## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 185-192
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Dualisme konsep pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum
Tolib Effendi a *, Rusmilawati Windari b
Universitas Trunojoyo Madura, Kamal, Bangkalan, Indonesia a te.effendi@trunojoyo.ac.id ; b rusmila@trunojoyo.ac.id
* Corresponding Author
Abstrak : Tidak adanya batasan tentang pungutan liar yang diatur di dalam Peraturan Presiden 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengakibatkan aparat penegak hukum, khususnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) memberikan batasan yang berbeda-beda dalam menegakkan permasalahan pungutan liar. Pungutan liar diterjemahkan oleh aparat penegak hukum sebagai salah  satu  bentuk  tindak  pidana  korupsi  dan  juga  tindak  pidana  pemerasan.  Isu  yang  diangkat  dalam penulisan  ini  adalah  bagaimana  seharusnya  rumusan  pungutan  liar  yang  sesuai  dengan  konsep  hukum pidana dan kenyataan di masyarakat serta apakah pungutan liar seharusnya merupakan bagian dari tindak pidana  korupsi.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji  ulang  pengaturan  pungutan  liar  dan implementasinya sebagai tindak pidana korupsi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode deduktif dari hal yang bersifat umum ke khusus. Konsep yang dipergunakan untuk mengkaji dalam penelitian ini adalah konsep dasar dalam hukum pidana tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa pemerintah perlu untuk mempertegas batasan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar, dan lebih tepat apabila pungutan liar sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Korupsi; Pemerasan; Pidana Umum; Pidana Khusus; Pungutan Liar
How to Cite : Effendi, T., & Windari, R. (2022). Conceptual dualism of the imposition of illegal  levies  as  a  corruption  offence  and  a  general  offence. Integritas  :  Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 185-192. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.876

## Pendahuluan
Di dalam mempelajari tentang teori hukum pidana, pada suatu bab akan sampai pada pem- bahasan tentang jenis-jenis tindak pidana dimana salah satunya yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Salah satu pendapat yang membedakan pengertian tindak pidana umum dan tindak pidana khusus adalah pendapat Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Supri- yadi, bahwa undang-undang pidana khusus di luar KUHPidana dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu intra aturan pidana dan ekstra aturan pidana. Pidana khusus yang termasuk ke dalam intra aturan pidana adalah undang-undang yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana tertentu di  luar  KUHPidana,  sedangkan  pidana  khusus  yang  termasuk  ke  dalam  ekstra  aturan  pidana adalah undang-undang yang tidak secara spesifik mengatur tentang perbuatan pidana tertentu. Contoh dari undang-undang intra pidana adalah undang-undang korupsi, sedangkan contoh dari undang-undang ekstra pidana adalah undang-undang kehutanan, perbankan dan lain sebagainya (Supriyadi, 2015, p. 391).
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji tersebut, bahwa di dalam mema- hami hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus juga masih dibagi lagi ke dalam hukum pidana khusus yang bersifat intra hukum pidana dan hukum pidana khusus yang bersifat ekstra hukum pidana. Barama mendefinisikan secara sederhana pengertian tindak pidana khusus seba- gai  tindak  pidana  yang  pengaturannya  berada  di  luar  KUHPidana  dan  memilki  aturan  khusus dalam acara pidananya (Barama, 2015, p. 1).
Naskah perencanaan pembangunan nasional bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan yang disusun oleh tim kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional menjelaskan secara lebih kom- pleks, bahwa undang-undang yang termasuk kategori hukum pidana khusus adalah yang memuat kaedah pengecualian dari ketentuan hukum pidana umum yang meliputi: (a) pengecualian dari
rumusan  norma  hukum  pidana  yang  cenderung  meluas;  (b)  pengecualian  terhadap  asas-asas hukum pidana materiil; (c) pengecualian dalam perluasan norma hukum pidana; (d) pengecualian dalam rumusan ancaman pidana; serta (e) pengecualian dalam berlakunya hukum pidana (Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, p. 111).
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  tentunya  tidak  ada  perbuatan  pidana  yang  dikate-gorikan sebagai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus secara bersamaan, karena konsep tindak pidana  khusus  adalah  penyimpangan  terhadap  ketentuan-ketentuan  di  dalam  hukum  pidana umum. Di dalam implementasinya, terdapat suatu perbuatan yang disebut sebagai pungut-an liar yang faktanya diatur sebagai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus secara bersamaan.
Istilah pungutan liar tidak diatur sebagai suatu kualifikasi delik/tindak pidana. Istilah pungut- an liar apabila ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran sistematis, terdapat kesulitan karena definisi pungutan liar tidak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indo- nesia.  Istilah  pungutan  liar  apabila  diterjemahkan  secara  terminologi  bahasa,  menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ pungutan berarti barang apa yang dipungut; pendapatan memungut ” , sedangkan arti dari kata liar diartikan, “ tidak teratur; tidak menurut aturan; tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang; tanpa ijin resmi dari yang berwenang ” (Nugraha & Yusa, 2017). Upaya pemerintah dalam menanggapi pungutan liar sebagai salah satu permasalahan serius di masyarakat  dapat  dilihat  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang memiliki wewenang untuk  melakukan  pencegahan,  pengumpulan  data,  mengkoordinasikan,  merencanakan  dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar, sebagai implementasi dari Program Nawa Cita yang direncanakan pemerintah (Permadi et al., 2018)
Di dalam berbagai penelitian sebelumnya terdapat beragam pandangan tentang perbuatan apa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, namun dari berbagai pandangan terse- but dapat ditarik garis besar, bahwa pungutan liar dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana khusus (korupsi) dan tindak pidana umum (pemerasan). Penelitian dari Hutur Pandiangan seba- gai contoh, menyatakan bahwa pungutan liar kebanyakan dilakukan oleh aparat dan digolongkan sebagai  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Pandiangan,  2020).  Penelitian  lain  yang  sejenis,  yang membatasi  pungutan  liar  sebagai  kejahatan  jabatan  juga  terdapat  dalam  penelitian  Yosua Panjaitan yang menyatakan bahwa, pungutan liar adalah  perbuatan yang dilakukan oleh  sese- orang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta bayaran sejumlah uang yang tidak  sesuai  atau  tidak  berdasarkan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pembayaran  tersebut (Panjaitan et al., 2019).
Pendapat lain yang memberikan batasan yang berbeda terhadap pungutan liar dapat dilihat dalam  penelitian  dari  Mulya  Hakim  Solichin,  yang  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa tindakan pungutan liar dilakukan oleh preman berupa pemerasan, penipuan secara ringan dan penggelapan secara ringan kepada masyarakat di daerah dengan cara seolah-olah sebagai juru parkir resmi, pungutan dari  pedagang  kaki lima di pasar,  terminal  dan lain sebagainya. Mulya Hakim Solichin tidak membatasi pungutan liar sebagai kejahatan jabatan melainkan secara lebih luas terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (Solichin et al., 2018).
Perbedaan pandangan tersebut tidak keliru  karena di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun  2016  tentang  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  juga  tidak  dibatasi  perbuatan- perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  pungutan  liar.  Batasan  tentang  pungutan  liar  tentunya berbeda apabila dibandingkan dengan batasan ujaran kebencian yang terdapat di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, di dalam Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana penghinaan; penistaan; pencemaran nama baik; mempro- vokasi;  menghasut  dan  lain  sebagainya  yang  diatur  dalam  KUHPidana  dan  ketentuan  pidana lainnya di luar KUHPidana yang bertujuan agar personel Polri memiliki pemahaman dan pengeta- huan serta keseragaman berpikir atas bentuk-bentuk ujaran kebencian (Riyanto, 2015).
Tidak adanya batasan tentang pungutan liar yang diatur di dalam Peraturan Presiden tersebut mengakibatkan  aparat  penegak  hukum,  khususnya  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar memberikan pengertian yang berbeda-beda dalam menegakkan permasalahan pungutan liar. Tim Saber Pungli Kabupaten Gianyar menangkap dua penjaga tiket di tempat wisata Tirta Empul, Desa Manukaya  Let,  Kabupaten  Gianyar  pada  tanggal  13  November  2021.  Dua  petugas  tersebut
ditangkap karena diduga telah melakukan pungutan di luar Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang pungutan retribusi, kreasi dan olahraga (Wiguna et al., 2020).
Di wilayah yang berbeda, Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 5 pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya sebagai tersangka pungutan liar dari pemohon ukur tanah di wilayah Surabaya (Sudiono, 2017). Dalam publikasi yang berbeda, Polri menyebut juru parkir (jukir) liar atau ilegal di berbagai lokasi dapat dikate- gorikan sebagai orang yang menarik pungutan liar (pungli) dari masyarakat, dan dapat dilakukan penindakan (CNN Indonesia, 2021).
Beberapa contoh penindakan yang dilakukan terhadap perbuatan yang dikategorikan terha- dap pungutan liar tersebut mengindikasikan, bahwa pungutan liar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, namun juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dan premanisme sebagaimana diatur di dalam KUHPidana. Perbuatan pungutan liar dapat dikelompokkan dalam tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum sekaligus tergantung dari jenis perbuatannya. Hal yang sama juga terjadi di dalam tindak pidana suap, termasuk juga penggelapan yang diatur sebagai tindak pidana korupsi juga diatur sebagai tindak pidana lain, tergantung dari subjek dari pelaku. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk memberikan batasan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar, sebagaimana konsep ujaran kebencian yang diberikan batasan dalam Surat Edaran  Kapolri  untuk  menghindari  perbedaan  pemahaman  tentang  perbuatan  yang  dapat dikategorikan sebagai pungutan liar atau bukan.
Dua isu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah seha- rusnya  rumusan  pungutan  liar  yang  sesuai  dengan  konsep  hukum  pidana  dan  kenyataan  di masyarakat? (2) apakah pungutan liar seharusnya merupakan bagian dari tindak pidana korupsi atau  bukan?  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  ulang  bagaimana  seharusnya rumusan pungutan liar dan penerapannya sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dogmatis, yaitu menggali tentang kesesuaian norma  hukum  dengan  prinsip  hukum  serta  mencari  koherensi  antara  aturan  hukum  dengan norma hukum. Di dalam penelitian ini akan dikaji tentang konsep rumusan pungutan liar dalam undang-undang dan dalam masyarakat serta mempertanyakan apakah pungutan liar seharusnya merupakan  bagian  dari  tindak  pidana  korupsi  atau  bukan.  Bahan  hukum  yang  dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari KUHPidana dan UU Tipikor tahun 1999 dan tahun 2001, serta bahan hukum sekunder baik buku-buku maupun jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  untuk mengkaji lebih lanjut penerapan unsur-unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar, serta menggunakan pendekatan konsep ( Conceptual Approach ) karena pendekatan konsep- tual karena pada umumnya pendekatan ini dipergunakan karena terjadinya kekosongan hukum atau norma. Di dalam penelitian ini terjadi kekosongan hukum khususnya dalam memberikan batasan  tentang  pungutan  liar  dalam  regulasi  perundang-undangan  di  Indonesia  (Yudiawan, 2019). Metode  analisa  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deduktif dengan menganalisa bahan hukum dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## Hasil dan Pembahasan

## Rumusan Pungutan Liar dalam Konsep Hukum Pidana dan Masyarakat
Tidak adanya pembatasan tentang pungutan liar dalam regulasi di Indonesia menyebabkan banyaknya  pandangan  yang  berbeda-beda  tentang  konsep  pungutan  liar.  Di  dalam  dua  berita yang dikutip sebelumnya, yaitu OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya terhadap pegawai BPN Surabaya (Sudiono, 2017) serta instruksi dari Kapolri untuk penertiban juru parkir liar sebagai bagian dari pungutan liar (CNN Indonesia, 2021), keduanya menggunakan regulasi yang berbeda. Di dalam kasus yang pertama, regulasi yang dipergunakan adalah Pasal 12 e  Undang-Undang  Tipikor  dan  5  pegawai  BPN  Surabaya  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka
(Sudiono, 2017) sedangkan dalam kasus yang kedua, regulasi yang dipergunakan adalah peme- rasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 368 KUHPidana, akan tetapi pelaku tidak ditetapkan sebagai tersangka namun akan diberikan pembinaan (CNN Indonesia, 2021).
Berdasarkan dua contoh tersebut, pengaturan pungutan liar terdapat di dalam dua regulasi yang berbeda, yaitu dalam UU Tipikor serta di dalam KUHPidana. Keduanya juga berada di dalam dua jenis tindak pidana yang berbeda, yaitu tindak pidana khusus (korupsi) dan tindak pidana umum. Di dalam konsep hukum pidana, apakah suatu kualifikasi tindak pidana dapat dimasukkan dalam  dua  kategori  sekaligus,  yaitu  sebagai  tindak  pidana  khusus  dan  tindak  pidana  umum, ataukah saling mengecualikan satu dengan yang lain.
Eddy O.S. Hiariej membedakan terminologi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus serta  delik  umum  dan  delik  khusus  sebagai  bagian  dari  jenis-jenis  delik  atau  tindak  pidana. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Hukum pidana umum secara sederhana dapat dikatakan sebagai hukum pidana dalam kodifikasi (dalam KUHPidana), sedangkan  hukum  pidana  khusus  yaitu  ketentuan  hukum  pidana  yang  secara  materiil  di  luar KUHPidana dan secara formil di luar KUHAP (Hiariej, 2014, p. 19). Di dalam referensi yang sama, Eddy O.S. Hiariej menggunakan istilah delik umum dan delik khusus, dimana kriteria pembedanya terletak pada subjek pelaku tindak pidana. Perbuatan yang tidak memerlukan subjek khusus atau dapat dilakukan siapa saja disebut dengan delik umum ( delicta communia ), sedangkan perbuatan yang memerlukan subjek khusus disebut dengan delik khusus ( delicta propria ) (Hiariej, 2014, p. 105). Pengertian hukum pidana umum dan khusus serta delik umum dan khusus menurut Eddy O.S. Hiariej tersebut jelas membedakan antara hukum pidana umum dan khusus maupun delik umum dan khusus setidaknya berdasarkan dua kriteria, yaitu kriteria subjek pelaku serta kriteria keberlakukannya di dalam kodifikasi baik materiil maupun formilnya.
Berdasarkan kriteria subjek pelaku tindak pidana, di dalam pungutan liar sebagai tindak pida- na korupsi memiliki kriteria subjek yang khusus. Bunyi Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah sebagai berikut , “ Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya me- maksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri … ” . Unsur  subjek  dalam  tindak  pidana  ini  adalah  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara. Pengertian pegawai negeri menurut ketentuan Pasal  1 angka 2 UU Tipikor tahun 1999 secara ringkas yaitu: “ (a) pengertian Pegawai Negeri menurut UU Kepegawaian; (b) pengertian Pegawai Negeri menurut KUHPidana; (c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah,  atau  menerima  gaji  dari  upah  suatu  korporasi  yang  menerima  bantuan  dari  keuangan negara, atau yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas negara ”. Pengertian p enyelenggara negara di dalam penjelasan Pasal 5 UU Tipikor tahun 2001,
“ yaitu penyelenggara negara yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ” . Menu- rut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, “ Penyelenggara Negara diantaranya adalah: Pejabat  Negara  pada  lembaga  tertinggi  Negara  dan  lembaga  tinggi  negara,  Menteri,  Gubernur, Hakim, Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ” (Effendi et al., 2020, p. 69). Tindak  pidana  pemerasan  sebagai  pungutan  liar  yang  diatur  di  dalam  Pasal  368  ayat  (1) KUHPidana tidak memiliki subjek khusus, artinya setiap orang dapat berpotensi untuk melakukan pungutan liar. Berdasarkan kriteria subjek tentunya terdapat perbedaan antara  pungutan liar se- bagai tindak pidana korupsi dengan pungutan liar sebagai tindak pidana pemaksaan/pemerasan ( dwingen ) (Chazawi, 1995, p. 38) .
Kriteria keberlakuan hukum pidana materiil dan formilnya juga jelas membedakan, dimana pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi tidak berada di dalam KUHPidana. Walaupun pada awalnya,  konsep Pasal  12 huruf  e UU Tipikor berasal  dari Pasal  423 KUHPidana yang disebut sebagai  delik knevelarij yang  diterjemahkan  sebagai  perbuatan  pemerasan  (Hamzah,  2015,  p. 206), namun sejak berlakunya Undang-Undang Tipikor tahun 2001 tidak lagi merujuk pada keten-
tuan Pasal 423 KUHPidana, akan tetapi langsung disebut tindak pidana pemerasan sebagai tindak pidana  korupsi.  Di  dalam  hukum  pidana  formil,  pungutan  liar  sebagai  tindak  pidana  korupsi memiliki hukum acara yang berbeda dan diatur di luar KUHAP.
Berdasarkan kriteria cara perbuatan juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pungutan  liar  sebagai  tindak  pidana  korupsi  dan  pungutan  liar  sebagai  tindak  pidana  umum. Keduanya memiliki unsur memaksa, namun pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi dilaku- kan  dengan  cara  menyalahgunakan  kekuasaan/kewenangan  sedangkan  pungutan  liar  sebagai tindak pidana umum dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
Dua  model  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  pungutan  liar  tersebut  memiliki  ciri  dan karakter yang sama sekali berbeda,  baik dari segi subjek pelaku maupun dari cara perbuatan, sehingga  seharusnya  keduanya  tidak  berada  dalam  satu  kelompok  jenis  tindak  pidana  yang disebut dengan pungutan liar. Berdasarkan dua kriteria tersebut, seharusnya pemerintah perlu membuat batasan yang tegas tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar, khu- susnya dalam hal konsep hukum pidana, sehingga pungutan liar tidak berada di dua sisi sekaligus, baik sebagai tindak pidana khusus maupun sebagai tindak pidana umum. Selain itu, perlu langkah konkrit dari pemerintah untuk memastikan, apakah pungutan liar merupakan kualifikasi tindak pidana sehingga perlu dirumuskan dengan lebih jelas bentuk perbuatannya, ataukah pungutan liar  diatur  sebagaimana  ujaran  kebencian  yang  bukan  merupakan  kualifikasi  tindak  pidana melainkan hanya istilah sosiologis.
Tindak pidana yang dikategorikan sebagai pungutan liar membawa kerancuan dalam bentuk kualifikasi tindak pidananya. Apabila pungutan liar tidak dikategorikan sebagai kualifikasi tindak pidana, maka pungutan liar dikategorikan sebagai kelompok perbuatan saja, sehingga pungutan liar bukanlah istilah hukum, melainkan istilah sosial sebagaimana ujaran kebencian.
Membandingkan  pungutan  liar  dengan  ujaran  kebencian  sebagaimana  dimaksud  di  dalam Surat Edaran Kapolri, terdapat perbedaan karakteristik antara dua perbuatan tersebut. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian telah dibatasi sebagaimana diatur di dalam KUHPidana; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  seba- gaimana  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016;  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial  serta  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia  Nomor  8 Tahun  2013  tentang  Teknis  Penanganan  Konflik Sosial  (Riyanto, 2015).  Walaupun  diatur  dalam  berbagai  regulasi  yang  lebih  banyak  daripada  pungutan  liar, namun tidak ada subjek khusus sebagai pelaku tindak pidana tersebut, serta tidak ada perbedaan dalam keberlakuan hukum formil yang ada.
Dari  sisi  masyarakat  pemahaman  tentang  pungutan  liar  juga  berbeda  dengan  pemahaman yuridis.  Sebagai  contoh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  sepanjang  tahun  2021  tentang persepsi  pungutan  liar  masyarakat  di  lokasi  pariwisata  di  empat  kabupaten  di  Madura,  hasil observasi, wawancara serta kuesioner menunjukkan bahwa pungutan liar adalah terbatas pada tarif parkir di lokasi wisata, biaya tiket yang tidak resmi serta pungutan di akses jalan menuju lokasi wisata yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar lokasi wisata. Pemahaman masyarakat tersebut apabila diterapkan dalam unsur tindak pidana baik menurut Pasal 12 huruf e Undang- Undang Tipikor mupun menurut Pasal 368 ayat (1) KUHPidana tidaklah memenuhi unsur, karena baik dari segi subjek maupun cara melakukan pemaksaannya tidak sesuai dengan unsur yang disebutkan di kedua pasal tersebut.
Tidak adanya batasan yang jelas tentunya juga menyulitkan Tim Satgas Saber Pungli untuk melakukan penindakan, sebagai contoh dalam dua kasus yang disebutkan pada bagian sebelum- nya,  salah  satu  kasus  penindakan  berupa  menetapkan  tersangka  pelaku  pungutan  liar  karena terindikasi  melakukan  pungutan  liar  dalam  bentuk  korupsi,  sedangkan  dalam  kasus  yang  lain tidak mendapatkan sanksi pidana dengan hanya memberikan pembinaan karena bukan merupa- kan pungutan liar dalam bentuk korupsi.

## Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi
Indonesia memiliki regulasi tentang pemberantasan korupsi jauh sebelum disahkannya United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003 . Indonesia memiliki Undang-Undang No-
mor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diganti dengan Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di dalam Undang-Undang Tipikor baik tahun 1999 maupun 2001 terdapat 7 (tujuh) kelompk tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi, yaitu: (1) Korupsi dengan kerugian keuangan negara;  (2)  Suap;  (3)  Penggelapan  dalam  Jabatan;  (4)  Pemerasan;  (5)  Perbuatan  Curang;  (6) Perbenturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Gratifikasi ” . Sedangkan UNCAC 2003 meru- muskan  terdapat  12  (dua  belas)  perbuatan  yang  dikriminalisasikan  menjadi  tindak  pidana korupsi, 5 (lima) bersifat mandatory offences (tindak pidana yang wajib dikriminalisasikan) dan 7 (tujuh) bersifat non-mandatory offences (tindak pidana yang tidak wajib dikriminalisasikan). Dua  belas  perbuatan  yang  dikriminalisasikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi  diantaranya adalah: (1) suap dalam pejabat negara; (2) suap dalam pejabat luar negeri dan organisasi inter- nasional;  (3)  penggelapan,  penyalahgunaan  barang  atau  bentuk  penyimpangan  lainnya  oleh pejabat publik; (4) pencucian hasil kejahatan/pencucian uang; (5) menghalangi proses peradilan terhadap  tindak  pidana  yang  dikriminalisasikan  dalam  UNCAC  2003;  (6)  suap  yang  diterima pejabat luar negeri dan organisasi internasional; (7) perdagangan pengaruh; (8) penyalahgunaan wewenang  oleh  pejabat  publik;  (9)  memperkaya  diri  sendiri  secara  tidak  sah;  (10)  suap  dalam sektor swasta; (11) penggelapan barang dalam sektor swasta; serta (12) penyembunyian kekayaan hasil dari kejahatan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC 2003 ” (Effendi et al., 2020, p. 127). Undang-Undang  Tipikor  Indonesia  apabila  dibandingkan  dengan  UNCAC  2003  memiliki perbedaan. Terdapat beberapa perbuatan yang sama sekali belum diatur sebagai tindak pidana di Indonesia, namun ada juga perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana namun bukan  sebagai tindak pidana korupsi. Tabel 1 adalah tabel perbandingan diantara keduanya.
Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang Tipikor Indonesia dengan UNCAC 2003
No. Bentuk Perbuatan UNCAC 2003 Pengaturan di Indonesia UU Tipikor UU Lain Belum diatur 1. Suap kepada pejabat publik √ 2. Suap kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional √ 3. Penggelapan oleh pejabat publik √ 4. Pencucian uang √ 5. Menghalangi proses peradilan √ 6. Suap yang diterima pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional √ 7. Perdagangan pengaruh √ 8. Penyalahgunaan kewenangan √ 9. Memperkaya diri secara tidak sah √ 10.  Suap sektor swasta √ 11.  Penggelapan sektor swasta √ 12.  Penyembunyian hasil kejahatan √
Indonesia bergabung sebagai negara pihak dari UNCAC 2003 dengan diratifikasinya konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Against  Corruption,  2003 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi,  2003),  namun, setelah 15 tahun ratifikasi, masih terdapat beberapa konsep dalam UNCAC 2003 yang belum sepe- nuhnya diadopsi, khususnya terkait dengan perbuatan yang dikriminalisasi sebagai korupsi. Dari 12 (dua belas) perbuatan yang dikriminalisasikan, 7 (tujuh) diantaranya belum diatur sebagai tin- dak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya yaitu: (1) suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional; (2) pencucian uang; (3) suap yang diterima pejabat publik asing dan  pejabat  organisasi  internasional;  (4)  perdagangan  pengaruh;  (5)  suap  sektor  swasta;  (6) penggelapan sektor swasta; dan 7) penyembunyian hasil kejahatan.
Tujuan utama yang ingin dicapai dari UNCAC 2003 adalah: (1) meningkatkan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberan- tasan  korupsi,  termasuk  pengembalian  aset;  (2)  meningkatkan  dan  memperkuat  upaya-upaya
untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif; dan (3) meningkatkan intergritas, akuntabilitas dan pengelolaan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik (Gunawan  &  Kristian,  2020).  Diratifikasinya  UNCAC  2003  oleh  pemerintah  Indonesia,  maka Indonesia  turut  mendukung  tercapainya  tujuan  utama  UNCAC  2003  tersebut,  namun  dengan tidak  diimplementasinya  UNCAC  2003  dalam  regulasi  di  Indonesia,  tujuan  utama  tersebut terhambat untuk dapat tercapai di Indonesia.
Pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi sebetulnya telah memenuhi unsur atau kriminal- isasi perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 UNCAC 2003. Terjemahan bebas dari Pasal 19 UNCAC 2003 tersebut dapat bermakna, bahwa setiap negara pihak dalam UNCAC 2003 wajib mempertimbangkan kebijakan legislatif atau menetapkan kebijakan lain yang diperlukan dalam menetapkan  sebagai  tindak  pidana  perbuatan  penyalahgunaan  fungsi atau kedudukan  dengan sengaja atau lalai perbuatan melawan hukum oleh seorang pejabat publik dalam melaksanakan fungsinya  dengan  maksud  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  tidak  semestinya  baik  bagi dirinya sendiri atau orang lain atau badan hukum (Effendi et al., 2020, p. 134).
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pungutan liar merupakan bentuk- bentuk penyalahgunaan fungsi-fungsi atau kedudukan yang dilakukan atau lalai dilakukannya un- tuk memperoleh keuntungan yang tidak semestitnya. Dalam rangka mendukung ratifikasi UNCAC 2003, maka sudah tepat kiranya apabila perbuatan pungutan liar dikategorikan sebagai tindak pidana  korupsi,  sehingga  pilihannya  adalah  dengan  menegaskan  di  dalam  Peraturan  Presiden tentang  Satgas  Saber  Pungli  tentang  pungutan  liar  sebagai  tindak  pidana  korupsi,  dan  tidak dimaknai lain selain daripada tindak pidana korupsi.  Adanya penekanan ini akan menghindari pemaknaan  lain  dari  pungutan  liar,  sehingga  pungutan  liar  tidak  dapat  lagi  diterjemahkan  ke dalam perbuatan pemerasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.
Penegasan ini penting mengingat Indonesia sedang berperang melawan korupsi dengan ben- tuk dan modus operandi yang beraneka ragam. Dipertegasnya pungutan liar sebagai bagian dari tindak  pidana  korupsi, maka  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  juga semakin diperkuat  dengan  adanya  tim  satgas  saber  pungli  yang  nantinya  akan  berkoordinasi  dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya untuk penanggulangan tindak pidana korupsi dalam bentuk pungutan liar yang dilakukan di daerah, mengingat sampai hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki perwakilan di daerah.

## Simpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan ini adalah: Pertama, Batasan pungutan liar dalam tinjauan yuridis masih  tidak jelas karena terjadi dualisme pengaturan pungutan liar  yang me- menuhi  kualifikasi  sebagai  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan  tindak  pidana  khusus  dan pungutan liar sebagai tindak pidana pemerasan dalam tindak pidana umum. Pemerintah seha- rusnya perlu memberikan batasan yang jelas tentang kedudukan pungutan liar sebagai kualifikasi tindak pidana atau sebagai istilah sosiologis saja; kedua, Pungutan liar lebih tepat apabila diatur sebagai tindak pidana korupsi karena mendukung kriminalisasi perbuatan sebagai tindak pidana korupsi yang diamanatkan oleh UNCAC 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Saran yang diberikan terhadap penulisan ini adalah, bahwa pemerintah perlu mempertegas batasan pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi sehingga membatasi perbuatan lain seperti juru parkir liar untuk tidak lagi dikategorikan sebagai pungutan liar.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  mendapatkan  pendanaan  dari  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura sehingga dapat terselenggara dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dengan dipublikasikan melalui jurnal ilmiah.

## Referensi
Barama, M. (2015). Tindak pidana khusus . Unsrat Press. Chazawi, A. (1995). Kejahatan terhadap harta benda . Penerbit IKIP Malang.
CNN Indonesia. (2021, June 17). Polisi sebut juru parkir liar termasuk pungli, buka opsi bina . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617195530-12-
655899/polisi-sebut-juru-parkir-liar-termasuk-pungli-buka-opsi-bina Effendi, T., Windari, R., & Artha, D. (2020). Korupsi: Sejarah, bentuk dan instrumen pencegahan melalui lembaga pendidikan . Setara Press.
Gunawan, Y., & Kristian. (2020). Pemberantasan tindak pidana korupsi pasca ratifikasi the united nations  convention  against  corruption  (UNCAC)  dan  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia. Res Nullius , 2 (1), 8 – 34. http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law Hamzah, A. (2015). Pemberantasan korupsi: melalui hukum pidana nasional dan internasional . Raja Grafindo Persada.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Nugraha,  I.  M.A.S.,  &  Yusa,  I.G.  (2017). Penanganan  perkara  pungli  dalam  jabatan  melalui pendekatan ke ekonomian hukum (Economic Approach to Law) .
O. S. Hiariej, E. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana . Cahaya Atma Pustaka.
Pandiangan, H. I. v. (2020). Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pungutan liar dalam  pengurusan  surat  tanah  oleh  kepala  desa  (Studi  kasus  putusan No.79/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn  dan  Putusan  No.130/Pid.B/2019/PN.Srh). Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah , 1 (1), 148 – 159. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3666/2563
Panjaitan, Y. T. R., Madiasa, Yunara, E., & Ekaputra. (2019). Aspek hukum pidana pungutan liar terhadap pelaku tindak pidana korupsi : studi di kepolisian daer ah Sumatera Utara. Usu Law Journal , 7 (3), 129 – 136.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Permadi,  P.A.,  Utama,  I.  M.A.,  &  Suardita,  I.  K.  (2018).  Pelaksanaan  kewenangan  unit pemberantasan pungutan liar (UPP) daerah Kota Denpasar dalam penertiban parkir yang diselenggarakan desa pakraman. Kertha Negara , 06 (04), 1 – 15.
Riyanto, A. (2015). Eksistensi dan kedudukan hukum surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (Hate Speech). Cahaya Keadilan , 3 (2), 1 – 13.
Solichin,  M.  H.,  Syahrin,  A.,  Mulyadi,  M.,  &  Ekaputra,  M.  (2018).  Penegakan  hukum  terhadap praktek pungutan liar di jalan raya oleh masyarakat dikaitkan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat). USU Law Journal , 6 (1), 109 – 121.
Sudiono, A. (2017, June 12). Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya OTT 5 Pegawai BPN Surabaya . Berita Satu. https://www.beritasatu.com/nasional/435964/tim-saber-pungli-polrestabes- surabaya-ott-5-pegawai-bpn-surabaya
Supriyadi. (2015). Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang- undang pidana khusus. Mimbar Hukum , 27 (3), 389 – 403. Tim  Kerja  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  (2008). Perencanaan  pembangunan  hukum nasional bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan) .
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2004 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
United Nations Convention Against Corruption, 2003
Wiguna, I. W.A.Y., Sujana, I. N., & Sugiartha, I. N.G. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pungutan liar (Pungli). Preferensi Hukum , 1 (2), 139 – 144. https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2351.139-144 Yudiawan, I. D. H. (2019). Pendapatan desa adat : kontruksi hukum pungutan untuk mewujudkan bebas pungutan liar. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (2), 249 – 260. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08