## IMPLIKASI HAK KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN TANAH KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
IMPLICATIONS OF THE RIGHT FOR UNITY OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES IN THE MANAGEMENT OF FOREST AREA LAND IN THE REGENCY OF NORTH LOMBOK (STUDY OF LAW NO. 41

## YEAR 1999 CONCERNING FORESTRY)

## Mawardi
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
Email : wardi_18@yahoo.com
Naskah diterima : 28/08/2013; direvisi : 10/09/2013; disetujui : 16/10/2013

## A bstrAct
In case the concept of “right” is perceived in an opposite view by the Adat Law community and the country, then every regulation concerning right will be accepted in a different way too. Meanwhile “regulation” is in the field of the country authority where the Adat Law community forced to obey their regulations. In Law Number 41 concerning Forestry regulated that an Adat Law community has not entitled to manage forestry land as far as their existence has not recognized by the state although the Adat Law community has made a claim that management on forestry land was part of their congenital right and right on their ancestors root that they already have even before the declaration of Indonesia’s independence. Therefore, its implication caused conflict between the Adat Law community against the state / government keep on growing. The community continues managing the forest as their ancestor’s cultural basic while the state keep forcing their regulation on Adat Law community. In the end the number of violation against regulation of the management of forest resource keep on increasing, hence the forests are no longer a source of public welfare but oppositely has become a source of disaster for the Adat Law community. In this case the solution would be “the harmony” and “balance” of the state’s regulation on the Adat Law community.
Keywords: Right, Forest Management, Law Enforcement.
A bstrAk
Jika konsep “hak” dipersepsikan berbeda oleh masyarakat hukum adat dan negara, maka regulasi atas hak pun menjadi berbeda. Sementara, regulasi berada pada kekuasaan negara, sehingga masyarakat hukum adat dipaksa harus tunduk pada regulasinya. Dalam Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, masyarakat hukum adat tidak berhak atas pengelolaan tanah kawasan hutan, jika eksistensinya belum diakui oleh negara. Padahal, masyarakat hukum adat telah mengklaim pengelolaan hutan sebagai hak bawaan dan hak asal usul leluhur mereka, bahkan sejak negara Indonesia belum merdeka. Implikasinya, konflik antara masyarakat hukum adat dan negara/pemerintah atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan, terus terjadi. Masyarakat hukum adat tetap bertahan mengelola hutan sebagai basis tradisi leluhur mereka, sementara, negara bersikukuh menegakkan hukumnya bagi masyarakat adat.Akibatnya, pelanggaran atas hukum pengelolaan sumber daya hutan terus meningkat. Sehingga, hutan tidak lagi menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi sebaliknya menjadi malepetaka bagi masyarakat hukum adat. Solusinya, dibutuhkan “keserasian” dan “keseimbangan” regulasi oleh negara bagi masyarakat hukum adat
Kata Kunci : Hak, Pengelolaan Hutan dan Penegakan Hukum
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 553~575
kum adat dan dinas kehutanan propinsi Nusa Tenggara Barat. 2
Fakta di atas menunjukkan bahwa pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum dapat men- jadi payung perlindungan hukum bagi upa- ya pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan. Subtansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, dalam Pasal 18B ayat 2 tentang pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dibatasi oleh Undang-Undang No. 41 ta- hun 1999 tentang Kehutanan melalui Pasal 5 ayat 1 tentang status hutan dan Pasal 67 (1,2 dan 3) tentang eksistensi dan pengelo- laan hutan oleh masyarakat hukum adat.
Kedua, Positivisasi hukum tidak serta membuat masyarakat hukum adat tunduk, justeru struktur sosial dan hukumnya ter- us menguat menjadi pedoman dan kontrol prilaku serta menjadi jaminan atas hak-hak masyarakatnya. Akibatnya, penegakan hu- kum atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan seringkali mendapat perlawanan dan penentangan dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara. Diantara pe- nyebabnya, dalam hasil penelitian Yulidi- lastiantoro dan Sulistioni, yang menegas- kan bahwa : “..penolakan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, muncul karena beberapa sebab, yaitu : 1) kerusakan hutan adat yang terjadi karena aktivitas pene- bangan lokasi hutan adat (Lempeng Bajur Sajang), dan sekitar kawasan hutan adat Pawang Buani di Desa Bentek, 2) semakin menyempitnya luas hutan adat di bayan… ”. 3
Ketiga, Penegakan UU. No. 41 Tahun 1999 tetang Kehutanan dan mengakarnya
2 Obesrvasi, 13 November 2012.
3 C. Yudilastiantoro dan Sulistiono, Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Lombok Barat”, Laporan Penelitian tidak dipublikasi.

## PENDAHULUAN
P erubAhAn undAng - undAng seyogyanya memberi makna perubahan atas kelema- han undang-undang sebelumnya. Namun, keberadaan itu tidak berlaku bagi undang- undang Nomor 41 tahun 1999 Kehutanan. “...Undang-undang tersebut secara ideologis dan substansial tidak berbeda atau sama dengan UU. No. 5 Tahun 1967”.1 Regu- lasi diskriminatif bagi masyarakat hukum adat atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan masih saja berlaku. Misalnya, ter- hadap bentuk pengakuan dan penghor- matan sepanjang kenyataannya masih ada, hal ini menunjukkan pengakuan setengah hati bagi eksistensi masyarakat hukum adat. Sebutan HPH,  HPHH,  HTI hanya berganti sebutan menjadi hutan produksi. Sementara, keberpihakan regulasi pada ke- pentingan modal masih terus mendominasi. Implikasinya, konflik hak pengelolaan atas tanah kawasan hutan masih kerap terjadi.
Secara faktual, di Kabupaten Lombok Utara terdapat beberapa kasus yang mencer- minkan pergolakan masyarakat hukum adat dan negara dalam hal pengelolaan ta- nah kawasan hutan. Diantaranya, pertama, kasus status hukum atas penguasaan tanah Government Grond (GG) dan pengelolaan- nya di kawasan hutan Rempek kecamatan Gangga., Kedua , kasus penolakan masyara- kat hukum adat di Bentek dan sekitarnya atas program Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh PT. Angkawijaya dan berujung pada pengusiran dan pembakaran fasilitas HPH., Ketiga, Penolakan Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) oleh masayarakat hukum adat di Kecamatan Gangga, dan Ke- empat, Penolakan masyarakat atas penerbi- tan serifikat prona oleh BPN atas 84 orang pada tanah Government Grond (GG) yang dipersengketakan antara masyarakat hu-
1 I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, (Jakarta:Prestasi Pustaka,2008), hlm. 234
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
sistem hukum adat dalam pengelolaan ta- nah kawasan hutan berimplikasi pada adan- ya dualisme peran dan fungsi hukum. Pena- klukan berbagai nilai dan asas yang telah lebih dahulu dipedomani oleh masyarakat hukum adat, oleh undang-undang ini bu- kanlah tanpa masalah. Kehadiran UU. No. 41 Tahun 1999 tetang Kehutanan secara nasional, justeru tidak memberi ruang bagi penggalian, penemuan dan pengembangan nilai-nilai lokal yang telah dianut dan dipe- domani secara terun temurun oleh masyara- kat hukum yang amat plural. Sehingga, hu- kum positif merupakan tantangan terbesar bagi para pemimpin lokal (adat), terutama dalam mempertahankan tradisi dan nilai yang telah mereka pedomani. Implikasinya oleh  Soetandyo disebut sebagai dualisme peran, yaitu menempatkan para pemimpin lokal – seperti misalnya para pamong desa – dalam suatu kedudukan dan peran yang sering terpaksa mendua.. 4 ”
Realitas di atas memperlihatkan bahwa hak pengelolaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara atas tanah kawasan hutan dalam UU. No. 41 Tahun 1999 tetang Kehutanan masih ambigu. Satu sisi, masyarakat hukum adat diberikan hak untuk mengelola tanah kawasan hutan, namun sisi yang lainnya Undang- Undang ini membatasi status hukum hak pengelolaan masyarkat hukum adat. Untuk itu, penegakan hukum UU. No. 41 Tahun 1999 tetang Kehutanan penting untuk ditegakkan, tetapi lebih penting lagi, jika pengelolaan tanah kawasan hutan mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat hukum adat.
Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada 3 aspek permasalahan hukum yang dihadapi oleh masayrakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan, yaitu :
4 Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta:ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 287-288
1.  Bagaimana  konsep  hak  masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan tanah kawasan hutan ?
2.  Bagaimana implikasi hak-hak masyarakat hukum adat dalam praktek pengelolaan tanah kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 di Kabupaten Lombok Utara ?
3. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pemberian hak masya- rakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Lombok Utara ?
Jenis penelitian ini termasuk peneli- tian yuridis empiris, oleh Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad menekankan bahwa jenis penelitian ini menekankan esensi kajian- nya pada:
“…prilaku yang timbul akibat berinter- aksi dengan sistem norma yang ada. In- teraksi ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa juga dilihat dari prilaku masyarakat se- bagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif”. 5
Penelitian ini mengedepankan pendeka- tan historis-antropologis of law 6 yang difokuskan pada metode historis 7 dan
5 Mukti Fajar & Yulianoto Achmat, Dualisme Pene- litian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51
6 Pendekatan historis-antropologis ini merupak- an pengembangan dari mazhab realisme hukum dan merupakan ranah dari penelitian hukum yuridis em- piris. Namun, dalam implementasinya pendekatan ini menekankan pada hukum yang dalam suatu waktu ter- tentu hendaknya dilihat sebagai hasil dari kekuatan se- jarah, dan harus diikuti dengan kerangka konsep budaya yang berubah pula. Pendekatan sejarah ini dibantu oleh pendekatan antropologis untuk mengurai kemunculan, perkembangan dan perubahan hukum sebagai suatu menifestasi dari kehidupan sosialkultural suatu bang- sa. Lihat. Yanis Maladi, Antropologi Hukum; Beberapa Catatan Pemahaman Bekerjanya Hukum Dalam Ma- syarakat, (Yogyakarta;Mahkota Kata, 2009), hlm. 39-40
7 Pendekatan Metode historis yang dimaksud adalah mempelajari prilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Di mana perkembangan ma- nusia dan hukumnya itu berlaku secara evolusi, artinya
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
553~575
metode deskriptif prilaku. 8 Data yang di- pergunakan berumber dari data primer di- dapatkan dari temuan data-data lapangan yang dihimpun dari hasil wawancara men- dalam (indepth interview) 9 dan observasi. Sedangkan, data skunder diperoleh dengan cara telaah dokumen dan bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianaslisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data dan bahan hukum akan diuraikan se- cara logis dan sistematis, dan dianalisa agar dapat memberikan kejelasan penyelesaian masalah, dan untuk kemudian disimpulkan menggunakan logika abduktif 10 .

## PEMBAHASAN
1.  Teori Efektifitas Penegakan Hukum
Hukum seringkali dipandang sebagai seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. 11 Oleh karena itu, penegakan hukumnya pun bercorak pasti. Sebaliknya, hukum juga seringkali dimaknakan secara empiris, yaitu hukum yang tidak hanya sekedar mengarahkan pandangan pada aturan-aturan dalam kitab-kitab undang- undang normatif, melainkan juga pada orang-orang yang mengambil keputusan (pembentuk undang-undang), maupun
berkembang dengan lambat dan berangsur-angsur. Li- hat. Hilman Hadikusumah, Pengantar Antropologi Hu- kum, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.. 9 8 Sedangkan pendekatan deskriptif, ialah mempe- lajari prilaku manusia dan budaya hukumnya dengan melukiskan situasi hukum yang nyata. Metode ini tidak bertitik tolak pada dari hukum yang eksplisit (terang dan jelas) aturannya, yang positif dinyatakan berlaku, tetapi yang diutamakan adalah kenyataan-kenyataan hukum yang benar-benar nampak dalam situasi hukum atau peristiwa hukumnya. Lihat. Hilman Hadikusumah, Ibid. Hlm. 14
9 Indept Interview digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai perasaan, sikap, kencederungan ke- percayaan, dan lain sebagainya.Lihat. Soerjono Soekan- to, Op.Cit. hlm. 233
10 Metode analisis yang bersifat abduktif adalah deduktif dan induktif digunakan secara bersama ber- dasarkan konteksnya. Lihat, Pedoman, op.cit, hlm. 6
11 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Ne- gara , (Bandung, Nusa Media, 2009), hlm..3
pada berbagai nilai yang dianut oleh pergaulan hidup manusia. 12
Kedua konsep hukum dan corak pen- egakannya ini memiliki tingkat efektifi- tas yang berbeda-beda. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa :“...inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasi- kan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mem- pertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Pentingnya “ keserasian ” oleh Soejono Soekanto ini. Maka, pokok penegakan hu- kum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Oleh So- erjono Soekanto menyebutkan 5 (lima) fak- tor efektifitas penegakan hukum, yaitu :
1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalam teori ini dibatasi dengan un- dang-undang saja;
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun me- nerapkan hukum;
3) Faktor sarana dan fasilitas yang men- dukung penegakan hukum;
4) Faktor masyarakat, yakni lingkun- gan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di- dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 13

## 2.  Mazhab Hukum Sejarah ( Volkgeist )
Hukum dan masyarakat tumbuh beriringan membentuk sebuah sistem keteraturan hidup. Dalam perspektif se- jarahnya, hukum di Jerman banyak dipen-
12 B.R. Rijkschrroef, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, (Bandung, Mandar Maju, 2001), hlm..109 13 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempenga- ruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Per- sada, 2011), hlm..8
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
garuhi oleh aliran filsafat ruh 14 universal (ide semesta) oleh G.W.F. Hegel. Filsafat inilah yang kemudian banyak ditentang oleh filosof Jerman Kala itu, salah satunya adalah oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) dengan teori volkgeist (Jiwa Bangsa).
Menurutnya, term volkgeist memiliki hubungan organik antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat, ia harus ditemukan. 15 Sementara itu, jantung dari mazhab sejarah ( volkgeist ) bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat ( Das Recht wird nicht gemacht, estist und wird mit dem Volke ) 16
Hukum nasional dalam konsepsi teori ini tidak boleh memaksa individu dan ma- syarakat untuk tunduk atasnya tanpa ke- cualinya. Apalagi, hukum itu banyak  ber- tentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh, berkembang dan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh individu atau masyarakat. Oleh Satjipto Raharjo dikatakan bahwa hukum tidak pernah berhenti, stagnan, melainkan terus tumbuh, berubah dan berkembang. 17

## 3.  Teori Interaksionisme Simbolik
14 Ruh dalam pandangan Hegel adalah aktivitas; ia merealisasikan potensinya-membuat dirinya sendiri se- bagai perbuatan sendiri, karyanya sendiri-dan dengan demikian ia menjadi tujuan bagi dirinya sendiri; dan me- renungkan dirinya sendiri sebagai eksistensi obyektif. Ia ada bersama ruh bangsa-karena itu ia menemukan ke- beradaan bangsa yang kepemilikannya telah ditetapkan, dunia kokoh-secara objektif hadir pada dia – dengannya ia harus menggabungkan dirinya. Lihat, G.W.F. Hegel, Filsafat Sejarah, (Yogyakarta, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, Cet. III, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 101
15 Bernard L. Tanya, dkk, Op.cit., hlm. 103
16 Widodo Dwi Putro, Kritik Paradigma Positivisme Hukum, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2011), hlm..87.
17 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif; Sebuah Sin- tesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2009), hlm. 58.
Pada prinsipnya, teori interaksion- isme simbolik 18 ini memfokuskan analsis- nya pada masalah-masalah tindakan antar pribadi, yang didalam situasi-situasi social pelaku menjadi sumber stimuli subjek lainnya, sehingga harus memperhatikan cara-cara bertindak, karena tindakan bisa saja menghilangkan reaksi-reaksi subjek lain sehingga menciptakan kondisi untuk melangsungkan tindakan-tindakannya sendiri, sehingga yang diperlukan adalah kesadaran diri secara fungsional.
Jadi, Teori interaksionisme simbolik terfokus pada prilaku manusia yang diukur melalui pemaknaan suatu tindakan “… seseorang menjadi cermin tindakan orang lain dan menyebabkan tindakan tersebut untuk dipengaruhi secara antisipatoris oleh reaksi-reaksi yang dilihat dari orang lain yang terjadi melalui symbol-symbol”. 19
Fokus telaahan teori interaksionisme simbolik ini kemudian di kembangkan dalam beberapa prinsip dasar, yaitu : 20
1. Pentingnya makna bagi prilaku manusia
a.  Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang di- berikan orang lain terhadap mereka
b.  Makna yang diciptakan dalam in- teraksi antar manusia
c.  Makna dimodifikasi melalui proses interpretatif
2.  Pentingnya konsep mengenai diri
a. Individu-individu  mengembang- kan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain
18 Teori ini di gagas oleh Goerge Herbert Mead la- hir di South Hatley Massachusetts, tanggal 27 Februari 1963, ia mendapatkan pendidikan terutama di bidang filasafat dan aplikasinya terhadap kajian psikologi social.
19 Anthony Giddens & Jonathan Turner, Op.Cit , hlm.149
20 George Ritzer &Douglas J. Goodman, Op.Cit, hlm. 273-288
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 553~575
b. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berprilaku
3. Hubungan antara individu dan ma- syarakat
a.  Orang dan kelompok-kelompok di- pengaruhi oleh proses budaya dan sosial
b. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial
4.  Teori Hukum Kritis
Arus pemikiran Critical Legal Stud- ies (CLS) 21 merupakan buah dari pemikirkan-pemikiran kritis atas kemapanan konsep ideal rule of law dalam masyarakat liberal. Roberto M. Unger menjelaskan bahwa rule of law didefnisikan lewat gagasan ten- tang sifat netral ( neutrality ), seragam ( uniformity ) dan dapat diprediksi ( predictability) . 22 Definisi ini men- egaskan bahwa negara dalam konsep- si rule of law menggunakan kekua- saan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku, setiap peraturan apa- pun bentuknya harus diberlakukan secara seragam bagi semua lapisan masyarakat.
Sifat netral, seragam dan dapat di- prediksi inilah yang kemudian meng- abaikan berbagai aspek-aspek beker- janya hukum dengan politik, moral, kebudayaan atau kebiasaan sehari-
21 Critical Legal Studies selanjutnya disebut CLS adalah nama payung dari suatu arus pemikiran yang berkembang dikalangan ahli hukum pada sekitar ta- hun 1970-an dilingkungan sekolah-sekolah hukum (law school) di Amerika Serikat. Oleh karena itu, CLS lebih dikenal sebagai gerakan pemikiran dan wacana dari para ahli hukum yang berwatak “progresif”, yaitu yang merasa tidak puas dengan kemapanan tradisi hukum liberal (legal liberalism) yang banyak terinspirasi dari konsep rule of law. Gagasan ini digerakkan oleh Roberto M. Unger, Duncan Kennedy, Karl Klare, Mark Kelman, Marks Tushet, Morton Horwitz, dan Jack Balkin. Lihat Widodo Dwi Putro, Op.Cit., hlm. 101
22 Roberto M. Urger, Teori Hukum Kritis: Posisi Hu- kum dalam Masyarakat Modern (Bandung:Nusa Media, 2008), hlm. 234.
hari. Dalam kritiknya, CLS justeru menegaskan bahwa :
“...hukum dibentuk oleh faktor-faktor non hukum; kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik. Pembentukan hukum senantiasa mengandaikan in- teraksi dan negosiasi berbagai kelom- pok masyarakat. Akibatnya analisa hukum doktrinal hanya akan men- gisolasi hukum dari konteks sosial – politik, dan membuat hukum tidak bisa mengatasi berbagai masalah so- sial politik, diskriminasi ras, gender, agama atau kelas”. 23
Pemikiran CLS ini menolak netralitas dan obyektifitas hukum dalam masyara- kat liberal yang sarat dengan persaingan dan negosiasi kepentingan-kepetingan masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin jika hukum itu berlaku adil ditengah himpitan liberalisme dan domi- nasi kekuasaan.Menurut Khuzaifah Di- myati, bahwa teori hukum kritis Roberto M. Urger didasarkan pada pokok gagasan- nya tentang perkembangan :
“…rule of law yang merupakan hukum yang terikat pada norma-norma umum dan otonom, hanya mungkin terjadi bila kelompok-kelompok dalam masyarakat saling bersaing untuk mengendalikan sistem hukum dan apabila ada standar- standar universal yang dapat mengesah- kan hukum negara”. 24

## 2. Hak Masyarakat Hukum Adat
Terminologi masyarakat hukum adat yang lebih spesifik dalam tesis ini adalah mengacu pada terminologi yang dingkap- kan oleh Maria Rita Ruwiastuti, menjelas- kan bahwa :
”Yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah kelompok-kelompok ma-
23 Widodo Dwi Putro, Op.cit., hlm. 102.
24 Khuzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum : Studi Ten- tang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm..88
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
syarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sum- ber agraria selain merupakan sumber eko- nomi juga adalah berpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan ke- pada kelompok lain) maka yang akan ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka tetapi juga identitas cultural” 25
Pijakan terminologi di atas meletakkan sumber daya agraria termasuk tanah ka- wasan hutan sebagai salah satu objek yang oleh subyeknya dianggap satu kesatuan dengan identitas kulturalnya. Sehingga, is- tilah tanah ulayat, tanah adat, hutan adat dan istilah lainnya begitu lekat dengan ma- syarakat hukum adat sebagai salah satu hak pokoknya.Untuk menjamin hak-hak terse- but, maka Indonesia dalam konstitusinya telah mengakui dan menghormati eksisten- si ayat masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Dalam banyak konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indone- sia, hak-hak masyarakat hukum adat dalam konsepsi Undang-Undang kehutanan ban- yak dipertaruhkan, seperti hak atas hutan adat yang masih di bawah bayang-bayang hak negara, eksistensi mereka yang diper- syaratkan oleh keinginan undang-undang secara sepihak, serta hak-hak untuk me- manfaatkan tanah kawasan hutan terus di- batasi.
Untuk membuktikan eksistensi hak ma- syarakat hukum adat, maka berikut ini di- paparkan geneologi-territorial masyarakat hukum adat Bayan dan baru urmas, yaitu sebagai berikut :
25 A. Latief Fariqun, Pengakuan Hak Masyarakat Hu- kum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional, (Malang, Disertasi, Universitas Brawijaya), 2007, hlm. 88

## a.  Masyarakat Hukum Adat Bayan
Bayan, dikenal sebagai salah satu desa tua yang masih menyimpan warisan adat istiadat dan kearifan budaya lokal yang dipegang teguh dan turun temurun. Segala prinsip, nilai, norma, dan bahkan ritual masih ditradisikan sebagai penyangga ke- hidupan masyarakat hukum adat Bayan. Dalam sejarahnya Bayan merupakan tem- pat kedudukan para raja-raja bayan: 26
“Ceritanya sejarah masyarakat hukum adat bayan adalah berawal Raja Bayan yang bernama Susuhunan Ratu Mas Bayan Agung (Istilah lain terletak pada kata Susuhunan, disebut juga dengan istilah “Sungsunan : J. Van Baal” dan “susunan : R. Wikto Kusuma”. Raja ini bersaudara 18 orang yang menyebar di seluruh pulau lombok. Sedangkan istri raja 2 (dua) orang. Dari isteri pertama, raja mendapatkan 2 orang anak yang bernama 1) Datu Pangeran Mas Muter- ing Langit, dan 2). Datu Pangeran Mas Mutering Gumi. Kedua anak raja inilah yang kemudian meneruskan kepemimpi- nan raja bayan, dan menjalankan adat istiadat yang sampai sekarang dijalani. Datu Pangeran Mas Mutering Langit ditugaskan untuk mengurus keagamaan yang kini dikenal dengan sebutan “adat- gama” dan terpusat di bayan timu’ orong. Sedangkan, Datu Pangeran Mas Muter- ing Gumi bertugas untuk melaksanakan adat istiadat yang kini disebut “Adat Luirgama”. Dan terpusat di bayan barat orong.
Corak magis-religius Masyarakat hu- kum adat Bayan sangat masyhur dengan “ wetu telu ” 27 sebagai sebuah filosofi hidup masyarakatnya. Bagi masyarakat Bayan,
26 Wawancara, 04 Juli 2013 di Bayan
27 Wetu telu berasal atau muncul dari tiga (3) unsur, antara lain (1) unsur ilahiah, berjumlah 5 (lima), (2) Unsur adam/ayah berjumlah 4 (empat) dan unsur hawa (ibu) yang berjumlah 4 (empat), sehingga jika digabung- kan berjumlah 13 (tiga belas) yang kembali pada rukun sholat. 5 unsur ilahiah kembali pada Asalnya, yaitu Al- lah swt, dan 4 unsur pada bapak & ibu dikembalikan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 553~575
“ wetu telu” dalam banyak perspektif selalu mengkaitkannya dengan cara beragama masyarakat bayan padahal masyarakat hukum adat sendiri mamaknakan “ wetu telu ” sebagai falsafah hidup masyarakat Bayan.Sebuah kiasan ( snepa ) pernah di- ungkapkan oleh Raden Singadrie (alm. Pemangku) “ wetu telu itu arak kon dirik, ulek ngaro dirik” . Artinya ada pada diri kita dan kembali pada diri kita. Sekilas kiasan tersebut memberi makna bahwa seseorang harus tetap ingat bahwa ia berasal dari mana dan kembali kemana. 28
Masyarakat hukum adat Bayan terikat dalam sistem adat yang terpusat di Bay- an Barat Orong dan Bayan Timu’ Orong. Raden Madi 29 menjelaskan bahwa:
“Pusat struktur wilayah masyarakat hu- kum adat bayan itu ada di Bayan Beleq, yang terpusat pada dua dusun, yaitu du- sun bayan orong timu’ (bayan timur) dan bayan orong barat (Bayan Barat). Kedua dusun ini bersinergi dan sejajar menga- tur semua dusun yang tergabung dalam kesatuan masyarakat hukum adat, di- antaranya Karang Salah, Karang Bajo, Anyar,  Sukadana, Loloan, Sambi Elen, Akar-Akar, Teres Genit, Smokan, Senaru, Mambul Sari dan sekitarnya”.
Hingga saat ini, struktur kekuasaan di bayan masih dipegang oleh Bayan timu’ orong dan Bayan Barat Orong, yang dibantu oleh para to’a loka’ dari berbagai desa yang berada di bawah wilayah Kesatuan Masyarakat Adat Bayan, yang jika di pilah, maka struktur adatgama terdiri dari 1) Kiyai penghulu, 2) ketib, 3) Modim, 4. Lebe Antasalam. Masing-masing kiyai memiliki santri sebagai pembantunya dalam urusan keagamaan.Sedangkat struktur adat luirgama terdiri dari 1) Pemangku/ Mangku, 2) Pembekel , 3, Toa’ loka’ .
pada asalnya, yaitu tanah, air, api dan angin. (Raden Sawinggih, Kr. Salah, 06 Juli 2013).
28 Raden Angria Kusuma, Wawancara, 18 Juli 2013
29 Raden Madi, Wawancara, 19 Juli 2013
Berdasarkan struktur di atas, maka bagi masyarakat hukum adat Bayan dikenal ada hak adat gama dan hak adatluirgama baik bagi indvidu maupun kolektif. Hak adatgama merupakan hak masyarakat hukum adat dalam urusan-urusan agama dan keyakinan berdasarkan adat istiadat mereka. Hak ini dipegang oleh wangse raden yang menjabat sebagai kiyai kegaungan, penghulu, ketib, modim dan lebe antassalam. Sementara masyarakat wangse raden dan jajar karang lainnya berhak untuk mengikuti setiap ritual yang diadakan dalam penyelenggaraan adatgama oleh kiayi keagungan. Termasuk dalam hak ini adalah hak memiliki dan menjaga simbol-silmbol adat agama seperti makam leluhur, masjid kuno, perkawinan, dan sebagainya.
Sedangkan, Hak adat luirgama merupakan hak masyarakat hukum adat dalam urusan-urusan adat yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, air, tanah, dan sebagainya. Hak ini melahirkan hak atas hutan, hak atas mata air, hak atas tanah, hak atas plemer (pajak).Wangse Raden dan jajarkarang memiliki hak yang sama atas pemilikan dan pengelolan hutan, tanah, dan mata air, sementara hak plemer adalah hak khusus bagai para perusa (pengemban adat) yang diberikan oleh setiap orang yang masuk dalam kesatuan masyarakat hukum adat Bayan. Namun, secara struktural, hak kolektif ini banyak dikuasai oleh Wangse Raden dan pengelolaanya di bantu oleh wangse jajar karang.
Adanya hak adatluirgama inilah yang meneguhkan hak Masyarakat hu- kum adat Bayan atas tanah kawasan hu- tan dan sumberdaya alamya. Terdapat 4 (empat) wilayah hutan adat ( pawang ), yaitu 1) Pawang Bangket Bayan, 2) Pawa- ng Mandala, 3) Pawang Tiu Rarangan, 4) Pawang Pengempokan. Menurut beberapa informan “bahwa keberadaan hutan adat
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
( pawang ) bagi masyarakat hukum adat adalah sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat”,
b.  Masyarakat Hukum Adat Baru Murmas
Dalam cerita yang disampaikan oleh pemangku penghulu bahwa:
“Dulu, leluhur masyarakat Baru Murmas itu berada di Pemaru, bukan di Baru Murmas. Perpindahan ini disebabkan karena dulu pada zaman perang, Patih Pemaru beserta dengan keluarga dan masyarakat tinggal di kawasan Pemaru (puncak dari Murmas). Pada saat itu, Patih Pemaru berkata kepada keluarganya bahwa “saya akan pergi perang, dan saya tancapkan kembang pucuk ini sebagai tanda saya kembali atau tidak. Jika kembang ini layu, maka berarti saya mati di medan perang, tetapi jika kembang ini tidak layu, maka saya masih hidup dan akan kembali lagi ke sini”. Setalah itu berangkatlah beliau perang. Namun, selama bertahun- tahun Patih Pemaru tidak juga kembali padahal kembang tersebut tidak layu, dan akhirnya keluarganya mencabut kembang tersebut dan berpindah dari Pemaru ke Melekit (wilayah yang berada di bawah bukit Pemaru). Pada saat itu, konon Patih Pemaru kembali ke Pemaru, tetapi ia tidak menemukan keluarganya, dan hanya melihat hutan belantara, dan konon ia hilang di sana. Patih Pemaru inilah yang menjadi leluhur masyarakat Hukum Adat Baru Murmas yang bernama Mas Panji Blumbungan Sari. 30
Leluhur Mas Panji Blumbungan Sari inilah yang hingga kini dianggap sebagai leluhur yang terus di puja oleh masya- rakat  Baru Murmas. Dalam informasi yang lain, menurut seorang informan di katakan  bahwa “ Patih Pemaru adalah ke- turunan dari Datu Pengempokan Bayan ”.
30 Wawancara, Amaq Senia (Pemangku Baru Mur- mas), tanggal, 26 Juni 2013
Ketika peneliti mengkofirmasi ke beberapa informan di Bayan, banyak dari informan membenarkannya, karena kesamaan seja- rah, dan mungkin merupakan salah satu bagian dari 18 bersaudara dari Raja Bayan, yaitu Raja Susuhunan Ratu Mas Bayan Agung.
Sebagian besar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baru Murmas beragama Bodha kecuali di beberapa tempat yang menganut agama Islam dan tidak lagi ber- gabung dalam kesatuan adat Baru Murmas. namun mereka sendiri adalah orang-orang sasak asli. I Gede Parimartha 31 menjelaskan bahwa “...orang sasak di kelompokkan ke dalam jenis keturunan Melayu, mereka menganut agama Islam, namun masih ada kelompok kecil penduduk sasak yang dise- but orang bodha, mereka ini tinggal lebih terisolasi di desa-desa bagian utara, dan selatan, dan mengaku agama Budha”.
Kesatuan masyarakat hukum adat, maka terdapat beberapa struktur adat yang hingga kini masih kuat berlaku dan ditaati oleh semua masyarakat hukum adat Baru Murmas, yaitu :
1. Ina’ Buling Belian Adalah mangku perempuan yang khusus bertugas untuk membuat takaran dari setiap sesaji pada setiap ada ritual ada yang akan dilakukan. Segala bentuk sesaji itu berasal dari Ina’ Buling Belian ini. Diantara yang disiapkan adalah takaran leko’ (sirih), kapur, genep , lokok , bahkan sampai penyiapan air suci. Jabatan ini dipangku oleh ina’ TINI.
2. Mangku  Penghulu , adalah mangku tertinggi dari mangku-mangku lain- nya. Ia bertugas untuk menurunkan pusaka gamelan dari tempatnya, bah- kan berada paling depan pada saat ritual-ritual pemujaan adat dilaku-
31 I Gede Parimartha, Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815 – 1915, (Jakarta, Djambatan:2002), hlm. 36
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 553~575

## kan. Jabatan ini dipangku oleh Amaq Senia
3. Mangku  Pesalin , Adalah mangku yang bertugas untuk menjaga dan merawat pusaka-pusaka seperti ker- is, tombak dan sebagainya. Ini di- jabat oleh Amaq Tinah
4. Mangku Tunang Tekang , adalah mangku yang bertugas untuk men- jaga dan merawat hutan adat, ini di- jabat oleh amaq Era (Budi Hartono)
5. Pembekel adalah pejabat yang bertu- gas menjalankan awiq-awiq MHA Baru Murmas, pembekel itu sendiri berada di 3 wilayah yaitu 1) pem- bekel  Baru Murmas, 2) pembekel Lukpasiran, dan 3) Pembekel Kr. Pa- nasan.
6. Ta’ Loka’ adalah tokoh-tokoh adat yang berada di bawah pembekel dalam urusah adat, yaitu terdiri dari 1) ta’ loka’ Blimbingan, 2) Lonang, 3) ta’ loka’ Satan. 32
Atas dasar struktur sosial di atas, maka hak dan kewajiban yang ada adalah sebagai berikut :
1. hak atas pemujaan leluhur. Hak ini melahirkan kewajiban kepada semua masyarakat untuk menyerahkan ber- bagai hasil bumi 33 yang akan digu- nakan oleh para mangku adat untuk melaksanakan ritual muja balit dan muja tawon (dijelaskan dalam bab III).
2. Hak atas hutan adat. Hak ini mela- hirkan hak kepemilikan dan pengelo- laan bersama atas hutan adat, karena merupakan penyangga mata air yang
32 Budi Hartono alias Amaq Era/Pemangku Tunang Tekang, Wawancara, 03 Juli 2013
33 Masyarakat hukum adat Baru Murmas itu masing- masing menyerahkan beras 1kg, reket 1 kg, gula merah 3 kg, ayam1 ekor, dan kelapa 1 pohon. Semua seserahan ini dikumpulkan di berugak perowahan dan di kelola oleh Pemangku dengan melibatkan semua yang masuk dalam kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baru Murmas.
sangat berguna bagi kelangsungan hidup mereka.
3. Hak atas tanah pecatu. Hak ini merupakan hak yang diterima oleh para mangku, dan pembekel untuk membiayai sebagian ritual adat dan sebagai sumber penghasilan bagi pe- mangku adat.
Hak-hak di atas merupakan hak yang telah diakui dan diwariskan secara turun temurun oleh leluhur mereka.Oleh karena itu, hak tersebut melekat pada setiap ma- syarakat hingga sekarang ini.
Selain konsepsi hak bawaan dan asal usul yang melekat pada masayarakat hukum adat atas tanah kawasan hutan. Hukum negara dalam beberapa era telah memberikan konsepsi yang berbeda atas hak masyarakat hukum adat. Pada Era Populisme, keberadaan haknya dapat di- lacak dari bunyi Bab IV tentang Pemerin- tahan Daerah, Pasal 18 yang menyatakan bahwa : “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susu- nan pemerintahannya ditetapkan dengan undang dengan memandang dan menga- mati dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa” . 34
Sifat istimewa yang dilekatkan pada “hak asal usul” tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang dan dibahas serta disepakati oleh para pendiri bangsa bersemangatkan visi sejarah dan sikap moral para pendiri bangsa yang mengormati eksistensi dan hak masyarakat hukum adat. Walaupun, tidak secara tegas di katakan dalam bunyi Pasal 18 namun penjelasannya membukti- kan penghormatan dan perlindungan bagi hak masyarakat hukum Adat.
34 Tiga UUD Republik Indonesia, UUD RI 1945 Ha- sil Amandemen, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara RI Tahun 1950, (Yogyakarta, Graha Pustaka, 2010), hlm. 184
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
Menindaklanjuti Pasal di atas, secara lebih spesifik, negara melalui berbagai kebijakan politik dan hukum telah memerintahkan kepada banyak panitia sejak tahun 1948 hingga tahun 1960 yang bertugas untuk merumuskan sebuah undang-undang agraria dan menghapus prinsip agraria yang telah diberlakukan pada masa kolonial. Inipun ditunjukkan secara nyata dalam Pasal 3,5dan Pasal 46 UUPA yang sangatlah menghormati dan melindungi hak-hak asal usul masyarakat hukum adat, memperhatikan kepentingan nasional, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Paling tidak, inilah yang menjadi pijakan bhatin negarawan era populisme ini yang secara sadar ingin mewujudkan cita-cita hukum ( Rechtsidee ) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Perubahan kekasaan, berdampak besar pada perubahan regulasi atas hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam khususnya atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan seperti yang tergambar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketetuan- Ketentuan Pokok Kehutanan berdampak besar pada perubahan regulasi atas hak- hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam khususnya atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan seperti yang tergambar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketetuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
keberadaan undang-undang kehuta- nan ini mengingkari keberadaan Undang- Undang No. 5 tahun 1960 yang banyak mengatur tentang hak masyarakat hukum adat dalam Pasal 3 dan 5 serta Pasal 46. Namun di sisi yang berbeda, undang- undang justeru hanya menonjolkan kekuasaan negara atas sumber daya alam seperti dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) UUPA.
Secara represif, telah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah kawasan hutan, seperti yang ter- muat dalam Pasal 2, yaitu “Berdasarkan pemilikannya Menteri menyatakan hutan sebagai: (1) “Hutan Negara” ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik. (2) “Hutan Milik” ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik”
Satu tahun setelah gerakan reformasi, UU.No. 5 Tahun 1967 diganti dengan UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasi- onal Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedo- man Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Signifikansi pengakuan hak-hak ma- syarakat hukum adat atas pengelolaan tanah kawasan hutan dalam Undang- Undang 41 tahun 1999 ini menjadi salah barometer bagi reformasi dominasi neg- ara dan pihak swasta dalam melakukan pengelolaan atas tanah kawasan hutan. Berdasarkan Pasal-Pasalnya tampak bah- wa pertama negara menjabarkan secara eksplsit tentang hak-hak masyarakat hu- kum adat atas hutan, dan kedua, negara memberikan ruang partisipasi terbuka bagi masyarakat hukum adat dalam per- encanaan, peruntukan dan pembangunan hutan yang direncanakan oleh negara.
Namun, bila di amati secara mendalam bahwa hak-hak yang eksplisit dan partisi- pasi yang terbuka bagi masyarakat hukum adat atas hutan masih dibatasi oleh kendali strategis negara terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan. Menurut Wellenbrog dan Kartodiharjo 35 bahwa pertama Hak masyarakat adat hanya akan diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan
35 Rikardo Simarmata, dkk., Mengapa Undang-Un- dang Kehutanan Perlu Direvisi ; Argumentasi kritis ter- hadap dampak penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan , (Jakarta, Koalisi untuk Pe- rubahan Kebijakan Kehutanan:2007), hlm..10
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 553~575
kepentingan nasional, dan Kedua, Mem- bebankan pembuktian kepada masyarakat adat apabila mereka mengajukan hak adat.
2.  Pengelolaan Hutan dan Implikasinya
Pada Masyarakat Hukum Adat Bayan, terdapat 2 (dua) pola hubungan yang kuat antara masyarakat hukum adat dengan hu- tan adat Bayan. Pertama, pola hubungan ini terkait antara pejabat/prusa dengan para petani. Kedua, pola hubungan antara manu- sia dengan hal ghaib yang berada di dalam hutan adat itu sendiri.
Kedua pola hubungan di atas, berim- plikasi pada konsep dan implementasi pen- gelolaan hutan adat untuk kepentingan ber- sama akan kesejahteraan masyarakat (pet- ani), dan tata cara komunikasi antara ma- nusia dengan hal ghaib yang ada di dalam hutan untuk pengelolaan hutan.
Saat ini, di dalam kawasan hutan adat tersebut terdapat dua rumah tempat tinggal yang didiami oleh Perumbak dan Penyand- ing 36 .Keduanya adalah penjaga hutan yang kesehariannya tinggal di dalam hutan dan tidak boleh keluar. Selain itu, terdapat juga gedeng dan pedangan yang disakralkan oleh masyarakat Hukum Adat Bayan. Perumbak dan Penyanding sendiri mendapatkan pele- mer gunja (iuran dari pecatu pembekel) se- banyak 2 (dua) ikat padi dan tiwa’an (Iu- ran Petani) sebanyak 1 (satu) ikat padi dari para petani sebagai kewajiban petani atas jasa mereka menjaga kelestarian hutan.
Selain Perumbak dan penyanding, Kawasan hutan juga dikelola oleh inan aik dan pekaseh 37 .Kedua jabatan ini ditugaskan
36 Proses pemilihan perumbak , penyanding , inan aik , dan pekaseh dilakukan setelah toa’ loka’ Karang Bajo me- milih calon perumbak dan lainnya, yang kemudian dim- intakan persetujuan ke pembekel bayan barat orong. Jika tidak disetujui, maka toa’ loka’ kr. Baju kembali memilih perumba’ lain untuk diajukan. Dan, jika disetujui oleh pembekel bayan barat orong, maka pembekel , para toa’ loka’ dan pemangku melaksanakan gundem di BaleBele’ Bayan barat Orong, untuk kemudian toa’ loka’ Karang Bajo melantiknya untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut.
37 Ibid.
untuk mengelola air yang begitu melimpah dalam kawasan hutan adat tersebut. Inan aik bertugas untuk melaksanakan ritual- ritual di sumber mata air yang ada di hu- tan adat, sementara pekaseh bertugas untuk menedistribusikan air ke sawah-sawah para petani secara merata dan adil.
Bahkan, air ini bukan saja untuk ke- pentingan masyarakat desa Bayan secara khusus, tetapi lebih dari itu, mata air itu dipergunakan untuk seluruh wilayah ma- syarakat hukum adat, seperti Anyar, loloan, Karang Bajo, Sukadana dan desa-desa seki- tarnya. Atas dasar itulah, eksistensi hutan adat menjadi sangat penting bagi kemuda- han akses masyarakat Hukum Adat bayan baik dalam fungsi ekologi, ekonomi dan bahkan fungsi sosialnya.
Sedangkan, Dalam pengelolaan hutan (khususnya hutan adat), bagi masyarakat hukum adat Baru Murmas dilakukan ber- dasarkan wilayah-wilayah yang dekat den- gan wilayah hutan adat. Terdapat 3 (dua) hutan adat yang dikelola, yaitu 1) Pawang Buani, 2) Pawang Murmas, dan 3) Pawang Pemaru. Ketiga hutan ini merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat Baru Mur- mas, pengelolaannya diorientasikan pe- nyangga kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan agama, maka masyarakat hukum adat memiliki kewajiban kolektif untuk menjaga dan melestarikan hutan agar secara lestari, agar ketersediaan air bagi sawah ladang mereka dapat terpenuhi. Kewajiban ini ke- mudian diaktualisasikan dalam bentuk ritu- al-ritual adat, yang oleh masyarakat hukum adat di kenal dengan 1) upacara Muja Balit (disebut juga “nunas kaya” atau “mohon kekayaan”), dan 2) Muja Tawon (disebut juga “ mole kaya ” atau “syukur atas limpa- han kekayaan”).
Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan bah- wa sistem pengelolaan kehutanan harus menyandarkan prakteknya pada konsideran menimbang, seperti 1) memanfaatkannya
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
secara optimal, 2) menjaga kelestariaannya, 3) untuk kemakmuran rakyat sekarang dan yang akan datang, dan 4) harus menam- pung dinamika aspirasi dan peran serta ma- syarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat.
Hak pengelolaan kolektif masyarakat hukum adat atas tanah kawasan hutan adalah pengelolaan atas dasar hak bawaan masyarakat hukum adat dari susunan asli dan hak asal usul mereka. Namun, dalam undang-undang 41 tahun 1999 tentang ke- hutanan adalah berbeda.Hak kolektif ma- syarakat hukum adat dalam bentuk hutan adat dipersepsikan sebagai bagian dari hu- tan negara.
Konsekuensi hukum dari paradigma un- dang-undang kehutanan ini adalah status hukum yang dilekatkan kepada hak penge- lolaan masyarakat hukum adat adalah ba- gian dari kekuasaan negara, yang sewaktu- waktu dapat diambil alih dan dikelola oleh negara untuk kepentingan negara. Dengan ini, maka tidak ada perlakuan khusus bagi hak asal-usul masyarakat hukum adat atas penguasaan dan pengelolan tanah negara.
Eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan secara khusus telah di- tuangkan dalam Pasal 67 ayat 1, 2 dan 3. Bertitik tolak dari ini, hadirnya Pasal ini menjadi penyebab dilematis bagi masyara- kat hukum adat. Sedikitnya, ada 3 persoa- lan yang dihadapi masyarakat hukum adat, yaitu 1) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, 2) pengelolaan yang berdasar pada undang-undang, serta 3) mengharus- kan adanya pengukuhan dari negara atas kawasan hutan masyarakat hukum adat.
Ketiga persoalan dilematis di atas mem- persepsikan bahwa UU No. 41 tahun han- ya sekedar retorika belaka, dan memenuhi tuntutan era reformasi yang harus mem- perhatikan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Dodik Ridha Nur- rochmat menjelaskan bahwa :
“Beberapa Pasal dari Undang-Undang tersebut berpotensi menjadi “Pasal karet”, yang penafsirannya bergantung pada kepentingan penguasa. Misalnya dalam Pasal 67 ayat 1 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat dapat mem- peroleh hak-haknya sepanjang diakui keberadaannya. Hal ini menjadi ma- salah karena penilaian akan keberadan- nya bisa jadi sangat subjektif tergantung bagaimana dan siapa yang memberikan pengakuan, yang kemudian di jawab dalam Pasal berikutnya “pengukuhan keberadaan dan penghapusan masyara- kat hukum adat di tetapkan dengan per- aturan daerah”. 38
Dampak yang timbul dengan adanya konsep dan status hukum pengelolaan dalam Undang-Undang Kehutanan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara, adalah 1) timbulnya degre- dasi sistemik kultur hukum masyarakat hu- kum adat, 2) Lemahnya Status hukum Hak Kolektif, serta 3) berkurangnya akses ma- syarakat terhadap hutan. Secara Kultural, nilai-nilai magis-religius dan tradisi ritual yang menghidupi budaya masyarakat adat kian terpupus dan tergerus kepentingan topeng pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara kultural, nilai, gagasan dan pokok-pokok pikiran hukum adat tidak lagi menjadi pedoman serapan aspirasi dari upaya legislasi Undang-Undang kehutanan.
Bagi Undang-Undang Kehutanan, Masyarakat hukum adat Baru Murmas dan Bayan bukanlah bagian dari masyarakat hukum adat, karena tidak memiliki legalitas dan pengakuan dari negara (baca: pemerintah), khususnya dalam bentuk perda. Yang ada hanya pengakuan dan legalitas dari perdes No. 1 tahun 2006 tantang Hutan adat di Bayan, sedangkan di  Baru Murmas tidak memiliki legalitas apapun. Seharusnya inimendapatkan
38 Dodik Ridho Nurrochmat, Strategi Pengelolaan Hutan; Upaya Menyelamatkan Rimba Yang Tersisa, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 17
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 553~575
perhatian yang serius dari pemerintah daerah, apalagi bagi daerah yang baru saja mekar, tentunya menjadi moment yang sangat tepat untuk dapat memberikan hak- hak masyarakat hukum adat secara otonom, bukan turut meragukan keberadaan mereka hingga perda pun tak kunjung diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun dewan perwakilan daerah kabupaten Lombok Utara.
3.  Penegakan Hukum Pengelolaan Hutan
Dalam faktanya, banyak kasus dijumpai terkait dengan pengelolaan kehutanan. Ber- dasarkan data profil KPH Model Rinjani Barat, bahwa penegakan hukum sektor ke- hutanan diorientasikan untuk perlindun- gan dan konservasi alam. Berikut ini adalah tabel kasusnya :

## Tebel 1
Kegiatan penegakan hukum dan jumlah kasus Perlindungan dan konservasi alam Oleh KPH Model Rinjani Barat Kab. Lombok Utara,
Tahun 2009 – 2012 No Uraian Kegiatan Lembaga/inisiator Hasil (Sat) 1 Patroli Pengamanan Hutan Partisipatif a. Pembongkaran pondok permanen di areal eks HPH Monggal
b. Penangkapan dan pelaporan pelaku illegal logging c. Penertiban melangke (Meneres) pohon PHTUL Dishut NTB, CDKP Gangga, KTH dan KSM Bareg Maju Swadaya KPH, KTH ( di Monggal, Selelos, Buani, Kalipucak, dan Perasung), 135 Pondok 2 orang pelaku 7 lokasi d. Penemuan Chainsaw e. Pembersihan pohon kelapa/cengkih dalam kawasan hutan f. Penertiban/Pemberian sanksi adat penebangan oleh PT. PLN Lang-Lang KLU dan KSM Bareng Maju 4 buah 11 lokasi 1 kegiatan 2 Operasi Pengamannan Hutan Fungsional
a. Pembongkaran Pondok di areal eks HPH Monggal b. Pembinaan dan sosialisasi perlind- ungan hutan Dishut NTB/KPH, Lang- Lang dan KSM Bareng Maju 45 Pondok 27 Orang 3 Operasi gabungan pengamanan hutan a. Identifikasi masalah tim KPH Rinjani Barat b. Sosiaisasi dan pemberian perin- gatan c. Pembongkaran pondok/rumah di senjajak Dishut NTB/KPH, Dishut KLU, Pol PP KLU, Polsek/ Pos Ramil, dan GPA Santong 3 lokasi 12 orang 12 pondok
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
4 Pencegahan/pengamanan kayu temuan di mata air lokok sisik Swadaya KPH & Lang- lang KLU 6 Batang 5 Pencegahan/pengemanan kayu tumbang di lias kujur Swadaya KPH & dishut/ lang-lang KLU 6 Batang 6 Penemuan Chainsaw hasil patrolo pengamanan (Mandor) Swadaya KPH 9 buah 7 Penangkapan pelaku ilegal logging sebanyak 7 orang (2 orang sidang, 3 orang P21, 2 orang proses P21 Swadaya KPH 50 batang
Sumber : Data Profil KPH Rinjani Barat
dalam pengelolaan hutan, bahkan aparat pemerintah kerap dianggap sebagai pelindung dari para pembalak liar;
5. Kurangnya sosialisasi UU. No. 1 tahun 1999 tentang kehutanan berikut peraturan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui konsep pen- guasaan dna pengelolaan hutan yang sah secara hukum.
Berbeda halnya, dengan konteks pen- egakan hukum adat, yang telah diamini dan diimani oleh masyarakat hukum adat seb- agai pegangan bertindak dan berprilaku atas tanah kawasan hutan. Sifat magis  religius, ritual, awiq-awiq serta ketaatan masyara- katnya menjadi penentu atas keberhasilan penegakan hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan.
Dalam faktanya, pada masyarakat hu- kum adat bayan dulu hingga saat ini, baru ada 1 (satu) kasus yang pernah terjadi dan itu dilakukan oleh masyarakat adat sendiri. Berdasarkan cerita pembekel, bahwa :
“Dulu, pada tahun 2009 – 2010 salah seorang bernama “MIS” (masyarakat teres genit) bersama 2 orang rekannya melakukan penebangan pohon untuk di- jual, di hutan adat bangket bayan.Peris- tiwa tersebut diketahui oleh perumbak hutan adat.Menyikapi ini, maka perum- bak melapor kepada to’a loka’ kr. Bajo prihal kasus tersebut, dan meminta untuk diteruskan kepada pembekel Bayan Barat
Data di atas menunjukkan bahwa kasus- kasus yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara termasuk wilayah kawasan hutan adat adalah (1) Alih fungsi hutan sebanyak 203 kasus, dan (2) illegal logging sebanyak 64 kasus. Kasus-kasus di atas, tidak seluruhnya terselesaikan secara hukum, karena banyak pelaku yang tidak ditemukan, bahkan dalam kasus alih fungsi hutan, hanya diselesaikan oleh tindakan aparat secara sepihak, yaitu dengan mengusir dan merobohkan rumah- rumah/pondok-pondok masyarakat yang berada di tengah hutan.
Menurut pengamatan penulis, bahwa tingginya jumlah kasus alih fungsi hutan dan  illegal logging di Kabupaten Lombok utara disebabkan oleh beberapa faktor :
1. Kecemburuan masyarakat setempat atas praktek-praktek HPH yang diberikan oleh pemerintah, sementara masyarakat memi- liki akses yang terbatas atas hutan;
2.  Rendahnya kepercayaan masyarakat atas aparat penegak hukum, khususnya aparat kehutanan untuk menjaga dan melindungi hutan;
3. Distribusi akses pengelolaan atas hutan dilakukan oleh aparat pemerintah tanpa mempertimbangkan dan melibatkan par- tisipasi masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat;
4. Lemahnya mental aparat pemerintah dalam mengawal kasus-kasus pelanggaran
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 553~575
orong.Toa’ loka’ kr. Bajo pun melaporkan kasus ini pada pembekel bayan barat orong dan pembekel bayan timu’ orong. Men- dengar laporan tersebut, pembekel kemu- dian menghadap kepada pemangku Desa Bayan, untuk segera mengundang semua toa’ loka’, pembekel, kiayi keagungan, ke- tib, lebe, modim, perumbak, penyanding, inan aik, pekaseh serta para pemangku yang ada di desa Bayan untuk melaku- kan “gundem” atas peristiwa penebangan pohon tersebut. Berdasarkan laporan itu, maka pemangku RADENSINGADRIA mengundang semua pihak terkait untuk melakukan gundem. Dari gundem inilah diputuskan untuk pelaksanaan penjatu- han saksi adat kepada pelaku penebangan pohon dalam sebuah prosesi adat yang khusus sebagai tebusan atas dosa yang pernah dilakukannya. Setelah sanksi itu dijalankan, maka pelaku diterima kem- bali ke masyarakat dan dosa telah terha- puskan.
Rentang tahun 2006 (sejak perdes pengelolaan hutan adat di keluarkan)- 2013 dan hanya 1 kasus yang terjadi, maka ini menunjukkan bahwa masyarakat Hukum Adat Bayan sangat patuh atas awiq-awiq yang berlaku. Bahkan, secara sadar masyarakat turut memelihara dan menjaga tanah kawasan hutan adat mereka. Kesadaran masyarakat ini tumbuh kuat karena manfaat dari hutan sangat dirasakan secara bersama baik dari sisi ketersediaan air untuk sawah ladang mereka, maupun manfaat kesehatan lingkungan hidup mereka.
Berdasarkan fakta-fakta penegakan hu- kum pengelolaan kehutan oleh masyarakat hukum adat, bahwa hukum adat berlaku sangat efektif disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini :
1) Kuatnya ideologi nilai & kultur magis- religius masyarakat hukum adat dalam membangun hubungan irrasional dengan leluhur, alam semesta dan penciptanya.
Sehingga pengelolaan hutan merupakan hak bawaan dari leluhur mereka;
2) Adanya kesamaan perspektif dan kesada- ran kolektif masyarakat hukum adat atas manfaat dan dampak hutan bagi kelang- sungan hidup baik secara ekologi, sosial, kultural maupu ekonomi;
3) Terjaganya ritual-ritual adat atas ke- beradaan hutan, sehingga menjadi sim- bol perekat hubungan adat dan kultur masyarakat hukum adat;
4)  Kuatnya struktur sosial dan adat masyara- kat hukum adat dalam menyangga tradisi dan kultur hukum mereka, serta pengem- ban prusa /pejabat adat menjadi tauladan dan panutan yang kuat bagi masyarakat hukum adat; dan
5) Terjalinnya hubungan kekerabatan yang kuat antara masyarakat hukum adat, yang dilandasi oleh sejarah nenek moyang yang sama, agama, adat dan, serta kultur yang sama diantara masyarakat hukum adat sehingga melahirkan kepatuhan hukum yang tinggi.
Pluralisme hukum Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi upaya penegakan hukum nasional, sebaliknya, hukum lokal terus terdegradasi dalam panggung pen- egakan hukum nasional. Akhirnya, pergu- mulan hukum terus bergulat saling mendo- minasi satu sama lainnya, walaupun hingga kini hukum nasional lebih sering mendo- minasi. Tetapi, hukum lokal tetap menjadi kearifan lokal yang dipatuhi oleh masyara- kat lokal, seperti masyarakat hukum adat Bayan dan Baru Murmas.
Efektifitas hukum ditunjukkan oleh pili- han menggunakan hukum yang bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakatnya. Hukum akan menjadi efektif jika “orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma- norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
diterapkan dan dipatuhi” 39 . Di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum bergantung se- berapa besar hukum itu valid dan diamini oleh masyarakat sebagai kekuatan hukum yang mengikat prilaku mereka.
Pranata adat dan hukum yang kuat pada masyarakat lokal dan ‘superioritas’ hu- kum negara atas segala tatanan hukum di Indonesia, menjadikan suatu produk hu- kum negara kerap diuji dengan pluralisme hukum yang ada. Sehingga, karakter huk- umnya dapat memberi pengaruh kepada tingkat ketaatan dan kepatuhan masyara- katnya. Karakter hukum yang dimaksud adalah apakah produk hukum itu responsif atau konservatif. Yang dalam terminologi Moh. Mahfud MD, memaknannya, bahwa :
“Produk hukum yang berkarakter  responsif merupakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatan- nya memberikan peranan besar dan par- tisipasi penuh kelompok-kelompok  sosial atau Indivdu-individu di dalam ma- syarakat. Hasilnya, bersifat responsif ter- hadap tuntutan-tuntutan kelompok  sosial atau individu dalam masyarakat. Sedan- gkan produk hukum konservatif meru- pakan produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, leb- ih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadikan alat pelaksanaan ideologi dan program negara. 40
Benang merahnya, hukum negara dapat tegak jika karakter produk hukumnya re- sponsif terhadap norma-norma hukum yang telah tumbuh pada kelompok-kelompok so- sial masyarakatnya, atau sebaliknya hukum negara tidak akan efektif, dan akan terus di lawan jika hukumnya berkarakter konser- vatif yang hanya mementingkan keinginan
39 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Ne- gara” (Bandung; Nusa Media, 2009), hlm..,53 40 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta;PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 32
pemerintah/negara. Dalam kaitannya den- gan itu, maka, penegakan Undang-Undang Kehutanan bagi masyarakat hukum adat bergantung pada karakter ‘responsif’ atau ‘konservatif’ undang-undang tersebut.
Sementara itu, penegakan undang- undang kehutanan di kabupaten Lombok Utara masih ambigu. Satu sisi, pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat tidak dibarengi dengan legitimasi status hukum dan pengakuan eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang ini. Sebaliknya, secara kultural, keberadaannya diakui oleh masyarakat Lombok Utara, sehingga hukum negara tidak berani me- nindak masyarakat hukum adat atas penguasaan dan pengelolaan hutan yang tidak berdasarkan hukum negara.
Agar undang-undang kehutanan dapat ditegakkan efektif dalam pengelolaan hutan, khususnya bagi masyarakat hukum adat. Maka, dibutuhkan adanya ‘keseimbangan’ nilai, kaidah/norma dan pola prilaku. Jika tidak, maka nilai-nilai hukum nasional dan hukum adat menjadi tidak serasi bahkan bertentangan, kaidah-kaidah akan menjadi simpang siur bahkan hanya menjadi penada teks yang kosong, dan pola prilaku penegak hukum dan masyarakat hukum adat men- jadi tidak terarah.
Unsur keseimbangan nilai, kaidah/nor- ma dan pola prilaku inilah yang menjadi barometer penegakan hukum pengelolaan kehutanan di Kabupaten Lombok Utara, harusnya didukung oleh faktor-faktor di bawah ini :
1.  Faktor-Faktor Yuridis
a.  Nilai dan norma undang-undang
Bangunan nilai undang-undang ke- hutanan dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat telah memberikan ruang yang besar bagi terciptanya kesejahteraan dan ke-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 553~575
makmuran rakyat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Kehutanan, menegaskan bahwa :
“Sejalan dengan Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 sebagai lan- dasan konstitusional yang diwajib- kan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam- nya dikuasai oleh negara dan di- pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka peny- elenggaraan kehutanan senantia- sa mengandung jiwa dan seman- gat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan”.
Untuk mencapai kemakmuran raky- at, maka normanya harus sejalan dengan nilai di atas. Namun, dalam norma konkretnya, pengelolaan hu- tan oleh masyarakat hukum adat ma- sih belum mencerminkan upaya pen- ciptaan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Buktinya, norma pengelolaan hutan lebih dominan oleh perorangan, badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah diatur secara detail dan terperinci.
Sementara, pengelolaan untuk ma- syarakat hukum adat yang dikon- sepsikan untuk tujuan khusus, ha- rus mendapat pengakuan legal dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sehingga tanpa adanya pen- gakuan dari pemerintah, maka hak pengelolaannya menjadi tidak legal. Penjelasan Umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa :
“...Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut ke- nyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan”
Penjelasan di atas, menggambarkan bahwa norma-norma undang-undang kehutanan sangat diskriminatif bagi masyarakat hukum adat.Segala ben- tuk peran dan partisipasi masyara- kat hukum adat dalam pengelolaan kehutanan harus diawali oleh pen- gakuan pemerintah atas keberadaan- nya sebagai masyarakat hukum adat yang sah oleh negara.Padahal, eksis- tensi mereka tidak dapat diragukan lagi, baik dalam persepektif sejarah, struktur, maupun budaya dan nilai hukum yang digunakan untuk men- gelola hutan.
Norma diskriminatif inilah yang kerap menjadi konflik berkepan- jangan antara norma hukum adat dan hukum negara. Dalam perse- pektif antropologi hukum, Nurjaya menjelaskan bahwa :
“..Penomena konflik dalam ma- syarakat muncul paling tidak kare- na adanya konflik nilai (conflict of values), konflik norma (conflict of norm) dan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam kehidu- pan bersama. Selain itu, secara em- piris, konflik yang terjadi banyak bersumber dari persoalan dominasi dan diskriminasi dalam peraturan hukum negara (state law) dan per- lakuan pemerintah (Government treatment) terhadap masyarakat di daerah, yang mengabaikan, meng- gusur dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan nor- ma-norma hukum rakyat (custom- ary law/folk low/indigenous law/ adat law), termasuk sistem religi dan tradisi komunitas-komunitas masyarakat adat (adat comuni- ties) atas nama pembangunan nasional” 41
41 Nyoman Nurjaya, Op.Cit .,hlm. 2
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
Di kabupaten Lombok Utara, ma- syarakat hukum adat harus bersaing dengan kepentingan individu, badan usaha milik daerah, dan badan us- aha milik swasta, lembaga-lembaga pendidikan dalam pengelolaan hu- tan. Izin dan restu negara mudah di dapatkan oleh kelompok di atas, sementara bagi masyarakat hukum adat tidak mudah mendapatkan pen- gakuan yang sah berdasarkan hukum negara oleh pemerintah daerah se- tempat.
Untuk itulah, seyogyanya norma un- dang-undang harus mencerminkan nilai spritual dan materil yang tum- buh di dalam masyarakat, sehingga undang-undang tidak syarat den- gan kepentingan dan kesewenang- wenangan pembuat undang-undang. Jika aspek ini abaikan, maka hukum kerap hanya menjadi huruf-huruf mati yang tidak dapat diterima oleh masyarakat tetapi digunakan secara sepihak oleh kekuasaan negara.
b.  Penegak Hukum
Penegak hukum mempunyai kedudu- kan (status) dan peranan ( role ). Kedudukan merupakan wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewa- jiban-kewajiban tertentu, yang pelak- saannya merupakan wujud dari kedu dukan dan peranan penegak hu- kum, Oleh Soejono soekanto mem- baginya menjadi 4 (empat yaitu : 1) Peranan yang ideal ( ideal role ), 2) Peranan yang seharusnya ( Expected role ), 3) peranan yang sebenarnya di- lakukan. 42
Pentingnya peranan penegak hukum (dinas kehutanan, KPH, Polhut, Polisi, Kejaksaan, serta Pengadilan) dalam penegakan hukum undang- undang kehutanan bagi masyarakat
42 Soejono Soekanto, Op.Cit , hlm..20.
hukum adat, maka peranan masing- masing harus mengacu pada 3 aspek di atas, Penjelasannya berikut ini :
c.  Kedudukan dan Peranan ideal
a) Pemerintah daerah harus mem- bentuk wilayah pengelolaan hu- tan dengan mempertimbangkan kelembagaan masyarakat masyara- kat setempat termasuk masyarakat hukum adat (Pasal 17)
b) Pejabat Penyidik Kepolisisan Neg- ara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan turut aktif melakukan penyelidi- kan atas tindak pidana hutan. (lihat Pasal 77)
d. Kedudukan dan peranan yang se- harusnya
a)  Untuk menjamin perlindungan hu- tan, maka polisi kehutanan seharus- nya melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum sebagaimana yang tercantm dalam Pasal 51.
b)  Dengan Kedudukannya yang strat- egis dan berkuasa pemerintah dan pemerintah daerah seharunya me- lakukan pengawasan pengelolaan atau peman faatan hutan yang di- lakukan pihak ketiga (lihat Pasal 62)
c) Pemerintah daerah harus mem- buatkan perda untuk pengakuan masyarakat hukum adat (lihat Pasal 67)
e. Kedudukan dan peranan yang se- benarnya dilakukan
a) Aparat penegak hukum kehuta- nan harus menyelesaikan sengeta pidana kehutanan melalui jalur pengadilan (lihat Pasal 75
b)  Aparat penegak hukum sebenarnya harus menyelesaikan sengketa- sengketa hak, ganti rugi, tindakan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 553~575
alih fungsi diluar pengadilan den- gan pelibatan masyarakat yang ber- sengketa atas hutan, termasuk ma- syarakat hukum adat. (lihat Pasal 75)
Kedudukan dan peran strategis pen- egak hukum jika dimaksimalkan se- cara efektif, berbagai tindak pidana dan sengketa pengelolaan tanah kawasan hutan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana, jika para penagak hukum dapat berfungsi se- cara profesional dan proporsional menyikapi berbagai penomena pen- gelolaan kehutanan di kabupaten Lombok Utara.
2.  Faktor-Faktor Non Yuridis
a. Hukum masyarakat & Kebudayaan- nya
Selain faktor penegak hukum, fak- tor penting lainnya adalah eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Ia turut menjadi penenantu, karena dalam diri masyarakat telah terban- gun persepektif yang khas tentang hukum, apakah hukum dimaknakan sebagai penegak hukum seperti poli- si, jaksa dan sebagainya, atau hukum di pandang sebagai norma-norma positifnya, dan bahkan hukum pun di pandang sebagai nilai yang dapat menjadi barometer keadilan bagi ma- syarakat.
Dalam pandangan Soejono Soekanto, bahwa Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk ( plural so- ciety ), terdapat banyak golongan et- nik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus” 43 . Salah satunya adalah ma- syarakat hukum adat bayan dan baru Murmas.
Kedua kelompok masyarakat ini dikhususnya karena didalam ke- budayaannya tersimpan corak dan
43 Ibid ., hlm. 50
karakter khas dari mereka, seperti memiliki nilai magis-religius, sistem komunal adat yang kuat, struktur sosial adat/pengemban adat, tem- pat-tempat ritual adat, awiq-awiq, wilayah adat dan sebagainya yang be- lum tentu dimiliki oleh masyarakat lainnya di kabupaten lombok utara dan NTB pada umumnya.
Fakta khas tentang masyarakat hu- kum adat inilah menjadikan mereka memiliki perspektif yang berbeda tentang hukum nasional, bahkan mereka lebih mendahului hukum adat daripada hukum nasional.Oleh karena itu, penegak hukum harus mampu melihat pluralisme hukum tersebut sebagai sebuah kenyataan yang harus diangkat dalam hukum nasional. Dengan begitu, maka pen- egakan hukum juga akan menemu- kan bentuk dan polanya yang efektif, karena didukung oleh budaya ma- syarakatnya.
Dari sektor kebudayaan, penegaka hukum harus selaras dan serasi den- gan cakupan nilai-nilai yang men- dasari hukum yang berlaku, yaitu nilai-nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang diang- gap buruk. Oleh karena itu, norma undang-undang kehutanan yang di- anggap baik oleh negara belum tentu baik menurut kebudayaan masyara- kat hukum adat, sehingga penegakan hukumnya pun menjadi terkendala.
Bagi masyarakat hukum adat Bayan dan  Baru Murmas, keharusan adan- ya pengakuan oleh pemerintah dae- rah terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan pengelolaan tanah kawasan hutan, tidak dipandang se- bagai keharusan. Penguasaan dan pengeolaan masyarakat hukum adat bayan dan baru murmas akan tetap
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
berjalan walaupun tidak diakui oleh negara walau potensi konfliknya yang akan terjadi cukup potensial.
a. Aktor-Aktor Kunci Masyarakat Hukum Adat
Kemkajemukan hukum dalam ma- syarakat, mengisyratkan bahwa ter- dapat aktor-aktor kunci yang dapat mendukung penegakan hukum ke- hutanan oleh masyarakat hukum adat, yaitu 1) para tokoh-tokoh adat pemangku, penghulu, kiayi dan seb- againya. 2) pengemban adat seperti pembekel, penyanding, perumbak dan sebagainya, dan 3) masyarakat hukum adat yang menjadi bagian dari abdi negara, seperti kepala desa dan camat.
Aktor-aktor kunci di ataslah yang dapat menggerakkan masyarakat menolak atau menerima undang- undang kehutanan dalam sistem adat dan kultur mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum pun harus mampu melihat aktor-aktor kunci yang dapat memfasilitasi bagi upaya penegakan hukum.Tanpanya, maka hukum pun hanya menjadi macan kertas, dan tidak mampu menjadi pengatur dan penyeimbang kehidu- pan berhukum masyarakat.
Berdasarkan analisa di atas, maka penegakan hukum pengelolaan ke- hutanan oleh masyarakat hukum adat dapat ditegakkan bila norma undang-undang kehutanan selaras dengan nilai dan prilaku masyarakat, penegak hukum berikap profession- al dan proporsional, sistem hukum masyarakat dan kebudayaannya dis- erasikan dengan norma-norma, dan aktor-aktor kunci dalam membantu penegakan yang adil, bermanfaat dan pasti bagi masyarakat hukum adat.

## KESIMPULAN
Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
Pertama , masyarakat hukum adat Bayan dan  Baru Murmas memenuhi persyaratan untuk dikatakan masih hidup, karena : a) memiliki genelogi-teritorial adat, b) me- miliki struktur adat, tradisi, dan ritual, c) memiliki norma/awiq-awiq hukum adat, serta d) diakui eksistensi hak asal-usul dan bawaan leluhurnya oleh konstitusi In- donesia. Hak Pengelolaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat hukum adat Bayan dan Baru Murmas merupakan hak kolektif dan hak bawaan dari leluhur mereka seb- agai wilayah strategis dan fungsional untuk kepentingan kesejahteraan sosial-ekonomi, kultur dan tradisi, ritual magis-religius , ser- ta perlindungan ekologi hutan.
Kedua , masyarakat hukum adat Bayan dan Baru Murmas tidak memiliki hak pen- gelolaan atas tanah kawasan hutan karena belum diakui dalam Perda oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sehingga mereka. Implikasinya pada 1) lemahnya status hu- kum hak pengelolaan hutan oleh masyara- kat hukum adat. 2) terjadinya tumpang tin- dih status klaim kawasan hutan adat dan hutan negara. 3) secara kultural berimplika- si akut pada a) degredasi sistem kultur, b) sistem sosial, dan c) sistem kepribadian ma- syarakat hukum adat. Dan 4) pengelolaan hutan lebih banyak berorientasi kepentin- gan individualistis dan kelompok-kelompok pro undang-undang, bukan bagi kepentin- gan masyarakat hukum adat.
Ketiga , tingkat Pelanggaran oleh masyarakat hukum adat setelah penera- pan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jauh lebih tinggi (267 kasus terdiri dari kasus alih fungsi hutan dan illegal log- ging) dari pada tingkat pelanggaran oleh masyarakat hukum adat yang masih meng- gunakan sistem hukum adat (2 kasus). Tafsir yang tekstual terhadap UU. No. 1
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## Daftar Pustaka
I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum , (Jakarta:Prestasi Pustaka,2008)
C. Yudilastiantoro dan Sulistiono, Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Lombok Barat ”, Laporan Penelitian tidak dipublikasi.
Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta:ELSAM dan HUMA, 2002)
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , (Bandung, Nusa Media, 2009)
B.R. Rijkschrroef, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, (Bandung, Mandar Maju, 2001)
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
G.W.F. Hegel, Filsafat Sejarah, (Yogyakarta, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, Cet. III, Pustaka Pelajar, 2009)
Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010),
Widodo Dwi Putro, Kritik Paradigma Positivisme Hukum , (Yogyakarta; Genta Publishing, 2011)
Tahun 1999 dalam penegakan hukum ti- dak mampu memberikan efek jera kepada para pelaku. Sedangkan, secara kontektual dengan konsep “keserasian” sistem nilai/ budaya, norma/kaidah, dan pola prilaku/ aksi masyarakat hukum adat serta “kesim- bangan” peran penegak hukum negara dan aktor-aktor kunci masyarakat hukum adat dalam penegakan hukum, maka hukum ke- hutanan dapat ditegakkan secara efektif.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka berikut ini adalah saran dan masukan bagi pemerintah, masyarakat dan aktor-aktor yang berkepentingan atas pengeloaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Lombok Utara, yaitu :
Pertama , diperlukan upaya penguatan dan pemberdayaan atas eksistensi masyara- kat hukum adat sebagai komunitas kultural
yang dapat mempertahankan nilai, norma, dan prilaku masyarakat hukum adat ter- hadap upaya pelestarian dan pengelolaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Lom- bok Utara.
Kedua , dibutuhkan inisiatif dan peran aktif negara/pemerintah daerah untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap eksistensi dan hak masyarakat hukum adat, agar dapat memberikan kepas- tian hukum dalam bentuk Perda, sehingga masyarakat hukum adat dapat memiliki le- galitas hukum pengelolaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Lombok Utara.
Ketiga , dibutuhkan kerjasama yang seimbang dan serasi antara penegak hukum negara dan masyarakat hukum adat dalam penegakan hukum kehutanan di Kabupaten Lombok Utara.
Mawardi | Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah .......
Satjipto Raharjo, Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2009)
George Ritzer &Douglas  J. Goodman, Teori Sosiologi  Modern , Kencana,Jakarta: 2011
Roberto M. Urger, Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern (Bandung:Nusa Media, 2008)
Khuzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
Mukti Fajar & Yulianoto Achmat, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
Yanis Maladi, Antropologi Hukum; Beberapa Catatan Pemahaman Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat, (Yogyakarta;Mahkota Kata, 2009)
Hilman Hadikusumah, Pengantar Antropologi Hukum , PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2006
A. Latief Fariqun, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional, (Malang, Disertasi, Universitas Brawijaya), 2007,
Gede Parimartha, Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815 – 1915 , (Jakarta, Djambatan:2002)
Tiga UUD Republik Indonesia, UUD RI 1945 Hasil Amandemen, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara RI Tahun 1950, (Yogyakarta, Graha Pustaka, 2010)
Rikardo Simarmata, dkk., Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi ; Argumentasi kritis terhadap dampak penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan , (Jakarta, Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan:2007)
Dodik Ridho Nurrochmat, Strategi Pengelolaan Hutan; Upaya Menyelamatkan Rimba Yang Tersisa, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara” (Bandung; Nusa Media, 2009)
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta;PT. Rajagrafindo Persada, 2009)