## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KABUPATEN BEKASI
Annisa Nurvalita Sari 1 , annisanurvs@gmail.com Universitas Presiden
Whereson Siringoringo 2 wheresonringo@gmail.com Universitas Presiden

## ABSTRAK
Penelitian  ini  didasari  atas  adanya  salah  satu  virus  yang  membahayakan  yang  biasa disebut Covid-19 yang menjadi alasan pemerintah membuat kebijakan yaitu Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  hal  tersebut  menyebabkan  penurunan  aktivitas  ekonomi. Tujuan  dibuatnya  penelitian  ini  yaitu  untuk  melihat  perbandingan  penerimaan  sebelum dan  sesudah  ditetapkannya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  ini  terhadap Pendapatan  Pajak  Hotel,  Restoran  dan  Hiburan  Kabupaten  Bekasi.  Penelitian  ini  yaitu penelitian  yang  sifatnya  kuantitatif  dan  data  yang  dipakai  oleh  penelitian  tersebut  ialah data  primer.  Sampel  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  merupakan  Realisasi  Pendapatan Pajak  Daerah  Kabupaten  Bekasi  dari  Pajak  hotel/penginapan,  Restoran-restoran  dan Hiburan dari  bulan Januari  -  bulan Desember 2019 dan bulan Januari  - bulan Desember tahun 2020. Penggunaan alat statistik pada penelitian ini antara lain  seperti Uji T-Paired Sample Test atau perbandingan dari sebelum dan sesudah. Dari hasil yang sudah di uji T- Paired Sample Test terdapat perbedaan penerimaan dari pajak hotel, restoran dan hiburan sebelum dan sesudah penetapan PSBB di Kabupaten Bekasi.
Kata kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagaimana kita ketahui bersama pajak yaitu pembayaran iuran oleh warga pada negara dan pajak yang dibayarkan akan dipergunakan untuk kebutuhan belanja negara. Menurut jenis  perpajakan  Indonesia,  yaitu  terdapat  dua  jenis  pajak  :  Perpajakan  Pusat  dan Perpajakan  Daerah.  Pajak  Pusat  dapat  diartikan  pemungutan  pajaknya  dilakukan  oleh pemerintahan  pusat  dan  dikelola  oleh  Ditjen  Pajak  menyesuaikan  dengan  kebutuhan pembangunan negara. Diantaranya pajak pusat ialah : Bea Materai, Pajak Penjualan atas

## 2460-030X
Barang Mewah (PPnBW), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya ditagihkan oleh suatu daerah yang dikelola dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Pajak Kota/Kabupaten serta Pajak Provinsi termasuk dalam Pajak Daerah.
Pajak  yang  termasuk  kedalam  pajak  Kota/Kabupaten  yaitu  seperti  pajak  atas  bumi  dan bangunan  perkotaan  atau  perdesaan,  biaya  parkir,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan,  mineral  non  logam  dan  batu,  lampu  jalan,  sarang  burung  walet,  air  tanah, periklanan, restoran, hotel, hiburan. Pajak Kabupaten/Kota berpengaruh penting terhadap pembangunan ditiap di Indonesia.
Pajak Daerah ialah pajak yang diterima untuk pemasukan kas daerah. Dana yang dikelola oleh  pemerintahan  daerah  digunakan  dalam  pemenuhan  segala  keperluan  pemerintahan dan  membangun  daerah,  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dicantumkan  didalam  UU Nomor  18  Tahun  1997  selanjutnya  diubah  menjadi  UU  Nomor  34  Tahun  2000  dan terakhir menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai perpajakan daerah dan retibusinya ada pada wewenang dan urusan yang dikelola oleh pihak daerah. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 2 sistem yaitu : Pajak yang ditetapkan (Official Assesment  System)  dan  Pajak  yang  ditetapkan  dan  dibayar  sendiri  (Self  Assesment System)  (Drs. Darwin, 2010).
Pajak  Daerah  didasarkan  pada  otonomi  daerah  yang  terdapat  dua  pemecahan, yaitu:  Pajak  Provinsi  (contohnya  :  Pajak  yang  berkaitan  dengan  kendaraan  bermotor didarat  dan  diatas  air,  bahan  bakar,  bea  balik  nama  serta  perpajakan  atas  manfaat  dan pengambilan  air  yang  berada  dipermukaan  atau  bawah  tanah).  Pajak  Kota/Kabupaten (contohnya:  Perpajakan  atas  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  lampu  jalan, rokok,  parkir,  pengambilan  bahan  galian  golongan  C,  hiburan,  restoran  serta  hotel) (Hartati, 2015).
Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan mengenai Otonomi Daerah yang bertanggalkan 1  Januari  2001  dengan  resmi  pelaksanaannya  yang  mempunyai  tujuan  untuk meningkatkan  kemandirian  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  tanggung  jawabnya dalam  pembangunan  daerah.  Selain  itu,  otonomi  daerah  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Menurut  BAPENDA  (Badan  Pendapatan  Daerah)  wilayah  Kabupaten  Bekasi,  adanya kenaikan  penerimaan  dari  Pajak  Hotel  karena  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi, sedangkan  ketika  ekonomi  mengalami  penurunan  maka  akan  berdampak  juga  pada penerimaan  dari  Pajak  Hotel  menurun.  Sedangkan,  masalah  yang  mempengaruhi penerimaan  dari  Pajak  Hiburan  menurun  karena  adanya  keterbatasan  dari  PERDA (Peraturan  Daerah)  dan  PERBUP  (Peraturan  Bupati)  yang  ketentuannya  dibuat  atau dikeluarkan  oleh  Dinas  Pariwisata.  Penurunan  atau  peningkatan  dari  penerimaan  Pajak Restoran  dipengaruhi  dari  perkembangan  ekonomi  daerah.  Hambatan  yang  dihadapi dalam meningkatkan pendapatan atas bayaran pajak dari penerimaan perpajakan restoran dan hotel adalah kesadaran msayarakan yang kurang serta minimnya pengetahuan dalam pajak yang wajib dibayarkan, dan pemahaman wajib pajak yang kurang atas pembayaran pajak  adalah  hal  yang  penting  dan  keuntungan  yang  akan  didapat  oleh  pembayar  pajak. (Marcellin  &  Wijaya,  2019).  Semakin  memaksimalkan  pajak  yang  dipungut  maka semakin baik pula penerimaan pajaknya.
Fenomena  pandemi  Covid-19  ini  mengakibatkan  permasalahan  yang  serius  pada pemasukan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Bekasi,  masalah  yang  muncul  pada  era  pandemi ini  apakah  pendapatan  didapat  dari  pajak  restoran,  hotel  dan  hiburan  sangat  berdampak buruk  pada  pendapatan  Kabupaten  Bekasi  dan  tidak  mencapai  target  pendapatan  yang sudah ditentukkan, karena dari triwulan pertama tahun 2020 pendapatan dari sektor pajak masih  sesuai  harapan  untuk  triwulan  kedua  tahun  2020  mulai  muncul  penurunan  secara drastis  terutama  berdampak  pada  penerimaan  dari  pajak  restoran,  hotel  dan  hiburan. Dibuatnya  pada  penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  apakah  berakibat  dari  Pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan oleh  penulis,  maka  masalah  yang  akan penulis identifikasi pada Penelitian ini, sebagai berikut :
1. Apakah  terdapat  perbedaan  penerimaan  pajak  hotel  sebelum  dan  sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.
2. Apakah  terdapat  perbedaan  penerimaan  pajak  restoran  sebelum  dan  sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.
3. Apakah  terdapat  perbedaan  penerimaan  pajak  hiburan  sebelum  dan  sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.

## 2.TINJAUAN PUSTAKA
Didasarkan  pada  UU  No.  28  Tahun  2009,  Pajak  Daerah  ialah  dengan  pemungutan pajaknya  oleh  pemerintahan  daerah  terhadap  wajib  pajak  dalam  memenuhi  keperluan belanja  daerah  itu  sendiri  atau  kebutuhan  pembangunan  daerah  itu  sendiri,  yang digunakan untuk kemakmuran. Pajak Daerah ialah pemungutan atas pajaknya dilakukan oleh  pemerintahan  daerah,  baik  pajak  propinsi  (  tingkatan  I  )  ataupun  pajak  kabupaten atau  kota  (tingkatan  II)  yang  dipergunakan  sebagai  keperluan  di  daerah  itu  sendiri (Mardiasmo,  2016).  Berdasarkan  UU  No.  34  Tahun  2000  Pasal  1  ayat  6,  Pajak  Daerah merupakan  suatu  iuran  yang  harus  dibayar  oleh  masyarakat  dan  dipungut  oleh pemerintahan  daerah  tidak  ada  imbalan  secara  langsung  yang  bersifat  memaksa  namun didasari  oleh  aturan  undang-undang  yang  dipergunakan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan pengembangan daerah.
a. Pajak Hotel Sesuai dari PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018 terkait Pajak Daerah, Pajak Hotel  merupakan  pajak  atas  layanan  dan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  hotel.  Hotel merupakan  sarana  yang  menyediakan  jasa  inap  atau  peristirahatan  yang  dipungut biaya, juga seperti motel, losmen, gubuk wisata, wisma wisata, pesanggarahan, rumah inap, tempat kos jumlahnya lebih 10 kamar.
b. Pajak Restoran
Berdasarkan  PERDA  Kabupaten  Bekasi  No.  5  Tahun  2018  mengenai  Pajak  Daerah. Pajak  Restoran  ialah  layanan  dari  restoran  yang  dikenai  pajak.  Restoran  atau  dalam

## 2460-030X
kata lain penyedia tempat layanan jual makan dan minum yang di pungut biaya yang berkaitan  dengan  restoran,  kafe,  kantin,  bar,  warung  dan  jenis  lainnya  dan  juga  jasa catering lainnya.
c. Pajak Hotel
Menurut PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018 mengenai Pajak Daerah. Pajak Hiburan disebut juga pajak yang dikenai dari penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan ialah pajak yang dikenakan atas pemungutan  bayaran di suatu tempat hiburan.
Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  mempunyai  tujuan  dalam pengurangan  aktivitas  diluar  rumah  sehingga  dapat  mempengaruhi  terhadap  pemasukan pajak hotel pada tahun 2020 dan menyebabkan adanya perbedaan yang cukup terlampau jauh dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2019 sesuai seperti pengamatan yang dilakukan oleh  (Yamali & Putri, Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia , 2020).
Pajak Restoran ialah pajak atas layanan dari restoran. Orang pribadi ataupun badan yang melakukan transaksi dengan restoran dapat dikatakan sebagai subjek dari pajak restoran, sehingga  dengan  dilaksanakannya  PSBB  yang  bertujuan  untuk  pengurangan  aktivitas diluar rumah sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak restoran pada tahun  2020  dan  menyebabkan  adanya  perbedaan  yang  cukup  terlampau  jauh dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak  restoran  tahun  2019  sesuai  dengan  pengamatan yang  dicoba  oleh    (Hanoatubun,  Dampak  Covid-19  Terhadap  Perekonomian  Indonesia, 2020).
Dengan  diadakannya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  sengaja  untuk mengurangi  aktivitas  diluar  rumah  sehingga  akan  sangat  berpengaruh  terhadap pendapatan  pajak  hiburan  pada  tahun  2020  dan  menyebabkan  adanya  ketidaksamaan yang  cukup  terlampau  jauh  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak  hiburan  tahun  2019 sesuai  apa  yang  diteliti  oleh    (Rusi,  Ujiantuti,  &  Nahar,  STRATEGI  PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK TERKAIT PEMBERLAKUAN PSBB,  2020)  yang  mengatakan  kalau  fasilitas  umum  ditutup  dan  melarang  untuk beraktivitas  di  tempat  umum  seperti  mall  dan  tempat  hiburan.  Sehubungan  dengan pembahasan tersebut, adapun hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu :
H1 :  Terdapat Perbedaan Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
H2 : Terdapat Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
H3  :  Terdapat  Perbedaan  Penerimaan Pajak  Hiburan  Sebelum  dan  Sesudah  Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini didasari dengan penggunaan metode kuantitatif ialah dengan menggunakan angka-angka  dan  analisisnya  memakai  statistik,  kemudian  menghitung  dan
membandingkan  berapa  besar  perbedaan  pajak  yang  diterima  dari  pajak  restoran,  hotel dan hiburan  Kabupaten Bekasi  Sebelum dan Sesudah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar,  sedangkan  penelitian  kualitatif  yaitu  sebuah  metode  penelitian  yang  menurut filsafat  post  positivisme  dan  selain  itu  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penelitian kondisi obyek yang alamiah  (Prof. Dr.Sugiyono, 2019).

## Populasi
Realisasi dari pajak yang diterima seperti pajak restoran, hotel dan hiburan di Kabupaten Bekasi tahun 2019 dan 2020 merupakan populasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

## Pengumpulan dan Sampel
a. Dokumentasi
Metode  dokumentasi  yaitu  teknik  mengumpulkan  data  untuk  melihat  data-data  yang jelas  dan  didapat  secara  langsung  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kabupaten  Bekasi,  data  pendapatan  akan  diuji  dengan  alat  bantu  sistem Statistical Product  and Service Solution SPSS 25. Data yang diambil dan digunakan yaitu data pendapatan bulan Januari - Desember tahun 2019 dan 2020 dari pajak restoran, hotel dan hiburan.
b. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data ketika seseorang ingin melaksanakan studi penelitian untuk mendapatkan permasalah yang memukau agar dapat diteliti dan untuk ilmuwan mengetahui atau menemukan hal-hal yang lebih mendalam (Prof. Dr.Sugiyono, 2019)
Tabel Variabel Definisi Indikator Skala Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (X) Penetapan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan aturan dari pemerintah dalam upaya  menghindari ,mencegah dan memutus rantai penyebaran  covid-19. 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan Rasio Pajak Hotel (Y1) Menurut PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018 Mengenai pajak daerah, pajak hotel ialah pajak dari layanan 1. Jumlah penerimaan pajak hotel Rasio

## 2460-030X
Variabel Definisi Indikator Skala dan fasilitas yang diberikan oleh hotel atau penyedia jasa akomodasi / liburan, seperti
motel, losmen, penginapan wisata, hotel wisata, wisma, hotel, dll., dan kost-kostan yang lebih dari 10 kamar. Tarif pajak hotel adalah 10%, yang dikumpulkan oleh
pelanggan atau pembayar pajak. Pajak Restoran (Y2) Menurut PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018, menyangkut pajak daerah, pajak restoran, yaitu pungutan pajak atas layanan yang
diberikan restoran atau penyedia jasa katering (seperti restoran, jasa katering, bar, kantin dan kafetaria). Pajak
restoran dikenakan sebesar 10%, yang dipungut oleh pelanggan atau wajib pajak pada saat pembelian. 1. Jumlah penerimaan pajak restoran Rasio Pajak Hiburan (Y3) Menurut PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018, menyangkut pajak daerah dan pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggara atau
pertunjukan hiburan, pertunjukan, permainan dan
keramaian. Menurut tempat hiburan yang dikunjungi masyarakat, tarif pajak hiburan berkisar antara 10% - 1. Jumlah penerimaan pajak hiburan Rasio
Variabel Definisi Indikator Skala 50%.
(Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2016) mengungkapkan bahwa variabel independent ialah variabel yang dapat berpengaruh atau dapat  menjadikan  sebab  berubahnya  pada  variabel  dependent  atau  variabel  terikat. Adapun  Variabel  Independent  (bebas)  didalam  penelitian  ini  yaitu  Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (X). Variabel terikat atau yang biasa disebut variabel dependent ialah variabel yang menerima akibat  dari  keberadaan  variabel  independent  (Prof.Dr.Sugiyono,  Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2016) Sedangkan Pajak Hotel (Y1), Pajak Restoran (Y2) dan Pajak Hiburan (Y3) sebagai Variabel Dependent (terikat).

## Metode Analisis Data

## 1. Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini perlu melakukan pengujian asumsi klasik yang merupakan tahapan pengujian yang wajib untuk dilakukan dengan tujuan agar pengujian data yang diperoleh telah memenuhi asumsi klasik. Semua ini agar menghindarkan terjadinya estimasi atau perkiraan deviasi yang tidak seluruh data untuk diterapkannya regresi.

## Uji Normalitas
Uji  Normalitas  ini  dipergunakan  agar  dapat  digambarkan  oleh  grafik  distribusi normalitas  dan  dilakukannya  pengujian Kolomongrovsmirnov .  Kriteria  pengujian dapat  dikatakan  tidak  berdistribusi  normal  ketika  signifikan  (sig)  <  0,05  namun bilamana data tersebut berdistribusikan normal memiliki nilai signifikasi (sig) >0,05 (Priyatno, 2012).

## 2. Uji Komparatif
Penelitian kompratif adalah penelitian uagar pengujian bisa melihap adanya perbedaan dari dua sampel dan penelitian yang memiliki sifat membandingkan.

## Uji Paired Sample T Test/ Related Samples
Uji Paired  Sample T  Test  membuktikan  kebenaran  sample  berpasangan  dapat mengubah  agar  mempunyai  makna.  Nilai  signifikansi  menentukan  hasil  dari  Uji  T Paired Sample T test. Penilaian ini dapat menentukan agar dapat memutuskan yang diambil waktu penelitian.  (Advernesia, 2018)

## 2460-030X

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Klasik Uji Normalitas ika pada tabel test  of  normality dengan  penggunaan Kolmogorov-Smirnov Test , data bisa disebut  berdistribusi  normal bilamana  nilai signifikan > 0.05, namun bilamana datanya  tidak  mendistribusikan  normal  nilai  signifikan  <  0.05.  Hasil  dari  pengujian normalitas Kolmogrov-Smirnov Test , penyajiannya ada dalam tabel dibawah : Dalam pengujian ini terdapat hasil ialah:
Tabel Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pajak Hotel Sebelu m Penetap an Pelaksa naan PSBB Pajak Hotel Sesuda h Peneta pan Pelaks anaan PSBB Pajak Restoran Sebelum Penetapa n Pelaksana an PSBB Pajak Restoran Sesudah Penetapa n Pelaksana an PSBB Pajak Hiburan Sebelum Penetapa n Pelaksana an PSBB Pajak Hiburan Sesudah Penetapa n Pelaksana an PSBB N 12 12 12 12 12 12 Norm al Param eters a,b Mean 258568 8561,91 67 13612 32171, 8333 13648084 152,6117 10143104 479,9167 14230020 33,2500 18,9569 Std. Devia tion 272130 951,994 66 76951 5969,7 0016 13761368 86,95386 28125943 21,34233 38971118 5,83686 1,62545 Most Extre me Differ ences Absol ute 0,200 0,221 0,170 0,186 0,147 0,104 Positi ve 0,200 0,221 0,170 0,186 0,147 0,104 Negat ive -0,138 -0,134 -0,163 -0,121 -0,094 -0,102 Test Statistic 0,200 0,221 0,170 0,186 0,147 0,104 Asymp. Sig. (2-tailed) ,199 c ,110 c ,200 c,d ,200 c,d ,200 c,d ,200 c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Data diolah Peneliti, 2021
Digambarkan dalam tabel Tabel 2, pada nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebelum dan sesudah Pelaksanaan  Sosial  Berskala  Besar(PSBB)  >  0.05.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  data sebelum  dan  sesudah  Pelaksanaan  Sosial  Berskala  Besar(PSBB)  data  diterimanya  pajak restoran, hotel dan hiburan berdistribusi normal dikarenakan nilai yang diperoleh > 0.05. Oleh  karena  itu,  hasil  dari  uji  diatas  dapat  diketahui  bahwa  data  berdistribusi  secara normal. Pengujian hipotesis ini menggukan Uji Paired Sample T-Test.
Uji T-Paired T-Paired Samples Correlation Untuk  tabel paired  samples  correlation, menunjukkan  tingkat  hubungan  antar  sebelum dan sesudah.
Tabel  Hasil Analisis Korelasi Paired Samples Correlations
→  Correlation  Sig. Pair 1  Pendapatan Pajak Hotel Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) & Pendapatan Pajak Hotel Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 12 -,278 ,382 Pair 2  Pendapatan Pajak Restoran Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB& Pendapatan Pajak Restoran Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 12 -,179 ,577 Pair 3  Pendapatan Pajak Hiburan Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)&Pendapatan Pajak Hiburan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 12 -,273 ,391 Sumber: Data diolah Peneliti, 2021
1. Dari  tabel  3  bisa  dilihat  bahwa  nilai correlation 0.-278  dan  nilai  sig  0.382. Dikarenakan  nilai  sig  >0.05,  jadi  bisa  dikatakan  bahwa  tidak  adanya  hubungan antara Penerimaan Pajak Hotel sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan  Penerimaan  Pajak  Hotel  Sesudah  Pelaksanaan  Penetapan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB)
2. Dari  tabel  3 bisa dilihat bahwa nilai correlation -0,179 dan nilai sig  0.677. Karena nilai sig >0.05, jadi bisa dikatakan bahwa tidak adanya hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penerimaan Pajak Restoran Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial  Berskala Besar (PSBB).
3. Dari  tabel  3  bisa  dilihat  bahwa  nilai correlation -,273  dan  nilai  sig  0.391.  Karena nilai sig >0.05, jadi bisa dikatakan tidak adanya hubungan antara Penerimaan Pajak

## 2460-030X
Hiburan sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penerimaan Pajak Hiburan  Sesudah  Pelaksanaan  Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB).

## T-Paired Sample Test
Apabila di  kolom sig  <0.05  telah terjadi  perbedaan sebelum dan sesudah, apabila  >0.05 maka perbedaan tidak terjadi.
Tabel Hasil Uji T-Paired T df Sig. (2- tailed) Pair 1 Pendapatan Pajak Hotel Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)- Pendapatan Pajak Hotel Setelah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) 4,795 11 ,001 Pair 2 Pendapatan Pajak Restoran Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)- Pendapatan Pajak Restoran Setelah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) 3,629 11 ,004 Pair 3 Pendapatan Pajak Hiburan Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)- Pendapatan Pajak Hiburan Setelah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) 12,649 11 ,000 Sumber: Data diolah peneliti, 2021
1. Pengujian T-Paired SampleTest berdasarkan tabel 4 diatas memperlihatkan nilai sig (2-tailed)  0.001  bahwa  nilai  kurang  dari  0.05  maka  adanya  perbedaan  dalam penerimaan Pajak Hotel  Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  saat  terjadinya  virus  ini.  Hal  ini  dapat  disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga banyak masyarakat  yang  tidak  mengunjungi  hotel  dan  menyebabkan  hotel  mengalami penurunan  pendapatan  yang  berpengaruh  pada  pembayaran  pajak  yang  dilakukan pihak hotel.
2. Pengujian T-Paired  SampleTest berdasarkan  tabel  4  diatas  memperlihatkan  nilai dari  sig  (2-tailed)  dengan  besaran  nilai  0.004,  nilai  maksudnya  ialah  nilai  <  0.05, maka  adanya  perbedaan  dalam  penerimaan  Pajak  Restoran  Sebelum  dan  Sesudah Pelaksanaan  Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  saat  terjadinya virus  ini.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  kebijakan  pemerintah  yang  membatasi aktivitas masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar  dan  menyebabkan  masyarakat  untuk  tidak  membeli  makanan  pada  restoran
yang  menyebabkan  pendapatan  restoran  mengalami  penurunan  sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak restoran.
3. Pengujian T-Paired SampleTest dari tabel 4 diatas memperlihatkan nilai dari sig (2- tailed) besaran nilai 0.000, nilai ini memperlihatkan bahwa nilai lebih < 0.05, maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan dalam penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat terjadinya virus ini. Hal ini dapat  disebabkan  karena  kebijakan  pemerintah  yang  membatasi  aktivitas masyarakat  dan  penutupan  pada  tempat  hiburan  yang  ada  sehingga  banyak  tempat hiburan yang mengalami  penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak pengelola tempat hiburan.

## Hasil Analisis Berdasarkan Wawancara
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  saat  terjadinya  virus  ini  di  Kabupaten  Bekasi  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  daerah  ditahun  2020  atau  adanya  perbedaan  jumlah  realisasi pendapatan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan PSBB di  KabupatennBekasi namum  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  memberikan  kebijakan  agar  tidak  memberatkan para wajib dimasa pandemic Covid-19 ini.
Pembahasan a. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Hasil  uji  beda  dengan  mengunakan  metode  T-Paired  Sample  Test  untuk  pajak  hotel sebesar  0,001  <  0,05,  sehingga  terjadinya  perbedaan  yang  signifikan  antara  sebelum dan  sesudah  Penerimaan  Pajak  Hotel  penetapan  pelaksanaan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar.  Adanya  perbedaan  ini  dapat  dilihat  pada  data  dimana  terdapat penuruan  penerimaan  pajak  untuk  tiap  periodenya,  untuk  rata-rata  penerimaan  pajak hotel  per  bulan  yang  menurun  sebesar  Rp  1.224.456.390  atau  sebesar  46%.  Hal  ini dapat  diterjadi  dikarenakan  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  membatasi  aktivitas masyarakat  diluar rumah sehingga banyak masyarakat  yang tidak mengunjungi hotel dan  menyebabkan  hotel  mengalami  penerunan  pendapatan  yang  berpengaruh  pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak hotel.
b. Analisis  Perbedaan  Penerimaan  Pajak  Restoran  Sebelum  dan  Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Hasil  uji  beda  dengan  mengunakan  metode  T-Paired  Sample  Test,  untuk  pajak restoran  sebesar  0,004  <  0,05  sehingga  terjadi  perbedaan  yang  sangat  jauh  antara Penerimaan  Pajak  Restoran  saat  belum  dan  saat  sudah  penetapan  pelaksanaan pembatasan  sosial  berskala  besar.  Adanya  perbedaan  ini  dapat  dilihat  pada  data dimana  terdapat  penuruan  penerimaan  pajak  untuk  tiap  periodenya,  rata-rata penerimaan  per  bulan  pada  pajak  restoran  menurun  sebesar  Rp  3.504.979.664  atau sebesar 25%. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas  masyarakat  sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak  melakukan  perjalanan keluar  dan  menyebabkan  masyarakat  untuk  tidak  membeli  makanan  pada  restoran

## 2460-030X
yang menyebabkan pendapatan restoran mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak restoran.
c. Analisis  Perbedaan  Penerimaan  Pajak  Hiburan  Sebelum  dan  Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Hasil uji beda dengan mengunakan metode T-Paired Sample Test untuk pajak hiburan 0,000  <  0,05,  sehingga  terjadi  perbedaan  yang  sangat  jauh  antara  Penerimaan  Pajak Hiburan saat belum dan saat sudah penetapan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar.  Adanya  perbedaan  ini  dapat  dilihat  pada  data  dimana  terdapat  penuruan penerimaannpajak  untuk  tiap  periodenya,  untuk  rata-ratanpenerimaan  pajak  hiburan menurun  sebesar  Rp  979.001.524  atau  sebesar  65%.  Adanya  penurunan  inidapat disebabkan  karena  kebijakan  pemerintah  yang  membatasi  aktivitas  masyarakat  dan penutupan  pada  tempat  hiburan  yang  ada  sehingga  banyak  yang  mengalami penurunan  sehingga  berpengaruh  pada  pembayaran  pajak  yang  dilakukan  pihak pengelola tempat hiburan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil  T-Paired  Sample  Test  untuk  pajak  hotel  memperoleh  hasil  signifikan  (sig) 0,001<  0,05,  sehingga  terdapat  perbedaan  penerimaan  pajak  hotel  sebelum  dan sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.
2. Hasil  T-Paired  Sample Test  untuk  pajak  restoran  memperoleh  hasil  signifikan (sig) 0,004<  0,05,  sehingga  terdapat  perbedaan  penerimaan  pajak  restoran  sebelum  dan sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.
3. Hasil  T-Paired  Sample  Test  untuk  pajak  hiburan  memperoleh  hasil  signifikan  (sig) 0,000<  0,05,  sehingga  terdapat  perbedaan  penerimaan  pajak  hiburan  sebelum  dan sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.

## Saran
Setelah  dilakukannya  kegiatan  penelitian  ini  dan  hasil  dari  kesimpulan  diatas,  penulis menyarankan  Kepada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  dan  peneliti selanjutnya adalah :
1. Saran  untuk  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Bekasi  agar lebih  mempertimbangkan  lagi  kebijakan  mengenai  Penerapan  Pelaksanaan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  karena  pasti  akan  berdampak  terhadap  sektor ekonomi. 2.
Bagi  peneliti  berikutnya,  disarankan  agar  dapat  menambahkan
jumlah  variabel  dan  data  penelitian  serta  dampak  lebih  lanjut  akibat  kebijakan karena adanya pandemi Covid-19  supaya hasil yang diteliti bisa lebih lengkan dan maksimal.

## Keterbatasan
Keterbatasan  penelitian  ini  tidak  jauh  dari  kekurangan  dan  kelemahan  dalam  pencarian data sekunder untuk mendukung penelitian ini sehingga penelitian hanya dapat dilakukan
di Kabupaten Bekasi. Data ini hanya diambil di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bekasi dan Subjek yang diambil Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan. Laporan yang diambil pada penelitian saya hanya dari tahun 2019 dan tahun 2020.
1. Penggunaan  kas  yang  sebagian  besar  diperoleh  dari  kenaikan  clearing  perlu dipertahankan  karena  itu  berarti  perusahaan  dapat  mengelola  pembukuan  serta pembayaran dengan baik dari pihak cabang ke pihak pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Advernesia. (2018, July 8). Advernesia Matematika Komputer Internet. Dipetik November  20,  2020,  dari  Advernesia  Matematika  Komputer  Internet: https://www.advernesia.com/blog/spss/cara-uji-paired-sample-t-test-dengan- spss-dan-contohnya/
[2]. Azzam,  M.  (2020,  Mei  4).  WARTAKOTAlive.com.  Retrieved  November  20,
2020, from WARTAKOTAlive.com: https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/04/dampak-pandemi-virus-corona- begini-keadaan-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-bekasi
[3]. BIBLIOGRAPHY    Dewi,  R.  K.  (2020,  April  14).  KOMPAS.com.  Retrieved Oktober 11, 2020, from KOMPAS.com: https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/093800065/mengenal-apa-itu- psbb-aturan-daerah-yang-menerapkan-hingga-sanksinya?page=all
[4]. Drs.  Darwin  .,  M.  (2010).  Pajak  Daerah  &  Retribusi  Daerah.  Jakarta:  Mitra Wacana Media
[5]. Hanoatubun.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Perekonomian  Indonesia. Journal of Education, Psychology and Counseling, 146-153.
[6]. Hartati. (2015). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Pustaka Sakti.
[7]. Marcellin,  F.  F.,  &  Wijaya,  N.  (2019).  Perhitungan,  Penyetoran  dan  Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 163-172.
[8]. Marihot  Pahala  Siahaan,  S.  M.  (2013).  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.
[9]. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018
[10]. Priyatno,  D.  (2012).  Cara  Kilat  Belajar  Analisis  Data  dengan  SPSS  20. Yogayakarta: Andi Offse.
[11]. Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
[12]. Prof.Dr.Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan R&D. Bandung: sALFABETA.

## 2460-030X
[13]. Prof.Dr.Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan R&D. Bandung: Alfabet.
[14]. Sukrisno, A. (2018). Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
[15]. Website  Resmi  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  (2020).  Dipetik  Februari  23,
2021, dari Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat: https://jabarprov.go.id/index.php/berita_gambar/detail/2899/Pemberlakuan_PSB
B_di_Jawa_Barat
[16]. Yamali,  F.  R.,  &  Putri,  R.  N.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Ekonomi Indonesia. Ekonomis : Journal of Economics and Business, 384-388.