## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
Maranda Sukma Mufatzizah 1 , Zakaria 2
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 12 e-mail: marandasukma@gmail.com

## Abstract
Regional regulations are made with the aim of creating security and order for the general  public,  especially  regarding  parking  regulations,  parking  management can be said to be effective if it carries out the main tasks in the implementation of parking  on  the  edge  of  public  roads  with  applicable  procedures  and  provides protection to the community. This study uses an empirical juridical method with a descriptive  approach  that  focuses  on  exposure  and  finding  facts  on  the application  of  Yogyakarta  City  Regional  Regulation  No.  2  of  2019  concerning parking.  The  results  in  this  study  show  that  several  regulations  that  have  been regulated  are  certainly  one  of  the  solutions  to  parking  problems  in  the  city  of Yogyakarta  and  have  provided  several  benefits,  conveniences  and  improved public  services.  The  element  that  is  not  appropriate,  namely  the  disobedience  of the parking management parties in implementing parking, has become one of the main  triggers  for  congestion  in  the  city  of  Yogyakarta.  The  application  of  this regulation is still lame in terms of public order, namely the lack of social control between  parking  officers  and  the  Yogyakarta  City  Transportation  Service,  so there needs to be awareness for parking managers in order to create a benefit for the  general  public.  The  conclusion  that  can  be  drawn  is  that  the  application  of parking regulations is not said to be a problem in general because there are still many  violations  such  as  using  sidewalks as  parking  lots  and  places  that  are  not permitted by the PERDA, parking is still used as a parking lot. The application of this  wrong  parking  will  continue  before  strict  action  is  taken  by  the  relevant agencies.
Key words: Application of Regional Regulations, Parking

## Abstrak
Peraturan  Daerah  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  umum  khususnya  mengenai  peraturan  perparkiran, pengelolaan  perparkiran  dapat  dikatakan efektif  apabila  menjalankan tugas-tugas pokok  dalam  penyelenggaraan  perparkiran  di  tepi  jalan  umum  dengan  prosedur yang  berlaku  serta  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini mengguanakan  metode  yuridis  empiris  dengan  pendekatan  deskriptif  yang  fokus terhadap  pemaparan  serta  menemukan  fakta-fakta  terhadap  penerapan  Peraturan Daerah  Kota  Yogyakarta  No.  2  Tahun  2019  Tentang  Perparkiran.  Hasil  dalam penelitian  ini  menunjukkan  dari  beberapa  peraturan  yang  sudah  diatur  tentu menjadi salah satu solusi dari permasalahan perparkiran di Kota Yogyakarta dan sudah  memberikan  beberapa  kemanfaatan,  kemudahan  dan  meningkatkan pelayanan masyarakat. Adapun unsur yang tidak sesuai yaitu ketidaktaatan pihak-
pihak  pengelola  parkir  dalam  menerapkan  perpakiran,  hal  ini  menjadi  salah  satu pemicu  utama  terjadinya  kemacetan  di  Kota  Yogyakarta.  Penerapan  Peraturan perparkiran  ini  masih  terdapat  kepincangan  dalam  sisi  ketertiban  umum  yakni kurangnya  pengendalian  sosial  antara  petugas  parkir  dengan  Dinas  Perhubungan Kota  Yogyakarta,  sehingga  perlu  adanya  kesadaran  bagi  pengelola  parkir  agar terciptanya  suatu  kemaslahatan  bagi  masyarakat  umum.  Simpulan  yang  dapat diambil  yaitu  penerapan  peraturan  perparkiran  tidak  dikatakan  sebagai  maslahah secara  umum  karena  masih  banyak  terdapat  pelanggaran  seperti  menggunakan trotoar  sebagai  lahan  parkir  dan  tempat  yang  tidak  dibenarkan  oleh  PERDA Perparkiran  masih  digunakan  sebagai  lahan  parkir.  Penerapan  perparkiran  yang salah ini akan terus berlanjut sebelum adanya penindakan tegas oleh dinas terkait. Kata kunci: Penerapan Peraturan Daerah, Perparkiran

## Pendahuluan
Kota  Yogyakarta  merupakan  kota  yang  memiliki  otonom  (aspek keistimewaan),  keberagaman  potensi  budayanya  baik  budaya  yang  tangible (fisik) kawasan cagar budaya maupun yang intangible (non fisik) gagasan, nilai dan norma yang membuat kota ini mendapatkan keistimewaan. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki tidak kurang dari 515 bangunan cagar budaya di 13 kawasan.  Dalam  mempertahankan  nilai  budaya  maka  perlu  didukung  lembaga yang  kuat,  sehingga  undang-undang  keistimewaan  dapat  memberikan  dampak yang siginifikan terhadap nilai-nilai budaya di DIY. 1 Maka dari itu disahkannya RUU  Keistimewaan  Yogyakarta  menjadi  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2012 tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Dalam  Pasal  1  angka  (2) Undang-Undang No. 13 disebutkan bahwa: “Keistimewaan  adalah keistimewaan  kedudukan  hukum  yang  dimiliki  oleh  DIY  berdasarkan  sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa”. 2
Kota  Yogyakarta  juga  merupakan  salah  satu  kota  terbesar  di  Indonesia, sehingga  kota  ini  memaksimalkan  potentsi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Dengan  sebutan  salah  satu  kota  terbesar,  kota  ini  juga  mempunyai banyak  wisata  yang  dapat  dikunjungi  seperti  Malioboro,  Alun-alun,  Gembira
1 Khotman  Annafie  and  Achmad  Nurmandi,  “Kelembagaan  Otonomi  Khusus  (Otsus) Dalam  Mempertahankan  Nilai-Nilai  Kebudayaan  Di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,” Journal of Governance and Public Policy 3, no. 2 (2016): 304–38, https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0061.
2 Anggara, Daerah Istimewa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dinamika Sejarah Dan Perkembangannya , ed. Luthi Widagdo Eddyono, 1st ed. (Jakarta, 2019), https://bahasan.id/wp-content/uploads/2019/09/Daerah-Istimewa-dalam-Sistem-Ketatanegaraan- Indonesia.pdf.
Loka  Zoo,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian  banyak  wisatawan  dari mancanegara  yang  berwisata  ke  Kota  Yogyakarta.  Di  sisi  lain  Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus memberikan pelayanan  yang aman dan nyaman supaya  tercipta  keselamatan  bagi  wisatawan  dan  masyarakat. 3 Sehingga  sangat diperlukan  peraturan  khusus  yang  mengatur  aspek  sosial  budaya  di  masyarakat dengan  terperinci  agar  terciptanya  suatu  kemanan  dan  ketertiban  umum.  Salah satu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang ketertiban umum yakni  PERDA  Kota  Yogayakarta  No.2  Tahun  2019  Tentang  Perparkiran, peraturan ini dikatakan efektif jika dilaksanakan dengan sesuai bunyi pasal yang ada  pada  PERDA  tersebut.  Implementasi  di  lapangan  banyak  yang  menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah seperti jalur khusus pejalan kaki dijadikan sebagai tempat parkir dan dibeberapa tempat juga terdapat lahan parkir  yang  meleber  kejalan  sehingga  menimbulkan  kemacetan.  Dari  kasus tersebut  dapat  diketahui  implementasi  peraturan  perparkiran  tersebut  telah dilaksanakan  dengan  baik  atau  justru  menimbulkan  kemafsadatan.  Peraturan Daerah  No.2  Tahun  2019  Tentang  Perparkiran  ini  dibuat  untuk  menciptakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat.
Menurut  Al-Syatibi  maslahah  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukum apabila  kemasalahatan  tersebut  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  apa  yang  ada dalam  ketentuan  syar’i  yang  secara  ushul  dan  furu’nya  tidak  bertentangan dengan  nash. 4 Maka  dalam  hal  ini  penulis  tertarik  untuk  menganailisis penerapan  PERDA  Kota  Yogayakarta  No.2  Tahun  2019  Tentang  Perparkiran perspektif maslahah.
3 Desi Pratiwi,  “Implementasi Peraturan Daerah  Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Persfektif Sosiologi Hukum Islam” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).
4 Datin  Sarah,  “Prosedur  Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang Penyelenggaraan  Perparkiran  Persfektif  Maslahah  Mursalah”  (Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl- 20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887- 9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884- z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJA ST/article.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Dalam  penelitian  ini metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian yuridis  empiris  adalah  penelitian  yang  bermaksud  memahami  tentang  apa  yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah. 5
Adapun  bentuk  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Maksud penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang mengupayakan serta berusaha mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta di lapangan dan  sifat  objek  tertentu.  Serta  metode  ini  berusaha  menggambarkan  dan menginterprestasi  kondisi,  pendapat  yang  berkembang,  proses  yang  sedang berlangsung,  efek  yang  terjadi,  atau  kecenderungan  yang  tengah  berkembang. Maka  dari  itu  berdasarkan  pemaparan  serta  penggambaran  di  atas,  penelitian  ini berusaha  menggambarkan,  juga  menemukan  fakta-fakta  terhadap  penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

## Tinjauan Literatur

## Konsep Dasar Maslahah
Menurut  bahasa,  kata  maslahah  berasal  dari  bahasa  Arab  dan  sudah dibakukan kedalam bahasa Indonesia yaitu artinya mendatangkan kebaikan atau yang  membawa  kemanfaatan  dan  menolak  kerusakan.  Pembentukan  hukum berdasarkan  kemaslahatan  ini  semata-mata  dimaksudkan  untuk  mencari kemaslahatan  manusia.  Artinya,  dalam  rangka  mencari  sesuatu  yang menguntungkan,  dan  juga  menghindari  kemudaratan  manusia  yang  bersifat sangat  luas.  Maslahah  itu  merupakan  suatu  yang  berkembang  berdasarkan perkembangan  yang  selalu  ada  di  setiap  lingkungan.  Mengenai  pembentukan hukum  ini  terkadang  tampak menguntungkan  pada  suatu  saat,  akan  tetapi  pada
5 Maranda  Sukma  Mufatzizah,  “Analisis  Wanprestasi  Perjanjian  Kerjasama  Penanaman Pohon  Sengon  Laut  Di  Perkebunan  Sumberpandan  Desa  Gelang  Kecamatan  Sumberbaru Kabupaten Jember” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).
suatu  saat  yang  lain  justru  mendatangkan  kemudaratan.  Begitu  pula  suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan lain. 6
Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit  dalam  Al-Qur'an  dan  sunah,  hanya  saja  metode  ini  lebih  menekankan pada aspek maslahah secara langsung. 7 Sedangkan pada maslahah dalam artian syara‘ yang menjadi titik bahasan atau yang menjadikan ukuran dan rujukannya dalam ushul fiqh adalah tujuan syara‘ yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan. 8
Maslahah dapat diterima sebagai dasar untuk menegakkan hukum Islam, dengan beberapa syarat dan batasan sebagaimana dikemukakakan oleh Wahbah Al-Zuhaili  yaitu  pertama,  maslahah  harus  sesuai  dengan  tujuan  syariah,  tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  tidak  bertentangan  teks  atau proposisi  dalil  yang  qad’i.  Kedua,  maslahah  harus  rasional,  dalam  artian  ia mengandung  unsur  tertentu.  Ini  berarti  maslahah  tersebut  harus  benar-benar menghasilkan  manfaat  dan  menghindari  bahaya.  Ketiga,  maslahah  yang dihasilkan  harus  bersifat  universal,  dengan  artian  tidak  hanya  dirasakan  oleh sejumlah  orang  atau  kelompok  tertentu,  itu  karena  dalam  hukum  syariah  harus berlaku  untuk  semua  umat  manusia.  Dari  sini,  penerapan  maslahah  tidak  sah yang hanya berlaku untuk para pemimpin, keluarga atau orang-orang dekat. 9

## Penelitian terdahulu
Desi  Pratiwi,  2020,  implementasi  Peratruran  Daerah  Kota  Yogyakarta nomor  2  tahun  2019  tentang  perparkiran  dalam  perspektif  sosiologi  Islam.
6 jAzzalia Nahda Firdani, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Persfektif Maslahah Mursalah,” Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003 %0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024.
7 Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam,” Media Neliti , 2020.
8 Abdul  Hadi  and Hadi Peristiwo, “Konsep  Al Maslahah  Al  Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0,” Al-Ahkam 15, no. 2 (2019): 59.
9 Hatoli,  “Sertifikasi  Halal  Majelis  Ulama  Indonesia  Pada  Produk  Elektronik  Dan  Non Konsumsi  Perspektif  Maslahah,” JIL:  Journal  of  Islamic  Law 1,  no.  2  (2020):  237–55, https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45.
Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang Peraturan Daerah  Kota  Yogyakarta  No.  2  Tahun  2019  tentang  perparkiran.  Adapun perbedaan  dalam  penelitian  ini  lebih  mefokuskan  pada  tinjauan  maslahahnya sedangkan  penelitian  sebelumnya  lebih  mefokuskan  pada  analisis  sosiologi hukumnya. 10
Azzalia Nahda Firdani, 2016, efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor  3  Tahun  2015  Terhadap  Pungutan  liar  daerah  Kota  Malang  perspektif maslahah  mursalah.  Persamaan  dalam  penelitian  ini  adalah  sama-sama menganalisis  tentang  Peraturan  Daerah tentang  perparkiran.  Adapun  perbedaan dalam  penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada  analisis  maslahah  dalam penerapan  peraturan  daerah,  sedangkan  penelitian  sebelumnya  lebih memfokuskan pada analisis pungutan liar oleh juru parkir. 11
Santia  Inarma,  2017,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan Sistem  Parkir  Per  Jam  (Studi  Kawasan  Parkir  Amanzi  Waterpark  Citra  Gran City  KM.  12  Palembang).  Persamaan  dalam  penelitian  ini  adalah  sama-sama mengkaji  mengenai  sistem  pelaksanaan  perparkiran,  adapun  perbedaan  dalam penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada  aspek  peraturan  dan  penerapan sedangakan  penelitian  sebelumnya  lebih  memfokuskan  pada  pengaplikasian parkir dengan sistem per jam. 12

## Hasil dan Pembahasan
PERDA  Kota  Yogyakarta  No.  2  Tahun  2019  Tentang  Perparkiran diciptakan  dengan  alasan  dan  tujuan  tertentu,  salah  satunya  untuk  menertibkan perparkiran.  Dalam  penelitian  ini  penulis  berusaha  menganalisis  penerapan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019  Tentang  Perparkiran  ditinjau  dari  segi  maslahah.  Penerapan  perparkiran  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  masih  terbilang  cukup  memprihatinkan  dengan sering terjadinya kemacetan di beberapa kawasan seperti Jl. Affandi, Jl Kyai Mojo
10 Pratiwi,  “Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2019 Tentang Perparkiran Dalam Persfektif Sosiologi Hukum Islam.”
11 Firdani,  “Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  3  Tahun  2015  Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Persfektif Maslahah Mursalah.”
12 Santia Inarma,  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi  Kawasan  Parkir  Amazi  Waterpark  Citra  Garand  City  KM.  12  Palembang)”  (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).
dan  Jl  Wijilan.  Dapat  diketahui  salah  satu  penyebab  terjadinya  kemacetan  pada suatu  wilayah  yaitu  penempatan  parkir  kendaraan  yang  tidak  tertib  aturan  dan bertambahnya  populasi  penduduk  pada  daerah  tersebut.  Kepadatan  penduduk  ini juga  dialami  di  Kota  Yogyakarta,  yang  disebabkan  pergeseran  populasi  dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi).
Suatu  wilayah  yang  mengalami  urbanisasi  dicirikan  dengan  pergeseran struktur  ekonomi  dari  sektor  ekonomi  primer  (pertanian)  ke  tersier  (ke perdagangan  dan  jasa),  urbanisasi  juga  menyebabkan  terjadinya  peningkatan proporsi  lahan  terbangun,  kepadatan  penduduk  dan  layanan  fasilitas. 13 Pertambahan  jumlah  penduduk  ini  juga  mengakibatkan  bertambahnya  jumlah kendaraan  di  Kota  Yogyakarta.  Perkembangan  kendaraan  dari  tahun  ke  tahun yang  makin  pesat  ini  sedikit  banyak  membawa  perubahan  pula  terhadap  jumlah pemasukan  daerah  yang  berhubungan  dengan  lalu  lintas,  salah  satunya  sektor perparkiran. Maka dari itu Pemerintah Kota Yogyakarta memperbarui pengaturan demi  mengakomodir  perkembangan  Kota  Yogyakarta  khususnya  dari  sektor perparkiran,  diubahnya  aturan-aturan  yang  ada  demi  memenuhi  kebutuhan  Kota Yogyakarta  yang  makin  kompleks.  Diantara  banyaknya  kebutuhan  yang  makin kompleks  tersebut  salah  satunya  adalah  pengelolaan  parkir  yang  harus dioptimalkan. 14
Pengelolaan  parkir  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Daerah  termasuk  dalam  kategori  retribusi  pendapatan  daerah  dan pengelolaan  parkir  yang  dikelola  oleh  pihak  swasta  khususnya  oleh  perusahaan jasa  pengelola  parkir  ( security  parking ).  Parkir  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah  termasuk  dalam  retribusi  daerah.  Retribusi  daerah  menurut  Pasal  1 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  izin  tertentu  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau retribusi
13 Annisa  Mu’awanah  Sukmawati  and  Puji  Utomo,  “Dinamika  Spasial  Perkembangan Kawasan Perkotaan Di  Kabupaten Bantul, Provinsi  D.I. Yogyakarta,” SNapan Seminar Nasional Kahuripan , 2020, 202,
https://www.researchgate.net/publication/346030811_Dinamika_Spasial_Perkembangan_Kawasan _Perkotaan_Di_Kabupaten_Bantul_Provinsi_DI_Yogyakarta.
14 Muhammad Farhan Adiputranto and Septi Nur Wijayanti, “Pengaruh Penyelenggaraan Perparkiran Terhadap Peningkatan PAD Kota Yogyakarta,” Proceedings The 1st UMYGrace 2020 9 (2020): 803–8.
wajib  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  terlibat  dalam  pembayaran penggunaan  jasa  atau  izin  dari  Pemerintah  Daerah,  termasuk  pemungut  atau pemotongan  retribusi  daerah.  Retribusi  daerah  tersebut  nantinya  akan  menjadi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  masuk  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD).  Setiap  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  atau  badan hukum yang akan menjalankan usaha perparkiran harus terlebih dahulu mendapat izin dari kepala daerah setempat. 15
Dalam  PERDA  Kota  Yogyakarta  No.  2  Tahun  2019  tentang  Perparkiran Pasal 6 di jelaskan bahwa:
1. Pengelolaan  fasilitas  parkir  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  atau Swasta.
2. Pengelolaan  fasilitas  parkir  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
a. Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan;
b. Fasilitas Parkir Luar Ruangan Milik Jalan Pemerintah Daerah;
c. Fasilitas Parkir Insidentil Di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
d. Fasilitas  Parkir  Insidentil  Di  Luar  Ruang  Milik  Jalan  Pemerintah Daerah.
3. Pengelolaan  fasilitas  parkir  pada  fasilitas  parkir  pribadi  di  luar  badan jalan dilakukan oleh pihak swasta. 16
Dapat  penulis  ketahui  bahwa  ada  pembatasan  terhadap  pengelola  parkir swasta  yaitu  hanya  dapat  mengelola  parkir  insidental  di  luar  ruang  milik  jalan. Fakta  di  lapangan  masih  banyak  pengelola  parkir  yang  beroprasi  tidak  sesuai dengan  ketentuan  PERDA  yang  berlaku  seperti  di  Jl.  Affandi  dan  dibeberapa kawasan lainnya. Yang lebih parah lagi jalur khusus pejalan kaki (trotoar) masih sering di jumpai dengan penempatan parkir kendaraan roda dua, sedangkan hal ini sangat  rinci  dijelaskan  dalam  Pasal  8  Ayat  3  Poin  b  PERDA  No.  2  Tahun  2019 tentang  perparkiran  menjelaskan  bahwa  ruas  jalan  tertentu  yang  tidak
15 Djwi  Suryahartati,  “Perjanjian  Penitipan  Barang  Dalam  Pengelolaan  Parkir  Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke- PPAT-An 2, no. 2 (2019): 252, https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.102.
16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran , 2019, https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78.
diperbolehkan sebagai tempat parkir dipasang rambu parkir dan/atau marka parkir sepanjang jalur khusus pejalan kaki. 17
Penerapan  perparkiran  yang  sering  kita  jumpai  yaitu  kendaraan  yang parkir memadati badan jalan, situasi seperti ini menyebabkan jalan utama menjadi sempit untuk di lalui pengedara lain melintas, hal ini dapat kita jumpai di kawasan pasar  dan  sepanjang  jalan  yang  ramai  pedagang  kaki  lima  dengan  ciri  khas menjajakan  jualannya  di  trotoar.  Dampak  dari  ketidak  disiplinan  pedagang  kaki lima  ini  juga  dapat  menimbulkan  kemacetan  karena  konsumen  yang  membeli tersebut  akan  parkir  di  badan  jalan  yang  menyebabkan  penyempitan  terhadap jalan  yang  disebabkan  oleh  tidak  tertatanya  sistem  perparkiran  pada  kawasan tersebut. Dampaknya jika ada pengelola parkir menempati badan jalan di kawasan padat  kendaraan  maka  akan  terjadi  kemacetan  kendaaraan,  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Perparkiran  pada  Pasal 19  yang  menjelakan  mengenai  penyelenggaraan  sarana  parkir  di  dalam  ruang milik jalan insidental diantaranya:
1  Setiap  orang  atau  badan  yang  akan  mengelola  sarana  parkir  di  ruang  milik jalan  insidental  wajib  memiliki  izin  dari  Walikota  atau  pejabat  yang ditunjuk.
2  Setiap  orang  atau  badan  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
3  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Walikota.
Dari  penjelasan  di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  penerapan perparkiran  di  Kota  Yogyakarta  ini  memerlukan  izin  dari  Walikota  dan  pejabat yang ditunjuk, sarana parkir milik jalan insidental jika tidak memeliki izin resmi maka  akan  dikenakan  sanksi  administratif.  Dalam  Peraturan  Walikota  hal  ini sudah  dimuat  dengan  rinci,  tinggal  baigaimana  sistem  pelaksanaannya  di lapangan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mencoba  mewawancarai  beberapa narasumber yaitu sebagai berikut:
17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran .
Menurut  Bapak  Pranomo  (Pedagang  Kaki  Lima  Alun-Alun  Kidul) “ daerah  Jl.  Wijilan  sering  terjadi  kemacetan,  hal  ini  disebabkan  adanya penerapan  perparkiran  yang  menempati  badan  jalan  dan  bahu  jalan, sehingga  akses  jalan  utama  menjadi  sempit  untuk  di  lalui  pengendara yang menuju ke alun-alun, akses keluar masuk dari tempat parkir tersebut juga  dapat  menyebabkan  kemacetan  karena  adanya  estafet  kendaraan yang parkir dan melintas di jalan utama” . 18
Menurut  Bapak  Wijiono  (Juru  Parkir  Jl.  Affandi) “penerapan perparkiran  di  sini  memang  tidak  semuanya  resmi  dari  pemerintah daerah  tetapi  ada  juga  dari  pihak  swasta  yang  mengelola,  jadi  sistem penerapan  perpakirannya  pun  juga  berbeda  di  lapangan.  Kami  selaku juru  parkir  dari  pemerintah  daerah  merasa  prihatin  dengan  adanya pengelola  perpakiran  swasta  yang  memang  tidak  memenuhi  ketentuan peraturan  daerah  yang  telah  di  sahkan  pada  tahun  2019  tersebut. Dampaknya  masih  terasa  bagi  masyarakat  umum  yang  sering  mngeluh karena  terjadinya  kemacetan  yang  disebabkan  oleh  penerapan perpakiran yang meleber kejalan . 19
Menurut  Bapak  Aziz  (Juru  Parkir  Jl.  Kyai  Mojo) “saya di sini menjadi tukang  parkir  dari  tahun  2018  silam,  saya  melihat  di  sini  pengendara roda dua maupun empat tidak tertib dalam memarkirkan kendaraannya sehingga terjadi penyempitan jalan, pengendara yang parkir juga sering mengeluh karena tidak adanya tukang parkir yang melakukan penataan kendaraan di daerah ini. Pada saat itu saya yang memang membutuhkan penghasilan  berinisiatif  untuk  menjadi  juru  parkir  di  sini  hingga sekarang. Melihat jalanan ini sering macet itu bukan karena penerapan perparkiran di badan jalan tetapi karena memang volume kendaraan di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  setiap  tahunnya  meningkat  dan  Jl.  Kyai mojo ini adalah akses pekerja yang pulang dari temapt kerjanya di Kota
18 Pranomo, “Pedangan Kaki Lima Alun-Alun Kidul” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).
19 Wijiono, “Juru Parkir Jl. Affandi” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).
Yogyakarta  menuju  ke  daerah  Godean,  Nagulan  dan  lain  sebagainya”.
20
Menurut  Bapak  Jamal  (Juru  Parkir  Jl.  Kyai  Mojo) “salah  satu  faktor yang  dapat  membuat  kemacetan  memang  ada  beberapa  oknum  juru parkir  yang  penataan  parkirnya  meleber  kejalan  atau  over  kapasitas, sehingga  pengendara  lain  menurunkan  kecepatannya  dan  menjadikan penumpukan kendaraan di jalan utama”. 21
Menurut Bapak Wahid (Masyarakat Umum) “kami sebagai masyarakat di sini turut prihatin dengan terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh penerapan perparkiran yang tidak menaati peraturan, kami sering juga menemukan juru parkir yang tidak mengenakan seragam resmi dan tidak menggunkan karcis, jadi kami tidak tau bedanya antara juru parkir yang resmi dan ilegal”. 22
Berdasarkan  wawancara  di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa faktor penyebab terjadinya kemacetan memang sebagian besar disebabkan oleh penerapan  perparkiran  yang  tidak  disiplin  terhadap  Peraturan  Daerah  Kota Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Perparkiran,  hal  ini  juga  diikuti dengan  bertambahnya  volume  kendaraan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang setiap  tahunnya  semakin  meningkat.  Masyarakat  juga  sering  mengalami kemacetan dibeberapa jalan yang disebabkan oleh penerapan perparkiran dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat penataan kendaaraan, sehingga terjadi penumpukan kendaraan di jalan utama yang semakin menyempit untuk di lalui pengedara lain yang melintas.
Hasil  dari  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  mengenai  tentang penerapan perparkiran di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah melalui proses wawancara  dengan  beberapa  narasumber  di  atas  yang  melibatkan  juru  parkir, pedagang kaki lima, dan masyarakat umum. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
20 Aziz, “Juru Parkir Jl. Kyai Mojo” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).
21 Jamal, “Juru Parkir Jl. Kyai Mojo” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).
22 Wahid, “Masyarakat Umum” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).
No.  2  Tahun  2019  Tentang  Perparkiran  merupakan  peraturan  yang  bertujuan untuk  menerbitkan  perparkiran  di  Kota  Yogyakarta,  dapat  diketahui  PERDA tersebut  berisi  tentang  penyelenggaraan  perparkiran,  fasilitas  parkir,  petugas parkir,  kawasan  dan  lokasi  parkir,  ganti  rugi  atas  kehilangan  dan  masih  ada lainnya terkait masalah perparkiran.
Dalam  perspektif  Islam,  dengan  berpijak  pada  doktrin  keagamaan  yang menyatakan  bahwa  kebutuhan  pemenuhan  hidup  manusia  dalam  rangka memperoleh  kemaslahatan  di  dunia  dan  di  akhirat  merupakan  bagian  dari kewajiban  agama,  manusia  akan  termotifasi  untuk  selalu  berkreasi  dan  bekerja keras. 23 Dengan  demikian  dapat  meningkatkan  kesadaran  hukum  serta produktifitas kerja bagi masyarakat. Melihat metode maslahah sebagai landasan hukum  Islam,  maka  harus  memiliki  dua  dimensi  penting,  yaitu  sisi  pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan  Al- Hadits  baik  secara  tekstual  maupun  kontekstual.  Sisi  kedua  harus mempertimbangkan  adanya  kebutuhan manusia  yang  selalu  berkembang  sesuai zamannya.  Beberapa  regulasi  yang  telah  diatur  tentunya  merupakan  bentuk solusi dari permasalahan perparkiran di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah memberikan  manfaat,  kemudahan  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum,  dalam upaya  peningkatan  pelayanan  publik  dan  sebagai  bentuk  akuntabilitas pengelolaan perparkiran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun  hal-hal  yang  tidak  sesuai,  seperti  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  pemangku  kepentingan  tertentu  saja  yang  membuat  tidak  sesuai  dengan konteks  maslahah,  menurut  Abdul  Wahab  Khallaf  maslahah  dapat  dijadikan sebagai  perundang-undangan  hukum  Islam  jika  memenuhi  syarat,  seperti maslahah  yang  sifatnya  umum,  bukan  untuk  kepentingan  individu  tetapi  untuk kepentingan masyarakat umum. 24
Pembahasan ini juga termasuk dalam ruang lingkup penerapan maslahah yang menurut Al-Syatibi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
23 Khodijah  Ishak,  “Pemikiran  Al-Syatibi  Tentang  Maslahah  Mursalah  Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 3, no. 2 (2014): 12–26.
24 Sarah, “Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Persfektif Maslahah Mursalah.”
1.  Al-Maslaḥah  Al-Daruriyah,  yaitu  kepentingan  hakiki  dalam  hidup  seperti menjaga harta benda, kendaraan dan sebagainya.
2.  Al-Maslaḥah  Al-Hajjiyah,  yaitu  kepentingan  esensial  di  bawah  tingkatan Al-Maslaḥah  Al-Daruriyah  atau  sebagai  bentuk  dukungan,  dalam  hal  ini seperti memiliki juru parkir untuk menjaga kendaraan pengguna parkir.
3.  Al-Maslaḥah  Al-Taḥsiniyah  sebagai  bentuk  pelengkap  atau  hiasan  hidup seperti  karcis  dan  seragam  dinas  untuk  melengkapi  petugas  parkir, sehingga  memberikan  rasa  nyaman  bagi  pengguna  kendaraan  parkir  dan jauh dari rasa khawatir. 25
Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki  tujuan.  Tujuan  pembuatan  kebijakan  publik  pada  dasarnya  adalah mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan  maslahah,  Al- Gazali  dalam  karyanya  Al-Mustashfâ  memberikan  definisi  konsep  maslahah yaitu  memelihara  tujuan  syara‘  atau  hukum  Islam  dan  tujuan  yang  hendak dicapai  oleh  pencipta  syara‘  (Allah  SWT)  yaitu  memelihara  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 26
Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran khususnya di Jl. Affandi, Jl Kyai Mojo dan Jl Wijilan masih jauh  dari  harapan  masyarakat.  Penerapan  perparkiran  yang  tidak  menaati peraturan  daerah  tidak  dapat  diketahui  masyarakat  secara  langsung,  hal  ini disebabkan  juru  parkir  yang  tidak  mengenakan  pakaian  resmi  juru  parkir  dan terkadang  tidak  mnggunakan  karcis,  sehingga  tidak  membuat  pengguna  parkir merasa  aman  dan  jauh  dari  rasa  khawatir.  Dengan  demikian  tidak  dapat dikatakan  sebagai  Al-Maslaḥah  Al-Tahsiniyah  yang  telah  di  jelaskan  di  atas yakni  sebagai  pelengkap  atau  hiasan  hidup  seperti  karcis  dan  seragam  dinas untuk melengkapi petugas parkir.
Penerapan  PERDA  Perparkiran  ini  perlu  adanya  pembinaan  atau penyuluhan  secara  langsung  terhadap  koordinator  juru  parkir  disetiap  wilayah
25 Sarah. 26 Khakiki  Ngabdul  Wakid  Khasan,  “Kebijakan  Penyediaan  Lahan  Parkir  Angkutan Barang  Oleh  Pemerintah  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,” World  Development (UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.0 03%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/f ull/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pjx.sagepub.com/lookup/doi/10.
dengan  memberikan  peringatan  dan  menindaklanjuti  pihak-pihak  yang menerapkan perparkiran tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat meminimalisir  terjadinya  kemacetan  yang  disebabkan  oleh  penerapan  parkir sembarangan. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya ketertiban di masyarakat atau Al-Maslaḥah
Al-Hajjiyah, maslahah ini dibutuhkan untuk menyempurnakan  kemaslahatan  pokok  dan  mengilangkan  problematika  yang terjadi  di  masyarakat.  Rasa  aman  dan  nyaman  masih  belum  sepenuhnya dirasakan  oleh  masyarakat  dengan  adanya  PERDA  Perparkiran  ini,  dibeberapa kawasan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pengelolaan  perparkiran  masih  tidak semuanya  resmi  terdaftar  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta,  sehingga tingkat  keamanan  dan  kenyamanan  terhadap  kendaraan  yang  terparkir  masih terbilang cukup rendah dengan tidak adanya regulasi resmi dari pihak pengelola parkir  di  luar  naungan  pemerintah.  Dalam  teorinya  Al-Syatibi  menjaga  harta benda  atau  kendaraan  itu  termasuk  kedalam  Al-Maslaḥah  Al-Daruriyah,  akan tetapi  rendahnya  tingkat  kesadaran  hukum  terhadap  pengelolaan  parkir  ini menyebabkan belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tingkat primer.
Dari  beberapa  peraturan  yang  telah  diatur  tentunya  merupakan  bentuk solusi dari permasalahan perparkiran di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah memberikan  manfaat,  kemudahan  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum,  dalam upaya  peningkatan  pelayanan  publik  dan  sebagai  bentuk  akuntabilitas  untuk pengelolaan  parkir  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Adapun  unsur  yang  tidak sesuai,  seperti  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak pengelola parkir swasta yang tidak bertanggung jawab menerapkan perparkiran dalam  badan  jalan  pada  kawasan  padat  kendaraan  sehingga  menyebabkan kemacetan. Hal ini perlu adanya kesadaran dalam pengelolaan perparkiran yang tidak memenuhi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 yang berlaku, dalam pelaksanaannya ini masih menimbulkan kepincangan dalam sisi ketertiban  karena  kurangnya  pengendalian  sosial  antara  petugas  parkir  dengan Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta.  Perlunya  penindakan  terhadap  petugas parkir  yang  menyalahi  PERDA  yang  berlaku,  sehingga  dapat  terciptanya ketertiban  dan  kenyamanan  bagi  masyarakat  umum.  Imam  Syafi'i  menjelaskan
bahwa  jika  hukum  Islam  dipahami  secara  mendalam,  dapat  dilihat  bagaimana prinsip  kepentingan  umum  (Al-Maslaḥah)  menempati  tempat  yang  menonjol dalam hukum Islam. Semua hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits, kecuali hukum peribadatan,  harus  didasarkan  pada  kepentingan  umum  bagi  masyarakat  yang dikehendaki Allah SWT.
Jika ditinjau dari teori-teori maslahah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.  2  Tahun  2019  Tentang  Perparkiran  merupakan  kemaslahatan  umum  yang menyangkut  seluruh  atau  mayoritas  kepentingan  orang  banyak  dengan mewujudkan  kebaikan  atau  kemanfaatan,  akan  tetapi  untuk  terwujudnya kemaslahatan  secara  utuh  tidak  cukup  hanya  membuat  aturan  tanpa  ada  tindak lanjut  dari  pemerintah  untuk  menerapkan  PERDA  Perparkiran  tersebut  di masyarakat.  Sehingga  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  No.  2  Tahun  2019 Tentang  Perparkiran  belum  dapat  dikatakan  maslahah  seacara  umum  karena faktanya di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan.

## Simpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran ini bertujuan untuk ketertiban umum yang menciptakan sebuah keamanan dan kenyamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi  fakta  di  lapangan  masih  banyak  terjadi  penyimpangan  yang  tidak  sesuai dengan  PERDA  Perparkiran,  sehingga  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  maslahah secara  umum  karena  terdapat  banyak  sekali  penerapan  perparkiran  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Daerah  tantang  perparkiran  seperti menggunakan  kawasan  pejalan  kaki  (trotoar)  sebagai  lahan  parkir  dan  tempat yang  tidak  dibenarkan  oleh  PERDA  Perparkiran  masih  digunakan  sebagai  lahan parkir,  hal  ini  penyebab  utama  terjadinya  kemacetan  dibeberapa  jalan  seperti  Jl. Kiai Mojo, Jl. Affandi dan Jl. Wijilan. Penerapan perparkiran yang salah ini akan terus berlanjut sebelum adanya penindakan tegas oleh dinas terkait.

## Daftar Pustaka

## 1. Jurnal
Adiputranto,  Muhammad  Farhan,  and  Septi  Nur  Wijayanti.  “Pengaruh Penyelenggaraan Perparkiran Terhadap Peningkatan PAD Kota Yogyakarta.”
Proceedings The 1st UMYGrace 2020 9 (2020): 803–8.
Anggara. Daerah  Istimewa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Dinamika Sejarah Dan Perkembangannya . Edited by Luthi Widagdo Eddyono. 1st ed. Jakarta, 2019. https://bahasan.id/wp-content/uploads/2019/09/Daerah- Istimewa-dalam-Sistem-Ketatanegaraan-Indonesia.pdf.
Annafie,  Khotman,  and  Achmad  Nurmandi.  “Kelembagaan  Otonomi  Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta.” Journal  of  Governance  and  Public  Policy 3,  no.  2 (2016): 304–38. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0061.
Firdani,  Azzalia  Nahda.  “Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  3 Tahun  2015  Terhadap  Pungutan  Liar  Oleh  Juru  Parkir  Di  Kota  Malang Persfektif Maslahah Mursalah.” Central Library  of  Maulana  Malik  Ibrahim State Islamic University of Malang . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
2020.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j. ndteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024.
Hadi,  Abdul,  and  Hadi  Peristiwo.  “Konsep  Al  Maslahah  Al  Mursalah  Dalam Perspektif  Ekonomi  Pada  Era  Revolusi  Industri  4.0.” Al-Ahkam 15,  no.  2 (2019): 59.
Hatoli.  “Sertifikasi  Halal  Majelis  Ulama Indonesia  Pada  Produk  Elektronik  Dan Non  Konsumsi Perspektif Maslahah.” JIL:  Journal  of  Islamic  Law 1,  no.  2 (2020): 237–55. https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45.
Inarma, Santia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam  (Studi  Kawasan  Parkir  Amazi  Waterpark  Citra  Garand  City  KM.  12 Palembang).” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
Ishak,  Khodijah.  “Pemikiran  Al-Syatibi  Tentang  Maslahah  Mursalah  Dan Implementasinya  Dalam  Pengembangan  Ekonomi  Syariah.” Jurnal  Ilmiah Ekonomi Kita 3, no. 2 (2014): 12–26.
Khasan, Khakiki Ngabdul Wakid. “Kebijakan Penyediaan Lahan Parkir Angkutan Barang  Oleh  Pemerintah  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.” World
Development . UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.a dolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.0 07%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.12240
23%0Ahttp://pjx.sagepub.com/lookup/doi/10.
Mufatzizah,  Maranda  Sukma.  “Analisis  Wanprestasi  Perjanjian  Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Di Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam.” Media Neliti , 2020.
Pratiwi, Desi. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019  Tentang  Perparkiran  Dalam  Persfektif  Sosiologi  Hukum  Islam.”  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
Sarah,  Datin.  “Prosedur  Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang Penyelenggaraan  Perparkiran  Persfektif  Maslahah  Mursalah.”  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-
20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-
9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-
z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/jo urnals/index.php/IJAST/article.
Sukmawati,  Annisa  Mu’awanah,  and  Puji  Utomo.  “Dinamika  Spasial Perkembangan  Kawasan  Perkotaan  Di  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  D.I. Yogyakarta.” SNapan Seminar Nasional Kahuripan , 2020, 202. https://www.researchgate.net/publication/346030811_Dinamika_Spasial_Per kembangan_Kawasan_Perkotaan_Di_Kabupaten_Bantul_Provinsi_DI_Yogy akarta.
Suryahartati,  Dwi.  “Perjanjian  Penitipan Barang  Dalam  Pengelolaan  Parkir  Bagi
Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia.” Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum
Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 2, no. 2 (2019): 252. https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.102.
2. Wawancara
Wahid. “Masyarakat Umum.” KOTA YOGYAKARTA, n.d.
Wijiono. “Juru Parkir Jl. Affandi.” KOTA YOGYAKARTA, n.d.
Pranomo.  “Pedangan  Kaki  Lima  Alun-Alun  Kidul.”  KOTA  YOGYAKARTA,
n.d.
Jamal. “Juru Parkir Jl. Kyai Mojo.” KOTA YOGYAKARTA, n.d.
Aziz. “Juru Parkir Jl. Kyai Mojo.” KOTA YOGYAKARTA, n.d.

## 3. Webside
Peraturan Daerah Kota  Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran , 2019. https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78.