## IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN WONOSOBO)
Nanang Agus Suyono a a Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur’an
a Email : suyono.na07@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Artikel : Diterima : 18 Agustus 2016 Disetujui : 27 Agustus 2016 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Pengaruh  pemahaman akuntansi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  (2) pengaruh  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  (3)  pengaruh  peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (4) pengaruh  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  SKPD  Pemerintah  kabupaten Wonosobo  dengan  sampel  sebanyak  77  orang  pada  kepala  bagian akuntansi/penatausahaan  keuangan  dan  staf  bagian  akuntansi  diambil secara purposive  sampling. Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi linier berganda untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Pemahaman  akuntansi berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  2)  Pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  3) Peran internal audit tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah negatif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  4) Sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  signifikan  dan  menunjukkan arah negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Kata Kunci :
Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Peran  Internal  Audit, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Riwayat Artikel : Received : August 18, 2016 Accepted : August 27, 2016 A This study aims to  determine: (1) Effect  of accounting understanding of the quality of local government financial reports. (2) The effect of the use  of  financial  accounting  information  system  on  the  quality  of  local government  financial  reports. (3) the effect  of  the role of internal  audit to the quality of local government  financial reports. (4) the effect on the quality of human resources of local government financial reports. The  research  was  conducted  on  SKPD  Wonosobo  district  government with a sample of 77 people at the head of the accounting / financial ad- ministration  and  accounting  department  staff  with  purposive  sampling. The  analysis  tool  used  is  multiple  linear  regression  to  analyze  qualita- tive and quantitative data.
The  results  showed  that:  1)  Understanding  of  accounting  significant effect on the quality of local government financial reports. 2) Utilization of  accounting  information  systems  significantly  influence  the  quality  of local  government  financial  reports.  3)  The  role  of  internal  audit  and showed  no  significant  effect  on  the  quality  of  the  negative  direction  of local government  financial  reports. 4) Human resources not  significant and shows the negative direction on the quality of local government  fi- nancial reports.
Keywords : Understanding of accounting, ac- counting information system utili- zation, the role  of internal audit, human resources, accounting and financial reporting quality of  local government

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena a mengenai  kualitas a laporan keuangan a merupakan a suatu a hal a yang menarik a untuk  dikaji a lebih  mendalam. Banyak  kasus-kasus  buruk  yang  terjadi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.  Peristiwa  yang  terjadi  ini dikarenakan  masih  kurangnya  pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah ser- ta sistem pengendalian internal pemerintah yang  buruk.          Selain  itu  kompetensi  dari para  pegawai  akuntansi  pemerintah  yang masih  rendah  juga  dapat  memberikan dampak  yang  buruk  bagi  kualitas a laporan keuangan a pemerintah. Adanya peningkatan transparansi a dan akuntabilitas a pengelolaan a laporan a keuangan perlu ditingkatkan untuk menaikkan sistem
tata a kelola pemerintahan a yang baik        ( good a gov- ernance) (Yuliani dkk, 2010).
Adanya a kepatuhan  terhadap  standar akuntansi a dan  sistem a informasi a akuntansi yang a baik  dapat  meningkatkan a kualitas laporan a keuangan a pemerintah. a Peraturan
Pemerintah Nomor 71 a Tahun a 2010 a sebagai  pengganti a dari a Peraturan a Pemerintah Nomor a 24 Tahun a 2005
mengenai a Standar
Akuntansi a Pemerintahan a (SAP)
merupakan suatu standar untuk menyesuaikan  baik          dalam  bentuk maupun isi a laporan pertanggungjawaban a pelaksanaanAnggara n Pendapatan a dan Belanja a Negara a (APBN) atau a Anggaran
Pendapatan a dan a Belanja  Daerah a (APBD).
Sehingga penyusunan dan penyajian a laporan keuangan a pemerintah a harus  berpedoman kepada  SAP                          (Standar  Akuntansi Pemerintahan).
Sistem  akuntansi  yang  andal a dapat mempengaruhi a kualitas  laporan a keuangan pemerintah. a Sistem a akuntansi  pemerintah mencakup prosedur dan tahapan  yag mesti diikuti dalam mencatat a data a keuangan kemudian a langkah  berikutnya  mengolah data a tersebut  untuk  digunakan  oleh  pihak internal  maupun  eksternal  dalam  rangka mengambil keputusan (Mahmudi, 2007).
Pasal a 1  Peraturan a Pemerintah a Nomor 24 a Tahun a 2005 a Standar a Akuntansi  dari Pemerintahan a a menyebutkan a a akuntansi sebagai suatu a proses yang a diawali a dengan mencatat, a mengelompokkan, a
mengolah serta a menyajikan a data,  mencatat a transaksi apapun a yang a berhubungan a dengan keuangan a sehingga a informasi yang a didapat tersebut a digunakan oleh a orang yang a berkompeten dengan a informasi a tersebut .      Penyusunan serta penyajian    laporan            keuangan pemerintah  diperlukan  adanya    suatu pedoman berupa SAP ( Standar  Akuntansi Pemerintah  ). a Pelaksanaan  APBN a dan APBD a pertanggungjawabannya berupa a laporan a keuangan  pemerintah            berisi neraca, a laporan a arus kas a serta a laporan realisasi      anggaran  yang  mengacu  atau berpedoman a pada  Standar a Akuntansi Pemerintah ( SAP ).
Untuk a dapat  menghasilkan a laporan berkualitas a selain  harus  mengacu  kepada standar  atau  pedoman  hal  yang  perlu diperhatikan  adalah  kompetensi a sumber daya a manusianya.  Sumber a daya a manusia yang a dimaksud  merupakan a pegawai a atau karyawan a yang mampu a memahami a proses serta a pelaksanaan akuntansi a sesuai a dengan ketentuan a berlaku. a (Diani, 2009).
Dalam a meningkatkan  kualitas a laporan keuangan a selain itu adalah a dengan memanfaatka teknologi a informasi.
Penggunaan      teknologi          informasi mutlak              diperlukan  untuk  dapat menunjang  proses  kecepatan,  keefisienan dan  keefektifan          dalam  mengolah  data akuntansi.   Masyarakat luas serta berbagai pihak telah merasakan manfaat daripenggunaan teknologi informasi  yang  dilakukan  oleh  SKPD. Sistem a
Informasi Keuangan a Daerah (SIKD) a merupakan Sistem informasi a yang digunakan a oleh  SKPD.  Sistem a Informasi Keuangan a Daerah a (  SIKD  )  menurut Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor a 56 Tahun a 2005 adalah a suatu sistem  yang a mendokumentasikan, a mengadministrasikan, serta a mengolah
data a pengelolaan keuangan a daerah dan a data terkait a lainnya menjadi a informasi yang a disajikan a kepada masyarakat a dan sebagai a bahan a pengambilan keputusan a dalam rangka a perencanaan, pelaksanaan, a dan pelaporan a pertanggungjawaban a pemerinta h a daerah.Dengan  adanya  SIKD  dapat mempercepat kinerja              pemerintah serta masyarakat
dapat memanfaatkannya informasi tersebut dengan lebih komprehensif (Ahmad, 2008).
Internal audit juga ikut berperan dalam menghasilkan a laporan keuangan a pemerintah a yang berkualitas. a Untuk a menghasilkan laporan a keuangan  yang a berkualitas  proses pelaksanaan dan pelaporan akuntansi dapat diberikan jaminan oleh Aparat Pengawasan Intern  Pemernitah  (  APIP  )    agar  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah. Penilaian a yang  sistematis a dan  objektif a yang a dilaksanakan  oleh  auditor a internal terhadap operasi dan a kontrol yang a berbeda-beda a dalam suatu a organisasi merupaka  pengertian  dari a internal a audit Selain        memberikan  jaminan  bahwa pelaksanaan  dan  pelaporan  akuntansi sesuai  standar   peran lain dari auditor in- ternal adalah memberikan jasa
konsultasi a laporan keuangan a pemerintah a daerah (Diani, 2009).
Untuk a menghasilkan pengelolaan laporan a keuangan yang a baik pegawai SKPD  harus a memiliki  pengetahuan  dan pemahaman  mengenai  akuntansi  serta mengikuti
pelatihan a dan pengalaman a dalam bidang a akuntansi
(Warisno, a 2008). Sistem akuntansi membutuhkan untuk a menerapkan hal tersebut.  Pemahaman  logika  akuntansi yang  baik  akan  didapatkan  oleh  sumber daya  yang  memiliki  kriteria  tersebut. Kekurangan  pemahan  terhadap  logika akuntansi dapat berdampak pada kekeliruan dalam a penyusunan
dan a penyajian a laporan  keuangan a serta
adanya a ketidaksesuai        terhadap prinsip atau  standar  yang  berlaku  .  Roviyantie (2011)  Penggabungan  dari          berbagai bidang  disiplin  dalam  ilmu            akuntansi akan
menghasilkan a laporan keuangan. a Sehingga a untuk a menghasilkan laporan a keuangan a yang a berkualitas dibutuhkan a seorang  yang a memiliki kompeten  dalam a bidangnya.  Laporan keuangan a pemerintah yang a berkualitas juga membutuhkan a sumber a daya manusia a yang memiliki kompetensi pemahaman a dalam        bidang  akuntansi a pemerintah a serta                        organisasi pemerintah.
Penelitian a ini merupakan a replikasi dari penelitian a Yuliani  dkk  (2010).  Perbedaan penelitian  Yuliani  dkk  (2010) a dengan penelitian a ini  adalah a penelitian a ini menambahkan a satu  variabel a a independen yaitu a sumber  daya  manusia  bidang akuntansi  dengan  harapan  agar  penelitian ini  lebih  luas  cakupannya.  Selain  itu, responden pada penelitian a ini juga a berbeda dengan a responden dari penelitian a Yuliani dkk a (2010) dimana respondennya adalah para pegawai dan staf bagian akuntansi di lingkungan pemerintah kota  Banda  Aceh,  sedangkan  responden penelitian ini a adalah Kepala Bagian a Akuntansi dan a Staf Bagian
Akuntansi a pada  pemerintah  yang a bekerja di Kabupaten a Wonosobo.
Pemilihan SKPD a Kabupaten Wonosobo sebagai objek penelitian karena a pada              Pemerintah a Daerah Kabupaten a Wonosobo,  berdasarkan a hasil pemeriksaan a yang           dilakukan a oleh Badan a Pemeriksa  Keuangan  (BPK) a dari tahun a 2006
sampai a dengan 2014 a Kabupaten  Wonosobo  mendapat a opini        Wajar a Dengan  Pengecualian (WDP)                  padahal a opini yang a diharapkan a oleh organisasi a Pemerintah  Daerah a Kabupaten Wonosobo a adalah  opini a Wajar a Tanpa Pengecualian a (WTP). Karena masih a adanya  perubahan a metode  pencatatan a dari single a entry menjadi a double a entry yang masih        dipraktekkan di  Satuan a Kerja Perangkat a Daerah  (SKPD) a di a Kabupaten
Wonosobo dimana belum a sepenuhnya dapat a menerapkan a Permendagri Nomor a 13 Tahun a 2006 dan a Standar Akuntansi a Pemerintah a sesuai dengan a ketentuan a dalam Pelaporan a Keuangan  yang a artinya a belum mampu a menyusun laporan a keuangan dalam a bentuk  realisasi a anggaran, a neraca, arus a kas maupun a catatan atas a laporan keuangan. a Diterbitkannya opini a Wajar Dengan a Pengecualian a (WDP) a dikarenaka n juga a adanya a temuan bahwa a laporan keuangan a belum  disusun a dengan a metode akrual a basis  secara a penuh.    Standar a Akuntansi a Pemerintah berbasis a akrual menurut a PP 71 tahun a 2010 adalah a Standar Akuntansi a Pemerintah yang a mengakui pendapatan, a beban, a aset, utang, a dan ekuitas dalam a pelaporan finansial a berbasis a
akrual, a serta mengakui a pendapatan,                  belanja a dan pembiayaan a dalam a pelaporan pelaksanaan a anggaran  berdasarkan a basis yang a ditetapkan dalam a APBD.

## 2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN

## HIPOTESIS
Suatu proses,cara,perbuatan
memahami a atau a memahamkan a disebut a
a sebagai Pemahaman. a Sehingga orang a yang a pandai dan a mengerti benar a tentang  akuntansi a adalah a orang yang a memiliki pemahaman akuntansi. a Peraturan a Pemerintah a Nomor 24 a Tahun 2005 a tentang Standar a Akuntansi Pemerintahan a menjelaskan a bahwa a seseora
ng a dikatakan a paham terhadap a akuntansi adalah a mengerti dan a pandai a bagaimana proses a akuntansi  itu a dilakukan a sampai menjadi a suatu  laporan a keuangan a dengan berpedoman a pada  prinsip a dan a standar penyusunan a laporan  keuangan. a Sehingga bisa dikatakan semakin baik       seseorang dalam  memahami  akuntansi  maka a akan semakin a baik pula a kualitas a laporan keuangan a pemerintah yang a disajikan. (Poerwadarminta, 2006).
Laporan a keuangan adalah a sebuah produk a yang  dihasilkan a oleh  disiplin a atau bidang a ilmu  akuntansi a menurut  Roviyanti (2011). Untuk a menghasilkan a sebuah laporan a keuangan  yang a berkualitas a maka dibutuhkan a para pegawai  yang  memahami ilmu  tentang  akuntansi  dan  memiliki kompetensi dalam akuntansi pemerintah.
Memahami ilmu akuntansi akan membantu  dalam  meningkatkan a kualitas laporan a keuangan  pemerintah a daerah.  Hal ini a sesuai  dengan  penelitian a Diani  (2012) yang a menjelaskan bahwa a pemahaman akuntansi a berpengaruh positif a terhadap kualitas a laporan  keuangan a pemerintah  di daerah a kota Pariaman.
Untuk a dapat  menghasilkan a laporan keuangan yang berkualitas a seseorang a harus bisa mengerti a dan memahami a bagaimana proses a dan  pelaksanaan a akuntansi a itu dijalankan a sesuai  dengan a pedoman a yang berlaku. a Sehingga orang yang menjalankan aktivitas tersebut harus menjadi perhatian utama hal ini disampaikan oleh Yuliani dkk (2010) pada penelitian  di    Pemerintah  Kota  Banda Aceh. Berdasarkan uraian sebelumnya,  maka  disusun  hipotesis a
sebagai berikut :
H1  :  Pemahaman a akuntansi a berpengaruh positif a terhadap kualitas a laporan a keuangan pemerintah a daerah.
Untuk a menghasilkan laporan a keuangan  yang a baik,  berkualitas, cepat a dan a akurat    pada a pemerintah  pusat dan  daerah  maka  pemerintah  juga  harus bisa a mengembangkan a dan a
memanfaatkan kemajuan a teknologi informasi a hal a ini              disampaikan  oleh Ahmad  (2008). a Undang-undang a nomor 33 a tahun  2004  mendukung  adanya a sistem informasi a keuangan a daerah yang a diselenggarakan secara a nasional.
Memanfaatan SIKD a yang a dapat mempercepat a proses a kerja a dalam a pengelo laan a keuangan  daerah a dan a menyediakan informasi a keuangan a daerah a yang a berkuali
tas hal a ini sesuai a dengan tujuan a pemerintah dalam a memberikan informasi a keuangan sebagai a bagian dari a sistem a informasi manajemen a pemerintah
daerah.(Fikri,2011).  Yuliani  dkk  (2010) yang menyatakan bahwa
pemanfaatan a sistem a informasi akuntansi a berpengaruh  terhadap a kualitas laporan a keuangan  pemerintah a daerah  kota Banda a Aceh.  Penelitian a lain  yang  sejalan yakni  penelitian  Astuti  (2011)  yang membuktikan bahwa sistem a informasi keuangan a daerah berpengaruh positif terhadap a kualitas laporan a keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten a Pasaman Barat.
Kualitas a laporan keuangan a dalam pemerintah a daerah  dapat a ditingkatkan apabila sistem a informasi a akuntansi keuangan a daerah a a dapat a dimanfaatkan dengan a maksimal  oleh  masing-masing SKPD.  Berdasarkan a uraian  sebelumnya, maka a disusun hipotesis a sebagai a berikut :
H2:Pemanfaatan a sisteminformasi a akuntan si  keuangan a daerah  berpengaruh a positif terhadap a kualitas  laporan a keuangan pemerintah a daerah.
Sari (2010) menyatakan bahawa
kualitas  laporan  keuangan  yang  baik  juga didukung  oleh  peran  dari    inspektorat karena  organisasi  /  kegiatan  ketika  dalam melaksanakan a tugas  pokok a dan a fungsinya dengan a baik  dan  benar  harus  diawasi  agar dapat a mencapai tujuan a yang a telah ditetapkan a Peranan  inspektorat  yang semakin a baik dalam memberikan pengawasan maka akan semakin a baik a pula kualitas laporan a keuangan yang a dihasilkan oleh a pemerintah daerah. Hal a ini a didukung dari a penelitian a Yuliani  dkk  (2010)  yang
membuktikan bahwa perananan dari internal audit berpengaruh a positif terhadapkualitas                laporan  keuangan pemerintah      daerah a di        Kota  Banda Aceh.
Penelitian  lain  yang  sejalan  yakni peneletian  yang a dilakuakan  oleh  Diani (2014)  yang a menyatakan  bahwa a peranan dari inspektorat a selaku Aparat Pengawasan Intern a Pemerintah a (APIP) a berpengaruh positif a terhadap kualitas a laporan a keuangan pemerintah daerah  kota  Pariaman.  Nilai  informasi yang    dipengaruhi    oleh a inspektorat sebagai  internal  audit  akan  memiliki keandalan.  Meningkatnya  kualitas  laporan keuangan a daerah juga a karena adanya masukan dari inspektor a dalam proses a meriview  yang  akan  menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan      Standar a Akuntansi a Pemerintah. Penelitian lain yang sejalan yakni penelitian Yenita (2010) yang menjelaskan bahwa peran a inspektorat a selaku a Aparat a Pengawa san Intern a Pemerintah (APIP) a berpengaruh positif a terhadap nilai a informasi a laporan keuangan a pemerintah a daerah a kota Pa- dang.
Inspektorat sebagai internal audit dapat mempengaruhi  laporan  keuangan  yang memiliki keandalan. Semakin baik inspektorat  dalam  melakukan  pengawasan maka  akan  semakin  berkualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan uraian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :
H3  :  Peran a internal  audit a berpengaruh positif a terhadap kualitas a laporan a keuangan pemerintah a daerah.
Latar belakang dari pendidikan akuntansi,  adanya  keikutsertaan  dalam pendidikan  dan  pelatihan  serta  memiliki pengalaman  dalam  bidang  keuangan  akan dapat  menghasilkan  pengelolaan  laporan keuangan  daerah  yang  baik.  Oleh  karena
itu  sumber a daya  manusia a dalam  bidang akuntansi  harus  dimiliki a masing-masing SKPD.  Kualitas a laporan  keuangan a yang baik dihasilkan oleh sumber daya manusia yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang akuntansi (Warisno, 2008).
Sumber a daya  manusia a dalam a bidang keuangan  yang a akan  mempermudah dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sebagai  salah  satu  elemen  yang  sangat penting dapat menghasilkan
laporan a keuangan a pemerintah yang berkualitas hal a ini dinyatakan oleh Fontanella (2010).
Kompetensi a sumber  daya a manusia dalam a memahami  akuntansi a secara simultan  berpengaruh a positif a a terhadap kualitasa  laporan a keuangan a pemerintah daerah  di  Kabupaten  Tasikmalaya  yang dinyatakan  dalam  Penelitian a Roviyantie (2011). Namun berbeda a dengan a penelitian yang a dilakukan  oleh  Winidyaningrum  dan Rahmawati  (2010)  yang  menjelaskan bahwa  kapasitas  sumber a daya a manusia berpengaruh a positif a terhadap a a kualitas laporan a keuangan a pemerintah a a daerah, namun  penelitian  tersebut  tidak  berhasil membuktikan  bahwa  kapasitas a sumber a daya a manusia a berpengaruh  terhadap kualitas informasi dalam a laporan keuangan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut:
H4  :  Sumber a daya  manusia a bidang akuntansi a berpengaruh  positif a terhadap kualitas  laporan a keuangan  pemerintah a daerah.

## 3. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
Penelitian  kausal  komparatif  adalah penelitian  yang  memiliki  tujuan  untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab a akibat dengan a cara tertentu a berdasarkan atas a pengamatan terhadap a akibat  yang  ada, a kemudian a mencari kembali a faktor
yang a diduga a menjadi a penyebabnya. Hal ini  dilakukan a melalui a pengumpulan a data a
dengan a melakukan
perbandingan a diantara
data yang a diteliti a (Sumarni a dan a Wahyuni, 2006) Maka penelitian a ini    menggunakan metode kausal a komparatif.
Seluruh pegawai yang ada pada a SKPD di a lingkungan Pemerintah a Wonosobo merupakan populasi a dalam a penelitian a ini. Sedangkan  model  pengambilan  sampel a yang a digunakan a dalam penelitian ini ditentukan  dengan  menggunakan a teknik purposive a sampling.  Purposive a sampling digunakan a karena informasi a yang akan a diambil  berasal a dari  sumber a yang sengaja a dipilih berdasarkan a kriteria yang a telah a ditetapkan  peneliti a (Sekaran, 2003). Kriterianya terdiri dari a kepala bagian a akuntansi/penatausahaan keuangan a yang disebut a Pejabat a Penatausahaan a Keuangan a SKPD, dan a staf a bagian     akuntansi a yang disebut a Pembantu a Pejabat Penatausahaan a Keuangan a SKPD a yang bekerja di SKPD a Wonosobo       berjumlah 48 SKPD yang terdiri dari a 1 Inspektorat, a 1 Sekretariat a Dewan,  1  Rumah a Sakit  Umum Daerah a Setjonegoro,  9 a Bagian,  4 a a Badan, 7 Dinas, 9 Kantor, 1 Satuan, 15 Kecamatan. Sebanyak 2 orang yang ditetapkan responden tiap SKPD. Jadi jumlah responden  sebanyak  96  responden  dari  48 SKPD.
Untuk a menguji hipotesis a a dalam penelitian ini menggunakan analisis a regresi linear a berganda. Persamaannya adalah sebagai a berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e Keterangan a :
Y : Kualitas a Laporan Keuangan a Pemerintah Daerah a : Nilai konstan
b1-b4   : Koefisien a arah a regresi X1 : Pemahaman a akuntansi X2 : Pemanfaatan a sistem informasi a akuntansi keuangan a daerah X3 : Peran internal a audit X4 : Sumber a daya manusia a bidang akuntansi
e : error.

## 4. ANALISIS DAN a PEMBAHASAN
A. Analisis a Data
1. Analisisa a Regresi a Berganda
Analisis a regresi ganda a dilakukan a untuk menguji a hipotesis s yang a hasilnya a disajikan pada a tabel 4.1. a
Berdasarkan a hasil  olahan  data a regresi denganmenggunakanprogram komputerisasi a SPSS a versi 16,
maka a dapat a disajikan persamaan a regresi yaitu a sebagai a berikut :
Y  =  17.282  +  0.019X1  +  0.518X2  - 0.022X3 - 0,041X4 + 1.618
Penjelasan persamaan regresi adalah sebagai berikut :
a. Nilai  konstanta  a  =  17.282,  bernilai positif  artinya  apabila  pemahaman akuntansi  (X1),  pemanfaatan  sistem informasi akuntansi (X2), peran internal  audit  (X3),  sumber  daya manusia  (X4)  dalam  keadaan  konstan atau  0,  maka  laporan  keuangan  SKPD yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian ini berkualitas.
b. (b1)  (Koefisien  regresi  X1)  =  0,019 bernilai  positif  dan  memiliki  tingkat signifikan  lebih  besar  dari  0,05  maka pemahaman
akuntansi tidak mempunyai pemerintah pengaruh terhadap a kualitas laporan a
keuangan a daerah.
c. (b2)  (Koefisien  regresi  X2)  =  0,518 bernilai  positif  artinya  pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi a akan berdampak a pada  penyajian a laporan keuangan a pemerintah daerah a yang lebih berkualitas. Dengan a asumsi a variabel-variabel lain a dianggap a konstan.
d. (b3)  (Koefisien  regresi  X3)  =  -0,022 bernilai  negatif  dan  memiliki  tingkat signifikan  lebih  besar  dari  0,05  maka peran a internal audit a tidak a mempunyai pengaruh a terhadap a kualitas a laporan keuangan a pemerintah a daerah.
e. (b4)  (Koefisien  regresi  X4)  =  -0,041 bernilai  negatif  dan  memiliki  tingkat signifikan  lebih  besar  dari  0,05  maka sumber a daya manusia a bidang akuntansi tidak a mempunyai pengaruh a terhadap kualitas a laporan keuangan a pemerintah daerah. a

## B. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis
1. Pengaruh a Pemahaman a Akuntansi terhadap a Kualitas a Laporan a Keuangan Pemerintah a Daerah
Berdasar  pada  tabel  4.1  menunjukkan bahwa pemahaman a akuntansi a tidak berpengaruh a terhadap    kualitas a a laporan keuangan a pemerintah.
Variabel a pemahaman akuntansi a memberikan  nilai  koefisien  regresi  0,019 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,787 (sig  >  0,05).  Temuan  ini a tidak  mendukung hasil    penelitian a Yuliani  dkk  (2010)  yang menyatakan adanya a pengaruh positif a terhadap kualitas a laporan a keuangan  pemerintah a daerah.  Tetapi, temuan  ini  mendukung  hasil  penelitian Enho  (2008)  dan  Rajana  (2009)  yang menyatakan variabel pemahaman akuntansi tidak a berpengaruh signifikan terhadap a kualitas a a laporan  keuangan a pemerintah a a daerah. a Dengan  demikian a H1  yang menyatakan a pemahaman a akuntansi berpengaruh a positif  terhadap a kualitas a laporan a keuangan pemerintah a daerah, ditolak.
Ditolaknya hipotesis pertama ini disebabkan  karena  pada  kenyataan  di pemerintahan  kabupaten  Wonosobo  masih mengalami  keterlambatan  dalam  pelaporan keuangan  dan  ketepatan  data  yang  telah diinput yang kurang baik. Dalam wawancara  dengan  Joko  Susilo,  S.E., (Kasubag  Akuntansi)  bagian  keuangan Setda, beliau mengungkapkan bahwa masih sangat              terbatas  staf  yang  memiliki pemahaman  akuntansi.  Ketika  direkrut menjadi  staf      akuntansi  mereka  belum memiliki                          pemahaman  akunatnsi. Karakteristik a dari setiap a transaksi dan a pengaruhnya a terhadap akun- akun a laporan keuangan a harus a bisa dipahami a oleh  Staf a akuntansi.  Bila    tidak mampu  menyajikan  laporan a a keuangan dengan  tepat  waktu  dan  bukti  laporan keuangan  yang  disampekan  tidak  lengkap atau  tidak  sesuai a dengan  ketentuan a maka tidak akan a menghasilkan laporan a keuangan yang a berkualitas  meskipun  pegawainya memiliki pemahaman terhadap akuntansi.
2. PengaruhPemanfaatanSistem a Informas i
Akuntansi a terhadap
Kualitas a Laporan Keuangan a Pemerintah Daerah
Tabel 4.1 menunjukkan a bahwa pemanfaatan a sistem informasi a akuntansi keuangan a daerah a berpengaruh a positif terhadap a kualitas a laporan a a keuangan pemerintah a daerah.  Variabel a pemanfaatan sistem a informasi a akuntansi a memberikan nilai koefisien regresi 0,518 dengan tingkat signifikansi  sebesar  0,000  (sig  <  0,05). Didukung penelitian Andriyani (2010) yang menyatakan a adanya a hubungan a yang signifikan positif antara pemanfaatan
a sistem informasi a akuntansi
dengan kualitas a laporan  keuangan a pemerintah a daerah. a
a Dengan demikian a H2yang a menyatakan
pemanfaatan sistem a informasi akuntansi a berpengaruh positif terhadap a kualitas
laporan a keuangan pemerintah a daerah, diterima.
Standar a akuntansi
keuangan
pemerintah  merupakan  pedoman  dalam a pemanfaatan sistem a informasi a
akuntansi a keuangan  pemerintah a daerah. Bapak Joko Susilo, S.E., (Kasubag Akuntansi) bagian keuangan Setda
mengungkapkan  bahwa  di  Kabupaten Wonosobo  sudah  menerapkan  SIKD  yaitu bagian a dari  sistem a informasi a manajemen pemerintah a daerah  yang  digunakan a dalam rangka  mencapai  tujuan  pemerintah  dalam memberikan informasi keuangan.
3. Peran a InternalAudit a terhadapKualitas a LaporanKeuangan a Pemerintah Daerah
Tabel  4.1  menunjukkan  bahwa a peran internal a audit  tidak  berpengaruh a terhadap kualitas a laporan    keuangan a a pemerintah daerah. a Variabel peran a internal a audit memberikan  nilai  koefisien  regresi  -0,022 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,808 (sig > 0,05). Tidak didukung penelitian dari Yuliani  (2010),  yang a menyatakan  bahwa peran a internal  audit a berpengaruh a positif terhadap a kualitas a laporan a keuangan pemerintah a daerah. Tetapi, mendukung hasil  penelitian  Choirunisah  (2008)  yang menyatakan  peran a internal  audit a a tidak berpengaruh a signifikan  terhadap  kualitas laporan a keuangan  pemerintah a daerah. a Hal ini a disebabkan  masih a banyaknya a temuan BPK a terhadap a LKPD a mengenai permasalahan a terkait a kelemahan a peran internal a audit.  Dengan a demikian  H3 a yang menyatakan a peran a internal a audit berpengaruh a terhadap a kualitas a a laporan keuangan a pemerintah a daerah, a ditolak.
Ditolaknya hipotesis ketiga ini disebabkan  karena  beberapa  masalah  yang dialami Inspektorat a Kabupaten
Wonosobo a mengemban tugas, pokok a dan fungsinya a dalam  pemeriksaan a keseluruh SKPD  yang  terkait  dengan  aset.  Adanya masalah a yang  dihadapi a staf a terkait pengelolaan aset tetap a tidak bisa diturunkan dengan adanya rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal. Opini yang diharapkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)        tidak bisa dilepaskan dalam hal aset  tetap yang  merupakan  masalah terpenting. a Bupati  /  walikota a sebagai kepala a pemerintah a daerah a tertinggi a juga
mesti a mendukung  untuk a meningkatkan kualitas a laporan keuangan a daerah.
Dalam a wawancara  dengan  Bapak  Drs. Agus Kristiono,
M.Si (Sekretaris) Inspektorat  Kabupaten  Wonosobo  beliau mengungkapkan  masih  banyak  pegawai kabupaten Wonosobo yang kurang memahami  akuntansi  atas  pengauditan laporan a keuangan  yang    belum a a disusun dengan a metode  akrual a basis  secara a penuh.
Dengan  demikian  peran  internal  audit belum  sepenuhnya  dapat  meningkatkan kualitas laporan a keuangan.
4. Sumber a Daya Manusia a Bidang Akuntansi a terhadapKualitas Laporan a Keuangan
Pemerintah a Daerah
Tabel 4.1 a menunjukkan bahwa a sumber daya a manusia tidak a berpengaruh a terhadap kualitas a laporan a keuangan a a pemerintah  daerah. a Variabel a sumber a daya a manusia memberikan a nilai  koefisien a regresi  -0,041 dengan a tingkat  signifikansi a sebesar a 0,587 (sig  >  0,05).  Hasil a penelitian  ini a tidak sejalan a dengan  penelitian a yang a dilakukan oleh  Windiastuti  (2009)  yang a menyatakan ada a hubungan a positif  antara a sumber  daya manusia dengan a kualitas laporan a keuangan pemerintah a daerah  tetapi  sejalan a dengan penelitian a yang  dilakukan  oleh a Ponamon (2013) a yang a menyatakan  variabel a sumber daya a manusia tidak berpengaruh a signifikan terhadap a kualitas a laporan a a keuangan pemerintah a daerah.  Dengan a demikian  H4 yang a menyatakan  sumber a daya a manusia bidang  akuntansi  berpengaruh a a terhadap kualitas a laporan a keuangan a pemerintah daerah, a ditolak.
Kondisi  sumber a daya a manusia a di subbagian a akuntansi/tata a usaha a keuangan yang a belum mendukung a sebagai penyebab ditolaknya  hipotesis  keempat.  Hal  ini  bisa terjadi  karena  dari  pemerinta  pusat  yang terlalu seringnya mengganti dengan peraturan baru, banyaknya aturan pemerintah  yang  tumpamg  tindih  serta  ba- tas waktu      penyerahan laporan keuangan yang  begitu  ketat  .  Untuk  menghasilkan
laporan a keuangan yang a berkualitas dibutuhkan a sumber  daya a manusia a yang memiliki a kompetensi.    Kinerja  organisasi yang  baik  akan a didukung  oleh a sumber daya a manusia yang a baik a pula dan pelaporan a keuangannya yang a telah tersaji a secara a andal dan a tepat waktu merupakan salah satu indikator pengukuran baiknya kinerja organisasi.

## 5. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Dari hasil a penelitian yang sudah dilakukandapat a diambil kesimpulan a sebagai berikut:
1. Pemahaman a akuntansi a tidakmempeng aruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo  (H1  ditolak).  Hal  ini menunjukkan
bahwa meskipun pegawai pemerintah mempunyai pemahaman akuntansi namun jika tidak mampu menyajikan a laporan keuangan a dengan tepat a waktu dan bukti  laporan a keuangan  tidak  lengkap atau tidak a sesuai dengan
yang a dilaporkan  maka  tidak  akan menghasilkan laporan a keuangan yang a berkualitas.
2. Pemanfaatan a sistem a informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah di Kabupaten
Wonosobo  (H2  diterima).  Hal  ini menunjukkan bahwa penggunaan
sistem  informasi  akuntansi  keuangan daerah  yang  sudah  diterapkan  akan meningkatkan kualitas
laporan
keuangan pemerintah a daerah. 3. Peran internal audit a tidak mempengaruhi kualitas a laporan
keuangan a pemerintah daerah di  Kabupaten  Wonosobo  (H3  ditolak). Hal  ini  disebabkan  karena  internal auditor  dalam  bekerja  untuk a mencapai tujuana  organisasi  belum  maksimal sehingga
laporan a keuangan yang a dihasilkan tidak berkualitas.
4. Sumber a daya manusia a bidang akuntansi
tidak a mempengaruhi kualitas a laporan  keuangan  pemerintah a daerah                                  di    Kabupaten Wonosobo  (H4  ditolak).  Kekeliruan dalam  laporan  keuangan  yang  dibuat serta  adanya  ketidaksesuaian  laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah  disebabkan    kemampuan sumber daya manusia bidang akuntansi dalam pekerjaannya belum kompeten.

## 4.2. Saran
Saran dari
peneliti berdasar pembahasan diatas ::
1. Pemahaman  akuntansi,  pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi,  peran internal  audit,  dan  sumber  daya
manusia bidang akuntansi menunjukkan  kategori  baik,  namun pejabat pemerintah kabupaten Wonosobo harus lebih mengoptimalkan  lagi  dalam  rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan  menerima  pegawai  yang memiliki  latar  belakang  pendidikan akuntansi  agar  dapat  meningkatkan kualifikasi  di  bidang  pendidikan.  Agar pencapaian  tujuan  organisasi  lebih berhasil  dalam  penyusunan  laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.
3. Untuk  dapat  mengembangkan  diri  dan meningkatkan kemampuannya
hendaknya  peran  internal  audit  dapat terus ditingkatkan agar dapat meningkatan kualitas laporan
keuangannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Andriyani, Wiwik. 2010. Pengaruh
kapasitas  sumber  daya  manusia  dan pemanfaatan sistem informasi
akuntansi  terhadap  keterandalan  dan ketepatwaktuan laporan keuangan
pemerintah  daerah. Jurnal  akuntansi
Vol 5 No 1.
Choirunisah,  Fariziah.  2008.  Factor-faktor yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi  instansi. Tesis  maksi UGM,
Yogyakarta [ID].
Fontanella,  Amy.  2010.  Analisis  pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi pengguna
terhadap pemanfaatan laporan
keuangan  pemerintah  daerah .  Dalam
jurnal akuntansi & manajemen , 22-30.
Mahmudi. 2007. Analisis laporan
keuangan  pemerintah  daerah:  Panduan
bagi  eksekutif,  DPRD,  dan  masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi,  sosial,  politik . Yogyakarta.
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen YKPN.
Poerwadarminta.  2006.  Kamus  Umum
Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai Pustaka.

## [Permen]  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri
Nomor  13  Tahun  2006  Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (www.google.com) [30/5/2014] [PP]  Peraturan  pemerintah  No  24  Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP tahun 2005).
[PP]  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41 Tahun 2007, Tentang Perangkat
Daerah.  Melalui  (www.google.com)
[29/5/2014]
[PP]  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 Tahun  2005  Tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah.
[PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No  71  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual (SAP 2010).
[PP]  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indo- nesia  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja.
Penerbit Departemen Keuangan
Republik Indonesia..
Roviyantie, D. 2011. Pengaruh kompetensi sumber  daya  manusia  dan  penerapan sistem  akuntansi  keuangan  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan daerah. Skripsi. Universitas Siliwangi..
Sekaran,  Uma.  2003. Research  Methods
For  Business:  A  Skill-Building  Ap- proach . John Wiley and Sons Inc, New
York [US].
Sumarni  dan  Wahyuni.  2006.  Metodologi
Penelitian  Bisnis.  Yogyakarta  [ID]: Andi Offset.
Warisno.  2008.  “Faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  satuan  kerja
perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jambi”. Tesis Universitas  Sumatra
Utara, Medan.
Windiastuti,  R.  2009.  Pengaruh  sumber daya  manusia  bidang  akuntansi  dan sistem  pengendalian  internal  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Skripsi,  Fakultas  Ekonomi
Universitas Widyatama. Winidyaningrum,
Celviana dan Rahmawati.  2010.  Pengaruh  sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian  intern  akuntansi. Jurnal
SNA  X111.  Universitas  Sebelas  Maret
Surakarta.
[UU]  Undang-undang  Nomor  17  tahun 2003  Tentang  Keuangan  Negara  Yang Mensyaratkan  Bentuk  dan  Isi  Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBN/APBD.
[UU]  Undang-undang  Nomor  33  Tahun
2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
[UU]  Undang-undang  Nomor  5  Tahun
2011  Tentang  Akuntan  Publik.  Institut
Akuntansi Indonesia
(www.google.com) [11/5/2015] .