## Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah
Mohammad Haikal 1 , Khairil Akbar 2 , Sumardi Efendi 3
1 STAI Al Washliyah Banda Aceh, Aceh, Indonesia
2 Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia
3 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia Email Koresponden: mh@stai-alwashliyahbna.ac.id

## Abstrak
Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah landasan  utama  bagi  bank-bank  syariah  dalam  menjalankan  operasional  mereka.  Dengan semakin berkembangnya industri perbankan syariah, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip  tersebut  menjadi  krusial  dalam  memastikan  kepatuhan  terhadap  nilai-nilai Islam  serta  memberikan  solusi  keuangan  yang  sesuai  dengan  ajaran  agama.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  syariah  yang  diatur  dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, dengan fokus pada larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  dengan  mengumpulkan  data  dari literatur  terkait,  dokumen  hukum,  dan  publikasi  resmi  yang  terkait  dengan  perbankan syariah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  syariah bertujuan  untuk  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  adil,  berkelanjutan,  dan  berorientasi pada kesejahteraan sosial. Larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral menjadi landasan penting bagi bank- bank  syariah  dalam  menjalankan  operasional  mereka  secara  sesuai  dengan  prinsip-prinsip ekonomi  syariah.  Kesimpulannya,  pemahaman  yang  mendalam  tentang  prinsip-prinsip hukum  ekonomi  syariah  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  menjadi  krusial  bagi bank-bank  syariah  dalam  menjalankan  operasional  mereka.  Dengan  mematuhi  prinsip- prinsip  ini,  bank-bank  syariah  dapat  memainkan  peran  yang  lebih  besar  dalam mempromosikan  inklusi  keuangan,  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan ajaran agama Islam.
Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang, Perbankan Syariah

## Pendahuluan
Dalam  era  globalisasi  dan  transformasi  ekonomi  yang  terus  berkembang, praktik perbankan syariah telah menjadi semakin penting di kalangan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, serta mendapatkan perhatian yang signifikan di  tingkat  internasional  (Usman,  2012).  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  potensi  yang dimiliki  oleh  sistem  keuangan  berbasis  syariah  dalam  memberikan  alternatif  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam.  Dalam  konteks  ini,  Undang-Undang tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak utama yang mengatur landasan hukum bagi praktik perbankan yang sesuai dengan Syariah (Norrahman, 2024).
Pada  titik  ini,  memahami  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  syariah  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  menjadi  sangat  penting.  Ini tidak hanya akan membantu dalam memahami dasar-dasar hukum yang mengatur praktik perbankan syariah, tetapi juga akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang  bagaimana  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  diimplementasikan  dalam konteks keuangan modern .
Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang tertanam dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dalam uraian selanjutnya, penelitian akan menyoroti latar belakang penting mengenai keberadaan perbankan syariah, mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, mengaitkannya dengan teori ekonomi syariah yang relevan, dan menegaskan tujuan dari penelitian ini.
Sejak  awal  abad  ke-20,  perbankan  syariah  telah  menjadi  fokus  utama  dalam upaya mengembangkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Djumadi,  2023).  Walaupun  konsepnya  telah  ada  sejak  zaman  Rasulullah  SAW, perkembangan  modern  perbankan  syariah  dimulai  pada  pertengahan  abad  ke-20, dengan  pembentukan  bank-bank  syariah  di  berbagai  negara  dengan  mayoritas Muslim  (Suwardi,  2023).  Namun,  momentum  signifikan  untuk  perkembangan perbankan syariah terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika beberapa negara Muslim mulai mengimplementasikan undang-undang yang secara khusus mengatur praktik perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Nainggolan, 2023).
Indonesia,  sebagai  negara  dengan  populasi  Muslim  terbesar  di  dunia,  juga telah  mengambil  langkah  signifikan  dalam  mengembangkan  sistem  perbankan syariah. Penyusunan  Undang-Undang tentang  Perbankan Syariah pada tahun 2008 menjadi  bukti  konkret  dari  komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk  memberikan landasan hukum yang jelas bagi praktik perbankan syariah di negara ini (Abdul et al., 2022).
Meskipun  Undang-Undang  tentang  Perbankan  Syariah  telah  ada,  masih terdapat  beberapa  permasalahan  yang  perlu  diteliti  lebih  lanjut.  Salah  satunya adalah  bagaimana  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  syariah  yang  tertanam  dalam undang-undang  tersebut  diimplementasikan  dalam  praktik  perbankan  sehari-hari. Selain  itu,  ada  juga  kebutuhan  untuk  memahami  secara  lebih  mendalam  tentang sejauh  mana  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  diintegrasikan  ke  dalam  aspek-aspek seperti  pengelolaan  risiko,  pembiayaan,  dan  investasi  dalam  konteks  perbankan syariah.
Teori  ekonomi  syariah  memberikan  kerangka  kerja  yang  penting  untuk memahami  prinsip-prinsip  ekonomi  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang tentang  Perbankan Syariah. Konsep-konsep seperti larangan riba (riba), pembagian risiko  dan  keuntungan  (mudharabah  dan  musyarakah),  serta  larangan  transaksi spekulatif (gharar) menjadi dasar bagi pengaturan praktik perbankan syariah (Jaya et
al., 2023). Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip- prinsip  ekonomi  Islam  diimplementasikan  dalam  praktek  perbankan  yang  sesuai dengan syariah.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih  baik  tentang  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  syariah  yang  tertanam  dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dengan melakukan analisis mendalam tentang  teks  undang-undang  serta  membandingkannya  dengan  prinsip-prinsip ekonomi  syariah  yang  dijelaskan  dalam  literatur  teoritis,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi  kesenjangan  atau  potensi  implementasi  yang  dapat meningkatkan  efektivitas  perbankan  syariah  dalam  mematuhi  prinsip-prinsip ekonomi Islam (Norrahman, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  pengembangan  praktik perbankan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## Metode Penelitian
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  yang  telah  disebutkan,  pendekatan metodologi  yang  tepat  harus  diambil.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode analisis  teks  terhadap  Undang-Undang  tentang  Perbankan  Syariah,  dengan  fokus khusus pada bagian-bagian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dengan prinsip- prinsip  ekonomi  Islam,  seperti  larangan  riba,  pembagian  risiko,  dan  larangan transaksi  spekulatif.  Setelah  itu,  pasal-pasal  ini  akan  dianalisis  secara  mendalam untuk  memahami  bagaimana  prinsip-prinsip  tersebut  dijelaskan  dan  diatur  dalam konteks perbankan syariah.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  melibatkan  studi  literatur  tentang  teori ekonomi  syariah.  Dengan  membandingkan  teori-teori  tersebut  dengan  isi  Undang- Undang tentang Perbankan Syariah, penelitian ini akan mencoba untuk menemukan korelasi antara prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dijelaskan dalam teori dengan implementasinya dalam undang-undang.
Selain  itu,  pendekatan  kualitatif  juga  akan  digunakan  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  prinsip-prinsip  ekonomi syariah  diterapkan  dalam  praktik  perbankan  syariah  di  lapangan.  Melalui wawancara  dengan  praktisi  perbankan  syariah,  baik  dari  pihak  regulator  maupun pelaku  industri,  penelitian  ini  akan  mencoba  untuk  menggali  pandangan  dan pengalaman langsung tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik sehari-hari.

## Pembahasan/hasil
A. Prinsip Undang-undang Ekonomi Syariah
1. Larangan Riba (bunga)
Larangan riba, atau bunga dalam sistem keuangan konvensional, adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang diatur secara ketat dalam Undang- Undang  Perbankan  Syariah.  Konsep  riba  dalam  Islam  mengacu  pada  praktik pemberian  atau  penerimaan  tambahan  dalam  transaksi  keuangan  yang  tidak didasarkan pada pertukaran yang adil atau tanggung jawab yang setara (Rivai et al., 2022).  Hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan  yang  menjadi pijakan utama dalam ekonomi Islam.
Pentingnya  larangan  riba  dalam  ekonomi  syariah  tidak  hanya  dilihat  dari perspektif agama, tetapi juga dari perspektif ekonomi yang lebih luas. Riba dianggap sebagai  sumber  ketidakstabilan  ekonomi  karena  dapat  menciptakan  ketidakadilan sosial  dan  ketidakseimbangan  dalam  distribusi  kekayaan.  Dengan  membatasi  atau menghilangkan praktik riba, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Norrahman, 2023).
Dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah,  larangan  riba  ditegaskan  dalam berbagai  konteks,  mulai  dari  larangan  pemberian  dan  penerimaan  bunga  dalam transaksi  pinjaman  hingga  pembatasan  penggunaan  instrumen  keuangan  yang mengandung  unsur  riba.  Bank-bank  syariah  yang  beroperasi  di  bawah  undang- undang  ini  dilarang  untuk  menawarkan  produk-produk  yang  melibatkan pembayaran  atau  penerimaan  bunga,  dan  harus  mencari  alternatif  yang  sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Djumadi, 2023).
Selain  itu,  larangan  riba  juga  mencakup  aspek-aspek  lain  dalam  praktik perbankan  syariah,  seperti  penentuan  tingkat  keuntungan  dalam  pembiayaan  atau investasi.  Dalam  ekonomi  syariah,  keuntungan  harus  didasarkan  pada  risiko  dan tanggung  jawab  yang  diambil  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi tersebut,  bukan  sekadar  pada  pembayaran  bunga  atas  pinjaman.  Oleh  karena  itu, bank-bank  syariah  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  dalam menetapkan tingkat keuntungan yang adil dan proporsional bagi semua pihak yang terlibat (Pangaribuan, 2023).
Dengan  demikian,  larangan  riba  bukan  hanya  sekadar  aturan  formal  dalam Undang-Undang  Perbankan  Syariah,  tetapi  juga  mencerminkan  prinsip-prinsip fundamental  dalam  ekonomi  Islam  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  sistem keuangan  yang  lebih  berkeadilan,  inklusif,  dan  berkelanjutan.  Dalam  konteks perbankan  syariah,  pemahaman  yang  mendalam  tentang  larangan  riba  menjadi kunci  dalam  menjaga  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  dan memastikan bahwa praktik perbankan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## 2. Promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan
Promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan merupakan salah satu prinsip  fundamental  dalam  ekonomi  syariah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perbankan Syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya pembagian risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi (Pangaribuan, 2023), serta
pembagian keuntungan yang sejalan dengan kontribusi dan tanggung jawab masing- masing  pihak.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Dalam konteks perbankan syariah, promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan  tercermin  dalam  berbagai  produk  dan  layanan  yang  ditawarkan  oleh bank-bank  syariah.  Salah  satu  contoh  yang  paling  umum  adalah  pembiayaan syariah,  di  mana  bank  berbagi  risiko  dengan  peminjam  dalam  investasi  atau pembiayaan proyek. Dalam hal ini, bank  tidak hanya sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang turut bertanggung jawab atas risiko dan hasil dari investasi tersebut.
Selain itu, promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan juga dapat ditemukan dalam produk-produk tabungan dan investasi syariah, di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pengelola dana yang memiliki tanggung jawab moral dan fidusia untuk mengelola dana nasabah dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk pembagian risiko dan keuntungan yang adil.
Pentingnya  promosi  pembagian  risiko  dan  pembagian  keuntungan  dalam ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan mendorong pembagian risiko yang  adil  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  ekonomi,  ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan (M et  al.,  2024),  di  mana  semua  pihak  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi.
Dalam  konteks  Undang-Undang  Perbankan  Syariah,  prinsip  promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan diatur secara ketat untuk memastikan bahwa  praktik  perbankan  syariah  mematuhi  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah. Dengan  memahami  dan  menerapkan  prinsip  ini  secara  tepat,  bank-bank  syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan inklusi keuangan, pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan (Mukharom et al., 2020).

## 3. Larangan Investasi yang Tidak Etis dan Tidak Bermoral
Larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral adalah salah satu aspek kunci  dalam  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perbankan  Syariah.  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  setiap  bentuk  investasi  harus mematuhi  nilai-nilai  etika  dan  moral  Islam,  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan ajaran  agama.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  aktivitas  ekonomi  yang dilakukan oleh bank-bank syariah tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dalam  konteks  perbankan  syariah,  larangan  investasi  yang  tidak  etis  dan tidak  bermoral  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  larangan  terhadap  investasi dalam  industri-industri  yang  terlibat  dalam  praktik-praktik  yang  merugikan masyarakat  atau  lingkungan  (Hamizar,  2023).  Misalnya,  larangan  dapat  meliputi investasi  dalam  industri  alkohol,  tembakau,  perjudian,  dan  senjata,  yang  dianggap melanggar  nilai-nilai  moral  Islam  dan  dapat  memberikan  dampak  negatif  bagi masyarakat.
Selain  itu,  larangan  investasi  yang  tidak  etis  dan  tidak  bermoral  juga  dapat mencakup larangan terhadap investasi dalam perusahaan-perusahaan yang  terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau merugikan lingkungan hidup. Dalam hal ini, bank-bank syariah diharapkan untuk melakukan analisis yang cermat terhadap setiap  peluang  investasi  yang  ada,  dengan  mempertimbangkan  dampak  sosial, lingkungan, dan moral dari setiap investasi yang dilakukan.
Pentingnya  larangan  investasi  yang  tidak  etis  dan  tidak  bermoral  dalam ekonomi  syariah  tidak  hanya  dilihat  dari  perspektif  agama,  tetapi  juga  dari perspektif sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan mematuhi larangan ini, bank- bank  syariah  dapat  memainkan  peran  yang  lebih  besar  dalam  mempromosikan pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  inklusif,  di  mana  investasi  yang dilakukan  memberikan  manfaat  yang  positif  bagi  masyarakat  dan  lingkungan (Hamizar, 2023).
Dalam  prakteknya,  bank-bank  syariah  diharapkan  untuk  mematuhi  standar yang  tinggi  dalam  pengambilan  keputusan  investasi,  serta  memprioritaskan investasi  dalam  sektor-sektor  yang  memberikan  manfaat  yang  positif  bagi masyarakat dan lingkungan (Hamizar, 2023). Hal ini mencakup pengembangan dan pemeliharaan  kebijakan  investasi  yang  etis  dan  bertanggung  jawab,  serta keterlibatan  aktif  dalam  pengawasan  dan  pengendalian  untuk  memastikan  bahwa setiap  investasi  yang  dilakukan  mematuhi  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  dan nilai-nilai moral Islam.

## B. Pelaksanaan Undang-undang Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah

## 1. Produk pembiayaan patuh syariah seperti Mudarabah dan Musharakah
Produk  pembiayaan  patuh  syariah,  seperti  Mudarabah  dan  Musharakah, merupakan instrumen utama dalam perbankan syariah yang berfokus pada prinsip perkongsian  risiko  dan  keuntungan.  Mudarabah  adalah  bentuk  kemitraan  antara pihak  yang  menyediakan  modal  (rab  al-mal)  dan  pihak  yang  mengelola  modal (mudarib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sementara itu, Musharakah adalah bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu, di mana setiap pihak berbagi modal, manajemen, dan risiko sesuai dengan bagian masing-masing.
Kedua  produk  pembiayaan  ini  mempromosikan  prinsip-prinsip  ekonomi syariah,  seperti  pembagian  risiko  dan  keuntungan,  serta  tanggung  jawab  moral
dalam transaksi ekonomi. Dalam Mudarabah, pihak yang menyediakan modal tidak terlibat dalam manajemen bisnis, sehingga risiko lebih besar ditanggung oleh pihak pengelola.  Namun,  keuntungan  yang  diperoleh  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan awal,  sehingga  kedua  belah  pihak  memiliki  insentif  untuk  bekerja  sama  secara efektif.
Di sisi lain, Musharakah menekankan pada partisipasi aktif dari semua pihak yang  terlibat  dalam  kemitraan.  Dalam  hal  ini,  keputusan  investasi  dan  manajemen bisnis  dibuat  secara  bersama-sama,  sehingga  risiko  dan  keuntungan  dibagi  secara adil  sesuai  dengan  kontribusi  masing-masing  pihak.  Musharakah  memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta mempromosikan kolaborasi yang erat antara pengusaha dan investor.
Keberadaan  produk  pembiayaan  patuh  syariah,  seperti  Mudarabah  dan Musharakah, mencerminkan komitmen perbankan syariah untuk mematuhi prinsip- prinsip  ekonomi  syariah  dalam  setiap  aspek  kegiatan  bisnis  mereka.  Dengan memprioritaskan  perkongsian  risiko  dan  keuntungan,  serta  mengedepankan  nilai- nilai moral dalam transaksi ekonomi, produk-produk ini memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi mereka yang ingin terlibat dalam kegiatan keuangan.
Namun, meskipun memiliki potensi untuk mempromosikan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, produk pembiayaan patuh syariah juga menghadapi tantangan tertentu. Misalnya, dalam beberapa kasus, kekurangan pengawasan dan transparansi dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau kesalahan dalam  manajemen  risiko.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  bank-bank  syariah  untuk menjalankan  proses  pengawasan  dan  pengendalian  yang  ketat,  serta  memastikan bahwa setiap produk pembiayaan patuh syariah mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Untuk Memastikan Kepatuhan
Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah langkah penting dalam memastikan kepatuhan bank-bank syariah terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah.  Dewan  ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional bank- bank syariah guna memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
DPS  biasanya  terdiri  dari  para  ahli  hukum  Islam,  ekonomi  syariah,  dan praktisi  keuangan  syariah  yang  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  prinsip- prinsip  ekonomi  syariah.  Mereka  diberi  mandat  untuk  memastikan  bahwa  bank- bank  syariah  mematuhi  larangan  riba,  promosi  pembagian  risiko  dan  keuntungan, serta  larangan  investasi  yang  tidak  etis  dan  tidak  bermoral  dalam  setiap  aspek kegiatan mereka.
Salah  satu  fungsi  utama  DPS  adalah  memberikan  fatwa  atau  pandangan hukum  terkait  dengan  transaksi  atau  produk  baru  yang  akan  diperkenalkan  oleh bank-bank  syariah.  Fatwa  ini  mengikat  dan  menjadi  acuan  dalam  pengambilan keputusan oleh bank, sehingga memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Norrahman, 2023).
Selain  memberikan  fatwa,  DPS  juga  memiliki  peran  dalam  melakukan  audit dan pemeriksaan internal terhadap kegiatan operasional bank-bank syariah. Mereka bertugas  untuk  memeriksa  apakah  setiap  transaksi  dan  keputusan  yang  diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau kekurangan (Norrahman, 2024).
Dengan  adanya  DPS,  bank-bank  syariah  dapat  memastikan  bahwa  setiap aspek kegiatan mereka dipantau dan dievaluasi secara ketat sesuai dengan prinsip- prinsip  ekonomi  syariah.  Hal  ini  tidak  hanya  membantu  memastikan  kepatuhan terhadap  undang-undang  yang  berlaku,  tetapi  juga  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbankan  syariah  sebagai  lembaga  keuangan  yang berintegritas dan bertanggung jawab.

## 3. Penggunaan  akad  Islam  seperti  Ijarah  dan  Murabahah  dalam  transaksi perbankan
Penggunaan  akad  Islam  seperti  Ijarah  dan  Murabahah  dalam  transaksi perbankan  mencerminkan  implementasi  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah.  Ijarah,  sebagai  akad  sewa  atau penyewaan,  digunakan  dalam  berbagai  pembiayaan  syariah  di  mana  bank menyediakan  aset  kepada  nasabah  untuk  digunakan  dalam  jangka  waktu  tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Akad ini memungkinkan nasabah untuk  menggunakan  aset  tanpa  harus  memiliki  kepemilikan  langsung,  sesuai dengan prinsip pembagian risiko dan keuntungan dalam ekonomi syariah.
Sementara  itu,  Murabahah  adalah  akad  jual-beli  dengan  keuntungan  yang ditetapkan di awal. Dalam transaksi Murabahah, bank membeli barang atau aset atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang  telah disepakati sebelumnya  dengan tambahan margin keuntungan. Akad ini digunakan dalam berbagai transaksi jual-beli, seperti pembiayaan pembelian barang modal, properti, atau kendaraan, sesuai dengan prinsip berbagi keuntungan dalam ekonomi syariah (Norrahman, 2023).
Penggunaan  akad  Ijarah  dan  Murabahah  memungkinkan  bank-bank  syariah untuk  menyediakan  produk  dan  layanan  keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip Islam. Dengan menggunakan akad-akad ini, bank dapat menawarkan solusi keuangan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  sementara  tetap  mematuhi aturan  dan  nilai-nilai  ekonomi  syariah  yang  melarang  riba  dan  mengedepankan keadilan dalam transaksi.
Selain itu, penggunaan akad Islam dalam transaksi perbankan juga membantu mempromosikan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada individu dan bisnis yang mungkin sebelumnya terbatas dalam akses keuangan. Melalui berbagai produk  yang  menggunakan  akad  Ijarah  dan  Murabahah,  bank-bank  syariah  dapat memberikan  solusi  keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah kepada  berbagai  segmen  masyarakat,  termasuk  mereka  yang  berorientasi  pada prinsip-prinsip agama dalam kegiatan keuangan mereka.
Dengan  demikian,  penggunaan  akad  Islam  seperti  Ijarah  dan  Murabahah dalam transaksi perbankan merupakan langkah konkret dalam menerapkan prinsip- prinsip  ekonomi  syariah  dalam  praktik  perbankan.  Hal  ini  tidak  hanya memungkinkan bank-bank syariah untuk tetap bersaing dalam pasar keuangan yang semakin  kompleks,  tetapi  juga  membantu  membangun  ekosistem  keuangan  yang lebih inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Norrahman, 2023).

## C. Tantangan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada Perbankan Syariah

## 1. Menyeimbangkan Motif Keuntungan Dengan Kepatuhan Syariah
Menyeimbangkan  motif  keuntungan  dengan  kepatuhan  syariah  merupakan tantangan  krusial  dalam  penerapan  hukum  ekonomi  syariah  pada  perbankan syariah.  Sementara  bank-bank  syariah  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan seperti  bank  konvensional,  mereka  juga  harus  mematuhi  prinsip-prinsip  syariah yang  melarang  riba,  transaksi  spekulatif,  dan  investasi  yang  tidak  etis.  Dalam menghadapi  tantangan  ini,  bank-bank  syariah  perlu  menjaga  keseimbangan  antara tujuan  keuntungan  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  agar  kegiatan  operasional mereka tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Pertama-tama,  bank-bank  syariah  harus  memperkuat  pemahaman  terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah di antara semua pemangku kepentingan, termasuk manajemen, karyawan, dan nasabah. Dengan meningkatkan kesadaran akan prinsip- prinsip  syariah,  bank  dapat  memastikan  bahwa  setiap  keputusan  yang  diambil dipertimbangkan  dari  perspektif  nilai-nilai  Islam,  sehingga  dapat  menjaga keseimbangan antara motif keuntungan dan kepatuhan syariah.
Kedua,  bank-bank  syariah  perlu  mengembangkan  produk-produk  dan layanan yang  sesuai dengan prinsip-prinsip  ekonomi syariah tanpa mengorbankan daya  saing  dan  profitabilitas.  Ini  memerlukan  inovasi  dan  kreativitas  dalam merancang produk-produk yang tidak hanya menguntungkan bagi bank, tetapi juga mematuhi  hukum  syariah  (Nugroho,  2021).  Misalnya,  pengembangan  produk pembiayaan  yang  mengandalkan  akad-akad  syariah  seperti  Mudarabah  dan Musharakah,  yang  memungkinkan  bank  untuk  berbagi  risiko  dan  keuntungan dengan nasabah secara adil.
Selain  itu,  bank-bank  syariah  perlu  memperkuat  mekanisme  pengawasan internal dan eksternal guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan mereka. Dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah
dan audit syariah secara reguler, bank dapat meminimalkan risiko pelanggaran dan memastikan  bahwa  semua  transaksi  dan  operasi  bank  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan hukum Syariah.
Penting juga untuk bank-bank syariah menjalin kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga  syariah  lainnya,  seperti  dewan  ulama  dan  lembaga  keuangan syariah internasional (Fitriyanti et al., 2023). Kerja sama ini dapat membantu bank- bank  syariah  untuk  mendapatkan  bimbingan  dan  dukungan  dalam  menjalankan operasional  mereka  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  serta  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank-bank  syariah  sebagai  institusi  keuangan yang berintegritas (M et al., 2024).
Dengan  memperhatikan  langkah-langkah  tersebut,  bank-bank  syariah  dapat lebih berhasil menyeimbangkan motif keuntungan dengan kepatuhan syariah dalam operasional  mereka.  Ini  bukan  hanya  tentang  menjaga  reputasi  dan  kepercayaan masyarakat,  tetapi  juga  tentang  memastikan  bahwa  bank-bank  syariah  terus berkontribusi  secara  positif  terhadap  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## 2. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perbankan
Memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  operasional  perbankan syariah  merupakan  salah  satu  tantangan  utama  dalam  penerapan  hukum  ekonomi syariah.  Transparansi  mengacu  pada  keterbukaan  dan  kewajaran  dalam pengungkapan informasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor,  dan  pihak  berwenang.  Sementara  itu,  akuntabilitas  berarti  bank-bank syariah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil, serta siap untuk dipertanggungjawabkan atas kinerja mereka.
Pertama-tama,  bank-bank  syariah  perlu  memperkuat  praktik  pelaporan  dan pengungkapan  informasi  yang  transparan  kepada  publik.  Ini  meliputi  penyediaan laporan  keuangan  yang  jelas  dan  akurat,  serta  informasi  terkait  dengan  kegiatan operasional,  risiko,  dan  kinerja  bank.  Dengan  meningkatkan  transparansi  ini,  bank dapat  membangun  kepercayaan  dengan  para  pemangku  kepentingan  dan memperkuat reputasi mereka sebagai lembaga keuangan yang terpercaya.
Kedua, bank-bank syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem pengawasan  dan  pengendalian  internal  yang  kuat  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku (Norrahman, 2024). Ini melibatkan implementasi prosedur dan kebijakan yang jelas untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  mengelola,  dan  memantau  risiko  yang  terkait dengan  operasional  perbankan  syariah.  Dengan  demikian,  bank  dapat meminimalkan  risiko  pelanggaran  dan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas operasional mereka.
Selain  itu,  bank-bank  syariah  perlu  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengambilan  keputusan,  terutama  yang  berkaitan  dengan penyaluran  dana  dan  investasi.  Keputusan-keputusan  ini  harus  didasarkan  pada analisis  yang  cermat  dan  memperhitungkan  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  serta potensi  dampak  sosial,  lingkungan,  dan  moral.  Dengan  menerapkan  proses pengambilan  keputusan  yang  transparan  dan  akuntabel,  bank  dapat  memastikan bahwa  mereka  bertanggung  jawab  atas  konsekuensi  dari  setiap  keputusan  yang diambil.
Selanjutnya, bank-bank syariah perlu meningkatkan mekanisme pengawasan eksternal  melalui  audit  syariah  yang  dilakukan  oleh  pihak  independen.  Audit syariah  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kepatuhan  bank  terhadap  prinsip-prinsip ekonomi  syariah  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  serta  memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau kekurangan. Dengan melibatkan  pihak  independen,  bank  dapat  memastikan  bahwa  pengawasan dilakukan secara objektif dan profesional.
Terakhir,  bank-bank  syariah  perlu  mengadopsi  budaya  organisasi  yang memprioritaskan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip ekonomi syariah (Utomo, 2023). Hal ini melibatkan pengembangan nilai-nilai yang  mendorong  integritas,  profesionalisme,  dan  kejujuran  dalam  setiap  aspek kegiatan operasional. Dengan membangun budaya organisasi yang kuat, bank dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah  dan  memastikan  bahwa  semua  anggota  tim  bertanggung  jawab  atas tindakan mereka.

## 3. Menangani Kompleksitas Peraturan dan Hukum Di Berbagai Yurisdiksi
Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum ekonomi syariah pada perbankan  syariah  adalah  menangani  kompleksitas  peraturan  dan  hukum  di berbagai  yurisdiksi.  Bank-bank  syariah  sering  beroperasi  di  berbagai  negara  yang memiliki  kerangka  regulasi  dan  hukum  yang  berbeda-beda  terkait  dengan perbankan  syariah.  Hal  ini  menimbulkan  tantangan  dalam  hal  memahami, menginterpretasi,  dan  mematuhi  peraturan  yang  berlaku  di  setiap  yurisdiksi  yang mereka operasikan.
Pertama-tama,  bank-bank  syariah  perlu  memiliki  pemahaman  yang mendalam  tentang  peraturan  dan  hukum  yang  berlaku  di  setiap  negara  di  mana mereka  beroperasi.  Ini  melibatkan  pelatihan  dan  pendidikan  secara  terus-menerus bagi  staf  dan  manajemen  bank  mengenai  peraturan-peraturan  tersebut,  serta memantau  perubahan  dan  perkembangan  hukum  yang  mungkin  memengaruhi operasional mereka (Rina El Maza et al., 2022).
Kedua, bank-bank syariah harus menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  dan  mengelola  risiko  yang  timbul  dari
kompleksitas  peraturan  dan  hukum  di  berbagai  yurisdiksi.  Ini  termasuk pengembangan  kebijakan  dan  prosedur  yang  jelas,  serta  pembentukan  tim  khusus yang  bertanggung  jawab  untuk  memantau  dan  mengevaluasi  risiko  peraturan  dan hukum.
Selain  itu,  bank-bank  syariah  perlu  membangun  jaringan  kerja  yang  kuat dengan  otoritas  regulasi,  lembaga  pemerintah,  dan  lembaga  keuangan  lainnya  di setiap  yurisdiksi  yang  mereka  operasikan.  Kerja  sama  ini  memungkinkan  bank untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terbaru tentang peraturan dan hukum  yang  berlaku,  serta  memfasilitasi  dialog  yang  konstruktif  dalam  rangka meningkatkan pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Selanjutnya,  bank-bank  syariah  perlu  memperkuat  kemampuan  mereka dalam  hal  penyesuaian  dan  fleksibilitas  untuk  mengatasi  perbedaan  dalam peraturan  dan  hukum  di  berbagai  yurisdiksi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui pengembangan sistem dan proses operasional yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan  dalam  peraturan  dan  hukum,  serta  melalui  kemitraan  strategis  dengan penyedia  layanan  hukum  yang  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang hukum syariah dan regulasi perbankan.
Terakhir,  bank-bank  syariah  perlu  memastikan  bahwa  mereka  memiliki kapasitas  yang  memadai  dalam  hal  sumber  daya  manusia,  teknologi,  dan infrastruktur  untuk  menangani  kompleksitas  peraturan  dan  hukum  di  berbagai yurisdiksi.  Ini  mencakup  investasi  dalam  pelatihan  dan  pengembangan  karyawan, penggunaan  teknologi  informasi  yang  canggih  untuk  memantau  dan  mematuhi peraturan,  serta  pembangunan  infrastruktur  yang  memadai  untuk  mendukung operasional  perbankan  syariah  di  tingkat  global.  Dengan  demikian,  bank-bank syariah dapat mengatasi kompleksitas peraturan dan hukum di berbagai yurisdiksi dan memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aspek operasional mereka (Norrahman, 2024).

## Kesimpulan
Dalam  menjawab  tantangan  globalisasi  dan  dinamika  ekonomi  modern, perbankan syariah memiliki peran yang semakin penting dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui pemahaman yang lebih dalam  tentang  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  syariah  yang  tertanam  dalam Undang-Undang  tentang  Perbankan  Syariah,  kita  dapat  meningkatkan  efektivitas dan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip tersebut.
Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  telah  mengidentifikasi  permasalahan  yang relevan,  mengaitkannya  dengan  teori  ekonomi  syariah,  dan  menetapkan  tujuan penelitian  yang  jelas.  Melalui  pendekatan  metodologi  yang  tepat,  penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  diimplementasikan  dalam  praktik  perbankan syariah, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan.
Dengan  demikian,  diharapkan  hasil  dari  penelitian  ini  akan  memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia, serta  pengembangan  teori  ekonomi  syariah  secara  global.  Dengan  memperkuat landasan  hukum  dan  pemahaman  tentang  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah,  kita dapat  membawa  perbankan  syariah  menuju  masa  depan  yang  lebih  berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## Daftar Pustaka
Abdul,  A.  R.,  Mandiri,  D.  P.,  Astuti,  W.,  &  Arkoyah,  S.  (2022).  Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance , 5 (2), 352 – 365. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505
Djumadi,  D.  (2023).  Teknologi  Blockchain  dalam  Perspektif  Ekonomi/Keuangan Islam. Al-Kharaj :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis  Syariah , 6 (3),  3897 – 3915. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131
Fitriyanti,  F.,  Akbar,  M.  F.,  Syamsu,  A.  P.,  &  Nurhaifa,  R.  F.  (2023).  Application  of Sharia Principles in Sharia Financial Institutions. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum ,
17 (2), 157 – 166. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2849
Hamizar, A. (2023). Pengaruh Faktor Sosial dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah. Amal: Jurnal Ekonomi Syariah , 5 (1), 59 – 69. https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478
Jaya,  A.,  Syaripuddin,  Darnilawati,  Nurwahyuni,  Misno,  Nuryanti,  Santi,  M.,
Rinaldi, A., & Arminingsih, D. (2023). Ekonomi Syariah . Cendikia Mulia Mandiri.
M, F. I., Abdal, A.,  &  Arifin, T. (2024).  Penerapan Konsep Hybrid Contracts dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah. AHKAM , 3 (1), 1 – 12. https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2441
Mukharom, M., Heryanti, B. R., Astanti, D. I., & Aravik, H. (2020). Sharia Economic Legal  Contribution  of  Economic  Development  in  Indonesia. Journal  of  Islamic Economics Perspectives , 1 (2), 43 – 50. https://doi.org/10.35719/jiep.v1i2.21
Nainggolan, B. (2023). Perbankan Syariah di Indonesia . Rajawali Pers.
Norrahman,  R.  A.  (2023).  Peran  Fintech  Dalam  Transformasi  Sektor  Keuangan Syariah. JIBEMA:  Jurnal  Ilmu  Bisnis,  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi , 1 (2), 101 – 126. https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11
Norrahman,  R.  A.  (2024).  Syndrom  Pembiayaan  Akad  Salam  Dalam  Perbankan Syariah. JIBEMA:  Jurnal  Ilmu  Bisnis,  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi , 1 (4), 316 – 337. https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.48
Nugroho,  E.  R.  (2021).  Implementation  of  Sharia-Compliance  In  Islamic  Bank Product
Innovations. Prophetic Law Review , 3 (2), 173 – 197. https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4
Pangaribuan,  A.  P.  (2023). Rekonstruksi  Regulasi  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Tanggung  Jawab  Developer  Dalam  Penyelesaian  Kontrak  Property  Berbasis  Nilai Keadilan . Universitas Islam Sultan Agung.
Rina El Maza, R. E. M., Yuyun Yunarti, Y. Y., Nazeri, N., & Rahmat Hidayat, R. H. (2022).  Sharia  Economic  Law  Regulation  on  The  Development  of  Sharia Financial  Institutions  in  Indonesia. Journal  of  Social  Work  and  Science  Education , 3 (2), 154 – 167. https://doi.org/10.52690/jswse.v3i2.290
Rivai, V., Veithzal, A. P., & Fawzi, M. G. H. (2022). Islamic Transaction Law In Business .
Bumi Aksara.
Suwardi.  (2023). Pembaharuan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Syariah .  Narotama  University Press.
Usman, R. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia . Sinar Grafika.
Utomo,  E.  S.  (2023). Rekonstruksi  Regulasi  Pengembangan  Ekonomi  Pesantren  Menuju Kesejahteraan  Masyarakat  Yang  Berbasis  Nilai  Keadilan .  Universitas  Islam  Sultan Agung.