DOI: 10.15575/kh.v1i1. 7689
* Copyright (c) 2020 Iqbal Nasir This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 7 Februari 2020; Direvisi: 26 April 2020; Disetujui: 29 April 2020

## ANALISIS HUKUM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU/PEMILIHAN

## Iqbal Nasir
Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Indonesia Email: iqballnasri.in@gmail.com

## ABSTRACT
Bawaslu, none other than supporting the substantial democracy manifested in elections / elections with integrity can be carried out through renewal, oversight and especially support related to election selection efforts. However, however, it is still in the renewal of administrative elections. The purpose of approving this is to analyze the Election Administration Violations Handling or election requested by the Election Supervisory  Body.  The  research  method  carried  out  in  conducting  this  research  uses  the  Qualitative Research  Method  so  as  to  encourage  understanding  of  social  phenomena  that  occur  in  society.  Data collection methods used through document collection, observation and interviews through qualitative collection.  The  results  of  this  study  found  the  results  /  results  obtained  by  the  Election  or  Election administration conducted by Bawaslu have urgency / important position in the enforcement of Election / Election  law.  Election  /  Election, evaluation  and  improvement  are  needed  from  the  substance  faktor, structural  faktor,  facility  /  infrastructure  faktor  and  community  faktors.  All  of  these  faktors  must  be synergistic in order to create a strong electoral legal system that will create a substantial democracy based on direct, general, free, safe, honest and fair values.
Keywords: Elections, Handling Administrative Violations, Law

## ABSTRAK
Badan  Pengawas  Pemilu,  tidak  lain  bertujuan  agar  demokrasi  substanstif  yang  termanifestasi  dalam pemilu/pemilihan yang berintegritas dapat dicapai melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan dan terkhusus terkait penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan. Akan tetapi dalam menjalankan salah satu kewenangannya  yaitu  penanganan  pelanggaran,  masih  terdapat  kendala  yaitu  dalam  Penanganan Pelanggaran administrasi  pemilu maupun  pemilihan.  Tujuan  penulisan  ini adalah untuk menganalisis terkait  Penanganan  Pelanggaran  Administrasi  Pemilu  atau  Pemilihan  yang  ditangani  oleh  Badan Pengawas  Pemilu.  Metoode  penelitan  yang  dilakukan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah menggunakan Metode Penelitian Kualitatif sehingga fokus terhadap pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Metode Pengumpulan data yang digunakan melalui pengumpulan dokumen, observasi dan wawancara  melalui  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  output/hasil penanganan pelanggaran administrasi Pemilu maupun Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu memiliki urgensi/kedudukan  penting  dalam  penegakan  hukum  Pemilu/Pemilihan.  Terkai  kendala  dalam penanganan  pelanggaran  administrasi  Pemilu/Pemilihan,  diperlukan  suatu  evaluasi  dan  pembenahan dari  faktor  substansi,  faktor  struktur,  faktor  sarana/prasarana  dan  faktor masyarakat.  Seluruh  faktor tersebut harus sinergis demi terciptanya suatu system hukum pemilu/pemilihan yang kuat sehingga akan tercipta demokrasi substansial yang didasarkan kepada nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kata Kunci : Hukum, Pemilu , Penanganan Pelanggaran Administrasi

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut  Undang-Undang Dasar. Ketentuan
tersebut menjadi dasar bahwa Negara     Indonesia     menganut    paham kedaulatan  rakyat  (democracy), sehingga  kekuasaan  itu  harus  disadari  berasal  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Bahkan kekuasaan hendaknya diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat (Aritonang, 2010).
Secara etimologis kedaulatan berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata daulat dan dulatan yang dalam makna  klasiknya  berarti  pergantian,  peralihan  atau  peredaran  (kekuasaan).(Jimly  Asshiddiqie,  2017) Maka  dalam  konteks  Negara  Indonesia,  salah  satu  implementasi  kedaulatan  rakyat  dengan  adanya pergantian atau peralihan kepemimpinan melalui Pemilu/Pemilihan dalam siklus lima tahunan (Sandjaja, Surbakti, Supriyan to, & Asy’ari, 2011) .
Dianutnya prinsip kedaulatan rakyat menjadi jaminan adanya kontribusi masyarakat dalam sistem pengambilan kebijakan/keputusan,  yang pada akhirnya setiap kebijakan/keputusan yang mencerminkan rasa  keadilan yang hidup  di  masyarakat. Dalam paham demokrasi tidak  dibenarkan adanya  tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan keteraturan pasti yang diatur dalam norma hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Uraian demikian menjadi identitas bahwa Indonesia merupakan negara  bercita  demokrasi  dan nomokrasi  dalam   satu nafas  (Kamalatuzzahroh, 2018).
Secara umum, konsep negara hukum dalam prespektif rechtsstaat dikenal sebagai suatu negara yang diatur menurut hukum nalar (astate governed by the law of reason); menekankan pada nilai-nilai kebebasan,  persamaan,  dan  keberadaan  hak-hak  individu  dalam  kerangka  suatu  tertib  hukum  yang ditentukan oleh undang- undang. Sedangkan menurut AV. Dicey, negara hukum (rule of law) ditandai oleh ciri-ciri atau unsur-unsur: supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di hadapan hukum (equality of law), dan asas legalitas (due process of law).
Komisi Pemilihan Umum saat ini merupakan lembaga penyelenggara Pemilu keempat yang dibuat setelah  pemilu  Demokratis  tahun  1955  (Moento,  2020).  Pemilu/Pemilihan  selain  sebagai  wujud  dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait proses Pemilu/Pemilihan setiap tahapannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang telah diatur secara jelas dan rigid (due process of law).
Pelaksanaan  pemilu/pemilihan  yang  berintegritas, akuntabel,  dan  berkualitas merupakan  salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi substantif guna melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pilihan rakyat di semua jenjang dan tatanan. Namun, seperti diketahui bahwa praktik demokrasi di sebuah negara bangsa termasuk Indonesia yang didalamnya meliputi wilayah administratif provinsi dan      kabupaten/kota     tidak selamanya berjalan mulus. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui  hambatan-hambatan  yang  mengganggu  substansi  dan  kualitas  demokrasi.  Hadirnya  Badan Pengawas  Pemilu  di  Jawa  Barat,  tidak  lain  bertujuan  agar  demokrasi  substanstif  yang  termanifestasi dalam pemilu/pemilihan yang berintegritas dapat dicapai melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan dan terkhusus terkait penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan.
Dalam konteks analisis ini, sebagaimana dipaparkan di atas. Bahwa Pemilu/Pemilihan sejatinya dijalankan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau  dilaksanakan  berdasarkan  tata  cara, prosedur atau mekanisme yang diatur (Hidayat, 2020). Dapat diasumsikan, apabila dijalankan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan maka yang terjadi adalah ketidak percayaan (distrust public) terhadap  hasil pemilu/pemilihan  dan  dapat  dikatakan  bahwa  demokrasi  substansi  telah  gagal. Untuk mencegah hal tersebut maka penegakan hukum administrasi yaitu kesesuaian tata cara, prosedur atau
mekanisme harus benar-benar dijaga; termasuk terhadap pelanggarannya harus dilakukan penanganan dengan penuh berintegritas, akuntabel, dan berkualitas (Ja’far, 2018) .
Namun  dalam  perjalannya  penanganan  pelanggaran  administrasi  pemilu  maupun  pemilihan terdapat  berbagai  kendala.  Maka  dalam  analisis  ini  perlu  dilakukan  komparasi/perbandingan  antara penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim pemilu dengan penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim pemilihan Kepala daerah serta membuat analisis hukum terhadap aspek-aspek penanganan pelanggaran administrasi untuk mendapatkan konsep atau bentuk penanganan pelanggaran administrasi yang lebih efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  Kualitatif  (Sugiyono,  2013)  sehingga  berfokus  pada  pemahaman  terhadap fenomena  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat.  Menggunakan  teknik  penelitian  berupa  observasi, eksperimen  atau  juga  dengan  wawancara  terbuka.  Mendeskripsikan  terkait  kendala  penanganan pelanggaran administrasi pemilu maupun pemilihan dengan menggunakan tekhnik triangulasi sebagai cara untuk menvalidasi data yang didapatkan (Bekhet & Zauszniewski, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Landasan Filosofis
Kekuasaan dalam Negara Indonesia sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundangan-undangan  yang  berlaku. Oleh  karena  itu Negara  Indonesia merupakan  negara  demokrasi  sekaligus  negara  hukum.  Salah  satu  perwujudan  dari  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  diberikan  pengakuan  kepada rakyat  untuk  berperan  serta  secara  aktif  dalam  menentukan  wujud  penyelenggaraan  pemerintahan negara  yang  diantaranya  terlibat  secara  langsung  dalam  menentukan  pemimpin-pemimpin  terbaik sebagai wakil rakyat di semua jenjang dan tatanan.
Hakikat  demokratis  dalam  konteks  ini  yaitu  pelaksanaan  pemilu/pemilihan  yang  secara substansial  dilandaskan  pada  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Karena  dengan terwujudnya  suatu  demokrasi  substansial  tersebut  akan  tercipta  suatu  tatanan  pemerintah  yang berdaulat yang memperoleh kepercayaan dan ketaatan dari rakyatnya. Sebaliknya proses demokrasi yang tidak  dilandasakan  pada  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  hanya  akan  tercipta kekacauan dan konflik dalam bernegara (Kristiadi, 1997).

## Landasan Teoritis
Ide negara hukum selain terkait dengan konsep rechtsstaat dan the rule of law juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berarti penyelenggara kekuasaan adalah norma atau hukum ( the rule of law, not of man). A.V. Dicey lebih jauh menerangkan terkait konsep negara hukum, yang didalamnya terdapat  3 elemen penting yaitu: supremacy of law, equality before the law, due process of law (Jimly Asshiddiqie, 2017) . Adanya supremasi hukum berarti pengakuan bahwa semua permasalahan diselesaikan dengan hukum  sebagai  pedoman  tertinggi  bernegara.  Sedangkan  persamaan  dalam  hukum  ( equality )  yaitu adanya  persamaan  kedudukan  setiap  orang  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  yang  diakui  secara normative  dan  dilaksanakan  secara empiric.  Selanjutnya due  process  of law atau  dikenal pula  dengan istilah  asas  legalitas  yaitu  bahwa  setiap  tindakan  dalam  bernegara  harus  didasarkan  atas  peraturan
Iqbal Nasir
perundang-undangan  tertulis  dan  harus  ada  dan  berlaku  lebih  dahulu.  Sehingga  setiap tindakan/perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku ( rules/regels and procedures) .
Disamping  itu  dalam  konsep  negara  demokrasi,  pemerintahan  suatu  negara  merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. maka rakyatlah yang sesungguhnya berdaulat. Dalam  berbagai  literasi  disebutkan  bahwa  bentuk  implementasi  dari  negara  demokrasi  diantara dilakukan dengan demokrasi langsung ( direct ) maupun demokrasi tidak langsung ( indirect). Pelaksanaan demokrasi  langsung  di  Indonesia  dilaksanakan  melalui  Pemilu  untuk  memilih  presiden  dan  wakil presiden serta calon anggota legislative dalam lima tahun sekali, dimana setiap orang yang sudah memiliki hak  pilih  berdasarkan  kehendaknya  dapat  memilih  langsung  siapa  yang  dianggap  layak  menduduki jabatan fungsi-fungsi negara tersebut. Hal demikian secara terang dan jelas termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah system kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui suatu perwakilan.
Berbeda dengan Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang pada  pokoknya  menyebutkan  bahwa  kepala  daerah  dipilih  secara  demokratis.  Pengertian  frasa demokratis dalam Pasal a quo merupakan frasa dengan pengertian umum dimana dapat diartikan secara alternatif demokrasi langsung atau  demokrasi tidak  langsung.  Hal  tersebut mengingat pengakuan  dan penghormatan  negara  terhadap  satuan  pemerintahan  daerah  yang  memiliki  kekhususan  dan keistimewaan masing-masing sehingga tidak dapat seluruh daerah dilakukan pemilihan kepada daerah secara langsung seluruhnya. Namun terhadap daerah yang bukan merupakan daerah khusus/istimewa maka terikat pada sistem demokrasi langsung yang secara sistematis berkorelasi dengan asas luber-jurdil dalam Pemilihan kepala daerahnya.
Keberlangsungan Pemilu/Pemilihan yang luber-jurdil diantaranya dapat teralisasi apabila seluruh tata cara, prosedur dan mekanisme adminisrasi Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya suatu pelaksanaan perundang-undangan ( law enforcement). Dalam  praktiknya,  acapkali  penegakan  hukum  Pemilu/Pemilihan  yang  dalam  konteks  analisis  ini penangana pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan terhambat karena terdapat ketidakserasian dari beberapa aspek/faktor. Untuk menghindari berbagai hambatan/kendala tersebut maka diperlukan suatu keselarasan/sinergitas dalam sistem hukum ( legal system) . Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum merupakan kesatuan hukum yang terdiri dari struktur ( structure) yaitu aparat hukum/Lembaga penegak hukum;  substansi  ( substance) yaitu peraturan-peraturan yang ada/norma-norma ; dan  kultur ( legal culture) yaitu sikap dari masyarakat terhadap hukum.(Gayus Lumbuun, 2014) Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektifitas penegakan hukum dapat terwujud apabila terdapat keselarasan dalam isi faktor-  faktor  yang  mempengaruhinya,  yaitu:  Faktor  Hukumnya  sendiri  ( Substance );  faktor  penegak hukum  ( structure); faktor  sarana  dan  fasilitas;  faktor  masyarakat;  dan  faktor  kebudayaan.(Soekanto, 1983)

## Landasan Hukum
Penyusunan analisis hukum aspek-aspek penanganan pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan di Provinsi Jawa Barat ini berlandasakan pada :
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## Iqbal Nasir
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentan Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentanG Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

## Landasan Empiris
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu dengan tugasnya mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran Pemilu tentu sangat berperan penting untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Jawa Barat. Lebih lanjut sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah
35.378  km² dan  jumlah  daftar  pemilih  tetap  sebanyak  33.341.915  orang  yang  tersebar  di  27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, 5957 kelurahan/desa dan 138.123 TPS, menjadi provinsi dengan daftar pemilih tetap terbanyak di Indonesia. Disamping itu, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019; Provinsi Jawa Barat menduduki posisi ketiga dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi dengan skor 52,11. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Pemilu 2019 berlangsung dengan Luber-jurdil.
Dengan jumlah total  146.360  orang pengawas pemilu  di  Provinsi Jawa  Barat,  dengan  rincian  7 orang pengawas tingkat provinsi, 127 orang pengawas tingkat kabupaten/kota, 1.881 orang pengawas tingkat kecamatan, 5.962 orang pengawas tingkat desa/kelurahan, dan 138.381 orang pengawas tingkat TPS. Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam rangka menegakan hukum Pemilu telah menemukan 620 dan menerima  320  laporan  dugaan  pelanggaran,  selanjutnya  diregister  sebanyak  832  perkara  dan  108 perkara tidak diregister. Setelah dilakukan penangan pelanggaran oleh Bawaslu di Jawa Barat, didapatkan hasil  terdapat  506  pelanggaran  administratif  pemilu  yang  diantaranya  Penertiban  APK,  56  Perkara diselesaikan  melalui  sidang  administrasi  pemeriksaan  acara  cepat  dan  51  perkara  ditangani  melalui sidang administrasi  terbuka.
Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  tahun  2019,  Bawaslu  Jabar  diantaranya  telah  menangani pelanggaran administrative
Pemilu,
yang berdasarkan
Putusan Nomor:
01/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/X/2018 telah mencoret Calon Anggota DPRD Kota Cirebon atas nama Agung Mintardja dari Partai Golkar daerah Pemilihan Kota Cirebon III Nomor Urut 8 (delapan) dalam Daftar Calon Tetap; dan berdasarkan Putusan Nomor: 03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU /XII/2018 telah mencoret Calon  Anggota DPRD  Provinsi Jawa Barat  atas nama  Muh  Rojak  dari  Partai  Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 Nomor Urut 3 pada DPT. Selain itu Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki kedudukan/posisi penting dalam Perselisihan Hasil Pemilihan  Umum  (PHPU)  tahun  2019  di  Mahkamah  Konstitusi.  Terbukti  banyak  sekali  Putusan Mahkamah Konstitusi yang mensandarkan/merujuk pada hasil putusan Bawaslu. Disisi lain, secara tidak langsung, sebagaimana diinformasikan dalam berbagai media berita bahwa permohonan PHPU tahun 2019  di Mahkamah  Konstitusi berkurang atau  tidak sebanyak permohonan  PHPU pada Pemilu  tahun 2014, hal yang mendasarinya karena sebagian perkara dugaan pelanggaran Pemilu telah diselesaikan di Bawaslu sesuai wilayah kerjanya sehingga Peserta Pemilu tidak lagi mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah  Konstitusi.
Iqbal Nasir
Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa output/hasil penanganan pelanggaran administrasi Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  memiliki  urgensi/kedudukan  penting  dalam  penegakan  hukum Pemilu. Selanjutnya berkenaan dengan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di 8 Kabupaten / Kota Se- Provinsi  Jawa  Barat  di  Tahun  2020.  Maka  penanganan  pelanggaran  administrasi  dalam  Pemilihan diperlukan  suatu  analisis  demi  memetakan  aspek-aspek  yang  berpotensi  menghambat  penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan.

## Analisis Hukum Aspek-Aspek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan
1. Faktor Substansi/Regulasi
a. Perbedaan  Tindaklanjut  Laporan  dan  Temuan  Dugaan  Pelanggaran Adminsitratif
Bahwa perbedaan tindaklanjut laporan dan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan pada intinya terdapat pada pengaturan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  dengan Pasal  135 ayat  (1)  huruf  b UU  Nomor  10  Tahun  2016  yang pada pokoknya  dari perbedaan  pengaturan  tersebut  dapat  diketahui  tidak  ada  mekanisme  ajudikasi  dalam  penanganan dugaan  pelanggaran  adminsitratif  di  Pemilihan  dan  output  tindaklanjut  hanya  berupa penerusan/rekomendasi bukan putusan.
Dalam rezim Pemilihan, berdasarkan ketentuan Pasal 139 s.d Pasal 140 UU Nomor 10 Tahun 2016; ketika  Bawaslu  mendapatkan  Laporan/temuan  dugaan  pelanggaran  administrasi  Pemilihan.  Bawaslu hanya  berwenang  membuat  rekomendasi  atas  hasil  kajiannya  serta  KPU  wajib  menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu.
Meskipun rekomendasi merupakan usul atau saran perbaikan yang menganjurkan, membenarkan, atau  menguatkan  serta  mengikat  secara  moral  dan  hukum (morally  and  legal  binding), namun  pada realitasnya dengan ketentuan Pasal 140 UU Nomor 10 Tahun 2016 dimana KPU Provinsi/Kab/Kota yang memutus pelanggaran administrasi sehingga penentu decision maker adalah lembaga KPU, maka besar potensi  rekomendasi  Bawaslu  tidak  dihiraukan  atau  tidak  dilaksanakan.  Hal  tersebut  berkaca  pada fenomena “berbalas  pantun  PSU” sebagai  pengalaman  berharga  di  Pemilu  2019.  Dimana  beberapa Bawaslu  Kab/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  berdasarkan  Laporan  Hasil  Pengawasan  dan  Penelitian dinyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  TPS  di  Kabupaten/Kota  yang  membuka  kotak  suara  yan  tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme prosedur perundang-undangan, serta pemilih yang tidak memiliki KTP dan tida terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih sehingga dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya 9 (Sembilan) Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat merekomendasikan kepada KPU Kab/Kota untuk dilaksanakan PSU, Namun KPU Kab/Kota memberikan balasan  surat  perihal  tindak  lanjut  rekomendasi  yang  pada  pokoknya  menyatakan  belum  terpenuhi persyaratan PSU.
Salah satu alasan  KPU Kab/kota  menyatakan  bahwa  belum terpenuhi persyaratan  PSU  karena beralasan KPU belum menerima berkas/formulir penangan pelanggaran dari Bawaslu serta KPU berdalih bahwa  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  58  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dapat dengan memberhentikan temuan atau laporan yang tidak terbukti atau meneruskan temuan dan Laporan yang terbukti. Hal tersebut berpotensi terjadi kembali pada  Pemilihan  serentak  tahun  2020  dengan  dasar  bahwa  format  surat  Penerusan  Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang tertuang pada Formulir Model A.10 sebagaimana diatur dalam Perbawaslu
14  Tahun  2017  tentang  Penanganan  Pelanggaran  Pemilihan  hanya  mencantumkan  Nomor Laporan/Temuan  dan  dinyatakan  merupakan  pelangaran  administrasi  Pemilihan,  hal  tersebut  tidak disertai dengan alasan (legal reason) yang melatar belakangi atau dokumen kajian dugaan pelanggaran. Terlebih  dalam  rezim  Pemilihan,  ketika  KPU  Provinsi/Kab/Kota  tidak  menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu berdasarkan Pasal 141 UU Nomor 10 tahun 2016, Bawaslu hanya memberikan sanksi peringatan lisan atau teguran tertulis. Sebagaimana diketahui bahwa implementasi sanksi tersebut tidak sama sekali memberikan efek jera.

## b. Perbedaan durasi waktu Penanganan Pelanggaran
Bahwa  pada  dasarnya  terdapat  hal  yang  paling  elementer  dalam  penanganan  pelanggaran administrasi  Pemilu  dan  Pemilihan  yakni  terkait  perbedaan  durasi  waktu  Penanganan  Pelanggaran. Dalam Pasal 454 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Temuan dan laporan  pelanggaran  Pemilu  seagaimana  dimaksud  pada ayat  (5)  dan  ayat  (6)  yang  telah  dikaji  dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari  setelah  temuan  dan  laporan  diterima  dan  diregistrasi.  Serta  dalam  hal  dibutuhkan  keterangan tambahan paling lama dilaksanakan 14 hari kerja sejak diregistrasi.
Sementara  dalam  pengaturan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Pasal  134  ayat  (5)  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa  Dalam  hal  laporan  pelanggaran  Pemilihan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  telah  dikaji  dan  terbukti  kebenarannya,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas tps wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. sementara dalam hal menangani dugaan pelanggaran adminitasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Bawaslu menerima, memeriksa dan memutus paling lama 14 hari kerja sejak diregistrasi.
Bahwa  dalam  penyelesaian  pelanggaran  sejatinya  dalam  hukum  dikenal  prinsip speed  trial sehingga  proses  penyelesaian  pelanggaran  dilaksanakan  secepat  mungkin  bahkan  dengan  biaya  yang murah. Namun dalam Rezim Pemilu, Bawaslu dapat menangani dugaan pelanggaran Administratif Pemilu melalui  sidang  administrasi  terbuka  yang  ditangani  maksimal  14  hari  kerja  dan  sidang  administrasi pemeriksaan acara  cepat  yang  ditangani  maksimal  2  hari  sejak  di  registrasi. Sedangkan  dalam  Rezim Pemilihan Pengawas Pemilu wajib menindak lanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima, serta dalam hal dibutuhkan keterangan tambahan diberikan tambahan waktu 2 hari. Sedangkan terkait dugaan pelanggan TSM dilakukan penangan maksimal 14 hari kerja.
Berdasarkan  regulasi  tersebut  diketahui  bahwa  dalam  rezim  pemilu  penanganan  pelanggaran administrasi baik TSM maupun pelanggaran administrasi lainnya diberikan keleluasaan untuk memeriksa dan menggali nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup. Sehingga kualitas putusan yang dikeluarkan tentu lebih utuh, sempurna dan berbobot. sedangkan terhadap perkara pelanggaran administrasi yang perlu diselesaikan dengan  segera  dapat  ditempuh  dalam  sidang administrasi acara  cepat  yang  selesai dalam 2 hari sejak registrasi. Berbeda dalam rezim pemilihan yang mana waktu pemeriksaan 3 (tiga) hari setelah laporan  diterima.  dan  penangan pelanggaran TSM  dilakukan maksimal  14  hari  kerja.  Terlihat bawha concern dalam rezim Pemilihan hanya dilakukan pada penanganan pelanggaran adminitrasi TSM. Mengacu pada komparasi durasi pelaksaan pemilu dan pemilihan pada hakikatnya dilaksaakan dalam tempo waktu yang sama-sama cukup. Fokus utama penanganan dugaan pelanggaran administrasi sejatinya bukan hanya pada durasi waktu, melainkan pada substansi/kualitas penanganan pelanggaran administrasi. Dengan waktu yang cukup tentu output/putusan lebih berkualitas dibandingkan dengan waktu yang terbatas.
Iqbal Nasir

## c. Output/Hasil Penanganan Pelanggaran Adminsitrasi
Dalam  kerangka  Pemilu  berdasarkan  ketentuan  Pasal  55  ayat  (1)  Perbawaslu  8  Tahun  2018 bahwa dalam hal  putusan  Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan  laporan Pelanggaran Administratif Pemilu terbukti, amar putusan berbunyi, “Memutuskan”, serta: menyatakan terlapor,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  Pelanggaran  Administratif  Pemilu; memerintahkan  kepada  KPU,  KPU  Provinsi,  tau  KPU  Kabupaten/Kota  untuk  melakukan  perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan teguran tertulis kepada terlapor; memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.
Sedangkan dalam kerangka Pemilihan bahwa Bawaslu memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya. Berdasarkan paparan di atas, meskipun dalam kerangka Pemilu bunyi amar putusan penanganan administrasi pemilu berbentuk rigid dan  kaku yang kecil membuka peluang Majelis memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan  nilai- nilai  yang  hidup  ( ex  aequo  et  bono), tetap  menunjukan bahwa output dari penanganan pelanggaran administrasi yang  dilakukan bawaslu mengikat dan memaksa sehingga wajib ditindaklanjuti. Berbeda dengan kerangka yang diatur dalam rezim Pemilihan yang sebatas pemberian rekomendasi. Begitupula dalam  hal  rekomendasi a  quo tidak  dilaksakan  KPU,  maka  bawaslu  memberikan  peringatan/teguran tertulis.
Berkaca  pada  pengalaman  pada  Pemilu  2019,  bahwa  Bawaslu  Provinsi  Jawa  Barat  dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan pemeriksaan acara cepat maupun terbuka telah  beberapa  kali  memutuskan  memberikan  teguran/peringatan  tertulis  kepada  terlapor  yang diantaranya  adalah  Penyelenggara  Pemilu.  Namun  realitasnya  teguran  tertulis  hanya  menjadi  “ singa tulisan ” yang tidak berimplikasi khusus atau membuat jera. Secara  teoritis  sebagaimana  dimaksud  oleh Philipus M. Hadjon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa peringatan tertulis merupakan suatu hal mendahului  pelaksanaan  nyata,  dalam  arti  suatu  peringatan  tertulis  harus  demikian  juga  memuat penetapan  yang  bila  perlu  mengadakan  tindakan  nyata.  Sehingga  peringatan  tertulis  harus  memuat perintah  yang jelas,  harus  ditetapkan apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  subjek  yang mendapatkan peringatan  tertulis  tersebut.(Philipus  M.  Hadjon,  1994) Dengan  adanya  perintah  jelas  yang  mengikuti setelah peringatan tertulis baik perintah koreksi atau lainnya tentu hal tersebut akan memberikan efek jera.

## 2. Faktor Struktur/Aparat Hukum
Perbedaan  Jumlah  Keanggotaan  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kab/Kota  sebagaimana  diatur dalam Pasal 92 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa Jumlah Anggota: a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.  Sedangkan  dalam  Pasal  23  ayat  (4)  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  bahwa  Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang. Hal tersebut berpengaruh  terhadap proses penangan pelanggaran administrasi,  sebagaimana  berkaca pada  penyelenggaraan  pemilu  2019  bahwa  penyampaian  laporan  dugaan  pelanggaran  administrasi pemilu ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sangat membludak,  tercatat  terdapat  36  laporan  dugaan  pelanggaran  administrasi  pemilu.  Selanjutnya  22 perkara ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat (9 perkara melalui sidang administrasi terbuka, dan
13 perkara dilakukan penanganan melalui sidang administrasi pemeriksaan cepat) sedangkan 14 perkara dilimpahkan penanganannya ke Bawaslu Kab/Kota.
Realitas  di  atas,
merupakan  gambaran nyata  yang  dalam  sehari  Bawaslu  Provinsi  Jawa Barat  dapat  bersidang  sampai dengan  3 kali.  Tentu  dengan  keterbatasan jumlah  kuantitas pengawas pemilu  dan terbatasnya  waktu penanganan  pelanggaran  administrasi  yang  singkat  dengan  beban  tekanan  dan  kualitas  SDM  yang terbatas pula menjadi tantangan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk dapat memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tantangan demikian tentu berpotensi lebih berat dalam menangani pelanggaran  administrasi dalam  rezim  Pemilihan,  dengan  kuantitas  pengawas  pemilu  yang  terbatas  dan  waktu  penanganan pelanggaran adminitrasi yang relative lebih singkat akan sangat berpengaruh pada kualitas output/hasil penanganan pelanggaran adminitrasi yang dikeluarkan Bawaslu.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Ketersediaan  ruang sidang  dan peralatan  yang terbatas, sementara  dalam  tahapan  rekapitulasi terdapat banyak laporan yang harus disidangkan; (Terutama terkait keterbatasan ruang sidang di Bawaslu Kabupaten/Kota) tentu menjadi hambatan utama dalam penanganan pelanggaran administrasi, terlebih dukungan anggaran yang dinilai masih belum maksimal dalam mendukung.

## 4. Faktor Masyarakat
Dalam pemegang kedaulatan dalam negara demokrasi adalah rakyat dalam masyarakat. Sehingga dukungan faktor masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting dan berpengaruh. Berkaca pada penyelenggaraan  Pemilu  2019,  bahwa  laporan  masyakat  diluar  Tim  Kampanye/Tim  Sukses  Peserta Pemilu  terkait  dugaan  pelanggaran  administrasi  masih  dinilai  kurang  dibandingkan  dengan  dugaan pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  dan  pelanggaran  lainnya.  Hal  ini  didasarkan  pada  prosedur penyampaian  laporan  dugaan  pelanggaran  administrasi  yang  cukup  rumit.  Sedangkan  kendala  di masyarakat diantarannya adalah :(Soekanto, 1983)
1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak masyaraka telah dilanggar atau terganggu;
2. Tidak mengetahuiakan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis (tekanan), social dan politik;
Oleh karena itu, dalam penanganan pelanggaran administrasi diperlukan suatu edukasi masyarakat serta mempermudah akses penyampaian  laporan  dari  masyarakat  dan  jika  dipandang  perlu  adanya kerjasama dengan Lembaga perlindungan saksi dan korban.

## Simpulan
Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa output/hasil penanganan pelanggaran administrasi Pemilu  maupun  Pemilihan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  memiliki  urgensi/kedudukan  penting  dalam penegakan  hukum  Pemilu/Pemilihan.  Selanjutnya  berkenaan  dengan  menghadapi  Pemilihan  Kepala Daerah di 8 Kabupaten atau Kota se-Provinsi Jawa Barat di Tahun 2020. Maka penanganan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan diperlukan suatu evaluasi dan pembenahan dari faktor substansi, faktor struktur, faktor sarana/prasarana dan faktor masyarakat. Seluruh faktor tersebut harus sinergis demi
Iqbal Nasir
terciptanya  suatu  system  hukum  pemilu/pemilihan  yang  kuat  sehingga  akan  tercipta  demokrasi substansial yang berdasar pada nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## Daftar Pustaka
Aritonang, D. M. (2010). Penerapan Sistem Presidensil Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 22 (2), 391 – 407. Bekhet,  A.  K.,  &  Zauszniewski,  J.  A.  (2012).  Methodological  Triangulation:  An  Approach  To Understanding Data. Nurse Researcher , 20 (2). Gayus  Lumbuun.  (2014). Pembaruan  Struktur,  Substansi  Dan Kultur  Hukum  Di  Indonesia,  Dalam Buku Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia . Jakarta: Sekretariat Jenderal Ky. Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Politicon: Jurnal Ilmu Politik , 2 (1), 61 – 74.
Ja’far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review , 2 (1), 59 – 70. Jimly Asshiddiqie. (2017). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Kamalatuzzahroh,  A.  (2018). Perbandingan  Konsep  Rule  Of  Law  Sustainable  Development  Goals (Sdgs) Poin 16 Dan Konsep Nomokrasi Islam . Kristiadi, J. (1997). Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil . Centre For Strategic And International Studies.
Moento, P. A. (2020). Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019.
Politicon: Jurnal Ilmu Politik , 2 (1), 35 – 47. Philipus  M.  Hadjon.  (1994). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Sandjaja,  U.,  Surbakti,  R.,  Supriyanto,  D.,  &  Asy’ari,  H.  (2011). Menyederhanakan  Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah . Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Soekanto, S. (1983). Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kauntitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . Bandung: Alfabeta.