## PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A SEBAGAI PENDIDIKAN ALTERNATIF DI LINGKUNGAN PESANTREN
(Studi Kasus di PKBM Ibnu Ali Sidoarjo)
Intan Wijayanti, STAI Al-Akbar Surabaya, email: intansetoprabowo@gmail.com

## Abstract
In UU Sisdiknas No. 20 of 2003, that equality education is one form of non-formal education. This research  to  find  out  about  the  Package  A  equivalence  education  program  as  an  alternative education in pesantren, with the research location at PKBM Ibnu Ali Sidoarjo. This research used a  qualitative  research  method  with  a  case  study.  Data  was  collected  through  observation, interviews,  and  documentation.  Data  analysis  includes  data  reduction,  data  presentation,  and verification  or  conclusion.  The  results  of  this  study  are  the  birth  of  the  Package  A  equality education  program  PKBM  Ibnu  Ali  at  Ma'had  Ibnu  Ali  started  with  the  caregiver's  desire  to facilitate his students to get general education; the existence of the PKBM Ibnu Ali is considered very  appropriate  as  an  alternative  education  in  Ma'had  Ibnu  Ali  on  the  grounds  that  the curriculum is adaptive, flexible, and independent. Factors supporting the existence of PKBM Ibnu Ali  include  a  curriculum  that is  integrated  with  the  Qur'an;  the  academic  qualifications  of  the tutors; the location is in pesantren; solid teamwork; and positive response from students and their parents. While the inhibiting factors are the limited infrastructure, media and learning resources; students of different levels are still made into one class; limited stakeholder; and Ma'had locations scattered in several locations .
Keywords: Equality education, Package A, alternative education, pesantren

## Abstrak
Undang-Undang  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  pendidikan  kesetaraan merupakan  salah  satu  bentuk  pendidikan  nonformal.  Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui program  pendidikan  kesetaraan  Paket  A  sebagai  pendidikan  alternatif  di  lingkungan  pesantren, dengan lokasi penelitian yakni PKBM Ibnu Ali Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah lahirnya program pendidikan kesetaraan Paket A PKBM Ibnu Ali di Ma’had Ibnu Ali berawal dari keinginan pengasuh untuk memfasilitasi para santrinya agar mendapatkan pendidikan umum; keberadaan program pendidikan kesetaraan PKBM Ibnu  Ali dirasa sangat tepat sebagai pendidikan alternatif di Ma’had Ibnu Ali dengan alasan kurikulum yang adaptif, fleksibel serta independen. Faktor pendukung eksistensi PKBM Ibnu Ali antara lain kurikulum yang terintegrasi Al-Qur’an;  kualifikasi  akademik  para  tutor;  lokasi  berada  di  lingkungan  pesantren; teamwork yang solid; dan respon positif dari santri dan walisantri. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya sarana prasarana, media dan sumber belajar; peserta didik yang berbeda tingkatannya masih  dijadikan  satu  kelas;  terbatasnya  tenaga  pendidik;  dan  lokasi  Ma’had  yang  tersebar  di beberapa lokasi.
Kata Kunci : Pendidikan kesetaraan, Paket A, pendidikan alternatif, pesantren

## Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  yang  memiliki  potensi  unik  dan  berbeda  dengan  makhluk  lain. Potensi  tersebut  yaitu al  ‘aql atau  akal.  Dengan  potensi  akal  yang  dimiliki,  manusia  dapat mengembangkan  kemampuan  berpikirnya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup 1 .  Salah  satu  cara untuk  mewujudkannya  antara  lain  melalui  pendidikan.  Sebagaimana  hadits  yang  disampaikan Rasulullah SAW.: ِْلِْعلِبِ ِهْيَلَعَف اَ مهَُداَرَأ  ْنَمَو ،ِ ْلِْعْل ِبِ ِهْيَلَعَف َهَرِخآلا َداَرَأ  ْنَمَو ،ِ ْلِْعلْ ِبِ ِهْيَلَعَف   اَيْن ُّلدا  َداَرَأ  ْنَم Yang artinya " Barang siapa  yang  hendak  menginginkan  dunia,  maka  hendaklah  ia  menguasai  ilmu.  Barang  siapa menginginkan  akhirat,  hendaklah  ia  menguasai  ilmu.  Dan  barang  siapa  yang  menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu.” (H.R. Ahmad)
Pendidikan  merupakan  pintu  gerbang  manusia  menuju  kehidupan  yang  lebih  bermartabat. Pendidikan  merupakan  sarana  terpenting  untuk  mengembangkan  sumber  daya  manusia  suatu bangsa,  yaitu  agar  manusia  dapat  terbebas  dari  kebodohan  dan  keterbelakangan.  Sejarah membuktikan bahwa salah satu faktor utama dalam kemajuan suatu bangsa yaitu bukan dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya, melainkan dari kualitas sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan melalui proses pendidikan yang komprehensif, berkesinambungan, serta berorientasi masa kini dan masa depan. 2
Berbicara  tentang  pendidikan  yang  menyeluruh,  pasal  31  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  hal  memperoleh pendidikan. Hak dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi setiap warganya tanpa memandang usia, keyakinan, maupun status sosial. Oleh karena  itu,  agar  amanat  tersebut  terwujud,  pemerintah  telah  mengusahakannya  dengan memberikan beberapa alternatif jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat.
Dalam pasal 13 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang  dapat  saling  melengkapi  dan  memperkaya”. 3 Selanjutnya  pada  pasal  1  (12)    disebutkan bahwa  pendidikan  nonformal  adalah  jalur  pendidikan  di  luar  pendidikan  formal  yang  dapat
1 Nisak, “KONSEP BELAJAR MENURUT ISLAM  DAN PARA TOKOH ISLAM.”
2 Ani  Nurleni  dan  Novi  Widiastuti,  “Peran  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  Dalam  Memberdayakan Masyarakat Melalui Pelatihan Tata Boga (Studi Kasus di PKBM Bina Mandiri Cipageran),” Jurnal Comm-Edu 1, no. 2 (Mei 2018): 2.
3 Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
29
diselenggarakan  secara  terstruktur  dan  berjenjang. 4 Untuk  mengetahui  perbedaan  kedudukan pendidikan nonformal, kita perlu mengetahui fungsi dari pendidikan  nonformal itu sendiri yaitu mengembangkan potensi peserta didik  yang lebih ditekankan pada penguasaan aspek sikap dan kepribadian  profesional,  aspek  pengetahuan,  serta  aspek  keterampilan  fungsional.  Beberapa bentuk  pendidikan  nonformal  yaitu  PKH  (Pendidikan  Kecakapan  Hidup),  PAUD  (Pendidikan Anak  Usia  Dini),  pendidikan  kepemudaan,  pendidikan  pemberdayaan  perempuan,  pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Sedangkan satuan  penyelenggara  pendidikan  nonformal  antara  lain  LKP  (Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan), KB  (Kelompok  Bermain),  PKBM  (Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat),  MT  (Majelis  Taklim), serta satuan lainnya yang sejenis. 5
Yulaelawati  (2011)  dalam  Sururi  menyebutkan  bahwa  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat atau PKBM adalah suatu wadah berbagai macam kegiatan pembelajaran masyarakat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat guna memperluas pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat. PKBM  merupakan  satu  dari  berbagai  jenis  pendidikan  nonformal  yang  memberikan  layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal. 6
Salah  satu  program  dalam  PKBM  yaitu  pendidikan  kesetaraan.  Pendidikan  kesetaraan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) di bawah Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah.  Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD atau MI, SMP atau MTs, SMA, MA atau SMK yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. 7
Seiring berjalannya waktu yang didorong oleh peningkatan mutu di lingkungan pendidikan nonformal, stigma bahwa pendidikan kesetaraan berkedudukan sebagai penambah, pelengkap atau pengganti pendidikan formal mulai bergeser. Artinya, pendidikan kesetaraan merupakan alternatif
4 Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
5 Pasal  26  ayat  (2-4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan Nasional .
6 Sururi, Inovasi PKBM Dalam Pembelajaran, (Metro: Iqra', 2019), 1.
7 Ibid., 4.
pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat. Pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan bagi warga belajar yang dalam kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan akses pendidikan formal.
Salah satu lembaga di masyarakat yang dapat menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yaitu pondok pesantren. Sebuah pesantren biasanya memiliki asrama ( قدنف ) atau tempat tinggal santri sehingga  pesantren  sering  disebut  dengan  istilah  pondok  pesantren.  Secara  etimologi,  kata pesantren berasal  dari  kata santri, yang  asal-usul  bahasanya  menurut  Rizki  (2010)  ada  dua pendapat. Pertama, santri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “santri” artinya melek huruf. Kedua, kata santri berasal dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti seseorang yang mengikuti seorang guru ke manapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar suatu keilmuwan kepadanya. 8 Jika diberi  awalan  pe-  dan  akhiran  -an  menjadi  pe- santri -an  maka  artinya  tempat  para  santri. 9 Jadi, pondok  pesantren  adalah  sebuah  lembaga  pendidikan  Islam  dengan  kyai  yang  mengajar  dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan, dan pondok sebagai tempat tinggal santri. 10
Kita  ketahui  bahwa  terdapat  sebagian  pondok  pesantren,  khususnya  di  Indonesia,  yang memberikan  layanan  pendidikan  formal  baik  SD/MI,  SMP/MTs,  ataupun  SMA/MA/SMK. Namun,  sebagian  pesantren  lain  memilih  untuk  tidak  menyelenggarakan  pendidikan  formal dikarenakan  berbagai  macam  faktor,  seperti  faktor  geografis,  kesesuaian  kurikulum  pemerintah dengan  tujuan  pesantren,  keluwesan  waktu,  ketersediaan stakeholder ,  kelengkapan  sarana prasarana dan berbagai faktor lainnya. Bagi sebagian masyarakat hal tersebut tidak masalah, akan tetapi  menjadi  sebuah  kegelisahan  untuk sebagian lainnya  akan masa  depan  putra-putrinya jika hanya menuntut ilmu agama semata, terutama bagi warga belajar yang berusia sekolah dasar. Pada hakikatnya, pendidikan dasar  merupakan bekal utama yang semestinya diperhatikan oleh setiap warga negara. Di pendidikan dasar, peserta didik memperoleh pengetahuan awal yang merupakan modal utama memperoleh pengetahuan yang lebih kompleks. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 13 (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan  pendidikan  dasar  adalah  mengembangkan  sikap  dan  kemampuan  serta  memberikan
8 Mansur  Hidayat,  “Model  Komunikasi  Kyai  dengan  Santri  di  Pesantren," Jurnal  Komunikasi  ASPIKOM 2,  no.  6 (Januari 2016): 387.
9 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 18.
10 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.
pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai bekal hidup dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu pendidikan menengah. 11 Oleh karena itu,  beberapa  pesantren  menyelenggarakan  program  pendidikan  kesetaraan  Paket  A  untuk memberikan akses pendidikan bagi santri-santrinya selayaknya pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pendidikan kesetaraan  sebagai  pendidikan  alternatif  di  lingkungan  pesantren  dan  memfokuskan  penelitian pada  Program  Paket  A  atau  setara  dengan  SD/MI.  Untuk  itu,  penulis  memilih lembaga  PKBM Ibnu Ali yang berada di lingkungan Ma’had Ibnu Ali Waru Sidoarjo sebagai lokasi penelitian.

## Metodologi
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui program pendidikan kesetaraan Paket A sebagai pendidikan alternatif di lingkungan pesantren dengan mengambil lokasi di PKBM Ibnu Ali yang ada di dalam lingkungan Ma’had Ibnu Ali Sidoarjo.
Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu deskripsi yang intensif,  holistik  dan  analitis  terhadap  suatu  entitas,  fenomena  atau  unit  sosial. 12 Peneliti memposisikan  diri  sebagai key  instrument atau  instrumen  kunci  dengan  berusaha  menjalin kedekatan dengan para informan antara lain pengasuh Ma’had Ibnu Ali, penyelenggara, kepala, para  tutor  atau  pendidik,  dan  peserta  didik  PKBM  Ibnu  Ali  Paket  A  serta  walisantri,  dengan harapan muncul rasa percaya antara peneliti dengan para informan sehingga dapat memperlancar penggalian data. Selain itu, peneliti juga sekaligus sebagai pengumpul data, dan instrumen yang lain merupakan penunjang.
Informan  dipilih  melalui  teknik purposive  sampling dan snowball  sampling. Pengumpulan data  dilakukan  dalam  kondisi  alamiah  atau natural  setting ,  sumber  data  primer,  sumber  data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui: 1) Participant observation atau teknik  observasi  berperan  serta,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  pengawasan  atau
11 Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
12 Donald Ary, et.al., Introduction to Research in Education, (Canada: Wadsworth, 2010), 22.
32
pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijumpai; 13 2) In  dept  interview atau  wawancara  mendalam,  yaitu  komunikasi  antara  dua  orang  yang  mana seseorang  ingin  memperoleh  informasi  dari  seorang  lainnya  dengan  mengajukan  beberapa pertanyaan  untuk  tujuan  tertentu; 14 dan  3)  Dokumentasi,  digunakan  untuk  mengumpulkan  data dari sumber bukan manusia, yaitu terdiri dari dokumen dan catatan atau rekaman. 15
Langkah  selanjutnya  adalah  analisis  data  dengan  mengaplikasikan  model  Miles  dan Huberman, yaitu terdiri dari data reduction, merangkum dan memilih hal-hal yang penting; data display, menyajikan  data  dalam  bentuk  teks  naratif,  grafik,  maupun flowchart ; dan conclusion drawing/verivication, penarikan kesimpulan. 16 Langkah terakhir yaitu menguji tingkat keabsahan data  melalui  teknik  triangulasi  meliputi  uji  kredibilitas  ( credibility ),  uji  transferabilitas ( transferability ), uji dependabilitas ( dependability ), dan uji konfirmabilitas ( confirmability ). 17

## Hasil

## Profil dan Sejarah Berdirinya PKBM Ibnu Ali
Ma’had Ibnu Ali merupakan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo yang berbasis Tahfidzul  Qur’an .  Ma’had  Ibnu  Ali  didirikan  oleh  KH.  Mudawi  Ma’arif,  Lc,  MHI  pada  tahun 2011.  Pada  awal  berdirinya,  belum  banyak  yang  mengenal  Ma’had  Ibnu  Ali,  dan  santri  yang mondok  rata-rata  adalah  lulusan  SMA.  Setelah  beberapa  tahun,  santri  yang  mondok  semakin bertambah dan heterogen. Tidak hanya lulusan SMA, tetapi banyak juga santri usia SD, SMP, dan SMA.
Dikarenakan  tidak  adanya  akses  sekolah  formal,  KH.  Mudawi  berkeinginan  agar  santri- santrinya mendapatkan pendidikan. Lalu pada tahun 2015, dengan dijembatani oleh Yayasan Al- Falah Darussalam, Yayasan Ibnu Ali yang diwakili oleh empat orang yaitu Bu Ima, Bu Lena, Bu Dewi  dan  Bu  Ayu  (selanjutnya  disebut  pemrakarsa  PKBM  Ibnu  Ali),  mengajukan  proposal penyelenggaraan pendidikan nonformal ke Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam waktu satu bulan, surat izin penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di Ma’had Ibnu Ali
13 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 136.
14 Dedy  Mulyana, Metode  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma  Baru  Ilmu  Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 108.
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 229-236.
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 338.
17 Ibid., 270.
turun dengan nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibnu Ali, dengan Ketua PKBM pertama yaitu Bu Dewi Rachmawati, SE. Sesuai dengan usia santriwan-santriwati, program yang diselenggarakan saat itu adalah program Paket A, Paket B dan Paket C.
Saat  ini,  Ma’had  Ibnu  Ali  yang  beralamatkan  di  Jl.  Anjasmoro  DN.  31-32  Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini telah memiliki empat asrama yakni Ma’had Ibnu  Ali  I  asrama  putri  di  daerah  Kepuhkiriman,  Waru;  Ma’had  Ibnu  Ali  I  asrama  putra  di Tropodo,  Waru;  Ma’had  Ibnu  Ali  II  asrama  putri  dan  Ma’had  Ibnu  Ali  II  asrama  putra  di Kecamatan  Krian.  Jadi,  peserta  didik  PKBM  Ibnu  Ali tersebar  di  empat lokasi  tersebut  dengan tingkatan yang beraneka ragam sesuai dengan tingkat capaian hafalannya.
Pada  tahun  2022,  PKBM  Ibnu  Ali  menunjukkan  eksistensinya  dengan  mendapatkan  status akreditasi B dari BAN PAUD & PNF. Harapan yang kuat dari para pengelola dan penyelenggara dalam  mewujudkan  pendidikan  alternatif  di  Ma’had  Ibnu  Ali  untuk  melahirkan  generasi  yang berkualitas  selanjutnya  dituangkan  dalam  visi  dan  misi.  Visi  PKBM  Ibnu  Ali  adalah: “Mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  cerdas,  kreatif,  berakhlak  mulia  yang berdasarkan pada iman dan taqwa kepada Allah SWT.” Adapun misi PKBM Ibnu Ali yaitu: (1) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat yang berkualitas dan terjangkau; (2)  Memberikan  bekal  pendidikan  yang  berdasarkan  iman  dan  taqwa  kepada  Allah  SWT;  (3) Memfasilitasi kreatifitas anak didik dalam membantu peningkatan kecakapan hidupnya.

## Keberadaan  Program  Pendidikan  Kesetaraan  Paket  A  Sebagai  Pendidikan  Alternatif  di Lingkungan Pesantren
Pandangan masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan sangat beraneka ragam, pastinya akan sangat  berbeda  dengan  pendidikan  formal.  Selama  ini,  eksistensi  pendidikan  kesetaraan  untuk meningkatkan kualitas hidup manusia masih dipandang sebelah mata. Sebagian masyarakat masih ragu-ragu  untuk  memilih  pendidikan  kesetaraan  sebagai  jalur  untuk  memperoleh  pengetahuan serta keterampilan. Tidak sedikit pula yang meragukan kualitas lulusan pendidikan kesetaraan.
Lahirnya  PKBM  Ibnu  Ali  memang  berawal  dari  kebutuhan.  Namun,  kurikulum  yang diterapkan  tidak  hanya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  peserta  didik  sebagai  santri,  tetapi  juga sesuai dengan kebutuhan mereka  yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.  Saat ini PKBM  Ibnu  Ali  menggunakan  kurikulum  2013  sebagai  acuan  pembelajaran  yang  dipadukan
34
dengan kurikulum terintegrasi Al-Qur’an yang disusun oleh lembaga sendiri. Dalam praktiknya, peserta  didik  pada  Program  Paket  A  tidak  hanya  mendapatkan  materi-materi  yang  berasal  dari modul, ibarat sambil menyelam minum air , mereka juga diajak untuk merenungkan sebuah ayat Al-Qur’an  yang  berkaitan  dengan  materi yang  sedang  dipelajari.  Hal ini  bertujuan  agar  peserta didik  dapat  dengan  mudah  menyerap  materi  dan  mengimplementasikannya  dalam  kehidupan sehari-hari.
Saat  ini,  sebagian  besar  santri  Ma’had  Ibnu  Ali  adalah  usia  sekolah  menengah  sehingga peserta didik PKBM Ibnu Ali didominasi Paket B dan Paket C, sedangkan peserta didik Program Paket A di PKBM Ibnu Ali berjumlah delapan anak dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 1 Jumlah Peserta Didik Program Paket A PKBM Ibnu Ali
Tahun Pelajaran 2022-2023 Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah III 0 1 1 IV 0 1 1 V 4 0 4 VI 1 1 2 Total 5 3 8
Pembelajaran Program Paket A berlangsung selama lima hari seminggu dari hari Senin hingga Kamis dan hari Sabtu, dilaksanakan setelah peserta didik melakukan setoran hafalan Al-Qur’an ke ustadz dan ustadzah yaitu mulai pukul 10.00 hingga 11.30. Mata pelajaran yang diajarkan antara lain Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu  Pengetahuan  Sosial.  Tutor  yang  mengampu  Program  Paket  A  berjumlah  dua  orang  tutor. Dikarenakan keterbatasan tutor untuk tingkat dasar inilah, peserta didik Program Paket A dijadikan satu  kelas  meskipun  jenjangnya  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu,  dengan  kondisi  tersebut  tutor diharapkan memiliki strategi agar tujuan pembelajaran bisa tercapai.
Pendidikan  kesetaraan  merupakan  jalur  pendidikan  nonformal  yang  diakui  dalam  sistem pemerintahan sebagai salah satu jalur pendidikan yang bisa ditempuh peserta didik. Pendidikan kesetaraan  merupakan  program  pendidikan  untuk  memberikan  pelayanan  bagi  anak  usia sekolah yang tidak bisa sekolah atau orang dewasa yang belum pernah memiliki kesempatan untuk belajar di dunia pendidikan formal saat usia pada umumnya sekolah dikarenakan berbagai macam  faktor.  Pendidikan  kesetaraan  tidak  dibatasi  oleh  jenis  kelamin,  usia,  waktu,  kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pendidikan kesetaraan adalah solusi bagi dunia pendidikan pada  era  saat  ini,  karena  dalam  pendidikan  kesetaraan  tidak  hanya  mengedepankan  sistem
pembelajaran  pada  umumnya,  akan  tetapi  juga  mengedepankan  pendidikan  moral  dan  karakter seutuhnya.
Sebagai  jalur  pendidikan  yang  memberikan  pemecahan  bagi  permasalahan  yang  berkaitan dengan  layanan  pendidikan  masyarakat,  khususnya  anggota  masyarakat  yang  tidak  terlayani pendidikan  formalnya,  maka  pendidikan  kesetaraan  kiranya  pantas  disebut  sebagai  pendidikan alternatif.  Istilah  alternatif  berarti  pilihan  di  antara  dua  atau  beberapa  kemungkinan. 18 Jika disandingkan  dengan  pendidikan,  maka  memiliki  makna  beberapa  jalur  yang  dapat  dijadikan pilihan masyarakat dalam menempuh pendidikan.
Keberadaan pendidikan kesetaraan di Ma’had Ibnu Ali, khususnya Program Paket A, sangat berkaitan erat dengan tujuan awal didirikannya PKBM Ibnu Ali, yaitu memfasilitasi para santri dengan  pengetahuan  umum  di  luar  pengetahuan  agama.  Pendidikan  kesetaraan  memberikan ruang yang lebih terbuka untuk melengkapi kebutuhan belajar para santri Ma’had Ibnu Ali yang belum tentu didapatkan di sekolah formal. Adanya PKBM ini menjadi semacam “rekreasi otak” bagi para santri, karena mereka tidak harus fokus ke hafalannya sepanjang hari.
Ada  semacam  stigma  bahwa  santri  tidak  akan  mampu  menghafalkan  Al-Qur’an  sesuai target apabila bersekolah di jalur formal, dan sebaliknya mereka tidak akan mampu menjalani pendidikan  formal  yang  padat  karena  ada  beban  hafalan  yang  tidak  sedikit.  Namun,  jalur pendidikan umum dan ijazah negara adalah kebutuhan para santri yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, pendidikan  kesetaraan  adalah  solusi  kebutuhan  santri  untuk  mengenal  dan  mendapatkan pendidikan umum sehingga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi maupun dunia kerja.
Berdasarkan informasi  yang diperoleh dari  penyelenggara,  ada beberapa faktor mengapa lembaga memilih pendidikan kesetaraan menjadi program layanan pendidikan di Ma’had Ibnu Ali. Pertama, kurikulum yang adaptif. Ma'had Ibnu Ali merupakan pesantren tahfidz . Dan dalam praktik  pembelajarannya,  PKBM  Ibnu  Ali  menerapkan  kurikulum  yang  terintegrasi  dengan ayat-ayat  kauniyah  (ayat  Al-Qur’an),  dengan  tetap  memperhatikan  kurikulum  pemerintah. Tujuan penerapan ini adalah agar peserta didik lebih bisa mencerna dan menelaah keilmuan yang diperoleh.  Artinya,  kurikulum  yang  terintegrasi  ini  dirasa  sangat  adaptif  terhadap  kondisi  dan
18 KBBI Daring, s.v.”kamus”, diakses 20 Feb 2023, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alternatif
potensi  para  peserta  didik  atau  santri  yang  tinggal  di  lingkungan  pesantren.  Kedua,  waktu pembelajaraan yang lebih fleksibel dan luwes. Pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan tidak terikat jam sekolah, seperti pendidikan formal yang sebagian besar dilaksanakan di pagi hari atau sore hari saja. Namun, waktu penyelenggaraannya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi di pesantren. Ketiga, independent . Pendidikan kesetaraan tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan sebagaimana pendidikan formal. Oleh karena itu, PKBM Ibnu Ali bisa mendesain sendiri model dan perangkat pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan potensi peserta didik.
Keberadaan pendidikan kesetaraan di Ma'had Ibnu Ali merupakan pilihan jalur pendidikan yang  tepat  karena  melalui  sistem  pendidikan  ini  bisa  membantu  keikutsertaan  santri  dalam menyelesaikan program wajib belajar dua belas tahun. Dengan adanya pendidikan kesetaraan, Ma’had  Ibnu  Ali  tetap  menjaga  entitasnya  sebagai  pesantren tahfidzul  Qur’an ,  di  sisi  lain peserta didik juga mendapatkan pendidikan agama sekaligus pendidikan umumnya.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Program  Pendidikan  Kesetaraan  Paket  A  di Lingkungan Pesantren
Program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali tentunya terdapat hal yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaannya yang notabene berada di lingkup pondok pesantren. Faktor-faktor pendukung dan kendala yang dihadapi antara lain:
1. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  pertama  program  pendidikan  kesetaraan  Paket  A  di  PKBM  Ibnu  Ali yaitu  kurikulum.  Kurikulum  yang  diterapkan  PKBM  Ibnu  Ali  merupakan  kurikulum terintegrasi Al-Qur’an. Sehingga dalam praktiknya, kurikulum ini akan mudah diaplikasikan oleh  peserta  didik  yang  mana  Al-Qur’an  sudah  menjadi  bagian  dari  peserta  didik yang  juga penghafal Al-Qur’an.
Selanjutnya  dilihat  dari  para  pendidik  atau  tutor.  Para  tutor  Paket  A  di  PKBM  Ibnu  Ali memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Para tutor sangat menguasai materi yang disampaikan kepada peserta didik serta dapat menguasai kelas. Selain itu, lokasi pembelajaran yang masih berada di lingkungan pesantren (tempat tinggal santri), jadi para santri tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mengikuti pembelajaran.
Faktor  pendukung  lainnya  adalah  adanya teamwork yang  solid  para  pengemban  tugas. Pengelola PKBM senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terkait kebijakan maupun pembelajaran dan hal lainnya menuju sinergitas bersama. Dan adanya respon positif dari para santri dan wali santri menjadi dorongan para tutor untuk membantu dan memotivasi peserta didik agar selalu bersemangat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan pendidikan. 2. Faktor Penghambat
Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  program  pendidikan  kesetaraan  Paket  A  di PKBM Ibnu Ali antara lain masih terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran. Di antaranya yaitu  ruang  kelas,  laboratorium  komputer,  laboratorium  bahasa,  dan  lainnya.  Dikarenakan PKBM berada dalam satu bangunan dengan Ma’had Ibnu Ali, ruang kelas dan ruang praktikum masih memanfaatkan aula-aula Ma’had. Selain itu, kurang tercukupinya sumber belajar seperti modul dan buku-buku pelajaran untuk seluruh peserta didik, juga media dan alat peraga, serta sarana prasarana yang lain.
Sedangkan dilihat dari peserta didiknya, peserta didik Paket A di PKBM Ibnu Ali adalah para santri Ma’had Ibnu Ali yang usianya adalah usia sekolah dan sesuai dengan jenjangnya. Namun,  dalam  pembelajaran  masih  dijadikan  dalam  satu  kelas  sehingga  tutor  harus  mampu mensiasatinya agar pembelajaran tetap berlangsung sesuai dengan tujuan.
Adanya beberapa lokasi Ma’had menjadi perhatian utama para pengelola PKBM. Di satu sisi,  seluruh  cabang  mesti  diakomodir  kebutuhan  pembelajarannya,  namun  di  sisi  lain ketersediaan tenaga pendidiknya terbatas. Sehingga para tutor harus siap mengajar di berbagai lokasi tersebut ( mobile ) meski harus menempuh jarak yang tidak dekat.

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari  paparan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan adalah sebagai berikut:
1. Program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali di Ma’had Ibnu Ali yang ditujukan untuk memfasilitasi para santrinya agar bisa mendapatkan pendidikan umum dinilai optimal sebagai pendidikan alternatif yang menunjang pengetahuan umum santri.
2. Program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali memiliki kurikulum yang adaptif, fleksibel serta independent . Para santri terpenuhi kebutuhan pendidikannya dan Ma’had Ibnu
Ali bisa tetap menjaga entitasnya sebagai pesantren tahfidzul Qur’an .
3. Faktor pendukung eksistensi PKBM Ibnu Ali antara lain: (1) kurikulum yang terintegrasi Al- Qur’an,  sehingga  ilmu  yang  dipelajari  peserta  didik  bisa  dikaitkan  dengan  ayat-ayat  Al- Qur’an; (2) kualifikasi akademik para tutor yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran; (3) lokasi  pembelajaran  berada  di  lingkungan  pesantren;  (4) teamwork yang  solid;  dan  (5) respon  positif  dan  dukungan  dari  para  santri  dan  walisantri.  Sedangkan  faktor  penghambat pelaksanaan PKBM Ibnu Ali yaitu: (1) terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, sarana prasarana pendukung, media serta sumber belajar; (2) Terbatasnya tenaga pendidik;  dan  (3)  lokasi  Ma’had  yang  tersebar  di  beberapa  lokasi  menyulitkan  distribusi pembelajaran sehingga para pendidik harus siap mobile .

## Daftar Referensi
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 1998. Ary, Donald. Introduction to Research in Education . Canada: Wadsworth, 2010.
Daulay, Haidar Putra. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2004.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research 2 . Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
Hasbullah. Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Lintasan  Sejarah  Pertumbuhan  dan Perkembangan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Hidayat,  Mansur.  “Model  Komunikasi  Kyai  Dengan  Santri  di  Pesantren.” Jurnal  Komunikasi ASPIKOM 2, no. 6 (Januari 2016).
Mulyana, Dedy. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Nisak, Wifqi Atho’urrohman. “KONSEP BELAJAR MENURUT ISLAM  DAN PARA TOKOH ISLAM.” PREMIERE :  Journal  of  Islamic  Elementary  Education 4,  no.  1  (September  9, 2022): 9–19. https://doi.org/10.51675/JP.V4I1.207.
Nurleni, Ani, and Novi Widiastuti. “Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Memberdayakan  Masyarakat  Melalui  Pelatihan  Tata  Boga  (Studi  Kasus  di  PKBM  Bina Mandiri Cipageran).” Jurnal Comm-Edu 1 (Mei 2018): 1–6.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2011.
Sururi, M. Inovasi PKBM Dalam Pembelajaran . Metro: Iqra’, 2019.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (1989).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).