E-ISSN 2581-1002 PENGARUH TEKANAN (PRESSURE) , KESEMPATAN (OPPORTUNITY) ,
RASIONALISASI (RATIONALIZATION) ,  DAN  KAPABILITAS (CAPABILITY) TERHADAP KECURANGAN PENGADAAN BARANG/JASA DI

## PEMERINTAHAN ACEH DENGAN PEMODERASI BUDAYA ETIS ORGANISASI
Finalia Fitri 1 , Nadirsyah *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : finalia_fitri@yahoo.com 1 , nadirsyah@unsyiah.ac.id 2

## * Corresponding Author

## Abstrak
This study has purposes to discover whether pressure, opportunity, rationalization and capability influences towards fraud  of  procurement  goods  and  services  in  Aceh  Government  with  ethic  cultural  organization  as  a  moderator. Testing  was  conducted  to  20  SKPD  in  Aceh  Government  which  arranged  an  event  of  procurement  goods  and services. This study uses primary data of questioner which was distributed to all 60 respondents that consist of Head of  minister,  Firma,  Institute,  Secretary,  and  Head  of  finance,  the  sample  of  study  is  taken  by  purposive  sampling. Testing  is  conducted  by  using  moderated  analyzing  Regression  (MRA).  The  result  of  study  shows  that  partially pressure  and  capability  influences  towards  fraud  of  procurements  good  and  service,  meanwhile  opportunity, rationalization,  and  ethic  cultural  organization  were  not  influenced  towards  fraud  of  procurements  goods  and services. In testing of moderate regression analyzing uses interaction test, partially ethic cultural organize is able to moderate the relationship between opportunity and rationalization towards fraud of procurement. But, ethic cultural organization is not able to moderate the relationship between pressure and capability towards fraud of procurement goods and services.
Keywords: Fraud of procurement goods and services, pressure, opportunity, rationalization, capability, and   Ethic cultural organization
1. Pendahuluan
Korupsi menjadi suatu permasalahan besar yang melekat  di  Indonesia,  kontinuitas  permasalahan tersebut  menjadikan  korupsi  sebagai  salah  satu  akar permasalahan yang menghambat kesejahteraan masyarakat.  Setiap  tahun  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  selalu  menemukan  kasus-kasus  baru yang  mengakibatkan  kerugian  negara  dalam  jumlah besar.  Padahal  telah  banyak  upaya  yang  dilakukan untuk  memberantas  korupsi,  namun  tetap  saja permasalahan tersebut terus terjadi tanpa kenal henti.
Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  melihat  kasus korupsi  berdasarkan  jenis  perkara  urutan  lima  besar ( top five ) kasus korupsi yang paling dominan terjadi di Indonesia  dari  tahun  2004-2018  ialah  penyuapan, pengadaan  barang/jasa,  penyalahgunaan  anggaran, pungutan,  dan  perizinan.  Selama  14  tahun  kasus penyuapan  terus  konsisten  menempati  posisi  pertama
sebagai  korupsi  yang  paling  sering  terjadi  dengan akumulasi  jumlah  kasus  sebanyak  564  kasus. Kemudian  di  posisi  kedua  ditempati  oleh  kasus korupsi  di  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan jumlah  kasus  sebanyak  188  kasus.  Posisi  ketiga, keempat  dan  kelima  masing-masing  ditempati  oleh penyalahgunaan  anggaran,  pungutan,  dan  perizinan dengan  jumlah  kasus  secara  berturut-turut  sebanyak 46, 25 dan 23 kasus (kpk.go.id).
Dari  segi  nilai  kerugian,  perbandingan  jumlah kerugian kasus korupsi secara keseluruhan tahun 2016 dan  2017,  sebesar  Rp1,45  triliun  nilai  kerugian  harus ditanggung oleh negara akibat terjadinya kasus korupsi sebanyak  482  kasus  di  tahun  2016.  Sedangkan  untuk tahun  2017,  jumlah  kerugian  negara  meningkat  pesat menjadi  Rp6,56  triliun  yang  menjadi  akibat  dari terjadinya  576  kasus  korupsi  di  tahun  2017 (kpk.go.id). Salah satu kasus korupsi yang
mengakibatkan  terjadinya  lonjakan  kerugian  tersebut ialah  adanya  pengusutan  terhadap  kasus  korupsi  di sektor  pengadaan  barang/jasa  yaitu  kasus  korupsi pengadaan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E- KTP). Ini merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kasus  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  terjadi di  Indonesia,  pernyataan  ini  sesuai  dengan  pendapat yang  diutarakan  oleh  Basaria  Panjaitan  selaku  Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan  bahwa  titik  rawan  terjadinya  tindak pidana  korupsi  ialah  pada  bidang  pengadaan  barang dan jasa (“Korupsi Pengadaan Barang,” 2017).
Korupsi  pengadaan  barang/jasa  merupakan salah  satu  bentuk  kecurangan  yang  dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut bersumber dari  teori  segitiga  kecurangan  ( triangle  fraud )  yang dikembangkan  oleh  Cressey  (1953)  yang  terdiri  dari tekanan,  kesempatan  dan  rasionalisasi.  Lalu,  pada tahun  2004  teori  ini  disempurnakan  oleh  Wolfe  & Hermanson (2004) dengan teori segiempat kecurangan ( diamond fraud ), yang terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas.
Tekanan  ( pressure )  merupakan  faktor  pertama yang dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan  tindakan  kecurangan.  Tekanan  yang dialami  seseorang  seperti  tekanan  finansial  dan  non- finansial menyebabkan  seseorang berada pada kondisi sulit  dan  terjepit  sehingga  berusaha  melakukan  segala cara  untuk  terbebas  dari  kondisi  tersebut  (Farida, 2017).  Selain  itu,  tekanan  organisasi  yang  selalu menuntut  kinerja  pegawai  agar  sesuai  dengan  target juga memberikan andil besar dalam memicu seseorang melakukan aktivitas kecurangan (Mustikasari, 2013).
Kesempatan  ( opportunity )  merupakan  faktor kedua  yang  mempengaruhi  seseorang  untuk  berbuat curang,  yang  dapat  didefinisikan  sebagai  situasi seseorang disertai dengan keadaan yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan kecurangan tanpa diketahui oleh orang lain. Kesempatan sering dikaitkan dengan sistem pengendalian  internal,  semakin  tidak  efektif  sistem pengendalian  internal  yang  diterapkan  maka  semakin meningkat kesempatan yang tersedia untuk melakukan aktivitas kecurangan (Albrecht et al., 2012).
Rasionalisasi  ( rationalization )  menjadi  faktor ketiga  yang  mendukung  seseorang  atau  kelompok untuk melakukan kecurangan. Rasionalisasi merupakan  bentuk  pembenaran  diri  pelaku  atas  apa
yang  telah  dilakukannya.  Rasionalisasi  dilakukan untuk  membenarkan  tindakan  yang  telah  dilakukan, meskipun  ada  pihak  lain  yang  merasa  dirugikan (Molida, 2011).
Kapabilitas  ( capability ) menjadi faktor keempat yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dan berperan besar dalam melakukan kecurangan. Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan kecurangan ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya seperti posisi/jabatan, kecerdasan, keegoisan, sifat persuasif, kebohongan, dan pengendalian stress (Wolfe & Hermanson, 2004).
Selain  keempat  faktor  yang  telah  dijelaskan tersebut,  faktor  lain  yang  berpengaruh  terhadap kecurangan  ialah  budaya  etis  organisasi.  Sawitri (2011)  menyatakan  bahwa  budaya  etis  organisasi adalah  cara  pandang  yang  dimiliki  oleh  anggota organisasi  dan  diterapkan  secara  bersama-sama  di suatu  sistem  organisasi.  Budaya  etis  organisasi mempunyai peranan yang dapat menurunkan intensitas kecurangan dan bahkan dapat meningkatkan intensitas kecurangan.  Semua  itu  bergantung  pada  budaya  yang dimiliki oleh suatu organisasi.
Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang yang  telah  dipaparkan,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh Tekanan ( Pressure ),  Kesempatan ( Opportunity ), Rasionalisasi ( Rationalization ), dan Kapabilitas
( Capability ) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Aceh dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi”.
2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan
Hipotesis

## Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Menurut  Nugroho  et  al.,  (2015)  Kecurangan pengadaan barang/jasa di pemerintahan dapat dikategorikan sebagai berikut:
1) Barang/jasa tidak  sesuai dengan  yang dibutuhkan oleh  masyarakat  dari  aspek  jenis,  kualitas  dan kuantitas.
2) Adanya  perbedaan  spesifikasi  barang/jasa  yang sudah ditetapkan dalam kontrak perjanjian dengan pekerjaan yang telah diselesaikan.
3) Kuantitas  ( volume )  barang  tidak  sama  dengan jumlah  barang  yang  telah  disepakati  dalam kontrak.
 ISSN: 1978-1520
4) Adanya  unsur mark-up yang  berakibat  pada naiknya  harga  barang/jasa  yang  tidak  sesuai dengan harga pasar.
5) Pekerjaan  barang/jasa  tidak  selesai  tepat  waktu dan tidak sesuai dengan kontrak perjanjian.
Tekanan ( Pressure )
Menurut Rasha & Andrew (2012) tekanan yang memicu seseorang untuk melakukan kecurangan dapat bersumber  dari  berbagai  hal  seperti  tekanan  pribadi seseorang,  tekanan  pekerjaan  dan  tekanan  eksternal. Sedangkan  menurut  Skousen  et  al.,  (2008)  ada  empat kondisi umum yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan curang, diantaranya:
1) Financial  stability  pressure ,  ialah  tekanan  yang berhubungan dengan kestabilan kondisi keuangan suatu organisasi.
2) Financial target , ialah tekanan yang mengharuskan  para  pegawai/karyawan  untuk bekerja sesuai dengan target atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
3) Personal  financial  need ,  ialah  tekanan  yang berhubungan dengan tingkat kebutuhan keuangan seseorang secara personal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya.
4) External  pressure ,  tekanan  yang  bersumber  dari pihak  luar  atau  pihak  ketiga  seperti  kreditor, investor dan regulator.
Kesempatan ( Opportunity )
Kesempatan  adalah  peluang  yang  dimiliki  oleh setiap individu untuk melakukan tindakan kecurangan, dengan kata lain seseorang memanfaatkan kesempatan yang  ada  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi (Widarti,  2015).  Kesempatan  juga  sering  dikaitkan dengan penerapan sistem pengendalian internal, bahwa kesempatan  meningkat  ketika  pengendalian  internal yang  diimplementasikan  di  suatu  organisasi  kurang baik  dan  efektif,  sehingga  dapat  disalahgunakan. Selain  itu,  tidak  adanya  pemisahan  tugas  dan wewenang dalam suatu jabatan juga dapat memberikan  peluang  untuk  dimanfaatkan  oleh  pelaku yang tidak bertanggungjawab (Sihombing & Rahardjo, 2014).
Rasionalisasi ( Rationalization )
Menurut  Annisya  et  al.,  (2016)  rasionalisasi adalah  perilaku  yang  menolerir  atau  memperbolehkan
individu melakukan  kecurangan dan berasumsi bahwa tindakan  tersebut  hal  yang  biasa  dan  wajar. Rasionalisasi  juga  didefinisikan  sebagai  bentuk  sikap dan  proses  berfikir  yang  didasari  dengan  berbagai pertimbangan  moral  individu  karyawan  untuk  me- rasionalkan perilaku kecurangan dengan menggunakan beragam  alasan  sebagai  bentuk  pembenaran  atas perilakunya  (Apriadi,  2014).  Kemudian  Ratmono  et al.,  (2014)  menyatakan  bahwa  rasionalisasi  berkaitan dengan  sikap  dan  kepribadian  seseorang  dalam membenarkan nilai-nilai etis yang sebenarnya menyimpang.
Kapabilitas ( Capability )
Kapabilitas  dapat  menjadi  tolak  ukur  seberapa besar  kemampuan  seseorang  untuk  melakukan tindakan  kecurangan  di  lingkungan  kerja,  baik  di swasta  maupun  pemerintahan  (Wolfe  &  Hermanson, 2004).  Tingkat  kapabilitas  seseorang  sangat  erat kaitannya  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  dari kecurangan.  Mengapa  demikian,  semakin  tinggi kapabilitas  seseorang  dalam  menempati  posisi  jabatan di  instansi/perusahaan,  maka  semakin  besar  jumlah nominal  kerugian  yang  ditimbulkan.  Menyikapi permasalahan tersebut Ristianingsih (2017)
mengemukakan  ada  tiga  hal  yang  dapat  menimbulkan perilaku kecurangan, diantaranya:
1) Jabatan di suatu organisasi;
2) Kemampuan  untuk  memahami  pengendalian internal  serta  berusaha  untuk  mencari  kelemahan dari sistem tersebut;
3) Tingginya  rasa  kepercayaan  diri  yang  meyakini bahwa  tindakannya  tidak  akan  diketahui  orang lain.

## Budaya Etis Organisasi
Budaya etis organisasi merupakan persepsi para pegawai  terhadap  tindakan  etis  pemimpin  mengenai pentingnya  mengutamakan  etika  serta  pemberian sanksi  kepada  tindakan  yang  menyimpang  dan  tidak bermoral  di  dalam  organisasi  (Hunt  &  Vite,  1986). Sejalan  dengan  pernyataan  tersebut,  Nurfarida  (2011) menyatakan  bahwa  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan tertanam  kuat  dalam  organisasi  merupakan  inti  dari budaya  organisasi  yang  tercermin  dari  praktik organisasi.  Nilai-nilai  tersebut  dapat  menciptakan keefektifan  dan  memberikan  kemudahan  kepada anggota  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang
ISSN: 1978-1520
diharapkan. Namun, apabila nilai ini tidak diimplementasikan  dengan  tepat  akan  berakibat kepada  semakin  tingginya  tingkat  kecurangan  yang terjadi (Kinicki & Kreitner, 2003).
Kerangka Pemikiran
Pengaruh
Tekanan ( Pressure )
Terhadap

## Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Tekanan  adalah  motivasi  yang  timbul  dari individu  pegawai  untuk  melakukan  perbuatan  curang dan  menyimpang  disebabkan  karena  adanya  tekanan, seperti tekanan finansial dan non-finansial (Arifianti et al.,  2015).  Semakin  besar  tekanan  yang  dialami  maka semakin  kuat  motivasinya  untuk  berbuat  kecurangan. Pernyataan  tersebut  didukung  dengan  hasil  penelitian Zahara  (2017)  dan  Marliani  &  Jogi  (2015)  yang menyatakan  bahwa  tekanan  berpengaruh  terhadap kecurangan.
Pengaruh  Kesempatan  ( Opportunity )  Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Kecurangan yang terjadi pada kegiatan pengadaan  barang/jasa  disebabkan  karena  kurangnya pengawasan  pada  proses  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  pemerintah,  minimnya  pengawasan  dari atasan  langsung,  serta  tingkat  kesadaran  pelaku  yang kurang  bahwa  tindakan  tersebut  salah  dan  dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Kurangnya
pengawasan tersebut mengakibatkan timbulkan kesempatan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku untuk  melakukan  aktivitas  kecurangan.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  penelitian  Susandra  &  Hartina (2017),  Pamungkas  (2018),  Purwanto  et  al.,  (2017) yang  menyatakan  kesempatan  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kecurangan  pengadaan barang/jasa.
Pengaruh  Rasionalisasi  ( Rationalization )  Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Rasionalisasi  merupakan  bentuk  pembenaran seseorang  atas  perilaku  curang  yang  dilakukan sehingga  merasa  tidak  bersalah  dan  tidak  menyesali perbuatannya,  apabila  tingkat  rasionalisasi  seseorang tinggi  maka  semakin  besar  rasa  tidak  bersalah  dalam melakukan  kecurangan.  Pernyataan  ini  dibuktikan dengan  penelitian  Lailiyah  (2016)  dan  Arifianti  et  al., (2015)  yang  memperoleh  hasil  bahwa  rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan.
Pengaruh Kapabilitas ( Capability ) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Purwanto  et  al.,  (2017)  menjelaskan  bahwa untuk  melakukan  pencegahan  dan  pengantisipasian terhadap  kecurangan  pengadaan  barang/jasa  di pemerintahan  belumlah  cukup  jika  hanya  berfokus kepada  tekanan,  kesempatan  dan  rasionalisasi.  Oleh sebab  itu,  perlu  mempertimbangkan  kehadiran  faktor lain  seperti  kapabilitas  seseorang.  Uraian  tersebut dijelaskan  bukan  tanpa  bukti,  adanya  penelitian terdahulu  dari  Pamungkas  (2018),  Purwanto  et  al., (2017) memperoleh hasil bahwa kapabilitas berpengaruh positif terhadap kecurangan ( fraud ).

## Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Budaya etis yang diterapkan di suatu organisasi merupakan  cerminan  bagaimana  keseluruhan  anggota berinteraksi  dan  bertingkah  laku  di  dalam  suatu organisasi  (Dewi  et  al.,  2015).  Sehingga  tercipta  lah ciri  khas  bagi  organisasi  itu  dan  memberikan  daya tarik yang dapat mengundang orang lain bergabung ke organisasi  tersebut  (Fachrunisa,  2015).  Pernyataan  ini diperkuat  dengan  hasil  riset  terdahulu  dari  Fachrunisa (2015)  dan  Dewi  et  al.,  (2015)  bahwa  budaya  etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan di bidang akuntansi.

## Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap Hubungan  Antara  Tekanan  Dengan  Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Baik  atau  buruknya  budaya  etis  organisasi tergantung  dari  nilai  dan  norma  yang  menjadi pedoman  bagi  suatu  organisasi,  Apabila  nilai  dan norma  tersebut  mengedepankan  integritas,  tentunya angka  kecurangan  nihil  dan  begitu  pula  sebaliknya. Sama  hal  nya  dengan  tekanan  semakin  beragam tekanan  yang  dirasakan  orang-orang,  cenderung memotivasinya  untuk  melakukan  tindakan  melawan hukum.  Kondisi  seperti  ini  menjadikan  budaya  etis organisasi  sebagai  pemoderasi  hubungan  antara tekanan dengan kecurangan pengadaan barang/jasa.
Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap Hubungan Antara Kesempatan Dengan

## Kecurangan Barang/Jasa
Tingginya  intensitas  kecurangan  disebabkan karena  terbukanya  kesempatan/peluang  yang  dapat
disalahgunakan  oleh  pelaku,  hal  tersebut  menjadi dampak  dari  adanya  sistem  pengendalian  internal  di suatu  instansi  tidak  berjalan  dengan  baik  dan  efektif. Baik  atau  tidaknya  suatu  sistem  pengendalian ditentukan oleh organisasi, ini lah yang korelasi antara budaya  etis  organisasi  dengan  kesempatan,  korelasi tersebut menjadi alasan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi  terhadap  hubungan  kesempatan  dengan kecurangan pengadaan barang/jasa. Untuk membuktikan  pernyataan  tersebut,  hasil  riset  Aulad  et al.,  (2018)  menunjukkan  bahwa  hasil  uji  parameter individual  budaya  organisasi  dapat  memoderasi pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Malang..
Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap
Hubungan Antara Rasionalisasi Dengan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah.
Ketika  sebagian  besar  pegawai  mempunyai kebiasaan melakukan pembenaran diri atau menganggap  bahwa  rasionalisasi  merupakan  hal  yang wajar  dan  lumrah  untuk  dilakukan  maka  akan berdampak  kepada  pola  kebiasaan  organisasi  yang memperbolehkan perbuatan rasionalisasi dalam lingkungan  kerja.  Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan riset  Aulad  et  al.,  (2018)  menunjukkan  bahwa  secara simultan  budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Malang.
Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap Hubungan
Antara
Kapabilitas
Dengan

## Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Sawitri  (2011)  menjelaskan  budaya  organisasi menjadi  kontribusi  utama  yang  menentukan  etis  atau tidaknya  perilaku  anggota  organisasi.  Setiap  pegawai yang  berada  pada  suatu  organisasi  harus  tunduk  dan patuh  terhadap  budaya  yang  sudah  ditetapkan  oleh organisasi  tempat  mereka  bekerja,  sekalipun  mereka memiliki  kapabilitas  yang  tinggi  serta  kompetensi yang  bagus.  Tidak  ada  pengecualian  bagi  pegawai yang  tidak  mematuhi  nilai-nilai  etika  untuk  tidak dikenakan sanksi, pendapat ini diutarakan oleh Hunt & Vite  (1986).  Dengan  demikian  Dengan  demikian, budaya  etis  organisasi  dapat  menjadi  pemoderasi untuk hubungan antara kapabilitas dengan  kecurangan pengadaan barang/jasa.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  skema kerangka  pemikiran  dapat  digambarkan  sebagai berikut:

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  teori  yang  telah  dikemukakan sebelumnya,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1:  Tekanan ( pressure ) berpengaruh terhadap kecurangan pada pengadaan barang/jasa Pemerintahan Aceh.
H2:  Kesempatan  ( opportunity )  berpengaruh  terhadap kecurangan pada pengadaan barang/jasa
Pemerintahan Aceh. H3:  Rasionalisasi ( rationalization ) berpengaruh terhadap  kecurangan  pada  pengadaan  barang/jasa Pemerintahan Aceh.
H4:  Kapabilitas  ( capability )  berpengaruh  terhadap kecurangan pada pengadaan barang/jasa
Pemerintahan Aceh.
H5:  Budaya  etis  oganisasi  berpengaruh  terhadap kecurangan pada pengadaan barang/jasa Pemerintahan Aceh.
H6:  Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  terhadap hubungan  antara  tekanan  dengan  kecurangan pengadaan barang/jasa Pemerintahan Aceh.
H7:  Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  terhadap hubungan  antara  kesempatan  dengan  kecurangan pengadaan barang/jasa Pemerintahan Aceh.
H8:  Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  terhadap hubungan  antara rasionalisasi dengan kecurangan pengadaan barang/jasa Pemerintahan Aceh.
H9:  Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  terhadap hubungan  antara  kapabilitas  dengan  kecurangan pengadaan barang/jasa Pemerinta
Tekanan (X1)
Kesempatan (X2) Rasionalisasi (X3)
Kapabilitas (X4) Budaya Etis
Organisasi (X5) Kecurangan ( fraud )
Pengadaan Barang/Jasa (Y)

ISSN: 1978-1520
3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Tujuan  studi  dalam  penelitian  ini  adalah pengujian hipotesis. Jenis investigasi dari penelitian ini bersifat  studi  kausalitas.  Penelitian  ini  menggunakan data  primer  berupa  kuesioner.  Horizon  waktu  yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional .

## Populasi Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  SKPD  di Pemerintahan  Aceh  yang  melaksanakan  kegiatan pengadaan  barang/jasa  berjumlah  47  SKPD.  Sampel dipilih  menggunakan  teknik purposive  sampling , kriteria  pemilihan  sampel  ialah  SKPD  yang  memiliki jumlah  paket  pengadaan  diatas  80  paket  baik  secara swakelola  maupun  penyedia.  Sehingga  sampel  yang dipilih  menjadi  23  SKPD,  di  setiap  SKPD  akan didistribusikan  sebanyak  3  kuesioner  yaitu  1  untuk kepala  SKPD,  1  untuk  kassubag  keuangan,  dan  1 untuk  sekretaris.  Total  secara  keseluruhan  berjumlah 69 responden.

## Operasional Variabel Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Kecurangan  di  sektor  pengadaan  barang/jasa ialah tindakan menyimpang dan melawan hukum yang dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  (Tuanakotta, 2013:28). Kecurangan yang dimaksud seperti penggelapan  proyek  pengadaan,  penggelembungan volume barang, melakukan mark-up harga barang, dan lain-lain.  Variabel  ini  terdiri  dari  8  item  pertanyaan dengan indikator pengukuran yang dikembangkan oleh Mustikasari (2013) dan diukur dengan skala  liker 1-5. Indikator  yang  digunakan  yaitu  kecurangan  laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi.
Tekanan ( Pressure )
Tekanan  merupakan  motivasi  seseorang  untuk melakukan  aktivitas  kecurangan  baik  dalam  hal keuangan  maupun  non  keuangan  yang  dipengaruhi oleh tekanan internal seseorang dan tekanan organisasi (Mustikasari,  2013).  Variabel  ini  terdiri  dari  8  item pertanyaan  dengan  indikator  pengukuran  yang dikembangkan  oleh  Yeni  (2011)  dan  diukur  dengan skala  liker  1-5.  Indikator  yang  digunakan  yaitu tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan pekerjaan, dan tuntutan pemenuhan gaya hidup.
Kesempatan ( Opportunity )
Sihombing  &  Rahardjo  (2014)  berpendapat bahwa  kesempatan  meningkat  ketika  pengendalian internal  yang  diimplementasikan  di  suatu  organisasi kurang baik dan efektif, sehingga dapat disalahgunakan.  Kesempatan  diukur  menggunakan instrumen  yang  telah  dikembangkan  oleh  Sihombing & Rahardjo (2014) yang terdiri dari 6 item pertanyaan, dan  diukur  menggunakan  skala  likert  1-5.  Indikator yang  digunakan  ialah  lingkungan  pengendalian, aktivitas  prosedur  pengendalian,  embatasan  akses informasi,  dan  ketidakpedulian  pimpinan  terhadap bawahan.

## Rasionalisasi ( Rationalization )
Rasionalisasi  adalah  pembenaran  rasional  yang dilakukan  pelaku  dengan  anggapan  bahwa  tindakan yang dilakukan adalah benar dan wajar, meskipun ada pihak  lain  yang menjadi korban dan merasa  dirugikan (Molida,  2011).  Rasionalisasi  diukur  menggunakan instrumen  yang  dikembangkan  oleh  Mustikasari (2013)  yang  terdiri  dari  5  item  pertanyaan  diukur dengan  skala  likert  1-5.  Indikator  yang  digunakan diantaranya  rela  berkorban  untuk  instansi,  tidak  ada pihak  yang  dirugikan,  dan  tindakan  kecurangan dilakukan demi kebaikan.
Kapabilitas ( Capability ) Kapabilitas adalah kemampuan untuk memanfaatkan  kesempatan  yang  ada  untuk  berbuat curang, yang mana kesempatan tersebut  tidak dimiliki oleh  orang  lain  dengan  posisi  jabatan  yang  berbeda (Wolfe  &  Hermanson,  2004).  Kapabilitas  diukur dengan  instrumen  dari  Wolfe  &  Hermanson  (2004) yang  terdiri  dari  7  item  pertanyaan,  dan  diukur menggunakan  skala  likert  1-5.  Indikator  tersebut diantaranya positioning , intelligence , confidence/ego , coercion , deceit , dan stress

## Budaya Etis Organisasi
Simbolon  (2017)  mendefinisikan  budaya  etis organisasi sebagai nilai, norma, kepercayaan, perilaku, dan  tindakan  yang  menggambarkan  bagaimana  pihak- pihak  dalam  organisasi  berperilaku  dan  berinteraksi. Pengukuran  budaya  etis  organisasi  menggunakan instrumen  yang  dikembangkan  oleh  Nurfarida  (2011) yang terdiri dari 8 item pertanyaan dan diukur dengan skala  likert  1-5.  Indikator  yang  digunakan  adalah
persepsi  karyawan  pada  tindakan  etis  pimpinan,  rasa peduli pimpinan terhadap pentingnya etika di instansi, serta  adanya  penghargaan  untuk  tindakan  yang bermoral dan sanksi terhadap tindakan menyimpang.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  primer  dikumpulkan  melalui  penelitian dengan  membagikan  kuesioner.  Setiap  kuesioner terdiri dari 1 (satu) variabel terikat, 4 (empat) variabel bebas dan 1 (satu) variabel moderasi.

## Metode Penelitian
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  analisis  regresi  moderasi  ( Moderated Regression  Analysis )  untuk  menguji  hipotesis.  Alasan penggunaan  analisis  tersebut  ialah  adanya  variabel moderasi  sehingga  diperlukan  uji  interaksi  antara variabel  bebas  dan  moderasi.  Sehingga  model  regresi nya adalah sebagai berikut:
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X1X5 + b7X2X5 + b8X3X5 + b9X4X5 + e
Keterangan:
Y = Kecurangan ( fraud ) Pengadaan Barang/Jasa
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1 = Tekanan (Pressure)
X2 = Kesempatan (Opportunity) X3 = Rasionalisasi (Rationalization) X4 = Kapabilitas (Capability) X5 = Budaya Etis Organisasi e  = Error
Pengelolaan  data  dilakukan  menggunakan program  SPSS  versi  21.0,  dengan  tingkat  signifikansi 5%.
4. Hasil Dan Pembahasan
Deskripsi dan Analisis Data Penelitian ini dilakukan
dengan mendistribusikan  kuesioner  kepada  kepala/pimpinan, sekretaris,  dan  Kassubag  di  setiap  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Aceh yang terlibat  dalam  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  yang berjumlah  69  responden  dan  tersebar  di  23  SKPD. Dari  69  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden, kuesioner  yang  kembali  berjumlah  60  atau  sebanyak 87% dan yang tidak kembali sebanyak 9 atau 13%.

## Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas
Pengujian  kualitas  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara  statistik  menggunakan  uji pearson product-moment  coefficient  of  correlations dengan nilai  signifikansi  sebesar  5%.  Setiap  item  dikatakan valid  jika  nilai  r  hitung  >  r  tabel.  Uji  Validitas  dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Item r-hitung r-tabel Ket Tekanan (X1) 1 0,668 0,254 Valid 2 0,776 0,254 Valid 3 0,359 0,254 Valid 4 0,467 0,254 Valid 5 0,355 0,254 Valid 6 0,299 0,254 Valid 7 0,633 0,254 Valid 8 0,334 0,254 Valid Kesempatan (X2) 1 0,657 0,254 Valid 2 0,737 0,254 Valid 3 0,812 0,254 Valid 4 0,748 0,254 Valid 5 0,753 0,254 Valid 6 0,732 0,254 Valid Rasionalisasi (X3) 1 0,552 0,254 Valid 2 0,610 0,254 Valid 3 0,778 0,254 Valid 4 0,734 0,254 Valid 5 0,601 0,254 Valid Kapabilitas (X4) 1 0,493 0,254 Valid 2 0,549 0,254 Valid 3 0,558 0,254 Valid 4 0,653 0,254 Valid 5 0,789 0,254 Valid 6 0,775 0,254 Valid 7 0,610 0,254 Valid Budaya Etis Organisasi (X5) 1 0,369 0,254 Valid 2 0,279 0,254 Valid 3 0,747 0,254 Valid 4 0,746 0,254 Valid 5 0,753 0,254 Valid 6 0,439 0,254 Valid 7 0,702 0,254 Valid 8 0,582 0,254 Valid Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Y) 1 0,440 0,254 Valid 2 0,620 0,254 Valid 3 0,783 0,254 Valid 4 0,513 0,254 Valid 5 0,637 0,254 Valid 6 0,613 0,254 Valid 7 0,492 0,254 Valid 8 0,565 0,254 Valid
Berdasarkan  uji  validitas  tersebut,  masing- masing  item  diperoleh  nilai  r hitung >  r tabel ,  yang  berarti bahwa seluruh instrumen kuesioner adalah valid.
Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Nilai Kritis Cronbach’s Alpha Ket Tekanan (X1) 0,620 0,600 Reliabel Kesempatan (X2) 0,831 0,600 Reliabel Rasionalisasi (X3) 0,667 0,600 Reliabel Kapabilitas (X4) 0,745 0,600 Reliabel Budaya Etis Organisasi (X5) 0,739 0,600 Reliabel Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa (Y) 0,725 0,600 Reliabel
Berdasarkan  Tabel  4.2  di  atas,  uji  reliabilitas menghasilkan  nilai  Cronbach  Alpha  untuk  setiap variabel  yang  lebih  besar  dari  0,60.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  adalah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual Keterangan Asymp. Sig. (2- tailed) 0,858 Data berdistribusi normal Berdasarkan Tabel 4.3
diatas, nilai
unstandardized  residual sebesar  0,858  yang  berarti lebih besar 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

## Hasil Uji Multikolinieritas
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (constant) Tekanan (X1) 0,786 1,272 Kesempatan (X2) 0,800 1,249 Rasionalisasi (X3) 0,937 1,067 Kapabilitas (X4) 0,673 1,485
Budaya Etis Organisasi (X5) 0,706 1,416 X1.X5 0,566 1,766 X2.X5 0,812 1,232 X3.X5 0,802 1,247 X4.X5 0,660 1,515
Berdasarkan  Tabel  4.4  diatas  dapat  dilihat bahwa nilai tolerance setiap variabel independen lebih besar  dari  0,10  dengan  nilai  VIF  dibawah  10,  hal  ini menunjukkan  bahwa  model  regresi  bebas  dari multikolinieritas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas, terlihat  bahwa  tidak  ada  pola  tertentu  dan  titik-titik menyebar  secara  merata  berada  di  bawah  dan  di  atas angka  0  pada  sumbu  Y.  Hasil  ini  menandakan  bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Hasil Analisis Regresi Moderasi
Model  penelitian  dapat  dilihat  pada  hasil pengolahan  data  seperti  yang  terlihat  pada  bagian output SPSS di Tabel 4.5 dibawah ini:
Tabel 4.5

## Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
Berdasarkan output SPSS pada Tabel 4.7, model penelitian  dapat  dituliskan  dalam  persamaan  dibawah ini:
Y= 0,096 + 0,172X1 - 0,129X2 + 0,235X3 + 0,603X4 + 0,050X5 - 0,027X1.X5 + 0,104X2.X5 – 0,151X3.X5 - 0,016X4.X5+e
Hasil persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa  nilai  konstanta  (a)  sebesar  0,096  artinya  jika tekanan,  kesempatan,  rasionalisasi,  kapabilitas,  dan budaya  etis  organisasi  sebagai  pemoderasi  dianggap sama  dengan  nol,  maka  besarnya  nilai  kecurangan pengadaan  barang/jasa  di  Pemerintahan  Aceh  adalah sebesar 0,096 atau 9,6%.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  Tabel  4.7  nilai  R 2 sebesar  0,442 atau sebesar 44,2%. Hal tersebut berarti bahwa 44,2% variabel  dependen  ( fraud pengadaan  barang/jasa) dapat  dijelaskan  oleh  keempat  variabel  independen yang  terdiri  dari  tekanan,  kesempatan,  rasionalisasi, dan  kapabilitas  serta  satu  variabel  moderasi  yaitu budaya  etis  organisasi.  Sedangkan  55,8%  lainnya dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam penelitian ini.

## Hasil Pengujian Hipotesis Hasil Uji Secara Parsial
Untuk menguji secara parsial pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan budaya etis organisasi  sebagai  pemoderasi  dapat  dilihat  dengan cara  mengambil  kesimpulan  langsung  dari  nilai signifikansi  masing-masing  variabel.  Setiap  variabel dikatakan  berpengaruh,  apabila  nilai  signifikansi  nya
lebih kecil dari 0,05. Hasil perhitungan diketahui nilai signifikansi  untuk  masing-masing  variabel  sebagai berikut:
1) Variabel tekanan memiliki nilai signifikansi 0,034 lebih  kecil  dari  0,05  (5%).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  tekanan  berpengaruh  terhadap  kecurangan (fraud) pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, hipotesis pertama (H 1 ) diterima.
2) Variabel  kesempatan  memiliki  nilai  signifikansi 0,382  lebih  besar  dari  0,05  (5%).  Hal  ini menunjukkan bahwa kesempatan tidak
berpengaruh terhadap kecurangan ( fraud )
pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, hipotesis kedua (H 2 ) ditolak.
3) Variabel  rasionalisasi  memiliki  nilai  signifikansi 0,131  lebih  besar  dari  0,05  (5%).  Hal  ini menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak
berpengaruh terhadap kecurangan ( fraud ) pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H 3 ) ditolak.
4) Variabel  kapabilitas  memiliki  nilai  signifikansi 0,000  lebih  kecil  dari  0,05  (5%).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kapabilitas  berpengaruh terhadap kecurangan ( fraud ) pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, hipotesis keempat (H 4 ) diterima.
5) Variabel  budaya  etis  organisasi  memiliki  nilai signifikansi 0,482 lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini  menunjukkan  bahwa  budaya  etis  organisasi tidak  berpengaruh  terhadap  kecurangan  ( fraud ) pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, hipotesis kelima (H 5 ) ditolak.
6) Hasil analisis pengaruh tekanan terhadap kecurangan  ( fraud )  pengadaan  barang/jasa  yang
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t B Std. Error Beta Sig. 1  (Constant) 0,096 0,270 0,356 0,723 X1 0,172 0,079 0,259 2,174 0,034 X2 -0,129 0,146 -0,104 -0,883 0,382 X3 0,235 0,153 0,168 1,535 0,131 X4 0,603 0,149 0,520 4,041 0,000 X5 0,050 0,071 0,089 0,708 0,482 X1.X5 -0,027 0,022 -0,171 -1,216 0,230 X2.X5 0,104 0,033 0,374 3,190 0,002 X3.X5 -0,151 0,049 -0,365 -3,091 0,003 X4.X5 -0,016 0,031 -0,069 -0,529 0,599
R 2 = 0,442; F= 4,398; Sig.= 0,000
dimoderasi  oleh  budaya  etis  organisasi  memiliki nilai signifikansi 0,230 lebih besar dari 0,05 (5%), yang  berarti  budaya  etis  organisasi  tidak  dapat memoderasi  hubungan  antara  tekanan  dengan kecurangan ( fraud ) pengadaan barang/jasa, dengan demikian hipotesis keenam (H 6 ) ditolak.
7) Hasil  analisis  pengaruh  kesempatan  terhadap kecurangan  ( fraud )  pengadaan  barang/jasa  yang dimoderasi  oleh budaya  etis  organisasi  memiliki nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 (5%), yang  berarti  budaya  etis  organisasi  dapat memoderasi hubungan antara kesempatan
dengan kecurangan (fraud) pengadaan barang/jasa.  Dengan  demikian,  hipotesis  ketujuh (H 7 ) diterima.
8) Hasil  analisis  pengaruh  rasionalisasi  terhadap kecurangan  ( fraud )  pengadaan  barang/jasa  yang dimoderasi  oleh  budaya  etis  organisasi  memiliki nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 (5%), yang  berarti  budaya  etis  organisasi  dapat memoderasi hubungan antara rasionalisasi dengan kecurangan ( fraud ) pengadaan barang/jasa. Dengan  demikian,  hipotesis  kedelapan  (H 8 ) diterima.
9) Hasil  analisis  pengaruh  kapabilitas  terhadap kecurangan  ( fraud )  pengadaan  barang/jasa  yang dimoderasi  oleh  budaya  etis  organisasi  memiliki nilai signifikansi 0,599 lebih besar dari 0,05 (5%), yang  berarti  budaya  etis  organisasi  tidak  dapat memoderasi  hubungan  antara  kapabilitas  dengan kecurangan ( fraud ) pengadaan barang/jasa.
Dengan  demikian,  hipotesis  kesembilan  (H 9 ) ditolak.
Pembahasan Pengaruh Tekanan ( Pressure ) Terhadap

## Kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disajikan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa tekanan berpengaruh secara positif terhadap kecurangan  pengadaan  barang/jasa.  Artinya  apabila seseorang  mengalami  tekanan  yang  besar  akan meningkatkan terjadinya kecurangan pengadaan barang/jasa.
Tekanan  adalah  motivasi  yang  timbul  dari individu  pegawai  untuk  melakukan  perbuatan  curang dan  menyimpang  disebabkan  karena  adanya  tekanan. Berbagai  tekanan  yang  terjadi  baik  itu  tekanan
finansial maupun non-finansial, mengakibatkan seseorang  mengalami  kesulitan  dan  terjebak  pada situasi  yang  sulit.  Sehingga  dapat  memotivasi seseorang  untuk  menghalalkan  segala  cara  agar terbebas dari situasi sulit tersebut.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian (Muhammad  &  Ridwan,  2017)  yang  memproksikan tekanan  dengan  kompensasi  pegawai.  Masalah keuangan  pegawai  juga  erat  kaitannya  dengan  jumlah kompensasi  yang  diberikan  atasan.  Kompensasi pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan,  apabila  kompensasi  yang  diterima pegawai  semakin  besar  jumlah  nominalnya  maka semakin kecil kemungkinan untuk melakukan kecurangan.  Mengapa  demikian,  karena  apabila pegawai  menerima  kompensasi  dalam  jumlah  yang besar, kompensasi tersebut dapat mencukupi kebutuhan  hidupnya.  Sehingga  motivasinya  untuk berbuat kecurangan semakin berkurang.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian yang  dilakukan  oleh  Arifianti  et  al.,  (2015)  yang menyatakan  bahwa  tekanan  tidak  berpengaruh terhadap  kecurangan  pengadaan  barang/jasa.  Tekanan diproksikan  dengan  kesesuaian  kompensasi.  Hasilnya ialah ada dan tidak adanya tambahan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan yang terjadi, karena para  pejabat  pengadaan  bekerja  tidak  semata-semata untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  kompensasi  saja, melainkan keuntungan jangka panjang seperti meningkatkan  kemampuan,  pengetahuan,  keahlian, dan  memperbanyak  pengalaman  di  bidang  pengadaan barang/jasa.
Pengaruh  Kesempatan  ( Opportunity )  Terhadap Kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disajikan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa kesempatan  tidak  berpengaruh  terhadap  kecurangan pengadaan  barang/jasa.  Tidak  adanya  pengaruh  antara kesempatan dengan kecurangan pengadaan barang/jasa disebabkan karena sistem pengendalian yang diterapkan  di  suatu  organisasi  sudah  efektif,  sehingga sulit  bagi  para  pelaku  untuk  melakukan  tindakan kecurangan.
Selain  itu,  semakin  bagus  sistem  pengendalian internalnya  maka  kemungkinan  terdeteksi  kecurangan akan  lebih  mudah  dan  cepat.  Hal  tersebut  yang mengakibatkan  sedikitnya  kesempatan  atau  peluang
yang  tersedia.  Ditambah  lagi  dengan  adanya pemisahan  tugas  dan  otorisasi,  sehingga  tidak  semua orang  dapat  terlibat  dalam  kegiatan  pengadaan barang/jasa kecuali pihak yang memang bertanggungjawab di bidang tersebut.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian dari  Adi  et  al.,  (2016).  Dalam  penelitian  Adi  et  al., (2016)  menyatakan  bahwa  pegawai  instansi  yang menjadi objek penelitiannya sudah mematuhi prosedur yang  ditetapkan  serta  tugas  dan  tanggungjawab masing-masing  pegawai  sudah  sesuai  dengan  alur sistem  yang  berlaku.  Hanya  saja  pada  aktivitas operasional  untuk  menilai  pelaksanaan  pengendalian internal  tidak  dapat  dipantau  dan  dievaluasi  secara kontinuitas. Hal inilah yang mengakibatkan terbukanya kesempatan bagi pegawai untuk melakukan perbuatan curang dan menyimpang.
Hasil  penelitian  tidak  sejalan  dengan  penelitian Zahara  (2017)  yang  menemukan  adanya  pengaruh positif  kesempatan  terhadap  kecurangan  (fraud) pengadaan  barang/jasa.  Adanya  pengaruh  kesempatan terhadap  kecurangan  sesuai  dengan  teori  segitiga kecurangan, yang mana kesempatan menjadi salah satu faktor yang dapat memotivasi seseorang untuk berbuat curang. Motivasi tersebut meningkat ketika pemberian sanksi  lemah  dan  resiko  tertangkap  rendah,  sehingga apabila  motivasi  untuk  berbuat  curang  tinggi  maka intensitas kecurangan yang terjadi juga meningkat.
Sementara  itu,  penelitian  Albar  dan  Fauziah (2018) mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan adanya  pengaruh negatif  kesempatan  terhadap kecurangan.  Semakin  baik  pengendalian  internal  yang diimplementasikan  pada  suatu  instansi  pemerintah, maka  semakin  menurun  tingkat  kecurangan  yang terjadi,  dalam  hal  ini  objek  penelitian  dilakukan  di SKPD Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
Pengaruh  Rasionalisasi  ( Rationalization )  Terhadap

## Kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disajikan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa rasionalisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kecurangan pengadaan barang/jasa. Rasionalisasi diartikan sebagai bentuk  pembenaran  diri  terhadap  apa  yang  telah dilakukan  pelaku  kecurangan  dan  menganggap  bahwa tindakannya  tidak  menyimpang.  Sesuai  dengan  hasil penelitian ini, tidak adanya pengaruh antara rasionalisasi dengan kecurangan pengadaan
barang/jasa dikarenakan tidak semua individu melakukan  pembenaran  diri  (rasionalisasi)  terhadap perbuatannya.
Setiap  individu  yang  menjungjung  tinggi  nilai- nilai  integritas  menyadari  bahwa  perilaku  kecurangan adalah  perilaku  yang  ilegal  sehingga  mereka  akan menghindari  perbuatan  tersebut.  Selain  itu,  bagi individu  yang  memiliki  tingkat  spritiual  tinggi  artinya taat  pada  keyakinan  akan  menjauhi  setiap  perbuatan yang  menyimpang  dan  tidak  sesuai  dengan  ajaran keyakinannya. Hal inilah yang menyebabkan rasionalisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kecurangan pengadaan barang/jasa.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susandra dan Hartina (2017),  tentunya  hasil  ini  tidak  sesuai  dengan  teori fraud  triangle ,  karena  rasionalisasi  merupakan  bagian dari  penyebab  yang  dapat  memicu  seseorang  untuk melakukan  perbuatan  curang.  Susandra  dan  Hartina (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, ketika individu  mengedepankan  integritas  dan  moralitas dalam bersikap di suatu instansi, maka setiap tindakan yang  dilakukan  merupakan  bagian  dari  perilaku  etis dan tidak menyimpang. Hal inilah  yang menyebabkan seseorang  enggan  untuk  melakukan  rasionalisasi (pembenaran  diri)  sehingga  rasionalisasi  tidak  dapat memicu terjadinya kecurangan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  Purwanto  et  al.,  (2017)  yang  memperoleh hasil bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan  (fraud)  pengadaan  barang/jasa.  Hubungan positif  tersebut,  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak rasionalisasi  dilakukan  oleh  pelaku,  maka  semakin besar  jumlah  kecurangan  yang  akan  terjadi.  Mengapa demikian,  alasan  utamanya  ialah  beranggapan  bahwa keuntungan  yang  didapatkan  lebih  besar  dari  resiko terdeteksi.
Pengaruh Kapabilitas ( Capability ) Terhadap

## Kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disajikan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa kapabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  kecurangan pengadaan barang/jasa. Berhasil atau tidak berhasilnya kecurangan ditentukan oleh kapabilitas atau kemampuan pelaku dalam melakukan kecurangan, ada dua  kapabilitas  yang  harus  dimiliki  pelaku  untuk
ISSN: 1978-1520
mensukseskan  tindakan  kecurangannya,  diantaranya jabatan dan kepintaran.
Tingginya  jabatan  seseorang  dalam  suatu instansi  akan  memberikan  kemudahan  baginya  untuk melakukan  kecurangan  dan  risiko  terdeteksi  juga semakin  kecil.  Kemudian  kepintaran  pelaku  dalam menganalisa  sistem  pengendalian  internal,  dapat memudahkan  pelaku  untuk  mengetahui  bagian  mana dari  sistem  pengendalian  internal  yang  dapat disalahgunakan.  Oleh  sebab  itu,  pada  penelitian  ini memberikan  hasil  bahwa  kesempatan  berpengaruh positif  terhadap  kecurangan  pengadaan  barang/jasa, semakin  bagus  kapabilitas  seseorang  maka  semakin besar kecurangan yang terjadi.
Sesuai  dengan  teori  kapabilitas  Wolfe  & Hermanson  (2004)  tingkat  kapabilitas  seseorang sangat  erat  kaitannya  dengan  akibat  yang  ditimbulkan dari  kecurangan.  Mengapa  demikian,  semakin  tinggi kapabilitas  seseorang  dalam  menempati  posisi  jabatan di  instansi/perusahaan,  maka  semakin  besar  jumlah nominal kerugian yang ditanggung perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian Irphani  (2017),  menyatakan  bahwa  kapabilitas  atau kompetensi  yang  dimiliki  seseorang  baik  itu  berupa jabatan  dan  kewenangan,  semakin  tinggi  jabatan seseorang  dalam  suatu  instansi  maka  semakin  besar pula  kecenderungan  untuk  melakukan  tindakan kecurangan.
Sementara itu, Fazini dan Suparno (2018) dalam penelitiannya  memperoleh  hasil  bahwa  kapabilitas yang  diukur  dengan  kapasitas  sumber  daya  manusia berpengaruh  negatif  terhadap  kecurangan  akuntansi. Kapasitas  sumber  daya  manusia  dapat  dikategorikan baik,  apabila  dalam  menjalankan  tugas  fungsi  dan tanggungjawab  dibekali  dengan  pendidikan,  pelatihan dan  pengalaman  yang  memadai.  Sehingga  dapat meningkatkan  kualitas  hasil  pekerjaannya,  dengan begitu  dapat  terhindar  dari  kesalahan  akuntansi  yang merujuk  kepada  kecurangan,  meskipun  dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, semakin berkualitas  kapasitas  sumber  daya  manusia,  semakin berkurang tingkat kecurangan akuntansi yang terjadi.
Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan penelitian  Siregar  dan  Hamdani  (2018)  menjelaskan bahwa  tinggi  atau  rendahnya  kapabilitas  seseorang dalam  lingkungan  kerja,  seperti  posisi  atau  jabatan tidak  akan  berpengaruh  terhadap  kecurangan  yang terjadi,  karena  apabila  seseorang  menjunjung  tinggi
sikap  integritas  dan  moralitas,  setinggi  apapun jabatannya pasti tidak akan menyalahkan kewenangannya.  Dengan  demikian,  kapabilitas  tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

## Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap Kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pengadaan  barang/jasa.  Tidak  adanya  pengaruh  antara budaya  etis  organisasi  dengan  kecurangan  pengadaan barang/jasa  disebabkan  karena  sudah  diterapkannya budaya  etis  organisasi  yang  sesuai  dengan  nilai  dan norma.  Apabila  disuatu  organisasi  sudah  menerapkan budaya  etis  didalamnya  maka  seluruh  pegawai  dan juga  pimpinan  selalu  berusaha  mencapai  tujuan organisasi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  etis. Sehingga  dalam  lingkungan  kerja  mereka  selalu senantiasa untuk meningkatkan produktivitasnya tanpa menghalalkan segala cara.
Hasil  ini  didukung  dengan  penelitian  Sugiarto (2018),  menyatakan  bahwa  tingkat  keetisan  suatu budaya  berbeda-beda  tergantung  dari  masing-masing organisasi.  Budaya  yang  dikatakan  etis  disuatu organisasi  belum  tentu  etis  pada  organisasi  lain, sehingga  budaya  etis  organisasi  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kecurangan  di instansi pemerintahan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  Fachrunisa  (2015)  yang  memperoleh  hasil budaya  etis  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap kecurangan  pengadaan  barang/jasa.  Ketika  budaya organisasi sudah sesuai dengan nilai dan norma, secara tidak  langsung  akan  membentuk  rasa  ikut  memiliki oleh masing-masing pegawai dalam instansi pemerintahan.  Rasa  ikut  memiliki  tersebut  yang  dapat mendorong  seseorang  untuk  melakukan  tindakan kecurangan,  karena  ia  menganggap  bahwa  organisasi tempatnya  bekerja  adalah  miliknya.  Sehingga,  dapat disimpulkan  ketika  semakin  baik  budaya  etis  di  suatu organisasi maka semakin besar rasa memiliki terhadap organisasi  tersebut,  inilah  yang  dapat  menyebabkan tendensi kecurangan semakin sering terjadi.
ISSN: 1978-1520
Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap Hubungan  Antara  Tekanan  Dengan  Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Hipotesis keenam yang diuji dengan menggunakan  uji  interaksi  memberikan  hasil  bahwa budaya  etis  organisasi  tidak  berpengaruh  atau  tidak dapat  memoderasi  hubungan  antara  tekanan  dengan kecurangan pengadaan barang/jasa. Ketidaksanggupan budaya  etis  organisasi  untuk  memoderasi  hubungan tersebut  ialah  karena  setiap  orang  memiliki  tekanan yang  berbeda-beda  yang  sifatnya  tidak  sama,  yang mana  tekanan  tersebut  tidak  dapat  dikendalikan  dan diatasi  oleh  budaya  etis  organisasi.  Sehingga,  budaya etis  organisasi  tidak  dapat  memberikan  peranan  untuk memperkuat  atau  bahkan  memperlemah  hubungan antara tekanan dengan kecurangan pengadaan barang/jasa.
Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap
Hubungan Antara Kesempatan
Dengan

## Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Penelitian  ini  menggunakan  budaya etis organisasi  sebagai  pemoderasi,  hasil  yang  diperoleh ialah  budaya  etis  organisasi  dapat  memoderasi hubungan  antara  kesempatan  dengan  kecurangan pengadaan barang/jasa. Budaya etis organisasi sebagai pemoderasi  memiliki  kaitan  dengan  kesempatan karena  kedua  hal  tersebut  sama-sama  ditentukan  oleh pihak  eksternal  yaitu  organisasi.  Kesempatan  dapat dibatasi dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal  sehingga  menurunkan  kecurangan  pengadaan barang/jasa, sedangkan budaya etis organisasi menanamkan  nilai-nilai  etika  kepada  seluruh  pegawai dan  pimpinan  untuk  bekerja  sesuai  dengan  kode  etik sehingga kecurangan tidak terjadi. Karena kesempatan dan  budaya  etis  organisasi  keduanya  ditentukan  oleh organisasi  itu  sendiri,  dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  budaya  etis  organisasi  dapat memoderasi hubungan kesempatan dengan kecurangan pengadaan barang/jasa.
Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap Hubungan
Antara Rasionalisasi Dengan

## Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Hasil  pengujian  hipotesis  kedelapan  mengenai hubungan  antara  rasionalisasi  dengan  kecurangan pengadaan  barang/jasa,  yang  mana  didalam  hubungan tersebut  dapat  dimoderasi  oleh  budaya  etis  organisasi.
Meskipun  budaya  etis  organisasi  dan  rasionalisasi berasal  dari  sumber  yang  berbeda,  dalam  arti  budaya etis organisasi bersumber dari ekternal dan rasionalisasi  dari  internal  dalam  pengujian  ini  budaya etis organisasi dapat menjadi pemoderasi.
Hal ini dikarenakan apabila seseorang berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  etika,  yang  mana nilai-nilai  tersebut  sejalan  dengan  budaya  etis  di organisasinya  maka  orang  tersebut  merasa  enggan untuk  melakukan  pembenaran  (rasionalisasi)  diri  atas apa  yang  telah  dilakukannya.  Namun  sebaliknya, apabila  kedua  nilai  tersebut  sama-sama  menyalahi aturan  etika  maka  juga  dapat  mendorong  seseorang untuk melakukan rasionalisasi terhadap tindakannya.
Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  Terhadap Hubungan
Antara Kapabilitas Dengan

## Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  hubungan antara  kapabilitas  terhadap  kecurangan  pengadaan barang/jasa  tidak  dapat  dimoderasi  oleh  budaya  etis organisasi.  Hal  tersebut  dikarenakan  kapabilitas merupakan faktor internal  yang timbul dari dalam diri seseorang  yang  sulit  dikendalikan  oleh  pihak  lain kecuali  individu  itu  sendiri  (Rasha  &  Andrew,  2012) (Wolfe  &  Hermanson,  2004).  Sedangkan  budaya  etis organisasi  adalah  budaya  yang  diciptakan  dan dikembangkan  oleh  pihak  eksternal  seperti  organisasi di  lingkungan  kerja  (Griffin,  2013).  Kedua  perbedaan tersebut  saling  berlainan  sehingga  budaya  etis organisasi  tidak  bisa  menjadi  pemoderasi  untuk hubungan tersebut.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1) Tekanan ( pressure ) berpengaruh terhadap kecurangan  pada  pengadaan  barang/jasa  di Pemerintahan Aceh.
2) Kesempatan  ( opportunity )  tidak  berpengaruh terhadap  kecurangan  pada  pengadaan  barang/jasa di Pemerintahan Aceh.
3) Rasionalisasi  ( rationalization )  tidak  berpengaruh terhadap  kecurangan  pada  pengadaan  barang/jasa di Pemerintahan Aceh.


## ISSN: 1978-1520
4) Kapabilitas  ( capability )  berpengaruh  terhadap kecurangan  pada  pengadaan  barang/jasa  di Pemerintahan Aceh.
5) Budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap  kecurangan  pada  pengadaan  barang/jasa di Pemerintahan Aceh.
6) Budaya  etis  organisasi  tidak  berpengaruh  (tidak dapat  memoderasi)  hubungan  tekanan  dengan kecurangan pengadaan
barang/jasa di
Pemerintahan Aceh.
7) Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  (dapat memoderasi)  hubungan  kesempatan  dengan kecurangan pengadaan
barang/jasa di
Pemerintahan Aceh.
8) Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  (dapat memoderasi)  hubungan  rasionalisasi  dengan kecurangan pengadaan barang/jasa
di
Pemerintahan Aceh.
9) Budaya  etis  organisasi  tidak  berpengaruh  (tidak dapat  memoderasi)  hubungan  kapabilitas  dengan kecurangan pengadaan barang/jasa di
Pemerintahan Aceh.

## Keterbatasan
Keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1) Penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  persepsi jawaban responden, belum mencakup pengukuran yang memadai untuk mendeteksi adanya kecurangan  di  sektor  pengadaan  barang/jasa.  Hal ini  dapat  menimbulkan  masalah  jika  persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
2) Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  yang  masih rendah,  artinya  masih  banyak  variabel  bebas lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  kecurangan pengadaan  barang/jasa  yang  tidak  dimasukkan keadalam penelitian ini.

## Saran
Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya,  ada  beberapa  saran  yang  dikemukakan, diantaranya:
1) Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  selain menggunakan  alat  pengumpulan  data  berupa kuesioner,  tetapi  juga  menggunakan  pengukuran yang  memadai.  Sehingga  kecurangan  dapat dideteksi dengan baik dan akurat.
2) Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah  variabel bebas  lain yang diduga dapat memengaruhi  audit  report  lag  yang  tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Adi,  M.  Riski  K.,  Komala  A.,  &  Arum  A.  (2016).
Analisis  Faktor-Faktor  Penentu  Kecurangan ( Fraud ) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kota  Pekalongan). Jurnal Litbang Kota Pekalongan , 10 , 1-10.
Albar,  T.  Meurah.,  &  Fauziah  A.  Fitri.  (2018).
Pengaruh Komitmen Organisasi, Etika
Organisasi,  Keadilan  Kompensasi,  dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap Fraud (Studi
Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota
Lhokseumawe). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 3 (3), 527-537.
Albrecht,  Chad.,  Mary-Jo  K.,  &  Steve  A.  (2012). Fraud  Examination .  South  Western:  Cengage Learning. E-Book.
Annisya,  M.,  Lindrianasari.,  &  Yuztitya,  A.  (2016).
Pendeteksian  Kecurangan  Laporan  Keuangan Menggunakan  Fraud  Diamond. Jurnal  Bisnis dan Ekonomi , 23 (1), 72-89. Apriadi,  Rangga  Nuh.  (2014). Determinan  Terjadinya Fraud  di  Institusi  Pemerintahan .  Skripsi.
Malang: Universitas Brawijaya.
Arifianti,  R.,  Budi  S.,  &  Lilik  H.  (2015).  Perspektif
Triangle  Fraud Theory dalam  Pengadaan Barang/Jasa  di  Pemerintahan  Provinsi  NTB. Jurnal InFestasi , 11 (2), 195-213.
Aulad,  A.,  N.  Hidayati.,  &  Junaidi.  (2018).  Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah:  Budaya Organisasi  dan  Komitmen  Organisasi  Sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  Pda  SKPD Kota  Malang). E-JRA  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Islam Malang , 7 (7), 111-120. Cressey, D. R. (1953). Other People's Money: A Study in  the  Social  Psychology  of  Embezzlement .
USA: The Free Press.
Dewi, Putu P., I Wayan R., & N. K. Rasmini. (2015).
Pengaruh Pengalaman, Orientasi Etika,
Komitmen  dan  Budaya  Etis  Organisasi  Pada Sensitivitas  Etika  Auditor  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana , 4 (11), 841-865.
Fachrunisa,  Aisah.  (2015).  Pengaruh  Keefektifan Pengendalian  Internal,  Keadilan  Distributif, Keadilan Prosedural, dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan

## ISSN: 1978-1520
Kecurangan  ( Fraud )  Akuntansi  (Studi  Empiris Pada  SKPD  Kabupaten  Kampar). Journal Online Mahasiswa (JOM) FEKON , 2 (2), 1-15. Farida,  Siti  Nur.  (2017). Analisis  Pengaruh  Fraud Diamond, Personal Attitude dan Effectiveness of
Internal Control Terhadap Tendensi Kecurangan  Karyawan  Pada  Dealer  Otomotif di  Wilayah  Jombang .  Skripsi.  Malang:  UIN Maulana Malik Ibarhim.
Fazini,  Harum  N.,  &  Suparno.  (2018).  Pengaruh Sumber  Daya  Manusia  dan  Pengendalian Internal  Terhadap  Kecurangan  Akuntansi  Studi Pada  PT  Pegadaian  (Persero)  di  Kota  Banda Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 3 (4), 625-637.
Griffin,  Moorhead  (2013). Perilaku  Organisasi . Jakarta: Salemba Empat.
Hunt,  S.  D.,  &  S.  J.  Vite.  (1986).  “A  General  Theory of Marketing Ethics”. Journal
of Macromarketing Spring , 5-16. Irphani,  Adi.  (2017). Pengaruh  Tekanan,  Keefektifan Sistem  Pengendalian  Internal,  Perilaku  Tidak Etis,  dan  Jabatan  dalam  Pengelola  Keuangan Terhadap  Fraud  (Studi  Pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kota  Metro) .  Tesis.  Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Kinicki, Angelo., & Robert Kreitner. (2003). Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour) . Jakarta: Salemba Empat.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2018).  Melalui (https://www.kpk.go.id ). Diakses pada tanggal 1 November 2018 .
Korupsi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa.  (2017).  melalui
( https://www.theindonesianinstitute.com ).
Diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.
Lailiyah,  Afidatul.  (2016). Variabel-variabel  yang Berpengaruh  Terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di Sektor Pemerintahan: Persepsi Pegawai Bidang Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbundo . Skripsi. Jember: Unversitas Jember.
Lailiyah,  Afidatul.  (2016). Variabel-variabel  yang Berpengaruh  Terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di Sektor Pemerintahan: Persepsi Pegawai Bidang
Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbundo . Skripsi. Jember: Unversitas Jember.
Marliani,  M.,  &  Y.  Jogi.  (2015).  Persepsi  Pengaruh
Fraud  Triangle Terhadap  Pencurian  Kas.
Business Accounting Review , 3 (2), 21-30.
Molida,  Resti.  (2011). Pengaruh  Financial  Stability,
Personal  Financial  Need,  dan  Ineffective Monitoring  Pada  Financial  Statement  Fraud dalam  Perspektif  Fraud  Triangle .  Skripsi.
Semarang: Universitas Diponegoro.
Muhammad,  Ryan.,  &  Ridwan  Ibrahim.  (2017).
Pengaruh  Kesesuaian  Kompensasi,  Penerapan Sistem  Informasi  Akuntansi,  dan  Efektivitas Pengendalian  Internal  Terhadap  Kecurangan Akuntansi  Studi  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 2 (4), 136-145.
Mustikasari,  Dhermawati  Putri.  (2013).  Persepsi Pegawai  Dinas  Se-Kabupaten  Batang  Tentang Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kecurangan Fraud .  Skripsi.  Semarang:  Universitas  Negeri Semarang.
Nugroho,  R.  S.,  Wanto,  A.  H.,  &  Trisnawati.  (2015).
Pengaruh  Implementasi  Sistem  Pengadaan Secara  Elektronik  ( E-Procurement )  Terhadap Fraud Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten  Magetan). Jurnal  Administrasi Publik (JAP) , 3 (1), 1905-1911. Nurfarida,  Lia.  (2011). Pengaruh  Budaya  Etis Organisasi  dan  Orientasi  Etika  Terhadap Komitmen  Organisasi  dan  Sensitivitas  Etika Auditor  (Studi  pada  Aparatur  Inspektorat Kabupaten Bogor) . Skripsi. Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Pamungkas, Ridwan Putra. (2018). Deteksi Kecurangan  Pelaporan  Keuangan  Dengan Teori Fraud Diamond Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Skripsi. Lampung:
Universitas Lampung. Purwanto,  E.,  Mulyadi,  &  Choirul,  A  (2017).  Kajian Konsep Diamond Fraud Theory dalam
Menunjang  Efektivitas  Pengadaan  Barang/Jasa. Jurnal Manajemen Indonesia , 17 (3), 149–162. Ratmono,  Dwi.,  Yuvita  A.  D.,  &  Agus  P.  (2014). Dapatkah  Teori  Fraud  Triangle  Menjelaskan Kecurangan dalam Laporan Keuangan . Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Ristianingsih,  Ika.  (2017).  Telaah  Konsep  Fraud Diamond  Theory  dalam  Mendeteksi  Perilaku Fraud  di  Perguruan  Tinggi.  Prosiding  Seminar Nasional  dan  Call  For  Paper  Ekonomi  dan Bisnis. Jember 27-28 Oktober 2017, 128-139.
Sawitri,  Peni.  (2011).  Interaksi  Budaya  Organisasi dengan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Unit Bisnis Industri Manufaktur  dan  Jasa. Jurnal  Manajemen  dan Kewirausahaan , 13 (2), 151-161.
Sihombing., K. S., & Rahardjo, S. N. (2014). Analisis Fraud  Diamond  Dalam  Mendeteksi  Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2010-2012. Jurnal akuntansi , 3 (2), 1-12.
Simbolon,  David  K.  (2017). Analisis  Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Fraud  di  Lingkungan Instansi  Pemerintahan  Kabupaten  Dairi .  Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara. Siregar,  M.  Ichsan.,  &  Mufid  H.  (2018).  Pengaruh Kesesuaian  Kompensasi,  Keefektifan  Sistem Pengendalian  Internal,  Budaya  Organisasi,  dan Kompetensi Terhadap Fraud (Studi Pada Satuan Kerja  Vertikal  Kementerian  Keuangan  Provinsi Lampung). Jurnal  Ekonomi  Global  Masa  Kini Mandiri , 9 (1), 30-37.
Skousen, C. J., Kevin R. S., & Charlotte J. W. (2008). Detecting  And  Predicting  Financial  Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud Traingle And  SAS  No.  99.  Melaui  (http://ssrn.com). Diakses pada tanggal 28 Februari 2019. Sugiarto, Rudy. (2018). Analisis Pengaruh Kesesuaian Kompensasi,  Komitmen  Organisasi,  Budaya Etis  Organisasi,  Keefektifan  Pengendalian Internal,  dan  Kompetensi  Terhadap  Fraud  di Sektor  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  (Studi Pada  Dinas  Pemerintahan  Kabupaten  Klaten) . Skripsi. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha. Susandra,  F.,  &  S.  Hartina.  (2017).  Analisis  Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Kecenderungan Fraud  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  di  Kota  Bogor. Jurnal  Akunida , 3 (2), 35-55. Tuanakotta, Theodorus M. (2013). Audit Berbasis ISA (International  Standards  on  Auditing) .  Jakarta:
Salemba Empat.
Widarti.  (2015).  Pengaruh  Fraud  Triangle  Terhadap Deteksi  Kecurangan  Laporan  Keuangan  Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  (BEI). Jurnal  Manajemen  dan Bisnis Sriwijaya , 13 (2).
Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond:  Considering  The  Four  Elements  of Fraud. The CPA Journal , 74 (12), 38. Yeni. (2011). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara Terhadap Fraudulent  Financial  Statement .  Tesis.  Jakarta:
Universitas Bina Nusantara.
Zahara, Ami. (2017). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan  (Fraud)  (Survei  pada  Narapidana
Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota  Pekanbaru) .  Skripsi.  Sumatera  Barat: Universitas Negeri Padang.