Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce
I Dewa Ayu Dwi Mayasari Universitas Udayana dewaayudwimayasari@gmail.com

## Abstrak
Pada umumnya perjanjian cessie dibuat langsung atau tatap muka antara pihak  yang  ingin  masuk ke dalam kon- trak. Cessie adalah transfer piutang atas nama (debitur) dari kreditor lama kepada kreditor baru. Seiring perkem- bangan jaman dan teknologi, tidak hanya transaksi yang dapat dilakukan melalui media elektronik, perjanjian Ces- sie pun sering dilakukan melalui media elektronik. Permasalahan yang pertama adalah keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, dan menandatangani kontrak elektronik. Selanjutnya, Permasalahan yang kedua mengenai bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang masuk kontrak cessie melalui e-commerce mengacu pada 1 poin 2 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  Hasil  analisis  kedua permasalahan  yang  diangkat  menunjukkan  bahwa  Keabsahan  perjanjian  cessie  yang  dilaksanakan  melalui  E- Commerce  dapat  dianggap  sah  setelah  para  pihak  membaca  dan  menyetujuinya,  serta  menandatangani  dokumen elektronik dimaksud dengan  mencantumkan kewajiban dan  hak dari para pihak  sesuai dengan kesepakatan  yang telah ditentukan.
Kata Kunci: E-Commerce; Keabsahan; Perjanjian Cessie

## Abstract
In  general,  cessie  agreements  are  made  directly  or  face  to  face  between  parties  who  want  to  enter  into  the contract. Cessie is the transfer of receivables on behalf of (debtors) from old creditors to new creditors. Along with the development of time and technology, not only transactions that can be done through electronic media, Cessie agreements are often carried out through electronic media. The first problem is the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed an electronic contract. Furthermore, the second problem concerning the form of legal protection that can be given to parties entering the cessie contract through e-commerce refers to 1 point 2 of Law Number 11 the Year 2008 concerning  Information  and  Electronic  Transactions.  The  results  of  the  analysis  of  the  two  problems  raised indicate that the validity of the cessie agreement  carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed the electronic document by including the obligations and rights of the parties following the approved agreement.
Keywords: E-Commerce; The Legality; Cessie Contract

## I.  PENDAHULUAN
Pada  perkembangannya  hutang-piutang  harus disertakan  dengan  jaminan  berupa  benda,  yang mana  benda  yang  dijaminkan  tersebut  memiliki suatu  nilai  ekonomis  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  uang  yang  dipinjam. Sehingga  jumlah  nilai  benda  yang  dijaminkan lebih  tinggi  daripada  jumlah  hutang.  Dalam  hal ini  pihak  yang  memberikan  pinjaman  disebut kreditur  sedangkan  pihak  yang  menerima
pinjaman  disebut  debitur.  Apabila  dalam memiliki  hutang  maka  hutang  tersebut  haruslah dilunasi agar benda yang dijaminkan sebelumnya dapat  kembali  pada  debitur.Dalam  prakteknya, seorang  debitur  disamping  memiliki  hutang terhadap kreditur juga memiliki piutang terhadap debitur  lain  dalam  hal  ini  disebut  pihak  ketiga. Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  yang demikian  pesatnya,  pelunasan  hutang  debitur kepada  kreditur  dapat  dialihkan.  Maksudnya, hutang debitur terhadap kreditur dialihkan kepada
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved Halaman 51
Published: 28/02/2019
How To Cite: Mayasari, I, D, A, D . 2019. Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce .Volume 13, Nomor 1. Hal 51 - 56. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.930.51-56
pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini memiliki hutang  kepada  debitur.  Pengalihan  piutang tersebut  dalam  hukum  jaminan  disebut  dengan istilah Cessie.
Pengalihan  piutang  oleh  pihak  ketiga  dalam hutang-piutang harusnya adanya suatu penyerahan  ( levering ).  Penyerahan  merupakan syarat  terhadap  pengaliahan  suatu  kebendaan. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  613  ayat  (1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan  bahwa  penyerahan  piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di  bawah  tangan,  dengan  mana  hak-hak  atas kebendaan-kebendaan  itu  dilimpahkan  kepada orang  lain.  Kemudian  lebih  lanjut  pada  ayat  (2) nya  dalam  pasal  ini  menyatakan  bahwa penyerahan  ini  tidak  ada  akibatnya  bagi  yang berutang  sebelum  penyerahan  itu  diberitahukan kepadanya  atau  disetujuinya  secara  tertulis  atau diakuinya.  Dengan  demikian  penyerahan  piutang dan  kebendaan  harus  didasarkan  pada  suatu  akta otentik  atau  dibawah  tangan.  Maksudnya,  agar penyerahan  piutang  tersebut  menjadi  sah  dan disamping itu pula memberikan kepastian hukum kepada  para  pihak  yang  mengadakan  suatu perjanjian  hutang  piutang.  Kepastian  hukum  ini bertujuan  untuk  menjamin  hak-hak  kebendaan bagi  masing-masing  pihak  baik  kreditur  maupun debitur.  Disamping  itu  pula  apabila  terjadi  suatu sengketa  dikemudian  hari  maka  akan  dapat memberikan suatu kepastian bagi para pihak yang mana  segala  sesuatu  yang  disahkan  dalam perjanjian  tersebut  harus  ditaati  oleh  masing- masing pihak.
Sebagai  suatu  bentuk levering,  cessie merupakan  pelaksanaan  dari  ketentuan  dari  pasal 584  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan  bahwa  hak  milik  atas  suatu  barang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan  pemilikan,  karena  perlekatan,  karena daluwarsa,  karena  pewarisan,  baik  menurut undang-undang  maupun  menurut  surat  wasiat, dan  dengan  penunjukan  atau  penyerahan berdasarkan  suatu  peristiwa  perdata  untuk memindahkan  hak  milik,  yang  dilakukan  oleh orang  yang  berhak  untuk  berbuat  bebas  terhadap barang  itu.  Dengan  demikian,  sebelum  suatu cessie dapat  dilaksanakan,  haruslah  terlebih dahulu  ada  suatu  peristiwa  perdata  yang memberikan  dasar  bagi  penyerahan  tersebut. Dalam hal jual beli tersirat pada Pasal 1458 Kitab
Undang-undang
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi
antara  kedua  belah  pihak,  segera  setelah  orang- orang  itu  mencapai  kesepakatan  tentang  barang tersebut  beserta  harganya,  meskipun  barang  itu belum  diserahkan  dan  harganya  belum  dibayar. Selanjutnya  dalam  Pasal  1459  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli  selama  barang  itu  belum  diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata.
Dalam  prakteknya  perjanjian cessie dilakukan dihadapan semua pihak. Artinya, debitur, kreditur lama dan kreditur baru saling bertatap muka atau saling  bertemu  untuk  mengadakan  suatu perjanjian  cessie.  Permasalahannya  apabila perjanjian  cessie  dilaksanakan  melalui  media online  atau  tidak  bertatap  muka,  apakah  sah menurut  peraturan  atau  tidak.  Untuk  itu  peneliti tertarik  mengkaji  lebih  jauh  mengenai  persoalan diatas    melalui  judul  penelitian  “Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce ”.

## II.  PEMBAHASAN

## Pengertian Cessie
Istilah cessie mulai  banyak  digunakan  pada akhir  abad  ke-19,  karena  munculnya  kebutuhan akan  suatu  lembaga  pengalihan  piutang  yang tidak bisa menggunakan sistem gadai atau fidusia (Setiawan  rachmad,  2010) .  Menurut  Suharnoko pengalihan  piutang  atas  nama (cessie) adalah “pengalihan  piutang  atas  nama  yang  terjadi  atas dasar  suatu  peristiwa  perdata,  misalnya  jual  beli antara  kreditur  lama  dengan  kreditur  baru  yang mana utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada kreditur baru” (Suharnoko, 2005) .
Cessie merupakan salah satu cara pengalihan piutang  atas  nama  kepada  pihak  ketiga  yang diatur  dalam  Pasal  613  KUH  Perdata  (Perdata, n.d.).Dalam  pasal  613  KUH  Perdata  ayat  1 ditegaskan  bahwa  penyerahan  piutang  atas  nama harus  dilakukan  dengan  jalan  membuat  akta otentik  atau  akta  di  bawah  tangan  yang  disebut dengan  akta cessie ,  di  mana  hak-hak  atas kebendaan  itu  dialihkan  kepada  pihak  ketiga sebagai  penerima  pengalihan.  Pada  ayat  2 ditambahkan,  bahwa  penyerahan  tersebut  tidak berakibat  hukum  kepada  debitur  melainkan setelah  diberitahukan  kepadanya  atau  secara tertulis disetujui dan diakuinya.
Jadi, ada tiga unsur dalam kedua ayat tersebut yang harus dipenuhi dalam suatu tindakan cessie , yakni:
1)  Dibuatkan  akta  otentik  atau  akta  di  bawah
Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 52
tangan.
2)  Hak-hak  yang  melekat  pada  piutang  atas nama  dialihkan/berpindah  kepada  pihak penerima pengalihan.
3) Cessie hanya  berakibat  hukum  kepada debitur  jika  telah  diberitahukan  kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.
Unsur-unsur  tersebut  yang  harus  diperhatikan dalam  suatu  perjanjian  pengalihan  piutang  atas nama atau yang biasa disebut perjanjian cessie .
Selain itu, karena cessie merupakan cara untuk mengalihkan  piutang,  maka cessie tidak  dapat berdiri  sendiri.  Dalam  Pasal  584  KUH  Perdata diatur  tentang  cara  memperoleh  hak  milik (Pasal 584, n.d.) , dimana cessie harus  didahului  oleh  suatu peristiwa  perdata  atau  yang  disebut  dengan transaksi underlaying Transaksi Underlaying dalam  hal  ini  adalah  jual-beli  piutang  yang dilakukan  oleh  Bank  sebagai  kreditur  lama dengan  pihak  ketiga  sebagai  kreditur  baru.  Jadi, cessie di  sini  adalah  merupakan follow-up dari peristiwa hukum jual beli piutang tersebut. Dalam jual-beli  piutang,  penjual  dapat  menjual piutangnya  dengan  harga  di  bawah  nilai piutangnya.  Hal  ini  mengingat  ada  resiko  yang harus  ditanggung  oleh  pembeli  piutang  atau kreditur  baru  jika  ternyata  pihak  debitur  tidak dapat  melunasi  utangnya.  Selain  itu,  pihak pembeli  piutang  juga  ingin  memperoleh keuntungan  dari  transaksi  jual-beli  piutang tersebut. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini  bahwa  nilai  piutang  atau  hak  tagih  yang dialihkan  kepada  kreditur  baru  harus  sesuai dengan  hak  tagih  yang  dimiliki  oleh  kreditur lama.  Sehingga  nilai  piutang  tersebut  lah  yang menjadi dasar bagi  kreditur baru  untuk menuntut pembayaran dari debitur.
Cessie adalah  suatu  cara  pengalihan  atau pengoperan  hak  tagih  dari  kreditur  lama  kepada kreditur  baru.  Di  dalam  Pasal  613  KUH  Perdata, cessie diberi  istilah  “pengalihan  piutang  atas nama”.  Perlu  diketahui  bahwa cessie bukan merupakan  cara  untuk  berakhirnya  perikatan. Artinya, dalam cessie utang piutang atau  kontrak yang  lama  tidak  hapus,  tetapi  hanya  beralih kepada pihak  ketiga sebagai kreditur baru Cessie memiliki sifat dualistis, karena di samping diatur dalam  Buku  Kedua  KUH  Perdata  tentang “kebendaan”,  ia  diatur  pula  dalam  Buku  Ketiga KUH  Perdata  tentang  “Perikatan”.  Hal  tersebut dikarenakan cessie merupakan  suatu  cara
pengalihan  hak,  yaitu  hak  atas  piutang,  di  mana piutang  di  sini  termasuk  dalam  “kebendaan bergerak”.    Namun,  karena  pada  saat  piutang beralih  pihak  kreditur  juga  berganti  dari  kreditur lama menjadi kreditur baru, maka dilihat dari segi penggantian  kreditur, cessie termasuk  dalam “perikatan”.  Pengaturannya  ini  dalam  bentuk pergantian  kreditur  disebut  dengan  novasi subjektif  aktif.  Jadi,  antara  lembaga  novasi dengan  lembaga cessie pada  dasarnya  adalah sama.  Hanya  sudut  pandang  dan  penekanannya yang berbeda.
Seperti  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Scholten,  bahwa cessie dapat  dipandang  dari  2 (dua) segi, yakni:
1)  Sebagai  lembaga  hukum  perikatan,  yakni sebagai  pergantian  kreditur  (kontrak  antar kreditur).
2)  Sebagai  bagian  hukum  benda,  yakni sebagai  cara  pengalihan  hak  milik  (fuady, 2003).

## Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce
Dalam hubungan dengan pengalihan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUH Perdata menentukan  bahwa  penyerahan  akan  piutang- piutang  atas  nama  dan  kebendaan  tak  bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta  otentik  atau  di  bawah  tangan,  dengan  mana hak-hak  atas  kebendaan  itu  dilimpahkan  kepada orang  lain.  Penyerahan  yang  demikian  bagi  si berutang  tidak  ada  akibatnya,  melainkan  setelah penyerahan  itu  diberitahukan  kepadanya  atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan  tiap-tiap  piutang  karena  surat  bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan  tiap-tiap  piutang  karena  surat  tunjuk dilakukan  dengan  penyerahan  surat  disertai dengan endosemen .  Piutang  atas  nama  adalah piutang  yang  pembayarannya  dilakukan  kepada pihak  yang  namanya  tertulis  dalam  surat  piutang tersebut  dalam  hal  ini  kreditur  lama.  Akan  tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang  atas  nama  kepada  debitur,  maka  debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas  bahwa perjanjian  cessie  yang  dilakukan  secara online melalui  media  elektronik,  apabila  merujuk  dari pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik,  setiap  perjanjian  yang  diadakan melalui  media  elektronik  haruslah  memerlukan
Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 53
dokumen  elektronik  yaitu  berupa  kontrak elektronik.  Kontrak  elektronik  khusunya  dalam perjanjian  pengalihan  piutang (cessie) melalui media  internet,  memerlukan  dokumen  elektronik yang ditandatangani secara elektronik.
Setelah  menandatangani  dokumen  tersebut, dan  semua  pihak  membaca  serta  menyetujuinya, maka  perjanjian  Cessie  yang  dilaksanakan melalui  E-Commerce  dapat  dikatakan  sudah sesuai  aturan  hukum  yang  berlaku.  Karena adanya  kesepakatan  antara  pihak  melalui dokumen  elektronik  tersebut.  Artinya  perjanjian cessie  yang  diadakan  melalui e-commerce atau media  elektronik  dalam  dipertanggungjawabkan keabsahannya  sepanjang  antara  para  pihak  telah mengetahui  bahwa  perjanjian cessie itu  memang benar  adanya  dan  para  pihak  membaca  dan menyetujuinya kemudian menandatangani perjanjian cessie tersebut  melalui  dokumen elektronik yaitu kontrak elektronik.
Dengan  berpedoman  pada  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UUITE), maka suatu perjanjian dapat dibuat  secara  elektronik  dalam  bentuk  Perjanjian Elektronik.  Menurut  KUH  Perdata,  suatu perjanjian  dapat  dibuat  baik  secara  lisan  maupun tulisan  selama  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
1)  Adanya kata sepakat diantara para pihak
2)  Para  pihak  cakap  melakukan  perbuatan hukum
3)  Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan
4)  Suatu sebab yang halal
Suatu perjanjian dapat dibuat secara elektronik (Perjanjian  Elektronik)  selama  syarat-syarat umum  tersebut  terpenuhi.  Selain  syarat  umum, Perjanjian Elektronik juga harus memenuhi syarat khusus  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam UUITE,  yaitu  dengan  menggunakan  Sistem Elektronik  (http://www.legalakses.com/alat-bukti -perjanjian-elektronik/  Diakses  pada  tanggal  21 November 2017). Untuk syarat-syarat nomor 2.3. dan  4  diatas  pada  dasarnya,  kita  tidak  akan mengalami kesulitan. Dimana kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian dapat dilihat  dari  segi  usia  maupun  kematangan psikologis  para  pihak,  demikian  pula  syarat “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” sudah  dapat  dipastikan  jika  kita  memperhatikan
isi perjanjiannya. Yang menjadi persoalan adalah “kata sepakat” yang dituangkan dalam Perjanjian Elektronik. Apabila dalam perjanjian tertulis yang sifatnya  konvensional  eksekusi  “kata  sepakat” dapat  dilakukan  dengan  “tanda  tangan”,  maka dalam Perjanjian Elektronik tanda tangan tersebut haruslah berbentuk “Tanda
Tangan Elektronik” ( Digital Signature ).
Dalam  bentuknya  yang  konvensional,  tanda tangan dalam perjanjian mempunyai 2 fungsi:
a)  Sebagai identitas diri pendanda tangan
b)  Sebagai  tanda  persetujuan  hak  dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian
Seperti  halnya  tanda  tangan  manuskrip,  tanda tangan  elektronik  juga  harus  memiliki  fungsi tersebut.  Menurut  UUITE,  tanda  tangan elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas Informasi  Elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi atau  terkait  dengan  Informasi  Elektronik  lainnya yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentikasi.  Sebagai  suatu  Informasi  Elektronik, tanda  tangan  elektronik  merupakan  satu  atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto, electronic  data  intercharge (EDI),  surat  elektronik  ( electronic  mail ), telegram,  teleks, telecopy atau  sejenisnya,  huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah dimana memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Dalam  Pasal  5  UUITE,  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah. Informasi  Elektronik,  Dokumen  Elektronik,  dan hasil cetaknya tersebut merupakan “perluasan dari alat bukti yang sah” sesuai dengan Hukum Acara yang  berlaku  secara  konvensional  selama  ini. Perjanjian  Elektronik  merupakan  alat  bukti hukum  yang  sah  sepanjang  penerapannya  sesuai dengan  ketentuan  dalam  UUITE.  Dalam  Pasal 1903 KUH Perdata diatur bahwa alat bukti dalam hukum acara terdiri dari:
a)  Bukti tulisan
b)  Bukti dengan saksi
c)  Persangkaan-persangkaan d)  Pengakuan
e)  Sumpah
Dari  kelima  alat  bukti  tersebut,  tidak  satupun menyebutkan  akta  yang  berbentuk  elektronik
Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 54
sebagai  alat  bukti.  Tetapi  dengan  adanya  Pasal  5 ayat  (2)  UUITE,  maka  Perjanjian  Elektronik dapat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti  hukum yang  sah  jika  dikaitkan  dengan  Pasal  1903 KUH Perdata,  sebagai  “perluasan  dari  alat  bukti  yang sah”.  Perjanjian  Elektronik  merupakan  perluasan dari  “bukti  tulisan”,  mengingat  bentuknya  yang sama-sama  berwujud  tulisan  namun  hanya medianya saja yang berlainan.
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Para Pihak Yang  Mengadakan  Perjanjian  Cessie  Melalui  E- Commerce
Perjanjian  pengalihan  piutang  atas  nama (cessie) melalui  media  internet  terjadi  karena kedudukan  para  pihak  yang  terlibat  tidak  berada pada  satu  wilayah  yang  sama  sehingga  hanya dengan  melalui  media  internetlah  para  pihak dapat  melaksanakan  perjanjian  ini.  Perjanjian pengalihan  piutang  atas  nama (cessie) antara kreditur  lama (cedent) dengan  kreditur  baru (cessionaries) melalui  media  internet  haruslah diinformasikan  kepada  kreditur (cessus) yang apabila  tidak  berada  pada  wilayah  yang  sama maka dapat dilakukan melalui media internet.
Landasan  hukum  perjanjian  pengalihan piutang atas nama (cessie) melalui media internet, seperti  pada  penjelasan  sebelumnya  tidak ditemukan  dasar  hukum  lain  selain  pasal  613 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  pasal 19  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia.  Perjanjian  melalui media  internet  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik.  Transaksi  elektronik merupakan genus dari  perjanjian  pengalihan piutang  atas  nama (cessie) ,  hal  ini  terlihat  dari pengertian  transaksi  elektronik  yang  terdapat dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  “transaksi elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan  computer, jaringan  computer,  dan/atau  media  elektronik lainnya”.  Dari  pengertian  tersebut  terlihat  bahwa setiap  perbuatan  hukum  yang  menggunakan media  elektronik  termasuk  pengalihan  piutang atas  nama (cessie) merupakan  transaksi elektronik.  Untuk  dapat  mengikat  para  pihak diperlukan  kontrak  elektronik  (pasal  18  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).
Kontrak  elektronik  adalah  perjanjian  para pihak  yang  dibuat  melalui  sistem  elektronik
(pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik). Sistem elektronik adalah
“serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik yang  berfungsi  mempersiapkan,  mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”  (pasal  1  angka  5  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik). Kontrak elektronik khusunya  dalam  perjanjian  pengalihan  piutang (cessie) melalui  media  internet,  memerlukan dokumen  elektronik  yang  ditandatangani  secara elektronik.  Dokumen  elektronik  menurut  pasal  1 angka  5  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik adalah  :  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat, diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik, optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau  Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi  yang memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Konstruksi  hukum  mengenai  perjanjian pengalihan  piutang  atas  nama (cessie) melalui media  internet  ini  sangat  diperlukan  sebagai payung  hukum  bagi  para  pihak.  Norma  baru terkait  perjanjian  pengalihan  piutang  atas  nama (cessie) melalui media internet sekurangkurangnya mengatur
tentang perlindungan  hukum  bagi  para  pihak,  hak  dan kewajiban para pihak, asas-asas, wan prestasi dan tanggung  jawab,  penyelesaian  sengketa,  sanksi perdata  serta  sanksi  pidana.  Pada  kenyataannya, UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (ITE)  yang  telah  disahkan pada  bulan  April  2008,  masih  menunggu penerbitan 9 Peraturan Pemerintah dan pembentukan  2  (dua)  lembaga  yang  baru  yakni Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik.  Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari:
1)  Lembaga sertifikasi keandalan;
2)  Tanda tangan elektroni;
3)  Penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
4)  Penyelenggaraan sistem elektronik;
5)  Penyelenggaraan transaksi elektronik;

## Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 55
6)  Penyelenggara agen elektronik;
7)  Pengelolaan nama domain;
8)  Tatacara intersepsi; dan
9)  Peran pemerintah (Jonie S, 2012).

## III.SIMPULAN
Keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap  sah  setelah  para  pihak  membaca  dan menyetujuinya,  serta  menandatangani  dokumen elektronik  yakni  kontrak  elektronik,  maka perjanjian  Cessie  yang  dilaksanakan  melalui  E- Commerce  dapat  dikatakan  sudah  sesuai  aturan hukum yang berlaku. Karena adanya kesepakatan antara pihak melalui dokumen elektronik tersebut.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  kepada  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian  cessie  melalui  E-Commerce  dapat merujuk  pada  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  yang  menyatakan  bahwa “transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum yang  dilakukan  dengan  menggunakan  computer, jaringan  computer,  dan/atau  media  elektronik lainnya”.  Dari  pengertian  tersebut  terlihat  bahwa setiap  perbuatan  hukum  yang  menggunakan media  elektronik  termasuk  pengalihan  piutang atas  nama  (cessie)  merupakan  transaksi elektronik.  Untuk  dapat  mengikat  para  pihak diperlukan  kontrak  elektronik  (pasal  18  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik).  Di  dalam kontrak  elektronik  tersebut,  dapat  dicantumkan kewajiban dan hak dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
fuady,  M.  (2003). Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis) .  Bandung:  Citra Aditya Bakti .
Jonie S. (2012). Peraturan Pemerintah dan 2 Lembaga yang baru untuk UU ITE . http://
jakarta45.wordpress.com/2009/06/05/9- peraturanpemerintah- dan-2-lembaga-yang-baru -untuk-uu-ite/. Pasal 584. (n.d.). KUH Perdata. Perdata, K. U. H. (n.d.). Pasal 613 KUH Perdata.
Setiawan,  R.  (2010). Penjelasan  Hukum  Tentang Cessie .  jakarta:  Nasional  Legal  Reform Program.
Suharnoko.  (2005). Doktrin  Subrograsi,  Novasi  dan Cessie, . Jakarta: Kencana Prenada Media. http://www.legalakses.com/alat-bukti-perjanjian-
elektronik/

## Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 56