## MENAKAR “KADAR POLITIS” AISYIYAH

## Siti Ruhaini Dzuhayatin *)
*) Penulis adalah anggota dan direktur PSW UIN Sunan Kalijaga periode 2001-2007, dan anggota LPP Aisyiyah.
Abstract: after the fall out of New Order and entering reformation era, women’s conventional organization face a reality of contestation gender construct from all side, include NGO and other groups like Islam conservative group that want total separation of women and men domain. State cant become ‘patron’ to justify an idealized gender constructs. In this context, Aisyiyah have to option: first, still as organization that based on purely practical issues with the consequence labeled as ‘status quo’ and conservative organization. Second, Aisyiyah have to open itself to reality of social injustice than conserve ‘idealization of serene family’. Third, Aisyiyah have thrown away administrative routine that depleted much energy. Fourth, Aisyiyah have to respond to women strategic issues, nationally or internationally. Keywords: Aisyiyah, State, politic, women organization.

## A. POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI KESADARAN ZAMAN
Sepuluh tahun lalu, tepatnya pada tahun 1993 terbit satu buku yang cukup komprehensif membahas tentang  wanita  Islam  dalam  tekstual  dan  kontekstual.  Salah  satu  bab  dari  buku  tersebut  membahas tentang peran politik perempuan Islam dalam sejarah Indonesia. 1 Cakupan peran politik dideskripsikan sangat  luas  yang  mencakup  keseluruhan  respon  terhadap  situasi  yang  berkembang  pada  waktu  itu. Taufik Abdullah menegaskan bahwa munculnya organisasi wanita sepanjang sejarah bangsaan Indonesia merupakan  artikulasi  politis  perempuan  yang  digambarkan  sebagai  tindakan  sekaligus  diskursus intelektual.  Hal  itu  merupakan  reaksi  positif  terhadap  situasi  yang  berkembang  dan  merupakan  dan kesadaran yang dihayati dari kenyataan sosial dan pola perilaku. 2 Dengan demikian, politik merupakan kesadaran  yang  menggerakkan  tindakan,  termasuk  respon  dan  aktivitas  yang  dinamis  terhadap kesenjangan antara aspek-aspek idealistik dengan realitas profan dalam suatu konteks tertentu.
Kesadaran  merupakan  suatu  sikap  kritis  atau  keprihatinan terhadap  konsistensi  yang  ideal  dan profan  dalam  suatu  komunitas  kognitif  tertentu,  maka suatu  gerakan politis  selalu bersifat  kontekstual atau dalam bahasa Kuntowijoyo disebut suatu gerakan yang sadar konteks atau suatu kesadaran zaman. Kesadaran  ini  sangat  diperlukan  agar  dapat  memberikan  penilaian  yang  lebih  proporsional  terhadap eksistensi  suatu  organisasi  atau  gerakan  sosial  lain  ketika  dihadapkan  dengan  berbagai  isu  dalam perjalanan sejarahnya.
Di sisi lain, politik sebagai kesadaran zaman juga dapat memberikan masukan (input) kepada suatu komunitas  kognitif  tertentu  seperti  organisasi  wanita.  Dalam  organisasi  ini  perlu  menumbuhkan sikap kritis  dan  responsif  terhadap  perubahan  zaman  dengan  penghajatkan  perubahan  orientasi  dan  misi organisasi yang lebih kontekstual. Ketidaksadaran terhadap perubahan zaman sebagai keniscayaan akan memunculkan  ketegangan  antara  keabsahan  normatif  dan  ideologi  yang  dibagunnya  dengan  relevansi kebutuhan  strategis  kelompok  sasarannya.  Dalam  konteks  organisasi  wanita,  tantangan  yang  selalu dihadapi  adalah  relevansi  antara  visi  dan  misi  yang  menyejarah  dengan  dinamika  isu  strategis  dalam masyarakat yang terus berubah.

## B. JEJAK-JEJAK POLITIS AISYIYAH DALAM SEJARAH
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Aisiyah  merupakan  organisasi  wanita  pertama  di  kalangan  umat Islam, meski Muhammadiyah sebagai ‘patron’nya bukan merupakan organisasi Islam pertama karena se- belumnya  telah  berdiri  Sarekat  Dagang  Islam  yang  kemudian  berubah  menjadi  Sarekat  Islam.  Dalam berbagai  tulisan  seperti  tulisan  Alwi Syibab,  Muhammadiyah  termasuk  Aisyiyah  sebagai  lembaga otonom di  dalamnya  dikategorikan  sebagai organisasi  non-politis  dan bersifat  sosial. Kategori tersebut benar,  jika  pengertian  politik  dipahami  sebagai  aktivitas  struktural  antara  tuntutan  “self  determination” rakyat terhadap kekuasaan formal seperti Negara (kasus rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda,  GAM  terhadap  NKRI).  Namun  demikian,  yang  perlu  dipertanyakan  bahwa  bukankah Muhammadiyah  dan  Aisyiyah  juga  bergerak  dalam  rangka  mengubah struktur  budaya  yang  feodal, sinkretis,  stagnan,  dan  taklid  menjadi  budaya  yang  rasional,  egaliter  dan  modern?  Dalam  konteks  ini, definisi Taufik Abdullah barangkali lebih memadai untuk memposisikan Aisyiyah pada masa itu yaitu suatu gerakan politis.
Politik kebangsaan bukan satu-satunya pengontrol “kekuasaan” dalam suatu masyarakat karena ada “politik budaya” yang lebih substantif dalam menegakkan struktur relasi sosial. Pada saat Aisyiyah lahir, terdapat  polarisasi  kekuasaan  yaitu  kekuasaan  budaya  yang  berpusat  pada  Keraton  Mataram,  yang merupakan  simbiosis  antara  budaya  Jawa  Feodal  dan  Islam  yang  konservatif  dan  sinkretis,  dan kekuasaan  kolonial  yang  modern  dan  rasional.  Kelahiran  Muhammadiyah  dari  tangan  Kyai  Dahlan merupakan  buah  dari  idealisasinya  tentang  masyarakat  muslim  urban  modern  yang  ditopang  oleh landasan teologi yang rasional. Kyai Dahlan memandang bahwa modernisasi yang dikembangkan oleh pemerintah  kolonial  merupakan  suatu  keniscayaan  zaman  yang  perlu  direspon  untuk  memajukan masyarakat  muslim.  Modernisasi  membutuhkan  prasyarat  rasionalisme  yang  dihasilkan  dari  sistem pendidikan  modern  dan  dukungan  dari  keluarga  batih  yang  mandiri  (nuclear  family).  Muhammadiyah menjadikan kedua prasyarat tersebut sebagai misi organisatoris yang fundamental.
Aspek politis Aisyiyah pada waktu itu adalah misi mewujudkan idealisasi keluarga modern mandiri yang  menjadikan  hubungan  suami istri saling  melengkapi,  yang tercermin dari posisi  Muhammadiyah dan  Aisyiyah.  Misi  ini  merupakan  antitesis  dari  struktur  kekuasaan  Jawa  yang  feodalistik,  patriarkhis dan  misoginis,  yang  digambarkan  oleh  Kartini  sebagai  “neraka”  bagi  perempuan. 3 Konsep  keluarga mandiri yang komplementer merupakan suatu revolusi terhadap bentuk keluarga besar (extended family) yang poligamis, yang lazim terjadi di kalangan para ningrat dan kalangan pesantren sebagai basis Islam tradisional.
Konsep  keluarga  komplementer  dengan  mudah  dapat  diadaptasi  oleh  anggota  Aisyiyah  karena mereka pada umumnya adalah perempuan saudagar batik yang memiliki kemandirian ekonomi sebagai mbokmase. Soedarmono mensinyalir bahwa “mbokmase” memiliki peran sentral dalam industri batik dan mempengaruhi  status  keluarganya  dalam  masyarakat.  Hal  serupa  ditegaskan  oleh  Kuntowijoyo  yang menempatkan  mbokmase sebagai  sumber  penghormatan  sosial  bagi  suami  dan  anak-anaknya.  Hal  ini sangat berbeda dengan kondisi perempuan priyayi dan kalangan ningrat yang memandang rendah posisi istri  yang  dengan  mudah  diceraikan  dan  dibuang  tanpa  hak  untuk  mengasuh  anaknya.  Mbokmase memiliki wewenang yang cukup besar dalam keputusan keluarga dan urusan sosial. Adapun suami yang sering disebut sebagai mas nganten pada umumnya terlibat dalam masalah-masalah politis terkait dengan kebijakan  pemerintah  kolonial  tentang  hak-hak  sipil  pribumi.  Kewenangan  mbokmase dalam  bidang ekonomi  memberikan  status  sosial  yang  sepadan  dengan  keterlibatan  politik  laki-laki  sehingga  dapat memberikan  “modal  sosial”  bagi  keduanya  dalam  membangun  relasi  yang  komplementer  jika  tidak dapat dikatakan setara.
Di samping masalah kultural, Aisyiyah memiliki peran sentral dalam memprakarsai kongres wanita pertama  pada  tahun  1928  yang  pada  hari  itu  juga  ditetapkan  sebagai  Hari  Ibu.  Konggres  juga  me- nyepakati  beberapa  pelarangan  perkawinan  anak  dan  kawin  paksa,  perceraian  yang  lebih menguntungkan perempuan dan anak, hak sekolah, serta beasiswa untuk anak-anak perempuan miskin, perdagangan perempuan dan anak dan perempuan.
Aisyiyah, meski dalam praktiknya memiliki pandangan yang berbeda, terutama mengenai poligami, namun  sejarah  mencatat bahwa  Aisyiyah  tidak  pernah  mundur  dari  federasi  Persatuan  Perempuan Indonesia  (PPI)  yang  kemudian  berubah  menjadi  KOWANI  pada  masa  Orde  Baru. 4 Perbandingan substansi materi dari kongres pertama (1928), kedua (1935) dan ketiga (1941) mencerminkan pendulum politis ‘domestik-publik’ yang berkesinambungan. Pada kenyataannya hal ini cenderung ditiadakan oleh paradigma politik arus utama modern yang secara luas dikritik oleh kalangan feminis yang menegaskan “the personal is political”, bahwa pola hubungan pada tingkat pribadi adalah pola hubungan politis. 5 Dalam konteks perempuan, masalah politik berawal dari strategi memposisikan dirinya sendiri dalam jaringan kuasa budaya (dan agama), sosial dan negara.
Dalam  pandangan  Kuntowijoyo,  landasan  ideologis  Aisyiyah berkisar  pada  empat  hal,  yaitu:  (1) penegasan  kedudukan  perempuan  di  tengah  dunia  laki-laki,  (2)  penegasan  ruang  gerak  dan  hak-hak perempuan, (3) penegasan peranan wanita sebagai pembina keluarga, dan (4) penegasan peranan wanita dalam  pembangunan. 6 Kata  “penegasan”  merupakan  artikulasi  politik  dalam  yang  mencerminkan kehendak “memposisikan” diri dan sepadan dengan gerakan politik kebangsaan ataupun identitas sosial yang  lain. Dalam  penegasan  ruang  gerak dan  hak-hak  perempuan,  dapat  dikatakan  sebagai  organisasi yang  cukup  modern  dan  progresif  dengan  dukungannya  terhadap  pendidikan,  hak-hak  politik  seperti memiliki  dan  dipilih,  dan  peningkatan  kesehatan  dan  kemajuan  taraf  hidup  perempuan  sebanding dengan laki-laki.
Dapat  dikatakan  bahwa  misi  Aisyiyah  pada waktu  itu  sejalan  dengan  agenda  modernisasi  liberal pemerintah  kolonial  yang  memberikan  hak  pendidikan,  hak  persamaan  hak  politik  dan  hukum, kesehatan dan hak-hak sipil lainnya. Dalam masalah keluarga, Aisyiyah juga memandang bahwa bentuk keluarga  berjuasi-victorian yang  diperkenalkan  pemerintah  kolonial  merupakan  ‘tipe  ideal’  keluarga Muhammadiyah  dengan  ibu  sebagai  “sentral”-nya. 7 Hal  tersebut  tercermin  dalam  buku  pertama tuntunan Menjadi Isteri yang Berarti yang menggambarkan peran istri keluarga  perkotaan  masa kolonial dengan  peran  yang  “submisif”  dengan  ukuran  zaman  sekarang. 8 Gambaran  istri  yang  berarti, sesungguhnya,  tidak  jauh  berbeda  dengan  idealisasi  istri  yang  dibentuk  oleh  kalangan  gereja  yang memadukan  kepentingan  ekonomis kolonial dan pengabdian budaya feodal (priyayi dan ningrat) yang digambarkan  oleh  Kumari  Jayewardena  sebagai  istri  yang  submisif  dan  mengabdi  pada  para  suami yang—pada masa kolonial—banyak berpindah agama Kristen. Ada dua kepentingan dalam menciptakan “ikon”  istri  yaitu  dari  sudut  birokrasi  yang  memandang  istri  sebagai  pendukung  karier  suami  sebagai pegawai  kolonial  pribumi  dan  kepentingan  gereja  agar  para  istri  dapat  menjaga  rumah  tangga  tetap hangat dan nyaman agar suami dan anak-anak yang baru masuk Kristen tidak kembali pada ajaran lain (Islam dan Hindu). 9
Aisyah,  istri  Rasulullah,  digunakan  sebagai  ikon  kemajuan  perempuan  yang  berilmu  dan berpendidikan. Begitu kuatnya aspek pendidikan dalam misi Aisyiyah sehingga citra dan peran sentral mbokmase  dan  saudagar  yang  mandiri  secara  ekonomi  dan  mitra  suami  yang  seimbang  menjadi tersisihkan. Ketersingkiran citra mbokmase yang lebih dekat dengan citra “Khodijah” merupakan imbas
dari  dominasi  wacana  perempuan  kolonial  dan  wacana  feminis  pada  masa  itu  yang  belum  memiliki gambaran peran ekonomis sekuat para mbokmase pada waktu itu.
Boleh dikatakan bahwa dominasi wacana feminis Barat pada waktu itu telah menyingkirkan peran dan potensi ekonomi perempuan pribumi yang menjadi “cultural capital” dalam relasi sosialnya. Padahal, potensi dan  peran  ekonomi  inilah  yang  diperjuangkan  oleh  kalangan  feminis  Barat  gelombang  kedua untuk menjadi “daya tawar” perempuan dalam mengatasi kesewenangan laki-laki pada sektor domestik. Artinya,  para  mbokmase dan  perempuan  pribumi  lainnya  justru  satu  aspek  lebih  maju  dari  kalangan feminis pada waktu itu.
Namun  demikian,  Konggres  Perempuan  Pertama  mencatat  posisi  Aisyiyah  yang  berseberangan dengan organisasi perempuan nasionalis dan beberapa organisasi perempuan Islam seperti JIBDA dari Sayap Jong Islaminten dan Sarekat Islam, dan Natdstoel Fataat dari organisasi dalam perkawinan seperti masalah  poligami  dan  perluasan  hak  perempuan  dalam  perkawinan  seperti  masalah  “talak”.  Kedua organisasi perempuan Islam di atas mendukung pelarangan poligami dan memberikan hak talak dalam undang-undang  perkawinan,  sedangkan  Aisyiyah  bersama  organisasi  perempuan  Islam  lain menetangnya.  Inilah  sesungguhnya  yang  menjadi  “ganjalan”  ketika  memposisikan  Aisyiyah  dalam kategori  organisasi  perempuan  modern  dalam  konteks  the  personal  is  political. Tampaknya,  pandangan tersebut  masih  berlanjut  sampai  pada  tahun  60-an  – 70-an  ketika  terjadi  perdebatan  tentang  poligami dalam draft UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Namun, Aisyiyah tidak sendirian karena Muslimat NU pada waktu itu bersatu dengan Aisyiyah sebagai penentang pelarangan poligami. Kecenderungan yang berbeda terjadi pada saat terjadi polemik Counter Legal Draft terhadap Kompilasi Hukum Islam di mana beberapa aktivis Muslimat NU, seperti Nuriyah Wahid, Musdah Mulia dan Maria Ulfah secara eksplisit sepakat dengan Counter Legal Draft untuk melarang poligami karena mudlarat yang ditimbulkan untuk perempuan  dan  anak-anak.  Kejadian  ini  tidak  terdengar  secara  publik  karena  kalangan  Aisyiyah menyuarakan pendapat serupa dalam polemik tersebut.
Masa  menjelang  dan  setelah  kemerdekaan  tidak  terdapat  catatan  yang  substantif  tentang  kiprah Aisyiyah kecuali ketertibannya dalam PPI dan KOWANI dalam memperjuangkan Maria Ulfah dan S.K Trimurti dalam parlemen dan kabinet. Sikap Aisyiyah terhadap Keputusan Negara No. 19 tahun 1952 menyangkut  poligami  tidak  berubah  dan  tidak  turut  serta  dalam  demontrasi  menentang  “pemborosan uang negara untuk membiayai poligami”. 10
Pada  tahun  1974,  Aisyiyah  memprakarsai  penerbitan  buku  Adabul  Mar’ah  fil  Islam dan  tidak  ada keterangan alasan harus menggunakan bahasa Arab. Buku ini disusun agak sistematik dan komprehensif, yang dimaksudkan  untuk merespon kecenderungan umum perempuan  Indonesia memasuki  perguruan tinggi, memasuki partai politik dan pemerintahan, menjadi pegawai, guru dan profesi lainnya. Dapat di- katakan bahwa buku ini cukup memadai untuk menjadi pedoman perempuan modern pada waktu itu. Buku ini bahkan lebih maju dari realitas perempuan pada waktu itu yang membolehkan mereka menjadi pemimpin  seperti  hakim  dan  pemimpin  politik  seperti  hakim  dan  pemimpin  politik  sebelum  presiden perempuan  diwacanakan.  Hal  ini  sebagaimana  telah  dibicarakan  sebelumnya  bahwa  gerak  Aisyiyah pada  dasarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  semangat  zamannya.  Buku  Adabul  Mar’ah  fil  Islam sesungguhnya merupakan respon positif terhadap wacana dominan negara yang pada waktu itu dipegang oleh Orde Baru dan didukung oleh Bank Dunia.
Wacana tersebut adalah upaya mendorong partisipasi perempuan dalam pembagian dengan jargon “peran ganda wanita” di bawah arahan Menteri Urusan Wanita. Penguatan peran publik dan ekonomis merupakan wacana global yang dimotori oleh feminis liberal gelombang kedua yang mengelola program
perempuan  Bank  Dunia,  yang  memungkinkan  perempuan  untuk  dapat menjadi  mitra  setara  dalam keluarga  dan  terhindar  dari  segala  bentuk  diskriminasi  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Respon terhadap feminis liberal gelombang kedua dapat dikatakan bahwa memungut “mutiara yang terbuang” pada masa kolonial, yaitu kekuatan ekonomi perempuan yang sesungguhnya berakar sangat kuat dalam tradisi saudagar basis Muhammadiyah.
Dinamika  wacana  perempuan  arus  utama  kembali  berpengaruh  pada  misi  Aisyiyah  pada pertengahan rezim Orde Baru. Tuntunan Keluarga Sakinah diluncurkan seiring dengan dicanangkannya Panca  Tugas  Wanita  dalam  GBHN  1984  yang  ditengarai  sebagai  upaya  “depolitisasi”  gerakan perempuan  pasca  GERWANI.  Depolitisasi  dan  domestifikasi  perempuan  dalam  Dharma  Wanita  dan PKK  sangat  mendukung  “status  quo”  rezim  Orde  Baru  sehingga  dapat  berkuasa  selama  30  tahun. Depolitisasi  dan  deomestifikasi  tersebut  sangat  tercermin  dalam  tuntunan  Menuju  Keluarga  Sakinah yang  berkisar  pada  hubungan  suami-istri,  orangtua  dan  anak  dan  upaya  rumah  tangga  ideal  harus diwujudkan. Kooptasi politik Orde Baru sangat terasa dalam proses penerbitan buku ini yang merupakan bagian dari kerjasama antara BKKBN dan organisasi wanita, termasuk Muhammadiyah dan NU dalam menyukseskan  NKKBS.  Jika  Muhammadiyah  memiliki  Tuntunan  Menuju  Keluarga  Sakinah,  NU menyusun “Pedoman Keluarga Maslahah”. Berdasarkan hubungan yang sangat erat antara Orde Baru dan Muhammadiyah, di mana banyak kader-kadernya dalam posisi-posisi strategis pemerintahan Orde Baru,  maka  istilah  “Keluarga  Sakinah”  menjadi  arus  utama  dan  digunakan  secara  resmi  oleh  Depar- temen Agama.
Kuntowijoyo tidak melihat faktor Orde Baru sebagai determinan dalam penerbitan buku tersebut. Ia lebih  melihat  bahwa  ideologi  ‘keluarga  batih’  perkotaan  (borgoise  nuclear  family)  yang  dulu  merupakan bentuk  keluarga  ideal  secara  global  (di  Barat  sekalipun)  kini  mulai  dipermasalahkan.  Pendidikan  dan kontribusi ekonomi perempuan yang mengajarkan hubungan suami istri yang lebih seimbang dan lebih adil  telah banyak menimbulkan  krisis  keluarga yang pada  umumnya  dibangun  dalam  ideologi budaya patriarkhi. Penerbitan buku di atas didorong oleh etos mempertahankan “keluarga bahagia yang dicita- citakan” sejak awal oleh kelas menengah kota di tengah-tengah perubahan. Yang menarik adalah kritik Kuntowijoyo  terhadap buku  ini dengan  mempertanyakan apakah  Muhammadiyah  tahu  sungguh  akan basis  sosialnya  termasuk  mobilitas  vertikal  dan  horisontal  anggota-anggotanya,  atau  buku  ini  disusun secara “tidak sadar” konteks karena memang lebih mengedepankan  ideologi  kelas menengah daripada kebanyakan keluarga di Indonesia. 11
Pembentukan  Qoriyah  Toyyibah  juga  cukup  ironis  karena  pada  awalnya  Muhammadiyah  dan Aisyiyah berdiri atas topangan kemandirian ekonomi perempuan yang kuat. Di samping kecenderungan elitis  kolonial  yang  melihat  pendidikan  sebagai  barometer  kemajuan  perempuan,  tersingkirnya  para mbokmase dan  perempuan  saudagar  dari  arus  utama  kepengurusan  Aisyiyah  juga  disebabkan  oleh robohnya  entrepreneurship kaum  santri  seiring  dengan  hancurnya  industri  batik,  emas,  dan  perak. Keberpihakan Orde Baru terhadap kapitalisme dan pemodal besar yang pada umumnya kalangan Cina atau  Tionghoa.  Hajriyanto  Thohari  mencatat  bahwa  robohnya  entrepreneur  santri  kota  membawa implikasi  yang  cukup  substantif  pada  gerakan  Islam.  Dinamika  gerakan  Islam berjalan  paralel  dengan dinamika ekonomi santri. Hancurnya ekonomi santri (kota) menghilangkan peran vital organisasi Islam seperti  wayang  kehilangan  gapitnya. 12 Selanjutnya,  muncul  orientasi  ‘priyayinisasi’  di  kalangan Muhammadiyah.  Hancurnya  basis  ekonomi  santri  memunculkan  arah  baru  orientasi  hidup  generasi Islam kota yaitu mendapatkan pendidikan tinggi dan menjadi pegawai negeri sipil (birokrat, guru, dosen, dan  lain-lain).  Kultur  priyayi  yang  kental  dalam  birokrrasi  pegawai  negeri  turut  serta  mempengaruhi
pengelolaan  organisasi  yang  birokratis  dan  kaku.  Hancurnya  industri  batik,  emas  dan  perak  yang didominasi  mbokmase secara  signifikan  melenyapkan  “cultural  capital”  perempuan  di  Muhammadiyah. Mampukah  Qoriyah  Thoyibah  dapat  mengembalikan  para  mbokmase?  Ataukah  hanya  sekadar perpanjangan dari kebijakan pemberdayaan perempuan Orde Baru yang aksesoris belaka?

## C. QUO VADIS AISYIYAH?: GERAKAN STRATEGIS ATAU GERAKAN SUBSTANTIF?
Di  samping  dihadapkan  oleh  “dakwaan”  kooptasi  Orde  Baru,  Aisyiyah  juga  dihadapkan  pada pergeseran  wacana  perempuan  global  yang  dimotori  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pasca Perang Dunia II. Namun demikian, wacana perempuan global ini tidak bersifat monolitik, tetapi masing- masing berupaya mempengaruhi kebijakan lembaga-lembaga PBB, termasuk Bank Dunia dan IMF. Ada kalanya  mereka  berbeda  dan  ada  kalanya  mereka  bersatu  atau  saling  menguatkan.  Pada  umumnya, wacana perempuan global terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu feminis liberal dan buku feminis sosialis dan  radikal.  Feminis  liberal  berusaha  memperjuangkan  kesetaraan  pada  akses  pendidikan,  partisipasi publik  dan  politik  serta  kekuatan  ekonomi.  Tindakan  ini  tidak  seperti  yang  banyak  “ditakuti”  bahwa feminis radikal adalah para lesbian dan para pembenci laki-laki. Feminis  radikal adalah  suatu gerakan perempuan  yang  berusaha  memperjuangkan  kesetaraan  pada  akar  ideologinya  seperti  akar  bahasa, landasan-landasan  nilai  dan  norma  budaya,  pemahaman  agama  yang  menopang  budaya  yang  tidak setara.  Kalangan  inilah  yang  secara  kritis  menelaah  ketidaksetaraan  yang  disebabkan  oleh  ideologi budaya  patriarkhi  dan,  dalam  kadar  tertentu,  budaya  matriarkhi.  Dengan  adanya  kejumbuhannya dengan salah satu fraksinya yaitu gerakan hak-hak lesbianisme, maka kalangan feminis ini memisahkan diri dan membangun wacana feminis kultural yang banyak mengintrodusir wacana “kesetaraan gender” yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan.
Yang  relevan  dalam  pembahasan  ini  adalah  kategorisasi  gerakan  perempuan  yang  dipetakan  oleh kalangan feminis kultural yang dominan di lembaga-lembaga PBB pada dua dasawarsa terakhir setelah Konferensi Perempuan Dunia di Beijing pada 1995. Pijakan gerakan tersebut adalah dari sudut pandang kebutuhan gender praktis dan yang strategis (gender practical & strategical needs). 13 Gerakan yang diarahkan pada  kebutuhan  gender  praktis  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  laki-laki  dan  perempuan  sesuai dengan  peran-peran  kulturalnya.  Dalam  hal  ini,  upaya-upaya  yang  dilakukan  adalah  upaya mengakomodasi peran gender kultural seperti penyediakan penitipan anak bagi perempuan bekerja, cuti haid dan melahirkan, jam kerja yang disesuaikan dengan pekerjaan rumah tangga, pelayanan kesehatan perempuan,  dan  penguatan  ekonomi  perempuan.  Pada  dasarnya,  lembaga  yang  bergerak  pada  aspek gender praktis memandang bahwa posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu “rumah tangga” adalah fungsional jika tidak dikatakan sebagai peran kodrati. Mereka tidak mengkritisi apa dan darimana konsep tersebut berakar?
Aktivitas atau gerakan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gender strategis meliputi analisis kritis  terhadap  peran  dan  posisi  perempuan  dalam  suatu  konteks  “relasi  kuasa”  (power  relation),  mem- pertanyakan  landasan-landasan  nilai  dan  norma,  siapa  yang  diuntungkan  dari  segi  sosial,  politik,  dan ekonomi atau pun personal. Lembaga-lembaga itu mempertahankan nilai dan norma tersebut. Salah satu temuan monumental dari kelompok ini adalah keyakinan bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin yang  bersifat  biologis.  Gender  adalah  konstruksi  sosial  yang  diperlukan  bagi  laki-laki  dan  perempuan untuk survive dalam konteks tertentu. Oleh sebab itu, peran dan status gender hanya relevan dengan suatu konteks  tertentu,  tidak  bersifat  menetap  dan  universal.  Gender  bersifat  lokal,  berubah  sesuai  dengan
perubahan sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi relasi sosial. Membakukan peran dan status gender pada “kurun waktu  tertentu” dapat menimbulkan masalah dan ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, peran gender yang dibakukan oleh Orde Baru dalam Panca Tugas Wanita pada tahun  1984  dapat  merugikan  perempuan  bekerja,  terutama  di  kalangan  masyarakat  kecil  di  mana perempuan  bekerja  sebagai  keharusan.  Akibatnya,  perempuan  menanggung  beban  berlebihan  dan mengalami kerentanan dari segi kesehatan dan sosial.
Gerakan  gender  strategis  mengupayakan  perubahan  kultural  dan  politik  negara  untuk  mendorong laki-laki dan perempuan menegosiasikan peran gender mereka sesuai dengan kebutuhan zamannya tanpa dibebani  oleh  berbagai  stigma  dan  stereotip.  Gender  strategis  menghendaki  kerjasama  yang  imbang antara laki-laki dan perempuan sebagai partner yang setara dalam pengelolaan rumah tangga, partisipasi publik, politik, negara dan ekonomi. Mereka mendorong terjadinya perubahan nilai dan norma budaya (termasuk  pemahaman  agama)  yang  lebih  setara  dan  adil.  Gender  strategis  mengupayakan  affirmative action dalam  manajemen  publik  dan  birokrasi  yang  responsif  berdasarkan  meritokrasi  dan mengesampingkan stereotipi gender. Mereka melakukan lobi politik terhadap perubahan undang-undang dan  kebijakan  negara  yang  lebih  adil  gender  seperti  kuota  UU  No.  7  Tahun  1984  tentang  UU  Anti Diskriminasi  terhadap  Perempuan,  30%  perempuan  dalam  politik  dan  jabatan  publik,  isu  kekerasan terhadap perempuan dan UU P KDRT, UU Anti Trafficking, dan lain-lain.
Pemenuhan  kebutuhan  gender  praktis  seringkali  disebut  sebagai  pemenuhan  hak  substantif  yang dilaksanakan  dengan  cara  memberdayakan.  Adapun  pemenuhan  kebutuhan  strategis  disebut  dengan pemenuhan hak strategis yang dilakukan dengan cara advokatif (strategic-advocative issues).
Dalam telaah terhadap organisasi perempuan terdapat kategorisasi yang bersifat dualistik, terutama pada  masa  Orde  Baru.  Munculnya  organisasi-organisasi  atau  lembaga-lembaga  advokasi  yang  sering disebut  LSM  telah  memecah  organisasi  perempuan  yang  tergabung  dalam  KOWANI.  Terdapat kecurigaan  dari  masing-masing  organisasi  kelompok  KOWANI  yang  sering  disebut  organisasi konvensional  dan  LSM  perempuan. 14 Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  adanya  “jarak”  antara LSM  dan  organisasi  perempuan  konvensional.  Pertama, kooptasi  Orde  Baru  terhadap  KOWANI memperpanjang rivalisme antara negara dan civil society yang dimotori oleh kalangan LSM. Dalam isu perempuan,  organisasi  konvensional  seperti  Aisyiyah  lebih  merasa  “nyaman”  berada  pada  lingkar konstruksi gender negara  (Orde Baru)  daripada bergeser  menjadi wacana  gender  global yang  strategis, yang  merupakan  landasan  advokasi  LSM  perempuan.  Pada  umumnya,  kalangan  LSM  “menuduh” organisasi perempuan konvensional sebagai konservatif dan melanggengkan ideologi gender patriarkhis. Kedua, kecurigaan  terhadap  LSM  perempuan  karena  membangun  jaringan isu  dan  dukungan  finansial dari  lembaga-lembaga  internasional,  baik  yang  bernaung  dengan  PBB  dan  lembaga  donor  mandiri. Dalam  kasus  ini,  organisasi  konvensional  ‘menuduh’  LSM  perempuan  sebagai  kepanjangan  tangan feminis Barat. Ketiga, independensi LSM perempuan yang plural dan netral dari kepentingan golongan, bahkan  dari  “patron”  organisasi  laki-laki  (Muhammadiyah,  NU,  Persis,  dan  lain-lain)  seringkali “dipandang” sebagai ancaman eksklusitas identitas kelompok.
Pada  masa  reformasi  dan  runtuhnya  Orde  Baru,  organisasi  perempuan  konvensional  dihadapkan pada  realitas  kontestasi  konstruksi  gender  dari  berbagai  pihak,  termasuk  LSM  ataupun  kelompok  lain seperti  kelompok  konservatif  Islam  yang  menginginkan  pemisahan  secara  keseluruhan  ranah  laki-laki dan  perempuan.  Negara  tidak  lagi  dapat  dijadikan  sebagai  “patron”  untuk  mengabsahkan  suatu konstruksi gender yang diidealkan.
Dalam hal ini, Aisyiyah berada dalam dua pilihan yaitu, pertama, bertahan menjadi organisasi yang bertumpu pada isu-isu praktis semata dengan konsekuensi dicap sebagai organisasi “status quo” dan kon- servatif. Kedua, Aisyiyah harus seperti himbauan Tri Hastuti, membuka diri terhadap ketidakadilan yang ada  dalam  masyarakat  daripada  mengkonservasi  “idealisasi  keluarga  sakinah”.  Ketiga,  Aisyiyah  harus keluar  dari  rutinitas  administratif  yang  memang  banyak  menyita  energi  sebagai  organisasi  besar. Keempat, Aisyiyah  harus  merespon  isu-isu  strategis  perempuan,  baik  nasional  maupun  internasional. Secara nasional, Akan tetapi, yang pastinya Aisyiyah harus kritis terhadap kebijakan negara yang pro- pasar  bebas  yang  menyengsarakan  buruh  perempuan.  Aisyiyah  harus  merespon  secara  proporsional peningkatan  perempuan  yang  positif  HIV/AIDS,  trafficiking,  TKW.  Senada  dengan  Triu  Hastuti, Aisyiyah  harus  menumbuhkan  “semangat  dan  inspirasi  untuk  berdialog  dan  berjejaring  dengan kelompok  lain,  dan  bukan  menutup  diri  dan  menghakimi.  Sikap  ini  dapat  membuka  ruang-ruang komunikatif dan kritis untuk bersama-sama membangun masyarakat sipil yang kuat”. 15
Organisasi  yang  idealnya  saat  ini  adalah  organisasi  yang  mampu  mengkombinasikan  dua  arah gerakan tersebut. Di samping memenuhi kebutuhan praktis, Aisyiyah juga terlibat dalam advokasi isu-isu strategis. Kerjasama antara organisasi massa dan LSM perlu dirintis agar terjadi sinergi antara advokasi isu-isu strategis pada tingkat kebijakan dan implementasi substantif pada tingkat masyarakat. Organisasi Massa  dapat  bersinergi  dengan  LSM  yang  memiliki  kekuatan  advokatif  dalam  merumuskan  isu-isu strategis dan LSM dapat menggalang dukungan dari organisasi massa dalam implementasi program pada basisnya.

## ENDNOTE
1 Lies  Marcoes-Natsir  dan  Johan  Hendrik  Meuleman, Wanita  Islam  Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: INIS, 1993).
2 Taufik  Abdullah,  “Kilasan  Sejarah  Pergerakan  Wanita  Islam  di  Indonesia”, dalam  Lies  Marcoes  et  al, Wanita  Islam  Indonesia  dalam  Kajian  Tekstual  dan Kontekstual, hal. 81.
3 Agnes Louise Symmers, Letters from a Javanese Princess (Hong Kong: Heinemann, 1964), hal. 42.
4 Susan  Blackburn,  “Kongres  Perempuan  Pertama:  Tinjauan  Ulang”  dalam Kongres  Perempuan  Pertama:  Tinjauan  Ulang (Jakarta:  Yayasan  Obor  dan  KITlV- Jakarta, 2007), hal. xxxviii-xxxix.
5 Liza Hadiz, “Partisipasi dan Kesetaraan: Politik Gender dalam Pembangunan”, dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 2004), hal. xi.
6 Kuntowijoyo, “Arah Pengembangan Organisasi Wanita ……..” dalam Wanita Islam Indonesia, hal. 131.
7 Ibid.
8 Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Majelis  Aisyiyah, Tuntunan  Mentjapai Isteri jang Berarti (Yogyakarta, 1939).
9 Kumari Jayawardana, Feminism and Nationalism in The Third World (London: Zed Book, TT) hal. 16. Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Role Expectation and Aspirations
of  Indonesian  Women  in  Socio-Political  and  Religious  Contexts”  dalam, Women  in Indonesian Society: Access, Empowerment and Opportunity, Atho Mudzhar, et al (Ed.) (Yogyakarta: Suka Press), hal. 179-180.
10 Tri Hastuti Nur Rochmah, “Refleksi Gerakan Perempuan di Muhammadiyah”, Revitalisasi Muhammadiyah, Inovasi, edisi khusus, 2005, hal. 46-47.
11 Kuntowijoyo, hal. 133. 12 Hajriyanto  Thohari,  “Robohnya  Enterpreneur  Santri  Kita”, Spirit  Ekonomi Santri dalam Gatra, Edisi khusus 2006, hal. 24-25.
13 Oxfam, Gender Manual Guide (Manchester: Oxfam, 2001).
14 Diskusi  tentang  ketegangan  Organisasi  perempuan  konvensional  seperti Aisyiyah dan  Muslimat dapat  dibaca dalam  buku Nelly van Dorn-Harder, Women Shaping Islam: Reading the Qur’an in Indonesia (Chicago: University of Illinois Press, 2006).
15 Tri  Hastuti  Nur  Rochmah, Refleksi  Gerakan  Perempuan  di  Muhammadiyah, Inovasi, (TP: 2005), hal. 49.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Taufik.  TT. “Kilasan  Sejarah  Pergerakan  Wanita  Islam  di  Indonesia”,  dalam  Lies Marcoes et al. Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual. Jakarta: INIS. Blackburn,  Susan.  2007.  “Kongres  Perempuan  Pertama:  Tinjauan  Ulang”  dalam Konggres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang. Jakarta: Yayasan Obor dan KITlV-Jakarta.
Dorn-Harder, Nelly van. 2006. Women Shaping Islam: Reading the Qur’an in Indonesia. Chicago: University of Illinois Press.
Dzuhayatin, Siti Ruhaini. TT. “Role Expectation and Aspirations of Indonesian Women in Socio- Political and Religious Contexts” dalam, Women in Indonesian Society: Access, Empowerment and Opportunity, Atho Mudzhar, et al. (Ed.), Yogyakarta: Suka Press.
Hadiz, Liza. 2004. “Partisipasi dan Kesetaraan: Politik Gender dalam Pembangunan”, dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Jayawardana, Kumari. Feminism and Nationalism in The Third World. London: Zed Book. Kuntowijoyo. TT. “Arah Pengembangan Organisasi Wanita ……..” dalam Wanita Islam Indonesia . Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Majelis  Aisyiyah.  1939. Tuntunan  Mentjapai  Isteri  jang Berarti. Yogyakarta: TP.
Natsir, Lies Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman. 1993. Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual. Jakarta: INIS.
Oxfam. 2001. Gender Manual Guide. Manchester: Oxfam.
Rochmah,  Tri  Hastuti  Nur.  2005.  “Refleksi  Gerakan  Perempuan  di  Muhammadiyah”,
Revitalisasi Muhammadiyah, Inovasi, edisi khusus. Symmers, Agnes Louise. 1964. Letters from a Javanese Princess . Hong Kong: Heinemann.
Thohari, Hajriyanto. 2006. “Robohnya Enterpreneur Santri Kita”, Spirit Ekonomi Santri dalam Gatra, Edisi khusus.