## ANALYSIS OF LOCAL TAX PERFORMANCE FROM THE ASPECT OF EFFEKTIVENESS RATIO AND GROWTH RATIO IN NORTH CENTRAL TIMOR REGENCY

## ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Desmon Redikson Manane desmonm12@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  performance  of  local  taxes  from  the  aspect  of  the  ratio  of  effectiveness  and growth  ratio.    The  type  of  research  used  is  descriptive  quantitative  research.    The  data  used  in  this  study  is secondary  data  with  the  data  analysis  method  is  ratio  analysis,  namely  the  ratio  of  effectiveness  and  growth ratio.  The results show that the regional tax performance from the aspect of the effectiveness ratio in the 2015 – 2019  period  can  be  categorized  as  very  effective  and  the  regional  tax  growth  ratio  during  2016  –  2019  has grown, with an average growth of 13.41%.
Keywords: Performance, Effectiveness Ratio, Growth Ratio

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  pajak  daerah  dari  aspek  rasio  efektivitas  dan  rasio pertumbuhan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode analisis data adalah analisis rasio yaitu rasio efektivitas dan  rasio  pertumbuhan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kinerja  pajak  daerah  dari  aspek  rasio  efektivitas dalam  kurung  waktu  2015  –  2019  dapat  dikategorikan  sangat  efektif    dan  Rasio  pertumbuhan  pajak  daerah selama tahun 2016 – 2019 mengalami pertumbuhan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,41%. Kata kunci: Kinerja, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan.

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menjelaskan  bahwa  pajak  daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah  kontribusi  wajib kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang  yang  dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  gunakan  untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Pajak  daerah  merupakan  suatu  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  kepada memerintah  daerah  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  undang-undang    atau  peraturan daerah yang berlaku.
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menjelaskan bahwa Pajak daerah dapat digolongkan ke dalam dua (2) kelompok yakni, Pajak daerah  yang  di  pungut  oleh  provinsi  dan  pajak  daerah  yang  di  pungut  oleh  kabupaten/kota. Pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  provinsi  meliputi:  a.  Pajak  Kendaraan  Bermotor;  b.  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor; c.  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor;  d.  Pajak  Air Permukaan;  dan  e.  Pajak  Rokok.  Sedangkan  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  daerah kabupaten/kota  meliputi:  a.  Pajak  Hotel;  b.  Pajak  Restoran;  c.  Pajak  Hiburan;  d.  Pajak Reklame;  e.  Pajak  Penerangan  Jalan;  f.  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan;  g.  Pajak Parkir;  h.  Pajak  Air  Tanah;  i.  Pajak  Sarang  Burung  Walet;  j.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Tata cara pemungutan pajak daerah meliputi (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2)  Setiap  Wajib  Pajak  wajib  membayar  Pajak  yang  terutang  berdasarkan  surat  ketetapan
pajak  atau  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  berdasarkan  peraturan  perundangundangan Perpajakan;  (3)  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakan  berdasarkan  penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota  perhitungan;  (5)  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sendiri  dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
Menurut  Devas  dalam  Anggoro  (2017),  menyebutkan  terdapat  lima  tolak  ukur  pajak daerah  dinilai  baik,  yaitu:  a)  Hasil, cost  of  collection harus  lebih  rendah  dari revenue productivity ;  b)  Keadilan,  pemungutan  pajak  sebaiknya  dilakukan  dengan  adil,  tidak sewenang-wenang;  c)  Efisiensi  ekonomi,  pungutan  pajak  harus  tetap  memperhatikan  faktor perekonomian;  d)  Kemampuan  Melaksanakan,  pajak  harus  dapat  dilaksanakan,  dari  sudut kemauan  politik  dan tata  usaha;  dan  e)  Kecocokan,  pajak  diharuskan cocok  sebagai  sumber penerimaan daerah.
Kinerja  pajak  daerah  adalah  hasil  akhir  yang  diperoleh  berdasarkan  tingkat  efisiensi, efektivitas,  pertumbuhan,  dan  ekonomis.  Penelitian  yang  dilakukan  di  kabupaten  Timor Tengah  Utara  (TTU)  lebih  membatasi  pada  aspek  efektivitas  dan  pertumbuhan.  Aspek efektivitas  adalah  rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pungutan  pajak  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangakan rasio pertumbuhan adalah rasio yang yang  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  potensial  yang  perlu ditingkatakan  pengelolaannya  baik  dari  segi  perencanaan  sampai  pada  tahap  pelaksanaan pemungutan.  Dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  daerah  perlu  di  terapkannya  sistem pungutan  yang  efisien  dan  ekonomis  akan  dapat  menciptakan  efektivitas  dan  pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun.
Organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  yang  telah  dipercayakan  oleh  permerintah  daerah perlu  menerapkan  pelayanan  yang  lebih  fleksibel  sesuai  tuntutan  subjek  pajak.  Hal  ini diperukan agar terciptanya pelayanan yang cepat dan bermutu serta ekonomis.
Jenis-jenis  pajak daerah yang dipungut oleh permerintah daerah kabupaten TTU adalah sebagai  berikut:  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Mineral Logam Non Logam dan Batuan, Pajak Air  Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Penimbunan  Mineral  Logam  Mangan.  Berikut  ini  adalah  data rekapitulasi target, realisasi pajak daerah dan targer, realisasi PAD kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun 2015-2019 sebagai berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Target,  Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2015-2019 Tahun Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Target Realisasi Target Realisasi 2015 6.483.339.991,50 5.603.283.204,68 38.552.198.968 36.890.210.124 2016 7.039.881.992,78 9.376.525.750,10 55.402.708.733 46.352.589.502 2017 5.655.572.498,13 7.469.720.798,97 77.271.651.285 78.576.077.998 2018 8.307.478.240,75 8.131.650.113,56 61.649.034.570 51.616.472.037 2019 8.930.439.108,52 7.949.994.237,72 61.382.794.098 52.716.286.761
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. TTU  Tahun 2020
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  di  atas,  terlihat  bahwa  target,  realisasi  pungutan  pajak daerah dan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi. Dimana pungutan pajak daerah pada tahun 2015 dan 2018 dan 2019 tidak mencapai target, demikian pula pendapatan asli daerah pada tahun 2015, 2016, 2018, 2019 tidak mencapai target. Ketidak capaian target pendapatan
asli  daerah  ini,  merupakan  salah  satu  kontribusi  pajak  daerah  yang  kecil  akibat  tidak tercapanya target pungutan pajak daerah.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  di  kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Penggunaan  data  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dengan  alat  analisis  rasio  yaitu:  Rasio  Efektivitas  dan Rasio Pertumbuhan:
Rasio  Efektivitas:  Rasio  efektivitas  adalah  rasio  yang  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  didapatkan dibandingkan  dengan  anggaran  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Semakin tinggi  rasio  efektivitas,  maka  semakin  baik  kinerja  pemerintah  daerah.  Rasio  efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pungutan pajak daerah yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.  Rumus  rasio  efektivitas  dapat  dihitung  dan  kriteria  efektivitas  keuangan  daerah. (Mahmudi, 2010):

## Kriteria efektivitas keuangan daerah sebagai berikut:
Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah Presentase Kriteria >100% Sangat Efektif 100% Efektif 90%-99% Cukup Efektif 75%-89% Kurang Efektif <75% Tidak Efektif Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996
Rasio  Pertumbuhan: Rasio  Pertumbuhan  adalah  rasio  yang  mengukur  seberapa  besar kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya yang  telah  dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya.  Diketahui  pertumbuhan  untuk mengevaluasi  potensi-potensi  yang  perlu  mendapatkan  perhatian.  Menurut  Mahmudi  (2010) Rasio  pertumbuhan  bermanfaat  untuk  mengetahui  apakah  pemerintah  daerah  dalam  tahun anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode  anggaran,  kinerja  anggarannya mengalami  pertumbuhan  pendapatan  atau  belanja  secara  positif  atau  negatif.  Rumus  yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :
Keterangan : PADt1 – PADt0 = Realisasi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya. PADt0 = Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan
Pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006) dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berdasarkan konsep pengukuran  kinerja  diatas,  untuk  mengetahui  kinerja  pemerintah  daerah  atas  pemungutan pajak daerah perlu dilihat target dan realisasi.
Kinerja  pemungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  dinilai  baik  apabila realisasinya  mencapai  atau  melebihi  target  yang  telah  ditetapkan,  dan  sebaliknya  apabila pencapaiannya dibawah target maka kinerjanya dinilai kurang baik.  Data target dan realisasi pungutan  pajak  daerah  selama  5  (lima)  tahun  terhitung  dari  tahun  2015-2019  realisasi penerimaan dapat dihitung sebagai berikut:

## Rasio Efektivitas
Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2015-2019
Tahun Target Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah Rasio (%) Kriteria 2015 6.483.339.991,50 5.603.283.204,68 Kurang Efektif 2016 7.039.881.992,78 9.376.525.750,10 Sangat Efektif 2017 5.655.572.498,13 7.469.720.798,97 Sangat Efektif 2018 8.307.478.240,75 8.131.650.113,56 Cukup Efektif 2019 8.930.439.108,52 7.949.994.237,72 Kurang  Efektif
Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efektivitas  pungutan  pajak  daerah  di  kabupaten Timor  Tengah  Utara  pada  tahun  2015-2019  dapat  dijeskan  sebagai  berikut:  Efektivitas pemungutan  pajak  daerah  pada  tahun  2015  sebesar  86,43%  dan  pada  tahun  2019  sebesar 89,02  dengan  kriteria  kurang  efektif,  Hal  ini  dapat  pula  diartikan  bahwa  kinerja  pungutan pajak daerah kurang efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pemungutan pajak daerah di kabupaten Timor Tengah Utara adalah: 1) kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu; 2) kurang tegasnya sanksi dari pihak pemerintah daerah; 3)  belum  diterapkannya  E-system  dalam  pembayaran  pajak  bagi  wajib  pajak;  4)  kurangnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah daerah  kepada wajib pajak.
Hasil  perhitungan  rasio  efektivitas  pemungutan  pajak  daerah  tahun  2018  sebesar 97,88%  dengan  kategori  cukup  memuaskan,  pada  tahun  2016  sebesar  133,19%    dan  tahun 2017  sebesar  132,08%  dengan  kriteria  sangat  memuaskan.  Hal  ini  terjadi  karena  terjadinya pembenahan  dalam  sistem  layananan  pajak.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pembenahan pelayanan yang terus menerus akan dapat meningkatkan realisasi pemungutan pajak daerah di kabupaten Timur Tengah Utara.

## Rasio Pertumbuhan
Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2016-2019 Tahun Anggaran Pajak Daerah(t1) (Tahun Sekarang) Pajak Daeah(t0) (Tahun Sebelumnya) Pertumbuhan (%) 2016 9.376.525.750,10 5.603.283.204,68 2017 7.469.720.798,97 9.376.525.750,10 2018 8.131.650.113,56 7.469.720.798,97 2019 7.949.994.237,72 8.131.650.113,56
Sumber: Data Olahan  Peneliti Tahun 2020.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  nampak  pada  tabel  3  di  atas  dapat  dilihat    bahwa pertumbuhan  pajak  daerah  kabupaten  Timor  Tengah  Utara  setiap  tahunnya  sebagai  berikut: tahun  2016  pertumbuhan  pajak  daerah  sebesar  67,34%  dengan  hasil  tersebut,  maka pertumbuhan  bernilai  positif.  Artinya  bahwa  pada  tahun  2016  pajak  daerah  mengalami peningkatan  kinerja.  Tahun  2017  pertumbuhan  pajak  daerah  sebesar  -20,34%,  nilai pertumbuhannya  negatif,  dengan  kata  lain  bahwa  pajak  daerah  kabupaten  Timor  Tengah Utara pada tahun 2017 tidak mengalami pertumbuhan.
Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pajak daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2018  sebesar  8,86%,  dari  hasil  tersebut  maka  nilainya  adalah  posifit.  Artinya  bahwa terjadinya  pertumbuhan  pajak  daerah  di  kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Tahun  2019  rasio pertumbuhan  pajak  daerah  kabupaten  Timor  Tengah  Utara  sebesar  -2,23%  dari  hasil perhitungan tersebut nilainya negatif, artinya bahwa tidak terjadi pertumbuhan pajak daerah.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  tidak  terjadinya  pertumbuhan  pajak  daerah  yang berkesinambungan  di  kabupaten  Timor  Tengah  Utara  adalah  sebagai  berikut:  1)  kebijakan pemerintah  daerah  kabupaten  TTU,  2).  tinggat  pendapatan  masyarakat  kabupaten  TTU tergolong  kecil,  3).  terbatanya  jumlah  objek  dan  subjek  pajak  di  kabupaten  TTU,  4). kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  sangat  rendah,  5).  Tidak  diberlakukannya pembayaran  pajak  di  dasarkan  pada  nilai  konsumsi  setiap  masyarakat  pengguna  layanan publik.  Menurut  Wantara  (1997)  besar  kecilnya  penerimaan  disektor  pajak  dipengaruhi  oleh laju wisatawan asing dan domestik.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasaan,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah di kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurung waktu 2015  –  2019  dapat  dikategorikan  sangat  efektif    dan  Rasio  pertumbuhan  pajak  daerah kabupaten Timor Tengah  Utara  selama tahun  2016  –  2019  mengalami  pertumbuhan  dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,41%.

## Saran
Penerimaan  pajak  daerah  kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dari  rasio  pertumbuhan,  rata-rata masih tergolong kecil. Maka beberapa upaya yang patut dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan  pajak  daerah  adalah:  1)  pengaturan  kebijakan  yang  tepat  dalam  peningkatan
penerimaan  pajak  daerah,  2).  Melakukan  pemetaan  objek  dan  subjek  pajak  daerah,  3) penerapan  pemberlakuan  pembayaran  pajak  dibebankan  pada  konsumen  untuk  semua  objek pajak, 4) melakukan analisis potensi terhadap subjek dan objek pajak baru.

## Daftar Pustaka
Anggoro, Damas Dwi. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Malang: UB Press. Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahsun, Muhamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Penerbit BPFE. Yogyakarta. Mardiasmo. 2004. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta. Wantara, Agus. 1997. Analisis pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat di DIY (1970-1992), kinerja jurnal bisnis dan ekonomi No. 2/Januari 1997. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah