## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)

## AKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) DALAM PENGEMBANGAN PROFESI GURU BERKELANJUTAN (MTSN JAKTIM)
Isma Nurfitri, Zaharah ismaanf13@mhs.uinjkt.ac.id zaharah@uinjkt.ac.id
(Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Abstrak:
Aktivitas  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  khususnya  IPS  dalam pengembangan  profesi  guru  berkelanjutan  adalah  suatu  forum  atau  wadah  kegiatan professional  guru  mata  pelajaran  sejenis  di  masing-masing  sekolah  yang  terdiri  dari  dua unsur  yaitu  musyawarah  dan  guru  mata  pelajaran  tujuanya  memberikan  sosialisasi kurikulum  yang  sedang  berlaku  dan  gambaran  serta  pemahaman  tentang  silabus  yang berlaku,  pembelakalan  dan  solusi  tentang  permasalahan  pembelajaran,  pembekalan  bagi guru mata pelajaran dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal dan pembekalan bagi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Kata kunci: Aktivitas, Berkelanjutan, Guru, MGMP.

## A. Pendahuluan
Dalam  sekolah,  proses  pendidikan berlangsung  dengan  tujuan  membekali peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang bermartabat  dan  siap  dalam  menghadapi tantangan di masa yang akan datang, serta dapat  bertanggung  jawab  atas  dirinya sendiri dalam hidup bermasyarakat. Proses pendidikan  di  sekolah  dilakukan  melalui kegiatan  belajar  mengajar.  Selanjutnya keberhasilan  kegiatan  belajar  mengajar akan  mengantarkan  peserta  didik  pada tujuan  yang  hendak  dicapai.  salah  satu faktor  terpenting  dalam  keberhasilan kegiatan  belajar  mengajar  adalah  figur seorang  guru  yang  dengan  kemampuan dan  kompetensi  yang  dimiliki  mampu mendidik dan mengajar dengan baik. Guru merupakan  seseorang  yang  mengambil peran  sangat  penting  dalam  proses kegiatan  belajar  mengajar  karena  ia terlibat  secara  langsung  dengan  peserta didik  dan  menjadi  orang  pertama  yang
mengetahui  perkembangan  dari  peserta didik itu sendiri.
Guru  adalah  jabatan  professional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional. Ada banyak  tanggung  jawab  guru  dalam menjalankan tugas profesi diiringi  dengan sejumlah  kompetensi  dan  kemampuan yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  guru dalam  menunjang  profesinya  tersebut. Berhubungan dengan kompetensi, Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang  guru  dan  dosen  menyebutkan kompetensi
adalah seperangkat pengetahuan,  keterampilan  dan  perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 1 Kompetensi tersebut  adalah  yang  tertera  dalam  Pasal
1 Undang-undang    No.  14  tahun  2005 Tentang Guru Dan Dosen

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
10  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2005  tentang  guru  dan  dosen  yaitu “kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi  professional  yang  diperoleh melalui pendidikan profesi. 2
Guru  dapat  dikatakan  profesional jika  telah  memiliki  empat  kompetensi  ini. Namun  pada  kenyataannya,  di  Indonesia masih  banyak  tenaga  pendidik  atau  guru yang  belum  memenuhi  standar  dari kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga pendidik
yang professional,  sehingga  dapat  dikatakan kualitas  guru  di  Indonesia  masih  rendah. Potret rendahnya kualitas guru di Indonesia terlihat dari hasil Uji Kompetensi  Guru  (UKG)  di  tahun  2015, yang  menunjukkan  bahwa  dari  1,6  juta guru  yang  mengikuti  UKG,  hanya  192 guru  saja  yang  memperoleh  nilai  di  atas 90,00.  Sementara  nilai  rata-rata  guru keseluruhan hanya 53,05. Nilai rerata yang dicapai  peserta  UKG  tersebut  masih berada  di  bawah  standar  kompetensi minimal  yang  ditetapkan  Kemendikbud, yakni  55,00  (dari  rentang  nilai  10,00  s.d 100,00). Pemerintah berupaya untuk meningkatkan  kompetensi  guru  melalui pembinaan  serta  sederet  program  lainnya agar  guru  atau  tenaga  pendidik  dapat mencapai  kompetensi  yang  diharapkan, sehingga  ke  depannya  pendidikan  di Indonesia  akan  jauh  lebih  baik  di  tangan guru-guru  yang  memiliki  kualifikasi  dan standar yang tinggi. Peningkatan kompetensi  pada  guru  merupakan  suatu kewajiban  yang  harus dilaksanakan dalam
2 Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang no. 14 Thn
2005 Tentang Guru Dan Dosen
melaksanakan  tugas  keprofesionalannya, yang  juga  tertulis  dalam  Undang-Undang tentang  Guru  dan  Dosen  Pasal  20  butir  b dalam, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi  secara  berkelanjutan  sejalan dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni. Bentuk dari pengembangan  profesi  berkelanjutan  itu bisa  dilakukan  dari  inisiatif  gurunya sendiri dalam
mengembangkan kompetensinya  dengan  berbagai  cara. Sebaliknya  pengembangan  professional berkelanjutan  dapat  juga  dilakukan  secara institusional  atas  inisiatif  dari  kepala sekolah,  atau  otoritas  pendidikan  terkait, misalnya  melalui  perkumpulan  dalam wadah-wadah  guru  seperti  Musyawarah Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP).  Jadi melalui  forum  atau  wadah  tersebut,  guru dapat berbagi pengalaman seputar masalah dalam  pembelajaran,  mencari  solusinya serta mengevaluasi hasil kinerjanya.
Seperti  diketahui  bahwa  MGMP merupakan  organisasi  yang  ada  di  setiap tingkat kabupaten atau kota, salah satunya ada  juga  MGMP  IPS  tingkat  Madrasah Tsanawiyah  (MTs)  atau  setara  dengan Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  yang berada  di  Jakarta  Timur.  Dari  5  wilayah administratif  DKI  Jakarta,  MGMP  IPS MTs di wilayah Jakarta Timur merupakan yang  paling  aktif  dalam  mengadakan pertemuan maupun sejumlah kegiatan. Hal ini  juga  dikarenakan  jumlah  MTs  Negeri yang  terdapat  di  Jakarta  Timur  paling banyak  dibandingkan  wilayah  yang  lain, yaitu  terdapat  18  MTs  Negeri.  MGMP tersebut  menaungi  seluruh  guru  IPS  yang mengajar  di  MTs  Negeri  wilayah  Jakarta Timur.  Maka  dari  itu,  kegiatan  MGMP IPS  MTs  Jakarta  Timur  yang  aktif

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
membuat
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mencari  tahu  tentang  aktivitas  apa  saja yang  ada  di  dalam  organisasi  MGMP terkait dengan pengembangan profesi guru berkelanjutan,  khususnya  MGMP  IPS tingkat MTs.

## B. Kajian Teori

## 1. Pengertian MGMP
MGMP  (Musyawarah  Guru  Mata Pelajaran)  adalah  forum/wadah  kegiatan professional  guru  mata  pelajaran  pada SMP/MTs,  SMPLB/MTsLB,  SMA/MA, SMK/MAK,  SMALB/MALB  yang  berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/
kecamatan/sanggar/gugus
sekolah. 3
MGMP  adalah  suatu  forum  atau  wadah kegiatan  professional  guru  mata  pelajaran sejenis  di  sanggar  maupun  di  masing- masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. 4
Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  MGMP  merupakan suatu forum yang berupaya dalam mengembangkan kompetensi bagi tiap-tiap guru  mata  pelajaran  agar  kualitasnya semakin  meningkat.  Di  mana  MGMP mewadahi  guru-guru  mata  pelajaran  untuk berkumpul  dan  saling  berbagi  pengalaman dalam  hal  mengajar  sehingga  guru-guru dapat  bertukar  pikiran.  Ini  merupakan suatu hal positif karena melalui MGMP ini guru  yang  memiliki  kendala  dan  kesulitan dalam  prosesnya  mengajar  di  kelas  bisa
3 Direktorat Profesi Pendidik, Standar Pengembangan:  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG) Musyawarah  Guru  Mata  pelajaran  (MGMP), (Jakarta:  Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008), h. 6.
4 Ramayulis, Profesi  &  Etika  Keguruan. (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 487.
dicarikan solusinya. Sejumlah kegiatan dan pelatihan  yang  tentunya  tersusun  dan terprogram di organisasi ini memang sudah dirancang  dengan  tujuan  membantu  para guru  yang  mengalami  kesulitan  dalam proses  mengajar.  Jadi,  diharapkan  setiap guru  yang  mengikuti  kegiatan  MGMP  ini semakin  lama  kualitas  dan  kompetensinya akan terus meningkat.

## 2. Tujuan MGMP
Dalam Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP)  Direktorat  Jenderal  Peningkatan
Mutu  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2008 menyebutkan beberapa  tujuan  dari  pelaksanaan  MGMP, yaitu:
a. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru  dalam  berbagai  hal,  khususnya penguasaan
substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus,
penyusunan bahan-bahan pembelajaran,  strategi  pembelajaran, metode  pembelajaran,  memaksimalkan pemakaian  sarana/prasarana  belajar, memanfaatkan sumber belajar.
b. Memberi  kesempatan  kepada  anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagai pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi
pendekatan pembaharuan dalam
pembelajaran  yang  lebih  professional bagi  peserta  kelompok  kerja  atau musyawarah.
d. Memberdayakan dan membantu
anggota kelompok kerja dalam

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
melaksanakan tugas-tugas
pembelajaran di sekolah.
e. Mengubah budaya kerja anggota
kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan  profesionalisme  guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan professionalism di
tingkat KKG/MGMP.
f. Meningkatkan  mutu  proses  pendidikan dan  pembelajaran  yang  tercermin  dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
g. Meningkatkan kompetensi guru melalui  kegiatan-kegiatan  di  tingkat
KKG/MGMP. 5

## 3. Peran MGMP
Jika dilihat dari beberapa tujuan yang telah  dijelaskan  di  atas,  MGMP  memiliki peran yakni sebagai berikut:
a. Sarana  guru  mata  pelajaran  dalam memperluas wawasan dan pengetahuan guna mewujudkan proses pembelajaran yang  efektif,  efisien,  menyenangkan dan mencerdaskan.
b. Turut  berperan  dalam  membangun kerja  sama  dengan  masyarakat  sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.
c. MGMP diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-
permasalahan  yang  dihadapi  guru  baik itu  dalam  hal  karakteristik  mata pelajaran,  kondisi  lingkungan  sekolah, pelaksanaan kurikulu, metodologi serta penyesuaian  terhadap  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Berperan  dalam  meningkatkan  dan menyetarakan  kemampuan  guru  dalam mempersiapkan,  melaksanakan,  dan
5 Direktorat Profesi Pendidik, op. cit. , h. 4-5.
mengevaluasi program kegiatan belajar mengajar. 6
4. Standar Pengembangan MGMP
Dalam pedoman pengembangan
MGMP,  terdapat  beberapa  standar  dalam pengembangan MGMP, diantaranya:
a. Standar Program
b. Standar Organisasi
c. Standar Pengelolan
d. Standar Sarana dan Prasarana
e. Standar Sumber Daya Manusia
f. Standar Pembiayaan
g. Standar Penjaminan Mutu 7

## C. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
1. Pengertian IPS
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan  integrasi  dari  berbagai  cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi,  ekonomi,  politik,  hukum,  dan budaya. Ilmu Pengetahuan
Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena  sosial  yang  mewujudkan  suatu pendekatan  interdisipliner  dari  aspek  dan cabang  ilmu-ilmu  sosial. 8 Mata  pelajaran ini berperan memfungsionalkan dan merealisasikan  ilmu-ilmu  sosial  yang bersifat teoritik  ke  dalam  dunia  kehidupan nyata  di  masyarakat. 9 Sesuai  dengan
6 Ahmad  Juanda,  “Kendala  Musyawarah Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  IPS  dalam Mengembangkan  Kompetensi  Profesional  dan Pedagogi  Guru  IPS  SMP  di  Kabupaten  Sleman Tahun 2013/2014”, Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta,  Yogyakarta,  2015,  h.  13-14,  tidak dipublikasikan.
7 Direktorat Profesi Pendidik, op. cit. , h. 7-10.
8 Trianto, Model  Pembelajaran  Terpadu: Konsep,  Strategi,  dan  Implementasinya  dalam Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP) , (Jakarta: PT BUmi Aksara, 2010), h. 171.
9 Sapriya,  dkk. Pembelajaran  dan  Evaluasi Hasil  Belajar  IPS, (Bandung:  UPI  Press,  2006), h. 3.

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
pernyataan  tersebut,  materi  yang  ada  pada mata  pelajaran  IPS  berisi  tentang  teori- teori  yang  berkaitan  dengan  ilmu  sosial dan  kehidupan  manusia  yang  kemudian dapat direalisasikan dalam kehidupan yang sebenarnya.

## 2. Karakteristik Pembelajaran IPS
Sapriya  mengutip  pandangan  A.
Kosasih  Djahiri  tentang  ciri  dan  sifat utama  atau karakteristik dari pembelajaran IPS, yaitu:
a. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya
(menelaah fakta dari segi ilmu).
b. Penelaahan  dan  pembahasan  IPS  tidak hanya  dari  satu  bidang  disiplin  ilmu saja, melainkan bersifat komprehensif.
c. Mengutamakan  peran  aktif  siswa melalui  proses  belajar inquiri agar
siswa mampu
mengembangkan berpikir kritis, rasional dan analitis.
d. Program  pembelajaran  disusun  dengan meningkatkan/menghubungkan  bahan- bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya  dengan  kehidupan  nyata  di masyarakat, pengalaman,
permasalahan, kebutuhan dan
memproyeksikannya kepada kehidupan di  masa  depan  baik  dari  lingkungan fisik/alam maupun budayanya.
e. IPS  dihadapkan  secara  konsep  dan kehidupan  sosial  yang  sangat  labil (mudah  berubah),  sehingga  titik  berat pembelajaran  adalah  terjadinya  proses internalisasi  secara  mantap  dan  aktif pada  diri  siswa  agar  siswa  memiliki kebiasaan dan kemahiran untuk menelaah permasalahan kehidupan nyata pada masyarakatnya.
f. IPS  mengutamakan  hal-hal,  arti  dan penghayatan  hubungan  antarmanusia yang bersifat manusiawi.
g. Pembelajaran tidak hanya menguataman  pengetahuan  semata, juga nilai dan keterampilannya.
h. Berusaha  untuk  memuaskan  setiap siswa  yang  berbeda  melalui  program maupun  pembelajarannya  dalam  arti memperhatikan minat siswa dan masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. i. Dalam pengembangan Program Pembelajaran  senantiasa  melaksanakan prinsip-prinsip karakteristik (sifat dasar) dan pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri. 10
Dari  karakteristik  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  karakteristik  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan suatu pengintegrasian dari ilmu-ilmu sosial  yang membahas  seputar  fakta  dan  berkaitan dengan  manusia.  Karena  ilmu  sosial membahas kehidupan manusia, dan kehidupan  manusia  merupakan  suatu  hal yang  dinamis,  maka  pembelajaran  IPS sendiri selalu diseimbangkan dan disesuaikan dengan perubahan zaman yang ada.  Maka  dari  itu  itu  pembelajaran  IPS cenderung kontekstual daripada tekstual.

## 3. Fungsi  dan  Tujuan  Pembelajaran IPS
Menurut  Nu’man  Somantri  yang dikutip  oleh  Sapriya,  bahwa  ada  empat pendapat  mengenai  tujuan  pembelajaran IPS di tingkat persekolahan, yaitu:
1) Untuk  mendidik  para  siswa  menjadi ahli  ekonomi,  hukum,  sosiologi  dan pengetahuan sosial lainnya.
10 Ibid., h. 8.

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
2) Untuk  menumbuhkan  warga  negara yang  baik.  Sifat  warga  negara  yang baik  akan  mudah  ditumbuhkan  pada siswa  apabila  guru  mendidik  mereka dengan  jalan  menempatkannya  dalam konteks kebudayaannya daripada memusatkan  perhatian  pada  disiplin ilmu yang terpisah-pisah seperti dilakukan di universitas.
3) Bahan  pembelajaran  IPS  harus  dapat menampung  para  siswa  untuk  studi lanjutan  ke  universitas  maupun  yang akan  terjun  langsung  pada  kehidupan masyarakat. Sehingga tujuan pembelajaran IPS merupakan “simplikasi  dan  distilasi  dari  berbagai ilmu sosial untuk kepentingan pendidikan.
4) Untuk  mempelajari  bahan  pelajaran yang  sifatnya  tertutup.  Maksudnya yang  tabu  untuk  dibicarakan,  para siswa akan dapat memperoleh kesempatan untuk memecahkan konflik  intrapersonal  maupun  antar- personal.  Bahan  tabu  tersebut  yang timbul  dari  bidang  ekonomi,  politik, sejarah,  sosiologi  maupun  ilmu-ilmu sosial lainnya. 11
Fungsi  dan  tujuan  pembelajaran  IPS yang  dimaksudkan  di  atas  secara  garis besarnya  yaitu  untuk  membekali  para siswa  agar  siap  dalam menghadapi tantangan  apapun  setelah  lulus  nanti.
Karena pembelajaran
IPS juga mempelajari  cara  manusia  berhubungan dengan  manusia  lainnya  dan  membangun masyarakat sesuai dengan hakikat berkehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Selain  itu  membekali siswa  yang  berminat untuk  melanjutkan  studinya  tentang  ilmu sosial ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
11 Sapriya dkk , op. cit., h. 11-12.
D. Pengembangan Profesi Berkelanjutan
1. Pengertian Profesi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  profesi  adalah  “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian  (keterampilan,  kejuruan  dan sebagainya)  tertentu”. 12 Lalu  menurut
Sikun  Pribadi  yang  dikutip  oleh  Oemar Hamalik bahwa “profesi itu pada hakikatnya  adalah  suatu  pernyataan  atau suatu  janji  terbuka,  bahwa  seseorang  akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau  pekerjaan  dalam  arti  biasa,  karena orang  tersebut  merasa  terpanggil  menjabat pekerjaan itu”. 13
Dari  penjelasan  mengenai  profesi  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  profesi adalah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan seseorang hanya dengan keterampilan  khusus  dan  keahlian  yang bisa  didapatkan  dari  pendidikan  dalam jangka  waktu  yang  cukup  lama  serta memiliki  serangkaian  aturan  yang  biasa disebut  kode  etik.  Pada  hakikatnya seseorang  memutuskan  untuk  memilih pekerjaan atau profesi yang akan diembannya  didasari  atas  keinginan  untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada pekerjaan atau profesinya tersebut.

## 2. Ciri-Ciri Profesi
Menurut  Rochman  Natawidjaja  yang dikutip oleh Syafruddin Nurdin, mengemukakan  beberapa  kriteria  sebagai ciri suatu profesi, yaitu:
a. Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas.
12 Syafruddin  Nurdin, Guru  Profesional  & Implementasi  Kurikulum. (Ciputat:  PT.  Ciputat Press, 2005), h. 15.
13 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2002), h. 1-2.

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
b. Ada  lembaga  pendidikan  khusus  yang menghasilkan pelakunya dengan program  dan  jenjang  pendidikan  yang baku  serta  memiliki  standar  akademik yang  memadai  dan  yang  bertanggung jawab  tentang  pengembangan  ilmu pengetahuan  yang  melandasi  profesi itu.
c. Ada  organisasi  yang  mewadahi  para pelakunya  untuk  mempertahankan  dan memperjuangkan
eksistensi dan kesejahteraannya.
d. Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku para pelakunya dalam memperlakukan kliennya.
e. Ada  sistem  imbalan  terhadap  jasa layanannya yang adil dan baku.
f. Ada pengakuan masyarakat
(professional,  penguasa  dan  awan) terhadap  pekerjaan  itu  sebagai  suatu profesi. 14
Penjelasan  di  atas  memperlihatkan bahwa  suatu  pekerjaan  dapat  dikatakan profesi jika memilik beberapa ciri tersebut. Karena profesi menuntut sejumlah
keahlian  dan  keterampilan  khusus  maka penting  adanya  lembaga  yang  berperan dalam memberikan pendidikan guna menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang terampil  di  berbagai  bidang.  Untuk memperlihatkan  dan  menunjukkan  kepada masyarakat  luas  maka  suatu  profesi pastinya memiliki organisasi yang
menaungi  keberadaan  dari  organisasi tersebut dan bertujuan untuk mempertahankan  keberadaan  dari  setiap profesi.
Setiap  melakukan  suatu  pekerjaan tentunya seseorang yang bekerja mendapatkan sejumlah upah atau  imbalan. Dalam  profesi  sendiri  imbalan  tersebut
14 Syafruddin Nurdin, op. cit ., h. 17-18.
dilakukan  secara  adil  sesuai  dengan proporsi  dan  tingkatan  atau  jenis  dari masing-masing  profesinya  itu  sendiri. Ketentuan  dan  aturan  dari  setiap  profesi disesuaikan  dengan  kode  etik  dengan tujuan untuk mengontrol kinerja dari setiap profesi.

## 3. Guru Sebagai Profesi
Undang-undang  telah  menegaskan bahwa  guru  merupakan  suatu  jabatan professional,  dimana  untuk  mengemban jabatan  tersebut  dibutuhkan  pelatihan  dan kualifikasi  yang  memadai  untuk  menjadi persyaratannya.  Penguasaan  kompetensi dan harus bersertifikasi  menunjukkan guru merupakan suatu profesi.
Menurut  Mukhtar  yang  dikutip  oleh Barnawi  &  Mohammad  Arifin,  ada  tiga alasan  mendasar  mengapa  guru  harus menjadi pekerjaan professional, yaitu:
a. Karena guru bertanggung jawab menyiapkna  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  berkualitas,  beriman, bertakwa,  dan  berilmu  pengetahuan, serta memahami teknologi;
b. Karena  guru  bertanggung  jawab  bagi kelangsungan  hidup  suatu  bangsa.
Menyiapkan  seorang  pelajar  untuk menjadi seorang pemimpin masa depan.
c. Karena  guru  bertanggung  jawab  atas keberlangsungan budaya dan peradaban suatu generasi. Selain  itu,  guru  juga  memiliki  kode etiknya sendiri yang mencirikan pekerjaannya  itu  adalah  profesi.  Setiap profesi  wajib  mempunyai  kode  etiknya masing-masing.  Menurut  Rugaiyah  & Atiek  Sismiati  kode  etik  suatu  profesi adalah  “berupa  norma-norma  yang  harus diindahkan  oleh  setiap  anggota  profesi  di

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
dalam  melaksanakan  tugas  profesinya  dan dalam  hidupnya  di  masyarakat”. 15 Jadi kode  etik  pada  suatu  profesi  merupakan suatu  pedoman  yang  berisi  aturan  maupun norma  yang  harus  diikuti  bagi  setiap anggota  profesi.  Dimana  aturan  tersebut adalah  untuk  mengatur  anggota  profesi dalam  menjalankan  tugas  keprofesiannya tersebut.  Kode  etik  dibuat  bukan  tanpa alasan  dan  tujuan.  Adapun  tujuan  dari dibuatnya kode etik guna untuk kepentingan bagi anggota profesinya juga.
4. Guru IPS Profesional
Sama seperti guru-guru mata
pelajaran  pada  umumnya.  Guru  IPS merupakan  sebagai  suatu  profesi,  yang diharapkan mampu bekerja secara professional  sesuai  dengan  kemampuan dan  kualifikasi  yang  dimiliki.  Mengajar sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan yaitu  yang  berkaitan  dengan  ilmu-ilmu sosial,  memiliki  penguasaan  tentang  ilmu pengetahuan  sosial  secara  mendalam  serta penguasaan  tentang  kemampuan  dalam mengelola  pembelajaran  IPS  secara  lebih menyenangkan.  Seperti  diketahui  bahwa mata pelajaran IPS di sekolah lebih banyak menghafal,  jadi  diharapkan  guru  IPS mampu  mengemas  pembelajaran  secara lebih inovatif sehingga tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai. Dalam  pandangan  Al-Qur’an  guru
professional  adalah  “guru  yang Al- Qowiyyum dan Al-Amin.  Al-Qowiyyum artinya  mempunyai  kekuatan,  mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi.
Sedangkan guru yang Al-Amin artinya guru yang  dapat  dipercaya,  yang  mempunyai
15 Rugaiyah  dan  Atiek  Sismiati, Profesi Kependidikan, (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2011), h. 13.
komitmen  terhadap  profesinya”. 16 Dalam hal ini, guru IPS harus mampu menunjukkan  sikap  profesionalnya  bukan hanya  dalam  segi  keilmuan  dan  keahlian, tapi kemampuan personal yang ditunjukkan dengan kepribadian yang baik.
Karena hakikatnya, guru merupakan pekerjaan  yang  melibatkan  banyak  pihak, jadi untuk menunjang pekerjaannya tersebut,  guru  harus  mampu  bekerja  sama dan  mendapat  kepercayaan  dari  orang- orang  yang  ada  di  sekitar  ruang  lingkup pekerjaannya.
Sama  seperti  profesi  lainnya,  guru yang  professional  juga  dituntut  untuk memiliki sejumlah keahlian dan
kompetensi  sebagai  syarat  dari  pekerjaan profesinya  tersebut.  Berkaitan  dengan kompetensi,
Undang-Undang juga mengatur sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru professional. Kompetensi adalah kumpulan
pengetahuan,  perilaku,  dan  keterampilan yang  harus  dimiliki  guru  untuk  mencapai tujuan  pembelajaran  dan  pendidikan. Kompetensi  diperoleh  melalui  pendidikan, pelatihan,  dan  belajar  mandiri  dengan memanfaatkan
sumber belajar. 17 Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia  nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh  guru  atau  dosen  dalam  melaksanakan
16 Najib Sulhan, Karakter Guru Masa Depan, (Surabaya: Jaring Pena, 2011), h. 56-57.
17 Jejen  Musfah, Peningkatan  Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan  Praktik, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011), h. 27.

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
tugas  keprofesionalan.” 18 Di  sisi  lain, kompetensi juga merupakan suatu perwujudan  dari  kemampuan  seseorang dalam  memenuhi  berbagai  syarat  yang diperlukan  dalam  sebuah  profesi.  Maka dari  itu,  kompetensi  memiliki  keterkaitan dengan standarisasi dari setiap profesi yang dijalani.  Orientasinya  tidak  hanya  dari keberhasilan seorang guru menjalani profesinya,  tetapi  juga  bagaimana  ia berhasil  bekerja  sama  dengan  lembaga,  di mana  dalam  hal  ini  sekolah  maupun pemerintah  untuk  dapat  memenuhi  dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Kompetensi  yang  diharapkan  guru  agar dapat memenuhinya dicapai melalui sejumlah pendidikan dan berbagai program yang memiliki tujuan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru yang profesional.
Dalam  Undang-Undang  yang  terkait tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa ada  beberapa  kompetensi  yang  harus dimiliki  oleh  guru,  yaitu  kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi  professional,  dan  terakhir kompetensi pedagogik. Sudah dijelaskan di atas bahwa guru adalah suatu profesi  yang menuntut  sebuah  tanggung  jawab,  syarat, ketentuan, standarisasi, ataupun kompetensi  yang  harus  dimiliki  dalam mewujudkan  dan  menunjang  pekerjaan secara professional.

## 5. Pengembangan

## Keprofesian Berkelanjutan
Sebagai suatu profesi yang menuntut sikap  professional  dengan  dasar  keilmuan dan  kemampuan  yang  didapat  melalui pendidikan,  guru  juga  diharuskan  untuk
18 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen Bab I pasal 1, h. 3.
senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan  menyesuaikan  perubahan  yang  ada dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk  itu,  guru  juga  harus  senantiasa melakukan pengembangan terhadap profesinya  secara  berkelanjutan.  Hal  ini sesuai  dengan  kewajiban  guru  dalam menjalankan  profesinya  sebagai  seorang yang  professional  yang  tertera  dalam Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen  Bab  IV  pasal  20 bagian  b  yaitu  “guru  berkewajiban  untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi  akademik  dan  kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.” 19 Pengembangan keprofesian
berkelanjutan adalah pengembangan
kompetensi guru  yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meingkatkan profesionalitas guru. 20 Jadi melalui pengembangan  profesi  berkelanjutan  ini guru  senantiasa  dapat  meningkatkan  serta mengembangkna kompetensi dan kemampuan  yang  dimilikinya  melalui program-program  yang  dilaksanakan  baik oleh  diri  sendiri  maupun  program  yang disusun  oleh  pemerintah.  Karena  jika dilihat  dari  bentuk  pengembangan  profesi berkelanjutan  itu  bisa  dilakukan  dari inisiatif gurunya sendiri dalam mengembangkan  kompetensinya  dengan berbagai  cara.  Sebaliknya  pengembangan professional  berkelanjutan  dapat  juga
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen Bab IV pasal 20, h. 10.
20 Pusat  Pengembangan  Profesi  Pendidik, Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, (Jakarta:  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), h. 5.

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
dilakukan  secara  institusional  atas  inisiatif dari kepala sekolah, atau otoritas pendidikan terkait, misalnya melalui perkumpulan  dalam  wadah-wadah  guru seperti  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG),
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). 21 Tujuan umum
pengembangan keprofesian  berkelanjutan  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  pendidikan
di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan  mutu  pendidikan. 22 Secara khusus  tujuan  pengembangan  keprofesian berkelanjutan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan  kompetensi  guru  untuk mencapai  standar  kompetensi  yang ditetapkan dalam peraturan
perundangan yang berlaku.
b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi  kebutuhan  guru  dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi  dan  seni  untuk  memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
c. Meningkatkan  komitmen  guru  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga professional.
d. Menumbuhkan  rasa  cinta  dan  bangga sebagai penyanding profesi guru.
e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.
f. Menunjang pengembangan karir
guru. 23 Adapun unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun
2009 meliputi:
21 Ibid., h. 19-20.
22 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, op. cit., h. 6.
23 Ibid., h. 6-7.
a. Pengembangan  diri,  adalah  upaya untuk  meningkatkan  profesionalisme diri  agar  memiliki  kompetensi  yang sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  atau  kebijakan  pendidikan nasional  serta  perkembangan  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan/atau  seni. Kegiatan  pengembangan  diri  dapat dilakukan  melalui  diklat  fungsional dan/atau  kegiatan  kolektid  guru  yang meningkatkan  kompetensi  dan/atau keprofesian guru.
b. Publikasi  ilmiah,  adalah  karya  tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada  masyarakat  sebagai  bentuk kontribusi  guru  etrhadap  peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan.
c. Karya  inovatif,  adalah  karya  yang bersifat pengembangan, modifikasi atau  penemuan  baru  sebagai  bentuk kontribusi  guru  terhadap  peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan  pengembangan  dunia  pendidikan, sains/teknologi, dan seni. 24
6. Bentuk  Kegiatan  yang  Dilakukan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS MTs Jakarta Timur dalam pengembangan profesi guru
berkelanjutan
MGMP  didirikan  dengan  tujuan sebagai  wadah  bagi  guru  untuk  bertukar pikiran  maupun  informasi  yang  berkaitan dengan  proses  pembelajaran  ataupun masalah-masalah  yang  terkadang  dihadapi di  dalam  kelas.  Di  dalam  MGMP  sendiri yang  merupakan  tempat  berkumpulnya guru-guru  yang  mengajar  satu  mata pelajaran  yang  sama  di  sekolah  yang
24 Ibid., h. 8-13.

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
berbeda-beda  memiliki  sejumlah  aktivitas dan kegiatan yang dirancang guna memberikan manfaat dan diharapkan dapat memecahkan  persoalan  atau  masalah  yang dihadapi guru. Selain itu kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya juga bertujuan untuk meningkatkan  kompetensi  guru  yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan pengembangan  keprofesian  berkelanjutan (PKB) dimana unsur kegiatan pengembangannya  terdiri  dari  kegiatan pengembangan  diri,  kegiatan  publikasi ilmiah,  dan  kegiatan  karya  inovatif  dapat dilakukan atau diikuti guru dalam kegiatan yang diadakan MGMP.
Sejumlah  kegiatan  maupun  aktivitas yang dilaksanakan dalam MGMP tentunya terlebih  dahulu  dirancang  dan  disesuaikan dengan  kebutuhan  guru  atau  anggotanya. Dalam  pedoman  pengembangan  MGMP, terdapat beberapa standar dalam pengembangan  MGMP,  salah  satunya yaitu:
1. Standar Program
a. Penyusunan  program  KKG/MGMP dimulai  dari  menyusun  Visi,  Misi, Tujuan, sampai kalender kegiatan.
b. Program  KKG/MGMP  diketahui  oleh
Ketua KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) atau Ketua MKKS
(Musyawarah  Kerja  Kepala  Sekolah) dan  disyahkan  oleh  Kepala  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
c. Program  KKG/MGMP  terdiri  dari program rutin dan program pengembangan.
d. Program rutin sekurang-kurangnya
terdiri  dari:  Diskusi  permasalahan pembelajaran, Penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Program Pembelajaran, Analisis
kurikulum, Penyusunan instrument
evaluasi  pembelajaran,  Pembahasan materi  dan  pemantapan  menghadapi Ujian Nasional.
e. Program  pengembangan  dapat  dipilih sekurang-kurangnya tiga dari kegiatan- kegiatan  berikut:  Penelitian,  Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Seminar,
lokakarya,  koloqium  (paparan  hasil penelitian), dan diskusi panel, Pendidikan  dan  pelatihan  berjenjang (diklat  berjenjang),  Penerbitan  jurnal KKG/MGMP,  Penyusunan  website KKG/MGMP,  Forum  KKG/MGMP provinsi,  Kompetisi  kinerja  guru, Peer Coaching (Pelatihan  sesama  guru menggunakan  media  ICT), Lesson Study (Kerjasama  antarguru  untuk memecahkan  masalah  pembelajaran),
Professional Learning Community (komunitas-belajar professional). 25 Aktivitas atau kegiatan yang diadakan  dalam  MGMP  IPS  MTs  Jakarta Timur  ini  sudah  memenuhi  standar,  yaitu adanya  kegiatan  rutin  yang  diadakan sebulan sekali, dan ada kegiatan pengembangan. Kegiatan rutin yang diadakan  itu  disesuaikan  dengan  kalender akademik.  Jiika  di  awal  tahun  ajaran  baru kegiatan  yang  diadakan  yaitu  tentang penyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, RPP, dan silabus. Jika mendekati waktu  ujian  sekolah  baik  itu  UTS  atau UAS  maka  kegiatan  yang  diadakan  yaitu pembuatan  kisi-kisi  dan  soal  ujian.  Diluar dari kegiatan tersebut, di sela-sela kegiatan atau  di  waktu  istirahat  pengurus  dan anggota  juga  melakukan  kegiatan  diskusi
25 Direktorat Profesi Pendidik, Standar Pengembangan:  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG) Musyawarah  Guru  Mata  pelajaran  (MGMP), (Jakarta:  Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008) , h. 7.

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
dan sharing tentang  permasalahan  yang dihadapi  masing-masing  serta  bersama- sama  mencari  solusinya.  Aktivitas  atau kegiatan  rutin  yang  diadakan  oleh  MGMP IPS  MTs  Jakarta  Timur  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  Agung  Fajar  Dwi Nugraha  pada  MGMP  lain  yaitu  adanya kegiatan  pertemuan  rutin  yang  diadakan setiap satu bulan sekali dengan pembahasan diskusi
permasalahan pembelajaran, pelatihan penyusunan
silabus serta RPP, dan penyusunan kisi-kisi soal. 26 Selanjutnya
dalam kegiatan
pengembangan  keprofesian  berkelanjutan (PKB), guru-guru yang aktif dalam MGMP IPS  MTs  Jakarta  Timur  ini  sudah melakukan  pengembangan  diri  dengan keikutsertaannya  dalam  setiap  kegiatan  di MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur,  dimana pengembangan  diri  termasuk  salah  satu unsur  dari  pengembangan  keprofesian berkelanjutan (PKB). Kemudian dalam hal kegiatan  publikasi  ilmiah,  MGMP  IPS MTs  Jakarta  Timur  sejak  tahun  2012 sampai  sekarang  hanya  pernah  melakukan satu  kali  kegiatan  seminar  atau  workshop tentang  Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK) yang diadakan di  Pulau Seribu pada tahun 2015  lalu,  jadi  untuk  unsur  kegiatan publikasi  ilmiah  dinilai  masih  kurang. Terakhir  dalam  hal  pembuatan  karya inovatif,  MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur ini  juga  belum  pernah  mengadakan kegiatan  yang  memfasilitasi  anggotanya dalam membuat karya inovatif.
26 Agung  Fajar  Dwi  Nugraha,  “ Upaya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fiqih Kabupaten Sleman dalam
Peningkatan
Profesionalisme Guru Fiqih Madrasah Tsanawiyah
Kabupaten Sleman ”, Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam  Fakultas  Tarbiyah  Universitas  Islam  Negeri Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  2009, h.  60-61. Tidak dipublikasikan.
Berbicara soal aktivitas yang dilakukan  oleh  pengurus  maupun  anggota dalam MGMP IPS MTs Jakarta Timur ini, berkaitan pula dengan peran yang dilakukan  pengurus maupun  anggota dalam  setiap  kegiatan.  Berdasarkan  hasil penelitian, peran pengurus secara umumnya yaitu mengadakan dan mengatur kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  anggota. Pengurus  juga  bertanggung  jawab  atas kegiatan  yang  dilaksanakan.  Untuk  peran anggotanya sendiri yaitu dengan menghadiri  setiap  kegiatan  yang  diadakan di  MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur  dan memberikan  saran  serta  pendapatnya terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan  agar  lebih  baik  lagi  dari sebelumnya.  Selain  itu,  ada  satu  orang anggota  MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur yang  pernah  diminta  pengurus  untuk menjadi persentator dalam kegiatan publikasi  ilmiah  tentang  workshop  PTK yang  diadakan  oleh  MGMP  IPS  MTs Jakarta.
Aktivitas pengembangan keprofesian berkelanjutan  yang  diadakan  oleh  MGMP IPS  MTs  Jakarta  Timur  juga  sejalan dengan penelitian Sujianto, Amat Mukhadis,  dan  Isnandar  yang  meneliti tentang kegiatan pengembangan
keprofesian  (PKB)  pada  guru  yang bersertifikat  dan  menunjukkan  bahwa pengembangan profesionalitas
berkelanjutan guru bersertifikat pendidik di SMK  rumpun  teknologi  se-Malang  Raya masih  tergolong  rendah,  sebagian  besar guru  hanya  kadang-kadang  melakukan investasi  pengembangan  diri,  publikasi ilmiah, dan membuat karya inovatif. 27
27 Sujianto, dkk, “Pengembangan Profesionalitas  Berkelanjutan  Guru  Bersertifikat

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
7. Manfaat  yang  dirasakan  oleh  guru setelah mengikuti kegiatan
Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran (MGMP)  IPS  MTs  Jakarta  Timur dalam  pengembangan  profesi  guru berkelanjutan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ada manfaat  yang  dirasakan  oleh  anggota setelah  mengikuti  setiap  kegiatan  yang diadakan  oleh  MGMP  IPS  MTs  Jakarta Timur  ini.  Manfaat  tersebut  diantaranya tambahan  informasi  bagi  guru  yang berkaitan dengan proses pembelajaran, bisa mendapatkan  solusi  atas  permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran, adanya peningkatan kompetensi  yang  dirasakan  oleh  guru. Dimana  manfaat  yang dirasakan oleh guru bisa diterapkan ke dalam proses pembelajaran dan berpengaruh baik terhadap hasil belajar siswa. Manfaat yang dirasakan  tersebut  sesuai  dengan  tujuan yang tertulis dalam Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)  Direktorat  Jenderal  Peningkatan Mutu  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia tahun 2008 menyebutkan beberapa  tujuan  dari  pelaksanaan  MGMP, yaitu:
a. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru  dalam  berbagai  hal,  khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan
pembelajaran,  strategi  pembelajaran, metode  pembelajaran,  memaksimalkan pemakaian  sarana/prasarana  belajar, memanfaatkan sumber belajar.
Pendidik  di  SMK  Rumpun  Teknologi”, Jurnal Teknologi dan Kejuruan, Vol. 35, 2012, h. 1.
b. Memberi  kesempatan  kepada  anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagai pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran  yang  lebih  professional bagi  peserta  kelompok  kerja  atau musyawarah.
d. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
e. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan,
kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan  profesionalisme  guru melalui kegiatan-kegiatan
pengembangan professionalism di tingkat KKG/MGMP.
f. Meningkatkan  mutu  proses  pendidikan dan  pembelajaran  yang  tercermin  dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
g. Meningkatkan kompetensi guru melalui  kegiatan-kegiatan  di  tingkat KKG/MGMP. 28
Manfaat  yang  didapat  oleh  anggota MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur  juga sejalan  dengan  hasil  penelitian  Eka  Selvi Handayani  pada  MGMP  PKn  yang menyebutkan  bahwa  adanya  berbagai manfaat  atau  kontribusi  yang  diberikan oleh kegiatan MGMP PKn yaitu:
1) Memberikan sosialisasi kurikulum yang  sedang  berlaku  dan  gambaran serta  pemahaman  tentang  silabus  yang berlaku agar dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat menjadi lebih baik.
28 Direktorat Profesi Pendidik, op. cit., h. 4-5.

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
2) Memberikan  pembelakalan  dan  solusi tentang  permasalahan  pembelajaran PKn di sekolah-sekolah.
3) Memberikan  pembekalan  bagi  guru mata  pelajaran  PKn  kelas  X,  XI  dan XII  dalam  menentukan  KKM  (Kriteria Ketuntasan Minimal).
4) Memberikan pembekalan bagi penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) PKn, pembekalan model-model pembelajaran PKn. 5) Pembekalan model-model
pembelajaran  PKn  melalui  eksploitasi model pembelajaran PKn dalam kegiatan  MGMP  PKn  memberikan wawasan yang berharga. 29
Selain itu, dalam kegiatan pengembangan  workshop  PTK  yang telah  diadakan  oleh  MGMP  IPS  MTs Jakarta Timur, anggota juga
mendapatkan  sertifikat  yang  dapat digunakan untuk kenaikan pangkat.
h. Kendala  yang dihadapi dalam  kegiatan Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran (MGMP)  IPS  MTs  Jakarta  Timur dalam  pengembangan  profesi  guru berkelanjutan
Kendala  merupakan  hal-hal  yang menjadi  faktor  berjalannya  kegiatan  yang kurang  maksimal.  Dalam  setiap  kegiatan yang  diadakan  oleh  MGMP  MTs  Jakarta Timur  ditemukan  beberapa  kendala,  baik yang  dihadapi  oleh  pengurus  maupun anggota.  Kendala  atau  masalah  yang dihadapi  pastinya  harus  ada  upaya  untuk mengatasinya, agar kegiatan yang
29 Eka  Selvi  Handayani,  “Studi  Tentang Kontribusi  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran (MGMP) PKN pada Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar  Bidang  Studi  PKN  di  SMA  Negeri  2 Samarinda”, Jurnal  Pendas  Mahakam, Vol.  1, 2016, h. 17-19.
dilaksanakan  bisa  berjalan  sesuai  dengan rencana. Berdasarkan  hasil  penelitian, kendala  yang  dihadapi  oleh  pengurus maupun  anggota  MGMP  IPS  MTs  Jakarta Timur  ini  diantaranya  terbatasnya  tempat pelaksanaan kegiatan. Dimana tidak semua sekolah atau Madrasah Negeri yang ada di Jakarta  Timur  menyediakan  tempat  untuk pelaksanaan  kegiatan.  Namun  upaya  yang dilakukan  pengurus  untuk  mengatasinya yaitu  dengan  cara  menentukan  lokasi kegiatan  dengan  cara  bergilir,  jadi  ada pemerataan  tempat  dan  tidak  hanya terfokus  pada  satu  tempat  saja.  Walaupun ada  beberapa  sekolah  atau  madrasah  yang tidak memiliki tempat, sekalipun di masjid ataupun  perpustakaan  sekolah  pengurus dan  anggota  tidak  merasa  keberatan, karena  yang  terpenting  adalah  kegiatan berkumpulnya.
Kendala  selanjutnya  yaitu  tentang jadwal  mengajar  guru  yang  berbeda-beda yang  tidak  memungkinkan  seluruh  guru IPS  yang  mengajar di MTs Negeri  Jakarta Timur  ini  memiliki  waktu  kosong  yang sama  serta  sulitnya  izin  yang  diberikan sekolah  untuk  guru  yang  mau  menghadiri kegiatan  MGMP.  Upaya  yang  dilakukan pengurus  yaitu  memberikan  himbauan kepada  bagian  kurikulum  ataupun  Kepala Madrasah  agar  bisa  mengosongkan  jadwal guru IPS di hari selasa, dimana hari selasa menjadi  hari  yang  ditetapkan  untuk melaksanakan pertemuan  setiap  satu bulan sekali.  Tetapi  yang  terjadi,  masih  ada  saja guru  yang  mempunyai  jadwal  mengajar  di hari selasa, akhirnya guru yang bersangkutan  tidak  dapat  menghadiri kegiatan MGMP sehingga tingkat kehadiran  dalam  kegiatan  menjadi  rendah. Kendala lain yang menyebabkan rendahnya tingkat kehadiran anggota yaitu

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
kurangnya  informasi  tentang  pelaksanaan kegiatan  MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur yang  merata,  jadi  masih  ada  guru  yang tidak  mendapatkan  informasi  tentang  hal tersebut. Selain itu penyampaian informasi yang telat dan terkesan mendadak dikeluhkan juga oleh guru-guru.
Kendala  selanjutnya  yaitu  akses lokasi  kegiatan  yang  jauh.  Jumlah  MTs Negeri  di  Jakarta  Timur  ini  paling  banyak daripada  wilayah  administratif  Jakarta yang  lain,  jadi  persebarannya  juga  cukup luas. Misalnya saja jika lokasi kegiatannya ada  di  daerah  Cakung  yang  lokasinya hampir dekat dengan daerah Bekasi,  maka guru  yang  ada  di  daerah  Cijantung  yang lokasinya  dekat  dengan  daerah  Jakarta Selatan  merasa  itu  terlalu  jauh  untuk dijangkau, begitupun sebaliknya.
Walaupun  pengurus  sudah  mengupayakan lokasi  kegiatan  secara  bergilir  tetapi kendala semacam ini masih sering ditemukan.  Upaya  yang  dilakukan  oleh anggota  jika  mau  menghadiri  kegiatan yaitu biasanya dengan berangkat berbarengan  dengan  rekan  guru  lain  yang memiliki kendaraan pribadi.
Kendala  selanjutnya  yaitu  kurang perhatiannya  pemerintah  atau  orang-orang terkait  terhadap  keberadaan  MGMP  IPS MTs  Jakarta  Timur  ini.  Dimana  semua kegiatan  dan  aktivitas  yang  diadakan merupakan hasil kerja dan inisiatif bersama pengurus  maupun  anggota  secara  mandiri. Tidak  adanya  arahan  tersebut  yang menyebabkan  kegiatan  yang  dilaksanakan cakupannya  tidak  terlalu  luas  dan  hanya terbatas  pada  pertemuan  rutin  saja.  Untuk membuat  suatu  kegiatan  seperti  seminar atau  workshop  lainnya  itu  memerlukan narasumber  ahli  dan  tidak  ada  dana  yang cukup untuk itu. Terkait dengan penjelasan
di  atas  soal  kendala,  hasil  penelitian Ahmad  Juanda  yang  meneliti  tentang kendala Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)  IPS  dalam  Mengembangkan Kompetensi  Profesional  dan  Pedagogi Guru  IPS  SMP  di  Kabupaten  Sleman Tahun 2013/2014 juga menyebutkan adanya beberapa kendala yang sama, yaitu:
1) Kurangnya  dukungan  dari  beberapa bagian  kurikulum  SMP  dan  beberapa kepala  SMP  di  Kabupaten  Sleman dalam  menyesuaikan  jadwal  maupun memberika  izin  bagi  guru  mata pelajaran IPS untuk mengikuti kegiatan MGMP IPS Kabupaten Sleman. Hal ini mengakibatkan  beberapa  anggota  dan pengurus MGMP  IPS  Kabupaten Sleman tidak bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. 2) Kurang  sadarnya  anggota  terhadap pentingnya  peran  MGMP  IPS  dalam mengembangkan
kompetensi professional dan pedagogi guru IPS.
3) Terbatasnya dana yang dimiliki
MGMP  IPS  SMP  Kabupaten  Sleman untuk  melaksanakan  program  kerja atau kegiatan pengembangan kompetensi  professional  dan  pedagogi guru IPS. 30
i. Pendapat dan saran untuk Musyawarah
Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  IPS MTs Jakarta Timur dalam pengembangan profesi
guru berkelanjutan.
30 Ahmad  Juanda,  “Kendala  Musyawarah Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  IPS  dalam Mengembangkan  Kompetensi  Profesional  dan Pedagogi  Guru  IPS  SMP  di  Kabupaten  Sleman Tahun 2013/2014”, Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta,  Yogyakarta,  2015,  h.  52-53,  tidak dipublikasikan.

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas yang  menjelaskan  tentang  adanya  kendala yang  dihadapi  oleh  pengurus  maupun anggota  MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur maka  diperlukan  keterlibatan  anggota untuk  memberikan  saran  dan  masukan yang membangun terhadap kinerja pengurus dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh MGMP IPS MTs Jakarta Timur  selama  ini.  Untuk  kegiatan  rutin, sebagian besar anggota berpendapat bahwa kegiatan  yang  telah  diadakan  oleh  MGMP IPS MTs Jakarta Timur ini pelaksanaannya sudah  cukup  baik.  Karena  MGMP  IPS MTs  Jakarta  Timur  ini  dinilai  yang  paling aktif  dan  eksis  dibandingkan  dengan MGMP  IPS  MTs  di  wilayah  administratif Jakarta  yang  lain.  Hal  ini  dikarenakan jumlah  MTs  Negeri  di  wilayah  Jakarta Timur  ini  merupakan  yang  paling  banyak. Tetapi  untuk  kegiatan  yang  berkaitan dengan pengembangan
keprofesian
berkelanjutan (PKB)
masih perlu ditingkatkan.  Hal  ini  dikarenakan  anggota merasa  perlu  adanya  kegiatan  seperti pelatihan  dan  seminar-seminar  untuk meningkatkan  kompetensinya.  Selanjutnya perlunya  ada  perhatian  dan  dukungan  dari pemerintah  maupun  pihak-pihak  terkait lainnya dalam menunjang kegiatan pengembangan.  Hal  ini  dimaksudkan karena  selama  ini  MGMP  IPS  Jakarta Timur  tidak  bisa  mengadakan  kegiatan yang  cakupannya  lebih  luas  seperti kegiatan pengembangan dikarenakan keterbatasan dana dan terbatasnya biaya.
Dalam  hal  kepengurusan,  anggota menilai kinerja pengurus sudah cukup baik karena  sudah  memfasilitasi  anggotanya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Hanya saja keaktifan pengurus lebih ditingkatkan lagi dengan
mengikutsertakan  guru-guru  swasta  untuk ikut  bergabung  dalam  MGMP  IPS  MTs Jakarta  Timur  ini,  sehingga  tingkat kehadiran  anggota  menjadi  lebih  baik  lagi dari yang sekarang.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bentuk  kegiatan  yang  ada  di  dalam MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur umumnya  terdiri  dari  dua jenis kegiatan,  yaitu  program  rutin  dan program pengembangan. Program rutinnya  yaitu  penyusunan  perangkat pembelajaran  seperti  program  tahunan, program semester, RPP, silabus. Menjelang  jadwal  ujian  sekolah  ada kegiatan  penyusunan  kisi-kisi  dan  soal ujian. Di sela-sela kegiatan yang sudah terjadwal,
guru-guru yang bersangkutan  juga  sering  melakukan diskusi dan sharing
seputar permasalahan  yang  dihadapi  dalam proses pembelajaran. Program
pengembangannya hanya pernah dilaksanakan satu kali sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, yaitu kegiatan workshop  PTK  di  Pulau  Seribu  pada tahun 2015.
2. Manfaat  yang  dirasakan  oleh  guru setelah mengikuti kegiatan MGMP IPS MTs  Jakarta  Timur  yaitu  adanya penambahan  informasi,  penambahan kompetensi,  solusi  atas  permasalahan yang  dihadapi,  dan  sertifikat  yang didapatkan  saat  mengikuti  workshop PTK  dapat  digunakan  untuk  kenaikan pangkat.  Selain  itu  manfaat  yang didapatkan kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)
berpengaruh baik terhadap hasil belajar peserta didik.
3. Kendala  yang dihadapi dalam  kegiatan MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur  dalam pengembangan profesi guru
berkelanjutan  yaitu  dihadapi  oleh pengurus dan juga anggota.
Diantaranya
terbatasnya tempat
pelaksanaan kegiatan,  jadwal  mengajar guru  yang  tidak  sesuai  dengan  jadwal pertemuan  MGMP  dan  sulitnya  izin dari sekolah yang bersangkutan mengakibatkan  guru  tidak  bisa  hadir dalam kegiatan, penyampaian
informasi  yang  telat  dan  terkesan dadakan juga menjadi faktor rendahnya kehadiran anggota, akses lokasi kegiatan  yang  jauh,  dan  yang  terakhir kurangnya  perhatian  dari  pemerintah atau  orang-orang  terkait  membuat MGMP  IPS  MTs  Jakarta  Timur  ini bergerak  secara  mandiri  dan  tidak mampu membuat kegiatan yang cakupan lebih luas karena keterbatasan dana  juga.  Upaya  dalam  mengatasi kendala  tersebut  juga  dilakukan  oleh pengurus  dan  anggota  yaitu  menggilir setiap  sekolah  untuk  menjadi  tuan rumah  dalam  pelaksanaan  kegiatan, menghimbau kepada  bagian kurikulum atau
Kepala
Madrasah untuk mengosongkan jadwal guru IPS di hari selasa  dan  mengizinkan  guru-guru  IPS
untuk  mengikuti  kegiatan  MGMP, untuk menghadiri kegiatan yang aksesnya  jauh  guru  yang  memiliki kendaraan pribadi mengajak rekan guru yang lain untuk berangkat bersama.
4. Pendapat  dan  saran  yang  diberikan anggota  terkait  kegiatan  yang  sudah berjalan  dan  kinerja  pengurus  MGMP IPS  MTs  Jakarta  Timur  selama  ini
yaitu  sudah  dinilai  cukup  baik  dan sarannya pengurus  harus  lebih proaktif lagi  dengan  mengajak  rekan  guru  di swasta  untuk  ikut  bergabung  sehingga tingkat kehadiran dalam setiap kegiatan meningkat.  Selanjutnya  untuk  kegiatan pengembangan masih harus ditingkatkan  lagi  dan  tidak  hanya terfokus  pada  kegiatan  rutinnya  saja. Pihak  pemerintah  dan  orang-orang terkaitnya  diharapkan  mampu  melihat dan  mendukung  keberadaan  MGMP IPS MTs Jakarta Timur sebagai wadah yang  bisa  memfasilitasi  guru  untuk dapat  meningkatkan  kompetensinya sebagai guru yang professional sehingga  kualitas  pendidikan  yang didapatkan  peserta  didik  menjadi  lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Profesi Pendidik. Standar Pengembangan:  Kelompok  Kerja Guru  (KKG)  Musyawarah  Guru Mata  Pelajaran  (MGMP). Jakarta:
Departemen  Pendidikan  Nasional,
2008.
Hamalik, Oemar. Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
Handayani,  Eka  Selvi.  Studi  Tentang
Kontribusi  Musyawarah  Guru  Mata Pelajaran (MGMP) PKN pada Peningkatan Kualitas Kegiatan
Belajar  Bidang  Studi  PKN  di  SMA Negeri  2  Samarinda, Jurnal  Pendas Mahakam. Vol. 1, 2016.
Juanda,  Ahmad. “ Kendala  Musyawarah Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  IPS

## Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Dalam Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan (MTsN Jaktim)

## dalam  Mengembangkan  Kompetensi
Profesional  dan  Pedagogi  Guru  IPS SMP  di  Kabupaten  Sleman  Tahun 2013/2014”. Skripsi pada Universitas Negeri  Yogyakarta:  2015.  tidak dipublikasikan.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2009.
Musfah,  Jejen. Peningkatan  Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar  Teori  dan  Praktik. Jakarta:
Kencana  Prenada  Media  Group,
2011.
Nugraha,  Agung  Fajar  Dwi. “ Upaya Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran (MGMP)  Fiqih  Kabupaten  Sleman dalam  Peningkatan  Profesionalisme Guru  Fiqih  Madrasah  Tsanawiyah Kabupaten  Sleman”. Skripsi pada Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga  Yogyakarta:  2009.  tidak dipublikasikan.
Nurdin,  Syafruddin. Guru  Profesional  & Implementasi  Kurikulum. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
Pusat  Pengembangan  Profesi  Pendidik.
Pedoman Pengelolaan Pengem- bangan  Keprofesian  Berkelanjutan.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
Ramayulis. Profesi  &  Etika  Keguruan. Jakarta: Kalam Mulia, 2013.
Rugaiyah  dan  Atiek  Sismiati. Profesi Kependidikan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Sapriya.  dkk. Pembelajaran  dan  Evaluasi Hasil  Belajar  IPS. Bandung:  UPI Press, 2006.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014.
-----. Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods. Bandung: Alfabeta, 2014
Sulhan,  Najib. Karakter  Guru  Masa
Depan:  Sukses  &  Bermartabat.
Surabaya: Jaring Pena, 2011. Sujianto, dkk. Pengembangan Profesionalitas  Berkelanjutan  Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun Teknologi, Jurnal Teknologi  dan  Kejuruan. Vol.  35, 2012.
Trianto. Model  Pembelajaran  Terpadu: Konsep, Strategi, dan
Implementasinya  dalam  Kurikulum
Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP).
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
Usman,  Husaini  dan  Purnomo  Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
UU  No.  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen.