## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Akibat Hukum Pemenang Lelang Dan Kesalahan Membuat Akta Risalah Lelang

## Muhammad Afif Boby Wijaya, Edith Ratna
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email  : bobyafifwijaya@gmail.com

## Abstract
The minutes of auction are binding authentic evidence, the legality of an auction document. The purpose of this research is to see and analyze the legal consequences if the auction participants  who have been declared winners of the auction do not fulfill their obligations within a predetermined time limit. As well as  to  find  out  and  analyze  the  legal  consequences  if  the  Class  II  Auction  Officer  had  an  error  when compiling  the  auction  minutes  deed.  The  method  used  in  this  research  is  juridical  empirical  by conducting field studies. This research finds that auction participants who have become auction winners do not fulfill their obligations within the stipulated time limit, there are sanctions imposed on the auction buyers, in accordance with Article 50 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Finance No. 40 / PMK.07 / 2006. If the Class II Auction Officer has an error when compiling the auction minutes deed, it can  be  corrected  immediately  and  there  is  no  write-off  of  any  existing  mistakes,  if  it  is  correct  then printing is done..

## Keywords: Minutes of Auction Deed; Collateral Object; Auction Officer

## Abstrak
Risalah lelang merupakan bukti otentik yang mengikat, keabsahan suatu dokumen lelang. Tujuan dalam penelitian yakni guna melihat serta menganalisa akibat hukum jika peserta lelang yang sudah dinyatakan menjadi  pemenang  lelang  tak  memenuhi  kewajiban  hingga  batas  waktu  yang  sudah  ditetapkan.  Serta untuk  mengetahui  dan  menganalisis  akibat  hukum  apabila  Pejabat  Lelang  Kelas  II  terdapat  kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang. Metode yang dipakai pada penelitian yakni Yuridis Empiris dengan melakukan  studi  lapangan.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  peserta  lelang  yang  sudah  menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, terdapatnya sanksi yang dijatuhkan ke pembeli lelang, sesuai dengan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07 / 2006. Apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang bisa langsung dilakukan perbaikan dan tidak terdapat pencoretan terhadap kekeliruan yang ada, jika telah tepat barulah dilakukan pencetakan.
Kata Kunci : Akta Risalah Lelang; Objek Jaminan; Pejabat Lelang

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI  tahun 1945 merupakan negara hukum yang  memberi  jaminan  pada  ketertiban,  perlindungan,  serta  kepastian  hukum  yang    bertitik  pada keadilan  serta  kebenaran.  Dalam  menjamin  ketertiban,  perlindungan,  serta  kepastian  hukum  salah satunya membutuhkan alat bukti otentik tentang adanya suatu peristiwa hukum.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Salah satu peristiwa hukum yang memerlukan barang bukti tertulis yang memiliki sifat autentik yaitu  pelelangan.  Lelang  adalah  suatu  bentuk  perjanjian  yang  termasuk  di  dalam  kegiatan  jual-beli baik di Civil Law ataupun di Common Law (Sianturi, 2013). Lelang merupakan proses jual-beli yang dimulai  dengan  melakukan  pengumuman  yang  berisikan  penawaran  terhadap  barang  yang  dijadikan objek lelang oleh pemilik barang.
Definisi  lelang  yang dipergunakan sekarang  ini berdasarkan  Adwin Tista  yakni  cara  penjualan barang dihadapanwarga yang dilaksanakan sistem lelang di hadapan pejabat lelang secara membentuk harga kompetitif lewat penawaran harga dengan tertutup ataupun terbuka yang diawali menggunakan pengumuman lelang (Tista, 2013). Pengertian lelang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016  terkait  Petunjuk Pengadaan Lelang BAB  1  Ketetapan  Umum  Pasal 1 ayat  (1). Lelang yakni penjualan barang yang terbuka bagi umum menggunakan penawaran harga dengan lisan ataupun tertulis yang bertambah maupun bekurang guna sampai pada harga  yang paling tinggi, yang diawali Pengumuman Lelang. Kemudian pasal 2 pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa, masing- masing  pengadaan  lelang  haruslah  dilaksanakan  di  depan  Pejabat  Lelang  terkecuali  ditetapkan Peraturan Pemerintah / Undang-Undang.
Unsur-unsur  dari  lelang  yaitu  yang  pertama,  mekanisme  jual-beli  objek  lelang.  Kedua,  lelang dilaksanakan  dengan  terbuka  bagi  publik.  Ketiga,  penawaran  harga  dengan  lisan  ataupun  tertulis dengan  nilai  harga  yang  terus  mengalami  peningkatan.  Keempat,  sebelum  pada  hari  pelaksanaan lelang  dilakukan  pengumuman  melalui  media  massa  dengan  batas  waktu  yang  sudah  ditetapkan. Kelima, dilaksanakan didepan pejabat lelang  (Ajie, 2008).
Lelang  dilakukan  di  lokasi  serta  waktu  yang  telah  ditentukan,  serta  harus  diawali  dengan pengumuman  lelang,  dan  harus  dihadiri  Pemohon  Lelang,  Pemandu  Lelang,  Pejabat  Lelang,  serta Peserta  Lelang.  Lelang  di  Indonesia  haruslah  dilaksanakan  didepan  Pejabat  Lelang  melalui  Kantor Lelang Negara terkecuali ditetapkan menggunakan peraturan pemerintah.
Di  dalam  kegiatan  lelang  harus  menjamin  kepastian  hukum  antar  pihak  untuk  menjaga kepentingan masing-masing pihak. Untuk itu di dalam lelang wajib diterbitkan akta autentik yaitu akta risalah lelang. Akta risalah lelang memiliki kekuatan pembuktian yang ideal.  Penerbitan akta risalah lelang dalam kegiatan lelang  ditegaskan di  Peraturan Menteri  Keuangan  No. 27/PMK.06/2016 Pasal 85 ayat (1) yaitu Pejabat Lelang yang melakukan lelang haruslah menciptakan Risalah Lelang.  Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 menegaskan Pejabat Lelang  mencakup pejabat lelang kelas I serta II. Pejabat lelang kelas I wewenangnya melakukan lelang bagi seluruh tipe lelang

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
terhadap  permohonan  penjualan,  serta  pejabat  lelang  kelas  II  wewenangnya  melakukan  lelang  Non Eksekusi Sukarela terhadap permohonan Balai Lelang / Penjualan.  Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016,  pejabat  lelang  kelas  I  Pejabat  Lelang  Kelas  I  yakni Pejabat  Lelang pegawai  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  yang  memiliki  wewenang  melakukan Lelang Noneksekusi Wajib, Lelang Noneksekusi Sukarela, serta Lelang Eksekusi.
Kewenangan  pejabat  lelang  kelas  II  yaitu  menyusun  risalah  lelang.  Risalah  Lelang  memiliki klausul  yang  keseluruhannya  berasan  dari  Kantor  Lelang.  Yang  menjadi  landasan otentifikasi  dalam pelelangan  yaitu  berita  acara  lelang,  berisi  catatan  mengenai  keseluruhan  peristiwa  yang  ada  dalam kegiatan jual-beli lelang (Harahap, 1994).
Di  dalam  Pasal  1  angka  35  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  27/PMK.06/2016  menjelaskan terkait  pengertian  Risalah  Lelang.  Menurut  Pasal  tersebut  Risalah  Lelang  yakni  sebuah  berita  acara mengenai jalannya pengadaan lelang yang diadakan Pejabat Lelang yang termasuk akta autentik serta memiliki kekuatan pembuktian yang ideal.
Pentingnya  aturan serta  wawasan  tentang  pejabat  lelang  yang  memiliki peran  penting  kegiatan lelang bisa memberi efek positif pada jangka panjang. Dengan adanya hal-hal tersebut akan menjamin kepastian  hukum  bagi  para  pihak  pelelangan  dan  dapat  meminimalisir  ternjadinya  perbuatan  yang melawan  hukum  atau  permasalahan  hukum  lainnya  yang  akan  muncul  dikemudian  hari  yang  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak  setelah  lelang  dilaksanakan.  Misalnya  adanya  pihak  yang merasa dirugikan karena terdapat kelalaian Pejabat Lelang mengenai keabsahan Akta Risalah Lelang yang  merupakan  dokumen  lelang.  Hal  tersebut  dapat  dicegah  dengan  adanya  pengetahuan  tentang prosedur yang sesuai dalam pemeriksaan keabsahan tentang Risalah Lelang.
Pada  dasarnya  Akta  Risalah  Lelang  merupakan  alat  bukti  yang  kuat,  namun  memungkinkan menjadi  alat  bukti  yang  tidak  kuat  karena  terdapat  ketidak  absahan  Akta  Risalah  Lelang  tersebut. Pejabat  Lelang  Kelas  II  merupakan  pejabat  yang  salah  satu  kewenangannya  yakni  membuat  akta risalah  lelang  suatu  alat  bukti  yang  berguna  untuk  kepentingan  Negara  atau  kepentingan  umum (perorangan).  Berdasarkan  kewenangan  tersebut  maka  akta  risalah  lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat Lelang Kelas II adalah dokumen autentik dan dijamin kepastian hukumnya,
Berdasar latar  belakang di  atas,  maka  penelitian  ini  meneliti tentang  akibat hukum  jika peserta lelang yang sudah dinyatakan menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang  sudah  ditetapkan.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  meneliti  tentang  akibat  hukum  apabila  Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Kajian mengenai akta risalah Lelah yang dibuat oleh pejabat lelang telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada tahun 2015, Dwi Nurul Amalia meneliti tentang pengaturan hukum terkait wewenang  notaris  selaku  Pejabat  Lelang  kelas  II  untuk  melakukan  pengadaan  lelang.  Notaris  bisa merangkap  jabatan  menjadi  Pejabat  Lelang  Kelas  II  berdasar  Pasal  15  ayat  (2)  hurug  g  UU  Jabatan Notaris  No.  02  tahun  2014  Terkait  Perubahan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  Terkait  Jabatan Notaris. Hal itu ditegaskan kembali pada Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.06/2013 Terkait Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 174/PMK.06/2010 Terkait pejabat Lelang Kelas II, yang menyatakan Notaris ialah individu yang dipilih sebagai Pejabat Lelang Kelas II (Amalia, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Sidrata meneliti tentang akibat hukum apabila Risalah Lelang  tak  disusun  menggunakan  akta  autentik.  Risalah  lelang  yang  tak  dibuat  menggunakan  akta autentik dapat  dinggap  menjadi akta di bawah tangan,  sebab tidak sesuai dengan unsur  akta  autentik yang disebut pada Pasal  1868  KUHPerdata.  Salah satunya pula tak sesuai dengan unsur pada   Pasal 37, 38, 39 Vendu Reglement terkait Risalah Lelang.  Sehingga Risalah lelang yang tak diciptakan pada akta  autentik  dapat  memberi  akibat  tak  sahnya  Risalah  Lelang  yang  merupakan  pembuktian  pada lelang.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wijaya  meneliti  tentang  akibat  hukum  apabila  peserta  lelang yang  sudah dinyatakan  menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas  waktu yang sudah ditetapkan? Akibat hukum jika peserta lelang yang sudah dinyatakan menjadi pemenang lelang tak  memenuhi  kewajiban  hingga  batas  waktu  yang  sudah  ditetapkan  maka  terdapatnya  sanksi  yang dijatuhkan pada pembeli lelang bahwa badan ataupun orang itu tak diizinkan ikut lelang pada semua daerah di Indonesia pada waktu 6 bulan sesuai dengan  Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07 / 2006 (Wijaya, 2021).
Penelitian ini memiliki titik perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini  memusatkan  kajiannya  pada  pembahasan  akibat  perbuatan  hukum  dari  pihak-pihak  dalam  lelang yaitu peserta lelang dan Pejabat Lelang Kelas II yang menimbulkan akibat hukum tersendiri.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  memakai metode yuridis empiris yang ditunjang dengan penelitian  lapangan. Secara umum bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD Negara RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata (KUH  Perdata), Vendu Reglement Staatsblad 189, Vendu  Instructie Staatsblaad 190,  Permenkeu  No. 106/PMK.06/2013  Terkait  Perubahan  Peraturan  Menteri  Keuangan
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
No.  93/PMK.06/2010  Terkait  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  Permenkeu  No.  159/PMK.06/2013 Terkait  Perubahan  Peraturan  Menteri  Keuangan No.  175/PMK.06/2010  terkait  Pejabat  Lelang  Kelas II, Permenkeu No. 174/PMK.06/2010 terkait Pejabat Lelang Kelas I, ermenkeu No. 189/PMK.06/2017 terkait Pejabat Lelang Kelas II, Ketetapan Hukum yang lain yang berkaitan dengan Akta risalah lelang yang disusun pejabat lelang kelas II.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akibat  Hukum  Apabila  Peserta  Lelang  Yang  Telah  Dinyatakan  Sebagai  Pemenang  Lelang Tidak Memenuhi Kewajibannya Sampai Batas Waktu Yang Telah Ditentukan
Berdasar sejarah lelang memiliki asalmelalui bahasa latin yakni auction yang memiliki makna penambahan harga dengan bertahap. Berdasar literatur Yunani, lelang sudah lama ada pada sejarah manusia yakni sejah tahun 450 sebelum masehi, yang mana ketika itu penjualan dengan cara lelang dilaksanakan bagi hasil karya seni ataupun peternakan. Sebelum Indonesia merdeka serta pada masa penjajahan  Belanda,  lelang  dengan  resmi  masuk  pada  sistem  undang-undang  sejak  tahun  1908 yakni diberlakukannya  Vendu Reglement Stbl. 1908 No. 189 Vendu Instructie Stbl. 1908 No. 190. Peraturan itu dijadikan dasar hukum pengadaan lelang di Indonesia.
Pasal 1 angka 2, 3 Keputusan Menteri Keuangan No. : 450/KMK 01/2002 mengelompokkan lelang kedalam dua macam yakni, lelang non eksekusi serta lelang eksekusi. Lelang eksekusi yakni lelang  guna  melakukan  putusan dokumen  lannya,  yang  selaras  pada  aturan  UU  yang  ada.  Lelang non eksekusi dibagi kedalam lelang eksekusi sukarela serta lelang non eksekusi wajib.
Aktivitas  lelang  bisa  sepenuhnya  terlaksana  bila  ditunjang  dengan  pihak  yang  berkaitan dengan  tahap  lelang  yang  tak  terlepas  dari  keikutsertaan  pihak  yang  memiliki  kepentingan  serta yakni peranan dan dari pejabat lelang (Ngadijarno, 2008).
Pejabat  lelang  mencakup  Pejabat  Lelang  Kelas  II  serta  I.  Munculnya  UUHT,  salah  satu alasannya  yakni  sebab  kebutuhan  hukum  yang  baru  untuk  rakyat.  Hal  itu  pula  berdasarkan perkembangan rakyat kemudian menjadikan hukum bertambah berkembang pula serta hukum harus bisa beradaptasi pada perkembangan rakyat, atau sebaliknya, rakyat pula sebaiknya bisa beradaptasi pada  perkembangan  hukum  yang  ada  (Rosana,  2013).  Hak  Tanggungan  ada  sebab  ada  perjanjian serta  termasuk  bagian  tak  bisa  dipisahkan  melalui  perjanjian hutang piutang  yang  terkait  ataupun perjanjian  yang  lain  yang  memunculkan  hutang  (Suharnoko,  1978).  Janji  itu  berdasar

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
pelaksanaanya  diikat pada perjanjian  kredit diantara kreditur  berdama debitur sebelum dilanjut  ke proses pengikatan hak tanggungan yang dilaksanakan lewat akta Notaris.
Sesuai  pemaparan  Sri  Soedewi  pada  praktik  perbankan  perjanjian  utamanya  yakni  seperti perjanjian  pemberian  kredit,  adanya  kemampuan  memberi  jaminan  seperti  pembebanan  hak tanggungan  kepada  sebuah  objek  barang  yang  sudah  ditentukan  yang  memiliki  tujuan  untuk jaminan  kekuatan  dari  perjanjian  utamanya  (Sofwan,  1980).  Pemberian  hak  tanggungan  yang diawali  janji  guna  memberi  hak  tanggungan  yang  menjadi  jaminan  pelunasan  hutang,  termuat didalamnya  serta  termasuk  bagian  tak  bisa  dipisahkan  melalui  perjanjian  hutang  piutang  yang terkait  ataupun  perjanjian  yang  lainnya  yang  memunculkan  hutang  ada  di  Pasal  1  Ayat  1,  UU Nomor 4 Tahun 1996 Terkait Hak Tanggungan.
Adanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara serta Lelang tak bisa dipisahkan melalui masalah pada  saat  adanya  ketidakmampuan  dari  struktur  organisasi  serta  SDM  yang  dipunyai  PUPN berdasarkan hal menangani piutang negara  yang memiliki asal melalui kreditur investasi yang ada di  tahun  1971.  Tetapi  di  masa  itu  sebelum  KPKNL  muncul,  berulang  kali  terdapat  perubahan struktur organisasi ataupun nama, KPKNL ialah lembaga vertical DJKN   Kementerian Keuangan, untuk  melakukan  tugas,  KPKNL  mengadakan  fungsi  berdasarkan  Pasal  31  Peraturan  Mentri Keuangan RI No. 170/PMK.01/2012.
Tak  terpenuhinya  syarat  baku  ketika  pengadaan  lelang  yang  memberi  akibat  pada  tindakan melanggar  hukum,  yang  merugikan  individu  lain,  Pasal  1365  Ketentuan  Undang-Undang  Hukum Perdata, kemudian pengadaan lelang tak sah serta cacat hukum, dan tak menutupi peluang terdapat keputusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  yang  menyebutkan  pengadaan  lelang  yakni cacat hukum serta tak sah serta pada pengadaan lelang yang sudah melaksanakan tindakan melawan hukum itu bisa dijatuhi tuntutan sebagaimana yang termuat pada Pasal 335 KUHP.
Terhadap  kerugian yang dialami  pemenang  lelang,  untuk pertanggungjawaban  yuridis  pihak KPKNL  haruslah  mengusahakan  secapatnya  guna  menyerahkan  uang  hasil  lelang  yang  sudah disetorkan  lewat  kas  negara  ke  pemenang  lelang.  Kecuali  hal  tersebut  jika  terdapat  pelanggaran yang  dilaksanakan  KPKNL  yang  diwakilkan  pejabat  lelang,  pejabat  lelang  haruslah  memberi tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan. Pasal 40 Vendu Reglement Staablat 1908 No. 189,  Pengadaan  lelang  tidak  16  Pasal  1  ayat  23  PMK  No.  93/PMK  06/2010  Terkait  Petunjuk Pengadaan  Lelang  17  Pasal  1365  Ketetapan  Undang-Undang  Hukum  Perdata 18  Pasal  40  Vendu Reglement  Staablat  1908  No.  189  terlepas  terdapatnya  kewajiban  serta  hak  dari  setiap  pihak.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Peserta  lelang yakni badan usaha  ataupun perorangan bisa  menjadi peserta  lelang,  selain faktanya tidak  diperbolehkan  aturan  yang  ada  misalnya:  Jaksa,  Hakim,  Pengacara,  Panitera,  Juru  Sita, Pejabat Lelang, Notaris, yang berkaitan pada pengadaan lelang (Salbiah, 2004). Sesudah ditetapkan pemenang  lelang,  pembeli  harus  melunasi  harga  lelang  yang  diperhitungkan  menggunakan  uang jaminan,  serta  bagi  uang  miskin  membayar  sejumlah  0%.  Jika  pembeli  tak  memenuhi  kewajiban maka  terdapatnya  sanksi  yang  dijatuhkan  pada  pembeli  lelang  bahwa  badan  hukum  ataupun individu tak diizinkan ikut lelang di semua daerah di Indonesia pada waktu 6 bulan, terdapat pada No/ 40 / PMK.07 / 2006.
Kewajiban  yang  sudah  dilakukan  akan  memunculkan  hak  karena  terlaksananya  kewajiban serta hak yang tak bisa dipisahkan dari kedudukan dan peranan dari pihak yang melakukannya. Jika individu melakukan  kewajiban  serta  hak  selaras  pada  kedudukannya,  ia  melakukan sebuah  peran. Ketidaksamaan  diantara  peranan  dengan  kedudukan  yakni  bagi  kepentingan  ilmu  pengetahuan. Dua-duanya  tak  bisa  dipisahkan  sebab  yang  satu  bergantung  pada  ynag  lainnya  begitu  juga sebaliknya, tak terdapat peranan bila tak ada kedudukan (Soekanto, 2006).
Sama  halnya  secara  membeli  objek  lelang  berhubungan  pula  dengan  perjanjian  diantara peserta  lelang  serta  penjual  lelang  dimana  nanti  dibuktikan  dengan  adanya  risalah  lelang. Tercantum  dalam  Pasal  71  Ayat  1  Permenkeu  No.  93/PMK.06/2010  Jo  Permenkeu  No. 106/PMK.06/2013 Terkait Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Pembatalan  lelang  bisa  dilihat  melalui  2  kondisi  yakni  sebelum  pengadaan  lelang  serta sesudah  pengadaan  lelang.  Pembatalan  sebelum  pengadaan  lelang  yang  dimohon  penjual  tak memunculkan akibat hukum baik pada penjual lelang ataupun pembeli lelang. Hal itu bisa ada jika sebelum tahap  lelang ada  itikad baik  melalui pihak  kreditur guna melaksanakan pelunasan hutang pada  kreditur  dahulu,  selanjutnya  debitur  yang  melaksanakan  penjualan  terhadap  objek  lelang karena  pihak  kreditur  sering  lebih  memilih  menjual  sendiri  barang  jaminan  untuk  membayar utangnya  serta  bisa  menerima  lagi  jika  terdapat  sisa  uang  melalui  hasil  penjualan  itu  sesudah dipakai guna membayar utangnya kepada kreditur.
Lelang yang dilakukan dengan tak tertutup bukan hanya terbatas berdasar pelaksanaan tetapi harus  terbuka  pula  berdasarkan  hal  kelengkapan  dokumen  memiliki  artian  KPKNL bisa  memberi jaminan  jika  lelang  yang  akan  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  seluruh  syarat  terkait  kelengkapan legalitas resmi objek lelang. Legalitas resmi objek serta subjek lelang yakni sebuah keadaan yaitu dokumen  persyaratan  lelang  sudah  dilengkapi  pemohon  lelang.  Penjual  selaras  pada  tipe  lelang

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
serta  tak  terdapat  ketidaksamaan  data,  membuktikan  hubungan  hukum  diantara  pemohon  lelang dengan barang yang hendak dilelang, kemudian memberi keyakinan pada pejabat lelang jika subjek lelang memiliki hak guna melelang objek lelang, serta objek lelang bisa  dilelang.
Untuk pemenang lelang landasan dasar guna memperoleh perlindungan hukum terhadap jual beli  yang  dilaksanakan  lewat  lelang  yakni  asas  lelang,  yang  mana  asas  akuntabilitas  yaitu  salah satunya  yang  pengaplikasiannya  berdasar  hal  kepastian  hukum.  Terdapat  kepastian  hukum  untuk pengadaan  lelang  yakni  sebuah  perwujudan  melalui  keselarasan  diantara  sejumlah  kepentingan yang saling berlawanan  (Huijbers, 1990).
Perlindungan  hukum  preventif  untuk  pemenang  lelang  eksekusi  jaminan  hak  tanggungan adalah  sebuah  wujud  perlindungan  yang  diberi  untuk  pemenang  lelang  sebelum  adanya  sebuah perselisihan  mengenai  obyek  lelang.  Vendu  Reglement  memberi  perlindungan  hukum  dengan preventif  pada  pemenang  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  mengenai  peralihan  hak  obyek  lelang (Hadjon, 1987).
Pengajuan  perlawanan  oleh  pihak  ketiga  haruslah  dilaksanakan  sebelum  executorial dilakukan,  jikalau  pelawan  akan  mengajukan  agar  usaha  hukum,  sesudah  executorial  verkoop dilakukan,  usaha  yang  harus  dilakukan  yakni  mengajukan  gugatan  biasa  serta  tidak  gugatan perlawanan.  Perlawanan  pihak  ke-3  yakni  perlawanan  pada  keputusan,  melalui  individu  lainnya pula  yang  menyebutkan  jika  barang  yang  disita  miliknya,  diadili  dan  dihadapkan  sebagaimana semua sengketa terkait usaha paksa yang diperintahkan pengadilan negeri, yang pada daerah hukum ada penjalanan keputusan tersebut.
Putusan  yang  sudah  inkract  tidak  bisa  disidang  kembali  secara  melaksanakan  perlawanan. Berdasarkan  yurisprudensi  MA  tanggal  31  Agustus  1977  No.  697  K/Sip/1974,  dijelaskan  terkait formalitas  pengajuan  perlawanan  pada  eksekusi  haruslah  diajukan  sebelum  penjualan  lelang dilakukan.  Jikalau  eksekusi  telah  tuntas  dilakukan,  usaha  yang  bisa  diajukan  pihak  ke-3  guna membatalkan eksekusi haruslah lewat gugatan (Harahap, 1994).
Gugatan  guna  menjatuhkan  tuntutan  pada  risalah  lelang  oleh  pihak  ke-3,  berdasar  hal  itu yakni  pihak  yang  melaksanakan  perlawanan  pada  pihak  ke-3  yang  hendak  dieksekusi  yang  bisa menunjukkan  selaku  pemilik  objek  lelang  ataupun  penyewa  yang  objeknya  tidak  tanah  ataupun tergugat sendiri jika  ia telah melakukan  putusan tersebut  secara  sukarela  ataupun berdasarkan hal cara melaksanakan penyitaan itu dilaksanakan tak selaras pada hukum yang ada. Gugatan itu bisa diajukan kepada Pengadilan Negeri.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Jika lelang terbukti batal demi hukum serta tak sah yang diajukan lewat putusan pengadilan yang sudah  mempunyai  kekuatan hukum tetap,hak pembeli lelang  akan berakhir  serta  usaha yang bisa  dilaksanakan pemenang  lelang  yakni  memberi  tuntutan  ganti  rugi pada  penjualan,  tetapi  bila pemegang lelang sudah ditetapkan tetapi pemenang lelang belum melakukan kewajiban pemenang lelang tak diizinkan guna menguasai objek lelang.

## 2. Akibat Hukum Apabila Pejabat Lelang Kelas II Terdapat Kesalahan Dalam Membuat Akta Risalah Lelang
Semua  pengadaan  lelang  yang  dilaksanakan  Pejabat  Lelang  haruslah  dimasukkan    Berita Acara  Lelang  yang  dinamakan  Risalah  Lelang  ,  selaras  pada  Pasal  35  VR  yang  menyebutkan ”Semua penjualan di hadapan Pejabat Lelang dibuatkan berita acara sendiri”.
Pasal 1 ayat 28 Permenkeu No. 40/PMK.07/2006 terkait Juklak lelang mendefiniskan risalah lelang  yakni  berita  acara  pengadaan  lelang  yang  diciptakan  Pejabat  Lelang  yang  termasuk  akta autentik serta berkekuatan pembuktian ideal untuk pihak-pihak.
Syarat supaya bisa termasuk pada akta autentik yakni jika Risalah terkait lelang sesuai dengan unsur  sebagaimana  yang  termuat  pada  Pasal  1868  KUH  Perdata  yang  menyatakan  ”Sebuah  akta autentik  yakni  sebuah  akta  yang  pada  wujud  yang  ditetapkan  oelh  UU,  dibuat  didepan pegawaipegawai  umum  yang  memiliki  kuasa  guna  itu  pada  tempat  dimana  akta  dibuat”,  Dan Risalah Lelang dibuat berdasar ketetapan yaitu dibuat berdasar UU, disusun oleh ataupun didepan Pejabat Lelang, daerah kerja Pejabat Lelang ditetapkan Menteri Keuangan.
Sehingga  unsur  yang  termasuk  akta  autentik  sudah  dipenuhi  Risalah  lelang.  Selanjutnya Risalah Lelang bisa dipakai untuk barang bukti yang ideal, selaras pada Pasal 1870 KUH Perdata yang  menyebutkan  ”Sebuah  akta  autentik  memberi  antara  pihak  dan  ahli  waris  ataupun  individu yang memperoleh hak dari mereka, sebuah bukti yang ideal terkait suatu hal yanga da didalamnya”. Kemudian pihak akan terjaga melalui tindakan hukum pihak ke-3.
Proses  Pembuatan  Risalah  Lelang  yang  dilakukan  pada  KP2LN  Semarang  yakni  meliputi pembuatan Surat permohonan Lelang serta dokumen bukti yang terkait diserahkan kepada  KP2LN Semarang, diterima Seksi Tata  Usaha.  Sesudah  legalitas subjek serta objek  lelang dianalisis  Seksi Analisa  Informasi  &  Potensi  Lelang,  selanjutnya  pennetuan  tanggal  serta  hari  lelang oleh  Kepala KP2LN, Pejabat Lelang barulah menyusun bagian kepala Risalah Lelang guna dibaca ketika lelang dimulai. Pejabat Lelang menyusun bagian bagian badan Risalah Lelang berdasar pengadaan lelang.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Lelang selesai, Pejabat Lelang menuntaskan bagian kaki Risalah Lelang. Asli Risalah Lelang yang diciptakan  Pejabat  Lelang  selanjutnya  diberikan  pada    seksi  Verifikasi  serta  Pembukuan  Lelang guna dilakukan pengkoresian. Ataupun saat ini Seksi Penngalian Potensi serta Dokumentasi Lelang. Selanjutnya diberikan ulang  kepada Pejabat  Lelang  guna  membuat salinan,  kutipan,  serta  petikan, yang pembuatnya petugas administrasi. Sesudah selesai kemudian diberikan kepada yang memiliki hak serta bagi minut / asli Risalah Lelang guna disimpan Tata Usaha Lelang yang memiliki tugas mengarsipkan Risalah Lelang.
Sesudah  kegiatan  lelang  sudah  dilakukan,  notaris  yang  merupakan  Pejabat  Lelang  Kelas  II akan menyusun akta  risalah  lelang. Notaris mempunyai wewenang memberi  penjelasan  terkait  isi akta  risalah  lelang  ke  pihak  yang  terdapat  pada  risalah  lelang.  Risalah  lelang  yakni  berita  acara dokumen resmi dari jalannya penjualan dihadapan publik ataupun lelang yang dibuat dengan teratur serta dipertanggungjawabkan pejabat lelang serta pihak-pihak kemudian pengadaan lelang memiliki sifat mengikat.
Adanya  Notaris  Pejabat  lelang  Kelas  II  pada  upaya  peningkatan  layanan  lelang  serta pengembangan  profesi  Pejabat  lelang,  supaya  dunia  lelang  lebih  digemari  di  Indonesia.  Keadilan pada  pengadaan  lelang  di  Indonesia  terlindungi  oleh  aturan  UU  lelang  di  Indonesia  seperti  yang disebutkan,  serta  pejabat  lelang  untuk  melakukan  wewenang  harus  taat  pula  terhadap  peraturan administrasi lelang.
Di  sinilah  pentingnya  hukum  yang  memuat  tingkah  laku,  yang  pengaplikasiannya  bisa dilaksanakan  menggunakan  paksaan  guna  mencapai  keteraturan,  ketertiban,  ketentraman,  serta kedamaian.  Hukum  dibutuhkan  guna  memberi  perlindungan  pada  kepentingan  individu  ketika melaksanakan  hukuman  hukum,  kemudian  adanya  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dengan kehidupan.  ak  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan  sehari-hari.  Manusia  merupakan  makhluk  sosial membutuhkan  acuan  guna  berperilaku  serta  berinteraksi  dengan  manusia  lainnya,  pada  bentuk norma kesusilaan, agama, hukum, adat guna mewujudkan tatanan mayarakat yang lebih baik yang pada  penerapannya  membutuhkan  keselarasan  diantara  unsur  keadilan  serta  kepastian  hukum (Mertokusumo, 1993).
Wewenang  Pejabat  Lelang  Kelas  II  yang  menunjukkan  rasa  keadilan  antara  lain  yakni  tak diperbolehkan  untuk  melakukan  lelang,  sebab  hal  itu  berdasar  kepada    Permenkeu  Nomor 119/PMK.07/2005 tanggal 30 Nopember 2005 terkait Pejabat lelang Kelas II Pasal 11 huruf a dan
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
terlihat  pula  pada  kewenangan  Pejabat  Lelang  Kelas  II  berdasar  Permenkeu  Nomor  119/PMK.07 /2005 tanggal 30 November 2005 terkait Pejabat lelang Kelas 11 Pasal 10.
Pasal  43  ayat  (1)  Kemenkeu  No.  304/KMK.01/2002  Juklak  Lelang  menyebutkan  semua pengadaan lelang dibuatkan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Risalah Lelang ialah akta autentik yang merupakan bukti sudah dilaksanakannya lelang. Semua pengadaan lelang haruslah senantiasa dibuatkan risalah lelang sebab bisa menjadi bukti guna balik nama untuk pembeli.
Pejabat  lelang  berdasar  Pasal  5  Keputusan  DJPLN  No.  36/PL/2002  terkait  Juknis  pejabat Lelang  jo  Pasal  10  Kepmenkeu  No.  305/KMK.01/2002  terkait  Pejabat  Lelang  sesudah  terdapat pemiligan  melalui  Kepala  KP2LN/Pimpinan  Balai  Lelang  memiliki  tugas  melaksanakan  aktivitas menyiapkan lelang, aktivitas sesudah lelang, serta pengadaan lelang.
Pejabat  Lelang  Kelas  I  menyerahkan  Uang  Hasil  lelang  yang  diterima  melalui  Pembeli kepada  Bendahara  Penerima.  Pejabat  Lelang  Kelas  II  yang  memiliki  kedudukan  pada  Kantor Pejabat Lelang Kelas II menyerahkan Uang miskin serta PPh kepada Kas Negara dan Hasil Bersih Lelang  kepada  Kas Negara.  Pejabat Lelang  Kelas  II  yang memiliki  kedudukan pada  Balai Lelang menyetahkan  Biaya  Administrasi  serta  PPh  kepada  Kas  Negara  dan  hasil  Bersih  Lelang  kepada Pemilik barang.
Tugas  pokok  Pejabat  Lelang  yakni  melakukan  lelang,  tentulah  diharap  pengadaan  lelang berjalan  secara  baik.  Supaya  lelang  berlangsung  secara  baik  maka  terdapat  sejumlah    wewenang Pejabat Lelang untuk melakukan tugasnya.
Pejabat  Lelang  Kelas  11  bukan  hanya  mengamati  lelang  namun  harus  mengadakan  lelang tersebut  serta  membuat  juga  akta  autentik.  Risalah  Lelang  yang  termasuk  produk  hukum  Pejabat Lelang memiliki status sama dengan akta autentik sebab sesuai dengan syarat yang merupakan akta autentik seperi ketetapan pada Pasal 1868 BW.
Kekuatan  akta  autentik  yang  merupakan  alat  pembuktian  ada  di  hukum  pembuktian  yang tertuang dalamBuku IV KUH Perdata serta HIR/RIB. Persyaratan akta autentik bisa diamati dalam Pasal 1868 serta Pasal 1870 KUH Perdata serta Pasal 165 HIR/RIB.  Arti pentingnya akta autentik pada  sengketa  hukum  mempermudah  pembuktian  serta  memberi  kepastian  hukum  sebagaimana yang  termuat  pada  Pasal  1870  KUH  Perdata  serta  Pasal  165  HIR.  Peran  Pejabat  Lelang  Kelas  II pada Risalah Lelang haruslah membuatsecara jelas, tak terdapat lokasi yang kosong yang tak terisi tulisan sebab  setiap lembar  haruslah  dicoret  supaya  tak  diisi  menggunakan  tulisan. Disamping itu seluruh  angka  yang  menyatakan  tanggal  serta  jumlah  harus  ditulis  menggunakan  huruf,  bisa
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
diulangi  menggunakan  angka  supaya  tak  memunculkan  penafsiran  lainnya.  Kalimat  pada  Risalah Lelang  haruslah  termasuk  rangkaian  yang  saling  berkaitan  kemudian  mudah  dipahami  artinya. Pejabat Lelang untuk melindungi kepastian hukum haruslah membaca pula risalah lelang serta bila ada pihak yang tak memahami haruslah diterangkan.
Akta  dibuat untuk  pembuktian  fungsi  supaya  suatu  hal  yang  hendak  dibuktikan  bisa  dilihat secara mudah, jangan berisi rumusan yang bisa memunculkan perselisihan sebab tak jelas ataupun tak lengkap, kemudian akta autentik itu bisa memberi jaminan pada kepastian hukum.

## D. SIMPULAN
Akibat  hukum  jika  peserta  lelang  yang  sudah  dinyatakan  menjadi  pemenang  lelang  tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu tertentu maka terdapat sanksi yang diberi ke pembeli lelang bahwa  badan  hukum  ataupun  orang  itu  tak  boleh  mengikuti  lelang  pada  semua  daerah  di  Indonesia pada waktu 6 bulan sesuai dengan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07 / 2006.
Akibat hukum apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang bisa diperbaiki langsung dan tidak ada pencoretan terhadap kekeliruan yang ada, jika telah tepat barulah  dicetak.  Tetapi  jika  Risalah  Lelang  telah  dicetak  serta  ditandatangani  yang  artinya  Risalah lelang  sudah  ditutup  ada  kekeliruan  maka  harus  diperbaiki  serta  di  kaki  risalah  lelang  harus  diberi catatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ajie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
Hadjon, P.  M.  (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat  Indonesia :  Sebuah Studi  Tentang Prinsip- Prinsipnya,  Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkup  Peradilan  Umum  Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.
Harahap, M. Y. (1994). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Gramedia. Huijbers, T. (1990). Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Kanisius. Mertokusumo, S. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Ngadijarno,  F.  (2008). Badan  Lelang;  Teori  Dan  Praktek. Jakarta:  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Salbiah.  (2004). Materi  Pokok  Pengetahuan  Lelang. Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan Perpajakan.
Sianturi,  P.  T.  (2013). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan  Tidak  Bergerak Melalui Lelang. Bandung: CV. Mandar Maju.
Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sofwan,  S.  S.  (1980). Hukum  Jaminan  Di  IndonesiaPokok-Pokok  Hukum  Jaminan  Dan  Jaminan Perorangan. Yogyakarta: C.V. Bina Usaha.
Suharnoko, (2007). Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: PT. Cahaya Kencana Sakti

## Artikel Jurnal:
Amalia,  D.N.  (2015).  “Kajian  Hukum  Kekuatan  Akta  Risalah  Lelang  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Dalam Perkara Perdata.” Universitas Sumatera Utara . Rosana, E. (2013). “Hukum Dan Perkembangan Masyarakat.” Jurnal TAPIs Volume 9 No 1.
Sidrata,  M.  (2011).  “Risalah  Lelang  Sebagai  Akta  Otentik  Dalam  Kaitannya  Dengan  Kewenangan
Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta.” Universitas Diponegoro Semarang .
Tista, A. (2013). “Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia.” Al’ Adl Vol. 5 No. 10.
Wijaya, M.A.B. (2021). “Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Apabila  Pemenang Lelang Tidak Mmenuhi Kewajibannya Dan Apabila Terdapat Kesalahan Dalam Membuat Akta Risalah Lelang Oleh Pejabat Lelang Kelas II.” Universitas Diponegoro Semarang .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
Vendu Reglement Staablat 1908 Nomor 189.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.06/2010  Jo  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.