## KEDUDUKAN HUKUM ANAK DILUAR KAWIN DALAM MENDAPATKAN SUATU WARISAN
Oleh :

## Billy Verian Salim
Email : billyverians@gmail.com

## Abstract
The inheritance law is a rule governing the legal consequences of a person's death against the intangible property: the transfer of wealth from the heir to the heirs. Either in the relationship of  their  fellow  heirs  or  between  them  and  the  third  party.  The  child  is  still  open  to  the opportunity to inherit the property of his parents, with the record he has been recognized by his ayah-ibunya, while the right to justify the mother's possessions by the law is determined automatically  without  the  need  for  a  Recognition.  Despite  being  born  out  of  a  legitimate marriage, the acknowledged child of marriage is a hereditary heir.
Keywords : law, child out of marriage, inheritance

## PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang Masalah
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Pada dasarnya perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,  agar  masing-masing  dapat mengembangkan  kepribadiannya  mem- bantu  dan  mencapai  kesejahteraan  sprituil dan material. 2
Suatu perkawinan tidak dapat dikata- kan  sempurna  apabia  tidak  dikaruniai seorang anak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap  anak  yang  lahir  adalah  buah  dari perkawinan yang sah oleh kedua orang tua. Suatu  ikatan  perkawinan  yang  sah  bisa dikatakan  perkawinan  tersebut  didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)  ataupun  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  sehingga  mempunyai  ke- dudukan  sah  di  mata  hukum.  Apabila  per- kawinan  tidak    di  daftarkan  ke  Dinas  Ke- pendudu-kan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)  ataupun  Kantor  Urusan
1 Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan;
2 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
Agama  (KUA)  maka  dapat  dikatakan bahwa  perkawinan  tersebut  tidak  sah  di- mata hukum baik segi perkawinan tersebut ataupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Mengingat  kebayakan  masyarakat pada  umumnya  melakukan  hubungan suami  istri  belum  pada  waktunya.  Se- hingga  terjadi  permasalahan  yang  luar biasa,  seringkali  terjadi  kelahiran  seorang anak diluar adanya ikatan pernikahan yang sah.    Anak  yang  lahir  di  luar  suatu  ikatan perkawinan  yang  sah  disebut  juga  sebagai anak  luar  kawin.  Dikalangan  masyarakat sekitar,  banyak  yang  menyebutkan  juga anak  diluar  kawin  disebut  juga  sebagai anak haram,  tanpa adanya seorang bapak/ayah yang sah hasil pernikahan yang sah  menurut  hukum  atau  peraturan  pe- rundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sebagaimana dinyata- kan  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Per- kawinan  menyatakan  bahwa  “Anak  yang dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mem- punyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya”.
Sebagaimana  diketahui,  anak  yang lahir  diluar  kawin  dalam  mendapatkan hak-hak  dalam  hukum.  Permasalahan  me- ngenai  hak  yang  harus  di  dapatkan  oleh anak  luar  kawin  merupakan  hal  yang penting  dalam  mendapatkan  hak  untuk hidup, hak untuk mendapatkan pen-didikan dan hak untuk mendapatkan pewarisan.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dipaparkan  di  atas,  maka  per- masalahan  yang  akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah anak diluar perkawinan berhak mendapatkan suatu warisan?
2. Bagaimana  penyelesaian  jika  terjadi sengketa  dalam  pembagian  waris Islam?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum. Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 3
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pen- dekatan  konseptual.  Pendekatan  perun- dang-undangan  atau statute  approach digunakan jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan  konflik  norma  yang terjadi  secara  vertikal  maupun  horizontal.
3 I  Made  Pasek  Diantha,  2016 ,  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup). Hlm.12
Dalam  setiap  penelitian  atau  survei terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan  bermacam-macam  cara  atau metode  seperti  melakukan  penelitian  atau survei  secara  kepustakaan,  melakukan interview dan sebagainya.
Pendekatan konseptual atau conceptual approach beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum, sehingga  dapat  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Hak  Anak  Luar  Kawin  Untuk Mendapatkan Suatu Warisan
Hukum  waris  adalah  peraturan  yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang  meninggal  dunia  kepada  satu  atau beberapa orang lain. 5 Dari suatu pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur  akibat-akibat  hukum  dari  ke- matian  seseorang  terhadap  harta  kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan dari
4 Ibid, hlm. 159
5 Soebekti, 1983, Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Kertas Kerja   pada  Simposium  Hukum  Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan  Hukum  Nasional,  Jakarta,  10-12 Februari 1983.
pewaris  tersebut  kepada  para  ahi  waris. Baik  dalam  hubungan  sesama  ahli  waris maupun  antara  mereka  dengan  pihak ketiga.
Oleh karena itu dalam suatu pewarisan  terdapat  3  (tiga)  unsur  penting, yaitu  :  (1)  adanya  orang  yang  meninggal dunia  selaku  pewaris,  (2).  Adanya  harta kekayaan  yang  ditinggalkan,  (3).  Adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan Pewaris adalah  orang  yang  meninggal  dunia dengan meninggalkan suatu harta kekayaan.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang  hukum  harta  kekayaan,  karena meninggalnya  pewaris.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  Warisan  adalah  harta kekayaan  yang  dapat  berupa  kumpulan aktiva  dan  pasiva  dari  si  pewaris  yang berpindah kepada para ahli waris. 6
Testamen  atau  wasiat  adalah  per- nyataan  kehendak  terakhir  dari  si  pewaris mengenai  apa  yang  dikehendaki  akan terjadi  dengan  harta  kekayaan  sesudah  ia meninggal  dunia.  Penunjukan  seseorang sebagai ahli waris di dalam suatu testament atau  wasiat  disebut erfstelling. Pemberian warisan  melalui  testamen  kepada  orang- orang  tertentu  atas  barang-barang  tertentu disebut  legaat  dan  si  penerima legaat
6 J.  Andy  Hartanto,  2015, Kedudukan  dan  Hak Waris  Anak  Luar  Kawin  menurut  “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi , LaksBang Justitia Surabaya, hlm.10
disebut  legataris . Penunjukan  ahli  waris dan  pemberian  legaat  termasuk  dalam genus  making .  Dalam  hukum  pewarisan dapat  dikenal  sebagai legitieme  portie, yaitu  suatu  bagian  minimum  dari  warisan yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  bagi ahli  waris  tertentu  yang  tidak  boleh diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. 7
Hukum  waris  yang  berpindah  di dalam  proses  pewarisan  adalah  harta kekayaan  di  pewaris.  Jadi,  obyek  hukum waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan  oleh  si  pewaris  (orang  yang meninggal  dunia)  untuk  dibagi  bersama di antara para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing,  baik  menurut  undang- undang  ataupun  berdasarkan  suatu  wasiat. Harta kekayaan adalah semua hak-hak dan kewajiban  yang  dipunyai  orang,  yang mempunyai  nilai  uang.  Demikian  maka dapat  dikatakan  bahwa  hukum  waris merupakan hukum harta kekayaan
Anak  luar  kawin  yang  dapat  diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh  seorang  pria  yang  berada  dalaam ikatan  perkawinan  sah  dengan  ibu  si  anak tersebut,  dan  tidak  termasuk  dalam kelompok  anak  zinah  dan  anak  sumbang. Menurut  Hukum  Islam,  seseorang  anak dikatakan sah apabila dilahirkan sekurang- kurangnya  enam  bulan  sesudah  atau  di
7 Ibid, hlm. 11
dalam tenggang masa tunggu ( iddah), yaitu 4 bulan dan 10 hari sesudah perkawinan itu putus. 8
Menurut  Hukum  Perdata  Barat, syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah  bahwa  anak  luar  kawin  tersebut harus  diakui  secara  sah  oleh  ayahnya. Karena menurut sistem KUH Perdata pada asasnya  hanya  mereka  yang  mempunyai hubungan  hukum  dengan  si  pewaris sajalah  yang  mempunyai  hak  waris menurut undang-undang. Hubungan hukum  antara  anak  luar  kawin  dan  orang tuamya lahir karena adanya suatu pengakuan.  Sehingga  anak-anak  luar kawin berhak mewarisi harta orang tuanya.
Sebagaimana  di  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  mengenai  Waris,  Pasal  186, menjelaskan  :“ Anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan saling  mewarisi  dengan  ibu  dan  keluarga pihak  ibunya”. Oleh  karena  itu  dia  hanya diwarisi oleh ibunya saja. Anak luar kawin masih terbuka peluang untuk mewarisi atas harta  kekayaan  orang  tuanya,  dengan catatan  ia  telah  diakui  oleh  ayah-ibunya, sedangkan  hak  untuk  mewaris  terhadap harta  ibu  oleh  Undang-Undang  ditentukan secara  otomatis  tanpa  memerlukan  adanya suatu pengakuan.
8 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perkawinan  di  Indonesia ,  cetakan  ke-7,  Sumur Bandung, hlm.72
Anak  luar  kawin  yang  tidak  diakui tidak  akan  menimbulkan  suatu  akibat hukum  dalam  pewarisan,  karena  anak  luar kawin  yang  tidak  diakui  baik  oleh  ibunya maupun  oleh  bapaknya  tidak  dapat mewaris  harta  peninggalan  orang  tuanya. Sedangkan  anak  luar  kawin  yang  diakui sah  baik  oleh  ibunya  maupun  oleh bapaknya akan menimbulkan akibat hukum  dalam  pewarisan.  Dengan  adanya pengakuan  tersebut  akan  mengakibatkan timbulnya  hubungan  perdata  antara  anak luar  kawin  yang  diakui  dengan  orang  tua yang  mengakuinya.  Anak  luar  kawin mendapat  warisan  dari  ayahnya  jika  dia diakui  secara  sah  oeh  ayahnya  dengan menggunakan  Akta  Pengakuan  Anak secara  autentik  sesuai  dengan  Pasal  281 KUH Perdata.
Menurut  Pasal  281  ayat  (1)  KUH Perdata  :  “Apabila  anak  luar  kawin  itu mewaris  bersama-sama  dengan  anak  sah atau  janda  atau  duda  yang  hidup  terlama dari pada si pewaris, maka anak luar kawin itu  akan  mewaris  sepertiga  bagian  dari pada  bagian  anak  sah”.Jadi  untuk menentukan  bagian  harus  diterima  oleh anak  luar  kawin  yang  diakui  terlebih dahulu  harus  menentukan  bagian  yang  ia terima  seandainya  ia  adalah  anak  sah, kemudian  baru  bisa  mengambil  secara sepertiga.
Hak waris aktif anak luar kawin atas harta warisan pada hakekatnya sepenuhnya
sama  dengan  hak  dari  keluarga  sedarah yang  sah,  demikian  juga  saudara-saudara sedarah  yang  sah,  demikian  juga  saudara- saudara  sedarah  luar  kawin,  ia  merupakan ahli  waris  yang  sesungguhnya.  Hak  waris pasif  adalah  apabila  seorang  anak  luar kawin  meninggalkan  harta  warisan  yang harus  dibagi-bagi  di  antara  para  hali warisnya baik anak-anak yang sah maupun anak-anak  luar  kawin.  Pihak  yang  berhak atas  harta  warisan  dari  pewaris  yang merupakan anak luar kawin, pertama-tama adalah keturunannya yang sah suami/ isteri yang hidup terlama.
Bagian  warisan  untuk  anak  luar kawin,  berdasarkan  Pasal  863  KUH Perdata adalah sebagai berikut :
a. Jika  mewaris  bersama  Golongan  I, maka  mendapat  1/3  bagian  seandainya dia anak sah;
b. Jika mewaris bersama Golongan II dan Golongan  III,  maka  mendapatkan  ½ bagian dari seluruh harta peninggalan;
c. Jika  mewaris  bersama  Golongan  IV, maka  mendapat  ¾  bagian  dari  seluruh harta peninggalan;
d. Jika tidak ada satu pun ahli waris lain, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin.
Meskipun  lahir  diluar  perkawinan yang  sah,  anak  luar  kawin  yang  diakui adalah  keturunan  pewaris.  Oleh  karena  itu anak luar kawin juga merupakan Legitimaris, sehingga memiliki hak mutlak
selaku  ahli  waris  ( legitieme  portie ),  yaitu ½  bagian    dari  hak  yang  seharusnya  dia terima jika dia anak sah. 9
Perhitungan  harta  waris  melalui Legitieme  Portie.  Legitieme  Portie sama dengan  bagian  mutlak,  yaitu  bagian  yang besarnya  ditentukan  oleh  undang-undang. Dalam  ketentuan  Pasal  913  KUH  Perdata disebutkan  bahwa  “Legitieme  Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang  harus  diberikan  kepada  para  waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap  bagian  mana  si  pewaris  tak diperbolehkan  menetapkan  sesuatu  baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun  selaku  wasiat”. Legitieme  Portie hanya  ada  untuk  ahli  waris ab  intestato dalam  garis  lurus,  baik  dalam  garis  lurus ke  atas  ( adcendenten) maupun  garis  lurus ke bawah (decendenten ), atau disebut juga ahli  waris  ab-intestato  legitimaris. 10 Ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke atas yaitu  orang  tua,  kakek,  nenek,  sedangkan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke bawah  yaitu,  anak  kandung  dan  anak angkat.
Ketentuan  dalam  Pasal  914  KUH Perdata menyebutkan bagian mutlak untuk anak  kandung.  Bagian  mutlak  anak
9 Irma  Devita  Purnamasari,  2014 ,  Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Kaifa : Bandung, hlm. 111
10 Oemar Moechtar, 2019, Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di  Indonesia,  Kencana.  Surabaya , hlm. 87
kandung  bergantung  dengan  jumlah  anak kandung  yang  ditinggakan.  Apabila  anak kandung  yang  ditingalkan,  maka  bagian mutlaknya adalah ½ bagian dari harta yang ditinggalkan.  Apabila  dua  orang  anak kandung  yang  ditinggalkan  maka  bagian mutlaknya  adalah  2/3  bagian  dari  bagian yang  sedianya  diterima.  Bukan  dari  harta peninggalan,  sedangkan  jika  tiga  orang atau lebih anak kandung yang ditinggalkan maka  bagian  mutlaknya  adalah  ¾  bagian dari bagian  yang  sedianya diterima, bukan dari harta peninggalan. 11 Untuk memudah- kan  dalam  menentukan Legitieme  Portie untuk  anak  kandung,  maka  perhatikan contoh-contoh berikut ini:
Pertanyaan :
A  Meninggal  dunia  meninggalkan tiga orang anak kandung bernama A, B, C, dan  D.  Berapa  besarnya legitieme  portie BCD ?
Dasar  Hukum  :Pasal  914  KUH Perdata.  Dalam  hal  ini legitieme  portie
sebesar  ¾  karena  pewaris  meninggalkan
11 Ibid, hlm. 113.
tiga orang atau lebih anak kandung. Bagian ¾  ini  di  waris  secara  kolektif  oleh  bagian anak kandung.
Legitieme portie BCD adalah ¾ x 1/3 (untuk BCD) = ¼  ( masing – masing dapat ¼ bagian ). Bagian bebas atau bagian sisa ( beschikbaar  deel  )  yang  dapat  diberikan kepada  ahli  waris testamenter yaitu  sisa setelah diambil oleh ahli waris ab intestato legitimaris , yaitu 1 – ¾ - ¼ bagian.
Legitieme  portie  dalam  ketentuan Pasal 915 KUH Perdata. Didalam ketentuan Pasal 915 KUH Perdata disebutkan  bahwa  garis  lurus  ke  atas bagian  mutlak  itu  adalah  selamanya setengah  dari  apa  yang  menurut  undang- undang    menjadi  bagian  tiap-tiap  mereka dalam  garis  itu  dalam  pewarisan  karena kematian.  Atau  dengan  kata  lain  dalam garis  lurus  ke  atas,  maka  bagian  yang diterima  ahli  waris  dalam  garis  lurus  ke atas  yaitu,  tetap  ½  bagian  dari  bagian menurut  undang-undang  menjadi  bagian tiap-tiap  mereka,  waris ab  intestato  non  – legitimaris tidak perlu diperhatikan. Untuk memudahkan dalam pemahaman penerapan  ketentuan  Pasal  915  KUH Perdata,  maka  dapat  dijelaskan  sesuai dengan contoh berikut ini :
† A B C          D
Pertanyaan :
Kronologi Perkara : A  meninggal  dunia,  meningalkan orangtua  kandungnya  bernama  B  dan  C. Dalam  wasiatnya,  A  mengangkat  X sebagai  satu-satunya  waris  (100  %).  Siapa ahli waris A dan berapa bagian warisnya ?
Dalam  kasus  diatas,  A  hanya meninggalkan  ahli  waris  golongan  kedua (ayah  dan  ibu)  saja  tanpa  meninggalkan istri  dan  anak-anaknya.  Dalam  wasiatnya, A  mengangkat  X  untuk  menerima  100  % hartanya,  yang  secara  tidak  langsung walaupun  tidak  dinyatakan  tegas  dalam wasiat,  orang  tua  A  yaitu  B  dan  C,  di onterfd  oleh  A,  sebab  seluruh  hartanya hanya diwaris oleh X.
Namun  perlu  diperhatikan  bahwa dalam  kasus  ini,  B  dan  C  merupakan  ahli waris  dalam  lurus  ke  atas  ( adcedenten ) yang  mana  berdasarkan  ketentuan  Pasal 915  KUH  Perdata,  B  dan  C  memiliki legitieme  portie  yaitu  sebesar  ½  dari bagian  menurut  undang-undang.  Andai kata  B  dan  C  menurut legitieme  portie maka berlakulah ketentuan Pasal 915 KUH Perdata jo Pasal 859 KUH Perdata. Dalam
ketentuan Pasal 859 KUH Perdata disebutkan  bahwa  ayah  atau  ibu  yang hidup  terlama  mewarisi  seluruh  harta peninggalan  anaknya  yang  meninggal tanpa  meninggakan  keturunan,  suami  atau istri,  saudara  laki-laki  atau  perempuan. 12
Karena dalam hal ini A tidak meninggalkan  keturunan  maka  B  dan  C masing-masing  seharusnya  memperoleh  ½ bagian.
Namun  karena  ada  wasiat  yang isinya  mengangkat  X  sebagai  100  %  harta warisan,  maka  berlakulah  ketentuan  Pasal 915 KUH Perdata.  Legitieme portie dalam garis  lurus  ke  atas  adalah  1/2  ,  maka  jika dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  859 KUH Perdata maka perhitungannya sebagai berikut :
Legitieme  Portie  B  =  ½  (Pasal  915 KUH  Perdata)  x  ½  (Pasal  859  KUH Perdata) = ¼ bagian
Legitieme  Portie  C  =  ½  (Pasal  915 KUH  Perdata)  x  ½  (Pasal  859  KUH Perdata) = ¼ bagian.
X  dalam  hal  ini  memperoleh  bagian sisa  setelah  dikurangi  legitime  portie, yaitu:
= Harta Waris – LP B – LP C
= 1 – ¼- ¼
= ½
Sehingga  bagian  waris  yang  harus diterima masing-masing yaitu :
12 Ibid, hlm. 115.
C B
C †     A x = 100 %
B = ¼ bagian C = ¼ bagian X = ½ atau 2/4 bagian. Perkembangan hukum terkait dengan anak  luar  kawin,  termasuk  anak  zina  dan anak  sumbang,  diberikan  oleh  Mahkamah Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  :  46/ PUU-VIII/ 2010. Putusan tersebut menyatakan  pada  intinya  menyatakan  dua hal,  yaitu  : Pertama :  Pasal  43  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  : “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya ”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  Repubik  Indonesia  Tahun  1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/  atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Kedua , menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan  hukum  mengikat, sehingga  ayat  tersebut  harus  dibaca  : “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata  dengan  keluarga  ayahnya”.
Namun pengakuan normatif dalam putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum
Kendati  sebuah  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  dianggap  sebagai reformasi hukum terkait pengakuan hubungan  perdata anak  luar  kawin  dengan orang  tua  kandungnya,  namun  ternyata tidak  diputuskan  secara  bulat.  Salah seorang  Hakim  Konstitusi,  yakni  Maria Farida  Indrati  memiliki  suatu  alasan  yang berbeda  ( corcurring  opinion) dalam putusan  tersebut,  bahwa  tidak  diakuinya hubungan  keperdataan  antara  anak  luar kawin  dengan  ayah  kandungnya  adalah sebagai suatu resiko dari perkawinan yang tidak tercatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Akibat  putusan  tersebut  merupakan kerugian  bagi  laki-laki  atau  perempuan yang  telah  melakukan  perkawinan,  bukan suatu  resiko  anak  yang  harus  di  tanggung oleh    anak  yang  telah  dilahirkan.  Oleh karena  itu  pemenuhan  hak-hak  anak  yang terlahir  dari  suatu  perkawinan,  terlepas perkawinan  tersebut  sah  atau  tidak  adalah
tetap  menjadi  kewajiban  orang  tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

## 3.2.  Penyelesaian  Jika  Terjadi  Sengketa Dalam Pembagian Waris Islam
Faraid (hukum  waris  Islam)  adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak  pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan (tirkah) pewaris,  menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan  berapa  bagian  masing-masing.  Dalam Islam  istilah  waris  berasal  dari  kata warasah yang berarti hukum yang mengatur  tentang  pemindahan  tirkah  (hak pemilikan  harta  peninggalan)  dari  al- muwaris  (orang  yang  mewariskan)  kepada al-waris  (ahli  waris)  dengan  menentukan siapa  yang  berhak  menjadi  ahi  waris  dan berapa hak atau bagian  yang berhak untuk diterimanya.  Dalam  kitab  fiqh  waris tersebut  dinamakan  dengan  istilah  faraid, yang merupakan bentuk jamak dari faridah yang  berasal  dari  kata  fard,  yang  berarti ketentuan. 13
Hal  yang  membedakan  hukum  waris Islam  dengan  hubungan  waris  lainnya yaitu  adanya  penggolongan  macam  ahli waris  yang  berbeda-beda.  Bagian  warisan pun  berbeda-beda  bergantung  kondisi kasus  pewarisan.  Dalam  ketentuan  Pasal 174  ayat  (1)  KHI  disebutkan  kelompok- kelompok  ahli  waris  terdiri  dari  :  (a).
13 Rahmad  Taufiq  Hidayat.  et  al.  2000.  Almanak Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru.  Cetakan  ke  –  1,  Jakarta  : Dunia Pustaka Jaya, hlm. 332
Menurut  hubungan  darah,  (i)  golongan laki-laki  terdiri  dari  :  ayah  anak  laki-laki, saudara  laki-laki,  paman  dan  kakek,  (ii) golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, (b)  menurut  hubungan  perkawinan  terdiri atas  :  duda  atau  janda.  namun  apabila semua  ahli  waris  ada,  maka  yang  berhak mendapatkan  warisan  hanya  :  anak,  ayah, janda  atau  duda.  Ahli  waris  dalam  Islam dibedakan  menjadi  tiga  macam  :  (a). Dzawil  furudz,  (b)  ashabah,dan  (c) Mawaali atau ahli waris pengganti.
Pluralisme hukum waris di Indonesia berakibat  berlakunya  tiga  macam  hukum waris yang sama-sama berlaku, yakni : (1). Hukum  waris  Islam  yang  diperuntukan bagi  warga  negara  yang  beragama  islam,
(2).  Hukum  waris  Barat  atau Burgerlijk Wetboek yang diperuntukan bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing Tionghoa,    (3).  Hukum  waris  adat  yang diperuntukan  bagi  golongan  bumi  putra yang  tunduk  pada  hukum  adat.  Namun dalam  praktiknya,  warga  negara  yang beragama  Islam,  enggan  menggunakan hukum  waris  Islam  yang  dinilai  tidak memberikan keadilan.
Berdasarkan  Yurisprudensi  Mah- kamah  Agung  Nomor  :  172  K/  Sip/  1974, Hukum  yang  diterapkan  adalah  hukum agama  dari  pewaris  itu  sendiri.  Dengan adanya  Yurisprudensi  dari  Mahkamah Agung tersebut, tidak dimungkinkan
adanya  pilihan  hukum  ( choice  of  laws ) dalam menentukan hukum waris yang akan diterapkan/  digunakan.  Isi  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Nomor  :  172  K/  Sip/ 1974, yaitu :
a. Bagi  warga  negara  yang  beragama Islam,  berlaku  sistem  hukum  waris Islam;
b. Bagi warga negara yang bukan beragama  islam,  berlaku  sistem  hukum waris  Barat  ( Burgerlijk  Wetboek) atau hukum waris Barat.
Dalam  hukum  waris,  pembagian harta  warisan  yang  diberikan  kepada  ahli waris  dalam  prosesnya  dapat  berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya  pelaksanaan  pembagian  harta warisan  berlangsung  secara  musyarawah. Musyawarah  dilakukan  oleh  keluarga internal untuk menentukan bagian masing- masing  ahli  waris.  Apabila  musyawarah tidak  dapat  menyelesaikan  sengketa, maka sengeketa  tersebut  diselesaikan  melalui litigasi atau pengadian yang berwenang.
Cara  menghitung  kasus  hukum waris  Islam  yang  paling  praktis  yaitu dengan  cara  mengeluarkan  terlebih  dahulu bagian dzawil furudz (ahlli waris bagiannya  telah  ditentukan  oleh  Al- Qur’an), misalnya bagian ayah, ibu, janda, anak  perempuan.  Sisa  di  luar dzawil furudz yaitu  :  ashabah  ,antara  lain  :  (a). laki-laki,  (b).  Laki-laki  mewaris  bersama perempuan;  dan  (c).  ayah.  Bila  tidak  ada
anak  laki  –  laki,  mendapatkan  bagian sisanya.  Apabila  tidak  ada  ashabah  bisa jadi  dalam  pewarisan  terjadi  perhitungan aul atau radd.
Menurut  pendapat  dari  Moh.  Anwar bahwa  sebelum  melakukan  perhitungan asal  masalah  tersebut  ada  beberapa  hal yang  harus  diperhatikan  sebelumnya  yang antara lain 14 :
a. Menentukan siapa yang berhak menerima  bagian  dari  ahli  waris  yang ada,  dalam  hal  ini  perlu  untuk  diihat siapa  yang  terhalang  mewaris  dan  siapa yang tidak.
b. Menentukan  beberapa  besar  bagian  dari masing-masing  ahli  waris  menurut ketentuan dari ahli waris dzawil furudz yang  berhak  menerima  warisan tersebut  dan  menentukan  siapa  yang berhak menjadi ahli waris ashabah yang akan  menerima  kelebihan  harta  apabila ada.
c. Setelah menentukan hal-hal diatas, maka barulah  dilakukan  perhitungan  menurut faraidh,  namun  dalam  hal  ini  selain menentukan  asal  masalah  perlu  juga untuk  memperlihatkan  kemungkinan munculnya masalah aul dan / atau radd.
14 Moh.Anwar,. 1981. Faraid Hukum Waris dalam Islam  dan  Masalah-Masalahnya ,  Medan  :  al  – ikhlas, hlm. 39

## PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Oleh  karena  dalam  suatu  pewarisan terdapat  3  (tiga)  unsur  penting,  yaitu  : (1)  adanya  orang  yang  meninggal dunia  selaku  pewaris,  (2).  Adanya harta  kekayaan  yang  ditinggalkan,  (3). Adanya  ahli  waris.  Yang  dimaksud dengan  Pewaris  adalah  orang  yang meninggal dunia dengan meninggalkan suatu  harta  kekayaan.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  ahli  waris  adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan  si  pewaris  dalam  bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Sedangkan yang dimaksud dengan Warisan adalah harta  kekayaan  yang  dapat  berupa kumpulan  aktiva  dan  pasiva  dari  si pewaris  yang  berpindah  kepada  para ahli waris.Testament atau wasiat adalah  pernyataan  kehendak  terakhir dari  si  pewaris  mengenai  apa  yang dikehendaki  akan  terjadi  dengan  harta kekayaan  sesudah  ia  meninggal  dunia.
Penunjukan  seseorang  sebagai  ahli waris  di  dalam  suatu  testament  atau wasiat  disebut erfstelling. Pemberian warisan  melalui  testamen  kepada orang-orang  tertentu  atas  barang- barang  tertentu  disebut  legaat  dan  si penerima legaat disebut  legataris .
Penunjukan  ahli  waris  dan  pemberian legaat termasuk dalam genus making .
2. Hal  yang  membedakan  hukum  waris Islam  dengan  hubungan  waris  lainnya yaitu adanya penggolongan macam ahli waris  yang  berbeda-beda.  Bagian warisan  pun  berbeda-beda  bergantung kondisi kasus pewarisan. Dalam ketentuan  Pasal  174  ayat  (1)  KHI disebutkan  kelompok-kelompok  ahli waris  terdiri  dari  :  (a).  Menurut hubungan  darah,  (i)  golongan  laki-laki terdiri  dari  :  ayah  anak  laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, (ii) golongan  perempuan  terdiri  dari  :  ibu, anak  perempuan,  saudara  perempuan dari  nenek,  (b)  menurut  hubungan perkawinan  terdiri  atas  :  duda  atau janda. namun apabila semua ahli waris ada,  maka  yang  berhak  mendapatkan warisan hanya  : anak, ayah, janda atau duda. Ahli waris dalam Islam dibedakan  menjadi  tiga  macam  :  (a). Dzawil  furudz,  (b)  ashabah,dan  (c) Mawaali atau ahli waris pengganti.

## 4.2. Saran
Hukum  waris  adalah  peraturan  yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang  meninggal  dunia  kepada  satu  atau beberapa  orang  lain.  Jika  pada  nantinya terjadi  pembagian  waris  maka  dihitung dengan  ahli  waris  sesuai  dengan  legitimie portie  sesuai  hak  ahli  waris,  agar  nantinya
tidak  timbul  terjadinya  sebuah  sengketa. Jika  tidak  maka  salah  satu  pihak  tidak terima terkait pembagian waris tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Irma  Devita  Purnamasari,  2014, Kiat-Kiat
Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami  Masalah  Hukum    Waris,
Kaifa : Bandung,
I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif  dalam
Justifikasi  Teori  Hukum (Jakarta:
Prenada Media Grup).
J.  Andy  Hartanto,  2015, Kedudukan  dan
Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin
menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi , LaksBang Justitia
Surabaya
Oemar  Moechtar,  2019, Perkembangan Hukum  Waris  Praktik  Penyelesaian Sengketa  Kewarisan  di  Indonesia ,
Kencana. Surabaya
Rahmad  Taufiq  Hidayat.  et  al.  2000.
Almanak Alam Islami Sumber
Rujukan  Keluarga  Muslim  Milenium Baru. Cetakan ke – 1 , Jakarta : Dunia
Pustaka Jaya
Soebekti,  1983, Kaitan  Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum  Waris,  Kertas  Kerja  pada
Simposium  Hukum  Waris  Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional , Jakarta, 10-12 Februari 1983.
Wirjono  Prodjodikoro,  1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, cetakan ke
– 7 , Sumur Bandung,
Peraturan Perundang-undangan :
- KUH Perdata
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Yurisprudensi  Mahkamah  Agung
Nomor : 172 K/ Sip/ 1974

## BIODATA SINGKAT PENULIS

## BILLY VERIAN SALIM adalah Praktisi
Bidang Pekerja Migrant Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 pada
Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Manajemen, President University,  Bekasi. Pada saat ini sedang menyelesaikan program pendidikan S2  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Narotama Surabaya.