(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Open Government Data : Open Data Pada Sektor Pendidikan Dalam Mendukung Kebijakan
Nadia Mukhlisa 1* , Azhar Kasim 2
1 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia
2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

## Abstract
Disruptive technology push digitization acceleratingly and impact on education sector so that learning process to be more effective and efficient. Many problems arise in education sector that can be solved by the government’s policy based on data. The purpose of this research is to analyze the concept of open data  that  plays  a  role  in  the  evidence-based  decision-making  process  by  utilizing  e-government. The analysis  uses  the  principle  of  Open  Government  where  the  government  increases  transparency, accountability, and participation through open data. This study shows data were collected through the literature review method and pay attention to the credibility of the data source. The results  show open data  development  innovations  in  the  public  sector  especially  in  the  field  of  education:  Dapodik,  PD Dikti,  and  EMIS.  Open  Government  Data  was  created  to  support  appropriate  policies,  so  it  is  very important  to  present  open  data  that  must  be  complete,  valid,  integrated,  and  transparent  (relate  to quality of school or map of education quality by region).

## Keywords: education, evidence-based policy, open data impact, open government data

## Abstrak
Kemajuan teknologi menciptakan digitalisasi di berbagai bidang yang kemudian mendorong konteks baru dalam model interaksi pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Berbagai macam permasalahan yang muncul di bidang pendidikan dapat diselesaikan dengan adanya dukungan pemerintah. Dukungan tersebut melalui kebijakan bantuan di bidang pendidikan yang diputuskan berbasis data. Tujuan penelitian adalah menganalisis tentang konsep open data yang  berperan  pada  proses  pengambilan  keputusan  berbasis  bukti  dengan  memanfaatkan e-government. Analisis  tersebut  menggunakan  prinsip Open  Government dimana  pemerintah  meningkatkan  transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi melalui open data. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui metode literature review dan tetap memperhatikan kredibilitas sumber data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya inovasi pembangunan open data di bidang pendidikan: Dapodik, PD Dikti, dan EMIS. Open Government Data diciptakan untuk mendukung kebijakan agar tepat, maka sangat penting untuk menghadirkan open data yang lengkap, valid, terintegrasi,  dan  transparan  (transparan  mengacu  kepada  data  kualitas  sekolah  atau  peta  kualitas  pendidikan berdasarkan wilayah).
Kata kunci: kebijakan berbasis bukti, pendidikan, open data impact, open government data
* nadelisa.nm@gmail.com
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Data  pendidikan  memiliki  peran penting  dalam  perumusan  kebijakan  yang bertujuan  untuk  memperbaiki  mutu  dan
kualitas pendidikan di Indonesia.
Pemerintah perlu mengoptimalkan
pengambilan keputusan yang berbasis data sehingga  mampu  menganalisis  kebutuhan dan  mengembangkan  layanan  publik  yang bertujuan agar dapat meningkatkan transparansi  dan  kepercayaan  pemerintah (Agbozo  &  Spassov,  2018).  Semua  proses ini  dapat  terwujud  jika  penyelenggaran pemerintahan dilakukan dengan
memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi atau konsep e -government.
E-government menjadi strategi untuk mengurangi  dampak  disfungsi  birokrasi karena  dapat  menyederhanakan  prosedur, mengintegrasikan  data,  dan  mengurangi kontak  tatap  muka  yang  identik  dengan kepentingan  kelompok  atau  individu.  E- government  juga  berperan  sebagai  alat untuk  mewujudkan  nilai-nilai  birokrasi seperti otomatisasi, transparansi,
akuntabilitas yang mendukung peningkatan kinerja,  fokus  kepada  masyarakat  dan peningkatan  layanan  publik.  Karakteristik e-government  salah  satunya  dapat  dilihat dari  sistem  berbasis  data  dimana  terdapat aktivitas  pengumpulan  informasi  di  setiap level pemerintahan, mentransformasi layanan  publik  secara  elektronik  dan
menyediakan  open  data  (Agbozo  & Spassov, 2018).
Open Government merupakan tahapan lanjutan dari pemerintahan berbasis elektronik  atau  e-government.  Konsep Open  Government  tidak  mungkin  terjadi tanpa  adanya  output  e-government  dan implikasi  kemajuan  teknologi,  kebijakan serta  budaya  (Saxena,  2018;  Veljković  et al., 2014). Open Government diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama pada tahun 2009 dengan prinsip pemerintahan  yang  transparan,  partisipasi, dan  kolaborasi.  Tolok  ukur  implementasi Open Government adalah keterbukaan data, transparansi,  partisipasi  dan  kolaborasi. Keterbukaan  data  berhubungan  dengan adanya  akses,  kemudahan  pencarian,  dan relevansi  informasi  atau  data  pemerintah. Implementasi keterbukaan data juga
dianggap sebagai sarana untuk menentukan alokasi  sumber  daya  secara  efisien, peningkatan kapasitas, peningkatan efisiensi,  dan  efektivitas  pengambilan keputusan  dalam  organisasi  sektor  publik (Veljković et al., 2014).
Data yang dipublikasikan oleh sektor publik dan dapat digunakan untuk kepentingan  individu  maupun  organisasi pada  tatanan  masyarakat  disebut  Open Government Data. Tantangan keberhasilan inisiasi  Open  Government  Data  tercermin dari  meningkatnya  penggunaan  data  oleh masyarakat, risiko kepemilikan data,
kualitas  data  dan  infrastruktur  teknologi, dan  pengembangan  infrastrukturnya.  Open data  tanpa  kontrol  kualitas  yang  tepat berpotensi membentuk partisipasi masyarakat secara negatif. Dengan demikian, frekuensi penggunaan data akan menurun dan beberapa pengguna data harus melakukan usaha untuk pengecekan kembali.  Kualitas  Open  Government  Data disajikan  dalam  terlihat  dari  akurasi, agregasi, dan partisipasi masyarakat (Talukder et al., 2019; Vetrò et al., 2016).
Pada tahun 2020, Ombudsman Republik Indonesia melaporkan
permasalahan  di  sektor  pendidikan  selama pandemi  Covid-19.  Permasalahan  utama pada Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkait dengan  permasalahan  teknis  yang  meliputi gawai,  paket  data  internet,  dan  akses internet  (Anonymous,  2020).  Sekitar  15,6 persen peserta didik tidak memiliki laptop, komputer, atau telepon genggam dan hanya
8  persen  guru  yang  mengerti  cara memanfaatkan teknologi pembelajaran jarak  jauh.  Kondisi  belajar  dari  rumah semakin  rumit  dengan  fakta  bahwa  36 persen penduduk Indonesia bukan
pengguna internet dan sebanyak 42,2 persen peserta didik tidak memiliki kuota internet yang memadai (Jayani, 2020).
Keadaan ini menggambarkan ketidaksiapan  pemerintah  baik  dari  segi anggaran  maupun  infrastruktur  jaringan internet dalam menghadapi praktik
pembelajaran  secara  daring.  Sedangkan pandemi  Covid-19  menuntut  pemerintah untuk  mengeluarkan  kebijakan  yang  tepat dalam  waktu  yang  cepat.  Keberhasilan pembelajaran  jarak  jauh  membutuhkan peran  serta  semua  pihak  agar  berjalan dengan  baik.  Pemerintah  dalam  hal  ini Kemendikbudristek telah merelaksasi beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pendidikan  selama  pandemi  Covid-19. Salah satunya kebijakan pemberian bantuan kuota data internet gratis pada peserta didik dan  tenaga  pendidik.  Syarat  penerima bantuan  kuota  data  internet  gratis  harus terdaftar di Dapodik (bagi peserta pendidikan  dasar  dan  menengah)  dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD Dikti (bagi peserta pendidikan tinggi).
Pada  praktik  di  lapangan  ditemui permasalahan  pada  pembagian  kuota  yang tidak  merata  kepada  kelompok  sasaran (Waseso, 2020). Potensi sumber permasalahan  berhubungan  dengan  data penerima  kuota  yang  diambil  dari  sistem basis  data  Kemendikbudristek.  Hal  ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar, padahal  kuota  menjadi  salah  satu  sarana utama  dalam  pelaksanaan  pembelajaran jarak  jauh.  Maka,  pendataan  tenaga pendidik dan peserta didik harus valid agar proses  implementasi  kebijakan  pemberian kuota  gratis  dapat  berjalan  sesuai  sasaran penerima.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Dapodik  dan  PD  Dikti  yang  saat  ini menjadi big data dan open data pemerintah di  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan berada di bawah wewenang
Kemendikbudristek. Sedangkan untuk basis data  sekolah  keagamaan  keislaman  berada di  sistem  pendataan  yang  berada  di Kementerian  Agama,  EMIS,  Education
Management  Information  System.  Baik Dapodik,  PD  Dikti,  maupun  EMIS sebenarnya  adalah  sebuah  data  pokok pendidikan serta kebudayaan yang terintegrasi dalam area cakupannya masing- masing. Selain itu, sistem tersebut berfungsi dalam  menunjang  tata  kelola  data  dan informasi  terpadu  agar  dapat  digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
Merujuk kepada teori Open
Government, kritisi terkait tentang keberadaan  sistem  pendataan  pendidikan yang  masih  tersebar  di  dua  organisasi merupakan  salah  satu  hal  yang  harus diperbaiki.  Open  Government  menuntut
pemerintah melakukan
kolaborasi
pengintegrasian sistem pendataan
pendidikan  pada  semua  level  sehingga terwujud  suatu  satu  data  pendidikan Indonesia.  Dengan  adanya  peran  ketiga sistem informasi tersebut dalam penyediaan basis  data  yang  digunakan  oleh  para pemangku kepentingan untuk
mengimplementasikan kebijakannya, maka diperlukan  kolaborasi  dan  partisipasi  yang
baik oleh semua pihak yang terlibat. Tidak hanya  pada  proses  produksi  data  yang menjadi  krusial  dalam  mewujudkan  open data yang berkualitas tetapi juga diperlukan kontrol  kualitas  data  tersebut.  Oleh  karena itu,  kualitas  Open  Government  Data menjadi komitmen yang harus dijaga dalam administrasi publik.
Open  Government  Data  merupakan sebuah fenomena dalam mendorong terciptanya  nilai  publik.  Nilai  publik terwujud karena implikasi Open
Government  Data  yang  memungkinkan pencegahan korupsi, sehingga akuntabilitas pada  organisasi  sektor  publik  meningkat. Selain itu, organisasi sektor publik menjadi terdorong  untuk  melakukan  layanan  yang inovatif  dan  terbarukan  baru  seperti penyediaan big data yang terbuka (Nikiforova & McBride, 2021). Open data yang  dirilis  pemerintah  harus  dapat memenuhi  kebutuhan  para  pemangku kepentingan  agar  dapat  digunakan  secara maksimal dalam mendukung proses perumusan kebijakan.
Sejalan dengan hal tersebut,
Indonesia adalah negara demokratis. Salah satu karakteristik negara demokratis adalah adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam aktivitas  pemerintah.  Eskalasi  partisipasi masyarakat  akan  terwujud  melalui  open data.  Argumentasi  ini  didukung  oleh Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi Publik  Nomor  14  Tahun  2008,  Undang-

## Undang  Reformasi  Birokrasi,  Undang-
Undang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Pers  yang  mengamanatkan  dorongan transparansi  dan  akuntabilitas  administrasi publik  di  samping  memenuhi  komitmen Indonesia  selaku  negara  anggota  PBB terhadap pencapaian SDG nomor 4, 9, dan 17 tentang pendidikan.
Keberhasilan  implementasi  Open Government Data pada prinsipnya dilakukan dengan menyukseskan open data. Kesuksesan  open  data  tergantung  pada kemampuan data tersebut untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan pengguna data. Upaya tersebut dilakukan dengan menyajikan  Open  Government  Data  yang memiliki  delapan  prinsip,  yaitu  lengkap, primer,  tersedia,  dapat  diakses,  dapat diproses  oleh  mesin,  tidak  diksriminatif, tersedia  dalam  format  terbuka,  dan  bebas lisensi  (Alatta,  2020;  Saxena  &  Janssen, 2017;  Ubaldi,  2013).  Rekomendasi  praktis untuk  mewujudkan  open  data  adalah melalui  penyediaan  data  yang  bukan  data pribadi  dan  penyediaan  biaya  yang berpotensi timbul. Potensi timbulnya biaya ini  terkait  dengan  proses  rilis  data  yang berhubungan  dengan  lokasi  dan  izin penerbitan  data  dalam  jumlah  besar (Conradie & Choenni, 2014).
Penelitian tentang Open Government berkaitan  dengan  objek  keterbukaan  data pemerintah  dimana  banyak  membahas
tentang  evaluasi  implementasi  Open  Data pada sektor publik. Tolak ukur keberhasilan implementasi keterbukaan data pemerintah dapat dilihat dari proses internal organisasi publik  dimana  kematangan  e-government juga  menjadi  parameter  yang  diukur (Conradie  &  Choenni,  2014;  Haini  et  al., 2019;  Nam,  2015;  Saxena,  2017;  Yang  et al., 2015; Yang & Wu, 2016). Pembahasan tentang peran dan dampak dari implementasi  Open  Government  Data dalam  mewujudkan  pembuatan  kebijakan berbasis bukti  masih belum banyak  diteliti di  Indonesia.  Artikel  ini  diharapkan  dapat memberi kontribusi dalam literatur kebijakan publik terutama dalam mendorong sektor publik untuk menghasilkan data yang komprehensif agar kebijakan tepat sasaran dan optimal  dalam menyelesaikan  permasalahan.  Selain  itu, artikel  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi referensi  manajemen  data  pada  sektor publik khususnya usaha dalam menyediakan  open  data atau  satu  data pendidikan.

## METODE
Metode  penelitian  ini  merupakan studi  literatur  yang  tersistemasis  dimana metode  ini  dapat  mendefinisikan  berbagai temuan  dengan  baik  (Ahmed  et  al.,  2020). Dalam hal ini, pencarian literatur dilakukan dengan  komprehensif  menggunakan  kata kunci  “ Open  Data”;  “Open  Government
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Data” dan  ” Open  Education  Data” pada berbagai  sumber  database  ilmiah  seperti Scopus  dan  Proquest.  Pencarian  sumber ilmiah  pada  kedua  sumber  tersebut  dinilai dapat menjamin validitas konten artikel dan memiliki  reputasi  terpercaya  dalam  dunia pendidikan. Dengan demikian, saat pengolahan  hasil  ulasan,  artikel  ini  juga dapat dipastikan keabsahannya.
Sebanyak  delapan  belas  artikel  dari berbagai macam jurnal internasional terakreditasi  Scopus  dan  empat  makalah
prosiding internasional didapatkan
kemudian artikel tersebut ditelaah,
diidentifikasi, dan diklasifikasikan berdasarkan  topik.  Temuan  kemudian disandingkan  untuk  dibahas  satu  per  satu sehingga didapatkan irisan ropik penelitian. Distribusi jurnal internasional dan prosiding internasional  dapat  dilihat  pada  Tabel  1. Mayoritas  sumber  artikel  merupakan publikasi  yang  terbit  tidak  lebih  dari sepuluh  tahun  ke  belakang.  Selain  itu, peneliti  memperkaya  hasil  temuan  dengan beberapa sumber studi literatur lain seperti buku,  laporan, working  paper, halaman Web, dan disertasi.
Tabel 1. Distribusi Sumber Ilmiah Jurnal Government Information Quarterly Creativity Research Journal Information and Management IT Professional Public Administration and Management Policy Science Journal Applied Research in Higher Education Public Performance and Management Review International Review of Administrationn Sciences Social Science Computer Review Information (Switzerland) Telematics and Informatics
International Journal of Comparative Education and Development Vine Journal of Information and Knowledge Management System Foresight
Public Management Review Journal of Information Science
Electronic Library
Konferensi ACM International Conference Proceding Series Proceedings of the European Conference on E-Government

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evolusi  sistem  pemerintahan  terjadi di  beberapa  negara.  Seperti  yang  kita ketahui,  beberapa  literatur  menjelaskan evolusi  tersebut  identik  dengan  adanya beberapa  generasi e-government yang dipengaruhi  oleh  revolusi  industri  dan revolusi  Web . Pada  generasi  pertama, e- government 1.0,  pemerintah  menyediakan semua layanan publik kepada masyarakat di mana masyarakat berperan sebagai penerima  layanan  pasif.  Pada  generasi pertama  ini  saluran  komunikasi  yang terbentuk  satu  arah  dan  sederhana  serta pemerintah fokus pada publikasi informasi secara  luas  ke  semua  warga  negara  (Nam, 2016).
Dengan  kemunculan  Web  2.0  sektor publik terdorong untuk mengembangkan e- government generasi  kedua  ( e-government
2.0 ). E -government 2.0 dapat  dinyatakan sebagai participatory  of  e-government,
yaitu  aplikasi tools Web  2.0  sebagai katalisator  perubahan  pada  administrasi pemerintah.
Karakteristik dari e-
government 2.0 adalah saluran komunikasi dua arah dengan tujuan untuk mencocokkan kualitas  layanan  publik  dengan  harapan masyarakat.  Harapan  pemerintah  bahwa penggunaan  layanan  publik  secara  daring dapat  digunakan  oleh  masyarakat  secara lebih luas, biaya atas beban layanan publik dapat  dikontrol,  serta  dapat  mengurangi
frekuensi kejadian penundaan dalam layanan  publik  (Aladalah  et  al.,  2015; Dixon, 2010).
Perkembangan  Web  2.0  dan  3.0 mempengaruhi  inovasi  di  sektor  publik terutama  pada  sistem  pemerintahan.  Pada tahun  2012,  Pemerintah  Korea  Selatan  di bawah kepemimpinan Presiden Park Geun- hye menginisiasi paradigma baru pemerintahan  digital  untuk  meningkatkan level transparansi dan kepercayaan masyarakat  berupa e-government 3.0.
Menurut the  National  Information  Society Agency  of  Korea Government  3.0  adalah pemerintahan  yang  berdasarkan Semantic- web yang merupakan personalisasi layanan pemerintah  kepada  masyarakat  sesuai dengan kondisi dan pilihan setiap individu masyarakat Korea Selatan. Namun, definisi tersebut terlalu sempit sehingga disempurnakan  menjadi  paradigma  yang menyediakan  informasi  dan  layanan  yang berkualitas tinggi, disesuaikan untuk melayani  kebutuhan  unik  setiap  individu dalam  beragam  bidang  seperti  lowongan kerja,  cuaca,  lalu  lintas,  pendidikan, kesejahteraan, dan keuangan (Nam, 2016).
Tahapan sistem pemerintahan generasi  ketiga  ini  jika  dibandingkan  satu sama  lainnya  sebenarnya  memiliki  konsep yang sama. Baik e-government 3.0 yang ada di Korea Selatan maupun Open Government yang diinisiasi oleh
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Pemerintahan  Obama  serta  kebijakan
Digital Europe 2030 yang dibangun di Uni
Eropa. Sistem pemerintahan tersebut sama- sama  meningkatkan engagement dan partisipasi  masyarakat  ke  dalam  sistem pemerintahan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik melalui keterbukaan informasi  atau  data.  Dengan  catatan, mekanisme  partisipasi  yang  dibangun tergantung  pada  jenis  dan  pola  demokrasi yang ada di negara tersebut.
Open Government
menjalankan
pemerintahan  dengan  keterbukaan  dan akuntabel agar tercapai sistem pemerintahan  yang  transparan,  partispasi, dan kolaboratif. Open Government menjadi tujuan positif bagi pemerintah dan masyarakat  sebagai  untuk  mewujudkan nilai  publik  dengan  menjunjung  tinggi aksesibilitas, transaparansi, dan keterlibatan masyarakat (O’Reilly,  2010).  Untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  terbuka, pemerintah  tidak  dapat  bekerja  sendiri namun  juga  membutuhkan  dukungan  dari masyarakat.  Peran  masyarakat  pun  ikut bergeser  dari  aktif  menjadi  pasif  dan berkontribusi (Nam, 2012).
Teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan pada portal data
pemerintah  disebut Open  Government
Data .  Implikasi Open  Government  Data ,
yaitu terciptanya nilai publik karena adanya peningkatan  akuntabilitas  dan  transparansi
pemerintah  sehingga  dapat  memperluas interaksi  keduanya  (Moon,  2020).  Definisi nilai  publik  sebagai  akumulasi  manfaat jangka panjang di luar kepentingan pribadi individu  masyarakat,  seperti  keamanan nasional,  keadilan  dan  persamaan  (Das  et al.,  2017).  Hal  ini  merupakan  parameter baru  evaluasi  aktivitas  pemerintah  yaitu berdasarkan  kepentingan  umum  yang mengombinasikan  mekanisme  efisiensi, efektivitas dan penciptaan nilai sosial. Oleh karena itu, output dan outcome nilai publik dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  dan memandu  pencapaian  kinerja  pemerintah; mengetahui  nilai  apa  yang  dihasilkan  oleh kebijakan,  peraturan,  program,  organisasi, dan lainnya.
Open  Government  Data terjadi  pada berbagai sektor seperti pariwisata,
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi,  pertanian  atau  pertahanan.
Informasi  atau  data  yang  menempel  pada sektor-sektor tersebut dibutuhkan baik oleh pihak  internal  dan  eksternal  organisasi publik.  Dengan  demikian  pemerintah dituntut untuk mengasilkan open data yang berkualitas. enilaian kualitas Open
Government  Data (OGD)  menjadi  salah satu  proses  penting  yang  harus  dilakukan agar  sektor  publik  termotivasi  untuk berinvenstasi  pada  peningkatan Open
Government  Data (OGD)  (Vetrò  et  al.,
2016).
Menurut  Bank  Dunia  terdapat  lima dimensi  utama  yang  digunakan  dalam mengukur  tata  kelola  pendidikan,  yaitu transparansi  dan  akuntabilitas,  sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen,  efisiensi  penggunaan  sumber daya  dan  standarisasi  layanan  pendidikan.
Pemerintah  harus  dapat  menjadi  penghasil data yang juga sekaligus sebagai pengguna data  dengan  memanfaatkan e-government
(Giest, 2017). Fokus keberhasilan transformasi  dalam e-government bukan hanya pada otomatisasi prosedur yang telah ada  tetapi  juga  terciptanya  proses  dan hubungan baru antara pemangku
kepentingan  dan  pemerintah  (Sun  et  al., 2015). Dengan adanya tuntutan
implementasi Open  Government  Data ,
Dapodik,  PD  Dikti,  dan  EMIS  mampu menjawab  kebutuhan  layanan  pendataan pendidikan yang diperlukan oleh pemerintah  itu  sendiri  dan  para  pemangku kepentingan.
Instruksi  Menteri  Nomor  2  Tahun 2011  tentang  pengelolaan  data  pokok pendidikan  dan  Permendikbud  Nomor  79 Tahun  2015  tentang  Dapodik  disebutkan bahwa  tujuan  adanya  sistem  pendataan adalah  untuk  mewujudkan  basis  data tunggal dan mendukung efisiensi,
efektivitas  dan  sinergi  pengumpulan  data pokok.  Proses  bisnis  Dapodik  mengadopsi kerangka e-government 2.0 dimana terdapat sistem yang terintegrasi. Integrasi big data
dalam  konteks  kelembagaan  dan  kapasitas individu  serta  entitas  pemerintah  menjadi suatu strategi pembuatan kebijakan berbasis bukti  dengan  memanfaatkan  informasi berbasis  data  (Giest,  2017).  Integrasi tersebut meliputi integrasi proses, integrasi back-office dan  integrasi  informasi  dalam entitas  kelembagaan  Kemendikbudristek. Pemangku  kepentingan  baik  masyarakat, satuan  pendidikan  dan  pemerintah  daerah berpartisipasi  dan  berkolaborasi  dalam pemenuhan  data  yang  efektif  dan  efisien. Hasil pendataan diharapkan dapat digunakan  secara  bersama-sama  sesuai kepentingan masing-masing.
Berdasarkan proses bisnis yang telah dijelaskan  sebelumnya,  maka  Dapodik dapat  digambarkan  sebagai big  data pada sektor  publik  yang  bersifat open  data.
Penjelasan  karakteristik  dari big  data ag ar tidak  ambigu  dengan  data  digital  secara konvensional.  Pertama, big  data dapat digunakan  dan  digabungkan  dengan  data besar  lain  dari  berbagai  sumber  baik  dari sumber internal maupun eksternal organisasi. Kedua, big data dapat digunakan dan dikombinasikan dengan data lain  dalam  analisis,  Ketiga, big  data diwujudkan  dalam  aliran  data  yang  masuk secara real  time dan  atau  mendekati real time. Keempat, dapat diolah dalam aplikasi analitik  daan  algoritma  atau  komputasi untuk  menangani  data  yang  sangat  besar dan  kompleks.  Kelima,  bersifat  inovatif
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
karena  selalu  dilakukan  pembaruan  data sehingga  berbeda  dengan  data  sebelumnya baik saat dikumpulkan maupun dicari oleh pengguna data.
Implikasi big  data yang  dapat mereformasi struktur internal pemerintahan dan  mengubah  kualitas  layanan  publik (Agbozo & Spassov, 2018). Dengan adanya big  data, pemerintah  mampu  memprediksi
dampak
perubahan kebijakan,
meningkatkan program nasional,
mendefinisikan  indikator  pembangunan dalam  bentuk  nyata,  dan  meningkatkan proaktif  pemerintah  di  berbagai  bidang. Dalam proses perumusan kebijakan dengan memanfaatkan big data dimana masyarakat ikut  terlibat  sehingga  akan  meningkatkan kepercayaan  dan  akuntabilitas  organisasi publik  (van  Veenstra  &  Kotterink,  2017).
Data  yang  dapat  digunakan  secara  bebas, dapat  dimodifikasi,  dan  dapat  dibagi  oleh seseorang untuk tujuan apapun didefinisikan  sebagai open  data (Vetrò  et al.,  2016).  Sektor  publik  yang  melansir informasi sebagai open data memiliki nilai lebih. Pemerintah menjadi mampu menyediakan jawaban atas kebutuhan para pemangku  kepentingan  dan  memperluas pihak pembuat data.
Negara harus memastikan pendidikan inklusif  dan  berkualitas  untuk  seluruh masyarakat serta mempromosikan pembelajaran sepanjang masa sesuai dengan  komitmen  pencapaian  SDG  ke-4.
Upaya  pencapaian  dapat  diwujudkan melalui Open  Government  Data yang diharapkan  dapat  mendukung  berbagai intervensi dalam dunia pendidikan.
Intervensi  dan  strategi  tersebut  dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan,  menyusun  desain  kebijakan pendidikan  yang  efektif,  menciptakan sumber daya pendidikan, dan mengembangkan literasi masyarakat.
Dampak  dari  keberhasilan  intervensi  dan strategi  tersebut  akan  menciptakan  tidak hanya nilai ekonomi tetapi juga nilai sosial (Atenas & Havemann, 2019).
Dapodik  menampilkan  data  spasial, data  citra  satuan  pendidikan  dan  nomina kuantitas  peserta  didik,  pendidik,  satuan pendidikan,  tenaga  kependidikan  dan rombongan  belajar  di  seluruh  Indonesia termasuk  Sekolah  Indonesia  Luar  Negeri (SILN)  yang  terdapat  di  beberapa  ibukota negara. Dengan demikian, open data dalam
Dapodik  mewujudkan open  education resources (OER). Open  data yang  dibuat oleh  pemerintah  harus  dipastikan  anonim untuk  menghindari  identifikasi  ilegal terhadap  individu  atau  kelompok  dan mempertimbangkan dampak yang
berpotensi  mempengaruhi  siswa,  tenaga pendidik dan komunitas pendidikan.
Selanjutnya, Open  education  resources (OER)  dianggap  sebagai  kunci  penting dalam  promosi  nilai  kewarganegaraan  dan nilai demokrasi serta pengembangan literasi
transversal  yang  dibutuhkan  masyarakat untuk berpartisipasi
dalam” datafied society” (Atenas & Havemann, 2019).
Open  data pada  sektor  pendidikan secara  umum  diimplementasikan  untuk evaluasi dan improvisasi outcome
pendidikan, menolong orang tua dan murid memberikan  informasi  dalam  memilih lembaga  pendidikan,  dan  basis  data penyediaan  pelatihan  teknis  (Anonymous, 2018).  Merujuk  kepada  konsep  tersebut,
Peran  Dapodik  saat  ini  tidak  hanya menyediakan  data,  namun  juga  mampu menyederhanakan  proses  implementasi kebijakan dan program di bidang pendidikan  seperti  Program  Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah
(BOS),  Aneka  Tunjangan  Guru,  Ujian
Nasional  dan  Akreditasi  Sekolah.  Sajian data  dalam  bentuk raw  data tidak menimbulkan bias dan stigmatisasi sehingga dapat diolah dan dianalisis untuk kepentingan  perumusan  kebijakan  yang terkait bantuan biaya pendidikan. Ketepatan pengambilan  kebijakan  atau  keputusan bersumber  dari  pemanfaatan  pendekatan institusi,  pengalaman,  fakta,  wewenang, dan  logika/rasional  (Hayati  &  Afriansyah, 2019).  Maka,  jika  hasil  dan  dampak  dari program  serta  kebijakan  tersebut  tepat sasaran  karena  sumber  data  dan  teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi besar  untuk  meningkatkan  kepercayaan
masyarakat  (van  Veenstra  &  Kotterink, 2017).
Open  data menjadi  bagian  dalam konsep Open Government (Veljković et al.,
2014) . Data  milik  pemerintah  yang disajikan  untuk  kepentingan  publik  tanpa batasan  dan  mudah  diakses. Dapodik  dan kedua  sistem  pendataan  lainnya  menjadi salah satu praktik baik dalam inovasi sektor publik  untuk  mewujudkan  pemerintahan yang  terbuka.  Selanjutnya  artikel  ini  akan membahas  dan  menyajikan  hasil  analisis yang  dapat  digunakan  sebagai  referensi untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang telah diungkap pada bab sebelumnya.
Pemerintahan yang transparan dilahirkan dengan memberikan kesempatan kepada  masyarakat  untuk  mengetahui informasi dan aktivitas pemerintah. Dengan demikian  transparansi  menjadi  bagian penting  dari  konsep  pemerintahan  terbuka dimana semakin transparan suatu pemerintahan maka tata Kelola pemerintah semakin baik dan semakin efisien
(Veljković et al., 2014). Transparansi dalam hal ini berhubungan dengan cara organisasi publik  menggunakan open  data untuk mengevaluasi  capaian  keluaran  program dan  pengeluaran  pemerintah  di  bidang pendidikan. Selain itu, sistem open data di bidang  pendidikan  menyajikan  data  yang terkait  informasi  mengenai  biaya  dan kualitas  lembaga  pendidikan.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  memberikan  informasi
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kepada masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan (Anonymous, 2018).
Tabel 2. Impementasi Open Data di Berbagai Negara No Nama Negara Sajian Data 1 Brazil http://www.qe du.org.br/ Data  pendidikan  yang  menampilkan  kualitas  pembelajaran  setiap sekolah pada level pemda dan nasional. 2 Mexico http://enova.m x/ Data  sosial  dan  demografis  (kepadatan  populasi,  pendapatan,  dan
level  pendidikan),  data  transportasi  dan  lingkungan  (sistem transportasi  publik,  area  hijau,  dan  akses  jalan  utama),  dan  data pendidikan  (sekolah  negeri)  dengan  tujuan  untuk  menjembatani kesenjangan  digital  dalam  pendidikan  melalui  platform  teknologi terbuka 3 Kenya http://www.ed
uweb.co.ke/
Data pendidikan tersentralisasi yang terdiri dari nama sekolah, lokasi, narahubung,  fasilitas,  dan  diferensiasi  informasi  di  seluruh  Kenya. Tujuan  menyediakan  mekanisme  interaktif  untuk  mengidentifikasi,
mencari lokasi dan mengevaluasi sekolah 4 Molodva
http://afla.md/
Menyajikan alokasi pengeluaran anggaran Kementerian Pendidikan
Moldova  untuk  setiap  sekolah  di  Moldova  dengan  tujuan  untuk
meningkatkan transparansi public education spending. 5 AS http://tuvalabs. com/ Menyajikan data demografis, data lingkungan, data kesehatan, data
energi sebagai platform yang melibatkan murid dalam analisis data dan modelling menggunakan open data.
Sumber: Open Data Impact Map
Keterbukaan  data  Dapodik  saat  ini dinilai transparan karena publik baik secara individu maupun organisasi dapat dipastikan  memiliki  akses  pada  data tersebut  pada  level  tertentu.  Namun  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  level  tersebut belum dapat mengakomodir informasi atau data yang berhubungan dengan kualitas dan
biaya lembaga satuan pendidikan.
Pemetaan  kualitas  pendidikan  berdasarkan kepadatan penduduk, aksesibilitas layanan, penetrasi  mobilitas  dan  faktor  teknis  lain untuk  kepentingan  masyarakat  juga  belum difasilitasi oleh Dapodik.
Untuk menyeimbangkan argumentasi sebelumnya, peneliti menyajikan
implementasi open data bidang pendidikan di berbagai negara berkembang pada Tabel 2.  Sebagai  negara  yang  sedang  dituntut untuk terus mengembangkan literasi teknologi  dan  data, open  data harus dijadikan  sebagai  sumber  data  yang  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Selain  transparansi,  dalam  konteks
Open Government pemerintah juga didorong  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat.  Tujuan  dari  partisipasi  adalah melibatkan publik dalam proses demokrasi sebuah  negara.  Hal  tersebut  sesuai  dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan
Informasi  Publik  Nomor  14  Tahun  2008,
Undang-Undang Reformasi Birokrasi, Undang-Undang Kemerdekaan
Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum,
Undang-Undang  Pers  yang  mendorong transparansi  dan  akuntabilitas  administrasi publik. Pemerintah mengandalkan interaksi sederhana dengan tujuan melibatkan publik dalam  perumusan  kebijakan.  Keterlibatan publik  dalam  Dapodik  berada  pada  proses produksi data dimana dalam hal ini publik diwakili  oleh  operator  sekolah  dan  Dinas Pendidikan  pada  pemerintah  daerah.  Oleh karena  itu,  Dapodik  diharapkan  dapat memiliki  sumber  data  terbuka  yang  akurat karena  adanya  keterlibatan  publik  secara nyata dalam konstruksi data terbuka.
Dimensi pemerintahan terbuka selanjutnya  adalah  kolaborasi.  Kolaborasi ditujukan  untuk  pengambilan  keputusan yang  lebih  responsif  berdasarkan  kerja kolaborasi dan informasi umpan balik yang masuk. Kolaborasi memungkinkan keterlibatan  semua  pemangku  kepentingan dalam  operasi  dan  perumusan  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Kolaborasi tidak  hanya  dengan  sesama  pemerintah pada level yang berbeda tetapi juga dengan berbagai  pihak  di  luar  pemerintah.  Tipe kolaborasi yang umum terjadi Government to  Government (G2G), Government  to Businesses (G2B) termasuk dengan organisasi  nirlaba  dan  sektor  swasta,  dan Government  to  Citizens (G2C)  (O’Reilly,
2010; Veljković et al., 2014).
Terkait  dengan  sistem  pendataan  di bidang  pendidikan  yang  telah  dijelaskan pada  bagian  sebelumnya  bahwa  saat  ini terdapat tiga sistem Open Government Data di  bidang  pendidikan . Kemendikbudristek dengan  Dapodik  dan  Pangkalan  Data Pendidikan  Tinggi  atau  PD  Dikti  dan Kemenag  dengan  EMIS.  Fenomena  ini berpotensi  menimbulkan gap pada  saat penarikan  data  yang  akan  menimbulkan efek domino terhadap implementasi kebijakan  berbasis  data.  Selain  itu,  sistem pendataan yang belum terintegrasi menggambarkan  organisasi  publik  tidak yakin dan siap untuk menerapkan big data.
Resistensi  penerapan Open  Government
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Data dipengaruhi  paling  kuat  dari  sikap pegawai pemerintah itu sendiri, diikuti oleh persepsi organisasi dan transparansi .
Karena persepsi timbul dari dalam internal organisasi pemerintah maka dapat menimbulkan  efek  langsung  terhadap kesediaan dari dalam organisasi pemerintah untuk mendukung Open Government Data
(Wirtz et al., 2016) .
Upaya peningkatan penggunaan Open Government Data yaitu dengan meningkatkan infrastruktur Open
Government  Data. Peningkatan  tersebut terkait dengan mekanisme partisipasi dalam mewujudkan Open  Government  Data,
indikator  yang  digunakan  pada  kualitas data, dan metadata. Selain itu, ketersediaan dan akses open data juga menjadi hal yang perlu  diperhatikan  dalam  kesuksesan open data . Untuk memenuhi kriteria
keberhasilan  tersebut  selayaknya  lembaga sektor  publik  yang  terkait  merumuskan suatu mekanisme partisipasi dan kolaborasi penyediaan open data pendidikan.
Penginterasian open  data pendidikan  ini dilakukan  untuk  meminimalisir gap saat para  pemangku  kepentingan  menarik  data yang  digunakan  sebagai  dasar  kebijakan (Zuiderwijk & Janssen, 2015).
Open  Government  Data pada  sektor pendidikan  memiliki  peran  antara  lain pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan pada  skala  nasional  maupun  internasional.
Data  yang  disajikan  terkait  dengan  data pendidikan  pada  level  dasar,  menengah, vokasi, dan pendidikan tinggi. Karena peran data ini menyangkut bukti kebijakan, maka privasi  data  dan  informasi  pribadi  harus dijaga dan kapasitas produksi data. Dengan demikian,  sangat  penting  untuk  menjaga data  pendidikan  terbuka  yang  berkualitas: relevan,  valid,  kekal,  tepat  waktu,  jelas, transparan,  dapat  dibandingkan,  dapat diakses,  sesuai,  konsisten,  dan  dapat didisagregasi (Atenas & Havemann, 2019).
Data  yang  berkualitas  tinggi  yang dapat  digunakan  dan  diterjemahkan  dalam upaya peningkatan proses bisnis organisasi, pembuatan  keputusan  dan  kepentingan strategis.  Komponen  kualitas  data  terbuka dilihat  dari  kelengkapan  data,  format  data, dan  kriteria  lainnya.  Kelengkapan  data terdiri  dari  kriteria  data  yang  akurat, lengkap,  konsisten,  dan  relevan.  Format data  diindikasikan  dari  ketertelusuran, ketersediaan, kepatuhan, dapat dibaca oleh mesin,  metadata,  dan  interopabilitas  (Yi, 2019). Oleh karena itu, untuk
memaksimalkan penggunaan
Open
Government  Data baik  dalam  mendukung kebijakan  maupun  kepentingan  organisasi, maka pemerintah perlu berkomitmen untuk menjaga kuantitas dan kualitas open data .
Kualitas open  data harus  dikontrol agar  banyak  digunakan  oleh  publik  dan menjadi dasar perumusan kebijakan.
K ualitas  data  yang  bersifat  teknis  yaitu
dapat  dibaca  oleh  mesin  (Veljković  et  al.,
2014). Pembacaan oleh mesin dalam hal ini terkait  dengan  data  dapat  diproses  oleh komputer.  Dengan  demikian open  data dapat  diklasifikasi  menjadi  tiga  tingkatan format ketika dilakukan evaluasi keterbukaan data. Format yang bukan dapat diproses  oleh  mesin  (misal  dalam  bentuk PDF), format terstruktur yang dapat secara otomatis diproses (misal CSV), dan dormat terstruktur  yang  menyertakan  eskripsi metadata  dan  semantik  (misal  XML  dan RDF).
Kedua, open data pendidikan menyediakan  data  penilaian  institusional yang  berfungsi  sebagai  informasi  khusus untuk  orang  tua  dan  peserta  didik.  Hal tersebut  dilakukan  untuk  memberikan indikator  dan  informasi  yang  tepat  agar digunakan saat memilih lembaga pendidikan.  Data  ini  harus  berfokus  pada tampilan  kinerja  lembaga  pendidikan berupa  peta  dalam  satuan  lokal  aerah  atau nasional,  informasi  rinci  tentang  program dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk memasuki  lembaga  pendidikan  tersebut.
Ketiga, open  data pendidikan  berfungsi juga  sebagai open  educational  resources.
Open educational resources terkait dengan semua jenis materi pendidikan yang berada di  domain  publik  dengan  lisensi  terbuka. Peserta didik dan praktisi pendidikan dapat berinteraksi dalam rangka mengembangkan keterampilan,  meneliti,  dan  menganalisis
yang  berhubungan  dengan  pemecahan masalah dalam belajar (Atenas & Havemann, 2019).
Memasukan  konten  pembelajaran dalam  portal open  data pemerintah  secara teoritis  menjadi  salah  satu  inovasi  sektor publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi  pemerintah,  ditambah  lagi  dengan adanya revolusi industri 4.0 yang menuntut pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan (Cropley, 2020). Perkembangan pesat  peran  teknologi  informasi  dan komunikasi  kemudian  menciptakan  era Education  3.0 yang  identik  dengan  proses pembelajaran open  learning  activities .
Proses  pembelajaran  tersebut  berbasis teknologi  web.  Para  peserta  didik  dapat mengakses secara penuh portofolio pembelajaran.  Karakteristik  era  ini  dilihat dari  para  peserta  didik  memiliki  peran dominan sebagai pencetus ilmu pengetahuan karena adanya interaksi lintas lembaga  dan  lintas  budaya  (Demartini  & Benussi, 2017; Jamaludin et al., 2020).

## KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  dan  era  disrupsi teknologi mendorong digitalisasi di berbagai  bidang.  Pemerintah  didorong untuk  mampu  menyiapkan  infrastruktur transformasi  digital.  Kemunculan  revolusi Web semakin mempercepat proses transformasi  digital  yang  membentangkan berbagai  macam  media  daring.  Selain  itu,
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
revolusi  Web  juga  mempercepat  evolusi sistem  pemerintahan  yang  berbasis  digital atau e-government. E-government
diharapkan dapat mengubah proses birokrasi menjadi lebih baik sehingga publik puas dan percaya terhadap pemerintah.
Pengembangan digitalisasi pada sistem pemerintahan telah terbukti berdampak  kepada  sektor  pendidikan.
Teknologi  mengubah  cara  penyediaan layanan  publik  yang  kemudian  mendorong konteks  baru  dalam  model  interaksi pendidikan  yang  lebih  efektif  dan  efisien.
Proses tersebut terjadi dengan
memanfaatkan  sistem  teknologi, informasi, dan  komunikasi  dan  dukungan  kebijakan bantuan  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  data pokok  pendidikan  memiliki  peran  penting dalam penentu perumusan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan
kualitas
pendidikan.
Data harus disikapi sebagai infrastruktur yang harus dimiliki pemerintah sehingga  dapat  mendorong  pengambilan kebijakan  berbasis  data.  Infrastruktur  data ini  dapat  dikatakan  sebagai public  good
yang dapat mengarahkan kita saat mengambil  keputusan.  Dengan  adanya perkembangan teknologi, data dapat diperoleh  dengan  mudah.  Dalam  konten data  pendidikan,  pemerintah  yang  diwakili oleh  Kemendikbudristek  menjadi  pihak utama  penghasil  data.  Oleh  karena  itu,
keberhasilan implementasi
Open
Government
Data pada prinsipnya
dilakukan dengan menyukseskan open data.
Open  data pendidikan  menjadi  kunci utama dalam perumusan kebijakan memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan. Kualitas Open  Government  Data menjadi komitmen dalam administrasi publik sehingga pem erintah dapat mengoptimalkan
perumusan kebijakan dengan model berbasis data. Pembuatan kebijakan berbasis data  yaitu  menggunakan  sumber  data  baru seperti  sensor  ( real-time )  data  dan  teknik baru.  Pada  tahapan  ini  pemerintah  juga mewujudkan  secara  nyata  keterlibatan publik  dan  pemangku  kepentingan  terkait lainnya  (van  Veenstra  &  Kotterink,  2017) .
Keterlibatan tersebut merupakan
karakteristik dari pemerintahan terbuka dan pemerintah berhasil untuk menciptakan nilai publik.
Dalam  rangka  memajukan  mutu  dan kualitas  pendidikan  melalui  kebijakan, sangat  penting  untuk  menghadirkan open data yang  lengkap,  valid,  terintegrasi,  dan transparan. Open  Government  Data harus berkualitas  agar  masing-masing  pihak mempunyai  dasar  dalam  pengambilan keputusan. Implementasi Open Government
Data perlu  membangun  pertimbangan  etis tentang bagaimana data pendidikan dikumpulkan,  dikelola,  dan  digunakan. Selain  itu,  akses  dan  pemanfaatan  data pendidikan  perlu  dipastikan  agar  tetap

## memperhatikan keamanan data pribadi yang
ada.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi  pada  penulisan  artikel  ini.
Publikasi artikel ini didukung oleh Beasiswa
Unggulan Kemendikbudristek
pada
program beasiswa pascasarjana tahun 2019 berdasarkan  perjanjian  kerja  sama  nomor BU-201908051184.

## REFERENSI/REFERENCES
Agbozo,  E.,  &  Spassov,  K.  (2018). Establishing  efficient  governance through  data-driven  e-government.
ACM International Conference Proceeding Series , 662–664. https://doi.org/10.1145/3209415.320 9419 Ahmed,  A.,  Page,  J.,  &  Olsen,  J.  (2020).
Enhancing  Six  Sigma  methodology using simulation
techniques:
Literature review and implications for future research. International Journal of  Lean  Six  Sigma , 11 (1),  211–232. https://doi.org/10.1108/IJLSS-03- 2018-0033
Aladalah,  M.,  Cheung,  Y.,  &  Lee,  V. (2015). Uplifting citizens’ participation:  A  Gov  2.0  conceptual framework. Proceedings  of  the European Conference on E- Government, ECEG , 2015 -
Janua (2002), 9–17.
Alatta,  J.  (2020). User  Perception  of  the U.S. Open Government Data Success Factors . Walden University.
Anonymous.  (2018). Open  Data  Impact Map . Center for Open Data
Enterprise. https://opendataimpactmap.org/conta
ct Anonymous.  (2020). Laporan  Tahunan Ombudsman 2020:Mengawal Pelayanan  Publik  di  Masa  Pandemi Covid-19 . www.ombudsman.go.id Atenas, J., & Havemann, L. (2019). Chapter 6 :  Education.  In  T.  Davies  &  B.
Walker  (Eds.), The  State  of  Open Data :  Histories  and  Horizons (pp. 91–102). African Minds. http://ebookcentral.proquest.com/lib/ indonesiau- ebooks/detail.action?docID=5844767
.
Conradie, P., & Choenni, S. (2014). On the barriers for local government releasing  open  data. Government Information Quarterly , 31 (SUPPL.1), S10–S17. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.01. 003 Cropley,  A.  (2020).  Creativity-focused Technology  Education  in the  Age  of Industry  4.0. Creativity  Research Journal , 32 (2), 184–191. https://doi.org/10.1080/10400419.20 20.1751546 Das, A., Singh, H., & Joseph, D. (2017). A longitudinal  study  of  e-government maturity. Information and Management , 54 (4), 415–426.
https://doi.org/10.1016/j.im.2016.09. 006 Demartini,  C.,  &  Benussi,  L.  (2017).  Do
Web  4.0  and  Industry  4.0  Imply Education  X.0? IT  Professional , 19 (3), 4–7. https://doi.org/10.1109/MITP.2017.4 7 Dixon,  B.  E.  (2010).  Towards  e- government  2.0:  An  assessment  of where e-government 2.0 is and where it  is  headed. Public  Administration and Management , 15 (2), 418–454.
Giest, S. (2017). Big data for policymaking: fad  or  fasttrack? Policy  Sciences , 50 (3),
367–382. https://doi.org/10.1007/s11077-017- 9293-1
Haini, S. I., Rahim, N. Z. A., & Zainuddin,
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
N.  M.  M.  (2019).  Adoption  of  open government data in local government context: Conceptual model development. ACM  International
Conference  Proceeding  Series , Part F1482 , 193–198. https://doi.org/10.1145/3323933.332
4092
Hayati, Z., & Afriansyah, H. (2019). Teori- Teori Pengambilan Keputusan . Good Science Indonesia. https://doi.org/https://doi.org/10.312 27/osf.io/qm8pj
Jamaludin,  R.,  McKAY,  E.,  &  Ledger,  S.
(2020).  Are  we  ready  for  Education
4.0  within  ASEAN  higher  education institutions? Thriving for knowledge, industry  and  humanity  in  a  dynamic higher education ecosystem? Journal of  Applied  Research  in  Higher Education , 12 (5), 1161–1173.
https://doi.org/10.1108/JARHE-06- 2019-0144
Jayani, D. H. (2020). Problem Belajar dari Rumah .
Katadata.
https://katadata.co.id/ariayudhistira/i nfografik/5eb8cf73db8cb/problem- belajar-dari-rumah
Moon,  M.  J.  (2020).  Shifting  from  Old
Open  Government  to  New  Open Government: Four Critical Dimensions  and  Case  Illustrations. Public Performance and Management  Review , 43 (3),  535– 559. https://doi.org/10.1080/15309576.20 19.1691024
Nam, T. (2012). Citizens’ attitudes toward
Open  Government  and  Government 2.0. International Review of Administrative  Sciences , 78 (2),  346– 368. https://doi.org/10.1177/00208523124 38783
Nam,  T.  (2015).  Challenges  and  Concerns of  Open  Government:  A  Case  of Government  3.0  in  Korea. Social Science  Computer  Review , 33 (5), 556–570.
https://doi.org/10.1177/08944393145
60848
Nam, T. (2016). Government-driven participation and collective
intelligence: A case of the Government  3.0  initiative  in  Korea.
Information (Switzerland) , 7 (4). https://doi.org/10.3390/info7040055
Nikiforova,  A.,  &  McBride,  K.  (2021).
Open government data portal usability:  A  user-centred  usability analysis of 41 open government data portals. Telematics  and  Informatics , 58 (September 2020), 101539. https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.10 1539 O’Reilly,  T.  (2010).  Government  as  A Platform.  In  D.  Lathrop  &  L.  Ruma (Eds.), Open Govrenment : Collaboration,  Transparency,  and
Participation  in  Prctice (First,  pp. 11–27). O’Reilly Media Inc. Saxena,  S.  (2017).  Utility  of  Open Government Data for PhD students in
India. International Journal of Comparative Education and Development , 19 (2/3), 122–131.
https://doi.org/10.1108/ijced-05-
2017-0004
Saxena, S. (2018). Open Government Data (OGD) in Iran, Lebanon and Jordan: a comparative approach. VINE Journal of Information and Knowledge Management  Systems , 48 (1),  47–61. https://doi.org/10.1108/VJIKMS-04- 2017-0018
Saxena,  S.,  &  Janssen,  M.  (2017).
Examining  open  government  data (OGD)  usage  in  India  through UTAUT framework. Foresight , 19 (4),
421–436. https://doi.org/10.1108/FS-02-2017-
0003
Sun, P. L., Ku, C. Y., & Shih, D. H. (2015).
An implementation framework for E- Government  2.0. Telematics  and Informatics , 32 (3), 504–520. https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.12 .003 Talukder,  M.  S.,  Shen,  L.,  Hossain
Talukder,  M.  F.,  &  Bao,  Y.  (2019).
Determinants of user acceptance and use of open government data (OGD):
An empirical investigation in Bangladesh. Technology  in  Society , 56 (July 2018), 147–156. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.201 8.09.013
Ubaldi, B. (2013). Open Government Data:
Towards Empirical Analysis of Open Government  Data  Initiatives (OECD Working Papers on Public Governance No. 22). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17 87/5k46bj4f03s7-en
van Veenstra, A. F., & Kotterink, B. (2017).
Data-driven  policy  making:  The policy lab approach. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries  Lecture  Notes  in  Artificial
Intelligence  and  Lecture  Notes  in Bioinformatics) , 10429  LNCS (July 2017), 100–111. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 64322-9_9
Veljković,  N.,  Bogdanović-Dinić,  S.,  & Stoimenov, L. (2014). Benchmarking open  government:  An  open  data perspective. Government Information
Quarterly , 31 (2), 278–290. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10. 011
Vetrò,  A.,  Canova,  L.,  Torchiano,  M., Minotas,  C.  O.,  Iemma,  R.,  &
Morando,  F.  (2016).  Open  data quality  measurement  framework: Definition  and  application  to  Open Government Data. Government Information  Quarterly , 33 (2),  325– 337.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.
001
Waseso, R. (2020). Bantuan kuota internet sudah diberikan  ke 35,5 juta
penerima,  tapi  masih  ada  kendala?
Nasional Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/ba ntuan-kuota-internet-sudah- diberikan-ke-355-juta-penerima-tapi- masih-ada-kendala Wirtz, B. W., Piehler, R., Thomas, M. J., &
Daiser,  P.  (2016).  Resistance  of Public Personnel to Open Government: A cognitive theory view of  implementation  barriers  towards open government data. Public Management  Review , 18 (9),  1335– 1364.
https://doi.org/10.1080/14719037.20 15.1103889
Yang, T. M., Lo, J., & Shiang, J. (2015). To open or not to open? Determinants of open  government  data. Journal  of Information Science , 41 (5), 596–612. https://doi.org/10.1177/01655515155 86715
Yang,  T.  M.,  &  Wu,  Y.  J.  (2016).
Examining the socio-technical determinants influencing government agencies’  open  data  publication:  A study in Taiwan. Government Information  Quarterly , 33 (3),  378– 392.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.05. 003
Yi,  M.  (2019).  Exploring  the  quality  of government  open  data:  Comparison study of the UK, the USA and Korea. Electronic  Library , 37 (1),  35–48. https://doi.org/10.1108/EL-06-2018- 0124
Zuiderwijk,  A.,  &  Janssen,  M.  (2015).
Participation and data quality in open data  use:  Open  data  infrastructures evaluated. Proceedings of the
European Conference on E-
Government,  ECEG , 2015 - Janua ,
351–358.