Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 –Juli 2020 hal. 113-119| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINJAU DARI “ ASAS PRESUMTION OF INNOCENCE” DAN

## “ PRESUMTION OF GUILT”
I Made Yogi Astawa, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Terorisme  adalah  perbuatan  yang  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Sehingga,  penegakan  hukum terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan Sistem  Peradilan Pidana Indonesia, dengan bekerjanya sistem- sistem peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan sampai dengan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan menjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana yang menegakan aturan hukum terkait tindak pidana terorisme  berdasarkan  asas  Presumtion  of  Innocence  dan  Presumtion  Of  Guilt.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pencegahan tindak pidana terorisme di tinjau dari asas Presumtion of Guilt dan upaya penegakan tindak pidana  terorisme  dalam  perspektif  asas  Presumtion  of  Innocence.  Tipe  penelitian  adalah  tipe  penelitian  Normatif. Dalam penulisan ini dapat di simpulkan bahwa penegakan tindak pidana terorisme dapat di lakukan melalui upaya prefentif dengan mencegah terlebih dahulu terjadinya tindak pidana terorisme dan upaya represif dengan melakukan upaya  penegakan  hukum  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  tindak  pidana  terorisme.  Penegakan  tindak  pidana terorisme berdasarkan asas Presumtion of Innocence sudah selaras dan dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana serta di dahului dengan adanya dua alat bukti permulaan  sehingga tidak terjadi cacat   prosedur   dan   mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.
Kata Kunci: Asas Presumtion of Innocence; Asas Presumtion of Guilt; Sistem Peradilan Pidana; Terorisme; Tinjauan Yuridus

## Abstract
Terrorism is an act that uses violence or threat of violence. Thus, law enforcement against criminal acts of terrorism is carried out with the Indonesian Criminal Justice System, with the operation of criminal justice systems ranging from the level of investigation, prosecution, justice to Prisoners in Penitentiary institutions into a single unit of the criminal  justice  system  that  enforces  legal  rules  related  to  criminal  acts  of  terrorism  based  on  the  principles  of "Presumtion of Innocence" and "Presumtion of Guilt". This study aims to determine the prevention of criminal acts of terrorism in terms of the principle of the Presumtion of Guilt and efforts to enforce criminal acts of terrorism in the perspective of the principle of the Presumtion of Innocence. This type of research is normative research type. In this paper it can be concluded that the enforcement of criminal acts of terrorism can be done through preventive measures by preventing the first occurrence of criminal acts of terrorism and repressive efforts by carrying out law enforcement efforts against suspects or defendants of criminal acts of terrorism. The enforcement of criminal acts of terrorism based on the principle of the Presumtion of Innocence has been aligned and implemented with the criminal justice system and preceded by the existence of two pieces of initial evidence so that no procedural defects occur and result in human rights violations.
Keywords: Criminal  Justice  System;  Judicial  Review;  Principle  of  Presumption  of  Innocence,  Principle  of Presumption of Guilt; Terrorism,

## I. PENDAHULUAN
Terorisme saat ini masih menjadi kejahatan begitu ditakuti oleh negara- negara di dunia, karena merupakan kejahatan  yang  sangat  membahayakan  keberlangsungan  umat  manusia.  Kejahatan  terorisme  dilakukan dengan begitu keji dan  sangat  tidak   manusiawi  dengan   menimbulkan   kerugian  baik  itu  kerugian materiil dan juga kerugian dalam bentuk korban nyawa yang merupakan salah satu kejahatan Hak Asasi Manusia berat.
Pengertian terorisme pada saat ini masih menimbulkan banyak tafsiran di Indonesia sangat luas sekali sampai mencakup terhadap gangguan idiologi bangsa dan politik. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif dan di landaskan kepada kehati-hatian untuk jangka panjang, karena   (1)Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi-etnik dengan beragam dan berada di ratusan ribu pulau- pulau   tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang  letaknya  berbatasan  dengan  negara  lain,  (2)  dengan  karakteristik  masyarakat  Indonesia  tersebut seluruh  komponen  bangsa  Indonesia  berkewajiban  memelihara  dan  meningkatkan  kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme,   (3)   konflik-konflik   yang terjadi   akhir-akhir   ini   sangat   merugikan kehidupan bangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme sudah bersifat internasional baik yang di lakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang di lakukan oleh orang asing (Wiyono. R, 2018).
Penanggulangan terorisme masih menjadi suatu masalah yang sangat perlu di kaji kembali karena menjadi suatu persoalan yang pelik dimana saat ini kejahatan terorisme sudah semakin menjadi-jadi. SARA menjadi suatu hal yang paling dasar dalam terjadinya tindak pidana terorisme, dimana saat ini berkembang keyakinan- keyakinan, organisasi-organisasi dan juga kelompok-kelompok tertentu dengan berusaha untuk mendiskriminasi dan menimbulkan ketakutat melalui suasana terror bagi mereka yang di anggap sebagai orang yang tidak sejalan dengan mereka.
Asas legalitas memberikan perlindungan  serta  kepastian  hukum  bagi seluruh masyarakat Indonesia agar  mendapat  suatu  keadilan.  Namun  dari  hal  tersebutlah  muncul  suatu  hal  yang  sifatnya  kaku  yang memberikan persoalan- persoalan serta  mendasar  bagi  penanggulangan  terorisme  yaitu  salah  satunya adalah  susahnya  para  penegak  hukum  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  terorisme  dan mengupayakan  pencegahan  bersifat  represif  terhadap  aksi-aksi  yang  di  duga  merupakan  aksi  teror. Terorisme  merupakan tindak pidana luar biasa atau Ekstra Ordinary Crime tidak bisa di pandang sebagai tindak pidana biasa karena dalam melakukan kejahatannya teroris sangat lihai dan sangat berhati-hati serta terstruktur, sistematis dan masif yang sangat susah di tebak sehingga jika pelaku tindak pidana terorisme atau disebut teroris sudah berhasil di tangkap dan di proses secara hukum harus di berikan hukuman atau sanksi pidana yang dapat memastikan bahwa  pelaku  tindak  pidana  terorisme  sudah  di  berikan  sanksi yang  setimpal dengan apa yang di lakukan dan jika perbuatannya belum di lakukan namun telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dan telah ada barang bukti maka harus di berikan sanksi yang tepat. Dimana dalam mengatagorikan apakah tindakan tersangka terorisme tersebut termasuk dalam tindak pidana menurut Wiliam Sauer dikenal dengan teori Trias Sauer bahwa terdapat tiga pengertian dasar dalam tindak pidana, yakni: 1. Sifat melawan hukum (Unrecth), kesalahan (Schuld), dan Pidana (Straf) (Zaidan M. Ali, 2015).
Adapun kasus-kasus banyak terjadi di Indonesia merupakan tindak pidana terorisme tidak dapat di antisipasi dengan baik terlihat dari beberapa bom yang meledak tanpa adanya antisipasi baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini adalah polisi republik Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kekosongan karena payung hukum yang belum memadai.
Pelaku tidak dapat di jerat dengan hukum yang terkait dengan tindak pidana terorisme karena terjadi kekosongan hukum, namun setelah terjadinya Bom Bali 1 tahun 2002 pemerintah langsung dengan sigap mengeluarkan Perpu No 1 Tahun tentang   Tindak   Pidana   Terorisme   dan   Perpu   No   2   Tahun   2002 tentang  pemberlakuan  Perpu  No  1  Tahun  2002  tentang  tindak  pidana  terorisme.  Dan  dalam perkembangannya  tindak  pidana  terorisme  masih  mengalami  permasalahan  terkait  dengan      bagaimana Cara   aparat   melakukan   tindakan   pencegahan   terhadap kejahatan terorisme di Indonesia kembali
semua itu terjadi karena tidak adanya kepastian hukum yang di jadikan payung hukum dalam menindak kejahatan terorisme.
Segala upaya pencegahan sudah berusaha di lakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari membuat suatu  aturan  yang  berusaha  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  terorisme  melalui  penyadapan  oleh intelejen terkait dengan dana yang masuk yang di duga sebagai dana yang mendukung kegiatan-kegiatan aksi teror.
Studi tentang tindak pidana terorisme sudah banyak dilakukan, salah satunya tentang tinjauan yuridis penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  dalam  menyebarkan  propaganda  melalui  media  social  yang menunjukkan  bahwa  perangkat  hukum  yang  tersedia  saat  ini  dalam  penanggulangan  tindak  pidana terorisme  dan  informasi  transaksi  elektronik,  belumlah  mengatur  media  sosial  dalam  hal  ini  (Widiatno, 2018).  Studi  serupa  tentang  tinjauan  yuridis  pasal  43D  UU  NO  5  tahun  2018  pelaksanaan  dan  kendala deradikalisasi  sebagai  upaya  penanggulangan  terorisme  juga  pernah  dilakukan,  mengungkapkan  bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan pada upaya penegakan hukum secara adil  dan  transparan  dan  Counter-radicalism  (program  deradikalisasi)  untuk  menetralisir  ideologi  radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksis terorisme (Wicaksono & Putrajaya, 2020).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pencegahan  tindak pidana  Terorisme  di  tinjau  dari  perspektif  asas  presumption  of  guilt?  dan  bagaimana  upaya  penegakan tindak pidana Terorisme dalam perspektif Asas presumption of innocent? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pencegahan tindak pidana terorisme di tinjau dari asas Presumtion Of Guilt dan upaya penegakan tindak pidana terorisme  dalam  perspektif  asas  Presumtion  of  Innocence.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  kasus,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  undang-undang.  Pendekatan kasus dan konseptual mengedepankan kajian-kajian teori dari ahli-ahli hukum. Pendekatan undang-undang menggunakan peraturan- peraturan sebagai pedoman atau landasan dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Perspektif Asas Presumption of Guilt
Terorisme  merupakan  kejahatan  yang  sangat  mengancam  kehidupan  masyarakat  luas,  maka  dari  itu kejahatan  terorisme  sangat  dikecam  di  dunia.  Di  Indonesia  kejahatan  terorisme  masuk  dalam  katagori kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) atau kejahatan luar biasa. Golose (2009) berpendapat bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan  cara   menebarkan  terror  secara  meluas kepada  masyarakat,  dengan ancaman   atau   cara   kekerasan,   baik   yang   diorganisir   maupun   tidak, serta menimbulkan akibat  berupa  penderitaan fisik  dan  atau  pisikologi  dalam  waktu berkepanjangan, sehingga  dikatagorikan  sebagai  tindak  kejahatan  yang  luar  biasa  (exstra  ordinary  crime)  dan  kejahatan terhadap kemanusiaan (vrime against humanity)” (Wiyono. R, 2018).
Pengertian  yang  di  berikan  oleh  (Golose,  2009)  bahwa  Terorisme  adalah  kejahatan  dengan menggunakan  kekerasan adalah  kejahatan  yang  akan  menimbulkan  korban jiwa  dari hasil perbuatannya dimana perbuatan kekerasan yang di lakukan dapat menimbulkan sakit sampai dengan kematian terhadap korban dari  kekerasan  tersebut.  Harus  adanya  akibat  dari  perbuatan  tersebut  dimana akibat yang di maksud adalah berupa akibat penderitaan fisik serta penderitaan psikologi yang berkepanjangan sehingga kejahatan  terorisme  merupakan  kejahatan  yang  sangat  keji  dan  dapat  menimbulkan  efek  sangat berkepanjangan terhadap masyarakat.
Dalam    hal   mencegah  terjadinya tindak    pidana terorisme  diatur   didalam  Undang-Undang  No  9 Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme.  Didalam pencegahan  tindak  pidana  terorisme  sangat  baik  digunakan  sistem  mencegah  secara  preventif  dengan memotong  jalur  pendanaan  terorisme.  Dengan  ditutupnya  akses  pendanaan  terorisme  maka  organisasi teroris  yang  di  bentuk  Akan  sulit  untuk  berkembang  sehingga  organisasi  tersebut  tidak  lagi  dapat berkembang. Di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme selain mengacu pada peraturan yang  telah  ada  sebagai  dasar  hukum  selain  itu  juga  di  gunakan  asas  hukum  sebagai  landasar  dalam
mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Dimana pencegahan terorisme berdasarkan atas asas praduga bersalah  atau  Presumption  of  Guilt  dapat  di  lakukan  guna  mencegah  berkembangnya  tindak  pidana terorisme di Indonesia. Asas Presumption of Guilt adalah dalam hal ini seorang tersangka sudah di anggap bersalah  meskipun  baru  dalam  proses  penyidikan  awal  sehingga  sejak  saat  itu  tersangka  tersebut  sudah dapat diperlakukan sebagai orang yang bersalah (Munir Fuady & Fuady, 2015).
Dalam hal pemberlakuan asas praduga bersalah ini adalah untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi aparat penegak hukum dalam hal menindak kejahatan yang  terstruktur, sistematis dan  massif. Karena    jika    beban  pembuktian  sepenuhnya  di  bebankan  kepada  penyidik  dan  penuntut  umum  akan mempersulit  untuk  mengungkap  kejahatan  tersebut  karena  salah  satu  pertimbanganya  adalah  hak  asasi manusia  yang  akan  terlanggar  jika  tidak  ada  asas  praduga  bersalah,  dan  juga  dalam  asas  praduga  tak bersalah harus menunggu putusan   hakim   terlebih   dahulu   barulah   terdakwa   dapat   di   anggap sebagai  tersangka.  Namun  dalam  pemberlakuan  asas  praduga  bersalah  ini  banyak  menimbulkan  suatu pertentangan  dimana  Akan  memunculkan  suatu  masalah  baru  yaitu  terlanggarnya  hak  asasi  tersangka seperti halnya tersangka Akan di  paksa dengan kekerasan untuk mau mengakui kesalahanya.
Teori  Praduga  Bersalah  memandang  seorang  tersangka  sudah  di  anggap  bersalah  meskipun  baru dalam  proses    penyidikan  awal,    sehingga  sejak    saat    itu  tersangka  tersebut  sudah  dapat  diperlakukan sebagai  orang  yang  bersalah.  Akan  tetapi,  dalam  hal  ini  masih  di  buka  berbagai  kekecualian  meskipun dalam hal-hal yang sangat terbatas (Munir Fuady & Fuady, 2015).  Dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme dapat digunakan teori praduga bersalah tidak penuh karena asas praduga bersalah tidak pernah memberikan  keleluasaan  kepada  penyidik  dan  juga  penuntut  umum  untuk  terlebih  dahulu  tidak menganggap seorang terduga teroris menjadi seorang yang bersalah atas dasar bukti permulaan yang cukup dan dari itu maka penyidik sudah dapat melakukan penangkapan dan tidak takut terjadi pelanggaran hak asasi  manusia  pada  saat  proses  penangkapan.  Pada  dasarnya  Tim  Densus  88  atau  Polri  mempunyai kewenangan (Yasir Ahmadi, 2016) untuk melakukan penangkapan terhadap pihak terduga teroris, namun harus sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, serta harus mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan (Vidya Novidyanti, 2019).
Dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana terorisme yang mengedepankan asas praduga bersalah maka barang bukti merupakan hal penting guna dapat mengungkap kejahatan yang di lakukan oleh jaringan terorisme.  Bukti  yang  sah  adalah  bukti  diatur  oleh  Undang-Undang  sebagai  alat  bukti.      Dan  dalam mendapatkan  bukti  permulaan  yang  cukup,  penyidik  atau  penuntut  umum  dapat  menggunakan  data intelejen melalui penyadapan dan bukti-bukti elektronik walaupun didalam KUHAP tidak diatur mengenai bukti elektronik dimana bukti elektronik dapat berupa hasil sadapan intelejen berupa hasil komunikasi yang di  lakukan  oleh  jaringan  teroris  yang  dapat  digunakan  sebagai  bukti  dalam  hal  penyidik  melakukan penangkapan.
Pencegahan tindak pidana terorisme dengan menutup kemungkinan masuknya pendanaan terorisme merupakan  proses  pencegahan  yang  aman  dan  merupakan  dasar  bagi  penyidik  atau  penuntut  umum nantinya  untuk  dapat  memotong  pergerakan  terorisme  sehingga  dana  tersebut  tidak  masuk  dan  dapat  di gunakan untuk mengembangkan organisasi terorismenya serta pencegahan tindak pidana terorisme melalui penghentian  pendanaan  terorisme  juga  bisa  di  jadikan  bahan  untuk  mengetahui  perkembangan  jaringan terorisme yang ada dan dengan di dapatnya pelaku yang melakukan pendanaan terorisme dapat dijadikan sebagai opsi untuk mencari informasi untuk mengembangkan jaringan dan sebagai bukti bahwa memang benar orang atau organisasi terorisme yang dituju merupakan komplotan terorisme sehingga aksi-aksinya dapat di hentikan sebelum terjadi aksi yang menimbulkan korban.
Dari  pencegahan  yang  dilakukan  dapat  juga  membantu  penindakan  secara  represif  sehingga  dari adanya hubungan asas praduga bersalah dan pencegahan dengan menutup masuknya pendanaan terorisme sangat selaras agar tidak terjadi aksi-aksi teror yang dapat menimbulkan korban jiwa dan meminimilisir terjadinya rasa takut dimasyarakat yang dapat berimbas pada sektor-sektor lain seperti perekonomian, social dan juga gangguan phisikologis yang berkepanjangan.

## Upaya Penegakan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent
Dalam  upaya  melakukan  upaya  penegakan  terhadap  tindak  pidana terorisme. Maka digunakan sistem peradilan  pidana  sebagai  sistem  peradilan  yang  mengupayakan  tegaknya  keadilan  mulai  dari  proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan Lembaga pemasyarakatan.
Sistem  peradilan  pidana  menurut  (Reksodiputro,  1997)  adalah  Sistem  pengadilan  kejahatan  yang terdiri  dari  Lembaga-lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  pemasyarakatan  terpidana  .  Pada kesempatan lain beliu mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi artinya sebagai  pengendalian  kejahatan  yang berada  dalam  batas-batas  toleransi (Erna Dewi & Firganefi, 2014). Dari pendapat yang di berikan di atas dapat di simpulkan bahwa  sistem  peradilan  pidana  merupakan  satu  kesatauan  Lembaga  yang saling berhubungan antara Lembaga satu dengan Lembaga lainnya untuk menanggulangi   kejahatan   ataupun menindak   kejahatan   yang   ada   di masyarakat. Bahwa  dari  pendapat  di  atas  adanya  sistem  peradilan pidana tujuannya adalah untuk menanggulani terjadinya kejahatan.
Dalam terlaksananya sistem peradilan pidana di  Indonesia, sub-sub sistem harus  bekerja dengan saling berhubungan satu  dengan lainnya dan tidak dapat bekerja sendiri sesuai dengan pengertian sistem itu  sendiri  yang  merupakan  suatu  hal  yang  saling  terhubung  sub  sistem  satu  dengan  sistem  lainnya. Tahapan-tahapan dari sistem peradilan pidana adalah di mulai dari tingkat  penyelidikan, Pengertian  dari penyelidikan  itu  sendiri  adalah  suatu proses penelitian terhadap suatu peristiwa hukum yang mana dari penelitian  itu  di  harapkan  mendapat  sebuah  hasil  yang  mana  hasil  tersebut  adalah  menyatakan  apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana dan bukan peristiwa biasa. Sehingga peristiwa pidana tersebut dapat di tingkatkan prosesnya ke tingkat penyidikan. Untuk  membatasi terjadinya kesewenang- wenangan  ataupun  memberikan  Batasan-batasan  untuk  pemenuhan  kepastian  hukum  maka  di  buatakan suatu aturan mengenai penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 angka (5) yang berbunyi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan  menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.
Setelah  tahapan  penyelidikan  di  lakukan  dan  benar  di  temukan  sebuah  peristiwa  pidana  yang memenuhi  unsur  tindak  baik  itu  dalam  hal  delik  telah  selesai  ataupun  delik  belum  selesai  atau  di  sebut dengan percobaan tindak pidana. Dilakukannya penyelidikan dan hasil dari penyelidikan ditemukan bahwa memang benar  terjadi  suatu  tindak  pidana  maka  dari  itu  dapat  di lanjutkan pada tahap penyidikan.
Penyidikan  dalam  pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  No.8  Tahun  1981  Tentang    Hukum    Acara Pidana  berbunyi     Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Penyidikan  merupakan  proses  dari  sub  sistem  peradilan  pidana  yang  di  kepolisian  atau  dapat dilaksanakan  oleh  penyidik  dari  pegawai  negeri  sipil.  Dalam  hal  tindak  pidana  terorisme  penyidikan dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 dan juga Tentara Nasional Indonesia yang telah di beri wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme. Proses penyidikan   merupakan   proses yang   sangat   vital   dimana   pada   proses penyidikan inilah bukti-bukti digunakan untuk membuktikan tindak  pidana  cari  dan  jika  bukti  tidak  di  temukan  maka  orang  yang  disangka  harus  dilepaskan  atau diberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Setelah proses penyidikan selesai dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selesai maka akan di lanjutkan ketahap penuntutan.
Pada tahap penuntutan berkas sudah masuk kekejaksaan dimana proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini penuntutan di atur dalam pasal 137 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dimana  dalam  pasal  ini  berbunyi:  Penuntut  umum  berwenang  melakukan  penuntutan  terhadap  siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Bahwa penuntutan merupakan langkah lanjutan dari  penyidikan yang  mana  berkas  yang  dibuat  oleh  penyidik  berupa  Berita  Acara  Pemeriksaan,  yang  selanjutnya  di limpahkan kekejaksaan guna di teliti oleh Jaksa dan di buatkan  dakwaan  atau  tuntutan  yang  dilimpahkan kepengadilan. Dakwaan merupakan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum kepada tersangka dimana setelah  didakwa  maka  tersangka  akan  berubah  status  menjadi  seorang  terdakwa.  Surat  dakwaan dilimpahkan ke pengadilan guna untuk dilakukan pembuktian dari dakwaan tersebut di persidangan.
Seseorang  disidangkan  di   pengadilan  asas   praduga  tak   bersalah menjadi asas yang sangat fundamental ini tetap di tegakan dalam menjaga hak asasi  manusia terdakwa dimana diatur  di  dalam  pasal 9  Ayat  (1)  Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Setiap orang yang di tangkap, di tahan, di tuntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum    yang    diterapkannya,    berhak    menuntut    ganti    rugi    dan rehabilitasi. Bahwa tidak boleh sedikitpun dalam hal mengadili seseorang salah atau cacat dalam prosedur. Terutama terkait bukti dimana bukti haruslah kuat di dalam mendakwa seseorang dimana harus memiliki sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  agar  dapat  menyatakan  seseorang  bersalah.  Dalam  banyak  kasus, ketidakjelasan prosedur penanganan terhadap pelaku atau terduga terorisme masih menimbulkan banyak kontroversi.  Mulai  dari  perlindungan  HAM  dan  asas  praduga  tak  bersalah,  sampai  kepada  bagaimana peraturan  perundang-undangan  memberikan  aturan  yang  jelas  tentang  bagaimana  dan  seperti  apa perlindungan  HAM  terhadap  penanganan  kasus  terorisme  (Khoiril  Huda,  2017).  Selain  itu,  fungsi pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  (Function  of  adjudication)  merupakan  subfungsi  penegakan  hukum yang dilakukan oleh hakim Bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait. Selanjutnya setelah putusan di jatuhkan terhadap terdakwa oleh hakim maka status terdakwa akan  berubah  menjadi  Nara  Pidana  yang  mana  akan  di  serahkan  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  (Ruslan Renggong, 2014).
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  tidak  diatur  mengenai  Lembaga Pemasyarakatan.  Lembaga  pemasyarakatan  diatur  didalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  No.  M.D2-  PK.04.10 Tahun 1990 tentang  pola  pembinaan  Narapidana/Tahanan  dan  Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Peran Lembaga pemasyarakatan dalam hal membina  narapidana adalah untuk memberikan pelajaran agar nara pidana dapat berubah dari sifat buruknya dan juga peran Lembaga pemasyarakatan untuk melatih agar narapidana memiliki wawasan untuk merubah dirinya lebih baik serta penahanan yang dilakukan di Lembaga  pemasyarakatan  adalah  sebagai  efek  jera  agar  narapidana  tidak  mengulangi  apa  yang  telah dilakukan. Namun dalam hal narapidana ditahan di Lembaga pemasyarakatan, narapidana tidak boleh di berikan perlakuan yang melanggar hak-hak tersangka agar tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan tujuan Lembaga pemasyarakatan untuk merubah narapidana agar nantinya setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang lebih berguna.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dapat ditarik simpulan bahwa pencegahan Tindak Pidana Terorisme di tinjau dari perspektif asas presumption of guilt yaitu penegakan hukum di Indonesia telah di lakukan berdasarkan aturan yang ada.  Mana telah terjadi keselarasan aturan yang dibuat menjadi sebuah kebijakan dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme telah berjalan dengan baik. Adanya integritas yang di lakukan oleh  penegak  hukum  dalam  hal  ini  adalah  BNPT,  Polri,  TNI,  dan  BIN  sudah  menunjukan keselarasan  antara  Lembaga  untuk  saling  menopang  sebagai  suatu  sistem  yang  berjalan  dengan baik. Dimana BNPT sebagai Lembaga yang membuat kebijakan hukum terkait dengan pencegahan terorisme sebagai awal dari terlaksananya sistem tersebut yang mana di bantu oleh Bada   Intelejen Negara   yang   bertugas   memberikan   informasi   terkait gerakan-gerakan yang diduga sebagai gerakan  terorisme  dan  di  eksekusi  oleh  Polri  dan  TNI  sebagai  garda  pelaksana  dari  sistem  ini. Adapun pencegahan yang dilakukan berlandaskan atas asas praduga bersalah atau Presumption Of Guilt  dimana  maksud  dari  praduga  bersalah  ini  digunakan  adalah  berdasakan  pada  bentuk pencegahan secara preventif dimana di upayakan tidak terjadi aksi terlebih dahulu yang mana atas dasar  informasi  dari intelejen  dan  di  lakukan  penyelidikan  maka  di  duga  terlebih  dahulu  bahwa orang  tersebut  atau  kelompok  tersebut  merupakan  seorang  terduga  terorisme  maka  dari  itu  asas praduga bersalah ini relevan di gunakan di dalam pelaksanaan pencegahan yang bersifat preventif.
Upaya   penegakan   tindak   pidana   terorisme   dalam   perspektif   Asas presumption of innocent  penegakan    tindak    pidana    terorisme    yang    di  lakukan  oleh  penegak  hukum  tetap
menerapkan prinsip kehati-hatian dan dalam hal ini penyidikan yang dilakukan oleh tim  khusus dari Polri dan TNI guna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada saat penegakan hukum dilakukan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh tim khusus ini telah relevan dengan asas praduga tak bersalah yang mana seorang terduga terorisme harus tetap diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hak-haknya.

## 2. Saran
Untuk   penegak hukum  yang   dalam   hal   ini   adalah   yang   berwenang melakukan penindakan  tindak  pidana  terorisme  agar  lebih  mengutamakan  prosedur  yang  telah  ada.  Untuk pemerintah agar membantu aparat penegak hukum dalam segala hal yang di butuhkan baik itu data maupun materi yang di perlukan agar di periapkan. Untuk masyarakat agar ikut membantu aparat penegak hukum baik itu bantuan berupa informasi ataupun berupa tindakan agar mematuhi arahan dari aparat yang sedang bertugas.

## DAFTAR PUSTAKA
Erna Dewi, & Firganefi. (2014). Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Golose, P. R. (2009). Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput . Jakarta: YPTIK.
Khoiril  Huda.  (2017).  Penanganan  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review , 1 (1). Munir Fuady, & Fuady, S. L. L. (2015). Hak Asasi Tersangka Pidana . Jakarta: Prenada Media Grup. Reksodiputro,  M.  (1997). Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  dan Pengabdian Hukum UI.
Ruslan Renggong. (2014). Hukum Acara Pidana . Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
Vidya Novidyanti. (2019). Tinjauan Yuridis Tindakan Penyimpangan Oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Di Hubungkan Dengan Uu No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme. Aktualita: Jurnal Hukum , 2 (1). Wicaksono, R., & Putrajaya, N. S. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 43d UU No 5 Tahun 2018 Pelaksanaan Dan  Kendala  Deradikalisasi  Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Terorisme. Jurnal  Spektrum  Hukum , 17 (1).
Widiatno,  A.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum , 1 (1). Retrieved from https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/3575
Wiyono.  R.  (2018). Pembahasan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Terorisme .  Jakarta:  Penerbit  Sinar Grafika.
Yasir Ahmadi. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1). Zaidan M. Ali. (2015). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.