Indonesian of Health Information Management Journal

## Analisis Situasi Penerapan Kesehatan Kerja Pada Puskesmas Di Wilayah Jakarta Barat Tahun 2018
Putri Handayani, Ahmad Irfandi
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 Korespondensi E-mail: putri.handayani@esaunggul.ac.id
Submitted: 30 Januari 2019, Revised: 5 Maret 2019, Accepted: 12 Maret 2019

## Abstract
Occupational health efforts for informal sector workers are things that need special attention. These efforts need to be done considering informal sector workers also have the same risk of experiencing work accidents and occupational diseases such as those faced by workers in large industries. This study aims to analyze the situation of the application of occupational health in Puskesmas in West Jakarta in 2018 through the approach of strengths, weaknesses, opportunities and threats of the implementation of occupational health efforts in the West Jakarta Work Area Health Center. In this study the authors use content analysis methods to find out specifically the situation that exists in each health center. Based on the results of the study it was found that all Puskesmas in the West Jakarta area when the research was carried out had applied Occupational Health Efforts in the form of Pos UKK, but in practice there were many things that were still constraints and obstacles such as specific HR needs in the area of Occupational Health and Safety, lack of procedures clear technicalities related to the implementation of occupational health efforts in each Pos UKK, and not all workers in the informal sector have good knowledge and understanding of occupational health and safety risks.
Keywords: program, occupational health, pos UKK

## Abstrak
Upaya kesehatan kerja pada pekerja sektor informal merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Upaya tersebut  perlu  dilakukan  mengingat  pekerja  sector  informal  juga  memiliki  risiko  yang  sama  untuk  mengalami kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akibat  kerja  seperti  yang  dihadapi  oleh  pekerja  di  industry  besar.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis situasi penerapan kesehatan kerja pada Puskesmas di Wilayah Jakarta Barat tahun 2018  melalui  pendekatan  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  pelaksanaan  upaya  kesehatan  kerja  di Puskesmas Wilayah Kerja Jakarta Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis konten untuk mengetahui secara spesifik situasi yang ada pada masing-masing puskesmas. BErdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh puskesmas di wilayah Jakarta Barat saat penelitian dilakukan sudah menerapkan Upaya Kesehatan Kerja dalam bentuk Pos UKK, Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak hal yang masih menjadi kendala dan hambatan seperti kebutuhan SDM yang spesifik membidangi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, belum adanya prosedur  teknis  yang  jelas  terkait  pelaksanaan  upaya  kesehatan  kerja  di  masing-masing  Pos  UKK,  serta  belum semua pekerja di sector informal memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang risiko kesehatan dan keselamatan kerja.

## Kata Kunci: program, kesehatan kerja, pos UKK
Pendahuluan Setiap jenis dan tempat pekerjaan baik pada pekerja formal maupun informal memiliki risiko yang  dapat  menyebabkan  gangguan  kesehatan.  Pada  umumnya,  para  pekerja  sektor  informal  kurang memiliki  kesadaran  dan  pengetahuan  tentang  bahaya  di  lingkungan  kerjanya  (1).  Setiap  orang  dapat melanjutkan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien apabila bekerja pada tempat kerja yang aman dan sehat. Sebaliknya, jika tempat kerja tidak terorganisir dan banyak terdapat bahaya, kerusakan dan absen  sakit  tak  terhindarkan,  mengakibatkan  hilangnya  pendapatan  bagi  pekerja  dan  produktivitas berkurang bagi perusahaan.
Setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Angka ini menunjukkan, biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi (2).
Pekerja informal dengan jumlahnya yang besar dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang mereka hadapi, perlu dibina dan diberikan pelayanan kesehatan melalui penerapan pelayanan kesehatan kerja di puskesmas. Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) merupakan upaya kesehatan kerja bagi pekerja informal yang bersumberdaya dari, oleh dan untuk masyarakat pekerja itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan meliputi upaya promotif, preventif  dan  pengobatan  sederhana  yang  bersifat pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  dan  pertolongan  pertama  pada  penyakit.  Penekanan  terhadap upaya  promosi  dan  preventif  guna  mengubah  perilaku  para  pekerja  untuk  mengurangi  atau menghilangkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta upaya meningkatkan kesehatan pekerja (1).
Pos UKK biasanya terbentuk saat kelompok kerja membutuhkan pemecahan masalah kesehatan di kelompoknya. Dibentuk di lokasi kelompok pekerja dengan jumlah minimal 10 pekerja dan maksimal 50 pekerja, serta diutamakan dari jenis pekerjaan yang sama. Data Direktorat Kesehatan Kerja dan Olah Raga Kemenkes RI mencatat hingga September 2016, terdapat 1.610 Pos UKK Terintegrasi Puskesmas yang  telah  dibentuk  masyarakat  dan  difasilitasi  oleh  Puskesmas  di  32  Provinsi,  meliputi  pos  UKK nelayan,  petani  padi/sawah,  petani  sawit/karet/kopi/perkebunan,  pengrajin  batik/tenun/kayu, pengrajin makanan/minuman, dan lain sebagainya (3).
Kementerian  Kesehatan  RI  menargetkan  sebanyak  Puskesmas  yang  menyelenggarakan kesehatan kerja dasar memiliki 4.877 Puskesmas (50%) dari jumlah seluruh Puskesmas pada awal tahun berjalan  yaitu  9.754  Puskesmas.  Kemudian,  target  Pos  UKK  yang  terbentuk  di  Wilayah  Puskesmas sebanyak 355 Pos UKK. Dalam laporan tahunan terkait pelaksanaan Pos UKK di seluruh Wilayah kerja Puskesmas  di  Indonesia,  DKI  Jakarta  merupakan  provinsi  dengan  kategori  prosentase  yang  cukup rendah (3%) terkait pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerja Puskesmas (3).
Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja Tahun 2015 di Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tercatat tidak adanya laporan yang masuk terkait pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di wilayah    kerjanya  (4).  Selanjutnya,  Dinas  Kesehatan  DKI  Jakarta sudah  mulai  melaporkan  data  yang berkaitan dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di wilayah kerjanya. Selain itu, jika dilihat dari sisi jumlah Pos UKK yang dibentuk di setiap Wilayah kerja Dinas Kesehatan di Indonesia, Dinas Kesehatan  DKI  Jakarta  tidak  menunjukkan  adanya  peningkatan  jumlah  Pos  UKK  sejak  tahun  2015 sampai dengan 2016 yaitu sebanyak 7 Pos UKK (4).
Berdasarkan  data,  persentase  penduduk  yang  bekerja  di  sektor  formal  terus  menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari 62,09 di tahun 2010 naik menjadi 69,11 di tahun 2011 dan di tahun 2015 naik lagi menjadi 72,70 persen. Sebaliknya penduduk yang bekerja di sektor informal turun dari 37,91 persen di tahun2010 menjadi 30, 89 persen di tahun 2011, kemudian turun lagi menjadi 27,30 persen di tahun 2015. Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 menurun dari tahun 2014. Apabila dirinci menurutkab/kota TPT teringgi tahun 2014 terdapat di Jakarta Barat sebesar 9,00 persen (5).  Penganggur  terbuka  adalah  mereka  yang  sedang  mencari  pekerjaan,  mempersiapkan  usaha,  dan mempunyai  pekerjaan  tetapi  belum  bekerja.  Penngangguran  terbuka  ini  akan  menempatkan  pekerja bekerja di sektor informal yang menjadi tanggungjawab unit pelayanan kesehatan kerja di puskesmas (6).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  analisis  konten. Populasi penelitian ini adalah Seluruh Puskesmas Kecamatan di Wilayah Jakarta Barat yang telah memiliki Pos UKK. Informan dipilih berdasarkan asas kecukupan, dimana setiap Puskesmas memiliki minimal satu penanggungjawab kegiatan Pos UKK. Instrument penelitian ini adalah pedoman wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis konten dengan menggambarkan secara terperinci masing-masing dimensi yang diukur.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 1 berikut ini:

## Gambar 1.

## Distribusi SWOT pada setiap Puskesmas Wilayah Jakarta Barat
Pelaksanaan kesehatan kerja di Puskesmas Wilayah Jakarta Barat dilihat berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ancaman.

## 1. Dimensi Kekuatan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  penilaian  kekuatan  dalam  penerapan  kesehatan kerja di wilayah Jakarta Barat dapat dinilai berdasarkan 4 komponen, yaiutu berkaitan dengan Regulasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa sudah terdapat regulasi dari pemerintah terkait implementasi kesehatan kerja di wilayah Kerja Puskesmas Wilayah Jakarta Barat. Kebijakan yang digunakan  dalam  pelaksanaan  program  Pos  UKK  di  wilayah  Kerja  Puskesmas  Wilayah  Jakarta Barat adalah  berjenjang  mulai  dari  Kebijakan  Kementerian  Kesehatan  kemudian  diteruskan  ke  Dinas Kesehatan, Sudin Kesehatan dan terakhir di tingkat Puskesmas dengan dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas mengenai pelaksanaan program yang salah satunya program Kesehatan Kerja dan Olahraga yang didalamnya dengan pembentukan Pos UKK pada pekerja sektor informal.
Selanjutnya, dalam penerapan program Kesehatan kerja di masing-masing wilayah Puskesmas diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai khususnya di bidang kesehatandan keselamatan kerja. Berdasarkan hasil wawancara, belum semua Puskesmas di Wilayah Jakarta Barat memiliki SDM K3 yang memadai, pada beberapa Puskesmas diketahui bahwa pelaksanaan Pos UKK dilaksanakan oleh tenaga  Kesehatan  Lingkungan  bukan  tenaga  K3.  Pada  salah  satu  Puskesmas  hasil  wawancara menunjukkan  bahwa  sudah  terdapat  Dokter  Hiperkes  yang  berperan  sebagai  pemegang  kerja,  untuk lulusan spesifik lulusan K3 pada puskesmas tersebut belum ada. Selanjutnya Dokter yang sudah memiliki Jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sudah ada.
Indikator ketiga yang menjadi penilaian adalah berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa semua puskesmas di Wilayah Kerja Jakarta Barat sudah mendapatkan  alokasi  pendanaan  yang  memadai  untuk  melaksanakan  Pos  UKK  di  wilayah  masing- masing. Karena Pos UKK merupakan kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI, maka sebagian  anggaran  yang  dimaksud  berasal  dari  Pusat  yaitu  Kementerian  Kesehatan  RI  dan  sebagian lainnya berasal dari dana BOK Puskesmas.
Selanjutnya ketersediaan Prosedur kerja yang jelas merupakan salah satu indikator terlaksananya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Wilayah Jakarta Barat. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari petugas yang bekerja di Puskesmas telah memiliki prosedur yang jelas terkait setiap tahapan pekerjaan yang dilakukan. Namun, belum ada prosedur yang berkaitan dengan pekerja di sektor informal. Hal ini menjadi  factor  yang  harus  diperhatikan  kedepannya  karena  dapat  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan Pos UKK.
Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan tentang pelaksanaan  Pos  UKK  sudah  tersistem  dari  Pusat.  Implementasi  yang  sama  dilakukan  oleh  semua Puskesmas di Wilayah Jakarta Barat. Setiap pelaporan yang diterima oleh Puskesmas baik berupa
LBKP maupun LBKO dilaporkan sebelum tanggal 5 setiap bulan lalu dikirim ke Dinas Kesehatan setelah divalidasi oleh Kepala Puskesmas.
Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa skor kekuatan tertinggi ada pada Puskesmas Kebon Jeruk dan Cengkareng. Hal ini terjadi karena kedua puskesmas ini mendapat dukungan pada kelima aspek yang  dinilai,  sehingga  Penyelenggaraan  Kesehatan  kerja  pada  kedua  Puskesmas  ini  dapat  dikatakan berhasil meskipun belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian terkait, hal-hal yang dapat menghambat peningkatan  kesehatan  adalah  birokrasi,  kondisi  keuangan,  pendidikan  yang  rendah,  kurangnya informasi, kurangnya jalinan hubungan dengan komunitas, transportasi, ketidakpercayaan, dan prioritas yang kurang terhadap kesehatan (7).

## 2. Dimensi Kelemahan
Selain mengamati kekuatan dalam implementasi kesehatan kerja di Puskesmas Wilayah Kerja Jakarta  Barat,  penelitian  ini  juga  melihat  adanya  kelemahan  dalam  pelaksanaan  kesehatan  kerja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penilaian kelemahan dalam penerapan kesehatan kerja di wilayah Jakarta Barat dapat dinilai berdasarkan 5 komponen, yaitu berkaitan dengan kondisi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan.
Indikator kelemahan pertama yang perlu menjadi perhatian adalah belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan gubernur tentang kesehatan kerja. Hal ini diakui oleh semua informan yang mewakili Puskesmas  masing-masing  wilayah  kerja  di  Jakarta  Barat.  Secara  umum  regulasi  tentang  pelaksanaan kesehatan kerja di seluruh wilayah Puskesmas di Indonesia merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 tahun 2015 tentang Pos UKK Terintegrasi.
Dalam implementasi upaya kesehatan kerja di beberapa Puskesmas Wilayah Kerja Jakarta Barat terlihat  belum  lengkapnya  data  terkait  capaian  kesehatan  kerja  di  Puskesmas.  Hasil  wawancara menunjukkan  bahwa  pada  beberapa  Pos  UKK  yang  telah  terbentuk,  masih  terdapat  kesulitan  dalam pencatatan  dan  pelaporan  kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akibat  kerja  oleh  kader.  Hal  ini  menjadi kelemahan mengingat pentingnya data pencatatan dan pelaporan dalam kegiatan Pos UKK. Selain itu, terdapat kelemahan yang berkaitan dengan sistem perencanaan belum berbasis data. Sebagian Puskesmas yang  telah  melakukan  Pos  UKK  menjelaskan  bahwa  system  perencanaan  kegiatan  Pos  UKK  sudah dilakukan berdasarkan data pemeriksaan kesehatan pekerja, namun sebagian yang lain belum. Hal ini masih menjadi kelemahan yang perlu untuk segera dilakukan upaya perbaikan.
Indikator  berikutnya  adalah  sistem  monitoring  dan  evaluasi  program  belum  terukur.  Hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk karyawan Puskesmas dan pasien system monitoring dan evaluasi program masih perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan pekerja di sector informal. Belum maksimalnya system monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja ini diduga karena belum maksimalnya peran kader dalam setiap kegiatan.  Salah satu Puskesmas menjelaskan bahwa salah sati indicator monitoring dan evaluasi kesehatan kerja dinilai berdasarkan aktifitas fisik dan kebugaran pekerja. Hasil evaluasi setiap tahunnya akan dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Harapannya dengan adanya data tersebut maka status kebugaran dan kesehatan pekerja dapat terpantau dengan baik.
Kelemahan dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja yang paling dominan terlihat adalah belum memadainya sistem monitoring dan evaluasi program. Berdasarkan penilaian skor kelemahan pada ke enam Puskesmas yang diteliti diketahui bahwa sistem monitoring dan evaluasi program belum terukur secara  maksimal.  Hasil  penilaian  pada  Gambar  5.1  menunjukkan  bahwa  dari  6  Puskesmas,  dua diantaranya memiliki skor penilaian tertinggi pada unsur sistem monitoring tersebut yaitu Puskesmas Palmerah  dan  Puskesmas  Kembangan.  Sistem  evaluasi  dan  monitoring  penting  dilakukan  untuk menjamin keberlanjutan program. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengukur nilai dan manfaat dari objek evaluasi (8).

## 3. Dimensi Peluang
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  penilaian  kekuatan  dalam  penerapan  kesehatan kerja di wilayah Jakarta Barat dapat dinilai berdasarkan 8 komponen, yaiutu berkaitan dengan kondisi di wilayah  kerja  Puskesmas  Kecamatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  implementasi  Pos UKK di Puskesmas Wilayah Jakarta Barat menunjukkan adanya beberapa peluang yang baik. Hal ini dibuktikan  dengan  semakin  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  kesehatan  kerja  mulai  dari
pemakaian APD, mengikuti ikut senam kebugaran secara rutin, Hal ini dinilai positif karena berdampak pada  produktivitas  kerja  dan  menurunnya  jumlah  absensi.  Pada  pekerja  sektor  informal  peluang  ini terlihat dari meningkatnya kesadaran pekerja dalam hal pelaporan apabila mengalami kecelakaan kerja. Intervensi multilevel dikembangkan untuk mempengaruhi masyarakat dalam skala yang lebih luas (9). Level  yang  dimaksud  disini  merupakan  level  secara  konseptual,  misalnya  dalam  pendekatan  secara pengetahuan. Penatalaksanaan Pos UKK di Kota Administrasi Jakarta Barat ini sebaiknya diterapkan dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu sehingga kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja dapat  diintervensi  lebih  efektif  dan  efisien.  Misalnya,  penghitungan  peningkatan  keuntungan  yang didapatkan  pekerja  jika  hari  kerja  yang  hilang  akibat  kecelakaan  kerja  maupun  penyakit  akibat  kerja sehingga pekerja lebih antusias dalam mendapatkan promosi kesehatan dari Pos UKK.
Indikator berikutnya yang dinilai sebagai peluang dalam implementasi Pos UKK di Puskesmas Wilayah Jakarta Barat adalah adanya jejaring lintas sektor. Sebagian Puskesmas yang diteliti mengakui bahwa  sudah  melibatkan  sector  industry  di  wilayah  kerjanya  dalam  menerapkan  Pos  UKK,  namun sebagian yang lain belum. Selain itu, Seluruh Puskesmas di Wilayah Jakarta Barat ini belum memiliki jejaring kerjasama dengan Asosiasi profesi yang berkaitan dengan Kesehatan Kerja,  Perguruan tinggi, LSM,  dan  yang  lainnya.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  peluang  terlaksananya  POs  UKK berdasarkan indicator jejaring kerjasama belum maksimal.
Selanjutnya,  tersedianya  SDM  kesehatan  berpotensi  untuk  melaksanakan  kesehatan  kerja. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, walaupun belum semua Puskesmas di Wilayah Jakarta Barat memiliki SDM dengan kualifikasi pendidikan di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, kegiatan Pos UKK tetap dapat terlaksana karena adanya SDM kesehatan lain yang telah mendapatkan pelatihan dan  mengikuti  program  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  penerapan  K3  di  tempat  kerja.  Hal  ini tentunya menjadi salah satu peluang bagi Puskesmas untuk tetap menjalankan Pos UKK dengan baik.
Penerapan sistem BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi indicator selanjutnya yang dinilai sebagai peluang dalam pelaksanaan Kesehatan kerja di Puskesmas Wilayah Keerja Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pekerja di sektor informal pada masing-masing wilayah Puskesmas sudah terdaftar dalam BPJS Kesehtan, namun belum semua pekerja terdaftar dalam  BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian seluruh Puskesmas di wilayah Jakarta Barat sudah menerapkan Pos UKK dan sudah menetapkan Fasilitas Kesehatan Tindak Lanjut (FKTL) sebagai bagian  dari  implementasi  Pos  UKK  tersebut.  Selain  FKTL,  masing-masing  Puskesmas  juga  telah merumuskan dan menjalankan program kerja dari Pos UKK seperti pemantauan rutin ke masing-masing Pos  UKK,  kegiatan  Pendataan  pekerja  sector  informal,  kegiatan  senam  sehat,  kegiatan  pemeriksaan kesehatan rutin, dan lain-lain.
Indikator  berikutnya  yang  menjadi  penilaian  adalah  berkaitan  dengan  tersedianya  berbagai sumber dana kesehatan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tidak terdapat anggaran khusus terkait pelaksanaan Pos UKK, pendanaan yang ada merupakan bagian dari pendanaan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini semua puskesmas di Wilayah Kerja Jakarta Barat sudah mendapatkan alokasi pendanaan yang memadai untuk melaksanakan upaya promotif dan preventif di wilayah masing-masing.

## 4. Dimensi Ancaman
Implementasi Pos UKK dapat dinilai berhasil apabila bebas dari beberapa indicator ancaman. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  penilaian  ancaman  dalam  penerapan  kesehatan  kerja  di wilayah Jakarta Barat dapat dinilai berdasarkan 7 komponen, yaiutu berkaitan dengan kondisi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan.
Dalam implementasi upaya kesehatan kerja di Puskesmas Wilayah Kerja Jakarta Barat rendahnya kapasitas  pelaksana  kesehatan  kerja  di  puskesmas  menjadi  salah  satu  ancaman  bagi  keberlangsungan jalannya  Pos  UKK.  Hal  ini  dikarenakan  perlu  adanya  peran  aktif  mulai  dari  pengelola  program  di Puskesmas sampai dengan kader Pos UKK yang direkrut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua Puskesmas memiliki SDM yang kompeten dalam melaksanakan Pos UKK, sehingga hal ini masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Hasil penelitian lain ditemukan bahwa penyediaan informasi kepada masyarakat lokal penting dilakukan sebelum kegiatan
dilakukan  (10).  Disinilah  informasi  mengenai  risiko  yang  dihadapi  di  lingkungan  kerja  dan  informasi mengenai pentingnya dibentuk Pos UKK diberikan kepada pekerja. Pekerja kemudian diajak berdiskusi tentang  pembentukan  Pos  UKK  bersama  dengan  petugas  Puskesmas  dan  Dinas  Kesehatan  Kota Administrasi Jakarta Barat.
Indikator lain adalah, terbatasnya jumlah Pos UKK yang sudah terbentuk pada masing-masing wilayah menunjukkan bahwa kesehatan kerja belum menjadi perhatian terutama bagi pekerja di sektor informal. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih kurangnya pemahaman pekerja dan pengelola tempat kerja tentang K3 di tempat kerja serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang risiko-risiko kesehatan kerja. Selain itu dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan pekerja sektor informal belum mendapatkan perhatian  optimal  dari  stake  holder  terkait.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum  semua  stake  holder memahami pentingnya pelaksanaan Pos UKK dalam memanajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada  pekerja  di  sektor  informal.  Hasil  penelitian  terkait  menjelaskan  bahwa  struktur  pekerjaan diklasifikasikan  sebagai  sektor  primer,  sekunder  dan  tersier  dan  semuanya  memiliki  sektor  yang terorganisasi  dan  tidak  terorganisir.  Sektor  informal  atau  sektor  tidak  terorganisir  mencakup  semua pekerja dan ekonomi kecil unit-unit yang tidak diakui, dicatat, dilindungi atau diatur oleh pengaturan formal dalam undang-undang atau dalam praktiknya. Para pekerja yang tidak terorganisir ini umumnya tidak memiliki jaminan sosial yang dinikmati pekerja di sektor formal dari penyedia kerja dan pemerintah. Para pekerja ini sering terpapar berbagai bahaya pekerjaan selama mereka bekerja. Karena kurangnya peraturan yang mengatur keselamatan dan kedudukan kerja di sektor yang tidak terorganisir, terjadinya penyakit kerja yang umum diantara para pekerja ini (11).

## Kesimpulan
Berdasarkan variabel kekuatan, implementasi upaya kesehatan kerja pada Puskesmas Wilayah kerja  di  Jakarta  Barat  terlihat  pada  sudah  adanya  regulasi  khusus  tentang  penerapan  Pos  UKK  yang tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  100  Tahun  2015.  Selain  itu  support  dana  untuk kegiatan  juga  sudah  tersedia,  juga  sudah  adanya  system  pencatatan  dan  pelaporan  secara  umum  dari Puskesmas  ke  Sudin  Kesehatan  Jakarta  Barat.  Faktor  yang  menjadi  kelemahan  pelaksanaan  upaya kesehatan  kerja  di  Puskesmas  Wilayah  Jakarta  Barat  antara  lain  belum  lengkap  data  terkait  capaian kesehatan kerja di Puskesmas, sistem perencanaan belum berbasis data, sistem monitoring dan evaluasi program belum terukur, serta belum optimalnya sistem manajemen kinerja pegawai. Masih rendahnya nilai  peluang  yang  terlihat  dalam  penerapan  upaya  kesehatan  kerja  berdasarkan  hasil  penelitian  pada beberapa hal diantaranya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan kerja, ketersediaan SDM, dan sumber dana  spesifik  untuk  pelaksanaan  upaya  kesehatan  kerja.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  7 indikator yang dinilai, semuanya masih merupakan ancaman dalam pelaksanaan upaya kesehatan kerja di Puskesmas Wilayah Jakarta Barat.

## Daftar Pustaka
1. Kementerian kesehatan RI. Hidupkan Pos Ukk Agar Pekerja Sektor Informal Tersentuh Layanan Kesehatan Kerja. [Internet]. Jakarta; 2016 [cited 2018 Mar 10]. Available from: http://www.depkes.go.id/article/print/16110900002/hidupkan-pos-ukk-agar-pekerja-sektor- informal-tersentuh-layanan-kesehatan-kerja-.html
2. ILO. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas. Jakarta; 2013.
3. Kementerian Kesehatan RI. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Direktorat Kesehatan Kerja Dan Olahraga Tahun 2016. [Internet]. 2016 [cited 2018 Mar 9]. Available from: http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/lakip full 2016.pdf
4. Kementerian Kesehatan RI. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Direktorat Kesehatan Kerja Dan Olahraga Tahun 2015. [Internet]. 2015 [cited 2018 Mar 9]. Available from: http://www.depkes.go.id/resources/download/LAKIP ROREN/3 laporan kinerja/BIGIKIA/LAKIP 2015 Dit. Kesehatan Kerja & OR.pdf
5. BPS. Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta. [Internet]. 2015 [cited 2018 Aug 12]. Available from: http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Statistik-Daerah-Provinsi-DKI-Jakarta-
2015.pdf
6. BPS. Penjelasan Teknis Tenaga Kerja [Internet]. 2017 [cited 2018 Aug 10]. Available from: https://www.bps.go.id/subjek/view/id/6
7. Severance JH, Zinnah SL. Community-based perceptions of Neighborhood Health in Urban Neighborhoods. J Community Health Nurs. 2009;26:14–23.
8. Wirawan. Evaluasi: Teori , Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi Contoh Aplikasi Evaluasi Program: PEngembangan Sumber Daya Manusia, Kurikulum, Perpustakaan, Buku Teks, Manajemen BErbasis Sekolah, KArtu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu. Rev--3. Jakarta: Rajawali Pers; 2016.
9. Trickett EJ. Multilevel Community ‐ Based Culturally Situated Interventions and Community Impact: An ecological perspective. Am J Community Psychol. 2009;257–66.
10. Heritage, Zoë; Dooris M. Community Participation And Empowerment In Healthy Cities. Health Promot Int. 2009;24:45–55.
11. Kishore J, Ranjan A, Banerjee R. Occupational Health Problems in Informal Sector in India Need Immediate Attention [Internet]. 2017 [cited 2018 Nov 14]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/319198808_Occupational_Health_problems_in_Inf ormal_Sector_in_India_need_immediate_attention