1 propionagreat@gmail.com
Artik el yang diterbitk an Jurnal Analisa Sosiologi pada edisi k husus Sosiologi Perk otaan ini telah  memenuhi  syarat-syarat  k arya  ilmiah,  diproses  sama seperti pada penerbitan non edisi  k husus  (terbitan  normal),  dipresentasik an  di  Seminar  Nasional  dan  Konferensi Sosiologi  Perk otaan  ”Urban  Digital  and  Culture  Transformation  of  Network Society”Jurusan  Sosiologi  Fak ultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik   Universitas  Sebelas  Maret Surak arta  pada tanggal 5-6 Desember 2020.
Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan):  1-18

## IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

## Jane Kartika  Propiona

## Abstract
People  with  disabilities  in  their  lives still experience various obstacles that come from their environment. The lack of opportunities given to them leads to  limited  access  in  meeting  their  needs,both  as  individuals  and as part of citizens.  As  a  result,  the  participation  of  people  with  disabilities  in  the community becomes low so that it is only considered as a burden and as an object  of  compensation  (charity)  so  that  in  the  end  the  creation  of  social exclusion in society. Since the state ratified the Convention on The Rights of Person  with  Disabilities  and  contained  it  into  Law  No.  19  of  2011  it  is expected  that  social  awareness  about  people  with  disabilities  begins  to grow.  One  of  the  areas  that  also  adopted  is  Jakarta  Province  through Regulation  No.  10  of  2011  on  The  Protection  of Persons with Disabilities. The number of people with disabilities in Jakarta in 2019 as many as 14,459 people.  The  high  level  of  mobilization  in  Jakarta  should  also  be  balanced with  the  fulfillment  of  accessibility  of  public  facilities  for  all  its  citizens without exception. The availability of physical infrastructure that is friendly for people with disabilities can improve their capabilities. This research aims to  see  how  to  fulfill  the  accessibility  of  public  facilities  for  people  with disabilities  in  Jakarta  through  Regulation  No.  10  of  2011.  The  research method  used  is  descriptive  qualitative  by  using  inclusive  public  service theory,  and  accessibility  theory.  While  collecting  the  data  through observations, in depth interviews and literature studies.
Keywords: Accessibility, Public Facilities, Implementation, Persons With Disabilities.

## Abstrak
Penyandang  disabilitas  dalam  kehidupannya  masih  mengalami  berbagai hambatan  yang  berasal  dari  lingkungannya.  Minimnya  kesempatan  yang diberikan  kepada  mereka  menyebabkan  mengalami  keterbatasan  akses dalam  pemenuhan  kebutuhannya,  baik  yang  menyangkut  sebagai  individu maupun sebagai bagian dari warga  negara.  Akibatnya,  partisipasi penyandang  disabilitas  di  tengah  masyarakat  menjadi  rendah  sehingga
hanya  dianggap  sebagai  beban  dan  sebagai  obyek  santunan  ( charity ) sehingga  pada  akhirnya  terciptanya  eksklusi  sosial  dimasyarakat.  Sejak negara  turut  meratifikasi  CRPD  ( Convention  on  The  Rights  of  Person  with Disabilities )  dan  memuatnya  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2011  diharapkan social  awareness tentang  penyandang  disabilitas  mulai tumbuh.  Salah  satu  daerah  yang  turut  mengadopsi  adalah  Provinsi  DKI Jakarta  melalui  Perda  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perlindungan Penyandang  Disabilitas.    Jumlah  penyandang  disabilitas  di  DKI  Jakarta  tahun 2019  sebanyak  14.459  jiwa.  Tingginya  tingkat  mobilisasi  di  DKI  Jakarta sepatutnya  turut  diimbangi  dengan  pemenuhan  aksesibilitas  fasilitas  publik bagi  semua  warganya  tanpa  terkecuali.    Ketersediaan  infrastruktur  fisik  yang ramah  bagi  penyandang  disabilitas  dapat  meningkatkan  kapabilitasnya. Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  melihat  bagaimana  pemenuhan aksesibilitas  fasilitas  publik  bagi  penyandang  disabilitas  di  DKI  Jakarta melalui  Perda  Nomor  10  Tahun  2011.  Metode  penelitian  yang  dipergunakan adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  teori  pelayanan  publik inklusif,  dan  teori  aksesibilitas.    Sedangkan  pengumpulan  datanya  melalui observasi,  wawancara indepth dan  studi  kepustakaan.  Penelitian  menunjukkan bahwa  implementasi  perda  terkait  fasilitas  publik  bagi  penyandang  disabilitas masih  belum  optimal.  Masih  ditemukannya  fasilitas  publik  yang  belum  ramah dan tidak dapat diakses oleh  penyandang  disabilitas.
Kata  Kunci:  Aksesibilitas,  Fasilitas  Publik,  Implementasi,  Penyandang Disabilitas.

## PENDAHULUAN
Keberadaan penyandang disabilitas dalam sebuah kelompok masyarakat  majemuk  seringkali  tidak  nampak  karena  jumlahnya  yang  kecil dibanding kelompok masyarakat lainnya. Kecilnya jumlah dan ketidaktahuan  menyuarakan  haknya  sebagai  warga  negara,  mengakibatkan termarginalkan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Utopia  masyarakat  akan hal  yang  “ideal  dan  sempurna”  menyebabkan  berbagai  tindakan  yang merugikan penyandang disabilitas (Kurniasari,2012; Propiona,2013). Tentunya  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di Indonesia  masih  banyak  ditemukan  hambatan  bagi  penyandang  disabilitas. Hambatan  itu  dapat  lahir  dari  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat  bahkan dari  diri  penyandang  disabilitas.  Hambatan  tersebut  dapat  menutup  akses kapabilitas  mereka.  Dari  sisi  eksternal  biasanya  berupa  stigma  negatif, pandangan  meremehkan.  Sedangkan  dari  sisi  diri  penyandang  disabilitas lebih  kepada  perasaan  minder  dan  malu  karena  adanya  perbedaan  fungsi tubuh  dengan  non  disabilitas.
Pemerintah  Indonesia  telah  menjamin  kesetaraan  seluruh  warga negara  tanpa  terkecuali  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UUD  1945.  Pada tanggal  10  Nopember  2011  telah  diratifikasi  isi Convention  on  The  Rights  of Person  with  Dissabilities (CRPD)  melalui  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas.  CRPD  menjadi  tonggak  perubahan  paradigma  bagi  penyandang disabilitas  dalam  kaitannya  dengan  relasi  antara  negara  dan  warga  negara. Konvensi ini menandai pergeseran  paradigma  dalam  perilaku  dan pendekatan  terhadap  penyandang  disabilitas.  Dengan  adanya  CRPD diharapkan  memberikan  ruang  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat.
Penggunaan  istilah  “penyandang  disabilitas”  menjadi  baku  dan  merubah istilah  sebelumnya  “penyandang  cacat”.  Lebih  lanjut,  negara  juga  mengatur melalui  instrumen  hukum  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Penyandang  Disabilitas  dan  turunannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Perencanaan,  Penyelenggaraan  dan  Evaluasi terhadap  Penghormatan,  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas.
Pasca  ratifikasi  CRPD,  beberapa  negara  didunia  termasuk  Indonesia mulai  mengembangkan  pembangunan  kota  berbasis  inklusif.  Pembangunan ini  melibatkan  seluruh  partisipasi  warga  kotanya  termasuk  penyandang disabilitas.  Menurut  (Maftuhin,2017)  ada  beberapa  aspek  pembangunan inklusif  yang  mengakui  akan  hak  penyandang  disabilitas  yaitu  (1)  aspek kesejahteraan;  (2)  aspek  aksesibilitas  layanan  publik;  (3)  aspek  akses terhadap  pekerjaan  dan  (4)  aspek  partisipasi  pembangunan.  Provinsi  DKI Jakarta  termasuk  salah  satu  daerah  yang  telah  melindungi  hak  penyandang disabilitas  dan  mengaturnya  kedalam  Perda  Nomor  10  Tahun  2011.  Jumlah penyandang  disabilitas  tahun  2019  di  DKI  Jakarta  yaitu  14.459  jiwa. Dengan  komposisi  wilayah  penyandang  disabilitas  terbesar  yaitu  Jakarta Barat  sejumlah  4.397  jiwa,  sejumlah  4.038  jiwa  di  Jakarta  Timur,  sejumlah 2.790  jiwa  di  Jakarta  Selatan,  sejumlah  1.468  jiwa  di  Jakarta  Utara, sejumlah  1.463  jiwa  di  Jakarta  Pusat  dan  sejumlah  6  jiwa  di  Kepulauan Seribu  (Dinas  Sosial  Provinsi  DKI  Jakarta,  2019).  Kota  Jakarta  saat  ini berada  diposisi  ke  116  kota  didunia  yang  paling  nyaman  untuk  ditinggali
(Aninda,  2017).  Salah  satu  indikator  agar  kota  menjadi  nyaman  adalah dengan  pembangunan  inklusif.  Jakarta  dengan  berbagai  perannya  tentunya membutuhkan  fasilitas  publik  yang  dapat  diakses  oleh  semua  warganya. Dengan  tingkat  mobilitas  warganya  yang  tinggi,  tentu  membutuhkan transportasi  publik  yang  terintegrasi.  Namun,  ditengah  modernisasi  fasilitas publik  tidak  serta  merta  dapat  digunakan  oleh  penyandang  disabilitas. Seperti  contoh,  beberapa  trotoar  di  ibukota  telah  dilengkapi  jalan  penunjuk bagi  disabilitas  penglihatan  ( guiding  block ),  namun  trotoar  tersebut terkadang  masih  sering  dilakukan  pembongkaran  karena  galian  kabel sehingga  tidak  dapat  dilewati  oleh  penyandang  disabilitas  (netra  dan pengguna  kursi  roda).  Kualitas guiding  block di  beberapa  trotoar  juga terlihat  retak  dan  ada  yang  membentur  ke  pohon  atau  tiang.  Demikian  pula ketika  mengakses  transportasi  Bus  Transjakarta,  juga  masih  kesulitan menuju  halte.  Seperti  yang  terjadi  di  area  Pasar  Minggu,  ketika  penyandang disabilitas  akan  mengakses  terminal  Pasar  Minggu  dari  arah  Stasiun  Pasar Minggu diharuskan menyeberang. Walaupun di sebelah Jembatan
Penyebrangan  Orang  (JPO)  dilengkapi  lift  disabilitas  namun  jarak  antara JPO  dan  terminal  Pasar  Minggu  masih  sangat  jauh.  Berikut  beberapa  berita online  terkait  kurangnya  fasilitas  bagi  penyandang  disabilitas  di  DKI Jakarta, yaitu:
1. Judul  berita:  “Fasilitas  Pelayanan  Publik  di  Jakarta  Kurang  Aksesibel”
(Januardy,  2015)
Berita:  Penelitian  LBH  2015  menunjukkan  fasilitas  publik  masih belum  dapat diakses  oleh  penyandang  disabilitas
2. Judul  berita:  “Akses  Penyandang  Disabilitas  ke  Fasilitas  Umum  Masih
Buruk”  (Rastika,2016)
Berita:  Fasilitas  publik  di  DKI  Jakarta  masih  belum  memperhatikan kebutuhan  penyandang  disabilitas
3. Judul  berita:  “Anies  Akui  Fasilitas  Penyandang  Disabilitas  di  Jakarta Kurang  Memadai”  (Zhacky,2018)
Berita:  Gubernur  mengakui  fasilitas  DKI  kurang  memadai  dan meminta  penyandang  disabilitas  memberikan  masukan  mengenai  fasilitas yang  dibutuhkan.  Akan  dibentuk  instruksi  gubernur  terkait  fasilitas publik  yang  ramah  disabilitas.
4. Judul  berita:  “KRL  di  DKI  Dinilai  Belum  Ramah  Terhadap  Penyandang Disabilitas”  (Alaidrus,2019)
Berita:  Fasilitas  umum  di  DKI  khususnya  KRL  Commuter  Line dinilai  masih  belum  ramah  disabilitas  menurut  pengalaman  beberapa penyandang  disabilitas  ketika  menaiki  KRL  terutama  di  stasiun  Tanah Abang
Beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  juga  menunjukkan  bahwa aksesibilitas  fasilitas  publik  bagi  penyandang  disabilitas  masih  belum berjalan  optimal.  Aksesibilitas  termasuk  salah  satu  hak  dasar  yang  wajib dimiliki  oleh  penyandang  disabilitas  ketika  akan  bersosialisasi.  Aksesibilitas yang  akan  dibahas  pada  tulisan  ini  bersifat  fisik  dan  dapat  dinilai  secara obyektif.  Dari  uraian  latar  belakang  sebelumnya  maka  tujuan  penulisan  ini “bagaimana  aksesibilitas  fasilitas  publik  bagi  penyandang  disabilitas  melalui implementasi  Perda DKI Jakarta Nomor  10 Tahun  2011”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  sehingga  dapat mengikuti  dan  memahami  alur  peristiwa  secara  kronologis,  menilai  sebab akibat  dan  memperoleh  penjelasan  yang  banyak  dan  bermanfaat  (Wijaya  dan Nurhajati  2018).  Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  studi literatur  dan  wawancara  semi  terstruktur  yang  dilakukan  dalam  proses in- depth  interview .  Langkah  yang  dilakukan  oleh  peneliti  mulanya  melakukan studi  literatur  mengenai  penyandang  disabilitas,  kebijakan  perda  Provinsi DKI  Jakarta  dan  penelusuran  data  penyandang  disabilitas by name by address dan  tingkat  disabilitas.  Kemudian  melakukan  observasi  fasilitas  publik  dan tahap  terakhir  melakukan  wawancara  untuk  menelusuri  temuan  lebih  dalam. Tujuan  dari  wawancara  ini  untuk  menemukan  permasalahan  secara  lebih terbuka,  pihak  yang  diwawancara  diminta  pendapat  dan  ide.  Dalam  penelitian ini  dilakukan  wawancara  pada  empat  penyandang  disabilitas.  Sedangkan, lokasi  penelitian  dilakukan  di  fasilitas  publik  daerah  Jakarta  Selatan dikarenakan  keterbatasan  situasi  kondisi  pandemi  dan  diberlakukan  PSBB. Subjek  penelitian  ini  adalah  penyandang  disabilitas  di  DKI  Jakarta. Sedangkan  objek  dari  penelitian  ini  adalah  implementasi  Perda  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor  10  tahun  2011  tentang  Perlindungan  Penyandang  Disabilitas
dalam  rangka  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  di  bidang  fasilitas publik.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Aksesibilitas Bagi Penyandang  Disabilitas di Provinsi  DKI Jakarta
Kebijakan  mengenai  Perda  Nomor  10  Tahun  2011  tentang perlindungan  penyandang  disabilitas  memperlihatkan  bahwa  pemerintah daerah  selaku policy  maker secara  prinsip  memperhatikan  dan  mengakui hak  penyandang  disabilitas  sebagai  warga  kota  Jakarta.  Namun,  dari  segi implementasi  untuk  aksesibilitas  penyandang  disabilitas  terhadap  fasilitas publik  di  DKI  Jakarta  belum  berjalan  secara  optimal  sejak  diperdakan  2011. Terdapat  tiga  aksesibilitas  fasilitas  publik  yang  diteliti  yaitu  aksesibilitas pada  tranportasi  publik,  aksesibilitas  bangunan  umum  dan  aksesibilitas  jalan raya.  Dari  hasil  penelitian  didapatkan  untuk  kebijakan  aksesibilitas  ini  tidak semua  pihak  implementator  memahami  tujuan  aksesibilitas  yang  dapat dilihat  dari  pembangunan  fasilitas  publik.  Sehingga  antara  tujuan  kebijakan dan  hasil  akan  mempunyai  perbedaan.  Berikut  hasil  aksesibilitas  yang didapatkan  yaitu:

## Aksesibilitas fasilitas pada  transportasi  publik
Aksesibilitas  transportasi  publik  dapat  langsung  dilihat  secara  nyata, berbentuk  fisik  dan  dapat  langsung  dirasakan  oleh  penyandang  disabilitas. Menurut  hasil  penelitian  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  tentang  Indeks Aksesibilitas  Fasilitas  Publik  Bagi  Kelompok  Difabel  di  DKI  tahun  2015, didapatkan hasil bahwa tidak sepenuhnya  fasilitas  publik  tersebut menjalankan amanat perda dan undang-undang. Penelitian tersebut mengambil  data  dari  12  halte  transjakarta,  10  stasiun commuter  line ,  26 gedung  instansi  pemerintah  dan  11  gedung  instansi  non  pemerintah. Penelitian  tersebut  menggunakan  nilai  indeks  aksesibel  dengan  nilai tertinggi  4  sebagai  fasilitas  publik  aksesibel  dan  nilai  0  sebagai  tidak aksesibel.  Adapun  pemeringkatannya  pada  halte  transjakarta  yaitu,  (1) dukuh  atas  2.1  kurang  aksesibel;  (2)  harmoni  2.2  kurang  aksesibel;  (3) sarinah  2.1  kurang  aksesibel;(4)  glodok  2.1  kurang  aksesibel;  (5)  senen  1.9
tidak  aksesibel;  (6)  pulogadung  1.7  tidak  aksesibel;  (7)  gelora  bung  karno 1.7  tidak  aksesibel;  (8)  cempaka  mas  1.7  tidak  aksesibel;  (9)  matraman  1.6 tidak  aksesibel;  (10)  kampung  melayu  1.6  tidak  aksesibel;  (11)  kota  1.5 tidak  aksesibel  dan (12) blok  m 1.3 tidak  aksesibel.
Pemda DKI Jakarta melalui BUMD nya yang mengelola
PT.Transportasi Jakarta (TransJakarta)  terus  melakukan  pembenahan dengan  memberikan  layanan  transportasi  ramah  disabilitas.  Hingga  tahun 2020,  TransJakarta  mengakui  dari  240  halte  baru  67  halte  yang  ramah disabilitas  (Jelita,2020).  Kedepannya  pihak  TransJakarta  akan  mengejar semua  halte  memiliki  aksesibilitas  yang  baik  untuk  disabilitas.  Menurut observasi  peneliti  telah  ada  penyediaan  layanan  bagi  disabilitas  berupa stiker  rute  bagi  penyandang  disabilitas;  pengumuman  via  suara; running  text dan  tv  bergambar  di  halte  tentang  posisi  bus  transjakarta  berikutnya;  kursi prioritas  serta  penyediaan  bus  metro trans  low  deck serta  kartu  akses  gratis bus  transjakarta  bagi  penyandang  disabilitas.  Inovasi  berikutnya  yang dilakukan oleh PT.Transportasi
Jakarta adalah penyediaan mobil
TransJakarta  Cares  sebanyak  26  unit.  Layanan  yang  diberikan  gratis  namun penyandang  disabilitas  harus  melakukan  pemesanan  TransJakarta  Cares  di call  center nomor  1500-102  minimal  sehari  sebelum  jadwal  keberangkatan dengan  menyebutkan  nama,  jenis  disabilitas,  alamat  penjemputan  dan tujuan.
Semenjak  tahun  2017,  PT.TransJakarta  telah  mengoperasikan  bus berlantai  rendah  ( lower  deck )sebanyak  289  unit.  Bus  tersebut  berlantai rendah  dan  sejajar  dengan  trotoar  bertujuan  untuk  mempermudah penyandang  disabilitas  masuk  kedalam  bus.  Didalam  bus  juga  telah  tersedia ram  kursi  roda.  Bus  berlantai  rendah  ( lower  deck )  ini  memang  diperuntukan bagi  kelompok  rentan  seperti  lansia,  penyandang  disabilitas,  ibu  hamil,  dan anak-anak.  Bus lower  deck ini  untuk  wilayah  Jakarta  Selatan  telah  dapat diakses  oleh  penyandang  disabilitas,  salah  satunya  koridor  9D  dengan  rute Pasar Minggu-Tanah  Abang.
Pada  masa  pandemi  Corona  Virus  seperti  sekarang  PT.TransJakarta melakukan  upaya  protokol  kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas  dengan menempatkan  wastafel  portabel  yang  rencananya  akan  tersebar  di  100  titik halte.  Wastafel  portabel  ini  baru  tersedia  di  empat  titik  halte  yaitu  halte
Sunan  Giri,  halte  Walikota  Jakarta  Timur,  halte  Pasar  Kramat  Jati  dan  halte Rumah  Sakit  Islam.  Wastafel  ini  dibuat  dengan  pijakan  yang  lebih  rendah sehingga  memudahkan  pengguna  kursi  roda  untuk  memakainya.  PT. TransJakarta  berkolaborasi  dengan  Komunitas  Handai  Tuli  dan  Komunitas
Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) akan menyiapkan Passenger  Information  System  (PIS).  Kedua  komunitas  tersebut  nantinya akan mengisi  konten  dalam  PIS  sehingga  memudahkan  pelanggan disabilitas  untuk  mendapatkan  informasi  terlebih  pada  masa  pandemi (Kristiati,  2020).
Bus  TransJakarta  dinilai  oleh  penyandang  disabilitas  mengalami peningkatan  pesat  dalam  hal  aksesibilitas.  Namun,  keempat  narasumber hanya  satu  orang  yang  pernah  menaiki  bus  TransJakarta,  ketiga  narasumber lainnya  lebih  suka  menggunakan  mobil  TransJakarta  Care  yang  sangat nyaman  dan aman  bagi  mereka.
Moda  transportasi  umum  yang  dinilai  sudah  ramah  disabilitas  selain bus  TransJakarta  adalah  MRT.  Peneliti  mencoba  menaiki  MRT  dari pemberhentian Lebak Bulus hingga Senayan. Beberapa fasilitas aksesibilitasnya  telah  tersedia  adalah  tersedianya guiding  block,  ramp¸ pintu yang  lebar  di  lokasi  tiket  dan  kereta  sehingga  mudah  dilewati  oleh  pengguna kursi  roda,  adanya  kursi  roda  didalam  MRT,  elevator  dan  lift  khusus disabilitas,  layar  informasi  dan tanda  khusus  sebagai  penumpang  prioritas.

## Aksesibilitas  pada  Bangunan  Umum  (Terminal,  Pasar,  Pelayanan Kesehatan, Perhotelan,  Tempat  Wisata dan  Area Pemakaman)
Berdasarkan  hasil  observasi  dua  terminal  yaitu  di  terminal  Kampung Rambutan  dan  terminal  Pasar  Minggu  tidak  aksesibel  bagi  penyandang disabilitas.    Tidak  ditemukannya  fasilitas  dasar  seperti guiding  block,  ramp/ handrail,  running  text. Fasilitas  lainnya  seperti  parkir  tersedia  namun  tidak aksesibel  bagi  pengguna  kursi  roda  karena  tidak  ada ramp di  kanan  kiri tempat  menurunkan  penumpang.  Bus  bagi  transportasi  publik  masih  jauh dari  aksesibel.  Didalam  terminal  juga  tidak  ditemukan  jalur  pemandu  atau rambu  yang  jelas  baik  bersifat  verbal  maupun  visual.  Pada  terminal  Pasar Minggu  terdapat  pemberhentian  akhir  bus  TransJakarta  dan lower  deck koridor  9D,  angkutan  umum  regular,  angkutan  umum  Jaklingko  dan  bus
DAMRI  Bandara.  Terminal  ini  berada  dalam  posisi  jalan  yang  lurus  artinya tidak  ada  anak  tangga  ketika  mengaksesnya.  Namun,  jika  melihat  unsur aksesibilitasya tidak terdapat kriteria seperti Permen PU Nomor 30/Prt/M/2006  tentang  Pedoman  Tehnis  Aksesibilitas  pada  Bangunan Gedung  dan  Lingkungannya.  Artinya  Terminal  Pasar  Minggu  tidak aksesibel  bagi  penyandang  disabilitas.  Demikian  pula  dengan  pasar  yang menjadi  satu  kawasan  dengan  terminal  juga  tidak  aksesibel  bagi  penyandang disabilitas.  Pasar  Minggu  belum  dilakukan  revitalisasi  pasar  yang  mulai menginklusifkan  penyandang  disabilitas  sehingga  dapat  dikatakan  pasar minggu  belum  ramah  disabilitas.  Area  Pasar  Minggu  berdekatan  dengan stasiun  KRL  dan  untuk  mengaksesnya  dari  stasiun  pasar  minggu  kearah terminal  pasar  minggu  telah  dilengkapi  Jembatan  Penyeberangan  Orang (JPO)  yang  telah  dilengkapi  lift  bagi  penyandang  disabilitas.  Pembangunan JPO  ramah  disabilitas  juga  termasuk  inovasi  terbaru  dari  pemda  DKI Jakarta.  Selain  JPO  Pasar  Minggu  beberapa  JPO  ramah  disabilitas  juga terdapat  di Kawasan  Sudirman,  Thamrin  dan Bundaran  HI.
Pada  aksesibilitas  pelayanan  kesehatan  di  Jakarta  Selatan  dilakukan pengamatan  di  empat  puskesmas  yaitu  Puskesmas  Kecamatan  Pasar Minggu,  Puskesmas  Kelurahan  Pejaten  Timur,  Puskesmas  Kelurahan Kebagusan  dan  Puskesmas  Kelurahan  Tanjung  Barat.  Jumlah  puskesmas  di wilayah  DKI  Jakarta  hingga  2020  berjumlah  321  puskesmas.  Pada Puskesmas  Kecamatan  Pasar  Minggu  memiliki  dua  lantai  dan  untuk  tempat berobat,  loket  pembayaran,  laboratorium  berada  dilantai  dua  (anak  tangga). Dihalaman  parkir  tidak  tersedia  area  yang  cukup.  Pada  loket  pendaftaran untuk  pemanggilan  antrian  melalui speaker ,  tidak  ada  layar  informasi pemanggilan  nomor  antrian. Guiding  block juga  tidak  terlihat  terpasang, terdapat ramp dan  fasilitas  toilet  tidak  mendukung  aksesibilitas.  Demikian pula  yang  terjadi  pada  Puskesmas  lainnya.  Narasumber  yang  menggunakan kursi  roda  mengatakan  ketika  akan  mengakses  pelayanan  kesehatan,  dirinya lebih  untuk  mengganti  faskesnya  daripada  berobat  ke  puskesmas. Sedangkan  narasumber  dengan  tuna  netra  mengatakan  berobat  di  puskesmas ketika  sakit  dengan  ditemani  oleh  kerabat  karena  tidak  adanya  penunjuk braille baginya.  Sedangkan  pada  layanan  RSUD  Tipe  D  Jati  Padang,  juga tidak  nampak  adanya guiding  block ,  ramp  tersedia,  lift  tidak  terlalu  lebar
pagi  pengguna  kursi  roda  dan  sudah  ada  toilet  bagi  penyandang  disabilitas. Ketika  proses  renovasi  RSUD  Jati  Padang  pengunjung  untuk  mengakses tempat  layanan  berobat  di  lantai  2  harus  menaiki  anak  tangga.  Hal  ini mengakibatkan  semakin  tidak  aksesibelnya  RSUD  Jati  Padang.  Sedangkan pada  RS  swasta  peneliti  melakukan  observasi  di  RSIA  Aulia  yang  juga  tidak melihat  adanya guiding  block ,  area  parkir  sempit,  tersedia ramp dan  tidak ada toilet  bagi  penyandang  disabilitas.
Pada  fasilitas  publik  seperti  kampus,  peneliti  melakukan  observasi  di dua  kampus  swasta  yaitu  Unindra  dan  Universitas  Tama  Jagakarsa.  Dikedua kampus  tersebut  tidak  ada  unsur  aksesibilitas.  Fasilitas  perhotelan  dilakukan observasi  di  tiga  hotel  dimana  juga  tidak  melihat  ada  unsur  aksesibilitas.  Di salah  satu  hotel  bintang  3  tidak  memungkinkan  bagi  pengguna  kursi  roda karena  adanya  anak  tangga.  Sedangkan  pada  area  pemakaman  besar  berada diantara  jalur  jalan  yang  dilalui  pengguna  kendaraan  sehingga  tidak memungkinkan  adanya guiding  block .  Pada  tempat  wisata  seperti  Ragunan sudah  ada  beberapa  titik  yang  akses  namun  belum  menyeluruh  dan  toilet pengunjung  masih  belum  akses.

## Aksesibilitas pada  Jalan Umum
Menurut  hasil  observasi  di  trotoar  area  Jakarta  Selatan  beberapa  titik telah  ada guiding  block ,  namun  untuk  penyediaan  jalur  khusus  berupa ramp masih  belum  tersedia.  Beberapa  trotoar  juga  terlihat  digunakan  berjualan oleh  PKL  seperti  pada  trotoar  stasiun  KRL  Pasar  Minggu.  Di  akhir  tahun beberapa  trotoar  yang  disepanjang  Gatot  Soebroto  (area  perkantoran)  yang telah  terpasang guiding  block mengalami  pembongkaran  total  akibat  galian PLN  ataupun  Telkom.  Sehingga  fungsi  trotoar  semakin  tidak  bisa dipergunakan  oleh  penyandang  disabilitas  termasuk  ketika  akan  mengakses halte bus lower deck .
Pembahasan
Implementasi Perda Provinsi  DKI  Jakarta  No.10/2011  dalam

## Perspektif Teori  Implementasi  George Edward
Berdasarkan  teori  implementasi  George  Edward  (Setyowati,2018) diketahui  implementasi  Perda  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  10  tahun  2011 sebagai  berikut:
(a)  komunikasi.  Secara  regulasi,  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta telah  dianggap  berhasil  untuk  menjalankan  kebijakan  karena  telah  membuat kedalam  payung  hukum;
(b)  sumber.  Telah  ada  perencanaan  penganggaran  atas  kebijakan  yang dibuat.  Namun  dari  segi  aksesibilitas  masih  dari  transportasi  umum  yang dikelola  oleh  BUMD  PT.Transjakarta.  Dan  semenjak  2019  pemprov  DKI Jakarta  telah  meluncurkan  Kartu  Penyandang  Disabilitas  Jakarta  (KPDJ) yang  mengeluarkan  biaya  Rp.  25  Milyar.  Dana  tersebut  dikeluarkan  untuk pemberian  bantuan  dasar  hidup  bagi  penyandang  disabilitas  yang  akan mendapatkan  300  rb  perbulan.  Perbaikan  anggaran  aksesibilitas  masih kurang  terencana
(c) struktur organisasi. Dalam hal penyediaan aksesibilitas, pemerintah  daerah  memegang  peranan  penting.  Terdapat  banyak  pihak  yang terlibat  baik  gubernur,  walikota,  dinas  sosial,  dinas  tata  ruang  dan  kota. Namun,  implementator  tidak  menjalankan  sesuai  fungsinya  dari  masing- masing  satuan  kerja  sehingga  aksesibiitas  bagi  penyandang  disabilitas belum  secara  menyeluruh  masih  pada  tahap  transportasi  bagi  penyandang disabilitas.  Lebih  lanjut  dikatakan  ada  beberapa  faktor  penentu  berhasil  atau tidaknya  implementasi  yaitu  (1)  kejelasan  tujuan.  Perda  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor  10  tahun  2011  menunjukkan  bahwa  aksesibilitas  mempunyai tujuan  untuk  menunjang  penyandang  disabilitas  hidup  bermasyarakat. Namun  dalam  implementasinya  tidak  mencerminkan  tujuannya  diasumsikan bahwa  kebijakan  aksesibilitas  tidak  menjadi  prioritas  daerah;  (2)  kejelasan implementator. Dari hasil menunjukkan  bahwa  tidak  semua  pihak memahami  tujuan  aksesibilitas  dapat  dilihat  dari  pembangunan  fisik  publik. Sehingga  terlihat  perbedaan  antara  tujuan  dan  hasil;  (3)  perumusan kebijakan.  Baru  beberapa  LSM  pemerhati  disabilitas  (Komunitas  Handai Tuli  dan  Komunitas  Gerakan  Aksesibilitas  Umum  Nasional  (GAUN))  yang dilibatkan  salah  satunya  dalam  moda  bus  Transjakarta.  Ketika  partisipasi belum  terlihat  maka  kebijakan  tersebut  belum  dikatakan  pro  penyandang disabilitas;  (4)  kecukupan  input  kebijakan.  Kebijakan  dalam  pembuatan aksesibilitas  belum  merata  hanya  sebatas  BUMD  PT.  Bus  Transjakarta  dan KPDJ;  (5)  ketepatan  instrument.  Dalam  sisi  anggaran  sudah  ada  alokasi namun  belum  optimal.  Peraturan  selanjutnya  sudah  mengatur  mengenai
bantuan  sosial  bagi  disabilitas;  (6)  kapasitas  implementator,  jika  diarahkan sesuai  oleh  gubernur  maka  akan  diikuti  oleh  bawahannya;  (7)  karakteristik dan  dukungan  kelompok  sasaran.    Pada  kebijakan  ini  kelompok  sasarannya adalah  penyandang  disabilitas.  Hingga  sekarang  pelibatan  aktif  penyandang disabilitas  belum  merata.  Tidak  semua  dapat  mengakses  informasi;  (8) kondisi  lingkungan,  kondisi  kota  yang  inklusif  dicerminkan  dahulu  oleh fasilitas  publik  yang  ramah  dan  memberikan  kesempatan  yang  sama  di kehidupan bermasyarakat sehingga eksklusi sosial di masyarakat diminimalisir.  Hingga  sekarang  stigma  negatif  masih  terjadi  di lingkungan.
Pada  dasarnya  implementasi  dan  kebijakan  merupakan  satu  kesatuan utuh.  Beberapa  gabungan  unsur  tujuan  dari  suatu  kebijakan  nantinya  akan melahirkan  implementasi  yang  merupakan  dampak  dari  tujuan  kebijakan tersebut.  Implementasi  dapat  bersifat  positif  dan  negatif  terhadap  suatu kebijakan.  Adanya  studi  mengenai  implementasi  ini  dinyakini  sebagai  salah satu  cara  untuk  mengetahui  ketika  suatu  kebijakan  dianggap  berhasil  atau gagal  diterapkan  disuatu  daerah.  Serta  implementasi  suatu  kebijakan  dapat dibandingkan  dengan  implementasi  kebijakan  lainnya  dengan  melihat  faktor penentu  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  dari  suatu  kebijakan. Menurut  (Agus  E,2013)  terdapat  dua  pendekatan  untuk  menganalisa implementasi  dari  suatu  kebijakan  yaitu  pendekatan  secara top  down dan pendekatan  secara bottom  up .  Pendekatan  top  down  berfokus  untuk pencarian  fakta  dan  melihat  apakah  kebijakan  tersebut  memiliki  efektifitas atau  tidak.  Dalam  pendekatan top  down akan  diuraikan  mengenai  faktor- faktor  penghambat  yang  menyebabkan  kebijakan  menjadi  gagal.  Dalam pendekatan  ini  yang  diperlukan  adalah  kejelasan  perintah  dari  pembuat kebijakan  dan  adanya  pengawasan  yang  berlanjut.  Sedangkan  pendekatan bottom  up lebih  melihat  dari  level  terbawah  yaitu  birokrat  terbawah  dan kelompok  sasaran  yang  memiliki  pengaruh  keberhasilan  dari  suatu kebijakan.  Sehingga  dalam  pembuatan  kebijakan  menurut  pendekatan bottom  up akan  berhasil  bila  ada  keterlibatan  penuh  dari  level  terbawah  dan dilibatkan  dari  proses  perencanaan  hingga  implementasi  suatu  kebijakan. Kebijakan  Perda  DKI  Jakarta  No  10/2011  dinilai  oleh  peneliti  masuk  dalam kategori  pendekatan top  down karena  belum  nampak  pelibatan  secara  aktif dari  penyandang  disabilitas.
Pasca  CRPD,  beberapa  kota  besar  didunia  mulai  menerapkan “Pembangunan  Inklusi”.  Menurut  Hastuti  (2020),  adapun  pengertian  dari pembangunan  adalah  proses  berkelanjutan  yang  mempunyai  dampak  pada peningkatan  semua  sektor  masyarakat  baik  ekonomi,  sosial  dan  kesehatan. Sedangkan  inklusi  adalah  adanya  keterlibatan  seluruh  masyarakat  tanpa terkecuali  termasuk  penyandang  disabilitas.  Sehingga  pembangunan  inklusi mengandung  arti  sebagai  proses  pembangunan  yang  melibatkan  seluruh elemen  masyarakat.  Dalam  pembangunan  inklusi,  penyandang  disabilitas dianggap  memiliki  keseteraan  dengan  lainnya  untuk  ikut  terlibat  proses pembangunan.  Sehingga  pada  akhirnya,  konsep  pembangunan  inklusi  ini akan  melahirkan  tatanan  kehidupan  kota  yang  ramah  bagi  seluruh  warga kotanya.  Terdapat  empat  komponen  yang  wajib  diperhatikan  oleh  kota inklusif, yaitu (1) partisipasi  penuh  dari  penyandang  disabilitas;(2) ketersediaan  layanan  layanan,  fasilitas,  program  atau  bangunan  yang memenuhi  sesuai  amanat  UU  No.8/2016  yang  menyebutkan  secara  rinci  22 hak  dasar  penyandang  disabilitas;(3)  pemenuhan  aksesibilitas.  Artinya kemudahan  bagi  disabilitas  untuk  tanpa  hambatan  memperoleh  manfaat  dari sebuah  bangunan,  fasilitas,  layanan  dan  program  dan  (4)  sikap  inklusif. Artinya  sikap  aparat  pemerintah  dan  masyarakat  umum  yang  tidak diskriminatif,  memberikan  pemenuhan,  perlindungan  dan  penghormatan atas  hak  disabilitas.  Dari  keempat  komponen  kota  inklusif  tersebut  dapat dikatakan  Provinsi  DKI  Jakarta  belum  menjadi  kota  inklusif  karena  masih ada warga  kotanya  yang  belum  dapat memperoleh  haknya  secara utuh.

## Penyandang  Disabilitas Dalam Perspektif CRPD
Penyandang  disabilitas  pada  mulanya  di  dunia  global  dipandang secara  medis.  Konsep  model  individual  medis  ini  mempunyai  fokus  melihat ketidakmampuan  individu  untuk  melakukan  aktivitasnya  yang  disebabkan adanya  kelainan  anatomi  tubuh  atau  mental.  Pada  tahap  ini  istilah  “cacat” masih  lazim  dipergunakan.  Penyandang  disabilitas  pada  masa  itu  harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Ketika seorang penyandang disabilitas tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan  maka  dampaknya  adalah  pengucilan  sosial  ( social  exclusion ) yang  harus  dirasakan  oleh  penyandang  disabilitas.  Stigma  negatif  menjadi
sangat  masif  dan  sikap  dari  masyarakat  menjadi  pembenaran  antara kelompok  masyarakat  normal  dan  abnormal.  Kelainan  fungsi  anatomi  tubuh dianggap  sebagai  kerusakan  ( impairment )  dan  perlu  untuk  dilakukan tindakan  rehabilitasi  yaitu  merubah  fungsi  anatomi  tubuh  sehingga  dapat berfungsi  kembali  secara  normal.  Dalam  model  ini,  kondisi  penyandang disabilitas  merupakan  hal  yang  fleksibel  dan  dapat  dirubah  sementara kondisi  lingkungan  dilihat  sebagai  kondisi  yang  tidak  dapat  dirubah.  Model individual  medis  ini  mendapatkan  kritikan  karena  hanya  melihat  disabilitas dari  kelainan  fungsi  anatomi  tubuh  saja  dan  mengabaikan  faktor  lingkungan. Kemudian  terjadi  perubahan  konsep  menjadi  model  individual  sosial.  Pada model  ini  mulai  memandang  bahwa  disabilitas  terjadi  bukan  karena  kelainan anatomi  fungsi  tubuh  namun  lebih  dipengaruhi  oleh  kondisi  masyarakat. Keterlibatan dari penyandang disabilitas mulai diperhatikan dengan memperhatikan kebutuhan khususnya. Mulai dilakukan pengurangan eksklusi  sosial  yang  terjadi  dimasyarakat.  Namun,  pengadaan  kebutuhan khusus dimaknai secara berlebihan dan menempatkan penyandang disabilitas  menjadi  terpisah  dari  kelompok  masyarakat.  Salah  satu contohnya  adalah  maraknya  berdiri  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  yang menempatkan  pembelajaran  sekolah  yang  berbeda  antara  anak  penyandang disabilitas  dan  anak  bukan  penyandang  disabilitas.  Konsep  ini  pada akhirnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  konsep  medis  sebelumnya  yang cenderung  menempatkan  penyandang  disabilitas  masih  sebagai  obyek, bersifat  pasif  dan  muncul  paradigma  karitas  (belas  kasihan)  yang memandang  penyandang  disabilitas  tidak  memiliki  kemampuan  sehingga patut  dikasihani.
Semenjak  dilakukannya  CRPD,  di  dunia  mulai  menempatkan penyandang  disabilitas  bukan  lagi  sebagai  obyek  namun  sebagai  subyek. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  turut  meratifikasi  di  tahun 2007  kemudian  memuatnya  kedalam  aturan  legal  melalui  Undang-Undang. Meskipun  dalam  tataran  pelaksanaannya  di  masyarakat  Indonesia  masih belum  terlepas  dari  konsep  medis  maupun  konsep  sosial.  Hambatan  lainnya adalah  tidak  adanya  kepastian  data  mengenai  jumlah  penyandang  disabilitas di  Indonesia.  Mereka  masih  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses informasi,  pendidikan,  pekerjaan,  transportasi  serta  layanan  publik  lainnya.
Kondisi  ini  menyebabkan  secara  mayoritas  penyandang  disabilitas  sebagai kelompok  miskin  dan  termarginalkan. Mindset sebagai  obyek  belas  kasih masih  terjadi  sehingga  menciptakan  eksklusi  sosial  dimasyarakat  yang melihat  penyandang  disabilitas  perlu  dikasihani  bukan  untuk  diberdayakan. Eksklusi  sosial  ini  semakin  didukung  dengan  masih  adanya  trasportasi publik  yang  tidak  dapat diakses  oleh  penyandang  disabilitas.
Konsep  yang  diusung  oleh  CRPD  menandai  adanya  pergeseran paradigma  ketika  memandang  permasalahan  penyandang  disabilitas.  Pada tahap  ini  penyandang  disabilitas  dianggap  setara  dengan  kelompok masyarakat  lainnya.  Ratifikasi  CRPD  ini  mempunyai  beberapa  hal  penting adalah (1) diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia;  (2)  melibatkan  penyandang  disabilitas  untuk ikut  partisipasi  secara  aktif  dan  penuh;  dan  (3)  diperlukan  adanya aksesibilitas  baik  secara  fisik  maupun  informasi  terhadap  penyandang disabilitas  (United  Nation,  2006).  Dalam  CRPD,  pengertian  mengenai disabilitas  tidak  dijelaskan  secara  terperinci.  Konsep  disabilitas  merupakan interaksi  dengan  masyarakat  yang  tidak  inklusif  sehingga  menyebabkan adanya  hambatan  di lingkungan.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi Perda  DKI  Jakarta  Nomor  10  tahun  2011  tentang  perlindungan  penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal. Peningkatan aksesibilitas signifikan  hanya  terjadi  pada  fasilitas  transportasi  umum  yaitu  bus TransJakarta.  Diperlukan  adanya  upaya  yang  berkelanjutan  dari  Pemda  DKI Jakarta  untuk  memberikan  kota  yang  nyaman  dan  ramah  bagi  disabilitas. Jakarta  sebagai  ibukota  negara  belum  mampu  untuk  menerapkan  prinsip CRPD  terkait  aksesibilitas  dan  belum  dapat  dikatakan  sebagai  kota  inklusif. Pasal  sangsi  sudah  tercantum  dalam  perda  namun law  enforcement masih belum  ada.  Peran  aktor  masing-masing  dalam  tahap  implementasi  perlu dimaksimalkan. Sosialisasi  mengenai  aksesibilitas  dalam  pembangunan perlu  terus  dilakukan  dan  perlu  adanya  evaluasi  dari  pemangku  kebijakan mengenai  aksesibilitas  dalam  pembangunan  kota  yang  inklusif.  Serta  masih diperlukan  kajian  penelitian  lanjutan  lebih  luas  mengenai  aksesibilitas
hingga  menjangkau  seluruh  fasilitas  publik  di  DKI  Jakarta.  Kajian  tersebut pada akhirnya  dapat memberikan  masukan  kepada pemangku  kebijakan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Aninda,  N.  2017. 14  Kota  di  Indonesia  Tanda  Tangani  Piagam  Jaringan . Diakses pada 13 November 2020. Diperoleh dari
http://jakarta.bisnis.com/read/20171031/77/704648/14-kota-di- indonesia-tandatangani-piagam-jaringan-
Dwianto,  R.  2012. Teori  Ruang  Dalam  Sosiologi  Perkotaan:  Sebuah Pendekatan  Baru. Jurnal  Sosiologi  Masyarakat  Nomor  17
Volume  1. Depok:  Pusat Kajian  Sosiologi  Fisip  UI
Firdaus,  F.,  dan  Iswahyudi,  F.  2008. Aksesibilitas  dalam  Pelayanan  Publik untuk  Masyarakat  dengan  Kebutuhan  Khusus. Diakses  pada  14 November 2020. Diperoleh dari http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/64.
Jelita,  I.  2020. Transjakarta  dari  240  halte  baru  67  halte  yang  ramah disabilitas .  Diakses  pada  13  November  2020.  Diperoleh  dari https://mediaindonesia.com/read/detail/339623-transjakarta-dari-
240-halte-baru-67-halte-yang-ramah-disabilitas
Ju’beh,  K. 2017. Disability Inclusive Development Toolkit . Bensheim: CBM
Kanbur,  R.,  dan  Rauniyar,G.  2009. Conceptualizing  Inclusive  Development: with  Applications  to  Rural  Infrastructure  and  Development Assistance,  ADB  Evaluation  Occasional  Paper. Manila:  Asian Development  Bank
Kristianti,  L.  2020. Transjakarta  Beri  2  Layanan  bagi  Penyandang
Disabilitas  di  Harhubnas .  Diakses  pada  14  November  2020. Diperoleh dari
http://www.antarnews.com/berita/1732346/transjakarta -beri-2- layanan-bagi-penyandang-disabilitas-di-harhubnas
Liputan,6. 2019. 16 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas . Diakses pada 14 November 2020. Diperoleh dari
http://www.liputan6.com/news/read/4129255/16-kelurahan-di- jakarta-belum-punya-puskesmas
Luthfia,A.  2020. Urgensi  Pemberdayaan  Disabilitas  di  Masa  Pandemi.
Jurnal  Ilmu  Kebijakan  Administrasi  Volume  11  No  2.  Solo:  Ilmu Administrasi  Negara UNS
Miller,F.A.,  dan  Katz.,  J.H.  2009. The  Inclusion  Breakthrough:  Unleasing The  Real  Power  of  Diversity .  San  Fransisco:  Berret-Koehler Publisher,  Inc
Maftuhin,  A.  2017. Mendefinisikan  Kota  Inklusif:Asal  Usul,  Teori  dan Indikator. Jurnal  Tata  Loka  Volume  19  Nomor  2.  Semarang:  Biro Penerbit  Planologi  Undip
Parulian,  J.,  Budiman,  R.,  dan Susanti E. 2019. Accessibility for Persons with Disabilities  in  Trans  Metro  Bandung  Services. Indonesian  Journal of Disability  Studies  (IJDS) Volume  6 Nomor 2
Pineda,  V.S.,  dan  Corburn.  J.  2020. Disability,  Urban  Health  Equity  and The  Coronavirus  PandemicPromoting  Cities  for  All. Journal  of Urban  Health.
Propiona,  J.  K.,  Widyawati,  N.,dan  Rohman,  S. 2013. Implementasi HAM di Indonesia:  Hak  Kesehatan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas  di  Kabupaten  Daerah  Tertinggal  di  Indonesia. Jakarta:  PT.Gading  Inti  Prima.
Radisa,V.,Wibowo,  H.,  Humaedi  S  dan  Irfan  M.  2020. Pemenuhan Kebutuhan  Dasar  Penyandang  Disabilitas  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 .  Jurnal  Pekerjaan  Sosial  Volume  3  Nomor  1.  Bandung: Fisip  Undip.
Rahayu,  S  dkk.  2013 Pelayanan  Publik  Bidang  Transportasi  Bagi  Difabel di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Ilmu  Sosial  Volume  10 Nomor 2.
Santoso,  P.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik. Jogjakarta:  Research  Center For  Politics  and  Government  Jurusan  Politik  dan  Pemerintahan UGM.
Santoso,  M.  2017. Pergeseran  Paradigma  dalam  Disabilitas. Intermestic Journal  of  International  Studies  Volume  1  Nomor  2.  Bandung: Departemen  Hubungan  Internasional.  Fisip  UNPAD.
Setyowaty, H. 2018. Implementasi Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Difabel  di  Bidang  Fasilitas  Publik. Prosiding  Seminar  Nasional PPKN 2018. Solo:  FKIP UNS.
Thohari,  S.  2014. Pandangan  Disabilitas  dan  Aksesibilitas  Fasilitas  Publik Bagi  Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Malang .  Indonesian  Journal of  Dissabilities  Studies  Volume  1  Nomor  1.  Malang:  Universitas Brawijaya.
United Nation. 2006. Convention on The Rights of Persons with Disabilities.
New York:  Audiovisual  Library  of International  Law.
Wijaya,  A.,  Nurhajati,  L.,  2020. Implementasi  CRPD  Dalam  Aspek Aksesibilitas  Trasportasi  Publik  di  DKI  Jakarta .  Jurnal.ubm.ac.id Volume  4 Nomor 2. Bricolage.