IDJ , Volume 3, Issue 1 (2022), pp. 34-56 doi: 10.19184/idj.v3i1.31226 © University of Jember, 2022 Published online May 2022
Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook
Kevin Amashya Universitas Jember
Sapti Prihatmini Universitas Jember

## Abstrak
Jual beli organ tubuh manusia terutama ginjal sudah lama seringkali terjadi di negara di dunia, termasuk di antaranya adalah Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi jual  beli  organ  tubuh  ginjal  disebarkan  melalui  media  sosial  terutama facebook .  Dalam praktiknya jual beli organ tubuh ginjal sering dilatarbelakangi oleh keterbatasan ekonomi para pelakunya mengiklankan penjualan organ tubuh ginjalnya melalui media sosial facebook dengan alasan desakan ekonomi. Berdasakan persoalan  tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang kemudian akan dibahas dalam artikel ini. Pertama adalah terkait kajian perbuatan menawarkan jual  beli  organ  tubuh  ginjal  melalui  media  sosial facebook menurut  Peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa peraturan pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  akan  diuji  dan  dihubungkan  dengan  perbuatan  ini.  Tujuannya  adalah untuk  mengidentifikasi  aturan  apa  saya  yang  melarang  perbuatan  perdagangan  organ  tubuh melalui media sosial, Kedua penelitian ini mengkaji apakah faktor ekonomi dapat menjadi alasan penghapus  pidana  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Artikel ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang kemudian didukung dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  dan  peraturan  perundang-undangan. Kesimpulan  dalam  artikel  ini  adalah  bahwa  perbuatan  jual  beli  organ  tubuh  melalui  media sosial facebook dilarang  oleh  hukum  pidana  maupun  Undang-Undang  Khusus  diluar  KUHP yaitu  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Selain  itu  faktor  ekonomi tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kata Kunci: Penegakan hukum pidana, jual beli organ tubuh ginjal, media sosial facebook

## Abstract
The sale and purchase of human organs, especially the kidneys, has often occurred in countries around the world, including Indonesia. Along with the development of technology and information on buying and selling of kidney organs, it is disseminated  through social media, especially  Facebook. In practice, buying and selling of kidney organs is often motivated by economic limitations, the perpetrators advertise the sale of kidney organs through social  media  Facebook  for  reasons  of  economic  pressure.  Based  on  these  problems,  there  are  two  problem formulations which will then be discussed in this article. The first is related to the study of the act of offering the
sale and purchase of kidney organs through social media Facebook according to the laws and regulations in force in Indonesia. Several criminal regulations, namely the Criminal Code, the Civil Code, Law Number 21 of 2007 concerning  Eradication  of  the  Criminal  Act  of  Trafficking  in  Persons,  Law  Number  36  of  2009  concerning Health, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions will be tested and linked to this action. The aim is to identify what rules I prohibit the act of trading organs through  social media. Both of these studies examine whether economic factors can be the reason for the abolition of crimes as regulated in the Criminal  Code  (KUHP).  This  article  uses  normative  juridical  writing,  which  is  then  supported  by  using  a conceptual approach and legislation. The conclusion in this article is that the act of buying and selling organs through social media Facebook is prohibited by criminal law and special laws outside the Criminal Code, namely Law  Number  36  of  2009  concerning  Health.  In  addition,  economic  factors  cannot  be  used  as  a  reason  for eliminating crimes as regulated in the Criminal Code (KUHP).
Keywords: Criminal law enforcement, buying and selling kidney organs, social media facebook

## I. PENDAHULUAN
Jual beli organ tubuh manusia dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu secara yuridis dan  sosiologis.  Makna  yuridis  jual  beli  organ  tubuh  manusia  melalui  konsep  dari Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  adalah  perbuatan  yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan secara sengaja organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun karena  adanya  paksaan  untuk  tujuan  memperoleh  keuntungan. 1 Pasal  64  ayat  (3)  jo Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan secara tegas mengatur mengenai adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pasal 64 ayat (3) menjelaskan tentang organ dan/atau  jaringan  tubuh  dilarang  diperjualbelikan  dengan  dalih  apapun.  Pasal  192 menyatakan  “Bahwa  setiap  orang  dengan  sengaja  memperjualbelikan  organ  atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,- (satu  milyar  rupiah)” . 2 Sedangkan  makna  sosiologis  jual  beli  organ tubuh  manusia  apabila  dilihat  dari  pengertiannya  merupakan  tindakan  untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian  organ  tubuh manusia  yang  dilakukan karena  kemauan  sendiri  atau  adanya  paksaan  dari  pihak  lain  untuk  memperoleh keuntungan. 3 Adanya  tekanan  sosial  yang  berasal  dari  lingkungannya,  manusia kemudian menjadikan jual beli organ tubuh sebagai solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, baik masalah sosial maupun ekonomi. Yosuke Shimazono sebagaimana dikutip oleh Agung DH menyatakan bahwa perdagangan organ dipicu oleh permintaan untuk  kepentingan  kesehatan. 4 Beberapa ahli  mengatakan  bahwa  perdagangan  organ tubuh  manusia  secara  illegal  terjadi  karena  jarang ada  tuntutan  hukum  dan  biasanya
1 Ansella Rambu Mosa, Lucky Endrawati, dan Milda Istiqomah. 2015. Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut  Perspektif  Kejahatan  Lintas  Negara.  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya. https://media.neliti.com/media/publications/35612-ID-jualbeli-organ-tubuh-manusia- menurut-perspektif-kejahatan-lintas-negara-konsiste.pdf. hlm.1. diakses pada 19 Januari 2021
2 Lihat  Pasal  192  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  144  Tahun  2009,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
3 Ansella Rambu Mosa, Lucky Endrawati, dan Milda Istiqomah. Loc. Cit.
4 Agung  DH.  Perdagangan  Terlarang  Organ  Tubuh.  5  Agustus  2016.  https://tirto.id/perdagangan- terlarang-organ-tubuh-bxsq. diakses pada 19 Januari 2021.
terjadi di negara berkembang, hal tersebut dikarenakan faktor kemiskinan dan adanya celah  dalam  undang-undang  yang  turut  berkontribusi  dalam  jual  beli  organ  tubuh manusia. 5
Perdagangan  organ  tubuh  manusia  berawal  dari  iklan  yang  berasal  dari  pelaku tersebut. Di internet pelaku dengan mudah menawarkan organ tubuh korban kepada mereka  yang  membutuhkan  dengan  bayaran  tertentu.  Pelaku  dengan  jelas mengungkapkan  identitasnya  dengan  mengharapkan  imbalan  ratusan  juta  rupiah dengan  disertai  alasan  terhimpit  tekanan  ekonomi. 6 Pada  tahun  2015  seorang pengusaha  bernama  T  berasal  dari  kota  Surabaya  menawarkan  salah  satu  ginjalnya melalui  media  sosial facebook dengan  alasan  terhimpit  hutang.  T  menyatakan  akan menjual ginjalnya seharga Rp 250 juta apabila ada pihak yang membutuhkan. 7 dan R gadis  19  tahun  asal  Pontianak,  Kalimantan  Barat  mempunyai  niat  untuk  menjual ginjalnya  melalui  media  sosial facebook demi  pengobatan  sang  adik  yang  menderita komplikasi penyakit. 8
Di Indonesia hukum pidana melarang perdagangan organ tubuh manusia dengan alasan apapun. Hal ini diatur pada Bab VII Pasal 187 sampai dengan pasal 206 dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tentang  kejahatan  yang  membahayakan keamanan  umum  bagi  orang  atau  barang,  dalam  KUHP  membahas  tentang  sanksi pidana  bagi  yang  memperjualbelikan  barang  yang  diketahui  dapat  membahayakan nyawa  atau  kesehatan  orang.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  menjelaskan  mengenai  syarat  diperbolehkan  donor  organ  tubuh  untuk tujuan  kesehatan,  namun  pada  prinsipnya  tetap  melarang  untuk  memperjualbelikan organ  tubuh  manusia  dengan  sanksi  pidana;  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  1981    tentang  Bedah  Mayat  Klinis  dan  Bedah  Mayat  Anatomis  serta Transplantasi  Alat  atau  Jaringan  Tubuh  Manusia  menyatakan  larangan  dilarang mengirim dan menerima alat dan/atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. 9
Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan organ tubuh manusia
5 Ruslan Abdul Ghani dan Yudi Armansyah. 2016. Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia:  Model  Integratif  dengan Pendekatan Hukum  Islam  dan  UU  Kesehatan.          Jurnal penelitan.
Vol.8 No.2. https://journal.iain-
samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/608/454. diakses pada 19 Januari  2021. hlm.160.
6 Reggy  Lintang.  Aspek  Hukum  terhadap  Pemanfaatan  Organ  Tubuh  Manusia  untuk  Kelangsungan Hidup. September
2013. Jurnal
Hukum. Vol. 1 No. 5. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3181/2723. diakses pada 19 Januari 2021. hlm.136.
7 Arbi Sumandoyo. 2015. Tawarkan Organ karena Desakan. https://www.merdeka.com/khas/tawarkan-organ-karena-desakan-penjualan-organ-tubuh.html. diakses pada 22 Januari 2021.
8 Admin,  2019.  Jual  Ginjal  di Facebook Demi  Adik,  Cuma  2  Peminat,  Akhirnyai  Begini  Jalan Cerita     Gadis      Pontianak.            https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/12/jual-ginjal-di- facebook -demi-adik-cuma-2-peminat-akhirnyai-begini-jalan-cerita-gadis-pontianak.  diakses  pada  28 Januari 2021.
9 Yesenia  Amerelda  Laki.  Tindak  Pidana  Perdagangan  Organ  Tubuh  Manusia  menurut  Ketentuan Hukum Positif Indonesia. Oktober 2015. Jurnal Hukum. Vol.3 No.9. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10176/9763.  diakses  pada  19
Januari 2021. hlm.122.
telah  menjadi  perhatian  banyak  pihak,  ASEAN (Association  of  Southeast-Asian  Nation) sebagai  organisasi  geopolitik  dan  ekonomi  di  wilayah  Asia  Tenggara  mengambil langkah mengadakan konferensi untuk menentang perdagangan orang yang diadakan pada tanggal 15 November 2015 dan dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN. Penagakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum  pidana  dalam  kepastian  hukum dan  kemanfaatan sosial  di  masyarakat, 10 agar dalam prosesnya dapat mengupayakan tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang nyata sebagai pedoman dalam hubungan hukum antar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 11 Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  masyarakat  demi terciptanya  ketertiban  dan  kesejahteraan. 12 Pertanggungjawaban  pidana  merupakan suatu  mekanisme  untuk  menentukan  apakah  seorang  terdakwa  atau  tersangka dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  atau  tidak. 13 Untuk dapat  dipidananya  si  pelaku,  disyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan memenuhi  unsur  dalam  undang-  undang. 14 Pertanggungjawaban  pidana  memiliki hubungan  dengan  alasan  penghapus  pidana  karena  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana lndonesia (KUHP) salah satu alasan penghapus pidana adalah "Tidak mampu  bertanggung  jawab”.  Dalam  Pasal  44 ayat  (1)  KUHP  pembentuk  undang- undang  membuat  peraturan  khusus  untuk  pelaku  yang  tidak  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. 15 Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf.  Alasan  pembenar  merupakan  alasan  yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. 16 Alasan pemaaf adalah alasan yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa,  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  tetap melawan  hukum  jadi  tetap  merupakan  perbuatan  pidana  tetapi  dia  tidak  dipidana, karena tidak ada kesalahan. 17
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dirumuskan  2  rumusan  masalah,  yaitu  (a)
10 Peter Mahmud Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm. 15.
11 Dellyana Shanty. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty. hlm.37
12 Vivi Ariyanti. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Fakultas
Syari’ah IAIN Purwokerto. Jurnal Yuridis. Vol.6 No.2. https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789. diakses pada 31 Maret 2021. hlm.37.
13 Doddy Makanoneng. 2016. Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan  Penghapus  Pidana. Jurnal Hukum. Vol.5 No.4.  https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13124.  diakses  pada  1  Februari 2021. hlm.131.
14 Ibid.
15 Lucky  Raspati.  2013.  Konsep  Ketidakmampuan  Bertanggung  Jawab  dan  Penerapannya  dalam Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal DPR. Vol.18 No.1.
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/472/368. diakses pada 3 Februari 2021. hlm.57.
16 Doffi Zanuardi, Ismail Navianto, dan Milda Istiqomah. 2015. Alasan Penghapus Pidana  bagi Korban yang  Melakukan  Tindak  Pidana  karena  Dipaksa  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. Universitas Brawijaya.
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/870.  hlm.4.  diakses  pada  1 Februari 2021.
17 Ibid.
Bagaimana  kajian  perbuatan  menawarkan  jual  beli  organ  tubuh  ginjal  melalui  media sosial facebook dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia? Dan (b)  Apakah  perbuatan  yang  menawarkan  jual  beli  organ  tubuh  ginjal  melalui  media sosial facebook dengan alasan faktor ekonomi dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

## II. PEMBAHASAN

## A. Kajian perbuatan menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial facebook dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia
Jual  beli  organ  tubuh  terutama  ginjal  dimasa  yang  sekarang  telah  banyak  menjadi pilihan  bagi  sebagian  orang  yang  nekat  melakukannya  dengan  alasan  himpitan ekonomi,  laju  perekonomian  yang  begitu  tinggi  dan  meningkatnya  taraf    kehidupan manusia  yang  kemudian  tidak  diiringi  dengan  peningkatan  kualitas  sumber  daya menusia  menjadi  faktor  paling  dominan.  Fenomena  tersebut  diiringi  dengan  adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan pelaku jual beli melakukan aksinya  melalui  media  sosial.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Indonesia  tepatnya  di Surabaya, Jawa Timur dimana seorang pria berinisial T menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial facebook dengan alasan himpitan hutang. 18 Hal serupa juga dialami oleh  gadis  berusia  19  tahun  asal  Pontianak,  Kalimantan  Barat  berinisial  R  yang menawarkan  sebelah  ginjalnya  melalui  media  sosial facebook dengan  alasan  himpitan ekonomi  yaitu  untuk  membiayai  pengobatan  adiknya  yang  menderita  komplikasi penyakit. 19 Hal  tersebut  didukung  dengan  adanya  permintaan  dan  atau  kebutuhan organ tubuh ginjal sehingga hal tersebut dijadikan peluang untuk lepas dari himpitan ekonomi dan bahkan dijadikan peluang bisnis.
Di  Indonesia  kebutuhan  organ  tubuh  terutama  ginjal  mencapai  400.000  orang, dikarenakan  banyaknya  pasien  yang  mengalami  gagal  ginjal  sehingga  membutuhkan organ tubuh ginjal yang sehat untuk menggantikan organ tubuh ginjalnya yang sudah tidak  berfungsi  dengan  baik. 20 Menurut  WHO (World  Health  Organization) ada  sekitar 106.879  atau  10%  kebutuhan global  organ  yang  telah  ditransplantasikan  di  95  Negara baik  secara  legal  maupun  illegal  pada  tahun  2010,  68.5%  atau  73.179  nya  adalah transplantasi  ginjal. 21 Harga  ginjal  yang  ditawarkan  di  dalam  pasar  gelap  sangatlah
18 “Tawarkan Organ k arena Desakan,” merdeka.com, 16 Novemb er 2015, https://www.merdeka.com/khas/tawarkan-organ-karena-desakan-penjualan-organ-tubuh.html, diakses pada 31 Agustus 2021.
19 “Jual Ginjal di Facebook demi Adik, Cuma 2 Peminat, Akhirnyai Begini Jalan Cerita Gadis Pontianak - W artakotalive.com,”  https://wartakota.tribunnews.c om/2019/07/12/jual-ginjal-di- facebook -demi-adik- cuma-2-peminat-akhirnyai-begini-jalan-cerita-gadis-pontianak. diakses pada 31 Agustus 2021.
20 “ Transplantasi  Organ  Tubuh  Terpidana  Mati |  Simbolon  |  LEX  ET  SOCIETATIS,” https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1318,  diakses  pada  1  September 2021, hlm.138.
21 “P erdagangan  Terlarang  Or gan  Tubuh,” https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq, diakses pada 31 Agustus 2021.
tinggi berada dalam kisaran Rp 2,8 milyar. 22 Di Indonesia mengenai tindakan jual beli telah  diatur  oleh  hukum  nasional,  jual  beli  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan sebagai berikut:

## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Didalam KUHPerdata pada Pasal 1457 dijelaskan mengenai perjanjian, 23 dimana antara para  pihak  terjadi  sebuah  kesepakatan  yaitu  untuk  saling  menunaikan  kewajiban sebagai  penjual  dan  pembeli  dan  menimbulkan  akibat  hukum.  Dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  juga  dijelaskan  mengenai  syarat  sah  jual  beli  yaitu  kesepakatan  yang mengikat para pihak, cakap, sebuah persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang, dalam  hal  jual  beli  organ  tubuh  ginjal  bertentangan  dengan  pasal  1337  KUHPerdata yaitu  sebuah  sebab  yang  terlarang  adalah  sebab  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian jual beli organ tubuh ginjal adalah menjadi sebab yang terlarang dan tidak sah.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pengaturan  mengenai  jual  beli  organ  tubuh  manusia  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  Pasal  204  Ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa “Barangsiapa menjual, menawark an, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang,  sedangkan sifat berbahaya itu  tidak  diberitahukannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas tahun.” 24 Perbuatan  menjual,  menawarkan,  menyerahkan,  atau  membagi-bagikan barang berbahaya termasuk dalam delik formil yang perumusannya ditekankan kepada perbuatannya yang dilarang untuk dilakukan. 25 Sedangkan mengenai perumusan delik materiilnya  ditekankan  pada  akibat  yang  tidak  dikehendaki  (dilarang)  serta  diancam dengan  pidana  yang  terdapat  dalam  Pasal  204  Ayat  (2),  menyatakan bahwa  “Jika perbuatan  itu  mengakibatkan  orang  mati,  yang  bersalah  diancam  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  paling  lama  dua puluh tahun ” . 26 Perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang  berbahaya  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  sebagaimana  telah  diatur  di dalam  Pasal  204  Ayat  (1)  KUHP  dengan  ancaman  pidana  penjara  selama  lima  belas tahun  dan  apabila  perbuatan  tersebut  berakibat  orang  yang  menjadi  korban  itu  mati akan diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling  lama  dua  puluh  tahun  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  204  Ayat  (2) KUHP.  Penggunaan  Pasal  204  KUHP  dapat  dikenakan  terhadap  kasus  penjualan
22 “Fe nomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginja l Rp 2,5 M”,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201117155530-4-202488/fenomena-jual-organ-hati-bernilai- rp-14-m-ginjal-rp-25-m/3, diakses pada 1 September 2021.
23 Lihat Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).
24 Lihat Pasal 204 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
25 Yesenia  Amerelda  Laki,  “Tindak  Pidan a  Perdagangan  Organ  Tubuh  Manusia  menurut  Ketentuan Hukum  Positif  Indonesia,” Lex  Et  Societatis Vol.  3,  No.  9  (9  November  2015), Https://Doi.Org/10.35796/Les.V3i9.10176, Diakses Pada 28 Agustus 2021, Hlm.118.
26 Ibid.
minuman keras oplosan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, seperti yang terjadi  di  Surabaya  terdapat  11  orang  dinyatakan  tewas  karena  minuman  keras oplosan. 27 Berdasarkan  isu  hukum  T  dan  R  tidak  dapat  dikenakan  Pasal  204  KUHP karena barang yang ditawarkan dan dijual oleh T dan R adalah tidak membahayakan nyawa  dan  kesehatan,  sebaliknya  justru  ginjal  yang  ditawarkan  oleh  T  dan  R  adalah dapat membantu kesehatan sesorang.

## 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  telah  diatur mengenai  larangan  perdagangan  organ  tubuh apabila  ada  korban  yang  telah  dieksploitasi  oleh  orang  yang  memegang  kendali  atas korban tersebut. Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (7) yang isinya adalah:
“ Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja atau  pelayanan  paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan, pemanfaatan fisik,  seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil . ” 28
Keberadaan  Undang-Undang  ini  secara  filosofis  adalah  sebagai  pelindung  dan menanggulangi  kejahatan  yang  terjadi  bagi  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  yang mempunyai hak asasi berdasarkan harkat dan martabat manusia yang didasarkan pada Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Dalam  isu  hukum  T  dan  R  tidak  dapat  dikenakan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  karena  para pihak  dengan  sadar  telah  menawarkan  organ  tubuh  ginjal  mereka  tanpa  adanya pengaruh atau kendali orang lain seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu:
Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
27 Juli  Hantoro, “Penj ual  Miras  akan  Dijerat Pasal  204  KUHP,” Tempo,  24  September  2013, https://nasional.tempo.co/read/516032/penjual-miras-akan-dijerat-pasal-204-kuhp.  diakses  pada  12 Mei 2022.
28 Lihat Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 29
Dari  Pasal  tersebut  diatas  dapat  diketahui  bahwa  suatu  tindakan  yang  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  yang  meliputi bagaimana caranya, bagaimana proses dan tujuannya sebagai berikut:
Cara Proses Tujuan Ancaman Perekrutan Prostitusi Pemaksaan Pengiriman Pornografi Penculikan Pemidanaan Kekerasan/Eksploitasi Penipuan Penampungan Kerja Paksa Kecurangan Penerimaan Perbuadakan/Praktek Serupa Kebohongan Penyalahgunaan
Kekuasaan
Didalam  Pasal  1  Ayat  (7)  juga  dijelaskan  bahwa  eksploitasi  dengan  atau  tanpa persetujuan  korban  untuk  melakukan  transplantasi  organ  tubuh  guna  mendapatkan keuntungan  baik  materiil  maupun  immateriil.  Pasal  2  Ayat  (1)  menunjukkan  bahwa pihak  yang  terlibat  yaitu  pelaku  dan  korban.  Pelaku  adalah  orang  yang  melakukan perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan atau  posisi  rentan,  serta  penjeratan utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan korban adalah orang yang berada di dalam  posisi  rentan  dan  terjerat  utang.    Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mengenai perlindungan  saksi  dan  korban  tidak  dijelaskan  mengenai  kualifikasi  korban  namun berd asarkan Pasal 43 dinyatakan “Ketentuan mengenai perlindungan sa ksi dan korban dalam  perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang  dilaksanakan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  kecuali ditentukan  lain  dalam  Undang- Undang  ini”, 30 didalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa  “Korban  adalah  orang  yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  o leh  suatu  tindak  pidana” . 31 Sedangkan  menurut
29 Lihat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
30 Lihat  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
31 Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Arif  Gosita  korban  adalah  “mereka  yang  menderita  jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri  atau orang  lain  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  dan hak  asasi  yang  menderita”. 32 Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  isu  hukum  ini  tidak  menimbulkan  korban  baik  T maupun R. T dan R bisa saja dikategorikan ke dalam self victimizing victims atau korban yang  memiliki  peran  aktif  menawarkan  organ  tubuhnya  melalui  media  sosial facebook sehingga  mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  jual  beli  organ  tubuh,  namun  telah dijelaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (7)  mengenai  pengertian  eksploitasi  yang  tidak  dapat dapat  d ikenakan  karena  terdapat  klausa  “... memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun immaterial ...”  sedangkan  dalam  isu  hukum  ini  tidak  terdapat  pihak  lain  yang memanfaatkan T dan R, sehingga dalam isu hukum ini tidak bisa dikenakan Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.

## 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  melarang  jual  beli  organ tubuh ginjal namun dalam bidang kesehatan juga  memberikan solusi bagi pihak yang membutuhkan  organ  tubuh  melalui  donor  dengan  tindakan  transplantasi.  Secara yuridis  transplantasi  merupakan  sebuah  rentetan  yang  dilakukan  oleh  pihak kedokteran  yang  bertujuan  demi  pemindahan  alat  dan  atau  jaringan  tubuh  manusia yang  berasal  dari  bagian  tubuh  atau  orang  lain  dengan  menggunakan  rangka pengobatan yang berfungsi untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang sudah tidak berfungsi secara baik.  Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 64 Ayat (3)  isinya  adalah  “Or gan  dan/atau  jaringan  tubuh  dilarang  diperjualbelikan  dengan dalih  apapun”  dan  untuk  ketentuan  ancaman  pidananya  terdapat  di  dalam  Pasal  192 yang menyatakan bahwa “Setiap ora ng yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) ” . 33 Unsur-unsur  yang  terkandung dalam Pasal 192 adalah unsur subjektif dan unsur  objektif, dimana unsur subjektifnya adalah  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  sedangkan  unsur  objektifnya  adalah memperjualbelikan  organ  tubuh  manusia.  Ketentuan  Pasal  ini  tidak  diperkenankan dilakukan  dengan  dalih  apapun  karena  akan  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah). 34
32 OctoR  Ulina  Sa ri,  “Ju rnal  Upaya  Perlindungan  Korban  Perkosaan  Ditinjau  dari  Sudut  Pandang Viktimologi", http://e-journal.uajy.ac.id/5956/1/JURNAL%20Hk10368.pdf, diakses pada 27 September 2021. hlm 4.
33 Lihat Pasal 64 Ayat 3 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
34 Romi  Saput ra,  “Pertanggun gjawaban  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Organ  Tubuh Manusia  untuk  Kepentingan  Transplantasi  Organ  d alam  Hukum  Pidana  Indonesia,” JOM  Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 (Oktober 2016),
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/22025/21315,  diakses  pada  30

## 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Aturan  mengenai  perbuatan  bagi  orang yang menawarkan  organ  tubuh  ginjal  melalui media  sosial  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan di dalam pasal yang  mengatur  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  dalam  UU  ITE  yaitu  dari  Pasal  27 sampai dengan Pasal 37 tidak mengatur tentang iklan/ jual beli melalui media sosial. Dalam  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  No  3  Tahun  2016  tentang Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan/atau  Konten  Melalui  Internet (Over  The  Top) dan penyelenggara  telekomunikasi  yang  kemudian  disebut  dengan  Surat  Edaran Menkominfo telah menjabarkan mengenai informasi dari media sosial melalui internet. Surat edaran ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang nyata bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang bekerja dalam bidang over the top untuk terus memahami dan  mematuhi  regulasi  yang  ada.  Dalam  mengiklankan  organ  tubuh  melalui  media sosial facebook dapat dikenakan aturan ini berdasarkan pada angka 5.1.1 yaitu:
“ Layanan  Aplikasi  Melalui  Internet  adalah  pemanfaatan  jasa telekomunikasi  melalui  jaringan  telekomunikasi  berbasis  protokol internet  yang  memungkinkan  terjadinya  layanan  komunikasi  dalam bentuk  pesan  singkat,  panggilan  suara,  panggilan  video,  dan  daring percakapan  (chatting),  transaksi  finansial  dan  komersial,  penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya. ” 35
Serta pada angka 5.6.3 yaitu:
“ larangan  menyediakan  layanan  yang  memiliki  muatan  yang  berbunyi sebag ai  berikut  “mendorong  khalayak  umum  melakukan  tindakan melawan  hukum,  kekerasan,  penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika, dan  zat  adiktif  lainnya,  merendahkan  harkat  dan  martabat  manusia, melanggar  kesusilaan  dan  pornografi,  perjudian,  penghinaan,  pemerasan atau  ancaman,  pencemaran  nama  baik,  ucapan  kebencian  (hate  speech), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. ” 36
Dalam  kedua  angka  tersebut  dapat  dikenakan  berdasarkan  definisi  layanan  aplikasi melalui internet yang memuat “...jeja ring dan media sosial” se rta dalam hal larangannya dalam  “...merendahkan  harkat  dan martabat  manusia”,  mengenai  hal  ini  berkenaan dengan  kodrat  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  paling  sempurna  diantara makhluk  yang  lain  telah  diberikan  Hak  Asasi  Manusia  yang  kemudian  melekat  pada diri  manusia,  dalam  fenomena  jual  beli  organ  tubuh  ginjal  ini  adanya  larangan  untuk menjual  organ  tubuh  karena  organ  tubuh  adalah  pemberian  Tuhan  yang  kemudian
Agustus 2021, hlm.13.
35 Lihat  Angka  5.1.1  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  No.3  Tahun  2016  tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).
36 Lihat  Angka  5.6.3  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  No  3  Tahun  2016  tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).
menjadi  hal  yang  penting bagi  kehidupan  manusia,  sebagai  manusia  yang  telah  diberi secara cuma-cuma maka hendaknya tidak memperjualbelikannya, organ tubuh manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan, antara Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dimana penegakan Hak Asasi Manusia sendiri  adalah  untuk  menghormati  dan  melindungi  harkat  serta  martabat  manusia, 37 kemudian  dalam  hal  ini  mengiklankan  organ  tubuh  ginjal  merupakan  hal  yang  dapat dikategorikan  merendahkan  harkat  dan  martabat  manusia,  berdasarkan  hal  tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena menawarkan dan atau jual beli organ tubuh ginjal melalui  media  sosial facebook dapat  diterapkan  pada  Surat  Edaran  Menkominfo meskipun  pada  praktiknya  surat  edaran  ini  tidak  memberikan  sanksi  pidana  bagi pelaku  yang  menawarkan  dan  atau  jual  beli  organ  tubuh  ginjal  melalui  media  sosial facebook .
Selain  itu  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981  Tentang  Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia  juga  dilarang  dan  dijelaskan  di  dalam  Pasal  17  yang  menyatakan  bahwa “Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.” 38 Ancaman pidana dari  kejahatan  jual  beli  organ  tubuh  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  sangat  ringan dimana  ditetapkan  berdasarkan  ketentuan Staatsblad (Lembaran  Negara  Republik Indonesia) tahun 1927 Nomor 346 bahwa kecuali apabila dengan ordonnantie (peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Gubernur  Jenderal  ( Gouverneur  Generaal ) bersama-sama Volksraad (Dewan  Rakyat)  di  Jakarta  dan  berlaku  bagi  wilayah  Hindia Belanda) diteta pkan lain, maka dalam “peraturan pelaksanaan” bisa ditetap kan sebagai hukuman kurungan terhadap orang yang melanggar peraturan selama-lamanya 3 (tiga) bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  7.500,-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah) dengan  disertai  adanya  perampasan  barang  tertentu  ataupun  tidak  bagi  orang  yang melanggar  ketentuan  dalam  Bab  II,  Bab  III,  Bab  V,  Bab  VI,  Bab  VII,  dan  Bab  VIII Peraturan Pemerintah ini. 39
Dari  uraian  di  atas,  maka  mengenai  menawarkan  jual  beli  organ  tubuh  ginjal melalui  media  sosial  saja  belum  sampai  terjadinya  jual  beli  organ  tubuh  ginjal  sudah merupakan  sebuah  pelanggaran  terhadap  norma  hukum  yang  berlaku,  hal  tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana. Bahwa isu hukum T dan R masuk dalam bentuk percobaan terhenti atau terhalang karena pelaksanaannya tidak selesai karena ada sesuatu hal yang terjadi dalam perbuatan menawarkan organ tubuh ginjal melalui media sosial facebook . Meskipun di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai  deskripsi  bentuk  percobaan  tersebut  namun  dijelaskan  mengenai  bentuk- bentuk percobaan yang dapat dihukum maupun tidak dapat dihukum, mengenai hal ini dapat dijelaskan tentang rumusan percobaan yang dapat dipidana yaitu yang tertuang
37 Lihat Pasal 1  Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia.
38 Lihat  Pasal  17  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat  Klinis  dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia.
39 Ruslan  Abdul  Gani,  “ Penegakan  Hukum  Kasus  Jual  Beli  Organ Tubuh  di  Indonesia, ”  Vol.  8,  No. 2,
(2016), diakses pada 7 September 2021, hlm.170.
dalam  Pasal  53  Ayat  (1)  KUHP  yang menjelaskan  bahwa  “Me ncoba  melakukan kejahatan  dipidana,  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari  adanya  permulaan pelaksanaan,  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata  disebabkan karena  kehendaknya  sendiri”. 40 Dari  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk memenuhi  unsur-unsur  percobaan  maka  suatu  tindakan  harus  didasari  dengan  niat atau  kesengajaan,  Hukum  pidana  telah  membagi  tiga  macam  kesengajaan  yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kemungkinan serta sebagai maksud atau tujuan. 41
Dalam fenomena ini niat atau kesengajaan pelaku termasuk kedalam kesengajaan sebagai  maksud  dan  tujuan,  hal  tersebut  dikarenakan  pelaku  dengan  sadar  telah memiliki  maksud  atau  tujuan  untuk  menawarkan  organ  tubuh  ginjal  yang  kemudian hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan ekonomi, dengan demikian dapat  dilihat  niat  atau  kesengajaan  pelaku  sebagai  maksud  atau  tujuan.  Kemudian permulaan pelaksanaan, bahwa kemudian suatu niat harus diimplementasikan melalui permulaan pelaksanaan. Niat saja tidak dapat diartikan sebagai percobaan karena tidak menimbulkan  suatu  akibat  hukum  karena  tidak  ada  tindakan  atau  perbuatan  yang dapat  dipertanggungjawabkan.  Permulaan  pelaksanaan  mempunyai  arti  dimana  telah terjadi suatu perbuatan tertentu yang kemudian perbuatan tersebut mengarah kearah perbuatan  yang  dijelaskan  sebagai  tindak  pidana. 42 Dalam  praktikya  permulaan pelaksanaan  terjadi  lebih  dulu  dari  pelaksanaan,  karena  sejatinya  perbuatan  si pelaksanalah  yang  dapat  menuntaskan  tindak  kejahatannya,  dalam  hal  ini pelaksanaannya adalah terjadinya kegiatan jual beli organ tubuh. Dalam fenomena ini tindakan  pelaku  yang  mengindikasikan  permulaan  pelaksanaan  adalah  ketika  pelaku mulai  membuat  dan  atau  membuka  akun  media  sosialnya,  menawarkan  organ  tubuh ginjalnya  dengan  membuat  iklan  di  media  sosial facebook .  Selanjutnya  adalah  unsur tidak  selesainya  pelaksanaan,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya sendiri.  Mengenai  unsur  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri  dijelaskan  juga  didalam  Pasal  53  Ayat  (1) KUHP.  Dalam  putusan  HR  Tahun  1924  yang  kemudian  menjadi  yurisprudensi dijelaskan  bahwa  “Barangsiapa  yang  dengan  sukarela  mengundurkan  diri  tidak  dapat dipidana”,  dalam  hal  jual  beli  organ  tubuh  ginjal  dalam  kasus  p ertama  kegiatan menawarkan  organ  tubuh  ginjal  pelaku  tidak  berjalan  dengan  lancar  karena  tidak adanya  peminat,  sedangkan  dalam  kasus  kedua  dijelaskan  bahwa  pelaku  yang menawarkan  organ  tubuh  ginjal  melalui  media  sosial facebook mengurungkan  niatnya karena  ketidakcocokan  golongan  darah,  diketahui  sejak  iklan  tersebut  dipasang terdapat  dua  calon  pembeli,  alasan  berhentinya  pelaku  menawarkan  organ  tubuh ginjalnya juga karena adanya bantuan pengobatan adiknya oleh BPJS kesehatan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan pelaku dalam menawarkan jual beli
40 Lihat Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
41 Dodi Ksatria Damopolii, “ Percobaan Melakukan Kejahatan menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana,” Lex Privatum 4, no. 2 (11 Februari 2016),
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11362,  diakses  pada  2  September 2021, hlm.142.
42 TPrasetyo. Loc. Cit.
organ tubuh ginjal melalui media sosial sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
Dalam  isu  hukum  yang  terjadi  pada  tahun  2015  seorang  pengusaha  berinisial  T berasal dari kota Surabaya menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial facebook dengan alasan terhimpit hutang. T menyatakan akan menjual ginjalnya seharga Rp 250 juta  apabila  ada  pihak  yang  membutuhkan. 43 Kemudian  gadis  berusia  19  tahun  asal Pontianak,  Kalimantan  Barat  berinisial  R  mempunyai  niat  untuk  menjual  sebelah ginjalnya melalui media sosial facebook demi pengobatan sang adiknya yang  menderita komplikasi  penyakit. 44 Berdasarkan  hal  tersebut  T  dan  R  yang  dalam  hal  ini  adalah pihak  yang  menawarkan  sebelah  ginjalnya  melalui  media  sosial facebook telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  perbuatan  melawan  hukum  merupakan perbuatan  seseorang  yang  melanggar  atau  bertentangan  dengan  kaidah  formil  atau materiil. 45 Perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah meskipun belum diatur di dalam Undang-Undang terdapat mungkin perbuatan tersebut  melawan  hukum.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  T  dan  R  masuk  ke  dalam perbuatan melawan hukum formil dan dapat dikenakan Pasal 64 Ayat (3) dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  dalam  isu  hukum  tersebut  mengenai  Pasal  64  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  dijelaskan  dalam isinya  bahwa  “Organ  dan/atau  jaringa n  tubuh  dilarang  diperjualbelikan  dengan  dalih apapun”,  dengan  ancaman  pidana  dalam  Pasal  192  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64  Ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 46 Sedangkan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP  dijelaskan mengenai perco baan  bahwa  “Mencoba  melakukan  kejahatan  dipidana,  jika  nia t  untuk  itu  telah ternyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan,  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. 47
B. Perbuatan yang Menawarkan Jual Beli Organ Tubuh Ginjal melalui Media Sosial Facebook dengan Alasan Faktor Ekonomi Dapat Dijadikan Alasan Penghapus Pidana Sebagaimana
yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Fakta bahwa alasan jual beli organ tubuh manusia terutama ginjal yang terjadi di dunia adalah  mayoritas  karena  faktor  ekonomi  yang  menjadi  masalah  serius  bagi  banyak pihak,  Nancy  Scheper-Hughes  yang  merupakan  seorang  Antropolog  menulis  dalam jurnalnya “The Lancet” menyampaikan bahwa di  negara-negara miskin inilah kemudian
43 Arbi Sumandoyo, Loc. Cit.
44 Loc. Cit.
45 TPrasetyo, Hukum Pidana , revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm 70.
46 Lihat Pasal 64 Ayat 3 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
47 Lihat Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
praktik  jual  beli  organ  tubuh  sering  dilakukan, 48 berbagai  alasan  ekonomi  menjadi alasan utama diantaranya adalah himpitan hutang, untuk bertahan hidup bahkan ada pula  yang  berharap  dapat  mengubah  nasib  mereka  tanpa  memikirkan  akibat  jangka panjang  dari  bagaimana  kehidupan  mereka  jika  misalnya  harus  hidup  dengan  satu ginjal saja. Di Indonesia, seperti yang dialami oleh T dan R, banyaknya masyarakat yang menawarkan  organ  tubuh  khususnya  ginjal  baik  secara  langsung  maupun  melalui media sosial tanpa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut menjadi bukti nyata ketidakpahaman  masyarakat  akan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  seakan  dengan mengatasnamakan  kebutuhan  ekonomi  sudah  menjadi  alasan  yang  cukup  untuk memperjualbelikan  organ  tubuh  mereka  dengan  dalih  apa  yang  dilakukan  tidak merugikan orang lain dan negara.
Dalam  hukum  pidana  dikenal  istilah  alasan  penghapus  pidana  yang  dibagi menjadi  2  (dua)  yaitu alasan  pembenar dan  alasan  pemaaf,  kemudian  terdapat alasan pemberat pidana, dan alasan peringan pidana. Alasan penghapus pidana adalah suatu alasan  yang  memungkinkan  orang  yang  sebenarnya  sudah  memenuhi  rumusan  delik tetapi tidak dipidana. 49 Dalam KUHP alasan penghapus pidana dimana sesorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena  alasan yang terletak pada diri orang itu sendiri (inwendig) sebagaimana diatur didalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP “barangsiapa melakukan perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya  karena jiwanya  cacat dalam  pertumbuhan  atau  terganggu  karena  panyakit,  tid ak  dipidana.” 50 Dengan demikian  seseorang  yang  kurang  sempurna  akal  dan  pikirannya  tidak  bisa bertanggungjawab  sehingga  kesalahannya  dihapuskan  atau  biasa  disebut ketidakmampuan  bertanggung  jawab.” 51 Berdasarkan  uraian  diatas  isu  hukum  yang melibatkan  T  dan  R  yang  kemudian  dihubungkan  dengan  alasan  penghapus  pidana inwendig  membutuhkan analisa yang mendetail oleh pihak yang ahli dalam bidangnya, namun apabila diketahui T dan R jiwanya dalam keadaan tidak cacat dan sehat maka keduanya  mempunyai  kemampuan  bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  telah diakukan dan sebaliknya.
Kemudian alasan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang terletak di luar diri orang tersebut (uitwendig) adalah daya paksa.  Daya  paksa  merupakan  bagian  dari  alasan  penghapus  pidana  yang  tertulis  di dalam  Pasal  48  KUHP  ya ng  berbunyi  “tidaklah  dapat  dihukum  barang siapa  telah melakukan suatu perbuatan yang berada dibawah pengaruh keadaan yang memaksa” 52 . Hal ini adalah berlaku  apabila seseorang melakukan perbuatan terlarang dikarenakan adanya  daya  paksa  maka  orang  tersebut  tidak  dapat  dipidana  karena  dapat
48 Deddy Sinaga, “Kemiskinan di Balik Kasus Jual Beli Organ,” student, https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20160601150259-322-135064/kemiskinan-di-balik-kasus- jual-beli-organ. diakses pada 17 Oktober 2021.
49 Risa n  Izaak,  “ Penerapan  Alasan  Penghapus  Pidana  dan  Pertimbangan  Hukumnya  (Studi  Kasus Putusan  MA  RI.  No.  103.K/Pid/2012,  dan  Putusan  MA,  RI  No.  1850.K/Pid/2006)”  Lex  Crimen  Vol. V/No. 6, https://media.neliti.com/media/publications/150974-ID-penerapan-alasan-penghapus- pidana-dan-pe.pdf. diakses pada 17 Oktober 2021. hlm 131.
50 Lihat Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
51 Lihat Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
52 Lihat Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
dikategorikan  alasan  penghapus  pidana. 53 Berdasarkan  uraian  diatas  T  yang menawarkan sebelah ginjalnya dengan alasan ingin membayar hutang  tidak termasuk dalam  paksaan  absolut  dan  paksaan  relatif  karena  alasan  terhimpit  hutang  bukan merupakan paksaan yang disebabkan oleh tenaga manusia ataupun alam sedangkan R yang  menawarkan  sebelah  ginjalnya  lantaran  sudah  tidak  mempunyai  harta  benda untuk  membayar  biaya  pengobatan  adiknya  di  rumah  sakit  juga  tidak  termasuk  ke dalam  paksaan  absolut  dan  paksaan  relatif  karena  alasan  faktor  ekonomi  bukan merupakan paksaan yang berasal dari tenaga manusia atau alam.
Kemudian pembelaan tepaksa  yang diatur dalam  Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi  “bar angsiapa  melakukan  perbuatan  untuk  pembelaan,  karena  ada  serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang  lain,  terhadap  kehormatan  kesusilaan (eerbaarheid) atau  harta  benda  sendiri maupun orang lain, tidak dipida na”. 54 Dari rumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa (noodweer) menekankan kepada pembelaan yang dilakukan oleh  seseorang  ketika  ancaman  datang  kepadanya,  syarat  utama  pembelaan  terpaksa berdasarkan  Pasal  diatas  adalah  adanya  serangan  dan  karena  serangan  tersebut diperlukannya  pembelaan  diri.  Mengenai  serangan,  tidak  semua  serangan  dapat dilakukan  pembelaan  terpaksa,  serangan  tersebut  harus  memenuhi  syarat  yaitu serangan  secara  seketika  atau  tiba-tiba,  yang  langsung  mengancam,  melawan  hukum dan  sengaja  ditujukan  pada  badan,  kesusilaan  dan  harta  benda.  Dengan  demikian berdasarkan  uraian  diatas  yang  T  dan  R  yang  menawarkan  sebelah  ginjalnya  tidak memenuhi  keempat  syarat  serangan  dalam  pembelaan  terpaksa  karena  tidak  adanya serangan yang dilakukan seketika atau tiba-tiba, yang langsung mengancam, melawan hukum, dan sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan, serta harta benda, justru T dan R melakukan perbuatan tersebut atas keinginannya sendiri. Selain daya paksa dan pembelaan  terpaksa  dalam  hal  ini  juga  terdapat  alasan  seseorang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  terletak  di  luar  diri  orang  tersebut (uitwendig) apabila  orang tersebut  melaksanakan  perintah  Undang-Undang,  jabatan,  kemudian  apabila melakukan  pembelaan  yang  melampuai  batas,  serta  menjalankan  perintah  jabatan tanpa wewenang.
Secara  umum  terdapat  2  (dua)  dasar  alasan  penghapus  pidana  yaitu  alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu jika tidak dipidananya seseorang yang  telah  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik  tetapi  disebabkan karena  ada  suatu  hal  dari  perbuatannya  tersebut  yang  membuat  sifat  melawan hukumnya  tidak  ada,  yang  berarti  apabila  alasan  sifat  melawan  hukum  perbuatan seseorang  dihapus  atau  tidak  terbukti  maka  terdakwa  harus  dibebaskan.  Seperti pembelaan terpaksa, melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah Undang- Undang.  Sifat  melawan  hukum  merupakan  salah  satu  dari  unsur  utama  yang  mutlak dan  harus  ada  dalam  tindak  pidana  yang  memiliki  sifat  objektif    yang  kemudian dihubungkan dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu “suatu perbuatan
53 Ibid.
54 Lihat Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah  ada” . 55 Sedangkan  alasan  pemaaf  adalah  jika  tidak  dipidananya  seseorang  yang telah  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik  tetapi  ada  suatu  hal  yang membuat  orang  itu  sepantasnya  tidak  dicela  atau  seharusnya  dia  tidak  bisa disalahkan, 56 seperti  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas  dan  daya  paksa, berbeda dengan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, dalam alasan pemaaf ini yang dihapuskan adalah kesalahan. Kesalahan atau yang biasa disebut dengan “Schuld” juga  merupakan  unsur  utama  dalam  tindak  pidana,  unsur  ini merupakan  unsur  subjektif  dari  tindak  pidana  karena  berada  pada  diri  pelaku,  dalam adagium “Actus non facit reum, nisi mens sit rea” dijelaskan bahwa perbuatan yang membuat seseorang menjadi bersalah adalah ketika batin orang tersebut merasa bersalah,  sesuai dengan “Asas  Geen  Straf    Zonder  Schuld” yang  berarti  tidak  adanya  pidana  tanpa  adanya kesalahan.  Kesalahan  ini  mempunyai  dua  aspek  yaitu  psikologis  yang  merupakan hubungan  antara  batin  pelaku  dan  perbuatan,  dan  yuridis  atau  peraturan  yang  ada. 57 Dalam hal aspek psikologis contohnya adalah apabila seseorang yang diketahui sebagai Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) telah melakukan perbuatan melawan hukum bisa dikatakan  tidak  mempuyai  hubungan  batin  dengan  perbuatannya,  karena  orang tersebut tidak menyadari akibat dari perbuatan tersebut.
Dalam  hukum  pidana  juga  dikenal  istilah  pemberat  dan  peringan,  Pengertian pemberatan pidana terdapat di dalam Pa sal 135 KUHP yang berbunyi “pemberat pidana adalah  penambahan  1/3  (satu  per  tiga)  dari  maksimum  ancaman  pidana. 58 Dasar pemberatan  pidana  dapat  ditentukan  dengan  melihat  Undang-Undang  yang  telah membedakan  antara  dasar-dasar  pemberatan  pidana  umum  dan  dasar-dasar pemberatan  pidana  khusus.  Dasar  pemberatan  pidana  umum  merupakan  dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk semua macam tindak pidana yang diatur dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)    maupun  diluar  kodifikasinya sedangkan dasar pemberatan pidana khusus merupakan dasar pemberatan pidana yang berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. 59 Di  dalam  Undang-Undang  telah  diatur  mengenai  dasar  yang  menyebabkan terjadinya pemberatan pidana adalah dasar pemberatan pidana karena jabatan, karena menggunakan  bendera  kebangsaan,  karena  perbarengan  baik  itu  perbarengan peraturan,  perbuatan  berlanjut,  Perbarengan  perbuatan,  maupun  dasar  pemberatan dikarenakan  pengulangan.  Dalam  hal  ini  baik  T  maupun  R  adalah  tidak  termasuk kedalam pemberatan pidana karena tidak memenuhi klasifikasi yang telah dijelaskan.
Peringan  pidana  bisa  terjadi  apabila  seorang  pelaku  tindak  pidana  telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, akan tetapi terdapat suatu alasan yang menjadikan  pelaku  diancam  dengan  pidana  yang  lebih  ringan  daripada  semestinya. Dasar-dasar dapat diringankannya ancaman pidana bagi seorang pelaku tindak pidana
55 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
56 Ibid., 132.
57 TPrasetyo, Op. Cit. hlm 77.
58 Lihat Pasal 135 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
59 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2 (Rajawali Pers, 2011). hlm.73.
dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu dasar umum diperingannya suatu ancaman pidana dan  dasar  khusus  diperingannya  suatu  ancaman  pidana.  Pengertian  dasar  umum diperingannya suatu ancaman pidana adalah suatu dasar peringan pidana bagi pelaku tindak  pidana  yang  melakukan  perbuatan  terlarang  pada  umumnya  sedangkan  dasar khusus diperingannya suatu ancaman pidana adalah suatu dasar peringan pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan terlarang tertentu saja. Dasar umum diperingannya  suatu  ancaman  pidana  telah  diatur  di  dalam  Bab  Ketiga  Buku  Kesatu Pasal  45-47  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pasal  45  KUHP menyatakan bahwa “ dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena  melakukan  suatu  perbuatan  sebelum  umur  enam  belas  tahun,  hakim  dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah  diserahkan  kepada  pemerintah  tanpa  pidana  apa  pun,  jika  perbuatan merupakan  kejahatan  atau  salah  satu  pelanggaran  berdasarkan  pasal-pasal  489,  490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua  tahun  sejak  dinyatakan  bersalah  karena  melakukan  kejahatan  atau  salah  satu pelanggaran  tersebut  di  atas,  dan  putusannya  telah  menjadi  tetap;  atau  menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 60 Dalam rumusan Pasal 45 KUHP, hal yang menjadi dasar umum diperingannya ancaman pidana apabila si pelaku tindak pidana adalah seorang anak  yang  belum  dewasa  dengan  usia  dibawah  enam  belas  tahun.  Sedangkan dasar khusus diperingannya ancaman pidana hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu yang hanya disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana.  Tindak  pidana  ringan  adalah  tindak  pidana  yang  sifatnya  ringan  dan  tidak berbahaya,  di  dalam  tindak  pidana  yang  lebih  ringan  mempunyai  unsur  yang  dapat meringankan pidana.
Alasan-alasan  yang  dapat  menjadi  peringan  pidana  menurut  ketentuan  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ada  2  (dua)  macam  adalah  percobaan  dan membantu  melakukan.  Percobaan  melakukan  tindak  pidana  bisa  termasuk  dalam alasan-alasan yang meringankan pidana pelaku berdasarkan kepada Pasal 53  Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “maksimum pidana  pokok  terhadap  kejahatan,  dalam  hal  percobaan  diku rangi  sepertiga”. 61 Dari pernyataan dalam pasal tersebut telah membuktikan bahwa disini telah ada peringan pidana yang diberikan kepada pelaku yang mencoba untuk melakukan tindak pidana, percobaan bisa dikategorikan sebagai alasan peringan pidana dikarenakan pelaku tidak sampai selesai melakukan tindak pidana. Percobaan telah diatur di dalam Pasal 53 Ayat (1)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berbunyi  “mencoba melakukan  kejahatan  dipidana,  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari  adanya permulaan  pelaksanaan,  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri”. 62 Penjelasan  dalam  pasal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  ada  3  (tiga)  syarat  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  percobaan
60 Lihat Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
61 Lihat Pasal 53 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
62 Lihat Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
adalah adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan. Syarat adanya suatu perbuatan pidana harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu perbuatan dan sikap batin seseorang yang melakukan  perbuatan  pidana,  syarat  yang  didahulukan  adanya  perbuatan  pidana terlebih dahulu yang bertentangan dengan rumusan undang-undang setelah itu barulah diselidiki sikap batin pelaku tindak pidana. Dari uraian diatas maka sikap batin pelaku tindak  pidana  menjadi  faktor  penentu  apakah  ia  melakukan  perbuatan  pidana  atau tidak.  Niat menunjukkan  sikap  batin  pelaku  tindak  pidana  yang  mempunyai maksud dan  tujuan  tertentu,  niat  atau  sikap  batin  pelaku  tindak  pidana  diwujudkan  dalam bentuk  kesalahan  yang  terdiri  atas  2  (dua)  macam  yaitu  kesengajaan  dan  kealpaan. Namun, kesalahan yang dimaksud hanyalah kesengajaan sebagai maksud yang artinya seseorang menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. 63 Berdasarkan uraian diatas T yang menawarkan sebelah ginjalnya masuk  ke  dalam syarat  percobaan  yang  pertama  ini  karena T  berniat  untuk menawarkan  sebelah  ginjalnya  melalui  akun facebook bank  donor  organ  lantaran  ia mempunyai  hutang akibat  usaha  rental mobilnya  ditipu  oleh  orang  lain  sedangkan  R yang  menawarkan  sebelah  ginjalnya  juga  termasuk  ke  dalam  syarat  percobaan  yang pertama ini dikarenakan R berniat untuk menawarkan sebelah ginjalnya melalui akun facebook nya lantaran ia sudah tidak memiliki harta benda untuk membiayai pengobatan adiknya di rumah sakit.
Kemudian  adanya  permulaan  pelaksanaan,  bahwa  tidak  ada  seorangpun  dapat dipidana  apabila  masih  hanya  niat  untuk  melakukan  perbuatan  pidana,  tetapi  harus ada  wujud  suatu  sikap  fisik  tertentu.  Permulaan  pelaksanaan  artinya  telah  terjadi perbuatan tertentu dan mengarah kepada perbuatan yang disebut dengan istilah delik (tindak  pidana). 64 Permulaan  pelaksanaan  mengandung  2  (dua)  teori  yaitu  teori subjektif  dan  teori  objektif,  dimana  pengertian  teori  subjektif  adalah  permulaan pelaksanaan telah ada jika dari perbuatan yang dilakukan terbukti kehendak yang kuat dari pelaku untuk melakukan perbuatannya sedangkan pengertian teori objektif adalah memberikan  perbedaan  untuk  delik  pelaksanaan merupakan  sebagian  dari  perbuatan terlarang  sedangkan  untuk  delik  materialnya  dilihat  dari  permulaan  pelaksanaannya ada  apabila  perbuatan  itu  secara  langsung  menimbulkan  akibat  yang  terlarang. Berdasarkan  uraian  diatas  T  yang  menawarkan  sebelah  ginjalnya  masuk  ke  dalam syarat percobaan kedua ini karena T sudah melakukan permulaan pelaksanaan dengan adanya  tindakan  “menawarkan”  s ebelah  ginjalnya  melalui  akun facebook bank  donor organ  sedangkan  berdasarkan  isu  hukum  yang  berinisial  R  menawarkan  sebelah ginjalnya  masuk  ke  dalam  syarat  percobaan  kedua  ini  karena  R  telah  melakukan permulaan  pelaksanaan  dengan  “menawarkan”  sebelah ginjalnya  melalui  akun facebook nya. Dari kedua isu hukum diatas baik T maupun R telah menawarkan sebelah ginjalnya dengan memasang iklan di media sosial mereka, seperti iklan pada umumnya yang  mempunyai  unsur  menawarkan  dengan  memberikan  informasi  mengenai  objek yang  ditawarkan,  harga  dan alasan  dijual,  maka T  dan R  telah melakukan  permulaan
63 Meril Tiameledau. Op.Cit. hlm.161.
64 TPrasetyo. Op.Cit. hlm.155.
pelaksanaan.  Serta  tidak  selesainya  perbuatan  bukan  karena  kehendak  sendiri, bahwasannya  tidak  selesainya  perbuatan  pidana  dapat  dikategorikan  sebagai percobaan melakukan tindak pidana tetapi apabila perbuatan pidana dilakukan sampai selesai maka dinamakan delik selesai. Syarat ketiga ini dimaksudkan supaya orang yang dengan  kehendak  sendiri  dan  dengan  sukarela  mengurungkan  pelaksanaan  kejahatan yang  telah  dimulai  tidak  dipidana,  hal  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa pengurungan  melakukan  tindak  pidana  dari  niat  pelaku  tidak  dipidana  dan pertimbangan  utilitas  yang  berarti  bahwa  usaha  yang  paling  tepat  untuk  mencegah timbulnya  kejahatan  dengan  menjamin  orang-orang  yang  telah  mulai  melaksanakan kejahatan akan tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya, maka tidak dipidana. 65 Berdasarkan penjelasan diatas T yang menawarkan sebelah ginjalnya termasuk  ke  dalam  syarat  percobaan  ketiga  ini  karena  T  sudah  menawarkan  sebelah ginjalnya melalui akun facebook bank donor organ tetapi tidak ada calon pembeli yang menghubunginya  maka  disini  perbuatan  pidana  tidak  selesai  bukan  semata-mata karena  kehendaknya  sendiri  melainkan  karena  tidak  ada  pembeli.  Sehingga  ia  dapat dipidana  namun  mendapatkan  peringan  pidana.  Sedangkan  R  yang    menawarkan sebelah  ginjalnya  masuk  ke  dalam  syarat  ketiga  percobaan  ini  karena  R  telah mengurungkan  niatnya  akibat  ketidakcocokan  golongan  darah  dan  diketahui  sejak iklan tersebut dipasang terdapat dua calon pembeli, alasan berhentinya R menawarkan organ  tubuh  ginjalnya  juga  karena  adanya  bantuan  pengobatan  adiknya  oleh  BPJS kesehatan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Berdasarkan  isu  hukum  yang  dijelaskan  bahwa  T  dan  R  yang  menawarkan organ tubuhnya melalui media sosial facebook dengan alasan faktor ekonomi tidak bisa dikategorikan  dalam  alasan  penghapus  pidana,  seperti  yang  dijelaskan  bahwa  alasan penghapus  pidana  meliputi  daya  paksa,  pembelaan  terpaksa,  menjalankan  perintah Undang-Undang, menjalankan perintah jabatan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang tidak dapat dijadikan alasan penghapus  pidana  bagi  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  T  dan  R.  Dalam  hal  ini  isu hukum tersebut dapat dikaitkan dengan alasan peringan pidana karena sesuai dengan mekanisme  dan  klasifikasinya  bahwa  T  dan  R  dapat  dikenakan  pasal  53  KUHP mengenai percobaan. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap  T dan R adalah dikatakan mempunyai kemampuan bertanggung jawab karena telah mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum dengan kata lain pelaku sehat, mengerti  akibat  yang  akan  timbul  dari  perbuatannya,  dan mempunyai  kehendak atas diri sendiri untuk melakukan perbuatan tersebut (terpaksa). Berdasarkan hal tersebut maka  T  dan  R  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  berdasarkan  Undang- Undang yang berlaku di Indonesia.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan,  maka  dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan
65 Merren Marentek, “Dasar Pemidanaan Delik Percobaan Melakukan Kejahatan Berdasarkan Pasal 53 KUHP” Vol.10 No.2 (2021). hlm.166 .
bahwa    pada    rumusan  pertama  Jual  beli  organ  tubuh  ginjal  menjadi  pilihan  bagi sebagian  orang  yang  nekat  melakukannya  karena  alasan  himpitan  ekonomi, pengetahuan  dan  teknologi  menjadikan  pelaku  jual  beli  melakukan  aksinya  melalui media  sosial.  Di  Indonesia  tepatnya  di  Surabaya,  Jawa  Timur  dimana  seorang  pria bernama T menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial facebook dengan alasan himpitan hutang. Hal serupa juga dialami oleh R asal Pontianak, Kalimantan Barat yang menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial facebook dengan alasan membiayai pengobatan  adiknya  yang  menderita  komplikasi  penyakit.  Perbuatan  yang menawarkan  jual  beli  organ  tubuh  ginjal  melalui  media  sosial facebook dilarang  oleh hukum  pidana  maupun  Undang-Undang  Khusus  diluar  KUHP,  di  dalam  Pasal  204 Ayat  (1)  menya takan  bahwa  “Barang siapa  menjual,  menawarkan,  menyerahkan,  atau membagi-bagikan  barang  yang  diketahuinya  membahayakan  nyawa  atau  kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tah un.” , serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 64  Ayat (3) isinya  adalah  “Organ  dan/atau  jaringan  tubuh  dilarang  diperjualbelikan  dengan  dalih apapun” ,  dalam  isu  hukum  yang  telah  dibahas  baik  T  dan  R  dikategorikan  sebagai percobaan  melakukan  tindak  pidana,  karena  belum  sampai  terjadinya  jual  beli  organ tubuh ginjal. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, j ika niat untuk itu telah ternyata dari adanya  permulaan  pelaksanaan,  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” .
Dalam rumusan masalah kedua diambil kesimpulan bahwa diatas faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  tidak  bisa  dikategorikan  dalam  alasan penghapus  pidana,  seperti  yang  dijelaskan  bahwa  alasan  penghapus  pidana  meliputi daya paksa, pembelaan terpaksa, menjalankan perintah Undang-Undang, menjalankan perintah jabatan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan menjalankan perintah jabatan  tanpa  wewenang  tidak  dapat  dijadikan  alasan  penghapus  pidana  bagi perbuatan yang dilakukan oleh Rdan Teguh. Dalam hal ini isu hukum tersebut dapat dikaitkan  dengan  alasan  peringan  pidana  karena  sesuai  dengan  mekanisme  dan klasifikasinya bahwa Rdan Tdapat dikenakan pasal 53 KUHP mengenai percobaan.
Untuk  saran  sendiri  penulis  menyampaikan  bahwa  Banyaknya  praktik  jual  beli organ tubuh di Indonesia membuktikan bahwa banyak pihak yang lalai dan abai dalam menerapkan aturan yang berlaku, diperlukannya kerjasama berbagai pihak agar praktik tersebut  tidak  terjadi,  salah  satunya  adalah  menerapkan  tindakan  preventif  dengan memberikan  edukasi  dan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai  ancaman kesehatan  dan  pidana  sebagai  akibat  dari  praktik  tersebut.  Pengawasan  dari  Badan Pengawas  Rumah  Sakit,  serta  penerapan  aturan  yang  ketat  juga  perlu  dilakukan  di bidang  medis,  salah  satunya  adalah  dengan  menerapkan  prosedur  donor  yang  benar untuk  mencegah  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  melakukan  praktik  illegal dengan  menerapkan  mekanisme informed  concent (persetujuan)  dari  orang  yang  ingin
mendonorkan  organ  tubuhnya.  Serta  diketahui  bahwa  ekonomi  telah  menjadi  alasan krusial terjadinya praktik jual beli organ tubuh, disinilah kemudian peran pemerintah dan  masyarakat  agar  praktik  jual  beli  organ  tubuh  karena  desakan  ekonomi  tidak terjadi.  Seperti  dalam  kasus  terdapat  dilakukan  dialog  dengan  pihak  piutang  untuk mendiskusikan  solusi  terbaik  pembayaran  hutang  yang  tidak  memberatkan  semua pihak.  Kemudian  mengenai  R  yang  membutuhkan  uang  untuk  membayar  biaya pengobata adiknya, disinlah peran pemerintah dimana harus memastikan agar bantuan dana  kesehatan  tepat  sasaran  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan,  agar  hal  yang sedemikian rupa tidak terjadi.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 2 . Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Dellyana Shanty. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty., 1998. Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana Prenada, 2012. Teguh Prasetyo. Hukum Pidana . Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat  Klinis  dan  Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia,
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun  2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The  Top),
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pengesahan  ASEAN  Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,

## Jurnal
Damopolii,  Dodi  Ksatria.  “P ercobaan  Melakukan  Kejahatan  menurut  Pasal  53  Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana.” Lex  Privatum 4,  no.  2  (11  Februari  2016). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11362.
Gani, Ruslan Abdul. “ Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia :” 8, no. 2 (2016): 22.
“K ebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  |  Ariyanti  |
Jurnal Yurid is.” Diakses 14 Januari 2022. https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789. Laki, Yesenia Amerelda. “ Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia.” Lex Et Societatis 3, no. 9 (9 November 2015). https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10176.
Lintang, Reggy.  “A spek Hukum  Terhadap  Pemanfaatan  Organ  Tubuh  Manusia  untuk Kelangsungan  Hidup.” Lex  Et  Societatis 1,  no.  5  (12  November  2013). https://doi.org/10.35796/les.v1i5.3181.
Lucky  Raspati.  “Konsep  Ketidakm ampuan  Bertanggung  Jawab  dan  Penerapannya Dalam Peradilan Pidana Indonesia” Vol.18 No.1. (2013).
Makanoneng, Doddy. “ Cacat Kejiwaan s ebagai Alasan Penghapus Pidana.” Lex Crimen 5, no. 4 (27 Juli 2016). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13124. Meril  Tiameledau.  “Percobaan sebagai  Alasan  Diperingankannya  Pidana  bagi  Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP” Vol.4 No.3 (2016). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/11515/1111. Merren  Marentek.  “Dasar  Pemida naan  Delik  Percobaan  Melakukan  Kejahatan Berdasarkan Pasal 53 KUHP” Vol.10 No.2 (2021). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33107.
Mosa,  Ansella  Rambu,  Dr  Lucky  E ndrawati,  dan  Milda  Istiqomah.  “ Jual/Beli  Organ Tubuh Manusia Menur ut Perspektif Kejahatan Lintas Negara,” T. T., 19.
Risan  Izaak.  “P enerapan  Alasan  Penghapus  Pidana  dan  Pertimbangan  Hukumnya (Studi  Kasus  Putusan  MA  RI.  No.  103.K/Pid/2012,  dan  Putusan  MA,  RI  No.
1850.K/Pid/2006)” Lex Crimen Vol. V/No. 6 (t.t.).
https://media.neliti.com/media/publications/150974-ID-penerapan-alasan- penghapus-pidana-dan-pe.pdf.
Romi  Saputra.  “Pertanggungjawaban  Pidana terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan Organ  Tubuh  Manusia  untuk  Kepentingan  Transplantasi  Organ  dalam  Hukum Pidana  Indonesia.” JOM  Fakultas  Hukum Volume  III  Nomor  2  (Oktober  2016). https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/22025/21315.
Ruslan Abdul Ghani dan Yudi Armansyah. “P enegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU
Kesehatan.” Vol.8 No.2. (2016). https://journal.iain- samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/608/454.
Sari,  Octorina  Ulina.  “ Jurnal  Upaya  Perlindungan  Korban  Perkosaan  Ditinjau  dari Sudut Pandandang Viktimologi,” T.T., 19.
“T ransplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati | Simbolon | Lex Et Societ atis.” Diakses 13
September 2021. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1318. Yesenia Amerel da Laki. “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ket entuan Hukum Positif Indonesia” Vol.3 No.9 (2015).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10176/9763. Zanuard, Doffi. “ Alasan Penghapus Pidana bagi Korban yang Melakukan Tindak Pidana Karena  Dipaksa  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang. ” Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum 0,  no.  0  (3  Maret 2015). http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/870.

## Internet
“Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M - Hala man 3.” Diakses 13  September  2021.  https://www.cnbcindonesia.com/news/20201117155530-4- 202488/fenomena-jual-organ-hati-bernilai-rp-14-m-ginjal-rp-25-m/3.
Hantoro,  Ju li.  “Pe njual  Miras  Akan Dijerat  Pasal  204  KUHP.”  Tempo,  24  September 2013. https://nasional.tempo.co/read/516032/penjual-miras-akan-dijerat-pasal- 204-kuhp.
“Jual  Ginjal  di Facebook demi  Adik,  Cuma  2  Peminat,  Akhirnyai  Begini  Jalan  Cerita Gadis  Pontianak  -  Wartakotal ive.com.”  Dia kses  13  September  2021. https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/12/jual-ginjal-di- facebook -demi-adik- cuma-2-peminat-akhirnyai-begini-jalan-cerita-gadis-pontianak.
“Perdagangan Terlarang Organ Tubuh.” Diakses 13 September 2021. https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq.
Sinaga,  Deddy.  “Kemiskinan  di  Balik  Kasus  Jual  Beli  Organ.”  student.  Diakses  17 Oktober  2021.  https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20160601150259-322- 135064/kemiskinan-di-balik-kasus-jual-beli-organ.
merdeka.com. “Tawarkan  Organ  Karena  Desakan,”  16  November  2015. https://www.merdeka.com/khas/tawarkan-organ-karena-desakan-penjualan- organ-tubuh.html.