## DEMONTRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA DENGAN TIPOLOGI TRANSISIONAL, TRADISIONAL DAN MODERN DI KABUPATEN BIMA

## IBNU KHALDUN
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima

## Ibnu_khaldun17@yahoo.com
Abstract;  This  research  was  motivated  by  variety  of  understandings  of  political  activities  in villages. The article argues that village is considered as the basic for the formation of political society and  government  in  Indonesia,  which  is  also  the  basis  for  this  democratic  nation.  This  consideration can be seen from the activities of village‟s headman elections. Headman election is a political activity that  shows  how  democratic  process  can  take  place  in  village  level.  Therefore,  headman  elections cannot  be separated from  the  dynamic  development  of  the  political situation  in the  village.  It  is  not merely  a  power  struggle  within  the  leadership‟s  succession  in  the  village  or  the  campaign  strategy applied to gain support from the wider community, but more than that it is all about prestige, dignity and  honor.  So  for  the  villagers,  the  headman  election  is  more  emotional  and rational  in  comparison with  other  elections  such  as  local  elections,  even  presidential  elections.  This  research  examines  the Headman  Election  with  direct  analysis  of  three  villages  with  different  typologies.  They  villages  are Nunggi  Village  in  Wera,  Bima  (Traditional  Village);  Riamau  Village  in  Wawo,  Bima  (Transitional Village);  Rada  Village  in  Bolo,  Bima  (Modern  Village).  Those  three  villages  are  located  in  the province of West Java. The result shows that practice of democracy in those three villages has worked partly according to some ideal criteria of democracy, nevertheless has not worked yet in some others criteria.
Key words: Village Leader Elections, Local Politics, Village Democracy
Abstrak;  adanya  pemahaman  yang  berbeda  mengenai  aktivitas  politik  di  desa.  Desa  adalah pusat bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia dan basis bagi demokrasi bangsa, salah satunya dapat ditunjukkan melalui aktivitas pemilihan kepala desa (Pilkades). Aktivitas pemilihan  kepala  desa  merupakan  aktivitas  politik  yang  menunjukkan  bagaimana  proses  demokrasi terjadi  di  desa.  Pilkades  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perkembangan  dinamika  politik  yang  terjadi  di desa.  Pilkades  tidak  semata  perebutan  kekuasaan  dalam  rangka  suksesi  kepemimpinan  di  desa  atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa. Akan tetapi lebih  daripada  itu  menyangkut  gengsi,  harga  diri  dan  kehormatan  sehingga  bagi  masyarakat  desa Pilkades  lebih  emosional  dan  rasional  dibandingkan  dengan  pemilihan-pemilihan  lainnya  seperti Pilkada,  Pileg  bahkan  Pilpres.  Tulisan  ini  mengkaji  Pemilihan  Kepala  Desa  dengan  mengarahkan analisis  pada  tiga  desa  di  Kabupaten  Bima  dengan  tipologi  berbeda  yaitu  Desa  Nunggi  Kecamatan Wera  Kabupaten  Bima  (Desa Tradisional);  Desa  Riamau  Kecamatan Wawo Kabupaten  Bima  (Desa Transisional);  Desa  Rada  Kecamatan  Bolo  Kabupaten  Bima  (Desa  Modern).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  praktik  demokrasi  dalam  Pilkades  di  3  (tiga)  desa  sebagian  telah  memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya masih belum terpenuhi.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Politik Lokal, Demokrasi Desa.

## PENDAHULUAN
Aktivitas  pemilihan  kepala  desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi  di  desa.  Dalam  penelitian  Neneng Yani  Yuningsi  (2016)  Pemilihan  kepala desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan  dinamika  politik  yang
terjadi  di  desa.  Pilkades  tidak  semata perebutan  kekuasaan  atau  bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan  tetapi  lebih  daripada  itu  menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga  seringkali  di  berbagai  daerah proses  Pilkades  ini  menimbulkan  konflik
di  masyarakat.  Kesimpulan  dari  hasil penelitian  tersebut:  diantaranya  bahwa karena  menyangkut  gengsi,  harga  diri  dan kehormatan desa, maka terdapat nilai yang berpengaruh  pada  karakteristik  calon kepala desa yang diinginkan oleh masyarakat pemilih. Mereka menginginkan  calon  yang  berpendidikan, kaya  dan  berpengaruh  jadi  bukan  yang berpengaruh semata-mata.
Studi  tentang  desa  sesungguhnya telah  dilakukan  dan  ditulis  oleh  para peneliti  sejak  lama.  Salah  satunya  tentang Demokrasi  yang  dilakukan  oleh  Prijono Tjiptoherjanto  dan  Yumiko  M.  Prijono yang  melakukan  penelitian  tentang  desa terkait  dengan  dominasi  elite  desa  yang berorientasi  pada  pemerintah  supradesa. Hal  ini  menjadi  pertanda  substantif mengenai  adanya  kemunduran  demokrasi desa.  Dua  hal  yang  menjadi  fokus penelitian dalam hal demokrasi tradisional desa  itu  yaitu  musyawarah  dan  gotong royong. Kedua peneliti ini mencatat bahwa kemunduran ini disebabkan oleh perubahan sosial,  ekonomi dan pergeseran kepemimpinan kepala desa yang tidak lagi menjadi  “bapak”  bagi  rakyatnya.  Peran kepala  desa  bergeser  dari  pemimpin  ke administrator. Perubahan-perubahan tersebut  erat  kaitannya  dengan  masuknya nilai-nilai luar (modern) ke dalam masyarakat desa
Artikel ini mengkaji tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa- desa  dengan  tipologi  desa  yaitu  desa tradisional,  desa  transisional  dan  desa modern. Tulisan ini tidak bermaksud untuk membandingkan  ketiga  tipologi  desa tersebut, akan tetapi lebih kepada mendeskripsikan  proses  Pilkades  di  desa- desa  tersebut.  Fokusnya  untuk  melihat apakah  aktivitas  Pilkades  di  tiga  desa  itu merupakan  fenomena  yg  sepenuhnya memenuhi  kriteria  ideal  demokrasi  atau tidak. Untuk itu tulisan ini  tidak menggunakan metode perbandingan. Adapun perumusan tipologi desa mendasarkan  pada  rumusan  Rahardjo
Adisasmita dan rumusan dari Sapari Imam Asyari.
Pilkades merupakan peristiwa politik di  tingkat  desa  yang  menunjukkan  bahwa masyarakat  desa  adalah  masyarakat  yang sudah  berpolitik  secara  langsung  dari awalnya.  Ketiga  tipologi  desa  di  atas mewakili  keragaman  desa  yang  memiliki perbedaan  perkembangan  yang  dialami desa  hingga  kini  sehingga  analisis  dalam artikel  ini  bermuara  pada  keinginan  untuk men  b  pertanyaan  apakah  aktivitas Pilkades di ketiga tipe desa itu merupakan fenomena  yang  memenuhi  sepenuhnya kriteria  ideal  dari  demokrasi  atau  tidak. Adapun  desa-desa  yang  diteliti  adalah Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima  (Desa  Tradisional);  Desa  Riamau Kecamatan Wawo Kabupaten Bima  (Desa Transisional); Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (Desa Modern).
Identifikasi  terhadap  desa-desa  yang menjadi  obyek  penelitian  didasarkan  pada ciri-ciri  yang  terdapat  pada  desa-desa tersebut.  Desa  Nunggi,  diidentifikasi sebagai  desa  tradisional,  karena  beberapa sebab.  Pertama,  di  bagian  wilayah  dari Desa  Nunggi  terdapat  Kampung  dalam penyelenggaraan  pemerintahannya  sangat dipengaruhi  oleh  karakter  tradisional masyarakatnya. Kedua, manajemen pemerintahan  pun  belum  terselenggara dengan  baik.  Ketiga,  desa  itu  juga  belum mampu  mandiri  dalam  penyelenggaraan urusan  rumah  tangga  sendiri.  Selain  itu, BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  di desa  tersebut  juga  belum  berfungsi  baik dalam mengorganisasikan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam  aktivitas  politik  dan  pemerintahan di desa.
Desa  Riamau  diidentifikasi  sebagai desa transisional. Desa yang letak wilayahnya sebagian berkarakter perdesaan dan perkotaan, desa transisional ini mulai mampu mandiri dalam menyelenggarakan  urusan  rumah  tangga sendiri.  Di  samping  itu,  manajemen pemerintahannya pun cukup tertata meskipun belum terorganisasi baik. Begitu
pula ada peran BPD dalam mengorganisasi dan  menggerakkan  partisipasi  masyarakat desa dalam aktivitas politik dan pemerintahan di desa.
Sementara itu, Desa
Rada diidentifikasi  sebagai  desa  modern.  Desa Rada ini berkarakter desa industri mengingat  ada  sekitar  enam  industri  besar yang  berskala  nasional  dan  internasional yang  berlokasi  di  desa  tersebut.  Desa bertipologi  modern  ini  telah  mampu menyelenggarakan  urusan  rumah  tangga sendiri. Manajemen pemerintahan desa ini, sama  halnya  dengan  Desa  Riamau, terselenggara  cukup  baik  meskipun  belum terorganisasi baik. Selain itu, di Desa Rada juga  banyak  tumbuh  dan  berkembang lembaga-lembaga  masyarakat  yang  aktif dalam aktivitas-aktivitas politik dan pemerintahan desa.

## KERANGKA TEORETIS
Artikel  ini  menganalisis  tentang dinamika  politik  di  tingkat  desa  melalui analisis  terhadap  proses  pemilihan  kepala desa.  Oleh  karena  itu,  teori  yang digunakan  untuk  mendekati  kasus  salah satunya adalah teori politik lokal. Sebagaimana  halnya  kehidupan  politik  di desa yang langsung
menyentuh kepentingan  politik  paling  mendasar  dari masyarakat,  politik  lokal  diyakini  lebih memengaruhi kehidupan setiap hari dibanding  politik  nasional.  Hal  ini  seperti ditegaskan  oleh  Terry  Christensen  (1995:
1)  bahwa National  politics  may  be associated  with  the  bigger  problems  that look  more  attractive  because  many  media review  them.  But  national  politics  do  not directly affect the basic issues. While local politics  might  look  just  ordinary  even insignificant,  but  as  an  individual  or  as  a small  group  of  people,  we  can  influence and  involved  in  local  politics  more  than the  larger  national  politics  that  even located  far  away  from  us.  Local  politics occur within a city, region and country. So it is  easy  to  compare what you observe  in one  community  than  a  set  of  other community.
Lebih  lanjut  Terry  Christensen (1995:  1)  menegaskan  bahwa  secara definisi,  politik  lokal  menekankan  pada pengambilan keputusan, pengambilan suara, dan kebijakan publik yang dilakukan  di  tingkat  lokal  ketika  seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan memengaruhi  secara  langsung.  Selain penggunaan  teori  politik  lokal,  kajian dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan teori  desentralisasi  dan  otonomi  daerah untuk mendukung penggunaan teori politik lokal.  Hal  ini  karena  mendiskusikan tentang otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari bahasan desentralisasi. Menurut  R.H.  Unang  Soenardjo (1984:11)  Desa  adalah  suatu  kesatuan masyarakat  berdasarkan  adat  dan  hukum adat  yang  menetap  dalam  suatu  wilayah yang  tertentu  batas-batasanya:  memiliki ikatan  lahir  dan  batin  yang  sangat  kuat, baik  karena  seketurunan  maupun  karena sama-sama  memiliki  kepentingan  politik, ekonomi,  sosial  dan  keamanan:  memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;memiliki  kekayaan  dalam  jumlah tertentu  dan  berhak  menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Berdasarkan penjelasan keempat tersebut,  dapat  ditarik  semua  pemahaman bahwa  desa  adalah  suatu  wilayah  yang didiami  oleh  sejumlah  penduduk  yang saling  mengenal  atas  dasar  hubungan kekerabatan  dan  atau  atas  kepentingan politik,  ekonomi,  sosial,  dan  keamanan yang  dalam  pertumbuhannya  menjadi kesatuan  masyarakat  hukum  berdasarkan adat  sehingga  tercipta  ikatan  lahir  batin antara  asing-masing  warganya,  umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai  hak  mengatur  rumah  tangga sendiri,  dan  secara  administratif  berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota..
Sementara perbincangan tentang otonomi  desa  seringkali  dikaitkan  dengan otonomi  daerah  dan  bahkan  seringkali disama-artikan.  Padahal  istilah  otonomi daerah  dan  otonomi  desa  berbeda  satu sama  lain.  Otonomi  desa  tidak  dapat
dipahami sebagai pemberian atau konsekuensi  dari  adanya  otonomi  daerah. Otonomi  desa  telah  sejak  lama.  Bahkan, kalau  ditelusuri  dari  sejarah  keberadaan desa-desa di Indonesia, maka akan terlihat jelas  bahwa  pada  dasarnya  otonomi  desa lebih dulu ada daripada otonomi daerah.
Penjelasan  mengenai  otonomi  desa dapat  merujuk  pada  pendapat  Soetardjo Kartohadikoesoemo  (1964:  182)  bahwa otonomi  adalah  hal  yang  melekat  pada desa.  Menurutnya  daerah  desa  adalah daerah  otonom  yang  paling  tua.  Ia didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi  yang  lebih  besar  dan  sebelum lahirnya  negara-negara  (kerajaan).  Oleh karena  itu  maka  ia  mempunyai  hak otonomi  penuh.  Kekuasaannya  tidak  saja berisi  peme-  rintahan  dalam  arti  sempit (bestuur),  akan  tetapi  juga  berisikan pemerintahan  dalam  arti  yang  lebih  luas (regering),  sebab  desa  juga  berkuasa  atas: pengadilan, perundang-undangan (legislatif), kepolisian, malah juga pertahanan.  Jadi  daerah  desa  mempunyai otonomi  yang  sangat  luas,  jauh  lebih  luas daripada  otonomi  daerah-daerah  yang lebih  besar  yang  didirikan  di  kemudian hari.
Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  juga  memiliki  tradisi  dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari  waktu  ke  waktu  telah  mengalami evolusi  sejalan  dengan  perkembangan  dan pertumbuhan  desa  itu  sendiri.  Saat  ini untuk  melakukan  seleksi  pemimpin  desa dilakukan  melalui  pemilihan  kepala  desa. Pemilihan  kepala  desa  meskipun  dalam bentuk  sederhana  adalah  sebuah  sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.
Menurut HAW Widjaja (2008), desa dalam  pandangan  politik  adalah  sebuah masyarakat demokrasi, sebuah  masyarakat yang  mendasarkan  diri  pada  kedaulatan rakyat.  Demokrasi  desa  itulah  yang dianggap  sebagai  demokrasi  “asli”  yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan  demokrasi  modern  di tingkat  nasional,  dengan  ciri-ciri  seperti
musyawarah,  rembug  desa  dan  pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon- calon yang mereka ajukan sendiri.
Jadi,  desa  telah  diakui  secara  resmi sebagai  sebuah  entitas  demokratis  yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara  mandiri  sesuai  dengan  kehendak dan  kebutuhan  yang  diformulasikan  oleh warganya  sendiri.  Di  kalangan  ilmuwan muncul  dua  kutub  pendapat  mengenai  hal ini.  Di  satu  pihak  mengatakan  bah-  wa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk  di  dalamnya  proses  seleksi kepemimpinannya melalui Pilkades
bukanlah  bentuk  demokrasi,  sedangkan  di pihak lain mengatakan bahwa pemerintahan desa dengan proses pemilihan  kepemimpinannya  merupakan wujud  nyata  dari  de-  mokrasi  langsung bahkan  disebutkan  sebagai  demokrasi yang murni.
Pandangan kutub pertama antara lain dikemukakan  oleh  Justun  M.v.d.  Kroef (1965) dalam tulisannya berjudul „ Far Aid and  Social  Tradition  in  Indonesia  and Agrarian Reform and Indonesian Communist  Party’ yang  mengatakan bahwa: “The  Indonesian  village  is  not  a democracy, nor does it provide a basis for democratic  technique  of  organization  and operation  as  these  are  understood  in  the west” . Bantahan  terhadap  pendapat  Justun
M.v.d  Kroef  banyak  dikemuka-  kan  oleh ahli-ahli  dari  Indonesia.  Pendapat  Justun M.v.d Kroef tersebut melahirkan pandangan  kedua  yang  menyebutkan bahwa  penyelengga-  raan  pemerintahan desa  dengan  otonominya  termasuk  di dalamnya  proses  Pilkades  merupakan bentuk  sebuah  demokrasi.  Pandangan  ini dianut  oleh  sebagian  besar  pemikir- pemikir  Indonesia.  Bahkan  sering-  kali dikatakan  bahwa  kehidupan  demokrasi  di desa  merupakan  sumber  inspirasi  bagi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia.
Salah  satu  yang  mengemukakan pandangan ini adalah Ina E. Slamet (1965, 64)  bahwa:  “demokrasi  di  desa  bukan
demokrasi Barat, melainkan demokrasi asli dari  masyarakat  primitif  yang  belum mengenal akan stratifikasi sosial”. Sedangkan Koentjoro Poerbopranoto (dalam  Wasistiono  1993,  83)  menyebut demokrasi  pada  kesatuan  masyarakat hukum seperti desa dan nama lainnya yang sejenis  sebagai  demokrasi  musyawarah, demokrasi  gotong  royong  atau  demokrasi ala  Indonesia.  Penegasan  selanjutnya ditegaskan  Moch.  Hatta  (dalam  Sulaeman 2010)  bahwa  demokrasi  semacam  itu disebutnya  sebagai  demokrasi  kolektif yang  mengandung  di  dalamnya  cita-cita demokrasi  sosial.  Menurut  Hatta:  “Di desa-desa  sistem  yang  demokrasi  masih kuat  dan  hidup  sehat  sebagai  bagian  adat istiadat  yang  hakiki,  dasarnya  adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang  merasa  bahwa  ia  harus  bertindak berdasarkan  persetujuan  bersama  sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”.
Perdebatan  terkait  apakah  dinamika politik dalam proses pemilihan kepala desa merupakan  bagian  dari  perwujudan  nilai- nilai  demokra-  si  atau  bukan  dapat merujuk pada lima kriteria ideal demokrasi dari  Robert  Dahl  (1989),  yaitu:  (1) Effective  participation  (partisipasi  efektif );  Adanya  kesempatan  yang  sama  dan setara  untuk  berpartisipasi;  (2)  Voting equality  at  the  decisive  stage  (kesetaraan pilihan);  Adanya  jaminan  penilaian  setiap pilihan  dihitung  setara;  (3)  Enlightened understanding (pemahaman yang memadai);  Adanya  pemahaman  yang memadai untuk menemukan dan menentukan pilihan terbaik; (4) Control of the  agenda  (kontrol  terhadap  agenda); Kesempatan  untuk  menentukan  masalah politik;  (5)  Inclusiveness  (inklusif  );  dan tidak  adanya  pengecualian  untuk  seluruh warga/pemilih.
Demikian lima kriteria ideal demokrasi  dari  Robert  Dahl.  Seluruh kriteria  dari  Dahl  di  atas  akan  penulis gunakan  untuk  dikaitkan  dengan  temuan- temuan penelitian di bagian analisis.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini merupakan hasil penelitian  tentang  Dinamika  Politik  di Tingkat  Desa  yang  berfokus  pada  Proses Pemilihan  Kepala  Desa.  Penelitian  ini mengumpulkan  data  yang  spesifik  dan mengeksplorasi  makna  dari  data  yang diperoleh  tentang  suatu  peristiwa,  maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Karakteristik
eksploratif  ini  sesuai  dengan  definisi penelitian  kualitatif  yang  dikemukakan oleh Creswell (2002) bahwa Riset kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna yang  terjadi  pada  berbagai  individu  atau sekelompok  orang,  yang  berasal  dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses penelitian kualitatif melibatkan pertanyaan dan  prosedur  yang  sudah  muncul;  yakni dengan  mengumpulkan  data  menurut setting partisipan, menganalisis data secara induktif, mengolah data dari  yang spesifik menjadi  tema  umum,  dan  membuat penafsiran mengenai makna di balik data.
Ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan kualitatif.  Pertama,  tujuan  penelitian  ini adalah  menjelaskan  dinamika  politik  di tingkat  desa  melalui  analisis  proses Pilkades.  Untuk  alasan  tersebut  maka pengkajian dilakukan dengan cara mengeksplorasi data untuk memungkinkan deskripsi  dan  analisis  menjadi  lebih  fokus dan mendalam. Berkaitan dengan penelitian  ini,  penulis  melakukan  eks- plorasi  terhadap  proses  Pilkades  yang diteliti  berdasarkan  tipologi  tradisional, transisional  dan  modern.  Dari  eksplorasi tersebut diharapkan dapat dijelaskan dinamika  yang  terjadi  dalam  politik pedesaan.
Kedua,  data  yang  digunakan  dalam penelitian  kualitatif  merupakan  data  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  (multiple resources  of  data).  Artinya  data  dalam penelitian  kualitatif  tidak  terpaku  pada sumber  data  yang  tunggal.  Multiple resources  of  data  memungkinkan  peneliti untuk  tidak  hanya  terpaku  pada  data
penelitian  yang  telah  dikumpulkan  di lapangan, namun juga membandingkannya dengan  pemberitaan  di  media  massa  atau hasil  penelitian  sejenis  yang  telah  ada sebelumnya. Teknik ini juga penting untuk meminimalisir  bias  data,  yang  mung-  kin terjadi  akibat  kecenderungan  bersifat subjektif  baik  dari  informan,  media  massa maupun  dari  interpretasi  peneliti  terhadap data tersebut.
Ketiga,  teori-teori  dalam  penelitian kualitatif  tidak  dimaksudkan  menjadi variabel  yang  ketat  sebagai  dasar  untuk merumuskan  hipotesis  yang  akan  diuji, sebagaimana  dalam  penelitian  kuantitatif. Bukan berarti penelitian ini tidak memiliki batasan  teoritis,  hanya  saja  perbedaannya terletak pada bagaimana teori itu dimanfaatkan.  Dalam  penelitian  kualitatif. teori  tidak  dimaksudkan  untuk  diuji, namun  teori-teori  ini  lebih  dimanfaatkan sebagai  bekal  untuk  bisa  memahami konteks  sosial  penelitian  secara  lebih  luas dan  mendalam.  Kedudukan  teori  yang seperti  inilah  yang  diperlukan  dalam penelitian ini.
Sementara pengumpulan data dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah (natural  setting),  sumber  data  primer,  dan teknik  pengumpulan  data  lebih  banyak pada observasi non partisipatif, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD)  dengan  tokoh  masyarakat  dari  3
(tiga)  desa  dan  dokumentasi.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui:  1)  Studi Kepustakaan;  dengan  cara  mempelajari informasi  dari  telaah  buku-buku,  litaratur, peraturan- peraturan, artikel-artikel, jurnal- jurnal, situs web, maupun bahan kepustakaan  lainnya  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  diteliti.  2) Studi  Dokumentasi;  dilakukan  dengan menggunakan  data-data  sekunder  yang tertulis,  baik  berupa  dokumen  pribadi maupun dokumen resmi. 3) Studi Lapangan (Field Study); dilakukan dengan mengumpulkan  dan  menyeleksi  data  yang diperoleh  dari  tempat  penelitian.  Adapun studi  lapangan  ini  akan  dilakukan  dengan
menggunakan dua cara, yaitu: a) Observasi non-partisipatif  (pengamatan  langsung); yaitu  peneliti  datang  langsung  ke  tempat kegiatan  dari  obyek  yang  diamati,  namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
b) Wawancara mendalam (depth interview); dilakukan dengan cara wawancara  berhadap-hadapan  (face-to- face interview), melalui telepon (telephone interview),  maupun  dengan  media  surat elektronik  (e-mail)  terhadap  informan yang  dianggap  dapat  memberi  informasi yang akurat dan dapat dipertanggung bkan. Proses  analisis  data  secara  keseluruhan melibatkan  usaha  memaknai  data  berupa teks,  gambar  atau  suara.  Oleh  karena itulah, teknik analisis data dalam penelitian  kualitatif  biasanya  lebih  ba- nyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan  data.  Teknik  analisis  data yang  digunakan  adalah  analisis  data kualitatif. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono  2010:  244)  bahwa  analisis  data kualitatif  merupakan  Proses  mencari  dan menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan  dan  bahan-bahan  lain.  Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan  data,  menjabarkannya ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat  kesimpulan  sehingga  mudah dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang lain.

## PROSES PEMELIHAN KEPALA DESA DI DESA NUNGGI
Electoral  process  dalam  Pilkades merupakan  seluruh  kegiatan  yang  terkait secara  langsung  dengan  Pilkades  yang merujuk  pada  seleksi  di  tingkat  desa, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilihan  dan  pelantikan  calon  yang memperoleh suara terbanyak. Bagi masyarakat  Desa  Nunggi  menjadi  kepala desa  adalah  jabatan  yang  harus  diisi  oleh orang  yang  setidaknya  berasal  dari keturunan  terdahulu,  atau  setidaknya keturunan  pejabat  desa,  atau  warga  desa yang  mendapat  restu  dari  sesepuh  desa.
Masyarakat  Desa  Nunggi  beranggapan bahwa  yang  menjadi  kepala  desa  haruslah seseorang  yang  secara  kehidupan  sosial memiliki  karisma  dan  dihormati  oleh masyarakat  baik  karena  dirinya  maupun karena keluarganya.
Salah  satu  keluarga  yang  juga dianggap memiliki karisma dan penghormatan  dari  masyarakat  adalah keluarga  yang  memiliki  keturunan  kuwu atau  pejabat  desa.  Hal  ini  menyebabkan minat  masyarakat  desa  menjadi  kepala desa  sangat  rendah.  Adanya  pengaruh restu  sesepuh  terhadap  bakal  calon  kepala desa menyebabkan warga desa tidak berani untuk  mencalonkan  diri  tanpa  melewati seleksi  informal  yang  dilakukan  oleh sesepuh desa.
Proses  seleksi  secara  informal  bakal calon  kepala  desa  yang  dilakukan  oleh sesepuh  desa  ini  menjadi  sesuatu  yang sangat  penting  dalam  tradisi  Pilkades. Proses  seleksi  ini  tidak  masuk  ke  dalam tahapan  prosedural  sesuai  regulasi,  tetapi menjadi  kebiasaan  dalam  proses  Pilkades Nunggi.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat dipahami mengapa antusiasme masyarakat untuk  mencalonkan  diri  dalam  Pilkades tidak  terlalu  tinggi.  Hal  ini  bukan  semata masyarakat  tidak  mau  terlibat,  akan  tetapi masyarakat  menunggu  respons  dari  para sesepuh  desa  terkait  calon  kepala  desa, termasuk  bakal  calon  yang  mungkin diajukan oleh para sesepuh desa tersebut.
Pengajuan  bakal  calon  ini  telah melalui  mekanisme  seleksi  di  tingkat  para sesepuh  desa,  dengan  persyaratan  seleksi yang  ditentukan  secara  informal  oleh  para sesepuh  desa  tersebut.  Syarat  utamanya adalah  terkait  dengan  pemahaman  dan perilaku  para  bakal  calon  tersebut  yang bersumber  pada  agama  dan  darigama (adat)  dengan  syarat  kompetensi  harus memiliki  kemampuan  dongeng  (pandai berbicara), dangung (penampilan/wibawa), dangiang (karisma).
Proses  seleksi  bakal  calon  kepala desa  di  Nunggi  menunjukkan  betapa masyarakat  desa  memiliki  kearifan  yang tinggi  terkait  dengan  “kompetensi”  orang
yang  akan  menjadi  pemimpin  mereka. Penting  untuk  dipahami  bahwa  menjadi kepala  desa  artinya  bahwa  kehidupannya akan menyatu dengan kehidupan masyarakat  desa.  Interaksi  yang  paling dekat  antara  pemimpin  dengan  rakyatnya adalah interaksi antara kepala desa dengan warga  desa.  Atas  dasar  itulah  penentuan bakal  calon  kepala  desa  di  Nunggi diseleksi  ketat  secara  informal  di  tingkat sesepuh  desa,  sebelum  dicalonkan  secara prosedur ketahap penjaringan dan penyaringan  oleh  panitia  penyelenggara Pilkades.
Melihat  pada  bakal  calon  kepala desa  yang  lolos  dari  seleksi  oleh  para sesepuh  desa  dan  juga  lolos  dalam  tahap penjaringan  dan  penyaringan  oleh  panitia pemilihan  kepala  desa  Nunggi  ternyata berdampak pada sikap masyarakat terhadap  Pilkades.  Setelah  mengetahui bakal  calon  kepala  desa  yang  lolos  dari seleksi sesepuh mulai menunjukkan antusiasmenya  terhadap  suksesi pemimpin di  tingkat  desa  ini.  Masyarakat  mulai mencari  informasi  dan  membaca  sikap para sesepuh desa ke mana sekiranya arah suara  mereka  ketika  proses  pemungutan suara.  Hal  ini  menunjukkan  pengaruh besar  sesepuh  desa  terhadap  pengambilan keputusan  warga  desa  dalam  menentukan pilihannya.
Selain sesepuh desa, warga desa juga membaca  arah  pilihan  untuk  calon  kepala desa ini dari sikap politik masyarakat. Jika masyarakat Kampung Nunggi berkecenderungan sikap politiknya ke arah calon  kades  tertentu,  maka  masyarakat dipastikan  akan  memilih  calon  kades sesuai pilihan masyarakat Kampung Nunggi.  Jadi  dalam  electoral  process Pilkades Nunggi teridentifikasi aktor-aktor penting yang sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan  formal  akan  tetapi  sebaran pengaruhnya sangat besar terhadap masyarakat  desa.  Aktor-aktor  tersebut adalah  sesepuh  desa  dan  Kampung Nunggi.
Pilkades  juga  tidak  terlepas  dari partisipasi  politik  masyarakat  desa.  Teori
demokrasi
mengajarkan
bahwa
demokratisasi membutuhkan hadirnya masyarakat  sipil  yang  terorganisir  secara partisipatif.  Partisipasi  merupakan  kata kunci  utama  dalam  masyarakat  sipil  yang menghubungkan antara rakyat biasa dengan  pemerintah.  Begitu  pula  yang disyaratkan  dalam  Pilkades,  meskipun sesungguhnya dalam politik di tingkat desa partisipasi  bukan  sekadar  keterlibatan masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  desa dan  BPD,  tetapi  juga  partisipasi  dalam kehidupan  sehari-hari  yang  berurusan dengan  pembangunan  dan  pemerintahan desa.
Meskipun  kenyataan  menunjukkan ada  pengaruh  besar  dari  sesepuh  desa dalam partisipasi masyarakat Nunggi, akan tetapi makna partisipasi masyarakat Nunggi pada Pilkades menunjukkan bahwa masyarakat Nunggi adalah masyarakat  yang  aktif  dalam  politik  di desa. Masyarakat Nunggi memiliki keterbukaan  sikap  terhadap  keikutsertaan mereka  dalam  Pilkades.  Hanya  saja memang bagaimana keterlibatan itu dilakukan sangat dipengaruhi oleh keputusan  dan  arahan  dari  para  sesepuh desa  yang  juga  di  dalamnya  termasuk Kampung Nunggi dan Masyarakat Kampung Nunggi itu sendiri.
Meskipun  keterlibatan  dalam  proses politik  dipengaruhi  oleh  sesepuh  desa, namun tidak mengurangi esensi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades Nunggi. Partisipasi  merupakan  hak  politik  yang melekat  pada  warga  sebagaimana  hak politik lainnya. Karena melekat, maka hak ini  tidak  hilang  ketika  ia  memberikan mandat  pada  orang  untuk  duduk  dalam lembaga  pemerintahan.  Konsep  inilah yang  ditunjukkan  masyarakat  Nunggi dalam  Pilkades.  Bagi  masyarakat  Nunggi terlibat  dalam  memilih  pemimpin  di  desa adalah  penting  sebagai  bagian  dari  upaya menitipkan  diri  terhadap  pemimpin  desa terpilih  agar  bisa  menjaga  kehidupan mereka.  Jadi  ketika  sesepuh  desa  telah menentukan  calon  yang  akan  terpilih dalam Pilkades, masyarakat Nunggi
sebagai  pemilih  tidak  terkotak  pada pendukung masing-masing calon. Begitupun  dengan  calon  kepala  desa, adanya  sisi  kompetitif  hanya  karena mereka  berada  pada  situasi  yang  harus dipilih bukan pada situasi harus menang.
Partisipasi  politik  masyarakat  Desa Nunggi  dalam  Pilkades  didorong  oleh keterikatan  mereka  terhadap  sesepuh  desa di masing-masing kampung. Proses kampanye  di  Desa  Nunggi  dilakukan secara  bersama-sama  di  tempat/lokasi kampanye  yang  sama  dengan  tim  sukses yang  sama.  Hal  ini  dilakukan  karena sesungguhnya  semua  calon  kepala  desa yang  telah  ditetapkan  tidak  mencalonkan dirinya  sendiri  melainkan  “dipilih  dan ditunjuk”  terlebih  dahulu  oleh  para sesepuh  desa  yang  berasal  dari  setiap kampung. Proses yang melibatkan sesepuh desa  itu  melalui  proses  semacam  „litsus (penelitian  khusus)‟  dengan  melakukan penelusuran  terhadap  warga  desa  yang memiliki kriteria „dongeng  (pandai berbicara), dangung (penampilan/wibawa), dangiang  (karisma)  dari  warga  masing- masing  kampung  yang  dianggap  memiliki kualifikasi  yang  diinginkan  oleh  para sesepuh desa.
Hal  yang  menarik  adalah  meskipun kemenangan calon tertentu sudah ditentukan  sejak  awal  dan  masyarakat pemilih  sudah  memahami  tentang  siapa yang akan menang, akan tetapi kemenangan  tersebut  tidak  boleh  dengan kemenangan  mutlak.  Ada  masyarakat pemilih yang harus memilih calon lainnya, karena  prinsipnya  yang  menang  tidak boleh dengan suara mutlak, dan yang kalah tidak  boleh  dengan  suara  kosong.  Itulah mengapa  para  sesepuh  desa  sejak  awal tidak  mengarahkan  masyarakat  pada  salah satu calon tertentu.
Pilkades  Nunggi  telah  menunjukkan sisi lain dari karakter demokrasi yang khas masyarakat desa. Dalam suksesi kepemimpinan  di  Desa  Nunggi  ini,  selain unsur  kompetitif  sebagai  bagian  penting dalam  aras  demokrasi  juga  sangat  penting menentukan kompetensi calon berdasarkan
adat dan nilai-nilai yang dianut masyarakat desa.  Inilah  yang  ditunjukkan  oleh  para aktor-aktor  yang  berperan  dalam  Pilkades Nunggi. Dalam Pilkades Nunggi penentuan  kompetensi  para  calon  kepala desa  dilakukan  oleh  para  sesepuh  desa melalui  seleksi  awal  sebelum  tahap penjaringan  dan  penyaringan  calon  kepala desa yang dilakukan oleh panitia penyelenggara  seperti  telah  diuraikan  di atas.
Jika demokrasi mensyaratkan kompetisi,  maka  aspek  kompetensi  pun tidak  boleh  diabaikan.  Itulah  yang  terjadi di  election  process  Pilkades  Nunggi.  Para sesepuh  desa,  Kampung  Nunggi,  para calon  kepala  desa,  pamong  desa  dan masyarakat  pemilih  tanpa  disa-  dari  telah berperan  dalam  pembentukan  karakter bakal  calon  kepala  desa  agar  dapat memenuhi  kompetensi  yang  menjadi tradisi  Pilkades  di  Nunggi,  yaitu  harus memenuhi  kriteria  dongeng,  dangung, dangiang  dan  mematuhi  agama  dan darigama.  Sementara  aspek  kompetisi dalam  election  process  Pemilihan  kepala desa  Nunggi  bermuara  pada  perolehan suara  terbanyak  dalam  pemungutan  suara yang  kemudian  calon  tersebut  dilantik menjadi  kepala  desa  definitif.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter  demokrasi  pada  Pilkades  Desa Nunggi  yang  bertipologi  tradisional  ini berciri dari suara bulat ke suara terbanyak, yaitu dari suara musyawarah  para sesepuh desa ke  suara terbanyak  hasil  pemungutan suara.

## PROSES PEMELIHAN KEPALA DESA DI DESA RIAMAU
Election  process  Pilkades  Riamau sesungguhnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari posisi desa secara geografis. Desa Riamau memiliki  posisi  yang  strategis  dalam perebutan  suara  tidak  hanya  dalam Pilkades, akan tetapi juga dalam pemilihan-pemilihan  lainnya.  Kondisi  ini menyebabkan  terjadinya  mobilitas  yang tinggi dalam pergerakan dan perkembangan  penduduk.  Secara  politik, Desa  Riamau  juga  memiliki  potensi  yang
sangat  tinggi  untuk  mendulang  suara  bagi peserta  pemilu.  Pada  Pemilu  Legislatif 2016  masyarakat  Desa  Riamau  yang memiliki  hak  pilih  berjumlah  1.563 pemilih.
Besarnya jumlah
pemilih menjadikan  Desa  Riamau  sebagai  salah satu  desa  yang  selalu  menjadi  ajang kompetisi  bagi  para  peserta  pemilihan, baik  Pemilu  Legislatif,  Pilpres,  maupun Pilkada.  Kondisi  ini  membuat  Desa Riamau  secara  politik  memiliki  suasana kompetisi  yang  cukup  tinggi,  termasuk dalam  Pilkades.  Bahkan  suasana  politik yang  sangat  kompetitif  itu  justru  lebih terasa  pada  Pilkades  dibanding  dengan peristiwa  pemilihan  lainnya.  Hal  ini dikarenakan  pada  Pilkades  masyarakat pemilih  dihadapkan  pada  pilihan  yang sudah mereka ketahui siapa dan bagaimana calonnya.  Hal  ini  menyebabkan  Pilkades lebih  rasional  dan  sekaligus  emosional dibandingkan  pada  pemilihan  lainnya karena  pada  pemilihan  selain  Pilkades masyarakat  desa  tidak  terlalu  memiliki pengetahuan dan mengenal calon pemilihnya. Akibatnya ikatan emosionalnya tidak terlalu terbangun kuat. Potensi konflik juga dirasakan lebih tinggi dalam  Pilkades  dibandingkan  dengan Pileg, Pilpres maupun Pilkada.
Berbeda  dengan  Pilkades  Nunggi yang masyarakatnya memiliki keengganan untuk  menjadi  kepala  desa,  di  Desa Riamau  masyarakatnya  memiliki  minat dan  motivasi  yang  tinggi  dalam  kompetisi Pilkades.  Seperti  dijelaskan  sebelumnya, di  Desa  Nunggi  motivasi  yang  bersifat ekstrinsik sangat kuat,  yaitu adanya faktor utama  mencalonkan  diri  menjadi  kepala desa  karena  rangsangan  dari  para  sesepuh desa  yang  sangat  kuat.  Walaupun  hal  itu sekaligus dapat merupakan titik kelemahan bagi  calon  jika  sudah  terpilih  menjadi kepala  desa.  Di  Desa  Riamau  motivasi calon kepala desa mencalonkan diri sangat dipengaruhi  oleh  motivasi  intrinsik  yaitu berupa dorongan untuk memiliki kekuasaan  dan  pengaruh  di  desa  serta dorongan untuk mendapat penghasilan dari
proyek-proyek  yang  ada  di  desa.  Kondisi ini  menyebabkan  tingkat  kompetisi  antar calon kepala desa menjadi sangat tinggi.
Motivasi  untuk  berebut  kekuasaan dan pengaruh menjadi motivasi kuat calon kepala  desa  bertaruh  untuk  mencalonkan diri sebagai kepala desa  karena kekuasaan merupakan  dambaan  bagi  semua  orang untuk  mendapatkannya.  Hal  ini  karena dengan kekuasaan dianggap mampu melaksanakan banyak hal. Motivasi berikutnya ialah perebutan tanah aset desa atau  yang  disebut  oleh  masyarakat  desa dengan  istilah  tanah  bengkok.  Seorang kepala  desa  terpilih  berhak  mengelola tanah tersebut selama kepemimpinannya di desa tersebut. Jumlahnya pun tidak sedikit melainkan berhektar-hektar tanah, baik itu yang  berupa  tanah  basah  maupun  tanah kering.
Adanya  aset  tanah  dan  proyek pembangunan tersebut sangat disadari oleh masyarakat  desa  sehingga  memanaskan situasi  politik  dalam  Pilkades,  terutama terkait dengan tingginya minat warga desa untuk  menjadi  kepala  desa.  Padahal sesungguhnya  menjadi  kepala  desa  tidak hanya  mendapatkan  kekuasaan,  pengaruh dan  bahkan  kekayaan  di  desa.  Lebih daripada itu, fungsi dan  peran kepala desa di  bidang  pemerintahan,  pemberdayaan dan  pembangunan  desa  sangat  penting bagi  masyarakat  desa.  Lebih  jauh  lagi, pembangunan desa menjadi sangat penting bagi pembangunan nasional.
Di samping itu, minat untuk menjadi kepala  desa  di  Desa  Riamau  ini  sangat tinggi.  Motivasi  menjadi  kepala  desa  pun tidak  lagi  sekedar  melakukan  pengabdian kepada  masyarakat  desa  sebagaimana  di desa  tradisional  seperti  di  Desa  Nunggi yang masih kental dengan tujuan pengabdian. Minat menjadi kepala desa di Desa Riamau selain karena faktor kekayaan  desa  berupa  aset  desa  juga didorong  oleh  situasi  lingkungan  politik supradesa.  Berdasarkan  situasi  lingkungan politik  saat  ini,  ada  anggapan  bahwa menjadi  kepala  desa  dapat  memberikan investasi  sosial  dan  politik  untuk  jenjang
karir politik selanjutnya. Penjelasan lengkap dikemukakan oleh Smith (dalam I
Nyoman Sumaryadi (2006) bahwa pemerintahan  daerah  menjadi  persiapan karir  politik  lanjutan,  terutama  karir  di bidang  po-  litik  dan  pemerintahan  di tingkat  nasional  maupun  internasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif lokal)  merupakan  wahana  yang  banyak dimanfaatkan  seseorang  guna  menerapkan karir politik lebih tinggi.
Kasus  beberapa  mantan  kepala  desa yang  lolos  menjadi  anggota  DPRD Kabupaten/Kota memberikan harapan baru bagi karir politik para mantan kepala desa. Begitupun  yang  terjadi  di  Desa  Riamau, minat  politik  menjadi  kepala  desa  untuk kemudian  melanjutkan  ke  jenjang  karir politik  menjadi  anggota  DPRD  sangat tinggi. Selain itu juga tentu harapan karena besarnya  penghasilan  yang  akan  diterima kepala  desa  berpengaruh  terhadap  minat menjadi kepala desa.
Dalam situasi kompetisi yang tinggi,
tidak  dapat  dihindari  adanya  politik  uang dengan  berbagai  cara,  model  dan  bentuk. Praktek  politik  uang  dalam  Pilkades Riamau  cukup  ramai  dan  marak,  hampir semua kandidat menggunakan politik uang untuk  memenangkan  jabatan  menjadi kepala desa. Dalam pemahaman masyarakat, politik uang merupakan tindakan  membagi-bagikan  uang,  barang, sumbangan  berupa  barang  tertentu,  atau iming-iming  sesuatu  kepada  masyarakat pemilih  agar  dapat  menjatuhkan  putusan pilihannya  pada  calon  tertentu.  Hasil analisis  berdasarkan  informasi  yangi  di peroleh  pada  Focus  Group  Discussion (FGD)  yang  diikuti  oleh  45  peserta. Peserta  terdiri  dari  Tokoh  Masyarakat, Sesepuh  Desa  dan  Masyarakat  Desa dengan  difasilitasi  oleh  Pemerintah  Desa Riamau.  Terkait  Politik  uang  dalam Pilkades Riamau selain berdasarkan informasi  hasil  wawancara  dan  FGD tersebut  juga  berdasarkan  pada  hasil wawancara dengan para calon kepala desa dan  tim  sukses  masing-masing  calon
kepala desa. Analisis terhadap politik uang ini  ditunjukkan  dengan  besarnya  biaya yang  harus  dikeluarkan  oleh  para  calon kepala  desa  dalam  proses  Pilkades, terutama  dalam  masa  kampanye.  Salah satu  bentuk  politik  uang  adalah  dengan menggunakan  “tradisi”  agama  seperti pemberikan “berkat” pada setiap pengajian,  acara-acara  selamatan  dan acara-acara  silaturahmi  lainnya.  “Berkat” merupakan  pemberian  barang  bisa  berupa makanan  sembako,  kerudung.  baju  dan bahkan  uang.  Selain  itu,  dilakukan  pula melalui  pemberian  zakat  dan  sedekah  dari para calon kepala desa kepada masyarakat pemilih.  Penggunaan  tradisi  agama  Islam dilakukan  untuk  mengaburkan  istilah politik  uang  yang  memiliki  konotasi negatif.
Praktik  politik  uang  dalam  Pilkades Riamau  sesungguhnya  telah  terlihat  sejak sebelum pelaksanaan Pilkades berlangsung.  Hampir  semua  calon  kepala desa  tanpa  disadari  melakukan  tindakan dan  perbuatan  politik  uang.  Hal  itu dilakukan  dengan  cara  seperti  secara bergiliran mengumpulkan atau bersilaturahmi dengan beberapa masyarakat  desa  terutama  dari  kalangan tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda,  tokoh perempuan,  termasuk  bahkan  dengan mengundang  kandidat  calon  lainnya  yang akan  menjadi  lawan  dalam  kompetisi Pilkades.  Tujuan  dari  silaturahmi  tersebut bagi  kandidat  calon  kepala  desa  selain sebagai  ajang  memperkenalkan  diri  dan meminta  restu,  aktivitas  tersebut  juga digunakan  untuk  menakar  peta  dukungan dari  kelompok-kelompok  masyarakat  desa terutama dalam hal pemetaan dusun-dusun dalam  mendukung  setiap  kandidat  calon kepala desa.
Meskipun  praktik  politik  uang  tidak dapat  dihindari  dalam  aktivitas  Pilkades, ada hal yang justru lebih mengkhawatirkan dari  praktik  politik,  yaitu  adanya  tekanan- tekanan  para  penjudi/petaruh  dan  dukun yang  biasanya  hadir  dalam  pelaksanaan pemilihan. Para penjudi/petaruh ini memberikan uang kepada sebagian
masyarakat  agar  memilih  calon  yang dipilih  oleh  para  penjudi/petaruh  tersebut sehingga  banyak  sekali  masyarakat  yang mengikuti  keinginan  para  penjudi/petaruh untuk  memilih  salah  satu  calon  karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam  bilik  suara.  Selain  itu,  ada  juga sebagian  masyarakat  lainnya  memilih calon  kepala  desa  karena  memiliki hubungan  kekeluargaan  dan  ketetanggaan dengan  salah  satu  calon.  Hasil  analisis berdasarkan  informasi  yangi  di  peroleh pada  Focus  Group  Discussion  (FGD). Mengenai  praktik-praktik  perjudian  dan kegiatan-kegiatan supranatural lainnya memang  tidak  ada  bukti  yang  dapat ditunjukkan  oleh  para  informan  karena tidak ada proses hukum. Aduan dari setiap calon  kepala  desa  yang  merasa  dirugikan pun  tidak  dapat  diproses  karena  tidak  ada bukti  fisik.  Akan  tetapi,  para  informan meyakini  bahwa  hal  itu  terjadi  dan pengaruhnya besar dalam Pilkades.
Jika  di  Desa  Nunggi  bakal  calon kepala  desa  diseleksi  terlebih  dahulu  oleh para  sesepuh  desa,  maka  di  Desa  Riamau hal tersebut tidak terjadi. Masyarakat yang sudah  memiliki  hak  untuk  dipilih  dapat mencalonkan  diri  menjadi  calon  kepala desa.  Karena  tingginya  minat  masyarakat untuk  menjadi  kepala  desa,  panitia penyelenggara  pilkades  tidak  kesulitan dalam  menjaring  bakal  calon  kepala  desa untuk  menjadi  calon  kepala  desa.  Minat dan  motivasi  yang  tinggi  dari  masyarakat dan  bakal  calon  kepala  desa  inilah  yang menjadikan  Pilkades  Riamau  terasa  lebih kompetitif  dibandingkan  dengan  Desa Nunggi.
Pembiayaan  setiap  calon  Kades sangat terkait dengan proyek pembangunan  yang  menjadi  salah  satu motivasi  para  calon  untuk  memenangkan pemilihan. Bahkan, beberapa calon investor  yang  membutuhkan  lahan  untuk dibangun  perumahan  dan  pembangunan lainnya di wilayah Desa Riamau mau tidak mau harus berhubungan dengan para calon kepala desa ini. Hal ini menyebabkan para calon  kepala  desa  rela  mengeluarkan
banyak biaya untuk memenangkan pemilihan.
Bantuan  biaya  bagi  calon  kepala desa  dalam  proses  pemilihannya  juga datang  dari  simpatisan  partai  politik. Besarnya  jumlah  pemilih  di  Desa  Riamau bagi  partai  politik  akan  menjadi  investasi politik  yang  berguna  dalam  pemilihan- pemilihan  selanjutnya.  Partai  politik  pada umumnya  tidak  memberikan  bantuan secara  organisasi,  akan  tetapi  memberi bantuan melalui individu simpatisan partai yang bermukim di wilayah Desa Riamau.
Bagi  masyarakat  desa,  pemberian apapun baik berupa barang ma- upun uang dari para calon kepala desa tidak dianggap sebagai  money  politics.  Bahkan,  bagi masyarakat  pemberian-pemberian  tersebut hanyalah  kebaikan  dari  orang  yang memiliki kekayaan lebih dan menganggapnya sebagai zakat atau sedekah.  Pikiran  sederhana  masyarakat yang demikian ini yang kemudian berdampak  besar  pada  sifat  pragmatisme masyarakat Desa Riamau.
Jabatan  kepala  desa  juga  masih sangat membanggakan di kalangan masyarakat  Riamau.  Tak  hanya  itu, menjadi  seorang  kepala  desa,  masih dianggap  akan  mendapatkan  banyak  dari berbagai  proyek,  seperti  penjualan  tanah, kucuran  dana  dari  pemerintah  kabupaten hingga  pusat.  Menjadi  sebuah  kewajaran jika  kursi  kepala  Desa  Riamau  masih banyak  diincar  karena  wilayahnya  kaya akan  aset  desa  dan  merupakan  wilayah perniagaan serta kawasan industri.

## PROSES PEMELIHAN KEPALA DESA DI DESA RADA
Sebagian masyarakat desa Rada saat ini  bukan  lagi  masyarakat  yang  tertutup dan berorientasi hanya pada lingkungannya  saja,  tetapi  sudah  menjadi masyarakat yang terbuka yang berorientasi pada  berbagai  macam  lingkungan  yang melingkupinya.  Perubahan  sosial  dan politik di tingkat desa akan dengan mudah memengaruhi  perubahan  sosial  politik  di pedesaan.  Kondisi  desa  seperti  ini  terjadi pada Desa Rada. Berkembangnya
industrialisasi dan berkembangnya lingkungan  akademik  dengan  hadirnya berbagai perguruan tinggi nasional menjadikan masyarakat Desa Rada menjadi  masyarakat  yang  cukup  terbuka terhadap  berbagai  perubahan  yang  terjadi. Begitupun dalam kegiatan-kegiatan politik di  tingkat  desa,  seperti  halnya  pemilihan kepala  desa.  Pilkades  sebagai  bagian  dari politik  di  tingkat  desa  juga  tidak  terlepas dari  perkembangan  yang  terjadi  pada lingkungan desa.
Sama  halnya  dengan  Desa  Riamau, minat  masyarakat  Rada  untuk  menjadi kepala  desa  juga  cukup  tinggi.  Mulai  dari pendaftaran  bakal  calon  sampai  pada pelaksanaan  pemungutan  suara,  tidak  ada calon kepala desa yang mengundurkan diri atau  tidak  lolos  tahapan  seleksi.  Setiap Calon  Kepala  Desa  Rada  yang  telah ditetapkan  dan  berhak  untuk  dipilih memiliki  citra  diri  dan  image  yang dianggap  dapat  menarik  simpati  pemilih. Citra  politik  calon  kepala  desa  berkaitan dengan  atribut-atribut  sosial,  ekonomi, budaya,  dan  politik  yang  dimiliki  seorang calon  kepala  desa.  Atribut-atribut  ini  bisa melekat  secara  personal,  baik  yang  diraih karena  prestasi  maupun  karena  warisan. Atribut-atribut  ini  di  antaranya  tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi keluarga,  pengalaman  organisasi  pada level  desa,  serta  sikap  dan  tingkah  laku sosial  (akhlak).  Atribut-atribut  tersebut berpengaruh  kuat  dalam  membangun karakter  atau  citra  diri  seorang  calon kepala desa Rada di mata pemilih.
Dalam proses Pilkades di Desa Rada, identifikasi  partai  politik  tidak  menjadi syarat, karena kepala desa tidak dicalonkan  oleh  partai  politik.  Meskipun demikian  bukan  berarti  hubungan  dengan partai  politik  dalam  keputusan  pemilih menentukan  pilihannya  pada  calon  kepala desa  tertentu  tidak  ada  sama  sekali. Sebaliknya, dalam proses pemilihan Kepala  Desa  Rada,  keterkaitan  dengan partai politik nampak terlihat.
Dalam Pilkades 2013, sejarah politik keluarga  calon kepala desa  menjadi syarat
penting  yang  tidak  tertulis.  Berdasarkan wawancara  mendalam  dengan  Ketua Panitia  Pilkades,  Suherman.  Suherman merupakan  tokoh  masyarakat  yang  sangat dipercaya  pada  setiap  penyelenggaraan Pemilihan,  tidak  hanya  Pilkades,  akan tetapi  juga  Pilpres,  Pileg  dan  Pilkada. Wawancara  dalam  memperoleh  informasi tentang  syarat  sejarah  politik  calon  kepala desa  juga  diperoleh  dari  Tuaji  Harjanto sebagai  Ketua  BPD.  Awal  dari  penetapan calon kepala desa adalah dengan melakukan  penelusuran  terhadap  sejarah politik keluarga calon kepala desa.
Masyarakat  Desa  Rada  menganggap orientasi politik keluarga calon kepala desa penting  untuk  diketahui  karena  orientasi politik calon kepala desa dapat menggambarkan karakteristik kepemimpinannya.  Dalam  Pilkades  Rada, tidak  dapat  dipungkiri  orientasi  pemilih ter-  hadap  calon  kepala  desa  mengacu pada  latar  belakang  calon  yang  dipi- lihnya.  Orientasi  pemilih  terhadap  calon kepala  desa  ditentukan  pula  oleh  faktor kualitas  calon  yang  memiliki  karisma. Masyarakat  di  Desa  Rada  melihat  bahwa kualitas  calon  kepala  desa  tidak  semata dapat  dilihat  melalui  track  record  (rekam jejak) sebelum mencalonkan diri. Masyarakat  tidak  melihat  apakah  calon kepala  desa  memiliki  pengalaman  dalam berorganisasi,  berpolitik,  berpendidikan, dan  bermasyarakat  di  lingkungannya. Masyarakat  Desa  Rada  memilih  calon kepala  desa  tidak  berdasarkan  pada figurnya  yang  telah  mereka  kenal  sejak lama, atau karena berdasarkan pengalaman berpolitiknya, melainkan lebih daripada itu masyarakat  memilih  karena  memiliki  trah pemimpin di Desa Rada.
Karisma yang berasal dari keturunan pemimpin  desa  yang  dimiliki  oleh  calon kepala  desa  dapat  memengaruhi  para pemilih  untuk  memilih  kepala  desa. Kepribadian  maupun  karisma  merupakan sesuatu  hal  yang  biasanya  dijadikan penilaian  bagi  pemilih  untuk  dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihannya  dalam  Pilkades.  Meskipun
syarat-syarat  yang  tidak  tertulis  itu  masih sangat kental dalam memengaruhi keputusan  pemilih  ketika  menentukan pilihannya,  akan  tetapi  minat  masyarakat Desa  Rada  untuk  menjadi  calon  kepala desa  sangat  tinggi.  Selain  karena  faktor kekuasaan  di  desa,  ternyata  yang  menjadi motivasi utama persaingan dalam perebutan  jabatan  kepala  desa  di  Rada adalah  karena  kondisi  Rada  sebagai  desa dengan tingkat industri yang tinggi dengan harapan  desa  memiliki  penghasilan  yang tinggi  dan  juga  adanya  akses  informasi kepada pabrik-pabrik industri tersebut.
Tingginya  minat  dan  persaingan dalam Pilkades Rada menunjukkan bahwa saat  ini  menjadi  kepala  desa  tidak  hanya sekedar  pengabdian.  Bahkan  mungkin „pengabdian‟  itu  bukan  lagi  sesuatu  yang menjadi  niat  utama  seseorang  menjadi kepala  desa.  Lebih  dari  pada  itu  faktor ekonomi  dan  faktor  politik  menjadi  faktor yang  memengaruhi  warga  desa  berebut ingin menjadi kepala desa.
Kondisi tersebut di atas menyebabkan  masyarakat  Desa  Rada menjadi pragmatis dalam sikap politiknya. Pemahaman  terhadap  Pilkades  menjadi sebatas  ajang  perebutan  kekuasaan  agar dapat memiliki akses terhadap penghasilan ekonomi  yang  lebih  tinggi  dan  dengan kekuasaannya  dapat  memiliki  bargaining position  terhadap  industri  di  Rada  yang perkembangannya sangat masif.
Sama  halnya  dengan  di  Desa
Riamau,  Pilkades  di  Desa  Rada  pun  tidak terlepas dari praktik politik uang. Terlebih lagi,  pelaksanaan  Pilkades  itu  melibatkan permainan  uang  dengan  melibatkan  para pemilik  modal  dari  pabrik-pabrik  industri yang ada di wilayah Desa Rada baik untuk biaya  pendaftaran,  kampanye  dan  biaya politik lainnya. Kondisi ini mengakibatkan tensi kompetisi dan persaingannya semakin  tinggi.  Secara  logika  juga  dapat dipahami  bahwa  desa-desa  yang  biaya pendaftaran Pilkades dan ongkos politiknya  tinggi,  maka  tingkat  persaingan dan  ketegangannya  akan  juga  tinggi. Demikian  juga  efeknya  di  kemudian  hari
pasca  Pilkades,  juga  tidak  mudah  hilang, bahkan  di  beberapa  tempat,  bisa  melebar hingga ke urusan kemasyarakatan lainnya.
Adanya  kepentingan  pemilik  modal dalam  Pilkades  Rada  juga  menyebabkan tingginya  biaya  yang  harus  dikeluarkan oleh  setiap  calon  kepala  desa.  Setidaknya setiap  calon  memiliki  biaya  politik berkisar  antara  800  juta  rupiah  sampai  1 Milyar  rupiah.  Biaya  sebesar  ini  tentu dapat  dipenuhi  oleh  calon  kepala  desa karena  setiap  calon  kepala  desa  memiliki “investor di belakang mereka”.
Seperti halnya di Desa Riamau, pada penyelenggaraan  Pilkades  Rada  praktik politik uang sangat terlihat jelas dan intens dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara.  Politik  uang  mula-mula  dilakukan oleh  calon-calon  yang  merasa  tidak memiliki tingkat keterpilihan dan penerimaan  yang  cukup,  kemudian  untuk mendongkraknya  menggunakan  praktik- praktik politik uang. Akan tetapi, ada juga yang  muncul  sebagai  reaksi  dari  aksi serupa yang dilakukan oleh lawan politiknya.
Sementara  bagi  masyarakat  pemilih bereaksi  terhadap  praktik  politik  uang  ini sesuai dengan pemahaman mereka terhadap  bentuk  dan  cara  praktik  uang yang  digunakan  oleh  setiap  calon  kepala desa.  Masyarakat  Desa  Rada yang merupakan  pendatang  cenderung  lebih permisif memanfaatkan apa yang diberikan  oleh  calon  kepala  desa  dengan lebih  cerdas.  Caranya  adalah  dengan melakukan  negosiasi  tertentu.  Misal-  nya, mereka  mau  memilih  calon  tertentu asalkan  diberi  akses  ketika  ada  informasi terkait  bantuan  atau  lowongan  pekerjaan dari  industri/pabrik  yang  ada  di  Desa Rada.  Sementara  bagi  masyarakat  asli Desa  Rada  dalam  menerima  bantuan  dari calon  kepala  desa  cenderung  lebih  santun dan tertutup.
Maraknya praktik politik uang menunjukkan  betapa  Pilkades  merupakan ajang  kekuatan-kekuatan  politik  di  desa. Seperti halnya di Desa  Riamau, bukan hal yang  aneh  jika  dalam  Pilkades  Rada  para
penjudi/petaruh menjadi aktor berpengaruh dalam  memenangkan  calon  kepala  desa tertentu.  Kondisi  demikian  jelas  tidak dapat  diantisipasi  oleh  panitia  Pilkades Rada  maupun  tim  pengawas,  karena panitia  Pilkades  dan  pengawas  hanya mengacu  pada  prosedur  yang  sesuai dengan aturan sehingga jikapun ada aduan sulit untuk ditindaklanjuti.
Keberhasilan proses pemilihan kepala desa ditentukan  pula  oleh tata nilai dan  orientasi  kehidupan  msyarakat  desa sebagai  pemilih.  Seperti  telah  diuraikan bahwa Desa Rada merupakan desa dengan karakter  industri  dan  juga  memiliki  tata kelola  pemerintahan  yang  sudah  cukup modern. Begitupun dengan masyarakatnya yang  tidak  pernah  menolak  perubahan yang  terjadi  pada  lingkungan  desanya. Meskipun  demikian,  orientasi  masyarakat pemilih dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa ternyata  tidak  mengalami  perubahan  yang signifikan.  Pilkades  Rada  merupakan perpaduan  antara  maraknya  politik  uang dan  pemahaman  lama  pemilih  terkait dengan  asal  muasal  dan  riwayat  calon kepala desa.

## ANALISIS
Berdasar pada ulasan proses Pilkades di  ketiga  desa  yang  menjadi  kajian  dalam tulisan ini, pertanyaan mendasarnya adalah apakah ada atau tidak demokrasi  di  ketiga desa  itu?  Apakah  betul  demokrasi  desa merupakan demokrasi yang khas masyarakat  Indonesia?  Satu  hal  penting menurut  Soetardjo  Kartohadikoesoemo (1964) bahwa Pilkades hanyalah salah satu dari  aktivitas  politik  di  desa  yang  dapat menunjukkan  bahwa  demokrasi  sudah tumbuh  dan  berkembang  jauh  sebelum negara bangsa Indonesia terbentuk.
Meskipun dalam perkembangannya pendapat  yang  dikemukakan  Soetarjdo Kartohadikoesoemo mendapatkan
tantangan  terutama  dari  Justun  M.v.d. Kroef  (1965)  yang  menegaskan  bahwa “The  Indonesian  village  is  not  a democracy, nor does it provide a basis for democratic  technique  of  organization  and
operation  as  these  are  understood  in  the west”.
Selanjutnya,  mengacu  kepada  lima kriteria  demokrasi  yang  ideal  menurut Dahl,  maka  penjelasan  terhadap  ketiga kasus  Pilkades  di  tiga  desa  seperti diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

## Partisipasi efektif
Pada  praktiknya,  di  ketiga  desa kriteria ini telah terpenuhi.  Hal  itu terlihat dari  adanya  kesempatan  yang  sama  dan setara  untuk  berpartisipasi.  Ketentuan  di perundang-undangan  menunjukkan  bahwa tidak  terdapat  diskriminasi  terhadap  calon pemilih  dengan  kriteria  tertentu  sehingga menyebabkan  mereka  tidak  boleh  atau tidak berkesempatan untuk memilih dalam Pilkades.

## Kesetaraan Pilihan
Meskipun  di  atas  kertas  terdapat jaminan  bahwa  setiap  pilihan  dihitung setara,  namun  praktiknya  hal  itu  tidak sepenuhnya  berjalan  ideal  di  ketiga  desa. Di  Desa  Nunggi,  meskipun  kemenangan calon  kepala  desa  ditentukan  berdasarkan suara  mayoritas  atau  suara  terbanyak, namun terdapat catatan mengingat sebelumnya terdapat proses yang menyebabkan  terjadinya  ketidaksetaraan. Proses  itu  adalah  seleksi  dan  musyawarah di tingkat sesepuh desa untuk menentukan bakal  calon  kepala  desa  yang  memenuhi kriteria  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan kearifan lokal masyarakat. Adanya pengaruh sesepuh di Desa Nunggi ini yang tidak terjadi di dua desa lainnya.

## Pemahaman yang Memadai
Untuk  kriteria  ketiga  ini,  di  ketiga desa  terdapat  catatan  yang  menyebabkan praktik  Pilkades  di  ketiganya  belum memenuhi  kriteria.  Di  Desa  Nunggi, masyarakat  belum  sepenuhnya  memiliki pemahaman  memadai  untuk  menemukan dan  menentukan  pilihan  terbaik  karena masih mendasarkan pada siapa bakal calon yang  mendapat  “dukungan”  dari  sesepuh. Sementara itu, di Desa Riamau pemahaman calon pemilih masih dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  penekan, seperti penjudi/petaruh, hubungan
kekeluargaan dan ketetanggaan, dan politik  uang  dari  para  calon  kepala  desa. Sedangkan  di  Desa  Rada,  masyarakat calon pemilih masih memiliki pemahaman bahwa  calon  yang  baik  adalah  yang memiliki  trah  pemimpin  dan  bukan  calon yang berpendidikan atau memiliki pengalaman dalam berorganisasi, berpolitik, dan bermasyarakat di lingkungannya.

## Kontrol terhadap Agenda
Kriteria  keempat  ini  telah  terpenuhi dalam  tiga  kasus  desa  yang  diteliti.  Tidak ada  satu  kasus  pun  yang  menunjukkan bahwa  masyarakat  atau  pemilih  tidak memiliki  kesempatan  untuk  menentukan masalah politik.

## Inklusif
Dalam  kasus  dua  desa,  yaitu  Desa Nunggi  dan  Desa  Rada,  kriteria  inklusif telah  terpenuhi  karena  tidak  adanya pengecualian untuk seluruh warga/pemilih. Hanya saja, catatan untuk kasus Desa Rada adalah bahwa terdapat sifat eksklusif untuk dipilih,  terutama  bagi  bakal  calon  kepala desa  yang  memiliki  hubungan  sejarah dengan  komunis.  Artinya,  tidak  semua kasus  atau  tiga  Pilkades  telah  memenuhi kriteria inklusif.
Berangkat dari uraian seperti disebutkan  di  atas,  maka  dapat  dikatakan bahwa  praktik  Pilkades  di  ketiga  desa dengan  tiga  tipe  sudah  sebagian  sesuai kriteria,  namun  sebagian  kriteria  lain masih  belum  terpenuhi.  Dua  kriteria  yang berlaku  sepenuhnya  di  ketiga  desa  adalah kriteria  partisipasi  efektif  dan  kontrol terhadap  agenda.  Sementara,  tiga  kriteria lain  yaitu  kesetaraan  pilihan,  pemahaman yang  memadai,  dan  inklusif  masih  belum seluruhnya  sesuai  karena  masih  terdapat catatan di dalamnya.
Apa  yang  terjadi  di  ketiga  desa relevan dengan apa yang disampaikan oleh Koentjoro  Poerbopranoto  (1987)  yang mengatakan bahwa “perkembangan sejarah  demokrasi  di  masing-masing negara  yang  bersangkutan  ternyata  telah memberi  isi  dan  sifat  yang  berbeda-beda kepada  demokrasi”.  Hal  tersebut  sejalan
pula  dengan  apa  yang  ditegaskan  oleh Gabriel  A.  Almond  dan  Sydney  Verba
(1980) yang menegaskan bahwa “demokrasi  merupakan  konsep  analisa yang  penting  ketika  mengkaji  budaya politik,  yakni  bagaimana  menciptakan suatu  proses  demokrasi  yang  sejalan dengan  kebudayaan  lokal  dan  pranata- pranata  sosialnya.  Konsep  demokrasi mengandung  pengertian  yang  berlainan  di tiap-tiap negara.”

## SIMPULAN
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di tiga  desa  yaitu  Desa  Nunggi  Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Desa Tradisional);
Desa Riamau Kecamatan Wawo Kabupaten  Bima  (Desa  Transisional); Desa  Rada  Kecamatan  Bolo  Kabupaten Bima  (Desa  Modern)  telah  berlangsung secara  relatif  demokratis.  Masih  ada beberapa  bagian  dari  kriteria  sebuah demokrasi yg ideal yg belum dapat dicapai dalam pilkades di 3 (tiga) desa itu.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa fenomena praktek Pilkades di tiga desa itu sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya  masih  belum  terpenuhi.  Dua kriteria  yang  berlaku  sepenuhnya  di  tiga desa  itu  adalah  kriteria  partisipasi  efektif dan  kontrol  terhadap  agenda.  Sedangkan tiga  kriteria  lain  yaitu  kesetaraan  pilihan, pemahaman  yang  memadai,  dan  inklusif masih belum sepenuhnya tercapai.
Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan bahwa  praktik  demokrasi  dalam  Pilkades di tiga desa dalam perspektif kriteria ideal sebuah  demokrasi,  capaiannya  antara  lain berkaitan  dengan  sejarah  perkembangan praktik demokrasi pada masa-masa sebelumnya. Pada akhirnya, konsep demokrasi  dimaknai  berbeda-beda  dalam praktik  masing-masing  Pilkades  yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo.
2006. Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Almond,  Gabriel  A.  dan  Sidney  Verba.
1980.  The  Civic  Culture  Revisi-  ted.
Canada:  Little,  Brown  &  Company (Canada) Limited.
Asyari, Sapari Imam. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional.
Creswell,  John.  2002.  Research  Design (Terj). Jakarta: KIK Press
Christensen,  Terry.  1995.  Local  Politics:
Governing at The Grassroots.
California: Wadsworth Publishing Company.
Dahl,  Robert.  1989.  Democracy  and  Its Critics.  New  Haven:  Yale  University Press.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa. Poerbopranoto, Koentjoro.  1987.  Sistem  Pemerintahan Demokrasi. Badung: Eresco.
Sarundajang,  S.H.  1999.  Arus  Balik Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah.  Jakarta: Sinar Harapan.
Slamet,  Ina  E.  1965.  Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat
Desa. Djakarta: Bharata. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D.    : Alfabeta.
Sulaeman,  Zulfikri.  2010.  Demokrasi Untuk  Indonesia:  Pemikiran  Politik Bung  Hatta.  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Wasistiono,  Sadu.  1993.  Kepala  Desa  dan Dinamika  Pemilihannya.    .  Penerbit Mekar Rahayu
Widjaja,  HAW,  2008.  Otonomi  Desa merupakan  Otonomi  yang  asli,  Bulat dan  Utuh.  PT.RajaGrafindo  Persada.
Jakarta