## JIUBJ

## Aspek Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja
Arif Fajri Alkad, Edith Ratna Mulyaningrum
Universitas Diponegoro Semarang Correspondence email: fajri2307@gmail.com , edithratna.er@gmail.com
Abstrak. Setiap  perusahaan  membutuhkan  seorang  karyawan  sebagai  pekerja  untuk  menjalankan  semua  kegiatan  usaha perusahaan.  Karyawan  aset  penting  pada  perusahaan.  Pada  perjanjian  kerja  terdapat  salah  satu  aspek  hukum  yang  merugikan karyawan  tersebut.  Tjuuan  yang  akan  dicapai  dalam  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  mengenai  maksud  dibuatnya Non Competition  Clause oleh  perusahaan  dalam  perjanjian  kerja  apakah  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan bagaimana perlindungan hukum yang akan terjadinya non competition clause . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  normatif  dengan  melakukan  pendekatan  penelitian  yang  dipakai  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual. Kesimpulan hasil penelitian: 1) Non Competition Clause dalam perjanjian kerja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  KUH  Perdata,  di  dalam  KUHPerdata non  competition  clause diatur  untuk pelaksanaannya  akan  tetapi  tidak  menggunakan  istilah  klausa  atau  persaingan.  Sedangkan  menurut  UU  Ketenagakerjaan  setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan yang layak. 2) Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dengan adanya Non Competition Clause , UUD NRI 1945 menegaskan perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan pada peraturan perundang-undangan, dan juga UU HAM menegaskan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
Kata kunci : Aspek; Hukum; Non ; Competition ; Clause ; Perjanjian; Kerja
Abstract.  Every  company  needs  an  employee  as  a  worker  to  carry  out  all  the  company's  business  activities.  Employees  are important assets of the company. In the employment agreement there is one legal aspect that is detrimental to the employee. The aim to  be achieved in  this research is to  find  out  about  the purpose of making  a Non Competition Clause by the company in  a work  agreement  whether  it  is  contrary  to  the  laws  and  regulations  and  how  the  legal  protection  will  be for  a  non  competition clause.  The  research  method  used  is  a  normative  research  method  by  conducting  a  research  approach  used  is  a  statutory  and conceptual approach.  Conclusions from the research: 1) The non-competition clause in  the work agreement  is contrary to  Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Civil Code, in the Civil Code the non-competition clause is regulated for its implementation but does not use the term clause or competition. Meanwhile, according to the Manpower Act, every  worker has the right and opportunity to choose, get or move to a decent job. 2) Legal protection for workers/laborers with the existence of a Non Competition Clause, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes that the protection of human rights is the responsibility  of  the  state,  especially  the  government.  people  have  the  right  to  freely  choose  the  work  they  like  and  are  also entitled to  fair employment  conditions. Every  company needs an employee as a  worker to  carry  out  all the company's business activities.  Employees  are  important  assets  of  the  company.  In  the  employment  agreement  there  is  one  legal  aspect  that  is detrimental to the employee. The aim to be achieved in this research is to find out about the purpose of making a Non Competition Clause by the company in a work agreement whether it is contrary to the laws and regulations and how the legal protection will be for a non competition clause. The research method used is a normative research method by conducting a research approach used  is  a  statutory  and  conceptual  approach.  Conclusions  from  the  research:  1)  The  non-competition  clause  in  the  work agreement  is  contrary  to  Law  Number  13  of  2003  concerning  Manpower  and  the  Civil  Code,  in  the  Civil  Code  the  non- competition clause is regulated for its implementation but does not use the term clause or competition. Meanwhile, according  to the Manpower Act, every  worker has the right and opportunity to  choose,  get or move to  a decent  job. 2) Legal  protection for workers/laborers with the existence of a Non Competition Clause, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes that  the  protection  of  human  rights  is  the  responsibility  of  the  state,  especially  the  government.  people  have  the  right  to  freely choose the work they like and are also entitled to fair terms of employment.
Keywords : Aspect; Law; Non; Competitions; clauses; Agreement; Work

## PENDAHULUAN
Setiap perusahaan membutuhkan seorang karyawan  sebagai  pekerja  untuk  menjalankan  semua kegiatan  usaha  perusahaan.  Karyawan  merupakan  aset terpenting  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap kesuksesan  sebuah  perusahaan.  Tanpa  mesin  yang canggih, bisnis dapat bekerja secara manual, tetapi tanpa karyawan,  bisnis  tidak  dapat  berjalan  sama  sekali (Agustianto & Chenggaliex, 2018). Masyarakat
Indonesia membangun hubungan sebagai makhluk sosial akan  terus  mempekerjakan  orang  lain  untuk  melakukan kegiatan  yang  tidak  terlepas  dari  pembuatan  perjanjian, yaitu  kesepakatan  antara  pekerja  dan  pengusaha.  (Afdal &  Purnamasari,  2021).  Hubungan  kerja  merupakan hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/karyawan  (buruh)  berdasarkan  kontrak  kerja. (Tambunan dan Tambunan, 2019)
Hubungan  kerja  bersifat  abstrak,  tetapi  kontrak kerja  bersifat  konkret  dan  realistis.  Kontrak  kerja menciptakan  keterlibatan.  Dengan  kata  lain,  perikatan yang  tercipta  sebagai  akibat  dari  suatu  kontrak  kerja adalah  hubungan  kerja.  Menurut  UU  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  unsur  ketenagakerjaan adalah pekerjaan,  kuota, dan pengupahan (UUK Pasal 1 Angka  15).  Hubungan  bisnis    didasarkan  pada kemitraan  atau  hubungan  keperdataan    ( burgerlijke maatschap,  partnership  agreement ).  Di  dalam  Pasal  1 Angka  3  UU  Nomor  13  Tahun  2013  tentang Ketenagakerjaan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam bentuk  apapun  sedangkan  berdasarkan  Pasal  1  Angka  4 Undang-Undang  Ketenagakerjaan    ketenagakerjaan perusahaan  didefinisikan  sebagai  pengusaha,  orang perseorangan  atau  badan  hukum,  atau  badan  lain  yang memberikan pekerjaan kepada pekerja dengan membayar  uang  atau  kompensasi  dalam  beberapa  cara. Kedua  hubungan  tersebut  adalah  hubungan  yang  dapat mengarah pada kesepakatan atau keterlibatan. Pemberian adalah  manfaat  yang  menimbulkan  hak  dua  orang  atau lebih  atau  dua  atau  lebih  pihak  lawan  untuk  memenuhi atau memberikan kewajibannya.
Menurut Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan, Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  yang  dibuat  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja yang  memenuhi  syarat-syarat  kerja,hak  dan  kewajiban para  pihak.  Berdasarkan  Pasal  51  ayat  (1)    UU Ketenagakerjaan  perjanjian  kerja  dapat  dibuat  secara tertulis  dan  dapat  dibuat  secara  lisan.  Tentunya  dengan mengacu  kepada  Pasal  1320  KUHPer  tentang  syarat sahnya perjanjian. Namun di sisi lain, jika pemberi kerja mencantumkan  klausul  dalam  kontrak  bahwa  pekerja tidak  boleh  bekerja  pada  kompetitor,  maka  banyak permasalahan  di  bidang  ketenagakerjaan,  seperti pembatasan  pemberi  kerja  terhadap  hak  pekerja,  bisa saja  terjadi  ( Non    Competition    Clause )  setelah pemutusan  kontrak  kerja  dengan  alasan  untuk  rahasia perusahaan atau rahasia dagang (Razak & Rajab, 2021). Tujuan dari melakukan klausul dan kompetisi ini adalah untuk  melindungi  rahasia  perusahaan  dari  pesaing  yang sama.  Berdasarkan  black's  law  dictionary,  non competition  clause  tidak  terbatas  hanya  kepada  lingkup perjanjian saja biasanya meliputi beberapa hal waktu dan geografis.  Waktu  artinya  pada  waktu  tertentu  biasanya 12  bulan  buruh  tidak  boleh  gabung  kesesama  pesaing perusahaan  tersebut.  Sedangkan  geografis  buruh  tidak bisa bergabung dengan perusahaan manapun dalam jarak 50 km dari perusahaan sebelumnya.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelusuran  hukum yang  dilakukan  melalui  penelusuran  kepustakaan  atau bahan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  (Soekanto,  2006).  Adapun
penelitian ini akan melihat secara normatif aspek hukum non competition clause dalam perjanjian kerja.

## HASIL
Apakah Non Competition Clause dalam perjanjian kerja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KUH Perdata?
Perjanjian  kerja,  berdasarkan  Pasal  1  Angka  14 UU Ketenagakerjaan, “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak,  dan kewajiban  para  pihak.”  Perjanjian    kerja    merupakan perjanjian  yang    bersifat  memaksa  karena  para    pihak tidak  dapat  menentukan  sendiri keinginannya   dalam perjanjian.      Hukum  perjanjian          yang          mengatur ketentuan umum,     sepanjang     tidak     diatur     oleh hukum    ketenagakerjaan    berlaku    dalam perjanjian kerja,  tetapi  bila  undang-undang  ketenagakerjaan    telah mengaturnya    maka  ketentuan  tersebut  bersifat memaksa,  artinya  tidak  dapat  dikesampingkan.  Peran perusahaan menciptakan kedisiplinan. Hukum ketenagakerjaan Indonesia menyatakan bahwa pekerjaan yang  sah  dan  diakui  pemerintah  didasarkan  pada perjanjian  kontraktual  yang  menciptakan  ikatan  yang mengikat  antara  seorang  karyawan  dan  perusahaan tempat  dia  bekerja.  Kontrak  dapat  tertulis  atau  tidak tertulis,  tetapi  harus  tertulis  karena  berbeda  dengan kontrak  kerja  waktu  tetap  (Asyahadie,  2008)  dalam KUHPerdata,  klausul  non  competition  ini  diatur  untuk pelaksanaannya. KUHPerdata tidak menggunakan istilah klausa atau persaingan, tetapi syarat pernyataannya sama dengan yang disebutkan. Artinya, janji antara pengusaha dan  karyawan  yang  membatasi  kemampuan  para  pihak untuk  bertindak  setelah  berakhirnya  hubungan  kerja (Afdal & Purnamasari, 2021).
Dilakukan  dengan  cara  yang  hanya  berlaku  jika perjanjian  itu  dibuat  dengan  perjanjian    tertulis  dengan karyawan/buruh  tersebut  dilaksanakan  dengan  aturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Perjanjian  kerja harus  dibuat  dengan  memenuhi  persyaratan  yang tertuang  pada  Pasal  1320  KUHPer:  (1)  sepakat  mereka yang  mengikatkan  dirinya;  (2)  kecakapan  untuk membuat suatu perikatan; (3)  suatu  hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.
Berdasarkan  Pasal  1338  KUHPer,  perjanjian yang  sudah  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Mengenai sanksi  apabila  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi kewajibannya  harus  dibicarakan  terlebih  dahulu  pada saat  atau  sebelum  surat  perjanjian  ditandatangani.  Perlu diperihatikan dalam Pasal 54 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  beberapa  muatan pada  perjanjian  kerja  tidak  boleh  bertentangan menggunakan  peraturan  perundang-undangan  atau sinkron  dalam  pasal  1320  KUHPer  yang  dianggap menjadi  klausa  yg  halal,  yaitu  yang  berisi  “Ketentuan dalam  perjanjian  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh ber-tentangan dengan
peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama,  dan peraturan perundang undangan yang berlaku (Telaumbanua, 2019).
Perjanjian  menurut  Pasal  1601  KUHPerdata mengatur tentang perjanjian-perjanjian untuk melaksanakan  hubungan  kerja.  Akan  tetapi  berdasarkan Permenaker Nomor: PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan  Kerja  Waktu  Tertentu  yang  sudah  tidak berlaku  dikarenakan  adanya  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  di  dalamnya diatur  tentang  Perjanjian  Kerja  (Suryani,  2018). Chandra  Kurniawan  menyatakan  pada  artikel  yang berjudul  Menyoal Non-Competition  Clause dalam Perjanjian  Kerja, non-competition  clause merupakan sebuah klausul yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk  tidak  akan  bekerja  sebagai  pekerja  atau  agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu  tertentu  setelah  tanggal  pemberhentian  atau pemutusan hubungan kerja
Penerapan  ketentuan  non  competition  clause  ini menuai  kontra  dikarenakan  dengan  adanya  klausul tersebut, buruh merasa dilema sebab menghilangkan hak asasi  dari  buruh  tersebut.  Maksud  dari  klausul  non kompetisi  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi  semua rahasia  dagang  dan  mencegah  karyawan  dirugikan  oleh pesaing  atau  persaingan,  akan  tetapi  UU  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur penempatan  pekerjaan  yang  memberikan  hak  kepada karyawan  untuk  mencari  pekerjaan  atau  pindah  ke pekerjaan  lain,  dan  apabila  terdapat non  competition clause ,  buruh/pekerja  mempunyai  dasar  yaitu,  Pasal  31 UU  Ketenagakerjaan  yaitu  “Setiap  tenaga  kerja mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk memilih,  mendapatkan,atau  pindah  pekerjaan  dan memperoleh  penghasilan  yang  layak  di  dalam  atau  di luar negeri.”
Ketentuan  hukum  di  Indonesia  tidak  mengatur secara tegas mengenai akan aturan dari  non competition clause tersebut dikarenakan apabila pada perjanjian kerja tersebut para pihak sepakat maka perjanjian tersebut sah. Akan  tetapi  secara  tidak  langsung  Undang-Undang Ketenagakerjaan  memastikan  bahwa  semua  perjanjian kerja  ada,  untuk  memastikan  bahwa  pekerja  memiliki hak  untuk memilih, mempertahankan, atau mengalihkan pekerjaan mereka terhadap klausul non- kompetisi,sebenarnya  negara  secara  otomatis  sudah menaruh proteksi bagi pekerja lantaran klausul tadi bisa dikatakan  batal  demi  hukum  lantaran  tidak  memenuhi kondisi  objektif  menurut  suatu  perjanjian  yakni bertentangan  menggunakan  perundang-undangan.  Arti menurut  batal  demi  hukum,  mengakibatkan  perjanjian yang  dibuat  dianggap  tidak  pernah  ada,  Perjanjian  yg batal  demi  aturan  tidak  memiliki  kekuatan  &  dampak aturan,  Dengan  demikian  perjanjian  yang  batal  demi aturan,  semenjak  semula  perjanjian  itu  dibuat  sama sekali  tidak  mempunyai  kekuatan  aturan  mengikat  atau
tidak  berlaku  sebagai  akibatnya  tidak  perlu  adanya permintaan pembatalan pada pengadilan.
Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh dengan adanya Non Competition Clause?
Klausa  non-kompetisi  adalah  klausa  yang melarang  dan  membatasi  hak  karyawan  untuk  tidak bertindak  sesuka  hati.  Artinya  salah  satu  pihak berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang telah disepakati.  Jika  karyawan/buruh  melakukan  perbuatan yang  telah  diperjanjikan  untuk    tidak    boleh    dilakukan, terdapat    kewajiban    bagi    pekerja    untuk    tidak melakukan  itu  dan  dinilai  telah  melakukan  wanprestasi. Larangan  tidak  diperbolehkan  bekerja  bagi  pekerja, pekerja  atau  melakukan  usaha  di  bidang  yang  sama dengan perusahaan asal mereka bekerja sebelumnya. Hal ini  jelas  dilarang  karena  mantan  karyawan  dapat mengungkapkan  informasi  penting  dari  perusahaan dalam  bentuk  rahasia  dagang  atau  informasi  rahasia lainnya dan keunggulan dibandingkan pesaing.
Non  Competition  Clause  ini  menjelaskan tentang  larangan  untuk  bekerja  pada  pesaing  dari perusahaan.  Klausul  tersebut  bukan    menjelaskan tentang    kewajiban    dalam  menjaga    rahasia    dagang sehingga,  terhadap    para    pekerja    yang    melakukan pelanggaran    ketentuan    non  competition  clause    yang telah    disepakati    tidak    dapat    dituntut    atas    segala perbuatan pelanggaran rahasia dagang karena pelanggarannya  juga  terhadap  kerasulan  dan  kompetisi tidak    dapat    disamakan    dengan    pelanggaran    yang terjadi  melibatkan  rahasia  dagang.  Pada  asasnya perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, yang mana tertuang pada Pasal 1338 KUH Perdata, dan juga ditegaskan pada Pasal 1315 KUH Perdata (Pasaribu & Lubis, 2004). Perjanjian merupakan sumber perikatan yang  paling  utama,  karena  perikatan  merupakan  makna abstrak  sedangkan  perjanjian  merupakan  suatu  hal sesuatu  yang  kongkrit  atau  peristiwa  nyata  yang mengikat para pihak dalam suatu perjanjian.
Pada  dasarnya  hukum  tidak  lain  merupakan proteksi  kepentingan  manusia,  yang  berbentuk  kaidah atau norma. “UU ketenagakerjaan  nomor 13 tahun 2003 menegaskan  bahwa  aturan  ketenagakerjaan  merupakan kumpulan  peraturan  mengenai  segala  hal  yang  ada hubungan  dengan  energi  kerja  pada  ketika  sebelum, selama  &  sesudah  masa  kerja.  Secara  yuridis,  pekerja memang  bebas  lantaran  prinsip  Negara  Indonesia menyatakan  bahwa  tidak  seorangpun  diperbudak  atau diperhamba.” (Salasa, 2014)
Berdasarkan  UU  Nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan, yang menjadi objek utama perlindungan  tenaga  kerja  antara  lain:  (1)  perlindungan atas  hak-hak  dalam  hubungan  kerja;  (2)  perlindungan atas  hak-hak  dasar  pekerja  untuk  berunding  dengan pengusaha  dan  mogok kerja; (3)  perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja;  (4)  perlindungan khusus  bagi  pekerja  atau  buruh  perempuan,  anak,  dan penyandang  cacat;  (5)  perlindungan  tentang  upah,
kesejahteraan,  dan  jaminan  sosial  tenaga  kerja;  dan  (6) perlindungan  atas  hak  pemutusan  hubungan  tenaga kerja.
Sila  kelima  dari  Pancasila,  “Keadilan  Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang mana maksud sila kelima  tersebut  tujuan  negara  Republik  Indonesia  yaitu mewujudkan  kesejahteraan  lahir  dan  batin  bagi masyarakatnya.  Hak  buruh  merupakan  hak  memperoleh pekerjaan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  telah  diakui pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  yang  merupakan  hak  konstitusional.  Dalam  hal negara  tidak  diperbolehkan  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan  baik  itu  berupa  perundang-undangan  maupun berupa  aturan-aturan  yang  darimana  itu  bertujuan  untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional pekerja/buruh (Gunawan dan Jayantiari, 2016).
Berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) dan (5) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang berisikan:  (4)  Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab negara, terutama pemerintah; (5) Untuk menegakkan dan melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak asasi  manusia  dijamin,  diatur,  dan  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan.
Oleh  undang-undang  yang  dirancang  semata- mata  untuk  menjamin  kesadaran  dan  penghormatan terhadap  hak  dan  asasi  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan  yang  adil  yang  sesuai  dengan  pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dan  moral  dalam  masyarakat  demokratis  Harus mengikuti batas-batas yang ditetapkan (Latupono, 2011). Hak asasi manusia  sebagai  anugerah Tuhan  Yang Maha Esa,  biasa  dirumuskan  sebagai  hak  kodratiah  yang melekat  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  karunia pemberian  Tuhan  kepada  insan  manusia  dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi (Qamar, 2019).
Pasal  1  Butir  1  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  memberikan  pengertian  tentang HAM  yaitu:  “Seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-nya  yang wajib  di  hormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.”  Berdasarkan  Pasal  38  Ayat  (2)  Undang- Undang  HAM  yang  menegaskan  “Setiap  orang  berhak dengan  bebas  memilih  pekerjaan  yang  disukainya  dan berhak  pula  atas  syarat-syarat  ketenagakerjaan  yang adil.”  Pasal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  negara memberikan  kebebasan  kepada  warga  negara  untuk memilih  profesinya  dan  tidak  memberlakukan  peraturan yang  diskriminatif  di  bidang  ketenagakerjaan.  Pada kenyataannya,  pemerintah  dapat  mengatur  sistem pengupahan  sehingga  pekerja  menerima  upah  yang  adil dan  terlindungi  dari  segala  bentuk  eksploitasi  tenaga kerja.
Bagi tenaga kerja asing, negara juga berkewajiban  untuk  melindungi  mereka  dari  eksploitasi dan  segala  macam  bahaya  yang  dapat  mengancam mereka.  Peran  pemerintah  terlihat  dalam  pembentukan Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Badan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  untuk  mengatasi masalah ketenagakerjaan (Latupono, 2011)

## SIMPULAN
Non  Competition  Clause dalam  perjanjian  kerja bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  KUH  Perdata,  di dalam KUHPerdata non competition clause diatur untuk pelaksanaannya  akan  tetapi  tidak  menggunakan  istilah klausa  atau  persaingan.  Sedangkan  menurut  UU Ketenagakerjaan  setiap  pekerja  mempunyai  hak  dan kesempatan  untuk  memilih,  mendapatkan  atau  pindah pekerjaan yang layak. UU Ketenagakerjaan berpedoman perjanjian  kerja  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan. Non Competition Clause sebenarnya    negara  secara  otomatis  sudah  menaruh proteksi bagi pekerja lantaran klausul tadi bisa dikatakan batal  demi  hukum  lantaran  tidak  memenuhi  syarat objektif  suatu  perjanjian  yakni  bertentangan  dengan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh  dengan  adanya Non  Competition  Clause , UUD  NRI  1945  menegaskan  perlindungan  hak  asasi manusia  adalah  tanggung  jawab  negara  terutama pemerintah  maka  pelaksanaan  hak  asasi  manusia dijamin,  diatur  dan  dituangkan  pada  peraturan perundang-undangan,  dan  juga  UU  HAM  menegaskan setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan yang  disukainya  dan  berhak  pula  atas  syarat-syarat ketenagakerjaan  yang  adil.  Pada  pasal  ini  mengandung pengertian bahwa negara memberikan kebebasan kepada warga  negara  untuk  memilih  profesinya  dan  tidak memberlakukan  peraturan  yang  diskriminatif  di  bidang ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdal, W., & Purnamasari, W. 2021. Kajian Hukum Non Competition  CLause  Dalam  Perjanjian  Kerja Menurut  Perspektif  Hukum  Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum . 7(2)
Agustianto,  &  Chenggaliex,  R.  2018.  Analisis  Yuridis Terhadap  Tenaga Kerja  Asing  "Tiongkok"  yang dipekerjakan  di  Kota  Batam  Ditinjau  dari Hukum  Ketenagakerjaan. Journal  Of  Judicial Review . Asyahadie,  Z.  (2008). Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang Hubungan  Kerja. Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
Gunawan.,  I  Made  Hendra  dan  Jayantiari.,  I  Gusti Agung  Mas  Rwa  2016,  Perlindungan  Hukum Terhadap  Tenaga  Kerja  Berkaitan  Dengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja, Kertha Semaya . 4(3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Latupono, B. 2011. Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak
(Outsourcing) Di Kota Ambon. Jurnal Sasi . Pasaribu,  C.,  &  Lubis,  S.  2004. Hukum  Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Qamar,  N.  (2019). Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika. Razak,  R.  A.,  &  Rajab,  S.  2021.  Analisis  Yuridis Kontrak  Non  Competition  Clause  Dalam Perspektif  UU  RI  No.  30  Tahun  2000  tentang Rahasia  Dagang. Alauddin  Law  Development Journal .
Salasa, I. C. 2014. Analisa Tentang Perlindungan Buruh Ditinjau  Dari  Hukum  Ketenagakerjaan. Lex Administratum .
Suryani,  R.  2018.  Analisis  Pelaksanaan  Hak  Tenaga Kerja PT Latinusa Terhadap Pegawai Tetap  dan Pegawai  Tidak  Tetap. Rechtsregel  Jurnal  Ilmu Hukum . Soekanto.,  S,  2006, Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta: UI-Press Tambunan,  T.  S.,  &  Tambunan,  W.  R.  2019. Hukum Bisnis. Jakarta: Kencana. Telaumbanua,  D.  2019. Hukum  Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Deepublish. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,