## PENYELESAIAN SENGKETA OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI KABUPATEN KAMPAR

## Ulfia Hasanah
Email : ulfiadzaky@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan.  Apabila  timbul  permasalahan  dalam  masyarakat  adat,  anggota masyarakat  yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula  misalnya  melalui  tetua  adatnya  atau  melalui  musyawarah.  Lembaga  adat memiliki  peranan  yang  sangat  besar  dalam  penyelesaian  sengketa  di  dalam masyarakat.    Tetapi  sampai  saat  ini  belum  diketahui  pola  yang  tertentu  yang digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  oleh  lembaga  adat.    Salah  satu masyarakat  adat   di  Provinsi Riau  yang masih diakui  eksistensi  tersebut  adalah yang terdapat di Kabupaten Kampar.  Keberadaan masyarakat adatnya diakui, hal ini berkaitan dengan eksistensi  lembaga  adatnya. Salah satu peran dari  Lembaga adat  ini  adalah  kewenangan  mereka  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Dari penelitian ditemui model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat kampar adalah secara mediasi
Kata Kunci : Proses, Penyelesaian Sengketa, Kampar.

## Abstract
Historically,  the  culture  of  Indonesian  society  strongly  upholds  the  familial approach.  When  problems  arise  in  indigenous  peoples,  the  disputed  community members choose to resolve the dispute by adat as well, for example through their elders  or through  discussion (musyawarah).  Lembaga adat  has a very big  role in the  settlement  of  disputes  in  the  community.  But  until  now  there  is  no  known specific pattern used in the settlement of disputes by customary institutions.  One of  the  indigenous  communities  in  Riau  Province  that  is  still  acknowledged  that existence  is  located  in  Kampar  regency.In  Kabupaten  Kampar  because  the existence of indigenous  peoples is recognized, it is related to the existence of its adat  institution.  One  of  the  roles  of  this  Lembaga  Adat  is  to  resolve  disputes. From the result of the research, the dispute resolution model used by indigenous people of Kampar is mediation.
Keywords : Process, Dispute Settlement, Kampar.
A.     Latar Belakang Masalah Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari
perkembangan  hukum,  begitu  pula
sebaliknya.
Masyarakat yang
sekarang  modern  dengan  segala kompleksitas  permasalahan,  tidak
jarang  timbul  sengketa 1 .  Sengketa terjadi  karena  adanya  perselisihan atau pertentangan.
Perselisihan sendiri  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan manusia.
Sengketa biasanya bermula dari situasi dimana ada  pihak  yang  merasa  dirugikan oleh  pihak  lain.  Hal  ini  diawali  oleh perasaan  tidak  puas  yang  bersifat objektif  atau  tertutup.  Kejadian  ini dapat dialami perorangan atau kelompok.  Perasaan  tidak  puas  akan muncul  kepermukaan  apabila  terjadi conflict  of  interest .  Pihak  yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasan
kepada  pihak  kedua.  Apabila  pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak
pertama,
selesailah  permasalahan  tersebut.
Sebaliknya,  jika  reaksi  dari  pihak kedua menunjukan perbedaan pendapat  atau  memiliki  nilai-nilai yang  berbeda,  terjadilah  apa  yang dinamakan dengan sengketa 2 .
Pada  Tahun  2016  jumlah perkara  yang  diterima  Mahkamah
1 Dwi    Rezki  Sri  Astarini ,  Mediasi Pengadilan ,  Alumni,  Bandung,  2013  ,  hlm 61.
2 Suyud  Margono, Penyelesaian  Sengketa Bisnis:  Alternative  Dispute  Resolutions (ADR), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011,  hlm 34.
Agung  mencapai  18.514  perkara, yang  terdiri  dari  3.950  perkara  sisa tahun 2015 dan 14.564  perkara  yang masuk di tahun 2016. Jumlah Perkara yang  sudah  ditus  Mahkamah  Agung hingga  27  Desember  2016  sudah 15.964,  jadi  masih  tersisa  2.550 perkara  yang  belum  diselesaikan 3 . Disamping  faktor  eksternal  ada faktor  internal  yang  menyebabkan masyarakat  menilai  pengadilan  serta sumberdaya  manusianya  semakin tidak  berpihak  pada  tuntutan  rasa keadilan  masyarakat.  Para  hakim Indonesia  selama  beberapa  dekade telah  menjadi  bagian  dari  hegemoni pegawai negeri sipil yang dikondisikan untuk mendukung kepentingan  politik  pihak  yang berkuasa. Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah diramal dalam  Pidato  Frank  Sander  dari Harvard  University  di  tahun  1976 yang mengungkapkan ramalan bahwa untuk merespon
kecenderungan  makin  meningkatnya perkara  di  pengadilan.    Akan  ada  2 dua solusi, yaitu :
1. Mencegah terjadinya sengketa
3 www.hukumonline.com diakses tanggal 28 Januari 2017.
2. Mengeksplor alternatif penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan 4 .
Didalam masyarakat selain hukum    positif  dikenal  juga  hukum kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat  secara  turun  temurun. Hukum kebiasaan ini dikenal dengan hukum adat.  Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan  masyarakat  Indonesia. Hukum  adat  bersandar  pada  alam pikiran  bangsa  Indonesia  yang  tidak sama  dengan  alam  pikiran  yang menguasai  sistem  hukum  barat  atau sistem  hukum  lainnya.    Keberadaan dari hukum adat ini juga memberikan pengaruh terhadap adanya penyelesaian sengketa dalam masyarakat  yang  berdasarkan  pada hukum  adat,  yang  nilai-nilainya didasarkan  pada  pandangan  hidup yang  dianut  oleh  masyarakat  itu sendiri.
Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut
memilih
4 Op.Cit , hlm 68.
menyelesaikan  sengketa  secara  adat pula  misalnya  melalui  tetua  adatnya atau  melalui  musyawarah.  Lembaga adat  memiliki  peranan  yang  sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam  masyarakat.  Tetapi  sampai saat  ini  belum  diketahui  pola  yang tertentu yang  digunakan  dalam penyelesaian  sengketa  oleh  lembaga adat.
Provinsi Riau merupakan salah  satu  daerah  yang  keberadaan masyarakat  adatnya  masih  diakui. Salah  satu  masyarakat  adat  tersebut adalah  yang  terdapat  di  Kabupaten Kampar. Wilayah dalam ketatanegaraan  Pemeritahan  Andiko Nan  44  (sekarang  lebih  dikenal dengan Kampar), dibagi menurut tiga wilayah  kebiasaan  hukum,  yaitu: wilayah  Telaga  Undang  (Muara Takus),  Wilayah  Undang  Jati  di (Kampar  Kanan/  Limo  Koto)  dan wilayah  Undang    (Kampar  Kiri) 5 . Tiga  wilayah  tersebut  di  atas merupakan bentuk wilayah konfederasi kuno karena ada beberapa  bentuk  sistem  hukum  yang berlaku  di  dalam  masing-masing wilayah  dan  antara  satu  wilayah
5 Syarfi,  dkk, Otok  Cacao  Ninik  Mamak Kampar ,  Universitas  Islam  Riau,  Pekabaru, 2010, hlm 24.
dengan  wilayah  lain  bersepakat bergabung dalam suatu  perhimpunan
yang lebih besar disebut Pemerintahan Andiko Nan 44. Kabupaten Kampar
merupakan  salah  satu  wilayah  di Provinsi  Riau  yang  keberadaan masyarakat  adatnya  diakui,  hal  ini berkaitan  dengan  eksistensi  lembaga adatnya.  Salah  satu  peran  dari Lembaga adat ini adalah kewenangan
mereka dalam menyelesaikan sengketa. Kabupaten Kampar memiliki  sistem  kekerabatan  yang mirip  dengan  daerah  Minangkabau yang menggunakan
Sistem Kekerabatan  Matrilineal.  Provinsi Riau  secara  umum  menganut  system patrilineal dan bilateral.  Berdasarkan uraian  diatas  maka  perlu  dilakukan penelitian penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat di  Kabupaten  Kampar,    Provinsi Riau.
Berdasarkan  uraian  diatas maka peneliti merumuskan permasalahannya menjadi : 1. Bagaimanakah proses penyelesaian  sengketa  pada Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa di
Kabupaten  Kampar,  Provinsi
Riau? 2. Bagaimanakah model
penyelesaian  sengketa  yang digunakan  oleh  lembaga  adat dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten      Kampar,  Provinsi Riau?

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  yuridis sosiologis  dengan  jenis  penelitian deskritif, yang bertujuan untuk membuat  penyanderaan  mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mencari  informasi  faktual  yang mendetail  yang  menyandera  gejala yang  ada 6 .      Dalam  hal  ini  berkaitan dengan model  penyelesaian sengketa yang  digunakan  oleh  pemangku  adat di  Kabupaten  Kampar.    Data    yang diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah data  yang  bersifat  kualitatif.    Data- data akan diperoleh  dari :
a) Lembaga Adat Kampar;
b) Masyarakat Adat Kampar, pengambilan
sampelnya
6 Almasdi  Syahza, Metodologi  Penelitian , Unri Press, Pekanbaru, 2016, hlm 29.
dengan  menggunakan  metode purposive.
Lokasi penelitian adalah Kabupaten  Kampar yang terdiri dari
21  Kecamatan  yaitu:  Kampar  Kiri, Kampar  Kiri  Hulu,  Kampar  Kiri
Hilir,  Kampar  Kiri  Tengah,  Gunung
Sahilan, XIII Koto Kampar,
Bangkinang,  Bangkinang  Seberang,
Bangkinang  Barat,  Salo,  Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Kampar, Kampar  Timur,  Kampar  Utara, Rumbio  Jaya,  Tambang,  Siak  Hulu, Perhentian  Raja. Fokus penelitian ini adalah  pada  wilayah  adat  yang mencakup pada 21 kecamatan tersebut. wilayah adat tersebut adalah wilayah  Telaga  Undang  (Muara Takus),  wilayah  Undang  Jati  di (Kampar  Kanan/limo  koto)  dan wilayah Undang (Kampar Kiri) 7 .
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Proses  Penyelesaian  sengketa pada  Lembaga  Adat  dalam Penyelesaian Sengketa di Kabupaten  Kampar  Provinsi Riau Berdasarkan perspektif sosiologis padanan kata yang pemaknaannya  hampir  sama  dengan
7 Op. Cit, hlm 24.
sengketa  yakni,  konflik. 8 Namun dalam  kajian  ini  akan  digunakan istilah  sengketa  karena  penggunaan kata  konflik  lebih  tepat  digunakan dalam pendekatan ilmu sosial. Sedangkan  istilah  sengketa  tepat digunakan  dalam  pendekatan  ilmu hukum.
Pada  setiap  terjadinya sengketa  dibutuhkan  adanya  jalan keluar yang disebut dengan penyelesaian.  Kata  “penyelesaian” secara  etimologi  berdasarkan  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  bermakna proses, cara, perbuatan, menyelesaikan,  dan  dalam  beberapa arti  seperti  pemberesan.    Jadi berdasarkan hal tersebut diatas penyelesaian  sengketa  adalah  suatu proses,  cara  atau  perbuatan  untuk mengakhiri sengketa.
Terkait  dengan  penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga    adat  di  Kampar, maka perlu untuk diketahui mengenai  suku-suku  yang  ada  pada masyarakat  Kampar.  Karena  yang melakukan  penyelesaian  sengketa adalah  ninik  mamak  dari  suku-suku yang ada tersebut. Jumlah suku yang
8 Lihat  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat Bahasa  ,  Jakarta:  PT  Gramediaa  Pustaka Utama, 2012, hlm. 728.
ada  dikampar  ada  13,  sehingga  ada 13  penghulu  yaitu:  DatukPaduka Majo  (Bendang),  Datuk  Bandaro Itam  (Domo),  Datuk  Rajo    Malero (Domo),  Datuk  Indo  Domo  (Domo), Datuk  Jolo  Anso  (Piliang  Limo Abung),  Datuk  Majo  Kayo  (  Pilang Majo  Kayo),  Datuk  Bijak  (Datuk Piangan),  Datuk  Batuah  (Datuk Batuah), Datuak Sonsi Kirajo (Datuk Pitupang), Datuk  Kiarian (Pitopang), Datuk  Bijo  Pito  (Pitupang),  Datuk
Tumpo Domo (Kampar) 9 .
Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Bandaro Hitam,  ninik mamak di Air Tiris,  hampir seluruh sengketa dapat  diselesaikan  oleh  petugas  adat di  wilayah  Kampar,  seperti  sengketa adat  dan  sengketa  pada  umumnya seperti  masalah batas tanah, masalah
adat perkawinan,
masalah perkelahian.  Untuk  sengketa  yang bisa diselesaikan melalui ninik mamak  adalah  hampir  seluruh  jenis sengketa,  kecuali  untuk  sengketa yang merupakan tindak pidana berat, seperti  pembunuhan,  pemerkosaan. Sengketa-sengketa yang banyak diselesaikan  oleh  ninik mamak
9 Berdasarkan  wawancara  dengan  Datuk Datuk  Boneh  Kemajo  Ketua  Lembanga Kerapatan  Adat  Bangkinang,  pada  tanggal 27 Juli 2017, di Bangkinang
adalah  sengketa  terkait  masalah tanah  ulayat  dan  perkawinan. 10 Dan sengketa yang paling dominan diselesaikan  adalah  sengketa  terkait perkelahian  antara  anak  muda  yang biasanya disebabkan oleh kesalahpahaman, serta sengketa mengenai  batas  tanah,  sengketa terkait  dengan  perkawinan  misalnya terkait pembatalan pertunangan, cekcok  suami  isteri,  dan  masalah perceraian.
Secara  sosiologis,  lembaga adat  diakui  masyarakat  dan  menjadi prioritas dalam mengatur dan menyelesaikan  segala  persoalan  di masyarakat.  Penyelesaian  melalui lembaga  adat  lebih  efektif,  karena suatu lembaga adat tumbuh berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat  dan  sudah  diakui  dan dianut  secara  turun  temurun.  Hanya saja  untuk  tetap  menjamin  kepastian hukum,  maka  pengaturan  sebagai pengakuan masyarakat melalui perundang-undangan tetap diperlukan terutama menyangkut hal- hal  yang  berkaitan  dengan  bidang kehidupan yang netral seperti bidang
10 Wawancara  dengan  Elvizon  Toni,  Kepala Desa Pongkai Istiqomah, Koto XIII Kampar
administrasi,  pendidikan  dan  lain- lain.
Penyelesaian  melalui  lembaga adat memiliki karakter yang
fleksibel. Struktur dan norma bersifat longgar  untuk  menyesuaikan  dengan perubahan sosial. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat mengandalkan otoritas dan legitimasi lokal.  Penyelesaian  sengketa  melalui lembaga  adat  adalah  salah  satu alternatif penyelesaian sengketa diluar  jalur  litigasi  (luar  peradilan). Maka  jika  alternatif  ini  tidak berhasil,  maka  dapat  dilakukan dengan  alternatif  lain,  misalnya konsultasi,  jasa  baik,  arbitrase,  dan jika  semua  alternatif  tersebut  juga tidak berhasil, maka dapat  dilakukan dengan  jalur  pengadilan  sebagai alternatif terakhir.
Penyelesaian
melalui lembaga adat dapat mencakup  beberapa  bidang  hukum, yaitu  hukum  privat  (perdata),  pidana dan  tata  negara.  Untuk  penyelesaian melalui  mekanisme  arbitrase  dan mediasi  maka  putusan  lembaga  adat bersifat final. Kemudian untuk kasus hukum  privat  (perdata)  menjadi peradilan pertama dan terakhir sedangkan  untuk  hukum  publik (pidana  dan  tata  negara)  menjadi
peradilan pertama. Dalam prakteknya peradilan adat hanya dapat memeriksa  sengketa  yang  timbul antara  anggota  masyarakat  adat dalam satu komunitas. Dalam praktik, peradilan adat sangatlah sulit diterapkan pada sengketa tanah  yang mempertemukan  masyarakat  adat dengan pihak lain semisal pemerintah dan perusahaan.
Upaya yang diperlukan untuk memperkuat  kedudukan  dan  peran lembaga  adat  dalam  penyelesaian sengketa adalah memperjelas kedudukan  dan  peran  lembaga  adat. Putusan  lembaga  adat  biasanya dilaksanakan  secara  sukarela  oleh masing-masing  pihak  dan  tidak menuntut proses eksekusi sebagaimana dalam putusan pengadilan.
Tidak dilakukan keberatan  terhadap  putusan  lembaga adat,  sebab  biasanya  keputusan dibuat  berdasarkan  kesepakatan  para pihak,  jika  masih  ada  pihak  yang belum  bersepakat  maka  keputusan belum  akan  diambil.  Sanksi  yang ditetapkan  oleh  lembaga  adat  lebih banyak berupa sanksi sosial, misalnya  sengketa yang  terjadi menjadi  “buah  bibir”  masyarakat, sehingga para pihak merasa malu dan
ini  merupakan  salah  satu  efek  jera yang  dapat  ditimbulkan  oleh  sanksi sosial  tersebut.    Pada  umumnya implementasi  atau  eksekusi  dari pemutusan lembaga adat di umumkan  secara  terbuka  kepada warganya secara lisan melalui tokoh- tokoh  yang  terlibat  menyelesaikan perkara/  sengketa,  dan  tokoh  adat lain  yang  memiliki  hubungan  klen atau warganya masing-masing.
Ninik mamak berfungsi sebagai  pembimbing  dan  pembina keponakan dalam sukunya. Kedudukan  ninik  mamak  menurut sukunya adalah
“didahulukan selangkah  ditinggikan  seranting  dari yang  lainnya”.    Jika  terjadi  sengketa dalam  kaumnya  ninik  mamak  harus menyelesaikan dengan musyarawarah 11 .
Setiap suku dipimpin  oleh  seorang  penghulu yang  biasa  disebut    “Datuok“. Komposisi  suku  adalah  berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memiliki  garis  keturunan  dari  pihak ibu.    Kemudian  dari  beberapa  ninik mamak  ini  nanti  dipilih  salah  satu untuk menjadi ketuanya yang dinamakan ketua adat. Ketua adat ini
11 Anonim,  Pengangkatan  ninik  mamak  di Kabupaten  Kampar,  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kampar, Kampar, 2010.
yang menjadi Mediator dalam penyelesaian sengketa melalui pengurus adat di Kabupaten Kampar 12 .
Prinsip  dasar  penyelesaian sengketa  melalui  lembaga  adat:  1) Memperhatikan  norma-norma  adat ideal  dan  produler  dan  budaya.  2) Biaya murah/bahkan tidak ada biaya, sederhana  dan  cepat  selesai.  3) Keadilan  sosial  diutamakan  yang bermuara kepada kemanfaatan hukum musyawarah merupakan model  umum  dan  yang  utama  dalam proses  sidang  dalam  peradilan  adat. Ini  berarti  institusi  peradilan  adat, tidak hadir dengan misi utama untuk menjadi  sarana  pemaksa.  Peran mediator  untuk  rekonsiliasi  dan konsolidasi  para  pihak,  melalui proses  penemuan  putusan  yang melegakan  semua  pihak,  termasuk masyarakat umum dari komunitasnya yang  tidak  terkait  langsung  dengan kasus tersebut merupakan ciri penting dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat.
Model  penyelesaian  sengketa dengan metode musyawarah tersebut, membuat  peradilan  adat  lolos  dari
12 Wawancara  dengan  ninik  mamak  di  Air Tiris, Kampar.
perangkap  putusan  yang  tidak  bisa
dijalankan. Karena prinsipnya, putusan diambil secara sukarela oleh para pihak. Tidak ada kecurigaan dan prasangka  terhadap  keputusan  yang diambil.  Karena  semua  prosesnya dilakukan secara terbuka yang
memungkinkan semua pihak menyampaikan  seluruh  informasi secara bebas, tanpa harus memikirkan aspek formal.
Proses  penyelesaian  sengketa
melalui  fungsionaris  adat  di  Kampar adalah :
1. Ketua  Adat  adat  memanggil pihak yang bersengketa;
2. Pemanggilan  terhadap  ninik mamak para pihak yang bersengketa;
3. Para ninik mamak saling berunding, untuk tempat biasanya  memilih  tempat  yang netral atau yang disepakati oleh kedua  belah  pihak,  salah  satu tempat yang juga sering digunakan adalah Balat Adat;
4. Para  ninik  mamak  dan  kedua pihak  yang  bersengketa  saling berunding;
5. Penetapan  hasil  penyelesaian sengketa  dengan  dengan  Ketua Adat;
6.
Pelaksanaan hasil Putusan
penyelesaian sengketa. Peran ninik mamak dalam penyelesaian  sengketa  pada  lembaga adat  Kampar  ini  adalah  untuk menjadi  pihak  penengah  dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini lembaga  adat  berwenang  untuk memanggil para pihak yang bersengketa, memanggil ninik mamaknya.  Setelah  itu  melakukan perundingan  untuk  menyelesaikan sengketa  diantara  mereka.    Dalam penyelesaian sengketa ini juga dibicarakan  mengenai  sanksi  yang ditetapkan  bagi  pihak  yang  bersalah. Sanksi ini besarnya ditetapkan berdasarkan  kesepakatan  dari  kedua belah pihak yang bersengketa. Untuk sengketa  yang  tidak  terlalu  berat maka  peran  dari  fungsionaris  adat hanya  menasehati  agak  perbuatan yang menjadi sengketa tidak
diulangi. 13 Tetapi jika pelanggarannya berat maka dalam ini ada sejumlah sanksi yang ditetapkan,
yang putusan akhirnya tetap bersadarkan  keputusan  dari  kedua belah pihak yang bersengketa.
13 Berdasarkan  wawancara  dengan    Rozi Amr,  gelar  Datuk  Bandao  Itam,  .  Sekretaris Lembaga Adat Kerapatan Kampar pada hari sabtu 19 Agustus 2017, di Airtiris,Kampar
Pada masyarakat Kampar ada suatu  prinsip  yang  dipegang  yaitu sesuku  sama  dengan  satu  keluarga. Ada  suatu  ungkapan  “ godang  adat dek anak kemenakan, godang mamak dek  kemenakan ”.  Jadi    peran  ninik mamak  disini  sangat  penting  disini untuk  memajukan  adat.    Selain  itu dalam  hal  menyelesaikan  sengketa peran ninik mamak sangat diutamakan karena kalau anak kemenakan  yang  bersengketa  maka ini  menjadi  tugas  ninik mamak  yang menyelesaikan, karena anak kemenakan merupakan tanggung jawab  dari  ninik  mamaknya.  Dalam penyelesaian  sengketa  ini  jika  ada sanksi    maka  sanksi  yang  diterapkan biasanya  disepakati  oleh  para  pihak yang  bersengketa,  sesuai  dengan kesanggupan  para  pihak,  biasanya disesuaikan juga dengan jenis sengketanya. 14
Menurut Soepomo  hukum  adat adalah hukum  yang hidup (the living law ), karena ia menjelmakan perasaan  hidup  yang  nyata  dari rakyat.  Sesuai  dengan  fitrahnya, hukum  adat  terus  menerus  tumbuh
14 Berdasarkan  wawancara  dengan    Rozi Amr,  gelar  Datuk  Bandaro  Itam,    Sekretaris Lembaga Adat Kerapatan Kampar pada hari sabtu 19 Agustus 2017, di Airtiris, Kampar
dan  berkembang  seperti  masyarakat sendiri 15 .
2. Model Penyelesaian Sengketa oleh  Lembaga  Adat  dalam Penyelesaian Sengketa di Kabupaten  Kampar Provinsi
Riau
Mediasi  merupakan  salah  satu bentuk  dari  alternatif  penyelesaian sengketa di  luar pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan  mengingat  penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan  kedua  belah  pihak pada  posisi  yang  sama,  tidak  ada pihak  yang  dimenangkan  atau  pihak yang  dikalahkan  ( win-win  solution ). Menurut  Takdir  Rahmadi,  mediasi adalah  suatu  proses  penyelesaian sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang    tidak  memiliki  kewenangan memutus 16 . Dengan  demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa  dengan  dibantu  oleh seorang  atau  lebih  mediator  yang
15 Iman  Sudiyat, Asas-Asas  Hukum  Adat Bekal Pengantar , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,  1991, hlm 8.
16 Takdir  Rahmadi,  disampaikan  dalam seminar  sehari  : Mediasi,  Sebagai  alternatif Penyelesaian Sengketa , tanggal 13 September  2010,  Fakultas  Syariah,  UIN SUSKA, Pekanbaru, hlm 12.
netral dalam rangka   untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian  sengketa,  yang  saling menguntungkan  kedua  belah  pihak. Pendekatan  konsensus  atau  mufakat dalam  proses  mediasi  mengandung pengertian  bahwa  segala  sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus  merupakan
hasil kesepakatan  atau  persetujuan  para pihak.   Mediasi  dapat  ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang  bersengketa  maupun  lebih  dari dua pihak (multiparties) 17 .
Penyelesaian  dapat  dicapai atau  dihasilkan  jika  semua  pihak yang  bersengketa  dapat  menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya  karena  berbagai  faktor,  para pihak tidak mampu mencapai
penyelesaian   sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu ( deadlock,  stalemate ).  Situasi  ini yang  membedakan  mediasi  dari litigasi.
Berdasarkan
hasil
wawancara dengan narasumber,
terkait  dengan  peran  ninik  mamak, dalam  penyelesaian  sengketa  dan juga  mmelihat  bagaimana  tahapan proses  penyelesaian  sengketa    maka
17 Op.Cit , hlm 13.
dapat  diidentifikasi  bahwa  model penyelesaian  sengketa  di  Kabupaten Kampar  megikuti  pola  mediasi.  Hal ini karena peran ninik mamak dalam penyelesaian  sengketa  ini  adalah sebagai pihak penengah . Berdasarkan  tipe-tipe  nya  ada  3
(tiga) mediator yaitu :
1. Mediator jaringan  dengan ciri- ciri :
a) Dipilih  karena  dikenal  oleh para pihak;
b) Tidak  harus  imparsial  tetapi dikenal oleh para pihak;
c) Berasal  dari  lingkungan  para pihak;
d) Tokoh  yang  dapat  dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa; e) Saangat memperhatikan hubungan baik jangka panjang;
f) Kebanyakan ikut terlibat dalam pelaksanaan hasil kesepakatan;
g) Umumnya melanjutkan hubungan  baik  dengan  para pihak;
h) Dapat  menggunakan  pengaruh personal  atau  kelompok  agar hasil  kesepakatan  terlaksana dengan baik.
2. Mediator  Otaritatif,  dengan ciri:
a. Tidak  mempunyai  hubungan dengan para pihak/imparsial;
b. Mencari  penyelesaian  terbaik bagi para pihak;
c. Memiliki otoritas untuk memberikan  nasihat,  pilihan atau putusan;
d. Memiliki  sumber  daya  untuk membantu  pemantauan  dan implementasi hasil dari perundingan.
3. Mediator  Mandiri,  dengan  ciri sebagai berikut :
a. Dipilih karena profesinya;
b. Tidak  memiliki  hubungan dengan para pihak;
c. Tidak  mempunyai  wewenang memutus;
d. Mecari  pemecahan  masalah yang  dapat  diterima  secara sukarela oleh para pihak.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka peneliti  menganalisa,  mediasi  yang dilakukan oleh tokoh adat merupakan mediasi dengan tipe mediator jaringan  sosial.  Karena  mediator dalam  penyelesaian  sengketa  adat adalah  orang  yang  dikenal  oleh  para pihak  yang  bersengketa  yaitu  tokoh adat  mereka  yang  dalam  hal  ini disebut dengan ninik mamak.
Menurut  J.H.P.  Bellefroid, hukum  adalah  suatu  peraturan  hidup yang tidak tertulis dan tidak diundangkan,  tapi  dihormati  dan ditaati oleh rakyat  dengan keyakinan bahwa  peraturan-peraturan  tersebut berlaku  sebagai  hukum.    Menurut Hardjito  Notopuro,  hukum  adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan  kebiasaan  dengan  ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam
menyelenggarakan  tata  keadilan  dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.
Pengakuan  terhadap  hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau  dicantumkan  dalam  Penjelasan Umum  Undang-Undang  Dasar  1945 angka I yang menyebutkan: ”...Undang-Undang Dasar itu
berlakunya  juga  hukum  dasar  yang tidak  tertulis,  ialah  aturan-aturan dasar  yang  timbul  dan  terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara  meskipun  tidak  tertulis”. Berkaitan dengan hal ini, maka  hasil dari  proses  penyelesaian  sengketa melalui  lembaga  adat    adalah  suatu hal  yang  harus  diakui  legalitasnya karena  proses  penyelesaian  sengketa ini berasal dari nilai-nilai yang hidup
dalam  masyarakat  dan  keputan  yang diabil  seagai  jalan  penyelesaian diambil  berdasarkan  kesepakatan dari para pihak yang bersegketa.

## D.   Kesimpulan
Di  wilayah  Kampar,  sengketa yang  bisa  diselesaikan  melalui  ninik mamak  adalah  hampir  seluruh  jenis sengketa,  kecuali  untuk  sengketa yang merupakan tindak pidana berat, seperti  pembunuhan,  pemerkosaan. Penyelesaian  melalui  lembaga  adat dapat  mencakup  beberapa  bidang hukum, yaitu hukum privat (perdata), pidana  dan  tata  negara.  Untuk penyelesaian melalui mekanisme mediasi.    Dalam  hal  ini  maka putusan  lembaga  adat  bersifat  final. Pada  umumnya  implementasi  atau eksekusi  dari  putusan  lembaga  adat di  umumkan  secara  terbuka  kepada warganya secara lisan melalui tokoh- tokoh  yang  terlibat  menyelesaikan perkara/  sengketa.  dan  tokoh  adat lain  yang  memiliki  hubungan  klen atau  warganya  masing-masing.  Dari hasil  penelitian,  model  penyelesaian sengketa yang digunakan oleh
masyarakat  adat  Kampar  adalah secara  mediasi.  Berdasarkan  uraian diatas  maka  berdasarkan  analisa
peneliti, mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat merupakan mediasi dengan tipe mediator jaringan sosial. Karena  mediator dalam  penyelesaian sengketa  adat  adalah  orang  yang dikenal  oleh  para  pihak  yang bersengketa  yaitu  tokoh  adat  mereka yang  dalam  hal  ini  disebut  dengan ninik mamak.

## Daftar Pustaka
A. Buku Almasdi Syahza, Metodologi Penelitian , Unri Press, Pekanbaru, 2016.
Anonim, Pengangkatan ninik Mamak di Kabupaten Kampar, Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan Kampar, Kampar, 2010.
Dewi  Sulastri, Pengantar  Hukum Adat , Setia, Bandung, 2015.
Dwi    Rezki  Sri  Astarini ,  Mediasi Pengadilan , Alumni, Bandung, 2013. Iman  Sudiyat, Asas-Asas  Hukum Adat Bekal Pengantar , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,  1991. Syarfi,  dkk, Otok  cacao  Ninik Mamak Kampar , Universitas Islam Riau, Pekabaru, 2010.
Suyud Margono, Penyelesaian
Sengketa  Bisnis:  Alternative Dispute  Resolutions  (ADR), Penerbit  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2011.

## B. Jurnal/Makalah
Nevey  Varida  Ariani,  Altenatif Penyelesaian Sengketa diLuar Pengadila, Jurnal
Rechtvinding:
BPHN, Jakarta, 2012. Kammaruddin, dkk, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat, Junal Walisongo, Volume 21, Nomor 1, 2013. Sakinah Safarina Putulena, Kewenangan  Lembaga  Adat dalam penyelesaian sengketa  pada  masyarakat adat Maluku Tengah , Program  Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasannuddin, Makasar, 2013. Takdir Rahmadi, Disampaikan dalam Seminar  Sehari  :  Mediasi, Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa, tanggal  13  September  2010, Fakultas Syariah, UIN
SUSKA, Pekanbaru.

## C. Peraturan
Perundang- undangan Undang-  Undang   Nomor 30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.1
Tahun  2016    Tentang  Prosedur
Mediasi