Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## OPTIMIZATION OF COOPERATION AGREEMENTS BETWEEN IMMIGRATION AND IOM AND UNHCR IN THE HANDLING OF ASYLUM SEEKERS AND INDEPENDENT REFUGEES IN INDONESIA

## OPTIMALISASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA IMIGRASI DENGAN IOM DAN UNHCR DALAM PENANGANAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI MANDIRI DI INDONESIA
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
URL JURNAL: https://journal.poltekim.ac.id/Jikk/Article/View/272
DOI: https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.272
Raihan Pratama S. Tr. Im.
Email: raihanpratama017@gmail.com
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung
Surya Pranata S.H., M.H. Email: suryapranata58@gmail.com Politeknik Imigrasi Naskah Dikirim: 2021-12-03 Naskah Direview: 2022-05-16 Naskah Diterbitkan: 2022-08-29

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  the  main  problem  in  asylum  seekers  and  refugees  in  Indonesia, namely the distribution of asylum seekers and independent refugees who are not recorded by the Directorate General of Immigration so that many of their existence and activities are not monitored. This study aims to explore the efforts that have been made by the Directorate General of Immigration in  optimizing  cooperation  with  IOM  and  UNHCR  in  handling  asylum  seekers  and  independent refugees in Indonesia and to establish an ideal form of cooperation between the Directorate General of Immigration with IOM and UNHCR in optimizing the handling of asylum seekers. and independent refugees  in  Indonesia.  This  research  method  uses  Normative-Empirical  which  is  essentially  a combination of normative legal approaches with the addition of empirical elements. The normative- empirical  legal  research  category  used  is  Live  Case  Study.  State  Sovereignty  Theory  and International Cooperation Theory are used in this study. The results of this study found the problems faced by the Directorate General of Immigration both from the UNHCR, IOM, and internal DITJENIM itself  in  handling  asylum  seekers  and  independent  refugees  in  Indonesia  and  forming  an  ideal cooperation agreement because previously there had never been between the Directorate General of Immigration with IOM and UNHCR in optimizing the handling of asylum seekers and independent refugees in Indonesia.
Keywords: Cooperation, Handling, Independent Refugee

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  utama  dalam  pencari  suaka  dan  pengungsi  di Indonesia yaitu persebaran pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tidak terdata oleh Direktorat Jenderal  Imigrasi  sehingga  banyak  dari  keberadaan  serta  kegiatan  mereka  yang  tidak  terawasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendalami  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi dalam mengoptimalkan kerja sama dengan IOM dan UNHCR dalam penanganan pencari suaka  dan  pengungsi mandiri  di Indonesia  dan membentuk  bentuk  kerja  sama  yang  ideal  antara Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan  IOM  dan  UNHCR dalam  optimalisasi  penanganan  pencari
suaka  dan  pengungsi mandiri  di  Indonesia.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  Normatif-Empiris yang  pada  hakikatnya  penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya penambahan unsur-unsur empiris, kategori penelitian hukum Normatif-empiris yang digunakan ini adalah Live Case Study. Teori Kedaulatan Negara dan Teori Kerja Sama Internasional digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari peneltian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi baik dari sisi UNHCR, IOM, dan internal DITJENIM itu sendiri dalam melakukan  penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  di  Indonesia  serta  membentuk perjanjian  kerja  sama  yang  ideal  dikarenakan  sebelumnya  belum  pernah  ada  antara  Direktorat Jenderal  Imigrasi  dengan  IOM  dan  UNHCR  dalam  optimalisasi  penanganan  pencari  suaka  dan pengungsi mandiri di Indonesia.
Kata Kunci: Kerja Sama, Penanganan, Pengungsi Mandiri

## A.  PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang
Permasalahan  utama  dalam  pencari  suaka  dan  pengungsi  di  Indonesia  adalah  persebaran pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  yang  tidak  terdata  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi sehingga banyak pencari suaka yang di tolak final status pengungsinya menetap di beberapa daerah dalam yang tidak terawasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Walaupun dalam Pasal 29 ayat  (1)  Peraturan  Presiden  No.  125  tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dijelaskan sebagai berikut:
“Pencari  suaka  yang  permohonan  status  pengungsinya  ditolak  dan  ditolak  final  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui  Komisariat  Tinggi  Urusan  Pengungsi  di  Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” 1
Keadaan semakin rumit dimana keadaan negara Indonesia menegakan hukum untuk menjaga kedaulatan  negara  tetapi  harus  dihadapi  dengan  prinsip  non  refoulment  yang  artinya  tidak diperbolehkan  bagi  negara  untuk  mengembalikan    atau  atau  mengusir  ( refouler )  pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam  karena ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan  pada  kelompok  sosial tertentu  atau opini politiknya. 2 Walaupun sebenarnya pencari suaka dan pengungsi adalah tanggung jawab dari organisasi internasional yang bertanggungjawab atas hal-hal tersebut.

## Tabel Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Dibawah Naungan
International Organization For Migration Di Indonesia
1 Indonesia, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI , 2016.
2 KONVENSI DAN PROTOKOL MENGENAI STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951 , 1951, https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokasi (Location)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
Tangerang . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Medan . . . . . . . . . . . . . . Makassar
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
Pekanbaru . . . . . . . . . . . . . . . . Batam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanjung Pinang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surabaya . . . . . . . . . . . . . . .
Kupang . . . . . . . Semarang . . . . . . . . Total Ne gar a As al (Coun tr y O f Origi n ) Afghanistan 1.104
337 1.105 796
357 338
282 217 32 4.568 Somalia 170 551 150 13 26 33
26 - 12 981 Myanmar 38 178 154 33 - - 18 - - 419 Sri Lanka 49 311 45 - - - - - - 405 Sudan 127 20 65 26 80 57
18 - - 393 Wilayah Luar Palestina 73 136 7 12
16 - - - - 244 Iraq 70 81 39 17 16 -
7 - 6 236 Republik Islam Iran 16 44 47 12 2 -
13 - 3 137 Pakistan 43 27 25 19 3 7
4 3 - 131 Etiophia 39 18 23 - 3 - 1 - - 84

## Sumber: Laporan Statistika Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Bulanan International Organization For Migration (IOM) Indonesia Februari 2021
Menurut  data  yang  diperoleh,  Per  Februari  2021  saja  jumlah  pencari  suaka  dan  pengungsi sudah cukup banyak dan yang tercatat di United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) yaitu  berjumlah  13.744  diantaranya  adalah  3.603  pencari  suaka  dan  10.141  pengungsi, 3 yang mayoritas  bertempat  di  daerah  Bogor  dan  sekitarnya. 4 Kemudian  untuk  pencari  suaka  dan pengungsi yang terdata dan berada dibawah naungan oleh International Organization For Migration (IOM ) yaitu berjumlah 7.967. 5 Dengan data yang diperoleh dapat diasumsikan ada sekitar 5000- 6000 jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia. Dengan fakta berupa data yang dilampirkan  tidak  menutup  kemungkinan  jumlah  mereka  akan  terus  bertambah  jika  tidak diselesaikan  permasalahan  kelemahan  pengawasan  terhadap  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri tersebut.
Rusnia  Simanjutak  menjelaskan  pihak  UNHCR  sangat  tertutup  dan  sangat  sulit  untuk dijangkau jika diminta data ataupun permohonan lainnya dalam  penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri yang dalam hal ini tidak adanya keterbukaan informasi bahkan pendistribusian data  saja  melalui  Kementerian  Luar  Negeri,  jika  data-data  pengungsi  yang  formal  masih  bisa diperoleh dari IOM. Pihak UNHCR juga harus bisa lebih selektif dalam pemberian status pengungsi agar  tidak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  di  kemudian  hari  yang  dilakukan  oleh  pengungsi dikarenakan  masih  banyak  pengungsi  yang  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  dari  aduan masyarakat seperti: penjualan kendaraan secara ilegal, menggunakan kendaraan tanpa SIM, dan sebagainya.  Perpanjangan  status  pengungsi  juga  harus  diberhentikan  bagi  pengungsi  yang melakukan  pelanggaran  khususnya  dalam  melakukan  hal  pidana  dikarenakan  selama  ini  bagi pengungsi  yang  melakukan  pidana  sudah  menjalankan  proses  hukum  tetapi  setelah  itu  status pengungsinya masih melekat. 6
Sehingga  dengan  permasalahan-permasalahan  yang  disebabkan  pencari  suaka  dan pengungsi  mandiri  tersebut  peneliti  memfokuskan  dibutuhkannya  kerja  sama  yang  baik  antara pihak  Pemerintah  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan  badan organisasi  internasional  seperti  IOM  dan  UNHCR  yang  bertanggungjawab  dalam  pencari  suaka dan  pengungsi  di  Indonesia,  Ditegaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  tentang Penanganan Pengungsi menjelaskan bahwa:
“Penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  dilakukan  berdasarkan  kerja  sama  antara
3 Laporan Bulan Februari Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2021 .
4 Laporan Statistik Bulanan United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) Indonesia Februari 2021 , n.d.
5 Laporan Statistika Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Bulanan International Organization For Migration (IOM) Indonesia Februari 2021 .
6 Hasil Wawancara Dengan Rusnia Simanjuntak, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, Dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Pada Hari Kamis (25/02/21), Pukul 09.00, Bertempat Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta .
Eritrea - 26 2 - - - 1 - - 29 Yaman 19 - 4 - - - - - - 23 Vietnam 19 1 - - - - - - - 20 Mesir 7 5 1 - - - - - - 13 Republik Arab Syria 2 4 - - - - 2 - - 8 Bangladesh 1 1 - - - - - - - 2 Yordania 1 - - - 1 - - - - 2 Kuwait - 2 - - - - - - - 2 Total 1.778 1.742 1.667 928 504 435 364 220 59 7.967
pemerintah  pusat  dengan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui  Komisariat  Tinggi  Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.” 7
Upaya kerja sama yang harus dilakukan adalah dengan membentuk Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR  dikarenakan  perjanjian  kerja  sama  mempunyai  peranan  penting  bagi  Imigrasi  untuk bernegoisasi  dengan  instansi  terkait  untuk  memberikan  wewenang  dalam  penanganan  pencari suaka  dan  pengungsi  mandiri  di  Indonesia  yang  dimana  seluruh  kegiatan  orang  asing  adalah tanggung jawab Imigrasi dan mempermudah Direktorat Jenderal Imigrasi  mengimplementasikan salah satu fungsi keimigrasian yaitu penegakan hukum. 8

## 2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:
a.  Apa  saja  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam mengoptimalkan kerja sama dengan IOM dan UNHCR dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia?
b.  Bagaimana bentuk kerja sama yang ideal antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan  UNHCR  dalam  optimalisasi  penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  di Indonesia?

## B.  METODE PENELITIAN

## 1.  Pendekatan
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  Normatif-Empiris.  Metode penelitin  Normatif-Empiris  ini  pada  hakikatnya  penggabungan  antara  pendekatan  hukum normatif  dengan  adanya  penambahan  unsur-unsur  empiris.  Dalam  penelitian  ini  kategori penelitian hukum Normatif-empiris yang digunakan adalah Live Case Study , yaitu pendekatan pada  suatu  peristiwa  hukum  yang  pada  prosesnya  belum  dapat  dipecahkan  solusinya  dan masih  berlangsung  ataupun  dapat  dikatakan  belum  berakhir  dari  proses  peristiwa  hukum tersebut. 9

## 2.  Metode Pengumpulan Data
a.  Data Primer
Pengumpulan data primer dengan studi lapangan dilaksanakan melalui kegiatan seperti:
1)  Wawancara
Wawancara  adalah  komunikasi  antara  dua  pihak  yang  dilakukan  dengan  tatap  muka dimana  salah  satu  bertugas  sebagai  pewawancara  ( interviewer )  dan  pihak  lainnya berperan  sebagai  narasumber  (interviewee)  yang  bertujuan  untuk  pengumpulan informasi  atau  pengumpulan  data,  dengan  rangkaian  interviewer  memberikan pertanyaan dan interviewee memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. 10
2)  Observasi
Observasi dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi  yang  ada  secara  langsung.  Dikarenakan  saat  peneliti  terjun  langsung  ke lapangan banyak informasi yang sangat berharga untuk dimanfaatkan dalam penelitian
7 Indonesia, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI .
8 Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN , 2011.
9 Amarudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
10 M. Si Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., WAWANCARA , Cetakan Pe. (Jakarta: UNJ PRESS, 2021).
dan sebagai solusi untuk pemecahan masalah. 11

## 3)  Dokumentasi
Dokumentasi  merujuk  pada  seluruh  jenis-jenis  materi  seperti  foto,  video  rekaman, catatan,  dan  memoriblia  segala  macam  yang  bisa  digunakan  sebagai  informasi tambahan  sebagai  bagian  dari  penelitian  yang  sumber  datanya  adalah  observasi  dan wawancara yang bersifat pelengkap. 12
b.  Data Sekunder
Pengumpulan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan  seperti  pengumpulan  bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), peraturan  perundang-undangan,  dan  sumber  bahan  hukum  lainnya  yang  ada  kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 13

## 3.  Teknik Analisa Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman,  denagn langkah-langkah sebagai berikut: 14
1)  Reduksi data
Yaitu  suatu  proses  penyaringan  yang  atensinya  bertujuan  untuk  mempertegas, memperpendek,  membuat  fokus  dan  mengeliminasi  bagian-bagian  yang  tidak  perlu digunakan  dari  catatan  data-data  yang  terkumpul  tersebut.  Dalam  kegiatan  ini  dilakukan secara berlanjut hingga proses penulisan tersusun.
2)  Sajian data
Sekelompok sumber pengetahuan yang memungkinkan dilakukan pengambilan riset dan tindakan yang membawahi berbagai jenis gambar, matrik, data dan lain sebagainya.
3)  Menarik kesimpulan dan verifikasi data
Selanjutnya  kesimpulan  dapat  di  verifikasi  saat  penelitian  berlangsung  dengan  tujuan menguji kekokohan, kebenaran dan kecocokan yaitu validitasnya.

## C.  PEMBAHASAN

## 1.  Permasalahan yang Dihadapi dalam Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi
a.  Data Terkait Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri yang diberikan kurang akurat Data  yang  diberikan  oleh  UNHCR  selaku  organisasi  internasional  yang  memiliki  tugas dalam  mendata  keberadaan  seluruh  pencari  suaka  dan  pengungsi  di  Indonesia  untuk membantu pemerintah Indonesia sangatlah penting dalam pelaksanaannya. Jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tersebar di wilayah Indonesia sangatlah harus terpantau dikarenakan  adanya  permasalahan-permasalahan  yang  mereka  perbuat  pun  harus  ditindak lanjuti untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Namun  pertukaran  data  tersebut  pun  bisa  dikatakan  tidak  akurat  karena  adanya  pencari suaka  dan  pengungsi  mandiri  yang  berpindah-pindah  tempat  sehingga  saat  dilaksanakan monitoring  atau  pengawasan  langsung  ketempat  untuk  pendataan  tidak  dapat  ditemukan keberadaan  atau  posisi  nya.  Dari  salah  satu  data  yang  diperoleh  adanya  ketidak  samaan antara data yang diberikan oleh UNHCR dengan proses pendataan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui salah satu Rudenim di wilayah Indonesia.
11 Johan Setiawan Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).
12 Ibid, hlm. 146
13 M Alvi Syahrin and Immigration Polytechnic, Metode Penelitian Keimigrasian , 2019.
14 M.Pd. Prof. Dr. A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Prenada Media, 2016).

## Tabel Data Pengungsi Mandiri Jawa Timur
No Negara Asal Data UNHCR Data Rudenim Surabaya 1. Afghanistan 4 3 2. Algeria 1 - 3. Iraq 1 - 4. Myanmar 9 7 5. Somalia 1 - 6. Syrian Arab Republic or Suriah 2 1 7. Libya 6 6 8. Palestina 3 2 9. Yaman 19 19 10. Venezuela 1 1 Jumlah 47 39

## Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Surabaya
Dari  data  tersebut  bahkan  bisa  dilihat  adanya  perbedaan  jumlah  keberadaan  pengungsi mandiri yang terdata oleh salah satu Rudenim di wilayah Indonesia dan ini belum di lihat di seluruh Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Menurut  data  persebaran  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  di  peroleh  oleh UNHCR bahwa sangat banyak pencari suaka dan pengungsi mandiri yang berada di Bogor atau  lebih  tepatnya  di  daerah  puncak,  yang  dimana  sangat  tidak  terjangkau  oleh  Rudenim terdekat  didaerah  tersebut  hanya  Jakarta  serta  UNHCR  tidak  dapat  mencakupi  wilayah tersebut  dikarenakan  wilayah  yang  cukup  dalam  untuk  akses  dan  pendataan  persebaran pencari suaka dan pengungsi di daerah tersebut. 15

## b.  Kurang Tersaringnya Pemberian Status Pencari Suaka dan Pengungsi
Negara  Indonesia  sendiri  masih  didalam  kategori  negara  berkembang  dimana  masih berkembang dalam segi kesejahteraan melalui ekonomi negaranya, kemudian dapat dipahami dalam pengertian jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri yang semakin bertambah dan semakin bertambah juga perkembangan terhadap norma-norma pengungsi. Keadaan ini sangat merugikan  negara  dimana  harus  memfokuskan  pembangunan  negara  serta  menjaga kedaulatan  negara  tetapi  juga  harus  tidak  bisa  lengah  kepada  perhatian  mendasar  untuk mengurangi kehadiran pengungsi baik dengan pemukiman kembali atau repatriasi, mana yang lebih efektif untuk menjadi solusi. Perilaku pemerintah Indonesia yang tampaknya kontradiktif melalui  peraturan  keimigrasian  yang  dimiliki  tetapi  juga  harus  mengizinkan  UNHCR  untuk melakukan prosedur Refugee Status Determination (RSD) atau penetapan status pengungsi. Untuk  menjawab  permasalahan  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  yang  selalu bertambah setiap waktunya di Indonesia, bukan hanya bahwa negara Indonesia menolak norma pengungsi  sebagai  atas  dasar  kemanusiaan  namun  karena  mereka  dalam  beberapa kesempatan  hanya  ingin  terhindar  dari  pelanggaran  peraturan  keimigrasian  seperti  contoh
15 Laporan Statistik Bulanan United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) Indonesia Februari 2021 .
kecilnya overstay dan  untuk  keadaan  mereka  aman  mereka  mendaftarkan  diri  di  UNHCR sebagai pencari suaka yang kemudian berharap menjadi status pengungsi.
Para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang diberikan statusnya tersebut banyak juga yang  tidak  menaati  atau  menjunjung  kepatuhan  terhadap  norma-norma  yang  berlaku  di Indonesia, terutama ketika hal itu berkontribusi pada tujuan mengurangi jumlah pengungsi di wilayah  Indonesia  dan  pasti  langsung  memberontak  atau  mendemo  di  kantor  UNHCR  untuk meminta kejelasan status yang berujung mengganggu lingkungan sekitar masyarakat setempat. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa keberadaan para pencari suaka dan pengungsi merupakan hasil  perjuangan  di  antara  rasionalitas  dan  program  yang  bersaing  dari  berbagai  pemangku kepentingan. Ini adalah perjuangan yang sebagian besar dimiringkan untuk mendukung negara, tetapi  bagaimanapun juga  perjuangan  di  mana  aktor  lain  kadang-kadang  mampu  mencapai tujuan tertentu.
c.  Tidak Mendanai atau Memfasilitasi Penuh Kembali Para Pencari Suaka dan Pengungsi
Dengan  tidak  didanai  kembali  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  ada  di  Indonesia sesuai dengan surat edaran 30 Juli 2018 lalu yang bertepatan dengan dikembalikannya fungsi Rudenim membuat para pencari suaka dan pengungsi mencari tempat tinggal secara mandiri dan kurang terpantau keberadaan maupun kegiatannya. 16 Dampak pengurangan dana oleh IOM ini  sangat  berpengaruh  dalam  penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  dikarenakan membuat negara Indonesia melibatkan anggaran negara, walaupun melalui dana kementerian tetapi untuk menangani para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia mengeluarkan cukup banyak  biaya  bahkan  untuk  AVR  masih  banyak  yang  tidak  dibiaai  secara  full  untuk kepulangannya  sehingga  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  menggunakan  anggaran  untuk kepulangan para pencari suaka dan pengungsi tesebut. 17

## Gambar Gedung Eks Kodim Kalideres Jakarta Barat

## Sumber: Observasi Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Jakarta Barat
Salah  satu  contoh  lokasi  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  melakukan pengamatan lapangan yang berisi 200 pencari suaka dan pengungsi mandiri di Jakarta barat kebanyakan  dari  mereka  sudah  tidak  memiliki  uang  untuk  kehidupan  sehari-hari,  ditambah organisasi internasional seperti IOM tidak mendanai kembali para pencari suaka dan pengungsi mandiri  yang  baru  mendaftarkan  diri  di  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  yang  pernah dikeluarkan tahun 2018 lalu, dan mereka pun rela tinggal di tempat yang bisa dikatakan tidak layak  untuk  dihuni.  Dalam  kehidupannya  saja  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri tersebut  sangat  lah  tidak  layak  dikarenakan  harus  membuat  tenda  didalam  salah  satu
16 Indonesia, SURAT EDARAN NOMOR IMI-UM.01.01-2827 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBALIAN FUNGSI RUMAH DETENSI IMIGRASI .
17 Hasil Wawancara Dengan Mohammad Agus Sofani, Kepala Seksi Penyelidikan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Selasa (15/06/21), Pukul 10.00, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi .
bangungan  yang  sudah  tidak  terurus  itu,  listrik  yang  tidak  memadai  dalam  kehidupan  para pencari suaka dan pengungsi mandiri pada malam hari, bahkan makanan dan minuman pun mereka sangat terbatas dan terkadang hanya mengaharapkan bantuan masyarakat sekitar. 18 Dalam  kesehariannya  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  tersebut  menggunakan  kendaraan seperti motor yang jelas tidak memliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang legal dan mereka ada yang  sudah  berada  di  Indonesia  selama  5  tahun  lebih  tidak  mendapat  kepastian  untuk  di tempatkan ke negara ketiga ataupun juga ada yang dikenai status final rejected.
d.  Kurang Terpantaunya Kegiatan Pencari Suaka dan Pengungsi di Community House
Paradigma  yang  seharusnya  terjadi  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  harus  patuh  pada aturan di negara yang disinggahinya atau negara sementara tetapi masih banyak para pencari suaka dan pengungsi  yang melanggar tata tertib atau aturan yang berlaku seperti di Indonesia ini. Bagaimana dengan para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang keberadaannya saja sudah tidak terdata apalagi pelanggaran yang diperbuat oleh para pencari suaka dan pengungsi mandiri  tersebut,  itulah  yang  menjadi  inti  permasalahan  para  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri yang bisa mengancam kedaulatan negara baik dalam ketertiban maupun ancaman lain seperti ideologi dan perbedaan kebudayaan yang bisa menimbulkan masalah.
Diperjelas permasalahan-permasalahan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia melalui wawancara yang diperoleh yaitu:
• Khusus untuk pengungsi mandiri tidak tercatat pelanggaran yang mereka lakukan karena itu merupakan kewenangan rudenim dan di setiap provinsi terdapat satgas yang di bentuk gubernur dalam segi pengawasan;
• Pada pengungsi non mandiri, di catat dengan baik oleh pihak imigrasi (intelijen) yang ada di Community house dan terdeteksi oleh Rudenim. Yang paling banyak di temukan adalah masalah yang ada di Community house, Contohnya :
▪ Pengungsi yang melanggar jam malam, dan tidak kembali ke CH tanpa ada keterangan dan izin yang jelas;
▪ Para pengungsi yang menggunakan kendaraan beroda dua dan empat yang mana hal tersebut  dilarang  karena  mereka  tidak  mempunyai  lisensi  izin  untuk  mengendarai kecuali menggunakan sepeda;
▪ Banyak pengungsi yang memiliki ikatan perkawinan campur yang tidak tercatat.
▪ Terjadinya bentroknya antara pengungsi yang berada di CH dengan tetangga sekitar, seperti  terdapat  pengungsi  yang  melakukan  perdagangan  di  CH  yang  menimbulkan gesekan di lingkungan tersbeut;
▪ Kejadian paling parah yaitu mereka mencoba menanamkan paham atau ideologi yang mereka  anut  ke  lingkungan  sekitar  mereka  yaitu  masyarakat  Indonesia  di  sekitar mereka. 19
Dalam  hasil  wawancara  yang  diperoleh  maka  yang  harus  di  fokuskan  adalah  pemetaan keberadaan  serta  kegiatan  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri,  karena  para  pencari suaka dan pengungsi non mandiri saja banyak membuat permasalahan atau pelanggaran yang masuk menjadi laporan maka apalagi mereka yang memiliki tempat sendiri yang mana mereka tidak  di  atur  di  Community  House  (CH),  sehingga  pengungsi  mandiri  tersebut  memilki kebebasan untuk dapat melakukan yang mereka mau dan tidak terawasi.
e.  Kurangnya Kekuatan Hukum dan Kurangnya Informasi Yang Diberikan
18 “Hasil Pengamatan Di Gedung Eks Kodim Kalideres Jakarta Barat Selama Kurun Waktu 4 (Empat) Hari, Mulai Dari Tanggal 05 April 2021 Hingga 08 April 2021".
19 Hasil Wawancara Dengan Mohammad Agus Sofani, Kepala Seksi Penyelidikan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Selasa (15/06/21), Pukul 10.00, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi .
Permasalahan-permasalahan aktual dan utama dalam kesulitan penanganan pencari suaka dan  pengungsi  baik  mandiri  maupun  non  mandiri  di  wilayah  Indonesia  dapat  dikategorikan sebagai berikut:
• Regulasi
Belum tersedianya SOP dalam bidang pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka dan pengungsi baik yang berada dibawah perlindungan IOM maupun Mandiri.
• Jangka waktu
Tidak adanya kepastian UNHCR untuk penempatan ke Negara ketiga dan pemulangan secara sukarela (AVR). Jumlah pencari suaka dan pengungsi terus meningkat sedangkan Negara penerima Resettlement membatasi penerima pengungsi dari Indonesia.
• Status para pengungsi
Pengungsi  yang  telah  selesai  menjalani  hukuman  tindak  pidana  status  pengungsinya tidak  dicabut  oleh  UNHCR  sehingga  tidak  dapat  dilakukan  pendeportasian,  dan keberadaan  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  yang  tidak  diketahui  maupun kegiatannya.
• Pencari suaka yang ditolak final status pengungsinya ( Final Rejected) Tidak adanya informasi dari UNHCR pada saat penetapan status Final Rejected ke pihak Imigrasi,  dan  terhentinya  pembiayaan  oleh  pihak  Australia  terhadap Final  Rejected sehingga  tidak  ada  kejelasan  dalam  penanganan Final  Rejected yang  berada  di Indonesia. 20
Atas  permasalahan-permasalahan  utama  pada  penanganan  para  pencari  suaka  dan pengungsi baik mandiri maupun non mandiri tersebut sangat membuat pemerintah Indonesia mencari  berbagai  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  tersebut,  namun bagaimana  dengan  mereka  yang  melanggar  peraturan  atau  aturan  yang  berlaku  di  wilayah Indonesia  dikarenakan  banyak  juga  sub  permasalahan  yang  dibuat  oleh  para  pencari  suaka dan pengungsi di Indonesia.
1.  Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR
a.  Upaya Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM Dan UNHCR Terhadap Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Indonesia Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional yang dalam hal ini  IOM  dan  UNHCR  dalam  MoU  yang  telah  dibuat  untuk  penanganan  pencari  suaka  dan pengungsi  di  wilayah  Indonesia  yang  berlangsung  sejak  tahun  1997. 21 Dalam  perjanjian tersebut dijelaskan dimana UNHCR mengisi peran memberikan status dan sebagai fasilitator utama untuk solusi jangka panjang bagi para pencari suaka dan pengungsi, sedangkan IOM bertugas  mengawasi  berjalannya  pelaksanaan  migrasi  yang  sesuai  prosedur  dan  teratur, memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi para migran, dan mencari solusi yang efisien atas permasalahan  terkait  pencari  suaka  dan  pengungsi.  Namun  dalam  pelaksanaannya  perihal kegiatan-kegaiatan  ini  UNHCR  dan IOM  saling  bekerja  sama  dengan  pemerintah Indonesia dalam penanganan para pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. 22 Namun hingga saat ini belum ada perjanjian kerja sama yang mengatur untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia sehingga permasalahan pencari suaka dan pengungsi  mandiri  di  wilayah  Indonesia  tidak  selesai  untuk  permasalahannya  tersebut,  dan membuat pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal imigrasi cukup kesuitan dalam
20 Paparan Direktur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Dalam Penguatan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri Di Pekanbaru, Pada Hari Selasa 16 Maret 2021, Pukul 08.30 WIB, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi .
21 Arfa Wulandari Tambunan, “Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia” 5, no. Kistyarini 2012 (2019): 341–350.
22 Ibid.
menerapkan aturan keimigrasian saat melakukan kegiatan pengawasan di lapangan.
Ferry  menjelaskan  perlu  diketahui  bahwa  MoU  dalam  penanganan  pencari  suaka  dan pengungsi  mandiri  belum  pernah  ada,  dan  bagaimanapun  kita  berupaya  untuk  melengkapi kekosongan prosedur tersebut dengan mengumpulkan data selengkap-lengkapnya. Itu yang kita upayakan. Meskipun substansinya pengawasan dan penindakan bukan pada kami. Kita kan hubungan internasional dengan UNHCR. Data yang kita minta harus akurat, konkrit dan benar. Itu yang kita minta dari mereka. Dari data tersebut agar memudahkan Wasdakim untuk melakukan pengawasan. Kami juga berharap bahwa UNHCR juga tidak perlu menambah lagi pengungsi  yang  masuk.  Jadi  yang  kita  pikirkan  hanya  bagaimana  caranya  mengembalikan pengungsi tersebut kembali ke negara ketiga. 23
Dalam  penjelasan  tersebut  dapat  dipertegas  yang  mendapatkan  dampak  terbesar  di  sisi Direktorat  Jenderal  Imigrasi  adalan  seksi  Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian  yang diman  dalam  pelaksanaannya  agak  sulit  dikarenakan  kekurangan  kekuatan  hukum  untuk menindak para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang melakukan pelanggaran ataupun hanya mengetahui keberadaan serta kegiatannya di wilayah Indonesia.
Perjanjian  kerja  sama  yang  sudah  pernah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri dengan organisasi Internasional yang mengurus terkait pengungsi sudah pernah dilakukan, contohnya PKS yang pernah dilakukan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM seperti:
• Tahun  2007  dilakukan  PKS  bernama Reinforcing  Management  of  Irregular  Migration (RMIM) yaitu melakuakn pelatihan danpenambahan wawasan tentang arus imigran gelap, mencegah negara Indonesia dan negara Australia menjadi target lokasi penyelundupan manusia, dan kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pemulangan sukarela atau deportasi terhadap imigran gelap. 24
• Tahun  2008  -  2014  dilakukan  PKS  bernama Management  and  Care  for  Irregular Immigrant  Project (MCIIP)  yaitu  renovasi  fase  1  terhadap  Rumah  Detensi  Imigrasi Tanjung  Pinang  dan  Kalideres  dan  renovasi  fase  2  terhadap  Rumah  Detensi  Imigrasi Balikpapan, Batam, dan Semarang.
• Tahun 2010 – 2018 dilakukan PKS bernama Immigration Quarantine Support (IQS) yaitu mendukung terhadap perbaikan Rumah Detensi Imigrasi yang terjadi di seluruh Indonesia selama 4 fase berturut-turut. 25
• PKS  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  UNHCR  terkait data  sharing dan  pendirian kantor di wilayah Indonesia, yang diperjelas oleh Achsanul habib mengatakan pemerintah Indonesia  dengan  UNHCR  memiliki  MOU  pendirian  kantor  UNHCR  yang  menjadi  asas legalitas operasi UNHCR di Indonesia.
Tetapi  karena  konstruksi  ”pencari suaka  dan  pengungsi”  terkait  erat  dengan  teritorial  dan negara-negara teritorial, UNHCR dan IOM tidak dapat optimal mengimplementasikan program apa  pun  tanpa  mempertimbangkan  jangkauan  kedaulatan  negara.  Analisis  peneliti  terkait memahami  interaksi  antara  pemerintah  Indonesia,  UNHCR,  dan  IOM  dalam  hal  berbagai rasionalitas atas permasalahan para pencari suaka dan pengungsi baik yang mandiri maupun non mandiri diringkas dalam menjadi berikut:
23 Hasil Wawancara Dengan Ferry Herling Ishak Suoth, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Dengan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Kamis (04/02/21), Pukul 14.37, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi .
24 Diah Ajeng Ariestya Putri, “Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015,” Journal of Chemical Information and Modeling 5, no. 9 (2019): 998 –1006.
25 “Hasil Pengamatan Di International Organization for Migration Indonesia Selama Kurun Waktu 1 (Satu) Hari, Tanggal 16 Maret 2021”.
• Sejauh mana negara Indonesia ketika berfokus pada menegaskan kekuasaan kedaulatan negara, dapat mengabaikan norma-norma pengungsi, bahkan ketika mereka berinteraksi dan mengakomodasi hak-hak para pencari suaka dan pengungsi tersebut;
• Pentingnya  keberlangsungan  fungsi  UNHCR  selaras  dengan  kebijakan  pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi;
• Peran  penting  yang  dimainkan  NGO  dalam  mendukung  keberlangsungan  para  pencari suaka dan pengungsi di Indonesia khususnya yang “mandiri” mengingat kecenderungan UNHCR  untuk  menyeragamkan  populasi  pengungsi  berdasarkan  permohonan  untuk dilindungi atas konflik di negaranya;
• UNHCR, IOM, dan pemerintah Indonesia harus bisa saling selaras atas kebijakan yang dikeluarkan oleh UNHCR harus tidak merugikan negara yang disinggahi, IOM harus bisa mendanai para migran atau pencari suaka dan pengungsi mandiri tersebut.
Dimana  tidak  hanya  untuk  mengadopsi  norma-norma  pengungsi  yang  berlaku  secara hukum  internasional  tetapi  juga  jauh  dari  fokus  berlebihan  pada  kepekaan  kedaulatannya, Sayangnya hal ini tampaknya tidak mungkin terjadi di bawah iklim politik saat ini.

## b.  Perjanjian Kerja Sama yang Ideal dalam Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri Di Indonesia
Atas  data yang  diperoleh  Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  yang  pernah  dilakukan  selama  ini oleh  pemerintah  Indonesia  dengan  organisasi  internasional  seperti  IOM  dan  UNHCR  belum pernah satu kali pun membuat PKS terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri. Sehingga  dalam  hal  tersebut  pemerintah  Iindonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan Kementerian Luar Negeri memerlukan PKS yang baru mengenai penanganan permasalahan pengungs terkini yaitu terkait mandiri, dipertegas dari hasil wawancara yang diperoleh:
“Yang  pertama  adalah  kita  harus  memastikan  kerjasama  yang  operasional  dan  konkrit melalui  PKS  atau  MOU  antara  pemerintah  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Kementerian  Luar Negeri  dengan  IOM  dan  UNHCR.  Yang  kedua  mengenai  apakah  adanya  kemungkinan kerjasama  antara  Kemenlu  dengan  Imigrasi  dan  juga  dengan  badan  internasional dikemudian hari, itu pun tidak menutup kemungkinan. Berdasarkan kebutuhan spesifik apa yang  kita  perlukan.  Sebagai  contoh  kita  saat  ini  sudah melakukan  penataan  pengungsi  di Bogor.  Penataan  itu  pasti  akan  membuka  persoalan-persoalan  yang  perlu  ditangani interkementerian  seperti  permasalahan  pengungsi  mandiri.  Tentu  tidak  bisa  jika  hanya imigrasi saja yang menangani, tidak memungkinkan seluruh pengungsi dimasukkan kedalam Rudenim. Itu akan membuka persoalan-persoalan baru. Apabila kasusnya sudah masif dan signifikan  maka  perlu  diadakan  agreement  khusus  bagaimana  pengelolaan  kasus-kasus yang  membutuhkan  perhatian  khusus.  Sehingga  perjanjian  ataupun  agreement  sebagai instrumen menuju penyelesaian masalah. Dengan demikian, pertanyaan tadi tidak menutup kemungkinan  terjadinya  Perjanjian  Kerja  Sama  antara  imigrasi  dan  Kemenlu  dengan organisasi Internasional, seperti IOM dan UNHCR.” 26
Sehingga  dalam  penjelasan  tersebut  diperlukan  perjanjian  kerja  sama  antara  Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  di  wilayah  Indonesia.  Aatas  berbagai  sumber  yang diperoleh dapat dibentuk sebuah perjanjian kerja sama yang ideal tersebut yang berisi sebagai berikut:
Tabel Perjanjian Kerja Sama Yang Ideal Antara Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan

## IOM Dan UNHCR
26 Hasil Wawancara Dengan Achsanul Habib, Direktur Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Pada Hari Senin (12/03/21), Pukul 08.53, Bertempat Di Kementerian Luar Negeri .
No. ISI PERJANJIAN KERJA SAMA PERAN YANG TERLIBAT 1. Orang  asing  yang  berstatus  immigratoir atau masuk ke negara Indonesia dengan status  legal/resmi  tidak  dapat  diberikan status pencari suaka atau pengungsi UNHCR dan DITJENIM 2. Pemberian  status  pencari  suaka  atau pengungsi melibatkan pemerintah Indonesia  yang  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal Imigrasi UNHCR dan DITJENIM 3. Pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri yang tidak melakukan laporan diri selama
3x berturut-turut selama 1 bulan ke Kantor Imigrasi  atau  Rumah  Detensi  Imigrasi terdekat  dapat dikenakan Deportasi saat tertangkap pengawasan keimigrasian oleh pihak imigrasi DITJENIM 4. Pencari  suaka  yang  ditolak  final  status pengungsinya  harus  dikeluarkan  dari wilayah  Indonesia  dan  tidak  lebih  dari  1 tahun IOM Dan DITJENIM 6. Pencari  suaka  yang  ditolak  final  status pengungsinya harus  ditempatkan di
Rumah  Detensi  Imigrasi  dan  tidak  dapat tinggal secara mandiri, dan dapat diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian DITJENIM 7. Pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri maupun  non  mandiri  yang  saat  dicek status  nya  masuk  ke  Indonesia  dengan status  yang  legal  dengan  dokumen perjalanan  dapat  dikenakan  Tindakan Administratif Keimigrasian UNHCR, IOM Dan DITJENIM 8. Seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri menjadi tanggungjawab bersama UNHCR, IOM Dan Pemerintah Indonesia 9. Perjanjian  Kerja  Sama  berlaku  selama  5 tahun semenjak dikeluarkan UNHCR, IOM Dan Pemerintah Indonesia
Penjelasan terkait perjanjian kerja sama tersebut dianalisis sebagai berikut: a.  Poin 1 dijelaskan bahwa jika orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia dengan status  immigratoir  atau  masuk  dengan  dokumen  resmi  pihak  UNHCR  tidak  dapat memberikan status pencari suaka atau pengungsi;
b.  Poin  2  dijelaskan  bahwa  jika  pemberian  status  pencari  suaka  atau  pengungsi  harus melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi agar tidak salah informasi kembali terkait orang asing yang mendaftarkan diri untuk status pencari suaka atau pengungsi yang dimaksud untuk menyikapi poin 1;
c.  Poin 3 dijelaskan bahwa jika pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tidak melakukan laporan  diri  selama  3x  berturut-turut  selama  1  bulan    ke  Kantor  Imigrasi  atau  Rumah Detensi Imigrasi terdekat maka Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia dapat melakukan Deportasi terhadap orang asing tersebut;
d.  Poin 4 dijelaskan bahwa jika pencari suaka yang ditolak final status pengungsinya harus dikeluarkan  dari  wilayah  Indonesia  dan  tidak  lebih  dari  1  tahun.  Pihak  IOM  harus memastikan  kepulangan  orang  asing  tersebut  sampai  ditujuan  negaranya  dengan bantuan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemulangannya;
e.  Poin  5  dijelaskan  bahwa  pencari  suaka  yang  ditolak  final  status  pengungsinya  harus ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi dan tidak dapat tinggal secara mandiri, dan dapat diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian jika melakukan pelanggaran;
f.  Poin 6 dijelaskan bahwa jika pencari suaka dan pengungsi mandiri maupun non mandiri yang  saat  dicek  status  nya  masuk  ke  Indonesia  dengan  status  yang  legal  dengan dokumen  perjalanan  dapat  dikenakan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  atau  TAK. Pihak IOM dan UNHCR harus sepakat dalam keadaan tersebut agar bersedia jika dicek oleh piahk keimigrasian dalam ini Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap seluruh data para pencari suaka dan pengungsi tersebut;
g.  Poin 7 dijelaskan seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri menjadi tanggung jawab bersama yang dalam hal ini pihak-pihak yang  terlibat  IOM,  UNHCR,  dan  Pemerintah  Indonesia;  Poin  8  dijelaskan  bahwa Perjanjian Kerja Sama dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri  antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR tersebut berlaku selama 5 tahun sejak dikeluarkannya PKS tersebut.

## D.  PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dipahami permasalahan pencari suaka dan pengungsi mandiri ini belum ada solusi pasti ditambah peran Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipersulit dalam segi pengawasannya baik dalam keberadaan maupun kegiatan para pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  tersebut.  Maka  dibutuhkan  peran leading  sector dalam penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  selaku penanggungjawab orang asing di wilayah Indoneisa, Walaupun masih banyak pro dan kontra bahwa hal tersebut bukan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi sepihak, tetapi dibeberapa negara lain imigrasi yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi hal ini. Namun dalam hal ini jika imigrasi menangani permasalahan tersebut harus didukung dengan sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia  dan  sumber  daya  anggaran.  Dikarenakan  selama  masih  ada  konflik,  kerusuhan, terancamnya  jiwa  seseorang  dan  dipersekusinya  orang  tersebut,  maka  orang  tersebut  akan berusaha melakukan perpindahan ke negara lain atau biasa yang disebut migrasi sehingga peran Direktorat Jenderal Imigrasi disini sangat diperlukan dalam kerja sama yang baik dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR. Dengan solusi tahap awal membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS)  agar  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  mandiri tersebut bisa terlaksana dengan baik dan terorganisir.
2.  Saran
Sebagai hasil dari resolusi permasalahan utama yang dihadapi maupun sub-sub permasalahan yang dihadapi terkait bahasan penelitian ini, peneliti menyumbang pemikiran berupa saran seperti berikut:  Pemerintah  Indonesia  harus  segara  merevisi  peraturan  yang  sudah  ada  atau  membuat peraturan baru untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di wilayah Indonesia.
• Membentuk  tata  kelola  persebaran  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  terorganisir  agar seluruh data dapat diperoleh dengan jelas dan tepat.
• Dibentuknya  Badan  Nasional  Pengendalian  Pencari  suaka  dan  Pengungsi  Asing  karena Satgas PPLN tidak berjalan dengan baik.
• Disediakan  lokasi  untuk  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  agar  pengawasan  untuk mengontrol kegiatan di tempat tersebut dapat diperketat dan terjaga dengan baik.
• Memberdayakan  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  untuk  kepentingan  nasional  tanpa membuat kesenjangan sosial di masyarakat Indonesia.
• Mendorong  IOM  untuk  menyediakan  kebutuhan  terhadap  pencari  suaka  dan  pengungsi mandiri  dan  pencari  suaka  yang  ditolak  final  status  pengungsinya,  mengingat  IOM  sudah menjadi badan internasional PBB sejak 2016 lalu.
• Penyediaan anggaran yang baik untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
• Memberikan  wawasan  secara  umum  terkait  pencari  suaka  dan  pengungsi  terhadap masyarakat agar menambah pandangan terhadap orang asing tersebut.

## E.  DAFTAR PUSTAKA
Albi Anggito, Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
Asikin, Amarudin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Diah Ajeng Ariestya Putri. “Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Dan
Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015.” Journal of Chemical Information and Modeling 5, no. 9 (2019): 998 –1006.
Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., M. Si. WAWANCARA . Cetakan Pe. Jakarta: UNJ PRESS, 2021. Indonesia. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI , 2016. ———. SURAT EDARAN NOMOR IMI-UM.01.01-2827 TAHUN 2018 TENTANG
PENGEMBALIAN FUNGSI RUMAH DETENSI IMIGRASI , n.d.
———. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN , 2011.
Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan . Prenada Media, 2016.
Syahrin, M Alvi, and Immigration Polytechnic. Metode Penelitian Keimigrasian , 2019.
Tambunan, Arfa Wulandari. “Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia” 5, no. Kistyarini 2012 (2019): 341–350.
"Hasil Pengamatan Di Gedung Eks Kodim Kalideres Jakarta Barat Selama Kurun Waktu 4 (Empat) Hari, Mulai Dari Tanggal 05 April 2021 Hingga 08 April 2021".
“Hasil Pengamatan Di International Organization for Migration Indonesia Selama Kurun Waktu 1 (Satu) Hari, Tanggal 16 Maret 2021”.
Hasil Wawancara Dengan Achsanul Habib, Direktur Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri,
Pada Hari Senin (12/03/21), Pukul 08.53, Bertempat Di Kementerian Luar Negeri .
Hasil Wawancara Dengan Ferry Herling Ishak Shiot, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama
Keimigrasian Dengan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Kamis
(04/02/21), Pukul 14.37, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi .
Hasil Wawancara Dengan Mohammad Agus Sofani, Kepala Seksi Penyelidikan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Selasa (15/06/21), Pukul 10.00, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi .
Hasil Wawancara Dengan Rusnia Simanjuntak, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, Dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Pada Hari Kamis (25/02/21), Pukul 09.00, Bertempat Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta .
KONVENSI DAN PROTOKOL MENGENAI STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951 , 1951. https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf. Laporan Bulan Februari Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2021 .
Laporan Statistik Bulanan United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) Indonesia Februari 2021.
Laporan Statistika Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Bulanan International Organization For Migration (IOM) Indonesia Februari 2021 .
Paparan Direktur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Dalam Penguatan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri Di Pekanbaru, Pada Hari Selasa 16
Maret 2021, Pukul 08.30 WIB, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi.

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

## I.  Penulis Pertama
Nama : Raihan Pratama Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 September 1998 Agama : Islam Email : raihanpratama017@gmail.com Pekerjaan : Taruna Utama Politeknik Imigrasi Riwayat Hidup : Politeknik Imigrasi (2017-2021) Jkjk : SMAT Krida Nusantara (2014-2016) Kjkj : SMP Al-Azhar 9 Kemang Pratama (2012-2014) Jkjk : SD Harapan Mulya  (2006-2012)

## II. Penulis Kedua
Nama : Surya Pranata S.H.,M.H. Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 September 1998 Agama : Islam Email : suryapranata58@gmail.com Pekerjaan : Dosen Politeknik Imigrasi Riwayat Hidup : Politeknik Imigrasi (2018-Sekarang)
Kjkk : Kepala Divisi Imigrasi Riau (2017-2018) Jkjk : Kepala Divisi Imigrasi Sulawesi Barat (2016-2017) Kjkj : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jkjk : Tanjung Pinang (2012-2016) Jkjk : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta (2006-2008)