## SATU DASAWARSA RELASI POLITIK LOKAL DAN NASIONAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

## Kisno Hadi

## Abstract
This paper will describe relationship between local and national politics in regional autonomy context in recent ten years which is ruling by Governor as representative of National Government in local region and Regent/Mayor as implementer of regional autonomy. Analytical tools for this paper is UU No.22/1999 about Local Government and its revision in UU No. 32/2004 and some of Peraturan Pemerintah which are following of both regulations. Focus of this paper are (1) Roles and functions of Local  Government  Province  and  Governor  as  an  actor  of  decentralization,  deconcentration  and medebewind;  (2)  Roles  and  functions  Governor  as  representative  of  National  Government  in  Local Region; and (3) Political impact of relationship disharmony between Governor – as representative of National Government in Local Region – and Regent/Mayor as implementer of regional autonomy. At last,  I  give  same  recommendation  for  strengthening  position,  role  and  authority  for  Governor  as representative National government in local region.
Keywords : political relationship, national and local, role and function, political impact, authority.
Para Bupati/Walikota di Riau sudah berani membangkang terhadap Gubernur yang notabene atasannya. Keberanian Bupati Kepulauan Riau (Kepri) Huzrin Hood dalam memperjuangkan Kepri menjadi Provinsi tanpa adanya rekomendasi baik dari DPRD Riau maupun Gubernur Riau. Mereka memperjuangkan Provinsi Kepri melalui DPR RI dan Pemerintah Pusat dengan melangkahi DPRD Riau dan Gubernur Riau. Yang tidak kalah menyakitkan bagi Provinsi adalah pembangkangan yang dilakukan Bupati Siak, Azwin AS terhadap masalah pengelolaan ladang minyak Coastal Plans Pekanbaru (CPP) Block dan rencana pembangunan Jembatan Siak Sriindrapura (Suara Karya, 7/10/2002)
“Bisa jadi itu (kebijakan seorang Bupati di Sulawesi Tenggara melarang Kepala Desa/Lurah ikut Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan di Provinsi) sebagai salah satu pembangkangan terhadap penyelenggaraan pemerintah” (Gubernur Sulawesi
Tenggara, Nur Alam, www.google.com,4/8/2009 ).
“Saya pertanyakan bagaimana komitmen mereka para pimpinan di daerah. Mereka lupa dengan yang telah dilakukan saat kampanye. Saya titeni, beberapa Bupati tidak pernah datang kalau diundang Gubernur dengan berbagai macam alasan....Silahkan buat surat
pernyataan bahwa tidak lagi setia terhadap Gubernur Jawa Tengah.
Biar saya sampaikan surat ini ke Bapak Presiden” (Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, banyumasnews.com, 30/09/2009).
Saat berkunjung ke Pulang Pisau untuk meresmikan salah satu sekolah, tidak ada Bupatinya, karena sering pergi keluar daerah, sehingga hanya wakilnya yang hadir, termasuk dalam acara seminar di LPMP Palangka Raya, Walikota juga tidak hadir, sehingga hanya wakilnya saja yang hadir. Saya tegaskan, setelah keluar PP No.19/2010, saya akan mendadak berkunjung ke daerah untuk memantau Bupati/Walikota yang sering keluar daerah, bila beberapa kali ditegur tidak menurut, saya akan impechment untuk mengusulkan pemberhentian mereka kepada dewan” (Gubernur Kalimantan Tengah, A. Teras Narang,
Banjarmasin Post, 21/02/2010).

## A. PENDAHULUAN
Basis  otonomi  daerah  selama  satu  dasawarsa  terakhir  bila  merujuk  UU  No. 22/1999 dan revisinya UU No. 32/2004 adalah Kabupaten/Kota. Sedangkan Provinsi merupakan  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah  yang  bertugas  mengkoordinir, membina  serta  mengawasi  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  wilayah  provinsi bersangkutan.  Dengan demikian,  dalam konteks otonomi daerah,  relasi politik lokal dan  nasional  diperankan  oleh  relasi  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  dipimpin Bupati/Walikota dan Pemerintah Provinsi yang dipimpin Gubernur.
Otonomi  daerah  yang  merupakan  anak  kandung  desentralisasi  sebenarnya adalah khas pemberian negara, yakni pemberian kewenangan mengelola kebijakan dan keuangan oleh pengelola negara di tingkat nasional kepada pengelola negara di tingkat lokal. Sedangkan yang melekat pada lokal adalah demokrasi dan politik lokal. Konsep  otonomi  daerah  yang  dikenal  sekarang  sudah  jauh  ada  sejak  pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia dengan dikeluarkannya Decentralisatie Wet 23 Juli 1903 (Makalah Seminar Nasional “Menata Ulang Desentralisasi dari Daerah”, Fisipol  UGM,  Yogyakarta,  25  Januari  2010). Kebijakan  ini  menyerahkan  sebagian kewenangan pemerintah nasional (Gubernur Jenderal di Batavia) kepada Residen di daerah-daerah. Meski kebijakan politiknya sudah ada sejak masa itu, namun praktik otonomi daerah tidak pernah diimplementasi sepenuh hati hingga hampir 100 tahun kemudian. Baru setelah reformasi 1998 yang menumbangkan rezim sentralistik Orde Baru, praktik otonomi daerah secara otentik dan komprehensif yang memberi ruang bagi perkembangan demokrasi dan politik di tingkat lokal dapat dirumuskan.
Mulai  tahun  2000  otonomi  daerah  menggaung  luas  dan  dipraktikkan  secara massif.  Setelah  berjalan  1  dasawarsa  terakhir,  disadari  otonomi  daerah  telah mengubah  wajah  politik  Indonesia  menjadi  sangat  berbeda  dari  yang  pernah  ada dalam  sejarah  sebelumnya.  Semangat  awalnya  bermaksud  menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Kehadirannya disokong lembaga  multinasional  seperti  World  Bank  dan  International  Monetary  Fund  (IMF). World Bank menyatakan bahwa desentralisasi atau otonomi daerah adalah “the big bang” (dentuman besar) dalam politik Indonesia (Sebagaimana dikutip Nordholt dan Klinken (2007) juga Supriatma (2009) dari Hofman dan Kaiser (2002)).
Otonomi  daerah  menjanjikan  perubahan  bagi  eksistensi  lokal.  Ia  dipercaya mendekatkan  negara  kepada  masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan  publik, memberdayakan  masyarakat  lokal,  serta  memperkuat local  accountability .  Tetapi dalam  praktiknya  1  dasawarsa  terakhir,  otonomi  daerah  malah  memunculkan sejumlah  persoalan  baru  yang  mengancam  demokrasi  serta  cenderung  mengarah pada  kebangkrutan  negara.  Tumbuhnya  politik  identitas  dan bosisme, menggeser praktik korupsi ke daerah, penyelenggaraan Pilkada yang diwarnai pada politik kartel dan politik uang, booming pemekaran wilayah, eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang  tidak  terkendali,  dikesampingnya  posisi  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat di daerah oleh para bupati/walikota, dll.
Kesemua praktik politik dalam konteks otonomi daerah tersebut lebih banyak menguntungkan  elit  politik  dan  elit  ekonomi  lokal.  Mereka  menjadi  raja-raja  kecil  di daerah.  Sementara  mayoritas  masyarakat  lokal  tetap  menjadi  obyek  kebijakan. Priyambudi  dan  Foucher  (2005),  misalnya,  menyimpulkan  otonomi  daerah  dalam banyak hal justru berakibat pada meluasnya korupsi, kekerasan yang xephobia , dan represi terhadap komunitas-komunitas lokal yang dimobilisasi oleh para politisi yang haus  kekuasaan (Makalah  Seminar  Nasional  “Menata  Ulang  Desentralisasi  dari Daerah”,  JIP-Fisipol  UGM,  Yogyakarta,  25  Januari  2010).  Mendagri  (saat  itu Mardianto)  dalam  Semiloka  Penyusunan Grand  Design Penataan  Daerah  pada bulan  Desember  2008  di  Jakarta  mengungkapkan  bahwa  dari  203  daerah  otonom
baru  yang  lahir  dalam  10  tahun  terakhir,  sebagian  besar  gagal  memenuhi  tujuan awalnya. Evaluasi tersebut menjadi dasar pertimbangan Kementerian Dalam Negeri membentuk  setidaknya  8  Pokja  yang  dirancang  untuk  mengkaji grand  design penataan daerah ke depan.
Kemudian,  Daan  Patiasina  dari  DSF  dalam  forum  yang  sama  menyatakan bahwa  berdasarkan  survei  DSF  terdapat  lebih  besar  kekecewaan  publik  atas performance  daerah  otonom  baru  ketimbang  daerah-daerah  lama  dalam memproduksi dan men delivery dua produk dasar pelayanan publik di daerah, yakni pendidikan dan kesehatan (Makalah  Seminar  Nasional  “Menata  Ulang Desentralisasi dari Daerah”, JIP-Fisipol UGM, Yogyakarta, 25 Januari 2010). Bahkan Menteri PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) pada 1 Juli 2010 mengatakan ada 183  kabupaten  yang  tersebar  di  33  provinsi  termasuk  kategori  daerah  tertinggal (Berita berjalan Metro TV 1 Juli 2010 jam 17.00 WIB. Jumlah tersebut lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota yang menjadi basis otonomi daerah).
Lalu yang lebih parah adalah dikesampingkannya posisi dan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah oleh para Bupati/Walikota. Banyak kasus di daerah memperlihatkan kecenderungan kewenangan dan kekuasaan Bupati/Walikota  melampaui  kewenangan  dan  kekuasaan  Gubernur.  Gubernur dikesampingkan dalam aspek koordinasi, pengawasan dan pembinaan pengambilan maupun  pelaksanaan  kebijakan  di  Kabupaten/Kota.  Bahkan  relasi  daerah  dengan Pemerintah Pusat jarang dilakukan melalui Gubernur, tetapi langsung dengan pusat. Gubernur  dianggap  bukan  sebagai  atasan  Bupati/Walikota  di  daerah.  Pernyataan beberapa  Gubernur  dan  informasi  media  massa  di  awal  tulisan  ini  memperlihatkan kekecewaan para Gubernur terhadap Bupati/Walikota di daerahnya. Padahal dalam konteks  otonomi  daerah  seperti  yang  diatur  UU  No.  32/2004  pasal  38  “Gubernur memiliki  tugas  dan  wewenang  menjadi  pembina,  pengawas,  dan  koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota”.
Akibat tidak berjalannya aspek pembinaan, pengawasan, dan koordinasi oleh pemerintah  pusat  yang  dalam  hal  ini  diwakili  Gubernur  (pasal  37  (1)  UU  32/2004) terhadap  daerah,  maka  banyak  kebijakan  daerah  yang  menyimpang.  Banyak agenda  otonomi  daerah  yang  tidak  terpenuhi.  Justru  yang  muncul  adalah  masalah baru  yang  tidak  terduga  sebelumnya.  Hasil  studi  dan  survei  yang  disampaikan  di depan  sudah  memperlihatkannya.  Sebab  itu,  pertanyaan  pentingnya  adalah  (1) Bagaimana  sesungguhnya  relasi  politik  lokal  dan  nasional  yang  dalam  hal  ini diperankan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur diatur dalam konteks otonomi daerah dalam  1  dasawarsa  terakhir;  dan  (2)  Mengapa  relasi  politik  lokal  dan  nasional cenderung  terjadi  disharmoni  serta  bagaimana  dampaknya  selama  pelaksanaan otonomi daerah 1 dasawarsa terakhir?

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Otonomi Daerah
Relasi  politik  lokal  dan  nasional  dalam  konteks  otonomi  daerah  selama  1 dasawarsa  terakhir  yang  dalam  hal  ini  diperankan  oleh  Bupati/Walikota  dan Gubernur  dapat  ditelaah  melalui  dua  regulasi  tentang  pemerintahan  daerah,  yaitu UU  No.  22/1999  dan  UU  No.  32/2004.  Aturan  tambahan  berupa  Peraturan Pemerintah  (PP)  yang  menyertai  kedua  UU  tersebut  dapat  pula  disimak  untuk menelaah lebih mendalam mengenai relasi politik lokal  dan nasional dalam konteks otonomi  daerah.  Namun  sebelum  lebih  jauh  menelaah  relasi  Gubernur  dan Bupati/Walikota  dalam  konteks  otonomi  daerah,  ada  baiknya  untuk  mengetahui peran  dan  tugas  Provinsi  sebagai  daerah  otonom.  Sebab  selain  mewakili
Pemerintah  Pusat  di  daerah,  Gubernur  dan  Pemerintah  Provinsi  juga  menjalankan kewenangan dan tugas sebagai daerah otonom.
Dalam  menjalankan  fungsi  dan  peran  sebagai  daerah  otonom,  Provinsi memiliki  tugas  dan  kewenangan  berbeda  antara  pengaturan  UU  No.  22/1999  dan UU  No.  32/2004.  Sebagai  daerah  otonom,  UU  No.  22/1999  secara  eksplisit mengatur wilayah Provinsi yang tidak diatur oleh UU No. 32/2004. Disebutkan dalam UU  No.  22/1999  bahwa  wilayah  daerah  Provinsi  terdiri  atas  wilayah  darat  dan wilayah laut  sejauh 12 mil laut  yang diukur dari garis pantai ke arah laut  lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Lebih jauh lagi, UU No. 22/1999 juga menyebutkan bahwa Provinsi melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan penyerahan  kewenangan  pemerintahan oleh Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Provinsi  selaku  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara  dekonsentrasi  merupakan  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  oleh Pemerintah  Pusat  kepada  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah dan/atau  kepada  instansi  vertikal  tertentu.  Kemudian  tugas  pembantuan  adalah penugasan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Daerah  dan  Desa,  dan  daeri  daerah  ke Desa  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu  yang  disertai  pembiayaan,  sarana  dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepafa yang menugaskan.
Kewenangan  Provinsi  sebagai  daerah  otonom  yang  diatur  oleh  UU  No. 22/1999  lebih  terbatas  yaitu  mencakup  kewenangan  di  bidang  pemerintahan  yang bersifat  lintas  Kabupaten/Kota,  dan  kewenangan    di  bidang  pemerintahan  tertentu lainnya.  Berdasarkan  UU  tersebut,  Provinsi  diberi  kewenangan  untuk  mengelola sumber  daya  nasional  yang  ada  di  wilayah  bersangkutan  kemudian  bertanggung jawab  memelihara  kelestarian  lingkungan  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Diantara kewenangan tersebut ialah:
1. Eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi,  dan  pengelolaan  kekayaan  laut  sebatas wilayah laut tersebut;
2. Pengaturan kepentingan administratif;
3. Pengaturan tata ruang;
4. Penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat; serta
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
Sedangkan  kewenangan  Provinsi  sebagai  daerah  otonom  berdasarkan  UU  No. 32/2004 didasarkan atas urusan wajib dan urusan pilihan yang pengaturannya lebih luas ketimbang UU No.  22/1999.  Implementasi urusan wajib dan urusan pilihan ini, oleh  Pemerintah  Provinsi  didasarkan  pada  PP  No.  38/2007  tentang  Pembagian Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.  Urusan  wajib  untuk  pemerintah  provinsi  yang  diatur  oleh  PP  No. 38/2007  (pasal  7)  meliputi  (a)  pendidikan;  (b)  kesehatan;  (c)  lingkungan  hidup;  (d) pekerjaan  umum;  (e)  penataan  ruang;  (f)  perencanaan  pembangunan;  (g) perumahan;  (h)  kepemudaan  dan  olahraga;  (i)  penanaman  modal;  (j)  koperasi  dan usaha kecil dan menengah; (k) kependudukan dan catatan sipil; (l) ketenagakerjaan; (m).  ketahanan  pangan;  (n)  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak;  (o) keluarga  berencana  dan  keluarga  sejahtera;  (p)  perhubungan;  (q).  komunikasi  dan informatika; (r) pertanahan; (s) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (t) otonomi daerah,  pemerintahan  umum,  administrasi  keuangan  daerah,  perangkat  daerah, kepegawaian,  dan persandian;  (u) pemberdayaan masyarakat  dan desa;  (v) sosial; (w) kebudayaan; (x) statistik; (y) kearsipan; dan (z) perpustakaan.
Sedangkan  urusan  pilihannya  adalah  (a)  kelautan  dan  perikanan;  (b) pertanian;  (c)  kehutanan;  (d)  energi  dan  sumber  daya  mineral;  (e)  pariwisata;  (f) industri; (g) perdagangan; dan (h) ketransmigrasian. Selain urusan wajib dan urusan pilihan  tersebut,  ada  pula  urusan  bersama  yang  dikelola  dengan  Kabupaten/Kota serta ada urusan sisa yang dikelola berdasarkan kekhasan daerah wilayah Provinsi yang  tidak  diatur  atau  disebutkan  dalam  PP  No.  38/2007.  Pelaksanaan  urusan pemerintahan  tersebut  oleh  Pemerintah  Provinsi  disertai  dengan  pembentukan kelembagaan  daerah  di  tingkat  Provinsi  yang  diimplementasikan  berdasarkan  PP No.  41/2007.  Jadi  jelas  bahwa  Pemerintah  Provinsi  juga  sebagai  daerah  otonom yang dapat mengelola sendiri urusan pemerintahannya.
Selanjutnya  masuk  pada  pembahasan  mengenai  peran  dan  fungsi  Provinsi sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah.  Berdasarkan  UU  No.  22/1999,  peran Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah  cenderung  mengarah  kepada aktivitas  administratif dan  sangat  minim  dalam makna  politis.  Kewenangan  provinsi dalam  makna  administrasi  dapat  dipahami  sebagai  kewenangan  penguasaan wilayah  administrasi  provinsi  yang  mencakup  kewenangan  di  bidang  pemerintahan yang  dilimpahkan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Gubernur  yang  menjadi  wakil pemerintah pusat di daerah.
Adapun  kewenangan  Gubernur  menjalankan  fungsi  dan  perannya  sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan UU No. 22/1999 diantaranya ialah:
1. Mewakili  Presiden  untuk  memandu  pengucapan  sumpah/janji  dan pelantikan  Bupati-Wakil  Bupati  atau  Walikota-Wakil  Walikota  (diatur oleh PP No. 47/2000);
2. Menerima  paling  lambat  15  hari  setelah  ditetapkannya  Peraturan Daerah  (Perda),  APBD,  Perubahan  APBD,  dan  Perhitungan  APBD Kabupaten/Kota (diatur oleh PP No. 105/2000);
3. Meneruskan  usulan  pemberhentian  Kepala  Daerah  dari  DPRD Kabupaten/Kota ke Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (diatur dalam PP No. 108/2000);
4. Membentuk  Komisi  Penyelidik  Independen  untuk  Kabupaten/Kota dalam  menyelidiki  pertanggungjawaban  akhir  tahun  anggaran  Kepala Daerah  yang  ditolak  untuk  kedua  kalinya  oleh  DPRD  Kabupaten/Kota bersangkutan (diatur oleh PP No. 108/2000);
5. Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten/Kota tentang nama-nama pasangan  calon  Bupati-Wakil  Bupati  dan  Walikota-Wakil  Walikota (diatur dalam PP No. 151/2000);
6. Melanjutkan  berita  acara  pemilihan  Kepala  Daerah  pasangan  calon Bupati-Wakil  Bupati  dan  Walikota-Wakil  Walikota  ke  Menteri  Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (diatur dalam PP No. 151/2000);
7. Menerima  pengalihan  Barang  Milik/Kekayaan  Negara  (BM/KN)  dari Pemerintah  Pusat,  meneruskannya  kepada  Kabupaten/Kota,  dan menerima  pertanggungjawaban  penggunaannya  dari  Kabupaten/Kota untuk  disampaikan  kepada  Pemerintah  Pusat  (diatur  PP  No.  2  Tahun 2001).
Sementara  berdasarkan  UU  No.  32/2004,  pelimpahan  kewenangan Pemerintah  Pusat  kepada  Gubernur  lebih  banyak  bermakna  politis.  Sehingga Gubernur  pun  lebih  maksimal  menjalankan  wewenangnya  dalam  mewakili Pemerintah Pusat di daerah dari aspek politik ketimbang administratif. Dalam pasal 10 (5) UU No. 32/2004 disebutkan bahwa dalam urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan  Pemerintah  Pusat  di  luar  urusan  pemerintahan,  Pemerintah  Pusat dapat:
1. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah; atau
3. Menugaskan  sebagian  urusan  kepada  pemerintah  daerah  dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Aturan teknis yang menyertai aturan dalam pasal 10 (5) UU No. 32/2004 yang memberi  dasar  bagi  peran  dan  fungsi  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di daerah  itu,  berawal  dari  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  39/2001  Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Dijelaskan dalam PP No. 39/2001 tersebut, bahwa penggunaan  asas  dekonsentrasi  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  efisiensi  dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan,  dan pelayanan umum, serta  untuk  menjamin  hubungan  yang  serasi  antara  Pemerintah  dan  Daerah,  serta antar Daerah.
Kewenangan  Pemerintah  Pusat  yang  diserahkan  kepada  Gubernur berdasarkan PP No. 39/2001 adalah:
1. Aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara,  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  serta  sosialisasi  kebijaksanaan  Nasional  di Daerah;
2. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
3. Fasilitasi  kerjasama  dan  penyelesaian  perselisihan  antar  Daerah dalam wilayah kerjanya;
4. Pelantikan Bupati/Walikota;
5. Pemeliharaan  hubungan  yang  serasi  antara  Pemerintah  dengan Daerah Otonom di wilayahnya dalam rangka memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian  terselenggaranya  pemerintahan  daerah  yang  baik, bersih  dan  bertanggungjawab,  baik  yang  dilakukan  oleh  Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif Daerah;
8. Penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Penyelenggaraan  tugas-tugas  umum  pemerintah  lainnya  yang  tidak termasuk dalam tugas instansi lain;
10. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
11. Pengawasan  represif  terhadap  Peraturan  Daerah,  Keputusan  Kepala Daerah,  dan  Keputusan  DPRD  serta  keputusan  Pimpinan  DPRD Kabupaten/Kota;
12. Pengawasan  pelaksanaan  administrasi  kepegawaian  dan  karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
13. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.
Dalam  perkembangannya  sebagai  akibat  tidak  terlaksana  dengan  baik penerapan  PP  No.  39/2001  tersebut  karena  ternyata  banyak  Bupati/Walikota membangkang terhadap keberadaan Gubernur, awal tahun 2010 muncul PP No. 19 Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  serta Kedudukan  Keuangan  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  Wilayah Provinsi.  PP  No.  19/2010  dikeluarkan  tanggal  28  Januari  2010.  PP  tersebut  lahir
setelah  diselenggarakan  RAKERNAS-APPSI  (Rapat  Kerja  Nasional  Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) di Palangka Raya awal Desember 2009.
Dalam  Rakenas  APPSI  itu  Gubernur  Kalimantan  Tengah,  A.  Teras  Narang, mengeluh kepada Presiden SBY dan di depan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang datang, tentang lemahnya peran dan posisi Gubernur terhadap Bupati/Walikota.  Gubernur  Teras  Narang  sejak  menjabat  sebagai  Gubernur Kalimantan  Tengah  tahun  2005  sering  dibuat  “tidak  berdaya”  saat  berhadapan dengan  beberapa  Bupati  dan Walikota  di  Kalimantan  Tengah  yang  membangkang, misalnya  tidak  menghadiri  rapat  koordinasi  di  provinsi  atau  sewenang-wenang mengeluarkan  ijin  investasi.  Gubernur  Teras  Narang  menyebut  1  Bupati  (Bupati Pulang Pisau, Achmad Amur) dan 1 Walikota (Walikota Palangka Raya, Riban Satia) yang  selama  ini  terkesan  tidak  menuruti  program  yang  sesuai  dengan  ketentuan yang  digariskan  Pemerintah  Pusat  melalui  Pemerintah  Provinsi.  Kedua  pemimpin daerah  tersebut  juga  jarang  menghadiri  rapat  koordinasi  dengan  Provinsi (Banjarmasin Post, 21 Februari 2010). Keluhan serupa sebenarnya juga dialami oleh Gubernur  di  banyak  provinsi  lain  selama  pelaksanaan  otonomi  daerah  sejak  tahun 2000.
Seakan  gayung  tersambut,  sepulang  dari  Palangka  Raya,  Menteri  Dalam Negeri  Gamawan  Fauzi  yang  juga  pernah  menjadi  Gubernur  Sumatera  Barat memiliki  pekerjaan  rumah  untuk  menggodok  aturan  penguatan  posisi  dan  peran Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah.  Kemudian  pada  18  Januari 2010  di  Madiun  diselenggarakan  Rapat  Kerja  Asosiasi  Pemerintah  Kabupaten Seluruh  Indonesia  (APKASI)  yang  dihadiri  ratusan  Bupati  dari  seluruh  Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan kata  sambutan  yang  intinya  mengenai  pentingnya  memperkuat  peran  Gubernur untuk  mengamankan  berbagai  instruksi  Pemerintah  Pusat  di  daerah.  Berselang seminggu  setelah  penyampaian  kata  sambutan  dalam  forum  tersebut,  lahirlah  PP No. 19/2010 (Redi Setiadi, The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), 16 Maret 2010, www.googel.com).
Inti dari penerapan PP No. 19/2010 itu  adalah memperkuat fungsi dan peran Gubernur  sebagai  Kepala  Daerah  sekaligus  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di wilayah  provinsi.  PP  tersebut  juga  hendak  memperkuat  hubungan  antar  tingkatan pemerintahan.  Dalam  pelaksanaan  fungsi  dan  peran  Gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam wilayah  provinsi  bersangkutan  bersifat  bertingkat  atau  hierarkis.  Gubernur  dapat melaksanakan  peran  dan  fungsi  pembinaan  serta  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  oleh  Bupati/Walikota  di  wilayah  provinsi yang dipimpin oleh Gubernur tersebut.
Sementara  penguatan  peran  dan  fungsi  Gubernur  sebagai  Kepala  Daerah dapat  dilakukan  dengan  memperkuat  orientasi  pengembangan  wilayah  serta memperkecil dampak kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh Bupati/Walikota yang  bersifat  menyimpang  baik  dalam  ranah  sosial  maupun  ekonomi  lokal.  Untuk aspek  pembinaan  atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  oleh  Bupati/Walikota, upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di daerah  adalah  mewujudkan  tercapainya  tujuan  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Sedangkan  untuk  aspek  pengawasan,  tugas  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah Pusat di daerah adalah menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, epektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
Diantara klausul terpenting yang diatur dalam PP No. 19/2010 tersebut ialah terdapat  dalam  pasal  4  (a),  di  mana  dinyatakan  bahwa  salah  satu  kewenangan Gubernur adalah mengundang rapat Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan  instansi  vertikal.  Kemudian  melalui  pasal  4  (c),  PP  No.  19/2010  juga memberi  mandat  kepada  Gubernur  untuk  memberikan  penghargaan  dan  sanksi kepada  Bupati/Walikota  atas  kinerja,  pelaksanaan  kewajiban,  dan  pelanggaran sumpah  atau  janji.  Dua  klausul  yang  memberi  mandat  kepada  Gubernur  itu dipercaya  dapat  mengerem  kesewenang-wenangan  Bupati/Walikota  dalam melaksanakan  otonomi  daerah  namun  tidak  menghiraukan  peran  dan  fungsi Gubernur sebagai atasannya.
Jelasnya,  tugas  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah  yang diatur  dalam  PP  No.  19/2010  adalah  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang meliputi:
1. Koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan  antara  pemerintah  daerah Provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi di wilayah Provinsi bersangkutan;
2. Koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan  antara  pemerintah  daerah Provinsi  dengan  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  wilayah Provinsi bersangkutan;
3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan;
4. Pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah Kabupaten/Kota;
5. Menjaga  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  serta  memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menjaga  dan  mengamalkan  ideologi  Pancasila  dan  kehidupan demokrasi;
7. Memelihara stabilitas politik;
8. Menjaga  etika  dan  norma  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah; dan
9. Melaksanakan urusan  pemerintahan  di  wilayah  Provinsi  yang  menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Sementara  itu,  berdasarkan  PP  yang  sama,  Gubernur  memiliki  wewenang dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu meliputi:
1. Mengundang  rapat  Bupati/Walikota  beserta  perangkat  daerah  dan pimpinan instansi vertikal;
2. Meminta  kepada  Bupati/Walikota  beserta  perangkat  daerah  dan pimpinan  instansi  vertikal  untuk  segera  menangani  permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
3. Memberikan  penghargaan  atau  sanksi  kepada  Bupati/Walikota  terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaraan sumpah/janji;
4. Menetapkan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengevaluasi  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
6. Memberikan  persetujuan  tertulis  terhadap  penyidikan  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
8. Melantik  kepala  instansi  vertikal  dari  kementerian  dan  lembaga pemerintah non-kementerian yang ditugaskan di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  jelas  terlihat  mengenai  bagaimana  tugas  dan wewenang  Pemerintah  Provinsi  sebagai  daerah  otonom  serta  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat  di  daerah.  Di  bagian  selanjutnya  hendak  diuraikan  mengenai dampak dari terjadinya ketidakharmonisan relasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

## B.2. Disharmoni dan Dampaknya
Sebagaimana  sudah  disampaikan  di  depan,  bahwa  pembangkangan sebagian Bupati/Walikota terhadap Gubernur mendatangkan diharmoni relasi antara Provinsi  selaku  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah  dengan  Kabupaten/Kota  selaku pelaksana  otonomi  daerah.  Disharmoni  itu  terlihat  nyata  mulai  dari  pernyataan Gubernur  bahwa  ada  Bupati  yang  membangkang,  mangkir,  tidak  mau  menghadiri rapat  dengan  Gubernur,  mengeluarkan  kebijakan  tidak  berkonsultasi  dengan Gubernur, dll. Intinya, selama otonomi daerah Bupati/Walikota merasa tidak memiliki atasan  semacam  Gubernur.  Terdapat  banyak  sekali  dampak  negatif  yang  muncul tatkala Bupati/Walikota bekerja tanpa pengawasan serta koordinasi yang ketat oleh Gubernur  selaku  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah,  yaitu  terutama  dalam  hal pembuatan dan implementasi Peraturan Daerah (Perda).
Di  era  otonomi  daerah,  banyak  Kabupaten/Kota  mengeluarkan  Perda bermasalah,  yang  dirasa  mengganggu  eksistensi  dan  kelangsungan  Indonesia sebagai  sebuah  negara  bangsa.  Widodo  AS  sewaktu  menjabat  Menkopolhukam pernah  mengatakan  ada  lebih  85%  Perda  bermasalah,  baik  dalam  legalitas, substansi maupun  inkonsistensi.  Padahal  Perda adalah  landasan penyelenggaraan negara yang berdampak langsung kepada masyarakat di tingkat bawah (Sulastomo, “Implikasi  Otonomi Berbasis Tingkat  II” (Kompas,  25 Juli 2006)). Banyaknya Perda bermasalah karena tidak adanya sinergi kebijakan antara pusat dengan daerah yang dalam  hal  ini  di  wakili  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  dengan Kabupaten/Kota.  Kabupaten/Kota  cenderung  bergerak  sendiri  dalam  membuat  dan mengesahkan Perda tanpa berkosultasi atau meminta persetujuan Gubernur.
Didapati  dari total  13.250  Perda  yang  diterbitkan daerah hingga  tahun  2006, hanya  5.054  Perda  yang  telah  dilaporkan  kepada  Kementerian  Dalam  Negeri.  Dari 5.054 Perda yang diterima Kemendagri, ada 3.966 Perda diantaranya lolos evaluasi serta layak diimplementasi, sekitar 930 Perda layak dibatalkan dan 537 diantaranya telah  dibatalkan.  Dari  537  Perda  yang  dibatalkan,  506  Perda  dibatalkan  Menteri Dalam  Negeri,  sisanya  24  Perda  dibatalkan  daerah  sendiri.  Perda  yang  dibatalkan umumnya  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi atau  peraturan  daerah  di  Provinsi,  seperti  Perda  tentang  perkebunan,  peternakan, pertanian, kehutanan, perindustrian dan perdagangan. Kemudian 393 Perda tentang pajak dan retribusi yang dinilai menghambat perbaikan iklim investasi di daerah juga masuk  daftar  Perda  yang  dipermasalahkan  Kementrian  Dalam  Negeri  (Eliakim Tambun, “Kedewasaan Berotonomi” (Majalah Media Praja Vol.1, No.06, 16-30 April 2006)). Tabel 1 di bawah memperlihatkannya.

## Tabel 1 : Perda yang dibatalkan Kemendagri selama Otonomi Daerah
(2000-2009)
Tahun Jumlah Perda Dibatalkan 2002 19 2003 105 2004 236 2005 126 2006 114 2007 173 2008 229 2009 (hingga September) 121 Jumlah Total 1.123
Sumber: Media Indonesia, 8/10/2009, hal. 2
Selain itu, informasi lain dan terbaru memperlihatkan ada 3.042 Perda terkait dengan pajak dan retribusi yang meresahkan investor sehingga terus memperburuk iklim  investasi  di  daerah  (Kompas,  14  Juli  2010).  Kementerian  Keuangan  RI  sudah memberi  rekomendasi  kepada  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  membatalkan sebanyak 4.885 Perda bermasalah, dan baru 1.843 Perda (37,7%) yang dibatalkan (Kompas, 15 Juli 2010). Adapun sejumlah Provinsi yang memiliki Perda bermasalah terbanyak disajikan dalam tabel 2 di bawah:
Tabel 2 : Perda Bermasalah terbanyak (2000-2010)
Provinsi
Jumlah Perda Bermasalah

## 1. Sumatera Utara
2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Timur 5. Jawa Barat 6. Kalimantan Tengah 7. Jambi 8. Sulawesi Selatan
9. Sumatera Barat 217 196 194 151 142 135 128 116 101
Sumber: Kompas 14/7/2010 dan 16/7/2010
Perda-Perda  bermasalah  tersebut  diduga  terjadi  pada  aras  Kabupaten/Kota. Walaupun  Pemerintah  Daerah  khususnya  Pemerintah  Provinsi  siap  mencabut Perda-Perda  bermasalah  tersebut  seperti  yang  diungkapkan  Gubernur  Kalimantan Timur  dan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  karena  dinilai  memperburuk  investasi, namun  belum  diketahui  berapa  jumlah  Perda  yang  sudah  dibatalkan  oleh Pemerintah  Daerah  sendiri  (di  Kalimantan  Timur),  atau  akan  dievaluasi  (di Kalimantan  Tengah),  masih  diinventarisir  (di  Jawa  Tengah),  atau  masih  ditelaah sesuai  kesepakatan  tentang  tolok  ukur  bermasalah  tidaknya  sebuah  Perda  (di Sulawesi Selatan) (Kompas, 15 dan 16 Juli 2010).
Selain  Perda  yang  berkaitan  dengan  investasi,  beberapa  Perda  yang berkaitan dengan eksklusifitas suatu daerah atas nama identitas masyarakat tertentu juga pernah disorot oleh Pemerintah Pusat tahun 2009. Pengesahan dan penerapan Perda  tersebut  dirasa  terlalu  berlebihan  dan  bertentangan  dengan  Undang-undang yang  dibuat  Pemerintah  Pusat  bahkan bertentangan dengan  UUD  1945 dan  Dasar Negara  Pancasila.  Tabel  3  di  bawah  memperlihat  diantara  Perda  yang  disorot tersebut.

## Tabel 3: Sejumlah Perda bermasalah yang disorot Pemerintah Pusat Tahun 2009

## Pemerintah Provinsi Aceh
Kanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang disahkan DPR Aceh 
Pasal 24 ayat 1
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  zina  diancam  dengan  uqubat  hudud  100 (seratus)  kali  cambuk  bagi  yang  belum  menikah  dan  uqubat  rajam/hukuman  mati  bagi  yang
sudah menikah. Pemerintah Kabupaten Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Perda  No.  1  Tahun  2003  tentang  Kewajiban  Pandai  Membaca  Alquran  bagi  Anak  Usia Sekolah, Karyawan/Karyawati, dan Calon Mempelai  Pasal 12
Ayat 1: Bagi setiap tamatan SD dan atau  SLTP/SLTA  yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak pandai membaca Alquran dengan baik, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut. Ayat  4:  Bagi  karyawan/karyawati  yang  tidak  bisa  membaca  Alquran  sebagaimana  dimaksud Pasal 10 ayat (1) akan ditindak lanjuti oleh Bupati.
Ayat  5:  Bagi  calon  mempelai  yang  tidak  dapat  membuktikan  pandai  membaca  Alquran  di hadapan  PPN  atau  P3N  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  11  ayat  (2)  maka  pelaksanaan nikahnya:
a. Ditangguhkan sampai yang bersangkutan pendai membaca Alquran.
b. Tetap  dilaksanakan  pernikahan  dengan  catatan  buku  nikahnya  belum  diserahkan sampai yang bersangkutan pandai membaca Alquran.
Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten Perda No. 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran  Pasal 4 ayat 1
Setiap  orang  yang  sikap  atau  perilakunya  mencurigakan  sehingga  menimbulkan  suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat  hiburan,  gedung  tempat  tontonan,  di  sudut-sudut  jalan  atau  lorong-lorong  jalan  atau tempat-tempat lain di daerah.
Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Perda No. 8 tahun 2005 tentang Jumat Khusyuk  Pasal 9
Bagi  masyarakat  pengendara  dan  penumpang  kendaraan  (baik  darat  maupun  air)  agar  dapat menghentikan  kendaraannya  guna  melaksanakan  ibadah  salat  Jumat  dan  atau  menggunakan jalan alternatif lain atau menunda sejenak perjalanannya sampai berakhirnya waktu pelaksanaan Jumat Khusyuk.
Sumber: Media Indonesia, 8/10/2009, hal. 2
Dari  segi  aturan  normatif  (Perda)  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang dilaksanakan  oleh  Kabupaten/Kota  tersebut,  tampak  jelas  sekali  dampak  dari  tidak maksimalnya  fungsi  koordinasi,  pengawasan  dan  pembinaan  Kabupaten/Kota  oleh Provinsi  selaku  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah.  Keadaan  tersebut  membuahkan ketidakharmonisan hubungan antara Bupati/Walikota dengan Gubernur. Ketidakharmonisan  itu  lebih  banyak  berlatang  belakang  politis  ketimbang administratif, yaitu misalnya antara Bupati/Walikota dengan Gubernur berbeda partai politik, berbeda agama atau keyakinan, berbeda suku atau etnis, dll. Bupati/Walikota cenderung  lebih  patuh  dan  taat  dalam  berkoordinasi  dengan  partai  politik pengusungnya  ketimbang  kepada  Gubernur.  Dengan  begitu,  banyak  alasan  yang melatarbelakangi  tidak  sinerginya  relasi  politik  antara  Bupati/Walikota  dengan Gubernur  selain  alasan  administratif  selama  pelaksanaan  otonomi  daerah  1 dasawarsa terakhir.

## C. PENUTUP C.1. Kesimpulan
Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Provinsi yang dipimpin Gubernur memiliki  tugas  dan  kewenangan  berbeda  antara  pengaturan  UU  No.  22/1999 dengan  UU  No.  32/2004.  Dalam  UU  No.  22/1999  tugas  dan  kewenangan Pemerintah  Provinsi  dan  Gubernur  diatur  lebih  eksplisit  namun  terlalu  sempit  dan terbatas.  Sedangkan  berdasarkan  UU  No.  32/2004  tugas  dan  kewenangan
Pemerintah Provinsi dan Gubernur diatur lebih luas melalui urusan wajib dan urusan pilihan  berdasarkan  PP  No.  38/2007,  tetapi  tidak  eksplisit  karena  tugas  dan kewenangan  yang  dimiliki  Provinsi  masih  dapat  berbagi  dengan  Pemerintah Kabupaten/Kota melalui urusan bersama seperti yang tekankan PP No. 38/2007.
Tugas  dan  kewenangan  Gubernur  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah terbagi atas dua peran, yaitu sebagai daerah otonom dan sebagai wakil Pemerintah Pusat  di  daerah.  Dalam  kapasitas  sebagai  daerah  otonom,  Provinsi  memiliki kewenangan  mengelola  desentralisasi,  dekonsentrasi  serta  tugas  pembantuan. Sedangkan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Provinsi bertugas melakukan koordinasi,  pembinaan  serta  pengawasan  terhadap  Kabupaten/Kota  dalam melaksanakan  otonomi  daerah  di  Provinsi  bersangkutan.  Namun  dalam kapasitasnya  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah,  Provinsi,  seperti  yang ditonjolkan  uraiannya  dalam  tulisan  ini,  tidak  maksimal  menjalankan  tugas  dan kewenangannya.
Hal  itu  disebabkan  oleh  alasan  administratif  dan  politik  yang  dimainkan  oleh Bupati/Walikota.  Berdasarkan  UU  No.  22/1999  yang  lebih  banyak  menonjolkan aturan  administratif,  Gubernur  dianggap  bukan  sebagai  atasan  Bupati/Walikota. Sementara  berdasarkan  UU  No.  32/2004  yang  lebih  banyak  menonjolkan  aturan politis, Gubernur dikesampingkan perannya karena para Bupati/Walikota cenderung mengutamakan  sinergi  dengan  partai  politik  pengusung  atau  mungkin  pengusaha yang  menjadi  sponsornya.  Penyebabnya  adalah  Gubernur  berbeda  ideologi  politik atau  berbeda  agama  dan  etnik  dengan  Bupati/Walikota.  Dampaknya,  banyak kebijakan Kabupaten/Kota yang menyimpang dari semangat otonomi daerah. Salah satu  yang  krusial  dan  banyak  disoroti  Pemerintah  Pusat  adalah  keberadaan Peraturan  Daerah  (Perda),  baik  Perda  menyangkut  investasi  maupun  eksklusivitas suatu daerah berdasarkan identitas kelompok masyarakat tertentu.

## C.2. Rekomendasi
1. Pemerintah  Pusat  harus  memperjuangkan  pengetatan  syarat pencalonan Kepala Daerah (terutama Bupati/Walikota)  untuk dimasukkan  ke  dalam  materi  revisi  UU  No.  32/2004  (Majalah  Tempo Edisi 25 April 2010, 19). Para Gubernur harus diajak untuk menyokong pengetatan tersebut. Materi revisinya diupayakan agar Bupati/Walikota memiliki komitmen untuk melaksanakan politik kebangsaan (UUD 1945 dan  Pancasila)  dan  politik  kelokalan  (politik  lokal,  pelayanan  publik, kebijakan pro masyarakat lokal, dll) secara bersamaan.
2. Dukungan  semua  pihak  terhadap  implementasi  PP  No.  19/2010 menjadi  kata  kunci  untuk  memaksimalkan  peran  Gubrenur  sebagai koordinator, pengawas dan pembina Bupati/Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah.
3. Gubernur  harus  mampu  menciptakan  “jembatan  sosial”  melalui berbagai  diskusi,  forum  dan  rapat  terbuka  yang  empatik  dengan Bupati/Walikota guna mensinergikan tugas dan kewenangan Gubernur dengan tugas dan kewenangan Bupati/Walikota.
4. Gubernur  perlu  membuat  kesamaan  komitmen  dan  visi  dengan Bupati/Walikota  mengenai  kemana  pembangunan  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  akan  dibawa,  di  samping  pula  harus  selalu mengingatkan  Bupati/Walikota  untuk  menyinkronkan  kebijakan  antar Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

## DAFTAR RUJUKAN
Gie,  The  Liang. Pertumbuhan  Pemerintahan  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia,  Jilid  I. Yogyakarta: Liberti, 1993.
Kaho, Josef Riwo. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Lay,  Cornelis. “Desentralisasi  Asimetris  Bagi  Indonesia”. Paper. Disajikan  pada  Seminar  Nasional Menata Ulang Desentralisasi dari Daerah. Fisipol UGM, Yogyakarta, 25 Januari 2010. Nordholt,  Henk  Schulte,  dan  Gerry  van  Klinken  (Ed.). Politik  Lokal  di  Indonesia. Jakarta:  KITLV  dan Yayasan Obor Indonesia, 2007. Supriatma,  Antonius  Made  Tony. “Menguatnya  Kartel  Politik  Para  “Bos””. Prisma .  Vol.  28,  No.  2, Oktober 2009, hlm. 10.
Sulastomo. “Implikasi Otonomi Berbasis Tingkat II”. Kompas, 25 Juli 2006. Tambun, Eliakim. “Kedewasaan Berotonomi. Media Praja. Vol.1, No.06, 16-30 April 2006. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan  Konsultasi  Calon  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan  Pemerintah  No.  151  Tahun  2000  tentang  Tatacara  Pemilihan,  Pengesahan,  dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2001  tentang  Pengamanan  dan  Pengalihan  Barang Milik/Kekayaan  Negara  Dari  Pemerintah  Pusat  Kepada  Pemerintah  Daerah  Dalam  Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
Suara Karya, 7 Oktober 200. Banjarmasin Post, 21 Februari 2010. Majalah Tempo Edisi 25 April 2010. Kompas, 14 Juli 2010. Kompas, 15 Juli 2010. Kompas, 16 Juli 2010. http://www.banyumasnews.com, 30/09/2009 (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2009). http://www.googel.com (diakses tanggal 1 Agustus 2010.