## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 29 No. 1, 2021
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Optimalisasi  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi
Andi  Muhammad  Aswin  Anas * ,  Ahsan  Yunus,  Muhammad  Athallariq  Gio  M,

## Namira Wulandari
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia
* Email: aswinanas@unhas.ac.id

## Abstract:
One  of  the  common  impediments  to  COVID-19  vaccination  is  the  rampant  spread  of  hoaxes.  This  research seeks  to  recommend  optimized  legal  enforcement  measures  for  South  Sulawesi  Region  Law  Enforcement  to combat hoaxes related to COVID-19 vaccination. The research employed empirical methods while taking into account the interdisciplinary approach to the issue. Data is analyzed qualitatively. The outcome of the research reveals that the Region's Law Enforcement has implemented criminal legal enforcement measures directed to COVID-19 vaccination hoaxes by establishing the 'Aman Nusa' Task Force. However, the said task force also faced hurdles from factors such as its law enforcement, society, and cultural values. With that in mind, the research  suggests  a  few  optimizations  approaches  such  as  an  increase  in  the  number  of  assigned  task  force personnel,  mitigating  misinformation  through  systemic  and  massive  oversight,  interactive  COVID-19 awareness campaign, and extending collaboration with various stakeholders to manage the root cause to the hoax’s  distribution.  Through  these  recommendations,  there  is  a  high  hope  that  the  future  COVID-19 vaccination campaign could be implemented smoothly, improving group immunity in the region against the pandemic.
Keywords: Legal Enforcement; Hoaxes; Vaccination; COVID-19

## Abstrak:
Salah  satu  faktor  penghambat  vaksinasi  covid-19  adalah  penyebarluasan  berita  bohong.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  dan  penguatan  terhadap  optimalisasi  fungsi  penegakan  hukum dalam  penanggulangan  berita  bohong  terkait  vaksinasi  covid-19  di  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan. Penelitan  ini  menggunakan  metode  penelitan  hukum  empiris  dengan  pendekatan  interdisipliner.  Data dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  penegakan  hukum  tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19 telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dengan membentuk Satgas Aman Nusa. Dalam implementasinya terdapat hambatan yang bersumber  dari  faktor  penegak  hukumnya,  faktor  masyarakat,  dan  faktor  kebudayaan.  Sekaitan  dengan  hal tersebut  upaya  optimalisasi  fungsi  penegakan  hukum  dalam  penangulangan  tindak  pidana  berita  bohong terkait vaksinasi covid-19 di Polda Sulawesi Selatan, dapat ditempuh dengan melakukan penambahan personel satgas,  membenahi  proses  penyebarluasan  informasi  yang  lebih  terstruktur  dan  massif,  melakukan  upaya edukasi  yang  lebih  komunikatif,  dan  berkolaborasi  dengan  berbagi  pihak  untuk  mengatasi  sumber  masalah utama penyebarluasan berita bohong. Dengan demikian vaksinasi covid-19 dapat terlaksana dengan baik guna menciptakan kekebalan kelompok dalam rangka penanganan pandemi.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Hoaks; Vaksinasi; Covid-19

## 1. Pendahuluan
Pandemi  covid-19  telah  menjadi  konsumsi  interaksi  di  masyarakat  global,  termasuk Indonesia. Berita tentang covid-19 dengan cepat bisa menyebar melalui jejaring sosial media  seperti facebook,  twitter,  Instagram ,  dan whatsapp .  Masyarakat  menyebarluaskan
informasi dengan begitu cepat dan cenderung tidak menyaring ataupun memvalidasi keabsahan  informasi  tersebut.  Sehingga  sangat  rentan  menimbulkan  berita  bohong atau hoaks. Beredarnya hoaks marak terjadi di kalangan masyarakat, terutama tentang kesehatan. 1
Pada sisi yang lain penanganan pandemi covid-19 terus dilakukan, termasuk dengan melaksanakan  vaksinasi  untuk  mencapai  kekebalan  kelompok.  Vaksinasi  covid-19  di Indonesia  telah  dimulai  tanggal  13  Januari  2021,  yang  diawali  oleh  proses  vaksinasi kepada Presdien. Namun sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 19 Januari pada laman  kominfo.go.id  sudah  ada  17  laporan  isu  hoaks  tentang  vaksinasi  covid-19. Hanya dalam waktu 6 hari sejak vaksinasi perdana dilakukan, isu hoaks yang tercatat dalam  laman resmi  pemerintah  sudah  mencapai  rata-rata  hampir  3  laporan  per  hari. Hal  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  penyebaran  berita  bohong  tentang vaksinasi  covid-19  perlu  mendapat  perhatian,  agar  tidak  menghambat  pelaksanaan vaksinasi.
Hukum di Indonesia secara tegas menyatakan penyebarluasan berita bohong termasuk dalam kejahatan. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan di masa pendemi Kapolri telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Telegram tersebut pada  intinya  mengarahkan  aparat  kepolisian  mengedepankan  upaya  pre-emtif  dan preventif  dalam  upaya  menekan  angka  kejahatan,  dan  memetakan  potensi  kejahatan termasuk tentang penyebaran hoaks ditengah pandemi. 2
Namun  pada  tataran  praktis,  Polri  dipandang  belum  maksimal  dalam penanggulangan hoaks terkait pandemi. Polri terkesan hanya serius mengusut kasus hoaks  yang  merugikan  pemerintah  atau  oknum  tertentu  yang  dekat  dengan kekuasaan. 3 Polri  perlu  diberikan  penguatan  dan  masukan  dalam  penanggulangan hoaks  tentang  vaksin.  Karena  penyebaran  berita  bohong  terkait  vaksinasi  covid-19 masuk dalam 3 alasan utama penolakan vaksin selain ketakutan bahwa vaksin tidak aman dan kesepakatan dengan teori konspirasi. 4
Peneltian  ini  bertujuan  memberikan  penguatan  dan  rekomendasi  tentang  upaya optimalisasi  fungsi  penegakan  hukum  Polda  Sulawesi  Selatan  dalam  Penanggulagan Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  tentang  Vaksinasi  Covid-19.  Sasaran  yang hendak  dicapai  ialah  memberikan  penguatan  kepada  kepolisian.  Penguatan  yang dimaksud  adalah  pengoptimalisasian  fungsi  penegakan  hukum  oleh  Polri.  Sehingga Polri lebih optimal dalam menangani penyebaran berita bohong terkait vaksin. Dengan demikan,  proses  vaksinasi  bisa  berjalan  dengan  baik  untuk  mencapai  kekebalan kelompok, dan mencapai tujuannya untuk mengakhiri pandemi covid-19.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan interdisipliner. Lokasi penelitian di lakukan di Polda Sulawesi Selatan. Data dianalisis
1 Christiany Juditha (2020). Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19, Jurnal Pekommas , Vol. 5 No. 2, e-ISSN: 2502-1907
2 Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 497-513.
3 Purnomo, H., & Yosua, A. (2021). Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Ius Constituendum , 6 (1), 235-251.
4 Gorman, J. M., Scales, D. A., & Gorman, S. E. (2021). Expert opinion in mental disorder: Why is acceptance of the COVID-19 vaccines so problematic?. Personalized Medicine in Psychiatry , 25 , 100072.
secara deskriptif kualitatif. 5

## 3. Upaya  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita Bohong tentang Vaksinasi Covid-19 di Polda Sulawesi Selatan
Penegakan hukum mencakup berbagai macam aspek. Pada satu sisi penegakan hukum mencakup tentang bagaimana mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan hukum, dan keadilan. 6 Pada sisi yang lain penegakan hukum merupakan  upaya  untuk  menegakkan  norma  secara  nyata  yang  dipedomani  dalam hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 7 Penegakan hukum juga memiliki faktor penghambat. Untuk melakukan kajian terkait efektivitas hukum, maka ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengukur ketaatan hukum secara umum dan melihat faktor–faktor apa yang mempengaruhinya. Kemudian yang Kedua, melihat  terkait  dengan  ketaatan  terhadap  suatu  aturan  hukum  tertentu  atau  khusus dan faktor – faktor apa yang mempengaruhinya. 8
Dalam  penegakan  hukum  dan  penanggulangan  kejahatan  dimasa  pandemi  covid-19, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Rahasia. Telegram tersebut memberikan panduan anggota melaksanakan tindakan-tindakan pada masa pandemi, termasuk didalamnya dalam penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong tentang covid-19 maupun terkait vaksinasi covid-19 secara khusus. 9
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  pada  lingkup  Polda  Sulawesi  Selatan  telah dilakukan  upaya  penegakan  hukum  dalam  penanggulangan  tindak  pidana penyebaran  berita  bohong  terkait  vaksinasi  covid-19.  Upaya  tersebut  terbagi  antara upaya  pre-emtif,  preventif,  dan  represif.  Bentuk  upaya  pre-emtif  yang  dilakukan adalah  dengan  membentuk  Satgas  Aman  Nusa.  Satgas  ini  pada  pokoknya  bertugas melakukan  patroli cyber terhadap  konten  pada  media  sosial  yang  berpotensi  atau memuat informasi tentang berita bohong terkait covid-19 maupun vaksinasi covid-19. Selain  itu,  fungsi  gakum  juga  tetap  melekat  pada  satgas  ini  diluar  dari  tugas  pokok tersebut. 10
Upaya  selanjutnya  yakni  upaya  preventif.  Guna  menekan  penyebarluasan  berita bohong yang menyesatkan terkait vaksinasi covid-19, Satgas Aman Nusa melakukan take down terhadap unggahan yang memiliki konten atau muatan berita bohong. Satgas ini bekerja 24 jam memantau media sosial, dan jika ditemukan konten hoaks, langsung di take  down agar  tidak  tersebar  lebih  luas  lagi.  Selain  itu  anggota  satgas  juga  aktif melakukan kampanye dengan menggunakan akun sosial media pribadi mereka untuk memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  penyebaran  berita  bohong  yang menyesatkan. 11
5 Irwansyah (2020). Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel . Yogyakarta:  Mirra Buana Media, hlm 163-164
6 Novitawati, N. P. D., Parman, L., & Sabardi, L. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax). Media Bina Ilmiah , 13 (11), 1723-1730.
7 Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). Wawasan due process of law dalam sistem peradilan pidana . Rangkang Education., hlm 20
8 Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Jakarta: kencana , 1 ., hlm 375
9 Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Kepolisian , 14 (2), 9. 10 Udiyanto, Wawancara 2 Juni 2021 11 Ibid
Pada  tingkat  upaya  represif,  Polda  Sulawesi  Selatan  memperkuat  koordinasi  dengan unit-unit  Polres  dan  Polsek  dalam  hal  pengejaran  pelaku.  Jika  ditemukan  unggahan yang  memuat  konten  berita  bohong  tentang  vaksin,  dan  lokasi  pelaku  dapat diidentfikasi, maka dapat saja dilakukan pengejaran terhadap pelaku untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih lanjut. Namun, selama ini jika pelaku ditemukan, upaya yang dilakukan lebih banyak dengan mengkofirmasi dan melakukan edukasi. Belum ada  yang  sampai  dilanjutkan  ke  tahap  penuntutan,  serta  lebih  dikedepankan  upaya restorative justice . 12
Dalam  menjalankan  tugasnya,  tim  satgas  aman  nusa  telah  menurunkan  ungguhan bermuatan berita bohong dalam grafik berikut:
Sumber: Data Primer, 2021, diolah
Merujuk  pada  grafik  tersebut,  terlihat  adanya  inkonsistensi  penanganan  untuk menyelesaikan  akar  masalah.  Grafik  yang  naik  turun  terkait  dengan  unggahan bermuatan berita bohong tentang vaksin covid-19 memperlihatkan adanya penegakan hukum yang belum optimal. Memang terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum. Jika diidentifikasi maka akan merujuk kepada 5 faktor. Pertama yakni faktor hukum. Kedua adalah faktor penegak hukumya. Lalu yang ketiga bisa bersumber dari faktor  sarana  dan  prasarana.  Kemudian  yang  keempat  faktor  penghambat  juga  bisa berasal  dari  masyrakat  itu  sendiri.    Lalu  faktor  kelima  adalah  faktor  kebudayaan. 13 Faktor-faktor  inilah  yang  hendaknya  diidentifikasi,  untuk  kemudian  dianalisis sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum terkait dengan penyebaran berita bohong tentang vaksinasi covid-19.
12 Ashar Alimin Abdullah, Wawancara, 2 Juni 2021
13 Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (1), 31-52.
0 20 40 60 80 1 Unggahan Bermuatan Hoaks tentang Vaksin Covid-19 Yang di Take Down Satgas Aman Nusa
Januari Februari Maret April

## 4. Hambatan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita Bohong tentang Vaksinasi Covid-19 di Polda Sulawesi Selatan
Secara  garis  besar,  terdapat  dua  hambatan  utama  dalam  penegakan  hukum  tindak pidana  penyebatan  berita  bohong  tentang  vaksinasi  covid-19  yang  dilakukan  Polda Sulawesi Selatan. Pertama yakni hambatan dari sisi internal, kedua dari sisi eksternal. Hambatan  tersebut  yang  menjadi  inkonsistensi  penegakan  hukum  dalam penanggulangan berita bohong terkait vaksinasi covid-19
Jumlah  anggota  Satgas  Aman  Nusa,  pada  awalnya  berjumlah  7  orang  personel. Lalu kemudian mengkrucut menjadi 3 orang personel. Kekurangan jumlah personel inilah yang  menjadi  hambatan  dari  sisi  internal.  Banyaknya  pengguna  sosial  media,  dan keterbatasan  pesonil  dalam  melakukan  patrol cyber menjadi  penyebab  inkonsistensi penuruan  jumlah  berita  bohong  yang  beredar  di  masyarakat. 14 Kekurangan  personel aparat  kepolisian  dalam  penanggulangan  kejahatan  dapat  berimpilikasi  pada efektivitas penegakan hukum. 15
Fakta  yang  menarik  dari  penelitian  ini,  berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  faktor sarana  dan  prasarana  tidak  lagi  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penanggulangan berita  bohong  terkait  vaksin  covid-19.  Sarana  dan  prasarana  sudah  sangat  memadai, apalagi  saat  ini  sudah  terdapat  laboratorium  forensik  di  Polda  Sulsel.  Hal  tersebut sudah  sangat  membantu  dan  memudahkan  kinerja  personel.  Ditambah  lagi  Polda Sulsel  memang  memberikan  anggaran  khusus  yang  dialokasikan  untuk  operasional Satgas Aman Nusa. 16
Hambatan  selanjutnya  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  penyebatan  berita bohong tentang vaksinasi covid-19 datang sisi eksternal. Yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Masyarakat yang cenderung tidak mengindahkan himbauan dari aparat  penegak  hukum  maupun  pemerintah,  terkesan  tidak  mendukung  arahan pemerintah,  dan  cenderung  abai. 17 Sering  kali  ditemukan  fakta  dil  apangan,  ketika sudah  diberikan  edukasi  masyarakat  tetap  teguh  pada  informasi  yang  tidak  valid. Satgas  mencoba  memberikan  pemahaman,  namun  karakter  orang  Sulawesi  Selatan yang  cenderung  keras  kepala  menjadi  penghambat.  Masyarakat  lebih  percaya  sosial media  yang  sumbernya  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  dibandingkan  dengan informasi yang berasal dari pemerintah atau aparat sekalipun. 18
Hal  tersebut  senada  dengan  minimnya  budaya  literasi  digital  dalam  menggali informasi. Fenomena masyarakat yang terjerat berita bohong di era digital ini tentunya memerlukan kesadaran yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. 19 Kecenderungan masyarakat lebih senang menerima kabar buruk, untuk kemudian diteruskan ke orang
14 Ashar Alimin Abdullah, Op.Cit
15 Siregar, S. M. (2018). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Pekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Isu Sara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
16 Udiyanto, Op.Cit
17 Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 10 (1), 61-84.
18 Ashar Alimin Abudllah, Op.Cit
19 Fitriarti, E. A. (2019). Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Informasi Kesehatan Di Era Digital. Metacommunication: Journal of Communication Studies , 4 (2), 234-246.
banyak.  Bahkan  tanpa  disadari  pesan  yang  diteruskan  tersebut  bisa  menjadi  buah simalaka dengan jerat hukum sesuai aturan perundang-undangan. 20
Merujuk  pada  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  faktor  penghambat  paling  dominan dalam pengekan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksin covid- 19 terletak pada faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukum tercermin  dari  kurangnya  personel  Satgas  Aman  Nusa  yang  bertugas  melakukan fungsi  patroli cyber .  Perbedaan  ratio  yang  sangat  timpang  jelas  menjadi  penghambat untuk melihat efektivitas hukumnya.
Faktor  dominan  yang  kedua,  adalah  faktor  masyarakat.  Hal  ini  tercermin  dari lemahnya  literasi  digital  masyarakat  dalam  menyadur  informasi.  Ditambah  lagi ketidak  percayaan  masyarakat  kepada  sumber  informasi  yang  valid.  Bahkan ditemukan fenomena bahwa masyarakat lebih senang dengan berita yang sensasional. Kemudian  didukung  dengan  kecenderungan  untuk  menjadi  orang  pertama  yang mengetahui lalu menyebarkan informasi, tanpa melakukan validasi sebelumnya. 21

## 5. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi Covid-19 di Polda Sulawesi Selatan
Penegakan  hukum  merupakan  sebuah  implementasi  terhadap  kebijakan.  Secara fundamental  terdapat  4  aspek  yang  mempengaruhi  eksistensi  kebijakan  tersebut. Pertama yakni komunikasi, kemudian yang kedua adalah sumber. Ketiga adalah sikap tingkah  laku,  dan  yang  terakhir  adalah  strukrur  birokrasinya. 22 Keempat  aspek tersebut  dapat  menjadi  rujukan  dalam  menentukan  upaya  optimalisasi  penegakan hukum dalam penanggulagan tindak pidana berita bohong tentang vaksinasi covid-19. Keempat aspek tersebut merupakan suatu kesatuan dan harus berkesinambungan.
Merujuk  aspek  pertama  terkait  komunikasi,  optimalisasi  penanggulangan  berita bohong  tentang  vaksinasi  covid-19  dapat  dilakukan  dengan  cara  memperbaiki  pola komunikasi  kelembagaan  dari  Polda  Sulawesi  Selatan.  Upaya  komunikasi  yang dilakukan belum terstruktur, masih dilakukan melalui akun sosial media pribadi tim satgas. Hal ini tentu belum memberikan dampak yang massif. Polda Sulawesi Selatan dapat membuat akun khusus, atau melalui akun sosial media resmi yang ada saat ini dalam  menyebarluaskan  edukasi  tentang  manfaat  vaksin,  penanggulagan  pandemi, dan hal-hal lain yang dapat menghindari miss informasi.
Pola  komunikasi  terstruktur  akan  memberikan  dampak  baik  kepada  penanganan pandemi. Sebagaimana terungkap dalam riset terdahulu yang mengemukakan bahwa strategi  komunikasi  kesehatan  masyarakat  menggunakan  berbagai  saluran,  termasuk pemberi kerja dan organisasi masyarakat, akan membantu meminimalkan kesenjangan pengetahuan  COVID-19.  Selain  itu,  disarankan  agar  konten  literasi  digital ditambahkan ke kampanye kesehatan masyarakat. 23
20 Arianto, A. K. (2021). Dugaan Hoaks Seputar Vaksin Covid-19 Di Indonesia Dalam Kerangka Linguistik Forensik. KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional , 3 (1), 115-129.
21 Kuntarto, K., & Widyaningsih, R. (2021). Motivasi Penyebaran Berita Hoax. Prosiding , 10 (1).
22 Hasibuan, R. P. P. M., & Ashari, A. (2020). Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar- i , 7 (7), 581-594. 23 Liem, A., Wang, C., Dong, C., Lam, A. I. F., Latkin, C. A., & Hall, B. J. (2021). Knowledge and awareness of COVID-19 among Indonesian migrant workers in the Greater China Region. Public Health .
Aspek  kedua  adalah  sumber,  dan  yang  menjadi  akar  masalah.  Tugas  Satgas  Aman Nusa yang secara khusus melakukan patroli cyber kemudian men- take down unggahan yang  memiliki  konten  hoaks  tidak  menyelesaikan  sumber  masalah.  Sumber masalahnya  harus  ditemukan,  dan  diatasi.  Sumber  masalah  dari  penyebaran  berita bohong  adalah  kurangnya  edukasi  yang  kepada  masyarakat.  Maka  sejatinya,  fungsi penegakan  hukum  yang  harusnya  lebih  massif  adalah  pemberian  edukasi  kepada masyarakat.
Menghapus  unggahan  untuk  mencegah  penyebarluasan  hoaks itu  baik,  namun  akan lebih  baik  jika  penyebarluasan  hoaks  diputus  melalui  pendidikan  literasi  digital kepada masyarakat. Polda Sulawesi Selatan dapat menggandeng mitra dalam hal ini. Misalnya  dengan  merangkul  dari  kominfo,  psikolog,  pakar  sosial  media  atau  pun pakar  komunikasi  untuk  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat.  Karena  kunci keberhasilan penanganan pandemi berasal dari kolaborasi semua pihak.
Pada  tatanan  aspek  yang  ketiga,  yakni  tentang  sikap  dan  tingkah  laku.  Konsistensi diperlukan  dalam  ini.  Upaya  penanggulagan  kejahatan  bukan  hanya  terbatas  pada upaya pre-emtif dan preventif. Tetapi juga melalui upaya represif. 24 Mengedepankan upaya restorative justice dalam penanganan hoaks ditengah pandemi seusuai telegram Kapolri adalah hal yang baik. Namun jika memang tindakan pelaku sudah berulang dan  tidak  menunjukkan  efek  jera,  melakukan  upaya  represif  dengan  penegakan hukum melalui pengadilan pidana harus diupayakan. Agar masyarakat dapat melihat bahwa  hukum  diterapkan  sebagaimana  mestinya.  Bahwa  ancaman  pidana  dalam Undang-Undang  yang  menyebarkan  berita  bohong  bukan  hanya  hiasan  kata  namun dapat memiliki konsekuensi pidana yang tajam kepada siapapun.
Kemudian  pada  aspek  yang  terakhir  yakni  struktur  organisasi.  Hal  ini  pun  menjadi krusial  untuk  dilakukan  optimalisasi.  Optimalisasi  dapat  dilakukan  dengan menambah  kembali  jumlah  anggota  satgas.  Dengan  memberikan  pembagian  tugas yang jelas dan terarah. Misalnya agar yang betugas pada wilayah preventif, dan ada yang bertugas pada wilayah represif. Pembagian struktur tugas yang jelas dan terarah akan membuat kerja tim lebih efektif. 25
Hambatan  secara  internal  tergambar  dari  kurangnya  jumlah  personel.  Maka menambah  jumlah  personel  akan  membuat  optimalisasi  fungsi  penegakan  hukum yang  dapat  memberikan  dampak  pada  efektivitas  hukumnya.  Penambahan  personel dapat  berimplikasi  pada  upaya  optimalisasi  terhadap  kebijakan  penegakan  hukum. Semakin  banyak  personel  akan  membuat  pola  komunikasi  yang  semakin  massif, membuat  pemecahan  sumber  masalah  menjadi  lebih  mudah  karena  banyak  yang melakukan edukasi, serta lebih banyak yang bergerak secara massif untuk melakukan upaya  penanggulangan  termasuk  didalamnya  upaya-upaya  pre-emtif,  preventif,  dan represif.  Kesinambungan  keempat  aspek  optimalisasi  kebijakan  tersebut  dapat memberikan  hal  positif  terutama  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  penyebaran berita  bohong  terkait  vaksin  covid-19.  Sehingga  upaya  optimalisasi  dapat  memberi penguatan kepada Polri untuk membuat hoaks menjaga jarak dengan vaksinasi covid- 19, dalam rangka mewujudkan herd imunity dalam penanganan pandemi.
24 Heryani, W., Anas, A. M. A., & Wahyuni, A. S. (2020). A Legal System Approach In The Handling Of Narcotic Crimes By Children. Awang Long Law Review , 3 (1), 35-43.
25 Sinambela, L. P. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja . Bumi Aksara.

## 6. Penutup
Penegakan  hukum  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  penyebaran  berita  bohong terkait  vaksinasi  covid-19  telah  dilakukan  oleh  Polda  Sulawesi  Selatan  dengan membentuk  Satgas  Aman  Nusa.  Dalam  implementasinya  terdapat  hambatan  yakni terkait faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sekaitan dengan  hal  tersebut  upaya  optimalisasi  fungsi  penegakan  hukum  dalam penangulangan  tindak  pidana  berita  bohong  terkait  vaksinasi  covid-19  di  Polda Sulawesi  Selatan,  dapat  ditempuh  dengan  melakukan  penambahan  personel  satgas, membenahi  proses  penyebarluasan  informasi  yang  lebih  terstruktur  dan  massif, melakukan upaya edukasi yang lebih komunikatif, dan berkolaborasi dengan berbagi pihak untuk mengatasi sumber masalah utama penyebarluasan berita bohong. Dengan demikian  vaksinasi  covid-19  dapat  terlaksana  dengan  baik  untuk  menciptakan kekebalan kelompok untuk mengatasi pandemi.

## Referensi
Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). Wawasan due process of law dalam sistem peradilan pidana . Yogyakarta: Rangkang Education.
Ali,  A.  (2009). Menguak  teori  hukum  (legal  theory)  dan  teori  peradilan  (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence) . Jakarta: Kencana.
Arianto,  A.  K.  (2021).  Dugaan  Hoaks  Seputar  Vaksin  Covid-19  Di  Indonesia  Dalam Kerangka  Linguistik  Forensik. KoPeN:  Konferensi  Pendidikan  Nasional , 3 (1),  115- 129.
Christiany  Juditha  (2020).  Perilaku  Masyarakat  Terkait  Penyebaran  Hoaks  Covid-19,
Jurnal Pekommas , Vol. 5 No. 2.
Fitriarti,  E.  A.  (2019).  Urgensi  Literasi  Digital  Dalam  Menangkal  Hoax  Informasi Kesehatan  Di  Era  Digital. Metacommunication:  Journal  of  Communication Studies , 4 (2), 234-246.
Gorman, J. M., Scales, D. A., & Gorman, S. E. (2021). Expert opinion in mental disorder: Why  is  acceptance  of  the  COVID-19  vaccines  so  problematic?. Personalized Medicine in Psychiatry , 25 , 100072.
Hasibuan,  R.  P.  P.  M.,  &  Ashari,  A.  (2020).  Optimasi  Peran  Negara  Menghadapi Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  dalam  Perspektif  Hukum  Tata  Negara Darurat. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , 7 (7), 581-594.
Heryani,  W.,  Anas,  A.  M.  A.,  &  Wahyuni,  A.  S.  (2020).  A  Legal  System  Approach  In The Handling Of Narcotic Crimes By Children. Awang Long Law Review , 3 (1), 35- 43.
Irwansyah  (2020). Penelitian    Hukum;    Pilihan    Metode    dan    Praktik    Penulisan    Artikel . Yogyakarta:  Mirra Buana Media.
Kuntarto,  K.,  &  Widyaningsih,  R.  (2021).  Motivasi  Penyebaran  Berita Hoax. Prosiding , 10 (1).
Liem,  A.,  Wang,  C.,  Dong,  C.,  Lam,  A.  I.  F.,  Latkin,  C.  A.,  &  Hall,  B.  J.  (2021). Knowledge and awareness of COVID-19 among Indonesian migrant workers in the Greater China Region. Public Health .
Millah,  I.  A.  (2020).  Penanggulangan  Kejahatan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  (Dalam Perspektif  Kriminologi  Dan  Viktimologi). Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 6 (2), 497-513.
Novitawati,  N.  P.  D.,  Parman,  L.,  &  Sabardi,  L.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pelaku Tindak  Pidana  Penyebar  Berita  Bohong  (Hoax). Media  Bina  Ilmiah , 13 (11),  1723- 1730.
Purnomo,  H.,  &  Yosua,  A.  (2021).  Inkonsistensi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Ius Constituendum , 6 (1), 235-251.
Rahmanto,  T.  Y.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (1), 31-52.
Rosana,  E.  (2014).  Kepatuhan  hukum  sebagai  wujud  kesadaran  hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 10 (1), 61-84.
Sinambela,  L.  P.  (2021). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:  Membangun  tim  kerja  yang solid untuk meningkatkan kinerja . Bumi Aksara.
Siregar, S. M. (2018). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Pekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undangundang Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (Studi  Terhadap  Isu Sara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Wardhana,  B.  S.  (2020).  Kompleksitas  Tugas  Kepolisian  pada  Masa  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Ilmu Kepolisian , 14 (2), 9.