## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-06-28 Accepted: 2022-09-19
Published: 2022-09-27

## IMPLEMENTASI PEMBAYARAN CUKAI ROKOK DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO 39  TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  NOMOR 11

## TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
Rizki Hidayat 1
Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning, Riau. rizki.hidayat.ptik73@gmail.com
Ardiansah 2
Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning, Riau. ardiansah@uniak.ac.id
Bagio Kadaryanto 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning, Riau. bagio.kadaryanto@gmail.com
Abstrak: Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai istitusi Kepabeanan yang diselengarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat  menunjang  dalam  kelancaran  arus  lalu  lintas  ekspor  dan  impor  barang  di daerah  Kepabeanan  Cukai  merupakan  salah  satu  andalan  penerimaan  negara  yang sangat  penting.  Pajak  tembakau  adalah  retribusi  atas  cukai  yang  dipungut  oleh pemerintah  dan  tarif  pajak  tembakau  adalah  10  persen  dari  cukai  tembakau.  Jadi, setiap produk tembakau akan mendapat pajak dua kali, yaitu 40 persen dan 10 persen Maraknya rokok ilegal di negara Indonesia khususnya di kabupaten inhil juga menjadi sorotan,  karena  pada  saat  itu  rokok  illegal  beredar  bebas,  mulai  dari  penggunaan, Perubahan  tarif  cukai  rokok  yang  sudah  terjadi  empat  kali  dalam  lima  tahun  terakhir dan  terus  menerus  meningkat  menjadi  hambatan  atau  kendala  dalam  implementasi kewajiban  membayar  cukai  rokok  di  kabupaten  inhil  Perubahan  tersebut  dinilai memberatkan bagi perusahaan rokok khususnya bagi perushaan rokok kecil dan yang menjadi upayanya adalah DJBC hendaknya perlu mengkaji ulang astas kenaikan tarif cukai  rokok  tersebut  supaya  tiak  ada  lagi  perusahaan  pengusa  rokok  yang mengeluhkan tentang kenaikan cukai rokok.
Kata kunci: Cukai, Rokok, Inhil.
Abstract: Indonesia as a developing country that has a Customs institution organized by the Directorate General of Customs and Excise as an area of economic activity, the Customs and Excise sector is an agency of the government that is very supportive in the smooth flow of export and import of goods traffic in the Customs and Excise area. very  important  state  revenue.  Tobacco  tax  is  a  levy  on  excise  duty  levied  by  the government  and  the  tobacco  tax  rate  is  10  percent  of  tobacco  excise.  So,  every tobacco  product  will  be  taxed  twice,  namely  40  percent  and  10  percent  The  rise  of illegal  cigarettes  in  Indonesia,  especially  in  the  Inhil  Regency  is  also  in  the  spotlight, because  at  that  time  illegal  cigarettes  circulated  freely,  starting  from  use,  changes  in
cigarette  excise  rates  that  have  been  occurred  four  times  in  the  last  five  years  and continues to increase to become an obstacle or obstacle in the implementation of the obligation  to  pay  cigarette  excise  in  the  Inhil  district.  This  change  is  considered burdensome for cigarette companies, especially for small cigarette companies and the effort is that DJBC should need to review the increase in excise rates cigarettes so that no more cigarette companies complain about the increase in cigarette excise.
Keyword: Excise, Cigarrette, Inhil.

## PENDAHULUAN
Cukai  adalah  peraturan  negara yang  dikenakan  terhadap  barang- barang  tertentu  yang  mempunyai sifat dan karekteristik yang di tetapkan  dalam  Undang  -  Undang Nomor  11  tahun  1995  Tentang  cukai sebagaimana  yang  telah  dirubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  39 Pasal  29  Ayat  2a  Tahun  2007 Tentang  cukai  dan  akan  dikenakan sanksi cukai serta sanksi administrasi paling  sedikit  dua  kali  nilai  cukai, salah  satu  barang  yang  dikenakan cukai  adalah  rokok,  rokok  dikenakan cukai  karna  rokok  termasuk  dalam kelompok  barang  yang  mempunyai sifat  dan  karekteristik  dimana  orang yang mengkonsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi  karena  pemakainya  dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
Pengendalian  dan  penegakan hukum  yang  tepat  dapat  mencegah dan menanggulangi terjadinya
peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.  Terjadinya  peredaran  rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan  cukai  hasil  tembakau oleh  pemerintah.  (Purwito,  2015) Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai,  dengan disertai  kerjasama  yang  baik  dengan Dinas  instansi  terkait  lainya  dapat mencegah terjadinya peredaran rokok  ilegal.  Selain  itu  kesadaran masyarakat mengenai
pengkonsumsian terhadap rokok yang  legal  juga  dapat  mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu.
Semakin  maraknya  peredaran rokok ilegal berpotensi menyebabkan jumlah  perokok  dan  perokok  pemula meningkat,  rokok  ilegal  yang  tidak memiliki  pita  cukai  atau  memasang pita cukai palsu juga tidak memenuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan  peringatan  kesehatan bergambar sehingga informasi dampak buruk rokok tidak disampaikan pada masyarakat. (Cahya, 2019) Sejak maraknya peredaran  rokok  ilegal,  persentase penerimaan  cukai  setiap  tahunnya cenderung menurun. Tindakan memproduksi  rokok  tanpa  memakai cukai adalah perbuatan yang merugikan negara, selain itu
menciptakan  iklim  persaingan  yang tidak  sehat  karena  tidak  adil  bagi produsen  yang  membayar  cukai. (Cukai, 1995)
Bea  dan  Cukai  Kabupaten  inhil melakukan  pemberantasan  kurang lebih 16,09 juta batang rokok ilegal yang  dikemas  dalam  1.609 karton  dengan  potensi  kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar Rp7,56 miliar. Pengamananan rokok ilegal ini dilakukan  pada  akhir  tahun  2020, keberhasilan bea cukai dalam melakukan pengawasan dan penangkapan  barang  ilegal  adalah bentuk  integritas  karyawan  secara
individu.  upaya  yang  dilakukan  oleh Kantor  Bea  dan  Cukai  Kabupaten
Inhil dalam melakukan layanan ekspor dan impor serta pemberantasan distribusi rokok  ilegal tentu  berdampak  pada  penerimaan negara  dari  sektor  kepabeanan  dan cukai. (Muhammad, 2021)
Kegiatan  ini  merupakan  salah satu  bukti  keseriusan  Bea  Cukai untuk  menurunkan  angka  peredaran rokok ilegal guna melindungi kepentingan  nasional  dalam  upaya menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat dan  berkeadilan  bagi  pengusaha yang  menjalankan  usahanya  secara legal,  sekaligus  juga  berdampak pada
optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai guna
membentuk postur APBN yang kredibel untuk membiayai pembangunan nasional,” Sebagaimana  diketahui  bahwa  pada tahun anggaran 2020, realisasi
penerimaan  negara  dari  sektor  cukai sebesar kurang lebih Rp172,33 triliun yang memberikan andil dalam peningkatan infrastruktur, fasilitas kesehatan, layanan pendidikan, maupun  pembangunan  di  daerah melalui  transfer  ke  daerah  dan  dana des a dalam APBN,”
Bea Cukai juga berharap kepada masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap peran  penting  cukai  sehingga  dapat menurunkan  permintaan  atas  rokok ilegal  tersebut.  “Selain  itu,  sinergi antara  Bea  Cukai  dengan  aparat penegak  hukum  lain  dapat  terus terjaga  dan  ditingkatkan  agar  dapat mengurangi  peredaran  Rokok  Ilegal di  masyarakat,”  khusunya  di  wilayah hukum kabupaten Inhil Riau, Bea dan Cukai
Tembilahan berusaha memaksimalkan pengawasan
terhadap  barang  kena  cukai  (BKC) diwilayahnya, selain melakukan operasi penindakan terhadap pergerakan BKC ilegal yang melintas diwilayahnya Bea dan Cukai Tembilahan  juga  melakukan  patroli laut,  razia  rutin  bulanan  dan  juga turun  ke  daerah  pemasaran  untuk melakukan  operasi  pasar  cukai. (Jafar, 1995)

## POKOK PERMASALAHAN
Pokok permasalahan yang dikaji ialah Bagaimana Implementasi Pembayaran Cukai Rokok Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang  -Undang  No  39  Tahun  2007
Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1995 Tentang  Cukai  dan  apa  saja  kendala yang timbul.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan judul maka jenis penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian Hukum sosiologis. Penelitian  Hukum  sosiologis  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan cara  mengadakan  identifikasi  Hukum bagaimana  efektivitas  Hukum  itu berlaku dalam masyarakat dan Metode pendekatannya
adalah secara Empiris dilakukan  terhadap bahan  Hukum  non  Undang-Undang,
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan  pendekatan  Undang- Undang ( Statue Approach ) dan pendekatan  kasus  ( Case  Approach ).
Di dalam pendekatan Undang- Undang ( Statue Approach ) menyatakan dilakukan dengan menelaah  semua  Undang-Undang regulasi yang bersangkut paut
dengan  isu  Hukum  yang  sedang ditangani,
pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis  Undang-Undang  atau peraturan yang terkait dengan penelitian  seperti  Undang-Undang NRI  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2007  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Marzuki, 2011).  Pendekatan  Kasus  ( Case Approach ),  Pendekatan  ini  dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan isu Hukum yang dihadapi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2007  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 1995 tentang cukai
Indonesia  mengatur  pajak tembakau  melalui  UU  39  2007 tentang cukai dan Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  115
tentang pajak tembakau. Di
Indonesia,  pajak  tembakau  dibagi menjadi  dua  jenis,  yaitu  cukai  dan pajak.  Hassil  wawancara  dengan kepala  kantor  pengawasan  dan pelayanan  bea  dan  cukai,  Cukai tembakau adalah produk tembakau  dimasukkan  ke  dalam barang-barang di mana
konsumsinya  perlu  dikendalikan dan tingkat cukai tembakau adalah 40  persen  dari  harga  produk tembakau.  (Purwito,  2016)  Pajak tembakau  adalah  retribusi  atas cukai yang dipungut oleh pemerintah dan tarif pajak tembakau  adalah  10  persen  dari
cukai tembakau. Jadi, setiap produk  tembakau  akan  mendapat pajak dua kali, yaitu 40 persen dan 10 persen. (Purnama, 2022) Hasil wawancara dengan Kepala  seksi  kepatuhan  internal dan  penyuluhan  bea  cukai  inhil mengatakan bahwa Maraknya rokok  ilegal  di  negara  Indonesia khususnya  di  kabupaten  inhil  juga menjadi sorotan, karena pada saat itu  rokok  illegal  beredar  bebas, mulai  dari  penggunaan,  dan  jual beli.  Dan  tidak  ada  payung  hukum yang  melindungi,  pada  saat  itu bisa  disebut  barang  yang  illegal. (Hasibuan, 2022) Kemudian dari hasik penelitian yang dilakukan wawancara dengan Ketua komisi II DPRD INHIL Pemerintah Indonesia mengambil peran penting disini sebagaimana harusnya.  Direktorat  Jenderal  Bea Cukai Kementerian Keuangan secara  resmi  memberikan  izin perdana  berupa  Nomor  Pokok Pengusaha  Barang  Kena  Cukai (NPPBKC) kepada beberapa
pengusaha  rokok  illegal  di  inhil tersebut. (Junaidi, 2022)
Dari  hasil  penelitian  Untuk rokok termasuk ke dalam golongan yang  di  jelaskan  berdasarkan Pasal  4  Undang-Undang  Cukai Huruf  c  yang  berbunyi,  hasil tembakau  meliputi  sigaret,  cerutu, rokok  daun,  tembakau  iris,  dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak  bahan  pengganti  atau  bahan pembantu  dalam  pembuatannya. Dan  selanjutnya  dijelaskan  dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017
dijelaskan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil  tembakau  yang  dibuat  dari daun tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan  bahan  pengganti atau bahan pembantu yang digunakan  dalam  pembuatannya. HPTL  meliputi  ekstrak  dan  esens tembakau  (berupa  batang,  kapsul, catridge,  dan  cair),  tembakau molasses, tembakau hirup (snufftobacco), atau tembakau kunyah (chewing tobacco). Sehingga dengan penjelasan sebagaimana tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala  Kantor  pengawasan  dan pelayanan  bea  dan  cukai  Inhil Penetapan  tarif  cukai  untuk  rokok dijelaskan  dalam  pengaturan  tarif cukai untuk Hasil Tembakau berupa HPTL diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 jo. 156/PMK.010/2017. Penetapan tarif  didasarkan  tarif  advalorum yang tarif cukainya 57% dari Harga Jual Eceran minimum untuk masing-masing jenis HPTL.
Dari  hasil  wawancara  tersbut dapat  disimpulkan  bahwa  Teknis pelaksanaan  penetapan  tarif  cukai untuk  rokok,  terdapat  mekanisme antaranya:
a. Penetapan tarif cukai merupakan keputusan Kepala  Kantor  atas  suatu merk yang sifatnya administratif fiscal dan bukan dalam rangka perlindungan  kepemilikan atas suatu merk. b. Penetapan tarif cukai dilakukan dalam hal Pengusaha  Pabrik  Hasil Tembakau  atau  Importir akan  memproduksi  atau mengimpor hasil tembakau, sehingga sebelum kegiatan memproduksi atau mengimpor  dengan  merk baru harus mendapat penetapan tarif dari Kepala Kantor. c.  Permohonan penetapan tarif dibuat dengan dilampiri contoh etiket, daftar  merk  yang  dimiliki, dan surat pernyataan bahwa produk yang diproduksi atau impor tidak mengandung  zat  narkotika atau psikotropika. Dari  hasil  penelitian  yang dilakaun dengan melakukan wawancara  Kepada  Bapak  Ehoks sebagai  Pelaku  usaha  Rokok tanpa  cukai  di  Tembilahan  pada hari  selasa  tanggal  15  Februari 2022, Pukul 10.00 Wib mengatakan bahwa Dalam peredaran  rokok  bisa  dibilang sangat  besar,  dikarenakan  rokok laku  tidak  hanya  dikalangan  anak muda  akan  tetapi  orang  tua  pun banyak  mengkonsumsi,  karena rokok  dipercaya  untuk  pergaulan tanpa  memikir  dampak  yang  akan ditimbulkan  dari  rokok  tersebut. Dari hasil penelitian dilakukan bisa dibilang  peredaran  rokok  tanpa pita  cukai  di  inhil  sangat  marak. (Ehok, 2022)
Kemudian  Hasil  wawancara
dengan Pelaku usaha rokok lainnya Yaitu dengan Bapak Kemal
pada  hari  Selasa  tanggal  15 Februari  2022  pukul  10.30  Wib  di
Tembilahn mengatakan bahwa peredaran  rokok  illegal  atau  rokok tanpa  pita  cukai  sangat  banyak dijual dipasaran, dengan beberapa alasan  kenapa  menjual  rokok ilegal  atau  rokok  tanpa  pita  cukai. Yang  pertama  pemilik  toko  atau pelaku usaha menyampaikan bahwa  dia  menjual  belikan  rokok tanpa  pita  cukai  karena  barang yang  dia  jual  benar-benar  bisa mendaptkan keuntungan yang besar  dan  sangat  laku  dipasaran dikarnakan harga rokok tersbut jau lebih murah dibandingakan
dengan  rokok  yang  ada  pita cukainya,  jadi  disini  alasan  pelaku usaha  rokok  menjual  rokok  tanpa pita  cukai  karane  merasa  barang yang dia jual sangat laku dipasaran. (Kemal, 2022) Hasil wawancara dengan Kepala  Dinas  Pendapatan  daerah inhil  mengatakan  bahwa  Dalam implementasi  Peraturan  Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun  2017  tentang  Tarif  Cukai Hasil  Tembakau  Terhadap  rokok tanpa pita cukai di inhil, pihak Bea dan cukai Kab. Inhil telah melakukan  upaya  penyampaian informasi  dan  pengawasan  yang berkala  terhadap  peredaan  rokok tanpa pita cukai di  Kab, Inhil.
Dari  hasil  yang  disampaikan oleh  kepala  dinas  pendapatan daerah inhil senada dengan penyampaian  oleh  Kepala  Kantor pengawasan  dan  pelayanan  bea dan  cukai  Inhil  bahwa  Pihak  Bea dan Cukai Kab. Inhil menyampaikan  informasi  terkait aturan  yang  berlaku  sekarang melalui  penyuluhan  dan  diskusi
terhadap  pelaku  usaha  Rokok tanpa  pita  cukai,  dan  masyarakat kota  Inhil  yang  berkecimpung didalamnya. Tujuannya Rokok tanpa pita cukai di inhil dapatdibedakan  mana  rokok  yang ilegal  dan  legal  untuk  diperjual belikan, serta menghindari meningkatnya  peredaran  rokok ilegal. Akan tetapi dalam praktiknya  masih  pelaku  usaha  di inhil menjual belikakan rokok tanpa pita  cukai,  dengan  tujuan  meraih untung yang lebih. (Cahya, 2019)
2. Kendala dan Upaya dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2007  tentang  perubahan atasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai Pelaksanaan  suatu  kebijakan tidak  selalu  berjalan  mulus  sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan yang diterapkan tersebut  sukses  atau  tidaknya dipengaruhi  oleh  faktor  internal dan  eksternal  kebijakan.  Berikut adalah uraian masing-masing hambatan  atau  kendala  dari  faktor internal dan faktor eksternal:
a. Faktor Internal Berdasarkan  wawancara  dengan pihak  KPPBC  Kb  inhil  dan  juga dengan  beberapa  pihak  dari  para pihak terkait, maka dapat dirumuskan  faktor-faktor  internal yang menjadi kendala dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2007  tentang  perubahan  atasa
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
1995  tentang  cukai.  Faktor-faktor tersebut  antara  lain  tarif  dan sistem, berikut penjelasannya: 1) Tarif,  Perubahan  tarif  cukai rokok pada awalnya dirancang sesuai dengan roadmap  cukai  rokok  yang dilaksanakan mulai tahun 2006  hingga  2020.  Salah satunya adalah untuk memberantas perusahaan rokok illegal. Proses roadmap yang  panjang  tersebut  harus dilakukan  pengkajian  ulang kembali  untuk  melancarkan pelaksanaan roadmap dimana bertujuan untuk Indonesia  sehat  tanpa  rokok namun tanpa merugikan para pengusaha-pengusaha. 2) Sistem, Hambatan atau kendala kedua dalam implementasi kewajiban membayar  cukai  rokok  di kabupaten  inhil  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2007 tentang perubahan  atasa  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun 1995  tentang  cukai  dari  segi internal  yaitu  terkait  dengan sistem yang digunakan. Perkembangan teknologi menuntut  adanya  pelayanan yang serba efektif dan efisisen.  Kantor  pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Inhil  selaku  kantor  bea  dan cukai yang mengikuti kemajuan  tekhnologi  serta modernisasi,  tentu  dituntut untuk melaksanakan pelayanan  yang  efektif  dan efisien  kepada  wajib  pajak. Hal  tersebut  selaras  dengan pernyataan  Kepala  Kantor KPPBC terkait dengan pemungutan  Cukai  rokok  di Inhil. (Erdianto, 2010) b. Faktor Eksternal Hambatan dalam pemungutan  cukai  rokok  di KPPBC  Inhil dari segi eksternal yaitu  perusahaan  rokok  yang melakukan pelanggaran. Mengharuskan kepada perusahaan  atau  pelaku  usaha rokok  untuk  memiliki  syarat. namun  ada  beberapa  kasus yang terjadi di KPPBC Inhil yaitu perusahaan rokok pelaku usaha rokok  yang  bersangkutan  tidak sesuai  dengan  syarat  yang dikeluarkan oleh DJBC.
Berikut  adalah  penjelasan
dari  Kepala  seksi  penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan bead  dan  cukai  tipe  madya  C tembilahan melalaui  wawancara mengatakan  bahwa “peran  dari seksi  kepatuhan  internal  dan penyuluhan  bea  cukai  inhil: sejauh  ini  dalam  pemungutan cukai adalah pengawasan. Pengawasaan  disini  baik  dari segi pengawasan terhadap peredaran  rokok  illegal.  Tugas utama  yang  biasa  dijalankan sendiri itu ada namanya Operasi Pasar. (Ashar, 2015) Upaya dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di
kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2007  tentang  perubahan atasa  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. a)  Faktor Internal 1. Pengkajian ulang atas
kenaikan tarif CHT
DJBC  hendaknya  perlu
mengkaji ulang astas kenaikan  tarif  cukai  rokok supaya tiak ada lagi perusahaan  pengusa  rokok yang  mengeluhkan  tentang kenaikan cukai rokok. 2. Memperbaiki sistem atau jaringan Sistem  merupakan  hal yang pokok dalam modernisasi pelayanan di instansi pemerintah khususnya adalah DJBC. Perkembangan teknologi menuntut  adanya  pelayanan yang  efektif  dan  efisien, sehingga dengan adanya sistem yang mendukung maka akan tercipta pelayanan  yang  efektif  dan efisien. b)  Faktor Eksternal 1. Tidak memberikan ijin pendirian  perusahaan  rokok apabila tidak memenuhi persyaratan,  Hambatan  atau kendala  dari  segi  eksternal yang pertama yaitu perusahaan rokok melakukan pelanggaran atau tindak kecurangan. 2. Memberikan Sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya Hambatan  atau  kendala  lain yang juga harus harus mendapatkan  sanksi  yang berat adalah masi beredarnya rokok illegal tanpa  pita  cukai  di  wilayah Inhil  Dengan  begitu,  KPPBC Inhil  dapat  memberikan  efek jera agar perusahaan- perusahaan yang masih nakal  untuk  tidak  melakukan
kenakalan lagi.
Adanya  kampanye  anti  rokok yang sedang digalakkan Pemerintah  melalui  iklan.  Ajakan tersebut  divisualisasikan  dengan bentuk  tulisan  beserta  penyakit yang diakibatkan oleh mengonsumsi  rokok.  Hal  tersebut mengakibatkan  minat  masyarakat untuk mengonsumsi rokok
semakin  dikit.  Kampanye  anti merokok ini m erupakan wujud dari langkah  kebijakan  yang  dibuat oleh  Pemerintah  terkait  roadmap demi Indonesia sehat.

## SIMPULAN
1. Berdasarkan peraturan, wewenang untuk  memungut  cukai  tembakau dan pajak tembakau adalah pemerintah pusat. Mengenai penerapan  kewajiban  membayar cukai  rokok,  disebutkan  bahwa pembebanan atau pengenaan pajak  pada  subjek  pajak  adalah berdasarkan penghasilan yang diterima.  Maraknya  rokok  ilegal  di negara  Indonesia  khususnya  di kabupaten inhil juga menjadi sorotan,  karena  pada  saat  itu rokok  illegal  beredar  bebas,  mulai dari  penggunaan,  dan  jual  beli. Dan tidak ada payung hukum yang melindungi,  pada  saat  itu  bisa disebut  barang  yang  illegal.  Maka dari  itu  Pemerintah  Indonesia mengambil  peran  penting  disini sebagaimana  harusnya.  Dalam implementasi  Peraturan  Menteri
Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun  2017  tentang  Tarif  Cukai Hasil  Tembakau  Terhadap  rokok tanpa pita cukai di inhil, pihak Bea dan cukai Kab. Inhil telah melakukan  upaya  penyampaian
informasi  dan  pengawasan  yang berkala  terhadap  peredaan  rokok tanpa pita cukai di  Kab, Inhil. 2. Kebijakan yang semula diberlakukan  Pemerintah  untuk mensejahterakan  masyarakatnya yang  sehat  namun  juga  tidak mengesampingkan  kesejahteraan para  pengusaha  rokok.  Hambatan atau kendala kedua dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun
2007  tentang  perubahan  atasa
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
1995  tentang  cukai  dari  segi internal yaitu terkait dengan sistem yang  digunakan.  Perkembangan teknologi menuntut adanya pelayanan  yang  serba  efektif  dan efisisen.  KPPBC  Tipe  Madya  Kab. Inhil  selaku  kantor  bea  dan  cukai yang mengikuti kemajuan tekhnologi serta modernisasi, tentu dituntut untuk melaksanakan pelayanan  yang  efektif  dan  efisien kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adinda Cahya. (2019). Penindakan  Cukai  Ilegal  Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan  Bea  Cukai  Tipe Madya  Pabean  C  Parepare Perspektif  Hukum  Islam ,  jurnal Al-Amwal:  Journal  of  Islamic Economic Law Maret 2019, Vol. 4., No. 1, hlm. 66.
[2] Ali  Purwito  dan  Indriani.  (2016).
Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi,  Nilai  Pabean,  dan Pajak dalam Kepabeanan , Mitra Wacana Media, Yogyakarta,
hlm, 87.
[3] Aspar Assarudin Hasibuan.
(2022). Wawancara, Selaku Kepala  seksi  penindakan  dan penyidikan  kantor  pengawasan dan  pelayanan  bea  dan  cukai tipe madya C tembilahan , Dikantor Bea dan cukai Tebilahan  Jl.  Jendral  Sudirman. No 42, pada Hari rabu tanggal 9 februari 2022.
[4] Ehok. (2022). Wawancara,
selaku  pelaku  usaha  rokok tanpa cukai , di Rumahnya  Jl. M boya  No  96  Tembilahan,  pada hari    Selasa  tanggal  15  februari 2022.
[5] Eka  purnama  putra.  (2022). Wawancara, Selaku Kepala Kantor pengawasan dan pelayanan  Bea  dan  Cukai  tipe madya  pabean  C  Tembilahan , Dikantor Bea dan cukai Tebilahan  Jl.  Jendral  Sudirman. No  42,  pada  hari  Rabu  tanggal
9 februari 2022.
[6] Erdianto. (2010). Makelar Kasus/  Mafia  Hukum,  Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya , Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas  Riau,  Edisi  I,  No.  1, Agustus 2010. [7] Fatoni Ashar. (2015). Peningkatan  Tarif  Cukai  Rokok Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Dan Pendapatan Sektoral  Jawa  Tengah .  jurnal KINERJA, Volume 19, No.2, Th. 2015. [8] Hiru Muhammad. (2021). Penerimaan negara yang berasal  dari  rokok  mencapai  25 persen, diambil dari https://www.republika.co.id/berit a/qdm049380/bea-cukai-
tembilahan-amankan-16-juta-
batang-rokok-ilegal, diakses pada  tanggal  20  November 2021
[9] Jafar,  M.  (1995). Pertumbuhan dan  Perkembangan  Bea  dan Cukai  Dari  Masa  Ke  Masa ,  Seri 2,  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai, Jakarta, hlm .10.
[10]  Junaidi.  (2022). Wawancara, selaku  Ketua  komisi  II  bidang ekonomi  dan  keuangan  DPRD Inhil ,  di  kantor  DPRD  Inhil,  Jl soebrantas,  pada  Hari  selasa tanggal 22 februari 2022.
[11]  Kemal. (2022). Wawancara, selaku Pelaku usaha rokok yang tidak  membayar  cukai ,  Tempat
Usaha,  Jl.  Soebrantas  No  109 Tembilahan  pada  hari  selasa tanggal 15 Februari 2022.
[12]  Peter  Mahmud  Marzuki.  (2011). Penelitian  Hukum ,  Cetakan  Ke- 11, Kencana, Jakarta, hlm. 93.
[13]  Purwito  A  dan    Indriani.  (2015). Ekspor,
Impor, Sistem Harmonisasi,  Nilai  Pabean,  dan Pajak Dalam Kepabeanan , Mitra Wacana  Media,  Jawa  Barat, hlm. 87.