## PENGARUH PENERAPAN SAKIP TERHADAP KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Suwarno suwarno@unik-ac.id
IGG Heru Marwanto herumarwanto@unik-ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pengaruh Penerapan SAKIP Terhadap Kinerja  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri,  melalui  Budaya  Organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menunjukkan hubungan yang bersifat  sebab-akibat.  Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  32  aparatur  di Lingkungan  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kediri. Teknik  pengumpulan data  yang digunakan  adalah  observasi,  angket  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis data  yang  digunakan  adalah  analisis  statistik  deskriptif  dengan  menggunakan persentase,  rata-rata,  dan  standar  deviasi  serta  untuk  analisis  statistik  inferensial menggunakan  uji  normalitas  data,  dan  analisis  jalur (path  analysis) .  Hasil penelitian  menunjukkan  penerapan  SAKIP  berpengaruh  kepada  Kinerja  Pegawai di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  dengan  nilai  variabel  2,170.  Penerapan SAKIP  juga  berpengaruh  pada  Budaya  Organisasi  dengan  nilai  variabel  4,285. Berdasarkan analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Penerapan  SAKIP  terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Kantor  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kediri dan Budaya Organisasi sebagai variabel intervening . Dari hasil analisa  diperoleh  tingkat  hubungan  yang  signifikan  antara  pengaruh  penerapan SAKIP terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dengan Budaya Organisasi sebagai variabel perantara.
Kata Kunci: Penerapan SAKIP, Kinerja aparatur, Budaya organisasi.

## PENDAHULUAN
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP),dibangun  dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok  dan  fungsi  serta  pengelolaan  sumber  daya  pelaksanaan  kebijakan  dan program  yang dipercayakan kepada setiap instansi  pemerintah berdasarkan suatu sistem  akuntabilitas  yang  memadai.  Setiap  Organisasi  Perangkat  Daerah  secara periodik  wajib  mengkomunikasikan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  strategis organisasi  kepada  para stakeholders ,  yang  dituangkan  melalui  Laporan  Kinerja (LKj).  Penyusunan  Laporan  Kinerja/LKj,  dalam  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP),  dilakukan  melalui  proses  penyusunan  rencana strategis,  penyusunan  Recana  Kinerja,  serta  Pengukuran  Kinerja  dan  Evaluasi Kinerja.
Media akuntabilitas tersebut dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan  oleh  pihak  yang  memberi  amanah  atau  pihak  yang  memberikan
delegasi  wewenang.  Melalui  media  ini  secara  formal  dapat  dilakukan pertanggungjawaban  dan  bahan  untuk  menjawab  berbagai  permasalahan  yang diminta oleh pihak pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.
Penyusunan  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kediri  Tahun  2019  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis  Perjanjian Kinerja, Pelaporan  Kinerja dan Tata Cara Reviu  atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  guna  mendorong  terwujudnya pemerintahan yang baik ( good governance ) di Indonesia.
Dengan  disusunnya  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2019 diharapkan dapat :
1. Mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di dalam melaksanakan tugas dan  fungsinya  secara  baik  dan  benar  yang  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi  masukan  dan  umpan  balik  baik  bagi  instansi  lain  maupun  pihak- pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Menumbuhkan  kepercayaan  kepada  masyarakat  terhadap  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kediri  di  dalam  pelaksanaan  program/kegiatan  dalam  rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip good  governance merupakan  prinsip  dasar  yang  harus diberlakukan  diseluruh  negara  di  dunia  termasuk  Indonesia  (Nugraheni  dan Subaweh,  2008).  Tata  kelola  perusahaan  berkaitan  dengan  hubungan  antara berbagai pemangku kepentingan sah perusahaan. Tujuan utama dari implementasi prinsip-prinsip good governance yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak  dan  kewajiban  masyarakat  dapat  terpenuhi  (Nubatonis  dkk.,  2014).  Dari perspektif agency theory , pengukuran kinerja yang baik akan mengurangi asimetri informasi  dan  dapat  mencegah  manajer  publik  untuk  berperilaku  mencari keuntungan  pribadi (dysfunctional  behavior), yang  selanjutnya  akan  dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
Good  Governance adalah  penyelenggaraan  pemerintah  yang  solid  dan bertanggungjawab,  serta  efisien  dan  efektif  dengan  menjaga  interaksi  yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Halim dan  Damayanti,  2007:83).  Secara  administratif,  ekonomi,  dan  politik  pemerintah mempunyai  kewenangan  mengelola  urusan-urusan  negara  dalam  berbagai  aspek dan tingkatan. Saputra (2014) juga menyatakan hal tersebut sebagai kekuatan dan hak prerogatif yang unik dari masyarakat.
Penelitian  Kloot  (1999)  Perubahan  budaya  yang  menyertai  penggunaan ukuran  kinerja  dalam  penelitian  ini  adalah  langkah  yang  diperlukan  untuk peningkatan keseluruhan hasil untuk masyarakat setempat. Faktor budaya Sebagai bagian dari faktor budaya, penting untuk menekankan ketersediaan terbatas sistem insentif  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja.  Bahkan,dalam  61  persen kasus  (16  persen  sangat  tidak  setuju  dan  45  persen  tidak  setuju)  responden
menyatakan  bahwa  mereka  departemen  tidak  memiliki  sistem  insentif  yang mampu  mendukung  dan  mendorong  peningkatan  performa.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  dalam  banyak  kasus,  sistem  penghargaan  tidak  hadir  atau tidak selaras dengan persyaratan peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan yang ditetapkan.  Budaya  organisasi  penting  bagi  setiap  organisasi.  Budaya  organisasi penting,  karena  merupakan  kebiasaan-kebiasaan  yang  terjadi  dalam  hirarki organisasi  yang  mewakili  norma-norma  perilaku  yang  diikuti  oleh  para  anggota organisasi (Raheni dkk, 2019).
Budaya organisasi atau corporate culture sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol  yang  dimengerti  dan  dipatuhi  bersama,  yang  dimiliki  suatu organisasi  sehingga  anggota  organisasi  merasa  satu  keluarga  dan  menciptakan suatu  kondisi  anggota  organisasi  tersebut  merasa  berbeda  dengan  organisasi  lain (Kusumawati,  2008).  Usoro  dan  Adigwe  (2014)  menyatakan  bahwa  budaya organisasi  menggambarkan  keadaan  organisasi  yang  sesungguhnya  dari  sebuah organisasi.  Budaya  yang  produktif  adalah  budaya  yang  dapat  menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut Calori dan Sarnin  serta  Sheridan  (dalam  Delobbe  dan  Vandenberghe,  2000)  budaya organisasi  berperan  efektif  dalam  suatu  organisasi  juga  meningkatkan tanggungjawab individu dalam organisasi.
Falikhatun  (2003)  menemukan  bahwa  secara  terpisah  hanya  tipe  budaya birokratis  dan  tipe  budaya  suportif  yang  mempunyai  pengaruh  positif  dengan kinerja  aparat  unit-unit  pelayanan  publik.    Budaya  organisasi  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Semakin  kuatnya  budaya organisasi  pada  KAP  maka  kinerja  auditor  yang  dihasilkan  semakin  baik  pula. Penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance masing-masing  memiliki pengaruh  positif  terhadap  kinerja  manajerial.  Landasan  teori  yang  digunakan dalam  fenomenan  ini  adalah Agency  Theory dan Stewardshirp  Theory .  A gency theory adalah sebuah kontrak antara manajer ( agent ) dengan pemilik ( principal ). Asumsi  tentang  sifat  manusia,  yaitu  manusia  yang  mengutamakan  kepentingan sendiri (self  interest) ,  keterbatasan  rasionalitas  atau  daya  pikir  terbatas  terhadap persepsi  masa  depan.  ( bounded  rasionality ),  dan  cenderung  untuk  selalu menghindari resiko. Ini juga sering terjadi dalam organisasi sektor publik.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  Penerapan  SAKIP  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Dinas Kesehatan?
2. Apakah  Penerapan  SAKIP  berpengaruh  signifikan  terhadap  Budaya Organisasi?
3. Apakah  Penerapan  SAKIP  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  melalui Budaya Organisasi melalui

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  eksplanatori (penjelasan) dengan  tujuan  untuk  untuk  menguji  suatu  teori  atau  hipotesis  guna  memperkuat atau  bahkan  menolak  teori  atau  hipotesis  hasil  penelitian  yang  sudah  ada .
Penelitian  eksplanatori (explanatory  research) adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk  menganalisis  hubungan-hubungan  antara  satu  variabel  dengan  variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya . Penelitian yang  dilakukan  dengan  menjelaskan  hubungan  kausal  antara  variabel-variabel melalui  pengujian  hipotesis. Sedangkan  metode  yang  digunakan  adalah  metode kuantitatif.  Menurut  Kuncoro  (2009:233),  “metode  kuantitatif  adalah  penelitian yang menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka)”.

## Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri. Pemilihan  lokasi  penelitian  ini  dilakukan  dengan  alasan  bahwa  mengapa implementasi SAKIP belum mencapai hasil yang diinginkan. Di satu sisi, peneliti mengamati  bahwa  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  memiliki  kinerja  yang bagus,  di  sisi  ASN  nya  secara  khusus  dan  kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah secara umum.

## Populasi dan Sampel
Adapun  jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  32  orang  yang  terdiri dari  beberapa  karyawan  yang  memiliki  jabatan/golongan  yang  berbeda  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kediri.    Sedangkan  sampel  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  sampel  jenuh.  Metode  sampel  jenuh  adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.

## Skala Pengukuran
Pengukuran  variabel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  skala Likert’s . Sedangkan  Instrumen  penelitian  untuk  mengumpulkan  data  adalah  berupa kuisioner yang berdasarkan variabel yang diteliti yakni: variabel Penerapan Sakip terdiri  atas  16  item  pertanyaan/pernyataan  yaitu:  komunikasi  (11  pertanyaan); kreativitas/inovasi  (6  petanyaan);  imbalan  (9  pertanyaan);  orientasi  pada pelanggan  (6  pertanyaan);  dan  tim  kerja  (6  pernyataan),  variabel  gaya kepemimpinan  transformasional  sebanyak  20  item  pernyataan  yaitu:  kharismatik (5  pernyataan);  motivasiinspirasional  (4  pernyataan);  stimulasi  intelektual  (3 penyataan);  dan  perhatian  individual  (8  pernyataan),  sedangkan  variabel  kinerja pegawai 21 item pernyataan yaitu: mutu pekerjaan, inisiatif, kehadiran, sikap, dan kerjasama (masing-masing 3 pernyataan); pengetahuan pekerjaan (2 pernyataan); dan tanggung jawab (6 pernyataan).

## HASIL PENELITIAN Analisis Data
Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran karakteristik data, menyusun dan menyajikan data penelitian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang  diperoleh  dari  hasil  penyebaran  kuisoner.  Melalui  tabel  distribusi  diketahui frekuensi  dan  presentase  skor  jawaban  responden  untuk  masing-masing  butir jawaban  yang  diperoleh  dari  pertanyaan  dalam  kuisoner  tersebut.  Berdasarkan kuisoner  yang telah diberikan pada 32 orang responden, maka untuk mengetahui
mayoritas  jawaban  pada  masing-masing  butir  dapat  dibuat  dengan  formula sebagai berikut: K= 1+3,3 Log n Interval Kelas
R= Xn – X1 C= R/K
C=5-1
5 =0,8
Keterangan:
C  = perkiraan kelas interval
K  = banyaknya kelas Xn= nilai skor tertinggi X1= nilai skor terendah

## Deskripsi Frekuensi dari Variabel Penerapan SAKIP (X)
Analisis  deskriptif  dimaksudkan  untuk  mengetahui  gambaran  penerapan SAKIP  pada  Kantor  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri.  Data  yang  disajikan dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  sebagai  hasil  skor  dari  angket penelitian yang berkaitan dengan variabel Penerapan SAKIP. Variabel penerapan SAKIP  terdiri  dari  9  (sembilan)  indikator  yaitu:  (1)  Penerapan  SAKIP memerlukan  Evaluasi  Perencanaan  Strategis;  (2)  Penerapan  SAKIP  memerlukan Evaluasi Perumusan Visi dan Misi; (3) Perumusan Tujuan dan Sasaran; (4) Cara Pengukuran  Kinerja;  (5)  Indikator  Kinerja;  (6)  Penyajian  Informasi  dalam LAKIP;  (7)  Perencanaan  Kinerja;  (8)  Pemanfaatan  Renstra;  (9)  Sistem Pengukuran Kinerja . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan SAKIP (X)
Item Frekuensi Rata- rata Rata-rata Indikator 1 2 3 4 5
f % f % F % f % f % X.1 - 0 - 0 2 6,3 25 78,1 5 15,6  4,09 4,23 X.2 2  6,3 - 0 1 3,1 10 31,3 19 59,4  4,37 X.3 1  3,1 - 0 - 0 14 43,8 17 53,1  4,43 4,43 X.4 - 0 - 0 - 0 13 40,6 19 59,4  4,59 4,59 X.5 1  3,1 - 0 - 0 13 40,6 18 56,3  4,46 4,20 X.6 - 0 1  3,1 7 21,9 9 28,1 15 46,9  4,18 X.7 - 0 - 0 3 9,4
22 68,8 7 21,9  4,12 X.8 - 0 - 0 4 12,5 22 68,8 6 18,8  4,06 X.9 - 0 - 0 7 21,9 19 59,4 6 18,8  3,96 3,96 X.10 - 0 - 0 3 9,4 21 65,6 8 25,0  4,15 4,13 X.11 - 0 - 0 4 12,5 20 62,5 8 25 4,12 X.12 - 0 - 0 4 12,5 21 65,6 7 21,9  4,09 4,27 X.13 - 0 - 0 1 3,1 15 46,9 16 50 4,46 X.14 - 0 - 0 - 0 12 37,5 20 62,5  4,62 4,62 X.15 2  6,3 - 0 2 6,3 14 43,8 14 43,8  4,18 3,96 X.16 - 0 - 0 13 40,6
14 43,8 5 15,6  3,75 Grand Mean 4,22
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  tanggapan  dari  32  responden terhadap setiap item mengenai variable Penerapan SAKIP (X) dapat dianalisis dan diambil kesimpulan. Butir item pertama yang berisi pernyataan Penerapan SAKIP memerlukan “Evaluasi Perencanaan Strategis. Adapun hasil tanggapan responden dari  butir  item  pertama  (pertanyaan  1  dan  2)  yaitu  4,23%  menyatakan  setuju bahwa  penerapan  SAKIP  memerlukan  Evaluasi  atas  Perencanaan  Strategis. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Penerapan  SAKIP  memerlukan  adanya  proses mengevaluasi dokumen Perencanaan Strategis didalamnya
Butir  item  kedua  yang  berisi  pernyataan  “Penerapan  SAKIP  memerlukan evaluasi terhadap visi misi”. Dari 32 responden yang disebar ke seluruh aparatur di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  menghasilkan  persentase  sebesar  4,43%. Hal  tersebut  bermakna  bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kediri  berpendapat  Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP  memerlukan proses evaluasi terhadap visi dan misi organisasi.
Butir item  ketiga  yaitu pernyataan “Penerapan SAKIP memerlukan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran”. Dari 32 responden yang disebar ke seluruh aparatur di Dinas Kabupaten Kediri menghasilkan persentase sebesar 4,59%. Hal tersebut bermakna  bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri berpendapat Sangat Setuju bahwa Penerapan SAKIP memerlukan proses evaluasi tujuan dan sasaran organisasi.
Butir  item  keempat  yaitu  pernyataan  “Penerapan  SAKIP  memerlukan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran”. Dari 32 responden yang disebar ke seluruh aparatur  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  menghasilkan  persentase  sebesar 4,20%.  Hal  tersebut  bermakna  bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kediri  berpendapat  Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP  memerlukan proses evaluasi tujuan dan sasaran organisasi.
Butir item kelima yaitu pernyataan “Penerapan SAKIP memerlukan evaluasi atas cara pengukuran kinerja”. Dari 32 responden yang disebar ke seluruh aparatur di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  menghasilkan  persentase  sebesar  3,96%. Hal  tersebut  bermakna  bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kediri  berpendapat  Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP  memerlukan proses evaluasi atas cara pengukuran kinerja.
Butir item keenam yaitu pernyataan “Penerapan SAKIP memerlukan evaluasi atas  penyajian  informasi  dalam  LAKIP”.  Dari  32  responden  yang  disebar  ke seluruh  aparatur  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  menghasilkan  persentase sebesar  4,13%.  Hal  tersebut  bermakna  bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kediri  berpendapat  Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP memerlukan proses evaluasi atas penyajian informasi.
Butir item ketujuh yaitu pernyataan “Penerapan SAKIP memerlukan evaluasi atas Perencanaan Kinerja”. Dari 32 responden yang disebar ke seluruh aparatur di Dinas  Kesehatan Kabupaten Kediri menghasilkan persentase sebesar 4,27%. Hal tersebut  bermakna  bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kediri berpendapat Setuju bahwa Penerapan SAKIP memerlukan proses evaluasi atas evaluasi atas Perencanaan Kinerja.
Butir  item  kedelapan  yaitu  pernyataan  “Penerapan  SAKIP  memerlukan evaluasi  atas  Pemanfaatan  Renstra”.  Dari  32  responden  yang  disebar  ke  seluruh aparatur  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  menghasilkan  persentase  sebesar 4,62%.  Hal  tersebut  bermakna  bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kediri  berpendapat  Sangat  Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP memerlukan proses evaluasi Pemanfaatan Renstra.
Butir  item  kesembilan  yaitu  pernyataan  “Penerapan  SAKIP  memerlukan evaluasi  atas  pengukuran  kinerja”.  Dari  32  responden  yang  disebar  ke  seluruh aparatur  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  menghasilkan  persentase  sebesar 3,96%.  Hal  tersebut  bermakna  bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kediri  berpendapat  Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP  memerlukan proses evaluasi atas pengukuran kinerja.
Berdasarkan  hasil  tanggapan  responden  terhadap  butir-butir  mengenai variable  Penerapan  SAKIP  (X),  rata-rata  variabel  Penerapan  SAKIP  (X)  sebesar 4,22 dan  dapat  dikatakan rata-rata  skor  tinggi .  Hasil grand  mean tersebut menunjukan responden setuju dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam angket  penelitian.  Hal  tersebut  juga  menunjukan  bahwa  pegawai  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kediri  yang  ada  dalam  penelitian  ini  selaku  responden setuju  bahwa  penerapan  SAKIP  memerlukan  tahap  evaluasi  muali  dari perencanaan  hingga  pelaporan.  Selain  itu,  SAKIP  juga  dapat  digunakan  sebagai alat untuk memperbaiki kinerja aparatur.
Distribusi Frekuensi dari Variabel Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Y 1 )
Analisis  deskriptif  dimaksudkan  untuk  mengetahui  tingkat  kinerja  pegawai pada  kantor  dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri.  data  yang  disajikan  dalam penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  angket  penelitian  dengan variabel  kinerja  pegawai  (Y 1 ).  Pada  variabel  kinerja  pegawai  (y 1 )  yang  menjadi indikator  terdiri  dari  5  (lima)  yaitu:  (1)  Peningkatan  Kinerja  Produktivitas  ASN, (2)  Kualitas  Layanan  ASN,  (3)  Kinerja  Akuntabilitas  ASN,  (4)  Kinerja Responsivitas  ASN,  (5)  Kinerja  Responsibilitas  ASN.  Dapat  dilihat  dari  tabel  2 berikut ini:
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Y 1 ) Item Frekuensi Rata - rata Rata-rata Indikator 1 2 3 4 5
f % f % f % f % f %
Y 1 .1 - 0 - 0 5 15,6 20 62,5 7 21,9  4,06 3,96 Y 1 .2 - 0 - 0 5 15,6 16 81,3 1 3,1 3,87 Y 1 .3 - 0 3  9,4 8 25 18 56,3 3 9,4 3,65 3,65 Y 1 .4 - 0 - 0 9 28,1 17 53,1 6 18,8  3,90 3,90 Y 1 .5 - 0 - 0 7 21,9 22 68,8 3 9,4 3,87 3,87 Y 1 .6 - 0 - 0 1 3,1 21 65,6 10 31,3  4,28 4,28
Item Frekuensi Rata - rata Rata-rata Indikator 1 2 3 4 5 f % f % f % f % f % Grand Mean 3,93
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  tanggapan  dari  32  responden terhadap  setiap  item  mengenai  variable  Kinerja  Dinas  Kesehatan  (Y 1 )  dapat dianalisis sebagai berikut : Butir item pertama yang berisi pernyataan Peningkatan Kinerja  Produktivitas  ASN.  Adapun  hasil  tanggapan  responden  dari  butir  item pertama  (pertanyaan  1  dan  2)  yaitu  3,96%  menyatakan  setuju  bahwa  akan meningkatkan  kinerja  dari  aspek  produktivitas.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa Penerapan SAKIP akan meningkatkan produktivitas ASN. Butir  item  kedua  yaitu  pernyataan  “Merefernsikan  Kualitas  Layanan  ASN”.
Dari  32  responden  yang  disebar  ke  seluruh  aparatur  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kediri menghasilkan persentase sebesar 3,65%. Hal tersebut bermakna bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  berpendapat Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP  akan  meningkatkan  kualitas  layanan  public terhadap ASN.
Butir  item  ketiga  yaitu  pernyataan  “Akan  meningkatkan  Kinerja Akuntabilitas ASN”. Dari 32 responden yang disebar ke seluruh aparatur di Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kediri  menghasilkan  persentase  sebesar  3,90%.  Hal tersebut  bermakna  bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kediri  berpendapat  Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP  akan  lebih  meningkatkan akuntabilitas ASN.
Butir  item  keempat  yaitu  pernyataan  “Peningkatan  Kinerja  Responsivitas ASN”.  Dari  32  responden  yang  disebar  ke  seluruh  aparatur  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kediri menghasilkan persentase sebesar 3,87%. Hal tersebut bermakna bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  berpendapat Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP  akan  lebih  meningkatkan  kinerja  ASN  dari  sisi responsivitas.
Butir  item  kelima  yaitu  pernyataan  “Peningkatan  Kinerja  Responsibiltas ASN”.  Dari  32  responden  yang  disebar  ke  seluruh  aparatur  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kediri menghasilkan persentase sebesar 4,28%. Hal tersebut bermakna bahwa  mayoritas  responden  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  berpendapat Setuju  bahwa  Penerapan  SAKIP  akan  lebih  meningkatkan  kinerja  ASN  dari  sisi responsibilitas.
Berdasarkan  hasil  tanggapan  responden  terhadap  butir-butir  mengenai variabel  Kinerja  Dinas  Kesehatan  (Y 1 ),  rata-rata  variabel  Kinerja  (Y 1 )  sebesar 3,93% dengan skor  tinggi .  Hasil grand  mean menunjukan  responden  setuju dengan  pernyataan-pernyataan  yang  diajukan  dalam  angket  penelitian.  Hal tersebut  juga  menunjukan  pegawai  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  yang menerapkan  SAKIP  dalam  penelitian  ini  selaku  responden  merasa  setuju  bahwa akan meningkatkan produktivitasnya, responsivitasnya, akuntabilitasnya, responsibilitasnya, dan kualitas layanan yang diberikan kepada public.
Distribusi Frekuensi dari Variabel Budaya Organisasi (Y 2 )
Analisis  deskriptif  dimaksudkan  untuk  mengetahui  bagaimana  budaya organisasi sebagai perantara dalam pengaruh Impelentasi SAKIP terhadap Kinerja Pegawai. data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil  angket  penelitian  dengan  variabel  Budaya  Organisasi  (Y 2 ).  Pada  variabel Budaya  Organisasi  (Y 2 )  yang  menjadi  indikator  terdiri  dari  7  (tujuh)  yaitu:  (1) Inovasi dan keberanian mengambil resiko, (2) Agresif, (3) Stabil, (4) Berorientasi pada  hasil;  (5)  Berorientasi  kepada  manusia;  (6)  Perhatian  terhadap  detail;  (7) Berorientasi kepada tim. Dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Organisasi (Y 2 ) Item Frekuensi Rata  - rata Rata- rata Indikator 1 2 3 4 5 f % f % f % f % f % Y 2 .1 - 0 3  9,4 5 15,6 23 71,9 1 3,1 3,68 3,74 Y 2 .2 - 0 3  9,4 3 9,4 23 71,9 3 9,4 3,81 Y 2 .3 - 0 1  3,1 7 21,9 23 71,9 1 3,1 3,75 Y 2 .4 - 0 - 0 6 18,8 25 78,1 1 3,1 3,84 3,84 Y 2 .5 - 0 - 0 14 43,8 16 50 2 6,3 3,62 3,96 Y 2 .6 - 0 1  3,1 7 21,9 21 65,6 3 9,4 3,81 Y 2 .7 - 0 - 0 1 3,1 16 50 - 0 4,43 Y 2 .8 - 0 - 0 9 28,1 18 56,3 5 15,6 3,87 Y 2 .9 - 0 - 0 - 0 29 90,6 3 9,4 4,09 Y 2 .10 - 0 - 0 1 3,1 29 90,6 2 6,3 4,03 4,01 Y 2 .11 - 0 - 0 3 9,4 27 84,4 2 6,3 3,96 Y 2 .12 - 0 - 0 2 6,3 28 87,5 2 6,3 4 Y 2 .13 - 0 - 0 4 12,5 24 75 4 12,5 4 Y 2 .14 - 0 - 0 3 9,4 25 78,1 4 12,5 4,03 Y 2 .15 - 0 1  3,1 12 37,5 14 43.8 5 15,6 3,71 3,87 Y 2 .16 - 0 - 0 3 9,4 25 78,1 4 12.5 4,03 Y 2 .17 - 0 - 0 13 40,6 13 40,6 6 18,8 3,78 3,83 Y 2 .18 - 0 - 0 12 37.5 18 56,3 2 6,3 3,68 Y 2 .19 - 0 1  3,1 4 12,5 23 71,9 4 12.5 3,93 Y 2 .20 1  3,1 - 0 1 3,1 27 84,4 3 9,4 3,96 Y 2 .21 1  3,1 - 0 2 6,3 24 75
5 15,6 4 3,75 Y 2 .22 4  12,5  1  3,1 10 31,3 15 46,9 2 6.3 3,31 Y 2 .23 1  3,1 1  3,1 12 37,5 14 43,8 4 12.5 3,59 Y 2 .24 - 0 - 0 4 12.5 25 78.1 3 9.4 3,96 Grand Mean 3,87
Berdasarkan  hasil  tanggapan  responden  terhadap  butir-butir  mengenai variabel  Kinerja  Budaya  Organisasi  (Y 2 ),  rata-rata  variabel  Budaya  Organisasi (Y 2 )  sebesar 3,87% dengan skor  tinggi .  Hasil grand  mean menunjukan responden  setuju  dengan  pernyataan-pernyataan  yang  diajukan  dalam  angket penelitian.  Hal  tersebut  juga  menunjukan  bahwa  Budaya  Organisasi  dapat dijadikan sebagai variabel perantara dalam pengaruh implenetasi SAKIP terhadap Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh SAKIP Terhadap Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  pengujian  t  dengan  tingkat  signifikansi 5%  dan  df  32,  diketahui  nilai  t-test  untuk  variabel  X  adalah    2,170  >  2,039  dan nilai  signifikasi  sebesar  0,038  <  0,05.  Dengan  demikian Hipotesis  1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh SAKIP terhadap kinerja dapat diterima .

## Tabel 4. Hasil Koefisien SAKIP Terhadap Kinerja
Penelitian  ini  memberikan  hasil  bahwa  variabel  Penerapan  SAKIP  yang diterapkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  memberikan  kinerja  yang tinggi  dalam  diri  aparatur.  Tingkat  kinerja  ASN  yang  tinggi  nasabah  juga  akan memberikan  manfaat  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Kediri.  Menurut  Riyadi  dan Yulianto  (2014)  manfaat  yang  muncul  adalah  hasil  positif  yang  diberikan  oleh ASN  terhadap  Kinerja  yang  dilaksanakan.  Penelitian  ini  mendukung  teori  dari Novatiani  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam  memenuhi  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi,  terdiri  dari  berbagai  komponen  yang merupakan  satu  kesatuan,  yaitu  perencanaan  stratejik,  perencanaan  kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai  dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  misi  instansi  pemerintah (Novatiani,  2018).  Pengukuran  yang  dimaksud  merupakan  hasil  dari  suatu penilaian  yang  sistematik  dan  didasarkan  pada  kelompok  indikator  kinerja kegiatan  yang  berupa  indikator-indikator  masukan,  keluaran,  hasil,  manfaat  dan dampak.  Untuk  melakukan  pengukuran  kinerja,  pemerintah  memerlukan informasi  akuntansi  terutama  menentukan  indikator  kinerja  ( performance indicator )  sebagai  dasar  penilaian  kinerja.  Pemerintah  akan  mengalami  kesulitan untuk  melakukan  pengukuran  kinerja  apabila  tidak  ada  indikator  kinerja  yang memadai.

## Hasil Koefisien SAKIP Terhadap Budaya Organisasi
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  pengujian  t  dengan  tingkat  signifikansi 5%  dan  df  32,  diketahui  nilai  t-test  untuk  variabel  X  adalah    4,285  >  2,039  dan nilai  signifikasi  sebesar  0,000  <  0,05.  Dengan  demikian Hipotesis  2 yang menyatakan  bahwa  ada  pengaruh  SAKIP  terhadap  budaya  organisasi dapat diterima .

## Tabel 5. Pengaruh SAKIP terhadap Budaya Organisasi
Berdasarkan  Tabel  5  dapat  diketahui  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan Penerapan  SAKIP  berpengaruh  siginifikan  terhadap  Budaya  Organisasi  dapat diterima. Suparta dan I Komang Ardana (2019) menyatakan implementasi SAKIP berkenaan  dalam  hal  perencanaan  strategis  untuk  menentukan  jenis  dari  sebuah organisasi, apa yang dilakukan, dan mengapa hal itu dilakukan. Penerapan SAKIP menggunakan  pendekatan  dengan  menggabungkan  pemikiran  masa  depan, analisis  yang  objektif,  dan  penilaian  subjektif  terhadap  nilai-nilai,  tujuan  dan prioritas  untuk  memetakan  arah  masa  depan  untuk  menjamin  produktifitas organisasi, efektivitas dan kemampuan untuk menambah nilai publik (Suparta dan I Komang Ardana, 2019).
Sedangkan  Berdasarkan  Perpres  No.  29  Tahun  2014  Tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  disebutkan  bahwa  rencana  strategis sebagai  landasan  dalam  pelaksanaan  SAKIP.  Fakta  empiris  menyatakan  bahwa sering  kali  pihak  Badan  Pengawan  Keuangan  dan  Pembangunan  menemukan program  atau kegiatan  yang tidak terdapat  dalam  dokumen rencana strategis,  hal ini  akan  mengurangi  nilai  akuntabilitas  kinerja.  Perencanaan  strategis  menjadi panduan  pencapaian  visi  misi  instasi,  karena  berisikan  indikator  kinerja  utama yang akan dicapai dalam 5 tahun. Tanpa memiliki dokumen perencanaan strategis, suatu  instansi  pemerintah  akan  sangat  kesulitan  dalam  membuat  Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian dari penerapan SAKIP. Apabila dokumen perencanaan strategis telah dimiliki instansi pemerintah diperkirakan akan meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  penyusunan  perencanaan  strategis  dan Penerapan SAKIP merupakan sebuah instrumen penting dalam menerapkan good governance. Penerapan good  governance yang  dilaksanakan  melalui  kinerja SAKIP  yang  efektif  dan  efisien  akan  meningkatkan  kualitas  budaya  kinerja aparatur.  Budaya  kerja  aparatur  sangat  erat  kaitannya  dengan  budaya  organisasi. Dengan  budaya  organisasi  yang  berpedoman  pada good  governance akan  terjadi apabila Penerapan SAKIP diimplementasikan dengan baik.

## Hasil Koefisien SAKIP terhadap Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri melalui Budaya Organisasi
Variabel  Penerapan  SAKIP  secara  tidak  langsung  memengaruhi  Kinerja melalui Budaya Organisasi, pernyataan ini dapat dibuktikan dengan menggunakan perhitungan  persamaan  struktural.  Pengaruh  Budaya  Organisasi  sebagai  variabel intervening dihitung dengan cara berikut :
Persamaan Struktural Y2 = PY 2 Y 1 +e 2 Indirect effect (IE) =PY 1 X x PY 2 Y 1
= 0,368 x 0,616 = 0,226688 Total effect (TE) = PY 1 X + PY 2 Y 1 = 0,368 + 0,616 = 0,984
Direct Effect (pengaruh langsung) Penerapan SAKIP terhadap Kinerja Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kediri  tidak  dapat  dihitung  langsung  karena  secara konseptual Kinerja yang baik dari organisasi baru dapat dirasakan setelah budaya organisasi  terbentuk.  Perhitungan Indirect  effect dan  total effect menghasilkan kesimpulan  bahwa  Budaya  Organisasi  merupakan  variabel intervening dalam hubungan  antara  Penerapan  SAKIP  dengan  Kinerja  Dinas  Kesehatan.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  hasil  perhitungan indirect  effect yang  mempunyai  hasil 0,226688.  Total  pengaruh  ( total  effect )  Penerapan  SAKIP  terhadap  Kinerja melalui  Budaya  Organisasi  mempunyai  hasil  sebesar  0,984.  Artinya  bahwa Hipotesis  3 yang  menyatakan  bahwa  ada  pengaruh  SAKIP  terhadap  Kinerja dengan Budaya Organisasi sebagai variabel intervening dapat di terima .

## Hubungan Antar Jalur
Hasil  perhitungan  koefisien  jalur  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini menghasilkan koefisien jalur antar variabel seperti yang dijelaskan pada Gambar 1 berikut ini :
Gambar 1. Path Analysis

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan mengenai  pengaruh  Penerapan  SAKIP  terhadap  kinerja  aparatur  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, dapat dismpulkan sebagai berikut.
1. Data  hasil  uji  korelasi,  Penerapan  SAKIP  (X)  dengan  kinerja  aparatur  (Y1) pada  kantor  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  memiliki  nilai  signifikasi sebesar 0,038 < 0,05. Dengan demikian Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh SAKIP terhadap kinerja dapat diterima .
2. Data hasil uji korelasi, Penerapan SAKIP (X) dengan budaya organisasi (Y2) pada  kantor  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri  memiliki  nilai  signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa ada pengaruh SAKIP terhadap budaya organisasi dapat diterima .
3. Perhitungan  Indirect  effect  dan  total  effect  menghasilkan  kesimpulan  bahwa Budaya  Organisasi  merupakan  variabel  intervening  dalam  hubungan  antara Penerapan  SAKIP  dengan  Kinerja  Dinas  Kesehatan.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  hasil  perhitungan  indirect  effect  yang  mempunyai  hasil  0,226688. Total  pengaruh  (total  effect)  Penerapan  SAKIP  terhadap  Kinerja  melalui Budaya Organisasi mempunyai hasil sebesar 0,984. Artinya bahwa Hipotesis 3 yang  menyatakan  bahwa  ada  pengaruh  SAKIP  terhadap  Kinerja  dengan Budaya Organisasi sebagai variabel intervening dapat di terima .

## DAFTAR PUSTAKA
Delobbe,  N.,  dan  Vandenberghe,  C.,  2000, A  Four-Dimensional  Model  of Organizational  Commitment  among  Belgian  Employees ,  European  Journal of Psychological Assessment.
Falikhatun.  2003. Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Lokus  Of  Control  Dan Penerapan System Informasi Terhadap Aparat Unit-Unit Pelayanan Publik . Emprika. Vol. 16. No.2 Desember. 263-281
Halim  Abdul,  Theresia  Damayanti.  2007. Statistika  dalam  Kajian  Deskriftif, Inferensi  dan  Nonparametrik .  Edisi  Pertama.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media  Group  Boediono.  (2001).  Ekonomi  Makro.  Edisi-4.  penerbit  BPFE, Yogyakarta
Kloot,  Louise.  1999. Performance  Measurement  and  Accountability  in  Victorian Local  Government .  International  Journal  of  Public  Sector  Management,12, no. 7: 565- 584.
Kusumawati,  Ratna.  2008. Analisis  Pengaruh  Budaya  Organisasi  dan  Gaya Kepemimpinan  Terhadap  Kepuasan  Kerja  Untuk  Meningkatkan  Kinerja
* 0,368 * 0,616 Penerapan
SAKIP (X)
Budaya Organisasi (Y1) Kinerja Organisasi
(Y2)
Karyawan (Studi Kasus Pada RS Roemani Semarang) . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 148 6, November 2008.
Kuncoro,  Mudrajad.  2009. Metode  Riset  Untuk  Bisnis  &  Ekonomi .  Penerbit Erlangga. Jakarta.
Novatiani, Ait. 2018. Pengaruh Transparasi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi  Pemerintah .  Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan  Bisnis:  Volume  10  (51- 61). Universitas Widyatama Bandung.
Nubatonis  Sondil,  Sugeng  Rusmiwari,  Son  Suwasono.  2014. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Tribhuwana Tunggaldewi, Volume 3, No. 1
Nugraheni,  Purwaniati  dan  Subaweh  Imam.  2008. Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan .  Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 13, No. 1.
Peraturan Menteri RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,  Pelaporan  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Raheni,  Ni  Putu  Rika,  I.G.A.M  Asri  Dwija  Putri.  2019. Pengaruh  Good Governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan  Desa  di  Kota  Denpasar. Jurnal  Akutansi  Volume  28  (1295- 1322): Universitas Udayana Bali.
Riyadi,  Slamet  dan  Yulianto,  Agung.  2014. Pengaruh  pembiayaan  bagi  hasil, pembiayaan  jual  beli,  financing  to  deposit  ratio  (fdr)  dan  non  performing financing  (NPF)  terhadap  profitabilitas  bank  umum  syariah  di  Indonesia. accounting analysis journal. Fakultas Ekonomi Unnes. Semarang Saputra,  B.  2014. Penguatan  peran  birokrasi  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  di  wilayah  perbatasan  Indonesia-Malaysia  (Studi  di wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara) . UNPAS Suparta, I Wayan dan I Komang Ardana. 2019. Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kepuasan  Kerja  Karyawan  PT. Pengembanagan Pariwisata Indonesia Persero. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Volume 8 (3446-3472). Universitas Udayana Bali.
Usoro,  Iniobong  L  &  Adigwe,  Obi  P.  2014. Budget  practices  and  the  Nigerian Civil  Service:  new  insights  from  an  organisation  culture  persepctive. Developing Country Studies , 4(10).