## TINJAUAN  EKONOMI PROVINSI  RIAU

## Wawan  Hermawan
Dosen  Fakultas  Ekonomi  Unpar
Abstract Riau Province is one of the most faster income per capita  growth in sumatera  lslands. The economic base of economic structure in Riau Province is Forestry sector. This teading sector  improve government income  through Local rax lncome. This phenomenon", contradiction with inequality, unemployment,  and poverty rate where in theoreticalty this indicators has negatif sign correlated with growth with income per capita, the reason of this fact because  the income  GDp from basis  sectoi are centralized  to capital  owner.
Pendahuluan Perekonomian  merupakan suatu aktivitas yang akan berusaha untuk meningkatkan  kesejahteraan  pa-ra pelakunya.  Kemakmuran yang meningkat bisa  dilihat dari bebeiapa  indikator ekonomi makro - dan sosialnya,  sehingga dapat terukur bagaimana perekonomian tersebut meningkat  atau tidak.
Provinsi Riau merupakan  provinsi di pulau sumatra yang kaya dengan  kekayaan  alamnya.  Hutan merupakan suatu ouipui yang menggerakkan perekonomian baik  secara regional  maupun  nasiona[ disamping beberapa  produk tambang lainnya. Tinjauan  ekonomi ini akan mencoba untuk  melihat bagaimana kondisi perekonomian Provinsi Riau dari beberapa indikatoi seperti pertumbuhan  ekonomi,  stabilitas  ekonomi,  pemerataan ekonomi dan Struktur Keuangan  Daerah.

## Pertumbuhan  Ekonomi
Perekonomian Provinsi Riau mengalami  peningkatan yang cukup signifikan  pada tahun 2005 yang ditandai dengan pertumbuhanLkonomi sebesar  5,41"/". Pertumbuhan ekonomi sebelum tahun 2005 hanya berkisar  pada 2,5o/", bahkan  pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi mengalami  pertumbuhan yang negatif. pertumbuhan  ekonomi tertinggi untuk sektor ekonomi di Provinsi  Riau ada pada sektor pengangkutan dan komunikasi serta  sektor Perdagangan, hotel dan restorar yang mencapai di atas '10%. sektor ekonomi  yang rhengalami pertumbuhan terendah ada pada sektor Pertambangan dan penggalian. sektor ini bahkan mengalami pertumbuhan negatif  dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dan  baru mengalami  pertumbuhan yang positif pada tahun 2005.
Tahun 2001 2002 2003 2004 z00s 1. Pertanian 6.08 6.06 6,32 7.00 6.77 2. Pertambanqan & Penqqalian (3,98) 0,43 (0,70) 1.19) 3.71 3. Industri  Penqolahan 3,56 2,24 5.81 9.53 5,60 4, Listrik.  Gas  & Air Bersih 8.14 8,05 3.10 10.44 9.20 5. Banqunan 12,59 7,69 6,34 9.10 7.15 6. Perdaqangan,  Hotel & Restoran 9,00 9.20 10.81 9,37 10.15 7. Penqanqkutan  & Komunikasi 10,81 11,50 11,20 11.85 10.29 8. Keuanoan,  Persewaan,  & Js. Prsh, 12.31 12,96 12.86 18.92 18.18 9. Jasa-Jasa 8,13 8.06 6.87 9,06 7,89 PDRB  Dengan  Migas (0,14) 2,66 2,45 2,93 5,41

## Tabel
1. Pertumbuhan PDRB dengan Migas Provinsi Riau
Atas Harga Konstan 2000  (%)

## Sumber: Riau dalam  Angka
Perekonomian Provinsi Riau bisa dilihat dari kontribusi tiap sektor ekonomi  terhadap PDRB.  Kontribusi ini bisa mencerminkan  bagaimana struktur  ekonomi di wilayah Provinsi  Riau. Tabel berikut menggambarkan kontribusi  dari tiap sektor ekonomi.  Sektor  pertanian  merupakan  sektor yang dominan  dalam menyumbang  PDRB di Provinsi  Riau.  Sub sektor kehutanan merupakan  kontributor terbesar  kepada sektor pertanian disusul oleh sektor  perkebunan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa struktur  ekonomi dari Provinsi Riau merupakan Pertanian dengan kekuatan pada  sub sektor kehutanan  dan perkebunan. Hal menarik lain dari kontributor ekonomi terbesar adalah sektor  Industri Pengolahan' Perkembangan sektor ini mencerminkan industri pengolahan berkembang cukup  berarti di Provinsi Riau yang  diperlihatkan dengan persentase yang mencapai 25'h dari keseluruhan. sektor terendah yang memberikan  kontribusi terhadap PDRB adalah  sektor  Listrik, Gas dan Air Bersih' Perkembangan dari tahun
2000 sampai  dengan tahun 2005 memperlihatkan  persentase yang cukup  stabil, dengin  kata lain struktur  ekonomi untuk  sektor ini tidak mengalami Perubahan.
<A Volume 12, Nomor  2, Agustus 2008
Tabel 2 Kontribusi  sub sektor PDRB prov Riau Atas Harga  Berlaku (%)
Sumber: Riau dalam  Anoka
Sumber: Riau dalam  Angka
Stabilitas Ekonomi stabilitas  ekonomi bisa digambarkan  oleh variabel inflasi dan variabel tingkat  pengangguran.  Tingkat  inflasi di Kota pekanbaru  sebagai ukuran inflasi di Provinsi Riau memperlihatkan  tingkat inflasi  yang tinggi (lebih dari  10%).  Kecenderungan  inflasi yang tinggi ini memperlihatkan tingkat harga-harga Provinsi  Riau relatif  sama  dengan tingkat inflasi  nasional.
Tabel 3 Kontribusi sub sektor pertanian terhadap  PDRB dengan Migas Provinsi Riau Atas Harga  Berlaku (%) Tahun 2000 2001 2A02 2003 2004 2005 l.Pertanian 51,61 49.16 42,42 45,20 44.86 45,46 2.Pertambangan & Penqgalian 9,97 8,58 5.44 5,27 6,47 3.lndustri Penqolahan 14,23 17.84 28.59 27,15 26,50 26.22 4.Listrik,  Gas  & Air Bersih 0,22 o.23 0,22 0,25 0.24 0.24 5.Banqunan 4,94 5,29 4,86 4,51 4.33 4,11 6.Perdagangan, Hotel & Restoran 7.31 7.24 6.69 7,05 7,87 7,69 T.Pengangkutan & Komunikasi 3,19 3.13 2.89 2.80 2.82 2.66 S.Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh. 0.98 1,10 1.22 1,16 |,12 1.14 9.Jasa-Jasa 7.57 7,43 6,34 6,43 6.87 6,01 PDRB  Dengan  Miqas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 fahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1. PERTANIAN ql Al 49.1 6 42  42 45,20 44,86 45,46 a. Tanaman Bahan Makanan 4,15 3,81 3,1 8 )aA 2q1 b. Tanaman Perkebunan 12,83 13,51 11,46 16,79 20,39 zu,t J
c. Peternakan dan hasil-  hasilnva )10 1,96 1,64 1,56 1,41 d. Kehutanan 31,80 28,86 zc,JU )t o1 19,24 19,92 e. Perikanan 0,74 1,01 0,84 0,89 0,86 0,88
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
55
Inflasi di kota  Pekanbaru pada akhir 2005  (bulan Desember  2005 dengan tahun  dasar 2OO2=100) tercatat inflasi umum sebesar 17,16 pers;n, bahan makanan  (-3,87)  persen,  makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,12 persen, air, listrik, gas, dan bahan  bakar perumahan sebesar 0,64 persen, sandang  sebesar 1,08 persen, kesehatan sebesar 1,27 persen,  pendidikan,  rekreasi dan olah raga sebesar 0,14 persen dan transportasi,  komunikasi  dan jasa keuangan sebesar  0,74 persen.  Indeks  harga  konsumen di Pekanbaru  pada akhir 2005 (bulan  Desember 2OO5 dengan tahun dasar 2002=100)  tercatat dengan  rincian:  untuk  indeks umum 142,96; bahan makanan tercatat 137,25;  makanan jadi, minuman,  rokok dan tembakau  tercatat 131'01; perumahan, air, listrik, gds, dan bahan  bakar  158,04; sandang  127,68; kesehatan  125,27;  pendidikan,  rekreasi dan olah raga tercatat 143,53 dan untuk transpor,  komunikasi dan jasa l<euangan tercatat sebesar 166,70. Berdasarkan hasil  pemantauan yang dilakukan di wilayah Provinsi Riau,  memang  memperlihatkan  harga-harga  barang  secara  umum lebih tinggi dari harga-harga di pulau Jawa. Hal ini bisa memperlihatkan tingkat daya beli yang relatif  tinggi di Provinsi  Riau,  Tingkat harga-harga yang relatif tinggi ini bisa mengakibatkan  insentif bagi perekonomian untuk lebih tinggi karena  insentif  harga  atau bisa  memperparah  dari kalangan yang mempunyai tingkat pendapatan yang rendah.

## Tabel 4
Tingkat Inflasi di Kota Pekanbaru  Tahun 2005 (Dasar 2OO2 =100)
Bulan Inflasi (Persen) Januari 1.52 Februari 1.32 Maret 2,75 Aoril 3.27 Mei 2,49 Juni 2.89 Juli 4.35 Aqustus 5,55 September 5,89 Oktober 15,13 November 17.97 Desember 17,16 Sumber: Riau dalam  Angka 56 Volume '12, Nomor  2, Agustus 2008
Variabel  kedua  untuk  melihat tingkat  stabilitas ekonomi adalah pengangguran. Hasil survey Angkatan  Kerja  Nasional 2005 mencatat bahwa di Provinsi Riau komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 10 tihun ke atas tidak jauh berbeda di semua Kabupaten/Kota.  persamaan ini terlihat pada nilai persentase  angkatan  kerja yang tidak jauh berbeda dengan persentase bukan angkatan kerja, berkisar  diantara 50 persen.  Kabupaten dengan persentase  angkatan  kerja terbesar  adalah  Kuantan singingi dan slak, masing-masing sebesar b5,29 persen dan s4,4T persen, Jedlngkan nilai persentase  angkatan kerja  terkecil adalah Kampar dan Rolan Hilir, masing-masing sebesar 47,97 persen dan 49,10 persen. Dari total angkatan kerja ya_ng_ bekerja, ternyata sebagian besarnya  terserap di sektor  Pertanian (s2,24  persen), diikuti oleh sektor perdagangan, rumah makan,  dan hotel serta jasa-jasa,  masing-masing sebesar 19-,69 persen dan 12,65  persen.
Tingkat  pengangguran di provinsi Riau mencapai 13 persen pada tahun 2005 dimana  angka ini merupakan  tingkat  pengangguran yang cukup tinggi. Pengangguran di kota Dumai meilpunyai tingka-t pengangguran tertinggi dan terendah ada pada  Kabupaten lndragiri H-ulu. Pengangguran yang cukup besar ini bisa membuat perekonomian terganggu  karena bisa memberikan  dampak sosial yang tinggi. Tahun 2004 merupakan puncak dari pengangguran di irovfrsi hla, yang mencapai  15,86'/".  Hal ini memberikan gambaran kestabilan ekonomi dI Provinsi Riau cukup  mengkhawatirkan, karena mempunyai tingkat inflasi dan  pengangguran  yang  tinggi.
Tabel 5 Tingkat Pengangguran di provinsi Riau (%)
Kab/Kota 2002 2003 2004 2005 Kuantan  Senqinqi 6.23 9,55 11,92 12,19 Indragiri  Hulu 4.41 10,39 15.07 7,47 lndraqiri  Hilir 3.40 7.11 IJ.JO 8,46 Pelalawan AOO 9,66 8,06 9,29 S iak 4.72 11,73 14.93 ru,co Kampar 9,13 9.78 13,98 14.95 Rokan  Hulu 3,84 7.75 10,92 9,80 Benqkalis 11,87 13.28 23,51 18,1 9 Rokan  Hilir 7.85 14,88 17.73 17,16 Pekan  Baru 15,20 13,94 17,17 13,21 Dumai 21,51 14,01 20,00 19,88 Provinsi  Riau 8,81 10,97 15,86 13,06 Sumber: Riau dalam  Anoka
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
57
Pemerataan
Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau didominasi oleh sektor pertanian,  walaupun terjadi penurunan  sampai dengan sebesar 50% pada tahun 2005. Hai ini mencerminkan pendapatan utama dari masyarakat di Provinsi Riau sangat tergantung pada sektor  pertanian' Bila dihubungkan  dengan kontribusi  pada sektor pertanian  yang besar, sub sektor kehutanan dan perkebunan  diperkirakan menjadi sentra penyerapan tenaga kerja yang besar, karena sub sektor tersebut merupakan Padat tenaga kerja' ' Sektor perdagangan  mempunyai  kontribusi kedua terbesar dari penyerapan  tenaga  kerja di Provinsi  Riau. Sektor ini menyerap  sekitar i+2" sepanjang tihun 2002 sampai  dengan  tahun 2005. Sektor Listrik,
Gas dan Air -Bersih memiliki persentase yang sangat  kecil sampai mendekati  nol dalam  menyerap tenaga  kerja.  Hal ini karena perusahaan yang ada hanya sedikit  dan merupakan  perusahaan yang ada di bawah pemerintah.
sektor-sektor lain banyak berkisar pada 5-6%  dalam menyerap tenaga kerja. sektor jasa memiliki fenomena yang menarik, yaitu mengalami  kenaikan  dalam  rentang waktu  tahun 2002-2005. Fenomena ini mlmberi gambaran  bahwa sektor  ini berkembang  dan membutuhkan semakin banyak tenaga kerja.
Tabel 6 Kontribusi Sektor  Ekonomi  dalam Menyerap  Tenaga Keria Di Provinsi Riau (o/o Sektor 2002 2003 2004 2005 Pertanian 63 51 53 50 Pertambanqan 0 o 1 3 lndustri J 7 4 7 Listrik,  gas  dan  air 0 U 0 TJ Banqunan 4 4 5 8 Perdagangan 14 16 15 12 Anqkutan J 4 6 Keuanqan Z 6 1 Jasa q v 13 13 Total 100 100 100 100
Sumber: Riau dalam  Angka
Variabel lain dalam melihat pemerataan adalah jumlah masyarakat  miskin di Provinsi Riau. Tabel  di bawah ini menggambarkan persLntase rumah  tangga dan penduduk miskin  pada tahun 2oo4-
Fenduduk  miskin mencapai 22,19"/" pada tahun 2OO4' Data Penduduk miskin, pengangguran dan inflasi merupakan data dengan kategori tinggi di Provinsi  Riau, tetapi bila melihat pendapatan  per kapita menunjukkan angkayangcukupbesaryaitusekitarlTjutapadatahun2005.
58 Volume 12, Nomor  2, Agustus 2008
Kab/Kota lT Miskin  2004
)enduduk  Miskin 2004 % Penduduk  Miskin  2004
11. Kuantan Singingi )2. Indragiri Hulu )3.  Indragiri Hilir )4, Pelalawan )5. Siak )6. Kampar )7. Rokan Hulu )8. Bengkalis )9. Rokan Hilir 10, Pekanbaru
1. Dumai 16.764 21.340 40,zJc 10,064 ,JU.OlO 17.878 zY.ct I
zt,tcc
1 6.1 58
8,340 OO.YZU
v5.tv I 199,497 40.631 o1.t  tc 122.504 71.006 140.463 YC.YJZ 76,841 38,515 27,45 31,44 el oE 18,39
21,91
23,01
20,94
a/  tt/ 1t tt0 10,91 17,85 )rovinsi Riau 231,468 1 ,008,1 63

## Tabel 7
Jumlah Masyarakat Miskin Berdasarkan Hasil  penelitian Balitbang Provinsi Riau Tahun 2004
Sumber:  Paparan  Gubernur  Riau di Seskoad  tanggal 25 Juni 2007
Tabel 8
Per Kapita Provinsi Riau Tahun Pendapatan  Per Kapita 2000 18 526 761.03 2001 17 942 976.79 2002 17 931 656.84 2003 16 502 448,90 2004 16 642 317.78 2005 17 181 288.14
Sumber: Riau dalam  Angka
Informasi lain untuk melihat bagaimana perekonomian di Provinsi Riau bisa dilihat pada  tabel di bawah ini, Model  LQ ini memperlihatkan sektor  mana saja yang  menjadi  basis dalam perekonomian di Provinsi Riau pada tahun 2000  sampai  dengan  tahun  2005.
Sektor pertanian dan perdagangan  merupakan basis dari perekonomian di Provinsi Riau. Sektor pertanian memiliki  basis pada sub sektor  perkebunan dan sub sektor  kehutanan. Hal ini sejalan dengan struktur  perekonomian  pada  bagian sebelumnya yang memperlihatkan kontribusi sub sektor ini yang besar.  Sektor  Industri pengolahan mempunyai  basis  hanya pada sub sektor  pengilangan minyak bumi, sub sektor barang  dari  kayu  dan sub sektor kertas. Model LQ ini memperlihatkan hasil hutan dan kebun menjadi basis yang sangat  besar  dalam  menunjang  perekonomian di Provinsi Riau. Sektor-sektor lainnya tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian di Provinsi  Riau bila dilihat pada Model LQ.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi Unpar
-59

## menurut  Harga  Konstan 2000

## Tabel
8
Hasil Perhitungan  LQ di Provinsi Riau TAHUN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 2 3 5 o 7 1, PERTANIAN ,lon-Basis 'lon-Basis rlon-Basis Besis Basis Basis a. Tanaman Bahan Makanan Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis b.Tanaman oerkebunan Basis Basis Basis Basis Basis Basis c. Peternakan dan Hasil' hasilnva Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis d. Kehutanan Basis Basis Basis Basis Basis Basis e. Perikanan Non- Basis Non- Basis Non- Rasic Non- Basis Non- Basis Non- Basis 2. Pertambangan & Penonalian Basis Basis Basis Basis Basis Basis a. Minvak dan Gas  Bumt Basis Basis Basis Basis Basis Basis b. Pertambangan tanpa Mioas Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis c. Penooalian Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 3.INDUSTRI PENGOLAHAN Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis a. Industri Miqas Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 1. Pengilangan Minyak Bumi Basis Basis Basis Basis Basis Basis 2. Gas Alam Cair Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis b. Industri Tanpa Migas Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 1. Makanan,  Minuman dan Tembakau Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 2. Tekstil, Brg.  Kulit  & Alas kaki Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 3. Brg,  Kayu  & Hasil Hutan  lainnva Basis Basis Basis Basis Basis Basis 4. Kertas dan Barang Cetakan Basis Basis Basis Basis Basis Basis 5. Pupuk,  Kimia  & Brg. llari Karet Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 6. Semen & Brg. Galian bukan looam Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 7. Logam Dasar  Besi & Baia Non- Basis Non- Basis Non-' Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 8. Alat Angk,, Mesin  & Peralatannva Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 9. Barano  lainnva Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 60
Volume 12, Nomor  2, Agustus 2008
4. Listyrik,  Gas  dan Air Bersih Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis a. Listrik Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis b. Gas Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis c. Air Bersih Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 5. Banounan Non- Basis Non- Basis Non- Basis Basis Non- Non- Basis Non- Basis 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis a. Perdagangan  Besar  & Eceran Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis b. Hotel Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis c. Restoran Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 7. Pengangkutan  & Komunikasi Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis a. Penqanokutan Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 1. Anqkutan Rel Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 2. Anqkutan Jalan Rava Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 3. Anqkutan Laul Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 4. Angk. Sungai, Danau  & Penvebr. Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 5. Anokutan Udara Basis on- N Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 6. Jasa Penunjang Anokutan Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis b. Komunikasi Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Rasis 1. Pos dan Telekomunikasi Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 2. Jasa Penunjang Komunikasi Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 8. Keuangan, Persewaan, & JS, PRSH. Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis a. Bank Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis b. Lembaga Keuangan tanoa Bank Non- Rasis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis c. Jasa Penunjang Kerranoan Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis d. Sewa  Banounan Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis e. Jasa Perusahaan Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Bina  Ekonomi  Maialah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
6l
9, JASA-JASA Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis a. Pemerintahan Umum Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 2. Jasa Pemerintah lainnva Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis b. Swasta Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 1. Sosial Kemasvarakatan Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 2. Hiburan & Rekreasi Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis 3. Perorangan  & Rumahtanooa Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Non- Basis Sumber : Pengolahan  Data
Daya Dukung Riau Provinsi Riau dalam  melakukan  pembangunannya  memiliki daya dukung sebagai berikut :
. Era Otonomi Daerah yang telah memberikan  kewenangan yang semakin luas pada daerah  Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sekaligus  berimplikasi pada peningkatan kemampuan keuangan daerah.
' Posisi strategis Provinsi Riau secara geografis,  geoekonomi dan geopolitik sebagai kawasan yang dapat berperan penting di masa kini dan yang akan datang, yaitu terletak pada jalur  perdagangan regional dan internasional di kawasan  ASEAN  melalui hubungan kerjasama IMT-GT dan IMS-GT.
. Potensi sumberdaya alam yang  meliputi: pertambangan (minyak bumi, batu bara, gas alam),  perkebunan,  kehutanan,  kelautan dan Daerah Aliran  Sungai  (DAS), di samping  potensi sumberdaya olahan seperti infrastruktur, industri,  pariwisata dan lain-lain.
Struktur Keuangan Daerah Struktur  keuangan  pemerintah  Provinsi Riau diperlihatkan  oleh dua tabel di bawah ini. Tabel pertama  memperlihatkan  bahwa  pendapatan asli daerah  (PAD) Provinsi  Riau pada tahun 2005  mencapai  23,42 persen.
Kontribusi  tertinggi dari  PAD berasal  dari pajak daerah  yang mencakup 85 persen dari PAD atau 19,96 persen dari total penerimaan.  Tingkat PAD sebesar itu (lebih dari 2O%)  termasuk tinggi bila dibandingkan dengan nasional yang berkisar 1oo/o.
Pos penerimaan lain berupa Dana Pembagian/Perimbangan yang merupakan bagian  terbesar dari penerimaan daerah.  Dana Alokasi umum (DAU) memiliki  persentase hanya 2,8 persen dari total penerimaan. Kecilnya DAU ini disebabkan oleh Pos bagi hasil bukan bajak yang diperoleh Provinsi Riau sangat besar akibat dari sumber alam yang cukuP tinggi Potensinya.
62
Volume 12, Nomor  2, Agustus 2008
Persentase Pos bagi hasil bukan pajak mencakup  43,96 penerimaan  sehingga Provinsi Riau sangat tergantung alam terutama berupa hutan dan minyak
Tabel 9
Realisasi  Penerimaan menurut  Jenis
Provinsi Riau Tahun 2005 persen  dari  total pada kekayaan
Sumber: Riau dalam  Anoka  2005
Realisasi  pengeluaran  pemerintah  Provinsi  Riau memperlihatkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan. Hal ini memberikan surplus sebesar kurang lebih 848,8 milyar rupiah. Keadaan ini sama  dengan  tahun  lalu yang memberikan surplus juga sebesar 614 milyar.  Keadaan keuangan  ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah provinsi  untuk bisa mengalokasikan  pengeluarannya pada  sektor-sektor yang produktif dan investasi  pembangunan. Belanja pelayanan publik merupakan porsi terbesar dari pengeluaran  pemerintah provinsi yang mencakup 70,75 persen dari total pengeluaran.  Sedangkan  belanja modal mencapai  37,4 persen. Hal ini mengindikasikan perhatian pemerintah provinsi dalam membuat pengeluaran yang berorientasi  investasi  publik  hanya sebesar 37,4o/".
Jenis  Peheiimaan Ribu  Rupiah Persen Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran Rutin Tahun Lalu 614.741.025,48 1A  71 PAD 69,561 .702,44 23,42 Pos  Paiak  Daerah 655,884.681.67 19,96 Pos  Retribusi  Daerah 30,285.178,51 0,92 Pos Usaha Daerah 25,144.358,57 0.77 Pos Lain-lain Pendapatan 58.247,483.69 1,77 Dana Pembaqian/Perimbanoan .783,743,460.90 54,27 Pos  Baoi Hasil Paiak 246.733,406,95 7,51 Pos  Baqi Hasil Bukan Paiak 1 .444,853.053,95 43,96 Pos  Dana Alokasi Umum (DAU) 92,157.000.00 2.80 Lain-Lain Penerimaan 18,457,000,00 3,60 Total 3.286,503,188,82 100,00
Bina  Ekonomi  Maialah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unoar

## Tabel 10
Realisasi  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  menurut  Jenis Provinsi Riau 2O0412005 (Ribu  Rupiah)
Jenis Penqeluaran Jumlah Persen
1 z 4 1 APARATUR DAERAH  Regional Government 712.988.195.49 29.25 1.1 BELANJA  ADMINISTRASI  UMUM  Public Administration Exsoenditure 435.634.764.65 17.87 1,1.1 Bef anja P egawailP  ersonalia  Government Fxsnenditure 288.100.847.82 11.82 1.1.2 Belanja Barang  dan Jasa Goods and Services Exspenditure 81.822.632.76 3.36 1.1.3 Belania Perialanan Dinas 34.203.275.44 1.40 1.1.4 Belanja Pemeliharaan Maintenance Exsoenditure 31.508.008.63 1.29 1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Maintenance Operation Exspenditure 161 .760.236.96 6.64 1.2.1 Belanja Pegawai/Personalia Government Exspenditure //.oJJ.IIO.V+ 3.18 1.2.2 Belanja Barang  dan Jasa Goods and Services Exspenditure 59.595.693.56 2.44 1.2.3 Belania Perialanan Dinas 21.970.677.60 0.90 1.2.4 Belanja Pemeliharaan Maintenance Exsoenditure 2.560.089.76 0.11 t..t BELANJA  MODAL  Maintenance  Operation Exspenditure 1 15.593.193.88 4.74 2. Pelavanan Publik  Public  Services 1.724.736.633.43 70.75 2.1 BELANJA  ADMINISTRASI  UMUM  Public Administration Exspenditu  re 14.064.202.76 0.58 2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia  Government Exspenditure z.t-z Belanja Barang  dan Jasa Goods  and Services Exspenditure 11.591.595.43 0.48 2.1.3 Belania Perialanan Dinas 2.1.4 Belanja Pemeliharaan Maintenance Exsoenditure 2.472.607.33 0.10 2.2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN  Public  Administration Exsoenditure 271.879.609.19 11 2.2.1 Belanja Pegawai/Personalia Government Exspenditure 82.660.391.06 3.39 2.2.2 Belanja Barang  dan Jasa Goods and Services Exspenditure 173.463.227.08 Ltz 64 Volume 12, Nomor  2, Agustus 2008
2.2.3 Belania Perialanan  Dinas 13,646,547.90 0.56 2.2.4 Belanja Pemeliharaan Maintenance Exsoenditure 2,109.443.15 0.09 z..t BELANJA  MODAL 910.265,872.79 37.34 2.4 BELANJA  BAGI  HASIL  DAN  BANTUAN KEUANGAN 525,998,856.76 z l.c6 2.5 BELANJA  TIDAK  TERSANGKA 2,528.091.93 0.10 2,437,724.828.92 100.00 Sumber : Riau dalam Angka 2005
Kesimpulan sektor pertanian  merupakan  sektor yang dominan  dalam menyumbang PDRB di Provinsi Riau. sub sektor  Kehutanan  merupakan kontributor terbesar  kepada  sektor pertanian  disusul  oleh sektor perkebunan.  oleh karena itu, bisa disimpulkan  bahwa  struktur  ekonomi dari provinsi Riau merupakan  Pertanian dengan  kekuatan pada sub sektor  kehutanan dan perkebunan.
Tingkat inflasi di Kota pekanbaru sebagai ukuran  inflasi di Provinsi Riau memperlihatkan tingkat  inflasi yang tinggi (lebih dari 1o%). Kecenderungan inflasi yang tinggi ini memperlihatkan tingkat harga- harga Provinsi Riau relatif sama dengan tingkat  inflasi nasional. Tingkat pengangguran di Provinsi Riau mencapai  13 persen pada tahun 200s dimana angka ini merupakan tingkat pengangguran  yang  cukup  tinggi Kestabilan  ekonomi di provinsi Riau cukup mengkhawalirkan, karena mempunyai tingkat inflasi  dan pengangguran  yang tinggi. sub sektor kehutanan dan perkebunan  diperkirakan menjadi sentra  penyerapan tenaga  kerja yang  besar, karena sub sektor tersebut merupakan padat tenaga kerja. Penduduk miskin  mencapai 22,19"/" pada tahu n 2eo4. Data Penduduk miskin,  pengangguran dan inflasi merupakan data dengan kategori tinggi di Provinsi Riau, tetapi bila melihat pendapatan per rapita menunjukkan  angka  yang cukup  besar yaitu  sekitar 17 juta pada tahun 2005. sektor pertanian dan perdagangan  merupakan basis dari perekonomian di Provinsi  Riau. sektor pertanian memiliki  basis pada sub sektor  perkebunan dan sub sektor  kehutanan. Hal ini sejalan dengan struktur  perekonomian  pada  bagian sebelumnya yang memperlihatkan kontribusi sub sektor ini yang besar. sektor Industri pengolahan mempunyai  basis hanya pada sub sektor  pengilangan minyak bumi, sub sektor barang dari kayu  dan sub sektor kertas.
Anggaran  dari  Provinsi Riau mengalami surplus yang besar pada tahun 2005 (848,8 milyar rupiah) dan perhatian  pemerintah provinsi dalam membuat  pengeluaran yang berorietasi investasi publik hanya sebesar 37,4%.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
Daftar Pustaka:
Aklilu A Zegeye, "saving And Growth  Funitions". International Economic Journal 1994
Alex Winter-Nelson,  "Natural ReSOurCeS, NatiOnal  Income, And Economic
Growth in Africa"
Bank lndon  esia, Laporan Triwulan,  Berbagai  Terbitan
Biro  Pusat Statistik, lndikator Ekonomi, Edisi2006.
J.S. Uppal,  "lncome Distribution, Poverty and EcOnomic Growth in lndonesia"
Moh.  lkhsan Mahyudin,  Pelarian  Modal dari Indonesia,  Estimasi dan Masalah, Jurnal EKI no. 1 tahun 1989
Paparan Gubernur Provinsi  Riau di Seskoad tanggal 25 Juni2007
Riau dalam Angka tahun 2006
Robert Mundell, The  Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policies for Internal and External  Balance,  IMF Staff Papers, March 1962
Samuelson, Paul A., Nordhaus, William  D., Ekonoml Jilid 2, Erlangga,
Sudjana, Statistik untuk Ekonomi dan Niaga, Edisi kedua, Tarsito,
Bandung,1982.
66 Volume 12, Nomor  2, Agustus 2008