Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI KABUPATEN POSO
Mohamad Didi Permana Universitas Muhammadiyah Palu Email : mohdidipermana09@gmail.com
Abdul Manan Universitas Muhammadiyah Palu Email : abdul.manan@gmail.com

## ABSTRACT
Terrorism Criminal Acts in the Region Poso Regency, Second Scope of Research, this research was conducted in Poso Regency, Third Research Methods, Empirical research methods which means the type of legal research that functions to see the law in reality, Fourth Summary of Results, various efforts have been made by the Central Sulawesi Regional Police in tackling terrorism criminal acts include, First, the approach to the community, Second, through law enforcement and the existence of obstacles in the effort to eradicate terrorism, among others, namely the difficulty of  the  terrain,  the  factor  of  the  wrong  understanding  and  the  lack  of  police personnel in Poso district. The fifth conclusion is that the police are the frontline in eradicating criminal acts of terrorism. Various efforts have been made by the police in limiting criminal acts of terrorism, including carrying out repressive measures, but criminal acts of terrorism still continue to occur in the Poso Regency.

## Keywords: Terrorism. Police

## A. PENDAHULUAN
Pasca  operasi  penegakkan  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dimana konflik SARA bernuansa agama telah berubah menjadi konflik vertikal antara kelompok Islam Radikal dengan pemerintah  yang  lebih  cenderung  diwakili  Polri  sebagai  pilar  utama  dalam bidang  keamanan.  Konflik  ini  menjadi  masif  dengan  masuknya ideologi/paham  radikal  yang  di  bawa  oleh  kelompok  luar  Poso  yang tergabung  dalam  organisasi  JI  (Jamaaah  Islamiyah),  JAT  (Jamaah  Ansorus Tauhid), Kelompok yang saat ini terafiliasi dalam organisasi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dan informasi terakhir kelompok bima (eks ponpes Umar
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Bin  Khotob)  juga  bergabung  dengan  MIT  yang  berbasis  di  pegunungan  di wilayah Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan dan Poso Pesisir Utara 1 .
Kelompok  ini  sangat  eksis  karena  mendapat  sambutan  dari masyarakat lokal Poso dan dibuktikan dengan diangkatnya Santoso alias Abu Wardah pemuda lokal asal Desa Kalora Poso Pesisir Utara menjadi panglima MIT. Ciri khas paham ini adalah mudah mengkafirkan orang termasuk yang beragama islam yang tidak sepaham dan memandang pemerintah khususnya aparat kepolisian sebagai thogut dan wajib diperangi dimana paham ini lebih popular di sebut radikalisme atau paham radikal. Aksi terorisme yang terjadi secara  terus  menerus  akhir-akhir  ini  menyebabkan  Kabupaten  Poso mendapatkan stigma sebagai sarangnya teroris.
Kepolisian  merupakan  pilar  utama  dalam  menciptakan  situasi kamtibmas  di  Kabupaten  Poso.  Dengan  upaya  penegakan  hukum  telah banyak orang  yang di tangkap, di tahan bahkan di tembak mati akan tetapi sampai saat ini tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso masih terjadi. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme yang  dilakukan  oleh  kepolisian  tampaknya  belum  terlaksana  sebagaimana yang dikehendaki.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah normatif  empiris.  Permasalahan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  Peranan  Kepolisian  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam  upaya penanganan tindak pidana terorisme. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat  untuk  melakukan  penelitian  adalah  di  Kabupaten  Poso,  karena menurut  peneliti  lokasi  tersebut  dapat  memberikan  masukan,  sehingga peneliti  mengganggap  lokasi  itulah  yang  paling  tepat.  Pada  hakekatnya penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  sehingga  data  yang  diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1 M.Tito  Karnavian,  dkk, Indonesian  Top  Secret  Membongkar  Konflik  Poso, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2008, Hlm 7
1. Peranan  Kepolisian Sebagai  Aparat  Penegak  Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Kabupaten Poso
Poso merupakan salah satu  kabupaten di  wilayah Propinsi  Sulawesi Tengah yang mempunyai sejarah kelam karena sempat dilanda konflik sara bernuansa agama. Ekses konflik tersebut, saat ini Poso telah dijadikan daerah operasi oleh kelompok Islam radikal dengan menjadikan Poso sebagai salah satu  daerah  atau  zona  aman  (qoidah  aminah)  untuk  melaksanakan  operasi dakwah dan jihad.
Sejarah  mencatat,  era  baru  pasca  deklarasi  malino  pada  tanggal  20 Desember  2001  membawa  harapan  yang  begitu  besar  akan  perdamaian  di bumi Sintuwu  Maroso 2 Poso.  Namun  harapan  itu  seakan  pupus  seiring munculnya  tindakan  kekerasan  pasca  deklarasi    yang  dilakukan  oleh kelompok-kelompok radikal yang dalam hal ini adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Santoso alias Abu Wardah. 3
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Leo  Bona  Lubis selaku Kepala BNPT Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa :
Maraknya aksi terorisme di Poso karena Poso menjadi pilihan “tanah suci”  bagi  para  teroris  karena  memiliki  latar  belakang  sejarah  pada masa  konflik  horisontal  tahun  2000-2001.  Dia  belum  dikatakan berjihad kalau belum menginjakan kakinya di tanah Poso. Pada masa konflik  dulu  terjadi  pertikaian  antara  Islam  dan  Kristen.  Dalam pertikaian  saat  itu,  kelompok  muslim  Poso  banyak  di  bantu  oleh pejuang muslim  yang berasal  dari luar untuk  membantu memerangi musuh  mereka  dan  pejuang  itulah  yang  dianggap  pahlawan  oleh kelompok  muslim  Poso.  Hal  itulah  yang  dimanfaatkan  oleh  para teroris untuk menjadikan Poso sebagai “tanah suci” atau tanah idaman mereka dalam melakukan doktrin jihad. Sementara itu, medan untuk mereka  jadikan  pelatihan  sangat  mendukung.  Bayak  wilayah pegunungan hutan yang strategis untuk mereka jadikan tempat latihan dan persembunyian. 4
2 Sintuwu  Maroso  dalam  bahasa  Poso  mengandung  dua  makna  yaitu  Sintuwu  yang  berarti bersatu  atau  persatuan  sedangkan  maroso  berarti  kuat  sehingga  apabila  digabungkan  berarti persatuan yang kuat.
3 Setidaknya ada 14 (empat belas) kejadian kekerasan dalam kurun waktu tahun 2003-2007, diantaranya yang menonjol adalah pengeboman pasar sentral tentena yang menewaskan 22 orang pada  bulan  November  2004,  pemenggalan  kepala  tiga  siswi  SMU  beragama  Kristen  pada  bulan oktober 2005 dan pembunuhan pedagang ikan di taripa bulan September 2007.
4 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Bapak  Kombes  Pol  Drs.  Leo  Bona  Lubis.  Sik  Selaku Kepala BNPT Sulawesi Tengah Pada Tanggal 8 Juli 2019
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Berdasarkan  data  yang  penulis  temukan  pada  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan jumlah kasus kekerasan dan terorisme di Poso meningkat sepanjang tahun 2015 sesuai dengan tabel 1, sebagai berikut :
Tabel 1 Jumlah Kasus Terorisme di Kabupaten Poso tahun 2016-2017 No Tahun Jumlah Korban 1 2016 15 Kasus 5 tewas termasuk aparat 2 2017 62 Kasus 9 tewas, 12 cedera
Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di olah 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  datat  diketahui  bahwa  jumlah  kasus terorisme pada tahun 2016 sebanyak 15 dan memakan korban jiwa sebanyak 5 orang tewas termasuk dari aparat kepolisian, pada tahun 2017 mengalami peningkatan  sebanyak  62  kasus  memakan  korban  jiwa  sebanyak  9  orang tewas dan 12 orang mengalami cedera.
Tindak  pidana  terorisme  yang  selama  ini  terjadi  dikabupaten  Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya kejadian ini disikapi secara serius oleh aparat kepolisian karena kepolisian merupakan pilar  utama  dalam  menciptakan  situasi  kamtibmas.  Sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah :
1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Penegakan hukum
3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  tugas  kepolisian  adalah melakukan  pencegahan  dan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat. Terkait  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  yang  terjadi  di  Kabupaten Poso, berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam  menanggulangi  tindak  pidana  terorisme  diantaranya  adalah  sebagai berikut :
a. Pendekatan Kepada Masyarakat
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Upaya untuk memberantas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh  kepolisian  tidak  akan  berhasil  tanpa  adanya  partisipasi  aktif  dari masyarakat khususnya masyakarat yang ada di Kabupaten Poso. Pelibatan unsur  masyarakat  tersebut  sangat   efektif,  karena  merekalah  yang   paling mengetahui kondisi orang-orang yang mencurigakan di suatu daerah.
Terbukti, selama ini masyarakat juga telah banyak berperan dalam mengantisipasi  kegiatan  teroris,  dengan  melaporkannya  kepada  aparat keamanan.  Sesungguhnya  masyarakat  memiliki  kepedulian  yang  cukup tinggi dalam mencegah atau meredam  aksi teroris yang sangat berbahaya tersebut.Jika   disimak,   memang   sudah  waktunya    masyarakat  dilibatkan lebih  banyak   lagi  dalam  upaya  penanganan  teroris.  Pemberantasan terorisme  kini     tidak   lagi  hanya  mengandalkan   Detasemen  Khusus  - Densus-88  maupun  petugas  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT). Peran masyarakat  sangat  vital karena ada  kemungkinan mereka akan lebih  cepat  mengetahui  gejala,  gerakan,  bahkan  operasi  yang  akan dilakukan teroris di suatu daerah. Apalagi telah terbukti, selama ini upaya penangkapan  teroris  yang  dilakukan  oleh  aparat  Kepolisian  di  Kabupaten Poso berdasarkan informasi  masyarakat kepada pihak berwajib.
Seperti penangkapan anak buah Santoso yang bernama MAQ alias S alias Brother pada tanggal 22 Maret 2016 di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara  yang  merupakan  hasil  dari  laporan  Masyarakat.  Berdasarkan  hasil wawancara  penulis  dengan  Bapak  Ronny  Suseno  selaku  Kapolres  Poso menyebutkan bahwa :
“Upaya kontra teror Indonesia yang di tulang punggungi oleh Polisi tidak  akan  berhasil  tanpa  partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  berbagai keterlibatan  masyarakat  dalam  pemberantasan  tindak  pidana terorisme  di  Kabupaten  Poso  seperti  aktif  dalam  penyuluhan mengenai bahaya aksi teror, menyebarkan foto tersangka pelaku teror, melibatkan  dan  mengaktifkan  unsur  masyarakat  yang  berhubungan dengan keamanan, dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. 5
5 Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak AKBP Darno, SH, Sik Selaku Kapolres Poso pada Tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Kantor Polres Poso
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Dengan   pelibatan   lebih  banyak   unsur  masyarakat   dalam upaya  penanganan  terorisme  di   tanah  air, ruang  gerak mereka  akan semakin sempit, bahkan lenyap. Dengan  demikian  Indonesia dapat benar– benar  terbebas   dari   aksi  terorisme   yang   tidak   hanya   menjadi   musuh bersama  di  dalam  negeri   namun  juga  sudah  menjadi  musuh  dunia. Karena   besarnya   dampak  yang  diakibatkan    oleh   aksi  terorisme  maka gerakan kelompok teroris tersebut harus terus diwaspadai. Kelalaian dapat mengakibatkan  semakin  suburnya  pengaruh  faham  radikal  di  Indonesia yang berujung pada  terorisme.
b. Penegakan Hukum
Masih  maraknya  tindak  pidana  terorisme  yang  terjadi  diwilayah Kabupaten  Poso  menunjukan  bahwa  terorisme  merupakan  kejahatan  dan menjadi ancaman serius terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Terorisme khususnya yang terjadi di Kabupaten Poso berakar dari paham radikal yang diimplementasikan  dalam  bentuk  amaliahsehingga  terjadilah  terorisme. Aksi  terorisme  yang  terjadi  secara  terus  menerus  akhir-akhir  ini menyebabkan  Poso  mendapatkan  stigma  sebagai  sarangnya  teroris. Terjadinya  aksi  kekerasan  itu  juga  telah  menciptakan  citra  bahwa  Poso adalah daerah yang tidak aman.
Untuk  mewujudkan  kamtibmas  yang  kondusif  di  kabupaten  Poso, maka  saat  ini  diadakan  operasi  penegakkan  hukum  dengan  tujuan menangkap  para  pelaku  tindak  tindak  pidana  terorisme  di  Kabupaten Poso.Penegakan hukum (law enforcement), merupakan suatu istilah  yang mempunyai  keragaman  dalam  difinisi.   Menurut  Satjipto  Rahardjo, penegakan  hukum  diartikan  sebagai  suatu  proses  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum,  yaitu  pikiran-pikiran  dari  badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan- peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan 6 .
6 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif , Buku Kompas, Jakarta : 2010, Hlm 46
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas  dan  arti  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses   penegakan  hukum  itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur penegakan hukum  tertentu  untuk  menjamin dan  memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Lebih  lanjut  Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  pokok penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral, sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya  terletak  pada  isi  faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :
1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat,  yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup 7 .
Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi penegakan hukum. Karena itu, kelima faktor   tersebut dapat menjadi tolak ukur  keberhasilan  suatu  penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku  tindak pidana terorisme. Hukum ditegakkan untuk mencapai suatu ketertiban, akan tetapi  terkadang hukum  ditegakkan menimbulkan ketidaktertiban.  Hukum dan ketertiban tidak selalu dapat sejalan, hukum berdasarkan legitimasinya pada  peraturan,  sedangkan  ketertiban  berdasarkan  pada  pertimbangan sosiologi. 8 Sehingga  untuk  mencapai  suatu  kondisi  yang  tertib  dengan
7 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, BPHN & Binacipta, Jakarta : 1983, Hlm 15
8 Sajtipto Raharjo, ilmu hukum, Alumni, Bandung : 1998, Hlm 70
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
barometer  kamtibmas  yang  kondusif  di  Kabupaten  Poso,  Polisi  harus memperhatikan faktor-faktor lain yang tumbuh berkembang di masyarakat selain faktor penegakkan hukum itu sendiri.
Perang  terhadap  terorisme  tidak  dapat  hanya  mengandalkan pendekatan  "hukum  pidana  konvensional",yang  didasarkan  pada  prinsip,
" mens rea " dan " actus reus ", suatu perbuatan jahat harus terbukti dari selain niatnya  juga  tindakan  dan  akibatnya.  Prinsip  dasar  hukum  pidana konvensional ini mewujudkan suatu penegakan hukum yang bersifat reaktif ( reactive  law  enforcement )  artinya  penegakan  hukum  ditujukan  setelah terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat bagi korban dan masyarakat.
Sedangkan  dalam  praktek  penegakan  hukum  terhadap  terorisme baru  dimulai  setelah  akibat  dari  perbuatan  yang  dilarang  menimbulkan akibat.Undang-Undang  RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diberlakukan pada tanggal, 18 Oktober 2003 berasal  dari  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU) Nomor  1  Tahun  2002  tentangPemberantasan    Tindak    Pidana    Terorisme yang  merupakan  landasan  penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana terorisme.
Dalam Undang-Undang ini hanya ada dua ketentuan tindak pidana yang  memuat  rumusan  "tindak  pidana  materiel"  (Pasal  6  dan  Pasal  7), sedangkan  selebihnya  memuat  rumusan  "tindak  pidana  formil".  Merujuk pada  pola  perumusan  tindak  pidana  tersebut  jelas  bahwa  pembentuk Undang-Undang  ini  lebih  mengutamakan  pendekatan  "simplified  rules" karena dari sebanyak 16 ketentuan mengenai tindak pidana (Pasal 6 sd Pasal 22), hanya 20 Pasal merupakan "tindak pidana formil"; sisanya merupakan "tindak pidana materiel".
Dari  sisi  substansi  dan  kualitas  rumusan  tindak  pidana,  Undang- Undang  ini  telah  menggunakan  pendekatan  keseimbangan  antara kepentingan  negara,  kepentingan  korban  dan  kepentingan  pelaku.    Selain hal  tersebut,  kepentingan  negara  terdapat  juga  daiam  ketentuan  yang membolehkan  penyidik  tindak  pidana  terorisme  menggunakan  laporan
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
intelijen  sebagai  petunjuk  yang  harus  ditetapkan  oleh  pengadilan. Kepentingan  Korban,  terdapat  pada  ketentuan  mengenai  Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (Bab VI). Kepentingan pelaku terdapat pada Bab V  tentang  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidangpengadilan, yang  menegaskan  (Pasal  25  ayat(1),  bahwa  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan di  sidang pengadilan tetap menggunakan ketentuan KUHAP yang berlaku, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang Nomor RI Tahun 2003 ini.
Keberhasilan kepolisian sejak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor  15  Tahun  2003  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme sampai saat ini membuktikan bahwa, landasan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme memadai.Namun  demikian  dalam  praktek  pencegahan terorisme    sebagaimana    diakuitelah  terjadi  ketimpangan,  bahwa pengalaman  penegakan  hukum  selama  ini  strategi  pemberantasan  lebih berhasil secara signifikan daripada strategi pencegahan.
Strategi pemberantasan terorisme selama ini di kabupaten Poso lebih mengutamakanpenangkapan,penahanan,danpenghukuman  terhadap  pelaku terorisme dan mengabaikan betapa penting dan sangat strategis jika kedua strategi  tersebut  (pencegahan  dan  penindakan)  dijalankan  bersama-sama, dan  dipandang  seluruh  negara  sebagai  sama  pentingnya  dan  memiliki kedudukan yang setara.
2. Faktor-Faktor  Yang  Menjadi  Kendala  Dalam  PemberantasanTindak Pidana Terorisme Di Wilayah Kabupaten Poso
Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat  khususnya  masyarakat  di  Kabupaten  Poso  Sulawesi  Tengah maraknya tindak pidana terorisme.  Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistimatik. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkarankekerasan seperti  kata  Dom  Helder  Camara  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Thomas Santoso sebagai berikut :
“Bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya akan menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara  dalam  mata  hati.  Mereka  menjadi  pembunuh  berdarah  dingin
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
karena nuraninya telah  mati  akibat cinta  kasih  yang hilang. Riset telah menunjukkan  bahwa  unsur  terpenting  terorisme  ,  yang  membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektifitasnya  dalam  menimbulkan  kondisi  ketakutan  yang  sangat menonjol  meskipun  terhadap  mereka  yang  secara  tidak  langsung  atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris” 9
Terorisme dikategorikan sebagai suatu sebagai bagian serangan yang meluas  atau  sistematik,  serangan  itu  ditujukan  secara  langsung  terhadap penduduk  sipil,  lebih-lebih  diarahkan  pada  jiwa-jiwa  orang  yang  tidak bersalah ( public by innocent ). 10 Dengan demikian, di satu sisi negara wajib melakukan  upaya  efektif  dalam  menjawab  problem  terorisme.  Di  sisi  lain, negara dituntut juga melakukan kewajiban-kewajibannya untuk memfasilitasi terciptanya  kondisi  di  mana  rakyat  menikmati  keadilan,  kemakmuran,  dan keamanan kolektif.
Sulitnya  penyelesaian  permasalahan  terorisme  khususnya  di Kabupaten  Poso  yang  dilakukan  oleh  aparat  keamanan  dalam  hal  ini kepolisian  Polda  Sulawesi  Tengah  dikarenakan  adanya  faktor  kendala diantaranya yaitu sebagai berikut :
a. Faktor Sulitnya Medan
Salah  satu  faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pemberantasan tindak  pidana  terorisme  di  poso  dikarenakan  medan  tempat persembunyian  para  pengikut  Santoso  terbilang  sangat  sulit  hal  ini sebagai  dinyatakan  oleh  Bapak  Martinus  selaku  waka  densus mengatakan bahwa :
“Medan  kekuasan  pelaku  teroris  Poso  yang  dipimpin  Santoso sulit.Kondisi lokasi itu menjadi alasan aparat tak mudah menangkap pelaku teroris  yang berulangkali merebut  senjata aparat  kepolisian dan tingkat kesulitannya tinggiGelap, sepi, dan terjal.Begitulah kira- kira  gambaran  Gunung  Biru  di  Tamanjeka,  Poso,  Sulawesi Tengah.Poso tersulit di bawah Papua.” 11
9 Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan , Ghalia Indonesia, Jakarta : 2002, Hlm 17
10 Muladi, Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,  Habibie Center, Jakarta : 2002, Hlm 173.
11 Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Kombes Pol Patria, Sik Selaku Waka Densus 88 Pada tanggal 11 Juli 2019
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Lokasi  persembunyian  kelompok  teroris  Mujahidin  Indonesia Timur di bawah pimpinan Santoso ini memang dikenal memiliki medan yang sulit. Medan dan cuaca yang buruk membuat aparat Brimob yang tergabung  dalam  Tim  Operasi  Tinombala  2016    kesulitan  memburu kelompok teroris Santoso. Tak jarang operasi ini memakan korban jiwa dari pihak aparat.
Menurut Kepala Korps Brimob Mabes Polri Irjen Murad Ismail mengatakan  bahwa  Sangat  sulit  membawa  logistik  untuk  kebutuhan selama  2  pekan  di  medan  yang  terjal  itu.  Mereka  membawa  makanan khusus  yang  mudah  dibawa  dan  bisa  memenuhi  kebutuhan  selama  14 hari. Para prajurit juga dituntut bisa survive di alam bebas. 12
Santoso  dan  kelompoknya  sudah  sangat  paham  kondisi  medan Gunung  Biru.  Selain  itu,  kelompok  tersebut  kerap  menyamar  sebagai masyarakat  biasa  dan  berkumpul  bersama  warga  yang  tinggal  di perkampungan. Kadang mereka menyamar masuk kampung. Polisi juga telah  mengidentifikasi  bahwa  sejumlah  anggota  Santoso  sengaja ditempatkan  di  perkampungan.  Mereka  ditugaskan  untuk  mengawasi warga  yang  bekerjasama  dengan  aparat  kepolisian  dan  membocorkan rahasia  kelompok  tersebut.  Mereka  ada  kelompok  yang  menetap  di kampung untuk membaca keadaan, terutama untuk melaporkan kepada Santoso.  Jadi  warga  ini  juga  terancam.  Kalau  ada  yang  dekat  dengan aparat kepolisian akan dibunuh
Pada  tahun  2015  kepolisian  menggelar  4  jilid  operasi  dengan sandi Camar  Maleo  untuk  mengejar  kelompok  teroris  Santoso.Setelah Camar  Maleo  dinyatakan  berakhir,  polisi  kembali  menggelar  operasi pengejaran  dengan  sandi  Tinombala.Mereka  menargetkan  menangkap Santoso dalam waktu 60 hari.Namun akhir bulan Agustus 2016 Santoso dan kawan-kawan berhasil ditembak mati dalam sebuah operasi militer yang dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
12 Tempo,Com. MedanTerorisDiPosoSulit, https://m.tempo.co/read/news/2016/04/21/063764 761/bnpt-medan-teroris-di-poso-sulit diakses tanggal 18 Juli 2019

## b. Faktor Pemahaman Yang Keliru
Selama  ini  orang-orang  menganggap  bahwa  jihad  adalah  salah satu alasan utama dibalik aksi terorisme yang terjadi di banyak tempat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sebelum menelaah alasan di balik dilema tersebut,  ada baiknya kita mengenal  terlebih  dahulu  seperti apa definisi  jihad  yang  sebenarnya.  Menurut  beberapa  ayat  di  dalam  kitab suci  Al-Qur’an  seperti  Surah  At-Taubah  ayat  (36),  Surah  Al-Baqarah, Surah  At-Taubah  ayat  (41)  dan  (111),  Surah  An-Nisa  ayat  (95), SurahAsh  Saff  ayat  (12). 13 Adanya  semangat  jihad  tidak  lepas  dari sejarah awal perkembangan Islam, di mana kehidupan manusia kala itu berada dalam kondisi yang jauh dari agama.
Jihad dan terorisme adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain.  Jihad  adalah  misi  suci  untuk  memperjuangkan  perdamaian  yang sesuai  dengan  ajaran  agama  Islam.  Sedangkan  terorisme  justru sebaliknya,  menafikan  perdamaian  dan  berpikiran  sempit  dalam menegakkan pemahaman Islam yang sepihak.
Dalam  hal  ini,  jihad  dipandang  sebagai  ‘kendaraan’  yang  tepat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sayangnya, ada beberapa kepentingan  melihat  semangat  jihad  sebagai  peluang  untuk melanggengkan  tujuannya,  di  mana  seringnya  dijadikan  sebagai  alat eksploitasi.  Kepentingan-kepentingan  tidak  bertanggung  jawab  inilah yang  pada  akhirnya  mendorong  munculnya  kelompok-kelompok terorisme. Cirinya sangat mudah dikenali, yakni kelompok teroris besar yang pemimpinnya sendiri tidak pernah berada di garda depan aksi-aksi teror yang dilakukannya. Mereka mencuci otak banyak orang yang tidak berdaya  untuk  diperalat  demi  mencapai  tujuannya,  hal  ini  pula  yang terjadi terhadap beberapa Pemuda di Kabupaten Poso sehingga mereka
13 Khalid Al-Walid, 6 Surah Pembangkit Jihat , di akses di http://xaviersinclair85.blogspot.co.id/2013/11/6-ayat-jihad-pembangkit-semangat_4.html  tanggal 20 Juli 2019
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memilih  untuk  ikut  bergabung  dengan  kelompok  Mujahidin  Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso.
Sebagaimana  hasil  wawancara  penulis  dengan  Maqalias  S  alias Brother  anggota  Santoso  yang  ditanggap  kepolisian  di  perkampungan warga yang mengatakan bahwa :
“Awal  bergabung  dengan  kelompok  Mujahidin  Indonesia  Timur (MIT)pimpinan  Santoso  dimulai  ketika  berada  didalam  lapas, Santoso  memberikan  janji-janji  manis  berupa  'paket  masuk  surga' asal mau melakukan terorisme. 14
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  di  atas  mengindikasikan bahwa  anggota-anggota  yang  direkrut  oleh  Santoso  sebagian  besar adalah  seorang  kriminal,  Tidak  sedikit  orang-orang  yang  katanya berjihad  atas  nama  agama  itu,  sebenarnya  bukan  orang  yang  taat beragama.  Banyak  dari  mereka  yang  pemabuk  atau  penjudi. Bagi  para pelaku  kriminal  misalnya,  Santoso  menawarkan  pencucian  dosa  dan surga asalkan mau bergabung dengan kelompok teroris.  Merayu target dengan sentimen dan isu keagamaan itulah yang paling mujarab dalam merekrut  anggota  baru  selama  ia  jadi  teroris.Hal  senada  juga  di sampaikan oleh Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk  mengatakan,  para  pelaku  aksi  terorisme selama  ini  sering menjadikan ideologi dan pemahaman agama yang salah sebagai 'senjata' untuk menyebarkan paham mereka sekaligus merekrut anggota baru. 15

## c. Kurangnya Jumlah Personil Kepolisian Di Kabupaten Poso
Aparat  Kepolisian  menjadi  yang  cukup  vital  dalam  upaya pemberantasan pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Tugas pokok kepolisian yaitu sebagai berikut :
14 Hasil wawancara Penulis dengan Maq alias S Brother salah satu anggota Santoso yang di tanggap pihak kepolisian di perkampungan warga tangga 26 Juli 2019
15 Rima,  News, Begini  Cara  Teroris  cuci  Otak  Anggotannya, di  akses  di http://nasional.rimanews.com/keamanan/read/20150909/233396/Begini-Cara-Teroris-Cuci-Otak- Anggotanya
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat”
Pada umumnya kelompok teroris Poso lebih karena dendam atas terbunuhnya  keluarga  mereka.  Bila  melihat  beragamnya  motivasi melakukan  aksi  terror,  tentu  saja  berbeda  pula  pendekatan  dan pembinaan  yang  diterapkan  kepada  mereka.  Tetapi  dalam  praktiknya pemberantasan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  terorisme  mengalami hambatan karena salah satunya kurangnya jumlah personil kepolisian.
Jumlah  aparat  yang  menangani  kasus  terorisme  di  Kabupaten Poso tidak tetap, karena tiap 3 (tiga) bulannnya diganti dengan anggota baru. Anggota kepolisian  yang bertugas selain dari Polres Poso adalah anggota Brimob  1 Satuan Setingkat  Kompi  (SSK) berjumlah 300 (tiga ratus)  personil  dan  anggota  Polmas  Polres  Poso  dapat  penulis  uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :
Tabel 2 Daftar Jumlah Personil Polre Poso tahun 2018 No Kesatuan Jumlah Personil Keterangan 1 Mako Polres Poso 532 Tiap Tiga Bulan Diganti 2 Polsek 525 3 Anggota Pos Polisi 601 4 Brimob 300 Jumlah 1958
Sumber : Data Polres Poso 2018
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa jumlah personil kepolisian di  Kabupaten  Poso  berjumlah  1958  personil,  hal  ini  tentunya  tidak sebanding  dengan  luas  wilayah  Kabupaten  Poso.  Berdasarkan  letak astronominya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat sampai ujung timur diperkirakan jaraknya kurang lebih 696 Km. Lebarnya dari Utara  ke  Selatan  kurang  lebih  396  Km  dengan  jumlah  penduduk sebanyak  261.378  jiwa 16 .  Kondisi  demikian  tentunya  menjadi
16 Badan Statistik Kabupaten Poso tahun 2018
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
penghambat  kepolisian  untuk  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana terorisme di Kabupaten Poso.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Terkait  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  yang  terjadi  di Kabupaten  Poso,  berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Kepolisian Daerah  Sulawesi  Tengah  dalam  menanggulangi  tindak  pidana terorisme  diantaranya  adalah, Pertama ,  pendekatan  kepada masyarakat, Kedua, melalui penegakan hukum
2. Sulitnya  penyelesaian  permasalahan  terorisme  khususnya  di Kabupaten Poso yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini kepolisian Polda Sulawesi Tengah dikarenakan adanya faktor kendala diantaranya yaitu, Faktor sulitnya medan, faktor adanya pemahaman yang keliru dan kurangnya Jumlah Personil Kepolisian Di Kabupaten Poso

## 2. Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :
1. Sebaiknya  paradigma  pemberantasan  terorisme  yang  terjadi  di Indonesia khusunya di Poso Sulawesi tengah tidak hanya berpatokan pada  penegakan  hukum  tetapi  harus  juga  menekankan  aspek pencegahan,  karena  selama  ini  pemerintah  dalam  hal  ini  kepolisian hanya  fokus  terhadap  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana terorisme.
2. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terorisme perlu segera adanya kerjasama menyeluruh antara aparat baik  TNI maupun Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai tingkat RT dan RW.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
M.Tito  Karnavian,  dkk, Indonesian  Top  Secret  Membongkar  Konflik  Poso,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2008.
Muchamad Ali Syafaat, Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi ,  Imparsial, Jakarta : 2003.
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif , Buku Kompas, Jakarta : 2010.
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, BPHN & Binacipta, Jakarta : 1983.
Sajtipto Raharjo, ilmu hukum, Alumni, Bandung : 1998.
Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan , Ghalia Indonesia, Jakarta : 2002.
Muladi, Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia , Habibie Center, Jakarta : 2002.

## Jurnal
Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Journal Hukum UGM, terbitan Juni 2011.

## Sumber Lain
Tempo, Com. Medan Teroris Di Poso Sulit https://m.tempo.co/read/news/2016/04/21/063764761/bnpt-medan-teroris- di-poso-sulit diakses tanggal 18 Juli 2019.
Khalid Al-Walid, 6 Surah Pembangkit Jihat , di akses di http://xaviersinclair85.blogspot.co.id/2013/11/6-ayat-jihad-pembangkit- semangat_4.html tanggal 20 Juli 2019.
Rima, News, Begini Cara Teroris cuci Otak Anggotannya, di akses di http://nasional.rimanews.com/keamanan/read/20150909/233396/Begini- Cara-Teroris-Cuci-Otak-Anggotanya.
Badan Statistik Kabupaten Poso tahun 2018.