## PENDAHULUAN
Dalam era desentralisasi   fiskal diharapkan terjadinya   peningkatan   pelayanan   diberbagai   sektor terutama sektor publik.   Peningkatan layanan publik ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya   tarik bagi investor untuk membuka  usaha  di  daerah.  Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila  ada upaya serius (pemerintah)   dengan   memberikan   berbagai   fasilitas pendukung (investasi).  Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar    untuk tujuan ini. Desentralisasi  fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan   daerah,  tetapi   disisi  lain  memunculkan persoalan  baru,  dikarenakan   tingkat   kesiapan  fiskal daerah yang berbeda-beda.
Di satu pihak otonomi daerah yang ditandai dengan   dikeluarkannya   UU   No.   22   tahun   1999 tentang   pemerintah   daerah   dan   UU   No.   25   tahun 1999   tentang   perimbangan   keuangan   antar pemerintah   pusat   dan   daerah,   yang   sekarang   telah diperbarui   dengan   UU   No.   32   tahun   2004   tentang pemerintah   daerah   dan   UU   No.   33   tahun   2004 tentang   perimbangan   keuangan   antar   pemerintah pusat dan daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya   kesadaran   untuk   membangun   daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkosentrasi di pusat. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran   munculnya   “desentralisasi   masalah” dan “desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan
masalah   dan   kemiskinan   yang   selama   ini   tidak mampu ditangani  dan  diselesaikan  oleh  pemerintah pusat.   Kewajiban   pemerintah   pusat   dalam   negara kesatuan   untuk   menjamin   sumber   keuangan   untuk membiayai     otonomi   tersebut.   Untuk   menjamin sumber   keuangan   bagi   daerah   otonom,   pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah.
Pemberian     otonomi     daerah     berpengaruh terhadap     pertumbuhan   ekonomi     suatu     daerah karena  memberikan  kebebasan  kepada  pemerintah daerah     untuk     membuat     rencana     keuangannya sendiri   dan   membuat kebijakan - kebijakan   yang dapat     berpengaruh     pada     kemajuan     daerahnya. Pertumbuhan     ekonomi     mendorong     pemerintah daerah    untuk   melakukan pembangunan   ekonomi dengan   mengelola   sumber   daya   yang   ada   dan membentuk     suatu     pola     kemitraan     dengan masyarakat    untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru   yang   akan   memepengaruhi   perkembangan kegiatan   ekonomi   dalam   daerah   tersebut   (Kuncoro, 2004).
Berdasarkan   latar   belakang   di   atas   maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu : Bagaimana   pengelolaan  Dana   Alokasi     Umum  dan Dana   Alokasi   Khusus   Pada   Kabupaten   Parigi Moutong?
Tujuan   Penelitian  untuk   mengetahui   dan menganalisis  pengelolaan Dana Alokasi Umum dan

## Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

## AKHMAD *)

## ABSTRAK
Tujuan   dari   penelitian   ini   adalah   (1).   Untuk   mnegethaui   dan   menganalisis   pengelolaan   Dana   Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Kabupaten Parigi Moutong. Efektifitas pengelolaan dana alokasi umum menunjukkan persentase cukup efektif, hal ini nampak dari perbandingan antara target dan realisasi sama dengan satu atau persentase yang dihasilkan sebesar 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan dana tersebut efektif.Efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009 sebesar 10.6% dengan kategori tidak efisien. Tahun 2010 besarnya efeisiensi sebesar 97.9% dengan kategori  tidak efisiensi. Tahun 2011 besarnya  efisiensi    belanja daerah  terhadap  pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 90%.Besarnya kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan daerah pada Kabupaten Parigi Moutong selama tiga tahun terakhir mengalami mengalami penurunan, tahun 2009   besarnya   kontribusi   sebesar   73%,   tahun   2010   mengalami   penurunan   69%   dan   tahun   2011   besarnya kontribusi   sebesar   66%,   yang   artinya   menunjukkan   ketergantuangan   kepada   pemerintah   pusat   semakin berkurang.
Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Daerah
Dana   Alokasi   Khusus   Pada   Kabupaten   Parigi Moutong

## Pengertian Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Daerah
Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja di bidang keuangan   daerah   dengan   menggunakan   indikator keuangan   yang   ditetapkan   melalui   suatu   kebijakan atau   ketentuan   perundang-undangan   selama   satu periode anggaran.   Bentuk dari pengukuran   kinerja tersebut   berupa   pengukuran   dalam   rasio   keuangan. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan   masyarakat   wajib   menyampaikan pertanggungjawaban   keuangan   daerahnya   untuk dinilai   apakah   pemerintah   daerah   berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.   Hal ini juga disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana   yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang dialokasikan   kepada   daerah   berdasarkan   angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka   pelaksanaan   desentralisasi.   DAU   bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang   dimaksudkan   untuk   mengurangi   ketimpangan kemampuan   keuangan   antar   daerah   melalui penerapan   formula   ysng   mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan   kepada   daerah   tertentu   dengan   tujuan untuk   membantu   mendanai   kegiatan   khusus   yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.   DAK   dikhususkan   untuk   membiayai kebutuhan   sarana   dan   prasarana   pelayanan   dasar masyarakat     yang  belum  mencapai   standar  tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausal.   Menurut   Travers   (dalam   Umar,   2001:22) metode   deskriptif   merupakan   suatu   metode   yang bertujuan untuk menggambarkan  sifat  sesuatu yang tengah   berlangsung   pada   saat   riset   dilakukan   dan memeriksa   sebab-sebab   dari   suatu   gejala   tertentu. Penelitian   kausal   adalah   penelitian   untuk   menguji hubungan   kausalitas   antara   variabel   yang dihipotesiskan   sebagaimana   dalam   penelitian   ini yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
terhadap   Belanja   Modal   pada   Kabuapten   Parigi Moutong.
Penelitian   ini   dilakukan   pada   kantor Pemerintah   Daerah   yaitu   Kas   Daerah   Kabupaten Parigi Moutong dan pada kantor Pemerintah Daerah lain yang berkaitan dengan penelitian ini Definisi operasional dalam penelitian ini perlu dikemukakan   untuk   menghindari   kesalahpahaman antara   penulis   dan   pembaca   dalam   menafsirkan istilah   yang   digunakan   dalam   judul   penelitian. Berikut definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebaga berikut:
a. Dana Alokasi Umumadalah  dana  yang  berasal dari  APBN  yang dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan     keuangan     antar     daerah     untuk membiayai   kebutuhan     pengeluaran     daerah masing-masing     dalam     rangka     pelaksanaan desentralisasi  (PP  No.55/2005).  Adanya  dana transfer   DAU   dari   pemerintah   pusat   maka daerah  bisa  fokus  untuk menggunakan  PAD untuk     membiyai     belanja     modal     yang digunakan     untuk   meningkatkan     pelayanan publik.   Hal   ini   mengidentifikasikan   bahwa terdapat   hubungan   antara   pemberian   DAU dengan alokasi belanja modal.
b. Dana   Alokasi   KhususBerdasarkan     Undang- undang  No.  33  Tahun  2004,  Dana  Alokasi Khusus merupakan  dana  yang  bersumber  dari APBN     yang     dialokasikan     kepada     daerah tertentu     dengan     tujuan     untuk     membantu mendanai   kegiatan   khusus   yang   merupakan urusan   daerah   dan   sesuai   dengan   prioritas nasional. Pemanfaatan   DAK   diarahkan   pada kegiatan   investasi   pembangunan, pengadaan, peningkatan,     dan     perbaikan     sarana     dan prasarana  fisik  dengan  umur ekonomis  yang panjang,     termasuk   pengadaan    sarana     fisik penunjang.     Dengan   adanya     pengalokasian DAK     diharapkan     dapat     mempengaruhi pengalokasian anggaran  belanja modal, karena DAK   cenderung   akan   menambah   aset   tetap yang   dimiliki   pemerintah   guna   meningkatkan pelayanan publik.
c. Efektifitas adalah   suatu   ukuran   yang menyatakan   seberapa   jauh   target (kuantitas,kualitas   dan   waktu)   yang   telah dicapai   oleh   manajemen,   yang   mana   target tersebut   sudah   ditentukan   terlebih   dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk   mencari tingkat   efektifitas   dapat   digunakan   rumus sebagai berikut :
Efektifitas = Ouput Aktual/Output Target >=1
 Jika   output   aktual   berbanding   output   yang ditargetkan   lebih   besar   atau   sama   dengan   1 (satu), maka akan tercapai efektifitas.
2 Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
 Jika   output   aktual   berbanding   output   yang ditargetkan   kurang   daripada   1   (satu),   maka efektifitas tidak tercapai.
d. Efisiensi merupakan perbandingan antara outpu t dengan input atau dengan istilah lain outpu t per unit input .   Suatu   organisasi   apabila   mampu menghasilkan   output   tertentu   dengan   input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu   menghasilkan   ouput   sebesar-besarnya ( spending  well). Efeisiensi  dalam  penelitian   ini adalah perbandingan antara belanja daerah yang dilakukan   dibandingkan   dengan   penerimaan daerah   yang   terjadi.  Berdasarkan   hal   tersebut maka   untuk    mencari   tingkat  efektifitas  dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Efektifitas = Belanja/Pendapatan<=1
 Jika   output  belanja  berbanding   output pendapatan  lebih  besar  atau   sama   dengan   1 (satu), maka akan tercapai efisiensi.
 Jika   output  belanja  berbanding   output pendapatan  kurang   daripada   1   (satu),   maka efisiensi tidak tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun   perkembangan   dana   alokasi   umum selama   tiga   tahun   terakhir   pada   Kabupaten   Parigi Moutong yaitu sebagai berikut:
Tabel   di  bawah  adalah   hasilperkembangan dana alokasi umum selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten   Parigi   Moutong   menunjukkan perkembangan secara signifikan. Tahun 2009  target penerimaan   dana     alokasi   umum   sebesar   Rp. 365.480.000.000,-   dan   realisasi   penerimaan   dana alokasi umum sebesar Rp. 365.471.657.000,- dengan persentase   sebesar   97.28%.   Tahun   2010   target penerimaan   dana   alokasi   umum   sebesar   Rp. 384.004.987.000,-   dan   realisasi   penerimaan   dana alokasi   umum   sebesar   Rp.   384.004.987   000,- sehingga persentase  yang dihasilkan sebesar  100%. Tahun  2011  target   penerimaan   dana  alokasi  umum sebesar   Rp.   447.590.708.000,-     dan   realisasi   yang terjadi   sebesar   Rp.   447.590.708.000,-   sehingga persentase sebesar 100%.
Adapun   perkembangan   dana   alokasi   khusus pada   Kabupaten   Parigi   Moutong   selama   3   (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:
Tabel   di  bawah  adalah   penerimaan   dana alokasi   khusus   Kabupaten   Parigi   Moutong   selama tiga   tahun   terakhir.   Tahun   2009   target   penerimaan dana   alokasi   khusus   sebesar   Rp.   68.958.000.000,- dan   realisasi   yang   terjadi   sebesar   Rp. 68.958.000.000,-   sehingga   persentase   yang didapatkan sebesar 100%. Tahun 2010 perkembangan target   dana   alokasi   khusus   mengalami   penurunan
besarnya   target   sebesar   Rp.   43.905.600.000,-   dan realisasi   yang   terjadi   sebesar   Rp.   43.905.600.000,- sehingga persentase yang ditunjukkan sebesar 100% dan   tahun   2011   dana   alokasi   umum   meningkat, besarnya   target   sebesar   Rp.   70.267.900.000,-   dan besarnya   realisasi   sebesar   Rp.   70.237.300.000 sehingga   besarnya   persentase   yang   terjadi   sebesar 99.96%.
Adapun   perkembangan   dana   alokasi   umum dan   khusus  selama   tiga   tahun   terakhir   pada Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebagai berikut:
Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
1. Keunggulan Produk
Keunggulan produk yang ditawarkan
4
Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
2009 2010 2011 0 50000000000 100000000000 150000000000 200000000000 250000000000 300000000000 350000000000 400000000000 450000000000 target realisasi Axis Title Gambar 4.1 Perkembangan Dana Alokasi Umum Selama Tiga Tahun Terakhir Pada Kabupaten Parigi Moutong 2009 2010 2011 0 10000000000 20000000000 30000000000 40000000000 50000000000 60000000000 70000000000 80000000000 target realisasi Gambar 4.2
Perkembangan Dana Alokasi Khusus Selama Tiga Tahun Terakhir Pada Kabupaten Parigi Moutong
Sumber; data diolah
Berikut  hasil  analisis  efektifitas  Dana   Alokasi Umum   dan   Dana   Alokasi   Khusus   yaitu   sebagai berikut:
5

## Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Tabel 4.3 Perkembangan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 s/d 2011 No Tahun Target Realisasi Persentase Dana Alokasi Umum 1 2009 365.480.000.000 365.471.657.000 100% 2 2010 384.004.987.000 384.004.987.000 100% 3 2011 447.590.708.000 447.590.706.000 100% Dana Alokasi Khusus 1 2009 68.958.000.000 68.958.000.000 100% 2 2010 43.905.600.000 43.905.600.000 100% 3 2011 70.267.900.000 70.237.300.000 99.96% Tabel 4.4 Perbandingan Antara Penerimaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009- 2011 No Tahun Belanja Daerah Pendapatan Daerah Persentase (%) 2009 526.287.942.683 495.594.692.436 10.6 % 2010 540,208,141,054 551,661,598,442 97.9 % 2011 605,599,847,228 672,556,547,919 90 % Tabel 4.5 Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 – 2011 No Tahun Dana Alokasi Umum Pendapatan Daerah Kontribusi (%) 1 2009 365.471.657.000 495.594.692.436 73 % 2 2010 384.004.987.000 551.539.822.039 69 % 3 2011 447.590.706.000 672.556.547.919 66 % Tabel 4.6 Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 – 2011 No Tahun Dana Alokasi Khusus Pendapatan Daerah Kontribusi (%) 1 2009 68.958.000.000 495.594.692.436 13 % 2 2010 43.905.600.000 551.539.822.039 0.7 % 3 2011 70.237.300.000 672.556.547.919 10 %
Tabel   4.3  adalah   tabel   perkembangan   Dana Alokasi   Umum   dan   Dana   Alokasi   Khusus   pada Kabupaten   Parigi   Moutong   selama   3   (tiga)   tahun terakhir   mengalami   peningkatan   secara   signifikan, hal ini ditunjukkan dari perolehan persentase yang di dapatakan  dimana  diperoleh  dari  target  penerimaan Dana   Alokasi   Umum   dan   Dana   Alokasi   Khusus dibandingkan   dengan   realisasi   penerimaan   pajak bumi dan bangunan yang terjadi.
Tabel   4.4  uraian   antara   pendapatan   dan pengeluaran   (belanja)   yang   dilakukan   pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong selama tiga tahun terakhir yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan hasil perhitungan antara belanja daerah dan pendapatan daerah diperoleh hasil yaitu sebagai berikut:
- Tahun   2009   menunjukkan   bahwa   belanja   lebih besar dilakukan dibandingkan dengan pendapatan yang   diterima   oleh   Kabupaten   Parigi   Moutong, hal   ini   menunjukkan   tidak   efesien   penggunaan dana   yang   dilakukan   atau   terjadi   defisit   pada laporan   keuangan   tersebut   sehingga   terjadi kerugian pada tahun tersebut.
- Tahun 2010 menunjukkan bahwa belanja daerah lebih   kecil   dibandingkan   dengan   pendapatan daerah  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa   pada tahun   tersebut   terjadi   efisien   penggunaan   dana, sehingga   tahun   tersebut   terjadi   investasi   di dalamnya.
- Tahun 2011 menunjukkan hal yang sama dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja, hal ini menunjukkan   bahwa   dari   tahun   ketahun Kabupaten   Parigi   Moutong   sudah   mampu mengelola   pendapatan   daerah   yang   ditunjukkan selama dua tahun terakhir.
Tabel 4.5 Berdasarkan hasil pehitungan di atas menunjukkan   bahwa   besarnya   kontribusi   dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah lebih besar   dibandingkan   dengan   pendapatan   asli   daerah yang   diterima     pemerintah   Kabupaten   Parigi Moutong  di daerah sendiri. Besarnya kontribusi yang terjadi   selama   tiga   tahun   terakhir   menunjukkan penurunan,   tahun  2009 besarnya  kontribusi  sebesar 73   %,   tahun   2010   menurun   besarnya   kontribusi
sebesar 69 % dan tahun 2011 menurun sebesar 66 %, hal   ini   menunjukkan   bahwa   selama   tiga   tahun Kabupaten   Parigi   Moutong   menunjukkan   tingkat kemandirian mengalami kemajuan dan menunjukkan tingkat   ketergantungan   kepada   pemerintah   pusat mulai  dikurangi  sehingga  ini  berdampak  baik  pada daerah tersebut .
Tabel   4.6  hasil   perhitungan   kontribusi   dana alokasi   khusus   terhadap   pendapatan   asli   daerah. Kontribusi dana alokasi khusus menunjukkan selama tiga   tahun   terjadi   fluktuatif.   Tahun   2009   besarnya kontribusi   sebesar   13%,   kemudian   tahun   2010 mengalami penurunan sebesar 0.7% dan tahun 2011 mengalami   peningkatan   hingga   10%,   hal   ini menunjukkan bahwa pengunaan dana yang dilakukan oleh   kabupaten   tersebut   mengalami   kekurangan dikarenakan salah satunya adalah selama tiga tahun terakhir pembangunan rumah sakit ditiadaakan yang dilakukan pemerintah hanyalah melakukan renovasi atas rumah sakit beserta puskesmas yang berada di Kabupaten Parigi Moutong.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan, maka   peneliti   dapat   menarik   suatu   kesimpulan berdasarkan data empris yang di dapatkan dilapangan yaitu sebagai berikut:
1. Pengelolaan   penerimaan   dana   alokasi   umum selama tiga tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal dibuktikan dari target dan realisasi   yang   terjadi   selama   ini.   Tahun   2009 besarnya   persentase   diterima   sebesar   97.28%, tahun   2010   dan   2011   mengalami   peningkatan dengan nilai persentase sebesar 100%.
2. Pengelolaan   penerimaan   dana   laokasi   khusus selama   tiga   tahun   menunjukkan   fluktuatif dimana   tahun   2009   besarnya   realisasi   sebesar Rp. 68.958.000.000,- dengan persentase sebesar 100%,   tahun   2010   mengalami   penurunan penerimaan   besarnya   realisasi   sebesar   Rp. 43.905.600.000,-   dengan   persentase   sebesar 100%   dan   tahun   2011   besarnya   penerimaan sebesar   70.237.300.000,-   dan   besarnya persentase sebesar 99.96%.
3. Efektifitas   pengelolaan   dana   alokasi   umum menunjukkan persentase  cukup efektif, hal ini nampak   dari   perbandingan   antara   target   dan realisasi sama dengan satu atau persentase yang dihasilkan   sebesar   100%,   sehingga   dapat dikatakan   bahwa   penerimaan   dana   tersebut efektif.
4. Efisiensi   pengelolaan   pendapatan   asli   daerah terhadap   belanja   daerah   yang   dilakukan   oleh Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009 sebesar
6 Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
10.6%   dengan   kategori   tidak   efisien.   Tahun
2010 besarnya efeisiensi sebesar 97.9% dengan kategori   tidak   efisiensi.   Tahun   2011   besarnya efisiensi     belanja   daerah   terhadap   pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 90%.
5. Besarnya   kontribusi   Dana   Alokasi   Umum terhadap   Pendapatan   daerah   pada   Kabupaten Parigi   Moutong   selama   tiga   tahun   terakhir mengalami   mengalami   penurunan,   tahun  2009 besarnya   kontribusi   sebesar   73%,   tahun   2010 mengalami   penurunan   69%   dan   tahun   2011 besarnya kontribusi sebesar 66%, yang artinya menunjukkan   ketergantuangan   kepada pemerintah pusat semakin berkurang.
6.   Besranya   kontribusi   Dana   Alokasi   Khusus terhadap Pendapatan Daerah selama tiga tahun terakhir   mengalami   fluktuatif.   Tahun   2009 besarnya   kontribusi   sebesar   13%,   tahun   2010 mengalami penurunan sebesar 0.7% dan tahun 2011 besarnya kontribusi sebesar 10%.
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah   daerah   melalui   SKPD   penghasil PAD,   sebaiknya   melakukan   inventarisasi kembali   mengenai   objek   pajak   dan   sumber pajak baru serta retribusi daerah  yang memiliki potensi   yang   dapat   meningkatkan   pendapatan daerah   agar   dengan   pendapatan   tersebut ketergantungan   pemerintah   daerah   khususnya Kabupaten   Parigi   Moutong   dapat   dikurangi dengan pemerintah pusat.
2. Pemerintah   kabupaten   Parigi   Moutong hendaknya   mengurangi   tingkat   ketergantungan kepada Pemerintah Pusat agar dapat dikatakan daerah mandiri dan pelaksanaan otonomi daerah tetap   terlaksana   dengan   baik   sesuai   dengan peraturan   pemerintah   yang   mengatur   hak-hak setiap daerah atau kabupaten tersebut.

## DAFTAR  PUSTAKA
Basry,   Faisal.   2002.   Perekonomian   Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Boediono.   1985.   Teori   Pertumbuhan   Ekonomi. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Bratakusuma,   Sholikin.   2003.   Perencanaan Pembangunan   Daerah.   Penerbit   PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Editorial   Media   Indonesia.   Menggenjot   Belanja Modal. 25 Agustus 2008.
Ghozali,   Imam.2006.   Statistik   Multivariat   SPSS. Penerbit  BP  Universitas  Diponegoro.
Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah (Bunga   Rampai).   Penerbit   UPP   AMP YKPN. Yogyakarta.
___________.   2002.   Akuntansi   Keuangan   Daerah. Penerbit Salemba Empat.
Hamzah,     2007.     “Pengaruh     Belanja     dan Pendapatan     terhadap     Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan
dan Pengangguran”.  Simposium  Akuntansi  & Keuangan   Sektor   Publik   Pertama   Pasca Sarjana UPN Veteran. Surabaya.
Hari   Adi,   Priyo.   2006.   ”Hubungan   Antara Pertumbuhan   Ekonomi   Daerah,   Belanja Pembangunan     dan     Pendapatan     Asli Daerah”.   Simposium   Nasional Akuntansi IX.
Indriantoro,  Supomo.  2002.  Metodologi  Penelitian Bisnis     untuk     Akuntansi     &   Manajemen. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Keefer,     Philip     &     Stuti     Khemani.     2003.     The Political  Economy  of  Public Expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. The World Bank.
Kuncoro,     Mudrajad.     2004.     Otonomi     dan Pembangunan  Daerah.  Penerbit Erlangga.
Peraturan     Menteri     Keuangan     Nomor 91/PMK.06/2007     tentang     Bagan     Akun Standar.
Peraturan     Pemerintah     Nomor     24     Tahun     2005 tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Sukirno,   Sadono.   1991.   Ekonomi   Pembangunan Proses     Masalah     dan     Kebijaksanaan. Penerbit FE2UI dan Bina Grafika. Jakarta.
UU   Nomor   32   Tahun   2004   tentang   Pemerintah Daerah.
UU   Nomor   33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan Pemerintah Daerah.
7

## Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No.   13   Tahun   2006   tentang   Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan   Pemerintah   No.   55   Tahun   2005   tentang Perimbangan Keuangan Daerah www.depkeu.go.id
*   Penulis   adalah   Staf   Pengajar   pada   Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat Palu
8
Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat