## PENDAHULUAN
Teknologi informasi merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman yang memiliki dampak  pada  kesejahteraan  masyarakat terutama  dalam  bidang  ekonomi.  Internet saat  ini  tidak  hanya  digunakan  sebagai sarana  komunikasi  dan  informasi,  tetapi dalam  berbagai  situasi  dapat  dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi seseorang dalam perekonomian. Internet selain menjadi sumber  pendapatan  juga  bisa  menjadi  cara untuk memenuhi keinginan orang yang ingin berbelanja  dengan  cepat  dan  praktis  tanpa harus  mengecek  kapan,  dimana  dan  dalam keadaan apa, dan semua ini bisa dibuat lebih mudah dengan belanja online. Belanja online sangat  diminati  untuk  memenuhi  kebutuhan atau keinginannya karena sebagai pengguna mereka  dapat  berbelanja  tanpa  harus bertemu langsung dengan penjual.
Pertumbuhan belanja online membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif terutama  dalam  bidang  ekonomi  dan  bisnis.
Teknologi  tidak  hanya  membawa  manfaat, tetapi  teknologi  juga  membawa  risiko keamanan.  Banyak  partai  politik  yang  tidak bertanggung jawab menyalahgunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan. Dapat dikatakan orang Indonesia itu cepat melupakan sesuatu.
Kepercayaan  publik  terhadap  Tokopedia akan  pulih  dengan  cepat.  Bisnis  akan berjalan  kembali  normal  saat  orang-orang membutuhkan  Tokopedia  untuk  belanja online. Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, tetapi juga melahirkan permasalahan termasuk masalah hukum.  Salah  satu  masalah  hukum  yang muncul  adalah  masalah  yang  berkaitan dengan  perlindungan  data  pribadi  ( the protection  of  privacy  rights ).    Terkait  privasi dalam transaksi online, pengguna diharuskan untuk  mengungkapkan  sejumlah  besar informasi  pribadi  kepada  penjual.  Hal tersebut rentan dengan kebocoran informasi

## Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi
Maldi Omar Muhammad 1 , Lucky Dafira Nugroho 1*
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang 02 Kamal Bangkalan Madura 69162 Jawa Timur
* Email : lucky.dafira@trunojoyo.ac.id
Naskah diterima 13 September 2021, Revisi 2 Oktober 2021, Terbit 29 Oktober 2021
DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472

## Abstract
Technological developments continue to develop very rapidly, one of which is in the electronic trading system, hereinafter referred to as e-commerce. Along with this, there are concerns from E-Commerce application media  users  regarding  personal  data  stored  by  E-Commerce  application  media  companies,  so  that  more specific rules are needed regarding legal protection for E-Commerce application users. The purpose of this research is to further review the rules related to legal protection for users who are affected by the leakage of personal data on E-Commerce media such as based on the agreement in the Terms and Conditions as well as the  rules  of  related  laws  such  as,  the  ITE  Law  and  its  amendments,  PP  71/2019  concerning  the Implementation  of  Electronic  Systems  and  Transactions,  Government  Regulation  Number  80  of  2019 concerning  Trading  Through  Electronic  Systems,  Regulation  of  the  Minister  of  Communication  and Information Technology Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems. The method used in this research is normative juridical research, with a statutory approach. The collection of sources of legal materials, both primary and secondary, is carried out through laws and regulations and all official documents that contain legal provisions and searches related to research results such as journals and the internet.
Keywords: E-Commerce, electronic, personal data
sensitif sehingga memicu terjadinya pelanggaran  data  dan  pencurian  identitas seperti pembobolan rekening atau pemerasan.  Akibat  yang  ditimbulkan  dari tindakan pencurian data yang dilakukan oleh pihak  ketiga  atau  disebut hacker biasanya yang  menjadi  sasaran  dari  hasil  pencurian data ialah :
a.  Database kartu kredit b.  Database account bank
c.  Database  informasi  pelanggan  atau  data pribadi d.  Serta melakukan Tindakan kriminal dengan  menggunakan  database  kartu kredit  orang  lain  yang  bukan  hak  kita ( carding ) e.  Mengacaukan system Dalam hal ini produsen (penjual barang/jasa) dan pengguna pengguna aplikasi  media e-commerce juga  memiliki resiko  yang  lebih  besar  daripada  penyedia aplikator, dengan kata lain hak-hak pengguna  sangat  rentan  dan  mudah  untuk dilanggar.  Pengguna  memiliki  sejumlah  hak hukum  yang  perlu  untuk  mendapatkan perlindungan dalam pemenuhannya. hak-hak itu  perlu  mendapatkan  pemahaman  dan penghargaan  dari  semua  pihak,  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sidabalok, 2014). Oleh karena itu pengguna mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mensyaratkan  bahwa  penggunaan  setiap data  pribadi  dalam  sebuah  media  elektronik harus  mendapat  persetujuan  pemilik  data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan  ini  dapat  digugat  atas  kerugian yang  ditimbulkan.  Bunyi  Pasal  26  UU  ITE adalah sebagai berikut :
(1)  Penggunaan  setiap  informasi  melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan orang yang bersangkutan.
(2)  Setiap  orang  yang  dilanggar  haknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian  yang  ditimbulkan  berdasarkan Undang-Undang ini.
Serta  penyedia  aplikasi  dengan  para pengguna  aplikasi  tersebut  secara  tidak langsung juga mengandung Asas konsensualisme  yang  dapat  disimpulkan dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  BW.  Pada  pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat
sahnya  perjanjian  adalah  adanya  kata kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak. Karena  sebelum  pengguna  membuat  akun untuk  akses  login  ke  web  atau  aplikasi tersebut terdapat sebuah syarat dan ketentuan antara pengguna dengan penyedia aplikasi. Maka dari situlah timbulah adanya  suatu  perjanjian  kedua  belah  pihak. Dalam  hal  tersebut  pelaku  usaha  selaku sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa layanan  media e-commerce seharusnya mempunyai peran dalam melindungi hak dari para pengguna nya. Hak pengguna merupakan  sebuah  tanggung  jawab  pelaku usaha agar usaha jasa tersebut bisa menjadi berjalan dengan lancar, sehingga pengguna merasa aman dan nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut, serta memberikan  Tindakan  lebih  lanjut  agar permasalahan  yang  terjadi  tidak  menjadi berlanjut  karena  dapat  merugikan  kedua belah pihak yaitu produsen (penjual barang/jasa)  dan  pengguna    pengguna media belanja online atau e-commerce .

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif  adalah  metode  atau  cara  yang dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  ada.  (Soekanto  dan  Mamudji, 2009).  Pokok kajiannya adalah  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan  perilaku  setiap  orang,  sehingga penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam perkara in concreto ,  sistematik  hukum, taraf sinkronisasi  hukum,  dan  perbandingan hukum (Muhammad, 2004).
Metode  pendekatan  yang  digunakan adalah Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang), dilakukan dengan menelaah  semua  Undang-Undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani.  Dalam melaksanakan  penelitian  normatif-empiris membutuhkan  sumber  bahan  hukum  yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier.
Bahan  hukum  primer merupakan  bahan hukum  yang  utama,  sebagai  bahan  hukum yang  bersifat  autoritatif,  yakni  bahan  hukum
yang  mempunyai  otoritas,  Bahan  hukum primer meliputi peraturan perundang- undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang memuat  ketentuan  hukum.  Bahan  hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan  untuk  pendukung  dan  penguatan sumber  bahan  hukum  primer  meliputi  buku hukum,  artikel  dan  makalah.  Bahan  hukum tersier  merupakan  bahan  hukum  pelengkap dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Bahan  hukum  tersier  ini  memberikan petunjuk  dan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan  inovasi  baru  di  sektor  jasa keuangan. Berbagai perubahan dalam sistem  transaksi  terjadi  di  dalam  kehidupan manusia. Manusia yang dulunya bertransaksi secara langsung atau bertatap muka saat ini bisa  melakukan  transaksi  melalui  teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi bisa  memunculkan  permasalahan  hukum yang  berdampak  bagi  masyarakat  sehingga harus  dihadapi  oleh  hukum  sebagaimana mestinya (Barkatullah, 2006).
Perlindungan  Hukum  Pengguna  Aplikasi E-commerce  Yang  Mengalami  Kegagalan Perlindungan Data Pribadi
Isnaeni (2016) berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau  dari  sumbernya  dapat  dibedakan menjadi  dua  macam  yakni  perlindungan hukum  “eksternal”  dan  perlindungan  hukum “internal.”  Hakekat  perlindungan  hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang  dimaksud  dikemas  sendiri  oleh  para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada  waktu  mengemas  klausula-klausula kontrak,  kedua  belah  pihak  menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata  sepakat.  Demikian  juga  segala  jenis resiko  diusahakan  dapat  ditangkal  lewat pemberkasan  lewat  klausula-klausula  yang dikemas  atas  dasar  sepakat  pula,  sehingga dengan  klausula  itu  para  pihak  akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas  persetujuan  mereka  bersama.  Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan  hukum  mereka  relatif  sederajad dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas
dasar  asas  kebebasan  berkontrak  masing- masing para pihak yang terlibat perjanjian itu mempunyai  keleluasaan  untuk  menyatakan kehendak  sesuai  kepentingannya.  “Pola  ini dijadikan  landasan  pada  waktu  para  pihak merakit  klausula-klausula  perjanjian  yang sedang  digarapnya,  sehingga  perlindungan hukum  dari  masing-masing  pihak  dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”
Bahwa  sering  terjadi  para  pengguna aplikasi  online  tidak  membaca disclaimer (pertanyaan  yang  menyangkal)  ataupun membaca terms of use (syarat penggunaan) dengan  berbagai  alasan.  Dalam  situasi keadaan  yang  seperti  itu  dapat  dipastikan pengguna  memiliki  beberapa  opsi  pilihan yakni : take it or leave it; yes or no; agree or disagree dan  jika  pengguna  aplikasi  ingin melanjutkan  maka  pilihannya  ialah yes, agree, take it. Setelah data pribadi yang kita unggah  ke  dalam  sistem  elektronik  menjadi informasi elektronik dalam sistem penyelenggara/platform  atau  penyedia  jasa layanan yang wajib dijaga apabila pengguna meng-klik  dengan  menekan  tombol yes/ agree/  okay ,  maka  hal  tersebut  adalah bentuk pernyataan kesepakatan atau/ otentikasi  antara  pengguna  dengan  aplikasi e-commerce tersebut.
Dalam hal ini, perlu diketahui bahwasannya  Tokopedia  dapat  mengakses data pribadi para pengguna untuk beberapa kepentingan  seperti  menyajikan  layanan yang  tersedia  pada  situs  serta  dapat memproses segala bentuk aktivitas Pengguna dalam Situs termasuk memproses transaksi,  verifikasi  pembayaran,  promosi, dan  pengiriman  produk;  menyelenggarakan promosi  perlombaan,  atau  layanan  khusus yang  tersedia  pada  situs,  seperti  program tukar  tambah  atau  langsung  laku  yang diselenggarakan  Tokopedia;  kepentingan penyelesaian  transaksi  antara  Pembeli  dan Penjual  pada  Situs;  kegiatan  pemasaran yang dilakukan oleh vendor, konsultan, mitra pemasaran,  firma/  lembaga  riset,  atau penyedia layanan sejenis.
Hal  ini  disebutkan  juga  bahwasannya Pihak Tokopedia tidak memberikan kompensasi apabila terjadi kegagalan perlindungan  data  pribadi.  Walaupun  dalam Terms  of  use Tokopedia    dijelaskan  juga bahwa  pihak  berusaha  melindungi  setiap data pribadi pengguna yang disimpan dalam sistemnya,  serta  melindungi  data  tersebut
dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan  dan/atau  pengungkapan  tidak sah dengan menggunakan sejumlah tindakan dan prosedur keamanan, termasuk kata  sandi  dan  kode  OTP  ( One  Time Password ) Pengguna. Pihak Tokopedia juga mengungkapkan  data  pribadi  pengguna dalam  upaya  mematuhi  kewajiban  hukum dan/atau adanya suatu permintaan yang sah dari  aparat  penegak  hukum  atau  instansi penyelenggara  negara  yang  berwenang. Namun, perlu diketahui bahwasannya pengiriman data melalui internet tidak pernah sepenuhnya aman. Dengan demikian, pihak Tokopedia  tidak  dapat  menjamin  100% keamanan  data  yang  disediakan  atau dikirimkan  kepada  pihak  Tokopedia  oleh pengguna  dan  pemberian  informasi  oleh pengguna merupakan risiko yang ditanggung oleh pengguna sendiri.
Sedangkan  dalam  perlindungan  hukum eksternal  ini,  pada  umumnya  merupakan sebuah  benteng  yang  dipersiapkan  oleh pembentuk undang-undang demi menangkal kerugian juga ketidakadilan, bagi para pelaku pasar yang secara potensial dapat menimpa salah satu kontrakan. Pentingnya ketersediaan  perlindungan  hukum  eksternal ini,  merupakan  usaha  dari  penguasa  agar tatanan  bisnis  tetap  bergerak  dalam  koridor yang  patut  dan  adil.  Pada  umumnya, perlindungan  hukum  eksternal  dipersiapkan oleh  pembentuk  undang-undang,  untuk mengantisipasi  adanya  eksploitasi  yang dilakukan  oleh  salah  satu  kontraktan  yang pada  dasarnya  punya bargaining  position yang lebih unggul dari rekannya. Dirasa perlu oleh  pemerintah,  agar  pihak  yang  lemah tetap dapat memperoleh keuntungan secara wajar, selama menggunakan kontrak sebagai wahana  komersial  yang  dikemudikannya. Sebaliknya perlindungan hukum eksternal ini, sekaligus  merupakan  pembatas-pembatas yang sengaja dibuat oleh penguasa, supaya pihak  yang  kuat  tidak  akan  menggunakan asas  kebebasan  berkontrak  secara  tidak patut, demi meraih keuntungan atas kerugian mitranya (Isnaeni, 2017).
Landasan  yuridis  tentang  perlindungan data  pribadi,  bersumber  kepada  pasal  28G UUD  1945.  Dengan  demikian  perlindungan data  pribadi  merupakan  salah  satu  bentuk perwujudan  amanat  konstitusi  dan  harus diatur  dalam  bentuk  undang-undang.  Pasal 28G  UUD  1945  Amandemen  Keempat
menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah  kekuasaan  nya,  serta  berhak  atas rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu merupakan hak asasi”.
Adapun peraturan perundang – undangan di Indonesia yang berkatian dengan perlindungan  masyarakat  atas  data  pribadi miliknya  antara  lain  (1)  UU  ITE  beserta perubahannya,  (2)  PP  71/2019  tentang Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi Elektronik, (3)  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik  (4)  Peraturan  Menteri Komunikasi  Dan  Informatika  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik.  Dari keempat  ketentuan  peraturan  perundang – undangan tersebut sampai saat ini belum ada regulasi  yang  secara  khusus  mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat  terkait  dengan  penggunaanya dalam  sistem  elektronik.  Perlindungan  data pribadi  masih  menjadi  bagian  dari  regulasi terkait  dengan  penyelenggaraan  informasi dan transaksi elektronik karena isu perlindungan  data  pribadi  ini  mencuat  saat banyaknya  data  pribadi  masyarakat  yang disimpan  dalam  sistem  elektronik.  Dalam pemanfaatan teknologi Informasi, perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah satu  bagian  dari  hak  privasi.  Untuk memberikan  rasa  aman  bagi  pengguna sistem  elektronik,  UU  ITE  diatur  mengenai perlindungan  atas  data  pribadi  dan  hak privasi yang tertuang dalam Pasal 25 dan 26 ayat (1) UU ITE yaitu :
Pasal 25 Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  disusun  menjadi  karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual  yang  ada  di  dalamnya  dilindungi sebagai Hak Kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 26 (1)  Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang  yang  harus  dilakukan  atas persetujuan orang yang bersangkutan.
(2)  Setiap  orang  yang  dilanggar  haknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian  yang  ditimbulkan  berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 15
(1)  Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2)  Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  tidak  berlaku  dalam  hal  dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan,  dan/atau  kelalaian  pihak pengguna Sistem Elektronik Penjelasan  Pasal  26  ayat  (1)  UU  ITE menyebutkan bahwa hak pribadi dalam pasal tersebut  mengandung  beberapa  pengertian yaitu (1) hak merupakan hak untuk menikmati kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari  segala macam gangguan, (2) hak pribadi merupakan  hak  untuk  dapat  berkomunikasi dengan  orang  lain  tanpa  tindakan  memata- matai,  dan  (3)  Hak  pribadi  merupakan  hak untuk  mengawasi  akses  informasi  tentang kehidupan  pribadi  dan  data  seseorang. Dengan  demikian,  sebagaimana  ditentukan dari  Pasal  26  ayat  (1) –  (2)  UU  ITE, penggunaan  setiap  informasi  dan  data pribadi  melalui  media  elektronik  yang dilakukan  tanpa  persetujuan  pemilik  data tersebut adalah sebuah pelanggaran. Meskipun terdapat pengakuan atas perlindungan  hak  privasi  atas  data  pribadi dalam  informasi  dan  transaksi  elektronik dalam Pasal 26 ayat (1) – (2) UU ITE. Pasal 26 ayat (1) UU ITE jelas kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan upaya perlindungan data pribadi.
Dalam penggunaan setiap informasi yang berkaitan  dengan  data  pribadi  seseorang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan  yaitu  pemilik  data  pribadi. Mengenai  siapa  yang  harus  menjaga perlindungan data pribadi ialah terdapat pada Pasal  15  ayat  (1)  UU  ITE  yang  berbunyi “Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik harus  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung
jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik  sebagaimana  mestinya”.  Oleh karena itu, data pribadi wajib di jaga secara andal  dan  aman  agar  tidak  terjadinya  suatu kegagalan  perlindungan  data  pribadi  pada media e-commerce .
Definisi  dari  data  pribadi  tidak  ditemukan dalam UU ITE, tetapi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  yang selanjutnya disebut PP PSTE. Dalam Pasal 1 angka 29 PP PSTE disebutkan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi  dan/atau  dapat  diidentifikasi secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan informasi  lainnya  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  melalui  Sistem Elektronik dan /atau non- elektronik”. Tokopedia  yang menjadi fokus  penelitian  ini merupakan penyelenggaraan sistem elektronik  lingkup  privat.  Berdasarkan  Pasal 3 ayat (1) diamanatkan bahwa penyelenggara  sistem  elektronik  harus menyelenggarakan  sistem  elektronik  yang handal  dan  aman  dalam  beroperasinya sistem  elektronik.  Hal  ini  juga  ditegaskan dalam ketentuan Pasal 31 PP PSTE dimana penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib melindungi  penggunanya  dan  masyarakat luas  dari  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.
Perlindungan  data  pribadi  juga  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80 Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik,  yang  selanjutnya  disebut PP  PMSE.  Dalam  PP  PMSE  juga mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi  dalam  konteks  perdagangan  melalui sistem elektronik yang tertuang dalam Pasal 58 - Pasal 59 PP PMSE. Berdasarkan Pasal 58  ayat  (1)  PP  PMSE  bahwa  “setiap  data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari  orang  atau  Pelaku  Usaha  yang bersangkutan”  dan  Pasal  58  ayat  (2)  PP PMSE  bahwa  “Setiap  Pelaku  Usaha  yang memperoleh  data  pribadi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan  dan  menguasai  data  pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.  Dalam  ketentuan Pasal  58 –  59  PP  PMSE  hanya  mengatur amanah kepada pelaku usaha untuk
mengelola  data  pribadi  milik  masyarakat tanpa  adanya  regulasi  terkait  sanksi  atau tanggung  jawab  bilamana  terjadi  kegagalan dalam perlindungan data pribadi.
Selain  itu,  perlindungan data  pribadi  juga di atur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam Sistem  Elektronik,  yang  selanjutnya  disebut PERMENKOMINFO  20/2016.  Data  pribadi yang dimaksudkan adalah data yang dimiliki oleh perseorangan atau pribadi tertentu yang wajib disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran  serta  dilindungi  kerahasiaannya (vide  Pasal  1  angka  1  PERMENKOMINFO 20/2016).  Ruang  lingkup  perlindungan  data pribadi meliputi “perolehan data, pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan  data,  penyimpanan  data, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan,  dan  pemusnahan  data pribadi”  (vide  Pasal  2  PERMENKOMINFO 20/2016).  Dalam  pelaksanaan  perlindungan data  pribadi  harus  didasarkan  pada  asas – asas  yang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 2 ayat (2) PERMENKOMINFO 20/2016 yang antara lain :
a.  Penghormatan  terhadap  data  pribadi sebagai privasi;
b.  Data  pribadi  bersifat  rahasia  sesuai
persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.  Berdasarkan persetujuan;
d.  Relevansi  dengan  tujuan  perolehan, pengumpulan, pengolahan,
penganalisisan, penyimpanan, penampilan,  pengumuman,  pengiriman, dan penyebarluasan;
e.  Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
f.  Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas  setiap  kegagalan  perlindungan  data pribadi;
g.  Ketersediaan  aturan  internal  pengelolaan perlindungan data pribadi;
h.  Tanggung  jawab  atas  data  pribadi  yang berada dalam penguasaan pengguna;
i.  Kemudahan  akses  dan  koreksi  terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
j.  Keutuhan,  akurasi,  dan  keabsahan  serta kemutakhiran data pribadi.
Tanggung  Gugat  Penyedia  Aplikasi  Atas Terjadinya  Kegagalan  Perlindungan  Data Pribadi Dari Pengguna Aplikasi E- commerce
Pada dasarnya pembedaan istilah tanggung  jawab  dengan  tanggung  gugat sangat  dipengaruhi  perbedaan  istilah  yaitu antara  responsibility  dengan  liability  dalam kepustakaan  berbahasa  Inggris.  Tanggung jawab  dipadankan  dengan  responsibility sedangkan  tanggung  gugat  padanannya liability. Ternyata ada juga yang menyamakan  pengertian  tanggung  gugat dengan  akuntabilitas  ( accountability )  yang mengandung  pengertian  kesediaan  untuk menggugat  tanggung  jawab  yang  sudah diberikan kepada orang yang menerima dan bersedia  melaksanakan  tugas  tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian “tanggung jawab dalam arti liability diartikan sebagai  tanggung  gugat  yang  merupakan terjemahan dari liability/aanspralijkheid, bentuk  spesifik  dari  tanggung  jawab” (Marzuki, 2016).  Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum  yang  dipandang  harus  membayar suatu  bentuk  kompensasi  atau  ganti  rugi setelah  adanya  peristiwa  hukum  atau tindakan hukum.
Pendapat Peter Mahmud Marzuki ini tidak jauh berbeda dengan pendapat J.H. Niewenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan  kewajiban  untuk  menanggung ganti  kerugian  sebagai  akibat  pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum atau wanpretasi. Nieuwenhuis menguraikan  bahwa  tanggung  gugat  itu bertumpu pada 2 (dua) tiang yaitu pelanggaran  hukum  dan  kesalahan  (Santo, 2021).
Pada  masa  lampau  data  dan  software komputer  tidak  termasuk  dalam  suatu  hal yang  dapat  diterapkan  dalam  prinsip  strict liability (pertanggungjawaban tanpa kesalahan),  karena  data  dan  software dikategorikan  sebagai  intangible  asset  (aset yang  tak  berwujud).  Namun,  ternyata  hal tersebut justru telah mengakibatkan perkembangan  industri  menjadi  negatif  bagi
kepentingan  perlindungan  pengguna  dan pengguna internet (Makarim, 2010).
Tokopedia selaku penyelenggara platform market E-commerce dengan sistem elektronik yang menyimpan data pribadi para penggunanya  yang  diperuntukan  untuk menyediakan beberapa produk dan layanan jual  beli  online  yang  dapat  dijangkau  oleh pengguna  secara  luas.  Biasanya  terdapat beberapa informasi yang terkait dengan akun pengguna aplikasi tersebut, penyedia aplikasi akan melakukan tindakan penutupan toko/moderasi jika akun tersebut tidak dibuka atau  tidak  ada  aktivitas  jual  beli  dan mengunggah konten produk selama 90 hari. Pernyataan  mengenai  perlindungan  privasi serta  ruang  lingkup  tanggung  jawab  hukum Tokopedia selaku penyedia dan penyelenggara  platform  jual  beli  online dengan  sistem  elektronik  terdapat  pada tokopedia  terms  of  condition  dimana  terjadi adanya  suatu  perjanjian  kontraktual  antara pengguna  aplikasi  baik  pengguna  maupun pelaku  usaha  dengan  tokopedia  selaku penyelenggara aplikasi Marketplace. Apabila terjadi permasalahan hukum antara pengguna dengan tokopedi, maka didasarkan  pada  perjanjian  yang  termaktub dalam  term  of  use  yang  dicantumkan  pihak tokopedia selaku penyelenggara E- commerce, sesuai dengan Tokopedia term of condition yang telah disetujui oleh pengguna dan  Tokopedia  selaku  penyelenggara  dan penyedia aplikasi E-commerce maka pengguna setuju untuk beberapa hal sebagai berikut :
1.  Pengguna  bertanggung  jawab  secara pribadi  untuk  menjaga  kerahasiaan  akun dan password untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun Pengguna.
2.  Tokopedia tidak akan meminta username, password  maupun  kode  SMS  verifikasi atau  kode  OTP  milik  akun  Pengguna untuk  alasan  apapun,  oleh  karena  itu Tokopedia  menghimbau  Pengguna  agar tidak  memberikan  data  tersebut  maupun data  penting  lainnya  kepada  pihak  yang mengatasnamakan Tokopedia atau pihak lain yang tidak dapat dijamin keamanannya.
3.  Pengguna  setuju  untuk  memastikan bahwa Pengguna keluar dari akun di akhir setiap  sesi  dan  memberitahu  Tokopedia jika ada penggunaan tanpa izin atas sandi atau akun Pengguna.
4.  Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Tokopedia  tidak  bertanggung  jawab  atas kerugian  ataupun  kendala  yang  timbul atas  penyalahgunaan  akun  Pengguna yang diakibatkan oleh kelalaian Pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada  menyetujui  dan/atau  memberikan akses  masuk  akun  yang  dikirimkan  oleh Tokopedia melalui pesan notifikasi kepada pihak  lain  melalui  perangkat  Pengguna, meminjamkan  akun  kepada  pihak  lain, mengakses link atau tautan yang diberikan  oleh  pihak  lain,  memberikan atau  memperlihatkan  kode  verifikasi (OTP), password atau email kepada pihak lain,  maupun kelalaian Pengguna lainnya yang  mengakibatkan  kerugian  ataupun kendala pada akun Pengguna.
Apabila  terjadi  kegagalan  perlindungan data  pribadi  oleh  penyelenggara  apliaksi  E- commerce (tokopedia), maka kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PP PSTE adalah memberitahukan secara tertulis perihal tersebut kepada pemilik data pribadi. Apabila data pibadi yang tersebar luas bukan dalam  konteks  yang  diperjanjikan  dalam terms  and  condition,  maka  berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE pemilik data pribadi daat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggara sistem elektronik (E- commerce) melalui pengadilan negeri.
Perihal mengenai gugatan ganti kerugian pada umumnya terjadi karena adanya ingkar janji  atau  wanprestasi  dan  karena  adanya perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatige daad . Gugatan ganti rugi atas dasar  “wanprestasi  artinya  tidak  memenuhi kewajiban  yang  telah  ditetapkan  dalam perikatan”  (Muhammad,  2003).    Gugatan atas dasar wanprestasi diawali dengan tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Ganti rugi yang didasarkan atas  suatu  perjanjian,  di  mana  salah  satu pihak  tidak  memenuhi  kewajiban  yang didasarkan  atas  perjanjian  dapat  dikatakan ingkar janji atau wanprestasi
Prestasi  merupakan  kewajiban,  yang berarti  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  perjanjian menurut Pasal 1234 BW  yang menentukan bahwa  “tiap-tiap  perikatan  adalah  untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,
atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu”.  Hal  ini berarti  bahwa  wujud  prestasi  dalam  suatu perjanjian  adalah  untuk  memberikan  atau menyerahkan  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu.  Dalam  hubungannya  perlindungan data  pribadi  bentuk  prestasinya  yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai yang telah diperjanjikan bersama.
Munculnya  hak  dan  kewajiban  antara perusahaan penyelenggara sistem elektronik dengan  pengguna  ialah  saat  pengguna menyetujui Terms of Use (Syarat Penggunaan)  perusahaan  penyelenggara sistem elektronik. Dengan begitu telah terjadi perikatan  yang  terjadi  antar  para  pihak. Terms  of  Use  tersebut  merupakan  suatu kontrak  elektronik  yang  di  berikan  oleh perusahaan penyelengara sistem eleketronik kepada  pengguna  untuk  memenuhi  atau mengikuti  peraturan  yang  telah  di  buat  oleh perusahaan.  Dalam  hal  ini,  pengguna mempercayakan  data  pribadi  yang  mereka miliki  untuk  di  proses  kepada  perusahaan penyelenggara sistem elektronik.
Apabila  atas  perjanjian  yang  disepakati dan  menimbulkan  kerugian  maka  dapat diajukan  gugatan  wanprestasi,  karena  ada hubungan  kontraktual  antara  pihak  yang menimbulkan  kerugian  dan  pihak  yang menderita  kerugian.  Apabila  tidak  ada hubungan  kontraktual  antara  pihak  yang menimbulkan  kerugian  dan  pihak  yang menerima  kerugian,  maka  dapat  diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.
Gugatan  ganti  rugi  didasarkan  atas adanya  perbuatan  melanggar  hukum  juga dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  karena juga  dimungkinkan  adanya  hak  privasi  yang dilanggar  akibat  adanya  kegagalan  dalam perlindungan data pribadi. Gugatan ganti rugi didasarkan atas PMH harus memenuhi unsur Pasal  1365  BW  yaitu  “tiap  perbuatan melawan  hukum  yang  membawa  kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” Adapun unsur –  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat dikabulkannya  gugatan  PMH  terdapat  4 (empat) unsur yaitu (1) adanya perbuatan, (2) adanya kesalahan, (3) adanya kerugian, dan (4)  adanya  hubungan  kausalitas  antara perbuatan dan kerugian.
Dalam Pasal 1365 BW tersebut dijelaskan  bahwa  setiap  orang  tidak  hanya bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang
disebabkan  karena  perbuatannya  sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan  karena  perbuatan  orang-orang yang  ditanggungnya,  atau  karena  barang- barang yang berada di bawah pengawasannya.  inti  kata  dari  perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak  subjektif  orang  lain,  atau  melanggar kaidah  tata  susila  ( goede  zeden ),  atau be rtentangan  dengan  asas  “Kepatutan”, ketelitian  serta  sikap  hati  hati  dalam pergaulan hidup masyarakat (Tanaya, 2013). Oleh  karena  itu,  walaupun  tokopedia merupakan entitas badan hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan  perlindungan  data  pribadi  yang diakibatkan  oleh  pekerjanya  atau  sistem elektronik yang di kelolanya.
Ditinjau  dari  UU  ITE,  PP  PSTE,  dan PERMENKOMINFO  20/2016, apabila terjadi penyalahgunaan data yang dapat menyebabkan kebocoran data karena beberapa  sebab  dan  akibat  yang  dilakukan oleh  Tokopedia  memenuhi  unsur  diatas karena tokopedia berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna yang berada di bawah kendali Tokopedia dan menjamin tidak ada pengungkapan, penjualan,  pengalihan,  distribusi  dan/atau peminjaman  data  pribadi  pengguna  kepada pihak ketiga lain,  Namun yang terjadi saat ini data tersebut bocor karena pihak ketiga dan diperjual  belikan  di  suatu  situs website darknet tanpa  adanya  persetujuan  dari Pengguna  memberikan  mengizinkan  pihak ketiga  untuk  memberikan  akses  tersebut. Apabila  timbul  kerugian  yang  merupakan sebab  akibat  dari  perbuatan  tersebut,  maka dari  perbuatan  tersebut  tokopedia  harus tanggung  jawab  atas  terjadi kebocoran  data pribadi  pengguna  aplikasi  tersebut  karena telah dianggap lalai terhadap keamanan dari data pribadi para pengguna nya.
Dapat disimpulkan bahwa penyelenggara sistem  elektronik  dalam  hal  ini  adalah tokopedia yang telah gagal dalam melakukan perlindungan  data  pribadi  dapat  mintai tanggung  gugat  dengan  terlebih  dahulu menyelesaikannya secara musyawarah atau penyelesaian  alternatif  lainnya  yang  di mediasi oleh tim penyelesaian sengketa dari Kementerian  Komunikasi  Dan  Informasi Republik  Indonesia  dengan  dasar  adanya pengaduan  dari  pemilik  data  pribadi  atau
penyelenggara sistem elektronik (vide Pasal 29 – 32 PERMENKOMINFO 20/2016). Selain itu,  penyelenggara  sistem  elektronik  dapat dikenai  sanksi  administartif  berdasarkan Pasal  100  PP  PSTE  dan  rekomendasi  tim penyelesaian sengketa kegagalan perlindungan data pribadi. Bila penyelesaian sengketa  tidak  mencapai  perdamaian  dapat diajukan  gugatan  perdata  baik  wanprestasi maupun  perbuatan  melanggar  hukum  ke pengadilan negeri.

## KESIMPULAN
1.  Perlindungan hukum pengguna aplikasi E- commerce atas adanya kegagalan perlindungan data pribadi oleh E- commerce ditinjau  menurut  perlindungan hukum  intern  dan  ekstern.  Perlindungan hukum intern didasarkan pada term of use yang  dicantumkan  penyelenggara  sistem elektronik  sebelum  pengguna  aplikasi memasukkan data pribadinya. Dalam term of  use tersebut  penyelenggara  sistem elektronik  hanya  dapat  berupaya  untuk menjamin  perlindungan  data  pribadi pengguna aplikasi, tetapi manakala terjadi kebocoran
penyelenggara sistem
elektronik ( E-commerce )
tidak memberikan  ruang  untuk  adanya  upaya penyelesaian  sengketa  yang  merupakan inisiasi  dari  pihak  penyelenggara  sistem elektronik  ( E-commerce ).  Selain  itu, term of use tersebut merupakan klausula baku yang harus diterima oleh setiap pengguna aplikasi yang ingin menggunakan platform
E-commerce tersebut. Perlindungan hukum  ekstern  diatur  dalam  beberapa ketentuan peraturan
perundang –
undangan  di  Indonesia.  Regulasi  terkait perlindungan  data  pribadi  hingga  saat  ini menjadi bagian dari regulasi dalam bidang informasi  dan  transaksi  elektronik  seperti UU  ITE  beserta  perubahannya,  PP 71/2019  Tentang  PSTE,  PP  PMSE,  dan PERMENKOMINFO 20/2016.
Perlindungan  hukum  bagi  pengguna aplikasi E-commerce manakala  terjadi kegagalan  perlindungan  data  pribadi diatur dalam ketentuan Pasal  26  ayat  (2) UU ITE beserta perubahannya dan Pasal 14 ayat (5) jo Pasal 100 ayat (1) – (5) PP 71/2019  Tentang  PSTE,  Pasal  29 –32 PERMENKOMINFO  20/2016.  Dari  ketiga ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  ketika  terjadi  kegagalan  dalam
perlindungan data pribadi, maka
penyelenggara  sistem  elektronik  ( E- commerce )
diwajibkan untuk memberitahukan  kepada  pemilik  data pribadi.  Regulasi  PP  PSTE  mengatur sanksi administratif apabila tidak memberithukan adanya kegagalan perlindungan data pribadi kepada pemilik data  pribadi  tersebut.  Selain  itu,  sarana penyelesaian  sengketa  juga  telah  di  atur dalam Pasal 29 – 32. PERMENKOMINFO 20/2016.
2.  Penyelenggara  sistem  elektronik  dalam hal ini adalah tokopedia yang telah gagal dalam  melakukan  perlindungan  data pribadi  dapat  mintai  tanggung  gugat dengan terlebih dahulu menyelesaikannya secara  musyawarah  atau  penyelesaian alternatif lainnya yang di mediasi oleh tim penyelesaian  sengketa  dari  Kementerian Komunikasi  Dan  Informasi  Republik Indonesia dengan dasar adanya pengaduan  dari  pemilik data  pribadi  atau penyelenggara  sistem  elektronik  ( vide Pasal  29 –  32  PERMENKOMINFO 20/2016). Selain itu, penyelenggara sistem  elektronik  dapat  dikenai  sanksi administartif  berdasarkan  Pasal  100  PP PSTE dan rekomendasi tim penyelesaian sengketa  kegagalan  perlindungan  data pribadi.  Bila  penyelesaian  sengketa  tidak mencapai  perdamaian  dapat  diajukan gugatan perdata baik wanprestasi maupun  perbuatan  melanggar  hukum  ke pengadilan negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Isnaeni.  Moch.  Seberkas  Diaroma  Hukum Kontrak.  Surabaya.  PT  Revka  Petra Media. 2017.
Isnaeni,  Moch.  Pengantar  Hukum  Jaminan Kebendaan,  Surabaya,  Revka  Petra Media, 2016.
Makarim.  Edmon.  Tanggung  Jawab  Hukum Penyelenggara  Sistem  Elektronik.  Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
2016.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan
Penelitian  Hukum,  Bandung,  Citra  Aditya Bakti, 2004.
_______,  Hukum  Perikatan.  Bandung.  Citra Aditya Bakti. 2003.
Sidabalok,  Janus,  Hukum  Perlindungan Pengguna  di  Indonesia,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2014.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan  Singkat,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, 2009.

## Artikel Jurnal Ilmiah
Barkatullah.  Abdul  Halim.  Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia.
Disertasi. Yogyakarta. 2006
Velliana Tanaya, Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam
Sengketa Konsumen, Jurnal Ilmu Syariah dan  Hukum  Asy- Syir’ah,  Volume  47, Nomor 1 Tahun 2013, h. 30.

## Sumber Nisbah Online
Kebocoran  data Tokopedia “Pakar  orang RI tak  tahu  bahaya  dari  kebocoran  data Tokopedia” Dikutip
dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/ 20200505155313-185-500333/pakar- orang-ri-tak-tahu-bahaya-dari-kebocoran- data-tokopedia,  <diunduh  tanggal  29 september 2020>
Paulus  Aluk  Fajar  Dwi  Santo,  “Konsepsi Tanggung Gugat”, dikutip dari
http://business- law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi- tanggung-gugat  <diunduh  tanggal  12 Januari 2021>
Tokopedia,  “kebijakan  privasi”,  dikutip  dari https://www.tokopedia.com/privacy <diunduh tanggal 05/04/2021>
Tokopedia,  “kebijakan  privasi”,  dikutip  dari https://www.tokopedia.com/privacy <diunduh tanggal 07/04/2021>

## Peraturan Perundangan-Undangan
Burgerlijk Wetboek.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4843.
Undang  -  Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  11  Tahun  2008
Tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5952.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan Transaksi  Elektronik,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor 185,  Tambahan    Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  222,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6420.
Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1829