## KAJIAN LEGALITAS DAN MANAJEMEN MEREK PADA UMKM MUNAKU SULAM PITA SEMARANG

## Yudhitiya Dyah Sukmadewi
1
Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang Jalan Soekarno - Hatta, Tlogosari,Semarang 59160 yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id

## ABSTRACT
Brand  regulation  in  Indonesia  regulated  in  Law  No.20  of  2016  concerning  Trademarks  and Geographical  Indications  (hereinafter  referred  to  as  the  Trademark  Law)  is  not  balanced  with awareness  of  trademark  registration, especially  MSMEs.  The  study  was  conducted  on  one  of  the UMKM Business Actors in Semarang City, namely "Munaku Sulam Pita" with a focus on the problem, namely the supporting factors of business actors in determining the trademark, implementing the Brand Law on business actors, and the urgency of implementing the Brand Law in business activities. The assessment was carried out using an empirical juridical research method with primary data as primary data and secondary data. The results of this study indicate that there is already legal awareness in the subject under study but is constrained by the lack of attention of the relevant institutions.
Keywords: Trademark Registration; MSME; Business Law.

## ABSTRAK
Pengaturan  merek  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  No.20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  (selanjutnya  disebut  UU  Merek) tidak  diimbangi  dengan  kesadaran  pendaftaran  merek khususnya  UMKM.  Pengkajian  dilakukan  pada  salah  satu  Pelaku  Usaha  UMKM  di  Kota  Semarang yaitu “Munaku Sulam Pita” dengan fokus permasalahan yaitu faktor pendukung pelaku usaha dalam menentukan  merek  dagang,  pelaksanaan  implementasi  UU  Merek pada  pelaku  usaha, dan  urgensi pelaksanaan  implementasi  UU  Merek dalam  kegiatan  usaha. Pengkajian  dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pengkajian data primer sebagai data utama serta dilengkapi dengan data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan sudah ada kesadaran hukum pada subyek yang diteliti namun terkendala pada kurangnya perhatian Lembaga terkait.
Kata kunci : Pendaftaran Merek; UMKM; Hukum Bisnis.
1 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

## 1. PENDAHULUAN
Merek  merupakan  salah  satu  komponen penting  dalam  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha  meliputi  kegiatan perdagangan,  industri  maupun  kegiatan  jasa ( Suharseno,  Hidayat,  & Dewi, 2013) . Dari  sisi pelaku usaha, merek menunjukkan kualitas suatu produk  yang  dimiliki  untuk  menarik  minat Konsumen,  sedangkan  disisi  Konsumen,  merek merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keputusan  konsumen  dalam  pembelian  maupun penggunaan  suatu  produk  dagang  dan  jasa. Merek  juga  dapat  memunculkan  “brand  image” bagi  Konsumen  sehingga  memberikan  jaminan kepercayaan Konsumen untuk tetap menggunakan  barang/jasa  tersebut  secara kontinyu.  Tentunya  hal  tersebut  merupakan peluang  menguntungkan  bagi  Pelaku  usaha, merek  merupakan  aset  kondisional  bagi pemiliknya  yang  dapat  menghasilkan  manfaat finansial, sehingga perlu diperhatikan oleh pelaku usaha  dalam  hal  pembuatan  merek (Cassavera ,2007)
Pengaturan  mengenai  merek  di  Indonesia telah  dibuat  oleh  pemerintah  sejak tahun  1961 dan  terus  diperbaharui  hingga  regulasi  terbaru adalah  Undang-Undang  Merek  tahun  2016 (Undang-Undang  No.20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis) selanjutnya disebut UU Merek dengan menerapkan sistem konstitutif dalam  kepemilikan  merek,  artinya,  hak  atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pelaku  usaha  penting  untuk  mengetahui  dan
memahami  adanya  UU  Merek  ,  karena  secara “awam”  merek  dipahami  hanya  sekedar  sebagai tanda  pembeda saja(Rachmadi,2003),  sehingga perlu dilakukan penelitian terkait implementasi UU Merek  tersebut. Klasifikasi  merek  di  Indonesia dibagi  menjadi  tiga  yaitu  merek  biasa,  merek terkenal  dan  merek  termasyur (Harahap,  1996). Merek  Termasyur  derajatnya  lebih  tinggi  dari biasa  sehingga  barang  apa  saja  yang  berada dibawah  merek  ini  langsung  menimbulkan sentuhan  keakraban  dan  ikatan  mitos ( Riswani dan  M.Syamsuddin, 2004 ). Adapun pengkajian penelitian ini memfokuskan  pada  pelaku  usaha UMKM kerajinan sulam pita yang terdapat di kota Semarang,  karena  pelaku  usaha  UMKM  juga memiliki  usaha  potensial  untuk  dikembangkan maka  perlu  diketahui  mengenai  pembuatan merek beserta regulasinya.
Pada penelitian ini, mendasarkan pada dua teori  yaitu  Teori  Ekuitas  Merek (Aaker, 2010) yang  menjelaskan  bahwa  merek  merupakan seperangkat  aset  dan  liabilitas  merek  yang berkaitan  dengan  suatu  merek  ,  nama  dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang  diberikan  oleh  sebuah  barang  atau  jasa kepada  perusahaan  atau  para  pelanggan perusahaan.  Selanjutnya,  Teori  Sistem  Hukum oleh  Friedman  yang  menjelaskan  bahwa  hukum dipandang  sebagai  suatu  sistem,  maka  untuk dapat  memahaminya  perlu  penggunaan pendekatan  sistem.  Friedman  berpendapat bahwa  hukum  terdiri  dari  komponen struktur,substansi  dan kultur (Warassih,  2001).
Dengan  demikian,  penerapan  hukum  di masyarakat  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  satu unsur  secara  parsial  saja,  melainkan  hukum harus  dilihat  berdasarkan  suatu  sistem,  dimana sub-sub sistem tersebut saling mempengaruhi.
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah  mengenai Konsep  Kepemilikan  Hak  atas Merek  di  Indonesia  (Studi  Pergeseran  Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif) (Murjiyanto 2016), kemudian penelitian mengenai Perlindungan  Hukum  Merek  Tidak  Terdaftar  di Indonesia (Permata, & Khairunnisa, 2016).
Permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian  ini  yaitu, (1) apa  saja  faktor  yang mendukung pelaku usaha UMKM kerajinan sulam pita  dalam  menentukan  merek  dagang; (2) Bagaimana implementasi Undang-Undang No.20 Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  pada  pelaku  usaha  UMKM  kerajinan sulam  pita;  serta (3) Mengapa  implementasi Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis sangat  penting  diterapkan  oleh  pelaku  usaha UMKM kerajinan sulam pita.
Tujuan  dilakukannya penelitian  adalah untuk  mengetahui  apa  saja  faktor  pendukung yang  digunakan  pelaku  usaha  UMKM  kerajinan sulam  pita  dalam  menetukan  merek  dagang; untuk menganalisa implementasi Undang-Undang No.20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  pada  pelaku usaha  UMKM  kerajinan sulam  pita dan  untuk  menganalisa  urgensi implementasi Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis  pada  pelaku  usaha  UMKM  kerajinan sulam pita.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada  peraturan- peraturan  atau  dogma  untuk kemudian  dikaitkan  dengan  pelaksanaannya  di masyarakat.  Dengan  demikian,  pengkajian  data yang  digunakan  utamanya  menggunakan  data primer  kemudian  dilengkapi  dengan  data sekunder.  Aspek  yuridis  dalam  penelitian  ini dimulai  dengan  mengkaji  Peraturan  Perundang- undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Undang-Undang  No.20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU  Merek).  Aspek  empiris  yang  dikaji  dalam penelitian  ini  adalah  implementasi  UU  Merek dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha  UMKM  Kerajinan  sulam  pita  di  Kota Semarang.
Jenis  data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder dengan  analisa  data  menggunakan triangulasi sumber  dan  triangulasi  metode. Triangulasi sumber membandingkan dan mencek ulang  derajat  kepercayaan  suatu  informasi  yang diperoleh  melalui  sumber  yang  berbeda sedangkan  triangulasi  metode  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  lebih  dari  satu  teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama (Bachri, 2012). Metode  Analisis  yang digunakan  juga  menggunakan  metode  ilustratif
(Neuman, 2013) triangulasi sumber menggunakan  3  sumber  yang  meliputi pemerintah,  pelaku  usaha  dan  konsumen sedangkan  triangulasi  metode  menggunakan teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara, observasi dan dokumentasi.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## a. Faktor Pendukung Munaku Sulam Pita dalam Menentukan Merek Dagang
Studi  mengenai  kepemilikan  merek  ini melibatkan Munaku Sulam Pita yang dimiliki oleh Ibu  Anna  Kurniati  yang  telah  memulai  usaha sejak tahun 2007 berlokasi di Jl.Woltermonginsidi Gang  Pace  No.3  Sedayu  Bengetayu  Wetan hingga saat ini. Usaha yang dilakukan mulai dari tahap  produksi  hingga  pemasaran  yang  sudah mulai dilakukan secara online.
Berdasarkan  wawancara  Peneliti  dengan Ibu Anna pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 bertempat  di  kediaman  Ibu  Anna  Pukul 09.30 WIB,  menjelaskan  bahwa  merek  terebut  sudah digunakan sejak memulai usaha dan pembuatan merek  juga  tidak  asal-asalan  karena  tiap  unsur yang  meekat  memiliki  makna,  sebagaimana kutipan wawancara berikut :
“Peneliti :  Ibu  Anna  apa  saja  faktor  pendukung dalam  pembuatan  merek dan apa  makna  setiap unsur merek tersebut?”
“Narasumber  : “saya  membuat  merek  tersebut supaya  konsumen  dapat  membedakan  produk saya dengan produk yang lain, sebagai ciri khas juga sih mbak kalau itu produk saya karena kan pengaruh juga dengan kualitaskarena  sekarang
juga  mulai  banyak  pedagang  yang  produksi kerajinan sulam. Kalo alasan saya mengapa kok mereknya seperti itu karena munaku saya ambil dari nama anak saya muna, sedangkan ada garis bawah  sebagai  pemisah  dibawahnya  ada  huruf jawa  dengan  kata  munaku  yang  artinya  produk saya  berasal  dari  jawa  tengah  ditambah  bentuk lingkaran  elips  dengan  warna  coklat  tua  supaya terlihat  klasik  dan  elegan  sehingga  merek  yang saya  buat  semoga  dapat  menjadi  daya  tarik konsumen  untuk  melirik  produk  saya  karena konsumen  biasanya  kan  kalau  beli  barang  lihat dulu  ada  mereknya  apa  tidak  terus  mereknya apa”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat diartikan  bahwa  pelaku  usaha  telah  memahami pentingnya merek dalam kegiatan usahanya.
Selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara kepada konsumen sebagai salah satu narasumber  yaitu  Ibu  Listiyati  beralamat  di Jl.Bugangan  Baru  PT.BIM,  Kaligawe  Semarang pada  hari  Jumat  29  Juni  2018  Pukul  14.00, berikut kutipan hasil wawancara dengan Beliau : Peneliti : “Ibu sebelumnya sudah menjelaskan ya jika  hobi  mengoleksi  tas, apakah  dalam  memilih tas, ibu selalu melihat berdasarkan merek?”
Narasumber :  “saya  pada  dasarnya  melihat  tas pada keunikan dan kualitasnya mbak, estetikanya juga, jadi kalau saya lihat dan suka ya saya beli meskipun  juga  tidak  ada  mereknya,  tapi  untuk merek-merek  tertentu  yang  memang  kualitasnya bagus  menurut  saya,  saya  selalu  langganan mbak. Tapi saya kadang juga tertarik kalau lihat
suatu  merek  yang  sifatnya  unik  yang  belum pernah  saya  dengar  sebelumnya  saya selalu tertarik melihat koleksi produknya seperti apa” Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Ninik Rusmiati beralamat  di  Jl.Tembalang  Baru  No.134  B Semarang  pada  hari  Jumat  29  Juni  2018  Pukul 16.00,  berikut  kutipan  hasil  wawancara  dengan Beliau :
Peneliti : “Apakah Ibu selalu mempertimbangkan merek dalam membeli produk?”
Narasumber : “pada dasarnya iya mbak, karena menurut  saya  merek  penting  buat  identitas barang,  pernah  saya  mau  beli  sepatu  pas  liat bentuk mereknya aneh saya tidak jadi beli” Narasumber  ketiga  selaku  konsumen  yaitu Ayuning  Dyah  Shavitri  beralamat  di  Jl.Kyai Rahmat  Gang  Nirwanasari  RT.0/RW.01 Semarang  pada  hari  Sabtu  30  Juni  2018  Pukul 09.00, berikut hasil wawancara dengan beliau : Peneliti : “Apakah  Mbak  Ayu  selalu mempertimbangkan  merek  dalam  membeli produk”
Narasumber :  “ya  mbak  apalagi  kalau  saya sudah  suka  sama  merek  tertentu  pasti  pakai produk  itu  terus  mbak,  karena  saya  kalau  mau beli  sesuatu  lihat  mereknya  dulu  kualitasnya kemudian  harganya  kalau semuanya worth  it ya saya beli”
Berdasarkan wawancara dengan narasumber  pelaku  usaha  dan  konsumen disimpulkan  beberapa  hasil  analisa,  pertama, berdasarkan  teori  ekuitas  merek  yang diperkenalkan  oleh  David  Aaker  yang
menyatakan  bahwa “merek  merupakan seperangkat  aset  dan  liabilitas  merek  yang berkaitan  dengan  suatu  merek  ,  nama  dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang  diberikan  oleh  sebuah  barang  atau  jasa kepada  perusahaan  atau  para  pelanggan perusahaan”. Presepsi  Ibu  Anna  selaku  pelaku usaha  sulam  pita  menilai  bahwa  merek  sangat penting  salah  satunya  untuk  menarik  minat konsumen  dalam  membeli  produknya  sehingga merek  yang  dimiliki  dibuat  secara  unik  dan bermakna,  sesuai  dengan  penjelasan  ketiga konsumen sebagai narasumber yang menunjukkan  bahwa  ketertarikan  produk  salah satunya  dipengaruhi  oleh  merek.  Apabila  merek dinilai positif oleh konsumen tentunya menambah nilai  pada  produk  dan  jika  dinilai  negatif  maka berpengaruh  sebaliknya  terhadap  produk. Dengan  demikian  merek  merupakan asset penting  yang  wajib  dijaga  sebagai  identitas produk  dan  wajib  diberikan  perlindungan  hukum untuk menjaga hak kepemilikan si pemilik merek.
Kedua,  hasil  wawancara  menunjukkan bahwa  Ibu  Anna  Kurniawati  sebagai  pemilik merek  dagang  Munaku  telah  memahami  fungsi merek (Kadir,2001),  hal  tersebut  telah  sesuai dengan fungsi merek berdasarkan Ditjen HKI RI salah  satunya  merek  sebagai  tanda  pengenal untuk  membedakan  produk  perusahaan  yang satu dengan yang lain (product identity), Sebagai alat  sarana  atau  promosi  untuk  berdagang (means of trade promotion), Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of
origin),  Sebagai  jaminan  atas  mutu  barang  atau jasa (quality guarantee).
Ketiga, unsur merek yang dimiliki Ibu Anna juga  telah  sesuai  dengan  unsur  merek sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal 1 angka 1 UU Merek yang dijelaskan melalui tabel berikut:

## Tabel 1
Unsur Merek pada Merek Dagang
Munaku Sulam Pita UU Merek Merek Dagang Munaku Tanda Munaku merupakan tanda yang membedakan dengan produk lain sejenis gambar Terdapat gambar lingkaran elips di dalam kata munaku dengan garis yang
memisahkan kata munaku dengan
kata munaku menggunakan aksara jawa Kata Kata “Munaku” tercantum dua
bahasa yaitu bahasa Indonesia dengan huruf kecil dan menggunakan akasara jawa
susunan warna
Kata pada merek
munaku menggunakan warna hitam dan menggunakan
warna coklat tua pada lingkaran elips bentuk dua dimensi Merek munaku pada dasarnya berbentuk dua dimensi Kombinasi 2 atau lebih unsur Merek munaku merupakan kombinasi dari unsur gambar, kata dan susunan warna sehingga merupakan satu kesatuan merek
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Merek, Munaku Sulam Pita dikategorkan sebagai merek dagang  karena  sesuai  dengan  penggunaannya yaitu  diguanakan  pada  barang  yang diperdagangkan  meskipun  baru  menggunakan merek  pada  tahun  2015  yang  melekat  pada produk kerajinan homemade sulam pita. Merujuk pada  Pasal  20  UU  Merek,  Peneliti  menganalisa bahwa  merek  Munaku  dapat  didaftarkan kepemilikannya  berdasarkan  pertimbangan berikut :

## Tabel 2
Analisa Pendaftaran Etiket Merek Munaku Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 UU Merek
Pasal 20 UU Merek
Merek Tidak dapat didaftar jika :
Unsur Analisa
Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum
Tidak bertentangan karena merek munaku tidak melanggar ideologi, peraturan negara dan juga tidak menyinggung moralitas, kesusilaan serta tidak menyinggung
ketentraman umum
di masyarakat
Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya Kata pada merek munaku tidak berkaitan dengan barang yang
dimohonkan
pendaftarannya sedangkan produk tersebut berupa kerajinan tangan Memuat unsur yang dapat menyesatkan Tidak memuat
unsur yang dapat menyesatkan
masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dana tau jasa sejenis
karena merek munaku tidak mencantumkan asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan serta merek munaku tidak menggunakan nama varietas tanaman yang dilindungi
Memuat keterangan yang tidak sesuai kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dana tau jasa yang diproduksi Tidak bertentangan karena merek munaku tidak mencantumkan keterangan yang berkaitan dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari
barang yang diproduksi Tidak memiliki daya pembeda Merek munaku memiliki daya pembeda karena bentuknya tidak
terlalu sederhana (kombinasi dari

## beberap unsur) dan
merek munaku tidak rumit karena sangat jelas terdiri dari kombinasi gambar, kata dan susunan warna
Merupakan nama umum dan atau lambang milik umum Tidak merupakan nama umum atau lambang milik
umum karena tidak menggunakan nama kerajinan atau kata sulam pita sebagai merek dan tidak menggunakan lambang milik umum seperti tengkorak silang atau sendok garpu
Berdasarkan  hasil  analisa  pada  tabel  tersebut diatas,  maka  merek  munaku  dapat  dimohonkan pendaftaran ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah karena  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  20  UU Merek. Pendaftaran merek bertujuan agar merek tersebut  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari negara.
b. Implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pelaku Usaha Munaku Sulam Pita
Anne  Fitzgerald  &  Brian  Fitzgerald menyatakan  bahwa  ada  dua  cara  untuk melindungi suatu karya intelektual, yakni melalui peraturan  perundang-undangan  di  bidang  HKI dan melalui kontrak (Fritzgerald, 2004). Peraturan perundangan-undangan  HKI  di  Indonesia mengatur  mengenai  mekanisme  perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta meliputi cipta, merek,  paten  ,  desain  industri,  desain  tata  letak sirkuit terpadu , rahasia dagang maupun varietas tanaman.  Merujuk pada  perlindungan  hukum terhadap  merek,  pemerintah  mengatur  melalui UU  No.20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis,  dimana  sistem  yang diterapkan  adalah  sistem  konstitutif  melalui pendaftaran  merek.  Sistem  konstitutif (Chuzaibi, 2011) berarti  pihak  yang  mendaftar  pertama adalah pihak yang mendapatkan merek. Jadi hak eksklusif  diberikan  kepada  pihak  pertama  yang mendaftarkan mereknya di kantor merek.
Pada pembahasan  sebelumnya  dijelaskan bahwa  merek  Munaku  sulam  pita  bukan merupakan  merek  yang  bertentangan  dengan Pasal  20  UU  Merek,  sehingga  merek  dagang tersebut  dapat  didaftarkan.  Peneliti  melakukan wawancara  dengan  Ibu  Anna  Kurniawati berkaitan dengan pendaftaran merek untuk merek Munaku,  dengan hasil  wawancara  sebagai berikut:

## Peneliti : “Apakah Ibu Anna mengetahui tentang
UU  No.20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis ?”
Narasumber :  “kalau  nama  Undang-undangnya saya tidak terlalu memerhatikan mbak tapi kalau ada  Undang-undang  yang  mengatur  mengenai merek  saya  sudah  tahu  karena  sebelumnya sudah pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM kota Semarang serta Provinsi” Peneliti :  “Apakah  Merek  Bu  Anna  sudah terdaftar  dan  memiliki  sertifikat  kepemilikan merek?”
Narasumber :  “sebelumnya  saya  dan  beberapa teman  UKM  pernah  diberikan  sosialisasi mengenai  pendaftaran  merek  oleh Lembaga terkait kemudian  dilanjutkan  dengan  pengisian formulir  dan  pengumpulan  berkas,  tapi  sampai saat  ini  tidak  ada  kabar  mbak  seperti menggantung dan kami tidak dikabari lagi apakah proses  ini  masih  berlangsung  atau  tidak,  sudah sekitar satu tahun ini, padahal kemarin juga ada tawaran  hibah untuk pendaftaran  dari  pusat tapi karena  sebelumnya  saya  merasa  prosesnya belum  selesai  maka  saya  bingung  juga  mbak kemungkinan nanti saya mau meminta kejelasan dulu dari instansi terkait ”.
Peneliti :  “kemudian  jika  ternyata  proses pendaftarannya  tidak  dilanjutkan  apa  yang  akan Bu Anna lakukan ?”
Narasumber : “keungkinan nanti saya akan cari hibah  terlebih  dahulu  mbak  untuk  biaya pendaftaran,  tapi  kalau  ternyata  belum  ada  ya saya  akan  mendaftar  dengan  biaya  sendiri,
mending  keluar  dana  gpp  mbak  tapi  ada perlindungan untuk kedepannya”
Peneliti :  “Menurut  Ibu,  apakah  merek  penting untuk  didaftarkan  terutama  bagi  pelaku  usaha UMKM?”
Narasumber : “sangat penting mbak agar merek yang  dimiliki  pelaku  usaha  UMKM  mendapat perlindungan  hukum  dari  pemerintah,  dan  juga lebih  aman  dan  terjamin  untuk  usaha kedepannya”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut, dapat  dianalisa  bahwa  Ibu  Anna  selaku  pemilik merek  Munaku  telah  mengetahui,  paham  dan sadar  bahwa  pendaftaran  merek  penting  untuk dilakukan  terhadap  produk  dagangnya  yanitu kerajinan  sulam  pita.  Pelaksanaan  UU  Merek telah  diterapkan  oleh  Ibu  Anna  melalui  proses pendaftaran  merek  meskipun  prosesnya  belum selesai.
Menurut teori sistem hukum oleh Friedman (Basri, 2011), dijelaskan bahwa hukum dipandang sebagai  suatu  sistem,  maka  untuk  dapat memahaminya  perlu  penggunaan  pendekatan sistem.  Friedman  berpendapat  bahwa  hukum terdiri  dari  komponen  struktur,substansi  dan kultur.  Merujuk  pada  pelaksanaan  UU  Merek yang  dilakukan  oleh  Bu  Anna  sebagai  pemilik Merek  Munaku,  menunjukkan  bahwa  sub-sub sistem  yang  ada  berhasil  saling  mempengaruhi dan  menyebabkan  bekerjanya  hukum  di masyarakat  menjadi  efektif  sesuai  tujuan  UU. Kesesuaian  teori  tersebut  dapat  dilihat  melalui gambar berikut :
pendaftaran merek struktur kultur substansi Gambar 1

## Pelaksanaan UU Merek oleh Pelaku Usaha Munaku Sulam Pita Berdasarkan Teori Sistem Hukum
Pertama,  struktur  hukum  (legal  sturcture) merupakan  kelembagaan  yang  diciptakan  oleh sistem  hukum  dengan  berbagai macam  fungsi dalam  rangka  mendukung  bekerjanya  sistem tersebut.  Dalam  mewujudkan  perlindungan hukum  terhadap  suatu  karya  cipta  khususnya terhadap  merek,  pemerintah  membentuk  suatu lembaga untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan  dibentuknya  Direktorat Jendral  Hak Kekayaan  Intelektual  dibawah  tanggung  jawab Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia.  Dimana  lembaga  tersebut  memiliki perwakilan kantor wilayah pada tiap provinsi.
Adanya lembaga tersebut sangat berperan untuk  mengakomodasi  pendaftaran  merek  yang digunakan  dalam  kegiatan  usaha  khususnya  di Jawa Tengah. Tentunya lembaga tersebut dapat secara  aktif  memberikan  sosialisasi  maupun pendampingan  pada  masyarakat  mengenai urgensi  merek  dan  perlindungan  hukumnya. Termasuk pelaku usaha Munaku sulam pita dapat memahami mengenai pendaftaran merek melalui informasi  yang  diberikan  oleh  Ditjen  HKI
Kemenkumham  Jawa  Tengah  melalui  kantor maupun website untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendaftaran.
Kedua, substansi hukum (legal substance), merupakan output dari  sistem  hukum,  berupa peraturan-peraturan;  keputusan-keputusan  yang digunakan,  baik  oleh  pihak  yang  mengatur maupun  pihak  yang  diatur.  Tujuan  pemerintah untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi karya  cipta  yang  dihasilkan  masyarakat  agar terhindar dari plagiasi atau peniruan. Hal tersebut merupakan  bentuk  apresiasi  pemerintah  kepada masyarakat  sebagai  pencipta.  Salah  satunya pemerintah  membentuk  dan  mengesahkan    UU Merek  yang  berisi  ketentuan  terkait  merek  dan perlindungannya
Keberadaan  UU  merek  pada  dasarnya harus  diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat. Hal  tersebut  sejalan  dengan  pemahaman  Ibu Anna  selaku  pemilik  merek  Munaku  terhadap pelaksanaan  UU  Merek  khususnya  mengenai pendaftaran.  Pemahaman  tersebut  didapatkan bukan  dari  pendidikan  formal  melainkan  melalui sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  instansi-instansi terkait seperti yang pernah didapatkan pada saat sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang.
Ketiga, kultur hukum (legal culture), terdiri dari  nilai-nilai, sikap-sikap,  persepsi,  kebiasaan, ways  of  doing, ways  of  thinking,  opinion  yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Sub sistem ini dapat  dikaji  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  Ibu  Anna  selaku  narasumber,
menunjukkan  Ibu  Anna  memiliki  sikap  yang terbuka pada semua pengetahuan, keingintahuan pada  suatu  ilmu,  sikap  saling  berbagi pengetahuan  dan  keterampilan  pada  orang  lain ,komunikatif,  niat dan usaha untuk menjadi lebih baik  dan  berkembang.  Beliau  juga  memiliki kebiasaan  dalam  kesehariannya  menjadi tutor/pelatih  kerajinan  sulam  pita  di  beberapa instansi  pemerintahan  maupun  komunitas  serta seringkali  mengikuti  pelatihan  dan  sosialisasi yang  terkait  dengan  produk  dagang  seperti legalitas  merek,  pendirian  badan  usaha, pengurusan  ijin  usaha,  pengurusan  koperasi berbadan hukum, dan lain sebagainya.
Setelah  melakukan  pengkajian  data kemudian  dianalisa  berdasarkan  teori  sistem hukum  oleh  Friedman,  ternyata  terdapat kesesuain pada pelaku usaha sulam pita Munaku. Ibu  Anna  selaku  pelaku  usaha  memahami  dan menerapkan  UU  Merek  melalui  proses pendaftaran  merek  dagangnya.  Hal  tersebut dapat terjadi karena tidak hanya dipengaruhi oleh satu sub / unsur saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa  sub  /  unsur  yang  dapat  menjadikan sistem tersebut berjalan efektif sesuai tujuannya.
Sub  sistem  petama  yaitu  struktur  hukum dalam  hal  ini  adanya  Ditjen  HKI  yang  diketahui oleh Bu Anna sebagai lembaga yang mengurusi mengenai  merek,  selain  itu  Ditjen  HKI  juga bekerjasama  dengan  beberapa  instansi  daerah dalam  hal  sosialisasi mengenai  urgensi  merek membawa  dampak  positif  bagi  masyarakat terutama para pelaku usaha. Selanjutnya, struktur
hukum  dapat  diterima  secara  positif  karena adanya  substansi  hukum  dalam  hal  ini  adanya UU  Merek  yang  telah  dipahami  dan  ingin diwujudkan  melalui proses  pendaftaran.  Maka antara  struktur  dan  substansi  hukum  adalah saling  berkaitan  dan  tidak  dapat  berdiri  sendiri. Tanpa ada struktur hukum maka substansi tidak dapat diwujudkan, demikian pula sebaliknya.
Terdapat  unsur  terakhir  yang  saling mempengaruhi  terhadap  struktur  dan  substansi hukum yaitu kultur hukum. Apabila kultur hukum yang  ada  merupakan  kultur  hukum  yang  minim kesadaran  hukum  maka  otomatis  struktur  dan substansi  hukum  tidak  berfungsi.  Namun sebaliknya  apabila  suatu  mayarakat  memiliki kultur hukum yang taat hukum maka struktur dan substansi  dan  berfungsi  berdasarkan  tujuannya. Berkaitan dengan kultur hukum yang dimiliki oleh Bu  Anna  merupakan  kultur  hukum  yang  terbuka pada perubahan sehingga dapat diarahkan pada kultur  hukum  yang  taat  untuk  selanjutnya  dapat menerapkan  struktur  dan  substansi  hukum. Berbeda ketika seseorang atau suatu komunitas memiliki  kultur  hukum  yang  acuh  dan  tidak  taat maka  terdapat  kendala  dalam  menerapkan struktur  dan  substansi  karena  terlebih  dahulu harus  merubah  kultur hukum,  khususnya  jika memiliki  sikap  dan  karakter  yang  terrtutup  pada perubahan.  Menurut  analisa  peneliti,  merubah suatu  struktur  dan  substansi  lebih  mudah  jika dibandingkan denganmerubah kultur hukum yang aada di suatu masyarakat.

## c. Urgensi  Pendaftaran  Merek  bagi  pelaku
usaha UMKM kerajinan sulam pita (Munaku Sulam Pita)
Berdasarkan klasifikasi usahanya, Munaku sulam pita termasuk dalam usaha mikro, karena usaha  mikro  memiliki  kriteria  kekayaan  bersih maksimal  Rp.50.000.000  dan  memiliki  hasil penjualan  maksimal  Rp.300.000.000  per  tahun sedangkan  usaha  Ibu  Anna  memiliki  kekayaan bersih  tidak  lebih  dari  Rp.50.000.000  dan  hasil penjualan  satu  tahun  belum  mencapai Rp.300.000.000.  Meskipun  usahanya  masih bersifat  mikro,  namun  produk-produk  yang dihasilkan  sangat potensial  dan  tidak  kalah bersaing dengan produk-produk lain sejenis baik dari segi desain, bentuk hingga kualitas, sehingga Ibu  Anna  merasa  wajib  untuk  mendaftarkan merek  dagangnya.  Terlebih  keahliannya  tidak sebatas  hanya  kerajinan  sulam  pita  namun  Ibu Anna  memiliki  keahlian  membuat  produk kerajinan payet, kreasi kain perca dan rajut.
Selain  menjalankan  usahanya,  Ibu  Anna juga  aktif  sebagai  tutor  pada  pelatihan-pelatihan yang  diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah maupun  komunitas.  Ibu  Anna  juga  mengajarkan berbagai kreasi sulam pita dengan menggunakan desain  yang  dimilikinya  tanpa  mencantumkan merek  maupun copyrights terhadap  desain tersebut.  Menurut  analisa  Peneliti,  hal  tersebut sangat  rentan  terhadap  plagiasi  dengan  itikad tidak baik. Artinya, desain yang tidak dicantumkan siapa  pembuat  rentan  diakui  oleh  orang  lain sehingga  dapat merugikan  pencipta.  Dalam
wawancara  dengan  Ibu  Anna  pernah  terjadi indikasi  plagiasi  tersebut,  berikut  kutipan wawancaranya :
Peneliti : ketika Ibu menjadi tutor pada pelatihan- pelatihan, keahlian apa saja yang diajarkan pada peserta ?
Narasumber : “tergantung permintaan dan tema mbak,  tapi  secara  garis  besar  sesuai  keahlian saya  yaitu  kerajinan  sulam  pita,  payet,kreasi perca,  dan  sulam.  Saya  memberi  contoh  juga dengan  menggunakan  contoh-contoh  desain yang  saya  miliki.  Namun  pernah  ada  kejadian pada saat saya diminta menjadi tutor oleh salah satu  instansi  pemerintah  daerah,  desain  yang saya  miliki  disebarluaskan tanpa  mencantumkan nama saya dan atas seijin saya, kemudian saya peringatkan mbak jangan seperti itu lagi”.
Dengan  demikian,  wajib  dilakukan upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum bagi  desain  tersebut  dengan  memberikan copyrights (mencantumkan  nama  pembuat desain)  pada  semua  desain  yang  telah  dibuat. Selain  produk  dipasarkan  secara  mandiri,  Ibu Anna  juga  menjual  produk-produknya  melalui beberapa reseller.  Ada  produk  yang  dijual  oleh reseller  dengan  menggunakan  merek  munaku, namun  ada  juga reseller yang  membeli  maupun menjual  kembali  produk  tersebut  tanpa menggunakan merek munaku.
Menurut analisa Peneliti, hal tersebut justru merugikan  Ibu  Anna  selaku  pemilik  produk, karena  seharusnya  apabila  ada reseller atau pembeli  yang  menginginkan  produk  tersebut
harus  mau  tercantum  merek  munaku.  Karena bagaimanapun juga, merek tersebut menunjukkan  asal  produk  dan  kualitas  produk. Saat  ini  Ibu Anna  juga  belum  memiliki perlindungan  hukum  atas  merek  munaku, sehingga  dimungkinkan  merek  tersebut  dapat diplagiasi dan didaftarkan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik.
Untuk  upaya  preventif,  Ibu  Anna  harus bersikap  tegas  membuat  kesepakatan  atau perjanjian  dengan  pembeli  dan reseller jika produk yang dibeli dan akan dijual kembali harus tetap menggunakan merek munaku sebagaimana dijelaskan  pada  teori  Anne  Fitzgerlad  dan  Brian Fitzgerald (Sujatmiko,  2012) pada  pembahasan sebelumnya. Tentunya  hal  tersebut  akan bermanfaat  bagi  pelaku  usaha  selain  merek semakin  di  kenal  kalangan  luas,  merek  tersebut menunjukkan  kualitas  produk  yang  berbeda dengan  produk-produk  lain  sejenis.  Apabila dikemudian hari Ibu Anna telah memiliki sertifikat merek  atas  munaku,  maka  Ibu  Anna  dapat melakukan  somasi  atau  penggugatan  terhadap pihak-pihak  yang  akan  melakukan  peniruan merek tanpa seizin pemilik.
Hambatan dalam pendaftaran merek yang dihadapi Ibu Anna dan rekan-rekan pelaku usaha mikro  adalah  mengenai  keterbatasan  dana  dan pendampingan.  Berikut  hasil  wawancara Peneliti dengan narasumber :
Peneliti : Apakah ada kendala yang dihadapi Ibu untuk melakukan pendaftaran merek?
Narasumber :  “kendala  utama  pasti  pada  biaya mbak,  karena  pasti  membutuhkan  biaya  yang tidak sedikit, dengan biaya itu saya bisa membeli bahan  baku  untuk  produksi,  tapi  kalau  mikirnya seperti  itu  terus  tidak  akan  maju  mbak  apalagi untuk  prospek  usaha  kedepan  juga  butuh perlindungan  hukum  untuk  merek  saya.  Saya juga  mengelola  Koperasi  kerajinan  sulam  mbak yang  anggotanya  teman-teman  pelaku  usaha kerajinan  rajut  se-kota  semarang,  mereka  juga tertarik untuk mendaftarkan mereknya tapi ya tadi kendala pasti biaya dan pendampingan ”.
Dalam  UU  Merek  tidak  dicantumkan  ketentuan secara  spesifik  yang  mengatur  mengenai pendaftaran  merek  bagi  pelaku  usaha  UMKM, ketentuan  yang  diatur  hanya  mekanisme pendaftaran  merek  secara  umum,  padahal dewasa ini banyak produk-produk potensial yang dihasilkan  pelaku  usaha  UMKM.  Sedangkan, implementasi  untuk  mendaftarkan  mereknya masih minim karena dipengaruhi beberapa faktor seperti  minimnya  pengetahuan,  keterbatasan biaya dan minimnya pendampingan.
Pada  wawancara  yang  dilakukan  oleh Peneliti  dengan  Narasumber  yang  merupakan staf  Pemeriksa  Merek  Direktorat  Jendral  HKI Republik  Indonesia, Rizky  Mardiyah  melalui whatsapp pada  hari  Selasa,  10  Juli  2018  Pukul 15.00, berikut kutipannya :
Peneliti :  “Mbak  Rizky,  mengapa  dalam  UU Merek tidak diatur mengenai ketentuan pendaftar merek bagi pelaku usaha UMKM ?”
Narasumber :  “saat  ini  memang  tidak  ada ketentuan  tersebut,  karena  berkaitan  dengan UMKM  merupakan  ranah  Kementerian  Koperasi dan UKM. Namun apabila pelaku usaha memiliki surat  keterangan  sebagai  UMKM  maka  biaya pendaftarannya khusus UMKM.”
Peneliti :  “Apakah  ada  rencana  kedepan  untuk memasukkan  ketentuan  pemohon  merek  bagi pelaku usaha UMKM pada UU Merek?”
Narasumber :silahkan  konsultasi  saja  dengan pihak Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen HKI hanya  mengurus  permasalahan  pendaftaran mereknya saja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan secara khusus bagi pendaftar merek UMKM, sedangkan menurut hemat Peneliti ketentuan tersebut sangat dibutuhkan  oleh  mereka  mengingat  terdapat beberapa  keterbatasan  seperti  pengetahuan, pendampingan  maupun  biaya.  Meskipun  pada pelaksanaannya  terdapat  kebijakan  Ditjen  HKI dalam  menerapkan biaya khusus bagi  pendaftar pelaku  usaha  usaha  mikro  dan  usaha  kecil Penetapan  PNBP  merek  berdasarkan  PP  No.45 Tahun  2016  yang  dapat  pula  diakses  secara online melalui website Ditjen HKI Kemenkumham wilayah Jawa Tengah, yaitu :
Adanya  ketentuan  tersebut,  sangat  membantu pelaku  usaha  mikro  dan  usah  kecil  meskipun biaya  tersebut  hanya  biaya  pendaftaran  saja, belum  termasuk  biaya  lain  seperti  banding, kasasi,  perubahan  administrasi  dan  sebagainya. Peneliti  menganalisa  sangat  penting  dibutuhkan
ketentuan  khusus  mengenai  pendaftar  merek UMKM  pada  dalam  UU  Merek,  tentunya penambahan ketentuan tersebut dapat direncanakan  dan  dibuat  pada  revisi  UU  Merek Mendatang.  Tidak  hanya  oleh  Ditjen  HKI  saja, namun  perlu  adanya  koordinasi  dengan Kementerian  terkait  khusunya  Kementerian Koperasi dan UKM mengenai ketentuan tersebut. ketentuan tersebut sangat dibutuhkan mengingat di  Indonesia  terdapat  banyak  UMKM  yang  wajib diberikan  perlindungan  hukum  pada  karya ciptanya terutama bagi merek dagang atau merek jasanya.

## 4. SIMPULAN
Pertama,  kajian  terhadap  Pelaku  usaha Munaku  Sulam  Pita  menunjukkan  bahwa  dalam menetukan  merek  dagangnya,  Ibu  Anna Kurniawati selaku narasumber tidak secara asal- asalan  dalam  membuat  merek  tersebut.  Merek munaku  yang  melekat  pada  produknya  dibuat dengan label yang unik dan memiliki makna pada tiap unsurnya. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam  pembuatan  merek  yaitu  narasumber memahami  bahwa  dengan  adanya  merek  dapat membedakan  produknya  dengan  produk  lain yang  sejenis,  merek  dapat  menunjukkan  asal barang dan  merek  dapat  menunjukkan  kualitas, selain itu merek dapat memunculkan ketertarikan tersendiri dari Konsumen sehingga mempengaruhi  minat  pembelian.  Hal  tersebut telah  sesuai  dengan  fungsi  merek  secara  teori. Merek  Munaku  kombinasi  dari  kata,  susunan warna  dan  gambar  yang  telah  dianalisa
berdasarkan  Pasal  20  UU  Merek,  merupakan merek yang dapat didaftarkan.
Kedua,  analisa  berdasarkan  teori  sistem hukum  oleh  Friedman (Warassih,  2001), menunjukkan  bahwa  UU  Merek  telah diimplementasikan  oleh  Narasumber  meskipun saat ini dalam tahap proses pendaftaran. Artinya, bekerjanya  hukum  (UU  Merek)  di  masyarakat dapat  berhasil  karena  sub-sub  sitem pendukungnya saling berkaitan dan berpengaruh yaitu  struktur  hukum  (kelembagaannya), substansi    hukum  (peraturannya)  dan  kultur hukum  (budaya  hukum  masyarakatnya). Keterkaitan  antar  sub  sitem  tersebut  berhasil menggerakkan  sistem  hukum  sesuai  dengan tujuan  yang  dikehendaki,  dalam  hal  ini  tujuan untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pemilik merek.
Ketiga,  implementasi  UU  Merek  sangat penting bagi pelaku usaha UMKM, terutama bagi narasumber,  mengingat  produk  yang  dihasilkan sangat  potensial  sehingga  wajib  melakukan pendaftaran merek dagangnya. Posisi narasumber  selain  menjalankan  kegiatan  usaha secara  pribadi,  juga  merupakan  pengurus koperasi  kerajinan,  tutor  /pelatih  kerajinan  serta memiliki  beberapa reseller dalam  menjalankan usahanya  menjadikan  rentan  terhadap  tindakan plagiasi  sehingga  membutuhkan  perlindungan hukum.  Oleh  karena  itu,  Peneliti  menganalisa bahwa  wajib  diberikan  ketentuan  khusus  bagi pendaftar  merek  UMKM  pada  UU  Merek mendatang, karena pelaku usaha UMKM memiliki
beberapa  keterbatasan  dibandingkan  pendaftar umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aaker,  A.David.  (1997). Manajemen  Ekuitas

## Merek. Jakarta : Spektrum
Cassavera. (2009). Sengketa Merek di Indonesia.
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Harahap, M. Yahya. (1996).  Tinjauan  Merek Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di Indonesia Berdasarkan  UU  No.19  Tahun 1992. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Muhammad,  Abdul  K. (2001). Kajian  Hukum
Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual.
Bandung: Citra Aditya.
Neuman,  L. (2013). Metode  Penelitian  Sosial  :

## Metode  Pendekatan  Kualitatif  dan
Kuantitatif. Jakarta: PT.Indeks
Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin. (2004).
Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya Hukum. Jakarta:  PT.Raja  Grafindo
Persada.
Usman,  R. (2003). Hukum  Hak  atas  Kekayaan Intelektual,  Perlindungan  dan  Dimensi Hukumnya  di  Indonesia.  Bandung:
PT.Alumni.
Warassih, E. (2011). Pranata  Hukum  Sebuah Telaah  Sosiologis. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro

## Jurnal
Chuzaibi, A.F. (2011). Sistem  Konstitutif  Dalam

## UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Bagi  UMKM. Jurnal  Ilmu  Hukum:  Syiar Hukum, Vol 13, (No. 2), pp.152-167.
Murjiyanto,  R. (2016). Konsep  Kepemilikan  Hak atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem  Deklaratif  ke  dalam  Sistem Konstitutif). Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 24,
(No. 1), pp.52-72.
Perdana,  Karlina,  dan  Pujiono.  (2017). Kelemahan  Undang-Undang  Merek  dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi
atas
Putusan  Sengketa  Merek  Pierre Cardin).
Jurnal Privat Law, Vol.V , (No.2), pp.84-92.
Permata,  Rika  Ratna .,  & Khairunnisa, Muthia.
(2016). Perlindungan  Hukum  Merek  Tidak Terdaftar  di  Indonesi. Jurnal  Opinio Juris,
Vol.19, (No. 1), pp.68-95.
Suharseno,  T., Hidayat,  R.,  &  Dewi,  D.  A.  L.
(2013). Pengaruh Ketidakpuasan
Konsumen  dan  Karakteristik  Kategori Produk  Terhadap  Keputusan  Perpindahan
Merek dengan Kebutuhan Mencari Variasi Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal Buletin
Studi Ekonomi, Vol 18, (No 2), pp.176-182.
Sujatmiko,  A.  (2013). Monopoli  pada  Lisensi Merek  Terkenal  dan  Kaitannya  dengan
Persaingan  Usaha. Jurnal  Masalah-
Masalah  Hukum, Jilid  42, (No.2),  pp.225-
235.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  No.20  Tahun  2016  tentang

## Merek dan Indikasi Geografis

## Internet
Bachtiar  S.Bachri.  (2012). Meyakinkan  Validitas Data  Melalui  Triangulasi  pada  Penelitian Kualitatif,  Universitas  Negeri  Surabaya, 2012. Retrieved from http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/mey akinkan-validitas-data-melalui-triangulasi- pada-penelitian-kualitatif.pdf, diunduh pada 28 Mei 2018 Pukul 20.00 WIB.