## JURNAL MANAJEMEN
Terbit online : http://jurnalfe.ustjogja.ac.id
ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PER SERO) Tbk CABANG SURABAYA SELAMA PANDEMI COVID-19
Neilly Alfiatur Rohmah 1
Salvany Maulida Rahma Hafsah 2 Ambar Kusumaningsih 3
Rohmawati Kusumaningtias 4
1,2,3,4 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya Email: 1 neilly.20065@mhs.unesa.ac.id; 2 salvany.20102@mhs.unesa.ac.id;
3 ambarkusumaningsih@unesa.ac.id; 4 rohmawatikusumaningtias@unesa.ac.id
Informasi Naskah Abstract Diterima: 11 Juni 2022 Revisi: 18 Juni 2022 Terbit: 30 Juni 2022 The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  analyze  the implementation of the principles of Good Corporate Governance at PT Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk  Surabaya  Branch  during  the
Covid-19  pandemic.  Descriptive  qualitative  research  methods  are  used by using secondary data from financial reports, websites, journals, and other  literacy  sources.  Based  on  the  analysis  carried  out,  it  was  found that  the  GCG  applied  to  Bank  BNI  (Persero)  has  been  implemented properly  and  in  accordance  with  the  principles  of  transparency, accountability,  independence,  responsibility,  and  fairness  during  the covid-19 pandemic. Kata Kunci: GCG,
Transparency, Accountability, Independence, Responsibility, Fairness

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  berbagai  perusahaan  telah  menyadari  urgensi  diterapkannya  Good  Corporaete Governance  atau  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Hal  ini  dikarenakan  Good  Corporate Governance  ini  membawa  dampak  yang  cukup  serius  bagi  keberlangsungan  perusahaan  dan  juga perekonomian  bangsa.  Sebagaimana  yang  telah  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  1997-1998  telah terjadi krisis ekonomi  yang salah satu  penyebabnya  adalah rendahnya tata kelola usaha  yang baik pada  berbagai  perusahaan  baik  swasta  maupun  BUMN  (Hartutik  dkk,  2020).Beberapa  perusahaan di  Indonesia  maupun  di  berbagai  negara  berkaca  pada  kejadian  yang  ada  pada  masa  itu  dimana beberapa perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell,  dan  lain-lain  telah  runtuh  karena  startegi  atau  prakti  kecurangan  yang  dilakukan  oleh manajemen  yang  tidak  terdeteksi  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama  karena  pengawasan  yang cukup rendah (Kaihatu dalam Hartutik dkk, 2020).
Pada  berbagai  kasus  yang  terjadi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  kinerja  perusahaan  yang begitu buruk dipicu oleh berbagai faktor diantaranya  yakni  gagalnya perusahaan dalam memantau serta menetapkan rencara strategis. Faktor lain yang mendorong rendahnya kiner yakni adanya etika bisnis yang buruk dimulai dari budaya saling sogok menyogok, budaya suap, Kolusi, Korupsi, serta Nepotisme  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  KKN  yang  terjadi  baik  di  Indonesia  ataupun  pada berbagai negara lainnya.
Dengan  terjadinya  krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  ataupun  berbagai  negara  lainnya memberikan  dampak  pada  peningkatan  perhatian  dari  pihak  pemerintahan,  pelaku  bisnis  bahkan masyarakat  secara  luas  berkenaan  dengan  urgensi  diterapkannya  GCG  atau Good  Corporate Governance). Dengan diterapakannya GCG atau Good Corporate Governance) menjadi sebuah isu yang  terpusat  yang  dapat  mendukung  pulihnya  perekonomian  serta  pertumbuhan  dan keberlangsungan  di  masa  yang  akan  datang.  Pada  masa  ini  seluruh  perusahaan  dituntut  untuk mengimplementasikan  GCG  atau Good  Corporate  Governance) guna  agar  sistem  dan  tata  kelola perusahaan semakin baik.
Menurut  Syakhroza  (2000) “ dalam  Indrayani  &  Nurkholis  (2001),  terdapat  dua  penyebab munculnya isu Good Corporate Governance yaitu pertama, perubahan lingkungan yang sangat cepat dan  pada  akhirnya  berdampak  pada  perubahan  peta  kompetisi  pasar  global.  Dan  kedua,  semakin banyak  dan  kompleksnya  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  perusahaan,  seperti  pemasok, kreditur, investor dan pemerintah. “
Perkembangan ekonomi yang begitu pesat selaras dengan perkembangan ekonomi global ini memberikan dorongan bagi seluruh perusahaan dalam berjalan seimbang, berjalan menyeseuaikan dan beradaptasi dengan kondisi ekonomi global. Dengan diterapkannya GCG atau Good Corporate Governance) diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  pihak  internal  ataupun  eksternal perusahaan (Wahyuni dkk, 2020)
Menurut Hartutik dkk (2020) “ Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan Good  Corporate  Governance sebagai  suatu  sistem  tata  kelola  perusahaan  yang  baik merupakan suatu hal yang penting, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian Letter of Intent (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia (Sulistyanto, 2003). Hal ini kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) tahun 1999. Pembentukan komite ini berdasarkan  Keputusan  Menko  Ekuin  Nomor:  KEP/31/M.EKUIN/08/1999.  Pedoman  umum  GCG ( Good  Corporate  Governance) telah  beberapa  kali  disempurnakan,  terakhir  pada  tahun  2001. Pedoman  tersebut  dipublikasikan  sebagai  panduan  bagi  perusahaan  di  Indonesia  dalam mengimplementasikan  prinsip  GCG  ( Good  Corporate  Governance) ,  termasuk  rekomendasi mengenai keharusan membuat pengungkapan praktek GCG ( Good Corporate Governance ). ” ” Sejalan  dengan  tuntutan  diterapkannya  GCG  ( Good  Corporate  Governance ) pada  sektor Perbankan,  sehingga  pada  2006  Bank  Indonesia  menetapkan  aturan  khusus  berkenaan  dengan implementasi GCG n ( Good n Corporate n Governance ) di Bank Umum yakni n Peraturan Bank n Indonesia n Nomor n 8/4/PBI/2006 n tanggal n 30 n Januari  2006  tentang  Pelaksanaan Good Corporate  Governance Bagi  Bank  Umum  yang  kembali n disempurnakan n melalui n PBI n No. 8/14/PBI/2006 n tanggal n 5 n Oktober 2006 tentang Perubahan n Atas PBI n No.8/4/PBI/2006 tentang n Pelaksanaan n GCG ( Good n Corporate n Governance) n Bagi n Bank Umum. ”
Pada  bulan  Maret  2020  lalu  pemerintah  telah n menetapkan n Covid-19 n sebagai n pandemi  dan menerapkan  berbagai  aturan  baru  dalam  rangka  beradaptasi  dengan  kondisi  Covid-19  yang  cukup membahayakan  tersebut.  Pandemi n Covid-19 n telah n memberikan n dampak n pada  berbagai  bidang mulai dari pendidikan, ekonomi, sampai dengan pada Industri perbankan. Karenanya menarik untuk diketahui
secara lebih dalam berkenaan dengan implementasi
prinsip n Good n Corporate n Governance n pada n dunia n perbankan.
Salah  satu  perusahaan  perbankan  yang  banyak  mendapatkan  penghargaan  karena  tata kelolanya  yang  baik  yakni  Bank  BNI  (Persero)  Tbk.  Saat n ini, n BNI n yakni n bank n terbesar  ke-4 di n Indonesia n berdasarkan n total n aset, n total  kredit n maupun  total n dana  pihak n ketiga.  BNI menawarkan n layanan jasa n keuangan terpadu n kepada nasabah, n didukung oleh n perusahaan anak. n Penghargaan  yang n diperoleh  Bank n BNI  (Persero) n Tbk  diantaranya n Best  Overall Corporate n Governance,  Indonesia n Best  for n Disclosure  and n Transparency,  Indonesia n Best  for Investor n Relations,  Indonesia n Best  for n Shareholder’s  Right n and  Equitable n Treatment,  dan Indonesia n Best  for n Responsibilities  and n Ethical  Behavior n of  Management n and  The n Board  of Director.
Pada wilayah Surabaya salah satu Bank BNI (Persero) Tbk yang paling besar yakni Bank BNI (Persero)  Tbk  Cabang  Surabaya.  Selama  pandemi  berlangsung  Bank  BNI  (Persero)  Tbk  Cabang Surabaya tetap melakukan pelayanan tanpa ada penurunan kualitas layanan dan berbagai hal lainnya meskipun  kondisi  pandemi.  Karenanya  menarik  untuk  diketahui  implementasi  prinsip  GCG  pada Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Surabaya selama masa pandemi Covid-19.

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Good Corporate Governance
GCG (Good Corporate Governance) menurut Bank Dunia (World Bank) dalam n Hartutik dkk (2020) n yakni  “Kumpulan  hukum,  peraturan  dan  kaidah-kaidah  yang  wajib  dipenuhi  yang  dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka  panjang,  yang  berkesinambungan  bagi  para  pemegang  saham  maupun  masyarakat  sekitar secara keseluruhan.”
Sementara berdasarkan Forum for Corporate n Governance n in n Indonesia (dalam Wahyuni dkk, 2020)  Good  Corporate  Governance  adalah  “Seperangkat  peraturan  yang  menetapkan  hubungan antar  pemegang  saham,  pengurus,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan  serta  pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata  lain  sistem  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan.  Tujuan  corporate  governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan.”
Menurut n Organization n for  Economic n Cooperation  and n Development (OECD)  dalam Sukandi  dkk  (2020), good n corporate  governance n adalah “The  structure  through  which shareholders, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining objectives and monitoring performance.”

## Manfaat GCG (Good Corporate Governance)
Berdasarkan pandagan makro atau pandangan secara luas pelaksanaan tata kelola yang baik atau  GCG  memberikan  dampak  yang  sangat  baik  bagi  masyarakat  secara  luas.  Banyak  dampak positif  yang  diberikan  dengan  terlaksananya  Corporate  Governance  salah  satunya  yakni produktivitas  dan  efisiensi  (Suratman,  2000).  Hal  ini  begitu  diperlukan  oleh  kompetisi  global mengingat  produktivitas  serta  efisiensi  usaha  merupakan  jawaban  untuk  menghadapi  adanya kompetisi yang diakibatkan oleh Globalisasi.
” Dalam pelaksanaan Corporate Governance terdapat berbagai manfaat yangd apat diperoleh diantaranya:
1. Mendorong  peningkatan  kinerja  perusahaan  melalui  adanya  proses  pengambilan  keputusan yang lebih baik.
2. Meningkatkan  efisiensi  pada  operasional  perusahaan  dan  juga  mendorong  peningkatan pelayanan pada pemangku kepentingan atau stakeholder.
3. Memudahkan  untuk  mendapatkan  dana  pembiayaan  yang  murah  serta  tidak  rigid  hal  ini dikarenakan faktor kepercataan yang berakhir dengan peningkatan corporate value.
4. Pengembalian kepercayaan pada investor dalam penanaman modal di Indonesia.
5. Pihak  pemegang  saham  lebih  puas  dengan  kinerja  dari  perusahaan  karena  dengan diterapkannya GCG mendorong peningkatan value dan dividen.

## Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.
Menurut Hartutik dkk (2020) terdapat empat prinsip utama good corporate governance yang efektif yaitu:
1. Prinsip  Transparansi  yakni  informasi  yang  diberikan  secara  terbuka  sehingga  dapat dilaksanakan  koordinasi  serta  efisiensi  dalam  pelaksanaan.  Transparansi  ini  erat  kaitannya dengan informasi yang terbuka berkenaan dengan kinerja perusahaan yang lebih akurat serta tepat. Keterbukaan ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi baik financial ataupun non financial.
2. Prinsip Fairness (Kewajaran) yakni perlindungan terhadap kepentingan stakeholder minoritas dari adanya penggelapan, transaksi internal, ataupun kemungkinan adanya irregulaties lain.
3. Prinsip  Responsibility  (Tanggung  Jawab)  yakni  berkenaan  dengan  tanggung  jawab  yang dimiliki perusahaan pada pemegang kepentingan ataupun lingkungannya.
4. Prinsip  Akuntabilitas yakni  berkenaan  dengan  disiplin  serta  insentif  yang  diberikan  pada manajemen  dengan  cukup  atau  bahkan  memadai.  Prinsip  ini  ditujukan  agar  tercipta  sistem kontrol  yang  efektif  yang  didasarkan  pada  pendistribusian  kekuasaan  pemegang  saham, direksi, serta komisaris.

## Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance
” Pada n umumnya n perusahaan-perusahaan n yang  telah n berhasil  dalam  menerapkan  GCG n (Good n Corporate n Governance) n menggunakan n tahapan n yang  dinyatakan  oleh  Hartutik , dkk (2020) diantaranya:
1. Tahap n Persiapan
a. Awareness n Building
b. GCG n (Good n Corporate n Governance) n Assessment
c. GCG n (Good n Corporate n Governance) n Manual Building 2. Tahap n Implementasi n setelah n perusahaan n memiliki  GCG  (Good  Corporate  Governance) manual, n langkah  selanjutnya n adalah  memulai n implementasi  di  perusahaan. n Tahap ini n terdiri n atas 3 n langkah n utama n yakni: 1) Sosialisasi 2) Implementasi 3) Internalisasi 3. Tahap n Evaluasi. ”

## Good Corporate Governance pada Perbankan
” Bank  yakni  lembaga  intermedia  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  yang  sesuai  dengan dana  masyarakat  dan  kepercayaan  baik  dari  dalam  ataupun  dari  luar  negeri.  Dalam  melaksanakan berbagai kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai tantangan dan risiko baik kredit, pasar, operasional  ataupun  reputasi.    Terdapat  berbagai  ketentuan  yang  dalam  mengatur  sektor  perbakan guna  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  masyarakat  termasuk  juga  ketentuan  yang memberikan  aturan  tentang  adanya  kewajiban  dalam  pemenuhan  modal  minimun  yang  selaras dengan kondisi tiap bank. Di Indonesia telah terjadi krisis yang juga menyebabkan dunia perbankan pada tahun 1997 hal ini dikarenakan belum terlaksananya GCG (Good Corporate Governance) serta berbagai  etika  bisnis  lainnya.    Karenanya  dalam  rangka  mengusahakan  agar  kepercayaan  nasabah perbankan  kembali  maka  dapat  dilakukan  restrukturisasi  serta  rekapitulasi  yang  memberikan dampak yang cukup panjang serta mendasar yang disertai dengan tindakan diantaranya: 1) taat pada prinsip kehati-hatian; 2) dalam melaksanakan operasional menerapkan GCG, dan 3) melaksanakan pengawasan secara efektif dari otoritas pengawas bank.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian n ini n didukung n dari n beberapa penelitian n terdahulu yang n dirangkum sebagai landasan n penelitian sebagai n berikut:
Hartutik  dkk  (2020)  yang  melakukan  penelitian  dengan  judul Penerapan  Good  Corporate Governance  Pada  Pt.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance  telah  diterapkan  dengan  baik  pada  PT.  BNI (Persero), Tbk Distribusi Jawa Timur Kantor Cabang Malang.
Wahyuni dkk (2020) yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Sulselbar Syariah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi penerapan Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Syariah Makassar telah memadai baik dari aspek transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan Fairness.
Sukandi  dkk  (2020)  melaksanakan  penelitian  dengan  judul  Analisis  Implementasi  Prinsip- Prinsip n Good  Corporate n Governance  (Gcg)  Pada n Pt.  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk.  Cabang Bengkulu.  Hasil  penelitian  penelitian  ini  bahwa,  implementasi n prinsip-prinsip  good  corporate governance (GCG) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu sudah berjalan dengan
baik. Selanjutnya, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini dipergunakan jenis penelitian yakni penelitian Deskriptif yakni merupakan penelitian  yang  memberikan  gambaran  mengenai  suatu  fenomena  atau  gejala  tertentu.  Lokasi penelitian ini yakni dilaksanakan pada Kantor Bank BNI Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo No. 36 Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan pada periode April 2022 hingga Juni 2022.
Sumber  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  sumber  data  sekunder  yang didapatkan  dari  berbagai  kajian  literatur  yang  memiliki  kaitan  erat  dengan  masalah  yang  hendak diangkat dalam penelitian.  Dipergunakan sumber literasi berupa buku, majalah, jurnal, dan literasi lain yang memiliki kaitan dengan penelitian. Selain itu dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Negara Indonesia Tbk.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini  yakni  teknik Observasi serta Analisa terhadap isu serta pesan dari dokumen diantaranya yakni jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Tujuan n content analysis n adalah melakukan n identifikasi terhadap karakteristik n atau  informasi n spesifik  yang n terdapat  pada n suatu  dokumen  untuk  menghasilkan deskripsi n yang obyektif n dan n sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  Penerapan  Prinsip  Transparansi  pada  PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk Selama Pandemi Covid-19
” Berdasar pada pedoman pelaksanaan transparansi dalam perusahaan, salah satu aspek yang harus  dipenuhi  adalah  keterseian  informasi  yang  akurat,  jelas,  memadai,  dan  dapat diperbandingkan. Dalam hal ini Bank BNI telah melaksanakan transparansi selama covid-19 dengan penyediaan akses pada pemegang kepentingan dalam melakukan akses laporan keuangan. Sehingga aspek transparansi yang diterapkan oleh Bank BNI selama masa pandemi Covid-19 tetap dijalankan dengan baik. ”
Transparansi  yang  dimaksudkan  dalam  aspek  ini  yakni  transparansi  berkenaan  dengan berbagai informasi penting perusahaan umumnya berkenaan dengan perbankan diantaranya seperti mekanisme  dalam  bekerja,  daftar  layanan  pada  cabang  Surabaya  dan  pada  BNI  secara  garis  besar transparansi informasi berkenaan dengan kondisi
keuangan, n laporan keberlanjutan, n laporan n tahunan, laporan n pelaksanaan good n corporate n governance , n susunan dan n kompensasi  pengurus, n pemegang  saham n pengendali, n kepemilikan  saham n oleh n anggota Direksi n dan  anggota n Dewan  Komisaris n beserta  anggota n keluarganya  dalam n perusahaan n dan perusahaan n lainnya,  sistem n manajemen n risiko,  sistem n pengawasan  dan n pengendalian  internal, n serta n sistem n dan n pelaksanaan n GCG. ”
Dalam mengungkapan informasinya Bank BNI telah melaksanakan dengan baik mengingat informasi  tersebut  dapat  mudah  diperoleh  melalui  media  elektronik  ataupun  website  resmi  Bank BNI.    Hal  ini  didukung  dengan  pembentukan  sekretaris  perusahaan  yang  peranannya menghubungkan  Bank  dengan  para  investor,  pelaku  pasar  modal.  Regulator,  serta  pengamat. Sekretaris  perusahaan  memberikan  fasilitas  komunikasi  yang  efektif  dan  harus  dipastikan  adanya informasi  yang  diperuntukkan  bagi  seluruhan  pihak  yang  peranannya  menghubungkan  Bank, BAPEPAM-LK  serta  publik.  Jadi  dengan  ditetapkannya  Sekretaris  Perusahaan,  juga  dapat memudahkan perolehan informasi berkenaan dengan perusahaan bagi pemegang saham.
” Kewajiban  dalam  mentaati  aturan  kerhasiaan  perusahaan  tanpa  adanya  pengurangan terhadap  kewajiban  dalam  mentaati  aturan  kerahasiaan  perusahaan  sesuai  dengan  aturan perundangan, kerahasiaan jabatan, serta berbagai hak pribadi. Dalam hal kerahasiaan ini  Bank BNI telah menerapkan prinsip code of conduct pada bagian kerahasiaan serta informasi perusahaan yang mana  didalamnya  terkandung  tiga  poin  yang  cukup  jelas  yang  disesuaikan  dengan  prinsip transparansi  yakni  “Prinsip  keterbukaan  yang dianut  oleh perusahaan tidak mengurangi  kewajiban
untuk  memenuhi  ketentuan  kerahasiaan  perusahaan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi”.
Berdasarkan  paparan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  Bank  BNI  telah melaksanakan  prinsip  GCG  Transparansi  selama  kondisi  Pandemi  Covid-19.  Tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  kondisi  pandemic  dan  sebelumnya.  Sebagaimana  temuan penelitian Hartutik (2020) yang memberikan pernyataan bahwa Bank BNI telah mengimplementasikan  prinsip  Transparansi  dengan  baik  pada  tahun  2019.  Transparansi  ini didorong oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan segala hal diakses melalui media elektronik sehingga memudahkan pengguna kepentingan.

## Analisa  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  pada  PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk Selama Pandemi Covid-19
Berkenaan  dengan  prinsip  akuntabilitas  ini,  pihak  PT  Bank  BNI  melaksanakan  prinsip akuntabilitas ini dengan wujud adanya tanggung jawab yang jelas dari tiap anggota perusahaan atau pembagian kerja dan divisi  yang jelas  yang selaras dengan visi, misi  serta sasaran usaha dan juga strategi  perusahaan.  Tugas  serta  kewenangan  dari  tiap  devisi  ditetapkan  dengan  jelas  dan dilaksanaka oleh setiap anggota atau sumber daya manusia yang ada di Bank BNI khususnya BNI Cabang Surabaya dengan mengacu pada prinsip implementasi GCG.
Dalam  meyakinkan  nasabah  dan  pemangku  kepentingan  bahwa  pada  PT  Bank  BNI  ini seluruh sumber daya manusia yang terletak pada sebuah posisi telah sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi tertentu maka diberikan informasi khusus berkenaan dengan pelaksanaan GCG. Dalam hal  ini  Bank  BNI  menginformasikan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  untuk  menerapkan  prinsip akuntabilitas  dari  kompetensi  yang  ada.  Penyusunan  tugas  dari  sumber  daya  manusia  yang diselaraskan  dengan  pengalaman  serta  keahlian  yang  dimiliki  oleh  anggota  dewan  komisaris sebagai satu langkah untuk memelihara komptensi dari tiap anggota perusahaannya.
Selain itu akuntabilitas yang dilaksanaka oleh PT Bank BNI juga diwujudkan dalam bentuk adanya  pengalaman  kerja  kualifikasi  pendidikan  yang  selaras  dengan  standart  yang  ditetapkan. Selain  itu  hal  ini  juga  diperkuat  dengan  adanya  penandatanganan  khusus  pelaksanaan  GCG  yang dilakukan  oleh  setiap  anggota  atau  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  dalam  perusahaan.  Hal tersebut  menjadi  komitmen  bersama  untuk  melaksanakan  GSG  dan  menyesuaikan  praktik  GCG yang  baik  serta  sesuai  dengan  kondisi  Indonesia  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  praktik  bank  BNI, sehingga terjadi peningkatan setiap tahunnya.
” Dengan  diterapkannya  GCG  ini  pihak  perusahaan  berkeyakinan  penuh  bahwa  seluruh anggota  perusahaan  serta  keseluruhan  karyawan  dapat  serta  mampu  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  tanggung  jawab  serta  peran  dalam  pelaksanaan  GCG.  Hal  ini  dikuatkan  dengana  adanya pelatihan yang diberikan pada seluruh Insan BNI dengan melalui perencanaan sumber daya manusia yang  terencana  yang  selaras  dengan  Human  Capital  Roadmap.  Keberadaan  Roadmap  tersebut memiliki  tujuan  yakni  mendorong  terciptanya  sumber  daya  manusia  yang  berkeunggulan.  Dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia pada Bank BNI selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi belakangan ini lebih menitik beratkan pada perkembangan kapabilitas yang berjalan selaras dengan  landasan  keuangan  yang  tujuannya  menguatkan  pondasi  bagi  bertumbuhanya  ekonomi berkelanjutan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  kondisi  pandemi  covid-19  perekonomian  Indonesia mengalami  penurunan  sehingga  memerlukan  peranan  dari  lembaga  keuangan  untuk  kembali menguatkan ekonomi. Dalam penciptaan sumber daya manusia yang berkeunggulan serta memiliki kapasitas  yang  sesuai  dengan  kemajuan  zaman.  Dalam  memberikan  dukungan  terhadap  inisiasi strategis  tersebut  maka  dapat  dilaksanakan  transformasi  dalam  mengelola  sumber  daya  manusia dengan disempurnakannya divisi perusahaan yakni divisi human capital atau sumber daya manusia yang  di  dalamnya  terdiri  atas  bagian  Startegy,  Bussines  Partnerting,  Expertise  Service,  serta pelayanan.
Berkenaan  dengan  pengendalian  internal  perusahaan,  setiap  tahunnya  BNI  mengadakan rapat direksi yang didalamnya membahas berbagai hal tentang pengembangan pengendalian internal perusahaan.  Sistem  pengendalian  Intern  Bank  BNI  telah  berkembang  dan  terimplementasi  dengan
mempergunakan  model  Three  Lines  of  Defense.  Meskipun  kondisi  pandemi  covid-19  rapat pengendalian ini tetap dilaksanakan dengan melalui media daring.
Kemudian  untuk  memberikan  kepastian  bahwa  sistem  pengendalian  internal  telah dilaksanakan  pada  bagian  operasional,  satuan  pengawasan  intern  melaksanakan  audit  secara berkala.  Kemudian  bagian  Complience  Officer  mengawasi  dengan  periode  harian.  Dalam  hal aplikasi atau impelementasi aspek akuntabilitas ini BNI juga memberikan hadiah dan juga hukuman yang diselaraskan dengan prinsip GCG. Dilakukan pembentukan komite khusus untuk menjalanka sistem yang demikian untuk menghindari berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh sumber daya  manusia  sehingga  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  pada  BNI  termovitasi  dalam meningkatkan  kinerja  serta  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya.  Dalam menjalankan  tugas  serta  tanggung  jawabnya  setiap  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  pada  BNI bersepakat untuk melaksanakan etika dan prinsip yang telah disepakati yakni “prinsip 46”
Berdasarkan  paparan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  Bank  BNI  telah melaksanakan  prinsip  GCG  Akuntabilitas  selama  kondisi  Pandemi  Covid-19.  Temuan  ini  selaras dengan  temuan  Wahyuni  dkk  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  prinsip  CGC  yang  harus diterapkan  yakni  Akuntabilitas  untuk  melihat  kompentensi  dan  tanggung  jawab  dari  sumber  daya manusia pebankan.

## Analisa Penerapan Prinsip Tanggung Jawab pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Selama Pandemi Covid-19
” Prinsip n Pertanggungjawaban n PT n Bank  Negara n Indonesia  (Persero)  Tbk  yang  diterapkan diperusahaan ini bertujuan agar seluruh sumber daya manusia pada Bank BNI melaksanakan aturan perundangan  yang  diberlakukan  selaras  dengan  prinsip  penerapan  GCG  yang  mana  penyusunan laporan  keuangan  dilaksanakan  dengan  akurat  dan  baik  terbukti  dengan  adanya  laporan  keuangan konsolidasian  yang  penyusunanya  sesuai  dengan  PSAK  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). ” ” Laporan  Keuangan  Konsolidasian  yang  penyusunanya  dilaksanakan  selaras  dengan Standar n Akuntansi n Keuangan  di n Indonesia,  dan n Peraturan  Badan n Pengawas  Pasar n Modal dan n Lembaga  Keuangan n (BAPEPAM  dan n LK)  No.VIII n G.7  lampiran n Keputusan n Ketua Bapepam n dan  LK n No.KEP-347/BL/2012  tanggal n 25  Juni n 2012  tentang n Pedoman n Penyajian dan n Pengungkapan Laporan n Keuangan  Emiten n atau  Perusahaan n Publik.  Dalam n tanggung jawab n atas  komitmen n manajemen,  Bank n BNI  telah n melakukan  rapat n Dewan  Direksi n setiap tahunnya, n membahas  berbagai n persoalan  dan/atau n strategi  pengelolaan n Perseroan.  Dari  rapat- rapat n tersebut,  persoalan n dan/atau  strategi n yang  dibahas n dan  diputuskan  bersama  dalam n Rapat Direksi. Bidang-bidang n yang dikaji n dalam tersebut n adalah
Bidang Kepengurusan, n Bidang n Manajemen Risiko, n Bidang Pengendalian n Internal, dan n Bidang GCG. ” ” Dalam  memenuhi  tingkat  kepatuhan  dalam  menjalankan  prinsip  kehati-hatian.  Pihak  BNI telah  mengimplementasikan  fungsi  kepatuhan  yakni  dengan  melakukan  pembentukan  divisi kepatuhan  yang  beserta  fungsi  pokok  yang  pembentukanya  dilaksanakan  pada  20  Januari  2004 sebagai  satuan kerja kaptuhann  yang tetap serta  memiliki tanggung jawab langsung pada Direktur Hukum serta kepatuhan  berdasarkan pada surat persetujuan  BI No. 10/156/DSDM tanggal 29 Mei 2008 yang berlaku efektif sejak tanggal 24 Maret 2008. ” ” Selain  itu  Bank  BNI  selama  masa  pandemi  Covid-19  juga  tetap  melaksanakan  Corporate Social  Responsibility  (Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan)  yang  telah  terencana,  terarah,  serta berkesinambungan  sehingga  dapat  memberikan  dampak  jangka  panjang  yang  besar  pada kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan CSR BNI inni terdiri atas program mitra dan bina lingkungan
” Pelaksanaan n Program  Kemitraan n dan  Bina n Lingkungan  di n BNI  dilaksanakan n oleh Unit n Corporate  Community n Responsibility  yang n secara  langsung n disupervisi  oleh n Direktur Utama n dengan n mengacu kepada n Peraturan Menteri n Negara BUMN n No. 05/MBU/2007
tanggal n 27  April n 2007  tentang n Program  Kemitraan n Badan  Usaha n Milik  Negara n dengan Usaha n Kecil  dan n Program  Bina n Lingkungan,  Ketentuan n tersebut  mengatur n penyisihan  laba
bersih n Badan  Usaha  Milik n Negara  (BUMN)  setelah n pajak  sebesar n maksimum  4% dialokasikan n untuk  kegiatan n PKBL.  Dalam  hal  ini  memang  pihak  BNI  mmeiliki  peranan  yang akhir dalam pengembangan masyarakat guna mendorong terciptanya kemajuan ekonomi serta sosial khususnya pada pelaku usaha mikro, kecil, menangah, serta koperasi yang tujuannya agar kelompok usaha dapat menguatkan ekonomi. Pada masa pandemi Covid-19 ini pihak BNI melaksanakan kerja sama  dengan  Pihak  pemerintah  untuk  memberikan  bantuan  modal  pada  UMKM  yang  digerakkan oleh  perempuan  melalui  program  Bantuan  Presiden  yang  penyaluran  dananya  diberikan  pada nasabah Permodalan Nasional Madani yang terdiri atas UMKM perempuan.
Berdasarkan  paparan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  Bank  BNI  telah melaksanakan  prinsip  GCG  Tanggung  Jawab  selama  kondisi  Pandemi  Covid-19.  Selama  masa Pandemi  Covid-19  beberapa  karyawan  melakukan  pekerjaan  melalui  media  elektronik  atau  biasa dinyatakan  dengan  daring  sehingga  tanggung  jawab  pekerjaan  tetap  terpenuhi  dan  terlaksana dengan baik.

## Analisa  Penerapan  Prinsip  Independensi  pada  PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk Selama Pandemi Covid-19
” Dalam  menetapkan  GCG  perusahaan  harus  melaksanakan  pengelolaan  secara  independen sehingga tiap sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tidak saling mendominasi atau melakukan  pelemparan  tanggung  jawab  satu  dengan  lainnya  tanpa  adanya  intervensi  dengan berbagai  pihak lainnya.  Dalam hal  ini Bank BNI melakukan penerapan prinsip  independensi  yang memberikan kewajiban bagi karyawan untuk tidak terikat dengan kegiatan politik.
Selain  itu  pihak  Bank  BNI  juga  menginformasikan  agar  karyawan  menghindari  adanya benturan kepentingan  yang  telah dimuat  dalam syarat,  jumlah, komposisi, serta kriteria  penerapan prinsip  Independensi  anggota  komisaris  dan  direksi.    Selain  itu,  informasi  lain  berkenaan  dengan impelementasi  idependensi  yakni  BNI  tidak  menerima  bantuan  politi  dalam  bentuk  apapun  yang sifatnya gratifikasi. Keseluruhan sumber daya manusia bank BNI dalam hal ini juga melaksanakan tugas serta fungsi yang selaras dengan anggaran dasar serta aturan perundangan.
Berdasarkan  paparan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  Bank  BNI  telah melaksanakan  prinsip  GCG  independensi  selama  kondisi  Pandemi  Covid-19.  Pandemi  covid-19 memberikan  tuntutan  khusus  untuk  melaksanakan  pekerjaan  secara  daring  atau  online  dan memerlukan kerja sama yang cukup baik sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Dalam hal ini meskipun  kondisi  pandemi  tidak  terdapat  pelemparan  tanggung  jawab  atau  berbagai  kendala lainnya.  Segala  aturan  tetap  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa Bank BNI telah sesuai dengan prinsip independensi. Berkenaan dengan kondisi pandemi covid-19 Bank BNI tetap berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik apapun.

## Analisa  Penerapan  Prinsip  Kewajaran  pada  PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk Selama Pandemi Covid-19
Berkenaan  dengan  Implementasi  Prinsip  Kewajaran  yang  diterapkan  pada  Bank  BNI dilakukan  dengan  memperhatikan  kepentingan  stakeholder  dengan  melakukan  penyajian  dengan wajar berkenaan dengan pembagian hasil atau dividen yang dibagikann. Karenanya bank BNI telah melakukan  transparansi  berkenaan  dengan  aspek  keuangan.  Upaya  yang  dilaksanakan  oleh  Bank BNI berkenaan dengan penerapan prinsip kewajaran dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk problem dalam bisnis Bank BNI dilaksanakan dengan berdasar pada mekanisme yang telah disusun.  Karenanya  jika  terdapat  berbagai  permasalahan  dipergunakan  mekanisme  untuk menjelaskan  dan  memahami  langkah  yang  dapat  dilaksanakan  jika  terdapat  permasalahan. Khususnya  pada  pandemi  covid-19  yang  kondisinya  tidak  biasa,  sangat  dimungkinkan  berbagai permasalahan  baru  bermunculan  sehingga  dalam  hal  ini  bank  BNI  menerapkan  langkah  untuk situasi yang tidak terduga.
Berdasarkan  paparan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  Bank  BNI  telah melaksanakan  prinsip  GCG  Kewajaran  selama  kondisi  Pandemi  Covid-19.  Sebagaimana  temuan dari Wahyuni (2020) salah satu ukuran tata kelola yang baik  yakni adanya pendapatan yang wajar
pada  perusahaan.  Pada  kondisi  pandemi  ini  tidak  ditemukan  adanya  ketimpangan  hasil  laporan keuangan, seluruhnya tetap dalam kondisi yang wajar.

## PENUTUP
” Berdasarkan n hasil  penelitian n dan  pembahasan n pada  bab n sebelumnya,  maka n penulis dapat n menarik kesimpulan n yang merupakan n jawaban dari n rumusan masalah n penelitian, secara n umum  penerapan n prinsip-prinsip good n corporate  governance n pada  PT n Bank  Negara Indonesia n (Persero)  Tbk n selama  masa n pandemi  covid-19 n dapat  dikatakan n baik  meskipun masih n terdapat beberapa n kendala- kendala n yang dihadapi. Adapun n penerapan good corporate n governance  pada n PT  Bank  Negara n Indonesia  (Persero)  Tbk n selama  pandemi  Covid- 19 n adalah sebagai n berikut: ” 1. Keterbukaan (Transparency)
Aspek keterbukaan yang dilaksanakan oleh Bank BNI telah dilaksanakan dengan baik hal ini terbukti dari penyediaan informasi dengan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta reliabel dan kemudahan akses oleh pihak  yang memangku kepentingan  yang selaras dengan haknya. Dalam  hal  ini  informasi  yang  diberikan  dipaparkan  dengan  transaparan  dan  rinci  oleh  Bank BNI  pada  tiap  tahunnya.  Informasi  tersebut  dapat  mudah  diakses  melalui  media  elektronik ataupun website BNI.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Aspek  Akuntabilitas  yang  dilaksanakan  oleh  Bank  BNI  telah  terlaksana  dengan  baik tercermin  dari  adanya  kejelasan  tanggung  jawab  yang  mewajibkan  seluruh  karyawannya melaksanakan kegiatan yang selaras dengan tanggung jawab jawaban yang ditetapkan. Prinsip akuntabilitas  yang  diterapkan  pada  bank  BNI  ini  berkenaan  dengan  akuntabilitas  dan kompetensi  organisasi  yang  dilaksanakan  dengan    memberikan  berbagai  program  salah satunya  adanya  pelatihan  serta  melakukan  perekrutan  dengan  kualifikasi  khusus  sehingga diperoleh tenaga dengan kualitas yang baik.
3. Tanggung Jawab (Responsibility)
Aspek  tanggung  jawab  yang  dilaksanakan  pada  Bank  BNI  terlaksana  dengan  baik  sehingga dapat  dipastikan  bahwa  informasi  yang  diberikan  dapat  berguna  bagi  berbagai  pihak  yang memelukan  salah  satunya  seperti  Stake  holder  ataupun  calon  investor.  Penyusunan  laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank BNI dilaksanakan dengan standart yang berlaku. Selain itu bank BNI juga melaksanakan Corporate Sosial Responsibility selama masa pandemi salah satunya  dengan  melaksanakan  kerja  sama  dengan  pemerintah  dalam  program  Bantuan presiden yang mana bantuan diberikan pada UMKM yang usahanya terdampak Covid-19
4. Independensi (Independency)
Aspek  Independensi  yang  dilaksanakan  pada  Bank  BNI  telah  dilaksanakan  dengan  baik terbukti dengan adanya aturan yang mewajibkan karyawan untuk tidak mengikuti atau terikat dalam berbagai kegiatan politik baik dalam kondisi normal maupun Covid-19. Bank BNI juga menginformasikan  agar  karyawan  menjauhi  serta  melakukan  penghindaran  dari  terjadinya benturan kepentingan karenanya ditetapkan aturan yang melarang sumber daya manusia BNI menerima bantuan dalam bentuk apapun yang memicu adanya gratifikasi.
5. Kewajaran (Fairness)
Aspek  Kewajaran  yang  dilaksanakan  oleh  Bank  BNI  telah  dilaksanakan  dengan  baik  dan wajar  hal  ini  dilaksanakan  dengan  adanya  mekanisme  atau  tata  cara  dalam  menangani berbagai  masalah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  pedoman  bagi  karyawan  dalam pengembangan  karir  serta  melaksanakan  tugasnya  dengan  profesional  tak  terkceuali  pada kondisi  pandemi Covid-19 sekalipun.    Tujuan dari diterapkannya  aspek kewajaran ini untuk memastikan agar fungsi audit intern terlaksanaka dengan efisien.

## REFERENSI
Budisantoso,  Totok  dan  Sigit  Triandaru.  2006.  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain,  Edisi  Dua,
Jakarta: Salemba Empat.
Dahlan,  Ahmad.  2003.  Disclosure  Dan  Corporate  Governance:  Suatu  Tinjauan  Teoritis.  TEMA Volume IV Nomor 1. Maret 2003.
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia  No.  8/14/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  bagi  Bank Umum.
Sekaran,  Uma.  2006.  Research  Methods  for  Bussiness.  Jakarta:  Salemba  Empat  Sukrisno,  Agoes.
2004. Good Corporate governance Practice in Indonesia and Malaysia. Usahawan NO. 10 TH XXXIII. Oktober 2004.
Prima  Anggraeni  Hartutik,  Abdul  Wahid  Mahsuni,  M.  Cholid  Mawardi.  2020. Penerapan  Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk . E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020
Ayu  Retno  Wahyuni,  Salim  Basalamah,  dan  Mursalim.  2020.  Analisis  Implementasi  Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Sulselbar Syariah. Ekonomika Vol 4, No, 2, Oktober 2020, pp. 60-69
Al-Jambi,  Abu  Muhammad  Dwiono  Koesen.  2011.  Selamat  Tinggal  Bank  Konvensional (Haramnya Bank Konvensional dan Utamanya Bank Syariah) Tifa Publishing House. Jakarta Andraeny,  Dita.  2011.  Anailisis  Pengaruh  Dana  Pihak  Ketiga,  Tingkat  Bagi  Hasil,  dan  Non Performing  Financing  Terhadap  Volume  Pembiayaan  Berbasis  Bagi  Hasil  pada  Perbankan syariah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
Iptiaprawira,  Y.,  Fadilah,  S.,  &  Nurhayati.  (2015).  Pengaruh  Penerapan  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan 109 Terhadap  Implementasi  Good Governance Studi  Kasus  Organisasi Pengelola Zakat. Prosiding Penelitian SPeSIA .
Al-Jambi,  Abu  Muhammad  Dwiono  Koesen.  2011.  Selamat  Tinggal  Bank  Konvensional (Haramnya Bank Konvensional dan Utamanya Bank Syariah) Tifa Publishing House. Jakarta Andraeny,  Dita.  2011.  Anailisis  Pengaruh  Dana  Pihak  Ketiga,  Tingkat  Bagi  Hasil,  dan  Non Performing  Financing  Terhadap  Volume  Pembiayaan  Berbasis  Bagi  Hasil  pada  Perbankan syariah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani. Jakarta. Ascarya.  2006.  AKad  dan  Produk  Bank  Syariah.  Divisi  Perguruan  Tinggi  PT  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Bastian, I, Suhardjono. 2006. Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. Cleoparta,  Pratiwi  Yuria.  2010.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Pertumbuhan  Proporsi  Aset Perbankan  syariah  di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Vol.  5  No.  1  April 2011.Universitas Indonesia Jakarta.