## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Right to Be FoRgotten : PersPektif Ham internasional

## The RighT To be FoRgoTTen: inTeRnaTional human RighTs law PeRsPecTive

## ayu riska amalia
Universitas Mataram Email : aramels@aol.com

## Zahratul’ain taufik
Universitas Mataram Email : zahratul’ain@unram.ac.id

## adhitya nini rizki apriliana
Universitas Mataram Email : ninirizki@unram.ac.id

## Hafina Haula arsy
Universitas Mataram Email : hafina.haula@gmail.com

## abstract
Right to be forgotten merupakan hak individu untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi mereka dari internet ketika informasi tersebut dianggap tidak lagi relevan atau sesuai. Hubungan antara pengakuan “right to be forgotten” atau penghapusan informasi yang berhubungan dengan data pribadi seseorang dan hak publik terhadap informasi telah menciptakan konflik baru antara hak privasi dan kebebasan berekspresi. Tulisan ini memaparkan konsep “right to be forgotten” sebagai bagian dari hak asasi manusia internasional dan bagaimana melihat “right to be forgotten” dan hak berekspresi sebagai dua prinsip fundamental yang terus bersinggungan dalam konteks hak privasi dan hak untuk mengakses informasi dalam ekosistem digital. Meskipun tidak ada perjanjian HAM internasional yang secara eksplisit mengatur right to be forgotten ini, konsep ini telah diakui secara luas dalam hukum internasional dan telah diakui di berbagai negara dan masih terus berkembang. Pelaksanaan right to be forgotten memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan hak ini, yang pada akhirnya dapat menghambat akses publik terhadap informasi sehingga perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan untuk mengatasi permintaan penghapusan informasi di setiap negara dalam membantu melindungi hak privasi seseorang tanpa mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi yang penting.

## Kata kunci : hak individu, Pengakuan, hAM

## abstract
The right to be forgotten is the right of individuals to delete or remove their personal information from the internet when that information is no longer considered relevant or appropriate. The relationship between the recognition of the “right to be forgotten” or the removal of information related to one’s personal data and the public’s right to information has created a new conflict between the right to privacy and freedom of expression. This paper presents the concept of the right to be forgotten as a fundamental part of international human rights and how to view the
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 750~762
right to be forgotten and the right to expression as two fundamental principles continue to intersect within the context of the right to privacy and the right to access information in the digital ecosystem. although there is no international human rights treaty that explicitly regulates the right to be forgotten, the concept has been widely recognized in international law and has been acknowledged in various countries and is still evolving. The implementation of the right to be forgotten raises concerns about the potential abuse of this right, which in turn can hinder public access to information, so there needs to be a clear legal framework and a transparent mechanism to address requests for the deletion of information in each country to help protect an individual›s right to privacy without compromising the public›s right to access important information.
Keywords: individual Rights, Recognition, human Rights

## a. PendaHuluan
Konsep right to be forgotten, atau dalam bahasa Indonesia disebut hak untuk dilupakan, telah memunculkan sejumlah pertanyaan yang mendalam. Sebagian besar dari kita akan setuju bahwa dalam dunia modern yang terkoneksi secara digital dan dimana internet dirancang untuk menyimpan “jejak digital” kita secara permanen, “ nothing can be forgotten ”. Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah kita harus menerima pandangan ini, atau apakah kita harus mempertimbangkan kemungkinan untuk menciptakan ruang bagi individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka di dunia digital yang semakin tak terlupakan ini. Konsep “ right to be forgotten” , berkembang untuk memberikan individu kontrol yang lebih atas informasi pribadi mereka di era digital ini dan menciptakan keseimbangan antara hak individu untuk melindungi privasi mereka dan akses terhadap informasi.
Right to be forgotten merupakan hak seseorang untuk meminta penghapusan data pribadinya oleh entitas yang mungkin menyimpannya. 1 Meskipun bukan merupakan konsep yang begitu baru, right to be forgotten diperkenalkan secara meluas pertama kali pada Mei 2014 melalui keputusan european court of Justice (ECJ) dalam kasus google spain sl v. agencia española de Protección de Datos dan mario costeja gonzález, 2 Dalam putusannya, ECJ menetapkan bahwa dalam situasi tertentu, seseorang memiliki hak untuk menghapus hasil pencarian yang terkait dengan namanya. Hak untuk menghapus hasil pencarian ini juga berlaku untuk informasi yang dipublikasikan secara sah. 3 Sebagai dasar putusannya, ECJ merujuk pada Data Protection Directive dan hak privasi serta perlindungan data dalam Piagam Hak Asasi Manusia Uni Eropa. 4 Tentunya putusan ini dapat dipandang sebagai putusan yang menandakan sebuah era baru dari hak asasi manusia, namun tidak sedikit yang melihatnya sebagai ancaman terhadap hak-hak fundamental lainnya, khususnya kebebasan berkespresi.
Dalam konteks hak asasi manusia, right to be forgotten merupakan salah satu aspek perlindungan privasi individu di era digital yang semakin terhubung, namun di lain pihak penerapannya seringkali memunculkan konflik dengan hak kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Baik hak privasi maupun hak kebebasan berekspresi
1 Garg, S., Goldwasser, S., Vasudevan, P.N. (2020). Formalizing Data Deletion in the Context of the Right to Be Forgotten. In: Canteaut, A., Ishai, Y. (eds) Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2020. EUROCRYPT 2020. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12106. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45724-2_13
2 C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González 2014 E.C.R. 317 § 1, available at http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&tex- t=&pageIndex=0&docid=152065&cid=1078609#Footnote*
3 Ibid
4 Ibid
merupakan hak fundamental yang dijamin dan dilindungi dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti DUHAM, ICCPR, instrumen hukum regional seperti ECHR, GDPR, ACHR, maupun instrumen hukum nasional berbagai negara dunia.
Ketika right to be forgotten digunakan untuk menghapus atau mengurangi visibilitas informasi, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk sensor atau penghalang terhadap hak akses informasi masyarakat. Ini dapat memunculkan konflik antara hak privasi individu dan hak masyarakat untuk mengetahui informasi. Informasi yang dihapus mungkin saja memiliki potensi penting dalam investigasi jurnalistik, laporan sejarah, atau evaluasi kinerja pemerintah. Bagaimana right to be forgotten sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan bagaimana hubungannya dengan hak-hak lain masih menjadi perdebatan yang berkelanjutan hingga saat ini. Tulisan ini akan membahas konsep right to be forgotten dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional dan bagaimana melihat right to be forgotten dan hak berekspresi sebagai dua prinsip fundamental yang terus bersinggungan dalam konteks hak privasi dan hak untuk mengakses informasi dalam ekosistem digital.

## B. metode
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif berdasarkan kerangka hukum internasional. Dikatakan sebagai penelitian normatif, karena penelitian hukum ini didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif, yakni ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ). Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menyusun rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil dari penelitian yang diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif melalui penafsiran hukum yakni dari suatu fakta yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian, ditarik ketentuan-ketentuan umum, sebagai hasil akhir dalam penulisan penelitian ini.

## C. analisis dan PemBaHasan

## 1. konsep Right to be Forgotten dalam Hukum Ham internasional
Isu privasi dan perlindungan data semakin penting dalam dunia yang  terhubung  secara digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah meresap ke setiap aspek kehidupan kita. Saat ini, kita semakin bergantung pada perangkat digital untuk berbagi informasi pribadi dan  berinteraksi  secara online. Oleh karena itu, tantangan terkait privasi dan data menjadi semakin kompleks. Pertumbuhan pesat dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data telah memberikan manfaat besar dalam berbagai bidang. Namun, seiring dengan manfaat ini, juga muncul potensi risiko yang signifikan terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, dan ancaman terhadap keamanan siber.
Oleh sebab itu, sudah seharusnya setiap individu memiliki hak untuk mengendalikan dan memutuskan sejauh mana informasi pribadi mereka dapat dibagikan dengan dunia luar. Hal ini mencakup hak untuk menentukan siapa yang dapat mengakses data pribadi

## 752~762
mereka, bagaimana data tersebut dapat digunakan, dan tujuan penggunaan data tersebut. Konsep ini dikenal sebagai “hak atas privasi”. Hak atas privasi melibatkan hak individu untuk memiliki kendali atas informasi pribadi mereka dan memutuskan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka disampaikan kepada orang lain. 5 Ini berarti bahwa setiap individu, kelompok, atau entitas memiliki hak untuk mengendalikan informasi tentang diri mereka sendiri dan memutuskan bagaimana informasi tersebut dibagikan kepada pihak lain. Sejumlah akademisi memiliki berbagai gagasan tentang apa yang seharusnya diakomodasi oleh hak privasi, namun mayoritas setuju bahwa seharusnya ada hak untuk menghapus informasi tertentu. 6
Hak atas privasi merupakan hak fundamental yang sangat esensial karena menyangkut otonomi, kewenangan manusia, serta perlindungan martabat manusia yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum. Pernyataan resmi mengenai hak untuk menghormati privasi pertama kali dituangkan dalam Universal declaration of Human Rights (UDHR) yang menetapkan bahwa ‘tidak seorang pun boleh diintervensi secara sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya’ dan bahwa ‘keluarga adalah kelompok fundamental kesatuan masyarakat yang berhak mendapat perlindungan oleh masyarakat dan negara. 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang merupakan instrumen hukum internasional penting yang menyoroti hak-hak asasi manusia juga menegaskan pentingnya hak atas privasi dengan menyatakan bahwa ‘tidak ada yang boleh diintervensi sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi individu’. 8
Selain dalam instrumen hukum internasional di atas, prinsip-prinsip hak atas privasi juga terdapat dalam Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dengan menekankan hak individu untuk menghormati kehidupan pribadi mereka, rumah tangga, dan korespondensi pribadi, serta melarang campur tangan otoritas publik dalam pelaksanaan hak ini, kecuali jika campur tangan tersebut sesuai dengan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan seperti keamanan nasional, keselamatan publik, kesejahteraan ekonomi negara, pencegahan kekacauan atau kejahatan, perlindungan kesehatan atau moral, atau perlindungan hak dan kebebasan individu lainnya. 9
Pemuatan hak atas privasi dalam isntrumen-instrumen tersebut di atas mencerminkan bahwa nilai-nilai fundamental dalam menjaga otonomi, kewenangan manusia, dan perlindungan martabat manusia, serta prinsip-prinsip privasi merupakan nilai yang sangat penting yang diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional.
Dalam perkembangan teknologi informasi, hak atas privasi menjadi isu yang semakin kompleks. Hal ini menciptakan situasi baru yang memerlukan penyesuaian dalam hukum dan HAM sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan dan kompleksitas masalah yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan dinamika global. Munculnya konsep “ Right to be Forgotten ” (RTBF) merupakan salah satu tanggapan terhadap kompleksitas tantangan atas masalah privasi dan perlindungan data dalam era digital. Dalam lingkungan di mana kita semakin terhubung secara digital
5 Alan F. Westin, Privacy and Freedom, London, 1967. Hal 7. Lihat juga Sinta Dewi , Op.Cit hal. 19
6 J. E. McNealy, ‘The Emerging Conflict between Newsworthiness and the Right to Be Forgotten’, Northern Ken- tucky Law Review, Vol. 39, No. 2 , 119-135. 2012, p. 121
7 UDHR Pasal 12
8 ICCPR Pasal 17
9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8.
dan data pribadi mudah diakses, RTBF mencoba menciptakan keseimbangan antara hak individu untuk melindungi privasi mereka dan akses terhadap informasi.
Konsep Right to be Forgotten sejatinya berakar dari “ right to oblivion ” yang terkait dengan akses publik terhadap catatan pengadilan dan hak seseorang untuk mencegah munculnya dampak negatif atas dipaparkannya kasus mereka di pengadilan, yang seharusnya tidak lagi diingat oleh masyarakat karena waktu telah berlalu sejak terjadinya peristiwa tersebut. 10 Right to oblivion berasal dari bahasa Prancis le droit à l’oubli dan bahasa Italia diritto al’oblio , yang telah diakui dan ditegakkan sejak pertengahan 1960- an dimana hak ini dipahami sebagai hak seorang pelaku kejahatan yang telah menjalani hukumannya, untuk melindungi informasi tentang masa lalu kriminalnya dan menolak publikasi atas tindak kriminal tersebut. 11
Dalam dunia modern, kemungkinan untuk “dilupakan” menjadi sangat kecil. Hal ini disebabkan informasi yang telah masuk ke internet akan menjadi permanent resident pada world wide web sehingga informasi dan data yang pernah dikirimkan di internet tidak dapat dihapus dengan mudah dan akan tetap berada dalam domain publik selamanya. 12 Sifat internet tersebut membuat kemunculan right to be forgotten menjadi tak terhindarkan. Kebutuhan akan hak ini muncul dari ketakutan publik akan akses informasi yang semakin panjang, penyalahgunaan data oleh media, dan teknologi baru, terutama internet, yang bisa membuat orang sulit untuk melupakan kesalahan masa lalu karena informasi bisa muncul secara acak di dunia maya.
Hak untuk dilupakan dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional seperti DUHAM, ICCPR, maupun ECHR, yang mencakup kewenangan ataupun kontrol terhadap data mereka termasuk untuk menghapus data dari internet saat mereka tidak lagi menyetujui pemrosesan data, saat terdapat kesalahan signifikan dalam data, ataupun saat menurut mereka informasi data mereka tidak perlu untuk disimpan. 13 Hak untuk dilupakan terbentuk seiring dengan konsep otonomi, sebuah konsep yang merujuk pada kemampuan individu untuk mengambil keputusan tentang informasi pribadi mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Untuk melindungi otonomi pribadi dan individualitas, seseorang harus diberi ruang pribadi yang bebas dari pengaruh luar. Kebijakan privasi adalah melindungi garis perbatasan yang melindungi individu dari pandangan ingin tahu pihak ketiga. 14 Di tengah banyaknya data yang dikumpulkan dan digunakan tanpa persetujuan, hak untuk dilupakan memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu atas data mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghapus atau mengelola informasi pribadi mereka sesuai dengan keinginan mereka, mengembalikan sebagian dari otonomi yang mungkin hilang dalam lingkungan digital.
Hukum dan HAM terus berkembang dan berusaha untuk mengakomodasi tantangan baru dalam perubahan dunia, termasuk di dalamnya upaya untuk memastikan bahwa hak- hak dasar individu tetap terlindungi meskipun dalam situasi sosial yang terus berubah.
10 Yulia Razmetevia. The right to be forgotten in European Perspective. A lTech Journal of European Studies.
Tallinn University of Technology. Vol. 10 No.1 2020. Halaman 63.
11 Andrade, N. N. G. (2014), ‘Oblivion: the right to be different … from oneself: re-proposing the right to be forgot- ten,’ in A. Ghezzi, Â. G. Pereira & L. Vesnić-Alujević (eds) The Ethics of Memory in a Digital Age, Palgrave Macmillan Memory Studies, London: Palgrave Macmillan, pp. 65–81.  https://doi.org/10.1057/9781137428455_5 12 Samridhi Talwar. A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE RIGHT TO BE FORGOTTEN. Corpus Juris The Law Journal. 2020. Hal. 8
13 https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/ diakses pada 14 Maret 2023
14 Ananthia Ayu D.  “ Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di  Era Ekonomi Digital” . PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI JAKARTA 2019 Hal. 17
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 754~762
Definisi terbaru mengenai right to be forgotten dalam konteks memori digital dan retensi data telah diatur dalam Peraturan Perlindungan Data Umum ( general Data Protection Regulation ) yang diadopsi oleh Parlemen Eropa pada April 2016. GDPR merupakan seperangkat aturan baru yang bertujuan untuk memastikan konsistensi perlindungan data pribadi dan memastikan konsistensi perlindungan tersebut di seluruh Uni Eropa. 15 Pasal 17 dari Peraturan tersebut memberikan hak untuk melakukan penghapusan data, yang mengharuskan pengendali data menghapus informasi yang tersedia secara publik yang mereka miliki tentang subjek data, serta menghentikan pemrosesan informasi yang disebutkan di atas, ketika: data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulannya; subjek data mencabut persetujuan dan tidak ada dasar hukum untuk pemrosesan; subjek data keberatan terhadap pemrosesan berdasarkan alasan yang berkaitan dengan situasinya yang khusus dan tidak ada alasan yang sah yang mengatasi pemrosesan tersebut, atau ketika subjek data keberatan terhadap data pribadi mereka yang diproses untuk tujuan pemasaran langsung; data pribadi tersebut telah diproses secara tidak sah; data pribadi tersebut harus dihapus untuk mematuhi kewajiban hukum dalam hukum Uni Eropa atau negara anggota yang mengikat pengendali data tersebut; data pribadi yang sedang diproses terkait dengan seorang anak. 16
Right to be forgotten yang diatur dalam GDPR memiliki batasan. Permohonan yang diajukan oleh pemilik data pribadi dalam rangka tidak serta merta harus diamini oleh pengelola data. Pengelola data tidak wajib menghapus data yang dimohonkan selama dapat dibuktikan bahwa pemprosesan data atau informasi mengenai seseorang memenuhi salah satu alasan dalam Pasal 17 ayat (3) GDPR sebagai berikut yakni dalam rangka menjalankan hak kebebasan berekspresi, demi kepentingan umum di bidang kesehatan atau untuk kepentingan kegiatan pengarsipan yang berhubungan dengan kepentingan umum, penelitian atau statistik. 17 Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan right to be forgotten berdasarkan GDPR harus bisa dijustifikasi atau beralasan, serta tidak berlaku mutlak atau memiliki batasan.
GDPR memberikan hak kepada subjek data untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dalam berbagai situasi yang dijelaskan di atas sesuai dengan ketentuan GDPR. 18 Hal ini bertujuan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka dan untuk melindungi privasi mereka. Dengan adanya right to be forgotten , individu memiliki hak untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi mereka dari internet atau rekaman publik ketika informasi tersebut tidak lagi relevan atau sesuai. Hak ini memberikan individu kendali lebih besar atas data mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk merespon perubahan dalam kehidupan mereka yang mencakup penghapusan informasi pribadi yang mungkin menjadi sumber potensi risiko atau merugikan, seperti data yang usang atau tidak akurat. 19
Meskipun tidak ada perjanjian HAM internasional yang secara eksplisit terkait right to be forgotten ini, konsep ini diakui secara luas dalam hukum internasional dan telah diakui di berbagai negara lainnya yang mengadopsi peraturan serupa. Dalam konteks hukum internasional, prinsip hak untuk dilupakan dapat dilihat sebagai bagian dari prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang lebih luas, yang diatur dalam perjanjian seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. GDPR ini resmi
15 https://www.hrw.org/news/2018/06/06/eu-general-data-protection-regulation .
16 Regulation (EU) 2016/679 On the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 2016.
17 ibid 18 ibid
19 ibid
berlaku, bukan hanya di yurisdiksi Eropa namun juga mengglobal karena yurisdiksi universal atas setiap warga Eropa. 20 Namun, implementasi dan interpretasi hak ini dapat bervariasi dari negara ke negara.
Pelaksanaan right to be forgotten yang rumit, interaksi dengan hak-hak lainnya, serta variasi dalam kerangka hukum dan lembaga di setiap negara wajar memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan hak ini, yang pada akhirnya dapat menghambat akses publik terhadap informasi. Oleh karena itu perlu dicari keseimbangan yang tepat antara hak privasi individu untuk dilupakan dan hak publik atas informasi untuk membantu melindungi hak privasi seseorang tanpa mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi.

## 2. konflik antara Right to be Forgotten dan Freedom of expression
Dalam kehidupan sehari-hari, privasi dan kebebasan berekspresi selalu berbenturan satu sama lain. Kedua hak ini ibarat dua sisi mata uang yang sama, sangat terkait satu sama lain, dan keduanya dapat menjadi penyebab dan akibat dari pelanggaran hak satu sama lain. 21 Baik hak privasi maupun kebebasan berekspresi masing-masing terdapat dalam Pasal 17 dan 19 UDHR yang merupakan panduan moral untuk masyarakat internasional dalam menetapkan HAM yang harus dijunjung tinggi oleh semua negara. 22 Hak yang sama tertuang di dalam ICCPR, dimana Pasal 19 dari ICCPR menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, sedangkan Pasal 17 menyatakan bahwa tidak ada yang boleh menjadi korban campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap “privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi, juga serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.” 23 Perlu diketahui bahwa walaupun kedua hak tersebut merupakan hak fundamental namun keduanya bukan hak yang mutlak dan dapat dibatasi dalam keadaan yang dapat dibenarkan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.
Pasal 17 dan 19 dalam ICCPR tidak menguraikan pihak-pihak yang dapat campur tangan dalam hak-hak tersebut dan tidak mencakup klausa pembatasan, namun disebutkan bahwa setiap campur tangan dalam privasi yang “ilegal atau sewenang- wenang” dilarang, sedangkan untuk hak kebebasan berbicara hanya dapat dibatasi ketika hal tersebut “diatur oleh hukum” atau jika “diperlukan”. Dengan kata lain, ICCPR memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak ini dan memerlukan pembatasan yang lebih tegas dan sesuai dengan hukum.
Kebebasan berekspresi juga diberlakukan pada tingkat regional melalui perjanjian hak asasi manusia. Di Eropa, hak ini diatur oleh Pasal 10 dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) yang ditandatangani pada tahun 1950. Pasal 13 dari Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (ACHR, 1969) melindungi kebebasan berekspresi di sejumlah negara di belahan bumi Barat, 24 sementara Pasal 9 dari Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat Afrika (ACHPR) menjamin hak ini di benua Afrika. 25 Baik hak privasi maupun kebebasan berekspresi telah dijamin oleh perundang- undangan nasional hampir setiap negara di dunia. Negara-negara telah menggabungkan
20 LBH PERS hal.vi
21 C. Nyst, ‘Two sides of the same coin – the right to privacy and freedom of expression’ (2013)  <https://www.priva- cyinternational.org/node/103> accessed 14 July 2023
22 UDHR Article 17 and 197
23 International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Art. 17 and 19.
24 American Convention on Human Rights, 1969.
25 African Charter on Human and Peoples’, 1981.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 756~762
norma-norma dari perjanjian internasional atau regional ke dalam kerangka hukum mereka.
Akses Informasi merupakan bagian integral dari hak dasar kebebasan berekspresi, sebagaimana diakui dalam UDHR yang menyatakan bahwa hak dasar kebebasan berekspresi meliputi kebebasan untuk “mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas”. 26 Kehadiran internet telah membawa dimensi yang berbeda dalam konflik antara hak privasi individu dan kebebasan berekspresi dan informasi. Dalam ekosistem digital, hak untuk dapat bebas mengakses informasi tentu tidak terlepas dengan hak privasi khususnya right to be forgotten . Penghapusan informasi dari mesin pencari dapat berdampak terhadap pemenuhan hak lainnya yang juga dilindungi oleh hukum yang berlaku.
Dalam lingkup Eropa, European Court of Justice (ECJ) telah membuat interpretasi resmi untuk kerangka hukumnya. ECJ telah menekankan perlindungan atas right to be forgotten apabila “informasi tidak memadai, tidak relevan, atau tidak lagi relevan, atau informasi yang berlebihan terkait dengan tujuan pemrosesan yang dilakukan oleh operator mesin pencari.” Selain itu, Pengadilan Eropa menganggap bahwa kriteria utama dalam penjelasan ini adalah “ fair balance .” Dengan kata lain, mereka menekankan bahwa hak untuk dilupakan harus dipertimbangkan dengan cermat terhadap kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi, mencari keseimbangan yang adil antara hak individu untuk melupakan informasi pribadi mereka dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan.
Sejatinya, keseimbangan antara hak untuk dilupakan, kebebasan informasi, dan kebebasan berbicara berbeda-beda di yurisdiksi di seluruh dunia, termasuk negara- negara yang memiliki keyakinan yang sama dalam demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. 27 Pengadilan di seluruh dunia sedang menghadapi dilema berkelanjutan tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan berbicara dan hak privasi secara kasus per kasus. Pendekatan terhadap keseimbangan hak-hak ini bervariasi tergantung pada yurisdiksi. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan jelas yang mengunggulkan satu hak atas yang lain dalam putusan pengadilan negara-negara dengan pendekatan hukum common-law dan civil-law yang berbeda. 28 Yurisdiksi common-law , seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya, secara rutin melindungi kebebasan berbicara dan pers, meskipun dengan mengorbankan campur tangan terhadap privasi individu. 29 Di wilayah Eropa, untuk menjaga keseimbangan antara privasi dan kebebasan berekspresi, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa telah mengembangkan seperangkat kriteria. Misalnya, ekspresi yang menimbulkan perdebatan publik mendapatkan perlindungan tambahan dalam yurisprudensi mahkamah ini: “kriteria penting adalah kontribusi yang diberikan oleh foto atau artikel dalam pers terhadap perdebatan yang terkait dengan kepentingan umum.” Dan jika suatu publikasi berkaitan dengan seorang politikus atau publik figur, dan bukan warga biasa, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa cenderung lebih cenderung memutuskan bahwa kebebasan berekspresi lebih tinggi daripada privasi. 30 Tokoh-tokoh publik seperti politisi harus menerima campur
26 DUHAM
27 Federico Fabbrini. The Right to Be Forgotten in the Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Bor- ders. German Law Journal. Hal 64. https://doi.org/10.1017/glj.2020.14 Published online by Cambridge University Press
28 A. De Baets, ‘A Historian’S View On The Right To Be Forgotten’, International Review of Law, Computers & Technology. 2016. p. 59.
29 Ibid
30 Axel Springer AG v Germany App no 39954/08 (ECtHR 7 February 2012), para 91.
tangan lebih besar terhadap privasi mereka daripada warga biasa. Ini adalah beberapa kriteria yang digunakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa untuk memutuskan apakah penghapusan informasi adalah langkah yang wajar dan adil dalam kasus-kasus yang terkait dengan hak privasi dan hak akses informasi.
Beberapa kriteria ini sejalan dengan pembatasan yang dijelaskan dalam paragraf 3 dari Pasal 17 dalam Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR), terkait dengan hak untuk dilupakan dan hak subjek data lainnya, seperti kepentingan publik dan keamanan, hak kebebasan berekspresi dan informasi, kepatuhan terhadap kewajiban hukum, tujuan pengarsipan dalam kepentingan publik, statistik, atau ilmiah, serta konteks penuntutan dan hukuman masa lalu. Dapat diamati bahwa terdapat korelasi langsung antara kriteria ini dan pembatasan yang terkait dengan kepentingan umum atau publik, kebebasan berekspresi, profil subjek data, atau metode perolehan informasi. Dengan kata lain, dalam konteks hak untuk dilupakan dan hak perlindungan data, GDPR mengakui bahwa beberapa pembatasan mungkin diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak privasi individu dan kepentingan umum, termasuk hak kebebasan berekspresi dan informasi. Pengadilan harus mempertimbangkan sejumlah faktor ini ketika menentukan apakah penghapusan informasi adalah langkah yang tepat dalam kasus tertentu.
Right to be forgotten pertama kali secara hukum ditegaskan sebagai hak asasi manusia ketika Pengadilan Eropa memutus kasus google spain pada 13 Mei 2014. Putusan google spain dipicu oleh perselisihan di Spanyol antara Google dan Costeja González dan Otoritas Perlindungan Data Spanyol. Costeja González mempermasalahkan tautan dalam hasil pencarian Google ke berita dalam surat kabar tahun 1998 tentang lelang properti untuk melunasi hutangnya.
Pengadilan memutuskan bahwa dalam keadaan tertentu seseorang memiliki hak untuk menghapus hasil pencarian atas namanya. Hak ini untuk menghapus hasil pencarian juga berlaku untuk informasi yang dipublikasikan secara sah. Merujuk pada keputusan kontroversial yang memicu perselisihan tentang bagaimana penghapusan informasi dapat memengaruhi hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang di atas, Pengadilan Eropa telah menciptakan dasar argumen dari interpretasi resmi kerangka hukum. Pengadilan menjelaskan bahwa tidak hanya data yang tidak akurat yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian tersebut, tetapi juga data yang “tidak memadai, tidak relevan, atau tidak lagi relevan, atau berlebihan” dalam hubungannya dengan tujuan pemrosesan, misalnya karena data telah disimpan lebih lama dari yang diperlukan. Selain itu, Pengadilan Eropa mengangkat perspektifnya bahwa kriteria utama dalam penjelasan ini adalah “keseimbangan yang adil” antara kepentingan publik yang sah dari pencari informasi dan hak perlindungan data subjek data. 31 Tentunya hal ini sesuai dengan Konvensi tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan beberapa keputusan Pengadilan Eropa Hak Asasi Manusia, yang mempertimbangkan kebebasan berekspresi dan privasi, dengan konteks publikasi pers “secara prinsip hak-hak ini layak mendapatkan penghormatan atau bobot yang sama.” 32
Namun, Mahkamah Eropa juga menekankan bahwa hak subjek data tidak dapat didahulukan jika campur tangan terhadap hak mereka dapat dibenarkan oleh kepentingan publik dalam mengakses informasi, misalnya, karena peran yang dimainkan oleh subjek data dalam kehidupan publik. Pendekatan ini menyerupai pendekatan Mahkamah Hak
31 Case C-131/12 Google Spain v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, ECLI:EU:C:2014:317, para 93
32 Judgment of European Court of Human Rights, case No. 40660/08 and 60641/08 Von Hannover v. Germany; See also Judgment of European Court of Human Rights, case No.: 33846/07 Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland, p. 5.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 758~762
Asasi Manusia Eropa saat menyeimbangkan privasi dan kebebasan berekspresi. Seperti yang disebutkan sebelumnya Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mempertimbangkan seberapa terkenal orang yang menjadi subjek dalam sebuah publikasi. Tokoh-tokoh publik seperti politisi harus menerima campur tangan lebih besar terhadap privasi mereka daripada warga biasa. Ketika operator mesin pencari menghapus hasil pencarian, kebebasan berekspresi dapat terganggu setidaknya dalam tiga cara. 33 Pertama, mereka yang menyediakan informasi, seperti penerbit dan jurnalis, memiliki hak kebebasan berekspresi. Seperti yang diketahui, hak kebebasan berekspresi melindungi tidak hanya ekspresi itu sendiri (seperti publikasi), tetapi juga sarana untuk mengkomunikasikan ekspresi tersebut. 34 Oleh karena itu, jika penghapusan hasil pencarian membuat lebih sulit untuk menemukan publikasi tersebut, kebebasan untuk menyampaikan informasi terganggu. Kedua, pengguna mesin pencari memiliki hak untuk menerima informasi. Ketiga, operator mesin pencari menjalankan kebebasan berekspresi ketika menyajikan hasil pencarian; daftar terorganisir dari hasil pencarian bisa dianggap sebagai bentuk ekspresi. 35
Hubungan antara pengakuan right to be forgotten atau penghapusan informasi yang berhubungan dengan data pribadi seseorang dan hak publik atas informasi telah menciptakan konflik baru antara hak privasi dan kebebasan berekspresi. Pelaksanaan hak ini yang rumit, interaksi dengan hak-hak lainnya, serta variasi dalam kerangka hukum dan lembaga di setiap negara wajar memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan hak ini, yang pada akhirnya dapat menghambat akses publik terhadap informasi. Oleh karena itu perlu dicari keseimbangan yang tepat antara hak privasi individu untuk dilupakan dan hak publik atas informasi. Untuk mencapai keseimbangan ini, perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan untuk mengatasi permintaan penghapusan informasi di setiap negara. Ini akan membantu melindungi hak privasi seseorang tanpa mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi yang penting.

## 3.   Batasan Right to be Forgotten
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, right to be forgotten memiliki potensi bertentangan dengan hak asasi yang lain yang juga dijamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhannya dalam berbagai instrumen HAM Internasional, khususnya freedom of expression . Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab penegakan RTBF masih mengundang kontroversi.
RTBF merupakan perwujudan hak untuk privacy dan berasal dari Right to oblivion yang secara historis telah diterapkan lebih awal. Konsep hak untuk dilupakan secara historis telah diterapkan dalam kasus-kasus khusus yang melibatkan individu yang telah menjalani hukuman pidana dan menginginkan agar dirinya tidak lagi dikaitkan dengan tindakan kriminal tersebut. Hak ini didasarkan pada privasi sebagai hak fundamental yang terkait dengan martabat, kepribadian, reputasi, dan identitas individu 36 yang 33 JVJ van Hoboken, Search Engine Freedom. On the Implications of the Right to Freedom of Expression for the Legal Governance of Web Search Engines (Kluwer Law International 2012) 350.
34 Autronic v Switzerland App no 12726/87 (ECtHR 22 May 1990), para 47.
35 Case C-131/12 Google Spain v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, Opinion of AG Jääskinen, para 132. JVJ van Hoboken, Search Engine Freedom. On the Implications of the Right to Freedom of Expression for the Legal Governance of Web Search Engines (Kluwer Law International 2012) 351
36 Ambrose M. L, Ausloos J. The Right To Be Forgotten Across The Pond. Available at:https://www.jstor.org/stable/ pdf/10.5325/jinfopoli.3.2013.0001.pdf?refreqid=excelsior%3Ae22d710ee435df378449357e74c68a0f [last viewed May 6, 2019]
kemudian RTBF secara luas diterapkan dalam hukum perdata dan komersial. 37 Namun di lain pihak, penerapan hak ini bisa berdampak terhadap perlindungan hak-hak lainnya, terutama freedom of expression , termasuk di dalamnya hak masyarakat untuk mengakses informasi yang penting dan berarti.
Konflik dapat muncul ketika hak untuk dilupakan membatasi akses terhadap informasi yang relevan atau penting untuk kepentingan umum, seperti kepentingan jurnalistik, sejarah, atau kepentingan publik lainnya. Penghapusan atau pembatasan informasi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan potensi pengurangan akses terhadap informasi yang mungkin penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu penting untuk menguraikan sejauh mana Right to be forgotten dapat diterapkan serta mempertegas batasannya agar tidak berbenturan dengan hak lainnya dan menghindari penyalahgunaan hak ini.
Pasal 17 (3) GDPR memuat ketentuan yang menguraikan batasan-batasan terkait hak “ right to be forgotten “ yakni kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, untuk memenuhi kewajiban hukum, untuk kepentingan publik dalam hal kesehatan umum, demi kepentingan umum, ilmu pengetahuan, dan riset sejarah atau tujuan statistic, sertanntuk melaksanakan atau membela diri dari tuntutan hukum.
Permintaan penghapusan harus mempertimbangkan apakah informasi tersebut masih relevan dan penting utnuk kepentingan publik jika informasi tersebut terkait dengan kepentingan umum, kebebasan berekspresi, atau hak-hak lainnya, maka hak untuk dilupakan mungkin tidak berlaku. Jadi, Pasal 17 (3) GDPR menjelaskan bahwa Right to be Forgotten memiliki batasan-batasan tertentu terkait dengan situasi di mana pemrosesan data masih diperlukan untuk melindungi hak kebebasan berekspresi, memenuhi kewajiban hukum, atau menjaga kepentingan umum dalam bidang kesehatan masyarakat. Dalam kasus-kasus ini, hak Right to be Forgotten tidak berlaku atau tidak dapat digunakan.
Dalam Pasal 17 (3) GDPR, dijelaskan bahwa hak untuk dilupakan tidak berlaku jika pemrosesan data prbadi diperlukan untuk menegakkan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, pemenuhan kewajiban hukum, atau kepentingan umum dalam bidang kesehatan masyarakat. Meskipun mudah untuk melihat bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap pengaduan yang diputuskan, tidak ada prinsip hukum yang mengatur bagaimana pengendali data memutuskan untuk menghapus atau menyimpan informasi pribadi yang diminta. Hal ini menciptakan ketidakjelasan mengenai barang atau hasil dari kasus yang diputuskan oleh pengendali data, dan oleh karena itu, jika hak untuk membatasi akses terhadap informasi pribadi, di masa depan, telah menjadi lebih dominan daripada kepentingan lain di bawah paragraf 3, Artikel 17 GDPR.
Untuk memastikan keputusan yang adil dari pengendali data, penting untuk mengintegrasikan relevansi dari kepentingan penghapusan dalam mekanisme transparansi atau institusionalisasi proses pengambilan keputusan. Transparansi berarti bahwa setiap pengendali data menerapkan tindakan penghapusan informasi sesuai permintaan dan tanpa penundaan, tetapi pada saat yang sama, penting untuk secara berkala menyajikan bukti permintaan yang ditangani. Bukti tersebut harus dapat diakses oleh otoritas nasional perlindungan data, terutama dalam kasus pengaduan
37 Xi Z (2019) Return of a Forgotten Right: Application of the Right to be Forgotten in Criminal Justice. Forensic Leg Investig Sci 5: 035. https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/return-of-a-forgotten-right-application-of-the-right- to-be-forgotten-in-criminal-justice#:~:text=The%20right%20to%20be%20forgotten%20refers%20to%20the%20right%20 of,in%20civil%20and%20commercial%20laws .
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 760~762
subjek data. Dengan demikian, pernyataan tersebut menyoroti pentingnya memastikan keseimbangan yang tepat antara hak privasi dan nilai-nilai lain yang penting bagi individu dalam konteks GDPR, serta perlunya transparansi dalam pengambilan keputusan oleh pengendali data.

## d. kesimPulan
Right to be forgotten merupakan hak individu untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi mereka dari internet atau rekaman publik ketika informasi tersebut tidak lagi relevan atau sesuai. Hak ini merupakan salah satu aspek dari hak privasi dalam lingkup HAM internasional. Hak privasi merupakan hak fundamental penting yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum seperti DUHAM, ICCPR, ECHR, dan GDPR. Prinsip-prinsip ini mengakui pentingnya melindungi individu dari campur tangan yang tidak sah dalam kehidupan pribadi mereka, termasuk perlindungan data pribadi. Meskipun tidak ada perjanjian HAM internasional yang secara eksplisit terkait right to be forgotten ini, konsep ini diakui secara luas dalam hukum internasional dan telah diakui di berbagai negara dan masih terus berkembang. Konsep ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melindungi privasi dan hak asasi manusia individu dalam konteks modern yang sangat terhubung secara digital.
Hubungan antara pengakuan right to be forgotten atau penghapusan informasi yang berhubungan dengan data pribadi seseorang dan hak publik atas informasi telah menciptakan konflik baru antara hak privasi dan kebebasan berekspresi. Perlu dicari keseimbangan yang tepat antara hak privasi individu untuk dilupakan dan hak publik atas informasi. Untuk mencapai keseimbangan ini, perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan untuk mengatasi permintaan penghapusan informasi di setiap negara. Ini akan membantu melindungi hak privasi seseorang tanpa mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi yang penting.

## daftar Pustaka

## Buku
Alan F. Westin. Privacy and Freedom . London. 1967.
Johny Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Malang; Bayumedia.2016 Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana. 2005.
Rolf H. Weber dan Ulrike I. Heinrich. anonymization . Heidelberg: Springer. 2012
Rhona K.M. Smith dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. Pusham UII. 2008. Sinta Dewi Rosadi . cyber law. aspek Data Privasi menurut hukum internasional, Regional, dan nasional . Bandung : Relika Aditama 2015.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
Wahyudi Djafar dkk. Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia. LBH Press. Jakarta. 2018.

## Jurnal
A. De Baets, ‘A Historian’S View On The Right To Be Forgotten’, International Review of Law, Computers & Technology. 2016.
Andrade, N. N. G. (2014), ‘Oblivion: the right to be different … from oneself: re- proposing the right to be forgotten,’ in A. Ghezzi, Â. G. Pereira & L. Vesni ć - Alujevi ć (eds) The Ethics of Memory in a Digital Age, Palgrave Macmillan Memory Studies, London: Palgrave Macmillan, hal. 65–81. https://doi. org/10.1057/9781137428455_5
C. Stacey, ‘The Google Effect – Criminal Records And The ‘Right To Be Forgotten’’ (2015) Https://Www.Ejiltalk.Org/Extraterritohttps://Www.Linkedin.
Com/Pulse/Google-Effect- Criminal-Records-Right-Forgotten-Staceyllb- Llmriality-And-The-Fundamental-Right-To-Data-Protection/>
Wahyudi Djafar, Ruben Sumigar, Dan Lintang Setianti, Perlindungan Data Pribadi:
Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta: Elsam, 2016.
Federico Fabbrini, human Rights in the Digital age , 28 H A R V A R D H U M . R I G H T J . 65 2015.
G. Stevens, ‘Data Security Breach Notification Laws’, Congressional Research Service, 2012. 23.
Randall P. Berzanson, “ The right to privacy Revisited “ Privacy, News and Social Change “. California Law review. Vol. 80. 1990
Samridhi Talwar. A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE RIGHT TO BE FORGOTTEN. Corpus Juris The Law Journal. 2020
Samuel Warren & Louis Brandeis, The Right to Privacy, 4 H A R V . L . R E V . 193 (1890).
Sarah Esther Lageson. 2017. Crime Data, The Internet, And Free Speech: An Evolving Legal Consciousness, Law & Society Review. Volume 51 Number 1
Viviane Reding. The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for Modern Data Protection Rules in the Digital Age, Innovation Conference Digital, Life, Design, Munich. 2012
Yulia Razmetevia. The right to be forgotten in european Perspective . A Tech Journal of European Studies. Tallinn University of Technology. Vol. 10 No.1 2020.
Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. Frequently asked Questions on a human Rights-based approach to Development cooperation , 2006

## instrumen Hukum
European Convention of Human Rights
Global Data Protection Redulation
International Covenant on Civil and Political Rights
UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transakasi Elektronik
Permenkominfo No. 20 Tahun 2016
Permen No.20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 762~762
Undang Undang Dasar 1945

## Universal Declaration of Human Rights

## internet
Https://Hukumonline.Com/Berita/A/Perlunya-Harmonisasi-Pengaturan-The-Right- To-Be-Forgotten-Lt63fc6617227cb/
C. Nyst, ‘Two sides of the same coin – the right to privacy and freedom of expression’ (2013) <https://www.privacyinternational.org/node/103> accessed 14 July 2023
h ttps://www.mondaq.com/turkey/privacy-protection/1228672/right-to-be-forgotten- diakses pada 15 Maret 2023 https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/ diakses pada 14 Maret 2023
https://www.mondaq.com/turkey/privacy-protection/1228672/right-to-be-forgotten- Google Spain v. AEPD and Mario Costeja Gonzalez, ECLI: EU: C: 2014:317 (2014)
Everything you need to know about the “Right to be forgotten” GDPR EU. https://gdpr. eu/right-to-be-forgotten/ diakses pada 21 Juni 2023
EUROPEAN COMMISSION, FACTSHEET ON THE “RIGHT TO BE FORGOTTEN” RULING (C-131/12) (2014) diakses pada 14 Maret 2023 http://ec.europa.eu/justice/ dataprotection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf [hereinafter RIGHT TO BE FORGOTTEN FACTSHEET] Diakses pada 15 Maret 2023 https://www.un.org/en/globalissues/humanrights#:~:text=Human%20 rights%20are%20rights%20inherent,and%20education% 2C%20and%20 many%20more. Diakses pada 17 Maret 2023https://www.un.org/en/ globalissues/humanrights#:~:text=Human%20rights%20are%20rights%20 inherent,and%20education% 2C%20and%20many%20more. Diakses pada 17 Maret 2023
Xi Z (2019) Return of a Forgotten Right: Application of the Right to be Forgotten in Criminal Justice. Forensic Leg Investig Sci 5: 035. https://www. heraldopenaccess.us/openaccess/return-of-a-forgotten-right-application-of-the- right-to-be-forgotten-in-criminal-justice#:~:text=The%20right%20to%20 be%20forgotten%20refers%20to%20the%20right%20of,in%20civil%20 and%20commercial%20laws .
Cnn Indonesia “LBH pers Kritisi Definisi Informasi Tidak Relevan Di Uu Ite” Selengkapnya Di Sini: Https://Www.Cnnindonesia.Com/ Nasional/20230227150952-12-918417/Lbh-Pers-Kritisi-Definisi-Informasi- Tidak-Relevan-Di-Uu-Ite