Jurnal Riset Bisnis Vol 4 (2) (April 2021) hal: 201 – 208 e - ISSN 2598-005X    p - ISSN 2581-0863 e-jurnal :  http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/

## PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KASUS KORUPSI

## Intan Timur
Akuntansi, Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar
Email: intankhair541@gmail.com
Diterima 24 Februari 2021, Disetujui 12 April 2021

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  pemahaman  atas  kerugian  keuangan  negara  ( total  loss )  yang timbul  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis wacana  melalui  model  Norman  Fairclough.    Dalam  pemahaman  hukum,  perhitungan total  loss harus  sesuai dengan  fakta  berapa  biaya  yang  sudah  pulih  atau  sudah  dibayarkan  terdakwa  sudah  tidak  dihitung  sebagai kerugian  negara.  Sementara  dalam  metode  perhitungan  auditor, total  loss merupakan  total  seluruh  dana  yang dikeluarkan oleh negara maka uang tersebut yang diakui sebagai kerugian Negara.
Kata kunci : Bukti Audit, Hukum, Kerugian

## Abstract
This research aims to disclose the understanding regarding the calculation on the state financial losses arising on  the  corruption  crime.  The  type  of  this  research  was  qualitative  using  discourse  analysis  through  Norman Fairclough model. In the legal understanding, the calculation of total loss must be in  accordance with the fact how much the cost has been recovered or has been paid by the defendant is not counted as state losses. While in the  auditor's  calculation  method,  the  total  loss  is  the  total  of  all  funds  issued  by  the  state,  thus  the  money  is recognized as state losses.
Keywords: Audit Evidence, Law, Loss

## PENDAHULUAN
Dalam persidangan kasus pidana, keterjadiannya  harus  terbukti  apabila  seorang hakim  yang  menelusuri  informasi  yang  benar secara materiel. Alat bukti dan nilai kekuatannya  menjadi  patokan  pengambilan simpulan  atas  suatu  objek  yang  dibuktikan. Bukti  harus  saling  berkaitan  dan  tidak  dapat dipisahkan  karena  suatu  kesatuan  yang  utuh dalam sistem pembuktian (Chazawi, 2008).
Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh  kebenaran  dari  suatu  peristiwa yang diajukan kepada hakim dalam persidangan.  Dalam  hukum  acara  pidana terdapat 2 macam kepentingan yakni: kepentingan  yang  dituntut,  bahwa  ia  harus diperlakukan  dengan  adil  sedemikian  rupa. Jangan  sampai  terdakwa  mendapat  hukuman yang  tidak  berimbang  dengan  kesalahannya, dan  yang  kedua  kepentingan  masyarakat. Bahwa seseorang yang telah didakwa melanggar  suatu  aturan  hukum  yang  setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
Prodjohamidjojo (1983), menjelaskan bahwa  pembuktian  merupakan  suatu  proses dalam  mencari  kebenaran  yang  rasional  dari rentetan  peristiwa.  Tujuan  pemeriksaan  dalam akuntansi  adalah  untuk  menyediakan  opini terhadap penyajian laporan keuangan (Bangsawan & Abbas, 2021) Bukti audit yang digunakan  oleh  Pengadilan  untuk  dijadikan sebagai  pertimbangan  untuk  menyatakan seseorang  bersalah  adalah  berdasarkan  adanya unsur  merugikan  negara.  Selain  itu  terdapat unsur  menyalahgunakan  wewenang  yang
dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun memperkaya orang lain.
Satyawan  &  Khusna  (2017),  melakukan penelitian  mengenai  pengungkapan  korupsi melalui  bukti  audit  menjadi  bukti  hukum. Berdasarkan  hasil  penelitiannya  ditemukan hasil  bahwa  LHPKKN  (Laporan  Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) tidak serta  merta  diyakini  oleh  hakim  karena merupakan  salah  satu  alat  dan  bukan  satu- satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan  keputusan  tindak  pidana  korupsi. Penelitian  ini  juga  mengungkapkan  bahwa bukti  audit  dapat  dijadikan  salah  satu  bukti dalam mengungkap kasus korupsi.
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)  merupakan  salah  satu  lembaga yang  memiliki  wewenang  untuk  menilai  ada atau  tidaknya  kerugian  keuangan  negara.  Hal ini  berdasarkan  aturan  SEMA  (Surat  Edaran Mahkamah  Agung)  Nomor  4  Tahun  2016 yang  menyatakan  bahwa  instansi  yang berwenang menyatakan  ada  tidaknya kerugian keuangan  negara  adalah  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam surat edaran tersebut disebutkan  bahwa  instansi  lainnya  seperti BPKP tetap berwenang melakukan pemeriksaan  dan  audit  pengelolaan  keuangan negara.  Namun  lembaga  selain  BPK  tidak berwenang  menyatakan  adanya  kerugian negara.  Dalam  hal  ini,  hakim-lah  yang memiliki  wewenang  menilai  adanya  kerugian negara  berdasarkan  fakta  persidangan  dan berapa  besar  kerugian  negara  yang  timbul. Kasus  tersebut  mendorong  penelitian  ini dilakukan.

## KAJIAN TEORI
Dalam  ranah  akuntansi  atau  dalam  ranah audit,  bukti  dapat  dikelompokkan  ke  dalam dua  kategori,  yakni underlying  financial evidence dan corroborating financial evidence (Konrath,  2002),  artinya  bukti  audit  dalam kategori underlying  financial  evidence akan berbentuk bukti konstruksi seperti jurnal, buku besar dan neraca saldo. Sedangkan corroborating financial  evidence itu  berupa bukti  penguat  yang  berupa  faktur,  dokumen dan  bukti  penguat  lainnya.  Bukti  dikatakan relevan  apabila  bukti  tersebut  memiliki hubungan  yang  logis  dan  arti  penting  bagi temuan dalam pemeriksaan yang bersangkutan (Beisland et al , 2012).
Alat  bukti  yang  sah  dalam  hukum  acara pidana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  184  ayat (1)  KUHAP  antara  lain:  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bukti dianggap kompeten  apabila  bukti  tersebut  mengandung unsur-unsur  seperti  valid,  dapat  diandalkan, dan  konsisten  dengan  fakta  (Pacini et  al , 2016).
Dalam  tindak  pidana  korupsi,  unsur kerugian  keuangan  negara  mutlak  harus  eksis dan  benar-benar  terjadi  serta  dengan  jumlah rupiah yang harus memunculkan angka riil dan pasti  (Achsin,2010).  Dalam  suatu  praktek peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (TPK) umumnya  Hakim  dalam  pertimbangannya akan  menjelaskan  tentang  kerugian  keuangan negara  adalah  berkurangnya  kekayaan  negara atau  bertambahnya  kewajiban  negara  tanpa diimbangi  prestasi,  yang  disebabkan  oleh suatu perbuatan melawan hukum.
Berbagai metode perhitungan atas kerugian  yang  harus  sesuai  dengan  peristiwa penyimpangan  atau  kasus  korupsi. Total  loss dalam  suatu  kasus  tindak  pidana  korupsi merupakan  seluruh  jumlah  yang  dibayarkan atau  dikeluarkan  negara  maka  jumlah  tersebut dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Itu  dilakukan  dengan  cara  mengadakan perhitungan atas kerugian uang negara dengan seluruh  jumlah  yang  dibayarkan  sebagaimana dinyatakan  sebagai  kerugian.  Hal  ini  juga diterapkan  pada  penerimaan  yang  tidak disetorkan ke negara.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian  Keuangan  Negara  (LHPKKN)  dapat dijadikan  salah  satu  bukti  audit  dalam mengungkap  kasus  tindak  pidana  korupsi. Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas sosial,  sikap  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran serta individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2011).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang berupa data primer dan data sekunder. Sumber data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  meliputi  wawancara  langsung  dengan partisipan, dan juga observasi langsung seperti mengikuti proses persidangan. Sedangkan data sekunder  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui  studi  dokumentasi  melalui  buku-buku serta  keterangan  lain  yang  berkaitan  dengan
objek penelitian.
Kunci  subjek  penelitian  ini  adalah partisipan  yang  berasal  dari  pegawai  kantor Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  yang menjabat  sebagai  Penyidik/Jaksa  Fungsional yang  khusus  menangani  kasus  Tipikor  atau tindak pidana kasus korupsi. Dalam penelitian ini  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah wacana  dalam  persidangan  yang  dilihat melalui  interpretasi  dari  hasil  persidangan tindak pidana korupsi. Objek penelitian adalah objek  yang  dijadikan  penelitian  atau  yang menjadi  titik  perhatian  suatu  penelitian (Burhan,  2007).  Dalam  penelitian  ini  objek yang  digunakan  adalah  kasus fraud yang melibatkan  Ketua  dan  Bendahara  Koperasi Makassar Maju.
Lokasi  penelitian  kasus  dalam  penelitian ini  dilaksanakan  di  dua  tempat  yakni  pada Kantor  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati)  Sulawesi Selatan  yang  berlokasi  di  Jl.  Jenderal  Urip Sumoharjo  KM.4  No.  244  Makassar  dan Pengadilan  Negeri  Makassar  Kelas  IA berlokasi  di  Jl.  R.A  Kartini  No  18/23 Makassar.
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian, peneliti menggunakan metode analisis wacana. Melalui  analisis  wacana,  peneliti  tidak  hanya mengetahui  isi  teks  yang  terdapat  pada  suatu wacana  yang  muncul  dalam  persidangan, tetapi  juga  mengetahui  pesan  yang  ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana  pesan-pesan  itu  tersusun,  dan dipahami. Analisis Wacana akan memungkinkan untuk memperlihatkan motivasi yang tersembunyi di belakang sebuah teks  yang  disampaikan  atau  di  balik  tuturan
yang disampaikan pengadilan untuk menafsirkan teks.
Salah  satu  teknik  analisis  wacana  yang digunakan  adalah  teknik  analisis  wacana Norman  Fairclough  dari  salah  satu  dari three- dimensional framework yakni dengan menganalisis  dari  hubungan  relasi  antar  teks. Menurut  Fairclough  (1989)  setiap  wacana yang  muncul  dalam  bentuk  teks,  percakapan, tidak  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  ilmiah, wajar  dan  netral  tetapi  merupakan  bentuk perjuangan  pertarungan  kekuasaan.  Lebih lanjut, menurut Fairclough (1995) menjelaskan teks adalah domain yang representatif dan bisa diinterpretasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uraian  Perkara  Kasus  Tindak  Pidana

## KSP Makassar Maju
Pada  tahun  2013  sampai  dengan  2014, LPDB-KUMKM  telah  melaksanakan  program penyaluran  dana  bergulir  kepada  Koperasi Simpan  Pinjam  Makassar  Maju.  Sumber anggaran  dari  dana  bergulir  tersebut  berasal dari  dana  Anggaran  pendapatan  Belanja Negara  yang  oleh  Kementerian  Keuangan telah  didelegasikan  kepada  LPDB-KUMKM. Dana  yang  disalurkan  tersebut  diperuntukkan untuk  disalurkan  kepada  koperasi  simpan pinjam  yang  telah  memenuhi  persyaratan. Koperasi  Simpan  Pinjam  Makassar  Maju merupakan salah satu koperasi yang mengajukan  permohonan  kredit  modal  kerja kepada  LPDB-KUMKM.  Kredit  modal  kerja yang  diajukan  oleh  KSP  Makassar  Maju adalah  sebesar  Rp10.000.000.000,00  (Sepuluh Milyar Rupiah). Namun jumlah yang disetujui
oleh LPDB-KUMKM sebesar
Rp 9.000.000.000,00.  Namun  setelah  pencairan dana  bantuan  bergulir  tersebut  disalurkan  ke Koperasi  simpan  pinjam  Makassar  maju, ternyata  dana  tersebut  tidak  digunakan  sesuai peruntukannya.  Melainkan  digunakan  antara lain:  melakukan  deposito  ke  bank  lain, melakukan  pembelian  kendaraan  roda  empat, dan melakukan pencairan dana untuk kepentingan  takeover  nasabah  ke  salah  satu Bank Perkreditan Rakyat.
2. Penggunaan Teks dalam Kasus Koperasi  Simpan  Pinjam  Makassar Maju Analisis tekstual dalam perspektif
Fairclough meliputi uraian kosakata, gramatika  dan  struktur  tekstual  (Mardikantoro &  Solikhati,  2017).  Penggunaan  analisis tekstual  dalam  persidangan  kasus  KSP Makassar  Maju  adalah  berdasarkan  tuntutan yang  dibacakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum kepada  terdakwa  pada  tanggal  23  April  2019 pada poin 2 bahwa:
“ Menyatakan  terdakwa  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  korupsi secara  bersama-sama  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiari yakni  melanggar  Pasal  3  jo  Pasal  18 UU  RI  No  31  Tahun  1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”.
Kata  “terbukti  secara  sah”  yang digarisbawahi  di  atas  jika  diartikan  per  kata maka  kata  terbukti  menurut  definisi  sesuai aturan  hukum  dalam  Undang-udang  nomor  8 tahun  1981  tentang  KUHAP  Pasal  183  yang menyatakan  bahwa  Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali
apabila  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang  sah  ia  memperoleh  suatu  keyakinan bahwa  suatu  tindak pidana benar-benar  terjadi dan  bahwa  terdakwa  yang  benar-benar melakukannya.  Definisi  bukti  berdasarkan Pasal  183  di  atas  juga  memiliki  makna  yang berarti  tanda.  Jadi  kata  terbukti  menunjukkan makna  sesuatu  yang  jelas,  nyata  atau  menjadi terang.  Sedangkan  kata  kedua  yakni  “secara sah”  sah  artinya  resmi,  asli,  benar  dan  tidak diragukan.  Penggunaan  kata  “terbukti  secara sah  memiliki  makna  putusan  yang  diakui kebenarannya  dan  memberikan  keyakinan kepada  Hakim  bahwa  terdakwa  benar-benar bersalah.
Kata  selanjutnya  adalah  “meyakinkan bersalah”,  meyakinkan  memiliki  arti  dapat dipercaya  atau  dapat  diandalkan.  Sedangkan bersalah menurut istilah hukum yang digunakan  berasal  dari  kata  salah  yang memiliki  arti  keliru.  Jadi  kata  “meyakinkan bersalah” artinya memastikan bahwa terdakwa benar-benar  melakukan  suatu  kesalahan  atau kekeliruan.
Berdasarkan hasil analisis tekstual menurut  Fairclough,  kutipan  dari  hasil  bahwa terdakwa  benar-benar  terbukti  membuat  suatu kesalahan/  penyimpangan  atau  kekeliruan sehingga  meyakinkan  Hakim  bahwa  benar terdakwa  yang  melakukan  perbuatan  tersebut. Hal  tersebut  juga  tercantum  dalam  putusan Majelis  Hakim  yang  menekankan  bahwa terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan  yang  dibacakan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum.
“Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan  metode  atau  cara untuk  menentukan  adanya  kerugian keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh BPKP  terkait  kewajiban  terdakwa terhadap pengembalian uang negara”
Kata  nomina  (kata  benda)  yang  digunakan dalam  teks  di  atas  adalah  uang  negara. Penggunaan  kata  pengembalian  uang  negara yang  terdapat  dalam  teks  di  atas  memiliki  arti kewajiban  seorang  terdakwa  mengganti  uang negara  jika  terbukti  bersalah  telah  melakukan kesalahan  sehingga  menyebabkan  negara mengalami  kerugian.  Seperti  yang  sudah dibahas sebelumnya bahwa metode perhitungan  yang  digunakan  oleh  auditor untuk  menentukan  adanya  kerugian  keuangan negara  yakni  dengan  menggunakan total  loss .
Total loss yang merupakan kerugian total yang dihitung.  Dalam  metode  ini,  seluruh  jumlah yang  dibayarkan  dinyatakan  sebagai  kerugian keuangan Negara (Slamet, 2013).
Kata  merugikan  keuangan  negara  dalam kasus ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  tim  auditor dan sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan. Berdasarkan keterangannya bahwa melalui hasil perhitungan total loss dan dengan  tindak  lanjut  auditor  ditemukan  hasil bahwa  telah  terjadi  kerugian  keuangan  negara sebesar  Rp  9.000.000.000.  Hasil  perhitungan tersebut  diperoleh  oleh  auditor  melalui perhitungan total  loss .  Tidak  hanya  itu  pihak auditor  juga  melakukan  konfirmasi  kepada pihak-pihak  terkait  dengan  Koperasi  Simpan Pinjam Makassar Maju.
Kata merugikan keuangan negara tersebut diperoleh  berdasarkan  hasil  tuturan  auditor dalam persidangan. Sebelumnya, pihak Penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan meminta  bantuan  dari  Auditor  Kantor  BPKP Sulawesi  selatan  untuk  melakukan  audit terhadap  laporan  keuangan  Koperasi  Simpan Pinjam  Makassar  Maju.  Tujuan  dari  penyidik dalam  hal  ini  adalah  untuk  menyamakan pandangan bahwa benar telah terjadi perbuatan melawan  hukum  dan  merugikan  keuangan negara yang dibuktikan dengan hasil audit dari auditor BPKP Sulawesi Selatan.
Berdasarkan  hasil  temuan  audit  tersebut bahwa  akibat  perbuatan  yang  telah  dilakukan oleh  pengurus  KSP Makassar  Maju  dalam  hal ini oleh terdakwa selaku Ketua KSP Makassar Maju bersama-sama dengan Bendahara tersebut  telah  mengakibatkan  kerugian  negara sebesar  Rp.  8,091,105,279  (delapan  milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus  tujuh  puluh  sembilan  rupiah)  atau setidak-tidaknya  sejumlah  tersebut  sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan/penyaluran  bantuan  dana  bergulir Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (LPDB-KUMKM)  pada  Koperasi  Simpan Pinjam  Makassar  Maju  tahun  2013  yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan  Provinsi  Sulawesi  Selatan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel.
Dalam  persidangan,  Hakim  mengajukan pertanyaan  terkait  hasil  audit  yang  dilakukan oleh  Auditor,  kemudian  hakim  meminta pendapat  auditor  bahwa  berdasarkan  hasil
audit  yang  dilakukan  apakah Koperasi  simpan Pinjam  Makassar  Maju  layak  menerima kucuran dana dari LPDB-KUMKM atau tidak. Menjawab pertanyaan Hakim, Auditor menjelaskan  bahwa  berdasarkan  hasil  audit yang  dilakukan  bahwa  KSP  Makassar  Maju tidak  layak  menerima  pinjaman  dana  bergulir dari  LPDB-KUMKM.  Hal  ini  karena  KSP Makassar  Maju  tidak  menyalurkan  dana tersebut  sebagaimana  mestinya.  Seharusnya dana  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat dalam  bentuk  pinjaman  modal  usaha  tetapi dana tersebut justru digunakan untuk keperluan  lain  yang  tidak  ada  kaitannya dengan operasional kantor.
Aspek  kerugian  negara  yang  menjadi salah  satu  yang  akan  dipertimbangkan  oleh Hakim  dalam  menjatuhkan  vonis  tersebut menurut  penelitian  ini  dilihat  dari  adanya unsur  bahwa  negara  tidak  memperoleh imbalan  dari  dana  yang  dikeluarkan  malah justru  ikut  menanggung  kerugian  dalam kerjasama  operasional  yang  melibatkan  aset negara. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan  kenapa  unsur  merugikan negara dianggap  hal  yang  penting  dari  hasil  audit. Terkait  keterangan  Auditor  berdasarkan  hasil audit Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan  Negara  (LHKPPN)  yang  kemudian dijadikan  salah  satu  pertimbangan  oleh  hakim dalam  menjatuhkan  vonis  bersalah  kepada terdakwa.  Hal  ini  berdasarkan  keterangan auditor  selaku  pihak  yang  mengaudit  laporan keuangan  KSP  makassar  Maju  dan  ditambah dengan  keterangan  saksi  serta  barang  bukti yag  dihadirkan  dalam  persidangan  untuk menguatkan keterangan Auditor.
Berdasarkan  hasil  temuan  audit  tersebut bahwa  akibat  perbuatan  yang  telah  dilakukan oleh  pengurus  KSP Makassar  Maju  dalam  hal ini oleh terdakwa selaku Ketua KSP Makassar Maju bersama-sama dengan Bendahara tersebut  telah  mengakibatkan  kerugian  negara sebesar  Rp.  8,091,105,279  (delapan  milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus  tujuh  puluh  sembilan  rupiah)  atau setidak-tidaknya  sejumlah  tersebut  sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan/penyaluran  bantuan  dana  bergulir Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (LPDB-KUMKM)  pada  Koperasi  Simpan Pinjam  Makassar  Maju  tahun  2013  yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan  Provinsi  Sulawesi  Selatan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel.
Dengan  demikian,  bukti  audit  berupa laporan  hasil  audit  yang  menjelaskan  adanya kerugian  keuangan  negara  yang  timbul  akibat perbuatan  terdakwa  tersebut  diterima  oleh hakim sebagai pertimbangan dalam mengambil  putusan.  Hanya  saja  yang  menjadi pertanyaan  hakim  adalah  auditor  seharusnya tidak  menghitung  kerugian  negara  dengan metode total loss . Hal ini dikarenakan menurut hakim,  sesuai  dengan  fakta  persidangan terdakwa  sudah  membayar  beberapa  pokok pinjaman  kepada  LPDB-KUMKM.  Dalam pemahaman  hukum,  perhitungan total  loss harus  sesuai  dengan  fakta  berapa  biaya  yang sudah  dipulihkan  atau  sudah  dibayarkan terdakwa  sudah  tidak  dihitung  sebagai kerugian  negara.  Sementara  dalam  metode
perhitungan auditor, total loss merupakan total seluruh  dana  yang  dikeluarkan  oleh  negara maka  uang  tersebut  yang  diakui  sebagai kerugian negara.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  unsur  relasi  dari  bukti  audit berupa  laporan  hasil  audit  yang  menjelaskan adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat  perbuatan  terdakwa  tersebut  diterima oleh hakim sebagai salah satu bukti audit yang dijadikan  pertimbangan  dalam  mengambil putusan.  Hanya  saja  yang  menjadi  pertanyaan hakim  adalah  auditor  seharusnya  tidak menghitung  dengan  metode total  loss .  Hal  ini dikarenakan  menurut  hakim,  sesuai  dengan fakta  persidangan  terdakwa  sudah  membayar beberapa  pokok  pinjaman  kepada  LPDB- KUMKM. Dalam pemahaman hukum, perhitungan total  loss harus  sesuai  dengan fakta  berapa  biaya  yang  sudah  pulih  atau sudah  dibayarkan  terdakwa  sudah  tidak dihitung  sebagai  kerugian  negara.  Sementara dalam  metode  perhitungan  auditor, total  loss merupakan total seluruh dana yang dikeluarkan  oleh  negara  maka  uang  tersebut yang  diakui  sebagai  kerugian  negara.  Saran bagi penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan three-dimensional  framework yakni  dari  sisi  teks  bahasa,  representasi,  dan identitas  teks  untuk  mempelajari  wacana dalam  suatu  kasus  secara  keseluruhan,  bukan hanya terfokus pada satu dimensi saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Achsin,  M.  (2010). Visum  Akuntansi  Forensik Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi .  Disertasi.
Universitas Brawijaya.
Bangsawan,  A.  A.,  &  Abbas,  A. (2021). Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap  Opini  Audit  Laporan  Keuangan  di Sulawesi  Selatan . Jurnal  Akuntansi  dan Pajak, 21 (2), 461-472. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1481
Beisland, et.al .  (2012).  Audit  Quality  and Corporate  Governance:  Evidence  from  The Microfinance      Industry .  International Journal of Auditing , Vol.19(3), 218-234. Chazawi,  Adhami.  (2008). Hukum  Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Bandung: Alumni.
Fairclough, N. (1995a). Critical Discourse Analysis:  The  Critical  Study  of  Language .
London:  Longman.
Ferdian, et.al .  (2018).  Penetapan  Kerugian  Negara dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. Syiah kumala law journal, 2(3), 320-337.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  184 Ayat 1 tentang Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Pidana.
Konrath, Laweey F. (2002). Auditing Concepts and Applications,  A  Risk-Analysis  Approach. West Publishing Company.
Pacini, et  al. (2016).  Domestic  Asset  Tracing: Identifying,  Locating  and  Freezing  Stolen and  hidden  Assets .  Journal  of  Forensic Accounting Research Vol.1(1, 42-65).
Prodjohamidjojo, Martiman. (1983). Sistem Pembuktian  dan  Alat-alat  Bukti .  Jakarta: Ghalia. Satyawan, Made Dudy, Khusna. (017).
Mengungkap  Korupsi  Melalui  Bukti  Audit Menjadi  Bukti  Menurut  Hukum. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (1), 1833-199.
SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4
Tahun 2016 tentang Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara.
Sofyan, Andi. (2013). Hukum Acara Pidana  Suatu Pengantar . Yogyakarta: Rangkang Education Tuanakotta.  (2009). Menghitung  Kerugian Keuangan  Negara  dalam  Tindak  Pidana Korupsi . Jakarta: Penerbit Salemba Empat).
Undang-Undang  Nomor  1  Thn  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.