## Artikel Penelitian
Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Flores Timur
Collaborative Governance as an Innovative Strategy in Overcoming Stunting in East Flores District

## Siti Noor Khatija Ibrahim*, Jeronimo Da Cruz Neno Leus, Maya Puspita Dewi
Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419 Email: siti.noorkhatija@student.umj.ac.id
Tanggal submisi: 9 Januari 2024; Tanggal penerimaan: 24 Juni 2024

## ABSTRAK
Meskipun telah dilakukan berbagai program intervensi untuk mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur, angka prevalensi stunting masih  belum  mencapai  target  10%  pada  tahun  2023.  Salah  satu  tantangan  adalah  kurang keterlibatan  masyarakat  dan sektor swasta dalam penanganan stunting . Padahal, intervensi stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk bersinergi dalam optimalisasi  program.  Penelitian  ini  membahas  tentang collaborative  governance sebagai strategi inovatif dalam mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lima Tenaga  Kesehatan  dan  dua  Kader  Pembangunan  Masyarakat  menjadi  informan  penelitian  yang  dipilih  secara purposive.  Analisis  data  menggunakan  model  interaktif  Miles  B.  Huberman.  Keabsahan  data  diperkuat  melalui triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  penerapan collaborative  governance dengan  model penta  helix yakni pemerintah,  pengusaha,  akademisi,  masyarakat  madani,  dan  media  massa  menjadi  solusi  inovatif  yang  dapat diterapkan  dalam  mengatasi stunting .  Kelima  pemangku  kepentingan  utama  dalam  model collaborative governance  penta  helix dapat bekerja sama secara sinergis guna mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi permasalahan stunting.
Kata Kunci: tata kelola kolaboratif; penta helix; stunting

## ABSTRACT
Despite various intervention programs to address stunting in East Flores Regency, the stunting prevalence rate has not  yet  reached  the  target  of  10%  by  2023.  One  of  the  challenges  is  the lack of community and private sector involvement  in  handling  stunting.  Stunting  intervention  is  not  only  the  responsibility  of  the  government  but also requires  cross-sector  collaboration  to  work  together  in  optimizing  the  program.  This  research  discusses collaborative governance as an innovative strategy for overcoming stunting in East Flores Regency. The research method  used  was  qualitative  with  a  descriptive  approach. Five health workers and two community development cadres  became  research  informants  who were selected purposively. Data analysis used the interactive model of Miles B. Huberman. Data validity was strengthened through triangulation. The results showed that the application of  collaborative  governance  with  the  penta  helix  model,  namely  government,  entrepreneurs,  academics,  civil society,  and  mass  media,  is  an  innovative  solution  that  can  be  applied  to  overcoming  stunting.  The  five  main stakeholders  in  the  penta  helix  collaborative  governance  model  can  work  together  synergistically  to  achieve optimal results in overcoming stunting problems.
Keywords: collaborative governance; penta helix; stunting

## PENDAHULUAN
Stunting atau  sering  disebut  kerdil, adalah  kondisi  gagal  tumbuh  pada  anak berusia  di  bawah  lima  tahun  (Balita)  akibat kekurangan  gizi  kronis  dan  infeksi  berulang terutama  pada  periode  1000  Hari  Pertama Kehidupan (HPK) (1) . Berdasarkan hasil Riset Kesehatan  Dasar  tahun  2018,  prevalensi stunting pada  anak  di  bawah  dua  tahun adalah  29,9%  pada  tahun  2018,  yang  juga
mengalami  penurunan  dari  sebelumnya 32.8%  pada  tahun  2013.  Prevalensi  Balita stunting turun  dari  37,2%  pada  tahun  2013 menjadi 30.8% pada tahun 2018 (2) . Meskipun terdapat  tren  penurunan,  prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Hasil Survei Kesehatan  Indonesia  pada  tahun  2023 menunjukkan  prevalensi stunting sebesar 21.5% (3) .
Penerapan asupan nutrisi yang menyeluruh  dan  beragam  selama  periode 1000 hari  pertama  kehidupan  dapat mendukung
perkembangan
otak,
meningkatkan  pertumbuhan  yang  seimbang, serta mengurangi risiko penyakit. (1–3) Sebaliknya, ketidakmampuan  memenuhi kebutuhan  gizi  selama  1000  hari  pertama kehidupan  dapat  menyebabkan  masalah pertumbuhan  yang  bersifat  permanen, termasuk stunting . (4,5) Stunting ,  sebagai gangguan  pertumbuhan  dan  perkembangan akibat  kekurangan  gizi  kronis,  menjadi persoalan  yang  kompleks.  Dampaknya  tidak hanya  terbatas  pada  kesehatan  dan pertumbuhan fisik melainkan juga berdampak pada  perkembangan  kognitif,  yang  pada akhirnya  memengaruhi kualitas sumber daya manusia. (6,7)
Berdasarkan  survey Levels  and  Trends in Child Malnutrition oleh UNICEF, WHO, dan World Bank Group, prevalensi stunting global mencapai  22,3%  pada  tahun  2022,  atau sekitar  148,1  juta  anak  usia  0–60  bulan mengalami stunting . (8) Pada  tahun  2022, angka  prevalensi stunting di  Indonesia mencapai  21,6%,  dengan  tingkat  prevalensi stunting  tertinggi  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur yang mencapai 35,3%. (9) Tingginya  jumlah  kasus  stunting  di Indonesia  menunjukan  bahwa  persoalan stunting  menjadi  isu  penting  yang  harus mendapat  perhatian  khusus  dari  berbagai pihak.  Seperti  halnya Pemerintah Kabupaten Flores  Timur  yang  telah  mengambil  langkah serius  dengan  menetapkan  stunting  sebagai prioritas pembangunan daerah, dan mengeluarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan  Percepatan  Penurunan Stunting . Upaya percepatan tersebut melibatkan berbagai kegiatan, seperti konvergensi stunting ,  rembuk stunting ,  dan program  inovatif  Gerobak  Cinta  dengan konsep  pemberian  makanan  tambahan berbasis  sumber  daya  lokal  yang  disebut Solor,  yakni  Sorgum  dan  Kelor.  Selain  itu, dalam  usaha  untuk  menurunkan  tingkat stunting menuju target 10% pada tahun 2023 dan  mencapai  status  bebas stunting pada tahun  2024,  Kabupaten  Flores  Timur mengembangkan inovasi kolaboratif bernama Go  Cinta  2H2.  Inovasi  ini  menggabungkan konsep Gerobak Cinta dan 2H2 Center. (10)
Berbagai  program  intervensi  untuk mengatasi stunting di  Kabupaten  Flores Timur telah dilakukan, namun faktanya angka prevalensi stunting belum  mencapai  target yang diharapkan yakni 10% stunting di tahun 2023.  Berikut  ini  tabel  terkait  prevalensi stunting di Kabupaten Flores Timur.
Tabel 1. Prevalensi Stunting Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 s.d Agustus 2023
Tahun Total Balita Stunting Persentase Stunting 2019 4.999 31,07% 2020 3.974 22,70% 2021 3.696 20,90% 2022 3.636 20,04% Agustus 2023 3.184 18.01% Sumber: (11)
Tabel  di  atas  menunjukan  bahwa angka prevalensi stunting di  Kabupaten  Flores Timur terus mengalami penurunan dari tahun ke  tahun.  Meskipun  terjadi  penurunan  yang signifikan,  angka stunting di  Flores  Timur masih tetap relatif tinggi. Selain itu, data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Flores Timur, menunjukan bahwa Kecamatan Solor Timur merupakan kecamatan dengan jumlah stunting terbanyak yakni mencapai 253 balita stunting . (12)
Sejumlah  penelitian  yang  berkaitan dengan penanggulangan stunting di Kabupaten  Flores  Timur,  telah  banyak dilakukan.  Beberapa  temuan  penelitian menunjukkan adanya kendala-kendala dalam upaya  pencegahan stunting di  Kabupaten Flores  Timur,  seperti  keterbatasan  sumber daya  manusia,  partisipasi  masyarakat  yang minim,  keterbatasan  ketersediaan  bahan pangan, dan rendahnya pemahaman Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  maupun masyarakat  secara  umum  tentang stunting . Selain itu, fungsi dan pelaksanaan konvergensi  di  tingkat  pemerintah  daerah hingga desa/kelurahan  bersama  lintas stakeholder belum berjalan dengan optimal. (13–16)
Hasil  penelitian  di  atas  sejalan  dengan hasil  observasi  awal  yang  dilakukan  peneliti di Kabupaten Flores Timur. Data menunjukan bahwa  tantangan  intervensi stunting di beberapa  Desa  Kecamatan  Solor  Timur, salah  satu  faktornya  kurang  keterlibatan
masyarakat  dan  sektor  swasta  dalam penanganan stunting .(17) Padahal,  Intervensi stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,  melainkan  juga  memerlukan kolaborasi  lintas  sektor  untuk  bersinergi dalam  optimalisasi  program.  Sebagaimana Astuti menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan  masalah  yang  kompleks diperlukan  partisipasi  berbagai  pihak  yang terlibat. (18)
Dalam  dua  dekade  terakhir,  muncul strategi  baru dalam tata kelola pemerintahan yang dikenal sebagai collaborative governance .  Ini  merupakan  pendekatan inovatif  dalam  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan, di mana pemerintah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk  sektor  swasta  dalam  pengambilan keputusan. (19) Meskipun  otoritas  tertinggi tetap berada di tangan pemerintah, tanggung jawab  yang  sama  terhadap  hasil  kebijakan diemban  oleh  semua  pihak  terlibat,  karena kolaborasi  bertujuan  mencapai  kesepakatan di antara pemangku kepentingan. (19) Collaborative governance , sebagai model  strategi  dalam  merumuskan  dan menyetujui kebijakan tidak hanya mengandalkan kerjasama, tetapi juga memberdayakan setiap pemangku kepentingan,  dengan  prinsip  dasar  bahwa kekuasaan  dan  tanggung  jawab  harus didistribusikan  secara  adil  di  antara  semua pihak  yang  terlibat. (20) Dalam  esensinya, collaborative  governance menciptakan  suatu proses  di  mana  penetapan,  pengarahan, fasilitasi, dan pengawasan rencana organisasi  sektoral  menjadi  kunci  dalam menangani  permasalahan  kebijakan  publik yang  kompleks  dan  tidak  dapat  diselesaikan oleh  satu  organisasi  saja.  Pendekatan  ini mengedepankan distribusi kekuasaan secara merata  untuk  mencapai  kesepakatan  yang melibatkan semua pemangku kepentingan. (19) Oleh karena itu, penerapan collaborative governance menjadi krusial dalam mengatasi isu stunting ,  terutama  karena  memberikan pendekatan komprehensif melalui keterlibatan  lintas  aktor.  Penelitian  tentang peran collaborative  governance dalam mengatasi stunting di  Kabupaten  Flores Timur  menjadi  sangat  relevan  dan  penting, mengingat  potensinya  sebagai solusi inovatif untuk  mewujudkan  upaya  pencegahan  dan penanggulangan stunting .  Tujuan  penelitian ini adalah menyajikan gambaran
komprehensif tentang penerapan collaborative  governance sebagai  strategi inovatif  dalam  mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus pada  penerapan collaborative  governance sebagai  strategi  inovatif  dalam  mengatasi stunting di Kabupaten  Flores  Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,  observasi  dan  dokumentasi dengan  menggunakan  sumber  data  primer dan sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari  literatur  seperti  buku  dan  artikel  ilmiah lainnya  yang  mendukung  topik  penelitian dengan  klaster  penelusuran  literatur  ilmiah seperti collaborative governance dan strategi intervensi stunting .  Data  sekunder  ini digunakan  untuk  membangun  kerangka konseptual,  menyusun  analisis  literatur,  dan mendalami  pemahaman  mengenai  topik penelitian.  Penelitian  melibatkan  limah  (5) Tenaga  Kesehatan  dan  Dua  (2)  Kader Pembangunan  Masyarakat  sebagai informan yang  dipilih  secara  purposive.  Analisis  data menggunakan  model  interaktif  Miles  B. Huberman, melibatkan tahapan Data Reduction,  Data  Display, dan Conclusion Drawing/Verification. (21) Proses analisis dimulai  dengan  reduksi  data  dari  berbagai sumber  data,  diikuti  oleh  penyajian  data secara  jelas  untuk  menyusun  kesimpulan terkait collaborative  governance sebagai strategi  inovatif  dalam  mengatasi stunting . Keabsahan  data  diperkuat  dengan  teknik triangulasi,  termasuk  triangulasi  sumber, teknik, dan waktu, untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Tantangan Intervensi Stunting di Kabupaten Flores Timur
Upaya  pencegahan stunting menjadi isu hangat  di  bidang  kesehatan,  khususnya  di negara-negara berkembang. Banyak langkah telah  diambil  untuk  meningkatkan  gizi  pada anak  dan  keluarga  di  Kabupaten  Flores Timur.  Penanggulangan  masalah stunting di Kabupaten Flores Timur melibatkan dua jenis intervensi,  yaitu  Intervensi  Spesifik  dan Intervensi Sensitif. Intervensi spesifik merupakan tindakan khusus yang direncanakan  untuk  kelompok  1.000  HPK
dan  dijalankan  oleh  dinas  kesehatan, sementara  intervensi  sensitif  melibatkan kegiatan  pembangunan  di  luar  sektor kesehatan,  mengedepankan  pendekatan konvergensi antar perangkat daerah.
Pencegahan stunting dimulai sejak janin dalam  kandungan  dengan  memastikan pemenuhan  kebutuhan  zat  gizi  bagi  ibu hamil.  Hal  ini  melibatkan  asupan  makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi (tablet Fe),  dan  pemantauan  kesehatan  ibu  hamil. Selain  itu,  praktik  pemberian  ASI  eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan dan pemberian Makanan  Pendamping  ASI  (MPASI)  setelah usia  6  bulan  menjadi  bagian  integral  dari upaya  pencegahan stunting .  Pentingnya peran  ibu  nifas  dalam  mendapatkan makanan  bergizi  dan  suplementasi  zat  gizi, seperti  kapsul  vitamin  A,  juga  tidak  dapat diabaikan.  Monitoring  pertumbuhan  balita secara  rutin  dan  tepat  waktu  menjadi  kunci untuk  mencegah stunting yang  bersifat kronis.
Kabupaten Flores Timur memiliki komitmen  bersama untuk mengatasi stunting dengan  mendeklarasikan  "Gempur Stunting " berdasarkan visi bupati yang menitikberatkan pada  penyelamatan  tanaman  dan  generasi muda  Flores  Timur.  Setelah  deklarasi, pemerintah  daerah  melalui  dinas  kesehatan meluncurkan  program  inovatif  "Gerobak Cinta",  memberikan  makanan  tambahan selama  90  hari  kepada  anak-anak stunting pada  bulan  Mei-Juli,  dengan  pengukuran hasil  pada  bulan  Agustus.  Pendanaan  awal program ini berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan kemudian menggunakan
dana desa dengan memanfaatkan potensi  tanaman  lokal. Hingga  tahun  2023,  Kabupaten Flores Timur berhasil  mencatat  penurunan yang signifikan dalam  angka stunting .  Program  Grobak Cinta,  dengan  fokus  pada  PMT  Terfokus Gerobak  Cinta,  menjadi  inovasi  kunci  dalam upaya  pencegahan stunting .  Pendekatan konvergensi  dan  keterlibatan  tanaman  lokal makanan 4 bintang yakni sorgum, kelor, ikan, dan  telur  puyuh  memberikan  dampak  positif yang besar dalam mengurangi stunting .
Pada fase pelaksanaan program Gerobak  Cinta,  tenaga  pengolah  gizi  di puskesmas akan menyerahkan menu masakan, sementara desa akan menyerahkan  dana  PMT  Terfokus  Gerobak Cinta  kepada  Ketua  Penggerak  PKK  desa
bersama  kader  posyandu  sesuai  jumlah sasaran  di  Desa.  Kemudian,  kwitansi penyerahan  dana  akan  ditandatangani  dan dibawa oleh petugas desa untuk pertanggungjawaban.  Tim  Penggerak  PKK desa,  bersama  kader  posyandu,  akan membeli  bahan  makanan  sesuai  jumlah  dan usia  sasaran,  dengan  pembatasan  membeli di  luar  desa  kecuali  jika  tidak  tersedia  di desa.  Semua  sasaran  akan  berkumpul bersama orangtua (ibu dan ayah) atau suami bagi  ibu  hamil  untuk  dilakukan  kampanye 1000 HPK, agar sasaran memahami maksud dan  tujuan  dari  program  PMT  Terfokus Gerobak  Cinta.  PKK  dan  kader  posyandu berperan sebagai pendamping dan pengarah,  sedangkan  orangtua  sasaran bertindak sebagai  juru  masak  untuk melanjutkan  pola  masak  dan  pola  makan  di rumah.  Sambil  menunggu  orang  tua memasak,  anak-anak  akan  dibimbing  oleh tenaga  pendamping  KB  Desa  dalam permainan stimulasi tumbuh kembang anak.
Meskipun demikian, kebijakan pemerintah  tidak  selalu  berjalan  lancar. Proses  pelaksanaan  dihadapkan  pada berbagai  tantangan.  Beberapa  tantangan tersebut diantaranya:
1. Keterbatasan Keragaman Bahan Pangan Tantangan  intervensi stunting melibatkan berbagai  faktor,  termasuk  keterbatasan akses  terhadap  bahan  pangan  yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan  anak.  Sorgum  dan  telur puyuh,  sebagai  salah  satu  contoh  bahan pangan utama yang dapat menjadi bagian dari  strategi  intervensi  untuk  mengatasi stunting di  Kabupaten  Flores  Timur. Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  salah  satu  kendala  intervensi stunting program  PMT  Gerobak  Cinta adalah  keterbatasan  bahan  pangan, terutama  sorgum  dan  telur  puyuh,  yang menjadi  tidak  mungkin  diakses  oleh masyarakat  karena  jarak  yang  jauh.  Ibu kader  posyandu  serta  masyarakat  harus pergi ke desa yang  jauh  untuk mendapatkan  sorgum,  bahan  utama dalam  PMT  Terfokus  Gerobak  Cinta.  Hal ini  dikarenakan,  sorgum  dan  telur  puyuh tidak  selalu  mudah  didapatkan  atau tersedia  di  semua  wilayah  di  Kabupaten Flores Timur. Infrastruktur transportasi dan distribusi  yang  kurang  baik  menjadi tantangan tersendiri sehingga menyulitkan
pendistribusian  bahan  pangan tersebut ke daerah - daerah yang membutuhkannya.
2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Stunting Rendahnya pemahaman masyarakat tentang stunting dan  sikap  acuh  terhadap dampak stunting dapat  memiliki  berbagai dampak  negatif,  baik  pada  tingkat individual maupun pada tingkat masyarakat  secara  keseluruhan.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  masih banyak  orangtua  yang  belum  memiliki pemahaman  kuat  tentang stunting dan dampaknya.  Banyak  orangtua  yang cenderung menganggap bahwa anak-anak mereka  dalam  keadaan  sehat  dan  aktif, sehingga  menolak  jika  hasil  pengukuran bayi  atau  balita  dikategorikan  sebagai stunting . Dampak dari rendahnya pemahaman  dan  sikap  acuh  terhadap stunting dapat  mencakup  kurangnya kesadaran  akan  pentingnya  pola  makan yang  sehat  dan  bergizi,  serta  kurangnya tindakan  preventif,  seperti  pemberian nutrisi  yang  optimal  selama  masa kehamilan dan pada periode pertumbuhan awal anak, yang sejatinya dapat mengurangi  risiko  terjadinya stunting . Selain  itu,  banyak  orangtua yang memiliki anak stunting menghadapi  tekanan  sosial dan  emosional  karena  stigmatisasi  dan diskriminasi  di tengah masyarakat tentang stunting .  Akibatnya,  tidak  jarang  orangtua dari  anak  yang  mengalami stunting menolak untuk menerima program intervensi stunting seperti  Pemberian Makanan  Tambahan  (PMT).  Oleh  karena itu,  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang stunting , dukungan sosial, dan pendekatan yang  bersifat  inklusif  perlu  ditingkatkan agar  orangtua  dapat  merespons  dengan lebih  efektif  terhadap  kondisi  kesehatan anak.
3. Minimnya Partisipasi Pemangku Kepentingan Kurangnya keterlibatan pemangku
kepentingan  merupakan  tantangan  serius dalam upaya intervensi stunting . Pemangku kepentingan merupakan kelompok  atau  individu  yang  memiliki kepentingan,  pengaruh,  atau  dampak terhadap  masalah stunting .  Beberapa pemangku  kepentingan  mungkin  tidak sepenuhnya  memahami  urgensi  masalah stunting dan
dampaknya terhadap
perkembangan anak-anak. Ketidakpahaman  ini  dapat  mengurangi motivasi  untuk  terlibat  dalam  upaya pencegahan  dan  penanganan stunting . Hasil  penelitian menunjukan bahwa masih ditemukan  pemimpin  masyarakat  seperti tokoh  agama,  tokoh  adat  hingga  BPD belum  sepenuhnya  mendukung atau tidak terlibat  dalam  upaya  intervensi stunting , hal  ini  kemudian  dapat  menghambat partisipasi  dan  dukungan  dari masyarakat umum.
4. Keterbatasan Sarana Prasarana dan SDM Implementasi kebijakan pencegahan stunting di  daerah  tergantung  pada  faktor pendukung,  termasuk  fasilitas  penunjang. Meskipun  fasilitas  kesehatan  seperti polindes,  posyandu,  poskesdes,  dan puskesmas  sudah  ada,  masalah  muncul terkait  fasilitas  penunjang  lainnya,  seperti sulitnya  akses  jalan  ke  desa-desa terpencil,  sanitasi  masyarakat  yang  tidak layak  dan  beberapa  desa  masih  sulit mendapatkan akses air yang bersih.
Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi Stunting

## Di Kabupaten Flores Timur
Konsep  kerja  sama  atau  kolaborasi dalam  kajian  Administrasi  Publik,  dikenal dengan  istilah collaborative  governance . Ansel  dan  Gash  dalam  artikel Collaborative Governance in Theory  and  Practice menjelaskan  bahwa  istilah collaborative governance merujuk  pada suatu pendekatan tata kelola pemerintahan yang terlibat secara langsung dengan para pemangku kepentingan  di  luar  struktur  pemerintah  atau negara  yang  menekankan  pada  pencapaian kesepakatan  dan  musyawarah dalam proses pengambilan  keputusan  bersama,  dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik dan program-program masyarakat. (19) Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah,
masyarakat,  sektor  swasta  dan  organisasi non-pemerintah dalam
pengambilan keputusan,  perencanaan  dan  implementasi program-program pelayanan
publik. Mengharuskan seluruh pemangku kepentingan  terlibat  dalam  dialog,  dimana para  pemangku  kepentingan  ini mewakili diri mereka  sendiri  dalam  mengungkapkan kepentingannya .(22)
Terdapat  beberapa  model collaborative governance yang melibatkan peran stakeholder  yakni:  pertama model kolaborasi Triple  Helix ,  terdiri  dari  tiga  aktor  meliputi pemerintah,  pengusaha  dan  akademisi; kedua, model kolaborasi Quadra Helix , terdiri dari  empat  aktor  meliputi  pemerintah, pengusaha,  akademisi  dan  masyarakat madani; ketiga, model kolaborasi Penta Helix merupakan  pengembangan  dari  dua  model sebelumnya  yang  disempurnakan  menjadi lima  pemangku  kepentingan,  terdiri  dari pemerintah (government) , pengusaha
(business) , akademisi (academician) , masyarakat  madani (civil  society) dan media massa (mass media). (23–28)
Dalam  penelitian  ini, collaborative governance atau  tata  kelola  kolaboratif, muncul  sebagai  strategi  inovatif  yang melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan untuk  mengatasi  permasalahan stunting di Kabupaten Flores Timur. Stunting merupakan kondisi ketidakcukupan gizi yang menyebabkan pertumbuhan fisik dan perkembangan  anak  terhambat.  Dalam konteks ini, collaborative governance menjadi pendekatan  yang  efektif  karena  melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak stakeholder . Penelitian ini akan menganalisis peran  stakeholder  dari  model collaborative governance penta helix . Pemerintah (Government)
Pemerintah  memiliki  peran  krusial  yang berpusat  dalam  beberapa  aspek,  yaitu pengembangan  infrastruktur  pengetahuan, kebijakan  inovasi  publik,  serta  dukungan untuk  jaringan  inovasi  dan  kemitraan  antara sektor publik dan swasta. (27) Artinya pemerintah  memiliki  peran  sentral  dalam pembangunan  dan  pengembangan  melalui beberapa  aspek  kunci.  Pertama,  melalui pengembangan infrastruktur,  pemerintah bertanggung  jawab  untuk  membangun  dan meningkatkan  sarana  dan  prasarana  yang diperlukan  untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat. Dalam  hal  ini,  pemerintah  dapat  memainkan peran  penting  dalam  mengatasi stunting dengan mengembangkan infrastruktur kesehatan  dan  pola  asuh  yang  baik.  Hal  ini dapat mencakup pendidikan kesehatan untuk ibu  hamil,  penyuluhan  gizi,  dan  akses  yang mudah  terhadap  layanan  kesehatan  yang berkualitas.
Kedua, kebijakan inovasi publik menunjukkan  bahwa  pemerintah  memiliki peran  penting  dalam  merumuskan  kebijakan yang  mendorong  inovasi  di  berbagai  sektor, baik  itu  dalam  bidang  teknologi,  ekonomi, maupun sosial. Kebijakan ini dapat mencakup  insentif,  regulasi,  atau  dukungan lainnya  yang  merangsang  perkembangan inovasi.  Penerapan  kebijakan  inovasi  publik dapat  membantu  menciptakan  solusi  baru untuk mengatasi stunting .  Pemerintah Kabupaten  Flores  Timur  telah  mengambil langkah konkret dengan menetapkan stunting sebagai  prioritas  pembangunan  daerah. Dalam  Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 46  Tahun  2022,  pemerintah  mengusung kebijakan  percepatan  penurunan stunting melalui  langkah-langkah  seperti  konvergensi stunting ,  rembuk stunting ,  dan  program inovatif  PMT  Gerobak  Cinta.  PMT  Gerobak Cinta  menciptakan  solusi  inovatif  dengan memberikan  makanan  tambahan  berbasis sumber daya lokal, seperti Sorgum dan Kelor. Penerapan  kebijakan  ini  perlu  melibatkan insentif,  dukungan  penelitian,  dan  regulasi yang  mendukung  pengembangan  produk bahan pangan atau program inovatif di sektor kesehatan dan nutrisi.
Ketiga,   dukungan  pemerintah  terhadap jaringan  inovasi  dan  kemitraan antara sektor publik  dan  swasta  menekankan  pentingnya kerjasama  antara  pemerintah,  bisnis,  dan masyarakat  sipil  dalam  mendorong  inovasi. Pemerintah  dapat  memberikan  dukungan finansial,  fasilitas,  atau  insentif lainnya untuk mempromosikan  kolaborasi  dan  pertukaran ide  antara  sektor-sektor  tersebut.  Dalam mengatasi stunting ,  Pemerintah  Kabupaten Flores  Timur  dapat  mendukung  jaringan inovasi  dan  kemitraan  antara  sektor  publik dan  swasta  dalam  rangka  meningkatkan upaya pencegahan stunting dengan mengadopsi  proses  kolaboratif.  Proses kolaboratif  ini  mencakup  beberapa  elemen kunci kepemimpinan fasilitatif seperti fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, membangun  kepercayaan,  komitmen  dalam proses  kolaborasi,  mengembangkan  dan menyatukan  pemahaman  yang  sama hingga memotivasi  untuk mencapai hasil. (19) Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah belum  sepenuhnya  melibatkan  berbagai segmen  aktor  dalam  proses  kolaborasi. Dalam  konteks  ini,  model  kolaborasi  ini menekankan  perlunya  keterlibatan  semua
pemangku  kepentingan.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  segera  melibatkan  pemangku kepentingan  eksternal  atau  lebih  luas  guna mendukung peran pemerintah dalam mengatasi  masalah stunting .  Kolaborasi  ini dapat  melibatkan  pemangku  kepentingan seperti  pengusaha,  CSR,  LSM,  Akademisi dan masyarakat untuk  bersama-sama merancang dan
melaksanakan program-program yang efektif dalam mencegah dan mengatasi masalah stunting . Pelaku Bisnis/Pengusaha (Business) Pentingnya  melibatkan  sektor  swasta, seperti  pengusaha,  menunjukkan  bahwa upaya mengatasi stunting bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah melainkan merupakan kerjasama lintas sektor. Kolaborasi  antara  pemerintah  dan  sektor swasta  dapat  menciptakan  solusi  yang  lebih holistik  dan  berkelanjutan  untuk  mengatasi masalah stunting .  Artinya  intervensi stunting tidak  hanya  bersifat  medis  atau  kesehatan semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek  sosial,  ekonomi,  dan  bisnis dalam  rangka  meningkatkan  gizi  dan kesejahteraan  anak-anak.  Selain  itu,  dalam rangka  mengurangi stunting ,  pelaku  usaha memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan pekerja perempuannya  melalui  penyediaan  hak  dan fasilitas  kesehatan.  Hal  ini  akan  berdampak positif  secara  langsung pada kesehatan bayi dan  anak-anak,  serta  mendukung  upaya pencegahan stunting secara lebih luas. Temuan  peneliti  menunjukan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Flores  Timur  belum sepenuhnya  melibatkan  sektor  swasta  atau pelaku  usaha  dalam  hal  intervensi stunting . Padahal  sektor  usaha  memiliki  peran  yang signifikan  dalam  menyediakan  infrastruktur yang  mungkin  belum  dapat  dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah. Seperti mengalokasikan  pendanaan  untuk  kegiatan stunting melalui  aktivitas corporate  social responsibility . Pengusaha
dapat
meningkatkan  ketersediaan  dan  aksesibilitas sorgum  dan telur puyuh di Kabupaten Flores Timur melalui
investasi
dalam pengembangan rantai pasok yang efisien. Ini melibatkan
perbaikan infrastruktur transportasi,  penyimpanan  yang  baik,  dan distribusi  terorganisir.  Dengan  membentuk kemitraan  dengan  petani  lokal,  pengusaha dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan dan memberdayakan
komunitas  setempat.  Sehingga bahan utama dalam  PMT  Terfokus  Gerobak  Cinta  yakni sorgum  dan  telur  puyuh  mudah  untuk didapatkan atau tersedia di semua wilayah di Kabupaten Flores Timur.
Masyarakat Madani (Civil Society) Upaya  pencegahan  dan  intervensi stunting tidak  hanya  bersifat  medis  tetapi juga  melibatkan  perubahan  perilaku  dan pemahaman masyarakat secara menyeluruh. Sangat penting untuk meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang stunting , mengurangi  sikap  acuh,  dan  mengambil langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk mencegah dan mengatasi stunting . Upaya ini melibatkan  pendekatan  komprehensif  yang mencakup  edukasi,  pelayanan  kesehatan, dan dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat  memiliki  peran  krusial  dalam pencegahan  dan  penanganan stunting melalui  meningkatkan  kesadaran  tentang penyebab  dan  dampaknya.  Pemberdayaan perempuan,  didukung  oleh  pendidikan  dan pelatihan,  menjadi  relevan  dalam  konteks stunting , memungkinkan masyarakat membuat  keputusan  yang  lebih  baik  terkait gizi  dan  kesehatan keluarga. Partisipasi aktif dalam program-program kesehatan, termasuk  imunisasi,  layanan  kesehatan  ibu dan  anak,  serta  pelatihan  gizi,  juga  menjadi peran  masyarakat  dalam  mendukung  upaya kesehatan.  Selain  itu,  masyarakat  dapat berkontribusi  dengan  menjaga  sanitasi  yang baik  dan  pengelolaan  air  bersih  di  tingkat rumah  tangga  dan  masyarakat  untuk mengurangi  risiko  infeksi  dan  penyakit  yang dapat menyebabkan stunting . Akademisi (Academician)
Secara esensial, peran akademisi dalam konsep  kolaborasi penta-helix melibatkan pemberian  wawasan  dan melakukan analisis terhadap  data  empiris  di  lapangan  melalui kegiatan penelitian, analisis, dan pengembangan  sumber  daya  manusia. Meskipun  kegiatan  tridharma  perguruan tinggi  yang  berhubungan  dengan stunting sudah banyak dilakukan, namun penyebarannya  masih  terbatas  pada  jurnal dan  pertemuan  ilmiah,  sehingga  belum memiliki dampak signifikan dalam pengembangan  kebijakan  dan  program berbasis nyata.  Dari  hasil  penelitian ditemukan  bahwa  kelompok  aktor  akademisi belum  sepenuhnya  terlibat  dalam  mengatasi persoalan stunting di  wilayah  Kabupaten
Flores  Timur.  Padahal  potensi  besar terletak pada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa,  yang  dapat  meningkatkan cakupan
implementasi program, pemantauan,  serta  evaluasi  dampaknya terhadap  masyarakat.  Sehingga  kolaborasi bersama  aktor  akademisi  menjadi  penting guna mengoptimalisasi penanganan stunting . Pemerintah  Kabupaten  Flores  Timur  perlu mendorong  kolaborasi  dalam  penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stunting ,  menganalisis  efektivitas  intervensi yang  ada,  dan  mengembangkan  solusi yang inovatif.
Media Massa (Mass Media )
Peran  media  sosial  dalam  intervensi stunting sangat penting karena platform-platform ini dapat menjadi alat efektif untuk  menyebarkan  informasi, meningkatkan kesadaran,  dan  memobilisasi  partisipasi masyarakat.  Media  sosial  menjadi  saluran efektif untuk menyampaikan  informasi edukatif  tentang  gizi,  pola  makan sehat, dan perawatan  anak,  dengan  memanfaatkan konten  visual  seperti  infografis  dan  video untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting .  Kampanye  kesadaran  di media  sosial,  melalui  hashtag,  tantangan, atau acara daring, dapat merangsang diskusi dan  meningkatkan  pemahaman  urgensi stunting .  Selain  itu,  media  sosial  juga berperan  dalam  mempromosikan  perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk praktik gizi yang  baik,  ASI  eksklusif,  dan  pola  makan seimbang.
Selain  sebagai  sumber informasi, media sosial  juga  berfungsi  sebagai  platform  untuk memberikan  dukungan  psikososial,  baik kepada  orang  tua  yang  memiliki  anak stunting maupun individu yang membutuhkan informasi  dan dukungan terkait masalah gizi. Dengan  memanfaatkan  media  sosial  secara efektif,  intervensi stunting dapat  mencapai audiens  yang  lebih  luas,  melibatkan masyarakat  secara  aktif,  dan  membangun kesadaran  serta  partisipasi  dalam  upaya pencegahan  dan  penanganan stunting . Pentingnya  kolaborasi  aktor  media  yang berkelanjutan  menjadi  penekanan  terakhir, menunjukkan  bahwa  upaya  pengentasan stunting
membutuhkan keterlibatan berkesinambungan dari pihak media. Kolaborasi  ini  dapat  memastikan  informasi yang  disajikan  di  media  sosial  tetap  akurat,
relevan,  dan  memiliki  dampak  positif  dalam mengatasi permasalahan stunting .

## KESIMPULAN
Penerapan collaborative  governance sebagai  strategi  inovatif  dalam  mengatasi stunting di  Kabupaten  Flores  Timur memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pencegahan dan penanggulangan stunting .  Meskipun  telah terjadi  penurunan  signifikan  dalam  angka stunting melalui  program  inovatif  "Gerobak Cinta"  tetapi  terdapat  beberapa  tantangan seperti  keterbatasan  akses terhadap bahan pangan, rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya partisipasi pemangku  kepentingan,  dan  keterbatasan sarana  prasarana  serta  SDM.  Dalam menghadapi  tantangan  ini, collaborative governance dengan  model Penta  Helix muncul  sebagai  pendekatan  yang  efektif, melibatkan pemerintah (government) , pengusaha (business) , akademisi (academician) ,  masyarakat  madani (civil society) dan  media  massa (mass  media) dalam pengambilan keputusan dan implementasi  program  pelayanan  publik. Pendekatan  ini  menekankan  perlunya kerjasama  lintas  sektor  dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Langkah-langkah  konkret  dari  pemerintah, sektor  swasta,  masyarakat,  akademisi, dan media  massa  diharapkan  dapat  bersinergi untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan stunting . Kesepakatan dan  musyawarah  antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam mengatasi isu stunting .  Dengan  demikian, collaborative governance menjadi  solusi  inovatif  yang dapat  diterapkan  secara  luas  dalam menanggulangi  masalah  kebijakan  publik kompleks seperti stunting .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  kepada  Dr.  Maya Puspita  Dewi,  M.Si  selaku  Dosen  Ilmu Administrasi,  Universitas  Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan kesempatan
penulis  untuk  melakukan  penelitian  tentang Collaborative  Governance  sebagai  Strategi Inovatif  dalam  Mengatasi Stunting di Kabupaten  Flores  Timur.  Penulis  juga ucapkan  rasa  terima  kasih  kepada  semua pihak  yang  telah  sangat  membantu  dalam menyelesaikan penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
1. Fesmia  HL,  Putri  LL,  Suryantini  NKM, Nurhidayati  N.  Nutrisi  Pada  1000  Hari Pertama  Kehidupan  (HPK)  Sebagai Dasar  Perkembangan  Kognitif :  Sebuah Kajian  Pustaka.  2023;12(3).  Available from: https://jku.unram.ac.id/index.php/jk/article/ view/987/559
2. Puspita  L,  Umar  MY,  Wardani  PK. Pencegahan Stunting Melalui  1000  Hari Pertama  Kehidupan  (  HPK  ).  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu(ABDI KE UNGU) [Internet]. 2021;3(1):13–6. Available from: https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index .php/Abdi/article/view/stunting1000/stunti ng1000
3. Saavedra  JM,  Dattilo AM. Nutrition in the First  1000  Days  of  Life:  Society’s Greatest  Opportunity  [Internet].  Early Nutrition  and  Long-Term  Health.  Elsevier Oxfrod;
2017. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-1001
68-4/00025-2
4. Sasube  LM,  Luntungan  AH.  Asupan Gizi Pada  1000  Hari  Pertama  Kehidupan.  J Ilmu  dan  Teknologi  Pangan  [Internet].
2017;5(2):1–5. Available from: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/itp/ article/download/19709/19292
5. Williams AM, Suchdev PS. Assessing and Improving Childhood Nutrition and Growth Globally. Pediatr Clin North Am [Internet]. 2017;64(4):755–68. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.pcl.2017.03.00 1 6. Ipan  I,  Purnamasari  H,  Priyanti  E. Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting .  Kinerja  [Internet]. 2021;18(3):383–91. Available from:
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/K INERJA/article/view/9665/1489
7. Laily  LA,  Indarjo  S,  Artikel  I.  Dampak Stunting terhadap  Pertumbuhan  dan Perkembangan.  Jurnal  Higeia  [Internet].
2023;7(3):354–64. Available from:
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/hi geia/article/view/63544
8. UNICEF,  WHO  WBG.  Levels and Trends in Child Malnutrition [Internet]. Key findin. new York: UNICEF AND who; 2023. 1–31
p. Available from:
https://data.unicef.org/wp-content/uploads
/2023/05/JME-2023-Levels-and-trends-in- child-malnutrition.pdf
9. Kemenkes  RI.  Hasil  Survei  Status  Gizi Indonesia (SSGI) 2022. 2022;1–7.
10. Kabupaten  Flores Timur. Data Prevalensi Stunting Tingkat Kabupaten Flores Timur. In  Sekretariat  Percepatan  Penurunan
Stunting Kabupaten Flores Timur; 2022. 11. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Flores Timur.  Prevalensi Stunting Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 - 2023. 2023.
12. P2KBP3A  Flores  Timur.  Pravelensi
Stunting Kabupaten Flores Timur. 2023.
13. Kelen  BANH,  L.  RTA,  Nur  ML. Implementasi  Program  Gerobak  Cinta dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di  Flores  Timur.  Jurnal  Ilmiah Kesehatan  [Internet].  2023;18(2):121–34.
Available from: https://medika.respati.ac.id/index.php/Me dika/article/view/925/pdf
14. Kumanireng HYNL, Triputro RW. Gerobak Cinta:  Model  Pencegahan Stunting Di Kabupaten  Flores  Timur  Nusa  Tenggara Timur.  Journal  of  Indonesian  Rural  and
Regional Government [Internet]. 2021;5(2):203–20. Available from: https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRRe G/article/view/146/96 15. Picauly  I.  Pengaruh  Pelaksanaan  Aksi
Konvergensi Stunting Terhadap Cakupan Program  Intervensi  Gizi  Sensitif  Di Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Jurnal Pangan  Gizi  dan  Kesehatan  [Internet].
2021;10(2):71–85. Available from:
https://pergizipanganntt.id/ejpazih/index.p hp/filejurnal/article/download/156/129/427 16. Picauly I, Tira DS, Taco B, Kartini R, Tena
B. Pendampingan 25 Indikator Percepatan  Penurunan Stunting Di
Kabupaten  Flores  Timur,  Propinsi  Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat  Kepulauan  Lahan  Kering [Internet].  2022;3(1):32–43.  Available from:
https://pergizipanganntt.id/ejpazih/index.p hp/jpmkelaker/article/view/149
17. UPTD  Puskesmas  Menanga.  Tantangan Intervensi Stunting . 2023.
18. Astuti  RS,  Warsono  H,  Rachim  A. Collaborative
Governance dalam Prespektif  Administrasi  Publik  [Internet]. Collaborative Govenance Dalam Perspefkit  Publik.  Semarang:  Universitas Diponegoro  Press;  2020.  1–164  p. Available from: https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/ 1/collaborative gov (revisi)_5 7 20-converted-.pdf 19. Ansell C, Gash A.  Collaborative Governance  in  Theory  and  Practice.
Journal of Public Administration Research and Theory [Internet]. 2008;18(4):543–71. Available from: https://academic.oup.com/jpart/article/18/
4/543/1090370
20. Taylor  B,  de  Loë  RC. Conceptualizations Of  Local  Knowledge  In  Collaborative Environmental  Governance.  Geoforum [Internet].  2012;43(6):1207–17.  Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2012. 03.007
21. Miles  MB,  Huberman  MA,  Saldana  J. Qualitative  Data  Analysis:  a  Methodes Sorcebook  [Internet].  3rd  ed.  New  York: Sage  Publicatin,  Inc  New  York;  2014.
1–389 p. Available from: https://books.google.co.id/books?id=3CNr UbTu6CsC&printsec=frontcover&hl=id#v=
onepage&q&f=false
22. Innes  JE,  Booher  DE.  Network  Power  in Collaborative Planning Publication Date. J
Plan Educ Res. 2002;21:221–36. 23. Calzada I. (Un)Plugging Smart Cities with Urban Transformations: Towards
Multistakeholder  City-Regional  Complex Urbanity?  URBS,  Revista  de  Estudios
Urbanos  y  Ciencias  Sociales  Journal [Internet].  2016;6(2):25–45.  Available from: http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs
24. Lindmark  A,  Sturesson  E,  Nilsson-Roos M.  Difficulties  of  collaboration  for innovation  -  A  study  in  the  Öresund region.  Lund  University:  School  of Economics  and  Management  [Internet].
2009;1–236. Available from: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/ 1437850 25. Mulgan  G.  The  Process  of  Social Innovation. Innovations: Technology, Governance, Globalization.
2006;1(2):145–62.
26. Etzkowitz H, Leydesdorff L. The dynamics of innovation: From National Systems and “mode  2”  to  a  Triple  Helix  of university-industry-government  relations. Res Policy. 2000;29(2):109–23.
27. Carayannis  EG,  Campbell  DFJ.  Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix and  how  do  Knowledge,  Innovation  and the  Environment  relate  to  Each  other?  a proposed
framework for
a trans-disciplinary  analysis  of  sustainable development and social ecology. International  Journal  of  Social  Ecology and Sustainable Development. 2010;1(1):41–69. 28. Seigler  D.  Renewing  Democracy  by Engaging Citizens in Shared Governance. Public Adm Rev [Internet]. 2011;71(6):968–70. Available from:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10. 1111/j.1540-6210.2011.02452.x