https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

## IMPLEMENTATION POLICY IN IMPROVING HEALTH SERVICES
Muhammad Raviqas Liadi * , Sally Marisa Sihombing Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia *Koresponden email: raviqasliadi11@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Ruang Laktasi di pusat perbelanjaan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teknik  wawancara,  observasi,  serta  dokumentasi  sebagai  pendukung  penelitian.  Data  diperoleh  yang  diperoleh dianalisis secara menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang meliputi Standar  dan  Sasaran,  Sumber  Daya,  Karakteristik  Agen  Pelaksana,  Komunikasi,  Disposisi  Implementor,  dan Lingkungan  Ekonomi,  Sosial, Politik. Hasil  dari penelitian ini  menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan  Ruang Laktasi di Mall Deli Park Medan belum berjalan dengan baik, Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van  meter  dan  Van  horn,  pada  indikator  Standar  dan  Sasaran  Kebijakan  tidak  memiliki  landasan  yang  kuat,  dan pelaksanananya masih sangat kurang, pada indikator Sumber Daya, sudah cukup baik, dana yang dimiliki pun juga mendukung program karena merupakan milik swasta, tetapi dalam fasilitas ruang laktasi masih dibutuhkan perbaikan. Pada indikattor Komunikasi dari pihak Mall dan Dinas kesehatan kota Medan belum terjalin komunikasi yang baikdan tidak ada koordinasi. Pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana cukup bagus dengan komitmen dari pihak swasta dalam pengadaan ruang laktasi di mall deli park kota medan. Pada indikator Disposisi Implementor pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan ini masih kurang karena tidak adanya kerja sama langsung antar pihak swasta dan dinas  kesehatan  medan,  kemudian  pada  indikator  Kondisi  Lingkungan  Sosial  Ekonomi  Politik  sangat  mendukung dalam pelaksaan ruang laktasi ini dikarnakan sangat memberikan dampak yang posistif bagi masyarakat.
Kata kunci : Implementasi kebijakan; pelayanan; kesehatan; laktasi

## ABSTRACT
This study aims to identify and describe the Lactation Room Policy in the Koto Medan shopping center. This study uses a qualitative method. The collection of data used by  researchers is by interview techniques, observation, and documentation as research support. The data obtained were analyzed using the implementation theory put forward by Van Meter and Van Horn, which includes standards and targets, resources, characteristics of implementing agents, communication, implementor dispositions, and the economic, social, and political environment. The results of this study indicate that the implementation of the Lactation Room Policy at Mall Deli Park Medan has not gone well. the resource indicator is quite good, the funds that are owned also support the program because it is privately owned, but the lactation room facilities still need improvement. On the communication indicator from the Mall and the Medan City Health Office,  good communication had not been established and  there  was no coordination. In  terms of the characteristics  of  the  implementing agent,  it is quite good with  the commitment of  the private sector in procuring lactation rooms at the Deli Park Mall, Medan City. In the indicator of the disposition of the implementor, knowledge and understanding of this policy is still lacking due to the absence of direct cooperation between the private sector and the Medan Health Office, then in the indicator of the condition of the socio-economic and political environment which is very supportive in implementing this lactation room because it has a very positive impact on the community. Keywords: Implementation pilicy; service; health

## PENDAHULUAN
Aktivitas ibu menyusui di luar rumah, baik itu dengan atau tanpa membawa bayi, bekerja maupun tidak  bekerja  juga  akan  mempengaruhi  aktivitas menyusui ibu. Kurangnya fasilitas, dukungan serta anggapan negatif dan pengunjung maupun penye- lenggara tempat umum menjadi salah satu kendala dalam  pemberian  ASI  di  luar  rumah.  Kesulitan yang  dialami  ibu  dalam  memberikan  ASI  di  luar rumah, juga menjadi salah satu alasan dalam pem- berian  susu  formula  sebelum  waktunya.  Permasa- lahan  mengenai  pemberian  ASI  juga  terjadi  di Indonesia.  Untuk  meningkatkan  cakupan  ASI
eksklusif di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan  terkait  pemberian  ASI  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  33  tahun  2012  tentang  pem- berian ASI eksklusif yang mewajibkan pemerintah pusat,  daerah,  pengurus  tempat  kerja  dan  penye- lenggara  tempat  umum  untuk  mendukung  ibu menyusui  agar  dapat  memberikan  ASI  eksklusif kepada bayinya sampai bayi berusia 6 bulan.
Sejalan  dengan  itu,  pemberian  ASI  eksklusif di  Indonesia  masih  belum  mencapai  target  secara nasional  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Ke- sehatan  Republik  Indonesia  yaitu  sebesar  80% (Wijaya, 2017). Berdasarkan data profil kesehatan
Indonesia,  persentase  pemberian  ASI  eksklusif pada  bayi  0-6  bulan  di  Indonesia  tahun  2020 tercapai  66,  1%  dari  target  40%  atau  persentasi pencapaian  kinerja  sebesar  165,25%  (Kemenkes RI,  2020).  Salah  satu  kota  di  Indonesia  yang mengalami naik turun penerimana IMD untuk Bayi yang baru lahir diantaranya adalah kota Medan.
Deli Park adalah salah satu pusat perbelanjaan yang  berlokasi  di  kota  Medan,  Sumatra  Utara, Indonesia.  Dengan  jadwal  operasional  mall  ini adalah  dari  hari  Senin  hingga  Minggu  serta  hari libur  tanggal  merah.  Jam  buka  Deli  Park  Mall Medan  ini  bersifat  tetap,  yaitu  dari  jam  10.00 hingga jam 22.00 WIB. Tapi tidak dengan fasilitas bioskopnya yang biasanya akan berhenti beroperasi menjelang  tengah  malam  tergantung  pada  durasi film  terakhir  yang  tayang.  Dengan  durasi  opera- sional yang cukup panjang, para pengunjung mall tentu  memiliki  banyak  waktu  untuk  melakukan berbagai  kegiatan.  Mendukung  digalakkannya pemberian ASI eksklusif, beberapa mall juga sudah menyediakan  ruang  ASI  atau  ruang  khusus  untuk menyusui,  sehingga  para  Ibu  masih  tetap  bisa memberikan  asupan  ASI  tanpa  menghalangi  hobi dan  kegiatan  di  Mall.  Ruang  ASI  ini  disediakan oleh  pihak  pengelola  mall  sebagai  layanan  tam- bahan tanpa harus membayar. Pojok ASI biasanya dilengkapi  dengan  toilet,  baby  changer,  tempat duduk yang nyaman untuk membuat Ibu menyusui merasa  nyaman  selama  memberikan  asupan  ASI kepada  bayi-nya.  Agar  ruang  laktasi  dapat  diper- gunakan  secara  baik  dan  efektif  maka  diperlukan adanya  kesadaran  dari  para  ibu  menyusui  agar dapat melakukan kegiatan menyusui atau memerah ASI di dalam ruang laktasi yang telah disediakan. Diperlukan  pula  kesadaran  pihak  lain  untuk mengingatkan  para  ibu  yang  belum  mengetahui keberadaan  ruang  laktasi  dan  masih  melakukan kegiatan  menyu  sui  di  luar  ruangan  agar  dapat melakukannya di dalam ruang laktasi karena lebih higienis  dan  privat  sehingga  tidak  terganggu konsentrasinya oleh orang lain.
Permasalahan dalam penelitian ini perlu ada- nya  pengawasan  terhadap  standar  ruang  laktasi yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  disebut- kan sebelumnya agar para ibu dapat menyusui de- ngan aman, nyaman serta higienis. Namun kebera- daan ruangan ibu dan anak ini hanya beberapa saja yang  menyediakan  secara  lengkap kebutuhan dari kegiatan  menyusui  di  area  publik.  Simpulannya adalah dengan memberikan fasilitas yang nyaman, baik  dan  higienis  untuk  para  ibu  serta  bayinya adalah salah satu cara untuk dapat dikenal sebagai area  publik  dengan  servis  yang  sangat  baik  bagi pelanggannya.  Pergi  ke  mall  atau  pusat  perbe- lanjaan kadang menjadi kekhawatiran sendiri bagi para ibu menyusui. Salah satunya adalah khawatir tidak  ada  tempat  yang  nyaman  dan  private  untuk
menyusui. Meski bisa menggunakan nursing apron atau  nursing  cover,  kadang-kadang  tetap  dibutuh- kan  ruang  menyusui  supaya  bisa  lebih  nyaman. Ruang  menyusui  selain  bisa  digunakan  untuk menyusui  si  kecil,  juga  bisa  dimanfaatkan  untuk memompa ASI bahkan mengganti popok.
Penyediaan  ruang  ibu  menyusui  (pojok  lak- tasi) pada Pusat Perbelanjaan Modern “Deli Park”. Dalam Perbelanjaan Modern (Mall) juga memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman, dikarenakan dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  pun  telah diatur bahwa konsumen memiliki hak atas kenya- manan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  meng- gunakan  jasa,  yaitu  seperti  keamanan  dan  kenya- manan saat menyusui di tempat sarana umum atau pusat  perbelanjaan  modern  (Mall),  Sehingga  ibu menyusui lebih menikmati pelayanan publik.
Kebijakan mengenai ruang laktasi sebenarnya sudah  mempunyai  standar  yang  jelas  yaitu  pada pasal 128 ayat 2 Undang Undang Kesehatan No 36 Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa  penyediaan fasilitas  bagi  ibu  menyusui  diadakan  di  tempat kerja  dan  sarana  umum,  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian  ASI  Eksklusif  dan  Peraturan  Peme- rintah  Menteri  Kesehatan  Nomor  15  Tahun  2013 tentang  tata  cara  penyediaan  fasilitas  khusus  me- nyusui  atau  memerah  ASI  di  tempat  kerja.  Ber- dasarkan Peraturan Wali  Kota (Perwal) Kota Me- dan No. 45 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu Bayi baru  Lahir  dan  Balita  (KIBBLA)  Pasal  3  yaitu tujuan dibentuknya perda ini salah satunya adalah terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan bayi serta anak balita. Pada pasal 4 juga  8  tercantum  bahwa  setiap  ibu  hamil  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan  selama  keha- milan, mendapatkan persalinan dari tenanga kese- hatan yang terlatih dan bersih, mendapat pelayanan kesehatan  masa  nifas,  penanganan  kesulitan  per- salinan,  mendapatkan  kontrasepsi  yang  sesuai dengan kondisi ibu, menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan  sarana  yag  tidak  memilih  sertifikasi,  men- dapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori  bagi  ibu  yang  memberikan  ASI  Eksklusif dan ASI sampai anak berusia 2 tahun. Pada pasal 5 dan  6  juga  dikatakan  dengan  jelas  bahwa  setiap anak baru lahir wajib mendapatkan sejumlah pela- yanan  kesehatan  seperti  imunisasi  dasar  ASI,  Air Susu Kolustrum.
Fasilitas  yang  ada  di  Ruang  Laktasi  di  Plaza Medan  belum  lengkap  sesuai  standar  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  UU  Nomor  15 tahun  2013  pasal  10  tentang  cara  penyediaan  fa- silitas  khusus  menyusui.  Dimana  di  dalam  ruang laktasi tersebut hanya tersedia wastafel dengan air mengalir untuk  cuci tangan dan mencuci perleng-
kapan  saja  sehingga  belum  memenuhi  tata  cara penyediaan fasilitas khusus menyusui.
Nurhidayati  dan  Saleha  (2021)  menyebutkan distribusi frekuensi penyediaan ruang ASI, mayo- ritas adalah ada penyediaan ruang ASI sebanyak 54 responden  (79%)  dan  tidak  ada  penyediaan  ruang ASI  sebanyak  14  responden  (21%).  Tujuan  dari penyediaan  ruang  ASI  ini  adalah  untuk  memfa- silitasi  dan  memberikan  perlindungan  kepada  ibu menyusui  dalam  pemberian  ASI  Eksklusif  se- hingga terpenuhi hak anak dalam memperoleh ASI Eksklusif serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga,  masyarakat,  Pemerintah  Daerah,  dan Pemerintah  terhadap  pemberian  ASI  Eksklusif. Untuk para ibu yang bekerja sangat membutuhkan dukungan dari tempat kerja dalam pemberian ASI Eksklusif,  keberhasilan  pemberian  ASI  Eksklusif pada ibu yang bekerja salah satunya adalah dengan adanya  dukungan  dari  tempat  kerja  dengan  me- nyediakan fasilitas khusus untuk menyusui.
Bentuk-bentuk  sanksi  administratif  dalam Pasal  87  ayat  (2)  “Penerapan  sanksi  administrasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa:  a. peringatan tertulis; b. pembatalan atau pembekuan izin  dari  sarana  kesehatan  maupun  tenaga  kese- hatan;  c.  pencabutan  izin  pendirian  sarana  kese- hatan;  dan  d.  penutupan  sarana  kesehatan.”  Ber- dasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  tersebut secara  jelas  dikatakan  bahwa  bagi  sarana  umum dimana  dalam  penelitian  ini  yakni  pusat  perbe- lanjaan  (Mall)  di  Kota  Medan  yang  tidak  menye- diakan  ruang  khusus  menyusui  (laktasi)  bagi  ibu menyusui, maka sarana umum tersebut akan mem- peroleh  salah  satu  sanksi  administrasi  yang  telah ditetapkan baik peringatan tertulis, pembatalan dan pembekuan  izin,  pencabutan  izin  atau  penutupan sarana.
Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan  ruang  laktasi  belum  sesuai  karena  di- temukan  ketidaklengkapan  fasilitas  sarana  dan prasarana sesuai persyaratan Permenkes. Selain itu, sumber  dana  diketahui  hanya  berasal  dari  pihak Mall  karena  termasuk  dalam  perusahaan  swasta atau  non-  pemerintahan.  Kondisi  lingkungan  di- temukan bahwa masyarakat mendukung kebijakan ruang  laktasi,  sementara  lingkungan  ekonomi masih  kurang  mendukung  dan  belum  maksimal terutama  pada  aspek  dana  yang  hanya  bersumber dari pihak Mall. Dibutuhkan dukungan Pemerintah dalam pengimplementasian ruang laktasi di tempat umum dengan kampanye massif dalam sosialisasi kebijakan ruang laktasi di fasilitas publik. Selain itu perlu pemberian apresiasi oleh Stakeholder kepada fasilitas umum yang pro terhadap penyediaan ruang laktasi  demi  tercapainya  program  menyusui  dan ASI Eksklusif sekaligus memberi pencitraan yang baik bagi instansi tersebut.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian  ini  dianggap  lebih  relevan  jika  meng- gunakan  tipe  penelitian  deskriptif  yakni  meng- gambarkan  atau  melukiskan  berbagai  macam  hal yang berkenaan dengan Implementasi Ruang Lak- tasi  di  Pusat  Perbelanjaan  Kota  Medan  (Studi Kasus Mall Deli Park Medan). Sebagaimana yang dikatakan  Moleong  (2006),  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  mema- hami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain,  secara  holistik, dan  dengan  cara  mendeskripsikan  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  dibagi menjadi  dua  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan data  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Se- lain  itu,  informan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut. Model analisis data yang diguna- kan  dalam  penlitian  ini  adalah  reduksi  data,  pe- nyajian  data,  penarikan  kesimpulan.  Pemeriksaan terhadap  kevalidan  dan  kebenaran  data  di  dalam penelitian  kualitatif dilakukan dengan melakukan triangulasi data dan informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kurangnya  fasilitas,  dukungan  serta  ang- gapan  negatif  dari  pengunjung  maupun  penye- lenggara tempat umum menjadi salah satu kendala dalam  pemberian  ASI  di  luar  rumah.  Kesulitan yang  dialami  ibu  dalam  memberikan  ASI  di  luar rumah,  juga  menjadi  salah  satu  alasan  dalam pemberian  susu  formula  sebelum  waktunya.  Per- masalahan mengenai pemberian ASI juga terjadi di Indonesia.  Untuk  meningkatkan  cakupan  ASI eksklusif di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan  terkait  pemberian  ASI  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  33  tahun  2012  tentang  pem- berian ASI eksklusif yang mewajibkan pemerintah pusat,  daerah,  pengurus  tempat  kerja  dan  penye- lenggara  tempat  umum  untuk  mendukung  ibu menyusui  agar  dapat  memberikan  ASI  eksklusif kepada  bayinya  sampai  bayi  berusia  6  bulan. Penjelasan  yang  lebih  rinci  mengenai  dukungan penyelenggara  tempat  umum  terhadap  pemberian ASI  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas menyusui dan atau memerah ASI.
Adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun  2013  ternyata  belum  mampu  meningkatkan
cakupan  ASI  eksklusif  secara  signifikan.Untuk nmelihat  implementasi  kebijakan  ini  di  Deli  Park Mall Medan, peneliti menggunakan teori dari Van Mater  Van  Hoed  untuk  melihat  sejauh  mana implementasi ini berjalan di Deli Park Mall Medan dengan enam indikator Yaitu, Standar dan sasaran kebijakan, SDM, Komunikasi, Karakteristik Antar Aktor  pelaksana,  Disposisi,  dan  Lingkungan  eko- nomi, sosial politik.

## Standar dan Sasaran Kebijakan
Kinerja  implementasi  kebijakan  dapat  di- ukur  tingkat  keberhasilannya  melalui  ukuran  dan tujuan  kebijakan  yang  bersifat  realistis  dengan sosiokultur  yang  ada  dilevel  pelaksana  kebijakan. Adapun  yang  menjadi  sasaran  dalam  kebijakan ruang Laktasi ini adalah ibu-ibu di  masa menyusui yang  berkunjung  ke  Mall  deli  Park  Kota  Medan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Suma- tera Utara tahun 2016 cakupan ASI Eksklusif  pa- da  tahun  2016  terjadi  penurunan  yang  tajam  se- besar  29,  6%.  Menurut  Dinas  Kesehatan  Kota Medan  kesadaran  memberi  air  susu  ibu  (ASI) Eksklusif di Kota Medan pada tahun 2017,   sebesar 35,1%  (DinasKesehatan  Provinsi  Sumatera  Utara, 2018) Berikut adalah datanya:
Tabel 1 . Matriks Informan Penelitian No  Tahun Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD 1 2017 7013 2 2018 6660 3 2019 8498 4 2020 4575 5 2021 7302
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan,2023
Cakupan  ASI  eksklusif secara  nasional ta- hun  2019  mencapai  67,74%.  Angka  tersebut  se- benarnya sudah  melampaui target Renstra  tahun 2019  yaitu  50%. Demikian pula  pada tahun yang sama,  secara  nasional persentase  bayi  baru  lahir yang  mendapat  IMD  yaitu  sebesar  75,58%,  di mana telah melampaui  target  Renstra  tahun  2019 yaitu  sebesar  50,0%(Kemenkes  RI,  2020).Meski demikian,   terdapat   sejumlah   daerah   yang masih bermasalah dengan rendahnya capaian.
Upaya mencapai kebermanfaatan ASI  Esk- lusif  dan  target  cakupan  nasional,  maka  dikeluar- kan aturan mengenai penyediaan ruang laktasi yang tercantum pada pasal 128 ayat  2  Undang  Undang Kesehatan  No  36 Tahun  2009. Disebutkan bahwa penyediaan  fasilitas  bagi  ibu  menyusui  diadakan di tempat  kerja  dan  sarana  umum. Beberapa studi menunjukkan Ibu akan merasa nyaman dan tenang menyusui  anaknya  bila  ditempatkan  pada  ruang khusus  menyusui  (Mathews,  2019;  McKenzie  et al.,  2018).  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Ummi selaku  pengelola  program  dan  laporan  kesehatan
keluarga dinas kesehatan kota Medan. Berdasarkan pernyataan tersebut ruang laktasi yang ada di Mall Deli Park Kota medan bertujuan untuk memberikan kenyamanan  dan  fasilitas  yang  layak  kepada  ibu- ibu yang hendak memberikan asi kepada anaknya. Tetapi  di  dalam  penerapannya  terjadi  ketidak- sesuaian  antara  peraturan  permenkes  dengan keadaan  dilapangan,  seperti  kurangnya  fasilatas yang  tidak  memadai,  didalam  satu  ruang  ruang laktasi hanya disedikan satu buajh sofa, sementara pengunjung  yang  datang,  tidak  bisa  tertampung karna memiliki satu kursi saja.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dalam  ke- bijakan  ruang  Laktasi  ini  ada  tiga  yaitu  yang tertuang dalam peraturan PERDA Nomor 6 Tahun 2009  tentang  KIBBLA  (Kesehatan  Ibu,Bayi,  dan Anak Balita baru Lahir) yaitu: Meningkatkan akses pelayanan KIBBLA, Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan RI membuat cara baru, yakni Program Indonesia Sehat dengan  Pendekatan  Keluarga.  Dengan  cara  ini, selain  memungkinkan  masyarakat  mendapatkan pelayanan  kesehatan  secara  langsung  juga  dapat melakukan  intervensi  seperti  promosi  kesehatan, dan pelayanan sesuai yang dibutuhkan. Ini adalah cara baru bukan program baru, program yang sudah ada dan SDM yang sudah ada diintegrasikan. Salah satu  program  yang  terdapat  pada  kibbla  adalah pengadaan  ruang  laktasi  di  ruang  publik,  untuk mempermudah  ibu-ibu  yang  memiliki  balita  se- hingga nantinya boleh nyaman dan tempatnya lebih privat. Berdasarkan pernyataan tersebut pengadaan ruang laktasi sangat penting dilakukan.

## Sumber Daya
Keberhasialan  implementasi  kebijakan  sa- ngat  tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan sumber  daya  yang  tersedia.  Manusia  merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keber- hasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyarat- kan  oleh  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  secara apolitik.  Menurut  Hasibuan  (2016)  sumber  daya manusia  adalah  ilmu  dan  seni  yang  mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi sumber daya ma- nusia  merupakan  orang  yang  melaksanakan  suatu kegiatan  tertentu  dengan  tujuan  yang  sudah  di- tetapkan. Dalam Hal ini Sumber daya yang terdapat dalam pengimplementasian Ruang Laktasi di Mall deli Park kota Medan adalah dinas Kesehatan dan pihak Mall Deli Park Kota medan.
Dinas  kesehatan  kota  Medan  berperan  se- bagai pengawas dan pembuat kebijakan mengenai pengadaan  ruang  laktasi,  selain  itu  juga  bertugas untuk mensosialisasikan mengenai ruang laktasi ini
kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kota medan berkomitmen  melaksanakan  Permenkes  nomer  15 tahun  2013.  Dalam  peraturan  tersebut,  Menteri Kesehatan  mewajibkan  setiap  perusahan  menye- diakan ruang laktasi. Ini dilakukan agar pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif dapat dilakukan rutin selama  6  dan  menjamin  kesehatan  bayi  secara optimal. Pihak Mall Deli Park Kota Medan sebagai pemilik  usaha,  sudah  melakukan  pengadaan  fa- silitas  ruang  menyusui  bagi  ibu-ibu.  Terdapat  9 ruang laktasi yang disediakan oleh pihak mall, hal ini  diupayakan  suapaya  ibu-ibu  yang  hendak  me- nyusui  anakanya,  atau  mengganti  popok  anaknya bisa  dengan  nyaman  dan  tentunya  tempatnya privasi.  Selain  sumber  daya  manusia,  dana  juga merupakan  faktor  penting  dalam  menjalankan sebuah program agar berhasil. Maneger mall Deli Park Kota Medan mengatakan sumber dana untuk pengimplementasian  kebijakan  yang  telah  diatur tersebut didapatkan dari tempat umum itu sendiri.

## Komunikasi
Agar  kebijakan  publik  bisa  dilaksanakan  de- ngan  efektif,  menurut  Van  Horn  dan  Van  Mater (dalam  Widodo  1974)  apa  yang  menjadi  standar tujuan  harus  dipahami  oleh  para  individu  (imple- mentors). Oleh karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komuni- kasi  dalam  kerangka  penyampaian  informasi  ke- pada  para  pelaksana  kebijakan    tentang  apa  yang menjadi  standar  dan  tujuan  harus  konsisten  dan seragam ( consistency and uniformity ) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan kon- sistensi  serta  keseragaman  terhadap  suatu  standar dan  tujuan kebijakan,  maka  yang  menjadi  standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.
Dengan  kejelasan  itu,  para  pelaksana  kebija- kan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan  tahu  apa  yang  harus  dilakukan.  Dalam  suatu organisasi  publik,  pemerintah  daerah  misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek.  Proses  pentransferan  berita  kebawah  di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke orga- nisasi lain, dan ke komunikator lain, sering meng- alami  ganguan  (distortion)  baik  yang  disengaja maupun  tidak.  Jika  sumber  komunikasi  berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama (incon- sistent)  terhadap  suatu  standar  dan  tujuan,  atau sumber  informasi  sama  memberikan  interprestasi yang  penuh  dengan  pertentangan  (conflicting), maka  pada  suatu  saat  pelaksana  kebijakan  akan menemukan suatu kejadian  yang  lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.
Dengan  demikian,  prospek  implementasi  ke- bijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komu- nikasi  kepada  para  pelaksana  kebijakan  secara akurat  dan  konsisten  ( accuracy  and  consistency ) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974).
Disamping  itu,  koordinasi  merupakan  mekanisme yang  ampuh  dalam  implementasi  kebijakan.  Se- makin baik koordinasi komunikasi di antara pihak- pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka  kesalahan  akan  semakin  kecil,  demikian sebaliknya.
Dalam  penelitian  ini  penyampaian  informasi dilakukan melalui komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara  keduanya  (Wiryanto,  2004).  Jadi  yang terlibat  dalam  komunikasi  ini  adalah  manusia. Proses  penyaluran  informasi  yang  baik  akan  me- ngurangi terjadinya miskomunikasi sehingga akan mangurangi  terjadinya  penyimpangan  implemen- tasi. Oleh karena itu apa yang menjadi tujuan dan sasaran  kebijakan  harus  disalurkan  kepada kelompok sasaran. Kebijakan melibatkan berbagai instansi  sebagai  kelompok  sasarannya.  Masing- masing  instansi  harus  melakukan  tugasnya  sesuai dengan proporsi tugasnya masing-masing. Masing- masing bertanggung jawab terhadap terlaksananya kebijakan ini.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hanya dari pihak puskesmas, kelurahan, dan keca- matan yang melaksanakan sosialisasi dan dari lima orang  informan  yang  berhasil  peneliti  wawancara terdapat  tiga  orang  informan  yang  tidak  menge- tahui adanya ruang laktasi di Mall Deli Park. Infor- man  lain  tidak  mengetahui,  karena  pihak  Dinkes hanya  memberikan  sosialisasi  kepada  fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas lalu pihak Puskesmas mensosialisasikan kepada tempat publik  yang ada  di  wilayah  kerjanya,  tetapi  pihak puskesmas  hanya  mensosialisasikan  kepada  kelu- rahan,  tidak  memberikan  sosialisasi  kepada  pihak mall  karena  keterbatasan  waktu  dan  keterbatasan sumberdaya manusia.
Fasilitas  ruang  laktasi  di  mall  deli  park  kota medan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan peraturan permenkes. Padahal di dalam permenkes di jelaskan di dalam ruang laktasi di tempat umum minimal  harus  menyediakan  meja,  kursi,  wastafel dan sabun cuci tangan. Seperti yang tertulis dalam permenkes no 15 tahun 2013 tentang Fasilitas yang harus  tersedia  di  fasilitas  khusus  menyusui  atau ruang laktasi aitu sebagai berikut:
Tabel  2 .  Fasilitas  yang  Harus  Tersedia  di  Ruang Laktasi berdasarkan Permenkes No 15 Tahun 2013
No Syarat-Syarat yang diamati
1 Persyaratan  kesehatan  ruang  menyusui (Laktasi)
a. Tersedianya  ruang  khusus  menyusui dengan ukuran 3x4
b. Ada pintu dan dapat dikunci dari dalam dan mudah dibuka dan ditutup
c. Lantai dengan keramik/semen
d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup dan tidak pengap
e. Ruang  menyusui  kedap  suara  dan tenang dan jauh dari kebisingan
f. Penerangan  di  dalam  ruangan  cukup, tidak terlalu terang sehingga jauh dari kesilauan
g. Tersedianya  wastafel  dengan  air mengalir  untuk  keperluan  mencuci tangan dan peralatan
2 Standar ruang menyusui di tempat umum a. Kursi/sofa
b. Meja
c. Wastafel dengan air mengalir
d. Sabun
Sumber : Permenkes No 15 Tahun 2013

## Karakteristik antar Aktor Pelaksana
a. Komitmen Organisasi Komitmen  organisai  yaitu  kesepakatan bersama  dengan  instansi  terkait  dalam  pengadaan ruang  laktasi  di  Mall  deli  Park  Medan.  Hasil wawancara  peneliti  dengan  Manager  dan  dinas kesehatan  Mall  Deli  Park  Medan  mengenai bagaimana  bentuk  komitmen  dalam  pengadaan ruang  laktasi  di  Mall  bahwa  pihak  Mall berkomitmen  untuk  pengadaan  ruang  laktasi  di Mall  deli  park  untuk  memudahkan  ibu-ibu  dalam memberikan asi eksklusif kepada balitanya.
b. Koordinasi Organisasi
Menurut  Brech  dalam  Hasibuan  (2014), “Koordinasi  adalah  mengimbangi  dan  meng- gerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan  yang  cocok  kepada  masing-masing  dan menjaga  agar  kegiatan  itu  dilaksanakan  dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Kerumitan organisasi dapat menyebab- kan koordinasi biasanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.  Hasi  wawancara  peneliti  dengan  Ma- neger Mall Deli Park Medan diperoleh bahwa tidak ada  koordinasi  antara  dinas  kesehatan  maupun pihak Mall deli park.

## Disposisi Implementor
Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam  Agustinus  (2006)  Sikap  penerimaan  atau penolakan  dari  agen  pelaksana  kebijakan  sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan imple- mentasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan- lah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul  permasalahan  dan  persoalan  yang  mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top  down yang  sangat  mungkin  para  pengambil keputusan  tidak  mengetahui  bahkan  tak  mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan  yang  harus  diselesaikan.  Sikap Implementator disini positif karena sudah
mendirikan  ruang  laktasi  walaupun  pihak  mall tidak mengetahui tentang kebijakan ruang laktasi di tempat  umum,  tetapi  pihak  Mall  kurang  fokus dalam menjalankan kebijakan ini.

## Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik
Hal  terakhir  yang  perlu  diperhatikan  guna menilai  kinerja  implementasi  kebijakan  adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi  dan  politik  yang  tidak  kondusif  dapat menjadi  sumber  masalah  dari  kegagalan  kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya imple- mentasi  kebijakan  mensyaratkan  kondisi  lingku- ngan  eksternal  yang  kondusif.  Informasi  yang  di- dapatkan dari masyarakat bahwa pihak pemerintah belum pernah mensosialisasikan kebijakan tentang ruang  laktasi  di  tempat  umum,  hingga  sekarang masih  menunggu  surat  edaran  untuk  sosialisasi pengadaan ruang laktasi yang ditujukan ke seluruh masyarakat.
Dukungan  publik  dari  masyarakat  terhadap kebijakan ruang laktasi ini sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan program kebijakan pem- berian ASI Eksklusif enam bulan kepada bayi tanpa ada  makanan  tambahan  apapun.  Berdasarkan  wa- wancara  informan  khusunya  ibu-ibu  menyusui yang berhasil peneliti kumpulkan mengenai penga- daan  ruang  laktasi  ini.  Datanya  adalah  sebagai berikut:
Tabel  3 .  Data  Dukungan  Ibu  Menyusui  terhadap
Pengadaan Ruang Laktasi Setuju Tidak setuju

## 14 Orang
1 orang
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023
Berdasarkan Tabel 3 diatas, perrnyataan yang didapatkan  dari  informan  yaitu  pihak  Mall  Deli Park  Kota  Medan,  pihak  pemerintah  yaitu  dinas kesehatan  kota  medan  mengatakan  bahwa  sampai saat  ini  belum  ada  sosialisasi  dan  dukungan  dari pemerintah  terhadap  pihak  plaza  medan  tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum dan bagai- mana  dukungan  yang  diberikan  oleh  masyarakat terhadap  kebijakan  ini.  Hal  ini  dikarenakan  pihak pemerintah belum melakukan sosialisasi kebijakan ruang  laktasi  di  tempat  umum  khususnya  plaza medan  fair  dan  masih  dalam  rencana  pembuatan surat edaran yang akan ditujukan ke tempat-tempat umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih  hanya  dilakukan  kepada  pihak  puskesmas maupun rumah sakit.
Kebijakan  ruang  laktasi  sudah  mendapat dukungan  publik  seperti  pemerintah  dan  masya- rakat.  Pengaruh  lingkungan  sosial  politik  cukup kondusif  karena  sudah  mendukung  kebijakan  ini. Faktor  kondisi  sosial,  politik  dan  ekonomi  mem-
punyai  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  pem- berian pelayanan terhadap publik. Sehingga dapat disimpulkan  kondisi  lingkungan  ekonomi  di  Deli park Kota medan belum kondusif dan belum mak- simal.  Sehingga  mempengaruhi  tersedianya  ruang laktasi  yang  memadai  dan  memenuhi  persyaratan kesehatan.

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan ruang laktasi di Mall Deli  Park  Kota  Medan,  belum  terlaksana  dengan baik,  dan  sasaran  kebijakan  ruang  laktasi  kurang disosialisasikan.  Kemudian  kurang  tersedianya fasilitas  sarana  prasarana  yang  memadai  di  ruang laktasi Mall deli Park. Dukungan terhadap kebija- kan  Ruang  laktasi  di  tempat  umum  khususnya  di Mall Deli Park cukup kondusif dalam implementasi ruang laktasi,  hal ini dikarenakan lingkungan Mall Deli Park yang berada di pusat kota dengan mudah menerima adopsi kebijakan baru. Lingkungan eko- nomi  juga  masih  belum  maksimal  karena  pihak Mall  Deli  Park  belum  menyediakan  dana  khusus untuk Ruang laktasi. Dan dari pengaruh lingkungan politik juga masih  belum  maksimal karena Peme- rintah  Medan  kurang  fokus  dalam  mendukung kebijakan  ini  seperti  tidak  adanya  perda  khusus tentang Ruang Laktasi.
Diperlukan  upaya  peningkatan  penyediaan fasilitas sarana prasarana yang ada di ruang laktasi di  Mall  Deli  Park  seperti  disediakannya  wastafel dan  sabun  cuci  tangan,  ruangan  diberi  ventilasi yang  cukup  sehingga  tidak  pengap  dan  panas sehingga  ibu  menyusui  pengunjung  Mall  merasa nyaman  dan  puas.  Kemudian  diperlukan  upaya peningkatan  pengawasan  terhadap  penyeleng- garaan ruang laktasi di tempat umum dan menindak tegas  tempat  umum  yang  belum  menyediakan ruang laktasi karena untuk membantu program ASI Eksklusif,  dan  diperlukan  upaya  peningkatan  ke- giatan  sosialisasi  kepada  sasaran  kebijakan  yaitu pihak tempat publik dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2008. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta. AG.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Medan.  2018.  2017  LAKIP  (Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah: Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Medan Tahun Anggaran 2018).
Effendi,  Sofian  &  Tukiran.  2015. Metode Penelitian Survei . Jakarta: LP3ES.
Kusmayadi,  N.  W.,  &  Hertati,  D.  (2022). Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan HIV/AIDS. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 122-129.
Mahendra,  M.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  di  Lingkungan  Pemerintah Kota  Pekanbaru. Cross-border , 4 (2),  623- 636. Mentari, M., & Zulkarnaini, Z. (2017). Implementasi  Kebijakan  Pengadaan Bus  Sekolah  Gratis  Bagi  Pelajar  Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Riau University). Mujiharti,  R.  (2022).  Implementasi  Kebijakan Ruang Laktasi Dalam Mendukung Pemberian Asi Eksklusif Bagi Ibu
Pekerja. NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu  Keperawatan  P-ISSN:  2085-5931  e- ISSN: 2623-2871 , 13 (4), 259-269.
Nugroho,  Riant,  2012. Public  Policy:Dinamika kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Manajemen Kebijakan . Jakarta: Elex Media Komputindo. Octavia,  A.  D.,  &  Mardiana,  M.  (2020).  Analisis
Implementasi Kebijakan Asi Eksklusif. Higeia (Journal Of Public Health Research  And  Development) , 4 (Special  4),
722-732.
Rini,  R.,  Sasmito,  C.,  &  Gunawan,  C.  I.  (2018). Implementasi  kebijakan  penyediaan  ruang laktasi  di  Kota  Malang. AcTion:  Aceh Nutrition Journal , 3 (1), 34-41.
Said,  Ali,  dkk.  2017. Statistik  Gender  Tematik: Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi . Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sari,  N.  K.,  &  Prameswari,  G.  N.  (2019).
Implementasi  Kebijakan  Ruang  Laktasi  di Tempat  Kerja. HIGEIA  (Journal  of  Public Health  Research  and  Development) , 3 (1),
24-35.
Wijaya,  P.  S.,  &  Susanti,  E.  M.  (2018).  Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di PT Royal  Korindah  Kabupaten  Purbalingga Tahun 2017. Indonesia Jurnal Kebidanan , 2 (1), 1-13. Zulkarnaini, Z., & Purmasari, A. L. (2015). Implementasi  Peraturan  Walikota Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Penataan dan  Pedoman  Menara  Telekomunikasi Bersama  di  Kota  Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
Zulkarnain,  U.  (2017).  Analisis  Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Mininal Untuk Peningkatan  Kualitas  Layanan  Publik  Di Daerah,  Program  Studi  Ilmu  Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  Islam  Makassar. Jurnal  Analisis dan  Kebijakan  Publik  Volume  3  Number  1 Juni 2017 .