## JEJAK VOC-KOLONIAL BELANDA DI PULAU BURU (ABAD 17-20 M)

## Syahruddin Mansyur
Balai Arkeologi Ambon, Jl. Namalatu-Latuhalat, Nusaniwe, Ambon-97118 hitam_putih07@yahoo.com
Abstrak. Salah satu wilayah yang mendapat pengaruh kolonial di Kepulauan Maluku adalah Pulau Buru, ditandai dengan pendirian sebuah benteng pertahanan sebagai salah satu pos pengawasan jalur perdagangan. Manifestasi jejak pengaruh kolonial ini merupakan indikasi awal peran wilayah Pulau Buru dalam konteks historiografi masa kolonial. Dalam konteks ini pula, diperoleh gambaran tentang kronologi dan pola okupasi masa kolonial di Pulau Buru. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada data arkeologi dan data sejarah, sehingga metode analisis deskriptif dan metode analogi sejarah digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tinggalan arkeologi yang masih dapat diamati di wilayah penelitian berupa: benteng, bekas bangunan gereja, meriam, rumah pejabat Belanda, kantor pemerintahan, bekas dermaga, mata uang Belanda, dan tempayan. Berdasarkan hal itu, dapat diketahui bahwa peran Pulau Buru pada awal okupasi kolonial berkaitan dengan kebijakan monopoli cengkih di Kepulauan Maluku. Demikian pula tentang pola okupasi kolonial, dimana pada periode penguasaan kolonial di Pulau Buru mengalami perkembangan dari Kayeli sebagai pusat pemerintahan awal. Akhirnya pada awal abad ke-20, karena pertimbangan lingkungan maka pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi yang memiliki kondisi lingkungan yang lebih baik, yaitu Namlea. Rentang kronologi di kota baru inipun berlangsung sangat singkat yaitu sekitar 40 tahun.
Kata Kunci : Jejak, Situs Kayeli, Kolonial, Pulau Buru.
Abstract. Traces of The Dutch Colonial (VOC) on The Buru Island (17-20 Centuries). One of the  areas  that  gets  the  colonial  influence  on  Buru  Island  Maluku  Islands  are  characterized  by the establishment of a fortress as one of observation post on the trade route in Maluku Islands. Manifestations of traces of colonial occupation pattern is an early indication of the role of the island of Buru in the context of colonial historiography. In this context, it is important to trace the material culture of the colonial period to determine the role of this region in order to obtain an overview of the chronology and pattern of colonial occupation on the island of Buru. Therefore, this study focused on archaeological data and historical data, so that the descriptive analytical method and of historical analogies methods are  used to answer the research problem. The results showed that the shape of archaeological remains which can still be observed in the study area: the fort, the former church building, the cannon, the  house of Dutch officials, government offices, the former dock, the Dutch currency, and jars. Based on that, it can be seen that the role of Buru Island in the early colonial occupation was related to the clove monopoly policy in the Maluku Islands. Similarly, on the pattern of colonial occupation, which in the period of colonial rule on the island of Buru have evolved from early Kayeli as the central government. Finally, in the early 20 th Century, due to environmental considerations the Dutch government moved the seat of government to a location that has a better environmental conditions, that is Namlea. The range of chronology in the new city is also very short, which is about 40 years.
Keywords : Trace, Sites Kayeli, Colonial, Buru Island.
Naskah diterima tanggal 20 Februari 2014 dan disetujui tanggal 7 April 2014.
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76

## 1. Pendahuluan
Sejarah kontemporer Indonesia mengenal Pulau Buru sebagai lokasi pembuangan tahanan politik pada era orde baru. Situasi politik saat itu menyebabkan pemerintahan yang baru terbentuk mengambil langkah untuk mengasingkan pihak- pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Gelombang pertama pengiriman tahanan politik dimulai pada tahun 1969 dan pada tahun 1977 terdapat sekitar 14.000 tahanan politik yang ditempatkan di Pulau Buru (Ricklefs 2010: 614). Saat itu, untuk menampung para tahanan politik, pemerintah membuka lahan di wilayah Waeapo (sebelah utara Pulau Buru) di lahan seluas 11.820 hektar dan membuka lahan persawahan seluas 1.482 hektar (Sindhunata 2007: 5). Banyaknya jumlah tahanan politik dan luas lahan untuk menampung para tahanan politik ini mengakibatkan perubahan besar bagi pola okupasi di Pulau Buru.
Sebagai bagian dari program pember- dayaan terhadap tahanan politik tersebut, maka pemerintah membuka lahan persawahan bagi para tahanan politik. Program ini kemudian berlanjut dengan program pemerintah yang lain, dimana sejak tahun 80-an Pulau Buru menjadi salah satu daerah tujuan transmigrasi dari Pulau Jawa. Hingga akhirnya saat ini, Pulau Buru dikenal sebagai lumbung padi di Provinsi Maluku.
Menarik jika menelusuri sumber sejarah, bahwa sesungguhnya dalam konteks waktu dan pelaku yang berbeda, Pulau Buru telah menjadi tempat bagi para ‘tahanan politik’ pada masa pendudukan VOC di Maluku. Hal ini berdasarkan sumber sejarah yang menyebutkan pada tanggal 2 Oktober 1658, Gubernur VOC membuat perjanjian dengan para pemimpin lokal yang ada di Pulau Buru. Perjanjian yang menyebutkan bahwa 13 pemimpin lokal di Pulau Buru bersedia direlokasi dan membentuk kampung baru dekat benteng Belanda yang ada di Kayeli (Grimes 2006: 144-145). Langkah yang ditempuh oleh Gubernur VOC saat itu, tentu saja dimaksudkan
untuk memudahkan pengawasan terhadap penduduk pribumi di Pulau Buru.
Demikian, dalam konteks sejarah kolonial di Maluku, Pulau Buru merupakan salah satu wilayah okupasi bangsa Eropa. Awal okupasi bangsa Eropa khususnya Belanda (VOC), setidaknya dapat ditelusuri berdasarkan sumber sejarah yang menyebutkan keberadaan benteng di sisi selatan Selat Kayeli. Hal ini sekaligus mengungkapkan bahwa sebelum Kota Namlea, pusat aktivitas awal Belanda di Pulau Buru berada di Kayeli.
Periode panjang sejarah Pulau Buru dalam konteks masa kolonial tentu saja meninggalkan jejak budaya materi dalam bentuk data arkeologi. Dalam konteks inilah, penelitian terhadap jejak budaya materi yang berkaitan dengan masa kolonial di Pulau Buru penting dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi ruang rekonstruksi sejarah budaya khususnya periode kolonial di Pulau Buru.
Dengan demikian, permasalahan pada penelitian ini terangkum dalam pertanyaan- pertanyaan berikut; pertama , jejak budaya materi apa saja yang masih dapat diamati di lokasi penelitian; kedua , bagaimana kronologi jejak pengaruh masa kolonial di Pulau Buru; dan ketiga , bagaimana peran wilayah Pulau Buru dalam konteks masa kolonial.

## 2.   Ruang Lingkup dan Metode
Fokus utama dalam penelitian ini adalah merekam sebanyak mungkin data yang berhubungan dengan masa okupasi kolonial di lokasi penelitian. Pembahasan tentang okupasi dalam tulisan ini dititikberatkan pada masa penguasaan kolonial di Pulau Buru. Oleh karena itu, ruang lingkup data meliputi: (a) data arkeologi yaitu tinggalan arkeologi yang diduga sebagai manifestasi jejak pengaruh masa kolonial serta perkembangannya, diantaranya; situs, bangunan, toponim, dan data artefaktual lainnya; (b) data pendukung diantaranya sumber-sumber sejarah yang memberikan informasi tentang okupasi
masa kolonial di Pulau Buru; serta (c) data penting lainnya yang dapat menjelaskan kondisi geografis  dan  lingkungan  lokasi  penelitian. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini diarahkan pada beberapa aspek yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, diantaranya; aspek pertama , melakukan eksplorasi data terkait dengan jenis tinggalan arkeologi dan pola sebarannya di lokasi penelitian; aspek kedua , terkait dengan fungsi dan peran masing-masing tinggalan di lokasi penelitian; aspek ketiga , berkaitan dengan perkembangan pengaruh kolonial untuk mengetahui proses dan faktor- faktor yang melatari perkembangan tersebut.
Sementara itu, penelitian ini diarahkan pada lokasi yang diduga memberi indikasi pusat okupasi masa kolonial yaitu Kayeli dan Namlea yang berada di bagian utara Pulau Buru. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut didasarkan pada sumber-sumber sejarah yang menyebut bahwa kedua lokasi ini merupakan wilayah awal okupasi kolonial di Pulau Buru. Adapun pengumpulan data dalam tulisan ini bersumber dari hasil penelitian arkeologi yang dilakukan pada tahun 2011 di Pulau Buru (Tim Penelitian 2011).
Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan studi pustaka sebagai bahan untuk menperoleh informasi awal terkait dengan periode kolonial di lokasi penelitian. Selanjutnya, metode survei arkeologi untuk memperoleh bukti-bukti okupasi kolonial yang masih dapat diamati. Metode ini bertujuan untuk melihat sebaran data arkeologi yang dapat menjadi petunjuk pola penggunaan ruang pemukiman. Guna memperoleh bahan perbandingan maka dilakukan metode wawancara untuk menggali informasi terkait dengan periodisasi kolonial di lokasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan analogi sejarah untuk mendukung data arkeologi dalam upaya rekonstruksi sejarah budaya (Ambary 1998: i 151; Sharer dan Ashmore 1980: 445). Data yang diperoleh  kemudian  diidentifikasi  berdasarkan
konteks bentuk ( formal ), ruang ( spatial ), dan waktu ( temporal ) (Tanudirjo 1998). Data yang  telah  diidentifikasi  kemudian  dianalisis untuk mengetahui tipe artefak dan fungsinya. Sementara itu, analisis kontekstual dilakukan untuk melihat hubungan antara data dengan konteks baik dalam skala situs maupun skala wilayah yang lebih luas. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap interpretasi data dengan melakukan sintesa atas semua informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

## 3.   Hasil Penelitian

## 3.1   Gambaran Umum Wilayah Penelitian
Pulau Buru merupakan pulau terbesar kedua di Provinsi Maluku setelah Pulau Seram, terletak di sebelah barat Pulau Ambon dan Pulau Seram. Saat ini, Pulau Buru terbagi atas dua wilayah administratif kabupaten yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yang dimekarkan pada tahun 2008. Secara administratif, lokasi penelitian berada di Desa Kayeli, Kecamatan Kecamatan Waeapo dan Kota Namlea, Kecamatan Namlea, kedua wilayah kecamatan ini merupakan wilayah adminstratif Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Secara  geografis,  lokasi  penelitian  yaitu  Kota Namlea berada di sebelah (pesisir) utara teluk Kayeli, sedang Desa Kayeli berada di sebelah (pesisir) selatan, sehingga kedua wilayah saling berhadapan pada sebuah teluk yaitu Teluk Kayeli.
Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang lingkungan Pulau Buru, meliputi; fisiografi, geomorfologis, dan kondisi iklim.
Secara  fisiografi,  bentuk  wilayah  Pulau Buru dikelompokkan berdasarkan dataran, pantai dan perbukitan termasuk dataran tinggi dengan bentuk kelerengan variatif. Kabupaten Buru didominasi oleh kawasan pegunungan dengan elevasi rendah berlereng agak curam dengan kemiringan lereng kurang dari 40 % yang meliputi luas 15,43 % dari keseluruhan luas wilayah daerah ini. Jenis kelerengan lain yang
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76
mendominasi adalah elevasi rendah berlereng bergelombang serta agak curam dan elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam dengan penyebaran lereng di bagian utara dan barat rata-rata berlereng curam. Sedangkan di bagian timur terutama di sekitar Sungai Waeapo merupakan daerah elevasi rendah dengan jenis lereng landai sampai agak curam (www.burukab. go.id).
Sedangkan secara geomorfologis, bentang alam di Kabupaten Buru dapat dikelompokan menjadi 4 (empat), yaitu: (1) bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal; (2) bentang alam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah; (3) bentang alam asal solusial; dan (4)  bentang  alam  asal  fluvial  yang  cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai (www.burukab.go.id).
Kondisi iklim di Kabupaten Buru, yaitu low tropis yang dipengaruhi oleh angin musim serta berhubungan erat dengan lautan yang mengelilinginya. Selain itu, luas daratan yang berbeda-beda memungkinkan berlakunya iklim musim. Ciri umum dari curah hujan tahunan rata-rata dibagi dalam empat kelas untuk tiga wilayah, antara lain:
-  Buru Bagian Utara  : 1400-1800 mm/tahun,
-  Buru Bagian Tengah  : 1800-2000 mm/tahun, -  Buru Bagian Selatan  : 2000-2500 mm/tahun.
Pada kawasan yang berelevasi lebih dari 500 m dpl dengan rata-rata 3000 – 4000 mm/tahun berkaitan erat dengan perubahan ketinggian yang dimulai dari zona pesisir, sedangkan kondisi suhu rata-rata 26 o C (www.burukab.go.id).

## 3.2   Data Sejarah
Sebelum kedatangan Belanda, jaringan kekuasaan politik dan ekonomi di wilayah Kepulauan Maluku berada di bawah pengawasan Kesultanan Ternate. Pengaruh Kesultanan Ternate tidak hanya di bagian utara Kepulauan
Maluku, tetapi juga menjangkau wilayah selatan Maluku Tengah yang mencakup Pulau Seram, Buru, Kelang, Buano, dan Manipa, serta Pulau Ambon dan Kepulauan Lease (Haruku, Saparua, dan Nusalaut). Pengaruh Kesultanan Ternate ini tampak jelas dengan adanya perwakilan Sultan Ternate yang ditempatkan di pulau-pulau tersebut dengan gelar sangadji atau Gimelaha (Kimelaha) . Dalam konteks ini, wilayah-wilayah Kesultanan Ternate yang berada di Maluku Tengah merupakan penghasil cengkih sebelum kebijakan monopoli VOC yang memusatkan produksi cengkih hanya di Pulau Ambon dan Kepulauan Lease (Leirissa 1973: 86).
Catatan awal bangsa Eropa tentang Pulau Buru tercatat dalam rute perjalanan Ekspedisi Francisco Serrão pada tahun 1512 dalam upaya pencarian pusat rempah-rempah. Ekspedisi ini berangkat dari Gresik (Jawa) menuju ke timur yaitu Pulau Buru, Ambon dan Seram. Armada ini selanjutnya menuju ke Banda untuk mengangkut rempah-rempah, dan dalam perjalanan pulang dari Banda armada ini mengalami bencana badai di wilayah Lusipara (pulau-pulau kecil di selatan Pulau Ambon). Francisco Serrão kemudian diselamatkan oleh orang-orang Hitu, dan kemudian dijemput oleh wakil Kesultanan Ternate (Andaya 1993: 115-116).
Selanjutnya, catatan tentang Pulau Buru sebagaimana ditulis oleh Rumphius (1910), menyebutkan bahwa pada tahun 1648 sebuah ekspedisi yang dikirim oleh VOC berhasil menangkap dan membakar kapal milik pedagang Makassar serta menghancurkan 3.000 pohon cengkih yang produktif di wilayah selatan Pulau Buru (Rumphius 1910 II: 50; Grimes 2006: 144). Catatan selanjutnya adalah keberhasilan Gubernur VOC membuat sebuah perjanjian dengan para pemimpin lokal di Pulau Buru pada tanggal 2 Oktober 1658. Perjanjian ini menyebutkan bahwa 13 pemimpin lokal ( Raja ) beserta masyarakatnya bersedia untuk membentuk kampung baru di Kayeli. Setelah hal ini berhasil dilakukan, Belanda kemudian
membangun benteng yang dijaga oleh garnisun yang terdiri atas 24 tentara dilengkapi dengan empat meriam. Kampung-kampung baru yang berhasil direlokasi dan ditempatkan di sekitar benteng di antaranya: sisi timur benteng adalah Lumaite, Hukumina, Palamata, Tomahu, dan Masarete; sisi selatan benteng adalah Waisama; dan sisi barat benteng adalah Marulat, Leliali, Tagalisa, Ilat, Kayeli, Bara dan Lisela (Grimes 2006: 144-145). Perbandingan terhadap kondisi Pulau Buru sebelum dan setelah adanya perjanjian ini tampak pada (Peta 1) yang memperlihatkan perkiraan persebaran permukiman masyarakat Pulau Buru pada abad ke-17. Demikian halnya pada (Gambar 1) yang menunjukkan rekonstruksi penempatan kampung-kampung yang berhasil direlokasi di sekitar benteng Belanda di Kayeli.
Dalam sumber berbeda, ditulis oleh Louis de Bougainville yang tiba di Kayeli pada bulan September 1768, disebutkan bahwa terdapat 14 perkampungan (tanpa menyebut nama kampung) yang tersebar di sekitar benteng. Disebutkan pula bahwa benteng dengan konstruksi batu
yang dibangun oleh Belanda, hancur pada tahun 1689, dan setelah peristiwa itu benteng hanya terbuat dari pagar kayu runcing (Miller 2012: 37) atau pagger . Beberapa hal penting dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Kayeli berada di sebuah dataran berawa sepanjang 4 mil (6 kilometer) di antara Sungai Soweill dan Abbo. Penduduk asli pulau ini terbagi atas dua suku yakni Moor ( Maures ) yang beragama Islam dan Alfouri ( Alfourien ) yang merupakan penduduk asli. Selain itu, terdapat tidak lebih dari 50 orang penduduk berkulit putih yang tinggal di Kayeli.
Situasi politik lokal, juga tidak lepas dari pengamatan Bougainville yang menyebutkan bahwa perwakilan pemerintahan Gubernur Amboina pada saat itu bernama Henry Ouman seorang pedagang kelas tiga ( Under-Merchant ), yang merupakan pangkat ketiga dalam strata VOC. Adapun komoditi yang diperdagangkan oleh Belanda di wilayah ini adalah hasil hutan terutama berbagai jenis kayu termasuk kayu arang dan yang paling terkenal adalah kayu putih (Miller 2012: 38). Komoditi yang disebut
Peta 1. Lokasi Penelitian bertanda lingkaran merah ( Sumber:  http://ms.wikipedia.org/wiki/ Fail:Topographic_map_of_Buru-en.svg. ).
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76
terakhir merupakan komoditi unggulan yang menghasilkan minyak hasil dari penyulingan daun pohon kayu putih. Hingga saat ini, komoditi ini masih bertahan dan menjadi mata pencaharian masyarakat Pulau Buru.
Catatan lain yang memuat tentang kondisi Kayeli adalah catatan yang ditulis oleh seorang naturalis berkebangsaan Inggris, Alfred Russel Wallace yang menghasilkan sebuah garis imajiner pembagi flora dan fauna di bagian timur Nusantara. Dalam penjelajahannya ke berbagai wilayah mulai dari Kepulauan Indo-Melayu hingga bagian timur Kepulauan Nusantara. Alfred Russel Wallace juga mengunjungi Kayeli yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda di Pulau Buru. Kunjungan ini berlangsung selama dua bulan (Mei hingga Juni) tahun 1861 setelah mengunjungi Deli (Pulau Timor).
Dalam perjalanannya mengamati kehidupan  flora  dan  fauna  di  Pulau  Buru, Wallace ditemani oleh Raja Kayeli sebagai penguasa lokal. Catatan yang ditulis oleh Wallace tidak hanya berkaitan dengan kehidupan flora dan fauna saja tetapi juga memberi catatan tentang situasi dan kondisi setiap daerah yang dikunjunginya. Catatan yang ditulis oleh Wallace tentang Kayeli bahwa Ia sangat terkesan dengan kondisi benteng Belanda di Kayeli yang tertata rapi dengan dikelilingi oleh lapangan rumput dan jalan-jalan yang bagus. Selain itu, Disebut kan juga sebagian besar rumah-rumah dibangun dengan rangka kayu dan gaba-gaba sebagai dinding (Wallace 2009: 283-285). Hal penting dalam catatan Wallace yang dapat memberi petunjuk jika dihubungkan dengan penyebab perpindahan pusat pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda dari Kayeli ke Kota Namlea adalah kondisi tanah yang sebagian besar berupa tanah rawa. Kondisi ini terhampar di sepanjang pantai utara, sementara itu daerah pantai selatan tertutup hutan dan ditumbuhi oleh kusu-kusu atau rumput ilalang (Wallace 2009: 285).

## 3.3   Data Arkeologi
Uraian tentang deskripsi data didasarkan pada hasil pengamatan ragam tinggalan arkeologi yang berkaitan dengan jejak pengaruh kolonial di dua lokasi, Desa Kayeli dan Kota Namlea. Deskripsi data ini diperoleh berdasarkan observasi di lapangan, serta berbagai informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara.

## 3.3.1  Fort Defensie (Benteng Kayeli)
Secara administratif, benteng ini berada di Desa Kayeli, Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, dan secara astronomis terletak pada 03 o 23’05,6” Lintang Selatan dan 127 o 06’50,8” Bujur Timur. Berdasarkan sejarahnya, pada tahun 1657 benteng ini merupakan sebuah susunan pagar kayu yang diberi nama Mandarsyah Tahun 1661, Simon Cos memperkuat benteng ini dengan material berbahan utama batu ( redoubt atau benteng kecil) dan diberi nama Cosburg . Selanjutnya, Simon Cos memerintahkan untuk mengubah bentuk benteng ini sekaligus mengganti namanya menjadi benteng Oosternburg . Pada tahun 1689, Gubernur
Foto 1. Gerbang Fort Defensie dan sedimentasi material tanah ( Sumber: Dokumen Balar Ambon, 2011 ).
Dirk de Haas mengunjungi Pulau Buru, pada saat itu gudang penyimpanan amunisi meledak dan menghancurkan benteng ini. Kemudian dibangunlah benteng sementara yang terbuat dari kayu, diberi nama Defensie, namun pada akhirnya diubah menjadi benteng permanen (de Wall 1928: 218-219; Manusama 1983: 192-193; Pusat Dokumentasi Arsitektur 2010: 184).
Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Idris Wael yang sekarang menjabat sebagai Raja Kayeli, benteng ini telah ada sebelum kedatangan bangsa Eropa di Pulau Buru. Masyarakat setempat menyebut benteng ini dengan Benteng Kayeli.
Lokasi benteng berada dekat dengan aliran sungai, menyebabkan benteng ini mengalami sedimentasi material longsoran berupa pasir bercampur dengan tanah, baik di luar benteng maupun di dalam benteng.
Hal ini, menyebabkan ukuran tinggi dinding benteng tidak diketahui secara pasti, tinggi dinding benteng dari permukaan tanah saat ini hanya tersisa 2 m pada dinding bagian depan dan gerbang 4,8 y m, dan ketebalan dinding benteng adalah 0,85 m. Denah benteng adalah persegi empat yang dilengkapi dengan pos pengintai berbentuk segiempat yang menempel pada sisi bastion barat daya dan timur laut. Sementara itu, terdapat dua pintu gerbang yaitu pada dinding barat sebagai pintu utama dan dinding selatan. Pada gerbang utama terdapat dua inskripsi yang memuat keterangan tentang masa pembangunan benteng, yaitu pada saat pemerintahan Gubernur Bernardus van Pleuren, serta inskripsi yang memuat tahun pembuatan serta lambang VOC. Pada inskripsi yang memuat tahun pembuatan, saat ini telah rusak  dan  hanya  menyisakan  angka  “17[..]”. Keterangan memuat angka tahun terdapat
Foto 2, 3, 4 dan 5 . Inskripsi yang terdapat pada beberapa bagian benteng ( Sumber: Dokumen Balar Ambon, 2011 ).
Gambar 1 Sketsa denah Non-skalastik indikasi struktur bangunan di sekitar Benteng Fort Defensie di Kayeli ( Sumber: Dokumen Balar Ambon 2011 ).
Foto 6. Struktur bangunan yang terdapat di dalam kompleks benteng ( Sumber: Dokumen Balar Ambon 2011 )
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76
pada inskripsi lain yang ada pada pintu dinding selatan yaitu 1785. Inskripsi lain yang ada pada bagian ini adalah “JAN BTÚŸNS”. Selain itu, terdapat juga inskripsi pada pos pengintai yang ada di bastion barat daya, yaitu “E.MA[.]” dan “A 178[.]”.
Pada bagian dalam benteng terdapat sisa struktur dinding bangunan, berdasarkan pengamatan pada sisa pondasi bangunan, denah dasar terbagi atas lima ruangan, namun yang tersisa saat ini hanya dua ruangan yang memiliki sisa struktur dinding. Pengamatan terhadap bagian dinding benteng, tampak bahwa bahan yang digunakan sebagai material bangunan adalah batu karang dan batu bata dengan perekat kapur serta dilapisi dengan plester. Bahan batu bata hanya terdapat pada bagian atas dinding benteng dan dua gerbang benteng.

## 3.3.2   Meriam
Temuan lain yang ada di sekitar lokasi benteng adalah dua buah meriam di lokasi yang berbeda. Meriam pertama berada di gerbang desa yang berjarak sekitar 300 m arah barat benteng, dengan ukuran panjang 240 cm, diameter pangkal 40 cm, diameter mulut 21 cm, dan kaliber 10 cm. Pada bagian pangkal meriam terdapat lambang VOC. Sedang meriam kedua berada di lahan perkebunan yang berjarak sekitar 50 meter ke arah timur benteng. Kondisi meriam telah tertanam pada bagian ujung sehingga yang dapat diamati hanya pada bagian pangkal saja (Foto 7 dan 8).
Meski lokasi kedua meriam ini relatif berdekatan, namun secara administratif lokasinya berada di desa yang berbeda. Meriam I berada di Desa Kayeli dan Meriam II berada di Desa Masareta. Informasi penduduk menyebutkan bahwa kedua meriam ini telah dipindahkan oleh masyarakat setempat dari lokasi awalnya di sekitar benteng ke lokasi yang ada saat ini.
Terdapat inskripsi pada kedua meriam ini. Pada meriam pertama terdapat lambang VOC dan angka tahun 1736, dan pada meriam kedua terdapat kode angka 6, dan pada bagian bawah kode angka tersebut terdapat angka tahun 1813. Keletakan astronomis kedua meriam ini, yaitu: Meriam I: 03 o 22’56,0” Lintang Selatan dan 127 o 06’36,6” Bujur Timur dan Meriam II: 03 o 23’07,01” Lintang Selatan dan 127 o 06’56,4” Bujur Timur.

## 3.3.3  Struktur Bangunan
Terdapat dua lokasi di sekitar benteng yang memperlihatkan sisa struktur bangunan. Kedua sisa struktur berada di luar benteng. Struktur bangunan pertama berada ± 50 meter di sebelah barat laut Benteng Defensie. Struktur ini berada dalam areal kompleks bangunan SMP Negeri Kayeli. Sisa struktur yang masih dapat diamati adalah pondasi bangunan dengan tinggi ± 80 cm dengan ketebalan 40 cm. Berdasarkan pengamatan pada singkapan struktur, dinding pada bangunan ini terbuat dari bahan batu bata dan batu karang dengan campuran spesi yang terbuat dari pasir dan kapur bakar. Sementara itu, sisa struktur kedua merupakan struktur lepas yang berada ± 20 meter di sebelah barat benteng. Lokasi ini hanya dapat diamati pada indikasi permukaan yaitu bongkahan batu atau struktur lepas yang diduga bagian dari sebuah bangunan. Adapun keletakan astronomis, kedua sisa struktur tersebut
Foto 7 dan 8. Meriam yang terdapat pada dua lokasi yang berbeda ( Sumber: Dokumen Balar Ambon 2011 ).
adalah, Struktur I: 03 o 23’09,7” Lintang Selatan dan 127 o 06’49,0” Bujur Timur, dan Struktur II: 03 o 23’04,2” Lintang Selatan dan 127 o 06’49,2” Bujur Timur.
Menurut informasi Bapak Sekdes Kayeli yang diperoleh secara turun-temurun, menyebutkan bahwa sisa struktur pertama merupakan sisa struktur bangunan gereja (Foto 0 9) dan sisa struktur kedua merupakan bagian dari bangunan rumah tinggal Raja Kayeli.

## 3.3.4 Mata Uang Belanda
Temuan  lain  yang  berhasil  diidentifikasi adalah dua koin Belanda yang menjadi koleksi pribadi penduduk Kayeli. Koin ini memiliki rangka tahun yang berbeda, 1857 dan 1917, dengan masing-masing diameter ± 2,5 cm dan ketebalan ± 2 mm, serta memiliki lambang mahkota pada salah satu sisinya dengan tulisan “ Nederlandsch indische ” (Foto 10). Menurut informasi, benda ini ditemukan pada saat pembangunan sebuah Masjid di lokasi yang tidak jauh dari rumah pemilik koleksi tersebut.

## 3.3.5   Tempayan
Temuan lain yang juga merupakan koleksi penduduk adalah dua tempayan yang tersimpan di rumah Bapak Sekdes Kayeli. Ukuran tempayan pertama memiliki tinggi ± 40 cm, diameter mulut ± 25 cm, dan diameter dasar ± 30 cm; adapun ukuran tempayan kedua memiliki tinggi ± 50 cm, diameter mulut ± 10 cm, dan diameter dasar ± 20 cm. Kedua tempayan ini memiliki warna glasir yang berbeda. Tempayan pertama berwarna coklat dan tempayan kedua berwarna kuning kecoklatan. Tempayan pertama memiliki dua jenis motif hias yaitu perpaduan motif garis vertikal dan garis horisontal pada bagian luar yang terdapat di bawah mulut. Adapun motif hias pada tempayan kedua lebih didominasi oleh garis-garis vertikal. Menurut informasi pemilik koleksi ini menyebutkan bahwa tempayan ini diperoleh secara turun-temurun dari leluhur mereka (Foto 11 dan 12).
3.3.6   Bekas Rumah Tinggal Controuler Belanda
Bangunan ini berada di Dusun Bara Kecamatan Namlea. Keletakan astronomis, yaitu 03 o 16’47,7” Lintang Selatan dan 127 o 05’56,4” Bujur Timur. Saat ini, bangunan bekas rumah tinggal Controuler Belanda dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru sebagai kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak diperoleh informasi tentang tahun pembangunan bekas rumah tinggal Pejabat Belanda ini. Namun
Foto 9. Sisa struktur yang diduga merupakan bagian dari bangunan gereja ( Sumber: Dokumen Balar Ambon 2011 ).
Foto 10. Temuan koleksi mata uang ( Sumber: Dokumen Balar Ambon 2011 ).
Foto 11 dan 12. Koleksi tempayan milik Bapak Sekdes Kayeli ( Sumber: Dokumen Balar Ambon 2011 ).
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76
dapat dipastikan bahwa bangunan ini dibangun sekitar awal abad ke-20, dimana pada saat itu pemerintah Belanda telah memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan mereka dari Kayeli ke Namlea.
Pada saat penelitian ini dilakukan, bangunan sedang direnovasi dengan beberapa perubahan pada pembagian ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan ruangan oleh Satpol PP. Adapun, denah dasar bangunan terbagi atas lima ruangan, satu ruang utama pada bagian tengah bangunan yang diapit oleh masing-masing dua ruangan pada bagian kiri dan kanan bangunan. Secara umum, ciri kekunaan pada bangunan ini tampak pada dua pilar penyangga pada bagian teras bangunan serta bentuk pintu dan jendela. Jika membandingkan dengan sebuah dokumentasi kuno milik Bapak Raja Kayeli, tampak depan bangunan tidak mengalami banyak perubahan khususnya pada pilar dan hiasan langit-langit beranda bangunan.
Konstruksi bangunan terdiri atas tiga bagian: bagian bawah sebagai pondasi dan lantai bangunan, bagian tengah sebagai badan bangunan, dan bagian atas yang merupakan atap bangunan. Pada bagian bawah, lantai agak ditinggikan dengan bahan beton. Jika memperhatikan dasar pondasi bangunan, tampaknya konstruksi dasar/lantai yang tinggi merupakan bangunan asli. Perubahan hanya terdapat pada penambahan lantai yang telah
menggunakan ubin/keramik, serta badan bangunan dengan adanya perbaikan pada dinding yang telah terkelupas. Pada bagian tengah, badan bangunan terbuat dari beton dengan susunan rangka kayu sebagai tulang dinding. Pada bagian atas, atap terbuat dari bahan seng dengan konstruksi atap berupa kayu.
Menurut keterangan Bapak Raja Kayeli, bangunan ini dibangun sekitar awal abad ke-20. Hal ini didasarkan pada sebuah dokumentasi kuno yang memuat gambar bangunan pada saat perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina yang dirayakan oleh Pejabat Belanda dan Pejabat Pribumi (Raja) di Pulau Buru pada tanggal 31 Agustus 1919 (Foto 13 dan 14).

## 3.3.7  Bekas Kantor Pemerintahan Belanda
Bangunan ini berada di RW 02 Dusun Bara Kecamatan Namlea. Keletakan astronomis bangunan ini adalah 03 o 16’40,1” Lintang Selatan dan 127 o 05’49,5” Bujur Timur. Saat ini, bangunan difungsikan sebagai kantor sekretariat Legiun Veteran Republik Indonesia. Bangunan ini juga dulunya difungsikan sebagai kantor Bupati Buru sebelum dipindahkan ke gedung baru yang saat ini berada di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Buru. Bangunan ini juga pernah difungsikan sebagai Kantor Camat Namlea. Berdasarkan informasi yang tertera pada sebuah papan di depan bangunan yang menyebutkan bangunan ini memiliki nilai
Foto 13 dan 14. Bekas bangunan rumah tinggal Pejabat Belanda yang saat ini difungsikan sebagai Kantor Satpol PP ( kiri ) Hasil foto repro dokumentasi kuno bekas rumah tinggal Pejabat Belanda (koleksi foto milik Bapak Raja Kayeli ( kanan ) ( Sumber: Dokumen Balar Ambon 2011 ).
historis tempat penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia (Foto i 15). Pihak-pihak mewakili adalah H.P.B. Gasper dari pihak Pemerintah Belanda dan Adam Pattisahusiwa dari Kesatuan Pejuang Revolusi Rakyat Buru yang mewakili pihak Pemerintah Indonesia. Informasi lengkap pada papan tersebut, yaitu:
“DI  GEDUNG  INI  PADA  TGL  8  APRIL 1946  JAM  12.00  SETEMPAT  TERJADI PENYERAHAN KEKUASAAN DARI HPB GASPERS AN PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA KEPADA ADAM PATTISAHUSIWA AN REVOLUSI RAKYAT BURU”.
Konstruksi bangunan terdiri atas tiga bagian yaitu, bagian bawah merupakan dasar dan lantai bangunan, bagian tengah merupakan badan bangunan, dan bagian atas merupakan atap bangunan. Pada bagian bawah terbuat dari bahan beton dan sekaligus merupakan pondasi bangunan, bagian tengah terdiri atas bahan beton sebagai pondasi dinding dan pada bagian atas merupakan dinding bangunan yang terbuat dari beton dengan rangka kayu sebagai tulang dinding. Pada bagian atas merupakan atap dengan konstruksi kayu dan seng. Ciri kekunaan yang tampak pada bangunan ini adalah bentuk jendela dan pintu yang masing-masing terdiri atas dua daun pintu dan jendela.

## 3.3.8   Dermaga  Tua
Dermaga ini berada di depan gedung bekas kantor pemerintahan Belanda. Keletakan astronomis dermaga ini 03 o 16’41,8” Lintang Selatan dan 127 o 05’48,7” Bujur Timur. Saat ini, dermaga tua dikenal oleh penduduk Kota Namlea dengan sebutan pelabuhan kecil yang merupakan dermaga bagi kapal-kapal yang menghubungkan Namlea dengan beberapa desa di Teluk Kayeli. Berdasarkan pengamatan terhadap lokasi ini, tidak ditemukan indikasi yang kuat tentang keberadaan sebuah dermaga tua. Meski demikian, jika mengamati lokasi dermaga, maka penempatan sebuah dermaga dekat dengan kantor pemerintahan merupakan pola penempatan masa kolonial yang umum dijumpai di tempat-tempat lain di Maluku. Sementara itu, pelabuhan atau dermaga untuk kapal-kapal besar yang menghubungkan Namlea dengan kota-kota lain termasuk Ambon, dan Ternate merupakan pelabuhan baru yang terletak di barat laut pusat kota Namlea.
Selain dermaga, toponim lain yang merupakan bagian dari perkembangan awal Kota Namlea pada masa kolonial adalah elemen pasar di Dusun Rete yang terletak ± 300 meter sebelah timur lokasi dermaga tua. Sementara itu, menurut Bapak Raja Kayeli bahwa lokasi permukiman yang telah ada sejak masa Pemerintahan Belanda adalah Dusun/Kampung Sehe. Permukiman ini sendiri merupakan lokasi tempat tinggal Bapak Raja Kayeli yang diberikan oleh Pemerintah Belanda saat itu.

## 3.3.9 Jaringan Jalan
Selain itu, perkembangan awal kota Namlea tampak pada jaringan jalan yang ada di sekitar lokasi bekas kantor pemerintahan Belanda. Jaringan jalan yang mengikuti garis pantai dengan beberapa percabangan yang tegak lurus. Di lokasi ini pula beberapa elemen yang dahulu diduga sebagai bagian dari perkembangan awal Kota Namlea berada di lahan sekitar  Kantor Polisi, Kodim, Rutan,
Foto 15. Bangunan bekas kantor pemerintah Belanda di Namlea ( Sumber: Dokumen Balar Ambon, 2011 ).

## AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76
Kantor Telkom, dan bangunan sekolah yang mengililingi sebuah lapangan sepakbola. Bangunan-bangunan yang ada di lokasi ini merupakan bangunan baru, namun menurut informasi staf Kantor Desa kemungkinan lokasi ini merupakan pusat perkantoran pada masa Pemerintahan Belanda. Lokasi ini terletak di sebelah utara (bagian belakang) Bekas Kantor Pemerintahan Belanda.

## 4.   Pembahasan

## 4.1 Periode Perkembangan Pengaruh Kolonial di Pulau Buru
Periode perkembangan pengaruh kolonial di Pulau Buru dapat diamati berdasarkan tinggalan arkeologi yang ada. Survey arkeologi menunjukkan keberadaan tinggalan arkeologi di dua lokasi yang berbeda yaitu Kayeli dan Namlea. Kayeli merupakan lokasi awal pusat pemerintahan Belanda, dan pada perkembangan selanjutnya dipindahkan ke Namlea. Fase-fase pengaruh luar terhadap masyarakat Pulau Buru tampak pada kehadiran tinggalan arkeologi yang ada. Data sejarah juga menunjukkan bahwa fase pengaruh luar diawali oleh Kesultanan Ternate yang menempatkan perwakilan mereka yang disebut Kimelaha atau Gimelaha di Pulau Buru termasuk Kayeli. Demikian halnya jika menelusuri sumber sejarah tentang pendirian benteng di Kayeli dimana pada awalnya sebuah bangunan pertahanan ditempatkan di Kayeli dengan nama Mandarsyah. Pada fase berikutnya, pengaruh ini lebih didominasi oleh Belanda sejak masa VOC hingga Nederlandsch Indie yang ketika itu sedang membangun sistem monopoli cengkih di Kepulauan Maluku. Pembahasan berikut ini akan menitikberatkan pada periode pengaruh kekuasaan Kolonial di Pulau Buru:

## 4.1.1 Periode Awal Penguasaan Kolonial di
Kayeli (Abad ke-17 hingga Awal Abad ke-20)
Sebelum terpusat di Kayeli, pemukiman masyarakat Buru tersebar di wilayah pesisir dan pedalaman Pulau Buru. Sebagaimana umumnya daerah pesisir, pemukiman-pemukiman pesisir Pulau Buru merupakan daerah yang terbuka terhadap hubungan dengan masyarakat luar, sementara daerah pedalaman merupakan daerah pemukiman bagi masyarakat asli yang sering disebut dengan suku Alifuru. Kebijakan Belanda untuk memusatkan pemukiman di Kayeli kemudian menandai era baru dalam tata pemukiman masyarakat di Pulau Buru. Pemukiman yang sebelumnya tersebar di pesisir Pulau Buru kemudian terpusat di sekitar benteng Belanda di Kayeli (Grimes 2006: 145) (Peta 2).
Sejak kehadiran Belanda di wilayah Pulau Buru, pengaruh terhadap pola persebaran kelompok masyarakat Buru mengalami perubahan dimana kelompok masyarakat tersebut dipusatkan di Kayeli. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa 13 kelompok masyarakat yang dipusatkan di Kayeli, ditempatkan secara terpisah di sekitar benteng yaitu; Lumaite, Hukumina, Palamata, Tomahu, dan Masarete di sisi timur; Waisama di sisi selatan; Marulat, Leliali, Tagalisa, Ilat, Kayeli, Bara dan Lisela
Peta 2. Perkiraan persebaran pemukiman Pulau Buru spekitar abad ke-17 menurut Barbara Dix Grimes ( Sumber: Grimes 2006: 145 ).
di sisi barat. Pola penempatan ini tampaknya dilakukan dengan pendekatan budaya yaitu berdasarkan aspek kebahasaan. Barbara Dix Grimes (2006), menyebutkan bahwa pada abad ke-17 terdapat dua kelompok bahasa utama di Pulau Buru yaitu bahasa Hukumina dan bahasa Kayeli (Grimes 1994: 259).
Jika mengamati penempatan kelompok masyarakat yang ditempatkan bersama di suatu lokasi, sebagian besar merupakan masyarakat dengan kelompok bahasa yang sama yaitu Tomahu, Palamata, Hukumina dan Bara untuk kelompok bahasa Hukumina. Sementara itu, masyarakat dengan kelompok bahasa Kayeli, diantaranya: Tagalisa, Marulat, Leliali, Kayeli, dan Ilat.
Peran Kayeli sebagai pusat aktivitas mulai menurun secara bertahap pada tahun 1880-an. Sekitar tahun tersebut, Raja Leliali, Waesama, dan Fogi bersama masyarakatnya kembali ke daerah asal mereka di pesisir utara, selatan dan barat Pulau Buru, dan diikuti pula oleh Raja Tagalisa. Sementara Marulat dan Bara saat itu telah punah, dan generasi penerus yang dapat memimpin Hukumina, Tomahu, dan Lumaite telah meninggal dunia. Selanjutnya, Belanda membentuk struktur pemerintahan dengan menunjuk pemimpin baru dari suku Alifuru di bekas lokasi pemukiman masyarakat Masarete (Grimes 2006: 147). Dari segi jumlah penduduk, sebagaimana dicatat oleh van der Miesen (1908), disebutkan bahwa jumlah penduduk muslim di Kayeli mengalami penurunan pada tahun 1907 yang hanya berjumlah 231 orang, jika dibandingkan dengan 50 tahun sebelumnya yang berjumlah 1.400 orang (van der Miesen 1908: 836-837; Grimes 2006: 148). Saat ini, di sekitar lokasi benteng hanya terdapat dua kelompok pemukiman, Desa
Kayeli di sisi barat dan Desa Masareta di sisi timur. Kedua desa ini juga dibatasi oleh sebuah sungai yang berada tepat di sebelah timur benteng. Kondisi lingkungan sekitar benteng saat ini, dimana sebagian besar telah tertutup oleh sedimentasi material longsoran menyebabkan tidak banyak indikasi arkeologi yang dapat ditemui di kawasan ini. Topografi wilayah Kayeli yang sebagian besar merupakan daerah aliran sungai menyebabkan tingginya tingkat kerawanan banjir di wilayah ini. Naiknya permukaan tanah ini dapat diamati di sekitar benteng dimana tinggi dinding benteng dari permukaan tanah yang ada saat ini adalah 2 i m. Ukuran tinggi ini berbeda dengan ketinggian dinding benteng yang umum ditemui pada benteng-benteng lain yaitu ± 3 m.
Dengan demikian, pola persebaran permukiman masyarakat Pulau Buru mengalami perubahan khususnya sejak kehadiran Belanda di wilayah ini. Sebelum kedatangan Belanda, kelompok permukiman ini tersebar di wilayah pesisir Pulau Buru (sebagaimana tampak pada Peta 1). Pola ini kemudian berubah pada akhir abad-ke17 ketika Belanda berhasil memusatkan kelompok-kelompok masyarakat tersebut di sekitar benteng mereka yang ada di Kayeli (sebagaimana tampak pada Gambar 1). Pola ini kembali berubah pada pertengahan abad ke-19 dimana sebagian besar kelompok masyarakat
Peta 3. Persebaran pemukiman Pulau Buru sekitar Tahun 1850 ( Sumber: Grimes 2006: 146 ).
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76
telah kembali ke permukiman awalnya di wilayah pesisir Pulau Buru (sebagaimana tampak pada Peta 3). Adapun kondisi Kayeli pasca beberapa kelompok masyarakat ke permukiman awalnya di daerah pesisir tampak pada Gambar 2.
Sementara itu, penyebab perpindahan pusat pemerintahan Kondisi lingkungan sekitar Kayeli memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi sebagaimana tampak pada peta 4. Dengan kondisi lingkungan seperti
ini, dapat disebutkan bahwa hal ini menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahan dari Kayeli. Kondisi inipula yang menyebabkan pemerintah Belanda tidak dapat mengembangkan Kayeli sebagai pusat pemerintahan sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu.
Di sisi lain, tidak diperoleh informasi, baik penulusuran sumber tertulis maupun sumber tutur  tentang penyebab perpindahan
Gambar 3. Sketsa denah non-skalastik indikasi arkeologi dan rekonstruksi pola keletakan kelompok pemukiman pada pertengahan abad ke-19 di Kayeli (adaptasi peta berdasarkan kondisi saat ini).
Gambar 2. Sketsa denah non-skalastik indikasi arkeologi dan rekonstruksi pola keletakan kelompok pemukiman pada abad ke-17 di Kayeli (adaptasi peta berdasarkan kondisi saat ini).
beberapa kelompok masyarakat yang kembali ke pemukiman awalnya. Meski demikian, diduga bahwa perpindahan ini setidaknya berkaitan dengan dua hal, yaitu: Pertama , bagi Pemerintah Belanda, perpindahan beberapa kelompok masyarakat ini dapat dipahami karena konteks pengawasan perdagangan rempah-rempah yang menjadi penyebab utama pemusatan pemukiman di Kayeli tidak dibutuhkan lagi karena penghapusan sistem monopoli sejak abad ke-19. Kedua , kondisi lingkungan juga berperan sebagai faktor utama perpindahan tersebut. Sangat mungkin beberapa bencana banjir telah terjadi sebelum perpindahan tersebut mengingat wilayah Kayeli yang memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi, Dan kelompok masyarakat yang pindah dari Kayeli telah menyadari hal tersebut mengingat bencana alam yang dapat terjadi kapan saja.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab pemindahan pusat pemerintahan dari Kayeli ke Namlea oleh Pemerintah Belanda pada awal abad ke-20, setidaknya karena dua hal, yaitu; pertama ,
peran Kayeli sebagai pusat pemerintahan mulai menurun sejak akhir abad ke-19 akibat perpindahan beberapa kelompok masyarakat Pulau Buru dari Kayeli ke pemukiman awalnya; dan kedua , kondisi lingkungan sebagai penyebab utama dimana Kayeli dan sekitarnya memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi.

## 4.1.2 Periode Perkembangan Penguasaan Kolonial di Namlea (Awal abad ke-20)
Dalam catatan Rumphius berjudul Ambonsche Landbeschrijving , Namlea adalah nama negeri yang merupakan daerah permukiman bagi penduduk lokal (Manusama 1983: 193), yang kemudian dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial sebagai pusat pemerintahan. Lokasi yang dipilih oleh Pemerintahan Kolonial sebagai pusat pemerintahan di Buru, didominasi oleh dataran rendah dan berasosiasi dengan daerah pantai serta perbukitan di seberang Teluk Kayeli. Peta topografi menunjukkan bahwa wilayah ini tidak termasuk daerah aliran sungai, sehingga relatif aman dari bencana banjir. Daerah ini
Peta 4. Kerawanan Banjir Pulau Buru ( Sumber: www.penataanruangmaluku.net ).
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76
juga didominasi oleh dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan untuk pengembangan wilayah.
Sementara itu, tidak diperoleh informasi yang jelas tentang kapan perpindahan ini dimulai oleh Pemerintah Belanda. Namun, dapat ditelusuri bahwa perpindahan pusat aktivitas dari Kayeli ke Namlea berlangsung sekitar awal pergantian abad ke-20. Beberapa informasi yang menyebut angka tahun tentang proses perpindahan tersebut, di antaranya oleh Bahrim Tasidjawa (2009), sekitar tahun 1904 (Siwalimanews.com). Sementara itu, Bapak Raja Kayeli menyebutkan bahwa perpindahan tersebut terjadi pada tahun 1919, hal ini didasarkan pada sebuah dokumentasi kuno yang menggambarkan perayaan ulang tahun ratu Wilhelmina pada tanggal 31 Agustus 1919 di rumah dinas Pejabat Belanda, Namlea.
Beberapa indikasi yang masih dapat diamati untuk melihat pertumbuhan awal Kota Namlea sebagai pusat pemerintahan, di antaranya yaitu toponim, bangunan dan jaringan jalan. Toponim yang diduga sebagai elemen utama dalam pertumbuhan awal pusat pemerintahan
di antaranya adalah pelabuhan kecil/lama yang berada di Dusun Bara, serta pasar lama yang berada di Dusun Rete. Elemen lain berupa bangunan di antaranya adalah Kantor Pemerintah Belanda (saat ini difungsikan sebagai Kantor Legiun Veteran) yang juga berada di Dusun Bara serta rumah dinas Pejabat Belanda (saat ini difungsikan sebagai kantor Satpol PP). Indikasi lain adalah jaringan jalan yang mengikuti pantai dengan pola garis saling bersilangan yang tampak pada tiga lokasi di Kota Namlea, yaitu Dusun Bara, Dusun Rete dan Dusun Mena. Ketiga lokasi ini merupakan kluster-kluster awal bagi pertumbuhan Kota Namlea sebagai pusat pemerintahan kolonial di Pulau Buru.
Bangunan-bangunan lain yang ada di ketiga lokasi ini juga memperlihatkan fungsi ruang pada awal pertumbuhan Kota Namlea. Bangunan yang berfungsi militer berada di Dusun Bara dan Dusun Mena (arah utara dan timur bekas kantor pejabat Belanda). Sementara itu, Dusun Rete (arah timur bekas kantor pejabat Belanda) merupakan ruang aktivitas ekonomi dengan keberadaan pasar serta Dusun Sehe
Gambar 4. Sketsa penataan fungsi ruang Kota Namlea masa kolonial (adaptasi peta jalan Kota Namlea saat ini).
yang merupakan ruang pemukiman bagi warga asli Buru (arah barat laut bekas kantor pejabat Belanda).
Saat ini, kota Namlea sebagai pusat aktivitas di Pulau Buru mengalami perkembangan seiring kebutuhan fungsi ruang bagi warga kota. Laju pertumbuhan kota mengarah ke sepanjang pesisir dan arah utara, barat laut dan timur kota lama. Fungsi ekonomi tetap bertahan di timur kota lama, serta pemukiman yang berada di barat laut tetap bertahan bahkan lebih menyebar lagi seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Adapun pelabuhan saat ini telah berpindah ke arah barat kota lama, serta fungsi perkantoran pemerintah saat ini terpusat di sisi utara kota.

## 4.2 Peran Wilayah Pulau Buru Masa Kolonial
Peran wilayah Pulau Buru tidak lepas dari ramainya perdagangan rempah-rempah khususnya komoditi cengkih di Kepulauan Maluku. Sebelum kekuasaan Belanda di wilayah Maluku, Pulau Buru berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ternate. Hal ini tampak dengan ditempatkannya perwakilan Ternate dengan gelar sangaji atau gimelaha ( kimelaha ) di beberapa tempat di Maluku Tengah. Keuntungan perdagangan rempah-rempah khususnya komoditi cengkih membuat pihak Ternate meluaskan daerah-daerah produksi cengkih sejak abad ke-15 khususnya di bagian selatan Kepulauan Maluku termasuk Pulau Buru.
Sekitar abad ke-17, perdagangan cengkih di Maluku Tengah tidak hanya melibatkan pedagang-pedagang Eropa tetapi juga pedagang- pedagang Nusantara termasuk Makassar. Posisi pemukiman yang sebagian besar berada di pesisir serta didukung oleh banyaknya sungai- sungai besar memungkinkan kapal-kapal untuk berlabuh dan bertransaksi di daerah pedalaman sehingga jauh dari jangkauan pengawasan VOC. Dalam pandangan VOC yang saat itu sedang membangun sistem perdagangan monopoli,
pedagang-pedagang yang melakukan transaksi perdagangan dengan daerah-daerah produksi cengkih di Maluku akan merugikan mereka. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memutus hubungan antara pedagang-pedagang tersebut dengan pihak-pihak pribumi. Salah satu upaya tersebut adalah mengirim ekspedisi ( hongie ) untuk menghancurkan pohon-pohon cengkih di luar wilayah yang telah ditetapkan oleh VOC sebagai pusat produksi di Pulau Ambon dan Kepulauan Lease (Leirissa 1973: i 86; de Graaf 1977: 43-46).
Upaya lain yang dilakukan VOC adalah menempatkan pos-pos pengawas dengan membangun benteng di setiap wilayah Maluku khususnya di Maluku Tengah. Dengan demikian, okupasi Belanda yang diawali pada masa VOC di Pulau Buru tidak lepas dari upaya mereka menguasai perdagangan cengkih. Terlebih jika melihat  posisi  geografi  Pulau  Buru  berada  di sebelah barat Pulau Ambon yang merupakan pusat pemerintahan Belanda saat itu. Setidaknya, hal inilah yang mendasari awal okupasi Belanda di wilayah Pulau Buru.
Dalam konteks wilayah Pulau Buru, catatan sejarah menyebut bahwa tahun 1658 VOC mengambil kebijakan untuk merelokasi pemukiman penduduk yang berada di daerah pesisir dan memusatkan mereka di Kayeli. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh wilayah Maluku bagian tengah untuk memutus hubungan antara pedagang-pedagang dengan pihak pribumi. Dengan demikian, tampak jelas bahwa tujuan utama relokasi penduduk dilakukan dalam rangka memudahkan pengawasan mereka terhadap Pulau Buru yang saat itu menjadi salah satu wilayah produksi cengkih.
Sementara itu, pilihan terhadap Kayeli sebagai lokasi benteng dan pusat pemerintahan di Pulau Buru tidak lepas dari pertimbangan posisi Kayeli yang dapat memantau perairan Selat Manipa yang merupakan pintu masuk dari arah utara sebelum masuk ke Pulau Ambon.
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76
Pengawasan terutama dilakukan terhadap lalu lintas pelayaran dengan adanya larangan bagi kapal-kapal memasuki wilayah ini khususnya kapal-kapal dagang yang akan mengangkut cengkih ke luar Maluku.
Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan VOC terhadap Pulau Buru merupakan bagian dari konteks kewilayahan secara menyeluruh terhadap Kepulauan Maluku bagi sistem monopoli yang sedang dibangun ketika itu. Pengawasan yang dilakukan adalah pembatasan penanaman pohon cengkih yang telah dipusatkan di Pulau Ambon dan Kepulauan Lease (Haruku, Saparua, dan Nusalaut)  sehingga VOC melarang penanaman cengkih di luar wilayah tersebut termasuk wilayah Pulau Buru. Pengawasan juga dilakukan terhadap lalu lintas pelayaran dengan adanya larangan bagi kapal-kapal memasuki wilayah ini khususnya kapal-kapal dagang yang akan mengangkut cengkih ke luar Maluku.
Dalam periode-periode berikutnya, Belanda kemudian berhasil memantapkan kebijakan monopoli perdagangan rempah- rempah dengan memusatkan produksi cengkih di Pulau Ambon dan Kepulauan Lease serta berhasil mengawasi wilayah-wilayah lain di Maluku termasuk Pulau Buru. Selanjutnya, Belanda mengembangkan jenis komoditi perdagangan lain berupa kayu termasuk kayu putih yang menghasilkan minyak kayu putih dan menempatkan wakil pemerintahannya yaitu Under-Merchant di Kayeli.
Dengan demikian, peran wilayah Pulau Buru dapat ditelusuri berdasarkan berbagai catatan sejarah yang ada. Sementara itu, bukti- bukti arkeologis yang menunjukkan peran tersebut tampak dengan keberadaan benteng dan sisa struktur bekas bangunan gereja di Kayeli sebagai pusat pertahanan, pemerintahan dan religi.

## 5.   Penutup
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa jejak budaya materi berkaitan
dengan perkembangan pola okupasi kolonial di Pulau Buru terdapat di dua lokasi yang merupakan pusat pemerintahan Belanda di wilayah ini. Kedua lokasi ini yaitu Kayeli yang merupakan periode awal okupasi Belanda di Pulau Buru, dan lokasi kedua adalah Kota Namlea yang merupakan periode lanjutan dalam okupasi kolonial di Pulau Buru. Jejak budaya materi yang masih dapat diamati di Kayeli, yaitu; benteng, sisa struktur bangunan gereja, meriam, tempayan, dan mata uang. Sementara itu, jejak budaya materi yang masih dapat diamati di Namlea adalah, bekas rumah tinggal pejabat Belanda, dan Kantor Pemerintahan Belanda. Indikasi lain yang memberi informasi tentang penataan fungsi ruang Kota Namlea adalah beberapa toponim yaitu dermaga tua, pasar, dan beberapa kluster pemukiman awal Kota Namlea. Informasi lain adalah jaringan jalan yang mengikuti garis pantai.
Berkaitan dengan peran wilayah Pulau Buru tampak jelas ketika awal kedatangan Belanda sekitar abad ke-17. Peran wilayah ini berkaitan dengan kebijakan monopoli cengkih oleh Belanda yang melarang produksi cengkih di luar wilayah yang telah ditetapkan (Pulau Ambon dan Kepulauan Lease), termasuk Pulau Buru saat itu. Sebelum sistem ini diterapkan oleh Belanda, Pulau Buru adalah salah satu wilayah produksi cengkih yang dibudidayakan oleh masyarakat yang bermukim di daerah pesisir. Dengan demikian, motif utama pemusatan masyarakat Pulau Buru di Kayeli dilakukan untuk mengawasi aktivitas  penduduk lokal mengingat kebijakan larangan produksi cengkih di Pulau Buru. Kebijakan ini diikuti dengan memperkuat benteng yang telah ada sebelumnya untuk mengawasi aktivitas penduduk sekaligus untuk melakukan pengawasan terhadap perairan Pulau Buru khususnya Selat Manipa yang merupakan salah satu pintu masuk ke Pulau Ambon dari arah utara.
Sementara itu, pola okupasi di Pulau Buru pada masa kolonial dapat ditelusuri
berdasarkan sumber sejarah yang menyebut bahwa sekitar abad ke-17, Belanda memusatkan pemukiman masyarakat Pulau Buru di Kayeli yang sebelumnya tersebar di pesisir. Dalam hal ini, Kayeli sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan Belanda untuk wilayah Pulau Buru. Dalam perkembangannya, karena kondisi lingkungan, Pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahan ke Namlea. Kota ini kemudian menjadi pusat aktivitas di Pulau Buru sejak awal abad ke-20. Rentang kronologi okupasi masa kolonial di kota baru ini yang berlangsung relatif singkat yaitu sekitar 40-an tahun (sejak 1904/1919 hingga 1945) menyebabkan tidak banyak perubahan yang dapat diamati. Indikasi pertumbuhan awal Kota Namlea yang dapat diamati adalah rumah tinggal pejabat Belanda yang dibangun sekitar awal abad ke-20, serta kantor pemerintahan Belanda yang tampaknya dibangun lebih kemudian.
Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengisi ruang historiografi tentang rentang pola okupasi di Pulau Buru. Kebijakan Pemerintah Indonesia membuka lahan persawahan bagi  para tahanan politik pada tahun 1970-an di wilayah Waeapo (Pulau Buru) telah mengubah pola okupasi di wilayah ini. Pola okupasi masyarakat asli Pulau Buru yang sebelumnya tidak mengenal sistem pertanian lahan persawahan telah berubah secara masif hingga Pulau Buru dikenal sebagai lumbung padi di Provinsi Maluku. Sekitar tiga abad sebelumnya, ketika masyarakat asli Pulau Buru mulai membudidayakan cengkih sebagai komoditi utama tiba-tiba berubah. Masyarakat Pulau Buru harus meninggalkan pembudidayaan cengkih untuk mengikuti kepentingan penguasa yang memaksa mereka direlokasi dan dipusatkan di sekitar benteng Belanda (yang juga di wilayah Waeapo) dan menjadi “tahanan politik” bagi Belanda.
*****

## Daftar Pustaka
Ambary, H.M. 1998. Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Andaya, L.Y. 1993. The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period . Honolulu: University of Hawaii Press.
de Graaf, H.J., 1977. Sejarah Ambon dan Maluku Selatan. Terjemahan Frans Rijoli dengan Judul Asli: De Geschiedenis van Ambon en de Zuid Molukken .
Grimes, B.D. 1994. “Cloves and Nutmeg, Traders, and Wars: Language Contact in the Spice Island” dalam Trends in Linguistics: Studies And Monographs; 77. Language Contact and Change in The Austronesian World . Tom Dutton and Darrel Tryon (eds.). Berlin: Walter de Gruyter And Co. pp. 251-274.
Grimes, B.D. 2006. “Mapping Buru: The Politics of Territory and Settlement on an Eastern Indonesian Island ” dalam Sharing the Earth, Dividing the Land: Land and Territory in The Austronesian World . Thomas Reuter and Thomas Anton Reuter (eds.). Canberra: ANU-Press. pp. 135-155.
Leirissa, R.Z. 1973. “Kebijaksanaan VOC untuk Mendapatkan Monopoli Perdagangan Cengkeh di Maluku Tengah antara Tahun 1615 dan 1652 ” dalam Bunga Rampai Sejarah Maluku (I). Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
Manusama, 1983. De Ambonse Landen Onder De VOC. Zoals Opgetekend in De Ambonse Landbeschriving. G.E. Rumphius . Utrech: Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers.
Miller, George. 2012. I ndonesia Timur Tempo Doeloe (1544-1992) . Jakarta: Komunitas Bambu.
Ricklefs. M.C. 2010. Sejarah Indonesia Modern:  1200-2008 . Jakarta: Serambi (Cetakan Ketiga: November).
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 32 No. 1, Juni 2014 : 1-76
Rumphius, G.E. 1910. “De Ambonsche historie, behelsende een kort verhaal der gedenkwaardigste geschiedenissen zo in vreede als oorlog voorgevallen sedert dat de Nederlandsche Oost Indische Comp. het besit in Amboina gehadt heeft ” . Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde , 64. 2 parts.
Sharer And Ashmore, 1980. Fundamentals of Archaeology. California : The Benyamin Publishing Company Inc.
Sindhunata. 2007. Manusia dan Perjalanan: Dari Pulau Buru ke Venesia . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Tanudirjo, D.A. 1998. Strategi Penelitian Arkeologi Indonesia . Universitas Gajah Mada.
Tim Penelitian. 2011. Laporan Penelitian Arkeologi: Pengaruh Kolonial di Wilayah
Pulau Buru Kabupaten Buru Propinsi
Maluku . Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2010. Inventory and  Identification  Forts  in  Indonesia . Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur,
Direktorat Peninggalan Purbakala,
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, PAC Architects and Consultants. Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur.
Pemerintah Kabupaten Pulau Buru. 2011. Profil Kabupaten Buru . Diakses pada tanggal 2 Februari 2011. Link: http://www. burukab.go.id van de Wall, V.I. 1928. de Nederlandsche Oudheden in de Molukken . Gravenhage: Martinus Hijhoff. van der Miesen, J.W.H. 1908. Een tocht langs de noordoostkust van Boeroe . Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam, 25/2. pp. 833-71.
Wallace, A.R. 2009. Kepulauan Nusantara: Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam . Jakarta: Komunitas Bambu.
Sumber Online :
Karakteristik Wilayah Kabupaten Buru. http://www.burukab.go.id/
Peta topografi Pulau Buru. h t t p : / / m s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / File:Topographic_map_of_Buru-en.svg.
Peta Kerawanan banjir Pulau Buru. http://www.penataanruangmaluku.net.