## POTRET POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI KAMPUNG MAREDAN 2014-2016

## Abstract
This study aims to describe the economic development of Maredan kampong 2014-2016. This research uses R.William Liddle (2004) conceptualization that is “Restricted Pluralism”. This political analysis is included in the pluralist paradigm of modern political economy. In this analysis, research attempts to answer the main questions, such as whether Maredan village economic development politics? This question is answered by identifying: (1) What are the preference and preferences of building a penghulu? What is the position of the actor in the village development policy process? The results of this study revealed that The choice of Maredan village development policy is determined by the actions of the village heads and institutions in linking the market and the will of the government as a manifestation of the inherent authority. The ability to “reconcile” these two interests is the current policy of village development in Maredan. There are many issues of governance and village development That appear on the surface. But the most prominent political color of economic development in Maredan is the economic factor that affects Maredan society.
Keywords: Political Economic Development, Leadership, Natural Resources
*Khairul Anwar

## *Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR

## A. LATAR BELAKANG
Persoalan   pembangunan   ekonomi   yang menarik   untuk   diamati   di   Kampung   Maredan- Kabupaten   Siak   dewasa   ini   adalah   semakin dinamisnya   pembangunan   ekonomi   wilayah terutama setelah kebijakan Otonomi Daerah (Otda) diimplementasikan   tahun   2001.   Sementara   itu, dinamika   sosial-politik   wilayah   dusun   bergerak mengikuti.   Dalam   kondisi   demikian,muncul   fakta bahwa   pergeseran   orientasi   pilihan   pembangunan oleh   penghulu   kampong   dari   pilihan   terbatas pertanian   keluarga   yang   bersifat   top-down   ke pilihan pembangunan pasar pusat-pusat bisnis baru yang teknokratis di kampong.
Secara   geografis,   wilayah   kampong Maredan berbatasan langsung dengan wilayah
pusat   pembangunan   ibukota   provinsi   Riau Pekanbaru,   sehingga   mobilitas   sosial   masyarakat kampong  ini  cukup  tinggi  dibandingkan  kampong lainnya   di   Kabupaten   Siak   misalnya   terkait   akses transportasi   dan   informasi   ke   dan   dari   wilayah kampong   ini   semakin   terbuka.   Kondisi   ini   terjadi ketika ruang ekspresi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak   terbuka   ketika   Pemerintah   pusat   membuka ruang melalui Undang-undang Desa. Kebijakan ini menjadi   pintu   masuk   bagi   Pemerintah   Kabupaen Siak   untuk   menghidupkan   kembali   politik kesimbangan   di   kampung   yang   berbasis   sistem kekerabatan   dan   pemerintahan   formal.   Sementara itu,   di   wilayah   ini   sudah   berlangsung   kapitalisasi Sumber   Daya   Alam   (SDA)   dan   berjalan   seiring dengan   menguatnya   struktur   mendemokrasikan politik lokal yang berlangsung
dalam  situasi  konflik   di  kampung-kampung DAS Siak .
Beberapa   riset   terdahulu   Almasdi   (2004),Isril (2013) dan Khairul (2016) menunjukkan bahwa Kampung-kampung   di   kabupaten   Siak,   sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi ,tatakelola pemerintahan   di   Indonesia   muncul   fenomena menarik untuk diamati lebih dalam di wilayah ini yaitu semakin menguatnya kekuasaan formal elit penghulu   kampung   dalam   situasi   konflik 1 . Sementara,   dinamika   pembangunan   pusat-pusat kampong tetap secara ekonomi-politik. Dari pra survey   yang   dilakukan   muncul   dugaan   bahwa penguatan   kekuasaan   penghulu   ini   berkaitan dengan   pilihan   politik   pembangunan   ekonomi penghulu kampung dalam mengimplementasikan kebijakan   publik   mengengenai   SDA.   Sebab tipologi   sikap   politik   elit   terhadap   kekuasaan berimplikasi kepada dinamika konflik aktor pasca reformasi di tengah masyarakat.
Dalam   riset   ini,   kampong   Maredan dijadikan   fokus   kajian   karena   beberapa petimbangan. Pertama, wilayah kampong Maredan ini   adalah   kampong-kampung   tradisional   yang dinamis   dan   dekat   pusat   pemerintahan,   menjadi pintu   masuk   Riau   setelah   Batam   masuk   provinsi Kepulauan   Riau.   Kedua,   kemudian   kampong Maredan   ini   berlatar   sosial-ekonomi   nelayan bergeser   ke   mata   pencaharian   perkebunan   kelapa sawit,   sejalan   dengan   Rencana   Induk   Penelitian (RIP)   Universitas   Riau   yaitu   mengembangkan kajian   dan   penelitian   resolusi   konflik   di   provinsi Riau   dan   pola   ilmiah   pokok   universitas   Riau pengembangan   sumberdaya   kawasan   dan   perairan berbasis sains dan teknologi maka sejak tahun 2010, penulis sudah melakukan bebarapa penelitian terkait konflik   politik   lokal   era   desentralisasi.   Beberapa penelitian   itu   belum   menyentuh   dinamika   aktor penghulu   yang   berpengaruh   dan   menanamkan pengaruh di wilayahnya sedemikian rupa. Penelitian ini   dilakukan   lebih   jauh   sebagai   upaya mensinergikan kebijakan pembangunan daerah Riau dengan   penelitian   ungggulan   Universitas   Riau selaras
RIP yang dibuat.Dengan demikian,diharapkan hasil
kajian   ini   bermanfaat   dalam   mendorong perubahan   sosial-politik   masyarakat   Riau melalui perbaikan kebijakan ke depan.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan   latar   sosio-politik   diatas, penelitian   ini   berusaha   merumuskan   masalah penelitian   yaitu   persaingan   kepentingan   politik dalam pembangunan ekonomi di kampong Meredan berjalan   seiring   derasnya   kapitalisasi   SDA, sementara semangat mendemokrasikan politik lokal semakin menguat ditengah perpolitikan lokal yang pluralistis..   Bertolak   dari   masalah   penelitian tersebut   dapat   dirumuskan   pertanyaan   pokok penelitian   sebagai   berikut,   yaitu:   pilihan   politik pembangunan ekonomi seperti apakah yang diambil para penghulu di kampong Maredan Siak
? Pertanyaan ini dapat dirumuskan lebih spesifik, yaitu; (1) Apa preferensi dan pilihan   para   aktor   pembangunan   di kampong   Maredan?   Bagaimana   aktor memposisikan   diri   dalam   proses kebijakan pembangunan kampung?

## C. KERANGKA TEORITIK
Untuk   memahami   fenomena   politik pembangunan   ekonomi   dalam   riset   ini   dipakai konseptualisasi   yang   diajukan   oleh   R.William Liddle   (2004) 2 yaitu ”Restricted   Pluralism” . Menurut Liddle perpolitikan Indonesia sesudah dan sebelum   reformasi   bersifat   pluralis.   Dalam perpolitikan   pluralis,   politik   (lokal)   tidak sepenuhnya “solid” dan “tertutup”. Kondisi politik (lokal)   ini   sepanjang   yang   dapat   diamati   dapat ditandai: Pertama, birokrasi pemerintah tidak bebas dari   perselisihan   politik   internal.   Berbagai kelompok   dalam   birokrasi,   mewakili   kepentingan institusi atau individu memperjuangkan kepentingan politik  yang  berbeda,  walaupun  dalam batas-batas yang ditolerir oleh sistem politik. Dalam birokrasi ini masih dimungkin adanya pluralism kepentingan politik. Kedua, proses pembuatan keputusan waktu itu  juga tidak  kedap  pengaruh  dari  luar  birokrasi, yaitu pengaruh dari para aktor
non-negara.   Dalam   sektor-sektor   kebijakan   yang secara politik dianggap tidak strategis, yaitu tidak menyangkut isu keamanan nasional dan isu politik tingkat tinggi lainnya, proses pembuatan kebijakan itu bisa mentolerir pengaruh dari luar. Riset Liddle mengenai kebijakan pertanian beras dan gula, , yaitu sektor-sektor   penting   dalam   ekonomi   tetapi   tidak menyentuh   isu   politik-keamanan,   menunjukkan bahwa perpolitikan Indonesia (era reformasi) cukup pluralistik.   Beberapa   kelompok   kepentingan   bisa memmpengaruhi   hasil   akhir   proses   kebijakan publik.   Dinamika   perpolitikan   kelompok   itu tercermin   dalam  proses   kebijakan   itu.   Hasil   akhir proses kebijakan itu tidak hanya ditentukan secara sepihak   oleh   pemerintah.   Liddle   menyebut fenomena ini sebagai “restricted pluralism”.
Dalam  perpolitikan  pluralistik,  batas-batas aktor   bersaing   memperjuangkan   kepentingan masing-masing   dan   memperebutkan   sumberdaya politik   yang   ada   sangat   mudah   dikenali   dalam perpolitikan   Indoneisia   di   masa   pemerintahan Presiden   Soeharto.   Kekuatan   suatu   kelompok kepentingan   diukur   berdasarkan   banyaknya anggota, kekayaan, kemampuan organisasional, dsb. Kelompok-kelompok   kepentingan   dibatasi   oleh sistem   politik   yang   otoriter   pada   waktu   itu. Otoriterisme itu memungkinkan Presiden Soeharto untuk   bersikap   otonom   dari   pengaruh   kelompok- kelompok kepentingan di dalam birokrasi maupun di   luarnya.   Otonomi   pemimpin   yang   bertindak sebagai   personafikasi   negara   itu   membuat   proses pembuatan kebijakan yang digambarkan oleh kaum pluralis sebagai “ limited pluralism ”.

## D. METODE PENELITIAN
Seperti   halnya   riset   ditahun   pertama, langkah-langkah   yang   dilakukan   dalam   penelitian ini   ada   tiga   :   Pertama,   mengidentifikasi   kondisi perpolitikan  Siak,   sejarah   pemerintah   kampung  di Siak,   berbagai   ketentuan   adat   yang diimplementasikan   di   Siak.   Sumber   data   skunder diperoleh dari bahan dokumen baik dicetak maupun elektronik. Sumber data skunder ini adalah laporan penelitian, jurnal-buku, peraturan perundangan dan
dokumen   tertulis   konsep-konsep   kekerabatan kampung   baik   berupa   Undang-undang,   Keputusan Menteri, Peraturan Daerah yang Mengatur tentang lahan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Siak, Surat Kabar   Riau   Pos,   Peta   Lokasi,   Brosur,   Selebaran, Risalah Rapat, Badan Pusat Stastistik ( BPS ), dan bahan yang bersumber dari websites in-ternet. 3
Selanjutnya, sumber data primer diperoleh dari  hasil   wawancara  mendalam dengan  penghulu kampung   Maredan   terkait   sejarah   kelembagaan Kepenghuluaan   dan   Badan   Permusyarawatan Kampung (BAPEKAM). Wawancara ini dilakukan dengan   tujuan   untuk   mengungkapkan   kondisi alamiah  pemikiran,perilaku  dan  persepsi  penghulu sebagai   representasi   masyarakatnya   terhadap strategi   yang   dipilih   dan   untuk   memperoleh pemahaman   tentang   bagaimana   penghulu mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kelompok sosial   lain.   Sebelum   mewawancara   penghulu terlebih dahulu disusun peta system kekerabatan di kampong dosan. Secara umum kajian ini membagi aktor   pemerintah   dan   non-pemerintah   beberapa aktor   kampung;   aktor-aktor   pemerrintah   (formal) menjadikan   penguatan   informasi   utama   dari penghulu atau cakupan observasi. Demikian tokoh- tokoh   adat   (informal)   dijadikan   sebagai   penguat informasi   yang   diperoleh   dari   wawancara   dengan penghulu.

## E. PEMBAHASAN

## 1. Pilihan Kebijakan Pembangunan
Analisis potret  pembangunan ekonomi kampung   Meredan   Kecataman   Tualang Kabupaten Siak. berpijak kepada konsep politik pembangunan   ekonomi   yang   menerapkan metodologi poltik ke dalam fenomena ekonomi dalam   pembangunan   masyarakat   kampung Maredan.   Dalam   rangka   mengorganisir pembahasan,   bagian   ini   akan   dimulai   dari gambaran   beberapa   kondisi   adalah   sebagai berikut: (1) Potensi dan Masalah; (2) Kebijakan Pembangunan   Ekonomi;(3)   Peran   dan Keterlibatan   Aktor   Dalam   Proses   kebijakan Pembangunan Kampung Maredan.

## Hasil Penelitian

## 1). Potensi dan Masalah
Seperti   yang   sudah   disampaikan   di bagian   terdahulu   bahwa   Pemerintah   Kampung Maredan sudah mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ada sejumlah masalah yang ada di Kampung Maredan yang akan menjadi pekerjaan rumah   yang   akan   dijawab   dalam   menentukan arah   kebijakan   pembangunan   Kampung   tahun 2016-2021. Salah satu permasalahan besar yang dapat   diidentifikasi   di   tingkat   Dusun   dan Kampung adalah masalah pembangunan berbasis pada   pemberdayaan   ekonomi   masyarakat kampong.   Permasalahan   pembangunan   ini muncul di tengah-tengah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat konteks pembangunan kampong Maredan ke depan.
Sebelum   diterapkannya   kebijakan   OTDA, penduduk kampong Meredan bermata pencaharian nelayan.   Sesudah   OTDA   mata   pencaharian penduduk kampong ini berubah ke buruh/karyawan swasta   dan   petani   perkebunan   kealapa   sawit. Pergeseran ini merimplikasi kepada pilihan-pilihan pembangunan   yang   direpresentasikan   penghulu dalam   menyelenggarakan   pemerintahan   kampong sehari-hari. Dengan luas 145,25 Ha/m2, kampong Maredan   berupa   daratan   dimanfaatkan   sebagai lahan   pemukiman   dan   pertanian.   Di   wilayah kampong  ini  terdapat   sekitar   93,75  Ha/m2  Lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit (Profil   Kampung   Meredan,2016)   dan   beberapa pabrik   kelapa   sawit.   Dalam   kondisi   inilah perubahan   sosial   kampong   Maredan   berlangsung, berawal   dari   pola   mata   pencaharian   nelayan   di sungai   Siak   bergeser   kepada   pertanian   khususnya perkebunan   kelapa   sawit   di   wilayah   daratan. Pergeseran   pola   mata   pencaharian   ini   berdampak kepada   kehidupan   perekonomian   masyarakat   dan teknologi yang berkembang di kampong Maredan.
Dari data profil Kampung Maredan tahun 2016   diketahui   bahwa   kondisi   ekonomi masyarakat   Kampung   Maredan   bermata pencaharian   tidak   tetap,   namun   yang   dominan adalah perkebunan baik sebagai pemilik maupun
sebagai karyawan/ buruh pabrik perkebunan kelapa sawit.   Sementara   itu,.   sebagian   ada   nelayan, pedagang,   buruh   harian,   kebun   karet   dan   sawit dengan   penghasilan   rata-rata   Rp   1.000.000,- perbulan.   Selain   sector   non-formal,   masyarakat Kampung   Maredan   memiliki   mata   pencaharian disektor formal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya   Pemda,   Honorer,   Guru,   Tenaga   Medis. Dari   data   profil   kampong   Maredan   tahun   2016 diketahui   bahwa   penduduk   yang   bermata pencaharian   petani   sebanyak   63   Kepala   keluarga (KK),   Nelayan   12   KK,pedagang/swasta   12   KK, Buruh/Karyawan   Swasta   176   KK,   dan   Aparatur Sipil   Negara   (ASN)   sebanyak   9   KK.Karena   itu sebagian   besar   pemanfaatan   lahan   si   kampong Meredan diperuntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering untuk peternakanan.

## 2).   Kebijakan   Pembangunan   Ekonomi Kampung
Dasar   hukum   perumusan   RPJKam   ini adalah   Undang-undang   Nomor   61   Tahun   1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran   Negara   Tahun   1957   Nomor   75). Undang-undang   Nomor   53   Tahun   1999   tentang Pembentukan   Kabupaten   Pelalawan,   Kabupaten Rokan   Hulu,   Kabupaten   Rokan   Hilir,   Kabupaten Siak,   Kabupaten   Karimun,   Kabupaten   Natuna, Kabupaten   Kuantan   Singingi,   dan   Kota   Batam (Lembaran   Negara   Tahun   1999   Nomor   181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
; Undang-undang   Nomor   6   Tahun   2014 Tentang   Desa   (Lembaran   Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor
7);   Peraturan   Pemerintah   Nomor   60
Tahun   2014   tentang   Dana   Desa   yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja   Negara   (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak Nomor   ..Tahun   2014   tentang   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2015.
RPJKam   adalah   dokumen   perencanaan untuk   periode   6  (enam)   tahun   yang   memuat   arah kebijakan Pembangunan Kampung, arah kebijakan keuangan Kampung, kebijakan umum,dan program, dan   program   Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah (SKPD),   lintas   SKPD,dan   program   prioritas kewilayahan,   disertai   dengan   rencana   kerja. Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKP-Kam) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKam yang   memuat   rancangan   kerangka   ekonomi Kampung,   dengan   mempertimbangkan   kerangka pendanaan   yang   dimutahirkan,   program   prioritas pembangunan   Kampung,   rencana   kerja   dan pendanaan   serta   perkiraan   maju,   baik   yang dilaksanakan   langsung   oleh   Pemerintah   Kampung maupun   yang   ditempuh   dengan   mendorong partisipasi   masyarakat   dengan   mengacu   kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMKam.
Dokumen   pembangunan   ini   menjadi panduan   dalam   melaksanakan   pembangunan Maredan   2016-2021.   Dalam   RPJMKam tergambarkan masalah-masalah dan potensi yang ada   di   Kampung   Maredan,   arah   kebijakan pembangunan   Kampung   untuk   mencapai   visi Kampung. Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi   di   tingkat   dusun   dan   Kampung meliputi   bidang   penyelenggaraan   pemerintahan, bidang   pembangunan,   bidang   pembinaan kemasyarakatan   dan   bidang   pemberdayaan masyarakat.   Bidang   Infrastruktur   ekonomi Kampung   dan   Sarana   Prasarana   menjadi konsentrasi   utama   kebijakan   pembangunan Maredan hingga 2021. Menurut Informasi bahwa sector ini dipandang dapat memberikan dampak kepada sector-sektor lainnya di Maredan selaras visi   kampong   yaitu   mewujudkan   masyarakat kampong   Maredan   Kecamatan   Tualang   yang sehar,cerdas,mandiri,agamis   serta   berbudaya melayu. Dari data Profil kampong Maredan 2017 diketahui   bahwa   terdapat   sejumlah   masalah pembangunan adalah sebagai berikut:
1. Masih Ada jalan Poros Kampung yang belum di   aspal   berupa   jalan   tanah   dan   jalan   sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa
dan kondisi ini terjadi di pusat pemerintahan kampong;
2. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
3. Lining dan Turap/Matras anak sungai dan Tepi  Sungai  Siak yang  belum memadai sehingga   mudah   terjadinya   Abrasi, sehingga   mengancam  keamanan   Rumah Warga di Daerah Tepian Sungai.
4. Masih   rendah   tingkat   kesadaran   masyarakat dalam berswadaya dan memilihara bangunan;
5. Kemampuan   kader   Kampung   men Kampungin dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai;
6. Belum   adanya   Pasar   Kampung   yang dikelolah   oleh   Kampung.   Dan   sempintnya Wiyah   Tanah   ulayat,   karena   Kampung Maredan di Keliling Oleh HGU.
Dalam   mengantisipasi   berbagai   masalah pembangunan   kampong   Maredan   tersebut Pemerintah   kampong   bersama-sama   lembaga- lembaga   yang   ada   di   kampong,   berupaya menggerakkan   potensi   yang   ada   misalnya kaelembagaan kampung,potensi lahan dan kader pemberdayaan   dalam   memfasilitasi   program- program pembangunan kampong. Hal ini sejalan dengan visi kampong Maredan yaitu mewujudkan masyarakat   kampong   Maredan   kecamatan Tualang   yang   sehat,serdas,mandiri,agamis   serta berbudaya   Melayu.   Dalam   rangka   mewujudkan visi   tersebut   Pemkam   dan   lembaga   kampong memformulasikan   18   program   pembangunan 2016-2021 sebagai berikut:
1. Program Operasional Pemerintahan Kampung;
2. Program pelayanan dasar infrastruktur;
3. Program pelayanan pertanian dan perkebunan;
4. Program pelayanan dasar kesehatan;
5. Program pelayanan dasar pendidikan;
6. Program penanggulangan kemiskinan;
7. Program penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

## Hasil Penelitian
8. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan Kampung,
9. Aparatur   Kampung   dan   Badan Permusyawaratan   Kampung   (BPD) melalui pelatihan-pelatihan;
10. Program ekonomi kerakyatan yang produktif; 11. Program peningkatan pelayanan masyarakat; 12. Program dana bergulir dan manajemen usaha;
13. Program pengelolaan tata ruang Kampung; 14. Program penyusunan peraturan Kampung dan perencanaan pembangunan Kampung;
15. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.;
16. Program pemberdayaan lembaga adat; 17. Program kerjasama Kampung dan antar Kampung;
18. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

## 2. Aktor dalam Pembangunan Ekonomi

## 1). Formulasi RPJMKam Maredan 2016-2021
Proses kebijakan pembangunan ekonomi kampong   Maredan   melibatkan   berbagai   unsur aktor   Pemekam   Maredan,   BAPEKAM, Pendidikan   Kesejahteraan   Keluarga   (PKK), Karang   Taruna,Rukun   Warga   (RW)   ,   Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun I Dusun II, LPMK, dan PUSTU merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam). Dasar hukum perumusan RPJKam ini adalah Undang- undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang   Pembentukan   Daerah-daerah   Swatantra Tingkat   Sumatera   Barat,   Jambi,   dan   Riau (Lembaran   Negara   Tahun   1957   Nomor   75) sebagaiUndang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958   Nomor   112,  Tambahan   Lembaran  Negara Nomor 1646) ;
Dalam   sejarahnya,   Riau   termasuk masyarakat   kampung   Maredan   sudah   lama (paling tidak sejak 1985) mengalami kekecewaan terhadap Pemerintah Pusat. Riau yang SDA tetapi SDA   lebih   banyak   dinikmati   oleh   pusat. Kekecewaan   masyarakat   Maredan   terhadap perlakuan Pusat dan Daerah itu bertambah sejak persoalan akses ke SDA belum terbuka. Pada hal ada   sejumlah   Kepala   keluarga   (KK)   yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada hasil kebun karet. Kekecewaan ini dewasa ini berulang kembali   pada   petani   perkebunan   kelapa   sawit. Kondisi   ini   dapat   dimaknai   sebagai   ekspresi melemahnya   kekuasaan   pusat   di   daerah. Fenomena   kekecewaan   terhadap   akses   ke   SDA terus   mewarnai   beberapa   kelompok-kelompok masyarakat   termasuk   di   kampung   Maredan. Meskipun   tidak   semua   kelompok   yang kecewa,masih ada kelompok yang mendapatkan keuntungan   terutama   para   pemilik   modal. Konteks   masyarakat   yang   demikian   akan mewarnai   pula   politik   pembangunan   ekonomi yang dilaksanakan penghulu kampung. Apa saja program   pembangunan   ekonomi   yang   diambil penghulu   kampung   Meredan   dapat   dilahat   dari perencanaan RPJMKam 2016-2021
Peraturan   Kampung   (Perkam)   adalah peraturan perundang –undangan yang dibuat oleh BPKam   bersama   Penghulu   Kampung.   Program pembangunan   kampong   berbasis   pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya “Program ekonomi kerakyatan   yang   produktif”   yaitu   melalui pembangunan   infrastruktur   ekonomi   kampong Meredan.Dalam  RPJMKampung   Meredan  tahun 2016-2021 telah dirumuskan program pelayanan dasar infrastruktur. Untuk lebih jelasnya Program pelayanan dasar infrastruktur kampong Meredan tahun 2016-2021 dapat dilihat tabel berikut ini:

## Tabel 1.1. Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Kampung Meredan 2016-2021
Sub Bidang Perkiraan/ Kegiatan Lokasi Volume Pelayanan Dasar Infrastruktur 1 Pengaspalan Jl. H. Abdullah (Lanjutan) Dusun I 2 Km 2 Pengasapalan/Semenisasi Jl. Bukit Keramat Dusun I 3 Km 3 Semenisasi Gg. Rambutan Dusun I 119 M 4 Semenisasi Gg. Manggis Dusun I 130 M 5 Semenisasi Gg. Wakaf Dusun I 100 M 6 Semenisasi Gg. Pertanian Dusun I 220 M 7 Semenisasi Jl. Sekolah Dusun I (Kp. 1,5 Km Tengah) 8 Semenisasi Jl. Makam Dusun I 300 M 9 Semenisasi Gg. Pendidikan Dusun I 250 M 10 Pengadaan Tiang Listrik + Jaringan Listrik Dusun I 62 Btg 11 Semenisasi Gg. Pasar Kampung Dusun I 200 M 12 Pembangunan Rumah Layak Huni Dusun I 12 Unit 13 Pembangunan Pasar Tradisional Kampung Dusun I 6 Los 14 Draenase di Lingkungan Pasar Kampung Dusun I 450M 15 Pembangunan WC Pasar Kampung Dusun I 2 Unit 16 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Dusun I 1 Lapangan 17 Draenase Sekitar Lapangan Sepak Bola Dusun I 400 M 18 Semenisasi Gg. Lapangan Dusun I 300 M 19 Pembangunan Pagar Kebun Kampung Dusun I 600 M 20 Draenase Gg. Melayu Dusun I 200 M 21 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Dusun I 22 M 22 Turap/Matras/Bronjong Dusun I 1500 M 23 Pemasangan Lampu Penerangan Jl. H. Abdullah Dusun I 20 Titik 24 Pembangunan Pagar Makam Dusun I 400 M 25 Pembangunan pendopo/Rumah Rehat Makam Dusun I 6 x 4 M 26 Gapura Makam Dusun I 4 M 27 Draenase Sekitar Gg. Baru Dusun I 200 M 28 Rehab Pagar Kantor Kampung Dusun I 20 M 29 Gapura Kantor Kampung Dusun I 5 M 30 Rehab Balai Kampung Dusun I 21 x 7 M 31 Rehab/perawatan Gedung Kantor Kampung Dusun I 18 x 12 M 32 Rehab/perawatan Gedung Posyandu Dusun I 6 x 4 M 33 Perawatan Pagar Kantor Dusun I 90 M 34 Draenase Kantor Kampung Dusun I 70 M 35 Rehab/Perawatan Kamar Mesin Dusun I 6 x 4 M 36 Rehab/Perawatan Gudang Aset Dusun I 6 x 4 M 37 Rehab/Perawatan Pustaka Kampung Dusun I 6 x 4 M 38 Pembangunan Kantor BAPEKAM Dusun I 6 x 4 M 39 Pemasangan Gorong-gorong Gg. Melayu Dusun I 3 M 40 Pemasangan Gorong-Gorong Gg. Wakap Dusun I 3 Unit 41 Lining Lanjutan Suak Maredan Dusun I 300 M 42 Pintu air Dusun I 3 x 22 M 43 Pembuatan Tempat sampah Kantor Kampung Dusun I 3 x 2 M 44 Pembuatan Taman Halaman Kantor Kampung Dusun I 1 Paket 45 Pemelihararan Jl. Lingkungan Dusun I 5 Paket 46 Pembangunan Pos Kamling Dusun I 4 Paket 47 Sumur Bor Dusun I 4 Paket 48 Paving Block Polindes Dusun I 211 M2 49 Pagar Polindes Dusun I 105 M 50 Pagar Puskesdes Dusun I 41 M 51 Reramik Puskesdes Dusun I 6 x 12 M 52 Penambahan Ruangan Puskesdes Dusun I 3 x 9 M Sumber:RPJMKam,2016-2021

## Hasil Penelitian
Menurut   Informan,   pencapaian   dari arah   kebijakan   di   atas   akan   dilaksanakan melalui   keterlibatan   dan   partisipasi   seluruh lapisan masyarakat dengan sistem perencanaan dan   pelaksanaan   partisipatif.   Ada   sejumlah faktor yang mewarnai partisipasi aktor dalam proses   kebijakan   RPJMKam   Maredan   2016- 2021 adalah sebagai berikut:
1. Kepemimpinan Penghulu

## 2. Realisasi program-program terdahulu
3. Alokasi dan distribusi sumberdaya kampung
4. Pendidikan dan pengalaman dalam praktik pembangunan kampung
5. Waktu dan sarana prasarana pendukung

## partisipasi

## 2). Posisi Aktor dalam Implementasi
Seperti   halnya   kampong   lain,   Kampung Maredan   memiliki   pembagian   wilayah   kepada Dusun,   Rukun   Kampung   (RK),   dan   Rukun Tetangga   (RT).   Kemudian,   pemebentukan   Dusun, RK,   RT   ditetapkan   dengan   Peraturan   Penghulu. Pemerintah   kampong   memiliki   institusi-instusi politik   pemerintahan   di   seluruh   lingkup pemerintahan yang melekat dalam Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa atau Peraturan Pemerintah   Nomor.43   Tahun   2014   tentang Peraturan   Pelaksanaan   Undang   Undang.   Nomor.6 tahun   2014   tentang   Desa.   Berbagai   institusi   itu terintegrasi   dalam   wewenang   yang   ada   pada penghulu (atau Kepala Desa).
Adapun   berbagai   kewenangan   tersebut adalah Memimpin Penyelenggaraan
Pemerintahan   Desa;   (a)   Mengangkat   dan memberhentikan Perangkat Desa; (b) Memegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dan asset Desa; (c) Menetapkan peraturan Desa; (d) Menetapkan Anggaran   dan   Belanja   Desa;   (e)   Membina kehidupan   masyarakat   Desa;   (f)   Membina keamanan   dan   ketertiban   masyarakat   Desa;   (g) Membina   dan   meningkat   perekonomian   Desa serta   mengintegrasikannya   agar   mencapai perekonomian   skala   produktif   untuk   sebesar- besarnya   kemakmuran   masyarakat   Desa;   (h) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; (i)
Mengembangkan   kehidupan   sosial   budaya masyarakat   Desa;   (j)   Memanfaatkan   teknologi tepat guna; (k) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa   secara   Partisipatif;   (l)   Mewakili   Desa   di dalam   dan   di   luar   pengadilan   atau   menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan dan   perundangan;   dan   (k)   Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Ruang   lingkup   kewenangan   penghulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini mengindikasikan masuknya system nasional   ke   dalam   system   politik   lokal kampong.Masuknya   pengaruh   politik   nasional   ke dalam   system  politik   kampong   menjadi   tantangan sekaligus   peluang   bagi   kekuasaan   penghulu   di wilayahnya.   Hal   ini   dapat   dilihat   dari   tanggapan informan   bahwa   sebagai   tantangan   menurut penghulu,   setelah   kami   dilantik   selanjutnya diadakan sosialisasi oleh pemerintah kabupaten Siak mengenai   perubahan   nama   Undang-undang Nomor.6   Tahun   2014   tentang   Desa.   Pemerintah kabupaten   Siak   mengeluarkan   PERDA Kabupaten Siak   Nomor.1   Tahun   2015   tentang   Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Sosialisasi ini memberikan  informasi  dan  pengetahuan mengenai berbagai   regulasi   penyelenggaraan   peemrintahan. Dilihat  sebagai peluang bahwa menurut  informan, proses sosialisasi ini menanamkan nilai-nilai terkait tentang   pembangunan   Desa   ,   penyelenggaraan pemerintahan   Desa   dan   pemberdayaan   Desa berdasarkan   regulasi   kehendak   pemerintah   Pusat- Daerah tersebut dapat diterima dengan baik 4 . Masih menurut informan bahwa sosialisasi ini memperkuat pengetahuan   teknis   dalam   penyelenggraan pemerintahan   dan   pembangunan   masyarakat   yang sudah   diterima   selama   ini   termasuk   dalam mengelola konflik sosial.
Isu   politik   tentang   akses   terhadap   SDA muncul   kepermukaan   setelah   kebijakan desentralisasi   dan   OTDA   diterapkan.Ini dimungkinkan   karena   sesudah   1999   berlaku kebijakan   baru   melalui   Undang-Undang   Nomor 22   tahun   1999   dan   Undang-undang   Nomor   25 tahun 1999, yang memberikan kebebasan Daerah untuk memanfaatkan SDA-nya. Pemberlakuan
kedua Undang-undang otonomi Daerah (OTDA) ini memunculkan kembali pembicaraan mengenai kebijakan   kelapa   sawit   yang   semula   tidak   bisa diungkapkan.   Karena   eforia   OTDA,   kebebasan, dan  demokratisasi,   kebijakan  perkebunan  kelapa sawit   berkembang   menjadi   isu   lokal   dan   bisa dipakai oleh aktor- aktor politik yang bergulat di Riau termasuk di kampung Maredan, Siak
Menurut   penghulu   kampong   Maredan bahwa keberadaan sumberdaya alam dalam hal ini kelapa   sawit   adalah   potensi   yang   harus dikembangkan   pemerintah   bersama   masyarakat. SDA   ini   dimanfaatkan   bagi   kesejahteraan masyarakat   setempat   bekerjasama   dengan   pelaku bisnis   dan   dukungan   Pemerintah   kabupaten   Siak. 5 Pernyataan informan ini adalah bentuk manifestasi sikap elit yang liberal. Sikap elit yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merubah status sosialnya.Elit dengan dengan tipe ini membuka peluang yang sama bagi angggota masyarakat yang bukan berasal dari kelompok elit untuk   bersaing   sehat   bagi   anggota-anggota masyarakatnya.Elit   bertipe   liberal   ini   mempunyai daya   tanggap   yang   tinggi   terhadap   aspirasi   dan tututan masyarakat. 6 Resposivitas penghulu terhadap aspirasi dan tututan masyarakat
ini Nampak dari beberapa ilustrasi pembangunan yang terjadi di kampong Maredan berikut ini.
Di kampong Maredan seperti kampong- kampung   lainnya   di   kabupaten   Siak.   Sejak program pembangunan kelapa sawit diterapkan di Maredan   secara   langsung   berdampak   terhadap kehidupan   perekonomian   masyarakat   kampung dan  pada  akhirnya  mewarnai  persepsi  penghulu terhadap   penyelenggaraan   pembangunan.   Pada prinsipnya   Kelembagaan   Desa   mendukung karena kebun sawit akan memberi harapan bagi keuntungan   ekonomi   masyarakat   desa.   Akan tetapi   proses   pembangunan   kelapa   sawit   juga berdampak   munculnya   konflik   sosial.   Secara umum penyebab terjadinya konflik lahan di Riau adalah   karena   format   penyediaan   lahan   tidak dijalankan   sebagaimana   mestinya.   Kondisi   ini memunculkan   ketidakpuasan   masyarakat   dalam ganti rugi lahan dan perbedaan persepsi terhadap tanah ulayat antara Pemda dan masyarakat adat. Karena itu dalam menyelesaikan kasus konflik ini Pemda   Riau   (termasuk   pemerintah   kampung Maredan)   mengutamakan   pola   musyawarah antara pihak berkonflik. Apabila upaya ini tidak berhasil, maka dipilih jalan proses hukum.

## Tabel.1.2. Kriteria dari Ketiga Macam Pola Perkebunan
No Kriteria Swadaya NES/UPP PIR Khusus PIR Trans KKPA 1 Tanaman 2-4 ha 2,00 ha 2,00 ha 2,00 ha 2,00 ha Pokok 2 Tanaman 0 ha 0 ha 0,75 ha 0,75 ha 0 ha 3 Lahan 0 ha 0 ha 0,25 ha 0,25 ha 0 ha Pekarangan 4 Peserta Penduduk Penduduk Transmigran Transmigran Penduduk setempat setempat Dan penduduk setempat setempat 5 Rumah (m2) Tidak ada Tidak ada 36 36 Tidak ada 6 Lokasi Tersebar di Sekitar Bukaan baru Bukaan baru Bukaan lahan perkebunan baru masyarakat yang sudah ada 7 Sumber dana Swadana Bank Dunia Swadana Kredit Khusus Kredit Khusus Sumber: Berbagai sumber,Khairul (1990),(2009).(2013)
Tabel.1.3. Masalah Sengketa Tanah Di Provinsi Riau (Masa ORBA)
No. Faktor-Faktor Penyebab Faktor Pendorong Konflik Konflik 1 Penyerobotan tanah oleh 1. Keterlibatan oknum aparat negara perusahaan 2. Keterlibatan oknum aparat keamanan 3. Keterlibatan oknum preman 4. Tertutupnya rekrutmen tenaga kerja 2 Ganti rugi pembebasan tanah 1. Keterlibatan oknum aparat negara 2. Keterlibatan oknum aparat keamanan 3. Ingkar janji dengan rakyat 3 Klaim pemilikan atas tanah 1.  Munculnya kelompok lain yang turut memanasi konflik antara satu masyarakat 2. Tidak netral aparatur birokrasi dengan kelompok masyarakat lain
Sumber: DPRD Riau,Polda Riau, dalam Heri (2002),Khairul (2009),(2013)
Dalam   mengelola   konflik   ini   informan penghulu  Maredan  berprinsip  pada   kepentingan masyarakat   diletakkan   pada   isu   pelestarian hutan.Masih   menurut   informan   pelestarian lingkungan   menjadi   perhatian   dalam   program pembangunan   kampong.   Lembaga   Swadaya masyarakat  (LSM)  yang sebelumnya  dipandang “miring”yaitu   memiliki   kepentingan   yang bertentangan dengan masyarakat tempatan. Pada hal menurut penghulu tidak semua LSM bersikap “miring” banyak hal kelompok masyarakat sipil ini   aktif   memberikan   masukan   nyata   bagi kemajuan   masyarakat   kampong   misalnya meberikan   bantuan   bibit,konsultasi   dan mempromosikan kampong ke tingkat nasional.
Secara   garis   besar   perubahan   pola kehidupan masyarakat di kampong Maredan telah berubah dari DAS ke daratan dan dari bergantung kepada pekerjaan sebagai nelayan sekarang telah menjadi   petani   kelapa   sawit.   Namun   akibat perubahan ini konflik lahan yang berbasis kebun kelapa   sawit   juga   terjadi   karena   keterbatasan lahan   yang   diperebutkan   oleh   banyak   orang. Keterbatasan   ahan   untuk   perkebunan   kelapas sawit   menyebabkan   pertentangan   antara kelompok   masyarakat.Inilah   yang   mewarnai keterlibatan   para   aktor   dalam   pembangunan kampong Maredan dewasa ini.

## 3). Posisi Aktor Dalam Evaluasi
Secara   struktural , Kepala   Daerah diamanatkan untuk mencegah, menghentikan, serta memulihkan   konflik   sosial   sebagaimana   amanat Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   2012   tentang Penanganan Konflik Sosial. Evaluasi kaebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008   tentang   Urusan   Pemerintahan   yang   menjadi Kewenangan   Pemerintah   Kabupaten   Siak.   Konfik pertanahan   yang   ada   di   Kabupaten   Siak   direspon oleh   Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Siak diupayakan   untuk   diselesaikan   dengan   terlebih dahulu   melakukan   evaluasi   dan   inventarisasi/ penelitian/kajian   serta   diteruskan   kepada   instansi yang   berwenang   menyelesaikan   konflik   tersebut misalnya   konflik   pertanahan   yang   terjadi diselesaikan   dengan   musyawarah   warga   yang difaslitasi   penghulu   sehingga   tidak   meningkat ekskalasinya menjadi konflik sosial.
Pemerintahan   desa   dan   masyarakat   lebih memilih menyelesaikan konflik ada yang meminta solusi kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dan ada pula penghulu memiliki inisiatif membantu menyelesaikan konflik dengan cara
mengintegrasiakan proses hukum dan musyawarah yang berlandaskan pada kearifan lokal. Kenyataan ini   terungkap   seperti   yang   disampaikan   oleh informan   bahwa   anggapan   bahwa   proses   hukum kurang memenuhi rasa keadilan para pihak karena pengambilan keputusannya mengedepankan proses

## Hasil Penelitian
salah atau benar dan menang atau kalah. Penilaian seperti   ini   akan   berimbang   apabila   apabila   secara intitusionail   maupun   secara   sosial   para   pihak dilibatkan dalam proses penangan konflik.
Secara   structural,upaya   Pemerintah Kabupaten Siak (termasuk pemerintah kampong Maredan)   dalam   mengevaluasi   kebijakan perkebunan melalui kegiatan sebagai berikut:

## a. Upaya preventif
1. Pengumpulan   data   penguasaan   lahan masyarakat melalui kegiatan informasi tanah   desa   sehingga   setiap   bidang- bidang   tanah   masyarakat   diketahui data subjek maupun objeknya.
2. Pembentukan Peraturan Daerah atau kebijakan daerah
3. Rapat-rapat   komunitas  intelijen   daerah, rapat-rapat   pencegahan/penanganan konflik,   rapat-rapat   sinkronisasi Pemerintahan   Daerah   (Forkopimda), rapat-rapat pejabar Pemerintahan Daerah khususnya yang terkait persoalan konflik lahan serta saluran penyampaian aspirasi lainnya
b. Upaya represif
1. Menerima   pengaduan   masyarakat, melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan,   ekspose   permasalahan, memfasilitasi   pihak-pihak   terkait   dan menyerahkan   laporan   permasalahan kepada Bupati Siak untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
2. Melimpahkan konflik pertanahan kepada aparat penegak hukum.
Pengelolaan konflik di Maredan konteks implementasi kebijakan perkebunan kelapa sawit nasional,   lokal   dilakukan   penghulu   bersama perangkat kampong dan Badan Permusyarawatan Kampung   (BAPEKAM).   Menurut   informan bahwa   Maredan   dalam   hal   pngelolaan   konflik mendapat apresiasi pemerintah kabupaten Siak.

## F. PENUTUP
Dengan   menggunakan   pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam bab pendahuluan
sebagai   penuntun,   penulis   dapat   menarik kesimpulan   studi   ini   sebagai   berikut:   Analisis diatas menunjukkan bahwa politik pembangunan ekonomi yang dipilih penghulu Maredan adalah “interface” antara kehendak pasar dan kehendak publik.   Kemampuan   “mempertemukan”   kedua kehendak itulah yang membuat relasi kuasa antar lembaga   masyarakat   sipil   dan   pemerintah berlangsung di kampung Mareda sinergis. Dalam cacatan   lapangan   penelitian,   ada   banyak   isu pemerintahan   dan   pembangunan   kampung   yang muncul   kepermukaan   di   Maredan.   namun   yang paling menonjol mewarnai politik pembangunan ekonomi   kampung   adalah   faktor   infrastruktur ekonomi.
Dalam perpolitikan lokal yang pluralistik, isu dan masalah pembangunan dan pemerintahan seolah-olah   dirumuskan   para   elit   lokal   secara sendiri-sendiri.   Pada   hal,   hasil   akhir   proses kebijakan   pembangunan   ditentukan   oleh keberhasilan   membangun   koalisi   dan   negosiasi dengan   kelompok-kelompok   informal   lainnya. Inilah   yang   menjelaskan   bagaimana   penghulu kampung   Maredan   mempersepsikan   kekuasaan yang generik seperti halnya studi-studi terdahulu yang dilakukan peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,Khairul.2014.Synergistic   environment policy   formulation   model:palm   oil   case K2I   in   Riau.Indonesian   Journal   of
Environment Science and Technology.Vol.1.No.1 Desember 2014 ————————.2014.   Sinergi   dan   Strategi Kebijakan Desentralisasi Lintas Kementerian: Studi kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2-I di Riau.DP2M Dikti.Jakarta
________.20012. The Formulation Synergi of Policy   Cross   Ministry:The   Case   of Palm K2-I in Riau.
——————.2013.Pemetaan   dan   Strategi Kebijakan   Pengelolaan   Kelapa   Sawit DAS Siak 2005-2010

## ———————.2012.Formulasi   Kebijakan di Bidang Kelapa Sawit.Jurnal JIANA No.4/ 5.Unri Press
Frieden,Jeffry   (etl)   .2000.   The   Method   of Analysis:   Modern   Political   Economy. dalam Modern Political Economy Theory and   Latin   and   America   Policy.   H.37-43 (Princeton, NJ: Princeton University Press
Klinken, Gerry Van .2007. Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars , Simuttaneously published in
the USA and Canada.
Kurniawan
,   Riko.2005.Kebun   Untuk
Rakyat.Jaringan   Kerja   Penyelamat
Hutan Riau.
Liddle, .R.William. 2005. Keberhasilan Demokrasi .The Ohio State University,Columbus,Ohio,AS
Syahza,Almasdi .2004. Pemberdeyaan Ekonomi Pedesaan  Melalui  Pengembangan Indystri Hilir Berbasis Kelapa Sawit Di Daerah Riau .(Disertasi),Bandung:PPS- Unpad.
Isril.2015.Konflik Pertanahan   Berbasis Perkebunan Di daerah Aliran Sungai:Kasus DAS   Siak,2004-2014.Laporan   Penelitian. Lembaga   Penelitian   dan   Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.
Pahmi,Sy.2010.Perspektif   Baru   Antrologi

## Pedesaan.Jakarta.Gaung Persada Press

## Peraturan Perundangan :
Peraturan   Daerah   Nomor.2   Tahun   2015 tentang   Penetapan   Kampung   Adat   Di
Kabupaten Siak
Peraturan   Daerah   Nomor.5   Tahun   2015 tentang   Badan   Permusyarawatan
KampungDi Kabupaten Siak
Himpunan Peraturan Perundangan yang berkaitan

## BUMN/Swasta Bidang Perkebunan, Media
Perkebunan, Jakarta Tahun 2001.
Keputusan Gubernur Riau No.07 Tahun 2001 tentang   Tata   Cara   Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit Dengan Pola Kemitraan  Melalui  Pemanfatan  Kredit KKPA.
Keputusan Kepala Dinas perkebunan Propinsi Riau   No.Kpts.525.1.525.C.317/2004 tentang   Petunjuk   Petugas   Lapangan Kegiatan PEK
(Footnotes)
1 Khairul   Anwar.2016.Politik   Kekuasaan Penghulu kampong Dan Implikasinya Terhadap Strategi Pengelolaan Konflik DAS:Kasus DAS Siak,2014-2016.Laporan   Penelitian   DIPA- UR,LPPM-UR Proposal ini merupakan lanjutan dari Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang didanai dana DIPA Universitas Riau tahun 2016
2 . R.WilliamLiddle.2005. Keberhasilan Demokrasi .The Ohio State University, Columbus,Ohio,AS.h.1-4.
3 Khairul,Op.cit,hal.19.   Teknik   pengumpulan   data yang dipilih pada dasarnya mengikuti riset tahun pertama,hanya lingkup kampung yang ditentukan lebih   banyak   yaitu   tiga   kampong;Sungai Limau,Benayah,dan Teluk Mesjid
4 Wawancara   dengan   Penghulu   kampong Meredantanggal 25 Juni 2017 di Di kampong Maredan.
5 Wawancara dengan Penghulu tanggal 5 Juni 2017
6 Haryanto,hal.33