## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat
Mahrita Aprilya Lakburlawal 1 , Jenny Kristiana Matuankotta 2 , Novyta Uktoseja 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: ithalak56@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Legal Awareness; Women's Rights; Development;
Rumberu.
Introduction: women are always seen as second-class beings who are weak, irrational  and  do  not  have  the  ability  to  even  make  decisions  for  their  own interests, resulting in the neglect of women's rights which causes low levels of education,  early  marriage,  restrictions  on  activities  in  these  sectors.  and violence are problems experienced by women in the village.
Purposes of Devotion: Purpose of the Reaserch: to provide an understanding regarding the protection of women's rights in the hope that there will be an understanding regarding the equality of the position of women and men as well as more opportunities for women to be involved in development in Rumberu village.
Method of Devotion: Counseling is carried out using the panel discussion method which begins with a lecture from each presenter in turn, followed by a questions and answers session between the presenters and the community. Results  of  the  Devotion: Women  in  Rumberu  village,  Inamosol  District, West Seram Regency, like women in other regions in Indonesia, have had their rights violated in various ways. Women in Rumberu village experience various injustices because of their existence as women such as
marginalization/marginage,  subordination,  stereotypes,  violence  and  double workload.  Among  them,  violence is  the  most  common  problem  in Rumberu village.  this  is  due  to  the  low  level  of  education  and  economy,  lack  of understanding  of  women's  rights,  as  well  as  the  prevailing  customs  and culture in Rumberu Country. Even though women are potential development capital, there needs to be an understanding of the position of women so that there is equality.

## Abstrak
Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Hak
Perempuan; Pembangunan; Rumberu.
Latar Belakang: Perempuan selalu dipandang sebagai makhluk kelas dua  yang  lemah,  tidak  rasional  serta  tidak  memiliki  kemampuan bahkan  untuk  mengambil  keputusan  bagi  kepentingannya  sendiri, berakibat  pada  pengabaian  terhadap  hak-hak  perempuan  yang menyebabkan  rendahnya  tingkat  pendidikan,  pernikahan  dini, pembatasan  aktifitas  pada  sektor-sektor  publik  serta  kekerasan merupakan permasalahan-permasalahan yang dialami perempuan di desa.
Tujuan  Pengabdian: memberikan  pemahaman  terkait  perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan harapan terdapat kesepahaman terkait kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki serta semakin terbukanya  peluang  bagi  perempuan  untuk  terlibat  dalam pembangunan di desa rumberu.

## Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 85 – 93
E-ISSN: 2775-6203
Metode  Pengabdian: Penyuluhan  dilakukan  dengan  menggunakan metode  diskusi  panel  yang  diawali  dengan  ceramah  dari  setiap pemateri secara bergilir, diikuti dengan tanya jawab  antara pemateri dengan masyarakat.
Hasil/Temuan Pengabdian: Perempuan di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, sama seperti perempuan di daerah lain di Indonesia selama ini, telah dilanggar hak-haknya dengan berbagai  cara.  Perempuan  di  Desa  Rumberu  mengalami  berbagai ketidakadilan  karena  keberadaannya  sebagai  perempuan  seperti marginalisasi/peminggiran,  subordinasi,  stereotipe,  kekerasan  dan beban kerja ganda. diantara itu, kekerasan merupakan permasalahan yang paling sering terjadi di Desa Rumberu. hal ini karena rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang hak- hak perempuan, serta adat dan budaya yang berlaku di Desa Rumberu. Padahal perempuan merupakan modal pembangunan yang potensial. Olehnya  itu  perlu  terdapat  kesepahaman  terhadap  kedudukan perempuan sehingga terdapat kesetaraan.

## 1. Pendahuluan
Perempuan  dalam  keberadaannya  sebagai  mahkluk  Tuhan  yang  sempurna, dianugerahi  potensi,  dan  kemampuan  serta  seperangkat  hak  yang  cukup  sebagaimana yang juga diterima oleh laki-laki untuk menjalankan tanggung jawab dan beraktifitas baik secara  umum  maupun  khusus.  Dengan  demikian  seharusnya  perempuan  memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.
Namun  kenyataannya  sudah  sejak  zaman  dulu  menurut  Simone  De  Beauvoir, perempuan bukan hanya dianggap sebagai makhluk kelas dua yang dipersamakan seperti budak atau orang Yahudi dan Negro, tetapi banyak sekali pandangan yang merendahkan perempuan, pandangan-pandangan seperti laki-laki selalu benar karena menjadi seorang laki-laki,  atau  maskulin  adalah  tipe  manusia  absolut  atau  juga  pandangan  bahwa perempuan  itu  berpikir  dengan  kelenjar  dan  bukan  otak  serta  pengertian  bahwa perempuan  adalah  perempuan  dengan  sifat  khususnya  yang  kurang  berkualitas 1 . Pandangan-pandangan ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menyebabkan perempuan  menjadi  obyek  pengebirian  dan  pelecehan  terhadap  hak-haknya,  sebagai makhluk yang dianggap lemah perempuan tidak berdaya menghadapi kebiadaban yang dilakukan baik oleh individu, cultural dan structural yang dibenarkan, nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya dikoyak. Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa akan tetapi juga anak 2 .
Masalah  diskriminatif  terhadap  perempuan  telah  berlangsung  sepanjang  sejarah perjalan  manusia  dan  menjadi  permasalahan  dunia.  Pada  tingkat  internasional  dasar hukum atas hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam Universal Declaration of Human Right (DUHAM 1948), walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit tentang adanya
1 Simone De Beauvoir, Second Sex Kehidupan Perempuan (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2019), h. 7.
2 Deassy J A Hehanussa and Yonna Beatrix Salamor, “Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Sabdamas 1, no. 1 (2019): 292–97.
jaminan  hak  asasi  terhadap  kelompok  perempuan  secara  khusus,  namun  dalam  Pasal  2 DUHAM  dimuat  bahwa  hak  dan  kebebasan  perlu  dimiliki  oleh  setiap  orang  tanpa diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin.  Karena  perempuan  merupakan  bagian  dari kelompok  masyarakat  yang  juga  harus  dilindungi  hak  asasinya,  maka  pelanggaran terhadap  hak  asasi  perempuan  harus  juga  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  Hak Asasi Manusia secara umum 3 .
Akan  tetapi  karena  tindakan  diskriminatif  terhadap  perempuan  tetap  terus  terjadi, maka  pada  tanggal  18  Desember  1979  PBB  mengesahkan  CEDAW  (Convention  on  the Eliminaion  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Woman)  yang  merupakan  perjanjian Internasional PBB tentang pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan  mulai  berlaku  secara  internasional  mulai  3  Desember  1981  setelah  20  negara meratifikasinya. Sampai sekarang telah lebih dari 180 negara yang meratifikasi CEDAW, termasuk  Indonesia  Melaui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang  Pengesahan Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), dengan adanya undang-undang  ini  maka,  Indonesia  melakukan  perbuatan  hukum  mengikat  diri  pada perjanjian  internasional,  menciptakan  kewajiban  dan  akuntabilitas  Negara  untuk memberikan  penghormatan,  pemenuhan,  perlindungan  hak  asasi  perempuan  dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 4 .
Secara  yuridis  hak-hak  perempuan  telah  diatur  dengan  baik  yakni  mulai  dari konstitusi  Republik  Indonesia  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945(selanjutnya  disebut  UUD  RI  1945),  Maupun  dalam  berbagai instrument hukum nasional, Dalam Pasal 3 Undang-undang   Nomor   39   Tahun   1999 tentang   Hak   Asasi   Manusia,  menyatakan bahwa: Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat  dan  martabat  manusia  yang  sama, sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk  hidup  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara   dalam   semangat   persaudaraan. hal ini berarti Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta    mendapat    kepastian    hukum    dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi 5 .
Namun pada tataran implementasi pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan belum dapat menyentuh keseluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah perdesaan. Daerah perdesaan seperti Rumberu yang terletah di dataran tinggi pulau seram dan jauh dari pusat kota, dengan akses jalan dan transportasi yang sulit, serta sulitnya  akses  infomasi  karena  keterbatasan  telekomunikasi,  hal  ini  diperparah  dengan budaya patriakhi yang mendominasi pola pemikiran masyarakat serta rendahnya tingkat
3 Niken Savitri, HAM Perempuan-Kritik Teori Feminis Terhadap KUHP (Bandung: Rafika Aditama, 2008),h.
2.
4 Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Suatu Kajian Keadilan
Gender Dalam Hukum Adat”
(Universitas Hasanuddin, 2021), http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194/, h. 6-7.
5 Mahrita  Aprilya  Lakburlawal,  “Kedudukan  Suami  Dalam  Sistem  Kekerabatan  Masyarakat  Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya),” SASI 20, no. 2 (2014): 36–46.
pendidikan  menjadi  penyebab  kurangnya  pemahaman  tentang  pemenuhan  dan perlindungan hak-hak perempuan.
Desa Rumberu merupakan salah satu desa di kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat yang terletak di dataran tinggi pulau Seram, dengan luas wilayah 108,52meter persegi dan berjarak 17 kilometer dari kota Kecamatan Inamosol. Jumlah penduduk desa Rumberu pada tahun 2020 berjumlah 6422 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 3307  jiwa  sedangkan  jumlah  penduduk  perempuan  yaitu  3115  jiwa 6 .  Perbedaan  jumlah penduduk  perempuan  dan  laki-laki  yang  hanya  sejumlah  192  jiwa  seharusnya  dapat menjadi  perempuan  sebagai  modal  pembangunan  yang  potensial  guna  kemajuan  dan pengembangan desa.
Perempuan pada desa Rumberu sama halnya dengan peremuan-perempuan lainnya di  daerah  lain  di  Indonesia  baik  yang  tinggal  di  perkotaan  maupun  yang  tinggal  di pedesaan  masih  berada  dalam  keadaan  termarginalkan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya perhatian  dari  semua  pihak  termasuk  para  akademisi  untuk  memberikan  pemahaman melalui penyuluhan hukum tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan. Maka  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  bagian  hukum  keperdataan  Fakultas  Hukum Universitas Pattimura merasa berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak  perempuan  terutama  dalam  pembangunan  desa yang diikuti tanya jawab antara masyarakat dengan tim penyuluh.
pentingnya  kegiatan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  di  desa  Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat dengan materi peningkatan kesadaran masyarakat  tentang  pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam pembanunan  desa,  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  kepada masyarakat terkait pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan terutama dalam pembangunan desa sehingga dapat terwujud kesetaraan serta keadilan bagi setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan.
Sasaran  dari  penyuluhan  hukum  bidang  keperdataan  dalam  rangka  pengabdian kepada masyarakat meliputi masyarakat secara keseluruhan baik perempuan maupun laki- laki, terdiri dari perangkat desa maupun sesepuh desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa, maupun  masyarakat  desa,  dengan  harapan  bahwa  pemahaman  tentang  kesetaraan  dan keadilan perempuan yang terwujud melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap hak- hak  perempuan  dalam  pembangunan  desa  dapat  terwujud  sehingga  kedepannya perempuan  sebagai  modal  pembangunan  dapat  turut  berpartisipasi  aktif  dalam pembangunan, tidak hanya menikmati hasil pembangunan tetapi juga turut terlibat dapat pembangunan,  tanpa  merasa  hak-haknya  sebagai  perempuan  terabaikan  atau  dilanggar sehingga kedepannya desa Rumberu dapat menjadi desa yang ramah perempuan dan anak

## 2. Metode Pengabdian
Penyuluhan  hukum  perdata  mengenai  pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak perempuan  dalam  pembangunan  di  desa  yang  dilakukan  dalam  rangka  pengabdian
6 Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Inamosol dalam angka tahun 2020, https://sbbkab.bps.go.id/publication.html?=kecamatan+inamosol&Publikasi%,
kepada masyarakat di desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, dilakukan dengan cara ceramah oleh masing-masing pemateri. terdapat  empat pemateri yang memberikan materi terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan,  dimana  masing-masing  pemateri  diberikan  waktu  untuk  menyampaikan materinya,kemudian  setelah  materi  disampaikan  barulah  dipersilahkan  peserta mengajukan  pertanyaan  terkait  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam masyarakat  terutama  yang  berkaitan  dengan  materi  yang  disampaikan,  kemudian pertanyaan  dan  permasalahan-permasalahan  tersebut  dijawab  secara  bergiliran  oleh pemateri sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Pengaturan Hukum Nasional Tentang Hak-Hak Perempuan
Laki-laki  dan  perempuan  diciptakan  Tuhan  dengan  sejumlah  hak  yang  disediakan Tuhan  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya  sebagai  manusia.  sejumlah  hak  tersebut misalnya hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk memiliki harta kekayaan. ketiga  hak  tersebut  merupakan  hak  dasar  sehingga  ketiga  hak  tersebut  tidak  boleh dikurangi atau dihilangkan karena akan mempengaruhi keberadaan sebagai manusia. tidak boleh ada manusia, masyarakat, bangsa atau negara yang boleh meniadakan hak tersebut. Selain ketiga hak dasar tersebut terdapat berbagai hak-hak lainnya yang berlaku sama bagi laki-laki  maupun  perempuan.  akan  tetapi  pada  kenyataannya  selalu  terjadi  perbedaan perlakuan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Perempuan  selalu  ditempatkan  menjadi makhluk kelas dua sehingga perempuan cenderung mengalami ketertinggalan.
Hak-hak  perempuan  telah  diatur  dengan  baik  dalam  berbagai  instrument  hukum nasional,  bahkan  dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia  yaitu  UUD  NRI  1945.  Dalam konstitusi Indonesia saat ini, terdapat banyak sekali hak asasi manusia yang telah menjadi hak konstitusional warga negara karena telah diatur dalam konstitusi, termasuk hak-hak asasi manusia yang merupakan ratifikasi dari instrument internasional hak asasi manusia. Hak  konstitusional  dalam  UUD  NRI  1945  pasca  perubahan  dapat  digambarkan  sebagai berikut: 1) Hak Atas Kewarganegaraan, 2) Hak atas hidup 3). Hak mengembangkan diri 4) Hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih 5) Hak atas informasi 6) Hak atas kerja dan Penghidupan yang layak diatur 7) Hak atas kepemilikan dan perumahan  8) Hak atas Kesehatan dan lingkungan sehat 9) Hak berkeluarga 10) Hak atas kepatian hukum dan keadilan  11)  Hak  untuk  bebas  dari  ancaman,  diskriminasi  dan  kekerasan  12)  Hak  atas perlindungan 13) Hak memperjuangkan hak 14) Hak atas pemerintahan yaitu: Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 7 .
Keseluruhan hak ini menunjukan bahwa perempuan sama halnya dengan laki-laki telah dilindungi hak-haknya secara konstitusional. hal ini ditunjukan dengan adanya frasa “setiap  warga  negara….”  sehinga  seharusnya  tidak  ada  alasan  untuk  menempatkan perempuan  sebagai  makhluk  kelas  dua  karena  secara  konstitusional  laki-laki  memiliki kedudukan  yang  sama.  Selain  diatur  dalam  UUD  NRI  1945  pengaturan  tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan
7 Ashin Thohari, Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 103- 106.
perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  Manusia,    Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  yang  kemudian  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik,  terdapat  pula  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga,  serta  ketentuan  perundang-undangan  lainnya  yang  didalamnya  juga mengatur  tentang  hak perempuan. Termasuk juga Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Hal ini menunjukan bahwa, secara hukum hak-hak perempuan telah diatur dengan baik dalam berbagai instrument hukum nasional, dengan demikian hak-hak  perempuan dan  laki-laki  adalah  sama  dalam  hukum  dan  seharusnya  perempuan  dapat  beraktifitas mengembangkan diri, serta menikmati hak-haknya baik dalam hal menikmati hasil atau turut  berpartisipasi  dalam  pembangunan  tanpa  diintimidasi  oleh  siapapun,  karena  hal tersebut  telah  dijamin  dalam  instrument-instrumen  hukum  di  Indonesia.  Namun  pada kenyataannya masyarakat di Negeri Rumberu terutama perempuan belum mengetahui dan memahami akan hak-haknya sebagai perempuan dalam kaitannya dengan pembangunan. Hal  ini  menyebabkan  perempuan  cenderung  tidak  memperjuangkan  haknya  dan terkungkung dalam keadaan mengalami ketidakadilan.

## 3.2 Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan
Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia,  sesuai dengan komitmen masyarakat internasional dalam Deklarasi PBB Tahun  1993,  maka  perlindungan  pemenuhan  dan  penghormatan  hak  asasi  perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik Lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun partai politik dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bahkan warga negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.
Perlindungan artinya segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan  rasa  aman  dalam  pemenuhan  hak-haknya  dengan  memberikan  perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, dengan demikian  setiap  orang  termasuk  perempuan  berhak  atas  perlindungan  hak  asasi  dan kebebasannya. Pemenuhan setiap hak kita juga harus setara untuk semua orang, dan bebas dari  diskriminasi,  sehingga  perempuan  seharusnya  memperoleh  perlindungan  dan pemenuhan hak yang sama porsinya dengan laki-laki.
Permasalahan-permasalahan  ketidakadilan  yang  didasari  oleh  perbedaan  jenis kelamin sebagaimana yang sering dialami perempuan yaitu: a) Marginalisasi yaitu (proses peminggiran/pemiskinan)  dalam kitannya dengan pemiskinan atas perbedaan perempuan dan  laki-laki  yang  disebabkan  oleh  jenis  kelamin  yang  berbeda,  merupakan  salah  satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh gender. b) Subordinasi adalah keyakinan yang mengganggap salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis yang  lain.  c)  Kekerasan  merupakan  terjemahan  dari  violence  artinya  suatu  serangan terhadap  fisik  maupun  integritas  mental  psikologis  seseorang  yang  dilakukan  terhadap jenis  kelamin  tertentu.  Bentuk  dari  adanya  kekerasan  ini  seperti  pemerkosaan,  dan
pemukulan  hingga  pada  bentuk  yang  lebih  halus  seperti;  pelecehan  dan  penciptaan ketergantungan.  Kekerasan  terhadap  perempuan  cenderung  terjadi  karena  stereotype gender.  d)  Stereotipe adalah  pelabelan  atau  pandangan  negatif  terhadap  kelompok  atau jenis  tertentu.  Banyak sekali  bentuk  stereotip  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  diletakan pada  umumnya  kaum  perempuan  sehingga  berakibat  menyulitkan,  membatasi, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan.

## Gambar 1 Foto pada saat Kegiatan Pengabdian Berlangsung
Misalnya  pandangan  terhadap  kaum  perempuan  yang  tugas  dan  fungsinya  hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtangaan. Lebel perempuan sebagai ibu rumah tangga menjadi merugikan ketika perempuan hendak aktif  dalam  kegiatan  yang  meliputi  ruang  lingkup  laki-laki  seperti  politik,  bisnis  atau birokrat.  Pandangan  yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  kaum  superior  serta  adanya pembagian peran dalam keluarga menyebabkan perempuan-perempuan di Desa Rumberu cenderung  mengalami  kekerasan  terutama  dalam  lingkung  keluarga.  kurangnya pengetahuan  tentang  bahaya  pernikahan  diri  dalam  kaitannya  dengan  kesehatan  alat reproduksi juga menjadi permasalahan yang dialami oleh perempuan di Desa Rumberu, demikian  juga  bahwa  kurangnya  pengetahuan  dan  informasi  karena  rendahnya  tingkat pendidikan  dan  keterbatasan  informasi  tentang  kesetaraan  dan  hak-hak  perempuan menyebabkan perempuan ada dalam kondisi keterbelakangan dan tidak berpartisipasi aktif dalam pembangunan karena menganggap hal tersebut bukanlah merupakan wilayah atau tanggung jawabnya, pandangan ini juga menyebabkan perempuan hanya dapat menerima setiap  perlakuan  buruk  baik  steretipe,marginal,  beban  kerja  ganda,  subordinasi  bahkan kekerasan yang dialaminya sebagai suatu hal yang biasa.
Sehubungan dengan itu sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak- hak  perempuan  maka  pada  tataran  implementasi,  bukan  hanya  diperlukan  peraturan perundang-undangan  dan  HAM  yang  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap perempuan,  tetapi  juga  memastikan  terlaksananya  peraturan  perundang-undangan tersebut,  melalui  kegiatan-kegiatan  sosialisasi  dan  penyuluhan.  Selain  juga  diperlukan program-program pemberdayaan dan pelindungan terhadap perempuan yang diharapkan
dapat  menghapus permasalahan-permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan yang selalu  terjadi  sehingga  dapat  tercipta  keadilan  dan  kesetaraan  yang  mengarah  pada meningkatnya kesejahteraan perempuan desa.

## Gambar 2 Foto Bersama setelah Kegiatan Pengabdian Berakhir
Dengan dilakukannya penyuluhan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai  pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam  pembangunan  di desa, diharapkan akan merubah pemahaman masyarakat pada umumnya tetapi terutama perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang  termasuk  menikmati  hasil  dari pembangunan  tersebut.  Adapun  tahapan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini dimulai  dengan  tahapan  penentuan  tema  yang  akan  disampaikan,  disesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat maka pada awal kegiatan, tim melakukan pra survey kepada masyarakat di lokasi  pengabdian,  dengan  harapan  agar  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang dilakukan  lebih  bermanfaat  dan  dapat  diterima  oleh  anggota  masyarakat  di  lokasi pengabdian.  dari  hasil  pra  survey  yang  dilakukan  ditemukan  hal-hal  yang  seharusnya dijelaskan kepada masyarakat. Sesuai dengan tema yang ditentukan berdasarkan kegiatan pra survey  yakni pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan di  desa  Rumberu  Kecamatan  Inamosol  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  maka  target kegiatan ini yakni agar ada kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan serta semakin terpenuhinya hak-hak perempuan dan pada akhirnya semakin berkurangnya ketidakadilan  terutama  kekerasan  kepada  perempuan,  sehingga  diharapkan  kelak  desa Rumberu dapat menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak, sedangkan bagi kalangan akademisi, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya merupakan perwujudan  dari  tugas  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  tetapi  juga  dapat  meningkatkan kualitas  keilmuan  para  dosen  khususnya  dosen-dosen  dilingkup  Hukum  Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

## 4. Kesimpulan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah  satu perwujudan tugas Tri Dharma  dosen  untuk  menjalankan  perannya  terutama  untuk  membantu  menyelesaikan persoalan-persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat  terutama  mengenai  hak-hak  perempuan dan  kesetaraan  serta  keadilan  gender.  Melalui  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat
dengan  penyuluhan  hukum  yang  didalamnya  membahas  pentingnya  pemenuhan  dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan desa di desa Rumberu Kecamatan Inamosol  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  diharapkan  dapat  tercipta  kesetaraan  dan keadilan dalam melaksanakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan baik bagi laki-laki maupun perempuan, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Kegiatan  penyuluhan  hukum  di  Desa  Rumberu  Kecamatan  Inamosol  Kabupaten Seram  Bagian  Barat  Merupakan  bagian  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat bagian  Keperdataan  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura  semester  ganjil  tahun  2021. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,  ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada:  Pemerintahan  Kabupaten  Seram  Bagian Barat, Pejabat Desa Rumberu beserta Perangkat BPD, tokoh masyarakat maupun segenap masyarakat Desa Rumberu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

## Referensi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Inamosol dalam angka tahun
2020, https://sbbkab.bps.go.id/publication.html?=kecamatan+inamosol&Publikasi%,
Beauvoir,  Simone  De.  Second  Sex  Kehidupan  Perempuan.  Yogyakarta:  Narasi-Pustaka Promethea, 2019.
Hehanussa,  Deassy  J  A,  and  Yonna  Beatrix  Salamor.  “Membangun  Kesadaran  Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Sabdamas 1, no. 1 (2019): 292–97.
Lakburlawal, Mahrita Aprilya. “Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat.” Universitas Hasanuddin, 2021. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194/.
Lakburlawal, Mahrita Aprilya. “Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi  Pada  Desa  Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya).” SASI 20, no. 2 (2014): 36– 46.
Savitri,  Niken.  HAM  Perempuan-Kritik  Teori  Feminis  Terhadap  KUHP.  Bandung:  Rafika Aditama, 2008.
Thohari, Ashin. Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2016.