https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
41

## Akuntansi dan Manajemen
Vol. 17, No. 2, 2022, Hal. 41-57
Analisis Faktor-Faktor Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Perihal Pemanfaatan Aplikasi e-BMD Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi
Muhamad Fadhil 1 , Anda Dwiharyadi 2 , Yuhefizar 3 ,
1 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: mhd.fadhil92@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: anda@pnp.ac.id
3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: yuhefizar@pnp.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze factors of the readiness of the Regional Government, especially the Bukittinggi City Government in implementing the Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2021 and the E- BMD Application. The population in this study were all OPDs in Bukittinggi City, which amounted to 29 SKPD. The sampling method was carried out by using a purposive sampling technique to determine the sample. Sampling is done by taking samples from the population based on certain criteria. A total of 100 respondents participated in the study consisting of Regional Property Management Officers, OPD Property Administration Officers, OPD Property Managers and Assistant OPD Property Managers. The data collection technique  is  carried  out  using  a  questionnaire  sent  via  Google  Form.  The  results  of  the  analysis  using multiple  regression  show  the  Quality  of  Human  Resources,  Utilization  of  Technology  and  Information, Leadership Style and Organizational Culture that affect Readiness in the Implementation of Permendagri Number  47  of  2021  and  E-Applications  BMD.  The  results  of  the  research  have  contributed  to  the government in preparing the implementation of regulatory changes.
Keywords : Quality  of  Human  Resources,  Leadership  Style,  Utilization  of  Information  Technology, Organizational Culture, Permendagri Number 47 of 2021, E-BMD Application.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  kesiapan  Pemerintah  Daerah  khususnya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 dan Aplikasi E-BMD. Adapun populasi dalam penelitian ini Semua OPD yang ada di Kota Bukittinggi yang berjumlah  29  SKPD.  Metode  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik  penentuan  sampel  secara purposive  sampling.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  mengambil  sampel  dari  populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sebanyak 100 responden berpartisipasi dalam penelitian yang terdiri dari Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang OPD, Pengurus Barang OPD dan  Pembantu  Pengurus  Barang  OPD.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan kuesioner yang dikirimkan melalui Google Form. Hasil analisis dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  dan  Informasi,  Gaya
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 42
Kepemimpinan  dan  Budaya  Organisasi  yang  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  dalam  Implementasi Permendagri  Nomor  47  Tahun  2021  dan  Aplikasi  E-BMD.  Hasil  penelitian  memiliki  kontribusi  bagi pemerintah dalam menyiapkan implementasi perubahan regulasi.
Kata  kunci : Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Gaya  Kepemimpinan,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Budaya Organisasi, Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, Aplikasi E-BMD.

## Pendahuluan
Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji,  karena  semenjak  para  pendiri  Negara  menyusun  format  Negara,  isu menyangkut  pemerintahan  lokal  telah  diakomodasikan  dalam  pasal  18  UUD  1945 bahwa  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  diarahkan  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan  daerah  perlu  ditingkatkan  dengan  lebih  memperhatikan  aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam  era  otonomi  daerah  tujuan  utama  pembangunan  daerah  adalah meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  daerah  dan  seluruh  warga  Negara.  Untuk mencapai kesejahteraan ini pemerintah daerah harus memenuhi 4 aspek agar daerah tumbuh  menjadi  daerah  berkesinambungan  dan  berfungsi,  aspek-aspek  yang dimaksud adalah livable, competitive, good governance and management, financially sustainable. Salah satu aspek penting penunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah adalah dimilikinya sistem manajemen aset daerah yang efektif dan efisien. Aset daerah  adalah  sebagai  salah  satu  unsur  penting  dalam    rangka  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  publik  harus  dikelola  dengan  baik,  efisien,  efektif, transparan,  dan  akuntabel.  Sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  bahwa  pelaksanaan  desentralisasi  tidak  hanya  sebatas  pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga desentralisasi pengelolaan Aset daerah ke level satuan kerja [13].
Seiring  dengan  semakin  meningkatnya  tugas-tugas  pemerintah  daerah  dan tuntutan  masyarakat  terhadap  fasilitas  pelayanan    yang  bervariasi  dan  memuaskan publik  dan  menyejahterakan  masyarakat  maka  diperlukan  adanya  kesiapan  sarana dan prasarana pendukung yang setiap saat dalam keadaan baik dan siap pakai secara berdaya guna dan berhasil guna. Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan  barang  milik  daerah,  dengan  memperhatikan  azas-azas:  fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Disamping perlunya  memahami  peraturan  lain  dan  azas-azas  ini  bagi  setiap  pengelola  barang milik  daerah  maka  dalam  rangka  menjamin  terlaksananya  tertib  administrasi  dan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
43
tertib  pengelolaan  barang  milik  daerah  diperlukan  adanya  kesamaan  persepsi  dan langkah  secara  integral  dan  menyeluruh  dari  unsur-unsur  yang  terkait  dalam pengelolaan barang milik daerah.
Namun semenjak tahun 2020 dengan proses peralihan peraturan yang cukup memakan  waktu  dimana  sampai  saat  sekarang  Permendagri  No.19  tahun  2016  ini mendukung  Efektifitas  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  di  Pemerintah  Kota Bukittinggi  dengan  didukung  Aplikasi  SIMDA-BMD  masih  banyak  ditemukan kelemahan dan hambatan saat penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
Salah  satu  masalah  utama  pengelolaan  barang  (Aset)  daerah  adalah ketidaktertiban  dalam  pengelolaan  data  barang  (Aset).  Hal  ini  menyebabkan pemerintah  daerah  akan  mengalami  kesulitan  untuk  mengetahui  secara  pasti  Aset yang  dikuasai/dikelolanya,  sehingga  Aset-aset  yang  dikelola  pemerintah  daerah cenderung  tidak  optimal  dalam  penggunaanya.  Kondisi  dimasa  sekarang  ini  sistem manajemen Aset merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja, sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan barang milik daerah sangat terjamin tanpa adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah [21].
Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam hal mengatasi kelemahan yang sering di temukan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah membuat kebijakan baru untuk melengkapi Permendagri  sebelumnya,  yakni  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
Kebijakan  Umum  yang  mendasari  Direktorat  BUMD,  BLUD  dan  Barang  Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah Amanat Pasal 89  Ayat  (2)  PP  27/2014  yang  dimana  belum  adanya  pengaturan  terkait  dengan Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  dalam  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  pada Pemerintahan  Daerah,  pelaksanaan  Penatausahaan  saat  ini  masih  menggunakan format  laporan  yang  lama,  sehingga  dinamika  permasalahan  dilapangan  khususnya perlakuan terhadap Barang Milik Daerah yang tidak diketemukan.
Maksud  dan  Tujuan  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2021  ini  yakinnya  untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Penatausahaan BMD dengan harapan terwujudnya tertib administrasi  pengelolaan  BMD  yang  efektif,  efisien  ,  optimal  dan  akuntabel,  yang dimana  hasil  akhirnya  yaitu  Laporan  dalam  Penatausahaan  BMD  tersebut  dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

## Tinjauan Pustaka

## Konsep Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  meliputi  semua  kegiatan  yang  mencakup pengumpulan  data,  pengklasifikasian,  pembukuan  dan  pelaporan  atas  transaksi keuangan  pemerintah  daerah.  Akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan bagian  dari  disiplin  ilmu  akuntansi  yang  mempunyai  ciri-ciri  tersendiri  berbeda
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 44
dengan  akuntansi  komersial,  yaitu  Tidak  bertujuan  untuk  mengukur  laba,  Tidak adanya kepentingan pemilik dan adanya akuntansi anggaran
Pengertian  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  menurut  PP  No.  24  Tahun  2005 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  serangkaian  prosedur  manual maupun  yang  terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data,  pencatatan penggolongan,  peringkasan,  dan  pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi  keuangan pemerintah.

## Pengertian Aset (Barang Milik Daerah)
Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  yang  dapat  dinilai  dengan  satuan  mata  uang  dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan  pemerintah  Negara/daerah  aset  merupakan  salah  satu  unsur penting  yang  harus  dikelola  dengan  baik  untuk  menunjang  kegiatan  operasional pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Bab I , Pasal 1 menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD; barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari  hibah/sumbangan,  dari  perjanjian/kontrak  diperoleh  dari  ketentuan  undang- undang  atau  barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Readiness Theory
Readiness Theory atau Teori Kesiapan [26], dijelaskan bahwa dalam memperlakukan sebuah kesiapan perubahan terutama dalam organisasi dihubungkan sebagai kesiapan psikologis  bersama  dimana  anggota  organisasi  merasa  berkomitmen  untuk menerapkan  perubahan  organisasi  dan  yakin  dengan  kemampuan  kolektif.  Cara berfikir  tentang  kesiapan  organisasi  ini  paling  cocok  untuk  memeriksa  perubahan terutama  perubahan  perilaku  kolektif  diperlukan  untuk  menerapkan  perubahan secara efektif dan efisien, dimana dalam beberapa kasus dapat menghasilkan manfaat yang diantisipasi.
Teori  ini  juga  menawarkan  bahwa  strategi  yang  muncul  untuk  menerapkan perubahan dibangun sendiri oleh komitmen pada sebuah organisasi, dan juga tekad dan  keyakinan  bersama  sebagai  kunci  keberhasilan.  Kesiapan  organisasi  untuk perubahan  bervariasi  sebagai  fungsi  dari  seberapa  banyak  anggota  organisasi menghargai  perubahan  dan  seberapa  baik  mereka  menilai  tiga  penentu  utama kemampuan  implementasi:  tuntutan  tugas,  ketersediaan  sumber  daya,  dan  faktor situasional.  Ketika  kesiapan  organisasi  untuk  perubahan  tinggi,  anggota  organisasi lebih  mungkin  untuk  memulai  perubahan,  mengerahkan  upaya  yang  lebih  besar,
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
45
menunjukkan  ketekunan  yang  lebih  besar,  dan  menampilkan  perilaku  yang  lebih kooperatif. Hasilnya adalah implementasi yang lebih efektif.
Penelitian  ini  menguji  faktor-faktor  yang  berpengaruh,  Kompetensi  sumber daya  manusia,  Pemanfaatan  teknologi  informasi,  Gaya  Kepemimpinan  dan  Budaya Organisasi  dalam  kesiapan  menerapkan  Permendagri  No.47  Tahun  2021  perihal Aplikasi E-BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

## H1  :  Kompetensi  Sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  Kesiapan Penerapan Permendagri 47 Tahun 2021.
Kompetensi adalah ciri-ciri individu yang mempunyai, keahlian, kepandaian, kapasitas dalam  melakukan  pekerjaan  seperti  pengelolaan  keuangan  [6].  Kompetensi  melihat pada  kapabilitas  secara  general  menggerakkan  pekerjaan  sesuai  kapabilitas, selanjutnya  kompetensi  juga  terlihat  pada  suatu  rangkaian,  sifat  yang  di  tampilkan seseorang  dengan  maksud  melakukan  tugas  dan  fungsi  kedudukan  dengan kemampuan yang dimiliki.
Kompetensi sumberdaya manusia menggambarkan nilai usaha yang diberikan kepada individu dalam jangka waktu tertentu agar menghasilkan jasa dan barang [17].

## H2  :Teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Penerapan Permendagri 47 Tahun 2021.
Persiapan sistem informasi yang memadai sangat penting dalam pengelolaan barang milik daerah yang didasarkan pada Permendagri 47 Tahun 2021 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga semakin maju teknologi informasi yang digunakan OPD  dalam  menerapkan  suatu  kebijakan,  maka  semakin  tinggi  tingkat  kesiapan penerapan dari kebijakan tersebut.
Sistem informasi dapat menghasilkan informasi yang bisa diterima, mampu memberi harapan informasi secara akurat dan bisa dipercaya[16].Sistem informasi merupakan gabungan: manusia, fasilitas, alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bertujuan  mengatur  koneksi  komunikasi  yang  vital,  yang  tertentu  dan  berlanjut, membuat  manajemen  terbantu  dalam  penggunaan  intern  dan  ekstern  serta menyediakan alasan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat [14].

## H3  :  Gaya  Kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Penerapan Permendagri 47 Tahun 2021.
Gaya kepemimpinan merupakan aturan perilaku/sifat yang digunakan individu pada waktu seseorang tersebut mencoba mempengaruhi seseorang seperti yang ia lihat [9]. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemimpin dan adanya kerjasama yang baik dengan karyawan adalah kunci keberhasilan dari suatu perubahan [20].
Diantara  yang  menyebabkan  lemahnya  penyusunan  laporan  barang  milik  daerah  di beberapa  kementerian/lembaga  diantaranya  lemahnya  komitmen  pemimpin  pada satuan  kerja  terutama  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  penerima  dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 46
Dari  Penerapan  yang  sudah  ada  yakni  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19 tahun  2016  dan  Aplikasi  SIMDA-BMD  akan  di  kumpulkan  hasil-hasil  penelitian mengenai  Peraturan  dan  Aplikasi  tersebut  yang  bertujuan  untuk  pembandingan kesiapan  dengan  Peraturan  dan  sistem  yang  baru  yakni  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri 47 tahun 2021 dan Aplikasi e-BMD.

## H4  :  Budaya  Organisasi  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Penerapan Permendagri 47 Tahun 2021.
Budaya  telah  didefinisikan  dalam  berbagai  cara  dalam  literatur.  Namun,  sebagian besar definisi menyoroti gagasan seperti nilai-nilai bersama, keyakinan, dan asumsi di antara anggota organisasi [2]; [3]; [11]; [12]; [19].
Ide  umumnya  adalah  bahwa  budaya  organisasi  merupakan  faktor  penting  yang mempengaruhi  perilaku  dan  hasil  dalam  organisasi  [2];[11];[12].  Khususnya  dalam menghadapi perubahan, budaya organisasi [15] dan perilaku positif [1] memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan menghadapi perubahan

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Metode Penelitian
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek  atau  subjek  yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya  [22].  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  pejabat  atau  staf  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  proses  pengelolaan barang  milik  daerah  yaitu,  Pengurus  Barang  pada  lingkup  Pemerintah  Daerah  Kota Bukittinggi yang berjumlah 100 orang yang berada di 29  OPD. Dalam penelitian ini , metode  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik  penentuan  sampel  secara
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
47
purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu.
Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive berdasarkan kriteria yaitu  Pejabat  dan  Petugas  yang  menjalankan  tugas  pengelolaan  BMD  yaitu  seluruh SKPD  yang  berbentuk  Sekretariat,  Dinas  dan  Kecamatan  serta  Personil  Bidang Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Badan  Keuangan  Kota  Bukittinggi  ditambahkan dengan  Pegawai  yang  mempunyai  Pengalaman  menjalankan  tugas  sebagai  Pejabat atau Petugas Pengelola BMD berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a.  Pejabat yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan Permendagri No 47 Tahun 2021.
b.  Responden dalam penelitian ini adalah Pengurus Barang Milik Daerah dalam hal ini Fungsional  Umum  yang  diserahi  tugas  mengurus  barang.  Sehingga  setiap  OPD ditetapkan 1 orang yang menjadi responden.
c.  Responden ditetapkan pada OPD yang mewakili Dinas, Badan dan Kecamatan. Berdasarkan  kriteria  sampel  diatas  maka  dapat  ditetapkan  bahwa  jumlah sampel  pada  penelitian  ini  sebanyak  100  orang  pada  29  OPD  yang  mewakili  Dinas, Badan  dan  Kecamatan  yang  telah  dipilih  oleh  peneliti.  Penentuan  kriteria  sampel didasarkan  pada  alasan  bahwa  jawaban  atas  pertanyaan  kuesioner  yang  diberikan kepada Pengurus Barang Milik Daerah yang ada di setiap OPD atas tanggung jawab penatausahaan yang diberikan. Penentuan dengan jumlah 100 Orang pada 29 OPD.
Hipotesis  diuji  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  menyebarkan  dan mengirimkan Kuesioner (Link Google Form) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan dan pengembalian kuesioner dilakukan sekitar 2 minggu.
Kuesioner, yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai responden untuk dijawab dengan memberikan google form atau angket semacamnya.
Kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diadopsi  dari  beberapa penelitian terdahulu pada setiap variabel-variabel yang digunakan seperti Indikator Pertanyaan Kompetensi Sumber Daya Manusia [4], Budaya Organisasi [23] , Teori Gaya Kepemimpinan dikembangkan yaitu Path Goal [7]; dan dalam penelitian [27], Untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi [5];[25].
Dengan  menggunakan  Kuesioner  pada  pihak  yang  terkait,  dan  dengan pertanyaan-pertanyaan  yang  dimana  pihak-pihak  tersebut  telah  menjalani  sistem tersebut dalam satu tahun ini, akan memberikan jawaban yang dapat menggambarkan kesiapan proses penerapan sistem lama ke yang baru.
Dalam operasional variabel ini semua diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk  kuesioner  yang  memenuhi  pernyataan-pernyataan  tipe  skala  Likert.  Skala Likert  yaitu  skala  yang  digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial [22]. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung pernyataan (negatif).
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 48

## Hasil Dan Pembahasan

## Hasil Uji Kualitas Data
Hasil  dari  uji  instrument  validitas  diperoleh  bahwa  nilai  Pearson  Correlation  untuk setiap butir pernyataan lebih besar dari 0.196 sehingga dapat dinyatakan valid.
Tabel 1. Uji Validitas
No. Variabel Item R Hitung R Tabel  Keterangan 1 Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) X1.1 0,746 0,196 Valid X1.2 0,880 0,196 Valid X1.3 0,860 0,196 Valid X1.4 0,808 0,196 Valid X1.5 0,822 0,196 Valid 2 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) X2.1 0,338 0,196 Valid X2.2 0,463 0,196 Valid X2.3 0,386 0,196 Valid X2.4 0,493 0,196 Valid X2.5 0,439 0,196 Valid 3 Gaya Kepemimpinan (X3) X3.1 0,414 0,196 Valid X3.2 0,478 0,196 Valid X3.3 0,409 0,196 Valid X3.4 0,518 0,196 Valid X3.5 0,572 0,196 Valid 4 Budaya Organisasi (X4) X4.1 0,364 0,196 Valid X4.2 0,477 0,196 Valid X4.3 0,396 0,196 Valid X4.4 0,422 0,196 Valid X4.5 0,418 0,196 Valid 5 Kesiapan Penerapan Permendagri No.47 Tahun 2021 (Y) Y.1 0,480 0,196 Valid Y.2 0,612 0,196 Valid Y.3 0,687 0,196 Valid Y.4 0,582 0,196 Valid Y.5 0,548 0,196 Valid
Berdasarkan tabel  di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 item dapat diketahui bahwa  nilai  korelasi  yang  dimiliki  oleh  semua  variabel  indikator  memiliki  tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, sehingga dapat disimpulkan semua indikator tersebut adalah valid.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil normalitas menunjukkan nilai asymp sig sebesar 0,088 lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05, Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolonearitas menunjukkan nilai tolerance dan VIF untuk variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah  0,647  dan  1,547,  variabel pemanfaatan TI  memiliki nilai tolerance dan VIF yaitu 0,408 dan 2,453, variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai tolerance dan  VIF yaitu 0,302 dan 3,313 dan  variabel
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
49
terakhir  budaya  organisasi  memiliki nilai  tolerance  dan  VIF  yaitu  0,328  dan  3,045,. Semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.
Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
Hasil  pengujian  menunjukkan  adanya  pola  yang  tidak  teratur  serta  titik-titik menyebar  diatas  dan  dibawah  angka  nol  pada  sumbu  Y,  maka  dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam analisis regresi yang fungsinya untuk mengukur ketepatan aktual dapat  diukur  menggunakan  ‘Goodness  of  fit’.  Terdapat  tiga  jenis  pengukuran  yang harus dilalui, yaitu:
a.  Koefisien  Determinasi  (R2),  merupakan  pengujian  yang  menguji  seberapa  jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Y).
b.  Uji Statistik F, merupakan pengujian yang menguji seberapa berpengaruh variabel X secara simultan (bersama-sama/keseluruhan) terhadap variabel Y.
c.  Uji Statistik t, merupakan pengujian yang menguji secara individual antara variabel X dengan variabel Y.
Berhubungan dengan Hipotesis awal pada penelitian ini yang terbagi menjadi 4 hipotesis yakni: pertama, H1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kesiapan  Penerapan  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2021.  Kedua,  H2:  Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 47  Tahun  2021.  Ketiga,  H3:  Gaya  Kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Dan keempat, H4: Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Hasil Model Persamaan Regresi
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  model analisis  regresi  linier  berganda  dan  merupakan  penelitian  2-tailed  dengan  tingkat signifikansi 5%. Perhitungan model regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 25.0.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1  (Constant) -0.635 0.639 KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 0.445 0.030 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 0.422 0.043 GAYA KEPEMIMPINAN 0.080 0.047 BUDAYA ORGANISASI 0.055 0.047
a. Dependent Variable: KESIAPAN PENERAPAN PERMENDAGRI NO.47 TAHUN 2021
Gambar 3. Uji regresi
Sumber : Hasil olah data, 2022
Hasil regresi berganda dapat dibuatkan persamaan regresi sebagai berikut:
Y = - 0.635 + 0.445 X1 + 0.422 X2+ 0.080 X3+ 0.055 X4 + ε
Interpretasi dari masing-masing koefisien variabel adalah sebagai berikut: a.  Nilai konstanta sebesar -0.635 menunjukkan bahwa variabel kualitas sumberdaya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), gaya kepemimpinan (X3) dan budaya organisasi (X4) diabaikan atau bernilai nol (0) maka kesiapan penerapan permendagri no.47 tahun 2021 (Y) nilainya adalah sebesar -0.635.
b.  Koefisien regresi pada variabel kualitas sumber daya manusia (X1) menunjukkan sebesar 0.445 jika kualitas sumber daya manusia ditingkatkan satu satuan dengan asumsi  pemanfaatan  teknologi  informasi  (X2),  pemanfaatan  teknologi  informasi (X2), gaya kepemimpinan (X3) dan budaya organisasi (X4) diabaikan atau bernilai nol  (0)  maka  kesiapan  penerapan  permendagri  no.47  tahun  2021  mengalami penurunan sebesar 0.445.
c.  Koefisien regresi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) menunjukkan koefisien  sebesar  0.422  jika  pemanfaatan  teknologi  informasi  ditingkatkan  satu satuan dengan asumsi kualitas sumber daya manusia (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X2), gaya kepemimpinan (X3) dan budaya organisasi (X4) diabaikan atau
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 51
bernilai  nol  (0)  maka  kesiapan  penerapan  permendagri  no.47  tahun  2021 mengalami penurunan sebesar 0.422.
d.  Koefisien  regresi  pada  variabel  gaya  kepemimpinan  (X3)  menunjukkan  koefisien sebesar  0.080  jika  gaya  kepemimpinan  ditingkatkan  satu  satuan  dengan  asumsi kualitas  sumber  daya  manusia  (X1),  pemanfaatan  teknologi  informasi  (X2)  dan budaya organisasi (X4) diabaikan atau bernilai nol (0) maka kesiapan penerapan permendagri no.47 tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.080.
e.  Koefisien  regresi  pada  variabel  budaya  organisasi  (X4)  menunjukkan  koefisien sebesar  0.055  jika  budaya  organisasi  ditingkatkan  satu  satuan  dengan  asumsi kualitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2) dan gaya kepemimpinan  (X3)  diabaikan  atau  bernilai  nol  (0)  maka  kesiapan  penerapan permendagri no.47 tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.055.

## Hasil Uji Koefisien determinan (R 2 )
Hasil  pengujian  statistic  diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  (adjusted  R2)  yang diperoleh sebesar 0,919. Hal ini berarti 91,9% Kesiapan Penerapan Permendagri No.47 Tahun 2021 dipengaruhi oleh keempat faktor dalam penelitian (variabel bebas) yaitu budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan  gaya  kepemimpinan.  Sedangkan  9,1%  Kesiapan  Penerapan  Permendagri  No.47 Tahun 2021 dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini
Model Summary b
Model R
R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .960 a 0.922 0.919 0.825 1.961
a. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, GAYA
KEPEMIMPINAN b. Dependent Variable: KESIAPAN PENERAPAN PERMENDAGRI NO.47
TAHUN 2021
Gambar 4. Uji Koefisien
Sumber : Hasil Olah Data, 2022

## Hasil Uji Simultan (Uji F)
hasil  pengujian  statistik  menunjukkan  nilai  Fhitung    sebesar  280.572,  dimana  nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel sebesar 2,46 (280.572 > 2,46) maka Ho ditolak, dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel dependen (kualitas sumber daya manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  gaya  kepemimpinan  dan  budaya organisasi)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  independen (kesiapan penerapan permendagri no.47 tahun 2021).
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 52

## ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression  763.482 4  190.871  280.572 .000 b Residual 64.628 95 0.680 Total 828.110 99 a. Dependent Variable: KESIAPAN PENERAPAN PERMENDAGRI NO.47 TAHUN 2021 b. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, GAYA KEPEMIMPINAN
Gambar 5. Uji Anova Sumber : Hasil Olah Data, 2022

## Hasil Uji Parsial (Uji T)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  masing-masing  variabel  bebas (independent) yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya (dependent). Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan thitung > ttabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing thitung dengan signifikansi < 0,05. Untuk menilai ttabel dapat dilihat pada tabel statistik, t dicari pada α = 5%  dengan derajat kebebasan (df) n -k-1 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas). Maka untuk ttabel dalam penelitian ini  adalah  df  =  n-k-1=  100-2-1  =  97,  sehingga  diperoleh  nilai  ttabel  sebesar  1,66. Apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak, berikut ini adalah rincian masing- masing hipotesis.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta
1
(Constant) -0.635  0.639 -0.994  0.323 KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 0.445 0.030 0.535 15.016  0.000 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 0.422 0.043 0.441 9.830 0.000 GAYA KEPEMIMPINAN  0.080 0.047 0.088 1.693 0.094 BUDAYA ORGANISASI 0.055 0.047 0.058 1.158 0.250
a. Dependent Variable: KESIAPAN PENERAPAN PERMENDAGRI NO.47 TAHUN 2021
Gambar 6. Uji t Sumber: Hasil Olah Data, 2022
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 53

## Pembahasan
Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kesiapan  Penerapan Permendagri No. 47 Tahun 2021
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (PKPN) No 7 Tahun 2013 menyebutkan untuk menciptakan pengaturan pekerjaan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan  negara  dibutuhkan  pegawai  yang  bertanggung  jawab,  professional, berintegritas  dan  adil  melewati  pembinaan  yang  dilakukan  berdasarkan  system prestasi performa kinerja dan system karir dititik beratkan pada system prestasi kerja. Maka  dalam  hal  ini  kompetensi  sumber  daya  manusia  sangat  diperlukan  untuk mencapai tujuan organisasi dan harus dikelola dengan baik dan benar supaya menjadi potensi dan mendukung tujuan dari organisasi. Tetapi jika kompetensi sumber daya manusia  tidak  dikelola  dengan  baik  maka  akan  menjadi  beban  organisasi  dan  akan menghambat organisasi dalam mencapai tujuan dan implementasi kebijakan.
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa thitung (15.016) > ttabel (1.660) dan Sig.(0.000)  <  (0.05).  Ini  menunjukkan bahwa  Ho  ditolak  dan  H1  diterima.  Sehingga hasil  penelitian  ini  menerima  hipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Permendagri No.47 Tahun 2021.
Dalam  hal  kesiapan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bukittinggi  dalam  penerapan Permendagri  No.47  Tahun  2021  pada  aspek  kualitas  sumber  daya  manusia, menunjukkan kualitas sumber daya manusia akan mendorong kesiapan Pemda dalam mengimplementasikan  peraturan  tersebut.  Pemda  telah  mulai  mempersiapkan  dan melaksanakan perubahan-perubahan sesuai Permendagri No.47 Tahun  2021  secara bertahap  dalam  masa  transisi  guna  mengurangi  resiko  atas  kendala-kendala  dan permasalahan  yang  akan  mungkin  dihadapi  dalam  implementasi  regulasi  tersebut. Didalam penelitian ini memberikan bukti bahwa kesesuaian yang cukup  untuk latar belakang  pendidikan  mereka,  pengetahuan  dan  pemahaman  pegawai  mengenai Permendagri No.47 Tahun 2021, pengalaman dan kinerja yang akan digunakan dalam implementasi  regulasi  tersebut,  kemampuan  pegawai  dalam  menyesuaikan  dengan perubahan,  dan  kuantitas  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  yang  pegawai  ikuti mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan penerapan Permendagri No.47 Tahun  2021  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  tempat  mereka  bekerja.  Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian  [8];  [18]  yang  menunjukkan  hasil  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  kesiapan  instansi pemerintah  dalam  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual,  yang  berarti  semakin tinggi  kualitas  sumber  daya  manusia  akan  berpengaruh  pada  semakin  tingginya kesiapan penerapan PP 12 Tahun 2019

## Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Kesiapan  Penerapan Permendagri No. 47 Tahun 2021
Suatu  teknologi  yang  dipergunakan  untuk  mengolah  data  [24].  Pengolahan  itu termasuk memproses, mengambil, menyusun, menyimpan, memalsukan data dengan berbagai  cara  untuk  mewujudkan  informasi  yang  berkualitas,  yaitu  informasi  yang
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
54
akurat, relevan, dan tepat waktu. hal ini dimaksudkan semakin tinggi penggunaan dan pemanfaatan  teknologi  informasi  dari  pegawai  dan  pimpinan  instansi  pemerintah daerah  dalam  menerapkan  Permendagri  No.47  Tahun  2021  maka  tingkat  kesiapan penerapan regulasi tersebut pada organisasi akan semakin meningkat.
Dari gambar 6 dapat diketahui bahwa thitung (9.830) > ttabel (1.660) dan Sig.(0.000) < (0.05). Ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga hasil penelitian ini  menerima  hipotesis  kedua  yang  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Permendagri No.47 Tahun 2021. Dalam  hal  kesiapan  Pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi  dalam  penerapan Permendagri No.47 Tahun 2021 pada aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemda telah berkomitmen untuk mewujudkan implementasi Permendagri No.47 Tahun 2021 secara efektif dan efisien yang ditandai dengan adanya Pemanfaatan Aplikasi E-BMD untuk melaksanakan tugas sehingga tidak menghambat dari kesiapan daerah dalam mengimplementasikan  Permendagri  No.47  Tahun  2021  ini  mengingat  dalam peraturan  ini  juga  diminta  membuat  laporan  penatausahaan  dan  pelaporan  barang milik  daerah,  pengolahan  data  transaksi  barang  milik  daerah  telah  menggunakan software  yang  mendukung  pekerjaan  yaitu  aplikasi  e-bmd  sehingga  meminimalisir kesalahan dan dengan adanya software ini juga menyeragamkan data transaksi untuk mendukung  pekerjaan,  kemudian  dengan  didukung  aplikasi  e-bmd  ini  memberikan informasi  yang  relevan,  akurat,  lengkap  sesuai  kebutuhan,  pengolahan  data  barang milik    daerah  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dilakukan  secara  komputerisasi untuk  mengurangi  resiko  kesalahan  dan  kecurangan,  sehingga  tidak  menghambat tugas  dalam  menghasilkan  laporan  barang  milik  daerah,  hal  ini  tentunya  menjadi sebuah dasar dari kesiapan implementasi Permendagri No.47 Tahun 2021 sehingga menghasilkan hal positif dalam pemanfaatan teknologi Informasi.

## Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kesiapan Penerapan Permendagri No. 47 Tahun 2021
Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju  dengan  apa  yang  perlu  dilakukan  dan  bagaimana  tugas  itu  dilakukan  secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama Yulk (2005). Dari gambar 6 dapat diketahui bahwa thitung (1.693) > ttabel (1.660) dan Sig. (0.094) > (0.05). Ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan H3 diterima.  Sehingga  hasil  penelitian  ini  menerima  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan bahwa Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kesiapan Permendagri No.47 Tahun 2021.
Pimpinan dalam hal ini yakni Pejabat  pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi kurang memiliki komitmen dalam menjelaskan tujuan yang ingin  dicapai  dalam  hal  implementasi  Permendagri  No.47  Tahun  2021,  serta kurangnya  penekanan  dalam  pentingnya  mengapa  perlu  diterapkan  Permendagri No.47  Tahun  2021    ini.  Karena  ketika  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sudah optimal sehingga gaya kepemimpinan yang
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
55
sudah  diterapkan  sekarang  pada  pemerintah  kota  Bukittinggi  tidak  terlalu mempengaruhi dalam hal kesiapan perubahan regulasi.

## Pengaruh  Budaya  Organisasi  Kesiapan  Penerapan  Permendagri  No.  47  Tahun 2021
Faktor  lain  yang  diharapkan  dapat  mempengaruhi  kesiapan  pemerintah  dalam menerapkan regulasi baru adalah budaya organisasi. Budaya organisasi memainkan peran penting dalam mengukur kemampuan organisasi untuk mengalami perubahan [10].  Perubahan  dan  budaya  organisasi  saling  terkait  satu  sama  lain.  Perubahan mempengaruhi  budaya  organisasi  dengan  memperkenalkan  nilai,  keyakinan,  dan norma  baru.  Sedangkan  budaya  organisasi  memberikan  konsep  dalam  pelaksanaan perubahan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  jika  seluruh  dimensi  budaya  organisasi  telah terwakili secara  total, maka diperlukan manajemen tenaga kerja untuk membentuk kesiapan  dalam  menghadapi  perubahan  [15].  Namun  jika  dimensi  tersebut  belum sepenuhnya  terwakili,  maka  diperlukan  upaya  dari  pihak  manajemen  untuk membentuk kesiapan dalam menghadapi perubahan tersebut.
Dari  gambar  6  dapat  diketahui  bahwa  thitung  (1.158)  <  ttabel  (1.660)  dan Sig.(0.250)  >  (0.05).  Ini  menunjukkan  bahwa  Ho  ditolak  dan  H4  tidak  diterima. Sehingga  hasil  penelitian  ini  tidak  menerima  hipotesis  keempat  yang  menyatakan bahwa  budaya  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kesiapan  penerapan Permendagri No.47 Tahun 2021.
Untuk Budaya Organisasi tidak berpengaruh karena ketika Kompetensi Sumber Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  sudah  optimal  maka  budaya organisasi  ini  tidak  berpengaruh  dalam  menghadapi  kesiapan  perubahan  regulasi tersebut, dimana penerapan regulasi ini lebih difokuskan terhadap pekerjaan teknis dengan  soft  skill  yang  diandalkan  adalah  motivasi  dan  inovasi  untuk  menerapkan regulasi dan aplikasi baru

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Kesiapan Perubahan Regulasi Ke Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan Aplikasi E- BMD  adalah  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, untuk  Gaya  Kepemimpinan  dan  Budaya  Organisasi  belum  mempengaruhi  dan mendukung sebuah kesiapan perubahan terhadap regulasi baru. Kualitas Sumber Daya Manusia  tentunya  memberikan  sebuah  strategi  agar  tidak  adanya  penentu  sebuah komitmen secara individu, hubungan yang ditumbuhkan dari sebuah pengalaman dan pendidikan  seorang  individu  dapat  menghasilkan  sebuah  komitmen  yang  dapat mendukung implementasi perubahan regulasi terbaru ini.
Untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sebuah tuntutan tugas untuk sumber  daya  manusia  yang  dijadikan  faktor  situasional  dalam  kelancaran implementasi perubahan, kemudian gaya kepemimpinan, untuk setiap pegawai yang berhubungan  dengan  pengelolaan  barang  milik  daerah  ini  motivasi,  dorongan  dan pengawasan yang dijalankan tentunya  akan dapat mengurangi hambatan-hambatan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
56
yang  terjadi  dalam  sebuah  organisasi,  dan  terakhir  budaya  organisasi  yang  dimana dapat menjadi tolak ukur untuk proses perubahan yang bercermin dari kebijakan dan prosedur pengalaman masa lalu sebagai sumber daya organisasi dalam menentukan kesuksesan.

## REFERENSI
[1] Atan,  R.,  &  Yahya,  F.  M.  (2015).  Accrual  Accounting  Change:  Malaysian  Public Sector Readiness. Journal of Management Research, 7(2), 459. https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6978
[2] Bligh, M. C., & Hatch, M. J. (2011). If I belong, do I believe? An integrative framework for  culture  and  identification.  Journal  of  Psychological  Issues  in  Organizational Culture, 2(1), 35 – 53.
[3] Detert, J. R., Schroeder, R. G., & Mauriel, J. J. (2000). A framework for linking culture and improvement initiatives in organizations. Academy of Management Review, 25(4), 850 – 863.
[4] Fahrurrozi, H., Akram, A., & Basuki, P. (2019). Pengaruh Kualitas Aparatur Melalui SIMDA  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud Pengelolaan BMD. E-Jurnal Akuntansi, 27(1), 675 – 707.
[5] Hardyansyah,  H.  (2016).  Pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
[6] Havesi, A. G. (2005). Standards for Internal Control in New York State Government. December, 1 – 30. https://www.osc.state.ny.us/
[7] House, R. J., & Mitchell, T. R. (1975). Path-goal theory of leadership. Washington Univ Seattle Dept Of Psychology.
[8] Humiang,  G.  P.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Karamoy,  H.  (2015).  Analisis  Kesiapan Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  dan  Dampaknya  Terhadap  Sumber  Daya  Manusia  Pada Pemerintah  Kota  Bitung.  JURNAL  RISET  AKUNTANSI  DAN  AUDITING" GOODWILL", 6(2).
[9] Izzaty,  K.  N.,  &  Rohman,  A.  (2011).  Pengaruh  gaya  kepemimpinan  dan  kualitas sumber  daya  manusia  terhadap  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  badan layanan  umum  (Studi  pada  BLU  Universitas  Diponegoro  Semarang).  UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
[10] Johansson, T., & Siverbo, S. (2014). The appropriateness of tight budget control in public  sector  organizations  facing  budget  turbulence.  Management  Accounting Research, 25(4), 271 – 283.
[11] Jung, T., Scott, T., Davies, H. T. O., Bower, P., Whalley, D., McNally, R., & Mannion, R. (2009).  Instruments  for  exploring  organizational  culture:  A  review  of  the literature. Public Administration Review, 69(6), 1087 – 1096.
[12] Kotter, J. P. (2008). Corporate culture and performance. Simon and Schuster.
[13] Mahmudi, M., & Sallama, N. I. (2010). Manajemen keuangan daerah. Jakarta:
Erlangga .
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 57
[14] Nash, J. F. (1995). Pengertian Sistem Informasi. Jakarta: Informatika.
[15] Novitskaya,  A.,  &  Rajput,  M.  (2014).  Role  of  organizational  culture  in  creating readiness for change project.
[16] Nugroho, W. (2001). Sistem informasi akuntansi. Edisi Keempat, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
[17] Prihadi,  S.  F.  (2004).  Identifikasi,  Pengukuran  dan  Pengembangan  Kompetensi. Universitas Terbuka, Jakarta.
[18] Sari,  P.  R.  (2017).  Pengaruh  Komunikasi,  Kompetensi  Sumberdaya  Manusia, Struktur  Birokrasi,  Dan  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap  Implementasi  Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual. Jurnal Akuntansi.
[19] Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (Vol. 2). John Wiley & Sons.
[20] Simanjuntak,  B.  H.  (2010).  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  di  Sektor Pemerintahan  di  Indonesia  [Implementing  Accrual  Accounting  System  in Indonesia  Governments].  Online].[Online]  Available  at  www.  iaiglobal.  or. id/tentang_iai_download. php.
[21] Siregar,  D.  D.  (2004).  Manajemen  aset:  strategi  penataan  konsep  pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEOs pada era globalisasi & otonomi daerah. Language, 43(836p), 26cm.
[22] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Bandung
[23] Trang,  D.  S.  (2013).  Gaya  kepemimpinan  dan  budaya  organisasi  pengaruhnya terhadap  kinerja  karyawan.  Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3).
[24] Uno,  H.  B.,  &  Lamatenggo,  N.  (2011).  Teknologi  komunikasi  &  informasi pembelajaran (F. Yustianti. Bumi Aksara.
[25] Utomo, A. P. (2006). Dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap proses auditing dan pengendalian internal. Dinamik, 11(2).
[26] Weiner,  B.  J.  (2009).  A  theory  of  organizational  readiness  for  change. Implementation Science, 4(1), 1 – 9.
[27] Yanuarti,  E.  (2014).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan,  Kepuasan  Kerja  Dan Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Guru  (Pada  SMK  Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul). JBTI: Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi, 5(2), 219 – 231.