Vol. 2 No. 1 (2020) pp. 16-23 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Tinjauan  Kritis  Batas  Usia  Perkawinan  di  Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Septi Indrawati* 1 , Agus Budi Santoso 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia *email: septiindrawati@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804
Submitted: November 2019 Revised: November 2019 Accepted:Desember 2019

## ABSTRAK
Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Perkawinan di bawah Umur, Upaya Meminimalisir Perceraian, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas usia perkawinan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  dan  dampaknya  terhadap  masyarakat.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  penelitian  hukum  normatif  melalui model  preskriptif.  Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dikaji  secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  perubahan batasan usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  mengatur  tentang  larangan  perkawinan  di  bawah umur.  Undang-undang  tersebut  memberikan  pembatasan  umur minimal  untuk  kawin  bagi  warga  negara  pada  prinsipnya dimaksudkan  agar  orang  yang  akan  menikah  diharapkan  sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang  memadai.  Keuntungan  lainnya  adalah  kemungkinan keretakan  rumah  tangga  yang  berakhir  dengan  perceraian  dapat dihindari,  karena  pasangan  tersebut  memiliki  kesadaran  dan pengertian  yang  lebih  matang  mengenai  tujuan  perkawinan  yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

## ABSTRACT
Keywords: Marriage Age
Limit, Underage Marriage, Efforts to Minimize Divorce, Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman. This study aims to analyze the age limit for Marriage based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and its impact on society. This research was conducted using a normative legal research method through a prescriptive model.  The  collected  legal  materials  are  reviewed  comprehensively  and analyzed  deductively  with  a  systematic  presentation.  The  study  results
Vol. 2 No. 1 (2020)
concluded  that  the  change  in  the  age  limit  in  Law  Number  16  of  2019 concerning  Marriage  regulates  underage  marriage  prohibition.  The  law provides a minimum age limit for Marriage for citizens. In principle, it is intended  that  getting  married  is  expected  to  have  sufficient  maturity  of thought,  mental  maturity,  and  physical  strength.  Another  advantage  is that the possibility of household rifts ending in divorce can be avoided. The couple has a more mature awareness and understanding of the purpose of Marriage which emphasizes aspects of inner and outer happiness.

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  sejak  dilahirkan  ke  dunia  selalu  mempunyai  kecenderungan untuk  hidup  bersama  dengan  manusia  lainnya  dalam  suatu  pergaulan  hidup. Hidup  bersama  di  dalam  bentuknya  yang  terkecil  itu  dimulai  dengan  adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang  pada  mulanya  dibentuk  paling  tidak  oleh  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan.  Hidup  bersama  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan yang  telah  memenuhi  persyaratan  inilah  yang  disebut  dengan  perkawinan. Perkawinan  merupakan  tali  ikatan  yang  melahirkan  keluarga  sebagai  salah satu  unsur  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  yang  diatur  oleh aturan-aturan  hukum  yang  baik  tertulis  (hukum  negara)  maupun  yang  tidak tertulis (hukum adat).
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  adalah hukum  negara  yang  mengatur  mengenai  masalah  perkawinan.  Berdasarkan undang-undang ini, perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.  Menurut  hukum  Islam,  pernikahan  atau  perkawinan  ialah  suatu  ikatan lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  untuk  hidup bersama  dalam  suatu  rumah  tangga  dan  untuk  berketurunan,  yang dilaksanakan  menurut  ketentuan-ketentuan  hukum  syari’at  Islam (Asrori, 2015) .
Pernikahan  bukanlah  sebagai  alasan  untuk  memenuhi  kebutuhan biologis  saja  yang  bersifat  seksual  akan  tetapi  pernikahan  merupakan  suatu ibadah  yang  mulia  yang  diridhoi  oleh  Tuhan  YME (Ariany,  2017) .  Syarat sahnya  perkawinan  adalah  bahwa  para  pihak  yang  akan  melakukan
Vol. 2 No. 1 (2020)
perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  ditentukan  batas  umur  minimal untuk  melangsungkan  perkawinan.  Ketentuan  mengenai  batas  umur  minimal tersebut  terdapat  di  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  yang  mengatakan  bahwa  “Perkawinan  hanya diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  usia  19  tahun  dan  pihak  wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.
Saat  ini  terdapat  aturan  terbaru  mengenai  perkawinan,  yakni  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Pada  ketentuan  undang-undang terbaru ini terdapat beberapa perbuhan, dimana salah satunya adalah tentang batas  usia  perkawinan.  Pada  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, perkawinan  diizinkan  jika  pria  sudah  mencapai  usia  19  tahun  dan  wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut telah dirubah, yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.
Batas usia perkawinan yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang  lebih  tinggi  jika  dibanding  dengan  batas  usia  perkawinan  yang  lebih tinggi (Legislasi,  2019 ).  Dan  pembatasan  usia  perkawinan  ini  mempunyai hubungan  dengan  masalah  kependudukan.  Untuk  itulah,  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membatasi yang sekaligus sebagai syarat  dari  suatu  perkawinan  yang  harus  dipatuhi  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan (Fitria Olivia, 2015). Namun pada kenyataan kehidupan sehari- hari  masyarakat  kurang  menyadari  akan  pentingnya  pembatasan  usia perkawinan  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  tersebut.  Bahkan  ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi (Peter  Mahmud  Marzuki, 2011) .  Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif
Vol. 2 No. 1 (2020)
yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat (Lexy J. Moleong, 2001) ,  yang  selanjutnya  disusun  secara  utuh  dalam  bentuk  penulisan  hukum. Sumber  bahan  hukum  penelitian  dapat  dibedakan  menjadi  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  objek  penelitian  yaitu, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  serta  Peraturan Perundang-undangan  lainnya  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang  hukum  baik  berupa  tesis,  disertasi,  jurnal,  makalah,  dan  sebagainya yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Pengambilan  data  penelitian  dilakukan melalui library research (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  bersifat  normatif-perspektif,  dilakukan dengan  cara  penelusuran,  pengumpulan  data  sekunder  mengenai  objek penelitian.  Selanjutnya  data  dalam  penelitian  ini  disajikan  dalam  bentuk  teks naratif yang disusun secara sistematis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mark  E.  Cammack  mengutarakan  masalah  pengaturan  usia  minimal kawin merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem- problem  perkawinan  seperti  pernikahan  di  bawah  umur  yang  menghambat kemajuan negara (Fuad,  2016) . Batas  usia melakukan  perkawinan  sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika  pria  sudah  mencapai  usia  19  tahun  dan  wanita  sudah  mencapai  usia  16 tahun.  Pengaturan  batas  usia  minimal  perkawinan  yang  berbeda  antara  pria dan  wanita  tidak  saja  menimbulkan  diskriminasi  dalam  konteks  pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD  1945,  melainkan  juga  telah  menimbulkan  diskriminasi  terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita
lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.
Kemudian  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017,  salah  satu  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan tersebut menyebutkan  "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak  pada atau  menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik Perubahan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yakni  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  yang  termasuk  ke  dalam  kelompok  hak-hak  sipil  dan  politik maupun  hak-hak  ekonomi,  pendidikan,  sosial,  dan  kebudayaan,  yang seharusnya  tidak  boleh  dibedakan  semata-mata  berdasarkan  alasan  jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."
Oleh  karena  itulah,  terdapat  perubahan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yakni  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Perubahan  tersebut  menjangkau  batas  usia  untuk melakukan  perkawinan,  perbaikan  norma  menjangkau  dengan  menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  dapat  mewujudkan tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas (Hasan  Bastomi,  2016) .  Selain  itu kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk  kawin  akan  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  rendah  dan menurunkan  resiko  kematian  ibu  dan  anak (Jogloabang,  2019) .  Menurut Soerjono  Soekanto  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  salah satu  faktor,  yaitu  hukum  dimaknai  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2008) .
Perkawinan  di  bawah  umur  sudah  sejak  lama  dilakukan  oleh masyarakat  di  Indonesia  terutama  pada  masyarakat  pedesaan  yang dikategorikan belum maju tingkat pendidikannya, ekonominya ataupun karena
Vol. 2 No. 1 (2020)
tradisi keadaan masyarakat setempat (Prasetyo, 2017) . Saat memutuskan untuk menikah, pasangan tersebut harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat  pernikahan,  terutama  menyangkut  pemberian  nafkah,  pendidikan  dan pengasuhan  anak.  Dalam  hal  ini,  pihak  yang  paling  sering  merasa  kurang diuntungkan adalah perempuan (Fauziatu Shufiyah, 2018) .
Berdasarkan penelitian yang berkembang dewasa ini, perkawinan pada usia  16  (enam  belas)  tahun  bagi  perempuan  memiliki  berbagai  dampak  di bidang  kesehatan.  Dari  segi  anatomi,  tubuh  anak  belum  siap  untuk  proses mengandung  maupun  melahirkan,  sehingga  dapat  terjadi  komplikasi,  seperti obstetric  fistula .  Hal  ini  menyebabkan,  perempuan  di  bawah  usia  18  (delapan belas)  tahun  lima  kali  lebih  rentan  mengalami  komplikasi  kehamilan  dan memiliki  mortalitas  kelahiran  yang  lebih  tinggi  dibanding  perempuan  usia  20 (dua  puluh)  tahun  ke  atas (Nugraha  et  al.,  2019) .  Perlindungan  anak  secara umum  adalah  suatu  tata  kehidupan  dan  penghidupan  anak  yang  dapat menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangannya  dengan  wajar  baik  secara rohani,  jasmani  maupun  sosial (Rahmawati  et  al.,  2018). Selain  itu  juga  dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk  pendampingan  orang  tua  serta  memberikan  akses  anak  terhadap pendidikan setinggi mungkin.
Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang  dicapai  oleh  sang  anak.  Pernikahan  anak  seringkali  menyebabkan  anak tidak  lagi  bersekolah,  karena  kini  ia  mempunyai  tanggungjawab  baru,  yaitu sebagai  istri  atau  calon  ibu (Fadlyana  &  Larasaty,  2009) .  Banyaknya  kasus perceraian  di  kalangan  masyarakat  antara  lain  disebabkan  karena  dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam  sebuah  perkawinan  tersebut,  dikarenakan  kurangnya  kematangan  jiwa kedua  calon  mempelai  ditinjau  dari  segi  psikis  dan  yang  tidak  optimal.  Oleh karena itulah, batas usia perkawinan perlu diatur dalam ketentuan perundang- undangan.

## 4. KESIMPULAN
Vol. 2 No. 1 (2020)
Perubahan  batasan  usia  dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan  mengatur  tentang  larangan  perkawinan  di  bawah  umur. Undang-undang tersebut memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi  warga  negara  pada  prinsipnya  dimaksudkan  agar  orang  yang  akan menikah  diharapkan  sudah  memiliki  kematangan  berpikir,  kematangan  jiwa dan  kekuatan  fisik  yang  memadai.  Keuntungan  lainnya  adalah  kemungkinan keretakan  rumah  tangga  yang  berakhir  dengan  perceraian  dapat  dihindari, karena  pasangan  tersebut  memiliki  kesadaran  dan  pengertian  yang  lebih matang  mengenai  tujuan  perkawinan  yang  menekankan  pada  aspek kebahagiaan lahir dan batin.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariany, F. (2017). Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam Dan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Jurnal  Sangkareang Mataram , 3 (1), 17–22.
Asrori,  A.  (2015).  Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha  Dan  Penerapannya Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Di  Dunia  Islam. Al-‘Adalah , XII (4),
807–826.
Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya.
Sari Pediatri , 11 (2), 136–140.
Fauziatu  Shufiyah.  (2018).  Pernikahan  Dini  Menurut  Hadis  dan  Dampaknya.
JURNAL LIVING HADIS , 3 (1), 47–70.
Fitria  Olivia.  (2015).  Batasan  Umur  dalam  Perkawinan  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Jurnalica , 12 (3), 202–211.
Fuad,  A.  M.  (2016).  Ketentuan  Batas  Minimal  Usia  Kawin:  Sejarah,  Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. Petita , 1 (1), 32–47.
Hasan Bastomi. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perkawinan  Indonesia). YUDISIA , 7 (2), 354–384.
Jogloabang. (2019). UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Jogloabang.Com.
Legislasi,  B.  (2019). Cegah  Perkawinan  Dini,  Lahirkan  Generasi  Emas .  Sekretariat Jenderal DPR RI.
Lexy J. Moleong. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan (Analisa  Putusan  MK  No.  22/Puu-Xv/2017). Lex  Scientia  Law  Review , 3 (1),
40–54.
Vol. 2 No. 1 (2020)
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum . Kencana.
Prasetyo,  B.  (2017).  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang , 6 (1), 135–142.
Rahmawati,  M.,  Widhiyanti,  H.  N.,  &  Sumitro,  W.  (2018).  Efektivitas Pembatasan  Usia  Perkawinan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. JIPPK , 3 (1), 100–105.
Soerjono  Soekanto.  (2008). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . PT. Raja Grafindo Persada.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License