## Perkembangan Poli k Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## Agus Kusnadi*

## Abstrak
Desa merupakan bentuk pemerintahan lokal yang sudah terbentuk dari masyarakat adat yang sudah ada sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintahan lokal tersebut terdiri  dari  sistem  nilai  dan  lembaga  pemerintahan  yang  tumbuh  dan  berkembang  yang diwariskan  secara  turun-temurun.  Setelah  Indonesia  merdeka,  desa  menjadi  salah  satu unsur  pemerintahan  formal  dalam  sistem  desentralisasi.  Terdapat  beberapa  undang- undang  yang  mengatur  mengenai  pemerintahan  desa  yang  diantaranya  adalah  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menempatkan desa sebagai daerah administra f di bawah kecamatan. Setelah itu, pemerintahan desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2014, pengaturan tentang desa kembali dipisahkan dari pengaturan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan uraian di atas, menjadi pen ng untuk dapat mengkaji arah perkembangan poli k hukum pemerintahan desa, se daknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kata kunci: Desa, desentralisasi, otonomi, pemerintahan desa, poli k hukum.

## The Development of Village Governance Legal Policy According to Law Number 23 of 2004 Concerning Local Government and Law Number 6 of 2014 Concerning Village

## Abstract
The  village  is  a  form  of  local  government  that  has  been  formed  from  the  indigenous communi es that existed before Republic of Indonesia was found. The local government consists of a value system and government bodies that grow and develop that inherited from genera on to genera on. A er Indonesian independence, the village became one of the elements  of  formal  governance  within  a  decentralized  system.  There  are  several  laws regula ng  the  village  administra on  of  which  is  Law  Number  5  of  1979  on  Village Government which places the village as the area under the administra ve districts. A er that, the village government to be part of the local government and regulated in the laws of local government, both in Law Number 22 of 1999 and Law Number 32 of 2004 on Local
2442-9325 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN
] * Hukum  Tata  Negara Dosen Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Dipa ukur  No.35  Bandung,
aguskusnadi1117@gmail.co m, S.H.,M.H.,Dr. (Universitas Padjadjaran).
Government.  In  2014,  the  re-se ng  of  the  village  is  separated  from  regula on  of  local government through Law Number 6 of 2014 on Village. Based on the illustra on above, it becomes important to assess the direc on and development of village governance law legal policy, at least based on Law Number 32 Year 2004 on Local Government and Law Number 6 of 2014 on Village.
Keywords: Village, decentraliza on, autonomy, legal policy, village governance.

## A.   Pendahuluan
“Kelima  anasir  demokrasi  asli  itu:  rapat,  mufakat,  gotong-royong,  hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa mendatang. Tidak semua dari yang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada  ngkat yang lebih  nggi dan modern. Tetapi sebagai dasar, ia dipandang terpakai. Betapapun juga, orang  dak mau  melepaskan  cita-cita  demokrasi  sosial,  yang  banyak  sedikitnya bersendi kepada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri”. ¹ (Moh. Ha a).
Pandangan Mohammad Ha a di atas mencerminkan bagaimana tata nilai yang hidup pada masyarakat asli Indonesia yang telah lama hidup dan menjadi inspirasi didirikannya Negara Republik Indonesia. Organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Ha a di atas merujuk pada penger an desa yang mampu mengatur dirinya sendiri berdasarkan adat is adatnya. Ar nya hakikat desa adalah en tas pemerintahan asli yang otonom yang juga dapat memangku kepen ngannya  sendiri.  Di  sisi  lain,  dalam  kerangka  negara  kesatuan,  negara memiliki  kepen ngan  terhadap  desa  yang  pada  akhirnya  melahirkan  intervensi negara terhadap desa.²
Secara historis, intervensi negara terhadap tatanan pemerintahan desa telah terjadi semenjak masa kolonial Hindia-Belanda dengan diberlakukannya Inlandse Gementee  Ordonan e (IGO).³  Ordonansi  tersebut  merupakan  pelaksana  dari ketentuan Regering  Reglemen (RR)  yang  memberikan  pengakuan  kepada  desa sebagai kesatuan masyarakat yang berbadan hukum.⁴ Oleh karena itu, pada rezim ini desa dikukuhkan sebagai sebuah en tas yang otonom untuk dapat mengurus urusan  rumah  tangganya  sendiri  serta  dapat  mengangkat  kepala  dan  perangkat
¹ : Yudi La f, Negara Paripurna, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 389.
² “
”
Rega Felix,  Kedudukan Perangkat Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013, hlm. 2. ³
:
Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa , Yogyakarta Sumur Bandung, 1953, hlm. 180. ⁴
: Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan , Jakarta Rineka Cipta, 1992, hlm. 70.
desa berdasarkan adat kebiasaan setempat.⁵
Setelah Indonesia merdeka, kedudukan desa sebagai en tas yang otonom tetap dipertahankan. Hal ini dapat terlihat dengan meletakkan kedudukan desa sebagai daerah  ngkat  III  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948  tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang  Berhak  Mengatur  dan  Mengurus  Rumah  Tangganya  Sendiri.  Poli k  hukum pemerintahan desa sebagai daerah  ngkat III semakin diperkuat oleh pemerintah dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1965  tentang  Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia  (UU  Desapraja).  UU  Desapraja  tersebut ditujukan untuk mempercepat proses transformasi desa-desa menjadi desapraja sebelum berubah menjadi daerah  ngkat III. Meskipun begitu, poli k hukum untuk menempatkan desa sebagai daerah  ngkat III  dak pernah terwujud.⁶
Pada  masa  orde  baru,  kedudukan  desa  dalam  struktur  ketatanegaraan Indonesia  mengalami  perubahan  yang  signiﬁkan.  Pada  masa  ini,  desa  dak  lagi diposisikan sebagai sebuah en tas yang otonom, melainkan hanya diberikan status sebagai  organ  administrasi  pemerintah  di  bawah  kecamatan  yang  merupakan perangkat  pemerintah  pusat  di  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa  (UU  Pemerintahan  Desa).⁷  Berdasarkan konsiderans UU Pemerintahan Desa tersebut dapat terlihat bahwa poli k hukum pemerintahan desa pada saat itu adalah penyeragaman desa di Indonesia. Kondisi tersebut  mengakibatkan  struktur  tatanan  asli  desa  yang  didasarkan  pada  adat is adat setempat menjadi runtuh.⁸
Pada masa reformasi, terjadi perubahan arah poli k hukum pemerintahan desa dari  yang  sebelumnya  bersifat  penyeragaman  menjadi  pengakuan  atas keberagaman  struktur  tatanan  desa  yang  tumbuh  berdasarkan  adat  is adat setempat.⁹  Poli k  hukum  pemerintahan  desa  ini  dak  berubah  meskipun  pada
⁵  Otonomi desa untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri ini dinyatakan dalam Pasal 71 RR dan Pasal 128 ayat (3) IS. Sementara itu, kewenangan untuk dapat memilih kepala desa berdasarkan adat is adat setempat diatur dalam staatsblad Tahun 1907 Nomor 212.
⁶  Rega Felix dalam skripsinya menyatakan bahwa  dak terwujudnya poli k hukum untuk menempatkan desa sebagai daerah  ngkat III dikarenakan situasi sosial-poli k yang  dak mendukung pada saat itu. ihat Dapat dil pada Rega Felix, Op.cit., hlm. 4. ⁷  Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Pemerintahan Desa): “Desa  adalah  kesat an  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan  terendah  langsung  di u
bawah camat”.
⁸  Seper
k d
pada masa berlakunya (UU Pemerintahan Desa),  epala  esa dipilih langsung oleh warga desa, tetapi undang-undang  dak memberikan ruang apapun bagi warga untuk dapat mengawasi kinerja dari kepala desa. Pengawasan  terhadap  kepala  desa  diberikan  secara  mutlak  kepada  pemerintah  atasan  desa  dalam  bentuk kewenangan untuk mengangkat dan memberhen kan kepala desa, sehinga kepala desa hanya akan tunduk pada kehendak pemerintah atasan desa. ihat Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 (UU Pemerintahan Desa) Dapat dil .
⁹  Pengakuan akan keberagaman desa terlihat dalam penger an tentang desa pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999) yang menyatakan: “Desa atau yang disebut dengan

## Perkembangan Poli k Hukum Pemerintahan Desa
tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004) terbit menggan kan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999). Namun demikian, terdapat kerancuan dalam penentuan status perangkat daerah, yakni jabatan sekretaris desa diberikan  status  sebagai  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  tanpa  diiku   oleh  perangkat desa lainnya termasuk kepala desa. Oleh karena itu, pada masa UU Pemda 2004 ini terdapat gejolak yang  mbul di masyarakat desa untuk turut mengangkat perangkat desa lainnya, terutama kepala desa, untuk turut diberikan status sebagai PNS.¹⁰
Setelah  rezim  UU  Pemda  2004  yang  menempatkan  pengaturan  tentang pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah, pada tahun 2014 disahkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa)  yang mengatur pemerintahan desa secara tersendiri. Beberapa kebijakan hukum baru yang  terlihat  berdasarkan  undang-undang  tersebut  adalah  adanya  alokasi  dana untuk desa yang langsung berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini menjadikan sumber-sumber pendanaan desa menjadi lebih banyak dari  sebelumnya.  Penambahan  sumber  pendanaan  ini  secara  kasat  mata memperlihatkan  adanya  poli k  hukum  untuk  mempertahankan  eksistensi  desa sebagai en tas yang otonom. Namun, perlu untuk dikaji apakah UU Desa tersebut mengalami  perubahan  poli k  hukum  yang  signiﬁkan  dari  undang-undang pendahulunya.  Selain  itu,  ar kel  ini  juga  akan  mengkaji  apakah  UU  Desa  telah mengakomodasi  kebutuhan  hukum  yang  dirasakan  pada  masa  berlakunya  UU Pemda 2004. Pembahasan dua permasalahan yang mendasar ini diperlukan untuk dapat memahami arah perkembangan poli k hukum pemerintahan desa dari UU Pemda  2004  ke  UU  Desa,  serta  perubahan  karakter  dan  kedudukan  desa  yang sebelumnya merupakan bagian dari pemerintahan daerah.

## B.  Perkembangan  Poli k  Hukum  Pemerintahan  Desa  dari  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  ke  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pada bagian ini akan diuraikan perkembangan poli k hukum pemerintahan desa berdasarkan  UU  Pemda  2004  ke  UU  Desa.  Pada  bagian  awal,  poli k  hukum pemerintahan  desa  menurut  UU  Pemda  2004  akan  terlebih  dahulu  diuraikan. Setelah  itu  akan  dilanjutkan  dengan  memaparkan  mengenai  poli k  hukum pemerintahan  desa  menurut  UU  Desa  yang  akan  difokuskan  pada  bagian  yang berubah secara signiﬁkan dari undang-undang pendahulunya.
nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepen ngan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat is adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten".
¹⁰  Koran Sindo, “Perangkat Desa Kembali Tuntut Dijadikan PNS”, diakses 4 Juni 2015.
Sementara itu, poli k hukum yang dimaksud dalam tulisan ini mengacu pada terminologi  poli k  hukum  yang  diutarakan  oleh  Imam  Syaukani  sebagai  sebuah kebijakan di bidang hukum.¹¹ Terminologi tersebut merupakan bentukan dari dua kata,  yakni recht (hukum)  dan poli ek ( beleid/ kebijakan) . ¹²  Mengu p  apa  yang dikemukakan oleh T.M. Radhie tentang makna poli k hukum, bahwa poli k hukum merupakan suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹³ Berdasarkan pendekatan pada deﬁnisi poli k hukum tersebutlah tulisan ini akan mencoba melihat arah perkembangan pengaturan mengenai pemerintahan desa.
1.  Poli k  Hukum  Pemerintahan  Desa  Menurut  Undang-Undang  Nomor  32

## Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pada pasal 1 angka 12 UU Pemda 2004 desa didefnisikan sebagai berikut:
“Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepen ngan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat is adat setempat yang diakui dan  dihorma   dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.
Kedudukan desa dinyatakan dalam Pasal 200 UU Pemda 2004 sebagai berikut:
1.  Dalam  pemerintahan  Kabupaten/Kota  dibentuk  Pemerintahan  Desa  yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
2.  Pembentukan,  penghapusan,  dan/atau  penggabungan  Desa  dengan memperha kan asal usulnya atas prakarsa masyarakat;
3.  Desa  di  kabupaten/kota  secara  bertahap  dapat  diubah  atau  disesuaikan statusnya  menjadi  kelurahan  sesuai  usul  dan  prakarsa  pemerintah  desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda.
Kata  'dibentuk'  pada  ketentuan  di  atas  dapat  ditafsirkan  bahwa  pemerintah desa  dibentuk  oleh  pemerintah  kabupaten/kota.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan ketentuan  tersebut  terlihat  bahwa  UU  Pemda  2004  menghendaki  desa  menjadi en tas administrasi terendah yang keberlangsungannya sangat bergantung pada poli cal will dari pemerintah atasannya. Kebijakan ini akan membuat desa menjadi sangat tergantung pada pemerintah atasannya dan membuka peluang yang sangat lebar akan adanya intervensi dari pemerintah atasan terhadap desa.
Selain itu, berdasarkan Pasal 200 ayat (3) UU Pemda 2004, dibuka kemungkinan bagi  desa  untuk  berubah  status  menjadi  kelurahan.  Padahal  antara  desa  dan kelurahan mengandung makna desentralisasi yang berbeda, yakni desentralisasi
¹¹  Susi Dwi Harijan , “Poli k Hukum Keimigrasian Indonesia Menurut UU No. 9 Thn. 1992 dan UU No. 6 Thn. 2011 tentang Keimigrasian”, Peneli an Unggulan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 2013, hlm. 7. ¹²
:
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar – Dasar Poli k Hukum, Jakarta Raja Graﬁndo Persada, 2008, hlm. 19.
teritorial  untuk  desa  dan  desentralisasi  administrasi  (dekonsentrasi)  untuk kelurahan.  Ketentuan  ini  mengindikasikan  bahwa  undang-undang  pemerintahan daerah  dak menghendaki untuk mempertahankan sistem pemerintahan desa di dalam  kerangka  sistem  pemerintahan  daerah  dan  lebih  menghendaki  untuk dilaksanakannya dekonsentrasi atau sentralisasi. ¹⁴
Susunan pemerintahan desa menurut UU Pemda 2004 terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan,  dan  unsur  kewilayahan.¹⁵  Sekretaris  desa  sendiri  diisi  oleh  PNS  yang memenuhi persyaratan.¹⁶ Sementara itu, kepala desa dipilih langsung  oleh dan dari penduduk desa yang syarat dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah  dengan  mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 Tentang Desa (PP 72/2005).¹⁷ Di sisi lain, pada masyarakat hukum adat, pemilihan kepala desa dilakukan berdasarkan hukum adat setempat.¹⁸
Berdasarkan  status  sekretaris  desa  sebagai  PNS  sebagaimana  dinyatakan  di atas, dapat terlihat kehendak dari UU Pemda 2004 agar desa dapat diintervensi oleh pemerintah atasannya. Lebih jelas, Pasal 202 ayat (3) UU Pemda 2004 menyatakan bahwa  sekretaris  desa  merupakan  PNS.  Pilihan  kebijakan  ini  memperlihatkan adanya  kecenderungan  pemerintah  untuk  menempatkan  desa  sebagai  satuan administrasi  terendah  yang  berada  di  bawah  kabupaten/kota.  Selain  itu, sebagaimana  telah  diutarakan  sebelumnya,  kebijakan  ini  pada  akhirnya  akan menimbulkan  kecemburuan  diantara  perangkat  desa  lainnya,  sehingga  muncul tuntutan dari kepala-kepala desa untuk turut diangkat menjadi PNS.
Tuntutan kepala desa untuk diangkat menjadi PNS sebagaimana diuraikan di atas  membuk kan  bahwa  kemandirian  desa  sudah  semakin  menghilang.  Desa sudah  dak  mampu  lagi  untuk  menghidupi  dirinya  melalui  sumber-sumber pendanaan yang asli. Jika tuntutan untuk memberikan status PNS kepada kepala desa diberikan, maka akan  berpotensi untuk meruntuhkan tatanan asli desa yang tumbuh dan berkembang berdasarkan adat is adat setempat dan berubah menjadi satuan administra f dari negara belaka.
Unsur pemerintahan desa lainnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi  masyarakat.¹⁹  BPD  beranggotakan  wakil  dari  penduduk  desa  yang
¹³
: hlm. Moh. Mahfud M.D., Membangun Poli k Hukum, Menegakkan Kons tusi , Jakarta LP3ES, 2006, 13.
¹⁴  Rahayu  Prase aningsih  dan  Inna  Junaenah,  “Perkembangan  Pengaturan  Pemerintahan  Desa  di  Indonesia”, Peneli an Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 2008,  hlm. 75.
¹⁵  Penjelasan Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004).
¹⁶  Pasal 202 ayat (3) UU Pemda 2004.
¹⁷  Kepala  desa  dipilih  untuk  masa  jabatan  selama  6  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  hanya  untuk  1  kali  masa jabatan. Selain itu  kepala desa terpilih dilan k oleh bupa /walikota.
,
¹⁸  Pasal 203 ayat (3) UU Pemda 2004.
¹⁹  Pasal 209 UU Pemda 2004.
bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.²⁰ Selain itu, dibuka pula peluang bagi desa untuk dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang  berfungsi  untuk  bermitra  dengan  pemerintah  desa  dalam  rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.²¹
Apabila dilihat berdasarkan karakter pengisian jabatan anggota BPD di atas, maka telah terjadi pergeseran sistem demokrasi yang dianut.²² Ke ka anggota BPD dak lagi dipilih oleh rakyat secara langsung, melainkan melalui musyawarah dan mufakat,  berar   telah  terjadi  pergeseran  sistem  demokrasi  perwakilan  menuju sistem  demokrasi  delibera f  yang  menghendaki  adanya  diskursus  publik  dalam pengisian  anggota  BPD.  Namun  demikian,  pilihan  tersebut  berdampak  pada persepsi masyarakat mengenai kedudukan BPD terhadap kepala desa. Anggota BPD yang  dak dipilih secara langsung oleh rakyat menjadikan kedudukannya seolah berada di bawah kepala desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada kondisi yang demikian, BPD berpotensi kehilangan fungsi mendasar dalam sistem poli k desa, yakni hilangnya fungsi pengawasan terhadap kepala desa. Di sisi lain, undang- undang  menghendaki  kepala  desa  untuk  bertanggungjawab  secara  langsung kepada  bupa   dan  hanya  memberikan  keterangan  pertanggungjawaban  kepada BPD.²³  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  keterangan  pertanggungjawaban  kepada BPD hanya sebatas memenuhi kebutuhan formal belaka.²⁴
Dari sisi kewenangan, UU Pemda 2004 desa diberikan kewenangan berupa:
1.  Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul;
2.  Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3.  Tugas  pembantuan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan
4.  Urusan  pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Dari sisi keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam bentuk peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.²⁵ Sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:
²⁰  Pasal 210 ayat (1) UU Pemda 2004. ²¹  Pasal 211 ayat (2) UU Pemda 2004. ²²  Pada masa UU Pemerintahan Desa, terdapat Lembaga Musyawarah Desa yang berkedudukan sebagai unsur pemerintah desa yang beranggotakan kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat. Ar nya keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa yang ekuivalen dengan Badan Permusyawaratan Desa pada UU Pemda 2004  dak ditentukan melalui mekanisme pemilihan. ihat Dapat dil pada Pasal 3 dan Pasal 17 UU Pemerintahan Desa. ²³  Angka 10 Penjelasan Umum UU Pemda 2004. ²⁴  Rahayu Prase aningsih dan Inna Junnaenah, Op. cit., hlm. 83.
²⁵  Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
ihat Pasal Dapat dil pada
212 UU Pemda 2004.

## Perkembangan Poli k Hukum Pemerintahan Desa
1.  Pendapatan asli desa;
2.  Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
3.  Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
4.  Bantuan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota; dan
5.  Hibah dan sumbangan dari pihak ke ga.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.²⁶ Selain itu, desa juga dapat mengadakan kerja sama untuk kepen ngan desa yang diatur dengan keputusan bersama  dan  dilaporkan  kepada  bupa .²⁷  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan mengenai sumber-sumber keuangan desa di atas, terlihat bahwa undang-undang pemerintahan  daerah  menghendaki  desa  dapat  otonom  dari  sisi  sumber pendapatan. Hal ini terlihat dari dibukanya dua keran sumber pendanaan, yakni melalui aliran dana dari satuan pemerintahan yang lebih  nggi dan melalui potensi- potensi  desa  baik  berupa  potensi  pendanaan  yang  berasal  dari  pendapatan  asli desa ataupun melalui badan usaha milik desa serta model kerjasama desa.
Berdasarkan uraian di atas, maka posisi desa menjadi ambivalen dan  dak jelas. Di satu sisi, UU Pemda 2004 menghendaki desa untuk tetap hidup sebagai sebuah bentuk  otonomi  asli  melalui  kemandirian  pada  sisi  pendanaan.  Di  sisi  lain, penentuan status perangkat desa yang mengarah pada dekonsentrasi dan adanya norma  yang  memungkinkan  desa  berubah  menjadi  kelurahan  mencerminkan adanya kehendak untuk membuat desa menjadi satuan pemerintahan administra f di bawah kecamatan.
2.  Poli k Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Desa membagi desa menjadi dua jenis, yakni 'desa' dan 'desa adat'. Pembagian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 UU Desa sebagai berikut:
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepen ngan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan  dihorma   dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.
Pada  Pasal  5  UU  Desa,  kedudukan  desa  dinyatakan  berada  di  wilayah kabupaten/kota.  Secara  lebih  lanjut  pasal  tersebut  juga  menyatakan  sebagai
²⁶  Pasal 213 UU Pemda 2004. ²⁷  Pasal 213 UU Pemda 2004.
berikut: “Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan ketentuan ini,  terlihat  pergeseran  poli k  hukum  mengenai  kedudukan  desa.  Pada  undang- undang  terdahulu,  desa  dinyatakan  sebagai  bentukan  kabupaten/kota,  namun pada  UU  Desa,  desa  dak  dibentuk  oleh  kabupaten/kota,  melainkan  hanya dinyatakan berkedudukan baik di kabupaten/kota. Maka dari itu, kedudukan desa pada undang-undang yang baru merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa.
Meskipun begitu, ketentuan mengenai pembentukan desa tetap diatur dalam UU  Desa.²⁸  Pada  Pasal  7  UU  Desa  dinyatakan  bahwa  pemerintah,  pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota  dapat  melakukan  penataan  daerah dengan cara: 1.  Pembentukan;
2.  Penghapusan;
3.  Penggabungan;
4.  Perubahan status; dan
5.  Penetapan desa.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembentukan desa hanya dapat dimaknai sebagai bentuk penataan desa yang hanya dapat dilakukan dalam kerangka evaluasi ngkat  perkembangan  pemerintahan  desa  dan  ditujukan  untuk  mewujudkan efek ﬁtas, mempercepat peningkatan kesejahteraan, mempercepat peningkatan kualitas  layanan  publik,  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  desa,  dan meningkatkan daya saing desa. Bahkan dalam Pasal 9 UU Desa dinyatakan bahwa desa dapat dihapus atas dasar kepen ngan nasional yang strategis. Oleh karena itu, meskipun poli k hukum pengakuan atas desa lebih terlihat, namun kedudukan dan keberlangsungan  desa  pada  undang-undang  ini  masih  sangat  tergantung  pada poli cal will satuan pemerintahanan atasan desa.
Selain itu, berdasarkan Pasal 11 UU Desa maka kemungkinan bgai desa untuk berubah status menjadi kelurahan masih tetap dibuka.²⁹ Meskipun gagasan untuk berubah menjadi kelurahan harus datang dari prakarsa masyarakat desa,³⁰ namun dibukanya  peluang  ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  dak  menghendaki untuk  mempertahankan  sistem  pemerintahan  desa  di  dalam  kerangka  sistem pemerintahan  daerah,  dan  lebih  menghendaki  untuk  dilaksanakannya dekonsentrasi dan sentralisasi.
Adapun  mengenai  kewenangan  desa  dinyatakan  dalam  Pasal  19  UU  Desa adalah sebagai berikut:
1.  Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2.  Kewenangan lokal berskala desa;
²⁸  Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). ²⁹  Pasal 11 UU Desa. ³⁰  Pasal 11 ayat (1) UU Desa.

## Perkembangan Poli k Hukum Pemerintahan Desa
3.  Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; dan
4.  Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari sisi kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, terlihat perkembangan arah  poli k  hukum  mengenai  kewenangan  desa  menjadi  lebih  jelas memperlihatkan otonomi desa. Misalnya, pada Pasal 19 UU Desa dinyatakan bahwa desa  memiliki  kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan  lokal berskala  desa.  Ketentuan  mengenai  kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul memang dapat dijumpai dalam undang-undang terdahulu, tetapi kewenangan lokal berskala  desa  merupakan  kewenangan  baru  yang  memperlihatkan  arah  poli k hukum pemerintahan desa menuju otonomi asli.³¹
Susunan pemerintahan desa menurut UU Desa terdiri atas kepala desa³² dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan  pelaksana  teknis.³³  Ketentuan  ini  dak  berbeda  dengan  UU  Pemda  2004 namun  dak lagi ditemukan norma yang memberikan status PNS bagi perangkat desa  tertentu  seper   undang-undang  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa sekretaris  desa  adalah  PNS.  Perangkat  desa  diangkat  oleh  kepala  desa  setelah dikonsultasikan  dengan  camat  atas  nama  bupa /walikota.  Dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.³⁴ Begitu juga dengan mekanisme pemberhen an bagi perangkat desa, yakni melalui penetapan  kepala  desa  setelah  dikonsultasikan  dengan  camat  atas  nama bupa /walikota.³⁵  Sementara  itu,  kepala  desa  dipilih  langsung  oleh  dan  dari penduduk desa.³⁶ UU Desa menghendaki pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.³⁷
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  terlihat  upaya  dari  pemerintah  untuk mengembalikan  hakikat  desa  sebagai  pemangku  otonomi  asli.  Upaya  tersebut dapat dilakukan misalnya dengan  dak lagi memberikan status PNS bagi sekretaris desa, sehingga desa hendak didudukan sebagai en tas desentralisasi dan bukan dekonsentrasi.  Meskipun  begitu,  perangkat  desa  berhak  untuk  mendapatkan penghasilan dan tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 66
³¹  Otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepen ngan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat setempat. Namun, harus diselenggarakan dalam perspek f administrasi pemerintahan modern. ³²  Pasal 26 UU Desa.
³³  Pasal 58 UU Desa.
³⁴  Pasal 49 UU Desa.
³⁵  Pasal 52 ayat (3) UU Desa.
³⁶  Pasal 34 UU Desa. ³⁷  Pasal 31 UU Desa.
UU Desa sebagai berikut:
1.  Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap se ap bulan;
2.  Penghasilan  tetap  kepala  desa  dan  perangkat  desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
3.  Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dan perangkat  desa  menerima  tunjangan  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
4.  Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dan perangkat  desa  memperoleh  jaminan  kesehatan  dan  dapat  memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa tersebut sesungguhnya berpotensi menciptakan ketergantungan desa pada keuangan dari satuan pemerintahan yang lebih  nggi. Namun demikian, ketentuan tersebut dapat pula dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan eksistensi  desa  mengingat  sumber-sumber  pendapatan  asli  desa  sempat  runtuh akibat poli k hukum penyeragaman pada UU Pemerintahan Desa.
Unsur  pemerintahan  desa  lainnya  adalah  BPD  yang  berfungsi  menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.³⁸ BPD beranggotakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih secara demokra s.³⁹ Pengisian jabatan anggota BPD tersebut berbeda dengan pemilihan kepala  desa  yang  dinyatakan  secara  eksplisit  untuk  dilakukan  pemilihan  secara langsung oleh penduduk desa.⁴⁰ Ketentuan mengenai pengisian jabatan anggota BPD  melalui  mekanisme  yang  demokra s  memperlihatkan  poli k  hukum pembentuk undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada masing-masing desa untuk menentukan sendiri mekanisme demokra s yang dikehendaki dalam memilih anggota BPD.
Seper  pada undang-undang terdahulu, pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam bentuk peraturan desa tentang anggaran pendapatan  dan  belanja  desa.⁴¹  Undang-Undang  juga  memberikan  keleluasaan kepada kepala desa untuk menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.⁴² Adapun sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:
³⁸  Pasal 55 UU Desa. ³⁹  Pasal 56 UU Desa. ⁴⁰  Pasal 56 ayat (3) UU Desa.
⁴¹  Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Dapat dilihat Pasal 73, 74, dan 75 UU Desa.
⁴²  Pasal 75 ayat (2) UU Desa.

## Perkembangan Poli k Hukum Pemerintahan Desa
1.  Pendapatan  asli  desa  terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan par sipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2.  Alokasi APBN;
3.  Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4.  Alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang diterima kabupaten/kota;
5.  Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) provinsi dan APBD kabupaten/kota;
6.  Hibah dan sumbangan yang  dak mengikat dari pihak ke ga; dan
7.  Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Berdasarkan  sumber-sumber  pendanaan  sebagaimana  tercantum  di  atas, terlihat  bahwa  desa  diberikan  ruang  yang  lebih  besaroleh  UU  Desa  untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang bersifat pas . Penambahan ruang tersebut  terlihat  dari  adanya  pengaturan  mengenai  alokasi  dana  desa  yang merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dan alokasi  dana  dari  APBN.  Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  terlihat  bahwa  undang- undang  menghendaki  adanya  keseimbangan  dalam  otonomi  desa  dalam  hal sumber-sumber  pendanaan.  Keseimbangan  yang  dimaksud  bahwa  pendanaan desa sebagai daerah otonom harus didapatkan dari sumber-sumber pendapatan asli.  Namun  sebagai  bagian  dari  sistem  desentralisasi  dalam  kerangka  negara kesatuan, maka pendanaan dari satuan pemerintahan yang lebih  nggi menjadi sebuah  konsekuensi  desentralisasi.  Terlebih  lagi  apabila  desa,  berdasarkan ketentuan  di  atas,  dapat  melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  yang dibebankan kepadanya.

## C.   Prospek dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Masa Depan
Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa poli k hukum UU Desa adalah mengembalikan pengelolaan desa pada konsep otonomi asli melalui pengukuhan  pengakuan  atas  kedudukan  desa,  pemberian  kewenangan  lokal berskala  desa,  pemberian  status  dan  kedudukan  perangkat  desa  yang  bukan sebagai aparat pemerintah, serta pemberian pendanaan bagi desa melalui APBN dan dana perimbangan dalam bentuk alokasi dana desa.
Dalam konteks implementasi, UU Desa akan menghadapi berbagai tantangan terkait  kesiapan  desa  dalam  menjalankan  kewenangan-kewenangannya,  hingga persepsi  pemerintah  daerah  terhadap  kedudukan  desa.  Kegagalan  pemerintah daerah dan desa dalam mengelola tantangan tersebut akan mengakibatkan poli k hukum pemerintahan desa sebagai pemangku otonomi asli  dak dapat terwujud.
UU Desa  dak lagi menempatkan desa sebagai subordinat pemerintah daerah. Dengan  demikian,  undang-undang  menempatkan  desa  sebagai  sebuah  en tas
hukum yang diakui sebagai mitra pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.⁴³  Pada  kondisi  seper   ini,  persepsi  aparat pemerintah  dan  pemerintah  daerah  terhadap  desa  harus  dapat  menunjang kedudukan desa sebagai en tas hukum yang otonom dan bukan sebagai sebuah en tas administra f. Keberadaan desa harus dapat dipersepsikan sebagai sebuah perwujudan  par sipasi  masyarakat  dalam  rangka  menciptakan  kesejahteraan. Ar nya, aparat pemerintah pusat dan daerah harus mampu mempersepsikan desa sebagai bagian integral dari pemerintah daerah.
Bentuk kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah dengan pemerintah desa dapat terlihat pada Pasal 112-115 UU Desa yang mengatur mengenai pembinaan dan  pengawasan  kepada  pemerintah  desa.⁴⁴  Bentuk-bentuk  pembinaan  dan pengawasan yang dimaksud pada pasal-pasal tersebut dapat berupa pedoman dan petunjuk  pelaksanaan  pemerintahan  desa  hingga  fasilitasi  desa  dalam  hal pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Pedoman-pedoman  tersebut dapat  berpotensi  mengikis  otonomi  desa  apabila  pedoman-pedoman  tersebut dibentuk dengan sangat rigid. Oleh karena itu, pembentukan pedoman-pedoman dalam konteks pembinaan dan pengawasan harus dilakukan dengan menyertakan desa  sebagai  perwujudan  persepsi  bahwa  desa  sebagai  mitra  pemerintah  dan bukan satuan administra f yang subordinat.
Dari sisi keuangan, UU Desa memberikan sumber-sumber keuangan yang lebih pas  bagi desa melalui alokasi dana desa dan APBN. Ketentuan mengenai alokasi dana  desa  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (PP 43/2014) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa merupakan alokasi dana bagi desa  yang  berasal  dari  dana  perimbangan  pusat  kepada  daerah  yang  besarnya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁴⁵ Sementara itu, besaran nominal alokasi dana APBN akan  dianggarkan  se ap  tahun  oleh  pemerintah.⁴⁶  Ketentuan  mengenai  alokasi dana APBN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (PP 60/2014). Besaran  alokasi  dana  APBN  ini  akan  dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dengan
⁴³  Lihat uraian di atas mengenai kedudukan desa dalam kerangka pemerintahan daerah. Dapat dilihat juga Pasal 5 UU Desa.
⁴⁴  Bentuk-bentuk pedoman yang dimaksud dapat berasal baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diantaranya dapat memberikan arahan mengenai pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pedoman penyusunan perencanaan pembangunan par sipa f, pedoman standar jabatan bagi perangkat desa, dan lain-lain. Dapat dilihat pada Pasal 112-115 UU Desa.
⁴⁵  Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014).
⁴⁶  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (PP 60/2014).

## Perkembangan Poli k Hukum Pemerintahan Desa
memperha kan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  ngkat kesulitan geograﬁs.⁴⁷ Meskipun secara besaran nominal, dua sumber pendapatan desa ini  daklah pas , tetapi akan secara ru n didapatkan oleh desa melalui APBD dan APBN.
Meskipun UU Desa telah mengandung jaminan sumber-sumber keuangan bagi desa, tetapi terdapat beberapa ketentuan di dalam undang-undang tersebut yang berpotensi mengganggu efek vitas jalannya pemerintahan desa. Sebagai contoh, ke t e n t u a n   y a n g   m e n g a t u r   m e n g e n a i   m e k a n i s m e   p e l a p o r a n   d a n pertanggungjawaban keuangan yang  dak eﬁsien. UU Desa memang  dak secara eksplisit  mengatur  mengenai  tata  cara  pelaporan  keuangan  bagi  desa.  Tata  cara pelaporan keuangan bagi desa diatur secara jelas di dalam PP 43/2014. Dalam Pasal 103 dan 104 PP 43/2014 dinyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk:⁴⁸ 1.  menyampaikan  realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa
(APBDes)  kepada  bupa /walikota  se ap  semester  tahun  berjalan  (laporan semesteran); dan
2.  Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupa /walikota se ap akhir tahun anggaran (laporan tahunan).
Sementara itu, berdasarkan Pasal 24 PP 60/2014 dinyatakan bahwa kepala desa harus  menyampaikan  laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa  kepada bupa /walikota  se ap  semester.⁴⁹  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  mengenai kewajiban  pelaporan  dana  di  atas,  terlihat  bahwa  desa  dibebani  kewajiban administrasi yang cukup banyak, baik yang bersifat integral dalam bentuk laporan penggunaan  APBDes  se ap  semester  dan  akhir  tahun,  serta  laporan  realisasi penggunaan dana desa yang khusus bersumber dari APBN se ap semester. Kondisi ini  akan  mengakibatkan  desa  menjadi  lebih  sibuk  untuk  memenuhi  kewajiban- kewajiban administrasinya ke mbang melakukan kegiatan-kegiatan yang produk f dalam  rangka  pengembangan  potensi  desa.  Keadaan  ini  mengakibatkan  poli k hukum pemerintahan desa menjadi ambivalen dan  dak jelas karena di satu sisi menghendaki desa menjadi sebuah en tas yang otonom, namun di sisi lain desa dibebankan pada berbagai kewajiban administra f.
Kewajiban-kewajiban  administrasi  yang  dibebankan  kepada  desa  tersebut cenderung mengakibatkan pemerintah desa menjadi lebih birokra k. Keadaan ini memperlihatkan  pula  adanya  kecenderungan  untuk  memposisikan  desa  sebagai satuan pemerintahan yang bersifat administra f. Hal ini diperkuat ke ka desa dapat pula  dibebani  tugas-tugas  yang  merupakan  pelimpahan  tugas  dari  satuan pemerintahan  yang  lebih  nggi,  baik  dari  pemerintah  kabupaten/kota  ataupun
⁴⁷  Pasal 5 ayat (2) PP 60/2014. ⁴⁸  Lihat Pasal 103 dan Pasal 104 PP 43/2014. ⁴⁹  Lihat Pasal 24 PP 60/2014.
tugas dari pemerintah provinsi.⁵⁰ Beban administrasi dan pelimpahan tugas kepada desa  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  mereﬂeksikan  adanya  birokra sasi pemerintahan  desa.  Kondisi  ini  jelas  dak  sejalan  dengan  kehendak  untuk menghidupkan kembali desa sebagai satuan pemerintahan dengan otonomi asli.
Berdasarkan uraian mengenai alokasi dana desa dan alokasi dana APBN sebagai salah satu sumber pendanaan bagi desa, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperha kan,  yakni: Pertama, kemampuan  desa  dalam  melakukan  perencanaan keuangan  desa.  Dalam  prak k,  perencanan  anggaran  desa  melalui  musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  (musrenbangdes)  masih  berorientasi  pada penganggaran  belanja  ru n  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  belum berorientasi  pada  pengembangan  potensi  desa  menuju  kemandirian.⁵¹ Kedua, kemampuan  perangkat  desa  dalam  melakukan  pengelolaan  dan  pelaporan keuangan desa. Masih minimnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di desa berpotensi  mengakibatkan  implementasi  penggunaan  anggaran  dak  sejalan dengan perencanaan, terlebih mekanisme pencairan alokasi dana desa dan alokasi dana APBN dikucurkan secara bertahap dengan jumlah yang bervariasi.

## D. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada UU Pemda 2004, kedudukan desa berada pada posisi yang ambivalen dan  dak jelas. Di satu sisi, poli k  hukum  UU  Pemda  2004  menghendaki  desa  untuk  tetap  hidup  sebagai sebuah bentuk otonomi asli melalui kemandirian pada sisi pendanaan. Di sisi lain, norma-norma undang-undang menghendaki bahwa penentuan status perangkat desa  mengarah  pada  dekonsentrasi.  Selain  itu,  terdapat  norma  yang memungkinkan desa berubah menjadi kelurahan. Norma tersebut mencerminkan adanya kehendak untuk membuat desa menjadi satuan pemerintahan administra f di bawah kecamatan.
Sementara  itu  berdasarkan  UU  Desa,  terlihat  bahwa  poli k  hukum pemerintahan  desa  mengarah  pada  otonomi  desa  yang  menghendaki  desa dijalankan dengan prinsip otonomi asli. Kehendak untuk menghidupkan otonomi asli  di  desa  terlihat  dari  peniadaan  unsur  PNS  pada  perangkat  desa.  Selain  itu apabila  dilihat  dari  aspek  pendanaan,  undang-undang  ini  menghendaki  adanya keseimbangan sumber pendanaan, baik sumber-sumber pendanaan yang bersifat asli  maupun  sumber-sumber  pendanaan  yang  merupakan  konsekuensi desentralisasi.  Meskipun  begitu,  sumber-sumber  keuangan  tersebut  melahirkan beban tanggung jawab pelaporan yang cukup banyak bagi desa yang pada akhirnya
⁵⁰  Lihat Pasal 19 huruf d UU Desa.
⁵¹  Farid  S,  Zuhri,  “Tantangan  Implementasi  UU  Desa”,  h p://www.gapuradesa.co.id/ar kel-tantangan- implementasi-uu-desa-1/  diakses 9 Juli 2014. ,

## Perkembangan Poli k Hukum Pemerintahan Desa
menjadi beban administra f bagi desa. Lebih lanjut lagi pada rezim undang-undang ini, desa dapat pula dibebani tugas yang diberikan oleh satuan pemerintahan yang lebih  nggi. Keadaan ini ambivalen terhadap kehendak menjadikan desa sebagai en tas pemerintahan dengan otonomi asli dan cenderung menjadikan desa lebih bernuansa birokra k.
Perkembangan poli k hukum pemerintahan desa pada akhirnya mengharuskan otonomi desa untuk ditafsirkan dengan makna bahwa desa bukan hanya sebagai en tas  administra f (administra ve  en ty) ,  tetapi  sebagai  en tas  hukum (legal en ty) yang  berar   harus  dihargai,  diis mewakan,  dilindungi  dalam  struktur pemerintahan di Indonesia. Karena itu, makna pemerintahan desa sebagai bagian integral  dari  pemerintahan  daerah  bukan  dimaknai  hanya  sebagai  satuan administrasi,  melainkan  dimaknai  sebagai  wujud  par sipasi  sehingga pemerintahan desa mempunyai hak berpar sipasi dalam jalannya pemerintahan daerah,  mengingat  adanya  kesamaan  kepen ngan  dalam  bersama-sama mensejahterakan masyarakat.

## Da ar Pustaka
Buku Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar – Dasar Poli k Hukum, Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 2008. Moh. Mahfud  M.D., Membangun  Poli k Hukum, Menegakkan  Kons tusi , LP3ES, Jakarta, 2006. Yudi La f, Negara Paripurna, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa , Sumur Bandung, Yogyakarta, 1953.

## Dokumen Lainnya
Farid S, Zuhri, “Tantangan Implementasi UU Desa”, h p://www.gapuradesa.co.id/ ar kel-tantangan-implementasi-uu-desa-1/, 2014. Koran Sindo, “Perangkat Desa Kembali Tuntut Dijadikan PNS”, 2012. Rahayu  Prase aningsih  dan  Inna  Junaenah,  Perkembangan  Pengaturan Pemerintahan  Desa  di  Indonesia,  Peneli an  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, 2008.
Rega  Felix,  “Kedudukan  Perangkat  Desa  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Desa  di
Indonesia” , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 2013. Susi Dwi Harijan , “Poli k Hukum Keimigrasian Indonesia Menurut UU No. 9 Thn. 1992  dan  UU  No.  6  Thn.  2011  tentang  Keimigrasian”, Peneli an  Unggulan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 2013.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.