## DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 74/PUU-XII/2014 UJI MATERIIL PASAL 7 AYAT 2

## UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)
Norhasanah
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya norhasanah1@gmail.com

## ABSTRACT
This study purpose to determine judges' consideration in the decision of the Constitutional Court Number 74 / PUU-XII / 2014 Judicial Review of Law Number 1 Year 1974 Article 7 Paragraph (2) interpretation of the phrase "other officials", as well as the implications of the decision of the Constitutional  Court.  This  type  of  research  is  -normative  by  using  laws  approach  (statute approach).  This  type  of  the  study  is  explanatory  research  method  which  explaining, strengthening, or testing a provision of law which as foundation of decision of the Constitutional Court judicial review of Article 7 paragraph (2). The techniques of collecting laws materials and information  required  in  this  study  using  library  research  techniques  and  interviews.  The  laws substances  used  as  references  in  this  study  are  divided  into  three  materials,  namely  primary, secondary and tertiary law materials which consist of laws in legislation, court decisions, books, laws  dictionaries,  and  scientific  journals  and  processed  by  analytical  descriptive  method.  The results  of  this  study  conclude  that  judges'  judgment  in  the  decision  using  the  grammatical interpretation method of the word "or" in the text of the article. It is therefore known that the law of marriage provides free choice for people who wish to request marriage dispensation provided that there is difficulty or limited access to the jurisdiction of the Court. From the sound of the text  of  Article  7  Paragraph  (2)  seen  from  the  nature  of  the  law,  the  article  is  facultative  / regulating. This means that in the concrete circumstances of marriage dispensation through the Court  can  be  set  aside  because  of  difficulties  or  access  limitations  so  that  the  article  is  not binding  or  must  be  obeyed  to  the  Court.  The  implication  of  the  decision  of  the  Constitutional Court  is  juridically  should  be  further  taken  so  that  the  substance  given  the  authority  of  the underage  marriage  dispensation  has  legal  umbrella  as  a  legal  formal  clear.  While  in  the sociological level the ruling raises the dualism of authority between the Court and the Office of Religious  Affairs.  Therefore,  efforts  to  harmonize  the  role  of  the  Court  with  the  agency  is  by guarding the dispensation process at the Office of Religious Affairs through court proceedings by the Court.
Keywords : Islamic Politic, Maqâshid al- syarî’ah , hifz al-ummah

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 74 / PUU-XII / 2014 tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) Interpretasi frasa “pejabat lainnya”, serta implikasi dari keputusan Mahkamah  Konstitusi.  Jenis  penelitian  ini  bersifat  -normatif  dengan  menggunakan  pendekatan hukum  (statute  approach).  Jenis  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  eksplanatif  yang menjelaskan, memperkuat, atau menguji ketentuan hukum yang merupakan dasar dari keputusan
peninjauan kembali Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (2). Teknik pengumpulan bahan hukum  dan  informasi  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  penelitian pustaka  dan  wawancara.  Bahan  hukum  yang  digunakan  sebagai  referensi  dalam  penelitian  ini dibagi  menjadi  tiga  bahan,  yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  yang  terdiri  dari undang-undang  dalam  undang-undang,  keputusan  pengadilan,  buku,  kamus  hukum,  dan  jurnal ilmiah dan diproses dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian hakim dalam keputusan menggunakan metode interpretasi gramatikal dari kata "atau" dalam  teks  artikel.  Oleh  karena  itu  diketahui  bahwa  hukum  perkawinan  menyediakan  pilihan bebas  bagi  orang-orang  yang  ingin  meminta  dispensasi  pernikahan  asalkan  ada  kesulitan  atau akses  terbatas  ke  yurisdiksi  Pengadilan.  Dari  bunyi  teks  Pasal  7  Ayat  (2)  dilihat  dari  sifat hukumnya,  pasal  tersebut  bersifat  fakultatif  /  mengatur.  Ini  berarti  bahwa  dalam  keadaan konkretnya  dispensasi  pernikahan  melalui  Pengadilan  dapat  dikesampingkan  karena  kesulitan atau  keterbatasan  akses  sehingga  pasal  tersebut  tidak  mengikat  atau  harus  dipatuhi  oleh Pengadilan.  Implikasi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  secara  yuridis  harus  diambil  lebih  lanjut sehingga  substansi  yang  diberikan  kewenangan  perkawinan  di  bawah  umur  memiliki  payung hukum  sebagai  legal  formal  yang  jelas.  Sementara  di  tingkat  sosiologis,  putusan  itu memunculkan dualisme otoritas antara Pengadilan dan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, upaya  untuk  menyelaraskan  peran  Mahkamah  dengan  lembaga  adalah  dengan  menjaga  proses dispensasi di Kantor Urusan Agama melalui proses pengadilan oleh Pengadilan.
Kata Kunci : Politik Islam, Maqâshid al- syarî’ah , hifz al-ummah

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  sunah  nabi  yang  sangat  dianjurkan  pelaksanaannya  bagi  umat Islam.  Allah  SWT  telah mensyari’atkan  perkawinan  sebagai  salah  satu  bentuk  ibadah  untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bagi yang telah mampu, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Rasulullah SAW bersabda:
َر َلاَق :َلاَق ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَع
َو ِرَصَبْلِل  ُّضَغَا ُهَّنِاَف ،ْجَّوَزَتَيْلَف َةَءاَبلْا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا ِنَم ِباَبَّشلا َرَشْعَم اَي :ص ِالله ُلْوُس ُنَص ْحَا ةعامجلا .ٌءاَجِو ُهَل ُهَّنِاَف ِمْوَّصلاِب ِهْيَلَعَف ْعِطَتْسَي ْمَل  ْنَم َو ِجْرَفْلِل Artinya:“Dari  Ibnu  Mas’ud,  ia  b erkata  :  Rasulullah  SAW bersabda,  “Hai  para  pemuda, barangsiapa diantara kamu  yang sudah mampu  menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah  itu  lebih  dapat  menundukkan  pandangan  dan  lebih  dapat  menjaga  kemaluan.  Dan barangsiapa  yang  belum  mampu,  maka  hendaklah  ia  berpuasa,  karena  berpuasa  itu  baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Muttafaq Alaih )” 1
Perkawinan  bukan  hanya  mempersatukan  dua  pasangan  manusia  antara  laki-laki  dengan perempuan.  Melainkan  mengikatkan  tali  perjanjian  yang  suci  atas  nama  Allah  SWT  bahwa kedua  mempelai  berniat  membangun  rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah  wa  rahmah. Namun dalam menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar  pada  ajaran-ajaran  Allah  dalam  Alquran  dan  As-sunnah  yang  sifatnya  global perkawinan  berkaitan  pula  dengan  hukum  suatu  negara.  Karena  itu  suatu  perkawinan  baru dinyatakan sah jika menurut  hukum  Allah dan hukum  negara telah dipenuhi rukun dan syarat- syaratnya. 2
1 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid 9, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011, h. 485.
2 Beni Ahmad Saebani dan H.Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Bandung: Pustaka Setia, 2011, h.30-31.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Tujuan  perkawinan  dalam  agama  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  harmonis, sejahtera dan bahagia. 3 Tujuan perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  Pasal  1  yang  menyebutkan  bahwa,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 4 Upaya  yang dilakukan untuk  mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana di  atas, maka pemerintah memberikan ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum  Islam. 5 Hal  ini  sesuai  pula  dengan  penekanan  prinsip  Undang-Undang  Perkawinan, bahwa  calon  suami  istri  harus  telah  matang  jiwa  raganya,  sehingga  dapat  mewujudkan  tujuan perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  dengan  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik serta sehat. 6
Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah.  Seseorang  dianggap  layak  untuk  menikah  bersifat  relatif.  Hal  ini  karena  tingkat “kelayakan” seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat  yang meliputinya. Masing-masing individu  akan mengalami proses pencapaian baligh 7 secara  berbeda-beda  dan  dalam  jangka  waktu  yang  berbeda  pula.  Namun,  walaupun hukum  Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa hukum Islam membuka pintu lebar-lebar untuk perkawinan di bawah umur. 8
Menurut Council  of  Foreign  Relations ,  Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  sepuluh negara  di  dunia  dengan  angka  absolut  tertinggi  pengantin  anak.  Indonesia  termasuk  negara dengan  persentase  perkawinan  anak  tertinggi  di  dunia  (rangking  37)  dan  tertinggi  kedua  di ASEAN  setelah  Kamboja.  Praktek  perkawinan  anak  ini  juga  menyumbang  terhadap  tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun. 9
Meskipun  pada  kenyataannya  banyak  terdapat  perkawinan  usia  muda  terutama  di  bawah umur yang belum memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang. Pemerintah membuat peraturan mengenai  perkawinan  di  bawah  umur.  Ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur
3 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Bogor: Kencana, 2003, h.18-19.
4 Departemen Agama, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah , t.tp: t.np, h.87.
5 Pasal  15  ayat  1  “Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami  sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya  berumur 16 tahun.”  Lihat Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , t.tp: t.np, 1992, h.18.
6 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.14.
7 Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Secara  hukum  Islam,  seseorang  dapat  dikatakan baligh apabila  :  1)  mengetahui,  memahami,  dan  mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, 2) telah mencapai usia 15 tahun keatas atau sudah mengalami mimpi  basah  (bagi  laki-laki),  3)  telah  mencapai  usia  9  tahun  keatas  atau  sudah  mengalami  menstruasi  (bagi perempuan).  Ujang  Amin. Akil  Baligh  Menurut  Islam .  2014. http://belajarislam-blog.blogspot.co.id/2014/12/akil- baligh-menurut-islam.html (Online pada 9 Mei 2016) 8 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan , Yogyakarta: Liberty,1986, h.70-71.
9 Dewi Candraningrum , Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan ? Jurnal Perempuan , Vol. 21, No. 1, 2016, h.iii.
yang ditetapkan undang-undang dapat  meminta dispensasi  kepada Pengadilan atau pejabat  lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
Sayangnya dalam beberapa kasus tidak jarang bahwa perkawinan di bawah umur tanpa izin pengadilan  atau  pejabat  lain  tetap  dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama.  Baik  karena  calon mempelai memalsukan identitas pada KTP  yang di  bantu  atau tidak diketahui oleh PPN 10 atau para  pihak  menikah  tanpa  mencatatkan  perkawinannya  di  KUA.  Hal  ini  dikarenakan  dalam pencatatan  perkawinan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  apabila  calon  mempelai  belum mencukupi  usia  harus  menyertakan  surat  penetapan  pengadilan.  Sehingga  hal  ini  seringkali mempersulit masyarakat awam yang jauh dari wilayah hukum Pengadilan dan enggan berperkara di Pengadilan karena prosesnya memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. 11 Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan,  kewenangan  pemberian dispensasi  dapat  diberikan  oleh  Pengadilan  Agama  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua orang tua pihak laki- laki dan wanita. Frasa “pejabat lain” dalam pasal tersebut tidak ditemukan dalam ketentuan lain maupun dalam penjelasan Undang-Undang siapa  yang di maksud pejabat lain. Oleh sebab itu di ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi 12 terhadap Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang tercatat pada Buku Register Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-XII/2014 pada tanggal 11 Agustus 2014 oleh para pemohon.
Para  pemohon  menilai  bahwa  frasa  “pejabat  lain”  dalam  Pasal  7  Ayat  (2)  menimbulkan ketidakjelasan  karena  memungkinkan  akan  menimbulkan  beragam  kepentingan  dispensasi  dan ketidakpastian batasan dalam hal-hal  apa saja dispensasi  diberikan oleh pejabat  lain. Selain itu pemohon juga menilai bahwa ketentuan tersebut telah membuka dua jalur izin perkawinan anak diluar mekanisme pengadilan dan memberikan celah yang luas atas pemberian izin perkawinan
10 Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor penyebab pemalsuan identitas dalam memenuhi syarat perkawinan  yang  dilatarbelakangi  oleh  faktor  keinginan  untuk  segera  menikah,  faktor  budaya,  faktor  pendidikan, faktor  ekonomi  yang  berada  dibawah  garis  kemiskinan,  faktor  perjodohan,  faktor  keengganan  para  pihak  karena rumitnya proses beracara di Pengadilan dan adanya kesepakatan-kesepakatan antara para pelaku dengan pihak PPN. Lihat  dalam  Nur  Faizah  Oktafiyah, Perkawinan  di  Bawah  Umur  tanpa  Dispensasi  Kawin  (Studi  Kasus  atas Perkawinan  pada  Register  Nomor  317/20/x/2008  di  KUA  Panceng  Kabupaten  Gresik), Surabaya:  IAIN  Sunan Ampel,  2010,  h.v.  Lihat  juga  Muhammad  Nor  Jayadi, Pernikahan  di  Bawah  Umur  di  Kota  Kuala  Pembuang, Kabupaten  Seruyan  (Studi  tentang  Administrasi  Perkawinan ),  Palangka  Raya:  Fakultas  Syariah  STAIN  Palangka Raya, 2012.
11 Untuk  mengetahui  praktik  dispensasi  yang  selama  ini  terjadi,  Koalisi  18+  dan  Koalisi  Perempuan Indonesia telah  melakukan  suatu  penelitian  untuk memetakan  bagaimana  praktik-praktik  perkawinan  anak  dapat terjadi. Termasuk  proses  perkawinan  anak  secara sirri yang  marak  terjadi  di  berbagai  wilayah  di Indonesia. Penelitian   tersebut dilakukan di tiga  wilayah  di  Indonesia  yang  memiliki  angka  perkawinan  anak  yang cukup  besar, yaitu Kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Mamuju  dan  Kabupaten  Tuban.  Penelitian  dilakukan   selama  5 bulan sejak September 2015 sampai  dengan Januari 2016. Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa  perkawinan  yang melibatkan anak dibawah usia  16 tahun lebih banyak tidak tercatat. Besarnya  angka  perkawinan anak secara sirri memang tidak dapat ditemukan secara pasti. Namun jika data Susenas dibandingkan dengan data jumlah dispensasi perkawinan  anak  di  pengadilan  Agama,  maka  akan  terlihat  betapa  besarnya  jumlah  anak  yang  dikawinkan  secara Siri.  Lihat  pada  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia.  2016. Dispensasi  Perkawinan  Anak  Di  Indonesia. http://www.ylbhi.or.id/2016/04/ka  win-siri-dan-problem-dispensasi-perkawinan-anak-di-indonesia/ (Online  pada  1 September 2017).
12 Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK merupakan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman,  selain  Mahkamah  Agung  yang  dibentuk  melalui  Perubahan  Ketiga  UUD  1945.  Sebagai  pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Lihat  pada  Muchamad  Ali  Safa’at  dkk, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi , Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi, 2010, h.3.
anak.  Sehin gga  para  pemohon  menilai  bahwa  frasa  “pejabat  lain”  telah  bertentangan  dengan prinsip  kekuasaan  kehakiman  karena  mengambil  kewenangan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh pengadilan saja. 13
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa ketentuan dari frasa “pejabat lain” tetap  harus  dibutuhkan  sebagai  pintu  darurat  apabila  para  pihak  mengalami  kesulitan  dan keterbatasan akses menjangkau Pengadilan. Sehingga MK berpendapat bahwa dispensasi dapat saja  di  berikan  oleh  Kantor  Urusan  Agama,  pejabat  dari  kantor  Desa  /  Kelurahan  hingga kecamatan.  Sehingga  hal  demikian  tidak  dapat  di  maknai  sebagai  bentuk  intervensi  dari  pihak luar  pengadilan  karena  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat  2  bersifat  opsional  dengan  adanya  kata “atau” untuk memberikan pilihan bebas kepada para pi hak.
Berdasarkan  alasan  itulah  kemudian  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan rumusan  masalah,  bagaimana  pertimbangan  hakim  dala  putusan  Mahkamah  Konstitusi No.74/PUU-XII/2014 uji materiil Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin di bawah umur, dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap dispensasi kawin di bawah umur.

## B. Pembahasan
1. Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Memutus  Perkara  Dispensasi Kawin di Bawah Umur
Ketentuan frasa “pejabat lain” dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan dalam Pasal-pasal lainnya maupun penjelasan terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut. Adanya frasa  “pejabat  lain”  dalam  Pasal  tersebut  menimbulkan  penafsiran  berbeda  yang  gilirannya menimbulkan  tidak  adanya  kepastian  hukum.  Oleh  karena  itu  para  pemohon  mengajukan  uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di Mahkamah Konstitusi dengan dasar konstitusional yang menurut pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan akan merugikan hak warga negara khususnya perempuan. Hak tersebut diantaranya dijamin melalui Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pemohon  mengajukan  permohonan  pada  tanggal  16  Juli  2014  yang  diterima  di Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  22  Juli  2014  berdasarkan  Akta  Penerimaan Berkas  Permohonan  Pemohon  Nomor  171/PAN.MK/2014  dan  telah  dicatat  dalam  Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-XII/2014 pada tanggal 11 Agustus 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 21 September 2014. Adapun uraian alasan permohonan pemohon adalah:
a. Frasa “pejabat lain” menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak mana saja yang secara sah dapat memberikan dispensasi untuk dilangsungkannya perkawinan di bawah umur.
b. Interpretasi frasa “Pejabat Lain” tersebut mengakibatkan ketidakpastinya batasan dalam ha l- hal apa saja “Pejabat Lain” yang dimaksud diperbolehkan, sehingga dalam penggunaannya mengakibatkan pemberian izin oleh pejabat menikah bagi anak dapat dimaknai secara sangat luas.
13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014, h.106.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
c. Frasa “Pejabat Lain” dalam ketentuan a quo juga telah membuka dua jalur izin perkawinan anak  diluar  mekanisme  pengadilan  sehingga  memberikan  celah  yang  luas  atas  pemberian izin perkawinan anak.
d. Bahwa frasa “Pejabat Lain” dalam ketentuan a quo telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1)  UUD  1945  yang  menyatakan  “Kekuasaan  kehaki man  merupakan  kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
e. Bahwa  dengan  diberikannya  izin  dari  “Pejabat  Lain”  maka  ketentuan  tersebut  telah mengambil  kewenangan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Pengadilan  guna  menegakkan hukum dan keadilan.
Adapun  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  74/PUU- XII/2014  disebutkan  bahwa  terhadap  frasa  “Pejabat  Lain”  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang - Undang Perkawinan tersebut menurut Mahkamah, ketentuan a quo tetap dibutuhkan karena juga dapat  berfungsi  sebagai “pintu  darurat” apabila  orang  tua  pihak  pria  maupun  pihak  wanita dan/atau  wali  mereka  mengalami  kesulitan  atau  keterbatasan  akses  untuk  menjangkau  dan meminta  dispensasi  kepada  pengadilan.  Sebagai  contoh,  wewenang  untuk  memberikan dispensasi untuk melakukan penyimpangan tersebut dapat saja diberikan mahkamah oleh pejabat dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  bahkan  pejabat  dari  kantor  desa/kelurahan  hingga kecamatan  setempat  karena  alasan  kemudahan  akses  bagi  orang  tua  calon  mempelai  maupun karena  pejabat  tersebut  memiliki  kecakapan  atau  kompetensi  untuk  memberikan  pertimbangan dan keputusan perihal dapat atau tidak dapatnya orang tua calon mempelai tersebut melakukan penyimpangan terhadap usia anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal ini tidak dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  intervensi  dari  pihak  di  luar  pengadilan  terhadap  lembaga peradilan itu sendiri karena ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata “ atau ” yaitu untuk  memberikan  pilihan  bebas  bagi  orang  tua  calon  mempelai  untuk  menentukan  akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut.
Mencermati  pertimbangan hukum di atas, dapat dipahami bahwa hakim konstitusi secara jelas menggunakan metode interpretasi yang bersifat gramatikal. 14 Analisis ini didasarkan pada pertimbangan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata “atau”, yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain.
Bahasa  peraturan  perundang-undangan  pada  pokoknya,  tunduk  pada  kaidah-kaidah  tata Bahasa  Indonesia  yang  baku,  baik  yang  menyangkut  pembentukan  kata,  penyusunan  kalimat, teknik  penulisan,  maupun  penulisan  ejaan  dan  tanda  bacanya.  Dalam  menyusun  kalimat perumusan  peraturan  perundang-undangan,  para  perancang  akan  selalu  berusaha  menghindari penggunaan  kata-kata  atau  frasa  yang  artinya  kurang  menentu,  konteksnya  yang  kurang  jelas, atau  malah  akan  menimbulkan  kebingungan. 15 Suatu  Peraturan  Perundang-undangan  harus didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi: 16 a. Kejelasan tujuan.
14 Penafsiran  gramatikal  adalah  penafsiran  menurut  tata  bahasa  atau  kata-kata.  Bahasa  atau  kata-kata merupakan  alat  bagi  pembuat  Undang-Undang  untuk  menyatakan  maksud  dan  kehendaknya.  Lihat  Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , Bandung: Alumni, 1992, h.22. Lihat juga Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinaf Grafika, 2012, h.255.
15 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h.171.
16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
d. Dapat dilaksanakan.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
f. Kejelasan rumusan.
g. Keterbukaan.
Menurut  peneliti  berdasarkan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  atas kejelasan  rumusan  merupakan  salah  satu  asas  penting  dalam  peraturan  perundang-undangan. Namun  perlu  disadari  bahwa  Undang-Undang  tidak  mungkin  mengatur  segala  kegiatan kehidupan  manusia  secara  lengkap  dan  sempurna,  karena  keadaan  masyarakat  sangat  dinamis. Ada kalanya Undang-Undang itu tidak lengkap dan ada kalanya Undang-Undang itu tidak jelas. Kejelasan rumusan dalam Undang-Undang adalah hal yang sangat penting.
Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2),  dalam  pertimbangan  hukumnya  mempertimbangkan  aspek  keadilan  bagi  masyarakat  yang mengalami  kesulitan  akses.  Melalui  penetapan  pengadilan,  prosedur  administrasi  yang  sangat panjang dan waktu yang lebih lama hanya akan memperlambat serta terabaikannya keadilan bagi masyarakat yang sangat jauh dari akses pengadilan. Padahal proses pengadilan bukanlah perkara mudah  bagi  masyarakat  awam  sehingga  terhambatnya  hak-hak  konstitusional  warga  negara terhadap kepastian hukum. Oleh sebab itu menurut peneliti putusan yang diputuskan telah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

## 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  cerminan  mekanisme  kontrol  atas  kekuasaan legislatif dalam hal terdapat kekeliruan baik formal maupun substansial dalam proses  legislasi. Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  pembahasan,  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Mahkamah Konstitusi  dalam  pengujian  undang-undang  cukup  bervariasi  yakni  mulai  dari  dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, hingga tidak dapat diterima.
Bentuk-bentuk putusan yang telah diputus tentunya masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan sendirinya, putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas erga omnes yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak  harus  tunduk  dan  taat  melaksanakan  putusan  tersebut.  Dari  pengujian  Pasal  7  ayat  2 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974,  dalam putusan nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut majelis  hakim  konstitusi  dalam  amar  putusannya  menyatakan  menolak  permohonan  para pemohon seluruhnya. Oleh karena itu perlu kiranya peneliti meninjau implikasi terhadap putusan tersebut dari 2 aspek sebagai berikut:

## a. Analisis Aspek Yuridis
Secara teoritis, putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum  dan  tidak  terdapat  upaya  hukum  yang dapat  ditempuh  terhadap  putusan  itu.  Sifat  mengikat  dalam  putusan  bermakna  putusan tersebut  tidak  hanya  berlaku  bagi  para  pihak  tetapi  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia. 17
17 Bachtiar, Problematika Impementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, h.164.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Ketentuan  ini  mencerminkan  pula  kekuatan  hukum  mengikat  dan  karena  sifatnya  hukum publik, maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara saja. 18
Meskipun  dengan  tegas  disebut  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final dan  mengikat,  fakta  empiris  memperlihatkan  bahwa  tidak  seluruh  putusan  final  dan mengikat itu dapat mempengaruhi parlemen dan lembaga-lembaga lain (aktor nonyudisial). Menurut Syahrizal, persoalan ini disebabkan oleh dua hal.  Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak  memiliki  unit  eksekutor  yang  bertugas  menjamin  aplikasi  putusan  final.  Kedua, putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik diluar Mahkamah Konstitusi untuk menindak lanjuti putusan final. 19
Menurut  peneliti  dalam  tataran  yuridis,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 74/PUU-XII/2014  tersebut  tidak  akan  ada  artinya  jika  belum  ada  aturan  lebih  lanjut  yang menjadi  payung  hukum  sebagai  legal  formal  bagi  instansi  yang  diberi  kewenangan dispensasi kawin di bawah umur. Sebagaimana proses beracara melalui Pengadilan Agama, permohonan dispensasi  kawin di  bawah umur di atur dengan jelas melalui  PMA Nomor 3 tahun  1975  dan  Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama yang didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006.
b. Analisis Aspek Sosiologis
Fenomena pernikahan anak di bawah umur dalam masyarakat Indonesia  bukanlah hal yang  baru,  baik  di  kota  besar  maupun  di  daerah  pedesaan.  Banyak  alasan  yang  menjadi penyebabnya,  seperti  persoalan  ekonomi,  rendahnya  pendidikan,  pemahaman  budaya  dan nilai-nilai agama tertentu, atau hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Bahkan dibeberapa daerah  pernikahan  di  usia  “matang”  akan  menimbulkan  pandangan  bu ruk  di  mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan tua. 20
Budaya  merupakan  cara  hidup  yang  berkembang  dan  dimiliki  bersama  oleh  sebuah kelompok  orang  dan  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi.  Sebagaimana  jamak  diketahui bahwa pada masa-masa ketika Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disusun, banyak praktek perkawinan  di  bawah  umur,  dikarenakan  di  dalam  hukum  adat  yang  dianut  oleh  sebagian masyarakat  pada  umumnya  tidak  ada  aturan  tentang  batas  umur  untuk  melangsungkan perkawinan. 21 Hal  ini  berarti  hukum  adat  membolehkan  perkawinan  semua  umur  sudah menjadi hal biasa dan lumrah bagi orangtua pada masa itu menikahkan anaknya yang baru saja menginjak usia belasan tahun, usia di mana seseorang masih berada di fase remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. 22
Berdasarkan  hasil  kajian  dan  laporan  kasus-kasus  KDRT,  kekerasan  terhadap perempuan  dan  kekerasan  terhadap  anak,  diskursus  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh
18 Fathurrahman, dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.93-96.
19 Ahmad Syahrizal, Problem Implementasi Putusan MK , Jurnal Konstitusi , Vol.1, No.4, 2007, h.115. Lihat juga,  Bachtiar, problematika  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada  Pengujian  UU  terhadap  UUD , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, h.232-233.
20 Sofia  Hardani,  Analisis  tentang  Batas  Umur  untuk  Melangsungkan  Perkawinan  Menurut  Perundang- Undangan di Indonesia, Jurnal Pemikiran Islam , Vol.40, No.2, 2015, h.133.
21 Ahmad  Masfuful  Fuad,  Menelaah  Kembali  Ketentuan  Usia  Minimal  Kawin  di  Indonesia  melalui Perspektif Hermeneutika, Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah , Vol.11, No.2, 2015, h.9.
22 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama , Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, h.49.
PKPA  tahun  2008,  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  masih  menganut  kultur  yang memandang hal  yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain: 23
a. Pandangan  tentang  “kedewasaan”  seseorang  yang  dilihat  dari  perspektif  ekon omi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun usia mereka masih anak-anak.
b. Kedewasaan  seseorang  yang  dilihat  dari  perubahan-perubahan  secara  fisik,  misalnya menstruasi  bagi  anak  perempuan  dan  mimpi  basah  bagi  anak  laki-laki,  diikuti  dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
c. Terjadinya  kehamilan  di  luar  nikah,  maka  menikah  adalah  solusi  yang  diambil  oleh keluarga  dan  masyarakat  untuk  menutupi  aib  dan  menyelamatkan  status  anak  pasca kelahiran.
d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara  ekonomi,  status  pendidikan  dan  kapasitas  bahwa  perempuan  bukan  hal  penting bagi  keluarga.  Karena  perempuan  sebagai  istri  segala  kebutuhan  dan  hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
e. Tidak  adanya  sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  Undang-undang  Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.
Menurut  peneliti  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Pencatatan  Nikah menuntut  adanya  prosedur  administrasi  pencatatan  nikah  agar  tercipta  ketertiban  dan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak suami istri. Sehingga terhadap batas usia yang belum  mencukupi  sebagaimana  Undang-Undang  Perkawinan  maka  dispensasi  kawin  di bawah  umur    menjadi  syarat  perkawinan  yang  harus  dicatatkan  melalui  KUA  dengan  izin dari PA maupun pejabat lain yang ditunjuk orang tua mempelai. 24 Namun menurut peneliti upaya untuk mengontrol perkawinan anak melalui dispensasi menjadi sulit ketika prosedur administrasi negara bukan menjadi faktor penentu utama bagi diterimanya suatu perkawinan oleh individu maupun masyarakat.
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  dispensasi  merupakan  keputusan  administrasi negara  untuk  menyisihkan  pelarangan  dalam  hal  khusus.  Oleh  sebab  itu,  menurut  peneliti rumusan  mengenai  alasan  yang  diperbolehkan  menjadi  unsur  yang  paling  mendasar  untuk dapat  diberikannya  suatu  dispensasi.  Seseorang  mendapatkan  kelonggaran  yang  diberikan oleh otoritas tertentu untuk kasus tertentu saja. Sehingga dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan  kasus-kasus  tertentu  yang  mungkin  akan  lebih  memperjelas  pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum.
Adanya  putusan  MK  nomor  74/PUU-XII/2014  tersebut  dalam  tataran  sosiologis menurut  peneliti  membawa  dampak  positif.  Ketika  putusan  MK  terimplementasi  maka
23 Mufidah, Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, h.151- 152.
24 Jika  dianalisis  lebih  jauh,  peraturan  batas  usia  perkawinan  ini  memiliki  kaitan  yang  cukup  erat  dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan umur, Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk merekayasa menahan  laju  perkawinan  yang  membawa  akibat  pada  laju  pertambahan  penduduk.  Tidak  dapat  dipungkiri  juga bahwa ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
persoalan  pemalsuan  identitas  maupun  perkawinan  tanpa  dicatatkan  oleh  pasangan  yang belum mencukupi usia setidaknya dapat teratasi. Namun jika persoalan dispensasi kawin di bawah  umur  kewenangannya  dipahami  secara  baku  hanya  melalui  pengadilan.  Maka masyarakat yang mengalami keterbatasan akses akan lebih memilih memalsukan usia pada KTP  atau  menikah  di  hadapan  tokoh  agama  tanpa  mencatatatkan  perkawinannya  yang berdampak  tidak  memiliki  akta  nikah  karena  menilai  rumitnya  proses  beracara  melalui Pengadilan.  Oleh  sebab  itu  dispensasi  kawin  di  bawah  umur  melalui  KUA,  camat, lurah/kepada  desa  bertujuan  untuk  kemaslahatan  masyarakat  dalam  mempermudah pencatatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah fiqh ma ṣ la ḥ ah:
اَمِهِّفَخْلا ِب اَكِت ْراِباًرَرَض اَهُمَظْعَا ْيِع ْوُر ِناَت َدَسْفَم  َضَراَعَتاَذِا Artinya:  Jika  ada  dua  mudharat  (bahaya)  saling  berhadapan  maka  di  ambil  yang  paling ringan 25
Kaidah fiqh ma ṣ la ḥ ah lain menyebutkan bahwa:
َلَع ِماَمِلإا  ُفُّرَصَت ى لا َّر ا
ْلاِب ٌطوُنَم ِةَّيِع
ِةَحَل ْصَم . Artinya:  Tindakan  (peraturan)  pemerintah,  berintikan  terjaminnya  kepentingan  dan kemaslahatan rakyatnya. 26
Pada  dasarnya  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Berdasarkan teori keberlakuan hukum,  bahwa  agar suatu hukum  dapat  berlaku,  maka harus memenuhi  landasan  filosofis, yuridis  dan  sosiologis.  Secara  filosofis  ketentuan  kewenangan  dispensasi  kawin  yang diberikan  kepada  KUA,  pejabat  kantor  desa,  kecamatan  maupun  kelurahan  menunjukkan bahwa  dispensasi  kawin  bertujuan  sebagai  upaya  mengontrol  perkawinan  anak  melalui pejabat lain atau Pengadilan karena instansi tersebut dinilai cakap dan berkompeten dalam memberi dispensasi.
Secara  yuridis  kewenangan  dispensasi  kawin  berdasarkan  putusan  Mahkamah memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat,  namun  dalam  taraf  penerapannya  belum  bisa dilaksanakan  karena  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  harus  ditindak  lanjuti  oleh organ terkait berdasarkan Pasal 40 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Adapun  secara  sosiologis  berdasarkan  pengakuan  masyarakat  dalam  hal  ini  KUA, kewenangan  tersebut  secara  tidak  langsung  telah  memberi  kemudahan  dan  keadilan  bagi masyarakat yang jauh dari wilayah hukum pengadilan untuk meminta dispensasi. Sehingga perkawinan  di  bawah  umur  bukanlah  suatu  penghalang  dalam  memenuhi  syarat-syarat perkawinan  berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  agar  dapat  di catatkan di Kantor Urusan Agama melalui prosedur yang benar.

## C. Penutup
Pertimbangan  hukum  dalam  uji  materil  Pasal  7  Ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  hakim  secara  jelas  menggunakan  metode  interpretasi  gramatikal  kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud UUP memberi pilihan bebas bagi masyarakat  yang  ingin  meminta  dispensasi  kawin  dengan  ketentuan  adanya  kesulitan  atau
25 Wardah  Chece.  Kaidah  Lima  Asasi  Ushul  Fiqh.  2013. http://wardahcheche.blogspot.co. id/2013/11/kaidah-lima-asasi-ushul-fiqh.html (Online pada 11 November 2017).
26 Ibid .,h.15.
keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat  dari  sifat  hukumnya  maka  pasal  tersebut  bersifat  fakultatif  yang  artinya  hukum  yang mengatur/sebagai  pelengkap  yaitu dalam keadaan konkrit dispensasi  kawin melalui Pengadilan dapat  dikesampingkan karena  adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal  tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan.
Implikasi  yang  timbul  akibat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  74/PUU-XII/2014 yaitu  secara  yuridis  putusan  tersebut  harus  ditindak  lanjuti  agar  dapat  berlaku  di  masyarakat. Adapun secara sosiologis putusan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan dispensasi kawin di  bawah  umur  antara  Pengadilan  dan  KUA,  pejabat  kantor  desa/kelurahan  atau  kecamatan. Namun  untuk  mengharmonisasikan  antara  peran  PA  dan  KUA  dalam  perkara  kewenangan dispensasi  kawin  di  bawah  umur  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  74/PUU- XII/2014 adalah dengan mengawal KUA oleh Pengadilan melalui sidang keliling.
Adapun  beberapa  saran  dari  penulis  hendaknya  Putusan  MK  Nomor  74/PUU-XII/2014 tersebut  semestinya  ditindak  lanjuti  oleh  organ  terkait  dan  di  sampaikan  kepada  Kementrian Agama  yang  menaungi  KUA  dan  membuat  regulasi  agar  KUA  dapat  melaksanakan  tugasnya sehingga  KUA  memiliki  landasan  hukum  yang  jelas  dalam  memberikan  dispensasi.  Hal  ini bertujuan  agar  persoalan  dispensasi  kawin  di  bawah  umur  yang  dihadapi  masyarakat  karena akses maupun kesulitan lainnya dapat teratasi tanpa harus memalsukan identitas di Kartu Tanda Penduduk  maupun  menikah  tanpa  mencatatkan  perkawinannya  di  KUA.  Bagi  masyarakat khususnya  pasangan  /  calon  mempelai  yang  salah  satu  atau  keduanya  belum  mencukupi  usia minimal  melangsungkan  perkawinan  dalam  peraturan  UU,  hendaknya  mempertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek dan mencatatkan perkawinannya melalui KUA agar persyaratan administratif terpenuhi dengan prosedur yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA
An-Nawawi, Imam, Syarah Shahih Muslim, jilid 9, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.
Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Asshiddiqie,  Jimly ,  Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang ,  Jakarta:  Konstitusi  Pers, 2006.
Bachtiar, Problematika  Impementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada  Pengujian  UU terhadap UUD , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
Candraningrum , Dewi, Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan ? Jurnal Perempuan , Vol. 21, No. 1, 2016.
Chece.  Wardah, Kaidah  Lima  Asasi  Ushul  Fiqh .  2013.  http://wardahcheche  blog spot.co.id/2013/11/kaidah-lima-asasi-ushulfiqh.html  (Online  pada  11  November 2017)
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , t.tp: t.np, 1992.
Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya , Jakarta: Departemen Agama, 1990.
Fathurrahman, dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Fuad,  Ahmad  Masfuful,  Menelaah  Kembali  Ketentuan  Usia  Minimal  Kawin  di  Indonesia melalui  Perspektif  Hermeneutika, Al-Maslahah  Jurnal  Ilmu  Syariah ,  Vol.11,  No.2, 2015.
Hadikusuma,  Hilman, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,
Hukum Agama , Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
Hardani,  Sofia,  Analisis  tentang  Batas  Umur  untuk  Melangsungkan  Perkawinan  Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Pemikiran Islam , Vol.40, No.2, 2015.
________________, Bahasa Hukum Indonesia , Bandung: Alumni, 1992.
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan:  Undang-Undang  Peradilan  Agama  dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t.
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Jayadi, Muhammad Nor, Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (Studi tentang Administrasi Perkawinan ), Palangka Raya: Fakultas Syariah STAIN Palangka Raya, 2012.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Mufidah, Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga , Cet.I, Malang: UIN-Maliki
Press, 2010.
Oktafiyah, Nur Faizah, Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas  Perkawinan  pada Register Nomor 317/20/x/2008 di  KUA Panceng Kabupaten Gresik), Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan
Nikah
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2016  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014
Rahman Ghazaly, Abd., Fiqh Munakahat , Bogor: Kencana, 2003.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan , Yogyakarta: Liberty,1986.
Saebani, Beni Ahmad, dan H. Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam diIndonesia , Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Syahrizal,  Ahmad, Peradilan  Konstitusi:  Suatu  Studi  tentang  Adjudikasi  Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif , Jakarta:Pradya Paramita,2006.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan
Kehakiman.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke empat.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.