Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pertumbuhan  Produk Domestik  Regional  Bruto  Era Desentralisasi  Fiskal  di  Propinsi  Banten Periode 2001:1-2009:4

## ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN  PRODUK  DOMESTIK  REGIONAL BRUTO ERA DESENTRALISASI FISKAL DI PROPINSI
BANTEN PERIODE 2001:1-2009:4

## Hendry Sulaiman  Nasution
Quality Assurance PT. Bank Rakyat Indonesia Email : hendry-sulaiman@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this study was to determine the factors that affect economic growth in the Province of Banten. This research was using the multiple linear regression analysis which is used to measured the pattern of the relationships between dependent variable and independent variables. The variable GRDP is a dependent variable and the independent variable are Income Original Region, General Allocation Fund, Fund Devide  Result,  Inflation,  Foreign  Investment,  Domestic  Investment,  Government Spending and Labor. The estimation result of this model, showed that from 8 variables, there were 3 variables that insignificant which were inflation, foreign investment and  domestic  investment  to  influenced  GRDP  Province  of  Banten.  Another  five variables which were : Income Original Region, General Alocation fund, Fund Devide Result, Government spending and labour that significant to influenced GRDP. In the other hand, Goodness of fit of this model had a value of R² were 0,9867. From this model about 98,67% the Independent variables Income Original Region, General Allocation  Fund,  Fund  Devide  Result,  Inflation,  Foreign  Investment,  Domestic Investment, Government Spending and Labor expalained the relationship to GRDP of Banten. And about 1,32% will be explained by another variables that not obtained in this model.
Keywords : Growth GRDP, Income Original Region, General Allocation Fund, Fund Devid  Result,  Inflation,  Foreign  Investment,  Domestic  Investment, Government Spending, Balance Fund

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Pusat  melakukan  ke- bijakan  otonomi  daerah  dengan  tujuan untuk  memaksimumkan  sumber  daya ekonomi  sehingga  dapat  meningkatkan perekonomian  di  daerah  yang  pada akhirnya  akan  meningkatkan  per- ekonomian nasional.
Pelaksanaan otonomi daerah yang di realisasikan dalam Undang-Undang No 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan dalam  pasal  2  ayat  1  yang  berbunyi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsisten  Keuangan  Negara  sebagai konsekuensi  pembagian  tugas  antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Peranan pemerintah adalah sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah  pusat  bermaksud  untuk memberikan otonomi yang nyata, dinamis, serasi  dan  bertanggung  jawab  untuk pemerintah daerah.
Masalah  umum  yang  didapat  dari pemerintah daerah adanya kendala di dalam memperoleh dana yang bersumber dari daerah itu sendiri, sehingga pembangunan daerah  cenderung  bergantung  dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Disadari bahwa ketergantungan itu tidak  baik  untuk  kelanjutan  untuk pendistribusian  pembangunan  daerah. Dengan ini diharapkan pemerintah daerah memperdayakan  potensi  ekonomi  yang diperoleh  daerah  masing-masing  untuk
membiayai  pelaksanaan  pembangunan daerah itu sendiri.
Secara teori, kebijakan desentralisasi fiskal  cukup  baik  dalam  tujuan pembangunan suatu bangsa atau daerah. Potensi  distribusi  desentralisasi  fiskal terhadap  laju  pembangunan  akan tergantung oleh ruang dan waktu, artinya dampak positif desentralisasi fiskal yang terjadi pada suatu negara atau daerah dalam waktu  tertentu  Desentralisasi  menjadi pilihan  cara  reformasi  yang  menarik berdasarkan beberapa argumentasi yaitu : 1. Desentralisasi dibidang pengeluaran akan meningkatkan efisiensi ekonomis, karena  pemerintah  daerah  memiliki informasi  lebih  lengkap  mengenai preferensi  lokal  sehingga  me- mungkinkan layanan publik yang tidak seragam, namun lebih sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.
2. Desentralisasi  diharapkan  dapat mendorong  transparansi  dan  akun- tabilitas pelayanan publik
3. Dengan  adanya  akuntabilitas,  dapat diharapkan  masyarakat  pembayar pajak akan lebih kooperatif terhadap pemerintah daerah. Namun demikian, Vito  Tanzi  Washington  Dc  (2000) mengingatkan  bahwa  efektifitas deseentralisasi  fiskal  dalam  mem- perbaiki efisiensi alokasi tergantung pada beberapa faktor, sepertiukuran negara, sejauh mana privitasi dilakukan oleh  pihak  swasta,  kemampuan pemerintah daerah untuk memobilisasi pendapatan, transparansi dan kapasitas administratif  serta  kelembagaan
pemerintah  daerah.  Alasan  utama pelaksanaan  desentralisasi  tersebut untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Artinya,  kebijakan desentralisasi  fiskal  dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambil alihan  keputusan  publik  yang demokratis dan memberikan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik.
Terdapat  beberapa  alasan  sebagai warga  negara  kenapa  pemekaran wilayahsekarang  menjadi  salah  satu pendekatan  yang  cukup  diminati  dalam kaitannya  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dan  peningkatan pelayanan  publik  yaitu: Pertama , keinginan untuk menyediakan pelayanan publik  yang  lebih  baik  dalam  wilayah kewenangan yang terbatas / terstruktur. Pendekatan pelayana nmelalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik  dibandingkan  dengan  pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet,  2005).  Melalui  proses perencanaan  pembangunan  daerah padaskala  yang  lebih  terbatas,  maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akantersedia. Kedua , untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensilokal (Hermanislamet, 2005). Dengan dikem- bangkan daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali
berbagai  potensi  ekonomi  daerah  baru yang selama ini tidak tergali. Ketiga , tenaga kerja secara  lebih luas di sektor pemerintah dan  bagi-bagi  kekuasaan  dibidang teknologi dan pemerintahan.
Kenyataan  politik  seperti  tersebut diatas  mendapat  dukungan  yang  besar darimasyarakat  sipil  dan  dunia  usaha, karena berbagai peluang ekonomi yang barubaik secara formal maupun informal menjadi  lebih  tersedia  sebagai  dampak adanyapemekaran wilayah.
Struktur perekonomian suatu daerah dapat  dilihat  dari  kontribusi  masing- masingsektor  ekonomi  terhadap  PDRB. Selain memperlihatkan sektor-sektoryang dominan  dalam  perekonomian  melalui struktur ini juga dapat dilihat ke arahmana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah.
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini adalah :
1. Apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  PAD  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten?
2. Apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  DAU  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ?
3. Apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  DBH  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten 4. Apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  inflasi  terhadap
pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ? 5. Apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan antara  Penanaman Modal Asing terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ?
6. Apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan antara  Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap pertumbuhan Produk  Domestik Regional  Bruto  di Propinsi Banten ?
7. Apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  Pengeluaran Pemerintah  terhadap  pertumbuhan Produk  Domestik Regional  Bruto  di Propinsi Banten ?
8. Apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan antara Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Desentralisasi Fiskal
Secara  umum  diyakini  bahwa desentralisasi  fiskal  merupakan  sebuah alat  untuk  mencapai  salah  satu  tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses  pengambilan  keputusan  publik yang  lebih  demokratis.  Menciptakan desentralisasi  berarti  akan  terjadi pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan  dalam  hal  pembelanjaan, pemberian kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat,  kepala  daerah  yang  dipilih  oleh
DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer  dari  Pemerintah  Pusat  (Sidik, 2002).
Desentralisasi fiskal lebih menekankan pada tigaproses yang berhubungan yaitu devolusi, delegasi dan konsentrasi.  Masing- masing dari itu, menurut Meloche, Vaillain court  dan  Yilmaz  (2004)  mempunyai pengertian sebagai berikut: 1. Devolusi ( Devolution ),yaitu pelimpahan kewenangan  kepada  tingkat  pemeri- ntahan  yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan, dan pihak  pemerintah  daerah  mendapat diskreation yang  tidak  dikontrol  oleh pemerintah pusat. Dalam hal tertentu dimana  pemerintah  daerah  belum sepenuhnya  mampu  melaksana-kan tugasnya,  Pemerintah  pusat  akan memberikan supervise secara  tidak langsung  atas  pelaksanaan  tugas tersebut.  Dalam  melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah adminstratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk  melaksanakan  fungsi  politik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunannya, termasuk meningkat-kan pajak daerah.
2. Pendelegasian ( Delegation or institusional plurarism ), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu (pelayanan)  kepada organisasi yang berada diluar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. 3. Dekosentrasi  ( Decocentration ),  yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam
garis hirakhi dengan pemerintah pusat di daerah.
Menurut Oates (2003). Seperti yang dikutip Sidik (2002a)bahwa dalam dunia dengan sedikit eksternalitas dan perasaan heterogen, pemerintah lokal adalah yang terbaik menyediakan jasa layanan umum bagi  penduduk  lokalsebab  mereka  lebih dapat mengadaptasi perbedaan dalam cita rasa  secara  lebih  baikyang  disebabkan mereka memiliki keuntungan informasi mengenai cita rasa itudibandingkan dengan pemerintah pusat. Ini pula yang dimaksud dengan Oates Decentralization Theorem . Alokasi  efisiensi  dari  jasa  layanan  lokal berartipemerintah  yang  lebih  rendah menyediakan jasa sampai pada suatu titik yang mananilainya ditempatkan pada unit terakhir dari jasa untuk penduduk yang bersedia  membayar  sama  dengan  ke untungan  yang didapat. Ini menunjukkan bahwapemerintah  yang  lebih  rendah (pemerintah daerah) harus bebas untuk mengusahakansumber  pendapatannya sendiri  (pajak)  untuk  menyesuaikan dengan  preferensipenduduknya  dalam pengeluaran.  Ini  yang  kemudian disarankan  sebagai  hubunganantar efisiensi dengan otonomi fiskal (Meloche, Vaillancourt,dan Yilmaz 2004).

## Pengertian Desentralisasi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada
daerahotonom  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal iniberarti pengolahan daerah lebih dititik beratkan  kepada  kabupaten/kota, sedangkanPropinsi adalah sebagai daerah otonom  sekaligus  sebagai  daerah administrasi  yang  melaksanakan kewenangan  pemerintah  pusat  yang didelegasikan kepada gubernur.Propinsi merupakan daerah atasan kabupaten/kota. Jadi antara daerah otonomkabupaten/kota tidak memiliki hubungan hirarki.
Menurut  (Rondenely,  2000)  desent- ralisasi dapat dibagimenjadi dua jenis, yaitu Desentralisasi  politik  ( Political  Decen- tralization ) dan Desentralisasi Administratif ( Administrative Decen-tralization ).
Desentralisasi  Ekonomi  ( Economic Decentralization )
Desentralisasi Ekonomi adalah tahapan berikut  dari  proses  desentralisasi  di Indonesia.  Daerah  dituntut  untuk  lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi lokal sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya.
Prinsip  dasar  dari  desentralisasi ekonomi  adalah  kemampuan  daerah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta  kemampuan  institusi  daerah. Padatahap awal harus tercipta mekanisme pengawasan di tingkat lokal. Mekanisme kontrol yang paling efektif adalah melalui pilihan  masyarakat,  yakni  sekali dalamlima  tahun  para  pemilih  lokal menentukan siapa yang pantas menjadi kepala  daerah,yang  bertanggung  jawab memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Desentralisasi  ekonomi  dapat didefinisikan sebagai persaingan ekonomi yangsehat  antar  daerah.  Persaingan antardaerah tidak berarti menjadikan suatu daerahbergerak sendiri, tetapi memaksa daerah belajar mengukur kemampuannya.
Untuk  memperkuat  skala  ekonomi, daerah  yang  perekonomiannya  kecil dapatbekerjasama  dengan  daerah  lain. Inisiatif  mendorong  kerja  sama antarkabupaten/kota yang bertetangga atau berdekatan dapat dilakukan pemerintah propinsi.
Implementasi desentralisasi ekonomi hanya  dapat  terjadi  apabila  pemerintah daerah  melaksanakan dengan  baik  lima kewajiban dasarnya. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya berdasarkan  potensi  yang  dimiliki sertasebanyak mungkin melibatkan peran serta  pelaku  ekonomi  lokal.  Kedua, mengupayakan  perbaikan  pendapatan masyarakat  dengan  mengutamakan prinsipkeadilan. Kelompok yang mampu diberi  kemudahan  untuk  terus  mem- perbaiki  pendapatannya,  yang  tidak mampu  diberi  subsidi  terarah  yang mendidik. Ketiga,menciptakan lapangan kerja  baru  sebanyak  mungkin  dengan mengundang  sebanyak  banyaknya investasi baru di daerah, terutama yang berpotensi  menyerap  tenaga  kerjalokal dalam jumlah besar. Keempat, ikut menjaga laju inflasi di daerah denganmemperbaiki jaringan distribusi serta kepastian pasokan bahan  pokok.  Kelima,  memberikan pelayanan publik dasar kepada masyarakat, terutama  pendidikan,  kesehatan,  dan
infrastruktur dasar dengan standar setara atau di atas standarminimum nasional.

## Landasan Teori Transfer Pusat ke Daerah
Sistem  transfer  yang  dipakai  di Indonesia  saat  ini  adalah  hasil  evolusi sepanjang kurun waktu lebih dari 50 tahun. Sampai dengan tahun 1956, sistemsubsidi yang dipakai adalah sistem sluit post , yaitu suatu  bentuk  subsidi  yangmemberikan tunjangan sebesar selisih antara besarnya rencana  pengeluaran  danrencana penerimaan yang diajukan daerah kepada pusat.  Akan  tetapi  dalampraktiknya, sebenarnya  yang  dijalankan  bukanlah sistem sluit  post murni.  Pemberian tunjangan kepada daerah sangat tergantung kepada kebijaksanaan sepihakPemerintah pusat.  Tahun  1956,  pola  hubungan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah mengalami perubahan, yaitu sejak Undang-Undang  nomor  32  tahun1956 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Negara dengan daerah.
Berdasarkan Undang-Undang ini, secara konseptual  pola  hubungan  antara pemerintah pusat dandaerah diterjemahkan kedalam tiga hal utama, yaitu:
1. Penyerahan sumber pendapatan Negara kepada daerah.
2. Pemberian  bagian  tertentu  dari penerimaan  berbagai  pajak  Negara kepada daerah.
3. Memberikan  ganjaran,  subsidi,  dan sumbangan kepada daerah.

## Produk Domestik Regional Bruto
Produk  Domestik  Regional  Bruto merupakan data statistik yang merangkum perolehan  nilai  tambah  dari  seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satuperiode.
PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasarharga konstan.  Dalam  menghitung  PDRB  atas dasar harga berlaku menggunakanharga harga  barang  dan  jasa  tahun  berjalan, sedangkan  pada  PDRB  atas  dasarharga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar).Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai  tahun  dasar.  Penggunaan  tahun dasar ini ditetapkan secara nasional

## Definisi Penanaman Modal Asing
Yang  dimaksud  dengan  Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Undang- Undang  no  25  tahun  2007  tentang Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan  undang-undang diIndonesia,  dalam  arti  bahwa  pemilik modal secara langsung menanggung  resiko dari  penanaman  modal  tersebut (Kamaludin, 2006).

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah,yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang undangan. Yang bertujuan untuk memberikan  hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan  ekonomi  biayatinggi. Ekonomi  biaya  tinggi  adalah  proses ekonomi di suatu daerah atau negara yang memerlukan  atau  menge-luarkan  biaya yang  lebih  tinggi  dari  seharusnya akibatadanya pemberlakuan tarif yang lebih tinggi ataupun pungutan – pungutan liar yangseharusnya tidak ada serta sebagai akibat  ‘budaya  korupsi’.  Pemerintah daerahdilarang  menetapkan  peraturan daerah  tentang  pendapatan  yang menghambatmobilitas  penduduk,  lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atauekspor. Yang dimaksud adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak danretribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenekan pajak  oleh  pusat  danpropinsi  sehingga menyebabkan  menurunnya  daya  saing daerah.

## Dana Bagi Hasil
DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah  berdasarkan  angka presentase  untuk  mendanai  kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi  (UU  No  33  tahun  2004 TentangPerimbangan  Keuangan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). DBH  yangditransfer  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis  yaituDBH  Pajak  dan  DBH  sumber daya alam.
Desentralisasi  Fiskal  di  Propinsi  Banten Periode 2001:1-2009:4

## Dana Alokasi Umum
Dana  adalah  dana  Transfer  dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom  dalam  bentuk  blok.  Artinya penggunaan dari DAU ditetapkan sendiri olehdaerah, Penggunaan DAU diutamakan untuk  membiayai  pelayanan  dasar kepadamasyarakat  daerah.  DAU  ini dianggap  pengganti  subsidi  daerah otonom    dan  danainpres  dimasa  lalu. Dalam  Hal  PAD  masih  mengacu  pada peraturan yang masihberlaku mengenai pajak dan retribusi daerah.

## Definisi  Penanaman  Modal  Dalam Negeri
Yang  dimaksud  dengan  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Undang-Undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman  modal  dalam  negeri  secara langsung  yang  dilakukan  menurut  atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang- Undang  di  Indonesia,  dalam  arti  bahwa pemilik modal secaralangsung menang- gung  resiko  dari  penanaman  modal tersebut.

## Definisi Inflasi
Merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh manusia yang hidupdalam ekonomi uang, dimana daya beli yang ada dalam  uang  dengan  berjalannya  waktu mengalami  erosi.  Inflasi  adalah  ke- cenderungan  dari  harga-harga  untuk naiksecara umum dan terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu ataudua barang saja tidak disebut inflasi,
kecuali  bila  kenaikan  tersebut  meluas ataumenyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. (Boediono, 2000: 161).

## Teori Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  men- cerminkan kebijakan pemerintah, Apabila pemerintah  telah  menetapkan  suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya  yang  harus  di  keluarkan  oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesoebroto, 2002).

## Teori Tenaga Kerja
Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan,dijelaskan dalam pasal 2 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhansendiri atau masyarakat.

## Konsep Pertumbuhan ekonomi
Secara singkat, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikanoutput perkapita  dalam  jangka  panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada  dua  sisi  yang  perlu  diperhatikan yaitusisi  output  totalnya  (GDP)  dan  sisi jumlah  penduduknya. Output  per  kapita adalahoutput total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan per kapita harusdianalisa  dari  output  totalnya  dan jumlah penduduknya (Boediono, 2000).

## Penelitian Terdahulu
Waluyo, Joko (2007) telah melakukan penelitian tentang dampak desentralisasi terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  model  model  ekono- metrika  persamaan  simultan  dengan menggunakan data panel antar propinsi tahun 2001-2005,dengan (TSLS).
Priyo,  Hari,  Adi  (2006)  telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara  pertumbuhan  ekonomi  daerah,
belanja  pembangunan  dan  pendapatan Aslidaerah di Kabupaten/kota se Jawa-Bali. Data  yang  digunakan  dalam  analisinya adalah  data  APBD  realisasi  pemerintah kabupaten dan kota tahun 1998-2003.
Sasana, Hadi (2005) telah melakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan desentralisasi  fiskal  terhadap  per- tumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis  yang  digunakan Pooled  least Square (PLS) dengan rentang waktu 2001 - 2003.
PAD
DAU DBH
INFLASI PMA PMDN Pengeluaran
Pemerintah Tenaga
kerja
PDRB
Gambar 1 Rerangka Pemikiran
Abdullah  dan  Halim  (2003)  telah melakukan penelitian tentang pengaruh Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja Pemerintah  Daerah.  Studi  kasus  yang dilakukan  di  Kabupaten/Kota  di  Jawa danBali.Hasil temuannya adalah sebagai berikut  DAU  dan  PAD  berpengaruh signifikanterhadap Belanja Daerah.
Wicaksono,  Deky  Bayu  (2006)  telah melakukan penelitian terhadap Analisis Faktor-Faktor  yang  mem-pengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah  model  regresi  Linear  Berganda danPelanggaran  Asumsi  Klasik  Periode 1990-2008.
Rumusah Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
Ha :PAD  berpengaruh  terhadap  per- tumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Ha2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadappertumbuhan  Produk Domestik Regional Bruto Ha3 :  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh terhadappertumbuhanProduk Domestik Regional Bruto Ha4 :  Inflasi  tidak  berpengaruh  ter- h a da p p e r tu m b u h a n P r o du k Domestik Regional Bruto Ha5 :  Penanaman  Modal  Asing  ber- pengaruh  terhadap  pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Ha6 :  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri berpengaruh terhadappertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Ha7 :  Pengeluaran  Pemerintah  tidak berpengaruh terhadappertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Ha8 : Tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhanProduk  Domestik Regional Bruto

## METODOLOGI PENELITIAN
Rancangan penelitian ini adalah regresi linier  berganda  yaitu  metode  yang mengukur  besarnya  pengaruh  variabel terikat (dependent) terhadap variabel bebas (independen)  dengan  menggunakan variabel independent lebih dari satu.
Model  yang  digunakan  akan  di estimasikan ke dalam model OLS (Ordinary Least  Square) pertimbangan  akan digunakan model ini karena mempunyai keunggulan secara teknis sangat kuat dan mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya di samping itu karena sifat penaksiran OlS yang bersifat Blue ( Best Linear Unbiassed Estimator ) dimana dalam kelas  penaksir  tidak  biasa  mempunyai varians yang minim (Gujarati, 2000).
Agar  model  memberikan  estimasi terbaik atau BLUE maka perlu dilakukan pengujian  terhadap asumsi  klasik.  Model dikatakn BLUE jika tidak terdapat masalah multikolinieritas,  autokolerasi  dan heteroskedastisitas serta data yang digunakan terdistribusi normal. Setelah model BLUE, untuk mencapai tujuan penelitian maka perlu dilakukan pengujian statistik.
Data yang digunakan dalam penelitian ini,  adalah  data  sekunder,  data  yang dikumpulkan diolah dalam memecahkan
suatu permasalahan, data tersebut berasal dari buku Banten dalam angka ( Banten Infigures) , Badan Pusat Statistik Propinsi Banten, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Jakarta, Dinas Pendapatan dan Keuangan Asset Daerah Banten. Data yang digunakan adalah data periode tahun 2001:1-2009:4. Model yang digunaka  penelitian, adalah sebagai berikut :
Y=   a t + a 1X1 t + a2X2 t + a3X3 t +A4X4 t + a5X5 t + a6X6 t + a7X7 t + a8X8 t +e t Dimana: Y = PDRB a = Koefisien Konstanta b = Kofisien Regresi X1 = PAD X2 = DAU X3 = DBH
X4 = Inflasi X5 = Penanaman modal asing
X6 = Penanaman modal dalam negeri X7 = Pengeluaran pemerintah
X8 = Tenaga Kerja e = estimasi eror

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Uji Kausalitas Data
Uji asumsi klasik  dilakukan sebelum melakukan pengolahan data terhadap model regresi untuk mendapatkan persamaan atau model yang bersifat Best Linier Unbiased Estimator (BLUE).
a. Uji Normalitas Hasil uji normalitas menunjukkan hasil yang  signifikan.  Besarnya  nilai
signifikansinya adalah 0.536333 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti Ho diterima dan dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal.

## b. Uji Multikolinearitas
Hasil  uji  multikolinearitas  menu- njukkan  bahwa  terdapat  multi kolinearitas  dimana  jika  hubungan antara Xi dan Xj > 0.7 maka Ho diterima, Ha ditolak, jadi ada multikolinearitas dan  variabel  yang  terdapat  multi kolinearitas  adalah  variabel  DAU terhadap  PAD  sebesar  0,8224331, Pengeluaran pemerintah terhadap PAD sebesar  0,880112,  Pengeluaran Pemerintah  terhadap  DAU  sebesar 0,916611,  Pengeluaran  Pemerintah terhadap Inflasi sebesar -0.709820, dan Tenaga Kerja terhadap Inflasi sebesar - 0,894630,  selanjutnya  diperlukan adanya penyembuhan. Penyembuhan dilakukan  dengan  menggunakan  uji wald  tes  dan  dapat  hasilnya  tidak terdapat multikolinearitas.
c. Uji Autokolienaritas Dari hasil uji LM dapat diketahui bahwa hasil  probabilitas  obs  *  R  squared sebesar 0.013200 < 0.05, dimana model tersebut terdapat autokerelasi. Setelah dilakukan  penyembuhan  masih ditemukan Autkolinearitas.
d. Uji Heterokedastisitas Dari  hasil  uji  white  diatas  hasil probability  obs*R-squared  sebesar 0.028088<0.05 dimana model tersebut terdapat ada hetero, sehingga diper- lukan  adanya  penyembuhan  hetero- kedastisitas. Penyembuhan dilakukan
dengan  menggunakan  uji  Gletser sehingga didapatkan 0.0604 > 0.05.

## 2. Pengujian Model
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi liniear  berganda  pada  tabel  1,  maka  di peroleh hasil sebagai berikut :
Hasil  R 2 sebesar  0.986783  menun- jukkan bahwa perilaku dari variabel bebas Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Inflasi, Penanaman Modal  Asing,  Penanaman  Modal  Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja  mampu  mempengaruhi  variabel PDRB sebesar 98,6783 dan sisanya sebesar 1.3217 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## Hipotesis 1
Ho1 :PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ProdukDomestik Regional Bruto Ha1 :PAD  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ProdukDomestik Regional Bruto Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.0168  yang  nilainya  lebih  kecil  dari dibandingkan  =  5%  (0.0168  <  0.05), maka  Ho  ditolak.  Hal  ini  menunjukan bahwa  PAD  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

## Hipotesis 2
Ho2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto
Ha2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Dari  tabel  1,  dengan  probabilitas sebesar 0.0074 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan  = 5% (0.0074 < 0.05), maka  Ho  ditolak.  Hal  ini  menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  per- tumbuhan  Produk  Domestik  Regional Bruto

## Hipotesis 3
Ho3 :  Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Ha3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  per- tumbuhan  Produk  Domestik
Regional Bruto
Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.0000  yang  nilainya  lebih  kecil  dari dibandingkan  =  5%  (0.0000  <  0.05), maka  Ho  ditolak.  Hal  ini  menunjukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

## Hipotesis 4
Ho4 :Inflasi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Ha4 : Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap per-tumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto
Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.1193  yang  nilainya  lebih  kecil  dari dibandingkan  = 5% (0.1193 > 0.05), maka Ho diterima. Hal ini menunjukan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

## Hipotesis 5
Ho5: Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Ha5: Penanaman Modal Asing berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik
Regional Bruto
Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.5209  yang  nilainya  lebih  kecil  dari dibandingkan  =  5%  (0.5209  >  0.05), maka  Ho diterima. Hal  ini  menunjukan bahwa  Penanaman  Modal  Asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

## Hipotesis 6
Ho6  :  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri negatif  dan  tidak  signifikan  ber- pengaruh  terhadap  pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Ha6  :  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri positif dan signifikan berpengaruh terhadap  pertumbuhan  Produk Domestik Regional Bruto
Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.7239  yang  nilainya  lebih  kecil  dari dibandingkan  =  5%  (0.7239  >  0.05),
maka  Ho diterima. Hal  ini  menunjukan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

## Hipotesis 7
Ho7: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Ha7: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.0004  yang  nilainya  lebih  kecil  dari dibandingkan  =  5%  (0.0004  <  0.05), maka  Ho  ditolak.  Hal  ini  menunjukan bahwa  Pengeluaran  Pemerintah  ber- pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

## Hipotesis 8
Ho8 : Tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak  signifikan  terhadap  pertum- buhan  Produk  Domestik  Regional Bruto Ha8 : Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Dari tabel  1,  dengan  probabilitas sebesar 0.0266 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan  = 5% (0.0266 < 0.05), maka  Ho  ditolak.  Hal  ini  menunjukan bahwa Tenaga kerja berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Desentralisasi  Fiskal  di  Propinsi  Banten Periode 2001:1-2009:4
Dari tabel 1, diperoleh probabilita uji F 0.000000 < 0,05, dengan demikian secara  bersamasama  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,  Inflasi,  Penanaman  Modal  Asing, Penanaman  Modal  Dalam  Negeri, Pengeluaran  Pemerintah,  Tenaga  Kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik  Regional  Bruto.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  model  yang digunakan dalam penelitian ini sudah fit.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  pertumbuhan  Produk Domestik  Regional  Bruto  Propinsi Banten Tahun 2001-2009
Berdasarkan  hipotesis  1,  hasil epenelitian  menunjukan  hasil  estimasi tersebut sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan  positif  dan  signifikan. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah  meningkat  maka  dana  yang dimiliki oleh pemerintah Banten akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah bernisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi  daerah  yang  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan  menyebabkan  peningkatan pertumbuhan  ekonomi,  Sidik  (2002) menegaskan  bahwa  keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga  diukur  dari  peranannya  untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat  lebih  berkembang,  yang  pada
gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyrakat di daerah.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum terhadap  pertumbuhan  Produk Domestik  Regional  Bruto  Propinsi Banten tahun 2001-2009
Berdasarkah  hipotesis  2,  hasil penelitian  menunjukan  hasil  estimasi pengaruh  DAU  terhadap  pertumbuhan PDRB  sesuai  denganhipotesisnya  yang menyatakan positif dan signifikan. Dalam desentralisasiperencanaan  dan  peng- eloloaan pembangunan perlu didukung oleh kebijaksanaan  penyerahaan  sumber- sumber keuangan yang memadai kebijak- sanaan  ini  tidak  hanya  menyangkut besarnya dana yang dialokasikan kepada daerah,  tetapi  lebih  lagi  dibutuhkan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan  kondisi  dan  kebutuhan  daerah. Pemberian sumber-sumberkeuangan yang memadai  tidak  dapat  sepenuhnya digantungkan  pada  PAD,  namunperlu didukung oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah  pusat.  Peningkatanpotensi penerimaan  daerah  hanya  dapat dilaksanakan  jika  daerah  mendapat sumberpendapatan yang potensial.
Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Propinsi Banten tahun
2001-2009
Berdasarkah  hipotesis  3,  hasil penelitian  menunjukan  estimasi  DBH sesuai  dengan  hipotesisnya  yang
menyatakan  positif  dan  signifikan pengaruhnya  terhadap  PDRB.  Pada umumnyasetiap daerah memiliki sektor unggulan  sendiri-sendiri  dalam  hal keuangan dan halini sangat bergantung pada pemerintah  daerah  itu  sendiri  dalam menggali dan mengembangkan potensi- potensi yang ada. Demikian halnya dengan sistempembagian DBH yang bersumber dari pajak dan SDA, mekanisme bagi hasil SDAdan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal pusat dan daerah.
Pengaruh  Inflasi  terhadap  per- tumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto  Propinsi  Banten  tahun  2001- 2009
Berdasarkan  hipotesis  4,  hasil penelitian  menunjukan  estimasi  tidak sesuai  dengan  hipotesisnya  yang menyatakaninflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Teori inflasi menyatakan inflasiberhubungan secara negatif terhadap Produk  Domestik  Regional  Produk, apabilalaju inflasi atas nilai barang dan jasa masyrakat  meningkat  maka  akan menyebabkanpertumbuhan PDRB turun. Pengaruh  Penanaman  Modal  Asing terhadap  Produk  Domestik  Regional Bruto  Propinsi  Banten  tahun  2001- 2009
Berdasarkan  hipotesis  5,  hasil penelitian  menunjukan  estimasi  tidak sesuai  dengan  hipotesisnya  yang menyatakan positif dan signifikan. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak pemerintah daerah  Propinsi  Bantenuntuk  meng- optimalkan    peningkatan  PMA  dengan
memberikan  iklilm  investasi  yanglebih kondusif.  Beberapa  diantaranya  dengan melakukan  efisiensi  perizinan  atau regulasi  kebijakan  dibidang  investasi, jaminan hukum dan ketertiban berusaha, ataubahkan memberikan insentif atau tax holiday bagi investasi yang padat karya, sehingga  dapat  memberikan  lapangan pekerjaan. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil  penelitian  Basuki  dan  Sulistyo (1997)  dan  Alkadri  (1999)  yang menyatakan  bahwa  Penanaman  Modal Asing  berpengaruh  langsung  terhadap Produk DomestikRegional Produk.
Pengaruh  Penanaman  Modal  Dalam Negeri terhadap pertumbuhanProduk Domestik  Regional  Bruto  Propinsi Banten Tahun 2001-2009
Berdasarkan  hipotesis  6,  hasil peneitian menunjukan hasil estimasi tidak sesuai  dengan  hipotesisnya  yang menyatakan  positif  tidak  signifikan. Pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah  memperburuk  iklim  investasi  di Banten.  Masih  rendahnya  pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai  peraturan  daerah  yang  tidak probisnis  diindentifikasi  sebagai  bukti iklim  bisnis  yang  tidak  kondusif. Pelayanan  publik  yang  dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastiaan biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan  dan  birokrasi,  ini  diperparah dengan  masih  berlanjutnya  berbagai pungutan baik resmi maupun liar. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Banten adalah
ketidakstabilan ekonomi makro, ketidak pastiaan  kebijakan,  korupsi,  perizinan usaha dan regulasi pasar tenaga kerja.
Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah terhadap  pertumbuhan  Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2001- 2009
Berdasarkan  hipotesis  7,  hasil peneitian  menunjukan    hasil  estimasi Pengeluaran  Pemerintah  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  per- tumbuhan  Produk    Domestik  Regional Bruto.  Dalam  konsep  ekonomi  makro Pengeluaran  pemerintah  akan  mening- katkan  perekonomian  nasional.  Penge- luaran  Pemerintahyang  mendorong perekonomian ini dengan asumsi bahwa Pengeluaran  Pemerintahdigunakan sepenuhnya  untuk  kegiatan-kegiatan ekonomi atau yang memberikandorongan bagi perkembangan kegiatan ekonomi. Jadi apabila PengeluaranPemerintah meningkat maka akan terjadi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.
Pengaruh  Tenaga  Kerja  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Propinsi Banten tahun 2001-2009
Berdasarkan  hipotesis  8,  hasil peneitian  penelitian  ini  menunjukkan tenaga kerja positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.  Hal ini terutama disebabkan karena Tenaga Kerja yang digolongkankedalam angkatan kerja yang bekerja di sektor perekonomian di Propinsi  Banten  merupakan  faktor
produksi  yang  menggerakkan  per- ekonomian daerah, selain itujumlah tenaga kerja yang besar dengan produktifitas yang tinggi  merupakan  salahsatu  pendorong positif dalam mempercepat ekonomi di Propinsi Banten

## SIMPULAN  DAN  IMPLIKASI KEBIJAKAN
Berdasarkan  hasil  analisa  dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diperoleh  kesimpulan  bahwa,  ada  3 variabel  yang  tidak  berpengaruh signifikan tehadap pertumbuhan produk domestik rgional bruto propinsi banten pada  tahun  2001-2009.  Ketiga  variabel tersebut adalah Inflasi, Penanaman Moda Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Secara serentak atau uji F statistik,  seluruh  variabel  independent dapat menjelaskan variabel dependent. Dan seluruh  variabel  bebas  alam  penelitian mampu  menjelaskan  perubahan  yang terjadi  pada  variabel  terikat  sebesar 98,74%  sedangkan  sisanya  di  jelaskan oleh variabel di luar model.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan  maka  saran  untuk  hasil penelitian ini adalah Pemerintah Propinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan sumber daya yang ada supaya hasil nya dapat meningkatkan anggaran pendapatan belanja  daerah  PropinsiBanten.  Untuk meningkatkan  potensi  yang  ada  di Propinsi Banten dapat dilakukandengan melalui mengintensifkan promosi melalui media, antara lain televisi, radio,majalah,
bulletin, dan internet. Pemerintah daerah Propinsi  Banten  dapat  melatihdan mendidik sumber daya manusia supaya dapat mengelola keuangan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S dan Halim, A (2003). “Pengaruh Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Belanja  Pemerintah Daerah;  Studi  Kasus  Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali”, Simposium Nasional Akuntansi. Surabaya. Adi, Priyo Hari (2006). “Hubungan Antara Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah, Belanja  Pembangunan  dan  Pen- dapatan Asli daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota se Jawa- Bali)”, Simposium  Nasional  Akuntansi. Padang. Akai, Nobuo dan Masayo Sakata (2005) “ Fiscal  Decentralization,  Com- mitment and Regionality Inequality: Evidence  from  State  level  Cross- Sectional Data for the United States, “ Dirje Discussion paper, January Bird,  (2001).  Decentralization  of  the Socialist  State,  Intergovermental Finance in Transition Economics,
World Bank Regional and Sectotoral Studies.
Biro Pusat Statistik. Banten Dalam Angka, BPS berbagai edisi. Biro  Pusat  Statistik.  Produk  Domestik Regional Bruto, BPS berbagai edisi.
Boediono, (2004). Ekonomi moneter, edisi
3, BPFE : Yogyakarta
Gujarati, Damonar (2000). Ekonometrika Dasar, Erlangga : Jakarta Guritno, (2002), Ekonomi Publik, BPFE,
Yogyakarta Jhingan,  ML.  (2008).  Ekonomi  Pem- bangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Kamaludin,  Rustian  (2006).  Beberapa Aspek  Pembangunan  Pereko- nomian  Daerah  Dan  Hubungan Ekonomi  Keuangan  Luar  Negeri.
Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. LPEM FEUI (2003).
Regional  and  local  Analysis perencana pertama, Jakarta.
Mangkoesoebroto.  (2002).  Ekonomi Publik. Yogyakarta. BPFE
Musgrave, Richard A.(2000). “Keuangan
Negara dalam Teori dan Praktek” Edisi 5, Jakarta: Erlangga Meng, Chih-Cheng (2005) “ Assesing the Effect  of  Desentralization  on Economic  Inequality,  Human Development,  and  Economic Growth : Asimultaneous- Equation Models Analysis, “ paper prepared for  delivered  at  the  Midwest political  science  Association Annual Meeting, Chicago, April 7- 10. Nicholson, Walter. ( 2002). Micro ekonomi
Intermediate dan Aplikasinya Edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga
Nopirin, (2001).” Ekonomi Moneter”: Buku 1&2 BPFE, Yogyakarta
Gambar 2 Uji Normalitas

## LAMPIRAN
Tabel 3
Autokoletrasi Test
Tabel 4
Heteroskedastisitas Test
Oates,  (2003).  “  Fiscal  Decentralization and  Economic  Development  and Economic Development, “ National Tax Journal 46 (2), halaman 237- 247 Robert  A,  Simanjuntak  (2008)  “  Fiscal Desentralization: Stock Taking Study 2008”,  Draft  laporan  tidak diterbitkan,  Democratic  Report Suport Program, USAID, 2008 Rondinelli,  Dennis  A  (2000).  Planning Development Project. Boston: Litle Brown and Company Sasana,  Hadi  (2005).  “Analisis  Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan  Kesenjangan  Antar  Wilayah, antar  Sektor  di  Kabupaten/Kota Propinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta”,  Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi  Vol.12  No.2,  September 2005.
Sidik,  Mahfud  (2001).  Pembangunan keuangan pusat dan daerah dalam proses Otonomi Daerah. Workshop manajemen  penerimaan  daerah, Yogyakarta  Soemitro,  Rochmat. (2000). “Azas dan Dasar Perpajakan 1”. Bandung : PT Eresco. Sukirno, Sadono (2004). “Pengantar Teori Ekonomi Makro”, Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suparmoko  (1992)  .  Keuangan  Negara dalam  Teori  dan  Praktek,  Edisi keempat BPFE, Yogyakarta Syofyan, Syofriza (2008). “ Modul Ekono- metrika II. BPFE Trisakti”. Jakarta
Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah. Jakarta Undang-Undang  Nomer  34  tahun  2000 tentang pajak dan retribusi daerah Vasques, Jorge Martinez dan Robert M.  McNab  (2001).  “Fiscal Desentralization  and  Economic Growth, “ ( Andrew young School of  policy  Studies,  Georgia  State University )” International Studies Program.
Vito Tanzi, “ On Fiscal Federalism: Issues to Worry About”, Catatan Konferensi tentang Desentralization Fiskal, IMF, Fiscal  Affairs  Departement, Washinton DC , 2000.
Wicaksono, Deky Bayu (2006). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Asli Daerah Di Propinsi Jawa Barat”. Skripsi.
Xing-  Qiao,  Ping  (2000)  Fiscal
Decentralization  in  Chinese Economic Reform, China Center for Economic Research, January Meloche, Jean-Philppe, Francois Vailaincourt  dan  Serdar  Yilmaz (2004) Decentralization or Fiscal
Autonomy?  What  does  reallly matter  ?  Effects  on  Growth  and Public  sector  size  in  European Transition Countries, World Bank Policy Research working paper no 3254, Maret
Tabel 2
Uji Multikolinearitas

## Tabel 1
Regresi Berganda