JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.11 No.2, Oktober 2018 Hal. 276 – 292

## KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN: PERSPEKTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN INDONESIA

## Suheri
Fakultas Ekonomi, Universitas Pramita Indonesia suheri_unpri@unpri.ac.id
Yoyok Cahyono
Fakultas Ekonomi, Universitas Pramita Indonesia yoyok_cahyono@unpri.ac.id
Dabella Yunia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dabellayunia@untirta.ac.id

## Abstract
This  study  aimed  to  examine  the  influence  of  local  revenues  (seen  from  the  number  of  PAD),  and audit findings on the performance of local government. This research was conducted in the District and  City  of  Banten  Province.  This  study  used  purposive  sampling  with  the  amount  of  data  6  local governments  that  resulted from the  Supreme Audit Agency  (BPK),  the Department  of Revenue  and Fiscal  Management  (DPPKD),  and  http://otda.kemendagri.go.id.  The  data  in  this  study  were processed  using  IBM  software  Statistical  Package  For  Social  Science  (SPSS)  version  20.0.    These results indicate that revenue is measured by the amount of revenue does not have an influence on local government performance as measured by performance scores. And audit findings are measured through  the  number  of  audit  findings  (in  rupiah)  divided  by  the  total  budget  has  no  effect  on  the performance of local government.
Keywords: PAD, audit findings, the performance of local government.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  pendapatan  lokal  (dilihat  dari  jumlah  PAD),  dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah data 6 pemerintah daerah  yang  dihasilkan  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Departemen  Pendapatan  dan Manajemen  Fiskal  (DPPKD),  dan  http://otda.kemendagri.go.id.  Data  dalam  penelitian  ini  diproses menggunakan  perangkat  lunak  IBM  Paket  Statistik  Untuk  Ilmu  Sosial  (SPSS)  versi  20.0.  Hasil  ini menunjukkan bahwa pendapatan diukur dengan jumlah pendapatan tidak memiliki pengaruh pada kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan skor kinerja. Dan temuan audit diukur melalui jumlah temuan  audit  (dalam  rupiah)  dibagi  dengan  total  anggaran  tidak  berpengaruh  pada  kinerja pemerintah daerah.
Kata kunci: (PAD), temuan audit, kinerja pemerintah daerah.

## PENDAHULUAN
Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, dampak dari krisis ekonomi yang melanda indonesia tersebut terlihat pada  sektor  swasta  seperti  pasar  modal  dan  pada  sektor  publik  (pemerintah).  Berbagai dampak  negatif  seperti  bertambahnya  pengangguran  dan  peningkatan  kemisikinan
bermunculan,  pengaruh  negatif  krisismoneter  juga  terjadi  pada  APBN  yang  pada giliranya  berdampak  pula  pada  APBD.  Sektor  pendapatan  sangat  labil  atau  faktor ketidakpastian  akan  penerimaan  dari  Pemerintah  pusat  menjadi  lebih  tinggi,  kondisi tersebut  lebih  memperhatikan  pada  daerah  yang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  rendah. Dengan PAD yang rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi.
Pajak  dan  retribusi  daerah  yang  menjadi  komponen  utama  dari  PAD  juga terpengaruh  akibat  terjadinya  krisis  ekonomi.  Menurunnya  aktivitas  ekonomi  masyarakat akibat  adanya  krisis  ekonomi  meyebabkan  terganggunya  penerimaan  masyarakat  yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah  menjadi  lebih  rendah  dan  tidak  menentu.  Dengan  keadaan  pemerintah  yang mengalami  tekanan  keuangan  mengakibatkan  penyusunan  APBD  menjadi  tidak  pasti sehingga  menyebabkan  kemungkinan  adanya  pergeseran  pada  komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah.
Seluruh  pihak  termasuk  pemerintah  sendiri  mencoba  mengatasi  hal  ini  dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba  mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa.  Awal  mula pengalihan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah  disebabkan  karena  faktor  krisis  ekonomi  yang  terjadi  di Indonesia.
Pengalihan  kewenangan  tersebut  bertujuan  agar  kelak  pemerintah  daerah  dapat membiayai  pembangunan  daerah  dan  pelayanan  publik  dengan  pengelolaan  keuangannya sendiri.  Minimalisir  campur  tangan  pemerintah  pusat  dalam  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah.  Hal ini mendorong pendelegasian sebagian wewenang pemerintah pusat untuk pengelolaan keuangan kepada daerah,  agar  daerah  mampu  untuk  membiayai  pembangunan  dan  pelayanan  atas  dasar keuangan sendiri.
Selain  hal  tersebut,  pemerintah  daerah  ingin  memberikan  pelayanan  yang  lebih berorientasi  pada  kepuasan  masyarakat  serta  kebutuhan  dan  keinginan  rakyat  mengenai kinerja pemerintah daerah semakin besar dan kritis, terutama semenjak era reformasi yang melahirkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi  daerah,  pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang berkeadilan  serta  perimbangan,  keuangan  pusat  dan  daerah  dalam  kerangka  Negara Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  menyatakan  bahwa  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah,  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dengan  memberikan  kewenangan  yang seluas-luasnya  kepada  daerah  disertai  dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan  pemerintah negara,  sehubungan  dengan  tujuan  otonomi  daerah,  yaitu  menuntut  kemandirian  daerah maka  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk  mengoptimalkan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  sumber  pendanaan  bagi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  adalah  dengan  meningkatkan  jumlah  pendapatan  asli  daerah  yang  berasal dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  harus  mampu menyelenggarakan  pemerintahannya  agar  tercipta  tata  kelola  pemerintahan  daerah  yang baik.  Sistem  evaluasi,  monitoring,  dan  pengukuran  kinerja  yang  sistematis  guna  mengukur
kemajuan  yang  dicapai  pemerintah  daerah  dalam  kurun  waktu  tertentu  juga  perlu diterapkan. Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  terdapat  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  kinerja  pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
2. Apakah  terdapat  pengaruh  Temuan  Audit  BPK  terhadap  kinerja  pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dan  temuan  audit  BPK  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dijelaskan  melalui perspektif  teori  agensi.  Jensen  dan  Meckling  (1976)  menggambarkan  adanya  hubungan kerja antara pemilik ( principal) dengan manajemen (agen). Adanya pemisahan kepemilikan oleh  principal  dengan  pengendalian  oleh  agen  dalam  sebuah  organisasi  cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu  sisi,  agen  secara  moral  bertanggung  jawab  mengoptimalkan  keuntungan principal , namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.  Sehingga  cenderung  menimbulkan  masalah  agensi.  Diakui  atau  tidak  di Pemerintahan  Daerah  terdapat  hubungan  dan  masalah  keagenan,  khususnya  hubungan eksekutif dan legislatif yang pada gilirannya dengan teori keagenan.
Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori  ekonomi,  teori  keputusan,  sosiologi,  dan  teori  organisasi.  Teori  prinsipal-agen menganalisis  susunan  kontraktual  di  antara  dua  atau  lebih  individu,  kelompok,  atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan  seperti  yang  dinginkan  oleh  prinsipal  (dalam  hal  ini  terjadi  pendelegasian wewenang). Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau  satu  kelompok  orang  (prinsipal)  memilih  orang  atau  kelompok  lain  (agent)  untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.
Teori  keagenan  merupakan  salah  satu  dasar  dalam  ilmu  anggaran  dan  akuntansi. Analisis  hubungan  dan  masalah  keagenan  di  Pemerintahan  Daerah  tidak  pelak  lagi merupakan sebuah peluang penelitian masalah anggaran dan akuntansi. Ide-ide penelitian di bidang ini dapat mencakup dari keakurasian anggaran hingga pada analisis angka-angka laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## Akuntabilitas
Dalam  konteks  organisasi  pemerintah  sering  ada  istilah  akuntabilitas  publik. Akuntabilitas  publik  adalah  pemberian  informasi  dan disclosure atas  aktivitas  dan  kinerja keuangan  pemerintah  kepada  pihak–pihak  yang  berkepentingan  dengan  laporan  tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka  pemenuhan  hak–hak  publik.  Salah  satu  elemen  penopang  akuntabilitas  adalah transparansi. Transparansi digambarkan sebagai “ketersediaan informasi kepada publik atas transaksi  pemerintah  dan  proses  pengambilan  keputusan,  dan  merupakan  dasar  untuk manajemen  di  semua  negara  demokrasi”.  Transparansi  berarti  bahwa  individu,  grup,  atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi
yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu.
Kerangka Pemikiran Teoritis
Variabel Independen Variabel Dependen
l H-

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota
Jumlah  dan  kenaikan  kontribusi  PAD  akan  sangat  berperan  dalam  kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007 dalam  Nugroho,  2012).  Sumarjo  (2010)  juga  menjelaskan  bahwa  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro.
Pertumbuhan  yang positif  mendorong  adanya  investasi  sehingga  secara bersamaan investasi  tersebut  akan  mendorong  adanya  perbaikan  infrastruktur  daerah.  Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut.  [(Adi  (2006)  dalam  Sumarjo  (2010)]  menyebutkan  bahwa  peningkatan  PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda.  Berdasarkan literatur yang diuraikan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H1:  Pendapatan  Asli  Daerah    berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  Pemda kabupaten/kota.

## Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota
Temuan  audit  BPK  merupakan  kasus-kasus  yang  ditemukan  BPK  terhadap  laporan keuangan  Pemda  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  suatu  daerah  terhadap  ketentuan pengendalian  intern  maupun  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Semakin  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Pemda  menggambarkan  semakin buruknya kinerja Pemda tersebut.
Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012)  sendiri yang hasil  dari  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  temuan  audit  berpengaruh  negatif  terhadap skor  kinerja  Pemda  kabupaten/kota.  Dengan  demikian,  hipotesis  terakhir  penelitian  ini adalah semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya  kinerja  Pemda  tersebut.  Dengan  kata  lain,  semakin  tinggi  angka  temuan  audit, maka  menunjukkan  semakin  rendahnya  kinerja  suatu  Pemda  (Mustikarini  dan  Fitriasari 2012). Berdasarkan literatur yang diuraikan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : H2 : Temuan audit BPK berpengaruh negatif  terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN

## Pendapatan Asli Daerah
Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau  berasal  dari  berbagai  sumber  yang  dikelola  oleh  daerah.  Dalam  otonomi  daerah
Pendapatan Asli Daerah
(X1)

## Temuan Audit BPK

## Kinerja Pemerintah Daerah
pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  dilakukan  bedasarkan  kemampuan  pendapatan daerah, karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi  di  daerah,  telah  diserahkan  secara  otonom  kepada  pemerintah  daerah  yaitu pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Pendapatan  asli  daerah  dapat  diartikan  sebagai  pendapatan  yang  bersumber  dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku  yang  dapat  dikenakan  kepada  setiap  orang  atau  badan  usaha  milik  pemerintah maupun  swasta,  karena  perolehan  jasa  yang  diberikan  pemerintah  daerah  tersebut  maka daerah  dapat  melaksanakan  pungutan  dalam  bentuk  penerimaan  pajak,  retribusi  dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Menurut UU No. 33 Tahun 2004,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber  di  dalam  daerahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Temuan Audit
Temuan  audit  BPK  yaitu  berupa  hasil  pemeriksaan  BPK  terhadap laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  mengungkapkan  adanya  pelanggaran  atas  ketidakpatuhan  atas ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini  dapat  mengakibatkan  kerugian  negara/daerah,  potensi  kerugian  negara/daerah, kekurangan  penerimaan,  kelemahan  administrasi,  ketidakhematan,  ketidakefisienan,  dan ketidakefektifan.  Dimana  semakin  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja pemda tersebut.
Hasil  dari  pemeriksaan  yang  dilakukan  BPK  tersebut  berupa  opini,  temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Penelitian yang menghubungkan temuan audit dengan  kinerja  pemerintah  daerah  pernah  dilakukan  oleh  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu.

## Variabel temuan audit BPK penelitian ini menggunakan rumus :

## Sumber : Mustikarini dan Fitriasari (2012)

## Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Kinerja  adalah  sesuatu  yang  dicapai  atau  prestasi  yang  diperlihatkan  (Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  2001).  Menurut  Stephen  P  Robbin  (1994),  kinerja  adalah  ukuran  hasil kerja  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  kriteria  yang  disetujui  bersama.  Pengukuran kinerja  ( performance  measurement )  adalah  proses  pengawasan  secara  terus  menerus  dan pelaporan  capaian  kegiatan,  khususnya  kemajuan  atas  tujuan  yang  direncanakan  (Westin, 1998  dalam  Sumarjo,  2010).  Peraturan  Pemerintah  No.6  Tahun  2008  (PP  No.6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu  evaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah  berupa  Evaluasi  Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (EKPPD).  Untuk  melengkapi  PP  No.6/2008,  maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2009 (Permendagri No.73/2009). Yang menyebutkan bahwa salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan Pemerintah terhadap
𝑻𝒆𝒎𝒖𝒂𝒏 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 = 𝑻𝒆𝒎𝒖𝒂𝒏 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 (𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒓𝒖𝒑𝒊𝒂𝒉)
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂
Pemda  berupa  evaluasi  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  (EKPPD)  yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama.
EKPPD  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  secara  sistematis terhadap  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan  menggunakan  sistem pengukuran  kinerja.  Sistem  pengukuran  kinerja  adalah  sistem  yang  digunakan  untuk mengukur,  menilai  dan  membandingkan  secara  sistematis  dan  berkesinambungan  atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah Pemerintah kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Total populasi adalah 8 yang terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten yang berpusat di OPD Provinsi Banten tahun 2009 s/d 2017.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  daerah  dalam  wilayah Kabupaten/Kota  di  Banten  yang  telah  mempblikasikan  laporan  keuangan  daerah  dan laporan  kinerja  pemerintah  daerah  serta  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  pada  tahun anggaran  2009  -  2017.  Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  supaya  diperoleh sampel yang representatif, sesuai dengan tujuan penelitian.

## Metode Analisis Analisis Persamaan Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen  (X)  dengan  variabel  dependen  (Y)  serta  mengukur  hubungannya.  Persamaan regresi linear berganda.
Y= a + β1X1 + β2 X2 + e dimana :
Y   : Variabel Dependen (Kinerja Pemerintah Daerah) X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Temuan Audit BPK a    : Konstanta
β    :  Koefisien  regresi,  yang  menunjukan  angka  peningkatan  atau  penurunan  variabel dependen  yang  didasarkan  pada  variabel  independen.  Bila  b(+)  maka  naik,  dan  b(-) maka terjadi penurunan.
e    : Standar Error

## Analisis Regresi Logistik Ordinal (PLUM)
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  model  analisis  regresi  logistik ordinal atau PLUM ( Polytomous Universal Model ) . Regresi logistik ordinal bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi logistik  ordinal  adalah  perluasan  dari  multinominal  logistik  regresion,  yaitu  regresi  yang dipakai  jika  variabel  dependen  berupa  kategori  ordinal  (peringkat).  Dalam  penelitian  ini, variabel dependen berupa range nilai 0-4 dari skor kinerja Pemda kabupaten/kota . Kategori pertama yaitu Pemda dengan skor 0 – 0,999 = 1 rendah, kategori kedua Pemda dengan skor 1 – 1,999 = 2 sedang, kategori ketiga Pemda dengan skor 2 – 2,999 = 3 tinggi dan kategori keempat Pemda dengan skor 3 - 4 = 4 sangat tinggi.

## JENIS DAN SUMBER DATA
1. Sumber Data

## Suheri, Yoyok Cahyono, Dabella Yunia
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten, serta data kuantitatif yang diperoleh dari Dinas Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (DPPKD)  Provinsi  Banten,  serta  instansi terkait  lainnya.  Selain  itu  sumber  data  juga  diperoleh  dari  akses  internet  dengan  situs  : http://otda.kemendagri.go.id
2. Jenis Data
Data  yang  digunakan  adalah  data  tahun  2009  -  2017.  Dimana  data  tersebut  meliputi  data keuangan APBD di Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten,  dan data temuan audit  BPK  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Banten,  serta  data  skor  kinerja  pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 20.00 dari variabel  - variabel penelitian adalah sebagai berikut:
Tabel1.
Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PAD 24 500680000 00 5036710000 00 1855296250 00,00 1329886172 87,938 Temuan 24 ,02 8,63 3,4067 2,54542 KPD 24 2 4 3,00 ,511 Valid N (listwise) 24

## Sumber :Data sekunder yang diolah (2018)
Berdasarkan  gambar  Tabel  4.2  diatas  dapat  dideskripsikan  variabel-variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Minimum  adalah  nilai  terkecil  dari  suatu  rangkaian pengamatan,  maksimum  adalah  nilai  terbesar  dari  suatu  rangkaian  pengamatan,  mean (rata-rata)  adalah  hasil  penjumlahan  nilai  seluruh  data  dibagi  dengan  banyaknya  data, sementara  standar  deviasi  adalah  akar  dari  jumlah  kuadrat  dari  selisih  nilai  data  dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data.
Berdasarkan Tabel 4.2 diatas hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif pada  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  Rp 50.068.000.000,  dan  nilai  maksimum  sebesar  Rp  503.671.000.000,  dan  nilai  rata-rata sebesar Rp 185.529.625.000, serta standar deviasi sebesar Rp 13.298.8617.287,938. Hal ini menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  paling  rendah,  yang  dinilai  dari  total pendapatan  asli  daerahnya  sebesar  Rp  50.068.000.000  yaitu  terdapat  pada  Pemerintah daerah  Kabupaten  Pandeglang  pada  tahun  2011,  dan  yang  paling  besar  adalah  Rp 503.671.000.000 yaitu yang terdapat pada Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang tahun 2012.
Hasil  analisis  dengan  menggunakan  statistik  deskriptif  terhadap  variabel  temuan audit menunjukan nilai minimum sebesar 0.02, dan nilai maksimum sebesar 8.63, serta nilai rata-rata  sebesar  3.4067,  dengan  standar  deviasi  sebesar  2.54542.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  temuan  audit  yang  diberikan  oleh  BPK  paling  rendah  nilainya  sebesar  0.02  yaitu yang terdapat pada Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2010 dan yang paling besar  nilainya  adalah  8,63,  yaitu  terdapat  pada  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Tangerang tahun 2009 dengan standar deviasi sebesar 2.54542.
Hasil  analisis  dengan  menggunakan  statistik  deskripif  terhadap  variabel  Kinerja Pemerintah  daerah  memiliki  nilai  minimum  sebesar  2, dan nilai  maksimum  sebesar  4,  dan nilai rata-rata sebesar 3.00, serta standar deviasi sebesar 0.511. Hal ini menunjukkan tingkat pengungkapan  atas  Skor  Kinerja  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dengan  sedang sebesar 2 yaitu mendapatkan pengungkapan sedang , dan yang paling besar adalah 4 yaitu sangat tinggi, dengan standar deviasi sebesar 0.511.

## Uji Multikolineritas
Uji  Multikoleniaritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi multikolineritas,  dengan  melihat  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  dan  nilai tolerance masing-masing  variabel.  Apabila  VIF  >  10  atau tolerance <  0.10  maka  terjadi multikolinieritas. Dan bila VIF < 10 atau tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Tabel 2.
Hasil Uji Multikolineritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficien ts T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constant) 2,760 ,223
12,38 6 ,000 PAD 1,068E- 012 ,000 ,278 1,326  ,199 ,991 1,009 Temuan ,012 ,042 ,061 ,289  ,775 ,991 1,009
a. Dependent Variable: KPD

## Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas  sehingga  memenuhi  syarat  uji  multikolinieritas  atau  dapat  dipercaya  dan obyektif.
Hasil  perhitungan  nilai  tolerance  juga  menunjukan  tidak  ada  variabel  independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor ( VIF ) juga menunjukan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF  lebih  dari  10.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolonieritas  antar  variabel independen dalam model regresi.

## Case Processing Summary
Case processing summary menyajikan ringkasan data atau kasus yang dianalisis. Pada tabel case processing summary , kita dapat melihat seberapa banyak data yang berada pada kategori  rendah,  sedang,  tinggi  dan  sangat  tinggi.  Selain  itu  dengan  melihat  tabel case processing summary dapat juga dilihat berapa jumlah data yang valid sebagai berikut :
Tabel 3.
Case Processing Summary Case Processing Summary N Marginal Percentage KPD Sedang 3 12,5% Tinggi 18 75,0% Sangat Tinggi 3 12,5% Valid 24 100,0% Missing 0 Total 24

## Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)
Jumlah  sampel  adalah 24  pemerintah  daerah  Se-  Provinsi  Banten  dengan  perincian skor  kinerja  pemeritah  daerah.  Untuk  pengungkapan    Sedang  =  3  pemerintah  daerah dengan persentase 12.5%, dan untuk pengungkapan Tinggi = 18 pemerintah daerah dengan persentase  75%,  serta  untuk  pengungkapan  Sangat  Tinggi  =  3  pemerintah  daerah  dengan persentase 12.5%. Dengan nilai data yang valid sebesar 100%.

## Menilai Model Fit
Menilai  model  fit  pada  PLUM    dapat  dilakukan  dengan  melihat  tabel  model  fitting information.  Model  fit  ditentukan  dengan  melihat  tabel  model fitting  information dan membandingkan  nilai  -2  log  likelihood  pada  intercept  dengan  nilai  final  nilai  setelah dimasukkan variabel independen ke dalam model serta melihat nilai signifikansi.
Model fit jika nilai 2 log likelihood pada final lebih besar dibandingkan dengan nilai intercept dan nilai signifikansi < 5%. Jika hal ini terpenuhi berarti model dengan dimasukkan variabel independen, lebih baik dibandingkan hanya model dengan intercept saja.
Tabel 4. Model Fitting Information Model Fitting Information Model -2 Log Likelihood Chi-Square Df Sig. Intercept Only 35,310 Final 33,356 1,954 2 ,376 Link function: Logit.
Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)
Model hanya dengan intercept saja menghasilkan nilai 2loglikehood 35.310, sedangkan jika  variabel  independen  X1  dan  X2  dimasukan  kedalam  model,  maka  nilai  2  log  Likehood turun  menjadi  33.356  dan  penurunan  ini  signifikan  pada  0,376.  Hasil  ini  berarti  model dengan intercept saja  lebih  baik  dibandingkan  variabel  independen  saja.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa model fit,
Tabel 5.
Goodness-of-Fit Goodness-of-Fit Chi- Square Df Sig. Pearson 41,144 44 ,595 Deviance 33,356 44 ,879 Link function: Logit.
Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)
Goodness-of-fit tidak begitu relevan oleh karena banyak cell yang memiliki frekuensi di atas nol, oleh karena itu dapat diabaikan.
Pseudo R-Square
Pseudo R-Square pada PLUM ( Polytomous Universal Model ), intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pseudo R- Square mirip koefisien determinasi pada regresi linier. Nilai koefisien Pseudo R-Square adalah  antara nol dan satu . Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen sebagai berikut :
Pseudo R-Square menjelaskan variasi Skor Kinerja Pemda yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen X1 dan X2 sebesar 5,5% ( nilai McFadden ).
Uji Parallel Lines
Uji Parallel Lines adalah uji untuk menilai asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak (Ghozali, 2011). Nilai yang diinginkan adalah tidak signifikan  yaitu  p>0,05.  Jika  hasil  uji  menunjukkan  p<0,05  berarti  model  tidak  cocok. Ketidakcocokan ini bisa disebabkan kesalahan dalam membuat peringkat kategori (Ghozali, 2011).
Tabel 6.
Pseudo R-square Pseudo R-Square Cox and Snell ,078 Nagelkerke ,101 McFadden ,055 Link function: Logit
Sumber  :  Data  Sekunder yang Diolah (2018)
Sumber : Data Sekunder y
Suheri, Yoyok Cahyono, Dabella Yunia
Tabel 7.
Test of Parallel Lines Test of Parallel Lines a Model -2 Log Likelihood Chi-Square Df Sig. Null Hypothesis 33,356 General 27,259 6,097 2 ,047 The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories. a. Link function: Logit.
Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)
Hasil uji parallel lines menunjukan nilai p<0.0000 yang berarti model tidak cocok. Ketidadak cocokan model ini dapat disebabkan karena salah dalam memilih link function atau kesalahan dalam membuat peringkat kategori. Untuk itu dapat dilakukan pemodelan kembali dengan memilih link function yang lain, misalkan Complementary log-log dan berikut ini output SPSS dengan link function Complementary log-log.
Tabel 8. Pseudo R-Square Pseudo R-Square
Cox and Snell ,099 Nagelkerke ,128 McFadden ,071
Link function: ComplementaryLog-log.
Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)
Nilai McFadden mengalami peningkatan menjadi 0.071 (menggunakan Compementary log- log ).
Tabel 9 Test of Parallel Lines Test of Parallel Lines a Model -2 Log Likelihood Chi-Square Df Sig. Null Hypothesis 32,812 General 27,279 b 5,533 c 2 ,063
The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories. a. Link function: Complementary Log-log.
b. The log-likelihood value cannot be further increased after maximum number of step-halving.
c. The Chi-Square statistic is computed based on the log- likelihood value of the last iteration of the general model. Validity of the test is uncertain.
Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)
Hasil  Uji  Parallel  lines  menunjukan  nilai  p>0.05  dengan  menggunakan link Complementary Log – log jadi model sudah sesuai. ( menggunakan Complementary log-log ). Nilai  yang  diinginkan  adalah  tidak  signifikan  yaitu  0.063  >  0.05,  yang  berarti  nilai  sudah sesuai dengan nilai yang diinginkan
Uji Hipotesis
Hasil uji hipotesis dapat dilihat dari parameter estimates di mana terdapat pengaruh dari  masing-masing  variabel  terikat. Parameter  estimates dapat  dilihat  melalui  koefisien regresi.  Koefisien  regresi  dari  tiap  variabel-variabel  yang  diuji  menunjukkan  bentuk hubungan  antara  variabel  yang  satu  dengan  yang  lainnya.      Pengujian  hipotesis  dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig ).
Apabila  terlihat  angka  signifikan  lebih  kecil  dari  0,05  maka  koefisien  regresi  adalah signifikan  pada  tingkat  5%  maka  berarti  H0  ditolak  dan  H1  diterima,  yang  berarti  bahwa variabel  bebas  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  terjadinya  variabel  terikat.  Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak,  yang  berarti  bahwa  variabel  bebas  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap terjadinya variabel terikat.

## Tabel 10.
Uji Hipotesis Parameter Estimates Estimat e Std. Error Wald Df Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Thresho ld [KPD = 2] -1,269 ,725 3,070 1  ,080  -2,689 ,151 [KPD = 3] 1,678 ,662 6,431 1  ,011 ,381  2,974 Locatio n PAD 2,339E- 012 2,061E- 012 1,288 1  ,256 - 1,701E -012 6,379E -012 Temuan ,117 ,110 1,135 1  ,287 -,098 ,332

## Link function: Complementary Log-log.
Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)

## Pembahasan
Penelitian  ini  menggunakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Temuan  Audit  BPK sebagai  variabel  independen  dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  sebagai  variabel  dependen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan jumlah PAD Nya tiap  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Banten  tahun  2009  –  2012,  sedangkan  temuan  audit BPK menggunakan jumlah temuan audit dibagi total anggaran belanja tiap Kabupaten/Kota di  Provinsi  Banten.  Serta  kinerja  Pemda  menggunakan  Skor/Peringkat  Kabupaten/Kota  di Provinsi Banten tahun 2009 – 2017. Hasil pengujian dalam penelitian ini, hipotesis pertama dan hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat di tolak. Penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut :

## Suheri, Yoyok Cahyono, Dabella Yunia

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemda  Kabupaten/Kota
Hasil  uji  regresi  logistik  ordinal  hipotesis  penelitian  ini  tidak  berpengaruh  terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Dengan nilai Sig 0.256, yang berarti angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  terjadinya  variabel  terikat.  PAD merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan  yang  digunakan  pemerintah  daerah  dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  (Sumarjo,  2010).  Selain  itu  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  tulang punggung  pembiayaan  daerah  untuk  melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemda dengan  ukuran  dan  kekayaan  asli  daerah  (PAD)  yang  besar  seharusnya  memiliki  nilai  skor kinerja yang tinggi.
Jika  Pemda  dengan  ukuran  dan  PAD  yang  besar  ternyata  memiliki  nilai  skor  yang rendah  maka  Pemda  tersebut  harus  melakukan  evaluasi  atas  kinerjanya  bahwasanya kinerjanya berarti tidak lebih baik dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang memang lebih  kecil.  Pemda  dengan  ukuran  dan  PAD  yang  besar  dituntut  untuk  lebih  baik  dalam mengelola  dan  memanfaatkan  kekayaan  yang  dimilikinya  demi  pelayanan  kepada masyarakat.    Hasil  dalam  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Wenny  (2012)  yang menyimpulkan PAD tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Penelitian Wenny (2012) yang  menyimpulkan  bahwa  PAD  secara  simultan  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja keuangan,  namun  secara  parsial  hanya  lain  –  lain  PAD  yang  sah  yang  dominan mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemda,  sedangkan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan hasil  perusahaan  dan  kekayaan  daerah  tidak  dominan  mempengaruhi  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  yang menyimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah yang diukur melalui nilai PAD terhadap total pendapatan  Pemda  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  skor  kinerja  Pemda kabupaten/kota.  Penelitian  Sumarjo  (2010)  yang  menyimpulkan intergovermental  revenue diukur dengan besarnya PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda . Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota .
Hasil  uji  regresi  logistik  ordinal  hipotesis  penelitian  ini  tidak  berpengaruh  terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Dengan nilai Sig 0.287, yang artinya angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (2012) serta Hafidh dan Shiddiq (2013) yang menyimpulkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap  skor  kinerja  Pemda  kabupaten/kota  serta  Nandhya  dan  Kurniasih  (2012)  yang menyimpulkan temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  hipotesis  awal  yaitu  temuan  audit  berpengaruh  negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, dikarenakan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya  yang  mengambil  sampel  keseluruhan  Pemda  di  Indonesia,  dan  adanya  data yang tidak lengkap menyebabkan hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis di awal serta penelitian  ini  baru  pertama  kali  dilakukan  di  Provinsi  Banten  sehingga  belum  ada  peneliti yang membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti Pemda harus lebih berhati-hati dalam masalah pengelolaan keuangan daerah  karena  hal  ini  tidak  hanya  terkait  dengan  masalah  secara  akuntansi  saja  tapi  juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

## Kesimpulan
Berdasarkan simpulan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Hasil  dalam  penelitian  ini  untuk  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (  PAD  )  dan  temuan audit BPK tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi  Banten.  Jika  Pemda  dengan  ukuran  PAD  yang  besar  ternyata  memiliki  nilai  skor yang  rendah  maka  Pemda  tersebut  harus  melakukan  evaluasi  atas  kinerjanya  bahwasanya kinerjanya berarti tidak lebih baik dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang memang lebih  kecil.  Pemda  dengan  ukuran  dan  PAD  yang  besar  dituntut  untuk  lebih  baik  dalam mengelola  dan  memanfaatkan  kekayaan  yang  dimilikinya  demi  pelayanan  kepada masyarakat.
Artinya bahwa Pemda dengan jumlah pendapatan asli daerah yang besar tidak berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  daerahnya.  Sehingga  H1  ditolak.  Hasil  dalam  penelitian  ini mendukung  penelitian  Wenny  (2012)  yang  menyimpulkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) tidak  mempengaruhi  kinerja  keuangan  Pemda.  Penelitian  Wenny  (2012)  yang menyimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara  simultan  memiliki  pengaruh terhadap  kinerja  keuangan,  namun  secara  parsial  hanya  lain  –  lain  PAD  yang  sah  yang dominan  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemda,  sedangkan  pajak  daerah,  retribusi daerah,  dan  hasil  perusahaan  dan  kekayaan  daerah  tidak  dominan  mempengaruhi  kinerja keuangan pemerintah daerah.
2.  Temuan  audit  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  diukur  dari temuan  audit  (  dalam rupiah  )  dibagi  total  anggaran  belanja  untuk  kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  Sehingga  H2  ditolak.  Artinya  semakin banyak  temuan  audit  BPK  belum tentu  kinerja pemerintah daerah  tersebut rendah/buruk, yang  berarti  temuan  audit  BPK  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  di kabupaten/kota di Provinsi Banten, sehingga temuan audit ini tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Hal  ini  dikarenakan  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang mengambil  sampel  keseluruhan  Pemda  di  Indonesia,  dan  adanya  data  yang  tidak  lengkap menyebabkan hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis di awal serta penelitian ini baru pertama  kali  dilakukan  di  Provinsi  Banten  sehingga  belum  ada  peneliti  yang  membuktikan bahwa  temuan  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  ini berarti Pemda harus lebih berhati-hati dalam masalah pengelolaan keuangan daerah karena hal  ini  tidak  hanya  terkait  dengan  masalah  secara  akuntansi  saja  tapi  juga  terkait  dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

## Keterbatasan
Dalam penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Antara lain sebagai berikut :
1. Sampel  penelitian  dibatasi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  saja,  Namun demikian  penelitian  ini  sudah  dilakukan  dengan  menurut  metodologi  penelitian  yang benar.
2. Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  dibatasi  hanya  pada  pendapatan  asli  daerah dan  temuan  audit  BPK,  sementara  itu  banyak  lagi  variabel  independen  seperti  belanja modal,  opini  audit  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja pemerintah daerah.
3. Dikarenakan  kelengkapan  dan  kriteria  penarikan  sampel,  maka  penelitian  hanya dilakukan selama 4 tahun.

## Suheri, Yoyok Cahyono, Dabella Yunia

## Saran
Hasil  simpulan  diatas  menjadi  dasar  bagi  peneliti  untuk  mengajukan  saran  bagi pemerintah  daerah  di  Banten  khususnya  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  pada umumnya  untuk  dapat  lebih  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerahnya.  Tidak terdapatnya  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah diharapkan  pemerintah  daerah  yang  memiliki  pendapatan  asli  daerah  yang  besar  untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah  daerah  tersebut.  Temuan  audit  BPK  tidak    berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah daerah.
Sehingga  pihak  BPK  diharapkan  dapat  lebih  rinci  dan  terarah  dalam  mengaudit temuan  terkait  peraturaan  perundang  –  undangan  terhadap  kinerja  Pemda  agar  kinerja pemerintah  daerahnya  dapat  lebih  terlihat  dari  tahun  ke  tahun.  Dengan  semakin  baik kinerja  pemerintah  daerah  maka  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  akan semakin baik sehingga akan berdampak terciptanya good governance .
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang disampaikan sebelumnya, beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Akademik
a) Penelitian  mendatang  sebaiknya  memperluas  objek  penelitian  tidak  hanya  di Kabupaten/Kota di Banten, agar dapat memperluas sekaligus menambahkan sampel penelitian seperti dari luar Provinsi Banten atau seluruh Indonesia dan/atau dengan menambahkan periode pengamatan.
serta menambah variabel lain yang menyangkut dengan kinerja pemerintah daerah.
Seperti  belanja  modal  karena  belanja  modal  biasanya  terkait  erat  dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
2. Bagi Pemerintah
a) Sebaiknya  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  agar  lebih transparan dalam pertanggungjawaban Laporan Keuangannya, sehingga masyarakat bisa mengakses laporan APBD.
b) Pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Banten  agar  mengoptimalkan penargetan pendapatan asli daerahnya.

## REFRENSI
Adi,  Priyo,  Hari.  2006.  Hubungan  antara  Pertumbuhan  ekonomi  Daerah,  Belanja Pembangunan dan PAD:  Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali . Jurnal SNA 9 Padang. Hal 2-3.
Ardhani,  Pungky.  2017.  “ Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  PAD,  DAU  dan  DAK  terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Program Sarjana. Universitas Diponegoro.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2009-2012 . Diakses tanggal 17  April 2014.
Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  dan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Banten. Laporan  Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012. Diakses tanggal 18 April 2014.
Ghozali,  Imam.  2017 .  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS  19  . Edisi  5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
Halim,  dan  Abdulah.  2017. Analisis  Varian  pendapatan  asli  daerah  dalam  laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia . Universitas Gadjah Mada
Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure . Jurnal of Financial Economics , 305-360
Mahmudi . 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Moe, T. M. 1984. The new economics of organization . American Journal of Political Science 28(5): 739-777.
Mustikarini,  Widya,  Astuti  dan  Fitriasari.  2012. Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah Dan  Temuan  Audit  Bpk  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah:  Studi  pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Universitas Indonesia. hal 2-14. Nugroho, Fajar. 2012. “ Pengaruh  Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah  Dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel  Intervening”.  Program Sarjana. Universitas Diponegoro.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  73  Tahun  2009. Tentang  Cara  Pelaksanaan  Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
No.  74  Tahun  2009. Tentang  Pedoman  Pemberian  Penghargaan  Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000. Tentang Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
No.  110  Tahun  2000. Tentang  Mengatur  Mengenai  Kedudukan  Keuangan Anggota Legislatif .
No.  24  Tahun  2004. Tentang  Mengatur  Mengenai  Kedudukan  Keuangan Anggota Legislatif.
No.  37  Tahun  2005. Tentang  Mengatur  Mengenai  Kedudukan  Keuangan Anggota Legislatif
No.  13  Tahun  2006. Tentang  Belanja  Sebagai  Kewajiban  Pemerintah  Daerah Yang diakui Sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.
No. 3 Tahun 2007. Tentang LPPD kepada Pemerintah.
No. 38 Tahun 2007. Tentang Retribusi Daerah.
No. 6 Tahun 2008. Tentang EKPPD . No. 73 Tahun 2009. Tentang Cara Pelaksanaan EKPPD.
No. 69 Tahun 2010 . Tentang Pajak Daerah.
No. 27 Tahun 2013. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Sagay,  Brian.  2013. Kinerja  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja. Studi pada Kabupaten Minahasa Selatan . Jurnal ISSN 2303-1174. Hal 2- 5.
Setiawan,  Wahyu.  2012. Pengaruh  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  Terhadap  Tingkat  Korupsi  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia .  Skripsi  Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
Sumarjo,  Hendro.  2010. Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta TAP MPR No. XV/MPR/1998. Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Undang-undang  No.  22  Tahun  1999. Tentang  Mengatur  Bagaimana  Hubungan  antara Eksekutif dan Legislatif . No.  34  Tahun  2000. Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.18 Tahun1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. No. 17 Tahun 2003 . Tentang Keuangan Negara.
No. 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara.
No.  15  Tahun  2004 .  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara.
No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
No. 33 Tahun 2004. Tentang PAD.
No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wenny,  Cherrya,  Dhia.  2015.    Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Kinerja Keuangan: Studi  pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Hal 2-5.