokumen  penting  terintegrasi  dengan  salah  satu  sistem  yang  bernama  Border Control Management (BCM) (Damayanti et al., 2023). Maka dari itu, bagian intelijen keimigrasian menjadi salah satu kegiatan penyelidikan serta pengamanan keimigrasian dengan  tujuan  untuk  memproses  informasi  dan  data  melalui  analisis  dalam  upaya menetapkan dan memperkirakan keadaan yang akan dihadapi oleh pihak imigrasi. Selain  melalui  Intelijen,  peran  imigrasi  dalam  pencegahan  upaya  tindakan terorisme  sendiri  juga  berupa  penerapan  model  kontrol  sirkuler  keimigrasian  yang terdiri  atas  tiga  unsur  utama  dalam  pelaksanaannya  yakni  intelijen  keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan pemeriksaan di perbatasan.

## 1. Intelijen Keimigrasian
Salah satu hal yang harus di optimalkan dalam pengawasan keimigrasian adalah efektivitas penggunaan dari data sharing (Citrawan & Nadilla, 2019). Data sharing ini  menjadi  tantangan  yang  ditemukan  dalam  beberapa  negara  dalam  rangka mencegah dan Menindaklanjuti kejahatan transnasional seperti terorisme. Praktik data sharing ini berupa:
a) Heterogenitas Data
Terdapat  perbedaan  yang  struktural  dari  data-data  dan  informasi  yang  telah diperoleh oleh instansi yang bekerja sama.
b) Heterogenitas Bahasa
Adanya perbedaan pencantuman bahasa dalam dokumen oleh instansi-instansi yang berbeda yang menyebabkan data tidak bisa digunakan dengan optimal.
c) Heterogenitas Orang dan Lingkungan Terdapat  perbedaan  instansi  pemerintah  yang  memiliki  tingkat  sumber  daya manusia dan lingkungan pekerjaan yang berbeda, terutama dalam penggunaan teknologi informasi.
d) Heterogenitas Kebijakan Adanya  perbedaan  regulasi,  kebijakan,batasan,  serta  aturan  keamanan  pada masing-masing instansi yang kadang menjadi penghambat suatu keputusan.
e) Heterogenitas Platform Komputansi Terdapat  perbedaan  terhadap  perangkat  keras  maupun  lunak,  sistem  aplikasi, hingga sistem manajemen data yang digunakan oleh instansi dalam menjalankan fungsinya.
f) kesulitan Koordinasi Antar Instansi Terjadinya hambatan dalam bentuk koordinasi dan kolaborasi yang tidak lancar karena perbedaan distinctive antar instansi saling bekerja sama.
Lalu,  Pasal  74  Ayat  2  UU  Keimigrasian,  bahwa  intelijen  keimigrasian menerapkan wewenangnya untuk mendapatkan keterangan dari masyarakat hingga instansi pemerintah, wewenang untuk mendatangi suatu tempat maupun bangunan yang  diduga  dapat  menemukan  bahan  keterangan,  wewenang  untuk  melakukan operasi intelijen keimigrasian, hingga wewenang untuk melaksanakan pengamanan terhadap  data  dan  informasi  keimigrasian  dalam  upaya  melakukan  pengamanan sebagai tugas dari keimigrasian (Citrawan & Nadilla, 2019). Melalui pasal tersebut, yang  dimaksud  dengan  penyelidikan  keimigrasian  adalah  kegiatan  atau  tindakan dari pejabat imigrasi dalam upaya menyelidiki dan menemukan sebuah peristiwa yang  diduga  melanggar  regulasi  dan  sebagai  upaya  tindak  pidana  terhadap keimigrasian. Sementara itu, bentuk operasi intelijen keimigrasian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan khusus yang ditetapkan atas perintah pejabat imigrasi yang telah berwenang, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  30  Tahun  2016  tentang  Intelijen Keimigrasian.  Fungsi  dari  pasal  tersebut  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu penyelidikan  intelijen  keimigrasian  dan  pengamanan  intelijen  keimigrasian (Citrawan  &  Nadilla,  2019).  Di  mana  penyelidikan  intelijen  keimigrasian dilaksanakan  dalam    upaya  mencari,  mendapatkan,  dan  mengolah  data  yang berhubungan langsung dengan objek sasaran, sedangkan pengamanan keimigrasian dilaksanakan dengan upaya mendeteksi secara dini mencegah munculnya ancaman maupun hambatan terlaksananya fungsi dari keimigrasian.
Dalam mewujudkan modal kontrol keimigrasian yang sekuler, hendaknya hasil informasi  dan  data  yang  dapatkan  oleh  operasi  intelijen  keimigrasian  dapat digunakan untuk menunjang pengawasan dan fungsi pemeriksaan. Intelijen imigrasi juga seharusnya dapat menyusun data orang-orang yang diduga teroris secara lebih
efektif agar nantinya dapat dikelola dalam bentuk kalkulasi penilaian risiko (risk assessment calculation) (Damayanti et al., 2023). Jika dilihat dari kalkulasi resiko terorisme,  terlihat  bahwa  intelijen  keimigrasian  memiliki  posisi  yang  strategis dalam  menilai  ancaman  (threat  assessment)  yang  diterima  dari  suatu  tindakan pidana  transnasional.  Threat  assessment yang  didapatkan  hendaknya  digunakan dalam upaya mendukung profiling pada individu di dalam daftar terduga berpotensi menjadi bagian dari kelompok teroris (Damayanti et al., 2023). Meskipun terdapat threat  assessment,  pihak  keimigrasian  menemukan  beberapa  hambatan  dalam perlindungan  hak  asasi  manusia  seperti  kegunaan  penyadapan  pada  masyarakat dalam upaya melaksanakan fungsi intelijen yang sangat berpotensi melanggar hak asasi  masyarakat  atas  privasi  mereka.  Surveilans  terhadap  Masyarakat  menjadi salah satu bentuk intrusi terhadap hak asasi dalam kehidupan privasi seseorang yang harus dievaluasi lebih lanjut. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan surveilans yang  dilaksanakan  dalam  upaya  mendapatkan  data  yang  diperlukan;  melalui pengamatan dan pengumpulan informasi (observation and information gathering), serta  penggalian  data  dan  penyimpanan  data  (data  mining  and  data  retention) (Citrawan & Nadilla, 2019).
Pengertian  dari  data  mining  sendiri  merupakan  suatu  teknologi  yang  dibuat untuk mendapatkan informasi spesifik dari data-data umum yang telah disediakan (low value inputs), sementara data retention adalah bentuk penyimpanan data pada waktu yang telah ditentukan untuk digunakan sesuai dengan waktu dibutuhkannya (recalling). Upaya pendapatan data ini, menurut Pasal 29 ayat (2) Permenkumham 30/2016,  tentunya  membutuhkan  sarana  dan  prasarana  yang  tepat  dalam melaksanakan  fungsi  intelijen  keimigrasian  yakni  melalui  pembentukan  database dalam  Sistem  Informasi  Manajemen  Keimigrasian  (Citrawan  &  Nadilla,  2019). Database  sendiri  informasi-informasi  sensitif  mengenai  operasi  intelijen keimigrasian yang menyebabkan peningkatan urgensi terhadap pengamanan data. Hal ini menyebabkan segala bentuk kebocoran atas data tersebut disebutkan akan melanggar  hak  atas  privasi  pemilik  data.  Oleh  karena  itu,  dirancang  klausal pengamanan  dengan  tujuan  untuk  menjalankan  profiling  dan  data  mining  agar selalu  bersifat  proporsional  dalam  memperkirakan  hubungan  antara  profiling dengan  tujuan  yang  diharapkan  dapat  berupaya  dalam  membuat  data  gathering tersebut menjadi less intrusive, dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia  dan  pencegahan  terjadinya  kejahatan  terorisme  (Citrawan  &  Nadilla, 2019).
2. Pengawasan Keimigrasian
Berdasarkan Pasal 66 UU 6/2011, pengawasan keimigrasian dapat dibagi atas dasar  klasifikasi  pengawasan  dari  subjek  yang  diawasi,  yaitu  pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan terhadap warga negara asing (WNA). Lalu pengawasan berdasarkan objek dibagi juga menjadi dua jenis, yaitu pengawasan kreatif dan pengawasan lapangan (Citrawan & Nadilla, 2019). Pada  dasarnya,  pengawasan  administratif  terhadap  negara  Indonesia  dilakukan
melalui  pengumpulan  serta  penyajian  data  mengenai  pelayanan  keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, pengajuan atas permohonan dokumen perjalanan Republik  Indonesia,  keberadaan  lalu  lintas  warga  negara  Indonesia  yang  masuk maupun keluar wilayah, penyusunan daftar nama warga negara dengan ketentuan tertentu, hingga pengambilan foto dan sidik jari. Dari aturan tersebut, pengawasan administratif ini sangat lah penting dalam mengoptimalkan keamanan data maupun informasi sensitif di keimigrasian.
Upaya  lain  untuk  meningkatkan  kewaspadaan  atas  keamanan  Direktorat Jenderal  imigrasi  menerbitkan  dua  surat  edaran,  yaitu   Surat  Edaran  Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1562.GR.01.01 Tahun 2014 mengenai peningkatan atas kewaspadaan dalam penerbitan paspor di imigrasi serta Surat Direktur Jenderal Imigrasi  Nomor:  IMI.5  GR.04.02.1273  tentang  Kewaspadaan  pada  kelompok- kelompok teroris seperti Militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) (Citrawan, 2019). Surat edaran tersebut menjadi langkah preventif oleh pihak imigrasi dalam upaya mencegah masuknya kelompok teroris dari luar negeri ke dalam negeri dana meminimalisir  keterlibatannya  dengan  warga  negara  Indonesia.  Maka  dari  itu, pengawasan  keimigrasian  hendaknya  selalu  ditekankan  dalam  upaya  menjamin keberadaan  orang  asing  yang  berada  di  Indonesia.  Berikut  merupakan  teknik mekanisme  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  imigrasi  terhadap  warga negara Indonesia:
1) Kepala  Kantor  Imigrasi  memberikan  arahan  pada  pejabat  imigrasi  untuk melaksanakan pengawasan lapangan.
2) Para pejabat imigrasi yang bersangkutan mengadakan rapat persiapan rencana kegiatan pengawasan lapangan tersebut.
3) Para pejabat imigrasi melaksanakan pengawasan lapangan berupa pengumpulan data  serta  informasi  dengan  mendatangi  tempat  tinggal,  kepala  desa  atau kelurahan, maupun instansi pemohon yang bersangkutan.
4) Para  pejabat  imigrasi  menyusun  sebuah  laporan  dan  evaluasi  hasil  dari pengawasan lapangan yang telah dilaksanakan.
Sementara itu, pengawasan imigrasi terhadap orang asing menurut Pasal 172 ayat (4) PP No. 31 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengawasan mulai dilakukan dari masa permohonan Visa, pemberian izin tinggal, hingga pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan di wilayah Indonesia secara detail. Hal ini dilaksanakan  dalam  upaya  kasus  tindak  pidana  terorisme  yang  terjadi  melalui tahapan permohonan Visa. Prosedur permohonan dan pemberian Visa, baik Visa Kunjungan  maupun  visa  tinggal  terbatas,  menjadi  salah  satu  latar  belakang  dari mekanisme  pencegahan  dugaan  pelaku  tindak  pidana  terorisme  dengan mempertimbangkan risiko akan dampaknya warga negara asing tersebut datang ke wilayah  Indonesia  (Citrawan  &  Nadilla,  2019).  Maka  dari  itu,  penting  untuk diintegrasikan hasil profiling maupun data mining yang diperoleh melalui intelijen
keimigrasian  yang  telah  tersedia  ketika  warga  negara  asing  mengajukan permohonan visa maupun izin tinggal di wilayah negara Indonesia.
3. Pemeriksaan Perbatasan (Pengetatan Kontrol)
Fungsi  terakhir  kontrol  perbatasan  ini  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan pencegahan  tindak  pidana  terorisme  karena  menjadi  gerbang  utama  titik pemeriksaan  dan  masuk  keluarnya  orang-orang  dari  wilayah  negara  Indonesia, yakni  berupa  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  maupun  non-TPI  (Christanto, 2019). Kontrol perbatasan ini merupakan kewenangan dari pejabat imigrasi untuk melakukan  penolakan  maupun  pencegahan  terhadap  orang  yang  masuk  maupun keluar yang diatur menurut Pasal 25 UU Keimigrasian bagi penolakan warga orang asing dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 bagi penolakan warga negara Indonesia.
Sehingga, fokus dari pengetahuan kontrol berbatas ini merupakan keraguan dari pihak imigrasi terhadap dokumen perjalanan yang dimiliki oleh WNI karena pada dasarnya optimalisasi kontrol tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan  kualitas  yang  dimiliki  untuk  mengidentifikasikan  dokumen-dokumen  palsu. Pemeriksaan  terbatas  ini  juga  memerlukan  data  dan  informasi  yang  sesuai  dan sejalan dengan fungsi-fungsi sebelumnya, yakni melalui pengawasan dan intelijen keimigrasian,  agar  proses  administrasi  keluar  masuknya  warga  negara  tersebut dapat  berjalan  dengan  lancar.  Maka  dari  itu,  pemeriksaan  perbatasan  ini mempergunakan  data-data  yang  diperoleh  dari  intra  sebagai  dasar  maupun penangkalan orang yang keluar atau masuk dari wilayah Indonesia.
Tiga fungsi keimigrasian tersebut merumuskan bahwa model Kantor Imigrasi diharapkan  dapat  menjadi  lebih  optimal  dalam  mencegah  dan  menanggulangi munculnya terorisme di wilayah Indonesia secara sirkuler. Model kontrol sirkuler ini  juga  sebaiknya  dapat  mengintegrasikan  ketiga  aspek  tersebut  dalam  fungsi keimigrasian dalam Upaya pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia. Oleh karena  itu,  kontribusi  dari  ketiga  aspek  model  kontrol  sirkuler  menjadi  sangat krusial dalam menerapkan kinerja keimigrasian Indonesia.

## KESIMPULAN
Seiring perkembangan tindakan terorisme di tingkat Internasional, fenomena FTF di dunia, terutama di wilayah negara Indonesia juga meningkat drastis. Hal ini mendorong pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  banyak  bentuk  pencegahan  terorisme  melalui pengawasan  di  wilayah  perbatasan  yang  rawan  menjadi  daerah  perlintasan  masuk keluarnya  orang  dari  wilayah  sekitarnya.  Salah  satu  bentuk  upayanya  adalah  melalui penerapan  fungsi  keimigrasian  terhadap  fenomena  kejahatan  terorisme  yang  berupa Model  Kontrol  Sirkuler.  Bentuk  penerapan  fungsinya  tercermin  pada  tiga  aspek keimigrasian  yakni  melalui  intelijen  keimigrasian,  pengawasan  keimigrasian,  hingga pemeriksaan  perbatasan  oleh  pihak  imigrasi.  Fungsi-fungsi  dari  keimigrasian  tersebut berjalan secara terpisah (singuler) dan tanpa mekanisme penghubung antara satu dengan yang lain.
Fungsi  pengelolaan  dan  pengawasan  keamanan  di  suatu  wilayah  perbatasan  di Indonesia menjadi elemen yang penting bagi kantor imigrasi dalam upayanya mencegah tindakan  terorisme.  Hal  ini  diwujudkan  melalui  bagaimana  model  kontrol  sirkuler mementingkan informasi dan data sharing antar fungsi keimigrasian yang optimal untuk menciptakan sebuah mekanisme cegah dini terhadap segala bentuk tindakan terorisme. maka  dari  itu  penting  bagi  pemerintah  dan  pihak  keimigrasian  untuk  mengoptimalkan peran  kantor  imigrasi  dalam  upaya  mencegah  tindakan  terorisme  di  Indonesia  melalui penerapan  tiga  aspek  dalam  model  kontrol  sirkuler  dan  lebih  memperketat  kontrol pengawasan  di  wilayah  perbatasan  yang  merupakan  gerbang  utama  masuk  keluarnya WNI dan WNA ke dalam wilayah negara Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Al-Masyhudi,  F.  N.,  &  Imigrasi,  P.  (n.d.). Pengawasan  Keimigrasian  Dalam Pengendalian  Radikalisme  Dan  Terorisme  Sebagai  Konsekuensi  Dari  Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (Immigration Supervision In The Control Of Radicalism and terorism As A Consequence Of Visa-Free Policy Of Visit) . Christanto,  V.  (2019). Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Dalam  Mencegah  Tindak Kriminal Terorisme. Academia.Edu. Https://Www.Academia.Edu/41043537/Penegakan_Hukum_Keimigrasian_Dalam_ Mencegah_Tindak_Kriminal_Terorisme .
Cikpratiwi, F. R. (2017). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Penyalahgunaan  Visa  sebagai  Upaya Pelaksanaan  Fungsi  Keamanan  dan  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
Citrawan, H., & Nadilla, S. (2019). Model kontrol keimigrasian dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia. Lentera Hukum , 6 , 71.
Dalla,  L.  A.,  Medan,  K.  K.,  &  Tadeus,  D.  W.  (2019).  Tanggungjawab  Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor. Jurnal Hukum Proyuris , 1 (1), 12– 27.
Damayanti,  A.,  Naray,  P.  N.  L.,  &  Karyoprawiro,  B.  L.  (2023).  Peran  Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 13 (2), 240–259.
Febrianti, A., Akbar, B. R. R., & Prasta, P. D. H. (2021). Peran Direktorat Jendral Imigrasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya , 7 (4), 159–166.
Fisabillah,  A.,  Pujiyono,  P.,  &  Rozah,  U.  (2019).  Kebijakan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pendanaan  Terorisme  Sebagai  Transnational  Organized  Crime  Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 8 (4), 2462–2474.
Hutagalung, G. A. M., Adhyatma, M. R., & Putri, S. M. (2023). Implikasi Kerjasama Keimigrasian  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Intelijen  Keimigrasian. Jurnal Yustisiabel , 7 (2), 157–169.
Mulyawan, B., & Hukum, K. (2018). Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (1),
107–118.
Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan  Kontemporer  Gerakan  Separatisme  di  Indonesia. Jurnal  Kewarganegaraan ,
7 (1), 95–100.
Panutan, F. A. A., Fatimah, E., & Sugihartoyo, S. (2019). Upaya Pengembangan PKSN Jasa  di  Kawasan  Perbatasan  Negara  Kabupaten  Sintang. Seminar  Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan , 1 (1).
Puspasari, A. D., Rizkina, B. A. I., & Kumakauw, M. A. (2023). Peran Imigrasi Indonesia dalam  Melawan  Kejahatan  Transnasional,  Penyelundupan  Manusia  dan Perdagangan  Orang. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 23 (2),  1519– 1527.
SYAFITRI,  R.  (2017). Peran  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK) dalam Kerjasama Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia-Australia Guna Mencegah Pendanaan Terorisme di Indonesia .

## Copyright holder:
Ni Putu Nadia Parwati, Sukma Sushanti (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: