## IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI PADA PROGRAM WAJIB VAKSIN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19
Oleh:

## Ingrith Soewarno
Email: Ingsoe86@gmail.com Magsiter Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  bagaimana  prosedur  pelaksanaan  vakasinasi  dan  sanksi  yang diberikan  dalam  program  wajib  vaksin  dan  bagaimana  pemberian  sanksi  pada  program wajib vaksin sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam penanggulangan covid-19. Penelitian ini penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan sosiolegal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian sanksi bagi administrasi maupun sanksi pidana pada  program  wajib  vaksinasi  diambil  sebagai  langkah  kedaruratan  dalam  hal penanggulangan  Virus  Covid  19  didasarkan  pada  Keputusan  Presiden  No.  11  Tahun  2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19),  dalam  hal  negara  mewajibkan  masyarakat  dalam  melakukan  vaksin  tentunya  bahwa penyebaran  Covid-19  dianggap  sebagai  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  (KKM), langkah yang dilakukan negara  bisa  dipahami  ketika negara  dalam  keadaan  darurat  dalam hal ini darurat kesehatan maka sudah menjadi tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dalam  hal ini hak kesehatan  dan  sesuai  dengan teori hukum  tata  negara  doktrin self-preservation  versus  self-defence  theory.  Sebelum  aturan  ini  ditegakkan  negara  sudah memberikan  sosialisasi  terkait  keamanan  dan  kebolehan  jenis  Vaksin  dengan  bekerja  sama dengan BPOM dan MUI.
Kata Kunci : Perlindungan HAM, Vaksinasi, Virus Covid 19

## Abstract
This research discusses how the procedures for implementing vaccination and sanctions are given in the mandatory vaccine program and how to impose sanctions on mandatory vaccine programs as an effort to fulfill human rights in handling Covid-19. This research is normative legal research using a socio-legal approach. The results of this study are that administrative sanctions  and  criminal  sanctions  for  the  mandatory  vaccination  program  are  taken  as  an emergency measure in terms of tackling the Covid-19 Virus based on Presidential Decree No. 11  of  2020  concerning  the  Establishment  of  a  Public  Health  Emergency  for  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19), in the event that the State requires the public to carry out vaccines, of course that the spread of Covid-19 is considered a Public Health Emergency (KKM), the steps taken by the state can be understood when the state is in an emergency in terms of If this is a health emergency, it is the duty of the state to protect the rights of its citizens, in this case the  right  to  health,  and  in  accordance  with  the  theory  of  constitutional  law,  the  doctrine  of self-preservation  versus  self-defence  theory.  Before  this  rule  was  enforced,  the  state  had provided  outreach  regarding  the  safety  and  permissibility  of  this  type  of  vaccine  in collaboration with BPOM and MUI
Keywords: Human Rights Protection, Vaccination, Covid 19 Virus

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Wabah  virus Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19), pertama kali terdeteksi  di Wuhan. Kasus pertama diluar negara China terdeteksi  di  Thailand  pada  13  Januari 2020.  Pada  16  Januari  2020,  Jepang melaporkan  kasus  positif  seorang  warga China  yang  tertular  Covid-19  saat  dirawat di  rumah  sakit.  Pemerintah  Thailand melaporkan kasus positif Covid-19 keduanya  pada  17  Januari  2020.  Kejadian itu menimpa seorang perempuan berusia 74 tahun  dari  Wuhan  yang  mendarat  di Bangkok. Selain  itu,  pada  20  Januari  2020, Korea  Selatan  melaporkan  kasus  positif Covid-19.  Kemudian,  karena  kasus  Covid- 19 menyebar dengan cepat dan menciptakan  keadaan  darurat  di  setiap negara.  Penyebaran  virus  Covid-19  yang semakin  hari  semakin  masif  dengan meningkatnya  kasus  orang  yang  terinveksi Covid  di  seluruh  dunia  maka  pada  tanggal 11  Maret  2020  World  Health  Organization (WHO)  menetapkan  Covid-19  sebagai Global Pandemic . 1
Semakin meluas dan masifnya penyebaran  virus  Covid-19,  menimbulkan kedaruratan  di  beberapa  negara,  kasus
1 Heldavidson,  “First  Covid-19  Case  Happened  In November,  China  Government  Records  Show  – Report 2020”, diakses dari https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/
first-covid-19-case-happened-in-november-china- government-records-show-report.
Covid-19  pertama  kali  di  Indoenesia diumumkan  oleh  Presiden  Jokowi  pada tanggal  2  Maret  2020,  semakin  meningkat- nya kasus Covid-19 di Indonesia maka pada Presiden  Jokowi  menetapkan  Keadaan darurat  Kesehatan  dengan  mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang  penetapan  kedaruratan  kesehatan masyarakat Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19). 2 Keluarnya Keputusan Presiden tersebut dibarengi dengan terbitnya Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahaya- kan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Penetapan virus Covid-19 sebagai jenis virus yang menimbulkan kedaruratan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia didasarkan  bahwa  kesehatan  merupakan salah  satu  kebutuhan  manusia  yang  sangat penting  dan  merupakan  bagian  dari  Hak
2 Keluarnya  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  penetapan  kedaruratan  kesehatan masyarakat Corona  Virus  Disease 2019  (Covid- 19)  sebagai  upaya  Pemerintah  Indonesia  dalam menanggulangi Pandemi Covid yaitu mengkatagorikan  Virus  Covid  19  sebagai  Jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan Kesehatan  sehingga  pemerintah  memberi  atensi lebih dalam mengatasi penyebaran Virus Covid 19
Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari hak  asasi  manusia,  perwujudan  hak  atas kesehatan memerlukan sarana dan prasarana berupa fasilitas kesehatan (Faskes)  atau  pelayanan  kesehatan  yang memadai  dan  layak,  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia. Semua manusia dilahirkan dengan hak asasi. Orang lain tidak dapat mencampuri  hak  asasi  setiap  individu. HAM  harus  dipahami  oleh  setiap  orang Masyarakat perlu memahami dan mengakui hak  asasi  manusia  sebagai  persyaratan untuk menjadi warga negara yang baik. 3
Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (Hukum  HAM),  yang  bersumber  dari Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Adalah  tanggung  jawab  pemerintah  untuk melindungi,  menegakkan, dan mewujudkan hak  asasi  manusia.”  Hal  ini  menandakan bahwa  konstitusi  Indonesia  bukan  hanya sebagai hukum tertinggi Negara, tetapi juga merupakan  wujud  perlindungan  Hak  Asasi Manusia terhadap kesehatan.
Pelaksanaan  vaksinasi  adalah  upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam penanggulangan  virus  Covid-19  sebagai langkah  perlindungan  hak  kesehatan  bagi warga  negara,  sebagai  upaya  dalam
3 Mahja  El  Muhtaj,  Dimensi-Dimensi  HAM: Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya, (Rajawali Pers, Jakarta, 2005),15
penanggulangan  penyebaran  virus  Covid- 19,  pemerintah  melaksanakan  program vaksinasi  sebagai  salah  satu  wujud  dan tanggung  jawab  Negara  dalam  pemenuhan hak  dan  akses  kesehatan.  Vaksinasi merupakan satu-satunya cara yang dianggap efektif  atau  berhasil  oleh  Negara  dalam menangani virus Covid-19. Negara berperan  untuk  menyukseskan  program vaksinasi, menurut data Kementerian Kesehatan  yang  menunjukkan  bahwa  70% dari  8.230  pasiennya  yang  meninggal karena Covid-19 belum divaksinasi sepenuhnya.  Dari  analisis  data  tersebut membuktikan bahwa vaksinasi lengkap dan penguat  dapat  mengurangi  risiko  kematian akibat pengobatan. 4
Indonesia  sebagai  negara  hukum 5 tentunya dalam pelaksanaan program wajib vaksinasi  membutuhkan  aturan  hukum dimana  dalam  aturan  tersebut  berisikan tentang  aturan  maupun  tata  cara  program vaksinasi  berjalan  dan  juga  konsekwensi hukum  bagi  yang  tidak  melaksanakan. Pengertian  dari  Indonesia  adalah  negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Perubahan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945). Yang perlu digarisbawahi untuk
4 Tanya jawab di halaman resmi covid19
5 Dalam  Undang-Undang  dasar  1945  pada  Pasal  1 ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  Negara  Indonesia adalah Negara Hukum
menegaskan  bahwa  “Indonesia  adalah Negara  Hukum”  Prinsip  Indonesia  adalah negara  hukum  dan  konstitusi  indonesia menetapkan hukum dalam konstitusi Indonesia.
Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  terkait  prosedur  pelaksanaan vaksinasi adalah Peraturan Presiden No. 14 Tahun  2021  tentang  perubahan  atas Peraturan  Presiden  No.  99  Tahun  2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus Desease  2019  (Covid-19),  peraturan  ini tidak  hanya  berisi  tentang  tata  cara pelaksanaan  vaksinasi  saja  akan  tetapi terdapat juga sanksi bagi yang sudah masuk data dan dinyatakan sesuai kriteria mendapatkan  vaksin  tapi  tidak  mengikuti vaksinasi.
Peraturan  Perundang-Undangan  yang mengatur  terkait  prosedur  pelaksanaan Vaksinasi adalah Peraturan Presiden No. 14 Tahun  2021  tentang  perubahan  atas Peraturan  Presiden  No.  99  Tahun  2020
Tentang Pengadaan
Vaksin Dan Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus Desease 2019 (Covid-19), bahwa pendataan sasaran vaksinasi terletak pada Kementerian Kesehatan, 6 keputusan  wajib  vaksin  yang
6 Pasal  13  A  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  No.  14 Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Peraturan Presiden  No.  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan
diprogramkan  oleh  pemerintah  tentunya terdapat  konsekwensi  bagi  yang  tidak melaksanakan.
Konsekwensi  hukum  bagi  yang  tidak melaksanakan  terdapat  dua  sanksi  yaitu sanksi  administrasi 7 dan  sanksi  pidana 8 , pemberian  sanksi  administrasi  maupun sanksi  pidana  tentunya  menjadi  polemik dalam Masyarakat, sehingga dalam masyarakat  sendiri  terpecah  diantara  yang setuju  dan  mendukung  adanya  program wajib  vaksinasi  yang  diadakan  Pemerintah yang  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (1)  jo  Pasal 93  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,  dan ada yang menolak melakukan vaksinasi menyatakan  bahwa  kebebasan  pelaksanaan kesehatan  negara  hanya  menyediakan sedangkan masyarakat yang memilih sendiri  apa  dan  bagaimana  tata  cara  akses kesahatan yang diinginkan.
Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Desease 2019 (Covid- 19),
7 PAsal  13  A  ayat  (4)  Peraturan  Presiden  No.  14 Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Peraturan Presiden  No.  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan  Pandemi  Coroiva  Virus  Desease 2019 (Covid- 19),
8 Pasal  13B  Peraturan  Presiden  No.  14  Tahun  2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Desease 2019 (Covid- 19), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa  jika  seseorang  yang  sudah  terdata  dan sengan sengaja menghalangi pelaksanaan Program Vaksinasi  maka  dikeai  Sanksi  pidana  yang terdapat  pada  Pasal  14  ayat  (1),  (2)  Undang- Undang  No.  4  Tahun  1984  tentang  Wabah penyakit menular.
Gejolak pro dan kontra di masayarakat terhadap  program  vaksinasi  Covid-19 menjadi  problematika  sendiri  diantaranya penolakan  karena  masyarakat  menganggap vaksin  tidak  halal  ataupun  tidak  aman  di satu  sisi  pelaksanaan  wajib  vaksin  sebagai upaya negara dalam perlindungan hak asasi manusia  dalam  hal  akses  kesehatan  dan menyelamatkan  banyak  nyawa  sedangkan bagi  yang  kontra  juga  mengatasnamakan hak  asasi  manusia  dalam  hal  kebebasan dalam  hal  pemilihan  akses  kesehatan  dan negara hanya sebagai fasilitator.
Pembahasan  tentang  vaksin  sudah dibahas  pada  penelitian  sebelumnya  antara lain  Jurnal  dengan  judul  “Pelaksanaan Vaksinasi  Covid-19  Di  Indonesia:  Hak Atau  Kewajiban  Warga  Negara” 9 dalam jurnal  tersebut  fokus  pembahasan  adalah tentang  apakah  program  Vaksin  sebagai Hak  atau  kewajiban  Warga  Negara  dengan mengambil contoh Perda DKI Jakarta No 2 Tahun  2020  yang  memberikan  Sanksi Pidana terhadap orang yang dengan sengaja menolak  melakukan  vaksin.  Selanjutnya penelitian  tentang  vaksin  dengan  judul “Analisis Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19  Di  Kota
9 Farina  Gandryani  dan  Fikri  Hadi,  Pelaksanaan Vaksinasi  Covid-19  Di  Indonesia:  Hak  Atau Kewajiban Warga Negara, Jurnal-
RECHTSVINDING  Vol  10  No  1  Bulan  April Tahun 2021, 23-41
Palu” 10 dalam  penelitian  ini  membahas tentang proses Menejemen dalam pelaksanaan  program  Vaksinasi  di  Kota Palu.
Perbedaan yang mendasar pada penelitian  ini  dibandingkan  pada  penelitian terdahulu adalah bahwa dalam penelitian ini membahas tentang sudah tepatkah pemberian  sanksi  yang  tercantum  dalam Peraturan  Presiden  No.  14  Tahun  2021 tentang  perubahan  atas  Peraturan  Presiden No.  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Coroiva Virus  Desease  2019  (Covid-  19),  sebagai Wujud  pemaksaan  Negara  dalam  melin- dungi  Hak  Asasi  Manusia  dalam  bidang Kesehatan  ditengah  masih  bergejolaknya penolakan terhadap Vaksin oleh masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah .
Dari  pemaparan  diatas  maka  Rumusan masalah yang diangkat:
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan vakasinasi  dan  sanksi  yang  diberikan dalam program wajib vaksin ?
2. Bagaimana  pemberian  sanksi  pada program  wajib  vaksin  sebagai  upaya pemenuhan  hak  asasi  manusia  dalam penanggulangan covid 19?
10 Amalia Chairunnisa, Analisis Manajemen Pelaksanaan  Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19  Di Kota Palu, Tesis- Universitas Hasanudin

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum pada dasarnya adalah  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan pada  metode,  sistem,  dan  gagasan  tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.  Oleh  karena  itu,  kajian yang mendetail terhadap fakta-fakta hukum yang  muncul  dari  fenomena  tersebut  juga diperlukan.  Penelitian  hukum  berfungsi untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip hukum,  dan  doktrin  hukum  untuk  men- jawab  pertanyaan  hukum.  Hal  ini  sesuai dengan karakter perspektif yuridis.
Keberhasilan  penelitian  yang  sangat  baik dalam  memberikan  gambaran  dan  jawaban dalam  kaitannya  dengan  masalah  yang diteliti,  tujuan  dan  manfaat  penelitian terutama  ditentukan  oleh  metode  yang digunakan dalam penelitian tersebut. 11
Dilihat dari jenis penelitian, maka jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang menggunakan pendekatan sosiolegal, dimana  penelitian  ini  bermaksud  untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor 99  Tahun  2020  Tentang Pengadaan  Vaksin Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  Sebagai  Upaya  Pemenuhan
11 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum, (UI Press, Jakarta, 2016,), 35

## Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan
Covid-19.
Penelitian ini pada Hakikatnya merupakan penelitian deskriptif yang memaparkan fakta-fakta yang diselidiki dan berkaitan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  teori  dan  pendapat  para  ahli Hukum. Analisis deskriptif, yaitu. Gunakan data  atau  sampel  yang  dikumpulkan  tanpa analisis  untuk  membantu  menjelaskan  atau menguraikan  objek  yang  sedang  diselidiki menarik kesimpulan umum. 12
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach ), Pendekatan Sosio-Legal ( Sociolegal approach )  serta  pendekatan  konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) merupakan  pendekatan  yang  dilakukan dengan mengkaji secara mendalam mengenai bentuk penegakan sanksi terhadap  masyarakat  yang  tidak  vaksin lengkap  Covid-19  dalam  penanggulangan pandemi  yang  berkepanjangan. Pendekatan Sosiolegal ( Sociolegal approach ) fungsinya untuk memecahkan masalah  yang terjadi di masyarakat  dengan  memberikan  pertimba- ngan  dalam  kehidupan  masyarakat  social, ekonomi dan kebiasaan. Pendekatan konseptual (conseptual approach) dilakukan oleh peneliti ketika peneliti tidak
12 Sugioyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010,), 46
beranjak  dari  ketentuan  hukum  yang  ada. Dalam pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk  prinsip-prinsip  hukum  seperti misalnya  pandangan  ahli,  doktrin-doktrin ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

## 3.1.Prosedur Pelaksanaan Vaksinasi Dan
Sanksi Yang Diberikan Dalam

## Program Wajib Vaksin
Pernyataan  negara  Indonesia  adalah negara  hukum  ini  dapat  ditemukan  Pada Undang-Undang  Dasar  1945,  Gambaran Umum Bagian I tentang Sistem Pemerintahan,  yang  menyatakan  bahwa  : "Indonesia  adalah  negara yang  berdasar atas hukum (rechtstaat ) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka ( machtstaat ).
Penyebutan  kalimat rechtsstaat dalam deskripsi  umum  hal  ini  menguatkan  bahwa konsep  negara  hukum  menjadi  inspirasi bahkan  mempengaruhi  berdirinya  pencetus dan  pendiri  bangsa  Indonesia,  belum  tentu menyamakan konsep negara hukum dengan konsep  negara  hukum  Indonesia.  Karena antara  dua  filosofi  dan  latar  belakang  yang sangat  berbeda  dalam  filosofi  budaya masyarakat.
Pengertian  secara  etimologis  negara hukum  bukan  dari  bahasa  Indonesia  akan tetapi  dari  bahasa  asing  yaitu ”Rechtstaat ” (Belanda), ”Etet  De  Droit” (Prancis), The State  According  To  Law‖,  ”Legal  State”,
”The  Rule  Of  Law” (Inggris).  Jika  melihat dalam  perjalanan  sejarah  Pemahaman tentang negara hukum bagi bangsa Indonesia  sudah  dikenal,  Istilah  negara hukum Pada abad ke-18. abad ke-19 hingga abad  ke-20  sangat  popular  pada  banyak negara,  bahkan  istilah  negara  hukum  di Indonesia  sudah  ada  sejak  deklarasi  negara ini,  supremasi  hukum  telah  mengklaim statusnya  sebagai  Negara  merdeka.  Di Indonesia  sendiri,  istilah  negara  hukum sudah  dikenal  sejak  bangsa  indonesia mendeklarasikannya  sebagai  negara  yang berdaulat dan merdeka.
Menurut  Muhammad  Yamin,  peng- gunaan  frase  Negara  Hukum  sama  dengan Rechtsstaat  atau  Pemerintahan  Hukum, sebagaimana  dikutip  dalam  keterangan berikut: “Polisi atau Negara militer, tempat polisi  dan  prajurit  memegang  pemerintah dan  keadilan,  bukanlah  pula  Negara Republik  Indonesia  ialah  Negara  Hukum ( Rechtsstaat,  Government  Of  Law )  tempat keadilan  yang  tertulis  berlaku,  bukanlah Negara  kekuasaan  ( machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melaku- kan sewenang-wenang.”. 13
Menyimpulkan  sehubungan  dengan pernyataan  di  atas,  maka  penggunaan  frasa “Rechtsstaat” yang  terdapat  dalam  kamus hukum  atau  literatur  hukum  Indonesia
13 Muhammad  Yamin,  Proklamasi  dan  Konstitusi Republik  Indonseia,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1982), 72
diarahkan  kepada  negara  hukum,  disebut juga  negara  hukum,  berdiri  yang  sering digunakan.  Pengertian  negara  hukum  bisa juga  diartikan  sebagai  keadaan  dimana suatu  perbuatan  dilakukan.  Pemerintah  dan rakyatnya  bergantung  pada  hukum  untuk mencegah  hal  ini  Tindakan  sewenang- wenang  dan  tindakan  oleh  pemerintah  atau otoritas  Orang-orang  melakukan  apa  yang mereka inginkan. 14
Pembahasan  konsep  negara  hukum yang  membedakan  antara  unsur-unsur negara  hukum.  Komponen  pada  tingkat yang  berbeda.  Hal  yang  penting  Unsur prinsip pertama-tama merupakan perwujudan  dari  asas  aspek.  Menurut Scheltema atau unsur pokok negara hukum, sekurang-kurangnya  ada  empat  asasnya, dan  setiap  unsur  pokok  diikuti  oleh beberapa  unsur  turunan  yang  berisi  uraian tentang unsur tersebut:
a) Adanya  kepastian  Hukum,  dengan unsur turunannya:
1) Asas legalitas.
2) Undang-Undang yang mengatur
tindakan yang berwenang se- demikian  rupa,  sehingga  warga dapat  mengetahui  apa  yang  dapat diharapkan.
3) Undang-Undang tidak boleh berlaku surut;
14 J.J.  von  Schmid,  Pemikiran  tentang  Negara  dan Hukum, (Jakarta: Pembangunan, 1988), 7.
4) Hak asasi di jamin dengan Undang- Undang.
5) Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
b) Asas persamaan, dengan unsur turunannya
1) Tindakan  yang  berwenang  diatur dalam  Undang-Undang  dalam  arti materiil
2) Adanya pemisahan kekuasaan.
c) Asas demokrasi, dengan unsur turunannya:
1) Hak untuk memilih  dan dipilih bagi warga Negara
2) Peraturan  untuk  badan  yang  ber- wenang ditetapkan oleh parlemen
3) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
d) Asas pemerintahan untuk rakyat, dengan unsur turunannya:
1) Hak  asasi  dijamin  dengan  Undang- Undang dasar
2) Pemerintahan  secara  efektif  dan efisien.
Konsep  Negara  Hukum  yang  dianut oleh  Negara  Indonesia  didasarkan  pada pandangan  hidup  bangsa  yaitu  Pancasila, dimana  yang  dimaksud  Pancasila  sebagai pandangan  hidup  bangsa  adalah  bahwa Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala
sumber hukum ( Staatsfundamental-norm ). 15
Perbedaan  konsep  negara  hukum  Pancasila dengan  konsep  negara  hukum  yang  lain adalah  terletak  pada  persamaan  hak individu dan kedudukan individu, perbedaan  ini  didasarkan  pada  sejarah bangsa  dan  pandangan  bangsa,  sehingga dengan  sendirinya  ada  perbedaan  yang mendasar  antara  konsep  negara  hukum pancasila  dengan  konsep  negara  hukum liberal.
Walaupun mempunyai perbedaan dalam konsep negara hukum pada umumnya  dengan  negara  hukum  pancasila yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia  akan tetapi mempunyai kesamaan dalam:
a) Pengakuan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia
b) Asas Kepastian Hukum
c) Asas Persamaan
d) Demokrasi
e) Pemerintah bersama Pejabat mempunyai  fungi  sebagai  pelayan Masyarakat
Sebagaimana  yang  telah  dijabarkan diatas  bahwa  negara  Indonesia  sebagai hukum  dalam  arti  bahwa  hukum  menjadi panglima  tertinggi,  maka  penanggulangan virus  Covid-19  pun  memerlukan  aturan hukum,  keberadaan  negara  hukum  tidak
15 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam PerUndang-Undangan., (Jakarta: Aksaa Baru, 1979), .43
hanya menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional, tetapi juga hukum harus dipahami  sebagai  pranata  sosial  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Hukum harus  dipahami  sebagai  suatu  proses  yang berbeda  (Hukum  aktual)  dengan  hukum tertulis  ( Written  Law ).  Regulasi  dan pedoman  penanganan  Covid-19  harus dilihat  dengan  latar  belakang  bahwa regulasi  tersebut  bukan  sekadar  norma tertulis,  melainkan  norma  yang  harus dihayati dan diikat oleh pranata sosial.
Penyebaran  virus  Covid  19  yang diketahui  pertama  kali  muncul  di  Wuhan China  dan  kasus  pertama  terjadi  di Indonesia  pada  2  maret  2020  dianggap sebagai ancaman bahaya kesehatan tentunya  anggapan  tersebut  berdasarkan data  bahwa  selama  periode  bulan  Maret 2020  dimulai  sejak  kasus  pertama  muncul yaitu  pada  tanggal  pada  2  maret  2020 sampai  tanggal  31  Maret  2020  tercatat 1.528 pasien positif Covid-19 dan diantaranya 136 pasien dinyatakan meninggal. 16 Semakin  banyak  orang  yang terinfeksi dalam waktu rentan 1 Bulan maka pemerintah  menetapkan  virus  Covid-19 sebagai ancaman kesehatan dan menerbitkan  Keputusan  Presiden  No.  11
Tahun 2020
Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
16 https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/ 213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama- maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all diakses pada 4 Mei 2023
Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dengan dikeluarkannya  Kepres  tersebut  maka  virus Covid-19  dianggap  sebagai  penyakit  yang menimbulkan  kedaruratan  kesehatan  yang wajib segera ditanggulangi keluarnya Peraturan Presiden tersebut maka penanggulangan  virus  Covid-19  bersandar pada  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2018 tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  dimana dalam undang-undang tersebut yang dimaksud  dengan  Kedaruratan  Kesehatan Masayarakat adalah : 17 “Kejadian kesehatan masyarakat  yang bersifat  luar biasa dengan ditandai  penyebaran  penyakit  menular dan/atau  kejadian  yang  disebabkan  oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan  yang  menimbulkan  bahaya  ke- sehatan  dan  berpotensi  menyebar  lintas wilayah atau lintas Negara”
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penanggulangan  Virus  Covid-19  yaitu melakukan  vaksinasi  untuk  membentuk antibodi dalam penangkal penyebaran virus Covid-19, dalam usaha percepatan vaksinasi  maka  Pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Presiden  No.  14  Tahun  2021 tentang  perubahan  atas  Peraturan  Presiden No.  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam
17 Lihat  Pada  BAB  I  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2018  tentang  Karantina Kesehatan
Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Coroiva Virus  Desease  2019  (Covid-19),  dalam Perpres  tersebut  penunjukan  Kementerian Kesehatan  sebagai  penanggung  jawab dalam kesuskeskan vaksinasi, dalam pemilihan jenis vaksin kementerian kesehatan  bekerja  sama  dengan  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM) yang dalam hal ini memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat. 18
Pada saat pelaksanaan vaksinasi kepada  masyarakat  maka  dalam  hal  Ini Kementerian Kesehatan melakukan beberapa langkah, antara lain:
a. Kementerian  Kesehatan  dalam  Pelak- sanaan Vaksin Covid-19 menetapkan:
1) Kriteria  dan  Prioritas  penerima Vaksin
2) Prioritas Wilayah Penerima Vaksin
3) Jadwal dan tahapan Vaksin
4) Standart layanan Vaksin 19
b. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan  dan  menetapkan  sasaran penerima Vaksin Covid 19
c. Bagi  Masyarakat  yang  sudah  terdata wajib melaksanakan Vaksinasi
18 Lihat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden  No.  14  Tahun  2021  tentang  perubahan atas  Peraturan  Presiden  No.  99  Tahun  2020 Tentang  Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Vrrus Dtsease 2019 (Covid- 19)
19 Lihat  Pada  Pasal  13  ayat  (2)  Peraturan  Presiden No.  14  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas Peraturan  Presiden  No.  99  Tahun  2020  Tentang Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Vrrus Dtsease 2019 (Covid- 19)
d. Bagi  Masyarakat  yang  sudah  masuk data  bisa  dikecualikan  atas  kewajiban tersebut  jika  tidak  memenuhi  kriteria penerima Vaksin Covid 19. 20
Peraturan  Presiden  No.  14  Tahun 2021  tentang  perubahan  atas  Peraturan Presiden  No.  99  Tahun  2020  Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan Pandemi  Coroiva  Virus  Desease  2019 (Covid-19),  tidak  hanya  berisi  tentang  tata cara  pelaksanaan  vaksinasi  saja  akan  tetapi terdapat juga sanksi bagi yang sudah masuk data dan dinyatakan sesuai kriteria mendapatkan  vaksin  tapi  tidak  mengikuti Vaksinasi, terdapat 2 Sanksi yaitu:
a. Sanksi Administrasi
Sanksi  Administrasi  ini  diberikan kepada Masyarakat yang tidak mengikuti  Program  Vaksinasi,  sanksi administrasi ini berupa:
1) Penundaan  atau  penghentian  pem- berian  jaminan  sosial  atau  jaminan sosial
2) Penundaan atau penghentian
layanan administrasi pemerintahan
3) Denda 21
20 Lihat Pada Pasal 13 A Peraturan Presiden No. 14 Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Peraturan Presiden  No.  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan  Pandemi  Coroiva  Vrrus  Dtsease 2019 (Covid- 19)
21 Lihat pada pasal 13 A ayat (5) Peraturan Presiden No.  14  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas Peraturan  Presiden  No.  99  Tahun  2020  Tentang
Pelaksanaan Sanksi Administrasi dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah  daerah,  atau  badan  sesuai dengan kewenangannya.
b. Sanksi Pidana
Klasifikasi  sanksi  pidana  ini  berbeda dengan  sanksi  administratif,  yang ditujukan  kepada  individu  yang  tidak hanya tidak mengikuti program vaksinasi,  tetapi  juga  ikut  campur dalam  mengahalangi  penanggulangan penyebaran Covid. Terdapat dua klasifikasi  dalam  penjatuhan  Sanksi pidana, yaitu: 22
1) Hukuman Pidana 1 Tahun dan atau/ denda Rp. 1.000.000 bagi masayrakat  yang  dengan  sengaja menghalangi penanggulangan wabah.
2) Hukuman Pidana 6 Bulan dan atau/ denda Rp. 500.000 bagi masayrakat yang alpa/lupa mengakibatkan terhalangnya penanggulangan wabah. 23
Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Vrrus Dtsease 2019 (Covid- 19)
22 Lihat pada pasal 13 B ayat (5) Peraturan Presiden No.  14  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas Peraturan  Presiden  No.  99  Tahun  2020  Tentang Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Vrrus Dtsease 2019 (Covid- 19)
23 Lihat Pada Pasal 14 ayat (1), (2) Undang-Undang No.  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  penyakit menular
3.2. Pemberian  Sanksi  Pada  Program
Wajib Vaksin Sebagai
Upaya Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia Dalam Penanggulangan Covid 19 Pengertian  Hukum  bisa  diartikan dengan  dua  macam  yaitu  pengertian  secara etimologis dan etimologi, pengertian secara etimologis  adalah  bahwa  kata  hukum berasal dari bahasa Indonesia dan merupakan  kata  yang  berasal  dari.  Dua kalimat  dalam  bahasa  Arab  yaitu  “al- hukmu”  yang  artinya  “memerintah”  dan Alfukum  adalah  kata  kerja  dari  "Hakama" berarti  memiliki  otoritas,  memutuskan untuk memisahkan kekuasaan dan adil. 24
Frasa bahasa Indonesia "hukum", yang biasanya  digunakan  sebagai  pengganti  kata Belanda  " Recht ",  berasal  dari  kata  Latin "Rectum" yang berarti "lurus". pembimbing atau  pemimpin.  Dalam  bahasa  Latin,  kata ius merupakan bagian dari kata iustitia yang berarti  keadilan  dan  Hukum.  Oleh  karena itu Hukum berkaitan dengan keadilan. Dari keterangan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa pengertian  hukum  secara  etimologis  adalah suatu  aturan  yang  meliputi  hak  untuk menunjuk,  memisahkan,  atau  mengubah keadaan  atau  peristiwa  guna  memperoleh keadilan. 25
Konsep hukum menurut Utrecht adalah seperangkat  aturan  ( Dos  And  Don’ts )  yang
24 E.  Sumariyono,  Filsafat  Hukum:  Sebuah Pengantar Singkat, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1989), 17.
25 Ibid, 18.
mengatur  tata  tertib  suatu  wilayah  tertentu. Masyarakat  harus  beradaptasi.  Dengan demikian, melanggar Hukum dapat mengakibatkan  tindakan  Hukum  oleh pemerintah/otoritas.  Hukum  dibuat  untuk masyarakat.  Hukum  harus  didasarkan  pada perkembangan masyarakat. Mereka memiliki  sifat  esensial  yang  mengikat, kewajiban  sosial  untuk  mengikuti  dan mematuhi peraturan/ hukum. 26
Berbicara  tentang  Hukum  tentunya tidak  lepas  dari  Konsep  Negara  Hukum karena  keduanya  saling  keterkaitan  satu dengan yang lainnya, dalam Konsep Negara Hukum  di  dunia  setidaknya  terdapat  2 Konsep Hukum yang banyak dipakai antara lain:
a. Negara Hukum Eropa Kontinental
Konsep  Negara  Hukum  di  Eropa  Kon- tinental pada era modern dikembangkan antara  lain  oleh  Immanuel  Kant,  Paul Laband,  Julius  Stahl,  Fichte,  dan  lain- lain dengan menggunakan istilah Jerman,  yaitu “Rechtsstaat ”.  Konsep negara hukum yang telah di- kembangkan  oleh  dikembangkan  A.V. Dicey  dengan  sebutan  “The  Rule  of Law”.  Menurut  Julius  Stahl,  konsep Negara Hukum  yang biasa didebut juga dengan istilah „ rechtsstaat ‟ itu
26 C.S.T.  Kansil.  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum  Indonesia.  (Balai  Pustaka.  Jakarta.  1986), 38
mencakup empat elemen penting, yaitu: 27
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan  berdasarkan  Undang- Undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.
b. Konsep Negara Anglo Sexon Dengan  munculnya  gagasan  Negara Hukum  Anglo-Saxon,  maka  pembaha- san  konsepsi  Negara  Hukum  Anglo- Saxon  tidak  lepas  dari  pembahasan Negara  jenis  Negara  polisi  yang  ada sebelum  Anglo-Saxon.  Aturan  Hukum monarki  absolut  Saxon.  menyebar  ke seluruh benua Eropa. 28 Terdapat dua arti dari  Polisi  itu  sendiri  yaitu  yang menjaga  keamanan  dan  ketertiban dalam kacamata negatif, dan menyelenggarakan  kemakmuran  dalam kacamata  positif,  sehingga  jika  kita gabungkan  pengertian  Negara  Polisi adalah Negara menyelenggarakan keamanan  dan  kemakmuran  dalam prekonomian, masa pengapdosian Konsep  ini  dikenal  dengan Acient Regiem, dimana  pada  saat  itu  Raja memerintah  negara  secara  absolute sehingga  beranggapan  bahwa  negara dengan  dirinya  sama,  tentunya  kondisi
27 Miriam  Budiharjo,  “Dasar-Dasar  Ilmu  Politik”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), 57- 58.
28 Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia , (Jakarta: Makalah, 1998), 3
ini  tercemin  dari  setiap  keputusan  atau kebijakan  yang  terkait  kepentingan rakyatnya.
Kekuasaan  absolut  itu  tidak  hanya terbatas  di  Prancis,  tetapi  juga  berlaku  di Negara  Belanda,  di  mana  terdapat  sebuah peristiwa  rakyat  membunuh  Raja  Willem van  Oranje.  Kemutlakan  ini  disebabkan oleh  perang  dan  penaklukan  raja,  yang membutuhkan  uang  dalam  jumlah  besar, sebagian  besar  pembiayaannya  adalah partisipasi para bangsawan. Sehingga kaum bangsawan  mendapat  kelonggaran  untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Negara.
Menurut Hadjon, kedua istilah Rechtsstaat dan The  Rule  Of  Law kini didukung  oleh  konteks  Hukum  lainnya. Konsep  Negara  Hukum  merupakan  buah dari ide-ide absolutis, berwatak revolusioner  dan  berpijak  pada  hukum perdata,  sistem  hukum  kontinental.  Aturan hukum,  disisi  lain,  dikembangkan  secara evolusioner  dan  didasarkan  pada  sistem Hukum common  law .  Kedua  perbedaan tersebut  merujuk  pada  merek,  tetapi  itu tidak  masalah.  Sama:  adalah  perlindungan Hak Asasi Manusia.
Secara  teoritis,  hak  asasi  manusia adalah  hak  asasi  manusia  yang  kodrati, fundamental  dan  inheren,  anugerah  dari Tuhan, yang harus dihormati dan dilindungi.  Hakikat  hak  asasi  manusia adalah  upaya  melindungi  keamanan  eksis-
tensi  manusia  secara  utuh  dengan  cara menyeimbangkan perilaku antara ke- pentingan  pribadi  dan  kepentingan  umum. Demikian  pula  upaya  untuk  menghormati, melindungi,  dan  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia  merupakan  kewajiban  dan tanggung jawab bersama di antara individu. Pemerintah  (baik  pemerintah  sipil  maupun militer) dan Negara. 29
Penyediaan  fasilitas  dan  pelayanan kesehatan  yang  baik  dan  layak  merupakan tanggung  jawab  dari  negara  dan  menjadi hak  dari  setiap  warga  negara  dalam penanggulangan  virus  Covid-19,  dalam  hal ini dipertegas dalam UUD 1945. Sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  28H (1)  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia  adalah  melakukan  wajib  vaksin bagi  masyarakat  dengan  mengeluarkan Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona Virus  Desease  2019,  dikatakan  wajib
29 A.Bazar  Harapan,  Nawangsih  Sutardi,  Hak  Asasi Manusia  dan  Hukumnya,  CV.  Yani’s,  Jakarta, 2006. Hal 33-34
vaksin  karena  dalam  Peraturan  Presiden tersebut memuat sanksi administrasi maupun  sanksi  pidana  bagi  yang  lupa, disengaja  tidak  melakukan  Vaksinasi  atau bahkan  menghalangi  program  tersebut  bagi masyarakat  yang  sudah  terdata  dan  di nyatakan bisa menerima program vaksin.
Pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana pada program wajib vaksinasi diambil sebagai langkah kedaruratan dalam hal penanggulangan Virus Covid-19 didasarkan pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020
Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19),  Dalam  hal negara  mewajibkan  masyarakat  dalam melakukan vaksin tentunya bahwa penyebaran  Covid-19  dianggap  sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM),  langkah  yang  dilakukan  Negara bisa dipahami ketika negara dalam keadaan darurat  dalam  hal  ini  darurat  kesehatan maka  sudah  menjadi  tugas  negara  untuk melindungi  hak-hak  warga  negaranya dalam  hal  ini  hak  kesehatan  dan  sesuai dengan  teori  hukum  tata  negara  Doktrin Self-Preservation Versus Self-Defence Theory. Dalam teori ini menjelaskan bahwa paradigma hukum alam adalah tentang hak- hak  negara  untuk  melindungi  negara  untuk kepentingan  semua  warga  negara.  Negara harus  selalu  memiliki  kekuatan  cadangan yang  dibutuhkan  dapat  diandalkan  untuk
menghadapi  keadaan  darurat  negara  untuk kebaikan bersama semua.
Doktrin  ini  disebut  dengan self- preservation  theory, Dalam  teori  ini  ketika suatu negara menghadapi ancaman berbahaya  eksistensi  dan  kedaulatan,  lalu apa yang bisa dilakukan negara? hanya atau dengan  cara  apapun  untuk  menghindari ancaman keabsahan metode yang tergabung dalam  hukum  internasional.  Sehubungan dengan teori bela diri, teori ini ketika suatu negara  menghadapi  ancaman,  pemerintah Indonesia  harus  mengambil  tindakan  tegas dengan mengambil berbagai langkah cadangan  kekuatan  untuk  bertahan  dari situasi ini.
Pengambilan langkah penjatuhan sanksi  bagi  yang  tidak  mengikuti  vaksin ataupun  yang alpa tentunya tidak bisa serta merta dilaksanakan, diawal kebijakan wajib vaksin  dikarenakan  aturan  yang  mengatur tentang  penjatuhan  sanksi  yaitu Peraturan Presiden  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor 99  Tahun  2020  Tentang Pengadaan  Vaksin Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus Desease  2019  baru  berlaku  tanggal  10 Pebruari  2021  dan  program  Vaksinasi dimulai  pada  tanggal  12  Januari  2021,  se- hingga  rentang  waktu  tersebut  pemerintah berupaya  melakukan  sosialisasi  tentang pentingnya  vaksin  dan  tingkat  keamanan- nya  karena  pemerintah  bekerja  sama
dengan  BPOM  dalam  hal  ijin  edar  dan keamanan  dan  juga  dengan  Majelis  Ulama Indonesia  tentang  kebolehan  melakukan vaksinasi, sehingga  dalam  hal  wajib  vaksin walaupun  Negara  dalam  hal  ini  melakukan untuk  perlindungan  hak  kesehatan  akan tetapi  negara  juga  memberikan  edukasi terkait  keamanan  dan  kehalalan  vaksin  itu sendiri.
Pengambilan  langkah  wajib  vaksin dengan  adanya  sanksi  bagi  yang  dengan sengaja  atau  yang  alpa  dibarengi  dengan pendekatan  sosialisasi  yang  dilakukan pemerintah,  diaharapkan  program  wajib vaksin  ini  berjalan  dengan  lancer.  terkait efektifitas  hukum  sendiri  menurut  Achmad Ali  dalam  buku  nya  yang  berjudul Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan menyatakan bahwa, ketika ingin mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  dari hukum,  maka  pertama-tama  harus  dapat mengukur  “sejauh  mana  aturan  Hukum  itu ditaati  atau  tidak  ditaati. 30 Keberhasilan program  vaksinasi  tersebut  bisa  dilihat dari data  dari  Kementerian  Kesehatan  terkait program vaksinasi data pada saat tulisan ini dibuat  adalah  200.828.922  yang  sudah Vaksin  1,  174.865.563  sudah  vaksin  2, 68.706.752  sudah  vaksin  3,  3.126.227 sudah  vaksin  4  dari  total  sasaran  vaksin
30 Achmad  Ali,  Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori Peradilan Vol.1, (Kencana:Jakarta, 2010),375
234.666.020. 31 sehingga  jika  kita  ambil rata-rata masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi  adalah  80.869  %  orang  sudah vaksin  1,  74.529  %  oang  sudah  vaksin  2, 37.84%  orang  vaksin  3,  dan  1.72  %  orang vaksin 4.
Sehingga pengambilan langkah program  wajib  vaksinasi  sebagai  langkah dalam  upaya  penanggulangan  virus  Covid- 19 dibarengi dengan sosialisasi dan bekerja sama  dengan  BPOM  dan MUI  sangat  tepat dan  dalam  hal  ini  negara  hadir  secara  utuh dalam  perlindungan  hak  asasi  mansuia dalam hal kesehatan.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada saat pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat maka dalam hal ini Kementerian Kesehatan melakukan kriteria,  prioritas,  jadwal,  tahapan  dan membuat  standart  layanan  vaksinasi, sedangkan  bagi  masyarakat  yang  sudah terdata  dan  karena  kealpaanya  atau dengan sengaja tidak mengikuti vaksinasi  maka  mendapatkan  sanksi dengan  sanksi  administrasi,  bagi  yang dengan sengaja menghambat kesusksesan program ini akan mendapat sanksi pidana
31 https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines Diakses pada 15 April 2023
2. Pemberian  sanksi  bagi  administrasi maupun  sanksi  pidana  pada  program wajib vaksinasi diambil sebagai langkah kedaruratan  dalam  hal  penanggulangan virus Covid-19 didasarkan pada
Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus Desease  2019  (Covid  19).  Dalam  hal negara  mewajibkan  masyarakat  dalam melakukan  vaksin  tentunya  bahwa penyebaran  Covid-19  dianggap  sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), langkah yang dilakukan negara bisa  dipahami  ketika  negara  dalam keadaan  darurat  dalam  hal  ini  darurat kesehatan  maka  sudah  menjadi  tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya  dalam  hal  ini  hak  kesehatan dan  sesuai  dengan  teori  hukum  tata negara doktrin Self-Preservation Versus Self-Defence  Theory, dimana  dalam Teori ini menjelaskan bahwa paradigma  Hukum  alam adalah  tentang hak-hak negara untuk melindungi negara  untuk  kepentingan  semua  warga negara.  Sebelum  aturan  ini  ditegakkan negara  sudah  memberikan  sosialisasi terkait  keamanan  dan  kebolehan  jenis vaksin  dengan  bekerja  sama  dengan BPOM dan MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.Bazar  Harapan,  Nawangsih  Sutardi, Hak
Asasi  Manusia  dan  Hukumnya ,  CV. Yani’s, Jakarta, 2006.
C.S.T.  Kansil .  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan
Tata Hukum Indonesia . Balai
Pustaka. Jakarta. 1986.
E.  Sumariyono, Filsafat  Hukum:  Sebuah Pengantar Singkat, Yogyakarta:
Penerbit  Universitas  Atma  Jaya,
1989.
J.J. von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan  Hukum, Jakarta:  Pembangunan,
1988.
Mahja  El  Muhtaj, Dimensi-Dimensi  HAM:
Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
Miriam  Budiharjo, “Dasar-Dasar  Ilmu Politik”, Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 1977.
Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Padmo  Wahyono, Konsep  Yuridis  Negara Hukum  Indonesia, Jakarta:  Makalah,
1998.
Roeslan  Saleh, Penjabaran  Pancasila  dan
Undang-Undang  Dasar  1945  dalam PerUndang-Undangan. , Jakarta:
Aksaa Baru, 1979.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016.
Sugioyono, Metode  Penelitian  Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018
Tentang Kekarantinaan Kesehatan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang Kebijakan  Keuangan  Negara Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas  Sistem  Keuangan  Menjadi Undang-Undang.
Peraturan  Presiden  No.  14  Tahun  2021 tentang  perubahan  atas  Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan  Pandemi  Coroiva Virus Desease 2019 (Covid- 19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19)

## Website
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03 /31/213418865/rekap-kasus-corona- indonesia-selama-maret-dan-prediksi- di-bulan-april?page=all
Heldavidson, “First Covid-19
Case
Happened In November, China Government  Records  Show  –  Report 2020”, diakses
dari
https://www.theguardian.com/world/2
020/mar/13/first-covid-19-case- happened-in-november-china- government-records-show-report.

## BIODATA PENULIS
Ingrith  Soewarno, adalah  mahasiswa  di Program Studi S1 Hukum pada Universitas Sam  Ratulangi  Manado  sejak  Tahun  2004, dan  mendapat  Gelar  Sarjana  Hukum  pada Tahun  2008,  saat  ini,  penulis  menempuh Program  Studi  Pacasarjana  Universitas Airlangga Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan sejak 2021.