## AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK

## Oleh : Dimas Wahyudi 1)
Herixson Sugiarto Samosir 2)
Ria Sintha Devi 3)
Universitas Darma Agung,  Medan 1,2,3)
E-mail :
dimaswahyudi@gmai.com 1)
herixsonsamosir@gmail.com 2)
kokriasintha@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The title of this thesis is: "Legal Consequences for Perpetrators of  Online   Fraud Crimes Through The Online Arisan Mode On Electronic Social Media".    This study aims to: 1) To find out the  factors causing fraud through the online arisan mode  on social media; 2) To find out the rule of law that regulates crime  online  fraud; 3) To find out the  efforts of  law enforcement agencies  in handling fraud cases through online  gatherings on social media. The results of this study are: First,  strict law enforcement by the police in carrying out their duties,    especially  in  investigation  management  in    order  to    arrest  every  perpetrator criminal  acts    of      fraud  under  the  guise  of  online  gatherings  as    confirmed  by    the applicable legal rules.  According to the fraud law in the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions ("ITE Law") as amended  by Law Number  19  of  2016    concerning      Amendments  to    Law  Number  11  of  2008  concerning Electronic Information and Transactions ("Law 19/2016") does not specifically regulate  the criminal act  of  fraud. So far, the criminal act of  fraud itself is regulated in Article 378 of the  Criminal  Code  ("Criminal  Code").    Second,  Factors  causing  online      fraud    :  1)  High unemployment and poverty due to  lack of jobs; 2) Want to earn money easily   (committing fraud);  3)  Difficulty  in  tracing  perpetrators;  4)  Easy  removal  of  traces;  5)  Lack  of  costs required to commit fraud; 6) Lack of insight of users of   electronic  communication devices . Third, the Ministry of Communication and Information continues to provide education on the importance  of  digital    literacy  so  that    community  activities  in    the    digital  space  can  take place properly.  So that the  positive benefits of the  internet can be optimized to make people more  intelligent  and  productive.  In  addition,  the  police  through  the  cyber  police  will continue  to  conduct  cyber  patrols  and  enforce  criminal  laws  for  online  fraud  fraud.  The suggestions  in  this  study      are:  First,    a  special  rule  must  be  formed  in  the  new  Criminal Code Bill that  focuses on sanctioning  online  fraud so that  the rule becomes the basis for law enforcement for the criminal act of  online  fraud.  Second, To prevent the occurrence of criminal  acts  of    onlinearisan  fraud,  the  Ministry  of  Communication  and  Information  and the cyber police must  conduct socialization and counseling to the  public so that  the public understands  about    potential  scams  from  online    gatherings.    Third,      The  security  and comfort  of  the  public  in  carrying  out  online    activities    today  is  very  dependent  on  the commitment  of  the  Ministry  of  Communication  and  Information  and    the  cyber  police  to provide the internet  safe positive.
Keywords: Online Arisan, Fraud, Legal Consequences.

## ABSTRAK
Adapun  judul  dari  Penelitian  ini  adalah:  “Akibat  Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik”. Penelitian ini bertujuan  untuk:  1)  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  penipuan  melalui modus  arisan  online  di  media  sosial;  2)  Untuk  mengetahui  aturan  hukum  yang  mengatur mengenai  kejahatan  penipuan  online;  3)  Untuk  mengetahui  upaya  penal  Lembaga  penegak hokum dalam menangani kasus penipuan melalui arisan online di media sosial. Adapun hasil dari  penelitian  ini  adalah:  Pertama,  Penegakan  hukum  yang  tegas  oleh  pihak  kepolisian dalam  menjalankan  tugas  terutama  dalam  manajemen  penyidikan  agar  dapat  menangkap setiap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  berkedok  arisan  online  seperti  yang  telah  ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut undang-undang penipuan dalam KUHP, Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (“UU  ITE”) sebagai mana telah diubah oleh Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).  Kedua,  Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang  dengan  mudah  (melakukan  penipuan);  3)  Sulit  terlacaknya  pelaku;  4)  Mudahnya menghilangkan  jejak;  5)  Minimnya  biaya  yang  diperlukan  untuk  melakukan  penipuan;  6) Kurangnya  wawasan  para  pengguna  alat  komunikasi  elektronik.  Ketiga,  Kemenkominfo terus  memberikan  edukasi  pentingnya  literasi  digital  agar  kegiatan  masyarakat  di  ruang digital  bias  berlangsung  dengan  baik.  Sehingga  manfaat  positif  internet  dapat  dioptimalkan untuk  membuat  masyarakat  semakin  cerdas  dan  produktif.  Selain  itu,  pihak  kepolisian melalui polisi akan terus melakukan patrol siber dan menegakan hokum pidana bagi pelaku penipuan  online.  Adapun  saran  dalam  penelitian  ini  adalah:  Pertama,  Harus  dibentuk  suatu aturan khusus di dalam RUU KUHP yang baru yang berfokus kepada pemberian sanksi dari penipuan  online  agar  aturan  tersebut  menjadi  dasar  penegakan  hokum  atas  tindak  pidana penipuan  online.  Kedua,  Untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  arisan  online, kemenkominfo dan polisi haruslah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat faham mengenai potensi penipuan dari arisan online. Ketiga, Keamanan dan kenyamanan  masyarakat  dalam  melaksanakan  aktifitas  secara  online  saat  ini  sangat bergantung kepada komitmen dari kemenkominfo dan polisi beruntuk menyediakan internet positif yang aman.
Kata Kunci: Arisan Online, Penipuan, Akibat Hukum
1. PENDAHULUAN
Kejahatan penipuan merupakan kejahatan  yang  sering  terjadi  di  tengah masyarakat  Indonesia,  bahkan  hampir  tiap harinya terjadi. Terjadinya kejahatan penipuan  tidak  mengenal  status  sosial, agama, ras, jeniskelamin, artinya kejahatan ini  terjadi  dan  dilakukan  oleh  siapa  saja dan pada siapa saja dan kapan saja. Pelaku penipuan ini selalu menggunakan cara/modus  baru  untuk  menipu  korbannya, sehingga perbuatan penipuan yang dilakukan  tidak  disadari  oleh  korbannya.
Korban  kejahatan  akan  tersadar  apabila perbuatan kejahatan telah dilakukan.
Dalam prespektif kriminologi, kejahatan  penipuan  ini  termasuk  dalam kejahatan yang  selalu berulang terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa penanganan dan penegakan  hokum  terhadap  para  pelaku kejahatan penipuan masih belum mencapai sasaran. Artinya, tujuan pemidanaan hokum pidana nasional belum tercapai.
Di  tahun  2021,  seiring  perkembagan jaman  dan  teknologi,  kejahatan  penipuan
berkembang  cara  dan  modus  para  pelaku dengan  memanfaatkan  media  teknologi untuk melakukan perbuatan kejahatannnya. Media  yang  digunakan  adalah  jaringan komuniasi  dan  internet,  yang  digunakan untuk  memudahkan  para  pelaku  kejahatan menyakinkan para korban.
Beberapa  kasus  penipuan  online  yang terjadi yakni:
1. Mantan  model  berinisial  RAK  (24) diduga  menipu  ratusan  korban  dengan modus  arisan  online  dan  investasi berlipat  ganda.  Setelah  para  korban menyerahkan uang dalam jumlah besar, Renny  pun  menghilang.  Arisan  online dan  investasi  ini  dilakukan  tanpa  ada tatap muka. Pelaku dan korban berinteraksi  melalui  WhatsApp  Grup (WAG).  Terakhir,  RAK  masih  terlihat di  rumah  orangtuanya  di  Persijam, Jambi  Selatan.  Menurut  keterangan tetangga, RAK menghilang sejak 19 Juli 2020.  Adapun  korban  Dina  Aulia  telah melaporkan  RAK  ke  Polda  Jambi dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana  penipuan  dan  melanggar  UU
Informasi dan TransaksiElektronik (ITE). Modus pelaku dengan mengumumkan arisan online di Instagram.  Setelah  banyak  yang  ikut, maka  ditawarkan  investasi  berlipat ganda.
2. Pada  22  juli  2020  terjadi  Kasus penipuan online melalui arisan online di Kabupaten  Bengkulu.  Korban  penipuan arisan  online  dari  tersangka  KD  (23), warga Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu  Tengah  (Benteng)  tak  hanya satu orang saja yakni,  Halima Tussadya (24) warga Sawah Lebar, Kota
Bengkulu.  Akan  tetapi  ada  juga  korban lainnya  yakni,  Yuni  Lestari  dengan kerugian  sebesar  Rp  4,5  juta,  korban Reza  Rahayu  sebesar  Rp  3,6  juta,  dan korban  Eka  Meiliyen  Dharma  sebesar Rp  13.150.000.  “Hingga  total  jumlah uang  yang  digelapkan  oleh  tersangka berjumlah  Rp  33  juta.  Untuk  ketiga korban  ini  tidak  melapor  sehingga
dijadikan sebagai saksi.Saat ini tersangka sudah ditahan guna memudahkan  pemeriksaan.  Sudarno mengungkapkan,  KD  ditangkap  dan juga  mengamankan  barang  bukti  (BB) berupa  tiga  lembar  fotokopi  buku Rekening  Koran  Bank  BCA  atas  nama korban, satu lembar screenshot postingan  arisan  yang  dilakukan  oleh tersangka  tiga  lembar  screenshot  Group WA arisan, serta satu lembar screenshot Percakapan antara korban dengan tersangka.  “Tersangka  dijerat  dengan pasal  378  KUHP  dan  pasal  372  KUHP dengan  ancaman  hukuman  penjara paling lama delapan tahun.
3. Kasus  penipuan arisan  online  di  Medan yang  dilakukan  oleh  seorang  selebgram di  Medan,  Sumatera  Utara.  Dea  Rizki Andriani,  seorang  menjadi  tersangka atas  kasus  dugaan  penipuan  dengan modus  arisan  online.  DRA  diduga membawa  kabur  uang  arisan  online senilai miliaran rupiah. Setelah
melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka.  Kasus  penipuan  yang  diduga dilakukan DRA ini mulai mencuat pada akhir  2020.  Awalnya  polisi  mendapat laporan  dari  sejumlah  orang  yang mengaku  sebagai  korban  penipuan dengan modus arisan online.
4. Kasus  penipuan  arisan  online  senilai Rp.42  Juta,  Kholidiyah  Br  Perangin- angin (24) membuat laporan ke Polrestabes  Medan,  pada  Senin  tanggal 31  Agustus  2020.  Kholidiyah  yang merupakan  warga  Lorong  Sentosa  No 56  Belawan  ini  melaporkan  seorang owner  arisan  T  online  berinisial  TDM alias  TN  (25)  atas  dugaan  penipuan. Terlapor  disebutkan  tinggal  di  sebuah perumahan di Jalan Perjuangan,
Sunggal. Laporan Kholidiyah tertuang dalam bukti
laporan
polisi nomor :
LP/1921/VIII/2020/SPKT
Restabes
Medan tanggal 5 Agustus 2020. Korban mengatakan  dirinya  kesal  karena  tak kunjung  menerima  pencairan  uang
arisan  yang  dikelola  TDM.  Padahal,  ia seharusnya  menerima  pencairan  pada bulan  Juli  2020.   Korban  ikut  3  nomor, sudah  7  bulan  bergabung  ikut  arisan online  milik  TDM  alias  TN.  Slot pertama penyerahan uang secara bertahap  per  17  hari  sebesar  Rp  800 ribu. Slot kedua per 1 bulan sebesar Rp 4,8 juta dan slot ketiga 1 juta per bulan. Penyerahan  uang  tersebut  dengan  cara transfer,  buktinya  ada.  Jadi  total  get penarikan  yang  dijanjikan  TN  kesaya sebesar Rp 100 juta,” ungkap
Kholidiyah di Mapolrestabes Medan.
Berdasarkan kasus-kasus diatas, maka  dalam  arisan  tidak  selalu  mengalami kelancaran seperti yang diharapkan. Adakalanya dipihak anggota atau penerima uang  yang  dengan  sengaja  melakukan tindak  pidana  penipuan.  Terjadinya  kasus tindak  pidana  penipuan  berkedokarisan online di  wilayah  Kota  Medan  merupakan gambaran  bahwa  belum  ada  penegakan hukum  yang  tepat  dan  maksimal.  Oleh karena  itu,  perlunya  penegakan  hukum yang  tegas  oleh  pihak  kepolisian  dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap  setiap  pelaku  tindak  pidana penipuan  berkedokarisan online seperti yang  telah  ditegaskan  oleh  aturan  hukum yang berlaku. Hal tersebut adalah gambaran dari kinerja Kepolisian di tengah masyarakat.
Terjadinya  penipuan  online  juga merupakan gambaran dari masyarakat yang tinggal  di  daerah  kota.  Masyarakat  yang tinggal  di  Kota  mempunyai  modernisasi dalam  pengembangan  bagaimana  mencari berbagai macam cara agar bias mendapatkan  penghasilan,  baik  melalui cara  yang  baik  maupun  cara  yang melanggar aturan hukum.
Salah  satu  yang  menjadi  persoalan dalam  pengungkapan  kasus  penipuan arisan  online  tersebut  adalah  mengenai pembuktian  dalam  kasus  tersebut.  Dalam konteks  hukum  acara  pidana,  pembuktian merupakan  proses  acara  pidana  untuk menentukan  kepastian  hokum  tentang
adanya  peristiwa-peristiwa  pidana.  Pada hakikatnya,  pembuktian  dimulai  sejak diketahui  adanya  peristiwa  kejahatan. Dalam  halini,  pembuktian  terhadap  kasus penipuan  online  dilakukan  oleh  penyidik Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Dalam  hukum  acara pidana,  pembuktian  merupakan  bagian yang  sangat  esensial  untuk  menentukan nasib seseorang terdakwa.
Penegakan maupun pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian haruslah konkret dan benar-benar dapat ditegakkan, sehingga  hal-hal  yang  menjadi  tujuan terbentuknya hukum dan jaminan kesejahteraan  dapat  terbentuk  ditengah masyarakat.  Kepolisian  adalah  pengayom masyarakat  dimana  seharusnya  mencegah setiap  kejahatan-kejahatan  yang  muncul ditengah  masyarakat.  Tugas  Kepolisian yang  utama  sebagaimana  yang  tercantum dalamUndang-unang Kepolisian Nomor 02 Tahun  2002  Pasal  13  huruf  C  adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai  penyakit  masyarakat.  Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Apa  faktor-faktor  penyebab  terjadinya penipuan melalui modus arisan online di media sosial?
2. Bagaimana aturan hukum yang mengatur penipuan online?
3. Apaupaya  penal  Lembaga  penegak hokum dalam menangani kasus penipuan melalui arisan online di media sosial?
2. TINJAUN PUSTAKA

## Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggung  jawaban  pidana  dalam istilah asing disebut dengan
teorekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan  pelaku  dengan  maksud  untuk menentukan  seseorang  terdakwa  atau tersangka  dapat  dipertanggung  jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.Pertanggung jawaban (pidana) menjurus  kepada  pemidanaan,  jika  telah
melakukan  suatu  tindak  pidana  dan memenuhi  unsur-unsurnya  yang  telah ditentukan  dalam  undang-undang.  Dilihat dari  sudut  terjadinya  suatu  tindakan  yang terlarang  (diharuskan),  seseorang  akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan  tersebut  bersifat  melawan  hukum (dan  tidak  ada  peniadaan  sifat  melawan hokum  atau rechtsvaardigingsgrond atau alas  an  pembenar)  untuk  itu.    Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah , dikatakan :Pengertian pertanggung  jawab  dalam  hokum  pidana, yang  dinamakan criminal  liability atau responsibility, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana.  Jika  orang  telah  melakukan perbuatan  pidana,  belum  tentu  dapat dijatuhi  pidana,  sebab  masih  harus  dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya  sehingga  orang  tersebut dapat  dipertanggung  jawabkan  dalam hokum  pidana.  Dengan  demikian  bahwa orang  yang  telah  melakukan  perbuatan pidana  tanpa  adanya  kesalahan,  maka orang  tersebutTidak  dapat  dipidana,  sesuai dengan  asas  hukum  yang  tidak  tertulis, asas geenstrafz  onderschuld, yang  artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

## Kejahatan Siber
Cyber  crime atau  dalam  berbagai literature  sering  disebut  juga  kejahatan computer atau computercrime , kejahatan di bidang  komputer,  kejahatan  telematika, atau  kejahatan  mayantara  dapat  diatikan juga  sebagai  tindak  pidana  apa  saja  yang dilakukan  dengan  memakai  komputer ( hardware dan software ) sebagai sarana/alat  atau  computer  sebagai  objek, baik  untuk  memperoleh  keuntungan  atau pun  tidak,  dengan  merugikan  pihak  lain, atau  tindakan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  teknologi  komputer  yang canggih. . Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan kejahatan konvensional  semakin  berkembang  dan menimbulkan  kejahatan  baru  yaitu cyber crime . Cyber  crime memiliki  karakteristik
yang  berbeda  dengan  tindak  pidana lainnya,  baik  dari  segi  pelaku,  korban, modus  operandi  dan  tempat  kejadian perkara, sehingga memerlukan penanganan dan  pengaturan  hokum  secara  khusus. Ketentuan  dalamKitab  Undang  Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) banyak  yang  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  tindak  pidana  yang ada saat ini, hal ini dikarenakan masyarakat bersifat dinamis oleh karena itu iusconstitutum (hokum  positif  atau  hukum yang berlaku sekarang) tidak sama dengan iusconstituendum (Hukum  yang  berlaku di masa akan datang.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis  Penelitian Jenis  penelitian  yang  dilakukan dalam  penyusunan  Penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normative  yaitu  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hokum positif. Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat deskriptifanalitis, penelitian bersifat  deskriptifanalitis  merupakan  suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah,  menjelaskan,  dan  menganalisis suatu  peraturan hukum.
2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum primer  terdiri  dari  peraturan  perundang undangan  yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang undangan yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  yaitu peraturan perundang undangan yang berkaitan  terhadap  tindak  pidana  penipuan arisan  online  melalui  media  social  yaitu Undang-Undang  Nomor  11Tahun  2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHPidana
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hokum  sekunder  adalah
bahan  hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku teks  yang  ditulis  oleh  ahli  hukum  yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yuris  prudensi,  dan  hasil-hasil  symposium mutakhir  yang  berkaitan  dengan  topic penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  bahan hokum  sekunder  yang  digunakan  adalah berupa  buku-buku  rujukan  yang  relevan, hasil  karya  tulis  ilmiah,  dan  berbagai makalah yang berkaitan.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hokum  tersier  adalah
bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hokum  sekunder  berupa kamus  umum,  kamus  bahasa,  surat  kabar, artikel, internet.
3. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Penelitian Kepustakaan ( Library Reseaarch ).  Penelitian  kepustakaan  ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan  perundang-undangan,  teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan  dengan  kebijakan  penal  terkait dengan  tindak  pidana  penipuan  melalui online.
4. Analisis Data
Keseluruhan  data  dalam  penelitian  ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif  ini  akan  dikemukakan  dalam bentuk  uraian  yang  sistematis  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan  diolah,  kemudian  dianalisa  secara deskriptif  sehingga  selain  menggambarkan dan  mengungkapkan,  diharapkan  akan memberikan  solusi  atas  permasalahan dalam penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

## Penipuan Arisan Online
Zaman  sekarang,  kejahatan  bias  saja terjadi  karena  adanya  niat  dan  peluang. Dengan  arisan  online  sipemilik  bias  saja memanfaatkan usaha tersebut untuk meraup keuntungan sendiri. Pada umumnya, arisan online ini hanya menawarkan  berupa  sejumlah  uang  dan tidakakan  menawarkan  berupa  produk. Tentunya  hal  ini  untuk  mempermudah pelaku  membawa  kabur  uang  anggotanya. Biasanya  pemilik  arisan  online  akan menawarkan  jasanya  berupa  iming-iming imbalan  yang  bagus  seperti  bonus  yang besar  atau  hadiah.  Selain  itu,  pemilik  juga akan memberikan informasi soal cara kerja yang mudah, yaitu bagi calon anggota yang ingin  ikut  bergabung  arisan  online  hanya tinggal  memberikan  nama  dan  nomor telepon  kepada  sipemilik  atau  admin. Setelah itu, calon anggota akan diperintahkan  untuk  mentransfer  sejumlah uang  yang  sudah  di  tentukan  kerekening pemilik.  Dengan begitu,  orang-orang terutama  kalangan  wanita  akan  mudah tergiur  dengan  tawaran  tersebut.  Namun, arisan online ini tidak akan bertahan lama. Setelah banyak orang yang bergabung, dan pemilik  sudah  meraup  keuntungan  dengan jumlah  yang  besar,  pemilik  arisan  online akan menghilang begitu saja tanpa  pesan.
Satu  hal  yang  perlu  Anda  ingat,  arisan diakui sebagai perjanjian. Meski seringkali hanya  dilakukan  berdasarkan  kata  sepakat dari  para  pihak  tanpa  dituangkan  kedalam suatu  surat  perjanjian.  Hal  ini  merujuk pada  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (“KUHPer”)  yang  tidak mensyaratkan  perjanjian  harus  dibuat secara tertulis. Sehingga, terhadap perjanjian  dalam  arisan  yang  berbasis online,  berlaku  ketentuan  Pasal  1338 KUHPer, yang berbunyi: “Semua persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan undang-undang  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.
Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali
selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak,  atau  karena  alasan  alasan  yang ditentukan oleh undang-undang.
Persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik.
2. Aturan Hukum Tentang Penipuan Online
Perkembangan  teknologi  informasi yang berkembang di era globalisasi saat ini berfungsi untuk mempermudah, mempercepat,  atau  memberikan  alternatif lain  bagi  pilihan  berkomunikasi  dan mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi. Salah satu perkembangan  teknologi  informasi  adalah media.
Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan  dampak  positif  dan  dampak negatif.  Salah  satu  dampak  negatif  yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern.
Kejahatan yang ditimbulkan oleh
perkembangan  dan  kemajuan  teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan  yang  berkaitan  dengan  aplikasi internet,  atau  dalam  istilah  asing  sering disebut  cybercrime.  Menurut  Wahid  dan Labib,  cyber  crime  adalah  segala  macam penggunaan  jaringan  computer  untuk tujuan kriminal dan atau criminal berteknologi
tinggi
dengan menyalahgunakan  kemudahan  teknologi digital.  Perbuatan  penipuan  itu  selalu  ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang  di  dalam  masyarakat  seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan  tersebut  dipandang  dari  sudut manapun  sangat  tercela,  karena  dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.
Akhir-akhir ini ada satu fenomena menarik yang  timbul  di  masyarakat,  yakni  Arisan online  yang  kerap  menjadi  petaka  bagi pada  korbannya.  Seiring  perkembangan zaman,  arisan  tidak  hanya  dilakukan dengan  pertemuan  tetapi  juga  dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan tekhnologi  melalui  media  sosial  yang
dikenal dengan arisan online. Arisan online tentunya  lebih  beresiko  tinggi  untuk terjadinya  penipuan  dan  penggelapan karena dilakukan dengan orang-orang yang tidak  salin  gbertemu  dan  tidak  saling mengenal.  Di  Indonesia,  arisan  sudah menjadi budaya. Sebab arisan bukan hanya sekedar  mengumpulkan  uang,  tetapi  juga mempererat tali silaturahmi antara manusia.  Arisan  menjadi  salah  satu  ide yang  sangat  kreatif  dikalangan  masyarakat termasuk  untuk memutar  system  keuangan mereka  sehingga  semua  dapat  menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan  dengan  cara  yang  sangat  sederhana seperti menabung mereka dapat menikmati hasil  dari  apa  yang  mereka  lakukan.  Di Indonesia  telah  banyak  terjadi  kasus penipuan  berkedok  arisan  online,  salah satunya terjadi di Jambi.
3. Upaya  Penal  penegak  Hukum
Dalam Penanganan Tindak

## Pidana Penipuan Online
Istilah cyber crime sering terdengar berbarengan  dengan  perkembangan  dunia digital,  cyber  crime  adalah  sebuah  bentuk tindakan kejahatan yang ada di dunia maya dengan cara memanfaatkan teknologi  yang ada seperti komputer dan jaringan internet. Cyber crime atau disebut dengan kejahatan dunia  maya  biasanya  dilakukan  oleh individu  atau  kelompok  yang  menyerang atau  mengambil  data-data  calon  korban dengan  motif  hanya  untuk  mencari kepuasan  atau  bisa  juga  merugikan ekonomi dan politik. Kejahatan dunia maya dapat  didefiniskan  sebagai  aktivitas  ilegal yang  melanggar  hokum  seperti  melakukan ancaman keamanan, rekayasa sosial, ekspoitasi kerentanan perangkatl unak, dan serangan  pada  jaringan.  Jenis  dari  cyber crime  ada  beragamya  itu  peretasan, hacking,  carding,  menyebarkan  konteni legal, phising, dan defacing. Sudah menjadi hal yang umum bahwa Indonesia merupakan  pengguna  intermet  terbesar  di dunia.  Hal  tersebut  membuat  Indonesia  itu sendiri  banyak  mengalami  kasus  seperti kejahatan di dunia maya itu sendiri, bisa di ambil  contoh  dengan  kasus  yang  terjadi
yaitu  kasus  penipuan  pada  aplikasi  online yang  sering  digunakan  untuk  menguras uang  di  dalam  aplikasi  tersebut  misalnya penipuan  yang  ada  di  Gojek  yang  sering menguras  Gopay,  modus  penipuannya bermacam beberapa macam selebriti seperti Aura Kasih dan yang sempat heboh yaitu  Maia  Estianty  turut  menjadi  korban dari kasus penipuan Gojek dengan berbasis Gopay.  Bisanya  penipuan  ini  berkedok dengan  rekayasa  sosial  agar  sipelaku tersebut  bias  mendapatkan  kode  one  time atau  kode  OTP  dengan  iming-iming  akan diberikan hadiah atau keuntungan.
Saat  ini  regulasi  yang  dipergunakan sebagai  dasar  hokum  atas  kasus  yang mengenai  masalah  cybercrime  adalah Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Di  Indonesia  sendiri  tindak  pidana yang  di  lakukan  itu  bias  dilihat  dari  dua sudut  pandang  yaitu  secara  luas  dan sempit. Maksudnya secara luasya itu tindak pidana cyber yang menggunakan saran atau dengan  bantuan  sistem-sistem  elektronik contohnya  seperti  kasus  pembunuhan, perdagangan  manusia,  dan  organnya.  Lalu ada  juga  tindak  pidana  dalam  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2011  yang  berisi tentang  tindakan  kasus  transfer  dana maupun  tindak  pidana  perbankan  serta tindak  pidana  pencucian  uang  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberentasan  Tindak  Pidana  Pencucian uang.  Akan  tetapi,  pengertian  yang  lebih sempit  atau  di  khususkan  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  UU  ITE sebagaimana  yang  telah  di  rubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016. Selain  dari  Undang-Undang  ITE,  ada  juga peraturan yang menangani kasus Cybercrime  yaitu  peraturan  teknis  dalam penyidik  masing-masing  instansi  penyidik. Sudah menjadi asumsi public atau hal yang umum, bahwa negara Indonesia merupakan salah  satu  pengguna  internet  tersebar  di dunia.  Maka  dari  itu  banyak  sekali  kasus
kejahatan  di  dunia  maya  atau  kasus cybercrime.
Saat ini pemerintah melalui Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika mendorong masyarakat untuk siap memasuki  ekosistem  digital.  Terlihat  dari, selain  mempersiapkan  infrakstrukturnya, Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Johnny  Plate  juga  gencar  melaksanakan kegiatan literasi digital. Salah satu tujuannya  untuk  mengkultivasi  kultur kesadaran  perlindungan  privasi  dan  data pribadi.    Sebab,  seiring  perubahan  dan kemajuan  zaman,  kejahatan  di  dunia maya pun  akan  berjalan  parallel  dengan  dunia nyata.
Pastinya  kita  pernah  mendengar  atau mungkin  mengalami  sendiri  kejadian mendapat  short  message  system  (SMS) yang menawarkan pinjaman.  Di lain waktu ada  pula  telepon  menawarkan  kartu  kredit atau  pun  pinjaman  tanpa  jaminan.  Asli, ngeselin banget meladeni SMS dan telepon tidak  penting  ini.  Belum  lagi  kalua berujung kita terperangkap menjadi korban.  Pertanyaannya,  bagaimana  dan darimana mereka mendapatkan data? Tidak sedikit  dari  kita  yang  bingung  selama  ini. Tetapi,  ternyata,  bias  saja  kebocoran  data pribadi  tersebut  terjadi  tanpa  kita  sadari. Disinilah  pelajaran  pentingnya,  bahwa  ada ragam  modus  penipuan  di  ruang  digital, antara lain:
1. Phising,  dilakukan  oleh  oknum  yang mengaku  dari  Lembaga  resmi  dengan menggunakan telepon, email  atau pesan teks.    Mereka  menggali  data  pribadi, yang nantinya digunakan untuk kejahatan  berikutnya.    Data  sensitive inilah yang digunakan untuk mengakses akun  penting  yang  mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian.
2. Pharming handphone, modusnya dengan  mengarahkan  mangsanya  ke situs  web  palsu  atau  domain  mirip institusi  aslinya,  lalu  ketika  entri domain  name  system  yang  ditekan/di- click  korban  akan  tersimpan  dalam bentuk  cache.    Pelaku  kemudian memasang malware agar bias
mengksesnya  secara  illegal.    Umumnya kasus  ini  ditemui  pada  whatsapp  yang disadap/diambil  alih,  karena  gawai sudah dipasangkan malware oleh pelaku sehingga data pribadinya dicuri,
3. Sniffing,  terjadi  ketika  kita  mengakses wifi umum yang ada di publik.  Apalagi ketika  digunakan  untuk  bertansaksi.
Disaat itulah pelaku meretas mengumpulkan  informasi  secara  illegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya, kemudian mengakses aplikasi  yang  menyimpan  data  penting korban.
4. Money mule,
modusnya
pelakumenanyakancalon
korban, maukah  dapat  hadiah  atau  pajaknya dikirim  dulu.    Sebenarnya  money  mule ini  seperti  pencucian  uang  atau  money laundry.    Kita  akan  dikirimkan  uang, tetapi nantinya diminta untuk mengirimkannya kembali.
5. Social  engineering,  modusnya  dengan memani pula sipsikologis korban sehingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif.
Kemudian pelaku berhasi lmendapatkan kode OTP atau password korban.
Disinilah  pentingnya  literasi  digital, yang terdiri dari digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Masyarakat  dituntut  tidak  sekedar  tahu mengoperasikan  gawai  saja.    Tetapi, mereka  harus  paham,  literasi  digital dimaksudkan disini, mengerti bahwa interaksi di dunia maya sama dengan dunia nyata.  Artinya,  ketika  kita  beraktivitas  di ruang  digital,  tidak  lain  kita  sedang berinteraksi  dengan  manusia  nyata  di jaringan yang lain.  Bukan sekedar dengan deretan  karakter  huruf  di  layar  monitor, namun dengan karakter manusia sungguhan.  Sehingga  sangatlah  penting kita  menyadari  tanggungjawab  menjaga data  pribadi,  untuk  beberapa  alasan dibawah ini:
1. Data  pribadi  menjaga  diri  kita  dari kemungkinan ancaman ataupun kekerasan di dunia maya.
2. Menghindari  potensi  pencemaran  nama baik.
3. Mencegah penyalahgunaan data pribadi Oleh  karenanya,  kemenkominfo  terus memberikan  edukasi  pentingnya  literasi digital  agar  kegiatan  masyarakat  di  ruang digital  bias  berlangsung  dengan  baik. Sehingga  manfaat  positif  internet  dapat dioptimalkan  untuk  membuat  masyarakat semakin  cerdas  dan  produktif.  Selain  itu, pihak  kepolisian  melalui  polisi  akan  terus melakukan  patrol  siber  dan  menegakan hokum pidana bagi pelaku penipuan online

## 5. SIMPULAN
1. Penegakanhukum  yang  tegas  oleh pihak  kepolisian  dalam  menjalankan tugas  terutama  dalam  manajemen penyidikan  agar  dapat  menangkap setiap  pelaku  tindak  pidana  penipuan berkedok  arisan  online  seperti  yang telah  ditegaskan  oleh  aturan  hukum yang  berlaku.  Menurut  undang-undang penipuan  dalam  KUHP,  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (“UU  ITE”)  sebagaimana  telah  diubah oleh  UndangUndangNomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (“UU  19/2016”)  tidak  secara  khusus mengatur  mengenai  tindak  pidana penipuan.  Selama  ini,  tindak  pidana penipuan  sendiri  diatur  dalam  Pasal 378  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (“KUHP”).
2. Faktor  penyebab  terjadinya  penipuan arisan  online:  1)  Tingginya  angka pengangguran  dan  kemiskinan  karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan  uang  dengan  mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya  pelaku;  4)  Mudahnya menghilangkan  jejak;  5)  Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan  penipuan;  6)  Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik
3. Kemenkominfo terus memberikan
edukasi  pentingnya  literasi  digital  agar kegiatan  masyarakat  di  ruang  digital bias berlangsung dengan baik.
Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif.  Selain  itu,  pihak  kepolisian melalui polisi siber akan terus melakukan patrol siber dan menegakan hokum  pidana  bagi  pelaku  penipuan online.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Abdurrahman,  Muslan. Sosiologi  dan Metode  Penelitian Hukum,  Malang: UMM Press, 2009. Devi,Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara  , Lembaga  Penelitian  dan
Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021.
Hulukati, Tien S. dan Tapi
ansariB,Gialdah. Hukum Pidana Jilid 1 ,  Fakultas    Hukum  Universitas Pasundan, Bandung: 2006.
Haenlain,  Michael., Users  of  The World United thechallengers and Oppurtinitiesofsocial Media, Busness
Horizons, London: 2010.
Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi
Penelitian Hukum
Normatif, Bayumedia, Surabaya:  2008. Kanter,  E.Y.  dan  Sianturi,  S.R. Asas-Asas
Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan Penerapannya, Penerbit
Storia
Grafika, Jakarta: 2002.
Makarim,  Edmon .  Kompilasi  Hukum Telematika, Rajawali  Press,  Jakarta: 2004.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta:  2006. Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, cet. 10, Rineka Cipta, Jakarta: 2002.
Nasrullah,
Rulli . Media Sosial:
PerspektifKomunikasi,  Budaya,  dan
Sosioteknologi RemajaRosdakarya, Bandung: 2017. Setiadi, Edi, dan Kristian, SistemPeradilanPidanaTerpadu  dan SistemPenegakan Hukum di Indonesia, PenerbitKencana,  Jakarta: 2017.
Soesilo,  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor: 1995.
Siregar,  Gomgom  T.P. Suatu  Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Media Elektronik, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2020.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
Pidana Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Undang-UndangNomor  19  Tahun  2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## C. Jurnal dan Karya Ilmiah
Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana  Pelaku  Penipuan  Arisan Online Ditinjau Dari Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  Jurnal  RecidiveVol  3  No 2 Mei-Agustus 2014.
Siswanto,  Tito.  Optimalisasi  Sosial  Media sebagai  Media  Pemasaran  Usaha Kecil  Menengah.  Jurnal  Liquidity, Vol. 2, No. 1, January- Juni 2013. Thea  Rahmani,  Penggunaan  Media  Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi  Ponsel,  Tesis,  Universitas  Islam Negeri  Sunan  Kalijaga  ,Yogyakarta: 2016.
HAMONANGAN,
Alusianto et al. PERANAN  KURATOR  TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA , [S.l.],  v.  2,  n.  1,  p.  20-34,  sep.
2021.ISSN  2745-6072.  Available  at: < http://jurnal.darmaagung.ac.id/inde x.php/pkmmajuuda/article/view/1182 >. Date Simbolon,  N.  Y.,  Nasution,  M.  Y.,  & Lubis,  M.  A.  (2019). Pemberdayaan Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat
Batak Toba
Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &Yasid,  M.
(2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN  HUKUM  DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma
Agung, 28 (2), 269-285.
Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020,
October).  The  Effectiveness  of  The Imposition  of  Prison  Sentences  of
Fines  For  Perpetrators  of  Electronic Technology  Information  Violations. In Virtual  Conference  on  Social Science  in  Law  Political  and Economic Development .VCPSPILED 2020. Yasid,  M.,  Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.
(2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy  of  Credit  Payment  Relaxation in Overcoming the  Impact of Covid-
19  Spread  to  the  Economic  Society in Indonesia.
Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A.
(2020).  Criminological  Perspective Of Street Crime. Journal of
Advanced  Research  in  Dynamical and Control Systems-JARDCS , 12 (6),
603-611.
DEVI,  Ria  Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available
at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde x.php/jurnalrectum/article/view/227 >.