## TATA KELOLA DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BELOBATANG KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021
Darius Buja Wutun 1 , Mikael Thomas Susu, 2 Frans Bapa Tokan 3
1,2,3 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Email: dariusbujawutun@gmail.com
Abstrak: Dana Desa memberikan kedudukan yang sangat strategis bagi desa, dengan adanya  Dana  Desa  yang  jumlahnya  sangat  besar,  pemerintah  desa  dituntut  untuk mengelola  keuangan  desa  dengan  bijak.  Sesuai  dengan  Undang-undang  No  6  Tahun 2014  tentang  Desa  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  harus memenuhi asas akuntabel, transparansi, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin  anggaran.  Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  pengelolaan  Dana  Desa  dalam pembangunan  di  Desa  Belobatang,  Kecamatan  Nubatukan,  Kabupaten  Lembata. Pemerintah  Desa  Belobatang  harus  akuntabel  dalam  mengelola  Dana  Desa,  sehingga dapat  dirasakan  manfaatnya  bagi  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan teknik  wawancara  mendalam  serta  dokumentasi.  Dari  hasil  yang  disimpulkan  dapat direkomendasi  atau  saran  agar  Pemerintah  desa  belobatang  harus  mengikuti  prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan sehingga pekerjaan pembangunan yang dilakukan bias mencapai target.
Kata Kunci: Tata kelola, dana desa, pembangunan desa
Abstract: The Village Fund provides a very strategic position for the village. With the existence  of  a  very  large  Village  Fund,  the  village  government  is  required  to  manage village  finances  wisely.  In  accordance  with  Law  No.  6  of  2014  concerning  Villages which  explains  that  village  financial  management  must  comply  with  the  principles  of accountability,  transparency,  participation  and  be  carried  out  in  an  orderly  and budgetary  manner.  This  research  explains  the  management  of  Village  Funds  in development  in  Belobatang  Village,  Nubatukan  District,  Lembata  Regency.  The Belobatang  Village  Government  must  be  accountable  in  managing  Village  Funds,  so that  the benefits  can  be felt by  the  community.  This  study  used  descriptive qualitative method. The data collection technique in this research is in-depth interview techniques and documentation. From the concluded results, recommendations or suggestions can be made for the Belobatang village government to follow the procedures and schedule that have been set so that the development work carried out can reach the target. Keywords: Governance, Village Funds, Development

## PENDAHULUAN
Masyarakat  di  Indonesia  secara  turun  temurun  hidup  dalam  suatu  kelompok masyarakat  yang  disebut  desa.  Di  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa menyatakan bahwa ”Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”, (UU RI No. 6).
Kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dapat  menjadi  suatu kenyataan dan sukses apabila didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalisme tinggi dengan mengedepankan  terpenuhinya  akuntabilitas  dan  responsibilitas  publik,  yakni  dengan menekankan  sekecil  mungkin  pemborosan  penggunaan  sumber-sumber  keuangan pemerintah  dan  juga  sekaligus  memperkuat  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  sebagai  pondasi  untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Akuntabilitas  dan respontabilitas  publik  pada  hakikatnya  merupakan  standar  profesional  yang  harus dicapai/dilaksanakan  aparat  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  dengan  daya tanggap  yang  tinggi  sesuai  aspirasi  masyarakat  secara  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  tugas-tugasnya.  Persoalan  profesionalisme  pada  dasarnya  menjadi persoalan  di  Indonesia  seperti  masih  bercirikan  berbelit-belit,  lambat,  mahal,  dan melelahkan.  Kecenderungan  seperti  itu  terjadi  karena  masyarakat  masih  diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  tentunya  termuat  dalam Peraturan  Desa.  Keberlangsungan  penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa dengan  berdasarkan  perinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan  dan  kemandirian.  Berdasarkan  perinsip  tersebut  untuk menciptakam landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  berintikan  perencanaan, pengorganisasian  penggerakan  dan  pengawasan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Dana  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  di dalamnya  dalam  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  desa tersebut.  Dengan  demikian  pengelolaan  dana  desa  merupakan  anggaran  dari  APBN yang  dikelola  oleh  pemerintah  desa  dengan  memperhatikan  rangkaian  kegiatan  yang berintikan  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakkan  dan  pengawasan  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Proses  pengelolaan  dana  desa  meliputi  beberapa  tahapan  yakni  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan  serta  pelaporan  dan  pertangguungjawaban  penggunaan keuangan  desa.  Pengelolaan  dana  desa  agar  menjadi  efektif  dan  efisien  perlu  adanya, Transparansi  yang  menjadi  sangat  penting  bagi  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintah. Akuntabel yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Partisipatif  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  dana  desa.  yang dimulai  dari  proses  dalam  rapat,  memberikan  tanggapan  atau  saran  terhadap  program yang  ditawarkan,  kegiatan  administrasi,  koordinasi  dan  penjabaran  program,  serta  ikut memberikan  tenaga  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa.  Tertib  dan  Disiplin Anggaran  yaitu  pengelolaan keuangan  desa harus  mengacu  pada  aturan  atau pedoman yang melandasinya.

## Desa dan Dana Desa
Desa  merupakan  hasil  perpaduan  antara  kegiatan  sekelompok  manusia  dan lingkungannya,  perwujudan  atau  kenampakan  geografis  yang  ditimbulkan  oleh  faktor- faktor  alamiah  maupun  sosial  seperti  fisiografis,  sosial  ekonomi,  politik  dan  budaya yang  saling  berinteraksi  antar  unsur  tersebut  dan  juga  dalam  hubungannya  dengan daerah-daerah  lain.  Dana  desa  adalah  dana  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang
ditransfer  melalui  APBD  Kabupaten/Kota  dan  diprioritaskan  untuk  pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif.  Menurut  Suharsimi  Arikunto  bahwa  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian yang  dimaksudkan  untuk  menyelidiki  keadaan,  kondisi  atau  hal-hal  lain  yang  sudah disebutkan,  yang  hasilnya  dipaparkan  dalam  laporan  hasil  penelitian,  ( Arikunto,  2013) . Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan,  tulisan,  atau  perilaku  yang  dapat  diamati  dari  individu,  kelompok,  masyarakat maupun  organisasi  tertentu.  Penggunaan  penelitian  deskriptif    kualitatif    dalam penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mendeskripsikan  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam Pembangunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Perencanaan
Perencanaan  adalah  suatu  proses  perencanaan  pembangunan  yang dimaksudkan untuk  melakukan  perubahan    menuju    arah  perkembangan  yang  lebih baik  bagi  suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada.
Pada  tahap  perencanaan,  sebelum  menggunakan  Dana  Desa  akan  dilakukan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (MusRenBang)  yang  melibatkan BPD, pemerintah  desa  dan  tokoh  masyarakat  lainnya.  Rencana  penyaluran  dana desa dilakukan  dengan  menjaring  keinginan  dan  kebutuhan    masyarakat    melalui musyawarah desa. Perencanaan penyaluran dana di desa merupakan hal  yang strategis bagi  desa,  sehingga  harus  dibicarakan  dan  disepakati  dalam  musyawarah desa.  Dana Desa  merupakan    salah    satu    pendapatan  desa,  dan penggunaannya  digabungkan dengan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa (APBDes).  Oleh  karena  itu,  rencana perencanaan  dan  kegiatannya  disusun  melalui Forum  Kajian  Perencanaan Pembangunan Desa.
Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Belobatang menghasilkan program kerja pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah:
1. Sub Bidang Pendidikan:
➢ Penyelenggaraan PAUD/TK Rp. 17.423.674.50
2. Sub Bidang Kesehatan:
➢ Penyelenggaraan Posyandu Rp. 24.774.252.50
➢ Biaya Operasional Tim Relawan Desa Aman Covid-19 Rp.28.875.000
➢ Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita Rp. 51.024.720,00
3. Sub Bidang Pengawasan Pemukiman:
➢ Pemeliharaan sumber air bersih milik desa Rp. 447.622.000.00
4. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
➢ Penyelenggaraan informasi publik desa Rp. 1.5000.000.00
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan  ialah tindakan atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun dan  dilaksanakan  secara  rinci,  biasanya  setelah  rencana  tersebut  siap.  Saat melaksanakan  rencana  bantuan  kepada  pemerintah  desa,  Bupati  Kepulauan Lembata mengirimkan  surat  setiap  tahun  untuk  mengatur  pelaksanaan  rencana yang  dapat membantu perangkat desa.
c. Penatausahaan Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  semua  kegiatan  keuangan  yang dilakukan  oleh pemerintah  desa,  yaitu  keuangan desa, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja serta  sistem  pertanggungjawaban  pelaporan    kepada pemangku  kepentingan.  Kepala desa  memiliki  kewenangan  tertinggi  untuk mengelola  keuangan  desa.  Dalam  proses pelaksanaannya,    kepala  desa  dibantu oleh  perangkat  desa-teknisi  pengelolaan keuangan  desa  yang  ditunjuk  oleh  kepala desa.  Penerapan  teknologi  pengelolaan keuangan  desa  merupakan  muatan  kepala desa  membantu    kepala  desa  dalam pengelolaan    keuangan  desa.  Tugas  bendahara adalah  menerima,  menyimpan, menyetor  atau  membayar,  mengelola  dan bertanggung  jawab  atas  penerimaan  dana desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.
d. Pelaporan
Format laporan  kegiatan    APBD    memiliki dua  tahap  pelaporan. Pertama, laporan berkala,  yaitu  laporan  pelaksanaan  penggunaan    dana  desa.  Menurut tahapan pembayaran  dan  sistem pertanggungjawabannya, termasuk realisasi pendapatan  dana desa dan pengeluaran  dana desa, laporan  berkala dibuat setiap semester atau 6 bulan sekali.  Kedua,  laporan  akhir  penggunaan  dana  desa  meliputi  pelaksanaan dan penyerapan  dana,  permasalahan  yang  dihadapi,  dan  saran  penyelesaian  hasil akhir penggunaan  dana desa. Kedua laporan ini disiapkan oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa.
e. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  berupa  laporan  pelaksanaan  pemerintahan  desa (LPPD)  dan struktur  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan    desa  setiap  akhir tahun.  Pemerintah desa  khususnya  sekretaris  desa  menyusun  laporan pertanggungjawaban.  Penggunaan Keuangan Desa yang Transparan.
1. Penggunaan Keuangan Desa yang Transparan Transparansi  merupakan  suatu  tindakan  keterbukaan  yang  dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan  masyarakat  melalui  kemudahan  akses  informasi  yang  memadai guna  mendapatkan  informasi  yang  akurat.  Keterbukaan  atau  transparansi menunjuk  pada  tindakan  yang  memungkinkan  suatu  persoalan  menjadi  jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya.
2. Penggunaan keuangan desa yang akuntabel Penggunaan keuangan desa yang akuntabel didefinisikan sebagai tata kelola keuangan  desa  yang  dapat  di  pertanggungjawabannya  kepada  masyarakat  dan pelaporan  kepada  pemerintah  sebagai  aparat  desa.  Akuntabel  menentukan bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  penyelenggaraan  pemerintah  desa  harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Penggunaan Keuangan Desa  yang Partisipatif.
Partisipatif  adalah  keterlibatan  aktif  dari  masyarakat,  dalam  pengambilan keputusan,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  kegiatan  pembangunan. Keterlibatan  masyarakat  masyarakat  dalam  setiap  proses  pengambilan keputusan  memberikan  dampak  positif  terhadap  pelaksana  pembangunan. Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  menunjukan  terjadi komunikasi antara masyarakat dan aparat pemerintah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan tata kelola yang baik yakni sala satunya terkait dengan mentaati peraturan perundang-undangan  yang  ada  di  tingkat  atasnya.  Tata  Kelola  Dana  Desa  di  Desa Belobatang  Kecamatan  Nubatukan  telah  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun dalam keterlambatan proses pelaporan mengakibatkan  tertundanya  pencairan  dana  tahap  selanjutnya  karena  proses  pengajuan penerapan dana desa tidak berjalan sesuai jadwal yang telah dijadwalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Saibani, Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa, (Jakarta:  Media Pustaka, 2014).
Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, Pengelolaan keuangan desa . Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, Pengelolaan keuangan desa . Arikunto, S, 2013, Proses Penelitian, suatu Pendekatan Praktik . Jakarta, Rinck.
Hasan  M.  Iqbal,  Pokok-Pokok  Materi  Metodelogi  Penelitian  dan  Aplikasinya.  (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2002).
Lexy  J  Moleong,  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif,  (Bandung:  Remaja  Rosdakaya,
2005).
Sri Muliyani Indrawati, Buku Saku Dana Desa, (Jakarta: Kemenkeu, 2017). Sri Muliyani Indrawati, Buku Saku Dana Desa , (Jakarta: Kemenkeu, 2017).
Ali  Ulumudin,  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa  Serang  (2018): Evaluasi Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Puser,  Kecamatan  Tirtayasa,  Kabupaten Serang.
Nunuk  Riyani,  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  (2016): Analisis  Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
Risti  Valentina  Huri,  Universitas  Jember  (2015): Akuntabilitas  Pengelolaan  dan Pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Proses  Pembangunan  di  Desa  Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.
Sherly Gresita Apriliani, Universitas Jember (2014): Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Munjar, Kabupaten Banyuwangi.
Tiara  Sari,  Kiagus  Muhammad  Sobri  dan  Martina,  Universitas  Sriwijaya  Indralaya (2018): Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Tanjung,  Kecamatan  Kelekar, Kabupaten Muara Enim.
Perdes Desa Belobatang Nomor 4 Tahun 2020 tentang APBDes Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa