Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 52

## PERGESERAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA KEPADA CAMAT PASCA LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

## Ryan Anggria Pratama
Alumni Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau ryananggria@gmail.com

## ABSTRAK
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dan Peraturan  Pemerintah  tentang  Kecamatan  yang  terbaru  maka  kewenangan kecamatan  dalam  pelayanan  publik  juga  perlu  diperbaharui  dan  diperjelas kembali  guna  mengefektifkan  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format  dan  substansi  pelimpahan  kewenangan  tersebut  sangat  perlu  dan sesegera mungkin dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenagan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan  sebagian  kewenangan  urusan  pemerintahan  dari  Bupati  kepada Camat  mencakup  urusan  pemerintahan  pada  pelayanan  perizinan  dan nonperizinan.  Terkait  dengan  pelayanan  perizinan  dilaksanakan  melalui pelayanan  terpadu  serta  pengembangan  inovasi  dengan  kriteria,  proses sederhana,  objek  perizinan  berskala  kecil,  tidak  memerlukan  kajian  teknis yang  kompleks;  dan  tidak  memerlukan  teknologi  tinggi.  Pelayanan nonperizinan  yang  dilimpahkan  kepada  Camat  berdasarkan  pada  kriteria berkaitan  dengan  pengawasan  terhadap  objek  perizinan,  kegiatan  bersekala kecil  dan  pelayanan  langsung  pada  masyarakat  yang  bersifat  rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik  Kecamatan  dan/  atau  kebutuhan  masyarakat  setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak  lagi  ditetapkan  dengan  Peraturan  Bupati  namu  ditetapkan  melalui Keputusan Bupati.

## Kata Kunci: Kewenangan, Camat, Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah mendapatkan perhatian khusus oleh  seluruh  tatanan  pemerintahan,  baik  pemerintahan  pusat  maupun pemerintahan  daerah  sendiri.  Semangat  otonomi  daerah  telah  membawa perubahan  yang  besar  bagi  perkembangan  daerah  meskipun  perubahan tersebut disadari mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya.
Indonesia  menjadi  negara  yang  tumbuh  dengan  sistem  desentralisasi  dan dekonsentrasi  yang  memberikan  kesempatan  untuk  Pemerintah  Daerah melaksanakan  pemerintahannya  secara  mandiri.  Hal  tersebut  diatur  dalam Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, begitu  juga  dengan  regulasi  mengenai  pemerintahan  daerah  yang  terbaru yaitu  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Konsideran dalam undang-undang pemerintahan daerah menerangkan bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Cita-cita  dari  semangat  otonomi  daerah  itulah  yang  mendorong  terjadinya berbagai  perubahan,  baik  secara  struktural,  fungsional,  maupun  kultural dalam tananan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang  sangat  mendasar  adalah  menyangkut  kedudukan,  tugas  pokok  dan fungsi Kecamatan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 54
Kecamatan  adalah  bagian  wilayah  dari  daerah  Kabupaten  atau  Kota  yang dipimpin  oleh  Camat  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Camat bertugas menyelenggarakan urusan  pemerintahan  umum  di  tingkat  Kecamatan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur pelaksanaan  urusan  pemerintahan  umum,  mengoordinasikan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat,  penyelenggaraan  ketenteraman  dan  ketertiban umum,  penerapan  dan  penegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina dan mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  desa,  melaksanakan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  kabupaten/kota  yang  tidak dilaksanakan  oleh  unit  kerja  perangkat  daerah  kabupaten/kota  yang  ada  di Kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain  melaksanakan  tugas  yang  dimaksud  di  atas,  Pasal  11  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  Tentang  Kecamatan  juga  menyebutkan bahwa  Camat  mendapatkan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati/wali kota  untuk  melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  kabupaten/kota  dan  melaksanakan  tugas  pembantuan. Sebagian  urusan  pemerintahan  yang  dilimpahkan  terdiri  atas  pelayanan perizinan  dan  nonperizinan.  Pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintahan tersebut  dilakukan  berdasarkan  pemetaan  pelayanan  publik  sesuai  dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
Pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati/wali  kota  kepada  Camat  memiliki tujuan  untuk  mewujudkan  efektifitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  dan pelayanan  pemerintahan  daerah  sebagai  konsekuensi  dari  pelaksanaan
ototonomi daerah. Filosofi pelimpahan sebagaian kewenangan buapati/walikota kepada Camat berangkat dari terkonsentrasinya penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan pada pemerintah Kabupaten/Kota.  Selama  ini  kecenderungan  pemerintah  kabupaten/kota memiliki  beban  kerja  yang  berat  bahkan overload sehingga  penyelenggaran dan pelayanan pemerintahan kurang maksimal. Atas dasar itulah pelimpahan tersebut dirasa perlu dan harus diberikan sehingga kualitas pelayanan publik diharapkan  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan  menjadi  semakin berkualitas.
Sehubungan dengan perintah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Kecamatan,  Pemerintah  Daerah  perlu melakukan  sinkronisasi  regulasi  terkait  pelimpahan  sebagian  kewenangan bupati/wali  kota  kepada  Camat  yang  sebelumnya  Pemerintah  Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Oleh  karena  dasar  hukum  tersebut  sudah  memiliki  perubahan  dan pembaharuan maka perlu adanya sinkronisasi dengan peraturan yang baru.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dan Peraturan  Pemerintah  tentang  Kecamatan  yang  terbaru  maka  kewenangan kecamatan  dalam  pelayanan  publik  juga  perlu  diperbaharui  dan  diperjelas kembali  guna  mengefektifkan  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Agar  hal  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  perlu  dilakukan  sebuah kajian melalui kegiatan penelitian.
Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format  dan  substansi  pelimpahan  kewenangan  tersebut  sangat  perlu  dan sesegera  mungkin  dilakukan.  Maka  untuk  menyusun  regulasi  terbaru
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
mengenai pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat dibutuhkan  penyusunan  dokumen  akademis  sinkronisasi  Peraturan  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## TINJAUAN TEORITIS
Kebijakan  otonomi  daerah  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 selanjut  di  gantikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan  daerah  yang  berorientasi  kepada  kepentingan  masyarakat. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih  diberdayakan  sekaligus  diberi  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  untuk mempercepat  laju  pembangunan  daerah.Pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat  dengan  pertimbangan  untuk  lebih  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakat.
Penekanan utama otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota yang lebih kompleks,  seperti  besarnya  jumlah  penduduk  maupun  luasnya  cakupan (coverage)  pelayanan.  Masalah  yang  muncul  antara  lain,  jauhnya  jarak (orbitasi)  dan  sulitnya  akses  (accesibility)  masyarakat  terhadap  pelayanan pemerintah  kabupaten/kota.  Hal  ini  menjadikan  tujuan  penyelenggaraan otonomi  menjadi  semu  ketika  tercipta  akses  masyarakat  yang  rendah terhadap pelayanan pemimpinnya di daerah.
Selama  berlangsungnya  penyelengaraan  otonomi  daerah,  terdapat  dua pendekatan  pembangunan  pelayanan  terhadap  masyarakat,  pertama pendekatan “kewilayahan” seperti wilayah propinsi, kabupaten maupun kota, kecamatan  dan  kelurahan.  Kedua,  pendekatan  “sektoral”,  seperti  sektor
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

## Pemerintah Daerah
Prinsip  desentralisasi  adalah  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti  daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di  luar  yang  menjadi  urusan  pemerintah.  Daerah  memiliki  kewenangan membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberikan  pelayanan,  peningkatan partisipasi,  prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  telah  mendorong  terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang  – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
“Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.”
Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut  memberikan  pengertian  bahwa  otonomi  sendiri  berkaitan  sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak  lain  dengan  kata  lain  apabila  dikaitkan  dengan  kata  daerah  maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri.
Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
kebebasan seluas - luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan  sebagai  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  mengingat  pusat berperan  sebagai  pemegang  mekanisme  kontrol  atas  implementasi  otonomi daerah  tersebut  agar  norma-norma  yang  terkandung  dalam  otonomi  tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat.
Asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Pemerintah  daerah  dalam menjalankan pemerintahan daerahnya memiliki tiga asas berdasarkan Pasal 5 ayat  (4)  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:
“Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  di  Daerah  dilaksanakan  berdasarkan  asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.”

## 1) Asas Desentralisasi
Desentralisasi  menjadi  salah  satu  alternatif  yang  muncul  atas  dinamika perkembangan  pemerintahan  daerah.  Terdapat  tiga  alasan  mengapa desentralisasi menjadi pilihan ideal dalam menjalankan urursan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain:
a) Pertama,  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  selama  ini  sangat terpusat  di  Jakarta  (Jakarta-sentris).  Sementara  itu,  pembangunan  di beberapa  wilayah  lain  cenderung  bahkan  dijadikan  objek  “perahan” pemerintah pusat.
b) Kedua,  pembagian  kekayaan  secara  tidak  adil  dan  merata.  Daerah- daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah, seperti Aceh, Riau,  Irian  Jaya  (Papua),  Kalimantan,  dan  Sulawesi  ternyata  tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat.
c) Ketiga,  kesenjangan  (disparitas)  sosial  antara  satu  daerah  dengan daerah lain sangat mencolok (Andik Wahyun Muqoyyidin. 2013: 108)
Asas  desentralisasi  menurut  Pasal  1  angka  8  Undang  –  Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikutip sebagai berikut:
“Desentralisasi  adalah  penyerahan  Urusan  Pemerintahan  oleh Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  Asas Otonomi.” Eko Prasojo dan Defny Holidin menuliskan “not only does momentum  of  reform  movement  in  1998  have  positive  correlations with  changes  in  administrative  system  but  also  implies  to decentralizasion  practices  toward  vertical  balance  of  power  among governments  at  all  levels  (momentum  gerakan  reformasi  1998  tidak hanya  berhubungan  dengan  perubahan  sistem  administrasi pemerintahan saja, melainkan juga berimplikasi pada desentralisasi di tingkat pemerintahan daerah)” (Eko Prasojo dan Defny Holidin. 2012; 149).
Melaksanakan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  diperoleh  dari pemerintah  pusat  yang  memberikan  kewenangan  mengatur  dan  mengurus penyelenggaraan  pemerintahan  kepada  satuan  pemerintahan  tingkat  lebih rendah  yang  mandiri.  Desentralisasi  mengandung  arti  pembagian  kekuasaan dari  pemerintah  pusat  yang  lebih  tinggi  kepada  satuan  pemerintahan  yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah (Ni’matul Huda. 2012: 32).

## 2) Asas Dekonsentrasi
Dekonsentrasi  menjadi  asas  kedua  setelah  desentralisasi.  Di  beberapa literatur buku menyebutkan bahwa adanya dekonsentrasi merupakan bagian dari  adanya  desentralisasi.  Akan  tetapi  terdapat  perbedaan  antara desentralisasi  maupun  dekonsentrasi.  Henry  Maddick  berpendapat  “ the delegation of authory adequate for the discharge of specified function to staff of  a  central  department  who  are  situated  outside  the  headquarters (pendelegasian  kewenangan  sebagai  fungsi  –  fungsi  khusus  dari  pemerintah pusat terhadap staf yang ada di bawahnya)” (Lukman Hakim, 2012: 21 – 22).
Asas  dekonsentrasi  menurut  Pasal  1  angka  9  Undang  –  Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dikutip  sebagai  berikut:
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
“Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  kepada  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat,  kepada  instansi  vertikal  di  wilayah  tertentu,  dan/atau kepada  gubernur  dan  bupati/wali  kota  sebagai  penanggung  jawab  urusan pemerintahan umum.”
Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari  pemerintah  pusat  kepada  pejabatpejabat  bawahan  dalam  lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat,  seperti  gubernur,  walikota  dan  camat.  Mereka  melakukan  tugasnya berdasarkan  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  pada  alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah (Ni’matul Huda, 2012: 65).

## 3) Asas Tugas Pembantuan
Pasal  1  angka  11  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  dikutip  sebagai  berikut:  “Tugas  Pembantuan  adalah penugasan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  untuk melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah  Pusat  atau  dari  Pemerintah  Daerah  provinsi  kepada  Daerah kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Daerah  provinsi.”  Tugas  pembantuan  memiliki  tujuan untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pembangunan serta  pelayanan  umum  kepada  masyarakat  di  daerah.  Hal  ini  dikarenakan tidak  semua  kewenangan  dapat  dilaksanakan  melalui  desentralisasi  dan dekonsentrasi.
Selanjutnya,  pemberian  tugas  pembantuan  ini  agar  memperlancar pelaksanaan  tugas  dan  penyelesaian  permasalahan  serta  membantu mengembangkan  pembangunan  di  daerah  sesuai  karakteristiknya  (Ni’matul Huda, 2012: 68).
Tugas  pembantuan  dalam  pemerintahan  daerah  adalah  tugas  untuk  ikut melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  bukan  saja  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  pusat  akan  tetapi  juga  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah  tingkat  atasnya  (Prabawa  Utama,  1991:  13).  Sedangkan  menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif)  atau  dapat  pula  berupa  tugas  eksekutif.  Daerah  yang  mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan (Irawan Soejito, 1981: 117).
Urusan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 5 Undang  – Undang Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  sebagai  berikut:  “Urusan Pemerintahan  adalah  kekuasaan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Presiden  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  kementerian  negara  dan penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  untuk  melindungi,  melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.”
Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 9 menyebutkan bahwa:
1. Urusan  Pemerintahan  terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  Absolute, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Urusan  Pemerintahan  Absolute  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan  Pemerintahan  Konkuren  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi  antara  Urusan  Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan  Pemerintahan  Konkuren  yang  diserahkan  ke  daerah  menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
62
5. Urusan  Pemerintahan  Umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
Urusan  Pemerintahan  Absolute  meliputi:  meliputi  politik  luar  negeri, pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal  nasional  dan  agama. Dalam hal pelaksanaan urusan tersebut, Pemerintah Pusat:
1. Melaksanakan sendiri; atau
2. Melimpahkan  wewenang  kepada  Instansi  Vertikal  yang  ada  di daerah  atau  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat berdasarkan azas dekonsentrasi.
Sedangkan  Urusan  Pemerintahan  Konkuren  meliputi  Urusan  Pemerintahan Wajib  dan  Urusan  Pemerintahan  Pilihan.  Urusan  Pemerintahan  Wajib merupakan  Urusan  Pemerintahan  yang  terdiri  atas  urusan  yang  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  dan  urusan  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan dasar.  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar adalah  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  sebagian  substansinya  merupakan pelayanan dasar.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut meliputi:  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan  perlindungan  masyarakat  dan  sosial  .  Sedangkan  untuk  Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan
Untuk  urusan  pilihan  pula  meliputi:  kelautan  dan  perikanan,  pariwisata, pertanian,  kehutanan,  energi  dan  sumber  daya  mineral,  perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
Sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  9  ayat  (1)  di  atas,  selain  Urusan Pemerintahan  Absolute  dan  Urusan  Pemerintahan  Konkuren,  Urusan Pemerintahan  juga dapat  dipilah berupa  Urusan  Pemerintahan Umum.  Pasal 25    ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Umum meliputi:
1. Pembinaan  wawasan  kebangsaan  dan  ketahanan  nasional  dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

## 64
Bhinneka  Tunggal  Ika  serta  pertahanan  dan  pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Pembinaan  kerukunan  antarsuku  dan  intrasuku,  umat  beragama, ras,  dan  golongan  lainnya  guna  mewujudkan  stabilitas  keamanan lokal, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas administrasi Pemerintahan yang ada di  wilayah  Daerah  Provinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota  untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan,  potensi  serta  keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila: dan
7. Pelaksanaan  semua  urusan  yang  bukan  merupakan  kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
Pada  ketentuan  penutup  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  menyatakan  bahwa  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah dinyatakan  masih  tetap  berlaku  sepanjang  belum  diganti  dan  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  inisemua  peraturan perundangundangan  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  dinyatakan  masih  tetap  berlaku  sepanjang  belum  diganti  dan  tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## Kecamatan
Camat dan Kecamatan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 :

## a. Kedudukan
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  pada  pasal  209  dijelaskan  bahwa  kecamatan  adalah  perangkat daerah kabupaten atau kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :
Perangkat Daerah kabupaten / kota terdiri atas:
1) Sekretariat daerah
2) Sekretariat DPRD
3) Inspektorat
4) Dinas
5) Badan
6) Kecamatan
Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut:
1) Daerah  kabupaten  atau  kota  membentuk  kecamatan  dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
2) Kecamatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibentuk dengan Perda Kabupaten atau Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3) Rancangan  Perda  Kabupaten  atau  Kota  tentang  pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati walikota  dan  DPRD  kabupaten  atau  kota,  sebelum  ditetapkan oleh  bupati  atau  walikota  disampaikan  kepada  menteri  melalui
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  untuk  mendapat persetujuan.
Jadi  kecamatan  dibentuk  dalam  rangka  meningkatkan  koordinasi penyelenggaraan  pemrintahan  artinya  dengan  adanya  kecamatan, camat  sebagai  pimpinan  tertinggi  di  kecamatan  harus  dapat mengkoorkinasikan  semua  urusan  pemerintahan  di  kecamatan, kemudian  juga  camat  harus  memberikan  pelayanan  publik  di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Selanjutnya  kecamatan  dibentuk  cukup  dengan  Peraturan  Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda  tentang  pembentukan  kecamatan tersebut  sebelumnya harus mendapat  persetujuan  bersama  antara  bupati  atau  walikota disampaikan  kepada  menteri  melelui  gubernur  untuk  mendapat persetujuan.

## b. Pembentukan Kecamatan
Pembentukan  Kecamatan  diatur  pada  Pasal  222  UU  No.23  Tahun 2014:
1) Pembentukan  kecamatan  harus  memenuhi  persyaratan  dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
2) Persyaratan dasar meliputi:
a. Jumlah penduduk minimal
b. Luas wilayah minimal
c. Jumlah minimal desa atau kelurahan yang menjadi cakupan
d. Usia minimal kecamatan.
3) Persyaratan teknis meliputi:
a. Kemampuan keuangan daerah
b. Sarana dan prasarana pemerintahan
c. Persyaratan  teknis  lainnya  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Persyaratan  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
a. Kesepakatan  musyawarah  desa  atau  keputusan  forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk.
b. Kesepakatan  musyawarah  desa  atau  keputusan  forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

## c. Klasifikasi Kecamatan
Klasifikasi  Kecamatan  diatur  pada  Pasal  223  UU  No.  23  Tahun 2014 sebagai berikut:
1) Kecamatan diklasifikasikan atas:
a. Kecamatan  tipe  A  yang  dibentuk  untuk  kecamatan dengan beban kerja yang besar.
b. Kecamatan  tipe  B  yang  dibentuk  untuk  kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
2) Penentuan beban kerja didasarkan padanjumlah penduduk,
luas  wilayah,  dan  jumlah  desa  atau  kelurahan.  Perbedaan klasifikasi kecamatan kalau menurut UU No.32 Tahun 2004 yang  kemudian  diatur  di  dalam  PP  No  19  Tahun  2008 Struktur  Organisasi  Kecamatan  bisa  berpola  maksimal dengan  5  Kepala  Seksi  dan  bisa  berpola minimal  dengan  3 Kepala  Seksi.  Untuk  sekarang  ini  kecamatan  diatur  dengan klasifikasi  Tipe  A  (kecamatan  yang  beban  kerjanya  besar)
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
dan klasifikasi Tipe B (kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

## d. Camat
Diatur pada Pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 sebagai berikut:
1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut  camat  yang  berada  dibawah  dan  bertanggung jawab  kepada  bupati  atau  walikota  melalui  sekretaris daerah.
2) Bupati  atau  walikota  wajib  mengangkat  camat  dari pegawai  negeri  sipil  yang  menguasai  pengetahuan  teknis pemerintahan  dan  memenuhi  persyaratan  kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan  keputusan  pengangkatannya  oleh  gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Yang  perlu  digaris  bawahi  bahwa  pengangkatan  camat, pada  penjelasan  pasal  224  UU  No.23  Tahun  2014  dijelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  menguasai  pengetahuan  teknis pemerintahan  adalah  dibuktikan  dengan  ijazah  diploma  atau sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

## e. Tugas Camat
Tugas  Camat  diatur  pada  Pasal  225  UU  No  23  Tahun  2014 sebagai berikut:
1) Camat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  224  ayat  (1) mempunyai tugas:
a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. d. Mengoordinasikan  penerapan  dan  penegakan  Perda dan Perkada.
e. Mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  sarana pelayanan umum.
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  perangkat  daerah di kecamatan.
g. Membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  kegiatan desa atau kelurahan.
h. Melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  kabupaten  atau  kota  yang  tidak dilaksanakan  oleh  unit  kerja  perangkat  daerah kabupaten atau kota yang ada di kecamatan.
i. Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada  APBN  dan  pelaksanaan  tugas  lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  i  dibebankan  kepada  yang menugasi.
3) Camat  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dibantu  oleh  perangkat kecamatan.  Selain  tugas  tersebut  diatas  camat  juga
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
mendapat  pelimpahan  wewenang,  hal  ini  diatur  pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut :
1) Selain  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  225  ayat  (1),  camat  mendapatkan pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati  atau walikota  untuk  melaksanakan  sebagian  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah kabupaten atau kota.
2) Pelimpahan kewenangan bupati atau walikota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan berdasarkan  pemetaan  pelayanan  publik  yang  sesuai dengan  karakteristik  kecamatan  atau  kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan. 3) Pelimpahan kewenangan bupati atau walikota
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan dengan  keputusan  bupati  atau  walikota  berpedoman pada  peraturan  pemerintah.  Kewenangan  yang dilimpahkan  dari  bupati  atau  walikota  kepada  camat misalnya  kebersihan  di  kecamatan,  pemadam kebakaran  di  kecamatan  dan  pemberian  izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai  pendanaan  akibat  dari  pelimpahan wewenang  tersebut  di  atas  diatur  pada Pasal  227  UU No.23  Tahun  2014  yaitu:  Pendanaan  dalam penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  camat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten atau kota.

## Pelimpahan Wewenang Ke Kecamatan
Dilihat  dari  asal  usul  kewenangan  yang  dijalankan  oleh  camat,  dapat dibedakan  antara  kewenangan  atributif  dan  kewenangan  delegatif. Kewenangan  atributif  adalah  kewenangan  yang  melekat  pada  seseorang pejabat  karena  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Pada  masa  UU Nomor 5 Tahun 1974, camat sebagai kepala wilayah mempunyai kewenangan atributif  sebagaimana  diatur  di  dalam  pasal  80  dan  8l  UU  tersebut.  Kepada setiap  orang  yang  telah  dilantik  sebagai  kepaia  wilayah,  maka  pada  dirinya secara  otomatis  telah  melekat  kewenangan  yang  diatur  di  dalam  pasal tersebut.  Sedangkan  menurut  pasal  66  ayat  (4)  UU-Nomor  22  Tahun  1999, kewenangan  camat  bersifat  delegatif,  artinya  camat  baru  memitiki kewenangan apabila ada tindakan aktif dari Bupati/walikota mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepadanya (Wasistiono,2009:48).
Di  dalam  melaksanakan  pendelegasian  kewenangan  perlu  didasarkan  pada berbagai  prinsip.  Koontz,  O'Donnell  and  Weihrich  (1980  :  425:428) mengemukakan  ada  7  (tujuh)  prinsip  lang  diperlukan  dalam  melakukan pendelegasian kewenangan yaitu :
1. Principle of delegation by result expected :
2. Principle of Junctional definition ;
3. Scolar principle ;
4. Authority level principle :
5. Principle of unity of command :
6. Principle of absoluteness of responsibilily :
7. Princeple of party of authority and responsibility .
Prinsip pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan maksudnya adalah bahwa  pendelegasian  diberikan  berdasarkan  tujuan  dan  rencana  yang  telah disiapkan  sebelumnya.  Dengan  demikian,  perlu  tidak  sebuah  kewenangan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
didelegasikan  akan  tergantung  apakai  hasilnya  diperkirakan  akan menguntungkan bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pendelegasian berdasarkan  prinsip  definisi  fungsional  dimaksudkan  melimpahkan kewenangan  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  fungsional  agar pekerjaan  atau  tugas  tertentu  dapat  dilaksanalan  secara  lebih  efektifdan efisien.
Pada sisi lain, pendelegasian kewenangan dilakukan dengan menganut prinsip berurutan  berdasarkan  hierarki  jabatan.  Prinsip  ini  berkaitan  dengan  prinsip keempat  yakni  prinsip  jenjang  kewenangan,  artinya  kewenangan didelegasikan  secara  satu  tahap  demi  satu  tahap  berdasarkan  tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu.
Prinsip  kelima  menggambarkan  bahwa  meskipun  telah  ada  pendelegasian kewenangan,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tetap  memperhatikan  kesatuan komando,  sehingga  tidak  terjadi  kesimpangsiuran  ataupun  tumpang  tindih kegiatan dan tanggung jawab.
Prinsip  keenam  menggambarkan  bahwa  pendelegasian  kewenangan  perlu diimbangi  dengan  tanggungjawab  yang  penuh  tanpa  terlampau  banyak campur  tangan  dari  pemberi  delegasi.  Termasuk  kewenangan  untuk mengambil  keputusan  dan  menanggung  resiko  dari  keputusan  yang diambilnya.
Prinsip ketujuh yaitu keseimbangan antan kewenangan dan tanggung jawab, artinya  bahwa  kewenangan  yang  didelegasikan  harus  dibarengi  dengan tanggung  jawab  yang  seimbang.  Semakin  besar  kewenangan  yang  diberikan berarti  semakin  besar  tanggungjawab  yang  harus  dipikulnya  (Wasistiono, 2009:49-50).
Pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar memindahkan kewenangan
yang  dijalankan  secara  langsung  oleh  Bupati/walikota  kepada  Camat, melainkan  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat  serta  penggunaan  dana  dan  fasilitas  publik untuk  kepentingan  publik.  Selain  itu,  pendelegasian  kewenangan  tersebut harus dapat memenuhi dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya memperoleh akses pada fasilitas dan akses yang setara terutama untuk kelompok masyaratat yang selama ini terpinggirkan.
Pada  sisi  lain, pendelegasian  kewenangan  harus  mampu  menjadi  pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menjadi lebih produktif.
Dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  daerah.  Camat  menerima  pelimpahan  sebagian  wewenang Bupati/Walikota  untuk  menangani  sebagain  urusan  otonomi  daerah (kewenangan delegatif), camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan (kewenangan atributif) yang tertuang dalam pasal 225 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun  2014.  Namun,  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah tidak disebutkan Kecamatan pengertian dan kedudukan sebagai  pelaksana  Pemerintahan  Daerah  akan  tetapi  dijelaskan  pada Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2018  Tentang Kecamatan.
Lahirnya PP tersebut mengingat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  posisi  Kecamatan  berkedudukan sebagai  perangkat  daerah  kabupaten/kota  sekaligus  penyelenggara  urursan pemerintahan  umum.  Sebagai  pelaksana  perangkat  daerah  kabupaten/kota, camat  melaksanakan  sebagian  kewenangan  bupati/wali  kota  yang dilimpahkan dan  sebagai penyelenggara urusan  pemerintahan  umum,  camat secara  berjenjang  melaksanakan  tugas  Pemerintah  Pusat  di  wilayah Kecamatan.  Dengan  kedudukannya  tersebut,  Kecamatan  mempunyai  peran
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
yang  sangat  strategis  di  kabupaten/kota,  baik  dari  tugas  dan  fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan  tersendiri  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Kecamatan.  Peraturan  Pemerintah  ini mengatur  mengenai  penataan  Kecamatan  dan  Kelurahan,  yang  meliputi pembentukan,  penggabungan,  dan  penyesuaian,  pembentukan  Kecamatan dalam  rangka  kepentingan  strategis  nasional,  tugas  camat  dan  tugas  lurah, termasuk  tugas  camat  di  kawasan  perbatasan  negara,  persyaratan  camat, klasifikasi,  susunan  organisasi,  dan  tata  kerja  Kecamatan,  forum  koordinasi pimpinan  di  Kecamatan,  perencanaan  Kecamatan,  kedudukan  Kelurahan, persyaratan  lurah,  pemberdayaan,  pendampingan  masyarakat  Kelurahan, lembaga  kemasyarakatan  Kelurahan,  pendanaan  Kecamatan  dan  Kelurahan, dan  pakaian  dinas  serta  pembinaan  dan  pengawasan  Kecamatan  dan Kelurahan.
Pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati/wali  kota  kepada  camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan  dan  mengoptimalkan  pelayanan  publik  di  Kecamatan  sebagai perangkat  daerah  yang  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Adanya  pelimpahan  wewenang  ini  diharapkan  beberapa  pelayanan  publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama
dalam  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  memudahkan  warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas, sebagai  jalan  terjadinya  percepatan  pembangunan  daerah  yang  mana memperlihatkan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,  serta untuk  melaksanakan  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

## METODE KAJIAN
Jenis penelitian ini adalah penilitian kepustakaan atau kajian literatur.

## PEMBAHASAN
Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
1) Undang-Undang  23  Tahun  2014  dengan  Undang-Undang  Nomor  32

## Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  226  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa  camat  mendapatkan  pelimpahan sebagian  kewenangan  bupati/walikota  untuk  melaksanakan  sebagian  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  Kabupaten/Kota,  serta terkait  dengan  pelimpahan  kewenangan  tersebut  dilakukan  berdasarkan pemetaan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan  karakteristik  Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.
Berikut ini perbandingan ketentuan terkait pelimpahan sebagian kewenangan Bupati  kepada  Camat  antara  Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah dan 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 76
UU 23 Tahun 2014 UU 32 Tahun 2004 Pasal 226
(1) Selain  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal    225  ayat  (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota  untuk  melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai  dengan  karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang
bersangkutan.
(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah Pasal 126 Ayat (2) Kecamatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dipimpin  oleh  camat  yang  dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan  sebagian  wewenang  bupati atau  walikota  untuk  menangani  sebagian urusan otonomi daerah. Ayat (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat  (5),  dan  ayat  (6)  ditetapkan  dengan peraturan  bupati  atau  walikota  dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  226  terdapat  beberapa  perubahan  dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  126  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adapun perubahannya yaitu:
a) Pelimpahan  kewenangan  bupati/walikota  dilakukan  berdasarkan pemetaan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan  karakteristik dan/atau  kebutuhan  masyarkaat  pada  Kecamatan  yang
bersangkutan.  Ketentuan  ini  sebelumnya  tidak  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan ini memberikan kemudahan  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam rangka  pelayanan  kepada  masyarakat,  hal  ini  mengingat  setiap daerah terdapat perbedaan.
b) Pelimpahan  kewenangan  Bupati/Wali  Kota  ditetapkan  dengan keputusan  bupati/wali  kota  ini  merupakan  perubahan  yang sebelumnya  dalam  hal,  pelimpahan  kewenangan  bupati/walikota yang  diatur  dalam  Pasal  126  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
Berdasarkan  pada  uraian  Pasal  226  di  atas,  jelas  bahwa  jika  dilihat  pada ketentuan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati  kepada  Camat  di Kabupaten/Kota  harus  disesuaikan  dengan  ketentuan  Pasal  226  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu hal yang  mendasar  dilakukan  perubahan  adalah  penetapan  pelimpahan kewenangan  tidak  lagi  diatur  melalui  Peraturan  Bupati,  namun  ditetapkan melalui  Keputusan  Bupati  serta  berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman Pembinaan  Dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan

## Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  merupakan  perubahan  dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005,  ketentuan  terkait  dengan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
kecamatan terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Adapun perbedaan pengaturan diantaranya yaitu:
PP 12 Tahun 2017
PP 79 Tahun 2005
Pasal 19
(1) Selain  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat (1), bupati/wali kota melakukan pembinaan  dan  pengawasan terhadap desa.
(2) Dalam  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bupati/wali  kota  dibantu  oleh camat  atau  sebutan  lain  dan inspektorat kabupaten/kota.
(3) Pembinaan  dan  pengawasan oleh  camat  atau  sebutan  lain sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan  dan  hasil pembinaan  dan  pengawasan tersebut  disampaikan  kepada bupati/wali kota.
(4) Berdasarkan  hasil  pembinaan dan  pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali  kota  menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan  oleh  inspektorat kabupaten/kota. (5) Pembinaan  dan  pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal 32
(3) Pelaksanaan  pengawasan  atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan  oleh  Inspektorat Kabupaten/Kota.
dilaksanakan  untuk  menjaga akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa. (6) Pembinaan  dan  pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) meliputi:
a. laporan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
b. efisiensi dan efektivitas
pengelolaan keuangan desa; dan
c. pelaksanaan tugas lain sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Inspektorat kabupaten/kota dalam  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  dan ayat  (5)  harus  berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan  hasil  pembinaan  dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota.
Berdasarkan  uraian  perbandingan  ketentuan  terkait  pembidaan  dan pengawasan  di atas,  maka  terdapat  perubahan  mendasar  yang  diatur dalam Peraturan Pemeirntah Nomor 12 Tahun 2017, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) bahwa bupati dibantu oleh camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan dalam ketentuan Peratruan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 hal ini tidak ada diatur.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
80
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahunu  2007  tentang  Pembagian Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Taun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  namun  setelah  dilakukan  perubahan  Undang-Undang  Nomro  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  maka  terkait  dengan  pembagian Urusan  Pemerintahan,  Pemerintah  Daerah  Provinisi,  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota  termuat  dalam  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdsarkan hal tersebut maka Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tidak  berlaku  lagi,  karena  sudah  secara jelas  pembagian  ursuan  diatur  dalam  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah  Dengan  Peratruan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  tahun  2016  merupakan  perubahan  dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Terdapat beberapa perubahan yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007.  Adapun  perubahan  tersebut terdiri dari:
PP 18 Tahun 2016 PP 41 Tahun 2007 Pasal 50 (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat (2)  huruf  f  dibentuk  dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Pasal 17 (1) Kecamatan  merupakan  wilayah kerja  camat  sebagai  perangkat daerah  kabupaten  dan  daerah kota. (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
publik, dan pemberdayaan masyarakat  desa  atau  sebutan lain dan kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin  oleh  camat  atau sebutan lain yang berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. (3) Camat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan  kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan  dan  penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan yang dilakukan  oleh  Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. membina  dan  mengawasi penyelenggaraan  kegiatan desa  atau  sebutan  lain dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan
pemerintahan  yang  dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (3) Camat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan  tugas  umum pemerintahan meliputi:
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan  penerapan dan  penegakan  peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan  prasarana  dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan
pemerintahan  desa  dan/atau kelurahan; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat  yang  menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau  yang  belum  dapat dilaksanakan  pemerintahan desa atau kelurahan. (4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  ditetapkan  dengan peraturan bupati/walikota.
(5) Kecamatan dipimpin oleh camat.
(6) Camat  berkedudukan  di  bawah dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/walikota melalui
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 82
Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota  yang  tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan i. melaksanakan  tugas  lain yang  diperintahkan  oleh peraturan perundang- undangan. (4) Selain melaksanakan tugas
sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3),  camat  melaksanakan tugas  yang  dilimpahkan  oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (5) Camat  dalam  melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  dan
ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan. sekretaris daerah.
(7) Pedoman  organisasi  kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan  dari  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Perubahan  ketentuan  mengenai  Kecamatan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  adalah  terakit  dengan  tugas  camat  dari huruf  a  sampai  I,  hal  ini  terdapat  beberapa  perbedaan  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007, serta terkait dengan pedoman organisasi kecamatan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tidak  diatur, namun  ketentuan  mengenai  kecamatan  secara  rinci  telah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tidak  dapat  dijadikan  dasar  hukum  dalam  pelimpahan  sebagian  kewenangan bupati kepada camat, hal ini didasarkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor
47  Tahun  2007  telah  dicabut  dan  dinyatkan  tidak  berlaku,  sehingga  dasar hukum  lebih  lanjut  dalam  terhadap  pelimpahan  sebagian  kewenanga  bupati kepada camat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2008  tentang  Pembagian

## Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Berdasarkan  perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  terkait  dengan  Urusan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan yang diatur dalam Pasal 22 menyatakan bahwa:
(1) Daerah  berhak  menetapkan  kebijakan  Daerah  dalam  melaksanakan Tugas Pembantuan.
(2) Kebijakan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  terkait dengan  pengaturan  mengenai  pelaksanaan  Tugas  Pembantuan  di Daerahnya.
(3) Anggaran  untuk  melaksanakan  Tugas  Pembantuan  disediakan  oleh yang menugasi.
(4) Dokumen  anggaran  untuk  melaksanakan  Tugas  Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD  bersamaan  dengan  penyampaian  rancangan  APBD  dalam dokumen yang terpisah.
(5) Laporan  pelaksanaan  anggaran  Tugas  Pembantuan  disampaikan  oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan  penyampaian  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam dokumen yang terpisah.
Selanjutnya  pada  Pasal  23  menyatakan  bahwa  “Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  diatur  dengan  peraturan pemerintah”.  Terkait  dengan  peraturan  pemerintah  tentang  Urusan Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  belum  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  yang  baru,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2008  tentang  Pembagian  Urusan  Dekonsentrasi dan  Tugas  Pembantuan masih berlaku. Namun  hal  ini  terhadap  singkronisasi
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
dengan  pelimpahan  sebagain  kewenangan  bupati/walikota  kepada  camat perlu  dicermati  kembali  agar  tidak  terjadi  kekeliruan,  bahwasanya  perlu diperhatikan  bahwa  pembangian  urusan  pemerintahan,  pemerintah  dengan pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  sudah  jelas terurai  dalam  lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
6) Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan Dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  tentang Kecamatan
Peraturan  Pemerintah  ini  merupakan  ketentuan  pelaksanaan  dari  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakit dengan Kecamatan. Ada beberapa pasal yang mengatur secara teknis terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat.
Berikut  ini  perbandingan  ketentuan  mengenai  kecamatan  yang  diatur  dalam Peratruan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  dengan  Peratruan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
PP 17 Tahun 2018 PP 19 Tahun 2008 Pasal 11 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10,  camat  mendapatkan pelimpahan  sebagian  kewenangan
bupati/ wali kota:
a. untuk  melaksanakan  sebagian urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah kabupaten/kota; dan
b. untuk  melaksanakan  tugas pembantuan.
(2) Sebagian  urusan  pemerintahan
Pasal 15 (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani  sebagian  urusan otonomi  daerah,  yang  meliputi aspek:
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
yang  dilimpahkan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a terdiri  atas  pelayanan  perizinan dan nonperizinan. (3) Pelayanan  perizinan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
a. proses sederhana;
b. objek perizinan berskala kecil;
c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
d. tidak  memerlukan  teknologi tinggi.
(4) Pelayanan  perizinan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan melalui pelayanan terpadu.
(5) Pelaksanaan  pelayanan  perizinan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  dikembangkan  sebagai  inovasi pelayanan  publik  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. (6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
a. berkaitan  dengan  pengawasan terhadap objek perizinan;
b. kegiatan berskala kecil; dan
c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
(7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan  pemetaan  pelayanan publik  sesuai  dengan  karakteristik
Kecamatan  dan/  atau  kebutuhan masyarakat setempat.
(8) Tugas  pembantuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b dilaksanakan  oleh  camat  sesuai
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan. (3) Pelaksanaan kewenangan camat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan  pada  lingkup kecamatan  sesuai  peraturan perundang-undangan. (4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada  Camat  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan  berdasarkan  kriteria eksternalitas dan efisiensi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai  pelaksanaan  tugas dan wewenang Camat sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  ayat  (2),  ayat   (3),  dan ayat  (4)  diatur    dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman  pada  Peraturan Pemerintah ini.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
86
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Ketentuan  lebih  ianjut  mengenai tata  cara  pelimpahan  sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat
sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Menteri.
Berdasarkan  pada  uraian  tabel  di  atas  maka  terdapat  beberapa  perbedaan yang diantaranya:
a. Ketentuan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati  kepada  camat berdasarkan  pada  Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2018  terdiri  dari  urusan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota serta untuk melaksanakan tugas pembantuan.  Terkait  dengan  urusan  pemerintahan  terdiri  dari pelayanan perizinan  dan non perizinan. Sedangkan  dalam  ketentuan Pasal  15  ayat  (2)  terdiri  dari  perizinan,  rekomendasi,  koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
b. Pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) memuat kriteria pelayanan perizinan sedangkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) tidak memuat ketentuan kriteria pelayanan perizinan.
c. Pasal  11  ayat  (4)  dan  (5)  bahwa  pelayanan  dikembangkan  sebagai inovasi  pelayanan  publik  serta  dilaksanakan  melalui  pelayanan terpadu.
d. Pasal 11 ayat (6) memuat kriteria pelayanan nonperizinan yang dapat dilimpahkan kepada Camat, sedangkan pada ketentuan Pasal 15 tidak memuat hal tersebut.
e. Pasal 11 ayat (7) bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dilakukan berdasarkan  pemetaan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  karakteristik Kecamatan  dan/  atau  kebutuhan  masyarakat  setempat,  sedangkan ketentuan  Pasal  15  ayat  (4)  Pelimpahan  sebagian  wewenang bupati/walikota  kepada  Camat  dilakukan  berdasarkan  kriteria eksternalitas dan efisiensi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  ketentuan  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Kecamatan  telah  dilakukan  perubahan  dan penyesuaian  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  tentang Kecamatan,  hal  ini  juga  didasari  oleh  perubahan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati/Walikota  Kepada  Camat
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan  pada hasil  evaluasi  dan  analisis  peraturan  perundang-undangan terkait  maka  ketentuan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati/  Walikota Kepada  Camat  yang  sebelumnya  diatur  tentang  Pelimpahan  Sebagian Kewenangan  Kepada  Camat  harus  disesuaikan  dengan  perkembangan peraturan  perundang-undangan  yang  ada  saat  ini.  Penyesuaian  ketentuan mengenai  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati  kepada  Camat berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan  bahwa  camat  mendapat  pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota terdiri dari:
a. untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  kabupaten/kota.  Pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintaan terdiri dari  pelayanan  perizinan  dan nonperizinan.  Untuk pelayanan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
perizinan  dapat  dilakukan  melalui  pelayanan  terpadu  serta pengembangan inovasi dengan kriteria:
i) proses sederhana;
ii) objek perizinan berskala kecil;
iii) tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
iv) tidak memerlukan teknologi tinggi.
Sedangkan untuk pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria:
i) berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
ii) kegiatan bersekala kecil; dan
iii) pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
b. untuk  melaksanakan Tugas  Pembantuan ,  terkait  dengan  hal  ini maka ketentuan tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  untuk  melaksanakan sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah  Pusat  atau  dari    Pemerintah  Daerah  provinsi  kepada Daerah  kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  provinsi. Ketentuan  lebih  lanjut  dalam  hal  tugas  pembantuan  belum  diatur dalam  peratruan  pemerintah,  maka  dari  itu  pelimpahan  sebagian kewenangan  Bupati/Walikota  kepada  camat  tidak  memuat pelimpahan tugas pembantuan.
c. Pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintahan  dilakukan  berdasarkan pemetaan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  karakteristik  Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarakn ketentuan ini  maka  pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintahan  dari Bupati/Walikota  kepada  Camat  berdasarkan  pemetaan  pelayanan
publik  sesuai  dengan  karakteristik  Kecamatan  yang  berada  di Kabupaten.
d. Penetapan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati/Walikota kepada Camat ditetapakan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
1) Ruang  Lingkup  Materi  Muatan  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat
Ketentuan  yang  termuat  dalam  ruang  lingkup  pelimpahan  sebagian kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat terdiri dari:
1) Urusan Pemerintahan
a. Pelimpahan  sebagian  kewenangan  urusan  pemerintahan  dari Bupati  kepada  Camat  mencakup  urusan  pemerintahan  pada pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b. Pelayanan  perizinan  dilaksanakan  melalui  pelayanan  terpadu serta  pengembangan  inovasi  dengan  kriteria,  proses sederhana,  objek  perizinan  berskala  kecil,  tidak  memerlukan kajian  teknis  yang  kompleks;  dan  tidak  memerlukan  teknologi tinggi.
c. Pelayanan  nonperizinan  yang  dilimpahkan  kepada  Camat berdasarkan  pada  kriteria  berkaitan  dengan  pengawasan terhadap  objek  perizinan,  kegiatan  bersekala  kecil  dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
a) Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  dilimpahkan Bupati  kepada  Camat  dilaksanakan  oleh  unit  organisasi  yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
b) Camat dalam menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota wajib memperhatikan:
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
i) Standar,  norma  dan  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten;
ii) Keserasian,  kemanfaatan,  dan  kelancaran  pelaksanaan tugas pemerintahan;
iii) Pelayanan publik (standar pelayanan minimal).
c) Dinas  atau  Badan  dalam  kerangka  penyelenggaraan  urusan yang  dilimpahkan  Bupati/Walikota  Kepada  Camat  wajib berkoordinasi dengan camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan,  evaluasi  dan  pelaporan  sesuai  dengan  norma, standar,  pedoman,  arahan  dan  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten.
d) Dinas  atau Badan  dapat  memberikan  saran dan  pertimbangan kepada  Bupati/Walikota  berkenaan  dengan  penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
3) Pembiayaan
a) Biaya untuk penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan kepada Camat  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten.
b) Besaran biaya untuk penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan kepada  camat  ditentukan  sesuai  besaran  urusan  dan  beban tugas  yang  dilimpahkan,  dengan  mempertimbangkan  luas wilayah,  jumlah  penduduk  dan  tingkat  kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
4) Pembinaan dan Pengawasan
Sekretariat  Daerah,  Dinas  dan  Badan  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  atas  penyelenggaraan  urusan  yang  dilimpahkan kepada camat sesuai dengan bidang tugasnya.
5) Pertanggungjawaban
Camat  menyampaikan  laporan  bulanan  secara  tertulis  atas penyelenggaraan  urusan  kepada  Bupati melalui  Sekretaris  Daerah dengan  tembusan  kepada  Dinas dan  Bidang  terkait  setiap  minggu pertama.

## PENUTUP
Berdasarkan pada hasil pembahasan terhadap singkronisasi Peraturan tentang Pelimpahan  Kewenangan  Bupati/Walikota  Kepada  Camat  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  ; Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018 tentang  Kecamatan  bahwa  selain  melaksanakan  tugas,  camat  dapat dilimpahkan  sebagian  kewenagan  urusan  pemerintahan  daerah.  Pelimpahan sebagian  kewenangan  urusan  pemerintahan  dari  Bupati/Walikota  kepada Camat  mencakup  urusan  pemerintahan  pada  pelayanan  perizinan  dan nonperizinan.  Terkait  dengan  pelayanan  perizinan  dilaksanakan  melalui pelayanan  terpadu  serta  pengembangan  inovasi  dengan  kriteria,  proses sederhana,  objek  perizinan  berskala  kecil,  tidak  memerlukan  kajian  teknis yang  kompleks;  dan  tidak  memerlukan  teknologi  tinggi.  Pelayanan nonperizinan  yang  dilimpahkan  kepada  Camat  berdasarkan  pada  kriteria berkaitan  dengan  pengawasan  terhadap  objek  perizinan,  kegiatan  bersekala kecil  dan  pelayanan  langsung  pada  masyarakat  yang  bersifat  rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik  Kecamatan  dan/  atau  kebutuhan  masyarakat  setempat. Kemudian  penetapan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati/Walikota kepada Camat tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota namu ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Hakim,  Lukman.  2012.  Filosofi  Kewenangan  Organ  Lembaga  Daerah.  Setara Press. Malang.
Ni’matul  Huda,  2012,  Otonomi  Daerah  Filosofi,  Sejarah  Perkembangannya, dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Soedjito, Irawan. 1981. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Bina Aksara. Jakarta.
Utama, Prabawa. 1991. Pemerintahan di Indonesia. Indonesia: hill-co.
Wasistiono,Sadu  dkk.  2009.  Organisasi  Kecamatan  dari  Masa  ke  Masa.
Bandung.Fokusmedia

## Jurnal
Muqoyyidin  Wahyun  Andik.  2013.  Pemekaran  Wilayah  dan  Otonomi  Daerah Pasca  Reformasi  di  Indonesia:  Konsep,  Fakta  Empiris  dan
Rekomendasi ke Depan. Jurnal.
https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id
Prasojo,  Eko,  &  Holidin,  Defny.,  (2012),  Rethingking  Problematic  Governance of  Local  Government  in  New  Proliferation  Regions  and  Their Impacts,  International  Journal  of  Administrative  Science  & Organization, Vol. 19, Number 2, May 2012, 149- 152.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  73,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).