Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i3.3352

## DAMPAK HUKUM ADAT PERKAWINAN PADA PEREMPUAN MATRIARKAT DI DESA RAKALABA, KABUPATEN NGADA
Yoh. Donbosko Bhodo Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa yonnasbhodo@stiparende.ac.id Primiaty Natalia Sabu Kopong Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa primiatynatalia@stiparende.ac.id

## Abstrak
Perkawinan dalam budaya matrilineal diperdebatkan karena dianggap memiliki ikatan yang lemah, sehingga rentan  terhadap  perceraian  karena  faktor  seperti  keterbatasan  ekonomi,  kekerasan  dalam  rumah  tangga, penolakan  terhadap  poligami,  kelemahan  kekuasaan  perempuan,  dan  ketidakmampuan  untuk  memenuhi kewajiban  individu.  Meskipun  mendapatkan  hak  istimewa,  perceraian  memiliki  dampak  signifikan  pada perempuan, termasuk konsekuensi hukum adat. Jarang dianalisis secara kritis, hal ini berkontribusi pada praktik ketidakseimbangan gender dalam masyarakat Ngada. Penelitian ini membahas dampak hukum adat perceraian  pada  perempuan,  khususnya  dalam  masyarakat  matrilineal  Ngada.  Dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif,  data  dikumpulkan  melalui  tinjauan  literatur  dan  wawancara,  disajikan  secara deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa perempuan menikmati kemandirian, namun tanggung jawab menjadi beban. Dampak lainnya adalah pengakuan sosial atas otonomi dalam mengelola rumah tangga. Meskipun keterlibatan  minimal,  hal  ini  mendorong  perempuan  untuk  terlibat  dalam  momen  penting.  Selanjutnya, perempuan merasakan pelemahan citra mereka, menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya merdeka, yang  memperkuat  ketidakseimbangan  gender.  Meninjau  kembali  praktik  adat  ini  sangat  penting  untuk mencapai kesetaraan gender, mencegah potensi kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan partisipasi perempuan yang lebih aktif.
Kata kunci: perkawinan, matrilineal, kesetaraan gender, Ngada

## Abstract
Marriage in matrilineal cultures is debated for its perceived weak bonds, making it susceptible to separation due to factors like economic limitations, domestic violence, rejection of polygamy, the weak power of women, and the inability to fulfill individual obligations. Despite privileges, separation significantly impacts women, including  legal  consequences.  Seldom  critically  analyzed,  it  contributes  to  gender  imbalance  in  Ngada society.  This  research  discusses  the  effects  of  the  customary  divorce  law  on  women  in matrilineal  Ngada society. Utilizing a qualitative approach, data is collected through literature review and interviews, presented descriptively. Findings indicate  women enjoy  independence, yet responsibilities become  burdens. Another impact is social recognition for autonomy in managing households. Despite minimal involvement, this leads women to engage in crucial moments. Furthermore, women feel a weakening of their image, indicating they are not fully liberated, reinforcing gender imbalance. Reconsidering this customary practice is essential for gender equality, preventing potential violence and discrimination, ensuring women's renewed participation. Keywords: marriage, matrilineal, gender equality, Ngada
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  gender  masih  terus  diperdebatkan  dan  seakan  tidak  ada  habisnya.  Upaya- upaya  untuk  mengatasi  masalah  ketimpangan  gender  terus  dilaksanakan  berbagai  pihak  untuk memastikan  kesetaraan  gender pada  perempuan  dan laki  – laki.  Instusi  pemerintahan  khususnya negara  menjamin  persamaan  hak  bagi  setiap  warga  negara  yang  tertuang  dalam  beberapa  pasal undang-undang. Sejalan dengan itu gereja sebagai institusi agama juga telah memberikan sejumlah pendasaran  biblis  tentang  kesetaraan  gender  melalui  dokumen  –  dokumen  gereja.  Masalah  ini menjadi fokus perhatian para kelompok – kelompok feminisme yang berusaha mengatasi masalah kesetaraan gender. Salah satu praktik ketimpangan gender yang masih terjadi sampai saat ini adalah praktik ketimpangan gender khususnya perempuan melalui praktik hukum perpisahan perkawinan yang terjadi di masyarakat budaya matriarkat Desa Rakalaba, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
Saat  ini  tidak  banyak  suku  bangsa  di  dunia  yang  masih  bertahan  dengan  kekerabatan matrilineal.  Literatur  menunjukkan  hanya  sedikit  suku  bangsa  di  dunia  yang  bertahan  dengan kekerabatan  yang  menjadikan  perempuan  sebagai  pemilik  kekuasaan  di  ruang  domestik  dan publik. 1 Sebagai contoh suku-suku bangsa yang menghuni negara Kerala; sebuah negara bagian di sebelah  barat  India,  suku  Minangkabau,  kelompok  masyarakat  bagian  barat  Pulau  Sumatra  dan salah satunya beberapa wilayah di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. 2 Sejak dulu, kelompok  masyarakat  Ngada  menganut  sistem  budaya  matrilineal,  yang  melihat  keturunan berdasarkan  garis  keturunan  ibu.  Dalam  impelmentasi  praktik  perkawainannya,  terdapat  sebuah praktik hukum perkawinan yang masih terus dihidupi oleh masyarakatnya sampai saat ini. Praktik ini biasanya digunakan untuk memisahkan perempuan dan laki – laki yang sudah hidup bersama. Pada masyarakat Desa Rakalaba, terdapat beberapa larangan yang berkonsekuensi pada sanksi, baik sanksi berat maupun ringan.
Pemberlakuan sanksi adat atau yang lebih dikenal dalam bahasa lokal dengan Waja . Salah satu bentuk waja yang telah dijalankan dan dipatuhi sejak dahulu adalah ‘ rura bhara’ . Praktik ini adalah,  produk  hukum  perkawinan  yang  mengatur  bagaimana  penyelesaian  atau  pembatalan perkawinan. Dalam praktiknya, sejak zaman dahulu sampai sekarang, masyarakat Ngada telah aktif melakukan  praktik  perpisahan  ‘ rura  bhara ’.  Meski  tidak  pernah  didokumentasikan  secara sistemastis, para tokoh adat mengeluhkan banyaknya kasus perpisahan melalui praktik ini. Praktik ini dipandang ‘mudah’ karena memberi ruang kepada laki-laki dan perempuan secara sah dihadapan
1 Minakshi Keeni dkk., “Women Empowerment in a Rural Matrilineal Society of Meghalaya, India,” Journal of Asian Rural Studies 2, no. 2 (2018): 144–52; Amanda Lea Robinson dan Jessica Gottlieb, “How to close the gender gap in political participation: Lessons from matrilineal societies in Africa,” British Journal of Political Science 51, no. 1 (2021): 68–92.
2 Dinnul Alfian Akbar, “Konflik peran ganda karyawan wanita dan stres kerja,” An Nisa’a 12, no. 1 (2017): 33–48.
para  tokoh  adat  dan  masyarakat  berpisah  dengan  alasan-alasan  yang  dapat  diterima.  Praktik perpisahan  ini  mulai  diadopsi  oleh  kalangan  muda  yang  terlibat  pernikahan  usia  dini  atau  yang sudah  terlanjur  hidup  bersama.  Praktik  ini  juga  banyak  dilakukan  oleh  pasangan  yang  sudah memiliki banyak keturunan namum salah satu pasangannya memilih merantau. Sayangnya, praktik ini meninggalkan sejumlah polemic karena dalam budaya matriarkat, perpisahan membuat laki-laki cenderung  lebih  bebas  dan  tidak  peduli  lagi  kepada  anak  –  anak  yang  tinggal  bersama  ibunya. Sejauh  impelementasinya,  tentunya  praktik  ini  melahirkan  masalah  baru  dalam  masyrakat  dan meninggalkan  dampak  bagi  kedua  gender,  namun  hampir  belum  pernah  ada  yang  meniliti  dan mendokumentasikannya.
Kajian yang mendalam tentang dampak yang dirasakan oleh perempuan pelaksana praktik penyelesaian  perkawinan  seperti  ini  sangat  perlu  untuk  pertama,  mendapatkan  gambaran  yang komprehensif tentang bagaimana para perempuan khususnya penganut sistem matriakat menjalani hidup  setelah  perpisahan.  Kedua,  kajian  ini  menjadi  sumbangsih  dalam  ilmu  pengetahuan  akan peningkatan kesetaraan gender dalam budaya matrilineal khususnya.

## LANDASAN TEORI
Beberapa teori gender digunakan dalam meliat permasalahan ini adalah, pertama melihat permasalah  gender  dari  prespective  structural  fungsional.  Teori  ini  adalah  teori  sosiologi  yang digunakan  untuk  mendalami  tentang  institusi  keluarga.  Teori  ini  melihat  keragaman  dalam keluarga, perempuan dan laki-laki menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, dan mengakui anggotanya  akan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lainnnya  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Pembagian  peran  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  ini,  terstratifikasi  berdasarkan  jenis kelamin. 3 Bales  dan  Parson  menilai  pembagian  berdasarkan  peran  adalah  wajar,  dengan mempertimbangkan  pembagian  yang  seimbang.  Sayangnya,  teori  ini  mendapat  kecaman  dari feminis,  karena  dipandang melihat  peran  sosial  hanya  berdasarkan jenis  kelamin  saja. 4 Teori ini dianggap terus melaggengkan dominasi laki-laki dan berpotensi meningkatkan ketimpangan gender dalam  masyarakat.  Meskipun  terus  mendapat  kecaman,  teori  ini  masih  terus  diadopsi  oleh masyarakat  modern  khusunya  masyarakat-modern  kapitalis.  Akibatnya,  posisi  sentral  terus diduduki oleh laki – laki dan perempuan tetap rendah.
Teori  kedua  adalah  teori  konflik  sosial  oleh  Lockwood  yang  dalam  melihat  persoalan kesetaraan  gender  menghubungkaanya  dengan  teori  kekuasaan  menurut  Marx.  Teori  ini  melihat
3 Robinson  dan  Gottlieb,  “How  to  close  the  gender  gap  in  political  participation:  Lessons  from matrilineal societies in Africa.”
4 Ratna Megawangi, Membiarkan berbeda?: Sudut pandang baru tentang relasi gender (ATF Press, 1999); Abdul Mutolib dkk., “Gender inequality and the oppression of women within minangkabau matrilineal society: A Case study of the management of ulayat forest land in nagari bonjol, dharmasraya district, west sumatra province, Indonesia,” Asian women 32, no. 3 (2016): 23–49.
bahwa ketimpangan gender disebabkan oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam keluarga dan  terjadi  akibat  konstruksi  masyarakat. 5 Keluarga  adalah  sistem  yang  penuh  konflik  yang disebabkan  persoalan  ekonomi  dan  dominasi  lak-laki  atas  perempuan.  Menurut  teori  ini,  usaha untuk  menghilangkan  ketimpangan  gender  adalah  jalan  panjang  dan  usaha  yang  radikal  dengan mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya. Teori yang terakhir adalah teori ekofeminisme.  Teori ini melihat  bahwa  karena  adanya  tekanan  dalam  kelompoknya,  perempuan kadang terpaksa masuk dalam dunia maskulin dan secara perlahan kehilangan sisi feminimnya. 6 Kondisi ini membuat peradaban modern semakin dikuasai oleh dominasi maskulin dan menurunnya kualitas feminism seperti cinta pengasuhan dan pemeliharaan.
Penelitian ini juga akan melihat pada pendasaran biblis untuk memberi ruang pada agama khususnya  gereja  dalam  hal  ini  melihat  masalah  gender.  Dalam  Kitab  Suci  dapat  ditemukan perbedaan status dan peran serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan baik dari sudut pandang gender maupun  seks.  Ada pula  nilai,  peran, serta  tanggung jawab  laki-laki  dan perempuan  yang bukan  kodrat,  tetapi  merupakan  konstruksi  sosial.  Oleh  karena  itu,  status  dan  peran  ini  dapat dipertukarkan, berubah-ubah pada situasi dan kondisi, serta kelompok yang berbeda satu dengan lainnya. Kitab Suci Perjanjian Lama misalnya, memberikan penjelasan tentang hal ini yang bukan saja  beraneka  ragam  bahkan  kadangkala  tampaknya  bertentangan  satu  dengan  lainnya.  Tentang masalah kesetaraan gender, catatan Kitab Suci menunjukan Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki  dan  perempuan  menurut  gambar  dan  rupa-Nya  sendiri,  bahwa laki-laki  dan  perempuan adalah  makhluk  ciptaan  yang  sama  di  hadapan  Tuhan.  Selain  itu,  gambaran  lain  yang  juga diperlihatkan adalah dalam Ams. 31:30-31 yang memperlihatkan perempuan bukan hanya sebagai istri yang bijaksana tetapi juga sebagai pejuang bagi anggota masyarakat yang lain, anak, keluarga yang lemah dan miskin yang berada disekitarnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif dengan pendekatan qualitative. Metode ini dipilih  untuk  menfokuskan  diri  pada  data  empiris  dan  pustaka  yang  mendukung  penelitian  ini. Konteks penelitian dijelaskan termasuk konsep gender, mengerucut pada budaya matrilineal dan secara  khususnya  praktik rura  bhara dan  dampaknya  bagi  para  perempuan  khususnya  pada masyakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. 7
Narasumber  dipilih  melalui  metode  purposive  sampling,  untuk  memfokuskan  mencari responden  yang  benar-  benar  memahami  tentang  praktik  ‘rura  bhara’.  Beberapa  narasumber
5 Andi Hamzah, “Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005,” Jones, Pip, Pengantar Teori- Teori Sosial, Jakarta: Yayasan Obor , 2009.
6 Hamzah.
7 Lexy J Moleong, “Metodologi penelitian kualitatif,” (No Title) , 1989.
diantaranya adalah perempuan Ngada yang pernah mengalami praktik ini dan beberapa pihak yang mengetahui  praktik  ini  secara  mendalam  seperti  tokoh  adat  dan  representative  dari  masyarakat setempat.
Pengumpulan  data  penelitian  lebih  berfokus  pada  penelitian  lapangan  didukung  dengan studi literatur. Studi literatur berfokus untuk memperoleh data tentang konsep gender dan budaya matrilineal pada masyarakat terpilih, melihat koneksi antara pengetahuan, nilai dan praktik yang terjadi.  Studi  lapangan  yang  dilakukan  dalam  melalui  in-depth  interview,  melalui  wawancara tersturktur secara khusus menggali informasi tentang praktik rura bhara melalui pertanyaan kritis yang mendalam. Pertanyaan tambahan juga dikembangkan sesuai dengan respon yang diberikan oleh narasumber untuk memperdalam pemahaman peneliti akan topik. Teknik triangulasi sumber juga  digunakan  untuk  memastikan  reliabilitas  informasi  yang  diperoleh.  Data  yang  berhasil dihimpun kemudian diatur dalam tabulasi data yang komprehensif untuk melihat gambaran secara umum dari semua narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  tentang  konsep  praktik  hukum  adat  ‘rura  bhara’  dipandang  perlu  untuk dibahas untuk memberi gambaran yang jelas tentang implementasinya dalam masayarakat Ngada. Salah satu praktik hukum perkawinan adat yang dianut oleh masyarakat desa Rakalaba, kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada adalah ‘rura bhara’. 8 Dalam tradisi lisan, Rura Bhara diartikan dengan "air  ludah".  Praktik  hukum  adat  Rura  Bhara  adalah  sebuah  produk  hukum  yang  dihidupi  oleh masyarakat  Ngada  yang  pada  umumnya  mengatur  pola  hubungan  kekerabatan  antar  manusia. Praktik  hukum  Rura  Bhara  adalah  hukum  yang  dianggap  menjamin  keberlangsungan  hidup kelompok tersebut, khususnya dalam sistem perkawinan. Rura Bhara sebagai sebuah produk hukum perkawinan sedianya memiliki tata cara yang mengatur tentang bagaimana sebuah perkawinan bisa dilepas-pisahkan. Artinya, dalam ikatan adat perkawinan terdapat akibat hukum yang berlaku bagi masyarakat  bersangkutan  yang  tidak  dapat  dihindari  dan  perlu  mendapat  perhatian.  Sanksi  yang diberikan  terhadap  pelanggaran  ini  berupa  Waja  yang  di  dalam  praktiknya  ada  yang  dinamakan Rura Bhara. 9
Waja  dalam  masyarakat  adat  Rakalaba  dikenal  sebagai  sanksi  adat.  Kata  waja  memiliki beberapa arti, antara lain: "keras" bila dirangkaikan dengan watu (batu) atau berbagai benda lainnya.
8 H Hilman Hadikusuma, “Hukum perkawinan indonesia,” 2021.
9 Keeni dkk., “Women Empowerment in a Rural Matrilineal Society of Meghalaya, India”; Susanne Schröter,  “Red  cocks  and  black  hens:  Gendered  symbolism,  kinship  and  social  practice  in  the  Ngada highlands,” Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 161, no. 2–3 (2005): 318–49; Mutolib dkk., “Gender inequality and the oppression of women within minangkabau matrilineal  society: A  Case  study of the  management of ulayat  forest land in nagari bonjol, dharmasraya district, west sumatra province, Indonesia.”
Dengan demikian, waja berarti larangan keras. Selain itu, waja juga dapat berarti pemulihan atas kesalahan karena melanggar suatu larangan atau norma hukum adat tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Praktik waja berfungsi untuk memutuskan ikatan pertunangan atau perkawinan yang telah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan; tujuannya sebagai efek jera dan juga sebagai  sarana  pendidikan  nilai  untuk  masyarakat  agar  perkawinan  yang  melanggar  norma  adat dapat dihilangkan atau tidak lagi terulang. Waja telah dijalankan dan dipatuhi sejak dahulu. Salah satu penyelesaian waja adalah dengan Rura Bhara di mana pasangan perempuan memberikan ludah di  tangan  kanan  laki-laki  dan  laki-laki  memberikan  sirih-pinang  kering  (nata  rogho)  kepada perempuan sebagai tanda berakhirnya hubungan perkawinan mereka. Proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh fungsionaris adat (mosa) ini diyakini dapat menemukan sebuah kesepakatan atau  dalam  hal ini  sebagai keputusan  bersama.  Atas  kesepakatan  bersama  dari  para fungsionaris adat (mosa) yang melakukan proses waja Rura Bhara ini, maka dapatlah diumumkan keterpisahkan atau  pembatalan  hubungan  kedua  pasangan  tersebut  kepada  masyarakat.  Praktik  yang  sudah berlangsung  lama  ini  dan  dikritik  dapat  dilaksanakan  dengan  mudah  ini  tentunya  mempunyai dampak bagi kaum perempuan dan laki-laki.
Beberapa  dampak  yang  dirasakan  khususnya  oleh  perempuan  dalam  budaya  matrilineal akibat dari praktik pemisahan perkawinan  ‘rura bhara’ yang terjadi di desa Rakalaba antara lain adalah  yang  pertama  kemandirian  dan  otonomi  yang  dimiliki  oleh  perempuan  Ngada  dalam mengambil keputusan dan kontrol atas hidup mereka. 10 Perpisahan yang terjadi memberikan ruang yang lebih atau dominan kepada perempuan dalam pengaturan rumah tangga. Narasumber dalam penelitian  ini  menegaskan  bahwa  kemandirian  dimiliki  oleh  perempuan  untuk  mengatur  rumah tangganya sendiri, mengelola asset dan keuangan, mengatur hidup pribadi dan keturunannya, dinilai mampu memberdayakan perempuan dalam konteks sosial dan ekonomi. 11 Perempuan akan terbiasa menjadi tulang punggung untuk keluarga dan memiliki akses yang besar untuk menunjukan peran sosial mereka. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Grimke, 12 bahwa praktik perpisahan ini membawa  perempuan  Ngadha  untuk  menunjukan  aspek  kepemimpinannya  dalam  skala  rumah tangga dan menunjukan sisi intelektualitas pada kesempatan – kesempatan sosial yang sebelumnya dipandang sebagai kelemahan yang dimiliki perempuan. 13
10 Peggy Reeves Sanday, Women at the center: Life in a modern matriarchy (Cornell University Press, 2002); Schröter, “Red cocks and black hens: Gendered symbolism, kinship and social practice in the Ngada highlands”; Elma Prastika Maharani, “Konflik peran ganda wanita karier” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).
11 Akbar,  “Konflik  peran  ganda  karyawan  wanita  dan  stres  kerja”; A  P  Pati,  “Microfinance  and Women  Empowerment:  A  Case  of  Matrilineal  Tribal  Society  of  India,” Microfinance  and  Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India, Prajan 42, no. 2 (2013).
12 Megawangi, Membiarkan  berbeda?:  Sudut  pandang  baru  tentang  relasi  gender ;  Pati, “Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India.”
13 Andi  Muflihah  Darwis  Andi,  Fadhilah  Hanifa  Asman,  dan  Andi  Rifkah  Kifayah  Rosadi, “Hubungan  Konflik  Peran  Ganda  dengan  Keharmonisan  Keluarga  pada  Pegawai  Perempuan  di  Rumah
Namun, di sisi lain beban tanggung jawab perempuan menjadi lebih besar. Praktik hukum adat  ‘rura  bhara’  memberikan  perempuan  beban  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dalam menjalankan tugas rumah tangga, merawat anak, dan mengatur rumah tangga secara keseluruhan. 14 Peran dominan  dalam  rumah  tangga dapat menghasilkan  tekanan  dan  tuntutan  yang  lebih  tinggi bagi  perempuan.  Perempuan  matriarkat  masyarakat  Ngada  menanggung  peran  ganda  yang dihasilkan  akibat  dari  implementasi  hukum  adat  ‘rura  bhara’.  Susana  Schoter  dalam  tulisannya menjelaskan  bahwa  dalam  kasus  pemutusan  hubungan  perkawinan  dalam  budaya  matriarkat masyarakat Ngada, perempuan akan secara otomatis memiliki hak asuh sepenuhnya menanggung atas  anak-anaknya.  Hak  asuh  yang  didapat  secara  langsung  oleh  perempuan  menawarkan konsekuensi yang tidak mudah yakni menjalankan peran sebagai ayah dan ibu dalam keluarganya. Dalam  kondisi  ini  perempuan  akan  dituntut  untuk  dapat  memperlihatkan  sisi  feminism  dan maskulinnya  saat  bersamaan,  seperti  yang  ditekanan  pada  teori  structural  fungsional  dan ekofeminisme.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi,  perempuan  harus  bekerja  ekstra.  Mayoritas narasumber mengandalkan pengahasilan dari usaha pertanian. David Arbele dalam tulisan Schiller menjelaskan  bahwa  masyarakat  matrilineal  cenderung  bergantung  pada  pertanian  horticultur sebagai  sumber  pendapatan  utama.  Ini  termasuk  bagaimana  perempuan  dalam  budaya  ini, cenderung fokus untuk bercocok tanam dalam skala kecil yang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, daripada bekerja dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Hal ini menguatkan premis bahwa perempuan harus berjuang lebih keras untuk dapat menghidupi keluarga demi kebutuhan sehari – hari. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ketiadaan figure suami yang cenderung lebih mampu  mengambil  peran-peran  besar  dalam  bidang  pertanian. Hal  ini tentunya mempengaruhi  pendapatan  yang  akan  didapat  oleh  keluarga.  Pendapatan  minim  mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga.
Menjalani peran ganda, perempuan matrilineal dihantui oleh berbagai tekanan. Narasumber perempuan yang mengalami praktik ini menjelaskan bahwa menjalankan perannya penuh dengan tekanan, baik yang datang dari dalam keluarga maupun dari masyarakat luas. Contoh tekanan yang diberikan  seperti  kemampuan  perempuan  sebagai  satu-satunya  pencari  nafkah  untuk  memenuhi kebutuhan  ekonomi  yang  cukup  bagi  diri  sendiri  dan  anak-anaknya.  Tekanan  akan  kelayakan pendidikan yang didapat oleh anak dan pola mengasuh dan mendidik anak tanpa figure ayah yang memberikan  dampak  signifikan  bagi  perkembangan  karakter  anak.  Beberapa  narasumber  yang
Sakit,” Jurnal  Ilmiah  Manusia  Dan  Kesehatan 5,  no.  3  (2022):  316–22;  Akbar,  “Konflik  peran  ganda karyawan wanita dan stres kerja”; Hamzah, “Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.”
14 Ute Rink dan Laura Barros, “Spending or saving? Female empowerment and financial decisions in a matrilineal society,” World Development 141 (2021): 105342; Olaf Smedal, “Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications,” Asian Journal of Social Science 30, no. 3 (2002): 493– 524.
sudah  memiliki  anak  mengeluhkan,  anak  perempuan  muda  terlibat  pernikahan  usia  dini  karena mendapatkan figure yang maskulin dari pasangan mereka. Kondisi ini membuat mereka mendapat tekanan  baik  dari  keluarga  inti  maupun  masayarakat  luar.  Berbagai  tekanan  yang  dihadapi  oleh perempuan menimbulkan konfilk menghasilkan efek domino yakni stress akibat tanggung jawab yang muncul karena terlalu padat aktivitas. Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan jumlah ibu rumah  tangga  yang  menjalani  peran  ganda  cukup  banyak  karena  tuntutan  kebutuhan  ekonomi, keluarga,  dan sosial  dan  banyak  dari  mereka terlilit  stress  yang  berat. 15 Stress  yang  ditimbulkan mempengaruhi  perilaku  perempuan  dalam  mengatur  rumah  tangganya.  Selain  itu,  perempuan kehilangan  kesempatan  untuk  pengembangan  diri.  Hal  ini  dipengaruhi  karena  keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh perempuan dan kesibukannya dalam menjalani peran ganda. 16
Dampak  lain  yang  dialami  oleh  perempuan  dalam  budaya  matriarkat  adalah  adanya pengakuan dan penghargaan sosial yang kuat dari kelompok masyarakatnya. 17 Praktik hukum adat perpisahan  ‘rura  bhara’  memberikan  ruang  kepada  perempuan  untuk  terlibat  dalam  saat-saat penting dalam budaya Ngadha yang sebelumnya kadang hanya diberikan kepada kaum laki-laki, seperti  memimpin  upacara  adat,  mengurus  upacara  perkawinan  dan  terlibat  dalam  pengambilan keputusan  –  keputusan  atau  diskusi  penting  tentang  adat  istiadat  setempat.  Kondisi  ini  dapat melahirkan pengakuan dan penghargaan sosial yang kuat terhadap perempuan. Narasumber tokoh adat  dalam  penelitian  ini  mengungkapkan  meski  gagal  dalam  praktik  rumah  tangga,  perempuan yang  mengalami  hukum  adat  ‘rura  bhara’  sering  juga  dilibatkan  dalam  momen  penting  yang dilaksanakan  di  desa  dengan  mempertimbangkan  bagaimana  perempuan  berhasil  mandiri  dalam mengatur  hidup  rumah  tangganya.  Narasumber  perempuan  juga  mengakui  keterlibatan  mereka dalam rapat – rapat di desa, rumah adat dan beberapa momen penting di desa. Keterlibatan yang aktiv  dalam  momen  penting  secara  tidak  langsung  mengangkat  derajat  perempuan  yang  lemah karena terkena praktik hukum adat tersebut.
Sayangnya, beberapa narasumber masih menyoroti tentang level keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan mereka mendapat tuntutan yang tinggi. Perempuan dituntut  untuk  berpartisipasi dalam  diskusi  juga  dalam  pekerjaan  –  pekerjaan  domestic. 18 Dalam
15 Mutolib dkk., “Gender inequality and the oppression of women within minangkabau matrilineal society: A Case study of the management of ulayat forest land in nagari bonjol, dharmasraya district, west sumatra province, Indonesia”; Agung Purwanto dan Wa Ode Zusnita Muizu, “Konflik peran ganda ibu rumah tangga  yang  bekerja:  Sebuah  kajian  literatur,” SOSIOHUMANIORA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora 9, no. 2 (2023): 222–33.
16 Rink  dan  Barros,  “Spending  or  saving?  Female  empowerment  and  financial  decisions  in  a matrilineal society.”
17 Sanday, Women  at  the  center:  Life  in  a  modern  matriarchy ;  Iswadi  Bahardur  dan  Putri  Dian Afrinda,  “Perempuan  dan  Laki-Laki  dalam  Kekerabatan  Matrilineal  (Studi  Pendahuluan  Profil  Budaya Minangkabau  dalam  Novel  Indonesia  Lokalitas),” Diglosia:  Jurnal  Pendidikan,  Kebahasaan,  dan Kesusastraan Indonesia 7, no. 2 (2023).
18 Sanday, Women at the center: Life in a modern matriarchy .
upacara-upacara  adat,  selain  terlibat  dalam  proses  perencanaan,  perempuan  Ngada  juga  dituntut untuk  memasak,  melayani  tamu  yang  datang,  mengurus  perlengkapan  ritual-ritual  adat  dan membereskan  rumah  adat  jika  acara  ada  sudah  selesai  diselenggarakan. 19 Hal  ini  memberikan tekanan  kepada  perempuan  untuk  tetap  memenuhi  norma-norma  tradisional  yang  ada.  Hal  ini sejalan  dengan  pembahasan  dalam  teori  gender,  ekpektasi  gender  yang  kaku  dalam  budaya matriarkat membuat perempuan semakin tertindas dalam perkawinan dan masyarakatnya. 20
Selajutnya,  dampak  lain  yang  dirasakan  adalah  semakin  lemahnya  citra  dan  posisi perempuan dalam keluarga dan kelompok masyarakat. 21 Praktik ‘rura bhara’ disisi lain membuat gambar atau citra perempuan menjadi lemah. Hal ini dapat memberikan image buruk pada posisi perempuan  dalam  rumah  besarnya,  atau  dalam  bahasa  lokal  disebut  sa’o  meze.  Kekuasaan perempuan atas wilayah domestic makin tergerus. Kekuasaan perempuan dalam budaya matrilineal khususnya  dalam  wilayah  domestic  dipandang  hanyalah  wacana  karena  wewenang  masih sepenuhnya dipegang oleh laki-laki. 22 Meski seharusnya perempuan Ngada memiliki keistimewaan karna kekuatan budaya matriarkat yang dianutnya, membuat mereka mampu berpartisipasi dalam keputusan – keputusan penting, namun keputusan perempuan masih mendapat tekanan dan kontrol yang kuat dari laki – laki dalam keluarga. Beberapa narasumber menjelaskan kehilangan kekuasaan atas diri mereka sendiri, anak dan asset karena terus berada dibawah kekuasaan orang tua. Kondisi ini memberikan domino efek pada akses perempuan kepada kekuasaan yang seharusnya dia miliki, kemampuan dan proses mebuat keputusan – keputusan penting untuk hidupnya dan kelaurganya. Beberapa narasumber menjelaskan hampir semua keputusan dalam hidup mereka dipengaruhi oleh pandangan dan nilai orang tua. Beberapa diantaranya adalah, pandangan untuk mencari pasangan baru, jenis pendidikan yang cocok untuk anak, jenis organisasi yang harus diikuti, dan nilai – nilai konvensional yang harus dianut dan dilepaskan. Perempuan menjadi pasiv, penurut dan hanya sibuk mempercantik diri untuk siap dipersunting oleh orang lain.

## KESIMPULAN
Praktik pemisahan perkawinan " rura bhara " dalam budaya matrilineal di desa  Rakalaba memiliki  dampak  kompleks  terutama  pada  perempua.  Di  satu  sisi,  perempuan  mengalami kemandirian  dan  otonomi  yang  tinggi  dalam  mengambil  keputusan  dan  mengendalikan  hidup
19 C  Dewi Wulansari,  “Hukum Adat  Indonesia  Suatu  Pengantar,  Bandung,  PT,” Refika  Aditama , 2010.
20 Purwanto  dan  Muizu,  “Konflik  peran  ganda  ibu  rumah  tangga  yang  bekerja:  Sebuah  kajian literatur.”
21 Pati, “Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India.” 22 Schröter,  “Red cocks and black hens: Gendered symbolism, kinship and social  practice  in the Ngada highlands”; Purwanto dan Muizu, “Konflik peran ganda ibu rumah tangga yang bekerja: Sebuah kajian literatur.”
mereka,  memberdayakan  diri  secara  sosial  dan  ekonomi.  Namun,  di  sisi  lain,  mereka  juga menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar, termasuk peran ganda sebagai ayah dan ibu. Aspek ekonomi menjadi faktor penting, di mana perempuan harus bekerja ekstra keras, terutama melalui  usaha  pertanian  skala  kecil.  Meskipun  memiliki  hak  asuh  penuh,  perempuan  harus mengatasi  tekanan  dan  tuntutan  tinggi  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi,  pendidikan  anak- anak,  dan  tanggung  jawab rumah  tangga  lainnya.  Keterlibatan perempuan  dalam  kegiatan  sosial kemasyarakatan, sementara memberikan pengakuan sosial, juga menambah tekanan pada mereka. Dampak lainnya adalah melemahnya citra dan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun  praktik  "rura  bhara"  memberikan  kesempatan  bagi  perempuan  untuk  terlibat  dalam momen penting dalam budaya Ngadha, kekuasaan dan pengaruh mereka masih terbatas dan sering kali dikendalikan oleh laki-laki. Secara keseluruhan, praktik pemisahan perkawinan ini memberikan gambaran tentang dinamika kompleks antara kemandirian dan beban tambahan yang dialami oleh perempuan  Ngadha.  Pengakuan  sosial  yang  diperoleh  seringkali  diimbangi  dengan  tuntutan  dan kendala  dalam  menjalani  peran  ganda.  Implikasinya  menyoroti  kompleksitas  peran  gender, tanggung  jawab  ekonomi,  dan  dinamika  kekuasaan  dalam  konteks  budaya  matrilineal  di  desa Rakalaba.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Dinnul Alfian. “Konflik peran ganda karyawan wanita dan stres kerja.” An Nisa’a 12, no. 1 (2017): 33–48.
Andi,  Andi  Muflihah  Darwis,  Fadhilah  Hanifa  Asman,  dan  Andi  Rifkah  Kifayah  Rosadi. “Hubungan  Konflik  Peran  Ganda  dengan  Keharmonisan  Keluarga  pada  Pegawai Perempuan di Rumah Sakit.” Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan 5, no. 3 (2022): 316– 22.
Bahardur,  Iswadi,  dan  Putri  Dian  Afrinda.  “Perempuan  dan  Laki-Laki  dalam  Kekerabatan Matrilineal  (Studi  Pendahuluan  Profil  Budaya  Minangkabau  dalam  Novel  Indonesia Lokalitas).” Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia 7, no. 2 (2023).
Hadikusuma, H Hilman. “Hukum perkawinan indonesia,” 2021.
Hamzah, Andi. “Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.” Jones, Pip, Pengantar Teori- Teori Sosial, Jakarta: Yayasan Obor , 2009.
Keeni, Minakshi, Nina Takashino, A K Nongkynrih, dan Katsuhito Fuyuki. “Women Empowerment in a Rural Matrilineal Society of Meghalaya, India.” Journal of Asian Rural Studies 2, no. 2 (2018): 144–52.
Maharani, Elma Prastika. “Konflik peran ganda wanita karier.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
Megawangi, Ratna. Membiarkan berbeda?: Sudut pandang baru tentang relasi gender . ATF Press, 1999.
Moleong, Lexy J. “Metodologi penelitian kualitatif.” (No Title) , 1989.
Mutolib, Abdul, Yonariza Yonariza, Mahdi Mahdi, dan R Hanung Ismono. “Gender inequality and the  oppression  of  women  within  minangkabau  matrilineal  society: A  Case  study  of  the management  of  ulayat  forest  land  in  nagari  bonjol,  dharmasraya  district,  west  sumatra province, Indonesia.” Asian women 32, no. 3 (2016): 23–49.
Pati, A P. “Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India.” Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India, Prajan 42, no. 2 (2013).
Purwanto, Agung,  dan  Wa  Ode  Zusnita  Muizu.  “Konflik  peran  ganda  ibu  rumah  tangga  yang bekerja:  Sebuah  kajian  literatur.” SOSIOHUMANIORA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora 9, no. 2 (2023): 222–33.
Rink, Ute, dan Laura Barros. “Spending or saving? Female empowerment and financial decisions in a matrilineal society.” World Development 141 (2021): 105342.
Robinson,  Amanda  Lea,  dan  Jessica  Gottlieb.  “How  to  close  the  gender  gap  in  political participation:  Lessons  from  matrilineal  societies  in Africa.” British  Journal  of  Political Science 51, no. 1 (2021): 68–92.
Sanday, Peggy Reeves. Women at the center: Life in a modern matriarchy . Cornell University Press, 2002.
Schröter, Susanne. “Red cocks and black hens: Gendered symbolism, kinship and social practice in the  Ngada  highlands.” Bijdragen  tot  de  taal-,  land-en  volkenkunde/Journal  of  the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 161, no. 2–3 (2005): 318–49.
Smedal,  Olaf.  “Ngadha  relationship  terms  in  context:  Description,  analysis,  and  implications.”
Asian Journal of Social Science 30, no. 3 (2002): 493–524.
Wulansari,  C  Dewi.  “Hukum Adat  Indonesia  Suatu  Pengantar,  Bandung,  PT.” Refika  Aditama , 2010.