P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBINAAN TERHADAP PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
Erpis Candra 1 , Eddy Asnawi 2 , Bagio Kadaryanto 3
1 Magister Ilmu Hukum  Universitas Lancang Kuning, email: erpis.candra.baserah20@gmail.com 2 Magister Ilmu Hukum  Universitas Lancang Kuning 3 Magister Ilmu Hukum  Universitas Lancang Kuning

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak 85 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan bahwa wajib menyelenggarakan pembinaan terhadap anak,  baik pembinaan pendidikan, pembinaan  keterampilan,  dan  pembinaan  kepribadiaan,  namun  Pada kenyataannya kewajiban pembinaan di LPKA ini belum berjalan maksimal, terutama pada pembinaan keterampilan dan pembinaan pendidikan. Dalam pembinaan  pendidikan  di  LPKA  adalah  pendidikan  non  formal,  mencakup kegiatan Paket A untuk sekolah dasar (SD), Paket B untuk sekolah menegah pertama (SMP), dan paket C untuk sekolah menegah atas (SMA). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data terdiri atas data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tertier. Dalam penelitian  ini  data  dianalisis  secara  kualitatif  dan  dalam  menarik kesimpulannya  dengan  berpikir  deduktif.Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui bahwa Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Pekanbaru  BerdasarkanUndang- Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan  anak pidana harus memiliki program yang harus  dapat  memanusiakan  anak,  mengasuh,  membina,  membimbing  anak pidana.  Pembinaan  anak  pidana  harus  berorientasi  pada  nilai kemasyarakatan  menurut  penulis  sesuai  dengan  penyelenggaraan perlindungan  anak.  Akibat  Hukum  Implementasi  Kewajiban  Pembinaan Terhadap  Pidana  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Pekanbaru BerdasarkanUndang-Undang  Republik  IndonesiaNomor  11  Tahun  2012
Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa  perlakuan  sistem  terhadap ramah akan anak di aplikasikan seperti pendampingan, pengenalan terhadap diri sendiri dan lingkungannya, program berupa pembinaan, dan pengasuhan terhadap pemasyarakatan hingga mempersiapkan ke reintegrasi sosial anak. pengasuhan  pemasyarakatan  dapat  dilakukan  pada  saat  anak  mulai ditempatkan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Kata Kunci: pembinaan khusus; peradilan anak; lembaga Pembinaan Khusus Anak
Cite this paper: Erpis Candra, E. A. B. K., 2020. Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  adalah  lembaga  atau  tempat  anak menjalani  masa  pidananya.  LPKA  berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  pendidikan, pelatihan  keterampilan,  pembinaan,  dan  pemenuhan  lain  dari  anak  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan.  Hal  ini  mengingat  anak  yang  dijatuhi  pidana  berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan  serta  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 1 Sehingga dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani  masa  pidananya  yang  tetap  memperhatikan  hak-hak  anak  seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan
Pembinaan  adalah  suatu  usaha  untuk  menjadikan  yang  dibina  hidup  sehat jasmaniah  dan  ruhiniah,  sehingga  dapat  menyesuaikan  dan  meningkatkan  kembali keterampilannya,  pengetahuannya  serta  kepandaiannya  dalam  lingkungan  hidup. 2 Pembinaan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  aktivitas  atau  kegiatan  yang  dilakukan secara  sadar,  berencana,  terarah,  dan  teratur  secara  bertanggungjawab  dalam  rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. 3
Jadi  yang  dimaksud  pembinaan  adalah  suatu  usaha  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan sikap dan pengetahuan anak didik pemasyarakatan secara terarah dan terartur  guna  menjadikannnya  orang  baik  dan  berguna  agar  mampu  untuk  hidup bermasyarakat yang dilakukan oleh petugas lembaga pembinaan khusus anak.
Anak didik tindak pidana adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan  menjalani  pidana  di  lapas  anak  paling  lama  sampai  berumur  18  (delapan belas) tahun. 4 Anak didik tindak pidana adalah anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 5
Jadi yang dimaksud anak didik tindak pidana adalah anak yang telah diputuskan oleh pengadilan uuntuk dibina di LPKA dengan batasan usia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan  kriminal  adalah  kejahatan  yaitu  tingkah  laku  yang  melanggar  hukum  dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. 6
Kriminal atau kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang  secara  ekonomis,  politis  dan  sosial-psikologis  sangat  merugikan  masyarakat, melanggar  norma-norma  susila,  dan  menyerang  keselamatan  warga  masyarakat  (baik
1 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16
2 Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi , (Bandung: Marja, 2012), hlm. 44
3 Ibid., hlm. 20
4 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
5 Ibid., hlm. 6
6 Kartini Kartono, Patologi Sosial , (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 134
yang tercantum dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang- undang pidana). 7
Jadi  yang  dimaksud  pembinaan  anak  didik  tindak  pidana  kriminal  dalam  adalah suatu usaha untuk mengembangkan sikap dan pengetahuan anak yang menjalani pidana di LPKA. Melihat keadaan demikian menyebabkan pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah yang harus diambil dengan menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami  krisis  moral  sehingga  berani  berbuat  nekat  melakukan  tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana perbuatan tersebutcenderung mengarah pada perbuatan kriminal dan berorientasi pada masa depan anak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka.
Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah. Sehubungan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya  pembinaan  tersebut  lebih diarahkan  pada  usaha  untuk  membimbing,  mendidik,  memperbaiki  atau  memulihkan keadaan  dan  tingkah  laku  anak  tersebut,  sehingga  anak  dapat  kembali  menjalani kehidupan  sewajarnya  ditengah-tengah  masyarakat  jika  telah  menyelesaikan  masa hukumannya. Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau badan  yang  dinamakan  Lembaga  Pemasyarakatan  berada  dibawah  Departemen Kehakiman dengan dasar hukum UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengkhususkan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  anak  dalam  hal  pembinaan  atau sekarang yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 8
Wujud  dari  suatu  keadilan  adalah  dimana  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan  dan  perlindungan  agar  seimbang  dan  manusiawi.  Kewajiban  bagi  anak  harus diperlakukan  sesuai  dengan  situasi,  kondisi  mental  dan  fisik,  keadaan  sosial  dengan kemampuannya pada usia tertentu. 9
Kedudukan  anak  dalam  proses  peradilan  pidana  sangat  penting,  oleh  karena  itu perlu  diatur  tentang  hak  dan  kewajibannya.  Anak  berhak  mengetahui  tentang  tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi ole penasihat hukum pada setiap tahap peradilan  pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berhak memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,  pendidikan  dan pelatihan,  serta  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
7 Ibid., hlm. 138
8 Nani Wita Sembiring, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II- A Tanjung Gusta Medan” , (Sumatra Utara: Disertai Program Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas, 2009), hlm. 5 9 Ibid
undangan. 10 Selanjutnya  pasal  85  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  LPKA  wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalamproses  peradilan  pidana sebagaimana diatur  dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi: 11
1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan  di muka  pengadilan Anak yang objektif,  tindak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Petugas LPKA harus pula memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi: 12
1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembebasan bersyarat
5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak hak lain sesuai ketentuan
Di pekanbaru sendiri ada 4 (empat) Lembaga Pemasuyarakatan. dan 1  (satu) Rutan. jadi  jumlah  seluruhnya  dipekanbaru  ada  5  (lima),  dimana  terdiri  dari  LP  Dewasa,  LP Wanita, LPKA, LP Terbuka, dan Rutan, sedangkan di antara yang kelima ini hanya satu LPKA  yg mengacu kepada SPPA. Sebagai Lembaga Khusus Anak ini hanya fokus untuk
10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat (2)
11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 3
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 Ayat (1)
membimbing  dan  terpisah  dari  orang  dewasa  sebagaimana  yang  diamnatkan  dari Peraturan Perundang-undangan.
Di  dalam  Undang-Undang  Republik  IndonesiaNomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  85  ayat  2  dan  ayat  3  mengatakan  bahwa  wajib menyelenggarakan pembinaan terhadap anak, baik pembinaan pendidikan, pembinaan keterampilan,  dan  pembinaan  kepribadiaan,  namun  Pada  kenyataannya  kewajiban pembinaan  di  LPKA  ini  belum  berjalan  maksimal,  terutama  pada  pembinaan keterampilan dan pembinaan pendidikan. Dalam pembinaan pendidikan di LPKA adalah pendidikan non formal, mencakup kegiatan Paket A untuk sekolah dasar (SD), Paket B untuk sekolah menegah pertama (SMP), dan paket C untuk sekolah menegah atas (SMA) karena kurangnya tenaga pendidik dari luar sedangkan untuk pembinaan keterampilan ini di LPKA, terdiri dari kegiatan Pembinaan Pertanian, Peternakan, Pertukarya, Kesenian, Dan  Teknologi  Informasi  (TI),  khusus  Teknologi  Informasi  (TI)  tidak  berjalan sebagaimana yang diatur. Data dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa memang semua LPKA wajib menerapakan ini karena sudah menjadi amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2012,  dan  pada  prakteknya  memang  sudah  lama  mengalami  hal  tersebut  karena  ada beberapa kendala dalam penerapannya .

## METODE
Penelitian yang dilakukan dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang  lazim  disebut  juga Socio  Legal  Research berpangkal  tolak  pada  fenomena  hukum yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Penelitian  hukum  sosiologis  bertujuan  untuk mengetahui  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengindentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. 13
Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum  sosiologis  lazimnya  iaitu  (a).  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan ( Statute  Approach )  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menelaah  seluruh peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum yang dihadapi, (b), Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam  penelitian  hukum  normatif  yang  peneliti  mencoba  membangun  argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.
Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembinaan Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Kepala Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  (P2TP2A)  Riau , Kasi Pembinaan Anak Pekanbaru , Kasubsi Registrasi LPKA Kelas II Pekanbaru yang tentunya digunakan  metode purposive  sampling .  Sumber  data  bersumber  dari  data  primer, sekunder dan tertier dan teknik  pengumpulan data melalui observasi,  wawancara  dan kajian  kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif dalam  analisis  tidak menggunakan  angka-angka  atau  statistik  atau  matematika  ataupun  yang  sejenisnya, namun  lebih  kepada  penjelasan  dalam  bentuk  kalimat  yang  dipaparkan  secara lugas.Penarikan  kesimpulan  dalam  penelitian  hukum  empiris  (sosiologis)  dilakukan
13 Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019, hlm 19
secara  induktif,  yaitu  cara  menarik  kesimpulan  yang  bertitik  tolak  pada  hal-hal  yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasas aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif yaitu menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Implementasi  Kewajiban  Pembinaan  Terhadap  Pidana  Anak  Di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Terkait dengan hal ini Soejono Dirdjosisworo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasyarakatan dan  berfungsi  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  atau  anak  didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaharumah tangga Lapas. Sistem Pemasyarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan. 14
Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan tetapi  diharapkan  dapat  dijadikan  tetapi  tempat  untuk  mendidik  anak  sehingga  tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Bentuk pembinaan anak dikembangkan dalam rangka memelihara masa depan anak yang bersangkutan. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada semua narapidana anak.
Menurut  ibu  Meliyani  selaku  Kepala  Bidang  Pembinaan  Kantor  Wilayah  Riau Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  mengatakan  bahwa untuk  Implementasi  Kewajiban  Pembinaan  Terhadap  Pidana  Anak  Di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Pekanbaru  BerdasarkanUndang-Undang  Republik IndonesiaNomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ini  harusnya diutamakan  karena  pada  proses  pembinaan  hak-hak  anak  harus  terpenuhi,  karena mempunyai pengaruh psikologinya. 15
Menurut  bapak  Herman  selaku  Kepala  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Riau mengatakan bahwa seharusnya pembinaan harus dilakukan  karena  hal  tersebut  merupakan  amanat  dari  undang-undang  dan  peraturan pemerintah. 16
14 Soejono Dirdjosisworo, Sosio Kriminologi:  Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan , (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 24.
15 Wawancara dengan ibu Meliyani selaku Kepala Bidang Pembinaan Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 5 Agustus 2020 di Kota Pekanbaru
16 Wawancara dengan bapak Herman selaku Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Riau, pada tanggal 11 Agustus 2020 di Kota Pekanbaru
Menurut  ibu  Hesty  Yunita,  S.H  selaku  Kasi  Pembinaan  Anak  Pekanbaru mengatakan  bahwa  memang  pembinaan  sudah  dilakukan  namun  pada  kenyataannya jumlah anggaran dan tenaga pendidik yang tidak memadai. 17
Menurut bapak Budi Hamidi, Amd.,S.H.,M.H selaku Kasubsi Registrasi LPKA Kelas II  Pekanbaru  mengatakan  bahwa  dalam  hal  ini  pembinaan  terhadap  anak  di  lembaga sudah  dijalankan,  hal  ini  dilihat  dari  berbagai  kegiatan  yang  diselenggarakan.  Seperti kesenian, olahraga, kegiatan beribadah, dan lain-lain sebagainya. 18
Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam  proses  peradilan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  apa  yang  sebenarnya  tujuan  atau dasar pemikiran dari peradilan anak (juvenile justice) itu sendiri yang bertolak dari dasar pemikiran  baru  yang  dapat  ditentukan  apa  dan  bagaimana  hakikat  wujud  dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari  peradilan  anak  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  utama  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakankesejahteraan dan kepentingan  anak  itu  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  usaha  mewujudkan kesejahteraan sosial. 19
Pemasyarakatan berada di depan, tengah, dan penghujung dalam sistem peradilan pidana. Apabila kita mengikuti apa yang dipahami tentang sistem peradilan pidana, maka posisi  sistem  pemasyarakatan  hanya  berada  di  penghujung  sistem.  Dengan  kata  lain, pemasyarakatan  hanyalah  tempat  menahan  terpidana  setelah  diproses  secara  hukum oleh  polisi,  jaksa,  dan  pengadilan.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan penghujung di dalam Sistem Peradilan Pidana.
Dalam  kenyataannya,  pemasyarakatan  tidaklah  sistem  yang  hanya  berperan  di penghujung sistem peradilan pidana. Sebagaimana telah dijelaskan, Rutan dan Bapas jauh berperan  sebelum  seseorang  diputus  menjadi  terpidana  oleh  pengadilan.  Sehingga kenyataan  ini  mengharuskan  masyarakat,  khususnya  dikaitkan  dengan  rencana pembangunan  hukum  nasional,  sebagaimana  diperlihatkan  oleh  RKUHP,  maka  posisi sistem pemasyarakatan semakin jelas tidak hanya sebagai penghujung sistem peradilan pidana,  namun  juga  di  awal.Pasal  54  RKUHP  menyatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan adalah:
a. Mencegah  dilakukannya  indak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelisaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d. Membebaskan rasa bersalah pad terpidana.
17 Wawancara  dengan  ibu  Hesty  Yunita,  S.H  selaku  Kasi  Pembinaan  Anak  Pekanbaru,  pada  tanggal  7 Agustus 2020 di Kota Pekanbaru
18 Wawancara  dengan  bapak  Budi  Hamidi,  Amd.,S.H.,M.H  selaku  Kasubsi  Registrasi  LPKA  Kelas  II Pekanbaru, pada tanggal 14 Agustus 2020 di Kota Pekanbaru
19 Barda Nawawi dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.
Selain  itu  disebutkan  dalam  Pasal  54  ayat  (2)  bahwa  pemdidanaan  tidak dilaksudkan  untuk  menderitakan  dan  merendahkan  martabat  manusia.  Dan  ditengah proses  peradilan  pidana.  Pada  aspek  filosofis,  RKUHP  justru  menjelaskan pemasyarakatan  adalah  tujuan  penghukuman  yang  harus  diinternalisasikan  oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan.
Sejumlah  masalah  yang  muncul  dalam  sistem  pemasyarakatan  dewasa  ini, khususnya  masalah overcrowded sangat  terkait  dengan  peran  yang  seharusnya  dapat dimainkan  oleh  sub  sistem  peradilan  pidana  lainnya.  Pada  kenyataan  sekarang  ini memperlihatkan  adanya  kecenderungan  sub  sistem  peradilan  pidana  lainnya  untuk menahan dan memenjarakan sebanyak mungkin orang. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya  keinginan  polisi,  jaksa,  dan  hakim  menggunakan  kewenangan  yang  mereka miliki secara informal untuk mengalihkan seseorang dari penahanan atau pemenjaraan. Seperti  yang  telah  diungkapkan  sebelumnya  bahwa  perkembangan  filosofi pemasyarakatan  saat  ini  lebih  mengarah  pada  deinstitusionalisasi  penghukuman. Rencana  pembangunan  hukum  di  Indonesia  pun  mempertegas  hal  tersebut  di  dalam Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Dalam  implemntasinya  tentu  harus mendapatkan dukungan dari sub sisem peradilan pdana lainnya.
Pada  prinsipnya  perlakuan  yang  diperoleh  tersebut  tidak  boleh  mempengaruhi mental  seperti  menakut-nakuti,  mengancam  apalgi  melakukan  tindakan  kekerasan. Petugas  dalam  menjalankan  perannya  tidak  diperbolehkan  menggunakan  seragam. Petugas  juga  dilarang  keras  melakukan  tindakan-  tindakan  yang  dapat  menimbulkan kebencian atau menimbulkan keinginan untuk balas dendam bagi anak-anak terhadap petugas. Selain itu, kesempatan untuk  selalu bermain dan belajar harus dikedepankan serta tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan. Pendidikan  anak  harus  senantiasa  tersedia  hingga  kejenjang  yang  paling  tinggi  baik formal atau non-formal. Keterampilan atau pernjurusan keterampilan harus disediakan sesuai  dengan  bakat  dan  minat  anak  atau  disesuaikan  dengan  kemajuan  masyarakat, misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi.
Pembinaan  anak  pidana  harus  berorientasi  pada  nilai  ketuhanan  karena merupakan  wujud  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Anak  (termasuk  anak pidana)  harus  dianggap  sebagai  amanah  yang  harus  di  jaga  dan  merupakan  tanggung jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah  dan  negara.  Pembinaan  anak pidana  harus  berorientasi  pada  nilai  kemanusiaan  harus  sesuai  dengan  perlindungan anak pidana.
Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang harus dapat memanusiakan anak,  mengasuh,  membina,  membimbing  anak  pidana.  Pembinaan  anak  pidana  harus berorientasi pada nilai kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan  anak.  Para  pihak  yaitu  negara,  Pembina  atau  petugas,  keluarga,  dan masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia.
Berkaitan dengan nilai demokratik, pembinaan anak pidana harus sesuai dengan nilai dan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka perlindungan anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pembaharuan pembinaan anak pidana dalam  rangka  mewujudkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  juga  harus  mewujudkan restorative justice.  John Braithwhite mengemukakan restorative justice sebagai proses dimana  semua  pihak  yang  terlibat  pelanggaran  tertentu  bersama-sama  memecahkan
secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Restorative justice bertujuan untuk memulihkan harmoni atau keseimbangan  karena  hukum  telah  ditegakkan. 20 Memulihkan  harmoni  atau keseimbangan  secara  an sich  saja  tidak  cukup,  oleh  karena  itu  “memulihkan keseimbangan”  hanya  dapat  diterima  sebagai  gagasan  mewujudkan  keadilan  jika “keseimbangan”  secara  moral  antara  pelaku  dan  korban  yang  ada  sebelumnya  adalah keseimbangan yang pantas. Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil).
Menurut pandangan restorative justice, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya  menjadi  tanggung  jawab  Negara  akan  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab masyarakat.  Oleh  karena  itu,  konsep  restorative  justice  di  bangun  berdasarkan pengertian  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  akan  dipulihkan  kembali,  baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana.
Pada  prinsipnya  perlakuan  yang  diperoleh  tersebut  tidak  boleh  mempengaruhi mental  seperti  menakut-nakuti,  mengancam  apalgi  melakukan  tindakan  kekerasan. Petugas  dalam  menjalankan  perannya  tidak  diperbolehkan  menggunakan  seragam. Petugas  juga  dilarang  keras  melakukan  tindakan-  tindakan  yang  dapat  menimbulkan kebencian atau menimbulkan keinginan untuk balas dendam bagi anak-anak terhadap petugas. Selain itu, kesempatan untuk  selalu bermain dan belajar harus dikedepankan serta tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan. Pendidikan  anak  harus  senantiasa  tersedia  hingga  kejenjang  yang  paling  tinggi  baik formal atau non-formal. Keterampilan atau pernjurusan keterampilan harus disediakan sesuai  dengan  bakat  dan  minat  anak  atau  disesuaikan  dengan  kemajuan  masyarakat, misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi.
Pembinaan  anak  pidana  harus  berorientasi  pada  nilai  ketuhanan  karena merupakan  wujud  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Anak  (termasuk  anak pidana)  harus  dianggap  sebagai  amanah  yang  harus  di  jaga  dan  merupakan  tanggung jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah  dan  negara.  Pembinaan  anak pidana  harus  berorientasi  pada  nilai  kemanusiaan  harus  sesuai  dengan  perlindungan anak pidana.
Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang harus dapat memanusiakan anak,  mengasuh,  membina,  membimbing  anak  pidana.  Pembinaan  anak  pidana  harus berorientasi pada nilai kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan  anak.  Para  pihak  yaitu  negara,  Pembina  atau  petugas,  keluarga,  dan masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia.
Berkaitan dengan nilai demokratik, pembinaan anak pidana harus sesuai dengan nilai dan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka perlindungan anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pembaharuan pembinaan anak pidana dalam  rangka  mewujudkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  juga  harus  mewujudkan restorative justice.  John Braithwhite mengemukakan restorative justice sebagai proses
20 John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation , (New York, Oxford University Press, Inc, 2002), hlm 45
dimana  semua  pihak  yang  terlibat  pelanggaran  tertentu  bersama-sama  memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Restorative justice bertujuan untuk memulihkan harmoni atau keseimbangan  karena  hukum  telah  ditegakkan. 21 Memulihkan  harmoni  atau keseimbangan  secara  an  sich  saja  tidak  cukup,  oleh  karena  itu  “memulihkan keseimbangan”  hanya  dapat  diterima  sebagai  gagasan  mewujudkan  keadilan  jika “keseimbangan”  secara  moral  antara  pelaku  dan  korban  yang  ada  sebelumnya  adalah keseimbangan yang pantas. Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil).
Menurut pandangan restorative justice, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya  menjadi  tanggung  jawab  Negara  akan  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab masyarakat.  Oleh  karena  itu,  konsep  restorative  justice  di  bangun  berdasarkan pengertian  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  akan  dipulihkan  kembali,  baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana.

## B. Akibat Hukum Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan wadah  bagi  narapidana  untuk  menjalani  masa  pidananya  serta  memperoleh  berbagai bentuk  pembinaan  dan  keterampilan.  Melalui  pembinaan  dan  keterampilan  ini diharapkan  dapat  mempercepat  proses  resosialisasi  narapidana. 22 Lembaga pemasyarakatan  melalui  sistem  pemasyarakatan  memberikan  perlakuan  yang  lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatusistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. 23
Sistem  pemasyarakatan  diharapkan  mampu  melakukan  resosialisasi  terhadap narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  melakukan  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan. Adanya model pendidikaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih  banyak  bekal  bagi  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  dalam  menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas.
Pendidikan bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan bertujuan untuk memberi  bekal  mereka  ketika  keluar  dari  Lembaga  pemasyarakatan.  Oleh  sebab  itu pendidikan  menjadi  penyebab  positif  untuk  mengurangi  tingkat  kejahatan.  Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat.
21 John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation , (New York, Oxford University Press, Inc, 2002), hlm 45
22 Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia , (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 82.
23 Harsono HS, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 5.
Hukum  diciptakan  untuk  mengatur  antara  kepentingan-kepentingan  yang  satu dengan yang lain tidak berbenturan atau tidak terjadi konflik antara satu yang lainnya, dan  bertujuan  untuk  mejamin  ketertiban,  ketentraman  dan  keadilan  di  dalam  tatanan kehidupan  bermasyarakat.  Terhadap  anak  sebagai  pelaku  akan  tindakan  pidana (berkonflik dengan hukum), bukan berarti anak tersebut harus diasingkan/dijauhi, serta dikucilkan dari pergaulannya.
Dapat  dimungkinkan  seorang  anak  tidak  bisa  mengerti  dan  mengetahui  akan  apa yang diperbuatnya, sehingga harus dianggap sebagai manusia yang tetap mendapatkan hak-haknya. Karena itu, sangat perlu perlu dilakukan pemulihan dan pembinaan terhadap kejiwaan dan mentalnya, dan akhirnya menyadari apa yang dilakukannya adalah salah, serta dapat memberikan suatu efek jera agar dirinya tidak mengulangi kesalahannya.
Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan megenai arah dan batas serta cara  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidaakmengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
Dalam  sistem  pemasyarakatan  menekankan  kepada  aspek  pembinaan  secara menyeluruh,  artinya  tahanan,  narapidana/warga  binaan  pemasyarakatan  berhak mendapatkan  pembinaan  rohani  dan  jasmani  serta  dijamin  hak-hak  mereka  untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, serta memperoleh informasi dan hak-hak lainnya. 24
Menurut  Muladi,  Pemasyarakatan  merupakan  suatu  proses  pembinaan narapidana yang sering disebut theurapetics procces , yakni membina narapidana dalam arti  menyembuhkan  seseorang  yang  tersesat  hidupnya  karena  kelemahan-kelemahan tertentu. 25 Pembinaan  narapidana  menurut  sistem  pemasyarakatan  terdiri  dari pembinaan didalam lembaga yang meliputi pendidikan agama; kesenian; kepramukaan; latihan  kerja;  asimilasi,  sedangkan  pembinaan  di  luar  lembaga  antara  lain  bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat; penelitian kemasyarakatan.
Dengan demikian maka sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa setiap narapidana mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya seperti hak untuk surat menyurat;  hak  untuk  dikunjungi/mengunjungi;  remisi;cuti;  asimilasi  serta  lepas bersyarat;  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agamanya;  menyampaikan  keluhan; mendapatkan  pelayanan  kesehatan;  mendapatkan  upah  atas  pekerjaan;  memperoleh bebas bersyarat.
Tempat  di  mana  anak  didik  pemasyarakatan,  mendapatkan  suatu  pembinaan menyeluruh  dinamakan  Lembaga  Pemasyarakatan  anak,  hal  ini  tercantum  dalam ketentuan  pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  dalam  melaksanakan
24 Etti  Kusumawati, “Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Dan  Pembebasan  Bersyarat  Di  Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul)” , Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Widya Mataram, 2012), hlm.16.
25 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  Dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 224.
pembinaan  pemasyarakatan  perlu  didasarkan  suatu  asas  sistem  pembinaan pemasyarakatan,  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  5  UndangUndang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan antara lain: 26
a. Pengayoman warga bina pemasyarakatan harus selalu dilindungi dari lapisan masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya/ diulanginya tindakan pidana yang dilakukannya, sehingga perlu diberikan perlakuan yang baik.
b. Persamaan  akan  perlakuan  dan  pelayanan  Pembina  pemasyarakatan memberikan  perlakuan  dan  pelayanan  yang  benarbenar  sama  tanpa menbedakan suku, agama, ras dan antar golongan terhadap warga binaannya, asas  ini  tertulis  dalam  pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945,  Bahwa  semua  orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.
c. Pendidikan  Penyelenggaraan  pembinaan  harus  selalu  dilaksanakan  dengan dasar  mendidik  dan  membimbing  mereka.  Pendidikan  dan  bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penamaan jiwa pendidikan kerohanian, kekeluargaan, keterampilan, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah
d. Pembimbingan Bentuk bimbingan yang mengarahkan agar kelak suatu saat selesai  menjalani  masa  hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS), menjadi  orang  yang  berguna,baik  bagi  dirinya  sendiri,  lingkungannya  dan masyarakat, serta tidak mengulangi kesalahannya.
e. Penghormatan akan harkat dan martabat manusia Melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan sebagaimana layaknya manusia, meskipun sudah dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan, baik besar ataupun kecil kesalahannya dan macam apapun dilakukannya, mereka tetap manusia.
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan bentuk penderitaan Selama narapidana anak  berada  di  LAPAS,  kemerdekaan  serasa  dibatasi,  dan  harus  menjalani pidana penjara, ataupun kurungan.
g. Hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang  tertentu tetap  terjamin  Berada  di  dalam  Lapas,  tetap  dijamin  haknya  untuk berhubungan/berdekatan dengan keluargnya dan orang-orang tertentu, pada prinsipnya pembinaan tidak boleh dikucilkan/ diasingkan sama sekali dengan masyarakat. 27
Hak-Hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, adalah sebagai berikut:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; 28
Ibadah sebagaimana dimaksud adalah ibadah yang dilaksanakan di dalam Lapas maupun di luar Lapas sesuai dengan program pembinaan.  Disetiap Lapas wajib disediakan  petugas  untuk  memberikan  pendidikan  dan  bimbingan  keagamaan. Kepala  Lapas  dapat  melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait,  organisasi kemasyarakatan,  atau  perorangan.  Setiap  narapidana  wajib  mengikuti  program Pendidikan dan Bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 29
26 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak , (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 5
27 Ibid
28 Lihat Pasal 2-4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
29 Achmad Surya, “ Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Sleman ”,  Tesis  Tidak  Diterbitkan,  Program  PascaSarjana, (Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada, 2012), hlm.54.
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani; 30
Perawatan  rohani  diberikan  melalui  bimbingan  rohani  dan  pendidikan  pekerti. Pada  setiap  Lapas  wajib  disediakan  petugas  bimbingan  rohani  dan  pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti Kalapas dapat bekerja sama dengan Instansi terkait, Badan Kemasyarakatan atau perorangan. Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan jasmani, berupa pemberian  kesempatan  melakukan  berolah  raga  dan  rekreasi,  pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.Narapidana wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan. 31
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 32
Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran bekerja sama  dengan  instansi  pemerintah  yang  lingkup  tugasnya  meliputi  bidang pendidikan dan kebudayaan dan badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan  dan  pengajaran.  Pendidikan  dan  pengajaran  bagi  narapidana dilaksanakan  di  dalam  Lapas    dan  di  luar  Lapas.  Pendidikan  dan  pengajaran  di dalam  Lapas  diselenggarakan  menurut  kurikulum  yang  berlaku  pada  lembaga pendidikan  yang  sederajat.  Setiap  narapidana  yang  berhasil  menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh surat  tanda  tamat belajar dari instansi yang berwenang. 33
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 34
Untuk  menyediakan  pelayanan  kesehatan  yang  layak  maka  pada  setiap  Lapas disediakan  poliklinik  beserta  fasilitasnya  dan  disediakan  sekurang-  kurangnya seorang  dokter  dan  seorang  tenaga  kesehatan  lainnya.  Dalam  hal  narapidana memerlukan  perawatan  lebih  lanjut,  maka  dokter  Lapas  dapat  memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di Luar Lapas. Pelayanan bagi narapidana yang berobat dirumah sakit umum pemerintah di luar Lapas harus mendapat izin tertulis dari Kepala  Lapas.  Biaya  perawatan  bagi  narapidana  yang  berobat  di  luar  Lapas dibebankan kepada negara.
Setiap  narapidana  berhak  mendapatkan  makanan  dan  minuman  sesuai  dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui  berhak  mendapatkan  makanan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk dokter.  Makanan  tambahan  juga  diberikan  kepada  narapidana  yang  melakukan jenis  pekerjaan  tertentu.  Mutu  dan  jumlah  bahan  makanan  untuk  kebutuhan narapidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30 Lihat Pasal 5-8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
31 Achmad Surya, “ Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman ”,..., hlm.55.
32 Lihat Pasal 9-13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32  Tahun 1999 Jo PP No.28  Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
33 Achmad Surya, , “ Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman ”,. .., hlm.55
34 Lihat Pasal 14-25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## e. Menyampaikan keluhan; 35
Setiap  narapidana  berhak  menyampaikan  keluhan  kepada  Kepala  Lapas  atas perlakuan  petugas  atau  sesama  narapidana  terhadap  dirinya.  Keluhan  tersebut harus  disampaikan  apabila  perlakuan  tersebut  benar-benar  dapat  mengganggu hak-hak narapidana yang bersangkutan. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan Tata Tertib Lapas.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 36
Setiap Lapas harus menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak  dan  media  elektronik.  Bahan  bacaan  dan  media  massa  harus  menunjang program  pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian  narapidana  dan  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Setiap narapidana yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau media informasi media massa dari luar Lapas harus mendapatkan izin dari Kepala Lapas. Setiap Lapas harus menyediakan sekurang-kurangnya 1 buah pesawat televisi, 1 buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Narapidana dilarang membawa pesawat televisi, radio, atau media elektronik ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi.
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 37
Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi. Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi yang diterima narapidana dititipkan dan dicatat di Lapas. Upah atau premi yang  diberikan kepada narapidana yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya; 38
Setiap  narapidana  yang  bekerja  berhak  menerima  kunjungan  dari  keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. Setiap Lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya  1  (satu)  ruangan  khusus  untuk  menerima  kunjungan. Petugas Lapas yang bertugas ditempat kunjungan, wajib memeriksa dan meneliti keterangan  identitas  diri  pengunjung  dan  menggeledah  pengunjung  dan memeriksa barang bawaannya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 39
Pengertian  remisi  yaitu  pengurangan  masa  menjalani  pidana  yang  diberikan kepada  Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Setiapnarapidana  selama menjalani masa pidana dan berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi
35 Lihat Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
36 Lihat Pasal 27-28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
37 Lihat Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
38 Lihat Pasal 30-33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
39 Lihat Pasal 34-35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
sebagaimana dimaksud di atas dapat ditambah apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :
1) Berbuat jasa kepada negara;
2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau
3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas. Remisi  sangat  penting  terhadap  sistem  pelaksanaan  pidana  penjara khususnya pemasyarakatan. Hal ini menyangkut keberhasilan dari petugas dalam  membina  para  narapidana.  Dalam  pelaksanaan  pidana  penjara  di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis karena  apabila  narapidana  tidak  berkelakuan  baik  maka narapidana  tidak akan mendapatkan remisi. Jadi remisi menjadi tolak ukur keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh petugas. Macam-macam remisi: 40

## 4) Remisi Umum;
Yang dimaksud dengan remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan  Republik  Indonesia  yang  jatuh  pada  tanggal  17  Agustus. Penghitungan  lamanya  masa  menjalani  pidana  sebagai  dasar  untuk menetapkan  besarnyaremisi  umum  dihitung  sejak  tanggal  penahanan sampai  dengan  hari  peringatan  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus. Apabila dalam hal penahanan terputus, maka penghitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
5) Remisi Khusus;
Remisi  khusus  adalah  pengurangan  masa  pidana  yang  diberikan  kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang  bersangkutan  dan  dilaksanakan  sebanyak-  banyaknya  1  (satu)  kali dalam  setahun  bagi  masing-masing  agama.  Penghitungan  lamanya  masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. Apabila  dalam  hal  penahanan  terputus,  maka  penghitungan  penetapan lamanya  masa  menjalani  pidana  dihitung  dari  sejak  penahanan  yang terakhir.
6) Remisi Tambahan;
Remisi  tambahan  yaitu  pengurangan  masa  pidana  yang  diberikan  kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan atas perbuatan baik. Besarnya remisi  tambahan  yang  dapat  diperoleh  karena  melakukan  perbuatan  baik adalah  sebesar  ½  (satu  per  dua)  dari  remisi  umum  yang  diperoleh  pada tahun yang bersangkutan.
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 41 Pengertian  asimilasi  yaitu  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak
40 Didik  Setiawan,  “ Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Hak-Hak  Hukum  Bagi  Warga  Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Yogyakarta” , Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, (Yogyakarta: Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2011), hlm. 33.
41 Lihat Pasal 36-42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
didik  pemasyarakatan  tersebut  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Narapidana mendapatkan  asimilasi  bila  telah  menjalani  ½  masa  pidananya,  mengikuti program pembinaan dengan baik, dan berkelakuan baik. Asimilasi dapat berupa kegiatan pendidikan, latihan keterampilan,  kegiatan sosial, kegiatan bekerja pada pihak  ketiga,  bekerja  mandiri  dan  pembinaan  lainnya  di  luar  Lapas.  Kegiatan asimilasi ini diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan hakim pengawas serta pengamat setempat. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga ditempat kediamannya. Cuti sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua  puluh  empat) jam.  Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan  oleh  Kepala  Lapas  dan  wajib  diberitahukan  kepada  Kepala  Bapas setempat.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 42
Pembebasan  bersyarat  adalah  proses  pembinaan  narapidana  di  luar  lapas. Pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  diberikan  setelah  menjalani  pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurangdari 9 (sembilan) bulan. Dalam menentukan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waku pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu  tahun.  Jika  terpidana  ada  dalam  tahanan  yang  sah,  maka  waktu  itu  tidak termasukmasa  percobaan.  Pelepasan  bersyarat  diberikan  dengan  syarat  umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya. 43 Bimbingan  terhadap  narapidana  yang  diberi  pembebasan  bersyarat yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Bapas.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 44
Narapidana  yang  telah  menjalani  2/3  (dua  pertiga)  masa  pidana  sekurang- kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan. Bagi narapidana cuti menjelang  bebas  berakhir  tepat  pada  saat  bersamaan  dengan  hari  bebas  yang sesungguhnya.  Izin  cuti  menjelang  bebas  diberikan  oleh  Kanwil  Kementerian Hukum dan HAM setempat atas usul dari Kepala Lapas. Pembimbingan narapidana pada waktu cuti menjelang bebas dilakukan oleh petugas Bapas.
m. Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku; 45
Hak-hak lain disini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak  politik  bagi  narapidana  adalah  hak  untuk  menjadi  anggota  parpol  sesuai aspirasinya. Hak memilih adalah hak narapidana untuk menggunakan hak pilihnya dalam  pemilu  sesuai  dengan  peraturan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Hak keperdataan meliputi surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-
42 Lihat Pasal 43-48 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
43 Lihat Pasal 15 dan Pasal 15a ayat (1) dan (2) KUHP.
44 Lihat Pasal 49-50 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
45 Lihat Pasal 51-53 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
sahabatnya  serta  izin  keluar  Lapas  dalam  hal-hal  luar  biasa.  Izin  keluar  Lapas diberikan oleh Kepala Lapas.
Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  merupakan  salah  satu  lembaga pembinaan bagi anak di Pekanbaru. Beberapa Program Pelatihan dan Pembinaan yang dimiliki  oleh  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Pekanbaru  adalah  sebagai berikut:
a. Pendidikan formal dan non formal Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Pekanbaru dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (Paket A) yang bekerjasama dengak sekolah swasta, dan SMU (Paket C) yang  merupakan sekolah Swasta. Kepada  anak  pidana  untuk  mengasah  bakat  dan  keterampilan  agar  mereka mempunyai bekal setelah kembali ke dalam masyarakat diberikan pendidikan non formal Pelatihan bengkel, automotif, pelatihan cukur rambut, pertukangan, pertanian dan perkebunan.
b. Pembinaan  berupa  keagamaan  dan  konseling  Bertujuan  perbaikan  diri  dari anak pidana, ruangan yang terbuka bagi anak yang melakukan tindakan pidana yang memerlukan adanya perhatian lebih banyak sehingga pihak terkait harus mengakomodir  hal  tersebut.  Atau  diikuti  oleh  kegiatan  keagamaan  yang merupakan pembinaan wajib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.
c. Mewujudkan ramah  anak Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) seperti yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  yakni  lembaga Pemasyarakatan  anak  (LAPAS  Anak)  berubah  nama  Lembaga  Pembinaan Khusus  An  ak  (LPKA).  Pendekatan  terhadap  anak  lebih  menekankan  kepada ramah dan layak anak.
Perlakuan sistem terhadap ramah akan anak di aplikasikan seperti pendampingan, pengenalan terhadap diri sendiri dan lingkungannya, program berupa pembinaan, dan pengasuhan terhadap pemasyarakatan hingga mempersiapkan ke reintegrasi sosial anak. pengasuhan  pemasyarakatan  dapat  dilakukan  pada  saat  anak  mulai  ditempatkan  di lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Pembinaan  yang  diberikan  tersebut  sudah dirasakan oleh anak-anak di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, tetapi masih  ada  beberapa  sarana  dan/atau  prasarana  yang  kurang  memadai  dari  lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

## PENUTUP
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh penulis antara lain:
1. Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  Pekanbaru  BerdasarkanUndang-Undang  Republik  IndonesiaNomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa  pembinaan anak  pidana harus memiliki program yang harus dapat memanusiakan anak, mengasuh, membina, membimbing  anak  pidana.  Pembinaan  anak  pidana  harus  berorientasi  pada  nilai kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Para pihak yaitu negara, Pembina atau petugas, keluarga, dan masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia.
2. Akibat  Hukum  Implementasi  Kewajiban  Pembinaan  Terhadap  Pidana  Anak  Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru BerdasarkanUndang-Undang Republik IndonesiaNomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa
perlakuan  sistem  terhadap  ramah  akan  anak  di  aplikasikan  seperti  pendampingan, pengenalan terhadap diri sendiri dan lingkungannya, program berupa pembinaan, dan pengasuhan  terhadap  pemasyarakatan  hingga  mempersiapkan  ke  reintegrasi  sosial anak. pengasuhan pemasyarakatan dapat dilakukan pada saat anak mulai ditempatkan di  lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Pembinaan  yang  diberikan  tersebut sudah  dirasakan  oleh  anak-anak  di  lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) Pekanbaru,  tetapi  masih  ada  beberapa  sarana  dan/atau  prasarana  yang  kurang memadai dari lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

## Saran
Saran  yang  diberikan  oleh  penulis  setelah  melakukan  penelitian  antara  lain:  1) Seharusnya  pembinaan  anak  harus  terealisasi  karena  akan  berdampak  pada perkembangan anak, (2) Sebaiknya diperlukan pembinaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Buku
Barda Nawawi dan Muladi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung: Alumni. Djisman  Samosir,  1992. Fungsi  Pidana  Penjara  dalam  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia , Bandung: Bina Cipta Gatot Supramono, 2007. Hukum Acara Pengadilan Anak , Jakarta: Djambatan Harsono HS, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta: Djambatan John  Braithwaite,  2002. Restorative  Justice  &  Responsive  Regulation ,  New  York,  Oxford University Press, Inc,
Muladi, H. 2002. ak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan Untuk Di Hukum , Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  2003. Penelitian  Hukum  Normatif , Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: PT Raja Grafindo Soejono Dirdjosisworo, 1985. Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan , Bandung: Sinar Baru Yuyun Nurulaen, 2012. Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi , Bandung: Marja Kartini Kartono, 1992. Patologi Sosial , Jakarta: Rajawali Pers
Karya Ilmiah Achmad Surya, “ Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman ”, Tesis Tidak Diterbitkan, Program PascaSarjana, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012)
Afrizal, Dedy. "E-Government Service Review In Dumai City Indonesia." Jurnal Niara 13.1 (2020): 260-267.
Didik Setiawan, “ Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak-Hak Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan  Di  Rumah  Tahanan  Negara  Yogyakarta” ,  Skripsi  tidak diterbitkan,  Fakultas  Hukum,  (Yogyakarta:  Universitas  Widya  Mataram Yogyakarta, 2011)
Etti  Kusumawati, “Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Dan  Pembebasan  Bersyarat  Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul)” , Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Widya Mataram, 2012)
Nani  Wita  Sembiring, “Efektivitas  Pembinaan  Narapidana  Anak  Oleh  Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II- A Tanjung Gusta Medan” , (Sumatra Utara: Disertai Program Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas, 2009)