A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Analisis Kebijakan Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tentang Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian
Muhaddis 1 , Junaidi 1 , Dicky Armanda* 2 , Taufik Gunawan 1 , Bobby Rahman 3
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, Indonesia
2 Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
3 Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

## C ALIFORNIA

## ABSTRACT
Received: 6 March 2023 Revised: 25 May 2023 Accepted: 8 June 2023 Available online: 8 June 2023
This study analyzes Syar'iyah Court divorce asset distribution decisions.  This  research  was  prompted  by  the  Lhoksukon Syar'iyah  Court  Number  168/pdt.G/2014/MS-LSK  judge's contra legem award of 1/3 of the joint property to the husband and  2/3  to  the  wife.  This  study  analyzes  and  explains  the Lhoksukon  Syar'iyah  Court  judge's  decision  regarding  joint assets  on  Number  168/pdt.G/2014/MS-LSK.  This  study  uses normative,  juridical,  and  qualitative  methods.  Legal  sources provide  data.  Data  from  legal  materials,  interviews,  and documentation  Data  analysis  explain  judges'  decisions. Studies  show  Lhoksukon's  ruling  169/Pdt.G/2014ms-Lsk Shared Assets. The plaintiff's lawsuit was partially granted. (2) Divide  the  plaintiff's  and  defendant's  joint  property  into  1/3 and  2/3  shares.  (3)  Punish  the  plaintiff  and  defendant  by dividing  and  distributing  the  joint  property  stipulated  in dictum  number  2  according  to  dictum  number  3.  If  not,  the joint  property  must  be  auctioned.  Plaintiff  receives  1/3, defendant  2/3.  The  judge  chose  expediency  over  legal certainty. Justice guided the Lhoksukon Syar'iyah Court's joint asset  decision  Number  168/pdt.G/2014/MS-LSK,  which considered  the  husband  and  wife's  household  duties  during marriage.  According  to  the  letter  Annisa,  paragraph  34,  the husband is the head of the family. The wife is the housewife (see Article 31 paragraph (3) Law Number 1 of 1974, Article 34 paragraph (1) and (2), Article 80 paragraph (4) Compilation of Islamic Law, and Article 83 paragraph (1) and (2)). These rules emphasize  meeting  responsibilities.  Witnesses  said  the  wife contributed more to household needs and joint assets.

## K EYWORDS
Analisis kebijakan; pembagian harta Bersama; perceraian; Mahkamah Syar’iyah
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Muhaddis , M.,  Junaidi,  M.,  Armanda,  D., Gunawan.,  T.,  &  Rahman.,  B.  (2023). Analisis  Kebijakan  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Lhoksukon  Tentang  Pembagian Harta  Bersama  Karena  Perceraian. Asia- pacific Journal of Public Policy , 9 (1), 109-127.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 109-127

## PENDAHULUAN
Setiap pribadi yang mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri, tentunya menginginkan kehidupan rumah tangganya bisa kekal, bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang diisyaratkan  Pasal  1  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu:  terbentuknya  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  atau  sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur ’an surat Ar Ruum ayat 21 .
Dengan  adanya  ikatan  pernikahan  tersebut,  maka  akan  timbul  yang  namanya  hak  dan kewajiban  antara  suami istri.  Di  dalam Pasal 34 Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  dijelaskan, bahwa  suami  berkewajiban  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup rumah  tangganya  sesuai  dengan  kemampuannya,  sementara  istri  berkewajiban  mengatur  urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.
Dalam  Pasal  tersebut  bisa  dipahami  bahwa  suami  mengambil  tanggung  jawab  untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang artinya suami harus mencari nafkah baik dengan  jalan  kerja  maupun  usaha  sebagai  tanggung  jawab  tersebut.  Sedangkan  bagi  seorang  istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang istri kepada suaminya.
Dalam perkawinan, selain muncul adanya hak dan kewajiban antara suami istri, ternyata akan muncul hal lain yang diantaranya mengenai harta benda dalam perkawinan dan sebagainya. Harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Selain disebutkan dalam Pasal tersebut diatas juga disebutkan didalam  Pasal  85  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  yang  intinya,  bahwa  harta  bersama  dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami istri.
Secara umum, hukum Islam tidak mengenal yang namanya harta bersama. Di dalam al- Qur’an dan hadits tidak diatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pembicaraan tentang kajian harta bersama juga tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Tetapi Ulama kontemporer memasukkan persoalan harta  bersama  dalam  perkawinan  dalam  konsep  syirkah,  dimana  konsep  syirkah  adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan usaha ataupun permodalan.
Syirkah  dalam  perkawinan  adalah  percampuran  harta  kekayaan  yang  diperoleh  suami/istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami istri sendiri-sendiri, atau usaha mereka bersama. Pada dasarnya dalam masalah harta benda dalam perkawinan tidak ada pencampuran antara harta suami dengan istri.
Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, setiap pasangan suami istri pastinya tidak akan lepas  dari  berbagai  permasalahan  rumah  tangga.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  bisa  jadi
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
timbul  dari  dalam  ataupun  dari  luar  rumah  tangga,  namun  mereka  dituntut  untuk  mampu menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya agar tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud.
Dalam  menghadapi  berbagai  permasalahan  rumah  tangga  tersebut,  ternyata  di  dalam masyarakat  sering  kita  jumpai  sejumlah  pasangan  suami  istri  yang  tidak  mampu  memanage  dan menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga secara baik, bahkan tidak sedikit ada sejumlah pasangan suami istri yang memilih jalan pintas dengan melakukan perceraian di pengadilan. Akibat dari perceraian tersebut, tentunya tidak hanya berdampak pada status putusnya ikatan perkawinan saja,  akan  tetapi  bisa  berdampak  luas  pada  persoalan  persoalan  hukum  lainnya,  seperti  persoalan anak, hukum mengenai penyelesaian pembagian harta benda dalam perkawinan dan sebagainya.
Ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan telah dijelaskan pada Pasal 35, 36 dan 37 dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” yang intinya setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, adalah menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan suami atau istri, kembali kepada masing- masing yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.
Pasal  37  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  telah  menjelaskan,  jika  perkawinan  putus karena  perceraian,  maka  harta  bersama  diatur  menurut  hukum  masing-masing,  dari  penjelasan tersebut  dapat  dipahami  apabila  suami  istri  beragama  Islam  bercerai,  maka  penyelesaian  harta bersama sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama. Didalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing tanpa menyebutkan berapa bagiannya masing-masing dan ini baru dapat diketahui secara rinci pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Pembagian  harta  bersama  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak.
Seiring  berkembangnya  zaman,  tugas  suami  sebagai  pencari  nafkah  utama  bagi  rumah tangganya perlahan mulai tergeser. Saat ini banyak kita jumpai istri bekerja untuk membantu suami atau  bahkan  ada  yang  menjadi  tulang  punngung  dalam  keluarga.  Apabila  dihubungkan  dengan
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 109-127
permasalahan  pembagian  harta  bersama  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  KHI  pasal  97  oleh masyarakat  dirasa  belum  mencerminkan  rasa  keadilan,  karena  dalam  pembagian  harta  bersama tersebut  tidak  melihat  siapa  yang  memiliki  kontribusi  besar  dalam  memperoleh  harta  bersama tersebut.
Dalam  melakukan  riset  pendahuluan  tersebut  peneliti  menemukan  putusan  yang  berbeda dengan  putusan  pembagian  harta  bersama  pada  umumnya,  yaitu  dalam  putusan  hakim Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon Nomor  168/pdt.G/2014/MS-LSK  dimana  hakim  melakukan penyimpangan  terhadap  undang-undang  yang  ada  ( contra  legem )  dimana  dalam  putusan tersebut  dalam  amar  putusannya  menyebutkan  penggugat  (suami)  mendapat  1/3  bagian sedangkan tergugat (istri) mendapat 2/3 bagian dari harta bersama. Contra legem sendiri dapat diartikan  sebagai  putusan  Hakim  Pengadilan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang. Terjadinya penyimpangan dalam putusan Pengadilan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.G/2014/MS-LSK  terhadap  undang-undang  inilah  yang  ingin  Peneliti  kaji  lebih  jauh, tentang  bagaimana  putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon  dalam  memutuskan perkara Nomor 168/pdt.G/2014/MS-LSK dan apa saja faktor yang melatar belakanginya

## KAJIAN PUSTAKA

## Putusan Hakim
Pengertian putusan hakim dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata yaitu  suatu  keputusan  oleh  hakim,  sebagai  pejabat  Negara  yang  diberi  wewenang  menjalankan kekuasaan  kehakiman,  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dan  kemudian  diucapkan  di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. Berkenaan dengan pengertian dan hakekat mengenai putusan, kirannya perlu kita mengutip beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli.
Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu  perkara  atau  sengketa  antar  pihak. Kemudian  menurut Syahrani  menyatakan  Putusan  adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  pada  sidang  pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.
Pendapat  berikutnya  menurut  Rubini  dan  Chaidir  Ali  yang  menyatakan  Putusan  hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara”. Putusan hakim ini b iasa disebut Vonnis yakni  kesimpulan-kesimpulan  terakhir  mengenai  hukum  dan  akibat-akibatnya.  Putusan  hakim dianggap  penting  untuk  mewujudkan  adanya  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatn dipengadilan.  Putusan  hakim  tidak  lain  sebagai  salah  satu  mekanisme  pelaksanaan  hukum. pelaksanaan  hukum  harus  sesuai  dengan  tujuan  negara  Republik  Indonesia  sebagai  diatur  dalam Pembukaan UUD 1945.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
Menurut  Joko  Soetono  bahwa  Hakim  harus  berfikir  secara  yuridis,  sistematis,  dan  teratur, sehingga  setiap  persoalan  hukum  dapat  dipecahkan  secara  baik  dan  benar  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam praktik dipengadilan putusan tidak hanya didasarkan pada  apa  yang  diucapkan,  melainkan juga  pernyataan  yang  dituangkan  dalam bentuk  tertulis  dan kemudian diucapakan oleh hakim dipersidangan.
Kesimpulan  dari  berbagai  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para  pakar  ahli  diatas,  dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh pejabat pengadilan yang berwenang dalam persidangan perkara perdata sesuai dengan proses dan prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata yang tertulis dengan tujuan utama menyelesaikan atau mengakhiri perkara.

## Harta Bersama
a. Pengertian Harta Bersama
Harta  bersama  merupakan  satu  bentuk  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia. Sejak diberlakukannya UU Perkawinan No 1/1974, istilah harta bersama ini menjadi populer dalam literatur hukum Indonesia.
Di dalam fikih Islam, istilah harta bersama tidak dikenal. Ada kesan kuat, belum dikenalnya istilah ini, karena asumsi yang terbangun di dalam fikih adalah yang mencari nafkah dan memiliki kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuah  keluarga  itu  adalah  suami  bukan  istri.  Sedangkan  istri dipahami hanya berdiam diri di rumah.
Akhir-akhir ini terlihat upaya-upaya serius yang dilakukan pakar hukum Islam untuk mencari pembenaran  konsep  harta  bersama  ini  lewat  konsep syirkah. Dalam  pengertian  bahwa  harta  itu dihasilkan  dengan jalan bersama-sama  antara  suami  dan isteri  sehingga terjadi  percampuran  harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.
Secara etimologi, harta bersama adalah harta yang dimiliki secara bersama-sama antara suami dan isteri. Sedangkan secara terminologi, dapat dilihat dalam UU. No. 1/1974 pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.”
Ismail  Muhammad  Syah  mendefinisikan  harta  bersama  sebagai  harta  kekayaan  yang dihasilkan  bersama  oleh  suami  istri  selama  mereka  diikat  tali  perkawinan  yang  sah,  atau  dengan perkataan lain, harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami dan istri.
Definisi lain sebagaimana yang disebutkan oleh Moh. Anwar menyatakan harta syarikat ialah harta  yang  dimiliki  lebih  dari  seorang.  Adapun  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  ialah  harta  bersama antara suami dan istri atau istri-istri bagi yang berpoligami. Ada dengan istilah lain harta gono-gini.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 109-127
Definisi di atas memberikan gambaran bahwa apa yang disebut dengan harta bersama merupakan harta yang didapatkan setelah terjadinya ikatan yang sah antara suami dan isteri. Oleh sebab itu, harta  yang  dibawa  oleh  masing-masing  pihak  tidaklah  dapat  disebut  dengan  harta  bersama, karena bukan diperoleh setelah masa pernikahan.
Jauh sebelum dikenalkan undang-undang di atas, masyarakat Indonesa sudah mengenal cukup baik  lembaga  harta  bersama.  Harta  bersama  sebagai  bagian  dari  tradisi  dan  adat  yang  mereka terima secara turun temurun, menjadikan konsep harta bersama ini hidup dan berkembang dalam kesadaran batin mereka.
Para pakar hukum adat semisal R. Vandijk mendefinisikan harta bersama sebagai segala miliki yang  diperoleh  selama  perkawinan  adalah  harta  pencarian  bersama  dan  dengan  sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut dengan harta syarikat. Sama dengan definisi di atas, B. Ter. Haar, mendefiniskan harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami- istri  selama  perkawinan.  Jadi,  walaupun  harta  bersama  sudah  dikenal  pada  masyarakat  adat, namun sebenarnya istilah dan konsep harta bersama ini secara resmi baru dimuat di dalam UU No  1/1974  dan  selanjutnya  di  dalam  KHI.  Oleh  sebab  itu  pula  istilah  yang  dipakai  dalam  UU perkawinan  No.  I  tahun  1974  tidak  sama  dengan  istilah  yang  dipakai  pada  KUH  Perdata  yang menggunakan  kata  “harta  persatuan”.  Agaknya  pembakuan  istilah  “harta  bersama”  sebagai sebuah  terminologi  dalam  hukum  yang  berwawasan  nasional,  memang  baru  dilakukan  pasca munculnya UU Perkawinan.
Di dalam Pasal 35 ayat I Undang-undang perkawinan (UUP) No. I tahun 1974 dinyatakan bahwa, ”harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.” Kata  “harta  benda”  diawal kalimat  pada  pasal  ini  disamping  menunjukkan  sebuah  konsep  harta  (bukan  jasa)  juga menjelaskan  makna  umum.  Artinya  segala  yang  disebut  harta  dan  diperoleh  di  dalam perkawinan, dapat disebut sebagai harta bersama.
Pemaknaan ini sebenarnya tidaklah salah. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang  disebut  harta  benda  adalah  merujuk  kepada  sesuatu  yang  tampak  atau  konkrit  seperti barang, uang, tanah dan sebagainya, jadi sesuatu yang masih berbentuk abstrak masih tidak dapat dikategorikan harta benda.
Azas harta bersama ini pokok utamanya ialah; segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut dengan harta syarikat. Maka dalam arti yang umum harta bersama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan  di mana suami isteri itu tetap hidup, berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga. Memang pada pokoknya berdasarkan hukum adat harta yang diperoleh selama pekawinan dengan sendirinya akan menjadi harta syarikat antara suami isteri, sekalipun di sana sini terdapat variasi, misalnya di dalam masyarakat yang patrilineal harta kekayaan yang berasal dari kerabat isteri dalam kawin ambil anak tidak dibenarkan hukum untuk dijadikan sebagai lembaga kekayaan bersama. Atau misalnya kebiasaan di daerah Jawa, seorang laki-laki yang miskin  kawin  dengan  seorang  isteri  yang  kaya,  maka  dalam  hal  ini  tidak  terwujud  juga  lembaga kekayaan harta bersama.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
Dalam  pemaknaan  selanjutnya  harta    bersama  merupakan  persoalan  yang  menimbulkan masalah yang lain pula. Pada saat memberikan makna terhadap harta bersama yang dimiliki selama masa  perkawinan,  apakah  harta  yang  dimaksud  dengan  benda-benda  yang  konkrit  seperti  benda- benda bergerak seperti kereta, mobil, dan lain sebagainya. Tetapi bagamana halnya dengan piutang yang ada pada orang lain? Dan tentunya banyak lagi pertanyaan yang dapat muncul lagi. Oleh karena itu  makna  harta  bersama  harus  dipahami  dan  ditafsirkan  dalam  makna  yang  lebih  luas  lagi  yang unsurnya mencakup hutang-piutang.
Kemudian yang menjadi persoalan lagi, apakah harta bersama mutlak penghasilan si suami atau  bersama-sama  isteri  selama  masa  pernikahan?.  Oleh  karena  itu,  dapat  kita  lihat  penjelasan definisi  harta  bersama  yang  dikutip  Henry  Lee  A  Weng  dari  “ Rancangan  Undang-undang  tentang pernikahan umat Islam tahun 1958 ” , bahwa pada umumnya harta bersama dimaksudkan untuk tiga hal yaitu: Pertama, pencaharian (harta benda) yang diusahakan secara bersama-sama. Kedua, pencaharian yang  diusahakan  oleh  seseorang,  sedangkan  yang  lainnya  tinggal  di  rumah  untuk  mengurus keperluan  bersama. Ketiga, hasil  dari  harta  benda  milik  masing-masing  yang  diusahakan  bersama. Bahwa dalam kategori kedua, terlihat materinya merupakan pembaharuan dari hukum adat.
Menurut hukum adat yang lama, harta bersama hanya akan ada jika seorang isteri turut serta secara  aktif  dalam  mengusahakan  harta  tersebut.  Artinya,  apabila  isteri  tidak  ikut  serta  dalam mengusahakan harta tersebut maka harta itu tidak disebut sebagai harta bersama tapi milik pribadi suami.
Proses terjadinya perubahan dari ketentuan hukum adat yang lama mencapai puncaknya pada tahun  1950-an  dengan  lahirnya  produk  pengadilan  berupa  putusan  Mahkamah  Agung  RI  No. K/Sip/1956 tertanggal 7 Nopember 1956. Dalam kaitan ini menurut Yahya Harahap, hal ini merupakan sebuah  reaksi  dan  kritikan  keras  yang  dilontarkan  oleh  para  ahli  hukum.  Dimana  kritikan  muncul karena pada dasarnya sejalan dengan perkembangan pandangan tentang emansipasi wanita dan arus globalisasi dalam berbagai segi kehidupan.
Melihat penjelasan yang diberikan Henry Lee A Weng di atas, bahwa harta bersama dalam undang-undang  perkawinan  mencakup  harta  hasil  dan  pendapatan  suami,  hasil  dan  pendapatan isteri, serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama.
Walaupun demikian, semua harta yang diperoleh tentu saja dengan syarat di dapat saepanjang masih dalam ikatan perkawinan yang sah serta sepanjang tidak ada perjanjian secara tertulis sebelum perkawinan  dilaksanakan.  Dengan  demikian  apapun  yang  didapatkan  selama  dalam  perkawinan seperti kereta, rumah tanah, sawah, ruko, surat-surat berharga, dan lain sebagainya terhitung sebagai harta bersama.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 109-127
Jika dianalisis ada perbedaan konsep antara harta persatuan di dalam KUH Perdata dan harta bersama sebagaimana yang terdapat di dalam UUP No 1/1974 dan KHI. Di dalam KUH perdata pada pasal 121 dan 122 dijelaskan bahwa harta bersama atau harta persatuan diartikan sebagai harta yang menyeluruh  serta  meliputi  semua  harta  kekayaan,  baik  yang  sudah  ada  pada  waktu  perkawinan berlangsung (yakni barang-barang yang dibawa oleh calon suami isteri dalam perkawinan) maupun yang akan ada selama masa perkawinan, yang mana harta kekayaan itu dapat berbentuk keuntungan, dapat juga dalam bentuk kerugian atau beban hutang.
Tampaknya  KUH  Perdata  tidak  membedakan  antara  harta  bawaan  dengan  harta  yang diperoleh selama perkawinan. Agaknya supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam persoalan harta bersama perlu dibedakan antara keduanya.
Di  dalam UU  Perkawinan.  No.  1/1974  pada  pasal  35  ayat (2)  setelah  pada  ayat  1  dijelaskan harta  bersama,  maka  pada  ayat  2  dijelaskan  pengertian  harta  bawaan.  Dinyatakan  bahwa “harta bawaan  adalah  harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Demikian  dapat  dipahami  harta  yang  diperoleh  sebelum    terjadinya  pernikahan  apakah melalui pemberian harta warisan, wasiat dan lain sebagainya yang kemudian setelah menikah, maka tetap  menjadi  milik  yang  bersangkutan.  Terkecuali  kedua  belah  pihak  suami  isteri  mengadakan perjanjian  terhadap  harta  yang  mereka  bawa  itu  seperti  untuk  digabungkan  menjadi  satu  tanpa melihat lagi latarbelakang lahirnya harta tersebut.
Dengan kata lain, UUP Perkawinan sangat jelas membedakan apa yang disebut sebagai harta bersama dan apa yang disebut harta bawaan. Walaupun demikian, UUP Perkawinan memberi ruang terjadinya  perubahan  status  dari  harta  bawaan  menjadi  harta  bersama  sepanjang  ada  perjanjian perkawinan.
Selanjutnya yang harus dipahami bahwa harta bersama dan harta bawaan keduanya merupakan asset yang harus dilindungi dalam rangka untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga agar terbangun  kehidupan  keluarga  yang  sakinah  dan  mawaddah.  Artinya,  sepanjang  suami-istri masih  memiliki  harta  bawaan  dan  tidak  ada  perjanjian  untuk  menjadikannya  sebagai  harta bersama  maka  untuk  hal  ini  diperlukan  satu  bentuk  kejelasan  yang  dibangun  berdasarkan kesepakatan. Tanpa  ada kejelasan dan batasan antara harta bersama dan harta bawaan akan dapat mengakibatkan kesulitan dibelakang hari. Sebab pernikahan yang sedang dijalani terkadang tidak selalu harmonis atau bahagia. Gelombang cobaan dalam berkeluarga, percekcokan, pertengkaran, kesalahpahaman misalnya tidak menutup kemungkinan akan dapat mengantarkan bahtera rumah tangga  kepada  kehancuran.  Sehingga  indikasi-indikasi  ini  tidak  sedikit  berujung  kepada perceraian.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
Pada tingkat seperti itu, antara suami dan isteri sudah saling menyalahkan dan berusaha untuk menuntut  hak  dan  kewajibannya  masing-masing.  Maka  disinilah  diperlukan  pembahasan  dan pengkajian  mana yang sebenarnya menjadi harta bersama dan mana pula yang menjadi harta bawaan. Sebagai suatu sikap antisipasi terhadap persoalan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Kendatipun persoalan harta bersama bahagian dari rentetan persoalan yang harus diselesaikan ketika terjadi perceraian, Namun dalam realitasnya sangat sedikit para ahli hukum  yang memberikan perhatian yang serius terhadap masalah harta bersama. Terutama lagi  bagi para praktisi hukum yang lebih dekat bersentuhan dengan persoalan ini. Sebab setiap terjadinya perceraian antara suami isteri maka pasti harta bersama menjadi salah satu bahasan yang sangat urgens.
Hukum  Islam  tidak  mengatur  tentang  harta  bersama  dan  harta  bawaan  ke  dalam  ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika  perkawinan  berlangsung.  Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  harta  adalah  barang- barang atau uang, sedangkan benda adalah barang-barang kekayaan.Kemudian harta bersama adalah harta yang diperoleh laki bini selama hidup berlaki bini.
Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa, “harta  bersama  adalah  harta kekayaan  yang  diperoleh  selama  perkawinan  diluar  hadiah  atau warisan”.  Dalam  yurisprudensi Peradilan Agama  juga  dijelaskan  bahwa  harta bersama  yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karyakarya dari suami isteri dalam kaitannya dengan perkawinan.

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  normatif.  Menurut  Marzuki  penelitian hukum  normatif  adalah  “suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip -prinsip hukum  maupun  dokrin-dokrin  hukum,  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  ini dilakukan  berdasarkan  pendekatan  Undang-undang  ( statute  approach )  sebagai  dasar  melakukan penelitian  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach )  untuk  meneliti  permasalahan  hukum  yang  timbul serta menganalisisnya. penelitian ini juga memakai data empiris sebagai pendukung yaitu melakukan wawancara dan observasi kepengadilan.
Setelah  penulis  menemukan  apa  yang  akan  diteliti,  kegiatan  selanjutnya  adalah mengumpulkan  semua  data  atau  informasi  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diangkat, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial baru ditemukan isu hukum ( legal issue ). Dalam menentukan  isu  hukum  tersebut  diperlukan  diperlukan  isu  hukum  agar  dapat  membantu memberikan orientasi terhadap masalah yang akan diteliti. Untuk itu diperlukan penelaahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum lain, agar isu hukum dapat dapat dirumuskan dengan tajam.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 109-127
Sehubungan  dengan  itu  agar  penelitian  yang  dilakukan  kokoh,  pemahaman  terhadap  berbagai sumber  kepustakaan memegang peran penting. Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kemudian dirincikan secara sistematis dan dianalisis secara duduktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon  Nomor  168/PDT.G/2014MS -LSK  Tentang Penyelesaian Harta Bersama
Duduk perkara dalam penelitian ini adalah kasus pembagian harta bersama yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, yang dilakukan oleh Seorang laki-laki selaku penggugat berumur 48 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Listrik Gang Oscar Nomor 12 Hagu Selatan, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Nasir, SH., advokat pada kantor JN & REKAN. Selaku penggugat, mantan suami mengajukan gugatan pembagian harta bersama Mahkamah S yar’iyah Lhoksukon terhadap mantan istrinya yang berumur 40 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Puuk, Gampong  Matang  Mane,  Kecamatan  Tanah  Luas,  Kabupaten Aceh  Utara.  Penggugat  dan  tergugat yang  sudah  ber cerai  di  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon  berdasarkan  akta  cerai  Nomor 31/AC/2014/MS-Lsk, pada tanggal 28 Januari 2014. Selama perkawinan penggugat dan terguggat tidak mempunyai keturunan, melainkan harta bersama ( seuharkat ).
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat  gugatannya tanggal 24 Appril 2014 mengajukan gugatan  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Syar'iyah  Lhoksukon    dengan  Nomor 168/pdt.G/2014/MS-LSK, tanggal  24 Appril 2014  dengan dalil-dalil sebagai berikut:
Bahwa  awalnya  Penggugat  dengan  Tergugat    adalah  suami  isteri,  kemudian  bercerai  berdasarkan Akta Cerai,  Nomor 31/AC/2014/MS-Lsk, pada tanggal 28 Januari 2014.
1. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yaitu 1 (satu) unit rumah parmanen 9 x 13 m, yang terletak di Gampong Batang Mane, Kecamatan  Tanah  Luas,  Kabupaten  Aceh  Utara,  yang  dibangun  di  atas  tanah  milik  orang  tua Tergugat.  1  (satu)  petak  tanah  kebun  dengan  luas  301  M2  yang  terletak  di  Gampong  Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas lebih kurang seluas 1.204 m2 yang terletak di Dusun Puuk, Gampong Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas lebih kurang + seluas 221  m2  yang  terletak  di  Dusun  Puuk,  Gampong  Matang  Mane,  Kecamatan  Tanah  Luas, Kabupaten Aceh Utara. 1 (satu) petak tanah kebun coklat dengan luas lebih kurang + 3 (tiga) rante (+1.200 m2), yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. 1 (satu) petak tanah kebun tanaman campuran dengan luas lebih kurang + 1.683 m2 yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. 1 (satu) petak tanah kebun
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
tanaman coklat dengan luas lebih kurang + 1.067 m2, yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. 1 (satu) petak tanah pertapakan toko dengan dengan luas lebih  kurang  4  x  25  m (100  m2)  yang  terletak  di  Gampong  Ulei  Blang Mane  Kecamatan  Blang Mangat Pemko Lhokseumawe. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas lebih kurang + 4 (empat) rante yang terletak di Gampong Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2006 BK 1131 QA warna silver metalik No. Mesin DB 65668 Nomor rangka MHFM1BA3J6K007450
2. Mengugat  harta  bersama  yang  dihasilkan  selama  perkawinan  berlangsung  dengan  gugatan  di bagi 50:50
Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  masing-masing  telah  mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini . Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat, ternyata Penggugat beragama Islam, mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat yang juga bergama  Islam,  dengan  demikian  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  perubahan  kedua  dengan  Undang  Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  termasuk kewenangan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke muka  sidang,  dan  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat,  akan tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh  seorang  mediator  (Hamdani,  S.Pd)  dan  berdasarkan  laporan  mediator  tersebut  tertanggal  10 Januari 2015, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.
Bahwa  pokok  perkara  adalah  gugatan  Harta  Bersama  di  mana  Penggugat  menggugat  agar Majelis hakim memberikan putusan. Menimbang, bahwa mengenai sengketa harta bersama, Majelis hakim perlu mengetengahkan abstak hukum sebagai berikut:
a. Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menentukan  bahwa:  “Harta  benda  ya ng  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta benda bersama”;
b. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menenetukan:
Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta  yang diperoleh baiksendiri-sendiri atau  bersama  suami-isteri  selama  ikatan  perkawinan  berlangsung,  selanjutnya  disebut  harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”;
c. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 menetukan  bahwa  :
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 109-127
“Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” ;
d. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menentukan:
“Suami isteri tanpa sepengetahuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”;
e. Pasal 91 ayat (1) Kompliasi Hukum Islam menentukan:
“Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”;
f. Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan:
“Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat - surat berharga”
g. Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menentukan:
“Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak mapun kewajiban”;
h. Pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan:
“Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”;
i. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1904  K/Pdt/200 7  menentukan  bahwa:  “Hutang -hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang ditafsirkan a contrario, maka  semua  hutang-hutang  yang  terjadi  pada  saat  perkawinan/selama  perkawinan  adalah tanggungjawab  bersama.  Karenanya,  baik  suami  maupun  isteri,  bertanggungjawab  untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng”;
j. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan:
“Janda atau dud a cerai masing-masing berhak seperdua dari harta ” ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas  bila  dihubungkan  dengan  ketentuan hukum Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai harta objek perkara sebagaimana tersebut pada angka 2 (2.1 s.d. 2.23) dan angka 3, telah dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  Islam, berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan pada persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dengan isi kepetusannya sebagai berikut :
Dalam putusan ahkir tersebut hakim gugatan Penggugat yang memohon harta dibagi 50:50 yang  didasari  pada  Pasal  37  Undang-Undang  perkawinan  Pasal  97  KHI  yaitu  masing-masing memperoleh  porsi  ½  bagian  dari  harta  bersama.  Dalam  pertimbangannya  hakim  berani menyampingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang ada demi rasa keadilan.  Dengan  pertimbangan  atas  alat-alat  bukti,  saksisaksi  dan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat serta perilaku penggugat sebagai suami terhadap istrinya, maka penggugat layak diberi hak 1/3 dari harta bersama, sementara sisanya 2/3 (dua pertiga) bagian adalah hak tergugat. Meskipun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang ada, namun keberanian hakim dalam
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
memutuskan persentase pembagian harta bersama ini merupakan sikap atau tindakan yang sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan.
Berdasarkan  putusan hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon  tersebut  suami  mendapat  1/3 (sepertiga) bagian harta bersama, sementara istri memperoleh 2/3 (dua pertiga), dengan demikian istri mendapat  bagian  lebih  besar  dari  suami  dalam  pembagian  harta  bersama.  Jika  merujuk  pada peraturan yang ada, mengenai pembagian harta bersama baik UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab UndangUndang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan aturan yang menyebutkan bahwa istri berhak memperoleh bagian lebih besar dari suami, tetapi  peraturan  yang  terkandung  dalam  tiga  buku  hukum  tersebut  cenderung  membagi  harta bersama dengan kalkulasi 50:50.
Hakim dalam memutuskan perkara ini mengambil sikap contra legem , sekaligus mengabaikan peraturan tekstual yang biasanya menjadi rujukan. Dimana Amar putusan dalam putusan tersebut, ada  penetapan  yang  tidak  sesuai  dengan  Pasal  37  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dimana apabila terjadi perceraian pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan yang dimaksudkan dengan hukumnya masing-masing adalah hukum adat dan hukum lainnya. Karena pengajuan pembagian harta bersama perkara Nomor 168/PDT.G/2014MS-LSK diajukan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon, maka  sudah  sewajarnya  untuk  pembagian  harta bersama merujuk kepada kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua pihak pun tidak ada suatu perjanjian apapun yang dibuat terhadap harta bersama, dengan demikian dalam menentukan  porsi  atau  bagian  dari  harta  bersama  haruslah  berpedoman  pada  ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang perkawinan Pasal 97 KHI yaitu masing-masing memperoleh porsi ½ bagian dari harta bersama, Namun hakim mengambil sikap yang menyimpang dari undang- undang tersebut yang bertujuan untuk menciptakan keadilan.
Faktor  yang  Melatar  Belakangi  Hakim Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon  dalam  memutuskan putusan Nomor 168/pdt.G/2014/MS-LSK tentang Harta Bersama
Dalam penelusuran dan wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon terdapat  beberapa  faktor  yang  melatar  belakanginya  untuk  memutuskan  putusan  Nomor 168/pdt.G/2014/MS-LSK  yang  memutuskan  suami  mendapat  1/3  (sepertiga)  bagian  harta  bersama, sementara istri memperoleh 2/3 (dua pertiga) diantaranya adalah sebagai berikut:
Menurut H.zulkifli.s selaku hakim yang bertugas dalam persidangan pengugat dan tergugat terntang harta bersama di atas mengatakan” bahwa hakim berpendapat berdasarkan bukti dan saksi bahwa  tergugat  ketika  menikah  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap,  Ia  sebagai  tenaga  honore,  dan keperluan rumah tangga di biayai dari penghasilan istri sebagai PNS.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 109-127
Menurut  Muhammad  Arif    mengatakan  bahwa  putusan  tersebut  berdasarkan  jawaban tergugat dalam persidangan yang  menyatakan ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak mempunyai  pekerjaan  tetap.  Tergugat  yang  bekerja  sebagai  bidan  PTT  lah  membiayai  seluruh kebutuhan rumah tangga. Penggugat hanya mendampingi Tergugat ketika bertugas, dan pada Tahun 2000 barulah Penggugat mulai bekerja sebagai tenaga bakti di Kantor Bappeda Lhokseumawe. Pada saat  itu  transportasi  ke  kantor  senilai  Rp.  50.000.-  perhari  ditanggung  oleh  Tergugat.  Tahun  2007 Penggugat  diangkat  sebagai  PNS  dan  pada  kahirnya  mereka  bercerai  pada  Tahun  2014.  Selama pernikahan berlangsung,  hampir  semua  keperluan  rumah tangga  dibiayai/dipenuhi  oleh  Tergugat. Demikian pula, hampir semua objek sengketa dibangun dan dibeli dari uang penghasilan Tergugat; baik  penghasilan  sebagai  PNS,  maupun  sebagai  bidan  praktik  swasta  (BPS)  di  rumah,  sementara penghasilan  Penggugat  tidak  jelas  penggunaannya.  Jawaban  tersebut  dikuatkan  berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat.
Andeka Chandara mengatakan bahwa yang menjadi norma dasar pembagian harta bersama dalam perkara ini adalah adalah pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, (janda/duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua harta bersama). Menurut majelis kami selaku hakim, norma tersebut sepadan dengan ketentuan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yakni suami wajib melindungi istri dan memberikan  keperluan  hidup  berumah  tangga.  Norma  ini  adalah  suatu  kelaziman  bukan  hanya dalam tinjauan sosial, melainkan juga agama yang mewajibkan suami berusaha sementara istri yang mengatur hasilnya.
Urhadi menambahkan bahwa berdasarkan pertimbangan pada apa diamanatkan dalam QS. An-Nisa: 34, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), serta  Pasal  80  ayat  (4)  dan  Pasal  83  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi Hukum  Islam,  atau  justru  Tergugat menjadi kepala keluarga merangkap ibu rumah  tangga, maka jika dikalkulasikan, tidak ditemukan keseimbangan  peran  antara  peng-  gugat  dan  tergugat.  Karenanya,  membagi  rata  harta  bersama kepada Penggugat dan Tergugat dipandang tidak memenuhi rasa keadilan.
Wawancara  terakhir  penulis  mewawacarai  Aziz ’  b eliau  mengatakan  dalam  putusan  tersebut  kami selaku majelis hakim yang menyidangkan perkara berani menyampingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang ada demi rasa keadilan. Dengan pertimbangan atas alat- alat  bukti,  saksisaksi  dan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  serta  perilaku  penggugat  sebagai suami terhadap istrinya, maka penggugat layak diberi hak 1/3 dari harta bersama, sementara sisanya 2/3  (dua  pertiga)  bagian  adalah  hak  tergugat.  Meskipun  tidak  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan dalam  peraturan  yang  ada,  namun  keberanian  kami  selaku  hakim  dalam  memutuskan  persentase pembagian harta bersama ini merupakan sikap atau tindakan yang sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan.
Jika dihubungkan dengan kasus perkara, berdasarkan bukti-bukti yang ada, diketahui bahwa: 1)  Tergugat  diangkat  sebagai  Pegawai  Tidak  Tetap  (Bidan  Desa/PTT)  di  Desa  Leupon  Siren, Kecamatan Tanah Luas sejak tanggal 01 Oktober 1994. 2) Tergugat menikah dengan Penggugat pada
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
tanggal 16 Mei 1995. 3) Tergugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tanggal 01 Desember 2000, dan kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 01 Februari 2002.
Sebagai pembanding dalam pertimbangan, hakim merujuk pendapat ahli hukum Islam, Drs. H.M.  Anshary  MK,  SH.,M.H.  dalam  bukunya, “Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalahmasalah Krusial ”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet. Ke - 1, hlm. 169, yang menyatakan: “Jika terjadi bahwa suami bekerja mencari nafkah dan istri pun bekerja mencari nafkah, maka hukum mencari nafkah bagi suami adalah wajib sedangkan bagi istri adalah sunnah. Dan apabila suami lalai melakukan tanggung jawab terhadap pemenuhan keperluan rumah tangga sedangkan istri yang berusaha mencari nafkah, maka jika terjadi perce raian, suami tidak berhak sama sekali dari harta yang dicari istri tersebut.”
Jika  melihat  kepada  putusan  nomor  168/Pdt.G/2014/MSLsk,  setalah  dibacakan  tentang pembagian harta bersama, dipahami bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap ini pada intinya menyatakan  bahwa  objek-objek  yang  telah  dipertimbangkan  dan  terbukti  sebagai  harta  bersama antara penggugat dan terguggat dan karena objek-objek tersebut berada dalam penguasaan terguggat maupun penggugat  maka majelis hakim menghukum penggugat dan tergugat atau siapapun yang menguasai objek tersebut secara melawan hak/hukum.
Untuk  membagi  dan  menyerahkan  hak  bagian  penggugat  dan  tergugat  dari  objek-objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan  pihak  ketiga.  Jika  tidak  dapat  dibagi  dalam  bentuk  barang  (natura),  bagian  akan  dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya 1/3 (sepertiga) bagian untuk penggugat dan sisanya 2/3 (dua pertiga) bagian untuk tergugat. Jika objek-objek harta bersama  yang  ada  pada  tergugat  sudah  dijual  seperti  mobil  ataupun  tanah  maka  tergugat  harus mengganti  ataupun  membayar  1/3  (sepertiga)  bagian  objek  tersebut  dan  diserahkan  kepada penggugat.
Melihat putusan yang diputuskan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, yakni membagi harta bersama menjadi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Putusan ini tidak bertentangan dengan peraturan apapun karena majelis hakim memutuskan untuk menyampingkan  ketentuan-ketentuan  pada  peraturan  yang  ada  demi  mencapai  tujuan  keadilan, terlebih  bahwa  hakim  juga  memliki  hak  istimewa  dan/atau  kapasitas  dalam  memutuskan  suatu perkara.  Dengan  demikian,  akibat  hukum  yang  timbul  setelah  putusan  ini  adalah  mutlak  dan berkekuatan hukum tetap, karenanya kedua belah pihak harus melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai yang telah diputuskan.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 109-127

## Analisis Penulis
Hakim di dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama nomor 168/PDT.G/2014MS- LSK  telah  jelas  melakukan  tindakan contra  legem .  Dimana  hakim  mengambil  putusan  yang bertentangan  dengan  pasal  undang-undang  yaitu  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam.  Penetapan tersebut  didasarkan  kepada  fakta  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  salinan  putusan  Pengadilan Mahkamah Syari’iyah Lhoks ukon tanggal 13 Juli 2015 Nomor 168/PDT.G/2014MS-LSK menjadi bukti bahwa dalam perkara cerai talak yang di ajukan sebelum pengajuan perkara pembagian harta bersama Nomor  168/PDT.G/2014MS-LSK  Termohon/Tergugat  (istri)  lebih  berkontribusi  dalam  memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghasilkan harta bersama selama perkawinan berlangsung.
Pertimbangan yang menjadi pijakan hakim adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, peran Tergugat sebagai istri  telah dilakukan,  bahkan  justru  Tergugatlah  yang  sebagai  PNS  yang  bersusah  payah  memenuhi  segala kebutuhan rumah tangga. Semestinya Penggugat sebagai suami haruslah memikul tanggung jawab untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  sebagaimana  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri  dalam Kompilasi Hukum Islam.
Penerapan pasal 97 KHI terhadap perkara aquo Majelis Hakim berpendapat kurang adil, oleh karena  itu  Hakim  berpegang  kepada  asas  keadilan  dan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  hukum,  yang sesuai firmah Allah dalam surat AnN isa’ ayat 58. Karena jika Pasal 97 KHI tersebut diterapkan tidak akan sesuai dengan rasa keadilan, Pasal 97 KHI biasa didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sehingga suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istri bertugas untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.
Sementara  dalam  kasus  ini  suami  istri  sama  sama  bekerja,  bahkan  istri  berkontribusi  lebih besar  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga.  Maka  dari  itu  majelis  hakim  berpendapat  jika aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu janda atau duda cerai hidup masing- masing  mendapat  ½  bagian.  Sehingga  hakim  lebih  mengedepankan  rasa  keadilan  ketimbang kepastian hukum, karena lebih dinilai sesuai dengan keadilan di masyarakat.
Dapat disimpulkan faktor yang melatar belakangi  Hakim dalam memutuskan Perkara nomor 168/PDT.G/2014MS-LSK tidak menerapkan Undang-undang secara tekstual. Hakim melakukan contra legem dalam memutuskan perkara tersebut, dengan pertimbangan mengedepankan asas kedilan dan kemanfaatan ketimbang asas kepastian hukum.
Dalam  fakta  persidangan  pun  menyebutkan  bahwa  isteri  juga  lebih  dahulu  bekerja  dan sebagian  besar  harta  diperoleh  dari  hasil  kerja  isteri,  sehingga  di  nilai  tidak  adil  bila  isteri  yang membiayai segala keperluan rumah tangganya dan bahkan dapat menghasilkan harta bersama dalam
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
perkawinan, selain itu juga walaupun posisi suami secara moral. bertanggung jawab sebagai pemberi motivasi,  pelindung  dan  pendamping  bagi  isteri  atau  setidaknya  telah  mendapat  izin/restu  suami dalam  hal  isteri  melaksanakan  profesi  karirnya  sebagai  bidan  atau  kegiatan  lainnya,  namun  hal tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk dapat memberikan hak yang sama terhadap harta bersama yang sebagian besar atas kerja keras isteri.
Pihak  suami  tidak  seharusnya  menuntut  pembagian  porsi  harta  bersama  yang  umumnya terjadi,  yakni  ½  bagian  untuk  masing-masing  pihak.  Suami  sepatutnya  menyadari  bahwa kewajibannya  sebagai  suami  seharusnya  dilaksanakan  terlebih  dahulu  baru  kemudian  ia  dapat menuntut apa yang menjadi haknya. Suami diketahui mengabaikan kewajibannya dan menganggap remeh  untuk  memberikan  nafkah  pada  istri  dan  anak-anaknya.  Sikap  suami  yang  demikian  tentu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rumah tangga. Memberi nafkah dan mencukupi kewajiban dalam rumah tangga memang menjadi kewajiban bagi suami,  sehingga  dengan  melaksanakannnya  tercapailah  bentuk  tanggung  jawab  yang  tidak  hanya diperuntukkan bagi keluarga saja, tetapi lebih jauh lagi kepada Allah SWT.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  terdahulu,  peneliti  menyimpulkan  ada  beberapa kesimpulan  yang  dapat  diutarakan  antara  lain: Pertama Putusan  Hakim  Mahakamah  Syar’iyah Lhoksukon  Nomor  168/Pdt.G/2014ms-Lsk  Tentang  Penyelesaian  Harta  Bersama.  Mengabulkan gugatan  Penggugat  untuk  sebagian.  Menetapkan  harta  bersama  anatara  Penggugat  dan  Tergugat, Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam angka 2 adalah 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat.  Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat  untuk  membagi  dan  menyerahkan  bagian  harta  bersama  yang  telah  ditetapkan  dalam diktum  angka  2  sesuai  bagian  yang  disebut  diktum  angka  3,  dan  jika  tidak  dapat  dibagi  secara  in natura, maka harta bersama tersebut harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 1/3 untuk Penggugat  dan 2/3 untuk  Tergugat.  dan  terakhir  menyatakan  sah  dan berharga  sita harta bersama yang telah diletakkan atas obyek sengketa oleh juru sita. Putusan Tersebut Hakim mengambil sikap contra  legem dengan  pertimbangan  mengedepankan  asas  kedilan  dan  kemanfaatan  ketimbang  asas kepastian hukum.
Kedua .  Faktor  yang  melatar  belakangi  Hakim Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon  dalam memutuskan  putusan  Nomor  168/pdt.G/2014/MS-LSK  tentang  Harta  Bersama  adalah:  Hakim mengedepankan sikap atau tindakan yang sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, meskipun  tidak  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  yang  ada.  Karena  pihak  istri lebih  berkontribusi  dalam  membiayai  segala  keperluan  rumah  tangganya  dan  dab    menghasilkan harta bersama selama perkawinan berlangsung.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 109-127

## Saran
Setelah  kesimpulan  di  atas  ditetapkan,  maka  dapat  di  kemukakan  saran  sebagai  berikut  : Pertama.  Diharapkan  kepada  hakim  Mahkamah  Syari’iyah  Lhoksukon  untuk  terus  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Kedua. Diharapkan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk kedepannya mengenai hasil putusannya harus dihormati dan dilaksanakan atas apa yang telah diputuskan.

## REFERENCES
Abdullah, Abdul Gani, (1994). Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Gema Insani Press.
Alba, A., Sari, D. K., & Armanda, D. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Wabah Covid 19  Melalui  Danan  Desa  di  Gampong  Pante  Kecamatan  Lhoksukon  Kabupaten  Aceh Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati , 10 (2), 68-73.
Anwar,  Moh  (1991). Dasar-Dasar  Hukum  Islam  dalam  Menetapkan  Keputusan  di  Pengadilan  Agama, Semarang: Diponegoro.
Arso, H., (2001). Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap  Pemenuhan  Rasa  Keadilan  Di  Pengadilan  Agama  Se  Sumatera  Utara, tesisi  PPS  IAIN Sumatera Utara.
Asasriwarni, (2008). Studi Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama SebagaiProduk Azhar  Basyar,  Ahmad,  (1987). Hukum  Perkawinan  Islam, Jakarta:  Perpustakaan  Fak.  Hukum Universitas Islam Indonesia.
Bambang   Waluyo,   2002, Penelitian   Hukum   Dalam   Praktek ,   SinarGrafika,   Jakarta.
Bantaran  Sungai  Code,    http://www.kompasiana.com/Alifiano  Rezka  Adi/penataan-  kawasan- bantaran-sungai-code.
Barnados,  2015, Young Children  Grieve  Too, Orchard  View  Ring Mahon  Road
Daud Silalahi. M, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Alumni, Bandung.
Departemen Agama RI, (1989). Al- Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra.
Departemen Agama RI, (2002). Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.
Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam, (2001). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta.
Harahap, M. Yahya, (1993). Perlawanan Terhadap Eksekusi, Grose Akta Serta Putusan Pengadilan, Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Harahap, Yahya, (1975) . Hukum Perkawinan Nasioanl , Medan: Zahir Trading.
Irham,  M.  Iqbal,  (2001). Kedudukan  Wanita  Tentang  Harta  Benda  Dalam  Hukum  Perkawinan  Indonesia , Tesis PPS IAIN Sumatera Utara.
Khallaf, Abdul Wahab, (1990). Ilmu Ushul al-Fiqh , Jakarta: Maktabah al- Sa’wah al -Islamiyah.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 109-127
Vandijk,  R,  (1995) Pengantar  Hkum  Adat ,  terj.  M.R.  Soekandi,  Vorknik  Van  Hoeve,  Bandung,  tt, Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Taufik Gunawan, Rudi Kurniawan, Muhaddis, (2023). Implementasi Kebujakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan  Berlayar  (SPB)  (Studi  Pada  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe). Jurnal  Manajemen  Sumberdaya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo, volume 1, 2023.