ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh
Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara

## Imam Wahyuddin
Fakultas Filsafat UGM Email: imam.wahyuddin@ugm.ac.id
Abstract: The  relation  between  religion  and  Pancasila  often  viewed  as  be  in contradiction or be incompatible while actually it was not such that, the primer problem arises because we have no instrument to relate both of them properly. This research shows that maqashid syariah approach or islamic philosophy of law can be seen as have an significant contribution: how to relate religion and Pancasila as the common ground Indonesia nicely. Maqashid syariah has five primer aims (al- dharûriyyât al-khamsah) which are very significant over the literary reading (Al- Qur’an). These five primer aims can be regarded as the blue-print which guide us to see how is the relation religion and Pancasila are should be understood.
Keyword: maqashid syariah, the five basic aims (al-dharûriyyât al-khamsah), Islamic philosophy of law, Pancasila, Indonesia
Abstrak: Hubungan  agama  dan  Pancasila  sering  dilihat  bertentangan  padahal sesungguhnya  tidak  demikian,  akar  persoalannya  bermula  tidak  tersedianya piranti untuk mengaitkan hubungan keduanya secara proporsional. Penelitian ini memperlihatkan pendekatan maqashid syariah atau filsafat hukum Islam berkontribusi signifikan dalam melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendekatan maqashid  mengatasi  pembacaan  literalis  yang  sering  mengaitkan  ayat-ayat Al- Qur’an dengan Pancasila. Maqashid syariah memiliki tujuan primer (al-dharûriyyât khamsah) yang jauh lebih prinsipil dari sekedar pendekatan tekstualis bunyi teks Al- Qur’an. Tujuan primer ini dapat dijadikan panduan atau pendekatan dalam membaca dan memahami Pancasila secara memadahi.
Kata kunci: maqashid syariah, lima tujuan primer (al-dharûriyyât khamsah), hukum Islam, Pancasila, Indonesia

## Pendahuluan
Apakah Pancasila sesuai dengan Islam? Pertanyaan ini bukan isu baru dalam perdebatan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi titik temu antara model negara sekuler dan negara berdasar agama. Meskipun sudah diketahui terdapat kubuh nasionalis (sekuler)  dan  kubuh  agama  yang  sepakat  merumuskan  Pancasila menjadi basis filosofi negara ( philosofiche grondlag ), sama sekali tidak menenggelamkan arti penting pertanyaan tersebut.
Sebagian jawaban yang ditawarkan sejauh ini sering menyimplikasi muatan sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dasar argumennya cukup sederhana, yaitu merujuk pada bunyi teks kitab suci. Seperti di dalam Al-Qur’an terdapat ayat menyebut Tuhan itu satu: katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (QS. al-Ikhlâsh [112]: 1-4). Ayat ini sering disebut sejalan dengan prinsip sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa . Contoh ayat lain di dalam Al-Qur’an, Allah menyeruh umat manusia bermusyawarah: wa amruhum syûrâbainahum (dan terkait urusan mereka, diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka) (QS. al-Syûrâ [42]: 38). Ayat ini juga sering dikorelasikan dengan bunyi muatan sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan . Selain dua ayat di atas masih banyak ayat lain yang sering dikaitkan dengan muatan Pancasila secara apolegetik.
Kesesuaian Pancasila dengan Al-Qur’an sebenarnya fenomena biasa, sebab sejauh nilai-nilai Pancasila itu universal maka tidak menjadi kendala dikaitkan dengan pesan kitab suci yang universal. Fenomena ini tidak terjadi di Al-Qur’an saja, melainkan juga dapat dipastikan terjadi di semua kitab suci agama lain. Kutipan ayat-ayat Al-Qur’an yang sekilas sesuai dengan pesan Pancasila menenangkan gejolak yang memanas akibat perdebatan hubungan Islam dan Pancasila, tetapi model pengutipan itu tidak cukup memuaskan sebagai jawaban pas untuk ditawarkan dalam konteks akademik.
Penelitian ini dibuat untuk menemukan relevansi Pancasila dengan Islam. Tujuan  utamanya  hendak  melampaui  pendekatan  normatif- simplikatif. Telaah filosofis relevansi dan korelasi antara Pancasila dan Islam dapat ditinjau melalui pendekatan maqashid syariah. Harapan penelitian  ini  bukan  penyelidikan  tentang  “ayatisasi”  Pancasila, melainkan menawarkan penjelasan akademik terkait sistem kefilsafatan yang  mampu  menawarkan  jawaban sufficient  reason dari sekedar mengutip bunyi teks atau ayat.
Pancasila dalam tinjauan maqashid syariah menjadi solusi bagi kebuntuhan pencarian model hubungan bagaimana Islam dan Pancasila dapat bertemu secara proporsional. Skema dalam sistem maqashid syariah menyuguhkan pendekatan yang lebih reasonable dari sekedar pernyataan ideologis seperti “ayatisasi” Pancasila sebagaimana masih umum terjadi hingga saat ini. “Ayatisasi” pada prinsipnya menumpulkan kreasi berpikir sekaligus menjauhkan Islam dari tradisi kefilsafatan padahal dalam tradisi Islam era klasik, kajian filosofis hukum itu pernah berkembang dan banyak melahirkan tokoh-tokoh yang representatif.

## Relevansi Penelitian
Mengapa mewacanakan hubungan Islam dan Pancasila masih relevan dewasa ini? Tidak boleh dipungkiri  Penelitian ini pada garis besarnya memiliki dua relevansi:
Relevansi Pertama , hubungan Islam dan negara atau hubungan Islam dan Pancasila sampai detik ini masih perlu diperkaya untuk memberi warna dan perspektif dari yang sudah ada, karena dalam perjalanannya terjadi banyak dinamika yang mewarnai hubungan tersebut, bahkan dalam era keterbukaan seperti sekarang ini masih mengemuka ideologi pergerakan yang masih mempertentangkan keduanya secara frontal.
Perdebatan konsep negara menyita tidak sedikit energi bangsa, apalagi  pernah  terjadi  perselisihan  cukup  tajam  yang  sekaligus menunjukkan bahwa penyesuaian Islam dan negara memang tidak gampang. Martin van Bruinessen menilai hubungan Islam dan negara menajam di Indonesia setelah dua peristiwa penting: pertama , peristiwa Piagam  Jakarta,  terkait  penghapusan  7  kata: …dengan  kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang menghasilkan polemik dan perdebatan di kalangan para founding fathers bangsa; kedua , pemberontakan Kartosuwirjo yang ingin mendirikan negara Islam yang kemudian dikenal Darul Islam . Dua peristiwa tersebut melahirkan kebijakan pemerintah di tahun-tahun berikutnya selalu memperhatikan kubuh Islam. 1
Dua fakta sejarah di atas hanyalah pengantar bagi hubungan Islam dan dasar negara (Pancasila) yang mulai dipersoalkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, hubungan ini semakin menyita perhatian sejalan dengan dibukanya kran demokrastisasi usai Orde Baru tumbang (Mei 1997). Terhitung setelah Orde Baru lengser dan MPR menghapus Pancasila sebagai basis organisasi masa, banyak partai bermuncuan dengan menjadikan Islam sebagai ideologi pergerakan. Setali tiga uang, ajaran Islam pun mulai menginspirasi kebijakan produk- produk hukum di Indonesia.
Inventarisir produk hukum dalam undang-undang yang muncul dengan  semangat  Islam  dapat  dilihat  sebagai  berikut:sistem  bank syariah (UU No. 7/1992; UU No. 10/1998), zakat (UU No. 38/1999), pelayanan haji (UU No. 17/1999), penerapan syariah di Aceh (UU No. 44/1999), income pajak (UU No. 17/2000; UU No. 23/2008), sistem pendidikan nasional (UU No. 20/2003), bank syariah (UU No. 21/2008), pemerintahan Aceh (UU No.11/2006), dan pornografi (UU No. 44/2008).
Islam mengispirasi produk undang-undang sejatinya tidak ada persoalan, akan tetapi kekhawatiran yang ditimbulkan selepas produk itu  diterbitkan  muncul  gerakan  Islam  cukup  menekan  yang  ingin menggoyang Pancasila. Abu Bakar Ba’asyir dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), misalnya, menyebut Pancasila kufûr . Terma kufûr meski  masih  diperdebatkan,  dapat  dipandang  sebagai  upaya  tidak percaya  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  negara.  Pandangan  yang sama juga direpresentasikan oleh Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang jelas-jelas mengatakan Pancasila tidak sesuai dengan Islam dan harus ditolak. Dalam iklim yang mulai menegang itu, van Bruinessen (2011),
1 Martin van Bruinessen dalam Inggrid Wessel (ed), “Islamic State or State Islam? Fifty Years of State-Islam Relations in Indonesia” dalam Indonesien am Ende des 20 Jahrhunderts (1999), hal. 22-23
sebagaimana  dikutip  Ikhwan,  menilai  fenomena  pasca  Orde  Baru menjadi titik balik “konservatisme Islam” di Indonesia. 2
Apakah ada kaitannya pasca Pancasila dihapus MPR dengan munculnya  organisasi  ideologis  berbasis  agama  yang  menentang Pancasila? Tidak dapat dipastikan dengan tepat, tetapi dalam situasi yang serba terbuka pada masa Reformasi memberi kesempatan semua kelompok untuk berpartisipasi memanfaatkan demokrasi. Terlepas dari kebebasan dalam demokrasi, persoalan yang jelas menarik diteliti ternyata masih terdapat benang kusut pemahaman antara Islam dan Pancasila yang perlu diperjelas. Munculnya sosok Abu Bakar Ba’asyir dengan MMI dan JAT membuktikan ada perselisihan paham antara Pancasila sebagai falsafah negara dengan Islam sebagai basis ideologi organisasi (pergerakan).
Relevansi Kedua , rumusan sila dalam Pancasila yang sifatnya umum dan universal itu pada dasarnya masih terbuka untuk diinterpretasi dari pelbagai sudut pandang, termasuk dalam tinjauan maqashid syariah sebagaimana penelitian ini dimaksudkan. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia akan terus mengalami proses interpretasi sejalan dengan  perkembangan  bangsa  Indonesia.  Keterbukaan  penafsiran berperan besar demi menghindari pemaknaan tunggal atau monopoli tafsir  rezim  tertentu  terhadap  Pancasila,  agar  tidak  terjadi  praktik otoritarian yang mengatasnamakan Pancasila.
Pada paragraf-paragraf awal Pancasila disebut bersifat abstrak, umum, dan masih sangat universal. Nilai-nilai kebaikan universal seperti  dalam  sila  ketuhanan,  sila  kemanusiaan,  sila  keadilan  dan seterusnya, membutuhkan penafsiran praktis terkait hal-hal teknis untuk disangkutkan dengan nilai moral Pancasila, Notonagoro mencatat dua faedah dari sila-sila universal Pancasila: pertama , memungkinkan sila- sila Pancasila itu dikembalikan pada hakikat Tuhan, manusia, satu,
2 Moch Nur Ikhwan, Secularism, Islam and Pancasila: Political Debates on the Basis of the State in Indonesia , paper dalam Center for Asia-Pacific Studies, (Nanzan University, 28 Februari 2011), (https://id.scribd.com/document/367599834/Secularism- Islam-and-Pancasila-pdf), hal . 35-36
rakyat dan adil 3 ; kedua , isi arti Pancasila yang abstrak umum universil mempunyai faedah yang praktis bagi hukum di Indonesia. 4
Faedah pertama menggarisbawahi sifat universal Pancasila itu terbuka, sekaligus membangun sistem koreksi internal dari Pancasila itu sendiri. Sebagai contoh, apabila dirasa penjabaran sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa membatasi kebebasan praktek beragama, maka secara tidak langsung harus dikembalikan pada hakikat muatan sila Ketuhanan. Secara prinsip inilah mekanisme yang terbangun dari konsekuensi isi sila Pancasila yang universal.
Pancasila selalu membuka diri atau berdialog dengan segenap elemen bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan pengamalannya yang optimal sebagai dasar negara. Sastrapratedja menggarisbawahi prinsip universal Pancasila ditujukan agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehinga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara, serta membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan negara. 5
Terkait faedah kedua, Pancasila mejadi acuhan prinsip-prinsip umum  hukum  atau  asas-asas  dasar  hukum  yang  berlangsung  di Indonesia. Kesaksian dari Satya Arinanto tentang Pancasila sebagai dasar hukum bahkan sifatnya menyeluruh, menyangkut level penerapannya. Sistem hukum Indonesia, baik dalam pembentukan, penerapan, maupun penegakkannya, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulatif. 6 Nilai-nilai Pancasila itu ditujukan dengan memupuk budaya musyawarah.
3 Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta: Pantjuran Tudju, 1980), hal. 45.
4 Ibid ., hal. 47.
5 Sastrapratedja, Pancasila  sebagai  visi  dan  Referensi  Kritik  Sosial ,
(Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 2001), hal. 3.
6 Satya Arinanto “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila” dalam Agus Wahyudi et al. (ed). Proceeding Kongres Pancasila (Pancasila dalam Berbagai Perspektif) , (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 211.

## Pancasila sebagai Falsafah Bangsa
Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa dimaksudkan sebagai pijakan atau pondasi Indonesia berdiri. Sebagai Philosofische grondlag, Pancasila disebut Soekarno sebagai: “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”. 7 Dasar itu disampaikan dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI pertama dan menjelang Indonesia merdeka.
Dasar falsafah negara penting dirumuskan agar bangsa ini memiliki akar  kuat  bagi  perjalanannya  ke  depan.  Tanda  Indonesia  medeka sudah nampak saat itu dan Bung Karno tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas: agar bangsa Indonesia bebas dari penjajah dan segera memproklamirkan kemerdekaannya. Bagi Bung Karno, kemerdekaan dimaknai sebagai jembatan 8 yang harus dilalui sebagai tahapan awal membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang sebenarnya.
Pidato 1 Juni 1945 merupakan fase perumusan Pancasila karena saat itu untuk pertama kalinya istilah Pantja Sila muncul dalam sidang BPUPKI. Pancasila kemudian digodok “Panitia Sembilan” dan baru disahkan pada 18 Agustus 1945. 9 Apa makna pengesahan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam  perikehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan  Indonesia.  Erat kaitannya sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila merupakan dasar statis yang mempersatukan sakaligus bintang penuntun ( leitstar ) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. 10
Teorikus-ilmiah  Pancasila,  Notonagoro,  menyebut  bangsa Indonesia berpancasila dalam Tri-Perkara: Pancasila negara, Pancasila adat-kebudayaan, dan Pancasila religius. 11 Pancasila bukan barang baru
7 Soekarno, Pancasila Dasar Falsafah Negara , (2001), hal. 9.
8 Ibid ., hal. 11.
9 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 39.
10 Ibid ., hal. 41.
11 Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer , (Jakarta: Pantjuran Tudju,
1980), hal. 17.
yang diambil dari luar kemudian disematkan dalam perilaku bangsa. Sistematika Pancasila merupakan hasil ekstrak dari nilai-nilai yang telah melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Bahkan sebelum menjadi dasar negara, kelima sila Pancasila sudah ada bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kelima sila itu mewakili nilai adat-istiadat, kebudayaan dan asas agama-agama yang dianut bangsa Indonesia sejak zaman Sriwijaya- Majapahit. 12 Intisari sila Pancasila sebagai dapat dirangkum sila pertama adalah ketuhanan, sila kedua adalah kemanusiaan, sila ketiga adalah persatuan,  sila  keempat  adalah  kerakyatan  dan  sila  kelima  adalah keadilan. 13
Butir-butir Pancasila dipergunakan untuk mengatur pemerintah negara:  Pancasila  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengatur penyelenggaraan negara Indonesia sebagaimana telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Lebih dari sekedar dasar negara, Pancasila merupakan way of life atau weltanschauung atau pandangan hidup bangsa Indonesia; nilai luhur yang menjadi pedoman hidup, pegangan hidup, serta petunjuk hidup bangsa Indonesia sehari-hari. Ajaran Pancasila yang termaktub di dalam sila-silanya harus menjadi petunjuk arah bagi semua kegiatan atau aktivitas di dalam hidup bangsa Indonesia dalam segala bidang.
Ketetapan MPR No. III/1979 berjudul Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) menegaskan Pancasila sebagai moral bangsa. Pengertian moral atau etika bangsa ialah, Pancasila menjadi pedoman atau petunjuk apakah dan manakah yang baik, apakah dan manakah yang buruk dalam pandangan mata dan hati bangsa Indonesia. 14
Nilai moral Pancasila dapat dijabarkan dari kelima sila sebagaimana telah dirumuskan dalam P4.
Hardono  Hadi  (1993)  dalam Hakikat  dan  Muatan  Filsafat Pancasila mengkaji  Pancasila  secara  filosofis  dari  sudut  pandang Bhinneka Tunggal Ika yang artinya “berbeda-beda tapi tetap satu jua”.
12 M. Kaelani, Pancasila Yuridis Kenegaraan (Yogyakarta: Paradigma, 1993).
13 Suhadi, Tanya Jawab Filsafat Pancasila (Klaten: PT. Intan Pariwara, 1988), hal. 57. 14 Roeslan  Abdul  Ghani, Proses  Pengembangan  Pancasila (Yogyakarta: Yayasan Widya Patria, 1993), hal. 73.
Bhinneka Tunggal Ika dimaksudkan sebagai semboyan atau pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari keanekaragaman yang begitu kompleks. 15 Dari Semboyan Bhinneka Tunggal Ika -lah Pancasila mendapat kekuatan dan landasan epistemologis untuk mempersatukan bangsa Indonesia.
Tradisi kefilsafatan Yunani sudah sejak awal menaruh perhatiannya terhadap sesuatu yang pasti dan tidak berubah. Plato membagi dunia menjadi dua, ide dan materi, dunia yang kekal dan sebenarnya adalah dunia ide, dan filsafat dimaksudkan mempelajari pengetahuan tentang ide tersebut. Aristoteles menyibukan hal yang sama tetapi dengan cara membalik bahwa dunia yang sebenarnya adalah dunia fisik, tetapi dunia fisik ini menjadi jalan untuk sampai ke metafisik, dari sense of thing dilanjutkan ke proses rational abstraction maka sampai pada ultimate principle . 16
Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk melihat dan memahami Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sila lebih awal menjadi dasar bagi sila berikutnya, dan sila yang belakangan merupakan pengkhususan dari sila sebelumnya, karenanya Pancasila harus dilihat dari kesatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika . Kelima sila Pancasila saling terkait dan membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan Hadi dapat dimaksudkan bahwa titik tolak Pancasila berasal dari rasa ingin bersatu ( Bhinneka Tunggal Ika ), inilah yang tetap dan yang tidak dapat berubah.

## Maqashid Syariah sebagai Model Pendekatan

## 1.  Istilah Maqashid
Peristilahan maqashid syariah sampai detik ini kurang benar- benar dipahami. Sebut saja istilah syariah, hingga kini istilah tersebut masih mengundang pelbagai pemaknaan: seperti syariah kerap dipahami
15 Hardono  Hadi, Hakikat  dan  Muatan  Filsafat  Pancasila (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 88.
16 Frederick Copleston SJ., A History of Philosophy Vol. I: Greece and Rome , (New York: Image Books Doubleday, 1993), hal. 288.
padanan fikih klasik, rumusan hukum mazhab-mazhab fikih empat, bahkan sebagian lain justru mengaitkan syariah dengan fatwa ulama tertentu. 17 Pemahaman ini mendangkalkan arti syariah, padahal syariah sesungguhnya adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, atau persisnya syariah adalah Al- Qur’an dan hadits Nabi.
Tradisi ilmiah modern menghendaki pemakaian istilah keilmuan harus definitif, jelas dan terukur. Maqasid berasal dari kata maqshad artinya tujuan 18 , persamaan bahasa Yunani telos , bahasa Inggris purpose , bahasa Prancis finalite , bahasa Jerman zweck . Sedangkan syariah adalah Al-Qur’an dan hadits Nabi. Apabilah digabungkan maqashid syariah adalah tujuan dari syariah Islam.
Pertanyaan berikutnya: apa tujuan syariat itu? Para ulama ushul atau teoritikus filsafat hukum Islam mengatakan, syariat diturunkan untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Raisuni mendefinisikan maqashid hikmah dan tujuan dari diterapkannya syariah. 19 Raisuni mengutip pendapat Ilal Al-Fasi, maqashid adalah ilmu untuk mendeteksi batin atau inner di balik setiap hukum yang disyariatkan Allah. 20
Para ulama ushul menggunakan beragam istilah untuk menyebut ilmu maqashid, di antaranya, hikmah syari’ah, alasan syari’ah, tujuan syari’ah, batin syariah, dan di antara para pemikir modern menyebutnya sebagai filsafat hukum Islam. 21 Hukum tidak disertai resoning atau landasan  filosofis,  sudah  pasti  tidak  dapat  dipertahankan,  terlebih berhubungan  dengan  hukum Allah  sebagai  Dzat  Tertinggi. Allah menurunkan hukum agama semata-mata demi kemaslahatan hamba-
17 Jasser Audah, Maqâshid al-Syarî`ah ka-Falsafah li-Tasyrî` al-Islâmi: Ru’yah Mandhûmiyyah , terj. Abdul Latif Al-Khiyath, (Virginia-USA: Al-Ma’had Al-Alami Li-Fikr Al-Islami, 2012), hal. 22.
18 Thahir ibn Asyur, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah , (Kairo: Dâr al-Salâm,
2006), hal. 2.
19 Ahmad Raisuni, Al-Dzarî’ah ilâ Maqâshid al-Syaî’ah , (Kairo: Darul Kalimah Li-Nashr wa Tauzi’, 2016), hal. 12.
20 Ibid ., hal. 13.
21 Ibid ., hal. 13.
Nya. Dalil pernyataan ini cukup sederhana, yaitu antara dua hal apakah hukum untuk kemaslahatan Allah? Atau untuk kemaslahatan manusia?
Aspek  pertama  tentu  saja  tidak  tepat  mengingat Allah  tidak membutuhkan  apapun  dari  makhluk-Nya,  sedangkan  aspek  kedua adalah pilihan memungkinkan sebab manusia selalu bergantung kepada Allah. Argumen Raisuni ini diperkuat dengan mengutip pernyataan Imam  Fakhruddin Al-Razi  dalam Al-Mahshûl  min  `Ilm  Al-Ushûl , bahwa hukum Allah bertujuan kemaslahatan manusia. 22 Raisuni juga mengutip Ibn Qayyim Al-Jauzy dalam A`lâm al-Muqi`în `inda Rabb al-`Âlamin , syariat diturunkan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Allah maha adil dan oleh karenanya Allah tidak akan menyusahkan makhluknya.
Ulama  ushul  menyimpulkan  pengertian  maqashid  hal mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan ( jalb al- mashâlih wa daf` al-madhar ). Raisuni memberikan perincihan maksud kemaslatan, menurutnya kemaslahatan adalah mengupayakan suatu kebaikan yang belum terwujud dan mengembangkan kebaikan sudah ada, sedangkan mencegah kemudharatan adalah menghapus atau mengurangi kesusahan yang sudah ada dan mencegah yang belum terjadi. Orientasi kemaslahatan adalah pengupayaan dan pengembangan, sedang orientasi kemudlaratan adalah penghapusan dan pencegahan. 23

## 2.  Embrio Maqashid
Maqashid adalah hikmah di balik hukum. Pola berpikir hikmah ini telah berjalan di masa nabi dan para sahabat meski peristilahan tidak menggunakan maqashid. Contoh Nabi menyuruh para sahabat tidak mengerjakan sholat Ashar kecuali sesudah sampai di Bani Quraidlah. Para  sahabat  terpecah  menjadi  dua  golongan:  golongan  pertama tidak menjalankan sholat Ashar (meski waktu sudah lewat) kecuali sesampainya di Bani Quraidlah; golongan kedua menjalankan sholat Ashar (di tengah perjalanan) meski belum sampai di Bani Quraidlah. Golongan  pertama  mengamalkan  bunyi  literal  hadits,  sedangkan golongan kedua, memahami hadits Nabi dalam paradigma maqashid ,
22 Ibid ., hal. 13.
23 Ibid ., hal. 14.
maksud perintah Nabi sebenarnya agar para sahabat bergegas dalam perjalanan dan sampai di tempat tujuan sebelum waktu Ashar habis.
Contoh lain diperankan oleh Sahabat Umar ibn Khattab, sebagai- mana dikisahkan dalam buku Al-Kharraj , bahwa Umar tidak membagi tanah di Irak dan Mesir kepada para perajurit sebagai harta rampasan perang, padahal Al-Qur’an dengan jelas menerangkan bahwa harta rampasan harus dibagikan kepada para perajurit (QS. Al-Anfâl: 69). Alasan Umar sederhana dan berdasar pada bunyi ayat Al-Qur’an juga, bahwa harta kekayaan tidak boleh beredar di kalangan segelintir golongan tertentu (QS. Al-Hashr: 7). Umar dengan demikian dapat dikatakan berpikir dalam paradigma maqashid : memilih ijtihad yang lebih berpihak kepada kemaslahatan. Harta kekayaan itu masuk dalam kas negara sehingga dapat dikelola untuk kepentingan rakyat. Pilihan ini lebih maslahat daripada secara langsung membagikan kepada para perajurit.

## 3.  Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid
Maqashid berpikir dari sisi reason atau alasan di balik hukum. Dasar hukum itu sejatinya lebih prinsipil sebagai acuan dalam menimbang dan menegakkan hukum. Beberapa ulama ushul, bahkan sejak Imam Al-Syafi’i, sudah merumuskan alasan di balik syariat Islam. Misalnya Imam al-Haramain al-Juwaini (wafat th. 478 H) dalam al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh dalam bab qiyâs , menjelaskan `illal (alasan-alasan) dan ushûl (dasar-dasar) adalah dasar sebuah hukum, pendapat ini selanjutnya merupakan embrio dari teori maslahat. 24
Abû Hâmid al-Ghazâli (wafat th. 505 H) dalam Syifâ’ al-Ghalîl menjelaskan teori maqashid melalui metode qiyâs serta mekanisme illat . Menurutnya ukuran maqâshid syariah harus sesuai ( munâsib ) dengan kemaslahatan (al-Ghazâli: 159). Maslahat didefiniskan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama ( syara` ) –menurut al- Ghazâli– harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, properti, dan harta.
24 al-Haramain al-Juwaini, al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh , Volume II, Ta h qîq oleh Dr. Abd al- Adzîm al-Dâib, (Dar al-Wafâ, 1992), hal. 602-704.
Fakhr al-Dîn al-Râzi (wafat th. 606 H) dalam karya al-Mahshûl fî `Ilm Ushûl al-Fiqh menyebut maslahat adalah `illat di balik agama diturunkan.  Kesesuaian  hukum  dengan illat disebut sebagai al- munâsabah . Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat ( jalb al-manfa`ah ) dan memelihara hak hidup dengan menepis kemudharatan ( al-ibqâ’ bi daf`i al-madharrah ). 25
Saif al-Dîn al-Âmidi (wafat th. 631 H) dalam al-Ihkâm fî Ushûl al- A hkâm menjelaskan setiap hukum dibangun atas sebuah alasan ( `illat ). Seperti para ulama ushul sebelumnya, ia sepakat maqâshid syariah pada intinya mendatangkan maslahat dan mencegah kemudharatan. Hanya saja al-Âmidi menambahi bahwa penjelasan syariah seperti itu tidak cukup. Hukum syara’ pertama-tama harus dilihat bukan berdasar maqâshidnya melainkan pada alasannya. Alasan ( `illat ) ini bukanlah maqâshid atau hikmah sebenarnya, melainkan sebagai dugaan dimana di sanalah letaknya aspek maqâshid atau hikmah -nya.
Al-`Izz ibn `Abd al-Salâm (wafat th. 660 H) yang dijuluki “Sultan Para  Ulama”  menulis  buku  penting  berjudul Qawâid  al-Ahkâm  fî Mashâlih al-Anâm yang merangkum pemikirannya tentang maqâshid syariah. Al-Salâm mengatakan syariah yang dibebankan Allah kepada hamba-Nya mengarah kepada kebaikan, sedang larangan Allah mengarah pada keburukan. Sesuatu yang baik akan diberikan palaha dan sesuatu yang buruk akan diancam dengan dosa dan siksa (QS. al-Zalzalah: 8-9). Menurutnya, baik di dunia maupun di akhirat memiliki maslahatnya sendiri-sendiri, jika manusia gagal mewujudkan maslahat tersebut kehidupan di keduanya bisa rusak.
Sebagaimana al-Ghazâli, al-Salâm juga membagi maslahat menjadi duniawi dan ukhrawi. Untuk mengetahui maslahat syar’ie dan akhirat, tidak ada cara lain selain merujuk pada dalil-dalil syar’ie, antara lain al-Qur’an, al-sunnah ( h adits), ijmâ’ , qiyâs , dan cara penyimpulan hukum yang benar. Sedang cara mengetahui maslahat duniawi, menurutnya,
25 Fakhr al-Dîn al-Râzi, al-Mahshûl fî `Ilm Ushûl al-Fiqh , Ta h qîq oleh Dr. Taha Jâbir Fayyâdl al-`Alwânî, (Muassasah al-Risâlah, 1992), hal. 157.
dapat diketahui secara langsung, melalui pengalaman, berdasarkan pada adat yang berlaku, atau dengan menimbang langsung dengan akal. 26
Meski  penjelasan  di  atas  tidak  mewakili  seluruh  pemikiran maqâshid syariah Imam al-`Izz ibn Abd al-Salâm namun setidaknya kita  dapat  merabah-rabah  bahwa  al-Salâm  sangat  detail  mengulas teori maqâshid. Sikap al-Salâm tegas, akal merupakan wahana untuk mengetahui tujuan agama. Pandangan ini berbeda dengan ulama ushul sebelumnya. Kendati memberi ruang kebebasan pada akal, al-Salâm masih  mengikat  pemahamannya  dengan  teks-teks  agama  atau nash syar’ie .
Syihîb al-Dîn Abû al-Abbâs al-Qarâfi (wafat th. 684 H.) adalah ulama ushul asal Mesir yang bermazhabkan fiqih al-Mâliki. Dilihat dari sejarahnya, al-Qarâfi merupakan murid langsung dari al-`Izz ibn Abd al-Salâm. Ibn Âsyur dalam Maqâshid al-Syarî`ah , menilai al-Qarâfi salah satu perintis ilmu maqashid (2006: 8). Sebagai murid al-Salâm, pemikiran al-Qarâfi adalah perpanjangan tangan dari sang guru.
Pengertian maslahat menurut al-Qarâfi hampir serupa dengan al- Salâm. Dalam bab qiyâs , maslahat ( al-munâsib ) bagi al-Qarâfi adalah mengundang manfaat dan mencegah kerusakan. Al-Qarâfi mencontohkan kekayaan adalah alasan disyariatkan zakat, atau bahaya memabukkan adalah alasan di balik dilarangnya minuman sejenis khamr . 27
Najm al-Dîn al-Thûfi (wafat th. 716 H) lahir pada 667 di sebuah desa bernama Tûf yang berdekatan dengan Baghdad. Di kalangan ulama ushul, al-Thûfi sebagai pengikut fikih Imam ibn al-Hambal dikenal pemberani sekaligus kontroversi, semua itu karena gagasannya tentang maslahat atau ri`âyah al-mashlahah . Inti pemikiran al-Thûfi terdapat dalam al-Ta`yîn fî Syarh al-`Arba`în yang secara khusus menjelaskan maksud h adits: “ lâ dlarara wa lâ dlirâra ”.
Al-Thûfi mengartikan maslahat sebagai sesuatu yang mengena tujuannya. Seperti tujuan pena digunakan untuk menulis atau pedang untuk menebas. Menurut al-Thûfi, batas maslahat ada dua: pertama ,
26 al-`Izz ibn Abd al-Salâm, Qawâid al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm , Ta h qîq oleh: Thaha Abd. al-Raûf Sa`ad, (Dâr al-Jail, 1980), hal. 20.
27 Syihâb al-Dîn Abû al-Abbâs al-Qarâfi dalam al-Dakhîrah , Volume 1, Ta h qîq oleh Dr. Mu h ammad Hajji, (Beirut-Lebanon: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1993), hal. 128.
batas berdasarkan adat ( al-`urf ) tolak ukurnya adalah: mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti jual beli untuk mendapatkan keuntungan; kedua , batas berdasarkan agama ( syara’ ) tolak ukurnya adalah: mengabdi atau pemenuhan proses ibadah kepada Allah. 28
Dalil yang dijadikan sandaran al-Thûfi adalah: nash (al-Qur’an dan  al- h adits), ijmâ’ dan ri`âyah  al-mashlahah yang  diambil  dari penjelasan dari h adits nabi: “ lâ dlarara wa lâ dlirâra ” (tidak ada bahaya dan membahayakan). Jika ketiga dalil ini bersepakat maka tidak ada perdebatan lagi. Permasalahannya, kalau ada kontradiksi dalil maka kemaslahatan harus diutamakan. Prioritas al-Thûfi pada ri`âyah al- mashlahah bukan dimaksudkan membatalkan atau membuang nash begitu saja. Bagi al-Thûfi, nash tetap penting. Nash yang kontradiksi itu diacarikan jalan keluar; diberi penjelasan lanjutan atau apa yang disebut takhshîsh dan bayân .
Benang merah maqashid menjelaskan syariat diturunkan untuk kemaslahatan  dan  mencegah  kemudharatan.  Garis  besar  rumusan maqashid  syariah  kemudian  disistematisasi  oleh  Imam Abû  Ishâq Al-Syâthibî dalam Al-Muwâqât fî Ushûl al-Syarî’ah . Rumusan Al- Syâthibî merangkum semua pemikiran maqashid pada era ulama ushul sebelumnya. Tujuan syariat dirumuskan dalam tiga aspek; dharûriyyat atau primer, hâjiyyât sekunder dan dan tahshîniyyat suplementer.
Dharûriyyât adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal; ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama;  misalnya  menjaga  keimanan,  mengucapkan  dua  kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan semacamnya. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma`ruf dan nahi mungkar.
28 Najm al-Dîn al-Thûfi, al-Ta`yîn fî Syarh al-`Arba`în , Ta h qîq oleh: A h mad Hâj Mu h ammad Utsmân, (Beirut: Muassasah al-Rayyân, 1998), hal. 239.

## 4.  Rumusan Maqashid Modern
Jaser Audah  melihat  ada  empat  kekurangan  dalam  rumusan maqashid klasik. Pertama , rumusannya terlalu universal dan tidak masuk dalam persoalan spesifik. Kedua , sifatnya masih individual dan tidak menyasar target yang lebih luas seperti kepentingan masyarakat luas. Ketiga , kendatipun rumusan maqashid disusun berdasar urutan persoalan-persoalan primer, secara umum rumusan tersebut tidak dapat mewakili persoalan besar lain yang lebih prinsipil seperti ide keadilan, kebebasan dan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Keempat , rumusan maqashid klasik diekstrak dari dokumen-dokumen fikih dan bukan langsung diambil dari kitab suci Al-Qur’an dan hadits Nabi. 29
Kritikan Audah bukan tanpa alasan. Keenam aspek dari maslahat primer seperti: perlindungan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan, dirasa terlalu sempit untuk dapat mengakomodir kebutuhan manusia modern. Apabila dilihat dari setiap unsurnya, keenam maslahat primer berasal dari ayat-ayat jinayat, atau ayat-ayat berkaitan dengan adzab dan siksa. Perlindungan terhadap agama berdasarkan QS. Syurâ: 13, perlindungan jiwa berdasar QS. Al-Baqarah: 178, perlindungan akal berdasar QS. Al-Mâidah: 90-91, perlindungan harta milik berdasar: QS. Al-Mâidah: 38, perlindungan keturunan berdasar QS. Al-Nûr: 2-3 dan perlindungan kehormatan berdasar QS. Al-Nûr: 4.
Pengertian maqashid syari’ah hal mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ayat-ayat jinayat atau siksa dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah kemudlaratan. Mencegah merupakan satu sisi dari makna maqashid syariah, sedangkan aspek lebih prinsipil yaitu terkait pengembangan (atau hal mendatangkan maslahat) belum ditindaklanjuti. Apabila berhenti di level pencegahan dapat diandaikan maqashid syariah terlalu miskin dan sempit; maqashid datang dari ayat-ayat larangan, padahal pencegahan adalah aspek terakhir dari maqashid. Pencegahan adalah tindak lanjut setelah mengupayakan aspek pengembangan.
Konteks  maqashid  yang  menekankan  pada  pengembangan diusulkan oleh Audah dari semula maqashid hanya melindungi atau
29 Ibid ., Audah…, hal. 34.
menjaga kehormatan, diperluas menjadi tuntutan hak. 30 Perlindungan terhadap akal tidak dibatasi oleh larangan minuman keras, tetapi upaya untuk mengembangkannya, seperti, anjuran menempuh pendidikan tinggi,  riset  ilmiah,  dan  lain  sebagainya  adalah  bagian  dari  aspek maqashid mengembangkan akal pikiran. Contoh lain maqashid dalam mengembangkan keturunan dapat ditujukan dalam membina keluarga harmonis, seperti suami menyayangi istri dan anak, jadi perlindungan terhadap keturunan tidak harus dipersempit dalam konteks larangan berbuat zina sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an.
Aspek pengembangan maqashid syariah ini kemudian diperluas ke taraf lebih tinggi: kemaslahatan manusia. Syariah diturunkan Allah kepada manusia memiliki tujuan untuk memuliakan manusia. Pemahaman syariah sudah semestinya diarahkan bagi pengembangan, kemajuan atau apapun yang dapat pemberdayaan potensi luhur manusia. Sepanjang terjamin kemaslahatan maka sudah tentu sesuai dengan syariah.

## Pancasila dalam Tinjauan Maqashid Syariah
Bagaimana seharusnya melihat Pancasila dari tinjauan maqashid syariah? Pancasila perlu dipahami dengan pola historis terlebih dahulu. Historisitas  Pancasila  menunjukkan  muatan  silanya  tidak  apolitis. Pancasila hadir dengan latar belakang politik terutama dalam mengelola keragaman bangsa. Eksistensi Pancasila sejak pertama kali dirumuskan oleh Presiden Ir. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 disebut sebagai philosophische gronslag. Konteks philosophische gronslag merupakan esensi  penentu  Pancasila  dan  yang  menjiwai  semua  sila  berikut penjabarannya. Pemisahan sila dari konteks philosophische gronslag mengakibatkan hilangnya semangat Pancasila.
Pancasila  merupakan  teks  yang  dibentuk  konteks  sejarah perjuangan  panjang  bangsa  Indonesia.  Pancasila  dalam  hal  ini mempertemukan nasionalisme bangsa. Ir. Soekarno mengadopsi nilai- nilai tradisional masyarakat Indonesia meliputi nilai agama, budaya dan adat istiadat. Rumusan lima sila kemudian diperas dalam trisila: sosio- nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Ir. Soekarno kemudian
30 Ibid ., hal. 58.
menyimpulkan tujuan Pancasila menjadi ekasila yaitu gotong royong. Konsepsi Pancasila Ir. Soekarno mengandaikan realitas berlapis dari semula lima menjadi tiga kemudian dikrucutkan lagi satu yaitu ekasila. Penegasan ini menjadi sangat penting melihat Pancasila belakangan ini kerap dipahami konsep lima sila yang terpisahi. Sekalipun Pancasila membahas nilai jati diri bangsa namun pemahaman diterapkan pada lima sila harus mengarah pada semangat ekasila yaitu: gotong royong.
Baik  Pancasila  maupun  ekasila  menjadi  satu  kesatuan  tak terpisahkan. Pengamalan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa harus mempertimbangkan unsur gotong royong. Pengamalan sila pertama tidak harus semena-mena mementingkan ajaran agama tertentu. Sila pertama tidak dapat dijadikan landasan independen yang berdiri sendiri. Salah satu contoh ajaran agama tertentu hendak mendirikan konsep negara agama atas doktrin iman, lalu mengklaim sudah konstitusional oleh karena dijamin dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa. Peraktik seperti ini tidak mengambarkan dimensi keseluruhan Pancasila. Boleh saja ide itu dijamin namun dalam pengejawantahannya menimbulkan gesekan bagi umat agama lain. Contoh lain bisa diterapkan adalah sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang dalam implementasinya tidak boleh menganggu suasana gotong royong.
Pancasila dalam pandangan maqashid syariah mengandaikan semua sila tidak dapat dipertahankan tanpa memperhatikan dimensi dasar Pancasila. Tujuan Pancasila jangan sampai dikaburkan pengamalan kelima sila. Dalam hal ini ekasila gotong royong dapat dipandang tujuan dari Pancasila itu sendiri. Secara historis sejak pertamakali Pancasila dirumuskan  oleh  Presiden  Ir.  Soekarno  meangkum  agenda  politis untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, salah satunya mengelolah keragaman sebuah bangsa yang sedari awal multikultur. Ir. Soekarno memahami benar kebutuhan Pancasila sebagai dasar filosofis yang menjiwai bangsa Indonesia. Presiden Ir. Soekarno melihat Pancasila dalam relevansinya dengan cita-cita perjuangan menuju Indonesia merdeka. 31
31 Sudaryanto, Filsafat Politik Pancasila , (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), hal. 29.
Pancasila  dalam  pandangan  maqashid  dapat  dengan  lansung melihat sekeluruan sila. Semua sila mencerminkan nilai-nilai luhur yang sesepenuhnya tidak dapat ditolak oleh ajaran Islam, bahkan oleh ajaran manapun di Indonesia. Nilai-nilai itu universal dan merupakan tujuan dari semua agama diajarkan pada penganutnya. Pengamalan Pancasila dengan sendirinya memenuhi unsur pengamalan dimensi pertama maqashid syariah yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan. Sebaliknya upaya apapun yang berusaha membatalkan ajaran Pancasila sejalan dengan dimensi kedua yang hendak diantisipasi oleh maqashid syariah,  menggugurkan  ajaran  agama.  Nilai-nilai  luhur  Pancasila memiliki semangat dan korelasi dengan kelima dasar maqashid syariah.
Sebuah abstraksi Pancasila dalam pandangan maqashid syariah dalam  penelitian  ini  dapat  diutarakan  sebagai  berikut: Pertama : memahami Pancasila berdasar pendekatan maqashid syariah tidak didapat dengan cara menelusuri ayat-ayat Al-Qur’an yang sesuai dengan isi dan muatan Pancasila. Pancasila tidak sepenuhnya disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur’an, tetapi isi dan muatan Pancasila secara konsep dapat dipahami bagian dari tujuan syariah. Kedua : tujuan primer syariat perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan, properti dan kehormatan tidak bertentangan dengan Pancasila. Apabila dibalik, isi dan muatan Pancasila juga tidak ada yang mencederahi prinsip primer dari maqashid syariah. Pancasila dan maqashid syariah memiliki visi yang tidak saling bertentangan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi manusia. Nilai Pancasila dan maqashid syariah dapat digolongkan sebagai nilai universal.
Keempat : maqashid syariah bukanlah pandangan kefilsafatan yang sempit, sebatas dipahami sebagai pencegahan dari tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap larangan agama atau syariat. Paradigma berpikir maqashid mengandaikan dua hal yang saling berkaitan yang sesuai dengan definisi maqashid syariah itu sendiri. Definisi maqasid syariah memiliki dua dimensi: dimensi pertama adalah mendatangkan kebaikan yang ditujukan dengan berpikir untuk mengembangkan dan melakukan permberdayaan;  dimensi  kedua  adalah  mencegah  kemudlaratan yang  ditujukan  dengan  berpikir  tentang  cara  pencegahan. Aspek pengembangan sejatinya menjadi prioritas pertama dan paling utama
kemudian diikuti aspek pencegahan. Kelima : pendekatan maqashid syariah mengandaikan bahwa dalam tradisi keilmuan Islam memiliki pemikiran yang canggih terkait cara menyikapi persoalan-persoalan modern yang tidak sepenuhnya diakomodir dalam rumusan fikih klasik. Pancasila dalam hal ini dapat ditinjau dari pendekatan maqashid syariah dan membuka wawasan bagi peneliti bahwa Islam dapat berkontribusi bagi Pancasila dalam memperkaya dan memberikan tafsir sesuai dengan visi maqashid syariah.

## Kesimpulan
Maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam memiliki dua perspektif  dalam  meninjau  produk  hukum  Islam,  aspek  pertama adalah hal mendatangkan kebaikan dan aspek kedua adalah mencegah kemudlaratan. Aspek pertama ini harus dikedepankan dalam meninjau segala persoalan dalam hukum Islam. Maqashid syariah menjadi salah satu alternatif untuk melihat segala rumusan hukum apabila tidak diketemukan dari bunyi teks kitab suci dan hadits nabi ataupun tidak terakomodir dalam rumusan hukum fikih klasik. Rumusan hukum Islam tidak selamanya bertolak dari ayat-ayat terkait larangan, atau sifatnya yang reaktif, seperti upaya pencegahan pembunuhan diekspresikan dengan hukuman qishash bagi yang telah terbukti membunuh. Rumusan hukum Islam harus mempertimbangkan aspek yang pro aktif terkait dengan tujuan primer syariat atau agama Islam.
Nilai-nilai  universal  Pancasila:  ketuhanan,  kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, memiliki korelasi dengan nilai-nilai maqashid primer (seperti perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan,  akal  dan  kehormatan). Apabila  Pancasila  ditinjau  dari perspektif maqashid syariah, maka maqashid dapat berkontribusi terkait pengembangan (hal mendatangkan kebaikan) di setiap sila. Rumusan Pancasila tidak lagi dilihat dalam konteks yang sempit, seperti apakah Pancasila sesuai dengan Islam, apakah terdapat dalil dari kitab suci yang sesuai dengan Pancasila atau tidak? Akan tetapi bagaimana aspek ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan dan keadilan sosial mampu dikembangkan secara pro aktif selaras dengan tujuan-tujuan mulia syarait Islam. Relevansi pendekatan maqashid syariah terhadap
Pancasila dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Islam mampu memberi pandangan positif dan proaktif terkait membingkai bagaimana hubungan Islam dan Pancasila atau Islam dan negara dapat terjalin dengan baik. Apapun yang menjadi cita-cita ideal negara Indonesia sebagaimana terumus dalam Pancasila mendapatkan sambutan impresif dari nilai-nilai syariat atau agama Islam.
Penelitian tentang maqashid syariah perlu dikembangkan lebih lanjut di era modern sekarang. Rumusan maqashid pada aspek pertama, yaitu hal mendatangkan kebaikan, harus terus dikembangkan dalam menimbang setiap persoalan. Peran penting maqashid sebagai filsafat hukum Islam akan membuka wawasan bahwa Islam dapat berkontribusi positif terkait persoalan-persoalan modern. Rumusan maslahat primer adalah nilai-nilai universal yang masih relevan dan tetap akan relevan hingga saat ini. Nilai universal tersebut menjadi tujuan dan acuan dalam menimbang persoalan hukum Islam. Pembacaan hukum lewat maqashid syariah dengan demikian dapat menyematkan perwajahan Islam yang rahmatan lil-alamin , Islam dapat menjadi rahmat bagi semesta alam. Penyematan agama rahmat dengan sendirinya menghapus stigma negatif yang kerap menuduh Islam konservatif, tekstualis, rigid, tertutup dan tidak modern.

## Daftar Pustaka
Al-Ghazâli, Abû  Hâmid, Syifâ’al-Ghalîl fî Bayân al-Shibh wa al- Mukhayyal wa Masâlik al-Ta`lîl , Ta h qîq oleh Dr. Hamad al-Kabîsî, Mathba’ah al-Irsyad, Baghdad al-Juwaini, al-Haramain, al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh, Juz II, Ta h qîq oleh
Dr. Abd al- Adzîm al-Dâib, Dar al-Wafâ, 1992. al-Qarâfi, Syihâb al-Dîn Abû al-Abbâs, al-Dakhîrah , Ta h qîq oleh Dr. Muh ammad Hajji, Dâr al-Gharb al-Islâmi, Beirut-Lebanon, 1993. al-Râzî, Fakhr al-Dîn, al-Mahshûl fî `Ilm Ushûl al-Fiqh , Ta h qîq oleh Dr. Taha Jâbir Fayyâdl al-`Alwânî, Muassasah al-Risâlah, 1992. al-Salâm, al-`Izz ibn Abd, Qawâid al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm .
Ta h qîq oleh: Thaha Abd. al-Raûf Sa`ad, Dâr al-Jail, 1980.
al-Thûfi, Najm al-Dîn, al-Ta`yîn fî Syarh al-`Arba`în , Ta h qîq oleh: A h mad Hâj Mu h ammad Utsmân, Muassasah al-Rayyân, Beirut, 1998.
Arinanto, SH., MH., Prof. Dr. Satya, “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila” dalam Agus Wahyudi et al. (ed). Proceeding Kongres Pancasila (Pancasila dalam Berbagai Perspektif) , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009. Asyur, Thahir ibn, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah , Dâr al-Salâm, Kairo, 2006.
Audah, Jasser, Maqâshid al-Syarî`ah ka-Falsafah li-Tasyrî` al-Islâmi:
Ru’yah Mandhûmiyyah , terj. Abdul Latif Al-Khiyath, Al-Ma’had Al-Alami Li-Fikr Al-Islami, Virginia-USA, 2012.
Copleston, Frederick, SJ., A History of Philosophy Vol. I: Greece and Rome , Image Books Doubleday, New York, 1993.
Ghani, Roeslan Abdul, Proses Pengembangan Pancasila , Yayasan Widya Patria, Yogyakarta, 1993.
Hadi, Hardono, Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila , Kanisius, Yogyakarta, 1993.
Kaelan, M., Pancasila Yuridis Kenegaraan , Yogyakarta, Paradigma,
1994.
Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas
Pancasila , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer , Pantjuran Tudju, Jakarta,
1980.
Nur Ikhwan, Moch., 2011, Secularism, Islam and Pancasila: Political Debates on the Basis of the State in Indonesia , paper dalam Center for Asia-Pacific Studies, Nanzan University, 28 Februari 2011. (https://id.scribd.com/document/367599834/Secularism-Islam- and-Pancasila-pdf)
Raisuni, Ahmad, Al-Dzarî’ah ilâ Maqâshid al-Syaî’ah , Darul Kalimah Li-Nashr wa Tauzi’, Kairo, 2016.
Sastrapratedja, S.J., M., Pancasila sebagai visi dan Referensi Kritik Sosial , Penerbitan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2001.
Soekarno, Pancasila  Dasar  Falsafah  Negara ,  Yayasan  Kepada Bangsaku, Jakarta, 2001.
Sudaryanto, Filsafat Politik Pancasila , Kepel Press, Yogyakarta, 2007.
Suhadi, Tanya Jawab Filsafat Pancasila , PT. Intan Pariwara, Klaten,
1988.
Van Bruinessen, Martin, “Islamic State or State Islam? Fifty Years of State-Islam Relations in Indonesia” dalam Inggrid Wessel (ed),
Indonesien am Ende des 20 Jahrhunderts, 1999.