## Jurnalis dan Jurnalisme Peka Konflik di Indonesia

## Sunarni
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan VI
Email : aernee@gmail.com

## Abstract
Mass media has the ability to determine the thoughts, perceptions, opinions, and even people’s behavior. Whether we realize it or not, journalists or media has a very significant role in the conflict. Media coverage does not always guarantee that the reporting sensitive and responsible. Therefore, journalists need to develop and implement conflict-sensitive journalism by giving attention to the public interest
Conflict sensitive journalism is not a new form of journalism that aims to create special conditions in the community (such as “peace”), but rather an attempt or approach to produce quality reports with the ba- sic values   of journalism. Application of conflict sensitive journalism is pushing back against the practice of journalism alignment deviates.
Key words : journalist, conflict, journalism sencitive conflict

## Abstraksi
Media massa memiliki kemampuan menentukan pemikiran, persepsi, opini, dan bahkan perilaku ma- syarakat. Disadari atau tidak, jurnalis atau  media massa memiliki peran sangat signifikan dalam konflik. Liputan media tidak selalu menjamin pelaporan yang peka dan bertanggung jawab. Karena itu, jurnalis perlu membangun dan menerapkan  jurnalisme peka konflik dengan memberikan perhatian kepada kepentingan publik.
Jurnalisme peka konflik bukanlah bentuk jurnalisme baru yang bertujuan menciptakan kondisi khusus dalam masyarakat (seperti “perdamaian”), melainkan suatu usaha atau pendekatan untuk menghasilkan re- portase berkualitas dengan dasar nilai-nilai jurnalisme yang berlaku. Penerapan jurnalisme peka konflik ini mendorong pelurusan kembali terhadap praktik jurnalisme menyimpang.
Kata kunci : jurnalis, konflik, jurnalisme peka konflik

## Pendahuluan
Bagaimana seseorang jurnalis membangun se- buah berita yang layak?  Bill Kovach dan Tom Rosh- entiel dalam buku The Element Of Journalism, What Newspeople  Should  Know  and  The    Public  Should Expect (2012 ) merumuskan sembilan elemen jurnal- isme yang meliputi jurnalis sebagai pencari kebena- ran, loyalitas utama jurnalisme kepada warga negara, disiplin  verifikasi.  Tidak  hanya  itu,  jurnalis  harus menjaga independensinya, membuat dirinya sebagai pemantau  independen dari kekuasaan, jurnalis harus harus memberi  forum  bagi  publik  untuk  saling  kritik  dan menemukan  kompromi,  serta  harus  membuat  berita
yang komprehensif dan proporsional. Seorang jurna- lis juga harus mendengarkan nuraninya.
Pernyataan  itu terungkap bahwa bahwa tugas jurnalis yang utama adalah menjalankan profesi se- cara  independen  dengan  mengikuti  kaidah-kaidah jurnalistik. Jurnalis juga tidak boleh memihak salah satu pihak atau  hanya menyuarakan  pihak tertentu dan menafikan keberadaan pihak lain. Jurnalis tidak boleh membawa kepentingan salah satu  pihak  yang bertikai. Ia harus memiliki komitmen ketika bertu- gas untuk mencari berita dan menginformasikannya kepada  pembaca  atau  publik  sesuai  standar  teknis dan etika jurnalistik. Pasalnya, semua pihak memi-
liki hak yang sama atas akses informasi. Tidak hanya itu,  landasan  moral  dan  etika  profesi  sebagai  pedo- man operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme juga tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Di Indonesia, kode etik profesi disahkan Dewan Pers bersama organisasi wartawan. Bahkan organisasi wartawan juga mengeluarkan KEJ bagi anggotanya, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), atau Ikatan Jurnalis Tele- visi Indonesia (IJTI). Ini juga diperkuat dengan Un- dang-Undang  Nomor  40  tahun  1999  Tentang  Pers, dimana undang-undang ini menjamin kebebasan pers untuk  kepentingan  publik  sehingga  dalam  pelaksa- naan fungsi, hal dan kewajiban serta peranannya, pers harus menghormati hak publik, profesional dan ter- buka  untuk  dikontrol  masyarakat  demi  kepentingan publik.
Kenyataannya,  media  massa  memiliki  keter- batasan dalam menyajikan seluruh realitas sosial se- hingga  ada  proses  seleksi  isu  atau  topik  yang  akan disajikan  kepada  publik.  Pemilihan  apa  yang  ingin disajikan  ini  bergantung  pada  misi,  visi,  nilai,  atau ideologi media massa tersebut. Media menyeleksi isu atau peritiwa, media itu telah berpihak kepada suatu nilai.  Dalam  kaitan  ini,  posisi  media  akan  berada dalam tiga kemungkinan keberpihakan, yakni apakah media cenderung berafeksi positif, netral, atau nega- tif.

## Jurnalisme Konflik
Disadari atau  tidak, media massa mempunyai kemampuan menentukan pemikiran, persepsi, opini, dan  bahkan  perilaku  masyarakat.  Seorang  jurnalis harus memerhatikan dinamika dan kepentingan pub- lik dalam merespons isu yang akan disajikan. Jurna- lis bertanggung jawab menggali fakta dan mengon- struksikan dalam konteks yang tepat, tanpa memihak kepentingan  pribadi    atau  pemilik  modal  karena dalam  melaporkan  fakta,  media  sebenarnya  secara terus-  menerus  memengaruhi  perkembangan  suatu peristiwa. Dedy N Hidayat (Syahputra:2006) menge- mukakan, telah terjadi perang besar yang melibatkan jurnalis di berbagai sudut dunia. Perang yang dimak- sud  adalah  perang  para  jurnalis  melawan  berbagai tendensi dalam dirinya. Himpitan pemilik media dan industri media, serta hegemoni ideologi yang memicu konflik dan bertentangan dengan jurnalisme damai.
Kenyataannya,  kekerasan  simbolik  ( symbolic violence) dapat  muncul  melalui  teks-teks  yang  di- produksi jurnalis. Teks berita meskipun sepenuhnya berdasarkan fakta tetap merupakan realitas simbolik yang tidak berbanding lurus dengan realitas “objek- tif” peristiwa yang diberitakan. Selain kelengkapan, akurasi dan verifikasi serta relevansi, terdapat senti- men primordial, pilihan politik dan berbagai konsepsi ideologis tentang realitas sosial jurnalis yang direpre- sentasikan pada teks,  seperti di banyak teks liputan di media cetak, elektronik maupun daring.
Dalam  kamus  Webster,  konflik  dipersepsi  se- bagai  perbedaan  kepentingan  ( perceive  divergence interest )  atau  suatu  kepercayaan  pihak-pihak  yang berkonflik,  dimana  aspirasinya  tidak  dapat  dicapai secara simultan. Kepentingan (interest) dimaknai se- bagai perasaan individu mengenai apa yang sesung- guhnya  diinginkan  (Raven  dan  Rubin  dalam  Pruitt, 2004:31).
(Hasrulah,  2009:39)  mengutip  Farrington  dan Chertok (1993 ) dalam memetakkan pemikiran Nic- colo Machiavelli dan Thomas Hobbes yang melihat kecenderungan konflik sebagai sesuatu elemen dasar dari  sifat  manusia,  sementara  Charles  Darwin  dan Robert  Maltus  membahas  konflik  dari  sudut  pan- dang  kompetisi  untuk  mendapatkan  sumber  daya. Herbert Spencer memandang konflik sebagai proses alamiah yang memberikan kontribusi pada perubahan sosial. Sedangkan William Graham Sumner meman- dang konflik sebagai kompetisi dalam rangka untuk memertahankan hidup dan dalam hal tersebut berpen- garuh positif pada kemajuan sosial.
Para  pemikir  besar  dalam  ilmu  sosial  menga- nalisis konflik sebagai sesuatu yang menyatu ( embed- ded )  dalam  diri  manusia.  Konflik  adalah  salah  satu cara untuk mempertahankan hidup terhadap lingkun- gannya. Pandangan kontemporer menyebutkan, kon- flik  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Konflik tidak dijadikan sebagai sesuatu yang destruktif, tapi konstruktif. (Myers, 1993:234).
Konflik  sebagai  konstruksi  sosial  yang  disaji- kan  di  media  melibatkan  realitas  subjektif  berbagai pihak, sehingga tidak ada kepastian bahwa pencermi- nan realitas objektif dimata publik dapat dinilai seb- agai kebenaran yang mencerahkan ( enlightening ). Se- baliknya, hal itu juga memicu pertikaian atau konflik dengan pihak lain.
Peristiwa yang mengandung konflik seringkali
dianggap layak untuk dijadikan sebagai sebuah berita. Konflik dianggap memiliki nilai berita yang termasuk tinggi  karena  biasanya  menimbulkan  kerugian  atau korban (Ishwara, 2001:77). Hal itu bisa dilihat dalam peperangan,  perkelahian  atau  tawuran,  kerusuhan, pembunuhan  atau  perdebatan  yang  terkait  dengan isu-isu lainnya seperti reaktor nuklir, politik, kema- nusiaan, agama, ekonomi, budaya maupun olahraga.

## Pembahasan
Jurnalisme mendukung demokrasi, hak asasi dan perdamaian melalui ketidakberpihakan, kemandirian, tidak advokasi dan kualitas pelaporan tingkat tinggi. Informasi dari jurnalis dapat menjadi alat untuk pem- berdayaan masyarakat dalam membangun opininya, terutaman  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  pema- haman  dan  kesadaran  masyarakat.Media  juga  men- jadi Voice  to  the  Voiceless ,  artinya  menerima  dan menyuarakan  pendapat  masyarakat  kepada  publik. Jurnalisme mempunyai peran penting dalam masyara- kat dengan melaporkan informasi mengenai keadaan, latar  belakang,  pilihan-pilihan  baik  pada  masa  lalu, masa  kini  dan  harapan  untuk  masa  depan.Namun, pada era persaingan industri media dan banjir infor- masi, media melakukan persaingan dengan cara tak sehat melalui  sensasionalisasi dan pelabelan sehing- ga jurnalis sering terjebak dalam konflik permukaan.
Community  Conflict  and  the  Press (Tichenor, et.al, 1980: 119) Iwan Awaluddin Yusuf ( 2010) di- ungkapkan, seberapa pun kecil suatu kontroversi, jika diliput  dan  diberitakan  media  massa  akan  berubah menjadi  konflik  yang  lebih  besar.  Paling  tidak  ke- beradaannya akan memiliki legitimasi. Realitas media memberitakan konflik bukanlah persoalan sederhana. Efek pemberitaan melalui media massa memiliki dua sisi  ambivalen:  mempertajam  atau  sebaliknya,  mer- eduksi konflik.
Pertarungan  kepentingan  seperti  kepentingan bisnis, ideologis, politis yang seringkali mendorong jurnalis  menomorduakan  kontrol  profesinya.  Im- plikasinya, liputan dan pelaporannya menjadi  bias, tidak  berimbang,  tidak  adil,  bahkan  menimbulkan atau memperparah konflik.
Kelemahan jurnalis saat ini di antaranya tidak mampu    menangkap  realitas  di  masyarakat.  Ini  ter- ungkap  dari  kebiasaan  jurnalis  yang  lebih  banyak mewawancarai  narasumber  yang  mudah  didapat dari  elite  atau  pejabat,  polisi  dan  kalangan  birokrat
dan menulis tanpa cover both side .  Kebijakan media dan pemilik media juga seringkali ikut memengaruhi kualitas produk jurnalistik. Menurut (Yanuar, 2012 : 42), lebih dari 50 ribu jurnalis tersebar di Indonesia masih kurang memahami konten, bahasa dan kedala- man informasi.
Isi pemberitaan cenderung memanipulasi fakta dan  menjerumuskan  pembaca  atau  penonton.  Con- tohnya, kita dapat menyaksikan dalam sejumlah pem- beritaan  media  nasional  maupun  media  lokal  yang mengangkat  isu  terorisme,  SARA,  bahkan  seperti isu narkoba di balik penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar Oktober 2013 yang mudah dimanipulasi untuk memunculkan sensasi berita.
Peliputan isu terorisme misalnya,  jurnalis sering melakukan justifikasi. Banyak media yang “menghu- kum” orang yang belum diketahui kebenarannya dan kebanyakan melaporkan hanya dari sumber  yang di- ragukan  kredibilitasnya.  Padahal,  pemberitaan  yang belum diuji kebenarannya menyesatkan opini publik.
Ketika  TVOne  melakukan  reportase  menge- nai terorisme di Temanggung  8 Agustus 2009 yang disiarkan  secara  langsung,  reporternya  mengklaim bahwa  teroris  buruan  Noordin  M.  Top  telah  tewas tertembak  dalam  baku  tembak  dengan  Tim  Gegana Mabes Polri.  Ternyata laporan itu tidak terbukti ke- benarannya. Sang reporter hanya mendapat informasi desas-desus  dari  jurnalis  lain.  Dengan  dalil  aktuali- tas,  TVOne menyiarkan berita tersebut. Tetapi tidak ada sanksi atas pelaporan yang buruk sebagai dampak tingginya kompetisi antarmedia. (Yanuar,2012 : 43).
Tidak hanya dalam kemasan isi berita, tapi juga dalam membuat judul berita, jurnalis cenderung bom- bastis, provokatif dan menimbulkan serta menggiring opini publik yang negatif.  Secara umum, kondisi ini terjadi pada jurnalis di Indonesia.
Untuk menghindari bombastisme atau provoka- si, jurnalis biasa membuat judul-judul atau teks yang menghindari  penggunaan  kata-kata  yang  memicu konflik (Syahputra, 2006:97). Ajektif negatif seperti “brutal”, “licik”, atau “barbar” perlu dihindari. Judul berita  yang  sensasional,  provokatif  dan  menggiring opini  publik  yang  negatif  bahkan  memicu  konflik dari hasil karya jurnalistik dapat dilihat dari contoh berikut ini :
1.  Kata  “bodoh”  tidak  pantas  disematkan  bagi seorang ibu negara karena cenderung kasar dalam judul, “Ibu Ani : Komentar Anda Sangat Bodoh!”
(Suara Merdeka, 18 Oktober 2013)
2.  “10  Senjata  Tajam  Sudah  Disiapkan.” (Suara Merdeka, 18 Oktober 2013). Penggunaan kalimat dalam  judul  tersebut  provokatif  terhadap  pihak yang berkonflik.
3.  Penggunaan kata  “hamil di luar nikah” menun- jukkan  persepsi  negatif  dalam  judul, “Ganjar: Sosialisasi  PLTU  Batang  Ibarat Anak  Hamil  di Luar Nikah.” (Merdeka.com, 4 September 2013)
4.  “ Kubu PB XIII Dituding Libatkan Warga dalam Konflik.” (Tempo.co, 30 Agustus 2013). Judul ini mempertajam konflik yang berlangsung di Kera- ton Solo.
5.  “ Konflik Keraton, Wisata Baru Solo.” (Tempo.co, 28 Agustus 2013 ). Judul itu menimbulkan opini negatif publik terhadap Keraton Solo.
6.  Kata  “disandera”  yang  provokatif  dalam  judul, “ Raja  Pakubuwono  XIII  Disandera?” (Tempo. co, 27 Agustus 2013)
7.  Penggunaan kata vulgar tidak sesuai dengan kai- dah  baku  dalam  kata  “telanjang”  dan  “anunya” dalam  judul,  “ Sri  Kaget  Lihat  Anak  Setengah Telanjang  Sakit  Anunya.” (Tribunjateng.com,  7 Desember 2013)
Jurnalis yang meliput konflik tidak bertugas un- tuk meredam konflik melalui laporannya  karena pili- han tersebut akan datang dari masyarakat. Yang harus dilakukan  jurnalis  adalah  menjaga  independensinya di lapangan. Ia tidak mewakili kelompok etnis atau agama tertentu dengan menciptakan stereotip tertentu di dalam tulisannya untuk membuka ruang seluas-lu- asnya  dan  menjelaskan  substansi  masalah  sebanyak mungkin sehingga informasi yang disajikan semakin bermutu  dan  beragam  sehingga  khalayak  memiliki banyak pilihan.

## Jurnalisme Peka Konflik
Jurnalisme yang baik  itu pada dasarnya memi- liki dampak yang baik terhadap konflik yang terjadi. Dan  jurnalis  mempunyai  kemampuan  menciptakan saling pemahaman pada pihak yang berkonflik. Jika pihak  yang  berkonflik  memahami  apa  yang  terjadi, kemungkinan akan tercipta dialog di antara mereka. Selanjutnya, publik akan mengetahui pokok perma- salahan  sehingga  konflik  dapat  diatasi  atau  ditemu- kan solusinya.
Sejak  2004, The  Peace  and  Conflict  Journal- ism Network (Pecojon)  menganalisis liputan perang dan konflik di beberapa negara untuk memunculkan sebuah  kesadaran  baru  akan  peran  jurnalis  dalam konflik. Pecojon juga membuat pendefinisian ulang terhadap tanggung jawab semua pelaku media. Kes- adaran baru ini juga memotivasi jurnalis dan lembaga media massa untuk memahami konflik lebih jauh dan membangun  strategi  baru  dalam  melaporkan  fakta tanpa memperkeruh suasana.
Antonio Koop, Koordinator Peace and Conflict Journalism Network (Pecojon) Internasional menge- mukakan, jurnalis atau  media yang tidak sadar akan pengaruh yang mereka timbulkan, akan lebih rentan meningkatkan  eskalasi  konflik  yang  ada.  Karenan- ya, di butuhkan media dan jurnalis yang memahami tugasnya  dengan  benar  saat  berada  lapangan,  khu- susnya saat terjadi konflik.  Jurnalis memiliki peran sangat  signifikan  dalam  konflik  karena  merekalah yang  membentuk  persepsi  dari  pihak  yang  bertikai atau persepsi tentang diri mereka sendiri dengan pi- hak lain.
Indonesia bisa dikatakan memiliki peta konflik yang  cukup  besar.  Beragam  konflik  beserta  potensi runtutannya menjadi ancaman tersendiri bagi stabili- tas dan perdamaian. Jurnalisme peka konflik ( Conflict Sensitive Journalism ) sejatinya mampu memunculkan harmonisasi terhadap adanya konflik tersebut.
Jurnalisme itu memberi angin baru karena media massa memainkan peran penting dalam arena konflik. Konflik pun kemudian diartikan secara lebih luas. Ti- dak hanya dalam perang konflik horizontal seperti isu SARA,  tapi juga  mencakup setiap  isu  atau  topik  di berbagai bidang yang disajikan di media massa.
Dalam  peliputan,  jurnalis  menggunakan  alat berupa  peta  analisis  konflik  yaitu  pemetaan  terha- dap  masalah  yang  terjadi.  Siapa  yang  terlibat,  apa kepentingannya,  serta  hubungan  semua  pihak  yang ada, serta timelines atau konfigurasi konflik beserta pemicunya. Dalam jurnalisme peka konflik, biasanya laporan tidak menyebutkan identitas pihak yang ber- tikai supaya tidak memicu konflik lebih luas baik di dalam  maupun di luar daerah konflik. Tentu saja itu harus dilakukan dengan tetap memegang prinsip dan menjunjung  tinggi  kode  etik,  nilai-nilai  jurnalistik, dan menjaga integritas.
Pada  hakekatnya  jurnalisme  bertujuan  untuk kebaikan masyarakat. Jurnalisme peka konflik  lebih menonjolkan aspek-aspek apa yang mendorong bagi
penyelesaian konflik. Jake Lynch dan Annabel Mc- Goldrick  (2005)  mengemukakan  jurnalisme  damai terwujud  ketika  pelaku  media  peka  terhadap  kon- flik  dan  mengasah  kemampuan  untuk  memilah  dan menetapkan  pilihan-pilihan  dalam  teks  untuk  mer- eduksi konflik. Berita apa yang akan dilaporkan dan bagaimana cara pelaporannya. Artinya, peluang pub- lik  untuk  bersuara  sehingga  konflik  dapat  diredam selalu ada.
Namun, prinsip-prinsip jurnalistik dasar seperti ketidakberpihakan, akurasi dan keadilan seperti dalam kerangka  tradisional  analisis  liputan  media  ternyata tidak selalu menjamin pelaporan yang peka dan ber- tanggung jawab. Pecojon menambahkan lapisan ked- ua kerangka kerja tradisional yakni:
(1)  Keanekaragaman  dengan  mendekati  cerita  dari berbagai  sudut  dan  mencari  penjelasan,  tidak hanya mengikuti interpretasi utama dan alur cerita atau mencari berbagai perspektif tentang situasi.
(2) Multisourcing untuk menjamin perspektif luas dan menghindari keberpihakan, jurnalis berkonsultasi dengan  berbagai  sumber,  atau  bahkan  menyeli- diki cerita secara mendalam.
(3) Orang-orang yang menjadi fokus. Selain elite yang secara tradisional menjadi fokus perhatian, jurna- lis harus membidik kelompok non-elite, individu, atau  kelompok  sumber  penting.  Pendekatan  itu terutama dilakukan ketika meliput konflik, untuk menghindari instrumen propaganda, jurnalis ha- rus memperhatikan suara warga.
(4)  Konteks. Setiap peristiwa yang dilaporkan harus tertanam dalam konteks situasi. Khalayak harus punya sebanyak mungkin informasi tentang kon- teks. Ini diperlukan untuk menghindari kesalah- pahaman dan penciptaan prasangka yang memicu eskalasi lebih lanjut.
(5) Penyajian Informasi. Tugas jurnalis memberikan informasi kepada publik. Untuk membuat infor- masi  dipahami  adalah  bagian  proses  transmisi informasi terhadap khalayak, jurnalis harus me- nyadari sensitivitas dari proses ini dan memper- tahankan kebenaran ketika memproses informasi. Selain menyajikan “hanya fakta” juga harus men- gantisipasi peran dan makna informasi tersebut.
(6)  Sensitivitas  Budaya.  Cakupan  konflik  sebagai setiap  laporan  membutuhkan  pemahaman  lebih dalam budaya negara dan rakyat.
(7)  Proses  atau  Solusi  Orientasi.  Cakupan  Konflik tidak  harus  dibatasi  melaporkan  peristiwa  ke- kerasan dan insiden. Jurnalis harus menjaga tel- inga untuk setiap solusi dan perkembangan posi- tif. Sebuah peristiwa harus dilihat dalam konteks kronologisnya.
(8) Kebenaran Orientasi. Inti dari tugas jurnalis  adalah untuk mencari kebenaran dan membuatnya dapat diakses untuk umum. Tidak ada kompromi untuk keuntungan pribadi atau organisasi.
(9) Keandalan. Kredibilitas jurnalis tergantung pada keandalannya,  tidak  hanya  bertumpu  pada  ke- akuratan laporan. Keandalan meliputi kelanjutan dari penerbitan, konsekuensi gaya dan presentasi, kualitas, dan perlindungan sumber.
(10) Bahasa Sensitivitas. Laporan objektif dan benar, jurnalis menggunakan bahasa dan gaya penulisan sesuai kaidah baku.
(11) Kreativitas. Jurnalis harus mampu menghasilkan kualitas laporan yang baik dan berimbang. Kreati- vitas dan insting untuk membawa ke cerita yang benar-benar penting.
Menurut Annabel McGoldrick dan Jake Lynch, Jurnalisme Perdamaian (JP) bersandar pada laporan suatu kejadian dengan bingkai yang lebih luas, berim- bang  dan  akurat,  yang  didasarkan  pada  informasi tentang  konflik  dan  perubahan  yang  terjadi.  Tugas utamanya  adalah  memetakan  konflik,  mengidenti- fikasi  pihak yang terlibat, dan menganalisis tujuan. Pendekatan yang digunakan berupa pemberian jalan baru  bagi  pihak  yang  bertikai  untuk  menyelesaikan konflik secara kreatif tanpa kekerasan melalui berb- agai alternatif penyelesaian.
Menurut Abdul  Razak  dalam  Jurnal  Pers  In- donesia  (No.4/1997),  menggambarkan  situasi  dan merumuskan  realitas  yang  memengaruhi  persepsi, reaksi, dan pilihan solusi. Pers bukan sekadar media penyampai  informasi,  tapi  juga  membangun  debat publik yang sehat tentang kepentingan umum dengan merumuskan (1) masalah, (2) penyebab, (3) alternatif penyelesaian, (4) evaluasi alternatif, (5) pilihan alter- natif tebaik, (6) sistem dan mekanisme pelaksanaan, (7) evaluasi dan feedback . Dengan strategi menelu- suri  akar  konflik  ini,  jurnalis  memaparkan  masalah sebenarnya,  dampak  yang  ditimbulkannya,  lalu menawarkan alternatif penyelesaiannya.
Memang  bukan  hal  yang  mudah  untuk mendapatkan  suatu  pemahaman  yang  jelas  menge- nai situasi objektifnya. Jurnalis harus menggali dan merujuk ke berbagai persepsi yang muncul dari selu- ruh pihak dan menjelaskan latar belakangnya. Kom- pleksitas itulah yang harus dipahami secara mendetail dengan hati-hati. Karena itu sebaiknya jurnalis tidak mengasumsikan realitas yang muncul untuk mewakili pihak tertentu.

## Penutup
Karya  jurnalistik  merupakan  hasil  dari  proses mencari,  menggali, mengolah, menulis hingga  me- nyajikan sebuah fakta dan data  dari seorang jurnalis menjadi  sebuah  laporan  berkualitas  yang  kompre- hensif di media massa. Sebagai sebuah laporan yang akan  disajikan  kepada  khalayak  atau  publik  maka laporan  tersebut  harus  sesuai  dengan  kaidah-kaidah baku. Pada kenyataannya, masih banyak karya jurnal- istik dalam berbagai bentuk seperti straight news, soft news dari jurnalis yang jauh di bawah  standar kaidah jurnalisme.
Banyak  faktor  yang  memengaruhi  kelemahan karya jurnalistik. Meskipun seorang jurnalis mempu- nyai landasan moral dan etika profesi sebagai pedo- man operasional yang sudah ditetapkan dalam  kode etik jurnalistik dan regulasi sesuai standar jurnalistik, ia seringkali masih lemah dalam menyajikan  fakta, independensi, keberimbangan  dan menjaga akurasi.
Rendahnya  kualitas  karya  jurnalistik  disebab- kan antara lain pemahaman jurnalis terhadap jurnal- isme, sikap dan perilaku mereka di lapangan.  Ini ter- lihat dari pemilihan narasumber, penggalian data dan fakta,  hingga  mengolahnya  menjadi  sebuah  laporan yang memenuhi standar kaidah jurnalistik.  Kondisi ini juga juga dipengaruhi oleh kebijakan redaksi  dan kebijakan pemilik media tempat jurnalis bekerja.
Tak memungkiri, media massa berperan penting dan  berpotensi  meredam  maupun  menciptakan  dan memicu konflik hingga tanpa sadar berubah menjadi agen utama dalam menciptakan survival of the fittest (siapa yang kuat akan menang) di masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana jur- nalis membangun jurnalisme peka konflik dalam diri mereka sendiri untuk diterapkan dalam setiap proses jurnalistik?  Jawabannya  itu  tentunya  tidak  mudah. Karena  selain  dibutuhkan  komitmen  tinggi  untuk menjalankan  kredo  jurnalisme  tradisional,  seorang
jurnalis juga dituntut untuk berorientasi peka konflik yang selama ini  belum banyak diterapkan,  dan justru cenderung diabaikan. Jurnalisme peka konflik bukan- lah  bentuk  jurnalisme  baru  yang  bertujuan  mencip- takan suatu kondisi khusus dalam masyarakat (seperti “perdamaian”) melainkan usaha atau pendekatan un- tuk menghasilkan reportase berkualitas dengan dasar nilai-nilai jurnalisme yang berlaku. Penerapan jurnal- isme peka konflik ini mendorong pelurusan kembali praktik jurnalisme menyimpang, dan profesionalitas jurnalis dalam memegang teguh prinsip jurnalisme.
Jurnalisme peka konflik tentu juga sangat pent- ing  diterapkan  bagi  jurnalis  yang  berada  di  negara dengan masyarakat yang multikultur seperti di Indo- nesia. Dalam masyarakat seperti ini, jurnalisme seyo- gyanya  memberikan  perhatian  kepada  kepentingan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Dwi  Laksono,  Dandy,  dkk.  (2012). Mematuhi  Etik Menjaga  Kebebasan  Pers .  Padang: AJI  Padang dan Yayasan Tifa Hasrulah.  (2009). Dendam  Konflik  Poso:  (Periode 1998-2001) Konflik Poso dari Perspektif Komu- nikasi Politik . Jakarta :Gramedia Ishwara, Luwi. ( 2001). Jurnalisme Dasar . Jakarta : Kompas
Kovack,  Bill  dan  Rosenstiel.  (2004). Elemen-Ele- men  Jurnalisme,  Apa  yang  Seharusnya  Diketa- hui  Wartawan  dan  Diharapkan  Publik .  Jakarta: ISAI.
Kovach, Bill , dan Rosentiel. (2012). Blur , Bagaima- na Mengetahui Kebenaran Di Era Banjir Infor- masi . Jakarta :Yayasan Pantau.
Lynch, Jake, dan McGoldrick, Anabel. (2005). “ Peace Journalism: How To Do It ” ?, Jurnalisme Damai: Bagaiamana Melakukannya ? . Jakarta : LSPP dan The British Council.
Nugroho, Yanuar dan Sofie Shinta. (2012), Seri Fes- media Asia. Jakarta: Friedrich Ebert Stifung.
Syahputra,    Iswandi.(2006). Jurnalisme  Damai “Meretas Ideologi Peliputan di Are Konflik ”. Yo- gyakarta: P_IDEA Kelompok Pilar Media
Webel, Charles & Galtung, Johan. (2007). Handbook af Peace and Conflict Studies . New York : Tay- lor & Francis e-Library, Routedge 270 Madison
Avenue.

## Sumber lain :
Koop, Antonio.  (2010),  “Work  Enviroment  of  Phil- ippine Journalist.” Makalah. Disampaikan dalam Training Jurnalis Peace and Conflict Journalism Network  (Pecojon)  Internasional  Yogyakarta pada Juli 2010.
Lesmana,Tjipta.(2005). “Kebebasan Pers Dilihat Dari Perspektif Konflik, Antara Kebebasan dan Tertib Sosial.” Ilkom Universitas Atmajaya Yogyakarta
2 (1) (Juni): hal 1-13.
Lynch, Jake, dan McGoldrick, Anabel. (2001 ).”What is  Peace  Journalism?”. Artikel .  Disampaikan pada Conflict and Peace Forum.
Nurrudin.  (2006).“Pentingnya  Menegakkan  Jurnal- isme Kemanusiaan” Ilkom/ Fisip UPN Veteran Yogyakarta 4  (3)  (September-Desember):  hal 195-206.
Oktarianisa,  Sefti.  (2009).  “Pandangan  Jurnalis  TV Mengenai  Aplikasi  Konsep  Jurnalisme  Damai Pada Berita Perang di Televisi Indonesia.” Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia 7 (3) (Septem- ber-Desember): hal 539-557.
Sofiati A, Evie.(2011). “Nilai Berita Dan Etika Media Dalam Tayangan Liputan Penyergapan Teroris di Temanggung.” Tesis. Universitas Diponegoro.
Wardhani, Andy  Corry.  (2014,  Juni  6).  “Jurnalisme
Perang dan Kontribusi Jurnalisme Alternatif un- tuk Perdamaian.” Artikel . Universitas Lampung.
Yusuf, Iwan Awaluddin. (2010, diakses 25 September 2014). “Dalam Kecamuk Konflik, Bagaimana Se- harusnya  Media  Berpihak?”. https://bincangme- dia.wordpress.com/tag/etika-peliputan-konflik/