## Wajah Hukum
Analisis Hukum dan Kriminologi terhadap Fenomena Penyalahgunaan Zat Dextromethorphan dalam Obat Batuk di Manado

## Sri Yulianty Masoara
Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Sukasari II No. 254A Correspondence email: sri18018@mail.unpad.ac.id
Abstrak. Fenomena  penyalahgunaan dextromethorphan dextro)  marak  terjadi  di  Indonesia.  Beberapa  kasus mengindikasikan  terjadinya  penyalahgunaan  ini.  Pada  Sabtu  (5/9/2020),  seorang  perempuan  berinisial  IR  (25) ditemukan tewas di sebuah hotel di Kecamatan Wanea, Manado, Sulawesi Utara. Kematiannya dikutip sebagai contoh  kasus  yang  melibatkan  penyalahgunaan  dextro.  Tetesan  batuk  dalam  bentuk  cair  yang  mengandung dekstrosa sebaiknya diminum di dalam ruangan. Batuk sebenarnya diobati dengan obat dextroaktif, dan tindakan zat ini adalah untuk menekan batuk kering. Ini dilakukan di bidang medis. Bahan kimia dextrorotatory ini dapat ditemukan  di  berbagai  penekan  batuk,  termasuk  Komix  DT,  Vicks  Formula  44  DT,  Siladex  Antitusif,  dan Bisolvon Antitusif. Strategi peradilan empiris digunakan untuk melakukan penelitian ini. Data yang diperlukan untuk menyusun artikel ini berjenis kuantitatif dan kualitatif, dan data tersebut didasarkan pada sumber informasi primer dan sekunder. Secara umum, tujuan pembuatan obat dan fungsi obat itu sendiri adalah untuk mengobati berbagai macam penyakit yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Namun, hal ini sering disalahpahami oleh  sejumlah  orang  untuk  tujuan  yang  tidak  tepat,  seperti  dekstrometorfan.  Jika  ditelusuri  lebih  dalam, dextromethazepam termasuk dalam golongan Narkotika Kelas III dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Itu diberi nama dextropropoxyphene dan menempati posisi kedua dalam  kelompok  narkotika  Kelas  III.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  Adanya  aturan  hukum  yang  menjamin semua  itu,  atau  dengan  kata  lain,  fakta  bahwa  manusia  diatur  oleh  hukum,  merupakan  salah  satu  alat  atau instrumen  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.    Namun di  dalam pelaksanaannya perlu  juga memperhatikan  unsur-unsur  seperti  kepastian  hukum  dimana  dalam  hal  ini  hukum  harus  dibuat  dalam  bentuk tertulis, selain itu juga harus memperhatikan kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut dan yang terakhir yang bisa dibilang paling penting yaitu hukum haruslah memperhatikan keadilan di dalam penerapannya.
Kata Kunci: Dextromethorpan, Narkotika, Hukum, Kriminologi.
Abstract. The phenomenon of dextromethorphan (dextro) abuse is rife in Indonesia. Several cases indicate the occurrence of this abuse. As an example of the case of dextro abuse that occurred in Manado, North Sulawesi, a woman with the initials IR (25), was found dead in a hotel room in Wanea sub-district, Saturday (09/05/2020) after consuming liquid cough medicine containing dextro. Dextro The phenomenon of abuse of dextromethorphan dextro) is rife in Indonesia. Several cases indicate the occurrence of this abuse. On Saturday (5/9/2020), a woman with the initials IR (25) was found dead in a hotel in Wanea District, Manado, North Sulawesi. His death was cited as an example of a case involving dextro abuse. Cough drops in liquid form containing dextrose should be taken  indoors.  Coughs  are  actually  treated  with  dextroactive  drugs,  and  the  action  of  these  substances  is  to suppress dry coughs. This is done in the medical field. This dextrorotatory chemical can be found in a variety of cough suppressants, including Komix DT, Vicks Formula 44 DT, Siladex Antitussive, and Bisolvon Antitussive. An empirical justice strategy was used to conduct this research. The data needed to compile this article are both quantitative and qualitative, and the data is based on primary and secondary sources of information. In general, the purpose of making drugs and the function of the drug itself is to treat various diseases that can affect humans and animals. However, it is often misunderstood by some for inappropriate purposes, such as dextromethorphan. If explored more deeply, dextromethazepam is included in the Class III Narcotics group in the Appendix to Law Number  35  of  2009  concerning  Narcotics  (Narcotics  Law).  It  was  given  the  name  dextropropoxyphene  and occupies the second position in the Class III group of narcotics. To achieve this goal, the existence of a legal rule that guarantees all of this, or in other words, the fact that humans are governed by law, is one of the tools or instruments  that  will  be  used  to  achieve  this  goal.  However,  in  its  implementation  it  is  also  necessary  to  pay attention to elements such as legal certainty where in this case the law must be made in written form, besides that it must also pay attention to the benefits in applying the law and finally what is arguably the most important, namely the law must pay attention to justice in its application.
Keywords: Dextromethorpan, Narcotics, Law, Criminology.

## Dextromethorphan dalam Obat Batuk di Manado

## PENDAHULUAN
Fenomena penyalahgunaan dextromethorphan (dextro) marak terjadi di Indonesia. Ada beberapa contoh di mana penganiayaan semacam itu terjadi. Pada Sabtu (5/9/2020), seorang perempuan berinisial IR (25) ditemukan tewas di sebuah hotel di Kecamatan Wanea, Manado, Sulawesi Utara. Kematiannya dikutip sebagai contoh kasus yang melibatkan penyalahgunaan dextro 1 etesan batuk dalam bentuk cair yang  mengandung  dekstrosa  sebaiknya  diminum  di  dalam  ruangan.  Selain  di  Manado,  ada  kasus penyalahgunaan  dextro  yang  tercatat  di  Kabupaten  Kendal.  Data  yang  dihimpun  Badan  Narkotika Nasional (BNN) pada Agustus 2015 mengungkapkan, total ada enam kejadian penyalahgunaan dextro yang  dilakukan  oleh  remaja  yang  tinggal  di  wilayah  tersebut. 2 Lebih  buruk  lagi,  tidak  hanya  orang dewasa  tetapi  juga  anak-anak  berusia  di  atas  12  tahun  yang  ditemukan  menyalahgunakan  Dextro. Masalah ini tidak terbatas pada orang dewasa.
Batuk sebenarnya diobati dengan obat dextroaktif, dan tindakan zat ini adalah untuk menekan batuk  kering.  Ini  dilakukan  di  bidang  medis.  Bahan  kimia  dextrorotatory  ini  dapat  ditemukan  di berbagai penekan batuk, termasuk Komix DT, Vicks Formula 44 DT, Siladex Antitussive. 3 Konsumsi DMP dalam jumlah besar dapat menyebabkan berbagai efek samping yang tidak menyenangkan. Selain menyebabkan perubahan perilaku, hiperaktif, kelelahan, berkeringat, bicara cadel, tekanan darah tinggi, dan proptosis dapat menjadi gejala keracunan atau overdosis DMP. (nistagmus). Konsekuensinya bisa sangat berbahaya, dan bahkan ada kemungkinan bisa mengakibatkan kematian. Ini terutama benar bila dikombinasikan dengan alkohol. 4
Dari hasil wawancara pada 5 orang penyalahguna zat atau obat dextro di Manado, penulis juga mendapatkan informasi bahwa zat ini mempunyai efek samping hampir sama dengan narkotika atau pun  psikotropika.  Selain  merasa fly ,  dengan  mengkonsumsi  obat  ini  dalam  jumlah  tertentu  maka pengguna tersebut dapat melihat bayangannya berdiri tepat didepannya. 5 Dalam beberapa kasus, para penyalahguna  dextro  memiliki  kecenderungan  untuk  berperilaku  menyimpang.  Penyimpangan  ini terkait  dengan  kebutuhannya  untuk  memenuhi  kecanduan  penyalahguna  atas  dextromethorphan. Sebagai  contoh  ada  sebuah  kasus  di  Gorontalo  Sulawesi  Utara  seorang  pria  berinisial  OJ  32  Tahun ditangkap Satreskrim Polres Gorontalo Kota setelah aksinya membawa kabur kotak amal yang terekam CCTV  demi  untuk  membeli  sirup  obat  batuk  yang  mengandung  dextromethorphan  untuk  mabuk- mabukan. 6
Dextromethorphan  adalah  bahan  kimia  aktif  berbentuk  bubuk  berwarna  putih  yang  memiliki fungsi  utama  sebagai  antitusif  atau  antitusif.  Karena  itu,  pasokannya  perlu  dipastikan.  Namun, berdasarkan  bukti  yang  disajikan  dalam  beberapa  kasus  penulis  tersebut  di  atas,  jelas  bahwa  ada masalah  yang  signifikan  dengan  penyalahgunaan  zat  dalam  budaya  kontemporer.  Masalah  ini  tidak hanya terjadi pada obat Kelas I dan Kelas II tetapi juga pada obat Kelas III. Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menegaskan fakta tersebut. (UU Narkotika). 7 Pasal  2(1)  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  Nomor  28  Tahun  2018 tentang  Pemberian  Obat  Tertentu  Yang  Sering  Disalahgunakan  menyebutkan  bahwa  kriteria  obat tertentu  dalam  peraturan  Badan  ditetapkan  dengan  memuat  komposisi  obat. atau  bahan obat  dengan huruf  (F),  khususnya  dekstrometorfan.  Peraturan  ini  mengatur  pemberian  obat-obatan  tertentu  yang
1 Arther  Loupatty,  “ Konsumsi Obat  Batuk  dan  Miras,  Perempuan  di  Manado  Tewas  di Kamar  Hotel” , (2020), https://sulut.inews.id/berita/konsumsi-obat-batuk-cair-dan-miras-perempuan-di-manado-tewas-di- kamar-hotel, [09/05/2020].
2 Metrojateng.com, “ Konsumsi Dextro Pelajar SMA Diamankan BNN” , (2015), http://metrojateng.com/2015/08/27/konsumsi-dextro-pelajar-sma-diamankan-bnn-kendal/ [27/8/2015].
3 Wawancara dengan Apoteker, Prof., Dr., Fatimawali, MSi., Apt. Tanggal 11 juli 2020.
4 Dewi Susanti & Nugraheni Dwiari K, Dekstromethorfan...kok disalahgunakan??? (farmakoterapi-info), (2009).
5 Wawancara dengan 5 orang penyalahguna zat dextromethorphan, Tanggal 21 Maret 2021.
6 Liputan6.com,  “ Kecanduan  Mabuk  Obat  Batuk,  Pria  di  Gorontalo  Curi  Kotak  Amal” ,  (2020), https://www.liputan6.com/regional/read/4156038/kecanduan-mabuk-obat-batuk-pria-di-gorontalo-curi-kotak- amal, [15/1/2020]
7 Darmono, Toksikologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf, (Jakarta: Pusat, UI-Press, 2005), hlm. 15-16.
sering  disalahgunakan. 8 Kemudian,  dalam  Pasal  5  ayat  3,  4,  dan  5 9 disebutkan  bahwa  pelayanan kefarmasian  mengeluarkan  obat  khusus  yang  mengandung  dekstrometorfan  adalah  melawan  hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir F. (1) Dalam hal terdapat adanya ketidak pastian mengenai umur yang dimaksud pada ayat (3), petugas atau pengawas pelayanan kefarmasian dapat menanyakan nama anak termasuk tanggal lahir. Selain itu, lokasi yang memiliki layanan apotek yang melaksanakan operasi pemberian obat tertentu diwajibkan untuk: 1. Kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan; dan
2. Frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama.
Pada kenyataannya walaupun telah diatur pembatasan pemberian jenis obat yang ada kandungan dextronya  ada  juga  toko-toko  obat  apotik  bahkan  tenaga  kesehatan  yang  tidak  membatasi pembeliannya, 10 selain  itu  ada  beberapa modus  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  penyalahguna  untuk memperoleh  obat  dextro  ini.  Selain  pembatasan  pembelian  sebagaimana  dalam  Peraturan  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dextromethorpan sendiri apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), masuk kedalam Golongan III gugus kedua dengan  nama Dextropropoksifena .  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  III  diancam  dengan  pidana dalam ketentuan dalam Pasal 122 hingga Pasal 127 UU Narkotika. 11
Berikut  ini  adalah  dasar  hukum  penyalahgunaan  Dextromethazepam  (DMP)  yang  termasuk golongan ketiga golongan Narkoba: Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 UU No 35 Tahun 2009, Pasal 126 dan Pasal 127, yang intinya berfokus pada tidak memiliki hak atau secara melawan hukum memiliki,  menyimpan,  menguasai,  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  menyediakan,  atau menyediakan  akses  terhadap  obat-obatan  narkotika  Golongan  III,  penjualan,  atau  pembelian  zat-zat tersebut Seseorang yang bertindak sebagai perantara Golongan Narkoba III, seseorang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan Narkoba Golongan III, dan setiap orang yang tidak berhak atau tidak sah menggunakan Narkoba Golongan III yang memberikannya kepada orang lain atau yang digunakan oleh orang lain dipidana. Ada berbagai kemungkinan hukuman penjara, mulai dari minimal dua  tahun  hingga  maksimal  lima  belas  tahun.  Ada  juga  berbagai  kemungkinan  denda,  mulai  dari minimal empat crore rupee hingga lima miliar rupee. (Lima puluh juta rupiah).
Khusus  untuk  Pasal  127  sendiri,  disebutkan  bahwa  setiap  penyalah  guna,  baik  yang menyalahgunakan  suatu  zat  yang  tergolong  golongan  Narkoba  Golongan  I,  Golongan  II,  maupun Golongan III, selain dipidana dengan pidana penjara mulai dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, mereka juga diwajibkan untuk membayar denda tidak kurang dari 1 (satu) juta yuan Selain itu, bila ditetapkan bahwa keadaan yang disebutkan pada butir pertama dapat dibuktikan atau telah terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna harus mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Mereka  yang  melanggar  ketentuan  izin  penjualan  obat  dextromethorphan  menghadapi kemungkinan menghadapi tuntutan pidana sesuai dengan UU Kesehatan dan Keselamatan No. 36 tahun 2009. (UU Kesehatan). 12 Sesuai dengan ketentuan Pasal 98(2), orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan profesional tidak diizinkan untuk membeli, menyimpan, mengolah, mempromosikan, atau mengedarkan obat-obatan atau bahan-bahan yang memiliki khasiat terapeutik.
Secara  umum,  tujuan  hukum  pidana  adalah  untuk  membela  kepentingan  masyarakat  secara keseluruhan dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikannya, tanpa memandang apakah  perbuatan  itu  berasal  dari  orang  perseorangan  atau  sekelompok  orang.  (sebuah organisasi). 13 Mencari  tahu  alasan  di  balik  perilaku  berbahaya  yang  kemudian  diteliti  di  bawah  payung  istilah
8 Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
9 Ibid . 10 Meriam Brigitha Roringpandey dkk, “Profil Penyalahgunaan Obat Dextromethorphan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa”, PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT, Vol. 2, No. 04, (November 2013): 131.
11 Dapat dilihat pada Undang-Undang  No 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Pasal 122- 127, hlm, 51- 54.
12 Dapat dilihat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hlm. 37-40.
13 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana , Edisi Pertama, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 11.
"kriminologi". 14 Dimungkinkan  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  fenomena sosial  di  bidang  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat  melalui  studi  kriminologi;  dengan  kata  lain, kriminologi berusaha menjawab pertanyaan mengapa seseorang terlibat dalam perilaku kriminal seperti itu. 15
Kriminologi menempatkan prioritas tinggi pada tindakan pencegahan; karenanya selalu mencari sebab-sebab kejahatan dari variabel-variabel ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan alam yang dimiliki oleh seorang individu  agar  dapat  memberikan terobosan  yang memadai dan  hasil  yang memuaskan. Pada saat yang sama, hukum pidana adalah bidang normatif yang menyelidiki kejahatan dari perspektif hukum,  atau  merupakan  disiplin  ilmu  yang  mempelajari  aturan-aturan  kejahatan.  Kedua  definisi  ini akurat.  Dengan  kata  lain,  fokus  hukum  pidana  adalah  pembuktian  terjadinya  kejahatan,  sedangkan fokus kriminologi adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. 16
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  menuliskan  temuan penelitian ini dalam bentuk artikel dan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
Apakah kaitannya zat dextromethorphan yang ada dalam obat batuk dengan fenomena ngeFly yang sedang trend di Manado, dan Bagaimanakah perpektif hukum dan kriminologi dalam mencegah dan menangani trend penyalahgunaan zat dextromethorpan di Manado?

## METODE
Adapun  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Hukum  Dan  Kriminologi  Terhadap  Fenomena Penyalahgunaan  Zat  Dextromethorphan  Dalam  Obat  Batuk  Di  Manado”  menggunakan  strategi pemeriksaan sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan.
Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, 17 yaitu dengan membandingkan hasil penelitian  di  lapangan  dengan  melihat  fakta-fakta  yang  ada  dalam  praktek  dan  mengenai pelaksanaannya  terkait  penyalahgunaan  dextro  di  Manado.  Adapun  sampel  yang  akan  dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa instansi-instansi terkait seperti BNN dan Reserse Narkotika di Polda Sulawesi Utara
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan  ini  dilakukan  secara deskriptif  analitis . 18 Penulis  akan menggunakan metode ini terlebih dahulu untuk menentukan objek penelitian yaitu penyalahgunaan dekstrosa  pada  obat  antitusif  Manado,  kemudian  dilanjutkan  dengan  menganalisisnya  dengan bantuan teori hukum dan kriminologi, serta peraturan perundang-undangan.
3. Bahan Data dan Alat Utama
Materi sah yang dipertimbangkan dan diselidiki dalam tulisan ini menggunakan informasi opsional meliputi:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Kaitannya dengan tulisan ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga menelaah secara mendalam terkait peraturan  perudang-undangan  yang  mengatur  mengenai  zat  dextromethorphan.  Data  tersebut diperoleh dari hasil observasi langsung menggunakan teknik wawancara di BNN Kota Manado, wawancara  dengan  Prof.  dr.  Edwin  De  Queljoe,  MSc.,  Sp.,  And  (K),  selaku  dosen  fakultas farmasi UNSRAT dan wawancara dengan orang yang paham terkait obat-batan yaitu Prof., Dr., Fatimawali, MSi., Apt. selaku Apoteker.
b. Data Sekunder
Adapun,  data  sekunder  merupakan  bahan  pembantu  yang  sah  dimana  sebagian  besar  sebagai penilaian/ajaran/spekulasi  yang  didapat  dari  tulisan-tulisan  maupun  dokumen-dokumen  yang
14 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), hlm. 14.
15 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya), Cetakan ke II, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), hlm. 1.
16 Abintoro Prakoso, Idem , hlm. 2-3.
17 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  Rajawali  Press, 2001), hlm. 55.
18 Ibid .
terkait  dengan  penelitian  ini  seperti  sumber  buku,  jurnal,  dan  penelitian  terdahulu  yang mengangkat tema tentang dextromethorphan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang dibutuhkan dalam tulisan ini adalah yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang  diperoleh  secara  langsung  dari  objeknya.  Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  selain mendasarkan  pada  penelitian  lapangan,  penulis  juga  melakukan  penelahan  secara  mendalam terhadap  peraturan  perundang-undangan  berupa  Undang-Indang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  dan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan zat dextro. Data pada penelitian ini selanjutnya diperoleh dari penelitian di Provinsi Sulawesi Utara melalui lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM), BNN, Polres Sulawesi Utara dan Dinas Kesehatan. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini, misalnya para pelaku penyalahgunaan obat dextromethorpan, apoteker, dosen fakultas farmasi, serta melakukan studi kepustakaan.
5. Analisis Data
Analisis dapat didefinisikan sebagai prosedur metodis dan teratur membedah gejala tertentu. Setelah melalui analisis yang mendalam, akan ditetapkan kesimpulan dan semua informasi yang diperoleh melalui  penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif  akan  dikomunikasikan  secara  kualitatif  dalam  bentuk deskripsi  dalam  undang-undang,  peraturan,  dan  teori  kriminologi  dengan  menghubungkannya dengan instrumen hukum..

## HASIL
Secara  umum,  tujuan  pembuatan  obat  dan  fungsi  obat  itu  sendiri  adalah  untuk  mengobati berbagai  macam  penyakit  yang  dapat  menyerang  manusia  maupun  hewan. 19 Namun,  hal  ini  sering disalahpahami  oleh  sejumlah  orang  untuk  tujuan  yang  tidak  tepat,  seperti  dekstrometorfan. Dextromethorphan adalah bahan kimia buatan manusia yang ditemukan di sejumlah obat penekan batuk yang dijual bebas dan diresepkan. penyalahgunaan obat dextro terjadi ketika obat ini ditawarkan tanpa resep dari profesional medis. Ini mengarah langsung ke banyak kasus penyalahgunaan, yang juga sering dikenal sebagai gangguan non-psyhotic disorder . 20
Untuk  memiliki  kualitas  hidup  yang  lebih  tinggi  secara  keseluruhan,  manusia  membutuhkan beberapa tingkat keteraturan dan  keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari kehidupan mereka. Salah satu  cara  atau  instrumen  yang  dapat  mewujudkan  hal  tersebut  adalah  dengan  adanya  negara  hukum yang menjamin semua itu. Dengan kata lain, manusia diatur oleh hukum, baik untuk kepentingan umum (publik) maupun untuk penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yang sering disebut sebagai hukum publik atau hukum publik. Ini adalah salah satu cara atau instrumen yang dapat mencapai tujuan ini. Badan  hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  individu,  atau  hubungan  antar  individu,  disebut sebagai hukum  perdata  atau  hanya  hukum  perdata. 21 Hukum  adalah  kumpulan aturan  dan asas  yang mengatur interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan mencapai keadilan. Hukum juga mencakup organisasi dan proses yang bertanggung jawab untuk membuat aturan-aturan ini menjadi realitas sosial 22
Tujuan  pembuatan  hukum  adalah  agar  hukum  itu  dipatuhi.  Namun,  dalam  hal  implementasi, penekanan juga perlu diberikan pada unsur-unsur seperti kejelasan hukum, yang mengharuskan undang- undang  tersebut  dibuat  secara  tertulis.  Selain  itu,  perhatian  juga  perlu  diberikan  pada  manfaat pelaksanaan undang-undang, dan pada akhirnya pertanyaan tentang apa yang paling penting terbuka untuk  diperdebatkan.  Singkatnya,  ya;  penerapan  hukum  harus dilakukan  dengan  pertimbangan  demi keadilan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada orang yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat  lagi  disebut  sebagai  undang-undang  jika  tidak  ditegakkan  (lagi)  dan  jika  ketiga  komponen
19 CST. Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 174.
20 Yakub B. Susabda, Kecanduan dan Penyalahgunaan Obat-Obatan , (Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas, 2009), hlm. 167.
21 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.
22 P.  Sitorus, Pengantar  Ilmu  Hukum  (dilengkapi  tanya  jawab,  Pasundan  Law  Faculty ,  (Bandung: Alumnus Press, 1998), hlm. 94.
tersebut diabaikan. Ungkapan Sajipto Rahardjo adalah contoh sempurna bagaimana hukum seharusnya dijalankan, dan masih relevan hingga saat ini. 23
Dextromethazepam (DMP) merupakan obat penekan batuk (antitusif) yang sangat populer yang sampai saat ini banyak tersedia dan sering dijumpai pada sediaan obat batuk dan pilek seperti Komix. Pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an Pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Obat ini dianjurkan untuk digunakan pada kasus batuk kering atau batuk yang tidak mengeluarkan dahak. 24 Konsumsi DMP dalam jumlah besar dapat menyebabkan berbagai efek  samping  yang  tidak  menyenangkan.  Selain  menyebabkan  perubahan  perilaku,  hiperaktif, kelelahan, berkeringat, bicara cadel, tekanan darah tinggi, dan proptosis dapat menjadi gejala keracunan atau overdosis DMP. (nistagmus). Konsekuensinya bisa sangat berbahaya, dan dalam beberapa kasus bahkan  menyebabkan  kematian,  terutama  bila  dikombinasikan  dengan  alkohol.  Dengan  nada  yang sama,  jika  dikombinasikan  dengan  obat  lain,  seperti  dalam  kombinasi  pengobatan  flu  yang  dikenal sebagai  Komix,  dan  jika  digunakan  dalam  dosis  lima  sampai  sepuluh  kali  lebih  tinggi  dari  yang diindikasikan, maka efeknya yang berpotensi berbahaya akan terjadi. diperkuat.
Dalam  hal  efek  terhadap  perilaku  ( behavioral  effects ),  penyalahguna  DMP  menggambarkan adanya 4 plateau efek yang tergantung dosis, seperti berikut: 25
Plateau    Dose (mg) Behavioral Effects 1st 100-200 Stimulasi Ringan 2nd 200-400 Euforia dan Halusinasi 3rd 300-600 Gangguan persepsi visual dan hilangnya koordinasi motorik 4th
500-1500 Dissociative sedation
Penyalahgunaan dekstrometorfan setara dengan penyalahgunaan jenis obat lain. Penyalahgunaan obat  mengacu  pada  praktek  menelan  obat-obatan  atau  zat  berbahaya  lainnya  untuk  alasan  selain perawatan  medis  atau  penyelidikan  ilmiah,  serta  dalam  dosis  atau  cara  yang  salah.  Ketergantungan, ketergantungan, kecanduan, dan adiksi dapat disebabkan oleh penggunaan obat secara terus-menerus bahkan dalam jumlah yang dianggap wajar atau sesuai dengan yang disarankan oleh lembaga medis. Penyalahgunaan zat mengacu pada pola penggunaan yang dapat diklasifikasikan sebagai patologis dan harus menjadi perhatian semua orang yang terlibat. Meskipun saat ini ada sejumlah besar data tentang efek negatif penyalahgunaan zat, ini tidak memberikan statistik yang berarti untuk kasus penggunaan zat yang tidak terlalu parah.
Ketika seseorang menyalahgunakan obat dextromethazepam, dosis yang mereka minum hampir selalu jauh lebih tinggi daripada yang dianggap aman atau efektif. efek samping pada dosis lima sampai sepuluh kali lebih tinggi dari jumlah tipikal sebanding dengan yang terlihat dengan ketamin atau PCP. Efek  samping  ini  termasuk  kebingungan,  pengalaman  mimpi,  kehilangan  identitas  pribadi,  kelainan dalam  berbicara  dan  bergerak,  disorientasi,  pingsan,  dan  mengantuk.  Selain  itu,  obat-obatan dextrorotatory  memiliki  efek  negatif  yang  terus-menerus,  seperti  overdosis,  kerusakan  organ,  dan bahkan kematian. 26 Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), dextromethazepam terdaftar sebagai dextropropoxyphene, yang menempatkannya di urutan kedua dalam kelompok narkotika Kelas III. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa dextromethazepam diklasifikasikan sebagai anggota kategori narkotika Kelas III. 27
Setelah  mengetahui  bahwa  dextromethazepam  adalah  anggota  salah  satu  kategori  obat  dan menempati urutan kedua dalam kategori obat ketiga, aman untuk mengatakan bahwa menyalahgunakan dextromethazepam  adalah  contoh  penyalahgunaan  obat  kategori  ketiga.  Dextromethorphan  (DMP) merupakan zat yang termasuk golongan Narkotika Golongan III, berikut dasar hukum penyalahgunaan
23 Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat , (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), hlm. 1.
24 Wawancara dengan Apoteker, Prof., Dr., Fatimawali, MSi., Apt. Tanggal 11 juli 2020.
25 Albers, G.W, Saenz R.E, dan Moses JA Jr, Safety and tolerance of oral dextromethorphan in patients at risk from brain ischemia. Stroke, Vol 22, No. 8, (1991): 1076.
26 Edotorial  Staff, Dextromethorpan/DXM  Overdose:  Dangers  of  Abusing  Cough  Medicine,  American Addiction Centers , 3 Februari 2020. Diakses pada 4 Maret 2020.
27 BNN,  “ANCAMAN  NARKOTIKA  GOLONGAN III”, (2015), https://bnn.go.id/ancaman- narkotika-golongan-iii/, [26/2/2015].
DMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sd 127 UU No 35 Tahun 2009. UU ini disahkan pada tahun 2009 . 28
Jika  dilihat  dari  kaca  mata  kriminologi,  maraknya  penyalahgunaan  dekstrometorfan  oleh kalangan muda berpotensi untuk ditafsirkan sebagai tindak pidana. Hal ini disebabkan penyalahgunaan dekstrometorfan merupakan tindakan ilegal, atau dianggap sebagai tindakan ilegal. Menurut Profesor Moeljatno,  istilah  "pelanggaran"  tidak  hanya  berarti  melanggar  hukum  tetapi  juga  dihukum  karena bertindak sesuai dengan hukum, dan menurutnya kejahatan mencakup baik melanggar hukum maupun bertindak tidak tepat. 29
Selain itu, jika penyalahgunaan dekstrometorfan dievaluasi dalam konteks bidang kriminologi lainnya,  seperti  pelaku  dan  tanggapan  masyarakat  terhadap  perilaku  kriminal  dan  pelaku,  dapat disimpulkan  bahwa  remaja  yang  melakukan  perilaku  kasar  dapat  dicap  sebagai  penjahat. Penyalahgunaan  dekstrometorfan  adalah  praktik  yang  merusak  dengan  sendirinya,  dan  dianggap membahayakan masyarakat luas karenanya. 30
Dalam  hal  zat  dextromethazepam  disalahgunakan  oleh  obat  batuk  itu  sendiri,  orang  yang menyalahgunakan surat izin edar obatnya dapat dikenakan sanksi pidana selain ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor Perorangan. Sesuai Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) 31 Menurut ayat 2 Pasal 98, adalah melawan hukum bagi siapa pun yang tidak memiliki keahlian  profesional  dan  wewenang  untuk  membeli,  menyimpan,  mengolah,  mempromosikan,  atau mengedarkan obat atau zat yang memiliki sifat terapeutik. Selain itu, orang yang menyalahgunakan izin usaha obat dapat ditangkap berdasarkan banyak ketentuan "UU Kesehatan", termasuk Pasal 102, Pasal 103, Pasal 106, Pasal 196, dan Pasal 198 32

## SIMPULAN
Dextromethazepam (DMP) merupakan obat penekan batuk (antitusif) yang sangat populer yang sampai saat ini banyak tersedia dan sering dijumpai pada sediaan obat batuk dan pilek seperti Komix. Pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an Pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. efek samping pada dosis lima sampai sepuluh kali lebih tinggi dari jumlah tipikal  sebanding  dengan  yang  terlihat  dengan  ketamin  atau  PCP.  Efek  samping  ini  termasuk kebingungan, pengalaman mimpi, kehilangan identitas pribadi, kelainan dalam berbicara dan bergerak, disorientasi, pingsan, dan mengantuk. Selain itu, obat-obatan dextrorotatory memiliki efek negatif yang terus-menerus,  seperti  overdosis,  kerusakan  organ,  dan  bahkan  kematian.  Jika  kita  melihat dextromethorphan dalam Pasal 2(1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 28 Tahun 2018 tentang obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, kita akan melihat bahwa Standar dalam  peraturan  badan  ini  terdiri  obat  atau  bahan  farmasi  yang  mengandung  salah  satu  huruf  (F), khususnya dextromethorphan.
Kemudian, menurut ayat (3), (4), dan (5) Pasal 5, biasanya tempat pelayanan obat yang langsung memberikan obat dekstrometorfan tertentu dilarang. Anak menurut umur Dalam hal terdapat ketidak pastian  mengenai  umur  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  petugas  atau  penanggung  jawab apotek dapat menanyakan identitas anak. Demikian pula dalam hal terdapat ketidakpastian mengenai umur  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  petugas  atau  penanggung  jawab  apotek  dapat menanyakan identitas anak. Sertakan tanggal lahir Anda dan informasi tentang layanan apotek yang Anda gunakan. Dalam hal pemberian obat, perusahaan memiliki sejumlah tanggung jawab, termasuk yang berikut ini, yang memerlukan kehati-hatian tambahan: Apakah dosis yang dinyatakan sesuai atau tidak;  berapa  kali  pasien  diberi  dosis.  Namun  kenyataannya,  meskipun  persediaan  obat  yang mengandung  dextran  terbatas,  masih  ada  beberapa  ahli  medis,  apotek,  bahkan  apotek  yang  tidak membatasi  kemampuan  kliennya  untuk  mendapatkan  obat  tersebut.  Selain  itu,  pecandu  memiliki sejumlah pilihan berbeda yang tersedia bagi mereka untuk mendapatkan bahan kimia dextrorotatory ini.
Orang  yang  melanggar  izin  untuk  menjual  obat  dextromethorphan  dapat  dikenakan  sanksi pidana,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  98(2)  Undang-Undang  Kesehatan  No.  36  Tahun  2009  (UU
28 “Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.
29 Stephan Hurwitz, Kriminologi, Disadur Oleh: Ny. L. Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 6.
30 I.S. Susanto, Kriminologi, ( Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 37.
31 Dapat dilihat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hlm. 37-40.
32 Idem , hlm. 74-75.

## Sri  Yulianty  Masoara,  Analisis  Hukum  dan  Kriminologi  terhadap  Fenomena  Penyalahgunaan  Zat Dextromethorphan dalam Obat Batuk di Manado
Kesehatan). Menurut teks artikel tersebut, adalah melanggar hukum untuk terlibat dalam "perolehan, penyimpanan, pemrosesan, promosi, dan distribusi obat-obatan dan zat obat." Selain itu, UU Kesehatan memiliki  sejumlah  pasal,  seperti  Pasal  102,  103,  106,  196,  dan  198,  yang  dapat  digunakan  untuk menangkap  oknum  yang melanggar  ketentuan  izin pengedar  narkobanya.  Dalam  Lampiran  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang  mengatur  tentang  Narkoba  dan  dikenal  dengan  UU  Narkoba, dextromethazepam dimasukkan dengan nama dextropropoxyphene dan menempati urutan kedua dalam golongan  ketiga  narkotika.  Ketika  diperiksa  secara  lebih  rinci,  ditemukan  bahwa  dextromethazepam dikategorikan sebagai narkotika yang termasuk dalam kelompok Kelas III.
Memiliki sistem  hukum  yang memastikan  semua  hal ini  adalah  salah satu cara atau  alat  yang dapat  membantu  mencapai  tujuan  ini.  Dengan  kata  lain,  umat  manusia  tunduk  pada  hukum,  yang diundangkan  tidak  hanya  untuk  kepentingan  umum  (publik)  tetapi  juga  untuk  tujuan  memperlancar jalannya  negara  dan  pemerintahan.  Jenis  peraturan  perundang-undangan  ini  sering  disebut  sebagai hukum publik atau hukum publik. Ini adalah salah satu metode atau instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Hal ini disebut sebagai "hukum perdata" atau "hukum perdata yang adil" ketika  mengacu  pada  badan  hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  individu  atau  interaksi  antar individu.  Istilah  "hukum"  mengacu  pada  kumpulan  aturan  dan  prinsip  yang  mengatur  kehidupan manusia  dan  interaksi  orang-orang  dalam  suatu  masyarakat.  Tujuannya  adalah  untuk  menegakkan hukum  dan  ketertiban  sementara  juga  mencapai  keadilan.  Selain  itu,  organisasi  dan  prosedur  yang bertanggung  jawab  untuk  mewujudkan  norma-norma  tersebut  menjadi  realitas  sosial  merupakan komponen hukum.
Namun,  dalam  hal  implementasi,  penekanan  juga  perlu  diberikan  pada  unsur-unsur  seperti kejelasan  hukum,  yang  mengharuskan  undang-undang  tersebut  dibuat  secara  tertulis.  Selain  itu, perhatian juga perlu diberikan pada manfaat pelaksanaan undang-undang, dan pada akhirnya pertanyaan tentang apa yang paling penting terbuka untuk diperdebatkan.
Selain  ketentuan  UU  No.  1,  jika  obat  dextromethorphan  disalahgunakan dalam obat  batuk  itu sendiri, undang-undang akan diubah sesuai dengan itu. Selain potensi tuntutan pidana yang dihasilkan dari  penyalahgunaan  izin  edar  narkoba,  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika (“Undang-Undang Narkotika”) dapat mengakibatkan ditangkapnya pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan dekstrometorfan. Individu juga dapat menghadapi konsekuensi hukum. Sesuai dengan alinea  kedua  Pasal  98  UU  No.  98,  adalah  melawan  hukum  bagi  siapa  saja  yang  tidak  memiliki pengetahuan dan otorisasi yang diperlukan untuk membeli, menyimpan, mengolah, mempromosikan, atau mendistribusikan barang-barang tersebut. Sanitasi menjadi subyek UU No 36 Tahun 2009 (UU Sanitasi). Selain itu, Undang-undang Kesehatan memiliki sejumlah ketentuan, seperti Pasal 102, 103, 106, 196, dan 198, yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap individu yang berpartisipasi dalam tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum mereka.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya), Cetakan ke II, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017). Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia , (Yogyakarta: FH UI Press, 2004). CST. Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Darmono, Toksikologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf, (Jakarta: Pusat, UI-Press, 2005).
I.S. Susanto, Kriminologi, ( Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). Ismu  Gunadi  dan  Jonaedi  Efendi, Cepat  Dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana ,  Edisi  Pertama, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014).
Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat , (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015).
P.  Sitorus, Pengantar  Ilmu  Hukum  (dilengkapi  tanya  jawab,  Pasundan  Law  Faculty ,  (Bandung: Alumnus Press, 1998).
Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  Rajawali  Press, 2001).
Stephan Hurwitz, Kriminologi, Disadur Oleh: Ny. L. Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986). Yakub  B.  Susabda, Kecanduan  dan  Penyalahgunaan  Obat-Obatan ,  (Malang:  Yayasan  Penerbit Gandum Mas, 2009).
Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan  BPOM  Nomor  28  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Obat-Obat  Tertentu  Yang Sering Disalahgunakan.

## Artikel Jurnal Online
Meriam Brigitha Roringpandey dkk, “Profil Penyalahgunaan Obat Dextromethorphan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa”, PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi- UNSRAT, Vol. 2, No. 04, (November 2013): 131.
Albers, G.W, Saenz R.E, dan Moses JA Jr, Safety and tolerance of oral dextromethorphan in patients at risk from brain ischemia. Stroke, Vol 22, No. 8, (1991): 1076.