## SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN

## Mansari & Moriyanti
Adalah Dosen Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam & Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh mansari_kaisar@ymail.com & moriyanti@unida-aceh.ac.id

## Abstrak
Hakim memiliki peran strategis terhadap perlindungan nafkah ‘iddah dan nafkah madhiah (nafkah masa lalu) pasca perceraian. Hal ini dikarenakan perempuan seringkali terabaikan nafkahnya pada saat masih berada dalam ikatan perkawinan. Sensitivitas hakim terhadap perempuan di persidangan sangat penting agar putusan bermanfaat dan mengakomodir hak isteri mendapatkan nafkah ‘iddah dan  nafkah  madhiah  pasca  perceraian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk    menganalisis  sensitivitas hakim terhadap nafkah isteri pasca perceraian, peran hakim dalam merealisasikan nafkah isteri dan alasan  hakim  tidak  memberikan  nafkah  isteri  dalam  putusan.  Metode  penelitian  yang  digunakan yaitu  penelitian  hukum  yuridis  empiris  dengan lokasinya  di  Mahkamah  Syar’iyah  Meulaboh  dan Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Tamiang.  Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian  dideskripsikan  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hakim  memiliki sensitivitas perlindungan nafkah iddah dan madhiah pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak ex officio (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh isteri dalam gugatannya dan perealisasian nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah dalam putusan. Peran hakim terhadap perlindungan nafkah isteri yaitu Memberikan Gambaran tentang Hak-Hak Perempuan, melakukan sosialisasi terhadap hak-hak isteri, alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada isteri disebabkan oleh  dua  factor  yaitu  intetenal  dan  eksternal:  factor  internal  disebabkan  Perempuan  Tidak Mengetahui haknya, hanya meminta surat cerai, Isteri Marah Berlebihan suaminya, biaya eksekusi mahal,  Anggapan  Materialistik,  Isteri  Ingin  Hidup  Bersama  Bukan  Uangnya.  Faktor  eksternal yaitu  hakim  bersifat  pasif,  biaya  eksekusi  mahal  dan  aturan  hokum  tidak  memberi  kewenangan menggunakan  hak  ex  officio  (kewenangan  karena  jabatan)  bagi  hakim  untuk  memberikan  nafkah madhiah bagi isteri.
Kata Kunci  : Nafkah Madhiah, Sensitivitas & Gender.

## A. Pendahuluan
Perselisihan  dalam  rumah  tangga  yang  berakhir  dengan  perceraian  selalu menempatkan  isteri  sebagai  pihak  yang  dirugikan.  Terutama  berkaitan  dengan  nafkah isteri  yang  ditinggal  (nafkah madhiah )  yang  merupakan  salah  satu  persoalan  pasca perceraian di samping persoalan lain seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri
Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian
yang ditinggal (nafkah masa lalu), nafkah iddah dan harta bersama. 1 Nafkah isteri yang ditinggal menjadi haknya, serta dapat menuntut kembali melalui jalur pengadilan. Suami tidak  pernah  memberikan  nafkah  selama  hubungan  mereka  tidak  harmonis.  Padahal secara hukum, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri  dan anak-anaknya. Nafkah yang tidak pernah dibayarkan dalam masa perpisahan tersebut menjadi utang bagi suami yang harus dibayarkan.
Kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  isteri  disebabkan  karena  adanya  ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri. 2 Dengan adanya hubungan perkawinan nafkah tersebut terus berlangsung sampai perkawinan berakhir. Namun bila tidak diberikan pada saat  masih  terikat  dalam  ikatan  perkawinan  yang  disebabkan  keberadaannya  tidak diketahui  lagi,  maka  isteri  berhak  menuntut  kembali  haknya.  Persoalan  yang  sering muncul  yaitu  isteri  tidak  menuntut  kembali  nafkah  tersebut.  Padahal  aturan  hukum memberikan  perlindungan  baginya  untuk  mendapatkan  kembali.  Menurut  Syarif Mappiasse,  pada  tataran  empiris  di  Pengadilan  Agama  perempuan  tidak  menuntut  hak- haknya dikarenakan tidak ingin dicerai oleh suaminya. 3
Nafkah merupakan suatu pemberian yang harus dilaksanakan oleh suami terhadap orang-orang yang berada dalam tangggungannya yaitu isteri beserta anak yang lahir dari tersebut. 4 Nafkah  yang  tidak  diberikan  selama  masih  adanya  hubungan  perkawinan menjadi  hutang  yang  harus  diselesaikan  walaupun  ikatan  perkawinannya  putus.  Suami seringkali  mengabaikan  kewajiban  tersebut  bilamana  adanya  perselisihan  yang  terjadi secara terus menerus dalam keluarga. Konsekuensi yang biasanya dihadapi yaitu adanya perpisahan di antara pasangan suami isteri dengan tempat tinggal yang berbeda.
Berpisah  tempat  tinggal  suami  isteri  tidak  mengakibatkan  berhentinya  pemberian nafkah.  Bahkan  suami  dalam  kondisi  ekonomi  yang  tertekan  atau  fakir  pun  tidak menggurkan  kewajibannya  untuk  memberikan  nafkah. 5 Akan  tetapi  suami  masih  tetap berkewajiban  untuk  memberikannya.  Nafkah  ini  disebut  juga  nafkah  masa  lalu  ( nafkah madhiyah )  yang  tidak  ditunaikaan  oleh  pihak  yang  berkewajiban  melaksanakannya. Menurut Idris Mulyo, Nafkah Madhiyah adalah nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. 6
Persoalan  yang  sering  terjadi  di  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar‟iyah (sebutan Pengadilan Agama di Aceh) yaitu terabaikan terhadap nafkah madhiah. Hal ini
1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta : Kencana, 2008.
2 Erfani Aljan Abdullah, Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan . Yogyakarta : UII Press, 2017.
3 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim , Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
4 Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, Banda Aceh : Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
5 Nelli  Jumni, Analisis  tentang  Kewajiban  Nafkah  Keluarga  Dalam  Pemberlakuan  Harta  Bersama, Al  Istinbath  :  Jurnal Hukum Islam,  2017.
6 Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI, Jakarta : Bumi Aksa, 1996.
sangat merugikan bagi perempuan di mana hak-hak yang seharusnya didapatkan hilang. Apalagi  dalam  putusan  verstek  di  mana  suami  (tergugat)  tidak  menghadiri  ke persidangan.  Ketidakhadiran  suami  tidak  menghalangi  hakim  untuk  memutuskan hubungan  perkawinan.  Hakim  berwenang  memutuskannya  dalam  bentuk  putusan verstek.  Namun  yang  dirugikan  adalah  isteri  yang  tidak  bisa  mendapatkan  nafkahnya pada masa lalu. Ketidakpekaan hakim terhadap perlindungan perempuan berakibat pada merugikan  hak-haknya.  Apalagi  isteri  sering  tidak  meminta  nafkah  yang  tidak  pernah diberikan kepadanya selama hubungan perkawinan masih berlangsung.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merekonstruksikan  sensitivitas  hakim  di  Mahkamah Syar‟iyah Aceh Tamiang dan Mahkamah Syar‟iyah Meulaboh dalam memberikan nafkah masa lalu kepada isteri. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana sensitivitas hakim terhadap  nafkah  isteri  yang  tidak  diberikan  oleh  suami  selama  adanya  perkawinan  dan bagaimana  peran  hakim  dalam  merealisasikan  nafkah  isteri  yang  tidak  diberikan  oleh suami serta mengapa hakim tidak memberikan nafkah madhiah isteri dalam putusan ?

## B. Pembahasan
1. Sensitivitas Hakim Terhadap Nafkah Isteri Pasca Perceraian
Pasca  berakhirnya  perkawinan  antara  pasangan  suami  isteri  menimbulkan konsekuensi  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  melakukannya.  Isteri berkewajiban  melaksanakan  masa  „iddahnya  sebelum  menikah  dengan  laki-laki  lain, memelihara  dan  mendidik  anak  hingga  dewasa  apabila  hak  asuh  diberikan  kepadanya, menjaga  diri  dan  tidak  menerima  pinangan  dari  laki-laki  lain  dan  konsekuensi  lainnya yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Begitu  pula  dengan suami berkewajiban melaksanakan berbagai keharusan yang menjadi tanggungjawabnya, seperti  memberikan biaya pendidikan anak, memberikan nafkah „iddah, maskan, kiswah kepada isterinya.
Dalam  Pasal  149  KHI  menjelaskan  beberapa  kewajiban  suami  pasca  perceraian karena talak, yaitu:
a. Memberikan mut`ah 7 yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya,  dan  separoh  apabila  qobla  al dukhul;
7 Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

## Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian
d. Memeberikan  biaya  hadhanan  untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun.
Selain  itu,  isteri  berhak  mendapatkan  nafkah  iddah  dari  suaminya  pada  saat menjalani  masa  iddah  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  152  KHI  yang  menyatakan Bekas  isteri  berhak  mendapatkan  nafkah  iddah  dari  bekas  suaminya  kecuali  ia  nusyuz. Dalam  kenyataan  empiris  menunjukkan  tidak  semua  hak-hak  tersebut diperoleh  dengan baik  oleh  isteri  sehingga  mengakibatkan  terabaikannya  hak-hak  yang  seharusnya didapatkan.
Kinerja  hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya  di  Mahkamah  Syar‟iyah  memiliki dampak  langsung  terhadap  terealisasinya  hak-hak  isteri  pasca  perceraian.  Hak-hak  yang yang seharusnya diperoleh isteri dari suami pasca perceraian di antaranya adalah nafkah „iddah, harta bersama, nafkah madhiah, kiswah dan lain-lain. Beberapa hak tersebut akan tersampaikan  dengan  baik  bagi  isteri  apabila  adanya  sikap  hakim  yang  memiliki  rasa sensitivitas  atau  kepekaan  yang  tinggi  terhadap  perlindungan  hak-hak  perempuan.  Siti Musdah  Mulia  mendefinisikan  Sensitivitas  gender  ( gender  sensitivity )  hakim  adalah kemampuan  hakim  untuk  memahami,  merasakan,  dan  berpikir  tentang  adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan lakilaki 8 .
Dengan adanya sikap ini akan semakin besar kemungkinan hakim memberikan hak- hak  yang  seharusnya  didapatkannya.  Sebaliknya,  apabila  hakim  tidak  memiliki  rasa sensitivitas  yang  memadai  akan  semakin  besar  kemungkinan  hak-hak  isteri  semakin terabaikan. Untuk menilai sensitivitas hakim terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, peneliti menggunakan dua indicator, yaitu:
Pertama , upaya hakim hakim dalam merealisasikan nafkah isteri baik nafkah „iddah maupun  nafkah  madhiah. Kedua ,  bentuk  perealisasian  nafkah  pasca  ditetapkan  dalam putusan.  Berdasarkan  informasi  yang  peneliti  peroleh  di  lapangan  menunjukkan  bahwa pada umunya indicator sensitivitas hakim yang pertama telah dilaksanakan dengan baik oleh  hakim.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  hakim  untuk  merealisasikan  nafkah  iddah  dan nafkah  madhiah  isteri  yaitu  dengan  menggunakan  hak ex  officio (kewenangan  karena jawabatannya).
Menurut Kamus Hukum, Ex officio berarti karena jabatan 9 . Hak ex officio merupakan hak yang diberikan kepada hakim karena jabatannya dalam upaya mewujudkan keadilan dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  dalam  setiap  putusan  yang  diputuskannya.  Dalam kontkes nafkah iddah, penggunaan Hak ex officio ini dimanfaatkan hakim bilamana isteri
8 Siti  Musdah  Mulia  ed., Keadilan  dan  Kesetaraan  Jender  (Perspektif  Islam), Tim  Pemberdayaan  Perempuan  Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001,hlm. 127.
9 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 121.

## Mansari & Moriyanti
tidak memintanya dalam gugatan rekonvensi (kasus cerai talak). 10 Menurut Dangas 11 , hak ex officio ini dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal  41  huruf  c  UU  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menentukan  bahwa    Pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Pada  saat  proses  perceraian  dilakukan  di  pengadilan,  pengadilan  juga  dapat membebankan  nafkah  kepada  suami  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24  Ayat  2  huruf  a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  menentukan  bahwa  Selama  berlangsungnya  gugatan  perceraian  atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah isteri belum berakhir selama belum  diputuskan  oleh  pengadilan.  Oleh  karenanya  suami  masih  berkewajiban memberikannya  dan  hakim  secara  ex  officio  dapat  menetapkan  nafkah  terhadap  suami meskipun gugatan perceraian di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah.
Hakim  secara ex  officio dapat  memutuskan  meskipun  tidak  diminta.  Hakim memutuskan  secara  ex  officio  atau  hakim  memutuskan  karena  kewenangannya.  Hakim hanya  menggunakan  hak  ex  officionya  dalam  hal  pemberian  nafkah  „iddah,  kiswa  dan mut‟ah. Hakim tidak pernah menggunakan hak ex officio dalam hal nafkah madhiah. Hal ini  dikarenakan  tidak  adanya  penegasan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  itu. 12 Konsekuensinya  adalah  hakim  tidak  menggunakannya  karena pada  prinsipnya  hakim  bertindak  sebagai  penegak  hukum.  Hakim  hanya  menegakkan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan. Jikalau aturan tidak mengaturnya, hakim tidak akan menggunakannya.
Indikator kedua yang digunakan untuk menilai sensitivitas hakim terhadap terhadap perlindungan perempuan adalah berkaitan dengan perealisasian nafkah pasca ditetapkan putusan  hakim.  Pada  umumnya  hal  ini  telah  dilakukan  oleh  hakim  dengan  menunda proses  ikrar  talak  bagi  suami  apabila  tidak  melunasi  segala  kewajibannya  sebagaimana diputuskan  dalam  putusan  hakim.  Ikrar  talak  merupakan  tahapan  terakhir  yang  harus dilalui  oleh  suami  yang  ingin  menceraikan  isterinya.  Ikrar  talak  diizinkan  setelah  suami mampu membuktikan ketidakharmonisan, percekcokan dalam rumah tangga dan alasan- alasan  lain  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  116  KHI. 13 Tenggang  waktu  yang
10 M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Kuala Simpang.
11 Dangas Siregar, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Kualai Simpang.
12 Irwan, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Meulaboh. 13 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan;

## Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian
diberikan  kepada  suami  untuk  mengikrarkan  talaknya  selama  6  bulan.  Apabila  dalam jangka  waktu  tersebut  tidak  diucapkan  berakibat  perceraian  dianggap  tidak  pernah terjadi 14 . Inilah yang dimanfaatkan oleh hakim untuk memaksimalkan pembayaran segala kewajiban  yang  telah  ditetapkan  dalam  putusan,  seperti  nafkah  „iddah, maskan,  kiswah, termasukn nafkah madhiah. Hakim akan menunda proses ikrar talak selama suami tidak membayarnya. Menurut Syauqi:
“Hakim  menginisiasikan  sebelum  ikrar  talak.  Jikalau  tidak  diberikan nafkah  madhiah  tidak  diberikan,  maka  hakim  tidak  memberikan  ikrar  talak kepada suami. Kalau kewajiban-kewajiban itu tidak diberikan, sidang ikrar talak ditunda  terlebih  dahulu  oleh  hakim.  Pelunasan  semua  kewajiban  itu dilaksanakan sebelum ikrar talak. Disitu kuncinya hakim. Kalau tidak ada akta cerai berarti tidak ada cerai”. 15
Metode  seperti  ini  juga  diterapkan  oleh  Irwan  (hakim  Mahkamah  Syar‟iyah Meulaboh).  Melalui  metode  seperti  inilah  dapat  memungkinkan  suami  membayarkan nafkah  madhiah  kepada  isterinya.  Dalam  kenyataan  empiris  juga  sering  mengalami persoalan jika biaya nafkah madhiah sudah terlalu banyak sebagaimana diungkapkan oleh Irwan:
“Ada  juga  kendala  kalau  sudah  terlalu  banyak.  Misalnya,  suami  tidak memberikan nafkah selama setahun, di mana setiap bulannya Rp. 2.000.000, 00, jika dikalikan 12 bulan berarti Rp. 24.000.000 kewajiban yang harus dibayarkan oleh  suami  kepada  isterinya.  Suami  tidak  sanggup  membayar  sekaligus.  Ini juga harus ditanya persetujuan dari isteri apa dia setuju. Tapi kalau isteri tidak setuju  juga  akan  terkatung-katung  nasibnya.  Dia  tidak  bisa  menikah  dengan laki-laki lain. Kalau sudah dibayar setengah itu sudah tidak ada lagi dibawah pengawasaan hakim. Ini juga menjadi kendalanya. Biasanya perempuan setuju. Kalau tidak akan menjadi hampa putusan itu”.
b. salah  satu  pihak  mninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badab  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami menlanggar taklik talak;
h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
14 Menurut  Pasal  131  Ayat  (4) KHI  Bila  suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatanhukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yant tetap utuh.
15 M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Kuala Simpang, 8 Juli 2018.

## Mansari & Moriyanti
Berdasarkan  kedua  indikator  sebagaimana  yang  telah  dideskripsikan  di  atas menunjukkan  bahwa  hakim  yang  melaksanakan  tugasnya  di  Mahkamah  Syar‟iyah telah  memiliki  kepekaan  atau  sensitivitas  terhadap  gender.  Menurut  M.  Syauqi,  pada prinsipnya, hakim sangat peka terhadap hak-hak perempuan itu. Melalui pengetahuan yang  dimiliki  hakim  akan  disampaikan  kepada  perempuan-perempuan  yang  kurang memahami hak-haknya.
Sensitivitas  atau  kepekaan  hakim  terhadap  perlindungan  nafkah  isteri  sangat penting.  Hakim  memiliki  peran  yang  sangat  besar  untuk  merealisasikannya  dengan hak ex officio (hak atas dasar jabatannya). 16 Dengan adanya rasa kepekaan itulah hakim memiliki  rasa  yang  mendukung  terpenuhinya  hak  perempuan.  Keinginan  isteri mengajukan  perkaranya  ke  pengadilan  bertujuan  untuk  memperoleh  keadilan  dari majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkaranya. Keadilan yang diinginkan tentunya  bukanlah  keadilan  yang  hanya  bersifat  formal,  tapi  yang  diinginkan  oleh isteri  adalah  keadilan  yang  bersifat  subtansial. 17 Oleh  karena  itulah,  Syauqi mempertanyakan  empat  hal  sebelum  perkaranya  diputuskan,  yaitu  :  apakah  putusan yang  diputuskan  hakim  dapat  memberikan  aspek  keadilan  ?,  apakah  putusan  yang diputuskan  hakim  dapat  merealisasikan  kemanfaatan  ?  apakah  putusan  yang diputuskan  mengakomodir  kepastian  hukum  ?,  apakah  putusan  yang  diputuskan hakim dapat mencerminkan  kejujuran di dalamnya. 18
Keempat hal  tersebut  sangat  memungkinkan diakomodir  dalam  sebuah  putusan hakim  apabila  dilandasi  oleh  rasa  kepekaan  dan  sensitivitas  hakim  dalam  mengadili perkara  pencari  keadilan.  Muhammad  Syauqi,  hakim  harus  memiliki  sensitivitas terhadap hak-hak perermpuan. Sikap sensitivitas ini merupakan sebuah tindakan yang mengarah kepada kepekaan terhadap perempuan serta hak-hak yang melekat padanya sebagai konsekuensi dari adanya perkawinan.
Pentingnya  sikap sensitivitas ini  memiliki  tujuan  yang  mulia  yakni  memberikan perlindungan  hukum  bagi  perempuan  atas  segala  sesuatu  yang  menjadi  haknya. Apalagi  bagi  seorang  hakim  yang  melaksanakan  tugas  di  Mahkamah  Syar‟iyah  atau Pengadilan Agama yang memiliki hubungan yang erat terhadap perlindungan hak-hak perempuan.  Terutama  sekali  hak  yang  semestinya  diperoleh  pasca  perceraian  dari suaminya.
Hal  ini  dikarenakan  kewenangan  Mahkamah  Syar‟iyah  yang  mengurusi  di  bidang perkawinan,  kewarisan,  perwakafan,  sedekah,  hibah  dan  lain-lain  sebagaimana  diatur
16 Fanani  Ahmad  and  Ahmad  Fanani  Badria  Nur  Lailina  Ulfa, Hak  Ex  Officio  Hakim:Studi  Kasus  Perceraian  di Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur : Universitas Darussalam Gontor, 2017. - Vol. Vol. 13, No. 2, November 2017.
17 A.  Mukti  Arto, Penemuan  Hukum  Islam  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Membangun  Sistem  Peradilan  Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 58.
18 M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Kuala Simpang.
Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian
dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

## 2. Peran Hakim dalam Memberikan Nafkah Isteri Pasca Perceraian
Hakim  memiliki  peran  strategis  dalam  merealisasikan  hak-hak  perempuan  pasca perceraian. Melalui kewenangan yang dimilikinya hakim dapat memfasilitasi perealisasian hak  perempuan  melalui  putusannya.  Menurut  M.  Syauqi  yang  merupakan  hakim Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  Tamiang,  hakim  menaruh  perhatian  penting  dalam  upaya pengarustamaan  hak-hak  perempuan.      Salah  satu  usaha  yang  dilakukannya  adalah dengan  cara  memberikan  perhatian  terhadap  hak-haknya.  Lebih  lanjut  Syauqi menerangkan bahwa:
“Perempuan  itu  harus  ditolong.  Ketika  hakim  tidak  menolong  dia,  siapa lagi yang menolong dia. Tidak ada. Karena melalui putusannya lah melindungi hak-hak  perempuan.  Apalagi  misalnya  dalam  perkara  fasakh.  Ketika  hakim tidak  memfasakhkan  perempuannya,  perempuan  mau  kemana  dia.  Laki-laki mungkin  bisa  menikah  dua,  tiga  dan  empat.  Sementara  perempuan  tidak  bisa menikah tanpa cerai dengan suami pertamanya. Jadi, disitu peran hakim. Kalau saya melihat, jikalau adanya laki-laki yang tidak baik, saya ceraikan semuanya. Untuk  apa  lama-lama  lagi.  Daripada  mabuk-mabuk,  narkoba  ya  lebih  bagus diceraikan saja 19 .
Bentuk  peran  yang  dimainkan  hakim  dalam  rangka  melindungi  hak  perempuan yaitu dengan berbagai cara Memberikan Gambaran tentang Hak-Hak Perempuan. Peranan hakim  yang  sering  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi  segala  hak  perempuan  yaitu dengan mengarahkan supaya memasukkan segala sesuatu yang menjadi miliknya dalam gugatan.  Langkah  ini  dilakukan  hakim  dengan  mempertimbangkan  dua  alasan,  yaitu: Pertama , adanya tindakan-tindakan suami yang merugikan isteri. Kedua ,  sikap nusyuz atau tidaknya  seorang  isteri.  Menurut  Syauqi,  isteri  yang  memiliki  sikap  nusyuz  terhadap suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah madhiah. Nafkah madhiah berkaitan dengan hak  dan  kewajiban  suami  isteri  dalam  keluarga.  Selama  isteri  melaksanakan  segala kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah madhiah yang tidak diberikan pada masa lalu. Berbeda halnya bila isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri di  mana  hak-haknya  menjadi  gugur. 20 Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  Dangas,  hakim Mahkamah Syar‟iyah Kuala Simpang, di mana menurutnya sebenarnya perempuan berhak mendapatkan nafkah madhiah karena nafkah merupakan haknya dan menjadi kewajiban
19 M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Kuala Simpang.
20 M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Kuala Simpang.
suami.  Hak  tersebut  akan  terus  menerus  di  dapat  selama  melaksanakan  kewajibannya sebagai  isteri  dalam  rumah  tangga.  Faktor  yang  menghalangi  isteri  mendapatkan  yaitu disebabkan oleh nuzyuz isteri terhadap suaminya. 21
Dalam  kenyetaan  sosiologis,  hakim  akan  mempertimbangkan  sikap  isteri  dalam kehidupan rumah tangga yakni sikap nusyuznya. Nusyuz merupakan sikap atau tindakan isteri yang tidak mematuhi  dan mentaati  perintah-perintah suami  dalam hal  yang wajar, seperti perintah supaya tidak keluar rumah tanpa ada izin suami dan alasan-alasan yang sesuai dengan syara‟. Apabila isteri tidak menjalankan perintah suami maka akan menjadi alasan gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suaminya. 22 Oleh karenanya, hakim yang mengetahui  adanya  indikasi  nusyuz  dari  isteri,  maka  akan  tidak  akan  bertanya  lagi tentang  nafkah  yang  tidak  pernah  diberikan  selama  masih  dalam  ikatan  perkawinan, karena secara aturan fiqh  isteri  tidak berhak mendapatkan nafkah dari  suaminya. Begitu pula  berkaitan  dengan  nafkah  isteri  yang  nusyuz  juga  dikecualikan  oleh  hakim  untuk memberikannya. 23
Untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  dan  pendalaman materi  tentang  perlindungan  perempuan  dan  hak-haknya,  hakim  turut  berkontribusi menyebarluaskan informasi kepada setiap lapisan masyarakat. Hal ini merupakan peranan hakim  yang  tidak  berkaitan  dengan  persidangan,  tapi  hanya  merupakan  sebagai tanggungjawab  moril  yang  diberikan  kepada  masyarakat  supaya  dapat  memanfaatkan fasilitas yang ada dalam mengakses informasi. Banyak langkah dan usaha yang dilakukan oleh  Hakim  dalam  upaya  memberikan  pemahaman  secara  komprehensif  dalam  rangka penyebarluasan informasi  berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Berbagai  cara  yang  telah  dilakukan  oleh  hakim    Mahkamah  Syar‟iyah  yaitu  dengan memberikan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  bagi  masyarakat  terutama  para perumpuan. Model sosialiasi yang dilakukan dalam bentuk:
21 Dangas Siregar, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Kualai Simpang.
22 Erfani Aljan Abdullah, Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan , Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm.
59.
23 Arsudian, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Meulaboh.

## Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian
Menurut  Syauqi,  segenap  pimpinan  dan  petugas  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Kuala simpang sering diundang pada acara penyuluhan hukum. Hadir dan terlibat langsung di dalamnya  untuk  menyampaikan  hal-hal  yang  dianggap  perlu  bagi  masyarakat.  Materi yang  disampaikan  sangat  bervariasi  terutama  yang  berkaitan  dengan  perlindungan perempuan dan anak serta persoalan lain yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar‟iyah.  Selain  itu,  Mahkamah  Sya‟iyah  sering  bekerjasama  dengan  LSM  PEKKA (Perempuan  Sebagai  Kepala  Keluarga)  dalam  upaya  penyebarluasan  informasi  tentang perntingnya menjaga eksistensi perlindungan perempuan dan anak. Melalui kerjasama ini, hakim mahkamah syar‟iyah dilibatkan sebagai narasumber untuk menyampaikan materi di pemahaman di gampong agar dapat meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat terhadap  hak-haknya  ketika  menghadapi  persoalan  hukum  di  Mahkamah  Syar‟iyah. Tujuan  utamanya  adalah  supaya  menghindari  dari  tindakan-tindakan  yang  mengarah kepada  kedhaliman  dan  merugikan  perempuan.  Momen  lain  yang  sering  dimanfaatkan untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan yaitu pada saat safari ramadhan. Moment ini dipergunakan  semaksimal  mungkin  agar  materi  perlindungan  perempuan  tersampaikan dengan kepada masyarakat luas.
Metode  lainnya  yang  digunakan  hakim  sebagai  media  sosialisasi  yaitu  dengan menyiapkan petugas khusus yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang bertujuan untuk bertanya  tentang  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Melalui  sarana  ini perempuan dalam berkonsultasi tentang masalah yang sedang dihadapi serta hak-haknya pasca  perceraian.  Keberadaan  pos  bantuan  hukum  ini  sangat  sentral  bagi  masyarakat karena langsung dapat mengakses informasi secara maksimal.
Selain menggunakan fasilitas manual untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan, hakim  mahkamah  syar‟iyah  telah  memanfaatkan  teknologi  sebagai  media  untuk menyampaikan  informasi  kepada  publik  terkait  dengan  materi  hukum yang  dibutuhkan masyarakat. Media sosial yang dimanfaatkan yaitu instagram, facebook dan watshap.

## 3. Alasan-Alasan Hakim Tidak Memberikan Nafkah Madhiah bagi Isteri
Hakim  sebagai  salah  satu  catur  wangsa  penegak  hokum  di  Indonesia  bertugas menerima,  mengadili  dan  memutuskan  setiap  perkara  yang  diajukan  oleh  orang  yang berperkara  kepadanya.  Melalui  kewenangan  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan  diharapkan  dapat  memberikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hokum dalam  setiap  putusannya.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  perempuan  yang  berhadapan dengan  hokum  yakni  isteri  yang  hendak  bercerai  dengan  suaminya.  Dalam  kasus perceraian  seringkali  perempuan  terabaikan  nafkah  dari  suaminya,  baik  nafkah  iddah maupun  nafkah  madhiah.  Hal  ini  tentunya  tidak  terlepas  disebabkan  oleh  karena  fakor

## Mansari & Moriyanti
internal isteri dan factor  eksternalnya. Persoalan internal  isteri disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
a. Perempuan tidak Mengetahui Hak-Haknya
Dalam  kenyataan  empiris  menunjukkan  tidak  semua  masyarakat  mengetahui  akan hak-haknya.  Sebagian  masyarakat  masih  belum  memahami  sepenuhnya  akan  hak-hak yang  muncul  pasca  perceraian.  Menurut  Alsurdian,  hakim  Mahkamah  Syar‟iyah Meulaboh,  pada  tataran  sosiologis  memang  tidak  dapat  dipungkiri  adanya  masyarakat yang  tidak  mengetahui  hak-haknya  pasca  perceraian.  Isteri  tidak  mengetahui  nafkah madhiah, nafkah iddah, mut‟ah dan kiswah ada juga yang tidak mengetahuinya 24 . Padahal aturan hukum telah meberikan ruang baginya untuk mendapatkan segala hak-haknya dari suami pasca perceraian.
Aturan  hukum  memberikan  berbagai  akibat  hukum  sebagai  konsekuensi  dari perceraian,  seperti  adanya  harta  bersama  yang  dibagikan  setengah  untuk  isteri  dan setengah  lagi  untuk  suami,  adanya  kewajiban  mengasuh  dan  memelihara  anak  sampai dewasa  (hadhanah),  kewajiban  memberikan  biaya  pemeliharaan  anak,  nafkah  iddah, maskan,  kiswah  dan  nafkah  madhiah  dan  lain  sebagainya.  Akibat  dari  ketidaktahuan inilah  sering  menjadi  faktor  utama  yang  mengakibatkan  hak-haknya  menjadi  terabaikan yang pada akhirnya dapat merugikan perempuan.
Kerugian  yang  paling  utama  dirasakan  perempuan  adalah  di  mana  perempuan harus  membiayai  biaya  hidup  bagi  anaknya.  Padahal  secara  aturan  hukum  menentukan kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Dalam Pasal 105 KHI menentukan Dalam hal terjadinya perceraian :
1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2) Pemeliharaan anak yang sudah  mumayyiz  diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Ketentuan  tersebut  menjadi  acuan  bagi  hakim  dalam  membebankan  biaya  pemeliharaan anak  sebagai  konsekuensi  perceraian  orangtua.  Isteri  yang  biasanya  diberikan  hak hadhanah baginya  perlu  meminta  agar  hakim  yang  mengadili  dan  memutuskan  perkara dapat  membebankan  biaya  pemeliharaan  anak  kepada  ayah.  Tujuannya  adalah  supaya tidak memberatkan isteri untuk menafkahi dan memberikan biaya pendidikan anak pasca perceraian. Apabila tidak diminta akan berakibat merugikan bagi dirinya sendiri karena tidak semua suami sadar akan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

## Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian
Bagi  suami  yang  memiliki  kesadaran  dan  mengetahui  ajaran  agama  barangkali akan  melaksanakan  dengan  baik.  Sebaliknya,  bagi  suami  yang  tidak  memperdulikan terhadap  kewajibannya  akan  menjadi  persoalan  yang  pada  akhirnya  merugikan perempuan.
Kerugian  yang  kedua  berdampak  langsung  bagi  dirinya  yakni  isteri  tidak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah madhiah, nafkah „iddah dan lain-lain. Hal ini memiliki  relevansi  yang  sangat  kuat  dari  ketidaktahuan  informasi  terkait  dengan  hak- hak  dan  perlindungan  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  Mahkamah Syar‟iyah.

## b. Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja
Pada umumnya, perempuan yang mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar‟iyah hanya menginginkan selembar akta cerai dari suaminya. Alasan ini sering  dikemukakan oleh  para  isteri  yang  merasa  tidak  adanya  keharmonisan  lagi  dalam  membina  rumah tangga. Menurut M. Syauqi:
“Masyarakat kita yang penting sudah ada akta cerai saja sudah cukup, karena yang diharapkan hanya itu saja. Apalagi sudah ada yang menunggu di belakang”. 25
Isteri  tidak lagi  mempertimbangkan  segala hak-hak  yang  dimilikinya  seperti hak terhadap  nafkah  madhiah  yang  telah  lama  tidak  diberikan.  Isteri  merasa  cukup  dan bahkan ada yang menginginkan supaya persoalan cepat selesai. Satu-satunya keinginan perempuan  yaitu  berpisah  dengan  suaminya.  Apalagi  bagi  keluarga  yang  seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terganggunya psikologis isteri.

## c. Sebagian Isteri terlalu marah sama suaminya
Sebagian  isteri  terlalu  marah  terhadap  sikap  dan  tingkah  laku.  Apapun  yang diberikan  suami  tidak  diterimanya.  Alasan  yang  sering  disampaikan  adalah  apabila apabila  menerima  pemberian  suami  berakibat  pada  psikologisnya.  Isteri  akan  sering mengingat lagi tentang suaminya. Oleh karenanya, isteri memilih untuk tidak menuntut apapun lagi dari suami untuk menghindari dampak yang tidak baik bagi dirinya. Bahkan ada juga isteri hanya membutuhkan surat cerai agar keduanya berpisah.

## d. Ada Anggapan Materialistik
Sebagian  isteri  berasumsi  tidak  ingin  diasumsikan  sebagai  perempuan  yang materilistik.  Kegundahan  batin  ini  muncul  bilamana  ia  meminta  nafkah  madhiah  dari
suaminya.  Untuk  mengantisipasi  pelabelan  ini  sehingga  mendorong  perempuan  untuk membatasi  dirinya  dan  mengurungkan  niatnya  untuk  menggugat  nafkah  madhiah kepada suamianya. 26
e. Isteri Ingin Hidup Bersama Bukan Uangnya
Alasan  lainnya  yang  menjadi  faktor  isteri  tidak  menuntut  nafkah  dalam  gugatan rekonvensinya  atau  dalam  gugatan  cerainya  adalah  dikarenakan  isteri  hanya menginginkan hidup kembali bersama suaminya. Isteri tidak menginginkan uang berapa pun yang diberikan oleh suaminya. 27
Adapun  faktor  eksternal  yang  menjadi  alasan  hakim  tidak  memberikan  nafkah  kepada isteri pasca perceraian yaitu disebabkan oleh tiga alasan, yaitu:
Pertama ,  hakim  bersifat  pasif,  karena  salah  satu  asas  dalam  hukum  acara  perdata adalah  hakim  bersifat  pasif  dalam  menyelesaikan  perkara.  Hakim  hanya  mengadili persoalan  yang  dibawa  oleh  para  pihak  yang  bertikai.  Ruang  lingkup  atau  cakupan pokok persoalan ditentukan oleh para pihak bukan didasarkan pada keinginan hakim. 28 Hakim  hanya  memfasilitasi  pencari  keadilan  ( yusticiable )  dan  mengatasi  berbagai hambatan  dan  rintagan  dalam  proses  peradilan.  Hakim  terikat  dengan  peristiwa  yang diajukan  oleh  para  pihak  ( secendum  allegata  iudicare ) 29 .  Hal-hal  yang  tidak  dipersoalkan tidak  dibenarkan  untuk  diperluas  di  persidangan.  Asas  hakim  bersifat  pasif  telah membatasi hakim untuk memberikan nafkah isteri pasca perceraian.
Kedua , biaya eksekusi lebih besar, Nafkah isteri yang nafkah iddah maupun nafkah madhiah  ditetapkan  dalam  putusan  cerai  talak  maupun  cerai  gugat  tidak  bermanfaat tanpa  dilaksanakan  secara  suka  rela  oleh  suami  pasca  putusan  dibacakan.  Oleh karenanya  aturan  hukum  memberikan  kesempatan  kepada  isteri  untuk  mengajukan eksekusi bila suami tidak melaksanakan sesuai dengan isi putusan. Eksekusi merupakan pelaksanaan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap   secara paksa.  Eksekusi berasal dari  kata  „ executie’ ,  artinya  melaksanakan  putusan  hakim  ( ten  uitvoer  legging  van vonnissen ).
Eksekusi  adalah  melaksanakan  secara  paksa  putusan  pengadilan  dengan  bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 30 Zainal Asikin mendefinisikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde )  yang  dijalankan
26 Dangas Siregar, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Kualai Simpang, 30 Juli 2019.
27 Irwan, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Meulaboh.
28 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata , Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 34.
29 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Prenada Media Group, 2015, hlm. 10.
30 Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan) , (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 60.

## Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian
secara  paksa  oleh  karena  pihak  yang  kalah  tidak  mematuhi  pelaksanan  acara  putusan pengadilan. 31
Persoalan eksekusi menjadi factor yang menyebabkan perempuan tidak menuntut nafkah  „iddah  dan  nafkah  madhiah.  Biaya  eksekusi  yang  relative  lebih  kecil  dengan nafkah yang dalam putusan sering tidak seimbang. Misalnya biaya nafkah madhiahnya atau  nafkah  „iddah  hanya  Rp  1.000.000,  sementara  biaya  eksekusinya  mencapai  Rp 5.000.000.  Alasan  lainnya  berkaitan  dengan  eksekusi  ini  adalah  karena  prosesnya  yang lama,  harta  benda  yang  dimiliki  oleh  suami  tidak  dapat  ditunjuk  oleh  isteri  dan keberadaan suami tidak diketahui lagi 32 . Alasan-alasan inilah yang menjadi penghambat perealisasian nafkah bagi isteri sehingga merugikan bagi perempuan.
Ketiga , regulasi hanya menentukan kewenangan hakim menggunakan hak ex officio hanya  dalam  hal  nafkah  „iddah,  sementara  dalam  nafkah  madhiah  tidak  diatur.  Oleh karenanya,  hakim  selama  ini  menggunakan  ex  officio  dalam  hal  nafkah  iddah  tidak diminta  oleh  isteri  dalam  kasus  cerai  talak.  Untuk  nafkah  madhiah  hakim  tidak menggunakannya dikarenakan khawatir menyalahi dengan hokum acara perdata yakni mengabulkan melebihi dari yang diminta oleh pihak yang berperkara.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  dideskripsikan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  hakim  memiliki  sensitivitas  terhadap  perlindungan  nafkah  iddah  dan  madhiah isteri pasca perceraian.  Sensitivitas tersebut dinilai dengan menggunakan dua indicator yaitu  upaya  hakim  dalam  merealisasikan  nafkah  dengan  menggunakan  hak ex officio (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh isteri dalam gugatannya (rekonvensi) dan perealisasian nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah dalam putusan.
Peran  hakim  terhadap  perlindungan  nafkah  isteri  yaitu  Memberikan  Gambaran tentang  Hak-Hak  Perempuan,  melakukan  sosialisasi  terhadap  hak-hak  isteri,  alasan hakim  tidak  memberikan  nafkah  kepada  isteri  disebebabkan  oleh  factor  internal perempuan dan eksternalnya. Factor internal disebabkan oleh karena Perempuan Tidak Mengetahui  Hak-Haknya  Pasrah  dan  hanya  meminta  surat  cerai  saja,  Isteri  Marah Berlebihansuaminya,  biaya  eksekusi  mahal,  Anggapan  Materialistik,  Isteri  Ingin  Hidup Bersama Bukan Uangnya. Sementera factor ekstenalnya disebabkan oleh dua hal, yaitu:
31 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Prenada Media Group, 2015, hlm. 145.
32 Arsudian, wawancara, hakim Mahkamah Syar‟iyah Meulaboh.

## Mansari & Moriyanti
Pertama ,  hakim  dalam  mengadili  perkara  perdata  bersifat  pasif  yakni  tidak  boleh mengabulkan di luar dari yang dituntut oleh para pihak.
Kedua ,  biaya  eksekusi  lebih  mahal  daripada  biaya  yang  ditetapkan  dalam  putusan haki dan regulasi tidak memberikan kewenangan bagi hakim menggunakan hak ex officio dalam hal nafkah madhiah, sementara dalam hal nafkah iddah, hakim sering menggunaka hak ex officio.
Disarankan  kepada  hakim  supaya  dalam  mengadili  perkara  cerai  talak  maupun  cerai gugat memperhatikan nafkah isteri baik nafkah „iddah maupun nafkah madhiah.
Disarankan  kepada  DPR  agar  membentuk  aturan  yang  membenarkan  kepada  hakim menggunakan  hak ex  officio dalam  hal  pemberian  nafkah  madhiah  kepada  isteri  pasca perceraian. Oleh karenanya, dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim dalam memberikan nafkah madhiah meskipun tidak dituntut oleh isteri.
Disarankan  kepada  pemerintah  supaya  dapat  mensosialisasikan  tentang  hak-hak perempuan  pasca  perceraian  serta  regulasi  yang  berkaitan  dengan  perlindungan perempuan kepada semua lapisan masyarakat.

## Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian

## DAFTAR PUSTAKA
A.Mukti  Arto, Penemuan  Hukum  Islam  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Membangun  Sistem Peradilan  Berbasis  Perlindungan  Hukum  dan  Keadilan ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017.
Abdullah Erfani Aljan, Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan Yogyakarta : UII Press, 2017.
Erfani Aljan Abdullah, Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan ,
Fanani Ahmad and Ahmad Fanani Badria Nur Lailina Ulfa, Hak Ex Officio Hakim:Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta: UII Press, 2017.
Ramulyo  Idris, Hukum  Perkawinan  Islam  (Suatu  Analisis  UU  No  1  Tahun  1974  dan  KHI,
Jakarta : Bumi Aksa, 1996.
Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta : Kencana, 2008.
Mappiasse  Syarif, Logika  Hukum  Pertimbangan  Putusan  Hakim ,  Jakarta  :  Prenada  Media Group, 2015.
Sidoarjo, Jawa  Timur  :  Universitas  Darussalam  Gontor,  2017.  -  Vol.  Vol.  13,  No.  2, November 2017.
Nelli  Jumni, Analisis  tentang  Kewajiban  Nafkah  Keluarga  Dalam  Pemberlakuan  Harta Bersama, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam,  2017.
Siti  Musdah  Mulia  ed., Keadilan  dan  Kesetaraan  Jender  (Perspektif  Islam), Tim Pemberdayaan  Perempuan  Bidang  Agama  Departemen  Agama  Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
Syamsul  Bahri, Konsep  Nafkah  dalam  Hukum  Islam, Banda Aceh : Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, 2015.
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata , Jakarta: Prenada Media Group, 2014. Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan) , Jakarta: Tatanusa, 2004. Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Prenada Media Group, 2015.