Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 6, No. 2, 2023, pp: 160-168 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.108
Crown Witness: Analysis of Position and Justice in Islamic Criminal Law

## Saksi Mahkota: Analisis terhadap Kedudukan dan Keadilan
dalam Hukum Pidana Islam
Mansari 1* Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah 2
1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2 Institut Agama Islam Negeri Langsa *Corresponding Author: mansari@ar-raniry.ac.id
Article Info Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023
Keywords: Crown Witness; Islamic Law; Justice. Crown  Witness  has  an  important  role  in  revealing  a  case.  On  the other hand, because the crown witness comes from the perpetrator of a  crime,  in  Islamic  law,  they  cannot  serve  as  a  witness  because  a criminal can be considered a fasik (immoral person). This study aims to  analyze  the  position  of  the  crown  witness  in Islamic  law  and  the form  of  punishment  for  them.  The  research  method  used  is normative legal research. Data were obtained by examining literature available in the library. Data analysis was conducted qualitatively. The research  results  show  that  in  Islam,  the  term  crown  witness  is  not recognized.  Islamic  teachings  emphasize  the  importance  of  just witnesses in revealing criminal cases. A crown witness can be used as a  witness  if  there  is  indeed  an  emergency  condition  in revealing  the case because there are no other witnesses who saw it. This is because the information provided by the crown witness can optimally handle the case. If the emergency condition ceases, for instance, if there are other witnesses who saw it, the crown witness cannot be used. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Saksi Mahkota; Hukum Islam; Keadilan. Saksi Mahkota memiliki peran penting guna mengungkapkan sebuah kasus.  Pada  sisi  lain,  karena  saksi  mahkota  ini  berasal  dari  pelaku tindak pidana secara hukum Islam tidak dapat menjadi saksi karena pelaku  kejahatan  dapat  dikatan  sebagai  orang  fasik.  Kajian  ini bertujuan  menganalisis  kedudukan  saksi  mahkota  dalam  hukum Islam  dan  urgensi  kebutuhannya  dalam  perspektif  hukum  modern. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Data  diperoleh  dengan  cara  menelaah  literatur  yang  terdapat  di perpustakaan.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  Islam  tidak  mengenal  istilah saksi  mahkota.  Ajaran  Islam  menenkankan  pentingnya  saksi  yang adil  dalam  mengungkapkan  kasus  pidana.  Saksi  mahkota  dapat digunakan  sebagai  saksi  jika  memang  kondisi  darurat  dalam
mengungkapkan kasus, karena tidak ada saksi lain yang melihatnya. Hal ini dikarenakan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi mahkota  dapat  ditangani  kasus  secara  optimal.  Jika  kondisi  darurat hilang, misalnya ada saksi lain yang melihatnya, saksi mahkota tidak dapat  digunakan.  Keberadaan  saksi  mahkota  sangat  penting kedudukannya  dalam  hukum  modern,  karena  sulitnya  pembuktian yang  dihadapi  penegak  hukum  dalam  menangani  kasus-kasus  yang besar.  Saksi  mahkota  yang  berkloaborasi  dengan  penegak  hukum untuk bersama-sama mengungkapkan kasus.
Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Pembuktian  merupakan  salah  satu  bagian  yang  sangat  penting  dalam  upaya membuktikan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan kejahatan.  Seseorang barulah  dapat  dikatakan  sebagai  orang  yang  bersalah  bilamana  bukti-bukti  yang  ada menunjukkan pihak yang diduga sebagai orang yang melakukan kesalahan. Dalam konteks ini  berlaku  asas  praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of  innocent )  yakni  seseorang  belumlah dikatakan  bersalah  tanpa  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  bahwa  seseorang yang  melakukan  kejahatan  (Hamzah,  2008:  22).  Pembuktian  dalam  istilah  bahasa  Arab berasal dari kata " al-bayyinah " yang berarti sesuatu yang menjelaskan. Secara etimologis, kata ini  berarti  keterangan,  yaitu  segala  sesuatu  yang  dapat  menjelaskan  kebenaran.  Dalam istilah  teknis,  al-bayyinah  merujuk  pada  alat-alat  bukti  yang  digunakan  dalam  sidang pengadilan. Para ulama fiqh membahas alat bukti dalam konteks peradilan dengan segala perangkatnya.  Dalam  fiqh,  alat  bukti  dikenal  juga  sebagai  turuq  al-ithbât  (Dahlan,  1996: 207).
Kesaksian  adalah  pernyataan  dari  seseorang  yang  memberikan  informasi  yang benar  dan  jelas  tentang  suatu  kejadian  yang  ditujukan  kepada  pihak  lain  dengan  tujuan khusus.  Dalam  proses  penetapan  suatu  tindak  pidana,  hakim  sering  kali  menggunakan bukti  kesaksian  untuk  menetapkan  kesalahan.  Kesaksian  ini  penting  karena  merupakan gambaran dan penjelasan dari seorang saksi yang telah melihat, mendengar, dan mengalami kejadian  tersebut  secara  langsung.  Oleh  karena  itu,  kesaksian  merupakan  salah  satu  alat bukti yang penting dan harus dijaga keadilan serta kebenarannya, sehingga semua hal yang terkait dengan kesaksian dapat terhindar dari ketidakadilan dan kecurangan.
Untuk mengungkapkan kasus-kasus yang besar di mana terdiri dari dua orang atau lebih  pelakunya  menuntut  penegak  hukum  untuk  lebih  komprehensif  dalam  melakukan pemeriksaan.  Kehadiran  seseorang  yang  mengetahui  persis  peristiwa  tersebut  menjadi kebutuhan yang sangat mendesak supaya mampu mengungkapkan kasus sampai ke akar- akarnya.  Terutama  keterlibatan  seseorang  yang  terlibat  dalam  sebuah  kejahatan  yang bersedia  memberikan  informasi  terkait  praktik  kejahatan  yang  dilakukan  agar  dapat mempermudah kasus terungkap ke permukaan. Saksi yang terlibat dalam sebuah kejahatan kemudian bersedia memberikan kejahatan dikenal dengan sebutan justice kolaborator atau bisa juga dinamakan sebagai Saksi mahkkota, di mana selain bertindak sebagai pelaku yang telah  melakukan  kejahatan  namun  juga  memiliki  keinginan  untuk  menceritakan  peristiwa yang sesungguhnya.
Keberadaan justice  kolaborator sangatlah  penting  dalam  konteks  penegakan  hukum agar  persoalan  kejahatan  yang  terjadi  dapat  diselesaikan  dengan  sebaik-baiknya.  Namun permasalahan justice kolaboratur ini tidak ditentukan secara jelas dan eksplisit dalam fiqih, sehingga  memerlukan  kajian  yang  komprehensif  untuk  mengkaji  pola  pendekatan  yang dapat  digunakan  untuk  menganalisis  keberadaan  Saksi  mahkota  dalam  konteks  fiqh. Permasalahan lainnya yang menjadi persoalan dalam kajian ini adalah orang yang menjadi Saksi  mahkota  merupakan  pelaku  yang  terlibat  dalam  kejahatan,  apakah  kesaksian  yang diberikannya dapat diterima sebagai keterangan Saksi. Hal ini tentu menjadi menarik untu dianalisis,  karena  dalam  Fiqh  Islam  hanya  mewajibkan  adanya  Saksi  dalam  menghukum seseorang,  sedangkan  Saksi  Mahkota  merupakan  pelaku  yang  sebenarnya  dia  merupakan orang  yang  fasik  yang  jika  dihubungkan  dengan  syarat  menjadi  Saksi  menjadi  tidak terpenuhi.  Ajaran  Islam  mengatur  sejumlah  syarat  menjadi  Saksi  yaitu  Balig  (Dewasa), Berakal,  Kuat  Ingatan,  Dapat  Berbicara,  Dapat  melihat,  Adil  dan  Islam.  Sementara  saksi mahkota ini orang yang tidak adil karena turut melakukan kejahatan.
Guna mendapatkan gambaran secara mendalam, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendiskusikan kedudukan Saksi Mahkota atau justice kolaborator dalam perspektif hukum  pidana  Islam  dan  urgensi  keberadaan  saksi  mahkota  dalam  perspektif  hukum modern dalam rangka mewujudkan keadilan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam kajian ini yaitu  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penggunaan  metode  penelitian  normatif  karena
kajian ini memfokuskan pada data sekunder yang diperoleh dari buku referensi, jurnal dan hasil penelitian yang membahas tentang saksi mahkota. Bahan hukum sekunder diperoleh dari  buku,  jurnal  dan  hasil  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  serta  menginterpretasikannya  kemudian  diuraikan secara deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Saksi Mahkota dalam Hukum Pidana Islam
Untuk  menganalisis  keberadaan  saksi  mahkota  dalam  perspektif  Islam  sangatlah penting  dilakukan,  karena  dalam  fiqh  tidak  menjelaskan  mengenai  hal  ini.  Prinsip  yang ditekankan dalm fiqh yaitu saksi harus berlaku adil, sementara saksi mahkota sebagai orang yang juga ikut terlibat dalam kasus pidana dapat dikatakan sebagai orang fasik. Di sisi lain, saksi tersebut diperlukan untuk mengungkapkan kasus yang besar agar tindak pidana yang dilakukan  dapat  terselesaikan.  Hadirnya  saksi  Mahkota  dalam  konteks  tersebut  sangat penting  agar  keadilan  dapat  diperoleh  oleh  korban.  Pertanyaan  yang  muncul  kemudian adalah  apakah  saksi  mahkota  dapat  dibenarkan  karena  di  satu  sisi  telah  dianggap  fasik, namun  di  sisi  lain  sangat  diperlukan  keberadaannya  agar  kasus  dapat  terbongkar. Pembahasa  pada  bab  ini  akan  memfokuskan  pada  aspek  teoritis  berkaitan  dengan keberadaan saksi mahkota dalam hukum Islam.
Prinsip-prinsip keadilan dalam pemberian kesaksian sangat  penting dalam hukum Islam guna untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan dalam pengadilan adalah sahih dan  dapat  dipercaya.  Salah  satu  prinsip  penting  adalah  bahwa  saksi  harus  adil  dan  tidak memiliki  catatan  keterlibatan  dalam  kejahatan  yang  mereka  kesaksikan.  Namun,  ada keadaan darurat yang dapat membuat pengecualian terhadap aturan ini. Kaidah fiqih yang Anda sebutkan adalah:
ِراَذْعَلأا  ِرُّيَغَتِب  ُرَّيَغَتَت ِءاَيْشَلأا  ُزا َوْجَأ
"Apa saja kebolehannya karena ada alasan kuat (uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan (Zein, 2006: 66).
Kaidah  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  situasi  darurat  atau  keadaan  luar  biasa (uzur),  beberapa  aturan  dapat  dikecualikan  demi  mencapai  tujuan  yang  lebih  besar  atau mencegah  kerusakan  yang  lebih  besar.  Dalam  konteks  penggunaan  saksi  mahkota,  ini berarti bahwa meskipun secara umum kesaksian dari orang yang terlibat dalam kejahatan
tidak  diterima,  dalam  keadaan  darurat  di  mana  tidak  ada  pilihan  lain  untuk  mengungkap kebenaran  dan  menegakkan  keadilan,  kesaksian  tersebut  mungkin  dipertimbangkan. Misalnya,  jika  satu-satunya  cara  untuk  mendapatkan  bukti  yang  dapat  dipercaya  tentang kejahatan besar adalah dengan menggunakan kesaksian dari seseorang yang terlibat dalam kejahatan  tersebut,  maka  dalam  keadaan  darurat,  kesaksian  ini  bisa  digunakan. Pengecualian harus dilakukan dengan hati-hati, serta memastikan bahwa tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam.
Setelah  keadaan  darurat  tersebut  berlalu,  maka  kebolehan  ini  tidak  lagi  berlaku, sesuai dengan kaidah yang disebutkan. Dengan kata lain, penggunaan saksi mahkota dalam hukum  Islam  hanya  dapat  dibenarkan  sementara  dalam  situasi  darurat  yang  sangat mendesak, dan harus kembali ke aturan normal begitu keadaan tersebut selesai. Hadirnya saksi mahkota untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku utama. Persoalan yang  menarik  dianalisis  saksi  mahkota  dalam  perspektif  Islam  adalah  karena  ia  sebagai pelaku  meskipun  bukan  sebagai  pelaku  utama.  Sebagai  pelaku  kejahatan  tentunya  tidak dapat  dijadikan  sebagai  saksi  karena  tidak  memenuhi  kualifikasi  sebagai  saksi.  Namun bagaimana  untuk  menjadi  kemaslahatan  dan  keadilan  bagi  si  korban  yang  apabila  tidak diungkapkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi dirinya.
Penggunaan  kesaksian  saksi  mahkota  atau  orang  fasik  adalah  pengecualian  yang sangat  ketat  dan  hanya  berlaku  dalam  situasi  darurat.  Setelah  keadaan  darurat  tersebut hilang,  hukum  kembali  kepada  asalnya  yaitu  tidak  menerima  kesaksian  dari  orang  fasik kecuali ada pertimbangan maslahat yang kuat oleh hakim. Hakim memiliki peran penting dalam  menilai  situasi  dan  memastikan  bahwa  keadilan  ditegakkan  dengan mempertimbangkan  kemaslahatan  dan  mafsadat  yang  mungkin  timbul  dari  kesaksian tersebut (Al-Utsaimin, 2013: 616-617).

## Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Modern
Pembahasan  mengenai  keberadaan  saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti  dalam penyelesaian  perkara  pidana  dalam  kitab  klasik  memang  tidak  ditemukan,  karena  praktek penggunaan  saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti  belum  dikenal  pada  masa  itu.  Kitab-kitab klasik  lebih  banyak  membahas  tentang  saksi-saksi yang  bersifat  umum,  seperti  saksi  yang melihat  langsung  suatu  peristiwa  atau  saksi  yang  memberikan  keterangan  berdasarkan
pengetahuan  dan  pengalamannya.  Dalam  konteks  hukum  pidana  modern,  saksi  mahkota menjadi  relevan  dan  sering  digunakan.  Saksi  mahkota  adalah  saksi  yang  terlibat  dalam tindak  pidana  yang  sama  dengan  terdakwa,  namun  bekerja  sama  dengan  penyidik  dan penuntut  umum  untuk  memberikan  kesaksian  yang  memberatkan  terdakwa  lain  dengan imbalan  keringanan  hukuman  atau  bahkan  pembebasan  dari  tuntutan  pidana.  Dalam hukum  Islam  klasik,  prinsip-prinsip  dasar  seperti  pencarian  keadilan,  kemaslahatan (kepentingan  umum),  dan  penggunaan  darurat  dapat  diterapkan  untuk  mendukung penggunaan  saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti  dalam  kondisi  tertentu.  Berikut  adalah beberapa poin penting yang bisa dipertimbangkan:
Dalam  hukum  Islam,  pencarian  keadilan  merupakan  tujuan  utama.  Jika  saksi mahkota  merupakan  satu-satunya  alat  bukti  yang  tersedia  untuk  mengungkap  kebenaran dan  menegakkan  keadilan,  maka  penggunaannya  dapat  dipertimbangkan.  Prinsip kemaslahatan  atau  kepentingan  umum  dalam  hukum  Islam  mendukung  tindakan  yang dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  luas.  Dalam  kasus  pidana  yang  melibatkan kepentingan  publik,  kesaksian  saksi  mahkota  bisa  dianggap  penting  untuk  mengungkap kejahatan yang lebih besar dan melindungi masyarakat.
Dalam  hukum  Islam,  terdapat  konsep  dharûrât  yang  membolehkan  sesuatu  yang biasanya dilarang dalam keadaan darurat atau ketika tidak ada pilihan lain. Jika tidak ada alat bukti  lain  yang  tersedia  selain  kesaksian  saksi  mahkota,  maka  penggunaan  saksi  mahkota bisa  dianggap  sebagai  darurat  yang  dibenarkan  untuk  mencapai  tujuan  keadilan.  Hakim memiliki  peran  penting  dalam  menilai  kesaksian  saksi  mahkota.  Hakim  harus mempertimbangkan keandalan dan kredibilitas kesaksian tersebut serta memastikan bahwa kesaksian  itu  diberikan  tanpa  paksaan  atau  tekanan  yang  tidak  wajar.  Dengan  demikian, meskipun  konsep  saksi  mahkota  tidak  ditemukan  dalam  kitab  klasik,  penerapan  prinsip- prinsip hukum Islam yang ada memungkinkan penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam  kondisi  tertentu,  terutama  ketika  tidak  ada  bukti  lain  yang  memadai  dan  dalam rangka mencapai keadilan dan kemaslahatan.
Saksi mahkota merupakan elemen penting  dalam sistem peradilan pidana modern karena  beberapa  alasan  utama,  terutama  dalam  situasi  di  mana  pelaku  kejahatan  tidak mengakui perbuatannya dan bukti-bukti lain sulit ditemukan. Ada sejumlah alasan sehingga keberadaan saksi mahkota sangat dibutuhkan di era modern, yaitu sebagai berikut:
1. Mengungkap Kejahatan Kompleks
Dalam  kasus-kasus  kejahatan  terorganisir  atau  kejahatan  yang  melibatkan  banyak pelaku,  saksi  mahkota  seringkali  merupakan  satu-satunya  sumber  informasi  yang  dapat mengungkapkan struktur, peran, dan modus operandi kelompok tersebut. Tanpa kesaksian dari  dalam,  penegak  hukum  sering  kali  kesulitan untuk  mengumpulkan  bukti  yang  cukup untuk menuntut dan menghukum para pelaku.

## 2. Kekurangan Bukti Langsung
Pada  banyak  kasus,  bukti  fisik  atau  saksi  mata  yang  independen  terkadang  tidak tersedia atau sulit ditemukan sehingga mengakibatkan terhambat proses pembuktian dalam tataran  praktis.  Saksi  mahkota,  yang  terlibat  langsung  dalam  tindak  pidana,  dapat memberikan kesaksian yang mendetail tentang kejadian dan peran masing-masing terdakwa. Kesaksian  ini  sangat  berharga  ketika  tidak  ada  bukti  lain  yang  dapat  diandalkan.  Pada banyak  kasus,  bukti  fisik  atau  saksi  mata  independen  seringkali  tidak  tersedia  atau  sulit ditemukan, sehingga menghambat proses pembuktian secara praktis. Saksi mahkota, yang terlibat langsung dalam tindak pidana, dapat memberikan kesaksian yang mendetail tentang kejadian dan peran masing-masing terdakwa. Kesaksian ini sangat berharga ketika tidak ada bukti  lain  yang  dapat  diandalkan.  Selain  itu,  kesaksian  saksi  mahkota  dapat  membantu mengungkap  jaringan  kejahatan  yang  lebih  luas  dan  memberikan  gambaran  yang  lebih komprehensif  tentang  modus  operandi  kejahatan  tersebut.  Penggunaan  saksi  mahkota menjadi  alat  penting  untuk  mencapai  keadilan  dan  memastikan  bahwa  pelaku  kejahatan dapat dihukum sesuai dengan peran dan keterlibatannya.

## 3. Mengatasi Strategi Tersangka
Pelaku kejahatan sering kali berkolaborasi untuk menciptakan alibi atau menutupi jejak  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Kesaksian  saksi  mahkota  dapat  memecahkan kebuntuan  ini  dengan  memberikan  pandangan  dari  dalam  tentang  kejahatan  tersebut  dan membongkar kebohongan yang mungkin disusun oleh para tersangka.
Pelaku  kejahatan  menciptakan  alibi  atau  menutupi  jejak  dari  tindak  pidana  yang dilakukan. Pelaku bekerja sama dengan sesama pelaku atau pihak lain untuk membangun cerita  palsu  yang  dapat  mengaburkan  kebenaran  dan  menghalangi  upaya  penegak  hukum dalam  mengungkap  fakta  sebenarnya.  Upaya  kolaboratif  ini  menciptakan  tantangan  besar bagi aparat penegak hukum, karena bukti fisik atau saksi mata independen seringkali tidak
tersedia atau sulit ditemukan. Akibatnya, proses pembuktian dalam tataran praktis menjadi terhambat dan keadilan sulit ditegakkan.

## 4. Incentif untuk Kerjasama
Penggunaan  saksi  mahkota  juga  berfungsi  sebagai  insentif  bagi  para  pelaku  yang terlibat  dalam  kejahatan  untuk  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum.  Dengan  tawaran keringanan hukuman atau bahkan pembebasan, pelaku yang mungkin tidak mau berbicara sebelumnya bisa terdorong untuk memberikan informasi penting.

## 5. Efektivitas Penegakan Hukum
Kehadiran  saksi  mahkota  dalam  konteks  penegakan  hukum  di  era  modern  dapat mempercepat  penegakan  hukum.  Efisiensi  dapat  terwujud  karena  adanya  partisipasi  aktif dari saksi mahkota yang bekerjasama dengan penyidik dan penegak hukum lainnya dalam mengungkapkan  kasus.    Kesaksian  tersebut  dapat  mempercepat  penyelesaian  kasus  dan mengurangi  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  penyelidikan  dan  penyidikan  yang berkepanjangan.

## KESIMPULAN
Keberadaan  Saksi  justice  kolaborator  dalam  hukum  pidana  Islam  dan  hukum pidana  di  Indonesia  sangatlah  penting.  Urgensi  keberadaannya  dikarenakan  dapat membantu  penegak  hukum  dalam  mengungkapkan  suatu  kasus  pidana  yang  terjadi. Keberadaan justice collaborator ini merupakan suatu keharusan. Posisinya sangat relevan bagi sistem  peradilan  pidana  Indonesia  guna  mengatasi  kemacetan  prosedural  dalam  suatu kejahatan  dan  sulitnya  pembuktiannya. Hal  ini  sesuai  dengan  aspek maqasid  asy- syar’iyah yakni aspek kebutuhan daruriat, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.  Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saksi mahkota yang juga termasuk salah satu pelaku dapat bekerjasama sama dengan penegak hukum agar proses terhadap suatu peristiwa pidana dapat diselesaikan. Penguasa dapat  meringankan  hukuman  kepada  justice  kolaborator  ini  khususnya  dalam  konteks Jarimah yang ancaman ‘uqubatnya ta’zir.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  B.  Illy  Yanti.  (2015). Eksistensi  dan  Implementasi  Hukum  Islam  di  Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Andi, H. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Audah,  A,  A.  (2008).  Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam,  Jilid  III,  Diterjemahkan  oleh Ahsin Sako Muhammad, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
Audah,  A,  A.  (2008).  Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam,  Jilid  III,  Diterjemahkan  oleh Ahsin Sako Muhammad, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
Audah, A, A. (tt). At- Tasyri’Al -Jinaiy Al-Islamiy , Juz II, Dar Al-Kitab Al- ‘Arabi, Beirut .
Dahlan, A, Z. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve.
Echols, J. M. Shadil, H. (2005). Kamus Inggris-Indonesia , Jakarta: Gramedia.
Lailatul  Khoiriyah,  Penggunaan  Saksi  Mahkota  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana Perjudian  Di  Pengadilan Negeri  Bangkalan,   al- Jinâyah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Islam , Volume 1, Nomor 1, Juni 2015.
Mulyadi,  L.  (2007). Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana:  Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muslich, A, W. (2005). Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
Rahmatiah, (2014). Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional), Jurnal Al-Qadau , Vol. I, No. I.
Shidiq, S. (2011). Ushul fiqh , (Jakarta: Kencana, 2011).
Soesilo, (1980). Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan (Bogor: Politea.
Wijaya, F. 2005. Whistle Blower dan Justice Collaborato r dalam Perspektif Hukum.
Zein, M, M. (2006). Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id -Fiqhiyyah), Jawa Timur: Al- Syarifah Al-Khadizah.