## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.146 https://mhn.bphn.go.id

## PENGHAKIMAN SEPIHAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSEPSI KEBINEKAAN DAN HAK ASASI MANUSIA
( Unilateral Judgment Through Social Media in The Perception of Diversity and Human Rights )
Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
e-mail: esakcu@gmail.com

## Abstrak
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin perlindun- gannya oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia adalah negara pluralisme sehingga kebebasan berpendapat tidak dapat dimaknai secara mutlak. Kebebasan berpendapat yang dimaknai secara mutlak mengakibat - kan kebebasan berpendapat yang kebablasan. Penghakiman sepihak merupakan wujud dari kebebasan berpendapat yang kebablasan. Kemudahan teknologi mengalihkan trend menyampaikan pendapat mel- alui media tulis ke media sosial. Penghakiman sepihak melalui media sosial marak terjadi dan berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, pencemaran nama baik, dan merusak kebinekaan. Penelitian ini meng - gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan penghakiman sepihak melalui media sosial bertentangan dengan HAM. Dalam perkembangannya terdapat hak yang dapat dibatasi pemenuhannya ( derogable rights ) meliputi hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Pembatasan dilakukan oleh dan berdasar- kan Undang-Undang. Secara tegas Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mem- berikan pembatasan terhadap penggunaan hak guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain. Penghakiman sepihak merupakan wujud pemaknaan kebinekaan secara negatif yang berpotensi memecah belah bangsa.
Kata Kunci: penghakiman sepihak, HAM, Kebinekaan
Abstract
Freedom of opinion is one of human rights approved and guaranteed protection by universal rights of hu - man (DUHAM) and the Constitution basic of country Republik Indonesia 1945 ( UUD 1945). Indonesia is plu - ralism country so freedom of opinion cannot means absolutely. Freedom of opinion which means absolutely can make consequence freedom of opinions overed. Unilateral Judgement is shape of freedom opinions overed. Easiness technology takes over trend present opinions via writing media to Social media. Unilateral Judgement via Social media often happened and potential caused violation of human rights, vilification reputation and break diversity. This survey uses a normative juridical approach method. Kind of data used as secondary data. The next collected data analyzed using qualitative analyst. The result of survey showing that Unilateral Judgement via Social media contradictory with human right. In the development there are rights qualified fulfillment (derogable rights) amongst right to move, right to assemble, and right to speak. Restrictions by and based on constitution, strictly chapter 73 UU No. 39 year 1999 about HAM have given Border against apply rights for guaranteed recognition and honor for human right and freedom based on others. Unilateral Judgement is shape of mean diversity by negative has the potential to divide the nation.
Keywords: Personal Judgment, Human Rights, Kebinekaan

## A. Pendahuluan
Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks, tidak hanya digerakkan oleh suatu kekuatan tertentu, melainkan oleh banyak kekuatan, seperti  budaya,  teknologi,  politik  maupun ekonomi. 1
Pengaruh globalisasi dapat meng- hilangkan berbagai hambatan yang mem- buat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep “Dunia Tanpa Batas” yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru.
Lebih lanjut Keohane dan Nye me- ngemukakan bahwa dalam dunia baru, yaitu dunia tanpa batas-batas negara atau a world without borders , negara-negara dan penguasa militer  mereka  tidak  lagi  memainkan  peran penting.  Bahkan  peran  mereka  semakin me mudar dan secara meyakinkan akan diganti kan oleh peran penting yang semakin me ning kat dari aktor-aktor non teritorial se- per ti  perusahaan-perusahaan  multinasional,
1  Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial , Terj. Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 38. 2  Vinsensio Dugis, Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik , (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), hlm. 10 3  Ronny Junaidi Kasalang, Pengaruh Globalisasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia , (Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 18
gerakan-gerakan sosial transnasional, dan organisasi-organisasi internasional. 2
Globalisasi mengandung ambivalensi. Di satu sisi, proses globalisasi merupakan kesempatan besar di zaman ini yang membawa kepada perkembangan yang semakin manusiawi sampai ke pojok-pojok dunia dan memberikan keuntungan bagi semuanya serta turut mempromosikan Hak Asasi Manusia, terutama di bidang kebebasan sipil, gender dan juga perlindungan terhadap anak-anak. Namun di sisi lain, globalisasi melahirkan pertentangan antar manusia di muka bumi ini, yang disebabkan oleh arus penyeragaman budaya yang memaksa. 3
Globalisasi membawa pengaruh besar dalam perkembangan media. Media adalah saluran atau alat untuk membantu tercapainya tujuan komunikasi. Dunia tanpa batas sebagai ciri dari globalisasi memaksa lahirnya teknologi-teknologi baru guna dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kemajuan teknologi mendorong lahirnya media sosial. Kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet merupakan suatu keniscayaan di era globalisasi. Kemudahan ini ternyata juga mempengaruhi kebiasaan seseorang untuk menyatakan pendapat. Bila sebelumnya orang-orang menyatakan pendapat melalui tulisan, maka menyatakan pendapat di dunia maya menjadi tren saat ini.
Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai
media. Gerak dinamis demokrasi salah satunya digerakkan oleh media. Media dan demokrasi sangat berkaitan erat, mengingat demokrasi meniscayakan adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang bebas. Dalam kehidup an bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Secara    teoritis    Hak  Asasi  Manusia (HAM) adalah  hak  yang  melekat  pada diri    manusia    yang    bersifat  kodrati  dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat  HAM sendiri  merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara  kepentingan  perseorangan    dengan kepentingan    umum.  Begitu    pula    upaya menghormati,  melindungi dan  menjunjung tinggi    HAM    menjadi    kewajiban    dan tanggung  jawab  bersama  antara individu.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negaranya sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. Kewajiban untuk menegakan HAM
adalah kewajiban yang tidak dapat dipungkiri oleh negara, karena merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia (prinsip obligation erga omnes). Wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia yaitu melalui pengaturan dalam peraturan perundang- undangan negara yang bersangkutan.
Kebebasan menyampaikan pendapat me   ru pakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dengan jelas tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang  berbunyi:  ”Setiap  orang  berhak  atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menyampaikan  pendapat  dengan  tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas” Jelas tersirat dalam dua undang-undang di atas bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan publik tanpa mendapatkan gangguan adalah kebebasan yang nyata dan diberikan seluas-luasnya.
Kebebasan berpendapat di Indonesia yang diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media membuat suatu perubahan komunikasi antar masyarakat. Menurut data yang
dikutip  dari  KOMINFO,  per  tahun  2020 ini pengguna internet di Indonesia 175,5 juta jiwa dengan penetrasi atau jangkauan digital nasional sebesar 64 persen di seluruh wilayah. 4 Banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna media sosial dan internet mengakibatkan adanya suatu pergeseran fungsi dan peran dari masyarakat internet atau netizen itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pada era 4.0 ini menjadikan suatu pola komunikasi dan membentuk suatu era masyarakat informasi yang interaktif dan dinamis.
Pemahaman tentang kebebasan ber- pendapat nyatanya masih dimaknai sebagai kebebasan berpendapat yang mutlak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh negara. Hal tersebut nampak pada maraknya  opini-opini  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan yang bernuansa negatif  menghiasi  media  sosial.  Pendapat atau opini yang kita berikan menghasilkan tipologi  efek  media  atau  efek  media  yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuara pendapat tersebut. Pendapat yang disampaikan tidak sedikit yang bergulir pada tindakan  penghakiman  sepihak  terhadap seseorang  dan/atau  suatu  tindakan  yang telah dilakukan.
Masih hangat di telinga kita sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun media sosial. Pengunggah video menuding dua
4  Fauziah Mursid, Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta, http://www. https://republika. co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiw (diakses 13 Juli 2021)
5  Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, https://tirto.id/jangan- sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN (diakses 19 Juli 2021)
remaja pria warga negara asing yang ada di dalam video tersebut telah memperlihatkan ekspresi homoseksual di ruang publik. Dalam unggahannya si pengunggah mencantumkan kalimat “Tadinya mtrnya mau ku tendang, tp krna kakiku gak sampe akhrnya hanya ku tegur Maaf jika tindakanku salah. Kalau aku gak suka ya ku labrak” 5 . Video ini lantas menjadi viral dan muncul dukungan dari warga net terhadap tindakan  pengunggah  yang  dinilai  berani. Kemudian muncul pernyataan dari seseorang yang mengaku mengenal kedua remaja. Dalam pernyataannya dia menyampaikan bahwa kedua remaja adalah saudara dan sudah  lama  tidak  bertemu.  Mengetahui  hal tersebut pengunggah video meminta maaf melalui akun media yang sama. Tindakan pengunggah video merupakan salah satu contoh penghakiman sepihak melalui media sosial. Tanpa mengetahui kebenarannya pengunggah video memberikan penghakiman secara sepihak atas apa yang dia lihat.
Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila pendapat tersebut disampaikan agar didengar dan diketahui oleh banyak orang seperti melalui media baik media sosial ataupun media massa lainnya. di mana kita tahu bahwa sesuatu  akan  mudah  viral  ketika  dimuat dalam media terlebih media sosial. Tentu tindakan penghakiman sepihak disini adalah sebuah penggiringan opini kepada sesuatu yang  bersifat  negatif,  karena  disampaikan melalui media atau agar didengar oleh
banyak orang maka patut diduga bahwa penghakiman sepihak bertujuan untuk mencemarkan nama baik. Berbeda halnya jika  pendapat  disampaikan  melalui  platform resmi di mana pendapat tersebut menjadi kritik bagi seseorang atau organisasi.
Perlu disadari bahwa negara Indonesia adalah negara pluralisme yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa dan adat-istiadat.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai negara yang mengalami penjajahan dan bentuk  geografis  negara  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  di  mana  dua  pertiga dari wilayahnya adalah wilayah perairan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25A  UUD  1945  “Negara  Kesatuan  Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Keberagaman di Indonesia telah muncul sejak zaman kerajaan yang kemudian mendorong munculnya frasa Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma dan digunakan untuk menyatukan keberagaman agama pada masa itu. Bhinneka Tunggal Ika  yang  berarti  berbeda-beda  tetapi  tetap satu jua kemudian menjadi semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam pita yang dicengkeram oleh burung garuda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dianggap mewakili pandangan negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa. Menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.
Kebinekaan yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi suatu anugerah bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara positif  akan  tetapi  disisi  lain  kebinekaan ini menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia  apabila  dimaknai  secara  negatif. Kebinekaan  yang  berarti  keberagaman  akan bermuara pada satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa keberagaman yang ada bukanlah pemecah belah bangsa melainkan pemersatu bangsa. Keberagaman yang berujung pada pemecah belah bangsa merupakan dampak dari  pemaknaan  kebinekaan  secara  negatif sedangkan keberagaman yang berujung pada persatuan bangsa merupakan hasil dari pemaknaan kebinekaan secara positif.
Dari video viral yang telah dijelaskan diatas kondisi akan menjadi berbeda apabila si pengunggah video menyematkan kalimat bernada  positif  seperti  “Jadi  keinget  masa muda dulu, boncengan, tertawa bareng sama teman”. Kalimat ini akan menggiring opini masyarakat kedalam sesuatu hal yang positif. Meskipun  tidak  semua  akan  setuju  dengan pendapat yang kita miliki karena adanya kebinekaan akan tetapi opini yang kita berikan berusaha menggiring pada suatu hal yang positif.  Penghakiman  sepihak  melalui  media sosial  dikhawatirkan  memecah  persatuan karena  tindakan  penghakiman  sepihak merupakan bentuk pemaknaan kebinekaan secara negatif.
Tindakan penghakiman sepihak melalui media sosial yang marak terjadi dapat memicu terjadinya pencemaran nama baik. Maraknya kasus pencemaran nama baik dapat bermula dari pendapat yang
disampaikan di media sosial tanpa dapat dibuktikan kebenarannya. Pendapat tersebut hanya disampaikan berdasarkan atas pan- dangannya secara sepihak, bermuatan negatif  dan  menyerang  privasi  seseorang, keluarganya dan kehormatannya. Kepolisian mencatat sedikitnya 4.360 laporan polisi masuk pada 2018. Kemudian, meningkat menjadi 4.586 pada 2019 dan bertambah menjadi 4.790 pada 2020. Selain itu, Polri mencatat kasus paling tinggi dari keseluruhan laporan adalah mengenai pencemaran nama baik. Berdasarkan laporan polisi yang di Bareskrim Polri yang berhubungan dengan UU ITE. Karena apabila dilihat dari tahun ke tahun cenderung meningkat,” kata Rusdi dalam webinar yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu (10/3/2021). 6
Dalam menjalankan hak dan kebebasan- nya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang- undang. Pembatasan ini dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE. UU ITE dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi sebagai dampak arus globalisasi yang kuat. UU ITE harus dapat  melindungi  berbagai  kepentingan hukum  untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan
6  Rayful Mudassir, Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat 2018-2020, https://kabar24.bisnis.com/ read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020, (diakses 19 September 2021)
7  Humas, Kemenkumham Kembali Lanjutkan Kajian UU ITE Terhadap Pasal-Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Kota Yogyakarta, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2755-kemenkumham- kembali-lanjutkan-kajian-uu-ite-terhadap-pasal-pasal-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di-kota- yogyakarta, (diakses 20 September 2021)
lisan  dan  tulisan,  dan  kepentingan  hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat  hak  konstitusional  ( Constitutional Rights ) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar (basic rights) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 7 Disisi lain hadirnya UU ITE dimaknai sebagai pembatasan dalam kebebasan berpendapat terkhususnya dalam Pasal 27 ayat 3. Pengaturan Pasal 27 ayat 3 menuai protes dari masyarakat karena dianggap membatasi dan mengekang kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Undang-undang ini memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat 3. Akan tetapi Pasal 27 ayat 3 tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan  limitatif  tentang  perbuatan  apa  yang diklasifikasikan  sebagai  penghinaan  dan/ atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat 3 dapat menimbulkan multitafsir dan  rawan  disalahgunakan  sebagai  motif balas dendam, pembungkaman terhadap kritik  masyarakat  dan  dapat  mengakibatkan hilangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini dikhawatirkan  akan  menjadi  trend  saling
lapor oleh sejumlah pihak. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman https://id.safenet. or.id/daftarkasus/  dari  bulan  Agustus  2008 hingga Juli 2021 terdapat sekitar 376 kasus masyarakat yang terjerat dengan UU ITE. 8
Penghakiman sepihak melalui media sosial dapat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penghakiman sepihak dinilai  menyerang  privasi  seseorang.  Setiap orang bebas untuk mempunyai,  mengeluarkan dan  menyebarluaskan  pendapat  sesuai  hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, akan tetapi Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan  hak asasi. Lebih lanjut Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyatakan, dalam menjalankan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengenai bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap penghakiman
8  Safenet, “Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE”, https://id.safenet.or.id/daftarkasus/ (diakses 30 Agustus)
9  H. Hadari Nawawi, Penelitian Terapan , (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1989) halaman  9
10  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986) halaman 42 11  Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta: GRANIT, 2004), halaman 1
sepihak melalui media sosial dan bagaimana penghakiman sepihak melalui media sosial dalam persepsi kebinekaan.

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  dapat  diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja  yang  sistematis,  teratur,  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah. 9
Penelitian dikatakan pula sebagai suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. 10

## 1.  Metode Pendekatan
Metode  Penelitian  merupakan  ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 11
Metode pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis. Metode pendekatan yuridis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk  memecahkan  masalah  penelitian dengan meneliti data sekunder.
Yuridis,  artinya  dalam  melakukan  pen- dekatan digunakan prinsip - prinsip dan asas - asas hukum untuk melihat permasalahan.
Faktor - faktor yuridisnya adalah :
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

## 2.  Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilaku-
kan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan data sekunder.
1.  Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.
2.  Jenis Data Penelitian  ini  menggunakan  satu  jenis data yaitu data sekunder guna untuk mengumpulkan data. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Cara memperolehnya yaitu  dengan  melakukan  penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan  landasan  teoritis  berupa pendapat-pendapat, atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data yang melalui naskah resmi.
Bahan Hukum primer terdiri dari :
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
12  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan antara lain berupa buku-buku, literatur,  jurnal,  artikel-artikel  ilmiah  yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif.  Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. 12 Data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan memilah-milah data yang relevan atau tidak dengan  permasalahan  yang  diteliti  dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk hasil penelitian yang sistematis.

## C. Pembahasan 1.  Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial
Hak Asasi Manusia sebagai nilai universal  telah  dimuat  dalam  Konstitusi  RI,
baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal  Declaration  on  Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.
Terdapat 8 (delapan) di antara 9 (sembilan) instrumen pokok HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:
• Convention  on  the  Elimination  of All  Forms  of  Discrimination  Against Women (UU No. 7 Tahun 1984);
• Convention  on  the  Rights  of  the Child (Keppres No. 36 Tahun 1990), ter ma suk Option al  Protocol  to  the Convention  on  the  Rights  of  the  Child on  the  Involvement  of  Children  in Armed  Conflict (UU No. 9 Tahun 2012) dan Optional Protocol to the Convention on  the  Rights  of  the  Child  on  the  Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU No. 10 Tahun 2012);
• Convention  Against  Torture  and  Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UU No. 5 Tahun 1998);
• International  Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination,  196 5 (UU No. 29 Tahun 1999);
• International  Covenant  on  Economic, Social,  and  Cultural  Rights (UU No. 11
13 Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia , Semarang, 2012, hal. 2
Tahun 2005);
• International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (UU No. 12 Tahun 2005);
• Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU No. 19 Tahun 2011);
• International  Convention  on  the Protection  of  the  Rights  of  All  Migrant Workers  and  Members  of  Their Families (UU No. 6 Tahun 2012).
Istilah  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya disebut  HAM)  merupakan  istilah  yang  biasa digunakan  untuk  menggantikan  istilah Human Rights . Di samping itu ada juga yang menggunakan istilah fundamental rights atau basic rights . Sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat yang baku mengenai pengertian  hak  asasi  manusia  yang  dapat diterima secara universal.
Muladi menyatakan bahwa apapun rumusannya, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah ( inherent ) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. 13 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  mendefinisikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dari berbagai pengertian  tersebut  secara  umum  dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng.
Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada manusia untuk menikmati  kebebasan  dari  segala  bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang  menyebabkan  manusia  tidak  dapat hidup secara layak sebagai manusia. Di dalam hak asasi manusia terdapat hak alamiah ( natural rights ), yaitu hak yang melekat pada diri manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis dan manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut meliputi:
•  hak hidup;
•  hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
•  hak untuk bebas dari perbudakan;
•  hak untuk bebas dari pemenjaraan akibat ketidaksanggupan memenuhi kewajiban kontrak;
•  hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang belum menjadi hukum  pada  saat  tindakan  tersebut dilakukan;
•  hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan
•  hak atas kebebasan berpendapat, ber- keyakinan dan beragama.
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak natural yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat diakui oleh dunia sebagai salah satu hak yang terus berkembang sehingga memerlukan ruang dan
instrumen internasional untuk mengatur perkembangannya. Pengakuan terhadap hak tersebut tertuang dalam beberapa instrumen hukum internasional, di antaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua instrumen ini diakui oleh PBB sebagai salah satu instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia  (DUHAM)  menyebutkan  “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun  juga  dan  dengan  tidak  memandang batas-batas”.
Tidak berbeda jauh dengan DUHAM, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik  (ICCPR)  juga  menyebutkan  tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 19, yaitu:
1.  Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;
2.  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
ICCPR Pasal 19 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 19 DUHAM dan mengikat secara hukum bagi negara-negara
yang  meratifikasinya.  Melihat  pengaturan dalam DUHAM dan ICCPR, kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang bersifat tanpa paksaan dan absolut. Indonesia telah lebih dulu menjamin perlindungan hak  asasi  manusia  melalui  konstitusi  negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat 3  yang  menyatakan  “setiap  orang  berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hak untuk menyatakan pendapat menjadi salah satu dari 15 (lima belas) hak yang dijamin oleh UUD 1945.
Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat ditandai dengan meningkatnya peran pers dalam melakukan pemberitaan.  Setiap  orang  baik  sebagai individu maupun bagian dari komunitas dapat mengekspresikan diri apapun yang ada dalam perasaan dan pikirannya, baik secara lisan maupun melalui media massa, media sosial, atau media lainnya. Kemudahan teknologi membuat masyarakat beralih dari media tulis menjadi media sosial. Media sosial  dinilai  paling  efektif  sebagai  wadah dalam menyuarakan pendapat. Pendapat yang disampaikan dapat berupa membagikan ulang informasi, saran dan kritik. Ketertarikan menyuarakan pendapat melalui media sosial dikarenakan pengguna media sosial yang terus meningkat sehingga lebih cepat tersampaikan terlebih apabila menjadi viral. Pengguna  media  sosial  dapat  memposting berita apapun dan dapat menyuarakan pendapat mereka melalui kolom komentar, mereka juga dapat membagi ulang kabar
tersebut di akun media sosial mereka. Pendapat yang diberikan sering mendapat tanggapan dari pengguna medsos lainnya baik yang pro maupun yang kontra. Namun dalam menyampaikan pendapat tetap harus memperhatikan  nilai-nilai  agama,  kesusila- an,  ketertiban,  kepentingan  umum,  dan keutuhan negara. Jangan sampai pendapat yang  diberikan  justru  menjadi  tindakan penghakiman sepihak.
Penghakiman sepihak melalui media sosial bukanlah hal yang baru. Penghakiman sepihak di media sosial dapat mudah ditemukan. Berawal dari komentar atau postingan  yang  kebenaran nya  belum tentu dapat dipertanggungjawabkan dan menyerang pribadi seseorang. Hingga tulisan ini  dibuat  belum  terdapat  definisi  secara khusus tentang apa itu penghakiman sepihak. Dalam KBBI Penghakiman merupakan kata benda.  Penghakiman  memiliki  arti  proses, cara, perbuatan menghakimi. Sedangkan sepihak merupakan kata benda. Sepihak memiliki arti satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak. Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam KBBI tersebut maka dapat Penulis tarik secara  umum  pengertian  dari  penghakiman sepihak adalah perbuatan menghakimi dari satu pihak saja. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Penghakiman sepihak melalui media sosial adalah perbuatan menghakimi dari satu pihak saja yang disampaikan melalui media sosial.
Pendapat yang disampaikan menjadi peng  hakiman sepihak apabila pendapat ter - sebut bersifat negatif, disampaikan di depan
banyak orang dan tidak dapat diper tanggung- jawabkan  kebenarannya.  Bersifat  negatif, jika pendapat yang disampaikan bernada positif  tidak  dikhawatirkan  akan  menim bul- kan perpecahan dalam masyarakat karena bagai manapun pendapat atau opini yang kita berikan  menghasilkan  tipologi  efek  media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuara pendapat tersebut. Disampaikan di depan banyak orang memiliki maksud agar didengar orang banyak. Pendapat yang disampaikan belum tentu benar. Sehingga penghakiman sepihak dikhawatirkan menimbulkan perpecahan.
Sebagai contoh video yang sempat viral dengan  kutipan  “Tadinya  mtrnya  mau  ku tendang, tp krna kakiku gak sampe akhrnya hanya  ku  tegur  Maaf  jika  tindakanku  salah. Kalau aku gak suka ya ku labrak.» 14 Pengunggah video menuding dua remaja pria warga negara asing yang ada di dalam videonya memperlihatkan ekspresi homoseksual di ruang publik. Video yang diunggah pada 23 Desember 2017 melalui laman media sosial milik pengunggah lantas menjadi viral dan tindakan pengunggah video mendapat simpati dari netizen karena dianggap berani. Namun kemudian datang klarifikasi dari mantan guru remaja tersebut yang menyatakan bahwa kedua remaja dalam video adalah kakak beradik yang sudah lama tidak bertatap muka. Tindakan yang dilakukan oleh remaja dalam video  tersebut  dinilai  tindakan  lazim  hanya berupa ekspresi mengungkapkan kerinduan.
14  Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, https://tirto.id/jangan- sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN (diakses 19 Juli 2021)
15  Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, https://tirto.id/jangan- sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN (diakses 19 Juli 2021)
Pengunggah video mengakui kesalahannya dan menulis “dan bagi sy ini adalah pelajaran berharga agar lbh hati hati dlm menggunakan sosmed  dan  agar  tidak  mudah  terprovokasi untuk  memviralkan  sesuatu  tanpa  fikir panjang sebab dan akibatnya. Akhirnya mengakibatkan keributan dan orang saling menghujat.” 15 Tindakan si pengunggah video merupakan contoh penghakiman sepihak di media sosial. Pendapat yang disampaikan oleh  pengunggah  video  belum  terbukti kebenarannya.
Penghakiman sepihak di media sosial dapat berpotensi menjadi pencemaran nama baik. Penghakiman sepihak bermula dari sebuah pendapat yang mengadili atas tindakan  seseorang  di  mana  pendapat  yang disampaikan belum tentu kebenarannya dan  tidak  memiliki  dasar  yang  dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat disampai- kan melalui media sosial sehingga mudah tersebar dan dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Penghakiman sepihak memicu pada terjadinya ujaran kebencian dan berujung pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik masuk dalam kategori penghinaan karena termaktub dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai 321 KUHP. Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum.
R. Soesilo menjelaskan bahwa penghinaan harus  dilakukan  dengan  cara  “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan  yang  dituduhkan  itu  tidak  perlu suatu perbuatan yang perlu dihukum seperti mencuri, menggelapkan, menghina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan. 16
Terdapat kategori pencemaran nama baik yang dijelaskan pada Pasal 311 sampai 318 KUHP, antara lain melaku- kan  pemfitnahan  karena  tidak  dapat membuktikan  kebenarannya,  penghinaan ringan secara sengaja, melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, dan  melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Serta, sesuai dengan Pasal 320 dan 321 KUHP, orang yang sudah meninggal masih dapat melaporkan yang diwakili oleh keluarganya.
Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE  bahwa  “Setiap  orang  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.» Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat 3. Dengan adanya pasal tersebut, maka pelaku pencemaran
16  R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pedjabat Kepolisian, Kedjaksaan,Pamong Pradja, Dsb . (Bogor: Politeia, 1971), hlm.295.
nama baik dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak  memberikan  pengertian  tentang pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 tidak  menyebutkan  secara  tegas,  pasti dan  limitatif  tentang  perbuatan  apa  yang diklasifikasikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu Pasal 27  ayat  3  dapat  menimbulkan  multitafsir dan  rawan  disalahgunakan  sebagai  motif balas dendam, pembungkaman terhadap kritik  masyarakat  dan  dapat  mengakibatkan hilangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini dikhawatirkan  akan  menjadi  trend  saling lapor oleh sejumlah pihak.
Dalam putusan perkara No. 50/PUU- VI/2008 atas judicial  review Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi  menyimpulkan  bahwa  nama  baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27  ayat  (3)  UU  ITE  tidak  melanggar  nilai- nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311  KUHP.  Bila  dicermati  isi  Pasal  27  ayat
(3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak lebih sederhana dibandingkan dengan pasal- pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat  (3)  UU  ITE  tidak  dapat  dipisahkan  dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Akan tetapi rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan dalam KUHP.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 berisi pedoman penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ujaran kebencian. 17 Tindak pidana kejahatan siber khususnya ujaran kebencian yang dimaksud, Pertama, kasus pencemaran nama baik,  fitnah,  atau  penghinaan  yang  dapat diselesaikan dengan cara restorative  justice .
Terkait itu, Kapolri memberi arahan kepada jajarannya untuk mempedomani Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.
Penghakiman sepihak merupakan wujud kebebasan berpendapat yang kebablasan. Selain itu penghakiman sepihak menciderai hak  atas  privasi  yang  dimiliki  oleh  setiap orang dan dinilai dapat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak  asasi  manusia  adalah  setiap  perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
17  Humas Polri, Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan Bareskrim, https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri-minta-penanganan-kasus- uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/, diakses 22 September 2021
aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau  dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (bersifat vertikal) dan juga antar warga negara sendiri (bersifat horizontal).
Hak atas privasi memang tidak dicantum- kan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”.
Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 UDHR yang kemudian diadopsi ke dalam artikel  17 ICCPR  yang  secara  eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan  atas  Article 12  UDHR  dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “ privacy ” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi”. Terjemahan dalam Putusan  MK:  “Tidak  seorang  pun  boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat- menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga  tidak  diperkenankan  melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya.  Setiap  orang  berhak  mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan- gangguan atau pelanggaran seperti ini”. 18
Terjemahan  artikel  17  ICCPR  dalam Putusan MK :
1.    “Tidak  ada  seorangpun  yang  boleh dicam puri secara sewenang-wenang atau  secara  tidak  sah  dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya,  atau  secara  tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.
2.    “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia  tidak  boleh  diperlakukan  semena- mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya  karena  kemanusiannya.  Kendati prinsip dasar perlindungan HAM ini adalah kebebasan individu, namun pengutamaan individu disini tidak bersifat egoistik, karena
18  Wicaksana Dramanda, Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM ?, https://www.hukumonline.com/klinik/ detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham, diakses 21 September 2021
penyelenggaraan HAM terjadi dalam prasyarat-prasyarat sosial bahwa kebebasan individu selalu dipahami dalam konteks penghormatan hak individu lain. Di dalam hak asasi seseorang terdapat hak asasi orang lain yang harus dilindungi juga.
Setiap orang bebas untuk menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai sarana yang ada karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dan dilindungi oleh negara dengan hukum tertulis namun  ketika  pendapat  yang  diberikan bergulir menjadi penghakiman sepihak maka hal tersebut justru menciderai hak asasi manusia. Penghakiman sepihak melalui media sosial merupakan salah satu contoh kebebasan berpendapat yang kebablasan yang berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menyelenggarakan HAM  harus  juga  memperhatikan  HAK orang  lain.  Sesungguhnya  HAM  tidak  hanya berbicara mengenai hak tapi berbicara pula mengenai kewajiban yaitu kewajiban untuk saling  menghormati  dan  menghargai  hak asasi orang lain.
Sebenarnya restriksi dan limitasi terhadap HAM secara universal sudah dipikirkan. Dalam UDHR misalnya, dirumuskan dalam Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan  tujuan  menghormati  hak-hak  dan kebebasan-kebebasan orang lain, moralitas, ketertiban  umum  dan  kesejahteraan umum  di  dalam  masyarakat  demokratik. Dalam konteks hukum nasional Indonesia,
pembatasan terhadap HAM berupa restriksi dan limitasi, khususnya yang berkaitan dengan ‘derogable rights’, secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat 1  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang wajib  menghormati  HAM  orang  lain  dalam tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara. Pasal 28J ayat 1 menjadi balancing dari kebebasan berpendapat. Dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap  warga  negara  dalam  menjalankan hak berpendapatnya. Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis. 19
Hal senada juga tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan  bahwa  “Hak  dan  kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang- undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”
Pembatasan dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah Pemerintah yang
19 Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia , Semarang, 2012, hal. 49 20 Ibid , hal 48
memiliki kedudukan sebagai pemangku kewajiban ( duty  bearer ). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati  ( to  respect ), kewajiban untuk memenuhi ( to  fulfill ) dan kewajiban untuk melindungi ( to protect ) bagi warganya. 20
Pembatasan juga dapat dilakukan misalnya dalam rangka mempromosikan kesejahteraan umum ( general  welfare ) dalam masyarakat demokratik,  atau  atas  dasar  alasan kepentingan nasional ( national security ), atau dalam keadaan darurat yang sah ( officially proclaimed  public  emergencies ) yang membahayakan kehidupan bangsa. Dalam perkembangannya  tidak  semua  hak  harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak- hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai derogable  rights , yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. hak-hak yang bersifat absolut yang  tidak  boleh  dikurangi  pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun ( non  derogable rights ) meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang  tidak  manusiawi  dan  merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang- undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

## 2.  Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial dalam Kebinekaan
Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan  konflik.  Hal  ini  disebabkan  Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  identitas individu dan atau kelompok sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, suku, ras, etnis yang melekat padanya, demikian juga dengan kecenderungan kenyamanan berinteraksi dengan mereka yang homogen. Dalam sejarah bangsa Indonesia homogenitas telah mengalami proses kompromi yang melahirkan konsensus bersama atas dasar kesamaan nasib,  sejarah,  geografis  dan  perjuangan sehingga muncullah negara bangsa yang disebut Indonesia yang mengakui adanya heterogenitas sebagai modal sosial bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah gagasan yang lahir pada masa kerajaan Majapahit. Gagasan ini dicetuskan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada mulanya, Bhinneka Tunggal Ika dibuat sebagai upaya untuk menjaga toleransi agama Hindu dan Budha. Namun kemudian dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 36 UUD 1945. Istilah ini sangat sesuai bagi bangsa Indonesia yang penduduknya sangat majemuk. Selain itu,
gagasan ini selaras dengan sila yang terdapat pada Pancasila.
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia tertulis dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggambarkan persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengandung cara  berfikir  yang  memandang  perbedaan pada diri manusia sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya berbeda, ada persamaan- persamaan yang terkandung di dalam perbedaan tersebut dibalik perbedaan yang tampak dipermukaan. Persamaan yang dimaksud di sini adalah kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan kesamaan dalam menghayati nilai-nilai kemanusiaannya.
Kebinekaan yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi suatu anugerah bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara positif  akan  tetapi  disisi  lain  kebinekaan ini menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia  apabila  dimaknai  secara  negatif. Kebinekaan  yang  berarti  keberagaman  akan bermuara pada satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa keberagaman yang ada bukanlah pemecah belah bangsa melainkan pemersatu bangsa. Keberagaman yang berujung pada pemecah belah bangsa merupakan dampak dari  pemaknaan  kebinekaan  secara  negatif sedangkan keberagaman yang berujung pada persatuan bangsa merupakan hasil dari pemaknaan kebinekaan secara positif.
Begitu pula dalam halnya kebebasan berpendapat. Dalam menyampaikan penda- pat harus menyadari adanya kebinekaan, sehingga pendapat yang dihasilkan merupakan pendapat yang didasarkan pada pengakuan
terhadap hak asasi orang lain. Dengan demikian maka akan tercipta persatuan. Sebaliknya bila kebebasan yang dimiliki digunakan secara kebablasan maka akan berpotensi terjadinya konflik dan perpecahan. Tindakan  si  pengunggah  video  seperti  yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan contoh penghakiman sepihak di media sosial. Video menjadi viral dan menuai reaksi dari netizen. Tak sedikit yang mendukung tindakan dari pengunggah video. Penghakiman sepihak yang dilakukan oleh pengunggah video menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Keberagaman tanggapan ini merupakan wujud kebinekaan. Namun kalimat  yang  disematkan  dalam  postingan yang  bersifat  negatif  memprovokasi  pada penggiringan opini yang bersifat negatif juga. Penghakiman sepihak dapat dilatarbelakangi oleh kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu hal atau seseorang. Hal ini terjadi karena pemaknaan kebinekaan secara  negatif.  Pemaknaan  kebinekaan secara  negatif  berpotensi  me nimbulkan perpecahan. Berbeda jika peng unggah video menyematkan  kalimat  “Jadi  keinget  masa muda dulu, boncengan, tertawa bareng sama teman”.  Kalimat  tersebut  bernada  positif sehingga menggiring pengguna media sosial lainnya untuk menyampaikan pendapat yang senada.
Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan untuk saling menghormati dalam perbedaan yang ada dan menjunjung nilai kemanusian. Sikap toleransi dalam kebinekaan harus dimaknai  positif  sehingga  menciptakan situasi yang harmonis penuh kedamaian, interaksi yang dibangun seharusnya dalam
rangka saling menghargai, saling mengisi dan saling merekat kan kebersamaan yang lebih bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
Toleransi merupakan wujud nilai kebinekaan. Toleransi mengajarkan untuk tidak  berlebihan  dalam  merespon  informasi kontro ver sial baik berupa video, gambar maupun tulisan di media sosial. Tidak menilai informasi secara sepotong-potong. Apabila suatu berita dinilai mengganggu maka  dapat  meminta  platform  media  sosial yang bersangkutan untuk mereview dan tindakan  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada. Saat manusia menyadari keberagaman yang ada dan  perlunya  sikap  toleransi  maka  setiap individu ataupun kelompok dapat menjadi bijak dalam menggunakan media sosial sehingga  mencegah  terjadinya  tindakan penghakiman sepihak melalui media sosial. Dengan demikian manusia memahami dirinya dalam lingkungannya dan karenanya dapat menghargai martabat dirinya dan martabat orang lain yang berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

## D. Penutup
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara melalui hukum tertulis di negara yang bersangkutan. Kebebasan menyampaikan pendapat diakui sebagai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 telah terlebih dahulu
mengakui dan melindungi kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E ayat 2 UUD 1945. Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat. Perkembangan teknologi menjadikan media sosial menjadi sarana  paling  efektif  dalam  menyampaikan pendapat  terhadap  peristiwa  atau  tindakan yang terjadi. Tidak sedikit pendapat yang diberikan  justru  berujung  pada  tindakan penghakiman sepihak. Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila  pendapat  tersebut  bersifat  negatif, disampaikan di depan banyak orang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penghakiman sepihak merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat yang kebablasan yang dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran nama baik dan merusak kebinekaan. Penghakiman sepihak melalui media sosial bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam  perkembangannya  tidak  semua  hak harus dipenuhi secara mutlak, terdapat hak- hak yang dapat dibatasi pemenuhannya ( derogable  rights )  yang  meliputi  hak  untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Pembatasan dilakukan oleh dan berdasarkan Undang-Undang. Secara tegas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar  orang  lain,  kesusilaan,  ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pembatasan terhadap HAM berupa restriksi dan limitasi,
secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain  dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban umum  dalam  suatu  masyarakat  demokratis. Penghakiman sepihak dapat dilatarbelakangi oleh kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu hal atau seseorang. Penghakiman sepihak menciderai hak atas privasi yang dimiliki oleh setiap orang. Secara implisit hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Rumusan Pasal 28G ayat 1 sejalan dengan article 12 UDHR dan article 17 ICCPR. Penghakiman sepihak merupakan bentuk pemaknaan  kebinekaan  secara  negatif yang dapat menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan. Sebelum menyampaikan pendapat baik di media tulis ataupun media sosial terlebih dahulu agar menelusuri kebenarannya. Pendapat hendaknya disampaikan dengan bijak dan menggunakan tata bahasa yang positif. Pendapat atau opini yang  kita  berikan  menghasilkan  tipologi efek media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuara pendapat tersebut. Selain itu pendapat dapat disampaikan  melalui  platform  resmi  yang
tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A. Bazar  Harapan,  Nawangsih  Sutardi, Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukumnya , (Jakarta: CV. Yani’s 2006)
Anthony Giddens, Jalan  Ketiga:  Pembaruan  Demokrasi  Sosial , Terj. Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
H. Hadari Nawawi, Penelitian Terapan , (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1989)
Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) , Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012
Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta: GRANIT, 2004)
R Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pejabat Kepolisian, Kedjaksaan,Pamong Pradja, Dsb . (Bogor: Politeia, 1971)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986)

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . Republik Indonesia, 1999.
UUD ’45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya , CV Pustaka Agung Harapan Surabaya

## C. Jurnal
Arifin, Hadi Suprapto, Weny Widyowati dan Taty Hernawaty, 2017, “ Freedom of Expression di Media Sosial Bagi Remaja Secara Kreatif dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa SMA AL- Ma’some Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran”, dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 No.5, Bandung: Universitas Padjadjaran
Basuki,  Udiyo,  2013,  “Globalisasi,  Konstitusi  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Pengaruh  Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia”, dalam Jurnal SUPREMASI HUKUM

## Volume 2 No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
H, Adoniati Meyria Widaningtyas dan Triyono, 2017, “Membudayakan Nilai-Nilai HAM Dalam Rangka Penguatan Pancasila dan Kebinekaan”, dalam Waskita Volume 1 No.1. Komnas HAM RI
Marwandianto,  Hilmi  Ardani  Nasution,  2020, Hak  Atas  Kebebasan  Berpendapat  dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP , Jakarta: Badan Penelitian

## dan Pengembangan Hukum dan HAM
Ronny Junaidi Kasalang, Pengaruh  Globalisasi  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Konstitusi Indonesia , (Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 18
Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan  Berekspresi  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat , 2016 Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Visensio Dugis, Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), hlm. 10

## D. Internet
Fauziah  Mursid,  Kominfo:  Pengguna  Internet  di  Indonesia  Capai  175,5  Juta,  http://www. https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia- capai-1755-juta-jiw, diakses 13 Juli 2021 pukul 11.21
Fikri, Luthfi Khairul, 2019, Garin Nugroho: Jangan Jadikan Media Sosial Sebagai Penghakiman Sepihak,https://www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/04/30/garin-nugroho- jangan-jadikan-media-sosial-sebagai-penghakiman-sepihak, diakses pada 8 Juli 2021 pukul 15.45
Humas, Kemenkumham Kembali Lanjutkan Kajian UU ITE Terhadap Pasal-Pasal Penghinaan dan  Pencemaran  Nama  Baik  di  Kota  Yogyakarta,  https://portal.ahu.go.id/id/detail/75- berita-lainnya/2755-kemenkumham-kembali-lanjutkan-kajian-uu-ite-terhadap-pasal- pasal-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di-kota-yogyakarta, diakses 20 September 2021
Humas Polri, Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan  Bareskrim,  https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri- minta-penanganan-kasus-uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/, diakses 22 September 2021
Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta Regulasi yang Mengaturnya dalam Masyarakat Informasi  di  Indonesia,  2020,  https://www.dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/kebebasan- berekspresi-danberpendapat-serta-regulasi-yang-mengaturnya-dalam-masyarakat- informasi-di-indonesia, diakses pada 30 Juni 2021 pukul 13.58
Nathaniel, Felix, 2018, Jangan sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, https://www.google.com/amp/s/amp/tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang- hanya-bermodal-video-viral-cEaN diakses pada 19 Juli 2021 pukul 10.18.
Rayful  Mudassir,  Pelaporan  UU  ITE  Cenderung  Meningkat  2018-2020,  https://kabar24. bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-

## sejak-2018-2020, diakses 19 September 2021
Safenet,  Daftar  Kasus  Netizen  Yang  Terjerat  UU  ITE,  https://id.safenet.or.id/daftarkasus/ diakses 30 Agustus pukul 13.15
Wicaksana Dramanda, Apakah Hak Atas Privacy Termasuk  HAM?,  2014,  https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-
termasuk-ham, diakses pada 21 September 2021 pukul 11.21

## BIODATA PENULIS
Esa Lupita Sari , lahir di Jepara tahun 1993. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Diponegoro pada tahun 2016. Saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui email esakcu@gmail.com.
Lista Widyastuti , lahir di Kendal tahun  1973. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bengkulu dan Magister Hukum di Universitas Indonesia. Saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.