Volume 03 Nomor 01, Desember 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## ANALISA HUKUM PERJANJIAN

## KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI DI PT. BANK TABUNGAN
NEGARA (PERSERO), TBK., KANTOR CABANG SEMARANG
Oleh: Devi Setiawan Magister Kenotariatan UNTAG Semarang devisetia75@gmail.com

## Widyarini Indriasti Wardani
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang widyorini-indriasti@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Tempat  tinggal  merupakan  salah  satu  dari  tiga  kebutuhan  pokok,  yakni  sandang  yang merupakan  kebutuhan  akan  sandangan/pakaian;  pangan  merupakan  kebutuhan  pokok manusia  akan  pemenuhan  makanan;  dan  papan  meupakan  kebutuhan  pokok  manusia dalam bentuk tempat tinggal/tempat bernaung. Tempat tinggal atau dapat pula dikatakan sebagai  hunian  ada  banyak  jenis  macamnya.  Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR) merupakan  kredit  dari  bank  untuk    membayar  sebuah  bangunan  rumah  tinggal  untuk dimiliki.    Jaminan  yang  diberikan  debitur  berupa  rumah  dan  tanah  yang  dibeli  dengan fasilitas kredit bank.
Rumusan masalah: 1) Bagaimana kriteria   pemberian   KPR   bersubsidi?;   2)   Bagaimana tata   cara   pelaksanaan pemberian KPR bersubsidi?; dan 3) Apa sajakah kendala-kendala yang  dihadapi  dan  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan  Perjanjian  KPR  bersubsidi  di  PT. Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk?.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih dalam  mengenai  kriteria  pemberian  KPR  bersubsidi,  tata  cara  pelaksanaan  pemberian KPR  bersubsidi  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dan  akibat  hukum  dalam pelaksanaannya.      Metode      penelitian      yang      digunakan      adalah      yuridis  normatif. Spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis, jenis datanya berupa data primer dan data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian didapat kendala- kendala yang dialami dari pihak bank adalah ketidak jujuran calon nasabah dalam memberikan informasi dan dari pihak calon nasabah ditolaknya permohonan pada saat pengajuan KPR, sedangkan dari pihak Notaris kendala  terletak  pada  kekurang  telitian/kekurang  hati-hatian  Notaris  dalam  melakukan pengecekan objek jaminan KPR dengan status HGB.
Kata Kunci : Perjanjian, Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi, Bank

## ABSTRACT
Housing  is  one  of  the  three  basic  needs,  namely  clothing  which  is  the  need  for clothing/clothing; food is a basic human need for food fulfillment; and the board is a basic human need in the form of a place to live/shade. There are many types of residence or it can also be said  as a residence. Home Ownership Credit Agreement (KPR) is a loan given by a bank to a debtor to be used to buy or pay for  a  residential  building  with  the  land  to  be owned  or  occupied.  In  this agreement, the debtor usually provides collateral in the form of houses and land purchased with the bank's credit facilities. The formulation of the problem in  this  study  is  1)  How  the  criteria  for  granting  subsidized  mortgages;  2)  How  is  the procedure for the implementation of the provision of subsidized mortgages; and 3) What are the  obstacles  faced  and  the  legal  consequences  in  implementing  the  subsidized  mortgage agreement  at  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk.  The  research    method    used    is normative    juridical.    The    research   specifications    are  descriptive  analytical,  the  types  of data  are  primary  data  and  secondary  data,  then  data  collection  techniques  are  obtained through  field  studies  and  library  studies.  This    study  aims    to    examine    more    deeply  the criteria    for    granting    subsidized  mortgages,  procedures  for  implementing  subsidized mortgages  and  the  obstacles  faced  and  legal  consequences  in  their  implementation.  The results  of  the  study  showed    that    the    constraints    experienced    by    the    bank    were    the dishonesty  of prospective  customers  in  providing  information  and  from  the  prospective customers the rejection of the application at the time of submitting a mortgage, while from the Notary the constraint lies in the  lack of thoroughness/lack of caution of the Notary  in checking mortgage collateral object with HGB status.
Keywords: Agreement, Subsidized Home Ownership Loan, Bank

## A. PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  tempat  tinggal  yang  memenuhi  syarat  layak  huni  yang  disebut rumah  dapat  dipenuhi  dengan  mudah  pada  saat  ini.  Kebutuhan  tersebut  semakin  hari semakin meningkat seiring dengan kebutuhan rumah oleh warga masyarakat. Kebutuhan rumah  tersebut  dapat  dipenuhi  melalui  berbagai  cara,  antara  lain  penyediaan  lahan, pembangunan perumahan oleh pengembang, penyediaan lahan siap huni per kapling  dan lain  sebagainya.  Kebutuhan  rumah  merupakan  masalah  bagi  warga  secara  individu  dan masalah nasional.
Semakin  terpenuhinya  kebutuhan  papan  tersebut  menunjukkan  kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan. Sektor perekonomian menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.
Pada  sisi  lai,  tidak  semua  warga  masyarakat  mampu  untuk  membeli  rumah ataupun  lahan  secara  kontan,  artinya  membutuhkan  bantuan  pihak  lain  untuk  memiliki rumah. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak yang menyediakan dana kebutuhan akan rumah tersebut.
Lembaga yang dimaksud dan memiliki peranan penting dalam perkreditan adalah bank.  Dalam  dunia  bisnis  perbankan,  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  baik  yang  bersifat subsidi  maupun  non-subsidi  merupakan  salah  satu  produk  perbankan  yang  sangat penting.
Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  Dan
Kawasan  Permukiman,  menjelaskan  mengenai  Rumah  adalah  bangunan  gedung  yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni,  sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
Solusi  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  memberikan  kredit  untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat. Penyediaan kredit tersebut untuk mewujudkan tersedianya  papan  yang  terjangkau  oleh  warga  masyarakat  yang  membutuhkan,  namun juga  tetap  memberikan  keuntungan  bagi  para  pengembang.    Pembangunan  perumahan dan permukiman terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah, terutama untuk golongan masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak mampu membeli secara tunai, dengan cara pembelian secara kredit melalui lembaga perbankan.
Perjanjian    KPR  adalah  kredit      oleh  bank  kepada  debitur  untuk  digunakan membeli atau membayar sebuah bangunan rumah tinggal dengan tanahnya guna dimiliki atau dihuni.  Pemberian kredit pada umumnya dilakukan oleh pihak bank (kreditur) dan debitur memberikan jaminan berupa rumah dan tanah yang dibeli dengan fasilitas kredit bank tersebut.
Salah satu bank yang melaksanakan KPR bersubsidi adalah  PT.   Bank Tabungan Negara  (BTN) Persero Tbk. Pelaksanaan KPR di bank BTN yaitu debitur hanya membuat dan  menandatangani  Perjanjian  Pokok  KPR  bersubsidi  yang  dibuat dibawah tangan, diikuti  dengan  pembuatan  Pengakuan  Hutang  dan  pembuatan  SKMHT  tanpa  diikuti dengan  pembuatan  APHT  guna  pemasangan  Hak  Tanggungan.  Hal  ini  dikarenakan  KPR bersubsidi  termasuk  Program  Pemerintah  yang  ditujukan  untuk  pengadaan  perumahan rakyat,  dimana  guna  penyelesaian  KPR    bersubsidi    tersebut    tidak    diperlukan pemasangan    Hak    Tanggungan    dan  cukup  dengan  pembuatan  SKMHT.  KPR  bersubsidi mengacu  pada  batasan  nilai  jual  objek/harga  rumah  bersubsidi  tersebut,  sebagaimana Lampiran  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  81/PMK.010/2019 tentang  Batasan  Rumah  Umum,  Pondok  Boro,  Asrama  Mahasiswa  Dan  Pelajar,  Serta Perumahan  Lainnya,  Yang  Atas  Penyerahannya  Dibebaskan  Dari  Pengenaan  Pajak Pertambahan  Nilai  juncto  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan Dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah juncto Keputusan    Menteri    Pekerjaan Umum    Dan    Perumahan    Rakyat    Nomor 535/KPTS/M/2019  tentang  Batasan  Harga Jual    Rumah    Sejahtera    Tapak  Yang  Diperoleh  Melalui  Kredit/  Pemilikan  Rumah Bersubsidi  juncto  Pasal  2  huruf  b  angka  1  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan   Nasional   Republik   Indonesia   Nomor   22   Tahun 2017      tentang  Penetapan  Batas  Waktu  Penggunaan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  kriteria  pemberian    KPR  bersubsidi  di  PT.  Bank  Tabungan  Negara (PERSERO) TBK ?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian  KPR bersubsidi ?
3. Apa  sajakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  dan  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan Perjanjian KPR bersubsidi ?

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kriteria  KPR  Bersubsidi  di  PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Suatu  patokan  sifat  atau  karakteristik  yang  ditetapkan  sebagai  alat pembanding  bagi  karakteristik-karakteristik  lainnya  dikenal  dengan  istilah kriteria.  Kriteria  juga  berarti  patokan  titik  batas  untuk  menetapkan  suatu keputusan.  Diatas  titik  batas  tersebut  dinyatakan  keputusan  tertentu,  dibawah titik  batas  dinyatakan  keputusan  yang  sebaliknya. 1
Selain  kriteria  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dan  tidak dapat  dipisahkan  dari  kriteria  dalam  pemberian/pelaksanaan  Kredit  Pemilikan Rumah/KPR  Bersubsidi.  Kredit  Pemilikan  Rumah/KPR  Bersubsidi  di  PT.Bank Tabungan  Negara  (persero)  Tbk,  yang  dikenal  dengan  istilah  KPR  BTN  Subsidi untuk program pemilikan rumah dilakukan oleh  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan R.I. Indonesia untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dalam  pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun. 2
Kriteria,  syarat  dan  ketentuan dalam  pelaksanaan  KPR  BTN  Subsidi  yang merupakan  program  pemilikan  rumah  dari  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  yang  ditujukan  bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain adalah: 3
a. Calon    penerima    KPR    BTN    Subsidi/Nasabah/Pemohon    adalah    seluruh Warga    Negara    Indonesia    berusia    minimal    21    Tahun    dan/atau    telah menikah;
b. Usia calon penerima KPR BTN Subsidi/Nasabah/Pemohon tidak melebihi 65 tahun  pada  saat  kredit  jatuh    tempo.  Khusus  peserta  ASABRI  yang mendapatkan  rekomendasi  dari  YKPP,  usia  pemohon  sampai  dengan  80 tahun pada saat kredit jatuh tempo;
c. Pemohon  maupun  pasangannya  (suami/isteri)  tidak  memiliki  rumah  dan belum  pernah  menerima  subsidi  pemerintah  untuk  pemilikan  rumah. Dikecualikan 2 kali untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas;
d. Gaji dan/atau penghasilan pokok tidak melebihi dari:
1) Untuk  pemohon  KPR  bersubsidi  Rumah  Sejahtera  Tapak  sebesar  Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
2) Untuk  pemohon  KPR  bersubsidi  Rumah  Sejahtera  Susun  sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
e. Memiliki e-KTP dan benar-benar terdaftar dalam Dukcapil;
f. Memiliki    NPWP    dan    SPT    Tahunan    PPh    orang    pribadi    sesuai    dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Pihak pengembang selaku pemilik objek agunan untuk KPR bersubsidi wajib terdaftar di Kementerian PUPR;
1 https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kriteria/, diakses pada tanggal 7 Agustus
2 https://www.btn.co.id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/Kredit- Konsumer/Pinjaman- Bngunan/KPR-BTN-Subsidi, diakses pada tanggal 25 Juni 2021
3 Dinda,  Wawancara, Analis Kredit di  PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk ., Cabang Semarang, 23 Agustus 2021
h. Spesifikasi  rumah  harus  dan  diwajibkan  sesuai  dengan  ketentuan    yang berlaku dan/atau sesuai dengan peraturan pemerintah;
Pemerintah dalam pelaksanaan KPR Bersubsidi telah memiliki 2 program dalam  penyaluran  bantuan/subsidinya,  antara  lain  melalui  Fasilitas  Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan melalui Subsidi Selisih Bunga. 4
Berdasarkan    data    Kementerian    Pekerjaan    Umum    dan    Perumahan Rakyat  (PUPR)  bantuan  subsidi  perumahan  disiapkan  sebanyak  380.376  unit pada  tahun  2021,  dengan  total  anggaran  sebesar  Rp.  21,69  triliun.  Bantuan tersebut terdiri dari empat program, yakni: 5
a. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP Alokasi dana bantuan pemerintah untuk program FLPP ini sebesar Rp.16.66 triliun atau sebanyak 157.500 unit.
b. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Alokasi  dana  bantuan  untuk  program  BP2BT  senilai  Rp.  1,6  triliun  atau sebanyak 39.996 unit.
c. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Alokasi dana untuk SBUM senilai Rp. 630 miliar atau sebanyak 15.750 unit.
d. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Alokasi dana Tapera berasal dari dana masyarakat sebesar Rp. 2,8 triliun atau setara dengan 25.380 unit.
Sebelum pelaksanaan akad kredit KPR BTN bersubsidi dilaksanakan, calon pemohon  hendaknya  mengetahui  beberapa  hal  yang  berhubungan dengan KPR BTN bersubsidi tersebut, antara lain: 6 a. Hak Pemohon/Debitur/Nasabah 7
1) Pemohon/debitur/nasabah     dapat      menerima      kemudahan      dalam memperoleh rumah melalui fasilitas KPR BTN Subsidi apabila memenuhi kriteria kelompok sasaran KPR BTN Subsidi;
2) Pemohon/debitur/nasabah memperoleh hak atas kebebasan/dibebaskan dari   Pajak   Pertambahan    Nilai    (PPN)   sesuai   dengan   Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
3) Pemohon/debitur/nasabah  memperoleh  rumah  sejahtera  yang  dibiayai oleh KPR BTN Subsidi dalam kondisi siap huni sesuai dengan ketentuan KPR BTN Subsidi yang berlaku.
b. Kewajiban Pemohon/Debitur/Nasabah 8
1) Pemohon/debitur/nasabah      memiliki      kewajiban      untuk      membayar angsuran    KPR    BTN    Subsidi    secara    tertib    dan   tepat    waktu    hingga jangka waktu kredit selesai/lunas;
4 https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210202/47/1351223/simak- syarat-daftar- fasilitas-kpr-bersubsidi-flpp-2021, diakses pada tanggal 26 Juni 2021.
5 Dinda, Loc.Cit.
6 Yudo  Widodo,  Wawancara, Vendor  Edisi  Semua  Bank  kecuali  Bank  BCA ,  19 Agustus 2021.
7 Ibid.
8 Ibid.
2) Pemohon/debitur/nasabah  diwajibkan  untuk  menggunakan  sendiri  dan menghuni  rumah  sejahtera  tapak  atau  satuan  rumah  sejahtera  susun sebagai tempat tinggalnya;
3) Pemohon/debitur/nasabah  memiliki  kewajiban  menjaga,  merawat  dan memelihara rumah sejahtera dengan baik.
c. Larangan-larangan terhadap Pemohon/Debitur/Nasabah 9
1) Pemohon/debitur/nasabah  dilarang  untuk  menunggak  atas  angsuran pembayaran kredit KPR BTN Subsidi;
2) Pemohon/debitur/nasabah    dilarang    untuk    memberikan    keterangan/ pernyataan/dokumen  yang  tidak  benar  atau  palsu  dalam  pengajuan KPR BTN Subsidi;
3) Pemohon/debitur/nasabah      setelah      menerima      fasilitas      KPR      BTN Subsidi dilarang untuk menelantarkan rumah atau tidak menghuni rumah yang dijadikan agunan sebagai objek KPR BTN Subsidi;
4) Pemohon/debitur/nasabah      setelah      menerima      fasilitas      KPR      BTN Subsidi  dilarang  untuk  menyewakan  atau  mengalihkan  kepemilikan rumah dikecualikan:
a) Pemohon/debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan);
b) Pemohon/debitur/nasabah  telah  menempati  dan/atau  melakukan penghunian atas objek KPR BTN Subsidi dan telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak;
c) Pemohon/debitur/nasabah  telah  menempati  dan/atau  melakukan penghunian atas objek KPR BTN Subsidi dan telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun; dan
d) Pindah  tempat  tinggal  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
d. Sanksi yang diberikan terhadap Pemohon/Debitur/Nasabah 10
1) Sanksi diberikan jika Pemohon/Debitur/Nasabah melakukan:
a) Memberikan    data/dokumen    tidak    benar    pada    saat    mengajukan permohonan KPR BTN Subsidi;
b) Tidak  menempati   rumah   sejahtera  tapak    atau   satuan  rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun;
c) Berpenghasilan    melebihi    ketentuan    batas    penghasilan    kelompok sasaran;
d) Rumah yang dibeli melebihi batasan harga jual yang ditetapkan dalam Keputusan  Menteri,  dalam  hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam Keputusan    Menteri    Pekerjaan    Umum    Dan    Perumahan  Rakyat Nomor  242/KPTS/M/2020  tentang  Batasan  Penghasilan  Kelompok Sasaran  Kredit/Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  Bersubsidi,  Besaran Suku  Bunga/Marjin  Pembiayaan  Bersubsidi,  Lama      Masa      Subsidi Dan   Jangka   Waktu   Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah;
10 Ibid.
e) Pemohon/debitur/nasabah      menyewakan      atau      mengalihkan kepemilikan atas rumah sebagai objek KPR BTN Subsidi;
f) Pemohon/debitur/nasabah   pernah   menerima   subsidi   perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah, dikecualikan 2 kali untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas.
2) Sanksi    yang   dijatuhkan/diberikan    kepada   pemohon/debitur/nasabah berupa:
a) Penghentian      bantuan/kemudahan      KPR      BTN      Subsidi      kepada pemohon/debitur/nasabah;
b) Pengembalian  bantuan/kemudahan  KPR  BTN  Subsidi  yang  telah diterima   pemohon/debitur/nasabah   kepada   pemerintah   melalui bank terkait;
c) Wajib      membayar    PPN      terutang    sesuai     peraturan      perundang- undangan yang berlaku.
e. Pemohon/Debitur/Nasabah Wajib Memenuhi Kelengkapan Berkas 11
1) Kelengkapan dokumen pribadi, antara lain:
a) Formulir pengajuan kredit dilengkapi pas photo terbaru Pemohon dan Pasangan;
b) Foto Copy E-KTP; c) Foto Copy Kartu Keluarga;
d) Foto Copy Surat Nikah/Cerai;
2) Kelengkapan dokumen penghasilan untuk pegawai:
a) Slip gaji terakhir/Surat Keterangan Penghasilan;
b) Foto    copy    SK    Pengangkatan    Pegawai    Tetap/Surat    Keterangan Kerja (apabila pemohon bekerja di instansi); 3) Kelengkapan dokumen penghasilan untuk wiraswasta:
a) SIUP, TDP;
b) Laporan/Catatan Keuangan 3 bulan terakhir;
4) Dokumen penghasilan untuk pekerja mandiri:
a) Foto Copy Izin Praktek;
5) Rekening Koran 3 bulan terakhir, dari bank yang bersangkutan;
6) Foto Copy NPWP;
7) Surat  pernyataan  penghasilan    yang  ditandatangani  pemohon  di  atas meterai  dan  diketahui  oleh  pimpinan  instansi  tempat  bekerja  atau kepala  desa/lurah  setempat  untuk  masyarakat  berpenghasilan  tidak tetap;
8) Surat  pernyataan  tidak  memiliki  rumah  yang  diketahui  instansi  tempat bekerja/lurah tempat KTP diterbitkan;
9) Surat    Keterangan    Domisili    dari    Kelurahan    setempat    apabila    tidak bertempat tinggal sesuai KTP;
10) Surat    keterangan    Pindah     Tugas     untuk      TNI/Polri/PNS    yang mengajukan KPR BTN Subsidi ke dua;
11) Persyaratan Dokumen Jaminan, berupa Sertifikat Tanah/Rumah.
11 Ibid.
2. Tata Cara Pelaksanaan KPR Bersubsidi.
Pengajuan  KPR  bersubsidi  didasarkan  pada  terpenuhinya  kriteria sebagaimana  yang  dipersyaratkan  dalam  KPR  BTN  Subsidi,  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).  Tahapan yang harus dilaksanakan, antara lain: 12
a. Pengenalan Produk
Pada  tahapan  ini,  pihak  bank  selaku  pemberi  KPR  menyampaikan berbagai  macam  kredit  kepada    pemohon,  yang  akan  mempertimbangkan produk  kredit  mana  yang  diambil,  dan  disesuaiakan  dengan  kebutuhan  dan kemampuan pemohon.
b. Syarat dan ketentuan untuk pengajuan kredit Pada  tahapan  ini  calon  debitur/pemohon  dalam  mengajukan  Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera, dan syarat dan ketentuan pengajuan KPR disampaikan melalui loan service ditindaklanjuti dengan wawancara.
c. Wawancara
Pada  tahap  wawancara  ini  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting, dimana    calon    penerima    KPR    Subsidi/KPR    Sejahtera    akan    menentukan hasil      akan      diterima      ataukah      ditolak      atas      permohonannya.      Tahap wawancara  ini  sebagai  hasil  analisis    loan  service  yang  kemudian  untuk mengetahui  detail  pemohon  sesuai  5C  dan  7P.  kewenangan  untuk memperoleh  informasi  dari  pemohon  menjadi  kunci  untuk  dapat direalisasinya  KPR.  Oleh  sebab  itu  kejelian  dan  kecermatan    loan  service menjadi kunci untuk kelayakan pemohon memperoleh kredit.
Setelah  dianggap  layak  oleh  loan  service,  maka  disampaikan  pula ketentuan  pengajuan  KPR  Bersubsidi/KPR  Sejahtera  tapak  maupun  KPR Sejahtera  Susun  serta  cara  perhitungan  bunga  yang  di  pakai  oleh  PT.  Bank Tabungan  Negara  (Persero),  Tbk.  Dalam  hal  ini  ada  dua  program  dukungan untuk  KPR  Subsidi      dari      pemerintah,      antara      lain      melalui      Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga. 13
d. BI Cheking
Pada  tahapan  ini  merupakan  tahapan    yang  berhubungan  dengan sistem  perbankan,  dimana  ditolak  atau  diterimanya  permohonan  nasabah tergantung  dari  track  record  si  pemohon  itu  sendiri.  Pengecekan  pinjaman calon  debitur  didasarkan  pada  data  dari    bank  lain  serta  kemampuan pemohon  untuk  memenuhi  kewajibannya  (mampu  atau  tidak  mampu mengangsur)  pinjaman  yang   ada.  Apabila calon  debitur memenuhi syarat maka  permohonan  kredit  dikabulkan.  Apabila  tidak  bisa  mengangsur  maka permohonan  kredit  ditolak  dengan  memberikan  surat  penolakan  kepada calon debitur.
e. DUP (Daftar Usulan Pemohon) dan OTS (On The Spot)
12 Dinda, Loc.Cit.
13 https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210202/47/1351223/simak - syarat-daftar- fasilitas-kpr-bersubsidi-flpp-2021, diakses pada tanggal 26 Juni 2021.
Daftar  usulan  Pemohon  berisikan    berkas  kelengkapan  mengenai pemohon  berdasarkan    hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan.  Daftar  ini dapat langsung  dibuat untuk calon debitur yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri, namun juga untuk pemohon lain yang dapat diperhitungkan mampu untuk memenuhi kewajibannya.
OTS (On  The  Spot) adalah  peninjauan  langsung  ke  lapangan  dalam pemeriksaan  terhadap  usaha  yang  dimiliki  calon  debitur,  dan  akan menentukan  terpenuhi  atau  tidak  kriteria  yang  sudah  ditentukan.  OTS dilaksanakan sebagai langkah antisipasi di kemudian hari tentang pemenuhan kewajiban, sehingga akan terhindar adanya kredit macet kemudian hari.
f. Realisasi Kredit
Pada tahapan  ini,  berkas-berkas  mengenai  pemohon kredit sebagai hasil  pengecekan  dan  wawancara  oleh  loan  service  dari  tahap  awal  hingga DUP  atau  OTS,  diserahkan  pada  komisi  pemutus  kredit    memperoleh persetujuan.  Pada  tahap  ini  ada  dua  putusan  yang  dapat  diambil  bagi  calon debitur    yang  berpenghasilan  tetap  yaitu  pengecekan  tentang  pemenuhan kriteria. Kriteria tidak dipenuhi maka akan dibuatkan surat penolakan, tetapi apabila  memenuhi  kriteria,  maka  akan  dibuatkan  SP3K  (Surat  Penegasan Persetujuan  Penyediaan  Kredit).    Calon  debitur    yang  telah  mendapatkan SP3K  akan  menunggu  penyelesaian  rumah  tersebut.        Rumah  temenjadi jaminanpemohon kepada bank, dan surat kepemilikan rumah akan deberikan pada  saat  debitur  melunasi  kewajibannya  kepada  bank.  Realisasi  perjanjian kredit ini ditandatangani dihadapan Notaris (Akad Kredit).
g. Akad Kredit
Pada  pelaksanaan  akad  kredit  Notaris  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  keabsahan  legalitas  dalam  peralihan  haknya.  Akad  kredit dihadapan Notaris merupakan bukti adanya perjanjian KPR.
3. Kendala-Kendala    Yang    Dihadapi    dan    Akibat    Hukum      Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi
Pada  setiap  perjanjian  yang  terjadi  dapat  dipastikan  akan  timbul  suatu permasalahan-permasalahan/kendala-kendala,      baik      yang      terjadi      sebelum waktu    perjanjian    telah    lahir,    pada    saat    perjanjian    tersebut    dilaksanakan dan/atau  maupun  setelah  perjanjian  itu  lahir/dilaksanakan.  Dalam  pelaksanaan perjanjian    KPR  bersubsidi  di  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero),  Tbk., sebagaimana  penelitian  ini,  kendala  yang  sering  terjadi/ditemui  tersebut  dapat penulis rangkum sebagai hasil penelitian, antara lain:
a. Kendala yang dihadapi oleh kreditur. 14
Pada penyeleksian calon debitur terdapat masalah/kendala yang antara lain: 15
1) Kendala yang timbul berkenaan dengan character (watak) debitur;
2) Kendala yang berhubungan dengan collateral;
3) Kendala yang berhubungan dengan Condition /kondisi.
14 Dinda, Loc.Cit. 15 Ibid.
b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh debitur. 16
Secara  umum  kendala-kendala  yang  dihadapi  nasabah/debitur dalam pelaksanaan KPR bersubsidi  terletak pada saat pengajuan   KPR   bersubsidi. Hal ini dapat dilihat dari faktor penyebab terjadi kegagalan dalam pengajuan KPR pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk., antara lain: 17
1) Ada  yang  berasal  dari  pihak  perusahaan  dan  dari  pihak  debitur.  Dari pihak  perusahaan  ( intern ),  ketidak  kejujuran  debitur,  keterbatasan penghasilan  debitur  ( Condition )  dan  nilai  jaminannya  tidak  memenuhi ketentuan yang berlaku pada prosedur perusahaan ( Collateral );
2) Dari  pihak  debitur   ( ekstern ) lebih  disebabkan    adanya  debitur   yang tidak  sungguh-sungguh  dalam  pengajuan  permohonan  KPR  bersubsidi yang  terbukti  dengan  prasyarat  yang  tidak  dilengkapi,  terdapat  debitur yang  melarikan  diri,  mampu  membayar  tapi  tidak  mau  melunasi kewajiban ( Character ).
c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris/PPAT dan akibat hukumannya. 18 Kendala  yang  dihadapi  Notaris/PPAT  pada  saat  pelaksanaan  KPR bersubsidi,  terutama  untuk  objek  tanah  yang  memiliki  status  Hak  Guna Bangunan.  Hal  ini  sering  terjadi  terutama  pada  saat  telah  terselesaikannya perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokoknya.  Dalam  pembuatan  akta Perjanjian  Kredit  (PK)  dengan  jaminan  benda  tidak  bergerak  (tanah) bersertifikat harus memperhatikan bahwa tanahnya dengan status Hak Guna Bangunan  (HGB)  yang  mempunyai  batas  waktu  tertentu,  misalnya  paling lama  25  tahun  (yang  tertulis),  meskipun  pada dasarnya  dapat  diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama.
HGB  yang dijadikan  jaminan  kredit adakalanya    masa pengembalian utang-piutang  lebih  panjang  dari  pada  sisa  jangka  waktu  HGB  yang  tertulis dalam  sertifikat  HGB,  misalnya  masa    pinjaman  10  tahun,  ternyata  yang dijadikan jaminan HGB yang  masa berlakunya kurang atau lebih pendek dari masa pinjaman.
Pasal  18  ayat  (1)  huruf  d  UUHT,  menegaskan  bahwa  salah  satu penyebab  hapusnya  Hak  Tanggungan  yaitu  hapusnya  hak  atas  tanah  yang dibebani  Hak  Tanggungan,dan  HGB-nya  habis  maka  Hak  Tanggungan  atas tanah  tersebut  berakhir  atau  hapus,  karena  tanah  kembali  menjadi  tanah negara.
Peran  Notaris/PPAT  dalam  pelaksanaan  KPR  bersubsidi    sangatlah nyata  dan  penting  sekali.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  akibat  hukum  yang ditimbulkan atas pelaksanaan KPR bersubsidi tersebut dengan lahirnya  suatu perikatan  ditandai  dengan  ditanda-tanganinya  Perjanjian.
16 Yudo Widodo, Loc. Cit.
17 Ibid.
18 Riefki Adian, Loc.Cit.
Kredit    oleh    para    pihak,    baik    pihak    nasabah/debitur    selaku    penerima fasilitas    KPR    bersubsidi    dan/atau    pihak    bank/kreditur    selaku    pihak  pemberi fasilitas KPR bersubsidi. 19
Lahirnya perjanjian sebagai perbuatan hukum yang lahir berdasarkan akta Notaris, mempunyai arti penting karena merupakan bukti otentik perjanjian KPR. Aktanya  bersifat  Konstitutif  yaitu  substansi  akta    artinya  adanya  hubungan hukum  baru  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  bank  dan  nasabahnya. Daya  ikat  secara  hukum  akta  Notaris  yang  Konstitutif  tergantung  kepada keinginan para pihak sendiri untuk melaksanakan substansi akta tersebut sebagai akibat hukumnya. 20

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan    pembahasan    yang    telah    diuraikan    diatas,    maka    dapat disimpulkan:
a. Kriteria,  syarat  dan  ketentuan  dalam  pelaksanaan  KPR  BTN  Subsidi  yang merupakan  program  pemilikan  rumah  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan      Perumahan      Rakyat      Republik      Indonesia      yang      ditujukan      bagi Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR),  berdasarkan  hal-hal  yang khususnya menyangkut:
1) Batasan usia minimal 21 tahun dan tidak melebihi usia 65 tahun pada saat jatuh  tempo.  Khusus    peserta  ASABRI  yang  mendapatkan  rekomendasi dari YKPP, usia pemohon sampai dengan 80 tahun pada saat kredit jatuh tempo.
2) Pemohon  belum  memiliki  rumah  dan  belum  pernah  menerima  subsidi pemerintah  untuk  pemilikan  rumah,  dikecualikan  2  kali  untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas;
3) Gaji dan/atau penghasilan pokok tidak melebihi dari:
a) Untuk pemohon  KPR  bersubsidi Rumah Sejahtera Tapak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
b) Untuk pemohon KPR bersubsidi Rumah Sejahtera  Susun  sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
4) Pihak  pengembang  selaku  pemilik  objek  agunan  untuk  KPR  bersubsidi wajib terdaftar di Kementerian PUPR;
5) Spesifikasi  rumah  harus  dan  diwajibkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku dan/atau sesuai dengan peraturan pemerintah.
b. Tata   cara   pelaksanaan   pemberian    KPR Bersubsidi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, antara lain harus melalui beberapa tahapan, yaitu:
1) Pengenalan produk;
2) Penjelasan syarat dan ketentuan pengajuan kredit;
3) Wawancara;
4) BI Cheking;
19 Ibid.
20 Ibid.
5) Daftar Usulan Pemohon dan On The Spot ;
6) Realisasi Kredit
7) Akad Kredit
c. Dalam  pelaksanaan  perjanjian  KPR  Bersubsidi    terdapat    kendala-kendala yang dihadapi dan akan menimbulkan akibat hukum, antara lain:
1) Kendala-kendala yang dihadapi oleh kreditur, antara lain:
a) Kendala yang timbul berkenaan dengan character (watak) debitu;
b) Kendala yang berhubungan dengan collateral;
c) Kendala yang berhubungan dengan Condition /kondisi.
2) Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  nasabah/debitur  terletak  pada  saat pengajuan  KPR bersubsidi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk;
3) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris/PPAT dan akibat hukumnya, terutama  untuk  objek  tanah  yang  memiliki  status  Hak  Guna  Bangunan. Hal ini sering terjadi terutama pada saat telah terselesaikannya perjanjian kredit  sebagai  perjanjian  pokoknya.  Dalam  pembuatan  akta  Perjanjian Kredit  (PK)  atau  Utang – Piutang  atau  Pinjaman  dengan  jaminan  benda tidak bergerak (tanah)   bersertifikat yang  harus diperhatikan yaitu jika tanahnya  dengan  status  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  yang  mempunyai batas  waktu  tertentu,  misalnya  paling  lama  25  tahun  (yang  tertulis), meskipun  pada  dasarnya  dapat  diperpanjang  lagi  untuk  jangka  waktu yang sama, sedangkan untuk jangka waktu Perjanjian Kreditnya (PK) bisa melebihi dari batas waktu berakhirnya hak.

## 2. Saran
Dari  kesimpulan  diatas,  penulis  dapat  mengambil  beberapa  saran, antara lain:
a. Dalam  pelaksanaan  pemberian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  bersubsidi, hendaknya  baik  calon  nasabah/debitur  dan  bank/kreditur,  pada  tahap  awal pengajuan  harus  benar-benar  mengedepankan  kejujuran  dan  keterbukaan akan data dan informasi dari masing-masing pihak. Hal ini sangat membantu baik  calon  nasabah/debitur  akan  diterimanya  permohonan  pengajuan  KPR bersubsidi.  Dan  apabila  ditolak,  dengan  kejujuran  serta  keterbukaan  akan data dan informasi dari calon nasabah/debitur, nasabah/debitur akan segera dapat  memenuhi/melengkapi  kekurangan-  kekurangan  yang  ada,  sehingga dapat memenuhi kriteria penerima KPR subsidi dan dapat diajukan kembali;
b. Dalam  pelaksanaan  KPR  Subsidi  ini  notaris  hendaknya  memperhatikan  dan mengindahkan   mengenai   prinsip   kehati-hatian.   Sebagai   pejabat umum, seorang  Notaris  harus  memegang  teguh  prinsip  kehati-hatian,  oleh  sebab pertanggungjawaban  seorang  Notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya  adalah seumur  hidup.  Dalam  membuat  akta  otentik  Notaris  harus  mendahulukan prinsip  kehati-hatian  utamanya  akta  mengenai  perjanjian,  sebab  akta mengenai  perjanjian  umumnya  mempunyai  konsekuensi  hukum  apabila terjadi  wanprestasi  (melanggar  kesepakatan)  oleh  para  pihak.  Akta  sebagai produk yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna sesuai
dengan asas Presumtio Justea Causa dimana demi kepastian hukum, akta yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  harus  dianggap  benar  dan  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebelum dibuktikan  sebaliknya.  Berkenaan dengan    jaminan    yang    berstatus  HGB  (Hak  Guna  Bangunan),  hendaknya Notaris  benar-benar  memperhatikan  dan  melakukan  pengecekan  secara detail  akan  berakhirnya  Hak  Kepemilikan  atas  sertifikat  HGB  tersebut  yang dijadikan  objek  jaminan,  sehingga  terhindar  dari  berakhirnya  jangka  waktu Hak  Guna  Bangunan  karena  dengan  panjangnya  jangka  waktu  Hak  Guna Bangunan agar tanah yang dimiliki debitor tidak jatuh kepada Negara, sampai dengan  berakhirnya  jangka  waktu  Perjanjian  Kreditnya  (PK)  sebagai Perjanjian Pokok.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Adjie, Habib. (2016). Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT) (1) , Cet. 1, Sinergi Offset, Semarang
Arikunto,  Suharsimi. (2006). Metode  Penelitian:  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik , Rineka Cipta, Jakarta
Badrulzaman, Mariam Darius. (1991). Perjanjian Kredit Bank, Cet. Ke-V , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
-------- , 1994, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung
-------- , 2005, Perjanjian Kredit , Alumni, Bandung
Bahsan,  M.  (2007). Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo, Jakarta
Budiono,   Herlien. (2008). Kumpulan   Tulisan   Hukum   Perdata   di   Bidang Kenotariatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
-------- , (2013). Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan , Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Burhan,  Bungin. (2001). Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Djumhana,  Muhamad. (2000). Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung
Fuady,  Munir. (1996). Hukum  Perkreditan  Kontemporer ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung
Harahap, M. Yahya. (1986) Segi-Segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung
Hermansyah. (2009). Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana, Jakarta
Hasan,  Djuhaindah.  (2011) Lembaga  Jaminan  Kebendaan  bagi  Tanah  dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal , Nuansa Madani, Jakarta
Hay,   Marhainis   Abdul. (1975). Hukum   Perbankan   di  Indonesia ,   Pradnya Paramita, Bandung
HS,  H.  Salim. (2007). Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Ibrahim,  Johannes. (2004). Cross  Default  &  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah , Refika Aditama, Bandung
Lotulung, Paulus Effendi. (1993). Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah – Seri  Ke-1 :  Perbandingan  Hukum  Administrasi  dan  Sistem  Peradilan Administrasi (Edisi II dengan Revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung
Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta
Mertokusumo, Sudikno. (2003). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Liberty, Yogyakarta Muhammad.  (2009). Model-Model  Akad  Pembiayaan  Di  Bank  Syariah  (Panduan  Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah) , Cet. 1, UII Press, Yogyakarta
Muljadi,  Gunawan.,  Kartini  dan  Widjaja. (2003). Perikatan  Yang  Lahir  dari Perjanjian , PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta
Naja, H.R. Daeng. (2005). Hukum Kredit dan Bank Garansi , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Rahman,  Hasanuddin.  (1995). Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung
Rosadi, Otong., dan Andi Desmon. (2012). Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum , Cet. 1, Thafa Media, Yogyakarta
Setiawan, R. (1987). Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya , Bina Cipta, Bandung
Situmorang, Victor M. (1993). dan Cormentya Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi , Rineka Cipta, Jakarta
Sjahdeini,    Remy.  (1999). Hak    Tanggungan    Asas-asas    Ketentuan-ketentuan  Pokok  dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan , Penerbit Alumni, Bandung
Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri Mamudji.  (1990). Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , PT. Rajawali Perss, Jakarta
-------- .  (2013). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT. Rajagrafindo Persada, Depok
Subagyo,    Joko.  (2006). Metode    Penelitian    Dalam    Teori    dan    Praktek ,    Rineka  Cipta, Jakarta
Subekti. (1979). Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung
Untung, H. Budi. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia , Yogyakarta, Andi Offset
Usman,  Rachmadi.  (2003). Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia ,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-BendaYang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Detail  Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  81/PMK.010/2019  tentang Batasan  Rumah  Umum,  Pondok  Boro,  Asrama  Mahasiswa  Dan  Pelajar,  Serta  Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

## ARTIKEL
Aprianto, Yohanes Benny. (2015). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi , Jurnal, Yogyakarta
Budiono, Herlien. (2006). Perwakilan , Kuasa dan Pemberian Kuasa, Majalah Renvoi , Nomor 6.42.IV, 3 November
Hariss,  Abdul.  (2014). Penyelesaian  Perkara  Sengketa  Tanah  Pada  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Jambi ,  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi, Vol.14, No.4
Hibatullah,   Fauzan   Takalamingan. (2018). Analisis   Penerapan   Sistem   dan Prosedur Pemberian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  Subsidi  Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado , Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4), 2018, 830-840
Miftahudin.  (2015). Analisis  Yuridis  Peranan  Notaris  Dalam  Pelaksanaan  Take  Over  Atas Kepemilikan  Rumah  Dan  Hukumnya  (Studi  Kasus  di  PT.  Bank  BNI  Syariah  Cabang Semarang) , Tesis, Semarang
Rosmidah, Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia , Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.
Supraptomo, Heru. (1994). Segi Hukum Penanganan Kredit Macet dan Pengaturan Masalah Rahasia Bank , makalah Diskusi Panel BUPLN- Mahkamah Agung 6-7 Desember 1994.

## INTERNET
Febrianto,  Dimas  Fakhrul, Peranan  Notaris  dalam  Perjanjian  Kredit  Guna Memenuhi Prinsip                                Kehati-hatian                                Perbankan , http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/06/01/peranan-notaris-dalam perjanjian- kredit-guna-memenuhi-prinsip-kehati-hatian-perbankan/, diakses pada tanggal 02 Pebruari 2021
Ferdianto,  Marindra  Prahandi, Perbuatan  Melanggar  Hukum  atau  Wanprestasi , m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum- atau- wanprestasi?, diakses pada tanggal 22 Pebruari 2021
http//dir.unikom.ac.id/jbptunikompp-gdl-serlipurna-26160,    diakses    pada    tanggal  23 Pebruari
2020 http://kbbi.web.id/yuridis, diakses 15 Januari 2020
http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli- didunia, di akses 21 Pebruari 2020
https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kriteria/,    diakses    pada    tanggal    7 Agustus 2021
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Tabungan_Negara., diakses pada tanggal 20 Januari 2020
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah,    Kredit    pemilikan  rumah- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada tanggal 15 Pebruari 2020
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah, diakses pada tanggal 13 Maret 2021
https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis, diakses 21 Pebruari 2020
https://kbbi.web.id/kriteria.html, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021
https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20210809/47/1427635/masih-tinggi- peminat-kementerian-pupr-tambah-kuota-kpr-subsidi-btn,        diakses        pada  tanggal  10 Agustus 2021
https://www.btn.co.id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/Kredit- Konsumer/Pinjaman-Bngunan/KPR-BTN-Subsidi,  diakses  pada  tanggal 25 Juni 2021
https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210202/47/1351223/si mak-syarat-daftar-fasilitas-kpr-bersubsidi-flpp-2021, diakses pada tanggal 26 Juni 2021
www.BI.go.id, Survei Harga Properti Residensial , Bank Indonesia, diakses pada tanggal 15 Pebruari 2020