## TRANFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA PANCANA MELALUI EVALUASI MUTU PELAYANAN DEMI TERCAPAINYA DESA SWASEMBADA
Fatmawada S 1) *, Haerana 2) , M. Saleh Laha 3) , Darlin 4)
1,3,4) Administrasi Publik IISIP Yapis Biak, 2) Administrasi Publik Unismuh Makassar fatmawadha@gmail.com 1)* Received: 24-09-2023 Accepted: 15-10-2023 Published: 28-10-2023

## Abstrak
Pemerintah  harus  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak  masyarakat  sipil  melalui  upaya penyelenggaraan  pelayanan  publik  berkualitas.  Upaya  melalui  evaluasi  mutu  pelayanan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk meninjau keberhasilan setiap wilayah dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  sesuai  aturan  yang  berlaku  khususnya  disub  unit  kecil seperti desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengukur keberhasilan pelayanan Desa Pancana menggunakan tolak ukur Permendagri No.7 tahun 2017 demi terwujudnya desa swasembada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik  pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan yang terdiri dari  observasi  dan  wawancara  serta  studi  dokumentasi.  Analisis data menggunakan teknik deksriptif analisis yakni menganalisis lebih dalam mengenai evaluasi mutu pelayanan di desa Pancana melalui satu indikator khusus yaitu Permendgari No.2 Tahun 2017. Berdasarkan hasil  penelitian bahwa 1) penerapan  Standar Pelayanan Minimal Desa sesuai Permendagri No.2 Tahun 2017 sudah berjalan dengan maksimal, setiap indikator SPM telah terpenuhi 2) Desa Pancana telah dapat dikategorikan sebagai desa swasembada di Kabupaten Barru dari sekitar  40  desa,  tidak  hanya  itu  upaya  aparat  pemerintah  desa  menggiring  desa  Pancana sebagai Desa swasembada diwujudkan dengan menjadikan desa Pancana sebagai desa wisata. Kata kunci: Pelayanan; Standar Pelayanan Minimal Desa; Desa Swasembada.

## TRANSFORMATION OF PANCANA VILLAGE GOVERNANCE THROUGH SERVICE QUALITY EVALUATION TO ACHIEVE VILLAGE SELF-SUFFICIENCY

## Abstract
The government must fulfill the basic needs and rights of civil society through efforts to provide quality public services. Efforts through evaluating service quality are one of the right steps to review the success of each region in providing public services in accordance with applicable regulations,  especially  in  small  sub-units  such  as  villages.  The  aim  of  this  research  is  to measure the success of Pancana Village services using the benchmarks of Minister of Home Affairs Regulation No. 7 of 2017 in order to realize a self-sufficient village. This research uses descriptive  qualitative  methods.  The  data  collection  techniques  used  by  the  author  in  this research are literature study, field study consisting of observation and interviews as well as documentation  study.  Data  analysis  uses  descriptive  analysis  techniques,  namely  analyzing more deeply the evaluation of service quality in Pancana village through one special indicator, namely Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2017. Based on the research results, 1) the  implementation  of  Village  Minimum  Service  Standards  in  accordance  with  Minister  of
Home  Affairs  Regulation  No.  2  of  2017  has  been  running  smoothly.  maximum,  every  SPM indicator  has  been met  2) Pancana Village  can  be categorized as a self-sufficient  village in Barru  Regency  out  of  around  40  villages,  not  only  that,  the  efforts  of  village  government officials  to  make  Pancana  village  a  self-sufficient  village  are  realized  by  making  Pancana village a tourist village.
Keywords: Service; Village Minimum Service Standards; Self-Sufficiency Village.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pelayanan  publik merupakan  upaya  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap warga  negara  atas  barang,  jasa  dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik,  (Maryam, 2016).  Pemerintahan  desa  dinilai  lebih efektif  mengatasi  problematika  wilayah dibanding pemerintahan kabupaten.
Sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  Dalam
Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  114
Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan  Desa,    menyatakan  bahwa desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan NKRI.
Desa  merupakan  sub  unit  terkecil wilayah  dan/atau  organisasi  pemerintahan berhubungan  langsung  dengan  masyarakat. Unit  ini  memiliki  kewenangan  untuk mengurus  urusan  rumah  tangganya  sendiri dengan itu desa diwajibkan untuk memberikan  pelayanan  publik  yang  prima kepada masyarakatnya. Tidak adanya sistem kontrol/pokok  tolak  ukur  yang  digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan menjadi pomelik desa hingga saat ini. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat  dalam  lingkungan  strategis
globalisasi  dengan  menggunakan  prinsip pemerataan  dan  keadilan  salah  satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM).
Oleh  karena  itu,  untuk  meninjau kembali  tingkat  kualitas pemerintahan  desa digunakan indikator penilaian kinerja organisasi  publik  sebagai  tolak  ukur. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 2  Tahun  2017  Pasal  5  Tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Desa  dibagi  menjadi beberapa  bagian  yaitu  (1)  Penyediaan  dan penyebaran informasi layanan, (2) Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, (3)
Pemberian surat keterangan,
(4)
Penyederhanaan  pelayanan  dan  Pengaduan masyarakat.
Desa  Pancana  merupakan  sebuah desa  yang  ada  di  Kecamatan  Tanete  Rilau Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini sangat tersohor di Sulawesi Selatan karena  merupakan  pusat  sastra  dunia  yang ditulis pujangga asli bugis, Kitab Lagaligo. Desa  Pancana  luasnya  hanya  9,2  km  yang berbatasan  dengan  Kabupaten  Pangkep, Sulawesi  Selatan.  Tapi  sekarang  dikenal dengan  desa  Internasional  di  ujung  Barru (Abubakar,  2019).  Selain  itu,  sistem pemerintahan  desa  ini  tergolong  baik dibandingkan  desa-desa  lainnya  di  Kab. Barru.  Diharapkan  dengan  melakukan evaluasi  sesuai  SPM  desa  yang  berlaku dapat  menggiring  desa  pancana  menjadi
desa swasembada (desa maju). Berdasarkan analisis  sementara  yang  dilakukan  penulis beberapa indikator penilaian kinerja organisasi publik mengacu pada Permendagri  Nomor  2  Tahun  2017  Pasal  5 belum  sepenuhnya  terlaksana/tersedia  di kantor  Desa  Pancana,  Kec.  Tanete  Rilau, Kab. Barru.
Sebagaimana  yang  pernah  diteliti oleh  (Wulandari,  2017)  dalam  tulisannya yang berjudul “Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Kepala Desa di  Kantor  Desa  Saguling  Kecamatan Baregbeg
Kabupaten Ciamis” yang mengurai  tentang  mutu  pelayanan  desa dengan  tingkat  keberhasilannya  dalam  tiap indikator  Permendagri  No.2  Tahun  2017. (Salamah,  2020)  tentang  “Implementasi Kebijakan  Permendagri  No.2  Tahun  2017 tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Desa (Studi  Kasus  di  Kantor  Desa  Tanta Kecamatan  Tanta  Kabupaten  Tabalong”.
Kemudian,  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Wahyuni,  2018)  “Strategi  Permbedayaan Masyarakat  dalam  Pengembangan  Desa Wisata  Ngallanggeran,  Kabupaten  Gunung Kidul”.
Dari  ketiga  penelitian  tersebut, penulis  mengambil  benang  merah  untuk melakukan penelitian mengenai transformasi  tata  kelola  pemerintahan  demi mewujudkan  desa  Swasembada  di  sebuah wilayah.  Penulis  memilih  Desa  Pancana karena  Desa  Pancana  tergolong  Desa Mandiri  di  Kabupaten  Barru.  Pokok permasalahannya  yaitu  penyediaan  dan penyebaran informasi pelayanan yang belum sesuai standar. Berdasarkan analisis sementara untuk tahap penulusuran dokumen  kependudukan  tidak  tersusun dengan baik. Masyarakat seringkali
terkandala  dalam  pengurusan  administrasi kependudukan  karena  bingung  dengan mekanisme  kerja  meskipun  disediakan platform  digital  yang  bisa  diakses  dimana saja  dan  juga  mengenai  biaya  dan  waktu perizinan  maupun  non-perizinan  belum tersedia. Kedua adalah Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan.
Seperti  buku  tanah  kas  desa, kepastian  luas  kepemilikan  tanah  dan penetapan  keputusan  Kepala  Desa  tentang sketsa kepemilikan tanah sesuai Permendagri  Nomor  2  Tahun  2017  Bab  II Standar  Pelayanan  Minimal  Desa  Pasal  7 poin  ketiga  belum  sepenuhnya  tersedia. Padahal  seharusnya  itu  dibuat  untuk membuat  catatan  khusus  dan  terstruktur sehingga  sewaktu-waktu  masyarakat  ingin melihat dokumen tanah jadi tidak membutuhkan  waktu  yang  lama.  Ketiga adalah  pemberian  surat  keterangan  dari aparat  desa  ke  masyarakat  seringkali terlambat lebih dari 1 (satu) hari kerja sesuai dengan ketetapan SPM desa.
Keempat, penyederhanaan pelayanan  dalam  hal  ini  terkait  dengan penyediaan  sarana,  prasarana  dan/atau fasilitas  pelayanan  desa.  Seperti  tempat loket, ruang tunggu, tempat pembayaran dan fasilitas khusus bagi yang berkebutuhan usia rentan/lansia  dan  ibu  hamil.  Perangkat tersebut  belum  tersedia  di  kantor  desa Pancana.  Dan  yang  terakhir  adalah  aparat pemerintah masih kurang memfasilitasi dan mengkoordinir  pengaduan  masyarakat  itu terlihat  dari  jangka  waktu  pelaporan melebihi 3 (tiga) hari kerja.
Berdasarkan  masalah  diatas  jika dibandingkan  dengan  indikator  penilaian kinerja mengacu pada Permendagri Nomor 2 Tahun  2017  Pasal  5  tentang  standar
pelayanan minimal desa yang seharusnya di terapkan  oleh  aparatur  desa  Pancana,  dapat disimpulkan  masih  kurang  baik.    Mungkin masih banyak faktor penyebab yang menjadi hambatan  dalam  pelayanan  publik  pada akhirnya  berdampak  pada  terhambatnya pelayanan  publik  yang  optimal.  Untuk  itu penulis ingin meneliti sejauh mana penerapan pelayanan disana sehingga dapat dikategorikan  sebagai  desa  mandiri  dan sedang  menuju  pada  pengkategorian  desa swasembada.  Adapun  pengakjian  rumusan masalah  yang  ada  yaitu  1)  Bagaimana penerapan standar pelayanan minimal Desa oleh  aparat  pemerintah  Desa  Pancana Kabupaten Barru 2) Bagaimana upaya aparat desa  Pancana  dalam  menggiring  Desa Pancana menuju Desa Swasembada (maju). Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  yaitu untuk  mengukur  keberhasilan  pelayanan Desa  Pancana  dengan  menggunakan  tolak ukur  Permendagri  No.7  tahun  2017  dalam rangka tercapainya desa swasembada.
Manfaat  praktis  penelitian  ini,  yaitu hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  saran  dan  memberi  rekomendasi kepada instansi yang penulis jadikan sebagai objek  penelitian.  Serta  sebagai  bahan masukan  kepada  pihak  pemerintah  desa seperti  kepala  desa  beserta  aparutur  desa lainya  agar  lebih  meningkatkan  lagistandar pelayanan  minimal  tentang  bagaimana mekanisme pelayanan dikantor desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang dilakukan untuk mengetahui gambaran suatu variabel  secara  terperinci,  tanpa  membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel  lain.  Tujuan dari penelitia deskriptif  Mely  G.  Tan  (Silalahi,  2006)
mengatakan  bahwa:  “Penelitian  deskriptif menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi  adanya  hubungan  tertentu  antara suatu  gejala  dan  gejala  lain  dalam masyarakat. Penelitian deskriptif bisa digunakan baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (tidak berhipotesis) dan menguji hipotesis
(berhipotesis).
Teknik  analisis  data  menggunakan teknik deskriptif analisis. Menurut (Sugiyono,  2018)  deskriptif  analisis  adalah metode menganalisis hasil penelitian sehingga mendapatkan data yang mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan  dat  berupa  studi  kepustakaan dan  studi  lapangan.    Studi  kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajar  buku-  buku  dan  bahan  pustaka lainnya  yang  ada  hubungannya  dengan masalah  yang  sedang  diteliti.    Sedangkan studi  lapangan  penelitian  ini  terdiri  dari observasi, wawancara, dan dokumen. Proses analisis  data  mengacu  kepada  pendapat Miles  and  Huberman  (Sugiyono,  2018) bahwa  aktivitas  dalam  analisis  datayaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Penelitian ini menggunakan dua jenis data  yang  terdiri  dari:  (a)  Data  primer. Menurut (Sugiyono, 2018) data primer yaitu sumber  data  yang  langsung  memberikan data  kepada  pengumpul  data.  Sumber  data primer  salah  satunya  yaitu  berasal  dari wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan  kepada  Bapak  M.  Idris.T  selaku Kepala Desa Pancana, Bapak Asrul Nurdin, S.Pd  selaku  sekretaris  kantor  desa  Pancana
dan  Ibu  Hajerah,  S.Sos  selaku  Kasi pelayanan  Kantor  desa  Pancana.  (b)    Data sekunder.    Menurut  (Sugiyono,  2018)  data sekunder ialah sumber informasi yang tidak langsung  memberikan  informasi  tersebut kepada peneliti, misalnya sumber informasi dari  buku,  jurnal  atau  dokumen  lainnya. Data  sekunder  in  berupa  jurnal  penelitian terdahulu,  laporan,  buku  ataupun  peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil 1. Profil Desa Pancana
Desa Pancana merupakan salah satu desa  dari  Kecamatan  Tanete  Rilau  yang berada  di  Kabupaten  Barru,  Provinsi Sulawesi  Selatan  dengan  kode  Pos  90761. Dari 40 lebih desa yang tercatat dalam data resmi  Kabupaten  Barru,  Desa  Pancana tergolong  desa  yang  lebih  maju  dibanding desa-desa  lainnya.  Tidak  hanya  tersukses dalam pengelolaan dari segi pemerintahannya  saja  tetapi  juga  aparat pemerintah  dan  tokoh  masyarakat  saling berintegritas  untuk  mendorong  kemajuan desa.  Oleh  karena  itu,  Desa  Pancana dinobatkan sebagai desa Mandiri (Idalamat, 2018).
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Lembaga  CIFOR  ( Cente  ForInternational Forestry  Research )  bahwa  Desa  Mandiri merupakan sasaran utama visi pembangunan,  desa  yang  bisa  memenuhi kebutuhannya  sendiri  dan  tidak  semata tergantung  dengan  bantuan  pemerintah. Kalaupun  ada  bantuan  dari  pemerintah, sifatnya  hanya  stimulant  atau  perangsang. Adapun  indikator  dalam  pengembangan
yang  dilakukan  oleh  Desa  mandiri  yaitu mampu melaksanakan pembangunan potensi  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan hidup  di  desa,  pengembangan  kemandirian berusaha dan kewirausahaan  hidup  di  desa, Pengembangan  kemandirian  berusaha  dan kewirausahaan  di  desa,  pengembangan kualitas  SDM  dan  penguatan  kelembagaan masyarakat desa dan pengembangan jejaring dan kemitraan (Tim Pengelola Hutan, 2006).
Desa  Pancana  patut  mendapatkan gelar  sebagai  Desa  Mandiri  dari  PemKab Barru  karena  sudah  memenuhi  standar pengkategorian  desa  Mandiri.  Kemudian yang  menjadi  pertanyaan,  apa  yang melatarbelakangi  desa  Pancana  dikatakan desa  Mandiri?  Berdasarkan  wawancara bersama  Kasi  pelayanan  Kantor  desa Pancana  ditemukan  beberapa  alasan  yaitu pertama,  aparat  pemerintah  desa  bersama tokoh  masyarakat  desa  Pancana  saling bersinegritas  untuk  mengadakan  gotong royong  untuk  membangun  desa.  Kedua, penyediaan  fasilitas  seperti  jalan,  tempat ibadah,  sekolah,  bendungan  sebagai  tempat persinggahan kapal nelayan, tempat pemancingan  dan  budidaya  tiram  sebagai objek  wisata.  Ketiga,  penyediaan  data  dan pengelolaan  pengaduan  masyarakat  yang lebih  akuntabel,  responsif  dan  transparan (terbuka)  kepada  masyarakat.  Keempat, lokasi  desa  yang  strategis  yang  terbentang antara dua geografis wilayah yaitu pegunungan  dan  perairan.  Oleh  karenanya, masyarakat  disana  aktif  sebagai  petani, nelayan dan tambak empang.
Kemajuan  Desa  Pancana  semakin terlihat  ketika  Kepala  Desa  Pancana mengusulkan  gagasan  kepada  PemKab Barru  untuk  menjadikan  Desa  Pancana sebagai  Desa  Wisata.  Nampaknya  hal
tersebut  patut  untuk  menjadi  perhatian pemerintah  Kab.  Barru  karena  melirik sejarah  di  masa  lalu  bahwa  Desa  Pancana merupakan tempat dalam penyediaan fasilitas infrastruktur dengan adanya pembangunan  balai  desa  sebagai  tempat musyawarah bersama masyarakat, bendungan untuk tempat persinggahan kapal nelayan,  tempat  pemancingan  warga  dan lainnya.  Selain  itu,  masyarakat  dan  aparat pemerintah  saling  bersinegritas untuk membangun kegiatan pemajuan desa seperti gotong royong membersihkan jalan tiap hari Jumat,  pusat  sastra  dunia  yang  ditulis pujangga asli bugis, Kitab Lagaligo.
Selain itu, Desa Pancana merupakan tempat  kelahiran  Datu’  Tanete  bernama Retna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa  Matinroe  ri  Tucae  atau  lebih  dikenal dengan  nama  Colliq  Pujie.  Colliw  Pujie merupakan  bangsawan  Bugis  Melayu  lahir tahun  1812-1876.  Seorang  pengarang  dan penulis,  penyunting  naskah  lontara’  kuno, penyalin  naskah  dan  sekretaris  Istana Kerajaan  Tanete  (sekarang  adalah  Kab. Barru,  Sulawesi  Selatan).  Lebih  lanjut, Colliq  Pujie  merupakan  putri  dari  La Rumpang, Raja kerajaan Tanete yang jarang berada  di  istana  dan  menyerahkan  urusan kerajaan  kepada  putrinya  akibat  intimidasi dari  Belanda.  Kegiatan  kerajaan  tanete sepenuhnya  berada  di  tangan  Colliq  Pujie olehnya  dirinya  dianugerahi  sebagai  Datu’ Tanete.  Tiga  karyanya  yang  terkenal  yaitu sejarah  tanete,  Sareq  Baweng,  dan  La  Toa. Sebagai  bentuk  penghargaan  masyarakat pada  perjuangan  Datu’  Tanete  ini, dibangunkanlah  sebuah  monumen  yang berdiri  kokoh  dipusat  lingkungan  Desa Pancana (Wikipedia., 2018).
Sejarah yang mungkin panjang untuk menceritakan bagaimana peran sosok Datu’ Tanete ini tapi sangat membantu masyarakat. Khususnya untuk mengedukasi masyarakat  tentang  bagaimana  kerasnya perjuangan  pahlawan  kita  dulu  dan  juga sampai  sekarang  dapat  memberikan  nilai tambah  untuk  desa  Pancana  karena  dapat dijadikan Desa Wisata karena ikon tersebut. Olehnya,  tidak  hanya  masyarakat  desa Pancana saja yang tahu bagaimana perjuangan  Datu’  Tanete  ini  tapi  juga banyak  orang.  Upaya  Kepala  desa  dan segenap  aparat  desa  untuk  mengagas  desa Pancana menjadi desa wisata patut diapresiasi.  Meskipun  masih  berbentuk formasi  kebijakan  belum  sampai  pada implementasi karena faktor anggaran dimana  dana  desanya  dialihkan  untuk penanganan  bantuan  masyarakat  miskin. Tapi,  bentuk  formasi  itu  dapat  menjadi masukan  untuk  desa  lain  agar  lebih berkembang seperti desa Pancana.
2. Standar Pelayanan Minimal Desa a. Penyediaan data dan penyebaran
informasi pelayanan
Berdasarkan hasil penelitian bersama aparat pemerintah desa Pancana,
Kecamatan  Tanete  Rilau,  Kabupaten Barru tentang Penerapan Standar
Pelayanan  Minimal  (SPM)  Oleh  Kepala Desa di Kantor Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis,
dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Persyaratan teknis
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai persyaratan teknis dalam  penyedian  informasi  data pelayanan  di  peroleh  bahwa  Kantor desa  Pancana  melakukan  pelayanan sesuai  dengan  ketetapan  pemerintah
tingkat atas dari
Kab/Kota.
Persyaratan  teknis  yang  sebagaimana dimaksud yaitu terkait dengan persyaratan  berkas/dokumen  dalam pelayanan.  Adapun  yang  menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan persyaratan teknis yaitu mengacu pada aturan hukum dari Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Barru  dalam  hal  ini ditandatangani oleh Kepala Dinas nya sendiri  Ibu  Hj.  Andi  Rachmawaty, SE.,MM.,  Pub.  Pada  Maret  2018. Persyaratan  pengajuan  pembuatan dokumen antara lain meliputi:
a) Penerbitan Kartu  Keluarga, karena tidak  memiliki  kartu  keluarga dengan melampirkan beberapa persyaratan  yaitu  surat  pengantar (formulir F-1.01), keterangan domisili  dari  desa/kelurahan,  dan akta  kelahiran,  buku  nikah/akta pernikahan, Paspor dan Ijazah atau dokumen lainnya b) Akta perkawinan
Pencatatan perkawinan (non muslim)  dilakukan  di  instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan,  setelah  memenuhi syarat-syarat:  (1)  Surat  penganta,
(2) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka Agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat
kepercayaan,  (3)  KTP  suami  dan isteri, (4) Pas foto suami dan isteri, (5)  Kutipan  akta  kelahiran  suami dan  isteri,  dan  (6)  Paspor  bagi suami atau isteri orang asing
Persyaratan penerbitan dokumen tersebut di atas, nampaknya
sudah  dipasang  berbentuk  spanduk yang  ditempel  didinding  pintu  masuk Kantor  Desa  Pancana.  Hal  tersebut merupakan  salah  satu  contoh  bahwa aparat pemerintah Desa telah menerapkan  aturan  hukum  yang berlaku  sebagai  standar  pelayanan. Kemudian,  yang  menjadi  tolak  ukur berikutnya  dalam  persyaratan  teknis yaitu penetapan SOP (Standar Operasional Prosedur) di Kantor Desa Pancana yang menyesuaikan terhadap peraturan  SPM  (Standar  Pelayanan Minimum)  Desa  dalam  Permendagri No.2  tahun  2017.  Dengan  ini,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  indikator persyaratan  teknis,  desa  Pancana sudah  terpenuhi  dan  berjalan  dengan maksimal  sesuai  aturan  hukum  yang ada.
2) Mekanisme
Berdasarkan  hasil  penelitian mengenai  prosedur  pelayanan  yang terdiri dari adanya tahapan dan jadwal pelayanan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemberi pelayanan kepada masyarakat cukup  baik.    Hal  ini  terlihat  dari adanya  tahapan  yang  diberikan  oleh Perangkat  desa  kepada  masyarakat terkait  pelayanan  yang  diberikan. Adapun  prosedur  pelayanan  yang diterapkan yaitu:
a) Pemohon mengisi daftar kunjungan melalui buku tamu yang di sediakan oleh bagian kasi pelayanan
b) Pemohon mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan di loket pelayanan
c) Jika  pengaduan  berkaitan  dengan permohonan  izin  pada  lembaga tingkat  Kab/Kota,  maka  petugas
membantu pemohon untuk membuatkan surat pengantar. Misalnya  dalam  pembuatan  surat izin pembangunan yang memerlukan IMB. d) Dalam  hal  informasi  yang  tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy). Petugas  informasi  pada hari  yang  sama  mengirimkan informasi tersebut ke email pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen
elektroniktanpa memungut biaya
e) Petugas  informasi  menggandakan (fotokopi)  informasi  yang  diminta dan memberikan informasi tersebut kepada  pemohon  sesuai  dengan waktu yang termuat atau selambat- lambatnya 2 hari kerja
f) Setelah memberikan informasi fotokopi, petugas informasi
meminta permohonan tanda tangan kolom penerimaan informasi dalam registrasi permohonan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hajerah, S.Sos, selaku Sekretaris Kantor Desa
Pancana dengan pertanyaan,
bagaimana proses pelayanan di kantor
Desa Pancana?
“Untuk  pelayanannya  sendiri  itu,
ketika masyarakat melakukan pengaduan kami melayaninya dengan baik.  Kami  juga  menyediakan  kotak saran/kritik didepan pintu masuk agar memudahkan  kami  untuk  melakukan evaluasi  kerja.  Dan  juga  apabila,  ada masyarakat  yang  membutuhkan  ttd kepala  desa,  sementara  kepala  desa tidak  ada  ditempat.  Itu  bisa  dibantu
dengan  diwakilkan  oleh  Saya  sendiri sebagai sekretaris desa. Jadi, pengaduan masyarakat itu lebih cepat terselesaikan”,
Berdasarkan  asil  wawancara tersebut  di  atas,  disimpulkan  bahwa aparat  pemerintah  Desa  Pancana selain menyediakan perangkat  berupa fasilitas  yang  lengkap  seperti  kotak saran/kritik juga membuka akses bagi masyarakat  agar  dapat  beraspirasi senyaman mungkin tanpa adanya rasa cemas. Karena mereka lebih mementingkan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat terlebih dahulu.
3) Penelusuran  dokumen  pada  setiap tahapan proses
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis penulis terkait dengan penelusuran dokumen, sudah terpenuhi dengan baik. Dengan penggunaan
teknologi untuk pendataan semua dokumen masyarakat  dapat  dikelola  dan  sangat minim  sekali  terjadinya  kehilangan dokumen. Sebelum meneruskan pengaduan  kepada  Kepala  Desa,  kasi pelayanan  melakukan  penelusuran dokumen masyarakat. Agar mencegah adanya ketidaksesuaian dokumen sebelum di input di database penduduk dan  kearsipa  dengan  ini  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  indikator penelusuran dokumen sudah terpenuhi dan  terlaksana,  jadi  tidak  ada  lagi hambatan masyarakat dalam melakukan  pengaduan  karena  semua sudah terstruktur tidak seperti dugaan sebelumnya.
4) Biaya  dan  waktu  perizinan  dan  non perizinan;
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang terdiri dari ketepatan waktu penyelesaian  pelayanan,  ketepatan waktu  tunggu  pelayanan  dan  cepat atau lambat pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa cukup baik hal ini terlilhat dari ketepatan waktu pelayanan  tergantung  adanya  Kepala Desa di tempat atau tidak sehingga jika Kepala  Desa  berada  di  tempat  proses pelayanan  akan  cepat,  begitupun sebaliknya.    Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  (Ratminto,  2016)  bahwa: “Waktu penyelesaian pelayanan berkaitan  dengan  jangk  waktu  dan kecepatan penyelesaian suatu
pelayanan publik mulai dari
dilengkapinya atau dipenuhinya
persyaratan teknis dan/ atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan”.
Dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan waktu penyelesaian  sudah  tergolong  sangat baik. Yaitu dapat dilihat dari wawancara  yang  dilakukan  penulis sebelumnya  bersama  Sekretaris  desa Pancana.  Terkait  dengan  keberadaan Kepala  Desa  ketika  ada  masyarakat yang  mengajukan  pengaduan.  Jika Kepala  Desa  tidak  sedang  berada ditempat  maka  bisa  diwakilkan  oleh sekdes  Pancana.  Hal  itu  dilakukan, agar  mencegah  adanya  kelambatan dalam  proses  pengaduan  masyarakat. Penelusuran lebih lanjut di kantor desa Pancana  yang  dilakukan  penulis,
ditemui bahwa ketika ada masyarakat yang  mengajukan  permohonan  maka hari  itu  juga  dapat  diproses.  Tetapi tergantung  dengan  jenis  pengaduan yang  ada.  Misalnya,  pengaduan  yang berkaitan  dengan  jual  beli  tanah,  jika antara  kedua  belah  pihak  sedang  ada diluar  desa  maka  itu  juga  dapat menghambat  proses  pengaduan.  Jika itu  tidak  terjadi,  aparat  desa  Pancana dapat menyelesaikan pengaduan lebih cepat  dengan  memberikan  surat pengantar jual-beli tanah. Hal ini dapat menunjukkan  bahwa  desa  Pancana sudah  memenuhi  salah  satu  indikator dalam SPM desa.
Selanjutnya,  terkait  dengan biaya  pelayana  terdiri  dari  adanya kepastian dan rincian biaya pelayanan yang  harus  diinformasikan  dan  biaya pelayanan yang terjangkau sudah baik, karena  memang  tidak  ada  peraturan yang  mengharuskan  masyarkat  untuk membayar  biaya  pelayanan  kepada Perangkat Desa, hal ini sejalan dengan pendapat  (Ratminto,  2016)  bahwa “Biaya  pelayanan  dipungut  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-  undangan  yang  telah ditetapkan”. Seingga dapat
disimpulkan  bahwa  dimensi  terkait biaya  pelayanan  cukup  baik.    Hal  ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa tidak ada biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk melakukan pelayanan.  Terkait hal ini Perangkat  Desa  sudah  mematuhi peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.    Dimensi  ini  memungkinkan tercapainya penerapan standar pelayanan minimal.
b. Penyediaan  data  dan  informasi  dalam administrasi kependuduka dan pertanahan Penyediaan  data  dan  informasi terkait dengan
administrasi kependudukan  dan  pertanahan  sudah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil penelusuran  melalui  praktik  lapangan ditemukan  bahwa  data  kependudukan sudah  tertera  dan  tersimpan  dalam kearsipan pada bagian kasi pemerintahan. Setiap bulan kasi pemerintahan melakukan pendataan dengan cara mengaktifkan fungsi setiap kepala dusun untuk  memberikan  laporan  bulanan mengenai  penduduk  desa.  Jadi  setiap bulan ada rekap jumlah penduduk baik itu penduduk yang masuk, keluar, kelahiran dan  kematian.  Selain  menyimpan  dalam dokumen  kearsipan  kantor  desa.  Aparat desa Pancana juga mengaktifkan pemberian  informasi  melalui  layanan terpadu berbasis teknologi agar
pelayanan  lebih  transparan  dan/atau terbuka kepada masyarakat.
Salah  satu  perangkat  layanan berbasis teknologi yang telah dikembangkan  oleh  aparat  pemerintah desa  Pancana  yaitu  profil  digital  desa yang  dapat  diakses  melalui  laman profil.digitaldesa.id . Didalam web tersebut disajikan banyak sekali informasi  tentang  desa  Pancana  tersebut antar  lain  profil  aparat  pemerintah  desa, infografis,  IDM,  belanja  desa  dan  berita desa.  Semua  itu  disajikan  dalam  satu platform  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat  desa  Pancana  kapanpun  dan dimanapun bahkan ketika mereka sedang berada  diluar  desa  mereka.  Berdasarkan analisis penulis, dibanding web desa lain
yang  sering  didapati,  web  desa  Pancana ini lebih transparan karena data-data yang disajikan  disana  selalu  di  update. Misalnya  soal  anggaran  belanja  desa, disana disajikan lengkap rincian nominal biaya yang dikeluarkan aparat pemerintah desa  baik  itu  mengenai  anggaran  untuk penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
pemberdayaan  masyarakat  desa  dan penanggulangan bencana/keadaan mendesak. Selanjutnya, mengenai
penyediaan informasi pertanahan.
Berbicara  persoalan  tanah,  tidak  lekas dengan problematika akta jual-beli, tanah warisan, akta tanah dan  lain sebagainya. Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis, tidak  ditemukan  masalah  apapun  terkait pertahanan. Sebagaimana pendapat Sekretaris  Kantor  Desa  Pancana  Bapak
Asrul Nurdin, S.Pd “Untuk  pengurusan  surat  menyurat terkait
pertahanahan itu,
Alhamdulillah  tidak  ada  masalah apapun.  Kami  membantu  masyarakat untuk  mengurus  penerbitan  surat tanah.  Biasanya  kendala  nya  itu  dari masyarakatnya sendiri. Paling banyak itu datang untuk melakukan penerbitan  surat  izin  pembangunan, kan  sekarang  itu  sudah  harus  ber- IMB.Nah,  kita  bantu  mereka  untuk buat  surat  pengantarnya  agar  nanti mudah  di  urusnya  ketika  ke  kantor pusat Kab. Barru. Lebih dari masyarakat sendiri, kami tidak memiliki  kendala  apapun  terkait pengelolaan surat tanah”,
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa dalam proses pengurusan surat menyurat tanah  tidak  ada  masalah.  Sementara  itu, adapun  laporan  jumlah  penduduk  yang penulis  dapatkan  melalui  website  resmi desa  Pancana  yang  ter-update  setiap bulannya.  Dimana  total  penududuk  ada 3.759 yang terdiri dari 1.855 laki-laki dan
1.904 perempuan. Adapun untuk pendataan  pertanahan  penduduk  Desa Pancana dibagi  dalam beberapa kategori berikut  yaitu  lahan  pertanian  dalam  hal ini  tanaman  pangan  sebanyak  204 keluarga  memiliki  tanah  seluas  kurang dari  10  ha,  untuk  lahan  perkebunan sebanyak  606  keluarga  memiliki  tanah dengan  jumlah  total  luas  perkebunana sebanyak  1437  ha,  luas  tanaman  pakan ternak  (rumpuh  gajah,  dll)  sebanyak 52,00 ha.
c. Pemberian surat keterangan
Pemberian surat keterangan
kepada  masyarakat,  pemerintah  desa menggunakan  tata  naskah  dinas  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pemerintah daerah kabupaten/kota  belum  menetapkan  tata naskah  dinas  untuk  desa,  Bupati/Wali Kota menetapkan tata naskah dinas untuk desa dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Sehingga dapat dismpulkan bahwa dalam proses  pemberian  surat  keterangan  tidak ada  masalah  karena  aparat  pemerintah tidak melakukan surat menyurat persoalan  data  informasi  masyarakat melainkan langsung
melakukan pengurusan di kantor agar tidak memakan waktu  yang  lama,  lagi  pula  masyarakat dapat  menjangkau  kantor  pelayanan kapanpun dimanapun kecuali jika sedang tidak berada di dalam desa.
d. Penyederhanaan pelayanan
Untuk  penyederanaan  pelayanan
dilakukan  melalui  penugasan  sebagian pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  kepada  desa  dibidang pelayanan dasar.
1) Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui pembagian kewenangan  yang  berupa  struktur organisasi.
Berikut ini gambaran struktur organisasi kantor Desa Pancana:
Gambar 1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Pancana Kabupaten Barru
Sumber : Kantor desa Pancana
2) Penugasan  kepada  desa  dimaksud disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia di desa, dilaksanakan secara selektif, dan tersedianya  sarana  dan  prasarana pendukung,  dinilai  efisien  dan  efektif apabila dilaksanakan oleh desa, dilaksanakan  secara  selektif  dan
tersedianya  sarana  dan  prasarana, yaitu:
a) Tempat/loket pendaftaran dan
pelayanan pengaduan Gambar 4. Tempat Loket Pelayanan dan Kotak Saran
Sumber: Kantor Desa Pancana
b) Tempat/loket pendaftaran dan pelayanan pengaduan
Gambar 5. Tempat Pendaftaran dan Pelayanan Pegaduan
Sumber: Kantor Desa Pancana
c) Tempat penyerahan dokumen.
Gambar 6. Tempat Penyerahan
Dokumen Sumber: Kantor Desa Pancana
d) Ruang  tunggu  dan  perpustakaan desa Gambar 7.  Ruang Tunggu &
Perpustakaan Dokumen
Sumber: Kantor Desa Pancana
e. Pengaduan masyarakat
Pengaduan masyarakat merupakan  sarana  umpan  balik  bagi pemerintah  desa  guna  meningkatkan kualitas  pelayanan.    Pemerintah  desa memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan  masyarakat  paling  lama  3 (tiga) hari kerja. Sebagaimana
penyampaian  Kepala  Desa  Pancana
Bapak  Muh.  Idris.T.  tentang  bagaimana proses  pengaduan  masyarakat  di  desa
Pancana?
“Alhamdulillah,  kalau  terkait  dengan pengaduan masyarakat. Mungkin kami jarang menerima pengaduan dari masyarakat.  Bukan  berarti  kinerja kami tidak bagus. Tapi, itu secara tidak langsung  menilai  bahwa  masalah masyarakat dapat teratasi dengan baik. Artinya,  kami  sudah  memberikan
pelayanan yang prima. Selain itu, kami juga  mengaktifkan  yang  namanya musyawarah.  Balai  desa  didepan kantor  ini  contohnya,  itu  merupakan bentuk pelayanan kami pada masyarakat. Kami membangun tempat,  dimana  disana  masyarakat dapat mengajukan aspirasinya/tanggapannya
atau kritikannya  terhadap  pelayanan  yang mereka terima”,
Dari  pernyataan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  pengaduan masyarakat  aparat  desa  Pancana  tidak hanya  memberikan  pelayanan  di  Kanto Desa Pancana tapi juga sistem pemerintahan bersih diwujudkan dengan cara mengadakan musyarawarah bersama. Terlebih lagi bahwa ada jadwal tetap  untuk  kegiatan  tersebut.  Sehingga, sewaktu-waktu masyarakat dapat menyampaikan langsung aspirasinya didepan  semua  aparat  pemerintah  desa Pancana dan bisa saling bertukar pikiran dengan masyarakat yang lain.
Berikut  ini  jenis-jenis  pengaduan yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara  bersama  Ibu  Hajerah,  S.Sos selaku  Kasi  Pelayanan  Kantor  desa Pancana,  yaitu  pengaduan  terkait  BLT (Bantuan  Langsung  Tunai),  pengaduan kenakan  pajak  pembangunan  (PBB), pengaduan  masalah  tanah,  pengaduan rumah  masyarakat,  dan  pengaduan masalah kepengurusan KTP, KK dan lain sebagainya.

## Desa Pancana Menuju Desa Swasembada
Desa  wisata  merupakan  sebuah kawasan  pedesaan  yang  memiliki  beberapa karakteristik  tertentu  untuk  menjadi  tujuan wisata.  Pariwisata  Inti  Rakyat  (PIR)  dalam
(Hadiwijoyo,  2012)  mendefinisikan  desa wisata sebagai suatu kawasan pedesaan yang menawarkan  keseluruhan  suasana  yang mencerminkan keaslian perdesaan termasuk komponen  kepariwisataan.  Desa  Pancana merupakan  salah  satu  kawasan  yang memiliki  karakteristik  khusus  sehingga dapat  dikategorikan  desa  mandiri.  Kepala Desa  Pancana  tidak  hentinya  membuat program  kebijakan  untuk  mendongkrak perkembangan  desa,  salah  satu  contohnya adalah  mewujudkan  desa  Pancana  menjadi desa wisata.
Desa  wisata  untuk  Desa  Pancana telah  diprogramkan  oleh  pemerintah  desa Pancana  mulai  tahun  2020  dan  sekarang telah  berada  pada  tahap  proses  perumusan. Pada  tahun  2018  Kepala  Desa  Pancana melakukan studi banding ke beberapa daerah yang terkenal dengan pariwisatanya contohnya Yogyakarta dan Bandung. Hal itu menunjukkan bagaimana kiat aparat pemerintah  desa  dalam  mewujudkan  desa Pancana  sebagai  desa  Wisata.  Salah  satu contoh  desa  wisata  yang  sudah  mulai terbangun di desa Pancana adalah balai desa. Balai  desa  merupakan  rumah  masyarakat dimana sebagai tempat perkumpulan masyarakat  desa  untuk  berbagai  fungsi seperti  musyarawarah  dan  diskusi  bersama aparat  desa.  Konsep  bangunan  yang mencerminkan  budaya  sejarah  desa  dapat dikategorikan sebagai desa wisata.
Tidak  hanya  balai  desa,  beberapa inovasi  program  yang  memungkinkan  bisa dijalankan  dilihat  dari  letak  geografis  desa Pancana.  Desa  Pancana  terletak  antara  dua cakup geografis antara pegunungan disebelah  timur  dan  perairan  di  Barat.  Di perairan  dapat  di  inovasikan  dengan pengadaan tubin bambu sebagai pembangkit
listrik tenaga ombak dan budidaya biota laut seperti  penanaman  tumbuhan  laut  untuk mencegah erosi. Di daerah pegunungan, bisa dilakukan  inovasi  konservasi  hutan  bambu dan debit embun pertanian. Dan yang paling penting adalah pembangunan TPA (Tempat Pembuangan  Akhir)  yang  merupakan  salah
satu  tempat  yang  sering  menjadi  polemik warga  desa  khususnya  di  desa  Pancana. Beberapa  inovasi  tersebut  dapat  menjadi masukan  untuk  aparat  desa  Pancana  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terutama untuk mewujudkan  desa  swasembada berbasis desa wisata.

## Pembahasan
Dalam hasil penelitian terkait indikator persyaratan teknis di desa Pancana, menunjukkan  bawa  telah  terpenuhi  dan berjalan  dengan  maksimal  sesuai  aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan  dengan  mudanya  msyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan penerbitan  dokumen.  Informasi  tersebut dipasang  berbentuk  spanduk  yang  ditempel didinding  pintu  masuk  Kantor  Desa Pancana. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa aparat pemerintah Desa telah menerapkan  aturan  hukum  yang  berlaku sebagai standar pelayanan. Kemudian, yang menjadi  tolak  ukur  berikutnya  dalam persyaratan  teknis  yaitu  penetapan  SOP (Standar  Operasional  Prosedur)  di  Kantor Desa Pancana yang menyesuaikan terhadap peraturan SPM (Standar Pelayanan Minimum) Desa dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017.
Selanjutnya,  aparat  pemerintah  Desa Pancana  selain  menyediakan  perangkat berupa  fasilitas  yang  lengkap  seperti kotaksaran/kritik  juga  membuka  akses  bagi masyarakat agar dapat beraspirasi senyaman mungkin  tanpa  adanya  rasa  cemas.  Karena mereka lebih mementingkan untuk melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat terlebih dahulu. Begitupun dengen indikator penelusuran  dokumen  sudah  terpenuhi  dan terlaksana, sehingga tidak ada lagi hambatan
masyarakat  dalam  melakukan  pengaduan karena semua sudah terstruktur dengan baik.
Untuk  indikator  memberikan  waktu penyelesaian  sudah  tergolong  sangat  baik. Hal  tersbeut  dibuktikan  dengan  keberadaan Kepala  Desa  ketika  ada  masyarakat  yang mengajukan  pengaduan.  Sedangkan  jika kepala  Desa  tidak  sedang  berada  ditempat maka bisa diwakilkan oleh sekdes Pancana. Hal  itu  dilakukan,  agar  mencegah  adanya kelambatan dalam proses pengaduan masyarakat.  Begitupun  dengan  dimensi terkait  biaya  pelayanan  yang  tergolong sudah  cukup  baik  dan  sudah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pelayanan.    Terkait  hal  ini  Perangkat  Desa sudah  mematuhi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.    Dimensi  ini memungkinkan tercapainya penerapan standar pelayanan minimal.
Selanjutnya, dalam proses pengurusan  surat  menyurat  tanah  tidak  ada masalah. Adapun laporan jumlah penduduk yang penulis dapatkan melalui website resmi desa Pancana yang ter-update setiap bulanny yaitu total penududuk sebanyak 3.759 yang terdiri  dari  1.855  laki-laki  dan  1.904 perempuan. Adapun untuk pendataan pertanahan  penduduk  Desa  Pancana  dibagi dalam beberapa kategori berikut yaitu lahan pertanian  dalam  hal  ini  tanaman  pangan
sebanyak  204  keluarga  memiliki  tanah seluas  kurang  dari  10  ha,  untuk  lahan perkebunan sebanyak 606 keluarga memiliki tanah dengan jumlah total luas perkebunana sebanyak  1437  ha,  luas  tanaman  pakan ternak  (rumpuh  gajah,  dll)  sebanyak  52,00 ha.
Untuk proses pemberian surat keterangan tidak ada masalah karena aparat pemerintah tidak melakukan surat menyurat persoalan data informasi masyarakat melainkan langsung melakukan pengurusan di  kantor  agar  tidak  memakan  waktu  yang lama  karena  masyarakat  dapat  menjangkau kantor pelayanan dengan mudah.
Untuk  penyederanaan  pelayanan dilakukan  melalui  penugasan  sebagian pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota kepada desa dibidang pelayanan dasar. Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui pembagian kewenangan yang berupa struktur organisasi.  Selanjutnya,  penugasan  kepada desa disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia di desa, dilaksanakan secara selektif, dan tersedianya sarana  dan  prasarana  pendukung,  dinilai efisien dan efektif apabila dilaksanakan oleh desa,  dilaksanakan  secara  selektif  dan tersedianya  sarana  dan  prasarana,  yaitu tempat/loket  pendaftaran  dan  pelayanan pengaduan,  tempat  penyerahan  dokumen, dan ruang tunggu serta perpustakaan desa.
Berkaitan dengan indikator pengaduan masyarakat, aparat desa Pancana tidak hanya memberikan pelayanan di Kanto Desa  Pancana  tapi  juga  melalui  sistem pemerintahan  bersih  yang  diwujudkan dengan mengadakan musyarawarah bersama. Selain itu, tersedianya jadwal tetap untuk  kegiatan  musyawarah  bersama,
sehingga  sewaktu-waktu  masyarakat  dapat menyampaikan secara langsung aspirasinya terhadap  semua  aparat  pemerintah  desa Pancana  dan  bisa  saling  bertukar  pikiran dengan masyarakat yang lain.

## SIMPULAN
Transformasi tata kelola
pemerintahan  di  desa  Pancana  sudah  tepat untuk dikategorikan dalam desa swasembada.  Hal  tersebut  ditinjau  melalui evaluasi  mutu  pelayanan  di  kantor  Desa Pancana yang sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik melalui upaya untuk melibatkan  masyarakat  dalam  segala  lini kegiatan  aparat  pemerintah,  sehingga  tidak hanya  menunjukkan  kepuasaan  terhadap aparat  pemerintah  tetapi  juga  masyarakat desa. Selain itu, di desa Pancana juga telah dilakukan  upaya  tata  kelola  pemerintahan berbasis kebijakan pemerintah yang diwujudkan  dengan  melalui  upaya  kepala desa  Pancana  serta  aparat  pemerintah  desa yang menjadikan desa Pancana sebagai desa wisata.  Melalui  tata  kelola  pemerintahan tesebut,  mampu  meningkatkan  perekomian masyarakat dan menjadi peluang kerja bagi masyarakat yang umumnya memiliki profesi sebagai petani dan nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, J. (2019). Pancana (di Sulsel), kampung penulis naskah Lagaligo .
Hadiwijoyo. (2012). Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat . Graha Ilmu.
Idalamat. (2018). Desa Pancana - Barru, Sulawesi Selatan .
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Ilmu Politik Dan Komunikasi , 1 , 1–2.

## Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
(PERMENDAGRI) Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Permendagri Nomor 2 tahun 2017 pasal 5 tentang standar pelayanan minimal desa.
Ratminto. (2016). Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model . Pustaka Pelajar.
Salamah, B. S. (2020). Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong).
Administrasi Publik Dan Bisnis JAPB , 3 (2), 1071–1803.
Silalahi, U. (2006). Metode Penelitian Sosial . Unpar Press.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . PT Alfabeta.
Tim Pengelola Hutan, C. (2006). Apa itu desa mandiri? Kalimantan Timur: Center for International Forestry Research.
Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Ngalanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Masalah-Masalah Sosial , 9 (1), 83– 100.
Wikipedia. (2018). Colliq Pujie. Retrieved from id.wikipedia.org:https://id.wikipedia.org/ wiki/Colliq_Pudjie .
Wulandari, L. (2017). Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Oleh Kepala Desa Di Kantor Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Ciamis: unigal.ac.id.