Jurnal Bidang Pendidikan Dasar (JBPD), Vol.3 No.1 Januari 2019 http: ejournal.unikama.ac.id/index.php/JBPD

## Abstrak

## Abstract
In  the  implementation  of  literacy  practice  launched  by  the  government,  not  all  policy makers understand the culture of literacy. Due to the lack of understanding and participation by the  community  in  the  success  of  the  literacy  program,  it  is  only  considered  as  only  limited  to reading and writing. It has been proven from the fact in the society that not all community library are  crowded  by  visitors.  This  is  a  qualitative  descriptive  study  which  is  intnended  to  elaborate the roles and participation of community in literacy village. Based on the results of the research, it  was  found  that  the  need  for  village  government  participation  in  the  optimization  of  literacy programs.
Keywords: revitalization, national literacy movement, literacy village

## REVITALISASI  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  GERAKAN LITERASI NASIONAL: STUDI PADA PROGRAM KAMPUNG LITERASI
Implementasi  program  literasi  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah,  tidak  semua pemangku  kebijakan  memahami  benar  budaya  literasi.  Selain  itu  kurangnya  peran  serta masyarakat dalam menyukseskan program literasi, mengakibatkan rendahnya pemahaman bahwa literasi  hanya  terbatas  tentang  membaca  dan  menulis  saja.  Hal  ini  dibuktikan  dari  tidak  semua Taman  Baca  Masyarakat  (TBM)  ramai  pengunjung.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  persepsi  dan  peran  masyarakat  dalam menyukseskan  Gerakan  Literasi  Nasional  (GLN)  melalui  budaya  literasi  di  masyarakat,  serta memberikan rekomendasi tentang peranan masyarakat terhadap revitalisasi dalam menyukseskan Gerakan  Literasi  Nasional.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  perlunya  peran  serta pemerintah desa dalam optimalisasi program literasi.
Kata Kunci : revitalisasi, gerakan literasi nasional, desa literasi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang Indonesia
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Universitas Negeri Surabaya
laylihidayah@gmail.com
Layli Hidayah, Ganjar Setyo Widodo, Sueb

## PENDAHULUAN
Kemampuan  berliterasi  merupakan  salah  satu  kebutuhan  paling  penting bagi  individu  agar  dapat  berkompetisi  di  Abad  ke-21.  Literasi  tidak  hanya membaca  dan  menulis,  melainkan  berkaitan  dengan  tuntutan  untuk  memahami informasi  secara  kritis  dan analitis  (UNESCO,  2003).  Akan  tetapi,  pembelajaran di  sekolah  saat  ini  belum  mampu  mewujudkan  hal  tersebut.  Sebagaimana dipaparkan  dalam  laporan Programme  for  International  Student  Assessment (PISA) pada tahun 2009,  kemampuan siswa  Indonesia berada pada peringkat ke- 57  (dari  65  negara  yang  berpartisipasi)  dengan  skor  di  bawah  rata-rata  OECD yakni  493.  Sementara  laporan  PISA  pada  tahun  2012  juga  menunjukkan  kondisi yang tidak berbeda (OECD, 2014). Adanya ketimpangan ini menunjukkan bahwa adanya  ketidaksinkronan  dalam  perencanaan  serta  implementasi  pendidikan  di Indonesia  yang  berakibat  rendahnya  motivasi  belajar  di  antara  masyarakat Indonesia,  terutama  di  pendidikan  dasar  yang  menjadi  fondasi  dalam menanamkan  kemampuan  berliterasi  di  jenjang  selanjutnya,  di  mana  salah  satu indikator  keberhasilannya  ada  pada  berkarakter  belajar  sepanjang  hayat (Permendikbud No. 23/2013 tentang standar minimum pendidikan dasar).
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)  menggalakkan  satu  program  gerakan  literasi  nasional  (GLN),  di mana salah satu contohnya adalah gerakan literasi sekolah (GLS) yang melibatkan semua  pemangku  kepentingan  di  bidang  pendidikan,  mulai  dari  tingkat  pusat, provinsi,kabupaten/kota,  hingga  satuan  pendidikan.  GLN  dikembangkan berdasarkan  sembilan  agenda  prioritas  pemerintah  (dikenal  dengan  istilah Nawacita)  yang  terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  Kemendikbud,  khususnya Nawacita  nomor  (5)  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dan  masyarakat Indonesia;  (6)  meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar internasional  sehingga  bangsa  Indonesia  bisa  maju  danbangkit  bersama  bangsa- bangsa  Asia  lainnya;  (8)  melakukan  revolusi  karakterbangsa  Rahayu  &  Dahlan (2016);  Wandasari  (2017);Teguh  (2017);  (9)  memperteguh  kebinekaan  dan memperkuat  restorasi  sosial  Indonesia.Empat  butir  Nawacita  tersebut terkait erat bagaimana  membangun  komponen  sumber  daya  manusia  berkualitas,  produktif, dan berdaya saing, berkarakter, serta nasionalis melalui kegiatan literasi.
Mengingat  pentingnya  kemampuan  berliterasi,  pemerintah  melalui Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menekankan  kembali  kepada pemerintah  daerah  untuk  menggalakkan  program  membudayakan  literasi  dalam program  Gerakan  Literasi  Nasional  (GLN),  salah  satunya  diimplementasikan melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang tertuang dalam (―Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.,‖  n.d.).  Mengacu  pada  Permendikbud  No.  23/2015  ini,  diterbitkan  pula beberapa  dokumen  panduan  gerakan  literasi  sekolah  (GLS)  yang  mencakup: Desain  Induk  Gerakan  Literasi  Sekolah  (2016)  yang  memuat  platform pelaksanaan GLS di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia mulai tingkat dasar hingga  menengah  atas  serta  Panduan  Gerakan  Literasi  di  Sekolah  Dasar  (2016) yang sesuai dengan layanan minimum pada pendidikan dasar di daerah.
Program  ini  telah  dilaksankan  diantaranya  (Akbar,  2017;  Antasari,  2017; Ika  Oktavianti,  .,  Eka  Zuliana,  2017;  Megawati  &  Wulandari,  n.d.;  Rahayu  & Dahlan,  2016;  Ranti  Wulandari,  2017;  Teguh,  2017;  Wandasari,  2017).  Namun dalam pelaksanaannya tidak semua pemangku kebijakan memahami benar tentang budaya literasi, baik di sekolah melalui GLS maupun di masyarakat melalui taman baca  masyarakat  (TBM).  Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  sekolah dasar  di  beberapa  wilayah  Kota  Surabaya  pada  tahun  Maret-April  2016—kota yang  telah  mendeklarasikan  sebagai  Kota  Literasi  sejak  tahun  2014  (Antara News., 2014). Banyak dijumpai pengelola sekolah hanya pasrah dengan instruksi gerakan  literasi  dari  pemerintah  tanpa  benar-benar  faham  indikator  keberhasilan gerakan  literasi;  pemahaman  literasi  hanya  sebatas  membaca  dan  menulis  saja. Selain  itu,  GLS  tidak  diikuti  dengan  program  literasi  yang  berkelanjutan,  peran perpustakaan yang masih minim dan bahkan kurang maksimal karena digunakan sebagai ruang kelas reguler.
Salah  satu  indikasi  bagaimana  pelaksanaan  GLS  masih  rendah  adalah alokasi  anggaran  5%  untuk  pengadaan  buku  masih  difokuskan  pada  pengadaan buku  pelajaran;  di  mana  masih  dinilai  minim  kontribusi  terhadap  kesuksesan gerakan  literasi  yang  menekankan  pada  buku  bacaan  non-pelajaran.  Selain pelaksanaan  GLS  yang  terbatas,  peran  masyarakat  dan  orang  tua  dalam menyukseskan  GLS  masih  dinilai  minim.  Dalam  tataran  masyarakat  sebagai bagian  dari  GLN,  masyarakat  dinilai  masih  belum  memahami  konsep  budaya literasi  dan  bagaimana  peran  mereka  dalam  menyukseskan  gerakan  ini. Berdasarkan  observasi  awal,  taman  bacaan  masyarakat  (TBM)  masih  sepi pengunjung  dan  mengandalkan  pada  operasional  pemerintah  daerah,  masyarakat tidak  dilibatkan  dalam  pengadaan  bahan  bacaan,  serta  keberlanjutan  TBM  yang masing penuh tanda tanya.
Oleh  karenanya,  merujuk  kembali  pada  deklarasi  pemerintah  untuk mewujudkan masyarakat  yang  berliterasi melalui  satuan  pendidikan,  seyogyanya perlu  menimbang  kembali  program  GLN  yang  telah  digalakkan  oleh  pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Melalui studi sosial sekolah dasar dan masyarakat melalui program kampung literasi, penelitian  deskriptif kualitatif ini  difokuskan  untuk  mengetahui  persepsi  dan  peran  masyarakat  dalam menyukseskan  Gerakan  Literasi  Nasional  (GLN).  Selain  itu,  penelitian  ini nantinya  dapat  memberikan  rekomendasi  tentang  peranan  masyarakat  guna merevitalisasi gerakan literasi di masyarakat yang menjadi bagian dari kesuksesan GLN. Kajian  terkait  dengan  rekomendasri  revitalisasi  peran  masyarakat  dalam menyukseskan GLN juga mencakup peran masyarakat dalam menyukseskan  GLS di  sekolah  dasar.  Penelitian  ini  tidak  hanya  terfokus  pada  strategi  sekolah  dasar (SD)  dalam  mengimplementasikan  GLS,  melainkan  perpustakaan  penunjang  di sekitar  sekolah  dasar  yang  tak  lain  adalah  taman  bacaan  masyarakat  (TBM)  di balai  RW  di  sekita  sekolah  dasar  yang  menjadi  bagian  dari  program  kampung literasi.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  maka penelitian  ini  merupakan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus  melalui pendekatan  etnografis.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  desa  Tulangan,  Kecamatan Tulangan,  Kabupaten  Sidoarjo.  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  wilayah  penyangga Kota  Surabaya  juga  memulai  penerapan  gerakan  literasi  di  institusi  pendidikan dengan mengacu program literasi di Kota Surabaya  yang dianggap telah berjalan dengan cukup baik. Selain itu, di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa  desa  yang  berinisiatif  sebagai  kampung  literasi  melalui  beberapa program di antaranya taman baca masyarakat (TBM).
Pengumpulan  data  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  Maret-Mei  2018 dengan  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Peneliti  terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program kampung literasi di lokasi penelitian. Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  beberapa  informan  yakni  pemangku kebijakan  (misal:  kepala  desa  dan  perangkat  pemerintah  desa),  pelaksana kampung  literasi  (masyarakat  dan  tokoh  masyarakat),  serta  institusi  pendidikan melalui  pengurus  sekolah.  Peristiwa-peristiwa  yang  teramati  oleh  peneliti  serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Data dianalisis secara  kualitatif  dengan  menemukan  pola  pelaksanaan  serta  peran  setiap pemangku  kebijakan  serta  masyarakat  dalam  kaitannya  untuk  melaksanakan gerakan  literasi  nasional  melalui  kampung  literasi.  Pola  pada  implementasi  serta peran  masyarakat  diabstrasikan  untuk  menentukan  rekomendasi  guna merevitalisasi peran masyarakat untuk peningkatan gerakan literasi di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek  pertama  yang  dilihat  dari  ketersediaan  sumber  daya  pendukung kegiatan  literasi  di  masyarakat  yang  meliput  beberapa  aspek  yang  merupakan modal  inti  dalam  pelaksanaan  GLN,  yakni  bangunan  fisik  atau  sarana  dan prasarana terkait  pelaksanaan  gerakan  literasi,  kondisi masyarakat  (dalam  hal  ini yang bersinggungan secara langsung dalam kampung literasi di lokasi penelitian), serta bagaimana kondisi keuangan dalam melaksanakan GLN di kampung literasi tersebut.  Berikut  adalah  hasil  dari  evaluasi  GLN  oleh  penilai  internal  dan eksternal.

## Tabel 1. Kesediaan Sumber Daya Pendukung
Aspek Skor rata-rata Keterangan Tenaga pendukung kegiatan GLN (Pokja) 6,5 Pemerintah desa memiliki 2 petugas yang bertanggung jawab pada perpustakaan desa yang berlokasi di balai desa. Namun, petugas tidak disediakan pada level TBM. Dokumen pendukung untuk pelaksanaan GLN (peta jalan, panduan, modul, dan materi pendukung) 4,0 Tidak ada dokumen pendukung GLN. Ketersediaan sarana dan prasarana 8,4 Di desa, terdapat 5 titik yang berpotensi sebagai pendukung kampung literasi:
Aspek Skor rata-rata Keterangan pespustakaan desa dan 4 balai RW yang tersebar di RW masing-masing. Hanya 1 balai RW yang dioperasikan untuk pendukung kampung literasi sebagai TBM swadana oleh warga sekitar. Anggaran 4,0 Tidak ada anggaran dari pemerintah terkait pelaksanaan GLN dan kampung literasi.
Secara  garis  besar,  ketersediaan  sumber  daya  fisik  pendukung  GLN  di kampung  literasi  kurang  memadai.  Tampak  dari  hasil  evaluasi  persepsi masyarakat,  diketahui  aspek  bangunan  fisik,  dokumen,  dan  anggaran  dirasa berada  di  angka  di  bawah  rata-rata.  Namun  demikian,  desa  ini  memiliki  potensi yang besar apabila ada kordinasi dan kegiatan yang literatif. Adanya 5 titik yang berpotensi  sebagai  fasilitas  pendukung  kegiatan  literasi  berarti  desa  ini  memiliki modal yang cukup untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang literatif. Dalam aspek sumber daya, pemerintah desa hanya menyediakan 2 petugas yang mengelola perpustakaan desa (di Kantor Desa) dan tidak ada kelanjutan pada tataran taman baca masyarakat. Kondisi perpustakaan desa ini memang memenuhi syarat  minimal  Standar  Nasional  Indonesia  bidang  perpustakaan  desa/kelurahan (2011)  dari  segi  kualifikasi  pendidikan  pengelola  berlatar  SMA,  jumlah  koleksi 1000 koleksi, pendanaan, serta jam operasional minimal 35 jam per minggu. Yang menjadi  kendala  adalah  akses masyakat  atas  keberadaan  perpustakaan  desa  yang terbatas di kantor desa. berbeda dengan taman baca masyarakat (TBM) yang mana justru  bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat.  Apabila  diasumsikan  TBM representasi  perpustakaan  desa,  kondisinya  jauh  di  bawah  standar  nasional perpustakaan  desa/kelurahan  tahun  2011,  terutama  dalam  aspek  pendanaan, koleksi, dan pengelolaan program perpustakaan.
Selain  itu,  kondisi  TBM  yang  sudah  ada  dan  lokasi  lain  yang  berpotensi dapat digunakan sebagai taman baca masyarakat adalah balai RW.  Ini salah satu potensi  yang  dimiliki  kampung  literasi,  di  mana  balai  RW  dirasa  lebih bersentuhan  dan  terakses  oleh  masyarakat  daripada  di  kantor  desa.  Terdapat  4 bangunan fisik baru di masing-masing RW dengan ukuran 3x6 meter yang terdiri dari 2 bagian utama, yakni tempat terbuka dengan atap genting dan ruang tertutup berukuran  1,5x3  meter  yang  digunakan  untuk  tempat  penyimpanan  barang  dan dokumen.  Bangunan  ini  difasilitasi  dengan  aliran  listrik,  lantai  yang  bersih, pelindung  panas  dari  bamboo  rotan,  dan  tempat  parker  yang  memadai.  Namun demikian,  dari  4  balai  RW,  hanya  1  balai  RW  02  yang  dimanfaatkan  sebagai taman  baca  masyarakat  (TBM).  Balai  RW  lain  hanya  digunakan  sebagai  rapat warga dan ronda di malam hari.
Salah  satu  faktor  yang  membuat  balai  RW  02  berfungsi  sebagai  fasilitas pendukung kampung literasi adalah peran tokoh masyarakat,  yakni  Ketua Rukun Tetangga  (RT).  Abbas  (2015)  mengatakan  bahwa  tokoh  masyarakat  memiliki peran  yang  kuat  membudayakan  literasi,  yakni  dengan  cara  menyampaikan informasi  terbaru  kepada  warga  melalui  rapat  warga  atau  selebaran  bila  perlu. Tujuannya adalah membuat warga membaru dan tidak anti-sosial. Di lingkungan
Jurnal Bidang Pendidikan Dasar (JBPD), Vol.3 No.1 Januari 2019 http: ejournal.unikama.ac.id/index.php/JBPD
di mana RW 02 berada, Ketua RT bahkan mengundang warga yang memiliki latar pendidikan tinggi dan mahasiswa untuk turut aktif sebagai tutor bimbingan belajar agar adik-adik para siswa dapat belajar bersama di Balai RW 02. Sehingga terjadi pergesaran  fungsi  dari  balai  RW  dari  bangunan  ronda  dan  keamanan  menjadi tempat berkumpul warga.

## Tabel 2 Kegiatan Masyarakat Pendukung
Aspek Skor rata-rata Keterangan Rapat-rapat, DKT, lokakarya, dan kegiatan lain yang sejenis 4,0 Tidak ada sosialisasi tentang kampung literasi. Petugas desa yang menjaga perpustakaan balai desa juga tidak memiliki latar tentang gerakan literasi. Hanya ada satu kali bimbingan teknis. Pelatihan calon fasilitator dan pendampingan 5,2 Ketua RT melakukan pemilihan secara informal tentang warga yang terlibat sebagai tutor dengan kriteria pendidikan minimal SMA dan/atau status mahasiswa. Pemantauan pelaksanaan GLN di sekolah, keluarga, dan masyarakat 6,2 Pemantauan dilakukan oleh warga secara swadana selama proses bimbingan belajar di malam hari. Warga yang sebelumnya berkaraoke sejak sore di Balai RW 02 harus menunggu bimbingan belajar selesai.
Secara  umum,  belum  ada  kegiatan  khas  sebagai  penggerak  masyarakat pada gerakan literasi nasional (GLN) di kampung literasi.  Salah satu  upaya yang harus  dilakukan  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  gerakan  literasi  adalah keberlanjutana,  dan  hal  ini  perlu  dimulai  dengan  adanya  kegiatan  yang  literatif. Minimnya  sosialisasi  dan  pembinaan  teknis  tentang  GLN  tampaknya  menjadi faktor  yang  membuat  masyarakat  masih  enggan  dalam  berinisiatif  melakukan kegiatan yang bersifat literatif. Oleh karena tidak mengherankan apabila tidak ada kegiatan  kordinasi,  rapat,  bahkan  fasilitator  yang  turn  lapangan  secara  langsung berbicara literasi. Padahal, langkah pertama yang perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang literasi adalah melalui sosialisasi.
Sebagai  upaya  untuk  menjaga  kegiatan  yang  dapat  dijadikan  induk gerakan  literasi  adalah  belajar  kelompok  para  siswa  di  lingkungan  masyarakat. Kegiatan ini sebagai alternatif atas bimbingan belajar. Pada saat yang sama, secara swadana  dengan  dorongan  tokoh  masyarakat,  masyarakat  sebenarnya  bersedia terlibat dalam membudayakan literasi melalui kelompok belajar di masing-masing TBM  di  lingkunga  masyarakat.  Masyarakat  di  RW  02  memiliki  aktivitas  belajar bersama di sore hari di mana tutornya dari warga sendiri secara mandiri (dengan latar pendidikan SMA). Warga lainnya yang tidak terlibat sebagai tutor turut hadir guna mengawasi serta memberikan dukungan moral agar kegiatan dapat berjalan secara guyub. Selain itu, kehadiran warga juga sebagai langka huntuk memantau sebarapa jauh masyarakat memiliki kesadaran tentang budaya literasi.
Selama  penelitian  ini  dilakukan  dalam  kurun  waktu  dua  bulan,  terdapat beberapa  capaian  yang  tampak  di  masyarakat  sebagai  bagian  dari  kampung
literasi. Capaian-capaian ini nanti dapat dijadikan sebagai potensi pengembangan program literatif di masyarakat, di antaranya:
Tabel 3 Luaran dan Hasil Kegiatan
Aspek Skor rata-rata Keterangan Perkembangan capaian GLN di sekolah, keluarga, dan masyarakat 8,2 - Peran perpustakaan di SD lebih baik dengan adanya kode warna - Warga memiliki TBM mandiri di 1 balai RW - Warga memiliki kelompok belajar mandiri di balai RW Analisis hasil capaian untuk perbaikan program GLN 6,2 Masih terpusat di (perpustakaan) sekolah dan RW 02. Namun kedua tempat ini dapat dijadikan sebagai model untuk pengembangan di lokasi yang lain.
Sistem  kode  buku  sangat  membantu  dalam  memberikan  akses  kepada masyarakat  untuk  mencari  bahan  bacaan  yang  sesuai.  Alih-alih  menggunakan angka  dan  huruf  pada  umumnya,  pengodean  buku  dilengkapi  dengan  metode warna  untuk  memudahkan  anak-anak  tingkat  bawah  (sekolah  dasar)  mengetahui jenis  buku  yang  hendak  mereka  baca.  Pengodean  ini  diadopsi  dari  sistem  yang dilaksanakan  di  perpustakaan  sekolah  dasar  (yang  digagas  oleh  kegiatan  kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa). Salah satu hal yang diturunkan dari perpustakaan sekolah yakni koleksi bacaan di TBM yang difokuskan pada bacaan non-sekolah; di  perpustakaan  sekolah,  kebijakan  pengadaan  buku  perpustakaan  yang  masih didominasi buku bacaan sekolah, bukan buku non-sekolah atau bacaan sastra dan umum.  Hal  ini  nantinya  kurang  memberikan  pilihan  dan  kesempatan  bagi  siswa terhadap  kegiatan  membaca  untuk  kesenangan  ( reading  for  pleasure ),  bukan membaca untuk tagihan (sekolah).
Selain itu, capaian yang patut diapresiasi adalah bagaimana warga RW 02 dapat  bersama  mengoptimalkan  peran  Balai  RW  02  sebagai  pusat  berkumpul. Sekalipun  koleksi  buku  bacaan  di  TBM  RW  02  hanya  berkisar  240  eksamplar, namun  ini  adalah  langkah  yang  bagus  dalam  dua  bulan.  Hal  ini  membuktikan bahwa  arahan  tokoh  masyarakat  dan  warga  yang  kompak  akan  memberikan capaian yang nyata dalam membudayakan literasi.
Mengukur  dampak  pelaksanaan  GLN  di  kampung  literasi  seyogyanya secara berkala dan dalam waktu yang cukup lama. Sementara pelaksanaan GLN di Desa Tulangan masih berjalan 4 bulan (2 bulan observasi), maka dampak secara makro belum tampak secara signifikan.

## Tabel 4 Perubahan yang Tampak di Masyarakat
Aspek Skor rata-rata Keterangan Dampak terhadap budaya literasi di tngkat 6,2 - Peran perpustakaan desa yang berada di balai desa tidak bisa dirasakan dan
Aspek Skor rata-rata Keterangan sekolah,keluarga, dan masyarakat diakses oleh semua warga. - Warga bersedia terlibat dalam kegiatan tutor kelompok belajar. - Warga mengubah fungsi balai RW menjadi TBM. Dampak secara makro terhadap indikator- indikator literasi di tingkat nasional -
Dampak  dari  kampung  literasi  dalam  dua  bulan  pertama  masih  dirasa parsial  sehingga  belum  mencapai  dampak  secara  makro  terhadap  GLN  secara global.  Namun  demikian,  hal  ini  dapat  dijadikan  refleksi  bagi  pemangku kebijakan  terhadap  implementasi  GLN  di  kampung  literasi,  di  antaranya bagaimana  akses  bacaan  bagi  masyarakat  perlu  dikembangkan  dan  dipermudah. Selain  itu,  perhatian  pemerintah  desa  harus  dimaksimalkan  terutama  bagi  lokasi lain  yang  masih  belum  bisa  mengubah  peran  balai  RW  sebagai  TBM.  Hal  ini berkaitan  dengan  prioritas  distribusi  akses  masyarakat  atas  bahan  bacaan  yang selama  ini  hanya  terpusat  di  balai  desa,  digeser  pada  balai  RW  yang  mana  lebih bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  dari  persepsi  masyarakat,  terdapat  beberapa  langkah untuk  memaksimalkan  peran  masyarakat  guna  merevitalisasi  masyarakat  dalam GLN di kampung literasi.

## Tabel 5 Revitalisasi Peran Masyarakat terhadap Gerakan Literasi Nasional di Kampung Literasi
Aspek Skor Rata-Rata Revitalisasi Tenaga pendukung kegiatan GLN (Pokja) 6,5 - Pemerintah desa perlu melakukan analisis kebutuhan masyarakat terkait dengan kelompok kerja. - Perlu dibentuk panitia khusus sehingga kordinasi kegiatan menjadi lebih mudah. - Pokja dapat berbasis desa atau RW dengan target yang telah ditentukan. Bekerja sama dengan ibu pegiat PKK. Dokumen pendukung untuk pelaksanaan GLN (peta jalan, panduan, modul, dan materi pendukung) 4,0 Desa  dapat  bekerja  sama  dengan  desa  lain  yang memiliki  program  yang  sama,  terkait  kordinasi dengan  Badan  Perpustakaan  Daerah  guna pelengkapan dokumen pendukung GLN. Ketersediaan sarana dan prasarana 8,4 - Pemerintah desa perlu membuat aturan terkait fungsi dan peran balai RW sebagai pusat literasi dalam bentuk taman baca masyarakat (TBM). - Pemerintah desa perlu mengadaptasi program sejenis yang sukses sebagaimana di Kota
Aspek Skor Rata-Rata Revitalisasi Surabaya. - Pelengkapan fasilitas dan sarana pendukung agar fungsi balai RW sebagai TBM dapat terealisasi (misal: rak buku, alat kebersihan, koneksi internet, dsb.). Semua hal itu pada dasarnya telah menjadi aturan pemerintah terkait dana desa. Merujuk  pada  UU  No.  43/2007  tentang  alokasi Dana  Desa  dan  Permendes  22/2016  tentang prioritas  penyediaan  perpustakaan  di  setiap jenjang pemerintahan. Anggaran 4,0 - Perlu ada alokasi dana yang jelas terkait proporsi sumber dana (desa, swadana, donasi, bisnis, dsb.). - Sudah saatnya kelompok belajar di balai RW tidak gratis, melainkan ada iuran yang nanti akan diputar kembali sebagai dana operasional TBM. - Masyarakat perlu dibina untuk melaksanakan kegiatan yang bernilai ekonomi, seperti bank sampah, tanaman toga, bisnis rumah, dsb. - Masyarakat perlu difasilitasi apabila perlu mengajukan proposal ke perusahaan untuk mendapatkan dana CSR. Rapat-rapat, DKT, lokakarya, dan kegiatan lain yang sejenis 4,0 - Sejalan dengan pembentukan Pokja, maka kegiatan akan terlaksana dengan baik dan teratur. - Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada Pokja untuk mengikuti bimtek dengan dinas terkait. Pelatihan calon fasilitator dan pendampingan 5,2 - Apabila sebelumnya tutor dan pendamping literasi masih swadana berdasarkan latar pendidikan, perlu untuk ikut serta pada pelatihan dan bimtek dari dinas terkait. - Mengundang tokoh pengelolaan TBM atau pegiat literasi untuk berbagi ide dan gagasan. Pemantauan pelaksanaan GLN di sekolah, keluarga, dan masyarakat 6,2 - Pemantauan seharusnya dilakukan baik dari pihak internal (desa dan masyarakat) serta eksternal yakni oleh LSM atau akademisi. - Pemantauan dilakukan secara rutin dan berkala. Perkembangan capaian GLN di sekolah, keluarga, dan masyarakat 8,2 Minimal 5% dana BOS harus dibelanjakan untuk pengadaan buku bacaan non-sekolah. Analisis hasil capaian untuk perbaikan program GLN 6,2 - RW lain perlu meniru keberhasilan RW 02 dalam mengubah peran balai RW. - Pokja diperlukan. Dampak terhadap budaya literasi di tngkat sekolah,keluarga, dan masyarakat 6,2 - TBM akan lebih efektif daripada perpustakaan di balai desa. - Ada solusi lain untuk keberadaan perpustakaan desa, yakni dengan rak berjalan. Dampak secara makro - Sosialisasi dan publikasi perlu dilakukan agar
Aspek Skor Rata-Rata Revitalisasi terhadap indikator-indikator lilterasi di tngkat nasional budaya literasi di kampung literasi dapat didengar dan ditiru oleh khalayak dari tempat lain. - Pergunakan peran media sosial dan media masaa.
Secara  teknis,  revitalisasi  dapat  dilaksanakan  melalui  pemaksilan dukungan dari pemerintah desa dan inisiatif masyarakat atas capaian yang  sudah ada  dan  potensi  yang  dimiliki.  Secara  konseptual,  misalnya,  literasi  bertumpu pada  konsep  kegiatan  membaca  tanpa  adanya  tagihan,  di  mana  puncaknya  ada pada persepsi masyarakat bahwa membaca adalah kebutuhan daripada kewajiban. Masyarakat dapat menentukan bahan bacaan yang mereka inginkan sesuai dengan tingkat  kognitif  masing-masing  tanpa  beban  tugas  dan  tagihan  atau  pertanyaan yang  harus  dijawab,  dan  bahkan  tanpa  keharusan  untuk  menyelesaikan  buku tersebut bila buku itu membosankan atau terlalu sulit. Krashen (2004) menyatakan bahwa  ada  banyak  bukti  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  membaca mandiri memberikan kontribusi terhadap perkembangan bahasa dan literasi.
Secara sosial sebagai upaya revitalisasi masyarakat adalah, bahwa adanya upaya  untuk  menginternalisasi  budaya  literasi  pada  tataran  individu.  Bahwa individu  harus  memiliki  rasa  tanggung  jawab  masing-masing  sebagai  anggota masyarakat.  Dalam  struktur  masyarakat  kampung,  yang  memainkan  peran  lebih signifikan  yakni  tokoh  masyarakat  bukan  pemerintah  (desa).  Secara  struktur sosial,  tokoh  masyarakat  ini  menjadi  model  sekaligus  kotrol  proses  sosialisasi antar  masyarakat  sebagai  proses  difusi  internalisasi  literasi.  Tokoh  masyarakat dipercaya  memiliki  peran  kontrol  sosial  bagaimana  masyarakat  dapat  memiliki kemampuan  berliterasi  serta  menerapkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari (Pamungkas, 2017).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan  serta  rekomendasi  sebagai  upaya untuk  revitalisasi  gerakan  literasi  di  kampung  literasi,  beberapa  kesimpulan seperti persepsi masyarakat terhadap gerakan literasi nasional (GLN) di kampung literasi  masih  di  bawah  rata-rata  berdasarkan  aspek-aspek  evaluasi  GLN. Beberapa hal  yang perlu digaris bawahi  adalah (1) peran pemerintah desa dalam memberikan sumber daya fisik dan manusia. Sementara sumber daya fisik sudah terpenuhi,  pemerintah  desa  perlu  melakukan  optimalisasi  sumber  daya  manusia seperti  kelompok  kerja atau  panitia,  fasilitator,  serta  keikutsertaan  ibu-ibu  pegiat PKK  dan  warga  secara  umum.  (2)  kegiatan  yang  menunjang  GLN  dirasa  masih minim  karena  tidak  adanya  pokja  yang  khusus  menangani  GLN  di  kampung literasi.  Berkaitan  dengan  kondisi  ini,  masyarakat  perlu  diberdayakan  untuk swadana  dalam  melakukan  kegiatan  literatif  daripada  bergantung  sepenuhnya pada pemerintah desa karena proses literasi pada dasarnya adalah inisiatif individu yang menjadi bagian dari masyarakat. (3) selama proses pelaksanaannya, hanya 1 dari  4  RW  yang  sudah  memulai  kampong  literasi  dengan  mengubah  peran  balai RW  menjadi  pusat  literasi  dan  TBM.  Merujuk  pada  akses  bacaan,  dalam  hal  ini
pemerintah  desa  seharusnya  mengubah  konsep  perpustakaan  desa  di  kantor  desa didistribusikan menjadi perpustakaan masyarakat (TBM) yang berada di balai RW karena lebih bersinggungan langsung dengan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Abbas. (2015). Community Participation in Education: Challenges and Prospects in Nigeria’s Democracy. Eur. Sci. J. , 8 (5), 1–11. Akbar,  A.  (2017).  MEMBUDAYAKAN  LITERASI  DENGAN  PROGRAM  6M DI SEKOLAH DASAR. JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar) , 3 (1).
Antara News. (2014).  Surabaya Deklarasikan sebagai Kota  Literasi. 2. Retrieved from www.antaranews.com/berita/432307/surabaya-deklarasikan-sebagai- kota-literasi
Antasari, I. W. (2017). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Tahap Pembiasaan di  MI  Muhammadiyah  Gandatapa  Sumbang  Banyumas. LIBRIA , 9 (1),  13– 26.
Ika  Oktavianti,  .,  Eka  Zuliana,  Y.  R.  (2017).  Menggagas  kajian  kearifan  budaya lokal  di  sekolah  dasar  melalui  gerakan  literasi  sekolah. Prosiding  Seminar Nasional , (March). Krashen,  S.  D.  (2004). The  Power  of  Reading:  Insights  from  the  Research,  2nd Edition:  Insights  from  the  Research. Portsmouth:  Library  Unlimited  Reed Elsevier, Inc.
Megawati,  F.,  &  Wulandari,  F.  (n.d.).  PROMOTING  BIG  BOOK  AND READING  CORNER  TO  SUPPORT. Prosiding  Seminar  Nasional Pendidikan :  Tema  “DESAIN  PEMBELAJARAN  DI  ERA  ASEAN ECONOMIC  COMMUNITY  (AEC)  UNTUK  PENDIDIKAN  INDONESIA BERKEMAJUAN”  Fakultas  Keguruan  Dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo , 11–19.
OECD. (2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds Know and What They Can Do with What They Know.
Pamungkas,  A.  H.  (2017).  Role  of  Community  Leaders  in  Efforts  to  Preserve Literacy  Tradition. Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities Research. Atlantis Press , 118 . Pahl & Rowsell. 2005. Literacy and Education: Understanding the New Literacy Studies in the Classroom . London: SAGE Publications.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang StandarPelayananMinimalPendidikanDasar di Kabupaten/Kota. PeraturanMenteri
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. (n.d.).
Perpustakaan Nasional RI. 2011. Standar Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan dan Kepustakawanan . Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Rahayu,  T.,  &  Dahlan,  U.  A.  (2016).  Penumbuhan  budi  pekerti  melalui  gerakan literasi sekolah. The Progressive and Fun Education Seminar , 179–183. Ranti  Wulandari.  (2017).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SEKOLAH. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi
3 Vol.VI Tahun 2017 , VI (3), 319–330. Teguh,  M.  (2017).  Gerakan  literasi  sekolah  dasar. PROSIDING  SEMINAR NASIONAL 15 MARET 2017 , 18–26.
UNESCO.  (2003).  The  Prague  Declaration.  ―Towards  an  Information  Literate Society.‖
Wandasari,  Y.  (2017).  IMPLEMENTASI  GERAKAN  LITERASI  SEKOLAH (GLS) SEBAGAI PEMBENTUK PENDIDIKAN BERKARAKTER. Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan , 1 (1), 325–343.
.