## PENGARUH PENERAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
TERHADAP EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGADAAN

## BARANG/JASA PADA PEMERINTAH PROPINSI PAPUA
Novijanti A. R. Temaluru 5 novijanti.temaluru@gmail.com
Meinarni Asnawi 2 meinarni.asnawi@gmail.com
Syaikhul Falah 3 sehufalah@gmail.com
Abstract
The  objective  of  this  research  was  to  assess  and  analyse  the effect  of  duties  and  responsibilities  to  efficiency  and  effectiveness  of budgets  in  Procurement  Service  Units  (PSU).  The  number  of  research population in this study was 161 participants of whom were the employees of the formed Team Work. A purposive sampling technique was employed to  determine  that  the  50  respondents  selected.  Data  collections  were conducted through direct survey. To test research hypotheses, a multiple regression was applied to find empirical results.  The results showed that in partial the PSU positively associated with efficiency and effectiveness of budgets in Papua province. This inferred that the first hypothesis was supported.  Furthermore,  the  responsibilities  of  PSU  significantly associated  with  the  level  of  efficiency  and  effectiveness  of  budgets  in Papua province. Hence, the second hypothesis was supported. This study was  also  revealed  that  duties  and  responsibilities  simultaneously associated  with  the  level  of  efficiency  and  effectiveness  of  budgets  in Papua province.
Key  words:  Duties,  Responsibilities,  Efficiency  and  Effectiveness  of Budgets

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  melaksanakan ketentuan pasal  14 dan  pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor  70 Tahun 2012 dimana Pemeritah
5 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah
2 Staf  dosen  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih dan Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Cenderawasih
3 . Staf  dosen  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat Tahun Anggaran 2014, maka Pemerintah Provinsi Papua membuat Surat Keputusan  Gubernur  Provinsi  Papua.Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur Provinsi  Papua  Nomor  188.4/49/Tahun  2014  tentang  Pengangkatan Perangkat  Organisasi  dan  Penetapan  Tunjangan  dimana  Pemerintah Provinsi  Papua  berkomitmen  untuk  membentuk  Unit  Layanan Pengadaan  (ULP)  sesuai  yang  telah  diamanatkan  dalam  peraturan Presiden.   Adapun  pembentukan ULP  secara  fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.
Pembentukan ULP ini dilakukan karena merupakan amanat dari Perpres  dan  juga  karena  Pengadaan  barang/jasa  merupakan  indikator penting  tentang  penerapan Good  governance dan  indikator  kualitas kinerja  pelayann  publik.  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang melibatkan  pemerintah  sebagai  pengguna  barang/jasa,  pihak  swasta sebagai  penyedi  barang/jasa  dan  masyarakat  sebagai  pihak  penerima manfaat merupakan perwujudan nyata dari penerapan good governance .
Hal  ini  sejalan  dengan  kajian  yang  dilakukan  oleh  Udoyono, (2012)  hasil  kajian  membuktikan  bahwa: pertama ,  dimensi  fisibilitas harus memenuhi nilai kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya E-Procurement , adanya dukungan pelembagaan EProcurement, adanya dukungan dari stakeholder terhadap implementasi E-Procurement, dan  adanya  dukungan  masyarakat terhadap  pelaksanaan E-Procurement . Kedua dimensi  akuntabilitas meliputi  belum  adanya  pertanggungjawaban  regulasi  dari  proses pengadaan  barang  dan jasa, pertanggungjawaban  secara politik masih bersifat  internal  pemerintahan,  dan  bertanggungjawaban  secara keuangan masih tertutup.
Kajian diatas didukung oleh kajian yang dilakukan Damayanti dan Hamzah, (2010) dimana hasil kajian membuktikan bahwa secara parsial variabel  efisiensi  dan  transparansi  berpengaruh  secara  signifikan terhadap good  governace ,  sedangkan  efektifitas,  daya  saing  dan
tanggung  jawab  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap good governace .  Sedangkan  secara  semultan  hasil  kajian  menunjukan variabel  efisiensi,  efektifitas,  dan saing dan  transparansi  dan  tanggung jawab berpengaruh secara signifikan terhadap good governance .
Dalam prakteknya pengadaan barang/jasa pemerintah  ini masih ditemukan banyak permasalahan di instansi memiliki peluang yang besar untuk  terjadinya  penyelewengan.  Penyelewengan  dapat  berupa menaikkan  nilai  proyek  dari  nilai  yang  sebenarnya,  tidak  melakukan prosedur  pelelangan  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  dan  pengadaan barang/jasa fiktif.
Fenomena  yang  terjadi  dalam  pembentukan  ULP  di  Indonesia juga memiliki beberapa tantangan,masalah terbesar adalah soal political will ,  kemauan  yang  kuat  dari  kepala  instansiatau  kepala  daerah  untuk membentuk  ULP.“Ongkos  politik untuk  menjadi  kepala  daerah  dinegeri ini cukup besar. Sehingga ketika terpilih,kepala daerah tadi ingin uangnya kembali.  Salahsatunya  dengan  meng -abuse pengadaan.  Otomatisdia akan enggan untuk membangun sebuahpengadaaan yang independen,” kata  Prabowo  dalam  (Kredibel,  2012).masalah  insentif  bagi  pelaksana kegiatan kegiatanpengadaan yang masih belum cukup memadai.
Fenomena  ini  sejalan dengan fenomena yang terjadi di  Provinsi Papua dimana sebelum pembentukan ULP panitia lelang pada masing- masing  SKPD  terkadang  tidak  dapat  dikontrol  dengan  baik  dan  tidak diketahui  dengan  pasti  seberapa  besar  penghematan  anggaran  yang dilakukakan.  Namun  dengan  terbentuknya  ULP  lebih  transparan  dan terbuka  dalam  arti  bahwa  seberapa  besar  penghematan/efisiensi anggaran yang dilakukan dapat diketahui dengan pasti
Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa walaupun tugas  dan  kewenangan  yang  dilakukan  oleh  Unit  Layanan  Pengadaan (ULP) Propinsi Papua belum dikatakan sudah berjalan secara maksimal namun  hasil  penerapan  ULP  di  Propinsi  Papua  sudah  menunjukan adanya efisiensi anggaran sebesar 3.8% hal tersebut menunjukan bahwa
lebih ditingkatkan lagi tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP)  Propinsi  Papua  sehingga  mampu  menguranggi  kebocoran  atau pemborosan anggaran pemerintah.
Fenomena  yang  bersinggungan  langsung  dengan  pengadaan barang dan jasa ini adalah kasus-kasus korupsi yang marak terjadi baik yang  ditangani  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  maupun Komisi  Pengawas  Persainagan  Usaha  (KPPU).  Sebanyak  24  dari  33 kasus atau 77 persen kasus yang ditangani KPK merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan sejumlah kasus yang ditangani KPPU terdapat pelanggaran  asas  persaingan  usaha  yang  sehat  yang  pada  akhirnya merugikan  negara.  Baik  KPK  maupun  KPPU  mengindikasikan pelanggaran yang muncul dari kelemahan dalampengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2005,  mengungkapkan,  bahwa  mekanisme  pelaksanaan  proyek  yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan langsung  dianggap  oleh  pejabat  tinggi  bukan  merupakan  pelanggaran yang  serius.  Terdapat  43  kasus  yang  terindikasi  korupsi  di  sektor pengadaan,  yang  modusnya  menggunakan  penunjukan  langsung berdasarkan  temuan  ICW.  Selain  indikasi  korupsi  yang  terjadi  dengan melakukan penunjukan langsung, modus korupsi lain yang sering terjadi pada proses pengadaan adalah praktik mark-up (48 kasus), pemerasan (50 kasus), penyimpangan kontrak (1 kasus), dan proyek fiktif (8 kasus). Modus  penyimpangan  yang  banyak  terjadi  pada  sektor  pengadaan  ini menunjukkan  sistem  akuntabilitas  dan  transparansi  masih  belum memadai.  Di  samping  itu,  sistem  pencegahan  yang  ada  saat  ini belum berjalan  secara  efektif  untuk  meminimalisasi  praktik  penyimpangan  di sektor tersebut.
Berdasarkan  kondisi  yang  ada,  kehadiran  suatu  lembaga diperlukan  untuk  melakukan  pengkajian  yang  dilaksanakan  dengan
menganalisis kebijakan dan merumuskan sistem pengadaan barang dan jasa.  Lembaga  tersebut  juga  bertugas  menyusun  kebijakan  yang dilaksanakan  dengan  merumuskan  sistem,  prosedur,  dan  penetapan standar  pengadaan  barang  dan  jasa.  Selain  itu,  lembaga  tersebut memiliki  kewenangan  dalam  pengembangan  dan  pembinaan  sumber daya  manusia,  pelayanan  bimbingan  teknis,  pemberian  pendapat, rekomendasi,  dan  koordinasi  penyelesaian  masalah,  pemantauan implementasi kebijakan, dan pengawasan. Pengembangan sumber daya manusia  menjadi  penting  karena  berkaitan  dengan  pelaku  pengadaan yang  hanya  sebagaian  kecil  yang  professional,  baik  sebagai  pelaku proses,  pemasok,  maupun  pelaksana.  Sepanjang  pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  professional,  sulit  mewujudkan good governance di bidang pengadaan barang dan jasa akibat pelaku belum mampu menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa secara utuh.
Berdasarkan  uraian  hasil  kajian-kajian  empiris  yang  telah dikemukakan,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan menganalisis  pengaruh  tugas  dan  wewenang  tehadap  efisiensi  dan efektifitas  anggaran  pada  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  di  Provinsi Papua

## METODE PENELITIAN

## 1. Kerangka Konseptual dan Hipotesa
Kerangka konseptual penelitian ini dibangun dengan didasarkan pada fenomena-fenomena masalah yang terjadi, keselarasan dengan tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai,  keterkaitan  antar  variabel terteliti  secara  teoritis  dan  kajian  penelitian-penelitian  sebelumnya serta  metodologi  serta  yang  digunakan.  Kerangka  konseptual penelitian  ini  diharapkan  dapat  menggambarkan  tentang  penelitian yang akan dilakukan penulis secara keseluruhanpengaruh tugas dan wewenang  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  terhadap  efisiensi  dan efektivitas anggaran Provinsi Papuaseperti yang terlihatdibawah ini;

## Gambar 1
Model Penelitian .
Sumber: data diolah (2015)
Hipotesis  penelitian  mengenai  peran  pembentukan  Unit  Layanan Pengadaan  (ULP)  terhadap  efisiensi  anggaran  yang  dikemukakan adalah;
H 1 :  Diduga  tugas  ULP  berpengaruh  terhadap  efisiensi  dan efektivitas  anggaran  pada  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)
Pemerintah Provinsi Papua .
H 2 :Diduga  wewenangULP  berpengaruh  terhadap  efisiensi  dan efektivitas  anggaran  pada  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP) Pemerintah Provinsi Papua .
H 3 :   Diduga  secara  simultan  tugas  dan  wewenang  ULP
berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas anggaranpada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Papua .

## 2.   Desain Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian kuantitatif, model  penelitiannya  adalah model survei dengan menggunakan instrument kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Unit  Pelayanan  Pengadaan  (ULP)  Pemerintah  Provinsi  Papua.Lokasi
(X 1.3 ) Kewenangan ULP(X 2 ) (X 2.1 ) (X 2.2 (X 1.1 ) Tugas(X 1 ) (X 1.2 ) Efisiensi & Efektivitas Anggaran (Y) (Y 2 ) (Y 1 ) (X 2.3 )
penelitian  berada  pada  Kantor  ULP  yang  berada  dibawah  Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Kantor Gubernur Provinsi Papua.

## 3.   Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Unit  Layanan  Pengadaan barang/jasa  Pemerintah  Provinsi Papua. Data  sekunder tentang  jumlah staf ULP diperoleh dari Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Jumlah staf ULP sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala ULP, 1 (satu) orang Sekretris ULP, 2 (dua) orang administrasi keuangan, 3  (tiga)  orang  administrasi  surat  masuk  dan  keluar  dan  2  (dua)  orang kemanan  kantor.  Dan  ditambah  dengan  Kelompok  Kerja  (POKJA) sebanyak  161  (seratus  enam  puluh  satu)  orang  yang  diambil  dari beberapa instansi, seperti Dinas PU Provinsi Papua, Dinas Perhubungan Provinsi  Papua,  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Papua,  Dinas  Perkebunan Provinsi  Papua,  Dinas  Pertambangan  Provinsi  Papua,  Dinas  Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Dinas Peternakan Provinsi Papua, RSUD Jayapura,  Biro  Umum  Setda  Provinsi  Papua,  BAPEDA  Provinsi  Papua dan RSJ Abepura.
Teknik  penarikan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan metode probability sampling . sementara teknik penarikan sampel  yang  digunakan  adalah  teknik purposive  sampling ,  dengan kriteria penarikan sampel sebagai berikut;
1.  Responden memenuhi kriteria pokja sebesar 150 responden
2.  Responden masih aktif sampai dengan tahun 2015 sebesar 50
responden
Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel penelitian yang berhasil dimintai informasi untuk keperluan pengolalan data adalah sebanyak 50 responden.  Jika  melihat  besarnya  ukuran  sampel  minimal  yakni  30 (Sekaran,  2006)  maka  jumlah  sampel  penelitian  ini  dinilai  layak  untuk dianalisis lebih lanjut.

## 4.   Definisi Operasional
Definisi operasional  merupakan  indikator-indikator yang dibutuhkan dalam  penelitian  yang  akan  digunakan  untuk  mendeskripsikan  hal-hal yang akan diteliti, yaitu;
1.  Tugas ULP
Tugas  ULP  adalah  keseluruhan  proses  yang  dimulai  dari  tahapan awal perencanaan pengadaan, penyediaan sumber daya (penyedia, barang/jasa,  pasar,  dan  aktivitas  pokja  ULP),  penentuan  metode pemilihan, kriteria penilaian sampai dengan administrasi kontrak yang pembiayaannya  sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari  APBD. Variabel ini terwakili 3 indikator yang diadopsi dari Peraturan Kepala LKPP  No.  5  Tahun  2012,  yakni;  tugas  kepala  ULP,  tugas tatausahaan/sekretariat ULP  dan tugas kelompok kerja  (pokja)  ULP yang  selanjutnya  dijabarkan  pada  15  item  pernyataan.  Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert yang dimulai dengan dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5.
2.  Wewenang ULP
Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun (2012) mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa  yang  pembiayaannya  sebagian  atau  seluruhnya bersumber dari APBD. Variabel ini terwakili 3 indikator yang diadopsi dari  Peraturan  Kepala  LKPP  No.  5  Tahun  2012  seperti  yang disebutkan  diatas,  yakni;  wewenang  penetapan,  wewenang pengusulan dan wewenang pemberian sanksi. Selanjutnya indikator tersebut dijabarkan pada 13 item pernyataan. Pengukuran variabel ini menggunakan  skala  likert  yang  dimulai  dengan  dari  sangat  tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5
3.  Efisiensi dan efektivitas anggaran
Suatu kegiatan dapat disebut efisien jika usaha yang telah dilakukan, memberikan output yang  maksimum,  baik  dari  jumlah  maupun
kualitas  maupun  kuantitas  (Gie  dan  Thoha,  1978).  Variabel  ini terwakili  2  indikator  yang  diadopsi  dari  Wijaya,  indriani,  dan  Putri, (2009)  yakni;  efiensi  biaya  dan  efisiensi  waktu  yang  selanjutnya dijabarkan  pada  8  item  pernyataan.  Pengukuran  variabel  ini menggunakan skala liket yang dimulai dengan dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5.

## 5.  Uji Instrumen Penelitian

## Uji Validitas
Uji validitas menunjukan sejauh mana tingkat efektivitas alat pengukur  didalam  melakukan  pengukuran  (Agusty,  2006).  Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment  Person ,  dimana  valid  atau  tidaknya  instrumen  dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Product Moment Person dengan signifikan 5%. Artinya bila probabilitas hasil korelasi lebih  kecil  dari  0,05  maka  instrumen  dinyatakan  tidak  valid  dan sebaliknya, jika hasil korelasi lebih besar dari 0,05 maka instrumen dinyatakan valid. Formula korelasi Product Moment Person adalah sebagai berikut;
r =
∑ ∑ ∑ ∑ (∑〖 )²〗[ ∑ ² (∑ )²]
Keterangan; n  = Banyaknya sampel
X  = Nilai atau skor X
Y  = Nilai atau skor Y

## Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  indeks  yang  menunjukan  sejauh  mana suatu  alat  ukur  dapat  dipercaya  atau  diandalkan.  Dalam  penelitian ini,  pengujian  reliabilitas  menggunakan Alpha  cronbachs. Menurut Arikunto,  (2003)rumus  digunakan  untuk  mencari  reliabilitas
instrumen  yang  skornya bukan 1 dan  0,  misalnya  angket atau  soal bentuk uraian. Dengan rumus sebagai berikut;
r11 =
1 − ∑ ² ²
Keterangan;
r11   =   Reliabilitas Instrumen k        =   Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal
∑ ²   = Jumlah varaians butir
1²      =    Varians total
Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien keandalan lebih besar atau sama dengan 0,6.

## 6. Pengujian Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Tujuan  asumsi  normalitas  data  adalah  untuk  menguji apakah  variabel  independen  dan  variabel  dependen,  atau keduanya  dalam  suatu  model  regresi  berdistribusi  normal  atau tidak.  Model  regresi  yang  baik  jika  data  variabelnya  berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Sunyoto, 2012). Salah satu  cara  untuk  mendeteksi  normalitas  data  adalah  dengan menggunakan normal  probability  plot yang  pada  prinsipnya  suatu data  ril  dikatakan  berdistribusi  normal  jika  data  ril  mengikuti garis diagonal.

## Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas  berarti  adanya  hubungan  yang  sempurna atau  pasti  diantara  beberapa  atau  semua  variabel  yang menjelaskan  garis  regresi.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  independen.  Cara mendeteksi  ada  tidaknya  gejala  multikolinieritasadalah  dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) atau faktor pertambahan
ragam.  Apabila  nilai  VIF  lebih  besar  dari  10  maka  terjadi multikolinieritas , sebaliknya  apabila  VIF  lebih  kecil  dari  10  maka tidak terjadi multikolinieritas .

## Uji Heteroskedastisitas
Tujuan  asumsi  Heteroskedastisitas  adalah  untuk  menguji apakah  dalam  sebuah  model  regresi  terdapat  ketidaksamaan varians  dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika varians  residual  dari  suatu  pengamatan  yang  lain  tetap,  maka disebut  homoskedastisitas  dan  jika  varians  berbeda,  disebut heteroskedastisitas.  Priyatno,  (2012)  menyatakan  bahwa  model regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  heteroskedastisitas. Pengujian  heteroskedastisitas  dalam  kajian  ini  adalah  dengan melihat penyebaran titik-titik pada grafik scatterplot yang kriterianya yaitu;
a)  Jika  ada  pola  tertentu  seperti  titik-titik  yang  ada  membentuk suatu  pola  tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.
b)  Jika  tidak  ada pola  yang  jelas, serta  titik-titik menyebar diatas dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heterokedastistas.

## 7. Analisis Regresi Berganda
Teknik analisis data yang digunakan dalam upaya menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan rumus;
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + ε
Keterangan;
Y  =   Efisiensi dan efektivitas anggaran α  = Intercept
β  =   Koefisien regresi
X 1 =   Tugas ULP
X 2 =   Wewenang ULP
ε  = Residual

## 8. Pengujian Hipotesa
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tingkat signifikannya  5%. Kriteria pengujiannya adalah; jika t hitung > t tabel maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  artinya  terdapat pengaruhtugas  dan  wewenang  ULP  terhadap  efisiensi  dan efektivitas  anggaran  Pemerintah  Provinsi  Papua.Uji  hipotesis  lain yang digunakan adalah dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikan 5%. Kriteria pengujiannya adalah; jika F hitung > F tabel maka Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  artinya  terdapat  pengaruhtugas  dan wewenang  ULP  terhadap  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran Pemerintah Provinsi Papua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Pokja ULP Provinsi Papua Berdasarkan Umur
Karakteristik umur anggota Pokja ULP Provinsi Papua terdiri dari 9 kelas yang dimulai dari umur terendah yakni 32 tahun sampai tertinggi  yaitu  diatas  55  tahun  seperti  yang  terlihat  pada  Tabel  1 dibawah ini.
Tabel 1 Karakteristik Umur Anggota Pokja ULP Provinsi Papua Umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 32 – 34 3 6 35 – 37 4 8 38 – 40 5 10 41 – 43 14 28 44 – 46 10 20 47 – 49 7 14
Umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 50 – 52 4 8 53 – 55 1 2 > 55 2 4 Jumlah 50 100
Sumber : Data diolah, (2015)
Data  pada  Tabel  4.1  diatas  menunjukan  bahwa  mayoritas responden  penelitian  ini  relatif  berusia  diantara  41  sampai  dengan 43tahun  yakni  sebanyak  14  atau  28%.  Gambaran  karakteristik  ini menunjukan  bahwa  secara  keseluruhan  responden  dapat  dikatakan berada  pada  usia  produktif  dengan  mayoritasnya  berusia  antara    41 sampai dengan 43tahun yang secara tidak langsung menunjukan bahwa responden memiliki pengalaman kerja yang relative memadai.

## Karakteristik Pokja ULP Provinsi Papua Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan terakhir anggota Pokja ULP Provinsi Papua terdiri dari SMA, D3, S1 dan S2 seperti yang terlihat pada Tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2
Karakteristik Pendidikan Anggota Pokja ULP Provinsi Papua
Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) SMA 21 42 D3 4 8 S1 16 32 S2 9 18 Jumlah 50 100
Sumber : Data diolah, (2015)
Sementara jika dilihat dari tingkat pendidikan terakhir maka akan terlihat  bahwa  mayoritas  responden  yang  paling  dominan  memiliki pendidikan  terakhir  SMA  yakni  sebanyak  21  atau  42%.  Deskripsi karakteristik responden ini dapat diartikan bahwa karakteristik responden
penelitian  ini  cenderung  baik  dalam  merespon  seluruh  pernyataan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Argumen ini diperkuat oleh tingkat pendiidkan terakhir responden yang mayoritasnya berpendidikan SMA di ikuti dengan Stara Satu dan bahkan ada yang berpendidikan strata dua.

## Karakteristik Pokja ULP Provinsi Papua Berdasarkan Jenis Kelamin
Karakteristik  anggota  Pokja  ULP  Provinsi  Papua  berdasarkan jenis  kelamin  terdiri  dari  2  kelas  seperti  yang  terlihat  pada  Tabel  3 dibawah ini.
Tabel 3 Karakteristik Jenis Kelamin Anggota Pokja ULP Provinsi Papua Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) Laki-laki 35 70 Perempuan 15 30 Jumlah 50 100
Sumber : Data diolah, (2015)
Gambaran karakteristik pada  Tabel 3 diatas  menunjukan bahwa responden secara keseluruhan lebih banyak didominasi oleh responden laki-laki yakni sebanyak 35 atau 70%.

## Uji Instrumen Penelitian
Uji  instrument  penelitian  ini  selanjutnya  akan  dibagi  dalam  2 bagian yakni; uji validitas dan reliabilitas yang pembahasannya dibawah ini. Uji Validitas yaitu prosedur pengujian untuk melihat apakah alat atau pertanyaan  yang  dipakai  dalam  kuesioner  dapat  mengukur  dengan cermat  atau  tidak.  Uji  validitas  menunjukan  sejauh  mana  tingkat efektivitas alat pengukur didalam melakukan pengukuran (Agusty, 2006). Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rumus  korelasi Product Moment  Person ,  dimana  valid  atau  tidaknya  instrumen  dapat  diketahui dengan  membandingkan  indeks  korelasi dengan  signifikan  5%.  Artinya
bila  probabilitas  hasil  korelasi  lebih  kecil  dari  0.05  maka  instrumen dinyatakan tidak valid dan sebaliknya, jika hasil korelasi lebih besar dari 0.05 maka instrumen dinyatakan valid.
Sementara  pengujian  reliabilitas  dalam  penelitian  ini,  pengujian reliabilitas  menggunakan alpha  cronbachs, dimana  suatu  instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien keandalan lebih besar atau  sama  dengan  0.5  artinya  apabila  α  =  0.5  maka  instrumen  dapat dikatakan reliabel. Hasil pengujian kedua uji instrument penelitian terlihat pada Tabel 4 dibawah ini;
Tabel 4 Pengujian Instrumen Penelitian(Validitas dan Reliabilitas)
Variabel Indikator Item  Korelasi Ket Alpha Cronbach Ket Tugas ULP (X 1 )
Ketua
X 1.1 0.806 Valid
0.939 Reliabel X 1.2 0.737 Valid X 1.3 0.833 Valid X 1.4 0.783 Valid Sekretariat X 1.5 0.875 Valid X 1.6 0.753 Valid X 1.7 0.829 Valid X 1.8 0.679 Valid Pokja X 1.9 0.832 Valid X 1.10 0.859 Valid X 1.11 0.842 Valid X 1.12 0.709 Valid X 1.13 0.628 Valid X 1.14 0.594 Valid X 1.15 0.597 Valid Wewenang ULP (X 2 ) Menetapkan
X 2.1 0.822 Valid
0.915 Reliabel X 2.2 0.804 Valid X 2.3 0.601 Valid X 2.4 0.689 Valid X 2.5 0.659 Valid Mengusulkan X 2.6 0.695 Valid X 2.7 0.776 Valid X 2.8 0.732 Valid X 2.9 0.515 Valid
Variabel Indikator Item  Korelasi Ket Alpha Cronbach Ket Memberi Sanksi X 2.10 0.842 Valid X 2.11 0.735 Valid X 2.12 0.789 Valid X 2.13 0.612 Valid Efisiensi & Efektivitas (Y) Biaya Y 1.1 0.802 Valid 0.921 Reliabel Y 1.2 0.840 Valid Y 1.3 0.767 Valid Y 1.4 0.779 Valid Waktu Y 1.5 0.749 Valid Y 1.6 0.857 Valid Y 1.7 0.827 Valid Y 1.8 0.849 Valid
Sumber; Data diolah, (2015)
Hasil uji validitas dan realibilitas keseluruhan instrumen pada  Tabel 4.5 diatas menunjukan hasil uji kolerasi lebih besar dari 0.5 dan memiliki nilai koefisien alpha cronbach’s diatas 0.50 sehingga variabel pada tiap item  pertanyaan  dikatakan  valid  dan  reliabel  untuk  dapat  digunakan dalam pengolahan data selanjutnya.

## Analisis Regresi
Hasil pengujian data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda  dengan  tujuan  untuk  mengananalisis  pengaruh  tugas  dan wewenamg  ULP terhadap efisiensi  dan  efektivitas anggaran  di  Provinsi Papuaseperti yang terlihat pada Tabel 5 dibawah ini.

## Tabel 5. Hasil Pengujian Regresi Berganda
Variabel Standardized Coefficients t hitung Sig Ket. Constant 9.354 Tugas ULP 0.204 3.739 .001 Sig Wewenang ULP 0.260 3.595 .001 Sig R Square 0.633 Adjusted R Square 0.618
Tabel 5 (lanjutan)
Variabel Standardized Coefficients t hitung Sig Ket. t tabel 2.010 F hitung 40.560 F table 3.23
Sumber: Data diolah, (2015)

## Hasil Pengujian Hipotesis.
Hasil analisispada Tabel 4.7diatas menunjukan bahwa tugas ULP dan  wewenang  ULP  terbukti  mempengaruhi  tingkat  efisiensi  dan efektivitas anggarandi Provinsi Papua secara positif dan signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan parameter atau koefisien regresi tugas ULP dan wewenang ULP yang menunjukan bahwa jika tugas ULP dan wewenang ULPmeningkat atau  semakin  baik  maka  tingkat efisiensi  dan efektivitas anggaran  di  Provinsi  Papua  juga  akan  semakin  meningkat.  Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa dorongan peningkatan tugas ULP dan wewenang  ULPakan  meningkatkan  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas anggaran di Provinsi Papua.

## Pengaruh Tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP)Terhadap Efisiensi
Dan  Efektivitas  Anggaran  PadaUnit  Layanan  Pengadaan  (ULP) Pemerintah Provinsi Papua.
Hasil  tersebut  dibuktikan  melalui  pengujian  hipotesis  yang ditawarkan dalam  penelitian ini.  Hipotesis pertama  menyatakan  bahwa; tugas  ULP  berpengaruh  terhadap  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran  di Provinsi  Papua.Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  t dengan tingkat signifikannya  5%. Kriteria pengujiannya adalah; jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh tugas ULPatau  wewenang  ULP  terhadap  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas anggaran di Provinsi Papua. Asumsi lain yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai ρ probabilitas(sig), dimana jika nilai ρ probabilitas (sig) < 0.05 (level of significan) maka Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini
menunjukan terdapat pengaruh tugas ULPatau wewenang ULPterhadap tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran di Provinsi Papua.
Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa  tugas  ULP terbukti berpengaruh secara positif dan  signifikan terhadap  tingkat efisiensi dan efektivitas  anggaran  di  Provinsi  Papua.  Hal  ini  ditunjukan  dari  nilai signifikansi  sebesar  0.001  (probabilitas  <  0.05)  dan  nilai  t hitung sebesar 3.739  sedangkan  t tabel 2.010  sehingga  t hitung >  t tabel (3.739>2.010)  yang berarti  bahwa  hipotesis  pertama  diterima.  Hasil  analisis  diskriptif  yang menggambarkan  distribusi  frekuensi  jawaban  responden  tentang  tugas ULP,  terlihat  bahwa  indikator  yang  paling  baik  dalam  menjelaskan variabel ini adalah indikator tugas tatausahaan/sekretariat ULP (X 2 )yang terjabarkan melalui 4 pernyataan  dengan nilai rata-ratanya 3.80.
Pengaruh  Wewenang  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)Terhadap Efisiensi  Dan  Efektivitas  Anggaran  PadaUnit  Layanan  Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Papua.
Hipotesa kedua menyatakan bahwa wewenang ULP berpengaruh terhadap  efisiensi  dan  efektivitas  anggarandi  Provinsi  Papua. Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  wewenang  ULPterbukti berpengaruh secara positif dan  signifikan terhadap  tingkat efisiensi dan efektivitas anggarandi Provinsi Papua. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar  0.001(probabilitas  <  0.05)  dan  nilai  t hitung sebesar  3.595 sedangkan  t tabel 2.010  sehingga  t hitung >  t tabel (3.595>2.010)  yang  berarti bahwa hipotesis kedua diterima.Hasil analisis diskriptif yang menggambarkan  distribusi  frekuensi  jawaban  responden  tentang  tugas ULP,  terlihat  bahwa  indikator  yang  paling  baik  dalam  menjelaskan variabel  ini  adalah  indikator  tugas  wewenang  mengusulkan  yang terjabarkan melalui 4 pernyataandengan nilai rata-ratanya 3.82.
Pengaruh  Tugas  Dan  Wewenang  Unit  Layanan  Pengadaan (Ulp)Terhadap  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Anggaran  Pada  Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Papua.
Hipotesa  terakhir  menyatakan  bahwa  tugas  dan  wewenang ULPsecara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  efisiensi  dan efektivitas  anggaran  di  Provinsi  Papua.  Berdasarkan  hasil  analisis ditemukan  bahwa  tugas  dan  wewenang  ULP  terbukti  secara  simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efisiensi  dan  efektivitas anggaran  di  Provinsi  Papua.  Hal  ini  ditunjukan  dari  nilai  signifikansi sebesar  0.000  (probabilitas  <  0.05)  dengan  nilai  F hitung sebesar  40.560 sedangkan  F tabel 3.23  sehingga  F hitung >  F tabel (40.560>3.23).  Hasil pengujian ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga diterima.
Temuan ini setidaknya akan mereduksi atau mengurangi peluang terjadinya  pelanggaran  yang  muncul  akibat  dari  lemahnyasistim dalampengadaan barang dan jasa pemerintah seperti yang disinyalir oleh KPK  dan  KPPU.  Hal  ini  dapat  terwujud  karena  beberapa  hal  yang selanjutnya oleh peneliti dikelompokan dalam 2 hal yakni dari sisi yurisis dan penataan organisasi, yang penjelasannya sebagai berikut;
a)  Dari  sisi  yuridis,  terdapat  landasan  hukum  yang  mengatur  tentang pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  telah  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012,  dimana  pemerintah daerah  wajib  membentuk  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  paling lambat  pada  Tahun  Anggaran  2014.Peraturan  Presiden  Nomor  70 Tahun 2012 selanjutnya diikuti oleh terbitnya Surat Keputusan  (SK) Gubernur  Provinsi  Papua  Nomor  188.4/49/Tahun  2014  tentang Pengangkatan  Perangkat  Organisasi  dan  Penetapan  Tunjangan Profesi  Perangkat  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua.
b)  Sementara  penataan  organisasi,  kemudian  diatur  melaluiPeraturan
Kepala LKPP  No.  5  Tahun  2012  tentang  Unit  Layanan Pengadaan,
dimana ULP dibentuk oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan  Institusi.  ULP  sendiri  bersifat permanendapat  berdiri  sendiri  atau  melekat  pada  unit  yang  sudah ada. Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas tugas/fungsi;Kepala, Ketatausahaan/Sekretariat danKelompok Kerja (Pokja).
Pembentukan ULP juga sekaligus menjawab permasalahan yang pernah  diungkapkan  ICW  tahun  2005  yakni  bahwa  mekanisme pelaksanaan proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak  melalui  penunjukan  langsung,  praktik mark-up ,  pemerasan, penyimpangan kontrak dan proyek fiktif,  seperti yang  diungkapkan juga oleh Nurchana, Santoso dan Adiono, (2010) bahwa adaindikasi peluang “main mata”dalam pengadaan barang/jasadi Kabupaten Bojonegoro.
Dikatakan demikian karena berdasarkan prinsip-prinsip Pengadaan  barang/jasa  yang  baik  dilingkungan  instansiPemerintahan sesuai dengan Keputusan Presiden RI wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip  sebagai  berikut;  efisien,  efektif,  bersaing,  transparan, adil/tidak  diskriminatif  dan  bertanggung  jawab    (Damayanti  & Hamzah,(2010).  Sementara  usaha  penataan  dan  perbaikan  organisasi khususnya di Provinsi Papua telah dilaksanakan dengan relatif baik. Hal ini terindikasi oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di ULP Provinsi.
Secara  konseptual,  SOP  merupakan  bentuk  konkret  dari penerapan  prinsip  manajemen  kualitas  yang  diaplikasikan  untuk organisasi  pemerintahan  (organisasi  publik).  Tahap  penting  dalam penyusunan SOP adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis  tugas,  dan  melakukan  analisis  prosedur  kerja  yang  juga dilengkapi  dengan  uraian  tugas/pekerjaan  (Susila,  2012).  Implementasi SOP  dan  uraian  tugas  yang  ada  di  ULP  Provinsi  ini  seharusnya  dapat meminimalisir  peluang  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti yang dikatakan diatas.
Hal  lainnya  yang  juga  dilakukan  di  ULP  Provinsi  Papua  yaitu penguatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Kebijakan  ini  dilakukan melalui;  penempatan  pegawai  sesuai  dengan  formasi  dan  pangkat eselon,  mengikutkan  pegawai  dalam  kursus/pelatihan/sosialisasi  terkait dengan aturan-aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, disamping itu perlu  menjalin hubungan  dengan  ahli-ahli  pengadaan  di  lingkungannya maupun diluar  lingkungan  organisasi  serta yang akan  dilakukan adalah pengangkatan pegawai yang masih berstatus honor atau kontrak menjadi pegawai negeri di ULP Provinsi Papua.
Temuan  penelitian  ini sejalan dengan  hasil kajian-kajian  empiris oleh;  Kartikaningrum,  (2007)  mengatakan  bahwa  terdapat  hubungan transparansi,  efektifitas  dan  efisiensi  terhadap  proses  pengadaan barang.Peneliti  lainnya;  Wijaya,  Indryani  dan  Putri,  (2010)  menyatakan bahwa  secara  parsial  maupun  simultan,  variabel  biaya  dan  waktu berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan barang dan jasa.
Hasil penelitian ini juga  sejalan dengan pendapat Tasori,  (2014) yang merekomendasikan pembentukan ULP provinsi dengan status yang lebih mandiri agar tugas dan perannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku  sehingga  dengan sendirinya  akan  mampu  menciptakan  keefektifan  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa.Hasil  kajian  empiris  lainnya  yang  sejalan dengan  temuan  penelitian  ini  juga  diungkapkan  oleh  Noviyanti,  (2014) yang menyatakan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan  pembentukan  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  mampu  mendorong terciptanya efisiensi APBN maupun APBD.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
1)  Secara  parsialtugas  ULP  terbukti  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan  terhadap  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran  di
Provinsi Papua. Hal ini ditunjukan dari nilai signifikansi sebesar 0.001 (probabilitas  <  0.05)  dan  nilai  t hitung sebesar  3.739  sedangkan  t tabel
2.010  sehingga  t hitung >  t tabel (3.739>  2.010)  yang  berarti  bahwa hipotesis pertama diterima.
2)  Secara  Parsial  wewenang  ULP  terbukti  berpengaruh  secara  positif dan  signifikan  terhadap tingkat  efisiensi dan  efektivitas  anggaran  di Provinsi  Papua.  Hal  ini  terlihat  dari  nilai  signifikansi  sebesar  0.001 (probabilitas  <  0.05)  dan  nilai  t hitung sebesar  3.595  sedangkan t tabel 2.010  sehingga  t hitung >  t tabel (3.595>2.010)  yang  berarti  bahwa hipotesis kedua diterima.
3)  Secara simultan dijelaskan bahwa tugas dan wewenang ULP terbukti berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  efisiensi  dan efektivitas anggaran  di  Provinsi Papua.  Hal  ini  ditunjukan  dari  nilai  signifikansi sebesar 0.000 (probabilitas < 0.05) dengan nilai F hitung sebesar 40.560 sedangkan F tabel 3.23 sehingga F hitung > F tabel (40.560>3.23).

## 2.  Saran
1.  Untuk menjamin berjalan efisiensi dan efektifitas dalam Unit Layanan
Pengadaan  Provinsi  Papua  maka  diperlukan  pengawasan  atau pemantauan yang intensif baik dari masyarakat dan LSM seperti ICW ( Indonesia Corruption Watch ). Perlunya pengawasan masyarakat dan LSM  tersebut,  karena  dua  aktor  tersebut  memiliki  peran  yang dianggap  paling  bagus  dan  netral  dalam  pengadaan  barang/jasa, sehingga tujuan e-procurement nantinya dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada kecurigaan.
2.  Perlu ditingkatkan pelaksanaan  komunikasi  baik antar  Satuan Kerja
Perangkat  Daerah  (SKPD)  maupun  peserta  penyedia  barang  dan jasa/masyarakat  secara  luas  dalam  pelaksanaan e-procurement dimana  informasi  harus  disampaikan  dengan  sejelas-jelasnya, setepat-tepatnya  dan  seakurat  mungkin  serta  dapat  dipahami  agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
3.  Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban ULP wajib  memperhatikan  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  serta memperhatikan,  mengevaluasi  sumber  daya  aparat  yang  berada pada ULP sehingga selalu diupayakan peningkatan-peningkatan dan kemampuan  agar  dalam  pelaksanaan  setiap  tugas  dan  wewenang dapat dijaankan dengan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan e- procurement maupun  tugas  dan  wewenang  lain  dapat  dihandalkan sebagai suatu sumber kekuatan yang positif dalammencapai efisiensi dan efektifitas ULP.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  S,  2012.  Kajian  Pembentukan  ULP  Barang/Jasa  Pemerintah  di Pemerintah Kota Bekasi, Jurnal AKP, Vol 1, No. 2, Agustus 2012.
Agusty  F,  2006.  Metode  Penelitian  Manajemen:  Pedoman  Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis  Dan  Disertasi Ilmu  Manajemen, Edisi Kedua,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang.
Anggun  R.A.,  2013.  Pengaruh  Penggunaan  Sistim  Pengadaan  Secara Elektronik  (SPSE)  Terhadap  Efisiensi  Kerja  Pegawai  Dalam Bidang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pada  ULP  dan  LPSE  di Pemerintah  Kota  Cimahi,  Skripsi,  Universitas  Pendidikan Indonesia.
Arindra  R.A.N.,  Bambang  S.H.,  Romula  A.,  2010.  Efektifitas E- Procurement Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  (Studi  terhadap Penerapan E-Procurement di  Kabupaten  Bojonegoro),  Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No. 2, 2010.
Astri  D.,  dan  Ardi  H.,  2010.  Pengaruh E-Procurement Terhadap Good Governance , Penelitian Mandiri, Universitas Trunojoyo.
Dwiyanto,  A.  2005.  Mewujudkan Good  Governace Melalui  Pelayanan Publik, Jogyakarta: Gajah Mada University Press.
Farisa N. 2014. Peran LPSE Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  Penelitian Mandiri, STAN  Tangerang Selatan.
Habib,  B.  1996.  Pengaruh  Dimensi  Anggaran  Terhadap Sikap  Manajer Mengenai  Anggaran  dan  Terhadap  Efektifitas  Pelaksanaan Anggaran , Thesis tidak dipublikasikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran Bandung.
Horngren,  C.T.,  George  F.,  Srikant  M.D.,  2000. Cost  Accounting,  a Managerial Emphasis , Tenth Edition, Prentice Hall International Inc.
Kajian Ringkas, (2012) Evaluasi Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas  No.  005/M.PPN/10/2007, Tentang  Organisasi  dan Tata Kerja  Kementerian Negara  PPN/Bappenas  (Unit  Layanan Pengadaan (ULP) dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas) , Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2012.
Keppres No. 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .
Majalah  Kredibel,  (2012) Majalah  Pengadaan  Indonesia ,  Edisi  03,  Juli- Oktober 2012.
Nindy, S. 2013 Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Terhadap Reformasi Pengadaan  Barang/Jasa  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Skripsi, Universitas Muhhamadiah yogyakarta.
Ozcan,  Y.A.  2008. Health  Care  Benchmarking  and  Performance
Evaluation , Springer, New York.
Peraturan  Kepala  LKPP  No.  5  Tahun  2012,  Tentang Unit  Layanan Pengadaan .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007, Tentang  Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010,  tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah .
Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Prabowo, A. 2012. Kredibel Majalah Pengadaan Indonesia, Edisi 03 Juli- Oktober 2012.
Priyatno, D. 2012. Belajar Cepat Olah Data Statistik Dengan SPSS , Andi, Yogyakarta.
Sunyoto,  D.  2012.  Analisis  Validitas  &  Asumsi  Klasik,  Gava  Media, Yogyakarta.
Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/49/Tahun 2014,  Tentang  Pengangkatan  Perangkat  Organisasi  dan Penetapan Tunjangan.
Tasori.  2014.  Analisis  Penerapan Good  Governance Dalam  Proses Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun Anggaran  2013,  Naskah  Publikasi  Skripsi,  Universitas  Maritim Raja Ali Haji Tanungpinang.
The Ling Gie dan Miftah Thoha. 1978. Cara Bekerja Efisien, Yogyakarta, Karya Kencana.
Thoha. 2004. Perilaku Organisasi , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Udoyono.  2012. E-Procurement Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Untuk  Mewujudkan  Akuntanbilitas  di  Kota  Yogyakarta,  Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, Februari 2012.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005 ,  Tentang Keuangan Daerah.
Wahyu Hari Wijaya, Retno Indriyani dan Yusronia Eka Putri, (2009) Studi Penerapan E- Procurement Pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya, Penelitian Mandiri, ITS Surabaya.