## PERKEMBANGAN  PEMBANGUNAN  BERKELANJUTAN  DILIHAT  DARI ASPEK EKONOMI DI  INDONESIA
Nur Arief Hapsoro 1 ,  Kresensia Bangun 2
1 Universitas Telkom, Program Studi Desain Interior ariefhapsoro@gmail.com
2 Universitas Telkom, Program Studi Desain Interior kresensiabangun@gmail.com
Abstract : Sustainable development is a human effort to improve the quality of life by still striving not  to  exceed  its  life-sustaining  ecosystem.  Sustainable  development  can  not  be  dissociable  from the  three  aspects  that  also  become  the  three  main  pillars,  namely  the  economy,  social,  and  the environment.  Sustainable  development  was  first  introduced  as  a  social  destination  at  the  first United  Nations  conference  in  the  Environment  in  Stocklom  in  1972.  The  backdrop  of  the conference  was  triggered  by  a  global  concern  for  protracted  poverty  and  increased  social injustice,  coupled  with  food  demand  and  global  environmental  issues  and  the  realization  that availability natural resources to support economic development are limited. The methods used in this  study  use  quantitative  methods.  The  methods  used  in  this  study  use  quantitative  methods.  In Indonesia,  the  concept  of  sustainable  development  also  continues  to  develop  and  increase  over time to solve problems in the country, such as poverty, education, environment, and health issues. The  Government  also  took  an  important  role  in  resolving  the  existing  problems  and  the development process of sustainable development.
Keywords: Sustainable development, economics, Government, poverty
Abstrak : Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu  kehidupan dengan  tetap  berusaha  tidak  melampaui  ekosistem  pendukung  kehidupannya.  Pembangunan berkelanjutan  tidak  dapat  terlepasdari  tiga  aspek  yang  juga  menjadi  tiga  pilar  utamanya,  yaitu ekonomi, social, dan lingkungan. Pembangunan Berkelanjutan pertama  kali diperkenalkan sebagai tujuan  sosial  pada  konferensi  pertama  PBB  dalam  bidang  Lingkungan  Hidup  di  Stocklom  pada tahun  1972.  Latar  belakang  diadakan  konferensi  tersebut  dipicu  oleh  kekhawatiran  global  akan kemiskinan yang berlarut-larut dan meningkatnya ketidakadilan sosial, ditambah dengan kebutuhan pangan dan masalah lingkungan global serta kesadaran bahwa ketersedian sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  metode  Kuantitatif.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode Kuantitatif.Di Indonesia sendiri  konsep pembangunan berkelanjutan juga terus mengalami perkembangan dan peningkatan dari waktu ke waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Negara ini, seperti masalah kemiskinan, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Pemerintah juga mengambil peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dinegara ini serta proses pengembangan pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci : pembangunan berkelanjutan , ekonomi, pemerintah, kemiskinan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  berkelanjutan  mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.  Ketiga  aspek  tersebut  tidak  bisa dipisahkan  satu  sama  lain,  karena  ketiganya menimbulkan  hubungan  sebab-akibat.  Aspek yang  satu  akan  mengakibatkan  aspek  yang lainnya  terpengaruh.  Hubungan  antara  ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (equitable). Hubungan antara
ekonomi  dan  lingkungan  diharapkan  dapat  terus berjalan  (viable).  Sedangkan  hubungan  antara sosial  dan  lingkungan  bertujuan  agar  dapat  terus bertahan  (bearable).  Ketiga  aspek  yaitu  aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (sustainable).
Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan  pembangunan  berwawasan  jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antargenerasi  dan  berupaya  menyediakan  sumber daya  yang  cukup  dan  lingkungan  yang  sehat
sehingga dapat mendukung kehidupan. Kemunculan  konsep  ini  berkaitan  erat  dengan kesadaran tentang tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat,  dengan  inti  pada  kepentingan ekonomi. Di Indonesia, pelaksanaan pembangunan  yang  berkelanjutan  sudah  mulai merambah  dan  dijadikan  acuan  pembangunan  di segala bidang.
Pembangunan
berkelanjutan erat kaitannya    dengan  aspek  ekonomi  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  terutama dalam  penanganan  kemiskinan,  sebab  saat  ini  di Indonesia  kemiskinan  menjadi  fokus  utama dalam  perbaikan  kondisi  ekonomi  masyarakat. Banyak  sekali  kebijakan  pemerintah  yang dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut, khususnya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada di Indonesia saat ini.
Secara  umum,  keberlanjutan  diartikan sebagai continuing without lessening , yang berarti melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi.
Pembangunan
berkelanjutan sering menjadikonsep  yang elusive ,  walaupun  sudah menjadi  jargon  pembangunan  di  seluruh  dunia (Fauzi, 2007:81).
Beberapa pengertian pembangunan berkelanjutan menurut para ahli:
a. Emil Salim (1990), bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi manusia.
Pembangunan yang berkelanjutan  pada  hakikatnya  ditujukan untuk  mencari  pemerataan  pembangunan antargenerasi  di  masa  kini  maupun  masa mendatang.
b. KLH  (1990)pembangunan,  yang  pada dasarnya  lebih  berorientasi  ekonomi,
dapat diukur
keberlanjutannya
berdasarkan tiga kriteria, yaitu:
• Tidak  ada  pemborosan  penggunaan sumber  daya  alam  atau depletion  of natural resources
• Tidak  ada  polusi  dan  dampak lingkungan lainnya
• Kegiatannya harus dapat
meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.
c. Menurut  Heal,  (Fauzi,  2004).  Konsep keberlanjutan ini
paling tidak mengandung dua dimensi.
• dimensi  waktu  karena  keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa mendatang
• dimensi  interaksi  antara  sistem ekonomi  dan  sistem  sumber  daya alam dan lingkungan
Pembangunan  berkelanjutan  memiliki tiga  pilar  utama  yang  saling  berkesinambungan, diantaranya:
1. Pertumbuhan  ekonomi ,  yakni  menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi  sistem  produktif  untuk menghemat sumber daya dan energi.
2. Keberlanjutan  sosial ,  yakni  menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial.
3. Keberlanjutan lingkungan , yakni dengan  menjaga  lingkungan  tempat tinggal  agar  nyaman  dan  aman  melalui zero emission .

## METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif.  Menurut Arikunto  deskriptif  adalah  Penelitian  yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau  hal  lain-lain  yang  sudah  disebutkan,  yang hasilnya  dipaparkan  dalam  bentuk  laporan penelitian.  Dalam  penelitian,  peneliti  tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian.
Menurut  Metode  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut  Arikunto  deskriptif  adalah  Penelitian yang  dimaksudkan  untuk  menyelidiki  keadaan, kondisi  atau  hal  lain-lain  yang  sudah disebutkan, yang  hasilnya  dipaparkan  dalam  bentuk  laporan penelitian.  Dalam  penelitian,  peneliti  tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Konsep  Sustainable  Development  atau Pembangunan Berkelanjutan pertama kali diperkenalkan sebagai tujuan sosial pada konferensi pertama PBB dalam bidang Lingkungan Hidup di Stocklom pada tahun 1972. Latar  belakang  diadakan  konferensi  tersebut dipicu oleh kekhawatiran global akan kemiskinan yang berlarut-larut dan meningkatnya
ketidakadilan  sosial,  ditambah  dengan kebutuhan pangan  dan  masalah  lingkungan  global  serta kesadaran  bahwa  ketersedian  sumber  daya  alam untuk mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas.
Laporan  Komisi  Brundtland  tahun  1987, menyebutkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah pembangunan yang memenuhi kebutuhan  di  masa  kini  tanpa  mengorbankan kemampuan  generasi  di  masa  depan  untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Berdasarkan  pada  Laporan  tersebut, prinsip-prinsip dasar dari Pembangunan Berkelanjutan dapat dikategorikan sebagai
berikut:
• Kepercayaan Publik/Masyarakat :
Terdapat kewajiban negara untuk mengelola  sumber  daya  alam  yang dipercayakan untuk keuntungan masyarakatnya.
• Prinsip  Kehati-hatian :  adanya  tindakan untuk  mencegah  kerusakan  ireversibel atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan  kembali  dan  pencegahannya tidak dapat ditunda
hanya karena keterbatasan  pengetahuan  akan ilmu ilmiah.
• Keadilan  Antar  Generasi :  Genarasi  di masa  depan  tidak  boleh  dirugikan  atau mendapat dampak buruk karena keputusan  yang  dibuat  pada  masa sekarang.
• Asas Subsidiaritas : Keputusan-
keputusan  harus  dibuat  atau  dilakukan dengan  mempertimbangkan  keputusan atau  masukan  dari  lembaga  maupun pemangku  kepentingan  pada  tingkat terendah yang sesuai kapasitasnya.
• Pencemar
Membayar : Biaya kerusakan/terganggunya lingkungan
harus  ditanggung  oleh  pihak-pihak  yang turut bertanggung jawab akan
kerusakan/gangguan tersebut. Sejarah Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Konsep
mengenai pembangunan berkelanjutan  atau sustainable  development baru dimasukkan  dalam  amandemen  yang  keempat yang  ditetapkan  pada  tanggal  10  Agustus  2002. Dengan  adanya  pengaturan  mengenai  hak  atas lingkungan sebagai hak asasi manusia dan dengan di  adopsinya  prinsip  pembangunan  berkelanjutan ( sustainable  development )  dan  berwawasan lingkungan  dalam  UUD  1945  menjadikan
konstitusi  kita  sudah  bernuansa  hijau  ( green constitution ). Istilah Green Constitution ini dapat kita  lihat  dalam  Pasal  28  huruf  A  UUD  1945 yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup dan  kehidupannya”  dan  Pasal  33  ayat  (4)  UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
Perekonomian  nasional  diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
Secara konsep, pembangunan di Indonesia  dimulai  sejak  tahun  1969  (Repelita), yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kebijakan ekonomi  baru  di  Indonesia  yang  terkait  dengan permodalan,  khususnya  modal  asing.  Dalam Repelita yang pertama ini, aspek lingkungan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan belum masuk dalam konsep pembangunan pada saat itu,
Pengaruh dari konsep sustainable development juga  berlanjut  pada  tahun  1982, yaitu  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982) dan dilanjutkan dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UUPLH  1997).  Baik  UUPLH  1982 maupun  UUPLH  1997  pada  dasarnya  memiliki asas  dan  sasaran  yang  sama.  Yang  membedakan antara  UUPLH  1982 dengan UUPLH 1997  yaitu karena adanya perkembangan di dunia.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  yang diselenggarakan  dengan  asas  tanggung  jawab negara,  asas  berkelanjutan,  dan  asas  manfaat bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan hidup  dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya  yang  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ketiga  prinsip  di  atas,  yaitu  prinsip tanggung  jawab  negara  ( state  responsibility ), prinsip  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable development ),  prinsip  manfaat  dengan  tujuan mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan  saling  terkait  erat  dan mencerminkan  kepentingan-kepentingan  yang terpadu ( holistic ) dalam berbagai dimensi.
Pembangunan  Berkelanjutan      Berdasarkan Aspek  Ekonomi
Pembangunan
berkelanjutan jelas mensyaratkan  pertumbuhan  ekonomi  di  tempat yang  kebutuhan  utamanya  belum  bisa  konsisten dengan  pertumbuhan  ekonomi,  asalkan  isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi  tinggi  dapat  saja  terjadi  bersamaan dengan  kemelaratan  yang  tersebar  luas.  Kondisi ini  dapat  membahayakan  lingkungan.  Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat  terpenuhi  kebutuahan  dengan  cara meningkatkan  potensi  produksi  mereka  dan sekaligus  menjamin  kesempatan  yang  sama semua orang.
Dari sisi ekonomi Fauzi (2004),
setidaknya  ada  tiga  alasan  utama  (faktor) mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu:
a. Moral
Generasi  kini  menikmati  barang dan  jasa  yang  dihasilkan  dari  sumber daya  alam  dan  lingkungan,  sehingga secara  moral  perlu  untuk  memerhatikan ketersediaan  sumber  daya  alam  tersebut untuk generasi mendatang.
b. Ekologi
Keanekaragaman
hayati misalnya,  memiliki  nilai  ekologi  yang sangat  tinggi,  oleh  karena  itu  aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  alam dan  lingkungan  semata  yang  pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.
c. Ekonomi dimensi  ekonomi  berkelanjutan sendiri  cukup  kompleks,  sehingga  sering aspek keberlanjutan dari sisi  ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergeneration
welfare maximization).
Pada  dasarnya  sumber  daya  alam  dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas.  Dengan  kata  lain,  pembangunan ekonomi  yang  tidak  memerhatikan  kapasitas sumber  daya  alam  dan  lingkungan  akan menyebabkan  permasalahan  pembangunan  di kemudian  hari.  Dalam  mencapai  pembangunan berkelanjutan  dari  perspektif  ekonomi,  maka manusaia  harus  mencari  cara  untuk  memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa
menghabiskan  modal  alam.  Tiga  elemen  utama yang  mendukung  keberlanjutan  ekonomi  adalah kesejahteraan  ekonomi  yang  berkesinambungan, pemerataan dan distribusi kemakmuran.
Upaya   Yang    Dilakukan   Pemerintah   Dalam Mendukung    Berkembangnya    Pembangunan Berkelanjutan  Dari  Aspek  Ekonomi    Di Indonesia
Pemerintah selalu mengupayakan berbagai  cara  untuk  mensejahterakan  rakyatnya dan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang  ada  di  Negara  ini.  Pemerintahpun  bereran aktif dalam mendukung berkembangnya pembangunan  berkelanjutan  dari  aspek  ekonomi di  Indonesia.  Beberapa  upaya  yang  sudah  di lakukan oleh pemerintah antara lain:
a. Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan  Komite  Sekolah    Menuju Pembangunan Berkelanjutan KTT  Pembangunan  Berkelanjutandi  Rio de  Jeneiro  pada  tahun  2012  (Rio+20)  juga menghasilkan  dokumen  “The  Future  We  Want” yang  mencantumkan  Sustainable  Development Goals  (SDGs)  dan  agenda  pembangunan  pasca- 2015  sebagai  agenda  sidang.  Salah  satu  isu penting  yang  dibahas  adalah  pemberantasan kemiskinan  sebagai  tantangan  terbesar  yang dihadapi  dunia  saat  ini  dan  syarat  mutlak  bagi pembangunan berkelanjutan
Pemerintah  menindaklanjuti  kesepakatan tersebut  dengan  pengarustamaan  pembangunan berkelanjutan  ke  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menegah  Nasional  (RPJMN).  Salah  satu agenda  RPJMN  2015-2019  adalah  pembangunan Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat daerah  dan  desa-desa  melalui  peletakan  dasar dimulainya  desentralisasi  asimetris,  pemerataan pembangunan  antar-wilayah  terutama  kawasan Indonesia timur, dan penanggulangan
kemiskinan.
Data BPS menunjukkan terjadinya peningkatan  angka  kemiskinan  sebesar  3,95  juta orang  sepanjang  tahun  2005  sampai  2006. Beberapa  pengamat  berpendapat  bahwa  selama ini program-program penanggulangan kemiskinan  yang  ada  masih  sebatas  pemberian bantuan  sosial,  misalnya  penyediaan  beras bersubsidi  untuk  masyarakat  miskin  (raskin)  dan Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT).  Dalam  jangka panjang,  bantuan  yang  bersifat  charity  akan menimbulkan  ketergantungan  sehingga  ketika program  bantuan  sosial  telah  selesai,  tidak  ada keberlanjutan program. Oleh karena itu,
diperlukan  upaya  perubahan  secara  menyeluruh dalam
penanggulangan
kemiskinan.
Pemberdayaan  muncul  sebagai  solusi  alternatif dalam penanggulangan kemiskinan.
Pemberdayaan  bisa  dilakukan  melalui  berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan.
Pemberdayaan pendidikan dapat direalisasikan  melalui  pembentukan  Komite Sekolah  yang  mewakili  orang  tua  murid  sebagai patner sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan  sehingga  dapat  selaras  dengan kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat.  Salah satu  penanggulangan  kemiskinan  dapat    melalui pemberdayaan dalam pendidikan karena penanggulangan  kemiskinan  dapat  dimulai  dari peningkatan kualitas individu yang lebih mengetahui  persoalan  dan  potensi  yang  ada  di masyarakat  sehingga  keputusan  untuk  memilih alternatif  solusi  dari  masalah  yang  dihadapi  ada dalam  diri  masing-masing  individu  dan  dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi.
Masyarakat yang dilibatkan sebagai  subjek  pendidikan  akan  mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan memberdayakan  diri  sehingga  menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk keluar dari berbagai permasalahan hidup termasuk kemiskinan.
Berlakunya  Undang-Undang  Otonomi Daerah  akan  mengubah  pengelolaan  pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat  perencanaan  dan  membuat  keputusan atas  permasalahan  yang  dihadapi  di  bidang pendidikan.
Dasar  hukum  pembentukan  Komite Sekolah adalah UndangUndang Nomor 25 Tahun 2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional 2000-2004  yang  menyatakan  bahwa  dalam rangka  pemberdayaan  dan  peningkatan  peran serta  masyarakat  maka  perlu  dibentuk  Dewan Pendidikan  di  tingkat  kabupaten/kota  dan provinsi  serta  Komite  Sekolah  di  tingkat  satuan pendidikan.
Tujuan  dibentuknya  Komite  Sekolah untuk  mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi  serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional  dan  program  pendidikan  di  satuan pendidikan,  meningkatkan  tanggung  jawab  dan peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan  suasana  dan  kondisi  transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan  yang
bermutu  di  satuan  pendidikan.  Keanggotaan Komite  Sekolah  berasal  dari  unsur-unsur  yang ada  dalam  masyarakat  seperti  orang  tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan,  dunia  usaha,  organisasi  profesi pendidikan, wakil alumni, dan wakil peserta didik serta  dewan  guru,  lembaga  penyelenggara  dan Badan Pertimbangan Desa.
Pendidikan  akan  berjalan  sesuai  prinsip demokrasi,  di  mana  sekolah,  orang  tua  peserta didik,  dan  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Namun dalam implementasi,  Komite  Sekolah  belum  dapat menjalankan  perannya  secara  optimal.  Seperti Beberapa  kasus  terkait  Komite  Sekolah  antara lain:  kasus  dugaan  korupsi  dana  alokasi  khusus (DAK)  sebesar  Rp556  juta  untuk  merehabilitasi ruang kelas SDN Baros Mandiri 5 tahun anggaran 2012 serta konflik Komite Sekolah dengan pihak manajemen  SMAN  70  Jakarta  yang  berakhir  di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Melihat  belum  optimalnya  peran  Komite Sekolah,  maka  perlu  strategi  pemberdayaan Komite Sekolah berdasarkan teori yang dikemukakan  oleh  Pranarka  dan  Vidhyanika, yaitu  pendekatan  instruksi  dilakukan  melalui reorganisasi,  restrukturisasi,  dan  revitalisasi sehingga terbangun kemandirian melalui organisasi.  Lalu  pendekatan  stimulasi,  yaitu Komite  Sekolah  dapat  memberikan  bantuan social  (Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan).  Dan pendekatan  pemberdayaan  yang  terakhir  adalah sosialisasi,  yang  bertujuan  untuk  menghindari persepsi  yang  salah  terhadap  peran  masing- masing  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk workshop , seminar dialog, dan media massa.
b. Pembangunan Berkelanjutan dan Penanggulangan Kemiskinan Menurut  Emil  Salim,  pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pemberantasan  kemiskinan  (sasaran  ekonomi), perimbangan:  ekuiti  sosial  yang  adil  (sasaran sosial)  dan kualitas  tinggi,  kehidupan  lingkungan hidup  (sasaran  lingkungan).  Sosok  final  dari konsep  pembangunan  berkelanjutan  di  Indonesia belum  terlihat  jelas  meski  berbagai  konvensi internasional  dan  pertemuan-pertemuan  besar diikuti  dan  disepakati.  Namun  demikian,  secara garis  besar  proses  pelaksanaan  pembangunan berkelanjutan  di  Indonesia  meliputi  tindakan- tindakan di bidang kebijakan public.
Krisis  di  Indonesia  menyebabkan turunnya kapasitas pemerintah untuk melakukan  proteksi  lingkungan  sehingga kemampuan  pemerintah  untuk  melanjutkan pelayanan  dasar  pada  masyarakat  miskin  juga berkurang.
Saat  ini  masalah  kemiskinan  merupakan masalah mendesak yang dihadapi di Indonesia.  Yang  paling  terlihat  jelas  adalah kondisi  jutaan  penduduk  yang  tinggal  di permukiman kumuh dan liar. Kondisi kekumuhan ini menunjukkan seriusnya permasalahan  sosial  ekonomi,  politik,  dan lingkungan  yang  bermuara  pada  kondisi kemiskinan.  Kerusakan  lingkungan  hidup merupakan  ancaman  utama  bagi  proses pembangunan  berkelanjutan  dengan  melihat tujuan  dari  pembangunan  berkelanjutan  yaitu mencapai  masyarakat  sejahtera  (masyarakat berkelanjutan)  dalam  lingkungan  hidup  yang berkelanjutan.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  angka kemiskinan  di  Indonesia  memperlihatkan penurunan yang signifikan. Pendekatan kemiskinan yang berkembang selama ini perlu dilengkapi  dengan  konsep  keberfungsian sosial  yang  lebih  menggunakan  demokrasi- sosial.
Penanganan  kemiskinan  merupakan  salah satu  masalah  pembangunan  yang  sangat kompleks  dan  mempunyai  dimensi  tantangan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Oleh  karenanya  hal  ini  tidak  bisa  dilepaskan dari  strategi  nasional  untuk  mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu Negara.
Strategi penanganan kemiskinan tidak akan berhasil  apabila  tidak  diintegrasikan  ke  dalam kebijakan  pembangunan  berkelanjutan  yang mampu  mengubah  pola  konsumsi  masyarakat dan  cara-cara  produksi  yang  tidak  menunjang keberlanjutan  SDA  dan  lingkungan  hidup. Selama  ini  program-program  pengentasan kemiskinan  telah  banyak  dilakukan  oleh pemerintah.  Namun  tidak  sedikit  yang  hanya bersifat  reaktif  dan  temporer,  di  mana  tidak memiliki  keberlanjutan  untuk  menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut secara tuntas.
Upaya  penanganan  kemiskinan  dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pemerintah  perlu  lebih  melibatkan  warga miskin  sebagai  subjeknya.  Hal  ini  diharapkan mampu  membuat  masyarakat  menjadi  lebih mandiri  dan  berinisiatif  untuk  melakukan program-program sendiri. Program penanggulangan kemiskinan juga harus
memberikan  solusi  baru  demi  terjadinya kesinambungan  secara  meningkat  dari  waktu ke waktu. Salah satu yang harus dilihat adalah usaha  mikro  ekonomi  yang  merupakan  usaha kecil  yang  ada  banyak  terdapat  di  kalangan masyarakat  kecil  atau  pedesaan.  Penanganan kemiskinan  merupakan  pekerjaan  berat  yang harus ditanggung oleh pemerintah.
c. Peran  Sektor  Pertanian  dalam  Pembangunan Berkelanjutan Sektor  pertanian  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  dalam  perekonomian nasional. Kontribusi dominan sektor pertanian khususnya  dalam  pemantapan  ketahanan pangan,  pengentasan  kemiskinan,  penciptaan lapangan  kerja,  dan  pemerataan  pendapatan. Pertanian berkelanjutan (sustainable
agriculture)  merupakan  implementasi  dari konsep pembangunan
berkelanjutan
(sustainable development) di sektor pertanian. Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki keunggulan komperatif (comparative adventage)  untuk  sektor  pertanian  yang menjadi modal fundamental bagi pertumbuhan ekonomi  yang  perlu  didorong  dan  dikelola dengan baik. Pengembangan komoditi unggulan  di  sektor  pertanian  pada  suatu daerah  merupakan  suatu  strategi  regional untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga memberikan efek pengganda (multiplier  effect)  pada  sub  sektor  lainnya. Data BPS 1998 menunjukkan, secara nasional sektor  pertanian  tumbuh  0,22%,  saat  kondisi perekonomian
Indonesia mengalami penurunan hingga 13,68%. Sektor  pertanian  memiliki  peran  yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan seperti dalam ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan  dan  penanggulangan  kemiskinan, peningkatan  devisa,  pertumbuhan  ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup.
Sektor  pertanian  memiliki  peran  yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan seperti dalam ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan  dan  penanggulangan  kemiskinan, peningkatan  devisa,  pertumbuhan  ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup.
Peran  sektor  pertanian  lain  yang  juga sangat  penting  adalah  dalam  meningkatkan pembangunan  ekonomi  daerah.  Pada  saat  ini sumber  daya  ekonomi  yang  dimiliki  dan  siap didayagunakan  untuk  pembangunan  ekonomi
daerah  adalah  sumber  daya  agribisnis  seperti sumber  daya  alam  (lahan,  air,  keragaman hayati,  agroklimat),  sumber  daya  manusia  di bidang  agribisnis,  dan  teknologi  di  bidang agribisnis.  Pembangunan  agribisnis  perlu dijadikan sebagai pilar pembangunan ekonomi wilayah.
Pembangunan agribisnis mempunyai potensi untuk dapat mencegah dan memperbaiki  kemerosotan  mutu  lingkungan hidup  melalui  beberapa  cara.  Pertama, pembangunan agribisnis akan membuka kesempatan  ekonomi  yang  luas  di  setiap daerah (ruang). Kedua, pembangunan agribisnis
yang pada
dasarnya mendayagunakan  keragaman  hayati,  dapat mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati.  Ketiga,  pembangunan  agribisnis  yang mendayagunakan  pertumbuhan  keragaman tumbuhan,  yang  merupakan  “perkebunan karbon” yang efektif dalam mengurangi emisi gas  karbon  atmosfir.  Keempat,  pembangunan agribisnis  akan  menghasilkan  produk  yang bersfiat  biodegradable  yang  dapat  terurai secara alamiah. Kelima, pembangunan agribisnis  yang  bergerak  dari  factor-driven  ke capital driven dan kemudian kepada innovation-driven  dalam  menghasilkan  nilai tambah  dapat  mengurangi  tekanan  terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Beberapa  persoalan  utama  yang  dihadapi sektor  pertanian  adalah:  pertama,  stagnasi produk  pertanian.  Dalam  dua  puluh  tahun terakhir ini terjadi stagnasi produksi di hampir semua  sektor  tanaman  pangan.  Peningkatan produksi  tahunan  rata–rata  di  atas  4% sebagaimana  tahun  1970  hingga  1980an  tidak pernah lagi tercapai. Kedua, piramida struktur pertanian  dan  ketimpangan  agrarian.  Pola piramida  struktur  pertanian  dan  pangan  yang ada saat ini mendudukkan agribisnis, produsen benih dan input pertanian, pertanian korporasi, pertanian  kapitalistik,  dan  spekulen pangan  di puncak  piramida  dengan  jumlah  kurang  dari 500.000  orang.  Sedangkan  dasar  piramida tersusun  dari  26,13  juta  keluarga  petani  kecil atau  91  juta  jiwa.  Puncak  piramida  tersebut menekan  ke  bawah  dan  menyebabkan  5  juta keluarga  petani  kecil  tercerabut  dari  lahan mereka  dalam  10  tahun  terakhir.  Selain  itu ketersediaan  lahan  pangan  per  kapita  juga sangat  sempit.  Untuk  lahan  sawah,  per  kapita penduduk Indonesia hanya memiliki 326,2 m2 ,  sedangkan  lahan  kering  yang  sebagian besar kurang produktif sebesar 568,7 m2 , yang jauh
lebih rendah dengan beberapa negara tetangga kita yaitu Vietnam (960 m2 ), Thailand (5226 m2 ), China (1120 m2 ), India (1591 m2 ), dan Australia  (26.264  m2  ).  Konversi  lahan pertanian ke non-pertanian diperkirakan sebesar  60.000  hektar  per  tahun,  yang terkompensasi  sebagian  dari  perluasan  lahan pertanian  terutama  di  luar  Jawa.  Proses deagrarianisasi juga berlangsung pesat terutama  di  wilayah-wilayah  pertanian  luar Jawa  yang  berdekatan  dengan  kawasan pertambangan. Lahan-lahan pertanian terbengkalai  atau  dijual  dan  diubah  menjadi kawasan  pertambangan.  Dengan  demikian kesimpulan  sementara  yang  diambil  oleh pemerintah  bahwa  penurunan  jumlah  rumah tangga  petani  menyebabkan  peningkatan luasan lahan yang dikuasai oleh rumah tangga petani  dari  0,41  ha  (2003)  menjadi  0,89  ha (2013) adalah sangat menyesatkan.
Dengan memahami peran sektor pertanian  dalam  pembangunan  berkelanjutan serta  permasalahan  yang  ada,  maka  terdapat beberapa sejumlah agenda penting yang dapat dilakukan, yaitu:
- Demokratisasi  Pertanian  dan  Kedaulatan Petani
Oleh  pemerintah,  DPR  dan  kalangan pengusaha.  Hal  tersebut  menyebabkan banyak  rencana  kebijakan  pertanian menjadi  bermasalah  bagi  petani.  Dalam kedaulatan  pangan,  petani  kecil  wajib dilibatkan  dalam  penetapan  kebijakan pertanian  baik  di  pusat  maupun  daerah. Dari  berbagai  diskusi  dengan  kelompok- kelompok tani yang mandiri dan berdaulat, produktivitas pertanian mereka rata-rata  25%  hingga  50%  lebih  tinggi dibanding  petani  lainnya.  Produktivitas yang  tinggi  tersebut  secara  langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.
- Reforma Agraria Saat  ini  diperlukan  pengawalan  terus- menerus  pelaksanaan  reforma  agraria sehingga  petani  kecil  dan  tuan  tanah memiliki  akses  terhadap  lahan  serta upaya terkait lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Akses  Petani  Terhadap  Sumber  daya Produktif
Reforma  agararia  berkaitan  juga  dengan akses  petani  kecil  terhadap  sumber  daya produktif  yang  meliputi  air,  sumber  daya genetik  dan  sumber  daya  alam.  Tiga  hal tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap keberlanjutan usaha tani, hanya sayangnya akses ke sumber daya tersebut bukan  semakin  menguat  tetapi  semakin melemah.
- Pertanian Agroekologi Sistem  pertanian  agroekologi  menjadi dasar  banyak  gerakan  petani  kecil  di seluruh  dunia  dan  dijadikan  penciri kedaulatan  pangan  yang  sering  direduksi menjadi  pertanian  organic.  Agroekologi didefinisikan  sebagai  penerapan  ilmu ekologi mengenai distribusi dan kelimpahan  organisme  di  lingkungan pertanian  untuk  meningkatkan  hasil pertanian  dan  melindungi  tanaman  dari serangan hama dan penyakit.
- Rasionalisme Hijau Diskursus  lingkungan  untuk  ketahanan pangan  adalah  rasionalisme  ekonomi karena  entitas  utama  dalam  ketahanan pangan  adalah  aktor-aktor  ekonomi. Hubungan  antar-aktor  adalah  kompetisi dan motivasi aktor merupakan kebutuhan pribadi (rational self interest).
Berkebalikan  dengan  hal  tersebut  adalah rasionalisme  hijau.  Kedaulatan  pangan memproklamasikan  pengakuan  tentang kompleksitas produksi pangan, hubungan komunal antar- petani serta petani dengan alam  dan  penggunaan  sistem  produksi agroekologi.

## PENUTUP Simpulan
Pembangunan  berkelanjutan  mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuahan dengan cara meningkatkan  potensi  produksi  mereka  dan sekaligus  menjamin  kesempatan  yang  sama semua orang. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi  yang  tidak  memerhatikan  kapasitas sumber  daya  alam  dan  lingkungan  akan menyebabkan  permasalahan  pembangunan  di kemudian  hari.  Tiga  elemen  utama  yang mendukung  keberlanjutan  ekonomi  adalah kesejahteraan
ekonomi
yang berkesinambungan,  pemerataan  dan  distribusi kemakmuran.
Salah  satu  isu  penting  yang  dibahas dalam  KTT  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Rio de  Jeneiro  pada  tahun  2012  (Rio+20)  adalah pemberantasan  kemiskinan  sebagai  tantangan terbesar  yang  dihadapi  dunia  saat  ini  dan  syarat mutlak  bagi  pembangunan  berkelanjutan.  Data BPS  menunjukkan  terjadinya  peningkatan  angka kemiskinan  sebesar  3,95  juta  orang  sepanjang tahun 2005 sampai 2006.
Pemberdayaan  muncul  sebagai  solusi alternatif  dalam  penanggulangan  kemiskinan. Salah  satunya  adalah  pemberdayaan  pendidikan yang  dapat  direalisasikan  melalui  pembentukan Komite  Sekolah  yang  mewakili  orang  tua  murid sebagai  patner  sekolah  dalam  penyelenggaraan pendidikan  sehingga  dapat  selaras  dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Tujuan  dibentuknya  Komite  Sekolah untuk  mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi  serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional  dan  program  pendidikan  di  satuan pendidikan,  meningkatkan  tanggung  jawab  dan peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  serta  menciptakan  suasana  dan kondisi  transparan,  akuntabel,  dan  demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan  yang  bermutu  di  satuan  pendidikan. Pendidikan akan berjalan sesuai prinsip demokrasi,  di  mana  sekolah,  orang  tua  peserta didik,  dan  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Sosok  final  dari  konsep  pembangunan berkelanjutan  di  Indonesia  belum  terlihat  jelas meski  berbagai  konvensi  internasional  dan pertemuan-pertemuan besar diikuti dan disepakati.  Namun  demikian,  secara  garis  besar proses  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan di Indonesia meliputi tindakan-tindakan di bidang kebijakan  public.  Yang  paling  terlihat  jelas adalah  kondisi  jutaan  penduduk  yang  tinggal  di permukiman kumuh dan liar.
Kondisi  kekumuhan  ini  menunjukkan seriusnya  permasalahan  sosial  ekonomi,  politik, dan  lingkungan  yang  bermuara  pada  kondisi kemiskinan.  Penanganan  kemiskinan  merupakan salah  satu  masalah  pembangunan  yang  sangat kompleks  dan  mempunyai  dimensi  tantangan, baik  di  tingkat  lokal,  nasional  maupun  global. Oleh karenanya hal ini tidak bisa dilepaskan dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu Negara.
Selama ini program-program pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah.  Namun  tidak  sedikit  yang  hanya
bersifat  reaktif  dan  temporer,  di  mana  tidak memiliki  keberlanjutan  untuk  menyelesaikan masalah  kemiskinan  tersebut  secara  tuntas.  Dari sektor pertanian, mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Kontribusi dominan  sektor  pertanian  khususnya  dalam pemantapan  ketahanan  pangan,  pengentasan kemiskinan,  penciptaan  lapangan  kerja,  dan pemerataan  pendapatan.  Indonesia  merupakan negara  yang  memiliki  keunggulan  komperatif (comparative  adventage)  untuk  sektor  pertanian yang menjadi modal fundamental bagi pertumbuhan  ekonomi  yang  perlu  didorong  dan dikelola dengan baik.
Dalam  kedaulatan  pangan,  petani  kecil wajib  dilibatkan  dalam  penetapan  kebijakan pertanian  baik  di  pusat  maupun  daerah.  Reforma agararia berkaitan juga dengan akses petani  kecil terhadap  sumber  daya  produktif  yang  meliputi air,  sumber  daya  genetik  dan  sumber  daya  alam. Sistem  pertanian  agroekologi  menjadi  dasar banyak gerakan petani kecil di seluruh dunia dan dijadikan  penciri  kedaulatan  pangan  yang  sering direduksi menjadi pertanian organic.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Susiana,  Sali.  (Ed).    2015.  Pembangunan
Berkelanjutan : Dimensi
Sosial,
Ekonomi, dan Lingkungan. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
Departemen  Pendidikan  Nasional  Direktorat Jenderal  Manajemen  Pendidikan  Dasar dan  Menengah.  Pemberdayaan  Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007. Santosa,  D.  A.  Kedaulatan  Petani  Mengatasi Dampak Perubahan Iklim. Jakarta: Agrimedia, 2011. Media Elektronik Kemiskinan Di Indonesia. ( http://www.indonesia-investments .
com/id/keuangan/angka-ekonomi- makro/kemiskinan/ item301, diakses
25 Agustus 2015). Kepala  SDN Baros  Mandiri  5  dan  Ketua  Komite Jadi Tersangka
Kasus
DAK. ( http://www.pikiran-
rakyat.com/bandungraya/2014/09/1 1/296520/kepala-sdn-baros-mandiri-
5-danketua-komite-jadi-tersangka- kasus-dak, diakses 2 September 2015). Program  BLT  Tak  Menekan  Angka  Kemiskinan.
( http://www . indosiar.com/fokus/program-blt-tak- menekan- angkakemiskinan_69766.html, diakses
25 Agustus 2015). Raskin,  Beras  Bersubsidi  Bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah. ( http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-
jawab/klaster-i/berasbersubsidi-bagi- masyarakat-berpenghasilan-rendah- raskin/, diakses 25 Agustus 2015).
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah
Nomor  39  Tahun  1992  tentang  Peran
Serta  Masyarakat  Dalam  Pendidikan Nasional.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Republlik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor
25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. “Kemiskinan di Indonesia”.
Lihat:http://www.indonesia- investments. com/id/keuangan/angka-
ekonomi- makro/kemiskinan/item301,
diakses  tanggal 16 Juni 2015
Jurnal
Fauzi, Akhmad dan Alex Oxtavianus. 2014.Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, 30(1),43-33. Friyatno, S. 2001. Analisis Penerapan Intensifikasi  Usahatani  Padi  Sawah Pasca Krisis Ekonomi (Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat). Makalah. Badan Penelitian dan Pengembangan  Pertanian,  Departemen
Pertanian RI.