## Penyelenggaraan  Pendidikan  Guru  di  Era  Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949

## Mohammad Rikaz Prabowo
Pendidikan Sejarah, Universitas Tanjungpura, Indonesia E-mail:rikaz.prabowo@fkip.untan.ac.id

## Abstract
At the beginning of independence, in 1945-1949, Indonesia experienced a shortage of teachers which resulted in low educational standards. Plus the security conditions where the Dutch tried to thwart Indonesian independence. This research aims to determine teacher development during the 1945-1949 revolution, existing teacher education schools,  and  obstacles  to  teacher  education.  The  historical  method  used  through  the  stages  of  heuristics, verification,  interpretation  and  historiography  obtained  the  following  results.  First,  changes  to  the  education sector to replace the colonial system were formulated through several formulations, one of which was to meet the teacher shortage. The Education Congress of 1947 determined that education was oriented towards cultivating a spirit  of  patriotism  and  willingness  to  sacrifice.  Second,  to  immediately  overcome  the  teacher  shortage,  the government established Teacher School C (2 years), Teacher School B (4 years), and Teacher School A (3 years). Vocational teacher schools were also established, such as the Technical Teachers School (KGST), the Women's Skills Teachers School (SGKP), and the Islamic Religious Teachers and Judges School (SGHAI). Third, obstacles to teacher education in this era are not only caused by domestic security conditions, but also due to limited teacher educators and a lack of facilities and teaching materials. For secondary and vocational school teaching, only MO A and B Diploma courses are available. In addition, many teachers' school students choose to join the national defense effort.
Keyword: Teacher Education; Indonesian Independence Revolution 1945-1949

## Abstrak
Pada  awal  kemerdekaan  1945-1949,  Indonesia  mengalami  kekurangan  guru  yang  menyebabkan rendahnya  standar  pendidikan.  Ditambah  lagi  kondisi  keamanan  dimana  Belanda  berusaha menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perkembangan guru pada  masa  revolusi  1945-1949,  sekolah  pendidikan  guru  yang  ada,  dan  hambatan  pendidikan  guru. Penelitian  menggunakan  metode  historis  melalui  tahapan  heuristik,  verifikasi,  interpretasi, historiografi,  dan  diperoleh  hasil  sebagai  berikut.  Pertama,  perubahan  di  bidang  pendidikan menggantikan sistem kolonial dirumuskan melalui sejumlah formulasi salah satunya untuk memenuhi kekurangan guru. Kongres Pendidikan tahun 1947 menetapkan bahwa pendidikan berorientasi pada upaya  menanamkan  semangat  patriotisme  dan  rela  berkorban.  Kedua,  untuk  segera  mengatasi kekurangan guru di Sekolah Dasar , pemerintah membentuk Sekolah Guru C (2 tahun), Sekolah Guru B  (4  tahun),  dan  Sekolah  Guru  A  (3  tahun).  Sedangkan  di  sekolah  kejuruan  dibuka  Kursus  Guru Sekolah Teknik (KGST), Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), dan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI). Untuk mengajar di sekolah menengah,  hanya tersedia kursus Diploma (akta) MO A dan B. Ketiga, hambatan pendidikan guru di era ini disebabkan oleh kondisi keamanan dalam negeri, keterbatasan guru pendidik, kurangnya fasilitas dan bahan ajar. Selain itu, banyak siswa sekolah guru yang memilih bergabung dalam upaya pembelaan negara.
Kata Kunci: Pendidikan Guru; Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949

## Pendahuluan
Pendidikan adalah hak universal setiap warga negara yang dijamin keberadaannya. Dalam  pembukaan  UUD  1945  disebutkan  bahwa  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdasan kehidupan bangsa telah menjadi tujuan didirikannya Republik Indonesia (RI). Dengan  begitu,  sejak  berhasil  dibentuknya  negara  RI,  pemerintah  sebagai  penyelenggara negara  berkawajiban  menunaikan  hak  warganegaranya  dalam  bidang  pendidikan.  Hal  ini senada  dengan  pendapat  Harold  J.  Laski  dalam  Sujatmoko  (2010:  199),  bahwa  negara didirikan bertujuan untuk menciptakan keadaan dimana keinginan-keinginan rakyat dapat terkabul secara maksimal, termasuk dalam hal ini keinginan memperoleh pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban dan memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk memajukan pendidikan dan pengajaran kepada rakyatnya.
Dalam  teori  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  sebagaimana  yang  juga  dianut  oleh Indonesia,  pemerintahan yang  demokratis  akan  bertanggung  jawab  terjadap kesejahteraan rakyatnya. Berusaha menuntaskan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat termasuk persoalan pendidikan (Hadiyono, 2020: 24). Sedangkan teori human capital dalam perspektif ilmu pendidikan, pemberian pendidikan itu dapat menjadi investasi sumber daya manusia karena dapat digunakan sebagai modal dalam pembangunan nasional (Rahmat, 2017: 155). Akan  tetapi  di  era  awal  revolusi  kemerdekaan  1949-1949  ini,  pemerintah  menghadapi berbagai macam kesulitan penyelenggaraan pendidikan. Kesulitan itu antara lain kekurangan gedung-gedung  sekolah  dan  tenaga  pengajar  (guru).  Banyak  bangunan  dan  fasilitas pendidikan rusak atau beralih fungsi karena perang, sedangkan tenaga pengajar dari orang- orang Indonesia sendiri jumlahnya masih sangat kaurang. Hal ini diperparah dengan kondisi keamanan dan stabilitas negara, dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Masalah  ketersediaan  guru  di  era  awal  kemerdekaan  RI,  juga  terletak  pada  corak pendidikan guru yang mengalami perubahan drastis sebelum tahun 1945. Sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang 1942-1945 tidak lagi mengarah ke pencapaian intelektualitas dan keterampilan  sebagaimana  di  era  Hindia  Belanda.  Akan  tetapi  lebih  diarahkan  untuk pembangunan mental demi kepentingan perang yang sedang dihadapi Jepang. Pendidikan mengalami penyederhanaan yang cukup drastis, tidak hanya fisik sekolahnya namun juga pada jumlah mata pelajaran (Sugiono et al., 2020: 52).
Pada  awal  proklamasi  jumlah  guru  yang  terdidik  masih  sangat  terbatas.  Sebagian guru adalah lulusan sekolah Kweekschool dan Normalschool era Hindia Belanda, Sjooto Sihan Gakko dan Guutoo Sihan Gakko (masa pendudukan Jepang). Di masa ini seleksi secara ketat dilakukan agar dapat mengajarkan materi-materi sesuai kebijakan corak militerisme Jepang (Aslan & Hifza, 2019: 177). Oleh sebab itu, suatu jenis pendidikan guru mutlak diperlukan untuk merehabilitasi sistem pendidikan guru secara keseluruhan sesuai semangat nasional. Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kekurangan guru yaitu dengan menyelenggarakan sekolah guru yang disesuaikan dengan kondisi saat itu.
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang perkembangan pendidikan guru di Indonesia. Dalam penelitian Fadli dan Kumalasari (2019) yang berjudul Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966), mengungkapkan sistem pendidikan di masa awal kemerdekaan masih tidak dapat terlepas dari pengaruh pengajaran di  masa  Jepang  (Fadli  &  Kumalasari,  2019:  170).  Penelitian  ini  juga  membahas penyelenggaraan  pendidikan  dan  sekolah-sekolahnya  pasca  tahun  1949  yang  disebut  oleh penelitinya  sebagai  masa  revolusi  pendidikan  nasional.  Hasil  penelitian  Kurnia  dan Hudaidah (2021) yang berjudul Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (1945-1966), juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan era ini  sangat  dipengaruhi  oleh kondisi  politik  yang ada.  Sehingga  arah  kebijakan  pendidikan negara ditekankan akan cita-cita sosialisme (Kurnia & Hudaidah, 2021: 844).
Berbeda  dari  penelitian  di  atas,  pada  penelitian  ini  penulis  mencoba  untuk mendeskripsikan bagaimana penyelenggaran pendidikan guru di era revolusi kemerdekaan dengan  batasan  periode  1945-1949.  Pengambilan  periodesasi  ini  dianggap  penting,  sebab menjadi  tonggak  pertama  dalam  sejarah  Indonesia  mampu  menghasilkan  sendiri  lulusan guru di tengah kondisi dan keterbatasan yang ada. Minimnya guru di era awal kemerdekaan akan  berdampak  pada  pendidikan  dan  pengajaran  yang  disadari  oleh  pemerintah  sebagai usaha  untuk  menumbuhkan  manusia  yang  bertanggung  jawab  atas  pembangunan  bangsa dan negara (Sjamsuddin et al., 1993: 14).  Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran awal kondisi guru di Indonesia di awal kemerdekaan, kemudian dilanjutkan dengan sekolah pendidikan guru yang didirikan sekitar tahun 1945-1949 serta hambatan penyelenggaraannya.
Melalui penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir sejarah dengan melihat  realitas  dan  kausalitas  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  di  Indonesia  di  awal kemerdekaannya,  yaitu  dari  tahun  1945-1949.  Sehingga  dari  hal  tersebut,  dapat  lebih memahami sejarah pendidikan guru di Indonesia dari masa ke masa. Melalui penelitian ini pula,  diharapkan  dapat  tetap  memperkuat  posisi  Pancasila  dan  UUD  1945  Amandemen sebagai  dasar  pendidikan  Indonesia  di  tengah  arus  globalisasi  dan  modernitas.  Selain  itu, penyelenggaraan pendidikan guru dewasa ini diharapkan berhasil menciptakan guru yang profesional, dengan diimbangi kebijakan pemerataan persebaran guru di setiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan antara kota-desa atau Pulau Jawa-luar Pulau Jawa.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dilalui dengan beberapa tahap  yakni melalui  pengumpulan  sumber  atau  data  (heuristik),  melakukan kritik  sumber (verifikasi),  penafsiran  pada  sumber-sumber  (interpretasi)  dan  penulisan  sejarah (historiografi).  Sumber-sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  jenisnya ada yang merupakan dokumen, arsip, maupun buku atau jurnal hasil penelitian sebelumnya sepanjang terkait sejarah pendidikan di Indonesia.
Setelah  dilakukan  kritik  pada  sumber,  selanjutnya  diadakan  interpretasi  atau penafsiran. Interpretasi dilakukan secara plural, yakni asumsi-asumsi sejarah akan muncul mengikuti  perkembangan-perkembangan  pada  saat  terjadinya  peristiwa  seperti  sosial, budaya,  politik,  dan  ekonomi  (Abbas,  2014:  38).  Dalam  hal  ini,  membahas  perkembangan pendidikan  guru  di  era  revolusi  kemerdekaan  1945-1949  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari kondisi  riil  Indonesia  saat  itu.  Dengan  begitu,  penulis  akan  lebih  memiliki  berbagai  sudut pandang  dan  dapat  menentukan  arah  tulisannya  dalam  tahapan  terakhir  yakni  penulisan sejarah (historiografi).

## Hasil Penelitian

## Gambaran Kondisi Pendidikan di Awal Kemerdekaan Indonesia
Pendidikan  di  masa  awal  kemerdekaan  pasca  proklamasi  17  Agustus  1945  diliputi  oleh beberapa masalah yang cukup pelik layaknya sebuah negara yang baru lepas dari belenggu penjajahan.  Angka  buta  huruf  di  kalangan  penduduk  tergolong  tinggi  dan  fasilitas pendidikan yang jauh dari kata memadai. Dari sisi tenaga pengajar, terjadinya kekurangan tenaga guru membuat standar pendidikan di Indonesia saat itu menjadi cukup rendah. Hal ini  masih  ditambah  dengan  kondisi  keuangan,  sosial,  politik,  dan  keamanan  yang  belum kondusif. Ancaman terhadap kedaulatan negara dibuktikan dengan kedatangan sekutu yang membonceng Belanda agar dapat kembali menguasai Indonesia. Hal ini berdampak terhadap penyelenggaraan  pendidikan  dengan  tenaga  guru  yang  tersisa  menjadi  sulit  memberikan pengajaran pada situasi perang.
Kemerdekaaan Indonesia membawa sejumlah perubahan yang tidak hanya terjadi dalam bidang  pemerintahan  saja  tetapi  juga  dalam  pendidikan.  Perubahan  di  bidang  ini  bersifat mendasar  yaitu  menyangkut  penyesuaian  dengan  cita-cita  dari  suatu  bangsa  dan  negara merdeka.  Untuk  mengadakan  penyesuaian  itu,  maka  bidang  pendidikan  mengalami perubahan  dalam  landasan  idiilnya,  tujuan  pendidikan,  sistem  persekolahan,  dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia (Kosasih, 2016). Pendidikan dan pengajaran  nasional  direncakan  akan  bersendikan  agama  dan  kebudayaan  bangsa.  Hal  ini sebagaimana hasil pembahasan Sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran BPUPKI pimpinan Ki Hadjar Dewantara sekitar bulan Juni 1945 (Sjamsuddin et al., 1993: 10).
Rencana sendi-sendi pendidikan tersebut merupakan antitesis dari corak pendidikan era sebelumnya  yang  liberal  dan  menitikberatkan  pada  pencapaian  kognitif  dibanding pembangunan  mental.  Arah  pembangunan  pendidikan  di  awal  kemerdekaan  tidak  dapat dipungkiri merupakan buah pemikiran tokoh pendidikan seperti Ki Hadjar Dewantara yang ingin menghasilkan individu-individu yang bebas dengan semangat merdeka (Herlina, 2017: 136).  Oleh  sebab  itu  ia  pun  diamanahi  jabatan  sebagai  Menteri  Pengajaran  pertama  dalam sejarah  pemerintahan  RI.  Pada  tanggal  29  Desember  1945  Badan  Pekerja  Komite  Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan  (PPK),  supaya  pengajaran  dijalankan  sesuai  dengan  rencana  pokok-pokok
pendidikan  dan  pengajaran  yang  baru.  Hal  ini  mencakup  beberapa  usulan  terkait  hal-hal mendasar  penyelenggaraan  pendidikan,  seperti  perlu  adanya  perubahan  pedoman pendidikan dan pengajaran baru yang sesuai dengan dasar negara serta hendaknya diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat (Suradi Hp et al., 1986: 21).
Bagaimanapun juga, pemberian pendidikan bagi segala lapisan masyarakat merupakan tujuan didirikannya negara ini yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Telah menjadi hak  setiap  rakyat  dan  menjadi  tugas  negara  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dengan berlandaskan  Pancasila  (Dangu  et  al.,  2022:  6).  Oleh  sebab  itu  atas  usul  Komite  Nasional Indonesia  Pusat  (KNIP)  -yang  kala  itu  bertindak  sebagai  parlemen-,  agar  pengajaran dijalankan  sesuai  dengan  rencana  pokok  penddikan  yang  baru.  Menteri  Pendidikan  dan Pengajaran  yang  kala  itu  telah  dijabat  oleh  Mr.  Soewandi  kemudian  membuat  Surat Keputusan  tanggal  1  Maret  1946  No.  104/Bhg.O  untuk  membentuk  panitia  Penyelidik Pengajaran dibawah Ki Hadjar Dewantara dan penulis Soegarda Purwakawatja. Tugas yang dibebankan kepada panitia ini diantaranya merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah, menetapkan  bahan-bahan  pengajaran  dengan  menimbang  keperluan  yang  praktis dan tidak terlalu berat, menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas (Kosasih, 2016: 93-103).
Dalam  menjalankan  tugas  badan  penyelidik  pengajaran  Republik  Indonesia,  untuk merumuskan kurikulum yang baru diadakan dalam dua kali kongres. Kongres pendidikan pertama  di  Surakarta  (1947)  dan  kongres  pendidikan  kedua  di  Yogyakarta  (1949).  Setelah kongres  pendidikan  di  Yogyakarta  berakhir  pada  tahun  1949,  maka  bertambahlah  bahan- bahan untuk penyusunan undang-undang pokok pendidikan yang dilakukan oleh panitia. Sayangnya  dikarenakan  kondisi  politik  nasional  dan  perubahan  sistem  ketatanegaraan Indonesia, undang-undang (UU) itu baru dapat ditetapkan setelah tahun 1949 yakni Undang- undang RI Nomor 4 tahun 1950 Tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Fadli & Kumalasari, 2019: 170). Tujuan pendidikan berorientasi untuk usaha dalam menanamkan jiwa  patriotisme  dan  lebih  jauh  yang  dimaksudkan  untuk  menghasilkan  patriot-patriot bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya (Syaharuddin & Susanto, 2019: 63).
Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  maka persatuan  dan kesatuan  juga  perlu digalang di tengah  kalangan  guru-guru  yang  tersisa,  Sebuah  perhelatan  antar  guru  yang  kemudian dikenal sebagai Kongres Guru Indonesia I dilaksanakan pada 23 November 1945 di Surakarta. Kongres  tersebut  dilaksanakan  untuk  menggalang  persatuan  dan  kesatuan  guru-guru  se- Indonesia, menghapuskan segala perbedaan antara organisasi guru yang didasari berbagai jenis sekolah, aliran politik, agama, dan sebagainya yang dinilai akan semakin memperbesar perpecahan di kalangan guru. Sebagai gantinya, didirikan sebuah wadah tunggal pemersatu dalam  organisasi  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PGRI)  yang  bersifat  unitaristik, independen dan non partisan (PB PGRI, 2020).
Kongres  Guru  Indonesia  I  atau  Kongres  PGRI  I  itu  menetapkan  asas  perjuangan organisasi pada tanggal 25 November 1945. Asas-asas perjuangan yang ditetapkan sebagai berikut: pertama ,  mempertahankan  dan  menyempurnakan  Republik  Indonesia, kedua ,
mempertinggi  tingkat  pendidikan  dan  pengajaran  sesuai  dengan  dasar – dasar  kerakyatan, ketiga , membela hak serta nasib para buruh pada umumnya dan nasib guru pada khusunya (Aisy  &  Hudaidah,  2021:  571-572).  Dengan  dicantumkan  asas  pertama,  yaitu mempertahankan  serta  menyempurnakan  Republik  Indonesia,  PGRI  memiliki  tujuan pertama-tama  untuk  lebih  memprioritaskan  perjuangan  dalam  mempertahankan  dan mengisi kemerdekaan dibanding kepentingan-kepentingan lain sehingga dengan demikian partisipasi  guru  dalam  melaksanakan  pengabdian  diarahkan  untuk  perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Selain usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi usaha kekurangan bangunan sekolah, juga tidak kekurangan partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun bangunan  sekolah  dengan  peralatannya  dan  yang  kemudian  disumbangkan  kepada pemerintah  (Aisy  &  Hudaidah,  2021: 577).  Tantangan  lain  penyelenggaraan  pendidikan  di masa darurat ialah berkaitan dengan psikis pelajar karena suasana perang yang rawan akan kemunduran  semangat  belajar.  Meskipun  begitu  pelajar-pelajar  yang  ada  tetap  berupaya memperoleh  ilmu  pengetahuan  dalam  keadaan  bagaimanapun  juga.  Masalah  kuranganya tenaga pendidik diusahakan mencari dan menjumpai para pendidik yang tersisa. Sehingga tidak jarang di era ini seseorang yang tidak berijazah guru pun dapat diminta untuk mengajar atas dasar pengalaman dan pengetahuan di bidang ilmu lainnya (Sjamsuddin et al., 1993: 14).
Untuk pendidikan yang diselenggarakan secara partikelir (swasta) bercorak keagamaan seperti pesantren, juga terpengaruh pada suasana revolusi kemerdekaan. Penyelenggaraan pendidikan di lembaga ini juga kembali direkonstruksi dengan tetap menjadikan kiai atau ulama sebagai tenaga pendidik dan tetap berpola pendidikan asrama. Akan tetapi, banyak santri-santri  yang  sebenarnya  telah  menerima  pendidikan  semi-militer  di  era  pendudukan Jepang khususnya di Pulau Jawa ketika pembentukan tentara PETA dan pasukan Hizbullah- Sabilillah. Sehingga di era revolusi kemerdekaan, banyak santri yang memilih menjalankan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 dengan menghidupkan kembali pasukan Hizbullah-Sabilillah ataupun bergabung di kelaskaran dan TNI (Royani, 2018: 125).

## Sekolah- Sekolah Pendidikan Guru Pada Tahun 1945-1949
Adanya  peristiwa  revolusi  kemerdekaan  1945-1949,  mengakibatkan  pendidikan  saat  itu mengalami  keadaan  yang  sulit,  baik  di  sarana  dan  prasarananya,  termasuk  juga  tenaga pengajar. Sebagai gambaran, di awal tahun 1950an Indonesia mengalami kekurangan guru, yang saat itu hanya tersedia sebanyak 20.816. Bahkan jika semua calon murid sekolah rakyat se-Indonesia  berhasil  ditampung,  maka  angka  kebutuhan  guru  membangkak  mencapai 168.000  guru (Rifa’i,  2016:  136 -137).  Untuk  mengatasi  kesulitan  tersebut,  pemerintah kemudian membuka beberapa sekolah guru selama periode 1945-1949, yakni Sekolah Guru C  (SGC),  Sekolah  Guru  B  (SGB),  dan  Sekolah  Guru  A  (SGA).  Dibukanya  sekolah-sekolah pendidikan guru tersebut dimaksudkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik  yang  dirasakan  mendesak  dan  secepat  mungkin  dapat  bertugas.  Hal  ini dikarenakan banyaknya sekolah-sekolah yang kembali didirikan pasca perang (Sjamsuddin
et  al.,  1993:  13).  Disamping  banyaknya  pula  murid-murid  lama  yang  berkeinginan melanjutkan sekolahnya karena sempat terhenti karena perang.
Sekolah Guru C (SGC) atau sekolah guru dua tahun, merupakan sekolah yang dibuka dalam  tempo  yang  sangat  singkat  dengan  tujuan  untuk  mencukupi  kebutuhan-kebutuhan guru sekolah rakyat yang saat itu dirasa mendesak. Tamatan dari sekolah rakyat ini dapat disamakan  dengan Cursus  Volks-Onderwijzer (CVO)  pada  zaman  Hindia  Belanda.  CVO merupakan  kursus  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  guru  bantu  di  Sekolah Rakyat (SR/ Volkschool ), dan hanya menerima murid lulusan SR atau Sekolah Kelas II di masa kolonial Hindia Belanda dan Jepang (Syaharuddin & Susanto, 2019: 43).
Metode  pembelajaran  yang  dilakukan  di  SGC  agaknya  masih  mengadopsi  sebagian metode  di  Sekolah  CVO.  Metodenya  yakni  ‘amat - tiru’,  dengan  melihat  dan  menyaksikan bagaimana  para  guru  senior  mengajar  kemudian  nanti  guru  yang  lebih  muda  akan menirukannya. Bahasa pengantarnya yang digunakan kebanyakan bahasa daerah setempat. Sekolah Guru C hanya berjalan kurang lebih 1,5 tahun, karena tidak mendapat dukungan dari PGRI yang berpendapat bahwa guru SD hendaknya dididik selama 4 tahun  (Buchori, 2009: 50). SGC kemudian ditutup dan diganti dengan tingkat yang lebih tinggi yakni Sekolah Guru B (SGB) (Fadli & Kumalasari, 2019: 160-161).
Sekolah  Guru  B  (SGB)  merupakan  sekolah  menegah  kejuruan  yang  mendidik  calon guru untuk memenuhi kebutuhan pengajar di sekolah rakyat. Lama pendidikannya empat tahun sesudah lulus SR  (Suradi Hp et al., 1986: 59). Sekolah ini dianggap sederajat dengan Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  akan  tetapi  lulusan  SGB  hanya  dapat  melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru A (SGA) dengan menempuh tambahan masa studi selama tiga tahun. Hal ini karena sifat dan kejuruan SGB itu sendiri yang bukan merupakan pendidikan umum.  Sebaliknya  lulusan  SMP  justru  dapat  melanjutkan  studinya  di  SGB  dan  langsung duduk di tingkat IV (Yonardi, 2018: 16). SGB diselenggarakan baik oleh pemerintah (negeri) dan masyarakat (swasta), bahkan ada yang mendapat subsidi dari negara.
Peserta didik yang ingin masuk ke SGB akan dilihat nilai dari nilai hasil ujian tulis dari SR yang terdiri dari bahasa Indonesia, menulis, pengetahuan umum dan berhitung. Murid lulusan SMP juga dapat diterima di SGB dan akan langsung duduk di bangku kelas IV. Pada dasarnya  pelajaran  empat  tahun  tersebut  sama dengan  tiga tahun  pelajaran  umum  seperti yang  diajarkan  di  SMP,  ditambah  satu  tahun  pelajaran  kejuruan  guru.  Sistem  ujiannya dilaksanakan  sebanyak  dua  kali  yakni  pada  kelas  II  dan  ujian  penghabisan  di  tingkat  IV (Sjamsuddin et al., 1993: 18). Pada kelas satu sampai dengan kelas tiga pelajaran umum lebih banyak  diberikan,  dan  pada  akhir  tahun  ketiga  diadakan  ujian.  Bagi  anak-anak  yang mempunyai nilai amat baik dapat meneruskan ke SGA tanpa harus melanjutkan pendidikan SGB  di  tahun  keempat  (Syaharuddin  &  Susanto,  2019:  66-67).  Pada  tahun  keempat  lebih banyak diberikan pendidikan didaktik, metodik, ilmu jiwa dan praktik mengajar.
Kurikulum  SGB  menggunakan  kurikulum  SMP  ditambah  materi  kependidikan. Kurikulum yang digunakan di SGB pada tahun 1945 -1949 menggunakan Rencana Pelajaran 1947.  Mata  pelajaran  yang  dipelajari  di  SGB  terdiri  dari  rumpun  ilmu  bahasa  terdiri  dari bahasa Indonesia, Inggris, dan Jawa (daerah). Rumpun ilmu pasti terdiri dari ilmu hayat, ilmu alam, ilmu pasti, dan berhitung. Sedangkan rumpun ilmu sosial terdiri dari sejarah dan ilmu bumi.  Di  luar  itu,  siswa  SGB  juga  mendapatkan  pelajaran  menulis,  menggambar,  dan pendidikan jasmani, ilmu pendidikan dan tentunya praktik mengajar (Astuti, 2016: 10).
Kementerian  Pengajaran dan  Pendidikan  juga membentuk  Sekolah  Guru  Atas  (SGA) yang  merupakan  pengganti  Sekolah  Guru  Tinggi  (SGT)  atau Koto  Shihan  Gakko (bentukan Jepang).  Peserta didik yang dapat bersekolah di SGA adalah para pemegang ijazah SMP yang cukup mengikuti sekolah ini selama 3 tahun (Buchori, 2009: 50). Siswa SGB tingkat tiga yang naik  ke  tingkat  empat  dengan  predikat  sangat  baik  juga  mendapatkan  kesempatan  untuk diterima di SGA (Sugiono et al., 2020: 84). Akan tetapi bagi lulusan SR, proses pendidikan di SGA didesain dalam waktu 6 tahun agar mendapatkan ijazah mengajar. Mata pelajaran yang diberikan  di  SGA  sama  jenisnya  dengan  mata  pelajaran  yang  diberikan  di  SGB,  hanya materinya diperluas dan lebih mendalam. Adanya kesamaan mata pelajaran ini dikarenakan adanya anggapan pendidikan guru empat tahun (SGB) belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru (Aisy & Hudaidah, 2021: 572). Nantinya, lulusan SGB dan SGA tersebut  diproyeksikan  untuk  menjadi  guru  SR.  Beberapa  lulusan  SGA  juga  dipersiapkan untuk menjadi guru SMP, terutama di luar Jawa. Hal ini dikarenakan dalamnya materi yang dipelajari sehingga lulusan SGA juga dinilai layak  dalam memberikan pelajaran di tingkat SMP (Sjamsuddin et al., 1993: 16).
Selain  sekolah-sekolah  guru  di  atas,  terdapat  pula  beberapa  sekolah  guru  yang berdasarkan pendidikan kejuruan. Misalnya, Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) yang lama pendidikannya selama 4 tahun. Agar dapat diterima dalam SGKP, calon murid harus memiliki  ijazah  serendahnya  lulusan  SMP  atau  lulusan  Sekolah  Kepandaian  Putri  (SKP) (Yonardi,  2018:  52).  Terdapat  pula  Kursus  Guru  Sekolah  Teknik  (KGST)  dengan  keahlian dalam  jurusan  seperti  bangunan  sipil,  bangunan  gedung-gedung,  permesinan,  listrik,  dan percetakan. Lulusan KGST akan mendaparkan ijazah agar dapat mengajar di Sekolah Teknik Pertama  (STP)  dengan  lama  pendidikan  2  tahun,  Sekolah  Teknik  (ST)  dengan  lama pendidikan  2  tahun  setelah  lulus  STP  atau  SMP  bagian  B,  dan  Sekolah  Teknik  Menengah (STM) dengan lama pendidikan 4 tahun setelah lulus ST (Sjamsuddin et al., 1993: 19-22).
Kementerian  Agama  RI  juga  tidak  ketinggalan  untuk juga  mendirikan  sekolah  guru, khususnya  untuk  mencetak  tenaga-tenaga  pendidik  yang  dapat  memberi  pelajaran  agama Islam.  Pada  16  Mei  1948  di  Surakarta,  didirikan  Sekolah  Guru  dan  Hakim  Agama  Islam (SGHAI) yang dirintis oleh Menteri Agama K.H Faqih Usman. Sekolah ini juga dimaksudkan untuk  menghasilkan  calon  pegawai  pada  pengadilan  agama  yang  ketika  itu  dirasa  masih kurang.  Sayangnya  sekolah  ini  tidak  dapat  bertahan  lama  karena  gangguan  keamanan. Sayangnya sekolah ini tidak dapat bertahan lama menyusul terjadinya Agresi Militer Belanda
pada 18 Desember 1949 (Yonardi, 2018: 29). Untuk pendidikan guru di lingkup pendidikan tinggi  dapat  dikatakan  belum  berhasil  dibentuk,  khususnya  dengan  pendirian  Fakultas Keguruan  atau  Fakultas  Pedagogia.  Pemerintah  masih  fokus  membuka  kembali  dan menasionalisasi  sekolah-sekolah  tinggi  era  Hindia  Belanda,  seperti  Sekolah  Tinggi  Teknik, Sekolah Tinggu Hukum, dan Sekolah Tinggi Kedokteran.

## Hambatan Pendidikan Guru Pada Tahun 1945-1949
Pada  tahun  1945-1949,  beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaan  pendidikan  guru  di Indonesia dipengaruhi kondisi politik dan sosial pasca-kemerdekaan. Hambatan-hambatan itu termasuk ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi  pembangunan  pendidikan  (Fadli  &  Kumalasari,  2019:  157).  Kementerian Pengajaran  dan  Pendidikan  merupakan  salah  satu  kementerian  yang  turut  dipindahkan ketika  ibukota  RI  Jakarta  pindah  ke  Yogyakarta  pada  4  Januari  1946.  Kementerian  ini kemudian  mendapatkan  tempat  atau  berkantor  di  Surakarta.  Pada  Desember  1948  saat Belanda melancarkan serangan terhadap kota-kota di RI termasuk Surakarta, kementerian ini terpaksa  dipindahkan  ke  pedalaman  agar  kantor  dan  tata  laksananya  tetap  operasional meskipun dalam keadaan darurat (Sjamsuddin et al., 1993: 9). Kondisi ini jelas menghambat tugas-tugas pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya pada pendidikan guru  yang  membutuhkan  adanya  hubungan  koordinatif  yang  baik  antara  kementerian, sekolah, guru, dan peserta didik.
Pendidikan  guru  era  ini  ditekankan  pada  kecepatan  studi  daripada  kualitas  lulusan. Kebutuhan mendesak tenaga guru agar secepat mungkin dapat mengisi kekosongan tenaga pendidik  di  sekolah-sekolah  dasar  menjadi  penyebabnya.  Terutama  sekali  untuk mengentaskan angka butuh huruf yang cukup tinggi di tengah masyarakat. Hal inilah yang mendorong  Sekolah  Guru  C  (SGC)  kemudian  ditutup  karena  lulusannya  dinilai  kurang memiliki  kompetensi  yang  baik  dalam  memberi  pengajaran  di  Sekolah  Rakyat/Dasar (Sjamsuddin et al., 1993: 19). Hambatan lainnya ialah terkait ketersediaan guru pendidik yang terbilang kurang. Hal ini berdampak serius terhadap penyelenggaraan pendidikan guru di periode 1945-1949, guru pendidik yang ditugaskan terpaksa digunakan dari lulusan sekolah umum. Dikarenakan keterbatasan sumber daya pengajar, kurangnya fasilitas, dan bahan ajar, akan berdampak pada proses pembelajaran di sekolah guru. Sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas guru yang dihasilkan.
Hal  lain  yang  menjadi  hambatan  penyelenggaraan  pendidikan  guru  di  era  ini  ialah kurangnya  sekolah  guru  untuk  mengajar  di  sekolah  menengah  tinggi  (Sekolah  Menengah Atas)  dan  sekolah-sekolah  kejuruan  seperti  sekolah  teknik.  Oleh  sebab  itu  pemerintah kembali membuka kursus diploma Middlebare Onderwijs (MO) A dan MO B seperti di masa Hindia  Belanda,  untuk  pelajaran  matematika,  bahasa  Indonesia,  bahasa  Inggris,  dan  ilmu bumi. Penyelenggara kursus ini dititipkan pada perguruan tinggi yang telah ada seperti di Sekolah Tinggi Teknik (sekarang Institut Teknologi Bandung). Pembukaan kursus ini baru
dapat  dilaksanakan  di  tahun  1947  dengan  mengkonversi  Sekolah  Guru  Menengah  Tinggi (SGMT) peninggalan zaman Jepang, ke Teacher College untuk siswa yang berminat lanjut ke tingkat IV (Buchori, 2009: 50). Meskipun begitu, jumlah Teacher College juga sangat terbatas dan tidak terselenggara dengan baik karena pengaruh kondisi keamanan dan politik negara.
Sekolah-sekolah guru yang menghasilkan guru-guru agama juga masih dirasakan begitu minim, dimana hal ini menjadi domain Kementerian Agama. Untunglah masalah ini dapat terbantukan  dari  kalangan  partikelir  (swasta)  yang  tetap  membuka  sekolahnya  dan melakukan penyesuaian mengikuti alam kemerdekaan. Misalnya pada Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta yang ketika era kolonial Hindia Belanda lebih dikenal dengan Kweekschool Muhammadiyah. Untuk menghasilkan lulusan da’i atau guru-guru agama Islam, pendidikan  tetap  menerapkan  sistem  pesantren  dan  sekolah  umum  (Muttaqin,  1995:  45). Begitupula dengan lembaga pendidikan agama Kristen atau Katolik, sekolah-sekolah untuk mencetak  guru  agama  mulai  dibuka  dengan  segala  keterbatasannya.  Sekolah-sekolah  ini mengalami tekanan yang hebat di masa pendudukan Jepang karena banyak yang ditutup dan pemuka agamanya ditahan. Barulah setelah kemerdekaan sekolah-sekolah seperti seminari mulai membuka kembali pendidikannya
Kondisi keamanan dan politik negara memang menjadi faktor utama pendidikan guru di era  ini  mengalami  banyak  hambatan.  Sekolah-sekolah  guru  sering  diliburkan  dan  gedung sekolahnya beralih fungsi menjadi markas tentara (Astuti, 2016: 130). Selain itu, banyak pula siswa-siswa sekolah guru lebih memilih untuk turut mengangkat senjata dalam pembelaan negara, dan mendapatkan dukungan kuat oleh guru-guru. Ada yang memilih bergabung ke dalam  pasukan  gerilyawan-kelaskaran,  namun  tidak  sedikit  pula  yang  tergabung  dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) (Alfiyandanu, 2019: 32). Hal demikian juga terjadi di Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) misalnya yang terdapat di Yogyakarta, dimana jumlah peserta didik yang aktif di tahun 1948 hanya tinggal 12 siswi  (Anarti & Kumalasari, 2016:  9).  Peserta  didik  dan  guru-guru  terpaksa  meninggalkan  sekolah  karena  alasan keamanan. Akan tetapi sebagian dari mereka tetap melanjutkan pelajaran di rumah masing- masing  sembari  membantu  tugas-tugas  Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  dalam  merawat korban perang (Yonardi, 2018: 51).
Hal  ini  masih  ditambah  dengan  kenyataan  bahwa  penyelenggaraan  sekolah  guru  ini hanya  dapat  dilakukan  di  wilayah-wilayah  yang  masih  dikuasai  oleh  pemerintah  RI, terutama  sekali  di  Pulau  Jawa.  Wilayah  lain  di  luar  Jawa  kembali  dikuasai  oleh  Belanda (NICA)  yang  melanjutkan  sistem  pendidikan  era  kolonial,  termasuk  pada  pendidikan gurunya seperti pembukaan kembali Normalschool dan Kweekschool . Oleh sebab itu pada 1949 diadakan  Kongres  Pendidikan  Antara  Indonesia  (KPAI)  untuk  menyamakan  persepsi  dan persiapan  penyelenggaraan  pendidikan  di  masa  yang  akan  datang  ketika  terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). KPAI diadakan tanggal 15-20 Oktober 1949 di ibukota RI Yogyakarta yang diikuti oleh RI dan negara-negara bagian/daerah federal bentukan Belanda.
Beberapa hasil penting dari kongres itu terkait pendidikan guru ialah diutamakan pengadaan sekolah-sekolah guru secara kilat untuk berbagai jenis pendidikan (Hidayat, 2018: 18).

## Kesimpulan
Perubahan  tersebut  meliputi  landasan  ideologi,  tujuan,  dan  sistem  pendidikan  dari sistem  kolonial  ke  sistem  nasional  Indonesia.  Akan  tetapi  Indonesia  mengalami  kondisi pendidikan yang cukup parah, salah satunya tentang ketersediaan guru dan kesiapan sekolah guru yang ada. Hal ini diperparah dengan kondisi keamanan dan politik Indonesia kala itu yang  kurang  stabil  karena  adanya  ancaman  dalam  maupun  luar  negeri  (Agresi  Militer Belanda). Untuk mengatasi kekurangan guru, terutama di tingkat pendidikan dasar-sekolah rakyat  (SR)  maka  sepanjang  tahun  1945-1949  pemerintah  membuka  atau  mengizinkan penyelenggaraan sekolah-sekolah guru yang terdiri dari Sekolah Guru C (SGC) pendidikan dua  tahun,  Sekolah  Guru  B  (SGB)  pendidikan  empat  tahun,  dan  Sekolah  Guru  A  (SGA) pendidikan  enam  tahun.  SGC  merupakan  sekolah  guru  yang  diproyeksikan  menjadi  guru bantu di SR, kemudian ditutup karena kualitas pendidikannya dan ditingkatkan menjadi SGB yang sederajat dengan SMP. Sedangkan SGA lulusannya selain diproyeksi menjadi guru SR, juga dapat mengajar di tingkat SMP. Keberadaan sekolah-sekolah keguruan untuk tingkatan sekolah  menengah  atas  dan  sekolah  kejuruan  tinggi  juga  sangat  minim.  Pada  tahun  1947 pemerintah akhirnya mengubah SGMT menjadi Teacher College untuk mendapatkan akta MO A  dan  MO  B.  Hambatan  lainnya  yakni  cukup  banyaknya  siswa-siswa  sekolah  guru  yang memilih  untuk  melakukaan  pembelaan  terhadap  negara  dengan  bergabung  di  kesatuan- kesatuan TNI maupun gerilyawan dan palang merah. Selain itu, sistem pendidikan guru ini juga hanya dapat diselenggarakan di wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh pemerintah RI, khususnya Pulau Jawa.

## Daftar Pustaka
Abbas,  I.  (2014).  Memahami  Metodologi  Sejarah  Antara  Teori  dan  Praktek  *).  In Jurnal ETNOHISTORI (Vol. 1, Issue 1). http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/848669
Aisy, S. R., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia Di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 3 (2), 569 – 577.
https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.327
Alfiyandanu. (2019). Perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jember Dalam Perang Kemerdekaan Tahun 1946-1948 . Universitas Jember.
Anarti, R. N., & Kumalasari, D. (2016). Sekolah Guru Kepandaian Putri Negeri Yogyakarta Tahun  1946-1964. Risalah:  Jurnal  Prodi  Pendidikan  Sejarah  Universitas  Negeri  Yogyakarta , 2 (6).
Aslan,  &  Hifza.  (2019).  Pendidikan  Islam  Masa  Penjajahan  Jepang  di  Sambas,  Indonesia.
Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam , 4 (2), 171 – 188.
https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2295
Astuti, D. (2016). Sekolah Guru B I Negeri Yogyakarta Tahun 1946-1961. Risalah: Jurnal Prodi
Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta , 2 (6), 1 – 14.
https://journal.student.uny.ac.id/index.php/risalah/article/view/1547/1373
Buchori, M. (2009). Evolusi Pendidikan di Indonesia Dari Kweekschool Sampai ke IKIP: 1852-1988 . Insist Press.
Dangu,  A.  S.,  Sumarjiana,  I.  K.  L.,  &  Anto,  R.  (2022).  Sejarah  Pendidikan  Indonesia  Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950. JIP: Jurnal Inovasi Penelitian , 3 (2), 4717 – 4722. https://stp- mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1733
Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode  1945-1966). Agastya:  Jurnal  Sejarah  Dan  Pembelajarannya , 9 (2),  157. https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4168
Hadiyono,  V.  (2020).  Indonesia  Dalam  Menjawab  Konsep  Negara  Welfare  State  dan Tatangannya.
Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan , 1 (1), 23. https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672
Herlina, N. (2017). Tiga Serangkai Dalam Pergerakan Nasional. In D. Marihandono (Ed.), Ki Hajar Dewantara “Pemikiran dan Perjuangannya” (p. 119). Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI.
Hidayat,  A.  (2018).  Dinamika  Pembentukan  Undang-Undang  Pendidikan  Dan  Pengajaran Pertama Dan Penerapannya Di Indonesia (1950-1954). Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  UNINDRA  2018  “‘Kesiapan  Dosen  Menghadapi  Era
Revolusi Industri 4.0,’” 12 – 30.
http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispangenap2018/article/view/181%0Ahttp:/ /proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispangenap2018/article/viewFile/181/113
Kosasih, A. (2016). Perjuangan Organisasi Guru Di Masa Revolusi. Sosio-E-Kons , 8 (2), 91 – 103. Kurnia, H., & Hudaidah, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966). Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 3 (3), 839 – 846. https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/448
Muttaqin, A. (1995). Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta (Studi Tentang Dinamika Pembaharuan Sistem Pendidikan Kader Ulama) .
PB  PGRI.  (2020). Sejarah  Singkat  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PGRI) .  Pengurus  Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). https://pgri.or.id/wp- content/uploads/2020/11/versi-perubahan-lengkap-SEJARAH-SINGKAT- PGRI_2020.pdf
Rahmat,  A.  (2017). Pengantar  Pendidikan:  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi .  Ideas  Publishing. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf
Rifa’i, M. (2016). Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern . Ar-Ruzz Media.
Royani,  A.  (2018).  Pesantren  Dalam  Bingkai  Sejarah  Perjuangan  Kemerdekaan  Indonesia. Jurnal Islam Nusantara , 2 (1), 121. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.75
Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., & Hasan, S. H. (1993). Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966) (A. Gonggong (ed.)). Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Sugiono, Aman, Kumalasari, D., Sutopo, & Nuryanto, A. (2020). Peta Jalan Pendidikan Indonesia .
Universitas Negeri Yogyakarta.
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296045/penelitian/buku-peta-jalan-pendidikan- indonesia.pdf
Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Konstitusi ,
7 (1),
181 – 211.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/718/204/405
Suradi Hp, Safwan, M., Latuconsina, D., & Samsurizal. (1986). Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan (D.  Hardjowidjono  (ed.)).  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Syaharuddin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai  Reformasi) (B.  Subiyakto  (ed.)).  Program  Studi  Pendidikan  Sejarah  FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
Yonardi,  A.  (2018). Pendidikan  Guru  di  Indonesia:  Periode  Awal  Tahun  1950-1965 .  Universitas Negeri Jakarta.