## A. Fauzi Aziz
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
Email: mahrusabi@gmail.com

## Abdul Chalim Nur
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
Email: mahrusabi@gmail.com

## Abstrak
Akhir-akhir  ini  banyak  permasalahan  rumah  susun  yang mencuat  dipermukaan,  hal  tersebut  dikarenakan  tingginya infestasi  rumah  susun  yang  tidak  dibarengi  dengan pengetahuan  hukum  yang  terkait  dengan  rumah  susun  di kalangan masyarakat luas. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan  dasar  manusia  baik  itu  sebagai  tempat  tinggal, usaha perkantoran, usaha berjualan dan lain sebagainya. Kita semua  mengetahui  bahwa  untuk  mencari  rumah  yang  layak diperkotaan  sangatlah  sulit  yang  hal  ini  disebabkan  karena terbatasnya lahan  tanah didaerah perkotaan.
Undang  Undang  No  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  pada mulanya  dilatarbelakangi  dengan  tujuan  memajukan kesejahteraan umat, maka UU ini manjadikan hak milik atas satuan  rumah  susun  sebagai  harta  benda  wakaf.  Mengingat bahwa tujuan dari rumah susun adalah untuk sebagai tempat tinggal  dan  atau  hunian,  maka  tentu  saja  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  memiliki  nilai  ekonomis  yakni  dengan menyewakan  kemanfaatannya  kepada  pihak  lain,  dan diperuntukkan  untuk  tujuan  wakaf.  Pembangunan  rumah susun  merupakan  salah  satu  alternatif  pemecahan  masalah
kebutuhan  perumahan  dan  pemukiman  terutama  di  daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat.
Keyword: Wakaf, Maslahah, Rumah Susun

## Pendahuluan
Harta Wakaf dalam Pasal 16 (1) UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,  dinyatakan:  “Harta  benda  wakaf  terdiri  dari  a.  benda  tidak bergerak  dan  b.  bergerak”  .  Lebih  lanjut  wakaf  hak  milik  atas  satuan rumah  susun  dapat  dijadikan  harta  benda  wakaf.  Dalam  Pasal  16  (2) point  d  disebutkan  “hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 Hak milik atas satuan  rumah  susun  juga  meliputi  hak  atas  bagian  bersama,  benda bersama, dan tanah bersama, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. 2
Mengkaji  wakaf  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sebenarnya membahas perluasan makna harta benda wakaf yang inovatif dalam UU No  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  yaitu  untuk  kesejahteraan  umat. Gairah  penulis  kemudian  bangkit  untuk  mengkaji  wakaf  hak  milik  atas satuan  rumah  susun,  disamping  keinginan  untuk  menganalisa  hukum satuan  rumah  susun  menurut  perundang-undangan  yang  berlaku  juga dikarenakan  terjadi  pergolakan  pendapat  fikih  Islam  yang  tajam  dalam rumah susun yang karena di dalamnya terdapat unsur bersama atas hak dalam rumah susun.

## Pengertian Wakaf
Secara  bahasa,  wakaf  berasal  dari  bahasa  arab Al-Waqf bentuk ma ṣ dar dari Waqafa–Yaqifu-Waqfa . 3 Kata Al-Waqf semakna  dengan  kata Al- Ḥ abs bentuk  masdar  dari Ḥ abasa-Ya ḥ bisu- Ḥ absa yang  artinya menahan. 4 Kata Waqafa dalam bahasa arab merupakan sinonim dari dari kata Ḥ abasa-Ya ḥ bisu- Ḥ absa yang  menurut  bahasa  juga  berarti  menahan. Wakaf  juga  dapat  diartikan  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak  yang disediakan  untuk  kepentingan  umum  (Islam)  sebagai  pemberian  yang ikhlas,  kata  “mewakafkan”  berarti  memperuntukkan  bagi  umum  atau keperluan yang berkaitan dengan agama. 5 Rasulullah SAW menggunakan
1 Pasal 16 (1) UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2 Pasal 8 (3) UU No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
3 A.W.  Munawwir, Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap ,  (Surabaya:  Pustaka
Progressif, 1997), 1576.
4 al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III , (Kairo: Dār al-Fat ḥ , 1995), 515.
5 Departeman Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1553.
kata al- Ḥ abs dalam  menunjukkan  pengertian  wakaf.  Dengan  demikian yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  ialah  menahan (al- Ḥ abs), yaitu menahan  suatu  harta  benda,  yang  manfaatnya  diperuntukkan  bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama. 6
Dari  berbagai  pengertian  wakaf  menurut  bahasa  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa al- Ḥ abs maupun al-Waqf sama-sama  mengandung makna  menahan  harta  benda  baik  bergerak  atau  tidak  bergerak  serta manfaatnya  didermakan  atau  diperuntukkan  untuk  kepentingan  umum selama  dibenarkan  oleh  agama  atau  kepentingan  yang  berhubungan dengan agama.
Sedangkan  secara  istilah  para  ulama‟  fikih  berbeda  pendapat. Mereka  mendefinisikan  wakaf  dengan  definisi  yang  beragam,  di  antara definisi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Mażhab Ḥ anafi
قدصتلاو فق اولا( مكح )ىلع ينعلا سبح ةلملجا في ولو )ةعفنلماب
7
)
"Wakaf  adalah  menahan  harta  dibawah  tangan  Wākif,  dan menyedekahkan manfaatnya, meskipun  secara global".
Dalam  kitab Syarkh Fat ḥ al-Qadīr ,  Burhānuddīn  Ali  bin  Abi  Bakr al-Marghināni memberikan pengertian:
بيأ دنع عرشلا في وىو فقاولا كلم ىلع ينعلا سبح ةفينح
ةلزنبم ةعفنلماب قدصتلاو
ةيراعلا
8
“Menurut  Abu Ḥ anifah,  wakaf  adalah  menahan  atas  kepemilikan harta  Wāqif  dan  kemanfaatannya  disedekahkan,  serta  wakaf disejajarkan dengan „āriyah (pinjaman)”
Atas dasar pengertian wakaf Mażhab Ḥ anafi di atas wakaf  adalah menahan  harta  benda  tanpa  menghilangkan  hak  kepemilikan  benda tersebut  dan  manfaatnya  disedekahkan  untuk  kebajikan.  Kepemilikan terhadap  harta  wakaf  masih  milik Wāqif karena  dikategorikan  dengan istilah „āriyah (pinjaman).
6 Departemen Agama, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 13- 14.
7 Ibn Abidin, Ḥ āsyiah Radd al-Mukhtār , Juz IV (Beirut Lebanon : Dār al-Fikr, 2005), 532.
8 Kamaluddin  Muhammad  bin  Abdul  wahid, Syarkh  Fat ḥ al-Qadīr ,  Juz  VI  (Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1995), 189- 190.
Kelompok Ḥ anafi membolehkan  menjual  dan  menukar  sekalian benda- benda wakaf kh ā s dan „ ā m kecuali  masjid.  Mereka  membolehkan tersebut dengan tiga keadaan, yaitu:
1. Orang yang berwakaf mensyaratkan hal itu ketika berwakaf
2. Harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan lagi
3. Pertukaran  itu  mendatangkan  manfaat  yang  lebih  baik  dan  harga yang lebih mahal. 9
Abu Ḥ anifah  membuat Istinba ṭ al- Ḥ ukmi atas  dasar  wakaf dengan Qaul Rasulullah SAW للهأ ضئ ارف نع سبح لا " " , dengan demikian, jika wakaf berakibat pada hilangnya kepemilikan terhadap harta, maka hal tersebut adalah suatu tindakan Ḥ abs (berhenti) atas pusaka atau harta, sedangkan harta pada akhirnya ditinggalkan diantara ahli waris dan diantara bagian pasti mereka (ahli waris). Hadis Yang diriwayatkan oleh Syuraih, bahwa sesunggunya  ia  telah  mengatakan سبلحا  عيبب    م.ص  دممح  ءاج ,  maka  boleh menjual Mauqūf (harta  wakaf)  serta  menunjukan  bahwa  wakaf  tidak berakibat hilangnya kepemilikan. 10
b. Mażhab Maliki
ُءاَطْعِإ
اًرْ يِدْقَ ت ْوَلَو ِوْيِطْعُم ِكْلِم  ِفي ُهُؤاَقَ ب اًمِزَلا ِهِدْوُجُو َةَّدُم ٍئْيَش ِةَعَفْ نَم 11
“Memberikan  manfaat  dari  sesuatu  ketika  sesuatu  itu  masih  ada dengan tetapnya hak kepemilikan benda pada orang yang memberikan walaupun hanya kiasan".
وىو
قحتسلم مىاردك وتلغ لعج وا ةرجاب اكولمم ناك ولو ةكولمم ةعفنم كلالما لعج سبلمحا هاري ام ةدم ةغيصب
12
“ Menjadikan  manfaat  harta  sang  Wāqif  baik  berupa  sewa  atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Wākif.
9 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf ., (Departemen Agama RI. Jakarta:2006).
2 10 „Alauddin, Badā‟i „ al- Ṣ anā‟i „, Juz VI (Beirut Lebanon : Dār al-Ma„rifat, 2000), 347.
11 Muhammad  „Ulaysh, Mankh  al-Jalīl  Syarkh  ala  Mukhta ṣ ar  Sayyid  Khalīl, (Beirut Lebanon: Dār al-Fikr,1989), 108.
12 Wahbah  al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz  X    (Beirut:  Dār  al-Fikr,1997), 7602.
Mażhab Maliki bependapat bahwa  wakaf  itu  tidak  melepaskan harta  yang  diwakafkan  dari  kepemilikan Wākif ,  namun  wakaf  tersebut mencegah Wāqif melakukan  tindakan  yang  dapat  melepaskan kepemilikannya  atas  harta  tersebut  kepada  yang  lain  dan Wāqif berkewajiban  menyedekahkan  manfaatnya  serta  tidak  boleh  menarik kembali  wakafnya.  Perbuatan  si Wāqif menjadikan  manfaat  hartanya untuk  digunakan  oleh musta ḥ iq (penerima  wakaf),  walaupun  yang dimilikinya  itu  berbentuk  upah,  atau  menjadikan  hasilnya  untuk  dapat digunakan  seperti  mewakafkan  uang.  Wakaf  dilakukan  dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.  Dengan  kata  lain,  pemilik  harta  menahan  benda  itu  dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk  tujuan  kebaikan,  yaitu  pemberian  manfaat  benda  secara  wajar sedang  benda  itu  tetap  menjadi  milik  si Wākif .  Perwakafan  itu  berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). 13
Wakaf menurut interpretasi  Malikiyah,  tidak  terputus  hak  si Wāqif terhadap benda yang di wakafkan. Yang terputus itu hanyalah dalam hal ber ta ṣ arruf .  Malikiyah  beralasan  dengan  Hadis  Ibnu  Umar.  Ketika Rasulullah  menyatakan,  “jika  kamu  mau,  tahanlah  asalnya  dan sedekahkanlah hasilnya”. Dari kalimat ini menurut Maliki adalah isyarat dari Rasul kepada umat untuk mensedekahkan hasilnya saja. 14
Wakaf dilakukan  dengan  mengucapkan  lafadz  wakaf  untuk  masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan  benda  itu  dari  penggunaan  secara  pemilikan,  tetapi membolehkan  pemanfaatan  hasilnya  untuk  tujuan  kebaikan,  yaitu pemberian  manfaat  benda  secara  wajar  namun  benda  itu  tetap  menjadi milik si Wākif . 15
Adapun Ulama Maliki berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh di jual dalam tiga keadaan, yakni:
1. Orang yang mewakafkan mensyaratkan tidak boleh menjual sewaktu ada perjanjian wakaf tersebut, lalu ia mengikuti syarat itu.
2. Benda yang di wakafkan itu termasuk jenis benda yang bergerak dan tidak pantas bagi pihak si penerima wakaf lalu benda wakaf itu dijual
13 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Fiqih  Wakaf .,  (Departemen  Agama  RI. Jakarta:2006), 2-3.
14 Ibid, 4. 15 Suparman Usman, Hukum …, 25.
dan  harganya  di  belikan  pada  hal  yang  seumpama  dan  sebanding dengannya. 16
3. Tumbuh-tumbuhan  yang  dijual  itu  untuk  kepentingan  perluasan masjid  atau  jalan  pekuburan  dan  pada  hal-hal  lainnya  yang  tidak boleh dijual. 17
c. Mażhab Syāfi„i
Istinba ṭ al- Ḥ ukmi wakaf menurut Mażhab Syāfi„i adalah Hadis Umar R.A yang menunjukkan bahwa Wāqif tercegah atas pen ta ṣ aruffan nya atas harta wakaf yang karenanya pula kata Ḥ abs diartikan -dimaknai- dengan pengertian عنم -tercegah-  yang  dalam  hal  ini  tercegahnya  harta  untuk dimiliki dan tercegah untuk ditasharufkan atas kepemilikan. Berdasarkan atas  serangkaian  peristiwa „amaliah wakaf  sejak  awal  Islam  hingga sekarang  menunjukkan  makna  tentunya  bahwa  wakaf  atas  harta  untuk kebaikan  dan  tercegahnya Wāqif untuk  mentasharufkan  atas  harta  yang telah diwakafkan. 18
Berdasarkan  pengertian  ini,  mażhab  Syāfi„i  memiliki  sikap  yang sangat  tegas  terhadap  kepemilikan  harta  wakaf,  yaitu  dengan  sahnya wakaf  maka  kepemilikan  harta  wakaf  telah  berpindah  kepada  Allah, dalam arti milik umat, dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga milik nādżir pekerja pengelola wakaf. 19
d. Mażhab Ḥ anbali Mażhab Ḥ anbali  mengemukakan ijtihād nya  bahwa  apabila seseorang  telah  mewakafkan  hartanya,  maka  ia  tidak  lagi  memiliki kekuasan  bertindak  atas  harta  benda  yang  diwaqafkan  tersebut,  dan wakaf  berlaku  untuk  selamanya. Ḥ anbali  juga  mengemukakan  bahwa harta  yang  telah  diwakafkan  tidak  boleh  ditarik  kembali.  Ia  juga mengemukakan ijtihād bahwa benda yang diwakafkan itu haruslah benda yang boleh dijual, namun setelah menjadi wakaf tidak boleh dijual. 20
Dalam  hal  ini,  Suparman    Usman  dalam  bukunya Hukum Perwakafan di  Indonesia menjelaskan  bahwa  Mażhab  Hanbali  sependapat dengan  Mażhab  Syāfi„i  dalam  mendefinisikan  wakaf,  yang  intinya  hasil
16 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih…, 4. 17 Ibid , 3
18 Wahbah  al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz  X    (Beirut:  Dār  al-Fikr,1997), 7603.
19 Departemen Agama, Wakaf Tunai ..., 18.
20 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh ..., 7605
dari  benda  (wakaf)  tersebut  digunakan  untuk  kebaikan  dalam  rangka mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT.  Atas  dasar  itu,  benda  wakaf tersebut  lepas  dari  pemilikan  si Wāqif dan  menjadi  hak  Allah  SWT. Kewenangan Wāqif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf. 21
Sedangakan  menurut  Pasal  1  UU  No.  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf,  “wakaf  adalah  perbuatan  hukum Wāqif untuk  memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut syari„ah. 22
Kemudian dalam Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku  III  tentang  hukum  perwakafan  menyatakan:  “wakaf  adalah perbuatan  hukum  seseorang  atau  kelompok  orang  atau  badan  hukum yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan  melembagakannya untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadah  atau  keperluan  umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” 23
Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan di atas, dapatlah  disimpulkan  bahwa  pengertian  wakaf  adalah  suatu  perbuatan hukum  dari  seseorang  yang  dengan  sengaja    memisahkan  atau mengeluarkan  harta  bendanya  yang  digunakan  manfaatnya  untuk keperluan di jalan Allah atau jalan kebaikan.

## Rukun Wakaf
Rukun  adalah  sesuatu  yang  merupakan  sendi  utama  dan  unsur pokok  dalam  pembentukan  sesuatu  hal.  Perkataan  rukun  berasal  dari bahasa  arab ”ruknu ”  yang  berarti  tiang,  penopang  atau  sandaran, 24 atau dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. 25
Unsur-unsur wakaf (rukun-rukun wakaf) ada empat, yaitu:
1. Orang-Orang yang berwakaf ( Wākif )
2. Sesuatu atau harta yang diwakafkan ( Mauqūf )
21 Suparman Usman, Hukum…, 25. 22 Departemen  Agama, UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & PP No 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaannya , (Surabaya : Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2007), 3.
23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 165.
24 Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesi a, Cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), 757.
25 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa . Edisi IV
(Jakarta: PT Pustaka Utama, 2008), 1187.
3. Tempat kemana diwakafkan harta ( Mauqūf „alaih )
4. Aqad , yaitu suatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari si Wāqif kepada mauqūf „alaih . 26

## Macam- Macam Wakaf
Menurut hukum islam wakaf terdiri dari dua macam, yaitu:
a. Wakaf Ahli (wakaf keluarga)
Wakaf ahli atau biasa disebut wakaf wakaf keluarga atau wakaf khusus adalah wakaf  yang  tujuan  peruntukannya  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu saja atau dilingkungan keluarganya. 27 Misalnya seseorang mewakafkan buku- bukunya kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada cucu-cucunya saja yang dapat menggunakannya.
Pada  perkembangan  selanjutnya,  wakaf ahli ini  dianggap  kurang dapat  memberikan  manfaat  bagi  kesejahteraan  umum,  karena  sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh  keluarga  yang  diserahi  harta  wakaf.  Lebih-lebih  kalau  keturunan keluarga tersebut sudah berlansung kepada anak cucunya. 28
Berdasakan pengalaman, maka wakaf ahli atau keluarga ini biasanya akan  menemui  kesulitan  apabila  misalnya  benda  wakaf  tersebut merupakan  sebidang  tanah  pertanian,  apabila  sudah  terlampaui  waktu ratusan  tahun,  maka  dalam  melaksanakan  wakaf  sesuai  dengan peruntukannya akan timbul kesulitan, yaitu cara mengimbangi rata hasil tanah pertanian tersebut. 29

## b. Wakaf Khairi
Wakaf Khairi adalah  wakaf  yang  diperuntukkan  bagi  segala  amal kebaikan  atau  kepentingan  umum.  Wakaf  ini  ditujukan  kepada  umum, dengan  tidak  terbatas  penggunaannya,  yang  mencakup  semua  aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. 30
Wakaf  inilah  yang  merupakan  salah  satu  segi  dan  cara membelanjakan  atau  memanfaatkan  harta  dijalan  Allah  SWT.  Dan tentunya  kalau  dilihat  dari  segi  manfaat  kegunaannya  merupakan  salah satu  upaya  sebagai  sarana  pembangunan,  baik  dibidang  keagamaan khusus  seperti  peribadatan,  perekonomian,  kesehatan,  keamanan,  dan sebagainya.  Dengan  demikian,  benda  wakaf  tersebut  benar-benr  terasa
26 Suparman  Usman, Hukum  Perwakafan  DiIndonesia, Cet.  Ke-1,  (Jakarta:  Darul  Ulum Press, 1994), 32 27 Saroso,dkk, Tinjauan Yuridis…, 8. 28 Suparman Usman, Hukum …, 35.
29 Saroso, dkk , Tinjauan Yuridis…, 8. 30 Suparman Usman, Hukum …, 35-36.
manfaatnya  untuk  kepentingan  kemanusiaan  atau  kepentingan  umum, tidak hanya untuk keluarga tertentu saja. 31

## Syarat - Syarat Wakaf
Untuk  sahnya  suatu  wakaf,  harus  dipenuhi  beberapa  syarat  dari unsur-unsur wakaf diatas, yaitu:
1. Syarat Wakif
Wāqif adalah  orang atau orang-orang  ataupun  badan  hukum  yang mewakafkan  tanah  miliknya.  Sedangkan  orang  atau  orang-orang  yang mewakafkan  ( Wākif )  tanah  miliknya  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut 32 : a. Telah dewasa,
b. Sehat  akalnya  serta  yang  oleh  hukum  tidak  terhalang  untuk melakukan perbuatan hukum,
c. Atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan orang lain.
d. Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum. 33
Orang  yang  mewakafkan  harus  orang  yang  sepenuhnya  berhak untuk  menguasai  benda  yang  akan  diwakafkan.  Si Wāqif tersebut  harus mukallaf ( āqil bāligh ) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain. 34
Menurut  Azhar  Basyir  dalam  bukunya Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum  Perdata  Islam), menjelaskan  bahwa  orang  yang  mewakafkan ( Wākif )  disyaratkan  memiliki  kecakapan  hukum  atau kamālul  ahliyyah dalam  membelanjakan  hartanya.  Kecakapan  bertindak  disini  meliputi empat (4) kriteria, yaitu:
1) Wāqif harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan, tidak  sah  wakaf  seorang  budak  karenanya  tidak  mempunyai  hak milik.
2) Wāqif haruslah seseorang yang berakal sempurna, tidak sah wakaf dari Wāqif yang gila.
3) Wāqif harus orang yang baligh, karena tidak sah wakaf dari anak kecil baik  sudah  mumayyiz  atau  belum,  sebab  bāligh  dipandang  sebagai sempurnanya akal.
31 Ibid, 36. 32 Ibid, 73.
33 Saroso,dkk, Tinjauan  Yuridis  Tentang  Perwakafan  Tanah  Hak  Milik,, Cet,  Ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1984) 27.
34 Suparman Usman, Hukum …, 32.
4)    Orang  yang  berwakaf  harus  orang  yang  mampu  bertindak  secara hukum  ( rasyīd ),  artinya  adalah  dewasa  yang  menitikberatkan  pada kematangan  pertimbangan  akal,  bukan  pada  bilangan  umur. 35
Contohnya  orang  yang  berada  di  bawah  pengampuan  dipandang tidak  cakap  untuk  berbuat  kebaikan  ( tabarru‟ ),  maka  wakaf  yang dilakukannya  tidak  sah.  Tetapi  berdasarkan isti ḥ sān ,  wakaf  orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya  hukumnya  sah.  Karena  tujuan  dari  pengampuan  adalah untuk  menjaga  harta  wakaf  supaya  tidak  habis  dibelanjakan  untuk sesuatu  yang  tidak  benar,  dan  untuk  menjaga  dirinya  agar  tidak menjadi beban orang lain. 36
Didalam pasal 1 ayat (2) PP No 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa yang dapat menjadi Wāqif adalah 37 :
a. Orang perseorangan
b. Orang-orang (bersama-sama)
c. Badan hokum
2. Syarat Mauq ū f Bih (Harta Benda Wakaf)
Menurut  Mażhab  Syāfi„i  harta  wakaf  adalah  harta  yang  manfaat dari harta wakaf itu kekal abadi, tidak habis dengan sekali pakai, untuk itu tidak sah makanan dan minyak wangi digunakan untuk wakaf. Wakaf atas harta tidak bergerak sah secara ijmā‟ ulama‟ dan harta tidak bergerak dan harta bersama (badan hukum).
Perbuatan mewakafkan memang perbuatan yang suci, mulia dan terpuji  sesuai  dengan  ajaran  islam.  Berhubung  dengan  itu  maka,  tanah- tanah  (harta  wakaf) yang hendak  diwakafkan  itu  betul-betul  merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya ditinjau dari sudut pemilikan. 38
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwasannya  sifat-sifat  harta  (benda) yang diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan bermanfaat, Karena dengan  manfaat  dari  harta  yang  tahan  lama  tersebut  itulah  yang diharapkan pahala wakaf akan terus mengalir. Adapun syarat-syarat dari harta yang diwakafkan adalah:
35 Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalat  (Hukum  Perdata  Islam), cet  ke-2
(Yogyakarta:UII Pres, 2004), 31
36 Ibid.
37 Saroso,dkk, Tinjauan Yuridis…, 27.
38 Suparman Usman, Hukum …, 74.
a. Harta  yang  diwakafkan  harus  berupa  benda  yang  bernilai ( Mutaqawwam ). 39 Pengertian  harta  yang Mutaqawwam ialah  segala sesuatu  yang  dapat  disimpan  dan  halal  digunakan  dalam  keadaan normal  (bukan  dalam  keadaan  darurat).  Tidak  sah  mewakafkan sesuatu  yang  bukan  harta,  seperti  manfaat  dari  rumah  sewaan  untuk ditempati.
b. Harta  yang  diwakafkan  harus  jelas  wujud  dan  ukurannya  agar  tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
c. Harta yang diwakafkan harus jelas milik si Wāqif dan juga merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa dengan  harta  benda.wakaf  yang  dialihkan,  hanya  jika  jika  jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
Berdasarkan  pandangan  tersebut  diatas,  maka  tanah  yang mengandung  pembebanan  seperti hipotik ,  tanah  dalam  proses  perkara dan  sengketa,  tidak  dapat  diwakafkan  sebelum  masalahnya  diselesaikan terlebih dahulu. 40

## Pandangan  Ulama  Terhadap  Wakaf  Manfaat  Dalam  Satuan Rumah Susun
Perumahan  dan  pemukiman  merupakan  kebutuhan  dasar  setiap manusia.  Dengan  semakin  bertambahnya  penduduk,  sedangkan  lahan yang  tersedia  sangat  terbatas,  maka  pembangunan  rumah  dibuat bertingkat  atau  yang  kita  kenal  dengan  rumah  susun.  Pembangunan rumah  susun  merupakan  salah  satu  alternatif  pemecahan  masalah kebutuhan  perumahan  dan  pemukiman  terutama  di  daerah  perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun  dapat  mengurangi  penggunaan  tanah,  membuat  ruang-ruang terbuka  kota  yang  lebih  lega  dan  dapat  digunakan  sebagai  suatu  cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh.
Salah  satu  perbedaan  UU  No.  41  Tahun  2004  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  28  Tahu  1977  adalah  ruang  lingkup  substansi  yang diaturnya.  UU  ini  mengatur  wakaf  dalam  lingkup  yang  lebih  luas,  tidak terbatas  hanya  pada  wakaf  tanah  milik.  UU  ini  membagi  benda  wakaf menjadi  benda    tidak  bergerak  dan  benda    bergerak.  Benda  tidak bergerak  contohnya  hak  atas  tanah,  bagunan  atau  bagian  bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam
39 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islāmi ..., 7634
40 Ibid, 74.
mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.
Saat  ini Indonesia telah  memiliki  peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai rumah susun, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun”.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun 1985 Tentang Rumah Susun menyatakan pengertian rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah  horizontal  dan  vertikal  yang  terbagi  dalam  satuan-satuan  yang masing-masing  jelas  batas-batasnya,  ukuran  dan  luasnya,  dan  dapat dimiliki  dan  dihuni  secara  terpisah.  Selain  satuan-satuan  yang penggunaannya  terpisah  dan  bagian  bersama  dari  bangunan  tersebut serta benda bersama dan tanah bersama yang di atasnya didirikan rumah susun,  yang  karena  sifat  dan  fungsinya  harus  digunakan  dan  dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara perseorangan. 41
Dalam Undang-Undang Rumah Susun, rumah susun hanya dapat dibangun  di  atas  tanah  hak  milik,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai  atas tanah  Negara  atau  hak  pengelolaan  sesuai  dengan  peraturan  peundang- undangan yang berlaku. Untuk rumah susun yang dibangun di atas tanah yang  dikuasai  dengan  hak  pengelolaan,  wajib  menyelesaikan  status  hak guna bangunannya terlebih dahulu sebelum menjual satuan rumah susun yang bersangkutan. 42
Mengkaji  wakaf  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sebenarnya membahas perluasan makna harta benda wakaf yang inovatif dalam UU No  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  untuk  kesejahteraan  umat.  Dan menganalisa  hukum  satuan  rumah  susun  menurut  perundang-undangan yang  berlaku  juga  dikarenakan  terjadi  pergolakan  pendapat  fikih  Islam yang tajam dalam rumah susun yang karena di dalamnya terdapat unsur bersama atas hak dalam rumah susun.
Ketentuan  atas  rumah  susun  dalam  wakaf  seperti  yang  dijelaskan diatas  yaitu  Mażhab  Maliki  yang  dikutip  oleh  Abu  Zahrah  dalam  kitab Syarkh al-kabīr , yang argumennya tidak lain adalah bahwa ruang angkasa dapat  diwakafkan    jika  ruang  angkasa  tersebut  dapat  diperjual  belikan, dapat  diserahterimakan,  bahkan  dari  sisi  kemanfaatannya  juga  dapat diperuntukkan bagi pemilik tanah dan peruntukan wakaf. 43
Mażhab Maliki bependapat bahwa  wakaf  itu  tidak  melepaskan harta  yang  diwakafkan  dari  kepemilikan Wākif ,  namun  wakaf  tersebut
41 Pasal 1 (1) UU 16 Tahun 1985 Rumah Susun
42 Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun
43 Abu Zahrah , Muhā ḍ arāt Fi al-Waqf , (Kairo: Dār al-Fikr al-Araby, 2005), 117
mencegah Wāqif melakukan  tindakan  yang  dapat  melepaskan kepemilikannya  atas  harta  tersebut  kepada  yang  lain  dan Wāqif berkewajiban  menyedekahkan  manfaatnya  serta  tidak  boleh  menarik kembali  wakafnya.  Perbuatan  si Wāqif menjadikan  manfaat  hartanya untuk digunakan oleh musta ḥ iq (penerima wakaf). Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). 44
Wakaf menurut interpretasi  Malikiyah,  tidak  terputus  hak  si Wāqif terhadap benda yang di wakafkan. Yang terputus itu hanyalah dalam hal ber ta ṣ arruf .  Malikiyah  beralasan  dengan  Hadis  Ibnu  Umar.  Ketika Rasulullah  menyatakan,  “jika  kamu  mau,  tahanlah  asalnya  dan sedekahkanlah hasilnya”. Dari kalimat ini menurut Maliki adalah isyarat dari Rasul kepada umat untuk mensedekahkan hasilnya saja, Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian  manfaat  benda  secara  wajar  sedang  benda  itu  tetap  menjadi milik si Wākif .
Dengan demikian tampak jelas bahwa wakaf atas hak satuan rumah susun terdapat pijakan hukum dari Mażhab Maliki. Dan wakaf hak atas satuan  rumah  susun  dapat  diwakafkan  karena  mayoritas  Mażhab  Fikih juga melegalkan wakaf harta bersama. Yang dalam hal ini wakaf hak atas satuan rumah susun terkandung unsur bersama.

## Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Berdasarkan  syarat-syarat Wāqif yang  dikemukakan  di  awal-awal pembahasan dijelaskan bahwa orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya  berhak  untuk  menguasai  benda  yang  akan  diwakafkan. si Wāqif tersebut  harus  mukallaf  ( āqil  bāligh )  dan  atas  kehendak  sendiri, tidak dipaksa orang lain. 45 Azhar  Basyir  dalam  bukunya Asas-asas  Hukum  Muamalat  (Hukum Perdata Islam) juga  menjelaskan  bahwa  orang  yang  mewakafkan  ( Wākif ) disyaratkan  memiliki  kecakapan  hukum  atau kamāl  al-Ahliyyah diantaranya  adalah Wāqif harus  merdeka  dan  pemilik  penuh  dari  harta
44 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Fiqih  Wakaf .,  (Departemen  Agama  RI. Jakarta:2006), 2-3.
45 Suparman Usman, Hukum Perwakafan DiIndonesia , (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994),
32.
yang  diwakafkan,  tidak  sah  wakaf  seorang  budak  karenanya  tidak mempunyai hak milik. 46
Perumahan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  baik itu  sebagai  tempat  tinggal,  usaha  perkantoran,  usaha  berjualan  dan  lain sebagainya.  Kita  semua  mengetahui  bahwa  untuk  mencari  rumah  yang layak diperkotaan sangatlah sulit hal ini disebabkan karena keterbatasan tanah.
Usman  Suparman  dalam  bukunya Hukum  Perwakafan  DiIndonesia juga menyatakan bahwa perbuatan mewakafkan memang perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran islam. Berhubung dengan itu, maka tanah-tanah (harta wakaf) yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan  milik  bersih  dan  tidak  ada  cacatnya  ditinjau  dari  sudut pemilikan. 47
Akhir-akhir  ini  banyak  permasalahan  rumah  susun  yang  mencuat dipermukaan,  hal  tersebut  dikarenakan  tingginya  infestasi  rumah  susun yang  tidak  dibarengi  dengan  pengetahuan  hukum  yang  terkait  dengan rumah  susun  di  kalangan  masyarakat  luas,  sebenarnya  pengaturan mengenai  rumah  susun  mempunyai  perbedaan  yang  cukup  mendasar dengan  pembangunan  rumah  hunian  dengan  tanah  diatas  hak  milik perorangan (privat).
Pembangunan rumah susun di Indonesia adalah berdasarkan pada asas-asas kesejahteraan umum, keadilan, pemerataan serta keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan. 48
Berdasarkan  asas  ksejahteraan  tersebut  di  atas,  kebijaksanaan umum pembangunan perumahan tersebut diarahkan untuk: 49
a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, secara adil dan merata, serta mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia.
b. Mewujudkan  pemukiman  yang  serasi  dan  seimbang,  sesuai  dengan pola  tata  ruang  kota  dan  tata  daerah  serta  tata  guna  tanah  yang berdaya guna dan berhasil guna.
Oleh  karenanya,  maka  pemerintah  mengambil  langkah  dan tindakan  membangun  perumahan  secara  vertikal  yang  dikenal  dengan Rumah Susun.
46 Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalat  (Hukum  Perdata  Islam), cet  ke-2
(Yogyakarta:UII Pres, 2004), 31
47 Suparman Usman, Hukum …, 74.
48 Sutedi Adrian, Hukum Rumah…, 157.
49 Ibid, 158.
Menurut  Oloan  Sitorus  dan  Balans  Sebayang  ada  3  (tiga)  bentuk sistem pemilikan, yaitu :
a. Sistem pemilikan perseorangan
b. Sistem pemilikan bersama yang terikat
c. Sistem  pemilikan  perseorangan  yang  sekaligus  dilengkapi  dengan system pemilikan bersama yang bebas (condominium). 50
Dari  ketiga  kategori  sistem  pemilikan  diatas,  maka  rumah  susun jelas merupakan kategori sistem pemilikan ketiga, karena didalam rumah susun  terkandung  sistem  pemilikan  perseorangan  dengan  hak  bersama yang bebas.
Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun, disebutkan rumah  susun  hanya  dapat  dibangun  di  atas  tanah  hak  milik,  hak  guna bangunan,  hak  pakai  atas  tanah  Negara  atau  hak  pengelolaan  sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
Melihat  kasus  yang  terjadi  pada  permasalahan  diatas  jika dihubungkan pada al-Ma ṣ la ḥ ah wakaf hak milik atas satuan umah susun merupakan tindakan ibadah yang mempunyai kemaslahatan dalam hal ini rumah susun yang diwakafkan adalah hak pakai. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun Ditinjau dari sisi maslahat yaitu bertujuan memudahkan bagi penduduk yang ekonominya menengah  kebawah  atau  berpenghasilan  rendah  yang  hanya  rumah susunlah satu-satunya yang dimiliki dan dengan cara mewakafkan rumah susun sebatas hanya hak pakai bukan hak memiliki.
Sedangkan    menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  hidup  umat manusia dengan cara membangun sebuah perumahan didaerah perkotaan dengan tujuan mengurangi dan membantu meminimalisir penduduk yang tidak  mempunyai  tempat  tinggal  atau  terlantarnya  penduduk  didaerah perkotaan  dikarenakan  terbatasnya  lahan  tanah  untuk  dibuat  sebagai tempat tinggal adalah termasuk maslahah.
pembagian  maslahah  dari  segi  kualitas  dan  kepentingan kemaslahatan  itu,  diantaranya  adalah  kemaslahatan  yang  berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diahirat (al-Maslahah al- Ḍ arūriyah), semisal  memelihara    memelihara  agama,  memelihara  jiwa, memelihara  keturunan,  memelihara  akal,  memelihara  harta.  dan kemaslahatan  yang  dibutuhkan  dalam  menyempurnakan  kemaslahatan pokok  (mendasar)  sebelumnya  yang  berbentuk  keringanan  untuk mempertahankan  dan  memelihara  kebutuhan  mendasar  manusia (al- Ma ṣ la ḥ ah al- Ḥ ajjiyah) .
50 Sitorus  Oloan,  dkk Kondominium  dan  Permasalahannya Mitra  Kebijakan Tanah Indonesia, Cet Ke-1, ( Yogyakarta, 1998 ) 18.
Saifudin  Zuhri  dalam  bukunya Ushul  Fiqih  (Akal  Sebagai  Sumber Hukum Islam) dijelaskan bahwa jika terdapat suatu kasus, dan dinyatakan jelas  terdapat maslahah yang  sejalan  dengan maslahah yang  diakui  oleh syara‟,  kemudian maslahah ini  dibiarkan  saja,  niscaya  mengakibatkan manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan. 51
Penutup Dalam  permasalahan  kali  ini  rumah  susun  terdapat maslahah yang sejalan  dengan maslahah yang  bersesuaian  dengan  tujuan  syariat  Islam, disamping  memudahkan  bagi  penduduk  yang  ekonominya  menengah kebawah juga bertujuan untuk keselamatan jiwa umat manusia.

## Daftar Pustaka
„Alauddin,  Badā‟i„  al- Ṣ anā‟i„,  Juz  VI  (Beirut  Lebanon  :  Dār  al-Ma„rifat, 2000).
A.W.  Munawwir,  Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
Abu Zahrah, Muhā ḍ arāt Fi al-Waqf, (Kairo: Dār al-Fikr al-Araby, 2005). al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, (Kairo: Dār al-Fat ḥ , 1995).
Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
Azhar  Basyir,  Asas-asas  Hukum  Muamalat  (Hukum  Perdata  Islam),  cet ke-2 (Yogyakarta:UII Pres, 2004).
Departeman  Pendidikan  Nasional.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Departemen Agama, UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & PP No 42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaannya,  (Surabaya  :  Kantor  Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2007).
Departemen  Agama,  Wakaf  Tunai  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005).
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf., (Departemen Agama RI. Jakarta:2006).
Ibn Abidin, Ḥ āsyiah Radd al-Mukhtār, Juz IV (Beirut Lebanon : Dār al- Fikr, 2005).
51 Saifudin  Zuhri, Ushul Fiqih (Akal Sebagai Sumber Hukum Islam) ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2011), 95
Kamaluddin Muhammad bin Abdul wahid, Syarkh Fat ḥ al-Qadīr, Juz VI (Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1995).
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  (Jakarta:  Akademika  Pressindo, 1995).
Muhammad „Ulaysh, Mankh al-Jalīl Syarkh ala Mukhta ṣ ar Sayyid Khalīl, (Beirut Lebanon: Dār al-Fikr,1989).
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun Saifudin  Zuhri,  Ushul  Fiqih  (Akal  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
Saroso,dkk, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik,,Cet, Ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1984).
Sitorus  Oloan,  dkk  Kondominium  dan  Permasalahannya  Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Cet Ke-1, (Yogyakarta, 1998).
Suparman  Usman, Hukum  Perwakafan  Di  Indonesia ,  Cet.  Ke-1,  (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994). al-Zuhaily, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz X  (Beirut: Dār al- Fikr,1997).