E-mail address: eko.yudhistira@usu.ac.id
Copyright © 2022 Published by Talenta Publisher, p-ISSN: 2549-4341; e-ISSN: 2549-418X Journal Homepage: https://abdimas.usu.ac.id or https://talenta.usu.ac.id/abdimas

## ABDIMAS TALENTA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 8, No. 2, 2023 | 1264 - 1273

## Law Education and Optimalization Community Organizations from the Anarchism Motorcycle Gang in Medan
Eko Yudhistira 1* , Tommy Aditia Sinulingga 1 , Muhammad Din Al Fajar 1 , Mardiah Mawar Kembaren 2 , Raka Gunaika 2
1 [Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara] 2 [Faculty of Cultural Science, Universitas Sumatera Utara]
Abstract. The presence of motorbike gangs in Indonesia is one of the disturbing forms of juvenile delinquency. Circumstances such as those previously explained have  provided a strong impetus to discuss and look for the best alternative solution in overcoming the problems perpetrated by motorcycle gangs. Therefore, it is very important to respond to the problem of methods and actions to deliver a young generation that  is responsible and participates in providing real assistance to the nation and state.
Keyword: Law Education, Optimalization, Community Organizations, Anarchism
Abstrak. Kehadiran geng motor di Indonesia melengkapi salah satu bentuk kenakalan remaja yang meresahkan. Keadaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang terbaik dalam menanggulangi masalah yang dilakukan geng motor. Oleh karena itu penting sekali tanggapan terhadap persoalan mengenai cara dan tindakan guna menghantarkan generasi muda yang bertanggung jawab serta ikut dalam memberikan bantuan yang nyata kepada bangsa dan negara.
Kata Kunci: Edukasi Hukum, Optimalisasi, Organisasi Masyarakat, Anarkisme
Received 29 September 2023 | Revised 02 October 2023 | Accepted 30 December 2023

## 1 Pendahuluan
Undang-undang Dasar Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua warga  negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang dizinkan menurut hukum yang telah ditetapkan.
Perilaku kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat yang bertindak sesuai dengan kehendak hatinya tanpa memperdulikan kepentingan umum atau dengan melanggar hak-hak orang lain ataupun melanggar hukum yang berlaku [1].
Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh geng motor, yaitu kelompok masyarakat yang merasa dirinya sebagai superior. Geng motor tersebut pada umumnya adalah kelompok remaja yang sering melakukan pelanggaran hukum sebagai tindakan kenakalan remaja. Kelahiran geng motor biasanya diawali dari kumpulan remaja yang gemar melakukan balap liar dan aksi-aksi menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di  jalan raya. Komunikasi dan interaksi sosial di antara anggotanya pada akhirnya menghasilkan cara pandang dan pola berpikir yang sama. Geng motor dengan merek atau nama yang ditabalkan selalu ada di berbagai tempat, khususnya di daerah perkotaan, dan sebagian besar dari anggotanya adalah orang-orang yang lepas dari pengawasan orang tua. Keberadaan geng motor ini, selain sebagai lifestyle gaya hidup juga telah banyak melakukan kejahatan. Tentu saja, apabila dikaitkan dengan nilai, kaidah dan pola perilaku dalam penegakan hukum law enforcement, maka eksitensi geng motor telah tergelincir jauh keluar dari nilai-nilai, kaidah dan pola perilaku yang telah dibangun oleh masyarakat. Itu sebabnya, keberadaan geng motor sangat meresahkan rasa ketenangan, ketente- raman dan kedamaian hidup dalam  masyarakat [2]. Sejalan dengan hal itu, upaya dalam menciptakan dan membangun ketenangan dan ketentraman harus ada komitmen bersama untuk melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri dan masyarakat dalam mejalankan perangkat kontrol itu. Sebuah kejahatan akan terus berkembang biak dalam masyarakat apabila hanya membiarkan tanpa ada kepedulian menegakan hukum yang berlaku. Komitmen atau kontrak sosial dari masyarakat kemudian dikukuhkan dalam bentuk kepastian hukum.
Oleh sebab perkara itu, pentingnya dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum dan optimalisasi organisasi kemasyarakatan sangatlah penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan dalam diri kita sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan. Selain itu, dengan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum maka potensi menuju negara maju bisa terwujudkan. Hal tersebut dikarenakan, tingkat kesadaran hukum warga negara juga termasuk dalam indikator kemajuan suatu bangsa di mana semakin tinggi tingkat kesadaran hukum maka penduduk suatu negara akan semakin tertib, disiplin dan teratur pula kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya [3].
Organisasi kepemudaan merupakan salah satu sumber daya yang diarahkan sebagai penguatan komponen pendukung di dalam pertahanan negara yang bertujuan menjaga kedaulatan bangsa,
keutuhan negara dan melindungi segenap bangsa. Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Salah satu organisasi kemasyarakatan adalah Ikatan Pemuda Karya, yaitu salah satu organisasi kepemudaan yang berorientasi dan berjuang di bidang karya dan kekaryaan, memiliki azas yaitu Pancasila dan UUD 1945 dan bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. IPK berorientasi pada karya dan kekaryaan artinya para anggota IPK sebagai anggota IPK adalah kaum pemuda bangsa wajib bekerja dan berkarya dalam pengertian yang baik dan benar guna mengisi kehidupannya serta sekaligus merupakan partisipasinya dalam pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam mencapai tujuannya, IPK memiliki tugas pokok di bidang Ideologi, Politik, Sosial Budaya dan di bidang Hankamnas. Seluruhnya itu tercantum dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK [4].
Di sisi lain, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan  ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Upaya pemerintah dalam menjamin kehidupan yang sejahtera secara ekonomi dilakukan dengan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang baik. Secara garis besar SDGs memiliki tiga konsentrasi yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial yang harmonis dan lingkungan yang terjaga, sehingga kehidupan semakin berkualitas.
Salah satu SDGs yang menjadi sasaran di dalam pengabdian ini adalah SDGs tujuan ke-16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace & Justice Strong Institutions) yang berfungsi menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum adalah jalur pentimg menuju pembangunan berkelanjutan. Beberapa wilayah menikmati perdamaian yang berkelanjutan, keamanan dan kemakmuran, sementara wilayah lain tampak terus-menerus berada dalam lingkaran konflik dan kekerasan. Kondisi ini tidak bisa dihindari dan harus diketahui [5].
Mendapatkan rasa aman dan terlindungi dalam berbagai aspek kehidupan merupakan hak asasi setiap manusia. Guna mendorong pencapaian pembangunan nasional disertai pemerataan kesejahteraan, diperlukan  upaya  optimal  terhadap  penekanan  angka  kasus  terjadinya kriminalitas.  Salah satunya dalam jenis kriminalitas adalah adanya komunitas geng motor yang dibangun oleh para pemuda di kota Medan. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha bersama berupa kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, hingga dukungan positif masyarakat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis perdamaian dan ketertiban di masyarakat. Penyelesaian masalah di dalam pengabdian ini adalah melaksanakan penyuluhan terkait edukasi hukum tentang bahaya perilaku anarkisme geng motor serta melaksanakan optimalisasi terhadap fungsi organisasi kemasyarakatan yang telah dibentuk dan seyogyanya dapat bermanfaat untuk masyarakat.
Tentunya, solusi di atas dapat dilaksanakan melalui mengandalkan pemberdayaan kepada para pemuda yang tergabung di dalam organisasi kemasyarakatan yang seringkali ditemukan bergabung ke dalam beberapa nama geng motor, di antaranya ialah RNR, Simple Life, BBO dan sebagainya. Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah kepada para pemuda yang berlatar belakang pendidikan rendah dan tidak paham akan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

## 2 Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan pengabdian ini akan memberdayakan para pemuda melalui penyuluhan edukasi hukum tentang bahaya anarkisme perilaku geng motor di kota Medan. Selain itu, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini akan melakukan optimalisasi dan pemberdayaan pemuda di organisasi kemasyarakatan IPK Kota Medan untuk membentuk kesejahteraan dan ketertiban di masyarakat di Kota Medan.
Edukasi sadar hukum di masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Tentunya, pelaksanaan ini akan menghasilkan pemuda yang sadar hukum sehingga orang-orang yang patuh hukum akan  patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap  hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya
hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda di dalam SAPMA IPK Kota Medan akan dilakukan pendampingan dan penyuluhan edukasi hukum serta membentuk booklet yang nantinya akan menjadi dasar organisasi kemasyarakatan tersebut dalam bertindak untuk pelayanan dan ketertiban di masyarakat.

## 3 Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul Edukasi Hukum Dan Optimalisasi Organisasi Kemasyarakatan Tentang Bahaya Perilaku Anarkisme Geng Motor Di Kota Medan telah dilaksanakan bersama mitra pengabdian, yaitu SAPMA IPK Kota Medan selaku organisasi kepemudaan yang saat ini diharapkan kebermanfaatannya bagi lingkungan masyarakat sekitar. Pelaksanaan kegiatan ini diawali oleh kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor SAPMA IPK Medan. Selanjutnya, kegiatan pengabdian kepada Masyarakat diteruskan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum terkait bahaya perilaku anarkisme geng motor yang sedang merajalela belakangan bulan ini di Kota Medan sebagai Upaya edukasi hukum dan ancaman pidana yang akan didapatkan oleh pelaku pidana. Berikut adalah hasil dan luaran yang dicapai selama kegiatan pengabdian berlangsung.

## A.  Focus Group Discussion
Pengabdian Masyarakat yang berjudul Edukasi Hukum Dan Optimalisasi Organisasi Kemasyarakatan Tentang Bahaya Perilaku Anarkisme Geng Motor  di Kota Medan diawali dengan pertemuan diskusi grup bersama Ketua Sapma IPK Kota Medan, yaitu saudara Yersa Hasibuan, M.H. di Kantor DPD IPK Kota Medan Komisariat SAPMA IPK Medan di Jalan Burjamhal Petisah Medan. Kegiatan diskusi berlangsung secara santai dan terkendali. Kegiatan ini dimulai dengan sambutan oleh Ketua Pengusul Pengabdian, yaitu Eko Yudhistira, M.Kn dan dilanjutkan dengan perencanaan yang akan dilakukan oleh anggota pengusul pengabdian, yaitu Tommy Aditia Sinulingga, M.H., dan Muhammad Din Al Fajar, M.H. terhadap SAPMA IPK Kota Medan. Hasil dari pertemuan ini, maka akan dilangsungkan kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum terkait optimalisasi SAPMA IPK Medan sebagai Organisasi Kepemudaan di sekitar masyarakat.
Gambar 2. Kegiatan FGD di DPD SAPMA IPK Medan pada 31 Agustus 2023

## B.  Penyuluhan Edukasi Hukum Tentang Bahaya Perilaku Anarkisme Geng Motor
Pengabdian Masyarakat yang berjudul “Edukasi Hukum Dan Optimalisasi Organisasi Kemasyarakatan Tentang Bahaya Perilaku Anarkisme Geng Motor Di Kota Medan” dilanjutkan dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum di Kantor Sapma IPK Kota Medan. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Sapma IPK Kota Medan, yaitu Yersa Hasibuan, M.H. yang menyambut baik adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermitra bersama dengan organisasi kepemudaan di Kota Medan. Bagi Sapma IPK Kota Medan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sifatnya memberikan edukasi hukum merupakan hal yang sangat bermanfaat dan begitu penting bagi organisasi kepemudaan saat ini.
Gambar 3. Sambutan Ketua Sapma IPK Kota Medan dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi

## hukum
Materi utama dalam kegiatan Penyuluhan Edukasi Hukum Tentang Bahaya Perilaku Anarkisme Geng Motor Di Kota Medan disampaikan oleh ketua pengusul pengabdian, yaitu Eko Yudhistira,
S.H., M.Kn yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota Sapma IPK Kota Medan. Kegiatan diawali oleh kata sambutan dari ketua pengusul yang menerangkan maksud dan tujuan hingga manfaat dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selanjutnya, materi penyuluhan dan edukasi hukum disampaikan sepenuhnya oleh ketua pengusul dan disaksikan langsung oleh seluruh peserta Sapma IPK Kota Medan.
Gambar 4. Penyuluhan dan edukasi hukum yang disampaikan oleh ketua pengusul, Eko Yudhistira, S.H., M.Kn
Dalam materi yang disampaikan oleh ketua pengusul pengabdian bahwa geng motor merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang berhubungan erat dengan persoalan kesulitan remaja dalam  melakukan adaptasi dengan modernisasi baik dari aspek kemunculannya, karakter anggotanya, maupun dari jenis kegiatannya. Derasnya arus modernisasi mempengaruhi semua aspek yang ada di remaja, baik itu karakter, perkembangan prilaku, sifat, dan lingkungan pergaulannya. Mayoritas anggota geng motor adalah anak muda yang cenderung membuat masalah untuk membuktikan eksistensi mereka di antara kelompok atau geng lain.
Di sisi lain, anggota pengusul pengabdian, yaitu Tommy Aditia Sinulingga, M.H. menyampaikan tentang ancaman pidana yang akan didapatkan oleh pelaku geng motor, di antaranya adalah Pasal 365 KUHP yang mengatur sebagai berikut; (1)  Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
Gambar 5. Penyuluhan dan edukasi hukum yang disampaikan oleh anggota pengusul, Tommy Aditia Sinulingga, M.H.
Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, seluruh peserta dibekali booklet dan panduan sebagai wawasan bagi peserta yang ikut dalam penyuluhan dan edukasi hukum tentang bahaya perilaku anarkisme geng motor di Medan.

## Gambar 6. Booklet materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## C.  Kegiatan Optimalisasi Organisasi Kemasyarakatan IPK Kota Medan
Berdasarkan kegiatan focus group discussion dan penyuluhan edukasi hukum, maka pada tahap berikutnya akan dilakukan bentuk optimalisasi terhadap organisasi kepemudaan SAPMA IPK Kota Medan dengan membentuk komunitas internal dan gerakan SAPMA IPK Medan mencuci motor bersama. Bentuk optimalisasi ini diharapkan mampu menciptakan ekonomi lokal dan kreativitas pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan positif ini tentunya berpeluang untuk meminimalisirkan perilaku negatif tentang tindak kejahatan geng motor. Optimalisasi organisasi kemasyarakatan bagi Sapma IPK Medan ini akan senantiasa diimplementasikan dalam diri mereka sehari-hari sehingga secara perlahan para pelajar dan mahasiswa yang bergabung di dalamnya akan mendapatkan profit dan income dari hasil pengabdian kepada masyarakat. Hal
tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan dengan kesetaraan yang sama.
Gambar 7. Tim SAPMA IPK Kota Medan menggunakan alat steam pencuci motor sebagai produk kewirausahaan dan bentuk optimalisasi organisasi kemasyarakatan
Maka dari itu, program pengabdian masyarakat ini memberi bentuk dukungan dan bantuan kepada SAPMA IPK Kota Medan dengan menghibahkan alat steam pencuci motor sebagai produk kewirausahaan SAPMA IPK Medan. Usaha mencuci motor ini terletak di Kecamatan Sembahe Baru, Kab. Deli Serdang.
Gambar 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reviewer dan Tim LPPM USU di Lokasi Usaha Pencucian Motor SAPMA IPK Medan bersama Ketua Pengusul dan Anggota Pengusul

## 4 Kesimpulan
Dari semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan karena banyak hal positif yang dihasilkan. Dari kegiatan pertama yaitu Focus Group Discussion diperoleh banyak masukan dan saran dalam memperbaiki keadaan sosial di Kota Medan terkait maraknya fenomena geng motor.
Pada kegiatan kedua, yaitu pemberian penyuluhan dan edukasi hukum terkait bahaya perilaku anarkisme geng motor di Kota Medan oleh ketua pengusul dan seluruh anggota pengabdian kepada masyarakat. Akhir sekali, di dalam kegiatan akhir maka telah dilakukan optimalisasi kegiatan kepada organisasi kemasyarakatan.

## 5 Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang sudah memberikan dana pengabdian kepada masyarakat skema Mono Tahun Reguler tahun 2023. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Sumatera Utara dalam dukungan finansial melalui Skema Pengabdian Masyarakat.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Telaumbanua, A.T. Peran Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor . Tesis. Medan: Universitas Medan Area. 2021
[2] Fikri. Sosiologi Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Geng Motor. Jurnal  Hukum Diktum , Vol. 10 No. 2 155-165. 2012
[3] Munna, Tsania Rif’atul.. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. JURPIKAT Universitas Kebumen . 2021
[4] Susilawati. Peran Organisasi Kepemudaan Sebagai Komponen  Pendukung Dalam Sistem Pertahanan Semesta (Studi Pada: Ikatan Pemuda Karya, Di Kota Medan) . 2017 [5] Fatwa, Muhammad. Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Sustainable Development
Goals (SDGS) . Palopo: Universitas Muhammadiyah. 2022