## Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam
Ajeng Nabila Zulfa 1 , Muhammad Yogi Galih Permana 2 1.2 STDI Imam Syafi’i Jember

## Article history:
Received : 04-25-2023 Accepted : 05-02-2023 Published : 06-07-2023
Author’s email: ajengnabila079@gmail.com

## Abstract
Al-Qur'an,  Hadith,  and  KHI  have  determined  that  religious differences are a barrier to inheritance. Along with the development of the era, the phenomenon of religious differences between heirs and heirs is increasingly found, so it is necessary to have a permanent law that regulates it. Therefore, the Supreme Court established Supreme Court Jurisprudence Number 1/Yur/Ag of 2018 concerning the granting of obligatory wills to non-Muslim heirs. On the other hand, if this law is not examined more deeply, it will seem to be at odds with the regulations in Islamic inheritance law. The purpose of this study  is  to  analyze  the  Supreme  Court  Jurisprudence  Number 1/Yur/Ag  of  2018  from  the  perspective  of  Islamic  fiqh  law. Researchers used a qualitative approach with normative Islamic law research methods, namely legal clinical and data collection methods, namely  literature  studies  and  processed  using  content  analysis methods.  The  result  of  this  research  is  MA  Juridprudence  No. 1/Yur/Ag  2018  does  not  conflict  with  Islamic  inheritance  law because  these  non-Muslims  do  not  become  heirs  but  receive  a mandatory  will  because  a  mandatory  will  can  be  given  to  anyone regardless of their religion.
Keywords: Jurisprudence; Obligatory Testament; Non-Muslim; Islamic Jurisprudence.

## Pendahuluan
Masyarakat  saat  ini  secara  umum  memandang  istilah  waris  dan  orang  yang meninggal sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Dalam Islam sendiri terdapat cabang ilmu  yang  secara  khusus  mengkaji  dan  mempelajari  tentang  waris  tersebut,  yaitu  ilmu farāi ḍ . Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengatur tentang waris. Dalam Buku II KHI pasal 171 a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang  mencakup  segala  hal  mengenai  perpindahan  hak  kepemilikan  atas  harta  warisan, pihak yang berhak menerima harta, hingga bagian yang diperoleh tiap pihak.
Dalam ilmu farāi ḍ memiliki tiga komponen yaitu pihak yang meninggal ( al-muwarri ṡ ), ahli  waris ( al- wāri ṡ ),  dan harta  warisan ( at-tarikah ).  Ketiga  komponen tersebut  memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Di sisi lain,  Islam  juga  telah  menjelaskan  keadaan  apa  saja  yang  menghalangi  seseorang  dari
cakupan ahli waris, yaitu perbudakan, pembunuhan, serta perbedaan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disebutkan secara langsung perihal larangan pewarisan beda agama. Disebutkan dalam KHI pasal 171 (b) bahwa seseorang dikatakan sebagai pewaris apabila telah dinyatakan meninggal oleh pengadilan dan meninggal dalam keadaan muslim dan memiliki ahli waris serta harta warisan. Pada pasal 171 (c) disebutkan bahwa seseorang dikatakan sebagai ahli waris apabila beragama islam dan memiliki hubungan darah atau perkawinan  pada  saat  pewaris  meninggal.  Disebutkan  pula  bahwa  seseorang  dapat menjadi ahli waris jika dia beragama islam. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa  beragama  islam  merupakan  syarat  yang  harus  ada  agar  proses  pewarisan  dapat dilakukan,  sehingga  apabila  salah  satu  pihak  merupakan  non  muslim  maka  tidak  ada pewarisan disana.
Maasyarakat di Indonesia sendiri diberikan kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan  keyakinan  masing-masing  individu.  Kebebasan  dalam  beragama  ini  kemudian dapat  menjadi  penyebab  adanya  perbedaan  agama  antara  orang  yang  meninggal  atau pewaris  dengan  ahli  warisnya.  Dalam  hukum  waris  Islam,  telah  dijelaskan  secara  jelas bahwa seorang non muslim tidak bisa menjadi ahli waris dan mendapat warisan. Akan tetapi, banyak ahli waris yang merasa berhak untuk mendapatkan warisan karena statusnya sebagai  anak  kandung  atau  ahli  waris  yang  berhak  mendapatkan  warisan  terlepas  dari perbedaan agama di antara mereka. Banyak ahli waris non muslim yang merasa tidak adil jika mereka tidak mendapat warisan sama sekali. Akibatnya, akan terjadi perselisihan antar anggota keluarga yang dapat memecah belah keharmonisan dalam keluarga tersebut jika ahli waris non muslim tersebut tidak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan.
Dalam KBBI, yurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum melalui peradilan; atau himpunan  putusan  hakim.  Yurisprudensi  dapat  diartikan  pula  sebagai  penetapan  atas sebuah putusan terdahulu terhadap kasus yang belum diatur oleh undang-undang yang kemudian banyak digunakan oleh hakim lain untuk menangani kasus-kasus yang serupa. Yurisprudensi berasal dari putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dibenarkan  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  Pengadilan  Kasasi  atau  putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  mengkaji  suatu  ketetapan  Mahkamah  Agung yakni  Yurisprudensi  MA  No.  1/Yur/Ag/2018  yang  berisi  ketetapan  pemberian  wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap yurisprudensi tersebut yang mana dalam hukum waris Islam seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris apabila beragama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis
apakah keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam baik dalam Al- Quran  maupun  Hadist  yang  mana  telah  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  salah  satu penghalang  seseorang  menjadi  ahli  waris  adalah  kafir  yakni  beragama  selain  Islam. Tentunya  Mahkamah  Agung  tidak  akan  secara  sengaja  menetapkan  peraturan  yang memang  jelas-jelas  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Dalam  proses  penetapannya, merupakan hal pasti MA akan melibatkan  banyak pihak, pemikiran, dan pertimbangan yang nantinya akan menjadi jalan tengah atau solusi dari permasalahan yang ada dalam masyarakat yang dapat memenuhi rasa keadilan setiap individu.
Setelah melakukan penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian, di  antaranya: pertama ,  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abdul  Hadi  Ismail  yang bertujuan menggali dasar putusan MA yaitu pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim didapatkan bahwa rasa keadilan dan kemanusiaan serta kehidupan rumah tangga yang rukun selama 18 tahun menjadi dasar dari putusan tersebut  (Ismail, 2020). Kedua, Zakiul Fuady Muhammad Daud melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui alasan hakim memberikan wasiat wajibah terhadap ahli waris yang memiliki agama berbeda dan hasil  yang  didapatkan  adalah  pada  putusan  No.  1803/PDT.G/2011/PA.SBY  hakim memutuskan  untuk  tidak  memberikan  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  non  muslim berdasarkan  pada  KHI  pasal  174  tentang kualifikasi  ahli  waris  (Daud,  2021). Ketiga, Iin Mutmainnah  dan  Muhammad  Sabir  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk mengetahui prinsip pembagian harta waris, kedudukan wasiat wajibah, dan pertimbangan dalam penentuan wasiat wajibah (Mutmainah & Sabir, 2019). Hasil dari peneltian tersebut adalah pemberian wasiat wajibah tersebut atas dasar pertimbangan maslahat dengan tetap bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Keempat, Safira Rahmi Khouw, La Ode Angga, dan Sabri  Fataruba  melakukan  penelitian  yang bertujuan  untuk  mengkaji  Putusan  MA  No. 16K/AG/2010 tentang wasiat wajibah menghasilkan bahwa hakim mempertimbangkan hasil  ijtihad  ahli  fikih  dalam  memperluas  cakupan  wasiat  wajibah  untuk  kemudian diberikan kepada istri non muslim demi terciptanya keadilan (Khouw, 2022)

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  penelitian  hukum islam normatif yaitu klinis hukum atau legal research . Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di antara bahan hukum primer adalah Al- Qur’an, hadits, dan yurisprudensi islam yang sesuai dengan  permasalahan  yang  dibahas  yaitu  wasiat  wajibah  dan  ahli  waris  non  muslim.
Adapun bahan hukum sekunder di antaranya hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah yang membahas tentang yurisprudensi, wasiat wajibah, dan ahli waris non muslim. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang kemudian akan diolah  dengan  metode  analisis  konten  dimana  isi  suatu  data  dapat  dibahas  secara mendalam.

## Hasil dan Pembahasan
Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018
Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  tercantum    secara  tegas  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  1  ayat  (3)  yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pasal tersebut, maka timbul  konsekuensi  hukum  yang  sepatutnya  dipahami  masyarakat  yaitu  bahwa  semua aspek  dalam  kehidupan  bermasyarakat  harus  berdasarkan  aturan/hukum/norma  agar tercipta kehidupan yang teratur dan harmonis.
Seiring  berkembangnya  peradaban  manusia,  banyak  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  dirasa  kurang  mencakup  perkara/keadaan  baru  sehingga terkadang menyulitkan para penegak hukum atau Badan Pengadilan dalam menyelesaikan serta memutuskan perkara tersebut (Mitendra, 2018). Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah kekosongan hukum ini, Indonesia menerapkan salah satu sumber hukum formil yaitu yurisprudensi. Landasan hukum dari Yurisprudensi adalah pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman.
Yurisprudensi  merupakan  suatu  produk  peradilan/keputusan  hakim  Mahkamah Agung yang digunakan sebagai acuan bagi hakim lain untuk memutus perkara yang serupa. Menurut  Prof.  Subekti,  Yurisprudensi  adalah  putusan-putusan  hakim  atau  pengadilan yang  telah  disetujui  oleh  MA  dan  putusan  MA  sendiri  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap, maka setelah itu dapat dikatakan ada hukum yang dibuat berdasarkan yurisprudensi (Kamil  &  Fauzan,  2004).  Suatu  putusan hakim  dapat  dinyatakan  sebagai  yurisprudensi apabila telah memenuhi kriteria yaitu pertama , putusan terhadap suatu perkara hukum yang belum  diatur  secara  tegas  dan  lugas  oleh  hukum  di  Indonesia. Kedua ,  putusan  sudah memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap. Ketiga ,  menjadi  acuan  oleh  hakim  lain  untuk mengadili kasus yang serupa. Keempat , dapat memenuhi rasa keadilan. Kelima , merupakan putusan yang telah dibenarkan oleh MA (Kamil & Fauzan, 2004).
Sebagai  contoh  dari  penerapan  yurisprudensi  oleh  Mahkamah  Agung  adalah ditetapkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1 Yur/Ag/2018, yang berbunyi:
“Putusan pemberian w asiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat sudah diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1998 hingga tahun 2016, dimana wasiat wajibah tersebut diberikan kepada istri serta anak yang beragama  selain  islam.  Dengan    konsistensi  sikap  hukum  Mahkamah  Agung tersebut  maka  telah  menjadi  yurisprudensi  di  Mahkamah  Agung. ” ( yurisprudensi 1/yur/ag/2018 - Penelusuran Google , t.t.)
Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa wasiat wajibah hanya berlaku untuk anak angkat yang  ibu/bapak  angkatnya  meninggal  dunia  tanpa  memberi  wasiat  dan  begitu  pula sebaliknya dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga harta warisan. Selain itu, belum ada pasal-pasal  dalam  KHI  yang  mengatur  secara  jelas  apakah  pihak  lain  yang  dapat memperoleh wasiat wajibah.
Namun kenyataannya, muncul banyak kasus dimana istri atau anak atau ahli waris lain dari orang yang meninggal merupakan non muslim dan pewaris tidak meninggalkan wasiat  kepada  mereka.  Pihak  non    muslim  tersebut  kemudian  mengajukan  tuntutan kepada Pengadilan Agama dengan harapan mereka tetap bisa mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan. Tidak sedikit pula kasus sebaliknya dimana ahli waris sah menggugat pihak non muslim karena  mereka telah menguasai harta warisan. Dalam kasus ini apabila tuntutan tersebut diputuskan oleh hakim, maka pihak tergugat (istri/anak/ahli waris lain) terancam kehilangan harta yang menjadi penopang hidup mereka satu-satunya.
Sebelum ditetapkannya yurisprudensi MA tahun 2018, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung lain yang serupa, di antaranya:
1. Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995
Pada  tahun  1995  terdapat  sebuah  kasus  dimana  anak  kandung  perempuan  non muslim mengajukan tuntutan hak waris terhadap harta orang tuanya yang belum dibagikan (Novandy, t.t.). Putusan ini menyatakan bahwa bagian yang didapatkan anak perempuan kandung yang berbeda agama sama dengan bagian yang ia dapatkan jika beragama Islam tetapi menggunakan cara wasiat wajibah. Ditetapkannya putusan ini menunjukkan adanya perluasan cakupan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dari yang sebelumnya hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat saja (Amalia, 2021). 2. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999
Isi dari Putusan MA ini adalah ahli waris non muslim mendapat harta dari pewaris muslim dengan jalan wasiat wajibah dimana bagian yang diperoleh setara dengan ahli waris muslim.
3. Putusan MA No. 16 K/Ag Tahun 2010
Pada tahun 2010, MA menetapkan putusan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada istri yang berbeda agama dengan ketentuan bahwa sang istri telah menikah dengan pewaris muslim dan telah hidup bersama dengan damai meskipun ada perbedaan agama di antara keduanya selama minimal 18 tahun.
4. Putusan MA No. 721 K/Ag Tahun 2015
Selanjutnya  pada  tahun  2015,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  putusan  serupa mengenai  wasiat  wajibah,  akan  tetapi  dalam  putusan  ini  terdapat  perbedaan  dimana pewaris non muslim dan ahli waris muslim. Putusan tersebut adalah putusan MA No. 721 K/Ag/ Tahun  2015.
Dari keempat putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan yurisprudensi tahun 2018 ini tidak serta merta, melainkan melalui proses yang panjang dan waktu yang lama. Dapat disimpulkan pula bahwa seiring berjalannya waktu jumlah kasus atau perkara yang serupa semakin banyak dan diyakini akan terus bertambah di masa mendatang. Selain itu,  berdasarkan  putusan  atas  kasus-kasus  yang  telah  diputuskan  menunjukkan  bahwa putusan  yang  dihasilkan  cenderung  sama.  Fakta-fakta  ini  yang  kemudian  dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung dalam penetapan Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/ Tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai acuan hukum bagi para hakim untuk memutus kasus-kasus yang serupa.

## Pewarisan Beda Agama dalam Fikih Islam
Dalam  Q.S.  an- Nisā/4:  11 -12  tidak  disebutkan  secara  tegas  mengenai    adanya perbedaan antara ahli waris yang muslim dan non muslim. Pada hadits yang diriwayatkan oleh Usāmah bin Zaīd, Nabi Muhammad sallallāhu ‘alaihi wasallām bersabda:
َمِلْسُلما ُرِفاَكلا َلاَو َرِفاَكلا ُمِلْسُلما ُثِرَي َلا
Terjemahnya:
Tidaklah  seorang  beragama  islam  mewarisi  kekayaan  seorang  kafir,  dan  sebaliknya  seorang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim pula. (HR. Bukhari dan Muslim)
Berdasarkan ẓ āhir hadits  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  Islam  telah  menetapkan larangan terhadap pewarisan beda agama dimana pewaris beragama islam dan ahli waris beragama selain islam, begitu pula sebaliknya. Para ulama tafsir, hadits, dan fikih sepakat bahwa  perbedaan  agama  antara  pewaris  dan  ahli  waris  menjadi  penghalang  terhadap pewarisan antara kedua belah pihak (Nofitasari, 2021). Yang menjadi penentu seseorang dikatakan ahli waris atau tidak adalah berdasarkan agama yang dianut oleh orang tersebut
ketika pewaris meninggal dunia, sehingga apabila pewaris meninggal dan orang tersebut muslim maka ia menjadi ahli waris, jika sebaliknya maka ia bukan ahli waris.
Apabila  ditelusuri  lebih  lanjut  dalam  Shahih  Bukhari,  maka  didapati  bahwa  latar belakang (asbabul wurūd) dari munculnya hadits mengenai larangan beda agama tersebut adalah pertanyaan dari Usamah bin Zaid kepada Rasulullah sallallāhu ‘alaihi wasallām pada saat  terjadi  perang Fathul  Makkah pada  8  H/630  M  (Wahyudi,  2021).  Hadits  ini mengisyaratkan  bahwa  status  agama  pewaris  dan  ahli  waris  sangat  penting  dalam menentukan ada tidaknya pewarisan di antara keduanya.
KHI belum menyebutkan secara jelas perihal pewarisan beda agama. Dalam pasal- pasalnya, KHI hanya mensyaratkan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama sama yaitu  agama  Islam  (Wahyudi,  2021).  Pasal  171  huruf  b  dan  c  KHI  yang  berisi tentang pengertian pewaris dan ahli waris, mengisyaratkan bahwa keduanya haruslah beragama islam. Adapun pasal 172 KHI mengatur bahwa status agama Islam dari ahli waris dapat diketahui melalui kartu identitasnya, Dapat diketahui dari kedua pasal tersebut bahwa KHI secara eksplisit memandang perbedaan agama menjadi penghalang terjadinya pewarisan. Mengenai  penghalang  waris,  KHI  dalam  pasal  173  hanya  menyebutkan  faktor pembunuhan saja tanpa perbedaan agama.

## Wasiat Wajibah dalam Hukum Fikih Islam
Menurut Ibnu Rusyd, wasiat adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain atau beberapa orang dimana hak milik berpindah sepenuhnya setelah orang tersebut meninggal dunia (FAUZI, 2017). Pasal 171 huruf f KHI menjelaskan, wasiat merupakan pelimpahan  hak milik atas benda tertentu dari pemberi wasiat kepada orang lain dan akan berlaku  setelah  pemberi  wasiat  meninggal  dunia.  Dalam  pasal-pasalnya,  KHI  tidak memberikan  pengertian  yang  spesifik  terkait  wasiat  wajibah.  Eman  Suparman mengartikan wasiat wajibah sebagai salah satu bentuk wasiat yang dalam penerapannya tidak bergantung kepada kehendak pewaris (Nofitasari, 2021). Wasiat wajibah merupakan suatu  wasiat  yang  dipusatkan  kepada  ahli  waris  yang  terhalang  oleh  ketentuan  hukum sebagai pengganti harta waris.
Meskipun dalam KHI belum ada pengertian secara pasti terkait wasiat wajibah, akan tetapi ketentuan wasiat wajibah telah diatur dalam KHI Pasal 209 dimana bagi anak angkat atau orang tua angkat yang terhalang dalam mendapatkan harta warisan diberikan wasiat wajibah sebesar sepertiga harta warisan. Menurut Fatchur Rahman, sebagaimana dikutip oleh Achmad Jarchosi, sebab wasiat wajibah adalah karena pewasiat tidak memiliki hak untuk memilih sehingga aparat negara yaitu hakim membuat putusan yang mewajibkan
pewasiat berwasiat tanpa mempertimbangkan persetujuan orang yang menerima wasiat (Jarchosi, 2020).
Dasar hukum yang digunakan dalam KHI Pasal 209 adalah penafsiran para ulama terhadap Q.S. al-Baqarah/2: 180. Allah subhānahu wa ta’ālā berfirman:
اًّقَح ِِۚفْوُرْعَمْل ِب َْيِْبَرْ قَْلااَو ِنْيَدِلاَوْلِل ُةَّيِصَوْلاۨ ۖ اًْيَْخ َكَرَ ت ْنِا ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَا َرَضَح اَذِا ْمُكْيَلَع َبِتُك َْيِْقَّتُمْلا ى َلَع
Terjemahnya:
Diwajibkan  kepada  kalian,  apabila  seseorang  di  antara  kalian  didatangi  (tanda-tanda) kematian  dan  dia  memusakakan  kebaikan  (kekayaan  yang  banyak),  maka  berwasiatlah kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
Perihal hukum dari wasiat sendiri terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya yaitu, orang-orang mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh untuk berwasiat bagi orang yang memiliki harta sedikit. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa apabila harta yang ditinggalkan banyak maka dianjurkan untuk berwasiat dengan batas sepertiga hartanya, namun apabila hartanya sedikit maka dianjurkan untuk berwasiat lebih sedikit dari sepertiga hartanya. Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa wasiat  kepada  orang  tua  hukum  asalnya  wajib  dan  kewajiban  tersebut  masih  berlaku sampai saat ini. Adapun besar porsi yang diberikan dalam wasiat wajibah dijelaskan dalam hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad yang berbunyi:
Rasulullah  sallallāhu  alaihi  wasallām  bersabda:  “Berwasiatlah  dengan  sepertiganya,  karena sepertiga itu sudah banyak atau besar. Sesungguhnya lebih baik bagi kamu jika meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada dalam keadaan miskin yang kemudian menjadi beban orang lain. (HR. Bukhari dan Muslim) (FAUZI, 2017) .
Dapat  diketahui  dari  hadits  tersebut  bahwa  pemberian  wasiat  kepada  orang  lain tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak ahli waris agar tidak kekurangan hingga menjadi beban ekonomi bagi orang lain (Rifqi, t.t.). Hadits di atas kemudian dijadikan dasar oleh KHI dalam Pasal 209 untuk menentukan besar  bagian  yang  diberikan  yaitu  paling  banyak  sepetiga  harta  warisan  karena  wasiat wajibah termasuk dalam makna secara umum kata wasiat pada hadits tersebut.
Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam Tinjauan Hukum Fikih Islam Dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  kali  hakim  dihadapkan  pada  perkara- perkara yang baru dimana perkara tersebut belum diatur secara pasti oleh hukum atau
peraturan  yang  sudah  ada.  Maka  sebagai  pihak  yang  memiliki  kewajiban  untuk menegakkan keadilan serta tidak boleh menghindar dari perkara yang ada, hakim harus melakukan suatu terobosan dalam menentukan keputusan yaitu dengan cara penemuan hukum atau dalam Islam disebut dengan ijtihad. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh  menolak  mengadili  suatu  perkara  dengan  dalih  tidak  ada  hukum  yang  mengatur secara    jelas,  melainkan  hakim  harus  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara tersebut  (Baihaki,  2021).  Selain  itu,  dalam  hal  membuat  keputusan  hakim  memiliki kekuasaan  absolut  dimana  ia  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pengaruh  lainnya (Luhukay, 2022). Hal ini semata-mata untuk menjalankan salah satu fungsi hakim yaitu menegakkan keadilan di antara masyarakat.
Salah satu bentuk nyata dari terlaksananya tugas dan fungsi hakim di atas adalah dengan ditetapkannya Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag/2018. Adanya yurisprudensi tersebut seakan menjadi angin segar serta mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dalam mendapatkan harta warisan khususnya pihak  yang berbeda agama  melalui wasiat  wajibah.  Menurut  Ibu  Dra.  Hj.  Musidah,  S.Ag.  M.H.I  selaku  majelis  hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan bahwa: “Wasiat tidak dibatasi mau berwasiat kepada siapa, baik kepada orang beragama Islam maupun agama bukan beragama Islam atau ke siapapun boleh.” (Ananda, t.t.). Istilah wasiat wajibah sendiri merupakan istilah yang baru populer pada pertengahan tahun 1900-an. Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, wasiat  wajibah  adalah  hasil  putusan  hakim  dan  bersifat  memaksa  pewasiat  untuk memberikan wasiat terhadap orang dan kondisi khusus (Ananda, t.t.).
Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag Tahun 2018 ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa:
a. Dalam hukum waris Islam orang yang agamanya berbeda yaitu antara penganut agama Islam dengan selainnya tidak diberikan hak saling mewarisi.
b. Pemberian harta antara muslim dan non muslim hanya dalam bentuk wasiat, hibah, serta hadiah.
Dari fatwa MUI di atas, dapat diketahui bahwa larangan adanya pewarisan antar pihak yang memiliki agama yang berbeda bersifat mutlak sesuai Al- Qur’an dan Hadits. Namun, Islam masih memberi kesempatan bagi orang non muslim untuk saling mengasihi melalui  wasiat.  Hal  ini  karena  hukum  dan  peraturan  yang  ada  dalam  perkara  wasiat memiliki  cakupan  yang  lebih  luas  dimana  status  agama  pihak-pihak  yang  terlibat  tidak menjadi pengaruh dalam proses penerapannya.
Majelis  hakim  dalam  menentukan  suatu  putusan  tentunya  melalui  proses mempertimbangkan  banyak  kemungkinan  sehingga  putusan  yang  dihasilkan  nantinya benar-benar  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  setiap  lapisan  masyarakat  dengan  tetap berdasarkan hukum syari’at . Di antara pertimbangan hakim tersebut, adalah:
1. Alasan historis hukum kewarisan Islam.
Hadits  yang  memuat  larangan  mengenai  pewarisan  beda  agama  muncul  ketika banyak terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Larangan ini dibuat demi  melindungi ‘ aqīdah serta kekayaan umat muslim dari penguasa non muslim yang kemungkinan akan digunakan untuk menyerang umat muslim. Dalam sejarah kewarisan Islam, didapati bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallāhu ‘alaihi wasallām yaitu Mu’āż bin Jabāl  membuat  keputusan  untuk  memberikan  harta  waris  dari  orang  Yahudi  kepada muslim.  Keputusan  Mu’āż  bin  Jabāl  ini  kemudian  yang  dijadikan  dasar  oleh  sebagian hakim  untuk  memberikan  harta  warisan  dari  pewaris  muslim  kepada  ahli  waris  non muslim.
2. Alasan keadilan dan kemaslahatan
Dalam  Islam,  keadilan  bersumber  dari  Al-Quran  dan  Hadits  sebagai  2  sumber utama  dan  ijtihad  para  ulama  sebagai  sarana  untuk  menegakkan  keadilan  dalam menghadapi  perkembangan  zaman.  Secara  tegas  Al-Quran  memerintahkan  umatnya untuk berbuat adil dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan antar umat manusia karena  Islam  adalah  agama rahmatan  lil  ‘ālamī n (Ningsih,  2015) . Akhmad  Khisni menyatakan,  sebagaimana  dikutip  oleh  Rahmah  Ningsih,  hakim  pengadilan  agama menggunakan  penalaran  ta’lī l ī dengan  bentuk  istihsān yaitu  penalaran  yang  terfokus kepada  dua  ‘illah  yang  berbeda  sifat  dan  ukurannya.  Penalaran  ini  dimaksudkan  untuk mencapai maqāshid asy -syar ī’ah dimana keadilan menjadi aspek filosofis dan kemanfaatan menjadi aspek sosiologis (Ningsih, 2015).
3. Penggunaan metode qiyās
Dalam menetapkan Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag tahun 2018 ini, majelis hakim  mempertimbangkan  penggunaan  metode qiyās .  Majelis  hakim  menganalogikan kedudukan orang yang non muslim dengan anak angkat yang mana pada asalnya tidak berhak mendapatkan harta warisan karena bukan termasuk ahli waris tetapi KHI dalam pasalnya  memberikan  wasiat  wajibah  kepada  anak  angkat  tersebut  karena  adanya hubungan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dapat diberikan pula kepada anak kandung yang agamanya berbeda.
Sehingga  disimpulkan  bahwa  penetapan  Yurisprudensi  MA  Nomor  1/Yur/Ag/ Tahun  2018  tidaklah  bertentangan  dengan  hukum  fikih  Islam,  bahkan  menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang halus dan tidak kaku serta sesuai dalam setiap dimensi ruang dan waktu ( shālih li kulli zamān wa makān ) (Syahr, 2016). Penetapan yurisprudensi ini juga menjadi salah bukti nyata bahwa Islam merupakan agama yang mampu memberikan keadilan kepada siapa pun tanpa melihat agama, suku, derajat, dan golongan ( rahmatan lil ‘ālamin ).

## Kesimpulan
Al-Quran dan Hadits sebagai dua sumber hukum utama dalam hukum Islam telah mengatur segala hal terkait kewarisan secara umum, mulai dari pihak mana saja yang dapat menjadi  ahli  waris,  besar  bagian  yang  didapat  oleh  tiap  pihak,  keadaan  apa  saja  yang mempengaruhi  bagian  ahli  waris,  hingga  faktor-faktor  yang  menghalangi  seseorang menjadi  ahi  waris.  Kemudian  KHI  sebagai  sumber  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia telah mengatur tentang kewarisan dalam beberapa pasal-pasalnya. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaanya muncul permasalahan baru yaitu banyaknya kasus perebutan harta waris antar pihak keluarga yang berbeda agama. Hal ini karena adanya perasaan tidak adil yang dirasakan oleh ahli waris non muslim. Pemberian wasiat wajibah menjadi jalan keluar yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan pada semua pihak yang terlibat.
Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan yurisprudensi. Munculnya banyak kasus baru yang serupa yakni sengketa harta waris antar ahli waris yang berbeda agama, memaksa Majelis  Hakim  untuk  menetapkan  suatu  yurisprudensi  yang  mengatur  tentang permasalahan  tersebut.  Yurisprudensi  MA  Nomor  1/Yur/Ag  Tahun  2018  tentang pemberian  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  non  muslim  menjadi  acuan  yang  dapat digunakan  oleh  hakim  untuk  memutus  perkara  yang  serupa  di  masa  depan.  Sekilas, keputusan  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Al-Quran  dan  Hadits.  Namun, sebenarnya  yurisprudensi  ini  tidaklah  bertentangan  dengan  Al-Quran  dan  Hadits. Perbedaan  agama  tetap  menjadi  penghalang  bagi  ahli  waris  non  muslim  untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim. Hal ini berbeda dengan wasiat, karena seseorang  dapat  mewasiatkan  hartanya  kepada  siapa  pun  terlepas  dari  agama  yang dianutnya. Selain itu, mengingat bahwa Indonesia adalah negara pluralisme dimana setiap warganya berhak menganut agama saja yang mereka yakini, maka dengan adanya wasiat wajibah ini, keutuhan dan keadilan antar anggota keluarga akan senantiasa terjaga.

## Saran
Peneliti menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, pertama sedikitnya kitab-kitab para ulama Islam terdahulu yang membahas tentang wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang dapat dijadikan sebagai acuan. Kedua, Perbedaan hukum yang diterapkan oleh negara Islam lainnya mengenai wasiat wajibah dan ahli waris non muslim karena  menyesuaikan  keadaan  masyarakat  negara  tersebut  sehingga  hukum  negara  lain tidak serta merta bisa dijadikan acuan dalam penelitian. Saran yang dapat peneliti berikan untuk  peneliti  selanjutnya  adalah  dapat  dilakukan  penelitian  lebih  mendalam  mengenai fenomena pewarisan beda agama yang terjadi di negara Islam lain dan kemudian solusi yang  diberikan  pada  negara  tersebut  dapat  dibandingkan  dengan  apa  yang  terjadi  di Indonesia.

## Referensi
Amalia,  E.  (2021).  Analisis  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Tahun  2018  Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam  Perspektif  Maslahat  [PhD  Thesis].  Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang.
Ananda, A. Z. (t.t.). Analisis komparatif antara fiqh mawaris dan kompilasi hukum islam tentang wasiat wajibah.
Baihaki, A. (2021). Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Islam.  KRTHA BHAYANGKARA, 15(1).
Daud,  Z.  F.  M.  (2021).  Analisis Putusan Hakim  Terhadap  Ahli  Waris  Yang  Berbeda Agama Dala m Perspektif Syara’: Studi Kasus No . 1803/PDT. G/2011/PA. SBY. Jurnal As-Salam, 5(1), 62 – 75.
FAUZI, M. Y. (2017). Pembagian harta dengan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum islam. ASAS, 9(1).
Ismail,  A.  H.  (2020).  Pemberian  Wasiat  Wajibah  kepada  Istri  Non  Muslim  Menurut Putusan  Mahkamah  Agung  RI  NO.  16K/AG/2010.  Jurnal  Mercatoria,  13(2), 131 – 142.
Jarchosi, A. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 77 – 90.
Kamil, A., & Fauzan, M. (2004). Kaidah-Kaidah Yurisprudensi. Prenada, Jakarta. Khouw, S. R. (2022). Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama. 1(11).
Luhukay, R. S. (2022). Konsekuensi peradilan dalam menolak perkara dalam perpektif keadilan. Jurnal Meta-Yuridis Vol, 5(2).
Mitendra, H. M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. Jurnal Rechtsvinding,
1.
Mutmainah,  I.,  &  Sabir,  M.  (2019).  Wasiat  Wajibah  Bagi  Ahli  Waris  Beda  Agama (Analisis  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  368K/AG/1995).
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 17(2), 188 – 210. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818
Ningsih,  R.  (2015).  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung:  Analisis  Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Wasiat  Wajibah  [PhD  Thesis].  Tesis  S2  Fakultas  Shari’ah,
Universitas Islam Negeri Jakarta.
Nofitasari, K. D. (2021). Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 3(2), 25 – 47.
Novandy, D. (t.t.). Analisis Putusan Mahkamah Agung (Ma) no. 368 k/ag/1995 tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam.
Rifqi, A. (t.t.). Konsep Keadilan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat & Anak Beda Agama Perspektif Fiqh, Khi & Yurisprudensi Di Indonesia [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif HIdayatullah Jakarta.
Syahr, Z. H. A. (2016). Wasiat wajibah sebagai wujud penyelesaian perkara waris beda agama dalam perkembangan sosial masyarakat. Holistik, 1(2), 123 – 133.
Wahyudi,  M.  I.  (2021).  Melacak  Illat  Hukum  Larangan  Waris  Beda  Agama.  Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 155 – 172.
yurisprudensi 1/yur/ag/2018 — Penelusuran Google. (t.t.). Diambil 15 April 2023, dari https://www.google.com/search?q=yurisprudensi+1%2Fyur%2Fag%2F2018& oq=yurisprudensi&aqs=chrome.1.69i59l2j0i512j69i60l3j69i65l2.6734j0j9&sourc eid=chrome&ie=UTF-8