Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH INDONESIA PADA DUMPING YANG DILAKUKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM
Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti Fakultas Hukum, Universitas Jember rahmadiindra@unej.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap tindakan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam dan untuk mengetahui  dan  memahami  akibat  hukum  dari  dumping  yang  dilakukan  Tiongkok  dan  Vietnam terhadap Indonesia. Indonesia memiliki masalah peningkatan jumlah impor besi dan baja dari tahun ke  tahun,  akan  tetapi  impor  dari  Tiongkok  dan  Vietnam  disorot  berbeda  oleh  pemerintah  karena mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dicurigai melakukan dumping. Dengan begitu apa upaya  hukum  yang  harus  dilakukan  terhadap  dugaan  dumping  yang  dilakukan  Tiongkok  dan Vietnam oleh lembaga-lembaga yang berwenang serta pihak-pihak terkait dan apa akibat hukumnya. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Dumping  saat  ini  belum  diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antidumping Code 1994 menjadi dasar  upaya  yang  dilakukan  Indonesia  terhadap  Tiongkok  dan  Vietnam  mengingat  bahwa  ketiga negara tersebut merupakan anggota dari World Trade Organization dengan General Agreement on Tariff  and  Trade .  Komite  Anti  Dumping  Indonesia  (KADI)  adalah  lembaga  yang  diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dumping, baik secara offensive ataupun defensive yang dimulai  berdasarkan  inisiatif  ataupun  permohonan  dari  mayoritas  industri  dalam  negeri  barang sejenis.  Apabila  proses  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  KADI  terbukti  ditemukan  adanya dumping maka akan dikenakan sangsi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sesuai besaran margin  dumping,  dan  apabila  tidak  ditemukan  atau  margin  deminimis  maka  proses  penyelidikan dihentikan.
Kata kunci: Akibat Hukum; Dumping; Penyelesaian Hukum

## INDONESIAN LEGAL REMEDIES AGAINTS TIONGKOK AND VIETNAM DUMPING

## Abstract
The purpose of writing this article is to know and understand the legal efforts that Indonesia can make  against  dumping  actions  by  China  and  Vietnam  and  to  know  and  understand  the  legal consequences  of  dumping  that  China  and  Vietnam  can  make  against  Indonesia.  Indonesia  has  a problem increasing the number of iron and steel imports from year to year, but imports from China and  Vietnam  are  highlighted  differently  by  the  government  because  of  a  significant  increase  so suspected of dumping. Thus what legal efforts should be made against the alleged dumping carried out by China and Vietnam by the competent institutions and related parties and what are the legal consequences. This research uses normative juridical research methods.  Dumping is currently not specifically regulated in the laws and regulations in Indonesia. The Antidumping Code 1994 became the basis of Indonesia's efforts against China and Vietnam considering that the three countries are members of the World Trade Organization with the General Agreement on Tariff and Trade. The Indonesian Anti Dumping Committee (KADI) is an institution that is given the authority to conduct dumping  investigations,  either offensively or defensively starting  based  on  initiatives  or  requests from the majority of domestic industries of similar goods. If the investigation process conducted by KADI is proven to be found dumping, it will be subject to the imposition of Anti Dumping Duties
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
according to the amount of dumping margin, and if it is not found or deminimist margin then the investigation process is stopped.
Keywords: Dumping; Legal Effort; Consequence Of Law

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pendapat  Radbruch,  bahwa  gagasan  hukum  sebagai  landasan,  tidak  bisa formal. Sebaiknya ia terarah pada rechtsidee yaitu keadilan. Keadilan sebagai suatu cita,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Aristoteles,  tidak  dapat  menagatakan  lain kecuali  “yang  sama  diperlakukan  sama  dan  yang  tidak  sama  diperlakukan  tidak sama”.  Guna  mengisi  cita  keadilan  ini  dengan  isi  yang  kongret,  kita  harus menengok  pada  segi  finalitasnya.  Guna  melengkapi  keadilan  dan  finalitas  itu diperlukan  kepastian.  Jadi  bagi  Radbruch,  hukum  memiliki  3  (tiga)  aspek  yaitu keadilan,  finalitas  dan  kepastian.  Aspek  keadilan  menunjuk  pada  “kesamaan  hak didepan hukum”:. Aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam diri manusia dan dan aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Boleh dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal  dari  hukum.  Sedangkan  aspek  ketiga  (kepastian)  merupakan  kerangka operasional  hukum  .  Tuntunan  akan  keadilan  dan  kepastian  menurut  Radbruch merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sementara finalitas mengandung usur relativitas karena tujuan kedilan (sebagai isi hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai nilai etis dalam hukum.
Nilai  kebaikan  bagi  manusia  dimaksud  dapat  dihubungkan  dengan  3  (tiga) subyek  yaitu  individu,  kolektivitas dan  kebudayaan.  Subyek  individu  merupakan hal pertama yang akan dimajukan kebaikannya. Hukum yang disusun untuk tujuan ini adalah individualitastis. Dalam sistem ini individu dan martabatnya tidak saja diagungkan  tetapi  juga  diberi  perlindungan  khusus  demi  untuk  mewujudkan kepentingan. Kebijakan protektif perdagangan kerap diambil pada pra abad ke-18 yang  hanya  berdampak  pada  sebagian  orang (merkantilis) yang  penguasaannya berada  dibawah  kaum  pedagang  dan  penguasa  politik,  dan  sebagian  sisanya mendapat  kemiskinan. 1 Adam  Smith  berpendapat  bahwa  kebijakan  tersebut menghambat  dan  menyebabkan  kemunduran  perdagangan  internasional  yang berimplikasi  pada  lambatnya  pembangunan  dan  pemakmuran  bangsa-bangsa. 2 Pasca perang dunia ke-II proteksi dan perdagangan curang kembali dilakukan oleh
1 David Held and Anthony McGrew, Globalization Theory: Aproach and Controversies (Cambridge: Polity, 2007).
2 Mark Skousen, Teori-Teori Ekonomi Modern (Jakarta: Pernada, 2001).
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
negara-negara sebagai bentuk mempertahankan ekonominya dan berdampak pada faktor  produksi  yang  mengakibatkan  konsumen  kesulitan  mendapat  barang berkulaitas  baik  dengan  harga  yang  kompetitif. 3 Salah  satunya  yaitu  dumping. Pengertian dari dumping dalam perspektif hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat antar harga internasional yang dilakukan oleh badan usaha, pelaku usaha atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri,  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  atas  produk  ekspor  sebanyak- banyaknya. 4 Dumping  berdasarkan  pasal  VI  Perjanjian  Umum  Tarif  dan Perdagangan  (GATT)  adalah  praktik  suatu  negara  yang  menjual  produknya  di negara lain dengan  harga  di  bawah harga normal  dengan  maksud  merebut  pasar. Batasan pengertian harga di bawah harga normal, yaitu: a. lebih rendah dari harga produk  di  negara  produk  tersebut  akan  dikonsumsi  di  negara  pengekspor  (harga domestik);  b.  ketika  tidak  ada  petunjuk  mengenai  harga  domestik,  harga  normal adalah harga tertinggi untuk produk tersebut yang ditunjuk atau diekspor ke negara ketiga;  atau  c.  biaya  produksi  untuk  produk  tersebut  ditambah  biaya  tambahan (ongkos-ongkos) dan keuntungan yang layak.
Keinginan  dalam  bersaing  di  dunia  perdagangan  internasional,  dilandasi dengan tujuan dasar utama untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya. Pelaku  usaha  secara  jelas  mempunyai  keinginan  untuk  mendapatkan  pendapatan banyak  tidak  jarang  pelaku  usaha  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  cara melakukan  kecurangan,  salah  satunya  dengan  mengekspor  suatu  produk  dan menetapkan harga lebih rendah terhadap produk yang sama pada negara yang akan diimpor. 5 Hal tersebut mengakibatkan unfair trade practice atau persaingan usaha tidak  sehat  yaitu  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan produksi  dan  atau  pemasaran  barang  atau  jasa yang  dilakukan  dengan  cara  tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Amerika  Serikat  mengepalai  pencetusan  perdagangan  multilateral  dengan rekan  dagangnya  terutama  Inggris,  sehingga  melahirkan  dua  kerangka  berpikir, yaitu Repriocal Trade Agreement Act 1934 dan General Agreement on Tariff and Trade  (GATT)  1947 . 6 Pengaturan  mengenai  dumping  baru  dituangkan  setahun setelahnya pada Article VI karena banyaknya kebijakan negara yang menyebabkan kerugian dan perlakuan tidak adil sehingga berdampak pada kebangkrutan Industri Dalam Negeri. 7 Penyempurnaan peraturan tenatang dumping terus disempurnakan
3 John H Jackson, International Economic Law (EBerhart, 1997).
4 Febrina R, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha,” Jurnal Selat 4, no. 2 (2017): 234–49.
5 L Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Sidoarjo: Laras, 2015).
6 Jackson, International Economic Law .
7 Yulianto Syahyu, Hukum Antidumping Di Indonesia (Jakarta: Ghalia, 2014).
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pertemuan  demi  pertemuan  sehingga  terciptanya Antidumping  Code  1994 menggantikan Antidumping  Agreement  1979 yang  secara  sah  ditanda  tangani bersamaan  dengan Agreement  Estabilishing  the  World  Trade  Organization (WTO) . 8
Dumping  adalah  masalah  yang  sering  disoroti,  karena  salah  satu  praktik curang  yang  sering  terjadi  dalam  konteks  perdagangan  internasional  yang  dapat menimbulkan kerugian suatu kegiatan perekonomian negara, dimana dumping itu dilakukan. Dalam kamus hukum Black Law’s “dumping is the act of selling a large quantity of goods at less than fair value; also, selling goods abroad at less than the mareket  price  at  home.”  Menurut  Folsom  “dumping  as  selling  goods  abroad  at lower  prices  than  the  same  items  at  home  or  not  at  its  normal  price”.    Menurut Huala  Adolf,  dalam  bukunya  yang  berjudul  Prinsip  Hukum  Perdagangan Internasional menjelaskan bahwa “dumping adalah penjualan suatu produk diluar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga didalam negeri atau harga di pasar  di  negara  yang  mengimpor  barang  tersebut.”    Bahwa  dari  beberapa pengertian  dumping  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dumping  adalah  sebuah praktik  diskriminasi  harga  yang  lebih  rendah  harga  jualnya  oleh  eksportir  yang dilakukan  di  luar  negaranya  atau  negara  ketiga  dengan  tujuan  mendapat keuntungan,  sehingga  berdampak  pada  ketidak  adilan  harga  bagi  industri  negara pengimpor.  Kebijaksanaan  antidumping  merupakan  suatu  ketentuan-ketentuan yang  menyoroti  praktik  dumping  dan  penjatuhan  sanksi  dalam  perdagangan internasional.
Dalam  artikelnya  Apryani  (2014)  dengan  judul  “Dumping  Dan  Anti- Dumping  Sebagai  Bentuk Unfair  Trade  Practic”, menerangkan  dalam perdagangan  internasional  hanya  bertujuan      untuk      mengetahui      pengaturan dumping      dan antidumping dan juga menganalisa kedudukannya dalam Pasal VI GATT. 9 Penelitian  oleh  Kamilah  (2015)  dengan  judul  “ Law  Protection  For Domestic Industries Due To Dumping Practice” , membahas tentang faktor-faktor apa  yang  menyebabkan  suatu  korporasi  melaksanakan  praktik  dumping,  serta bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  suatu  negara  akibat  praktik dumping. 10 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah artikel ini membahas mengenai anti dumping dalam produk Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS) yang belum pernah di bahas oleh jurnal-jurnal terdahulu. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis upaya hukum yang tepat dan yang dapat dilakukan Indonesia terhadap tindakan dumping yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok
8 Syahyu.
9 Ni  Wayan  Ella  Apryani  and  Ayu  Putu  Laksmi  Danyathi,  “Dumping  Dan  Anti-Dumping  Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional,” Kertha Negara 02, no. 03 (2014).
10 Anita  Kamilah,  “Law  Protection  For  Domestic  Industries  Due  To  Dumping  Practice,” Dinamika Hukum 15, no. 03 (2015), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.407.
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dan  Vietnam  agar  industri  besi  dan  baja  di  Indonesia  dapat  bertahan  dan berkembang baik di dalam maupun di luar negeri.

## B. Permasalahan
Indonesia pada tahun 2017 tercatat mengkonsumsi baja sebanyak 13,59 juta ton pertahun dengan nilai produksi sebesar 48% atau sekitar 6,5 juta ton per tahun dan impor sebesar 52%atau sekitar 7 juta ton pertahun. 11 Tercatat komoditas besi dan baja sebagai komoditas impor terbesar ke-III sebesar 6,45% dari total importasi atau  sekitar  US$  10,25  Miliar. 12 Akan  tetapi  produk  impor  berupa  Baja  Lapis Aluminium  Seng  (BjLAS)  yang  berasal  dari  Republik  Rakyat  Tiongkok  dan Vietnam menjadi sorotan karena megalami peningkatan dengan angka yang cukup signifikan  selama  3  tahun  terakhir,  yaitu  sebesar  27%  tercatat  sejak  tahun  2016 sebesar  463.375  ton  per  tahun  menjadi  748.400  ton  per  tahun  pada  tahun  2018, selain itu kedua produk dari kedua negara tersebut memiliki nilai dominan sebesar 90%  dari  total  BjLAS  di  Indonesia. 13 Berdasarkan  pada  Pasal  5  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2011  tentang  Tindakan  Antidumping,  Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Mentri Perdagangan Republik  Indonesia  nomor  76/M-DAG/PER/12/2012  tentang  Cara  Penyidikan dalam  Rangka  Pengendalian  Tindakan  Antidumping  dan  Tindakan  Imbalan  dan Tindakan  Pengamanan  Perdagangan,  Peraturan  Mentri  Perdagangan  Republik Indonesia  nomor  53/M-DAG/PER/9/2013,  Komite  Anti  Dumping  Indonesia memulai  melakukan  penyelidikan.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka penulisan artikel ini membahas upaya hukum yang dilakukan Indonesia terhadap dumping  yang  dilakukan  Republik  Rakyat  Tiongkok  dan  Vietnam  dalam perdagangan produk BjLAS di Indonesia.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  lahir  bermula  dari  rasa  ingin  tahu  ( niewgierigheid )  untuk menemukan  jawaban  terhadap  suatu  permasalahan  aktual  yang  dihadapi.  Suatu penelitian ilmiah dilakukan untuk mencari kebenaran objek yang diteliti dengan tata cara  yang  diakui  oleh  ilmuan  sejawat  dalam  bidang  keahlian  ( intersubjektif ), sehingga  dengan  begitu  hasil  penelitiannya  diakui  sifat  keilmiahannya ( etenschappelijkheid ),  agar  dapat  ditelusuri  kembali  kebenarannya  oleh  sejawat yang berminat dan merupakan hal yang baru ( nieuw moet zijn ). 14 Dalam penelitian
11 Tan Ah Young, “Performance of the ASEAN Iron and Steel Industry in 2017,” South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) , 2017.
12 “Ekspor  Besi  Dan  Baja  Menurut  Tujuan  Negara  Utama  Periode  2012-2017,”  in Badan  Pusat Statistik , n.d., http://www.bps.go.id/staticable/2019/02/27/2033/ekspor-besi-baja-menurut-tujuan-negara- utama-2012-2017.html.
13 Yustinus  Andri  DP,  “Dugaan  Dumping:  RI  Selidiki  Baja  Lapis  Almunium  Seng  Asal  Cina  & Vietnam,”  in Bisnis.Com ,  2019,  https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/12/1141997/dugaan-dumping-ri- selidiki-baja-lapis-aluminium-seng-asal-china-vietnam.
14 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016).
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
hukum adalah suatu kegiatan how-know bukan hanya sekedar know-about , karena yang  dicari  adalah  pemecahan  atas  suatu  isu  hukum  yang  ada.  Menurut Cohen , dibutuhkan  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  masalah  hukum,  melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memecahkan masalah tersebut. 15 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( statue approach )  adalah  pendekatan  yang  penting  dalam  penelitian  hukum  normatif, karena berfungsi sebagai dasar petunjuk atau roadmap bagi langkah hukum yang ingin  dilakukan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  dalam  karya  tulis  ilmiah  ini, sehingga  kesesuaian  dan  konsistensi  antara  perjanjian  internasional,  undang- undang dan atau regulasi dapat dipelajari. Kemudian pendekatan secara konseptual ( conceptual  approach )  adalah  pandangan  yang  berangkat  dari  pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  terkair  perkembangan dumping  dan  organisasi  dagang  dunia.  Maka  dengan  demikian  penulisan  ini memilih pendekatan secara undang-undang dan konseptual dalam penelitian ini.
Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas seperti: perundang-undanangan, catatan resmi atau risalah. Dalam proses pembuatan undang-undang dan putusan- putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi,  melaikan  berupa  publikasi  hukum yang meliputi: buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum atau putusan pengadilan. 16 Dan  Bahan  non-hukum  berfungsi  sebagai  perluasan  dari  penulisan dalam mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan pemahaman atas isu  hukum  yang  dihadapi. 17 Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  dalam  melakukan suatu penelitian hukum kita dapat melakukan langkah-langkan sebagai berikut: 18 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk memecahkan  isu  hukum  yang  hendak  didapatkan;  2)  Pengumpulan  bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang juga memiliki relevansi; 3) Melakukan telaah atas  isu  hukum,  berdasarkan  bahan  yang  dikumpulkan;  4)  Menarik  kesimpulan dalam  bentuk  argumentasi  yang  menjawab  isu  hukum;  dan  5)  Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dumping  berasal  dari  bahasa  inggris  yang  secara  bahasa  berasal  dari  kata dump;  is  “to  put  down  or  drop  someting  in  a  careless  way” yang  artinya menjatuhkan sesuatu dengan cara yang berbeda, atau dumping: is “the practice of selling goods in another country so cheaply that companies in that country cannot
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).
16 Marzuki.
17 Marzuki.
18 Marzuki.
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
compete fairly” yang artinya praktik menjual barang di negara lain dengan sangat murah  sehingga  perusahaan  dinegara  itu  tidak  dapat  bersaing  secara  adil. 19 Dumping  dalam Black  Law’s “dumping  is  the  act  of  selling  a  large  quantity  of goods at less than fair value; also, selling goods abroad at less than the mareket price at home” . 20 Dumping dalam kamus ekonomi adalah penjualan barang secara besar-besaran  didaerah pemasaran  lain,  biasanya  diluar  negeri  yang  lebih  rendah dari dalam negeri. 21 Beberapa ahli hukum juga memberikan pengertian mengenai dumping, menurut Folsom “dumping as selling goods abroad at lower prices than the same items at home or not at its normal price” . 22 Menurut Huala Adolf dalam bukunya yang berjudul “Prinsip Hukum Perdagangan Internasional” menjelaskan bahwa  dumping  adalah  penjualan  suatu  produk  diluar  negeri  dengan  harga  yang lebih  rendah  daripada  harga  didalam  negeri  atau  harga  di  pasar  di  negara  yang mengimpor  barang  tersebut. 23 Berdasarkan  beberapa  pengertian  dumping  diatas dapat disimpulkan bahwa dumping adalah sebuah praktik diskriminasi harga yang lebih  rendah  harga  jualnya  oleh  eksportir  yang  dilakukan  di  luar  negaranya  atau negara  ketiga  dengan  tujuan  mendapat  keuntungan,  sehingga  berdampak  pada ketidak adilan harga bagi industri negara pengimpor.
A. Tindakan Antidumping Pada Baja Lapis Almunium Seng (BjLAS)
Offensive  (i.e  the  improved  market  accesss  that  they  aim  to  achiev  in  the market  of  their  trading  partners) 24 Offensive  trade  instrument  aim  to  improve market acces for EU operators in third countries (i.e the Trade Barriers Regulation [No.  3286/94],  enable  EU  businesses  to  request  that  the  Erupean  Commission investigate  and  challenge  market  access  barriers  in  forgein  markets  [including those applicable to goods, services and intellectual property rights], using WTO or other mechanism if necessary. 25
Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa tindakan antidumping secara offense ada  sebagai  bentuk  pengamanan  pada  akses  pasar  asing  atau  dapat melakukan permohonan pada lembaga otoritas pasar negara ketiga, salah satunya dengan  cara  melakukan  investigasi  tentang  adanya  perlindungan  non-tarif  dan hambatan yang terjadi pada pasar asing ( foreign ) yang merugikan industri dalam negeri. Defensive Interest (i.e the protective barriers in their own markets that the
19 “Cambridge International Dictionary of English,” in Cambridge Unviersity Press, Cambridge , 1995.
20 Henry Campbell Black, “Black’s Law Dictionary,” in West Publisihing Co , 1979.
21 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi (Bandung: Bandar Maju, 2000).
22 Ralph Folsom, International Bussiness Transaction (St. Paul: minn, 2000).
23 Huala Adolf, Prinsip Hukum Perdagangan Internasional (Bandung: Refika Aditama, 2018).
24 Carig  Van  Grasstek, History  and  the  Future  of  World  Trade  Organization (World  Trade Organization, 2013).
25 Arnoud R Willems, Sven De Knop, and Jeremle Charles, The Handbook of Trade Enforcement 2012 (European Commision) (Global Competition Review, 2012).
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
affected  industries  demand  be  preserved). 26 Defensive  trade  instrument  aim  to protect  the  EU  market  against  the  import  of  product  causing  injury  into  EU producers  of  the  same  similar  or  product.  The  most  prominent  defensive  trade mechanism are the anti-dumping, anti-subsidy, and safe guard instrument. 27
Tindakan antidumping dalam bentuk perlindungan perdagangan ( Defensive ) dilakukan  apabila  industri  dalam  negeri  dipasar  domestik  mengalami  kerugian terhadap  barang  sejenis  yang  diekspor  oleh  negara  lain  dengan  harga  dibawah normal (unfair) sehingga berdampak buruk ( causal link ) bagi industri dalam negeri yang sudah berdiri dalam menggembangkan usahanya dan yang akan mendirikan industri,  dengan  alasan  tersebut  maka  perlindungan  ( protect )  pasar  domestik terhadap produk impor yang menyebabkan kerugian terhadap produk barang sejenis dengan cara melakukan tindakan antidumping, antisubsidi. 28
Pengkategorian barang sejenis Baja Lapis Almunium Seng (BjLAS) apabila mengacu  pada  pengertian  Dirjen  Bina  Konstruksi  adalah  baja  lembaran  dan gulungan hasil canai dingin yang dilapisi dengan cara dicelup panas dengan paduan almunium 50% - 60%, seng 40% - 50% dan sisanya adalah unsur lain. Biasanya dalam dunia bisnis baja disebut dengan galvanis (GL). Spesifikasi teknis dan cara uji baja lapis jenis ini telah distandarkan dengan SNI Wajib SNI 4096:2007 yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk penutup atap; penutup dinding; rangka atap; rangka dinding. 29
Keberadaan  antidumping  bertugas  sebagai  perlawanan  harga  impor  yang dilakukan dengan harga tidak adil ( unfair ) kepasar lain. Merujuk pada Antidumping Code  1994 ,  sebelum  terlahir  kebijakan  tentang  tindakan  antidumping  setidaknya ada  3  (tiga)  hal  yang  harus  ditemukan: pertama ,  harus  menemukan  bukti  barang yang  diduga  melakukan  dumping  oleh  produsen  asing; kedua ,  adanya  industri dalam negeri barang sejenis yang mengalami ancaman atau kerugian; dan ketiga , ditemukan  benar  bahwa  dumping  adalah  penyebab  kerugiannya. 30 Berikut penjelasan perbagian dalam pasal demi pasal:
1. Barang  sejenis  ( like  product )  adalah  semua  aspek  seperti  karakter  fisik, teknik,  susunan  kimiawi,  maupun  penggunaannya.  adapun  pengujian barang sejenis dapat diketahui dari karakter fisik, unsur kimia, teknologi mesin,  proses  produksi,  tingkat  kualitas,  fungsi  atau  aplikasi, kecenderungan konsumen, segmen pasar, biaya, harga, dan kelompok, hal
26 Grasstek, History and the Future of World Trade Organization .
27 Willems, Knop, and Charles, The Handbook of Trade Enforcement 2012 (European Commision) .
28 Alhayat  A  P,  “Efektivitas  Tindakan  Anti  Dumping  Indonesia  1996-2010,” Buletin  Ilmiah Perdagangan 8, no. 2 (2014): 247–68.
29 “Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018,” in Direktorat Bina Kelembagaan Dan Sumber Jasa Konstruksi,  Direktorat  Jendral  Bina  Konstruksi,  Kementrian  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat. Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018 (Edisi Pertama: Cetakan Pertama). Oktober 2018 , 2018.
30 Mark Wu, “Antidumping in Asia’s Emerging Giants,” Harvard International Law Journal 53, no. 1 (2012): 9.
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tersebut menjadi dasar bahwa apakah benar barang yang diduga dumping merupakan barang yang sejenis.
2. Penjualan barang lebih rendah dari harga normal ( less than normal value ) barang  dumping  adalah  sebuah  tindakan  penjualan  yang  dilakukan  oleh produk suatu negara yang lebih rendah dari harga normalnya.
3. Kerugian ( injury ) yang dimaksud adalah dampak dari penjualan dibawah harga  normal  menjadikan  kerugian  material,  ancaman  kerugian,  atau penghambat  bagi  industri  dalam  negeri  serupa  yang  mau  berdiri  dan merugikan  bagi  industri  yang  sedang  beroprasi  untuk  mengindentifikasi suatu  perbuatan  dumping  itu  menimbulkan  kerugian  materiil  atau  tidak kerugian yang menjadi bukti haruslah berdasarkan pada bukti pengajuan atas kausualitas tersbut, yaitu pada: efek volume impor barang dumping terhadap barang sejenis dipasar dalam negeri, kemudian efek harga barang dumping terhdap barang sejenis didalam negeri dan kerugian yang diderita industri  dalam  negeri  akibat  barang  dumping  tersebut.  Sedangkan pengujian  kerugian  industri  dalam  negeri  dapat  dilihat  melalui indikator sebagai  berikut:  penurunan  penjualan  dalam  negeri,  penurunan keuntungan, penurunan produksi, penurunan persebaran pasar, penurunan produktivitas, tingkat pengembalian investasi; utilisasi kapasitas produksi; harga dalam negeri, dan sebagainya.
4. Industri  dalam  negeri  ( domestic industry )  adalah  produsen  dalam  negeri yang  memproduksi  barang  sejenis  atau  kelompok  produsen  yang  secara kolektif memproduksi sebagian besar dari produksi dalam negeri. Adapun sengketa antidumping dimulai ketika produsen atau industri dalam negeri secara sendiri atau dibawah asosiasi dianggap cukup (memenuhi standar minimal)  untuk  dilakukannya  sebuah  penyelidikan  dibawah  lembaga pemerintah.
5. Adanya hubungan kausalitas ( causal link ) antara barang yang dijual oleh pengimpor  dengan  harga  dibawah  normal  dan  kerugian  yang  dialami negara  antara  negara.  Hal  itu  harus  didasarkan  pada  pengujian  yang mencakup  semua  faktor  ekonomi  dalam  mengidentifikasi  kerugian yang dialami industri dalam negeri seperti yang tertera sebelumnya.
Dari beberapa tolak ukur yang ada, Yulianto Syahyu membagikan implikasi dari  praktik  dumping  bagi  negara  importir  kedalam  3  (tiga)  bagian. Pertama , tingkat  produksi  ( level  of  output )  dibawah  tekanan  diskriminasi  harga  mungkin memiliki nilai yang lebih besar dengan keadaan dibawah pengaruh harga monopoli tunggal, yang pada kenyataannya jika pembeli bersedia membayar sesuai dengan kurva permintaan klasik, yaitu apabila pada saat permintaan meningkat maka harga akan meningkat dan begitupun sebaliknya, maka total output akan cenderung sama dengan output pada situasi industri yang kompetitif. Adapun kemungkinan lain bagi
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kaum monopolistik untuk melakukan diskriminasi harga untuk mengurangi output disalah  satu  pasar,  oleh  karena  itu  maka  tidak  ada  teori  umum  dan  pasti  yang menjelaskan  tentang  dampak  daridiskriminasi  harga  terhadap  tingkat  produksi. Dapat  disimpulkan  bahwa  diskriminasi  harga  dalam  perdagangan  internasional dalam  setiap  situasi  harus  dianalisis  secara  khusus  dan  dumping  tidak  berbeda denga harga rendah lainnya. Kedua , penyebaran pendapatan ( income distribution ) bagi para produsen barang sejenis akan mengalami kehilangan keuntungan karena dilakukannya praktik dumping yang berdampak pada para pemegang saham yang kehilangan devidennya sehingga beberapa  pekerja akan  kehilangan pekerjaannya untuk beberapa waktu kedepan dan barang-barang dumping akan secara langsung menjadi  keuntungan  bagi  para  konsumen. Ketiga ,  dampak  terhadap  proses kompetisi dalam perdagangan internasional ( effects on the competitive process in international  trade )  damapak  diskriminasi  harga  terhadap  kompetisi  sangatlah bervariasi,  yang  dapat  terjadi  baik  secara  vertikal  ataupun  secara  horizontal. 31 Adapun implikasi tersebut antara lain:
a. Apabila  diskriminasi  harga  adalah  sebuah  perpindahan  dari  monopoli berubah kepada kebiasaan yang lebih kompetitif, maka diskriminasi harga berpihak kepada persaingan.
b. Apabila  diskriminasi  harga  membantu  perusakan  kartel  internasional, maka  akan  menjadi  prokompetitif  terhadap  negara  importir  dan  negara eksportir.
c. Apabila  diskriminasi  harga  menjadi  bukti  adanya  perlindungan perdagangan  akan  rusaknya  sistem  ekonomi,  maka  hal  tersebut  akan menjadi antikompetitif.
Diskriminasi  harga  horizontal  adalah diskriminasi  yang dilakukan terhadap pesaing  pada  tingkat  industri  yang  sama  yang  nantinya  akan  berdampak  pada menghilangkan beberapa pesaing dinegara pengimpor. Namun, tindakan dumping ini  menguntungkan  bagi  industri  hilir  di  negara  pengimpor  apabila  barang  yang dijual berbentuk bahan baku yang akan menguntungkan bagi industri hilir dalam negeri  yang  menggunakannya.  J.  Soedrajad  Dwiwandono  mempunyai  pendapat hukum bahwa di Indonesia sendiri banyak terdapat kelemahan di bidang ekonomi, yang  menyangkut  persaingan  usaha  dalam  hal  ini  seperti  penawaran  maupun permintaan. Hukum penawaran mempunyai keterkaitan antar jumlah barang yang akan  ditawarkan  dengan  tingkat  harga.  Harga  suatu  produk  berbanding  lurus dengan jumlah penawaran. Apabila harga semakin tinggi, maka para produsen akan berkompetisi menjual barangnya sehingga penawaran suatu barang pun meningkat.
31 Thomas J Prausa, “Anti-Dumping: A Growing Problem in International Trade, Vol. 28, No. 5, 2005, Hlm. 683.,” The World Economy 28, no. 5 (2005): 683.
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Sementara  itu,  apabila  harga  barang  mulai  turun,  maka  para  produsen  akan menyimpan semua produknya di dalam gudang sehingga jumlah penawaran akan semakin  berkurang. 32 Konsep  dasar  dari  dumping  sendiri  sebenarnya  adalah predatory  pricing ,  yaitu  produsen  menjual  rugi  suatu  barang  atau  jasa  dalam periode waktu tertentu dengan bermaksud mematikan pesaingnya. Dumping mulai diberlakukan  di  Republik  Indonesia  akibat  hukum  diratifikasinya Agreement  on Establishment of World Trade Organization (WTO) Melalui Undang-Undang No 7/1994. Sampai saat ini , Indonesia belum mempunyai undang undang yang secara khusus  mengatur  mengenai  dumping  itu  sendiri.  Praktek  dumping  pun  hanya disinggung dalam beberapa pasal di Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang kepabean. 33
Diskriminasi harga dalam ruang lingkup perdagangan internasional biasanya memiliki peraturan yang kaku dan cenderung memberikan harga yang tinggi bagi konsumen  dalam  negeri.  Namun  dengan  memperluas  kesempatan  pasar  ekspor barang  dunping  juga  dapat  menguntungkan  konsumen  dalam  negeri  karena memungkinkan  adanya  biaya  produksi  yang  rendah,  investasi  yang  lebih  besar untuk  produk-produk  baru  dan  peningkatan  produksi  yang  dapat  menambah kesejahteraan  dari  kosumen  barang  dumping.  Konsekuensi  dari  praktik  dumping yang  dilakukan  oleh  eksportir,  maka  akan  terjadi  pembatasan  penjualan  didalam negeri  sehingga  berdampak  pada  investasi  untuk  penelitian  dan  pengembangan serta  peningkatan  suber  daya  manusia.  Selain  itu  akan  terjadi  kecenderungan tertutupnya  pasar  negara  pengekspor  terhadap  produk  sejenis  dari  negara  lain terutapa ketika terjadi subsidi silang atas barang dumping  tersebut. Dan menurut ahli ekonomi menjelaskan bahwa tidak dapat dibenarkan penjualan dibawah harga harga dan diskriminasi harga apabila ada pemangsaan atau subsidi silang apapun alasannya.  Karena  secara  tidak  langsung  dan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang akan berdampak kerugian pula bagi negara eksportir. Praktek dumping dapat dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara harga normal (normal value) dengan harga  ekspor.  Harga  normal  biasanya  didasari  pada  penjualan  di  pasar  domestik negara  pengekspor.  Bila  harga  ekspor  ternyata  lebih  rendah  dari  harga  normal, artinya memang telah terjadi dumping. 34
32 Sadi  Muhammad, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  (Sebagai  Upaya  Penguatan  Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU) (Malang: Setara Press, 2016).
33 Anggraini  Nita,  “Dumping  Dalam  Perspektif  Hukum  Dagang  Internasional  Dan  Hukum  Islam,” Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam 14, no. 2 (2015).
34 Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha .
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## B. Kepastian  Dalam  Penyelesaian  Hukum  Oleh  Indonesia  Pada  Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam
Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Radbruch memberi  pendapat  yang  mendasar  mengenai  kepastian  hukum.  Ada  4  hal  yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :
a. Hukum itu positif, yaitu peraturan perundang-undangan
b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti
c. Kenyataan  (fakta)  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
d. Hukum positif tidak boleh mudah di ubah.
Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positifis dari dunia hukum yang dianut  oleh  aliran  Yuridis  Dogmatis,  yang  dipandang  dari  sudut  ilmu  hukum positif/normatif  atau  yuridis  dogmatik,  tujuan  hukum  dititik  beratkan  pada  segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Ahmad Ali menjelaskan:
Maksud pada penganut aliran ini “janji hukum” yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang harus diwujudkan. Aliran ini melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukan suatu yang “harus” tetapi suatu yang “seharusnya”.  Dapat  mengerti  bahwa  apa  yang  seharusnya (sollen )  belum  tentu terwujud dalam kenyataan ( sein ).
Dalam  artikel  ini,  pihak  yang  berkepentingan dalam  tindakan  antidumping adalah eksportir, eksportir produsen, pemerintah negara pengekspor, pemohon atau industri  dalam  negeri,  importir,  yang  terlibat  dalam  penyelidikan  tindakan antidumping. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah badan teknis yang menanggulangi  importasi  barang  dumping  atau  mengandung  subsidi  yang berakibatkan kerugian pada industri barang sejenis dalam negeri memiliki beberapa fungsi, tugas dan kedudukan yang bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan dibebani tugas secara khusus menangani permasalahan- permasalahan  yang  berkaitan  dengan  upaya  penanggulangan  importasi  barang dumping dan barang mengandung subsidi yang seluruh pembiayaannya dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibawah Kementerian Perdagangan  sebagaiman  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti  Dumping  Indonesia.  Pasal  1  angka  8  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Industri Dalam Negeri (IDN) adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari barang  sejenis  atau  secara  kumulatif  produksinya  (asosiasi)  merupakan  proporsi yang  besar  dari  keseluruhan  produksi  barang  sejenis.  Pasal  4  dan  Pasal  5 menerangkan bahwa IDN dianggap mewakili apabila produsen atau asosiasi dalam negeri  barang  sejenis  apabila  produksinya  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen). Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila produksi pemohon atau produksi dari pemohon atau yang turut mendukung berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari produksi  dalam  negeri  barang  sejenis.  Dan  penyelidikan  tidak  dapat  dilakukan apabila nilai marjin dumping berada dibawah 2% (dua persen) dari harga ekspor dan/atau  volume  impor  barang  dumping  kurang  dari  3%  (tiga  persen)  atau  7% (tujuh persen) pada volume barang dumping yang dilakukan beberapa negara secara kumulatif atau total impor barang sejenis. Apabila persyaratan yang diajukan belum lengkap  maka  pemohon  akan  diberi  kesempatan  untuk  melengkapi  permohonan data dan informasi.
Persyaratan  permohonan  tindakan  antidumping  terbagi  menjadi  dua,  yaitu persyaratan formil dan persyaratan metriil, dijelaskan sebagai berikut:
1. Persyaratan Formil
Proses  pengajuan  peromohonan  penyelidikan  sebagaimana  yang dijelaskan dalam pasal 3 wajib diajukan secara tertulis berbahasa indonesia kepada  Ketua  KADI  dengan  informasi  menyebutkan  identitas  pemohon memuat  sekurang-kurangnya  nama  perusahaan,  alamat  kantor,  alamat pabrik, nomor telepon kantor, nomor telepon pabrik, nomor faksimile, dan nama  dan  nomor  telepon  orang  tertentu  yang  dapat  dihubungi (contact person) .  Selain  itu  informasi  lainnya  terkait  nama  dan  alamat  eksportir dan/atau  eksportir  produsen  dan  importir  yang  diketahui  secara  lengkap dan  benar  serta  uraian  lengkap  barang  impor  yang  dituduh  dumping dan/atau  mengandung  subsidi  dan  nomor  pos  tarif  (sepuluh  digit  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan)
2. Persyaratan Materiil
Permohonan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan wajib berbahasa  indonesia  dan  menyampaikan  data  dan/atau  informasi  secara tertulis  mengenai: Pertama ,  keterangan  umum  (latar  belakang permohonan penyelidikan, data permohonan yang berisikan; nama, alamat lengkap dan nomor telepon; kantor perusahaan dan pabrik, akta pendirian perusahaan, ijin  usaha  industri)  informasi  tentang  industri  dalam  negeri, deskripsi  dan  proses  barang  yang  diduga  dumping  atau  subsidi,  negara pengekspor  dan  produsen/eksportir,  importir  yang  diketahui. Kedua , dugaan  dumping  dan  atau,  perhitungan  normal,  dan  harga  ekspor  yang memuat: total produksi barang sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen  dalam  negeri  lainnya;  volume  dan  nilai  impor  barang  yang
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dituduh dumping dan/atau subsidi sekurang-kurangnya tiga tahun terakhir; tuduhan  dumping  dan/atau  subsidi  yang  mencakup  (nilai  normal,  harga ekspor, besaran margin dumping);  kerugian; dan hubungan sebab akibat antara  barang  dumping  dengan  kerugian; Ketiga ,  analisis  mengenai kerugian yang dialami pemohon berisikan: kerugian pemohon, data impor dari  negara  yang  dituduh  dumping  dan  atau  subsidi,  perkembangan indikator (produksi,  kapasitas  terpasang,  utilisasi,  persediaan,  penjualan, ekspor)  dalam  negeri, price  undercutting,  price  depression,  dan  price supperssion, kerugian material industri domestik akibat barang dumping (penurunan: penjualan  dalam negeri, profit, produksi,  utilisasi kapasitas, pangsa  pasar,  produktifitas);  gangguan, return  on  invesment,  cash  flow , perubahan  harga  dalam  negeri,  persediaan  meningkat,  PHK,  penurunan upah  kerja,  penurunan  pertumbuhan,  dan  hubungan  klausualitas  antata dumping  dan  atau  subsidi,  dengan  kerugian  serta  faktor-faktor  lain penyebab  kerugian.  Dan Keempat ,  memenuhi  syarat  sebagaimana  IDN yang ditentukan dalam pertaruan menteri perdaganga RI.
Penyelidikan antidumping melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:
1. Pengujian Bukti Awal
Penyelidikan dapat dilakukan atas dasar permohonan industri dalam negeri dan Inisiatif KADI sendiri. Pengujian bukti awal dilakukan apabila proses penyelidian didasarkan atas permohonan dari industri dalam negeri barang sejenis,  yang  mana  KADI  melakukan  pemerikasaan  berkas  yang dimohonkan  selama  30  hari  sejak  berkas  tersebut  diterima.  Proses pengujian antara lain adalah kelengkapan berkas sesuai dengan syarat dan ketentuan,  kekuatan  bukti  akan  terjadinya  dumping,  kesejenisan  barang, hubungan  yang  bersangkutan  antara  dumping  dengan  kerugian  yang diderita oleh industri dalam negeri. Apabila penyelidikan dilakukan atas inisiatif,  maka  pengujian  dilakukan  sebagai  dasar  KADI  untuk melanjutkan kelangkah selanjutnya.
2. Pemberitahuan Awal
Sebelum  dilakukannya  penyelidikan  KADI    berkewajiban  untuk memberikan  pemberitahuan  awal  kepada  perwakilan  negara  tertuduh kedutaan negara, yaitu Tiongkok dan Vietnam paling tidak 2 (dua) minggu sebelum penyelidikan dimulai.
3. Pengumuman atau Inisiasi
Pengumuman  pemerintah  tentang  dimulainya  penyelidikan  akan diumumkan  KADI  melalui  surat  kabar  yang  berperedaran  nasional  dan siaran  pers.  Adapun  pengumuman  akan  diberitahu  kepada  pihak  yang berkepentingan,  antara  lain:  1)  Eksportir,  produsen  luar  negeri,  atau importir barang yang diselidiki atau asosiasi yang mayoritas anggotanya
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
adalah  para  eksportir,  produsen  atau  importir  BjLAS  Tiongkok  dan Vietnam; 2) Pemerintah negara pengekspor (Tiongkok dan Vietnam); 3) Produsen  Barang  sejenis  didalam  negeri,  atau  asosiasi  produsen  dalam negeri yang mayoritas anggotanya memproduksi barang sejenis;
4. Penyelidikan Pendahuluan
Proses penyelidikan yang dilakukan KADI terhadap dumping BjLAS yang dilakukan oleh Tiongkok dan Vietnam baru sampai pada tahap penyebaran kuisioner  dan proses penyelidikan  bersifat rahasia  dan tertutup sehingga hasil  dari  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  KADI  belum  selesai  dan belum dapat dipublikasikan. Namun apabila  hasil dari penyelidikan  dari KADI  menemukan  adanya  indikasi  dumping,  maka  KADI  akan memberikan  rekomendasi  kepada  menteri  perdagangan  untuk  ditindak lanjuti dalam memperoleh pertimbangan dalam rangka kebijakan nasional dengan  menteri  terkait  ataupun  lembaga  pemerintahan  non  kementrian sebagaiman diataur dalam pasal 10 jo pasal 25.
KADI  akan  melakukan  penyelidikan  untuk  mendapatkan  bukti-bukti tentang  adanya  dumping  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  industri dalam negeri dengan cara:
a. Mengirimkan  surat  pemberitahuan  kepada  pihak  terkait,  yaitu:
perwakilan  pemerintah  negara  Tiongkok  dan  Vietnam  di  Jakarta, perwakilan  pemerintah  Indonesia  di  Tiongkok  dan  Vietnam, produsen  atau  eksportir  di  negara  Tiongkok  dan  Vietnam,  serta importir barang sejenis didalam negeri.  Apabila terdapat pemohon dalam kasus yang berbeda maka pemohon juga di ikut sertakan.
b. Menerima  kuisioner,  meneliti,  menerima  bukti,  melengkapi  data, menerima penjelasan, menganalisis jawaban atas kuisioner, dan data lainnya  dari  produsen  diluar  negeri  untuk  mengetahui  besarnya marjin dumping.
c. Melakukan  verifikasi  kepada  pemohon  dan  importir  dalam  negeri, produsen  atau  eksportir  luar  negeri  yang  telah  memberi  informasi lengkap  dengan  jawaban  kuisioner.  Tujuan  dari  verifikasi  adalah untuk  memastikan  kebenaran  data-data  yang  disampaikan berdasarkan pada bukti-bukti yang akurat.
d. Menganalisis hasil verifikasi dan membuat kesimpulan tentang hasil penyelidikan dumping yang ditemukan atau tidak bukti dumping dan kerugian yag diakibatkan barang dumping.
e. Jika tidak ditemukan bukti maka KADI akan menghentikan proses penyelidikan  dan  mengumumkan  penghentian  tersebut,  namun apabila  ditemukan  dumping  maka  akan  dilakukan  tindakan sementara.
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
5. Tindakan Sementara
Tindakan  Sementara  yang  dilakukan  berupa  Bea  Masuk  Anti  Dumping Sementara (BMADS) oleh KADI dengan diberikannya laporan sementara hasil penyidikan kepada menteri apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian dan diberitahukan  kepada  eksportir  dan/atau  eksportir  produsen  secara langsung  melalui  negara  pengekspor,  Pemohon  atau  IDN  dan  Importir, dengan catatan apabila marjin dumping telah ditemukan namun nilainya sangat  kecil  (deminimis)  maka  KADI  akan  memberhentikan  tindakan penyelidikan, yang  dimaksud  dengan  marjin dumping  deminimis  adalah kurang  dari  2%  (dua  persen)  dari  harga  ekspor.  Selain  itu  KADI  juga membuktikan  apakah  dumping  tersebut  berdampak pada IDN atau tidak sehingga mengalami kerugian.
6. Penyelidikan Lanjutan
Tindakan penyesuaian dapat dilakukan oleh KADI atau eksportir dan/atau eksportir  produsen  paling  lambat  tujuh  hari  setelah  pengenaan  BMADS atau  laporan  pendahuluan  hasil  penyelidikan  dengan  cara  penyesuaian harga  atau  penghentian  ekspor  barang  dumping.  Namun  hal  itu  dapat ditolak ataupun diterima apabila hasil dari tindakan penyesuaian tidak lagi berdampak  kerugian.  Tawaran  tidakan  penyesuian  disampaikan  paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengenaan BMADS atau laporan pendahuluan hasil penyelidikan apabila tidak ada pengenaan BMADS. Apabila KADI menyetujui  tindakan  penyesuaian  maka  akan  dituangkan  dalam  nota kesepakatan dengan eksportir dan/atau eksportir produsen menyampaikan pelaksanaan tindakan sementara kepada KADI secara berkala dan bersedia untuk  diverifikasi  atas  pelaksanaan  tindakan  penyesuaian  selain  itu penyelidikan akan dilakukan penundaan atau penghentian, namun apabila terjadi  pelanggaran  terhadap  nota  kesepakatan  maka  akan  dikenakan tindakan  sementara  atau  KADI  melanjutkan  penyelidikan.  Dan  apabila KADI melakukan penolakan terhadap tawaran tidakan penyesuaian akan disampaikan secara tertulis kepada eksportir dan/atau eksportir produsen.
7. Akhir Penyelidikan atau Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping KADI  akan  melakukan  pemubktian  dalam  tahap  akhir  penyelidikan, apakah  benar  telah  terjadi  dumping  yang  merugikan  bagi  IDN.  Melalui analisisnya KADI akan menghitung besaran marjin dumping anatara nilai normal dan nilai ekspor barang dumping yang harus dibandingkan dengan nilai  ekspor  pada  tingkat  perdagangan  yang  sama (same  level  of  trade) yang akan menentukan besaran BMAD. Pengenaan BMAD dimulai sejak diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Keuangan  tentang pengenaan BMAD  terhadap  produk  BjLAS  Tiongkok  dan  Vietnam  yang  nantinya
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
akan dijadikan dasar bagi Direktur Jendral Bea dan Cukai selaku bagian dari  Menteri  Keuangan  yang  melaksanakan  pemungutan  BMAD berdsarkan pada SE Direktur Jendral Bea dan Cukai No. SE-19/BC1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Masuk Anti Dumping apabila terbukti melakukan dumping sesuai dengan ketentuan.
8. Peninjauan Kembali
Peninjauan Kembali dapat dilakukan atas permohonan atau inisiatif KADI sendiri.  Permohonan  paling  cepat  diajukan  12  (dua  belas)  bulan  setelah berlakunya BMAD dengan menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis, namun  hal  BMAD  dapat  ditinjau  berdasarkan  pada  permohonan  dari eksportir dan/atau eksportir produsen atau industri dalam negeri dan/atau importir yang kooperatif dalam proses penyelidikan, atau permohonan dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang tidak melakukan ekspor barang dumping  sebelum  pengenaan BMAD. Peninjauan  kembali  terdiri  atas Interim Review dan Sunset Review berikut penjelasannya. Berdasar Pasal 19 Interim  Review diajukan  oleh  eksportir  dan/atau  eksportir  produsen untuk  melakukan  penghentian,  untuk  tidak  dikenakan  dan  untuk melakukan besaran BMAD. Namun dalam pasal 20 pengajuan juga dapat mendapatkan penolakan oleh KADI apabila terbukti dumping barangnya terbukti merugikan pasar Dalam Negeri. Hal ini dapat dilakukan dua belas bulan setelah penetapan BMAD. Sunset Review diajukan oleh pemohon atau  industri  dalam  negeri  untuk  meminta  perpanjangan  pengeanaan BMAD baik disertai perubahan besaran ataupun tidak. Hal ini juga baru dapat dilakukan 12 (dua belas) bulan setelah penetapan BMAD.
Dalam  praktiknya  perdagangan  internasional  tidaklah  berjalan  dengan  baik begitu  saja,  terkadang  tuduhan  dumping  yang  dianggap  oleh  negara  lain  benar ternyata  tidak  benar  dan  berdampak  pada  pengenaan  BMAD.  Maka  tujuan pengenaan BMAD itu malah justru membuat rugi negara produsen dan melahirkan harga yang tidak fair bagi produsen dari negara pengekspor. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dinaikkan ke forum WTO melalui negara pelaku Industri yang dikenakan  BMAD,  sesuai  dengna  ketentuan  dalam  GATT  bahwa  negara  dapat melakukan sanggahan atas nama perodusen yang di vonis kepada The Committe on Antidumping Practices . 35 Dibawah badan The Dispute Settelement Body (DSB). Penerapan  BMAD  tidak  selalu  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada, melainkan  minimalisir  dari  sebagian  resiko  yang  terjadi,  sehingga  dampak  yang timbul  dari  diterapkannya  kebijakan  anti  dumping  tentu  akan  lahir  dengan sendirinya baik dari pihak negara yang industrinya dikenakan BMAD ataupun dari
35 “World Trade Organization Agreement about Understanding on Rules and Prosedur Governing the Settelement of Dispute (URP-GSD),” n.d.
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
para  pengguna  barang  dalam  negeri.  Sejatinya  pengenaan  BMAD  dapat  disikapi dengan bijak oleh para pihak yang terkena dampak dari diterbitkannya kebijakan berupa pengenaan BMAD. Bagi negara yang industrinya dikenakan BMAD yaitu pelaku  produk  BjLAS  ini  adalah  Tiongkok  dan  Vietnam  tentu  akan  mengubah harga menjadi lebih mahal sesuai dengan marjin dumping yang ditentukan sehingga menurunkan  jumlah  konsumen  dari  yang  sebelumnya  yang  unggul  akibat  harga yang  lebih  murah  walaupun  kualitasnya  tidak  memenuhi  Standar  Nasional Indonesia  (SNI).  Bagi  industri  hilir  yang  memanfaatkan  BjLAS  Tiongkok  dan Vietnam akan mengalami kerugian dari penerapan BMAD yang berdampak pada daya serap produk akibat keuntungan yang semakin  mengecil karena harga yang berlaku  lebih  tinggi  dari  pada  harga  sebelumnya.  Di  luar  perindustrian  akan  ada hubungan  negara  baik  antar  kedua  negara  yang  dapat  rusak  akibat  penerapan BMAD  yang  secara  tidak  langsung  dianggap  menggingkari  perjanjian  ACFTA yang  telah  disepakati  khususnya  oleh  Indonesia  selaku  negara  ASEAN  dengan Tiongkok,  tanpa  terkecuali  dengan  Vietnam  sehingga  nantinya  secara berkepanjangan  akan  berdampak  pada  kelancaran  perdagangan,  walaupun  secara tidak langsung dumping-pun membuat perdagangan antar negara tidak lancar pula. Sedangkan  dampak  yang  dirasakan  pula  oleh  pengguna  didalam  negeri  adalah kebijakan  yang  berada ditengah-tengah  dua  kepentingan  antara  industri hulu  dan hilir yang sama-sama harus dilindungi kepentingannya, maka dari itu pertimbangan tindakan  antidumping  perlu  dikaji  secara  matang,  sehingga  hasilnya  tidak berdampak semakin buruk atau dapat meminimalisir permasalahan yang ada.

## III. PENUTUP
Kepastian  dalam  penyelesaian  hukum  oleh  Indonesia  pada  dumping  yang dilakukan  Republik  Rakyat  Tiongkok  Dan  Vietnam  adalah  dengan  melakukan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) oleh KADI berdasarkan pada angka marjin dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam, sehingga produk BjLAS Tiongkok dan Vietnam akan kembali pada harga normal atau wajar dan angin segar bagi Industri dan pasar produk BjLAS di Indonesia dapat dirasakan kembali bagi Industri yang sempat mengurangi bahkan terhenti produksinya. Saran bagi industri dalam negeri sebagai pelaku usaha yang mengalami dampak dari praktik dumping secara  langsung  harusnya  lebih  aktif  dalam  berinisiatif  melakukan  permohonan tindakan  antidumping  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  industrinya. Kemudian,  KADI  yang  mewakili  pemerintah,  dalam  melakukan  inisiatif  atau langkah-langkah  yang  diperlukan  harusnya  lebih  peka  dalam  menindak  keluhan terkait  tindakan  antidumping  produk  BjLAS  yang  dilakukan  oleh  Tiongkok  dan Vietnam.  Adanya  acara  tahunan  atau  bentuk  peringatan,  capaian  dan  kepedulian bagi KADI dan para pelaku usaha dalam bidang tindakan antidumping.
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## DAFTAR PUSTAKA
A Agreement on Implementation of Article VI General Agreement on Tariff and Trade 1994 (Anti-Dumping Code).
A P, Alhayat. “Efektivitas Tindakan Anti Dumping Indonesia 1996-2010.” Buletin Ilmiah Perdagangan 8, no. 2 (2014): 247–68. Adolf, Huala. Prinsip Hukum Perdagangan Internasional . Bandung: Refika Aditama, 2018.
Apryani, Ni Wayan Ella, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. “Dumping Dan Anti- Dumping Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional.” Kertha Negara 02, no. 03 (2014).
Black, Henry Campbell. “Black’s Law Dictionary.” In West Publisihing Co , 1979. “Cambridge International Dictionary of English.” In Cambridge Unviersity Press, Cambridge , 1995. DP, Yustinus Andri. “Dugaan Dumping: RI Selidiki Baja Lapis Almunium Seng Asal Cina & Vietnam.” In Bisnis.Com , 2019. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/12/1141997/dugaan-dumping-ri- selidiki-baja-lapis-aluminium-seng-asal-china-vietnam.
Efendi, Jonaedi. Metode Penelitian Hukum Dan Empiris . Jakarta: Kencana, 2016. “Ekspor Besi Dan Baja Menurut Tujuan Negara Utama Periode 2012-2017.” In Badan Pusat Statistik , n.d. http://www.bps.go.id/staticable/2019/02/27/2033/ekspor-besi-baja-menurut- tujuan-negara-utama-2012-2017.html.
Folsom, Ralph. International Bussiness Transaction . St. Paul: minn, 2000.
Grasstek, Carig Van. History and the Future of World Trade Organization . World Trade Organization, 2013.
Hartono, Sri Redjeki. Kapita Selekta Hukum Ekonomi . Bandung: Bandar Maju, 2000.
Held, David, and Anthony McGrew. Globalization Theory: Aproach and Controversies . Cambridge: Polity, 2007.
J Prausa, Thomas. “Anti-Dumping: A Growing Problem in International Trade, Vol. 28, No. 5, 2005, Hlm. 683.” The World Economy 28, no. 5 (2005): 683. Jackson, John H. International Economic Law . EBerhart, 1997.
Kagramanto, L Budi. Mengenal Hukum Persaingan Usaha . Sidoarjo: Laras, 2015. Kamilah, Anita. “Law Protection For Domestic Industries Due To Dumping Practice.” Dinamika Hukum 15, no. 03 (2015).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.407.
“Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018.” In Direktorat Bina Kelembagaan Dan Sumber Jasa Konstruksi, Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018 (Edisi Pertama: Cetakan Pertama). Oktober 2018 , 2018.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
Muhammad, Sadi. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Sebagai Upaya
Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU) . Malang:
Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Setara Press, 2016.
Nita, Anggraini. “Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam.” Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam 14, no. 2 (2015). R, Febrina. “Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha.” Jurnal Selat 4, no. 2 (2017): 234–49.
Skousen, Mark. Teori-Teori Ekonomi Modern . Jakarta: Pernada, 2001. Syahyu, Yulianto. Hukum Antidumping Di Indonesia . Jakarta: Ghalia, 2014. Willems, Arnoud R, Sven De Knop, and Jeremle Charles. The Handbook of Trade Enforcement 2012 (European Commision) . Global Competition Review, 2012.
“World Trade Organization Agreement about Understanding on Rules and Prosedur Governing the Settelement of Dispute (URP-GSD),” n.d.
Wu, Mark. “Antidumping in Asia’s Emerging Giants.” Harvard International Law Journal 53, no. 1 (2012): 9.
Young, Tan Ah. “Performance of the ASEAN Iron and Steel Industry in 2017.”
South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) , 2017.