DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2953

## PEMBARUAN HUKUM ISLAM TENTANG EMPAT SAKSI LAKI-LAKI NON-MUSLIM DALAM KASUS LI`AN

## Zaenudin Mansyur
Fakultas Syariah UIN Mataram Jl. Pendidikan No.35, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Email: zain_nahwa@yahoo.com Submit  : 12 Agustus 2019 Diterima   : 28 Oktober 2019 Revisi : 23 Agustus 2019 Terbit: : 2 Desember 2019

## Abstrak
Perubahan  di  bidang  hukum  merupakan  perkara  penting  yang  tidak  bisa  dibendung  oleh siapapun,  tak  terkecuali  bidang  hukum  Islam  yang  terkait  dengan  perdata  maupun  pidana. Khusus  pembahasan  hukum  pidana  Islam  mengenai  tuduhan  perzinaan  ( li`an )    pihak penuduh  yang  wajib  mendatangkan  empat  orang  saksi  laki-laki  semuanya  beragama  Islam itu  bisa  berubah  menjadi  empat  orang  saksi  laki-laki  non-muslim  karena  didasarkan  pada argumentasi  yang  kuat  sehingga  non-muslim  yang  pada  mulanya  tidak  diperbolehkan  bisa diperbolehkan. Perubahan hukum tersebut nampak ketika sebuah argumen yang menyatakan siapapun boleh menjadi saksi asalkan mencukupi syarat dan rukun sebagai saksi. Kemudian legalitas  keabsahan  empat  laki-laki  non-muslim  sebagai  saksi  sangat  kuat  ketika  adanya sebuah argumen yang didasari firman Allah berkenaan dengan empat orang saksi yang tidak disebut dengan tegas apakah kaum muslim saja atau non-muslim. Begitu juga tentang alasan masyarakat  saat  ini  telah  modern  dan  plural  sangat  memberikan  kran  kebebasan  bagi masyarakat  non-muslim  untuk  menduduki  saksi  terhadap  terdakwa  dalam  kasus  li`an  atau tuduhan perzinaan.
Kata Kunci : Pembaharuan, Hukum Islam, Saksi laki-laki, Non-Muslim, Li`an

## Abstract
Changes  in  the  field  of  law  are  important  matters  that  cannot  be  prevented  by  anyone, including  Islamic  law  related  to  civil  and  criminal  law.  Specifically  in  the  discussion  of Islamic criminal law regarding allegations of adultery ( li`an ), the accuser who is obliged to bring four male Muslim witnesses can turn into four non-Muslim male witnesses, because it is  based  on  strong  arguments  so  that  non-Muslims  who  were  initially  illegitimate  as witnesses become allowed. The change in law became apparent when an argument that said anyone  could  be  a  witness  provided  that  the  terms  and  conditions  were  sufficient  as  a witness. The legality of the four non-Muslim male witnesses is very strong when there is an argument  based  on  the  word  of  God  regarding  four  witnesses  who  are  not  clearly  stated whether  they  are  Muslims  or  non-Muslims.  Likewise,  the  reason  that  today's  society  is  a modern and pluralistic society can provide a view of freedom for non-Muslim communities to stand witnesses to defendants in li`an cases or accusations of adultery.
Keywords: Renewal, Islamic Law, Male Witness, Non-Muslim, Li'an (adultary)

## A. Pendahuluan
Tidak  ada  agama  yang  mengajar- kan  serta  memberi  petunjuk  kepada  umat ke arah  ranah ma`ṣiyyah dan menyengsa- rakan.  Akan  tetapi,  setiap  agama  dapat dipastikan  memberikan  petunjuk  menuju arah kesalamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan  baik  di  alam  dunia  maupun di akhirat. 1 Agama Islam salah satu agama yang menuntunkan berbagai ajaran kebai- kan  kepada  umatnya  terutama  bidang mu`āmalah semata-mata  untuk  meme- lihara  kepentingan  agama,  jiwa,  akal, harta,  dan  keturunan. 2 Karena  dasar legislasi  hukum  dalam  Islam  sesungguh- nya  untuk  memperbaiki  kondisi  manusia dan  tidak  lebih  dari  itu.  Munculnya berbagai  hukum  merupakan  bukti  kong- krit  dari  fungsi  Islam  yang  menjunjung nilai  kemaslahatan,  keselamatan,  dan kebahagian  dunia  dan  akhirat.  Untuk menjaga  perkembangan  dan  perlindungan struktur  keluarga  yang  berkaitan  dengan perkwainan, perceraian, dan warisan dapat melahirkan  hukum  keluarga.  Begitu  juga hukum-hukum  lainnya  seperti  hukum pidana  yang  tujuan  diproduknya  untuk mengatur  hukuman  atau  konpensasi  atas berbagai  tindak  kriminal  semisal  pelara- ngan  zina  sekaligus  penuduhan  zina. 3
Pelarangan  terhadap  dua  aktivitas    ini sangat  urgen  karena  dapat  mengeksploi- tasi wanita dan merusak ikatan keluarga 4 . Disyraiatkannya  hukum li`an ada- lah  bagian  dari  produk  hukum  yang mendukung  tujuan  diadakannya  hukum keluarga. Secara normatif hukum li`an ini telah  ditetapkan  secara  tegas  dalam  Qs. an-Nur  (24  )  ayat  6.  Dimana  ayat  ini secara    eksplisit  menjelaskan  bahwa  jika terjadi  saling  tuduh  menuduh  di  antara istri  maupun  suami  melakukan  perseling- kuhan atau berbuat serong kemudian tidak bisa  mendatangkan  empat  orang  saksi maka  ia  harus  bersumpah  empat  kali kemudian pada kali yang kelima penuduh harus  menyatakan  laknat  Allah  atasnya jika  melakukan  kebohongan.  Ketegasan
ayat  ini  memberikan  suatu  arahan  kepada umat  muslim  untuk  mendatangkan  empat orang saksi dan melakukan sumpah li`an jikalau kasus tuduhan zina tersebut benar- benar terjadi.
Menurut  para  fuqaha  bahwa  men- datangkan  empat  orang  saksi  laki-laki yang  semuanya  muslim  adalah  setatemen yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena mereka mendasari pendapatnya itu dengan makna  eksplisit  yang  terdapat  dalam  al- Qur`an  seperti  Qs.  Al-Nisā`  (4)  ayat  15, Qs.,  al-Nūr  (24)  ayat:  4,  dan  an-Nur  (24) ayat:  13.  Semua  ayat  ini  menegaskan pentingnya  empat  orang  saksi  muslim sebagai  saksi  dalam  proses  pembuktian kasus  tuduhan  zina  atau li`an .  Lebih  jauh para fuqaha menyatakan bahwa tidak bisa diterima  kesaksian  orang  non  Islam terhadap  orang  Islam.  Hanya  saja  ada yang  membolehkan  non-muslim  sebagai saksi  tetapi  terbatas  pada  persoalan waṣiyah saja.  Pendapat  ini  dilontarkan oleh Imam Hanafi dan Hambali. 5
Terjadinya pendapat  yang bervari- asi  di  atas  mengindikasikan  bahwa  mere- ka  lebih  banyak  mendasari  pemikirannya dengan  mempertimbangkan  situasi  dan kondisi  serta  realitas  dimana  dan  saat mana  mereka  hidup. 6 Bisa  saja  empat orang  saksi  yang  mengharuskan  muslim semuanya  dalam  kasus  tuduhan  zina adalah tidak lepas dari realitas masyarakat yang  belum  mapan.  Artinya  masyarakat masih dalam kondisi  ekstrim,  yang hanya berpendapat  bahwa  agama  Islam  paling benar  sehingga  dalam  menyelesaikan persoalan  sosialpun  harus  sesama  muslim menjadi  prioritas  utama. 7 Tetapi  kalau ditarik dengan kondisi masyarakat modern yang  mapan  dan  pluralis  tentu  pendapat fuqaha di atas bisa saja tidak berlaku lagi. Untuk  mengukur  non-muslim  sebagai empat orang saksi dalam tuduhan perzina- an  tidak  lepas  dari  situasi  dan  kondisi masyarakat  sekarang.  Dengan  demikian, penelusuran  lebih  mendalam  dan  terarah sangat diperlukan agar terbongkar eksistensi nonmuslim sebagai saksi dalam
kasus li`an atau  tuduhan  perzinaan. Apakah  akan  tetap  memihak  pada pendapat  fuqaha di  atas  atau  sebaliknya tertolak  dengan  memunculkan  hukum- hukum baru yang relevan.
B. Diskripsi Li`an dalam  Fiqh  Islam:
Sebuah Gambaran Umum Konsep li`an memiliki  banyak definisi  meskipun  maksud  akhirnya  tidak jauh  berbeda  antara  satu  definisi  dengan definisi lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh  kondisi  dan  lokalitas  seorang  fuqaha dimana ia bermuqim.   Sebuah pengertian yang  cukup  moderat  dilontarkan  oleh seorang  fuqha  masyhur  berkebangsaan Suria,  yaitu  Wahbah  al-Zuḥaylī  sebagai- mana  dikutip  oleh  Rahmat  Hakim,  yaitu mengusir  maupun  menjauhkan  diri  dari rahmat  Allah  swt  dengan  kata  lain  jika suami  istri  menuduh  pasangan  telah melakukan  perzinahan  ternyata  tidak terbukti  berarti  dia  sanggup  menerima laknat dari Allah swt. 8 Tidak jauh berbeda dengan pendapat  yang lebih populer yang dicetuskan oleh Imam Malik sebagaimana yang  dikutip  Rahmat  Hakim,  yaitu seorang  suami  yang  beragama  Islam  dan mukallaf  bersumpah bahwa istrinya telah melakukan  perzinahan,  atau  dengan  kata- kata  lain  yang  mendekati  tuduhan  zina semisal  saya tidak pernah menghamilinya berarti  itu  bukan  anak  saya. 9 Pengertian yang sama dalam hukum Islam disebutkan bahwa li`an adalah  sumpah  yang  diucap- kan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat  zina dengan empat kali kesaksian bahwa  ia  termasuk  orang  yang  benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah  kesaksian  yang  kelima  disertai persyaratan  bahwa  ia  bersedia  menerima laknat  Allah  jika  ia  berdusta  dalam tuduhannya itu 10 .
Secara  peraktis  dapat  disimpulkan dengan  ungkapan  seorang  suami  yang mempraktekkan li`an , yaitu “ aku bersaksi dengan  nama  Allah  bahwa  tunduhan- tuduhan  terhadap  istriku  bahwa  ia  mela-
kukan  perzinahan  adalah  benar,  sedang anak yang dikandungnya adalah hasil zina bukan hubungannya dengan aku. Sumpah wajib  diucapkan  empat  kali  dan  pada akhir kali yang ke lima adalah apabila aku bohong  aku  bersedia  menerima  laknat Allah. 11 Tuduhan  perbuatan  zina  kepada istri  bisa  saja  dilontarkan  suami  dengan menggunakan  lafal  yang  secara  nyata menunjukkan tuduhan itu, seperti perkataan  suami  “  Hai  pezina”  atau “kehamilan itu bukan dari saya”. Tuduhan dengan  menggunakan  konsep li`an tidak hanya  dilakukan  dengan  cara syari`ah (jelas)  tetapi  bisa  juga  dilaksanakan dengan  cara kināyah (sindiran).  Ulama yang  membolehkan  li`an  secara  kinayah adalah Imam Syafi`i seperti yang dicontohkannya  dari  ungkapan  seorang suami  kepada  istrinya  “  saya  ini  bukan pezina”. 12 Maksud  dari  ungkapan  ini ditujukan  kepada  istri  agar  betul-betul memahami bahwa perkataan suaminya itu ada  niatan  untuk  menuduhnya  berzina. Artinya  suami  memang  benar-benar berniat  menuduh  istrinya  untuk  melaku- kan perzinahan.
Dari  konsep-konsep  di  atas  dapat ditarik  suatu  gambaran  secara  umum bahwa li`an menurut istilah berarti laknat, termasuk dosa sebab salah satu dari suami istri berdusta. Secara istilah umum bahwa li`an adalah  suami  menuduh  istrinya melakukan  perzinahan,  ia  bersumpah bersedia  menerima  laknat  Allah  jika  ia berbohong. 13
Dalam  proses  penuduhan,  seorang suami  tidak  diperbolehkan  tergesa-gesa untuk melepaskan tuduhan kepada istrinya tanpa  disertai  dengan  bukti  yang  amat kuat,  karena  konsekuensi  logis  yang menjadi  balasannya  cukup  berat.  Jika sumpah tuduhan tersebut  tidak benar atau keliru  maka  pasti  mendapat  laknat  Allah swt. Karena itu, seorang suami yang meli- hat  laki-laki  lain  keluar  dari  tempat istrinya atau duduk bersama jangan cepat- cepat menuduhnya berzina, sebab tuduhan harus  disertai  dengan  bukti-bukti  nyata.
Begitu  juga  seorang  suami  yang  melihat istrinya  mengandung  jangan  cepat-cepat menuduhnya  berzina.  Sebab  anak  yang dikandung  mungkin  juga  hasil  hubungan dengan dirinya, kecuali kalau sudah yakin betul  bahwa  istrinya  telah  melakukan perzinahan.  Dalam  menuduh  istri  berzina tanpa mengajukan bukti yang nyata, maka ia  harus  bersumpah  bahwa:  istrinya berzina  dan  anak  yang  dikandung  bukan hasil  hubungan  dengannya.  Sumpah tersebut  tidak  boleh  serta  merta  diputus hanya  dengan  kata  “istrinya  berzina” tetapi  harus  dilanjutkan  dengan  kata-kata “  anak  yang  dikandung  bukan  hasil hubungan  dengannya”,  dan  tidak  boleh dipotong  dengan:  “  anak  itu  bukan anaknya,”  tetapi  diawali  dengan  istrinya berzina”.  Kemudian  sumpah  diucapkan empat  kali,  dan  ucapan  yang  ke  lima berbunyi:  “kalau  saya  berdusta  sungguh laknat dari Allah menimpa diriku. 14
Konsep li`an sebagaimana  yang digambarkan di atas kurang kuat dijadikan sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  seng- keta  keabsahan  anak  jaman  sekarang  ini karena bisa saja seseorang menyampaikan sumpah  palsu.  Apalagi  konsep li`an ini adanya  semacam  alternatif  lain  kalau seorang  suami  bersumpah  tanpa  adanya bukti-bukti yang menguatkan, yaitu dengan  kata-kata  “ la`nat Allah  jika  ia berbohong”.  Meskipun  demikian  jika seorang  suami  sangat  benci  kepada istrinya atau sudah bosan dalam meneruskan  hidup  berumah  tangga  tentu bisa saja ia membuat-buat sumpah seperti konsep li`an ini.
Sementara  itu,  syarat  terjadinya li`an dibagi  ulama  menjadi  dua,  yaitu syarat  yang  mewajikannya  dan  syarat yang  mengesahkannya.  Adapun  syarat yang mewajibkannya, seperti yang dikemukakan  Mazhab  Hanafi,  yaitu: pertama , pasangan tersebut masih berstatus  sebagai  suami  istri  sekalipun belum digauli atau istri masih masa `iddah talak raj`i (talak  satu  dan  dua). 15 Kedua, status  perkawinan  mereka  adalah  sah
bukan  fasid. Ketiga ,  Suami  adalah seorang  muslim  yang  cakap  memberikan kesaksian  secara  lisan.  Dalam  kondisi  ini orang kafir, orang gila, anak kecil, hamba sahaya,  dan  orang  bisu  tidak  sah li`an nya. 16 Tidak  jauh  berbeda  dengan Hanafi,  Mazhab  Hambali  dan  Syafi`i merekomendasikan  syarat  wajibnya li`an , yaitu: pertama, status  mereka  adalah suami  istri  sekalipun  belum  bergaul. Kedua ,  adanya  tuduhan  berbuat  zina  dari suami terhadap istri. Ketiga, i stri mengingkari  tuduhan  tersebut  sampai berakhirnya proses dan hukum li`an .
Adapun syarat sah terjadinya li`an sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu pertama , li`an dilakukan  dihadapan  hakim. Kedua, li`an dilakukan suami setelah diminta oleh hakim. Ketiga, lafal li`an yang  lima  kali itu  harus  diucapkan  secara  sempurna. Keempat, lafal  yang  dipergunakan  dalam li`an itu  sesuai  dengan  yang  dituntunkan al-Qur`an. Kelima, Proses li`an harus berurutan  yang  dimulai  dengan  sumpah suami  empat  kali  dan  kelima  suami melaknat  dirinya;  tidak  boleh  sebaliknya dan  tidak  boleh  pula  dirubah. Keenam, jika  suami  itu  hadir  dalam  persidangan li`an ,  maka  keduanya  boleh  mengajukan isyarat  untuk  menunjuk  pihak  lainnya. 17
Akan  tetapi,  jika  di  antara  mereka  ada yang tidak hadir, maka penunjukkan harus dilakukan  dengan  penyebutan  nama  dan identitas  lengkap.  Syarat-syarat  yang dikemukakan Imam Hambali di atas telah mendapatkan  kesepakatan  di  kalangan jumuhur  ulama.  Akan  tetapi  dalam  syarat lain  terjadi  sedikit  perbedaan  tentang diperlukannya  saksi  selama  proses li`an . Menurut  Mazhab  Maliki  bahwa li`an itu harus  dihadiri  banyak  orang  paling  tidak empat  orang  yang  adil.  Sedangkan  ulama Mazhab  Syafi`i  dan  Hambali  menyatakan bahwa li`an dianjurkan  dihadiri  oleh jama`ah umat Islam.
C. Urgensi  Saksi  dalam  Pembuktian Kasus Tuduhan Zina ( Li`an ) Terjadinya  transaksi  yang  sah dalam sebuah perjanjian tidak boleh lepas dari  syarat  dan  rukun  yang  harus dilaksanakan.  Di  antara  sekian  banyak dari rukun  transaksi sosial, saksi menjadi bagian  penting  di  dalamnya  meskipun masih terbatas dalam penggunaannya. Hal ini  dapat  dicermati  dari  kondisi  realitas bahwa  tidak  semua  transaksi  membu- tuhkan saksi. Dalam jual beli tidak semua jual beli harus membutuhkan saksi kecuali pada  level  tertentu  saja  seperti  agribisnis, proferty,  dan  lain-lain.  Tetapi  di  sisi  lain persoalan  saksi  menjadi  krusial  ketika sebuah transaksi membutuhkannya.
Dalam  perkawinan  misalnya,  di  mana saksi  tidak  hanya  sebatas  kelengkapan dari  persyaratan,  namun  lebih  dari  itu sebagai  unsur  yang tidak bisa terpisahkan dari  keabsahan. 18 Apalagi  kasus-kasus yang  dihadapi  sangat  kental  dengan nuansa jarimah (pidana)  seperti  tuduhan perzinaan    ( li`an )  yang  dilakukan  oleh pihak suami istri dalam rumah tangga. Secara  normatif,  saksi  banyak disinggung  dalam  al-Qur`an  terutama keberadaan  saksi,  baik  dalam  ranah perdata  maupun  pidana.  Semua  ayat  al- Qur`an  ini  menjelaskan  tentang  penting- nya  saksi  mulai  dari  persoalan  delik seksual    atau  tuduhan  zina  yang  mengha- ruskan  empat  orang  saksi  laki-laki.  Jika tidak  ada  empat  orang  laki-laki  maka boleh  dengan  beberapa  saksi  saja.  Jika tidak ada juga maka boleh wanita sebagai saksi.  Ketika  wanita  tidak  ada  juga  yang mau  menjadi  saksi  maka  bisa  tanpa seorang  saksi  tetapi  harus  dibuktikan dengan barang bukti yang kuat. 19
Gambaran  tersebut  di  atas  mengindikasi- kan  bahwa  persaksian  dalam  tuduhan perzinaan  ( li`an )  setara  dengan  alat  bukti perkara  yang  memang  tidak  membutuh- kan  persaksian.  Hal  ini  bisa  dibuktikan dari  keberadaan  hukum  kesaksian  seperti yang  dikemukakan  Sayyid  Sabiq  dalam fiqh  Sunnah,  yaitu fard ̣̄u  `ain bagi  orang
yang  memang  bertanggungjawab  tentang persoalan yang  dikhawatirkan  kalau kebenaran  menjadi  hilang,  bahkan  wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran  meskipun  ia  tidak  dipanggil dihadapan  pengadilan  menjadi  saksi dalam sebuah sengketa. 20
Pernyataan hukum persaksian yang  dilontarkan  Sayid  Sabiq,  menurut penulis  tetap  dibenarkan,  karena  secara eksplist  banyak  ayat-ayat  yang  menjelas- kan  tentang  kesaksian  itu.  Termasuk  ayat paling krusial yang menunjuk kan kewaji- ban  adanya  saksi  dalam  sebuah  perkara adalah  QS.,  al-Baqarah  (2)  ayat  :  83 berikut ini:
ُهُبْلَق  ُمِثاَء  ُهَّنِإَف  اَهْمُتْكَي  نَم َو َةَداَهَّشلا  اوُمُتْكَت  َلا َو ُميِلَع َنوُلَمْعَت اَمِب ُهللا َو Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang  siapa  yang  menyembunyikan- nya,  maka  Sesungguhnya  ia  adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan. 21
Secara  redaksional,  ayat  tersebut menjelaskan  bahwa  wajib  adanya  persak- sian  karena  diawali  dengan  larangan, sedangkan  setiap  kalimat  yang  diawali dengan  kata nahī menunujukkan  adanya larangan.  Berarti  persaksian  itu  dilarang menyembunyikannya  dengan  kata  lain  ia wajib ada ketika seorang hakim membutuhkannya.  Kemudian  dilanjutkan lagi  dengan  kata  berikutnya  yang  sangat mendukung  pentingnya  sebuah  persak- sian,  yaitu  barang  siapa  yang  menyem- bunyikannya,  maka  ia  termasuk  orang yang  berdosa  hatinya.  Belum  lagi  ayat- ayat  lain  yang  mendukung  kuat  tentang urgensi saksi dalam penyelesaian perkara, tak  terkecuali  yang  paling  kuat  sebagai- mana firman Allah Qs. at-Talaq (65) ayat:
2 berikut ini;

## ِهلل َةَداَهَّشلا اوُميِقَأ َو
Hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian itu karena Allah.
Dalam  ayat    surat  al-Ṭalāq  ini sangat  jelas  tentang  pentingnya  sebuah persaksian  bahkan  bisa  diklaim  wajib, karena  penujukkan  kata  di  awal  meng- gunakan  kata  perintah  sedangkan  kata perintah  dalam  tradisi al-qawā`id  al- fiqhiyah mengindikasikan  adanya  sebuah kewajiban.  Artinya  wajib  adanya  persak- sian  dalam  penyelesaian  sebuah  perkara sengketa. Ayat-ayat di atas hanya terfokus pada  persaksian  saja  tidak  sedikitpun menyinggung  pentingnya  saksi  dalam persidangan  untuk  menyelesaikan  segala perkara  sengketa.    Tetapi  kalau  memper- hatikan  pentingnya  sebuah  persaksian memberikan  arahan  bahwa  penting  ada- nya  saksi.  Karena  saksi  dan  persaksian merupakan  mata  rantai  yang  tidak  bisa dipisahkan  antara  satu  dengan  lainnya. Artinya  persaksian  dipastikan  tidak  ada kalau tidak ada orang yang menjadi saksi, begitu pula sebaliknya.

## D. Teknik  Pembuktian  dalam  Kasus
Tuduhan Zina ( Li`an )
Dalam  membuktikan  kasus  li`an yang  benar-benar  terjadi  dalam  keluarga, harus  diperlukan  adanya  teknik-tehnik serta  alasan-alasan  kuat  agar  pembuktian tersebut bisa dipertanggungkawabkan baik  di  hadapan  Allah  maupun  dimuka hakim  pengadilan.  Adapun  teknik-tehnik dimaksud  dapat  dijelaskan  secara  ber- urutan  berikut  ini. Pertama ,  pembuktian zina  dengan  empat  orang  saksi.  Di  mana pembuktian  macam  ini  bisa  saja  berlaku dan  dipertanggungjawabkan  karena  de- ngan  tegas  al-Qur`an  secara  eksplisit memformulasikannya  seperti  yang  terda- pat  dalam  Qs.,  al-Nisā`  (4)  ayat:  15-16. 22
Ayat  ini  lebih  ditujukan  kepada  kaum perempuan  yang  melakukan  zina  wajib dibuktikan dengan empat orang saksi laki- laki  yang  semuanya  beragama  Islam. Adapun  hukuman  dalam  ayat  ini  kalau betul-betul  terbukti  dikurung  di  dalam rumah  sampai  ia  mati  atau  sampai  Allah memberikan  jalan  lain. 23 Tetapi  setelah turunnya  ayat  Qs.,  al-Nur  (24)  serta
mempertimbangan  situasi  dan  kondisi maka  hukuman  kurungan  dalam  rumah tadi  berganti  dengan  seratus  kali  cemeti atau  pukulan.  Begitu  juga  ayat  ini  meng- indikasikan  adanya  hukuman  seratus  kali pukulan  bagi  laki-laki  selingkuhannya. 24
Penjelasan-penjelasan  ayat  di  atas  masih terlihat  umum,  karena  hukuman  seratus kali  pukulan  itu  apakah  diperioritaskan kepada zānī  muḥṣān atau ghair  muḥṣān.
Akan  tetapi  dengan  turunnya  Qs.,  al-Nur (24)  ayat:  4  dan  13. 25 telah  jelas  kalau hukuman  seratus  kali  pukulan  tersebut dikenakan  kepada  wanita  muhshan.  Ayat ini  juga  sekaligus  memberikan  kekuatan empat  orang  saksi  muslim  yang  bisa dijadikan  sebagai  saksi  dalam  kasus tuduhan  zina  atau li`an tersebut.  Di samping itu juga mengilustrasikan adanya hukuman  delapan  puluh  kali  pukulan kepada  empat  orang  saksi  tadi  jika tuduhan zina tersebut tidak terbukti. 26
Kedua ,  pembuktian  tuduhan  zina dengan al-Iqrār .  Di  mana iqrār ini dimaksudkan  adanya  pembuktian  perbua- tan  zina  dari  pihak  pelaku,  bahwa  ia benar-benar  mengakui  telah  berzina. Artinya  begitu  seseorang  mengaku  mela- kukan  perselingkuhan,  seketika  itu  juga harus  pula  ditetapkan  hukuman  had  zina atau rajam sekaligus dilaksanakan hukum- nya.  Seperti  yang  dikutip  oleh  Roihan  A. Rasyid  tentang  hadis  Rasulullah  yang berkenaan  dengan  pengakuan  zina  oleh salah  seorang  sahabat.  Adapun  hadis tersebut  artinya  seorang  laki-laki  muslim datang  kepada  Rasulullah  saw.  Ketika beliau  di  masjid.  Lelaki  itu  menyeru Rasulullah seraya berkata: “ Ya Rasulullah saya  telah  berzina ”,  maka  Rasulullah memalingkan  mukanya.  Lelaki  itu  beru- saha  berputar  menghadap  Rasulullah sambil berkata: “ Ya Rasulullah saya telah berzina” dan  Rasulullah  tetap  memaling- kan  mukanya.  Begitulah  lelaki  itu mengulangi  perkataanya  sampai  empat kali.  Tatkala  lelaki  itu  telah  disaksikan kesaksiannya (kesalahannya) empat persaksian (maksudnya empat kali
mengaku), lantas Rasulullah me- manggilnya  sekalian  berkata:  “ Apakah engkau tidak gila ” laki-laki itu menjawab,
“ Tidak ”. Rasulullah bertanya lagi “ apakah engkau  sudah  beristri ”,  ia  menjawab “sudah”.  Maka  Nabi  saw.  Bersabda:
“ Bawalah  pergi  laki-laki  ini  dan  hukum rajamlah dia ”.
Dari  penjelasan  hadis  tersebut Roihan  A.  Rasyid  menyimpulkan  bahwa pengakuan  seseorang  yang  melakukan telah berzina, jika diucapkan dengan jelas di  muka umum (termasuk  di  muka hakim yang  berwenang  memutuskan  hukum) dengan  empat  kali  adalah  bukti  yang  sah telah  berzina. 27 Dalam  kondisi  ini  tidak mesti  mendatngkan  empat  orang  saksi yang  semuanya  beragama  Islam  untuk membuktikan  bahwa  seseorang  telah  sah berzina.  Dengan  demikian,  jika  sebuah negara  yang  telah  menerapkan  hukuman zina  atau  rajam  maka  berlakulah  hukum rajam  di  dalamnya.  Tetapi  bagi  negara yang  tidak  menggunakan hadd zina  ini tentu pengakuan dari seseorang yang telah melakukan  perbuatan  zina  tadi  sekalipun ia  kuatkan  dengan  sumpahnya,  tidak  bisa dianggap  telah  terbukti  melakukan  zina, sebab  kalau  suami  istri  untuk  sekedar alasan  bercerai  dengan  tuduhan  zina, sangat  dimungkinkan  melakukan  penga- kuan zina buatan.
Ketiga , pembuktian  dengan  per- sangkaan  atau al-Qarāin .  Dalam  hukum Islam,  persangkaan  ini  pernah  digunakan Rasulullah,  dan  sahabat  dan  ahli  hukum Islam.  Rasulullah  pernah  memberikan barang  hilang  yang  diketemukan,  kepada orang  yang  dapat  menyebutkan  sifat-sifat pokok  dari  barang  itu. 28 Khalifah  Umar juga  pernah  menghukum hadd seorang perempuan  hamil  padahal  ia  tidak  ber- suami  dan  bukan  pula  hamba  sahaya (milik  tuannya). 29 Amar  bin  Mas`ūd  juga menjatuhkan hukum hadd kepada seorang yang  keluar  dari  mulutnya  bau  minum khamar . 30
Dari  tindakan-tindakan  yang  dila- kukan oleh para tokoh di atas, cukup jelas
bahwa  beliau  memutus  hukum hadd zina sekaligus terbukti zina, hanya berdasarkan satu  alat  bukti,  yaitu  bukti  persangkaan. Persangkaan yang dimaksud dalam kondisi ini ibaratnya telah terbukti meski- pun tidak ada alat lain yang membuktikannya.  Seperti  tidak  bisa  dira- gukan  lagi  tentang  kehamilan  orang  yang tidak  pernah  melakukan  pernikahan  atau suami telah lama meninggalkannya sampai tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Dengan demikian persangkaan yang  dapat  dijadikan  bukti  adalah  hal-hal yang  meyakinkan  dan  tidak  patut  akan dibantah  oleh  manusia  yang  normal/ berakal sehat dan cerdas.
E. Syarat-syarat Empat Orang sebagai Saksi dalam Tuduhan Zina ( Li`an ) Syarat-syarat  yang  wajib  ada  bagi para  saksi  dalam  kaitannya  dengan tuduhan  zina  atau li`an adalah  sebagai- mana  terurai  dalam  bahasan  berikut  ini, 31 yaitu; pertama ,  Saksi  tersebut  disamping Islam  juga  harus  berjumlah  empat  orang. Syarat  macam  ini  diperkuat  oleh  QS.,  al- Nisa`  (4)  ayat:  15,  QS.,  al-Nur  (24)  ayat: 4. Ayat-ayat al-Qur`an ini memang secara eksplisit  menegaskan  keharusan  empat orang  saksi  sebagai  pembawa  persaksian dalam  pemutusan  perkara  sengketa.  Mes- kipun  demikian  ayat  tersebut  tidak sedikitpun menjelaskan semacam dispensasi  kepada  perkara  yang  tidak sampai  empat  saksi  seperti  satu,  dua, maupun tiga. Padahal tidak semua perkara tuduhan  zina  itu  dapat  menghadirkan empat  orang  saksi  dalam  persidangan. Kalau misalnya yang ada hanya tiga, dua, dan  satu  maka  apakah  sidang  pemutusan perkara  sengketa  tersebut  harus  berhenti di  tengah  jalan. Kedua ,  saksi  harus  adil.
Sifat  keadilan  ini  merupakan  tambahan dari  sifat  Islam,  dan  harus  dipenuhi  oleh orang  saksi  yaitu  kebaikan  mereka  harus mengalahkan  keburukannya  serta  tidak dikenal  kebiasan  berdusta  dari  mereka. Artinya  masing-masing  saksi  yang  empat
wajib kualitas maupun kuantitas dari amal baiknya  lebih  banyak  daripada  amal jeleknya. Ketiga  dan  Keempat ,  saksi  itu harus  balig  dan  berakal.  Dengan  demi- kian,  tidak  diterima  kesaksian  anak  kecil walaupun  dia  bersaksi  atas  anak  ang seperti  dia.  Begitu  pula  kesaksian  orang gila  dan  orang  yang  tidak  waras,  sebab kesaksian mereka tidak membawa kepada keyakinan  yang  berdasarkan  kepadanya perkara  dihukumi. Kelima ,  syarat  saksi adalah harus bisa berbicara. Artinya orang bisu  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  saksi begitu  juga  orang  membisu.  Bisu  dan membisu  kualitasnya  berbeda,  sebab  bisu itu  sepenuhnya  didasari  karena  tidak  bisa ngomong  sama  sekali.  Meskipun  demi- kian  kondisinya,  di  satu  sisi  orang  bisu bisa    dijadikan  sebagai  saksi  bilamana kesaksiannya itu dengan tulisan. Keenam , hafal  dan  cermat.  Dalam  kondisi  ini kesaksian  orang  yang  buruk  hafalannya, banyak lupa dan salah tidak bisa diterima. Karena mereka tersebut bisa saja kehilangan keprcayaan pada pembicaraan- nya.  Orang  seperti  ini  dapat  diklaim sebagai  orang  yang  lali. Ketujuh ,  bersih dari  tuduhan.  Tidak  boleh  diterima kesaksian  orang  yang  dituduh  karena percintaan  dan  permusuhan.  Contoh  yang paling  dekat  adalah  kesaksian  orang  tua atas  anaknya,  kesaksian  anak  atas  orang tuanya.    Tetapi  jika  mereka  adil  dan  ke- saksiannya  bisa  dipertanggungjawabkan bisa  dijadikan  sebagai  saksi.  Sedangkan orang  dalam  kondisi  saling  bermusuhan tidak  bisa  dijadikan  sebagai  saksi  hal  ini dijelaskan dari keputusan Rasulullah saw. dalam memutuskan perkara sengketa. 32
F. Empat  Saksi  Non-muslim  dalam Pembuktian  Tuduhan  Zina  ( Li`an )
Menurut Hukum Islam Statemen Islam
universal, rahmatan  li  al-`ālamīn ,  dan  cocok  untuk perkembangan  zaman  merupakan  jargon dari kedudukan Islam yang mencerminkan keterbukaan  terhadap  realitas  nyata  yang
mengitarinya. 33 Pengaruh  yang  ditimbul- kannya  sangat  besar  terhadap  pengem- bangan  sektor  kehidupan.  Apalagi  aspek kehidupan  tersebut  bergumul  dengan dunia  keilmuan  baik  ilmu  umum  maupun ilmu-ilmu  agama.  Bidang  agama  menjadi salah  satu  sasaran  empuk  bagi  pemberla- kuan Islam sebagai jargon-jargon tersebut, tak  terkecuali  bidang  hukum  Islam. 34
Karena naṣṣ-naṣṣ yang  terkait  dengan hukum  Islam  sudah  final  sementara kondisi  realitas  terus  mengalami  peruba- han  seiring  dengan  visi,  tujuan,  dan keinginan  manusia  yang  berbeda-beda. Karena  itu,  Islam  dengan  terbuka  harus adaptif  dengan  realitas  dimana  saja  ia berada baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun pidana Islam. 35
Dalam  pidana  Islam  terdapat berbagai  masalah  baru  yang  sangat memerlukan  hukum  yang  relevan  sehing- ga  hukum  tersebut  bisa  diterima  dengan lapang oleh masyarakat secara luas. Taruh misalnya  empat  orang  saksi  non-muslim dalam  tuduhan  perzinaan  meski  menurut pandangan  ulama  klasik  menegaskan ketidakbolehannya  sebagai  saksi  jika terdakwa adalah seorang muslim. 36 Tetapi kalau  ditinjau  dari  aspek  historitas  serta lokalitas  pemberlakuan  hukum  ini,  tentu sekali sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini.  Karena  saat itu  kondisi masyarakat masih primitif dan fundamen- talis,  sehingga  perkara-perkara  sosialpun juga  harus  diselesaikan  bersama  umat muslim  sendiri.  Di  samping  itu  sebagai wadah  yang  kuat  untuk  memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin.  Untuk  memperkuat  statemen ini  sangat  erat  relevansinya  dengan prinsip  keadilan sosial dalam masyarakat. Karena  sebagai  makhluk  tidak  dibedakan antara laki-laki, perempuan, suku maupun rasnya,  tetapi  yang  membedakannya adalah  taqwannya. 37 Dengan  demikian pendapat  ini    menjadi  tidak  salah  kalau diterapkan  dalam  penetapan  saksi  non- muslim sebagai seorang saksi dalam kasus li`an . Apalagi  yang dijadikan saksi dalam
kondisi  ini  adalah  jumlah  yang  banyak maka  tidak  ada  keraguan  bagi  seorang hakim  menetapkan  empat  saksi  non- muslim  sah  sah  saja  sebagai  seorang saksi.
Ketetapan  hukum  yang  meng- haruskan  orang  muslim  sebagai  saksi adalah hasil ijtihad para ulama klasik yang cukup  mendasarinya  dengan  QS.,  al-
Ma`idah (5) ayat: 105. Karena dalam ayat ini  secara  eksplisit  menegaskan  bahwa orang  muslim  saja  yang  boleh  dijadikan sebagai  saksi.  Tetapi  dalam  perkara tertentu orang non mslim atau kafir boleh menjadi  saksi  seperti  wasiyat. 38 Keboleh- an  ini  juga  dalam  kondisi  mendesak karena sudah tidak ada lagi kaum muslim seperti yang diformulasikan dalam riwayat al-Sya`bī yang membolehkan ahlu al-kitāb sebagai  saksi  karena  ketiadaan orang-orang  muslim  untuk  dijadikan sebagai  saksi.  Sebaliknya  jika  saat  itu orang-orang  muslim  ada,  maka  bisa  saja non-muslim tidak bisa menjadi saksi. Dari dua  doktrin  di  atas  secara  tidak  langsung membuka keran kepada pembaruan pemikiran terhadap kebolehan non- muslim  sebagai  saksi.  Karena  ketetapan hukum  dari  ayat  surat al-mā`idah di  atas bukan  berarti  harga  mati  yang  tidak  bisa ditawar  lagi.  Karena  sah-sah  saja  orang non-muslim  sebagai  saksi  terhadap  siapa saja  yang  terdakwa  dengan  alasan pertama , tidak  diragukan  keabsahannya dimanapun  kapanpun  empat  orang  non- muslim  sebagai  saksi  dalam  tuduhan perzinahan  kalau  misalnya  dari  kalangan muslimin  tidak  sanggup  untuk  menjadi saksi. Kedua ,  kalau    merunut  dan  meng- analisis  QS.,  al-Nūr  (24)  ayat  :  4  dan  13, QS.,  al-Nisā`  (4)  ayat:  15-16  ini  yang tidak  ada  kejelasan  mengenai  keharusan muslim  saja  yang  berhak  menjadi  saksi sementara  nonmuslim  tidak  boleh.  Ayat- ayat  tersebut  hanya  memberikan  penjela- san  tentang  empat  orang  saksi  saja terlepas  muslim  maupun  kafir.  Karena yang  terpenting  adalah  seseorang  yang menjadi  saksi  itu  adalah  telah  memiliki
syarat-syarat yang lengkap sebagai seorang  saksi,  seperti  dewasa,  berakal, adil,  terpercaya,  tidak  bisu,  tidak  buta 39 . Kebolehan  ini  bisa  diperkuat  dengan stetmen  Mahmud  Syaltut  (pembaharu hukum  Islam)  seperti  yang  dikutip Abdussalam  Arief.  Beliau  menyatakan bahwa:
ذ ىف نعمأ اذإ
لوبق نم عنمي ليلد لا هنأ كل داهش ترج  اميف  ملسملا  ىلع  ملسملا  ريغ  ة تايانجو تلاماعم نم مهنيب هعوقوب ةداعلا
Bila  diteliti  lebih  mendalam  mengenai hal  itu  (pelarangan  orang  non-muslim menjadi  saksi  terhadap  orang  muslim) sesungguhnya  tidak  ada  argumentasi yang  melarang  diterimanya  orang  non Islam  terhadap  orang  Islam  mengenai hal-hal  yang  berlaku  di  hadapan mereka, baik dalam persoalan  perdata atau jinayah. 40
Pendapat ini memberikan ilustrasi terhadap  kebolehan  bagi  orang  non- muslim  sebagai  seorang  saksi  terutama dalam tuduhan perzinahan. Kekuatan dari ketetapan  hukum  ini  diperkuat  lagi dengan  alasan ketiga yang  menjelaskan tentang sasaran hukumnya. Dimana masyarakat  klasik  sangat  jauh  bebeda dengan  masyarakat  modern  saat  ini  yang hidup dalam lokalitas pluralitas. Persoalan agama menjadi persoalan individu dengan tuhannya,  tetapi  dalam  persoalan  sosial justru  suku,  ras,  warna  kulit,  dan kebangsaan  tidak  menjadi  bagin  yang penting  namun  paling  terpenting  adalah saling  membantu,  bahu  membabahu,  dan tolong  menolong,  harga  menghargai sehingga  terbentuk  lokalitas  yang  rukun, aman,  dan  sejahtera.      Argumen  ini  bisa diperkuat  dengan  mengutip  QS.,  al-Nisā` (4)  ayat:  141  yang  artinya: dan  Allah sekali-kali  tidak  akan  memberikan  jalan orang  kafir  untuk  menghinakan  orang- orang  mukmin .  Ayat  ini  relevan  dengan kondisi masyarakat modern yang memiliki  visi  membangun  masyarakatnya secara  bersama-sama  dan  merampingkan sifat-sifat sosial yang tidak terpuji semisal
saling  menyakiti,  menghina,  memboho- ngi,  dan  bermusuhan.  Argumen-argumen ini sesungguhnya mendukung kuat keabsahan  empat  orang  non-muslim sebagai saksi dalam tuduhan perzinaan.
Keempat, dilihat  dari  kualitas persaksian  orang  yang  menjadi  saksi. Kalau  perasaksian  tersebut  betul-betul bisa  dipertanggungjawabkan  dan  tidak diragukan  lagi  untuk  menunjukkan  bukti- bukti  secara  materil  sehingga  terdakwa terbukti bersalah, maka pihak hakim wajib memutuskan  perkara  tersebut  tanpa  harus memperhatikan siapa orang  yang menjadi saksi. 41 Hal  ini  bisa  diperkuat  dengan surat al-Baqarah (2) ayat: 282 yang sangat membawa  keumuman  makna  yang  tidak secara tegas menegaskan siapa yang mesti berhak  menjadi  saksi,  sehingga  mem- butuhkan multi tafsir di dalamnya. Karena itu,  kebolehan  non-muslim  sebagai  saksi tidak diragukan lagi, jika di antara orang- orang    muslim  sendiri  tidak  bisa  diperca- yakan  untuk  mengungkap  bukti-bukti materil tuduhan perzinaan yang dilakukan terdakwa keucali hanya orang non-muslim yang  tahu  betul  tentang  kondisi  tersebut. Hal  ini  memberikan  kekuatan  tersendiri dalam  menetapkan  empat  orang  saksi non-muslim sah menjadi saksi  bagi  orang muslim  dalam  kasus li`an .  Karena  dalam ayat  106  surat  al-Maidah  juga  menjelas- kan  bahwa  seorang  saksi  tidak  memper- jelas  status  siapa  yang  bisa  menjadi  saksi tetapi  hanya  menjelaskan  sifat  adil seorang  saksi. 42 Dengan  demikian,  saksi itu  boleh  saja  dari  kalangan  nonmuslim asalkan  bisa  dipercaya  dan  bersifat  adil. apalagi  kalau  empat  orang  nonmuslim, tentu sekali dapat mengimbangi dua saksi muslim.

## G. Penutup
Saksi  dalam  hukum  pidana  Islam merupakan  bagian  dari  unsur  yang  tak terpisahkan  dalam  penyelesaian  kasus tuduhan  perzinaan  atau li`an .  Urgensinya terlihat  ketika  adanya  ayat-ayat  al-Qur`an
yang  secara  bergiliran  menjelaskannya mulai  diawali  dengan  kata  perintah maupun  larangan  untuk  meniadakannya. Karena  itu,  tidak  heran  kalau  adanya penyelesaian  perkara  diharuskan  meng- gunakan  empat  orang  saksi  sehingga pembuktiannya bisa dipertanggung- jawabkan.  Jika  tidak  ada  empat  maka boleh  tiga,  dua,  dan  satu.  Jika  tidak  ada juga,  maka  di  situ  wanita  pula  bisa dijadikan  sebagai  saksi.  Khusus  dalam kasus  tuduhan  zina  dibutuhkan  empat orang  saksi  laki-laki  muslim.  Tetapi dalam  kondisi  tertentu  empat  orang  laki- laki  non-muslim  juga  bisa  dijadikan sebagai  saksi  bahkan tidak diragukan lagi keabsahannya.  Adapun  alasan  sehingga empat orang laki-laki non-muslim tersebut bisa  dijadikan  sebagai  saksi  dalam tuduhan  perzinaan  atau li`an adalah pertama ,  karena  tidak  adanya  dari kalangan  muslimin  yang  sanggup  sebagai saksi.  Kedua,  karena  adanya  penjelasan al-Qur`an  yang  tidak  tegas  mengulas tentang  siapa  yang  berhak  menjadi  saksi apakah  muslim  atau  non-muslim. Ketiga , siapa  dan kapan saja boleh menjadi saksi dalam  perkara  tuduhan  zina  atau  li`an asalkan  telah  memiliki  syarat-syarat  yang telah ditentukan sebagai saksi. Sedangkan keempat adalah alasan tidak adanya kaum muslimin  yang  bisa  dipercaya  unuk melakukan  persaksian  terutama  dalam perkara  tuduhan  perzinaan  atau  li`an melainkan  non-muslim  saja  yang  bisa dipercaya.

## Catatan Akhir:
1 Memelihara kepentingan yang lima di atas persis dengan statemen yang telah dilontarkan oleh Hisyām  bin  Sa`īd  .  Di  mana  menjaga  unsur  yang lima  merupakan  bagian  penting  untuk  menjaga kemaslahatan  manusia  sehingga  ia  sampai  pada kesimpulan  bahwa  dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan  di  dunia  maupun  di  akhirat, berdasarkan  penelitian  para  ahli  ushul  fiqih,  ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima  unsur  pokok  tersebut  adalah  agama,  aqal, jiwa,  keturunan,  dan  harta.  Pengejawantahan
kelima  unsur  pokok  tersebut  bahwa  seorang mukallaf akan mendapatkan kemaslahatan, manakala  ia  dapat  memelihara,  manakala  ia  dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut.
Sebaliknya ia akan merasakan mafsadāt, manakala ia  tidak  dapat  melaksanakannya  dengan  baik. Selain  al-Fāsī  tokoh  ternama  dalam  bidang  ushul fiqh,  yaitu  al-Syāṭibī  menyebutnya  sebagai maqāṣid  al-Syraī`ah ,  sehingga  dapat  dibagi menjadi  tiga  kelompok,  yaitu ḍarūriyyāt,  ḥajiyāt, dan taḥsīniyyāt. Hal  ini  ia  maksudkan  untuk memelihara atau mewujudkan keliam unsur pokok tersebut.  Hanya  saja  peringkat  kepentingannya berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.  Kebutuhan dalam  kelompok  pertama  dapat  dikatakan  sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima unsur pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan  dalam  kelompok  kedua  itu  dpat dikatakan  sebagai  kebutuhan  sekunder.  Artinya, kalau  kelima  pokok  dalam  kelompok  ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya,  melainkan  akan  mempersulit  dan mempersempi  kehidupan  manusia.  Sedangkan kebutuhan  dalam  kelompok  ketiga  erat  kaitannya dengan upaya  untuk  menjaga etiket sesuai dengan kepatutan,  dan  tidak  akan  mempersulit,  apalagi mengancam  eksistensi  kelima  unsur  pokok tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan  dalam  kelompok  ketiga  lebih  bersifat komplementer,  pelengkap.  Hisyām  Bin  Sa`īd Azharī, Maqāṣid  al-Syarī`ah  `Inda  Imām  al- Ḥaraomain  Waaṡāruha  fī  al-Taṣrufāt  al-Māliyah
(t.th: Maktabat al-Rusyd, 2010). 23.
2 Ali  Hasbalah, Uṣūl  al-Tasyrī`  al-Islām (Mesir: :Dār al-Ma`ārif, 1976). 297.
3 Muhammad  Khudairi  Bek, Tārikh  al- Tasyrī` al-Islāmi (Kairo: Maktabah at-Tijāriyah al- Kubra, 1960). 34-35.
4 Abu  Ameenah  Bilal  Fhilips, The Evolution of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs, Terj., Muhammad Khudairi Bek, Tarikh al-Tasyri` al-Islami (Kairo:  Maktabah  at-Tijariyah  al-Kubra, 1960). 11.
5 Wahbah  al-Zuḥaili, al-Fiqh  al-Islāmī Waadillatuhu (Kairo:  Dār  al-fikr  al-Mu`āṣir, 2002). 563.
6 Joseph  Schacht, An  Inttroductian  to Islamic Law (Oxford University: University Press, 1996). 1.
7 Abd.  Salam  Arief, Pembaharuan  Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh  Mahmud  Syaltut ,  2003rd  ed.  (Yogyakarta: LESFI, n.d.).1.
8 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). 182-183.
9 Hakim. 7098.
10 Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh
Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006). 239.
11 Abdur Rahman Ghazaly. 7098.
12 IMS, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Hoeve, 2003). 1009.
13 Definisi  ini  sangat  dekat  dengan  firman Allah yang menjadi dasar disyari`atkannya,yaitu: مهسفنأ لاإ ءادهش هل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو Artinya: Dan  orang-orang  yang  menuduh istrinya  (berzina),  padahal  mereka  tidak  ada mempunyai  saksi  selain  dari  mereka  sendiri .  QS. al-Nūr  (24  )  ayat  6.  Depag  RI,  Al-Qur`an  dan Terjemahnya  (Jakrta:  Depag  RI,  1998).  Ayat  di atas  turun  berdasarkan  hadis  Rasulullah  yang dikutip  oleh  Wahbah  al-Zuhaylī  bahwa  Rasul Bersabda: hai hilal tunjukkan buktinya (saksi) atau kamu  mau  di  dera  (pukul).  Hilal  berkata:  Ya Rasulullah,  apabila  seseorang  melihat  istrinya bersama  orang  lain  adalah  menjadi  buktinya. Rasulullah bersabda: hai Hilal tunjukkan buktinya atau  kamu  mau  didera.  Hilal  berkata  kepada Rasulullah  Demi  Allah  yang  mengutusmu  dengan benar, sesungguhnya aku orang  yang benar dalam tuduhan  ini,  dan  apabila  aku  berdusta  bersedia menerima  dera  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah. Kemudian  turun  ayat  tersebut  di  atas.  al-Zuḥaylī, Fiqhul Islām Waadillatuhu . 7098.
14 Keharusan menyebut laknat Allah di atas agar  orang-orang  tidak  mudah  bersumpah, sebagaimana  firman  Allah  dalam  al-Qur`an  surat Al-Imran ayat 77.
ْمُهَل  َقَلاَخ َلا  َكِئَل ْوُأ ًلايِلَق اًنَمَث  ْمِهِناَمْيَأ َو  ِهللا  ِدْهَعِب  َنو ُرَتْشَي  َنيِذَّلا  َّنِإ َلْا  يِف ْمِهيِمِ َكُيَلا َو  ِ َماَيِيْلا  َ  ْوَي  ْمِهْيَلِإ  ُرُرنَيَلا َو  ُهللا  ُمُهُمِملَكُي  َلا َو  ِة َر ِخ ُميِلَأ  ٌباَذَع ْمُهَل َو Artinya: Sesungguhnya  orang-orang  yang menukar  janji  (nya  dengan)  Allah  dan  sumpah- sumpah  mereka  dengan  harga  yang  sedikit, mereka  itu  tidak  mendapat  bahagian  (pahala)  di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka  dan  tidak  akan  melihat  kepada  mereka pada  hari  kiamat  dan  tidak  (pula)  akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih . Al-Zuḥaili. 1010.
15 Akan  tetapi  jumuhur  ulama  menyatakan bahwa li`an tetap  sah  adanya  terhadap  istri  yang dalam  kondisi  tertalak  ba`in.  Alasannya  didasari dengan  firman  Allah dalam surat al-Nūr (24)  ayat 6, Al-Zuḥaili. 1011.
16 Syarat ini juga mendapat penolakan yang serius  dari  jumuhur  ulama  karena  sebagian  besar Ulama  Mazhab  tidak  mensyaratkan  adanya  suami istri  itu  orang  muslim.  Yang  menjadi  patokan mereka adalah bahwa  suami itu orang  yang cakap menjatuhkan talak pada istrinya, tanpa membedakan  apakah  ia  kafir  atau  muslim,  hamba atau  orang  merdeka,  bisa  bicara  atau  bisu,    Az- Zuḥaili. 1011.
17 Al-Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah,  VI (Kairo: Dār al-Hadīṡ, 2004). 126.
18 Karena  saksi  dalam  nikah  sangat  mutlak dibutuhkan,  apabila  saksi  tidak  hadir  pada  saat akad  nikah  berlangsung  maka  akibat  hukumnya nikah  tidak  menjadi  sah  Ahmad  Rafiq, Hukum Islam  Indonesia (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2003). 95.
19 Keterangan  di  atas  dapat  dilihat  dari pendapatnya  Imam  Syaltut  yang  membolehkan wanita  sebagai  saksi  bahkan  beliau  dengan  jelas mengatakan  bahwa  kesaksian  seorang  wanita dengan  seorang  laki-laki  setara  atau  sama. Mahmud Syaltut, Al-Islām ‘Aqīdah wa al-Syarī`ah (Kairo: Dār al-Syurūq, 1980). 239-240. 20 Sabiq, Fiqh Sunnah, VI . 50.
21
Kemenag RI, Al-Qur`an dan
Tarjemahanya (Jakarta:  Lembaga  Pentashih  Al- Qur`an, 2006).  283.
22 Artinya: dan  (terhadap)  Para  wanita yang  mengerjakan  perbuatan  keji,  hendaklah  ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).  kemudian apabila  mereka  telah memberi  persaksian,  Maka  kurunglah  mereka (wanita-wanita  itu)  dalam  rumah  sampai  mereka menemui  ajalnya,  atau  sampai  Allah  memberi jalan  lain  kepadanya.  Dan  terhadap  dua  orang yang  melakukan  perbuatan  keji  di  antara  kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki  diri,  Maka  biarkanlah  mereka. Sesungguhnya  Allah  Maha  Penerima  taubat  lagi Maha  Penyayang .  Maksud  perbuatan  keji: menurut  jumhur mufassirīn yang  dimaksud perbuatan  keji  ialah  perbuatan  zina,  sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum  seperti  :  zina,  homo  sek  dan  yang sejenisnya.  menurut  Pendapat  Muslim  dan Mujahid  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  keji ialah musahaqah (homosek  antara  wanita  dengan wanita). RI.
23 Menurut para Mufassir, pada awal Islam sanksi  perzinaan  adalah  kurungan  bagi  wanita yang  telah  kawin  dan  gadis  dicerca,  sedang  bagi laki-laki  dipermalukan  dan  dicerca  di  hadapan khalayak  ramai,    Fahr  al-Dīn  al-Rāzī, Mafātih Al- Gaīb (Beirūt:  Dār  Ihya  al-Turāṡ  al-Arabī,  1420
156.
24 Rosihan  A.  Rasyid, Penyelarasan
Diberlakukannya Hukum Acara Perdata
Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama  Khusus  dari  Segi  Pembuktian  Zina  dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama Islam, 1992).
25 Artinya: mengapa mereka (yang menuduh  itu)  tidak  mendatangkan  empat  orang
saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak  mendatangkan  saksi-saksi  Maka  mereka Itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta .RI, Al-Qur`an dan Tarjemahanya . 26 Abdurrahman Al-Jazairi, Al-Fiqh `ala al- Mazāhib  al-‘Arba`ah,  V (Beirut  Libnan:  Dār  al- Kutub al`Ilmiyah, 2011).80.
27 Rasyid, Penyelarasan  Diberlakukannya Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Umum  Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus dari Segi Pembuktian Zina dalam Mimbar Hukum
Aktualisasi Hukum Islam . 40.
28 Muhammad  Salam  Mazkūr, Al-Qadhāu Fi  Al-Islām (Mesir:  Dār  an-Nahdhiyah  al- ‘Arabiyah, n.d.). 94.
29 Jalal  ad-Din  al-Syuthi, Muwattha` Imām Mālik (Mesir: Muṣthafa al-Bāby al-Ḥalaby, 1951). Juz., II., 168.
30 Mazkūr, Al-Qadhāu fi Al-Islām . 94. 31 Sabiq, Fiqh al-Sunnah, VI . 52-58.
32 Adapun  hadis  dimaksud  artinya;  “ tidak diterima  kesaksian  orang  yang  berkhianat  baik laki-laki  atau  perempuan;  tidak  pula  diterima kesaksian  orang  yang  menyimpan  kebencian terhadap  saudaranya  yang  muslim;  serta  tidak diterima  kesaksian  anak  terhadap  orang  tuanya dan  kesaksian  orang  tua  terhadap  anaknya. Adapun  tanda-tanda  orang  yang  menyimpan kebencian  dimaksud  adalah  senang  terhadap bencana  yang  menimpa  musuhan,  sedih  terhadap kebaikan yang menimpanya, dan selalu menginginkannya  dalam  keburukan ”. Para  fuqaha menyatakan bahwa di antara sebab-sebab kebencian itu dan permusuhan itu adalah tuduhan, kemarahan, pencurian, pembunuhan, dan pembegalan.  Karena  itu,  tidak  diterima  kesaksian orang  yang  dimarahi  terhadap  orang  yang menuduh,  kesaksian  orang  yang  menuduh, kesaksian orang yang dicuri terhadap pencuri, dan kesaksian  wali  dari  orang  yang  dibunuh  terhadap orang yang membunuh.  Sabiq. 59
33 Prinsip keterbukaan Islam dengan realitas sama  seperti  ketidakbolehan  mengesampingkan dunia  konteks,  sehingga  dalam  hal  ini  menurut Mas`udi seperti yang dikutip Abdul Mun`im Saleh - harus dijunjung tinggi sedemikian rupa sehingga teks suci pun harus tunduk kepadanya. Lebih jauh ia  menyatakan  ”titik  tolak  Islam  emansipatoris adalah  problem  kemanusiaan,  bukan  teks  suci (teks-ide)  sebagaimana  Islam  skriptualis,  Islam idiologis  maupun  Islam  modernis.  Teks-teks  suci tersebut  subordinat  terhadap  pesan  moral,  etik mapun  spritualis,  sehingga  ia  tidak  dipahami sebagai undang-undang, melainkan sinar pembebasan. Karena itu, Islam emansipatoris tidak akan berhenti pada dekonstruksi dan pembongkaran  teks  yang  membuat  kita  linglung,
tetapi teks dijadikan sebagai  wahana pembebasan. Karena  realitas  dominasi  tidak  hanya  wacana, melainkan  juga  dominasi  yang  bersifat  riil  dan materil”.Abdul  Mun`im  Saleh, Hukum  Manusia Sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif Menemukan  Hakekat  Hukum  Model  Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009).7. 34 Masdar F. Mas`udi, Islam Emansifatoris: Menafsir  Agama  Untuk  Praksis  Pembebasan (Jakarta: P36, 2004). I.
35 Ibnu  Rusyd, Bidāyah  Al-Mujtahid  Wa Nihāyah  Al-Muqtaṣid, (Jeddah:  Makatabah  al- Ḥaramain, 1994). 463.
36 Rusyd. 464.
37 Damanhuri  Fattah,  “Implementasi  Nilai Keadilan  dalam  Kajian  Hukum  Islam,” Al- Manahij Vol. V, No. 2 (2011): 144.
38 Rusyd, Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid, .465.
39 Abd  Karim  al-‘Audah, Al-Tasyrī`  al-
Jinā`ī al-Islāmi (Kairo: Dār al-Nasyr, 1964). 405.
40 Mazkūr, Al-Qadhāu fi Al-Islām .
41 Pendapat  tersebut  sangat  seimbang dengan  pendapat  Syalthut  bahkan  bias  dijadikan sebagai  penguat  argumen.  Syalthut  sampai  pada sebuah kesimpulan dengan ungkapannya sebb:
ذ نمو ملسملا ريغ ةداهشب مكحيو  يعطيلا نئاريلاب ىضايلا مكحي كل .اهيلإ نأمطاو اهب قثو ىتم
Artinya: Dan  dari  itu  hakim  dapat memutuskan  perkara  berdasarkan  bukti-bukti yang  pasti,  dan  ia  dapat  pula  menjatuhkan putusan  perkara  berdasarkan  saksi  orang  non- muslim,  jika  ia  merasa  yakin  atas  kebenarannya dan  merasa  puas  atas  persaksiannya .  Mahmud Syaltut  dan  Ali  Ilyas, Muqāranah  Al-Mazāhib  fi al-Fiqh (Mesir: Dār al-Ma`rifah, 1986). 137.
42 Naqiyah Mukhtar, “Kontroversi Kesaksian  Perempuan:Mengurai  Tafsir  Kesaksian Perempuan  Dalam  Al-Qur`an,” Al-Manahij vol.  5 no. 2 (2011).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur Rahman Ghazaly. Fiqh
Munakahat . Jakarta: Kencana, 2006. Abdurrahman Al-Jazairi. Al-Fiqh `Ala Al- Mazāhib  Al-‘Arba`ah,  V .  Beirūt Libnan:  Dār  al-Kutub  al`Ilmiyah,
2011.
Al-‘Audah,  Abd  Karim. Al-Tasyrī`  al- Jinā`ī Al-Islāmi . Kairo: Dār al-Nasyr,
1964.
Al-Razzi, Muhammad. Tafsīr Al-Razi, Xii . t.t.p: t.p, n.d.
Arief,  Abd.  Salam. Pembaharuan  Hukum
Islam  Antara  Fakta  dan  Realita, Kajian  Pemikiran  Syaikh  Mahmud Syaltut .  2003rd  ed.  Yogyakarta: LESFI, n.d. Al-Syuthi, Jalal ad-Din. Muwattha` Imām Mālik .  Mesir:  Muṣthafa  al-Bāby  al-
Ḥalaby, 1951. Al-Zuḥaili, Wahbah. Fiqhul Islām
Waadillatuhu .  Kairo:  Dār  al-fikr  al-
Mu`āṣir, 2002.
Bek, Muhammad Khudairi. Tārikh Tasyrī`
Al-Islāmi . Kairo: Maktabah at-
Tijāriyah al-Kubra, 1960.
Fahr  al-Dīn  al-Rāzī. Mafātih  Al-Gaīb .
Beirūt:  Dār  Ihya  al-Turāṡ  al-Arabī, 1420.
Fattah,  Damanhuri.  “Implementasi  Nilai
Keadilan  Dalam  Kajian  Hukum
Islam.” Al-Manahij 5.2  (2011):  135-
154.
Fhilips, Abu Ameenah Bilal. The Evolution  of  Fiqh:  Islamic  Law  and the  Madhabs,  Terj.,  Muhammad Khudairi  Bek,  Tarikh  Tasyri`  Al- Islami .  Kairo:  Maktabah  at-Tijariyah al-Kubra, 1960.
Hakim,  Rahmat. Hukum  Perkawinan Islam .  Bandung:  CV  Pustaka  Setia,
2000.
Hasbalah,  Ali. Uṣūl  At-Tasyrī`  Al-Islām . Mesir: :Dār al-Ma`ārif, 1976. Hisyām  bin  Sa`īd  Azharī. Maqāṣid  al- Syarī`ah  `Inda  Imām  Al-Ḥaraomain Waatsāruha  Fī  At-Taṣrufāt  Al- Māliyah .  t.th:  Maktabat  al-Rusyd,
2010.
Ilyas, Mahmud Syaltut dan Ali. Muqāranah  Al-Mazāhib  fi  al-Fiqh . Mesir: Dār al-Ma`rifah, 1986.
IMS. Ensiklopedi  Hukum  Islam .  Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2003. Mas`udi,  Masdar  F. Islam  Emansifatoris: Menafsir  Agama  Untuk  Praksis
Pembebasan . Jakarta: P36, 2004.
Mazkūr, Muhammad Salam. Al-Qadhāu fi al-Islām .  Mesir:  Dār  an-Nahdhiyah
al-‘Arabiyah, n.d. Mukhtar, Naqiyah. “Kontroversi Kesaksian  Perempuan:  Mengurai Tafsir  Kesaksian  Perempuan  Dalam
Al-Qur`an.” Al-Manahij 5.2 (2011). Rafiq,  Ahmad. Hukum  Islam  Indonesia .
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2003.
Rasyid, Rosihan A. Penyelarasan Diberlakukannya Hukum Acara Perdata  Peradilan  Umum  Sebagai Hukum  Acara  Peradilan  Agama
Khusus  Dari  Segi  Pembuktian  Zina
Dalam  Mimbar  Hukum  Aktualisasi Hukum  Islam .  Jakarta:  Direktorat Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama
Islam, 1992.
RI, Kemenag. Al-Qur`an dan Tarjemahanya .  Jakarta:  Lembaga
Pentashih Al-Qur`an, 2006. Rusyd,  Ibnu. Bidāyah  Al-Mujtahid  Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid, . Jeddah: Makatabah al-Ḥaramain, 1994.
Sabiq,  Sayyid. Fiqh  Sunnah,  VI .  Kairo: Dār al-Hadīts, 2004.
Saleh,  Abdul  Mun`im. Hukum  Manusia
Sebagai  Hukum  Tuhan,  Berpikir Induktif Menemukan Hakekat Hukum Model Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Schacht,  Joseph. An  Inttroductian  to Islamic  Law .  Oxford  University: University Press, 1996.
Syaltut,  Mahmud. Al-Islām  ‘Aqīdah  wa Al-Syarī`h .  Kairo:  Dār  al-Syurūq, 1980.