## EFEKTIVITAS PERDA KAB. JEMBER NO. 5 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN TKI DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI KASUS DESA WONOASRI, KECAMATAN TEMPUREJO)
Oleh :
Musfianawati, S.H., M.H. Tioma R. Hariandja, S.H., M.H.

## Abstract
District Government in the implementation of Jember cq Manpower Services, Placement and Protection  of  Indonesian  Workers  today  refers  PERDA  Jember  District  No.  5  of  2008.  In particular, in Article 7 to 14 Regulation 5 of 2008 regulates the Pre placement that includes registration,  recruitment  invalid  ,  information,  work  requirements,  the  processing  of documents, monitoring and pengwasan. One of the largest districts in the District sender TKI jember is Tempurejo districts, precisely in the Village Wonoasri. Based on the interview with a  question  and  answer  questionnaires  to  former  migrant  workers,  migrant  workers  from Wonoasri  most  women  with  the  status  of  a  job  as  a  housekeeper.  Most  of  them  are  the backbone of the family, so if not for reasons of health and age factors they are still interested in  working  as  migrant  workers  abroad.  Viewed  from  the  compliance  factor  in  the implementation  of  the  rules,  people  tend  Wonoasri  obedient,  no  village  officials  did  not provide  information  about  the  procedure  is  a  migrant  worker.  It  can  be  concluded effectiveness  PERDA  No.  5  of  2008  on  Services,  Placement  and  Protection  of  Indonesian Workers (TKI) considered ineffective because of the ignorance of people about Perda No. 5 of 2008, the goal PERDA No. 5 of 2008 was not achieved in the community.
Keywords : Effectiveness, regulation Jember, Labor Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kabupaten  Jember,  berdasarkan  data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah keluarga miskin cenderung meningkat.  Seiring  dengan  itu  menurut data  Dinas  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi dan  Kependudukan  (Disnakertrasduk) Jember  keinginan  warga  Jember  untuk bekerja  di  luar  negeri  juga  meningkat, kurang  lebih  setiap  bulannya  200  orang diberangkatkan  sebagai  Tenaga  Kerja Indonesia(TKI)  ke  luar  negeri.  Namun ironisnya
Jember termasuk data pemulangan TKI-B/deportasi
dari Malaysia  tebanyak  ke  4  se  Jawa  Timur, setelah  Sampang,  Pamekasan  dan Sumenep.
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Jember cq Disnakertrans dalam pelaksanaan  Pelayanan,  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia sampai  saat  ini  merujuk  pada  PERDA Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008. Khususnya pada Pasal 7 sampai 14 Perda 5  Tahun  2008  mengatur  tentang  Pra penempatan  yang  meliputi  pendaftaran, perekrutan tidak sah, informasi, persyaratan bekerja, pengurusan dokumen, pemantauan  dan  pengwasan.  Namun sampai  saat  ini  proses  pengawasan perlindungan  Pra  penempatan  terhadap TKI  Jember  masih kurang.  Para  TKI
sebagian  besar  tidak  paham  prosedur administrasi  menjadi  TKI,  terbukti Kabupaten  Jember  berada  pada  peringkat ke  4  sebagai  penyumbang  permasalahan TKI  terbesar  di  Jatim.(Sumber  data Kepala Disnakertransduk Jember).
Kasus  2014  Wiwik  Yulianti  (36): Pemalsuan  identitas  oleh  PJTKI  PT.  Lia Central  Utama  Jember.  Suami  Wiwik mengukapkan bahwa: pemalsuan identitas Istrinya  diketahui  setelah  Istrinya mengalami  kecelakan  kerja  di  Malaysia. PJTKI  memalsukan  dokumen  milik istrinya antara lain: Kartu Keluarga, KTP, Surat  Nikah  dan  Ijasah  dan  Surat  Ijin Keluarga/Suami,  dan  tidak  melalui pelatihan. Sebenarnya hal ini sudah diatur dalam  Perda  5  Tahun  2008  pada  Pasal  6 tentang  Hak  dan  Kewajiban  TKI  dan calon  TKI  serta  pihak-pihak  yang  wajib memenuhi hak TKI dan calon TKI adalah Pemerintah  Daerah,  PPTKIS,  Unit Pelaksana  Penyuluhan  dan  Pendaftaran CTKI (UP3CTKI).
Kejadian  seperti  kasus  di  atas  dapat dikategorikan Traffiking. Dengan melakukan  pemalsuan  identitas,  maka otomatis  segala  hak  TKI  sebagai  Tenaga Kerja tidak  dapat  dipenuhi.  Kasus Traffiking  merupakan  permasalahan  TKI terbesar selain kekerasan Fisik. Ketidakpahaman akan prosedur
administrasi  sebagaiman  diamanahkan Perda  5  Tahun  2008  menyebabkan
tertipunya  para  TKI  dan  Calon  TKI  baik ketika  pra  penempatan,  penempatan, bekerja  di  luar  negeri  dan  ketika pemulangan ke tanah air.
Miris  kiranya  melihat  para  pahlawan devisa  ini,  disatu  sisi  harapan  mereka menjadi  TKI  di  luar  negeri  untuk mendapatkan  hasil  yang  menghidupi keluarganya  di  tanah  air,  disisi  lain ketidak  mampuan  mereka  menjalani kehidupan mereka sendiri di negeri orang. Sedangkan  sebagian  duta  besar  atau konsulat kita yang ada di luar negeri sama sekali  tidak  membantu  mereka,  padahal fungsi  duta/konsulat  Republik  Indonesia yang  ada  di  luar  negeri  salah  satunya menjadi wakil pemerintah sehingga suatu kewajiban bagi duta/konsulat RI melindungi warganya termasuk para TKI.
Salah  satu  kecamatan  pengirim  TKI terbesar  di  Kabupaten  jember  adalah kecamatan  Tempurejo.  Secara  geografis, Kecamatan Tempurejo adalah Kecamatan terluas  di  kabupaten  jember  yang tergolong  daerah  perkebunan.  Salah  satu produk  unggulan  Kecamatan  Tempurejo adalah karet, kakao,dan aneka kayu. Desa Wonoasri  adalah  salah  satu  desa  di Kecamatan  Tempurejo, pada  umumnya masyarakat  Desa  Wonoasri bekerja sebagai  buruh  perkebunan  di  PTPN  12. Hasil penelitian terdahulu pada masyarakat  perkebunan,  keberadaan perusahaan  perkebunan  ternyata  kurang
memberi kontribusi terhadap kesejahteraan  masyarakat.  Meskipun masyarakat sekitar direkrut sebagai buruh perkebunan,  namun  gaji  yang  diperoleh sangat  rendah  dan  kurang  mendapatkan fasilitas  kesejahteraan  yang  memadai. Ditambah lagi  dengan  faktor  alam  yaitu banjir  tahunan  yang  menenggelamkan lahan  pertanian  mereka.  Sehingga kecendurungan  warga  Desa  Wonoasri memilih bekerja sebagai TKI tinggi.
TKI  asal  Desa  Wonoasri  mayoritas adalah Tenaga Kerja Wanita dan sebagian besar  belum memiliki  Kartu  Tanda Penduduk(KTP), padahal salah satu syarat bekerja  di  luar  negeri  adalah  memiliki KTP.  Sehingga  kebanyakan  dari  mereka menjadi korban  Trafficking dengan pemalsuan  identitas  diri.  Urgensi perlindungan  hukum  terhadap  TKI  ini akan  dilakukan  melalui  pengkajian efektivitas PERDA  Kabupaten  Jember Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia harus dikaji kembali.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  ada  3  (tiga)  masalah  yang  dapat dirumuskan yaitu:
1. Apakah Calon TKI atau Mantan TKI di
Desa  Wonoasri  mengetahui  prosedur administrasi  menjadi  TKI  menurut PERDA  Kabupaten  Jember  Nomer  5
Tahun 2008?
2. Faktor  apa  saja  yang  menghambat kepatuhan  masyarakat  Calon  TKI  di Desa  Wonoasri  dalam  pelaksanaan prosedur  administrasi  berdasarkan PERDA  Kabupaten  Jember  Nomer  5
Tahun 2008?
3. Bagaimana efektivitas Perda Kabupaten  Jember  Nomor  5  Tahun
2008 dalam penangganan masalah TKI
di Desa Wonoasri?

## 2. PEMBAHASAN
2.1 PERDA  Nomer  5  Tahun  2008
Tentang  Pelayanan,  Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja

## Indonesia
Efektiv berasal  dari  bahasa  Inggris yaitu effective yang  berarti  berhasilatau sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan baik. Efektivitas  merupakan  gambaran tingkat  keberhasian  atau  keunggulan dalam  mencapai  sasaran  yang  telah ditetapkan  dan  adanya  keterikatan  antara nilai-nilai  yang  bervariasi.  Efektivitas menurut  kamus  ilmiah  mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasilguna  atau  menunjang  tujuan. H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat dalam  bukunya  “ Sistem
Birokrasi
Pemerintah ”: “Efektivitas merupakan  penilaian  hasil  pengukuran
dalam  arti  tercapainya  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Efektivitas  perlu diperhatikan sebab mempunyai efek  yang besar terhadap kepentingan orangbanyak” (Handayaningrat, 1985:16).
Sedangkan Georgopulous dan Tannembaum (1985:50) mengemuka-kan: Efektivitas ditinjau dari  sudut pencapaian tujuan,  dimana  keberhasilan  suatu organisasi  harus  mempertimbangkan bukan  sasaran  organisasi  tetapi  juga mekanisme mempertahankan diri dalammengajar sasaran. Dengan kata lain, penilaian  efektivitas  harus  berkaitan dengan  masalah  sasaran  maupun  tujuan. Streers (1985:87) mengemukakan  bahwa: “Efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program  sebagai  suatu  sistem  dengan sumberdaya  dan  sasaran  tertentu  untuk memenuhi  tujuan  sasarannya  tanpa melumpuhkan  cara  dan  sumber  daya  itu serta  tanpa  memberi  tekanan  yang  tidak wajar terhadap pelaksanaannya.”
Memperhatikan  beberapa  pendapat diatas, maka dapat disimpulkan Efektivitas adalah  pencapaian  tujuan. Namun  kadang kala kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya pada dasarnya tidak  sama, karena sesuatu  yang dilakukan  secara  efisien  belum  tentu efektif. Bila dihubungkan dengan bagaimana  pelaksanaan  peraturan  daerah, maka efektivitas adalah ukuran pencapaian tujuan  yang  ditentukan  pangaturannya
dalam peraturan daerah. sehingga demikian dapat  dijelaskan  bahwa  efektivitas peraturan  daerah  diukur  dari  suatu  target yang  diatur  dalam  peraturan  daerah,  telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal.
Untuk mencapai  tujuan  tersebut  maka perlu  diperhatikan  hal-hal  diantaranya adalah  rumusan  peraturan  perundang- undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi  tujuan  bersama  masyarakat  yaitu cita-cita  kebenaran,  cita-cita  keadilan,  dan cita-cita  kesusilaan.  Peraturan  daerah  juga harus  sesuai  dengan  suatu  paham  atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat, serta  harus mempunyai  dasar  atau  tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan  atau  ditetapkan  pada  peraturan  yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.
Peraturan Daerah merupakan salah satu produk  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  Peraturan  daerah  adalah peraturan  bersifat  lokal  yang  berlaku  di daerah  tempat  produk  hukum  tersebut dibentuk  yakni  daerah  propinsi,  daerah kabupaten  dan  kota. Menurut  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan,  dalam  Pasal  1  angka  8 menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan
Perundang -undangan  yang  dibentuk  oleh
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan
Bupati/Walikota. PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia dalam pembentukannya  menimbang  bahwa  agar setiap Tenaga Kerja Indonesia asal Jember dalam  menjalankan  pekerjaan  di  dalam negeri  maupun  luar  negeri  mendapat jaminan  keselamatan  dan  kesehatan jiwanya, maka perlu mengatur Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia Asal  Jember. Mengingat  beberapa perundang-undangan  yang  mendasarinya diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomer 12  Tahun  1950  Tentang  Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan  Propinsi  Jawa  Timur; Undang-undang  Nomer  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia;  Undang- Undang  Nomer  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomer 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah;  Undang-Undang  Nomer  39 Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri;  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  Nomer  18  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlndungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri;Peraturan  Daerah  Propinsi  Jawa Timur  Nomer  2  Tahun  2004  Tentang Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan
Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  Luar  Negeri dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember
Nomer  5  Tahun  2005  Tentang  rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Jembe Tahun 2005-2010.
Pada Bab  I  Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1  menyebutkan bahwa  Pemerintah
Kabupaten adalah Bupati beserta
perangkat
daerahsebagai unsur penyelenggaraan  pemerintah. Selanjutnya disebutkan  juga  tentang  Perlindungan pada  angka  7 yaitu  segala  upaya  untuk melindungi kepentingan  Tenaga  Kerja Indonesia  dan  Calon  Tenaga Kerja Indonesia asal Jember dalam mewujudkan terjaminnya  pemenuhan  hak-haknya sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
Pasal  1  angka8    menyebutkan  bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal Jember yang selanjutnya  disebut  TKI  adalah  setiap warga    negara  Indonesia  yang  memiliki tanda  bukti  kependudukan  Kabupaten Jemberdan  yang  memenuhi  syarat  untuk bekerja  di  luar  negeri.Kemudian  pada angka 9 menyebutkan Calon Tenaga Kerja Indonesia  asal  Jember  yang  selanjutnya disebut CTKI adalah setiap Warga Negara Indonesia  yang  memiliki  tandabukti kependudukan  Kabupaten  Jember  dan yang  memenuhi  syarat  sebagai  pencari kerja serta telah mendaftar dan menjalani
proses  pengurusan  untuk  keberangkatan ke luar negeri.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  PERDA  Kabupaten Jember  Nomer  5  Tahun  2008  Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebenarnya sudah mengakomodir  kebutuhan  masyarakat Jember  akan  adanya  dasar  hukum keberadaan  Tenaga  Kerja  asal  Jember termasuk  didalamnya  Tenaga  Kerja Indonesia  di  Luar  Negeri.  Sehingga Tenaga  Kerja  Jember  memiliki  dasar hukum dalam melaksanakan pekerjaannya baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri. Bila terjadi suatu hal yang kiranya dapat  mengakibatkan  suatu sengketa  atau permasalahan  khususnya  Tenaga  Kerja Jember  yang  di  Luar  Negeri,  maka PERDA  ini  dapat  dijadikan  dasar perlindungan hukumnya.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  Kabupaten  Jember  ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan TKI  Kabupaten  Jember.  PERDA  ini menjelaskan  bahwa  salah  satu  tujuan keberadaan  PERDA  ini  adalah  sebagai perlindungan  hukum preventif ,  yaitu perlindungan  yang  dibuat  dengan  tujuan agar  mencegah  terjadinya  tuntutan masyarakat  kepada  pemerintah  daerah. Pengertian  sederhananya  agar  tidak
muncul  sengketa  antara  pemerintah dengan masyarakat.

## 2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan
Hukum TKI dalam PERDA Nomer
5  Tahun  2008 Tentang  Pelayanan,
Penempatan  dan Perlindungan

## Tenaga Kerja Indonesia
Bentuk-bentuk  perlindungan  hukum PERDA  Nomer  5  Tahun  2008  Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dapat dilihat pada Bagian Ketiga tentang Hak dan Kewajiban TKI dan CTKI Pasal 6 menyebutkan pada angka  (1)  tentang  kewajiban  Calon  TKI diantaranya  CTKI  wajib  memahami persyaratan  dan  prosedur  bekerja  di  luar negeri; memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti prosedurbekerja ke luar negeri; memiliki kemampuan untuk dapat bekerja ke  luar  negeri  sesuai  dengan  tuntunan pekerjaan  yang  dipersyaratkan; memiliki kesanggupan menyelesaikan kontrak kerja sejauh  kondisi  kerja  yang  dihadapi  tidak bertentangan dengan martabat, kemanusiaan,agama,  dan  nilai-nilai  sosial lainnya.
Angka (2) mengatur  tentang  hak CTKI diantaranya yaitu: mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang persyaratan  dan  prosedur  bekerja  ke  luar negeri; memperoleh informasih yangbenar tentang  pasar  kerja  diluar  negeri;
mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan yangmemadai  untuk  dapat  bekerja  secara aman  di  luar  negeri;  mendapat perlindungan selama proses perekrutan.
Kemudian  angka(3)  menyebutkan bahwa  CTKI/TKI  yang  telah  memenuh seluruh persyaratan untuk bekerja ke luar negeri  mempunyai  hak  untuk  bekerja  di luar  negerisesuai  dengan  ketrampilannya; mendapat  pelayanan  dan  perlindungan bekerja  ke  luar  negeri;  memperoleh  upah sesuai standart negara tujuan; memperoleh hak kesempatan dan perlakuan yang sama dengan  tenaga  kerja  asing  lainnya  sesuai dengan peraturan yang berlaku; menandatangani perjanjian kerja; mendapat  naskah  asli penempatan  dan perjanjian kerja; memdapatkan penjelasan atas  hal-hal  yang  termktub  dalam perjanjian  penempatan  dan  perjanjian kerja;  memperoleh  perlindungan  selama bekerja di luar negeridan ketika kembali.
Pengaturan diatas  semua  adalah hak dan kewajiban TKI dan Calon TKI Daerah Jember, yang mana menyebutan persyaratan  bagi  subjek  hukum  yang memperoleh  hak  tersebut  secara  rinci. Subyek  hukum  mendapatkan  prioritas perlindungan  baik  Calon  TKI  amaupun TKI  serta  hak-haknya yang  dilindungi dengan pengaturan yang sudah jelas.
Bentuk  perlindungan  hukum  lainnya bahwa  PERDA  Nomer  5  Tahun  2008 Tentang  Pelayanan,  Penempatan  dan
Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  ini jelas  menyebutkan  bahwa pihak-pihak yang  wajib  memenuhi  hak  yang dilindungi/dijamin  baik  Calon  TKI maupun  TKI adalah antara  lain:
Pemerintah  Daerah yaitu  Bupati  beserta perangkat daerah sbagai unsur
penyelenggaraannya;
Perwakilan Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta disingkat PPTKIS  dan Unit  Pelaksana Penyuluhan  dan  Pendaftaran  CTKI (UP3CTKI) yang terdaftar.
Kemudian bentuk perlindungan lainnya  adalah  terdapatnya sanksi  bagi pihak  yang  wajib  memenuhi  hak,  tetapi tidak  melaksanakan  kewajibanya. Hal  ini diatur  pada Pasal  37  yaitu  pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuanPERDA
Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesiaini, diancam  pidana kurungan  paling  lama  3 (tiga) bulan  atau denda  paling  banyak sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tindak pidana yang  dilakukan merupakan  tindak  pidana pelanggaran.
Secara keseluruhannya PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesiaini  mengatur  tentang prosedur  untuk  mendapatkan  hak  CTKI dan/atau  TKI  mulai dari Pasal  7  sampai dengan  Pasal 14 yaitu mengatur  tentang Pra penempatan yang meliputi
pendaftaran,  perekrutan  tidak  sah, informasi,  persyaran  bekerja,pengurusan dokumen,  pemantauan  dan  pengawasan. Selain itu bentuk perlindungan yang dapat dilihat dalam PERDA ini bahw ketika hak CTKI/TKI tidak  terpenuhi,  maka CTKI/TKI dapat mengajukan tuntutan/sengketa  hal  ini  tertuang  pada Pasal 33  sampai  dengan Pasal  35 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan,  penanganan  kasus,  bantuan pelayanan  kesehatan  dan kejiwaan  serta bantuan  hukum serta waktu  maksimal untuk memenuhi hak setelah mengajukan keberatan.

## 2.3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Letak  dan  luas  Wilayah:  secara umum  letak  geografis  desa  Wonoasri terletak  pada bagian  selatan  kabupaten jember dengan tipilogi  persawahan. Secara  umum  batas-batas  desa  Wonoasri sebagai  berikut:luas  wilayah  624, 547Hektar; Koordinat Bujur : 113.745922; Koordinat Lintang : -8.417671;
Ketinggian  Diatas  Permukaan  Laut  :  50 Meter. Desa  Wonoasri  memiliki  2(dua) dusun  yaitu:  Dusun  Kraton  dan  Dusun Curah  lele.  Keunikan  Desa  Wonoasri adalah  desa  ini  mengapit  beberapa  Desa yaitu  Desa  Curah  Nongko  dan  Curah Takir dikarena wilayah perkebunan Kebun
Kopi dan Kakao
milik PTP
12(Perkebunan  Bratel  Kraton) Desa Wonoasri,  namun  status kepemilikan wilayah  dimiliki  sebagian  oleh  Desa Curah Nongko dan sebagian lagi dimiliki oleh  Desa  Curah  Takir.  Diumpakan  oleh Pamong  Tani  Desa  Wonoasri,  Desa Wonoasri ini seperti ”ada negara di dalam negara”.

## a. Sarana Transportasi
Perjalanan menuju Desa Wonoasri bila  dari  Kota  Jember,  ada  2(dua)  jalur dapat melalui jalur Timur (Glada Kembar arah  ke  Bandara  Jember  menuju  ke Kecamatan  Tempurejo  lanjut  ke  selatan melewati  dusun  Curah  lele  )  dan  jalur Barat    (Mangli,  Ajung,  Jenggawah,  ke selatan  laju  ke  Kecamatan  Ambulu  ke putar  ke  timur  melewati  Desa  Pontang, Desa Andongsari laju melewati
Perkebunan  Bratel  Kraton).  Selisih  jalan kedua  jalur  ini  sekitar  8  (delapan) kilometer  lebih  dekat  melewati  jalur Timur,  namun  bila  melewati  jalur  Timur akan  banyak  melewati  perkebunan  dan kondisi  jalannya  rusak. Berikut  tabel sarana transportasi Desa Wonoasri:
Tabel 1. Sarana Transportasi Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo
b. Sarana Pendidikan
Hasil  survei  dan  interview, sarana pendidikan TK , SD dan SMP pada Desa Wonoasri aksesnya sangat mudah, karena berada    pada  jalur  jalan  utama  Desa  dan jumlahnya  juga  lumayan  banyak, termasuk juga ada PAUD  yang lokasinya ada  di  dalam  Kantor  Desa,  PAUD  ini dikelola  oleh  Kader  Posyandu.  Berikut tabel  jumlah  sarana  pendidikan  di  Desa Wonoasri (non PAUD):
Tabel 2 . Sarana Pendidikan Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo

## 2.4. Gambaran  Umum  Demografis Desa Wonoasri
a. Jumlah Penduduk
Jumlah  Penduduk  Desa  Wonoasri 9,971  orang  dengan  jumlah  KK  3,004. Berikut tabel pengelompokan umur warga Desa Wonoasri berdasarkan umur:
Kategori Jenis Prasarana Baik (KM) Rusak (KM) Jumlah (KM) Jalan Desa/Kelurahan 1.2 Panjang jalan makadam 5 0 5 Jalan Desa/Kelurahan 1.4 Panjang jalan sirtu 4 0 4 Jalan Desa/Kelurahan 1.1 Panjang jalan aspal 2 0 2 Jalan Desa/Kelurahan 1.3 Panjang jalan tanah 20 0 20 31 JUMLAH TOTAL (km) Jenis Sekolah Jumlah Sekolah Sekolah Negeri Sekolah Swasta Sekolah Milik Desa Pengajar Siswa TK 0 0 4 0 0 227 SD 0 0 4 0 0 512 SMP 0 0 1 0 0 120 859 JUMLAH
Tabel 3 . Jumlah Penduduk Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo berdasarkan kelompok Umur
b. Mata Pencaharian Penduduk
Mata  pencarian  warga  Desa Wonoasri, untuk warga asal adalah Petani. Warga  pendatang  rata-rata  adalah Karyawan  Perkebunan  PTPN.  Kemudian sudah ada TKI ke Luar Negeri warga Desa beralih  mata  pencarian  menjadi TKI. Namun  mata  pencarian  sebagai Petani tidak  mereka  tinggalkan.  Karena  yang bekerja  sebagai Petani selama  mereka menjadi TKI di Luar Negeri adalah orang tua mereka, sehingga ketika mereka tidak bisa bekerja  di  Luar  Negeri lagi  mereka dapat bertani kembali. Berikut tabel Mata pencarian warga Desa Wonoasri :
Tabel 4. Mata Pencarian Masyarakat Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo
c. Tingkat Pendidikan
Tingkat  pendidikan  masyarakat desa Wonoasri sudah ada yang menempuh pendidikan  sampai  Magister,  sedangkan yang  telah  menjadi  Sarjana  sebanyak  38 orang.  Minat  untuk  memiliki  pendidikan pada  warga  Desa  Wonoasri  tinggi, dibuktikan  dengan  banyaknya  sarana pendidikan di Desa Wonoasri.
Begitu  juga  minat warga untuk memiliki  ketrampilan  dengan  mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggara-kan oleh Desa.  Berikut  tabel data tingkat pendidikan  warga  Desa  Wonoasri  per- tanggal 6 januari 2015:
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo

## d. Data  Penduduk  Yang  Menjadi TKI
Menurut Data Pamong Tani, penduduk Desa  Wonoasri  dari  tahun  2013  sampai dengan  Nopember  2015  yang  berangkat menjadi  TKI  cenderung  meningkat.  Ini dapat  dilihat  pada  tabel  jumlah  warga yang  berangkat  menjadi  TKI  di  Luar
Kelompok Umur Blank Laki-Laki Perempuan Jumlah a. Usia 0 - 5 Thn 0 103 106 209 b. Usia 5 - 7 Thn 0 144 123 267 c. Usia 7 - 13 Thn 2 456 411 869 d. Usia 13 - 16 Thn 0 226 197 423 e. Usia 16 - 19 Thn 1 206 184 391 f. Usia 19 - 23 Thn 1 308 272 581 g. Usia 23 - 30 Thn 1 545 520 1.066 h. Usia 30 - 40 Thn 1 779 911 1.691 i. Usia 40 - 56 Thn 0 1.258 1.290 2.548 j. Usia 56 - 65 Thn 1 498 438 937 k. Usia 65 - 75 Thn 2 270 276 548 l. Usia > 75 Thn 1 209 231 441 9971 JUMLAH SELURUH
Mata Pencaharian Laki Laki Perempuan Jumlah PENGRAJIN 23 29 52 BURUH MIGRAN 151 135 286 KARYAWAN PERUSAHAAN PEMERINTAH 613 589 1.202 PETANI 1.155 123 1.278 SENIMAN/ARTIS 5 0 5 PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN BESAR 11 15 26 POLRI 7 0 7 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 153 153 MONTIR 3 0 3 3012 JUMLAH Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio USIA 3 - 6 TAHUN YANG SEDANG TK/PLAY GROUP 101 104 205 1,03 USIA 18 - 56 TAHUN PERNAH SD TETAPI TIDAK TAMAT 899 798 1.697 0,89 USIA 12 - 56 TAHUN TIDAK TAMAT SLTP 153 151 304 0,99 TAMAT SMP/SEDERAJAT 687 727 1.414 1,06 TAMAT D-1/SEDERAJAT 21 25 46 1,19 TAMAT D-3/SEDERAJAT 17 16 33 0,94 TAMAT S-2/SEDERAJAT 3 0 3 0 USIA 7 - 18 TAHUN YANG SEDANG SEKOLAH 535 527 1.062 0,99 TAMAT SD/SEDERAJAT 781 798 1.579 1,02 USIA 18 - 56 TAHUN TIDAK TAMAT SLTA 163 153 316 0,94 TAMAT SMA/SEDERAJAT 427 467 894 1,09 TAMAT D-2/SEDERAJAT 23 26 49 1,13 TAMAT S-1/SEDERAJAT 17 21 38 1,24 7640 JUMLAH TOTAL
Negeri. Kebanyakan warga Desa Wonoasri yang  menjadi  TKI di  Luar Negeri adalah  Perempuan  dengan mayoritas  bekerja  sebagai  Pembantu Rumah  Tangga.  Sedang  untuk  laki-laki bekerja sebagai buruh Pabrik.
Untuk penempatan pada negara tujuan warga Desa Wonoasri, mayoritas memilih negara  Hongkong  (Perempuan)  dan Taiwan(laki-laki).  Sedangkan  negara tujuan Arab Saudi dan/atau Negara Timur Tengah  untuk  sementara  ditutup,  terkait dengan ada surat edaran dari Kemennak - trans  sementara  tidak  memberangkatkan TKI  ke  Negara-negara  Timur  Tengah, dikarenakan  wilayah  negara  timur  tengah belum  aman.  Berikut  tabel  jumlah  TKI Asal  Desa  Wonoasri  dari  tahun  2013 sampai dengan Nopember 2015:
Tabel 6 . Jumlah Warga Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo yang Menjadi TKI di Luar Negeri

## 2.5. Faktor - faktor  Pendukung  dan Penghambat  Efektivitas  PERDA
Nomer 5 Tahun 2008
Dalam  sosiologi  hukum,  hukum memiliki  fungsi  sebagai  sosial  kontrol, yaitu  upaya  untuk  mewujudkan  kondisi seimbang  di  dalam  masyarakat,  yang bertujuan  terciptanya  suatu  keadaan  yang serasi  antara  stabilitas perubahan  dalam masyarakat.  Selain  itu  hukum  juga memiliki  fungsi  sebagai  sarana  sosial engineering yang  maksudnya  adalah sebagai  sarana  pembaharuan  dalama masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat, dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.
Efektivitas  hukum  merupakan  proses bertujuan  agar  supaya  hukum  berlaku efektif.  Keadaan  tersebut  dapat  ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor tersebut  ada  lima,  yaitu: Hukum  itu sendiri; Penegak  Hukum; Sarana  dan fasilitas; Masyarakat; Kebudayaan.
Berdasarkan  5 (lima)  faktor  diatas, maka efektivitas PERDA Nomer 5 Tahun 2008  Tentang  Pelayanan,  Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  dapat  diukur  berdasarkan  faktor- faktor  pendukung  dan  faktor-faktor penghambatnya, yaitu:
a. Faktor-Faktor Pendukung
1) Dukungan dari Aparat Desa
Salah satu faktor pendukung dalam Efektivitas PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang  Pelayanan,  Penempatan  Dan
TAHUN LAKI PEREMPUAN JUMLAH 2013 9 18 27 2014 15 27 42 2015 - bln.Nop 6 17 23 92 JUMLAH TOTAL
Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  adalah  adanya  dukungan  dari Aparat  Desa  untuk  mengsosialisasikan setiap  informasi  tentang  TKI.  Sehingga apabila dari Disnakertrans mau mengadakan  sosialisasi  tentang  PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka aparat Desa sangat mendukung sekali (hasil interview Kepala Desa).
Sangat disayangkan (hasil interview  Kepala  Desa)  sampai  saat  ini Disnakertrans  dan/atau  dari  Kementrans belum  pernah  mengadakan  sosialisasi apapun tentang Perlindungan TKI di Desa Wonoasri.  Sehingga  dalam  pelayanan Desa  hanya  menyampaikan  informasi yang  mereka  peroleh  dari  rapat-rapat pertemuan  di  Kecamatan. Dukungan aparat desa lainnya adalah dengan adanya Petugas  khusus  dalam  pelayanan  TKI  di Desa  Wonoasri(Pamong  Tani),  maka memberi kemudahan akses bagi masyarakat  Desa  untuk mendapatkan informasi.
2) Kepatuhan masyarakat
Kepatuhan masyarakat Desa Wonoasri dapat dilihat dari setiap kegiatan yang  diselenggarakan  oleh  Desa  selalu diikuti  oleh  masyarakat  dengan  antusias. Hasil interview, selama ini  prosedur dan penjelasan tentang aturan-aturan perlindungan TKI mereka dapat dari agen
dan/atau dari PJTKI ketika mereka berada dipenampungan,  namun  mereka  tidak paham    aturan    yang  mana. Selain  itu kalau  bukan  Mantan  TKI  dan/atau  Calon TKI  yang  sudah  dipenampungan,  tidak mengerti  tentang  prosedur  dan  aturan- aturan  tentang  perlindungan TKI.
Kebanyakan  dari  Mantan  TKI menjawab mereka ingin diadakan sosialisasi tentang PERDA  Nomer  5  Tahun  2008  Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) oleh Disnakertrans  ke  Desa  Wonoasri,  karena mereka membutuhkan penjelasan- penjelasan  bagaimana  hak  dan kewajiban mereka  sebagai  TKI asal  Jember di  Luar Negeri.
3) Minat masyarakat  pada  ilmu pengetahuan besar
Minat  masyarakat  pada ilmu pendidikan besar dapat dilihat dari cukup banyaknya  sekolah  di  Desa  Wonoasri. Mulai  dari  pendidikan  PAUD  sampai dengan  SMP  Negeri.  Warga  Desa Wonoasri juga ada yang telah menempuh Magister dan yang telah menyelesaikan S1 juga  cukup  banyak.  Begitu  juga  denga TKI  Desa  Wonosari  juga  sudah  cukup banyak  yang  berpendidikan  SMA. Sehingga  mereka  sangat  mendukung  bila ada  soaialisasi  tentang    lembaga  PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) oleh Disnakertrans ke Desa Wonoasri.
Para  Mantan  TKI  Desa  Wonoasri juga  mengusulkan  agar  pemerintah  juga mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan  pada  masyarakat  desa, sehingga  masyarakat  desa  yang  ingin bekerja  keluar  negeri  sudah  memiliki kemampuanlebih baik(trampil).
Khususnya pada bahasa, kesulitan bahasa di  negara  tujuan  mereka  akui  sebagai salah  satu  masalah  mereka  di  luar  negeri (Hongkong dan Taiwan).
b. Faktor-Faktor Penghambat
1) Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Pusat
Menurut  Kepala  Desa  Wonoasri, Masyarakat  Wonoasri  butuh  sosialisasi tentang  perlindungan  TKI.  Masyaraka Desa  Wonoasri  banyak  yang  berminat menjadi  TKI,  sehingga  mereka  sangat membutuhkan informasi-informasi tentang  bagaimana  menjadi  TKI  yang aman.  Menurut Kepala  Desa:  untuk PERDA  Nomer  5  Tahun  2008  Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI),  beliaunya belum  pernah  mendengar.  Beliau mengatakan  pernah  mengikuti  sosialisasi tentang  prosedur  menjadi  TKI  di  Luar Negeri, namun tidak mengetahui peraturan mana yang disosialisasikan.
2) Lebih suka menunggu informasi dari pada mencari tau sendiri informasi Masyarakat lebih cenderung menunggu,  sehingga  untuk mengetahui informasi  yang  terbaru  mereka  hanya menunggu dari pihak-pihak terkait. Untuk penggunaan  internet  sebagai  fasilitas pencari  tahu  peraturan-peraturan  sangat jarang  mereka  gunakan,  karena  jar  ingan internet  di  Desa  Wonoasri  sangat  minim. Selain  itu  aparat  desa  yang dapat  mereka tanya  tentang  informasi  TKI  hanya 1(orang)  pamong tani  sebagai  petugas pelayanan  informasi  TKI,  padahal masyarakat yang berminat banyak. Selain itu  yang  akan  diinformasikan  sangat banyak(kasuistis), sehingga untuk pelayanan informasi tidak mereka peroleh dengan maksimal.
Berdasarkan  faktor-faktor  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak efektiv dalam mengatasi permasalahan-permasalahan TKI di Desa wonoasri. Hal ini dilihat dari ketidak tahuan masyarakat akan keberadaan PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang  Pelayanan,  Penempatan  Dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI).  Kurangnya  sosialisasi  dari  aparat daerah (Disnakertrans), budaya menunggu informasi dan  kurangnya  fasilitas  dan sarana didesa untuk memperoleh
informasi  tentang  peraturan  perundang- undang  khususnya  tentang  perlindungan TKI.  menyebabkan  PERDA  ini  tidak dikenal  oleh  masyarakat  (mantan  TKI) Desa Wonoasri.

## 3. PENUTUP

## Kesimpulan
Mayoritas  yang  peneliti  temui dilapangan  adalah  Mantan  TKI  sedang calon  TKI  belum  dapat  peneliti identifikasi.  Sebagian  besar  mengatakan bahwa  sudah  mengetahui  prosedur administrasi menjadi TKI. Namun mereka lebih  cenderung  percaya  kepada  agen dan/atau  penyalur  TKI  (PJTKI)  dalam pengurusan segala  sesuatunya  untuk keberangkatan.  Begitu  juga  dalam mengetahui  job  order,mereka jarang mengetahui  langsung  dari  pengumuman. Kebanyakan  dikarenakan  tawaran  dari saudara,  teman  dan  aparat  pemerintah (desa). Sebagian  besar  dari  mereka (mantan  TKI)  belum mengenal  PERDA Nomer  5  Tahun  2008Tentang  Pelayanan, Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI), namun mereka mengetahui  ada  Peraturan  Daerah    yang mengatur  tentang  TKI.  Pengetahuan mereka  tentang  aturan  sangat  sederhana kalau  dibolehkan  dikerjakan  kalautidak dibolehkan  mereka  tidak  melaksanakan (mengikuti anjuran desa).
Berdasarkan  5 (lima)  faktor    tolok ukur  efektivitas  menurut  Soerjono Soekanto,  maka  efektivitas  PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  dapat  diukur berdasarkan  faktor-faktor  pendukung  dan faktor-faktor penghambatnya, yaitu:Faktor-faktor  pendukungdukungan dari Aparat Desa, Kepatuhan masyarakat, Minat masyarakat pada ilmu pengetahuan besar  dan  Faktor-faktor  Penghambatnya adalah  Kurangnya  Sosialisasi  dari Pemerintah  Daerah  dan/atau  Pusat, Masyarakat  lebih  suka  menunggu informasi  dari  pada  mencari  tau  sendiri informasi.
Berdasarkan  faktor-faktor  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak efektif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan TKI di Desa Wonoasri. Hal ini dilihat dari ketidak  tahuan    masyarakat  akan keberadaan PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang  Pelayanan,  Penempatan  Dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI). Kurangnya  sosialisasi  dari  aparat daerah (Disnakertrans), budaya menunggu informasi  dan  kurangnya  fasilitas  dan sarana didesa untuk memperoleh informasi  tentang  peraturan  perundang- undang  khususnya  tentang  perlindungan
TKI.  menyebabkan  PERDA  ini  tidak dikenal  oleh  masyarakat  (mantan  TKI) Desa Wonoasri.

## Saran
Hasil  penelitian  ini  merupakan petunjuk  bagi  pemerintahan  daerah,  agar dalam  sosialisasi  suatu  peraturan  daerah tidak hanya pada aparaturnya saja, namun masyarakat yang menjadi objek juga harus mendapatkan langsung informasi tersebut. Sehingga ketika masyarakat mendapatkan masalah  mereka  tidak  binggung  untuk bertanya.
Efektivitas  peraturan  daerah  tidak hanya dapat dilihat dari  ketidak pahaman masyarakat  akan  peraturan  tersebut. Namun  bisa  jadi  karena  Perda  tersebut juga  mengatur  hal  yang  sama  dengan aturan  diatasnya,  sehingga  perda  tersebut seolah-olah  hanya  mengkopi  aturan diatasnya  dan  ketika  masyarakat  ditanya apakah mengenal dengan PERDA Nomer 5  Tahun  2008  Tentang  Pelayanan, Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka mereka akan mengatakan kami sudah pernah mendengar tentang aturan tersebut, namun yang  dimaksud  bukan  PERDA  Nomer  5 Tahun  2008  tapi  Undang-Undang  Nomer 39 Tahun 2004.
Hal  ini  bisa  dilihat  dari judul PERDA dan  Undang-Undang.  Pada  PERDA Kabupaten  Jember  judulnya  sama  persis
dengan Undang-Undang,yang membedakan hanya  ada  tambahan  kata-kata PERDA Kabupaten Jember. Kekhasan dari PERDA ini tidak  ada,  sehingga  masyarakat sulit untuk  membedakan.  Demikian  juga  pada isinya, tidak ada kespesifikan aturan untuk masyarakat  jember,  semua  sama  seperti Undang-Undangnya.  Memang Perda tidak boleh bertentangandengan Undang-Undang, namun tidak juga harus sama persis, tetapi seharusnya  ada  kekhasan  dari  masing- masing  kabupaten  dalam  melanjutkan Undang-Undang.  Sehingga harapannya Undang-Undang menjadi lebih efektif pada masing-masing kabupaten. Berdasarkan hal tersebut,  maka perlu  kiranya  ada pengkoordinasian dari Disnakertrans tentang  alur  penyusunan  Undang-Undang Perlindungan TKI ini, dengan tujuan dapat mewujudkan  perundang-undangan  yang tidak  timpang  tindih  dan  tidak  monoton, sehingga  dapat  menjadikan peraturan  yang benar-benar efektif di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arikanto,  S.,  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta,
Rieneka Cipta; 2010;
Maleong,  Lexy  J.,  Metodelogi  Penelitian Kualitatif,  Bandung,  PT.  Remaja Rosdaykarya, 2011;
Sugiono,  Dr.,Prof.,  Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan  R&D, Bandung, Alfabeta, 2010;
Sabarno, Hari, MemandoOtonomi Daerah Menjaga  Kesatuan  Bangsa,  Jakarta, Sinar Grafik, 2007; Sirait,  George  Martin,Yustina  Rostiawati,
dkk., Jerat Hutang Dalam perdagangan Manusia,----,2007; Supianto,  perlindungan  negara  terhadap tenaga
kerja indonesia,naringgul:2011;
Peraturan-Peraturan:

## Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomer  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja Indonesia di  Luar
Negeri; Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomer  6 Tahun  2012  Tentang Pengesahan Internasional ConventionOn  The  Protection  Of The  Rights  Of  all  Migrant  workers And Members Of Their Families(Konvensi Internasional Mengenai  Perlindungan  Hak-hak seluruh  Pekerja  Migran  dan Keluarganya);
Peraturan  Pemerintah  Nomer  3  Tahun 2013  Tentng  Perlindungan  tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan, Penempatan  dan  Perlindungan
tenaga  kerja  Indonesia  di  Luar Negeri;
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember Nomer  5  Tahun  2008  Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

## Lain-lain:
Emy Susanti  Hendrarso.,  Perempuan Miskin
dan Makna Sosial Kemiskinan,  Jurnal  masyarakat Kebudayaan dan Politik Volume 22, Nomer 4:275-285; Budi  Astuti,  sertifikasi  Uji  Kopetensi sebagai Upaya Perlindungan HukumBagi Tenaga Kerja Indonesia/  Tenaga  Kerja  Penata Laksana  rumah  Tangga(TKI/TKW PLRT), TESIS,Program Studi Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008; http://www.rri.co.id/post/berita/116691/na sional/tkw_asal jember_diduga_jadi_korban_ penipuaan_pjtki.html,  4  Nopember 2014.

## BIODATA PENULIS
Musfianawati, S.H., M.H. adalah Dosen Tetap  pada Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember.  Memperoleh  gelar  Sarjana Hukum  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Jember (UIJ) dan memperoleh gelar Magister  Hukum (M.H.)  dari  Fakultas Hukum Universitas Jember.
Tioma  Roniuli  Hariandja,  S.H.,  M.H., lahir di Ende pada Tanggal 15 April 1980, adalah Dosen  Tetap Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember.  Menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum
Universitas  Airlangga  Surabaya  (1999- 2004)  dan  melanjutkan  S2  di  Program Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Airlangga  Surabaya  (2004-2007).  Di Univ.  Islam  Jember  Penulis  juga sebagai Anggota  Pusat  Studi  Gender  (PSG-UIJ). Aktivitas akademisnya selain menulis dan melakukan  penelitian,  juga  pernah mengikuti  beberapa  kegiatan  ilmiah, antara  lain  :  seminar  dan  diklat  tingkat regional dan nasional.