JIGE 4 (1) (2023) 247-258

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
ANALISIS KINERJA

## KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017- 2021
Kumba Digdowiseiso 1 , Muh. Alfian 2 1,2 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta

## History Article
Article history:
Received Feb 8, 2023 Approved Feb 25, 2023

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the regional financial management performance of the Bima Regency Government. This type  of  research  is  descriptive  research  with  a  quantitative approach.  The  data  analysis  technique  used  is  to  calculate  the ratio  of  effectiveness,  the  ratio  of  regional  financial independence, the ratio of the degree of decentralization and the ratio  of  activity  (Direct  and  Indirect  Expenditures).  The Effectiveness  Ratio  of  Regional  Original  Income  (PAD)  for  Bima Regency  shows  that  the  implementation  of  dominant  regional taxes and fees is at a low level (below 100%) or ineffective. Based on the calculation of the Regional Financial Independence Ratio for Bima Regency from 2017 to 2021, the relationship pattern from 2017  to  2021  is  entirely  instructive  with  very  low  finances.  The Activity  Ratio  shows  that  the  ratio  of  indirect  spending  to  total spending is still greater than the ratio of direct spending to total spending. The conclusion from the financial performance analysis of  the  Bima  Regency  Government  for  2017-2021  has  not  run optimally as expected.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kinerja  pengelolaan keuangan  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Bima.  Jenis  penelitian yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif, Teknik analisis data yang digunakan adalah menghitung rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi  dan  rasio  aktivitas  (Belanja  Langsung  dan  Tidak Langsung).  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Bima  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  pajak  dan retribusi  daerah  dominan  berada  di  tingakat  rendah  (dibawah 100%)  atau  tidak  efektif.  Berdasarkan  perhitungan  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Bima  Tahun  2017

## Keywords:
Ratio Analysis, Financial Performance, Bima
District

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  negara  dengan  tingkat kemajemukan  yang  cukup  tinggi.  Sehingga  untuk  mengatur  akan  hal  itu  pemerintah  pusat memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  sendiri  wilayah  setempatnya,  karena mengingat  kebutubuhan  suatu  daerah  berbeda-beda.  Hal  ini  kemudian  menjadi  acuan Pemerintah  Pusat  dalam  memberlakukan  sistem  Otonomi  (Desentralisaasi)  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  (Hasil  revisi  atas  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2004),  yang  dimana  Pemerintah  Pusat  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah  dalam mengatur  kebutuhan masyarakat  setempat.  Dengan  diberlakukannya Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  yang  kemudian  menjadi  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi  Uundang-Undang  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disini otonomi daerah telah resmi diberlakukan.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  serta  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  Tentang  Keuangan  Negara dinyatakan  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  wujud pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dipatok  setiap  tahun  dengan  peraturan  daerah  yang  terdiri dari  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan.  Otonomi  daerah  berimplikasi  pada  munculnya kewenangan  dan  kewajiban  daerah  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  pemerintah  lebih mandiri, tidak terlalu banyak dan  selalu bergantung pada bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas.
Pada saat otonomi daerah diberlakukan, kemandirain suatu daerah sudah mulai muncul, dimana  intervensi  pemerintah  pusat  semakin  berkurang,  ini  bisa  kita  lihat  dengan  pemberian wewenang  terhadap  pemerintah  daerah  dalam  hal  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan kepemerintahan  dan  kebutuhan  rakyat  setempat  oleh  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah diberi  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  tugas  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten  Bima  diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan  tugas  serta  tanggung  jawab  tersebut agar  menjadi  lebih  mandiri  dalam  mengelola  dan  meningkatkan  kinerja  keuangan pemerintahannya,  yang  nanti  pada  akhirnya  akan  dipertanggungjawabkan  kepada  pemerintah pusat serta kepada masyarakat Kabupaten Bima itu sendiri. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khusunya di bidang keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah ialah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan keuangan serta laporan pertanggung jawaban. Pengelolaan keuangan daerah harus
sampai dengan tahun 2021, pola hubungan dari 2017 sampai dengan 2021  ialah  seluruhnya  Instruktif  dengan  keungan  rendah  sekali Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bima tahun 2017-2021 relatif berada di kemampuan Kurang Baik dan Tidak Baik. Rasio Aktivitas menunjukan  bahwa  rasio  belanja  tidak  langsung  terhadap  total belanja  masih  lebih  besar  ketimbang  rasio  belanja  langsung terhadap  total  belanja,  Kesimpulan  dari  analisis  kinerja  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Bima  tahun  2017-2021  belum  berjalan optimal seperti yang diharapkan.

## © 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id
tertib  dan  taat  terhadap  pertauran  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  memperhatikan  asas keadilan,  kepatuhan  serta  manfaat  untuk  masyarakat.  Suksesnya  pelaksanaan  otonomi  daerah harus  ditunjukan  terhadap  kemampuan  daerah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahannya. Analisis  terhadap  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  Bima  akan  menghasilkan  informasi penting,  terutama  untuk  membuat  kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  menilai keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangannya  apakah  sudah  berhasil  atau tidak,  agar memberikan  dampak  positif  terhadap  masyarakat.  Salah  satu  alat  pengukuran  yang digunakan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Bima  ialah  dengan melakukan  analisis  rasio  efektifitas,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  derajat desentralisasi dan rasio belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap total belanja.
Berbagai  kajian  tentang  kinerja  keuangan  daerah  telah  dilakukan  oleh  beberapa  ahli, diantaranya, Kumba (2022) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang tahun  2017-2019  dilihat  dari  RDDF  sebesar  17,25%  yang  masuk  kriteria  kurang  dalam meningkatkan PAD-nya. Pada Derajat Efektivitas PAD adalah sebesar 110,29% dengan kriteria sangat efektif, telah baik dan mampu dalam pengelolaan PAD. Dari sisi REKD adalah sebesar 655,42%  dengan  kriteria  tidak  efektif,  yakni  jumlah  angka  Belanja  Daerah  lebih  besar  dari realisasi  PAD.  Keserasian  Belanja  Operasional  berada  diangka  39,17%  berada  kurang  dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%. Keserasian Belanja Modal adalah sebesar 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih  serasi  berada  dibawah  angka  20%.  Pemerintah  Kab.  Magelang  masih  memprioritaskan Belanja  Operasional  jangka  pendek  tahunan  dari  APBD  nya  dibandingkan  dengan  Belanja Modal  untuk  pembangunan  jangka  panjang.  Selain  itu  Pramono  (2014)  yang  melakukan penelitian  yang  sama  yaitu  kinerja  keuangan  daerah  menyatakan  bahwa  kinerja  keuangan Pemerintah  Kota  Surakarta  tahun  2010  dan  2011  sudah  efektif,  efisien,  berpengalaman pertumbuhan positif dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Namun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta masih rendah karena pendapatan daerah yang diperoleh dari  bantuan  pemerintah  pusat  dan  provinsi  lebih  besar  dibandingkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Mariani  (2013)  juga  melakukan  penelitian  yang  sama  tentang  kinerja  keuangan  daerah dan  kesimpulannya  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  kabupaten  atau  kota  di Sumatera Barat sudah efisien meskipun mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, namun tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat. selain itu penelitiannya Azhar (2010) yang memperoleh hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggro  Aceh  Darussalam  sebelum  dan  sesudah  otonomi  telah  mengalami  penurunan  atau menuju ke arah yang lebih buruk.
Dilihat  dari  latar  belakang  serta  penelitian  dari  beberapa  peneliti  diatas,  penulis  tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2021”.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penulis  melakukan  Penelitian  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  dengan pengambilan  data  dari  Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPPKAD)  Kabupaten  Bima  sebagai  lembaga  pengelola  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Bima.  Jenis  penelitian  yang  dipakai  penulis  dalam  melakukan  penelitian  ialah penelitian  berbentuk  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif,  yang  dimana  penelitian  ini bertujuan  mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  yang ada.  Eliana  (2007)  medeskripsikan  penelitian  deskriptif  ialah  penelitian  terhadap  fenomena atau  populasi  tertentu  yang  diperoleh  peneliti  dari  subjek  beberapa  individu,  organisasional, institusi  dan  atau  prespektif  lain.  Sedangkan  sugiyono  (2012)  mengemukakan  penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan  untuk mengetahui  nilai variabel  mandiri baik satu
variabel, atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.
Penelitian  kuantitatif  sendiri  sebagaimana  dikemukakan  oleh  sugiyono  (2012)  ialah penelitian yang  berlandaskan pada  filsafat positivisme,  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen riset, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Berdasarkan teori di atas, penelitian Deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian kemudian dianalisis sesuai metode statistik yang digunakan. Penelitian  deskriptif  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengakuisisi  deskripsi  kinerja manajemen  keuangan  pemerintah  kabupaten  Bima  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun 2021.
Populasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  keseluruhan  laporan  keuangan pemerintah  kabupaten  Bima.  sampel  yang  digunakan  di  penelitian  ini  adalah  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima  tahun  2017  hingga  tahun  2021  dengan mempertimbangkan  tujuan  dan  fokus  penelitian  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah kompilasi produk administrasi data  dari  perangkat  daerah.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bima tahun 2017- 2021 serta data pendukung lainnya yang bersumber dari Kabupaten Bima Dalam Angka yang diambil dari Badan Pusat Statisitik Kabupaten Bima.Tahapan selanjutnya adalah analisis data.
Teknik analisis data adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari responden di lapangan atau referensi lain yang terpercaya. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting  dalam  metode  ilmiah,  karena  dengan  suatu  analisislah  data  tersebut  bisa  diberi  arti dan  makna  yang  sangat  berguna  dalam  pemecahan  suatu  masalah  penelitian  (Nazir,  2014). Dalam melakukan teknis analisis data, penulis menggunakan beberapa tahap analisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017–2021. Tahap-tahap tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut (Digdowiseiso, 2022; Digdowiseiso & Bachtiar, 2022; Digdowiseiso, K., Murshed, S.M., & Bergh, S.I (2022a; 2022b):
1. Menghitung rasio efektifitas.
2. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah.
3. Menghitung rasio derajat desentralisasi.
4. Menghitung rasio aktivitas (belanja langsung dan belanja tidak langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Keuangan Daerah Kabupaten Bima
Salah  satu  unsur  penting  dalam  proses  pembangunan  daerah  adalah  ketersediaan anggaran.  Pendapatan  daerah  merupakan  perkiraan  yang  diukur  secara  rasional  dicapai untuk  setiap  sumber  pendapatan.  Anggaran  Pendapatan  Asli  Daerah  (APBD)  disusun sebagai  satu  kesatuan  sistem  yang  menyeluruh  dan  disusun  berdasarkan  potensi  dikelola oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  sebagai  unit  penghasil  pendapatan  daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Bima diupayakan tetap ada dan meningkat setiap tahun.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  menetapkan  target  pencapaian  kinerja  untuk setiap belanja, baik dari segi konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, serta program dan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pertanggung-jawaban  dan  klarifikasi perencanaan  anggaran  serta  efektivitas  dan  efisiensi  penggunaan  anggaran.  Program  dan kegiatan  harus  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  terukur  serta  memiliki  korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek-aspeknya antara lain indikator, tolok ukur dan target kinerja.
Perkembangan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  di  Kabupaten  Bima  lima tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima,
Tahun 2017- 2021 Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Pendapatan Daerah 120,447,64 4,671 195,312,16 8,175 139,520,63 1,473 153,601,808, 793 154,093,206 ,361.00 Pendapatan Asli Daerah 188,203,81 4,216 120,342,97 2,757 135,874,14 1,561 131,585,549, 042.49 141,708,257 ,766 Hasil Pajak Daerah 12,750,626, 765 14,852,363, 146 16,084,288, 190 13,861,845,5 67.00 13,778,957, 369 Hasil Retribusi Daerah 16,144,271, 138 13,292,909, 504 21,676,155, 573 18,640,585,2 62.00 18,134,336, 488 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 5,032,680,2 50 4,358,917,4 83 4,743,194,2 45 6,002,248,59 7.07 5,049,293,4 16 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 154,276,23 6,063 87,838,782, 624 93,370,503, 553 93,080,869,6 16.42 104,745,670 ,493 Dana Perimbangan 1,269,755,5 14,037 1,329,968,1 27,945 1,348,821,9 46,185 1,254,603,99 5,069.00 1,552,209,8 54,985 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 61,764,579, 062 37,049,193, 015 32,950,057, 637 38,117,847,0 00.00 68,643,899, 467 Dana Alokasi Umum 879,315,32 6,000 876,388,64 1,503 909,112,35 8,000 832,124,683, 000.00 860,233,662 ,000 Dana Alokasi Khusus 328,675,60 8,975 416,530,29 3,427 406,759,53 0,548 384,361,465, 069.00 1,800,000,0 00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 228,911,92 5,290 292,924,60 7,436 327,667,70 3,559 357,853,249, 790.00 81,907,013, 633 Pendapatan Hibah 20,809,046, 336 65,847,611 , 987 76,367,839 , 900 70,259,197,3 00.00 12,859,543, 633 Dana Darurat - - - - - Belanja Daerah 1,662,901,9 47,395 1,817,928, 3 13,612 1,822,894, 5 20,191 1,753,949,55 1,009.19 1,757,036,6 61,722 Beanja Tidak Langsung 1,153,089,9 22,214 973,843,71 4,975 1,224,465, 6 02,736 1,137,160,11 2,718.04 1,178,724,8 18,835 Belanja Pegawai 791,780,79 2,722 692,387,22 0,646 808,638,50 5,617 673,611,621, 053.00 746,772,807 ,523 Belanja Bunga - - - - - Belanja Subsidi - - - - - Belanja Hibah 106,165,11 6,399 26,432,343 , 700 127,279,97 1,487 155,987,981, 638.00 31,715,077, 500 Belanja Bantuan Sosial 1,879,445,0 00 679,500,00 0 700,400,00 0 638,200,000. 00 6,764,331,3 50 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabup aten/Kota 3,733,271,3 79 1,914,531, 1 64 2,484,994, 9 84 3,457,800,45 2.00 3,318,427,2 72 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 248,079,66 5,065 251,203,14 9,465 283,328,23 0,648 285,531,171, 949.04 285,553,117 ,426

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Kabup aten/Kota Belanja Tak Terduga 1,451,631,6 50 1,226,970, 0 00 2,033,500, 0 00 17,933,337,6 26.00 27,864,429, 306 Belanja Langsung 509,812,02 5,181 844,084,59 8,637 598,428,91 7,456 616,789,438, 291.15 261,575,868 ,883 Belanja Pegawai - - - - - Belanja Barang dan Jasa 218,227,42 5,363 447,429,14 4,605 282,294,59 4,687 226,551,786, 121.30 27,864,429, 306 Belanja Modal 291,584,59 9,818 396,655,45 4,032 316,134,32 2,769 256,022,945, 964.00 261,575,868 ,883 Sumber : DJPK Kementrian Keuangan
Dilihat  dari  tabel  di  atas  jelas  bahwa  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  di  tahun 2017-2021 mengalami gejolak naik turun.
2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima
Cara mengukur Rasio Efektifitas PAD dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋100
Untuk melihat rasio efektifitas keuangan daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 2 . Efektifitas Keuangan Daerah Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas (%) Efektif X > 100 Efektif Berimbang X = 100 Tidak Efektif X < 100 Sumber : Halim, 2007
Hasil  perhitumgan  rasio  efektifitas  PAD  pemerintah  Kabupaten  Bima  dari  tahun  2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3 . Perhitungan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Bima Tahun 2014 – 2018
Tahun Anggaran Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektifitas PAD Kriteria 2017 120,447,644,671 188,203,814,216 156.25 % Efektif 2018 195,312,168,175 120,342,972,757 61.62 % Tidak Efektif 2019 139,520,631,473 135,874,141,561 97.39 % Tidak Efektif 2020 153,601,808,793 131,585,549,042.49 85.67 % Tidak Efektif 2021 154,093,206,361.00 141,708,257,766 91.96 % Tidak Efektif Sumber : Hasil Olah Data Primer
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima
Adapun  cara  perhitungan  Rasio  Kemandirian  adalah  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
𝑅𝐾 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡, 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖, 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑋100
Sedangkan  untuk  mengukur  pola  hubungan  dan  tingkat  kemandirian  serta kemampuan keuangan daerah akan diukur melalui tabel skala interval keuangan daerah di bawah ini :
Tabel 4 . Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Keungan Daerah (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0-25 Instruktif Rendah 25-50 Konsultatif Sedang 50-75 Partisipatif Tinggi 75-100 Delegatif Sumber : Halim (2007)
Adapun  Rasio  Kemandirian  Keungan  Daerah  Kabupaten  Bima  2017-2021  termuat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 5 . Rasio Kemandirian Keungan Daerah Kabupaten Bima 2017-2021 Tahun PAD Total Transfer Rasio KK (%) Jumlah Jumlah 2017 188,203,814,216 1,498,667,439,327 12.56 % 2018 120,342,972,757 1,622,892,735,381 7.42 % 2019 135,874,141,561 1,676,489,649,744 8.10 % 2020 131,585,549,042.49 1,612,457,244,859 8.16 % 2021 141,708,257,766 1,634,116,868,618 8.67 %
Sumber : Hasil Olah Data Primer
Dilihat  dari  tabel  diatas  bahwa  Rasio  Kemandirain  Keuangan  Daerah  Kabupaten Bima dapat disimpulkan melalui tabel di bawah ini :
Tabel 6 . Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima 2017-2021 Menurut Skala Interval Tahun Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Keungan Daerah (%) Pola Hubungan 2017 Rendah Sekali 12.56 (%) Instruktif 2018 Rendah Sekali 7.42 (%) Instruktif 2019 Rendah Sekali 8.10 (%) Instruktif 2020 Rendah Sekali 8.16 (%) Instruktif 2021 Rendah Sekali 8.67 (%) Instruktif Sumber : Halim, (2007)

## 4. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Bima
Derajat  Desentralisasi  dihitung  berdaskan  perbandingan  antara  jumlah  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dengan  total  penerimaan  daerah.  Rasio  ini  menunjukan  kontribusi PAD terhadap Penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semkain tinggi kemampuan  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dalam  penyelenggaran  desentralisasi  (Halim, 2007). Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi daerah ialah seperti tabel berikut :

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Tabel 7. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah Kemampuan Desentralisasi Rasio Derajat Desentralisasi (%) Sangat Baik >50 Baik 25-50 Kurang Baik 10-25 Tidak Baik <10 Sumber : (Halim, 2007)
Rumus perhitungan Derajat Desentralisasi :

## 𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋100
Adapun Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Bima tahun 2017-2021 ialah ditinjau dari tabel berikut :
Tabel 8. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisai Kabupaten Bima Tahun 2017- 2021 Tahun  PAD Total Pendapatan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi (%) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) 2017 188,203,814,216 1,686,871,253,543 11.16 % 2018 120,342,972,757 1,743,235,708,137 6.90 % 2019 135,874,141,561 1,812,363,791,305 7.50 % 2020 131,585,549,042.49 1,744,042,793,901.49 7.54 % 2021 141,708,257,766 1,775,825,126,384 7.98 % Sumber : Hasil Olah Data Primer
5. Rasio Aktivitas Keuangan Kabupaten Bima
Berikut  Rumus  Perhitungan  Rasio  Belanja  Langsung  Terhadap  Total  Belanja  dan Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja : Rumus Perhitungan Rasio Belanja Langsung (RBL).

## 𝑅𝐵𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋100
Rumus Belanja Tidang Langsung (RBTL).

## 𝑅𝐵𝑇𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋100
Adapun  Perhitungan  Aktivitas  Rasio  Belanja  Langsung  Terhadap  Total  Belanja Kabupaten Bima 2017-2021 tercantum di dalam tabel dibawah ini :

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Tabel 9 . Aktivitas Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Bima 2017-2021
Tahun Total Belanja Langsung Total Belanja Daerah Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%) 2017 509,812,025,181 1,662,901,947,395 30.66 % 2018 844,084,598,637 1,817,928,313,612 46.43 % 2019 598,428,917,456 1,822,894,520,191 32.83 % 2020 616,789,438,291.15 1,753,949,551,009.19 35.17 % 2021 261,575,868,883 1,757,036,661,722 14.89 %
Sumber : Hasil Olah Data Primer
Sedangakan  Perhitungan  Aktivitas  Rasio  Belanja  Tidak  Langsung  Terhadap  Total Belanja Kabupaten Bima 2017-2021 tercantum di dalam tabel dibawah ini :
Tabel 10 . Aktivitas Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Bima 2017- 2021 Tahun Total Belanja Tidak Langsung Total Belanja Daerah Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%) 2017 1,153,089,922,214 1,662,901,947,395 69.34 % 2018 973,843,714,975 1,817,928,313,612 53.57 % 2019 1,224,465,602,736 1,822,894,520,191 67.17 % 2020 1,137,160,112,718.04 1,753,949,551,009.19 64.83 % 2021 1,178,724,818,835 1,757,036,661,722 67.09 % Sumber : Hasil Olah Data Primer
Berikut  penulis  menampilkan  Rasio  Belanja  Langsung  dan  Belanja  Tidak  Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Bima 2017-2021.
Tabel 11. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidang Langsung Kabupaten Bima 2017-2021 Tahun Rasio Belanja Langsung Tehadap Total Belanja (%) Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%) 2017 30.66 % 69.34 % 2018 46.43 % 53.57 % 2019 32.83 % 67.17 % 2020 35.17 % 64.83 % 2021 14.89 % 67.09 % Sumber : Hasil Olah Data Primer B. Pembahasan
1. Gambaran Umum Kabupaten Bima
a.  Letak
Kabupaten  Bima  merupakan  salah  satu  daerah  otonom  di  provinsi  Nusa  Tenggara Barat (NTB). Terletak di ujung timur pulau Sumbawa, bersebelahan dengan Kota Bima.

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
b.  Topografis
Wilayah  Kabupaten  Bima  sebagian  besar  (70%)  merupakan  daratan  tinggi  bertekstur pegunungan  sementara  sisanya  (30%)  adalah  daratan.  Sekitar  14%  dari  Proporsi  daratan rendah tersebut merupakan area persawahan dan lebih dari separuh lahan kering.
Kabupaten  Bima  terletak  di  bagian  timur  pulau  sumbawa  dengan  batas-batas  wilayah sebagai berikut :
 Sebelah Utara : Laut Flores
 Sebelah selatan : Samudra Hindia
 Sebelah Timur : Laut Sape
 Sebelah Barat : Kabupaten Dompu
c.  Luas wilayah
Setelah pembentukan Daerah Kota Bima berdasarkan Undang undang Nomor 13 tahun 2002 adalah seluas 437.465 Ha atau 4.394,38 Km² (sebelum pemekaran 459.690 Ha atau 4.596,90  Km²)  dengan  jumlah  penduduk  419.302  jiwa  dengan  kepadatan  rata-rata  96 jiwa/Km².
2. Analisis Hasil Penelitian
a. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Bima  berdasarkan penelitian  dan  perhitungan  yang  tercantum  pada  tabel  3  (dua)  ,  menunjukan  bahwa pelaksanaan  pajak  dan  retribusi  daerah  dominan  berada  di  tingakat  rendah  (dibawah 100%) atau tidak efektif. Di tahun 2017 memang menunjukan rasio efektifitas sangat efektif dengan  nilai  (persen)  menunjukan  156.25%.  Namun  pada  tahun  2018  sampai  2021 menunjukan  rasio  efektifitas  yang  tidak  efektif  dengan  nilai  (persen)  rata-rata  dibawah 100%  (seartus  persen).  Tahun  2018  menunjukan  nilai  61.62%,  tahun  2019  menunjukan nilai  97.39%,  tahun  2020  menujukan  nilai  85.67%  dan  tahun  2021  menunjukan  nilai 91.96%.  ini  menunjukan  bahwa  rasio  efektifitas  PAD  kabupaten  Bima  dominan  tidak efektif.
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  (Otonomi  Fiskal)  memperlihatkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  urusan  pemerintahan  daerah.  Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 sampai dengan  tahun  2021,  pola  hubungan  dari  2017  sampai  dengan  2021  ialah  seluruhnya Instruktif. Rata-rata Rasio Kemandirian  Keuangan Daerah Kabupaten Bima seperti yang tercantum  pada  tabel  5  (lima)  dan  6  (enam)  ialah  kurang  dari  25%,  tahun  2017  rasio kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Bima  menunjukan  12.56%  sedangkan  tahun 2018 menunjukan 7.42%, sangat rendah ketimbang tahun sebelum dan sesudahnya, yang dimana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukan angaka (persen) rata-rata 8%.  Tahun  2019  menunjukan  8.10%,  tahun  2020  menunjukan  8.16%  dan  tahun  2021 menujukan  8.67%.  Ini  menunjukan  bahwa,  kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten Bima dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 rendah sekali.
Pola hubungan Instuktif sendiri ialah pola hubungan yang dimana peranan pemerintah pusat lebih dominana ketimbang kemandirian pemerintah daerah.
c. Derajat Desentralisasi
Derajat  Desentralisasi  dihitung  berdasrkan  perbandingan  antara  jumlah  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dengan  Total  Penerimaan  Daerah.  Rasio  derajat  desentralisasi Kabupaten  Bima  tahun  2017-2021  relatif  berada  di  kemampuan  Kurang  Baik  dan  Tidak Baik.  Seperti  yang  telah  di  olah  pada  tabel  8  (delapan).  Pada  tahun  2017  rasio
desentralisasi  kabupaten  Bima  berada  diangka  (persen)  11.16%  yang  menunjukan kemampuan desentralisasi kurang baik. Dan di tahun selanjutnya ialah tahun 2018 berada di  angka  (persen)  6.90%  yang  menunjukan  kemampuan  desentralisasi  Tidak  Baik.  Hal senada  juga  terjadi  di  tahun  2019  sampai  tahun  2021  yang  menunjukan  angka  (persen) rata-rata  7%  (tujuh  persen),  dimana  ini  menunjukan  bahwa  kemampuan  desentralisasi kabupaten Bima dominan Tidak Baik.
d. Rasio Aktivitas
Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dilihat pada tabel 11 (sebelas)  menunjukan  bahwa  rasio  belanja  tidak  langsung  terhadap  total  belanja  masih lebih  besar  ketimbang  rasio  belanja  langsung  terhadap  total  belanja,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima masih memprioritaskan anggaran dalam belanja tidak langsung.

## KESIMPULAN
Dilihat  dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  diatas,  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam rasio efektifitas yang efektif  hanya  terjadi  pada  tahun  2017,  dan  tahun  selanjutnya  2018  sampai  dengan  tahun  2021 menunjukan  rasio  efektifitas  tidak  efektif.  Sementara  itu,  rasio  kemandirain  keungan  daerah Kabupaten  Bima  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021  menunjukan  pola  hubungan  yang instruktif. Ini menandakan bahwa, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bima tahun 2017  sampai  dengan  tahun  2021  dalam  hal  kemampuan  keuangan  daerah  menunjukan  tingkat kemampuan  yang  rendah  sekali.  Selanjutnya  rasio  derajat  desentralisasi  pemerintah  daerah Kabupaten  Bima  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021  menunjukan  kemampuan desentralisasi  Kurang  Baik  dan  Tidak  Baik.  Dan  yang  terakhir  rasio  aktivitas  belanja  langsung dan  rasio  aktivitas  beanja  tidak  langsung  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  menunjukan bahwa, pemerintah Kabupaten Bima masih memprioritaskan Belanja Tidak Langsung ketimbang Belanja Langsung.
Dari  uraian  tersebut  diatas.  Bisa  disimpulkan  kinerja  keuangan  Pemerintah  daerah Kabupaten  Bima  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021  belum  berjalan  dengan  optimal seperti yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggaran, T., & Pandawa, J. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. 1(1), 40–54.
Budianto, A. (2020). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. 32.
Digdowiseiso, K. (2022). Is Fiscal Decentralization Growth Enhancing? Economies, 10(3), 62. Digdowiseiso,  K.,  &  Satrio,  M.B.  Pengaruh  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Rasio Ketergatungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Keuangan, 4(Special Issue 3), 1170-1181.
Digdowiseiso,  K.,  Murshed,  S.M.,  &  Bergh,  S.I.  (2022).  How  Effective  is  Fiscal Decentralization  for  Inequality  Reduction  in  Developing  Countries?  Sustainability,  14(1), 505.
Digdowiseiso, K., Murshed, S.M., & Bergh, S.I. (2022). What Drives Regional Proliferation in Indonesia?  Assessing  the  Role  of  Institutions.  Lex  Localis  –  Journal  of  Local  Self- Government, 20(1).
Hastuti,  P.  (2018).  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Stabilitas  Politik  Dalam  Kerangka  Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara,
1(1),
785–787.
https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293 Mataris,  H.,  &  Digdowiseiso,  K.  (2022).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten Magelang  Tahun  2017-2019.  In  Populis :  Jurnal  Sosial  dan  Humaniora  (Vol.  7,  Issue  1). https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049
Rr.  Suprantiningrum,  S.  (2015).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Tingkat Kemandirian  Daerah  di Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  Kota  Semarang Tahun  2009- 2013). Media Ekonomi Dan Manajemen, 30(1), 30–40.
Surastowo.  (2019).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintahan  Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Simplex, 2(3), 175–185.