## PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM KORPORASI TERBUKA YANG DINYATAKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Laras Ayu Sahita Email: larasahita@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Hudi Asrori Email: hudisayuti@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to determine about legal protection for consumers of securities companies that purchase shares of public listed company that committed acts of corruption. This article using a normative prespective legal research with statue approach. Legal materials that used include primary and secondary legal material obtained by data collection techniques based on literature study with analysis techniques with deductive logic, explain a general thing then drawing it into more specific conclusions. The result of this study explains that there is a legal protection in the form of efforts that can be done by the investors as explained in the Chapter VI Article 28 through Article 30 of Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority  (FSA)  and  also  through  the  predetermined  Internal  Dispute  (IDR)  mechanism  by FSA. If the mechanism unsuccessfully, then they can do an alternative dispute resolution through an Alternative Dispute Settlement Institution in the Financial Services Sector as regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2013. As a customer, it is expected to find out more about their rights and obligations in the capital market sector before deciding to invest their funds through a securities company. FSA also needs to provide more education regarding the rights and obligations of financial service businesses and financial service consumers. In addition, it is expected that the FSA can have a greater role related to the protection of consumers and society.
Keywords : Protaction; Securities Companies; Consumers of Securities Companies.

## Abstrak
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan efek yang melakukan pembelian saham korporasi terbuka yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu  menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil dari kajian ini adalah adanya perlindungan hukum berupa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagaimana dijelaskan pada Bab VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan juga melalui mekanisme Standar Internal Dispute (IDR) yang telah ditentukan oleh OJK. Jika melalui mekanisme tersebut belum menemui titik terang maka dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/ POJK.07/2013. Sebagai nasabah diharapkan untuk lebih mencari tahu kembali terkait hak-hak dan kewajibannya selaku nasabah di sektor pasar modal sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya melalui perusahaan efek. OJK juga perlu memberikan edukasi lebih terkait hak dan kewajiban baik pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan, selain itu OJK diharapkan dapat memiliki peranan yang lebih besar lagi terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.
Kata kunci : Perlindungan; Perusahaan Efek; Konsumen Perusahaan Efek.

## Perlindungan Konsumen Perusahaan Efek yang

## A. Pendahuluan
Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga ini sebelumnya disebut dengan Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam). Menurut UUPM, Bapepam bertugas untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam mempunyai 17 kewenangan yang diberikan UUPM yang secara sederhana dikategorikan kedalam tiga macam, yaitu kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan (M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, 2004:3). Pada awalnya Bapepam adalah badan yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan, namun pada akhir tahun 2011 sebagai upaya reformasi dalam sektor keuangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk independensi Bapepam. Proses tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia penjelasan Pasal 34 hasil amandemen. Independensi ini bertujuan agar kinerja dan wibawa Bapepam lebih terjaga serta terhindar dari intervensi  pihak-pihak lain untuk kepentingan lain. Lalu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada 22 November 2012. Lembaga yang disebut independen ini berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) ( http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahitan-ojk- sejarah-baru-perekonomian-indonesia , diakses 20 Desember 2017 pukul 21.00 WIB). Dikarenakan demikian, OJK mengambil alih tugas dan wewenang Bapepam di sektor pasa modal.
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu salah satu tujuan dari OJK adalah untuk mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menerangkan tugas dan pengawasan OJK terhadap segala kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor perasuransian. Pasal 9 menerangkan demi melaksanakan tugas dan pengawasan sebagaimana tertera di dalam Pasal 6 maka OJK berwenang untuk salah satunya adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan dan wewenang tersebut berlaku pula dalam pengawasan yang dilakukan oleh OJK di sektor pasar modal.
Baru-baru ini telah terjadi kasus yang melibatkan korporasi terbuka. Pada tanggal 11 Juli 2017 PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE) menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat tersebut, perusahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Udayana Bali Tahun Anggaran 2009-2011. PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE) merupakan korporasi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK seiring terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. PT NKE terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode DGIK. Setelah PT NKE ditetapkan sebagai tersangka korupsi, saham DGIK sempat disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia pada Agustus 2017 (m.bisnis.com/market/read/20170929/192/694387/ nusa-konstruksi-enjiniring-dgik-kantongi-3-proyek-baru , diakses 20 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB). BEI melakukan penghentian sementara ( suspense ) perdagangan efek DGIK di pasar modal demi menjaga pasar yang teratur, wajar, dan efisien, setelah  melihat penetapan PT NKE sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pada Kasus ini Dudung Purwadi selaku mantan direktur utama PT DGI dinyatakan bersalah. Menurut majelis hakim Dudung Purwadi tidak terbukti melakukan tindakan memperkaya diri sendiri. Namun terbukti memperkaya orang lain dan korporasi. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menghukum PT. DGI atau yang telah berubah nama menjadi PT. NKE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,4 miliar untuk proyek pembangunan RS Pendidikan Khusus Universitas Udayana tehun 2009 dan 2010. Hasil putusan tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap banyak pihak seperti stake holder, investor, sumber daya manusia, bahkan para pemodal yang menanamkan sahamnya melalui perusahaan efek.
Konsumen perusahaan efek tentu akan ikut terpengaruh dikarenakan saham PT NKE sempat disuspensi yang mengakibatkan tidak dapat diperjual-belikan saham tersebut. Ini dapat mempengaruhi nilai saham dan juga dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan efek memiliki tanggung jawab apabila mereka menempatkan dana konsumen pada perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut akan
dikaji bagaimana perlindungan yang diberikan oleh instansi terkait bagi konsumen perusahaan efek apabila perusahaan efek tersebut melakukan pembelian terhadap saham perusahaan terbuka yang melakukan tindak pidana korupsi.

## B.   Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan ( library reasearch ) . Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah dengan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus atau berpangkal pada prinsip dasar lalu kemudian peneliti menghadirkan objek yang hendak diteliti, bagi peneliti sosial, peneliti yang mendatangi objek yang dituju baik didalam ilmu alamiah maupun ilmu sosial objek tersebut berada dalam pengamatan “pengamatan” peneliti (Peter Mahmud Marzuki, 2015:84-85).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pasar modal merupakan terjemahan dari istilah capital market. Istilah pasar modal dapat berarti tempat dengan suatu sistem yang mengatur mengenai tata cara memenuhi kebutuhan dana bagi suatu perusahaan. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai suatu tempat dimana orang-orang melakukan kegiatan jual-beli atas efek (M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, 2004:181). Perusahaan yang melakukan kegiatan jual-beli efek ini disebut dengan Emiten dang kegiatan jual-beli yang dilakukan disebut dengan penawaran umum.
Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Emiten yang dimaksud adalah pihak yang melakukan penawaran umum dan dalam hal ini adalah perusahaan terbuka atau yang telah go public . Perusahaan mulai melakukan go public atau menjadi perusahaan terbuka dikarenakan mereka ingin menghimpun dana dari masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan keuangan untuk menjalankan perusahaannya. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada suatu PT dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sepantasnya dari pihak luar yang dapat menunjang keberhasilan PT, seperti langganan, supplier, kreditur, anggota masyarakat, termasuk karyawan PT (Corfield Andrea, 1996:76). Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari ataupun untuk pengembangan ke depan perusahaan membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Dalam situasi demikian ada beberapa alternatif pendanaan yang menjadi pilihan bagi perusahaan: 1) Mencari pinjaman/tambahan pinjaman; 2) Partner untuk merger ; 3) Menjual perusahaan/menutup perusahaan, atau; 4) Mencari tambahan modal dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanam modal pada perusahaan (Asril Sitompul, 1996 : 11). Jika suatu perusahaan memilih alternatif pendanaan ke empat, maka perusahaan tersebut memutuskan untuk menjual sebagian dari saham mereka kepada masyarakat luas dalam bentuk efek. Dengan demikian perusahaan tersebut mulai memasuki tahapan go public , melakukan penawaran umum kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dana perusahaan tersebut.
Salah satu media terjadinya penawaran umum adalah melalui perusahaan efek . Manajer Investasi adalah salah satu dari perusahaan efek yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiaan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 11 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Dalam praktek perusahaan efek yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi sering disebut sebagai perusahaan investasi ( Investment  Company ) atau perusahaan reksa dana ( mutual fund ). Secara umum perusahaan investasi dapat menerbitkan unit penyertaan reksadana yang dijual kepada masyarakat umum, karena itu perusahaan investasi menjadi wadah bagi investor kecil yang tidak dapat langsung berinvestasi di pasar modal karena keterbatasan modal yang dimilikinya (Bambang Susilo, 2009:17). Manajer
investasi merupakan pihak yang melakukan pengelolaan atas dana investor berdasarkan pada suatu kontrak investasi  . Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan pada unsur kepercayaan, sehingga terdapat suatu hubungan kepercayaan ( fiduciary relationship ) diantara investor dengan Manajer Investasi (Inda Rahadiyan, 2017:140).
Investor atau pemodal merupakan orang atau lembaga baik domestik maupun asing yang melakukan kegiatan penanaman modal (investasi) kedalam berbagai bidang termasuk pasar modal guna mencari keuntungan (M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, 2004:165). Jika investor atau pemodal menanamkan modal melalui Manajer Investasi, maka mereka telah mempercayakan perusahan efek tersebut untuk mengelola dana mereka agar mendapatlan keuntungan. Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan dana nasabah dan memperjualbelikan dana tersebut atas efek yang ada di bursa. Dalam kasus mengenai saham PT NKE dengan kode DGIK dimana perusahaan tersebut melakukan tindak pidana korupsi dan dikenakan suspensi oleh Bursa Efek yang mengakibatkan nilai sahamnya turun, manajer investasi bertanggung jawab atas peletakan dana nasabah pada saham tersebut. Apabila manajer investasi telah mengetahui saham DGIK mengalami penurunan atas kejadian tersebut akan tetapi tidak melakukan tindakan apapun sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dan menuntut haknya. Salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, hal ini tertera pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Konsumen yang dimaksud menurut Undang-Undang ini adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (ketentuan umum UU No.21 Tahun 2011). Perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur secara khusus pada Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masayarakat Pasal 28-Pasal 31 UU OJK. OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi (Pasal 29 UU OJK): a.   menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b.   membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
c.   memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi (Pasal 30 UU OJK):
a.   memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b.   mengajukan gugatan:
1.   untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/ atau
2.   untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Ganti kerugian sebagaimana dimaksud hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan mempunyai fungsi/unit penanganan pengaduan dan mewajibkan penyelesaian pengaduan di internal pelaku usaha jasa keuangan terlebih dahulu. Penyelesaian pengaduan internal pelaku usaha jasa keuangan disebut dengan Standar Internal Disbute Resolution (Standar IDR). Secara garis besar, Standar IDR ini memiliki 3 (tiga) maanfaat penting bagi Pelaku Jasa Keuangan (PUJK) yaitu mendorong agar memiliki panduan/dasar penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) minimum bagi pelaksanaan pelayanan konsumen, memberikan kepastian bisnis proses/mekanisme terkait IDR dan mendorong terjadinya penyelesaian pengaduan yang govern , baik dari sisi PUJK maupun sisi konsumen ( Standar  Internal  Dispute OJK, 2016:1). PUJK wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan
pengaduan yang diajukan konsumen. PUJK juga wajib memastikan setiap kantor untuk menjalankan fungsi Penanganan Pengaduan Konsumen. PUJK menunjuk minimal 1 (satu) orang karyawan PUJK atau menyediakan sarana dalam rangka mendukung fungsi Penanganan Pengaduan di setiap kantor PUJK dan karyawan tersebut tidak terlibat dalam transaksi atau kegiatan terkait materi Pengaduan. PUJK wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan PUJK dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir.
Contoh alur penanganan pengaduan adalah sebagai berikut ( Standar Internal Dispute OJK, 2016:14-16):
1.   Pengaduan Konsumen diterima secara tatap muka, melalui telepon, surat/ surat elektronik (Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pemasar). Pengaduan yang telah diterima wajib dicatat dan didaftarkan menggunakan kode registrasi yang unik.
2.   Apabila dokumen telah dinyatakan lengkap, PUJK memberikan tanda terima registrasi pengaduan sebagai bukti penerimaan pengaduandan dapat digunakan sebagai akses untuk mengetahui perkembangan proses penanganan pengaduan.
3.   Petugas Penanganan Pengaduan menganalisa Keluhan & mengindentifikasi Permasalahan Konsumen yang meliputi:
a.   Identitias Konsumen
b.   Materi Pengaduan serta harus memahami ekspektasi Konsumen.
c.   Melakukan koordinasi dengan unit terkait jika dirasa perlu
4.   PUJK melakukan verifikasi dan analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganan pengaduan. Dalam hal diperlukan, maka PUJK melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran pengaduan yang dikeluhkan oleh Konsumen.
5.   PUJK melakukan Eskalasi apabila keluhan tidak dapat diselesaikan langsung oleh Karyawan Penerima Pengaduan.
6.  Jika Pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam 20 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap makaPUJK menghubungi Konsumen untuk memberikan informasi perpanjangan waktu 20 hari kerja dengan kondisi sesuai dengan Pasal 35 ayat 3 POJK No.1/POJK.07/2013.
7.   Karyawan Penanganan Pengaduan menghubungi Konsumen Untuk menyampaikan penyelesaian pengaduan yang telah dilakukan. Penyelesaian Pengaduan dapat berupa Ganti rugi atau Permohonan maaf. Penyampaian hasil penyelesaian pengaduan Konsumen dapat disampaikan oleh PUJK melalui media antara lain telepon, SMS, surat, surat elektronik, tatap muka, media online .
Setalah aduan diterima dan telah dilakukan pencatatan, PUJK melakukan pemantauan pengaduan dengan menyediakan informasi mengenai status pengaduan konsumen memalui berbagai sarana komunikasi. Setelah PUJK melakukan verifikasi dan investigasi maka bentuk penyelesaian Pengaduan ditindaklanjuti sebagai berikut ( Standar Internal Dispute OJK, 2016: 17-19) :
a.   Pengaduan yang diyakini tidak benar
b.   Pengaduan yang diyakini benar
Surat pernyataan maaf dapat diberikan oleh PUJK kepada Konsumen apabila: a)   Terdapat permintaan Konsumen agar PUJK menyampaikan pernyataan maaf;
b)   Terdapat bukti dari hasil evaluasi internal bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak PUJK;
c)   Tidak terdapat keterlibatan dan kelalaian Konsumen terkait materi Pengaduan;
d)   Terdapat itikad baik dari Konsumen untuk menyelesaikan Pengaduan;
e)   Terdapat kesepakatan tertulis antara Konsumen dan PUJK mengenai penyelesaian Pengaduan.
Sarana atau media/tata cara pernyataan maaf ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Konsumen dan PUJK. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara PUJK dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
PUJK dapat memberikan penawaran penyelesaian pengaduan yaitu sebagai berikut ( Standar Internal Dispute OJK, 2016: 19-20) :
a)   PUJK menentukan persyaratan atau kondisi penyelesaian Pengaduan;
b)   Pemberian ganti rugi dapat mempertimbangkan syarat minimal sebagai berikut: 1.   Pengaduan mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial dan adanya unsur kerugian material;
2.   Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen adalah benar berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh PUJK;
3.   Adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/ atau layanan dengan produk dan/ atau layanan yang diterima;
4.   Konsumen telah memenuhi kewajibannya;
5.   Ganti rugi yang diberikan hanya yang berdampak langsung terhadap Konsumen dan paling banyak sebesar nilai transaksi kerugian yang dialami Konsumen.
Pemberian ganti rugi tersebut tidak diberikan untuk potensi kehilangan keuntungan dan biaya- biaya yang dibayarkan oleh Konsumen dalam rangka memproses Pengaduan, termasuk tidak terbatas pada biaya konsultasi, biaya pengurusan dokumen pendukung Pengaduan, akomodasi, transportasi dan biaya telepon.  Apabila Konsumen menolak penyelesaian pengaduan yang diusulkan oleh PUJK, maka PUJK menginformasikan bahwa Konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana diatur dalam POJK No.1/ POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. PUJK mengkonfirmasi kepada Konsumen bahwa dibutuhkan kelengkapan dokumen dan akan menunggu dokumen/informasi tambahan tersebut dalam 7 hari kerja (disesuaikan dengan SOP masing-masing PUJK). Jika Konsumen tidak menyerahkan dokumen/informasi, PUJK mengirimkan Surat kepada Konsumen bahwa pengaduan dianggap selesai sampai Konsumen melengkapi dokumen/informasi yangdiperlukan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka konsumen dapat melanjutkan ke OJK melalui kontak OJK 157 atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

## D. Simpulan
Nasabah perusahaan efek yang merasa dirugikan dengan pembelian saham korporasi terbuka yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan perusahaan efek dapat melakukan pengaduan terhadap perusahaan efek tersebut. OJK selaku lembaga independen yang memiliki tugas untuk melindungi konsumen dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur secara khusus terkait perlindungan konsumen pada Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 undang-undang tersebut. Selain itu OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan mempunyai fungsi/unit penanganan pengaduan dan mewajibkan penyelesaian pengaduan di internal pelaku usaha jasa keuangan terlebih dahulu atau yang disebut dengan Standar Internal Dispute . Dalam Standar Internal Dispute terdapat mekanisme dan tata cara pengaduan dimulai dari pengaduan, pemeriksaan, dan penyelesaian. Apabila penyelesaian permasalahan secara internal tidak menemui titik terang maka konsumen dapat melanjutkan penyelesian melalui kontak OJK atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013.

## E. Saran
Calon nasabah diharapkan untuk lebih mencari tahu kembali terkait hak-hak dan kewajibannya selaku nasabah di sektor pasar modal sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya melalui perusahaan efek. Selaku nasabah atau konsumen juga harus selalu memantau perkembangan dari dana yang dipercayakan untuk dikelola oleh perusahaan efek jadi tidak serta merta memberikan kepercayaan penuh tanpa adanya pengawasan. Perusahaan Efek juga harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah, jangan sampai perusahaan efek tidak memiliki antisipasi untuk memperkecil kemungkinan kerugian nasabah, dikarenakan hubungan perusahaan efek dan nasabah berdasarkan kepercayaann ( fiduciary relationship ). OJK juga perlu memberikan edukasi lebih terkait
hak dan kewajiban baik pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan. OJK diharapkan dapat memiliki peranan yang lebih besar terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.
Andrea Corfield. 1996. “ The Stakeholders Theory and its future ini Australian Corporate Governace: A Preliminary Analysis” . The Journal of Corporation Law Vol.21 No.4 . United States: Joe Christense Inc.
Asril Sitompul. 1996. Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya, dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta penjelasannya . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bambang Susilo D. 2009. Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) . Yogjakarta: UPP STIM YKPN.
Inda Rahadiyan. 2017. Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia . Yogjakarta: UII Press.
M. Irsan Nasarudin & Indra Surya. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Kencana.
Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Standar Internal Dispute OJK . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta:Pranamedia Grup.
Sisil Ayu Lestari & Suwardi Bambang Hermanto. 2015. “ Pengaruh Kepemilikan Saham dan Rasio Keuangan Terhadap Struktur Modal ”. Jurnal  Ilmu  &  Riset Akuntansi  Vol.  4  No.  3. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Ekbis. http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahitan-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia , diakses tanggsl 20 Desember 2017.
Bisnis.com. 2017. m.bisnis.com/market/read/20170929/192/694387/nusa-konstruksi-enjiniring-dgik- kantongi-3-proyek-baru , diakses tanggal 20 Desember 2017.
F. Daftar Pustaka