Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN
Pebri Anwar 1* , Ari Widiarti 2 1,2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia pebrianwar@gmail.com, ariwidiarti@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 28 Juni 2024

## Abstract
The existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power. Article 24 subsection (3) of  the  constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  1945  and  the  law  number  48/2009  about judicial  power  admitting  quasi  yudicial  institutionshas  judicial  powers.  The  purpose  of establshing  BPSK  is  to  protec  consumer  and  producer  by  designing  consumer  protection system that contain legal certainty. The problems that the decision of BPSK has characteristic final and binding however it can be carried out to the district court and the decision cannot be executed  directly  or  realized.  For  maximalize  exercising  of  the  quasi-judicial  institutions  are needed  legal  policy  for  supporting  functional-constitusional  relations  between  BPSK  and Supreme Court as top judicial power organization.
Keywords: Judicial Power, Quasi Judicial, Consumer’s Protection, and Dispute Resolution .
* Alamat korespondensi: Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten Alamat Institusi : Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten E-mail Korespondensi : pebrianwar@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan aktivitas ekonomi nasional, yang menghasilkan diversifikasi produk barang dan jasa yang beredar di tengah-tengah masyarakat telah melahirkan berbagai sengketa sosial kepentingan antara  pelaku  usaha  via  a  vis  dengan  konsumen.  Aktivitas  ekonomi  sebagai  fakta  sosial  pada    satu pihak  sangat  bermanfaat  bagi  kepentingan  konsumen  karena  kebutuhan  akan  barang  dan  jasa  yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa. Tetapi fenomena tersebut juga melahirkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi  tidak  seimbang.  Posisi  konsumen  cenderung  dijadikan  obyek  aktivitas  bisnis  dari      pelaku usaha  untuk  meraup  keuntungan  sebesar-besarnya  melalui  berbagai  komodifikasi  komoditas  dan penerapan  perjanjian  standar  yang  merugikan  konsumen.  Kerugian  konsumen  setidaknya  dapat diklasifikasian kedalam dua bentuk   yaitu: pertama, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha  yang  memang  secara  tidak  bertanggung  jawab  merugikan  konsumen;  kedua,  kerugian konsumen  yang  terjadi  karena  tindakan  melawan  hukum  yang  dilakukan  pelaku  usaha  sehingga konsumen  dirugikan  baik  materil  maupun  non-materil.  Salah  satu  faktor  yang  menjadi  kelemahan konsumen  adalah  kesadaran  hukum  akan  hak-haknya  dan  kepastian  hukum  yang  inkonsisten.  Oleh karena  itu  kehadiran  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen, untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen dan memastikan legalitas hukum.
Penyelesaian  sengketa  dalam  mendapatkan  hak-hak  konsumen  diatur  pada  Pasal  45  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  yang  menyebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  dapat  ditempuh melalui  pengadilan  atau  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dapat  ditempuh  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) yang tugas dan wewenangnya antara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang  melanggar  larangan-larangan  tertentu  yang  dikenakan  bagi  pelaku  usaha.  Permasalahannya adalah  eksistensi  lembaga  BPSK  dan  putusannya  yang  bersifat  final  dan  mengikat  masih  dapat dilakukan  upaya  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  dan  putusan  tersebut  tidak  dapat  langsung dieksekusi.
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  adalah  suatu  lembaga  yang  dibuat  oleh  pemerintah guna  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Lembaga  ini sifatnya  win-win  solution  dengan  melakukan  cara  mediasi,  konsolidiasi  dan  arbitrase  antara  pihak yang  bersengkata.  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  merupakan  suatu  Badan/Lembaga independent,  badan  publik  yang  mempunyai  tugas  dan  wewenang  antara  lain  melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ( Zia, dkk, 2022) . Padahal,  amandemen  Undang-undang  Dasar  1945,  telah  memperoleh  buah  reformasi  dalam penyelengaraan  negara,  melahirkan  berbagai  lembaga  negara  utama  dan  negara  pendukung penyelanggaraan  pemerintahan.  Pada  area  yudikatif,  misalnya  melahirkan  Mahkamah  Konstitusi  di samping  Mahkamah  Agung  dan  lahir  pula  Komisi  Yudisial  sebagai  supporting  organ  yang  akan mendukung  urusan  yudisial.  Selain  lembaga-lembaga  tersebut,  hasil  amandemen  memunculkan lembaga-lembaga semi judisial, yang keberadaannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang- Undang  Dasar  1945,  tetapi  dibentuk  melalui  undang-undang,  misalnya  Badan  Perlindungan Konsumen,  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Lembaga  ini  memiliki  fungsi  dan kewenangan  layaknya  pengadilan,  karena  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  sampai  dengan memutus  perkara  sengketa  konsumen,  dan  putusannya  memiliki  kekuatan  sebagaimana  putusan pengadilan.
Eksistensi lembaga BPSK tersebut menimbulkan berbagai perdebatan konseptual yang serius. Indonesia  sebagai  negara  hukum,  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  maka  kekuasaan kehakiman  secara  teoritis  hanya  dapat  dimiliki  oleh  lembaga-lembaga  negara  yang  secara konstitusional  diakui  dalam  UUD  1945  yaitu  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Akan tetapi,  progresivitas  kehidupan  hukum  yang  sedemikian  kompleks  akibat  pengaruh  globalisasi  dan demokratisasi, melahirkan ide dan praktek bahwa urusan hukum, tidak lagi hanya dapat diselesaikan oleh sebuah lembaga yang bersifat general, tetapi dibutuhkan keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah  hukum  dengan  lembaga  atau  badan  khusus.  Hal  inilah  yang  menjadi  anti-tesis,  adanya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lembaga  BPSK  yang  sebenarnya  tidak  masuk  dalam  lingkup  kekuasaan  kehakiman,  tetapi menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) dapat  dikatakan  belum  efektif.  Hal  tersebut  terlihat  dari  banyaknya  para  pihak  yang  tidak  sepakat dengan putusan BPSK. Kendala BPSK dalam menyelesaiakan sengketa yaitu kendala kelembagaan, pendanaan,  SDM,  dan  rendahnya  kesadaran  hukum  perlindungan  konsumen  (Rimanda,  2019).  Sifat putusan BPSK yang final dan mengikat pada dasarnya tidak sesuai dengan makna final dan mengikat pada  suatu  putusan  lembaga  pengadilan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  status  dan  kedudukan  unit BPSK  dinilai  berdasarkan  persepsi  administratif  karena  hanya  memiliki  kewenangan  administratif sehingga  keputusan  tersebut  mengasumsikan  tidak  dapat  menjalankan  kapasitas  hukum  apapun (Effendi,  dkk,  2023).  Padahal  UUPK  memberikan  dua  pilihan  penyelesaian  sengketa  kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  yaitu  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  BPSK  atau melalui Pengadilan. BPSK memiliki kewenangan mengeluarkan suatu putusan yang sifat putusannya adalah  final  dan  mengikat.  Dari  hal  ini  kemudian  muncul  suatu  isu  hukum  apakah  putusan  BPSK yang  final  dan  mengikat  sama  artinya  dengan  final  dan  mengikat  pada  putusan  pengadilan  atau memiliki makna yang berbeda (Kristiyanto, 2018).
Kontradiksi  ini  merupakan  persoalan  serius,  karena  berkaitan  dengan  eksistensi  lembaga kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam konstitusi, dimana hanya ada dua lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. BPSK sebagai lembaga quasi yudisial menarik untuk dikaji keberadaanya dalam sistem kekusaan kehakiman di Indonesia. Lembaga yang  dilahirkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen adalah  lembaga  quasi  pengadilan,  memiliki  kewenangan  yang  super  power  karena  memiliki  tiga kewenangan sekaligus yaitu sebagai penyelidik, penuntut dan pemutus. Pada tataran praktek selama berdiri terdapat banyak putusan BPSK yang sangat fenomenal dan mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional.  Namun  sayang  putusan  BPSK  tidak  sekuat  kewenangannya,  karena  putusan  BPSK  tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena harus mendapatkan penguatan dari Pengailan Negeri jo. Mahkamah  Agung  untuk  mengeksekusi  putusan  tersebut.  Tulisan  ini  hendak  mengupas  bagaimana mengsinkronkan keberadaan lembaga quasi yudisial dalam kekuasaan sistem kehakiman di Indonesia juga  mengupas  pula  bagaimana  hubungan  Pengadilan  Negeri  (Mahkamah  Agung)  dalam  menilai putusan  BPSK  sehingga  terwujud  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Berdasarkan  permasalahan  yang telah dipaparkan maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana eksistensi BPSK berdasarkan hukum positif yang berlaku dan kepastian hukum putusan BPSK?

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  penelitian yuridis  normatif ,  yaitu  yaitu  metode  doctrinal (Purwati,  2020).  Untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif (Ibrahim,  (2006).  Selain  itu  untuk  menginventarisasi  hukum  positif,  menemukan  asas  dan  doktrin hukum,  singkronisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  melakukan  penelitian  dengan mengkaji  dan  menelaah  serta  menelusuri  berbagai  literature  yang  ada  (Irwansyah,  (2021).  Hukum yang dimaksud adalah regulasi terkait dengan tugas dan wewenang BPSK dalam menjalankan proses penyelesaian  sengketa  konsumen.  Dengan  pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah  segala  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  permasalahan  hukum yang  sedang  dikaji.  Aspek  empiris  dengan  pendekatan  kasus  dimaksudkan  untuk  mengkaji  kasus- kasus penyelesaian sengketa konsumen yang diputus oleh BPSK dan dibatalkan oleh MA. Penelitian ini  mengumpulkan  data,  dengan  metode  studi  dokumen/pustaka.  Studi  pustaka/dokumen  dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai regulasi, putusan pengadilan dan referensi yang terkait dengan  permasalahan  penelitian.  Data  dalam  penelitian  ini  meliputi  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, meliputi: (1). Peraturan Perundang-Undangan, utamanya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No  8  Tahun  1999);  (2)  Undang  Undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbritase  dan  Alternatif Penyelesian Sengketa; (3) UUD NRI 1945 khususnya Pasal 24 ayat (3); (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 Tentang  Tata  Cara  Keberatan  Terhadap  Putusan  Badan  Penyelesaian  Konsumen;  (6)  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dan Wewenang Badan Penyelesaian Senketa Konsumen. Sementara itu Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi: (1) Buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji; (2) Jurnal-jurnal Hukum; (3) Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media masa (Internet).
Data  penelitian  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  diolah  dan  dianalisis  dengan  langkah- langkah  sebagai  berikut:  Pertama,  melakukan  pengkajian  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang diperoleh terkait dengan problem penyelesaian sengketa konsumen yang merupakan kewenangan dari BPSK. Pada tahapan ini, analisis yang pertama kali dilakukan oleh peneliti adalah analisis terhadap putusan  MA  tentang  pembatalan  putusan  BPSK  utamanya  adalah  pertimbangan  hukumnya. Disampping  itu,  akan  dianalisis  juga  instrumen  hukum  yang  bersangkutan  dengan  putusan  MA tersebut. Analisis ini dimaksudkan untuk mengkaji isi dari putusan maupun regulasi yang mengatur permasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Dari  hasil  kajian  ini  akan  diperoleh  gambaran  secara  detail tentang problem dan dasar-dasar normatif yang mengatur tentang penyelesaian sengketa oleh BPSK. Kedua,  melakukan  analisis  terhadap  dampak  pembatalan  terhadap  putusan  BPSK  terhadap perlindungan konsumen. Analisis akan difokuskan pada tujuan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh  BPSK.  Selanjutnya  akan  dilihat  tugas,  fungsi  dan  wewenang  dari  BPSK  dalam  menjalankan aktifitasnya melakukan penyelesaian sengketa konsumen, pada tahap ini akan juga diketahui apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen dan ruang lingkupnya menurut paradigma yang berkembang di peradilan. Ketiga, melakukan rekonstruksi terhadap hasil analisis pertama dan kedua untuk menyusun kebijakan yang efektif dalam penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lembaga Quasi Yudisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Eksistensi lembaga quasi yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman, menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar merupakan suatu konsep kekuasaan kehakiman, yang tidak terlepas dari konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesqieu yaitu adanya cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Trias politika dimaksudkan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu organ  kekuasaan.  Efek  konsentrasi  kekuasaan  dapat  menimbulkan  terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan  ( abuse  of  power ),  karena  tidak  ada  mekanisme  saling  mengkontrol  dan  keseimbangan antara  lembaga  negara.  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  maka  keberadaan  kekuasaan  kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat bagi lahirnya negara hukum demokratis (Wahjono, 1986). Praktek kekuasaan  kehakiman  tidak  saja  untuk  menjamin  independensi  kelembagaan  dan  hakim  dalam menjalankan tugasnya, tetapi adanya kemerdekaan, sehingga dapat sebagai benteng terhdap intervensi dari eksekutif maupun legislatif.
Kekuasaan  yudikatif  terletak  pada  putusannya,  sebagai  mahkota  kelembagaan  dan  mahkota hakim.  Begitu  pentingnya  kemerdekaan  kekuasaan  dalam  Negara  hukum  dalam  rumusan  konstitusi Pasal 24 UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”.  Pasal  ini  melegitimasi  sifat kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial sebagai prasyarat bagi lahirnya negara hukum. Sifat demikian tidak lain dimaksudkan untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu menegakan hukum dan keadilan.  Legitimasi  serupa  juga  dapat  ditemukan  dalam  definisi  kekuasaan  kehakiman  dalam Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  yaitu  kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia  (UU,  2009). Fakta  hukum  tersebut  mensyarakatkan  relasi  negara  hukum  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka,    yang  tidak  terpisahkan  atau  independensi  pengadilan  merupakan  condition  sine  quaonon bagi  eksistensi  negara  hukum.  Selanjutnya,  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dilaksanakan  oleh peradilan sebagai lembaga negara yang diperintah oleh konstitusi, yakni Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi.
Secara teoritis penting untuk dijelakan defenisi lembaga peradilan dan pengadilan. Menurut R Subekti dan R Tjitrosudibjo terdapat perbedaan makna antara istilah peradilan dan pengadilan, dimana istilah  peradilan  menunjuk  kepada  fungsi  untuk  mewujudkan  keadilan,  sedangkan  pengadilan menunjuk kepada lembaga badan yang akan menyelenggarakan proses peradilan untuk mewujudkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
keadilan  (Subekti,  dkk,  1971).  Hal  ini  diperkuat  oleh  pendapat  Sudikno  Mertokusumo  menyatakan bahwa istilah peradilan tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan, dalam arti pengadilan bukan saja persoalan institusi, tetapi secara abstraksi pengadilan itu memberikan keadilan (Mertokusumo, 1971). Selanjutnya,  lebih  teknis  dijelaskan  oleh  Rahmat  Soemitro  yang  mengemukakan  tiga  istilah  untuk menguraikan kekuasaan kehakiman yaitu, peradilan merujuk pada proses, pengadilan merupakan cara, sedangkan badan pengadilan merujuk pada institusi pengadilan (Sumitro, 1978).
Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 istilah yang digunakan adalah peradilan. Peradilan yang dimaksud disamping sebagai proses juga sebagai lembaga. Pasal 24 ayat (1) UUD  1945  menyatakan  “Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Istilah peradilan dalam ayat (1) tersebut merujuk pada proses untuk menegakan hukum dan keadilan. Sedangkan pada ayat (2) UUD 1945  menyatakan  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.”  Peradilan  pada  ayat  (2)  tersebut  merujuk  kepada  lembaga  yang  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  proses  peradilan  yaitu  Mahkamah  Agung  dengan  empat  pengadilan  di  bawahnya dan Mahkamah Konstitusi.
Pendekatan  teoritis  tersebut,  jika  dihubungakan  dengan  keberadaan  lembaga  quasi  peradilan dalam  kekuasaan  kehakiman,  menurut  pendapat  Sudikno  Mertokusumo  bahwa  peradilan  adalah segala seuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara (perdata dan pidana) untuk mempertahankan  atau  menjamin  ditaatinya  hukum  (Mertokusumo,  1971).  Lebih  jelasnya  menurut Rohmat Soemitro, sebuah lembaga dikatakan sebagai peradilan jika memiliki kriteria sebagai berikut, (1)  terdapat  aturan  yang  mengikat  umum  dan  dapat  diterapkan  pada  suatu  persoalan;  (2)  terdapat perselihan hukum yang konkrit; (3) terdapat setidaktidaknya dua pihak berperkara; dan (4) terdapat suatu  aparatur  peradilan,  yang  memiliki  legitimasi  dalam  memutuskan  perselisihan.  Selanjutnya, menurut Sjahran Basah kriteria tersebut perlu ditambah  yaitu (5) adanya hukum formal dalam rangka menerapkan  hukum (rechstoepassing); dan  (6)  menemukan  hukum (rechvinding)  in  concre to  untuk menjamin ditaatinya hukum materiil. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi peradilan  adalah  segala  sesuatu  yang  bertalian  dengan  tugas  memutus  perkara  dengan  menerapkan hukum,  menemukan  hukum in  conreto dalam  mempertahankan  dan  menjamin  ditaatinya  hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Basah, 1997).
Kemudian  istilah  lembaga  quasi  judisial,  dalam  postur  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia diperkenalkan  oleh  Jimly  Asshidiqie,  yang  menyatakan  perkembagan  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  di  era  reformasi  disamping  tumbuh  dan  berkembangnya  pengadilan  khusus  juga berkembang  lembaga-lembaga  quasi  pengadilan.  Istilah  quasi  yudisial  ini  dalam  tataran  prakteknya menunjuk pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus sebuah perkara tetapi sebenarnya bukanlah pengadilan, seperti BPSK. Konsekuensi logis terhadap kekuatan putusan lembaga quasi pengadilan sama dengan putusan pengadilan, bahkan BPSK yang putusannya bersifat final and binding sama dengan putusan pengadilan yang bersifat inkracht . BPSK dengan kewenangan yang  begitu  luas,  berpotensi  menimbulkan  kekhawatiran  terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan dengan pengadilan yang memiliki kekuasaan di bidang kehakiman. Oleh karena itu, Jimly Assidiqie memberikan  beberapa  kriteria  sebuah  lembaga  dapat  dikategorikan  sebagai  quasi  yudisial  yaitu:  (1) kekuasaan  untuk  memberikan  penilaian  dan  pertimbangan;  (2)  kekuasaan  untuk  mendengar  dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan; (3) kekuasaan untuk membuat amar  putusan  dan  pertimbangan-pertimbangan  yang  mengikat  sesuatu  subjek  hukum  dengan  amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya; (4) kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang; (5) kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; dan (6) kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman.
Pendekatan  teortis  di  atas  dapat  disandingkan  dengan  landasan  konstitusional  eksistensi lembaga quasi judisial ini. Pada amandemen ke-empat UUD 1945, keberadaan lembaga quasi judisial diatur  dalam  pasal  24  ayat  (3)  UUD  1945  yang  menentukan  bahwa “badan-badan  lain  yang fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  undang-undang” .  Rumusan  pasal tersebut  merupakan  legitimasi  konstitusional  terhadap  keberadaan  lembaga  quasi  judisial.  Dengan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
demikian,  konstitusi  telah  memberikan  landasan  konstitusional  bagi  keberadaan  lembaga  quasi yudisial  dalam sistem kekuasaan kehakiman, selanjutnya legalitas pendirian lembaga quasi yudisial diatur  dalam  undang-undang,  misal  BPSK  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Oleh sebab  itu,  lembaga  quasi  yudisial  harus  diatur  pada  level  undang-undang  sebagai  bentuk  legitimasi konstitusional,  disamping  telah  ada  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  yang  mengatur keberadaan  lembaga  quasi  yudisial,  yang  merupakan  pengaturan  lebih  lanjut  norma  konstitusi  pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan landasan hukum tersebut, ketentuan tentang lembaga quasi peradilan menunjukkan bahwa pengaturan tersebut merupakan pengulangan terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Lebih tegasnya, terkait pengaturan lembaga quasi yudisial tercantum dalam Pasal  38  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009,  yang  mengatur  kriteria  sebuah  lembaga sebagai  lembaga  quasi  yudisial  yaitu  jika  memiliki  kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan, penuntutan,  pelaksanaan  putusan,  pemberian  jasa  hukum  dan  penyelesaian  jasa  hukum  di  luar pengadilan.

## BPSK Sebagai Lembaga Quasi Yudisial
BPSK adalah badan yang dibentuk pemerintah berdasarkan undang-undang, yang diatur dalam Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Pasal  49  Ayat  1). Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipahami bahwa  BPSK  merupakan  badan  yang  dibentuk  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Hal  ini merupakan respon pemerintah terhadap keinginan masyarakat Indonesia adanya aturan-aturan hukum yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara adil, cepat, mudah, dan biaya ringan terutama oleh  konsumen  yang  berpenghasilan  rendah.  Oleh  sebab  itulah,  lahirnya    BPSK  disebabkan  karena penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  lembaga  peradilan  terutama  pada  lingkungan  peradilan umum  terlalu  lama  dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tidak sesuai jika konsumen mengalami  kerugian  yang  kecil.  Lembaga  negara  bantu  ( state  auxiliary  bodies )  adalah  lembaga negara  yang  dibentuk  diluar  konstitusi  dan  merupakan  lembaga  yang  membantu  pelaksanaan  tugas tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif dan yidikatif) yang sering disebut dengan lembaga independen  semu  negara  ( quasi ).  Maka  negara  membentuk  lembaga  negara  baru  yang  dapat membantu melaksanakan tugas lembaga negara pokok. Lembaga-lembaga baru tersebut dapat berupa dewan (council), komisi ( Commission ), komite ( Committee ), badan ( board ), atau otoritas ( authority ) ( Kurniawan, 2011) .
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tidak  saja  mengenai  regulasi  perlindungan konsumen,  namun  juga  melahirkan  lembaga  baru  yaitu  BPSK.  Pasal  45  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  dapat  ditempuh  melalui pengadilan   atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dapat  ditempuh  melalui  BPSK.  yang  tugas  dan wewenangnya  diatur  dalam  Pasal  52  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  meliputi;  (a) melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan  cara  melalui  mediasi  atau arbitrase  atau  konsiliasi;  (b)  memberikan  konsultasi  perlindungan  konsumen;  (c)  melakukan pengawasan  terhadap  pencantuman  klausula  baku;  (d)  melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila terjadi  pelanggaran  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini;  (e)  menerima  pengaduan  baik  tertulis maupun  tidak  tertulis,  dari  konsumen  tentang  terjadinya  pelanggaran  terhadap  perlindungan konsumen;  (f)  melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  sengketa  perlindungan  konsumen;  (g) memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  perlindungan konsumen;  (h)  memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang  yang  dianggap mengetahui  pelanggaran  terhadap  Undang-undang  ini;  (i)  meminta  bantuan  penyidik  untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,  atau  setiap  orang sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  g dan  h  yang  tidak  bersedia  memenuhi  panggilan  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen;  (j) mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lain  guna  penyelidikan dan/atau pemeriksaan; (k) memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak konsumen;  (l)  memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap perlindungan  konsumen;  (m)  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ketentuan  di  atas  sesungguhnya  membagi  kewenangan  BPSK  dalam  tiga  kategori,  yakni kewengan  penyelidikan,  kewenangan  penuntutan,  dan  kewenangan  judisial.  Kewenangan  untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. Kewenangan BPSK tersebut merupakan kewenangan luar biasa  yang  diberikan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  kepada  BPSK,  karena  BPSK diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang  melanggar  ketentuan  undang-undang  perlindungan  konsumen.  Poin  penting  lainnya  adalah kewenangan  BPSK  untuk  memutus  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  usaha,  yang  merupakan kekhususan diberikan kepada BPSK yang tidak dimiliki oleh lembaga independen lain.
Problemnya  adalah  apakah  BPSK  merupakan  lembaga  peradilan  atau  lembaga  administratif. Terkait status kelembagaan BPSK  dalam sistem peradilan di Indonesia bahwa pada hakikatnya BPSK adalah lembaga peradilan dalam arti yang luas, atau setidaknya dapat disebut sebagai lembaga semi peradilan. Sebagai lembaga peradilan yang bersifat administratif, fungsi BPSK dapat digolongkan ke dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, tetapi apabila dilihat dari bidang sengketa konsumen yang diselesaikannya, badan ini dapat juga dikategorikan berada dalam lingkungan peradilan umum. BPSK sebagai lembaga yang memeriksa sengketa konsumen, yang bekerja seperti sebuah pengadilan, bahwa  BPSK  tidak  menyelesaikan  sengketa  konsumen  dengan  jalan  damai,  tetapi  memeriksa sengketa  berdasarkan  hukum.  Artinya,  BPSK  dalam  menjalankan  perannya  dalam  penyelesaian sengketa  tetap  berpegang  teguh  pada  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Oleh  sebab  itulah, setiap  kasus  sengketa  konsumen  diselesaikan  BPSK  dengan  membentuk  majelis  yang  berjumlah ganjil,  terdiri  dari  minimal  tiga  orang  yang  mewakili  semua  unsur.  Para  majelis  yang  terpilih kemudian  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen  baik  melalui  jalur  mediasi  dan konsiliasi,  maupun  arbitrase.  Ketiga  jalur  penyelesaian  sengketa  tersebut,  dalam  hal  penjatuhan sanksi,  hanya  jalur  arbitrase  yang  boleh  melakukannya.  Secara  institusional  BPSK  adalah  lembaga independen dan imparsial dalam menjalankan tugas dan wewenanganya.

## Hubungan Fungsional BPSK dan Mahkamah Agung
Perkembangan aktivitas ekonomi, mulai dari yang konvensional sampai digitalisasi akan terus mengubah  strategi  manusia  dalam  berbagai  ranah  kehidupan,  termasuk  dalam  pembentukan  dan penerapan hukum dengan lahirnya lebaga quasi peradilan. Fakta peradilan quasi saat ini melahirkan anomaly yuridis.  Realitasnya  penyelesaian  sengketa  konsumen  saat  ini  terkait  dengan  dinamika penegakan hukum dengan segala dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak negatif itu adalah menguatnya deregulasisasi dan tumpang tindih regulasi, yang dapat dipastikan hal ini akan merusak nilai-nilai kepastian hukum suatu negara. Gagasan BPSK sebagai Bagian Kekuasaan Kehakimana di dalam  Melindungi  Kepentingan  Konsumen  di  Indonesia  yang  selama  ini  belum  mendapatkan pengaturan  secara  efektif  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  harus  dilihat  sebagai  Bagian Kekuasaan  Kehakiman  di  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di  Republik  Indonesia.  Dan  Efektifitas Badana  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BSPK)  dalam  Melindungi  Kepentingan  Konsumen  di Indonesia (Muhamad, 2022).
Hukum  positif  sebagai  teori  hukum,  yakni  ilmu  hukum  dogmatis  tidak  boleh  dibiarkan bermanuver  sendirian,  melayani  kepentingan-kepentingan  politis  penguasa  politik  (politik  hukum). Penguasa  politik  kerap  berdalih  bahwa  hukum  itu  produk  politik.  Bagaiamanapun  juga,    disaat bersamaan,  hukum  juga  adalah  produk  sosial  dan  budaya  yang  mempromosikan  nilai-nilai kemanusiaan (sosiologis). Artinya, filsafat hukum dan sosiologi hukum harus ikut mengambil peran secara  aktif  dan  konstruktif.  Filsafat  hukum  menyodorkan  tiga  fundamental  dalam  keberlakuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pertama , keberlakuan filosofis memiliki keberlakuan jangka panjang dan membangun prinsip-prinsip keadilan, sehingga berfungsi sebagai law as a tool of social engeneering. Kedua, keberlakuan yuridis memiliki keberlakuan jangka menengah dan  menghadirkan  kepastian  hukum  dalam  suatu  periode  sosial  tertentu,  yang  berfungsi  menjaga social  order.  Terakhir, keberlakuan  sosiologis  memiliki  keberlakuan  jangka  pendek  dan mendatangkan kemanfaatan, sehingga berfungsi untuk menyelesaikan social conflic or dispute. Dengan  status  BPSK  sebagai  lembaga  quasi  peradilan,    lembaga  ini  seolah-olah  dicitrakan sebagai  lembaga  “ super  body ”  dalam  memutuskan  sengketa  konsumen  di  Indonesia.  Padahal  jika mendalami pasal-pasal dalam undang-undang ini, akan mendapati pasal yang membatasi kewenangan BPSK  sekedar  memutus  tetapi  tidak  ada  kewenangan  eksekutorialnya,  untuk  menegakan  putusan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
BPSK  itu  sendiri.  Citra  BPSK  sebagai  lembaga  “ super  body ”    dibatalkan  dengan    adanya inkonsistensi Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi: "Putusan majelis bersifat  final  dan  mengikat" ,  dengan  pasal  56  ayat  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen berbunyi: "para  pihak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri  paling  lambat  14 (empat  belas)  hari  kerja  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  tersebut”. Berdasarkan  kedua pasal  tersebut  dan  Pasal  42  ayat  (1)  Kepmenperindag  merumuskan  bahwa  Putusan  BPSK  adalah putusan  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  bila  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  yang diajukan para pihak. Artinya, putusan BPSK bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan (dieksekusi), sepanjang  tidak  ada  keberatan  dari  para  pihak.  Selanjutnya,  dalam  hal  agar  putusan  tersebut  dapat menjadi putusan yang bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut maka dimintakan eksekusi ke pengadilan  Negeri.  Jika  menolak,  bisa  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  selambat- lambatnya dalam 14 hari kerja sejak putusan diberitahukan. Selanjutnya, menurut Pasal 3 Perma No. 1 Tahun  2006  keberatan  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  tempat  kedudukan  hukum  konsumen. Konsumen  atau  pelaku  usaha  harus  menyerahkan  dokumen  saat  mendaftarkan  perkara  keberatan. Dokumen itu berupa: memori keberatan pihak pemohon, salinan putusan BPSK, surat kuasa khusus dan fotokopi kartu advokat (bila diwakili kuasa hukumnya).
Bagi  konsumen  yang  tak  punya  domisili  hukum  di  Indonesia  atau  WNA  (Warga  Negara Asing),  maka  keberatan  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  dalam  wilayah  hukum  BPSK  yang mengeluarkan putusan (Kepmendagri), yang menerima keberatan harus memutus dalam jangka waktu 21 hari sejak keberatan diterima (UU, 1999). Terhadap putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri, dapat  diajukan  upaya  hukum  kasasi  dalam  jangka  waktu  14  hari  sejak  permohonan  kasasi  diterima (UU, 1999).  Putusan Mahkamah Agung keluar selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan kasasi diterima (UU, 1999).
Dalam  hal  demikian  maka  status  Majelis  BPSK  adalah  semi  hakim,  tetapi  secara  organisasi kepengurusan  BPSK  tidak  dibawah  Mahkamah  Agung  dan  tidak  masuk  dalam  pengawasan  Komisi Yudisial.  Persoalan  tersebut  setidaknya  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang bagi  BPSK  yang  demikian  besar  dengan  misi  perlindungan  konsumen  Indonesia.  Oleh  karena  itu, perlu kebijakan hukum untuk mensinkronkan kedudukan BPSK sebagai lembaga quasi yudisial yang diakui  statusnya  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  dalam  konstitusi  Indonesia.  Upaya mensinkronkan keberadaan lembaga quasi yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu  perlu  membangun  sistem  hubungan  institusional  yang  baik  antar  kedua  lembaga  ini  dalam rangka meningkatkan kualitas putusan. Merujuk  Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat hubungan  fungsional  antara  BPSK  dengan  lembaga  peradilan  ketika  putusan  tersebut  dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri, adanya upaya hukum banding atas putusan BPSK kepada pengadilan Negeri  dan  Kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Mengingat  persoalan  sengketa  konsumen  bukan  hanya persoalan  yuridis  tetapi  juga  soal  keselamatan  konsumen  saat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa, maka  antara  BPSK  dan  MA  perlu  membangun  kesepahaman  substansi  hukum  sengketa  konsumen yang  begitu  luas,  baik  dari  aspek  perdata,  pidana,  dan  administratif.  BPSK  dan  MA  perlu  duduk bersama untuk membuat semacam guidance bersama dalam proses upaya keberatan para pihak dan spesifikasi  perkara  yang  bisa  ditangani  oleh  BPSK,  sehingga  terjadi  sinkronisasi  dalam  hal-hal  apa keberatan dapat ditempuh.

## Kepastian Hukum Putusan BPSK
Kepastian  hukum  dalam  perlindungan  konsumen  diamanatkan  pada  BPSK,  yang  merupakan lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  adalah  dalam  rangka  mengefesiensikan  proses peradilan. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “ jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa .” Hal ini dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap dibuka setelah  para  pihak  gagal  menyelesaikan  sengketa  para  pihak  (konsumen  dan  pelaku  usaha)  di  luar pengadilan.  Berdasarkan  Pasal  42  ayat  (1)  Kemenperindag  mengatur  bahwa  putusan  BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak sehingga para pihak harus menjalankan hal yang  sudah  disepakati.  Dalam  hal  agar  putusan  tersebut  dapat  menjadi  putusan  yang  bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut maka dimintakan eksekusi ke pengadilan Negeri.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Praktek hukum penyelesaian sengketa konsumen saat ini memiliki kompleksitas problematika sebagai  akibat  dari  kemunduran  wibawa  hukum.  Padahal,  hukum  sebagai  bagian  dari  sistem  sosial, sebenarnya tidak selayaknya menanggung beban ini seorang diri. Akan tetapi, takdir hukum sebagai ilmu  praktis,  mengharuskannya  diposisi frontliner berhadap-hadapan  secara direct dengan  seluruh lapisan  subjek  hukum.  Ilmu  hukum  yang  mendasari  perspektif  dari  sistem  hukum  positif  ini,  harus menerima segala tuduhan atas ketidakpastian hukum ini. Padahal eksistensi sistem hukum itu, selalu berkorelasi secara dialektis dengan kondisi kebudayaan hukum dalam bermasyarakat. Menurut Erman Rajagukguk,  budaya  hukum  masyarakat  termasuk  faktor  yang  mempengaruhi  arti  penting penyelesaian  sengketa  bisnis  di  luar  pengadilan.  Budaya  tradisional  yang  menekankan  kepada komunitas,  kekerabatan, harmoni, primus  interpares telah  mendorong  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yang  formal.  Demikian  budaya  yang  menekankan  kepada  efisiensi  dan  efektifitas  sama kuatnya mendorong penyelesaian sengketa bisnis tanpa melalui pengadilan (Rajagukguk, 2000).
Kepmenperindag  merupakan  sebagian  hukum  acara  yang  berlaku  di  BPSK.  Persoalannya adalah  kedudukan  UUPK  jo.  Kepmenperindag  ini  dapat  mengenyampingkan  (derogasi)  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Problem  ini  terdapat  dua pandangan  yaitu,  pandangan  pertama  mengatakan  bahwa  sebuah  lembaga  arbitrase  yang  permanen, seperti  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  tidak  lagi  tunduk  pada  UU  Nomor  30  Tahun 1999. Dengan kata lain, bahwa BPSK termasuk sebagai lembaga yang permanen; pandangan kedua menyatakan  bahwa  UU  Nomor  30  Tahun  1999  adalah lex  arbitri ,  yang  artinya  undang-undang tersebut  menaungi  semua  ketentuan  hukum  tentang  arbitrase  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Lebih lanjut,  dalam  konteks  penjatuhan  sanksi  administratif,  jelas  bahwa  lembaga  arbitrase  adhoc  tidak memiliki  wewenang  ini.  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tidak  memberi  pelimpahan  maupun pendelegasian  wewenang  penjatuhan  sanksi  administratif  ini  kepada  lembaga-lembaga  arbitrase adhoc.  Pelimpahan  atau  pendelegasian  itu  diatur  tersendiri  dalam  peraturan  perundang-undangan terkait dengan lembaga arbitrase tersebut. Artinya, BPSK sebagai badan yang dibentuk khusus untuk menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  berwenang menyelenggaraan mekanisme arbitrase yang berbeda dengan ketentuan dalam Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Disini  tidak  berlaku  asas lex  arbitri , melainkan  asas lex  specialis  derogat  legi  generali .  Agar  terciptanya  kepastian  hukum  kedudukan UUPK  merupakan lex  specialis untuk  menentukan  dan  menyelesaikan  sengkta  konsumen  dengan ketentuan  hukum  acaranya.  Maka  pada  dasarnya  BPSK  dapat  mengoptimalkan  landasan  hukum tersebut.
Kendatipun,  ketentuan  mengenai  prosedur  permohonan  eksekusi  tidak  diatur  secara  rinci  dan jelas  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini  karena  pada  Pasal  57  UUPK  hanya menjelaskan bahwa putusan majelis dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat  konsumen  dirugikan.  Kemudian  Pasal  57  UUPK  ini  diperjelas  dengan  Pasal  42 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 bahwa pihak yang mengajukan eksekusi adalah BPSK. Pada putusan  arbitrase  BPSK  jika  dibandingkan  dengan  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  permohonan  eksekusi  yang disebabkan  tidak  adanya  pencantuman irah-irah pada  putusan  arbitrase  BPSK  tersebut.  Hal  ini berbeda  dengan  isi  suatu  putusan  arbitrase  yang  dalam  putusannya  mengandung  irah-irah.  Pasal  54 ayat  (1)  butir  a  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  menyatakan  suatu  putusan  arbitrase  harus  memuat  kepala  putusan  atau  irah-irah  “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Memang  harus  diakui  bahwa  harkat  suatu  putusan  peradilan  hanya  akan  bernilai  hukum  jika dapat  dilaksanakan.  Hakikatnya,  putusan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti ( inkracht van gewijsde) pada gilirannya harus dapat  dijalankan.  Dengan  dasar  itulah,  putusan  suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan yang bersifat memaksa oleh alat negara untuk dilaksanakan sesuai ketetapkan  putusan tersebut (Mertokusumo, 2005).
Problem  ketiadaan irah-irah tersebut  ditemui  dalam  kasus  BPSK  Kota     Bandung  yang mengajukan fiat eksekusi  terhadap  putusan  BPSK  Nomor  66/Pts-BPSK/VII/ 2005  ke  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan BPSK tidak dapat dieksekusi karena tidak mempunyai irah-irah ( Nugroho, (2008). Melalui Surat Nomor
W7.Db.Ht.04.10.3453.2005  memberikan  tanggapan  terhadap  permohonan  penetapan  eksekusi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
putusan  BPSK  Kota  Bandung  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  permohonan  pelaksanaan eksekusi  putusan  BPSK  belum  dapat  diproses  karena  belum  memenuhi    syarat.  Sebagaimana  telah dijelaskan  di  atas  bahwa  permohonan  eksekusi  putusan  BPSK  berdasarkan  ketentuan  Pasal  57 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  jo.  Pasal  42  Kemenperindag  dapat  dilaksanakan  karena merupakan  kekhususan  dari  pelaksanaan  eksekusi  secara  umum  menurut  ketentuan  hukum  acara perdata sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi generalis yang berarti bahwa ketentuan khusus menyampingkan ketentuan yang  bersifat umum. Bagiamanapun, demi kepastian hukum BPSK merupakan  lembaga  yang  menyelesaikan  sengketa  konsumen,  yang  mengemban  kewajiban  untuk memutus  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku   usaha  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.
Prinsip res judicata pro vitatate habetur, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi  untuk  dilakukan  upaya  hukum  dinyatakan  sebagai  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum pasti. Berdasarkan prinsip demikian, putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ).  Tetapi,  jika  bandingkan  prinsip tersebut  dengan  Pasal  56  Ayat  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Sebagaimana  telah dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  para  pihak  ternyata  masih  bisa  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan Negeri  paling  lambat  14  hari  setelah  pemberitahuan  BPSK.  Demi  tegaknya  kepastian  hukum,  frasa “keberatan”  itu  diatur  mekanismenya  diatur  dalam  Perma  No.  1  tahun  2006  pada  Pasal  6  ayat  (2) berbunyi “ Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara, ” selanjutnya ayat (3) berbunyi “ Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yaitu:  a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan  palsu;  b.  Setelah  putusan  arbitrase  BPSK  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat mementukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  pemeriksaan  sengketa.” Kemudian,  ayat  (4)  berbunyi “ Dalam  hal  keberatan  diajukan  atas  dsar  sebagaimana  dimasud  ayat  (3), Majelis  Hakim  dapat mengelurakan pembatalan putusan BPSK .”
Berdasarkan  ketentuan  Perma  tersebut  pada  Pasal  6  ayat  (2),  (3),  dan  (4)  pada  pokoknya menyatakan bahwa putusan BPSK dapat dibatalkan jika terdapat dokumen atau bukti-bukti palsu dan adanya  bukti  yang  disembunyikan,  serta  putusan  dari  hasil  tipu  muslihat.  Sebagai  konsekuensinya, jika  Pengadilan  Negeri  dapat  membuktikan  hal-hal  tersebut,  maka  putusan  BPSK  dapat  dibatalkan. Dengan demikian, kedudukan keputusan BPSK tersebut dapat dibatalkan jika mengalami cacat formil, bukan atas dasar upaya tandingan terhadapat putusan BPSK. Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen Kekuatan pelaksanaan putusan BPSK dalam penegakan  hukum  perlindungan  konsumen  tergantung  dari  adanya  itikad  baik  para  pihak  untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dan  secara  sukarela menjalankan  putusan  yang  diambil  BPSK  yang  memberikan win-win  solution .  Disamping  itu peraturan  perundang-undangan  dibidang  perlindungan  konsumen  harus  lebih  komprehensif,  dengan mental  yang  baik  dari  aparat  penegak  hukumnya,  serta  budaya  hukum  masyarakat  akan  kepatuhan terhadap UUPK (Laiskodat, dkk, 2021).

## Gugatan Putusan BPSK
Beban kerja BPSK akan bertambah ketika  melakukan pengajuan permohonan eksekusi, sesuai dengan  adanya  ketentuan  pasal  7  ayat  (1)  Perma  No.  1  Tahun  2006  yang  menegaskan  bahwa “ pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permintaan  pihak  yang  berperkara  (konsumen) atas  putusan  BPSK  yang  tidak  diajukan  keberatan ”.  Dalam  praktek  penegakan  hukum,  sengketa norma  seringkali  terjadi  dalam  upaya  perlindungan  konsumen,  karena  substansi  hukum  bersifat kompleks  dan  dinamis.  Bersifat  kompleks  karena  substansi  hukum  mencakup  ruang  lingkup pengaturan  yang  begitu  luas  menyangkut  seluruh  aspek  kehidupan  ekonomi  masyarakat.  Bersifat dinamis  karena  substansi  hukum  dituntut  untuk  selalu  dapat  menyesuaikan  dengan  perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Sengketa norma dapat terjadi antara peraturan yang lebih rendah dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
peraturan yang lebih tinggi (vertikal), antar peraturan yang sederajat (horizontal), atau bahkan antar norma  dalam  satu  instrumen  pengaturan  itu  sendiri  (internal).  Sengketa  norma  dalam  perlindungan konsumen pada UUPK, setidaknya terdapat Perma dan Kepmenperindag. Akibatnya, mematuhi salah satu norma berakibat pada pelanggaran terhadap norma lainnya sehingga untuk dapat melaksanakan salah satu norma diperlukan peniadaan validitas norma lainnya (derogasi). Secara teorotis, peniadaan validitas suatu norma dinyatakan dalam suatu norma hukum positif tersendiri, yaitu “norma derogasi” yang  secara  tegas  menentukan  norma  mana  yang  berlaku  di  antara  dua  atau  lebih  norma  yang bertentangan. Namun sengketa norma seringkali terjadi tanpa adanya norma derogasi sehingga dalam praktik  lazim  digunakan  asas  sengketa  norma,  yaitu  asas lex  superior  derogat  legi  inferiori,  lex specialis  derogat  legi  generali,  atau  lex  posterior  derogat  legi  priori ,  sebagai  alat  penalaran  dan argumentasi  hukum  dalam  menentukan  norma  mana  yang  diutamakan.  Penalaran  hukum  dengan menggunakan  asas  ini  harus  dilakukan  secara  sistematis  dan  logis  sehingga  mampu  mengantarkan pada argumentasi hukum yang valid dan dapat diterima ( Kusumaatmadja, dkk, 2009) .
Jika dikaitkan dengan asas hukum tersebut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma  No. 1 Tahun 2006 sebenarnya kurang tepat dijadikan dasar hukum dalam menjelasakan pihak mana yang berhak mengajukan eksekusi, hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 57 jo. Pasal Pasal 42 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Hal ini menunjukan  bahwa  sengketa  norma  hukum  merupakan  bentuk  nyata  dari  disharmoni  regulasi  yang disebabkan oleh terlalu banyaknya peraturan yang dibentuk ( hyper regulations ) atau disebut sebagai obesitas hukum (Chandranegara, 2019). Disharmoni regulasi yang ditandai dengan adanya sengketa norma  tidak  hanya  terjadi  dalam  hukum  perlindungan  konsumen,  namun  juga  dibeberapa  Undang- undang  lainnya  di  Indoensia.  Dalam  hal  hukum  perlindungan  konsumen  terdapat  banyak  hal  yang menyebabkan sengketa norma terjadi, diantaranya eksistensi peraturan perundang-undangan dituntut untuk selalu dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, peraturan perundang-undangan terbagi  menjadi  tingkatan  yang  tersusun  dalam  suatu  hirarki,  dan  susbtansi  hukumnya  mencakup aspek perlindungan hukum konsumen kehidupan yang begitu kompleks. Selain itu, sengketa norma juga  dapat  disebabkan  oleh  tuntutan  perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  yang  saling bertentangan dan ketidakpastian mengenai konten atau substansi hukum itu sendiri (Chandranegara, 2019).
Menurut  asas  hukum  yang  berlaku  yaitu lex  superior  legi  imperior ,  maka  dengan  sendirinya Perma No. 1 Tahun 2006 ini tidak bisa dijadikan parameter karena dikesampingkan (derogasi) oleh aturan  yang  lebih  tinggi  yaitu  Pasal  57  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen . Oleh  sebab  itu, eksekusi terhadap putusan  BPSK (arbitrase) seharusnya memperhatikan ketentuan UUPK dan Hukum Acara  Perdata.  Pemilihan  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK,  menjadikan  BPSK menjadi  suatu  lembaga  arbitrase  dan  untuk  itu  harus  memperhatikan  ketentuan  arbitrase  nasional. Sehingga,  prosedur  eksekusi  mestinya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  HIR/ RBg  sebagai  induk peraturan dalam Hukum Aca ra Perdata, karena sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang diselesaikan  melalui  jalur  arbitrase  juga  merupakan  ranah  hukum   perdata.  Keputusan  BPSK  dapat diterima dan dilaksanakan atau dapat ditolak karena proses pembuktian tidak sesuai dengan ketentuan. Ketidaksesuaian prosedur proses pembuktian menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan putusan BPSK yang hanya dapat ditempuh melalui upaya hukum keberatan dan banding (Simatupang, 2017).
Persoalan  lainnya  yang  krusial  adalah  menyangkut  tugas  dan  kewenangan  BPSK.  Ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa putusan BPSK bersifat “ final dan mengika t”  kehilangan  makna  kepastian  hukummnya,  ketika  dihubungkan  dengan  Pasal  56  ayat  (2) Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  membuka  peluang  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan  Negeri.  Padahal  jika  ditinjau  pada  sistem  hukum  acara,  (hukum  acara  pidana  maupun hukum  acara  perdata)  tidak  mengenal  istilah  keberatan.  Akan  tetapi,  frasa  keberatan  hanya  dikenal dalam hukum  administrasi negara ( administrative beroef system) dan dalam hukum acara Pengadilan Tata  Usaha  Negara  digunakan  sebagai  upaya  hukum  terhadap  putusan  pejabat  Tata  Usaha  Negara (Wulandari, 2006).
Bagi  pihak  yang  pengajuan  keberatan  terhadap  putusan  BPSK,  Mahkamah  Agung  RI mengeluarkan  Perma  No.1  Tahun  2006   tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Upaya  Hukum  Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Mahkamah Agung menetapkan bahwa keberatan merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK, tidak meliputi putusan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
BPSK  yang  timbul  dari  mediasi  dan  konsiliasi  (Hidayati,  2008).  Oleh  karena  itu,  pengadilan  harus memperlakukan  keberatan  atas  putusan  BPSK  tersebut.  Hal  ini  tampak  dari  beberapa  pengajuan keberatan  atas  putusan  BPSK  yang  didasarkan  atas  beberapa  alasan,  antara  lain:  BPSK  salah menerapkan  hukum  acara,  konsumen  sebagai  penggugat  telah  salah  menggugat (error  in  persona) , BPSK  dianggap  salah  menjatuhkan  putusan,  keberatan  ditafsirkan  sebagai  gugatan  oleh  Pengadilan Negeri sehingga membawa BPSK sebagai tergugat, atau keberatan ditafsirkan sebagai upaya hukum banding.  Perma  ini  tidak  saja  belum  dapat  menyelesaikan  persoalan  upaya  keberatan  ini,  malah memperlemah posisi BPSK.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertama Kedudukan lembaga quasi peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman secara konstitusional merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman  di  Indonesia.  Pasal  24  ayat  (3)  UUD  1945  maupun  UU  Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  telah  mengakui  bahwa  lembaga  quasi  yudisial  sebagai  lembaga  pelaksana kekuasaan  kehakiman.  Maka,  BPSK  saat  ini  memiliki  kedudukan  institusional  yang  diakui  sebagai lembaga  yang  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  di  bidang  perlindungan  konsumen.  Sehingga, eksistensi  BPSK  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  di  bidang  kekuasaan  kehakiman,  masih menghadapi  kendala  yuridis  terkait  pelaksanaan  putusannya. Kedua Kepastian  hukum  dalam penyelesaian  sengketa  konsumen,  dihadapkan  atas  persoalan  sengketa  norma  dalam  peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan menggunakan, asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali , dan lex posterior derogat legi priori. Akan tetapi pada prakteknya, asas-asas ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh para praktisi hukum. Idealnya, penentuan norma yang diberlakukan  dalam  sengketa  norma  dalam  sengketa  konsumen,  tidak  dapat  sekedar  mendasarkan pada  suatu  metanorma  berupa  asas,  prinsip,  atau  logika  hukum,  melainkan  harus  dinyatakan  secara eksplisit dalam suatu norma tersendiri, yaitu norma derogasi. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar ke depan lebih memberikan kepastian hukum terhadap konsumen  dan  pelaku  usaha  dan  memperkuat  posisi  BPSK  sebagai  bagai  dari  bentuk  peradilan  di Indonesia. Selain itu juga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang kekuasaan kehakiman, BPSK masih menghadapi kendala yuridis terkait pelaksanaan putusannya, untuk itu perlu kebijakan hukum  untuk  membagun  hubungan  fungsional-konstitusional  antara  BPSK  dan  Mahkamah  Agung. BPSK walaupun memiliki wewenang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, tetapi quasi yudisial tidak memiliki hubungan hierarki institusional dengan MA, yang ada hanya hubungan fungsional.

## REFERENSI
Ani  Purwati,  (2020) Metode  Penelitian  Hukum:  Teori  dan  Praktek ,  (Surabaya:  CV.  Jakad  Media Publishing)
Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar,  1997, Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Edisi Ke-2, Alumni, Bandung.
Bernadette T. Wulandari, (2006). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia. Jurnal Gloria Juris , 6 (2), 145.
Daniel  Kristiyanto  (2018).  Menggugat  Sifat  Final  dan  Mengikat  Putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Jurnal  Ilmu  Hukum: ALETHEA,  1(2),  128-141. https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p128-141
Effendi,  Z.,  Gaol,  S.  L.,  &  Darwis,  N.  (2023).  Pelaksanaan  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia. Jurnal Intelektualita: Keislaman,
Sosial dan Sains , 12 (2). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848
Erman Rajagukguk, (2000). Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan. Jurnal Magister Hukum, 2(4)
Giovanni  Sartor.  (1992). Normative  Conflicts  in  Legal  Reasoning,  Artificial  Intelligence  and  Law . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
Halida  Zia,  &  Khaidir  Saleh  (2022).  Eksistensi  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Konsumen  di  Indonesia. Datin  Law  Jurnal,  3(1). https://doi.org/10.36355/dlj.v3i1.855
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ibnu  Sina  Chandranegara  (2019).  Bentuk-Bentuk  Perampingan  dan  Harmonisasi  Regulasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 435-457 . https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1
Irwansyah, (2021) Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, ( Yogyakarta: Mirra Buana Media) Johnny  Ibrahim,  (2006) Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normative,  ( Malang:  Bayumedia Publishing)
Kurniawan,  (2011) Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Problematika  Kedudukan  dan  Kekuatan Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengekta  Konsumen  (BPSK), Malang:  Universitas  Brawijaya Press
Laiskodat, V. T. A., & Suherman, S. (2021). Problematika Undang–Undang Perlindungan Konsumen Terkait  Kepastian  Hukum  Terhadap  Keputusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen. Jurnal  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Humaniora , 8 (6),  1429-1439. http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1429-1439
Maslihat  Nur  Hidayati,  (2008).  Analisis  Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perlindungan Konsumen:  Studi  Tentang  Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Perlindungan Konsumen. Lex jurnalica , 5 (3), 18010. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Buku 1 . Bandung: PT. Alumni
Muhamad,  H.  (2022).  Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai  Bagian Kekuasaan  Kehakiman  Dlam  Melindungi  Kepentingan  Konsumen  Di  Indonesia  (Doctoral dissertation, Nusa Putra).
Padmo  Wahjono,  (1986), Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum ,  cet  ke-2,Ghalia  Indonesia, Jakarta
R Subekti dan R Tjitrosoedibio, (1971), Kamus Hukum , Pradya Paramita, Jakarta
Rahmi  Rimanda.  (2019).  Keberadaan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 17-34. Rochmat Sumitro, (1978), Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi, BPHN , Jakarta Shera  Aulia  Simatupang  (2017).  Implementasi  Prinsip  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Penyelesaian Sengketa
Konsumen Di BPSK. Dialogia Iuridica , 9 (1),
042-057. https://doi.org/10.28932/di.v9i1.730
Sudikno  Mertokusumo  dalam  Muhammad  Jailani, Faktor-  faktor  Yang  Mempengaruhi  dan Menghambat  pelaksanaan Putusan  Hakim  (eksekusi)  dalam  Perkara  Perdata ,  Majalah  Ilmiah Ilmu Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 20, No. 3, Juli 2005 Sudkno  Mertokusumo,  (1971), Sejarah  Peradilan  dan  Perundang-undangannya  di  Indonesia  sejak 1942 dan apakah kemanfaatnya bagi kita bangsa Indonesia , Kilat Maju, Bandung Sjahran Basah, (1997 Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung
Susanti Adi Nugroho, (2008), Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya , Jakarta: Kencana