## Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris
Zumroh Pembajeng Fara Difah, Fifiana Wisnaeni, Novira Maharani Sukma Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: zumrohpfd@gmail.com

## Abstract
The notary has theduty listed in article 16 of (1) the letter f UUJN that is  to keep everything connected with the deed and  other  papers  private in order to protect  the interests of all  concerned with the  deed. The study was intended to describe the responsibilities  of a notary in by renouncing the contents of the deed by virtue of ingkar’s notary rights and by describing the responsibilities of a notary in by disproving the  contents  of  the  deed  by  the  rights  of  ingkar’s  forfeited  rights.  The  method  used  was  normative juridical that emphasis a secondary data source with a legal and conceptual approach that has analytical descriptive  research  specifications.  The  results  of  research  which  is:  first,  the  notary  has  obligation  of ingkar mentioned in UUJN, but this does not make notary legal proof. Second, the ruling can ovveride the notary rights relating to crimes in the extraordinary crime category. This did not prevent the notary from violating  the  UUJN  and  can’t  sanctioned  on  article  16  of  (11)  UUJN  as  long  as  the  law  for  canceling ingkar’s rights had a more immediate and necessary interest from a notary to address the contents of the deed made by the notary.

## Keywords: notary; regulation; responsible

## Abstrak
Notaris  memiliki  kewajiban  yang  tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN  yaitu  merahasiakan seluruh  hal  yang  berkaitan  dengan  akta  dan  surat-surat  lainnya  bertujuan  guna  memberi  perlindungan pada  kepentingan  seluruh  pihak  terkait  akta  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan tanggungjawab  notaris  dalam  merahasiakan  isi  akta  melalui  hak  ingkar  notaris  dan  mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan  hak  ingkar  notaris.  Metode  yang  dipergunakan  berupa yuridis  normatif yang  mengacu kepada  sumber  data  sekunder  memanfaatkan  pendekatan  konseptual  dengan  spesifikasi  penelitian deskriptif analitis dan pendekatan undang-undang. Hasilnya yakni: Pertama, Notaris memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal ini tidak membuat notaris menjadi kebal terhadap hukum. Kedua, Peraturan yang dapat menggugurkan hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan kejahatan dalam kategori extraordinary  crime .  Hal  ini  tidak  menjadikan  Notaris  melanggar  UUJN  dan  tidak  bisa dikenakan  sanksi  yang  disebutkan  pada  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN  sepanjang  peraturan  yang  untuk menggugurkan  hak  ingkar  memiliki  kepentingan  yang  lebih  diutamakan  dan  dibutuhkan  dari  Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuat oleh Notaris.
Kata Kunci: notaris; peraturan; tanggungjawab

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Salah  satu  profesi  hukum  yang  sangat  mulia (officium  nobile) yaitu  profesi  Notaris, dikatakan  demikian  karena  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris  sangat  erat hubungannya  dengan  kemanusiaan.  Dalam  perkembangan  suatu  negara  yang  mana masyarakatnya  juga  ikut  dalam  perkembangan  suatu  negara  maka  sangat  dibutuhkan  jasa  dari seorang  Notaris. Sebab semakin  berkembangnya  suatu  negara begitupun  masyarakatnya, maka akan  semakin  besar  kebutuhan  yang  di  inginkan.  Kebutuhan  tersebut  tentunya  yang  dapat memberikan  manfaat  untuk  penggunanya.  Keadaan  tersebut  yang  mengharuskan  untuk  lebih berhati-hati  dalam  bertindak,  sehingga  dibutuhkan  alat  bukti  yang  dapat  memperkuat  suatu tindakan  yang  akan  dilakukan  terutama  tindakan  dibidang  hukum.  Salah  satu  alat  bukti  yang dapat digunakan baik itu dibidang hukum tata usaha negara dan hukum pidana yakni alat bukti tertulis.  Suatu  alat  bukti  tertulis  saja  tidak  dapat  memberikan  kekuatan  pembuktian  yang  kuat, sehingga untuk menjadikan alat bukti tertulis memiliki pembuktian dengan kekuatan yang kuat serta  juga  tidak  cacat,  maka  alat  bukti  tertulis  ini  wajib  sesuai  dengan  otentisitas  yang dibutuhkan  oleh  perundang-undangan.  Syarat  dari  hal  tersebut  di  antaranya  yaitu  bahwa  alat bukti  tertulis  harus  dibuat  dihadapan  atau  oleh  pejabat  berwenang  terkait  ini.  Profesi  hukum yang  memiliki  kewenangan  untuk  memenuhi  seluruh  persyaratan  otentisitas  yang  dibutuhkan oleh  Undang-Undang  untuk  alat  bukti  tertulis  yaitu  profesi  Notaris.  Hal  demikian  dikuatkan dengan pengertian Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yaitu:
“Notaris  yaitu  pejabat  umum  dengan  kewenangan  membuat  akta  autentik  serta mempunyai kewenangan yang lain, seperti yang sudah termuat dalam Undang-Undang ini atau berdasar pada Undang-Undang yang lain.”
Notaris  memiliki  kewenangan  dalam  pembuatan  akta  dimana  ini  diatur  pada  Pasal  15 ayat  (1),  (2)  dan  (3)  UUJN.  Kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  diantaranya yaitu  terkait  dengan  pembuatan  perjanjian  serta  penetapan,  yang  mana  pembuatan  perjanjian serta  penetapan  yang  memang  diharuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  adanya keinginan dari para pihak yang bersangkutan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Aturan terkait  kewenangan  yang  lain  termuat  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UUJN.  Selain  itu,
akta Notaris juga menjadi dasar legalitas eksistensi akta Notaris, yang persyaratannya meliputi (Ngadino, 2019a):
a. Bentuk akta yang dibuat harus sesuai ketetapan perundang-undangan;
b. Akta harus dibuat dihadapan atau oleh  pejabat umum;
c. Kepada  pejabat  umum  dihadapan  atau  oleh  siapa  akta  tersebut  dibuat,  harus  memiliki kewenangan untuk membuat akta ini.
Akta adalah suatu tulisan yang memang dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya (Moechthar, 2017). Dari pengertian diatas dapat di ketahui bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah akta bisa digunakan sebagai bukti diantaranya yaitu:
a. Tulisan  atau  surat  harus  memuat  tentang  suatu  peristiwa  yang  menjadi  dasar  dalam  sebuah perikatan;
b. Harus terdapat tandatangan pihak yang membuatnya pada tulisan atau surat tersebut;
c. Tulisan atau surat sengaja dibuat untuk dijadikan bukti.
Notaris  membutuhkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  melaksanakan  tugas  jabatan  yang dimilikinya,  karena  jika  terjadi  kesalahan  atau  kelalaian  dari  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya maka dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi Notaris di kemudian hari. Hal ini nantinya akan membawa Notaris pada proses peradilan.  Pada proses  peradilan, pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, baik itu pembuktian dengan kesaksian ataupun dengan tulisan (Arisaputra, 2012). UUJN memaparkan, hak ingkar dimiliki oleh Notaris, yang mana hak ingkar  ini  merupakan  kewajiban  dari  seorang  Notaris  yang  tercantum  pada  Pasal  16  ayat  (1) huruf f UUJN dimana menjelaskan:
“Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan yang dimilinya wajib merahasikan seluruh hal terkait Akta yang dibuatnya serta seluruh keterangan yang didapat untuk pembuatan Akta sesuai janji/sumpah jabatan, namun dengan pengecualian apabila Undang-Undang menentukan lain.”
Notaris  dalam  melaksanakan  jabatan  yang  dimilikinya  berkewajiban  menjaga kerahasiaan seluruh hal menyangkut akta dan juga surat lain yang sudah dibuat, hal ini bertujuan guna  memberi  perlindungan  pada  kepentingan  para  pihak  yang  bersangkutan.    Sanksi  bagi Notaris  yang  melanggar  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  terkait  kewajiban  ingkar  ini  yaitu  terdapat dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN yang mana sanksi tersebut bisa berbentuk pemberhentian secara tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan peringatan tertulis.
Sanksi  yang  disebutkan  pada  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN  ini  bertujuan  supaya  Notaris  dapat melaksanakan  jabatan  yang  dimilikinya  sesuai  akan  kode  etik  notaris  dan  UUJN,  sehingga Notaris  dalam  menjalankan  jabatan  yang  dimilikinya  diharapkan  agar  lebih  berhati-hati. Berkaitan dengan kewajiban ingkar dari Notaris, bahwa tidak semua peraturan dapat digunakan untuk  menggunakan  hak  ingkar  Notaris,  terdapat  peraturan-peraturan  yang  dapat mengenyampingkan hak ingkar Notaris.

## 2. Permasalahan
Berdasar  pada  yang  sudah  dijabarkan  terkait  dengan  permasalahan  tersebut,  maka perumusan masalahnya yaitu: Pertama, bagaimana tanggungjawab Notaris dalam merahasiakan isi  akta  melalui  hak  ingkar  Notaris  ?, Kedua ,  bagaimana  tanggungjawab  Notaris  dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar Notaris ?

## 3. Tujuan Penulisan
Tujuan  penulisan  ini  yaitu  pertama,  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  tanggungjawab profesi Notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar Notaris. Kedua, guna mengkaji dan  mengetahui  tanggungjawab  Notaris  dalam  merahasiakan  isi  akta  melalui  hak  ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar Notaris.

## 4. State Of The Art
Terdapat beberapa artikel yang ditemukan oleh penulis  yang mana artikel-artikel tersebut membahas  terkait  Tanggungjawab  Notaris  Dalam  Merahasiakan  Isi  Akta  Melalui  Hak  Ingkar Notaris  yaitu:  Pertama,  artikel  yang  diteliti  Ni  Luh  Putu  Sri  Purnama  Dewi,  I  Dewa  Gde Atmadja  dan  I  Gede  Yusa  (2018)  dari  Universitas  Udayana  berjudul  “Hak  Ingkar  Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”, dimana mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: pertama,  bagaimana  bentuk  pengaturan  fungsi  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  memberi perlindungan  hukum  pada  hak  ingkar  Notaris  mengenai  kewajiban  merahasiakan  isi  akta. Kedua,  apakah  konsekuensi  yuridis  hak  ingkar  Notaris  pasca  dikeluarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  49/PUU-X/2012  sesuai  akan  perlindungan  hukum  jabatan  Notaris  (Purnama Dewi, Atmadja, & Yusa, 2018).
Kedua,  artikel  yang  diteliti  oleh  Moh.  Sodiq  (2014)  dari  Universitas  Islam  Indonesia dengan  judulnya  yaitu  “Relevansi  Kewajiban  Ingkar  Notaris  dalam  Menjalankan  Jabatannya (Analisis  Pasal  16  Huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris)”,  dengan  pokok permasalahannya,  yakni:  pertama,  bagaimana  relevansi  kewajiban  ingkar  notaris  dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya berdasar pada pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Kedua, bagaimana  peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  memberi  perlindungan  pada  Notaris menyangkut kewajiban untuk merahasiakan isi akta (Sodiq, 2014).
Ketiga,  artikel  yang  diteliti  oleh  Bagus  Gede  Ardiartha  Prabawa  (2017)  dari  Universitas Udayana  dengan  judulnya  yaitu  “Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Ingkar  Notaris  Dalam  Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik  Notaris”,  dengan pokok permasalahannya,  yakni:  pertama,  “bagaimana  pengaturan  hak  ingkar  Notaris  terkait dilakukannya  pemeriksaan  terhadap  Notaris  berdasar  pada  Kode  Etik  Notaris  dan  Undang- Undang  Jabatan  Notaris”.  Kedua,  bagaimana  konsekuensi  hukum  bila  pada  saat  dilakukan pemeriksaan, Notaris menggunakan hak ingkarnya (Prabawa, 2017).
Perbedaan artikel yang ditulis oleh penulis dengan artikel yang sudah dipaparkan tersebut, yaitu  bahwa  artikel  ini  cenderung  memfokuskan  untuk  membahas  Tanggungjawab  Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  penulisan  artikel  ini  berupa  metode  penelitian yuridis  normatife . Metode ini ialah metode penelitian hukum kepustakaan di mana cara atau metode didalam penelitian hukum  dilaksanakan  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  bahan  pustaka  yang  tersedia  (Mamuji, 2009).  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  pada  penulisan  artikel  ini  yakni  jenis the  statue  approach (pendekatan  Undang-Undang)  serta  jenis conseptual  approach (pendekatan  Konseptual).  Penelitian hukum yuridis  normatife mengacu  kepada  sumber  data  sekunder,  dimana  pada  penelitian  ini  data sekunder  dibedakan  dalam  bahan  hukum  tersier,  sekunder,  dan  primer  (Diantha,  2013).  Kajian normatif  berupa  analisis  tanggungjawab  Notaris  dalam  merahasiakan  isi  akta  melalui  hak  ingkar Notaris.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris
Tanggungjawab  merupakan  bentuk  kewajiban  dan  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  setiap profesi. salah satu profesi yang harus sadar akan pentingnya tanggungjawab yaitu profesi Notaris.
Profesi Notaris masuk dalam kategori profesi hukum yang sangat mulia (officium nobile) . Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris menjabarkan definisi dari notaris yaitu bahwa:
“Notaris yakni pejabat umum dengan kewenangan membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan  lain  seperti  yang  sudah  tercantum  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasar pada undang-undang lain.”
Dari  pengertian  diatas  diketahui  bahwa  satu-satunya  pejabat  umum  dengan  wewenang membuat  akta  otentik  yaitu  Notaris,  sejauh  tidak adanya  ditentukan  bahwa  pejabat  lainnya  yang dapat membuat akta otentik. Hal ini membuat Notaris harus sadar akan pentingnya tanggungjawab dari  profesi  Notaris.  Tugas  dan  kewenangan  dari  seorang  Notaris  berkaitan  erat  dengan  suatu ketetapan-ketetapan,  perbuatan-perbuatan,  dan  perjanjian-perjanjian  yang  mana  dengan  adanya hal tersebut dapat memicu hak dan kewajiban antara berbagai pihak yang kemudian memberi alat bukti  atau  jaminan  terhadap  ketetapan,  perjanjian,  serta  perbuatan  supaya  seluruh  pihak  yang berpartisipasi dalam akta memiliki kepastian hukum (Handoko, 2019). Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan  profesinya  tidak  sebatas  untuk  eksistensi  saja  namun  guna  memenuhi  kebutuhan khalayak umum yang membutuhkan jasa dari seorang Notaris.
Sampai  saat  ini  sebagian  besar  masyarakat  masih  banyak  meminta  jasa  Notaris  untuk kepentingan  pribadi  klien  atau  karena  undang-undang  mengharuskan  untuk  menggunakan  jasa notaris  (Prajitno,  2010).  Kewajiban  Notaris  dalam  menjalankan  jabatan  yang  dimilikinya tercantum dalam UUJN Pasal 16 ayat (1).  Kewajiban dari Notaris yaitu tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu:
“Kewajiban  dari  notaris  adalah  merahasiakan  seluruh  hal  menyangkut  akta  yang  sudah dibuat  oleh  notaris  tersebut  serta  seluruh  keterangan  yang  didapat  untuk  membuat  akta sesuai akan janji/sumpah jabatan, dengan pengecualian apabila Undang-Undang memiliki ketentuan lainnya.”
Kewajiban  Notaris  di  atas,  merupakan  kewajiban  ingkar  seorang  Notaris.  Sebuah  tujuan dari kewajiban ingkar seorang Notaris  yakni  guna memberi perlindungan kepada berbagai  pihak yang  terkait  dengan  akta  yang  dibuatnya.  Dalam  hal  kerahasiaan  hubungan  antara  klien  dengan Notaris,  UUJN  ialah  aturan  penguat  dan  juga  penegas  terkait  dengan  hubungan  klien  dengan Notaris  yang  diantara  hubungan  ini  ada  beberapa  aspek  konfidensial  yang  tidak  diketahui  serta tidak  terbuka  untuk  khalayak  umum  (Anshori,  2009).  Sebagai  jabatan  kepercayaan,  sudah kewajiban  Notaris  menjaga  kerahasiaan  jabatannya,  sebab  jika  Notaris  tidak  sanggup
mempertahankan rahasia jabatannya, Notaris tidaklah disebut sebagai jabatan yang dipercayai jika pada kenyataannya penyidik bisa membongkar rahasia jabatan kepercayaan  ini lewat keterangan saksi akta yang penyidik panggil (Adjie, 2011). Bagi Notaris melanggar pasal 16 ayat (1) UUJN dapat  dijatuhi  sanksi.  Sanksi  tersebut,  diantaranya  ialah  pemberhentian  dengan  tidak  hormat, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  teguran  tertulis,  dan  teguran  lisan. Adanya sanksi tersebut menegaskan bahwa Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya harus berhati-hati agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi dimana bisa berdampak pada dirinya sendiri.
Van  Bemmalen  memaparkan,  bahwa  untuk  bisa  menuntut  penggunaan  hak  ingkar  terdapat tiga dasar, yakni (Ngadino, 2019b):
1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.
Profesi Notaris masuk pada kualifikasi untuk bisa menuntut penggunaan hak ingkar menurut Van  Bemmalen.  Hal  ini  karena  rahasia  jabatan,  pekerjaan,  dan  kedudukan  dari  profesi  Notaris. Tugas  dari  seorang  Notaris  di  antaranya  yaitu  membuat  akta  otentik  tentang  perjanjian  atau ketetapan.  Akta  termasuk  alat  bukti  yang  tercantum  pada  Pasal  1866  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang mana disebutkan bahwa:
“Alat pembuktian meliputi sumpah, pengakuan, persangkaan, bukti dengan saksi, dan bukti tulisan”.
Berdasar  lima  alat  bukti  tersebut,  akta  masuk  pada  kategori  alat  pembuktian  tertulis.  Alat pembuktian tertulis yakni alat bukti terutama, khususnya jika alat bukti tertulis tersebut yaitu akta autentik. Dikatakan akta autentik karena bentuk pembuatan aktanya telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan dibuat dihadapan atau oleh pegawai umum yang memiliki kewenangan menyangkut  hal  tersebut,  ini  selaras  seperti  yang  disebutkan  pada  Pasal  1868  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer). Akta otentik masuk pada kategori alat pembuktian tertulis, di mana pembuatan akta otentik yaitu tentang perjanjian dan ketetapan adalah tugas seorang Notaris. Hal ini menjadikan Notaris sebagai profesi yang mempunyai kekuatan hak ingkar. Seperti hal nya tentang  perjanjian,  bahwa  tujuan  membuat  perjanjian  yaitu  untuk  menjadikan  sebuah  perjanjian sebagai undang-undang untuk pihak-pihak atau mengatur kewajiban dan hak segenap pihak, serta menjadikan  suatu  perjanjian  sebagai  alat  bukti  jika  terjadi  suatu  sengketa.  Dalam  penyelesaian
suatu  sengketa,  perjanjian  biasanya  menjadi  suatu  pedoman  bagi  hakim  dalam  mengatur  suatu hubungan hukum yang sedang disengketakan, sehingga hal ini menjadikan perjanjian sebagai alat bukti  tertulis  yang  paling  penting  di  dalam  persidangan.  Bukan  hanya  hal  tersebut,  akta  otentik juga  digunakan  sebagai  ketetapan.  Akta  otentik  memiliki  pembuktian  yang  sempurna  dan mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  bagi  para  pihak  dan  juga  ahli  warisnya.  Pembutkian  yang sempurna  berarti  akta  otentik  tersebut  sudah  cukup  untuk  membuktikan  suatu  peristiwa  atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya serta mempunyai kekuatan mengikat yang berarti segala sesuatu yang dicantumkan didalam akta harus dipercayai dan dianggap benar- benar telah terjadi, jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak  tersebutlah  yang  harus  membuktikan  keraguan  dan  ketidakbenaran  akta  otentik  tersebut (Simbolon,  2015).  Notaris  membuat  akta-akta  mengenai  perjanjian  dan  ketetapan  atas  kehendak pihak  terkait  untuk  dinyatakan  di  dalam  akta  otentik  tersebut,  sehingga  hal  tersebut  semakin menguatkan  bahwa  Notaris  adalah  jabatan  kepercayaan.  Jabatan  kepercayaan  ini  juga  dikuatkan dengan  kewajiban  dari  Notaris  untuk  menjaga  kerahasiaan  seluruh  hal  menyangkut  akta  yang sudah dibuat Notaris tersebut, sehingga Notaris harus berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan akta. Pihak-pihak yang dapat diberikan, diperlihatkan atau diberitahukan oleh Notaris terkait isi, salinan akta,  kutipan  akta  atau  proses  akta  yaitu  pihak  yang  bersangkutan  langsung  terhadap  orang  yang memperoleh  hak,  ahli  waris,  atau  bersangkutan  langsung  terhadap  akta,  tetapi  terdapat pengecualian  jika  terdapat  aturan  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  perundang-undangan,  seperti dijelaskan pada Pasal 54 UUJN.
Notaris  membutuhkan  beberapa  hal  berikut  guna  mendukung  hak  ingkar  notaris,  yakni (Arisaputra, 2012):
1. Memahami dan menguasai hukum di Indonesia, dan bukan sebatas memahami hukum Notariat saja;
2. Akta  dibuat  dengan  mengikuti  aturan  yang  ada  yang  sudah  ditetapkan  oleh  peraturan,  hal  ini bertujuan untuk memenuhi sisi formal dari akta yang bersangkutan;
3. Akta  dibuat  Notaris  dengan  mengacu  prinsip  kecermatan  dan  kehati-hatian,  terutama  pada seluruh dokumen yang ditunjukkan pada Notaris;
4. Akta notariil di dalamnya ditambahkan keterangan yang sekiranya bisa mengurangi resiko;
5. Adanya tindakan preventif yang lain, diantaranya yaitu membuat surat keterangan khusus yang selanjutnya diletakkan dalam minuta akta bersamaan dengan warkah yang lain.
Tindakan-tindakan  tersebut  diatas  dapat  dilakukan  oleh  Notaris  untuk  mendukung  hak ingkar  Notaris  dan  juga  untuk  mendukung  keotentikan  dari  akta  Notaris  tanpa  melakukan  suatu pelanggaran  yang  akan  membuat  keotentikan  dari  akta  Notaris  hilang.  Notaris  dalam mempergunakan hak ingkar, memiliki tiga macam kedudukan yakni (Adinugraha, 2015): a. Sebagai saksi;
b. Sebagai saksi ahli;
c. Sebagai terdakwa.
Ketiga  kedudukan  Notaris  dalam  menggunakan  hak  ingkar  diatas  bahwa  pertama,    Notaris dapat menggunakan hak ingkar ketika Notaris berkedudukan sebagai saksi. Ketika Notaris diminta menjadi saksi dalam persidangan, maka Notaris dapat menggunakan hak nya untuk menggunakan hak  ingkar  dengan  mengundurkan  diri  menjadi  saksi.  Hal  ini  karena  kewajiban  Notaris  yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Notaris dapat mengundurkan diri  menjadi saksi dengan  cara  menyampaikan  kepada  Hakim  melalui  surat  permohonan  yang  dikirimkan  ke pengadilan. Kedudukan kedua yaitu sebagai saksi ahli, Notaris dapat mengundurukan diri sebagai saksi  ahli.  Saksi  ahli  yaitu  mereka  yang  mempunyai  keahlian  dan  pengetahuan  tertentu  yang dimintai  pendapatnya  mengenai  suatu  fakta  berdasarkan  pengetahuan  dan  keahlian  khusus  yang dimiliki,  salah  satunya  yaitu  profesi  Notaris.  Tetapi  hal  ini  dapat  pengecualian  yang  disebutkan pada  Pasal  120  ayat  (2)  KUHAP.  Kedudukan  yang  ketiga  yaitu  ketika  Notaris  berkedudukan sebagai terdakwa. Jika Notaris berkedudukan sebagai terdakwa sebab melakukan pemalsuan surat, maka hak ingkar tidak bisa digunakan Notaris.
Profesi Notaris memang memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal tersebut tidak membuat Notaris menjadi kebal terhadap hukum, karena Notaris tetap mempunyai tanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan nya baik  secara  hukum  pidana  ataupun  hukum  perdata  jika  terdapat  bukti  yang  mengarah  bahwa Notaris  memberi  keterangan  palsu  dan  melakukan  kesalahan,  serta  membantu  salah  satu  pihak dalam membuat akta otentik (Kusumaningdiah, 2017).

## 2.  Pertanggungjawaban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Terhadap Peraturan-Peraturan Hukum Yang Menggugurkan Hak Ingkar Notaris
Notaris  merupakan  salah  satu  jabatan  kepercayaan,  yang  mana  tiap  tindakan  yang  Notaris lakukan harus di pertanggungjawabkan secara hukum ataupun kode etik Notaris dalam pembuatan
akta  otentik.  Notaris  wajib  mengaplikasian  prinsip  kehati-hatian  serta  harus  cermat  dalam pembuatan akta otentik,  keadaan tersebut dikarenakan Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang  dibuatnya  itu  sendiri.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  mengartikan  pertanggungjawaban yaitu  perbuatan  atau  sesuatu  yang  harus  dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban  Notaris yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  di  antaranya  yakni  bisa  melanggar kewajiban  seorang  Notaris.  Kewajiban  seorang  Notaris  disebutkan  pada  Pasal  16  UUJN,  di antaranya  yaitu  terkait  dengan  kewajiban  ingkar  Notaris.  Janji/sumpah  jabatan  sebagai  Notaris terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJN yang menyebutkan:
“Notaris  sebelum  melaksanakan  jabatan  yang  dimilikinya  diharuskan  untuk  mengucapkan jani/sumpah sesuai agama yang dianut dihadapan pejabat yang ditunjuk atau Menteri.”
Notaris sebelum melaksanakan jabatan yang dimilikinya harus di janji/sumpah, dilakukannya ini dengan maksud supaya pelaksanaan jabatannya sesuai akan kode etik profesi Notaris dan UUJN. Pasal 4 ayat (2) UUJN yang memaparkan terkait janji. Sumpah Notaris, yakni:
“Saya  berjanji/bersumpah:  bahwa  saya  akan  patuh  dan  setia  kepada  Negara  Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawab saya  sebagai  Notaris.  Bahwa  saya  akan  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatan  saya.  Bahwa  saya  untuk  dapat  diangkat  dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”
Janji/sumpah tersebut terdapa frasa bahwa “Notaris berjanji/bersumpah akan merahasiakan isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatan  sebagai  seorang  Notaris” . Frasa diatas  memang menyebutkan bahwa “Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan sebagai  Notaris” , tetapi  hal  ini juga harus diketahui seberapa  jauh  batasan-batasan  dari  Notaris  untuk  menjaga  kerahasiaan  isi  akta  serta  keterangan yang  didapatnya  dalam  melaksanakan  jabatannya.  Ini  perlu  diketahui  karena  tidak  semua  aturan dapat  menggunakan  hak  ingkar  profesi  Notaris,  yang  dengan  adanya  aturan  tersebut  diharapkan bagi Notaris untuk menyampaikan isi akta dan juga keterangan yang didapat dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya.
Adanya  aturan  yang  dapat  menggugurkan  hak  ingkar  profesi  Notaris  juga  disebutkan  pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yakni:
“Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya wajib menjaga kerahasiaan seluruh hal  menyangkut  akta  yang  dibuat  olehnya  serta  seluruh  keterangan  yang  didapat  untuk pembuatan  akta  sesuai  akan  jabatan/sumpah,  dengan  pengecualian  bila  Undang-Undang menentukan lain.”
Diakhir  kalimat  dari  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN  ada  frasa “kecuali  Undang-Undang menentukan  lain” .  Frasa  diatas  menandakan  bahwa  UUJN  tetap  memberikan  pengecualian terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  menghilangkan  kewajiban  ingkar  Notaris.  Hal  ini dikarenakan bila terdapat permasalahan terkait akta yang dibuat dihadapan dan atau oleh Notaris, maka hak ingkar Notaris bisa gugur. Adanya aturan ini maka dalam mengambil suatu keputusan yaitu dalam hal ini adalah seorang hakim, maka hakim harus bisa cermat dan teliti jika dihadapkan pada kasus yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris di mana akta ini dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara di pengadilan (Kusumaningdiah, 2017).
Peraturan-peraturan yang dapat menggugurkan kewajiban ingkar Notaris diantaranya yaitu: 1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  terkait  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  menyebutkan bahwa:
“Kewajiban memberikan kesaksian seperti yang termuat dalam Pasal 35 berlaku juga untuk mereka  yang  menurut  jabatan,  harkat  dan  martabat,  serta  pekerjaannya  diwajibkan menyimpan  rahasia,  dengan  pengecualian  untuk  petugas  agama  yang  menurut  keyakinan yang dianutnya harus menyimpan rahasia.”
2. Pasal  35  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  terkait  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  terkait  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan, menjelaskan:
“Dalam hal pihak yang dimaksud dalam ayat (1) mengenai kewajiban merahasiakan, untuk kepentingan  penagihan  pajak,  pemeriksaan,  maka  ditiadakanlah  kewajiban  merahasiakan tersebut,  dengan  pengecualian  ditiadakannya  kewajiban  merahasiakan  untuk  bank  atas permintaan tertulis dari menteri keuangan.”
Beberapa aturan diatas dapat menggugurkan kewajiban ingkar Notaris. Dengan adanya frasa di  akhir  kalimat  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN  maka  hak  ingkar  notaris  sifatnya  relatif  dilihat dari  kepentingan  mana  yang  lebih  penting,  karena  pada  dasarnya  hak  ingkar  notaris  bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan atas akta yang dibuat Notaris (Adinugraha, 2015). Adanya frasa ketentuan akhir kalimat Pasal 16  ayat (1) huruf  f  UUJN  yaitu “kecuali  Undang-Undang  menentukan  lain ”  tidak  menjadikan  Notaris melanggar UUJN dan Notaris tidak bisa diberi sanksi seperti disebukan dalam Pasal 16 ayat (11)
UUJN  sepanjang  peraturan  yang  untuk  menggugurkan  hak  ingkar  memiliki  kepentingan  yang lebih  diutamakan  dan  dibutuhkan  dari  Notaris  untuk  menyampaikan  isi  akta  yang  dibuatnya. Dengan  begitu  Notaris  tetap  mendapatkan  perlindungan  hukum  meskipun  Notaris  tidak menggunakan  hak  ingkar.  Selain  untuk  kepentingan  yang  lebih  diutamakan,  yaitu  mengenai kejahatan  luar  biasa (etraordinary  crime) ,  Notaris  dapat  menggugurkan  hak  ingkar  nya  karena kejahatan luar biasa (etraordinary crime) menganggu suatu negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara serta berdampak buruk pada kualitas suatu negara baik terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan juga politik, oleh karena itu untuk melakukan pemberantasan kejahatan luar biasa (etraordinary  crime) dibutuhkan  tindakan-tindakan  yang  tidak  biasa  pula.  Hal  ini  juga diperlukan  peran  dari  MKN  untuk  mempertimbangkan  keberadaan  Notaris  dalam  suatu  kasus yang dihadapi. MKN berfungsi sebagai pengawas dan pelindung profesi Notaris apabila diperiksa dalam  suatu  perkara  pidana  yang  terkait  dengan  pembuatan  aktanya . Namun  apabila  berkaitan dengan etraordinary  crime ,  MKN  dapat  dikatakan  harus  memenuhi  permintaan  dari  penyidik, penuntut umum, hakim atau pengadilan. Sebagaimana halnya bahwa setiap peraturan dibuat untuk memberi  kemanfaatan,  keadilan,  ketertiban,  serta  kepastian  hukum  untuk  masyarakat,  sehingga tidak  ada  peraturan  yang  memberikan  pembenaran  bagi  setiap  profesi  tertentu  untuk menyembunyikan  kejahatan  seseorang  yang  terlebih  lagi  jika  kejahatan  tersebut  masuk  dalam kategori extraordinary crime .

## D. SIMPULAN
Simpulan  yang  dapat  diperoleh  dari  uraian  yang  telah  disampaikan  diatas  yang  berkaitan dengan hak ingkar Notaris,  diantaranya yaitu: Pertama ,  bahwa kewajiban seorang Notaris  termuat dalam aturan Pasal 16 UUJN, di antaranya yaitu merahasiakan isi akta melalui hak ingkar yang mana hal tersebut termuat dalam aturan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Berkaitan dengan tanggungjawab dari Notaris guna menjaga kerahasiaan seluruh hal yang menyangkut akta dan surat-surat yang lain yaitu  bertujuan  untuk  memberi  perlindungan  pada  seluruh  pihak  yang  berkaitan  dengan  akta  yang sudah  dibuat  Notaris.  Meskipun  Notaris  memiliki  kewajiban  ingkar  yang  disebutkan  pada  UUJN, tetapi  hal  ini  tidak  membuat  Notaris  menjadi  kebal  terhadap  hukum.  Pelanggaran  bagi  notaris  atas kewajiban  hak  ingkar  bisa  diberi  sanksi  seperti  tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN, diantaranya  yakni “pemberhentian  dengan  tidak  hormat,  pemberhentian  dengan  hormat, pemberhentian  sementara,  dan  peringatan  tertulis” . Kedua ,  bahwa  terdapat  peraturan  yang  dapat
menggugurkan hak ingkar dari Notaris. Peraturan yang dapat menggugurkan hak ingkar Notaris yang berkaitan  dengan  kejahatan  dalam  kategori extraordinary  crime .  Hal  ini  tidak  menjadikan  Notaris melanggar  UUJN  dan  Notaris  tidak  bisa  dikenakan  sanksi  yang  disebukan  pada  Pasal  16  ayat  (11) UUJN sepanjang peraturan yang untuk menggugurkan hak ingkar memiliki kepentingan yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dari Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuat oleh Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku:
Adjie,  H.  (2011). Merajut  Pemikiran  Dalam  Dunia  Notaris  &  PPAT .  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti.
Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika . Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Diantha,  I.  M.  P.  (2013). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum . Jakarta: Kencana.
Handoko, W. (2019). Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas . Bogor: PT. Roda Publika Kreasi.
Mamuji, S. S. dan S. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Moechthar, O. (2017). Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta . Surabaya: Airlangga University Press. Ngadino.  (2019a). Ketentuan  Umum  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pengisian  Akta  PPAT .  Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
Ngadino.  (2019b). Tugas  dan  Tanggungjawab  Jabatan  Notaris  di  Indonesia .  Semarang:  UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
Prajitno,  A.  A.  A.  (2010). Pengetahuan  Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa  Notaris  di  Indonesia . Jakarta: Penerbit Putra Media Nusantara.
Simbolon,  L.  A.  (2015). Notaris  dan  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim .  Yogyakarta:  Penerbit Deepublish.

## B.   Artikel Jurnal:
Adinugraha,  C.  O.  (2015).  Kajian  Kritis  Hak  Ingkar  Notaris  Dalam  Menjaga  Kerahasiaan  Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak Ingkar. Privat Law .
Arisaputra,  M.  I.  (2012).  Kewajiban  Notaris  Dalam  Menjaga  Kerahasiaan  Akta  Dalam  Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. Perspektif .
Kusumaningdiah,  E.  (2017). Ketidaksinkronan  Peraturan  Perundang-Undangan  Mengenai Kewajiban Ingkar Notaris .
Prabawa,  B.  G.  A.  (2017).  Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Ingkar  Notaris  Dalam  Hal  Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Acta Comitas .
Purnama  Dewi,  N.  L.  P.  S.,  Atmadja,  I.  D.  G.,  &  Yusa,  I.  G.  (2018).  Hak  Ingkar  Notaris  Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. Acta Comitas .
Sodiq,  M.  (2014). Relevansi  Kewajiban  Ingkar  Notaris  dalam  Menjalankan  Jabatannya  (  Analisis Pasal  16  Huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ) .

## C.   Peraturan Perundang-Undangan:

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris