Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 2
Analisis Good Corporate Governance pada Bank Syariah ...... 189

## ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA BANK SYARIAH (Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia)

## Atika Lusi Tania
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
atikalusitania@mail.ugm.ac.id Liana Dewi Susanti ,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
liana@gmail.com

## Abstract
The principles of Good Corporate Governance (GCG) is important in Islamic banking. Agency problems in Islamic financial institutions are unique from other  financial  institutions.  The  different  types of  operations  and  contracts  in  Islamic  banks  resulted  in  widening the  separation  and  control  issue  that  is  located  under  the  theory of  Agency.  Managers  at  bank  syariah  not  only  maximize  the shareholder made but also have an obligation to work under Islamic rules and regulations. The other issue is about ownership of shares and double post of Commissioner on the company itself or at other companies. It violates the principles of GCG that is the independence of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners in some Islamic banks in Indonesia allegedly still has a stake and a duplicate position. Therefore, based on those explanations, it is quite important to  conduct  this  study  on  the  implementation  of  GCG  in  Islamic banking  in  Indonesia.  This  samples  of  this  study  are  all  Syariah Bank  in  Indonesia  which  have  been  listed  in  the  Indonesia  stock exchange,  numbered  11  Islamic  banks.  This  study aims  to analyze the corporate governance in Islamic banking in Indonesia especially on  the independence  of  the  Board of  Commissioners. The  benefit of this research is to investigate the practices of corporate governance
especially the independence of the Board of Commissioners in terms of  share  ownership  and  concurrent  positions  on  Islamic  banks  in

## 190 Atika Lusi Tania
Indonesia.  Moreover,  based on  the  data analysis, it  was found  that the Board of Commissioners on ten syariah banks in Indonesia has a stake in the company or other companies and/or have a concurrent positions at another  company,  the  Board  of  Commissioners  on one Islamic bank has no shares in the company or other companies and/ or have a concurrent positions on other companies, and one Islamic bank has a stake in the company or other companies and possess a concurrent positions on other companies. In conclusion, this proves that the majority of the Board of Commissioners on Syariah Bank in Indonesia has not been independent.
Keywords: Board of Commissioners, Share, Concurrent Positions, Islamic banks

## Abstrak
Prinsip  Good  Corporate  Governance ( GCG)  penting  diterapkan dalam Perbankan Syariah. Masalah keagenan di lembaga keuangan Islam  yang  unik  dari  lembaga  keuangan  lainnya.  Perbedaan  jenis operasi dan kontrak di bank syariah yang mengakibatkan pelebaran pemisahan dan  masalah  pengendalian  yang  terletak  di  bawah  teori keagenan.  Manajer  di  bank  syariah  tidak  hanya  memaksimalkan keutungan  bagi  pemegang  saham  melainkan  memiliki  kewajiban untuk  bekerja  di  bawah  aturan  dan  peraturan  Syariah.  Masalah lain yaitu tentang kepemilikan saham dan jabatan rangkap Dewan Komisaris  pada  perusahaan  itu  sendiri    atau    pada    perusahaan lain.  Hal  itu  melanggar  prinsip  GCG  yaitu  independensi  Dewan Komisaris. Dewan Komisaris di beberapa bank syariah di Indonesia diduga  masih  memiliki  saham  dan  jabatan  rangkap.  Oleh  karena itu,  penting  dilakukan  penelitian  terhadap  penerapan  GCG  dalam Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Penelitian  ini  mengambil  sampel semua  Bank  Syariah  di  Indonesia  yang  telah  listing  di Bursa  Efek Indonesia. Sampel berjumlah 11 bank syariah. Penelitian ini memiliki tujuan  untuk  menganalisis  tata  kelola  perusahaan  pada  perbankan syariah di Indonesia khususnya pada independensi Dewan Komisaris. Manfaat  penelitian  ini  yaitu  dapat  mengetahui  praktik  tata  kelola perusahaan  khususnya  independensi  dewan  komisaris  dalam  hal kepemilikan saham dan rangkap jabatan pada bank-bank syariah di Indonesia.  Berdasarkan  analisis  data  diperoleh  hasil  bahwa  Dewan Komisaris pada sepuluh bank syariah di Indonesia memiliki saham
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 2
Analisis Good Corporate Governance pada Bank Syariah ...... 191
di  perusahaan  tersebut  atau  perusahaan  lain  dan/atau  memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain, Dewan Komisaris pada satu bank  syariah  tidak  memiliki  saham  di  perusahaan  tersebut  atau perusahaan lain dan/atau memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain, dan Satu bank syariah memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. Hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia belum independen.
Kata  kunci: Dewan  Komisaris,  Saham,  Rangkap  Jabatan,  Bank Syariah.

## Pendahuluan
Pada era globalisasi penerapan prinsip Good Corporate Governance merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  dikaji.  Hal  itu dikarenakan penerapan prinsip Good Corporate Governance mampu mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organisasi perusahaan,  mendorong  pemegang  saham,  anggota  Dewan Komisaris  dan  anggota  Direksi  agar  dalam membuat keputusan dan  menjalankan  tindakannya  dilandasi  oleh  nilai  moral  yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mendorong  timbulnya  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial perusahaan,  mengoptimalkan  nilai  perusahaan  bagi  pemegang saham,  meningkatkan  daya  saing  perusahaan  secara  nasional maupun internasional.
Alasan  utama  pentingnya  GCG  adalah  perlu  adanya pemisahan  antara  pemilik  dan  pengelola.  Hal  tersebut menimbulkan  masalah  yang  dinamakan  masalah  keagenan (agency  theory) .  Adanya  pergeseran  fokus  hubungan  antara dewan  komisaris  dan  direksi,  menyebabkan  control  perusahaan menjadi  bias.  Kemudian  hal  ini  menimbulkan  masalah  umum yang  dikenal    sebagai    masalah    keagenan,    konflik    berpusat pada  “ketidakpercayaan”  yang  timbul  antara  pemegang  saham yang  diwakili  oleh  dewan  komisaris,  direksi,  dan  manajemen eksekutif.  Secara  khusus,  masalah  keagenan  berkaitan  dengan pemahaman apakah direksi dan manajer bertindak dengan itikad
192 Atika Lusi Tania
baik  dan  memajukan  kepentingan  pemegang  saham  (misalnya, memaksimalkan  nilai  perusahaan).  Bahkan,  masalah  keagenan dapat diperluas untuk mencakup pemangku kepentingan lainnya, seperti kreditur dan klien.
Sistem Corporate  Governance yang  dianut  perusahaan- perusahaan  di  Negara  Indonesia  adalah  sistem two-tier yaitu peran dewan pengawas (Dewan Komisaris) dan dewan pelaksana (Dewan  Direksi)  terpisah. 1 Oleh  karena  itulah  kedua  dewan tersebut  harus  bersifat  independen  agar  tercipta    tata    kelola yang efektif.
Sosilisasi  dan  pengembangan  prinsip Good  Corporate Governance di  Indonesia  dewasa  ini  lebih  ditujukan  kepada perusahaan  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  khususnya terhadap  organisasi  direksi  dan  komisaris  pada  Perseroan Terbatas. Tuntutan tersebut diperlukan agar direksi dan komisaris dapat  bersifat  independen  dalam  organisasi  Perseroan  Terbatas yang  dipandang  sebagai  kunci  utama  dalam  keberhasilan pengembangan Good Corporate Governance sebagai dunia  usaha.
Sebelumnya  Perseroan  Terbatas  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1995,  namun  undang-undang  ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan  kebutuhan  masyarakat  sehingga  perlu  diganti  dengan undang-undang  yang  baru,  yaitu  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007.
Selain  diatur  oleh    Undang-undang    tersebut,    Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  mengeluarkan  roadmap  untuk  tata kelola  perusahaan  di  Indonesia.  Roadmap  ini  adalah  sebagai suatu  tonggak  sejarah  dalam  upaya  kita  untuk  meningkatkan implementasi  praktik  tata  kelola  perusahaan  di  Indonesia. Roadmap  ini  juga  akan  menjadi  referensi  utama  dalam melakukan perbaikan praktik dan regulasi tata kelola yang baik bagi  perusahaan  di  Indonesia  secara  komprehensif,  khususnya Emiten dan Perusahaan Publik. Merujuk kepada peran Indonesia di kawasan ASEAN.
1 Bob Tricker, “Corporate Governance: Principles,” Policies, and Practices , 2009, 116.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 2
Analisis Good Corporate Governance pada Bank Syariah ...... 193
Tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance juga telah dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk  tumbuh  secara  berkelanjutan (sustainable  growth) di  masa mendatang. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Sampai  dengan  bulan  Februari  2012,  industri  perbankan syariah  telah  mempunyai  jaringan  sebanyak  11  Bank  Umum Syariah  (BUS),  24  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan  155  BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di  hampir  seluruh  penjuru  nusantara.  Total  aset  perbankan syariah mencapai Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% dari posisi tahun sebelumnya.  Industri  perbankan  syariah  mampu  menunjukkan akselerasi  pertumbuhan  yang  tinggi  dengan  rata-rata  sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata  pertumbuhan perbankan nasional  hanya  sebesar  16,7% pertahun.  Oleh  karena  itu,  industri  perbankan  syariah  dijuluki sebagai ‘the fastest growing industry’ . 2
Prinsip GCG sangat penting diterapkan dalam  Perbankan Syariah.  Masalah  keagenan  di  lembaga  keuangan  Islam  yang unik  dari  lembaga  keuangan  lainnya.  Perbedaan  jenis  operasi dan  kontrak  di  bank  syariah  yang  mengakibatkan  pelebaran pemisahan dan masalah pengendalian yang terletak di bawah teori keagenan. Manajer di bank syariah tidak hanya memaksimalkan keutungan bagi pemegang saham melainkan memiliki kewajiban untuk bekerja di bawah aturan dan peraturan Syariah. 3 Masalah lain yaitu tentang kepemilikan saham dan jabatan rangkap Dewan Komisaris pada perusahaan itu sendiri atau pada perusahaan
2 Emilia Vasile dan Ion Croitoru, “Corporate Governance in the Current Crisis,” Internal Auditing & Risk Management 8, no. 2 (2013): 14, https://papers. ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2397440#page=9.
3 Simon  Archer,  Rifaat  Ahmed  Abdel  Karim,  dan  Talla  Al-Deehani, “Financial Contracting, Governance  Structures  and  the Accounting  Regulation of Islamic Banks: an Analysis in Terms of Agency Theory and Transaction Cost Economics,” Journal of Management and Governance 2, no. 2 (1998): 149.
194 Atika Lusi Tania
lain. Hal itu melanggar prinsip GCG yaitu independensi Dewan Komisaris.  Dewan  Komisaris  di  beberapa  bank  syariah  di Indonesia  diduga  masih  memiliki  saham  dan  jabatan  rangkap. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian terhadap penerapan GCG dalam Perbankan Syariah di Indonesia.
Penelitian  ini  mengambil    sampel   semua   Bank    Syariah di  Indonesia  yang  telah listing di  Bursa  Efek  Indonesia.  Sampel berjumlah 11 bank syariah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tata kelola  perusahaan  pada  perbankan  syariah di  Indonesia  khususnya  pada  independensi  Dewan  Komisaris. Manfaat penelitian ini yaitu dapat mengetahui praktik tata kelola perusahaan khususnya independensi dewan komisaris dalam hal kepemilikan saham dan rangkap jabatan pada bank-bank syariah di Indonesia.

## Pengertian GCG
Corporate  governance merupakan  seperangkat  tata  hubungan diantara  manajemen  perseroan,  direksi,  komisaris,  pemegang saham  dan  para  pemangku  kepentingan  lainnya. 4 Good Corporate  Governance  adalah  suatu  tata  kelola  bank  yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), independensi ( independency ), dan kewajaran ( fairness ). (Peraturan Bank  Indonesia  No.  8/4/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan  Good Corporate Governance Bagi Bank Umum).
One-tier dan Two-tier Governance System
One-tier  systems banyak  dipakai  di  negara  anglo-saxon    seperti US,  UK,  Canada  dan  Australia.  Sedangkan two-tier    system banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda. Indonesia  termasuk  menganut  sistem two-tier. Dalam one-tier system ,  peran  dewan  komisaris  (pengawas)  dan  peran  dewan direksi  (pelaksana/eksekutif)  dijadikan  dalam  satu  wadah. Wadah ini disebut board of director (BOD) .  Penyatuan ini membuat
4 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 69.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 2
tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam two-tier system , peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas.
Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi: 5
1. Di       dalam one-tier       corporate        governance system ,        ada        empat          tipe          struktur          board:
Semua  direktur  eksekutif  adalah  anggota  board. Top managers adalah  juga  anggota  board.  ini  banyak ditemukan  pada  perusahaan  kecil,  perusahaan  keluarga dan start-up business.
2. Mayoritas  anggota  board  adalah  direktur  eksekutif.  Di struktur  ini  ada  direktur  non-eksekutif  dalam  board namun jumlahnya sedikit (minoritas).
3. Mayoritas    adalah    direktur    non-eksekutif.  Sebagian besar  dari  direktur  non-eksekutif  ini  adalah  direktur independen.
4. Semua  non-eksekutif  direktur  adalah  anggota  board. Banyak  ditemukan  dalam  organisasi  non-laba.  Struktur ini hampir mirip dengan struktur two-tier Eropa.
Untuk two-tier corporate governance system , struktur yang ada ialah terdiri dari dua board:
1. Dewan  pengawas (supervisory  board ).  Ini  terdiri  dari direktur  non-eksekutif  independent  dan  direktur  non- eksekutif tidak independent (connected).
2. Dewan pelaksana (executive board) . Ini terdiri dari semua direktur pelaksana seperti CEO, CFO, COO, CIO (C-level management).
Tata kelola perusahaan melibatkan seperangkat aturan dan sistem kontrol, verifikasi, penilaian, dan lain-lain, diterapkan oleh entitas untuk mencapai pengelolaan yang efisien dan efektif, dalam rangka untuk memastikan pencapaian tujuan  yang telah ditetapkan.
5 Tricker, “Corporate Governance,” 545.
Dalam  hal  ini,  konsep  tata  kelola  perusahaan  harus  dikaitkan dengan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. 6

## Hubungan Unik di Lembaga Keuangan Islam
Masalah    keagenan    di    lembaga    keuangan    Islam    yang    unik dari    lembaga    keuangan     lainnya.  Perbedaan     jenis     operasi dan  kontrak  di  bank  syariah  yang  mengakibatkan  pelebaran pemisahan    dan    masalah    pengendalian    yang    terletak      di bawah  teori  keagenan.  Manajer  di  bank  syariah  tidak  hanya memaksimalkan  keutungan  bagi  pemegang  saham  melainkan memiliki kewajiban untuk bekerja di bawah aturan dan peraturan Syariah. 7 Kebutuhan  untuk  mematuhi  prinsip  Syariah  pada dasarnya  membuat  perbedaan  antara  keuangan  Islam  dan keuangan  lainnya. 8 Pemegang  rekening  investasi  dan  bank-bank Islam  memiliki  kontrak  untuk  membuat  bank  bukan  mengikuti pemegang rekening investasi dalam proses pembuatan keputusan dan  pengelolaan  dana  mereka.  Oleh  karena  itu,  para  manajer mendapatkan kesempatan untuk  berbagi  dalam profit  dan  rugi. Jadi kondisi dan kontrak dalam bank islam menurunkan masalah- masalah terkait keagenan. 9 Bank-bank yang menyediakan layanan sesuai  dengan  syariah  harus  membuat  pemeriksaan  menjadi terpisah  karena  ini  adalah  lembaga  yang  tidak  hanya  berupaya dalam memaksimalkan dana investasi pemegang saham mereka, tetapi juga untuk mengambil semua tindakan yang sesuai dengan kepatuhan syariah. 10
Alasan lain untuk dipelajari dan pencarian solusi masalah keagenan dalam institusi keuangan islam dideskripsikan  oleh
6 Vasile  dan    Croitoru,    “Corporate    Governance    in    the    Current Crisis,” 13.
7 Archer,  Karim,  dan  Al-Deehani,  “Financial  Contracting,  Governance Structures and the Accounting Regulation of Islamic Banks,” 149.
8 Md Abdul Awal Sarker, “Islamic Business Contracts, Agency Problem and  the  Theory  of  the  Islamic  Firm,” International  Journal  of  Islamic  Financial Services 1, no. 2 (1999): 12–28. 9 Archer,  Karim,  dan  Al-Deehani,  “Financial  Contracting,  Governance Structures and the Accounting Regulation of Islamic Banks,” 149–70.
10 Assem  Safieddine,  “Islamic  Financial  Institutions  and  Corporate Governance:  New  Insights  for  Agency  Theory,” Corporate  Governance:  An International Review 17, no. 2 (2009): 142–58.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 2
Hassoune  and  Volland  bahwa  tingkat  pertumbuhan  yang  baik dalam  bank  syariah.  Pertumbuhan  ini  bahkan  melebihi  tingkat pertumbuhan  perbankan  konvensional  yang  memungkinkan keuangan  internasional  untuk  memindahkan    kepemilikannya ke  arah  itu.  Tingkat  pertumbuhan  bank  syariah  diperkirakan meningkat  dari  10  persen  menjadi  15  persen  per  tahun.  Bank syariah  mengalami  tingkat  pertumbuhan  tertinggi  dan  ekspansi mereka telah mencapai hingga 50 negara dan ini angka tidak hanya mewakili  negara-negara  Muslim.  Alasan-alasan  ini  menyoroti fakta  bahwa  masalah  keagenan  yang  lebih  besar  dan  dinamika bank syariah harus ditangani secara terpisah dari lembaga  lain. 11
Corporate Governance di Perbankan Syariah
Bank-bank konvensional menekankan mendapatkan keuntungan tetapi  bank  syariah  menjaga  keuntungan  sejalan  dengan  syariat Islam. 12 Konsep  Islamic  Corporate  Governance  (IGC) tidak  begitu mendetai.
Kuran  menyatakan  bahwa  sejarah  Islam  tidak mengungkapkan  konsep  “korporasi”  dan  para  Muslim    dari awal  kali  mengembangkan  organisasinya  yang  disebut  sebagai “wakaf”  yang  sebenarnya  kepercayaan  yang  digunakan  untuk kesejahteraan  masyarakat  seperti  penyediaan  air  minum, membantu miskin di masa-masa sulit, memberikan pakaian untuk orang  kurang  mampu,  dan  membantu  ziarah.  Wakaf  berbeda dengan korporasi karena itu dijalankan oleh satu orang dan tata kelola yang dilakukan oleh orang yang sama. Walaupun para ahli berpendapat  bahwa  konsep  korporasi  tidak  ada  dalam  aturan Islam,  Qur’an  dan  kehidupan  Nabi  (SAW)  telah  menjelaskan cara  melakukan  masing-masing  dan  setiap  hal  termasuk  proses pengambilan  keputusan  dalam  kehidupan  seseorang,  dan  cara inilah yang disebut dengan Syari’at. 13
11 Ibid.
12 Archer, Karim,  dan Al-Deehani,  “Financial Contracting, Governance Structures and the Accounting Regulation of Islamic Banks,” 249.
13 Timur  Kuran,  “The  Absence  of  the  Corporation  in  Islamic  Law: Origins and Persistence,” The American Journal of Comparative Law 53, no. 4 (2005):
785–834.

## 198 Atika Lusi Tania
Islamic  Corporate  Governance  (IGC) diartikan  sebuah perusahaan  diatur  oleh  Islam  dan  Syariah,  dan    perusahaan perlu  mempertimbangkan  efek  Kebijakan  syari’at  dan  praktek kebijakan  dan  praktek  perusahaan.  Tata  kelola  dalam  struktur perusahaan  islam  adalah  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga masing-masing orang yang terkait dengan bank yang sebenarnya pemegang saham ke bank, yang menyiratkan bahwa keberhasilan bank berarti keberhasilan pemegang saham. 14

## Kerangka Tata Kelola Perusahaan Islam

## 1. Pengambilan Keputusan
Dalam  kerangka  kerja  Islam  dari  ICG,  pembuatan  keputusan adalah  dilakukan  melalui  “Shura”,  yang  berarti  bahwa  badan ulama  terbentuk  yang  memiliki  perintah  pada  aturan  dan peraturan  serta  pada  cita-cita  Islam.  Badan  ulama  ini  Dewan Pembina Syariah (DPS). DPS memastikan bahwa semua kegiatan di organisasi dalam Sesuai dengan hukum Islam. 15

## 2. Pengungkapan dan Transparansi
Islam  telah  meletakkan    tekanan    pada    pengungkapan Informasi. Kata akun digunakan beberapa kali dalam Al-Qur’an dan  berarti  bahwa  manusia  bertanggung  jawab  kepada  Allah SWT.  Dia  telah  memberikan  manusia  dengan  tak  terhitung jumlahnya berkat sehingga ia harus melakukan kegiatan ekonomi dan  keuangan  dengan  keadilan  dan  kejujuran.  Akuntabilitas harus  ada  bagi  masyarakat.  Semua  informasi  yang  diperlukan harus  transparan  kepada  orang-orang  yang  terkait  sehingga kebenaran yang akan dipertahankan di seluruh perusahaan.
14 Mahmoud  A.  El-Gamal,  “Islamic  Bank  Corporate  Governance  and Regulation:  A  Call  for  Mutualization,” Rice  University ,  2005,  https://www. researchgate.net/profile/Mahmoud_El-Gamal/publication/254284904_
Islamic_ Bank_Corporate_Governance_and_ Regulation_A_Call_for_ Mutualization/links/5728ae6708ae2efbfdb7de18.pdf.
15 Taufiq Hassan, Shamsher Mohamad, dan Mohammed Khaled I. Bader, “Efficiency  of  Conventional  versus  Islamic  Banks:  Evidence  from  the  Middle East,” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 2, no. 1 (2009): 46–65.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 2

## 3. Audit
Audit  memastikan  bahwa  setiap  kegiatan  dalam  perusahaan dilakukan  dalam  cara  yang  patuh  dalam  syariah.  Ini menginformasikan kepada manajemen dan Direksi tentang aturan Syariah,  dalam  keputusan  keuangan  dan  ekonomi  tertentu.  Hal ini  juga  mengembangkan  laporan  untuk  menunjukkan  kepada pemegang  saham  apakah  manajemen  sudah  mematuhi  aturan syariah  atau  tidak.  Hal  ini  juga  memastikan  bahwa  zakat didistribusikan dengan adil. 16

## 4. Direksi
ICG  berarti  tata  kelola  perusahaan  dijalankan  berdasarkan perspektif  Islam.  Direksi  berperan  penting  dalam  praktik  tata kelola  ini.  Menurut  Aktaruddin,  peningkatan  jumlah  Direksi berarti  peningkatan  pengungkapan.  Dia  juga  telah  mengatakan bahwa  jika  jumlah  direksi  non-eksekutif  independen  dalam dewan  lebih  tinggi  daripada  kemungkinan  transparansi  dalam organisasi. 17 Peran  Direksi  adalah  penting  untuk  perusahaan karena  bekerja  untuk  para  pemangku  kepentingan  dan memastikan bahwa hak-hak pemegang saham tidak terancam. 18

## Analisis
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini  mengambil  sampel  semua  Bank  Syariah  di  Indonesia  yang telah listing di  Bursa  Efek Indonesia.  Sampel  berjumlah  11  bank syariah. Data yang dipakai adalah laporan keuangan tahun 2015. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis  tata  kelola perusahaan  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia  khususnya dalam  hal  independensi  Dewan  Komisaris.  Berikut  ini  daftar sampel bank syariah di Indonesia. 19
16 Mervyn K. Lewis dan others, “Islamic Corporate Governance,” Review of Islamic Economics 9, no. 1 (2005): 5–29.
17 Mohamed Akhtaruddin et al., “Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms,” Journal of Applied Management Accounting Research 7, no. 1 (2009): 1–20.
18 Hassan, Mohamad, dan Khaled I. Bader, “Efficiency of Conventional versus Islamic Banks,” 46–65.
19 “Daftar Bank Syariah di Indonesia,” Saham OK , diakses 26 September

## 200 Atika Lusi Tania
Tabel 1. Daftar Bank Syariah di Indonesia
No Nama Bank
1 PT Bank BCA Syariah
2 PT Bank BNI Syariah
3 PT Bank BRI Syariah
4 PT Bank Jabar Banten Syariah
5 PT Bank Maybank Syariah Indonesia
6 PT Bank Muamalat Indonesia
7 PT Bank Panin Syariah
8 PT Bank Bukopin Syariah
9 PT Bank Syariah Mandiri
10 PT Bank Syariah Mega Indonesia
11 PT Bank Victoria Syariah
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  PBI  No.11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa kriteria Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:
a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau  hubungan  keluarga  dengan  pemegang  saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
b. Hubungan  keuangan  dan/atau  hubungan  kepemilikan saham dengan Bank, sehingga
mendukung
kemampuannya untuk bertindak independen.
Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh hasil analisis data sebagai berikut:

## Tabel 2. Kepemilikan Saham dan Rangkap Jabatan Dewan
Komisaris
K
h a
No Nama Bank Kepemilikan Saham Rangkap Jabatan di Dewan Komisaris Perusahaan Lain 1

## ADZ
2017, PT Bank BCA Syariah IYA   SEPTEMBE ttps://www.sah Tidak Ada Tidak Ada R 2017
mok.com/bank/daftar-bank-syariah/.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 2
2 PT Bank BNI Syariah Kepemilikan Saham Dewan Komisaris lebih dari 5% di Perusahaan Lain; PT Pasti Rumoko Jaya  dan  PT  BPR Yaspis1 Tidak Ada 3 PT Bank BRI Syariah Tidak Ada Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Wakil Rektor IPB Bogor; Ketua DPS PT Bank Syariah Mandiri;
Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk; Kepala Divisi Kebijakan SDM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk2 4 PT Bank Jabar Banten Syariah Kepemilikan Saham Dewan Komisaris kurang dari 5% di PT Bank Jabar Banten Syariah3 Tidak Ada 5 PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tidak Ada Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Group Chief
Financial Officer di Malayan Banking Berhad; General Manager of the Division of Business Advisory & Asset Management di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).4
202 Atika Lusi Tania
6 PT Bank Muamalat Indonesia Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih pada PT Bank Muamalat Indonesia. Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain; Komisaris Utama
PT Indonesia Chemical Alumina; Managing Director - Asset Management SEDCO Capital; Chief
Executive Officer Boubyan Capital; Senior Technical Advisor Islamic Development Bank.5 7 PT Bank Panin Syariah Tidak Ada Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Komisaris di PT Indonesia Power; Karyawan PT Bank Panin Tbk.6 8 PT Bank Bukopin Syariah Tidak Ada Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.7 9 PT Bank Syariah Mandiri Tidak Ada Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Senior Executive
Vice President di Bank Mandiri; Pejabat Eksekutif Bank Mandiri; Deputi Kepala Sekretariat
Wakil Presiden
Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan.8
10 PT Bank Syariah Mega Indonesia Tidak Ada Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Komisaris Utama pada PT Trans
Retail Indonesia,
PT Metropolitan Retailmart dan PT Trans Fashion Indonesia; Group usaha CT Corp.9 11 PT Bank Victoria Syariah Tidak Ada Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Asuransi Ekspor
Indonesia (ASEI); PT. Jamkrindo; Asuransi AXA Syariah; Asuransi Jasa Raharja; Auto Finance CIMB Niaga Syariah.10
Berdasarkan  analisis  data  di  atas,  diperoleh  hasil  bahwa  Dewan Komisaris pada sepuluh bank syariah di Indonesia memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan/atau memiliki rangkap  jabatan  pada  perusahaan  lain.  Dewan  Komisaris  pada satu  bank syariah tidak memiliki  saham  di  perusahaan  tersebut atau  perusahaan  lain  dan/atau  memiliki  rangkap  jabatan  pada perusahaan lain yaitu PT Bank BCA Syariah. 20
Pada  PT  Bank  BNI  Syariah  kepemilikan  saham  dewan komisaris  mencapai  lebih  dari  5%  di  perusahaan  lain  namun dewan komisaris tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. 21 PT  Bank  BRI  Syariah  tidak    ada    kepemilikan    saham dewan  komisaris  namun  banyak  dewan  komisaris  memiliki rangkap  jabatan  pada  perusahaan  induknya  yaitu  PT  Bank  BRI
20 PT Bank BCA Syariah, “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015” (PT Bank BCA Syariah, 2015).
21 PT Bank BNI Syariah, “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015.”
204 Atika Lusi Tania
Tbk. 22 PT  Bank  Jabar  Banten  Syariah  kepemilikan  saham  dewan komisaris di bawah 5% dan tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan  lain. 23 PT  Bank  Maybank  Syariah,  PT  Bank  Panin Syariah, PT Bank Bukopin Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia, PT Bank Victoria Syariah tidak ada kepemilikan  saham  dewan  komisaris,  namun  memiliki  rangkap jabatan  pada  perusahaan  lain.  PT  Bank  Muamalat  Indonesia kepemilikan saham dewan komisaris lebih dari 5% dan memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. 24
Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  mayoritas  Dewan Komisaris  pada  Bank  Syariah  di  Indonesia  belum  independen. Hal    ini    disebabkan    oleh    tidak    adanya      standar      sebagai ukuran  keindependensian  dewan  direksi/dewan  komisaris.
Ketidakindependenan ini dapat menyebabkan konflik
kepentingan  dan  keputusan  yang  diambil  mungkin  tidak  dapat mewakili kepentingan terbaik dari para investor.
Pada  dasarnya,  pedoman  umum  GCG  tidak  memiliki kakuatan  hukum  yang  mengikat (non-binding  force) .  Oleh karenanya,  implementasinya  tidak  dapat  dipaksakan,  baik  di tataran regulator maupun korporasi. Namun demikian, regulator menggunakan Pedoman Umum GCG dari KNKG sebagai rujukan penting  dalam  mengembangkan  peraturan-peraturan  yang relevan dengan tata kelola perusahaan. Selain itu, korporasi juga dapat menggunakan pedoman-pedoman KNKG sebagai rujukan dalam  menyusun  sistem,  struktur  dan  pedoman  tata  kelola perusahaannya serta peraturan internal perusahaan  lainnya.
Hingga saat ini, Pedoman Umum GCG dari KNKG belum secara  meluas  diterapkan  dalam  praktik  bisnis    di    Indonesia. Hal  ini  dikarenakan  penerapan  Pedoman  Umum  GCG  bersifat sukarela dan tidak merupakan bagian dari ketentuan perundang- undangan. Sementara itu, dalam rangka mendorong perusahaan untuk  mempraktikkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  maka
2015.” 2015.”
22 PT Bank BRI Syariah, “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015.”
23 PT Bank Jabar Banten Syariah, “Laporan Keuangan Tahunan Tahun
24 PT Bank Muamalat Indonesia, “Laporan Keuangan Tahunan Tahun
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 2
hal-hal  yang  berkaitan  dengan  praktik  tata  kelola  perusahaan perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan.
Namun,  menurut roadmap yang  dikeluarkan  oleh  OJK pada tahun 2014, tidak semua aspek tata kelola perusahaan yang baik dapat dijadikan peraturan, karena dapat mendorong beban implementasi yang besar kepada Emiten dan Perusahaan Publik. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk menerapkan regulasi  berbeda,  bergantung  pada  sektor,  industri,  dan  ukuran perusahaan.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  penerapan  tata  kelola perusahaan yang baik melalui peraturan menjadi tidak fleksibel. Untuk  meningkatkan  implementasi  tata  kelola  yang  baik  di Emiten  dan  Perusahaan  Publik,  pendekatan “comply  or  explain” dapat digunakan. Penerapan pendekatan ini akan meningkatkan fleksibilitas implementasi ketentuan dibandingkan bila ketentuan tersebut diwajibkan melalui peraturan.

## Kesimpulan
Dewan  Komisaris  pada  sepuluh  bank  syariah  di  Indonesia memiliki  saham  di  perusahaan  tersebut  atau  perusahaan  lain dan/atau  memiliki  rangkap  jabatan  pada  perusahaan  lain. Dewan Komisaris pada satu bank syariah tidak memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan/atau memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu PT Bank BCA Syariah. Satu  bank  syariah  memiliki  saham  di  perusahaan  tersebut  atau perusahaan lain dan memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu PT Bank Muamalat.
Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  mayoritas  Dewan Komisaris  pada  Bank  Syariah  di  Indonesia  belum  independen. Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  adanya  standar  sebagai  ukuran keindependensian dewan direksi dan dewan komisaris. Ketidakin dependenan    ini    dapat     menyebabkan     konflik      kepentingan dan  keputusan  yang  diambil  mungkin  tidak  dapat  mewakili kepentingan  terbaik  dari  para  investor.  Untuk  meningkatkan implementasi  tata  kelola  yang  baik  di  Emiten  dan  Perusahaan Publik,  pendekatan “comply  or  explain” dapat  digunakan. Penerapan pendekatan ini akan meningkatkan fleksibilitas

## 206 Atika Lusi Tania
implementasi  ketentuan  dibandingkan  bila  ketentuan  tersebut diwajibkan melalui peraturan.

## Daftar Pustaka
Akhtaruddin,  Mohamed,  Monirul  Alam  Hossain,  Mahmud Hossain,  dan  Lee  Yao.  “Corporate  Governance  and Voluntary  Disclosure  in  Corporate  Annual  Reports  of Malaysian  Listed  Firms.” Journal  of  Applied  Management Accounting Research 7, no. 1 (2009): 1.
Archer, Simon, Rifaat Ahmed Abdel Karim, dan Talla Al-Deehani. “Financial  Contracting,  Governance  Structures  and  the Accounting Regulation  of  Islamic  Banks:  an  Analysis in  Terms  of  Agency  Theory  and  Transaction  Cost Economics.” Journal of Management and Governance 2, no.
2 (1998): 149– 170.
“Daftar  Bank  Syariah  di  Indonesia.” Saham  OK .  Diakses  26 September  2017.  https://www.sahamok.com/bank/ daftar-bank-syariah/.
El-Gamal, Mahmoud A. “Islamic Bank Corporate Governance and
Regulation:  A  Call  for  Mutualization.” Rice  University ,
2005.  https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_ El-Gamal/publication/254284904_Islamic_Bank_ Corporate_Governance_and_Regulation_A_Call_for_ Mutualization/links/5728ae6708ae2efbfdb7de18.pdf.
Hassan, Taufiq, Shamsher Mohamad, dan Mohammed Khaled I. Bader. “Efficiency of Conventional versus Islamic Banks:
Evidence  from  the  Middle  East.” International  Journal  of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 2, no. 1 (2009): 46–65.
Kuran,  Timur.  “The  Absence  of  the    Corporation    in    Islamic Law:  Origins  and  Persistence.” The  American  Journal  of
Comparative Law 53, no. 4 (2005): 785–834.
Lewis, Mervyn K., dan others. “Islamic Corporate Governance.”
Review of Islamic Economics 9, no. 1 (2005): 5.
Pramono, Nindyo. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual . Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2006.
PT Bank BCA Syariah. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015.” PT Bank BCA Syariah, 2015.
PT Bank BNI Syariah. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015.” PT Bank BNI Syariah, 2015.
PT Bank BRI Syariah. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015.”
PT Bank BRI Syariah, 2015.
PT  Bank  Bukopin  Syariah.  “Laporan  Keuangan Tahunan  Tahun
2015.” PT Bank Bukopin Syariah, 2015.
PT  Bank  Jabar  Banten  Syariah.  “Laporan  Keuangan  Tahunan
Tahun 2015.” PT Bank Jabar Banten Syariah, 2015.
PT Bank Maybank Syariah Indonesia. “Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2015.” PT Bank Maybank Syariah Indonesia, 2015.
PT  Bank  Muamalat  Indonesia.  “Laporan  Keuangan  Tahunan Tahun 2015.” PT Bank Muamalat Indonesia, 2015.
PT  Bank  Panin  Syariah.  “Laporan  Keuangan  Tahunan  Tahun 2015.” PT Bank Panin Syariah, 2015.
PT  Bank  Syariah  Mandiri.  “Laporan  Keuangan  Tahunan  Tahun
2015.” PT Bank Syariah Mandiri, 2015.
PT Bank Syariah Mega Indonesia. “Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2015.” PT Bank Syariah Mega Indonesia, 2015.
PT  Bank  Victoria  Syariah.  “Laporan  Keuangan  Tahunan  Tahun
2015.” PT Bank Victoria Syariah, 2015.
Safieddine, Assem. “Islamic Financial Institutions and Corporate
Governance: New Insights for Agency Theory.” Corporate
Governance: An International Review 17, no. 2 (2009): 142– 158.
Sarker,  Md  Abdul  Awal.  “Islamic  Business  Contracts,  Agency Problem and the Theory of the Islamic Firm.” International
Journal of Islamic Financial Services 1, no. 2 (1999): 12–28.
Tricker,  Bob.  “Corporate  Governance:  Principles.” Policies,  and Practices , 2009.
Vasile,  Emilia,  dan  Ion  Croitoru.  “Corporate  Governance  in  the Current Crisis.” Internal Auditing & Risk Management 8,
208 Atika Lusi Tania
no.  2  (2013).  https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery. cfm?abstractid=2397440#page=9.