## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Penunjukan Camat Sebagai Ppat Sementara Di Wilayah Kerja Yang Formasi PPAT Telah Terpenuhi

## Rizki Fitria Sari, Nabitatus Sa’adah
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email rizki.fitriassari@gmail.com

## Abstract
The  Land  Deed  Official,  every  year  continues  to  increase,  and  the  role  of  the  sub-district  head  as  a temporary  PPAT  is  needed  because  the  PPAT  formation  is  unfulfilled  in  the  working  area.  While  the number of PPATs in the East Java Region is quite a bit, however in several districts in East Java with a large number of PPAT there are also have Temporary PPAT. Based on this legal issue, this study aims to determine the role of the sub-district head as a temporary PPAT and what the consequences will be with the  appointment  of  a  sub-district  head  in  areas  where  the  PPAT  formation  has  been  fulfilled.  The research method used in this writing is juridical and empirical, because in this study it will try to find and find the extent of the implementation of the applicable positive law. The results showed that the role of the sub-district head was still needed by Pertanahan Office, sub-district head was considered an official who was able to know the characteristics of his area. Meanwhile, the result of the appointment of the camat led to competition for services between the sub-district head as temporary PPAT and notary PPAT.

## Keyword : The Landeed Official;  Sub-District Head;  The Land Office

## Abstrak
Pejabat Pembuat Akta Tanah setiap tahunnya terus meningkat, dan peran camat sebagai PPAT Sementara diperlukan karena kurang terpenuhinya formasi PPAT di wilayah kerja tersebut. Jumlah PPAT Sementara di  Wilayah  Jawa  Timur  tergolong  sedikit  namun  dibeberapa  kabupaten  di  Jawa  Timur  dengan  jumlah PPAT yang banyak masih juga terdapat PPAT Sementara. Berdasarkan isu hukum tersebut penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  camat  sebagai  PPAT  Sementara  dan  bagaimana  akibat  yang ditimbulkan  dengan  tetap  dilakukannya  pengangkatan  camat  di  wilayah  yang  formasi  PPAT  telah terpenuhi.  Metode  peneltian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  dan  empiris,  karena dalam  penelitian  ini  akan  berusaha  mencari  dan  menemukan  sejauh  mana  implementasi  hukum  postif yang  berlaku.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  peranan  camat  masih  diperlukan  oleh  Kantor Pertanahan,  camat  dirasa sebagai pejabat  yang  mampu mengetahui karakteristik wilayahnya. Sementara itu  akibat  dari  penunjukan  camat  menimbulkan  persaingan  jasa  antara  camat  sebagai  PPAT  Sementara dan PPAT Notaris.
Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah; Camat; Kantor Pertanahan
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Tanah  pada  hakikatnya  merupakan  kebutuhan  manusia  yang  sangat  penting  atau  vital. Tanah  dimanfaatkan  untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan,  yang  mana  dalam  memenuhi kebutuhan tersebut bangsa  Indonesia harus mampu memanfaatkan dan menggunakannya secara bijaksana.  Ketersediaan  tanah  semakin  lama  semakin  dibutuhkan,  karena  tanah  memiliki  arti penting  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  dan  tanah  sendiri  merupakan  sumber  daya  alam yang terbatas.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok-Pokok  Agraria (selanjutnya  di  singkat  UUPA)  yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai  masalah  pertanahan  di Indonesia  dan  juga  agar  terjaminnya  kepastian  hukum  tanah  oleh  pemerintah  maka  tanah  di Indonesia  wajib  untuk  di  daftarkan  yang  mana  hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  (1) UUPA. Peraturan  Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa  pendaftaran  tanah  merupakan  suatu  kegiatan  dimana  pemerintah  sebagai  koorinator pelaksana  dan  dilaksanakan  secara  berkesinambungan.  Pendaftaran  tanah  pada  prinsipnya ditujukan  dalam  hal  memberikan  fasilitas  keamanan  kepada  masyarakat  atas  kepemilikan  hak atas tanah dan pemindahan hak berikutnya (Sutedi, 2017).
Pengaturan  terhadap  pemanfaatan  tanah  perlu  untuk  dilakukan  agar  memberi  jaminan kepastian hukum  bagi masyarakat. Maka  dari itu pencatatan sistematis dari  tanah  dan hak  atas tanah  merupakan  hal  yang  krusial  dalam  administrasi  negara  di  bidang  pertanahan,  dengan adanya  jaminan  terhadap  pendaftaran  tanah  maka  kepastian  hukum  hak  atas  dalam  dalam pemeliharaan atau pembebanan hak terjamin.
Pendaftaran  tanah  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 adalah  “Rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  pemerintah  secara  terus  menerus, berkesinambungan,  dan  teratur  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  miliknya  atas  satuan  rumah  susun  serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.
Pendaftaran tanah dalam rangka legal cadaster meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama  kali  yang  merupakan  kegiatan  untuk  mendaftar  tanah  untuk  pertama  kalinya  dimana

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
status  tanah  tersebut  belum  terdaftar.  Sementara  kegiatan  pemeliharan  adalah  perubahan  data baik itu data fisik maupun data yuridis untuk bidang tanah tang mana sudah terdaftar di Kantor Pertanahan, pemeliharaan data ini memiliki tujuan yaitu agar informasi dalam buku tanah sesuai dengan fakta sebenarnya.
Kegiatan  pemeliharan  data  kecuali  dalam  hak  lelang,  menggunakan  akta  otentik  yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagi dasar untuk mendaftarkan tanah dalam kegiatan  pemeliharaan  data,  hal  ini  dimaksudkan  agar  terdapat  bukti  bahwa  telah  terjadi  suatu perbuatan  fakta hukum yang menyebabkan perubahan atas data tanah yang bersangkutan. Akta yang  dibuat  oleh  PPAT  harus  dalam  bentuk  akta  otentik  agar  memilki  kekuatan  pembuktian yang  sempurna  sebagaimana  Pasal 1 dan  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Fea, 2018).
Peran  PPAT  dalam  pemeliharaan  data  sangatlah  penting  khususnya  dalam  kegiatan  jual beli yang harus dibuat alat bukti yang otentik yang disajikan dalam akta yang dibuat oleh pejabat yang  berwenang  dan  pejabat  tersebut  adalah  PPAT.  Pasal  6  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  dikatakan  bahwa  dalam pelaksanaan pendaftaran  tanah,  Kepala  Kantor Pertanahan  di  bantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dan  pejabat  lainnya  yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pendafataran tanah dan perubahannya. Untuk wilayah terpencil  Menteri  dapat  mengangkat  PPAT  Sementara  yang  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2) Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997. Hal  tersebut kemudian di perjelas dalam  Pasal 5 ayat  (2)  yang  menjelaskan  “untuk  melayani  masyarakat  dalam  pembuatan  akta  oleh  PPAT  di daerah  yang  belum  cukup  terdapat  PPAT  atau  untuk  melayani  golongan  masyarakat  tertentu dalam  pembuatan  akta  tertentu,  Menteri  dapat  menunjuk  pejabat-pejabat  sebagai  PPAT Sementara atau PPAT Khusus” (Nur Oloan, 2016).

## 2. Kerangka Teori
Penelitian  perlu  didukung  dengan  pemahaman  yang  menjelaskan  permasalahan  dalam penelitian, sehingga perlu digunakan suatu teori agar penelitian ini dapat berjalan dengan terarah. Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  kepastian  hukum,  yang  menjelaskan mengenai peranan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dimasa sekarang dalam hal  pelaksanaan  pendaftararan  peralihan  hak  atas  tanah.  Penelitian  ini  juga  meneliti  bagaimana peranan camat di daerah-daerah yang formasi Pejabat Pembuat Tanahnya telah terpenuhi. Hukum bertugas  dalam  memberikan  ketertiban  dalam  masyarakat,  menurut  Fence  M.  Wantu,  hukum

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
tanpa  adanya  sebuah  kepastian  tidak  memiliki  makna  karena  sejatinya  hukum  tanpa  kepastian tidak dapat dijadikan sebuah pedoman (Hadjon, 2012).

## 3. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uaraian  latar  belakang  di  atas,  penulis  akan  meneliti  mengenai  beberapa permasalahan yaitu :
a. Apakah masih diperlukan penunjukan Camat sebagai PPAT sementara?
b. Bagaimana  akibat  hukumnya  jika  penunjukan  Camat  tetap  dilaksanakan  di  daerah  kerja yang formasi PPAT teleh terpenuhi?

## 4. Orisinilitas Penulisan
Penelitian mengenai Pejabat Pembuat Akta Sementara sebelumnya pernah dilakukan oleh Irfan  Iryadi,  Muhammad  Muthohar  dan  Gusti  Surya  Hadi  Saputra.  Irfan  Iryadi  (Iryadi,  2020) dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Kepastian  Hukum  Kedudukan  Camat  sebagai  PPAT Sementara”, membahas mengenai adanya ketidak pastian hukum dalam penyelenggaraan jabatan PPAT Sementara  Irvan beranggarapan bahwa jabatan PPAT Sementara akan lebih memberikan kepastian hukum apabila jabatan tersebut di emban oleh kepala desa setempat bukan oleh camat yang  nyata-nyatanya  seorang  pegawai  negeri  sipil.  Sementara  itu,  Muhammad  Muthohar (Muthohar  &  Purnawan,  2017)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Tugas  Dan  Kewenangan Camat  sebagai  PPAT  Sementara  Dalam  Pembuatan  Akta-Akta  Tentang  Tanah”  dalam penelitiannya  penulis  membahas  mengenai  permasalahan  bagaimana  tugas  seorang  camat sebagai  PPAT  Sementara  serta  bagaimana  seorang  PPAT  Sementara  mengatasi  hambatan- hambatan  yang  dihadapinya,  data  dilapangan  menyebutkan  bahwa  hambata  yang  dihadapi seorang acamat sebgai PPAT Sementara adalah mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta tanah.  Gusti Surya Hadi Saputra (Saputra, 2014) yang berjudul “Batasan Waktu  Sementara  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Sementara”,  dalam  penelitiannya  Gusti membahas  mengenai  ketentuan  batasan  waktu  sementara  terhadap  camat  sebagai  PPAT Sementara  dan  akibat  hukum  yang  timbul  terhadap  akta  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dibuat oleh  Camat  dengan  daerah  kerja  yang  formasi  PPAT  telah  terpenuhi.  Penelitian  ini  sebagai upaya  penelitian  lanjutan  yang  membahas  mengenai  Penunjukan  PPAT  Sementara  di  daerah kerja  yang  formasi  PPAT telah terpenuhi  dan akibat hukum yang terjadi apabila pengangkatan camat  sebagai  PPAT  Sementara  tetap  dilakukan,  serta  upaya  lanjutan  dalam  menyikapi  sebab

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
dan  akibat  dari  permasalahan  yang  telah  terjadi  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  acuan dalam penulisan agar tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah salah satu bentuk dari karya ilmiah yang dijabarkan secara tegas, jelas dan sistematis  berdasarkan  data  yang  terdapat  dilapangan  maupun  data-data  yang  diperoleh  melalui sumber lainnya. Penelitian sendiri pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk perkembangan  ilmu  hukum  dalam  mempelajari  gejala  hukum  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika,  serta  refleksi  tertentu  yang  kemudian  dianalisis  untuk  memepelajari  gelaja  hukum  dan kemudian  mengalisisnya.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris. Metode yuridis dan empiris dipilih dan diterapkan kerena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sampai sejauh mana implementasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan  empiris  yaitu  penelitian  hukum  yang  memfokuskan  penelitiannya  pada  penelitian  di lapangan  berdasarkan  fakta  yang  tersaji  di  lapangan,  melalui  pengamatan  dan  penelitian  yang kemudian  dikaji  berdasarkan  kenyataan  atau  fenomena  empirik  yang  terjadi  di  masyarakat  atau perilaku masyarakat  (Suteki & Taufani,  2020).  Jenis  dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti Kantor Pertanahan Nasional dengan  kesesuain  kasus  diatas  atau biasa  dikenal  dengan  studi  kasus.  Sementara  itu  data  sekunder diperoleh  dari  studi  kepustakaan  yang  membahas  mengenai  masalah  yang  terkait  dengan Pengangkatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sementara  di  wilayah  kerja  dengan  formasi  yang  telah terpenuhi. Data sekunder digunakan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat, dan penemuan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam  bahsa  Inggris  dikenal  dengan Land  Deed Officials, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan  sebutan Land  Titles  Register ,  yang memiliki  peranan  dan  kedudukan  penting  dalam  kehidupan  bangsa  dan  negara,  karena  PPAT ditunjuk oleh negara untuk melakukan pemindahaan hak atas tanah diwilayahnya (Sidik, 2016).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Pasal 1  Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor 1 Tahun 2006 menjelaskan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  adalah  pejabat  umum  yang  ditunjuk  oleh  negara  untuk melaksanakan  tugasanya  dalam  pembuatan  akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum  yang berkaitan  dengan  hak  atas  tanah  ataupun  Hak  Milik  Satuan  Rumah  Susun.  Pasal  1  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 menjelaskan bahwasannya PPAT terbagi menjadi tiga macam yaitu (Ngadino, 2019):
a) PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  wewenangan  untuk  membuat  akta-akta  otentik mengenai  perbuatan hukum  tertentu mengenai  hak atas  tanah atau hak milik  satuan rumah susun;
b) PPAT  Sementara  adalah  pejabat  pemerintahan  yang  di  tunjuk  oleh  Menteri  karena jabatannya untuk melaksanakan tugas sebaga PPAT di wilayah kerjanya yang belum cukup terdapat PPAT dengan membuat akta PPAT;
c) PPAT  Khusus  adalah  pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  ditunjuk  berdasarkan jabatannya  untuk  membuat  akta  PPAT  tertentu  atau  khusus  dalam  rangka  program  atau tugas dari pemerintah sendiri.
Instansi  yang  berwenang  untuk  mengangkat  PPAT  berdasarkan  Pasal  7  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah “PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria  atau  Kepala  Badan  Pertanahan”.  Tugas  pokok  PPAT  adalah  membuat  akta  otentik mengenai perbuatan hukum hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di wilayah tempat dimana PPAT tersebut bekerja. Wilayah kerja PPAT terdapat di wilayah kerja Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  setempat.  Hal  ini  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006,  yang  mana  dijelaskan wilayah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan (Rudi Indrajaya, 2020). Untuk wilayah  yang  belum terdapat PPAT  Menteri  menunjuk PPAT Sementara berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 (Santoso, 2010).
Peran serta PPAT Sementara sebenarnya sangat di butuhkan, terutama untuk wilayah yang terpencil  dan  belum  cukup  terdapat  PPAT.  Camat/Lurah  diangkat  sebagai  PPAT  Sementara karena  camat/lurah  dianggap  mengerti  dan  paham  daerah  tempat  ia  menjabat,  sehingga  dalam hal ini camat mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan pembuatan surat keterangan yang berhubungan  dengan  pertanahan  atau  hak  atas  tanah.  Peran  camat/lurah  sebagai  PPAT

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Sementara juga dimaksudkan untuk mencegah kekeliruan serta tumpah tindih yang berhubungan dengan informasi hak atas tanah, baik itu status tanah maupun kepemilikan tanah tersebut.
PPAT  Sementara  yang  berada  di  daerah-daerah  terpencil  ataupun  daerah  yang  masih sedikit jumlah PPAT dirasakan sangat memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta peralihan hak  atas  tanah.  Mempermudah  disini  dimaksudkan  untuk  akses  masyarakat  yang  berada  di wilayah terpencil sehingga mereka tidak perlu  pergi ke kota untuk mendapatkan PPAT selain itu PPAT Sementara disini dirasakan mempermudah masyarakat dalam hal tenaga dan biaya.
PPAT  Sementara  pada  dasarnya  memiliki  tugas  sebagai  pembatu  untuk  membuat  akta tanah di  wilayah tertentu  yang  belum  cukup  terdapat PPAT. Pengangkatan dan penunjukannya sendiri  bergantung pada  formasi  yang  ada  di  wilayah  tersebut.  Jika  wilayah  tersebut  dirasakan masih  memperlukan  PPAT  namun,  formasi  PPAT  belum  terpenuhi  makan  Kepala  Kantor ATR/BPN  setempat  akan  menunjuk  camat/lurah  di  wilayah  tersebut  berdasarkan  penunjukan dari Menteri.
Tugas dan kewenangan PPAT Sementara akan gugur ketika formasi PPAT telah terpenuhi, sehingga  PPAT  Sementara  tidak  diperlukan  lagi.  Secara  faktual  PPAT  Sementara  di  wilayah Provinsi  Jawa  Timur  masih  cukup  banyak.  Di  wilayah  perkotaan  seperti  Sidoarjo,  Gresik, Jember, Malang, Mojokerto, Pasuruan, dan Surabaya juga masih terdapat PPAT Sementara. Jika dilihat  kembali  PPAT  Sementara  di  perlukan  karena  daerah  tersebut  belum  cukup  terdapat PPAT.  Sementara  berdasarkan  data  humas  ATR/BPN  yang  ada,  daerah-daerah  tersebut  telah terdapat cukup PPAT.
Latar  belakang  masih  diperlukannya  PPAT  sementara  berdasarkan  wawancara  penulis dengan  pihak  terkait  yaitu  Pejabat  Kantor  Wilayah  ATR/BPN  Jawa  Timur  yaitu  karena  peran serta  camat  dinilai  sebagai  aparat  yang  berkompeten  di  wilayahnya,  camat/lurah  dirasa  lebih mengerti  keadaan  dan  situasi  yang  ada  diwilayah  tersebut.  Selain  camat/lurah  dirasa  mengerti karakteristik  atau  keadaan  wilayahnya,  karena  masih  banyaknya  tanah-tanah  yang  bentuknya merupakan kepemilikan bekas tanah hak milik adat dan hak ulayat yang dibukukan dalam Buku C Desa (letter C) . Oleh karena itu pihak ATR/BPN masih merasa perlu pengangkatan camat di wilayah Provinsi Jawa Timur meskipun daerah tersebut sudah cukup terdapat PPAT.
2. Akibat  Penunjukan  Camat  Sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Sementara  di  Wilayah Kerja yang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Telah Terpenuhi.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Penunjukan  camat  sebagai  PPAT  Sementara  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  masyarakat  di  wilayah  plosok  Indonesia  yang  belum  cukup  terdapat  PPAT  untuk memenuhi aktivitas peralihan hak atas tanah. Penunjukan camat sebagai PPAT Sementara adalah untuk mendukung kelancaran tugas administrasi di dalam wilayah jabatan kerjanya (Nurhayati & Linus,  2013).  Camat  sebagai PPAT  Sementara  diangkat  oleh  Kepala  Badan  atau  Menteri yang kemudian diutus kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi setempat.
Penunjukan  camat  merupakan  bagian  dari  kewenangan  penyelenggaraan  negara  dalam ranah hukum publik. Dalam Hukum Administrasi Negara wewenang diperoleh melalui tiga cara yaitu  melalui  atribusi,  delegasi,  dan  mandate.  Kewenangan  camat  sebagai  PPAT  Sementara diperoleh  langsung  dengan  cara  atribusi  yaitu  wewenang  yang  diberikan  secara  langsung  oleh pembuat  peraturan  perundang-undangan  kepada  organ  masyarakat.  Kewenangan  atribusi  yang diperoleh  camat  disini  adalah  dalam  rangka  membantu  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam pembuatan akta otentik terkait akta pertanahan (Ridwan, 2017).
Peran serta PPAT Sementara dan PPAT pada dasarnya saling berkaitan. PPAT dan PPAT Sementara memiliki peranan saling bahu-membahu. Namun, dalam suatu wilayah yang terdapat cukup  banyak  formasi  PPAT  dan  PPAT  Sementara,  nantinya  akan  menimbulkan  adanya persaingan  usaha  antara  keduanya.  Persaingan  usaha  adalah  dampak  yang  ditimbulkan  akibat penunjukan  camat  sebagai  PPAT  Sementara  di  wilayah  kerja  yang  formasi  PPAT  telah terpenuhi.
Persaingan  usaha  disini  berupa  persaingan  pelayanan  antara  camat  sebagai  PPAT Sementara  dan  PPAT  Notaris,  persaingan  jasa  disini  adalah  pesaingan  dalam  hal  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  hal  pembuatan  akata  otentik  untuk  pemeliharaan  data  tanah. Persaingan  jasa  bisa  juga  dikaitkan  dengan  kompetisi  yang  merupakan  persaingan  yang  lebih menunjukkan  sifat  bersaing  dalam  kondisi  yang  sedang  dijalaninya  (Hafidhuddin  &  Tanjung, 2019). Kompetisi disini juga dapat diartikan dalam arti yang lain yaitu diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan serta kesejahteraan para pihak.
Dampak positif dan negatif dari persaingan usaha antara PPAT Sementara dengan PPAT (Notaris) dapat berupa (Hafidhuddin & Tanjung, 2019) :
1) Dampak Positif
a) Eskalasi jenis dari produk yang dihasilkan;
b) Terjaminnya ketersediaan atas produk yang dihasilkan;
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
c) Berkembangnya kualitas sumber daya dari manusia;
d) Efisiensi yang kemudian mengakibatkan kewajaran harga;
e) Peningkatan kualitas dari produk yang di hasilkan;
f) Meningkat pula teknologi yang dipakai.
2) Dampak Negatif
a) Pelanggaran etika;
b) Kesulitannya PPAT baru untuk bersaing;
c) Perang harga;
d) Monopoli dalam persaingan liar.
Berdasarkan wawancara dengan pejabat Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, hasil  kerja  cama  sebagai  PPAT  Sementara  dan  PPAT  dalam  hal  administrasi,  camat  dinilai kurang dapat mengatur pekerjaan sebagai PPAT Sementara dengan baik. Sementara PPAT yang memang didik dari awal untuk menjadi PPAT Notaris dan berlajar di bangku kuliah dinilai lebih baik  karena  pada  dasarnya  PPAT  di  didik  untuk  menjadi  tenaga  professional  sehingga pekerjaannya dalam bidang administrasi dapat tersusun dengan baik.
Meskipun  demikian,  PPAT  Sementara  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  sangat diperlukan,  karena  pada  dasarnya  PPAT  Sementara  dan  PPAT  saling  membatu  dalam  hal pekerjaannya  masing-masing.  Kekuasaan  yang  diberikan  kepada  camat  bukanlah  kekuasaan yang dapat diartikan sebagai kekuasaan “main-main”, kekuasaaan yang diberikan kepada camat adalah  kekuasaan  yang  sah  dengan  prosedur  yang  tepat  dan  juga  dengan  substansi  yang  jelas (Hadjon, 2012).
Camat dinilai sebagai pejabat  yang berkompeten di  wilayahnya  dan  paham  akan  kondisi serta  karakteristik  dari  wilayah  tersebut  sangat  membantu  tugas  dari  Kantor  Pertanahan  untuk menyelesaikan  tugas-tugas  administrasi  pertanahan.  Sehingga  peranan  camat  sebagai  PPAT Sementara  pada  dasarnya  memang  masih  diperlukan,  namun  di  wilayah  yang  formasi  PPAT telah  terpenuhi  nantinya  akan  menimbulkan  sebuah  persaingan  usaha.  Maka  dari  itu  peraturan diperlukan untuk mengatur tugas-tugas dan kebijakan PPAT Sementara agar tidak menimbulkan persainga ataupun merugikan pihak lain.

## D. SIMPULAN
Peminat  PPAT  setiap  tahunnya  terus  meningkat,  dan  peran  camat  sebagai  PPAT  Sementara diperlukan  karena  kurang  terpenuhinya  formasi  PPAT  di  wilayah  kerja  tersebut,  dan  peran  camat sebagai  PPAT  Sementara  diperlukan  karena  kurang  terpenuhinya  formasi  PPAT  di  wilayah  kerja tersebut.  Meskipun  demikian  PPAT  Sementara  pada  dasarnya  masih  diperlukan  guna  membantu tugas  Kantor  Pertanahan.  Kantor  Pertanahan  menilai  camat  adalah  aparatur  yang  berkompeten  di wilayahnya, sehingga camat paham serta mengerti keadaan dan situasi dari daerah yang pimpinnya.
Akibat hukum yang terjadi atas pengangkatan camat di wilayah yang formasi PPATnya telah terpenuhi  adalah  adanya  persaingan  usaha  dalam  bidang  jasa.  Persaingan  usaha  ini  dapat menimbulkan  dampak  positif  dan  juga  dampak  negatif  dalam  pelakasanaan  tugas  mereka  sebagai pembatu  Kantor  Pertanahan.  Meskipun  demikian  peranan  PPAT  tidak  dapat  disandingkan  dengan peranan camat. PPAT  dinilai  lebih  baik  dalam  hal  administrasi  pertanahan  sementara  camat dinilai kurang dapat mengatur administrasi pertanahan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Fea, D. R. O. (2018). Panduan Mengurus Tanah Dan Perizinannya . Yogyakarta: Penerbit Legality. Hadjon, P. M. (2012). Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Pengantar Manajemen Syariah . Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
Indrajaya, R., Dimmarca, Y. E., Pamungkas, P. T., & Indrajaya, R. A. P. (2020). Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar . Bandung: Refika.
Ngadino. (2019). Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan Dan Pengisian Akta PPAT . Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
Ridwan, H. R. (2017). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Press.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sidik, S. H. (2016). Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) . Depok: Raja Grafindo Persada.
Sutedi, A. (2017). Sertifikat Hak Atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) . Depok: Rajawali Press.

## Artikel Jurnal:
Iryadi, I. (2020). Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara. Negara Hukum , Vol. 11 , 19.
Nur Oloan. (2016). Praktek Pembuatan AKta Tanah Oleh Camat Dalam Kedudukan Dan Fungsinya Selaku PPAT Sementara Di Kota Padangsidimpuan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , Vol. 8 , No ,
124.
Muthohar, M., & Purnawan, A. (2017). Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali). Jurnal Akta , 4 , 8.
Nurhayati, & Linus, E. (2013). Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yuriska Jurnal Ilmiah HUkum , Vol 5 No.1 , 33.
Saputra, G. S. H. (2014). Batasan Waktu Sementara Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara . 3 (1), 1–23.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Ahraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabtaan Pejabat Pembuat AKta Tanah.