Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 4, Januari 2019 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor PasamanBarat)
Oleh :
Randhya Sakthika Putra 1 , Iyah Faniyah, Adhi Wibowo randhiyasakhtika@yahoo.com

## ABSTRACT
Act  Number  22  Year  2001  on  Oil  and  Natural  Gas  regulated  on  prohibited  and threatening  acts  with  criminal  sanctions  for  anyone  who  violates  them.  One  of  the prohibited  acts  is  to  commit  criminal  misuse  of  subsidized  fuel  oil  (BBM).  To  be  able  to qualify  such  action,  the  police  as  investigator  must  pay  attention  to  the  elements  of  the provisions  of  Article  23  and  Article  53  letter  b  and  Article  55,  so  that  will  realize  the effectiveness  of  law  enforcement  on  the  crime  of  misuse  of  subsidized  fuel  through  the process of investigation with all the constraints faced in law enforcement.
Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, BBM Bersubsidi

## PENDAHULUAN
Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan  merupakan  komoditas  vital  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dan mempunyai  arti  penting  dalam  kegiatan  perekonomian  nasional.Oleh  karena  itu, pengelolaannya  harus  dilakukan  secara  profesional  dan  berkelanjutan,  agar  dapat memberikan  manfaat  secara  maksimal  berupa  kesejahteraan  bagi  rakyat  secara keseluruhan.
Berdasarkan  pemikiran  itu  maka  minyak  dan  gas  bumi  dikuasai  oleh  Negara,  dan arti  kata  menguasai  adalah  bahwa  pemerintah  atas  nama  Negara  menguasai  semua  hak yang  terkandung  dalam  sumber  daya  migas,  yaitu  hak  milik  ( property  right ),  dan  hak
1 Penulis  adalah  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dengan  Jabatan  Kepala  Unit (Kanit) II Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat KepolisianDaerah (Polda) Sumatera Barat.
mempergunakan ( mening right ), dan hak menjual ( economic right ). 2
Pemanfaatan  minyak  dan  gas  bumi  untuk  kemakmuran  rakyat  secara  langsung diimplementasikan  dengan  penyediaan  bahan  bakar  minyak  (BBM).Bahan  bakar  minyak adalah  bahan  bakar  yang  berasal  dari  hasil  penyulingan  minyak  mentah  yang  untuk dipergunakan  pada  berbagai  kebutuhan  yang  sebagai  sumber  energinya  menggunakan bahan  bakar  fosil  yang  berbentuk  cair. 3 Dengan  melonjaknya  harga  minyak  dunia,  hal  ini tentu  saja  menjadikan  Indonesia  dalam  posisi  sulit  karena  negara  kita  bukan  lagi  sebagai eksportir  minyak  bumi  melainkan  sebagai  importir  sehingga  menimbulkan  dampak  yang besar  bagi  perekonomian  di  Indonesia.Hal  tersebut  membuat  pemerintah  Indonesia mengambil  sikap  dan  kebijakan  dengan  mensubsidi  bahan  bakar  minyak  (BBM)  yang dikonsumsi  oleh  sektor  transportasi  agar  tidak  memberatkan  masyarakat  golongan menengah ke bawah.Kebijakan tersebut  dilakukan dengan adanya pembedaan harga  yang cukup  signifikan  antara  bahan  bakar  minyak  yang  disubsidi  pemerintah  yang diperuntukkan  khusus  bagi  masyarakat  dengan  bahan  bakar  minyak  yang  tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah yang diperuntukkan bagi industri.
Permasalahannya,  proses  pendistribusian  bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi masyarakat  tidak  semudah  pendistribusian  bahan  bakar  minyak  (BBM)  tidak  bersubsidi, sehingga penyelewengan pendistribusian dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi  sangat  mungkin  terjadi  di  tingkat  penyalur  atau  pengecer  dengan  modus misalnya  bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi  yang  semestinya  diperuntukkan  bagi pengguna rumah tangga atau perorangan tetapi malah dijual ke industri. Dalam konteks ini sebagaimana yang dikatakan M. Sadli bahwa:
Bentuk  penyelewengan  lain  dari  pendistribusian  bahan  bakar  minyak  adalah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke luar negeri dimana pada negara  tersebut  menganut  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM)  pasaran  atau  lebih tinggi dari pada harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia 4
Tindakan penyelewengan tersebut di atas merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001
2 Rudi M. Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 6
3 http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/bbm/jenis_bbm.html,  diakses  pada  tanggal  25  Maret 2017.
4 M.  Sadli, Krisis  Penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM) ,  Kolom  Pakar  Printer, http.//kolom.pacific.net.id/ind, diakses pada tangal 25 Maret 2017.
tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  untuk  itu,  peranan  dari  aparat  penegak  hukum  terutama Kepolisian  Republik  Indonesia  sangat  dibutuhkan  guna  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  tindakan-tindakan  penyelewengan  untuk  terwujudnya  penegakan hukum (law enforcement) .
Dalam  undang-undang  minyak  dan  gas  bumi  diatur  tentang  perbuatan-perbuatan yang  dilarang  dan  mengancam  dengan  sanksi  pidana  bagi  siapa  saja  yang  melanggarnya. Salah  satu  perbuatan  yang  dilarang  tersebut  adalah  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki surat izin usaha pengangkutan. Untuk dapat mengkualifikasikan perbuatan seseorang dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki surat  izin  usaha  pengangkutan  tersebut,  maka  kepolisian  sebagai  penyidik  harus memperhatikan  hal-hal  penting  yang  dapat  memenuhi  unsur  pidana  dari  perbuatan tersebut, yaitu konstruksi yuridis dari tindak pidana tersebut.
Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya”.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  pada  penyidikan,  penekanan  diletakkan  pada  tindakan  mencari  serta mengumpulkan  bukti  supaya  tindak  pidana  yang  terjadi  dapat  menjadi  terang,  serta  agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.
Tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki surat izin usaha  pengangkutan  seperti  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Pasaman Barat 5 yang  dilakukan  oleh  tersangka  Romi  Mista  Pgl.  Mista  dengan  cara  mengangkut bahan  bakar  minyak  jenis  solar  sebanyak  kurang  lebih  1931  (seribu  sembilan  ratus  tiga puluh satu) liter dengan menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up Merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8297 SN yang tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersangka tersebut melanggar ketentuan Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi:
Pengangkutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  tanpa  izin  usaha
5 Data  Diambil  dari  Berita  Acara  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM) Tanpa Memiliki Surat Izin Pengangkutan oleh Satreskrim Polres Pasaman Barat Tahun 2017.
pengangkutan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan denda paling tinggi sebanyak Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
Adapun  Pasal  23  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  menegaskan  bahwa:
“Dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi setiap orang dan atau badan usaha wajib memiliki  izin  usaha  pengangkutan  dari  pemerintah  melalui  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya Mineral”.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi  oleh  Satuan  Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat?
2. Apa  saja  kendala-kendala  yang  dihadapi  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian Resor  Pasaman  Barat  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi?
3. Apakah  upaya  yang  dilakukan  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor Pasaman  Barat  dalam  mengatasi  kendala  pada  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis , yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang efektivitas dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta upaya pemberantasannya  oleh  Satreskrim  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat..  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai pendekatan  utama  dan  didukung  dengan  pendekatan yuridis  empiris, yaitu  pendekatan masalah  melalui  penelitian  hukum  dengan  melihat  norma  hukum  yang  berlaku  dan menghubungkan  dengan  fakta  yang  ada  dalam  masyarakat  sehubungan  dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

## PEMBAHASAN
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  sehbungan  dengan  efektivitas penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM) bersubsidi  oleh  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  diperoleh penjelasan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut:
1. Menerima Laporan
Sesuai  dengan  tugas  dan  kewajibannya,  maka  penyidik  harus  menerima  dan menindaklanjuti  laporan  dari  masyarakat  tentang  telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana, yaitu  adanya  laporan  tindak  pidanapenyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM) bersubsidi  Atas  kejadian  tersebut  pelaku  dilaporkan  pada  tanggal  7  Juli  2012  kepada Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  dengan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/363/VII/2012 SPKT RES-PASBAR.

## 2. Melakukan Tindakan Pertama
Pada  perkara  tindak  pidanapenyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi, petugas  penyidik  telah  berhasil  mengumpulkan  barang  bukti  berupa  65  (  enam  puluh lima ) derigen sedangkan jumlah isi lebih kurang 1931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu liter ), 1 ( satu ) unit Mobil Pick up merk DaihatsuCat hitam No.Pol. BA 8297 SN nama Pemilik Rizaldi.

## 3. Melakukan Penyidikan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  penyidik  diperoleh  penjelasan  bahwa  dasar  bagi penyidik Satreskrim Polres PasamanBarat untuk memulai tindakan penyidikan terhadap tindak pidanapenyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah:
a. Laporan  Polisi  No  Pol:  LP/363/VII/2012  SPKT  RES-PASBAR,  tanggal  07  Juli 2012.
b. Surat  Perintah  Penyidikan  No.  Pol:  Sp.Sidik/273/VII/2012  /Reskrim,  tanggal  07 Juli 2012
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol: SPDP/70/VII/2012 I Reskrim, tanggal 17 Juli 2012 6
4. Melakukan Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan
6 Hasil  wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly  PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I Satuan Reserse Kriminal (Katreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat

## a. Penangkapan
Pada  penyidikan  tindak  pidanapenyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM) bersubsidi,  tersangka  RomiMistaPglRomidilakukan  penangkapan  dengan  Surat Perintah  Penangkapan  Nomor:  No  Pol  :SP.Kap/  103 I VII  /2012  /Reskrim,  tanggal 07 Juli 2012.
b. Penahanan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  penjelasan  bahwa  dalam  perkara  tindak pidanapenyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi,  pihak  penyidik Satreskrim  Polres  Pasaman  Barat  telah  melakukan  penahanan  terhadap  tersangka RomiMistaPglRomidengan  Surat  Perintah  Penahanan  Nomor:  No.Pol.:  SPP  /  60 I VII / 2012/ Reskrim, tanggal 08 Juli 2012. 7
c. Penggeledahan
Dalam perkara tindak pidanapenyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini tidak dilakukan tindakan hukum penggeledahan.

## d. Penyitaan
Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: No.Pol.:SP.
Sita/97/VII/2012/Reskrim,  tanggal  07 Juli 2012.  telah dilakukan penyitaan terhadap barang  bukti  berupa  65  (  enam  puluh  lima  )  derigen  sedangkan  jumlah  isi  lebih kurang 1931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu liter), 1 (satu) unit Mobil Pick up merk Daihatsu cat hitam No.Pol. BA 8297 SN nama Pemilik Rizaldi alamat Jorong Air Balam Nagari Parit Kecamatan Kota Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Nomor Rangka  MHKP3BA1JBK025867,  nomor  Mesin  DJ06418,  1  (satu)  lembar  STNK No.Pol.:  BA8297  SN,  atas  nama  Rinaldi  alamat  Jorong  Air  Balam  Nagari  Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. 8
5. Pemeriksaan Saksi-saksi dan Tersangka.
a. Pemeriksaan Saksi-saksi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa saksi-saksi  yang  diperiksa  dalam  perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang dilakukan oleh tersangka  Romi Mista Pgl Romi berjumlah 6 (enam) orang saksi. Adapun saksi-saksi dimintai keterangannya adalah:  Taisal  Pgl  Taisal,  Efnu  Sahada  Pgl  Si  Ef,  David  Kusuma  Pgl  David, Zulhamdi Pgl Zul,  Afrizal Pgl Izal,  YapridalPglPidal.

## b. Pemeriksaan Ahli
Dalam  perkara  tindak  pidanapenyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)
7 Hasil  wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly  PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I  Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat
8 Hasil  wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly  PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I  Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat
bersubsidi,  Parlagutan  Tambunan,  S.H  memberikan  keterangan  sebagai Keterangan  Ahli  berdasarkan  Surat  dari  Polres  Pasaman  Barat  Nomor: R/467/VII/2012/Reskrim, tanggal 27 Juli 2012.

## c. Pemeriksaan Tersangka
Pada  pemeriksaan  terhadap  tersangka  tindak  pidanapenyalahgunaan  bahan  bakar minyak (BBM) bersubsidi, tersangka Romi Mista Pgl Romi tidak didampingi oleh Penasehat  Hukum  dan  tersangka  cukup  akan  memberikan  keterangan  sendiri. Pada pemeriksaan tersangka ini proses pemeriksaan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Penghentian Penyidikan
Pada  kasus  yang  penulis  teliti,  yaitu  tindak  pidanapenyalahgunaan  bahan  bakar minyak  (BBM)  bersubsidi,  kasusnya  dilanjutkan  ke  Kejaksaan  Negeri  Simpang Empat,  dengan  demikian  penyidikan  perkara  tindak  pidanapenyalahgunaan  bahan bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi  dengan  tersangka  RomiMistaPglRomi,  tidak dihentikan proses penyidikannya.

## 7. Selesainya Penyidikan
Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara  tersebut  kepada  penuntut  umum  yang  merupakan  penyerahan  dalam  tahap pertama  yaitu  hanya  berkas  perkaranya  saja.Dalam  hal  penyidikan  yang  dilakukan oleh  penyidik  Satreskrim  Polres  Pasaman  Barat  sudah  dianggap  selesai,  penyidik menyerahkan  tanggung  jawab  atas  tersangka  RomiMistaPglRomidan  barang  bukti. Proses  inilah  yang  disebut  dengan  tahap  kedua,  dan  dengan  telah  dilaluinya penyerahan  tahap  pertama  dan  tahap  kedua,  maka  berakhirlah  tugas  dan  tanggung jawab  Penyidik,  sehingga  tanggung  jawab  selanjutnya  ada  pada  pihak  Kejaksaan Negeri Simpang Empat. 9
B. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor Pasaman  Barat  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.
Dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor Pasaman Baratdihadapkan pada beberapa kendala, baik  yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  kendala- kendala  yang  dihadapi  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  dalam penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)
9 Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I  Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat
bersubsidi diperoleh penjelasan sebagai berikut:
1. Kendala  Internal,  yaitu  kendala  yang  berasal  dari  dalam  institusi  Satuan  Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pasaman Barat, antara lain:
a. Terbatasnya Jumlah Personil
Jumlah  personil  yang  dimiliki  oleh  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim) Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  yang  langsung  menangani  tindak  pidana  pada umumnya  dan  tindak  pidana  penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM) bersubsidi pada khususnya masih  belum ideal  (terbatas), karena hanya memiliki  6 (enam) personil. Jumlah personil yang ada jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang  harus  ditangani  belum  optimal  sehingga  menjadi  kendala  dalam  efektivitas penanganan perkara, khususnya perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

## b. Terbatasnya Sarana Operasional
Terbatasnya  sarana  operasional  dan  sarana-sarana  lain  yang  menunjang  tugas kepolisian  seperti  alat  komunikasi,  kendaraan  operasional  baik  roda  maupun  roda empat,  untuk  menjangkau  daerah  yang  jauh  atau  terpencil  anggota  tentunya memerlukan alat transportasi yang sampai saat ini jumlahnya sangat terbatas.
c. Kepribadian atau Mentalitas Personil
Dalam  praktek  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  polisi  sering  menimbulkan persoalan,  karena  sikap  dan  perilaku  yang  dipandang  melampaui  wewenang. Sehubungan  dengan  kepribadian  dan  mentalitas  penegak  hukum  terutama kepolisian  masih  ditemukan  adanya  perilaku  polisi  yang  sering  mengambil keputusan  dan  kebijakan  tidak  didasarkan  pada  aspek  hukum,  melainkan disebabkan  oleh  faktor-faktor  seperti:  penyuapan  atau  sogokan  kepada  petugas, titipan  oknum-oknum  pejabat  yang  mempunyai  pengaruh  baik  di  dalam  intern kepolisian maupun dari luar ekstern kepolisian.

## d. Kurangnya Kualitas Personil
Untuk  menciptakan  polisi  yang  profesional  tentu  banyak  hal  yang  menjadi hambatan kepolisian salah satunya adalah masalah pendidikan, kurangnya personil yang berlatar belakang kejuruan, sehingga dalam penanganan suatu perkara dirasa kurang  menguasai,  ditambah  lambatnya  personil  kepolisian  dalam  mempelajari perubahan-perubahan atas modus operandi kejahatan, sehingga pola penanggulangan  yang  dilakukan  sekarang  belum  mendapatkan  hasil  yang menggembirakan  belum  lagi  pelayanan  yang  buruk  yang  sering  kali  dikeluhkan masyarakat  makin  menambah  sederet  hambatan  dan  permasalahan  yang  dihadapi kepolisian.
e. Terbatasnya Dana Operasional
Untuk  menjalankan  tugas  dan  peranannya  sebagai  penegak  hukum,  khususnya dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), yang membutuhkan  kesaksian  ahli  untuk  sempurnanya  Berita  Acara  Penyidikan  (BAP) membutuhkan  anggaran  yang  relatif  besar.  Untuk  itu  supaya  penyidikan  berjalan
efektif harus ditunjang oleh dana dan fasilitas yang memadai. Fakta yang terjadi di lapangan  dana  operasional  tidak  mencukupi  sehingga  mereka  (anggota)  sendiri yang berinisiatif mengeluarkan biaya. 10
2. Kendala  Eksternal,  yaitu  kendala  yang  berasal  dari  dalam  institusi  Satuan  Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pasaman Barat, antara lain:
a. Faktor masyarakat yang terlambat melapor
Petugas  sering  kali  mendapat  hambatan  untuk  menangkap  dan  menindaklanjuti pelaku  penyalahgunaan  BBM,  baik  itu  tempat  pengoplosan,  penimbunan,  maupun proses  pendistribusian.  Masyarakat  yang  mengetahui  telah  terjadi  penyalahgunaan BBM terkadang terlambat untuk melapor, tentunya ini menyulitkan posisi kepolisian dalam  menangkap  pelaku  tanpa  di  dasari  barang  bukti.Masyarakat  sendiri  dirasa kurang  proaktif  dalam  membantu  tugas  kepolisian  dalam  mengungkap penyalahgunaan  atau  penyelewengan  BBM  karena  mereka  sendiri  tidak  mau berurusan  langsung  dengan  pihak  kepolisian,  faktor  ini  yang  sering  kali  menjadi alasan masyarakat yang terlambat untuk melapor.
b. Faktor jauhnya lokasi kejadian
Jauhnya  tempat  lokasi  kejadian  menjadi  faktor  penghambat  kepolisian  dalam melakukan  upaya  penanggulangan,  karena  lokasi  yang  jauh  menyebabkan keterlambatan anggota untuk tiba dilokasi kejadian dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan.
c. Faktor kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat
Rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  juga  menjadi  kendala  dalam  penyidikan tindak  pidana  penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi.  Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi upaya dan peranan aparat penegak hukum  dalam  menanggulangi  kejahatan  akan  lebih  optimal  khususnya  terkait penyalahgunaan atau penyelewengan BBM bersubsidi, karena masyarakat akan lebih mudah mengetahui dan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang tentunya dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak. 11
C. Upaya  Yang  Dilakukan  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Pasaman Barat Dalam Mengatasi Kendala Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)Bersubsidi
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sehubungan dengan upaya yang dilakukan  Satuan Reserse Kriminal  Kepolisian Resor Pasaman  Barat  dalam  memberantas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperoleh penjelasan
10 Hasil  wawancara  dengan  Inspektur  Polisi  Satu  (Iptu)  ChairulRidha,  S.IK,  M.H.,  Kepala  Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat.
11 Hasil  wawancara  dengan  Inspektur  Polisi  Satu  (Iptu)  ChairulRidha,  S.IK,  M.H.,  Kepala  Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat.
bahwa:
Dalam  rangka  menanggulangi  tindak  pidana  penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak (BBM)  maka  upaya  yang  dilakukan  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim) Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  dengan  menemukan  faktor-faktor  yang mendukung timbulnya tindak pidana tersebut sehingga dapat ditemukan cara untuk mencegah dan menindaknya. 12
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka  menurut  pendapat  penyidik  pada Satreskrim  Polres  Pasaman  Barat,  dalam  upaya  mencegah  terjadinya  tindak  pidana penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi,  dilakukan  4  (empat)  kegiatan, yaitu: 13
1. Mencari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan.
2. Meningkatkan  dan  memantapkan  pembinaan  hukum  dan  aparatur  penegak hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatkan  kewaspadaan  masyarakat,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengadakan sistem keamanan lingkungan masyarakat.
4. Melakukan  kerjasama  atau  koordinasi  dengan  pihak  atau  unsur  terkait  seperti, Pertamina,  Pemerintah  Daerah,  Asosiasi  Pengusaha  minyak  (Iswana  Migas), para agen, pengecer dan masyarakat.
Setelah  mengetahui  faktor  tersebut  kepolisian  dapat  melakukan  penanggulangan dengan  cara  mengadakan  kegiatan  atau  operasi  rutin  maupun  operasi  khusus  dan  upaya yang  dilakukan  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  dalam memberantas  tindak  pidana  penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi diperoleh penjelasan sebagai berikut: 14
1. Terhadap kendala internal, upaya yang dilakukan, antara lain:
a. Menambah jumlah personil Penyidik
b. Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki Penyidik.
c. Memberikan Penghargaan dan Hukuman Bagi Personil
d. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Penyidik.
e. Menambah dana operasional penyidik.
2. Terhadap kendala eksternal, upaya yang dilakukan antara lain:
12 Hasil  wawancara  dengan  Inspektur  Polisi  Satu  (Iptu)  ChairulRidha,  S.IK,  M.H.,  Kepala  Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat.
13 Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I  Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat
14 Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) ChairulRidha, S.Ik, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat
a. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi. 15
b. Menempatkan personel Kepolisian di jalur distribusi dan titik-titik rawan.
c. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

## PENUTUP
Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak  (BBM)  bersubsidi  oleh  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Pasaman Baratdilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang- undang  kepolisian  dan  KUHAP  sehingga  selama  tiga  tahun  terakhir  penyidikan  tindak pidana  penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  bersubsidi  dapat  diselesaikan  dengan dijatuhkannya hukuman kepada tersangka melalui mekanisme sistem peradilan pidana.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor Pasaman  Barat  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ada 2 (dua), yaitu: pertama , kendala internal, meliputi (1) terbatasnya jumlah personil, (2) terbatasnya sarana operasional,(3) faktor kepribadian atau mentalitas  personil,  (4)  kurangnya  kualitas  personil,  (5)  terbatasnya  dana  operasional, kedua, kendala  eksternal,  meliputi:  (1)faktor  masyarakat  yang  terlambat  melapor,  (2) faktor jauhnya lokasi kejadian dan (3) faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat
Upaya  yang  dilakukan  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat dalam mengatasi kendala pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan  dengan  2  (dua)  upaya,  yaitu: pertama, terhadap  kendala  internal  dengan  cara menambah  jumlah  personil  penyidik,  menambah  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki penyidik,  memberikan  penghargaan  dan  hukuman  bagi  personil,  meningkatkan kemampuan  dan  kapasitas  penyidik  dan  menambah  dana  operasional  penyidik.,  dan kedua, terhadap  kendala  eksternal  dengan  cara  melakukan  sosialisasi,  menempatkan personel  kepolisian  di  jalur  distribusi  dan  titik-titik  rawan,  serta  melakukan  penyuluhan hukum kepada masyarakat.
15 Hasil  wawancara  dengan  Inspektur  Polisi  Satu  (Iptu)  ChairulRidha,  S.Ik,  Kepala  Satuan  Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Sadli, Krisis  Penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM) ,  Kolom  Pakar  Printer, http.//kolom.pacific.net.id/ind, diakses pada tangal 25 Maret 2017.
Rudi M. Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta, 2000.
http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/bbm/jenis_bbm.html,  diakses  pada  tanggal 25 Maret 2017.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2004  tentang  Kegiatan  Usaha  Hilir  Minyak  dan Gas Bumi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2005  tentang  Penyediaan  Dan  Pendistribusian  Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  007  Tahun  2005  tentang Persyaratan  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Izin  Usaha  dalam  Kegiatan  Usaha  Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor:  1203.K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.