## PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA

## Evi Purnamawati
Fakutas Hukum Universitas Palembang E-mail: evipurnamawatiplg@gmail.com

## Abstract
Indonesia  as  one  of  the  countries  that  adheres  to  a  democratic  system.  The  system  of government  is  organized  by  the  people,  by  the  people,  and  for  the  people.  Indonesia  in  the course of democracy underwent several periods, until now undergoing a period of reform. The diversity  of  the  Indonesian  people  is  a  factor  that  greatly  influences  the  birth  of  political parties  and  encourages  the  formation  of  a  multiparty  system  in  Indonesia.  Democratic countries,  of  course,  justify  the  existence  of  political  parties  as  pillars  of  democracy  or  the exercise  of  popular  sovereignty.  Democracy  is  carried  out  through  general  elections  in  the context  of  occupying  the  leadership  and  power  seats  in  which  political  parties  are participants.
Keywords: democracy

## Abstrak
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi.  Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia dalam perjalanan  berdemokrasi  mengalami  beberapa  periode,  hingga  saat  ini  menjalani  periode reformasi.  Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  merupakan  faktor  yang  sangat  memengaruhi lahirnya  partai-partai  politik  dan  mendorong  terbentuknya  sitem  multipartai  di  Indonesia. Negara  demokrasi,  tentunya  membenarkan  keberadaan  partai  politik  sebagai  pilar  dari demokrasi  atau  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  Demokrasi  dilaksanakan  melalui  pemilihan umum  dalam rangka menduduki kursi kepemimpinan dan kekuasaan yang  keberadaan partai politik sebagai pesertanya.
Kata Kunci :  demokrasi

## PENDAHULUAN
Istilah Negara Hukum ( rechsstaat ) baru muncul pada abad ke-
19. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, 1 Negara
Hukum sebagai  suatu  istilah  pertama  yang digunakan  oleh  Rudolf  Von  Gneist (1816-1895),  seorang  guru  besar  di Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya “ das Engliche Verwaltunngerchte ”
(1857),  ia  mempergunakan  istilah
1 Abdul  Mukthie  Fadjar, Sejarah,  Elemen dan  Tipe  Negara  Hukum (Malang:  Setara Press, 2016).
“ rechsstaat ” untuk pemerintahan negara Inggris.
Namun konsepsi negara hukum,  sudah  dicetuskan  sejak  abad ke-17  di  negara-negara  Eropa  Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan  kekuasaan  yang  tidak terbatas  dari  penguasa,  yaitu  para  raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya, sangat dipengaruhi oleh aliran  individualisme  dan  mendapat dorongan  kuat  dari Ranaissance serta
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
reformasi. 2
Perselisihan  terjadi  dari  para sarjana dan ahli filsafat tentang negara hukum,  yaitu  mengenai  persoalan hakikat,  asal  mula,  tujuan  negara,  dan sebagainya.  Khususnya,  masalah  yang inti,  yaitu:  dari  manakah  negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaatinya  tindakan-tindakan  itu  oleh rakyat.
Para  sarjana  dan  ahli  filsafat seperti  Niccolo  Machiavelli,  Jean Bodin, Thomas Hobbes, Georg
Jellinek,  John  Austin,  dan  sebagainya telah melahirkan suatu teori kedaulatan  untuk  menopang  faham negara  dengan  kekuasaan  mutlak, yang  disebut  “Teori  Kedaulatan Negara”  yang  merupakan  konsep kedaulatan  tradisional  atau  konsep kedaulatan monistis. 3 Kedaulatan
negara merupakan suatu  konsep bahwa,  kekuasaan  negara  adalah kekuasaan  yang  tertinggi  dan  tidak terbatas,  yang  dapat  memaksakan perintah-perintahannya  dengan  tidak mengindahkan perintah lainnya.
Kekuasaan negara yang mutlak terjelma  dalam  bidang  perundang- undangan, di  mana negara  merupakan
2 Abdul Mukthie Fadjar 3 Abdul Mukthie Fadjar
pembentuk undang-undang yang tertinggi.
Menurut  John  Locke  dalam bukunya Two  Treaties  Of  Civil Government mengemukakan  bahwa kekuasaan  penguasa  tidak  pernah mutlak,  tetapi  selalu  terbatas,  karena dalam  mengadakan  perjanjian  dengan seorang  atau  sekelompok  orang, individu-individu  tidak  menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. John locke  juga  mengemukakan  bahwa untuk membatasi kekuasaan penguasa negara  agar  hak-hak  asasi  warganya terlindungi,  kekuasaan  tugas  negara harus  dibagi  menjadi  tiga  kekuasaan, yaitu legislatif (yang membuat undang-undang), eksekutif (yang mempertahankan  peraturan-peraturan dan  mengadili)  dan federative (yang tidak  termasuk  lapangan  kekuasaan terdahulu).
Demikian maka konsepsi negara hukum ( rechsstaat ) itu dilahirkan  pada  abad  ke-17  dan  18, melalui  tulisan-tulisan  para  sarjana penganut  aliran  hukum  alam.  Pada pokoknya,  kekuasaan  penguasa  (raja) haruslah  dibatasi  agar  jangan  berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat dan warganya.  Pembatasan  itu  dengan adanya  supremasi  hukum  yaitu  bahwa
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
semua  tindakan  penguasa  negara  tidak boleh  semau-maunya,  tetapi  harus berdasarkan  dan  berakar  pada  hukum. Kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin  dan  melindungi  hak-hak asasi rakyatnya dan membawa kesejahteraan umum.
Terkait teori-teori negara hukum,  maka  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  hukum.  Negara hukum  secara  konstitusional  telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istila negara hukum mempunyai  perbedaan  antara  sesudah dilakukan  amandemen  dan  sebelum dilakukan amandemen. Sebelum
amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa,  Indonesia  adalah  negara  yang berdasar atas negara hukum.
Sedangkan setelah dilakukannya amandemen  UUD  1945  yakni  Negara Indonesia adalah negara hukum, istilah negara  tersebut  dimuat  dalam  UUD 1945 pasal 1 ayat (3). 4
Indonesia  sebagai  salah  satu negara yang menganut sistem demokrasi.  Sistem  pemerintahannya diselenggarakan  dari  rakyat,  oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Demokrasi
4 Alfina  Fajrin,  “Indonesia  sebagai  Negara Hukum,” https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b8 0b71941c202012739722/indonesia-sebagai- negara-hukum, 2019.
tercermin  dari  terselenggarakannya pemilihan  umum  (pemilu).  Indonesia sudah  menyelenggaran  pemilu  untuk memilih  presiden  dan  wakil  presiden secara  langsung. 5 Sehingga  dalam penulisan ini penulis menyoroti persoalan perkembangan dari perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia,  juga  terkait  perkembangan partai politik di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A. Tujuan Negara Hukum
Tujuan  negara  hukum  menjadi tujuan  dari  semua  negara  yaitu  untuk menciptakan keadilan, kedaulatan dan kesejahteraan  antara  negara  dengan warga  negara.  Konsep  negara  hukum ini ingin mewujudkan sistem pemerintahan di negara tidak dilaksanakan  dengan  kekuasaan  yang sewenang-wenang.  Maka  dari  itu dapat  di  garis  bawahi  bahwa  tujuan dari  negara  hukum  ini  adalah  agar terciptanya  “keadilan/hukum  yang adil”.
Karena  pada  dasarnya  hukum  itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan
5 Ari  Welianto,  “Sistem  Demokrasi  di Indonesia,” https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/1 1/201742369/sistem-demokrasi-di- indonesia?page=all,
2019.
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
ketentraman pada masyrakat.
Keadilan  yang  merupakan  cita  atau tujuan  hukum  itu  adalah  kepentingan manusia  yang  paling  luhur  dimuka bumi.
Tujuan  utama  dari  penguasa ialah  untuk  memberikan  kekuasaan yang sebenar-benarnya kepada negara.  Hal  ini  hanya  dapat  tercapai dengan membesarkan
dan menguatkan  kesetaraan.  Dengan  alat kekuatan ini dapatlah tercapai kekuasaan yang sebesar-besarnya bagi negara.45  Maka  tujuan  negara  ialah untuk  menjadi  negara  hukum.  Negara harus  menjamin  tata  tertib  dari perseorangan yang menjadi rakyatnya.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan negara menjadi negara hukum haruslah ditegakkan  perisai  keadilan  disetiap segala  aspek.  Keadilan  mempunyai pengertian yang relatif sehingga pandangan seseorang atau suatu bangsa  terhadap  hukum  dan  keadilan berbeda-beda,  tergantung  pandangan hidup  dan  falsafah  yang  dianutnya. 6
Keadilan  menurut  Pancasila  meliputi segala  bidang  baik  politik,  sosial, ekonomi,  dan  kultural. Demikian pada ajaran Islam memandang bahwa
keadilan  itu  meliputi  keadilan  sosial,
6 Abdul  Mukthi  Fadjar, Sejarah,  Elemen  dan Tipe Negara Hukum .
keadilan  di  lapangan  politik,  dan sebagainya. 7 Sehingga  tujuan  negara

## adalah untuk menjadi negara hukum
B. Sejarah dan Perkembangan

## Demokrasi di Indonesia
Menurut Ni’matul Huda dalam bukunya  yang  berjudul Ilmu  Negara jika  berbicara  tentang  sejarah  teori demokrasi,  ada  2(dua)  fakta  historis yang penting. Pertama , hampir semua orang pada  masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di  dunia  mendeskripsikan  dirinya sebagai  demokrasi.  Namun,  apa  yang dikatakan  dan  diperbuat  oleh  rezin yang  satu  dengan  rezim  yang  lain sering  berbeda  secara  substansial. 8
Kedua , sementara banyak negara yang saat  ini  menganut  paham  demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap  adanya  kerapuhan  dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa Abad ke-20 sendiri mengambarkan  dengan  jelas  bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan  yang  sangat  sulit  untuk diwujudkan dan dijaga. 9
Perkembangan      demokrasi di  Indonesia  dapat  dibagi  dalam  dua
7 Abdul Mukthi Fadjar
8 Ni’matul  Huda, Ilmu  Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
9 Ni’matul Huda
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
tahap  yaitu  tahapan  pra  kemerdekaan dan  tahapan  pasca  kemerdekaan.
Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami  pasang-surut  (fluktuasi) dari  masa  kemerdekaan  sampai  saat ini, selama 55 tahun perjalanan bangsa dan  negara  Indonesia,  masalah  pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik,  ekonomi,  hukum  dan  sosial budaya.  Sebagai  tatanan  kehidupan, inti  tatanan  kehidupan  demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antar negara atau  pemerintah  dengan  rakyat,  atau sebaliknya  hubungan  rakyat  dengan negara  atau  pemerintah  dalam  posisi keseimbangan  ( aquilibrium  potition ) dan  saling  melakukan  pengawasan ( check and balance ). 10
Perkembangan  demokrasi  di Indonesia  dilihat  dari  segi  waktu dibagi dalam empat periode, yaitu: 11

## 1. Demokrasi  Parlementer  Periode
1945-1959
Demokrasi  pada  masa  ini
10 Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendidiakan  Kewarganegaraan  Demokrasi, Ham  Dan  Masyarakat  Madani (Jakarta:  IAIN Jakarta Press, 2000).
11 Puslit IAIN Syarif Hidayatullah
dikenal  dengan  sebutan  Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi parlementer  mulai  berlaku  sebulan sesudah  kemerdekaan  di  proklamirkan dan  mulai  diperkuat  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata sistem  demokrasi  parlementer  ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan  pada  beberapa  negara Asia lain.
Undang-Undang  Dasar  1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer  dimana  badan  eksekutif terdiri  dari  Presiden  beserta  Menteri- Menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi  partai-partai  politik  setiap kabinet  berdasarkan  kondisi  yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan  beberapa  partai  kecil.  Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai  koalisi  tidak  segan-segan untuk  menarik  dukungannya  sewaktu- sewaktu,  sehingga  kabinet  seringkali jatuh  karena  keretakan  dalam  koalisi sendiri.
Umumnya  kabinet  dalam  masa pra-pemilihan  umum  yang  diadakan dalam tahun 1955 tidak dapatt bertahan  lebih  lama  dari  rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
perkembangan  ekonomi  politik  dan politik  oleh  karena  pemerintah  tidak memperoleh kesempatan melaksanakan programnya.
Namun  pada  periode  ini  kedudukan parlemen  sangat  kuat  dan  pada gilirannya  menguat  pula  kedudukan partai  politik  karena  itu  segala  hal yang  terkait  dengan  kebijakan  negara tidak  lepas  dari  sikap  kritis  para anggota  parlemen  untuk  mendebatnya baik  melalui  forum  parlemen  maupun secara sendiri- sendiri.
2. Demokrasi  Terpimpin  Periode
1959-1965
Ciri sistem politik pada periode ini  adalah  dominasi  peranan  presiden, terbatasnya  peranan  partai  politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya  peranan  ABRI  sebagai unsur  sosial  politik. 12 Dalam  praktik pemerintahan,  pada  periode  ini  telah banyak  melakukan  distrosi  terhadap praktik  demokrasi.  Dekrit  Presiden  5 Juli  dapat  dipandang  sebagai  suatu usaha  untuk  mencari  jalan  keluar  dari kemacetan  politik  yang  terjadi  dalam sidang  konstituante  merupakan  salah satu  bentuk  penyimpangan  praktik
12 Pengertian,  Unsur  Penegak,  Parameter, Sejarah Perkembangannya di Indonesia" http://kurniarizawahyu.blogspot.com/2016/03/ makalah-demokrasi.html, 2019
demokrasi.
Begitu  pula  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  telah  ditegaskan bahwa  bagi  seorang  presiden  dapat bertahan  sekurang-kurangnya  selama lima  tahun.  Akan  tetapi  ketetapan MPRS  No.  III/1963  yang  mengatakan Ir.  Soekarno  sebagai  presiden  seumur hidup  telah  membatalkan  pembatasan waktu lima tahun.
Banyak  terjadi  penyimpangan- penyimpangan pada praktik demokrasi,  terutama  pada  bidang eksekutif.  Misalnya  Presiden  diberi wewenang  untuk  campur  tangan  di bidang  yudikatif.  Hal  itu  dapat  dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19/1964,  di  bidang  legislatif  presiden dapat  mengambil  tindakan  politik berdasarkan peraturan tata tertib peraturan  presiden  Nomor  14/1960 dalam  hal  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat.
Demokrasi  terpimpin  Soekarno bukanlah  demokrasi  yang  sebenarnya, melainkan sebagai  bentuk keotoriteran. Bentuk  sistem  demokrasi  ini  tidak mencerminkan  arti  dari  demokrasi  itu sendiri.  Demokrasi  terpimpin  dari Soekarno  berakhir  dengan  lahirnya Gerakan
30
September PKI
(G30SPKI).
3. Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998
Periode pemerintahan ini muncul  setelah  gagalnya  G30SPKI. Landasan  formil  periode  ini  adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS.
Semangat  yang  mendasari  lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni.
Untuk meluruskann dari penyelewangan terhadap Undang-
Undang  Dasar  yang  terjadi  pada  masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif.
Ketetapan MPPS Nomor III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidap untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan  Presiden  kembali  menjadi selektif  selama  lima  tahun.  Pada periode  ini  praktik  demokrasi  di Indonesia  senantiasa  mengacu  pada nilai-nilai    Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Maka  dari  itu demokrasi  pada  masa  ini  disebut dengan  Demokrasi  Pancasila.  Karena dalam demokrasi pancasila memandang  kedaulatan  rakyat  sebagai inti  dari  sistem  demokrasi,  karena
rakyat  mempunyai  hak  yang  sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu  juga  dengan  partisipasi  politik yang  sama  semua  rakyat.  untuk  itu pemerintah patut memberikan perlindungan  dan  jaminan  bagi  warga negara  dalam  menjalankan hak  politik. Akan   tetapi,  “Demokrasi  Pancasila” dalam  rezim  orde  baru  hanya  sebagai retorika  dan  gagasan  belum  sampai pada  tataran  praksis  atau  penerapan. Karena  dalam  praktik  kenegaraan  dan pemerintahan,  rezim  ini  sangat  tidak memberikan  ruang  bagi  kehidupan berdemokrasi.
4. Demokrasi Periode Reformasi
Pelaksanaan  demokrasi  di  era reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan  lengsernya  presiden  terdahulu, Soeharto yang menjabat sebagai presiden  selama  sekitar  32  tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan  fondasi  yang  kuat  bagi pelaksanaan  demokrasi  Indonesia  pada masa  selanjutnya.  Terdapat    beberapa indikator  pelaksanaan  demokrasi  di Indonesia, yaitu: 13
a. Diberikan  kebebasan  pers  sebagai ruang  publik  untuk  berpartisipasi
13 Arum  Sutrisni  Putri,  “Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998- sekarang),”
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/1
3/160000569/karakteristik-demokrasi-periode- reformasi-1998-sekarang-?page=all, 2019.
dalam kebangsaan dan kenegaraan.
b. Berlakunya sistem multipartai, diberlakukan ini terlihat pada Pemilihan  Umum  1999.    Masa  ini Kesempatan  pada  rakyat  untuk berserikat  dan  berkumpul  sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.
Karakteristik  periode  reformasi merupakan demokrasi Pancasila.
Warga  negara  bertugas  mengawal demokrasi  agar  dapat  teraplikasikan dalam  aspek  kehidupan.  Karakteristik demokrasi  pada  periode  reformasi adanya Pemilu lebih demokratis, terjadi perputaran  kekuasaan  dari  pemerintah pusat  hingga  daerah.  Pola  rekrutmen politik  terbuka  Hak-hak  dasar  warga negara, rekrutmen politik untuk pengisian  jabatan  politik  dilakukan secara  terbuka.  Setiap  warga  negara yang  mampu  dan  memenuhi  syarat dapat  menduduki  jabatan  politik  tanpa diskriminasi.  Hak-hak  dasar  warga negara  terjamin,  sebagian  besar  hak dasar  rakyat  bisa  terjamin  seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya. 14

## C.  Perkembangan  Partai  Politik  di
Indonesia
14 Arum Sutrisni Putri
Partai  Politik  memiliki  asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu  yang diterjemahkan kedalam program- programnya.  Partai  politik  mempunyai pengurus dan massa. Sehingga, dengan begitu partai memang tidak dapat lepas dari  latar  sosial,  dan  latar  sosial  tidak dapat pula lepas dari sejarah. 15
Mengenai sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, partai politik telah berkembang  di  Indonesia  sejak  masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin/Orde  Lama,  Orde  Baru  dan Orde Reformasi.
1. Partai  Politik  Masa  Demokrasi Liberal (1950-1959)
Indonesia menganut sistem pemerintahan  parlementer  di  masa  ini, terdapat  banyak  partai  politik  dan memanasnya  suhu  politik.  Indonesia dimasa ini menganut sistem multipartai.  Secara  keseluruhan  partai politik  sebanyak  29  partai.  Sistem multipartai  yang dianut oleh Indonesia kala  itu  tidak  menguntungkan  negara. Banyaknya  juga  partai  mengakibatkan munculnya persaingan antarpartai pada akhirnya  menyebabkan  pertentangan antargolongan.  Partai  politik  saat  itu
15 Fadillah  Putra, Partai  Politik  dan Kebijakan Publik ( Analisi terhadap Kongruensi  Janji  Politik  Partai  dengan Realisasi  Produk  Kebijakan  Publik  di
Indonesia  1999-2003 ),  (Jakarta:  Pustaka Pelajar, 2004).
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
hanya berorientasi pada kekuasaan.
Hal  itu  ditandai  dengan  jatuh bangunnya  kabinet  karena  kuatnya antar  partai  politik.  Kabinet  Indonesia pada  masa  Demokrasi  Liberal,  terdiri dari:  Kabinet  Natsir  (September  1950- Maret  1951);  Kabinet  Sukiman  (April 1951-Februari  1952);  Kabinet  Wilopo (April  1952-Juni  1953);  Kabinet  Ali Sastroamijoyo  I  (Juli  1953-Agustus 1955);  Kabinet  Burhanuddin  Harahap (Agustus  1955-Maret  1956);  Kabinet Ali  Sastroamijoyo  II  (Maret  1956- Maret  1957)  dan  Kabinet  Juanda (Maret 1957-Juli 1959).
Pemerintah  pusat  melakukan pergantian  kabinet  yang  berakibat terjadi  ketidakpuasan  dari  pemerintah daerah. Daerah merasa kurang mendapat perhatian sehingga muncullah  gejala  provinsialisme  atau sifat  kedaerahan.  Hingga  mengancam persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Dan akhirnya  muncul  gerakan sparatisme atau  usaha  memisahkan  diri.  Tidak hanya  itu,  menguatnya  pertentangan antara  politisi  dengan  TNI-AD  juga membuat politik dalam negeri menjadi tidak stabil.
Kemajemukan masyarakat Indonesia  merupakan  faktor  yang sangat  memengaruhi  lahirnya  partai-
partai politik dan mendorong terbentuknya  sitem  multipartai  di Indonesia.  Beberapa  ahli  memiliki pandangan-pandangan  terhadap  corak aliran  partai  pada  1950-an.  Menurut Herbert Feith terdapat lima aliran besar partai  politik  di  Indonesia,  yaitu Nasional Radikal, Tradisionalisme Jawa,  Islam,  Sosialime  Demokratis, dan  Komunisme.  Menurut  Pabottingi, yaitu Partai Politik Beraliran
Nasionalisme,  Partai  Politik  Beraliran Islam, Partai Politik
Beraliran Komunis,  Partai  Politik  Beraliran Sosialis, Partai Politik Beraliran Kristen/Nasrani. Agak berbeda, pemerintah melalui kementrian penerangan menerbitkan buku Kepartaian  Indonesia  yang  membagi partai-partai  yang  terdapat  pada  masa tersebut  ke  dalam  empat  klasifikasi, yaitu Dasar Ketuhanan, Dasar Kebangsaan,  Dasar  Marxisme,  dan Partai Lain-lain.
Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa
Burhanudin Harahap yang dilaksanakan dengan
sistem demokratis,  akan  tetapi  krisis  politik yang berlarut-larut terus terjadi dipusat dan  tidak  meratanya  perimbangan ekonomi antara pusat dan daerah pada
akhirnya  terus  menimbulkan pemberontakan di daerah.
Pada tanggal 28 Oktober 1956, Soekarno  membuat  suatu  gagasan  di dalam pidatonya  yaitu  meminta partai- partai  untuk  dibubarkan.  Setelah  itu beliau  mengemukakan sebuah gagasan untuk membangun suatu konsep pemerintahan  yang  baru,  yang  disebut dengan  Demokrasi  Terpimpin.  Natsir dan  Partai  Masyumi  menolak  gagasan tersebut, mereka menganggap mengganti  sistem  demokrasi  menjadi diktatorisme, hal tersebut berarti demokrasi ikut terkubur.
2. Partai  Politik  Masa  Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)
Masa Demokrasi Terpimpin atau  Orde  Lama  berlangsung  mulai tahun 1959 sampai dengan 1965. Sejak berlangsungnya  masa  Orde  Lama  atau Demokrasi Terpimpin kekuasaan berpusat  pada  tiga  kekuatan,  yaitu presiden,  PKI,  dan  TNI  AD.  Di  luar kekuatan  tersebut,  yaitu  partai  politik tidak  memiliki  peranan  yang  begitu penting. Partai-partai lain yang memiliki ideologi
keagamaan
mengalami  marginalisasi  dan  pijang hanya  sebagai  pelengkap  bagi  jargon kerja  sama  yang  dipaksakan  yaitu NASAKOM  (Nasionalis,  Agama,  dan
Komunis). Sehingga seolah-olah pemerintah pada masa itu juga merangkul aliran agama padahal sebetulnya hal tersebut adalah permainan politik.
Berikut  adalah  3  faktor  menjadi penyebab  munculnya  kekuatan  yang mendominasi  Demokrasi  Terpimpin (Presiden, TNI AD, dan PKI), yaitu:
a. Ketidakmampuan  partai  politik yang  berjumlah  banyak  untuk membendung  percekcokan  antar sesama  mereka  yang  berakhir ketidakstabilan politik Indonesia.
b. Keinginan Soekarno sebagai presiden untuk memainkan peranan  yang  lebih  besar  dan berarti dalam politik, tidak hanya sekedar  lambang  seperti  yang dikehendaki UUDS 1950.
c. Keinginan  tokoh  militer  untuk ikut  serta  dalam  peran  politik dikarenakan menurunnya kepercayaan  mereka  terhadap partai  politik  maupun  politisi sipil  dalam  menjalankan  roda pemerintahan.
Pada  mada  Orde  Lama,  PKI mendapatkan kesempatan untuk melebarkan  sayap  seluas-  luasnya. PKI  mengalami  kemajuan  pesat
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
karena mendapatkan dukungan
penuh dari Presiden Soekarno.
Melalui  Penpres  pada  tahun  1959
Soekarno  memangkas  partai  politik yang  terdapat  pada  masa  itu  hingga tersisa sepuluh partai politik termasuk NU dan PNI serta golongan  Komunis.  Tidak  hanya membubarkan  partai  yang  tidak termasuk  kriteria  dalam  Penpres tersebut,  Soekarno  juga  menghapus DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikannya  dengan  DPR  GR (Dewan  Perwakilam  Rakyat  Gotong Royong)  yang  anggotanya  diangkat langsung oleh presiden.
Penpres yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 menyangkut persyaratan partai, yaitu:
a. Menerima dan membela
Konstitusi 1945 dan Pancasila;
b. Menggunakan  cara-cara  damai
dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya;
c. Menerima  bantuan  luar  negeri hanya seizin pemerintah;
d. Partai-partai  harus  mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling  sedikit  di  seperempat jumlah  daerah  tingkat  I  dan jumlah  cabang-cabang  itu  harus
sekurang-kurangnya,  seperempat dari  jumlah  daerah  tingkat  II seluruh wilayah RI;
e. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan
partai;
f. Presiden  berhak  membubarkan partai, yang programnya diarahkan  untuk  merongrong politik  pemerintah  atau  yang secara  resmi  tidak  mengutuk anggota  partai  yang  membantu pemberontakan.
Mendekati  tahun  1965  kegiatan PKI  semakin  aktif.  Diantara  seluruh partai  politik  yang  semakin  redup. Kemajuan  pesat  dari  PKI  runtuh seketika  saat  terjadi  kejadian  Lubang Buaya.  Pada  tanggal  30  September 1965 PKI menculik 7 Jendral TNI AD dan  melakukan pembantaian  yang tak berperikemanusiaan.
3. Partai Politik Masa Orde Baru
Tumbangnya  kekuasaan  dimasa Orde  Lama,  yaitu  presiden  dan  PKI, maka  kekuatan  yang  tersisa  adalah TNI  AD.  Berakhirnya kekuasaan presiden  Soekarno  yang  diserahkan kepada  Jendral  TNI  AD  bernama Soeharto  maka  masa  dimulainya  Orde Baru.
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
Terjadi  perubahan  dalam  tubuh partai  yang  dilakukan  pertama  kali adalah  dirombaknya  tokoh  Partai  PNI, yaitu dengan menyisihkan tokoh-tokoh yang  dekat  dengan  penguasa.  Serta muncul  partai  baru,  yaitu  Partai Muslim  (PERMUSI)  yang  merupakan partai penampung aspirasi politik umat Islam.
Pemilihan  umum  tahun  1971 diikuti  9  partai  politik  dan  golongan karya.  Golongan  karya  adalah  partai baru yang mendapat dukungan pemerintah dan ABRI. ABRI mendominasi  partai  Golongan  Karya. Pada  tahun  1973  terjadi  peleburan partai  politik  atau  fusi.  Melalui  UU No. 3 Tahun 1973 pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan  kebijakan  fusi  partai.  Empat partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Serikat Islam, dan Perti bergabung  menjadi  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP).  Lima  partai lainnya  yaitu  PNI,  Partai  Kristen Indonesia, Partai
4. Partai Politik Masa Orde

## Reformasi
Pada  era  Reformasi,  maka Rezim  Orde  Baru  yang  otoriter berganti kepada rezim reformasi  yang demokratis.
Era
Reformasi
menerapkan kembali sistem multipartai. Partai politik juga diperkenankan  untuk  tidak  harus menjadikan
Pancasila sebagai ideologi  partai.  Pada  tahun  1999 tercatat  sebanyak  141  partai  politik dan  48  di  antaranya  dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti Pemilu. Akan tetapi, terjadi permasalahan  dalam  ideologi  partai, dalam  menghadapi  pemilu  sehingga membuat  partai  menjadi  pragmatis dan  secara  perlahan  berubah  menjadi partai catch-all dengan  berusaha menggandeng semua kalangan masyarakat sebagai pemilih.
Di  dalam  fungsi  rekruitmen partai politik berarti memiliki tanggung jawab terhadap setiap rekrutannya. Partai politik harus dapat menselaraskan  pemikiran  para  kader- kadernya  agar  tidak  keluar  dari  AD dan  ART  partainya.  Partai  politik berhak memberhentikan atau memecat  dari  para  kadernya  yang sudah  tidak  sesuai  dengan  AD  dan ART partainya. Partai politik memiliki  hak  untuk  memberhentikan, memecat,  dan  mengganti  para  kader yang  didelegasikan  ke  legislatif,  hak tersebut disebut dengan Hak Recall .
Partai politik mempunyai
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
empat peranan:
a. Dalam proses pendidikan politik;
b. Sebagai  unsur  rekrutmen  para pemimpin  bangsa  guna  mengisi berbagai  macam  posisi  dalam kehidupan bernegara;
c. Sebagai  lembaga  yang  berusaha mewakili kepentingan masyarakat, dan
d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.
Partai  politik  memiliki  empat fungsi yaitu komunikasi politik, sosialisasi  politik,  rekruitmen  politik, dan  pengelolaan  konflik. 16 Sarana komunikasi  politik,  partai  politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi  masyarakat  dan  menekan kesimpangsiuran
pendapat di masyarakat.  Sarana  sosialisasi  politik sebagai cara untuk memperoleh dukungan  luas  masyarakat,  partai politik  akan  berusaha  menunjukan  diri sebagai  pejuang  kepentingan  umum. Oleh  karena  itu  partai  politik  harus mendidik  dan  membangun  orientasi pemikiran  anggotanya  untuk  sadar akan  tanggung  jawabnya  sebagai
16 Suimi  Fales,  “Fungsi  Partai  Politik  dalam Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Ditinjau  dari Hukum Positif,” Al Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , Vol. 3, No. 2, (2018), https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/al imarah/article/download/2152/1787,,2019.
warga  negara.  Sarana  rekruitmen politik  yakni  partai  politik  memiliki fungsi  untuk  mencari  dan  mengajak orang  yang  berbakat  untuk  aktif berpolitik sebagai  anggota  partai politik  tersebut.  Hal  ini  merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi  politik.  Sarana  mengelola konflik  yakni  partai  politik  bertugas mengelola  konflik  yang  muncul  di masyarakat sebagai suatu akibat adanya  dinamika  demokrasi,  yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

## KESIMPULAN
Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi mengalami beberapa periode,  hingga  saat  ini  menjalani periode  reformasi.  Negara  demokrasi, tentunya membenarkan  keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat  itu.  Hal  ini  didasari  pada pelaksanaan    demokrasi  secara  tidak langsung dilaksanakan melalui pemilihan  umum    dalam  rangka menduduki  kursi  kepemimpinan  suatu pemerintahan  yang  keberadaan  partai politik sebagai peserta pemilihan umum.  Partai  politik  pada  pokoknya memiliki kedudukan (status) dan
Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264
peranan (role) yang sentral dan penting dalam  setiap  sistem  demokrasi  karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Mukthie  Fadjar, Sejarah, Elemen  dan  Tipe  Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016). Alfina  Fajrin,  “Indonesia  sebagai Negara Hukum,” https://www.kompasiana.com/al finafajrin/59b80b71941c202012
739722/indonesia-sebagai-
negara-hukum, 2019.
Ari  Welianto,  “Sistem  Demokrasi  di Indonesia,” https://www.kompas.com/skola/ read/2019/12/11/201742369/sist
em-demokrasi-di- indonesia?page=all, 2019. Arum Sutrisni Putri, “Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998- sekarang),”
https://www.kompas.com/skola/ read/2020/02/13/160000569/kar akteristik-demokrasi-periode- reformasi-1998-sekarang- ?page=all, 2019. Fadillah  Putra, Partai  Politik  dan
Kebijakan Publik ( Analisi terhadap  Kongruensi  Janji Politik Partai dengan Realisasi  Produk  Kebijakan Publik  di  Indonesia  1999- 2003 ), (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
Ni’matul  Huda, Ilmu  Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendidiakan  Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan
Masyarakat  Madani (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000). Pengertian, Unsur Penegak, Parameter,
Sejarah  Perkembangannya  di Indonesia" http://kurniarizawahyu.blogspot. com/2016/03/makalah- demokrasi.html, 2019
Suimi  Fales,  “Fungsi  Partai  Politik dalam  Meningkatkan  Partisipasi Politik  Ditinjau  dari  Hukum Positif,” Al  Imarah : Jurnal
Pemerintahan dan Politik Islam , Vol. 3, No. 2, (2018), https://ejournal.iainbengkulu.ac.i d/index.php/alimarah/article/do wnload/2152/1787,2019.