## PROSES ADMINISTRASI PERKARA PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN TINGGI JAMBI
Oleh : Hendri Fakhruddin 
Ferdricka Nggeboe 

## ABSTRAK
Lembaga  peradilan  sebagai  lembaga  penegakan  hukum  dalam  system  peradilan pidana  merupakan  suatu  tumpuan  harapan  dari  para  pencari  keadilan  yang  selalu menghendaki  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Putusan  hakim  atau  putusan  pengadilan  merupakan  aspek  penting  yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih  jauh  bahwasanya  putusan  hakim  disatu  pihak  berguna  bagi  terdakwa  untuk memperoleh  kepastian  hukum  ( rechts  zekerheids )  tentang  statusnya  dan  sekaligus  dapat mempersiapkan  langkah  berikutnya  terhadap  putusan  tersebut  dalam  artian  dapat menerima  putusan,  melakukan  upaya  hukum verzet ,  banding  atau  kasasi.  Cara  kerja khususnya paa tingkat Banding di Pengadilan Tinggi  Jambi ditemukan penegakan hukum pidana  tidak  dapat  dilakukan  secara  total  sebab  dibatasi  secara  ketat  oleh  aturan  hukum acara pidana dan hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana membutuhkan kinerja aparat  penegak  hukum  bersifat  progresifyaitu  menegakkan  hukum  pidana  dalam  rangka mewujudkan  keadilan,  kesejahteraan  dan  kepentingan  rakyat. Supremacy  of  law bukan diterjemahkan  sebagai  supremasi  undang-undang,  melainkan supremacy  of  justice .  Yang diharapkan  adalah  cara  kerja  sejalan  dengan  tuntutan  cara  kerja  aparat  peradilan  yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Cara  kerja  seperti  itu  merupakan perwujudan birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima dan pelayanan sepenuh hati.
Kata Kunci: Proses Adminitrasi, Perkara  Pidana, Pengadilan Tinggi

## A. Latar Belakang Masalah
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  usaha  untuk  mencapai  atau  menciptakan tata  tertib,  keamanan  dan  ketentraman  dalam  masyarakat  baik  itu  merupakan  usaha pencegahan  maupun  pemberantasan  atau  penindakan  setelah  terjadinya  pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif  maupun represif. Sejauh ini peraturan yang  mengatur  tentang  penegakan  hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  keluhuran
 Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
harkat  martabat manusia  di  dalam  proses  pidana  pada  hakekatnya  telah  diletakkan  dalam Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang- Undang  Nomor    8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Lembaga  peradilan  sebagai  lembaga  penegakan  hukum  dalam  system  peradilan pidana  merupakan  suatu  tumpuan  harapan  dari  para  pencari  keadilan  yang  selalu menghendaki  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Keadilan  yang  dihasilkan  dari  suatu  lembaga  peradilan  melalui  suatu  proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang  adil  membuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  peradilan  menjadi berkurang,  sehingga  mengakibatkan  masyarakat  enggan  untuk  menempuh jalur  hukum  di dalam  mengatasi  permasalahan  hukum  yang  mereka  hadapi.  Maka  dalam  hal  ini  hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.
Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus di dukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang  tergabung  dalam  system  peradilan  pidana  ( Criminal  Justice  Sistem )  yaitu  Polisi, Jaksa,  Hakim,  dan  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  bekerja  mulai  dari  proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan. 1
Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif  dan  bijaksana  demi  untuk  mendapatkan  kebenaran  materil  yaitu  kebenaran  yang selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum acara  pidana  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  demi  pasal  yang  ada  di  dalam KUHAP  guna  menentukan  apakah  seorang  terdakwa  terbukti  melakukan  suatu  tindak pidana  atau  tidak  dan  apabila  terbukti  bersalah  maka  seorang  terdakwa  tersebut  dapat dijatuhi  pidana atau  sebaliknya  bila  tidak  terbukti  bersalah  maka  seorang  terdakwa  harus diputus  bebas  sehingga  kesemuanya  itu  bermuara  kepada  putusan  yang  dapat
1 Yesmil Anwar dan Adang, System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia) , Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 28
dipertanggungjawabkan  baik  dari  aspek  ilmu  hukum  itu  sendiri,  hak  asasi  terdakwa, masyarakat  dan  Negara,  diri  sendiri  serta  demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. 2
Penegakan  hukum  pidana  pada  tahap  ajudikasi  (persidangan)  menempatkan  posisi penting karena pada tahap tersebut adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk  menentukan  apakah  terdakwa  bersalah  dan  dapat  dihukum  atas  perbuatan  yang didakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum  kepadanya.  Keputusan  hakim  tersebut  harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
Mekanisme pemeriksaan perkara pidana (birokrasi peradilan pidana) tersebut harus berdasarkan  ketentuan  hukum  acara  persidangan.  Birokrasi  peradilan  pidana  pada  tahap persidangan  diatur  dalam  Bab  XVI  dan  Bab  XVII  mulai  Pasal  145  sampai  Pasal  258 KUHAP. Penyelenggaraan peradilan berdasarkan KUHAP tersebut berasaskan antara lain peradilan yang bebas, terbuka untuk umum dan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak yang dilaksanakan oleh pejabat tertentu yang  segala  aktivitasnya  diwujudkan  secara  tertulis  berdasarkan  perundang-undangan. Peradilan tersebut dilaksanakan dengan tujuan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Oleh  sebab  itu,  untuk  mendapatkan  kebenaran  materil  diatas  maka  hakim  dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia.  Dipihak  lain  dalam  diri  hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum  dan  keadilan  tidak  merugikan  “ justiabelen ”  (para  pencari  keadilan). 3 sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi  harus  memiliki  integritas  dan
2 Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana(Sebuah Catatan Khusus) , Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 15.
3 Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Pidana  (Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap  Surat  Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 33-34.
kepribadian  yang  tidak  tercela,  jujur,  adil,  professional  dan  berpengalaman  di  bidang hukum.
Kemandirian  hakim  adalah  kemandirian  dalam  tugas  dan  wewenang  dalam kapasitasnya  ketika  sedang  menangani  perkara,  adapun  wewenang  hakim  antara  lain sebagai berikut
1.  Untuk  kepentingan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  hakim  dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
2.  Memberikan  penangguhan  penahanan  dengan  atau  tanpa  jaminan  orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat(1) KUHAP).
3.  Mengeluarkan Penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
4.  Menentukan  tentang  sah  atau  tidaknya  segala  alasan  atas  permintaan  orang yang  karena  pekerjaannya,  harkat  martabat  atau  jabatannya  diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
5.  Mengeluarkan  perintah  penahanan  terhadap  seorang  saksi  yang  diduga  telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6.  Memerintahkan  perkara  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  secara  singkat agar  diajukan  ke  sidang  pengadilan  dengan  acara  biasa  setelah  adanya pemeriksaan  tambahan  dalam  waktu  14  (empat  belas  hari)  akan  tetapi Penuntut  Umum  belum  juga  dapat  menyelesaikan  pemeriksaan  tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP).
7.  Memberikan  penjelasan  terhadap  hukum yang  berlaku,  bila  dipandang  perlu di  persidangan  baik  atas  kehendaknya  sendiri  maupun  atas  permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya Pasal 221 KUHAP).
8.  Memberikan  perintah  kepada  seseorang  untuk  mengucapkan  sumpah  atau janji di luar sidang (223 ayat (1) KUHAP).
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya  putusan  hakim  disatu  pihak  berguna  bagi  terdakwa  untuk  memperoleh kepastian hukum ( rechts zekerheids ) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan
langkah  berikutnya  terhadap  putusan  tersebut  dalam  artian  dapat  menerima  putusan, melakukan  upaya  hukum verzet ,  banding  atau  kasasi,  melakukan  grasi  dan  sebagainya. Sedangkan  dilain  pihak  hakim  yang  mengadili  perkara  diharapkan  dapat  memberikan putusan  yang  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan  dengan  memperhatikan  sifat  baik  atau sifat  jahat  dari  terdakwa  sehingga  putusan  yang  dijatuhkan  setimpal  sesuai  dengan kesalahannya. 4
Peranan birokrasi peradilan pidana di pengadilan sangat penting untuk mewujudkan keadilan  substansial  karena  KUHAP  menganut  model  pelayanan  ( service  model )  dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Berdasarkan model ini untuk terwujudnya kepentingan hukum pencari keadilan diwakilkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Namun  saat  ini  birokrasi  peradilan  pidana  kurang  mendapat  perhatian  dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Ini terlihat masih belum komprehensif pengaturan tentang  birokrasi  peradilan  pidana  dalam  KUHAP  khususnya  ketentuan  tentang  hukum acara  persidangan,  sedangkan  aturan  yang  ada  belum  sepenuhnya  mengakomodasi kepentingan hukum para pencari keadilan.
Hal  ini  terlihat  adanya  penolakan  dari  pencari  keadilan  atas  cara  dan  hasil  kerja pejabat  peradilan  dalam  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara  pidana  berdasarkan ketentuan di atas. Penolakan tersebut antara lain disebabkan adanya penyelesaian perkara yang berlarut-larut, pelayanan yang bersifat tertutup, kinerja pejabat peradilan yang rendah dan  praktik  litigasi  yang  disesuaikan  dengan  kepentingan  pejabat  peradilan  dan/atau lembaga pengadilan.
Akibat  dari  cara  kerja  pejabat  peradilan  tersebut  menimbulkan  pelanggaran  atas kepentingan hukum pencari keadilan dan menumbuhkembangkan praktik mafia peradilan. Adanya  kelemahan  ketentuan  birokrasi  peradilan  pidana  berdasarkan  KUHAP  tersebut memberi peluang untuk dimanfaatkan oleh pejabat peradilan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan/atau lembaganya.
Lembaga  peradilan  sebagai  penyelenggara  tugas  negara  dalam  bidang  yudikatif sama seperti lembaga negara di bidang eksekutif dan legislatif juga berkewajiban memberi pelayanan  kepada  setiap  warga  negara  dan  penduduk  Indonesia.  Dalam  kedudukannya sebagai  penyelenggara  tugas  Negara,  lembaga  peradilan  berkewajiban  menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
4 Lilik  Mulyadi, Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  (Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2007, hal. 119
tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Oleh  karena  itu  pengadilan  sebagai  lembaga penyelenggara pelayanan publik pada saat ini perlu melakukan pembaharuan terhadap visi, misi,  tugas,  wewenang  dan  fungsinya  sesuai  dengan  tuntutan  di  era  reformasi  dimana demokrasi di junjung tinggi. Pengadilan harus mengubah dari perannya yang semata-mata sebagai corong undang-undang menjadi pengadilan yang bersifat melayani, mewakili dan mendengarkan kehendak hukum masyarakat.
Pentingnya  pelayanan  publik  sebagai  basis  birokrasi  peradilan  pidana,  ini mengingat  inti  pelayanan  publik  yakni  pelayanan  prima  yang  berupa  cepat,  tepat,  akurat, dan  berkualitas  adalah  sejalan  dengan  asas-asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan  yang  mendasari  penyelenggaraan  peradilan  pidana  di  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 juncto Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Selain  itu  asas-asas  pelayanan  publik  yang  berupa  antara lain  transparansi,  akuntabilitas,  kondisional,  partisifasi,  kesamaan  hak  dan  keseimbangan hak  dan  kewajiban,  juga  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa atau keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yakni persamaan, objektifitas, tidak pilih kasih, dan tidak berpihak, yang menjadi tujuan peradilan Indonesia.
Sejak adanya kebijakan  satu atap penyelenggaraan peradilan di bawah Mahkamah Agung  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999 juncto Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Kehakiman,  telah  dimulai  adanya  usaha  pembaharuan peradilan. Salah satu dasar hukum pembaharuan peradilan dalam bidang pelayanan publik yaitu  adanya  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Dengan  adanya  keputusan  tersebut  setiap  pengadilan  wajib  memberikan  akses kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  pengadilan  yang  bersangkutan. Kewajiban  pengadilan  memberikan  akses  kepada  masyarakat  tersebut  baru  sebatas informasi  tentang  kegiatan  administrasi  pengadilan,  sedangkan  administrasi  peradilannya belum.  Namun  demikian  sudah  ada  beberapa  Pengadilan  Tinggi  yang  berusaha  atas inisiatifnya  sendiri  untuk  mempraktikkan  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  dalam  proses peradilan pidana.
Dalam  rangka  transparansi  penyelenggaraan  peradilan  pidana,  Pengadilan  Tinggi tersebut  menerapkan  kebijaksanaan  dimana  dalam  penyelenggaraan  persidangan  perkara pidana menggunakan sarana teknologi informatika sehingga seluruh aktivitas persidangan dapat  diakses  oleh  para  pihak maupun masyarakat  baik  yang  berada  di  dalam maupun  di
luar ruang sidang. Dengan adanya akses publik dalam proses pemeriksaan perkara pidana, diharapkan  pemeriksaan  perkara  oleh  pejabat  peradilan  dilaksanakan  secara  sungguh- sungguh sesuai ketentuan hukum acara persidangan sehingga menghasilkan putusan hakim yang berkualitas (tanpa rekayasa) yang dapat diterima oleh semua pihak.
Penegakan hukum pidana oleh lembaga peradilan sama dengan penegakan hukum pada  umumnya  yakni  merupakan  suatu  sistem.  Sistem  tersebut  berkaitan  dengan  sistem hukum  yang dikemukakan oleh Friedman meliputi subsistem substansi hukum, subsistem struktur hukum dan subsistem budaya hukum. 5
Birokrasi  dikaitkan  dengan  bekerjanya  hukum  memiliki  titik  sentuh  yang bersesuaian,  artinya  birokrasi  harus  mampu  mengakomodasi  sistem  hukum,  itulah sebabnya  Raisul  Muttaqienmengintroduksi  tentang  adanya  3  (tiga)  tipe  birokrasi  sebagai suatu bentuk kesinambungan yang bersifat evolutif, yaitu pra-birokratik ( prebureaucratic ), birokratik  ( bureaucratic )  dan  post-birokratik  ( postbureaucratic )  sebagai  perwujudan perkembangan tipe hukum dari hukum represif, otonomos dan responsif. 6
Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari konteks organisasi yang dalam hal ini mempermasalahkan  orang,  tingkah  laku  orang-orang,  membicarakan  fasilitas  serta  juga membicarakan  kultur  suatu  organisasi. 7 Sebagai  organisasi  birokratis  lembaga  penegak hukum  akan  selalu  berusaha  mencari  jalan  sebaik-baiknya  agar  pekerjaan  lembaga  bisa dilaksanakan  secara  seksama.  Untuk  itu  lembaga  didorong  mengembangkan  suatu kebijakan  mengamankan  jalannya  organisasi,  yang  oleh  Chambliss  dan  Seidman dirumuskan sebagai “ maximizing rewards and minimizing strains on the organization ”. 8
Penegakan  hukum  pidana  tidak  dapat  dilakukan  secara  total  sebab  para  penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana dan hukum pidana substantif. Penegakan  hukum  pidana  membutuhkan  kinerja  aparat  penegak  hukum  bersifat progresifyaitu  menegakkan  hukum  pidana  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan, kesejahteraan  dan  kepentingan  rakyat. Supremacy  of  law bukan  diterjemahkan  sebagai supremasi undang-undang, melainkan supremacy of justice .
5 Friedmandalam  M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  Dan  Peninjauan  Kembali ,    Sinar  Grafika,  Jakarta, 2006, hal. 346
6 Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2008. hal.27
7 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 15.
8 Satjipto  Rahardjo, Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  BPHN.  Jakarta. 1997,hal. 22
Cara  kerja  seperti  itu  sejalan  dengan  tuntutan  cara  kerja  aparat  peradilan  yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Cara  kerja  seperti  itu  merupakan perwujudan birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima dan pelayanan sepenuh hati.

## B. Perumusan Masalah
Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:
1. Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana dalam proses administrasi perkara pidana di Pengadilan Tinggi Jambi?
2.  Bagaimanakah  Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dalam proses administrasi perkara pidana di Pengadilan Tinggi Jambi?

## C.  Metode Penelitian

## 1.  Metode Pendekatan
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  pendekatan  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  “Empiris”.  Yakni  mempelajari  peraturan perundang-undangan  yang  ada  kemudian  dihubungkan  dengan  pelaksanaannya dilapangan atau dalam kehidupan dalam masyarakat.

## 2.   Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  dimana  dalam  penulisan  ini bermaksud  untuk  memberikan  gambaran  dan  uraian  mengenai  ketentuan perundang-undangan  yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana dalam proses administrasi perkara pidana di Pengadilan Tinggi Jambi.
Dari  semua  data  yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  yang  telah dikumpulkan,  diseleksi  dan  data  tersebut  diklasifikasikan.  Setelah  diklasifikasikan kemudian  dilakukan  analisis  secara  kualitatif  kemudian  hasilnya  diuraikan  secara deskriptif. Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan karakteristiknya, lalu  dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Interprestasi  hasil  penelitian  disajikan  secara deskriptif.
D.  Analisis  yuridis  penyelesaian  perkara  pdana  dalam  proses  administrasi  perkara pidana di pengadilan tinggi  Jambi
1. Penyelesaian perkara pidana dalam proses administrasi perkara pidana di Pengadilan Tinggi Jambi
Sebelum  sampai  pada  penyelesaian  perkara  pidana  dalam  proses  admisnistrasi perkara pidana di Pengadilan Tinggi, terlebih dahulu penulis ketengahkan tujuan peradilan pidana. Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak,  peradilan  pidana  dilakukan  dengan  prosedur  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mencakup  semua  batas-batas  konstitusional  dan  berakhir  pada proses pemeriksaan di pengadilan.
Mekanisme  pemeriksaan  perkara  pidana  di  Pengadilan  Tinggi  berdasarkan beberapa tahap persidangan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Negeri (PTN)
2. Penahanan  dilakukan  oleh  hakim  Pengadilan  Tinggi  (PT)  selama  30  hari dan 60 hari jika ada perpanjangan hakim Pengadilan Tinggi mengajukan ke Ketua Pengadilan Tinggi. (Pasal 27 KUHAP)
3. Hakim  yang  akan  memeriksa  di  Pengadilan  Tinggi  atas  perkara  yang diajukan banding harus berbeda.
4. Pemeriksaan  ulang  fakta-fakta  seperti  dalam  tingkat  pertama  /  Pengadilan Negeri  (PN).  Apapun  alasan  dapat  digunakan  unttk  mengajukan  banding, karena pemeriksaan di PTN adalah judex factie (perkara diperiksa ulang).
5. Terdakwa/Penuntut  Umum  berhak  meminta  banding  atas  putusan pengadilan  tingkat  pertama  kecuali  atas  putusan  bebas,  lepas  dari  segala tuntutan,  dan  putusan  dalam  keadaan  acara  cepat  (kecuali  pidana  penjara). (Pasal 67 KUHAP)
6. Diajukan  paling  lambat  7  hari  setelah  putusan  atau  setelah  putusan diberitahukan  kepada  terdakwa  yang  tidak  hadir  pada  saat  pembacaan putusan oleh hakim.
7. Terdakwa  atau  pihak  yang  berhak  mengajukan  banding  dapat  membuat memori banding (alasan banding) yang menjadi dasar permohonan banding sedangkan  pihak  lawan  membuat  kontra  memori.  Kedua  memori  tersebut diajukan sebelum pemeriksaan banding.
8. Permohonan banding dapat dicabut dan tidak bisa diajukan kembali sebelum putusan  banding.  Apabila  permohonan  banding  sudah  sampai  pada  proses persidangan  maka  biaya  persidangan  dibayar  oleh  pihak  yang  mencabut permohonan banding.
9. Putusan banding
a. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri secara murni, dengan tambahan pertimbangan atau pertimbangan lain.
b. Mengubah  putusan  Pengadilan  Negeri  (termasuk  alasan  penjatuhan putusan)  yaitu  perubahan  kualifikasi  tindak  pidana,  perubahan  barang bukti, dan perubahan pemidanaan.
c. Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  dan  mengadakan  putusan sendiri (Ex. dari putusan pemidanaan ke putusan bebas)
Menurut  sistem  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  yang  dipimpin  oleh  hakim, hakim  itu  harus  bersifat  aktif,  hakim  harus  bertanya  dan  memberi  kesempatan  kepada pihak  terdakwa  yang  diwakili  oleh  penasehat  hukumnya  untuk  bertanya  kepada  saksi- saksi,  begitu  pula  kepada  penuntut  umum.  Semua  ini  dengan  maksud  menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. 9
Untuk menjamin hal tersebut maka hakim diberi kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintevensi oleh kekuatan diluar pengadilan seperti penguasa  dan  kekuatan  lainnya  dalam  masyarakat  seperti  kekuatan  politik  dan  ekonomi. Hal  ini  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku positif di Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2009  sebagai  perubahan  kedua  atas  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1985.
Panitera  Pengadilan  Tinggi  Jambi,  memandang  bahwa  tugas  pengadilan  adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan untuk mewujudkan tugas tersebut, pengadilan membutuhkan tiga masukan, yaitu:
9 Jalaluddin, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, wawancara tanggal 1 April 2014
1.  Pengadilan  membutuhkan  analisis  tentang  hubungan  sebab  akibat,  antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.
2.  Pengadilan  membutuhkan  evaluasi  tuntutan-tuntutan  yang  saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
3.  Pengadilan  membutuhkan  suatu  kemauan  para  pihak  untuk  menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.
Seorang Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, mengakui Putusan hakim itu lahir bukan berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  saja  tetapi  kombinasi  antara  fakta-fakta  yang  terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku  atau  moralitas  dari  hakim  itu  sendiri.  Oleh  karena  itulah  ia  menyatakan  bahwa hukum  buatan  hakim  alias  putusan  hakim  sebagai  salah  satu  dari  realitas-realitas kehidupan  yang  ada.  Jadi,  hukum  ialah  perilaku  dan  dalam  hal  ini  ialah  perilaku  hakim tertentu  yang  belum  tentu  persis  sama  dengan  perilaku  hukum  hakim  lain,  meskipun menghadapi kasus yang sejenis dan menggunakan ketentuan hukum yang sama.
Ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni:
1. Faktor  internal  adalah  segala  sesuatu  yang  mempengaruhi  kemandirian hakim  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  yang  datangnya  dari dalam  diri  hakim  itu  sendiri  yaitu  yang  berkaitan  dengan  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  mulai  dari  rekrutmen/seleksi  untuk  diangkat  menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.
2. Faktor  eksternal  yakni  segala  sesuatu  yang  mempengaruhi  putusan  hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:
a. Peraturan perundang-undangan.
b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan.
c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.
d. Adanya berbagai tekanan.
e. Faktor kesadaran hukum, dan
f. Faktor sistem pemerintahan.
Panitera Pengadilan Tinggi Jambi, merinci lagi faktor internal  yang mempengaruhi putusan hakim tinggi yaitu:
a.  Faktor  subjektif  yakni  cara  pandang  atau  sikap  seorang  hakim  dalam memandang suatu perkara pidana, yang terdiri dari:
1. Sikap perilaku yang apriori.
Adanya  sikap  seorang  hakim  yang  sejak  semula  sudah  menganggap bahwa  terdakwa  yang  diperiksa  dan  diadili  adalah  orang  yang  memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
2. Sikap perilaku emosional.
Putusan  pengadilan  akan  dipengaruhi  perangai  seorang  hakim.  Hakim yang  mempunyai  perangai  mudah  tersinggung  akan  berbeda  dengan perangai  seorang  hakim  yang  tidak  mudah  tersinggung.  Demikian  pula dengan  putusan  dari  seorang  hakim  yang  mudah  marah  dan  pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar.
3. Sikap sombong atau congkak atas kekuasaannya .
Sikap  lain  yang  mempengaruhi  suatu  putusan  adalah  “kecongkakan kekuasaan”. Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apa lagi terdakwa).
4. Moral.
Amat  berpengaruh  adalah  moral  seorang  hakim  karena  bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral  pribadi  hakim  tersebut  terutama  pada  saat  memeriksa  serta memutuskan suatu perkara.
b.  Faktor  Objektif  yaitu  faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  hakim  yang dipengaruhi oleh:
1.  Latar belakang budaya.
Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu  putusan  hakim.  Meskipun  latar  balakang  hidup  budaya  bukan merupakan  faktor  yang  menentukan,  tetapi  faktor  ini  setidak-tidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
2. Profesionalisme
Kecerdasan  serta  profesionalisme  seorang  hakim  ikut  mempengaruhi keputusannya.  Perbedaan  suatu  putusan  pengadilan  sering  dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.
Syarat  utama  bagi  keputusan  hakim  itu  adalah  bahwa  keputusan  itu  haruslah beralasan  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan,  bukan  saja  terhadap  yang berkepentingan  langsung,  yaitu  penuntut  umum  dan  si  terdakwa  tetapi  juga  terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil  keputusan  dengan  sewenang-wenang,  bahwa  peradilan  yang  ditugaskan kepadanya  sebagai  anggota  dari  kekuasaan  kehakiman,  selalu  dijunjung  tinggi  dan dipelihara  sebaik-baiknya,  sehingga  kepercayaan  umum  akan  penyelenggaraan  peradilan yang  layak  tidak  akan  sia-sia  belaka,  andaikata  hakim  tidak  menemukan  hukum  tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  telah menimbulkan  perubahan  fundamental  baik  secara  konsepsional  maupun  implemental terhadap tata  cara  penyelesaian  perkara  pidana.  Adanya  perubahan  sistem  peradilan  yang dianut KUHAP menuntut adanya perubahan cara berpikir, bersikap dan bertindak (kultur) pejabat  peradilan.  Hal  ini  mengingat  efektivitas  suatu  undang-undang  sangat  ditentukan oleh para penegak hukumnya.
Apabila terdakwa dan/atau JPU menolak putusan hakim atau mengajukan banding, maka  seluruh  berkas  perkara  tersebut  diserahkan  oleh  panitera  Pengadilan  Negeri  (PN) kepada  kepaniteraan  Pengadilan  Tinggi  (PT)  untuk  diperiksa  dalam  tingkat  banding. Persidangan perkara banding di Pengadilan Tinggi (PT)pada umumnya dilakukan dengan cara  hanya  mempelajari  berkas  perkara,  sehingga  tidak  pernah  menggelar  perkara  atau menyidangkan kembali untuk mendengarkan keterangan terdakwa, saksi atau JPU.
Adapun  administrasi  penyelesaian  perkara  pidana  di  Pengadilan  Tinggi  Jambi menurut  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jambi  mengatakan  bahwa  pengaturan  administrasi penyelesaian  perkara  pidana  harus  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  026/KMA/SK/II/2012  tentang  Standar  Pelayanan Peradilan tertanggal 9 Februari 2012.
Penjelasan  administrasi  penyelesaian  perkara  pidana  yang  masuk  ke  Pengadilan Tinggi Jambi sebagai berikut:
a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan bandingdalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusandiberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapanputusan.  Dalam  hal  jangka  waktu  tersebut  terlampaui  maka
permohonanbanding tersebut akan ditolak oleh pengadilan dengan membuat suratketerangan permohonan banding.
b.  Terhadap  Permohonan  banding  yang  telah  memenuhi  prosedur  dan waktuyang ditetapkan, Panitera harus membuatkan akta pemyataan banding yangditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta diberitahukankepada termohon banding.
c.  Setiap  penerimaan  permohonan  banding  yang  diajukan  dalam  hal terdakwaada  dalam  tahanan,  Ketua  Pengadilan  Negeri  harus  melaporkan padaPengadilan Tinggi  tentang  permohonan  tersebut  paling  lambat  2  (dua) hari.
d.  Sebelum  berkas  perkara  dikirim  ke  Pengadilan  Tinggi,  pemohon dantermohon  banding  wajib  diberi  kesempatan  untuk  mempelajari berkasperkara selama 7 (tujuh) hari.
e.  Selama  perkara  banding  belum  diputus  oleh  Pengadilan  Tinggi, permohonanbanding  dapat  dicabut  sewaktu-waktu,  dan  dalam  hal  sudah dicabut,pemohon tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi, kecuali masihdalam tenggang waktu masa pengajuan banding.
f.  Dalam  hal  perkara  telah  diputus  oleh  pengadilan  banding,  salinan putusandikirim  kepada  Pengadilan  Negeri  untuk  diberitahukan  kepada terdakwadan  Penuntut  Umum,  yang  untuk  itu  Panitera  membuat  akta pemberitahuanputusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. 10
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian administrasi perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Jambi saat ini telah berjalan sebagaimana aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dikuatkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Jika  penyelesaian  perkara  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  Hakim dapat dikenakan sanksi dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dalam  proses  administrasi perkara pidana di Pengadilan Tinggi Jambi.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Pengadilan  Tinggi  Jambi  dalam  Proses  penyelesaian perkara pidana disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Jambi menjelaskan sebagai berikut:
10 Jalaluddin, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi , wawancara tanggal 1 April 2013
1. Faktor Internal
a. Banyaknya  jumlah  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  Tinggi  Jambi sehingga menyulitkan dalam menetapkan hari sidang.
b. Kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  Hakim  di  Pengadilan Tinggi Jambi masih kurang.
c. Antara  jumlah  perkara  dengan  jumlah  Hakim  di  Pengadilan  Tinggi Jambi tidak sebanding
d. Kurangnya sarana dan prasaran, misalnya ruang sidang
e. Adanya beberapa Hakim yang tidak hanya menanganai perkara pidana saja melainkan merangkap menangani perkara perdata
2. Faktor Eksternal
a. Lambatnya  perkara  masuk  ke  Pengadilan  Tinggi  Jambi  karena  jarak antar Pengadilan yang sangat jauh.
b. Kurang  Pro  aktifnya  para  advokat  dalam  membantu  terhadap administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Jambi.
Selanjutnya  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  kinerja  pengadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yakni:
1. Hukum Acara Pidana
Hakim/Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus segala jenis perkara pidana mempergunakan Hukum Acara Pidana.
2. Administrasi Perkara
Suatu perkara perdata sejak dimasukkan ke pengadilan telah melalui proses administrasi hukum dan didaftarkan kepada petugas. Selanjutnya berkas ini berpindah  ke  beberapa  petugas  hingga  akhirnya  sampai  ketangan  Majelis Hakim untuk diperiksa, diadili dan diputuskan.
3. Budaya Pengadilan
Budaya  pengadilan  dibentuk  oleh  kode  etik  profesi  Hakim.  Kinerja pengadilan  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  pengadilan  (hakim) menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa sebagaimana dirumuskan dalam uraian tugas masing-masing.
Keberhasilan  melaksanakan  tugas  yang  diamanatkan  undang-undang  tersebut merupakan  penilaian  terhadapkinerja  pengadilan  itu  sendiri.  Salah  satu  tugaspengadilan adalah  menyelesaikan  perkara  yangdiajukan  ke  pengadilan,  baik  berupa  perkara  yang
termasuk  di  dalamnyapersoalan  yang  berkaitan  dengan  dinamika  hukum.  Dalam  proses penyelesaian perkara pidana, kinerja pengadilan mengacu kepada Hukum Acara Pidana.

## E. Kesimpulan
1. Bahwa penyelesaian administrasi perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Jambi saat ini  telah  berjalan  sebagaimana  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung dikuatkan  dengan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. Jika penyelesaian perkara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Hakim dapat dikenakan sanksi dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Bahwa  kendala  yang  dihadapi  adalah  Hukum  Acara  Pidana,  Administrasi  Perkara dan  budaya  Pengadilan.  Selain  itu  lambatnya  penyelesaian  administrasi  perkara dikarenakan letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Jambi membutuhkan waktu lebih lama.

## F. Rekomendasi
1. Agar  penyelesaian  admisnistrasi  perkara  dapat  berjalan  maksimal  maka  diperlukan penambahan  sumberdaya  manusia  yang  ada  di  Pengadilan  Tinggi  berupa penambahan  jumlah  Hakim  yang  ada,  penambagan  sarana  dan  prasarana,  serta penambahan dana atau anggaran bagi proses persidangan pada tingkat banding.
2. Agar  masyarakat  dapat  mengawasi  proses  persidangan  dan  perkembangan  perkara pada  tingkat  banding  diharapkan  adanya  akses  melalui  wibesite  terkait  dengan perkembangan  perkara  yang  telah,  sedang  dan  diputuskan  oleh  hakim  pada  tingkat banding.

## G.Daftar Pustaka
Yesmil  Anwar  dan  Adang, System  Peradilan  Pidana  (Konsep,  Komponen  dan Pelaksanaannya  Dalam  Penegakkan  Hukum  Di  Indonesia) ,  Widya  Padjadjaran, Bandung, 2009
Waluyadi, Pengetahuan  Dasar  Hukum  Acara  Pidana(Sebuah  Catatan  Khusus) ,  Mandar Maju, Bandung, 1999
Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Pidana  (Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap  Surat  Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Friedmandalam M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2008
Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis . BPHN. Jakarta. 1997