Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10719-17033 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Legislasi Nasional Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022
Erlangga Hamid Putra Zakaria Universitas Sam Ratulangi Email: erlanggazakaria176@gmail.com

## Abstrak
Salah satu upaya dalam melakukan perbaikan aturan hukum yang ada dengan menggunakan konsep Omnibus Law. istilah omnibus law secara resmi diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato yang disampaikan dalam upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019 di dalam Rapat Paripurna MPR-RI. Sampai saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus  baru  diterapkan  dalam  pembentukan  undang-undang  (Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan).  Berbagai  problematika  dalam  pembentukan Omnibus Law  mendorong pihak-pihak untuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan Judicial Review tersebut kemudian dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan bahwa implementasi dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja  harus  ditangguhkan  karena  adanya  cacat  formil  dalam  proses pembuatan Undang- Undang tersebut. Menyikapi hal tersebut, Pembentuk undang-undang kemudian telah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3 Perubahan Kedua).  Undang-undang  ini  menjadi  landasan  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  dapat menggunakan metode omnibus dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Omnibus Law, Sistem Legislasi Nasional
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria

## Abstract
One of the efforts to improve existing legal regulations is by using the concept of the Omnibus Law. the term  omnibus  law  was  officially  introduced  by  President  Joko  Widodo  in  a  speech  delivered  at  the Presidential inauguration ceremony on 20 October 2019 at the MPR-RI Plenary Meeting. Until now, the formation of laws and regulations using the omnibus method has only been implemented in the formation of laws (the Job Creation Law and the Law on Harmonization of Tax Regulations).Various problems in the formation of the Omnibus Law prompted parties to submit a judicial review to the Constitutional Court. The request for Judicial Review was later partially granted by the Constitutional Court. Through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court then determined that the implementation of the Job Creation Law must be suspended due to a formal flaw in the process of making the Law. In response to this, the legislators then stipulated Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (Second Amendment Law P3). This law is the basis for legislators to be able to use the omnibus method in drafting statutory regulations.
Keywords: Omnibus Law, National Legislation System

## PNDAHULUAN
Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia sampai saat ini bercirikan sistem hukum eropa kontinental, disamping berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum islam. Karena dalam penerapannya  Indonesia  cenderung  pada  ajaran  positivisme  hukum,  dimana  hukum  dimaknai sebagai peraturan yang tertulis berisikan norma hukum dan dibuat oleh penguasa yang berwenang serta  adanya  ketaatan  dari  masyarakat  atas  peraturan  tersebut  sesuai  dengan  prosedur pembentukan peraturan yang baku (Ahmad Redi, 2018: 1).
Proses  legislasi  atau  pembentukan  undang-undang  memiliki  kedudukan  strategis  yang menentukan arah pembangunan sebuah negara hukum. Jika di total sampai dengan awal tahun 2023  berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh Peraturan.go.id  jumlah  peraturan  di  Indonesia berjumlah  45.890  dengan  rincian  4.177  peraturan  pusat  (termasuk  di  dalamnya  1.729  undang- undang  dan  217  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  (Perpu)),  18.128  peraturan menteri,  4.923  peraturan  lembaga  pemerintah  non  kementerian,  dan  18.662  Peraturan  daerah. Jumlah  peraturan  perundang-undangan  sebanyak  itu  akan  berpotensi  menimbulkan  masalah overregulasi yang akan menghambat pembangunan.
Salah  satu  upaya  dalam  melakukan  perbaikan  aturan  hukum  yang  ada  dengan menggunakan  konsep Omnibus  Law.  Omnibus  Law  adalah  metode  yang  digunakan  untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subyek atau materi pokok
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai guna menyimpangi suatu norma peraturan. Rancangan peraturan  Omnibus  cenderung  berbeda  dengan  kebanyakan  peraturan  yakni  dalam  hal  jumlah materi muatan yang dicakup, jumlah pasal yang diatur (ukuran), dan sisi kompleksitas muatannya. Biasanya dalam sebuah Undang Undang Omnibus berisi hampir semua substansi materi muatan yang saling berhubungan (Muhammad Azhar, 2019 : 171).
Selama  ini,  dalam  prosedur  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, para pembentuk undang-undang baik Presiden, DPR ataupun DPD dalam prosesnya menggunakan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (UU 12 Tahun 2011/UU P3) sebagai sebuah pedoman sesuai amanat konstitusi Pasal 22 A UUD NRI Tahun 1945. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kedudukan  undang-undang  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan, memiliki kedudukan yang sama di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, keberadaan undang-undang yang dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law, secara tidak langsung menempatkan posisi undang-undang Omnibus Law berada lebih tinggi secara hierarki dibandingkan dengan undang- undang  lainnya  karena  pembentukan  undang-undang Omnibus  Law    cenderung  akan  memiliki output undang-undang payung (Umbrella Act) (Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, 2020: 78).
Berbagai problematika dalam pembentukan Omnibus Law tersebut mendorong pihak-pihak untuk  mengajukan judicial  review  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Permohonan  Judicial  Review tersebut  kemudian  dikabulkan  sebagian  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Melalui  Putusan  Nomor 91/PUU-XVIII/2020,  Mahkamah  Konstitusi  kemudian  menetapkan  bahwa  implementasi  dari Undang-Undang  Cipta  Kerja  harus  ditangguhkan  karena  adanya  cacat  formil  dalam  proses pembuatan  Undang-  Undang  tersebut.  Menyikapi  hal  tersebut,  Pembentuk  undang-undang kemudian telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
Undangan  (UU  P3  Perubahan  Kedua).  Undang-undang  ini  menjadi  landasan  bagi  pembentuk undang-undang  untuk  dapat  menggunakan  metode  omnibus  dalam  menyusun  rancangan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  menurut  penulis,  kehadiran  omnibus  law  berdampak sangat besar dalam sistem legislasi nasional. Menjadi menarik apakah dengan kehadiran omnibus law seketika itu juga akan mereduksi eksistensi dari suatu undang-undang yang materi muatannya memiliki keterkaitan dengan omnibus law tersebut? Kompleksitas materi muatan dari omnibus law tentunya  memiliki  perbedaan  dengan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  pada umumnya, sehingga apakah dalam proses pembentukan omnibus law memiliki perubahan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU P3)? Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis kemudian tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian kali ini yaitu: “PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM LEGISLASI NASIONAL

## MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan undang-undang ( Statue  Approach),  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Jenis  data  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian kali ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruh Omnibus Law Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait a. Omnibus Law dan Konflik Norma Hukum
Secara  definisi, omnibus  law  berarti  satu  aturan  yang  terdiri  dari  banyak  muatan.  Kata omnibus itu sendiri secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak muatan. Artinya pada konteks omnibus  law  sebagai  hukum  atau  dalam  hal  ini  undang-undang,  penekanan  atau  karakteristik omnibus law adalah pada substansi muatan undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu sendiri (Rio Christiawan, 2021: 1-2)
“ Omnibus  Law” atau  istilah  lainnya  yakni  “ Omnibus  Bill ”  adalah Praktik  pembentukan undang-undang  dengan  mengubah  beberapa  undang-undang  sekaligus  dan  dimasukkan  ke
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
dalam satu undang-undang. Dalam sejarahnya, yang dianggap sebagai kasus pertama penerapan metode  ini  ialah  ketika  parlemen  Kanada  mengesahkan  Undang-Undang  Perkeretaapian  yang menggabungkan 2 (dua) dokumen perjanjian ( railway agreements) menjadi satu undang-undang pada tahun 1888. Namun, sebelum kasus ini, ada  pendapat  lain yang mengatakan bahwa yang Amerika Serikat-lah yang terlebih dulu menetapkan omnibus legislative technique bukan Kanada (Jimly Asshiddiqie, 2020: 8).
Pada  abad  ke-19,  Amerika  Serikat  sudah  pernah  membentuk  sebuah omnibus  bill  yang terkait  dengan  peristiwa “ The  Compromise  of  1850” (Kompromi  1850).  Undang-undang  yang dirancang oleh Senator Henry Clay dari Kentucky tersebut mengumpulkan 5 (lima) undang-undang yang terpisah  menjadi  satu kesatuan naskah.  Rancangan Undang-Undang  ini kemudian dikenal sebagai “ The Fugitive Slave Act” dinilai paling terkenal karena menggabungkan 5 (lima) Undang- Undang yang dikecam luas oleh para pendukung penghapusan perbudakan ( abolitionists), tetapi juga  ditentang  oleh  banyak  tokoh  yang  pro  perbudakan.  Namun  pada  akhirnya,  meskipun mendapat penolakan rancangan undang-undang omnibus ini tetap disetujui dan disahkan sesuai dengan maksud dan tujuannya, sehingga  perang saudara   dan  perpecahan  dapat  dicegah dan tertunda satu dekade (Jimly Asshiddiqie, 2020: 8-9)
Di Indonesia, istilah omnibus law secara resmi diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato yang disampaikan dalam upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019 di dalam Rapat Paripurna MPR-RI. Namun jauh sebelum peristiwa tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie, ide omnibus law telah sering di bahas di lingkungan pemerintahan, melalui Focus Group Discussion (FGD)  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  melalui  Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Karakteristik omnibus law mengingat sifat muatannya yang beragam dan tidak khusus maka omnibus  law  seringkali  disebut  sebagai  aturan  pokok  maupun  aturan  payung.  Apeldoorn menjelaskan  bahwa  fungsi  undang-undang  pokok  maupun  undang-undang  payung  adalah sebagai undang-undang konsolidasi atas sebuah tema besar yang pengaturannya terbagi dalam banyak peraturan perundang-undangan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sifat omnibus law sebagai aturan payung adalah untuk mengatasi berbagai persoalan sengketa kewenangan yang terjadi karena tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Dengan terciptanya omnibus law sebagai  aturan  payung  diharapkan  tercipta  keseragaman  aturan  dan  kebijakan  sebagai  bentuk koreksi  atas  berbagai  tumpang  tindih  atau  konflik  norma  yang  mengakibatkan  pertentangan hukum, sehingga sebagian kalangan menyebut omnibus law sebagai metode omnibus.
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
Penulis sepakat jika istilah omnibus law  yang diterapkan di Indonesia, dikatakan sebagai undang-undang  payung/  aturan  payung  selama  menunjuk  kepada  sifat omnibus  law  sebagai sebuah  teknik  pembentukan  undang-undang.  Namun  penulis  tidak  sepakat  jika  omnibus  law sebagai  sebuah  undang-undang  payung  dimaknai  secara  kedudukan  lebih  tinggi  di  banding undang-undang  tematik  yang  diaturnya.  Karena  Jika  ditinjau  berdasarkan  hierarki  tata  urutan peraturan perundang-undangan, undang-undang sebagai salah satu jenis peraturan perundang- undangan menunjukkan bahwa setiap undang-undang memiliki kedudukan yang sama di bawah Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat.  Sehingga  kedudukan  undang-undang omnibus  law  dengan  undang- undang tematik lainnya adalah sama sebagai sebuah undang-undang, namun berbeda dalam sifat dan teknik pembentukannya.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3 Perubahan Kedua), dalam rumusan pasal- pasalnya pun tidak menyinggung terkait kedudukan dari omnibus law dalam hierarki peraturan perundang-undangan  nasional.  Karena  jika  runut  dalam  rumusan  ketentuan  Pasal  64  ayat  (1a) menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dapat menggunakan metode  omnibus.  Metode  ini  dimaksudkan  sebagai  metode  alternatif  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Metode  omnibus  digunakan  dalam  penyusunan  rancangan peraturan  perundang-undangan.  Bukan  dengan  maksud omnibus  law  sebagai  suatu  jenis peraturan perundang-undangan baru yang lebih tinggi di banding undang-undang.
Konsep omnibus  law  dianggap  sebagai  jalan  keluar  pembenahan  permasalahan  yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak ( over regulasi) dan tumpang tindih (overlapping). Menunjuk pada kondisi inkonsistensi norma antarperaturan perundang-undangan, baik yang sama tingkatannya maupun yang berbeda tingkatannya. Konflik norma yang merujuk pada pengertian terjadinya  pertentangan  norma,  yakni  secara  materiel  terjadi  perbedaan  muatan  yang  diatur antarperaturam perundang-undangan, namun keseluruhan norma tersebut masih berlaku dalam masyarakat. Pertentangan norma menimbulkan ketidakpastian karena melahirkan pilihan norma yang berlaku bagi masyarakat. Akibatnya tidak terjadi keseragaman regulasi, lebih lanjut ketidak seragaman aturan tersebut juga berdampak pada aspek penegakan hukumnya.
Penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara normatif  masih  relatif  baru  diterapkan.  Sehingga,  terlalu  terburu-buru  jika  dikatakan  bahwa permasalahan  penataan  dan  penyelesaian  tumpang  tindih  peraturan  perundang-undangan, inkonsistensi  hukum  (konflik  norma)  di  Indonesia  dapat  terselesaikan  secara  instan  dengan
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
menerapkan konsep omnibus  law. Namun seyogyianya upaya dari  pembentuk undang-undang baik Presiden maupun DPR dapat diapresiasi sebagai sebuah tujuan yang mulia, yaitu untuk menata dan mereformasi sistem hukum Indonesia terutama sistem legislasi nasional secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
b. Konsekuensi Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan
1) Omnibus Law Cipta Kerja
Perdebatan  dan  pembicaraan  terkait omnibus  law  di  Indonesia  setidaknya  dimulai  sejak Presiden Joko Widodo menghimbau DPR agar dapat bekerjasama untuk menyusun satu konsep undang-undang yang dapat mengubah beberapa undang-undang seccara sekaligus atau bahkan puluhan undang-undang yang disebut dengan omnibus law. Omnibus Law Cipta Kerja kemudian direalisasikan.  Melalui  pengesahan Omnibus  Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) kemudian disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Omnibus law cipta kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020), kemudian dianulir dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kemudian telah disahkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  menjadi undang-undang (UU Cipta Kerja Tahun 2023).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) dalam pembentukannya menggunakan metode omnibus ( omnibus law) sama seperti UU Cipta Kerja terdahulu. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya undang-undang terkait yang materi muatannya dicakup dalam pasal-pasal Perpu Cipta Kerja. Secara keseluruhan, Sistematika Perpu  Cipta  Kerja  berisi  15  (lima  belas)  Bab,  186  (seratus  delapan  puluh  enam)  Pasal  beserta Penjelasan, mengubah/ menghapus/ menetapkan pengaturan baru terhadap 75 (tujuh puluh lima) undang-undang serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku 3 (tiga) undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Metode Omnibus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2022  menyatakan  bahwa  metode  omnibus  adalah  metode  penyusunan  peraturan perundang-undangan yang memiliki 3 (tiga) kriteria yakni:
1) memuat materi muatan baru;
2) mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundangundangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
3) mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.
Materi muatan baru dalam metode omnibus terdiri dari: a) materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus; dan/ atau b) penambahan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diubah dalam Peraturan  Perundang-undangan  yang  menggunakan  metode  omnibus.  Contoh  materi  muatan baru sebagaimana dimaksud huruf a) yang terdapat dalam Perpu Cipta Kerja adalah ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 178 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang terkait dengan investasi dan kegiatan berusaha.  Kedua  Pasal  ini  merupakan  rumusan  Pasal  baru  yang  muncul  bersamaan  dengan disahkannya Perpu Cipta Kerja. Dan bukan merupakan Pasal yang diambil dari undang-undang lainnya.
Sedangkan Materi Muatan baru sebagaimana di maksud huruf b) merupakan penambahan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diubah melalui omnibus law cipta kerja contohnya dalam Penambahan Pasal 46 A-E ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (Undang-Undang  Sistem  Jamsosnas).  Menurut Penulis, penambahan materi muatan baru tersebut, secara tidak langsung memiliki konsekuensi terhadap  penambahan  jumlah  maupun  struktur  pasal-pasal  di  dalam  Undang-Undang  Sistem Jamsosnas.  Sehingga  dalam  penerapan  keseluruhan  Undang-Undang  Sistem  Jamsosnas,  harus memperhatikan penambahan rumusan Pasal 46 A-E tersebut.
Selain  memuat  materi  muatan  baru,  melalui    metode  omnibus  juga  digunakan  untuk mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai  Peraturan  Perundang-undangan  dengan  syarat  memiliki  jenis  dan  hierarkinya  sama. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) secara hierarki dan materi muatan sama dengan beberapa undang-undang terkait yang materi  muatannya  diubah  oleh  Perpu  Cipta  Kerja.  Materi  muatan  yang  memiliki  keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diubah oleh Perpu Cipta Kerja antara lain  dalam Pasal 81 Bab Ketenagakerjaan  yang  mengubah  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
Pengundangan  Perpu  Cipta  Kerja,  melalui  penerapan  metode  omnibus  juga  melakukan pencabutan  beberapa  undang-undang.  Pencabutan  undang-undang  melalui  Perpu  Cipta  Kerja dilakukan terhadap 3 (tiga) undang-undang, yakni Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad Tahun  l940  Nomor  450  tentang  Undang-Undang  Gangguan  ( Hinderordonnantie);  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Masing-masing undang-undang tersebut secara berturut-turut dicabut melalui Pasal 110, Pasal 116 dan Pasal 185. Pencabutan ketiga undang-undang tersebut juga sekaligus menghilangkan kekuatan m engikat dari ketiganya, melalui narasi “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

## 2) Omnibus Law Perpajakan
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang ini terdiri dari 9 (sembilan) bab dan memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai (BDK Manado, 2022).
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat dikategorikan sebagai omnibus law,  jika  di  lihat  dari  cara  pembentukannya  yang  merangkum  perubahan  terhadap  beberapa undang-undang  terkait  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  perpajakan.  Undang-undang terkait tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  beserta  perubahannya;  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta perubahannya; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Pembentukan  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  secara  metode  dapat dikategorikan  sebagai  sebuah omnibus  law  berdasarkan  materi  muatan  yang  melakukan perubahan  terhadap  beberapa  ketentuan  undang-undang  yang  terkait  di  bidang  perpajakan.
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
Namun menurut penulis secara legalitas tidak memiliki landasan hukum. Karena undang-undang ini  lahir  sebelum  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  yang  menjadi  dasar hukum  bagi  pembentukan  undang-undang  dengan  menggunakan  metode  omnibus.  Jika bercermin  pada  kasus  yang  sama  yakni  pemberlakuan  metode  omnibus  dalam  pembentukan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  maka  secara  formil  pembentukan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan bernasib sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja jika diajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.
2. Implementasi Omnibus Sebagai Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a)  Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dengan  Metode Omnibus
Politik hukum ( rechtspolitiek) nerupakan suatu pilar dalam membangun negara hukum yang demokratis  dan  konstitusional.  Pengertian  politik  hukum  sangat  beragam,  hal  ini  dikarenakan belum adanya kesatuan pandangan para ahli hukum mengenai politik hukum itu sendiri. Secara substansial  adanya  kesamaan  yang  memandang  politik  hukum  merupakan  kajian  ilmu  hukum, namun  beberapa  pakar  hukum  seperti  Sri  Soemantri  yang  memiliki  pandangan  bahwa  politik hukum merupakan bagian dari hukum tata negara. Membuat definisi tentang politik hukum sama tidak  sed erhananya  dengan  membuat  definisi  tentang  “hukum”  atau  “sistem  hukum”,  artinya definisi politik hukum agar sulit dirumuskan dalam rangkaian yang dapat memberikan pengertian yang utuh tentang apa yang sebenarnya didefinisikan (Tanto Lailam, 2017: 156)
Para  ahli  kemudian  memberikan  beberapa  pandangannya  terkait  politik  hukum.  Padmo Wahjono berpandangan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk,  maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk.  Kebijakan  dasar  ini  terkait  dengan pembentukan norma hukum (pembentukan peraturan perundang-undangan), penerapan hukum dan penegakan hukum. Sedangkan Teuku Mohammad Radhie memiliki pandangan bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya  dan  mengenai  arah  hukum,  perkembangan  hukum  yang  dibangun.  Definisi  tersebt sudah  mencakup ius  constitutum  atau  hukum  yang  sedang  berlaku  pada  saat  ini  dan  ius constituendum atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan dimasa mendatang (hukum yang dicita-citakan) (Tanto Lailam, 2017: 157).
Politik  hukum  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tidak  terlepas  dari Putusan  Mahkamah  Konstitusi  91/PUU-XVIII/2020  yang  menyatakan  bahwa  Undang-Undang
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  inkonstitusional  bersyarat  dan  memerintahkan pembentuk  undang-undang  untuk  melakukan  perbaikan.  Keinginan  pemerintah  untuk  tetap menerapkan metode omnibus dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan juga tidak  dapat  dikesampingkan  menjadi  alasan  utama  pemicu  pembentuk  undang-undang  untuk merumuskan  revisi  terhadap  UU  P3.  Untuk  memahami  alasan  pentingnya  penerapan  metode omnibus dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu dipahami aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.
Secara  filosofis,  revisi  UU  P3  dimaksudkan  agar  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang tentu saja output-nya berupa produk hukum peraturan perundang- undangan, dapat mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penerapan metode omnibus memiliki tujuan besar yang  dapat disebut sebagai tujuan konsolidasi. Secara sederhana dapat dipahami  bahwa model omnibus  law  dipergunakan  untuk  mengatur  atau  mengkonsolidasikan  banyak  persoalan untuk  satu  tujuan  besar.  Artinya  dalam  hal  ini  undang-undang  dengan  metode  omnibus dipergunakan  sebagai  bentuk  konsolidasi  maupun  media  penyelesaian  konflik  norma  yang melibatkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  terbentuk  sinergi  antarnorma hukum dan terciptanya kepastian hukum pada satu tema besar yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Tujuan besar dari pengundangan Omnibus Law Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo adalah penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasanya dan investasi. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yakni terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual, sehingga negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi  hak-hak  warga  negara  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak (Penjelasan Perpu Nomor 2 Tahun 2022)
Pada aspek yuridis, tujuan dari omnibus law itu sendiri agar terbentuknya konsistensi regulasi dan konsekuensi hukum yang konsisten sehingga tercipta kepastian hukum. Secara yuridis omnibus law  seringkali  dipergunakan  sebagai  bentuk  perbaikan  atas  konflik  norma  yang  terjadi.  Konflik norma yang dimaksud disini ialah pertentangan maupun inkonsistensi antarperaturan perundang- undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Selama ini meskipun telah diberlakukan pedoman pembentukan peraturan perundang-undang melalui UU  P3,  persoalan konflik norma, tumpang  tindih  aturan  masih  belum  teratasi.  Sehingga  perlu  ada  perbaikan  atas  konflik  norma tersebut, dan metode omnibus dipandang sebagai metode yang paling tepat, efektif dan efisien
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
untuk diterapkan dalam melakukan tindakan perbaikan. Karena kondisi di Indonesia, pada situasi tingginya persoalan konflik norma, banyaknya tumpang tindih aturan yang bermuara pada lahirnya kewenangan pejabat negara yang saling bertentangan, belum lagi benturan kewenangan akibat otonomi daerah, jika kondisi tersebut diselesaikan satu per satu mengikuti pedoman dalam UU P3, maka membutuhkan waktu yang panjang.
Secara  sosiologis,  model omnibus  law  dalam  peraturan  perundang-undangan  selain memberikan  perlindungan  pada  masyarakat  (seluruh  pihak  yang  tunduk  dalam  peraturan perundang-undangan tersebut) juga bertujuan untuk menyelaraskan perilaku masyarakat sebagai reaksi atas berlakunya suatu norma hukum, sehingga masyarakat akan mendapat perlakuan yang sama atas situasi yang sama. Demikian juga masyarakat akan berperilaku sama sebagai respons atas suatu kejadian atau guna mencapai tujuan karena adanya norma yang sama sebagai pedoman.
Menurut Jimly Asshiddiqie, terkait dengan partisipasi masyarakat dampak negatif dari praktik omnibus law/ omnibus bill adalah kualitas partisipasi publik yang menurun; kurangnya kepercayaan kepada parlemen; dan perdebatan di ruang  publik menjadi tidak  fokus  dan tidak terarah.  Oleh karena itu, salah satu bagian penting dalam revisi UU P3 melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2022 ialah  penguatan  keterlibatan  dan partisipasi  masyarakat yang  bermakna ( meaningful  participation).  Penguatan  keterlibatan  dan  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak  untuk  didengarkan  pendapatnya  ( right  to  be  heard);  kedua,  hak  untuk  dipertimbangkan pendapatnya ( right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas  pendapat  yang  diberikan  ( right  to  be  explained).  Pada  akhirnya  omnibus  law  tidak  dapat dilepaskan dari proses politik hukum yang terjadi di Indonesia. Dalam esensinya, politik hukum ini adalah proses perubahan dari hukum yang berlaku pada saat ini ( ius constitutum) menuju pada tujuan yang dicita-citakan ( ius constituendum).
b)  Prosedur  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dengan  Menggunakan Metode Omnibus
Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan model omnibus law dimaksudkan untuk  mengatasi  kondisi  “hiperregulasi”  yang  menyebabkan  konflik  norma  dan  tumpang  tindih aturan  sehingga  berdampak  pada  pembangunan.  Manfaat  lain  pembentukan  peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus dapat mempermudah, menyederhanakan proses, dan meningkatkan produktivitas dalam penyusunan peraturan. Selain itu, pembentukan peraturan
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
perundang-undangan  dengan  metode  omnbus  dapat  secara  efektif  menyelesaikan  berbagai pertentangan norma maupun tumpang tindih aturan yang tersebar dalam banyak aturan.
Dari praktik yang diterapkan di pelbagai negara, menurut Jimly Asshiddiqie dapat diringkas adanya 2 (dua) pola penerapan omnibus law dalam praktiknya, yaitu: 1) Satu undang-undang untuk mengubah banyak undang-undang secara sekaligus dengan mengubah bagian-bagian tertentu dari  undang-undang  itu  tanpa  dilakukan  pencabutan;  2)  Satu  undang-undang  yang mengintegrasikan  beberapa  undang-undang  menjadi satu kesatuan  undang-undang  yang  baru dengan  mencabut  (atau  menyatakan  tidak  berlaku)  semua  undang-undang  lama  yang  terkait tersebut  sekaligus  mengubah  sebagian  materi  undang-undang  lama  tersebut  sesuai  dengan kebutuhan (Jimly Asshiddiqie, 2020: 221).
Pola metode omnibus di Indonesia sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2022  berbeda  dengan  kedua  pola  sebelumnya,  Menurut  penulis  adalah  merupakan gabungan dari kedua pola yang telah dikemukakan di atas. Misalnya dalam Perpu Cipta Kerja (UU Cipta  Kerja  2023),  mengubah  beberapa  ketentuan  dalam  beberapa  undang-undang  tanpa mencabut  keberlakuannya,  antara  lain  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Perseroaan  Terbatas.  Undang-undang  ini  juga sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap 3 (tiga) undang-undang.
Penerapan  metode  omnibus  dalam  prosedur  pembentukan  peraturan  perundang- undangan pada dasarnya tetap mengikuti pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku selama ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  jo.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019.  Namun  terdapat beberapa  perbedaan  dengan  prosedur  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  tematik lainnya menyesuaikan dengan kekhususan dari metode omnibus.
Sampai  saat  ini,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dengan  menggunakan metode  omnibus  memang  baru  diterapkan  dalam  pembentukan  undang-undang  (Undang- Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) tapi menurut penulis kedepannya omnibus law tidak hanya menjadi domain dari undang-undang namun dapat juga diterapkan pada jenis peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Peraturan Daerah. Hal ini juga berpedoman pada Pasal 64 ayat (1a) dan (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang tidak  secara  spesifik  menyatakan  bahwa  omnibus  adalah  sebuah  metode  dalam  penyusunan rancangan  undang-undang,  melainkan  menyatakan  omnibus  adalah  metode  yang  dapat digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria

## SIMPULAN
a. Omnibus  law  berisi  berbagai  macam  substansi  pengaturan  yang  digabungkan  dalam  satu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi berbagai persoalan konflik norma yang tidak mungkin  diselesaikan  satu  per  satu.  Konsekuensi  dari  penerapan  metode  omnibus  dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  selain  memuat  materi  muatan  yang  baru  juga  melakukan perubahan berupa penambahan materi muatan, perubahan materi muatan dari 75 (tujuh puluh lima) undang-undang terkait termasuk mencabut keberlakuan dari 3 (tiga) undang-undang. Sedangkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, secara materi muatan perubahan  menggunakan  metode  omnibus,  namun  dalam  penerapan  metode  omnibus tersebut tidak memiliki legalitas landasan hukum.
b. Implementasi  pembentukan  peraturan  perundang-undang  dengan  menggunakan  metode omnibus ( omnibus law) pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari proses politik hukum yang terjadi  di  Indonesia.  Dalam  prosedur  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  dengan menggunakan metode omnibus pada dasarnya sama dengan prosedur penyusunan peraturan perundang-undang  yang  telah  berlaku  selama  ini,  namun  dengan  tetap  memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Redi, Hukum Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional, Rajawali Pers, Depok, 2020.
Jimly  Asshiddiqie, Omnibus  Law  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia,  Konstitusi  Press  (Konpress),
Jakarta, 2020.
Rio Christiawan, Omnibus Law: Teori dan Penerapannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
Tanto Lailam, Teori & Hukum Perundang-Undangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
Muhammad Azhar, Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per- Undang-Undangan di Indonesia, Adminitrative Law & Governance Journal, 2019 BDK Manado, 2022, Terbentuknya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagian 2, https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/terbentuknya-undang-undang-harmonisasi- peraturan-perpajakan-bagian-2-5f9d420d/detail/,
https://peraturan.go.id/
Copyright@ Erlangga Hamid Putra Zakaria
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  tentang  Pengujian  Formil  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja