Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.318-323| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4937.318-323
IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN TERASERING CEKING
(STUDI KASUS DI DESA KEDISAN, KECAMATAN TEGALLALANG)
Gusti Ngurah Oka Pramana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukumu Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Okapramana09@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Pariwisata  adalah  sektor  yang  kompleks  dikarenakan  memiliki  sifat  multi-dimensi  secara  fisik,  politik,  sosial budaya  maupun  ekonomi.  Pembangunan  dalam  sektor  pariwisata  akan  memberikan  dampak  peningkatan penghasilan  daerah.  Contohnya,  daerah  Gianyar  yang  mempunyai  banyak  tujuan  wisata  di  antaranya  Objek Wisata Ceking Terrace . Objek wisata ini memiliki pemandangan terasering yang terdapat di tengah-tengah Desa Adat  Kedisan,  kecamatan  Tegallalang.  Penelitian  ini  menkaji  tentang  pengaturan  bagi  hasil  dan  pelaksanaan perjanjian  bagi  hasil  dalam  pengelolaan  objek  wisata Terasering  Ceking .  Metode  penelitian  yang  digunakan yaitu  penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  hukum  tentang  bagi  hasil pengelolaan  objek  wisata Terasing  Ceking terdapat  dalam  ketentuan  Perda  kabupaten  Gianyar  No.  10  Tahun 2013. Hal tersebut mengatur mengenai pada penentuan desa adat serta lembaga tradisional memiliki hak dalam bagi hasil objek wisata Terasering Ceking . Kemudian, perjanjian bagi hasil mencakup hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan objek wisata Terasering Ceking yaitu badan pengelola Objek Wisata Ceking Terrace berhak mendapatkan jaminan dari kontrak yang telah disetujui. Badan pengelola juga memiliki kewajiban yang harus  dilakukan  agar  pengelolaan  berjalan  dengan  baik,  para  pemilik  lahan  juga  berhak  mendapatkan kompensasi  atas  sawah  yang  dijadikan  sebagai  pemandangan  dengan  berkewajiban  untuk  menjaga  keindahan sawahnya sesuai perjanjian.Apabila terdapat salah satu masyarakat yang melakukan wanprestasi sehingga sesuai pasal 1243 KUHPer akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi.
Kata kunci: Bagi Hasil; Implementasi; Perjanjian; Pengelolaan.

## Abstract
Tourism is a complex sector since it has a multi-dimensional nature physically, politically, socio-culturally and economically.  Development  in  the  tourism  sector  will  have  an  impact  on  increasing  regional  income.  For example, the Gianyar area has many tourism destinations, including the Ceking Terrace Tourism Object. This tourism  destination  has  a  view  of  the  terraces  located  in  the  middle  of  the  Kedisan  Traditional  Village, Tegallalang sub-district. This study examines the arrangement of profit sharing and the implementation of profit sharing  agreements  in  the  management  of  the  Ceking  Terrace  tourism  object.  The  research  method  used  is empirical legal research. The results of the study indicate that the legal arrangement regarding profit sharing for the management of Terasing Ceking tourism objects is contained in the provisions of the Gianyar Regency Regional  Regulation  No.  10  of  2013.  This  regulates  the  determination  of  traditional  villages  and  traditional institutions to have the right to share the profits of the Ceking Terrace tourism object. Then, the profit sharing agreement  includes  the  rights  and  obligations  of  the  parties  in  managing  the  Ceking  Terrace  tourism  object, namely  the  Management  of  the  Ceking  Terrace  Tourism  Object  has  a  right  as  a  guarantee  from  the  agreed contract.  The  management  also  has  obligations  that  must  be  carried  out  so  that  management  runs  well,  land owners  are  also  entitled  to  compensation  for  the  rice  fields  that  are  used  as  views  with  the  obligation  to maintain  the  beauty  of  their  fields  according  to  the  agreement.  be  subject  to  sanctions  in  the  form  of compensation payments.
Keywords : Profit Sharing; Implementation; Agreement; Management.

## I. PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  sebagai  sektor  yang  yang  kompleks  dikarenakan  memiliki  sifat  seperti multidimensi. Pariwisata dalam kegiatannya menjadi mata rantai dan terlibat pada banyak sektor
maupun  lembaga.  Jika  dilihat  dari  sektor  ekonomi,  pariwisata  dapat  menimbulkan  banyak  dampak seperti dampak pada lingkungan secara langsung maupun tidak langsung (Anwar & Berkahti, 2015) . Kepariwisataan  Bali  telah menjadi  sumber  penghidupan  masyarakat  Bali  dan  menjadi  satu  tumpuan perekonomian  masyarakat  sehingga  perlu  kebijakan  strategis  dalam  pengelolaannya  agar  tidak  ada elemen  masyarakat  Bali  yang  tak  tersentuh  maupun  termarjinalkan (Parwata  &  Wijaya,  2018) . Keberlanjutan  yang  juga  dapat  mempengaruhi  masyarakat  maupun  pemerintah  seperti  pada  daerah Gianyar yang  menjadi salah satu tujuan wisata di Bali. Salah satu obejek wisata yang dikenal masif yaitu  objek  wisata Ceking  Terrace yang  mempunyai  nilai  keindahan  dengan  ciri  khasnya  adalah pemandangan terasering ataupun persawahan yang berundak. Objek wisata ini terletak di antara Desa Adat  Kedisan,  Kecamatan  Tegallalang.  Pada  Perda  Kabupaten  Gianyar  tentang  Kepariwisataan Budaya  Kabupaten  Gianyar  memiliki  ketentuan  bahwa  desa  adat  dan  lembaga  tradisional  berhak untuk mengembangkan wisata di daerah pedesaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pariwisata dalam pengelolaannya mempunyai kekuatan sebagai penggerak ekonomi tidak saja dalam  meningkatkan  kunjungan  wisatawan  tetapi  penting  dalam  mengembangkan  pariwisata  yang akan  membangun  semangat  kebangsaan  serta  mengapresiasi  kekayaan  seni  serta  budaya  bangsa Indonesia.  Peranan  pariwisata  juga  dapat  dilihat  dari  3  segi  antara  lain  dari  segi  ekonomi  seperti devisa  serta  pajak,  dari  segi  kerjasama  antar  negara  serta  dari  segi  kebudayaan  yang  dapat memperkenalkan budaya  Indonesia terhadap dunia. Dapat dilihat dari segi pengelolaan objek wisata Ceking  Terrace bahwa  infrastruktur  serta  sarana  prasarana  yang  telah  sangat  didukung  oleh  Pemda. Tantangan yang dihadapi yaitu dari segi kemampuan terhadap pelaksanaan kegiatan mengelola objek wisata  yang  secara  efektif  dan  efisien.  Pemda  juga  memiliki  tugas  serta  peran  untuk  pembangunan serta promosi sumber daya yang menjadi daya tarik wisata di Kecamatan Tegallalang.
Permasalahan  yang  terdapat  dalam  pengelolaan  pariwisata Ceking  Terrace adalah  berkaitan dengan  pembagian  hasil  yang  disampaikan  oleh  Bendesa  Adat  Tegallalang  yang  saat  ini  terjadi. Sehingga  tujuan  dari  pengkajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  perjanjian  bagi  hasil  serta pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  terhadap  pengelolaan  objek  wisata Ceking  Terrace .  Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa penelitian yang relevan berikut diuraikan.
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sulistyowati  &  Shidarta,  2009) menyatakan  bahwa perjanjian  Bagi  Hasil  tanah  pertanian  merupakan  perbuatan  hubungan  hukum  yang  diatur  dalam hukum  Adat.  Perjanjian  Bagi  Hasil  adalah  suatu  bentuk  perjanjian  antara  seorang  yang  berhak  atas suatu  bidang  tanah  pertanian  dari  orang  lain  yang  disebut  penggarap,  berdasarkan  perjanjian  mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Erviana, 2005) menyatakan bahwa penjelasan Undang- Undang perjanjian bagi hasil, pada bagian umum dikatakan bahwa biarpun tidak disebut dengan nama yang  sama,  tetapi  perjanjian  pengusahaan  tanah  dengan  bagi  hasil  umumnya  dijumpai  di  indonesia. Dalam  perjanjian  tersebut,  yang  hukumnya  berlaku  sebagai  ketentuan-ketentuan  adat  yang  tidak tertulis/lisan,  seseorang  yang  berhak  atas  suatu  tanah  yang  karena  suatu  sebab  tidak  dapat mengerjakan  sendiri,  tetapi  ingin  tetap  mendapat  hasilnya,  memperkenankan  orang  lain  untuk menyelenggarakan  usaha  pertanian  atas  tanah  tersebut  yang  hasilnya  dibagi  antara  mereka  berdua menurut imbangan yang telah ditentukan sebelumnya.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. dengan menggunakan data primer yang  bersumber  dari  lapangan  melalui  observasi  agar  memperoleh  fakta  yang  sebenarnya  dan  data sekunder  sebagai  pendukung  dari  data  primer  yang  diperoleh  dengan  pendekatan  Sosiologis  dan konseptual  terhadap  permasalahan  yang  diambil  dengan  membandingkan  data-data  di  lapangan dengan  konsep-konsep  baik  dari  buku-buku,  majalah-majalah,  makalah,  maupun  dari  sumber  lain dengan  kalimat  yang  tersusun  secara  sistematis.  Dengan  metode  tersebut  akan  diperoleh  gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada.

## III. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Objek Wisata Terasering Ceking
Perjanjian  telah  diatur  dalam  KUHPer  pada  pasal  1313.  Kemudian  menurut  Arthur  dan  Marianne memberikan  penjelasan  jika  kontrak  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  diciptakan  dalam
pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh kesesuaian kehendak dari kedua atau lebih pihak dalam menciptakan akibat hukum untuk semua pihak (L.Moleong, 2002). Adapun unsur-unsur yang ada  dalam  kontrak  antara  lain  ada  pihak,  adanya  kesepakatan  dalam  membuat  kontrak  tersebut, kesepakatan  yang  telah  dibuat  akan  menimbulkan  akibat  hukum  dan  adanya  objek  tertentu.  Unsur perjanjian  menurut  Simanjuntak  adanya  pihak  yang  melakukan  suatu  perjanjian,  adanya  persetujuan dari para pihak, adanya suatu tujuan yang akan dicapai, adanya suatu prestasi yang dilaksanakan para pihak, adanya bentuk tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan adanya suatu syarat-syarat tertentu (Simanjutak, 2015) .
Membicarakan mengenai bagi hasil menurut pengertiannya bahwa bagi hasil adalah salah satu dari  bentuk  suatu  perjanjian  yang  dilakukan  pengusaha  maupun  manager  modal  terhadap  investor dalam  memperoleh  untung.  Pihak-pihak  yang  terikat  pada  kontrak  tersebut  dalam  suatu  bisnis,  jika mendapatkan keuntungan/laba akan melakukan pembagian hasil dari untung tersebut (Ahmadi, 2007) . Pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  badan  Pengelola  Objek  Wisata  t  terhadap  objek  wisata  Ceking Terrace yang melakukan kerjasama antara badan pengelola dengan pemilik lahan sawah yang berasal dari  Desa  Kedisan.  Adapun  aturan  hukum  yaitu  Peraturan  Bendesa  Desa  Pakraman  Tegallalang No.005/VII/DPT/2011  mengenai  penataan  wilayah  Ceking  tanggal  13  Maret  2011.  Kemudian mengenai  dasar  pengelolaan  yaitu  Perda  Kabupaten  Gianyar  No.10  Tahun  2013  mengenai kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar. Pengembangan yang dilakukan dalam memajukan objek wisata  Ceking  ini  diharuskan  untuk  memberikan  perhatian  terhadap  kepentingan  masyarakat  lokal, yang nantinya dapat memberikan kesempatan terhadap masyarakat lokal terutama dalam peningkatan dan  pertumbuhan  ekonomi.  Pada  UU  Kepariwisataan  Pasal  1  ayat  (3)  unsur-unsur  pariwisata  yaitu Unsur  geografis  yang  berarti  unsur  yang  memberikan  keindahan  alam,  Unsur  historis  yang  berarti menyuguhkan  peninggalan  sejarah  ,  unsur  kultural  yang  berarti  memberikan  suatu  seni  terhadap daerah  tersebut.  Kemudian  pada  ketentuan  PP  Penyelenggaraan  Kepariwisataan  bahwa  dalam peningkatan  pengembangan  kepariwisataan  untuk  menunjang  pembangunan  perlu  adanya keterpaduan  peran  oleh  pemerintah,  badan  usaha  serta  masyarakat  dalam  menyelenggarakan kepariwisataan.  Dalam  menyelenggarakan  kepariwisataan  dalam  pemanfaatan  potensi  pariwisata nasional perlu adanya upaya maupun langkah dalam mengukuhkan jati diri suatu bangsa (Dimyanti, 1985) .
Desa  tegallalang  merupakan  salah  satu  objek  wisata  yang  telah  ditetapkan  pada  Keputusan Bupati Gianyar No.402 tahun 2008 sebagai wisata alam. Wisata alam yaitu keanekaragaman hayati, serta  keaslian  kebudayaan  tradisional.  Semua  potensi  tersebut  adalah  sebagai  sumber  daya  ekonomi yang  memiliki  nilai  yang  sangat  tinggi  dan  sekaligus  sebagai  media  pendidikan  serta  melestarikan lingkungan.  Pemenuhan  terhadap  sarana  prasarana  dalam  menunjang  kegiatan-kegiatan kepariwisataan  di  Gianyar  selalu  berpedoman  pada  Pergub  Standarisasi  Pengelolaan  Daya  Tarik Wisata yang mengandung beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hasil wawancara dengan Bapak I Made Kumarajaya sebagai Bendesa Desa Adat tegallalang bahwa pengelolaan yang dilakukan pada Objek  Wisata  Ceking  yang  dilakukan  oleh  desa  adat  tegallalang  dengan  membentuk  kelompok pengelolaan demi  mengatur  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  sistem  kontrak  yang  kemudian berpegangan  pada  Perda  Kabupaten  Gianyar.  Kemudian  oleh  I  Nyoman  Lanus  Widana  selaku sekretaris objek wisata mengatakan bahwa walaupun pengelolaan objek wisata dilaksanakan dengan cara  kerjasama  antara  badan  pengelola  objek  wisata  dengan  pihak  pemilik  sawah  sebagai  view  di Desa  Kedisan,  Pemda  tetap  melaksanakan  pembinaan  pada  pengelolaan  seperti  seminar,  pelatihan  , promosi hingga evaluasi.
Menurut Bapak Made Rindu sebagai ketua karyawan objek wisata mengatakan bahwa sumber pendapatan  badan  pengelolaan  objek  wisata  Ceking  adalah  berasal  dari  datangnya  wisatawan  serta pendapatan kunjungan wisatawan yang didistribusikan berdasarkan kesepakatan bersama.berdasarkan kunjungan  sepanjang  tahun  2020  sampai  tahun  2021  berjumlah  3.000  orang,  dari  banyaknya kunjungan,  dinyatakan  bahwa  wisatawan  tertinggi  yaitu  ada  pada  bulan  Agustus.  Desa  Adat Tegallalang menerima pendapatan sebanyak 35% karena desa Tegallalang adalah pengelola daya tarik wisata Ceking. Sedangkan 30% dipergunakan dalam investasi lahan parkir dan memperbaiki fasilitas. Asuransi kesehatan sebanyak 2,66% pendapatan yang diperoleh. Diberikannya hak yang penuh untuk pengelolaan serta pemanfaatan hasil dan penataan oleh BPOWC. Pendapatan tersebut juga diberikan kepada petani yang memiliki sawah,yang awalnya berupa pembuatan perjanjian dalam jangka waktu 10 tahun. Karena petani merasa tidak puas maka  perjanjian itu diubah dengan jangka waktu 2 tahun
(Saputra,  2017) .  Badan  pengelola  dengan  para  pihak  yang  ada  dalam  perjanjian  kerjasama  bahwa badan  pengelola  memiliki  kewajiban  dalam  pembayaran  setiap  bulannya  selain  kompensasi dikarenakan sawah tersebut dipergunakan dalam daya tarik wisata. Hal Tersebut secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan semua keterlibatan pihak-pihak yang ada dalam kawasan objek wisata.

## 2. Bentuk  Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil  dalam  Pengelolaan  Objek  Wisata  Terasering Ceking di Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang
Faktor-faktor yang berpengaruh pada perjanjian pengelolaan objek wisata Ceking yaitu yang bersifat mendorong dalam melaksanakan wisata , relaksasi maupun hiburan. Pada UU Kepariwisataan daerah tujuan  wisata  dimaknai  sebagai  kawasan  geografis  yang  ada  pada  satu  maupun  lebih  wilayah administratif yang mengandung daya tarik wisata maupun fasilitas-fasilitas (Yoeti, 1996) . Pariwisata adalah sektor yang sangat kompleks dikarenakan memiliki sifat multidimensi. Dalam kepariwisataan terdapat dua jenis objek serta tarik wisata yang berwujud keadaan alam, flora serta fauna dan objek daya  tarik  wisata  yang  berasal  dari  karya  manusia (Astriyani  &  Sudarusman,  2013) .  Faktor  yang menjadi  penghambat  dalam  pengelolaan  yaitu  berasal  dari  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor internal  seperti  sumber  daya  manusia  yang  masih  terbatas  hal  ini  disebabkan  karena  banyak  yang bekerja dan sekolah dan beberapa yang belum ingin melibatkan diri dalam pengurusan. Selain hal itu, faktor lain yang menjadi penghambat yaitu adanya konflik. berupa perbedaan persepsi antar anggota masyarakat,  benturan  kepentingan  antar  anggota  masyarakat  dengan  pengurus  objek  wisata menimbulkan terhambatnya pelaksanaan program objek wisata (Terry, Rue, & Ticoalu, 2013) . Penghambat yang berasal dari eksternal antara lain pada pemilik lahan yang berasal dari Desa kedisan belum terlibat untuk perjanjian kontrak mengenai pembagian hasil, kekurangan lahan parkir yang  sering  menyebabkan  kemacetan,  wisatawan  selalu  melaksanakan  tracking  pada  kawasan  objek Ceking.  Faktor  penghambat  dalam  pengembangan  objek  wisata  sehingga  perlunya  penyelesaian. Pengelolaan  yang  dilakukan  dalam  berbagai  cara  dalam  mengatasi  masalah  yang  menimbulkan hambatan objek wisata. Upaya yang dilaksanakan antara lain melalui musyawarah dalam pencapaian mufakat  yang  dapat  memungkinkan  tiap  orang  dalam  menyampaikan  pendapat  akhir  sebagai  hasil kesepakatan  bersama.  Pendekatan  personal  dalam  merangkul  masyarakat  yang  terlibat  pada pengembangan merasa dihargai sehingga maksimalnya kinerja. Transparansi pada sistem pengelolaan yang bertujuan dalam menghindari kecemburuan pada pengelola khususnya dalam pembagian honor pada  akhir  pelaksanaan  kegiatan.  Pemberian  honor  dilakukan  dengan  cara  transparansi  untuk menghindari  kecurigaan.  Pemaksaan  dilakukan  ketika  tindakan-tindakan  yang  lain  belum  dapat diselesaikan. Adanya aturan yang harus ditaati serta harus dilaksanakan bagi seluruh elemen yang ada untuk mengembangkan objek wisata.
Menurut I Nyoman Lanus Widana berkaitan dengan upaya dalam mengatasi problematika yang terjadi  yaitu  selalu  menjaga  kenyamanan  wisatawan  yang  berkunjung  melalui  pengembangan view demi  terciptanya  kondisi  yang  kondusif.  Dalam  mengatasi  kekurangan  parker,  dapat  diatasi  dengan cara  pembelian  lahan  dengan  luas  38  are  dan  mengontrak  seluas  25  are,  dalam  menjaga  keindahan dengan  cara  pemasangan  papan  pengumuman  yang  menginformasikan  bahwa  adanya  larangan melaksanakan  tracking,  dalam  mengatasi  pedagang  acung  dengan  cara  diterbitkannya  Keputusan bendesa  Desa  Adat  Tegallalang  pada  tahun  2015,  dikomunikasikan  lebih  lanjut  mengenai problematika  nilai  yang  ada  dalam  kontrak  yang  harus  diperbaharui  sehingga  terciptanya  suasana yang kondusif, serta penutupan jalur tracking.
Faktor pendorong internal pada pengelolaan objek wisata yaitu kesediaan lahan parkir sehingga macet bisa berkurang, pengelolaan yang dapat membantu pada proses mengembangkan objek wisata yang  lebih  baik  kedepannya  serta  menata  kembali  bangunan-bangunan  agar  tidak  mengganggu keindahan  sawah.  Faktor  eksternal  merupakan  faktor  yang  meliputi  peluang  serta  ancaman  untuk menarik  wisatawan.  Demi  mengetahui  posisi  daerah  yang  berhadapan  terhadap  lingkungan eksternalnya,  peluang  adalah  kondisi  utama  yang  memberikan  keuntungan  pada  lingkungan, sedangkan  yang  dimaksud  dengan  ancaman  merupakan  situasi  dimana  yang  tidak  memiliki keuntungan pada lingkungan.
Faktor  yang  menjadi  penghambat  eksternal  atau  dari  luar  adalah  modernisasi  yang  akan berpengaruh pada budaya serta kearifan lokal yang telah ada, sedikitnya kesadaran dalam hal menjaga kelestarian lingkungan maupun alam dengan kemajuan modernisasi sehingga masyarakat harus sangat berperan  secara  serius  dalam  menjaga  kelestarian  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  melalui
objek  wisata,  rendahnya  pemahaman  pentingnya  dalam  pelestarian  alam  pada  masyarakat  adalah tantangan  sendiri  untuk  pemerintah  yang  memiliki  peran  ikut  serta  menjaga  keindahan  alam. Pendorong yang berasal dari faktor eksternal terkait pengembangan objek wisata yaitu turunnya daya beli secara umum, persaingan yang ketat di antara berbagai daerah terkait tujuan wisata juga membuat perhatian  wisatawan  terhadap  faktor  harga  menjadi  semakin  tinggi,  masih  ada  sejumlah  besar  daya tarik lainnya yang  membuat para wisatawan memilih Bali sebagai daerah tujuan kunjungan mereka, pantai  dengan  segala  jenis  atraksinya  tetap  merupakan  daya  tarik  bagi  para  wisatawan  yang berkunjung ke Bali, keindahan alam yang ada tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk  berkunjung  ke  Bali.  Bali  dikenal  memiliki  keindahan  alam  yang  didukung  oleh keanekaragaman  flora  dan  fauna  serta  mengingat  perhatian  para  wisatawan  terhadap  masalah kenyamanan  dalam  berwisata  menjadi  semakin  tinggi  sebagai  akibat  adanya  berbagai  bentuk gangguan keamanan dan ancaman.
Hak  serta  kewajiban  oleh  semua  pihak  yang  dapat  memunculkan  tanggungjawab  bagi  para pihak  yang  ada  dalam  perjanjian  bagi  hasil.  Hak  yang  diperoleh  bagi  pengelola  atas  lahan  sebagai view  yaitu  mendapatkan  jaminan  yang  telah  disetujui  melalui  kontrak  oleh  para  pihak,  sedangkan kewajiban  yang  harus  dilakukan  yaitu  Camat  dan  Perbekel  Desa  Tegallalang  adalah  melindungi proses  pengelolaan  serta  berkoordinasi  pada  instansi  pemerintah,  bertanggungjawab  dalam mengawasi kinerja dalam operasional, mengawasi manajemen serta tata cara pengelolaan manajemen. Hak  masyarakat  dan  pemilik  lahan  yaitu  adanya  kesempatan  yang  luas  terkait  peran  serta  demi terselenggaranya  kepariwisataan,  kontrak  dalam  pemilikan  lahan  oleh  badan  pengelola  dapat  fee berdasarkan  kontrak  yang  disepakati,  bagi  pemilik  lahan  yang  telah  dikontrak  akan  mendapat  hak yaitu berupa fee yang telah disepakati. Kewajiban bagi masyarakat dan pemilik lahan yaitu berkaitan dengan mempertahankan keindahan serta kebersihan sawah yang dijadikan view, keikutsertaan dalam promosi serta menjaga kualitas yang telah dibangun. Ketentuan pada pasal 26 ayat (2) bahwa “Desa Pakraman  dan  lembaga  tradisional  mempunyai  hak  untuk  mengembangkan  wisata  pedesaan  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku”.  Hal  tersebut  memberikan  keleluasaan  desa adat dalam mengembangkan wisata pedesaan sesuai dengan potensi setempat dalam mempertahankan, keindahan,  keaslian  dan  keasrian  warisan  budaya  alam  tersebut  dan  untuk  memanfaatkannya  untuk kepentingan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  pedesaan.  Mengenai  peran  serta  Pemda  terkait pengelolaan  Objek  Wisata Ceking Terrace didasarkan  pada  Perda  kabupaten  Gianyar  tentang Kepariwisataan  Budaya  Kabupaten  Gianyar  jika  pemerintah  berperan  serta  untuk  mengembangkan serta  dalam  mengelola  kepariwisataan  .  Sesuai  pasal  32  yaitu  pada  ayat  (1)  bupati  melaksanakan binaan  serta  pengawasan  pada  kegiatan  wisata  budaya  Kabupaten  Gianyar  dan  ayat  (2)  bahwa pembinaan  yang  dimaksud  termasuk  juga  pengelolaan  serta  tenaga  kerja  pariwisata,  lingkungan destinasi pariwisata, mekanisme serta penguatan kelembagaan pariwisata.
Walaupun  pada  pengelolaannya  dilaksanakan  berdasarkan  kerjasama  antara  badan  pengelola dengan pihak pemilik lahan yang dijadikan sebagai view tetap dilaksanakannya kegiatan binaan pada pengelolaan  objek  wisata  seperti  adanya  kegiatan  seminar  sampai  dengan  kegiatan  evaluasi  dan promosi objek wisata. Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil terkait pengelolaan objek wisata Ceking pada  kesimpulannya  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  perjanjian pengelolaannya,  yaitu  faktor  eksternal  serta  faktor  internal.  Selain  faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan, adanya hak serta kewajiban oleh semua pihak terkait pengelolaan objek wisata tersebut yaitu  dimana  hak  dari  badan  pengelola  memiliki  hak  adanya  jaminan  berdasarkan  kontrak  atas persetujuan  bersama.  Untuk  badan  pengelola  mempunyai  kewajiban  yang  harus  dilakukan  terkait pengelolaan agar dapat beroperasi dengan baik, para pemilik lahan juga memiliki hak yaitu mendapat kompensasi atas sawahnya yang dijadikan view sedangkan kewajibannya adalah menjaga keindahan sawahnya sesuai perjanjian.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  yaitu  Pengelolaan  Objek  Wisata  Ceking Terrace yang dilakukan Badan Pengelola Objek Wisata Ceking dilakukan dengan cara kerjasama oleh Badan  Pengelola  Objek  Wisata  Ceking  dengan  pemilik  lahan  view  sawah  dari  Desa  Kedisan.  Di bentuk  melalui  Peraturan  Bendesa  Desa  Pakraman  Tegallalang  Nomor  005/VII/DPT/2011  tentang Penataan  Wilayah  Ceking  Tanggal  13  Juli  2011.  Dasar  hukum  pengelolaannya  berpedoman  pada
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gianyar  Nomor  10  tahun  2013  tentang  Kepariwisataan  Budaya Kabupaten Gianyar, Pasal 26 ayat (2) “Desa Pakraman dan lembaga tradisional mempunyai hak untuk mengembangkan  wisata  pedesaan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Namun tidak semua pemilik lahan view sawah terlibat dalam pembagian hasilsehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaannya.
Pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  dalam  pengelolaan  Objek  Wisata  Terasering  Ceking,  dapat menarik  kesimpulan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  perjanjian  pengelolaan  Objek Wisata  Terasering Ceking ,  yaitu  faktor  penghambat  eksternal  dan  faktor  penghambat  internal, terlepas  dari  faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan,  adapun  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam pengelolaan  objek  wisata  Terasering  Ceking  yaitu  dimana  hak  dari  badan  pengelola  Objek  Wisata Ceking Terrace berhak mendapatkan jaminan dari kontrak yang telah disetujui. Dan badan pengelola memiliki kewajiban yang harus dilakukan agar pengelolaan berjalan dengan baik, para pemilik lahan juga  memiliki  hak  yaitu  mendapatkan  kompensasi  atas  sawahnya  yang  dijadikan  view  dengan berkewajiban untuk menjaga keindahan sawahnya sesuai perjanjian.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  diatas,  dapat  dikemukakan  saran  kepada  pemerintah  yang  dalam  hal ini  adalah  Pemda  agar  turut  serta  mengawasi  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  pengelolaan  objek wisata  sehingga  permasalahan  yang  terjadi  dapat  diselesaikan  dengan  baik  berdasarkan  peraturan yang  telah  berlaku  sedangkan  saran  kepada  masyarakat  yaitu  masyarakat  perlu  mendapatkan sosialisasi akan pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata tersebut sehingga dapat bertahan  menjadi  daya  tarik  wisata  yang  dicita-citakan  dan  berkelanjutan  untuk  masa  depan masyarakat desa itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, A. (2007). Ilmu Sosial Dasar Sosiologi Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta.
Astriyani,  I.,  &  Sudarusman,  E.  (2013).  Sikap  Wisatawan  terhadap  Objek  Wisata  Taman  Kyai  Langgeng Magelang. Jurnal Telaah Bisnis , 14 (1). Dimyanti, H. A. (1985). Pemasaran Pariwisata . Jakarta: Bandung Angkasa. Erviana.  (2005). Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir Propinsi
Sumatera Selatan . Universitas Diponegor. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/15533/1/Erviana.pdf
Parwata, A. G. O., & Wijaya, I. K. K. A. (2018). Eksistensi Desa Pakraman dalam Pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali (Kajian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012, tentang Kepariwisataan Budaya Bali). Kertha Wicaksana , 12 (1), 69–75. Saputra, I. K. I. (2017). Pengelolaan Objek Wisata Ceking Terrace di Kabupaten Gianyar. Kertha Negara , 1 (2). Simanjutak, P. N. H. (2015). Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: PT Kharisma Putera Utama.
Sulistyowati,  &  Shidarta.  (2009). Metode  Penelitian  Hukum .  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia,  Bogor. Retrieved from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1057835
Terry,  G.  R.,  Rue,  L.  W.,  &  Ticoalu,  G.  A.  (2013). Dasar-dasar  Manajemen  Pengelolaan .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Yoeti, A. O. (1996). Anatomi Pariwisata . Bandung: Angkasa.