## JURNAL KEPERAWATAN TROPIS PAPUA
http://jurnalpoltekkesjayapura.com/index.php/jktp
VOLUME 01 NOMOR 01 SEPTEMBER 2018 ISSN 2654 - 5756 ARTIKEL PENELITIAN
SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN JAYAWIJAYA, PAPUA
Muhamad Sahiddin 1 , Theresia Falentina Resubun 2
1 Jurusan Keperawatan, Politeknis Kesehatan Jayapura, Jayapura, Email: msahiddin@gmail.com
2 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Email: theresiafrskm@yahoo.com

## Coresponding Author: Muhamad Sahiddin, msahiddin@gmail.com

## Abstrak
Angka  penderita  HIV/AIDS  yang  tinggi  menjadi  salah  satu  masalah  kesehatan  di  Kabupaten  Jayawijaya. Keadaan  sumber  daya  manusia  dari  sisi  jumlah,  kualifikasi,  distribusi  dan  kapasitas  menjadi  salah  satu faktor  utama  dalam  penanggulangan  HIV/AIDS  di  Kabupaten  Jayawijaya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  keadaan  sumber  daya  manusia  dalam  program  penanggulangan  HIV/AIDS  di  Kabupaten Jayawijaya.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  pada  18  inforaman  dan  1  kelompok Focus Group  Discussion (FGD).    Penentuan  informan  penelitian  dengan  prosedur  purposive,  yang  terdiri  pejabat Dinas  Kesehatan  Kabupaten,  Komisi  Penanggulangan  AIDS  Daerah,  Kepala  Puskesmas,  Pemegang Program  HIV/AIDS  dan Non  Government  Organization. Hasil    penelitian    menunjukkan  sumber  daya manusia  untuk  program  penanggulangan  HIV  AIDS  di  Kabupaten  Jayawijaya  masih  terjadi  masalah  pada sisi  jumlah,  kualifikasi,  distribusi  maupun  peningkatan  kapasitasnya.  Kekurangan  tenaga  HIV  AIDS  terjadi pada tingkat Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan di Puskesmas. Hal ini menyebabkan penumpukan beban kerja  tenaga  karena  harus  merangkap  sebagai  programer  kegiatan  lainnya.  Jenis  tenaga  HIV  AIDS  yang tidak mencukupi adalah tenaga analis kesehatan (tenaga laboratorium), tenaga apoteker, dokter, dan tenaga konselor HIV AIDS. Distribusi tenaga kesehatan masih banyak yang berpusat di daerah perkotaan. Dari sisi peningkatan  kapasitas,  Dinas  Kesehatan  telah  rutin  melakukan  pelatihan  kepada  tenaga  HIV  AIDS,  tetapi masalah  yang  terjadi  adalah  adanya  fenomena  pindah  tugas  tenaga  kesehatan  yang  telah  mengikuti pelatihan.
Key Word : Sumber daya manusia, penanggulangan, HIV/AIDS, Jayawijaya

## PENDAHULUAN
Tanah Papua menggambarkan kasus ketidakadilan ekstrim pola infeksi. Dengan populasi hanya 1,5 % dari penduduk Indonesia, Papua di  tahun 2011 berkontribusi lebih dari 15% dari semua kasus HIV baru di Indonesia (UNICEF Indonesia, 2011). Papua memiliki angka kasus hampir 15 kali lebih tinggi dari rata – rata nasional dengan prevalensi HIV pada penduduk asli Papua lebih tinggi (2,8%) dari prevalesi penduduk non pribumi  (1,5%)  (Kemenkes,  2017).  Berdasarkan  data  hingga  Merat  2016,  terdapat  25.233  penderita HIV/AIDS.  Data  dari  dinas  kesehatan  provinsi,  penderita  AIDS  yang  meninggal  mencapai  1.836  orang. Sedangkan  yang  menderita  AIDS  sebanyak  15.871  orang,  dan  orang  dengan  HIV  sebanyak  9.362  orang. Berdasarkan  daerah,  wilayah  dengan  penderita  terbanyak  ada  di  Kabupaten  Jaya  Wijaya,  (5.293), Kabupaten Mimika (4.162), Kabupaten Nabire (4.162), Kota Jayapura (3.762), Kabupaten Jayapura (1.813) dan Merauke (1.807) (Dinkes Papua, 2017).
Pada  tahun  2001,  implementasi  desentralisasi  pemerintahan  di  Indonesia  dimulai  dengan  diikuti pelaksanaan  kebijakan  baru  tentang  pendanaan  pembangunan  di  tingkat  pusat,  provinsi,  dan kabupaten/kota. Penerapannya diikuti pula desentralisasi kesehatan sebagai konsekuensi dari desentralisasi secara  politik  yang  menjadi  inti  UU  No.  22/  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Trisnantoro,  2007). Desentralisasi  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menentukkan prioritas  pembangunan  di  daerahnya  termasuk  dalam  program  penanggulangan  HIV/AIDS  di  Papua. Kekuatan  pada  tingkat  dinas  kesehatan  diharapkan  akan  mendukung  target  nasional  dalam penanggulangan HIV/AIDS secara nasional (Flores dkk., 2016).
Sistem  Kesehatan  Nasional  memberikan  fokus  penting  pada  pengembangan  dan  pemberdayaan sumber  daya  manusia  kesehatan  guna  menjamin  ketersediaan,  pendistribusian,  dan  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  kesehatan.  Pengembangan  dan  pemberdayaan  sumber  daya  manusia  kesehatan meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan  program  sumber  daya  manusia  yang  diperlukan,  pengadaan  yang meliputi  pendidikan  tenaga  kesehatan  dan  pelatihan  sumber  daya  manusia  kesehatan,  pendayagunaan
sumber  daya  manusia  kesehatan,  termasuk  peningkatan  kesejahteraannya,  dan  pembinaan  serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan (Farahani dkk., 2016).
Provinsi  Papua  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  8  tahun  2010  tentang  pencegahan  dan penanggulangan  HIV  AIDS  di  Papua  yang  didorong  pada  upaya  memutus  mata  rantai  penularan  HIV  di Provinsi  Papua.  Untuk  mendukung  pelaksanaan  penanggulangan  HIV  AIDS  dibentuk  Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang secara khusus membuat kebijakan, menggerakan, melakukan kordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan yang dikepalai oleh Kepala daerah dan pelaksanaan teknis diserahkan kepada Dinas  Kesehatan yang dianggotai oleh Kepolisian Daerah, Jaringan ODHA, LSM, Dinas Kesejahteraan Sosial dan beberapa Stakehoder lain.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jayawijaya  dalam  melaksanakan  tugasnya  membawahi  26    Puskesmas (13  Puskesmas  sudah  terdaftar  di  Kementerian  Kesehatan  dan  13  Puskesmas  belum  terdaftar  di Kementerian Kesehatan). Secara struktur organisasi, bagian yang membawahi upaya penanggulangan HIV AIDS  adalah  Bidang  Pemberantasan  Penyakit  Menular  dan  Sub  bidang  Penanggulangan  TB/HIV.  Semua Puskesmas memberikan pelayanan HIV AIDS yang berjumlah 5.293 kasus pada tahun 2017 dengan jumlah kasus  tertinggi  terjadi  di Wilayah  Kerja  Puskesmas  Wamena  Kota  yang  berjumlah  1.682  kasus  dan  diikuti oleh  Puskesmes  Hom  Hom  dan  Puskesmas  Elekma  pada  posisi  kedua  dan  ketiga.  RSUD  Wamena  dan Klinik Kalvari sebagai pusat rujukan pasien penderita HIV/ AIDS.
Hambatan kapasitas (sumber daya manusia dan infrastruktur), sikap dan budaya mempengaruhi upaya untuk  mencegah  penularan  dari  Ibu  ke  bayi dan  mempromosikan  rawatan lanjutan  bagi pasangan ibu  dan bayi  (Kemenkes,  2015).  Layanan  untuk  pananggulangan  penularan  dari  ibu  ke  anak  di  Kabupaten Jayawijaya  masih  terbatas,  dan  implementasi  pada  tingkat  provinsi  dan  kabupaten  masih  bervariasi. Kesenjangan  dalam  ketersediaan  dan  penggunaan  mereflesikan  perbedaan  tingkat  kapasitas  lokal, mekanisme tindak lanjut, dan norma – norma dan sikap budaya lokal terhadap HIV.
Kebijakan  desentralisasi  dalam  program  HIV  AIDS  di  Kota  Semarang  belum  berjalan  secara  optimal yang ditandai dengan meningkatnya kasus HIV AIDS, jumlah fasilitas kesehatan yang tidak memadai serta ketersediaan sumber daya  manusia yang tidak cukup. Penelitian ini juga  menemukan adanya ego sektoral antara  instansi  pemerintah  dan  swasta  serta  stigma  negatif  untuk  HIV  AIDS  dan  budaya  permisif  di masyarakat terkait HIV AIDS (Aji dkk., 2016).
Penelitian  yang  di  Kabupaten  Manokwari  menemukan  bahwa  Penerapan  sistem  desentralisasi  yang memberi  kewenangan  penuh  bagi  kepala  daerah  dalam  mengambil  keputusan  khususnya  dalam  proses mutasi  pegawai  menyebabkan  proses  mutasi  tenaga  kerja  di  di  Kabupaten  Manokwari  sangat  tinggi.  Luas wilayah yang relatif luas dan kondisi topografi yang tidak merata menjadi barrier transportasi antar wilayah. Hal  ini  berimplikasi  pada  ketidakmerataan  sumber  daya  manusia  dalam  memberikan  layanan  HIV  AIDS (Afiatoba, 2014).  Berdasarkan kajian masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk untuk mengkaji keadaan sumber daya manusia dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayawijaya.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Jayawijaya,  Papua,  Indonesia  di  Dinas  Kesehatan,  Komisi Penanggulangan  AIDS  Daerah,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Non  Goverment  Organization dan  Puskesmas.  Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Februari  -  April Penelitian  ini  menggunakan  desain kualitatif  dengan  pendekatan  study  kasus.  Pemilihan  desain  ini  dengan  pertimbangan  bahwa  desain kualitatif  sangat  tepat  untuk  mengkaji  fenomena  keadaan  sumber  daya  manusia program  penanggulangan HIV  AIDS  di  Kabupaten  Jayawjaya  berdasarkan  pada  pandangan  stakeholder  yang  berkepentingan. Penentuan informan penelitian menggunakan prosedur purposif, yaitu menentukkan informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Informan penelitian berjumlah 18 informan yang terdiri dari Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayawijaya, Kepala Bappeda, Sekretaris KPAD, Kabid. UPT ATM Dinas Kesehatan  Provinsi  Papua,  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jayawijaya,  Kepala  Seksi  Aids,  TBC  dan Malaria,  Kepala  Puskesmas,  Pemegang  Program  HIV/AIDS  Puskesmas,  NGO  Internasional,  LSM  Lokal, dan tokoh masyarakat.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, telaah dokumen dan Focus Group  Discussion  (FGD)  untuk  mendapatkan  informasi  secara  intersubjektif.  Dalam  pelaksanaan wawancara  dilakukan  perekaman  suara  dengan  terlebih  dahulu  meminta  persetujuan  dari  informan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Data hasil wawancara dalam bentuk rekaman diolah  dengan  melakukan  transkripsi  secara  manual  dan  diketik  ke  dalam  program microsoft  word . Kemudian  dilakukan  coding  untuk  menentukkan  kategori-kategori  dan  tema-tema  berdasarkan  fakta  yang disampaikan oleh informan penelitian. Interpretasi hasil penelitian disampaikan secara narasi dan dilengkapi dengan  kutipan  hasil  wawancara.  Proses  untuk  menjamin  validitas  temuan  penelitian  ini  dilakukan triangulasi.

## HASIL

## Kecukupan dan distribusi tenaga HIV AIDS
Program penanggulangan HIV AIDS membutuhkan tenaga yang cukup baik dari segi jumlah maupun kualifikasi  baik  itu  yang  bertugas  di  dinas  kesehatan  maupun  tenaga  HIV  AIDS  yang  bertugas  di
Puskesmas. Tenaga kesehatan yang dibutuhkan di Puskesmas dalam program  penanggulangan HIV AIDS adalah  tenaga  dokter,  tenaga  labolatorium,  tenaga  perawat,  tenaga  farmasi  dan  tenaga  kesehatan masyarakat.  Saat  ini  penanggung  jawab  program  HIV  AIDS  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jayawijaya terdiri atas 2 orang, yaitu tenaga dokter dan tenaga kesehatan masyarakat.
Kabupaten Jayawijaya memiliki 15 layanan penanggulangan HIV AIDS, yaitu Rumah sakit Wamena, Klinik  Kaflari,  Puskesmas  Waelagama,  Puskesmas  Asolokobal,  Puskesmas  Homhok,  Puskesmas  Kurulu, Puskesmas Yalengga, Puskesmas Polakne, Puskesmas Wolo, Puskesmas Elegma, Puskesmas  Pelebaga, Puskesmas  Musatfa,  Puskesmas  Asologaima  dan  Puskesmas  Musakfa.  Jumlah  ini  lebih  besar  jika dibandingkan  dengan  Kabupaten  lain  yang  berada  di  Provinsi  Papua.  Namun,  beberapa  layanan  masih kekurangan  tenaga  dokter,  yaitu  Puskesmas  Musakfa,  Puskesmas  Hubikosi,  Puskesmas  Palebaga, Puskesmas  Yalengga,  Puskesmas  Wolo  dan  Puskesmas  Asolokobal.  Tidak  adanya  dokter  disebabkan belum  adanya  penempatan  dokter  di  puskesmas,  dokter  yang  sedang  melanjutkan  studi,  dan  dokter  yang sedang  cuti  melahirkan.  Padahal  dokter  sangat  dibutuhkan  dalam  melakukan  penegakkan  diagnosa terhadap pasien. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan berikut:
...dari 15 layanan tersebut puskesmas musakfa tidak ada dokter, puskemas hubikosi tidak ada dokter, puskesmas pelebaga dokter sedang sekolah, puskesmas yalengga tidak ada dokter, puskesmas wolo tidak  ada  dokter  karena  sedang  sekolah,  kemudian  puskesmas  asolokobal  dokter  sedang  cuti  untuk melahirkan, ini yang dokternya menurut kami sangat vital, lalu yang kedua belum semua puskesmas memiliki perawat, ini juga masih PR besar bagi kami. Lalu, juga belum semua puskesmas mempunyai analis,  semua  sebagian  besar  sudah  bisa  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten  jayawijaya tetapi  masih  ada  puskesmas  musakfi,  sampai  saat  ini  belum  mempunyai  analis.  Lalu  juga  belum semua  puskesmas  mempunyai  ee  apoteker  karena  kami  membutuhkannya  untuk  pemberian  ARV, dan  belum  semua  puskesmas  memiliki  ee  konselor  yang  handal  sehingga  bisa  memastikan  pasien untuk  meneruskan  minum  obat.  Ini  masalah-masalah  sumber  daya  kesehatan  yang  ada di  layanan- layanan. Sementara di dinas sendiri masih lemah karena belum ada yang khusus memantau tentang kualitas  laboratorium  dan  juga  yang  memastikan  tentang  ee  konselor  dan  juga  perawat  yang  baik. Yang  lain  lagi  adalah  kami  juga  belum  mempunyai  tim  mentoring  klinis  yang  harusnya  atau seyogyanya  disediakan  oleh  ruma  sakit  wamena  sampai  saat  ini  kami  belum  punya.  Itu  salah  satu, dua salah tiga permasalahan yang berkaitan dengan SDM manusia kesehatan kami... (Informan GYA, Kepala Seksi AIDS, TBC dan Malaria).
Selain  tenaga  dokter,  kekurangan  tenaga  juga  terjadi  untuk  tenaga  perawat,  analisis  kesehatan, apoteker  dan  konselor.  Beberapa  layanan  belum  memiliki  tenaga  perawat,  begitu  pula  masih  ada puskesmas yang belum memiliki tenaga analisis yang bekerja di Labolatorium. Misalnya Puskesmas Musafki yang  hingga  saat ini  belum  memiliki  tenaga analis.  Kekurangan  tenaga  juga  terjadi  pada tenaga  apoteker. Belum semua puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Jayawijaya  memiliki tenaga apoteker, padahal dalam  program  penanggulangan  HIV  AIDS  tenaga  apoteker  digunakan  dalam  pemberian  obat  ARV. Konselor yang handal juga belum dimiliki oleh semua puskesmas. Tenaga konselor merupakan tenaga yang akan memastikan pasien untuk meneruskan meminum obat.
Tenaga  khusus  yang  membawahi  HIV  AIDS  di  Puskesmas  saat  ini  juga  merangkap  sebagai pemegang  program  untuk  penyakit  yang lain.  Tenaga  kesehatan  yang  ada  merangkap  sebagai  programer pada  kegiatan  lain,  sehingga  tidak  fokus  untuk  menangani  program  HIV/AIDS.  Pengelola  memiliki  beban kerja  yang  menumpuk,  yang  menyebabkan  terjadi  keterlambatan  dalam  melakukan  pelaporan  kegiatan. Termasuk  keterlambatan  dalam  memasukan  laporan  LPPHA  untuk  pengajuan  kebutuhan  logistik  program penanggulangan HIV AIDS di Puskesmas.
...ee  yang  paling  sering  keterlambatan  itu  disebabkan  karena  ee  pengelola  program  di  puskesmas beban kerja nya menumpuk... (Informan HCT, Kasie. Alkes dan PKRT).
Selain  pada  tingkat  layanan,  masalah  sumber  daya  manusia  juga  terjadi  pada  tingkat  Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang hanya terdiri atas 2 orang. Jumlah ini dirasakan sangat kurang jika dibandingkan dengan wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 26 Puskesmas, yang terdiri dari 13 Puskesmas yang terdaftar dan 13 puskesmas yang belum terdaftar.
...lingkungan  dinas  yah,  memang  SDM di  sana  ya  sangat  terbatas  karena  selama  ini  dokter  Hg  dan temannya hanya  berdua  untuk bagaimana  pelayanan  HIV/AIDS  di  Jayawijaya  ini.  Dengan  satu  atau dua  tenaga  ini  menurut  saya  masih  kurang,  karena  bagaimana  pun  ee  ini  butuh  ee  SDM-SDM  lain bagaimana memperkuat data, dilab nya , monitoring dilayanan,  di level perencanaan jadi ini dan  ini sama di KPA juga ee kita belum liat dengan jelas SDM yang ada dengan tupoksi yang ada juga belum terlalu  clear maksudnya  belum  terlalu  jelas  juga  sehingga  ini  juga  menjadi  suatu  hambatan  seketika kita melakukan implementasi program yah, dalam diskusi kemarin juga dokter Hg sudah bilang sama saya bahwa memang mereka terjadi kekurangan tenaga karena menurut saya SDM ini sangat penting untuk  bagaimana  mengadres  isu-isu  terkait  HIV  itu  adalah  tenaga  yang  paling  penting  dan  kedua bagaimana  tenaga  tenaga  yang  ada  untuk  memfasilitasi  di  tingkat  layanan  terutama  mentoring, pelayanan lainnya dan sebagainya ... (Transkrip FGD, Lingkages)
Sumber  daya  kesehatan  untuk  program  penanggulangan  HIV  AIDS  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Jayawijaya  dirasakan  sangat  lemah,  karena  belum  ada  tenaga  khusus  yang  bertugas  memantau  kualitas labolatorium, konselor dan perawat yang baik. Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya juga belum memiliki tim mentoring klinis yang harusnya disediakan oleh rumah sakit umum daerah Wamena.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  dinas  kesehatan  yang  mengatasi  masalah  kekurangan  sumber  daya manusia  adalah  menyediakan  anggaran  untuk  merekrut  tenaga  kontrak.  Tenaga  yang  saat  ini  dibutuhkan seperti  dokter,  apoteker,  perawat  dan  analis.  Namun,  meskipun  pemerintah  daerah  telah  membuka  dan menyiapkan dana untuk perekrutan tenaga kontrak, masalahnya adalah belum ada tenaga yang ada untuk mendaftar sebagai tenaga kontrak.
...melakukan dengan pembiayaan daerah melakukan kontrak untuk kecukupan tenaga analis dan juga tenaga  apoteker  tapi  tetap  masih  kurang,  karena    walaupun  juga  dokter    kontrak  tetapi  dokter  yang mau  datangnya  tidak  ada  itu  yang  jadi  masalah,  sebetulnya  pemerintah  daerah  sudah  menyiapkan dananya untuk pembayaran kontrak dokter, perawat, dan juga analis serta apoteker tetapi tenaganya untuk  dokter  dan  perawat  belum  ada... (Informan  GYA,  Kepala  Seksi  AIDS,  TBC  dan  Malaria  Dinas Kesehan).
Tenaga  yang  ada  adalah  tenaga  kontrak  dan  tenaga  Nusantara  Sehat  yang  merupakan  penugasan dari  Kementerian  Kesehatan.  Tetapi  tenaga  ini  tidak  bisa  diharapkan  karena  keberadaan  tenaga  tersebut terikat oleh kontrak waktu, sehingga sewaktu – waktu dapat meninggalkan tugas di Kabupaten Jayawijaya. Distribusi  tenaga  HIV  masih  menjadi  konsen  dalam  pendayagunaan  sumber  daya  manusia  dalam program  penanggulangan  HIV  AIDS  di  Kabupaten  Jayapura.  Distribusi  tenaga  HIV  AIDS  di  Puskesmas menentukkan  ketersediaan  tenaga  di  Puskesmas.  Puskesmas  yang  berada  di  wilayah  perkotaan  menjadi pilihan utama bagi tenaga kesehatan. Sedangkan puskesmas yang jauh dari wilayah perkotaan masih minim dan  belum  memenuhi  kebutuhan  pelayanan,  karena  disebabkan  oleh  masalah  dalam  akses (keterjangkauan), faktor keamanan, faktor ketersediaan kebutuhan, dan perumahan.
...distribusi  khususnya  distribusi  tenaga  kesehatan  di  kabupaten  jaya  wijaya  ini  masih  belum  baik, belum  ideal  karena  apa,  ada  beberapa  ee  wilayah-wilayah  kita  yang  memang  sulit  ,  masih  sulit dijangkau  dalam  arti  tanda  petik  yang  membutuhkan  dari  sisi  mungkin  faktor  keamanan,  faktor  eee apa namanya kebutuhan kebutuhan lain mungkin perumahan dan lain sebagainya sehingga memang distribusi  tenaga  kesehatan  ini  masih  banyak  berada  disekitar  kota  dan  pinggiran-pinggiran  kota... (Informan PM, Kepala Bappeda).
Tantangan  SDM  di  Puskesmas  Kabupaten  Jayawijaya  terutama  pada  bidang  laboratorium  dan pencatatan  pelaporan.  Jumlah  tenaga  labolatorium  tidak  sesuai  dengan  jumlah  pasien  dan  jumlah  fasilitas layanan kesehatan.

## Peningkatan kapasitas tenaga HIV AIDS
Pengembangan  sumber  daya  manusia  merupakan  dimensi  pendukung  yang  penting  dalam  rangka keberhasilan  program  penangggulandan  HIV  AIDS.  Desentralisasi  pengobatan  HIV  AIDS  ke  layanan kesehatan primer di Kabupaten Jayawijaya sangat memerlukan penguatan SDM.
Pengembangan  kapasitas  kepada  tenaga  HIV  AIDS  di  Kabupaten  Jayawijaya  rutin  dilakukan. peningkatan  kapasitas  dilakukan  dalam  bentuk  pemberian  pelatihan  kepada  tenaga  HIV  AIDS  untuk peningkatan skill dalam pelayanan dan pencatatan dan pelaporan.
...setiap  tahun  itu  diadakan  pelatihan  untuk  peningkatan  sumber  daya  manusia  ..  ( Hasil  FGD, Programmer HIV AIDS Dinas Kesehatan ).
Dinas  kesehatan  Kabupaten  Jayawijaya  melalui  bagian  P2P  tercatat  melakukan  pelatihan  secara reguler pada tahun 2017. Pelatihan ini ditunjukkan kepada tenaga HIV AIDS yang berada di layanan. Selain Dinas  Kesehatan,  pelatihan  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  juga  dilakukan  oleh  NGO  Internasional seperti  CHAI,  Lingkages  dan  lain –  lain  melalui  kegiatan On  The  Job  Training (OJT).  Selain  diberikan kepada tenaga HIV AIDS Puskesmas, pelatihan juga diberikan kepada LSM Lokal dan Kader Desa.
...nya tetapi kadang kadang ee jadi ee petugas yang sudah dilatih terutama untuk HIV kadang kadang itu  kita  sudah  pada  saat  sebelum  dibuat  pelatihan  kita  sudah  mereka  harus  membuat  komitmen bahwa  tidak  akan  berpindah  tugas  selama  jangka  waktu  paling  tidak  3  tahun  harus  bertugas  di  ini. Tetapi  kadang  kadang  itu  walaupun  sudah  dilatih  mereka  pindah  tanpa  sepengetahuan  dan  se  izin orang program di dinas kesehatan... ( Hasil FGD, Programmer HIV AIDS Dinas Kesehatan ).
Namun,  salah  satu  masalah  yang  dihadapi  sehubungan  dengan  peningkatan  kapasitas  tenaga  HIV AIDS  bagi  tenaga  puskesmas  adalah  tingkat  retensi  pegawai  yang  rendah.  Tenaga  HIV  AIDS  yang  telah dilatih beberapa telah pindah tugas. Hal ini berakibat pada berhentinya pelayanan HIV AIDS di Puskesmas. Pasalnya, layanan HIV AIDS.

## PEMBAHASAN
Desentralisasi program penanggulangan HIV AIDS sangat memerlukan penguatan SDM baik jumlah, kualifikasi,  distribusi  dan  peningkatan  kapasitas  tenaga  HIV  AIDS  pada  seluruh  tingkat,  baik  itu  Dinas Kesehatan,  puskesmas,  rumah  sakit,  LSM  dan  kader.  Menurut  KPA  (2010),  sumber  daya  manusia  yang bergerak  pada  program  HIV  AIDS  meliputi  tenaga  lapangan  (pendidik  sebaya,  petugas  penjangkau, supervisor program lapangan, manajer program tingkat lapangan), tingkat layanan (petugas konselor, dokter spesialis,  dokter  umum,  petugas  laboratorium,  perawat,  petugas  administrasi,  ahli  gizi,  bidan,  manajer kasus)  dan  tingkat  kordinasi/  KPA  di  Kabupaten/Kota  (pengelolah  program,  petugas  monitoring  dan evaluasi,  dan  pengelola  administrasi).  Sumber  daya  manusia  sebagai  input  dalam  sistem  kesehatan  akan sangat  mempengaruhi  jalannya  sistem  kesehatan  itu  sendiri,  termasuk  dalam  program  penanggulangan HIV/AIDS yang harus didukung oleh sumber daya manusia (Farahani dkk., 2016).
Ketersediaan  sumber  daya  manusia  mempengaruhi  jalannya  program  HIV  AIDS  di  daerah (Darmawansyah  dkk.,  2014)  .  Kecukupan  sumber  daya  manusia  kesehatan  Kabupaten  Jayawijaya  jika dilihat  atas  dasar  rasio  tenaga  dan  jumlah  penduduk,  kondisinya  telah  mencukupi,  kecuali  pada  2 puskesmas yang belum memiliki dokter. Namun, keterlibatan tenaga kesehatan pada program HIV AIDS di Kabupaten Jayawijaya masih belum mencukupi. Tantangannya adalah beberapa puskesmas belum memiliki dokter, tenaga laboratorium, apoteker dan pencatatan pelaporan. Padahal, ketersediaan tenaga dokter dan laboratorium  sangat  berperan  dalam  pemeriksaan  laboratorium  untuk  diagnostik  sedangkan  pencatatan pelaporan  menjadi  faktor  utama  dalam  ketersediaan  data  dan  informasi  HIV  AIDS  di  Puskesmas,  hingga pada proses pemberian obat ARV (Barnighausen dkk., 2016).
Kekurangan  tenaga  HIV  AIDS  juga  terjadi  pada  tenaga  apoteker  dan  tenaga  konselor.  Beberapa puskesmas  belum  memiliki  tenaga  apoteker,  padahal  tenaga  ini  sangat  berhubungan  dengan  pemberian obat  ARV  bagi  penderita.  Begitu pula  tenaga  konselor  yang  berperan dalam  pendampingan  dan  konseling bagi penderita dan keluarganya. Masalah lain adalah pemegang program HIV AIDS di puskesmas memiliki beban  kerja  lebih  karena  merangkap  sebagai  pemegang  program  untuk  penyakit  lain  seperti  Malaria  dan TBC. Hal ini menyebabkan keterlambatan pada pemasukan laporan ke Dinas Kesehatan untuk permintaan logistik dan lain – lain.
Upaya yang dilakukan untuk memenuhi tenaga kesehatan pada tahun 2015  -2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya melakukan perekrutan tenaga tidak tetap untuk tenaga dokter, bidan, perawat, analis, farmasi  dan  tenaga  pengelolah  data  informasi  kesehatan.  Perekrutan  dan  penggajian  menggunakan  dana APBD yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan perekrutan tenaga  Satgas  Kaki  Telanjang  sebanyak  8  Tim,  yang  terdiri  dari  tenaga  dokter,  tenaga  bidan,  tenaga perawat,  tenaga  analis,  tenaga  farmasi,  tenaga  gizi  dan  tenaga  kesling  yang  ditempatkan  di  8  tempat pelayanan yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan.
Selain  adanya  tenaga  kontrak  dan  Satgas  Kaki  Telanjang  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jayawijaya menerima  Tenaga  Nusantara  Sehat    yang  diutus  oleh  Kementerian  Kesehatan.  Jumlah  tenaga  Nusantara Sehat  berjumlah  10 orang,  masing – masing tenaga perawat, farmasi, analisis laboratorium, bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan yang ditempatkan di Puskesmas Wollo dan Puskesmas Bolokme.
Namun,  adanya  tenaga  kontrak,  Satgas  Kaki  Telanjang  dan  Tenaga  Nusantara  Sehat  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  tenaga  HIV  AIDS  di  Puskesmas.  Pasalnya,  keberadaan  tenaga  tersebut  tidak diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga HIV AIDS, melainkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga puskesmas  secara  umum.  Hal  ini  terlihat  adanya  tenaga  puskesmas  yang  merangkap  jabatan  untuk program  kesehatan  lainnya  selain  yang  bersangkutan  juga  bertanggung  jawab  sebagai  tenaga  HIV  AIDS. Selain  itu,  tenaga  kontrak,  Satgas  Kaki  Telanjang  dan  Tenaga  Nusantara  Sehat  tidak  bisa  seterusnya diharapkan akan bertahan di Puskesmas karena tenaga tersebut bekerja sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan.
Kekurangan  tenaga  juga  terjadi  pada  tingkat  dinas  kesehatan.  Pada  tingkat  Dinas  Kesehatan, program  HIV  AIDS  ditangani  oleh  Seksi  AIDS,  TBC  dan  Malaria  dengan  jumlah  tenaga  sebanyak  2  (dua) orang,  yaitu  kepala  seksi  dan  1  (satu)  anggota.  Jumlah  ini  sangat  tidak  cukup  dibandingkan  wilayah  kerja yang mencapai 26 Puskesmas (13 terregistrasi dan 13 belum terregistrasi) dengan jumlah unit layanan HIV AIDS  sebanyak  15  unit.  Hal  ini  menyebabkan  penanggung  jawab  HIV  AIDS  Dinas  Kesehatan  tidak  bisa menjalankan  beberapa  jenis  kegiatan  seperti  monitoring  klinis,  pemantauan  kualitas  laboratorium,  dan konseling  HIV  AIDS.  Kegiatan  monitoring  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  harusnya  dapat  menjamin pelaksanaan pengobatan HIV di tingkat Puskesmas (Laurenco dkk., 2014).
Kekurangan  sumber  daya  manusia  untuk  program  penanggulangan  HIV  AIDS  tidak  hanya  terjadi  di Kabupaten  Jayawijaya.  Isu  kekurangan  tenaga  juga  menjadi  masalah  di  kabupaten  lain,  seperti  hasil penelitian yang dilakukan oleh Feranika (2015), di Kabupaten Pangkalpinang. Kekurangan SDM HIV AIDS menyebabkan beban kerja lebih pada programer HIV serta terbengkalainya beberapa kegiatan lain.
Isu  penting  lainnya  yang  berhubungan  dengan  sumber  daya  manusia  kesehatan  di  Kabupaten Jayawijaya adalah masalah distribusi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di daerah sekitar  Kota  Wamena  karena  infrastruktur  di  Kabupaten  Jayawijaya  belum  terbangun  secara  merata  dan terrawat,  termasuk  tempat  tinggal  bagi  tenaga  kesehatan.  Selain  itu,  masalah  akses  dan  isu  keamanan menjadi  salah  satu  sebab  tenaga  kesehatan  tidak  bersedia  untuk  bertugas  di  daerah  yang  jauh  dari  Kota Wamena.
Semua  tenaga  kesehatan  termasuk  yang  bekerja  untuk  layanan  HIV  AIDS  perlu  memiliki  standar kompetensi  tertentu.  Standar  kompetensi  diperoleh  baik  melalui  jalur  lembaga  pendidikan  formal,  maupun pelatihan – pelatihan dari kemenkes atau lembaga kesehatan lainnya yang tersertifikasi. Saat ini, belum ada rujukan  kompetensi  tenaga  HIV  AIDS  dalam  sistem  kesehatan  karena  beberapa  tenaga  HIV  AIDS  seperti petugas  penjangkau,  pendamping,  konselor  belum  dikenal  dalam  istilah  SDM  Kesehatan.  Kecuali  untuk tenaga  dokter,  terdapat  panduan  praktik  klinik  di  fasilitas  kesehatan  primer  untuk  menangani  penyakit khusus  seperti  HIV  AIDS,  sebagaimana  tercantum  dalam  Permenkes  No  5  tahun  2014.  Karena  ketiadaan standar  ini  yang  bisa  dijadikan  acuan,  pelatihan  yang  dilakukan  saat  ini  tidak  untuk  memenuhi  standar kompetensi,  tetapi  hanya  untuk  peningkatan  kapasitas  dalam  menjalankan  kegiatan –  kegiatan  di  unit layanan HIV AIDS.
Dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  tenaga  HIV  AIDS  di  Kabupaten  Jayawijaya,  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Jayawijaya  melakukan  pelatihan.  Pelatihan  tidak  hanya  diberikan  kepada  tenaga  kesehatan, tetapi juga kepada tenaga non kesehatan seperti kader. Pelatihan dilakukan dalam rangka penyegaran bagi petugas kesehatan tentang metode layanan HIV AIDS yang tiap saat berkembang. Pelatihan yang dilakukan kepada  kader  diberikan  dalam  rangka  memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  kader  dalam  kegiatan pencarian pasien HIV AIDS yang Lost to Follow up dan Pendamping Minum Obat.
Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya mengalami kendala dalam melaksanakan pelatihan sehubungan  dengan  program  penanggulangan  HIV  AIDS.  Hal  ini  karena  tidak  mudah  untuk  meyakinkan Bappeda  baik  Provinsi  maupun  Daerah  untuk  mengalokasikan  anggaran  untuk  kegiatan  pelatihan  bagi tenaga HIV AIDS. Hal yang bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jayawijaya adalah melakukan On The Job Training (OJT) dengan bantuan dari Donor Luar Negeri. Namun hal ini dirasakan masih belum cukup karena sumber daya dan materi pelatihan harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Masalah pindah tugas pegawai juga menjadi kendala sehubungan dengan tenaga HIV AIDS. Tenaga HIV AIDS di Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan HIV AIDS beberapa diantaranya telah pindah tugas. Hal ini menyebabkan kekosongan tenaga HIV AIDS terlatih di Puskesmas.

## KESIMPULAN
Sumber  daya  manusia  untuk  program  penanggulangan  HIV  AIDS  di  Kabupaten  Jayawijaya  masih menjadi  masalah  pada  sisi  jumlah,  kualifikasi,  distribusi  maupun  peningkatan  kapasitasnya.  Kekurangan tenaga  HIV  AIDS  terjadi  pada  tingkat  Dinas  Kesehatan  dan  Unit  Pelayanan  di  Puskesmas.  Hal  ini menyebabkan  terjadinya  penumpukan  beban  kerja  tenaga  karena  harus  merangkap  sebagai  programe kegiatan  lainnya.  Jenis  tenaga  HIV  AIDS  yang  tidak  mencukupi  adalah  tenaga  analis  kesehatan  (tenaga lab),  tenaga  apoteker,  dokter,  dan  tenaga  konselor  HIV  AIDS.  Distribusi  tenaga  kesehatan  masih  banyak yang berpusat di daerah perkotaan. Dari sisi peningkatan kapasitas, Dinas Kesehatan telah rutin melakukan pelatihan  kepada  tenaga  HIV  AIDS,  tetapi  masalah  yang  terjadi  adalah  adanya  fenomena  pindah  tugas tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan.  Keterbatasan tenaga HIV AIDS di Kabupaten Jayawijaya dapat diatasi dengan memberikan beasiswa kepada putra putri asli Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhan  tenaga.  Model  yang  dibangun  adalah  bentuk  ikatan  kontrak,  bahwa setiap  putra  putri  yang  diberikan  pembiayaan  oleh  pemerintah  daerah  harus  kembali  bekerja  di  wilayah Kabupaten Jayawijaya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kami  sampaikan  kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jayawijaya  yang  telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di daerah Kabupaten Jayawijaya.

## REFERENSI
Afiatoba.  (2014).  Integrasi  Upaya  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  dalam  Kerangka  Sistem  Kesehatan Nasional Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Monokwari: Universitas Negeri Papua. Aji    P.  G.  P.,  Hidayat  Z.,  &  Rostyaningsih  D.  (2016).  Implementasi  Perda  Nomor  3  Tahun  2010  Tentang Penanggulangan  HIV/AIDS  Di  Kabupaten  Semarang. Journal  of  Public  Policy  and  Management Review, 5 (3).
Bärnighausen  T.,  Bloom  D.  E.,  &  Humair  S.  (2016).  Human  Resources  for  Treating  HIV/AIDS:  Are  the Preventive Effects of Antiretroviral Treatment a Game Changer? PLoS ONE, 11 (10).
Darmawansyah., Rahmadanim S., Syafar M., Balqis., & Arifin A. (2014). The analysis of factors affecting the use  of  VCT  service  for  high-risk  group  infected  with  HIV/AIDS  in  Makassar. International  Journal  of Research in Health Sciences, 2 (4).
Dinas Kesehatan Papua. (2017). Laporan Kejadian HIV AIDS di Papua. Jayapura . Papua: Dinas Kesehatan. Farahani M., Price N., El-Halabi S., Mlaudzi N., Keapoletswe K., Lebelonyane R., Marlink R. (2016). Impact of Health System Inputs on Health Outcome: A Multilevel Longitudinal Analysis of Botswana National Antiretroviral Program (2002-2013). PLoS ONE, 11 (8).
Feranika.  (2015).  Implementasi  Program  Penanggulangan  HIV  Dan  AIDS  Di  Komisi  Penanggulangan  Aids (KPA) Kota Tanjungpinang . (Magister), Universitas Maritim Raja Haji, Tanjung Pinang.
Flores  S.  A.,  Purcell  D.  W.,  Fisher    H.  H.,  Belcher    L.,  Carey    J.  W.,  Courtenay-Quirk.  (2016).  Shifting Resources  and  Focus  to  Meet  the  Goals  of  the  National  HIV/AIDS  Strategy:  The  Enhanced Comprehensive HIV Prevention Planning Project, 2010 –2013. Public Health Reports, 131 (1), 52-58. Kemenkes  RI.  (2017). Situasi  dan  Analisis  HIV  AIDS.  Jakarta:  Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian Kesehatan RI . Jakarta: Kementrian kesehatan Republik Indonesia.
KPA.  (2010). Strategi  dan  Rencana  Aksi  Nasional  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  tahun  2010-2014. Jakarta: Komisi Penanggulangan AIDS.
Lourenço  L.,  Lima  V.  D.,  Heath  K.,  Nosyk  B.,  Gilbert  M.,  Colley  G.  (2014).  Process  Monitoring  of  an  HIV Treatment as Prevention Program in British Columbia, Canada. Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 67 (3), 94-109. Trisnantoro  L.  (2007). Pelaksanaan  Desentralisasi  Kesehatan  di  Indonesia  2000  -  2007 .  Jogjakarta:  Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadja Mada. UNICEF Indonesia. (2012). Ringkasan Kajian: Respon terhadap HIV & AIDS . Jakarta: UNICEF Indonesia.