## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pencurian Barang Penumpang Pesawat Studi Dibandara Udara Kualanamu Internasional Airport

## Oleh
Anjani Sipahutar 1

## Abstract
This  study  aims  to  determine  that  there  are still many events that are still require the liability from the commercial air transportation company, both  from  the  carrier  company  and  those  who are  related  to  the  carrier,  such  as  flight  delays (flight delay) either caused by weather factors or internal  factors  from  the  carrier  company,  the occurrence  of  negligence  from  the  transport officer which causes the loss of goods owned by passengers, or because of there is an event for which the reason is unknown so that the aircraft experiences  interference  during  the  flight,  from the  results  of  this  research  it  can  be  seen  that the carrier operating the aircraft is obliged to be responsible for losses against:
a.  passengers who died, disability or injury;
b.  lost or damaged of the cabin baggage; c.  lost,  destroyed,  or  damaged  of the  checked baggage;
d.  lost, destroyed, or damaged of the cargo; e.  delay in air transportation; and
f. losses suffered by third parties as  well  as  who  are  the  parties  involved,  the requirements  that  must  be  fulfilled  and  how  the rights  and  the  obligations  of  the  parties  are fulfilled,  as  well  as  other  provisions  in  its implementation  if  a  passenger's  goods  are  lost or  damaged  and  provide  a  description  of  its protection.
Keywords :  Liability,  Theft  of  Goods,  Aircraft Passengers, Kualanamu International Airport.
1 Dosen Fakultas Hukum Al-Azhar Medan

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui masih  banyak  peristiwa  -  peristiwa  yang  masih membutuhkan  suatu  tanggung  jawab  dari perusahaan pengangkutan udara niaga baik dari perusahaan  pengangkut  maupun  pihak  yang memiliki  keterkaitan  dari  pengangkut  seperti terjadinya  penundaan  penerbangan  (delay) penerbangan  baik  yang  diakibatkan  karena faktor cuaca atau faktor internal dari perusahaan pengangkut,  terjadinya  kelalaian  dari  petugas pengangkut  yang  menyebabkan  hilangnya barang-barang  yang  dimiliki  penumpang,  atau karena  adanya  peristiwa  yang  tidak  diketahui alasannya sehingga pesawat mengalami gangguan  pada  saat  melakukan  penerbangan, dari hasil penelitian  ini dapat diketahui Pengangkut  yang  mengoperasikan  pesawat udara  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian terhadap :
a.  penumpang  yang  meninggal  dunia,  cacat tetap atau luka-luka;
b.  hilang atau rusaknya bagasi kabin;
c.  hilang,  musnah,  atau  rusaknya  bagasi tercatat
d.  hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
e.  keterlambatan angkutan udara; dan
f. kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  ketiga
serta  siapa  saja  pihak  -  pihak  yang  terkait, syarat  -  syarat  yang  harus  dipenuhi  dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban para pihak,  serta  ketentuan-ketentuan  lain  dalam pelaksanaannya  jika  barang  penumpang  hilang dan  atau  rusak  serta  memberikan  gambaran tentang perlindungannya.
Keywords :  Pertanggungjawaban,  Pencurian Barang,  Penumpang  Pesawat,  Bandara  Udara Kualanamu Internasional Airport.

## 1. Pendahuluan
Pengangkutan merupakan suatu kegiatan pemuatan  penumpang  atau  barang  ke  dalam alat  pengangkut,  pemindahan  penumpang  atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut,  dan  penurunan  penumpang  atau pembongkaran  barang  dari  alat  pengangkut  ke tempat tujuan yang disepakati. Dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melakukan  kegiatannya  pengangkut  sebagai jasa  bagi  masyarakat  yang  akan  melakukan perjalanan  ke  luar  lingkup  daerahnya,  dalam prosesnya  jasa  pengangkutan  ini  disertai dengan  pembayaran  sejumlah  uang  sebagai imbalan untuk pengangkut, maka pengangkutan ini  disebut  sebagai  pengangkutan  niaga. Pengangkutanniaga  merupakan  penggunaan alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk  mengangkut  ke  tempat  yang  telah disepakati  dengan  pembayaran  sejumlah  uang sebagai biaya pengangkutan.
Perusahaan  maskapai  penerbangan  banyak  di Indonesia  membuat  persaingan  yang  ketat untuk mendapatkan penumpang sehingga mereka  berpikir  dengan  berbagai  macam  cara untuk  menarik  minat  penumpang.  Salah  satu cara  untuk  menarik  minat  penumpang  yaitu dengan  menawarkan  tarif  yang  lebih  murah. Disisi lain, dengan tarif yang murah dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan ( service ), bahkan yang lebih mengkhawatirkan  lagi  adalah  berkurangnya kualitas  pemeliharaan  ( maintenance )  pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan sehingga akan berdampak kurang baik  terhadap  keamanan,  kenyamanan  dan perlindungan konsumen.
Keselamatan  diartikan  kepada  hal-hal  yang mencakup  keselamatan  penerbangan  yang selalu  berhubungan  dengan  aspek  keamanan penerbangan.Aspek  keamanan  penerbangan yaitu bagaimana maskapai penerbangan menjaga  penumpang  dan  atau  barang  bawaan semua  penumpang  yang  ada  bagasi  pesawat dan  penumpang  selamat  sampai  ditempat tujuan.Bagasi  berdasarkan  terminologi  pada pengangkutan  udara  terdapat  dua  macam  yaitu bagasi  tercatat  dan  bagasi  kabin.  Bagasi tercatat dan kabin dibedakan sebagai berikut:
a.  Bagasi  tercatat  adalah  barang  bawaan penumpang yang diserahkan oleh penumpang  kepada  pengangkut  untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. b.   Bagasi  kabin  adalah  barang  yang  dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.
Keamanan  pesawat  udara  dan  penumpang di  bandar  udara  relatif  tinggi,  namun  keamanan dalam pelayanan bagasi masih relatif rendah.Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya  penumpang  kehilangan  barang (bagasi)  mereka.Sebagai  contoh  empat  orang petugas  porter  Lion  Air  yang  ditangkap  oleh petugas  Polresta  Deli  Serdang  karena  adanya laporan  dari  penumpang  yang  kehilangan  uang tunai  dalam  koper  yang  berada  di  Bagasi Pesawat.  Dan  melalui  proses  penyidikan  polisi mereka terbukti mencuri koper milik penumpang yang berisi uang tunai sebesar Rp 34.800.000,00.  Dalam  Pasal  2  PERMENHUB No.  PM  77  Tahun  2011  Tentang  Tanggung Jawab  Pengangkut  Angkutan  Udara  mengenai Jenis  Tanggung  Jawab  Pengangkut  dan Besaran Ganti Rugi berbunyi:
Pengangkut  yang mengoperasikan  pesawat udara  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian terhadap :
a.  penumpang  yang  meninggal  dunia, cacat tetap atau luka-luka;
b.  hilang atau rusaknya bagasi kabin;
c.  hilang,  musnah,  atau  rusaknya  bagasi tercatat
d.  hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
e.  keterlambatan angkutan udara; dan
f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti  mengemukakan  beberapa  rumusan masalah:
1.  Bagaimana peraturansystem keamanan
barang  bawaan  penumpang  di  bandara udara kualanamu internasional airport?
2.  Bagaimana  pencegahan  pencurian  barang penumpang pesawat di bandara kualanamu internasioanl airport?
3.  Bagaimana  pertanggung  jawaban  pidana terhadap  pencurian  barang  penumpang pesawat di bandara
kualanamu internasional airport?
3.  Kerangka Teori
1.  Teori tentang Undang – Undang No.1

## Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  Penerbangan  diatur  mengenai
tanggung jawab pihak maskapai penerbangan. Pasal 1 angka 2 Undang- Undang  No.1  Tahun  2009  mengatur pengertian  tanggung  jawab  pengangkut (air  carrier’s  liability)  yaitu  :  “Tanggung Jawab  Pengangkut  adalah  kewajiban perusahaan  angkutan  udara  untuk mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh penumpang  dan/atau  pengirim  barang serta  pihak  ketiga.  Undang-undang  ini bertujuan  untuk  mewujudkan  wawasan nusantara serta memantapkan
ketahanan  nasional,  diperlukan  sistem transportasi  nasional  yang  memiliki posisi  penting  dan  strategis  dalam pembangunan nasional yang
berwawasan lingkungan.Salah satu bentuk  dari tujuan  tersebut  dapat  dilihat dari segi penerbangan.

## 4.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian jenis  penelitian  normatif  ( legal  research )  yaitu
penelitian yang menekankan sumber informasinya  dari  literatur  hukum,  seperti  buku- buku  yang  relevan,  dokumen,  jurnal,  makalah, dan  tulisan-tulisan  pada  berbagai  website  yang sesuai  denganobjek  penelitian.Sifat  penelitian ini  adalah  deskriptif  analitis  yang  bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena penumpang yang mengalami kehilangan  dan  atau  kerusakan  pada  bagasi tercatat  maupun  bagasi  kabin  ketika  sedang berpergian
menggunakan transportasi udara.Berdasarkan  hal  tersbut  maka  penelitian ini  bertujuan  untukmenganalisis  permasalahan yang  dipadukan  dengan  bahan-bahan  hukum dengan Peraturan Perundang – undangan.

## 5.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 5.1.  Sistem Keamanan Terhadap Barang Bawaan Penumpang
Perusahaan  penerbangan  maupun  penumpang dan  atau  pengirim  barang  masing  masing mempunyai hak dan kewajiban.Penumpang dan atau  pengirim  wajib  membayar  transpotasi udara  yang  merupakan  hak  bagi  perusahaan penerbangan dan sebaliknya perusahaan penerbangan mempunyai kewajiban mengangkut  penumpang  dan  atau  barang sampai  di  tempat  tujuan  dengan  selamat  maka perusahaan  penerbangan  bertanggung  jawab memberi  ganti  kerugian  yang  diderita  oleh penumpang dan atau pengirim barang.
Perusahaan  penerbangan  dapat  digugat perdata  di  depan  pengadilan  oleh  penumpang dan  atau  pengirim  barang.  Risiko  tanggung jawab  hukum  perusahaan  penerbangan  tidak terbatas pada gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga  di  permukaan  bumi  sesuai  dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Risiko  tanggung  jawab  hukum  terhadap pihak  ketiga  tidak  dapat  diremehkan  oleh perusahaan  penerbangan  karena  kemungkinan dapat digugat tidak terbatas (unlimited liability).
Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak pengangkut dan pihak pengguna  jasa  atau  penumpang  dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan, maka untuk dapat  melindungi hak dan kewajiban  para  pihak  perjanjian  yang  dibuat haruslah  memenuhi  syarat-syarat  seperti  yang tertuang  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya disingkat  KUHPerdata)  yakni  untuk  sahnya suatuperjanjian diperlukan empat syarat : a.  kesepakatan mereka yang mengikatkandiri; b.  kecakapan untuk membuat suatuperikatan; c.  suatu pokok persoalan tertentu; d.  suatu sebab yang tidak terlarang.
Dalam  pengangkutan  udara,  antara pengangkut  dan  pengguna  jasa  penerbangan mengikatkan    diri    kedalam    perjanjian pengangkutan    yang  berbentuk  tiket  pesawat. Jadi,  ketika  penumpang  telah  membeli  tiket pesawat  yang  digunakan  untuk  menggunakan jasa  penerbangan,  maka  sejak  saat  itu penumpang  telah  mengikatkan  diri  terhadap ketentuan  ketentuan  dan  peraturan  yang  ada pada tiket pesawat dan mendapatkan perlindungan dalam
pemanfaatan jasa penerbangan.
Pengaturan mengenai hak dan
kewajiban  pengangkut  dan  penumpang  yang membawa bagasi diatur dalam Bagian Ordonasi Pengangkutan Udara II 1939 Kewajiban pengangkut  dapat  berupa  membayar  ganti  rugi apabila  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan bagasi,  sedangkan  hak  penumpang  adalah
menerima pembayaran ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan bagasi.
Terjadinya  kerusakan  dan  kehilangan bagasi  tidak  dengan  sendirinya  merupakan tanggung  jawab  dari  pengangkut,  tetapi  harus memenuhi  persyaratan-persyaratan.  Menurut Ordonansi  PengangkutanUdara  bahwasannya dokumen  pengangkutan  dalam  pengangkutan udara terdiri dari :
a.  Tiket penumpang b.  Tiket bagasi
c.  Surat muatan udara
5.2.  Bentuk Upaya Management Airport Dalam Mencegah Kehilangan Bagasi Pesawat  memiliki  salah  satu  fasilitas  yang  dapat dipergunakan oleh penumpang untuk menyimpan  barang  bawaan  mereka  yaitu bagasi.Bagasi  pesawat  dibedakan  menjadi  dua macam,  yaitu  bagasi  tercatat  dan  bagasi kabin.Pada  dasarnya  semua  barang  dapat masuk ke dalam bagasi tercatat pesawat.Namun beberapa maskapai
penerbangan memberi batasan mengenai barang  penumpang  yang  dapat  diangkut  di bagasi pesawat untuk kenyamanan dan keamanan para penumpang.
penanganan  Bagasi  Prosedur    penanganan bagasi  (baggage  handling)  merupakan  suatu kegiatan    menangani    barang    bawaan penumpang    dari    airport    keberangkatan hingga  sampai  tujuan. Secara umum, prosedur penanganan bagasi di dalam dunia penerbangan  sudah  diatur    sehingga    tercipta standarisasi  yang  sama  antara  airlines  yang satu  dengan airlines

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penanganan    bagasi    penumpang haruslah    melalui    prosedur    yang    ditetapkan oleh IATA (International Air Transport Association),  pada  proses  ground  handler  ini memiliki  urutan  dari  pemeriksaan  bagasi  oleh security    check,    penimbangan    bagasi    dan pelebelan bagasi serta diberikan baggage claim tag, lalu melakukan pembayaran apabila bagasi melebihi  ketentuan.  Kemudian  bagasi  dibawa dan  dimasukan  ke  dalam  pesawat    (loading proses),    dan    setelah    sampai    di    stasiun tujuan    bagasi    akan di  turunkan    atau dibongkar    (unloading proses)    oleh    petugas bagasi    lalu    dibawa    ke    bagian  pengambilan bagasi (baggage claim area).
Ada  beberapa  prosedur  penanganan  bagasi hilang oleh pihak maskapai:
1.  Pihak maskapai memeriksa  dahulu  tempat atau  area-area (khususnya  ruang make-up area) yang memungkinkan  bagasi  tersebut dapat    terangkut    atau    terbawa    oleh pesawat  lain,  gerobak,  container,  gudang,
kargo.
2.  Setelah      melakukan      pemeriksaan      dan bagasi    tidak    ditemukan    juga,    langkah selanjutnya  adalah  segera  mengisi  formulir PIR(  property  irregularity  report).  PIR merupakan      suatu      standart      pelaporan dan   pernyataan   untuk   mengetahui   saat terjadinya        penyimpangan  terhadap suatu        bagasi        penumpang  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  suatu  tuntutan dari penumpang/ pemilik bagasi.
 Prosedur    Penanganan    Bagasi    Hancur atau  Rusak
Pada  umumnya  kasus  penyimpangan- peyimpangan    yang    timbul    dari    hasil pelayanan  bagasi  akan  tampak  pada  saat penumpang  tiba  di  stasiun  tujuan  akhir  atau
pada    saat    post    flight    service.di    sini    dapat terjadi  beberapa  penyimpangan seperti bagasi rusak    atau    hancur.  Adapun    beberapa penyebab  sering  terjadinya  kerusakanadalah : 1.  Tidak    melaksanakan    prosedur    handle bagasi,    seperti:    tidak    mengecek    kondisi packingnya,    tidak    disesuaikan    dengan berat    dan    kondisi    packing    nya,    isi packing  tidak  sesuai  dengan  prosedur  dan harus di beri label khsus.
2.  Dalam penanganan bagasi dilakukan dengan kasar.
3.  Sistem    loading  dan  unloading  tak  sesuai dengan    prosedur,    contohnya    dibanting, dilempar.
Tata  cara  prosedur  penanganan  bagasi  rusak adalah sebagai berikut:
1.  Kerusakan    atau    kehilangan    sebagian    isi bagasi    tercatat    yang    dilaporkan    oleh penumpang    setelah    berada    diarea kedatangan.    Tidak    dapat    di    terima    dan tidak  dapat  dibuat PIR.
2.  Laporan  kerusakan  bagasi  tercatat  harus dilaporkan    oleh    penumpang    pada    hari yang  sama  saat  bagasi  diketahui  rusak kepada unit lost and found.
3.  Unit  lost    and    foundmencatat    data kerusakan    atau    kehilangan    sebagian    isi bagasi    penumpang    ke    dalam    from    PIR rangkap    3  (warna    putih,    merah,    hijau) dan    di    tandatangani  oleh  penumpang  dan staf unit lost and found.
4.  Lembar  asli  PIR  warnah  putih    dan claim tag    dikirim    ke    unit    central    baggage tracing,    lembar    kedua    (akan    diberikan kepada    penumpang)    dan    lembar    ketiga (warnahijau)  untuk file  baggage  service lost and found.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
5.  Unit  lost  and  found  melakukan  tracingdan investigasi  terhadap  laporan  kerusakan  ke unit  terkait  paling  lama  3  hari  kalender dimulai sejak bagasi di terima rusak.
6.  Unit  lost  and  foundmenerima  hasil  tracing dan  investigasi  dari  stasiun  terkait,  jika terjadi   kerusakan   bagasi   tercatat   yang diketahui      setelah      berada      diluar      area kedatangan.
7.  Laporan  diterima  sebagai  courtesy  report dan  apabila  hasil  tracking  dan  investigasi bukan  merupakan  kesalahan  pengangkut maka tidak terjadi ganti rugi.
8.  Proses ganti rugi atas kerusakan kehilangan isi  bagasi  paling  lama  adalah  14  hari  kerja dihitung sejak bagasi diterima dan diketahui rusak.
Dalam  hal  ini  akan  dijelaskan  upaya penanggulangan  kejahatan  pencurian  bagasi, yang  terbagi  atas  dua  upaya  yaitu  upaya Preventif dan upayaRepresif.
1.  Upaya Preventif
Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih  tepatnya  sebagai  upaya  pencegahan  dari suatu  tindak  pidana.Upaya  ini  merupakan tindakan  yang  dilakukan  secara  sistematik, berencana,  terpadu,dan  terarah  kepada  tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan  terjadinya  tindak  pidana  pencurian Bagasi/pembobolan  isi  bagasi.  Adapun  upaya pencegahan yang dilakukan, Yaitu :
a.  Melalui  sosialisasi  ataupun  pemberitaan melalui  berbagai  media  baik  itu  visual ataupun  cetak  dalam  bentuk  iklan  layanan sosial  ataupun  himbauan  yang  terpasang diberbagai area bandara mengenai pelarangan  membawa  barang  berharga  ke dalam  bagasi  dan  melakukan  pengamanan
sendiri  terhadap  barang  bagasi  dengan mengwrap bagasi.
b.  Bagaimana  meningkatkan  kesadaran  dan patisipasi  masyarakat  bahwa  keamanan dan  Bagasi  merupakan  tanggung  jawab bersama.
c.  Upaya  preventif  berikutnya  adalah  melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah  serta  pihak  lain.  Seperti Koordinasi  pihak  Kepolisian  dengan  PT Angkasa  Pura  dan  Maskapai  Penerbangan dalam  rangka  penegakan  undang-undang dan pemberian pengamanan yang maksimal  terhadap  barang  bagasi  milik penumpang.
Upaya  secara  preventif  tidak  hanya  dapat dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  tetapi  juga dengan  pihak  maskapai,  upaya  pencegahan yang  dilakukan  oleh  maskapai,sangat  penting, dikarenakan pihak maskapailah yang bertanggungjawab  langsung  terhadap  bagasi penumpang.  Upaya  secara  preventif  yang dilakukan oleh maskapai yaitu :
a.  Maskapai  memberikan  pengamanan yang  lebih  ketat  terhadap  pegawai- pegawai yang berurusan dengan bagasi penumpang  dengan  cara  melakukan penggeledahan  setiap  keluar  masuk area Loading dan Unloading bagasi .
b.  Mengevaluasi  perusahaan-perusahaan groundhandling. Termasuk  rekrutmen karyawannya.
c.  Memasang  CCTV  di  tempat-tempat menaruh barang dan mengambilbarang.
d.  Menyiapkan petugas sekuritibandara
2.  Upaya Represif
Upaya  Represif  adalah  upaya  yang dilakukan  oleh  Pihak  Polsekta  Tamalanrea untuk  melakukan  sebuah  tindakan  setelah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terjadinya tindak pidana pencurian, diadakannya tindakan  terhadap  kejahatan  pencurian  yaitu dalam  upaya  agar  pencurian  tersebut  tidak meluas  dan  menjadi  parah.  Artinya  upaya Preventif  ini  adalah  mengutamakan  upaya penindakan dan bukan pencegahan.
5.3.  Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Bagi Penumpang Yang Mengalami Kehilangan

## Barang Bawaan
Pasal  1  ayat  22  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa  tanggung  jawab  pengangkut  adalah kewajiban  perusahaan  angkutan  udara  untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang  dan/ataupengirim  barang  serta pihak ketiga. Martono (2011:213) mendefenisikan”... tanggungjawab
(responsibility)  adalah  kewajiban  memperbaiki kesaaha yang pernah terjadi.
Menurut  Martono  (2011:213)  ada  tiga  prinsip tanggung  jawab  adalah  sebagai  berikut:
1.  Tanggung    Jawab    Hukum    Atas    Dasar
Kesalahan  (Liability  Based on Fault)
Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan  (liability  based  on  fault)  adalah prinsip    yang    cukup    umum    berlaku    dalam hukum    perdata    khususnya  Pasal  1365  KUH Perdata  yang  lazim  dikenal  sebagai  pasal tentang perbuatan melawan hukum,
mengharuskan  terpenuhinya    empat  unsur pokok, yaitu :
1)  Adanya perbuatan;
2)  Adanya unsur kesalahan;
3)  Adanya kerugian yang diderita;
4)  Adanya hubungan kausalitas antara
kesalahan dan kerugian
2.  Tanggung    Jawab    Hukum    Atas    Dasar
Praduga  Bersalah  (Presumption ofLiability) Prinsip    ini    menyatakan,    pengangkut selalu  dianggap bertanggung  jawab,  sampai ia dapat  membuktikan  ia  tidak      bersalah.  Beban pembuktiannya ada pada pengangkut.
Pengangkutan    udara    dalam    hal    tanggung jawab    hukum    atas    dasar    praduga    bersalah (presumption  of liability)  pernah  diakui.

## 3.  Tanggung  Jawab  Hukum  Mutlak  (Strict Liability)
Tanggung    jawab    hukum    mutlak    (strict  liability)  sering diidentikan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  absolut (absolute    liability).    Kendati    demikian    ada    pula para    ahli    yang    membedakan    kedua    teminologi diatas.Strict  liability  adalah  prinsip  tanggung  jawab yang menetapkan kesalahan   tidak   sebagai   faktor yang      menentukan.      Namun,      ada      pengecualian yang    memungkinkan    untuk    dibebaskan    dari tanggung    jawab,    misalnya  force    majeur. Sedangkan, Absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

## 6.  Kesimpulan
1.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur mengenai tanggung jawab pihak maskapai
penerbangan.  Pasal  1  angka  2  Undang- Undang No.1 Tahun 2009  mengatur pengertian  tanggung  jawab  pengangkut  (air carrier’s  liability)  yaitu:  “Tanggung  Jawab Pengangkut  adalah  kewajiban  perusahaan angkutan  udara  untuk  mengganti  kerugian yang  diderita  oleh  penumpang  dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.
2.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian  bagasi  penumpang  pesawat terdiri  dari dua bentuk yakni upaya preventif

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  upaya  reprensif.  Dalam  bentuk  upaya preventif  antara  lain  dengan  melakukan himbauan  kepada  para  penumpang  agar tidak  menyimpan  barang  berharga  miliknya ke  dalam  bagasi,  bekerjasama  dengan pihak Angkasa Pura maupun pihak Maskapai dengan memberikan
pengamanyang  maksimal  terhadap  barang bagasi  penumpang  .  Sedangkan  dalam bentuk  upaya  reprensif,  pihak  kepolisian menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang  tertangkap  sesuai  dengan  peraturan yang ada.
3.  Dalam KUHPidana dijelaskan ada beberapa jenis macam tidak pidana pencurian, antara lain : pasal 362 KUHPidana yang berbunyi : ”Barang  siapa  yang  mengambil  barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana  karena  mencuri  dengan  pidana selama-lamanya  lima  tahun  atau  dengan denda  sebanyak-banyaknya  sembilan  ribu rupiah”.Didalam  pasal  363  KUHPidana berbunyi  sebagai  berikut  :Diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun: Pencurian  yang  untuk  masuk  ke  tempat melakukan  kejahatan,  atau  untuk  sampai pada  barang  yang  diambilnya,  dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu,  perintah  palsu,  atau  pakaian  jabatan palsu.

## DAFTAR BACAAN

## A.  Buku
Abdul,  Suharno.  2009. Ground  Handling .  PT. Raja Grapindo Persada. Jakarta.
Martono,  H.K.  2007. Pengantar  Hukum  Udara Nasional  dan  Internasional ,  Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada.
Martono, K. 2009. Hukum Penerbangan Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  Bagian Pertama .Bandung : Mandar Maju.
Philipus  M.  Hadjon,  1987. Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  PT. Bina Ilmu.
Saefullah  Wiradipraja,  E.  1989. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan  Udara  Internasional  Dan
Nasional .Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
Sri  Redjeki  Hartono,  2000. Kapita  Selekta Hukum Ekonomi . Bandung: Mandar Maju.
Suherman.    1978. Masalah   Tanggung    Jawab Pada    Charter    Pesawat    Udara            Dan Beberapa        Masalah        Lain       Pada Penerbangan . Penerbit Alumni. Bandung.
Suharto Abdul Majid dan Eko Probo D.W, 2010, Ground  Handling  Manajemen  Pelayaran Darat Perusahaan Penerbangan , Jakarta : Rajawali Pers.
Satjipto  Raharjo,  2000.  Ilmu  Hukum,  Bandung: Citra Aditya Bakti

## Undang-undang
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  No.1  Tahun 2009  mengatur  pengertian  tanggung jawab pengangkut
Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata Pasal  1  ayat  22  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Menyebutkan  bahwa  tanggung  jawab pengangkut
Pasal  1  ayat  3  Peraturan  Mentri  Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Internet
https://www.cnnindonesia.com/nasional/202001 28233355-12-469618/4-porter-lion-air- curi-uang-rp348-juta-milik-penumpang , diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 20:47