## TINJAUAN TEORITIS

## PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA
Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of Indonesia
Ridwan Lasabuda 1

## ABSTRACT
Indonesian  as  an  archipelagic  state  has  been  recognized  internationally (UNCLOS 1982), later ratified by Act 17 of 1985. Under UNCLOS 1982, the total maritime  area  of  Indonesia  is  5.9  million  km 2 ,  consisting  of  3.2  million  km 2 of territorial  waters  and  2.7  km 2 of  Economic  Exclusive  Zone  (Zone  Ekonomi Ekslusif), not including the continental shelf. This makes Indonesia as the largest archipelagic state in the world. However, the development of marine and fisheries for this is still far from expectations, while large potential of natural resources and environmental  services  are  relatively  unexploited  in  coastal  areas,  small  islands and ocean in Indonesian archipelago.
Keywords : coastal and ocean, development, Indonesian, archipelago

## ABSTRAK
Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS  1982)  yang  kemudian  diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  Undang- Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km 2 , terdiri atas 3,2 juta km 2 perairan teritorial dan 2,7 km 2 perairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif,  luas  tersebut  belum  termasuk  landas kontinen.  Hal  ini  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di dunia.  Namun  demikian,  pembangunan  bidang  kelautan  dan  perikanan  hingga saat  ini  masih  jauh  dari  harapan.  Padahal  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil dan  lautan  kepulauan  Indonesia  disimpan  potensi  sumber  daya  alam  dan  jasa lingkungan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Kata kunci : pesisir dan laut, pembangunan, Indonesia, kepulauan
1 Laboratorium Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, FPIK UNSRAT

## PENDAHULUAN
Secara geografis Indonesia mem- bentang  dari  6 0 LU  sampai  11 0 LS  dan 92 0 sampai  142 0 BT,  terdiri  dari  pulau- pulau  besar  dan  kecil  yang  jumlahnya kurang  lebih  17.504  pulau.  Tiga  per- empat wilayahnya adalah laut  (5,9 juta km 2 ),  dengan  panjang  garis  pantai 95.161  km,  terpanjang  kedua  setelah Kanada.
Melalui  Deklarasi  Djuanda,  13 Desember  1957,  Indonesia  menyata- kan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut  sekitar,  di  antara,  dan  di  dalam kepulauan  Indonesia)  menjadi  satu kesatuan wilayah NKRI. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia  internasional  melalui  konvensi hukum  laut  PBB  ke  tiga,  United  Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS  1982),  kemudian  diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-
Undang No.17 Tahun 1985.  Berdasar- kan  UNCLOS  1982,  total  luas  wilayah laut  Indonesia  menjadi  5,9  juta  km 2 , terdiri  atas  3,2  juta  km 2 perairan  terito- rial dan 2,7 km 2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif,  luas  perairan  ini  belum termasuk  landas  kontinen  ( continental shelf ).  Hal  ini  menjadikan  Indonesia sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di dunia  ( the  biggest  Archipelago  in  the World ).
Pasal  25A  UUD  1945  (hasil amandemen kedua UUD 1945), menyebutkan  bahwa  “NKRI  adalah negara  kepulauan  yang  berciri  nusan- tara  dengan  wilayah  yang  batas-batas dan  hak-haknya  ditetapkan  dengan Undang- undang”.  Ini  semakin  mengu- kuhkan  eksistensi  Indonesia  sebagai negara  maritim.  Apalagi  dengan  lahir- nya  UU  N0.27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, lebih jelas mengakui eksistensi  sektor  kelautan  dan  peri- kanan  serta  pengelolaan  wilayah  pesi- sir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu  agenda  pembangunan  nasional. Namun faktanya, pembangunan bidang kelautan  dan  perikanan  hingga  saat belum  dimanfaatkan  secara  optimal,
padahal  tersimpan  potensi  SDA  dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.  Sehingga  untuk  menjadikan sektor  kelautan  dan  perikanan  sebagai arus  utama  pembangunan  nasional dibutuhkan  kebijakan  pembangunan yang terpadu dan berbasiskan ekosistem.

## PEMBAHASAN
Potensi  dan  keunggulan  sumber- daya pesisir dan lautan Indonesia

## Potensi wilayah
Posisi geografis kepulauan Indonesia  sangat  strategis  karena merupakan  pusat  lalu  lintas  maritim antar  benua.  Indonesia  juga  memiliki kedaulatan  terhadap  laut  wilayahnya meliputi;  perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial (sepanjang 12  mil  dari  garis  dasar).  Disamping  itu ada  juga  zona  tambahan  Indonesia, yang  memiliki  hak-hak  berdaulat  dan kewenangan  tertentu.  Selain    itu,  ada juga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)  sejauh  200  mil  dari  garis pangkal, dimana Indonesia  mempunyai hak-hak  berdaulat  atas  kekayaan  alam (perikanan), kewenangan untuk meme- lihara  lingkungan  laut,  mengatur  dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian  ijin  pembangunan  pulau- pulau  buatan,  instalasi  dan  bangunan2 lainnya.

## Potensi sumberdaya hayati
Indonesia  sebagai  negara  tropis, kaya  akan  sumberdaya  hayati,  yang dinyatakan  dengan  tingkat  keaneka- ragaman  hayati  yang  tinggi.  Dari  7000 spesies  ikan  di  dunia,  2000  jenis diantaranya  terdapat  di  Indonesia. Potensi  lestari  sumberdaya  perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per  tahun,  terdiri  dari  :  ikan  pelagis besar  (1,16  juta  ton),  pelagis  kecil  (3,6 juta  ton),  demersal  (1,36  juta  ton), udang  penaeid  (0,094 juta  ton),  lobster (0,004 juta ton) , cumi-cumi (0,028 juta ton),  dan  ikan-ikan  karang  konsumsi (0,14  juta  ton).  Dari  potensi  tersebut jumlah  tangkapan  yang  dibolehkan
(JTB) sebanyak 5,12 juta ton per tahun, atau  sekitar  80%  dari  potensi  lestari. Potensi sumberdaya ikan ini tersebar di 9  (sembilan)  wilayah  Pengelolaan Perikanan Indonesia.
Potensi  budidaya  laut,  terdiri  dari potensi  budidaya  ikan  (kakap,  kerapu, gobia); udang, moluska (kerang- kerangan, mutiara, teripang); dan rumput  laut,  potensi  luasan  budidaya- nya  sebesar  2  juta  ha  (20%  dari  total potensi  lahan  perairan  pesisir  dan  laut berjarak 5 km dari garis pantai) dengan volume  46,73  juta  ton  per  tahun. Sedangkan  potensi  budidaya  payau (tambak)  mencapai  913.000  ha.  Untuk potensi  bioteknologi  kelautan  masih besar  peluangnya  untuk  dikembang- kan,  seperti  industri  bahan  baku  untuk makanan,  industri  bahan  pakan  alami, dan benih ikan dan udang.
Perairan  Indo-Pasifik,  yang  seba- gian  besar  terletak  di  perairan  Indone- sia  merupakan  pusat  keanekaragaman terumbu  karang  dunia,  dengan  lebih dari  400  spesies.  Juga  berbagai  jenis ganggang  laut  tersebar  di  berbagai wilayah pantai. Sumberdaya hayati laut kita,  selain  memiliki  keanekaragaman hayati yang tinggi juga mempunyai luas habitat  yang  besar,  yaitu  :  2,4  juta  ha kawasan  hutan  bakau  dan  8,5  juta  ha terumbu  karang.  Secara  biologi,  kawa- san  pesisir  dan  laut  Indonesia  juga mempunyai  nilai  global,  karena  pera- iran  Indonesia  merupakan  tempat  ber- telur  ikan-ikan  yang  bermigrasi  ( highly migratory  species )  seperti  tuna,  lumba- lumba  dan  berbagai  jenis  ikan  paus serta penyu.
Potensi kelautan dan perikanan di atas,  guna  mendorong  pertumbuhan ekonomi  diperkirakan  mempunyai  nilai potensi ekonomi  masing-masing : perikanan  tangkap  US$  15,1  miliar  per tahun;  budidaya  laut  US$  46,7  miliar per  tahun;  budidaya  tambak  US$  10 miliar  per  tahun  dan  bioteknologi kelautan  sebesar  US$  4  miliar  per tahun.

## Potensi sumberdaya mineral dan energi
Sekitar  70  %  produksi  minyak dan  gas  bumi  Indonesia  berasal  dari kawasan  pesisir  dan  laut.  Dari  60 cekungan  yang  potensial  mengandung migas,  40  cekungan  terdapat  di  lepas pantai,  14  di  kawasan  pesisir,  hanya  6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut, potensinya diperkirakan sebe- sar  11,3  miliar  barel  minyak  bumi. Cadangan  gas  bumi  di  kawasan  ini diperkirakan sebesar 101,7 triliun kubik. Selain  itu  kawasan  ini  juga  kaya  akan berbagai  jenis  bahan  tambang  dan mineral  seperti  :  emas,  perak,  timah, bijih besi, dan mineral berat. Di perairan pesisir dan laut Indonesia, juga ditemu- kan  jenis  energi  baru  pengganti  BBM, berupa  gas  hidrat  dan  gas  bionik  di lepas  pantai  barat  Sumatera,  selatan Jawa  Barat  serta  bagian  utara  Selat Makassar  dengan  potensi  yang  sangat besar, melebihi  seluruh potensi  minyak dan  gas  bumi  Indonesia  (Richardson, 2008 dalam Dahuri 2010).
Selain  sumber  energi  diatas, terdapat  juga  sumber-sumber  energi non  konvensional  seperti  :  energi pasang surut, energi gelombang, OTEC ( ocean  thermal  energy  conversion ), tenaga  surya  dan  angin.  Potensi sumberdaya  mineral  lainnya  yang dapat dikembangkan adalah air laut da- lam ( deep ocean water ). Air laut dalam merupakan  air  di  kedalaman  200  m, memiliki  karakteristik  yang  berguna untuk  kepentingan  perikanan,  kosme- tika dan air mineral.

## Potensi industri dan jasa maritim
Sehubungan  dengan  Indonesia adalah  negara  kepulauan  dengan  wila- yah pesisir dan lautan yang luas, maka industri  dan  jasa  maritim  yang  potensi untuk  dikembangkan  adalah  :  a) Galangan (pembuatan) kapal dan dock- yard;    b)  Industri  mesin  dan  peralatan kapal; c) Industri alat penangkapan ikan ( fishing  gears )  seperti  jaring,  pancing, fish finders, tali tambang, dll; d)  Industri kincir  air tambak  (pedal wheel),  pompa air,  dll;  e)  Offshore  engineering  and structures;  f)  Coastal  engineering  and
structures;  g)  Kabel  bawah  laut  dan fiber  optics;  h)  Remote  sensing,  GPS, GIS, dan ICT lainnya.
Potensi  transportasi  laut  dan    jasa lingkungan
Seiring  dengan  pergeseran  pusat ekonomi  dunia  dari  poros  Atlantik  ke Asia-Pasifik,  dewasa  ini,  70%  perda- gangan  dunia  berlangsung  di  kawasan Asia-Pasifik.  Sekitar  75%  produk  dan komoditas  perdagangan  di  transporta- sikan  melalui  laut  Indonesia  dengan nilai sekitar US$ 1.300 triliun per tahun. Sejak 1987, Indonesia menghamburkan  devisa  rata-rata  US$ 14 miliar/tahun untuk membayar armada pelayaran asing.   Sekitar 97% dari  total  barang  dan  komoditas  yang diekspor  dan  diimpor  oleh  Indonesia, diangkut  oleh  kapal-kapal  asing  dan sekitar  55%  dari  total  barang  dan komoditas yang ditransportasikan antar pulau  di  perairan  laut  Indonesia, diangkut juga oleh kapal-kapal asing.
Dengan  potensi  total  muatan nasional  502  juta  ton  per  tahun  (200 juta ton batubara;  55 juta ton crude oil; 60  juta  ton  CPO;  7  juta  ton  produk perikanan;  8  juta  ton  LNG;  2  juta  ton LPG;  120  juta  ton  containers  dan  50 juta ton general cargo), melalui pendekatan cluster  maritime kita  bisa meraup  devisa  perhubungan  laut  US$ 15 miliar setiap tahun-nya (IMPC, 2008 dalam Dahuri  2009).  Untuk  dapat melayani  kebutuhan  angkutan  muatan sebesar  itu,  diperlukan  sekitar  650 kapal tambahan, dengan total investasi sebesar  US$  5  miliar.    Selain  mening- katkan  pendapatan  negara, cluster maritime juga  menciptakan  lapangan kerja  baru  sedikitnya  1  juta  orang, membangkitkan sejumlah multiplier effects , mendongkrak daya saing ekonomi  nasional, juga dapat memper- cepat  pembentukan  24  pelabuhan hub port .  Dari  114  pelabuhan  umum  yang kita  miliki,  tidak  satupun  memenuhi standar pelayanan internasional.
Tahun  2000,  Jepang  dengan panjang garis pantai 34.000  km memiliki  3000  pelabuhan  perikanan,
artinya  setiap  11  km  garis  pantai terdapat  1  (satu)  pelabuhan  perikanan. Thailand  dengan  panjang  garis  pantai 2.600  km  memiliki  52  pelabuhan perikanan,  artinya  setiap  50  km  garis pantai  mempunyai  1  (satu)  buah pelabuhan perikanan. Sementara,
Indonesia  dengan  panjang  garis  pantai kurang lebih 81.000 km, hanya memiliki 17  pelabuhan  perikanan,  artinya  setiap 4.500 km garis pantai hanya memiliki 1
(satu) buah pelabuhan perikanan.
Negara bagian Queensland,
Australia  dengan  panjang  garis  pantai 2.100  km,  tahun  2007  pariwisata baharinya  meraup  devisa  sebesar  US$ 3  milyar.  Indonesia  dengan  panjang garis  pantai  95.200  km  dan  6  terumbu karang (Raja Ampat, Wakatobi, Tukang Besi, Bunaken, Gili IMT, dan P. Rubiah) dari  10  terumbu  karang  terindah  di dunia,  total  devisa  pariwisata  nya hanya US$ 5 milyar ( WTO 2008 dalam Dahuri 2010).
Posisi  Indonesia  yang  strategis, dengan  memiliki  estetika  lingkungan yang  sulit  ditandingi  oleh  negara kepulauan  lain,  seperti  gugusan  pulau yang  indah  dan  kekayaan  keaneka- ragaman  sumberdayahayati  lautnya, menjanjikan  potensi  ekonomi  dari kegi- atan  pariwisata  alam  dan  pariwisata bahari dengan segala variannya.
Prospek ini tentu didukung oleh bergesernya  kebutuhan  masyarakat global  akan  kehidupan back  to  nature , dimana  mereka  telah  jenuh  dengan kehidupan  dalam  lingkungan  buatan. Estimasi  nilai  potensi  ekonomi  pari- wisata bahari di Indonesia sebesar US$ 54.3 miliar per tahun (PKSPL IPB 2009 dalam Dahuri 2010)
Potensi kultural
Salah satu potensi kelautan Indonesia  adalah  benda  peninggalan budaya  masa  lalu  yang  memiliki  nilai ekonomis  tinggi  yaitu,  Benda  Muatan Kapal  Tenggelam  (BMKT).  Saat  ini diperkirakan  terdapat  463  titik  lokasi kapal  tenggelam,  yang  terjadi  sejak abad  14  sampai  abad  19.  Pemerintah telah  membentuk  Panitia  Nasional
BMKT  melalui  Keppres  No.107  Tahun 2000,  agar  pemanfaatan  BMKT  dapat memberikan  manfaat  kepada  masya- rakat  dan  negara,  serta  mencegah pengangkatan  BMKT  secara  illegal. Nilai  BMKT  secara  keseluruhan  diper- kirakan mencapai US$ 40 juta.
Dari  potensi  sumberdaya  pesisir dan  lautan  di  atas,  sedikitnya  terkait dengan  11  sektor  ekonomi  kelautan yang  dapat  dikembangkan  yaitu  :  1) perikanan tangkap, 2) perikanan budidaya,  3)  industri  pengolahan  hasil perikanan,  4)  industri  bioteknologi kelautan,  5)  pertambangan  dan  energi, 6)  pariwisata  bahari,  7)  perhubungan laut,  8)  industri  dan  jasa  maritim,  9) sumberdaya  pulau-pulau  kecil,  10) coastal  forestry  (mangrove),  dan  11) SDA non konvensional.
Sektor  ekonomi  kelautan  adalah kegiatan  ekonomi  yang  berlangsung  di wilayah  pesisir  dan  lautan,  dan/atau yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan  kelautan  untuk  mengha- silkan goods  and  services yang  dibu- tuhkan  umat  manusia  (Kildow,  2005 dalam Dahuri  2010).  Menurut  PKSPL- IPB  2009,  total  potensi  ekonomi kelautan  Indonesia  :  sebesar  US$ 1.200 miliar/tahun
Isu-isu pembangunan
wilayah pesisir dan lautan Indonesia
Potensi  sumberdaya  pesisir  dan laut  Indonesia  yang  besar  ternyata belum  memberikan  kontribusi  yang signifikan  bagi  pembangunan  ekonomi nasional.  Pemanfaatannya  belum  opti- mal,  malahan  telah  terjadi  degradasi sumberdaya alam di beberapa perairan pesisir  akibat  pemanfaatan  yang  tidak mempertimbangkan  daya  dukung  ling- kungan.
Adapun  isu-isu  utama  dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan lautan di Indonesia antara lain :
Kemiskinan masyarakat pesisir
Wilayah pesisir merupakan
wilayah  dengan  kepadatan  penduduk yang tinggi, sayangnya sebagian besar masyarakat  pesisir  termasuk  masya-
rakat  miskin.  Tahun  2008,  keberadaan masyarakat  pesisir  di  Indonesia,  terse- bar  di  10.639  desa  pesisir,  dimana masyarakat miskin-nya berjumlah kurang lebih 10 juta jiwa, terdiri dari  7,8 juta  penduduk  miskin  dan  2,2  juta penduduk sangat miskin.  Tahun 2011,
masyarakat miskinnya bertambah menjadi  14,7  juta  penduduk.  Kemis- kinan  dan  ketergantungan  terhadap sumberdaya  pesisir  dan  laut,  seringkali mengakibatkan  masyarakat  melakukan kegiatan  yang  menurunkan  kualitas sumberdaya,  seperti  :  penebangan mangrove  (untuk  kayu  bakar  dan dijual),  penangkapan  ikan  dengan merusak ekosistem.

## Konflik pemanfaatan ruang
Berbagai  kegiatan  dan  kepen- tingan  dilaksanakan  di  wilayah  pesisir, bahkan  terkadang  kegiatan-kegiatan tersebut  saling  bertentangan.  Konflik pemanfaatan  ruang  terjadi,  karena belum  ada  aturan  yang  jelas  tentang penataan  ruang  wilayah  pesisir  yang dapat  dijadikan  acuan  dari  berbagai sektor yang berkepentingan.

## Penurunan kualitas lingkungan
Kerusakan  fisik  pada  ekosistem pesisir  umumnya  terjadi  pada  ekosis- tem  mangrove,  terumbu  karang  dan padang lamun. Terumbu karang  dalam kondisi  baik  tidak  lebih  dari  30%, sedangkan degradasi ekosistem mang- rove  hampir  merata  terjadi  diseluruh kawasan  pesisir  Indonesia.  Beberapa kegiatan  yang  diduga  menyebabkan erosi  pantai  antara  lain  :  pengambilan pasir  untuk  reklamasi,  pembangunan pelabuhan/jetty/marina,  pembangunan hotel.  Hal  ini  terjadi  karena  peren- canaan  dan  pengembangan  wilayah pesisir yang tidak tepat.
Pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan, berasal dari aktivitas  di  darat  seperti  :  industri, kegiatan  rumah  tangga  dan  pertanian. Selain  itu  ada  juga    sumber  pence- maran yang berasal dari aktivitas di laut seperti  :  kegiatan  transportasi  laut, termasuk  transportasi  kapal  pengang- kut  minyak  ( oil  tanker ),  dan  kegiatan
pertambangan.  Hal-hal  inilah  yang mengakibatkan  terjadinya  penurunan kualitas  lingkungan  perairan  serta estetika pantai.
Pengelolaan  pulau-pulau  kecil  dan pulau-pulau kecil di perbatasan
Mengingat  karakteristiknya  yang unik  maka  pengelolaan  pulau-pulau kecil membutuhkan pendekatan tersen- diri  dan  berbeda  dengan  pulau  besar. Di  masa  lalu,  perhatian  untuk  mem- bangun pulau-pulau kecil sangat minim bahkan  hampir  tidak  tersentuh  oleh kegiatan  pembangunan.  Untuk  itu dalam  membangun  pulau-pulau  kecil disamping pengembangan untuk investasi,  juga  perlu  diupayakan  pro- gram  pemberdayaan  masyarakat  yang ada  di  sana,  seperti  fasilitasi  dan peningkatan  sarana  pendidikan,  kese- hatan, pengadaan listrik (tenaga surya), pengadaan  alat  desaltinasi, alternative livehood , bantuan sarana informasi dan telekomunikasi.  Berdasarkan  Perpres RI  No.78  tahun  2005  tentang  Penge- lolaan  Pulau-pulau  Kecil  Terluar,  di daerah  perbatasan  NKRI  terdapat  92 pulau-pulau  kecil  terluar  yang  perlu  di kelola.  Tujuan  dari  Perpres  ini  adalah untuk menjaga keutuhan NKRI,
keamananan nasional, pertahanan negara,  menciptakan  stabilitas  kawa- san,  pemanfaatan  SDA  secara  berke- lanjutan  dan  pemberdayaan  masya- rakat pulau-pulau kecil
Pengelolaan  sumberdaya  perikanan yang tidak  berkelanjutan
Dari  berbagai  data  yang  dimiliki, kegiatan  illegal  fishing  yang  sering terjadi  di  perairan  Indonesia,  dian- taranya : a) penangkapan tanpa izin, b) penangkapan  dengan  izin  palsu,  c) penangkapan  yang  tidak  dilaporkan  di pelabuhan  pendaratan,  d)  penang- kapan  dengan  alat  tangkap  terlarang, e)  penangkapan  di  area  yang  tidak sesuai  izin,  dan  f)  penangkapan dengan  jenis  alat  tangkap  yang  tidak sesuai izin.

## Perubahan iklim global
Berdasarkan  data  Inter  Gover- mental  Panel  on  Climate  Change
(IPCC),  akibat  pemanasan  global, kenaikan  suhu  tahunan  di  Indonesia dari tahun 1970-2004 antara 0,2 –10 o C.
Sedangkan  dampak  pemanasan  global terhadap  wilayah  pesisir,  adalah  :  a) wilayah pesisir semakin rentan
terhadap  erosi  pantai  maupun  naiknya permukaan  air  laut,  dan  hal  ini diperparah  akibat  perbuatan  manusia, b)  diperkirakan  tahun  2080,  jutaan orang akan terkena banjir setiap tahun- nya,  akibat  naiknya  permukaan  laut, terutama  dataran  rendah  yang  padat penduduk terutama di delta-delta besar benua  Asia  dan  penduduk  di  pulau- pulau  kecil,  c)  adaptasi  untuk  daerah pesisir  lebih  sulit  dilakukan  di  negara berkembang  karena  terbatasnya  kapa- sitas adaptasi mereka
Paradigma baru pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia Dalam skala nasional,
pengelolaan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan  diharapkan  dapat  dikelola secara  berkelanjutan  serta  mampu mensejahterakan  masyarakat  setem- pat. Di tingkat global, isu-isu perubahan iklim  global  ( climate  change ),  penge- lolaan  berbasis  ecoregion  (misalnya  : coral  triangle ),  dan  konservasi  lingku- ngan  mendapat  perhatian  yang  sangat penting.  Tuntutan-tuntutan ini dianggap sebagai  perhatian  dan  keprihatinan terhadap  degradasi  daya  pulih  lingku- ngan dan sumberdaya hayati. Tuntutan ini  tertuang  dalam  berbagai  konvensi internasional  menyangkut  pengelolaan wilayah  pesisir  terpadu,  pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, seperti Agenda-21, World Summit on Sustainable Development (WSSD), Millenium  Development  Goals  (MDGs) dan  Code  of  Conduct  for  Responsible Fisheries (CCRF). Dengan telah mengantisipasi beberapa  kondisi  lingkungan  strategis sesuai  dinamika  perkembangan  di tingkat  global  dan  nasional,  maka pengelolaan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan Indonesia ke depan,
diharapkan  dilakukan  secara  terpadu sesuai dengan daya dukung lingkungan serta  untuk  memberdayakan  masya- rakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kebijakan  pembangunan  kelautan  dan perikanan Dalam upaya pengelolaan
potensi  sumberdaya  kelautan  dan perikanan,  selain  memberikan  penya- daran  tentang  pentingnya  manfaat  dari sumberdaya  kelautan  dan  perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  juga  perlu  ditanamkan tentang  falsafah  dalam  mengelola sumberdaya  tersebut,  harus  dengan pendekatan  ekonomi,  ekologi  dan sosial, sehingga tercapai keseim-
bangan antara eksploitasi dan konservasi. Kementerian Kelautan dan
Perikanan  RI,  telah menyusun  rencana strategis pembangunan sektor kelautan dan  perikanan  dengan  visi  :  “Penge- lolaan    sumberdaya  kelautan  dan  peri- kanan  yang  lestari  dan  bertanggung jawab  bagi  kesatuan  serta  kesejah- teraan  anak  bangsa”.  Sedangkan  misi kementerian ini adalah :
- meningkatkan  kesejahteraan  masya- rakat  nelayan,  pembudidaya  ikan  dan masyarakat pesisir lainnya; meningkatkan  peran  sektor  kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi - Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan perairan  tawar,  pesisir,  pulau-pulau kecil dan lautan (sumberdaya kelautan dan perikanan) - Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan  bangsa  melalui  pening- katan konsumsi ikan
- Meningkatkan  peran  laut  sebagai pemersatu  bangsa  dan  memperkuat budaya bahari
Untuk  mewujudkan  visi  dan  misi ini,  maka  pembangunan  bidang  kelaut- an  dan  perikanan  bertumpu  pada  tiga pilar  pembangunan nasional yaitu : pro growth  strategy ; pro  job  strategy dan pro  poor  strategy ,  yang  diarahkan pada:
- Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah - Peningkatan kesempatan kerja, inves- tasi dan ekspor - Penegakan hukum dan penang- gulangan illegal fishing
- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan/kesehatan  bagi  masyara- kat pesisir - Rehabilitasi daerah-daerah yang terkena  bencana  alam  (mis  :  Aceh,
Nias, dll)
Penguatan  kelembagaan  (UU  penge- lolaan pesisir dan pulau-pulau kecil)
Implementasi  berbagai  kebijakan dalam  mengelola  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil selama ini mengalami kendala  karena  tidak  adanya  payung hukum, untuk dijadikan landasan kebijakannya.  Untuk  menjawab  perma- salahan  ini,  lahirlah  UU  No.27  Tahun 2007  tentang  pengelolaan  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  UU  ini mempunyai  arti  penting  dan  strategis bagi  pembangunan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  di  Indonesia.  Dan juga  menjadi  momentum  penting  dan strategis  sebagai  pengakuan  negara akan  pentingnya  pengelolaan  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Adapun implikasi dari lahirnya UU. No.27 Tahun 2007 ini adalah :
- Perubahan  paradigma  pembangunan dari  berbasis  sumberdaya  daratan  ke sumberdaya kelautan
- Perubahan  kebijakan  pengalokasian anggaran pembangunan dengan memperhatikan  parameter  luas  wilay- ah perairan laut
- Perubahan pendekatan pemba- ngunan  sesuai  dengan  karakteristik bio-geofisik wilayah P3K
- Obligasi bagi pemerintah, dunia usaha  dan  masyarakat  untuk  memi- tigasi bencana di wilayah P3K
- Membuat sepadan pantai, dan mengkonversi  wilayah  pesisir  untuk  : perlindungan  wilayah  pesisir,  peles- tarian  biodiversity,  perlindungan  ma- nusia  dari  bencana,  pelestarian  nilai- nilai sosial budaya pesisir
- Ada  kebutuhan  capacity  building  di bidang  pengelolaan  wilayah  pesisir terpadu  ( integrated  coastal  mana- gement )
Mitigasi  dan  adaptasi  wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil
Wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  merupakan  wilayah  yang  paling rentan  terhadap  dampak  perubahan iklim,  seperti  terjadinya  kenaikan  paras muka  laut  ( sea  level  rise )  yang  akan menenggelamkan pulau-pulau kecil yang  berelevasi  rendah.  Hilangnya pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan NKRI,  dapat  mengancam  kedaulatan wilayah  NKRI.  Selain  itu,  perubahan suhu  dan  sifat  fisik  kimia  air  laut  akan berdampak  negatif  terhadap  biodi- versity  dan  pola  migrasi  spesies- spesies penting.
Untuk  itu,  upaya  mitigasi  dan adaptasi  terhadap  perubahan  iklim global  telah  menjadi  suatu  keharusan. Perencanaan  pembangunan  di  wilayah P3K  harus  mempertimbangkan  aspek resiko  dan  mitigasi  bencana  yang mungkin  dihadapi  baik  dalam  jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu,  upaya-upaya  peningkatan  daya tahan  (resilient)  masyarakat  pesisir terhadap perubahan iklim global tersebut juga perlu terus dilakukan.

## Pemberdayaan masyarakat pesisir
Masyarakat  pesisir  adalah  orang yang  tinggal  di  daerah  pesisir  dan sumber kehidupan ekonominya bergan- tung  secara  langsung  pada  peman- faatan  sumberdaya  laut  dan  pesisir. Mereka  terdiri  dari  :  nelayan  pemilik, buruh  nelayan,  pembudidaya  ikan/ organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah  ikan,  supplier  faktor  sarana produksi  perikanan.  Di  bidang  non perikanan,  terdiri  dari  :  penjual  jasa pariwisata  bahari/pesisir,  penjual  jasa transportasi laut, kelompok masyarakat yang  memanfaatkan  sumberdaya  non- hayati laut dan pesisir untuk kehidupannya.
Sebagian  besar  penduduk  yang tinggal  di  wilayah  pesisir  merupakan masyarakat  miskin.  Kondisi  ini  dise-
babkan  keterbatasan  kemampuan  dan pengetahuan,  terbatasnya  akses  ter- hadap permodalan, teknologi, informasi dan  pasar,  serta  keterbatasan  masya- rakat  dalam  keterlibatan  untuk  peng- ambilan keputusan alokasi sumberdaya pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.    Kondisi ini  kalau  dibiarkan,  berpotensi  untuk meningkatkan  eksploitasi  sumberdaya kelautan  dan  perikanan  yang  tidak ramah lingkungan. Untuk itulah dibutuhkan  program  pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, dengan tujuan sebagai berikut :
- Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan dasar  manusia  yaitu  :  sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan - Tersedia sarana dan prasarana
produksi secara lokal, sehingga masyarakat  dapat  memperolehnya dengan  harga  yang  murah  dan berkualitas - Meningkatnya  peran  kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif - Terciptanya kegiatan ekonomi produktif  di  daerah  yang  berbasis sumberdaya  lokal  (resources  based) dan  dilakukan  secara  berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya ( environmental based ).

## Kerjasama regional dan internasional
Mengingat perubahan iklim merupakan  permasalahan  global  dan dampaknya bersifat lintas batas negara,  maka  kerjasama  antar  negara perlu  dikembangkan.  Khusus  untuk wilayah  pesisir,  hal  ini  sangat  penting mengingat  pengelolaan  sumberdaya pesisir  bersifat  bio-ekoregion,  daripada administratif.
Beberapa kerjasama regional maupun internasional yang berhubungan dengan hal di atas antara lain :
World Ocean Conference (WOC) 2009 Adalah konferensi kelautan dunia, yang  dilaksanakan  di  kota  Manado, Sulawesi  Utara,  Mei  2009.  Secara umum  konferensi  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  komitmen  politik  dari
pemerintah  negara-negara  yang  hadir, dan  secara  khusus  bertujuan  untuk meningkatkan  pemahaman  tentang  : (a)  perubahan  iklim  dan  pengaruhnya terhadap  kesejahteraan  sosial  dan ekonomi  masyarakat  pesisir,  kondisi lingkungan  laut  serta  wilayah  pesisir, (b) peran laut dalam fenomena perubahan  iklim  global,  (c)  langkah- langkah  adaptasi  dan  mitigasi  untuk menghadapi perubahan iklim global.
Hasil  dari  WOC  2009  ini  adalah dideklarasikan  Manado  Ocean  Decla- ration,  yang  berisi  :  (i)  Dampak perubahan  iklim  terhadap  laut;  (ii) Peran  laut  dalam  mengelola  iklim global;  (iii)  Adaptasi  dan  mitigasi;  (iv)
Peluang kerjasama regional dan internasional.
CTI (Coral Triangle Initiative)
Coral  Triangle  Initiative  (CTI)  on Coral  Reefs,  Fisheries  and  Food Securities, merupakan forum koordinasi dalam  pengelolaan  perikanan  yang penting  dan  modern,  mencakup  seba- gian  wilayah  zone  ekonomi  eksklusif  6 (enam)  negara  yaitu  :  Indonesia (bagian tengah dan timur), Timor Leste, Filipina,  Malaysia  (Sabah),  Papua  New Guinea, dan kepulauan Solomon. Inisiatif ini sekaligus menggalang upaya penguatan human system dalam pengelolaan terumbu karang dan natural  system  dalam  menjaga  keles- tarian  ekosistem  terumbu  karang  dan mengantisipasi perubahan iklim global.
Kerjasama  CTI  merupakan  pen- dekatan baru dalam pengelolaan sumberdaya yang berbasis bio- ekoregion.  Pendekatan  pengelolaan  ini dilakukan  secara  bersama  pada  kawa- san  penting  dan  signifikan  dalam  satu kesatuan  dan  keterkaitan  ekosistem (bio-ekoregion) dalam batas-batas tertentu,  dan  tidak  terlalu  kaku  dalam batas-batas wilayah administrasi
negara.
Kawasan  CTI,  meliputi  luasan sebesar  75.000  km 2 ,  memiliki  500 spesies  terumbu  karang,  3000  spesies ikan,  sebaran  hutan  bakau  tersebar  di dunia,  sebagai  tempat  pemijahan  dan
pengembang-biakan  ikan  tuna,  yang menyediakan  bahan  baku  bagi  industri perikanan tuna dunia. Kawasan ini juga merupakan  sumber  penghidupan  bagi 120  juta  penduduk,  dengan  perputaran ekonomi  sebesar  $  2,3  milyar  per tahun.

## KESIMPULAN
Secara geografis Indonesia terdiri dari  pulau-pulau  besar  dan  kecil  yang jumlahnya  kurang  lebih  17.504  pulau. Tiga  perempat  wilayahnya  adalah  laut (5,9  juta  km2),  dengan  panjang  garis pantai  95.161 km, terpanjang kedua di dunia  setelah  Kanada.  Hal  ini  men- jadikan  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  terbesar  di  dunia  ( the biggest  Archipelago  in  the  World ). Namun faktanya, pembangunan bidang kelautan  dan  perikanan  selama  ini masih jauh dari harapan.
Pengelolaan  sumberdaya  kelaut- an  dan  perikanan  membutuhkan  kebi- jakan  yang  komprehensif,  terintegrasi dan tepat sasaran, mengingat kawasan ini  memiliki  permasalahan,  potensi  dan karakteristik  yang  khas.  Dengan  lahir- nya UU No.27 Tahun 2007, telah mem- berikan  makna  strategis  sekaligus tantangan  bagi  implementasi  penge- lolaan  sumberdaya  kelautan  dan  peri- kanan di Indonesia.
Hal  yang  paling  penting  untuk menjadikan  kelautan  dan  perikanan sebagai  sektor  andalan  pembangunan adalah  perlunya  perubahan  paradigma pembangunan.  Dimana  pendekatan pembangunan  selama  ini  yang  lebih berorientasi  darat,  harus  dirobah  men- jadi  berorientasi  ke-laut,  dengan  lebih memperhatikan  dan  mengoptimalkan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan.
Selain itu, dengan adanya desen- tralisasi  dalam  pengelolaan  sumber- daya  pesisir  dan  laut  ke  daerah (kabupaten/kota  dan  provinsi),  maka upaya  peningkatan  kualitas  SDM  di daerah  perlu  dilakukan  sebagai  ujung tombak  pelaksana  kebijakan  kelautan dan perikanan nasional. Dengan adanya capacity building dan kemitraan
dengan  berbagai  pihak  maka  imple- mentasi  konsep  pengelolaan  wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu akan terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahuri  R.  2010.  Positioning  Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Kelautan   Nasional.  Bahan  Kuliah Umum  di  Fakultas  Perikanan  dan Ilmu Kelautan UNSRAT Manado. 206 p Dahuri  R,  J.  Rais,  S.  P.  Ginting,  M.  J. Sitepu.  1996.  Pengelolaan  Sum- berdaya   Pesisir dan
Lautan
Secara  Terpadu.  PT.  Pradnya Paratima. Jakarta Direktorat  Jenderal  Kelautan,  Pesisir dan  Pulau-pulau  kecil-DKP.  2001. Naskah   Akademik  Pengelolaan Wilayah Pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta Kusumastanto  T.  Makalah.  Ocean Policy  dalam  Membangun  Negara Bahari. PKSPL IPB Numberi F. 2009. Evolusi Pem- bangunan  Kelautan  dan  Perikanan Indonesia.  Makalah  disampaikan pada  Seminar  Nasional  Evolusi Kelautan Nusantara. Bogor. 32 p
Peraturan  Presiden  RI  No.78  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Pulau- Pulau Kecil Terluar.
Sujoko  A.  2011.  Akankah  nelayan bebas  dari  kemiskinan.  http:// opiniperikanan.wordpress.com.  di akses tanggal 3 Juni 2012. United Nations, United Nations Convention  on  The  Law  of  The Sea, 10. December 1982. Undang-Undang  RI  No.17  Tahun  1985 tentang Pengesahan United Nations   Convention  on  The  Law of The Sea. Undang-Undang  RI  No.27  Tahun  2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil