## PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN KASUS PERNIKAHAN JESSICA ISKANDAR DENGAN LUDWIG FRANS WILLIBALD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Rosa Kisworo kiswororosa@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Dona Budi Kharisma donabudikharisma@gmail.com Dosen Fakultas Hukum UNS

## Abstract
This article examines the legal problems of mixed marriages, this is set out in Law No. 1 of 1974 on Marriage in chapters 57-62. But beforehand concerning this mixed marriage has been set in Regeling op de Gemenvie Huwelijeken Stb. No. 1898. 158 which is famous for its GHR abbreviation. This research includes normative legal research with legislation approach and case approach. The results of the study found an indicator of legal problems between husband and wife that arise because of the marriage between them. So there are important things to consider if there is a foreigner or non Indonesian citizen who will perform a mixed marriage with an Indonesian citizen, should have to know about legal problems later if a husband or wife of an Indonesian citizen.
Keywords: Mixed Marriage; Legal Problems; Foreign.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji mengenai problematika hukum mengenai perkawinan campuran, hal ini di atur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 57-62. Namun sebelumnya mengenai perjkawinan campuran ini telah di atur dalam Regeling op de Gemenvie Huwelijeken Stb. 1898 No. 158 yang terkenal dengan singkatan GHR. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan indikator problematika hukum antara suami-istri yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Sehingga ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan apabila ada seorang asing atau bukan warga warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran dengan seorang warga negara Indonesia, hendaknya sudah harus mengetahui mengenai problematika hukum nanti apabila menjadi suami atau isteri dari seorang warga negara Indonesia.
Kata kunci: Perkawinan Campuran; Problematika Hukum; Asing.

## A. Pendahuluan
Pengertian Perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survei online yang dilakukan Indo- MC tahun 2002, dari 574 responden yang terjaring, 95,19% adalah perempuan warga WNI yang menikah dengan pria WNA. Angka terbesar adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah dan sahabat pena. Perkawinan campur terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Di lain pihak, Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta mencatat 878 perkawinan selama tahun 2002 sampai tahun 2004 dan 94,4 persennya adalah perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA (829 pernikahan). Angka tersebut belum termasuk pernikahan di KUA yang tidak didaftarkan di KCS dan di seluruh

## Problematika Hukum Perkawinan Campuran
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Problematika Hukum Perkawinan Campuran  ...
43
Tanah Air. Selanjutnya berdasarkan data Disdukcapil hingga bulan September 2017setidaknya ada sekitar 15 WNI  dan WNA di Balikpapan yang telah melakukan perkawinan campuran. (http://www. mixedcouple.com, diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 16.30 WIB).
Keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam coraknya. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan di bidang perkawinan, yaitu peraturan hukum manakah yang akan diberlakukan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang- undangan di Indonesia. Pemerintah dan DPR pada akhirnya telah menyepakati bersama Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, serta diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Undang- Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan undang-undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah kepada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.
Sehubungan dengan masalah akta perkawinan dengan nomor 05/A1/2014 yang dikeluarkan oleh pihak catatan sipil Jakarta Selatan, menurut Ludwig perkawinannya belum sah menurut agama, Ludwig tidak pernah melakukan pemberkatan perkawinan dengan Jessika Iskandar di Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat dengan tata cara Agama Kristen (Agama Ludwig adalah Katolik dan Ludwig merasa tidak pernah pindah ke Agama Kristen tapi menikah dengan tata cara Kristen), namun pihak Jessika Iskandar mendatangi Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) DKI Jakarta dengan membawa persyaratan untuk pencatatan perkawinan juga membawa surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat dengan surat nomor 013/GYS/jkt/VI/14. Dari surat tersebut, terdapat keterangan bahwa Jessica dan Ludwig telah menjalani pemberkatan pada 11 Desember 2013, lalu beberapa bulan kemudian pihak Gereja Yesus Sejati menyangkal bahwa gereja tidak pernah melakukan pemberkatan perkawinan terhadap Jessica dan Ludwig, mengingat kasus tersebut penulis akan membahas lebih mendalam tentangavproblematika hukum yang timbul dari kasus perkawinan campuran antara Jessica denga Ludwig Frans Willibald. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengkaji problematika hukum perkawinan campuran berdasarkan kasus pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Frans Willibald dalam perspektif hukum perdata Internasional.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum primer didapat dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Konvensi Den Haag 1961. Sedangkan Bahan hukum sekunder, yaitu KUH Perdata, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, atau pendapat pakar hukum dan para ahli. Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan berdasarkan teori yang ada dan peraturan atau norma yang berlaku untuk kemudian ditarik simpulan permasalahan yang diteliti.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pasal 57 dan Pasal 58 tersebut menjelaskan tentang perkawinan campuran antara dua orang yang menikah di Indonesia agar tunduk kepada hukum yang berlainan, maksudnya hukum Indonesia dan hukum Negara yang bersangkutan yang melakukan perkawinan campuran tersebut. Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dijadikan sebagai landasan perkawinan beda agama adalah pasal 2 ayat (1), pasal 8 huruf f dan pasal 57.
44 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Problematika Hukum Perkawinan Campuran  ...
Penulis menyampaikan, pihak gereja tidak merasa telah melakukan pemberkatan terhadap perkawinan itu dan ternyata pendeta yang telah di klaim oleh Jessica Iskandar melakukan pemberkatan itu adalah ternyata fiktif, tidak ada daftar pendeta yang tercatat dalam gereja Yesus Sejati. Kasus gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Ludwig kepada Jessica tersebut adalah termasuk ke dalam kasus Hukum Perdata Internasional, karena terdapat unsur asing berupa faktor personal yaitu status kewarganegaraan dimana Ludwig adalah seorang warga negara Jerman sedangkan Jessica adalah warga Indonesia. Pernikahan mereka dilakukan di Indonesia. Dimana kasus ini adalah tentang perbuatan melawan hukum ( Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut“). Yang dilakukan oleh pihak Jessica yakni berupa pembuatan akta nikah berdasarkan bukti-bukti surat palsu. Penyelesaian perkara:
1)  Titik Taut
a)  Yang menjadi titik taut primer dalam kasus ini ialah soal kewarganegaraan. Yaitu Ludwig adalah seorang warga negara Jerman sedangkan Jessica adalah seorang warga negara Indonesia.
b)  Yang menjadi titik taut sekunder kasus ini ialah hukum tempat dilaksanakannya perbuatan melawan hukum/ lex loci delicti commisi (pernikahan dianggap tidak pernah terjadi). Karena pembuatan akta pernikahan dibuat di Disdukcapil Indonesia.
2)  Kualifikasi
a)  Kualifikasi Hukum, Yaitu Ludwig selaku penggugat adalah warga negara jerman dan tunduk pada hukum Jerman, sedangkan Jessica adalah warga negara Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia.
b)  Kualifikasi fakta, Kategori yuridis terhadap fakta yang ditemukan, menjadikan kasus ini masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak Jessica yaitu berupa memalsukan bukti-bukti surat untuk pembuatan akta nikah.
3) Teori Lex Fori
Teori lex fori menyatakan bahwa untuk menetapkan kualifikasi haruslah dilakukan berdasarkan pengadilan yang mengadili perkara tersebut. berdasarkan prinsip kewilayahan dan kedaulatan teritorial merupakan kewenangan pengadilan indonesia, dikarenakan tergugat dalam perkara tersebut tinggal didaerah wilayah hukum Indonesia.

## 4)  Lex Cause
Dalam kasus ini seperti yang sudah diterangkan diatas, karena perbuatan hukum dilakukan di Indonesia maka lex causae/hukum  sebenarnya yang dipakai untuk mengadili kasus ini juga menggunakan hukum Indonesia.
5)  Kewenangan mengadili
Pengadilan yang berhak untuk mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia, sesuai dengan lex fori. Jadi gugatan pembatalan pernikahan dan pembatalan akta yang dibuat Dinas Dukcapil DKI Jakarta yang diajukan oleh Ludwig selaku penggugat adalah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian istilah perkawinan Campuran dapat dilihat pada pasal 57, yaitu : “ yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang-undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia “. Semua hak dan kewajiban suami isteri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
Putusnya dari mereka yang melakukan perkawinan campuran sesuai dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang- undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Karena
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Problematika Hukum Perkawinan Campuran  ...
45
itu ketentuan baik masalah perceraian maupun hak asuh (pemeliharaan anak) tunduk pada Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974. Hak asuh akan diberikan, berdasarkan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, akan diberikan kepada orang tua bersama ( joint custody ) hanya bila ada perselisihan mengenai penguasaannya maka pengadilan akan memutuskan kepada siapa hak asuh akan diberikan.
Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan sebagai berikut:
- Asas ius sanguinis (law of the blood), dilihat dari keturunannya. Negara yang menganut asas ini: China, Kroasia, Jerman, India, Jepang, Malaysia.
-  Asas ius soli (law of the soil), berdasarkan negara tempat kelahiran. Negara yang menganut asas ini: Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Mexiko, Amerika Serikat.
- Timbulnya dari kedua asas tersebut yaitu :
- Bipatride, yakni timbulnya dua kewarganegaraan.
- Apatride, yakini tidak memiliki kewarganegaraan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35), sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak diperjanjikan lain (pasal 36). Apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Hukum masing-masing disini adalah hukum-hukum lain yang masih relevan di Indonesia.
Bila menunjuk para konvensi HPI Den Haag mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan (Convention In The Law Applicable To Matrimonial Property Regimes, 23 Oktober 1976) ditentukan bahwa pertama-tama kepada suami istri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka, jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini maka akan diberlakukan hukum intern dari negara tempat kedua suami istri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan.
Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pasa saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaries dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

## D. Simpulan
Perkawinan yang dilakukan diluar negeri oleh sesama WNI atau antara WNI-WNA dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan dimana perkawinan itu dilangsungkan (lex loci celebrationis) selama WNI tersebut tidak melanggar ketentuan UU perkawinan (16 AB) dan tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan RI, dan harus pula dilaporkan ke instansi pelaksana perkawinan di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari terhitung setelah mereka tiba di Indonesia. (UU No. 23 Tahun 2006). Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah. Setelah usia 18 (dengan masa tenggang hingga 3 tahun), barulah si anak    diharuskan memilih kewarganegaraan negara mana yang akan dipilihnya (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006). Anak-anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 harus dilaporkan terlebih dahulu ke pihak yang berwenang agar bisa mendapat kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran, WNI dan WNA pelaku perkawinan campuran tetap berhak atas setengah dari nilai harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah satu-satunya cara pencegahan terjadinya percampuran harta, sehingga harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut tetap menjadi milik masing-masing person.
Problematika Hukum Perkawinan Campuran  ...

## E. Saran
Perlu untuk menyampaikan himbauan kepada pihak yang bersangkutan apabila akan melakukan perkawinan campuran  sebagai berikut:
1.  Agar selalu menjunjung tinggi hak kewarganegaraan Indonesia dalam hal mengikatkan diri dalam tali perkawinan dengan warga negara asing dengan melakukan pertimbangan mendalam dan memperkuat pemahaman terkait karakter, budaya, norma, dan hukum yang dianut oleh calon suami/istri warga negara asing.
2.  Agar selalu mempersiapkan diri dan melengkapi dokumen pendukung hak-hak kewarganegaraan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan ketentuan pelaksananya, dalam melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing termasuk kelengkapan dokumen untuk proses penyelesaian perselisihan perkawinan yang mungkin timbul di kemudian hari.
3.  Agar segera melakukan konsultasi dan registrasi perkawinan campuran di Perwakilan RI yang terakreditasi di negara asal suami/istri warga negara asing.

## F.   Daftar Pustaka
Buku:
Hilman  Hadikusuma.  2007. Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
J.H.C.Morri., 2006. Hukum Internasional Kontemporer . Bandung:  PT. Refika Aditama.
Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sudargo  Gautama.  2005. Indonesia  dan  Konvensi-Konvensi  Hukum  Perdata  Internasional. Bandung: Alumni.

## Konvensi:
Konvensi Den Haag 1961
Konvensi Hukum Perdata Internasional De Haag 1976 mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan
Jurnal Nasional:
Laurensius  Mamahit,  2013. ”Hak  dan  kewajiban  Suami  Isteri  Akibat  Perkawinan  Campuran”. Lex Privatum . Vol.1. No 1. Manado: Unsrat
Gerdha  Prastica  Pangestu,  2014. “Studi  tentang  perkawinan  campuran  antara  warga  negara Malaysia- Indonesia”. Gloria Yuris. Vol. 3. No. 1. Pontianak: Untan
M.  Nur  Kholis  Al  Amin,  2016. “Perkawinan  campuran  dalam  kajian  perkembangan  hukum: antara  perkawinan  beda  agama  dan  perkawinan  beda  kewarganegaraan  di Indonesia”. Al Amin. Vol. 9. No. 2. Jakarta: UIN
Leonora  Bakarbessy,  2012. “Kewarganegaraan  ganda  anak  dalam  perkawinan  campuran  dan implikasiny a  dalam  hukum  perdata  Internasional”. Perspektif. Vol.  17.  No.  1.  Surabaya: UNAIR

## Jurnal Internasional:
Adriaan  Bedner  &  Stijn  Van  Huis,  2010. “Plurality  of  marriage  law  and  marriage  registration  for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism”. Utrecht Law Review. Vol. 6. No. 2. Netherlands: Leiden University

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menhukham Nomor 02-HL-05.01/2006 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Jo. PP Nomor 31 Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasan
Internet:
(http://showbiz.liputan6.com/read/2130803/ini-kronologi-pernikahan-fiktif-jessica-iskandar-ludwig diakses pada tanggal 16/11/2017 pukul 09:00 WIB)
(http://www.mixed.com, diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 16.30 WIB)