DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4 Received: 31 Mei 2024, Revised: 12 Juni 2024, Publish: 13 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Budaya & Masyarakat Digital dalam Ketahanan Siber di Indonesia: Sebuah Adaptasi dari Pendekatan Capacity Maturity Model (CMM)
Arnold Hiras Simorangkir 1 , Arthur Josias Simon Runturambi 2
1 Magister Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, hsimorangkir@gmail.com
2 Program Ketahanan Nasional SKSG, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, simonrbi@yahoo.com
Corresponding Author: hsimorangkir@gmail.com
Abstract: Indonesia  has  been  ranked  among  the  top  in  data  leakage  in  the  world  in  recent years, according to a study by the Dutch cybersecurity firm Surfshark. This paper discusses benchmarking  Indonesia's  cyber  strategies and policies against  best  practices using Oxford University  Capacity  Maturity  Model  (CMM)  Approach.  In  this  paper,  the  author  takes cultural and social dimensions from CMM to become the main attraction in this writing. This paper  provides  recommendations  on  the  gap  between  the  policy  strategy  and  the  CMM framework  in  achieving  the  ideal  Maturity  level.  Maturity  level  is  measured  in  5  maturity levels  start  up,  formative,  established,  strategic,  dynamic.  This  study  uses  a  qualitative method  with  literature  study  approach.  Data  collection  involved  through  key  informant interviews  with  cyber  policy  holders  in  Indonesia.  CMM  Approach  to  formulating recommendations  on  the  ideal  Cyber  Resilience    Roadmap  next    to  be  explained  in  the cultural  and  societal  dimension  of  cyber  resilience  that  is  developing  in  Indonesia.  This writing recommends that collaboration between the government and the private sector, which is  structured  and  supported  of  good  cyber  governance,  is  very  needed  in  maintaining  and developing cybersecurity.
Keyword: Digital Culture, Cyber Security, Cyber Resilience, Capacity.
Abstrak: Indonesia telah menduduki peringkat teratas dalam kebocoran data di dunia dalam beberapa  tahun  terakhir,  menurut  sebuah  studi  oleh  perusahaan  keamanan  siber  Belanda, Surfshark.  Artikel  ini  membahas  pembandingan  strategi  dan  kebijakan  siber  Indonesia terhadap  praktik  terbaik  dengan  menggunakan  pendekatan  Oxford  University Capacity Maturity  Model (CMM).  Dalam  tulisan  ini,  penulis  mengambil  dimensi  budaya  dan  sosial dari CMM menjadi daya tarik utama dalam tulisan ini. Makalah ini memberikan rekomendasi tentang  kesenjangan  antara  strategi  kebijakan  dan  kerangka  kerja  CMM  dalam  mencapai tingkat  Kematangan  yang  ideal.  Tingkat  kematangan  diukur  dalam  5  tingkat  kematangan mulai,  formatif,  mapan,  strategis,  dinamis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara informan kunci dengan pemegang kebijakan siber di Indonesia. Pendekatan CMM untuk merumuskan
rekomendasi  Peta  Jalan  Ketahanan  Siber  yang  ideal  selanjutnya  dijelaskan  dalam  dimensi budaya  dan  kemasyarakatan  ketahanan  siber  yang  berkembang  di  Indonesia.  Tulisan  ini merekomendasikan  bahwa  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  swasta  yang  terstruktur  dan didukung tata kelola siber yang baik sangat diperlukan dalam menjaga dan mengembangkan keamanan siber.
Kata Kunci: Budaya Digital, Keamanan Siber, Model Kematangan Kapasitas.

## PENDAHULUAN
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di  dunia.  Mengutip  laporan We  Are  Social 2022,  angka  pengguna  internet  di  tanah  air mencapai sekitar 204,7 juta dengan tingkat penetrasi sebanyak 73,3 persen per Januari 2022. Angka ini naik sekitar 1,03 persen dibanding tahun sebelumnya  (Annur,  2022). Sayangnya, angka pengguna internet yang makin banyak tiap tahunnya ini tidak dibarengi dengan tingkat keamanan  siber  yang  mumpuni.  Melansir  data  dari National  Cyber  Security  Index (NCSI), skor  keamanan  siber  Indonesia  menempati  peringkat  6  se-Asia  Tenggara  dan  peringkat  83 dari total 160 negara di dunia. Nilai keamanan siber Indonesia hanya sebesar 38,96 dari 100 per Agustus 2022. Sementara, Malaysia menempati posisi nomor satu sebagai negara dengan indeks  keamanan  siber  terbaik  di  Asia  Tenggara  yang  mencapai  skor  79,22  dan  menduduki peringkat  ke-19  secara  global  (Naurah,  2022).  Adapun,  NCSI  mengukur  indeks  penilaian tersebut berdasarkan sejumlah indikator, misalnya terkait aturan hukum negara bersangkutan mengenai keamanan siber, ada atau tidaknya kerja sama pemerintah atau lembaga lain dalam keamanan siber, hingga rangkaian program yang terfokus pada keamanan siber (Daeng, et al., 2023).
Tingginya  kasus  kebocoran  data  internet  di  Indonesia  secara  global  menjadikan Indonesia  juga  menempati  urutan  pertama  sebagai  negara  dengan  tingkat  pembobolan  data terbanyak  se-Asean    (Naurah,  2022).  Kebocoran  data  di  RI  pada  kuartal  II/2022  bahkan mengalami  kenaikan sebesar 143 persen dari kuartal  I/2022  ( quarter to  quarter /qtq)  (Dihni, 2022).  Surfshark  mencatat  bahwa  sejak  tahun  2004,  total  kasus  kebocoran  data  di  tanah  air sudah mencapai 120,9 juta. Sementara itu, akun yang mengalami kebocoran data pada kuartal II/2022  naik  dua  persen  (qtq)  secara  global  menjadi  459  akun  dibobol  per  menitnya, dibanding kuartal sebelumnya sebanyak 450 akun per menit. Merujuk pada data, laporan dari akun  yang mengalami kebocoran data di dunia sudah mencapai 74,9 juta kasus dari seluruh dunia  pada  kuartal  II/2022.  Angka  ini  meningkat  dibandingkan  kuartal  sebelumnya  (qtq) yang sebanyak 60,3 juta (Naurah, 2023).
Mencapai  keamanan  siber  dan  ketahanan  di  tingkat  nasional  merupakan  tanggung jawab  bersama  dari  semua  pemangku  kepentingan,  yaitu  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat  sipil  (BSSN,  2023).  Tindakan  terkoordinasi  dan  pendekatan  multi stakeholder diperlukan  untuk  mengembangkan  dan  melaksanakan  strategi  dan  rencana  keamanan  siber nasional  (Rahmadiani,  Mantovani,  Hariz,  Haryanto,  &  Aidad,  2019).  Berbagai  metodologi, pedoman, dan tempat untuk menentukan strategi keamanan siber nasional atau sektoral yang terstruktur  dengan  baik  dan  komprehensif  disediakan  oleh  organisasi  dunia  seperti  ITU, OECD,  ENISA  UE,  OSCE,  badan  standardisasi,  dan  penelitian  akademik.  Sebagian  besar dari  mereka  telah  mendalilkan  ―ketahanan  dunia  maya‖  sebagai  tujuan  utama  baru  untuk meningkatkan  ‗keamanan  dunia  maya‘  (Ahmad,  Putri,  Styawan,  Nugraha,  &  Magdalena, 2018).  Strategi  juga  tercermin  dalam  peta  jalan  yang  menguraikan  langkah-langkah  dan tujuan  yang  akan  dicapai  pada  berbagai  fase  rencana  peningkatan  (Kementerian  Pertahanan Republik  Indonesia,  2014).  Tantangannya  adalah  bagaimana  mengevaluasi  tingkat pencapaian,  efisiensi,  dan  efektivitas  langkah-langkah  tersebut,  dan  secara  lebih  umum, bagaimana menilai keseluruhan tingkat kesiapan, kapasitas dan secara objektif mengevaluasi
kemampuan  keamanan  dan  ketahanan  di  tingkat  sektoral  dan  nasional  (Priyono  &  Marnis, 2008).  Ada  juga  kebutuhan  akan  metodologi  terpadu  untuk  memantau  kemajuan  dan membandingkan status yang dicapai di antara organisasi, sektor, negara, dan masyarakat.
Selama  beberapa  dekade,  pendekatan  berdasarkan  model  maturitas  telah  digunakan secara  luas  di  perusahaan  IT  dan  sektor  teknologi,  serta  pengadaan  publik,  dimulai  dengan pertahanan,  untuk  menilai  kesiapan  dan  kemampuan  organisasi  untuk  memberikan  produk dan layanan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan. ruang lingkup, waktu dan anggaran (Carallo, et  al.,  2023).  Di  sisi  lain,  organisasi,  komunitas,  dan  negara  harus  hidup  dan  mematuhi sejumlah  peraturan,  standar,  dan  persyaratan  yang  terus  meningkat  (Sekretariat  Jenderal Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia,  2019).  Untuk  mengatasi  semua  itu  dan  belum memenuhi tujuan bisnis spesifik organisasi, model kematangan dan metode penilaian ternyata menjadi cara yang paling efisien dan efektif untuk organisasi yang lebih besar dan lebih kecil.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  bentuk  analisis  deskriptif  dengan  metodologi  kualitatif guna  menjelaskan  sesuatu  secara  intuitif  dan  sistematis.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif, dimana  peneliti  kualitatif  berusaha  mencari  arti,  pemahaman,  definisi  tentang  suatu fenomena, kejadian melalui keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam obyek yang diteliti.  Penelitian  kualitatif  adalah  cara  yang  memfokuskan  untuk  mendapatkan  makna, definisi,  konsep,  karakteristik,  dan  sebagainya  termasuk  deskripsi  mengenai  fenomena tertentu  yang memiliki sifat  alami  dan menyeluruh  yang disajikan secara naratif  (Sugiyono, 2019).  Penelitian  kualitatif  merupakan  mekanisme  pencarian  dan  pengumpulan,  termasuk analisis  dan  interpretasi  secara  komprehensif  untuk  menghasilkan  pemahaman  mengenai permasalahan yang menarik (Yusuf, 2017).
Penekanan  analisis  deskriptif  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan memberikan  pemahaman.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  primer  dan  sekunder (Creswell,  1998).  Di  sisi  lain,  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  didapatkan  melalui  media online dan  sumber-sumber  lainnya,  serta  digunakan  sebagai  data  pendukung  yang  memiliki keterkaitan  terhadap  masalah  penelitian  (Yin,  1989).  Dengan  penggunaan  studi  pustaka, peneliti  akan  menjabarkan  dan  menganalisis  sesuai  dengan  data  dan  informasi  yang dikumpulkan  terkait  penelitian  ini.  Pengumpulan  data  juga  dilakukan  melalui  wawancara informan kunci dengan pemegang kebijakan siber di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Negara dalam Ruang Siber
Memaknai  perkembangan  teknologi  dalam  suatu  negara  tidak  mungkin  tanpa mengaitkannya  dengan  peranan  negara  di  dalamnya.  Untuk  itu,  perlu  memaknai  negara sebagai  salah  satu  bagian  dari  elemen  yang  terdapat  di  dalam  politik,  selain  kekuasaan, pengambilan  keputusan,  kebijakan,  dan  pembagian  alokasi  sumber  daya.  Representasi kekuasaan  yang terdapat dalam suatu negara demokrasi dipegang oleh pemerintah berdaulat yang  mendapatkan  mandat  dari  rakyat  yang  memiliki  pokok  tujuannya,  yaitu  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Adanya  perkembangan  teknologi  berdampak  besar terhadap  cara-cara  pemerintah  menjalankan  roda  pemerintahan,  memberikan  pelayanan publik,  dan  memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih  baik  kepada  rakyatnya  dengan memanfaatkan segala bentuk teknologi baru dalam ruang siber (Tambun, Damayanti, Sari, & Darmawan, 2023).
Terkait  hal  tersebut  perlu  terlebih  dahulu  kita  memahami  konsep  mengenai  negara. Harold  J.Laski  dalam  Syaiful  Bakhri  (2018)  berpandangan  bahwa  negara  memiliki kewenangan  yang  secara  sah  dapat  memaksa  individu-individu  atau  kelompok-kelompok yang menjadi bagiannya. Negara juga bisa disebut sebagai suatu masyarakat atau kelompok manusia  yang  hidup,  bekerja  sama,  dan  terintegrasi  untuk  mewujudkan  keinginan  bersama.
Dalam sebuah negara, cara masyarakat hidup harus ditaati bersama dan diawasi oleh negara karena memiliki kewenangan mengikat dan dapat memaksa (Bakhri, 2018). Keamanan siber dapat  dipahami  sebagai  sebuah  konsep,  teknologi,  pedoman,  kebijakan,  pelatihan,  praktek, jaminan,  dan  tindakan  keamanan  yang  berguna  untuk  melindungi  organisasi,  aset,  dan lingkungan  siber  pengguna.  Dalam  sebuah  keamanan  lingkungan  siber  terdapat  perangkat yang dihubungkan dengan infrastruktur, aplikasi, komputasi, layanan, sistem telekomunikasi dan  informasi  yang  termasuk  dalam  organisasi  dan  aset  pengguna.  Dengan  demikian, memelihara  dan  memastikan  aset  pengguna  dan  organisasi  aman  terhadap  ancaman  atau risiko  keamanan  yang  mungkin  muncul  di  ranah  siber,  adalah  salah  satu  fungsi  dari keamanan  siber  (Ardiyanti,  2014).  Peran  negara  dan  pemerintah  merupakan  hal  yang  tidak dapat  dibedakan.  Kita  juga  bisa  memahami  bahwa  di  ranah  siber  peran  pemerintah  sebagai representasi  kekuasaan  yang  menyatakan  bahwa  negara  hadir  di  dalam  ruang  siber  untuk mengatur  kehidupan  warganya  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama  untuk menyejahterakan kehidupan rakyat terbukti sangat besar.
Berkaitan dengan peran negara dalam ruang siber dalam konteks nasional, maka perlu disusun  suatu  regulasi  yang  jelas  dan  detail  sebagai  pedoman  bagi  warga  negara  dalam beraktivitas  di  dalam  ruang  siber,  juga  untuk  menjamin  kedaulatan  negara  maupun  warga negaranya  dari  data-data  yang  berkaitan  dengan  dirinya.  Untuk  mengawasi  aktivitas  warga negara  dalam  semangat  yang  demokratis,  kritis,  tetapi  tetap  tidak  kebablasan,  diperlukan regulasi hukum  yang dikeluarkan oleh negara  yang berfungsi sebagai rambu-rambu. Terkait perlunya  disusun  dasar  hukum  yang  jelas  sebagai  pedoman  aktivitas  warga  di  ruang  siber, menurut  Boele-Woelki  dalam  Nudirman  Munir  (2017),  dibutuhkan  peran  dan  keterlibatan pemerintah  secara  langsung  untuk  membuat  regulasi  di  ruang  siber,  utamanya  untuk menyelesaikan  masalah  (hukum  atau  non-hukum)  yang  bisa  timbul.  Tom  Maddox  dalam Munir  sejalan  dengan  Boele-Woelki,  perbedaannya  hanya  pada  fungsi  pengendalian  saja (Munir, 2017). Kelemahan dunia siber di Indonesia disebabkan karena minimnya pengaturan terkait siber yang berakibat pada timbulnya kerancuan di tengah anggota masyarakat. Dunia siber  yang  melewati  batas-batas  negara,  batas  wilayah  kepemilikan,  hingga  batasan  pribadi yang  berakibat  timbulnya  konflik  juga  sengketa  yang  terjadi  di  tengah  anggota  masyarakat (Munir, 2017).
Dalam  konteks  Indonesia,  pada  tahun  2017  Presiden  Jokowi  membentuk  Badan  Siber dan  Sandi  Negara  atau  biasa  disingkat  BSSN.  Pembentukan  BSSN  yang  merepresentasikan hadirnya negara dalam pengelolaan ruang siber nasional memilki peranan yang penting untuk mengoptimalkan  koordinasi  juga  kerjasama  lembaga-lembaga  lainnya  selaku stakeholder dalam ranah siber  di  Indonesia. Stakeholder lainnya terkait ruang siber nasional  yaitu:  TNI/ Kementerian  Pertahanan  (terkait  pertahanan  siber),  Polri  (terkait  kejahatan  siber), Kementerian  Luar  Negeri  (diplomasi  siber),  dan  kementerian/lembaga  lainnya  yang  terkait dengan  tupoksi  di  bidang  siber.  Dalam  perjalanannya,  BSSN  sebetulnya  telah  menjalankan pembinaan terkait cyber security community . Terkait fungsi dari proteksi ini ada pada Deputi II  bidang  proteksi  yang  memiliki  tugas  dalam  bidang  tata  kelola  keamanan  informasi (Chotimah,  2019).  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  sebagian  besar  unit  kerja  BSSN  sebelumnya berasal  dari  Lembaga  sandi  Negara  (Lemsaneg).  Lemsaneg  sudah  didirikan  sejak  lama, bahkan sejak era Soekarno dengan bentuk  jawatan sandi.  Tupoksi  Lemsaneg  terkait dengan persandian  yang  memiliki  fokus  pada  keamanan  informasi.  Dalam  hal  ini  fungsi  keamanan informasi memiliki kedekatan substansial dengan keamanan siber yang menjadi tupoksi dari BSSN saat ini.
Menurut  mantan  Kepala  BSSN,  Djoko  Setiadi,  BSSN  mampu  mendeteksi  ancaman siber  yang  terjadi  sepanjang  2018.  Dengan  kemampuan  deteksi  ini  diharapkan  agar  semua pihak  bisa  memahami  pergeseran  perilaku  serangan  siber.  Terkait  kemampuan  tersebut, BSSN telah mendeteksi  jumlah serangan sepanjang  Januari hingga Oktober 2018,  sebanyak 207.9 juta serangan. Serangan paling banyak adalah melalui virus trojan . Selain itu, sebanyak
36  juta  aktivitas malware juga  menyerang  situs-situs  penting  di  Indonesia.  Kasus  peretasan hacker di Indonesia belum lama ini juga terjadi yang menghadirkan nama ―Bjorka‖ menjadi perhatian publik. Selain kasus ―Bjorka‖ terdapat beberapa kasus-kasus lain yang meresahkan publik  khususnya  terkait  permasalahan  perlindungan  data  pribadi.  Pada  Bulan  Mei  Tahun 2021,  BPJS  Kesehatan  juga  mengalami  peretasan  yang  menyebabkan  kebocoran  data sejumlah besar Warga Negara Indonesia. Termasuk juga beberapa kementerian/lembaga yang diretas  oleh hacker yang  menyebabkan  kebocoran  data,  terutama  data-data  pribadi  pegawai instansi tersebut, dan data-data lainnya. Sedangkan pada Tahun 2022, menurut data BSSN di Indonesia telah terjadi lebih dari 700 juta serangan siber. Serangan siber ini didominasi oleh malware maupun ransomware yang  memiliki  motif  menginginkan  sejumlah  tebusan. Sedangkan  sebelumnya  pada  Tahun  2021,  data  BSSN  menyampaikan  bahwa  di  Indonesia terjadi 1,6 Miliar serangan siber yang didominasi kategori malware (Gustiani, 2023). Dalam hal  ini,  jumlah  data  serangan  siber  di  Indonesia  dapat  merepresentasikan  bahwa  keamanan siber merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Model Kedewasaan dan Masyarakat Digital Asal dan Jenis Kematangan Model
Konsep  model  kedewasaan  untuk  industri  perangkat  lunak/TIK  pada  awalnya disponsori  oleh  militer  AS  yang  ingin  mengembangkan  metode  untuk  secara  objektif mengevaluasi kapabilitas dan kematangan proses subkontraktor perangkat lunak/TIK. Karena berbagai  teknologi,  standar,  ukuran  dan  kapasitas  pemasok  yang  berbeda,  ada  kebutuhan untuk  menilai  secara  objektif  secara  terpadu  tingkat  keandalan,  kepercayaan,  dan  risiko terkait kualitas perangkat lunak/layanan TIK. Model kedewasaan memberikan transisi terukur juga  antara  level  yang  berbeda  (atau  langkah,  tahapan).  Mereka  memungkinkan  untuk membandingkan  organisasi  dengan  "tingkat  kematangan"  mereka  dan  memberikan pendekatan terstruktur dan diprioritaskan untuk rencana perbaikan.
Model kematangan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis (Sharkov, 2020):
1. Progression  Maturity  Models ,  sering  diilustrasikan  dengan 'journey' ,  merepresentasikan perkembangan  atau  penskalaan  sederhana  dari  atribut,  karakteristik,  indikator,  pola  di mana  pergerakan  naik  tingkat  kematangan  menunjukkan  perkembangan  kematangan atribut.  Level  menggambarkan  ―status  yang  lebih  tinggi‖  berikutnya  dari  pencapaian, kemajuan,  atau  ‗langkah‘  dalam  evolusi  dan  memberikan  peta  jalan  transformatif  yang jelas.  Namun  dalam  praktiknya,  mereka  tidak  mengukur  kematangan  proses  maupun kapabilitas;
2. Capability  Maturity  Models (CMMs):  dimensi  yang  dievaluasi  mewakili  kemampuan organisasi di sekitar serangkaian karakteristik, indikator, atau pola, yang sering dinyatakan sebagai  'praktik'.  Biasanya  disebut  sebagai  "model  proses".  Level  tipikal  model  CMM diberi nama di sekitar kematangan proses, misalnya:
3. ad-hoc → dikelola → ditentukan → dikelola secara kuantitatif → dioptimalkan
4. Hybrid  Maturity  Models menggabungkan  karakteristik  model  progresif  dengan  atribut kapabilitas  dari  model  maturitas  kapabilitas  dan  mencerminkan  transisi  antar  level  yang terkait  dengan  maturitas  kapabilitas  sementara  secara  arsitektural  menggunakan  atribut, indikator,  dan  pola  model  progresi.  Mereka  relatif  mudah  digunakan  dan  dipahami, terutama dalam domain materi pelajaran tertentu.
Model  kematangan,  terlepas  dari  jenisnya,  memiliki  struktur  serupa  yang  memastikan hubungan yang harmonis antara tujuan, praktik terbaik, dan penilaian, dan juga memfasilitasi definisi  peta  jalan  peningkatan  antara  kemampuan  saat  ini  dan  target  dalam  konteks  tujuan bisnis, standar, dan karakteristik khusus domain. Struktur tipikal meliputi (Sharkov, 2020):: 1. Tingkat  kematangan:  menunjukkan  keadaan  transisi  (juga  langkah);  dalam  pendekatan hybrid mereka juga dapat dipetakan ke "tingkat kemampuan";
2. Domain  model:  kelompok  atribut  dan  aktivitas  ke  dalam  area,  biasanya  disebut  sebagai ―area proses‖;
3. Atribut: isi inti model, dikelompokkan berdasarkan domain dan level, berdasarkan praktik, resep, pengetahuan, standar;
4. Metode penilaian:  penilaian secara terpadu  yang  menghasilkan penilaian  yang sebanding dan  bermakna  (lebih  dari  sekadar  kotak  centang).  Kegunaan  utamanya  adalah  untuk mengevaluasi  kepatuhan  terhadap  model  secara  objektif,  memberikan  indikator  yang terukur  untuk  pencapaian  dan  kemajuan,  daripada  membandingkan  organisasi.  Penilaian bisa formal (ahli) dan informal (termasuk penilaian diri);
5. Rencana peningkatan (peta jalan): metode penilaian memberikan evaluasi keadaan saat ini, analisis  kesenjangan  terhadap  tingkat  target,  identifikasi  ruang  lingkup  dan  prioritas peningkatan,  perencanaan  peningkatan,  dan  memverifikasi  hasil  (mencapai  tingkat selanjutnya atau mempertahankan tingkat saat ini).
Pengenalan  dan  penggunaan  awal  model  kematangan  berada  di  industri  perangkat lunak/TI.  Setelah  penggunaan  pertama  model  kematangan  bertahap  oleh  Richard  L.  Nolan pada  tahun  1973,  dan  karya  berikutnya  dari  Watts  Humphrey,  awalnya  di  IBM  dan  setelah tahun  1986  di  Institut  Rekayasa  Perangkat  Lunak  (SEI),  Universitas  Carnegie  Mellon (CMU),  Departemen  AS  of  Defense  meminta  kerangka  maturitas  proses  yang  diformalkan dari  SEI  untuk  dapat  mengevaluasi  kontraktor  perangkat  lunak.  Pada  awal  1990-an,  SEI memperkenalkan Capability  Maturity  Model (CMM)  formal  dengan  lima  tingkat kematangan.  Selanjutnya,  pada  tahun  2002,  model  yang  jauh  lebih  komprehensif  dan terintegrasi, Capability Maturity Models Integration (CMMI) diterbitkan, dengan versi paling populer 1.3 tahun 2010. Ini berlaku untuk rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem, akuisisi perangkat lunak dan sistem, dan pengiriman layanan sebagai konstelasi yang berbeda dengan inti yang sama. CMMI selanjutnya dikelola oleh CMMI Institute ( spin-off dari CMU), yang diakuisisi pada tahun 2016 oleh ISACA. Versi baru 2.0 dirilis pada tahun 2018. Lima tingkat kematangan yang ditentukan oleh CMMI untuk mencerminkan kematangan proses yang telah ditetapkan dan dilembagakan adalah:
Awal -> Dikelola -> Ditetapkan -> Dikelola secara kuantitatif -> Mengoptimalkan Sejak  saat  itu,  model  kematangan  kapabilitas  telah  diperkenalkan  secara  luas  dalam domain seperti infrastruktur TIK, semua jenis rekayasa perangkat lunak, manajemen layanan, manajemen  proses  bisnis,  manufaktur,  teknik  sipil,  dan  keamanan  siber.  Institut  CMMI menerbitkan pada tahun 2018 ― CMMI Cyber  Maturity Platform ‖ untuk mengatasi penilaian ketahanan dunia maya.

## Model Kematangan Kemampuan untuk Keamanan Siber dan Ketahanan Siber
Selama  dekade  terakhir,  beberapa  kerangka  keamanan  siber  dan  ketahanan  telah diusulkan. Sebuah studi baru-baru ini mengidentifikasi lebih dari 25 kegiatan penelitian di 36 industri  berbeda  yang  berusaha  mencapai  kejelasan  yang  lebih  baik  tentang  ruang  lingkup, karakteristik, sinergi, dan kesenjangan yang akan memfasilitasi kemajuan penelitian ilmiah di bidang ini (Fischer-Hübner, et al., 2021). Pemetaan teknis tahun 2017 yang membandingkan model  kematangan  yang  digunakan  di  berbagai  sektor,  termasuk  pendidikan  dan  kesadaran, menjadi sumber lain untuk survei kami. Studi ini mengklasifikasikan kerangka kerja sebagai strategis  atau  operasional,  berdasarkan  hierarki  pengaruh  keputusannya,  berdasarkan serangan  yang  ditangani,  melalui  metode  yang  digunakan  dan  area  implementasi.  Sebagai latihan  untuk  menentukan  popularitas  istilah  tersebut,  kami  melakukan  penelusuran sederhana  di Google  Scholar ,  yang  menghasilkan  lebih  dari  10.000  hasil  untuk  ―model kedewasaan  keamanan  siber‖,  dan  sekitar  12.000  hasil  untuk  ―penilaian  kedewasaan ketahanan  siber‖.  Untuk  survei  kami,  kami  memilih  beberapa  kerangka  kerja  yang diidentifikasi  dalam  penelitian  sebelumnya  dan  menambahkan  pekerjaan  yang  lebih  baru, karena kami bertujuan mengidentifikasi penerapan di tingkat yang lebih tinggi dari organisasi
(seperti  sektor,  komunitas,  negara),  kesamaan  hasil  penilaian,  dan  kemungkinan  untuk aplikasi interdisipliner, lintas sektoral dan lintas batas.

## Model Kematangan Kapasitas Keamanan Siber untuk Negara (CMM-GCSCC )
CMM-GCSCC  adalah  kerangka  kerja  metodis  yang  dirancang  untuk  meninjau kematangan kapasitas keamanan siber suatu negara. Ini dikembangkan oleh Pusat Kapasitas Keamanan Siber Global  (GCSCC) melalui latihan kolaboratif global  yang diluncurkan pada tahun  2014.  Untuk  masing-masing  dari  lima  dimensinya  sebagaimana  ditunjukkan  pada Tabel 1, model memberikan faktor (total 24 untuk versi ini) yang menentukan kriteria untuk menunjukkan kapasitas keamanan siber masing-masing. Sebagian besar faktor diperiksa dari beberapa sudut pandang, dan terdiri dari serangkaian indikator dalam lima tahap kematangan untuk  setiap  dimensi,  yang  diberi  nama  sebagai  berikut:  start-up;  formatif;  didirikan; strategis; dinamis.
CMM-GCSCC  adalah  salah  satu  alat  penilaian  paling  populer  yang  berlaku  untuk negara  dan  wilayah,  yang  digunakan  oleh  organisasi  internasional  seperti  ITU,  Organisasi Negara-Negara  Amerika  (OAS),  Bank  Dunia,  Pusat  Keamanan  Siber  Oseania,  Pusat Kapasitas Keamanan Siber untuk Afrika Selatan, RAND Corporation, dll. Telah digunakan di lebih  dari  80  negara  dengan  lebih  dari  110  penilaian  dan  dua  studi  regional  oleh  OAS. Banyak profil negara tersedia untuk umum dan tingkat  yang dicapai dapat ditinjau, bersama dengan  perbaikan  yang  disarankan.  Versi  baru  direncanakan  untuk  diterbitkan  pada  paruh kedua  tahun  2020.  Perlu  dicatat  bahwa  'kapasitas'  tidak  setara  dengan  'kemampuan',  dan modelnya  kurang  formal  daripada  penilaian  kematangan,  meskipun  dimensi  dan  faktor mungkin cocok.
Tabel 1. Model Kematangan Kapasitas Keamanan Siber untuk Negara (CMM dari GCSCC).
Dimensi Faktor-faktor Kebijakan dan Strategi Keamanan Siber Strategi  Keamanan  Siber  Nasional;  Tanggapan  Insiden;  Perlindungan Infrastruktur Kritis (CI); Manajemen Krisis; Pertahanan dunia maya; Redundansi Komunikasi Budaya dan Masyarakat Cyber Pola  Pikir  Keamanan  Siber;  Kepercayaan  dan  Keyakinan  di  Internet; Pemahaman Pengguna tentang Perlindungan Informasi Pribadi Online; Mekanisme Pelaporan; Media dan Media Sosial Pendidikan, Pelatihan, dan Keterampilan Cybersecurity Peningkatan  Kesadaran;  Kerangka  Pendidikan;  Kerangka  Pelatihan Profesional Kerangka Hukum dan Regulasi Kerangka  Hukum;  Sistem  keadilan  kriminal;  Kerangka  Kerja  Sama Formal dan Informal untuk Memerangi Cybercrime Standar, Organisasi, dan Teknologi Kepatuhan  terhadap  Standar;  Ketahanan  Infrastruktur  Internet; Kualitas  Perangkat  Lunak;  Kontrol  Keamanan  Teknis;  Kontrol Kriptografi; Pasar Keamanan Siber; Pengungkapan yang Bertanggung Jawab

## Indeks dan Kematangan Cybersecurity
Dengan  meningkatnya  minat  dan  ambisi  negara-negara  untuk  mempercepat  program perbaikan dan mempromosikan prestasi mereka secara internasional, instrumen evaluasi dan pemeringkatan  status  negara  lainnya  adalah  indeks  internasional/global.  Ada  banyak  indeks yang  telah  dibuat  selama  beberapa  dekade  di  berbagai  bidang  seperti  pengembangan masyarakat  informasi,  kesiapan  digital,  konektivitas  internet,  literasi  komputer,  dll.  ITU menerbitkan  ―Indeks  keamanan  siber‖  pada  tahun  2017  dengan  indeks  keamanan  siber internasional paling populer. Penulis akan mengomentari tiga di antaranya dengan fokus pada penilaian negara.
Global  Cybersecurity  Index (GCI)  sebagai  kerangka  penilaian  berdasarkan Global Cybersecurity Agenda (GCA) dari ITU. GCI mengukur komitmen negara terhadap keamanan siber  di  tingkat  global.  Penilaian  tersebut  mengukur  tingkat  pembangunan  atau  keterlibatan
suatu negara melalui survei online berbasis pertanyaan yang disusun berdasarkan lima pilar— Langkah  Hukum,  Langkah  Teknis,  Langkah  Organisasi,  Peningkatan  Kapasitas,  dan  Kerja Sama—menggunakan 25 indikator dan sub-indikator tambahan, lalu menghitung sebuah skor keseluruhan  (Cloramidine  &  Badaruddin,  2023).  Sejak  survei  pertama  di  tahun  2013,  GCI mempromosikan  inisiatif  keamanan  siber  melalui  perbandingan.  Edisi  ketiga  GCI  (tahun 2018),  yang  mencakup  lebih  dari  193  negara  dan  menghasilkan  tiga  laporan  regional, menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan  dalam  keamanan  siber  di  seluruh  dunia,  karena semakin  banyak  negara  yang  memiliki  strategi  keamanan  siber,  rencana  nasional,  tim respons,  dan  undang-undang  khusus.  Namun,  kesenjangan  yang  signifikan  antar  daerah masih diamati.
National  Cybersecurity  Index (NCSI)  mengukur  kesiapan  negara  untuk  mencegah ancaman  dunia  maya  dan  mengelola  insiden,  kejahatan,  dan  krisis  dunia  maya  dalam  skala besar.  Akademi  e-Governance  Estonia  mengembangkannya  bekerja  sama  dengan Kementerian Luar Negeri Estonia. Indeks tersebut menekankan pada aspek publik keamanan siber  nasional  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat.  Indeks  tersebut  memiliki  12 indikator  utama  dengan  sub-indikator  yang  dibagi  menjadi  tiga  kelompok: General  Cyber Security,  Baseline  Cyber  Security,  Incident dan Crisis  Management .  Indikatornya  terkait dengan masyarakat informasi dan masalah keamanan dunia maya seperti identitas elektronik, tanda tangan digital, dan keberadaan lingkungan yang aman untuk layanan elektronik. NCSI menyediakan  materi  bukti  yang  tersedia  untuk  umum  dan  alat  untuk  membangun  kapasitas keamanan  siber  nasional.  Peringkat  negara  dibandingkan  dengan  GCI  (ITU),  ICT Development  Index ,  dan Networked  Readiness  Index (Wirght,  Digitales,  Ralby,  &  Karisma, 2018) . Cyber  Readiness Index  2.0  (CRI  2.0)  melakukan  evaluasi  kematangan  dunia  maya suatu negara serta komitmen keseluruhannya terhadap masalah dunia maya, mendefinisikan arti  "siap  dunia  maya"  sambil  mengusulkan  cetak  biru  yang  dapat  ditindaklanjuti  untuk diikuti. Indeks tersebut menggunakan seperangkat tujuh indikator: strategi nasional, respons insiden,  kejahatan  elektronik  dan  penegakan  hukum,  berbagi  informasi,  investasi  dalam R&D,  diplomasi  dan  perdagangan,  pertahanan,  dan  respons  krisis.  Seratus  dua  puluh  lima negara  dipelajari,  dan  metodologinya  didasarkan  pada  pilar  yang  sama  dengan  Agenda Keamanan Siber Global ITU. Setiap negara diberi skor, sedangkan penambahan kemampuan militer melampaui yang dicakup oleh ITU GCI. Namun, CRI 2.0 tidak menawarkan peringkat apa  pun  terlepas  dari  mekanisme  penilaiannya  (Demchak,  Kerben,  McArdle,  &  Spidalieri, 2015).
Meskipun  ini  dan  indeks  lain  yang  dikenal  (Indeks  Keamanan  Siber  Kaspersky, Kematangan  Siber  di  Wilayah  Asia-Pasifik,  dll.)  Cukup  populer  dan  mudah  untuk dipromosikan  di  negara-negara,  penggunaannya  sebagai  indikator  penilaian  kematangan dunia  maya  diragukan.  Area  dan  indikator  terlihat  serupa  dengan  model  maturitas,  tetapi tidak  memiliki  ketelitian  dan  perincian  dari  tingkat  maturitas  dan  penilaiannya.  Tidak  ada tingkatan, dan rencana perbaikan tidak dapat diprioritaskan dan disusun dengan tahapan dan target  yang  jelas.  Peringkat  yang  lebih  tinggi  dalam  indeks  bisa  menjadi  indikator keberhasilan,  tetapi  kemungkinan  besar  tidak  akan  ditetapkan  sebagai  target.  Skor  berbasis pertanyaan sangat bergantung pada keterlibatan dan motivasi badan lokal untuk memberikan bukti.

## Fokus pada Kematangan dalam Strategi Keamanan Siber Nasional
Fokus pada kematangan keamanan siber sudah dimasukkan, dan penilaian kematangan direkomendasikan  di  sebagian  besar  manual  dan  pedoman  yang  diperbarui  untuk pengembangan  strategi  keamanan  siber  nasional.  Dalam  Panduan  Praktik  Baik  Strategi Keamanan Siber Nasional  (NCSS) ENISA (diperbarui tahun 2016), ada dua referensi  untuk kematangan  dan  penilaian  selama  siklus  hidup  pengembangan  dan  implementasi  strategi.
Untuk  menetapkan  langkah-langkah  keamanan  dasar,  beberapa  aspek  kompleks  harus dipertimbangkan:  tingkat  kematangan  yang  berbeda  di  antara  para  pemangku  kepentingan, perbedaan kapasitas  operasional  setiap organisasi,  dan perbedaan standar  yang ada di  setiap sektor  penting.  Di  antara  tindakan  yang  direkomendasikan  adalah  ―Membuat  alat  penilaian diri  kedewasaan  dan  mendorong  pemangku  kepentingan  untuk  menggunakannya.‖  Menurut Rekomendasi  9:  ―Tingkatkan  kemampuan  sektor  publik  dan  swasta,‖  setelah  persyaratan dasar ditetapkan, kemampuan yang ada perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan  penyimpangan.  Untuk  mengembangkan  rencana  peningkatan  dan  menilai  hasil, pemerintah  disarankan  untuk  ―secara  aktif  mendukung  pembangunan  kapasitas  dengan menerbitkan  standar  nasional,  merancang  model  kematangan  kemampuan  keamanan  siber, mempromosikan dan mendorong pertukaran pengetahuan…..‖
Namun  demikian,  tinjauan  singkat  terhadap  strategi  keamanan  siber  nasional (tercantum  di  situs  web  ENISA)  menunjukkan  bahwa  kata  "kedewasaan"  hampir  tidak disebutkan,  dan  "tingkat  kematangan"  atau  model  tidak  dirujuk.  Pengamatan  ini  mungkin tidak lengkap, karena masalah ini mungkin dibahas dalam rencana dan peta jalan. Beberapa penyebutan model kedewasaan dan kedewasaan dunia maya adalah:
1. Strategi Inggris Raya yang diadopsi pada tahun 2016 menyatakan bahwa tingkat dukungan Pemerintah  Inggris  Raya  untuk  setiap  sektor  ditentukan  ―dengan  mempertimbangkan kematangan  sibernya‖. Cyber  Assessment  Framework (CAF)  oleh  NCSC  diperkenalkan untuk memandu organisasi dari layanan yang sangat penting;
2. Dalam Strategi  Keamanan Siber Estonia ketiga (2019), ―tingkat  kematangan  yang teruji‖ dianggap  sebagai  salah  satu  kekuatan  utama  Estonia.  Berbagai  bidang  kemampuan  dan jenis  kematangan  indikator  didefinisikan,  dengan  penjelasan  rinci  tentang  tingkat  'awal' dan 'target', tujuan  yang  jelas  dan bidang kegiatan (yang memang menjadikannya  contoh yang baik dari strategi yang dapat ditindaklanjuti), tetapi tidak ada penjabaran lebih lanjut tentang pengenalan ―model kedewasaan dunia maya‖ atau penilaian akhirnya tercakup;
3. Strategi  Keamanan  Siber  Lituania  (2018)  ditetapkan  sebagai  target  pertamanya  ―untuk memperkuat  keamanan  siber  di  negara  tersebut  dan  untuk  mengembangkan  kemampuan pertahanan siber‖;
4. Strategi  Finlandia  (diperbarui  pada  tahun  2019)  merekomendasikan  agar  ―setiap  cabang administrasi  membuat  penilaian  risiko  dan  analisis  kematangannya...,‖  yang dikembangkan  lebih  lanjut  dalam  Program  Implementasi,  di  mana  Sekretariat  Komite Keamanan  akan  ―melakukan  penelitian  proyek  untuk  membuat  model  dan  instrumentasi maturitas yang diperbarui untuk tujuan memantau status keamanan dunia maya Finlandia dan  pencapaian  tujuan…  Model  maturitas  dan  instrumen  akan  digunakan  untuk memberikan laporan reguler tentang status…‖
Strategi  dan  Kebijakan  Siber  Indonesia  Dengan  Menggunakan  Pendekatan  Oxford University Capacity Maturity Model (CMM).
Dalam  penelitian  ini  terdapat  empat  aspek  teori  yang  dibahas,  yaitu Culture,  Cyber Culture,  Cyber  Resilience dan Capacity  Maturity  Model (CMM).    Dalam  praktiknya  di Indonesia, berikut adalah gambaran umum mengenai keempat aspek tersebut:
1. Culture (Budaya)
Aspek  budaya  memiliki  peran  penting  dalam  praktik  keamanan  siber  di  Indonesia. Kultur  keamanan  siber  sedang  berkembang  dan  semakin  diakui  sebagai  prioritas  nasional. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara bertahap menyadari pentingnya keamanan siber dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Peningkatan kesadaran keamanan siber  terjadi  melalui  kampanye  kesadaran  publik,  pelatihan,  seminar,  dan  konferensi. Meskipun  masih  ada  tantangan,  seperti  rendahnya  tingkat  kesadaran  dan  kurangnya  literasi digital  di  beberapa  segmen  masyarakat,  kesadaran  akan  keamanan  siber  terus  meningkat  di Indonesia.
2. Cyber Culture (Budaya Siber):
Indonesia memiliki budaya siber yang berkembang pesat dengan penggunaan yang luas dari internet dan media sosial. Aktivitas online, seperti berbagi informasi, berinteraksi dengan platform media sosial, dan perdagangan elektronik, semakin meluas. Namun, sebagai bagian dari  budaya  siber,  juga  ada  tantangan  dalam  hal  keamanan  siber,  seperti  penyebaran  hoaks, serangan  siber,  dan  kejahatan  siber  lainnya.  Pemerintah  dan  lembaga  terkait  berupaya meningkatkan  literasi  digital  dan  kesadaran  akan  ancaman  siber  di  kalangan  masyarakat untuk mempromosikan budaya siber yang lebih aman.
3. Cyber Resilience (Ketahanan Siber):
Ketahanan  siber  menjadi  fokus  penting  dalam  praktik  keamanan  siber  di  Indonesia. Pemerintah  dan  lembaga  terkait  telah  mengembangkan  rencana  dan  kebijakan  ketahanan siber untuk menghadapi dan merespons ancaman dan serangan siber. Langkah-langkah yang diambil  termasuk  peningkatan  keamanan  infrastruktur  kritis,  pengembangan  kebijakan  dan standar  keamanan,  peningkatan  kapabilitas  tanggap  insiden,  dan  kerjasama  dengan  sektor swasta  dan  internasional.  Meskipun  masih  ada  ruang  untuk  peningkatan  lebih  lanjut, Indonesia  terus  berupaya  membangun  ketahanan  siber  yang  lebih  kuat  untuk  melindungi infrastruktur dan sistem informasi kritis.
4. Capacity Maturity Model (Model Kematangan Kapabilitas): Model Kematangan Kapabilitas ( Capacity Maturity Model ) merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kematangan organisasi dalam praktik keamanan siber.  Upaya  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  kapabilitas  keamanan  siber  melalui peningkatan kebijakan, pengembangan standar dan pedoman, pelatihan dan sertifikasi,  serta kerja sama dengan mitra internasional.
Pendekatan Oxford University Capacity Maturity Model (CMM) adalah kerangka kerja yang  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan  kapabilitas  keamanan  siber suatu organisasi. Dalam konteks penerapan strategi dan kebijakan siber di Indonesia, berikut adalah beberapa cara dimana CMM dapat digunakan:
1. Evaluasi  Kematangan:  CMM  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  tingkat  kematangan strategi dan kebijakan siber di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai aspek seperti visi strategis,  kebijakan  dan  peraturan,  struktur  organisasi,  kapabilitas  keamanan,  dan pengukuran  kinerja,  CMM  dapat  membantu  dalam  menentukan  tingkat  kematangan  saat ini.
2. Identifikasi  Kelemahan:  CMM  membantu  dalam  mengidentifikasi  kelemahan  atau kekurangan  dalam  strategi  dan  kebijakan  siber  yang  ada.  Dengan  menganalisis  setiap tahap kematangan, CMM dapat mengidentifikasi area di mana Indonesia mungkin belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Hal ini dapat membantu pihak berwenang dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat.
3. Pengembangan Roadmap :  Berdasarkan  penilaian  CMM,  pihak  berwenang  dapat mengembangkan roadmap atau  rencana  tindakan  untuk  meningkatkan  strategi  dan kebijakan siber di Indonesia. Roadmap ini dapat mencakup langkah-langkah konkret yang harus  diambil  untuk  mencapai  tingkat  kematangan  yang  lebih  tinggi.  CMM  dapat membantu  dalam  menentukan  urutan  prioritas  dan  menyusun  strategi  implementasi  yang efektif.
4. Benchmarking dengan  Praktik  Terbaik:  CMM  dapat  digunakan  sebagai  tolok  ukur  untuk membandingkan  strategi  dan  kebijakan  siber  Indonesia  dengan  praktik  terbaik  di  tingkat internasional.  Dengan  membandingkan  diri  dengan  organisasi  atau  negara-negara  lain yang  telah  mencapai  tingkat  kematangan  yang  lebih  tinggi,  Indonesia  dapat mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadopsi praktik terbaik yang relevan.
5. Peningkatan Kesadaran: Penerapan CMM dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya strategi  dan  kebijakan  siber  yang  matang  di  Indonesia.  Dengan  melibatkan  pemangku kepentingan dan menyampaikan hasil evaluasi CMM, pihak berwenang dapat membangun
pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  tantangan  dan  kebutuhan  keamanan  siber,  serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya perbaikan.
Penerapan  CMM  dalam  strategi  dan  kebijakan  siber  di  Indonesia  dapat  membantu pihak  berwenang  dalam  mengidentifikasi  kelemahan,  merumuskan  langkah-langkah perbaikan  yang  tepat,  dan  meningkatkan  kapabilitas  keamanan  siber  secara  keseluruhan. Penting  untuk  melibatkan  pemangku  kepentingan  yang  relevan  dan  mempertimbangkan konteks nasional dalam menerapkan pendekatan CMM ini.
Dalam  tulisan  ini  terdapat  empat  aspek  teori  yang  dibahas,  yaitu Culture,  Cyber Culture,  Cyber  Resilience dan Capacity  Maturity  Model .  Menurut  pendapat  Letjen  Purn Hinsa  Siburian  selaku  Kepala  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  Republik  Indonesia,  bahwa dalam  mewujudkan  ekosistem  keamanan  siber  Indonesia,  BSSN  terus  berupaya melaksanakan empat aspek tersebut melalui : 1. Terkait Culture atau  Budaya  :  Seperti  diketahui  bahwa  Indonesia  terdiri  dari  beragam budaya  yang  ada  di  masyarakat.  Tentunya  budaya  masyarakat  juga  dapat  dipengaruhi sebagai  dampak  dari  penggunaan  ruang  siber.  Hal  ini  karena  serangan  siber  dapat berdampak  pada  perubahan  budaya  akibat  adanya  perubahan  pola  pikir  yang  ada  di masyarakat karena adanya arus informasi yang masuk.
2. Cyber  Culture :  Budaya  siber  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  penguatan keamanan  siber.  Salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  budaya  siber  adalah  dengan melakukan  peningkatan  keamanan  siber.  BSSN  terus  melakukan  literasi  keamanan  siber dan  program  peningkatan  kapasitas  SDM  melalui  kegiatan  Pendidikan  dan  pelatihan  di bidang  keamanan  siber  dan  sandi  baik  bagi  masyarakat  maupun  bagi  pengelola  sistem elektronik.
3. Cyber  Resillience :  Sebagai  upaya  mewujudkan  ketahanan  siber  BSSN  terus  mendorong adanya  payung  hukum  yang  mengatur  terkait  keamanan  siber.  Salah  satunya  dengan terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2022  tentang  Pelindungan  Infrastruktur Informasi  Vital  (IIV).  Hal  ini  sebagai  upaya  untuk  melindungi  Sistem  Elektronik  dalam menunjang  sektor  strategis,  dari  terjadi  gangguan,  kerusakan,  dan/  atau  kehancuran  pada infrastruktur  dimaksud  berdampak  serius  terhadap  kepentingan  umum,  pelayanan  publik, pertahanan  dan  keamanan,  atau  perekonomian  nasional.  Selain  itu,  BSSN  juga  sedang menyusun Peraturan Presiden tentang  Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis  Siber  yang  dimana  sudah  diajukan  kepada  Bapak  Presiden  untuk  pengesahan. Payung hukum inilah sebagai upaya mewujudkan ketahanan siber nasional dengan sinergi pemangku kepentingan yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi dan Komunitas/Masyarakat.  Ketahanan  siber  sangat  terkait  dengan  bagaimana  upaya penanganan  insiden  yang  baik  sehingga  diperlukan  kesiapan  penggunaan  sumber  daya dalam  menghadapi  serangan  siber  yang  semakin  meningkat.  Saat  ini  BSSN  terus mengembangkan  jumlah  CSIRT  ( Computer  Security  Incident  Response  Team )  baik  bagi sektor  pemerintah  dan  swasta  sehingga  tercipta  ketahanan  siber  yang  lebih  baik. Ketahanan  siber  sangat  dipengaruhi  oleh  budaya  keamanan  siber,  intelijen  siber, keamanan siber, kebijakan siber, hukum siber dan pengaruh siber.
4. Capacity Maturity Model : Saat ini dalam menilai keamanan siber secara nasional, BSSN menggunakan  pengukuran  yang  dikeluarkan  oleh  ITU  yakni  menggunakan Global Cybersecurity  Index (GCI).  Pada  tahun  2020  Indonesia  menempati  ranking  24  dari  194 negara. Sedangkan untuk melihat kematangan keamanan siber pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah dilakukan menggunakan CSM ( Cyber Security Maturity ). Mengenai  penggunaan Capacity  Maturity  Model (CMM)  yang  dikeluarkan  oleh Oxford  saat  ini  belum  diterapkan,  namun  BSSN  sedang  menyusun  mekanisme  pengukuran kematangan  keamanan  siber  nasional  yang  berdasarkan  pendekatan  risiko,  dimana menggunakan  parameter  yang  ada  pada  CMM.  Mengingat  CMM  adalah  salah  satu  hasil penelitian yang memiliki basis argumentasi yang relevan, tentu CMM dapat digunakan untuk
penerapan  strategi  dan  kebijakan  siber  di  Indonesia.  Namun  demikian  CMM  bukan  satu satunya  yang  dapat  dirujuk.  Dalam  hal  penyusunan  strategi  keamanan  siber  nasional  itu sendiri,  BSSN  merujuk framework yang  lebih  besar,  yaitu  panduan  ITU  yang  lebih  luas. Panduan ITU mempertimbangkan 7 (tujuh) fokus area, yaitu Tata Kelola, Manajemen Risiko, Ketahanan  dan  Kesiapsiagaan,  Infrastruktur  Informasi  Vital,  Pengembangan  Kapasitas  dan Kapabilitas,  Legislasi  dan  Regulasi,  Kerja  Sama  Internasional,  dan  Kriptografi.  Kriptografi adalah  fokus  area  tambahan  yang  dipertimbangkan  oleh  BSSN  dalam  mencapai  kedaulatan siber  di  masa  depan  nanti.  Saat  ini  Strategi  Keamanan  Siber  telah  selesai  disusun  dan menunggu pengesahan oleh Presiden.
Dalam  tulisan  ini,  penulis  mengambil  dimensi  budaya  dan  sosial  dari  CMM  menjadi daya tarik utama dalam tulisan ini.  Akan tetapi, Oxford University Capacity Maturity Model (CMM)  tidak  secara  khusus  mengeksplorasi  dimensi  budaya  dan  sosial.  CMM  lebih  fokus pada  aspek-aspek  seperti  visi  strategis,  kebijakan  dan  peraturan,  struktur  organisasi, kapabilitas  keamanan,  dan  pengukuran  kinerja  dalam  konteks  keamanan  siber.  Dimensi budaya  dan  sosial  yang  disebutkan  lebih  relevan  dengan  analisis  budaya  organisasi  atau evaluasi  budaya  keamanan  siber  yang  dapat  dilakukan  terpisah  atau  sebagai  tambahan  dari CMM  (Creese,  Dutton,  &  Esteve-González,  2021).  Untuk  menggali  dimensi  budaya  dan sosial yang lebih mendalam, beberapa kerangka kerja lain dapat digunakan, seperti:
1. Kerangka  Kerja  Keamanan  Siber  Berbasis  Budaya  ( Culture-Based  Cybersecurity Framework ):  Kerangka  kerja  ini  fokus  pada  pengaruh  budaya  organisasi  terhadap keamanan siber. Ini melibatkan pemahaman tentang norma, nilai, sikap, dan perilaku yang ada  di  organisasi  dan  bagaimana  faktor-faktor  tersebut  mempengaruhi  keberhasilan keamanan siber.
2. Kerangka  Kerja  Keamanan  Siber  Berbasis  Masyarakat  ( Community-Based  Cybersecurity Framework ): Kerangka kerja ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam keamanan siber,  termasuk  partisipasi  masyarakat,  kesadaran  publik,  pendidikan,  dan  upaya kolaboratif dalam menghadapi ancaman siber.
3. Kerangka  Kerja  Keamanan  Siber  Berbasis  Insan  ( Human-Centric  Cybersecurity Framework ):  Kerangka  kerja  ini  menekankan  peran  individu  dan  kelompok  dalam keamanan  siber.  Hal  ini  mencakup  pemahaman  tentang  perilaku  manusia,  kesadaran individu, keterampilan, dan pengaruh faktor psikologis dalam menghadapi ancaman siber.
Penggunaan  kerangka  kerja  seperti  yang  disebutkan  di  atas  dapat  membantu  dalam menganalisis  dimensi  budaya  dan  sosial  yang  berkontribusi  pada  keamanan  siber.  Namun, perlu dicatat bahwa konteks budaya dan sosial di Indonesia dapat berbeda dengan konteks di negara  lain,  dan  oleh  karena  itu,  pendekatan  ini  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan karakteristik  unik  Indonesia.  Menurut  pendapat  Letjen  Purn  Hinsa  Siburian  selaku  Kepala Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  Republik  Indonesia,  bahwa  untuk  mendapatkan  hasil  yang komprehensif.  Idealnya  seluruh  dimensi  pada  CMM  menjadi  tolak  ukur  dalam  melakukan peningkatan  kapasitas  keamanan  siber.  CMM  meyakini  bahwa  keamanan cyber terdiri  dari lima dimensi,  yang bersama-sama membentuk  keluasan kapasitas nasional  yang dibutuhkan sebuah negara agar efektif dalam menyediakan keamanan cyber antara lain :
1. Mengembangkan kebijakan dan strategi keamanan cyber .
2. Membina budaya keamanan cyber yang bertanggung jawab di masyarakat.
3. Membangun pengetahuan dan kapasitas di bidang keamanan cyber .
4. Membuat kerangka kerja hukum dan peraturan yang efektif.
5. Kontrol risiko melalui standar dan teknologi
Namun  demikian  untuk  penelitian  dalam  hal  keamanan  siber  secara  sosial,  dimensi budaya  dan  sosial  sudah  cukup  untuk  mewakili.  Seperti  diketahui  bahwa  keamanan  siber tidak  hanya  berkaitan  dengan  aspek  teknis  terkait  ilmu  komputer,  jaringan  komunikasi, perangkat  keras  dan  perangkat  lunak.  Namun  keamanan  siber  juga  berkaitan  dengan  aspek sosial,  yakni  bagaimana  menciptakan  stabilitas  keamanan  nasional  dari  upaya-upaya
disintegrasi  bangsa  akibat  disinformasi,  penyebaran  berita  palsu,  ujaran  kebencian  dan propaganda  asing.  Sebuah  Peta  Jalan  Ketahanan  Siber  yang  ideal  berdasarkan  dimensi budaya dan sosial dapat mencakup langkah-langkah berikut:
1. Kesadaran dan Pendidikan: Membangun kesadaran yang kuat tentang keamanan siber dan mengedukasi  masyarakat  tentang  ancaman  yang  ada  serta  langkah-langkah  yang  dapat diambil untuk melindungi diri mereka. Ini dapat melibatkan kampanye kesadaran publik, pelatihan keamanan siber, dan integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan.
2. Kolaborasi  dan  Kemitraan:  Mendorong  kolaborasi  antara  pemerintah,  sektor  swasta, lembaga  akademik,  dan  masyarakat  sipil  untuk  membangun  ekosistem  keamanan  siber yang kuat.  Ini  termasuk  pertukaran informasi, koordinasi respons  terhadap ancaman, dan pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan.
3. Etika  dan  Kesadaran  Hukum:  Memperkuat  pemahaman  tentang  etika  digital  dan  hukum terkait  keamanan  siber.  Ini  mencakup  peningkatan  pemahaman  tentang  tanggung  jawab dalam  penggunaan  teknologi,  privasi,  perlindungan  data,  dan  konsekuensi  hukum  terkait dengan pelanggaran keamanan siber.
4. Pemberdayaan  Masyarakat:  Mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  keamanan siber  dengan  memberikan  alat  dan  pengetahuan  yang  diperlukan.  Ini  meliputi pengembangan mekanisme pelaporan ancaman siber, pelibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan respons, serta penguatan kapasitas individu dan kelompok dalam menghadapi ancaman siber.
5. Penghargaan  dan  Pengakuan:  Mendorong  penghargaan  dan  pengakuan  terhadap  praktik keamanan siber yang baik. Ini dapat melibatkan penghargaan bagi organisasi dan individu yang menunjukkan komitmen terhadap keamanan siber dan praktik yang efektif.
6. Kebijakan  dan  Regulasi:  Meningkatkan  kebijakan  dan  regulasi  terkait  keamanan  siber yang  mencerminkan  nilai  budaya  dan  sosial  masyarakat  Indonesia.  Kebijakan  harus mengakomodasi keunikan budaya dan nilai lokal, serta melindungi privasi dan kebebasan individu.
7. Pendekatan  Komprehensif:  Membangun  pendekatan  keamanan  siber  yang  holistik, melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  sektor.  Hal  ini  termasuk  melibatkan  tokoh- tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan dan praktik yang efektif.
8. Penelitian  dan  Inovasi:  Mendorong  penelitian  dan  inovasi  dalam  keamanan  siber  dengan melibatkan  universitas,  lembaga  riset,  dan  sektor  industri.  Ini  dapat  membantu mengembangkan  solusi  baru,  memperbarui  pengetahuan  tentang  ancaman  siber  terkini, dan meningkatkan kapabilitas teknologi di bidang keamanan siber.
Menurut  pendapat  Letjen  Purn  Hinsa  Siburian  selaku  Kepala  Badan  Siber  dan  Sandi Negara  Republik  Indonesia,  bahwa  dalam  menyusun roadmap ketahanan  siber  yang  ideal dari  dimensi  budaya  dan  sosial,  terdapat  beberapa  langkah  yang  dapat  dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa poin yang relevan:
1. Kesadaran  dan  Pendidikan:  Meningkatkan  kesadaran  tentang  keamanan  siber  di  antara individu-individu  dan  masyarakat  secara  umum.  Kampanye  kesadaran,  pelatihan,  dan program  pendidikan  tentang  ancaman  keamanan  siber  dan  langkah-langkah  yang  dapat diambil  untuk  melindungi  diri  sendiri  dan  informasi  pribadi  menjadi  langkah  awal  yang penting.
2. Pemahaman  Risiko:  Mendorong  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  risiko  yang  terkait dengan keamanan siber dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Mengkomunikasikan  secara  jelas  tentang  ancaman  dan  kerentanan  yang  ada,  serta memberikan informasi tentang tindakan pencegahan yang dapat diambil, dapat membantu membangun pemahaman yang lebih luas dan mendalam.
3. Partisipasi  Masyarakat:  Mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  upaya  keamanan siber. Ini dapat melibatkan kampanye partisipasi publik, penggunaan kelompok advokasi,
dan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  melaporkan  kejadian  yang  mencurigakan  atau berbagi informasi terkait keamanan siber.
4. Pengaturan  dan  Kebijakan:  Membangun  kerangka  kerja  regulasi  dan  kebijakan  yang mendorong praktik keamanan siber yang baik di tingkat masyarakat. Ini melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan regulasi yang efektif, mempromosikan standar keamanan, dan mengawasi kepatuhan.
5. Etika  dan  Privasi:  Mempromosikan  penggunaan  teknologi  dengan  etika  dan memperhatikan  privasi  individu.  Mengedepankan  perlindungan  data  pribadi  dan mempertimbangkan  implikasi  etis  dari  penggunaan  teknologi  dapat  membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya keamanan siber.
6. Kolaborasi  dan  Kemitraan:  Membangun  hubungan  kolaboratif  antara  pemerintah,  sektor swasta,  lembaga  akademik,  dan  organisasi  masyarakat  sipil  untuk  berbagi  informasi, pengetahuan, dan sumber daya dalam menghadapi ancaman keamanan siber.
7. Tanggung  Jawab  Bersama:  Mendorong  tanggung  jawab  bersama  dalam  menjaga keamanan  siber.  Menyebarkan  pesan  bahwa  keamanan  siber  adalah  tanggung  jawab bersama dan bahwa setiap individu dan organisasi memiliki peran dalam melindungi diri mereka sendiri dan berkontribusi pada keamanan secara keseluruhan.
Dengan roadmap yang  mencakup  langkah-langkah  seperti  di  atas,  diharapkan  dapat terbentuk  budaya  dan  sosial  yang  sadar  dan  tanggap  terhadap  keamanan  siber,  sehingga meningkatkan  ketahanan  siber  secara  menyeluruh.  Peta  Jalan  Ketahanan  Siber  yang  ideal berdasarkan  dimensi  budaya  dan  sosial  harus  mengintegrasikan  aspek  budaya  dan  sosial dengan kerangka kerja keamanan siber yang lebih luas. Penting untuk melibatkan pemangku kepentingan  yang  relevan,  termasuk  pemerintah,  sektor  swasta,  masyarakat  sipil,  dan akademisi,  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  peta  jalan  ini.  Untuk  menjaga  dan mengembangkan keamanan siber di Indonesia, berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan:
1. Pembangunan Kebijakan dan Hukum: Menguatkan kerangka kebijakan dan hukum terkait keamanan siber di  Indonesia.  Ini  meliputi  pengembangan undang-undang, peraturan, dan kebijakan  yang  mengatur  aspek  keamanan  siber,  perlindungan  data  pribadi,  kejahatan siber, dan kerja sama internasional dalam penanganan ancaman siber.
2. Kesadaran dan Pendidikan:  Melakukan kampanye kesadaran publik  yang meluas tentang keamanan siber. Hal ini mencakup pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, baik dalam lingkup  pendidikan  formal  maupun  nonformal,  serta  pelatihan  khusus  bagi  pekerja  di sektor  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Peningkatan  literasi  digital  dan  pemahaman tentang risiko keamanan siber juga perlu ditingkatkan.
3. Perlindungan  Infrastruktur  Kritis:  Meningkatkan  keamanan  infrastruktur  kritis  seperti sistem  telekomunikasi,  sistem  keuangan,  sistem  kelistrikan,  dan  sektor  kesehatan.  Ini mencakup  penerapan  standar  keamanan  yang  ketat,  pengujian  keamanan  secara  teratur, dan  memastikan  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  sektor  swasta  dalam  mengatasi  risiko keamanan siber.
4. Pengembangan Kapabilitas:  Meningkatkan kapabilitas dalam mendeteksi,  mencegah, dan merespons  serangan  siber.  Ini  melibatkan  pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya manusia dalam bidang keamanan siber, peningkatan keahlian teknis, serta pendirian pusat keamanan siber yang berfokus pada pemantauan dan tanggap terhadap ancaman.
5. Kerja  sama  dan  Kemitraan:  Meningkatkan  kerja  sama  antara  sektor  publik,  swasta,  dan akademik dalam mengatasi ancaman siber. Ini meliputi pertukaran informasi dan intelijen, berbagi praktik terbaik,  kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan, serta  kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman siber yang bersifat lintas batas.
6. Audit  Keamanan:  Melakukan audit keamanan secara berkala untuk  mengevaluasi tingkat keamanan  sistem  informasi  dan  infrastruktur  yang  ada.  Audit  ini  akan  membantu mengidentifikasi kelemahan dan celah keamanan yang perlu diperbaiki.
7. Tanggapan  Terhadap  Insiden:  Membangun  dan  meningkatkan  kemampuan  tanggap insiden  untuk  merespons  serangan  siber  dengan  cepat  dan  efektif.  Hal  ini  melibatkan perencanaan, latihan, dan koordinasi antara lembaga penegak hukum, regulator, dan sektor swasta dalam menangani insiden keamanan siber.
8. Penelitian dan  Inovasi:  Mendorong penelitian dan inovasi dalam bidang  keamanan siber. Ini  termasuk  pengembangan  teknologi  baru,  analisis  ancaman,  dan  pengembangan  solusi keamanan yang inovatif.
Langkah-langkah ini harus  didukung oleh komitmen kuat  dari pemerintah,  kerja sama antara  pemangku  kepentingan  yang  relevan,  dan  alokasi  sumber  daya  yang  memadai. Peningkatan keamanan siber adalah upaya yang berkelanjutan dan membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

## KESIMPULAN
Strategi dan kebijakan siber Indonesia, meliputi 1) Kebijakan Nasional Keamanan Siber ( National  Cybersecurity  Policy ):  Pada  tahun  2017,  Indonesia  mengeluarkan  Kebijakan Nasional  Keamanan  Siber  yang  bertujuan  untuk  melindungi  infrastruktur  kritis  dan  data penting  negara,  mengatasi  ancaman  siber,  dan  meningkatkan  kapabilitas  keamanan  siber  di Indonesia.  2)  Pembentukan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN):  BSSN  adalah  lembaga pusat  yang  bertanggung  jawab  atas  kebijakan  dan  koordinasi  keamanan  siber  di  Indonesia. BSSN  bekerja  untuk  melindungi  infrastruktur  kritis,  menyusun  kebijakan  keamanan  siber, dan  meningkatkan  kapabilitas  nasional  dalam  menghadapi  ancaman  siber.  3)  Kerja  sama Internasional:  Indonesia  telah  melakukan  kerja  sama  dengan  negara-negara  lain,  termasuk kerja  sama  dengan  negara-negara  ASEAN  dan  Australia,  untuk  meningkatkan  keamanan siber  dan  pertukaran  informasi  tentang  ancaman  siber.  Kerja  sama  ini  membantu  dalam memperoleh  wawasan  dan  pengalaman  dari  praktik  terbaik  di  tingkat  global.  4)  Kesadaran dan  Pendidikan:  Pemerintah  Indonesia  juga  telah  mengadakan  kampanye  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  pendidikan  tentang  keamanan  siber.  Ini  termasuk program-program kesadaran siber untuk masyarakat umum, pelatihan keamanan siber untuk profesional  IT,  dan  pengembangan  kurikulum  yang  terkait  dengan  keamanan  siber  di perguruan tinggi.
Pendekatan  Oxford  University Capacity  Maturity  Model (CMM)  dapat  digunakan untuk  mengevaluasi  tingkat  kematangan  strategi  dan  kebijakan  siber  Indonesia  dengan memperhatikan  aspek  budaya  dan  sosial.  Juga  direkomendasikan  kerja  sama  antara pemerintah  dan  swasta  yang  terstruktur  dan  didukung  tata  kelola  siber  yang  baik  sangat diperlukan dalam menjaga dan mengembangkan keamanan siber.

## REFERENSI
Ahmad, D., Putri, D. A., Styawan, H., Nugraha, L. K., & Magdalena, M. (2018). Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder. Jakarta: Global Partners Digital. Annur, C. M. (2022, Maret 23). Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022 . Diambil
kembali dari databoks.katadata.co.id:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna- internet-di-indonesia-awal- 2022#:~:text=Indonesia%20merupakan%20salah%20satu%20negara,%2C03%25%20 dibandingkan%20tahun%20sebelumnya.
Ardiyanti, Handrini. 2014.  ―Cyber Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia‖
.Jurnal Politica 5, No 1. Bakhri,  Syaiful.  2018. Ilmu  Negara:  Dalam  Pergumulan  Filsafat,  Sejarah  dan  Negara Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2018. BSSN. (2023). Lanskap Keamanan Siber Indonesia. Jakarta: BSSN.
Carallo, A., Crespino, A. M., Vecchio, V. D., Gervasi, M.,  Lazoi, M., & Marra, M. (2023). Evaluating  maturity  level  of  big  data  management  and  analytics  in  industrial companies. Technological Forecasting and Social Change, 196 .
Cloramidine,  F.,  &  Badaruddin,  M.  (2023).  MENGUKUR  KEAMANAN  SIBER INDONESIA  MELALUI  INDIKATOR  PILAR  KERJASAMA  DALAM  GLOBAL CYBERSECURITY INDEX (GCI). Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora, 8 (1), 57- 73.
Creese, S., Dutton, W. H., & Esteve-González, P. (2021). The social and cultural shaping of cybersecurity capacity building: a comparative study of nations and regions. Personal and Ubiquitous Computin , 941-955. Creswell,  J.  W.  (1998). Qualitative  Inquiry  And  Research  Design:  Choosing  Among  Five Traditions. London: SAGE Publications.
Daeng,  Y.,  Levin,  J.,  Karolina,  Prayudha,  M.  R.,  Ramadhani,  N.  P.,  Noverto,  .  .  .  Virgio. (2023).  Analisis  Penerapan  Sistem  Keamanan  Siber  Terhadap  Kejahatan  Siber  Di Indonesia. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3 (6), 1135-1145. Demchak, C., Kerben, J., McArdle, J., & Spidalieri, F. (2015). Cyber Readiness Index 2.0 A Plan For Cyber Readiness: A Baseline And An Index. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies.
Chotimah,  Hidayat  Chusnul.  2019.  ―Tata  Kelola  Keamanan  Siber  dan  Diplomasi  Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara, Jurnal Politica 10, No. 2.
Dihni,  V. A.  (2022, Agustus 9). Kasus  Kebocoran Data di  Indonesia  Melonjak 143% pada Kuartal II 2022 . Diambil kembali dari databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di- indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii- 2022#:~:text=Ada%201%2C04%20juta%20akun%20yang%20mengalami%20keboco ran%20data,to%20quarter%20%2Fqtq%29%20yang%20sebanyak%20430%2C1%20 ribu.
Fischer-Hübner, S., Alcaraz, C., Ferreira, A., Fernandez-Gago, C., Lopez, J., Markatos, E., . . .  Akil,  M.  (2021).  Stakeholder  perspectives  and  requirements  on  cybersecurity  in Europe. Journal of Information Security and Applications, 61 . Gustiani, Witri. ―Terjadi 1,6 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021, Bagaimana dengan 2022 dan Kemunculan Bjorka?‖ Pikiran Rakyat, 27 September 2022, diakses 28 September 2022, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015583077/terjadi16-miliar- serangan-siber-sepanjang-2021-bagaimanadengan-2022-dan-kemunculan-bjorka Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia.  (2014). Pedoman  Pertahanan  Siber. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Munir, Nudirman. 2017. Pengantar Hukum Siber di Indonesia . Depok: Rajawali Pers. Naurah,  N.  (2022,  Juni  23). Membandingkan  Indeks  Keamanan  Siber  Indonesia  dengan Negara ASEAN . Diambil kembali dari goodstats.id: https://goodstats.id/article/indeks- keamanan-siber-indonesia-jauh-lebih-buruk-dari-malaysia-ini-grafiknya-GQkGl Naurah, N. (2022, November 21). Meninjau Tingkat Kasus Kebocoran Data Global, Apakah RI  Aman? Diambil  kembali  dari  goodstats.id:  https://goodstats.id/article/meninjau- tingkat-kasus-kebocoran-data-global-apakah-ri-aman-gsBoq
Naurah,  N.  (2023,  Juni  2). Serangan  Ransomware  Makin  Marak,  Bagaimana  Kondisi Keamanan Siber di Indonesia? Diambil kembali dari goodstats.id: https://goodstats.id/article/serangan-ransomware-makin-marak-bagaimana-kondisi- keamanan-siber-di-indonesia-f9QwO
Priyono,  &  Marnis.  (2008). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Sidoarjo:  Zifatama Publisher.
Rahmadiani, A., Mantovani, A. P., Hariz, S. U., Haryanto, J., & Aidad, F. F. (2019). Strategi Keamanan  Siber  Indonesia:  Rekomendari  Rencana  Aksi  dan  Implementasi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada
Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia.  (2019). Memperkuat  Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia..
Sharkov,  George.  2020.  Assessing  the  Maturity  of  National  Cybersecurity  and  Resilience.
Connections: The Quarterly Journal, ISSN 1812-1098, e-ISSN 1812-2973 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tambun, A. P., Damayanti, N., Sari, K. Y., & Darmawan, I. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi  Sebagai  Bentuk  Perubahan  Sosial  dalam  Pelayanan  Data  Kependudukan (E-Ktp)  di  Indonesia  Upaya  Penerapan  Prinsip  Good  Governance. JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora, 2 (2), 203-218. Wirght, C., Digitales, D., Ralby, I., & Karisma, F. (2018). National Cybersecurity Strategies: Lessons  Learned  and  Reflections  from  the  Americas  and  Other  Regions. Global Partners Digital.
Yin,  R.  K.  (1989). Case  Study  Research  Design  and  Methods. Washington:  COSMOS Corporation.
Yusuf,  A  Muri.  2017. Metode  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian  Gabungan . Jakarta: Kencana.