## Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional

## Emmy La fah*

## Abstrak
Ide  mengenai  keadilan  telah  berkembang  seiring  perkembangan  kehidupan  manusia, paradigma,  dan  nilai-nilai  yang  dianutnya.  Dengan  demikian,  keadilan  dapat  diar kan berbeda-beda  tergantung  pada  siapa,  kapan,  dimana,  dan  dalam  konteks  apa  keadilan dimaknai. Demikian pula halnya yang terjadi pada sistem hukum perdagangan internasional, prinsip keadilan pada sistem perdagangan internasional yang dilakukan di bawah aturan dan prosedur WTO telah memainkan peran yang pen ng, terutama dalam kaitannya dengan pendistribusian  hak  dan  kewajiban  yang  bersifat  fundamental  dan  cara  menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial yang ada didalamnya. Dalam hal ini prinsip keadilan diperlukan  dalam  rangka  menanyakan  apakah  keputusan  sosial  yang  dihasilkan oleh WTO benar dan konsisten dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hasil peneli an menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang terdapat dalam aturan WTO mengandung dua makna yaitu ‘the equality of opportunity ’ dan ‘keadilan distribu f’. Equality of opportunity dapat  diwujudkan  apabila  prinsip reciprocity ( mbal  balik)  ditegakkan  baik  dalam  hal pengurangan  hambatan  perdagangan,  akses  pasar,  maupun  penyelesaian  sengketa. Keadilan  distribu f  berar   bahwa  perdagangan  internasional  merupakan  sarana  untuk mewujudkan hubungan dagang yang saling menguntungkan diantara negara anggota.
Kata  kunci: keadilan  distribu f,  prinsip reciprocity ,  sistem  hukum  perdagangan internasional, the equality of opportunity, WTO.

## The Existence of Principles of Jus ce in Interna onal Trade Law System

## Abstract
The no on of   jus ce has evolved along with the development of human being, paradigms, and their values. Therefore, jus ce can be interpreted diﬀerently, depends on who, when, where, and in what context people deﬁne it. It is also the case for the interna onal trade law system. The principle of jus ce in the interna onal trading system, conducted under the rules and  procedures  of  the  WTO,  has  played  an  important  role,  especially  in  rela on  to  the distribu on of obliga ons and fundamental rights, and the distribu on of beneﬁt from social coopera on within. In this case, the principle of jus ce is needed in order to inquire whether WTO's social decisions are proper and consistent with the values   that exist within The results show that the principle of jus ce in the WTO rules contains two meanings: ‘the equality of opportunity’ and ‘the distribu ve of jus ce’. The Equality of opportunity can be realized if the
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Dosen  Hukum  Internasional,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret,  Jl.  Ir.  Sutami  36A  Surakarta  57126, emmy.la fah@yahoo.com,  S.H.  (Universitas  Sebelas  Maret),  M.H  (Universitas  Padjadjaran),  Dr.  (Universitas Padjadjaran).
reciprocity principle in the context of the reduc on of trade barriers, market access, and dispute se lement are enforced. Distribu ve jus ce means that interna onal trade is a tool to achieve a mutually beneﬁcial trade among members.
Keywords: distribu ve  jus ce,  reciprocity  principle,  interna onal  trade  law  system,  the equality of opportunity, WTO.

## A.  Pendahuluan
Keadilan mengandung nilai moral universal yang merupakan hak dan kebutuhan dasar  manusia  di  seluruh  dunia.¹  Nilai  moral  keadilan  tersebut  menjadi  cita-cita se ap bangsa yang didalamnya terdapat kepen ngan berbagai golongan.² Dalam hal  ini,  keadilan  menjadi  kesepakatan  diantara  berbagai  unsur  masyarakat  yang menginginkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Demikian pula dalam sistem hukum perdagangan internasional yang merupakan salah satu sistem sosial. Sistem sosial sebagaimana Rawls menyebutnya sebagai ‘basic structure ’, terdiri dari lembaga  utama,  termasuk  didalamnya  terdapat  perjanjian  ekonomi  dan perdagangan,  maka  ia  berfungsi  untuk  mendistribusikan  hak  dan  kewajiban fundamental  dan  menentukan  pembagian  keuntungan  dari  kerja  sama  sosial. Dalam  kaitan  dengan  ruang  lingkup World  Trade  Orgainiza on (WTO),  hukum perdagangan  internasional  melipu   berbagai  macam  keputusan  pengalokasian barang-barang  sosial  ( social  goods )  seper   sumber  daya,  kesempatan  ekonomi ( economic  opportunity ),  pengetahuan  yang  terkait  dengan  perdagangan  ( trade- related knowledge ), preferensi, akses pasar, dan lain sebagainya. Prinsip keadilan berperan  pen ng dalam rangka mempertanyakan  apakah  keputusan  sosial yang dihasilkan oleh lembaga tersebut benar dan konsisten dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut.
WTO sebagai organisasi perdagangan dunia bertujuan mewujudkan liberalisasi perdagangan  melalui  berbagai  macam  cara  termasuk  penghapusan  hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun non tarif, serta mengurangi  ndakan diskriminasi dalam hubungan dagang internasional.³ Namun di sisi lain, liberalisasi perdagangan menimbulkan ke dakadilan yang khususnya dirasakan oleh negara- negara  berkembang,  misalnya:  negara-negara  berkembang  dipaksa  untuk membuka  akses  pasarnya  secara  luas  dan  cepat  sementara  negara-negara  maju
¹  Kevin E. Hodges dan Daniel P. Sulmasy, “Moral Status, Jus ce, and the Common Morality: Challeges for the Principlist Account of Moral Change”, Kennedy Ins tute of Ethics Journa l, Vol. 23, Number 3, September 2013, hlm. 1.
²  Richard A. Posner, The Problema cs of Moral and Legal Theory , Cambridge, Massachuse s, London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, hlm. 19.
³ The  Marrakesh  Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organisa on (WTO  Agreement)  of  15  April  1994,
Paragraf 3.
65 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
cenderung bermufakat untuk menjaga pasar mereka (menutup pasar) dari produk- produk yang berasal dari negara berkembang yang mampu bersaing dengan produk negara  maju  (produk  pertanian,  teks l  dan  pakaian  jadi),  serta  kurangnya kemampuan  negara  berkembang  dalam  memanfaatkan  liberalisasi  perdagangan akibat  dari  kurangnya  sumber  daya  dan  informasi.⁴  Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam sistem hukum perdagangan internasional, dalam hal ini prinsip keadilan yang terkandung dalam aturan-aturan WTO.

## B.  Pembahasan

## 1.  Penger an dan Perkembangan Konsep Keadilan
Keadilan berasal dari kata ‘adil’ yang merupakan serapan dari Bahasa Arab ‘al-'adl ’ yang sangat dekat maknanya dengan kata ‘al-qisth ’ yang berar  lurus dalam jiwa, dak  dikalahkan  oleh  hawa  nafsu,  berhukum  dengan  kebenaran,  dak  zalim, seimbang,  setara,  dan  sebagainya.⁵  Dalam  bahasa  Indonesia,  adil  ar nya  sama berat,  dak  berat  sebelah,  dak  memihak;  sementara  keadilan  berar   sifat (perbuatan,  kelakukan)  yang  adil,  dak  berat  sebelah,  sepatutnya  dan  dak sewenang-wenang.⁶  Dalam  bahasa  Inggris,  is lah  ‘keadilan’  disebut  dengan beberapa terminologi yaitu jus ce, fairness, equity, dan impar ality . Is lah jus ce diar kan “ the fair treatment of people , the quality of being fair or reasonable , the legal system used to punish people who have commi ed crimes ”.⁷ Fairness diar kan sebagai  “ the  quality  of  trea ng  people  equally  or  in  a  way  that  is  reasonable ”,⁸ equity diar kan  sebagai  “ a  situa on  in  which  everyone  is  treated  equally ”⁹  dan impar ally diar kan  sebagai  “ trea ng  all  rivals  or  disputants  equally;  fair  and just ”.¹⁰
Deﬁnisi dan konsep keadilan mengalami perkembangan seiring perkembangan kehidupan  manusia.  Perkembangan  ini  melipu   paradigma  dan  nilai-nilai  yang dianutnya, sehingga keadilan dapat diar kan berbeda-beda tergantung pada siapa, kapan,  dimana,  dan  dalam  konteks  apa  keadilan  dimaknai.¹¹  Namun  demikian, keragaman  deﬁnisi  dan  konsep  keadilan  menunjukkan  bahwa  upaya  untuk
⁴  Peter Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organiza on: Text, Cases and Materials ,  New York,
Cambridge University Press, 2005, hlm. 15-16.
⁵  Ibn al-Arabiy, Lisan al-'Arab , Juz 11, Beirut, Daar Ehia al-Tourath, 1999, hlm. 430.
⁶  Kamus Besar Bahasa Indonesia, h p://kbbi.web.id/adil, diakses 13 Maret 2010.
⁷  A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dic onary of Current English , Sixth Edi on, Oxford, New York: Oxford
University Press, 2000, hlm. 734.
⁸ Ibid ., hlm. 474.
⁹ Ibid ., hlm. 444.
¹⁰ Ibid ., hlm. 678.
¹¹  Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Ilmu  Hukum  dan  Filsafat  Hukum:  Studi  Pemikiran  Ahli  Hukum Sepanjang Zaman , Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 58.

## Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan Hukum Perdagangan Internasional
mewujudkan suatu yang adil  dak mudah dilakukan.¹² John  Rawls  dalam  bukunya ‘A  Theory  of  Jus ce ’  menyebut  konsep  keadilan sebagai “ jus ce as fairness ”.¹³ Keadilan menurut Rawls bertolak dari teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh para pendahulunya J.J. Rousseau, Imanuel Kant, dan John Locke. Menurutnya, masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang dalam hubungan di antara mereka berlaku aturan perilaku yang mengikat dan anggota masyarakat  tersebut  ber ndak  sesuai  dengan  aturan  tersebut.¹⁴  Aturan  ini kemudian  menentukan  pola  kerja  sama  yang  dibangun  diantara  mereka  untuk meningkatkan kebaikan.¹⁵ Meskipun tujuan masyarakat adalah suatu kerja sama untuk  mencapai  keuntungan  bersama,  namun  tetap  saja  mbul  konﬂik  yang disebabkan oleh kepen ngan iden tas.¹⁶
Konﬂik kepen ngan iden tas muncul karena adanya pola distribusi yang  dak tepat  atas  manfaat  yang  dihasilkan  oleh  anggota  masyarakat.¹⁷  Masing-masing pihak dalam masyarakat menghendaki bagian yang lebih besar daripada yang lain.¹⁸ Oleh  sebab  itu,  John  Rawls  mengiden ﬁkasi  masalah  utama  keadilan  adalah merumuskan  dan  memberikan  alasan  pada  sederet  prinsip-prinsip  yang  harus dipenuhi  oleh  sebuah  struktur  dasar  masyarakat  yang  adil,  yaitu  bagaimana prosedur  pendistribusian  pendapatan  yang  adil  kepada  masyarakat  menuju masyarakat yang tertata dengan baik.¹⁹
Selanjutnya, masyarakat yang tertata dengan baik ( well-order society ) adalah masyarakat  yang  dak  hanya  dirancang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan anggotanya,  namun  juga  secara  efek f  diatur  oleh  konsepsi  publik  mengenai keadilan, yaitu:²⁰
1.  Dimana se ap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama;
2.  Ins tusi-ins tusi  sosial  dasar  pada  umumnya  sejalan  dengan  prinsip-prinsip tersebut.  Dalam  hal  ini  lembaga  dianggap  adil  ke ka  dak  ada  pembedaan secara sewenang-wenang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ke ka aturan  menentukan  keseimbangan  yang  pas  antara  klaim-klaim  yang  saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial;
3.  Adanya  prinsip  keseimbangan  dan  kelayakan  pada  pembagian  keuntungan dalam kehidupan sosial.
¹²  Nurhasan  Ismail, Perkembangan  Hukum  Pertanahan  Pendekatan  Ekonomi-Poli k  (Perubahan  Pilihan
Kepen ngan, Nilai Sosial dan Kelompok Diuntungka n), Yogyakarta: HuMa, 2007, hlm. 25. ¹³  John Rawls, A Theory of Jus ce (Revised Edi on) , Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999 , hlm. 4. ¹⁴ Ibid. ¹⁵ Ibid . ¹⁶ Ibid . ¹⁷ Ibid . ¹⁸ Ibid . ¹⁹ Ibid . ²⁰ Ibid .
Sejalan dengan Rawls, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pada hakikatnya keadilan berkaitan dengan pembagian sumber daya yang ada dalam masyarakat.²¹ In  persoalan dalam keadilan dalam hal pembagian sumber daya adalah bagaimana anggota  masyarakat  itu  memperoleh  akses  menuju  sumber  daya  yang dibutuhkan.²² Terkait dengan keadaan ini, ada dua pola pembagian sumber daya menurut  Satjipto  Rahardjo,  yaitu: pertama ,  berdasarkan  kemampuan  masing- masing  orang; kedua ,  berdasarkan  mekanisme  pembagian  yang  diciptakan  oleh masyarakat itu sendiri.
Terkait hal yang pertama, masalah akses atas sumber daya dipecahkan melalui kemampuan masing-masing individu secara alamiah. Dalam hal ini, berlaku rumus yang  dikemukakan  Thomas  Hobbes  yaitu homo  homini  lupus ,  seseorang  adalah serigala  bagi  yang  lain.  Keadaan  ini  terjadi  pada  sistem  masyarakat  yang  kacau balau,  bukan  pada  masyarakat  yang  ter b.²³  Sedangkan  terkait  hal  yang  kedua, masyarakat dengan sistem sosial tertentu akan memberikan pedoman kepada para anggotanya tentang bagaimana hendaknya hubungan-hubungan antarmereka itu dilaksanakan dalam mencapai sumber daya.²⁴
Disinilah  kemudian  hukum  memegang  peranan  pen ng  dalam  mengatur hubungan-hubungan  yang  ada  dalam  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan. Hukum berfungsi untuk mengatur akses atas ke sumber daya yang akan diraih oleh masyarakat. Hukum melakukan pembagian sumber daya yang ada di dalam masyarakat.
Selanjutnya, beberapa hal yang dipersoalkan dalam pembagian sumber daya adalah:²⁵
1.  Kepada siapa sumber daya itu diberikan atau dibagikan?
2.  Seberapa besar bagian yang diberikan kepada masing-masing penerima?
3.  Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh bagian tersebut?
Menurut Garcia, salah satu cara untuk memahami ide keadilan adalah melalui ‘ right  order ’.²⁶  Lembaga-lembaga  sosial  menghasilkan  tatanan  sosial  melalui keputusan-keputusan mereka. Tugas ‘keadilan’ adalah untuk menanyakan apakah keputusan sosial dan hasil kelembagaan tersebut benar dan konsisten dengan nilai- nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut.²⁷ Salah satu cara untuk mengetahui apakah  penyelidikan  tentang  keadilan  relevan  dengan  situasi  tertentu  adalah dengan melihat apakah situasi tersebut melibatkan pengambilan keputusan publik
²¹  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Cetakan Kelima, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 160. ²² Ibid . ²³ Ibid ., hlm. 161.
²⁴ Ibid . ²⁵ Ibid ., hlm. 162.
²⁶  Frank J. Garcia, “Why Trade Law Needs a Theory of Jus ce”, Proceedings of the Annual Mee ng (American Society of Interna onal Law) Vol. 100, 2006, hlm. 376. ²⁷ Ibid .
tentang  barang-barang  sosial  ( social  good ).²⁸  Ke ka  masyarakat  menggunakan lembaga-lembaga sosial untuk membuat keputusan mengalokasikan barang sosial, hal ini termasuk domain keadilan.²⁹ Keputusan-keputusan yang dibuat oleh ins tusi dan metode pengambilan keputusan akan dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.³⁰ 2.  Konsep Keadilan Global dalam Tata Hukum Global Keadilan global ( global jus ce ) menjadi topik yang sering diperdebatkan sejak lima belas  tahun  terakhir  ini.³¹  Hubungan  antara  hukum  ekonomi  internasional  dan perdagangan  internasional  dengan  keadilan  global  menjadi  salah  satu  isu  yang semakin  diterima.³²  Ar   pen ng  globalisasi  terletak  pada  transformasi  dan perluasan  interaksi  dan  proses  sosial  yang  lintas  batas  negara.³³  Globalisasi menciptakan akibat sosial dan proses semacam itu menjadikan prinsip keadilan juga harus relevan di  ngkat global.³⁴
Ada  ga fungsi teori keadilan dalam hukum ekonomi internasional dan lembaga ekonomi internasional menurut Garcia. Pertama , teori keadilan dapat membantu menentukan tujuan yang tepat dari hukum dan kebijakan ekonomi internasional.³⁶ Poli k internasional dan nasional serta kepen ngan nasional masing-masing negara yang  terlibat  memengaruhi  tujuan  dari  perjanjian  internasional  dan  organisasi ekonomi  internasional. Kedua ,  teori  keadilan  dapat  membantu  mengevaluasi apakah hukum ekonomi internasional baik secara keseluruhan, maupun terbatas pada  perjanjian-perjanjian  tertentu  itu  adil  atau  dak  berdasarkan  berbagai pemahaman  tentang  teori  keadilan  tersebut.³⁸ Ke ga ,  teori  keadilan  dapat membantu mengevaluasi apakah hukum ekonomi internasional itu sah atau  dak ( legi mate ).³⁹ Salah satu sebabnya adalah karena subjek-subjek hukum ekonomi internasional,  khususnya  lembaga  internasional  semakin  lama  semakin berkembang, dan mereka bersaing dengan lembaga nasional dalam hal legi masi.⁴⁰
²⁸ Ibid . ²⁹ Ibid . ³⁰ Ibid ., hlm. 377.
³¹  Joost Pauwelyn, “Just Trade”, Geo. Wash.Int'l L. Rev . Vol. 37, 2005, hlm. 559. ³²  Joost Pauwelyn, “Just Trade Under Law: Do We Need A Theory of Jus ce for Interna onal Trade Rela on?”, Am. Soc'y Int'l L. Vol. 100, 2006, hlm. 375.
³³  Frank  J.  Gracia, “Globaliza on,  Global  Community  and  the  Possibility of  Global  Jus ce”, Boston  College Law School , Paper 33, 2005, hlm. 2.
³⁴  Frank J. Garcia, “Three Takes on Global Jus ce”, University of La Verne Law Review , Vol. 31 (2), 2010, hlm. 325.
³⁵  Frank  J.  Garcia,  “Theories  of  Jus ce  and  Interna onal  Economic  Law”,  dalam  John  Linarelli  (Ed.), Research
Handbook on Global Jus ce and Interna onal Economic Law , Northhampton, Edward Elgar, 2013, hlm. 3-5. ³⁶ Ibid .
³⁷  Jeﬀrey L. Dunnoﬀ, “Rethinking Interna onal Trade , PA. J. Int'l Econ. L aw, Vol. 19, 1998, hlm. 347. ³⁸  Frank J. Garcia, Loc.cit . ³⁹ Ibid .
⁴⁰ Thomas Nagel, “The Problem of Global Jus ce”, Phil. & Pub. Aﬀ . Vol. 33, 2005, hlm. 146-147.
Aaron James menguraikan bahwa konsep keadilan dalam konteks perdagangan internasional  harus  menjawab  se daknya  ga  pertanyaan. Pertama ,  pada  level dasar,  apa  yang  harus  dinilai  sebagai  ‘adil’  dan  ‘ dak  adil’  dalam  konteks perdagangan? Kedua ,  isu  keadilan  seper   apa  yang  menjadi  subjek  penilaian? Ke ga , prinsip-prinsip moral apa yang harus dipenuhi agar perdagangan menjadi adil?⁴¹
Subjek  keadilan  dalam  perdagangan  internasional  adalah  praktek  sosial internasional  berkaitan  dengan  ketergantungan  pasar  ( an  interna onal  social prac ce  of  market  reliance ),  dimana  ‘praktek  negara-negara’  saling  bergantung pada pasar bersama (baik pasar barang, jasa, maupun modal) guna meningkatkan pendapatan  nasional  negara,  sebagaimana  Adam  Smith  menyebut  sebagai  ‘ The Wealth of Na ons ’.⁴² Hal tersebut pada dasarnya dikarenakan se ap negara  dak bisa  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sendiri  karena  adanya  perbedaan  sumber daya. ‘Praktik negara’ yang dimaksud disini harus dibedakan antara transaksi pasar tertentu,  aliran  transaksi  lintas  negara  maupun  perdagangan  tertentu  atau kebijakan  perdagangan  yang  mempengaruhi  aliran  transaksi  (seper   kebijakan tentang tarif, kuota, safeguard , subsidi, dsb). Selain itu, ‘praktek negara’ di sini juga harus  dibedakan  dengan  aturan  internasional  yang  mengatur  perdagangan  dan kebijakan yang terkait dengan perdagangan, baik yang bersifat formal seper  aturan WTO maupun  yang  bersifat  informal  berupa understanding tentang  bagaimana keseimbangan antara pasar dengan negara dapat dicapai.⁴³
Praktik ketergantungan pasar dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, dengan  berbagai  konsekuensi  bagi  negara  yang  berbeda  dan  berdasarkan  kelas masing-masing.⁴⁴  Pilihan  kolek f  organisasi,  baik  melalui  kesepakatan  yang dinegosiasikan maupun melalui  ndakan unilateral, tunduk pada batasan moral.⁴⁵ Batasan  moral  yang  paling  utama  adalah  persyaratan  kesetaraan  struktural ( structural  equity )  yang  menyangkut  bagaimana  sistem  perdagangan mendistribusikan manfaat dan beban yang di mbulkan dari perdagangan kepada negara-negara yang berbeda dengan kelas yang berbeda pula.⁴⁶
Selanjutnya,  persyaratan  mendasar  dari  kesetaraan  struktural  dalam  sistem perdagangan internasional dapat dinyatakan melalui  ga prinsip. Prinsip pertama berkaitan dengan kerugian perdagangan ( the harm of trade ) seper , pengangguran, penindasan pendapatan ( wage suppression ), serta ke dakstabilan pendapatan.⁴⁷
⁴¹  Aaron James, “Theory of Fairness in Trade”, W ork in progress Faculty Proﬁle System University of California Irvine , Nov. 2008, hlm. 1 ⁴² Ibid . ⁴³ Ibid . ⁴⁴ Ibid ., hlm. 2.
⁴⁵ Ibid . ⁴⁶ Ibid . ⁴⁷ Ibid. , hlm. 2-3.
Berdasarkan the collec ve  due  care  principle ,  perdagangan  yang  dilakukan  oleh negara bertujuan untuk melindungi rakyat dari kerugian perdagangan (baik berupa hambatan  perdagangan  yang  bersifat  sementara  seper safeguard maupun bersifat permanen).⁴⁸ Pada konteks ini, prinsip ini  dak menyediakan ruang untuk membandingkan  ngkat manfaat bagi dua individu di dua negara yang berbeda. Ar nya, prinsip ini  dak memper mbangkan kerugian perdagangan bagi individu, apakah ia hidup di dalam sistem perdagangan atau  dak.⁴⁹
Prinsip  kedua  dan  ke ga  berkaitan  dengan  manfaat  perdagangan  ( gains  of trade )  berdasarkan  teori  perdagangan  klasik.  Kedua  prinsip  berikut  ini  terkait dengan pendapatan nasional yang berasal dari eﬁsiensi alokasi dalam pembagian kerja  ( division  of  labor ),  karena  alasan  skala  ekonomi,  dan  karena  penyebaran teknologi  dan  ide.  Prinsip  kedua  didasarkan  pada the  domes c  rela ve  gains, keuntungan  perdagangan  bagi  masyarakat  akan  didistribusikan  secara  merata  di antara  mereka  yang  terkena  dampak  perdagangan,  kecuali  jika  ke daksetaraan manfaat diterima oleh semua anggota masyarakat (misalnya berdasarkan prinsip distribusi  domes k).⁵⁰  Dalam  hal  ini,  membandingkan  keuntungan  dan  kerugian perdagangan  pada  individu  hanya  diperbolehkan  dalam  satu  negara  ( single society ).⁵¹
Prinsip  ke ga  didasarkan  pada the interna onal  rela ve  gains  principles , manfaat yang diperoleh masyarakat dari perdagangan harus terdistribusikan secara merata,  kecuali  keuntungan  yang  dak  sama  bagi  negara-negara  miskin  yang diberikan  melalui  skema  khusus  perdagangan  seper Generalized  System  of Preference (GSP).⁵² Dengan asumsi  dak ada yang dirugikan, distribusi keuntungan ke seluruh masyarakat dievaluasi di seluruh negara di dunia. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa prinsip keadilan global secara langsung membatasi keuntungan rela f bagi dua individu dari negara yang berbeda.⁵³
Seiring perkembangan hukum perdagangan internasional dewasa ini, terjadi pembedaan  pada  konsep  hukum  dalam  kaitannya  dengan  tradisi,  norma  dan
⁴⁸ Ibid . ⁴⁹ Ibid ., hlm. 3. ⁵⁰ Ibid . ⁵¹ Ibid .
⁵²  Ide pemberian tarif preferensial dalam skema GSP oleh negara maju kepada negara berkembang dan miskin berasal dari Raul Prebisch, Sekretaris Jenderal United Na ons Conference on Trade and Development (UNCTAD) pertama pada konferensi UNCTAD pertama tahun 1964. GSP akhirnya diadopsi pada konferensi UNCTAD kedua tahun  1968  di  New  Delhi,  India  melalui  Resolu on  21  (II).  Hingga  saat  ini  ada  13  skema  GSP  nasional  yang dino ﬁkasi ke Sekretariat UNCTAD. Negara pemberi GSP adalah: Australia, Belarus, Bulgaria, Canada, Estonia, the European Union, Japan, New Zealand, Norway, the Russian Federa on, Switzerland, Turkey and the United States of America. Selanjutnya, lihat h p://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx, diakes tanggal 19 Agustus 2012;  Norma  Breda  dos  Santos,  Rogerio  Farias  and  Raphael  Cunha,  “Generalized  System  of  Preferences  in General Agreement on Tariﬀs and Trade/World Trade Organiza on: History and Current Issues”, Journal of World Trade , Vol.39, No.4, 2005, hlm. 637-670.
⁵³  Aaron James, Op.cit , hlm. 4.
hierarki.  Pembedaan  konsep  ini  memengaruhi  bentuk  jaringan  ekonomi  yang merupakan  bagian  integral  dari  globalisasi  ekonomi.⁵⁴  Jaringan  ekonomi  global adalah produk dari bentuk dan perilaku strategis, yang mana ini semua biasanya memiliki tempat kekuasaan tertentu dan hierarki khusus.⁵⁵ Pada saat yang sama, jaringan  ekonomi  global  menuntut  untuk  melakukan  pelembagaan  atas pemerintahan  global  ( cons tu onalisa on  of global  governance )  dan mewacanakan kelayakan ( feasibility ) serta keinginan ( desirability ) atas mereka.⁵⁶ Konsep ini kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai tatanan hukum global ( global law ).
Tatanan hukum global atau yang oleh Snyder disebut sebagai konsep ‘ global legal pluralism ’ (pluralisme hukum global)⁵⁷ memunculkan Teori Teubner, yaitu ‘ Lex Mercatoria as a Paradigm of Global Law ’.⁵⁸ Menurut perspek f Teubner, hukum global memiliki beberapa karakteris k pen ng. Pertama , batas dari hukum global bukan teritorial, tetapi terdiri dari pasar yang tak terlihat ( invisible market ), cabang- cabang  ( branches ),  komunitas  profesional  yang  memiliki  keahlian  tertentu (specialized professional communi es ) atau jaringan sosial teknis  ( technical social network ), yang kesemuanya ini melampaui batas-batas teritorial.⁵⁹ Kedua , sumber dari  hukum  global  bukan  legislasi  (produk  hukum),  melainkan  proses pengorganisasian diri dari struktur hukum dengan proses globalisasi yang sedang berlangsung yang bersifat sangat khusus dan teknis.⁶⁰ Ke ga , hukum global sangat bergantung pada berbagai macam bidang sosial,  dak mandiri dari lembaga poli k, oleh karena itu tunduk pada tekanan ekonomi dan karenanya  dak dilembagakan dalam ar  ” due process ” atau ” rule of law ”.⁶¹ Keempat , hukum global terdiri dari prinsip-prinsip  yang  luas,  yang  mana  meskipun  dak  mengikat  secara  hukum, memiliki keunggulan dalam hal ﬂeksibilitas dan kemampuan beradaptasi.⁶² Kelima , hukum  global  pada  awalnya  dak  dipoli sasi,  namun  karena  perkembangan
⁵⁴  Francis Snyder, “Governing Economic Globaliza on: Global Legal Pluralism and EU Law” dalam Francis Snyder (Ed.), Regional and Global Regula on of Interna onal Trade , Oxford, Portland: Hart Publishing, 2002, hlm. 8. ⁵⁵ Ibid . ⁵⁶ Ibid . ⁵⁷ Ibid .
⁵⁸  Gunther Teubner, “Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society” dalam Gunther Teubner (Ed.), Global Law  without  a  State ,  Dartmouth,  Aldershot,  1997,  hlm.  3-28. Lex  mercatoria oleh  Profesor  Bernard  Audit diar kan sebagai: “…a body of 'spontaneous' law-law created by standard commercial prac ces and arbitral decisions ”. Proofesor Schmi hoﬀ menyatakan bahwa lex mercatoria memiliki 4 karakter internasional utama, yaitu: (1) adanya karakteris k seragam mengenai hukum kewajaran; (2) adanya kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan atau ak vitas di laut; (3) adanya peradilan yang khusus menangani sengketa komersial; dan (4) adanya kegiatan notaris publik. Selanjutnya, baca Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional , Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 50-55. ⁵⁹ Ibid ., hlm. 15.
⁶⁰ Ibid ., hlm 8. ⁶¹ Ibid ., hlm. 8, 19. ⁶² Ibid ., hlm. 21.
hubungan ekonomi, lambat laun akan menyebabkan adanya campur tangan dari proses poli k.⁶³ Keenam , hukum global bersifat  dak terpusat ( decentred ) dan non- hierarki.⁶⁴
Selanjutnya, global legal pluralism terdiri dari dua aspek. Aspek pertama adalah struktur, dan aspek kedua adalah relasi.⁶⁵ Terkait dengan struktur dapat dijelaskan bahwa  pluralisme  hukum  global  melipu   banyak  lembaga,  norma,  dan  proses penyelesaian sengketa terletak dan dihasilkan dari lokasi struktur yang berbeda- beda di seluruh dunia. Para sarjana hukum biasanya memberikan perha an lebih pada pemahaman tentang negara, organisasi internasional maupun regional, dan norma hukum yang mengikat serta proses penyelesaian sengketa yang melibatkan hukum.  Namun  dewasa  ini,  seiring  berkembangnya  hukum  perdagangan internasional  dan  integrasi  kawasan  di  berbagai  belahan  dunia,  khususnya  Uni Eropa,  diskusi  mengenai  pelembagaan  dari  hukum  perdagangan  internasional ( ins tu onalisa on of interna onal trade law )⁶⁶ semakin santer dibicarakan oleh para  sarjana.  Selain  itu  juga  dibicarakan  mengenai  ” mul level  governance ”,⁶⁷ berbagai  macam  pe  norma,  prosedur,  dan  proses  penyelesaian  sengketa  yang spesiﬁk, bersifat non-hierarki dan desentralis.⁶⁸
Terkait dengan relasi (hubungan), dapat dijelaskan bahwa global legal pluralism memiliki  relasi  dengan  ‘struktur’maupun  dengan  ‘proses’.  Relasi global  legal pluralism dengan struktur misalnya apakah struktur dari global legal pluralism ini bersifat independen atau merupakan bagian dari rezim yang lain, atau merupakan bagian  dari  sistem  tunggal  dari mul level  governanc e,  atau  malah  keduanya berhubungan.  Relasi  dengan  proses  maksudnya  apakah  proses  yang  ada  dalam global  legal  pluralism itu  berbeda  dan  saling  terpisah,  atau  saling  melengkapi, tumpang  ndih atau saling menyediakan satu sama lain. Relasi dari struktur dan proses dari hukum global ini memainkan peran yang pen ng dalam menentukan karakteris k dari hukum global.⁶⁹
⁶³ Ibid . ⁶⁴ Ibid ., hlm. 8. ⁶⁵  Francis Snyder, Op.cit. , hlm. 10-12.
⁶⁶  Ernst-Ulrich Petersmann, “How to Promote the Interna onal Rules of Law: Contribu ons by the WTO Appellate Review System”, dalam J. Cameron and K. Campbell (Eds.), Dispute Resolu on in the World Trade Organiza on , London:  Cameron  May,  1998,  hlm.  75;  Ernst-Ulrich  Petersmann,  “Cons tu onalism  and  Interna onal Organiza ons”, Nw.J. Intl. L. & Buss , Vol. 17 Issue 1 (Winter, 1997), hlm. 398-469. ⁶⁷  F.  Scharpf,  Governing  in  Europe:  Eﬀec ve  and  Democra c?;  Ernst-Ulrich  Petersmann,  “Mul level  Judicial Governance as Guardian of the Cons tu onal Unity of Interna onal Economic”, Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev ., Vol. 30, 2008, hlm. 367-418.
⁶⁸  Risse-Kappen. T., “Exploring the Nature of the Beast: Interna onal Rela ons Theory and Compara ve Policy Analysis Meet the European Union”, Journal of Common Market Studies , Vol. 34, 1996, hlm. 51.
⁶⁹  Francis Snyder, Loc.cit.
73 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015

## 3.  Prinsip Keadilan dalam Kerangka WTO
a.  Deﬁnisi ‘Non-discrimina on ’ dalam Perjanjian WTO Prinsip  keadilan  dalam  kerangka WTO dinyatakan  dengan  terminologi ‘non- discrimina on ’.  Prinsip  ini  merupakan  prinsip  fundamental⁷⁰  dan  menjadi  pilar dalam sistem perdagangan dunia.⁷¹ Hal ini dapat dicerma  pada bagian Pembukaan dari the  Marrakesh  Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organiza on (selanjutnya disebut ‘ The WTO Agreement ’) yang menyatakan ”. ..the elimina on of discriminatory treatment in interna onal trade rela on ” sebagai salah satu tujuan utama dari WTO.
Prinsip  non-diskriminasi  dalam  perdagangan  internasional  dapat  dilihat  dari dua tujuan, yaitu tujuan poli k dan ekonomi.⁷² Dari perspek f poli k, prinsip non- diskriminasi  yang  berkaitan  dengan  urusan  luar  negeri  pada  umumnya,  dan khususnya  berhubungan  dengan  perdagangan  internasional,  bertujuan  untuk mencegah  sengketa  diantara  negara-negara  di  dunia.  Dalam  hal  ini,  ndakan diskriminasi  dapat  menimbulkan  ketegangan  dalam  hubungan  internasional. Tindakan  diskrimina f  diar kan  sebagai  mengenakan  perlakuan  yang  berbeda terhadap dua subjek atau situasi yang sama, baik dengan memberikan keuntungan atau  mendukung  salah  satu  subjek  atau  dengan  memberlakukan  kerugian  atau beban pada subjek lain ( imposing unequal treatment of two subjects that are equal or in equal situa on, either by gran ng an advantage or favour to one subject or by imposing a disadvantage or burden on the other subject ),  ndakan ini dianggap sangat  dak adil.⁷³ Perlakuan  dak adil seper  itu dapat menimbulkan dampak yang dak  terbatas  terhadap  hubungan  internasional  dan  situasi  ini  memungkinkan menyebabkan perselisihan serius yang pada akhirnya dapat mengarah pada konﬂik bersenjata.⁷⁴ Sedangkan jika dilihat dari tujuan ekonomi, prinsip non-diskriminasi digunakan  sebagai  instrumen  liberalisasi  perdagangan  dengan  tujuan  untuk mencegah ineﬁsiensi.⁷⁵ Berdasarkan teori ekonomi Adam Smith mengenai alokasi sumber  daya  yang  eﬁsien  dan  keunggulan  kompara f,  liberalisasi  perdagangan
⁷⁰  Julia Ya Qin, “Deﬁning Nondiscrimina on Under the Law of the World Trade Organiza on”, Boston University Interna onal Law Journal , Vol. 23, 2005, hlm, 215. ⁷¹  Simon Lester, et.al., World Trade Law: Text, Materials and Commentary , Hart Publishing, Oxford, 2008, hlm. 324.
⁷²  Ernst-Ulrich Petersmann, “Economic, Legal and Poli cal Func on of the Principle of Non-discrimina on”, The
World Economy , Vol. 9, 1986, hlm. 113-121. ⁷³ Ibid . ⁷⁴  Contoh terbaik untuk kasus ini adalah dalam hal pembentukan European Union (EU). Mo vasi pembentukan the European Coal and Steel Community (ECSC) tahun 1951 adalah untuk mencapai stabilitas, kemakmuran dan kedamaian Eropa. ECSC membuka jalan bagi penandatanganan the Trea es of Rome (1957) yang menjadi dasar pembentukan European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (Euratom). Tidak mengherankan jika prinsip non-diskriminasi ini memainkan peran yang pen ng dalam integrasi poli k Eropa dengan mengambil posisi pen ng dalam kerangka perjanjian EU. Selanjutnya, baca Nicolas F. Diebold, Non-discrimina on in Interna onal Trade in Service: Likeness in WTO/GATS , New York: Cambridge University Press, 2010, hlm. 15-16. ⁷⁵  Ernst-Ulrich Petersmann, Loc.cit .
memungkinkan suatu negara mengkhususkan diri pada suatu produksi dan ekspor produk  dan  jasa  yang  mana  mereka  memiliki  keunggulan  kompara f  dan  pada gilirannya, produk dan jasa impor bisa diproduksi dan dipasok lebih eﬁsien di negara lain.  Oleh  sebab  itu,  prinsip  non-diskriminasi  merupakan  salah  satu  instrumen utama  dalam  hukum  perdagangan  internasional  yang  dirancang  untuk mengamankan  liberalisasi  perdagangan  dan  menjamin  komitmen  perdagangan. Prinsip  ini  berfungsi  untuk  mencegah  adanya  perlindungan  diskrimina f  dari industri  dalam  negeri  atau  dari  mitra  dagang  tertentu,  sehingga  menghindari alokasi sumber daya yang  dak eﬁsien dan distorsi pasar.⁷⁶
Prinsip non-diskriminasi diderivasikan dalam beberapa prinsip di dalam Tthe WTO Agreement , yang mana prinsip ini menjadi kewajiban hukum konkrit ( concrete legal obliga on ) bagi semua anggota WTO.⁷⁷ Diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling pen ng adalah prinsip MFN dan prinsip NT. Namun demikian, kedua prinsip ini memiliki perbedaan dalam penerapan sehubungan dengan perdagangan barang dan jasa.⁷⁸ Kedua prinsip ini terkandung di dalam: General Agreement on Tarriﬀ and Trade (GATT), the General Agreement on Trade in Services (GATS), the Agreement on Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (TRIPS)  dan  beberapa perjanjian lain dari WTO. ⁷⁹
Prinsip MFN dalam GATT 1994 diatur dalam Pasal 1 (1): “ With respect to customs du es and charges of any kind imposed on or in connexion with importa on or exporta on or imposed on the interna onal transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of  levying  such  du es  and  charges,  and  with  respect  to  all  rules  and formali es in connexion with importa on and exporta on…any advantage, favour,  privilege  or  immunity  granted  by  any  contrac ng  party  to  any product  origina ng  in  or  des ned  for  any  other  country  shall  be accorded…for the territories of all other contrac ng Par es.”
Pasal ini menyatakan bahwa segala bentuk keuntungan, imbalan, hak is mewa ataupun kekebalan ( any advantage, favour, privilege or immunity ) yang diberikan oleh satu negara anggota WTO untuk se ap produk yang berasal atau ditujukan
⁷⁶  Mordeachai E. Kreinin and Michael G. Plummer, “Economic Principles of Interna onal Trade”, dalam Patrick F.J. Macrory, Arthur E. Appleton and Michael G. Plummer (Eds), The World Trade Organiza on: Legal, Economic and Poli cal Analysis , Volume II, New York: Springer, 2005, hlm. 3-22. ⁷⁷  Simon Lester, Loc.cit.
⁷⁸  Peter Van den Bossche, The Law and policy, Op.cit., hlm. 309.
⁷⁹  Sebagai contoh, prinsip MFN ditemukan dalam Pasal 2.2 the Agreement on Safeguard ; Pasal 2.1 the Agreement on Technical Barrier to Trade ( TBT Agreement ); Pasal 2.1 the Agreement on Preshipent Inspec on ; Pasal 9.2 the Agreement on Implementa on of Ar cle VI of the General Agreement on Tarrifs and Trade 1994 ( An dumping Agreement ); dan Pasal 19.3 the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures ( the SCM Agreement ). Prinsip NT ditemukan dalam Pasal 2.1 the TBT Agreement , dan Pasal 2 the Agreement on Trade-related Measures (TRIMS).  Selain  itu,  klausa  MFN  juga  terlihat  dalam  Pasal  3.7 the  Understanding  on  Rules  and  Procedures Governing  the  Se lement  of  Dispute (DSU).  Klausa  MFN  dan  NT  tampak  pada  Pasal  III the  Agreement  on Government Procurement (GPA), salah satu dari Perjanjian Plurilateral dari Putaran Uruguay.
untuk  negara  lain  harus  diberikan  segera  ( immediately )  dan  tanpa  syarat ( uncondi onally ) juga kepada produk yang sejenis ( like product ) yang berasal atau ditujukan ke semua negara anggota WTO yang lain dalam kaitannya dengan: (i) bea masuk  dan  bea  lainnya  yang  dikenakan  dalam  hubungannya  dengan  impor  dan ekspor atau dikenakan pada pembayaran transfer internasional untuk impor dan ekspor; (ii) metode pengenaan bea masuk dan bea lainnya; (iii) semua aturan dan formalitas yang berhubungan dengan impor dan ekspor ; dan (iv) pengenaan pajak internal  dan  regulasi  yang  mempengaruhi  penjualan  dan  penggunaan  produk impor.⁸⁰ Dengan kata lain, tujuan dari prinsip MFN ini adalah untuk memas kan kesempatan  yang  sama  ( equality  of  opportunity )  untuk  mengimpor  dari  atau mengekspor  ke  seluruh  negara  anggota  WTO.⁸¹  Jadi,  se ap  negara  yang memberikan  perlakuan  is mewa  kepada  satu  negara  anggota  WTO,  ia  juga berkewajiban ( under obliga on ) untuk memberikan perlakuan is mewa tersebut kepada seluruh anggota WTO lainnya.⁸² Sedangkan prinsip na onal treatment pada GATT diatur dalam Pasal III, yang menyatakan:
“ The contrac ng par es recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regula ons and requirements aﬀec ng the internal sale, oﬀering for sale, purchase, transporta on, distribu on or use of products, and internal quan ta ve regula ons requiring the mixture, processing or use of products in speciﬁed amounts or propor ons, should not be applied to imported or domes c products so as to aﬀord protec on to domes c produc on ”.
Klausa NT mengandung dua hal pen ng. Pertama , klausa ini melarang negara anggota WTO mengenakan pajak internal atau bea masuk pada produk impor dari negara  anggota  lain  melebihi  dari  ( in  excess  of )  yang  diterapkan  pada  produk domes k yang mirip ( like domes c product ).⁸³ Kedua , mewajibkan negara anggota
⁸⁰ John H. Jackson, World Trade and the Law of GATT: A Legal Analysis of the General Agreement on Tariﬀs and Trade , Indianapolis, The Bobbs-Merill Company, 1969, hlm. 256-257.
⁸¹  Mistuso Matsushita, et.al., The World Trade Organiza on: Law, Prac ce, and Policy , Second Edi on, Oxford:
Oxford Interna onal Law Library, 2006, hlm. 206.
⁸²  Simon Lester, Op.cit ., hlm. 322.
⁸³  GATT  dak memberikan penjelasan secara detail mengenai penger an “produk domes k sejenis” atau “ like domes c product ”. Komisi Banding WTO yang menangangi kasus “ the Alcoholic Beverage ” memberi penger an ‘ like product ’ sebagai: there can be no precise and absolute deﬁni on of what is ‘like’. The concept of ‘likeness’ is a rela ve one and evokes  the  image  of  an  accordion.  The  accordion  of  ‘likeness’  stretches  and  squeezes  in  diﬀerent  places  as diﬀerent provisions of the WTO Agreement are applied. The width of the accordion in any one of those places must be determined by the par cular provision in which the term ‘like’ is encountered as well as by the  context and the circumstances that prevail in  any given case to which that provision may apply.
Mengenai laporan akhir dari Komisi Banding ini selanjutnya lihat: WTO Dispute Appellate Body Report on Japan- Alcoholic  Beverages,  I.T.L.R.  vol.  1,  iss.  2  at  231  (July  11,  1996) .  Namun  demikian,  menurut  Regan,  untuk mengar kan ‘ like product ’ harus memiliki kriteria independen ( independent criterion ) guna mengetahui  ngkat kemiripan  yang  diperlukan  terkait  sifat  yang  relevan.  Lebih  lanjut  mengenai  penger an  ‘ like  product ’,  baca: Donald H. Regan, “Regulatory Purpose and 'Like Products' in Ar cle III:4 of the GATT (With Addi onal Remarks on Ar cle II:2)”, J . World T rade , Vol. 36 No. 3, 2002, hlm. 443-478.
WTO  untuk  memberikan  perlakuan  yang  dak  merugikan  ( treatment  no  less favorable )  kepada  produk  impor  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  pada produk  domes k  melalui  kebijakan  internal  negara  (kebijakan  nasional  negara anggota). Dengan kata lain, Pasal III GATT ini bertujuan untuk memas kan bahwa produk impor harus diperlakukan sama dengan produk domes k dalam hal pajak ( taxa on )  setelah  produk  impor  tersebut  melewa   kepabeanan  dan  juga memberikan perlindungan terhadap produk impor dari  ndakan pemerintah yang melindungi produk domes knya melalui pemberlakuan aturan yang menimbulkan persaingan  dak sehat ( unfair compe on condi on ) yang dapat menguntungkan produsen domes k.⁸⁴ b.  Prinsip Non-diskriminasi sebagai “ Equality of Opportunity ” Prinsip MFN, NT dan fair compe on yang merupakan manifestasi dari prinsip non- discrimina on ini  mempunyai  makna  “ equality  of  opportunity ”  (kesamaan kesempatan).  Prinsip  ini  memiliki  sejarah  panjang  dalam  sistem  perdagangan internasional.⁸⁵  Prinsip  ini  juga  telah  mengalami  evolusi  dari  waktu  ke  waktu, disesuaikan  dengan  perubahan  situasi  dan  diperluas  untuk  mengakomodasi meluasnya  ndakan  antar-pemerintah.⁸⁶  Penerapan  prinsip  ini  dak  dapat diragukan telah meningkatkan keadilan dalam sistem perdagangan internasional dengan  memas kan  negara-negara  anggota  WTO  mendapatkan  perlakuan  yang sama dari semua mitra dagangnya.
Dimulai  pada  pertengahan  abad  ke-19  dan  seterusnya,  kepatuhan  negara- negara  anggota  WTO  terhadap  prinsip  non-diskriminasi  telah  mengurangi persaingan dagang yang  dak sehat dan memberikan landasan yang kuat bagi kerja sama perdagangan mul lateral. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini, prinsip equality of opportunity ini telah berkurang signiﬁkansi prak snya dengan munculnya perjanjian regional⁸⁷ dan bilateral. Perkembangan perjanjian regional dan  bilateral⁸⁸  ini  oleh  sebagian  pakar  dianggap  bertentangan  dengan  ide  non-
⁸⁴ Edward S. Tsai, “Like is a Four-Le er Word-GATT Ar cle III's ‘Like Produk’ Conundrum”, Berkeley J.Int'l Law , Vol. 17:26, 1999, hlm. 3.
⁸⁵  Andrew G. Brown and Robert M. Stern, “Fairness in the WTO Trading System” dalam Amrita, et al (Eds), The
Oxford Handbook of The World Trade Organiza on , Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 681. ⁸⁶ Ibid .
⁸⁷  Jagdish  N.  Bhagwa   lebih  memilih  menggunakan  terminologi ‘preferen al  trade  agreement /PTA’,  daripada ‘regional  trade  agreement /RTA’.  Hal  ini  karena  PTA  dak  selalui  melipu   region  tertentu  dalam  ar   yang sesungguhnya. Sebagai contoh US-Israel FTA sebenarnya bukan berada dalam satu region. Namun demikian, is lah  RTA  tetap  digunakan  di  WTO.  Jagdish  N.  Bhagwa , Termites  in  the  Trading  System:  How  Preferen al Agreements Undermine Free Trade , New York: Oxford University Press, 2008, hlm. xi. ⁸⁸  Pada tahun 1990-an, terdapat sekitar 250 RTA telah dino ﬁkasikan kepada GATT/ WTO. Dari jumlah tersebut, hampir 52 persen dino ﬁkasi setelah bulan Januari 1995. Dari 250 RTA yang telah dino ﬁkasi tersebut, lebih dari 170 telah berlaku. Pada akhir tahun 2005, jumlah RTA sudah mendeka  300. Lebih dari separuh perdagangan dunia terjadi dalam kerangka RTA. Kasus yang terjadi di belahan dunia barat misalnya, pada tahun 2004, sekitar 86 persen dari total perdagangan di kawasan tersebut mendapat fasilitas bebas bea masuk sebagai hasil dari pelaksanaan  RTA.  Hingga  tanggal  31  Januari  2014,  terdapat  583  no ﬁkasi  RTA  yang  telah  diterima  oleh
diskriminasi dan mengurangi berlakunya prinsip equality of opportunity .⁸⁹ Melalui konsep trade diversion, ⁹⁰ perjanjian regional dan bilateral dapat dijadikan sarana untuk memperlakukan negara ke ga secara yang sewenang-wenang.⁹¹
Namun demikian, pembentukan Custom Unions (CU)⁹² dan Free Trade Areas (FTA)⁹³  telah  diatur  di  dalam the  WTO  Agreement .  Se ap  negara  anggota  WTO dapat  secara  bebas  menjadi  anggota  perjanjian prefreren al tanpa  melanggar prinsip  non-diskriminasi.⁹⁴  Norma  ini  dianggap  dak  konsisten  dengan  prinsip equality  of  opportunity ,  namun  secara  akademis  mendapat  pembelaan  bahwa norma ini dapat diterapkan karena membawa manfaat yang lebih besar sehingga dapat mengesampingkan prinsip equality of opportunity .⁹⁵ Selanjutnya, prinsip NT juga merupakan ekspresi terbatas dari prinsip equality of opportunity . Prinsip ini terkait erat dengan pengurangan hambatan perdagangan karena  negara-negara  anggota  WTO  ingin  mendapatkan  jaminan  bahwa  konsesi yang telah didapatkan dalam hal pengurangan hambatan perdagangan  dak akan dikalahkan  oleh  pengenaan  peraturan  nasional  yang  diskrimina f.⁹⁶  Dalam
GATT/WTO.  Dari  jumlah  tersebut,  377  telah  berlaku.  Lebih  lanjut  lihat  <h p://www.wto.org/english /tratop_e/region_e/region_e.htm>.
⁸⁹  Jagdish Bhagwa , Loc.cit . ⁹⁰ Trade  diversion ,  yaitu  mengalihkan  produksi  dari  negara  non-anggota  yang  eﬁsien  ke  negara  anggota  yang eﬁsien. Lebih lanjut mengenai trade diversion dan trade crea on , baca R.J.R. Elliot and K. Ikemoto, “AFTA and the Asian Crisis, Help or Hindrance to ASEAN Intra-Regional Trade?”, Asian Economic Journal , Vol. 18, No. 1 March 2004, hlm. 16-18.
⁹¹  Andrew G. Brown and Robert M. Stern, Op.cit ., hlm. 680.
⁹² Custom  union (CU)  adalah  blok  perdagangan  regional  diantara  negara-negara  dalam  satu  kawasan  di  mana penerimaan bea dan cukai atau custom revenue ap- ap  anggota yang didapat dari negara di luar anggota dianggap sebagai penerimaan bersama (kolek f), oleh karena itu external tarriﬀ di se ap negara anggota sama bagi suatu produk dari luar kawasan. Sedangkan internal tarriﬀ antar anggota sebesar 0%. Lebih lanjut, lihat D.H. Hadi, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 89. ⁹³  Kawasan perdagangan bebas atau free trade area (FTA) adalah  pe blok perdagangan di dalam sebuah kawasan, di mana negara-negara anggotanya setuju untuk menghapus tarif dan kuota untuk sebagian besar barang dan jasa yang diperdagangkan di antara mereka. Namun demikian,  ap negara anggota masih mengenakan tarif eksternal untuk barang dan jasa yang berasal dari luar kawasan. Free trade area adalah  ngkat dari integrasi ekonomi.  Lebih  lanjut,  lihat  Leigh  Obradovic,  “The  Role  of  Bilateral  and  Regional  Trade  Agreement  in  the Modernisas on of Taxa on and Revenue Policy in Developing Economies”, World Custom Journal , Vol. 6 No. 2, 2012, hlm 76-77. ⁹⁴  Pasal XXIV (4) GATT menyatakan: “The contrac ng par es recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integra on between the economies of the countries par es to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the cons tuent territories and not to raise barriers to the trade of other contrac ng par es with such territories.”
⁹⁵  Lebih lanjut mengenai kajian integrasi ekonomi, dapat dilihat pada M. Schiﬀ and L.A. Winter, Regional Integra on and  Development ,  World  Bank,  Washington  DC,  2003,  hlm.  14;  Edward  D.  Mansﬁeld,  “The Prolifera on  of Preferen al Trading Agreements”, The Journal of Conﬂict Resolu on , Vol. 42 No. 5 (Oktober, 1998), hlm. 523-543; Seymour  J.  Rubin,  “Most-Favored-Na on  Treatment  and  the  Mul lateral  Trade  Nego a ons:  A  Quiet Revolu on”, Md. J . Int' l L , Vol. 6 (2), 1981, hlm. 221-241. ⁹⁶  Andrew G. Brown and Robert M. Stern, Op.cit ., hlm. 682.
beberapa dekade terakhir, perha an negara anggota WTO meningkat pada peran regulasi  dalam  negeri  yang  dikhawa rkan  dapat  menghambat  perdagangan internasional  serta  pada  pengawasan  prak k  nasional  yang  mungkin  dianggap diskrimina f.⁹⁷  Bahkan,  sebagian  besar  pengaduan  yang  diajukan  ke  Badan Penyelesaian  Sengketa  WTO  ( The  WTO  Dispute  Se lement  Body )  sejak  didirikan pada tahun 1995 banyak yang mempertanyakan mengenai prinsip NT ini.⁹⁸ Prinsip fair compe on (persaingan sehat), meskipun kedudukannya dalam The WTO Agreement maupun dalam perjanjian lainnya di dalam WTO  dak seformal prinsip MFN dan NT, juga merupakan perluasan dari prinsip equality of opportunity . Negara anggota WTO ingin memas kan bahwa perusahaan mereka akan mampu bersaing  secara  sehat  dengan  perusahaan  asing,  baik  di  pasar  luar  negeri  atau dalam  negeri,  dan  aturan  perdagangan  nasional  yang  diberlakukan  oleh  negara anggota  WTO  dak  boleh  berisi  norma  yang  dapat  mengganggu  lalu  lintas perdagangan internasional yang dapat menciptakan keadaan  dak fair .⁹⁹ Sebagai contoh,  pelarangan  pemberian  subsidi  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  biaya produksi,  sehingga  produk-produk  domes k  yang  dihasilkan  oleh  suatu  negara dapat memiliki keunggulan kompe f dibanding dengan produk luar.¹⁰⁰ Se daknya,  sejak  berlangsungnya  Putaran  Uruguay  pada  tahun  1986, pandangan yang lebih luas mengenai prinsip equality of opportunity telah menjadi topik  pembahasan  dalam  hubungan  perdagangan  mul lateral.¹⁰¹  Pada  batas ekstrim, prinsip equality of opportunity diar kan bahwa perusahaan-perusahaan dari berbagai negara dapat memiliki akses ke dan untuk melakukan bisnis di se ap pasar di semua negara anggota WTO di bawah regulasi yang sama karena mereka memiliki pasar domes k sendiri.¹⁰² Hal ini akan mengakibatkan munculnya pasar tunggal  ( single  market/integrated  market ).¹⁰³  Namun  demikian,  masih  adanya perbedaan  yang  sangat  mencolok  dalam  hal  kekuasaan,  ngkat  pembangunan, lembaga,  dan  sejarah  dalam  melakukan  hubungan  dagang,  sehingga  tampaknya abstraksi yang dibangun ini menjadi jauh dari berguna.¹⁰⁴ Meskipun kecenderungan pengurangan  hambatan  perdagangan  cukup  baik  serta  terdapat  pemusatan terbatas  ( limited  convergence )  dalam  hal  aturan  nasional,  perbedaan  yang signiﬁkan dalam hal substansi hambatan perdagangan dan aturan nasional masing-
⁹⁷  Frieder Roessler, “Diverging Domes c Policies and Mul lateral Trade Integra on”, dalam Jagdish N. Bhagwa  and Robert  E.  Hudec  (Eds), Fair  Trade  and  Harmoniza on:  Prerequisites  for  Free  Trade ,  Vol.  2:  Legal  Analysis,
Cambridge: The MIT Press, 1997, hlm. 36-44.
⁹⁸  Andrew G. Brown and Robert M. Stern, “Fairness in the WTO”, Op.cit ., hlm. 682. ⁹⁹ Ibid . ¹⁰⁰ Ibid. ¹⁰¹ Ibid . ¹⁰² Ibid . ¹⁰³ Ibid . ¹⁰⁴ Ibid .
masing  negara  anggota  tetap  saja  ada.¹⁰⁵  Perbedaan-perbedaan  ini  bisa  bersifat administra f atau teknis seper  perbedaan dalam hal prosedur kepabeanan atau standar teknis. Dalam kasus ini,  mbul kesulitan prak s dalam merumuskan aturan umum.¹⁰⁶

## C.   Prinsip Non-diskrinimasi sebagai Keadilan Distribu f
Perbedaan taraf hidup di antara negara-negara di dunia membebankan kewajiban moral ( moral obliga on ) kepada negara maju untuk membantu negara miskin dan berkembang  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Pemberian  bantuan  keuangan ( ﬁnancial aid ) adalah ekspresi paling jelas dari kewajiban moral ini, perdagangan internasional  juga  diterima  secara  luas  sebagai  alat  untuk  melakukan  perbaikan ekonomi;  dan  oleh  sebab  itu,  perdagangan  internasional  yang  saling menguntungkan menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰⁷
Selanjutnya,  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apa  yang  dimaksud  dengan ‘perdagangan  internasional  yang  saling  menguntungkan’  dalam  sistem perdagangan  internasional?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  maka  digunakan konsep  keadilan  distribu f.¹⁰⁸  Keadilan  distribu f  dalam  sistem  perdagangan internasional  dak  diar kan  sebagai  cara  untuk  ‘mentransfer’  sumber  daya  dari negara maju ke miskin dan berkembang.¹⁰⁹ Dalam konteks ini, sistem perdagangan internasional  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mempromosikan  hubungan komersial antara perusahaan dan individu di berbagai negara dengan berpegang teguh pada prinsip saling menguntungkan ( reciprocity principle ).¹¹⁰ Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama , dengan meningkatkan akses  pasar  negara  miskin  dan  berkembang;¹¹¹ kedua, dengan meningkatkan spesialisasi.¹¹²  Dengan  membantu  negara  miskin  dan  berkembang  mendapatkan akses  pasar  ke  luar  negeri,  khususnya  ke  negara-negara  maju,  hal  ini  akan berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara miskin dan berkembang dengan cara memperbesar pasar untuk produsen dalam negeri mereka. Sedangkan peningkatan spesialisasi bagi negara miskin dan berkembang dalam  jangka  panjang  akan  bermanfaat  untuk  promosi  pembelajaran,  realisasi
¹⁰⁵ Ibid . ¹⁰⁶ Ibid .
¹⁰⁷ Harold Hongju Koh, “Why Do Na ons Obey Interna onal Law?”, The Yale Law Journal , Vol. 106, 1997, hlm. 2599-
2659.
¹⁰⁸ Philippe Van Parijs, “Interna onal Distribu ve Jus ce” dalam Robert E. Goodin, Philip Pe t & Thomas Pogge
(Eds), A Companion to Contemporary Poli cal Philosophy , Vol. 2, Oxford: Blackwell, 2007, hlm. 638-652.
¹⁰⁹ Ibid .
¹¹⁰ Kyle  Bagwell  and  Robert  W.  Staiger, Reciprocity,  Non-discrimina on  and  Preferen al  Agreements  in  the Mul lateral Trading System , Discussion Paper Series No. 9697-14, February 1997, hlm. 1-41.
¹¹¹  Marco  Fugazza  and  Alessandro  Nicita, On  the  Importance  of  Market  Access  for  Trade ,  Policy  Issues  in Interna onal Trade and Commodi es Study Series No. 50, UNCTAD, Geneva, 2011, hlm. 3.
¹¹² Andrew G. Brown and Robert M. Stern, Op.cit ., hlm. 683.
eskalasi ekonomi, dan transfer teknologi.¹¹³ Lebih jauh, spesialisasi bermanfaat juga mendorong  perusahaan-perusahaan  domes k  baru  untuk  membangun  diri, memperluas produksi dan melakukan inovasi sehingga mereka dapat membentuk ‘core of an expanding modern sector ’.¹¹⁴
Akses  pasar  negara-negara  miskin  dan  berkembang  ke  negara-negara  maju telah  lama  menjadi feature formal  dalam  sistem  hukum  perdagangan internasional.¹¹⁵ Negara-negara maju memberikan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) sebagai upaya membantu negara miskin dan berkembang untuk meningkatkan akses pasarnya.¹¹⁶ Di satu sisi, pada kenyataannya, sistem ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh negara miskin dan berkembang.¹¹⁷ Hal ini karena ekspor r  dari  negara  miskin  dan  berkembang  mengalami  kesulitan  dalam memenuhi aturan asal ( rules of origin ) yang ditetapkan oleh negara pemberi GSP, atau  karena  biaya  transaksi  dari  proses  ser ﬁkasi  yang  melebihi  margin preferensial.¹¹⁸  Namun  di  sisi  lain,  Cina,  menjadi  salah  contoh  luar  biasa  dalam beberapa tahun terakhir ini, telah mencapai kinerja ekspor yang luar biasa tanpa memanfaatkan skema GSP ini.¹¹⁹ Dengan kata lain,  dalam sistem perdagangan yang rela f terbuka seper  sekarang ini, faktor penentu yang paling dominan atas kinerja ekspor adalah terletak pada pertumbuhan ekonomi internal, perubahan struktur dan kebijakan yang berorientasi ekspor.¹²⁰
Dalam upaya untuk mempermudah akses pasar atas dasar keadilan distribu f, negara-negara  miskin  dan  berkembang  meminta  kepada  negara  maju  untuk menghapus hambatan perdagangan yang mereka terapkan, khususnya dalam hal tarif dan subsidi di bidang pertanian.¹²¹ Selama ini, negara-negara maju menerapkan tarif yang  nggi terhadap produk padat karya dan pengolahan produk primer hasil pertanian  dari  negara-negara  miskin  dan  berkembang.¹²²  Poin  yang  pen ng  dari akses  pasar  ini  adalah  bahwa  negara-negara  miskin  dan  berkembang  harus menikma   ﬂeksibilitas  dari  pengaturan  nasional  yang  dapat  meningkatkan pembangunan negara mereka.¹²³
¹¹³ Ibid . ¹¹⁴ Ibid . ¹¹⁵ Marco Fugazza and Alessandro Nicita, Loc.cit . ¹¹⁶ Norma Breda dos Santos, Rogerio Farias and Raphael Cunha, Loc.cit . ¹¹⁷ Ibid . ¹¹⁸ Ibid . ¹¹⁹ Andrew G. Brown and Robert M. Stern, Op.cit ., hlm. 684. ¹²⁰ Ibid . ¹²¹ Marco Fugazza and Alessandro Nicita, Loc.cit ¹²² Ibid . ¹²³ Ibid .

## C.  Penutup
Prinsip  keadilan  yang  terdapat  dalam  aturan  WTO,  yang  diderivasikan  ke  dalam prinsip MFN dan NT, mengandung makna ‘equality of opportunity ’ dan ‘keadilan distribu f ’. Equality  of  opportunity dapat  diwujudkan  apabila: pertama ,  ada resiprositas  ( mbal  balik)  diantara  negara-negara  dalam  hal  pengurangan hambatan perdagangan; kedua, ke ka negara-negara patuh terhadap prinsip MFN; ke ga ,  ke ka  bias  dalam  kondisi  awal  dihapus; keempat ,  ke ka  aturan  yang mendukung  akses  pasar  dak  hanya  dilihat  sebagai  setara  tetapi  juga  konsisten dengan  preferensi  nasional  suatu  negara;  dan  terakhir  keadilan  prosedural dihorma  dalam hal-hal penyelesaian sengketa dan penggunaan langkah-langkah penyelesaian  sengketa  perdagangan.  Keadilan  distribu f  dalam  hukum perdagangan  internasional  harus  dipahami  bahwa  perdagangan  internasional bukan  kendaraan  untuk  melakukan  transfer  pendapatan  tetapi  pengaturan ( management ) perdagangan dengan tujuan untuk menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan diantara negara-negara. Karena perdagangan internasional dianggap dapat membantu mendorong pembangunan negara-negara miskin dan berkembang, maka keadilan distribu f di sini berguna untuk menjawab pertanyaan apakah memberikan preferensi terhadap eﬁsiensi pertumbuhan produksi di negara miskin dan berkembang melalui perdagangan di pasar luar negeri maupun dalam negeri.

## Da ar Pustaka
Buku A. Posner, Richard, The Problema cs of Moral and Legal Theory , The Belknap Press of  Harvard  University  Press,  Cambridge,  Massachuse s,  London,  England,
1999.
Bhagwa , Jagdish N., and Robert E. Hudec (Eds), Fair Trade and Harmoniza on: Prerequisites for Free Trade (Vol. 2: Legal Analysis) , The MIT Press, Cambridge, 1997.
Cameron,  J.,  and  K.  Campbell  (Eds.), Dispute  Resolu on  in  the  World  Trade Organiza on , Cameron May, London, 1998.
D.H. Hadi, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
F. Diebold, Nicolas, Non-discrimina on in Interna onal Trade in Service: Likeness in WTO/GATS , Cambridge University Press, New York, 2010.
Gunther, Teubner, Teubner (Ed.), Global Law without A State , Dartmouth, Aldershot,
1997.
Hornby, A.S., Oxford Advanced Learner's Dic onary of Current English , Sixth Edi on, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000.
Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional , Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
H. Jackson, John, World Trade and the Law of GATT: A Legal Analysis of the General
Agreement  on  Tariﬀs  and  Trade ,  The  Bobbs-Merill  Company,  Indianapolis,
1969.
Ibn al-Arabiy, Lisan al-'Arab , Juz 11, Daar Ehia al-Tourath, Beirut, 1999. Lester,  Simon,  et.al., World  Trade  Law:  Text,  Materials  and  Commentary ,  Hart Publishing, Oxford, 2008. Linarelli,  John  (Ed.), Research  Handbook  on  Global  Jus ce  and  Interna onal Economic Law , Edward Elgar, Northhampton, 2013. Matsushita, Mistuso, et.al., The World Trade Organiza on: Law, Prac ce, and Policy , Second Edi on, Oxford Interna onal Law Library, Oxford, 2006. Narlikar,  Amrita,  et.  al.  (Eds), The  Oxford  Handbook  of  The  World  Trade Organiza on , Oxford University Press, Oxford, 2012.
Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Poli k (Perubahan  Pilihan  Kepen ngan,  Nilai  Sosial  dan  Kelompok  Diuntungka n), HuMa, Yogyakarta, 2007. Pe t, Philip Pe t, and Thomas Pogge (Eds), A Companion to Contemporary Poli cal Philosophy , Vol. 2, Blackwell, Oxford, 2007.
Rawls,  John, A  Theory  of  Jus ce  (Revised  Edi on) ,  Harvard  University  Press,
Cambridge, MA, 1999. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Cetakan Kelima, Alumni, Bandung, 2000. Scharpf, F., Governing in Europe: Eﬀec ve and Democra c? , Oxford University Press, New York, 1999.
Schiﬀ,  M.,  and  L.A.  Winter, Regional  Integra on  and  Development ,  World  Bank,
Washington DC, 2003.
Snyder, Francis, (Ed.), Regional and Global Regula on of Interna onal Trade , Hart Publishing, Oxford, Portland, 2002. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran  Ahli  Hukum  Sepanjang  Zaman (Cetakan  Kedua) ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2006. Van den Bossche, Peter , The Law and Policy of the World Trade Organiza on: Text, Cases and Materials, Cambridge University Press, New York, 2005.

## Dokumen lain
Bagwell,  Kyle  and  Robert  W.  Staiger, Reciprocity, “Non-discrimina on  and Preferen al Agreements in the Mul lateral Trading System”, Discussion Paper Series No. 9697-14 , February 1997.
Breda dos Santos, Norma; Rogerio Farias; and Raphael Cunha, “Generalized System
of  Preferences  in  General  Agreement  on  Tariﬀs  and  Trade/World  Trade Organiza on: History and Current Issues”, Journal of World Trade , Vol.39, No.4, 2005.
D. Mansﬁeld, Edward, “The Prolifera on of Preferen al Trading Agreements”, The Journal of Conﬂict Resolu on , Vol. 42 No. 5 (Oktober, 1998). Fugazza, Marco and Alessandro Nicita, “On the Importance of Market Access for Trade”, Policy Issues in Interna onal Trade and Commodi es Study Series No.
50, UNCTAD, Geneva, 2011.
Hodges, E., Kevin and Daniel P. Sulmasy, “Moral Status, Jus ce, and the Common Morality:  Challeges  for  the  Principlist  Account  of  Moral  Change”, Kennedy Ins tute of Ethics Journa l, Vol. 23, Number 3, September 2013. Hongju  Koh,  Harold,  “Why  Do  Na ons  Obey  Interna onal  Law?”, The  Yale  Law Journal , Vol. 106, 1997.
H. Regan, Donald, “Regulatory Purpose and 'Like Products' in Ar cle III: 4 of the GATT (With Addi onal Remarks on Ar cle II: 2)”, J . World T rade , Vol. 36 No. 3, 2002.
J. Garcia, Frank, “Three Takes on Global Jus ce”, University of La Verne Law Review , Vol. 31 (2), 2010.
____________,  “Globaliza on,  Global  Community  and  the  Possibility  of  Global Jus ce”, Boston College Law School , Paper 33, 2005.
____________,  ”Why  Trade  Law  Needs  a  Theory  of  Jus ce”, Proceedings  of  the Annual Mee ng (American Society of Interna onal Law) Vol. 100, 2006. J.  Rubin,  Seymour,  “Most-Favored-Na on  Treatment  and  the  Mul lateral  Trade Nego a ons: A Quiet Revolu on”, Md. J . Int' l L , Vol. 6 (2), 1981.
J.R. Elliot, R., and K. Ikemoto, “AFTA and the Asian Crisis, Help or Hindrance to ASEAN Intra-Regional Trade?”, Asian Economic Journal , Vol. 18, No. 1 March 2004.
James, Aaron , “Theory of Fairness in Trade”, Work in progress Faculty Proﬁle System University of California Irvine , Nov. 2008.
L. Dunnoﬀ, Jeﬀrey, “Rethinking Interna onal Trade” , PA. J. Int'l Econ. L aw, Vol. 19, 1998.
Nagel, Thomas, “The Problem of Global Jus ce”, Phil. & Pub. Aﬀ . Vol. 33, 2005. Obradovic,  Leigh,  “The  Role  of  Bilateral  and  Regional  Trade  Agreement  in  the Modernisas on  of  Taxa on  and  Revenue  Policy  in  Developing  Economies”,
World Custom Journal , Vol. 6 No. 2, 2012. Pauwelyn, Joost, “Just Trade”, Geo. Wash.Int'l L. Rev . Vol. 37, 2005.
____________,“Just  Trade  Under  Law:  Do  We  Need  A  Theory  of  Jus ce  for Interna onal Trade Rela on?”, Am. Soc'y Int'l L. Vol. 100, 2006.
Petersmann,  Ernst-Ulrich,  “Cons tu onalism  and  Interna onal  Organiza ons”,
Nw.J. Intl. L. & Buss , Vol. 17 Issue 1 (Winter, 1997).

## Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan Hukum Perdagangan Internasional
Petersmann, Ernst-Ulrich “Economic, Legal and Poli cal Func on of the Principle of Non-discrimina on”, The World Economy , Vol. 9, 1986. Petersmann,  Ernst-Ulrich,  “Mul level  Judicial  Governance  as  Guardian  of  the Cons tu onal Unity of Interna onal Economic”, Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev .,
Vol. 30, 2008.
S.  Tsai,  Edward,  “Like  is  a  Four-Le er  Word-GATT  Ar cle  III's  “Like  Produk” Conundrum”, Berkeley J. Int'l Law , Vol. 17:26, 1999. Risse-Kappen, T., “Exploring the Nature of the Beast: Interna onal Rela ons Theory and  Compara ve  Policy  Analysis  Meet  the  European  Union”, Journal  of Common Market Studies , Vol. 34, 1996.
United  Na ons  Conference  on  Trade  and  Development,  “About  GSP”, h p://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx,  diakes  19  Agustus 2012.
WTO Dispute Appellate Body Report on Japan-Alcoholic Beverages, I.T.L.R. vol. 1, iss. 2 at 231 (July 11,  1996) .
Ya  Qin,  Julia,  “Deﬁning  Nondiscrimina on  Under  the  Law  of  the  World  Trade
Organiza on”, Boston University Interna onal Law Journal , Vol. 23, 2005.

## Dokumen Hukum
The Agreemet on Establishing the World Trade Organiza on 1994 .
The Agreement on Implementa on of Ar cle VI of the General Agreement on Tarrifs and Trade 1994.
The Agreement on Government Procurement 1994. The Agreement on Preshipment Inspec on 1994. The Agreement on Safeguards 1994. The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 1994. The Agreement on Technical Barrier to Trade 1994. The Agreement on Trade-related Investment Measures 1994. The Understanding on Rules and Procedures Governing the Se lement of Dispute
1994.