## MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) DI MASJID BESAR SYARIF HIDAYATULLAH KARANGPLOSO MALANG
Muhammad Nizar, SE.Sy., MEI.
Universitas Yudharta Pasuruan Email: nizaryudharta@gmail.com
Abstrak: Zakat  beserta  infaq  dan  shadaqah  merupakan  tanda terang dari Allah SWT untuk menjamin seorang tidak menderita karena  kekurangan  sarana-sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok, sehingga dapat mensucikannya dari penyakit kemiskinan.  Oleh  karena  itu  Badan  Amil  Zakat  Masjid  Besar Syarif Hidayatullah Karangploso terus memberikan perlindungan,  pembinaan  serta  pelayanan  pada  pemberi, penerima  dan  pengelola  zakat  untuk  meningkatkan  kesadaran membayar  zakat,  meningkatkan  kesejahteraan  umat  serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat beserta infaq dan shadaqah. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  model pemberdayaan ekonomi masyarakat  yang dilakukan oleh Badan Amil  Zakat  Masjid  Besar  Syarif  Hidayatullah  Karangploso melalui  pengelolaan  zakat,  infaq  dan  shadaqah,  problematika yang dihadapi  serta langkah-langkah  untuk  mengatasinya. Jenis penelitian  ini  adalah  kualitatif,  yaitu  dengan  menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  model  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  di  BAZ  Masjid  Besar  Syarif  Hidayatullah Karangploso  adalah  konsumtif  (tradisional  dan  kreatif)  dan produktif  (kreatif).  Problem  yang  dihadapi:  1)  Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif; 2) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Pengelolaan Zakat, Infaq dan  shadaqah.

## A. Pendahuluan
Zakat  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan  atau  pembangunan  ekonomi.  Berbeda  dengan sumber  keuangan  untuk  pembangunan  yang  lain,  zakat  tidak  memiliki dampak  baik  apapun  kecuali  ridha  dan  mengharap  pahala  dari  Allah semata.  Namun  demikian,  bukan  berarti  mekanisme  zakat  tidak  ada
sistem  kontrolnya.  Nilai  strategis  zakat  dapat  dilihat  melalui: Pertama , zakat  merupakan  panggilan  agama.  Ia  merupakan  cerminan  dari keimanan  seseorang. Kedua ,  sumber  keuangan  zakat  tidak  akan  pernah berhenti.  Artinya  orang  yang  membayar  zakat,  tidak  akan  pernah  habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus  membayar. Ketiga ,  zakat  secara  empirik  dapat  menghapus kesenjangan  sosial  dan  sebaliknya  dapat  menciptakan  redistribusi  aset dan pemerataan pembangunan. 1
Agar  menjadi  sumber  dana  yang  dapat  dimanfaatkan  bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat, infaq  dan  shadaqah  secara  profesional  dan  bertanggung  jawab  yang dilakukan  oleh  masyarakat  bersama  Pemerintah,  karena  selain  sebagai bentuk ibadah ritual, zakat juga mencakup dimensi sosial, ekonomi serta merupakan  institusi  yang  akan  menjamin  terciptanya  keadilan  ekonomi dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, institusi  zakat  harus  pula  didorong  untuk  dapat  menciptakan  lapangan usaha  produktif  bagi  kelompok  masyarakat  yang  tidak  mampu,  yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat. 2
Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,  pembinaan  dan  pelayanan  pada muzakki , mustahiq dan amil zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya  guna  dan  hasil  guna  zakat  dan  harta  agama  lainnya  sebagaimana yang  tertulis  pada  Undang-undang  No.  38  tahun  1999  tentang pengelolaan Zakat. 3
Di  Indonesia,  pengelolaan  zakat  diatur  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dengan Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  Nomor  581  Tahun  1999  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  dan  Keputusan Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Urusan  Haji  No. D/291  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Zakat.  Meskipun  harus diakui  bahwa  dalam  peraturan-peraturan  tersebut  masih  banyak kekurangan  yang  sangat  mendasar,  misalnya  tidak  dijatuhkannya  sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi
1 Ali  Hasan. Zakat  dan  Infak:  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problema  Sosial  di  Indonesia . (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006). 54.
2 Ibid ., 59.
3 Sudirman. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas . (Malang: UIN-Malang Press. 2007). 23.
undang-undang  tersebut  mendorong  lahirnya amil zakat  yang amanah , kuat dan dipercaya oleh masyarakat. 4
Menindaklanjuti  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  373  Tahun 2003  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat,  Badan  Amil  Zakat  Masjid  Besar  Syarif Hidayatullah Karangploso dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Girimoyo  Karangploso  Nomor  123  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat,  Infaq dan Shadaqah  yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi  masyarakat  dalam  menunaikan  zakat  dan  lainnya  sesuai  dengan tuntunan  agama  Islam  dan  mengembangkan  fungsi  Badan  Amil  Zakat sebagai  jaringan  pengamanan  sosial  dalam  rangka  mensejahterakan masyarakat  yang  berkeadilan.  Badan  Amil  Zakat  Masjid  Besar  Syarif Hidayatullah  Karangploso  menyalurkan  dana  zakat,  infaq  dan  shadaqah pada  suatu  program  yang  kemudian  dikembangkan  yaitu  Program Pemberdayaan  Ekonomi.  Program  ini  adalah  program  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  melalui penyaluran  dana zakat,  infaq dan  shadaqah yang berupa konsumtif dan produktif. Penyaluran yang bersifat konsumtif lebih  diprioritaskan  pada  bentuk  konsumtif  kreatif  yang  berupa pemberian beasiswa pendidikan. 5
Sedangkan  yang  bersifat  produktif  disalurkan  dalam  bentuk bantuan  modal  usaha  dengan  sistem  pinjaman  tanpa  bunga  atau  sering disebut  dengan Qordhul  Hasan .  Dengan  bantuan  modal  usaha  yang diberikan Badan Amil Zakat, diharapkan mustahiq dapat
mengembangkan usaha dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. 6
Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  meliputi:  1. Bagaimana  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  pengelolaan Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  yang  dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat Masjid  Besar  Syarif  Hidayatullah  Karangploso?.  2.  Apa  saja problematika  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui pengelolaan  zakat,  infaq  dan  shadaqah  yang  dilaksanakan  oleh  Badan Amil  Zakat  Masjid  Besar  Syarif  Hidayatullah  Karangploso?.  3. Bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Badan Amil Zakat Masjid  Besar  Syarif  Hidayatullah  Karangploso  untuk  mengatasi problematika  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah?.
4 Ibid ., 26.
5 Ali Hasan. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia . 62.
6 Ibid ., 64.

## B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Menurut  Huraerah,  pemberdayaan  berasal  dari  bahasa  Inggris “ empowerment ”  yang  secara  harfiah  bisa  diartikan  sebagai  “pemberi kuasaan”,  dalam  arti  pemberian  atau  peningkatan  kekuasaan  ( power ). 7
Istilah  pemberdayaan  menurut  Kartasmita  dalam  Falihah  adalah  upaya untuk  membangun  daya  itu  sendiri  dengan  mendorong,  memotivasi  dan membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang  dimiliki  serta  berupaya untuk  mengembangkannya.  Selanjutnya,  upaya  tersebut  diikuti  dengan memperkuat  potensi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam konteks  ini  diperlukan  langkah-langkah  yang  lebih  positif,  selain  dari hanya  menciptakan  iklim  dan  suasana  yang  kondusif.  Perkuatan  ini meliputi  langkah-langkah  nyata  dan  menyangkut  penyediaan  berbagai masukan  (input),  serta  pembukaan  akses  kepada  berbagai  peluang ( opportunities ) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 8
Menurut  Pranarka  dan  Moeljarto  dalam  Amalia,  konsep pemberdayaan  pada  dasarnya  adalah  upaya  menjadikan  suasana kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  menjadi  semakin  efektif  secara strukturalis,  baik  dalam  kehidupan  keluarga,  masyarakat,  Negara, regional, internasional, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang  menempatkan  manusia  lebih  sebagai  subyek  dari  dunianya  sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan ( empowerment ). Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor  9  Tahun  1995  tentang  usaha  kecil,  pemberdayaan  didefinisikan sebagai  suatu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah,  dunia  usaha,  dan masyarakat  dalam  bentuk  penumbuhan  iklim  usaha,  pembinaan  dan pengembangan,  sehingga  usaha  kecil  mampu  menumbuhkan  dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 9
Menurut Sulistiyani dalam Amalia, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan  adalah  untuk  membentuk  individu  dan  masyarakat menjadi  mandiri.  Kemandirian  tersebut  meliputi  kemandirian  berpikir, bertindak  dan  mengendalikan  apa  yang  mereka  lakukan.  Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang
7 Abu  Huraerah. Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat:  Model  dan  Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan . (Bandung: Humaniora. 2008). 82.
8 Ety  Ihda  Falihah.  Skripsi. Peran  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Dalam  Upaya  Pemberdayaan Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan . (Malang: FE-UIN. 2007).
37.
9 Niela  Amalia.  Skripsi. Peran  Pembiayaan  Ba’i  Bitsamanil  Ajil  (BBA)  Terhadap Pemberdayaan  Usaha  Mikro  di  BMT  (Koperasi  BMT-MMU  Sidogiri  Cabang  Wonorejo) . (Malang: FE-UIN. 2008). 41.
ditandai  dengan  kemampuan  berfikir,  memutuskan  serta  melakukan sesuatu  yang  dipandang  tepat  demi  mencapai  pemecahan  masalah- masalah  yang  dihadapi  dengan  mempergunakan  daya  dan  kemampuan yang dimiliki seseorang. 10
Pemberdayaan  merujuk  pada  pengertian  perluasan  kebebasan memilih  dan  bertindak.  Bagi  masyarakat  lapisan  bawah,  kebebasan  ini sangat  terbatas  karena  ketidakmampuan  bersuara  ( voicelessness )  dan ketidakberdayaan  ( powerlessness )  dalam  hubungannya  dengan  Negara dan  pasar.  Pemberdayaan  masyarakat  lapisan  bawah  menuntut  upaya menghilangkan  penyebab  ketidakmampuan  mereka  meningkatkan kualitas hidupnya. 11
Menurut Darwanto dalam Falihah, elemen-elemen pemberdayaan masyarakat  pada umumnya digolongkan menjadi  empat bagian, di  mana keempat  bagian  tersebut  terkait  satu  sama  lain  dan  saling  mendukung. Elemen-elemen tersebut adalah: 12
1. Inklusi dan Partisipasi
Inklusi terfokus  pada  pertanyaan  siapa  ( who )  yang diberdayakan,  sedangkan  partisipasi  terfokus  pada  bagaimana  ( how ) mereka  diberdayakan  dan  peran  apa  ( what )  yang  mereka  mainkan setelah  mereka  menjadi  bagian  dari  kelompok  yang  diberdayakan. Untuk  dapat  mewujudkan  elemen  ini,  perlu  adanya  upaya  untuk memahami  pemikiran  dan  tindakan  mereka  serta  membuat  mereka percaya kepada pelaku pemberdaya.
2. Akses pada Informasi
Akses  pada  informasi,  artinya  aliran  informasi  yang  tidak tersumbat  antara  masyarakat  dengan  masyarakat  lain  dan  antara masyarakat  dengan  Pemerintah.  Informasi  tersebut  meliputi  ilmu pengetahuan,  program  dan  kinerja  pemerintah,  hak  dan  kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dan lain sebagainya. Akses  pada  informasi  dibuka  dengan  memberikan  penjelasan mengenai  programprogram  pemerintah  yang  akan  dilakukan,  norma- norma kemasyarakatan yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak  yang  mereka  peroleh,  manfaat  perubahan  yang  akan  terjadi, masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan lain sebagainya.
10 Ibid ., 42.
11 Arifin, Zainal. Dasar-dasar Manajemen Syari’ah . (Jakarta: Alvabet. 2005). 79.
12 Ety  Ihda  Falihah. Peran  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Dalam  Upaya  Pemberdayaan  Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan . 39.

## 3. Kapasitas Organisasi Lokal
Kapasitas  organisasi  lokal  adalah  kemampuan  masyarakat untuk  bekerjasama,  mengorganisasikan  organisasi  perorangan  dan kelompok-kelompok  yang  ada  di  dalamnya  serta  memobilisasi sumber-sumber  daya  yang  ada  untuk  menyelesaikan  masalah bersama.  Kapasitas  organisasi  lokal  ditumbuhkan  dengan  melakukan pengorganisasian  terhadap  kelompok  masyarakat  lapisan  bawah, tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  aparat  desa/dusun,  dan lain  sebagainya  yang  bertujuan  untuk  menjadikan  mereka  mampu merencanakan  perbaikan  lingkungan  mereka,  mampu  bernegosiasi dengan  baik,  mampu  meningkatkan  produktifitas,  dan  mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang bermanfaat.
4. Profesionalitas Pelaku Pemberdaya
Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya  untuk  mendengarkan,  memahami,  mendampingi  dan melakukan  tindakan  yang  diperlukan  untuk  melayani  kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggung jawabkan  kehidupan  masyarakat.  Pelaku  pemberdaya  yang  potensial adalah  organisasi  pemerintah  daerah  atau  organisasi  berbasis masyarakat  lokal  yang  mempunyai  perhatian,  komitmen,  dan kemampuan  untuk  membangun  masyarakat  miskin  dan  terbelakang. Secara  teoritis,  beberapa  pendapat  mengemukakan  bahwa  terdapat sejumlah  faktor  utama  yang  menentukan  suatu  usaha  produktif  dari kelompok  masyarakat  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  efektif, yaitu:  a)  modal  kerja,  b)  teknologi  tepat  guna,  c)  model  manajemen usaha,  d)  pengembangan  keterampilan  menyangkut  pemanfaatan modal  kerja,  teknologi  dan  manajemen  usaha,  dan  e)  etos  kerja, semangat, disiplin kerja, dan sebagainya. 13
Dari  faktor-faktor  tersebut,  faktor  modal  kerja  merupakan yang  paling  utama.  Tanpa  modal  usaha  yang  memadai,  setiap  usaha akan  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  proses  usahanya,  baik memproduksi  barang-barang  maupun  melakukan  transaksi  jual-beli barang  karena  hal  demikian  tidak  mungkin  dilakukan  tanpa  adanya modal  usaha.  Proses  ini  mencakup  tiga  tahap  yang  saling  berkaitan yang  meliputi:  a)  keberadaan  tabungan  nyata  dan  kenaikannya,  b) keberadaan  lembaga  keuangan  dan  kredit  untuk  menggalakkan
13 (www.damandiri.or.id diakses 10 Maret 2016).
tabungan menyalurkan kearah yang dikehendaki, dan c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal. 14
Menurut  Harun  dalam  Falihah,  upaya  pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 15
1. Menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi masyarakat  berkembang  ( enabling ).  Di  sini  titik  tolaknya  adalah pengenalan bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat ( empowering ). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut  penyediaan  berbagai  masukan  ( input ),  serta pembukaan  akses  kepada  berbagai  peluang  ( opportunities )  yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. Memberdayakan  mengandung  arti  melindungi.  Dalam  proses pemberdayaan  masyarakat  kecil,  harus  dicegah  yang  lemah menjadi  tambah  lemah,  karena  kurang  berdaya  dalam menghadapi  yang  kuat.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  peraturan perundangan  yang  secara  jelas  dan  tegas  melindungi  golongan yang lemah dari golongan yang kuat.

## C. Zakat, Infaq dan Shadaqah
1. Zakat
Menurut  Muhammad  pengarang Lisan  al-Arab dalam Sudirman, kata zakat ( al-Zakah ) dari sudut etimologi, merupakan kata dasar  dari zaka yang  berarti  suci,  berkah,  tumbuh,  dan  terpuji,  yang semua  arti  itu  sangat  popular  dalam  penerjemahan  baik  al-Qur’an maupun  Hadits.  Sesuatu  dikatakan zaka apabila  ia  tumbuh  dan berkembang, dan seseorang disebut zaka , jika orang tersebut baik dan terpuji.  Dalam  al-Qur’an  telah  disebutkan  kata-kata  tersebut  seperti pada surat asy-Syams ayat 9: 16
  
              
    
Sesungguhnya  beruntunglah  orang  yang  mensucikan  jiwa  itu (zakkaha) . (QS. Asy-Syams: 9)
14 Pirnomo,  Mangku. Pembaruan  Desa:  Mencari  Bentuk  Penataan  Desa ,  (Yogyakarta: Lapera Pustaka. 2004). 41.
15 Ety  Ihda  Falihah. Peran  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Dalam  Upaya  Pemberdayaan  Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan . 46.
16 Sudirman. Zakat  Dalam  Pusaran  Arus  Modernitas .  (Malang:  UIN-Malang  Press.  2007).
13.
Ditinjau  dari  segi  terminologi  fiqh  seperti  yang  dikemukakan oleh  pengarang Kifayah  al-Akhyar ,  Taqiyuddin  Abu  Bakar,  zakat berarti “Sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang  berhak  dengan  syarat  tertentu”.  Jumlah  yang  dikeluarkan  dari kekayaan  itu  disebut  zakat  karena  yang  dikeluarkan  itu  menambah banyak,  membuat  lebih  berarti,  dan  melindungi  kekayaan  itu  dari kebinasaan. 17
                                                                                                                     
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu  membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  mendoalah untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  dan  Allah  Maha  mendengar lagi Maha Mengetahui . (at-Taubah: 103).
Wahbah  al-Zuhaili  dalam  kitabnya al-Fiqh  al-Islami  wa Adillatuh sebagaimana  dikutip  oleh  Hafidudin  mengungkapkan beberapa defenisi zakat menurut para ulama’ madzhab: 18
a. Menurut Malikiyah ,  zakat  adalah  mengeluarkan  bagian  yang khusus  dari  harta  yang telah dicapai  nisabnya untuk  yang berhak menerimanya ( mustahiq ), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz .
b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu  untuk  orang/  pihak  tertentu  yang  telah  ditentukan  oleh Syari’ (Allah Swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
c. Syafi’iyyah mendefinisikan  zakat  adalah  nama  bagi  sesuatu  yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
d. Hanabilah mendefinisikan  zakat  adalah  hak  yang  wajib  dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.
2. Infaq
Sedangkan infaq menurut  Fadhullah  dalam  Inoed  dkk,  dapat berarti  mendermakan  atau  memberkan  rezeki  (karunia  Allah  Swt) atau menafkahkan sesuatu  kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan  karena  Allah  semata.  Dari  dasar  al-Qur’an,  perintah infaq
17 Ibid ., 14.
18 Hafidhuddin,  Didin. Agar  Harta  Berkah  &  Bertambah:  Gerakan  Membudayakan  Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf . (Jakarta: Gema Insani. 2007). 17.
mengandung dua dimensi, yaitu: 1) infaq diwajibkan secara bersama- sama; dan 2) infaq sunah yang sukarela. 19
                                                                                                 
             
Dan  belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan janganlah  kamu  menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik . (QS. Al-Baqarah: 195)
Dalam  pemahaman  yang  sama,  Abdul  Jabbar  dan  Buspida Chaniago  dalam  Inoed  menulis  bahwa infaq adalah  mengeluarkan nafkah  wajib  untuk  kepentingan  keluarga  secara  rutin  atau  untuk kepentingan  umumyang  bersifat  insidentil  dan  temporal  (sewaktu- waktu)  sesuai  dengan  kemampuan  dan  keadaan  yang  menghendaki. Alasan yang menjadikan infaq adalah wajib terletak pada esensi infak yang  disebutkan  dalam  al-Qur’an  secara  bersamaan  dengan  kata shalat  dan  zakat.  Perbedaan  dengan  zakat  hanya  dinilai  dari  waktu pengeluarannya.  Zakat  ada  batasan  dan  musiman,  sedangkan infaq diberikan  bisa  terus-menerus  tanpa  batas  bergantung  dengan keadaan. 20

## 3. Shadaqah
Arti  shadaqah  berasal  dari  kata shadaqa yang  berarti  benar, dan  dapat  dipahami  dengan  memberikan  atau  mendermakan  sesuatu kepada  orang  lain.  Dalam  konsep  ini,  shadaqoh  merupakan  wujud dari  keimanan  dan  ketaqwaan  seseorang,  artinya  orang  yang  suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. 21
Dalam  istilah  syari’at  Islam,  shadaqah  sama  dengan pengertian  infaq,  termasuk  juga  hukum  dan  ketentuan-ketentuannya. Sisi  perbedaannya  hanya  terletak  pada  bendanya.  infaq  berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi,  baik  dalam  bentuk  pemberian  uang  atau  benda,  tenaga  atau
19 Amiruddin Inoed. Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan) . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005). 13.
20 Gunawan  Sumodiningrat. Pembangunan  Daerah  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat . (Jakarta: Bina Rena Pariwara. 1997). 22.
21 Amiruddin Inoed. Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan) . 15.
jasa,  menahan  diri  untuk  tidak  berbuat  kejahatan,  mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada  orang  lain  dengan  ikhlas.  Dari  Abu  Dzar,  Rasulullah bersabda:
“Jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih,  membaca  takbir,  tahmid,  tahlil,  berhubungan  suami istri,  dan  melakukan  kegiatan  amar  ma’ruf  nahi  munkar adalah sedekah” (HR. Muslim).
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  shodaqah  adalah keseluruhan  amal  kebaikan  yang  dilakukan  setiap  Muslim  untuk menciptakan  kesejahteraan  sesama  umat  manusia,  termasuk  untuk kelestarian  lingkungan  hidup  dan  alam  semesta  ciptaan  Ilahi  guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah Swt. 22

## D. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah
Eri  Sudewo  dalam  Sudirman  memaparkan  buah  pikirannya tentang  bagaimana  manajemen  yang  pas  untuk  zakat.  Ada  beberapa tradisi  yang  menurutnya  telah  membuat  pengelolaan  zakat  di  Indonesia tidak maksimal, antara lain: 23
1. Sikap  penyepelean .  Pengelolaan  zakat  dianggap  sepele  karena  zakat sifatnya  hanya  bantuan  dan  pengelolaan  bantuan  itu  merupakan pekerjaan  sosial  semata,  sehingga  keseriusan  pengelolaannya  bias dilakukan dengan santai dan tanpa beban. Penyepelean terhadap zakat akan  berakibat  kepada  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.
2. Pekerjaan  sampingan .  Pekerjaan  sosial  dianggap  pekerjaan sampingan yang tidak istimewa, sehingga cukup dikerjakan seadanya dan sederhana. Cara pandang semacam ini tentu membuat orang akan segan  menekuni  bidang  pengelolaan  zakat  dan  akan  membuat masyarakat semakin malas mengelola zakat secara profesional.
3. Tanpa  manajemen .  Pengelolaan  zakat  seringkali  tanpa  bentuk manajemen  yang  jelas.  Pembagian  tugas  dan  struktur  organisasi hanya  formalitas  tanpa  adanya  alas  an  yang  jelas.  Akhirnya, organisasi  tanpa  manajemen  yang  jelas  akan  mandeg  atau  akan berjalan di tempat.
22 Ibid ., 15
23 Sudirman. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas . 73.
4. Tanpa  seleksi  Sumber  Daya  Manusia .  Salah  satu  kebiasaan  lembaga nirlaba  di  Indonesia  termasuk  lembaga  pengelola  ZIS  adalah  tidak serius  dalam  seleksi  SDM  pengelola,  kebanyakan  yang  bekerja mereka  yang  hanya  memilki  kemampuan  rata-rata.  Efek  dari  apriori atau  peremehan  terhadap  kegiatan  lembaga  sosial  nirlaba  terus  akan menjauhkan para professional untuk ikut serta membesarkan lembaga nirlaba.
5. Ikhlas  tanpa  imbalan .  Manajemen lillahi  ta’ala masih  menjadi  pola bekerja di yayasan sosial dan panti. Lembaga seharusnya memikirkan dan  sensitive  atas  kenyataan  bahwa  orang  bekerja  butuh  imbalan. Keikhlasan  seharusnya  diartikan  sebagai  sikap  semangat  dan  rela berjuang  untuk  bekerja  di  lembaga  nirlaba,  mau  bekerja  dan  bergaul dengan  orang-orang  yang  kurang  beruntung  secara  ekonomi,  juga tidak malu berteman dengan orang-orang berkelas.
6. Kreativitas rendah . Pengelolaan tradisonal biasanya cenderung pasif, kurang kreatif dan tidak inovatif. Padahal, lembaga semacam ini perlu orang-orang  yang  mempunyai  cita-cita  yang  tinggi  dan  mau bereksploitasi untuk menemukan solusi jitu dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat.
7. Minus  monitoring  dan  evaluasi .  Salah  satu  dampak  dari  lemahnya kreatifitas  dan  tiadanya  manajemen  adalah  tidak  adanya  system monitoring dan evaluasi. Dengan tidak adanya kedua elemen tersebut, dapat  dibayangkan  bahwa  lembaga  itu  akan  sulit  berbenah  apalagi berkembang untuk bersaing dengan lembaga lain.
8. Tidak  biasa  disiplin .  Kebiasaan  tidak  disiplin  telah  menjadi  bagian hidup kebanyakan umat Islam. Jam karet atau molor adalah sepertinya sebuah  keharusan.  Ketidakdisiplinan  akan  menyulitkan  sebuah organisasi untuk berkembang, bersaing dengan kompetitor yang telah menerapkan disiplin sebagai salah satu prinsipnya.
Dari  poin-poin  di  atas  setidaknya  dapat  disimpulkan  bahwa lembaga-lembaga sosial nirlaba di Indonesia termasuk institusi pengelola zakat  menghadapi  tiga  masalah  besar  yang  harus  segera  diselesaikan, yakni  kualitas  SDM  yang  kurang  maksimal,  manajemen  minimal,  dan lemahnya etos kerja.
Masalah-maslah  tersebut  harusnya  dapat  diatasi  secara  bertahap denagn  merubah  cara  pandang  ( mindset )  pengelola  lembaga  sekaligus masyarakatnya.  Sekalipun  agak  berat,  namun  usaha  itu  terus-menerus dilakukan  kalau  memang  ingin  mendapat  hasil  maksimal.  Untuk
menggairahkan  organisasi,  tidak  bisa  tidak,  kita  harus  menerapkan manajemen  modern.  Ada  empat  aktifitas  manajemen  sederhana  yang dipelopori  oleh  James  Stoner  sebagaiman  telah  dirangkum  oleh  Eri Sudewo  dalam  Sudirman,  yaitu  proses  perencanaan  ( planning ), pengorganisasian  ( organizing ),  pengarahan  ( actuating )  dan  pengawasan ( controling ). 24
1. Perencanaan
Perencanaan  merupakan  suatu  aktifitas  untuk  membuat rancanganrancangan  agenda  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh sebuah  organisasi.  Perencanaan  itu  bisa  terkait  dengan  beberapa  hal, antara  lain  terkait  dengan  waktu  dan  strategi.  Model  pertama,  sering dibagi  dalam  tiga  pembabakan,  yaitu  perencanaan  jangka  pendek (dibatasi  waktunya  satu  tahun),  perencanaan  jangka  menengah (dilakukan  dalam  kisaran  satu  sampai  tiga  tahun),  dan  perencanaan jangka  panjang  (waktunya  tiga  sampai  lima  tahun).  Kedua, perencanaan  strategis,  maksudnya  adalah  perencanaan  yang digunakan untuk menjaga fleksibelitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi.
Ada  beberapa  faktor  kuat  yang  patut  diperhatikan  dalam perencanaan  strategis,  antara  lain  rencana  yang  memilki  manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memilki efek ganda. Satu lagi  yang  tidak  boleh  dilupakan  dalam  perencanaan  strategis  adalah keberanian bertindak.
Dalam  pengelolaan  zakat,  rencana  strategis  merupakan  suatu yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Ada  beberapa  alasan  tentang  hal  itu. Pertama  adalah  masalah  kepercayaan.  Lembaga  zakat  akan  dapat dipercaya  jika  pengelolanya  benar-benar  sesuai  dengan  kemauan masyarakat,  yakni  lembaga  yang  jujur,  amanah  dan  profesional. Alasan  kedua  adalah  masyarakat.  Secara  sosial,  zakat  merupakan bentuk ibadah yang memilki hubungan nyata dengan masyarakat.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian  adalah  cara  yang  ditempuh  oleh  sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian  tidak  lepas  dari  koordinasi,  yang  sering didefinisikan  sebagai  upaya  penyatuan  sikap  dan  langkah  dalam sebuah  organisasi  untuk  mencapai  tujuan.  Koordinasi  memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi. Sudewo
24 Ibid ., 79.
dalam  Sudirman  menjelaskan  bahwa  koordinasi  setidaknya  akan melibatkan beberapa fator, yaitu: 25
a. Pimpinan .  Koordinasi  harus  melibatkan  pimpinan  agar  diketahui kemana arah organisasi yang diinginkan pimpinan. Oleh sebab itu perlu  dilakukan  pemilihan  yang  fair  sehingga  pemimpin  terpilih benar-benar orang yang memiliki kapabilitas yang handal. Segala kepentingan  kelompok  harus  dipinggirkan  demi  majunya organisasi.
b. Kualitas  anggota .  Potensi  dari  para  anggota  lembaga  akan menghasilkan kekuatan besar bila dikoordinir dengan baik. Walau sebuah  lembaga  diisi  dengan  orang-orang  yang  berkopeten  di bidangnya,  namun  tidak  dikoordinir  dengan  baik,  maka  potensi yang  dimiliki  akan  tenggelam.  Lebih  buruk  lagi  bila  sebuah organisasi  yang ditopang oleh orang-orang yang tidak berkualitas dan  tidak  dikoordinir  dengan  baik,  maka  tinggal  menunggu  saat kehancuran saja.
c. Sistem . Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama  bertahan  hidup,  antara  lain  meliputi  struktur  organisasi, pembagian  kerja,  mekanisme  birokrasi,  sistem  komunikasi  dan transparansi  anggaran.  Jika  semua  sistem  berjalan  dengan  baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih kesuksesan.
3. Pelaksanaan  dan  Pengarahan  Pelaksanaan  dan  pengarahan  dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi,  sedangkan pengarahan  adalah proses penjagaan agar pelaksanaan  program  kegiatan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana. Dalam pelaksanaan  ada  beberapa komponen  yang sangat  diperlukan, di antaranya adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.
Motivasi  akan  memunculkan  semangat  bekerja  dan  pamtang menyerah  saat  menghadapi  pelbagai  tantangan  dan  hambatan.  Untuk memotivasi  anggota  organisasi,  perlu  dibangun  sikap  kebersamaan dan  keterbukaan  sehingga  anggota  yang  baru  masuk  sekalipun  akan merasa  menjadi  bagian  utuh  yang  diharapkan  kiprahnya.  Dalam lembaga  zakat  seperti  pengalaman  Dompet  Dhuafa  Republika,  ada beberapa jurus untuk memotivasi anggota organisasi, antara lain: 26
25 Sudirman. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas . 85.
26 Gunawan  Sumodiningrat. Pembangunan  Daerah  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat . (Jakarta: Bina Rena Pariwara. 1997). 42.
a. Pengelola zakat adalah mitra muzakki. Amil zakat bertugas untuk berdakwah  kepada  para  muzakki  untuk  berzakat.  Ini  adalah perbuata  mulia  yang  tergolong  dakwah,  apalagi  jika  sukses mengajak  muzakki  untuk  berzakat,  tentu  pahalanya  berlipat ganda.
b. Setelah mengumpulkan zakat, tugas amil adalah mendayagunakan dengan benar.apabila tugas ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab,  seperti  penyaluran  zakt  kepada  yang  berhak  pada  waktu yang tepat dan dengan metode yang tepat. Ini adalah lading amal bagi amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.
c. Transparansi  antar  anggota.  Unsur  ini  penting  dalam  rangka meningkatkan  loyalitas  dan  kepercayaan  amil  terhadap  lembaga yang digelutinya. Amil akan bekerja optimal, sedangkan muzakki akan  percaya  dan  puas  atas  kinerja  amil  karena  zakatnya  telah disampaikan kepada yang berhak.

## E. Pembahasan
a. Model  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah
Zakat  sebagai  rukun  Islam  merupakan  kewajiban  setiap Muslim  yang  mampu  menunaikannya  ( muzakki )  dan  diperuntukkan bagi  mereka  yang  berhak  menerimanya  ( mustahik ).  Dengan pengelolaan  yang  baik,  zakat  akan  menjadi  sumber  dana  potensial yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  umum  bagi  seluruh masyarakat.  Semangat  yang  dibawa  bersama  perintah  zakat  adalah adanya  perubahan  kondisi  seseorang  dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi),  sehingga  dengan  bertambahnya  jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat.
BAZ  Masjid  Besar  Syarif  Hidayatullah  Karangploso  sebagai lembaga  pengelola  zakat  akan  merancang  program  secara  terencana dan terukur. Parameter keberhasilan program  yang digunakan adalah menitikberatkan  pada  efek  pemberdayaan  masyarakat.  Misalkan pengguliran  program  santunan  pendidikan.  Tugas  BAZ  tidak  cukup hanya  pada  pemberian  santunan  dana,  tapi  bagaimana  upaya-upaya pemberdayaan dengan cara memandirikan mustahik agar terbebas dari jerat  kemiskinan,  bukan  membiarkannya  dalam  kemiskinan  hingga terbiasa  dan  bangga  menjadi mustahik selamanya.  Pada  prinsipnya, dana  zakat  itu  adalah  milik mustahik yang  jumlahnya  ada  delapan
Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah 2
kelompok sebagaimana dikemukakan dalam surat al-Baqarah ayat 60, yaitu  fakir,  miskin, amil zakat, muallaf ,  budak,  orang  yang mempunyai hutang, fii sabilillah dan ibnu sabil .
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  pengelolaan zakat,  infaq  dan  shodaqah  yang  dilakukan  oleh  BAZ  dilihat  dari  sisi pemanfaatannya  dapat  digolongkan  kepada  dua  model. Pertama , model  distribusi  konsumtif  yaitu  pendistribusian  zakat,  infaq  dan shodaqah  yang  pemanfaatannya  langsung  digunakan  oleh mustahik dan  habis  dalam  jangka  pendek  serta  pendayagunaannya  tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik , model ini dibagi menjadi dua model yaitu model distribusi konsumtif tradisional  dan  model  konsumtif  kreatif. Kedua ,  model  distribusi produktif  yaitu  pendistribusian  zakat,  infaq  dan shodaqah  yang  tidak langsung  habis  serta  pendayagunaannya  menimbulkan  pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik . Model ini hanya berupa model distribusi produktif kreatif.
a. Model  distribusi  konsumtif  tradisional  berupa  program  peduli pangan,  program  peduli  kesehatan  masyarakat  Islam,  program dakwah  Islamiyah,  program  kematian  dan  program  peduli bencana.
b. Model  distribusi  konsumtif  kreatif  berupa  program  peduli pendidikan  yang  merupakan  program  gerakan  sadar  pendidikan untuk  anak  terlantar,  anak  jalanan  dan  yatim  piatu.  Program  ini berbentuk  beasiswa  pendidikan,  selain  itu  juga  upaya-upaya pemberdayaan  memandirikan  penerima  beasiswa  agar  terbebas dari jerat kemiskinan.
c. Model distribusi  produktif kreatif berupa kegiatan pendampingan dengan  menggunakan  pendekatan Participatory  Action  Research (PAR) dan  pemberian  sumbangan  peningkatan  dana  usaha produktif  bagi  mustahiq  dengan  sistem Qordul  Hasan ,  yaitu pinjaman modal usaha tanpa bunga. Realisasinya, model distribusi produktif  kreatif  dalam  bentuk  kegiatan  pendampingan  dengan pendekatan Participatory  Action  Research  (PAR) belum  dapat direalisasikan, akan tetapi pemberian pinjaman modal usaha tanpa bunga  kepada  mustahik  yang  dapat  direalisasikan.  Kegiatan tersebut  diarahkan  pada  sektor-sektor  pengembangan  ekonomi, dengan  harapan  hasilnya  dapat  mengangkat  taraf  kesejahteraan mustahik.
Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan  zakat,  infaq  dan  shodaqah  yang  dilakukan  oleh  BAZ Masjid  Besar  Syarif  Hidayatullah  Karangploso  senada  dengan Amiruddin Inoed, yang menyebutkan bahwa pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. 27 Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian Ali Imran tentang Model Pendayagunaan  Zakat  Untuk  Kesejahteraan  Mustahiq  di  LAZIS Masjid  Sabilillah  Blimbing  Malang  yaitu  menggunakan  model pendayagunaan  produktif  tradisional  dan  produktif  kreatif.  Untuk pendayagunaan  model  produktif  tradisional  berbentuk  barang produktif yang  berupa  alat  transportasi  becak,  sedangkan pendayagunaan  model  produktif  kreatif  berbentuk  modal  usaha kepada mustahik selain tukang becak. 28
b. Problematika  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui
Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah
Secara  manfaat  dan  efektifitas,  program  yang  telah dilaksanakan  oleh  Badan  Amil  Zakat  dalam  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  melalui  pengelolaan  zakat,  infaq  dan  shodaqah  dapat direalisasikan dengan maksimal.  Akan tetapi dari pencapaian tersebut masih  ada beberapa problematika  yang harus diperhatikan agar BAZ Karangploso dapat mewujudkan pengelolaan zakat  yang amanah dan professional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang  berkeadilan  sosial  berlandaskan  keimanan  dan  ketaqwaan. Beberapa  problematika  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat melalui  pengelolaan  zakat,  infaq  dan  shodaqah  yang  dilakukan  oleh BAZ, antara lain:
1. Model  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  pengelolaan zakat,  infaq  dan  shodaqah  yang  dilakukan  oleh  BAZ  mayoritas dalam  bentuk  model  distribusi  konsumtif  tradisional  dan konsumtif kreatif, yaitu dalam bentuk program peduli pendidikan (beasiswa  pendidikan),  program  peduli  pangan  (sembako)  dan program peduli kesehatan masyarakat Islam (biaya berobat rumah sakit).  Model  tersebut  pemanfaatannya  langsung  digunakan  oleh
27 Amiruddin Inoed. Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan) . 13.
28 Ali  Hasan. Zakat  dan  Infak: Salah Satu Solusi  Mengatasi  Problema  Sosial  di Indonesia , Cetakan I. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006). 76.
mustahik dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak  menimbulkan  pengaruh  secara  ekonomi  dan  pemberdayaan mustahik .
2. Model  distribusi  produktif  kreatif  yang  dilakukan  oleh  Badan Amil  Zakat  masih  sebatas  pemberian  modal  untuk  usaha. Kegiatan  pendampingan  dengan  menggunakan  pendekatan
Participatory  Action  Research (PAR) kepada mustahik yang
mendapatkan  dana  produktif  kreatif  belum  dapat  direalisasikan, selain  itu  kegiatan  pendukung  seperti  pembinaan  dan  pelatihan kewirausahaan belum dilakukan oleh BAZ. Untuk menumbuhkan rasa  tanggung  jawab  jiwa  berwirausaha  bagi  masing-masing mustahik, BAZ menerapkan sistem pengendalian mustahik berupa kartu kendali, yaitu kartu pembayaran pinjaman dana zakat Usaha Ekonomi  Produktif  yang  diangsur  sebanyak  10  (sepuluh)  kali dalam 10 (sepuluh) bulan, walaupun pada dasarnya dana tersebut adalah merupakan hak mereka sebagai mustahik .
c. Langkah-Langkah  untuk  Mengatasi  Problematika  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah
Untuk mengatasi problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat  melalui  pengelolaan  zakat,  infaq  dan  shodaqah,  BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso menerapkan beberapa langkah-langkah, antara lain adalah:
a. Model  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ ke depannya akan  diprioritaskan  dalam  bentuk  model  distribusi  produktif kreatif  agar  pemanfatannya  tidak  langsung  habis  serta pendayagunaannya  menimbulkan  pengaruh  secara  ekonomi  dan pemberdayaan  mustahik.  Kegiatan-kegiatan  seperti  pemberian pelatihan  kewirausahaan  dan  pemberian  modal  tambahan  kepada mustahik akan terus ditingkatkan dan dikelola dengan baik, selain itu  juga  akan  dilakukan  pendampingan  dan  pembinaan  bagi mustahik  untuk  terus  mengembangkan  usahanya,  sehingga nantinya  modal  tersebut  dapat  dikembalikan  dan  akan  digulirkan lagi kepada mustahik yang lain atau digunakan lagi oleh mustahik yang  bersangkutang  untuk  pengembangan  usahanya.  Diharapkan dengan model distribusi produktif kreatif tersebut bias berdampak kepada  perubahan  kondisi  seseorang  dari  yang  semula  sebagai mustahik  (penerima)  menjadi  muzakki  (pemberi),  sehingga
bertambahnya  jumlah  muzakki  tersebut  akan  mengurangi  beban kemiskinan  yang  ada  di  masyarakat,  khususnya  di  Kabupaten Malang.
b. Selain  terus  meningkatkan  kegiatan-kegiatan  seperti  pemberian pelatihan  kewirausahaan  dan  pemberian  modal  tambahan  kepada mustahik ,  BAZ  Masjid  Besar  Syarif  Hidayatullah  Karangploso akan  melakukan  kegiatan  pendampingan  dengan  menggunakan pendekatan Participatory  Action  Research  (PAR) kepada mustahik,  selain  itu  BAZ  juga  akan  menerapkan  sistem pembinaan  yang  melibatkan  tenaga  sukarelawan  untuk  membina masyarakat  ( mustahik ),  khususnya  dalam  hal  pengembangan ekonomi masyarakat.
Ada tiga aspek yang menjadi bagian inti dari pembinaan.
a. pembinaan  yang  terkait  dengan  pengembangan  ekonomi masyarakat,  yaitu  dengan  program  bantuan  modal  usaha  tanpa bunga  (Usaha  Ekonomi  Produktif)  yang  diberikan  kepada mustahik zakat.
b. Pembinaan dari aspek motivasi untuk mengembangkan diri, salah satunya  dalam  bentuk  pemberian  kartu  kendali  pembayaran pinjaman  dana  zakat  produktif  yang  diangsur  sebanyak  10  kali selama sebulan. 29
c. Pembinaan  dari  aspek  akidah  sebagi  faktor  yang  memberikan makna  terhadap  usaha  yang  coba  dikembangkan,  sebagai  contoh dalam  bermuamalah  harus  memperhatikan  etika  bisnis  dan  juga menanamkan  sikap  sadar  zakat  dan  shodaqah  ketika  bisnisnya nanti  menghasilkan  keuntungan.  Ketiga-tiganya  adalah  faktor penting  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang diusahakan untuk sinergis.
Problematika-problematika  yang  dialami  oleh  BAZ  Masjid Besar  Syarif  Hidayatullah  Karangploso  tidak  jauh  berbeda  dengan catatan-catatan yang telah dilakukan oleh Hadi Permono sebagaimana dikutip oleh Hafidudin, antara lain: 30
a. Tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat  dalam  hukum  Islam,  apakah  zakat  itu  termasuk  bidang
29 Marzuki. Metodologi Riset . (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII. 2000). 82.
30 Hafidhuddin, Didin. Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf . 23.
ta’abbudi (ibadah)  ataukah  termasuk  bagian al-furudh  al- ijtima’iyah (kewajiban sosial).
b. Sebagian  ulama  beranggapan  bahwa  zakat  itu  sekedar  ritual seremonial,  tidak  ada  kaitannya  dengan  ekonomi  sosial,  dengan pengentasan kemiskinan.
c. Banyak  orang  awam  yang  beranggapan  bahwa  sumber  zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja.
d. Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah syakhsiyah atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain.
e. Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat  tidak  member  sanksi  terhadap  orang  Islam  yang  mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya.
f. Aparat  pengelola  zakat  tidak  pegawai  negeri,  tapi  tenaga  swasta, bahkan  di  sebagian  besar  daerah-daerah  tidak  mempunyai  aparat pengelola  zakat,  tapi  yang  ada  hanyalah  pengurus  Badan  Amil Zakat  yang  tidak  sempat  memikirkan  pengelolaan  zakat  secara optimal,  karena  pengurusan  pengelolaan  zakat  merupakan pekerjaan  atau  tugas  sambilan,  pekerjaan  nomor  dua  bahkan pekerjaan nomor sekian.

## F. Kesimpulan
a. Pemberdayaan ekonomi  masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan  shodaqah  yang  dilakukan  oleh  BAZ  Masjid  Besar  Syarif Hidayatullah  Karangploso  dilihat  dari  sisi  pemanfaatannya  dapat digolongkan kepada dua model. Pertama , model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya langsung  digunakan  oleh  mustahik  dan  habis  dalam  jangka  pendek serta  pendayagunaannya  tidak  menimbulkan  pengaruh  secara ekonomi  dan  pemberdayaan  mustahik,  model  ini  dibagi  menjadi  dua model  yaitu  model  distribusi  konsumtif  tradisional  dan  model konsumtif  kreatif. Kedua ,  model  distribusi  produktif  yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya tidak langsung  habis  serta  pendayagunaannya  menimbulkan  pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Model ini hanya berupa model distribusi produktif kreatif.
b. Problematika  yang  dialami  oleh  BAZ  Masjid  Besar  Syarif Hidayatullah Karangploso dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi  masyarakat  adalah  1)  Model  pemberdayaan  ekonomi
masyarakat  melalui  pengelolaan  zakat,  infaq  dan  shodaqah  yang dilakukan  oleh  BAZ  mayoritas  dalam  bentuk  model  distribusi konsumtif  dan  2)  Model  distribusi  produktif  kreatif  yang  dilakukan oleh BAZ masih sebatas pemberian modal usaha.
c. Langkah-langkah  yang  dilakukan  BAZ  Masjid  Besar  Syarif Hidayatullah  Karangploso  untuk  mengatasi  problematika  tersebut adalah 1) optimalisasi penggiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqah,  2)  mengubah  pola  distribusi  konsumtif  dengan  distribusi produktif  kreatif  dan  3)  melakukan  kegiatan  pendampingan  dengan pendekatan Participatory  Action  Research  (PAR) serta  membina mustahik  kepada  pengembangan  ekonomi,  membina  motivasi  untuk mengembangkan dan membina aspek akidah.

## Daftar Pustaka
Arifin, Zainal. Dasar-dasar Manajemen Syari’ah . Jakarta: Alvabet. 2005. Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek , Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
Azwar, Saifudin. Metode Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
Hasan, Ali. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di
Indonesia , Cetakan I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
Hafidhuddin,  Didin. Agar  Harta  Berkah  &  Bertambah:  Gerakan Membudayakan  Zakat,  Infak  dan  Sedekah,  dan  Wakaf .  Cetakan  I, Jakarta: Gema Insani. 2007.
Huraerah,  Abu. Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat:  Model dan  Strategi  Pembangunan  Berbasis  Kerakyatan ,  Bandung: Humaniora. 2008.
Inoed,  Amiruddin  dkk. Anatomi  Fiqh  Zakat  (Potret  &  Pemahaman  Badan Amil  Zakat  Sumatera  Selatan) ,  Cetakan  I.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2005.
Sumodiningrat,  Gunawan. Pembangunan  Daerah  Dan  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Bina Rena Pariwara. 1997.
Sudirman. Zakat  Dalam  Pusaran  Arus  Modernitas .  Malang:  UIN-Malang Press. 2007.
Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 2005.
Marzuki. Metodologi Riset .Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII. 2000.
Pirnomo,  Mangku. Pembaruan  Desa:  Mencari  Bentuk  Penataan  Desa , Yogyakarta: Lapera Pustaka. 2004.