Vol. 4 – No. 2, year (2020), page 172-178
| ISSN 2548-8201 (Print) | 2580-0469) (Online) |

## PENGEMBANGAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN ENREKANG MELALUI MODEL KEMITRAAN
Muh. Ibrahim 1* Saidang 2* Suparman 3* Putriyani.S 4
1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Enrekang *Corresponding Author.E-mail: suparmanpps25@gmail.com Receive: 10/09/2020 Accepted: 10/10/2020 Published: 29/10/2020 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menggambarkan perencanaan programkemitraan  yang  dilaksankan  oleh  UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang  ,  2) Menggambarkanimplementasi  model  kemitraaan  yang  dilaksanakan  oleh  UPT  SKB Kabupaten  Enrekang.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Subjek  penelitian adalah KepalaUPT SKB Kabupaten Enrekang, pamong UPT SKB Kabupaten Enrekang, staff DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang, serta pengelolaPKBM
Sembada. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara.Penelitimerupakan  instrument  utama  penelitian  dengan  dibantu  pedoman wawancara.Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  display  data,  reduksi  data danpenarikan kesimpulan. Teknik trianggulasi yang dilakukan untuk menjelaskankeabsahan data dengan menggunakan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan  1).  Perencanaan  program  kemitraan  UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang  l dilatarbelakangi  kebutuhan  dana,  fasilitas  dan  SDM,  untuk  mengotimalkan  program, adanya  komitmen  dari  lembaga  untuk  menjaga  mutu  program,  serta  menyalurkan lulusan  program  kecakapan  hidup.  Partisipasi  Perencanaan  program  UPT  SKB Kabupaten  Enrekang  melibatkan  pihak  dari  dalam  lembaga  dan  luar  lembaga,  yaitu Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Enrekang  sebagai  pembuat kebijakan.
Kata Kunci :Pengembangan Program, Sanggar Kegiatan Belajar, Kemitraaan
( Muh. Ibrahim , Saidang , Suparman , Putriyani.S )

## A. Pendahuluan
Pendidikan  diharapkan  dapat  semakin berkembang
dengan
semakin baiknyakualitasdankuantitaspendidikansehing gasemualapisanmasyarakat dapatmemperolehpendidikanyangbermutu.De ngansemakinberkembangnya dunia pendidikan  diskriminasi  juga  akan  berkurang. Namun  sayangnya  akses  pendidikan  belum seluruhnya  diterima  masyarakat,  khususnya masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  terpencil terutama  di  daerah-daerah  tertinggal.Banyak dari  masyarakat  di  daerah  terpencil  belum mendapatkan  akses  pendidikan  sehingga berdampak  pada  kebodohan  yang  akhirnya kembali menyebabkan kemiskinan.Belum terjangkaunya  pendidikan  oleh  masyarakat miskin mengakibatkanbanyaknyaanak- anaktidaksekolah,dantingginyakasusputus sekolah  yang  akhimya  menimbulkan  masalah baru.Meskipun saat ini
pemerintahsudahmenggalakkanwajibbelajar9t ahun,tetapikenyataannya masih banyak masyarakat  di  daerah  terpencil  yang  miskin belum tersentuh pendidikan.
Pendidikan  non  formal  merupakan jalur  pendidikan  di  luar  jalur  formal  yang dilaksanakan  sebagai  salah  satu  implementasi dari pendidikan sepanjanghayat.DalamamandemenUndang- UndangDasar1945,pemerintah telah menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia seperti yang tertulisdalampasal31ayat1yaitu“Setiapwargan egaraberhakmendapatkan
pendidikan.”
Berbeda  dengan  pendidikan  formal  yang terbatas  pada  umur,  pendidikan  non  formal tidak  terbatas  pada  umur,  artinya  siapapun dapat mendapatkanpembelajaran.Pendidikannonfor maldapatditempuhdarimulai  0  tahun  sampai lansia  sehingga  pendidikan  non  formal memperluas kesempatanbagiorang- orangyangtidakterjangkaupendidikanformal.S ecara  garis  besar  Pendidikan  non  formal dibagai  menjadi  tujuh  ranah  yaknimeliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan
keaksaraan, pendidikanketerampilandanpelatihankerja,dan pendidikankesetaraan.
Salah  satu  lembaga  pemerintah  yang berperan  dalam  penyelengaraan  pendidikan non  formal  saat  ini  adalah  Sanggar  Kegiatan Belajar  (SKB).  Sebelumnya  SK  Mendikbud RI.Nomor  023/O/1997  menyebutkan  bahwa “Tugas pokok SKB: melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah  Pemuda  dan  Olahraga  berdasarkan kebijakan teknis  Direktur Jenderal  Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.” Dari SK tersebut  dapat  diartikan  bahwa  sebelumnya tugas  pokok  SKB  melaksanakan  program- program percontohan dan pengendalianmutupelaksanaanprogrampendidi kannonformal,tetapisetelah diberlakukan Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999 tentang pemerintahan daerah dan diperbaharui dengan  Undang-Undang  nomor  32  tahun 2004,maka  peran  dan  fungsi  SKB  berubah sesuai  dengan  karakteristik  dan  kebijakan pemerintah  Kabupaten/kota  masing-masing. Sebagai  lembaga  yang  memiliki  tugas  pokok menyelenggarakan  pendidikan  non  formal, SKB  diharapkan  mampu  mengakses  banyak program pendidikan non formal, SKB memiliki tanggungjawabmenyelenggarakanprogram- programsesuaidengankebutuhan  masyarakat, tetapi keterbatasan yang dimiliki SKB menyebabkan lembaga tidak dapat sepenuhnya  melaksanakan  tugas  maupun fungsinya.
Otonomi daerah mempengaruhi peran SKB dalam penyelenggaraan pendidikaan non formal.Banyak  permasalahan  yang  muncul melemahkan  peran  dan  fungsi  SKB  sebagai penyelenggara pendidikan non formal. Permasalahan-permasalahan  tersebut  antara lain : kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk  mengalokasikan  anggaran  operasional bagi  SKB,  keterbatasan  sarana  dan  prasarana yang  dimiliki,  rendahnya  partispasi  dan kemitraan masyarakat.
Menurut
Direktur
Jenderal
Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Nonformal,  dan
( Muh. Ibrahim , Saidang , Suparman , Putriyani.S )
Informal Prof. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog  “Selama  ini  hubungan  PKBM dengan SKB seperti air dengan  minyak. Sejak diberlakukan otonomi daerah,PKBMmajupesat,sementarabanyakSK Byangkehilanganperannya” (Dina, 2012).Pernyataan di atas dapat menggambarkan SKB dan PKBM
selamainibelumberjalandengansinergisdanme njalinkemitraandenganbaik dalampenyelenggaraanpendidikannonformal.F aktalainadalahbanyakSKB  yang  tidak  dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal salah satunya  SKB  di  Kalimantan  Tengah,  karena tidak  ada  dukungan  dari  pemerintah  daerah setempat  dan  hanya  mengandalkan  dukungan dari  APBN  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan dana di lapangan (Anonim,2010).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan pendidikan  nonformal  diatur  dalam  Bab  IV pasal  100  ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa “Penyelenggaraan  satuan  pendidikan  non formal meliputisatuanpendidikan:lembagakursusdanl embagapelatihan,kelompok belajar,pusatkegiatanbelajarmasyarakat,majeli staklimdanpendidikananak usiadinijalurnonformal.”(Fauzi,2012.).Dalamp eraturantersebutpemerintah tidak menyebutkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)  sebagai  salah  satu  penyelenggara pendidikan non formal.Dari Peraturan Pemerintah  tersebut  dapat  diartikan  bahwa pendidikan  non  formal  hanya  dilaksanakan oleh masyarakat bukan oleh lembaga pemerintah, sehingga pemerintah hanya terfokus  pada  pemberian  bantuan  kepada satuan  atau  lembaga  masyarakat  bukan  lagi kepada  lembaga  pemerintah.  Itulah  sebabnya banyak  PKBM  maju  pesat  dan  SKB  banyak yang  kehilanggan  perannya  seperti  yang  telah diungkapkan oleh Direktur Jenderal
Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Nonformal, danInformal. Banyak permasalahan yang
sebenarnya dialami oleh SKB seperti keterbatasan dalam hal  pendanaan  dan
fasilitas.  Keterbatasan  dana,  dan  fasilitas menyebabkan  peran  lembaga  mitra  sangat penting  untuk  mendukung  penyelenggaraan program  di  SKB.  Lembaga  mitra  baik pemerintah  maupun  swasta  memiliki  peran penting dalam penyelenggaraan dan menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan  oleh  SKB.  Dengan  menjalin kemitraan dengan lembaga lain, SKB diharapkan  dapat  mengatasi  kelemahan  dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan programnya. Meskipun lembaga mitra mempunyai peran sangat penting, tetapi masih banyak  SKB  belum  optimal  melaksanakan kemitraan  dengan  lembaga  lain  dan  hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat yang jumlahnya  sangat  terbatas  dan  belum  dapat mengatasi permasalahan yang ada.
Sanggar  Kegiatan  Belajar  (SKB) Kabupaten  Enrekang  merupakan  lembaga pendidikan  non-formal  di  bawah  Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten Enrekang. SKB Kabupaten
Enrekang menyelenggarakan  program  seperti  program kecakapan  hidup,  program  peningkatan  mutu tenaga kependidikan, PAUD, program pengembangan  data  dan  informasipendidikan non  formal,  dan  pengembangan  kurikulum.
UPT SKB
Kabupaten Enrekang membutuhkan  dana,  fasilitas,  SDM  yang mendukung  agar  dapat  menyelenggarakan program-program  tersebut,  namun  jumlah sumber daya yang dimiliki sangatterbatas.
Dana,fasilitasyangterbatas,faktorgeog rafisdanSDMterbatas,tidak memungkinkan untuk mengembangkan program-program UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang  secara mandiri,  maka  dalam  menyelenggarakan program-  program,  UPT  SKB  Kabupaten Enrekang menjalin kemitraan dengan lembaga lain baik lembaga pemerintah, swasta, maupun  masyarakat.  Kerjasama  ini  dilakukan agar program-program yang dilaksankan lebih optimal dan dapat mencapai tingkat keberhasilan  yang  lebih  tinggi.  Berdasarkan uraian  diatas  maka  penulis  berencana  untuk mengetahui  Pengembangan  Program  Sanggar
( Muh. Ibrahim , Saidang , Suparman , Putriyani.S )
KegiatanBelajar(SKB)Kabupaten EnrekangmelaluiModelKemitraan.
B. Metode
Pendekatan dalam penelitian ini
adalah  pendekatan  kualitatif,  sifat  data  yang dikumpulkan  adalah  berupa  data  kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikandanmenggambarkanPengemb anganProgramSanggarKegiatan Belajar Kabupaten Enrekangmelalui Model
kemitraan,  Penelitian  ini  dilaksnakan  di  SKB Kabupaten  enrekang  yang  bertempat  di  Jl. Gunung  Bambapuang  No.46  Enrekang,  Sumber data  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  UPT SKBKabupaten  Enrekang,  Pamong UPT SKBKabupaten Enrekang, Staff bidang
PAUDNI  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olahraga  Kabupaten  EnrekangdanPengelola PKBM Sembada, lembaga mitra UPT SKBKabupaten  Enrekang,  Adapun  teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  dari  para  pihak  yang  terlibat  dalam kemitraan  dengan  SKB  Kabupaten  Enrekang. Peneliti sebagai pewawancara akan melakukan wawancara secara langsung dengan  pihak  yang  diwawancarai.Analisis data  dilakukan  dalam  proses  pengamatan  dan wawancara  deskriptif,  selanjutnya  dilakukan analisis  yang  merinci  data  yang  diperoleh lebih lanjutkemudianmengorganisasikannya.Analisi sinidilakukanbersamaandengan pengamatan terfokus  dan  wawancara  terkait  dengan  fokus penelitian  yaitu  Pengembangan  Program Sanggar  Kegiatan  Belajar  Melalui  Model Kemitraan. Tahap berikutnya dilakukan analisis  dengan  cara  pengorganisasian  hasil temuan  data  wawancara  yang  diperoleh. Tahap  selanjutnya  dilakukan  dengan  analisis tema untuk mendeskripsikan secara menyeluruh  dan  menampilkan  makna  yang menjadi focuspenelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil penelitian dan hasil pengamatan  yang  dilakukan  peneliti  maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang  menjadi  latarbelakang  kemitraaan  yang dilaksankan  UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang
dengan  lembaga  lain.  Alasan  tersebut  antara lain :
1) Kebutuhan dana, fasilitas maupun SDM berupa narasumber teknis ataututoruntukmengoptimalkanprogramyan gdilaksanakan.
2) UPT SKB Kabupaten Enrekang berusaha menjaga mutu program yang diselenggarakan khususnya mutu outputprogram.
3) Menyalurkan lulusan program kecakapan hidup ke berbagai tempat sesuai bidang yangdibutuhkan. Program UPT SKB Kabupaten
Enrekang  membutuhkan  sumber  daya  seperti dana,  fasilitas  dan  SDM  agar  program  yang dilaksankan dapat berjalan
denganoptimal.Denganketerbatasandana,fasili tasdanSDMyangdimiliki,
tidak memungkinkan  bagi  UPT  SKB  Kabupaten Enrekang  merencanakan  programnya  secara mandiri, oleh karena itu  UPT SKB Kabupaten Enrekang  membutuhkan  lembaga  atau  pihak lain,  agar  kebutuhan  dana,  fasilitas  dan SDMdapatterpenuhidanprogramdapatdilaksan kandenganoptimal.
UPT SKB Kabupaten Enrekang menjalin  kerjasama  atau  kemitraan  dengan lembaga  lain  pada  kegatan  perencanaan program,  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan dana, fasilitas dan SDM agar dapat melaksankan  programdengan  optimal.  Selain untuk  memenuhi  kebutuhan  sumber  daya, kemitraan  juga  dibutuhkan  untuk  menjaga mutu  program  serta  untuk  menyalurkan lulusan  program.  Kemitraan  merupakan  suatu bentuk  persekutuan  antara  dua  pihak  atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas  dasar  kesepakatan  dan  rasa  saling membutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan kapasitas
dan kapabilitassuatubidangtertentusehinggadapat memperolahhasilyanglebih baik (Ambar Teguh, 2004:129)
Perencanaan  program  kemitraan  UPT Kabupaten  Enrekang    melibatkan  pihak  dari UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang    sendiri  yang terdiri  dari  Kepala  UPT  SKB  Kabupaten Enrekang , pamong dan Tata Usaha, serta dari
( Muh. Ibrahim , Saidang , Suparman , Putriyani.S )
Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten  Enrekang    sebagai  pembuat kebijakan untuk menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan.
Teori  perencanaan  pendidikan  non formal  menyebutkan  bahwa  perencanaan melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk  menentukan  dan  menemukan  masa depan  yang  diinginkan  (Sudjana,  2004:  59). Dari  hasil  penelitian,  perencanaan  program UPT SKB Kabupaten Enrekang melibatkanpihakdariUPTSKBKabupaten Enrekang maupundariDinasPendidikan
Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Enrekang  . Penentuan prioritas program dilakukan berdasarkan  keputusan  bersama  antara  pihak UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang    dan  Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  OlahragaKabupaten Enrekang .
Perencanaan program UPT SKB Kabupaten  Enrekang    melibatkan  partisipasi Dinas  Pendidikan Pemuda  dan  Olahraga  yang ditunjukkan berupa keterlibatan dengan memberikan  ide  atau  masukan  program,
maupun
dapat dilakukandalambentuknyatayaituberupadana,
maupunfasilitas.Partisipasi  merupakan  peran serta  seseorang  atau  kelompok  masyarakat dalam proses pembangunanbaikdalambentukpernyataanmau pundalamkegiatandengan memberikanmasukanpikiran,tenaga,waktukea hlianmodaldanmateriserta  ikut  memanfaatkan dan  menikmati  hasil-hasil  pembangunan  (I Nyoman  Sumaryadi,  2010:  46).  Partisipasi Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  dalam perencanaan  program  UPT  SKB  Kabupaten Enrekang    dilakukan  secara  langsung  dengan memberikan  masukan,  ide,  maupun  dalam bentuk  dana  dan  fasilitas.  Partisipasi  secara langsung  merupakan  keikutsertaan  seseorang secara  langsung  dalam  proses  partisipasi, misalnya  dalam  kegiatan  pertemuan,  diskusi, untuk  mengajukan  ide,  pandangan  atau pendapat (Euis Sunarti, 2012).
UPT SKB Kabupaten Enrekang merencanakanempatprogramyangrutinsetiapta
hunnyayaitu  Pengembangan  Data,  Informasi Pendidikan Non
Formal, Pendidikan Kecakapan  Hidup,  Pengembangan  Kurikulum Bahan  Ajar,  Pembelajaran  Tenaga  Pendidik Non  Formal.  Perencanaan  program  dilakukan bersama  dengan  Dinas  Pendidikan  Pemuda dan  Olahraga  Kabupaten  Enrekang    dengan mempertimbangkankebutuhanmasyarakatdans umberdayayangtersedia.
Perencanaan didefinisikan sebagai proses  yang  sistematis  dalam  pengambilan keputusan  tentang  tindakan  pada  waktu  yang akan datang (Sudjana,2004:57).Perencanaanprogramkemit raanUPTSKBKabupaten  Enrekang    berkaitan dengan  pengambilan  keputusan  dam  tindakan yang  dilakukan  lembaga  untuk  meyusun prioritas  program  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Penyusunan  prioritas  program dilakukan bersama antara UPT SKB Kabupaten Enrekang dengan Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  sebagai pembut kebijakan,
berdasarkan kebutuhanmasyarakat.
UPT SKB
Kabupaten Enrekang merencanakan program yang dianggap relevandengankebutuhanmasyarakat.Program kacakapanhidupataukursus  direncanakan  oleh UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang    berdasarkan hasil  identifikasi  yang  melihat  sebagian  besar masyarakat  yang  memiliki  perekonomian menengah  ke  bawah  sehingga  membutuhkan keterampilan  yang  bisa  digunakan  untuk bekerja atau usaha. Selain itu minat masyarakatmengikuti  kursus  masih  cukup banyak. Sedangkan program diklat pembelajaran pendidik non formal perlu untuk direncankan  dan  dilaksanakan  agar  para  tutor memiliki  kompetensi  yang  lebih  baik  untuk dapat  melakukan  pembelajaran. “Perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas yang ditetapkan  berdasarkan  relevansi  dengan kebutuhan,  sumber-sumber  yang  tersedia tujuan  yang  akan  dicapai  dan  hambatan  yang mungkin dihadapi”.
UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang    yang sudah  dikenal  oleh  sebagian  besar  masyarakat
( Muh. Ibrahim , Saidang , Suparman , Putriyani.S )
Kabupaten  Enrekang  ,  memiliki  mekanisme kemitraaan  yang  sederhana  yang  dilakukan tanpa  prosedur  secara  khusus  dan  tidak menyulitkan  bagi  UPT  SKB  Kabupaten Enrekang   maupun bagi lembaga  mitra. Dapat dijelaskan secara sederhana mekanisme kemitraan  UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang dengan lembaga mitra, sebagai berikut :
1. Para  pamong  melakukan  diskusi  tentang calon lembaga
yang akan
diajakbermitrasesuaidenganprogramyanga kandilaksnakan.Calon mitra umumnya
merupakan  usulan  dari  pamong  UPT  SKB Kabupaten Enrekang yang telah
mengetahui kualitas lembaga mitra ataupun mengenal secara personal pengelola  calon  lembaga  mitra.  Tujuan memilih  calon  mitra  yang  sudah  dikenal adalah untuk memudahkan dalam melakukan proseskemitraan.
2. Setelah  memutuskan  calon  lembaga  yang akan  diajak  bermitra  pihak  UPT  SKB Kabupaten  Enrekang    menghubungi  atau mendatangai  langsung  calon  lembaga mitra  untuk  kemudian  menyampaikan maksud dari kemitraantersebut.
3. Jika  calon  mitra  setuju  untuk  bekerjasama maka  UPT SKB Kabupaten Enrekang  dan lembaga  mitra  mengadakan  pembicaraan lebih lanjuthal-
halteknismengenaikemitraanyangakandila kukan.
Gambar 1. Mekanisme Kemitraan UPT SKB

## Kabupaten Enrekang

## D. Kesimpulan
a. Perencanaan  program  kemitraan  UPT
SKB Kabupaten
Enrekang dilatarbelakangi  kebutuhan  dana,  fasilitas, dan SDM untuk mengoptimalkan program yang  dilaksankan,  kebutuhan  lembaga untuk  menjaga  mutu  program,  serta menyalurkan lulusan program kecakapanhidup. b. Perencanaan program UPT SKB Kabupaten Enrekang melibatkan
partisipasi  dari  dalam  lembaga,  yaitu pihak  UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang dan  luar  lembaga,  yaitu  Dinas  Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang  sebagai pembuat kebijakan.
c. Perencanaan  program  kemitraan  UPT SKB  Kabupaten  Enrekang    diawali dengan  kegiatan  identifikasi  oleh  para pamong,  mendengarkan  masukan  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  Kabupaten  Enrekang    sebagai pembuat kebijakan dan penentuan prioritas program  melalui rapat koordinasi antara  UPT  SKB  Kabupaten  Enrekang dan pembuatkebijakan.
d. Faktor  pendukung  kemitraaan  UPT  SKB Kabupaten  Enrekang    antara  lain  1).
Faktor  sumberdaya  baik  dana,  fasilitas, dan  SDM  dari  lembaga  mitra  yang mendukung program UPT SKB
Kabupaten  Enrekang  .  2)  jaringan  atau link yang  dimilikiolehUPTSKBKabupaten Enrekang baiklembagapemerintahmaupunswasta yang melingkupi tingkat Nasional, Provinsi,  dan  Kabupaten.  Faktor  yang menghambat kemitraan, yaitu satu program  yang  dilaksanakan  UPT  SKB Kabupaten Enrekang hanya dapat dibiayai satu lembagapemerintah.
E. Daftar Pustaka
1. Ardianto, N. I., Bidang, P., & Pendidikan, T. (n.d.). BELAJAR PADA PROGRAM Konfirmasi dengan dengan lembagamitra Kesepakatan dengan lembaga mitra Program UPT SKB Kabupaten Enrekang Diskusi menentukan calon mitra
( Muh. Ibrahim , Saidang , Suparman , Putriyani.S )
PENDIDIKAN . 147–162.
2. Ambar Teguh Sulistiyani. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan .
Yogyakarta: Gava Media.
3. Arnady,  M.  A.,  &  Prasetyo,  I.  (2016).
Evaluasi  program  kecakapan  hidup  di sanggar kegiatan belajar Bantul, Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat , 3 (1), 60. https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.6303 4. Didin Kurniadin & Imam Machali. (2013). Manajemen Pendidikan Konsep  &  Prinsip Pengelolan  Pendidikan .Jogjakarta  :  Ar- ruzz Media.
5. Endang Soenarya. (2000).
Teori Perencanaan  Pendidikan  Berdasarkan
Pendekatan  Sistem .Yogyakarta  :  Adicita Karya Nusa.
6. Hapsari,  M.  I.  (2008).  Pengembangan  Dan Peningkatan Kinerja Pamong Belajar
Sanggar  Kegiatan  Belajar. Jiv , 3 (2),  177– 183. https://doi.org/10.21009/jiv.0302.8
7. I  Nyoman  Sumaryadi.  (2010). Sosiologi Pemerintahan  dari  Perspektif  Pelayanan, Pemberdayaan,  Interaksi,  dan  Sistem
Kepemimpinan Pemerintahan
Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
8. Lexy  J.  Moleong.  (2005). Metodologi Penelitan Kualitatif rev.ed. Bandung:
Remaja Rosdakarya
9. Kaniati,  R.  (2010).  Manajemen  Pembinaan Kepala  Sanggar  Kegiatan  Belajar  Dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Pamong  Belajar. Jurnal  Pendidikan  Dan Pembelajaran  Universitas  Negeri  Malang , 17 (1), 41–47.
10. Nengsih,  Y.  K.,  Sari,  A.,  &  Helmi,  H. (2018).  Pengelolaan  pembelajaran  program paket  C  pada  pusat  kegiatan  belajar masyarakat  dan  sanggar  kegiatan  belajar  di Kota  Palembang. JPPM  (Jurnal  Pendidikan Dan  Pemberdayaan  Masyarakat) , 5 (1),  51– 60. https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.16936 11. Tri Suminar dan Mu, A. (2016). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui
Pendidikan  Nonformal  Di  Jawa  Tengah. Journal  of  Nonformal  Education , 2 (1). https://doi.org/10.15294/jne.v2i1.5310
12. Tyas, D. K. (2007). Rencana Pengembangan
Literasi  di  Taman  Bacaan  Masyarakat Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sintang  Kalimantan  Barat. Pbsi  Upy , 43 , 18–23.