Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAN JASA PROSTITUSI PADA MEDIA ONLINE
Dika Rahmat Nasution 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Program Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dikagbudi@gmail.com

## Abstract
Technological developments have brought new changes  in people's lives, not only having positive sides but  also  negative  impacts  including  in  the  field  of  decency  which  has  recently  been  rampant,  such  as prostitution, which was originally conventional to become online based. These actions can be said to be incompatible with the social values of society. The Indonesian government is not firm in prohibiting the practice of prostitution or in terms of criminal liability against users of prostitution services, this can be seen  from  the  absence  of  regulations  that  can  ensnare  prostitution  service  users.  The  purpose  of  this study is to determine the regulation of criminal liability for prostitution service users in positive law. and efforts  to  criminalize  prostitution  service  users  in  positive  law  in  Indonesia.  This  research  uses  a descriptive normative juridical method. The result of the research is that the absence of criminal liability arrangements for prostitution service users makes these acts more prevalent. For that we need an effort to criminalize prostitution service users in positive law so that acts that are not in accordance with the values of the community can be processed legally.
Keywords: Criminalization, Prostitution Service Users

## Abstrak
Perkembangan teknologi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif akan tetapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi  seperti  prostitusi  yang  mulanya  konvensional  merambat  menjadi  berbasi  online.  Perbuatan tersebut  dapat  dikatakan  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosial  masyarakat. Pemerintah  Indonesia  tidak tegas dalam melarang adanya praktekpraktek prostitusi maupun dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi, hal ini terlihat dari ketiadaan aturan yang dapat menjerat pengguna jasa  prostitusi.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif dan upaya kriminalisasi terhaap pengguna jasa prostitusi dalam  hukum  positif  di  indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  bersifat deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  yaitu  ketiadaan  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap pengguna  jasa  prostitusi  membuat  perbuatan  tersebut  semakin  marak  terjadi.  Untuk  itu  diperlukan suatu upaya  kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif agar perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tersebut dapat diproses secara hukum.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Pengguna Jasa Prostitusi

## PENDAHULUAN
Prostitusi dapat di  artikan  sebagai  pekerja  seks  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang menyerahkan  diri  atau  menjual  jasa  kepada  kalangan  hukum  untuk  melakukan  perbuatan- perbuatan  seksual  dengan  mendapatkan  upah  sesuai  apa  yang  di  perjanjikan  sebelumnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Prostotusi di kalangan masyarakat sendiri di anggap telah melanggar norma Agama, Kesusilaan, dan norma Kesopanan.
Perkembangan keahlian teknologi dan informasi ini berimplikasi dalam perubahan sosial ( social change ) yang menuju atas penciptaan masyarakat modern. Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Satjipto  Raharjo,  bahwa  di  kehidupan  manusia  banyak  faktor  yang  dapat dikemukakan sebagai pemicu timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat namun di dalam perubahan pelaksanaan hasil-hasil  teknologi  modern  dewasa  ini  banyak  disebut  sebagai  salah satu  alasan  terjadinya  perubahan  sosial.  Masalah  pekerja  seks  komersial  di  Indonesia  sangat bertentangan  dengan  norma  hukum,  khususnya  norma  agama,  norma  kesopanan  dan  norma kesusilaan.  Seiring  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi,  kini  segala  kebutuhan  manusia menjadi  lebih  mudah  untuk  dilaksanakan.  Hal  ini  sejalan  dengan  bunyi  Pasal  28F  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menegaskan  bahwa  setiap  warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang tersedia.  Namun  hal  tersebut  tidak  luput  dari  dampak-dampak  positif  dan  negatif  yang  mana dapat merugikan manusia itu sendiri.
Dampak positif bisa kita nikmati dengan adanya kemudahan akses untuk mendapatkan informasi  dan  komunikasi,  juga  dengan  adanya  akses  internet  yang  mana  dapat  menambah wawasan  dan  pengetahuan.  Di  saat  yang  sama,  kita  tidak  bisa  terhindar  dari  dampak  negatif perkembangan  teknologi.  Berbagai  muatan muatan  yang  melanggar  asusila  seperti pornografi banyak  tersebar  di  internet,  maraknya  kasus  penipuan  hingga  tersebarnya  informasi  palsu (hoax) semakin  banyak  ditemui.Kini  kehidupan  masyarakat  dipengaruhi  oleh  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  tidak  hanya  memiliki  sisi  postitf  sebagai  alat  untuk mempermudah  kegiatan  sehari-hari,  namun  juga  memiliki  sisi  negatif  termasuk  di  bidang kesusuilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan  seksual,  atau  menggunakan  komputer  untuk  setiap  bentuk  ekspresi  atau kepuasan  seksual (cybersex). Dengan  adanya  akses  internet  dan  mudahnya  cara  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berkomunikasi,  transaksi  dalam  hal  seks  komersial  juga  semakin  mudah  untuk  didapatkan. Pelanggan  bisa  bertransaksi  atau  menyewa  wanita  yang  di  tampilkan  dalam  laman  jejaring sosial  tanpa  nama  itu the  concern  is  not  without  reason,  because  so  far,  the  behavior  of abortion many negative effects both for themselves perpetrators and the community at large. In terms of positive law in
Indonesia,  there  is  still  debate  and  opposition  from  the  pros  and  cons  about  the perception  or  understanding  of  the  laws  that  exist  to  this  day.  Neither  of  Health Law (Simangunsong, 2017) .
Keberadaan  tempat-tempat  pekerja  seks  komersial  di  Indonesia  kian  hari  bertambah pesat. Tidak hanya di tempat-tempat pekerja seks komersial saling bertemu namun juga pada media  internet  Prostitusi  online  merupakan  kegiatan  prostitusi  atau  suatu  kegiatan  yang menjadikan  seseorang  sebagai  objek  untuk  di  perdagangkan  melalui  media  elektronik  atau online. Dan prostitusi online ini merupakan kejahatan cyber. Cybercrime merupakan kegiatan (4 Adami  Chazwi,  Ardi  Ferdian  et  al.,  2015)  yang  memanfaatkan  komputer  sebagai  media  yang didukung  sistem  telekomunikasi  baik  menggunakan  jalur  telepon  atau  menggunakan  antena khusus  yang  nirkabel  (Maskun  &  Crime),  2013)  salah  satunya  seperti  transaksi  pekerja  seks komersial.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  prostitusi  melalui  internet  para  pelaku  dan penikmat  prostitusi  semakin  mudah  untuk  melakukan  transaksi  tersebut.  Bermula  dari perkenalan,  saling  tukar  nomer  telepon  hingga  ketahap  kesepakatan  harga.  Seiring  dengan banyaknya permintaan jasa pemuasan seksual bagi pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK), pengguna jasa pekerja seks komersial menjadi titik terjadinya praktek prositusi.
Hukum  positif  yang  mengatur  mengenai  prostitusi  online  yaitu  kitab  undang-undang hukum  pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pemidanaan yang atur dalam Undang- undang  tersebut  di  atas  hanya  menjelaskan  mengenai  pemidanaan  terhadap  si  penyedia  jasa nya  saja,  tetapi  Undang-Undang  tersebut  tidak  mengatur  pemidanaan  bagi  si  penggua  jasa prostutitusi  nya.  Ketentuan  ini dapat di  lihat  dari  penjelasan  pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.277
Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yaitu:  “  tamu  yang  berkunjung .(Undang  Undang  No  19  Tahun 2016 Tentang ITE Dan Undang Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, n.d.)
Pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek pekerja seks komersial.  Perbuatan  tidak  ketegasan  oleh  pemerintah  ini  bisa  dilihat  pada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Pasal  yang  tertera  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  hanya mengatur  tentang  mereka  yang  membantu  serta  penyediaan  pelayanan  seks  secara  illegal, artinya  larangan  hanya  bagi  mucikari  saja,  namun  tidak  untuk  pengguna  jasa  pekerja  seks komersial (PSK) karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur tentang pengguna jasa  PSK  tersebut,  sehingga  sangat  diperlukan  sebuah  penelitian  untuk  mengkaji  peraturan tentang pemakai jasa seks komersial secara online. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal  prostitusi,  disebabkan  karena  banyaknya  korban  dari  kasus  prostitusi  dari  usia  dibawah umur ataupun dengan umur yang cukup dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.  Contoh  kasus  prostitusi  online  dilakukan  oleh  Robby  Abbas  (RA)  yang  tertangkap pada bulan Mei tahun 2015. Tersangka RA mengaku memiliki 200 pekerja seks komersial (PSK) yang  siap  ditawarkan  kepada  pengguna  jasa  prostitusi  online.  Sebagian  dari  PSK  tersebut merupakan  selebritis  yang  belum  bersuami.  Tarif  pengguna  jasa  prostitusi  online  milik  RA bervariasi,  mulai  dari  puluhan  hingga  ratusan  juta  rupiah.  Hal  ini  disesuaikan  dengan  kondisi pekerja seks komersial yang dipesan. Tersangka RA sebagai pemilik bisnis

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  kategori  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan pustaka  atau  bahan  sekunder.  Bahan  sekunder  penelitian  hukum  normatif  yaitu  berupa penelitian  kepustakaan  yang  mana  digunakan  untuk  memperoleh  bahan-bahan  berupa dokumen  hukum,  baik  berupa  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-undang Hukum Aacara Pidana, dan termasuk juga Undang Undang ITE

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Di Indonesia, bisnis prostitusi merupakan bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum.  Bahkan  prostitusi  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap  kesusilaan  atau  moral  dan melawan  hukum.  Prostitusi  berasal  dari  bahasa Belanda  “prostitutie”  dan  bahasa  Inggris “prostitution”  yang  artinya  pelacuran.  Kartini  Kartono  mendefinisikan  prostitusi  sebagai perbuatan  perempuan  atau  laki-laki  yang menyerahkan  badannya untuk berbuat  cabul  secara seksual dengan mendapatkan upah. Soerjono Soekanto mendefinisikan prostitusi sebagai suatu pekerjaan  yang  bersifat  menyerahkan  diri  untuk  melakukan  perbuatan  seksual  dengan mendapatkan upah Sementara prostitusi secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam  praktik  pelacuran  adalah  pembayaran,  promiskuitas  dan  ketidakacuhan  emosional. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, dunia prostitusi semakin meluas, tidak hanya secara konvensional namun juga merambah secara online. Prostitusi online merupakan sebuah modus  baru  dengan  menawarkan  wanita  melalui  sebuah  alamat  situs.  Prostitusi  online berkembang  dengan  pesat  karena  mudahnya  akses  jejaring  sosial  seperti  facebook,  twitter, wechat  dan  sebagainya  yang  dapat  difungsikan  sebagai  wadah  bagi  pelaku  prostitusi  online untuk  menawarkan  jasanya.  Fenomena  prostitusi  online  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah inovasi baru bagi penyedia jasa tersebut. (Mahmud Marzuki, Peter, 2014, Penelitian Hukum & Jakarta., 2014)
Penggunaan media online sebagai penghubung jelas memudahkan baik bagi muncikari, PSK,  maupun  pemakai  jasa  prostitusi.  Indonesia  sebenarnya  memiliki  aturan  untuk  melarang kegiatan  prostitusi,  hanya  saja  aturan-aturan  tersebut  dinilai  belum  memberikan  ketegasan, khususnya penindakan bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi itu sendiri. KUHP misalnya, dalam pengaturan  mengenai  delik-delik  kesusilaan,  belum  ada  pasal  untuk  menjerat  PSK  maupun pengguna. Hal ini diatur dalam Pasal 296, Pasal 284 dan Pasal 506 KUHP . Beberapa kalangan ahli  ada  yang  berpendapat,  bahwa  salah  satu  pasal  dalam  Bab  XIV  yang  dekat  dan  terkait dengan prostitusi adalah ketentuan Pasal 296 KUHP, yang menyatakan : ”Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebisaaan, diancam dengan pidana penjara  paling
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah”. Ketentuan Pasal 296 KUHP sejatinya sama sekali tidak mengatur tentang prostitusi. Ketentuan Pasal 296 KUHP hanya  melarang  siapa  saja  yang  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul yang  dilakukan  oleh  orang  lain.  Pasal  ini  merupakan  pengaturan  tentang  larangan  bisnis prostitusi  yang  menentukan  bahwa  pemidanaan  hanya  dapat  dikenakan  bagi  orang  yang dengan sengaja menyebabkan prostitusi Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume(Bunga, Dewi, 2012, Cyber Prostitusi & Denpasar, 2012)
sebagai  pencarian  atau  kebiasaan.  Pasal  ini  tidak  bisa  digunakan  untuk  menjerat pelacuran  atau  prostitusinya  itu  sendiri.  Bahkan  si  pelacur  dan  pemakainya  tidak  bisa  dijerat menggunakan  Pasal  296  KUHP  ini.  Ketentuan  KUHP  yang  sering  diasumsikan  banyak  orang dapat  digunakan  untuk  menjerat  prostitusi  adalah  ketentuan  Pasal  284  KUHP.  Pasal  ini  lazim disebut  sebagai  pasal  tentang  zina,  digunakan  sebagai  larangan  terhadap  perbuatan  zina. Sejauhmana  ketentuan  Pasal  284  KUHP  dapat  digunakan  untuk  menjerat  prostitusi,  berikut diuraikan rumusan pasal 284 tersebut secara lengkap. Ketentuan Pasal 284 KUHP menyatakan:
a. seorang  pria  telah  kawin  yang  melakukan  zina,  padahal  diketahui,  bahwa  Pasal  27  BW berlaku baginya; (Pasal 27 menyatakan :” Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh  terikat  oleh  Perkawinan  dengan  Satu  orang  perempuan  saja,  seorang  perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja” .
b. seorang wanita telah kawin yang melakukan zina.
c. seorang  pria  yang  turut  dalam  perbuatan  itu,  padahal  diketahui,  bahwa  yang  turut bersalah telah kawin;
d. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Tidak dilakukan  penuntutan  melainkan  atas  pengaduan  suami/istri  yang  tercemar,  dan bilamana  bagi  mereka  berlaku  pasal  27  BW,  dalam  tempo  tiga  bulan  diikuti  dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga; Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam  sidang  pengadilan  belum  dimulai.  Jika  bagi  suami  istri  berlaku  pasal
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
27  BW,  pengaduan  tidak  diindahkan  selama  perkawinan  belum  diputuskan  karena perceraian  atau  sebelum  keputusan  yang  menyatakan  pisah  meja  dan  tempat  tidur menjadi tetap.
Ketentuan lain yang juga sering diasumsikan dapat digunakan menjerat pelaku prostitusi adalah  ketentuan  Pasal 506 KUHP,  yang  menyatakan :  “Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian,  diancam  dengan kurungan paling lama satu tahun”. Ketentuan Pasal 506 KUHP lagi -lagi bukanlah aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi. Ketentuan Pasal 506 KUHP justru merupakan  aturan  hukum  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  menjerat  mucikari  (makelar cabul), yaitu orang-orang yang menolong mencarikan langganan (konsumen) dalam pelacuran untuk  mendapatkan  upah.  Selanjutnya  dalam  UU  ITE,  pengaturan  mengenai  prostitusi  hanya sebatas pada muatan atau konten yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa: “setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan /atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
Pasal tersebut pada dasarnya melarang aktivitas prostitusi yang dilakukan dengan media elektronik. Akan tetapi sayangnya Pasal 27 ayat (1) hanya mengatur perbuatan berisi informasi dan  dokumen  elektronik  yang  melanggar  kesusilaan,  sementara  UU  ITE  tidak  mengenal prostitusi  atau  motif  dibalik  terjadinya  pelanggaran.  Pada  UU  Pornografi  juga  tidak  dapat menindak PSK dan pengguna jasa prostitusi. UU Pornografi hanya dapat menindak mucikari. Hal ini  secara  t egas  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  yang  menyatakan  “setiap  orang  dilarang memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan, mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan pornografi”.  Pasal  4 ayat  (2)  huruf  d  menyatakan  “setiap  orang  dilarang  menyediakan  jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung layan an seksual” (Huda et al., 2011)
Ketentraman  dan  kedamaian  merupakan  sebuah  tujuan  hidupsetiapwarganegara, dimana hal tersebut akan bisa terjadi bila terwujudnya sebuah ketertibanumum, namun sampai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
saat  ini  ketertiban  umum  masih  belumbisa  terwujuddikarenakan  adanya  beberapa  faktor. Dimana  salah  satu  faktor  tidak  terwujudnyaketertiban  umum  adalah  masih  adanya  sebuah praktik  prostitusi.  Prostitusi  dianggap  dapat  memberikan  sebuah  dampak  yang  sangat  negatif bagi  setiap  masyarakat  di  Indonesia  khususnya  di  Surabaya.  Salah  satu  dampak  negatif  dari adanya  sebuah  praktik  prostitusi  adalah  merusak  moralitas  setiap  masayarakat yangterpengaruh  terhadap  adanya  sebuah  praktik  prostitusi.  Meskipun  saat  ini  tempat prostitusi sudah banyak yang sudah di tutup namun para penyedia jasa proatitusi saat ini masih bisa beraksi dengan menggunakan kecanggihan teknologi internet ataubiasai disebut prostitusi online.  Prostitusi  online  biasanya  memanfaatkan  beberapa  media  sosial  seperti  Whatsapp, Facebook,  Instagram,  dan  lain-lain.  Selain  itu  prostitusi  online  terkadangjuga  memanfaatkan aplikasi seperti Bigo live, dan aplikasi pencarian jodoh. Denganadanya prostitusi online semakin membuat  resah  masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  saat  ini  banyak  anak dibawah umur sudah bisa mengakses internet. Dengan begitu maka hadirnya prostitusi online dapat merusak moralitas anak-anak. Moral dan hukum merupakan dua sisi mata uang, dimana yang satudapat menjustifikasikan yang lain. (Hasan, Abdul Halim. 2011. Tafsir Al-Ahkam, 2011)
Moral  dapat  menjadi  basis  bagi  hukumuntukmenetapkan  dan  menjalankan  kaidah- kaidahnya,  oleh  karena  itu  ketika  sebuahperbuatan  manusia  sudah  dianggap  merusak  moral, sudah  selayaknya  ada  sebuahperaturan  yang  berfungsi  untuk  melerang  seseorang  melakukan perbuatanyangdianggap  merusak  moral  termasuk  kegiatan  prostitusi  online.Prostitusi  online jika dilihat secara sekilas memanglah tidak mempunyai dampakyang sangat signifikan terhadap orang  lain,  namun  prostitusi  online  tetap  dianggaptidak  benar  karena  hal  tersebut bertentangan  dengan  beberapa  kaidah  termasukkaidah  kesusilaan  dan  kesopanan.  HLA  Hart dalam  bukunya  menjelaskan  bahwamoralitas  dibagi  menjadi  dua  aliran  yaitu  moralitas ekstreme  dan  moralitas  moderat.  Moralitas  ekstreme  menyatakan  bahwa  pelanggaran  moral haruslah  ditegakkanolehhukum  (diberikan  sanksi  hukum).  (Samad,  2012)Meskipun  barangkali dengan  pelanggaranmoral  tersebut  tidak  ada  atau  belum  ada  pihak  yang  dirugikan.  Misalnya terhadappelanggaran moral dalam hubungan seks yang dilakukan oleh sesame jenis. Menurut HLA  Hart  tersebut  perlu  diberikan  sanksi,  karena  hal  tersebut  secara  tidak  langsungdapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
merusak  moral  dari  seseorang,  dan  kemungkinan  bisa  ditirukan  olehoranglain.  Tolok  ukur sebuah  perbuatan  yang  dikategorikan  pelanggaran  moral  dandapat  diberikan  sanksi  adalah pelanggaran  moral  transedental  (supernatural);  pelanggaranmoral  intuitif;  pelanggarn  moral logis/naturalistic; pelanggaran moral pragmatis; danpelanggaran moral nonkognitif. Sedangkan jika  diamati  secara  lebih  detail  prostitusi  online  merupakan  sebuah  kegiatan  atau  perbuatan yang dianggap bertentangandengan pelanggaran moral supernatural. Dimana adanya prostitusi online  dianggapbertentangan  dengan  hukum  Tuhan.  Thomas  Aquinas  dalam  teori  hukum kodrat  menjelaskan  bahwa  Hukumyangpaling  baik  adalah  hukum  yang  mendekati  hukum Tuhan. Jika melihat penjelasandiatas maka sudah sepatutnya ada sebuah aturan yang mengatur tentang laranganadanya prostitusi online. Hal ini dikarenakan baik prostitusi dengancaramenggunakan cara apapun bertentangan dengan hukum Tuhan (agama). Prostitusi online  memanglah  sangat  bertentangan  dengan  moralitas  ekstreme  oleh  HLA.  Hart  ataupun teori  hukum  kodrat  yang  dijelaskan  oleh Thomas  Aquinas.  Oleh  karena  itu terdapat beberapa aturan  yang  melarang  adanya  prostitusi  online.  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Infomarsi  danTransaksi  Elektornik  yang  mengatur  tentang  penditribusian informasi  atau  dokumenelektronik  yang  mengandung  unsur  pelanggaran  kesusilaan.  Pasal  45 ayat (1) Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur  tentang  sanksi  bagi  seseoarang  yang  melaanggar  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- UndangNo.  1  Tahun  2018.  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi,  yang  mengatur  tentang  larangan  menyediakan  jasa  pornografi  yang menyajikansecaraeksplisit ketelanjangan; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; ataumenawarkan atau mengiklankan layanan seksual. Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang larangan  adanya  jasa  praktik  prostitusi.  Pasal  506  KUHP  yang  mengatur  mengenai  mucikari. Selain peraturan tersebut masih ada beberpa peraturan ditingkat daerah yang melarang adanya sebuah  jasa  praktik  prostitusi  kususnya  daerahSurabaya.  Pasal  37  ayat  (2)  Peraturan  Daerah Pemerintahan Kota Surabaya No. 2 Tahun2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman  Masyarakat  yangmengatur  tentang  larangan  seseorang  menjadi  Pegawai  Seks Komersil  (yangselanjutnya  disebut  PSK).  Dengan  adanya  beberapa  peraturan  yang  mengatur
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tentanglarangan  prostitusi  diharapkan  bisa  menekan  tingginya  angka  prostitusi  di Indonesia(Hamzah, Andi. 2011. KUHP & KUHAP, 2011)
Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah peraturan pidana yang tercantum atau termuat di dalam  KUHP,  sedangkan  hukum pidana  khusus  adalah peraturan perundang-undangan di  luar KUHP  yang  memiliki  sanksi  pidana,  atau  tindak-tindak  pidana  yang  diatur  dalam  perundang- undangan  di  luar  KUHP.Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  di  dalam  KUHP  tidak  ditemukan pengaturan  khusus  mengenai  prostitusi  ataupun  para  pengguna  PSK.  Pengaturan  yang berhubungan  dengan  prostitusi  selanjutnya  dapat  ditemukan  di  dalam  UndangUndang  No  21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam undang-undang tersebut tidak ditegaskan pula mengenai pemidanaan terhadap pengguna jasa PSK, undang-undang tersebut hanya  mengatur  mengenai  orang  yang  melakukan  eksploitasi  baik  itu  eksploitasi  seksual, waktu,  maupun  sebagainya  terhadap  orang  lain  dengan  kata  lain  para  mucikari  yang mengeksploitasi  seseorang.  Pengaturan  mengenai  prostitusi  dan  pengguna  jasa  PSK  secara tegas  dapat  ditemukan  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten,  Provinsi  maupun  Kota  di beberapa daerah, salah satunya di dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum  yang  isi  pasalnya  melarang  seseorang  melakukan perbuatan prostitusi dan memakai jasa prostitusi.
Mengenai prostitusi online dalam pengaturan Hukum positif yakni KUHP, UU Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta  UU  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang  Pornografi.  Mengenai  Pemidanaan  yang  diatur  pada  KUHP  dan  UU  tersebut menerangkan  pemidanaan  kepada  penyedia  layanan  saja.  KUHP  dan  UU  tersebut  tidak  ada yang diatur ketentuan pemidanaan terkait pengguna jasa pada tindak pidana prostitusi online. Mengetahui  penjelasan  pasal  pada  KUHP,  UU  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  serta  UU  Nomor  44  tahun  2008  Tentang  Pornografi  tidak  ada  berlaku khusus dalam menjerat serta mengatasi prostitusi bisnis online, mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online sama sekali tidak ada yang mengaturnya, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak bisa dijerat menurut hukum positif di Indonesia. Semestinya secara spesifik pada
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subjek prostitusi itu secara keseluruhan.(Arief, Barda Nawawi. 2011. Pornografi, Pornoaksi, 2011)
Mengingatkan  kembali  bahwa  pertanggungjawaban  merupakan  suatu  prinsip  yang mendasar di  dalam  hukum  pidana,  atau  yang  lebih  sering  dikenal  seperti  asas  “geen  straf zonder schuld” (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa  adanya  kesalahan  pada  diri  si  pelaku  tindak  pidana  maka  disebut  dengan  leer  van  het materiele  feit.  Sedangkan  dalam  KUHP  tidak  memberikan  sebuah  penjelasan  mengenai  apa yang  dimaksud  asas  “geen  straf  zonder  schuld”,  akan  tetapi  asas  ini  dapat  dikatakan  sebagai asas  yang  tidak  tertulis  serta  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dalam  sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua diperhatikan, yakni tindak pidana (daad strafrecht), pelaku tindak pidana (dader straftrecht).Ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya bisa  mengenakan  pertanggungjawaban  pidana  pada  mereka  yang  membantu  serta  penyedia pelayanan  seks  secara  illegal,  artinya  pertanggungjawaban  pidana  hanya  diberikan  untuk mucikari  atau  germo,  serta  pekerja  seks  komersial  sebaliknya  tidak  ada  pasal  yang  diaturnya pengguna jasa seks komersial. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan  dan  menangkap wanita pekerja  seks  komersial  yang  dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum,  sedangkan  laki-laki(Widodo,  Aspek  Hukum  Pidana  Kejahatan Mayantara, Ctk. Pertama & Presindo, Yogyakarta, 2013)
Pemerintah  Indonesia  tidak  secara  tegas  melarang  adanya  praktek  prostitusi,  karena pengaturan  mengenai  tindak  pidana  prostitusi  online  tidak  mengatur  ketentuan  mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa seks komersial, sehingga pengguna jasa prostitusi online tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial  pun  dapat  dengan  leluasa  tanpa  takut  terjerat  sanksi  hukum  pidana.  Melihat  dari berbagai  penjelasan  pasal  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  UU  No.  44  Tahun  2008 tentang  Pornografi,  serta  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik tidak  berlaku  spesifik  pada  menjerat  serta  menanggulangi  bisnis  prostitusi  online,  tidak  ada yang mengatur mengenai pengguna jasa pada prostitusi online, maka pengguna jasa prostitusi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
itu tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban secara pidana serta dijerat berlandaskan hukum positif  di  Indonesia.  Semestinya  secara  spesifik  pada  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta  UU  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  dapat dijerat  subjek  prostitusi  itu  secara  semuanya.  Pengguna  jasa  prostitusi  online  pada  dasarnya merupakan  orang  normal  dan  mampu  bertanggungjawab.  Pertanggungjawaban  pidana terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  dirasa  perlu  analisis  yang  mendalam  dan  hukum  positif belum  memadai  untuk  itu.  Pembahasan  mengenai  aturan  pidana  telah  memberi  peringatan kepada  para  pembuat  undang-undang  terkait  pengaturan  yang  belum  ada  dan  dimungkinkan akan ada untuk kemudian berlaku nasional.(Anggusti, M., & Anggusti, 2020)

## KESIMPULAN
Saat  ini  hukum  yang  ada  di  Indonesia  hanya  dapat  menjerat  mucikari  dan  penyedia rumah  bordir,  namun  belum  dapat  menjerat  pengguna  dan  pekerja  seks  komersial.  Hal  ini menunjukan bahwa sangat diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang baru sebagai upaya penanggulangan  prostitusi  di  Indonesia.  Ide  pembaharuan  dari  penulis  yaitu  pekerja  seks diberikan rehabilitasi, pelatihan kerja dan modal kerja sebagai upaya untuk mencegah kembali lagi  menjadi  pekerja  seks  komersial.  Sedangkan  untuk  pengguna  juga  harus  dijerat  dengan pidana sehingga merasa jera dan tidak mengulanginya lagi.
Juga  dalam  hal  yang  paling  dasar  yaitu  Semakin  berkembangnya  tekhnologi menyebabkan  semakin  merebaknya  bisnis  prostitusi  karena  dapat  memanfaatkan  sarana internet  dalam  bertransaksi  dan  penawaran  prostitusi.  walaupun  telah  diundangkannya undang-undang  tersebut  belum  berlaku  efektif  dalam  menjerat  dan  menanggulangi  bisnis prostitusi melalui online internet karena akses melalui situs facebook melalui chating-nya tidak dapat dikontrol dan kurangnya perhatian juga dari pemilik situs sendiri guna mengontrol para pengguna  situsnya.  Upaya  penanggulangan  dari  substansi  hukumnya  dengan  melihat perkembangan anak-anak dan remaja yang sering mengakses internet dan juga menggunakan sarana  Facebook  sehingga  konsep  ideal  pengaturan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  guna  menanggulangi anak dan  remaja  terjun  dalam dunia prostitusi  melalui  sarana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
chating  juga  yang  sering  diminati  para  pelaku  kejahatan  perlu  ditambahkan  pasal  yang mengatur tentang masalah perlindungan anak di internet upaya guna penangulangi anak anak dan pelajar SMP, SMA yang marak terjun dalam dunia prostitusi melalui internet. Pemerintah dapat membuat peraturan yang mewajibkan pemilik internet menggunakan alat filtering untuk memblokir  situs  terlarang  dan  patroli  cyber  dan  Upaya  penanggulangan  ditinjau  dari  budaya hukumnya  dengan  cara  pencegahan  tindak  cyberporn  melalui  pendekatan  sosial  antara  lain dengan  memasukkan  kurikulum  pendidikan  internet  dan  kontrol  dari  orang  tua  terhadap anaknya dalam penggunaan internet.

## DAFTAR PUSTAKA
Maskun, K. S. (Cyber, & Crime), K. (2013). (Arief, Barda Nawawi. 2011. Pornografi, Pornoaksi, 2011) (Hamzah, Andi. 2011. KUHP & KUHAP, 2011)
(Hasan, Abdul Halim. 2011. Tafsir Al-Ahkam, 2011)
(Huda et al., 2011)
. (Mahmud Marzuki, Peter, 2014, Penelitian Hukum & Jakarta., 2014) .(Anggusti, M., & Anggusti, 2020)
(Samad, 2012)
(Widodo,  Aspek  Hukum  Pidana  Kejahatan  Mayantara,  Ctk.  Pertama  &  Presindo,  Yogyakarta,
2013)