JGISE  Vol. 4 No. 1 (2021), pp. 41 - 48     |     https://doi.org/10.22146/jgise.65171

## JGISE
Journal of Geospatial Information Science and Engineering
ISSN: 2623-1182    |    https://jurnal.ugm.ac.id/jgise
Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
Evaluation of Village Boundary Delimitation Against Segments of Regional Boundaries in Tabalong District, South Kalim antan Province
Joko Eddy Sukoco 1 , Heri Sutanta 2
1 Magister Teknik Geomatika Departemen Teknik Geodesi FT-UGM, Indonesia 2 Departemen Teknik Geodesi FT-UGM, Indonesia
Penulis Korespondensi: Joko Eddy Sukoco | Email: je.sukoco@mail.ugm.ac.id
Diterima ( Received ): 08/04/2021     Direvisi ( Revised ): 11/06/2021    Diterima untuk Publikasi ( Accepted ): 28/06/2021

## ABSTRAK
Batas wilayah merupakan informasi geospasial dasar yang  penting dan berguna dalam pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Tabalong telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dengan mengesahkan batas desa definitif sebanyak 117 dari  131  desa/kelurahan.  Terdapat  51  desa  yang  berbatasan  dengan  daerah  (kabupaten/provinsi)  lain.  Berdasarkan  hierarki peraturan perundang-undangan, segmen batas desa yang berbatasan dengan daerah lain harus sesuai dengan segmen batas daerah yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  penetapan  batas  desa  definitif  yang berbatasan dengan daerah lain pada tahun 2012-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis geospasial. Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  dokumen  data  sekunder  dari  instansi  terkait.    Metode  analisis geospasial menggunakan sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu teknik tumpang susun terhadap data-data geospasial format digital. Teknik analisis terebut digunakan untuk menganalisis perbedaan posisi segmen batas, pergeseran segmen batas dan perbedaan luas wilayah. Hasil penelitian menunjukan terdapat 14 dari 51 desa yang mengalami perbedaan posisi segmen batas wilayah dengan pergeseran segmen maksimal batas berada pada rentang 35 – 4.300 m. Perbedaan posisi segmen batas juga mempengaruhi luas wilayah  Kabupaten  Tabalong,  dimana  terdapat  perbedaan  luas  berdasarkan  Perbup  dan  Permendagri  sebesar  1.415,63  hektar. Penetapan lebih awal batas desa yang berbatasan dengan daerah lain dibanding penetapan batas daerah serta perbedaan sumber data  segmen batas yang digunakan berpotensi menghasilkan perbedaan posisi segmen batas dan luas wilayah. Berdasarkan hasil ini, evaluasi terhadap penetapan batas desa definitif yang berbatasan dengan daerah lain perlu dilakukan, untuk memastikan kualitas informasi batas wilayah yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan .
Kata Kunci : evaluasi, batas wilayah, batas desa, batas daerah, tabalong, kalimantan selatan

## ABSTRACT
Boundaries are primary geospatial information that is essential and beneficial in the development of an area. Tabalong Regency has carried out activities for determining and confirming village boundaries by approving definitive village boundaries as many as 117 out of 131 villages. Fifty-one villages are bordering other regions (districts/provinces). Based on the hierarchy of laws and regulations, village boundary segments bordering other regions must comply with regional boundary segments determined by the Minister of Home Affairs. This study aims to evaluate the determination of definitive village boundaries bordering other areas in 2012-2020. The research method used is the geospatial analysis method. The data collection technique in this study was carried out by studying secondary data documents from related agencies. The geospatial analysis method uses a Geographic Information System (GIS), an overlay technique of digital format geospatial data. The analysis technique is used to investigate differences in the position of boundary segments, shifts in boundary segments, and differences in area. The results explained that 14 out of 51 villages experienced differences in the position of the regional boundary segment with a maximum segment shift of the boundary in the range of 35 - 4,300 m. The difference in the position of  the  boundary  segment  also  affects  the  area  of  the  Tabalong  Regency.  There  is  a  difference  in  the  area  based  on  the Perbup  and Permendagri of 1,415.63 hectares. The earlier determination of village boundaries bordering other regions than the determination of regional boundaries and differences in the source of the boundary segment data can result in differences in the boundary segment and area position. Based on these results, an evaluation of definitive village boundaries bordering other regions needs to be carried out to ensure reliable and accountable information on regional boundaries.
Keywords : evaluation, boundaries, village boundaries, regional boundaries, tabalong, south kalimantan
© Author(s) 2021.  This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License ( CC BY-SA 4.0) .

## 1. Pendahuluan
Indonesia  yang  memiliki  luas  daratan  mencapai 1.916.862,20 Km²    terdiri dari 16.507  pulau  (BPS, 2019), terbagi  menjadi  beberapa  wilayah  administrasi,  yaitu  34 provinsi,  514  kabupaten/kota  serta  83.931  wilayah setingkat  desa.  Desa  merupakan  satuan  wilayah administrasi  terkecil  di  Indonesia  yang  telah  memiliki otoritas  sendiri  dan  harus  memiliki  batas  wilayah  yang jelas  (Kemendagri,  2016).  Batas  wilayah  yang  jelas memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan pemerintahan (Hasudungan & Sujianto, 2012).
Mengacu  UU  No.  4  Tahun  2011  tentang  Informasi Geospasial, unsur batas wilayah harus digambarkan pada peta  dasar.  Batas  wilayah  pada  peta  dasar  adalah  garis khayal  yang  menggambarkan  batas  antar  wilayah kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan negara  (Riadi  &  Makmuriyanto,  2014).  Kenampakan  di muka  bumi,  batas  wilayah  dapat  berbentuk  objek  alam seperti  sungai,  punggung  bukit,  hutan,  danau  dan  dapat juga  berbentuk  objek  buatan  manusia  seperti  jalan  raya, jalan  kereta  api  dan  saluran  irigasi  (Asadi,  2016).  Batas wilayah  menjadi  hal  yang  sangat  penting  terkait pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  menjadi  isu  strategis sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah  (Riadi  & Soleman, 2011).
Pembentukan batas wilayah dilakukan melalui 4 tahapan yaitu Allocation, Delimitation, Demarcation dan Administration (Jones,  1945),  dimana  keempat  tahapan tersebut  saling  terhubung  dan  terkait  satu  sama  lainnya (Sumaryo  dkk,  2010).  Tahapan  administrasi/manajemen dapat dilaksanakan bersamaan dengan penegasan batas di lapangan  (Sutisna,  2006),  hal  ini  memungkinkan dilakukannya  evaluasi  dari  delineasi  batas  wilayah  yang telah ditetapkan. Penentuan batas wilayah  yang jelas dan legal sangat penting dilakukan (Arsana, 2007), hal ini harus dipastikan  sebelum  digunakan  untuk  proses  administrasi suatu wilayah (Hidayat & Paksan Nagara, 2018).
Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  telah  melaksanakan kegiatan penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas desa baik dengan metode kartometrik maupun survei lapangan  sejak  tahun  2009.  Sampai  dengan  tahun  2020, tahapan  administrasi  juga  dilakukan  dengan  melakukan pengesahan  batas  desa  melalui  penerbitan  4  (empat) Keputusan Bupati Tabalong dan 3 (tiga) Peraturan Bupati Tabalong.  Dasar  hukum  penetapan  definitif  batas  di Kabupaten  Tabalong  terdiri  dari:  Keputusan  Bupati Tabalong nomor 188.45/521/2012 tahun 2012, Keputusan Bupati  Tabalong  nomor  188.45/521/2013  tahun  2013, Keputusan  Bupati  Tabalong  Nomor  188.45/572/2015 tahun  2015,  Keputusan  Bupati  Tabalong  Nomor 188.45/399/2016 tahun 2016, Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 45 tahun 2018, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 tahun 2020.
Kabupaten  Tabalong  merupakan  salah  satu  Kabupaten yang  ada  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Kabupaten Tabalong  memiliki  12  kecamatan  dan  121  desa  serta  10 kelurahan. Kabupaten Tabalong terletak di wilayah paling utara  pada  Provinsi  Kalimantan  Selatan  sehingga berbatasan  langsung  dengan  Provinsi  Kalimantan  Timur yaitu  Kabupaten  Paser  dan  Provinsi  Kalimantan  Tengah yaitu  Kabupaten  Barito  Timur,  Kabupaten  Barito  Selatan dan Kabupaten Barito Utara. Pada bagian wilayah selatan berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten  Balangan  dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Delineasi batas Kabupaten Tabalong dengan kabupaten lainnya  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri  sejatinya  adalah  juga  batas  desa  di  Kabupaten Tabalong dengan desa lain di kabupaten lainnya. Idealnya, batas  desa  yang  ditetapkan  oleh  Bupati  Tabalong  tidak berbeda  dengan  delineasi  batas  antar  daerah.  Kenyataan yang  ada,  walaupun  menggunakan  peta  dasar  yang  sama yaitu  Peta  RBI  1:50.000,  tetapi  penetapan  batasnya dilakukan  oleh  instansi  yang  berbeda,  hal  ini  berpotensi menimbulkan perbedaan posisi segmen batas.
Sesuai  dengan  Permendagri  no.  141  tahun  2017 penetapan  batas  daerah  disahkan  melalui  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Kemendagri,  2017),  sedangkan batas  desa  disahkan  melalui  Peraturan  Bupati/Walikota sesuai dengan Permendagri No. 45 tahun 2016. Delineasi batas  desa  yang  tercantum  dalam  Keputusan/Peraturan Bupati  harus  sesuai  dengan  delineasi  batas  daerah  yang tercantum  dalam  Permendagri,  karena  kedudukan hierarkis dari peraturan menteri mempunyai derajat lebih tinggi dari peraturan daerah (Tesano, 2015).  Selain unsur teknis,  unsur  yuridis  juga  harus  dipenuhi  dalam  rangka kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah (Endang, 2014).
Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  evaluasi  kualitas spasial/geometri  delineasi  batas  desa  yang  telah ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Bupati Tabalong terhadap  delineasi  batas  daerah  yang  telah  ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hasil  penelitian ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  masukan  terhadap pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa selanjutnya.  Aspek-aspek    batas  wilayah  yang  akan dianalisis  adalah  perbedaan  posisi  yang  terdapat  antara batas desa dengan batas daerah pada segmen yang sama, kemudian  tentang  berapa  besar  pergeseran  yang  terjadi jika  terdapat  perbedaan  segmen  batas.  Aspek  terakhir adalah  membandingkan  perbedaan  antara  luas  wilayah desa  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Tabalong  dan  luas
wilayah  desa  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri.

## 2. Data dan Metodologi
Bagian  ini  menjelaskan  secara  rinci  tentang  penelitian yang  dilakukan,  meliputi  lokasi  penelitian,  data  yang digunakan, dan metodologi yang diterapkan.
2.1. Data dan Lokasi
Lokasi  penelitian  terletak  di  Kabupaten  Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis berada antara  115°9’ - 115°47’  Bujur  Timur  dan  1°18’ - 2°25’ Lintang  Selatan.  Kabupaten  Tabalong  memiliki  12 Kecamatan, 121 desa dan 10 kelurahan. Jumlah desa yang berbatasan dengan kabupaten lain adalah 51 desa.
Kabupaten  Tabalong  memiliki  6  (enam)  segmen  batas antar  daerah,  4(empat)  segmen  telah  dilakukan pengesahan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  yaitu  batas Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten  Paser,  Kabupaten  Balangan  dan  Kabupaten Barito  Timur,  seperti  terlihat  pada  gambar  2.1.  Terdapat 2(dua) segmen yang masih dalam proses pengesahan yaitu batas  Kabupaten  Tabalong  dengan  Kabupaten  Barito Selatan  dan  Kabupaten  Barito  Utara.  Segmen  batas  desa yang  telah  dilakukan  penetapan  dan  pengesahan  melalui Peraturan  Bupati  Tabalong  sampai  dengan  tahun  2020 sebanyak  117  dari  131  desa/kelurahan  yang  terdapat  di Kabupaten Tabalong.
Gambar 2.1. Segmen batas daerah di Kabupaten Tabalong Data  delineasi  batas  desa  yang  digunakan  bersumber dari  Peraturan/Keputusan  Bupati  Tabalong  tahun  2012- 2020  tentang  penetapan  batas  desa  baik  dalam  format cetak  maupun  digital.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) yang menetapkan batas daerah Kabupaten Tabalong  dengan  Kabupaten  tetangganya  digunakan
sebagai  data  delineasi  batas  daerah.  Permendagri  yang digunakan  adalah  Permendagri  Nomor  65  tahun  2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten  Tabalong  Provinsi  Kalimantan  Selatan, Permendagri Nomor 46 tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten  Paser  Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan Kabupaten  Tabalong  Provinsi  Kalimantan  Selatan, Permendagri Nomor 66 tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan  Selatan  dan  Permendagri  Nomor  40  tahun 2018 tentang Batas Daerah  Kabupaten  Tabalong Provinsi Kalimantan  Selatan  dengan  Kabupaten  Barito  Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
Batas  daerah  Kabupaten  Tabalong  dengan  Kabupaten Barito  Selatan  dan  Kabupaten  Barito  Utara  Provinsi Kalimantan  Tengah  belum  dilakukan  penetapan  melalui Permendagri,  sehingga  data  yang  digunakan  bersumber dari delineasi batas daerah yang terdapat pada peta Rupa Bumi  Indonesia  (RBI)  skala  1:50.000.  Peta  RBI  yang digunakan adalah peta RBI skala 1:50.000 lembar 1714-62 (Muaramalungai),  lembar  1714-34  (S.Missim),  lembar 1814-41  (S.Luang)  dan  lembar  1814-42  (Muarapayang). Seluruh data peta RBI didapatkan dengan cara mengunduh langsung  dari  website  resmi  Badan  Informasi  Geospasial (BIG).
2.2. Metodologi Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  geospasial  dengan  tahapan  pertama  melakukan pengecekan  terhadap  seluruh  data  segmen  batas  baik dalam  bentuk  digital  maupun  peta  cetak.  Pengecekan pertama  adalah  kesesuaian  sistem  referensi  yang digunakan  di  seluruh  data  yang  ada,  untuk  memastikan memiliki sistem referensi spasial yang sama. Data segmen batas dalam bentuk digital dilakukan pengecekan topologi untuk memastikan topologi data sudah terbangun dengan baik. Data segmen batas dalam format peta cetak dilakukan scanning dan georeferencing ,  sehingga  dapat  dilakukan sinkronisasi menggunakan metode tumpang susun dengan data  dalam  format shapefile .  Sinkronisasi  data  bertujuan untuk memastikan data dalam format digital sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada.
Tahapan  kedua  melakukan  pemrosesan  seluruh  data segmen batas dengan metode overlay . Data masukan yang digunakan yaitu data segmen batas desa dari 51 desa yang berbatasan dengan daerah lain. Data segmen batas daerah yang  digunakan  merupakan  batas  Kabupaten  Tabalong dengan  kabupaten  tetangganya.  Seluruh  data  dalam  jenis vektor berformat shapefile terdiri dari 3 macam yaitu: titik ( point ), garis ( polyline ) dan area ( polygon ). Perbedaan jenis data vektor yang ada digunakan untuk melakukan proses analisis yang berbeda yaitu: identifikasi perbedaan posisi segmen  batas,  pergeseran  segmen  batas  dan  perbedaan luas wilayah.
Identifikasi  perbedaan  posisi  segmen  batas  dilakukan dengan  cara overlay data  segmen  batas  desa  dan  data segmen batas daerah. Penentuan perbedaan posisi segmen batas  mengacu  pada  ketelitian  horizontal  yang  tertuang pada SNI 6502.3:2010 tentang penyajian Peta Rupa Bumi
skala  1:50.000.  Ketelitian  horizontal  untuk  peta  skala tersebut  adalah  15  m  yang  didapat  dari  nilai  ketelitian sebesar  0,3  mm  dan  dikalikan  dengan  nilai  skala  peta. Posisi  segmen  batas  dianggap  berbeda  jika  jarak  antara kedua  segmen  di  atas  15  meter.  Segmen  batas  yang teridentifikasi  terjadi  perbedaan  posisi,  selanjutnya diidentifikasi  jenis  dari  perbedaan  tersebut  dan  dihitung luas areanya. Segmen batas desa yang posisinya melewati segmen  batas  daerah  akan  membentuk  area  tumpang tindih ( overlap ) sedangkan segmen batas desa yang tidak berhimpit  dengan  batas  daerah  akan  membentuk  area celah ( gap ). Perhitungan  terhadap  besar  pergeseran  segmen  batas desa  dilakukan  dengan  menghitung  jarak  maksimal pergeseran  dari  setiap  segmen  batas  desa  yang  berbeda posisinya  dengan  segmen  batas  daerah.  Metode perhitungan ini sama dengan yang dilakukan oleh Sutanta, dkk  (2020).  Perhitungan  yang  dilakukan  dengan menggunakan perhitungan jarak eucledian . Jarak eucledian merupakan jarak yang dihitung dari dua buah titik, dimana sebuah titik di dalam peta memiliki informasi dua dimensi berupa  nilai  koordinat  x  dan  koordinat  y,  sehingga  nilai koordinat  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menghitung jarak  dari  dua  buah  titik  yang  diketahui.  Data  yang digunakan  adalah  data  segmen  batas  berbentuk point dengan Interval antar titik ditetapkan sebesar 10 meter.
Pada  seluruh  desa  yang  berbatasan  dengan  kabupaten lain  dilakukan  perhitungan  luas  wilayah  berdasarkan segmen batas sesuai Perbup dan Permendagri. Data yang digunakan adalah data geospasial berbentuk polygon dalam sistem  referensi  UTM  (Universal  Transverse  Mercator). Metode  perhitungan  luas  wilayah  yang  digunakan  sama dengan  yang  dilakukan  oleh  Pratiwi  dan  Sutanta  (2018), dengan  hasil  luas  dalam  satuan  hektar  pada  tingkat ketelitian sampai 100 m2 atau dua desimal.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil dan pembahasan penelitian ini dipaparkan dalam tiga  bagian.  Bagian  pertama  mengenai  identifikasi perbedaan  posisi  segmen  batas  berdasarkan  Perbup  dan Permendagri  pada  segmen  yang  sama.  Bagian  kedua membahas pergeseran segmen batas yang berbeda. Bagian terakhir membahas tentang perbedaan antara luas wilayah desa sesuai dengan Perbup dan Permendagri.
3.1. Identifikasi Perbedaan Posisi Segmen Batas Identifikasi perbedaan segmen batas dilakukan terhadap delineasi  51  desa  yang  berbatasan  dengan  daerah  lain. Segmen batas desa yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan Bupati Tabalong ditumpangsusunkan  dengan  segmen  batas  daerah  yang tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) dan diberi warna yang berbeda, selanjutnya dilakukan  pengamatan  secara  teliti  dengan  interpretasi visual dan perhitungan jarak antar segmen.
Dari  hasil  analisis  terhadap  kedua  data  segmen  batas, ditemukan perbedaan segmen batas antara batas desa dan batas daerah di 5 (lima) kecamatan dan 14 (empat belas) desa,  yaitu  Kecamatan  Muara  Uya  di  Desa  Lumbang  dan
Desa Mangkupum, Kecamatan Jaro di Desa Solan, Desa Lano, Desa Garagata, Desa Nalui dan Desa Purui, Kecamatan Upau di  Desa  Kinarum.  Pada  Kecamatan  Kelua  perbedaan segmen  batas  terdapat  pada  Desa  Pasar  Panas,  Desa Karangan Putih dan Desa Binturu sedangkan di Kecamatan Tanjung  terdapat  pada  Desa  Banyu  Tajun,  Desa  Sungai Pimping  dan  Desa  Kambitin.  Sebaran  dari  desa  yang mengalami perbedaan posisi segmen batas terkonsentrasi di  sebelah  timur  dan  barat  daya  lokasi  penelitian  seperti ditunjukkan pada gambar 3.1.
Gambar 3.1. Sebaran lokasi desa yang terdapat perbedaan posisi segmen batas
Tabel 3.1 Hasil identifikasi perbedaan posisi segmen batas
14 (empat belas) desa yang terdapat perbedaan posisi segmen  batas  selanjutnya  diketahui  jenis  perbedaan segmennya, dimana area overlap teridentifikasi di seluruh desa dan area gap ditemukan di 11 (sebelas) desa seperti ditunjukkan  pada  Tabel  3.1.  Luas  total  seluruh  area  yang
Overlap Gap 1 Lumbang, Muara Uya Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim 40,85 14,16 2 Mangkupum, Muara Uya Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim 7,90 1,10 Sekuan Makmur, Muara Komam, Paser, Kaltim; Muara Langon, Muara Komam, Paser, Kaltim 4 Lano, Jaro Muara Langon, Muara Komam, Paser, Kaltim 12,38 4,81 5 Garagata, Jaro Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim 6,44 - 6 Nalui, Jaro Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim 5,91 40,10 7 Purui, Jaro Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim 2,38 3,28 Samurangau, Batu Sopang, Paser, Kaltim; Muser, Batu Sopang, Paser, Kaltim; Aniungan, Halong, Balangan, Kalsel 9 Karangan Putih, Kelua Bagok, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng 1,64 0,27 Kandris, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng; Banyu Landas, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng; Bagok, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng 11 Binturu, Kelua Gudang Seng, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng 64,36 4,04 12 Banyu Tajun, Tanjung Gudang Seng, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng 217,17 - 13 Sungai Pimping, Tanjung Bamban, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng 4,51 0,81 Pulau Padang, Patangkep Tutui, Barito Timur, Kalteng; Ramania, Patangkep Tutui, Barito Timur, Kalteng 1.102,30 - 29,12 8 Kinarum, Upau 10 Pasar Panas, Kelua 14 Kambitin, Tanjung
4,75 7,22 95,96
No Desa 1, Kecamatan Desa 2, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
76,51 3 Solan, Jaro 25,56
Luas Area
Perbedaan Segmen Batas (hektar)
mengalami overlap sebesar  1.594,58  hektar  sedangkan total area gap sebesar 178,95 hektar.
Desa  Pasar  Panas  merupakan  salah  satu  desa  yang terdapat perbedaan segmen batas dimana membentuk area overlap sebesar 95,96 hektar dan area gap sebesar 29,12 hektar yang visualisasinya disajikan di gambar 3.2(a). Area overlap akibat  perbedaan  segmen  batas  yang  terbesar terletak  di  Desa  Kambitin  yaitu  1.102,3  hektar  (gambar 3.2(b)),  dimana  diketahui  penetapan  batas  desa  lebih dahulu  melalui  Keputusan  Bupati  Tabalong  nomor 188.45/521/2012  tahun  2012  dibandingkan  penetapan batas daerah melalui Permendagri nomor 40 tahun 2018. Idealnya penetapan batas daerah sebagai batas terluar dari suatu kabupaten/kota ditetapkan terlebih dahulu sehingga ketika kabupaten menetapkan batas desa, delineasi batas desa yang berbatasan dengan daerah lain dapat mengikuti batas daerah yang telah ditetapkan.
(a)

## (b)
Gambar 3..2 Perbedaan posisi segmen batas di Desa Pasar Panas (a), dan Desa Kambitin (b)
Segmen  batas  daerah  Kabupaten  Tabalong  yang ditetapkan  melalui  Permendagri  dan  mengikuti  delineasi peta RBI memiliki panjang keseluruhan 434.01 Km, dimana ditemukan  perbedaan  segmen  batas  dengan  batas  desa yang  ditetapkan  melalui  Perbup/Kepbup  Tabalong  yang tersebar di 14 (empat belas) desa sepanjang 10,85 Km atau 2,5%.  Hal  ini  menunjukan  penetapan  batas  desa  yang
dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sudah akurat.
3.2. Pergeseran Segmen Batas Selain dapat mengidentifikasi perbedaan posisi segmen batas,  proses  tumpang  susun  juga  digunakan  dalam identifikasi  pergeseran  segmen  batas  yaitu  perubahan posisi garis batas sesuai dengan Perbup dengan garis batas sesuai  Permendagri  yang  dianggap  benar  dan  dijadikan acuan.  Segmen  batas  daerah  yang  ditetapkan  melalui Permendagri dianggap benar karena memiliki kedudukan hierarkis  yang  lebih  tinggi.  Perhitungan  jarak eucledian atau  jarak  antar  dua  titik  yang  diketahui  posisi koordinatnya, digunakan untuk mengidentifikasi pergeseran  segmen  batas  sesuai  dengan  Perbup  menuju segmen batas sesuai dengan Permendagri.
Data dasar yang digunakan baik dalam delineasi batas di Perbup maupun Permendagri menggunakan peta RBI skala 1:50.000, sehingga perhitungan pergeseran mengacu pada ketelitian horizontal yang tertuang pada SNI 6502.3:2010 tentang  penyajian  Peta  Rupa  Bumi  skala  1:50.000. Pergeseran  maksimal  yang  terjadi  antara  segmen  batas sesuai  dengan  Perbup  dan  Permendagri  berada  pada rentang  35 – 4.300  m,  dengan  arah  pergeseran  yang didominasi oleh arah ke dalam, seperti dapat dilihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2 Hasil perhitungan pergeseran segmen dan identifikasi arah pergeseran
Pergeseran maksimal terbesar yang teridentifikasi dari hasil perhitungan pergeseran segmen antara segmen batas desa  sesuai  Perbup/Kepbup  dan  batas  daerah  sesuai Permendagri terletak di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan Desa Ramania dan Desa Pulau Padang  Kecamatan  Patangkep  Tutui  Kabupaten  Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (gambar  3.3). Segmen
No Desa, Kecamatan Besar Pergeseran (meter) Arah 1 Lumbang, Muara Uya 650 ke dalam 2 Mangkupum, Muara Uya 365 ke dalam 3 Solan, Jaro 594 ke luar 4 Lano, Jaro 114 ke dalam 5 Garagata, Jaro 158 ke dalam 6 Nalui, Jaro 662 ke luar 7 Purui, Jaro 112 ke dalam 8 Kinarum, Upau 93 ke dalam 9 Pasar Panas, Kelua 2.045  ke dalam 10 Karangan Putih, Kelua 35 ke dalam 11 Binturu, Kelua 751 ke dalam 12 Banyu Tajun, Tanjung 805 ke dalam 13 Sungai Pimping, Tanjung 2.185 ke dalam 14 Kambitin, Tanjung 4.300 ke dalam
batas tersebut menurut Kepbup nomor 188.45/521/2012 tahun  2012,  didefinisikan  garisnya  mengikuti  delineasi batas  wilayah  pada  peta  RBI  1:50.000,  tetapi  penetapan batas daerah  melalui  Permendagri nomor 40 tahun 2018 berbeda  dengan  delineasi  peta  RBI  1:50.000  sehingga terjadi pergeseran maksimal sebesar 4.300 meter ke arah dalam Kabupaten Tabalong.
Gambar 3.3. Pergeseran segmen batas wilayah di Desa Kambitin Arah pergeseran segmen batas wilayah dalam satu desa dapat terjadi kombinasi antara arah ke dalam dan ke luar, seperti yang terjadi pada segmen batas Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong (gambar 3.4). Pergeseran segmen batas yang terjadi di Desa Mangkupum disebabkan oleh perbedaan pendefinisian batas oleh dasar hukum  masing-masing,  dimana  hal  ini  sebenarnya  dapat dihindari apabila delineasi batas desa pada Perbup nomor 44  tahun  2020  mengikuti  delineasi  batas  daerah  yang ditetapkan  berdasarkan  Permendagri  nomor  46  tahun 2014.
Gambar 3.4. Pergeseran segmen batas wilayah di Desa Mangkupum
Pergeseran  segmen  batas  wilayah  berdasarkan  Perbup dan  Permendagri  dapat  dikelompokkan  menjadi  empat jenis,  yaitu  segmen  yang  tidak  mengalami  pergeseran, segmen  dengan  pergeseran  kecil,  pergeseran  sedang  dan segmen dengan pergeseran besar. Ketelitian horizontal dan skala  peta  menjadi  dasar  dalam  pembuatan  rentang
tersebut.  Ketelitian  horizontal  peta  RBI  1:50.000  adalah <15  meter,  batasan  ini  digunakan  untuk  mendefinisikan kelas  yang  tidak  mengalami  pergeseran.  Pergeseran  kecil yang merupakan kelas kedua berada pada rentang 15 – 500 m, hal ini berdasarkan pada skala peta RBI 1:50.000 dimana 1 cm di peta sama dengan 500 m di lapangan. Kelas ketiga berada pada rentang 500,1 – 1.000 m didefinisikan dengan pergeseran sedang. Kelas terakhir yaitu dengan pergeseran besar merupakan pergeseran segmen batas di atas 500 m. Tujuan  dari  digunakannya  rentang  jarak  pergeseran segmen  batas  untuk  mengetahui  jumlah  segmen  yang terdapat  pada  setiap  kelas,  hasil  klasifikasi  pergeseran segmen batas dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Klasifikasi pergeseran segmen batas
Secara  keseluruhan  dari  51  segmen  batas  terdapat  14 segmen  batas  yang  mengalami  pergeseran,  dimana pergeseran  kecil  menjadi  segmen  yang  terbanyak  yaitu sebanyak 6 segmen. Sebanyak 37 segmen tidak mengalami pergeseran  atau  sebanyak  73,5%,  hal  ini  menunjukan bahwa  delineasi  batas  desa  yang  ditetapkan  melalui Perbup/Kepbup  sudah  cukup  baik  walaupun  perlu dilakukan revisi terhadap Perbup/Kepbup yang menetapkan  segmen  batas  yang  teridentifikasi  bergeser karena mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3.3. Perbedaan Luas Wilayah Luas wilayah suatu desa merupakan data yang menjadi parameter dalam mendapatkan dana alokasi desa, dimana memiliki  bobot  sebesar  15%  dari  total  Alokasi  Formula (AF). Alokasi formula sendiri memiliki bobot sebesar 20% dari  total  keseluruhan  dana  desa.  Dalam  penelitian  ini dibandingkan  antara  luas  desa  mengikuti  delineasi  batas desa  sesuai  Perbup/Kepbup    dan  luas  desa  mengikuti delineasi batas daerah sesuai Permendagri.
Perbedaan luas desa yang berbatasan dengan daerah lain tentu  akan  membuat  perbedaan  luas  keseluruhan  untuk Kabupaten  Tabalong.  Luas  wilayah  suatu  Kabupaten menjadi  parameter  dalam  menentukan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  Indeks  luas  daerah  diperhitungkan  dalam menentukan  kebutuhan  wilayah  otonomi  daerah  yang selanjutnya akan mempengaruhi DAU yang diterima, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan.
Perhitungan  luas  wilayah  yang  dilakukan  terhadap  51 desa di Kabupaten Tabalong menghasilkan perubahan luas yang terjadi pada rentang ( – ) 1.102,3 – 50,95 hektar. Angka negatif menggambarkan terjadi pengurangan luas wilayah berdasarkan  delineasi  batas  desa  sesuai  Perbup/Kepbup. Terdapat  37  desa  yang  tidak  mengalami  perubahan  luas, sedangkan  desa  yang  mengalami  penambahan  luas
Kelas Rentang (m) Jumlah segmen Tidak bergeser < 15 37 Pergeseran kecil 15 - 500 6 Pergeseran sedang 500,1 - 1.000 5 Pergeseran besar >1.000 3 51 Jumlah
sejumlah  3  desa  atau  5,88%  dan  desa  yang  mengalami pengurangan  luas  sebanyak  21,57%  atau  11  desa,  hasil perhitungan  luas  desa  yang  berubah  dapat  dilihat  pada tabel 3.4.
Tabel 3.4 Perbandingan luas wilayah berdasarkan Perbup dan Permendagri
Desa  Solan  Kecamatan  Jaro  merupakan  desa  yang mengalami peningkatan luas wilayah administrasi terbesar yaitu 50,95 ha, dari semula 9.688,38 ha menjadi 9.739,33 ha atau terjadi peningkatan 0,53%. Desa yang mengalami penurunan  luas  terbesar  dari  hasil  perbandingan  antara delineasi  batas  wilayah  sesuai  Perbup/Kepbup  dengan Permendagri  adalah  Desa  Kambitin  Kecamatan  Tanjung sebesar 1.102,3 ha, yang semula luas wilayahnya 3.862,11 ha  menjadi  2.759,81  ha,  atau  terjadi  penurunan  sebesar 28,54%.  Visualisasi  Desa  Kambitin  yang  mengalami penurunan luas terbesar dapat dilihat pada gambar 3.5.
Gambar 3.5. Visualisasi wilayah Desa Kambitin Luas  wilayah  suatu  desa  di  Kabupaten  Tabalong  yang berbatasan  dengan  daerah/kabupaten  lain  selain berpengaruh  terhadap  perhitungan  dana  desa  tersebut juga  berpengaruh  terhadap  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) yang  akan  diterima  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat. Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan  luas Kabupaten Tabalong berdasarkan delineasi Perbup/Kepbup  yang  telah  disahkan  sebesar  356.790,49 ha,  sedangkan  berdasarkan  delineasi  batas  daerah  yang
disahkan melalui Permendagri yaitu 355.374,86 ha, dimana terjadi  pengurangan  wilayah  sebesar  1.415,63  ha  atau sebesar  0,4%.  Data  luas  wilayah  Kabupaten  Tabalong menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong (2021) adalah  sebesar  355.335  ha  atau  terdapat  perbedaan sebesar  0,01%  terhadap  luas  wilayah  sesuai  delineasi Permendagri.
Luas definitif suatu desa atau daerah/kabupaten hanya bisa  didapat  jika  delineasi  batasnya  sudah  ditetapkan melalui  dasar  hukum  masing-masing.  Luas  daerah Kabupaten Tabalong masih dimungkinkan untuk berubah dikarenakan masih  terdapat 2 segmen batas daerah  yang belum  ditetapkan  melalui  Permendagri  yaitu  batas Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten  Barito  Utara  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Evaluasi  terkait  delineasi  batas  wilayah  menjadi  tahapan penting untuk mendapatkan data wilayah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. Kesimpulan
Batas wilayah sebagai informasi geospasial dasar harus memiliki asas kepastian hukum, keterpaduan, kemutakhiran,  keakuratan  dan  kemanfaatan  untuk mendukung  pembangunan  wilayah  serta  aktivitas masyarakat  di  sekitar  perbatasan.  Evaluasi  batas  desa suatu kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah lain menjadi  tahapan  yang  dapat  menghasilkan  batas  wilayah yang akurat dan dapat  dipertanggungjawabkan. Delineasi batas  desa  pada  segmen  terluar  yang  disahkan  oleh Pemerintah  Daerah  melalui  Peraturan  Bupati/Walikota harus mengikuti delineasi batas daerah yang telah disahkan melalui Permendagri.
Kegiatan  penetapan  dan  penegasan  batas  desa  di Kabupaten  Tabalong  telah  dilaksanakan  dengan  baik terlihat dari data desa yang telah  memiliki  batas definitif melalui  Perbup  sebanyak  117  dari  131  desa/kelurahan, atau  sebanyak  89,3%.  Evaluasi  delineasi  batas  desa  di Kabupaten  Tabalong  yang  berbatasan  dengan  kabupaten lain, ditemukannya sebanyak 14 dari 51 desa yang memiliki perbedaan delineasi terhadap batas daerah yang tertuang pada  Permendagri.  Perbedaan  delineasi  tersebut membentuk area overlap dengan total 1594,58 ha dan area gap sebesar  178,95  ha.  Perbedaan  delineasi  batas  desa terhadap  batas  daerah  menyebabkan  pergeseran  segmen yang terjadi di 14 desa berada pada rentang 35 – 4.300 m dengan  didominasi  arah  pergeseran  yang  ke  dalam Kabupaten  Tabalong.  Perbedaan  dan  Pergeseran  segmen batas pada akhirnya juga berpengaruh terhadap luas desa dan luas Kabupaten  Tabalong, dimana diketahui  terdapat perbedaan luas wilayah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Perbup dan Permendagri sebesar 1.415,63 ha.
Perbedaan segmen batas wilayah sesuai dengan Perbup dan  Permendagri  dapat  terjadi  dikarenakan  penetapan batas  desa  yang  berbatasan  dengan  kabupaten  lain, disahkan  lebih  awal  dibandingkan  segmen  batas  daerah yang  penetapannya  melalui  Permendagri.  Perbedaan segmen  batas  wilayah  juga  dapat  terjadi  walaupun penetapan  batas  desa  dilakukan  setelah  penetapan  batas daerah  melalui  Permendagri,  tetapi  delineasi  batas  desa
Selisih Prosentase
Perbup Permendagri (Hektar) % 1 Lumbang, Muara Uya 5.648,64 5.621,95 -26,69 -0,47 2 Mangkupum, Muara Uya 5.814,35 5.807,55 -6,80 -0,12 3 Solan, Jaro 9.688,38 9.739,33 50,95 0,53 4 Lano, Jaro 4.534,91 4.527,34 -7,57 -0,17 5 Garagata, Jaro 2.334,61 2.328,16 -6,44 -0,28 6 Nalui, Jaro 3.890,03 3.924,22 34,19 0,88 7 Purui, Jaro 3.611,27 3.612,16 0,90 0,02 8 Kinarum, Jaro 6.555,92 6.553,45 -2,47 -0,04 9 Pasar Panas, Kelua 766,16 699,32 -66,84 -8,72 10 Karangan Putih, Kelua 1.097,48 1.096,11 -1,37 -0,12 11 Binturu, Kelua 920,32 860,00 -60,32 -6,55 12 Banyu Tajun, Tanjung 1.173,45 956,28 -217,17 -18,51 13 Sungai Pimping, Tanjung 1.259,21 1.255,51 -3,70 -0,29 14 Kambitin, Tanjung 3.862,11 2.759,81 1.102,30 - -28,54
No Desa, Kecamatan
Luas (Hektar)
yang  ada  tidak  secara  teliti  mengikuti  delineasi  batas daerah,  dikarenakan  perbedaan  data  batas.  Tahapan evaluasi batas desa yang berbatasan dengan kabupaten lain dapat  memberikan  informasi  yang  berharga  bagi Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  perbaikan  penetapan batas  desa  selanjutnya,  selain  itu  bagi  masyarakat  dapat memberikan kepastian hukum terkait legalitas pertanahan, perijinan dan aktivitas di sekitar perbatasan.

## 5. Pernyataan Konflik Kepentingan
Penulis  menyatakan  tidak  ada  konflik  kepentingan dalam artikel ini.

## 6. Referensi
Arsana, I. M. A. (2007). Batas Maritim Antar Negara:
Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis . Gadjah Mada University Press.
Asadi, A. (2016). Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial. Jurnal Borneo Administrator . https://doi.org/10.24258/jba.v12i2.237
BPS. (2019). Statitik Indonesia. BPS, 2019 (Indonesian Statistics) , Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Endang. (2014). PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DAERAH ( The Demarcation and Delimitation of Administrative Border Area in Yurisdictional and . 797 – 804.
Hasudungan, T. M., & Sujianto. (2012). Evaluasi Kebijakan Penetapan Batas Desa. Jurnal Administrasi Pembangunan , 1 (1), 65 – 70.
https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article /view/875/868
Hidayat, F., & Paksan Nagara, R. (2018). Dataset Batas Wilayah Administrasi untuk Penataan Ruang Wilayah ( Administrative Boundary Dataset for Regional Spatial Planning ) . 441 – 448. Kemendagri. (2016). Permendagri No. 45 Tahun 2016 .
August . Kemendagri. (2017). Permendagri No. 141 Tahun 2017 .
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Pratiwi, I. D., & Sutanta, H. (2018). Perubahan Jumlah Segmen Batas dan Luas Desa Hasil Penetapan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosiding Simposium Infrastruktur Geospasial 2018 , 2018 (Siig).
Riadi, B., & Makmuriyanto, A. (2014). Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas ( Study onthe Used of Cartometric Method for Accelerating Districts and Villages Delimitation and. Majalah Ilmiah Globe ,
16 (2), 109 – 116.
Riadi, B., & Soleman, M. K. (2011). Aspek Geospasial Dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo. Majalah Ilmiah Globe , Volume 13 (1), Hal 41-49.
Sumaryo, Subaryono, Sutisna, & Djurjani. (2010). Peranan Geomatika Dalam Delimitasi, Demarkasi dan Managemen Batas Daerah di Darat. FIT ISI .
Sutanta, H., Pratiwi, I. D., Atunggal, D., & Cahyono, B. K.
(2020). Analisis Hasil Delineasi Batas Desa di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( Analysis of The Results of Village Boundary Delineation in Gunungkidul Regency , Pr ... Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( Analysis of The Re . December , 83 – 94. Sutisna, S. (2006). Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia.
Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakosurtanal, Cibinong . Tesano. (2015). Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 . 11 (2), 10 – 14. https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-
1059/g4.2011.07.016
Ullman, E. L., Jones, S. B., & Boggs, S. W. (1947). Boundary- Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors, and Boundary Commissioners. Political Science Quarterly . https://doi.org/10.2307/2144171