## WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I DAN RELEVANSINYA
DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974
Irfan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Walaupun memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai wali nikah, Ulama Hanafiyah  dan  Syafi’iyah  memiliki  kesamaan  pandangan  yaitu,  Ulama Hanafiyah,  memandang  menikah  harus  menggunakan  (ada)  wali  dalam  akad pernikahan,  asalkan  mempelai  wanita  tidak  sekuffu  dengan  calon  suaminya. Ulama Syafi’iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah  baik  wanita  itu  seorang  gadis  ataupun  janda.  Dalam  Undang-Undang Perkawinan,  walaupun  tidak  menjelaskan  secara  terperinci  wali  sebagai  salah satu  syarat  atau  rukun  dalam  perkawinan,  akan  tetapi  Undang-Undang Perkawinan  menyinggung  wali  dalam  perkawinan,  dalam  pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).
Kata kunci: Wali nikah, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’I, UU. No. 1 Tahun 1974

## PENDAHULUAN
erkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  realita  kehidupan umat  manusia,  di  dalamnya  berkumpul  dua  insan  yang  berlainan  jenis (suami,  isteri),  dalam  membina  sebuah  rumah  tangga  agar  mendapat keturunan  sebagai  penerus  generasi.  Insan-insan  yang  berada  dalam  rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera yang bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. 1
Dalam  membentuk  keluarga  yang  sejahtera  dan  bahagia  diperlukan perkawinan  yang  sah  sesuai  dengan  norma  agama  tata  aturan  yang  berlaku. Kuat  lemahnya  perkawinan  yang  ditegakkan  dan  dibina  oleh  suami  isteri tersebut  sangat  bergantung  pada  kehendak  dan  niat  suami  istri  yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan  adanya  cinta  lahir  bathin  antara  pasangan  suami  isteri  tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir bathin), maka
1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , ( Jakarta : Kencana, 2008), h. 1
P
perkawinan  yang  demikian  itu  biasanya  tidak  berumur  lama  dan  berakhir dengan  suatu  perceraian.  Apabila  perkawinan  sudah  berakhir  dengan  suatu perceraian  maka  yang  menanggung  akibatnya  adalah  seluruh  keluarga  yang biasanya sangat memprihatinkan.
Perkawinan  bukan  merupakan  perbuatan  hukum  saja  tetapi  juga merupakan  sunnah  Rasul  sesuai  sabda  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Jama’ah ahli hadis dan Imam Muslim:
َّنِّم  َسْيَلَف  ِتَِّن ُس  ْنِع  َبِغَر  ْنَمَفَء َا َسَنلّا  ُجوَزَتَأَو
Artinya dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku .
Berkeluarga  yang  baik  menurut  Islam  sangat  menunjang  untuk  menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Oleh karena itu, perkawinan  ini  dengan  prolog  dan  epilogny,  mengamanan  dan  pengamalan tata  aturan  adalah  yang  menjadi  tugas  suci  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia. 2
Sejarah mencatat bahwa permasalahan yang timbul pertama dipersoalkan oleh  generasi  umat  islam  sesudah  Muhammad  Rasulullah  SAW  wafat  adalah masalah  kekuasaan  politik  atau  pengganti  beliau  yang  memimpin  umat  atau lazim  disebut  juga  pesoalan  Imamah.  Pada  masa  tabi’in  peristiwa  ini  telah terjadi  (masa  imam-imam  mazhab)  saat  itu  juga  umat  islam  sudah  terpecah menjadi  tiga  kelompok  besar  yaitu  :  Khawarij,  Syi’ah  dan  Jumhur.  Setiap golongan  berpegang  tegu  kepada  pendapat  masing-masing  dan  pada umumnya mereka merasa bangga atas pendapat masing-masing serta berusaha mempertahankannya,  hal  ini  menimbulkan  perbedaan  pandangan  dalam menetapkan hukum Islam khususnya masalah-masalah pokok dalam furu. Dengan adanya perselisihan faham tersebut maka timbullah prinsip yang berbeda,  diantaranya  masalah-masalah  pokok  dalam furu hal  inilah  yang menjadi  perhatian  Islam  terhadap  ursah  muslimah  (keluarga  muslimah)  dan keselamatannya  serta  damainya  kehidupan  di  dalamnya  dan  kita  lihat  juga metode-metode  yang  Islam  syariatkan  untuk  mengatasi  segalah  perpecahan yang salah satunya muncul di tengah keluarga yaitu pernikahan.
Menurut  Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  masyarakat  Indonesia  yang beragama  islam  menggunakan  hukum  Islam  untuk  mengatur  masalah perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan  yang  sah  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam,  maksudnya  bahwa  perkawinan dikatan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukunnya dan apabila syarat- syarat  tidak  lengkap  maka  perkawinan  tersebut  menjadi  tidak  dapat dilangsungkan  dan  apabila  dari  salah  satu  rukunnya  tidak  ada  maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau batal.
Peran wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan menentukan,
2 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 14
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 3
Menurut  Hukum  Islam,  wali  nikah  itu  sangat  penting  peranan  dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah menentukan sahnya suatu perkawinan sesuai bunyi pasal yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi  dalam permasalahan  wali  ini  para  imam  mazhab  memiliki  presepsi  yang  berbeda- beda ada yang mengatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidak menjadi rukun dalam suatu akad nikah. Untuk itu dalam penulisan ini  penulis  akan  mencoba  meneliti  dasar-dasar  imam  mazhab  Hanafiyah  dan Syafi’iyah menentukan keberadaan wali dalam pernikahan serta persamaannya dengan Undang-Undang Perkawinan.

## PEMBAHASAN Wali Dalam Perkawinan
Secara  umum  yang  dimaksudkan  dengan  wali  adalah  seseorang  yang karena kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang  lain.  Dapatnya  dia  bertindak  terhadap  dan  atas  nama  orang  lain  itu adalah  karena  orang  lain  itu  memiliki  suatu  kekurangan  pada  dirinya  yang tidak  memungkinkan  ia  bertindak  sendiri  secara  hukum,  baik  dalam  urusan bertindak  atas  harta  atau  atas  dirinya.  Dalam  perkawinan  wali  itu  adalah seseorang  yang  bertindak  atas  nama mempelai  perempuan  dalam  suatu  akad nikah.  Akad  nikah  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pihak  laki-laki  itu  sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 4

## 1. Kedudukan Wali dalam Perkawinan
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak  sah  akad  perkawinan  yang  tidak  dilakukan  oleh  wali.  Wali  itu ditempatkan  sebagai  rukun  dalam  perkawinan  menerut  kesepakatan  ulama secara  prinsip.  Dalam  akad  perkawinan  itu  sendiri  wali  dapat  berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai  orang  yang  diminta  persetujuannya  untuk  kelangsungan  perkawinan tersebut.
Hal senada juga dapat dinyatakan dalam Kompilasi Hukum  Islam pasal 19  yang  berbunyi  :  “ wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.” 5 Tidak  ditemukan  satu  ayat  pun  yang  jelas  secara  ‘ iba  rat  al-nas’ yang menyatakan  keberadaan  wali  dalam  pernikahan.  Namun  dalam  Al-Qur’an
3 Undang-Undang  RI  No  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, (Bandung : Citra Umara, 201), h. 328
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi, Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, ( Jakarta : Kencana, 2011),  h. 69
5 Undang-Undang  R.I  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,
(Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 328
terdapat  petunjuk nas yang iba  rat- nya tidak  menunjukan  kepada  keharusan adanya  wali,  tetapi  dari  ayat  itu  secara  isyarat  dapat  dipahami  tentang keberadaan wali.

## 2. Macam-Macam Wali
Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut :
a. Wali Nasab Wali  nasab  adalah  anggota  keluarga  laki-laki  dari  calon  mempelai perempuan yang mempuanyai hubungan darah patrinial dengan calon mempelai perempuan
b. Wali Hakim
Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwewenang dalam  bidang  perkawinan.  Biasanya  penghulu  atau  petugas  lain  dari Departeman Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuh.
c. Wali Hakam Wali  hakam  adalaah  seorang  yang  masih  termasuk  kaluarga  calon mempelai  perempuan  walaupun  bukan  wali  nasab,  tidak  mempunyai hubungan  dara patrinial tetapi  dia  mempunyai  pengertian  keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.
d. Wali Maula Wali  maula  adalah  wali  yang  menikahkan  budaknya  artinya majikannya  sendiri.  Laki-laki  boleh  menikahkan  perempuan  yang berada  dalam  perwalian  bilamana  perempuan  itu  rela  menerimanya. Perempuan yang di sini dimaksudkan terutama adalah  hamba sahaya yang berada dibawa kekuasaannya. Dalam hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikah-kannya dengan dirinya sendiri.
3. Syarat-Syarat Wali
a. Telah  dewasa  dan  berakal  sehat  dalam  arti  anak  kecil  atau  orang  gila tidak  berhak  menjadi  wali.  Ini  merupakan  syarat  umum  bagi  seorang yang melakukan akad. 6 Hal ini mengambil hadis dari hadis Nabi yang berbunyi:
“Diangkatan  kalam  (tidak  diperhitungkan  secara  hukum)  seseorang yang  tertidur  sampai  ia  bangun,  seseorang  yang  masih  kecil  sampi  ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat”.
b. Tidak  boleh  perempuan  menjadi  wali  bagi  laki-laki.  Dalilnya  adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah di kutip di atas
c. Muslim;  tidak  sah  orang  yang  tidak  beragama  Islam menjadi wali untuk muslim.
d. Orang/Merdeka. Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih. Alasanya  ialah  orang  yang  berada  dibawa  pengampunan  tidak  dapat
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawian Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, ( Jakarta : Kencana, 2011), h. 76
berbuat  hukum  dengan  sendirinya.  Kedudukanya  sebagai  wali merupakan suatu tindakan hukum.
e. Berpikiran  baik.  Orang  yang  terganggu  pikirannya  karena  ketuaanya tidak  boleh  menjadi  wali,  karena  dikhawatirkan  tidak  akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
f. Adil  dalam  arti  tidak  pernah  terlibat  dengan  dosa  besar  dan  tidak sering  terlibat  dengan  dosa  kecil  serta  tetap  memelihara  muruah  atau sopan santun.
g. Tidak  sedang  melakukan  ihram  untuk  haji  atau  umrah.  Hal  ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari ‘Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan :
“  Orang  yang  sedang  ihram  tidak  boleh  menikahkan  seseorang  dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”

## Lahirnya Undang-Undang Perkawinan
Sebelum  Indonesia  merdeka,  sudah  ada  hukum  tertulis  tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah  bagi  warga  bumiputra  yang  beragama  Islam.  Bagi  mereka  tidak  adaa aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang tersendiri  yang  dapat  dijadikan  patokan  dalam  pelaksanaan  akad  nikah perkawinannya.  Bagi  mereka  selama  itu  berlaku  hukum  Islam  yang  sudah diresipilir  dalam  hukum  adat  berdasarkan teori  receptive yang  dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-murinya.
Tuntunan  beberapa  organisasi  wanita  di  masa  itu  cukup  memberikan gambaran  bahwa  usaha  memiliki  Undang-Undang  Perkawinan  sudah diusahakan  sejak  Indonesia  belum  merdeka.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  pula bahwa  persoalan  tersebut  perna  dibicaraka  di Volksraad dalam  rangka memenuhi tuntunan beberapa organisasi pada masa tersebut.
Setelah  Indonesia  merdeka,  usaha  mendapatkan  undang-undang  tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk  Panitia Penyelidik Peraturan dan  Hukum  Perkawinan,  Talak  rujuk  yang  diketuai  oleh  Mr.  Teuku  Moh. Hasan,  tetapi  panitia  ini  tidak  dapat  bekerja  sebagaimana  mestinya  karena banyak hambatan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut  diangkap  tidak  dapat  beerja  secara  efektif  maka  setelah  mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia  baru yang  diketuai  oleh  Mr.  Noer  Persoetjipto.  Pembentukan  panitia  baru  ini dimaksudkan  agar  dapat  bekerja  lebih  efektif  lagi  kerena  panitia  yang  lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Musyawarah Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan Konferensi BP4 pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 1973, serta seminar hokum oleh PERSAHI pada tahun 1963, semua mendesak pada  pemerintah  karena  rencana  Undang-Undang    perkawinan  yang  sudah lama  diajukan  pada  DPR  RI  suapaya  segerah  dibahas  lagi.  Kemudian  MPRS dengan  Ketetapan  Nomor  XXVII  Tahun  1966  menghendaki  agar  segerah
diundangkan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya desakan berbagai pihak  agar  segerah  diwujudkan  Undang-Undang  Perkawinan,  maka pemerintah  mengajukan  dua  buah  rencana  Undang-Undang  Perkawinan untuk  dibahas  di  DPR  RI.  Pertama,  RUU  tentang  pokok-pokok  Perkawinan Umat  Islam  tidak  dapat  disahkan  oleh  DPR  pada  tahun  1968  karena  1  fraksi menolak, 2 fraksi tidak jalan, 13 setuju. Setelah dibentuk DPR RI hasil pemilu tahun  1971,  maka  semua  RUU  tentang  Perkawinan  tersebut  dikembalikan kepada pemerintah.
Dalam kurun waktu lebih lanjut, symposium ISWI (Ikatan Sarjana Muda Indonesia)  tanggal  29  Januari  1972  memberi  sara  kepada  pengurusnya  agar memperjuangkan  kembali  Undang-Undang  Perkawinan  untuk  diberlakukan kepada  seruruh  warga  negara  Indonesia.  Kemudian  Badan  Musyawarah Organisai-organisasi  Wanita  Islam  Indonesia  pada  tanggal  22  Februari  1972 juga  mendesak  pemerintah  agar  mengajukan  kembali  kedua  RUU  tentang Perkawinan  yang  dahuku  dikembalikan  oleh  DPR  kepada  pemerintah,  agar dibahas  kembali  oleh  DPR  RI.  Akhirnya  Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI) membicarakan  kembli  tentang  hukum  Perkawinan  Umat  Islam  di  Indonesia dalam  acara  sarasehan  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  11  Februai  1973  di Jakarta dan mengharapkan agar pemerintah segerah mengajukan kembali RUU tentang Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai  undang-undang  yang  diberlakukan  untuk  seluruh  warga  Negara Indonesia.
Dengan  amanat  Presiden  RI  tanggal  31  Juli  1973  Nomor R.02/PU./VII/1973  kepada  pimpinan  DPR  RI  disampaikan  Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari VI bab 73 pasal. Keterangan pemerintah tentang RUU  perkawinan  ini  disampaikan  oleh  Mentri  Kehakiman  pada  tanggal  30 Agustus 1973. Banyak saran dan usulan yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan RUU tentang Perkawinan ini. Usulan usulan dan saran-saran  tersebut  disampaikan  masyarakat  kepada  DPR  RI  sehubungan dengan  adanya  anggapan  bahwa  ada  beberapa  pasal  dalam  RUU  tentang Perkawinan  yang  diajukan  oleh  pemerintah  kepada  DPR  RI  itu  tidak  sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.
Pemandangan  umum  atas  RUU  tentang  Perkawinan  ini  diberikan  oleh wakil-wakil  fraksi  pada  tanggal  17-18  September  1973.  Jawaban  pemerintah diberikan  oleh  Menteri  Agama  RI  pada  tanggal  2  September  1973,  yang pokoknya pemerintah mengajak semua pihak, terutama anggota DPR RI untuk mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU  tentang  Perkawinanan  itu  belum  selesai.  Di  luar  sidang  diadakan pendekatan (lobbying) antara  fraksi-fraksi  dengan  pemerintah.  Antara  fraksi ABRI dengan fraksi PPP dicapai suatu konsensus yang antara lain : (1) hukum Islam  yang  berhubungan  dengan  masalah  perkawinan  tidak  akan  dikurangi atau diubah; (2) sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan
perubahan; dan (3) hal-hal yang bertentangan dengan ajaran islam agama Islam dan  tidak  mungkin  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  yang sedang dibahas di DPR RI itu segera akan dihilangkan.
Untuk memperlancar usaha pembahasan RUU tentang Perkawinan, DPR RI  membentuk  sebuah  panitia  kerja  yang  anggotanya  terdiri  dari  wakil-wakil fraksi  yang  bertugas  membicarakan  secara  mendalam  ususl-usul  amandemen bersama pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Menteri  Agama.  Atas  permintaan  panitia  kerja  tersebut,  Menteri  Agama menguraikan  tentang  arti  pentingnya  norma  agama  dimasukkan  dalam Undang-Undang  Perkawinan  yang  akan  disahkan  itu.  Menteri  Agama menguraikan  norma-norma  perkawinan  tersebut  dalam  Al-Qur’an  dan  Al- Hadis yang berlaku bagi umat Islam, Menteri Agama juga menguraikan dasar- dasar  perkawinan  dalam  agama  Hindu  yang  diambil  dari  buku The  Law  of Menuel jilid  25  karangan    Max  Muller  dan  dari  kitab Manaha  Dharma  Satwa. Menteri  Agama  juga  menguraikan  dasar-dasar  perkawinan  dalam  agama Budha  yang  diambil  dari  kitab Tripitaka. Dasar-dasar  perkawinan  agama Katolik diambilnya dari kitab Perjanjian Lama dan Baru.
Setelah  mengalami  perubahan-perubahan  atas  amendemen  yang  masuk dalam  panitia  kerja,  maka  RUU  tentang  perkawinan  yang  diajukan  oleh pemerintah  pada  tanggal  22  Desember  1973  itu  diteruskan  kepada  siding paripurna  DPR  RI  untuk  disahkan  menjadi  undang-undang.  Dalam  siding paripurna DPR RI tersebut semua fraksi menggunakan pendapatnya, demikian juga  pemerintah  yang  diwakili  oleh  Menteri  Kehakiman  memberikan  kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang Perkawinan itu disahkan oleh DPR RI setelah  memakan  waktu  pembahasan  lebih  kurang  tiga  bulan  lamanya.  Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan.  LN  Nomor  1  Tahun  1974,  tambalan  LN  Nomor 3019/1974. 7

## Perbedaan Pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat  akal  atau  tidak  sehat  akal  diwajibkan  adanya  wali  yang  akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat  akalnya  dapat  melangsungkan  sendiri  akad  perkawinannya  tanpa adahnya wali.
Hal ini berbeda dengan pandangan Ulama Syafi’iyah, Syafi’i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuat itu dewasa atau  masih  kecil,  janda  atau  masih  perawan,  sehat  akalnya  atau  tidak  sehat. Tidak  ada  hak  sama  sekali  bagi  perempuan  untuk  mengakadkan perkawinannya. 8 Syafi’iyah  sepakat  keharusan  adanya  wali  atau  pengganti dalam  setiap  perkawinan  baik  untuk  gadis  maupun  janda,  baik  dewasa
7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 2008 ), h. 3-6
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 74
maupun  belum  dewasa.  Adapun  Syafi’i,  yang  menyepakati  bahwa  wali  ghair mujbir  itu  bapak  dan  kakek,  sedangkan  Hanafi,  wali  ghair  mujir  adalah  anak laki-laki saja.
Syafi’iyah, sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan, sedangkan Hanafiyah, berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada  wali  laki-laki.  Ulama  Syafi’iyah,  mewajibkan  wali  sebagai  rukun  nikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Ulama Hanafiyah,  menolak  dasar  tersebut  karena  terdapat  kedhaifan  hadis  tersebut dan menurut Hanafiyah, konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak menunjukan keharusan adahnya wali. 9

## PENUTUP
Persamaan Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah, dengan UUD No 1 Tahun 1974 Ulama  Hanafiyah  dan  Syafi’iyah  walapun  mereka  memiliki  banyak perbedaan pendangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua  ulama  tersebut  begitu  pun  dengan  Undang-Undang  Perkawinan diantaranya, adalah sebagai berikut :
1. Ulama  Hanafiyah,  memandang  menikah  harus  menggunakan  (ada)  wali dalam  akad  pernikahan,  asalkan  mempelai  wanita  tidak  sekuffu  dengan calon suaminya.
2. Ulama Syafi’iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda.
3. Dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  sendiri  walaupun  tidak  menjelaskan secara  terperinci  wali  sebagai  salah  satu  syarat  atau  rukun  dalam perkawinan,  akan  tetapi  Undang-Undang  Perkawinan  menyinggung  wali dalam perkawinan, dalam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).
9 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.51

## DAFTAR PUSTAKA
Al-jaziri,  Abduahman. Al-Fiqh  ‘ala  Mazahib  al-Araba’ah .  Mesir:  Maktabah  al- Tijariyah Qubra. t.th.
Asy-Syurbasi.  Ahmad, Sejarah  dan  Biografi  Empat  Imam  Mazhab ,  Semarang: Amzah, 1991.
Busthanul, Arifin. H. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia , cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press.
Daud Ali, H. Mohammad, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Dikbud Dep, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet. Ke- 3, edisi kedua.
Ghuron  A.  Mas’adi, Fiqh  muamalah  kontekstual ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2002, cet. 1, ed. 1.
Harahap. M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 3.
Jawad  Mughniyah,  Muhammad, Fiqih  Lima  Mazhab,  Ja’fariy,  Hanafiy,  Malikiy, Syafi’iy, Hambaliy , cet. 26, Jakarta: lentera, 2010. Nagara  Aditya, Kamus  Praktis Bahasa Indonesia ,  Surabaya:  Bintang  Usaha  Jaya, 2002, cetakan pertama.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Jakarta : Kencana, 2011. Undang-Undang  perkawian  R.I  Nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan  dan kompilasi Hukum Islam , Bandung : Citra Umbara 2013, cet. Ke-III