## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi
Sisi Delica Utary, Hafrida, Dheny Wahyudhi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Email: utarys@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan  penggunaan  kategori  denda  adalah  untuk  memiliki  pedoman yang  jelas  mengenai  jumlah  denda  maksimal  yang  dapat  dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan  perlindungan  dari  pemerintah.  Putusan  hakim  dari Pengadilan Negeri Jambi dianggap melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Fokus  dari  skripsi  ini  adalah  untuk  menganalisis  pertimbangan  hukum yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  denda  yang melebihi  batas  maksimum,  serta  melakukan  analisis  hukum  terhadap pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN  Jmb.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  Putusan  hakim tersebut  melewati  batas  pidana  denda  maksimum  yang  ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Berdasarkan kesimpulan ini, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menetapkan ketentuan  pidana  dan  menyusun  surat  dakwaan  dengan  tepat.  Juga diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana dalam Putusan hakim yang melampaui batas maksimum pidana denda tersebut.
Kata Kunci: Pi dana Denda,
Pelaku, Satwa yang Dilindungi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-02-19 Accepted: 2024-03-05 Publish: 2024-03-05
KEYWORDS: Criminal Fines,
Offenders, Protected Animals.

## ABSTRACT
The use of fine categories is intended to provide a clear pattern for  the  highest  sanctions  set  for  various  offenses,  in  this  case offenses  against  protected  animals.  Protected  animals  are animals that are protected by the government. The decision of Jambi  District  Court  Judge  is  considered  to  have  exceeded  the maximum penalty provided for in Article 40 (2) Law Number 5 of 1990  concerning  Conservation  of  Natural  Resources  and Ecosystems, so that it becomes Article 65 (2) KUHP. The problem discussed in this work is how the judge uses legal considerations in imposing a fine exceeding the maximum limit the amount of the  verdict  and  the  judge's  consideration  in  imposing  a  fine exceeding the maximum pada Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. The research was conducted using a prescriptive legal approach. Data collection was carried out by means of literatures study. This research resulted in conclusions.
That is, the judge's decision is considered to exceed the maximum criminal limit of Article 40 (2)  Law Number 5 of 1990. Based on the  conclusions,  it’s  recommended  that  prosecutors  be  more careful  in  determining  the  punishment  and  be  more  specific  in preparing  the  prosecution.  The  need  to  change  the  criminal provisions in the judge's decision.

## A. PENDAHULUAN
Perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini, hal tersebut tentu merupakan ancaman kepunahan yang sangat serius terhadap berbagai  spesies  satwa  terutama  yang  terdapat  di  Indonesia.  Pengelolaan  sumber daya  alam  adalah  hak  negara  untuk  mengelola  dan  menguasainya  yang  akan  di gunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak.
Keuntungan tinggi yang dapat diperoleh berbanding terbalik dengan kecilnya risiko hukuman yang harus dihadapi membuat perdagangan satwa   menjadi daya tarik bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  mengatur  pidana  denda  sebagai  pidana pokok  terberat  urutan  keempat  setelah  pidana  mati,  pidana  penjara  dan  pidana kurungan.  Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut  Undang-Undang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan  Ekosistem.  Undang- undang ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam dan terdapat sanksi pidana bagi perbuatan-perbuatan yang dalam Undang-Undang ini di larang.
Dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terdapat jenis sanksi pidana yang diterapkan, yaitu sanksi kumulatif yang menggabungkan dua jenis  pidana  utama  untuk  satu  tindakan  pidana.  Kedua  jenis  pidana  utama  yang diberlakukan  secara  bersamaan  adalah  pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Untuk menuntut pelaku pidana, syaratnya adalah bahwa tindakan pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu unsur tersebut  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (2)  Undang-Undang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Dan Ekosistem, yaitu:
a.  Menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  merawat, mengangkut,  dan  menjual  satwa  yang  mendapatkan  perlindungan  dalam keadaan hidup;
b.  Menyimpan,  memiliki,  merawat,  mengangkut,  dan  menjual  satwa  yang mendapatkan perlindungan dalam keadaan mati;
c.  Mengangkut  satwa  yang  mendapatkan  perlindungan  dari  satu  tempat  di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d.  Menjual,  menyimpan,  atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau  bagian-bagian  lain dari  satwa  yang  mendapatkan  perlindungan,  atau  barang-barang  yang terbuat dari bagian-bagian tersebut, atau mengangkutnya dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e.  Mengambil,  merusak,  memusnahkan,  menjual,  menyimpan,  atau  memiliki telur dan/atau sarang satwa yang mendapatkan perlindungan.
Penggolongan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dijelaskan pada Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem      yang terbagi menjadi dua macam, yaitu:
1.  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa
(1) Siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  dan  Pasal  33  ayat  (1)  akan  dikenai hukuman  penjara  maksimum  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda maksimum sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) akan dikenai  hukuman  penjara  maksimum  selama  5  (lima)  tahun  dan  denda maksimum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa (3) Siapa pun yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) akan dikenai hukuman kurungan maksimum selama 1 (satu) tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Siapa pun yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 dan Pasal 33 ayat (3) akan dikenai hukuman kurungan maksimum selama 1 (satu) tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dalam kasus Nomor
401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb, dimana terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan  Ekosistem  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1  KUHP, dihukum  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  denda  sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan alternatif kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun, Pengadilan Negeri Jambi memberikan putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Keputusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  dianggap  melampaui  batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, sehingga terjadi konflik norma yang bertentangan  dengan  Pasal  65  ayat  (2)  KUHP  yang  menetapkan  bahwa  pidana maksimum  yang  dapat  dijatuhkan  adalah  jumlah  maksimum  pidana  yang diancamkan  terhadap  perbuatan  tersebut,  namun  tidak  boleh  melebihi  pidana maksimum yang terberat ditambah sepertiga.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif dapat fokus pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mengandung norma-norma hukum.
Dalam  penelitian  ini,  penelaahan  dilakukan  terhadap  Undang-Undang  Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb.

## C. PEMBAHASAN
1.  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana  Denda  Melebihi Pidana  Maksimum  Pada  Tindak  Pidana  Satwa  Yang  Dilindungi  (Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)
Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  menjamin  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  yang  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan lainnya  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  peradilan  untuk  menerapkan  hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilaksanakan oleh Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  sistem  peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta
oleh Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan melaksanakan fungsi peradilan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menegakkan keadilan.
Memperniagakan satwa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksploitasi besar  yang  akan  mengancam  suatu  kepunahan  satwa  yang  dilindungi.  Ancaman terbesar bagi satwa yang dilindungi adalah eksploitasi dan peredaran satwa liar yang ilegal ini merusak ekosistem dan habitat satwa.
Penggunaan  hewan  semakin  meningkat  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan,  teknologi,  akses  informasi,  dan  ekonomi  masyarakat.  Namun, penggunaan  yang  tidak  terkendali  sering  menyebabkan  kepunahan  atau  ancaman punah terhadap beberapa spesies.
Dalam  Undang-Undang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan  Ekosistem, terdapat berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pelanggaran terhadap undang-undang  ini  diatur  dalam  pasal-pasal  yang  mengatur  tindak  pidana  atau perbuatan yang dilarang, yaitu:
Pasal 19
1.  Larangan  bagi  setiap  individu  untuk  melakukan  aktivitas  yang  dapat menyebabkan perubahan pada integritas kawasan suaka alam.
2.  Ketentuan  di  atas  tidak  termasuk  kegiatan  pembinaan  habitat  untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
3.  Perubahan  pada  integritas  kawasan  suaka  alam  mencakup  pengurangan luas dan fungsi kawasan, serta penambahan jenis tumbuhan dan satwa non- asli.
Pasal 21
1.  Dilarang bagi setiap individu untuk:
a)  Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut,  dan  memperniagakan  tumbuhan  dilindungi  atau  bagian- bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
b)  Mengeluarkan  tumbuhan  dilindungi  atau  bagian-bagiannya  dalam keadaan hidup atau mati dari Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar negeri.
2.  Dilarang bagi setiap individu untuk:
a)  Menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  memelihara, mengangkut,  dan  memperniagakan  satwa  dilindungi  dalam  keadaan hidup.
b)  Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati.
c)  Mengeluarkan satwa dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar negeri.
d)  Memperniagakan,  menyimpan,  atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau  bagian lain  dari  satwa  dilindungi,  atau  mengeluarkannya  dari  Indonesia  ke tempat lain di dalam atau luar negeri.
e)  Mengambil,  merusak,  memusnahkan,  memperniagakan,  menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.
Pasal 33
1.  Larangan  bagi  setiap  individu  untuk  melakukan  aktivitas  yang  dapat menyebabkan perubahan pada integritas zona inti taman nasional.
2.  Perubahan pada integritas zona inti taman nasional mencakup pengurangan luas dan fungsi zona inti, serta penambahan jenis tumbuhan dan satwa non- asli.
3.  Dilarang bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lainnya dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Beberapa  putusan  mengenai  kasus  memperniagakan  satwa  yang  dilindungi dibeberapa  daerah  yang  sama-sama  memperniagakan  gading  gajah  namun  pidana dendanya tidak melebihi dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.
1.  Putusan Nomor 1408/Pid.B/LH/2020/PN Tjk Dalam  putusan  ini,  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  bersalah melakukan perdagangan bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian lain dari satwa  yang  dilindungi.  Terdakwa  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan  Ekosistem  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana  penjara  selama  9  (sembilan)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan opsi subsider 1 (satu) bulan kurungan.
2.  Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi
Dalam  putusan  ini,  terdapat  dua  orang  terdakwa  yang  sah  dan  diyakini bersalah  atas  tindak  pidana  memperniagakan  bagian-bagian  tubuh  dari satwa  yang  dilindungi.  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa  kasus memperniagakan satwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem jo. Pasal 55 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah),  dengan  opsi  penggantian  pidana kurungan selama 6 (enam) bulan apabila denda tidak dibayar.
Dalam  hal  menjatuhkan  pidana,  hakim  harus  mempertimbangkan  hukuman yang  sesuai  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  dan  memastikan  bahwa  hukuman tersebut tidak melebihi maksimum yang diizinkan oleh hukum. Jika seorang hakim menjatuhkan pidana melebihi maksimum pidana denda yang diizinkan oleh hukum, maka  keputusan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  etika  dan profesionalisme  hakim.  Ini  bisa  mengakibatkan  hakim  dikenai  sanksi  disiplin  atau bahkan  diberhentikan  dari  jabatannya.  Selain  itu,  keputusan  tersebut  juga  dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam kasus yang parah, hakim yang secara sengaja atau terang-terangan mengabaikan batasan hukum saat menjatuhkan pidana yang melebihi maksimum denda dapat terkena tuntutan pidana dan dihukum atas  pelanggaran  tersebut.  Sebagai  bentuk  hukuman,  pidana  denda  tidak  hanya bertujuan untuk aspek ekonomi atau meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga terkait dengan pencapaian tujuan dari proses hukuman.
Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip etika dan moral agar terjadi keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Salah satu proses yang terlibat dalam  penegakan  hukum  adalah  melalui  lembaga  peradilan.  Lembaga  peradilan memiliki peran penting dalam mengadili kasus dan memberikan putusan mengenai kesalahan seseorang beserta penentuan hukuman pidananya.
Banyak  hakim  yang  cenderung  hanya  fokus  pada  kepastian  hukum (rechtszekerheid)  dan  kurang  memperhatikan  aspek  keadilan  (justitia).  Namun, penting  untuk  diingat  bahwa  hukum  memiliki  peran  krusial  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya dapat tercapai jika substansi hukum benar- benar  mendukung  kepentingan  masyarakat  secara  luas,  dan  dalam  penegakan hukum oleh para pelaku hukum (law actor), nilai-nilai keadilan dikedepankan. Sebab, hakikat dan inti dari hukum adalah keadilan (gerechtigheid).
Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1961,  yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan hanyalah Penuntut Umum. Hal ini  dikarenakan  dalam  undang-undang  tersebut  hanya  Penuntut  Umum  yang berwenang  untuk  menyusun  surat  dakwaan  sesuai  dengan  Pasal  12  ayat  (1).  Jika surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan, Penuntut Umum wajib memperhatikan saran-saran  yang  diberikan  oleh  Hakim  sebelum  dimulainya  persidangan  sesuai dengan  Pasal  12  ayat  (2).    Jika  jaksa  menuntut  pidana  denda  melebihi  maksimum yang diatur, maka terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya, seperti kesalahan dalam  penentuan  jumlah  pidana  denda  atau  kurangnya  pemahaman  terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hakim dapat menolak tuntutan jaksa atau  mengurangi  jumlah  pidana  denda  yang  diminta  oleh  jaksa.  Namun,  dalam beberapa kasus, jaksa mungkin sengaja menuntut pidana denda melebihi maksimum sebagai upaya untuk menekan terdakwa atau karena alasan lain yang tidak beralasan. Tindakan  seperti  itu  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  etika  dan  dapat menimbulkan sanksi hukum atau administratif bagi jaksa yang bersangkutan.
Hakim  tidak  dapat  mengabulkan  tuntutan  jaksa  jika  tuntutannya  melebihi batas  maksimum  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Hakim  harus  memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku, dan jika tuntutan jaksa melebihi batas maksimum yang  diatur  oleh  undang-undang,  hakim  tidak  memiliki  kewenangan  untuk memberikan putusan yang melampaui batasan tersebut.
Sebagai  contoh,  jika  undang-undang  menetapkan  bahwa  pidana  denda maksimum untuk suatu kejahatan adalah 100 juta rupiah, maka jaksa hanya dapat menuntut  jumlah  pidana  denda  yang  tidak  lebih  dari  100  juta  rupiah.  Jika  jaksa menuntut jumlah pidana denda yang lebih dari 100 juta rupiah, hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan tersebut. Namun, hakim dapat memerintahkan jaksa untuk mengajukan tuntutan yang sesuai dengan batas maksimum yang diatur oleh undang- undang. Selain itu, hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa jika hakim berpendapat bahwa tuntutan jaksa terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.
Putusan yang diberikan oleh hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga  supremasi  hukum  dan  membangun  wibawa  pengadilan  di  Indonesia, dengan dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dalam kasus tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi atau bagian-bagian satwa dilindungi, pemidanaan ditentukan  dengan  menetapkan  ancaman  minimum  dan  maksimum  khusus,  baik dalam bentuk pidana penjara maupun pidana denda.
Pembahasan kali ini akan menjelaskan tentang penerapan sistem pidana denda maksimum yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya  Alam  Dan  Ekosistem,  serta  bagaimana  putusan  pengadilan  menentukan hukuman dalam kasus tersebut.
Pasal 40 menyebutkan sebagai berikut:
1.  Siapa  pun  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) akan dikenai hukuman penjara  maksimum  10  tahun  dan  denda  maksimum  sebesar  Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2.  Siapa  pun  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 33 ayat (3) akan dikenai hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3.  Siapa  pun  yang  karena  kelalaiannya  melanggar  ketentuan  sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  19  ayat  (1)  dan  pasal  33  ayat  (1)  akan  dikenai hukuman kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4.  Siapa  pun  yang  karena  kelalaiannya  melanggar  ketentuan  sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 33 ayat (3) akan dikenai  hukuman  kurungan  maksimum  1  tahun  dan  denda  maksimum sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5.  Tindak  pidana  sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2) merupakan  kejahatan,  sedangkan  tindak  pidana  sebagaimana  disebutkan dalam ayat (4) merupakan pelanggaran.
Dari  posisi  kasus  yang  sudah  di  uraikan  sebelumnya,  adapun  dasar perimbangan  hakim  dalam  putusan  perkara  tindak  pidana  satwa  yang  dilindungi Pasal  21  ayat  (2)  huruf  a  Jo  Pasal  40  ayat  (2)  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan Ekosistemj o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor:  401/Pid.Sus.LH/2021/PN  Jmb)  maka,  dapatlah  diketahui  bahwa pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  pidana  ada  3  (tiga)  fakta  yang  harus diperhatikan, yaitu :
1.  Fakta Yuridis
Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  dakwaan  dengan  opsi  dakwaan alternatif,  yaitu  pelanggaran  Pasal  21  ayat  (2)  huruf  d  Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemjo, Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1  KUHP  yang  meliputi  elemen-elemen  yang  harus  terpenuhi,  adalah sebagai berikut:
a.  Persyaratan bagi setiap individu.
b.  Persyaratan "mengedarkan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi atau barang yang terbuat dari  bagian-bagian  satwa  tersebut,  atau  mengirimkannya  dari  suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia."
c.  Persyaratan  "sebagai  pelaku,  sebagai  orang  yang  memerintahkan perbuatan, dan sebagai orang yang ikut serta dalam perbuatan tersebut."
2.  Fakta Persidangan
Berdasarkan  alat  bukti  yang  terdapat  dalam  pasal  184  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: a.  Keterangan saksi; b.  Keterangan ahli; c.  Surat;
d.  Petunjuk;
e.  Keterangan terdakwa.
3.   Fakta Sosiologis
Menimbang  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  diri  terdakwa,  sesuai  dengan  ketentuan  pasal 197  ayat  (1)  KUHAP  perlu  mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
“Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem”.
Keadaan yang meringankan:
1.  Terdakwa  mengakui,  menyesal  serta  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi perbuatannya;
2.  Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
3.  Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
2.  Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Melebihi Pidana Maksimum Dalam Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb
Sebagai  salah  satu  bentuk  hukuman,  pidana  denda  tidak  semata-mata ditujukan  untuk  tujuan  ekonomis  atau  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara, tetapi  implementasinya  berkaitan  dengan  pencapaian  tujuan  hukuman.  Ketika pidana  denda  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  terdapat  tujuan  yang ingin  dicapai  melalui  inklusi  tersebut,  agar  dapat  diterapkan  dalam  kasus  yang terjadi.
Penggunaan  pidana  denda  akan  diusahakan  secara  maksimal  dan  menjadi prioritas  utama  sebelum  mempertimbangkan  pidana  penjara.  Penggunaan  pidana denda memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Pidana denda  dapat  menghindari  biaya  sosial  yang  timbul  akibat  pemeliharaan  penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan mencegah pemborosan sumber daya manusia yang tidak produktif di dalam penjara. Saat menentukan sanksi pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut  sesuai  dengan  tujuan  hukuman  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku atau tidak.
Majelis  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  putusan  yang  lebih rendah, sama, atau bahkan lebih tinggi daripada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan jaksa secara normatif tidak  melanggar  hukum  acara  pidana.  Pada  prinsipnya,  majelis  hakim  memiliki kebebasan  dan  kemandirian  dalam  menentukan  hukuman,  tetapi  tetap  terdapat batasan yang harus diikuti. Misalnya, hakim tidak boleh memberikan hukuman yang lebih tinggi daripada ancaman maksimum yang diatur dalam pasal yang didakwakan,
dan  tidak  boleh  memberikan  jenis  pidana  yang  tidak  diacu  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) atau perundang-undangan lainnya.
Dalam melihat dan mempertimbangkan isi dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan  alternatif.  Dakwaan  primair  mengacu  pada  Pasal  21  ayat  (2)  huruf  d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1  KUHP,  sedangkan  dakwaan  subsidair  terkait  pelanggaran  Pasal  21  ayat  (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
Menurut Van Bemmelen, bahwa:
Dalam  situasi  dakwaan  alternatif  yang  sebenarnya,  setiap  dakwaan  saling mengecualikan satu sama lain. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana  yang  terbukti  dan  dapat  menyatakan  bahwa  dakwaan  kedua  terbukti  tanpa perlu membuat keputusan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.
Dari  dakwaan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  hakim  seharusnya mempertimbangkan jumlah denda yang sesuai dalam kasus ini. Jika mengacu pada Pasal  40  ayat  (2)  Undang-Undang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan  Ekosistem, ancaman  pidana  penjara  maksimum  adalah  5  (lima)  tahun  dan  denda  maksimum adalah  Rp.  100.000.000  (seratus  juta  rupiah).  Putusan  dalam  perkara  Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN  Jmb  menyatakan  terdakwa  terbukti  melanggar  dan dikenakan  pidana  dakwaan  primair  Pasal  21  ayat  (2)  huruf  d  Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta  rupiah),  dengan  pengecualian  bahwa  jika  denda  tersebut  tidak  dibayar,  akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menurut  analisis  penulis,  putusan  tersebut  dianggap  melebihi  pidana  denda maksimal  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan Ekosistem  Pasal  40  ayat  (2),  di  mana  pidana  denda  maksimum  hanya  Rp. 100.000.000  (seratus  juta  rupiah).  Dalam  kasus  ini,  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan dakwaan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam  Dan  Ekosistem  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1  KUHP  didasarkan  pada  perbuatan terdakwa dalam tindak pidana penyertaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam  persidangan,  terdapat  kesesuaian  antara  keterangan  terdakwa,  keterangan saksi, dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, sehingga perkara tersebut terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana memperniagakan  tanpa  ada  alasan  pemaafan  atau  pembenaran,  sehingga  pidana dapat dijatuhkan dalam kasus ini.
Putusan  dengan  nomor  401/Pid.Sus.LH/2021/PN  Jmb  dianggap  dapat menyebabkan  disparitas  dalam  penjatuhan  pidana,  yang  berakibat  terdakwa
membandingkan  pidana  yang  diterimanya  dengan  pidana  yang  diterima  oleh terpidana lain yang melakukan tindak pidana serupa. Saat melakukan perbandingan, terdakwa  menemukan  perbedaan  dalam  pidana  yang  dijatuhkan  meskipun  tindak pidana yang dilakukan sama. Hal ini mengakibatkan terpidana merasa ketidakadilan dan menjadi korban diskriminasi dalam penegakan hukum.
Undang-Undang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan  Ekosistem  menerapkan sistem pemidanaan kumulatif yang ditandai dengan kata "dan" dalam bunyi sanksi pidananya,  termasuk  ancaman  pidana  paling  lama  dan  denda  paling  banyak,  atau yang sering disebut sebagai straf maxima. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan  bahwa  putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar hukum yang menjadi dasar untuk mengadili, termasuk pasal yang terkait dalam peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis.
Meskipun penerapan pidana denda yang ditetapkan oleh hakim harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang- Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, jumlah denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak selalu harus sesuai dengan nilai nominal atau sama persis dengan apa yang tertera dalam pasal-pasal Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Pidana denda yang ditetapkan oleh hakim haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang rasional dan berlandaskan hukum, demi menjaga keadilan dalam penegakan hukum.
Kejaksaan dan pengadilan memiliki peranan penting untuk memberikan suatu efek pencegahan melalui penjatuhan pidana.  Dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut  umum  akan  berpengaruh  terhadap  putusan  yang  akan  diberikan oleh    hakim.  Nominal  yang  disebutkan  dalam  setiap  Pasal  dalam  Undang-Undang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan  Ekosistem  adalah  jumlah  maksimal  yang diancamkan  jadi  hakim  dapat  saja  menjatuhkan  denda  yang  lebih  ringan  dari  apa yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan Ekosistem  tersebut  dengan  berdasarkan  alasan-alasan  atau  pertimbangan  yang terkait  dengan  perkara  yang  sedang  ditangani  namun  seorang  hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  denda  melebihi  besarnya  denda  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang tersebut.
Dalam  penjatuhan  pidana  denda,  wajib  dipertimbangkan  kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan  oleh  terpidana  sehubungan  dengan  keadaan  pribadi  dan kemasyarakatannya. Dari kasus yang penulis teliti dimana terjadi perdagangan dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, kemudian oleh hakim dijatuhkan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, penulis juga telah melihat beberapa putusan mengenai kasus memperniagakan satwa yang dilindungi dibeberapa daerah yang sama-sama memperniagakan gading gajah namun pidana dendanya tidak melebihi dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.
Jika yang menjadi alasan pemberat hakim dalam menjatuhkan denda nya diatas maksimum  Pasal  40  ayat  (2)  Undang-Undang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Dan Ekosistem  adalah  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  dalam  putusan  Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN  Jmb,  sebagaimana  Pasal  65  ayat  (2)  KUHP  “maksimum
pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.” Seharusnya hakim hanya menjatuhkan pidana denda dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem yaitu denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah sepertiga dari pidana denda maksimum  yang  mana  semestinya  penjatuhan  pidana  dendanya  kurang  dari  Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), tidak sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Maka dalam perkara nomor 401/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb ditinjau  dari  aspek  materil  dalam  Pasal  65  ayat  (2)  KUHP  tidak  ada  dasar  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  melebihi  pidana  yang  terberat  setelah  ditambah sepertiga.

## D. SIMPULAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati  dan  Ekosistemnya  telah  diatur  mengenai  tindak  pidana  terkait  satwa  yang dilindungi.  Dasar-dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  melebihi pidana  maksimal  dengan  Register  Perkara  Nomor  401/Pid.Sus.LH/PN  Jmb  dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum,  keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi,  alat  bukti,  serta  terdakwa  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melanggar  Pasal  21  ayat  (2)  huruf  d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.  Hakim  memiliki  pertimbangan  tersendiri  dalam  memberikan  vonis  demi menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.
Ketentuan hukum terhadap pertimbangan yang diputuskan oleh  Hakim dalam menjatuhkan  putusan  melebihi  pidana  maksimal  dalam  perkara  nomor 401/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb ditinjau dari aspek materil dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP  tidak  ada  dasar  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  melebihi  pidana  yang terberat setelah ditambah sepertiga. Penerapan pidana denda yang ditetapkan oleh hakim memang harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam  Dan  Ekosistem,  namun  jumlah  denda  yang  dijatuhkan  oleh  seorang  hakim dalam perkara ini tidak harus selalu sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar seperti apa yang tercantum dalam pasal-pasal yang terdapat di Undang- Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
__________. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
__________. Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419.

## Buku
Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Sofyan, Andi Muhammad dan Abdul Asis. Hukum Acara Pidana (Suatu pengantar). PT. Balebat Dedikasi Prima. Cet.3. Jakarta: 2017.
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Cet. 4. Jakarta: 2014. Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Cet 1, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Abdullah,  iSaid.  i“Penegakan  iHukum  iTerhadap  iPelaku  iTindak  iPidana  iPerburuan iDan  iPerdagangan  iSatwa  iLiar  iYang  iDilindungi  iDi  iWilayah  iBalai iKonservasi iSumber iDaya iAlam iJambi i(Analisis iKasus
iNo.644/Pid.Sus/Pn.Jmb)”,  iLegalitas,  iVolume  i8  iNo.2  i(2016)  ihlm,  i51. ihttp://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/23 Al  iArif,  iM.Yasin.  i“Penegakan  iHukum  idalam  iPerspektif  ihukum  iProgresif”. iUndang:Jurnal  iHukum,  iVolume  i2  iNo.1  i(2019)  ihlm,  i178. ihttps://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66.
Dewi,  iWijayanti  iPuspita.  i“Penjatuhan  iPidana  iPenjara  iAtas  iTindak  iPidana iNarkotika  iOleh  iHakim  iDi  iBawah  iKetentuan  iMinimum  iDitinjau  iDari iUndangUndang  iNomor  i35  iTahun  i2009  iTentang  iNarkotika”,  iJurnal iHukum  iMagnum  iOpus,  iVolume  i2  iNo.1  i(2019)  ihlm,  i64. ihttps://media.neliti.com/media/publications/276602-penjatuhan-pidana penjara -atas-tindak-pi-37cbae49.
Halilintar,  iFadhel  idan  iSlamet  iTri  iWahyudi.  i“Penerapan  iDouble  iTrack  iSystem iTerhadap iPelaku iTindak iPidana iPerdagangan iDan iPerburuan iSatwa iYang iDilindungi”.  iJURNAL  iHUKUM  iDan  iKENOTARIATAN,  iVolume  i6  iNo  i1 i(2022) ihlm, i330.
Rahayu,  iSri  idan  iDheny  iWahyudhi.  i“Penegakan  iHukum  iKetentuan  iPidana  iPasal i158  iUndang-Undang  iNomor  i4  iTahun  i2009  itentang  iPertambangan iMineral  idan  iBatubara  iTerhadap  iKegiatan  iPertambangan  iTanpa  iIzin  idi iKabupaten iMuaro iJambi”. iJurnal iIlmu iHukum, iVolume i6 iNo. i2( i2013) ihlm, i121. ihttps://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2122.
Rahayu,  iSri  iDewi  idan  iYulia  iMonita,  i“Pertimbangan  iHakim  iDalam  iPutusan iPerkara  iTindak  iPidana  iNarkotika”,  iPAMPAS,  iJournal  iOf  iCriminal  iLaw, iVol.1, iNo. i1, i2020. ihlm i131. iHttps://Online-Journal.Unja.Ac.Id/ Pampas/ Article/ View/8314.
Sari,  iMeli  iIndah  idan  iHafrida.  i“Penerapan  iPidana  iPenjara  iSebagai  iPengganti iPidana  iDenda  idalam  iPutusan  iPerkara  iTindak  iPidana  iNarkotika”.
iPAMPAS:  iJournal  iof  iCriminal  iLaw,  iVolume  i1  iNo.  i1(2020).  ihlm.  i30. ihttps://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260
Sembiring,  iRaynaldo  idan  iWenni  iAdzkia.  i“Memberantas  iKejahatan  iAtas  iSatwa iLiar: iRefleksi iAtas iPenegakan iHukum iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i1990”. iJurnal iHukum iLingkungan iIndonesia, iVolume i2 iNo.2 i(2015) ihlm, i58. ihttps://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/25
Taliak,  iWilhelmus.  i“Akibat  iHukum  iSurat  iDakwaan  iBatal  idan  iSurat  iDakwaan iDinyatakan  iTidak  iDapat  iDiterima  idalam  iPerkara  iPidana”.  iJournal iarticle//Lex  iCrimen,  iVolume  iIV  iNo.  i1  i(2015)  ihlm,  i81. ihttps://www.neliti.com/publications/3222.
Wijayanto, iIndung. i“Kebijakan iPidana iDenda idi iKUHP idalam iSistem iPemidanaan iIndonesia”.  iPandecta,  iVolume  i10  iNo.  i2  i(2015)  ihlm,  i250. ihttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.
Zulkumardan,  iRudika  idan  iAinal  iHadi.  i“Tindak  iPidana  iMemperniagakan  iSatwa iYang  iDilindungi  iJenis  iLandak  iDan  iPenegakan  iHukumnya  i(Suatu iPenelitian iDi iKabupaten iAceh iBarat)”, iJurnal iIlmiah iMahasiswa, iFakultas iHukum  iUniversitas  iSyiah  iKuala,  iVolume  i1  iNo.  i1  i(2017)  ihlm,  i47. ihttps://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/14378/6054.