Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PERKEBUNAN SAWIT DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI
Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin mispansyah@ulm.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis penyalahgunaan perizinan di sektor perkebunan  sawit  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana;  kedua  untuk  menganalsis  kebijakan formulasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dimasa mendatang. Urgensi penelitian, karena korupsi di sektor perkebunan sawit di Indonesia terjadi penyalahgunaan penerbitan  izin  dan  berpotensi  merugikan  keuangan  negara.  Pasal  14  UU  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  PTPK)  membuka  peluang  ketentuan  di  luar  UU  PTPK  dapat  ditarik  dalam ketentuan  tindak  pidana  korupsi,  namun  dengan  syarat  bahwa  UU  tersebut  menyatakan  bahwa pelanggaran  terhadap  ketentuan  pidana  dalam  UU  tersebut  merupakan  tindak  pidana  korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu: Pertama, berdasarkan kasus Martias Alias Pung Kian Hwa dan Kasus H.Suwarna Abdul Fatah, kasus tersebut adalah penyalahgunaan perizinan berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan, namun izin tetap  dikeluarkan.  Penggunaan  ketentuan  UUPTPK  terhadap  kasus  tindak  pidana  penyalahgunaan perizinan disektor perkebunan oleh Penegak Hukum tidak tepat, karena Undang-Undang Kehutanan dan  UU  Perkebunan  tidak  menyebutkan  bahwa  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  dalam  UU Perkebunan merupakan tindak pidana korupsi. Kebaharuan dalam penelitian ini terdapat di bagian kedua,  yaitu  berupa  kebijakan  formulasi  kedepan  terhadap  penyalahgunaan  perizinan  sektor perkebunan  kelapa  sawit  yaitu  harus  melakukan  revisi  terhadap  undang-undang  kehutanan  dan undang-undang perkebunan dengan  menambah ketentuan pasal    yang menyatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan merupakan tindak pidana korupsi.
Kata kunci: Izin; Korupsi; Perkebunan; Sawit

## ABUSE OF OIL PLANTATION LICENSING IN CORRUPTION PERSPECTIVE

## Abstract
The purpose of study these are:first, to analyze the misuse of permits in sectors of plantation of oil is categorized as acts of crime; second, to analyze the formulation of policies against criminal acts of  misuse  of  oil  palm  plantation  permits  in  the  future.  The  urgency  of  the  research,  because  of corruption  in  the  sector  plantation of palm in Indonesia accurred misuse issuance of permits and potentially  detrimental  to  the  financial  state.  Article  14  of  Law  Combating  Acts  of  Criminal Corruption (UU PTPK) opens oppurtunitiens provision in the outer UU PTPK can be drawn in the provisions of acts of criminal corruption, but with the proviso that the Act that states that violation of the provisions of the criminal in the Act that the acts of riminal corruption. Methods the study that is used is a method of research legal normative. Results of the study are: First, according to the case  Martias  alias  Pung  Kian  Hwa  and  Case  H.Suwarna  Abdul  Fatah,  a  case  that  is  a  misuse  of licenses relating to forestry and plantations, but the license remains excluded. Use of the terms UU PTPK against cases of acts of Criminal abuse of the licensing sector plantation by the Enforcement Law is not appropriate, because the Law of Forestry and Plantation Act does not mention that the offense of criminal misuse of permits in Plantation Act is an offense of criminal corruption. Novelty in research is contained in part two, namely in the form of policy formulation in the future against the misuse of licensing sector plantations of coconut oil that should do the revision of the law of forestry law plantation to add to the provision of article which states that the acts of criminal abuse. Keywords: Permission; Corruption; Plantation; Palm
Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kerusakan yang ditimbulkan dari korupsi pada sektor di bidang sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan negara, masyarakat, individu, tetapi berdampak kepada seluruh umat manusia dan lingkungan hidup. 1 Salah satu bentuk korupsi sumber daya alam adalah korupsi dalam hal izin perkebunan, dalam hal ini berhubungan dengan kekuasaan (penguasa). Tindak pidana dalam pembukaan  lahan  perkebunan  sawit  yang  tidak  prosedural  tidak  saja menimbulkan kerusakan ekologi namun juga menyebabkan kerugian keuangan negara  yang  jumlahnya  sangat  fantanstis. 2 Berdasarkan  penelitian  dari Emerson Yuntho data Kementerian Kehutanan    yaitu pada Agustus 2011 lalu menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7  provinsi  di  Indonesia  diprediksi  merugikan  negara  hampir  Rp  273  triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah. 3
Adanya  praktik  korupsi  di  bidang  perizinan  perkebunan  sawit  salah satunya yang dilakukan dengan cara melakukan suap kepada pejabat daerah. Praktek  suap  umumnya  dilakukan  dalam  dua  bentuk.  Pertama,  suap  untuk setiap izin perkebunan sawit yang dikeluarkan. Disebutkan untuk mengantongi izin  perkebunan  memang  sama  sekali  tidak  dipungut  biaya.  Tetapi, kenyataanya untuk mengantongi sebagai syarat beroperasi sebuah perkebunan kelapa sawit, seorang pengusaha mesti merogoh kocek hingga miliaran rupiah kepada  pejabat  daerah. Kedua,  praktik  suap  pemberian  ijin  perkebunan dilakukan berdasarkan luas perkebunan sawit yang dimintakan izin.
Beberapa  peneliti  terdahulu  antara  lain  oleh  Yuntho  (2014)  ini  lebih menampilkan potret gambaran mengenai korupsi di sektor perkebunan sawit di Indonesia, serta modus operansi yang dilakukan, kemudian    potensi undang- undang yang dapat digunakan penegak hukum (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan) dapat menerapkan beberapa undang- undanga  terkait  yaitu  Undang-Undang  Kehutanan,  Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana  Pencucian  Uang, 4 jadi  analisisnya  secara  umum.  Berbeda  dengan artikel ini yang lebih spesifik pada analasis dalam Pasal 14 UUPTK.
1 Ddisetiansah_anticorrupt, “Tindakan Korupsi Terhadap Sumber Daya Alam Yang Terjadi Di Bumi Papua,” Blogger, 2012, http://riotpositive.blogspot.com/.
2 Emerson Yuntho, “Potret Korupsi Di Sektor Perkebunan Sawit,” Jurnal Toddoppuli , 2014, 1– 5, https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/10/20/potret-korupsi-di-sektor-perkebunan-sawit/.
3 Yuntho.
4 Yuntho.
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Begitu  juga  dengan  penelitian  oleh  Yuwanto  (2016)  dengan  judul: “Kinerja  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Sumber  Daya  Alam  dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,” 5 artikel ini meneliti mengenai  kinerja  KPK  dan  kepercayaan  masyarakat  dalam  hal  ini  subjek penelitian  300  mahasiswa  yang concern dengan  permasalahan  penanganan tindak pidana korupsi sumber daya alam di Indonesia, sangat berbeda dengan artikel  dalam  penulisan  ini.  Penelitian  oleh  Muhdar  (2020)  yang  berjudul “Rekonstruksi  Basis  Perhitungan  Kerugian  Negara  Dalam  Peristiwa  Tindak Pidana  Korupsi  Pada  Sektor  Sumber  Daya  Alam.” 6 Artikel  ini  membahas mengenai  penghitungan  kerugian  negara  dalam  kaitan  dengan  tindak  pidana korupsi di sector sumber daya alam, jadi artikel ini jelas berbeda dengan artikel dalam penulisan ini.
Sedangkan  penelitian  Rasad  (2018)  dengan    judul  “ Korupsi  dan  Hak Asasi  Manusia  dalam  Sektor  Kehutanan,” 7 ini  lebih  fokus  menelaah  relasi antara korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor kehutanan, jadi artikel ini jauh berbeda dengan artikel dalam penulisan ini. Begitu juga artikel dengan  judul  “ Pencegahan  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa,” 8 penelitian  oleh  Makhmudah  (2016)  ini  lebih  fokus  kepada  kajian politik hukum pengelolaan sumber daya alam desa.
Artikel ini  memiliki  perbedaan  dengan  beberapa  penelitian dipublikasikan dalam artikel di atas memang mengenai tindak pidana di sektor sumber  daya  alam,  namun  ada  kelemahannya  karena  tidak  membahas  dan menelaah  mengenai  ketentuan  Pasal  14  UUPTPK  dan  pasal  yang memungkinkan  dapat  dikenakan  terhadap  pelaku  dalam  UUPTPK,  dengan syarat  ketentuan  di  luar  UUPTPK  harus  menyatakan  bahwa  tindak  pidana tersebut  merupakan  tindak  pidana  korupsi,  dan  perlu  diketahui  bahwa peraturan-perundang-undangan yang mengatur sektor sumber daya alam tidak menyebut  hal  demikian.  Jadi,  artikel  ini  memiliki  kelebihan  yaitu  adanya formulasi kebijakan hukum pidana yang ditawarkan dalam artikel ini terhadap kekosongan hukum yang ada saat ini.
5 Listyo  Yuwanto,  “Kinerja  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Sumber  Daya  Alam  Dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,” Integritas Jurnal Antikorupsi 2, no. 1 (2016): 1, https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.137.
6 Muhamad Muhdar, “Rekonstruksi Basis Perhitungan Kerugian Negara Dalam Peristiwa Tindak Pidana  Korupsi  Pada  Sektor  Sumber  Daya  Alam,” Jurnal  de  Jure 12,  no.  1  (2020):  1–2, https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/374.
7 Fauziah Rasad, “Korupsi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sektor Kehutanan,” Jurnal HAM 9, no. 2 (2018): 1, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.121-138.
8 Hayat and Mar’atul Makhmudah, “Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa:  Kajian  Politik  Kebijakan  Dan  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Desa,” Yustisia  Jurnal Hukum 5, no. 2 (2016): 1–2, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.875.
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Pasal  14  UUPTPK  yang  menyatakan  bahwa:    “Setiap  orang  yang melanggar  ketentuan  undang-undang  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa pelanggaran  terhadap    ketentuan  undang-undang  tersebut  sebagai    tindak pidana    korupsi  berlaku  ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang  ini.” Penelitian  ini  bertujuan  mengoptimalkan  pemberlakuan  UUPTPK  yang banyak  memiliki  kekhususan,  ketentuan  Pasal  14  UUPTPK  ini  memperluas cakupan  dari  ketentuan  UUPTPK  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.

## B. Permasalahan
Apakah    penyalahgunaan perizinan di sektor perkebunan sawit dikategorikan sebagai  tindak  pidana  korupsi  sudah  tepat  dan  bagimanakah  kebijakan formulasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dimasa mendatang?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif ( normative legal research ) disebut juga penelitian kepustakaan, 9 ada juga yang  menyebut  penelitian  hukum  doktrinal, 10 yaitu  penelitian  dengan menggunakan bahan hukum sebagai obyek penelitian yaitu bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum tersebut  yang  digunakan  untuk  mengganalisis  pertama  penyalahgunaan perizinan  di  sektor  perkebunan  sawit  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana korupsi  sudah  tepat.  Kedua  kebijakan  formulasi  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dimasa mendatang.
Penelitian  ini  bersifat  perskriptif  yaitu  menganalisis  lebih  mendalam mengenai,  mengganalisis  pertama  penyalahgunaan  perizinan  di  sektor perkebunan  sawit  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi  sudah  tepat. Kedua kebijakan formulasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dimasa mendatang.
Penelitian  ini    meneliti  adanya  kekaburan  hukum  mengenai  tindak pidana  korupsi  disektor  perizinan  perkebunan  sawit.  Adapun  penelitian  ini menggunakan 3 tipe pendekatan    yaitu:
a Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  pendekatan  perundang- undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang
9 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Cet  Ke-3  (Jakarta:  Universitas  Indonesia, 1986).
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).
b Konseptual  ( Conceptual  Approach ), 11 yaitu  suatu  tipe  pendekatan untuk  menghasilkan  analisis  mengenai  penyalahgunaan  perizinan  di sektor  perkebunan  sawit  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi sudah  tepat.  Kedua  kebijakan  formulasi  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dimasa mendatang.
c Pendekatan  kasus,  ( Case  Approach ) 12 tipe  ini  termasuk  dalam penelitian  hukum  normatif, 13 dengan  mempelajari  norma-norma  atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Oleh karena itu pendekatan kasus berupa penerapan.
Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dengan  cara  studi kepustakaan  dengan  menginventarisasi  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dibahas.  Kemudian  buku-buku teks, hasil penelitian baik penelitian, jurnal ilmiah,  majalah, surat kabar, buletin,  juga  menginventarisir  yurisprudensi-yurisprudensi,  berkenaan tema yang diangkat. Bahan-bahan tersebut kemudian dikualifikasikan dan disistematisasi  disusun  dengan  sistem  kartu  ( card  system )  sehingga memudahkan proses pengolahan dan analisis.
Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dari bahan yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis  untuk  mencapai  kejelasan  dari masalah  yang  dibahas.  Analisis  terhadap  bahan  hukum  secara  kualitatif adalah  suatu  cara  penelitian  yang  menghasilkan  analisis,  yaitu  dengan menjelaskan  dan  menginterpretasikan  secara  logis  dan  sistematis  bahan yang diperoleh dari hasil penelitian.
Analisis  bahan  hukum  menggunakan  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, menganalisis: pertama penyalahgunaan  perizinan  di  sektor  perkebunan  sawit  dikategorikan  sebagai tindak pidana korupsi sudah tepat. Kedua kebijakan formulasi terhadap tindak pidana  penyalahgunaan  perizinan  perkebunan  sawit  dimasa  mendatang. Kemudian dari analisis tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.
11 Marzuki.
12 Marzuki.
13 Soerdjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cet Ke-14 (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012).
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyalahgunaan Perizinan Di Sektor Perkebunan Sawit Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan  penelitian  sentra  utama  kelapa  sawit  Indonesia  (dalam wujud minya sawit) pada tahun 2011 terdapat di 5 (lima) Provinsi, yaitu Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi. Riau berada di  peringkat  pertama  dengan  kontribusi  sebesar  28,96  persen  terhadap  total produksi  minyak  sawit  nasional,  sedangkan  provinsi  lain  memberikan kontribusi kurang dari 15 persen. 14 Temuannya seluas 2,8 juta hektar kebun sawit berada di kawasan hutan, 35% dikuasai masyarakat, 65% pengusaha. Izin pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan pun pada beberapa kasus tak melalui skema perizinan reguler atau ilegal. 15
Praktek  korupsi  dengan  berbagai  modus  terjadi  mulai  dari  proses perizinan pembukaan lahan pekebunan sawit hingga penghindaran dari pajak. Nilai  kerugian  negara  yang  ditimbulkan  juga  luar  biasa  mencapai  miliaran sampai triliunan rupiah. 16
Pemerintah berupaya mengatur tata kelola perkebunan kelapa sawit yaitu dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang  Pedoman  Perizinan  Usaha  Perkebunan.  Ada  tiga  poin  penting  yang diatur  di  dalam  peraturan  ini.  Pertama,  terkait  tata  cara  dan  prosedur  usaha perkebunan  termasuk  perkebunan  kelapa  sawit.  Kedua,  adanya  pembatasan penguasaan lahan perkebunan oleh perusahaan atau group perusahaan dalam satu  manajemen  yang  sama  seluar  100.000  hektar.  Ketiga,  kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengajukan IUP seluas 250 hektar atau lebih untuk membangun kebun masyarakat (plasma) paling kurang 20% dari total lahan yang akan dikembangkan oleh perusahaan kelapa sawit. 17
14 “Pusat Kajian Informasi Pertanian, No 01/01/I” (Jakarta, 2013).
15 Tommy Apriando, “Kajian UGM: 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit Di Kawasan Hutan, 65% Milik Pengusaha,
Solusinya?,” Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2018, https://www.mongabay.co.id/2018/11/04/kajian-ugm-28-juta-hektar-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-65- milik-pengusaha-solusinya/.
16 Yuntho, “Potret Korupsi Di Sektor Perkebunan Sawit.”
17 Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit (Jakarta: Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kedeputian  Bidang  Pencegahan  Komisi  Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2016).
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Tabel    2: Luas Areal Sawit untuk Wilayah Kalimantan Tahun 2015-2019 Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia, 2015-2019
Palm Oil Area by Province in Indonesia, 2015-2019 Pertumbuhan/ Growth 2017 over 2016 (%) No  Daerah 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kalimantan Barat 1,144,18 5 1,264,43 5 1,504,78 7 1,532,59 8 1,570,67 5 19.01 2. Kalimantan Tengah 1,142,00 4 1,288,12 8 1,480,98 8 1,512,33 9 1,532,73 4 14.97 3. Kalimantan Selatan 421,068 553,144 587,799 592,425 605,449 6.27 4. Kalimantan Timur 849,609 1,021,31 4 1,059,99 0 1,083,28 6 1,107,43 7 3.79 5. Kalimantan Utara 157,426    50,347 249,952    251,870    258,384    396.46 Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan
Data dari Tabel 2 menunjukkan luas areal perkebunan kelapa sawit untuk wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2015-2019.    Berdasarkan Permentan Nomor 104 Tahun 2015 Pasal 1, perusahaan yang memegang izin lokasi dan IUP, tetapi areanya berada di dalam kawasan hutan produksi konversi, menurut aturan  dapat  mengajukan  pelepasan  kawasan  hutan.  Kemudian  Pasal  5 Permentan Nomor 104 Tahun 2015 Pasal 5 yaitu : Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi menjadi  bukan  kawasan  hutan.    Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutaan  Nomor  P51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016  dalam    Pasal  4  ayat  1 menyebutkan  bahwa  pemerintah  melalui  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK)  diberikan  kewenangan  untuk  mengeluarkan  Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan.
Pelepasan  kawasan  hutan  pada  kawasan  hutan  produktif  konversi dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Dan tidak dapat diproses pada  provinsi  yang  luas  kawasan  hutan  sama  dengan  atau  kurang  dari  30%, kecuali dengan cara tukar menukar kawasan hutan. Adapun mengenai tata cara pelepasan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Dalam  rangka  untuk  memuluskan  izin  tersebut,  para  pengusaha melakukan  suap  terhadap  pejabat  berwenang.  Praktek  suap  umumnya dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, suap untuk setiap izin perkebunan sawit yang dikeluarkan. Dugaan suap dalam proses peizinan perbunan sawit pernah disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Barat,  berinisal AU.  Disebutkan  untuk  mengantongi  izin  perkebunan  memang  sama  sekali tidak dipungut biaya. Tetapi, kenyataanya untuk mengantongi sebagai syarat beroperasi sebuah perkebunan kelapa sawit, seorang pengusaha mesti merogoh kocek  hingga  miliaran  rupiah.  Sebagai  contoh  di  Kabupaten  Seruyan, Kalimantan  Tengah.  Investigasi  yang  dilakukan  Lumbung  Informasi  Rakyat (LIRA) menyebutkan di Kabupaten Seruyan untuk mendapatkan 1 (satu) izin lokasi, pengusaha perkebunan dipungut biaya Rp. 4 milyar.
Kedua,  suap  berdasarkan  luas  perkebunan  sawit  yang  dimintakan  izin. Sawit  Watch  menyebutkan  bahwa  biaya  penerbitan  izin  lokasi  untuk  setiap hektar kebun sawit sebesar Rp 500.000 – Rp 1 juta/ha, atau rata-rata Rp 750 juta untuk izin lokasi seluas 1.000 ha. Contoh lainnya korupsi perolehan izin di lahan perkebunan adalah tertangkapnya Bupati Buol Amran Batalipu oleh KPK dengan  sangkaan  menerima  suap  dalam  penerbitan  HGU  PT  Hardaya  Inti Plantations.  Selain  Bupati  Buol,  KPK  juga  menetapkan  pengusaha  Hartati Murdaya  sebagai  tersangka  dalam  kasus  tersebut. 18 Kasus  suap  terhadap anggota  DPRD  Kalteng  dinilai  sebagai  poin  pertama  dari  mekanisme  izin usaha kelapa sawit di Indonesia yang belum berjalan dengan baik. 19
Berikut ini dalam artikel ini disajikan kasus korupsi suap dalam proses perizinan yaitu putusan terhadap terdakwa Syahrial Oesman. Kasus II dengan terdakwa  H.  Annas  Maamun, 20 kasus  III    tindak  pidana  korupsi    dengan terdakwa 1 Rita Widya Sari dan terdakwa II Khairuddin. 21
Berdasarkan contoh kasus tindak pidana korupsi di atas adalah korupsi suap  dalam  proses  perizinan  di  perkebunan  kelapa  sawit,  dan  bukan  karena penyalahgunaan  perizinan  di  sektor  perkebunan  kelapa  sawit.  Untuk  kasus suap  dalam  proses  perizinan,  memang  sudah  tetap  menggunakan  UUPTPK, yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13.
18 Korupsi.
19 Rahmad  Fauzan,  “Korupsi  DPRD  Kalteng  Bukti  Mekanisme  Izin  Kelapa  Sawit  Belum Berjalan  Baik,”  Bisnis.com,  2018,  https://kabar24.bisnis.com/read/20181027/16/853848/korupsi-dprd- kalteng-bukti-mekanisme-izin-kelapa-sawit-belum-berjalan-baik.
20 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  “ Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdng”. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015,Jakarta.
21 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, “Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Nomor.10.Pid.Sus-TPK/2018/PN-Jkt Pst” , Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015,Jakarta.
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## Tabel: 3 Kasus Korupsi Terdakwa Martias alias Pung Kian Hwa
Terdakwa Ketentuan Pidana Bentuk Pidana Penjara Bentuk Pidana Denda Martias  Alias  Pung Kian Hwa Tuntutan Jaksa Pasal    3 UU  Nomor 31 Tahun  1999  jo    UU Nomor      20      Tahun 2001 Paling singkat 1 tahun  dan  paling  lama  20 tahun Paling      sedikit Rp      50juta juta dan paling  banyak  Rp  1 milyar
Pidana  Penjara  9  thn  tahun  dan  denda  Rp  300juta  Subsidair  6  (enam)  bulan kurungan  ;  Uang  Pengganti  :  Rp346.823.970.564,24  Subsidair  3  (tiga)  tahun penjara Putusan Kasus Martias Alias Pung Kian Hwa Pengadilan tingkat pertama No : 21/PID.B/TPK/2006/PN .JKT.PST,  Tgl.  03  Mei 2007 Pidana Penjara : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; Denda : Rp200.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; Uang Pengganti : Rp4.600.341.467,- Subsidair  1  (satu)  tahun penjara Pengadilan tingkat banding No: 05/PID/TPK/2007/PT.D KI, Tgl. 06 Agustus 2007
Menerima permintaan banding  yang  diajukan oleh  Terdakwa  Martias alias Pung Kian Hwa dan Penuntut  Umum  pada Komisi Pemberantasan Korupsi Pengadilan  tingkat kasasi No : 480 K/Pid.Sus/2007,  Tgl. 11 Desember 2007
Pidana  Penjara  :  1 (satu)  tahun  6  (enam)
bulan ; Denda Rp500.000.000,- Subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ; Uang Pengganti : Rp346.823.970.564,- Subsidair 1 (satu)
tahun  6  (enam)  bulan penjara.
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kasus II adalah H.Suwarna Abdul Fatah 22

## Tabel:4 Kasus Korupsi Terdakwa H. Suwarna Abdul Fatah
Terdakwa Ketentuan pidana Bentuk  Pidana Penjara Bentuk Pidana Denda H.Suwarna Abdul Fatah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah dan  ditambah  dengan  UU No. 20 Th. 2001 tentang perubahan atas   UU  No.  31  Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  jo  Pasal  55 ayat  (1)  ke-1  jo  Pasal  64 ayat (1) KUHPidana Paling    singkat 4    tahun  dan paling  lama  20 tahun atau pidana seumur hidup Paling      sedikit Rp      200juta  juta dan paling banyak Rp 1 milyar Tuntutan Jaksa Pidana penjara: 7 (tujuh) tahun,dikurangi masa tahanan. Denda: Rp250.000.000,- subsidair   6 (enam) bulan   kurungan. Biaya perkara: Rp10.000,-

## Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa
Putusan Hakim Atas Kasus H.Suwarna Abdul Fatah Pengadilan tingkat pertama No: 18/PID.B/TPK/2006/PN.JK T.PST, Tgl. 27 Maret 2007
Pidana  penjara:  1  (satu) tahun,  6  (enam)  bulan dikurangi masa tahanan. Denda: Rp200.000.000,- subsidair  3  (tiga)  bulan kurungan. Biaya perkara: Rp10.000,- Pengadilan tingkat banding No: 03/PID/TPK/200 7/PT.DKI,  Tgl. 26 Juni 2007 Pidana penjara: 4 (empat) tahun, dikurangi  masa tahanan. Denda: Rp250.000.000,- subsidair  2  (dua) bulan kurungan. Biaya perkara: Rp7.500,-.
Pengadilan  tingkat kasasi No:  380  K/PID/2007, Tgl. 7 Desember 2007 Menolak  permohonan kasasi  dari  JPU  pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Suwarna  Abdul  Fatah tersebut. Biaya perkara: Rp2.500,-.
22 “ https://Acch.Kpk.Go.Id/Id/Jejak-Kasus/211-Martias-Alias-Pung-Kian-Hwa.,” Anti- Corruption Clearing House, n.d., https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/211-martias-alias-pung-kian-hwa. .
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Berdasarkan data dari Tabel 3 pada kasus Martias Alias Pung Kian Hwa dan  Tabel  4  pada  kasus  H.  Suwarna  Abdul  Fatah,  kasus  tersebut  adalah penyalahgunaan  perizinan  yaitu  secara  peraturan  teknis  menyalahi  peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan, namun izin tetap  dikeluarkan.  Dasar  hukum  yang  dikenakan  adalah  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal 3 UUPTPK yaitu korupsi merugikan keuangan negara. Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTK di dasarkan pada ketentuan Pasal 14 UUPTPK dimana  ketentuan  dalam  UU  tersebut  harus  tegas  dinyatakan  sebagai  tindak pidana korupsi.
Membahas  mengenai  penyalahgunaan  perizinan  di  sektor  perkebunan kelapa sawit, tidak dapat dilepaskan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999    tentang Kehutanan, 23 karena dalam beberapa kasus ada perizinan untuk perkebunan kelapa sawit, berhubungan dengan pelapasan kawasan hutan. UU No.41  Tahun  1999  mengatur  mengenai  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan yaitu dalam Bab XIV tentang Pidana yang diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 79.
Berdasarkan Bab XIV dalam Pasal 78 sampai Pasal 79 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur sendiri tindak pidana di bidang kehutanan, dengan  demikian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  UUPTK,  maka  tidak  dapat mengkategorikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  di  bidang  kehutanan sebagai tindak pidana korupsi.
Undang-Undang  No.39  Tahun  2014  tidak  ada  menyatakan  bahwa pelanggaran  terhadap  tentang  Perkebunan    sebagai    tindak  pidana korupsi.  Undang-Undang  Perkebunan  mengatur  sendiri  ketentuan  pidana yang  diatur  sendiri  dalam  Pasal  103  sampai  dengan  113,  sebagai  contoh dalam  penelitian  ini    ditampilkan  salah  satu  pelanggaran  dalam  masalah penerbitan izin yang diatur dalam Pasal 106 yaitu:
menteri,  gubernur  dan  bupati/wali  kota  yang  berwenang  menerbitkan  izin usaha perkebunan yang:
a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau
b. menerbitkan  izin  yang  tidak  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Seharusnya  pelanggaran  terhadap  penyalahgunaan  perizinan  di  sektor perkebunan  menggunakan  ketentuan  Pasal  106  UU  Perkebunan,  sehingga
23 Undang-Undang RI, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” (1999).
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  di  sektor      perkebunan  kelapa sawit  menggunakan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  UUPTPK,    karena berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  UUPTK  ketentuan  di  luar  UUPTK  harus menyatakan  secara  tegas  bahwa  pelanggaran  terhadap    terhadap    ketentuan undang-undang  tersebut  sebagai    tindak  pidana    korupsi  maka  berlaku UUPTPK.
B. Kebijakan  Formulasi  Terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan
Perizinan
Dalam upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence ) dan upaya mencapai  kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ).  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 24
Berkaitan dengan keberadaan Pasal 14 UUPTPK yang harus menyatakan secara  tegas  bahwa  pelanggaran  terhadap    terhadap    ketentuan  undang- undang  tersebut  sebagai    tindak  pidana    korupsi  maka  berlaku  UUPTPK. Ketentuan undang-undang di luar UUPTPK seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2014  tentang  Perkebunan,  yang  hendak  ditarik  dalam  tindak  pidana korupsi,  karena  dianggap  merugikan  negara,  maka  harus  dilakukan  revisi terhadap  undang-undang  tersebut.  Agar  terjadi  sinkronisasi  antara  peraturan yang satu dengan yang lainnya.
Dalam  bentuk  sistem  hukum  yang  baik,  ditentukan  oleh  struktur  yaitu kelembagaan dalam peradilan yaitu badan penyidik, badan penuntutan, badan mengadili dan badan pelaksana pidana. Selain itu sistem hukum dipengaruhi oleh    substansi  yaitu  norma,  aturan,  yaitu  produk  berupa  hukum  yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  dalam  sistem  itu,  berupa  keputusan  yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. 25
Pada  aspek  substansi  hukum,  selama  ini  instrumen  hukum  pidana  di berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  luar  peraturan  perundang- undangan  UUPTPK,  seharusnya  mengatur  berbagai  pasal  tentang  korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UUPTPK, harusnya perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang lain    tersebut memiliki unsur yang lengkap menurut rumusan korupsi di Indonesia. Selama ini secara substansi beberapa peraturan  perundang-undangan  tidak  memuat  secara  tegas  sebagai  tindak pidana korupsi, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UU  Pertambangan  UU  Monopoli,  UU
24 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana ; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
25 IGM Nurdjana, Korupsi Dalam Praktik Bisnis (Jakarta: Gramedia, 2005).
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Perpajakan,    serta  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  dimensi baru  ( new  dimention  crime ). 26 Bentuk-bentuk  lain  korupsi  dengan  modus dimensi baru misalnya melalui Illegal logging, Illegal Fishing, Illegal Labour, Cyber  Crime,  Corporate  Crime,  Customer  Fraud  d an  sebagainya,  sehingga tepatlah  konvensi  Internatioal  PBB  tanggal  7  Oktober  2003  menetapkan “ corruption ” sebagai extra ordinary crime , yang tergolong dalam white collar crime ,  secara  substansi  unsur-unsur  pidana  yang  ada  di  dalam  peraturan perundang-undangan  tersebut  sangatlah  potensial  sebagai  tindak  pidana korupsi,  mengingat  kerugian  keuangan  negara  yang  sangat  besar  ditemukan dalam  rumusan  pasal-pasal  yang  memenuhi  unsur-unsur  delik  korupsi  atau tindak pidana korupsi. 27
Kerugian  keuangan  negara  di  sektor  perkebunan  kelapa  sawit,  data Kementerian  Kehutanan  tebaru  yaitu  pada  Agustus  2011  lalu  menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Kerugian negara tersebut  timbul  akibat  pembukaan  727  Unit  Perkebunan  dan  1.722  unit pertambangan  yang  dinilai  bermasalah. 28 Dari  jumlah  kerugian  negara  yang terjadi,  Kalimantan  Tengah  merupakan  yang  terbesar  yaitu  Rp  158  triliun. Lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur yang nilainya diduga mencapai Rp 31,5 triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp 47,5 triliun dan Kalimantan Selatan mencapai Rp 9,6 triliun. 29
Sementara  itu  saat  ini,  politik  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana korupsi  terjadi  pergeseran  sikap,  hal  ini  ditandai  dengan  lahirnya  UU  No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. 30 Kemudian  UUPTPK  juga mengalami perubahan. Pada sistem substansial merupakan materi hukum yang mempengaruhi  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi,  seperti    hukum pidana materiil yaitu UUPTPK yang masih memiliki kekurangan dan terjadi pelemahan.  Pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK (UU No.31/1999) oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 mengeluarkan putusan Nomor 003/PUU-IV/2006  yang  menyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  mengenai  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana dirubah    dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
27 IGM  Nurdjana, Sistem  Hukum  Pidana  Dan  Bahaya  Laten  Korupsi  Perpsektif  Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
28 Yuntho, “Potret Korupsi Di Sektor Perkebunan Sawit.”
29 Yuntho.
30 Undang-Undang  RI,  “UU  No.19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.” (2019).
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  PTPK)  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2001  Nomor  134  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4150
Konsep  melawan  hukum  yang  secara  formil  tertulis  ( formele wederrechtelijk )  yang  mewajibkan  pembuat  undang-undang,  untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian  hukum  ( lex  certa ),  atau  yang  dikenal  juga  dengan  istilah Bestimmheitsgebot . 31
Kemudian  frasa  kalimat  ”dapat”  pada  unsur  ”yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK oleh mahkamah konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.    Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.25/PUU- XIV/2016. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah  bergeser  dengan  menitikberatkan  adanya  akibat  (delik  materiil). Tegasnya,  unsur  merugikan  keuangan  negara  tidak  lagi  dipahami  sebagai perkiraan (potential loss) , tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi. 32
Dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 merubah delik korupsi dalam Pasal 2 ayat  (1) dan Pasal 3 UUPTPK dari delik formil (delik perbuatan yang dilarang), selama ini cukup berupa perkiraan (potential loss)I dari  kerugian  keuangan  negara,  menjadi  delik  materiil  (akibat  yang dilarang)  nyata (actual  loss) benar-benar  terjadi  dari  kerugian  keuangan negara.  Berdasarkan  hasil  penelitian  mahasiswa  Universitas  Lambung Mangkurat, penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) tidak berani mengusut kasus  tindak  pidana  korupsi,  apabila  belum  ada  kerugian  keuangan  negara secara  nyata.  Tentu  hal  ini  akan  menghambat  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.
Menurut  Mispansyah,  korupsi  adalah  “sebuah  kejahatan  yang tersistematis  dan  merupakan  kejahatan  terorganisir,  korupsi  merupakan kejahatan  yang  terstruktur  yang  sangat  utuh,  mengakar,  kuat  dan  permanen sifatnya.” Korupsi sudah merupakan bagian dari “sistem” yang ada, karenanya suatu usaha yang maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan
31 Mahkamah  Konstitusi.  “ Putusan  Nomor  003/PUU-IV/2006”, Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Jakarta, hal 75
32 Agus  Sahbani,  “Begini  Alasan  MK  Ubah  Delik  Tipikor,”  HukumOnline.com,  2017, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor/.
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tindak  pidana  korupsi,  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  sistem, 33 yaitu substansi hukum atau materi hukum, struktur, dan budaya hukum termasuk di dalamnya  peran  serta  masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi  di  sektor sumber daya  alam. 34 Dalam  membentuk  budaya hukum termasuk  dalam  hal ini  adalah  pendidikan  anti  korupsi,  untuk  menanamkan  dan  mengganti paradigma  masyarakat  tentang  bahaya  korupsi  bagi  segala  lini  aspek kehidupan. 35
Seharusnya  sebagai  tindak  pidana  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ) pengaturannya  pemberantasan  korupsi  diprioritaskan.  Substansi  hukum, bidang-bidang  hukum  yang  menunjuk  ekonomi  dan  pembangunan  pada prioritas pembentukkannya. Dalam praktik pembentukan hukum yang secara substansi pada peraturan perundang-undangan seharusnya memuat pasal-pasal tindak  pidana  korupsi  seperti  pada  UU  Monopoli,  UU  Pertambangan,  UU Otonomi  Daerah,  UU  Kehutanan,  UU  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH),  UU  Perkebunan  dan  UU  lainnya  sangat berpotensi bersinggungan dengan korupsi. Sebelumnya pembaharuan hukum dalam  UU  Nomor  3  tahun  1971  bahwa  perkara  korupsi  diistimewakan, diutamakan atau dianggap luar biasa, tetapi dengan UU No.28 tahun 1998 36 , UU  No.31  Tahun  1999  dan  UU  No.20  tahun  2001  Pasal yang  menyebutkan korupsi istimewa hilang. 37
Sebagai sebuah negara hukum, sistem hukum Indonesia didasarkan pada UUD  1945  yang  menegaskan  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( recht  staat ), tidak berdasarkan atas kekuasaan ( machtstaat ). 38 Berdasarkan itu, untuk dapat menarik  kasus  penyalahgunaan  perizinan  di  sektor  perkebunan  kelapa  sawit dalam  Undang-Undang  Perkebunan,  maka  harus  melakukan  revisi  terhadap UU  No.39  tahun  2014  mengenai    pasal  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan perizinan perkebunan merupakan tindak pidana korupsi. UU
33 Mispansyah, “A Comparison Approach in Corruption Eradication: An Empirical Examination,” Hasanuddin Law Review 4, no. 2 (2018): 221, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1077.
34 Epakartika Epakartika, Rizky Nugraha Murnawan, and Agung Budiono, “Peran Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam,” Integritas Jurnal Antikorupsi 5, no. 2– 2 (2019): 1, https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485.
35 Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):  253, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2195.
36 Undang-Undang RI, “Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme” (1999).
37 A.Dodri Azizy, Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum (Bandung: Terogu, 2004).
38 Muhammad  Taher  Azhary, Negara  Hukum,  Suatu  Study  Tentang  Suatu  Prinsip-Prinsipnya Diktat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
No.39 tahun 2014 yang mengatur tindak pidana izin usaha perkebunan yang diatur dalam Pasal 103, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107.
Ketentuan di atas harus direvisi agar terjadi harmonisasi 39 regulasi di undang-undang  perkebunan  dengan  menambahkan  pasal  yang  menyatakan bahwa, tindak pidana Pasal 103, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 merupakan tidak pidana korupsi. Dengan demikian maka penegak hukum tidak    salah menerapkan dasar dalam UU PTPK, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU PTPK    yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  pelanggaran  terhadap    ketentuan undang-undang  tersebut  sebagai    tindak  pidana    korupsi  berlaku ketentuan yang  diatur  dalam  undang-undang  ini.”  Dan  ketentuan  pasal  dalam  UU PTPK yang sangat memungkinkan dikenakan kepada pelaku adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yaitu mengenai korupsi.
III. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa: Pertama, penyalahgunaan  perizinan  di  sektor  perkebunan  sawit  tidak  tepat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena dalam ketentuan Pasal 14 UU PTPK, karena harus ditegaskan dalam peraturan perundangan di luar UU  PTPK,  sedangkan  UU  Perkebunan  Nomor  39  tahun  2014  tidak menyebutkan  bahwa  penyalahgunaan  izin  perkebunan  adalah  tindak pidana  korupsi.  Kedua,  kebijakan  formulasi  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  perizinan  perkebunan  sawit  dimasa  mendatang,  yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014, dengan  menambahkan  ketentuan  pasal  yang  menegaskan  bahwa  tindak pidana  mengenai  penyalahgunaan  izin  dalam  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2014  merupakan  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  memberikan saran  kepada    pemerintah  dan    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  segera  melakukan  sinkronisasi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  khususnya  Undang-Undang  Perkebunan  dan  Undang-Undang Kehutanan  dengan  UU  PTPK  agar  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  sektor perkebunan kelapa sawit dapat di jerat.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriando, Tommy. “Kajian UGM: 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit Di Kawasan Hutan,  65%  Milik  Pengusaha,  Solusinya?”  Mongabay  Situs  Berita Lingkungan,  2018.  https://www.mongabay.co.id/2018/11/04/kajian- ugm-28-juta-hektar-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-65-milik-
39 Mumu Muhajir et al., “Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Indonesia,” Integritas Jurnal Antikorupsi 5, no. 2–2 (2019): 1–2,
https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.479.
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pengusaha-solusinya/. Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana ; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
Azhary,  Muhammad  Taher. Negara  Hukum,  Suatu  Study  Tentang  Suatu Prinsip-Prinsipnya Diktat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode  Negara  Madinah  Dan  Masa  Kini .  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2007.
Azizy,  A.Dodri. Hukum  Nasional,  Elektrisisme  Hukum  Islam  Dan  Hukum Umum . Bandung: Terogu, 2004. Cahyono, Eko, Sulistyanto Sulistyanto, and Sarah Azzahwa. “Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, Dan Bentang Masalah.” Integritas Jurnal Antikorupsi 5, no. 2–
2  (2019):  1.  https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2- 2.484. Ddisetiansah_anticorrupt.  “Tindakan  Korupsi  Terhadap  Sumber  Daya  Alam Yang Terjadi Di Bumi Papua.” Blogger, 2012. http://riotpositive.blogspot.com/. Epakartika,  Epakartika,  Rizky  Nugraha  Murnawan,  and  Agung  Budiono. “Peran Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya  Alam.” Integritas  Jurnal  Antikorupsi 5,  no.  2–2  (2019):  1. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485. Fauzan,  Rahmad.  “Korupsi  DPRD  Kalteng  Bukti  Mekanisme  Izin  Kelapa Sawit Belum Berjalan Baik.” Bisnis.com, 2018. https://kabar24.bisnis.com/read/20181027/16/853848/korupsi-dprd- kalteng-bukti-mekanisme-izin-kelapa-sawit-belum-berjalan-baik.
Hayat,  and  Mar’atul  Makhmudah.  “Pencegahan  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsi  Pemerintahan  Desa:  Kajian  Politik  Kebijakan  Dan  Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 2 (2016): 1–2. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.875. Korupsi,  Komisi  Pemberantasan. Kajian  Sistem  Pengelolaan  Komoditas Kelapa  Sawit .  Jakarta:  Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan Kedeputian  Bidang  Pencegahan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Republik Indonesia, 2016.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Cet  Ke-3.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007.
Mispansyah.  “A  Comparison  Approach  in  Corruption  Eradication:  An Empirical Examination.” Hasanuddin Law Review 4, no. 2 (2018): 221. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1077.
Muhajir,  Mumu,  Maria  SW  Sumardjono,  Timer  Manurung,  and  Julius Ferdinand. “Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber
Daya  Alam  Di  Indonesia.” Integritas  Jurnal  Antikorupsi 5,  no.  2–2 (2019): 1–2.  https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2- 2.479.
Muhdar, Muhamad. “Rekonstruksi Basis Perhitungan Kerugian Negara Dalam
Peristiwa  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Sektor  Sumber  Daya  Alam.”
Jurnal  de  Jure 12,  no.  1  (2020):  1–2.  https://jurnal.law.uniba-
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/374. Nagara,  Grahat,  Belinda  Sahadati  Amri,  Dian  Patria,  and  Farid  Andhika.
“Persoalan  Struktural  Dalam  Politik  Penegakan  Hukum  Sumber  Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.” Integritas Jurnal Antikorupsi 5, no. 2–2 (2019): 1. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.483. Anti-Corruption  Clearing  House.  “No  Titlehttps://Acch.Kpk.Go.Id/Id/Jejak- Kasus/211-Martias-Alias-Pung-Kian-Hwa.,”
n.d. https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/211-martias-alias-pung-kian-hwa.
Nurdjana, IGM. Korupsi Dalam Praktik Bisnis . Jakarta: Gramedia, 2005.
———. Sistem  Hukum  Pidana  Dan  Bahaya  Laten  Korupsi  Perpsektif Tegaknya  Keadilan  Melawan  Mafia  Hukum .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Pratama,  Mochamad  Ramdhan,  and  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah.  “Upaya Non-Penal  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 253. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2195. “Pusat Kajian Informasi Pertanian, No 01/01/I.” Jakarta, 2013. Rasad, Fauziah. “Korupsi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sektor Kehutanan.” Jurnal HAM 9, no. 2 (2018): 1. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.121-138. Sahbani, Agus. “Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor.” HukumOnline.com,
2017.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini- alasan-mk-ubah-delik-tipikor/.
Soekanto,  Soerdjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Cet Ke-14. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Cet  Ke-3.  Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
Undang-Undang  RI.  Undang-Undang  No.28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (1999).
———.  Undang-Undang  No.31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).
———. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (2014).
———. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1999).
———.  UU  No.19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019).
UUD  1945.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (n.d.).
Yuntho,  Emerson.  “Potret  Korupsi  Di  Sektor  Perkebunan  Sawit.” Jurnal Toddoppuli , 2014, 1–5. https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/10/20/potret-korupsi-di- sektor-perkebunan-sawit/.
Yuwanto, Listyo. “Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam  Dan  Kepercayaan  Terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.”
Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Integritas Jurnal Antikorupsi 2, no. 1 (2016): 1. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.137.