## Jurnal Wacana Ekonomi

## Fakultas Ekonomi Universitas Garut
P-ISSN : 1412-5897;   E-ISSN : 2715-517X
Analisis Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut
Wahyuningsih 1 ; Lina Nurlaela 2 ; Frita Rahmawati Putri 3
1 Universitas Garut wahyuningsih@uniga.ac.id
2 Universitas Garut linanurlaela@uniga.ac.id
3 Universitas Garut 24022118135@fekon.uniga.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut. Penelitian ini  memanfaatkan  metode  deskriptif    pendekatan  kualitatif.  Data  yang  digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data memanfaatkan studi  kepustakaan  serta  penelitian  lapangan  yaitu  wawancara  dan  dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Teknik keabsahan data  memanfaatkan  triangulasi  teknik.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  masa  pandemi  Covid  19  pada  KPP  Pratama Kabupaten Garut mengalami penurunan.
Kata kunci : Kepatuhan, Pandemi Covid-19, UMKM, Wajib Pajak.

## Abstract
This study aims to find out how the condition of MSME taxpayer compliance during the  Covid  19  pandemic  at  KPP  Pratama  Garut  Regency.  This  study  utilizes  a qualitative  approach  descriptive  method.  The  data  used  are  primary  data  and secondary  data.  Data  collection  techniques  utilize  library  research  and  field research, namely interviews and documentation. The data analysis technique used is  qualitative  data  analysis.  The  data  validation  technique  utilizes  technical triangulation. The results of the study stated that MSME taxpayer compliance during the Covid 19 pandemic at the KPP Pratama Garut Regency had decreased.
Keywords: Compliance, Covid-19 Pandemic, MSMEs, Taxpayer.

## 1 Pendahuluan
Pada tahun 2019 dunia dikagetkan dengan menyebarnya Coronavirus Disease 19 atau virus Covid 19  yang  pertama  kalinya  muncul  di  daerah  Wuhan, China.  Tak  lama  kemudian  virus  itu  terus menyebar,  dan  menyerang  dunia  termasuk  Indonesia . Di  Indonesia  sendiri  mewabahnya  virus
Covid  19  menyebabkan  terhambatnya  kegiatan  ekonomi  yang  berimbas  pada  tingkat kesejahteraan sosial yang semakin dirasakan masyarakat.
Perkembangan ekonomi Indonesia pada awal masa pandemi tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,02%, menurun dari tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Tidak berbeda jauh dengan tahun 2020 kondisi  ekonomi  Indonesia  justru  menurun  sebesar  2,07%  yang  berarti  hanya  mengalami pertumbuhan sebesar 2,95% (bps.go.id). Hal tersebut tentunya juga berdampak pada pertumbuhan dan penerimaan perpajakan Negara.
Di  saat  banyaknya  perusahaan  yang  melakukan  pemutusan  hubungan kerja  akibat  dari  adanya pandemi  ini,  justru  membuat  pelaku  UMKM  semakin  bermunculan.  Menurut  kementerian Koperasi dan UKM Maret 2021, jumlah UMKM adalah 64,2 juta dengan sumbangan pada PDB sebesar 61,07% atau sebanyak Rp. 8.573,89 Triliun (kemenkeu.go.id).
Tetapi walaupun UMKM berkontribusi cukup besar bagi Produk Domestik Bruto, kontribusinya terhadap  penerimaan  pajak  masih  rendah.  Di  tahun  2020  Ditjen  Keuangan  menyatakan  bahwa dari 60 juta jumlah UMKM di Indonesia, hanya ada sekitar 2 juta yang baru mendaftar  selaku wajib  pajak  dan  membayar  pajak  ke  pemerintah,  sedangkan  sisanya  sebanyak  58  juta  UMKM masih belum melaksanakan kewajiban pajaknya (sobatpajak.com).
Berhasil atau tidaknya penerapan kebijakan suatu aturan perpajakan dapat dilihat dari kepatuhan wajib  pajaknya  (Harinurdin,  2011).  Kepatuhan  wajib  pajak  adalahsebuah  situasi  ketika  wajib pajak  patuh  pada  peraturan  pajak  yang  berlaku  (Rahayu,  2017).  Dengan  semakin  pesatnya pertumbuhan  UMKM  di  Indonesia  maka  diharapkan  para  wajib  pajak  UMKM  juga  dapat memenuhi  kewajibannya,  yang  tentunya  dapat  meningkatkan  pendapatan  pajak  dari  sektor UMKM.
Untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari UMKM maka di tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan Peraturan Pemerintah no. 23/2018 yang mulai berlaku pertama kali pada tanggal 1 Juli 2018 menggantikan Peraturan  Pemerintah  no.  46  tahun 2013  dari  tarif  awal  1%  menjadi  0,5% atas omset pendapatannya (Andrew & Sari, 2021).
Selain itu akibat adanya Covid 19 ini pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86 tahun 2020 yang berisi mengenai pemberian insentif pajak bagi para wajib pajak pelaku UMKM  yang  terkena  dampak  Covid  19.  Hal  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  menolong keberlangsungan kegiatan UMKM, mempermudah dalam membayar pajak untuk para pengusaha UMKM,  dan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.
Tabel 1: Data jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut Tahun 2018-2021
No. Tahun Jumlah UMKM Jumlah WP UMKM Terdaftar Jumlah WP Bayar Jumlah WP Lapor SPT (Tahun Pajak) 1. 2018 292.200 unit 27.173 14.753 3.270 2. 2019 310.279 unit 38.314 24.595 15.623 3. 2020 329.477 unit 42.437 7.598 5.966 4. 2021 349.863 unit 44.341 2.077 -
Sumber: Open data Jabar dan KPP Pratama Garut, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  jika  di  Kabupaten  Garut  sendiri  jumlah  UMKM  setiap tahunnya  selalu  bertambah  meskipun  di  masa  pandemi  seperti  saat  ini.  Tetapi  jumlah  UMKM yang  terus  bertambah  ini  tidak  berbanding  lurus  dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajaknya, meskipun  pemerintah  telah  memberikan keringanan  atau  insentif  bagi para  wajib  pajak berupa penurunan tarif pajak dari 0,5% menjadi 0% selama masa pandemi, tetapi tetap saja jumlah bayar dan jumlah pelaporan SPT mengalami penurunan (Romdhon et al., 2022).
Mengingat dengan adanya penurunan tarif pajak, serta proses perpajakan yang disederhanakan baik  dari  perhitungan,  penyetoran,  serta  pelaporan  pajak  seharusnya  dapat  menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Romdhon et al., 2021).  Di  saat  pandemi  seperti  ini  kiat  untuk  mengembangkan  kepatuhan  wajib  pajak  demi mendorong jumlah pendapatan pemerintah sangatlah penting untuk diterapkan, dengan harapan adanya kebijakan baru ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Garut walaupun di masa pandemi.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1  Pajak
Mardiasmo  (2019)  mengatakan  pajak  merupakan  pembayaran  wajib  kepada  pemerintah  yang terutang  oleh  orang  pribadi,  masyarakat,  ataupun  badan,  diwajibkan  oleh  undang-undang,  dan manfaatnya tidak bisa dirasakan segera serta dipergunakan untuk kepentingan pemerintah guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

## 2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Alansori  &  Listyaningsih  (2020)  menyatakan  dalam  bukunya  yang berdasarkan  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Pasal  1  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah, UMKM memiliki arti sebagai berikut:
1. Usaha  Mikro  merupakan  kegiatan  usaha  produktif  yang  dimiliki  perseorangan  atau perusahaan yang mencapai standard tertentu.
2. Usaha Kecil adalahsebuah kegiatan ekonomi produktif yang didirikan oleh perseorangan atau perusahaan, bukan cabang ataupun anak perusahaan, yang mencapai standard usaha kecil.
3. Usaha Menengah adalahkegiatan perekonomian produktif yang didirikan secara mandiri, dan  dikelola  oleh  pribadi  ataupun  badan  usaha,  yang  bukan  afiliasi  ataupun  anak  dari perusahaan  atau  dikuasai  oleh  usaha  kecil  atau  usaha  besar,  atau  baik  langsung  ataupun tidak  langsung  bagian  dari  usaha  kecil  atau  bisnis  perusahaan  besar,  perusahaan  yang neracanya merupakan hasil penjualan bersih atau tahunan.
Menurut  Mardiasmo  (2019)  pendapatan  yang  didapatkan  wajib  pajak,  dengan  nilai  peredaran bruto tertentu dapat dikenakan PPh final yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1%. Secara tidak langsung PP No. 46 tahun 2013 ini  ditujukan bagi wajib pajak UMKM dengan PDB kurang dari Rp. 4,8 miliar. Berdasarkan Resmi (2019) PP No. 46/2013  telah  diganti  dengan  PP  No.  23/2018  mengenai  insentif  penurunan  tarif  Pajak Penghasilan final (PPh final) dari tarif 1% menjadi 0,5% bagi wajib pajak dengan PDB dibawah Rp. 4,8 miliar.

## 2.3 Kepatuhan wajib pajak
Rahayu (2017) mengatakan kepatuhan wajib pajak adalahkesadaran/ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan aturan pajak yang ada. Wajib pajak dinyatakan patuh ketika wajib pajak dapat melengkapi, mentaati, dan menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan aturan pajak yang berlaku (Witono, 2016).
Menurut Rahayu (2017) terdapat dua jenis kepatuhan perpajakan, yaitu:
1. Kepatuhan Perpajakan Formal
Kepatuhan  Perpajakan  Formal  adalah  ketaatan  terhadap  aturan  formal  pajak,  yang  terdiri dari:
a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara tepat waktu
b. Menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu
c. Melaporkan pajak yang telah dibayar serta perhitungan pajaknya secara tepat waktu.
2. Kepatuhan Perpajakan Material
Kepatuhan Perpajakan Material adalah ketaatan wajib pajak untuk memenuhi syarat material perpajakan, yang terdiri dari:
a. Ketepatan dalam perhitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan pajak yang berlaku
b. Pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan dengan tepat (dengan wajib pajak sebagai pihak ketiga).

## 2.4 Kerangka Pemikiran
Pajak  merupakan  kewajiban  yang  dikenakan  kepada  masyarakat  wajib  pajak  yang  merupakan sumber  penghasilan  Negara  terbesar  dan  perlu  terus  ditingkatkan  (Aryobimo  &  Cahyonowati, 2012). Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor dengan potensi pajak cukup besar seperti dari UMKM yang jumlahnya terus bertambah pesat setiap tahunnya (Ela Sulistiana et al., 2022; Oktaviani  &  Adellina,  2016).  Dengan  semakin  banyaknya  jumlah  UMKM  ini  diharapkan  bisa memberi kontribusi positif bagi perekonomian negara apalagi di masa normal baru pascapandemi covid 19 (Indrawan & Binekas, 2018).
Pemerintah  membuat  aturan bagi para  wajib pajak  yang  mempunyai pendapatan usaha  dengan PDB  tertentu  yang  ada  pada  PP  Nomor  23  tahun  2018  dengan  tarif  0,5%  mengenai  insentif penurunan tarif PPH final. Selama masa pandemi covid 19 Pemerintah juga mengeluarkan aturan baru yang tercantum pada PMK RI no.86/PMK.03/2020  yang berisi keringanan untuk para wajib pajak yang terimbas pandemi covid 19, atas pendapatan usaha yang didapatkan oleh wajib pajak dengan  PDB  dibawah  Rp.  4,8 miliar  akan  ditanggung oleh pemerintah  (DTP)  selama  pandemi covid 19.
Diharapkan  adanya  bantuan  insentif  pajak  ini  jumlah  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dapat meningkat  khususnya  di  masa  pandemi  ini  (Cahyani  &  Noviari,  2019).  wajib  pajak  bisa dinyatakan patuh ketika wajib pajak dapat melengkapi, mentaati, dan melaksanakan kewajiban pajaknya  sesuai  aturan  undang-undang  perpajakan  baik  kepatuhan  secara  formal  maupun kepatuhan pajak secara material (Nugraheni & Purwanto, 2015).
Kepatuhan  formal  meliputi  mendaftarkan  diri  guna  mendapatkan  NPWP  secara  tepat  waktu, membayar utang pajak secara tepat waktu, serta melapor pajak yang telah dibayar secara tepat waktu (Wulandari Agustiningsih, 2016). Sementara untuk kepatuhan material meliputi ketepatan menghitung  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  aturan  pajak  yang  berlaku,  pemotongan  dan pemungutan  pajak  dilakukan  dengan  tepat  dengan  wajib  pajak  sebagai  pihak  ketiga  (Adiasa, 2013).

## 3 Metode Penelitian
Metode  penelitian  memanfaatkan  metode  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  dipakai adalahsumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  menerapkan teknik  studi  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  yaitu  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik analisis data memanfaatkan analisis data kualitatif. Dan untuk teknik keabsahan data memakai triangulasi teknik.

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Hasil wawancara dengan UMKM
Metode wawancara dipilih sebagai metode yang digunakan dalam penelitian. Metode wawancara yang  digunakan  ini  telah  disesuaikan  dengan  operasional  variabel  yang  terdapat  di  dalam kerangka pemikiran mengenai kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan perpajakan formal ataupun material.

## Kepatuhan Perpajakan Formal
a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara tepat waktu
Bersumber  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  dengan  mewawancarai  8  informan mengenai indikator mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP secara tepat waktu, semua wajib pajak  atau  informan  yang  diwawancarai  telah  terdaftar  selaku  wajib  pajak  serta  mempunyai NPWP.  Para  informan  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  baik  secara  langsung  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama maupun secara online. Mereka juga telah mengetahui mengenai manfaat dan fungsi dari kepemilikan NPWP secara umum.
Tujuan mereka dalam memperoleh NPWP adalah untuk kepentingan administrasi bisnis mereka sendiri, 2 dari 8 informan juga mengatakan bahwa tujuan dari memiliki NPWP bukan hanya untuk keperluan  berbisnis  saja  tetapi  juga  untuk  memperoleh  bantuan  pinjaman  keuangan  dari  pihak perbankan, yang menjadikan NPWP sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki, dan 1 orang informan  juga  mengatakan  bahwa  tujuannya  membuat  NPWP  adalah  sebagai  syarat  untuk pelaksanaan prajabatan.
b. Menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu
Bersumber  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mewawancarai  beberapa  informan mengenai indikator menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu, hanya 4 dari 8 informan saja yang selalu melakukan penyetoran pajak terutangnya. 2 informan juga mengatakan bahwa sempat  terlambat  membayar  pajak  selama  pandemi.  Meskipun  di  masa  pandemi  ada  beberapa informan yang mengatakan bahwa penghasilannya mengalami penurunan, namun mereka tetap melakukan kewajibannya dalam menyetorkan pajak terutang. Sementara informan lainnya yang tidak melakukan penyetoran pajak karena mereka tidak memahami dan mengetahui bagaimana tata  cara  pelaksanaan  kewajiban  pajak.  Hal  itulah  yang  menyebabkan  jumlah  kepatuhan  wajib pajak dalam penyetoran pajak selama pandemi kemarin mengalami penurunan.
c. Melaporkan pajak yang telah dibayar serta perhitungan pajaknya secara tepat waktu Bersumber dari penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan mengenai indikator melaporkan pajak yang telah dilunasi serta perhitungan pajaknya secara tepat waktu, 5 dari  8  informan  wajib  pajak  telah  melaporkan  perhitungan  serta  pelunasan  pajak  terutangnya
dengan benar tepat sesuai aturan pajak yang berlaku. Pelaporan dilakukan baik diserahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak maupun dilaporkan secara online.
Sedangkan  3  lainnya  beralasan  mereka  tidak  melakukan  pelaporan  pajak  karena  mereka  tidak melakukan pembayaran pajak, maka dari itu mereka juga merasa tidak perlu untuk melaporkan pajaknya.  Dari  hasil  wawancara  hanya  3  informan  yang  mengetahui  mengenai  sanksi administratif  yang  akan  didapatkan  ketika  mereka  telat  melakukan  kewajiban  perpajakan. Sementara  5  informan  lainnya  mereka  tidak  mengetahui  jika  mereka  dapat  dikenakan  sanksi ketika  melanggar  aturan  seperti  telat  melakukan  pembayaran  atau  pelaporan.  Mereka  hanya mendapat surat peringatan dan juga melalui email, tetapi mereka hanya mengabaikannya.

## Kepatuhan Pajak Material
a. Ketepatan dalam perhitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan pajak yang berlaku Bersumber  dari  penelitian  yang  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  beberapa  informan mengenai  indikator  ketepatan  untuk  perhitungan  utang  pajak  sesuai  dengan  peraturan  pajak,  5 dari  8  informan  telah  mengetahui  tata  cara  perhitungan  serta  pembayaran  pajaknya,  namun mereka hanya mengetahuinya secara singkat atau hanya garis besarnya saja dan tidak secara rinci bahkan beberapa informan tidak mengetahui berapa besar tarif pajak yang mereka kenakan dalam membayar pajak.
Selain itu 4 dari 8 informan telah mengetahui mengenai Pajak Penghasilan Final (PPh final) yang terdapat pada PP no.23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang bisa dimanfaatkan para wajib pajak, yang pendapatan dari usahanya memperoleh nilai bruto/omzet kurang dari Rp.4,8 miliar. Secara tidak langsung aturan pajak tersebut ditujukan bagi para wajib pajak pelaku UMKM. Sebanyak 4 informan  yang  sudah  mengetahui  peraturan  tarif  pajak  ini  hanya  1  informan  yang  telah menerapkannya. Beliau merasa terbantu dengan adanya penurunan tarif pajak ini karena merasa lebih  mudah  dalam  perhitungannya.  Apalagi  di  masa  pandemi  ini  karena  adanya  insentif  yang menjadikan tarif pajaknya turun menjadi 0%, karena telah ditanggung pemerintah.
b. Ketepatan dalam memotong maupun memungut pajak
Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan mengenai kepatuhan dalam pemotongan dan pemungutan pajak, mereka semua menjawab dengan jawaban yang sama yakni bahwa mereka tidak melakukan kegiatan pemotongan ataupun pemungutan pajak tersebut, bahkan mereka tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Seluruh informan yang diwawancarai merupakan para wajib pajak perseorangan yang memiliki aktivitas usaha atau dapat disebut dengan istilah UMKM. Oleh karena itu berdasarkan peraturan pajak yang mengatur mengenai pajak  untuk wajib pajak yang menekuni aktivitas usaha, baik PP no. 23 tahun 2018 maupun PPh pasal 25 tidak ada pihak yang memungut ataupun memotong pajak. Maka dari itu baik wajib pajak perseorangan ataupun badan yang menekuni aktivitas usaha ini wajib menyetor sendiri kewajiban pajaknya tanpa diwakilkan.

## Hasil Wawancara dengan Pihak Fiskus
1. Kondisi  Kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Garut  Selama Masa Pandemi Covid 19
Tabel  2:  Data  jumlah  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  KPP  Pratama  Kabupaten  Garut  tahun 2019-2021
No.  Tahun Jumlah WP UMKM Terdaftar Persentase (%) Jumlah WP Bayar Persentase (%) Jumlah WP Lapor SPT (Tahun Pajak) Persentase (%) 1. 2018 27.173 31% 14.753 118% 3.270 (17%) 2. 2019 38.314 41% 24.595 67% 15.623 378% 3. 2020 42.437 11% 7.598 (69%) 5.966 (62%) 4. 2021 44.341 4% 2.077 (73%) - -
Sumber : KPP Pratama Garut, 2022
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar selama masa pandemi  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  yang  fluktuatif.  Dari  tahun  2018-2019 meningkat sebesar 41%, dari tahun 2019-2020 meningkat sebesar 11% dan dari tahun 2020-2021 juga mengalami peningkatan sebesar 4%. Berbeda dengan jumlah UMKM terdaftar yang terus bertambah walaupun di masa pandemi, sebaliknya untuk jumlah wajib pajak yang membayar dan jumlah wajib pajak lapor mengalami penurunan. Jumlah wajib pajak bayar dari tahun 2019-2020 mengalami  penurunan  sebesar  (69%),  dan  dari  tahun  2020-2021  jumlahnya  semakin  menurun menjadi  (73%).  Sedangkan  jumlah  wajib  pajak  lapor  pada  tahun  2019-2020  juga  terjadi penurunan, yaitu sebesar (62%).
Tabel 3: Data jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut tahun 2019- 2021
No. Tahun Jumlah Penerimaan Perubahan Naik/Turun Rp. % 1. 2018 Rp   13.526.122.356 - - 2. 2019 Rp   12.102.576.838 (Rp  1.423.545.518) (11%) 3. 2020 Rp     6.502.591.706 (Rp  5.599.985.132) (46%) 4. 2021 Rp     7.306.177.094 Rp     803.585.388 12%
Sumber : KPP Pratama Garut, 2022
Berdasarkan tabel di atas jumlah penerimaan pajak UMKM dari KPP Pratama Garut pada tahun 2019-2021 cenderung berfluktuatif. Pada 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.423.545.518 dan  persentase  yang  menurun  sebesar  (11%),  tahun  2020  mengalami  penurunan  sebesar Rp.5.599.985.132 dan persentase yang menurun sebesar (46%). Namun pada tahun 2021 jumlah penerimaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 803.585.388  dengan persentase yang meningkat sebesar 12%. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi yang mulai terjadi pada akhir tahun 2019 lalu.
2. Sistem Pelayanan Perpajakan Selama Masa Pandemi
Berdasarkan  pertanyaan  mengenai  sistem  administrasi  perpajakan  selama  pandemi,  ibu  Linda Handiyani selaku pihak fiskus pajak yang juga merupakan informan mengatakan bahwa selama pandemi kemarin mereka fokus melakukan pelayanan dengan sistem  secara online. Para  wajib
pajak  juga  dapat  melakukan  konsultasi  pajak  melalui  telepon  kring  pajak  ataupun  dengan mengirimkan sms dan WhatsApp ke nomor yang telah disediakan
3. Strategi Yang Dilakukan untuk Menghadapi Serta Meningkatkan Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM Selama Masa Pandemi
Berdasarkan  pertanyaan  tersebut  informan  menyatakan  bahwa  selama  masa  pandemi  ini  para wajib  pajak  harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  berbagai  prosedur  yang  telah  mengalami perubahan.  Karena  selama  masa  pandemi  kantor  pelayanan  pajak  tidak  melayani  secara  tatap muka,  maka  dari  itu  pelayanan  dilakukan  secara  online  melalui  website  dan  berbagai  aplikasi pelayanan pajak yang telah tersedia.

## 4. Bantuan Insentif Pajak UMKM Selama Masa Pandemi Covid 19
Menurut  ibu  Linda  selaku  pihak  fiskus  dari  KPP  karena  pelaporannya  harus  dilakukan  secara online sementara wajib pajak belum terbiasa dengan hal tersebut, maka dari itu para wajib pajak merasa kesulitan dan akhirnya wajib pajak banyak yang tidak menggunakan program tersebut, juga tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya.

## 5. Sosialisasi Perpajakan Selama Masa Pandemi
Pihak fiskus KPP Pratama Garut  melakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat kepada para wajib pajak sebanyak kurang lebih 2000 surat yang telah dikirim selama masa pandemi. Selain itu mereka juga melakukan sosialisasi dengan mengirimkan email kepada para  wajib pajak, dan juga melalui social media yang dimiliki pihak KPP Pratama Garut seperti twitter dan instagram.

## Kepatuhan wajib pajak UMKM
Bersumber  dari  hasil  wawancara  beserta  data  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini,  tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi:
a. Kepatuhan perpajakan formal yang mengalami penurunan dalam jumlah penyetoran dan jumlah pelaporan pajaknya seperti yang terdapat pada tabel 2. Dan juga jumlah penerimaan yang mengalami penurunan seperti yang terdapat pada tabel 3.
b. Sedangkan  dari  sisi  kepatuhan  material  untuk  ketepatan  dalam  perhitungan  perpajakan, para informan mengatakan bahwa mereka hanya mengetahuinya, tetapi tidak memahami secara  mendalam,  dan  mereka  juga  tidak  melakukan  pemotongan  ataupun  pemungutan pajak.
Disaat masa pandemi Covid 19 para informan wajib pajak UMKM dapat dikatakan kurang patuh. Karena meskipun seluruh informan telah tercatat sebagai wajib pajak, tetapi tetap ada informan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya seperti membayar dan melaporkan pajak, selama  masa  pandemi  ada  juga  informan  yang  sempat  terlambat  dalam  melakukan  kewajiban pajak  yang  disebabkan  karena  mereka  lupa  dan  tidak  mengetahui  tanggal  jatuh  tempo  dari pelaporan pajaknya. Selain itu dari sisi perhitungan pajaknya, para informan juga belum benar- benar memahaminya. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar informan merasa kesulitan untuk memahami tata cara perhitungan pajaknya. Maka dari itulah kepatuhan wajib pajak UMKM jadi menurun.

## 5 Simpulan dan Saran
Bersumber dari hasil pemaparan yang telah dibahas tentang Analisis Kepatuhan wajib pajak Di Masa  Pandemi  Covid  19  pada  KPP  Pratama  Kabupaten  Garut,  maka  dapat  menarik  simpulan
bahwa  Kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  masa  pandemi  mengalami  penurunan.  Hal  tersebut dapat dilihat dari kepatuhan perpajakan formal bahwa jumlah penyetoran, jumlah pelaporan dan juga  jumlah  penerimaan  pajak  UMKM  mengalami  penurunan.  Begitu  juga  dengan  kepatuhan perpajakan  material  bahwa  untuk  ketepatan  dalam  perhitungan  perpajakan  wajib  pajak  hanya mengetahuinya tetapi tidak memahaminya, dan  wajib pajak juga tidak melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak.
Dengan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan bagi para pelaku UMKM sebaiknya dapat  lebih  berperan  aktif  untuk  melaksanakan  kewajiban  pajaknya  yang  menerapkan self assessment system dan mengikuti peraturan pajak yang sering mengalami perubahan, serta lebih giat dalam mencari informasi mengenai kebijakan-kebijakan pajak terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan cakupan dalam penelitian ini bisa lebih banyak lagi,  baik  dari  segi  jumlah  informan  maupun  topik  pembahasan  penelitian.  Bagi  pihak  KPP Pratama Garut perlu lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi secara langsung kepada  wajib pajak  UMKM  mengenai  setiap  peraturan  terbaru  dan  teknis  perpajakannya  secara  detail  agar dapat menjangkau seluruh wajib pajak pelaku UMKM. Selain itu disarankan kepada pihak KPP Pratama Garut dalam melakukan sosialisasi diharapkan lebih dikemas semenarik  mungkin agar para  wajib  pajak  tertarik  untuk mengetahui dan  memahami  informasi  perpajakannya,  sehingga informasi yang diberikan juga dapat tersampaikan dengan baik dan jelas.

## Daftar Pustaka
Adiasa,  N.,  (2013).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. Accounting Analysis Journal , 2 (3), 345–352. Alansori,  A.,  &  Listyaningsih,  E.,  (2020). Kontribusi  UMKM  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat (D. H (ed.)). CV ANDI OFFSET . Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Surabaya Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak , 21 (02), 349–366. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597 Aryobimo, P. T.,  &  Cahyonowati,  N.  (2012).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  tentang  Kualitas Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kondisi  Keuangan  Wajib Pajak  dan  Preferensi  Risiko  sebagai  Variabel  Moderating. Diponegoro  Journal  of Accounting , 1 (2), 1–12. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting Cahyani,  L.  P.  G.,  &  Noviari,  N.,  (2019).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan,  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 26 (3), 1885–1911. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08 Badan  Pusat  Statistik,  (2020).  Ekonomi  Indonesia  2019  Tumbuh  5,02  Persen.  Retrieved Desember 29, 2021, dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi- indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html
Badan  Pusat  Statistik,  (2021). Ekonomi  Indonesia  2020  Turun Sebesar  2,07  Persen.  Retrieved Desember 29, 2021, dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi- indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html
Ela S., Alkautsar, M., & Hamdah, D. F. L., (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  dan  Kontribusinya  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. Jurnal Wacana Ekonomi , 21 (02), 089–097. https://core.ac.uk/download/pdf/337388175.pdf
Harinurdin, E., (2011). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi , 16 (2). https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.610
Indrawan,  R.,  &  Binekas,  B.,  (2018).  Pemahaman  Pajak  dan  Pengetahuan  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UKM  Understanding  of  Taxes  and  Knowledge  of  Taxes  on
Compliance with SME Taxpayers. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 6 (3), 419–428. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2021). Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui
Berbagai Bentuk Bantuan. Retrieved November 22, 2021, dari
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui- berbagai-bentuk-bantuan/ Mardiasmo, (2019). Perpajakan (Edisi 2019) . CV ANDI OFFSET.
Nugraheni, A. D., & Purwanto, A., (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi.
Diponegoro Journal of Accounting , 4 (3), 1–14. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17031/16326 Oktaviani, R. M., & Adellina, S., (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Dinamika Akuntansi,
Keuangan Dan Perbankan , 5 (2), 136–145.
Open  Data  Jabar.,  (2021)  Jumlah  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  Berdasarkan
Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Retrieved November 04, 2021, dari
https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm- berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat
Peraturan  Menteri  Keuangan no.86/PMK.03/2020 Tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19.
Rahayu, S. K., (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Rekayasa Sains. Resmi, S., (2019). Perpajakan: Teori & Kasus (E. S. Suharsi (ed.); 11th ed.). Salemba Empat. Romdhon,  M.,  Hanifah,  H.  S.,  &  Cupiadi,  H.,  (2022).  Analisis  Potensi  Pajak  Hotel  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Garut  Pasca  Pandemi. Jurnal  Wacana  Ekonomi , 21 (03), 135–141.
Romdhon, M., Kartiko, E., & Nurjamilah, S., (2021). Pengaruh Firm Size Dan Leverage terhadap Agresivitas  Pajak  dengan  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Wacana Ekonomi , 20 (2), 104–114.
https://doi.org/10.52434/jwe.v20i2.1143 Tommy, (2021). Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak Di Sektor UMKM. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6. Jakarta. Witono, B., (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 7 (2), 196–208. https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624 Wulandari,  A.,  (2016).  Pengaruh  Penerapan  e-filing,  Tingkat  Pemahaman  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
Jurnal Nominal , V (2). https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568