## ULAMA BERBAGI OTORITAS:
Fungsi dan Peran MUI Kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat
Ahmatnijar (Lecturer of Sharia and law Sciences Faculty at State College for Islamic Studies Padangsidimpuan ) Email: ahmatnijar.iain@gmail.com

## Abstract
The authority of MUI Padangsidimpuan in function theoretically is as container deliberation, silaturrahmi the scholars, zuama and Muslim scholars in protecting the people, develop and practice the teachings of Islam, raising ukhuwah Islamiyah in Islamic  life.  As  a  container  representing  Muslims  in  the  relationship  and  inter- religious  consultations  and  giving  fatwas  to  the  Muslims  and  the  government, whether  requested  or  not  requested.  The  authority  of  MUI  Padangsidimpuan  to deal with globalization, liberalization, institutions that have authority, other Islamic religious social organization. For that function should be developed according to the quality  and  quantity  of  life  issues  are  growing.  While  the  role  of  the  authorities practically have shared with agencies that have the authority and the authority that created pure, so the authority was scattered and terfungsikan by other agencies.
Key Words: A uthority, functions and role of the of MUI Padangsidimpuan

## Abstrak
Otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan  dalam  menjalankan  fungsi  secara  teoritis adalah  sebagai  wadah  musyawarah,  silaturrahmi  para  ulama,  zuama  dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat, mengembangkan dan mengamalkan ajaran  Islam,  menggalang  ukhuwah  Islamiyah  dalam  kehidupan  yang  Islami. Sebagai  wadah  yang  mewakili  umat  Islam  dalam  hubungan  dan  konsultasi  antar umat  beragama  serta  pemberi  fatwa  kepada  umat  Islam  dan  pemerintah,  baik diminta maupun tidak diminta.  Otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan  tengah berhadapan  dengan  arus  globalisasi,  liberalisasi,  lembaga-lembaga  yang  memiliki otoritas,  organisasi  sosial  keagamaan  Islam  lainnya.  Untuk  itu  fungsinya  harus dikembangkan  sesuai  kualitas  dan  kuantitas  persoalan  hidup  yang  semakin berkembang.  Sementara  dalam  hal  peran  secara  praktis  telah  berbagi  otoritas dengan  lembaga  yang  memiliki  otoritas  murni  dan  otoritas  yang  diciptakan, sehingga otoritas itu terpencar dan terfungsikan oleh lembaga lain.
Kata Kunci : Otoritas, fungsi dan peran MUI Kota Padangsidimpuan

## PENDAHULUAN
Otoritas menunjukkan pada konsep pentingnya pengaruh seseorang individu, sistem pandang atau sebuah organisasi yang timbul dari kualitas tertentu atau dari pelayanan yang
diberikan. 1 Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  otoritas  disebutkan  dalam  beberepa makna yakni pertama, kekuasaan yang sah yang diberikan pada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan  para pejabatnya menjalankan fungsinya, kedua , hak untuk bertindak, ketiga ,  kekuasaan/wewenang, keempat ,  hak  melakukan  tindakan  atau  hak  untuk  membuat peraturan untuk memerintah orang lain. 2
Otoritas bisa juga dimaknai dengan keahlian dan hak memerintah atau mengendalikan orang  lain.  Keyakinan  terhadap  seseorang  yang  dianggap  memiliki  keahlian  pada  bidang tertentu  akan  membuat  orang  yang  meyakini  tersebut  terpengaruh  dengan  pendapat  itu. Otoritas mirip dengan kekuasaan, meski otoritas tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan kekuasaan,  karena  otoritas  tidak  pernah  menggunakan  medium  rayuan,  kekerasan,  dan apalagi  paksaan  untuk  mengikuti  pendapatnya.  Tetapi  ketundukan  pada  keahlian  khusus yang dimilikinya membuat orang lain secara suka rela akan melakukan sesuai pendapat atau ungkapannya.
Dalam  pengertian  yang  lebih  eksklusif,  otoritas  membuat  orang  tidak  perlu mempertimbangkan  beragam  alasan  dan  kemudian  memutuskan  untuk  mengikuti  contoh dalam hal ini adalah kepemilikan otoritas Nabi. Para sahabat tidak perlu dan bahkan hampir tidak pernah meminta argumentasi dari  Nabi untuk meyakinkan mereka atas suatu aturan hukum  untuk  diikuti.  Otoritas  yang  dimiliki  Nabi  sudah  cukup  sebagai  sumber legitimasinya 3 .  Meski  masih  perlu  perbincangan  lebih  jauh  tentang  otoritas  murni  dan otoritas  yang  diciptakan,  yang  pasti  Nabi  memiliki  otoritas  tunggal  dalam  pembinaan  dan pengembanga hukum Islam.
Ketika  ulama  yang  dinormativisasi  sebagai  pewaris  Nabi,  sehingga  otoritas  Nabi meng-emanasi kepada ulama. Pada saat demikian otoritasnya secara normatif sudah diakui. Di  Indonesia  ada  dikenal  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  pada  awal  kelahirannya— memiliki otoritas yang kredibel, sehingga tidak salah apabila muncul berbagai atribusi yang diberikan  kepada  lembaga  ini  sebagai  bentuk  apresiasi  seperti cultural  broker,  political enterpreneur, religious schoolar, social leader. 4 Atribusi ini terkadang dikaitkan dengan hierarki struktural kepengurusannya mulai dari tingkat pusat, wilayah, daerah dan Kecamatan yang seolah menggambarkan adanya otoritas yang diciptakan dalam tubuh MUI.
Sebagai pewaris Nabi, lembaga ini –boleh jadi khusus di negara Indonesia—berfungsi sebagai:
1 Loren Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 768
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,  ), hlm. 244
3 Pasca Nabi, perbincangan otoritas dalam hal-hal tertentu disamakan dengan legitimasi, sehingga level antara hujjah – batil dalam hal ini telah berkembang mencapai tujuh level. Lihat Jasser Audah, Maqasid al-Syariah in Philosophy of Islamic Law: A System Approach. (London-Washington, IIIT, 2007), hlm.5-60
4 Qomarul  Huda,  “Otoritas  Fatwa  dalam  Konteks  Masyarakat  Demokratis:  Tinjauan  atas  Fatwa  MUI Pasca Orde Baru” dalam M. Atha Mudzhar, dkk, Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, (Jakarta: Kemenag dan MUI Pusat, 2012), hlm. 617-9
1. Sebagai  wadah  musyawarah  para  ulama,  zuama  dan  cendekiawan  muslim  dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
2. Sebagai  wadah  silaturrahmi  para  ulama,  zuama  dan  cendekiawan  muslim  untuk niengembangkan  dan  mengamalkan  ajaran  Islam  dan  menggalang  ukhuwah Islamiyah.
3. Sebagai  wadah  yang  mewakili  umat  Islam  dalam  hubungan  dan  konsultasi  antar umat beragama.
4. Sebagai  pemberi  fatwa  kepada  umat  Islam  dan  pemerintah,  baik  diminta  maupun tidak diminta. 5
Dalam  Pedoman  Dasar  MUI,  bab  IV  Pada  Pasal  6  tentang  Usaha  diutarakan  bahwa untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha:
1. Memberikan  bimbingan  dan  tuntunan  kepada  ummat  Islam  agar  tercipta  kondisi kehidupan  bergama  yang  bisa  menjadi  landasan  yang  kuat  dan  bisa  mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah).
2. Merumuskan  kebijakan  penyelenggaraan  dakwah  Islam,  amar  ma’ruf  nahi  munkar untuk  memacu  terwujudnya  kehidupan beragama  dan  bermasyarakat yang  diridloi oleh Allah SWT.
3. Memberikan  peringatan,  nasehat  dan  fatwa  mengenai  masalah  keagamaan  dan kemasyarakatan  kepada  masyarakat  dan  pemerintah  dengan  bijak  (hikmah)  dan menyejukkan.
4. Merumuskan  pola  hubungan  keummatan  yang  memungkinkan  terwujudnya ukhuwah  Islamiyah  dan  kerukunan  antar  umat  beragama  dalam  memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik  antara  pemerintah  dan  umat  guna  mencapai  masyarakat  berkualitas  (khaira ummah) yang diridhai Allah SWT ( baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ).
6. Meningkatkan  hubungan  serta  kerjasama  antara  organisasi,  lembaga  Islam  dan cendekiawan  muslim,  serta  menciptakan  program-program  bersama  untuk kepentingan umat.
7. Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.
Selama periode Orde Baru, peran dan fungsi MUI sangat efektif dalam  mengemban tujuannya  karena  dekat  dengan  masyarakat.  Fatwa-fatwa  yang  disampaikan  MUI  lebih mendapat  perhatian  dan  pengaruh  bagi  masyarakat  serta  dijadikan  pedoman  bagi masyarakat maupun pemerintah. 6 Tentu saja ini karena didukung oleh otoritas yang mantap sebagai motor penggerak dan percepatan dalam meningkatkan kesadaran dan membangun budaya masyarakat sebagai pelengkap identitasnya sebagai manusia. Tetapi sejak keluarnya
5 Bab III Pasal 4 Fungsi Majlis Ulama Indonesia
6 Qomarul Huda, “Otoritas....”, hlm. 158
fatwa  MUI  tentang  aliran  sessat  tahun  1980-an,  tahun  2005  pelarangan  menerima  dan mengikuti  faham  sekularisme,  pluralisme  ,  dan  liberalisme,  dan  tahun  2009  fatwa  tentang golput,  sekte  Ahmadiyah,  maka  otoritas  MUI  mengalami  pasang  surut.  Disinilah  mulai terlihat  ada  celah  besar  yang  perlu  dikaji  dan  diteliti  lebih  dalam  sekitar  otoritas  MUI  itu sendiri. Tentu saja tidak terlalu jauh dengan MUI Kota Padangsidimuan. Untuk itu otoritas MUI  Kota  Padangsidimpuan  juga  sangat  tepat  untuk  diteliti  dalam  hal  peningkatan kesadaran  dan  budaya  hukum  masyarakat,  karena  otoritas    sosiologis  suatu lembaga akan berbeda antar waktu dan tempat. 7
MUI  memegang  peranan  penting  dalam  sejarah,  pembentukan  masyarakat  Islam Indonesia pada hampir semua aspek kehidupan --sosial, politik, budaya, dan pendidikan— tentu  saja  dengan  fokus  utama  dalam  bidang  keagamaan.  MUI  Kota  Padangsidimpuan memang tidak memiliki otoritas membuat fatwa, tetapi MUI Kota Padangsidimpuan berhak merekomendasikan  berbagai  persoalan  sosial keagamaan  ke  MUI  Propinsi Sumatera  Utara serta  berkewajiban  mensosialisasikan  fatwa-fatwa  yang  dihasilkan  MUI  Propinsi  Sumatera Utara.
Seperti  diungkapkan  sebelumnya  bahwa  pemerintah  akan  sangat  terbantu menemukan solusi alternatif dari berbagai persoalan bangsa dengan kehadiran dan bantuan MUI.  Demuikian  juga  kehadiran  MUI  Kota  Padangsidimpuan  turut  membantu  agenda pemerintah Kota Padangsidimpuan. Dalam banyak hal seperti MUI Kota Padangsidimpuan telah mengajukan draft Ranperda tentang larangan menjual dan meminum-minuman keras, larangan  beternak  babi  di  tempat  pemukiman,  kewajiban  baca  tulis  al-Qur’an,  memakai busana  muslim  telah  disahuti  dan  menjadi  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota Padangsidimpuan.  Bahkan  dalam  bidang  politik,  meski  hal  ini  tidak    merupakan core dari peran  dan  fungsi  MUI  Kota  Padangsidimpuan,  untuk  tidak  mengatakan  seluruh kelembagaan MUI, kurang lebih 85% otoritasnya telah dimanfaatkan oleh elit politik untuk mendukung keinginan mereka terutama saat menjelang pemilihan kepala daerah. 8

## FOKUS KAJIAN
MUI  Kota  Padangsidimpuan    turut  berperan  dalam  sejarah  pembentukan masyarakat  Islam  pada  hampir  semua  aspek  kehidupan  --sosial,  politik,  budaya,  dan pendidikan—dan  tentu  saja  dengan  fokus  utama  dalam  bidang  keagamaan.  Dengan mempertimbangkan banyak hal, maka tulisan ini difokuskan pada:
No Soial Keagamaan Keterangan 1 Penentuan awal Ramadhan  dan  hari  raya Umat  Islam  seharusnya  taat  pada  pemerintah yang  sah  dan ulil  amri dalam  berbagai  hal
7 April Carter, Authority and Democraty, diterjemahklan oleh Sahat Simamora, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.111.
8 SP, MUI Kota Padangsidimpuan, wawancara di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 11 Maret 2015.
Id.  Ini  Terkait  halal haramnya  berpuasa  pada hari tersebut termasuk  dalam penetuan  awal  puasa Ramadhan.  Terkait  dengan  metode hisab dan ruyat, H. Amsir Soleh Siregar 9 mengungkapkan bahwa metode hisab merupakan  langkah  awal  untuk  menentukan kapan ruyah dilaksanakan,  bukan  metode ruyah sebagai  penetapan  awal  Ramadhan tanpa perlu di- ruyah lagi. 2 Zakat Produktif ini merupakan Alternatif peningkatan kemaslahatan ekonomi umat Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia  Halim Alamsyah mengatakan potensi zakatIndonesia baru tergarap sebanyak 1,4% dari sumber yang ada sebesar sekitar 217 trilyun, atau sekitar 22 milyar  Dollar  AS.  Sedangkan  potensi  zakat  di dunia bisa mencapai 600 miliar Dollar AS. 10

## Sosial Kemasyarakatan
3 Kesadaran Berlalu Lintas. Ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.  Ketaatan  dalam memenuhi  rambu-rambu lalu  lintas,  kelengkapan administrasi kenderaan dan pengendera, kelayakan kenderaan, kenyamanan, polusi udara  dan  kebisingan suara
MUI  mitra  pemerintah.  Pemerintah  sadar bahwa  persoalan  yang  dihadapi  bangsa Indonesia  tidak  dapat  diselesaikan  tanpa melibatkan  peran  ulama,  tentu  saja  termasuk MUI. 11 Kesadaran tertib lalu lintas masyarakat menurut Wakapoldasu Brigjen Pol. Drs. Ilham Salahuddin,  SH,  M.Hum,  masih  rendah.  Ini pemicu  tingginya  angka  kecelakaan  di  jalan raya.  Selama  Januari  2015saja  tercatat  360 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. 12 4 Jam  Belajar  Masyarakat. Mencerdaskan bangsa, termasuk dalam peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat Posisi  budaya  hukum  sangat  penting,  karena melalui  kultur  yang  kuat,  maka  penegakan hukum menjadi semakin mumpuni. 13
9 HAS, MUI, wawancara di Padangsidimpuan, 12 Nopember 2015.
10 Harian Waspada , Agustus 2014, hlm. 1
11 Qomarul Huda, “Otoritas....”, hlm. 151
12 Harian Waspada , Kamis, 2 April 2015, hlm. A3
13 Komisi Yudisial RI, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: KYRI, 2014), hlm. 241.
Sehingga  dari  tabel  di  atas  akan  dipaparkan  otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan dalam meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

## KAJIAN TEORITIS
1. Otoritas
Otoritas  secara  sederhana  dapat  disebutkan  kewenangan.  Otoritas  dalam  Islam berawal  dari  peristiwa  pembedahan  dada  Nabi  Muhammad  SAW  oleh  Malaikat  Jibril untuk  membuang  “kotoran  hitam”  dan  memasukkan  hikmah  ke  dalamnya.  Dengan hilangnya kotoran dan “dosa” dari dalam dada Nabi, kemudian diganti dengan hikmah, maka otomatis memunculkan suatu potensi atau kekuatan yang mengandung bobot daya paksa,  kewenangan,  otoritas.  Sering  disebut  dengan  istilah  otoritas  transendental.  Ini terjadi  saat  Nabi  masih  remaja. 14 Perilaku  Nabi  yang  tidak  pernah  salah  ini  merupakan awal lahirnya  otoritas  kenabian  dalam mendukung  proses  pewahyuan,  dan infallibility 15 ini  merupakan  pondasi  dasar  bagi  lahirnya  otoritas  kerasulan  dan  hal-hal  lain  yang terkait dengan kenabian. Infallibility juga memberikan kekuatan justifikasi bagi interpreter berikutnya.
Setelah Nabi wafat, otoritas transedental beralih ke otoritas empirik secara ijma’ di tangan sahabat sebagai kelas penafsir agama yang otoritatif. 16 Otoritas sahabat ini muncul karena  secara  keilmuan  mereka  paham  betul  dengan  hukum  Islam  yang  dibawa  oleh nabi,  mereka  intens  menemani  nabi  ke  mana-mana,  sehingga  ajaran  agama  Islam  lebih mereka  pahami  dan  bahkan  telah  terinternalisasi  dlam  diri  mereka.  Disamping itu  para sahabat kebanyakan orang Arab yang sudah tahu karakter dan budaya Arab itu sendiri. Sahabat bisa mendialogkan teks yang menggunakan bahasa mereka, bahasa Arab, dengan kondisi  objektif  di  lapangan.  Studi  kasus, asbab  al-nuzul dan asbab  al-wurud turut membantu  mereka  dalam  mendialog-kreatifkan  teks  dengan  kondisi  objektif  serta  nilai- nilai tradisi yang hidup di lapangan.
Pada  masa  kejayaan  Islam  I  masa  Bani  Abbas,  metode  pengembangan  hukum Islam  sangat  variatif.  Satu  diantaranya  yang  dinilai  penuh  dinamika  adalah  dengan metode jadal 17 dalam  bahasa  Indonesia  lebih  dikenal  dengan  ungkapan  debat .  Jadal menuntut prasyarat yakni pengusaan literatur dan bahan kajian secara ilmiah. Ini menjadi wilayah  akademik.  Dengan  kemampuan  menemukan  dalil  dan  mengembangkan argumentasi  berdasarkan  postulat  yang  kuat,  masing-masing  pihak  mulai  membangun
14 Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 61
15 Ahmad Fanani, “Otoritas dalam Hukum Islam: Antara Tranformasi dan Krisis dalam Sistem Negara Moderen” Justitia, vol. 7 No. 1/ Januari – Juni, 2010, hlm. 28
16 Zaenal Arifin, dkk (ed), Filsafat..., hlm .130
17 Kita  bandingkan  dengan  metode muzakarah lebih  mengarah  pada  satu  kesepakatan,  sementara jadal adalah upaya pencarian argumentasi tanpa harus menyeberang unutk mengikuti pendapat lawan diskusi. QS… membuat role play dengan wajadilhum billati hiya ahsan.
otoritas  keilmuannya  secara  akademik,  mulai  menyakinkan  pihak  lain  dan  tentu  saja mulai menguatkan pendapatnya di mata peserta yang lain.
Jika  otoritas  akademik  ini  ditarik  pada  wilayah  hukum  Islam  secara  khusus, otoritas  pemahaman  hukum  Islam  seharusnya  tidak  muncul  secara  sepihak,  apalagi kemunculan  otoritas  itu  berasal  dari  dalam  kelompok  itu  sendiri.  Otoritas  pemahaman hukum Islam idealnya berawal dari terjaganya infallibility, 18 sehingga muncul pengakuan dari pihak luar.

## 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Induk  dari  ungkapan  ini  adalah  ulama.  Dari  segi  etimologis,  kata ulama ( ءاملع ) adalah  bentuk  plural  dari  kata ملاع ,  yang  artinya orang-orang  yang  mengerti,  orang  yang berilmu, atau orang yang berpengetahuan . Dengan pengertian ini, ulama adalah para ilmuan, baik  di  bidang  agama,  humaniora,  sosial,  dan  kealaman.  Dalam  perkembangannya kemudian,  pengertian  ini  menyempit  dan  hanya  dipergunakan  oleh  ahli  agama. Karenanya,  secara  terminologis,  ulama  berarti orang  yang  ahli  dalam  hal  atau  pengetahuan agama Islam . Dengan pengertian ini, maka yang dimaksud dengan ulama adalah khusus orang  yang  mendalam  ilmunya  tentang  agama  Islam  dengan  segala  cabangnya,  seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, nahu , sharaf , dan balagah .
Indonesia mengenal suatu lembaga wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan  muslim  dalam  mengayomi  umat  dan  mengembangkan  kehidupan  yang islami  dengan  nama  lembaga  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  disingkat  dengan  sebutan MUI. Otoritas yang dimiliki MUI lebih dapat menunjukkan perannya dalam upaya percepatan peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, karena psisi budaya hukum  sangat  penting, karena  melalui  budaya  hukum  yang  kuat  akan  tercipta  suasana penegakan hukum yang semakin mumpuni. 19
3. Kesadaran dan Budaya Hukum
Kesadaran  hukum  muncul  dalam  praktek  sosial  ditempa  di  dalam  dan  di  luar peristiwa-peristiwa sosial. Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan operasi struktur sosial,  karena  kesadaran  hukum  seseorang  dapat  bervariasi  sepanjang  masa  walaupun tetap  mengacu  pada  empat  indikator  kesadaran  hukum,  yakni  pengetahuan  tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.
Lalu kesadaran hukum masyarakat yang diharapkan muncul dari dukungan ototritas MUI Kota Padangsidimpuan adalah masyarakat dapat mengetahui, memahami, memiliki
18 Daniel  W.  Brown, Rethinking  Tradition  in  Modern  Islamic  Thought, (Cambridge:  Cambridge  University Press, 1996), hlm. 61. Perilaku Nabi yang tidak pernah salah merupakan awal lahirnya otoritas kenabian dalam mendukung proses pewahyuan, dan infallibility ini merupakan fondasi dasar bagi lahirnya otoritas kerasulan dan hal-hal  yang  terkait  dengan  kenabian.  Infallibility  juga  memberikan  kekuatan  justifikasi  bagi  interpreter berikutnya.
19 Komisi Yudiasial RI, Problematka Hukum dan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: KYRI, 2014), hlm. 241
sikaf  positif,  serta  berperilaku  sesuai  aturan  hukum  Islam  dalam  berbagai  bidang kehidupan setelah diadakannya sosialisasi, pengawalan, dan pengawasan hukum.
Terkait dengan  budaya  hukum,  budaya hukum  dimaknai  sebagai  kekuatan  berakal baik,  halus,  indah,  santun.  Tentu  saja  budaya  dapat  diartikan  sebagai  seperangkat pemikiran,  gagasan,  ide  yang  baik.  Secara  sosiologis,  budaya  hukum  diartikan  sebagai seperangkat  nilai,  norma  masyarakat  yang  menjadi  pedoman  berfikir,  berucap, berperilaku,  bertindak  bagi  sebagian  besar  masyarakat  dalam  klehidupan  sehari-hari. Dalam  konteks  hukum,  budaya  hukum  adalah  interaksi  fungsional  dari  unsur-unsur hukum, mulai dari substansi hukum, sstruktutr hukum sampai pada budaya hukum.
Substansi  hukum  adalah  putusan  hukum  dari  seseorang  yang  mengaktegorikan suatui  tindakan  kepada  benar  atau  salah.  Struktur  hukum  terdapat  hakim,  jaksa, pengacara, terdakwa, saksi, penitera pada satu sub,  sementara pada sub sistem lain ada hukum  acara,  aturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  memutus.  Jadi  yang dimaksud  dengan  budaya  hukum  adalah  proses  interaksi  fungsional  antara  berbagai unsur  hukum  yang  mengakomodasi  kekuatan-kekuatan  sosial,  kekuatan-kekuatan hukum yang  hidup dalam masyarakat berserta hukum formal. 20
MUI  dengan  otoritasnya  diharapkan  dapat  melakukan  interaksi  fungsional  yang menjangkau seluruh sub sistem hukum, mulai dari pemahaman terhadap sumber hukum, pembuat  aturan  hukum,  pendampingan,  pengawasan  terhadap  pembuat,  pengwas,  dan pengguna huku untuk mendapatkan output dan outcomes hukumyang berkemaslahatan umum.  Posisi  budaya  hukum  sangat  penting,  ksarena  melaui  kultur  yang  kuat,  maka penegakan hukum menjadi semakin mumpuni. 21

## KERANGKA TEORI
Setiap  lingkup  realitas  kehidupan  baik  keluarga,  politik,  pekerjaan,  pendidikan,  dan sebagainya  masing-masing  membutuhkan  tipe-tipe  otoritas  yang  berbeda  ataupun  yang bersifat  khusus. 22 Terdapat  dua  bentuk  ototritas  yakni  otoritas  murni  dan  otoritas  yang diciptakan.  Kementerian  Agama  sejak  kabinet  pertama  pasca  kemerdekaan,  ia  tidaklah kemudian  menjadi  pemegang  otoritas  Islam,  dan  apalagi  kementerian  ini  tidaklah  khusus berkenaan  dengan  urusan  masyarakat  Islam,  tetapi  juga  komunitas-komunitas  agama  lain. MUI  Kota  berada  pada  otoritas  murni  yang  tidak  didukung  oleh  birokrasi  dan  tidak memiliki pagu anggaran dalam lingkungan eksekutif.
Pada  awalnya  di  masa  kesultanan,  otoritas  agama  berpusat  pada  ulama  yang  berada pada lembaga-lembaga  pendidikan  Islam,  seperti  dayah,  surau,  dan  pesantren.  Sejak  masa
20 Ade  Saptomo,”Budaya  Hukum  Indonesia  yang  Mendukung  Pembangunan  Hukum  Nasional”  dalam Komisi YUdisial RI, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: KYRI, 2014), hlm. 241
21 Komisi Yudisial RI , Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: KYRI, 2014, hlm. 241
22 April Carter, Authority and Democracy, diterjemahkan oleh Sahat Simammora, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 99
kolonial  Belanda,  otoritas  agama  menjadi  terpencar  di  antara  ulama  yang  berada  pada lembaga-lembaga Islam dengan ulama yang  berada dalam struktur pemerintahan kolonial. Pada  dasawarsa-dasawarsa  awal  abad  20,  pemencaran  otoritas  agama  kian  meningkat dengan munculnya berbagai organisasi Islam sejak dari Jami’at Khair, Muhammadiyah, NU, dan  seterusnya.  Sejauh  menyangkut  otoritas  dalam  bidang  fikih,  organisasi-organisasi  ini memiliki  lembaga  fatwanya  masing-masing  yang  tidak  saling  mengikat  satu  sama  lain. 23 Ditambah  serangan  globalisasi  dan  liberalisasi,  maka  otoritas  ulama/MUI  menguatkan statemen  bahwa  otoritas  dalam  satu  suasana  tidak  harus  menghasilkan  sikap  yang  sama dalam suasana yang lain.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  pada  penelitian  kualitatif,  yakni  ingin  menggambarkan fenomena sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif bermaksud menggambarkan setting sosial apa adanya tanpa ada rekayasa untuk mendapatkan latar aslinya. Dalam penelitian kualitatif keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan. 24

## 2. Metode dan Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Paradigma  penelitian kualitatif  berparadigma  alamiah    dan  ekspansionis. 25 Menurut  paradigma  ini  setiap fenomena  sosial  harus  diungkap  secara  holistik  yakni  kriteria  kualitas  lebih  ditekankan pada  relevansi,  yakni  signifikansi  dan  kepekaan  peneliti  terhadap  lingkungan sebagaimana  adanya.  Peneliti  mengamati  gejala  sosial  secara  alamiah  dan mengembangkannya sampai titik jenuh.
Sementara pendekatan yang digunakan adalah filosofis-sosiologis.
a.   Secara  filosofis,  adanya  Hadis  yang  mengungkapkan al-ulama  warasat  al-anbiya’ bahwa  peran  dan  fungsi  ulama  sebagai  pewaris  Nabi.  Pewaris  Nabi    dimaksudkan bukan dari aspek trans material, tetatpi lebih pada peran keberlangsungan visi-misi kenabian  sebagai  penyempurna  akhlak manusia  ( innama  bu’istu  liutammima  makarim al-akhlaq ).  Term  moral  yang  dipadankan  dengan  kosa  kata  akhlak,  dalam Lisan  al- ‘Arab diungkapkan  bahwa  inti  dari  akhlak  itu    bersumber  dari  akhlak  itu  sendiri, tetapi jabarannya mencaku ruang lingkup yang luas. 26
Bahasan ini akan dikaitkan dengan traveling theory.
23 Azyumardi Azra, Republika, 6 Januari 2011
24 M. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan, Teori, dan Praktek (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 59
25 M. Sayuthi Ali, Metodologi… hlm. 59 26 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar al-Sadr, 1990), hlm. 89
Traveling theory merupakan konstruk teoritik yang menerangkan bahwa suatu ide  atau  gagasan  mngalami  perpindahan  dari  orang  perorang,  dari  satu  situasi  ke situasi lain dan dari satu periode ke periode lain. 27 Kehidupan budaya dan intelektual sangat  tergantung  pada  ide    atau  gagasan.  Fokus  utama  dari  teori  perjalanan  ini adalah  cara-cara  dimana  ide  atau  gagasan    mengalami  transformasi  seiring  dengan proses  trans-lokal  ide  tersebut.  Gagasan  yang  dibawa  oleh  MUI  berawal  dari  nilai dan  ide  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  di  Semenanjung  Arabia. Kemudian  gagasan  dan  ide  tersebut  di-trans-lokal-kan  ke  Indonesia.  Dalam perjalanannya,  ide  dan  gagasan  tersebut  berhadapan  dengan  gagasan  kultur  lokal Indonesia.  Memang  hampir  seluruh  ide  merupakan  trans-lokal,  kemudian mengkristal dan menjadi dogma serta praktek sosial.
Ada empat tahapan yang dilalui dalam proses perjalanan dalam sebuah ide yakni:
1. Tempat asli ( a point of origin ). Ide dan gagasan Islam dengan tempat asli di Saudi Arabia.
2. Tindakan perjalanan ide itu sendiri (distance transversed ).
3. Pertemuan  ide  atau  gagasan  dengan  budaya  baru  di  tempat  baru  akan mengalami  berbagai  kemungkinan,  seperti  resepsi,  akulturasi,  perbedaan, pertentangan dan bahkan ada yang berlawanan dengan budaya lokal. Proses adaptasi dan negosiaisi pun intens berlangsung.
4. Tahap  transformasi  setelah  lolos  dari  sergapan  budaya  lokal  dan  penganut agama dan keercayaan lain.
b.   Sedangkan  secara  sosiologis  tergambar  bahwa  dari  studi  historis-empiris  terhada fenomena  keagamaan  yang  diperoleh  masukan  bahwa  agama  sesungguhnya  sarat dengan  berbagai  “kepentingan”  yang  menempel  dalam  ajaran  atau  batang  tubuh ilmu-ilmu  agama  itu  sendiri.  Hampir  semua  agama  memunyai  “institusi”  atau “organisasi”  pendukung  yang  memperkuat,  menyebarkan  ajaran  agama  yang diembannya.  Institusi dan  organisasi keagamaan  tersebut  ada  yang  bergerak  dalam wilayah  sosial  budaya,  sosial  kemasyarakatan,  pendidikan,  politik,  ekonomi,  dan sebagainya. 28 Ini berkaitan dengan fenomenologi.
Dalam  konteks  fenomenologi,  eksplorasi  terhadap  pengalaman  pelaku  suatu peristiwa  secara  kompleks  dan  pemaknaan  terhadap  pengalamannya    merupakan perioritas  untuk  mempresentasi  pengetahuan  secara  deskriptif  dan  sistematis  kepada publik.
27 Masdar Hilmy, Akar-Akar Trans-nasionalisme dalam Hizbut Tahrir Indonesia” dalam Islamica: Jurnal Studi Keislaman¸ Vol. 6, No. 1, September 2011, hlm. 4
28 Kata  Pengantar  yang  disampaikan  M.  Amin  Abdullah  dalam  Ahmad  Norma  Permata,  (ed), Metode Studi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 2

## 3. Sumber dan Instrumen Pengumpul Data
Secara  umum  sumber  data  penelitian  kualitatif  ialah  tindakan  dan  perkataan manusia  dalam  suatu  latar  yang  bersifat  alamiah.  Sumber  data  lain  adalah  bahan-bahan perpustakaan  yang  dijadikan  sebagai  kajian dan landasan  teori  serta  kerangka  konseptual. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial  yang bersifat unik  dan  kompleks.  Regularitas  atau  pola  tertentu  dengan  variasi  yang  beragam  akan ditemukan  di  lapangan.  Untuk  itulah  data  dan  informasi  harus  ditelusuri  sedalam  dan seluas mungkin sesuai dengan  variasi yang ada melalui wawancara.
Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi gambaran agama, peristiwa, kegiatan, perasaan,  motivasi,  tuntunan,  dan  lain-lain. 29 Wawancara  mendalam  tidak  berstruktur  seta tersamar  dimaksudkan  untuk  lebih  leluasa  melacak  ke  berbagai  segi  dan  arah  guna mendapatkan  informasi  yang  selengkap  mungkin  dan  sedalam  mungkin  tanpa  terganggu dengan setting sosial. kasi dengan baik. 30 Penelitian ini bersifat eksploratif, analisis datanya dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## Fungsi dan Peran MUI Kota Padangsidimpuan
1. Fungsi
Fungsi  ini  tetap  sesuai  keridornya  untuk  menjaga  moralolitas  dan  aqidah masyarakat.  MUI  adalah  gerakan  moral.  Dalam  anggaran  dasarnya  MUI  dengan  tegas berfungsi  sebagai  wadah  musyawarah  dan  wadah  silaturrahmi  para  ulama, zuama  dan cendekiawan  muslim  dalam  mengayomi  umat,  mengembangkan  dan  mengamalkan ajaran Islam serta menggalang ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan yang Islami, wadah yang  mewakili  umat  Islam  dalam  hubungan  dan  konsultasi  antar  umat  beragama  serta pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.
Otoritas MUI Kota Padangsidimpuan tengah berhadapan dengan arus globalisasi, lembaga-lembaga yang memiliki ototritas yang diciptakan, munculnya  organisasi sosial keagamaan Islam lainnya. Untuk itu fungsinya harus dikembangkan sesuai kualitas dan kuantitas persoalan hidup yang semakin berkembang.
2. Peran MUI Kota Padangsidimpuan
Dari  sekian  banyak  aspek  kehiduan  sosial  keagamaan  dan  kemasyarakatan, peneliti memilih empat bidang yang dijadikan objek penelitian kali ini yakni:
a. Sosial Keagamaan:
29 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1990), hlm. 129-30
30 M.  Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 115-16
1).  Penentuan  awal  Ramadhan/hari  raya.  Otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan berhadapan dengan lembaga keagaman Islam lainnya seperti Muhammadiyah yang  memiliki  epistemologi  tersendiri  dalam  menetukan awal  Ramadhan  dan penentuan  hari  raya  id  melalui ilmu  hisab .  Sedangkan  metode ru’yah bagi kelompok  ini  adalah taqquly, bukan ta’abbudy. Bagi  kelompok  ini  acuan  dan standar  adalah  al-Qur’an  dan  Hadis  bukan  Pemerintah  dan  MUI.  Namun demikian,  tTerkait  dengan  perbedaan  ini  sangat  dimungkinkan  adanya kesamaan dan penyatuan persepsi antar lembaga dimasa datang. 31 Ketua MUI Kota Padangsidimpuan telah menghimbau pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk bersama dan sama-sama satu bahasa dan langkah dalam memulai awal Ramadhan dan juga lebaran sebagai simbol persatuan  dan  kesatuan  umat  Islam. 32 Dalam  hal  ini  Otoritas  MUI  Kota Padangsidimpuan  lebih  banyak  diarahkan  pada  upaya  peningkatan  budaya hukum masyarakat.
2).  Zakat  Produktif.  Otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan  berhadapan  dengan tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  relatif  masih  rendah,  pengamalan keagamaan  yang  masih  kurang  kuat,  serta  tuntutan  kehidupan  yang  sulit.
Muzakarah  tentang  zakat  profesi  telah  dilaksanakan  oleh  MUI  Kota Padangsidimpuan  kepada  PNS,  sayang  sekali  diantara  anggota  MUI  sendiri belum sama persepsinya tentang zakat ini, apalagi untuk memproduktifkannya. 33
Penyebab  ini  paling  tidak  karena  tingkat pendidikan  yang  relatif  masih  rendah  serta  himpitan  tuntutan  ekonomi  yang sangat  mendesak. 34 Dari  sekian  dana  yang  diproduktifkan  lebih  banyak tergantung  dengan  persoalan  sikap  kurang  amanah  masyarakat  penerima bantuan sehingga dana dan program zakat produktif ini gagal. Nabi memang telah  memberi  peringatan  akan  hancurnya  sekelompok  orang  jika  sikap amanah mereka  tidak diperpegangi  dengan kuat. Mata  ja’a  al-sa’ah.  Iza  zahabat al-amanah, kapankah  akan  terjadi  peristiwa  hari  kiamat    --baik  kiamat  besar mauun  kiamat  kecil,  jawabannya  ketika  sikap  amanah  tidak  ada  lagi.  Kiamat kecil  dalam  hal  ini identik  dengan  kehancuran  atau  kegagalan  program  zakat
31 AN, Muhammadiyah, wawancara di Padangsidimpuan 2 Nopember 2015
32 Azyumardi  Azra  dalam  tulisannya  pada  harian  Republika  Nopember  2011  mengungkapkan  kenapa umat Islam-khususnya di Indonesia-tidak bersatu di bawah satu otoritas keagamaan tunggal sehingga tidak ada lagi  perbedaan-perbedaan,  misalnya,  yang  paling  mencolok,  dalam  penetapan  awal  dan  akhir  Ramadhan. Komaruddin Hidayat, orang yang selalu ingin berkelompok  secara fanatik bisa jadi karena tidak cukup modal, baik  secara  sosial  maupun  intelektual  sehingga    cenderung  mencari  tumpangan  hidup  melaui  cara-cara  diluar common  sense. Jika  ini  benar,  duduk  persoalannya  menjadi  jelas  bahwa  mereka  yang  masuk  dalam  kelompok fundamentalis  maupun  radikalis  Islam  itu  hanyalah  ikhtiar  mencari    “kenyamanan  hidup  palsu”  di  tengah persaingan hidup yang semakin sulit. Komaruddin Hidayat, dalam kata pengantar Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas karya Drs.H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, hlm.xxv
33 ZEH, MUI Kota P, wawancara di Padangsidimpuan 15 Oktober 2015
34 ASD, BAZDA Kota P,   wawancara di Padangsidimpuan 1 Setember 2015
produktif. 35 Padahal  ini  sangat  penting  untuk  mendukung  perekonomian masyarakat.  Diakui  bahwaa  pesan-pesan  moral  agama,  seagung  apapun,  jika tidak  relevan  dengan  kebutuhan  objektif  masyarakatnya,  niscaya  Islam  hanya hadir  sebagai  dogma  dan  dongeng.  Kesalahan  terbesar  yang  dilakukan manusia  adalah  ketika  manusia  terpenjara  oleh  persepsi  teks  agama  dan kurang  mengeksplorasi  konteks  agama.  Seharusnya  agama  hadir  untuk membantu  mengembangkan  potensi  kreatif  yang  terkandung  dalam  pribadi pemeluknya, bukan untuk melakukan perampasan martabat dan pemenjaraan krativitas  individual. 36 Dalam  hal  ini  Otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan lebih  banyak  diarahkan  pada  upaya  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat.
b. Sosial Kemasyarakatan:
1).  Kesadaran  Berlalu  Lintas,  Otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan  sebagai pemilik  otoritas  murni  berhadapan  dengan  otoritas  yang  dicipatkan  yang kepolisian  RI.  Lembaga  ini  telah  mulai  “memfungsikan”  otoritas  MUI  melalui pembinaan  personil  mereka  menjadi  ustaz  yang  memberi  pencerahan  melalui khutbah,  ceramah  di  rumah  ibadah  masjid  maupun  mushalla  dan  masuk  ke pesantren-pesantren.  Polisi  telah  melakukan  sosialisasi  melalui  kerjasama dengan  masyarakat  terorganisir  maupun  masyarakat  yang  tidak  terorganisir.
Selain  sosialisasi  ke  lembaga-lembaga  pendidikan  dan  masyarakat,  kepolisian melihat  bahwa  sosialisasi  yang  paling  tepat  dan  bagus  adalah  penindakan  di lapangan.  Untuk  itulah  idealnya  seluruh  anggota  Polri  adalah  ustaz  agar gerakan moral yang dilaksanakannya lebih efektif. 37 Dalam hal ini Otoritas MUI Kota  Padangsidimpuan  lebih  banyak  diarahkan  pada  upaya  peningkatan budaya hukum masyarakat.
2).Jam  belajar  masyarakat.  Otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan  berhadapan dengan  lembaga  yang  memiliki  otoritas  yang  diciptakan  seperti  Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dan Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan. Kementerian  Agama  Kota  mengurusi  Madrasah  negeri  maupun  swasta sedangkan  Dinas  Pendidikan  Kota  meng- handle lembaga  pendidikan  umum negeri  maupun  swasta.  Kementerian  Agama  Kota  umpamanya  telah  kembali menggerakkan  program  “magrib  mengaji”  dan  kembali  ke  Surau.    Program maghrib  mengaji  ini  adalah  secara  psikologis-sosiologis,  merupakan  proses pembelajaran  sebaya  dan  berkelompok  agar  anak-anak  lebih  semangat  belajar dengan  kawan  sebaya,  ada giri-giri sedikit, marsijottikan  deba ,  serta  ada
35 RH, BAZDA Kota P,  wawancara di Padangsidimpuan 15 Oktober 2015
36 Komaruddin  dalam  kata  pengantar  Islam  Sosial  sebuah  Tafsir  Atas  Realitas  karya  Drs.H.  Ahmad Supardi Hasibuan, MA, hlm. XXIII
37 TM, Polisi, wawancara di Padangsidimpuan 7 Oktober 2015
kompetisisnya  antar  peserta. 38 Dalam  hal  ini  Otoritas  MUI  Kota Padangsidimpuan  lebih  banyak  diarahkan  pada  upaya  peningkatan  budaya hukum masyarakat.
Otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan  dalam  menjalankan  perannya  secara  praktis tengah berhadapan dengan arus globalisasi yang membawa sains dan teknologi yang sangat berpengaruh,  masuknya  ideologi  sekuler,  sosialis,  dan  bahkan  radikalis  fundamentalis. meskipun saat kini program MUI Kota Padangsidimpuan masih lebih banyak berhubungan dengan peristiwa insidentil di masyarakat seperti persoalan narkoba, pementasan semi yang diperkirakan akan mengundang kemaksiatan, kafe-kafe, dan lomba motor-cross liar di jalan baru.
Contoh untuk daerah adalah Deli Serdang, situasi politik kini yang kurang harmonis antara MUI dengan pemerintah membuat lahirnya Majelis Ulama Daerah (MUD) sebagai rival dari MUI. 39
Polisi  ingin  mendapatkan  citra  ulama  sehingga  mereka  memersiapkan  personilnya menjadi  penceramah,  khatib.  Ini  sekaligus  menghindari  birokrasi  yang  terkadang  rumit dalam menjalin MoU antar lembaga. Polisi sudah memulai mengungkapkan persoalan lalu lintas  pada  khutbah  Jum’at,  sementara  ustaz  belum  memulainya  dan  banyak  yang  masih berkutat  pada  perbincangan  pahala,  neraka,  surga,  dan  neraka.  Padahal  seharusnya  ustaz harus lebih banyak bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 40
Sangat  alami  ika  makin  banyak  masyarakat,  makin  banyak  jenis  kelakuannya.  Untuk itulah perbandingan polisi dengan rakyat idealnya 1:100, agar polisi dapat mengenal rakyat dengan baik termasuk dalam ciri dan cara mereka. Pada  bagian lain action ustaz masih perlu dimaksimalkan  di  masyarakat,  jangan  terlalu  banyak  di  podium  demi  peningkatan kesadaran hukum apalagi membudayakan hukum.. 41

## KESIMPULAN
April  Carter  dalam  karyanya Authority  and  Democracy menuliskan  bahwa  setiap lingkup  realitas  kehidupan  baik  keluarga,  politik,  pekerjaan,  pendidikan,  dan  sebagainya masing-masing membutuhkan tipe-tipe otoritas yang berbeda ataupun yang bersifat khusus. Tipe  otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan  saat  ini  tengah  menghadapi  ragam  otoritas agama,  lembaga  --ketika  terjadi  ekspansi  pendidikan  tinggi  Islam  yang  menghasilkan  kian banyak  lulusan  yang by  training ahli  tentang  Islam,  peningkatan  kelas  menengah  muslim yang mencari otoritas agama yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan lingkungan
38 Is,  masyarakat,  wawancara  di  Padangsidimpuan  10  Oktober  2015,  LHS,  Kemenag  Kota, Padangsidimpuan 27 September 2015.
39 ZEH, MUI Kota Padangsidimpuan, wawancara di Padangsidimpuan 10 Oktober 2015
40 RH, masyarakat,  wawancara di Padangsidimpuan  Nopember 2015
41 AA, Polisi,  wawancara di Padangsidimpuan 10 Oktober 2015
sosio-ekonomis,  adopsi  liberalisasi  politik  dan  ekspansi  globalisasi,  serta  otoritas  yang diciptakan dari lembaga lain sehingga otoritas itu terpencar.
Dalam  banyak  hal,  otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan  lebih  banyak  diarahkan pada  upaya  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  kemudian  baru  mengarah  pada upaya meningkatkan budaya hukum masyarakat.  Tentu indah dan sangat didambakan jika otoritas  MUI  Kota  Padangsidimpuan  untuk  membina  dan  mengawal  moral  masyarakat dapat maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## AD/ART Majlis Ulama Indonesia
Ade  Saptomo,”Budaya  Hukum  Indonesia  yang  Mendukung  Pembangunan  Hukum Nasional”  dalam Komisi  YUdisial  RI,  Problematika  Hukum  dan  Peradilan  di  Indonesia, Jakarta: KYRI, 2014
Komisi YUdisial RI, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Jakarta: KYRI, 2014
Ahmad Fanani, “Otoritas dalam Hukum Islam: Antara Tranformasi dan Krisis dalam Sistem
Negara Moderen” Justitia, vol. 7 No. 1/ Januari – Juni, 2010
April  Carter, Authority  and  Democraty,  diterjemahklan  oleh  Sahat  Simamora, (Jakarta: Rajawali, 1985
Azyumardi Azra, Republika, 6 Januari 2011
Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1996
Daniel  W.  Brown, Rethinking  Tradition  in  Modern  Islamic  Thought, Cambridge:  Cambridge University Press, 1996
Harian Waspada , Agustus 2014
Harian Waspada , Kamis, 2 April 2015
Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab, Beirut: Dar al-Sadr, 1990
Jasser  Audah, Maqasid  al-Syariah  in  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  System  Approach. London- Washington, IIIT, 2007

## Kamus Besar Bahasa Indonesia
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia Utama, 1990
Komaruddin  Hidayat,  dalam  kata  pengantar Islam  Sosial  sebuah  Tafsir  Atas  Realitas karya Drs.H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, h.XXV
Komisi Yudiasial RI, Problematka Hukum dan Peradilan di Indonesia, Jakarta: KYRI, 2014
Komisi Yudisial RI, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Jakarta: KYRI, 2014
Loren Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
M.  Amin  Abdullah  dalam  Ahmad  Norma  Permata,  (ed), Metode  Studi  Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
M. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan, Teori, dan Praktek Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
Masdar  Hilmy,  Akar-Akar  Transnasionalisme  dalam  Hizbut  Tahrir  Indonesia”  dalam Islamica: Jurnal Studi Keislaman¸ Vol. 6, No. 1, September 2011
Qomarul  Huda,  “Otoritas  Fatwa  dalam  Konteks  Masyarakat  Demokratis:  Tinjauan  atas Fatwa  MUI  Pasca  Orde  Baru”  dalam  M.  Atha  Mudzhar,  dkk, Fatwa  Majlis  Ulama Indonesia  (MUI)  dalam  Perspektif  Hukum  dan  Perundang-undangan, Jakarta:  Kemenag dan MUI Pusat, 2012