## FIKIH HAK ASASI MANUSIA
(Analisis Piagam PBB dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)
Oleh: Miftahul Ulum 1 Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com
Abstract: Human  rights  issues  are  still  a  never-ending  debate,  between  a Western  perspective  and  an  Islamic  perspective.  Muslims  responded  in various  ways.  The  difference  of  views  on  the  articles  in  the  declaration  is inseparable  from  the  differences  in  the  background  and  interpretation  of religious and historical texts in the golden age of Islamic history. Among the attitudes of Islamists to the Declaration of Human Rights, as follows: First, reject the Declaration of Human Rights. There are several  classical reasons which are the factors behind why Islamists reject them. Among other things, it  is  a  very  different  socio-cultural  condition  between  the  West  and  Islam. References of different values, in the West embrace liberal values or abandon the values of Christianity, which assume authority entirely in the hands of man,  without  including  the  sovereignty  of  God.  The  paradigm  of  some Muslims to this day, still assume that religion has universal coverage, while human rights have only part of the universal religion rather than vice versa. Secondly, to receive fully, for seeing the teachings and values  of Islam in a substance. The group is of the opinion that the Declaration of Human Rights is in accordance with the teachings of Islam, both in substance and mission that  fought.  The  principles  in  the  Declaration  of  the  United  Nations  on Human Rights have been in line with the principles of Islamic jurisprudence (kulliyat al-khams: hifdh al-din, the right to upholding religion and freedom of religion, al-'aql: the right to the development of sound thinking, including the  right  to  freedom  of  thought  and  opinion,  al-nafs,  the  protection  of  the right to life, al-nasl, the assurance of the right to the development of kind and descent, al-mal, the protection of the right to property ownership).

## Keywords: fikih, human rights

## Pendahuluan
Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai isu global sudah menjadi agenda yang makin penting artinya belakangan ini, terutama setelah berakhirrnya
1 Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Peserta Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
perang dingin. Negara-negara Barat
semakin bersemangat
mengadvokasikan HAM ke seluruh dunia, bahkan menjadikannya sebagai indikator dan faktor penentu dalam menentukan kebijakan dan hubungan luar  negeri  mereka.  Yang  sampai  sekarang  masih  menjadi  ketegangan ( curcials )  adalah  dalam  memahami  dan  mengimplementasikan  HAM  itu, antara  negara-negara  Barat  dan  negara  sedang  berkembang,  khususnya negara Islam 2 .
Hak  Asasi  Manusia  sebagai  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  dimiliki dan  harus  dijunjung  tinggi  oleh  setiap  individu  dan  kelompok  manusia, terdapat kesulitan untuk melacak sejak kapan dan dimana dilahirkannya. Namun, sebagai suatu sistem yang mengikat secara normatif dan  formal, banyak  yang  menyatakan  bahwa  kelahiran  HAM  dimulai Magna  Charta (1215), Bill  of  Rights (1689), The  American  Declaration (1776), The  French Declaration (1789),  kemudian The  Four  Freedoms (1941),  dan  barulah Universal Declaration of Human Rights (1948).
Deklarasi  Universal  HAM  ( The  Universal  Declaration  Of  Human Rights ), yang disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948,  berisi  konsesus  paling  luas  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pasal  1.3 piagam  PBB,  mewajibkan  kerja  sama  bagi  seluruh  anggota  PBB  untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh  umat  manusia,  tanpa  membedakan  ras,  jenis  kelamin,  bahasa maupun  agama,  tetapi  piagam  ini  tidak  mendefinisikan  term-term  hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. 3
Isu  HAM  sampai  saat  ini  masih  menjadi  perdebatan  yang  tidak pernah  selesai,  antara  perspektif  Barat  dengan  perspektif  Islam.  Umat Islam  menanggapinya  secara  beragam.  Faktor  perbedaan  pandangan mengenai pasal-pasal dalam deklarasi, tidak terlepas dari perbedaan latar belakang  dan  interpretasi  terhadap  teks-teks  agama  dan  sejarah  di  masa
2 Muhammad Tholchah Hasan, Islam dalam Perspektif   Sosio Kultural (Jakarta: Lantabora Press, 1421 H/ 2000 M), 251.
3 Abdullahi  Ahmed  an-Nai’im, Toward  and  Islamic  Refomation:  Civil  Liberties, Human Right, and Internation Law,  alih Bahasa: A. Suaedy dan A. ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 308.
keemasan  Islam.  Di  antara  sikap  kaum  Islamis  terhadap  deklarasi  HAM, sebagai berikut 4 . Pertama , menolak  deklarasi HAM. Ada beberapa alasan klasik yang menjadi  faktor  dan  melatarbelakangi  mengapa  kalangan  Islamis menolaknya.  Di  antaranya,  adalah  kondisi  sosio-kultural  yang  sangat berbeda  antara  Barat  dan  Islam.  Acuan  nilainya  yang  berbeda,  di  Barat menganut  nilai  liberal  atau  melepaskan  nilai-nilai  agama  Kristen,  yang menganggap otoritas sepenuhnya ada di tangan manusia, tanpa mengikut sertakan  kedaulatan  Tuhan.  Adapun  paradigma  sebagian  umat  Islam sampai  saat  ini,  masih  menganggap  bahwa  agama  mempunyai  cakupan universal, sedangkan HAM hanya mempunyai bagian dari ke-universal-an agama bukan sebaliknya.
Kedua , menerima sepenuhnya, karena melihat ajaran dan nilai Islam secara  substansif.  Kelompok  ini  berpendapat  bahwa  deklarasi  Hak  Asasi Manusia  telah sesuai  dengan  ajaran  Islam,  baik secara  substansi  maupun misi  yang  diperjuangkan.  Prinsip-prinsip  dalam  deklarasi  PBB  tentang HAM  telah  seiring  dengan  prinsip  dalam  kaidah  yurisprudensi  Islam ( kulliyat  al-khams:  hifdh  al-din ;  hak  atas  tegaknya  agama  dan  kebebasan beragama , al-„aql ; hak atas pengembangan pemikiran yang sehat, termasuk disini, hak atas kebebasan berfikir dan berpendapat, al-nafs ; perlindungan hak  hidup, al-nasl ;  terjaminnya  hak  atas  pengembangan  jenis  dan keturunan, al-mal ; perlindungan hak atas pemilikan harta benda).
Ketiga ,  kelompok  yang  menerima  deklarasi  PBB  tentang  HAM dengan  catatan.  Artinya  kelompok  ini  menerima  isi  piagam  PBB  yang sesuai  dengan  ajaran  Islam,  serta  menambahkan  pasal-pasal  yang dianggap  perlu  untuk  menyempurnakan  dalam  deklarasi  HAM.  Seperti inisiatif  rancangan  yang  dikoreksi  oleh  Liga  Muslim  sedunia  melalui beberapa  konferensi,  dan  pertemuan  yang  disponsori  oleh  lembaga  Arab Saudi,  untuk  mengkritisi  pasal  71  demi  pasal  dari  undang-undang internasional  yang  tidak  sejalan  dengan  syariah,  khususnya  yang berhubungan dengan status pribadi dan pesamaan kedudukan antara laki-
4 Chali  Nafis, “Fikih  HAM”,  dalam  Fiqh  Progresif  Menjawab  Tantangan Modernitas, cet. I, ed. Thobieb al-Ashhar (Jakarta: FKKU PReSS, 2003), 151.
laki dan  perempuan. Demikian pula tanggapan terhadap klausal pasal 18 tentang  kebebasan  beragama.  Suatu  pembelaan  Brohi 5 sangat  baik diilustrasikan  ketika  dia  mengatakan:  “Ada  perbedaan  perspektif  yang mendasar  menyangkut  HAM  dalam  pandangan  Islam  dan  Barat.  Dalam perspektif  Barat  secara  luas  dinamai  antroposentris,  dimana  manusia dipandang  sebagai  pengatur  segala  sesuatunya  dan  manusialah  yang menentukan  seluruh  gagasan  dan  tindakan.  Sementara  perspektif  Islam bersifat teosentris, semuanya kehendak Tuhan. Pada dasarnya orang yang beriman  hanya  memiliki  kewajiban  dan  tugas  terhadap  Tuhan  dimana manusia  dituntut  untuk  taat  kepada  ketentuan  Tuhan,  dan  HAM  dibuat oleh  manusia  bersumber  pada  kewajiban  untuk  mentaati  Tuhan. Meskipun  secara  paradoks  kewajiban-kewajiban  tersebut  terdapat  di dalamnya hak-hak dan kebebasan. Manusia memiliki hak untuk taat pada Tuhan dan Rasul karena hak ini suatu kewajiban yang dibebankan agama dan  hak-hak  itu  diatur  oleh  orang  yang  memiliki  wewenang  agar dilaksanakan oleh negara.” 6
Memelihara  pokok  yang  lima  ( al-muhafazah  „ala  al-kulliyat  al-khams ) itu,  pada  hakikatnya  mencakup  substansi  lima  bidang  hak-hak  asasi manusia dari Universal Declaration of Human Rights , yang lahir pada tanggal 10  Desember  1948,  yaitu: Civil  Rights (Hak  Sipil), Political  Rights (Hak Politik), Economic  Raights (Hak  Ekonomi), Social  Rights (Hak  Sosial), Cultural  Rights (Hak  Budaya).  Manakala  dikatakan  bahwa  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  merupakan  perjanjian  atau  kesepakatan  hak- hak asasi manusia internasional pertama, maka HAM dalam perlindungan Islam  merupakan  doktrin  keagamaan  yang  pertama  yang  bersifat internasional  oleh  umat  Islam,  terhadap  Sang  Pencipta  Alam  Semesta, semenjak 14 abad yang silam, jauh sebelum lahirnya the International Bill or Human  Rights oleh  PBB.  Hanya  kebodohan  dan  kecongkakan  yang  tidak mengakui  kebenaran  eksistensi,  potensi,  efektifitas  HAM  dalam
5 Seorang  pimpinan  yang  menganut  pemahaman  teosentris  dalam  memandang HAM  dalam  Islam  adalah  almarhunah  Bukhsh  K.  Brohi  yang  pernah  menjabat  sebagai mentri kehakiman dan pengacara yang terkenal di Pakistan.
6 A. K. Brohi, Islam and Human Right; The Challange of Islam, Alraf Gauhar, ed .
(London: Islamic Council for Europe, 1978), 791- 181.
perlindungan  Islam,  serta  manfaatnya  bagi  perkembangan  sejarah kemanusiaan. 7

## Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama
Dalam  teologi  Islam  ditegaskan,  bahwa  manusia  diciptakan  oleh Allah Maha Pencipta sebagai jenis makhluk yang dimuliakan sebagaimana Firman  Allah  dalam  surah  al-Ishra  “Dan  Sesungguhnya  telah  Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan 8 , Kami  beri  mereka  rezki  dari  yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka dengan  kelebihan  yang  sempurna  atas  kebanyakan  makhluk  yang  telah Kami ciptakan.” Setiap agama mempunyai dasar teologisnya sendiri untuk mengklaim  kebenaran  dirinya.  Namun  dalam  waktu  yang  sama,  semua agama  juga  mempunyai  dasar  teologis  untuk  menyatakan  bahwa  hanya Tuhan  dan  wahyulah  yang  mempunyai  bobot  “kebenaran yang  absolut”. Sedangkan  manusia  yang  menyampaikan  ajaran  agama  itulah  yang memberikan  interpretasi.  Karena  itu,  interpretasi  manusia  atas  wahyu menjadi “kebenaran yang tidak absolut”, dan tetap nisbi atau relatif seiring dengan keterbatasannya sebagai manusia.
Dengan  semangat  dan  sikap  itu,  dasar-dasar  kerukunan  dan keharmonisan  beragama  dapat  diupayakan  dan  diwujudkan.  Dalam masyarakat  majemuk  seperti  Indonesia,  agama  dapat  berperan  sebagai “faktor  pemersatu”,  namun  dalam  beberapa  hal,  agama  dapat  dengan mudah  disalahgunakan  sebagai  “alat  pemecah  belah”.  Pakar  sosiologis Islam klasik, Ibnu Khaldun, juga menyimpulkan, bahwa perasaan seagama mungkin perlu, namun demikian itu belum cukup untuk menciptakan rasa memiliki kelompok ( group belonging ) atau kesatuan sosial. Oleh karena itu harus ada faktor-faktor lain yang lebih memperkuat dan mempertahankan kohesi sosial 9 .
7 Sjechul  Hadi  Permono, Dinamisasi  Hukum  Islam  dalam Menjawab  Tantangan
Era Globalisasi (tt: Demak Press, tt),13-14.
8 Maksudnya:  Allah  memudahkan  bagi  anak  Adam  pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.
9 Muhammad Tholhach Hasan, Islam dalam Perspektif, 240-241.
Bagaimanapun  tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  semua  agama menekankan  adanya  dimensi  absolutisme.  Lebih-lebih  yang  berkaitan dengan masalah keyakinan atau keimanan ( faith ). Dimensi ini merupakan struktur  fundamental  doktrin  agama.  Dapat  dikatakan  bahwa  semua agama  dibangun  dan  dikembangkan  dengan  dasar  kepercayaan  realitas yang  absolut  ( absolut  reality ).  Dalam  proses  pembacaan  dan  pemahaman terhadap  teks-teks  doktrin  agama,  terdapat  dua  eksistensi  yang  kedua- duanya secara dualitas tidaklah sama, meskipun tidak saling bertentangan. Kedua  realitas  yang  dimaksud  adalah,  Tuhan  yang  secara  eksistensial berlaku  kemutlakan  universal  yang  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu ( space  and  time ).  Realitas  lainnya  ialah  manusia  yang  padanya  berlaku hukum-hukum  eksistensial  sebagaimana  makhluk  lainnya,  yaitu keterbatasan (nisbi) 10 .
Agama  dalam  kehidupan  masyarakat  majemuk  dapat  berperan sebagai faktor pemersatu (integratif), namun dapat juga berperan sebagai faktor  pemecah  (disintegratif).  Fenomena  ini  banyak  ditentukan  oleh empat hal 11 :
a. Teologi agama dan doktrin ajarannya,
b. Sikap  dan  perilaku  pemeluknya  dalam  memahami  dan  menghayati agama tersebut,
c. Lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya,
d. Peranan  dan  pengaruh  pemuka  agama  tersebut  dalam  mengarahkan pengikutnya.
Pada dasarnya konflik-konflik yang terjadi antara komunitas muslim dan  non-muslim,  khususnya  pada  zaman  Nabi  Saw  tidak  dipicu  oleh konflik  teologis  atau  masalah  peribadatan,  tetapi  lebih  disulut  oleh pelanggaran komitmen politis dan  terjadinya pelecehan etika sosial, yang sebelumnya telah disepakati antara kedua belah pihak 12 .
10 Syamsul  Arifin,  dkk., Spiritualisasi  Islam  dan  Peradaban  Masa  Depan
(Yogyakarta: Sipress, 1996), 17-18.
11 Tholchah, Islam , 256. 12 Ibid

## HAM dan Islam
Terkait  dengan  kebebasan  beragama,  terdapat  dali-dalil  kebebasan berakidah, yaitu:
“Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)  agama  (Islam);  sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” Q.S. al-Baqarah, 2: 256.
“Dan  jikalau  Tuhanmu  menghendaki,  tentulah  beriman  semua  orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah  kamu (hendak) memaksa manusia  supaya  mereka  menjadi  orang-orang  yang  beriman semuanya?.” Q.S. Yunus, 10: 99.
“Maka  berilah  peringatan,  karena  sesungguhnya  kamu  hanyalah  orang yang memberi peringatan.” - “Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,” Q.S. al-Ghashiyah, 88: 21-22.
“Dan  kamu  sekali-  kali  bukanlah  seorang  pemaksa  terhadap  mereka.” Q.S. Qaf, 50: 45.
“Kewajibanmu  tidak  lain  hanyalah  menyampaikan  (risalah).” Q.S.  al- Shura, 42: 48.
“Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.” Q.S. al-Kafirun, 109:
6.
“Dan  Katakanlah:  "Kebenaran  itu  datangnya  dari  Tuhanmu;  maka barangsiapa  yang  ingin  (beriman)  hendaklah  ia  beriman,  dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” Q.S. al-Kahfi, 18: 29.
Ayat-ayat  di  atas  adalah  kaidah  dasar  yang  tidak  boleh  dilanggar. Karena pemaksaan suatu agama menghilangkan prinsip kehendak bebas. Jika ada pemaksaan maka rusaklah semua tatanan berkaitan dengan taklif, ujian, kekhalifahan, tugas memakmurkan bumi, hisab, balasan, surga dan neraka 13 . Jauh dari sikap fanatik dan memaksa umat lain menjadi seorang
13 Jamaluddin Athiyah Muhammad, Nahwa  Fiqh Jadid li al-Aqaliyat (Kairo: Dar al-Salam, 1423 H-2003 M) terj. Shofuyullah, dkk., Fiqh Baru Bagi kaum Minoritas; HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan (Bandung: Marja, 1427 H-2006 M, 201
muslim,  umat  Islam  (sebagaimana  dituntun  oleh  al-Qur’an)  menegaskan bahwa  tidak  ada  paksaan  dalam  agama.  Apabila  anda  melihat  negara- negara  muslim,  mulai  dari  Saudi  Arabia,  Iran,  Turki  dan  negara-negara muslim  lainnya  yang  telah menganut  agama Islam selama  14  abad,  tetap ada  masyarakat  non-muslim:  ada  penganut  Sikh,  Hindu,  Kristen,  yang telah hidup di sana berabad-abad lamanya. Maka jika ada paksaan untuk beralih  ke  Islam,  maka  selama  berabad-abad  itu  mereka  telah  berganti agama, menjadi agama Islam 14 .
Banyak orang ingin bebas sebebas-bebasnya, tanpa batas. Ketentuan agama juga  dianggap sebagai  halangan  bagi  manusia  untuk  bebas. Islam menolak ide seperti itu. Bagi umat Islam setiap hak harus setiap hak harus dikembalikan kepada divine source “al-Qur’an dan al-Sunnah”. Jadi, human rights menemukan  fondasi  yang  kuat  dalam  teori  Islam.  Dalam  Islam, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdi kepada-Nya, semakin  bebas  ia  dari  penghambaan  kepada  manusia  lain  atau  makhluk Tuhan lainnya. 15
Bosard dalam kaitan ini menyatakan:
“ God‟s  omnipotence  leads  to  man‟s  freedom  from  man.  His  exclusive adoration,  direct  and  without  intermediary,  asserts  the  believer‟s greatness  and  guarantees  his  need  not  fear  being  the  slave  of  any  but God” 16
Syari’ah  Islam  tidak  semata-mata  memberikan  kebebasan berekspresi.  Ia  bahkan  melangkah  lebih  jauh  dan  menyatakan  bahwa kebebasan  berbicara  sebagai  suatu  kewajiban  dengan  memperhatikan moral,  kesejahteraan  umum,  institusional,  dan  menghindari  kemaksiatan. Meskipun setiap individu memiliki hak bicara atau menggunakan penanya untuk membela keyakinannya, tetapi hak ini bukan merupakan kebebasan tanpa  batas.  Orang  dapat menggunakan  hak  ini hanya  dalam  batas-batas
14 Topo  Santoso, Mengagas  Hukum  Pidana  Islam;  Penerapan  Shari’at  Islam dalam Konteks Modernitas (Bandung: al-Shamil dan Grafika, 2001), 97.
15 Ibid
16 Marcel A. Boisard, Humanism in Islam (Indiana: American Trust Publications, 1988), 67.
kepantasan  sosial,  moralitas  dan  pada  kondisi  yang  tidak  mengotori ketentuan-ketentuan syariah 17 .
Syariat Islam yang menegaskan kebebasan berbicara dan hak menulis pada saat pewahyuannya, secara bersamaan menegakkan batasan-batasan dalam  pemakaiannya  sebagai  perlindungan  melawan  gangguan  terhadap hak-hak  ini  atau  menghadapi  penyalahgunaan  kebebasan  berbicara. Pembatasan  ini  bahkan  juga  berlaku  bagi  Nabi  Saw  sendiri.  Hal  ini diperlukan  karena  ucapan  dan  perbuatan  beliau  menjadi  contoh  bagi manusia.  Batasan-batasan  itu  ditentukan  Allah  Swt  terhadap a  freedom  of speech Nabi Muhammad Saw. Menjadi jelaslah bahwa kebebasan ini adalah tidak absolut 18 .
Tidak  diragukan,  syariat  Islam  mengizinkan  setiap  warga  negara untuk  berbicara  apa  saja  tanpa  melanggar  batas-batas  yang  ditentukan; yaitu  seorang  warga  negara  harus  menghilangkan  makian,  fitnah,  dan berbicara  dusta,  dia  semestinya  berbicara  dengan  sopan,  bijaksana, menahan diri pembicaraan maksiat, dan sebagainya. Dalam sejarah Islam, selama memerintah di Madinah, Muhammad Saw tidak pernah memaksa masyarakat non-muslim untuk mengikuti agama penguasa (Islam). Bahkan melalui perjanjian di antara semua penduduk Madinah ditetapkan dasar- dasar toleransi demi wujudnya perdamaian dan kerukunan 19 .
Untuk itu, Islam sebagai agama dakwah, tidak boleh tidak harus bisa memahami dan mempelajari agama lain atau ahlu al-kitab 20 . Dalam piagam Madinah ( sahifah madinah ), Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan kepala negara tidak memaksa untuk mengubah agama. Ia hanya mendakwahkan  Islam.  Soal  konversi  ke  agama  Islam  tergantung  kepada kesadaran  mereka.  Bahkan  Nabi  SAW  menciptakan  kerukunan  antar komunitas  agama  dan  keyakinan  yang  ada.  Dengan  demikian,  ketetapan
17 ‘Abd  al-Qadir  ‘Awdah, Criminal  Law  of  Islam (Karachi: International  Islamic Publisher, 1987), 33-34. 18 Ibid 19 Andito,  ed., Atas  Nama  Agama;  Wacana  Agama  dalam  Dialog  Bebas  Konflik (Bandung:  Pustaka  Hidayah,  1998),  18.  Lihat  juga  Buddy  Munawar  Rahman, Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta: Paramadina, 2001), 14.
20 Ali  Usman,  ed., Kebebasan  dalam  Perbincangan  Filsafat,  Pendidikan,  dan Agama (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 141.
tersebut  mengakui  eksistensi  komunitas-komunitas  agama,  menjamin kemerdekaan  dan  kebebasan  dalam  melaksanakan  ajaran  agamanya  dan menghormati  hak  kebebasan  personal  bagi  setiap  orang  dalam  memillih agama  dan  keyakinan  yang  dikehendakinya.  Bahkan  orang  yang  tidak memilih suatu agama pun harus dihormati 21 .

## Piagam PBB dan Piagam Islam OKI
Pada  10  September  1948,  anggota  PBB  meratifikasi  Piagam  HAM sedunia  yang  terdiri  dari  30  pasal.  Ketentuan  ini  disusun  berdasarkan budaya  dan  nilai-nilai  Barat  serta  prinsip  liberalisme.  Sejak  awal,  banyak kritik ketentuan ini memicu dari berbagai pihak dan penentangan tersebut semakin meluas seiring berjalannya waktu. Karena sejumlah prinsip dalam ketentuan hak asasi manusia tersebut bertentangan dengan keyakinan dan budaya berbagai bangsa dunia 22 ..
Para  pemikir  muslim  menerima  sejumlah  poin  dalam  piagam  itu, namun  menolak  sebagian  isinya  karena  lemah  dan  tidak  bisa dipertanggungjawabkan.  Dengan  alasan  tersebut,  negara  dan  pemikir muslim  berupaya  menyiapkan  piagam  yang  berasal  dari  prinsip kemanusiaan  dalam  pandangan  Islam.  Perhatian  terhadap  Hak  Asasi Manusia yang bertentangan dengan propaganda miring selama ini, bukan dimulai dari Barat, tetapi dari ajaran Islam sendiri.
Piagam  HAM  Islam  diterbitkan  oleh  Organisasi  Konferensi  Islam (OKI) sebagai wakil negara-negara Islam pada tahun 1979 da 1981 dalam bentuk  dua  draft  usulan.  Draft  tersebut  diratifikasi  pada  konferensi  OKI tingkat Menlu ke 19 yang berlangsung pada 5 Agustus 1990.
Kini,  Piagam  HAM  Islam  tersebut  dikenal  dengan  nama  HAM  dan Kemuliaan  Manusia.  HAM  Islam  menunjukkan  kelebihan  pandangan dibandingkan  perspektif  Barat,  meskipun  tidak  sepenuhnya  mencakup ajaran Islam 23 .
Para  penyusun  piagam  ini  dalam  pengantarnya  menjelaskan sejumlah  keyakinan  utama  Islam  mengenai  manusia  dan  masalah  yang
21 Ibid
22 Ibid 23 Ibid
berkaitan  dengannya.  Piagam  HAM  Islam  dimulai  dengan  kutipan  surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu ”.
Pada  pembukaan  piagam  ini  menyinggung  posisi  dan  kedudukan manusia  di  hadapan  Allah  Swt.  Manusia  adalah  khalifah  Allah  Swt. Selanjutnya,  poin  ini  menjelaskan  keyakinan  tauhid  dan  penyembahan kepada  Allah  Yang  Maha  Esa.  Menolak  penyembahan  kepada  yang  lain merupakan  prinsip  kebebasan  sejati  manusia.  Pembukaan  Piagam  HAM Islam juga menegaskan keimanan dan spiritualitas sebagai prinsip penting untuk  menjaga  nilai-nilai  kebudayaan  umat  manusia.  Dalam  Islam, spiritualitas berpadu dengan materi.
Poin  lainnya,  mukadimah  Piagam  HAM  Islam  ini  menegaskan bahwa  hak  asasi  dan  kebebasan  publik  manusia  merupakan  bagian  dari agama  Islam,  dan  tidak  seorang  pun  yang  berhak  untuk  menginjak- injaknya.
Salah  satu  karakteristik  Piagam  HAM  Islam  yang  membedakan dengan ketentuan HAM global adalah dimensi spiritual manusia. Karena Islam  memperhatikan  dimensi  material  dan  spiritual  untuk  mencapai kebahagiaan  dan  kesempurnaan.  Dengan  dasar  ini,  sejumlah  isi  Piagam HAM Islam menegaskan hak manusia mengenai ajaran spiritualitas untuk memenuhi  kebutuhan  ukhrawi  setiap  individu.  Dalam  pandangan  Islam, kehidupan manusia di dunia, menentukan kehidupannya di akhirat kelak.
Hak  hidup  merupakan  hal  yang  paling  asasi  dari  manusia.  Pada prinsipnya,  hak  manusia  akan  terwujud  ketika  ia  memperhatikan perilakunya.  Dalam  hal  ini,  Piagam  HAM  Islam  maupun  HAM  dunia menegaskan  hak  tersebut.  Meskipun  terdapat  perbedaan  keduanya. Piagam  HAM  Islam  memperhatikan  pandangan  Islam  yang  dijelaskan pada pasal kedua. Kehidupan Ilahi adalah prinsip yang wajib dijamin oleh setiap  individu  masyarakat  dan  negara.  Islam  memandang  penting  hak
hidup  setiap  manusia. 24 Dalam  bahasa  al-Quran  disebutkan  bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Dengan alasan ini, Islam menilai perang dan pembunuhan sebagai hal yang buruk dan hanya diperbolehkan dalam kasus tertentu, seperti: membela tanah air, agama, maupun orang yang tertindas.
Berkaitan dengan perang, Islam juga memperhatikan hak warga sipil, para  tawanan,  dan  orang  yang  terluka,  bahkan  hewan  dan  tumbuhan. Piagam HAM disinggung pada pasal tiga Piagam HAM Islam. Termasuk di  dalam  mengenai  larangan  menyerang  warga  sipil,  orang  yang  cidera dan  sakit,  memperhartikan  hak  para  tawanan,  larangan  menebang pepohonan dan merusak ladang, maupun menghancurkan bangunan.
Islam senantiasa menjaga alam semesta dan lingkungan, dan agama Islam  pun  menganjurkan  untuk  menjaganya.  Mengenai  hal  ini,  al-Quran menyatakan  bahwa  Allah  Swt  menganugerahkan  bumi  dan  limpahan karunianya  bagi  umat  manusia  dengan  syarat  manusia  mensyukuri karunia tersebut dan menggunakannya di jalan yang benar.
Kemuliaan manusia merupakan isu yang menjadi perhatian Piagam HAM  Islam.  Islam  menilai  kemuliaan  dan  keutamaan  sebagai  masalah penting  dan  utama.  Dalam  pandangan  agama  besar  ini,  manusia  adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Allah Swt dan menjadi khalifah di muka bumi. Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam As.
Kesetaraan  merupakan  salah  satu  prinsip  Islam  yang  dimasukkan dalam Piagam HAM Islam. Semua orang setara dari sisi kemanusiaan dan kewajiban  serta  tanggungjawabnya  tanpa  diskriminasi  ras,  warna  kulit, bahasa,  keyakinan  agama,  maupun  keterikatan  politik  dan  status  sosial. Berdasarkan  ketentuan  ini,  semua  orang  setara  dari  sisi  kemanusiaanya. Keutamaan  manusia  dinilai  dari  ketakwaan  dan  kedekatannya  kepada Allah SWT.
Pada  kelanjutan  pasal  pertama  Piagam  HAM  Islam  disebutkan bahwa  makhluk  yang  paling  dicintai  Allah  adalah  orang  yang  paling bermanfaat bagi sesamanya dan tidak ada yang lebih mulia dari yang lain,
kecuali  ketakwaan  dan  kebaikannya.  Dalam  hal  ini  takwa  dan  kebaikan merupakan kelebihan spiritual. Allah Swt pun memberikan ganjarannya di akhirat kelak.
Pada  pasal  keenam  Piagam  HAM  Islam  menyinggung  kesetaraan antara  perempuan  dan  laki-laki.  Disebutkan  bahwa  laki-laki  dan perempuan setara dari sisi identitas kemanusiaannya 25 . Dengan demikian perempuan  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  setara.  Perempuan memiliki identitas sipil dan finansial yang mandiri. Meski demikian, tidak diragukan  lagi  ada  sejumlah  perbedaan  antara  perempuan  dan  laki-laki. Dengan  demikian  keduanya  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  berbeda. Dalam Piagam HAM Islam disebutkan bahwa laki-laki bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan keamanan keluarga.
Kesetaraan  di  hadapan  hukum  merupakan  ketentuan  lain  dari  hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa semua  manusia  sama  di  hadapan  hukum.  Ketentuan  ini  menegaskan bahwa  merujuk  dan  berlindung  ke  pengadilan  merupakan  hak  yang dijamin bagi setiap orang. Berdasarkan ketentuan ini, jenis kejahatan dan pelanggaran  hanya  bisa  ditentukan  berdasarkan  hukum  syar’i.  Dengan kata lain, hukum positif dan pidana Islam menentukan jenis kesalahan dan pelanggaran sehingga menutup terjadinya kesalahan manusia. Terkait hal ini,  ketentuan  HAM  Islami  menegaskan,  tersangka  adalah  orang  yang tidak bersalah selama kejahatannya tidak terbukti melalui pengadilan yang adil dan dijamin oleh semua pihak 26 .

## Piagam PBB dalam Perspektif Pidana Islam
Masalah  hak  asasi  manusia  menurut  para  sarjana  yang  melakukan penelitian pemikiran Barat tentag negara dan hukum, berpendapat bahwa secara  berurutan  tonggak-tonggak  pemikiran  dan  pengaturan  hak  assasi manusia  mulai  dari Magna  Charta (Piagam  Agung  1215),  yaitu  dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan raja John dari Inggris kepada bangsawan  bawahannya  atas  tuntutan  mereka.  Naskah  ini  sekaligus membatasi  kekuasaan  raja  tersebut.  Kedua  adalah Bill  of  Right (Undang-
25 Ibid 26 Ibid
Undang  Hak  1689)  suatu  undang-undang  yang  diterima  oleh  parlemen Inggris,  setelah  dalam  tahun  1688  melakukan  revolusi  tak  berdarah  ( the glorius revolution ) dan berhasil melakukan perlawanan terhadap raja James II.  Menyusul  kemudian The  American  eclaration  of  Indepencence  of  1776 , dibarengi dengan Virginia Declaration of Right of 1776 . seterusnya Declaration des droits de I‟homme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusai dan warga negara, 1789) naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Perancis sebagai perlawanan  terhadap  kesewenang-wenangan  raja  dengan  kekuasaan absolut.  Selanjutnya Bill  of Right (UU  Hak),  disusun  oleh  rakyat  Amerika Serikat  pada  tahun  1789,  bersamaan  waktunya  dengan  revolusi  Perancis, kemudian naskah tersebut  dimasukkan atau ditambahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791.
Beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia pada abad ke 17 dan 18 di atas hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, misalnya persamaan hak, kebebasan, hak memilih, dan sebagainya. Sedangkan pada abad  ke  20,  ruang  lingkup  hak  asasi  manusia  diperlebar  ke  wilayah ekonomi, sosial, dan budaya 27 .
Berdasar naskah-naskah di atas, Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika ke-32) meringkaskan paling tidak terdapat 4 kebebasan ( The Four Freedoms ) yang harus diakui, yakni (1) freedom of speech (kebebasan untuk berbicara  dan  mengeluarkan  pendapat,  (2) freedom  of  religion (kebebasan beragama),  (3 )  freedom  from  want (kebebasan  dari  kemiskinan),  dan  (4) freedom from fear (kebebasan dari rasa takut).
Jika  dilihat  lebih  seksama,  semua  yang  termasuk  isi  utama  dari naskah-naskah  politik  di  atas,  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia, terdapat  dalam  al-Qur’an,  sedangkan  4  kebebasan  terdapat  dalam Konstitusi  Madinah,  baik  tersirat  maupun  tersurat.  Kendati  demikian, Konstitusi Madinah yang sudah tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M) dan al-Qur’an sudah selesai dikumpulkan dan ditulis sebagai kitab pada tahun 25  H  (tahun  647  M)  tetapi  ternyata  dalam  studi  tentang  hak-hak  asasi manusia  oleh  kebanyakan  para  sarjana  tidak  disinggung  sama  sekali.
Padahal  kalau  dibandingkan  dengan  naskah-naskah  di  atas,  semuanya tertinggal 7 - 13 abad di belakang Konstitusi Madinah dan al-Qur’an 28 .
Hak  asasi manusia yang  terkandung  dalam  Piagam Madinah  dapat diklasifikasi  menjadi  tiga,  yaitu:  hak  untuk  hidup,  kebebasan,  dan  hak mencari kebahagiaan.
1. Hak untuk hidup
Pasal  14  mencantumkan  larangan  pembunuhan  terhadap  orang mukmin  untuk  kepentingan  orang  kafir  dan  tidak  boleh  membantu orang  kafir  untuk  membunuh  orang  mukmin.  Bahkan  pada  pasal  21 memberikan  ancaman  pidana  mati  bagi  pembunuh  kecuali  bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban.
2. Kebebasan
Dalam  konteks  ini,  kebebasan  dapat  dibagi  menjadi  empat  kategori, yaitu:
a. Kebebasan mengeluarkan pendapat
Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam  menyelesaikan  perkara  yang  sekaligus  merupakan  bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.
b. Kebebasan beragama. Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera di dalam pasal 25.
c. Kebebasan dari kemiskinan Kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong menolong serta saling  berbuat  kebaikan  terutama  terhadap  kaum  yang  lemah.  Di dalam  Konstitusi  Madinah  upaya  untuk  hal  ini  adalah  upaya kolektif bukan usaha individual seperti dalam pandanagn Barat.
d. Kebebasan dari rasa takut
Larangan  melakukan  pembunuhan,  ancaman  pidana  mati  bagi pelaku,  keharusan  hidup  bertetangga  secara  rukun  dan  damai, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini 29 .
28 Ibid 29 Ibid

## 3. Hak mencari kebahagiaan
Dalam  Piagam Madinah, seperti  diulas sebelumnya,  meletakkan  nama Allah SWT pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya  semata-mata  karena  kecukupan  materi  akan  tetapi  juga  harus berbarengan dengan ketenangan batin.
Perbedaan antara HAM pada Piagam PBB dan Pidana Islam 30 No Piagam PBB Pidana Islam 1 Kebebasan beragama Tidak bebas beragama, jika murtad wajib dihukum mati 2 Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan Ada bagian tersendiri antara laki-laki dan perempuan sesuai petunjuk al- Qur’an dan al-Hadits. 3 Kebebasan hubungan sesama jenis Larangan hubungan sesama jenis
30 Penjelasan  Prof.  Dr.  H.  Ali  Haedar,  MA  pada  kuliah  program  Doktor  UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 8 April 2013

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  S.  dkk.  1996. Spiritualisasi  Islam  dan  Peradaban  Masa  Depan . Yogyakarta: Sipress .
Andito.  1998. Atas  Nama  Agama;  Wacana  Agama dalam  Dialog  Bebas  Konflik (Bandung: Pustaka Hidayah.
An-Nai’im, A.A. 2001. Toward and Islamic Refomation: Civil Liberties. Human Right ,  and  Internation  Law,    alih  Bahasa:  A. Suaedy  dan  A.  ar-Rany . Yogyakarta: LkiS.
Awdah,  A.A.  1987. Criminal  Law  of  Islam .  Karachi:  International  Islamic Publisher.
Brohi,  A.  K.  1978. Islam  and  Human  Right;  The  Challange  of  Islam,  Alraf Gauhar , ed.  London: Islamic Council for Europe.
Boisard,  M.A.  1988. Humanism  in  Islam .  Indiana:  American  Trust Publications.
Hasan, M. T. 1421 H/ 2000 M. Islam dalam Perspektif Sosio Kultural . Jakarta: Lantabora Press
Muhammad, J. A. 1423 H-2003 M. Nahwa Fiqh Jadid li al-Aqaliyat . Kairo: Dar al-Salam.  terj.  Shofuyullah,  dkk., Fiqh  Baru  Bagi  kaum  Minoritas;
HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan . Bandung: Marja.
Nafis,  C.  2003. “Fikih  HAM”  dalam  Fiqh  Progresif  Menjawab  Tantangan Modernitas. Jakarta: FKKU Pres.
Rahman, B.M.. 2001. Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta: Paramadina.
Permono,  S.H.tt. Dinamisasi  Hukum  Islam  dalam  Menjawab  Tantangan  Era Globalisasi . Demak Press.
Santoso,  T.  2001. Mengagas  Hukum  Pidana  Islam;  Penerapan  Shari‟at  Islam dalam Konteks Modernitas . Bandung: al-Shamil dan Grafika.
Usman,  A.  2006. Kebebasan  dalam  Perbincangan  Filsafat,  Pendidikan,  dan Agama. Yogyakarta: Pilar Media.