## TINJAUAN KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SERANG
Arenawati *& Listyaningsih**
*) Program Pascasarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Padjajaran
**) Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa
*)Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135
**) Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122
E Mail: arenawatip@yahoo.com

## ABSTRACT
One  of  the  policies  to  guarantee  the  rights  of  the  child  is  Kota  Layak  Anak Program (Child Friendly City). One cluster of this program is The civil rights and freedoms.  The  Civil  rights  and  freedom  includes  the  right  to  identity,  identity protection,  the  right  of  expression  and  speech,  the  right  of  thought,  conscience and  religion,  freedom  of  association  and  peaceful  assembly,  the  right  to protection of private life, the right of access and adequate information, the right of free of punishment and torture. This study aims to determine how  cluster civil rights  and child development  in  the development of  the   children friendly city in Serang.  The  method  used  is  qualitative  ,data  collection  techniques  of documentation  and  interviews.  The  main  source  of  data  is  secondary  data.  The results showed that the achievement  on the cluster of civil rights and freedoms of children still less, some local district children civil right owner still less than fifty percent, we can not find children forum in every vilage, free playground is limited . Preparing to developing Kota Layak Anak in Serang City actually only make a policy , not yet planning action.
Keywords : Civil Right, Freedom, children`s right.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Anak-anak    adalah  cikal  bakal  generasi yang  akan  datang.  Sebagai  calon  generasi penerus anak-anak harus mendapatkan perhatian  dan  perlindungan  untuk  menjamin hak-hak  anak.  Salah  satu  bentuk  perlindungan terhadap anak adalah dengan menjamin hak-hak sipil  anak  dan  kebebasan  anak.  Hak  Sipil  anak adalah  pengakuan  secara  formal  ditunjukkan dengan  kepemilikan  akta  kelahiran.  Sementara itu  hak  kebebasan  anak  adalah  hak  anak  untuk
bebas  berkreasi,  berekspresi  dalam  tumbuh kembangnya.  Hak  kebebasan  anak  ditunjukkan dengan tersedia sarana tumbuh dan berkembangnya anak, kelompok-kelompok bermain, sarana penunjang kreativitas, seni dan olah raga untuk anak-anak.
Salah  satu  kutipan  penjelasan  peraturan menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan  Anak  dalam  UU  No.  12  Tahun 2011  dijelaskan  bahwa  momen  penting  yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan  sebuah  dunia  yang  layak  bagi
anak  sebagai  wujud  terpenuhinya  hak  anak adalah  Resolusi  Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi  laporan  Komite Ad  Hoc pada  Sesi Khusus  untuk  Anak.  Dokumen  itulah  yang kemudian  dikenal  dengan  judul  " A  World  Fit for Children ". Judul dokumen tersebut menunjukkan  gaung  puncak  dari  rangkaian upaya  dunia  untuk  memberikan  perhatian  yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan  kehidupan  umat  manusia  dan lebih  khusus  lagi  upaya  untuk  menyiapkan generasi  masa  depan  yang  lebih  baik  melalui anak-anak  yang  hidup  pada  masa  sekarang  ini dan  pada  masa-masa  selanjutnya.  Mengingat keterlibatan  Indonesia  yang  sudah  sangat  awal dan  begitu  intens  tentang  pemenuhan  hak  anak melalui  KHA,  dan  mengingat  Dunia  Layak Anak  merupakan  komitmen  global,  maka Pemerintah  Indonesia  segera  memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia  dalam  komitmen  Dunia  Layak  Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana  terumuskan  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar.  (Penjelasan  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 tahun 2011)
Komitmen pemerintah untuk menciptakan kota  layak  anak  dilakukan  dengan  membuat kebijakan,  program,  dan  kegiatan  untuk menjamin  terpenuhinya  hak  anak  agar  anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan
harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi,  yang  merupakan  urusan  wajib pemerintahan  daerah  kabupaten  dan  kota.  Hal inilah yang mendasari Kementrian
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak membuat kebijakan mengenai Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak.
Pengembangan KLA dalam Permen PPPA No. 11 tahun 2011 bertujuan untuk membangun inisiatif  pemerintahan  kabupaten/kota  yang mengarah  pada  upaya  transformasi  konsep  hak anak  ke  dalam  kebijakan,  program,  dan kegiatan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak anak di kabupaten/kota. . Setiap kabupaten/kota dapat  dikategorikan  sebagai  Kota  Layak  Anak apabila  telah  memenuhi  hak  anak  yang  diukur dengan Indikator KLA.
Dalam  Permen  PPA  No.  12  tahun  2011, ditetapkan  31  (tiga  puluh  satu)  “Indikator Pemenuhan  Hak  Anak‟  yang  sekaligus  juga merupakan  “Indikator  KLA‟.  Ketigapuluh  satu indikator  tersebut  dikelompokkan  menjadi  6 bagian, yaitu : 1 bagian penguatan kelembagaan dan  5  (lima)  klaster  hak  anak,  yang  meliputi: klaster  hak  sipil  dan  kebebasan;  klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan; klaster  pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang, dan  kegiatan  budaya;  dan  klaster  perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota  dapat  mengetahui  pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimanakah  klaster  hak  sipil  dan  kebebasan anak  dalam  mewujudkan    Kota  Layak  Anak  di Kota Serang

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Hak Anak
Pengertian hak anak menurut Declaration  of  Geneva tahun  1924  yang diadopsi pada International Convention on The Right  of  Children pada  November  1989  adalah sebagai  berikut  :  “ Children  rights  are  human rights.  Children  rights  are  human  rights especially  adapted  to  the  child,  because  they take  into  account  his  fragility,  specificities  and age-appropriate needs “ (www.humania.org).
Dalam  penegrtian  tersebut  dijelaskan bahwa  hak  anak  sama  dengan  hak  asasi manusia  ,  hanya  saja  hak  anak  lebih  special karena diterapkan pada anak, karena anak-anak lemah/rapuh,  dan  memiliki  kebutuhan  spesifik sesuai  dengan  usianya.  Sehingga  hak  anak digunakan  untuk  melindungi  hak-hak  anak. Hak-hak  anak  tersebut  berdasarkan  hasil konvensi “ The International Convention On the Rights  Of  the  Child tahun  1989  adalah  sebagai berikut :
1) Children’s rights recognize fundamental guarantees to all human
being  :  the  right  to  life,the  non- discrimination  principle,  the  right  to dignity through the protection ofphysical and mentalintegrity
(protection  against  slavery,  torture and bad treatment, etc)
2)  Children’s  rights  are  civil  and political  rights,  such  as  the  right  to identity,  the  rights  to  a  nationality ,etc)
3) Children’s  rights  are  economic.
Social  and  cultural  rights,  such  as the  right  to  education,  the  right  to  a decent  standar  of  living,  the  right  to health, etc)
4) Children’s  rightsinclude  individual rights  :  the  right  to  live  with  his parents,  the  right  to  education,  the rights to benefit from a protection.
5) Children’s  rights  include  collective rights  :  Rights  of  refugee  and disabled children or from autochonous group.
(www.humania.org.2016)
Pengembangan  kualitas  anak  Indonesia lewat  pemenuhan  hak-hak  yang  dimilikinya telah diamanahkan dalam pasal 28 (B) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa :
“  Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi”
Kemudian dinyatakan juga dalam Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  pasal  4  yang menyatakan:
“  Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Hak  atas  kelangsungan  hidup  dan perkembangan  anak  adalah  hak  yang  paling mendasar dan melekat pada diri setiap anak dan harus  diakui  serta  dijamin  pemenuhannya  oleh Negara.Pemenuhan  hak  kelangsungan  hidup dan  perkembangan  anak  berkaitan  dengan pemenuhan hak dasar yaitu kesehatan, pendidikan,  identitas,  standar  hidup  yang  layak serta kesempatan untuk mengembangkan potensi  dirinya.Hak  atas  perlindungan  anak adalah hak bagi setiap anak untuk mendapatkan jaminan  agar  terbebas  dari  kondisi  yang membahayakan  dan  menimbulkan  kerugian pada  proses  tumbuh  kembangnya  baik  secara fisik  maupun  non  fisik.  Perlindungan  yang dimaksud  adalah  perlindungan  dari  segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan maupun diskriminasi.

## Klaster Hak Anak
Dalam  Permen  PPPA  No.  12  Tahun 2011,  klaster  hak  anak  terdiri  dari  5  (lima) klaster yaitu:
1) Hak Sipil dan Kebebasan
2) Lingkungan  Keluarga  dan  Pengasuhan
Alternatif
3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4) Pendidikan,  Pemanfaatan  Waktu  Luang dan Kegiatan Budaya

## 5) Perlindungan Khusus

## Hak Sipil dan Kebebasan
Hak  Sipil  dan  Politik  menurut The International  Convention  On  the  Rights  Of  the Child tahun 1989 adalah hak untuk mendapatkan  identitas  dan  kewarganegaraan. Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  berikut  : Children’s  rights  are  civil  and  political  rights, such  as  the  right  to  identity,  the  rights  to  a nationality (www.humanium.org)
Hak  kebebasan  anak  menurut  Unicef adalah sebagai berikut :
Freedom of the Children are personal and collective liberties. The Personal Liberties :  They  correspond  to  liberties  that  all individual possess. The most fundamental personal  freedom  are  freedom  of  speech, expression, movement, thought, consciousness,religion  and  the  right  to  a privilege  life.  Collective  Liberties  :  they correspond  to  liberties  for  groups  of people,  freedom  of  association,  peaceful meeting,  collective  labor  and  the  right  to strike.
(www.humanium.org)
Jadi  intinya  hak  kebebasan  anak  itu, meliputi  dua  hal,  pertama  kebebasan  yang bersifat  personal  dan  yang  bersifat  kolektif. Kebebasan  personal  meliputi  kebebasan  untuk berbicara, berekspresi, bergerak, berfikir,
beragama  dan  kebebasan  untuk  menjalani kehidupan  pribadinya.  Sementara  itu  kebebsan yang  bersifat  kolektif  meliputi  kebebasan korespondensi  pada  suatu  kelompok  atau seseorang,  kebebasan  untuk  bergabung  dalam asosiasi/organisasi, kebebasan untuk melakukan pertemuan,  membentuk  serikat  kerja  dan  hak memperoleh keamanan.
Dalam  penerapannya  di  Indonesia,  Hak Sipil dan Kebebasan Anak berdasarkan permen PPA  Nomor  11  Tahun  2011  diukur  dengan beberapa unsur berikut :
a. Hak atas Identitas
Memastikan  bahwa  seluruh  anak  tercatat dan  memiliki  kutipan  akta  kelahirannya sesegera  mungkin  sebagai  pemenuhan tanggung  jawab  negara  atas  nama  dan kewarganegaraan  anak  (termasuk  tanggal kelahiran  dan  silsilahnya);  menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara  gratis;  dan  melakukan  pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.
b. Hak Perlindungan Identitas
Memastikan  sistem  untuk  pencegahan berbagai  tindak  kejahatan  terhadap  anak, seperti  perdagangan  orang,  adopsi  ilegal, manipulasi  usia,  manipulasi  nama,  atau penggelapan  asal-usul  serta  pemulihan identitas  anak  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya  sebelum  terjadinya  kejahatan terhadap  anak  tersebut,  dan  memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
c. Hak Bereskpresi dan Mengeluarkan Pendapat
Jaminan  atas  hak  anak  untuk  berpendapat dan  penyediaan  ruang  bagi  anak  untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
d. Hak Berpikir, Berhati Nurani dan Beragama
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan  keyakinannya  secara  damai dan  mengakui  hak  orang  tua  dalam memberikan pembinaan.
e. Hak  Berorganisasi  dan  Berkumpul  secara Damai
Jaminan  bahwa  anak  bisa  berkumpul secara  damai  dan  membentuk  organisasi yang sesuai bagi mereka.
f. Hak atas Perlindungan Kehidupan Pribadi Jaminan  bahwa  seorang  anak  tidak diganggu  kehidupan  pribadinya,  atau diekspos  ke  publik  tanpa  ijin  dari  anak tersebut  atau  yang  akan  mengganggu tumbuh kembangnya.
g. Hak Akses dan Informasi yang Layak Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria
kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;  dan  penyediaan  fasilitas  dan sarana  dalam  jumlah  memadai  yang memungkinkan  anak  mengakses  layanan informasi secara gratis.
h. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman  lain  yang  Kejam,  Tidak Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat Manusia.
Jaminan  bahwa  setiap  anak  diperlakukan secara  manusiawi  tanpa  adanya  kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Konsep Kebijakan
Pengembangan

## Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Pengertian KLA
Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)  pertama  kali  diperkenalakan  oleh Kemetrian  Pemberdayaan  Perempuan  Tahun 2005  melalui  Kebijakan  Kota  Layak  Anak. Dalam  kebijakan  tersebut  Kota  Layak  Anak merupakan  upaya  pemerintah  kabuapten/kota untuk  mempercepat  implementasi  Konvensi Hak  Anak  (KHA)  dari  kerangka  hokum kedalam  definisi  strategi dan  intervensi pembangunan  seperti  kebijakan,  institusi  dan program yang layak anak (Patilima, 2015: 1)
Pengertian  Kota  Layak  Anak  menurut Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 adalah:
Sistem pembangunan kabupaten/kota yang  mengintegrasikan  komitmen  dan sumberdaya  pemerintah,  masyarakat  dan dunia  usaha  yang  terencana  secara menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam kebijakan,  program,  dan  kegiatan  untuk pemenuhan hak-hak anak.
Menurut  Unicef-IRC  (2004) The  concept of Child Friendly Cities is equally applicable to
governance  of  all  communities  which  include children-large and small, urban and rural , the framework is intended to provide foundation for adaptation to suit all localities (www.unicef.org)
Menurut  Unicef  konsep  Kota  Ramah Anak  (Layak  Anak)  adalah  penerapan  yang setara  pada  semua  komunitas  termasuk  anak- anak  yang  sudah  besar,  anak-anak  kecil  ,  di desa  maupun  di  kota  sebagai  kerangka  kerja tanpa  ada  kesalahan  untuk  menyediakan kebutuhan  dasar  yang  sesuai  dengan  tempat tinggalnya.

## Mewujudkan Kota Layak Anak
Untuk  mewujudkan  Kota  layak  anak  , maka  pemerintah  memiliki  komitmen  untuk memenuhi  hak-hak  anak  sesuai  dengan  hasi konvensi The Convention Of The Rights of The Child.    Dalam  isi  konvensi  tersebut  untuk menjadi  Kota  Layak  Anak  harus  terdapat jaminan warganegara muda/anak untuk :
1) Influensce decision about their city 2)  Express  their  opinion  on  the  city  they want
3)  participate  in  Family,  community  and social life
4)  Receive  basic  services  such  as  health care, education and shelter
5)  Drink  safe  water  and  have  access  to proper sanitation
6)  Be  protection  from  exploitation, violence and abuse
7) Walk safely in the street on their own

## 8) Meet friend and play
9)  Have  green  spaces  for  plant  and animal
10) Live in unpolluted environment 11)  Participate  in  cultural  and  social events
12)  Be  an  equal  citizen  of  their  city  with access  to  every  service,  regardless  of ethnic  origin,  religion,  income,  gender and disability (Unicef-IRC,2004:1)
Untuk  mewujudkan  Kota  layak  Anak, setidaknya  terdapat  12  hal  yang  menjadi  hak dan  jaminan  bagi  anak-anak  dan  pemuda  yang harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  daerah,  yaitu  : jaminan  bahwa  dilibatkan  dalam  pengambilan keputusan  di  kota  tempat  mereka  tinggal, jaminan  untuk  bebas  mengepresikan  opini mereka , berpartisipati dalam keluarga, komunitas  dan  kehidupan  sosial,  jaminan menerima peleyanan dasar kesehatan, pendidikan  dan  tempat  tinggal,  jaminan mendapatkan  air  minum  yang  aman  dan memiliki  akses  sanitasi  yang  layak,  terhindar dari  eksplitasi,  kekerasan  dan  perilaku  kasar, jaminan  berjalan  dengan  aman  di  jalan  dan lingkungannya,  jaminan  dapat  berkumpul danbermain  dengan  teman-teman,  jaminan memiliki  ruang  terbuka  hijau  untuk  tumbuhan dan  hewan,  jaminan  hidup  di  lingkungan  yang tidak  berpolusi,  jaminan  dapat  berpartisipasi dalam  even  kebudayaan  dan  sosial,  jaminan adanya  kesetaraandalam  memperoleh  akses bagi setiap pelayanan dengan tidak
membedakan etnik, agama, tingkat pendapatan, jenis kelaminan dan kecacatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif  dilakukan  karena  penelitian  ini membutuhkan informasi yang bersifat mendalam dan fundamental.Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini memakai beberapa teknik yaitu : a. Studi dokumentasi
Dokumen  merupakan  salah  satu  sumber data  sekunder  yang  diperlukan  dalam sebuah  penelitian.  Menurut  Guba  dan Lincoln  (Lexy  J.  Moleong,  2005  :  126) dokumen  adalah  setiap  bahan  tertulis ataupun  film,  gambar  dan  foto-foto  yang dipersiapkan  karena  adanya  permintaan seorang penyidik. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan  data  melalui  bahan-bahan tertulis  yangditerbitkan  oleh  lembaga- lembaga  yang  menjadi  objek  penelitian, baik  berupa  prosedur,  peraturan-peraturan, gambar,  laporan  hasil  pekerjaan  serta berupa  foto  ataupun  dokumen  elektronik (rekaman).
b. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  dengan maksud  tertentu.  Percakapan  itu  dilakukan oleh  dua  pihak  yaitu  pewawancara  dan terwawancara.  Adapun  jenis  wawancara
yang  digunakan  adalah  wawancara  studi kasus  bertipe open-ended. Robert  K.  Yin (2002  :  108-109)  menjelaskan  sebagai berikut :
“Yang  paling  umum  wawancara  studi kasus  bertipe open-ended, di  mana peneliti dapat bertanya kepada responden  kunci  tentang  fakta-fakta suatu  peristiwa  yang  ada.  Pada beberapa  situasi,  peneliti  bahkan  bisa meminta responden untuk mengetengahkan  pendapatnya  sendiri terhadap peristiwa tertentu”.
Dari uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan  bahwa  untuk  informan    akan menggunakan  wawancara open-ended artinya pewawancara akan menggunakan tipe pertanyaan  yang  terbuka  karena  memerlukan penjelasan  mendalam  dari  narasumber  dan wawancara  akan  berlangsung  berdasarkan pedoman  wawancara  yang  telah  dipersiapkan sebelumnya.  Pertanyaan  bersifat  fleksibel artinya dapat berkembang lebih lanjut.
Pedoman  wawancara  dalam  penelitian  ini disusun  bukan  berupa  daftar  wawancara  akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan  pada  informan  dan  dikembangkan pada  saat  wawancara  berlangsung.  Hal  ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam.
Jenis dan Sumber Data
Dalam  melakukan  penelitan  dapat digunakan  sumber  fakta  berganda,  baik  primer maupun sekunder. Menurut Riyanto Adi (2004 : 57)  yang  dimaksud  data  primer  dan  data sekunder ialah sebagai berikut :
“Dilihat  dari  cara  memperolehnya  data bisa  dibagi  menjadi  dua  yaitu  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah  data  yang  diperoleh  langsung dari objek  yang diteliti. Sedangkan data sekunder  adalah  data  yang  sudah  dalam bentuk  jadi,  seperti  data  dalam  bentuk dokumen dan publikasi”.

## PEMBAHASAN

## Hak Sipil dan Kebebasan
Hak Sipil dan Kebebasan Anak berdasarkan  permen  PPA  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  evaluasi  KLA  dijelaskan  dengan beberapa unsur berikut :
1)   Hak atas Identitas
Memastikan  bahwa  seluruh  anak  tercatat dan  memiliki  kutipan  akta  kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab  negara  atas  nama  dan  kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan  akta  kelahiran  secara  gratis;  dan melakukan  pendekatan  layanan  hingga  tingkat desa/kelurahan.
Gambaran hak kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Serang adalah sebagai berikut :
Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari Dinas  Kependudukan  dan  catatan  Sipil  Kota
Serang  tahun  2015  maka  dapat  diperoleh gambaran berapa anak yang sudah mendapatkan akte kelahiran. Jumlah Anak yang
memiliki akte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Jumlah Anak yang Memiliki Akte Kelahiran No Kecamatan Jumlah Anak Anak Memiliki Akta Anak Belum Memiliki Akta 0-18 Jumlah % Jumlah % 1 Serang 72.620 34.434 47.42 38.186 52.58 2 Kasemen 33.591 24.397 72.63 9.194 27.37 3 Walantaka 27.429 16.659 60.73 10.770 39.27 4 Curug 16.825 14.302 85.00 2.523 15.00 5 Cipocok Jaya 29.786 20.951 70.34 8.835 29.66 6 Taktakan 29.014 22.443 77.35 6.571 22.65 Total 209.265 133.186 63.64 76.079 36.36
Sumber: Disdukcapil Kota Serang tahun 2015
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui bahwa  anak  yang  sudah  memiliki  akta kelahiranterdapat  sekitar  63,64  sementara  itu terdapat sekitar    36,36 %  . Dari 6 kecamatan yang  ada  di  Kota  Serang    Kecamatan  Serang memiliki  angka  persentase    anak-anak  yang tidak memiliki akte kelahiran tertinggi, mencapai  52,58  %.      Suatu  yang  bersifat kontradiktif,  kecamatan  sebagai  kecamatan yang  berada  di  ibukota  Kota  Serang  ternyata jumlah anak yang tidak memiliki akte kelahiran terbesar.
Pemerintah  Daerah  Kota  Serang  telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran adalah dengan :
a. Sosialisasi  baik  kepada  warga  maupun
aparat pemerintahan daerah
b. Koordinasi  dengan  berbagai  organisasi atau  lembaga  kemasyarakatan  dalam berbagai bentuk dan profesi
c. Adanya  layanan  bagi  anak  terlantar, panti  atau  dari  kelompok  rentan administrasi kependudukan lainnya
d. Mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa
e. Kerjasama  dengan  komunitas  warga (misalnya RT/RW/Dusun)
f. Apakah dimungkinkan pengurusan kolektif
g. Apakah  ada  upaya  mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri
h. Adanya dispensasi
i. Cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko  dan  materai  pada  Akta  dan Kutipan Akta
j. Apa  saja  upaya  peningkatan  kapasitas petugas  pencatatan  sipil  yang  sudah dilakukan
k. Bagaimana  cara  memadukan  dengan program  lain  yang  sedang  berjalan (misalnya dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya)
l. Bagaimana  memastikan  penyampaian kebijakan  dari  tingkat  nasional  hingga ke tingkat terbawah
2)   Hak Perlindungan Identitas
Hak  Perlindungan  Identitas  dimaksudkan untuk  memastikan  sistem  dalam  rangka pencegahan  berbagai  tindak  kejahatan  terhadap anak,  seperti  perdagangan  orang,  adopsi  ilegal, manipulasi  usia,  manipulasi nama,  atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya sebelum  terjadinya  kejahatan  terhadap  anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak  untuk  dibesarkan  oleh  orang  tuanya sendiri.
Di  Kota  Serang  kasus-kasus  seperti perdagangan  anak  masih  terjadi,  contoh  kasus yang  sering  dilakukan  adalah  memanfaatkan anak  untuk  mengemis  di  pinggir  jalan  dan lampu  merah.  Beberapa  lokasi  yang  dijadikan tempat  mengemis  tersebut  adalah  di  perapatan Ciceri,  perapatan  Sumur  Pecung  dan  perapatan Pisang  Mas.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  BPMPKB  Kota  Serang  pada  tahun  2016
terdapat  4  kasus  perdagangan  anak  yang dilaporkan. Angka tersebut bisa jadi lebih besar, tetapi  karena  tidak  dilaporkan,  maka  tidak tercatat dalam data perdagangan anak.
Untuk kasus adopsi illegal, pada kenyataan masih  terjadi  namun  tidak  terdapat  data  . Adopsi yang dilakukan biasanya tidak dicatatkan  pada  pada  kantor  catatan  sipil  dan diproses secara hukum. Pihak yang mengadopsi atau mengangkat anak hanya membuat kesepakatan diantara mereka.
Sementara  itu  tidak  ada  data  terkait  kasus manipulasi usia, yang biasanya digunakan pada saat mendaftar sekolah, karena untuk mendaftarkan  ke  jenjang  sekolah  Dasar  dan jenjang  berikutnya  harus  disertai  oleh  akte kelahiran. Begitupun untuk bekerja di pabrik/perusahaan harus memiliki kartu kuning, dimana  syarat  untuk  memiliki  kartu  kuning tersebut harus sudah berusia diatas 17 tahun.
3)   Hak Bereskpresi dan Mengeluarkan Pendapat
Jaminan  atas  hak  anak  untuk  berpendapat dan  penyediaan  ruang  bagi  anak  untuk  dapat mengeluarkan pendapat  atau berekspresi  secara merdeka  sesuai  keinginannya.  Keberadaan Organisasi  Forum  anak  sebagai  sarana  bagi anak  untuk  berekspresi  dan  mengeluarkan pendapat  belaum  ada  di  tingkat  kecamatan, hanya  terdapat  satu  Forum  Anak  pada  tingkat Kota.
Tabel 2 Kelembagaan Partisipasi Anak NO Kecamatan Organisasi Forum Anak 1 Serang 0 2 Walantaka 0 3 Kasemen 0 4 Cipocok Jaya 0 5 Curug 0 6 Taktakan 0 7 Tingkat Kota 1 Jumlah 1 Sumber : BPMPKB Kota Serang
Berdasarkan  tabel  sangat  jelas  bahwa tiap  kecamatan  tidak  membentuk  Forum  Anak sebagai  mana  amanat  dalam  permen  PPA Nomor  11  Tahun  2011.  Forum  Anak  adalah wadah  partisipasi  anak  di  tingkat  kabupaten atau  kota  yang  berperan  memberikan  masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi  kebijakan,  program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Keanggotaan Forum Anak terdiri dari perwakilan  anak-anak  dari  tingkat  kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, berdasarkan minat, bakat dan atau kemampuan, laki-laki  dan  perempuan,  tanpa  diskriminasi, termasuk  anak  berkebutuhan  khusus,  anak minoritas dan adat.
4)   Hak Berpikir, Berhati Nurani dan
Beragama
Jaminan    bahwa      anak      diberikan ruang  untuk menjalankan keyakinannya secara damai  dan  mengakui  hak  orang  tua  dalam memberikan pembinaan. Dalam rangka pemenuhan  hak  berfikir,  berhati  nurani  dan beragama maka dibuat beberapa lembaga untuk
menjaga tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak. Kelembagaan tumbuh kembang dan keberlangsungan  hidup  anak  di  Kota  Serang tumbuh  secara  pesat  naik  itu  dari  kuantitas maupun kualitasnya. Kelembagaan yang dimaksudkan  adalah  lembaga  kesejahteraan sosial,  kelembagaan  Pendidikan  Anak  Usia Dini,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Tingkat  Pertama  dan  Sekolah  Menengah Tingkat Atas.
Berikut ini merupakan daftar dan jumlah kelembagaan tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Kota Serang.
Tabel 3 Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Serang tahun 2016 No Nama LKS KECAMATAN KET 1 AL-MUBAROK SERANG LKSA 2 NURUL ISLAM SERANG LKSA 3 BANI ADUNG TAKTAKAN LKSA 4 JAUHAROTUSSALAM CIPOCOK JAYA LKSA 5 AL-AZIZIYAH SERANG LKSA 6 NURUL BANTANI SERANG LKSA 7 BINA WANITA BAHAGIA SERANG LKSA 8 NAILUL AUTHAR SERANG LKSA 9 YAKENAS SERANG LKSA 10 BAITURRAHMAN KASEMEN LKSA 11 MIFTAHUL JANNAH SAYAR TAKTAKAN LKSA 12 NURURROHMAN KASEMEN LKSA 13 TORIKUL JANNAH SERANG LKSA 14 HIDAYATUT TAHLIBIN TAKTAKAN LKSA 15 IBNU LATIEF SERANG LKSA 16 RUMAH SINGGAH CIPOCOK JAYA LKSA LUAR PANTI
Sumber : Dinas Sosial Kota Serang, 2016
LKS  adalah  lembaga  yang  memberikan bantuan  dan  memberikan  layanan  sosial,  baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan  masyarakat  yang  kurang mampu.  Terutama  anak-anak  dari  masyarakat kurang mampu.
Terdapat  15  LKS  yang  memberikan pelayanan  di  dalam  panti  dan  1  LKS  (rumah singgah)  yang  anggotanya  berada  di  luar  panti, atau  tidak  tinggal  pada  LKS  tersebut  karena mereka hanya datang sewaktu-waktu.
5)   Hak  Berorganisasi  dan  Berkumpul  secara Damai
Jaminan  bahwa  anak  bisa  berkumpul secara  damai  dan  membentuk  organisasi  yang sesuai  bagi  mereka.  Hak  berorganisasi  dan
berkumpul  secara  damai  dimiliki  oleh  anak ketika  mereka  mengikuti  organisasi-organisasi di  lingkungan  sekolah  seperti  OSIS,  Pramuka, PMR  ,  Rohis,  Klub-klub  Olah  Raga  dan  lain- lain.    Anak  pun  diberi  kebebasan  untuk berkumpul, berdiskusi bahkan diajarkan berdemokrasi  dengan menentukan ketua OSIs  , Ketua  kelas  dan  lain-lain.  Pemerintah  Daerah membentuk  forum  anak  sebagai  wadah  bagi anak untuk berorganisasi dan berkumpul secara damai.
6).  Hak atas Perlindungan Kehidupan Pribadi Jaminan  bahwa  seorang  anak  tidak diganggu  kehidupan  pribadinya,  atau  diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Terdapat  beberapa  kasus  kekerasan  yang
berakibat  pada  kehidupan  pribadi  anak  korban kekerasan tersebut,  kasus-kasus  tersebut  adalah
sebagai berikut:
Tabel 4 Data Anak Korban Kekerasan di Kota Serang No Kasus Jumlah 1 Anak dalam situasi darurat (Anak Pengungsi, Korban Kerusuhan, Bencana Alam, Korban Konflik Bersenjata); 0 2 Anak yang berhadapan dengan hukum; 19 3 Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 0 4 Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 0 5 Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA 2 6 Anak yang menjadi korban pornografi; 8 7 Anak dengan HIV/AIDS; 0 8 Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 4 9 Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 8 10 Anak korban kejahatan seksual; 38 11 Anak korban jaringan terorisme; 0 12 Anak Penyandang Penyandang difabilitas; 0 13 Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 11 Jumlah 90

## Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten 2016
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara anak-anak korban kekerasan, terutama  kekerasan  seksualakan  mengalami shock  dan  rasa  malu,  sehingga  pada  data  yang dibuat oleh LPA dan Kepolisian tidak by name dan  by  address.  Namun  permasalahannya adalah  pada  masyarakat  yang  berada  di lingkungan tempat tinggal korban , ditambahkan  lagi  oleh  media  yang  meliput. Tentunya  hal  ini  sangat  mengganggu  mental korban.
7) Hak Akses dan Informasi yang Layak
Jaminan  bahwa  penyedia  informasi mematuhi  ketentuan  tentang  kriteria  kelayakan
informasi  bagi  anak;  ketersediaan  lembaga perijinan  dan  pengawasan;  dan  penyediaan fasilitas  dan  sarana  dalam  jumlah  memadai yang  memungkinkan  anak  mengakses  layanan informasi secara gratis.
Fasilitas informasi layak anak berupa: a. Pojok  baca,  pojok  baca  di  Kota  Serang sudah disediakan oleh pengelola supermarket “carefour’. Seharusnya setiap  tempat-tempat  pelayanan  umum seperti  mall,  rumah  sakit,  bengkel  dan dealer besar juga menyediakan pojok baca bagi konsumen yang membawa anak.
b. Taman  Cerdas,  Di  Kota  Serang  belum terdapat  taman  Cerdas  yang  sengaja
dibuatka  oleh  Pemerintah  Kota  Serang untuk mengembangkan  kreativitas ,
ketrampilan, kecerdasan dan bakat anak.
c. Perpustakaan, Perpustakaan sebagai tempat  belajar  dan  mencari  referensi sangat  menunjang  bagi  pembelajaran anak.  Perpustakaan  didapat  di  setiap sekolah  mulai  tingkat  SD  sampai  SLTP, terdapat juga perpustakaan milik masyarakat  seperti  Rumah  Dunia,  SA Foundation.  Untuk  menjangkau  anak- anak  di  wilayah  perdesaan  tersedia perpustakaan keliling. Sementara ini Kota Serang  sendiri  belum  secara  khusus memiliki perpustakan, tetapi masih menggunakan  Perpusda  milik  provinsi Banten.
d. Layanan  informasi  daerah,  termasuk informasi penanggulangan bencana
Fasilitas  memenuhi  kriteria  layak  anak, yaitu:
a) Bebas  pelanggaran  hak  anak/bahan berbahaya
b) Bebas dari kekerasan
c) Bebas dari diskriminasi
d) Bebas dari rasialisme
e) Bebas dari ancaman
f) Bebas dari kevulgaran/kecabulan
g) Bebas  dari  ekspose  data/diri  pribadi anak
Untuk melaporkan beberapa tindak kekerasan  dan  pelanggaran  kebebasan  anak pemerintah  Kota  Serang  menyediakan  layanan Telepon  Sahabat  Anak  (TESA).  Gambaran TESA di Kota Serang adalah sebagai berikut :
Tabel 5 Telepon Sahabat Anak (TESA) 129
No Kecamatan Jumlah 1 Serang 2 unit 2 Walantaka - 3 Kasemen - 4 Cipocok Jaya - 5 Curug - 6 Taktakan - 7 Tingkat Kota 1 unit Jumlah 3 unit Sumber : Dinas Sosial Kota Serang
Berdasarkan tabel di  atas, dapat kita lihat bahwa  Terdapat  3  pos  sahabat  anak  pada  kota serang,  yakni  pada  daerah  ciceri,  kebon  jahe dan alun-alun serang. Setiap POS dijaga oleh 4 orang,  yang  terdiri  dari  2  orang  tokoh masyarakat  sekitar,  1  oarng  satpol  PP  dan  1 orang petugas dari dinsos.
TESA  29  adalah  media  pelayanan  informasi dan konsultasi melalui telepon bebas pulsa bagi anak yang sedang membutuhkan bantuan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah darurat yang menimpa anak.
1. Tujuan Umum
Melindungi  dan  membantu  anak  yang membutuhkan perlindungan dan anak  yang mengalami  masalah  darurat  ( emergency ) serta  memastikan  adanya  akses  untuk mendapatkan  pelayanan  berkualitas  yang dapat  mendukung  tumbuh  kembang  anak secara wajar.
2. Tujuan Khusus
Melindungi  anak  agar  dapat  melaksanakan aktivitasnya  sebagai  anak,  baik  di  rumah, sekolah  maupun  di  lingkungan  sosial 1ainnya;·         Membantu  pengembangan kerjasama  antar  pihak-pihak  terkait  dalam rangka  menciptakan  jejaring  pelayanan yang mendukung dan memfasilitasi
perawatan dan perlindungan anak;  Mengadvokasikan  pelayanan  bagi anak-anak yang sebelumnya tidak
terjangkau pelayanan, tidak memiliki akses atau tidak
memadai akses pelayanannya;  Mengupayakan peningkatan  kualitas  pelayanan  bagi  anak yang memerlukan perlindungan khusus dan juga  memastikan  terjaminnya  pemenuhan hak anak.
8)  Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman  lain  yang  Kejam,  Tidak Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat Manusia.
Jaminan  bahwa  setiap  anak  diperlakukan secara  manusiawi  tanpa  adanya  kekerasan sedikitpun,  termasuk  ketika  anak  berhadapan dengan  hukum.  Oleh  karenanya  apabila
ditemukan kasus-kasus anak berhadapat dengan hokum,  maka  baik  korban  maupun  pelaku mendapatkan  perlindungan  dan  pendampingan dari  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  Kota Serang.  Korban  akan  ditutupi  identitasnya, diberikan  konseling  dan  tindakan  medis  jika diperlukan.  Sementara  itu  apabila  pelaku  anak akan didampingi pada saat pelaporan, peradilan dan rehabilitasi.

## KESIMPULAN
Kluster  Hak  Sipil  dan  Kebebasan  Anak adalah  salah  satu  bagian  yang  harus  dipenuhi untuk  mengembangkan  Kota  Layak  Anak. Kluster Hak Sipil ditunjukkan dengan seberapa besar kepemilikan akte kelahiran dan perlindungan  terhadap  identitas  anak..  Di  Kota Serang kepemilikan akte kelahiran masih belum optimal Kepemilikan akte tidak merata di setiap kecamatan.    Di  wilayah  perkotaan  kepemilikan akte  anak  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan wilayah  perdesaan.  Hal  ini  menandakan  bahwa kesadaran  dan  kepatuhan  penduduk  di  wilayah perdesaan  untuk  memiliki  akte  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  penduduk  di  wilayah perkotaan.
Hak  kebebasan  anak  ditunjukkan  dengan hak  kebebasan  berekpresi  dan  mengeluarkan pendapat,  hak  berfikir,  berhati  nurani,  dan beragama,  hak  berorganisasi  dan  berkumpul secara damai,  hak atas perlindungan kehidupan pribadi  ,  hak  akses  dan  informasi  yang  layak, hak  bebas  dari  penyiksaan  dan  penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan
martabat.    Pemenuhan  hak  kebebasan  anak adalah  dengan  menyediakan  berbagai  sarana dan prasaran dan kelembagaan yang menunjang pemenuhan  hak  anak  tersebut.  Penyediaan sarana dan sarana tersebut seperti menyediakan ruang  bermain,  berkreativitas,  pojok  baca, taman  cerdas,  perpustakaan,  sanggar  seni, rumah  singgah  dan  lain-lain.  Sementara  itu kelembagaan  yang perlu ada untuk mendukung hak  kebebasan  anak  adalah  sekolah,  forum anak,  Lembaga  Perlindungan  Anak,  KPAID, Dinas Sosial, Kepolisian dan lembaga Peradilan dan lain-lain.
SARAN
Dalam  rangka  mengembangkan  Kota Layak  Anak  di  Kota  Serang,  maka  Pemerintah Daerah  perlu  melakukan  beberapa  hal  yang berkaitan  dengan  klaster  Hak  Sipil  dan Kebebasan Anak sebagai berikut :
a. Melakukan  sosialisasi  pentingnya  akte kelahiran  di  Kecamatan  yang  angka kepemilikan akte kelahiran masih rendah.
b. Membentuk  Forum  Anak  pada  tingkat Kecamatan
c. Melakukan  pembinaan  pada  organisasi- organisasi , lembaga-lembaga yang mewadahi kreatifitas, dan bakat anak.
d. Menganjurkan pengelola mall, supermarket, rumah  sakit  ,  bank  dan  lain-lain  untuk menyediakan  pojok  baca  dan  area  bermain untuk anak.
e. Menyediakan  taman  Cerdas  yang  bersifat tematik dan mengedepankan kearifan lokal.
f. Pemerintah  menyediakan  anggaran  yang cukup  untuk  advokasi  dan  pendampingan pada kasus anak berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Rianto,  2004.  Metode  Penelitian  Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta,
Irawan,  Prasetya,  2006.Penelitian  Kualitatif  &
Kuantitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial. Departemen  Ilmu  Adminstrasi  FISIP  UI, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang
Perlindungan Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2011  tentang  Kebijakan  Pengembangan
Kabupaten/ Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuand an Perlindungan Anak Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Indikator  Kabupaten/  Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2011  tentang  Panduan  Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi
Kabupaten/ Kota Layak Anak

## Sumber Lain
Patilima,  Hamid,  2015,  Kota  Layak  Anak,
www.ykai.net
Sari,  Helen  Kartika.  2015.  Implementasi
Program Pengarusutamaan  Partisipasi
Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di  Provinsi  DKI  Jakarta  (Skripsi).
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Sultan AgengTirtayasa. Unicef-Innocenti Research Centre, 2004, Building Child Friendly Cities, A
Framework for Action , UNICEF,
Florence