## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW REGARDING GENERAL ELECTIONS (CASE STUDY ON THE 2009 ELECTION OF DPR, DPD AND DPRD MEMBERS IN WEST SUMATRA)

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI
KASUS PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI SUMATERA BARAT TAHUN 2009)
Ardyan 1 , Rianda Seprasia 2 , Yoserwan 3
1 Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia
2,3 Universitas Andalas, Indonesia E-mail: ardyan.sh.mh@gmil.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent Ardyan ardyan.sh.mh@gmil.com Key words: Election Criminal LawEnforcement Panwaslu Gakkumdu Center Bawaslu Website: https://idm.or.id/JSER/ind ex.php/JSER Page: 1396 – 1406
The  criminal  provisions  in  the  General  Election  (Election)  law continue to increase because there are acts that have not been regulated as  election  crimes  before.  In  the  2004  and  2009  Election  Laws, procedural law and time limits for enforcement of election criminal law are regulated. The Chairperson of Bawaslu, the National Police Chief, and the Attorney General have made a Memorandum of Agreement to form  an  Integrated  Law  Enforcement  Center  (Sentra  Gakkumdu) consisting  of  the  Police,  Prosecutor's  Office,  and  Panwaslu. Gakkumdu  centers  were  established  at  the  central,  provincial  and district/city levels to effectively handle election crimes according to the principles of fast, simple, low cost, free, honest and impartial justice. Sociological  juridical  legal  research  was  carried  out  to  analyze  data sources  and  conduct  interviews  to  reveal  problems  that  occurred, coordination patterns between Panwaslu and the Gakkumdu Center, as well as handling reports of election crime violations. It turns out that  many  of  the  cases  that  Panwaslu  forwarded  to  the  Gakkumdu Center were declared not to be election crimes, there was insufficient evidence,  or  the  resolution  time  exceeded  the  limit.  Coordination between  the  Panwaslu  and  the  Gakkumdu  Center  went  well,  but enforcement of the 2009 election law failed because the report from the Panwaslu had to be reviewed by the Gakkumdu Center before being forwarded to investigators. Therefore, it would be best for the election law to strengthen the position of the Gakkumdu Center as the central institution  for  enforcing  election  criminal  law,  and  no  longer  the Panwaslu.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Koresponden Ardyan ardyan.sh.mh@gmil.com Kata kunci : Penegakan Hukum
Pidana Pemilu, Panwaslu dan Sentra Gakkumdu,
Bawaslu Website: https://idm.or.id/JSER/ind ex.php/JSER
Hal: 1396 – 1406
Ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  Pemilihan  Umum (Pemilu)  terus  bertambah  karena  ada  perbuatan  yang  belum diatur sebagai tindak pidana pemilu sebelumnya. Pada undang- undang Pemilu 2004 dan 2009, diatur tentang hukum acara serta batas waktu penegakan hukum pidana pemilu. Ketua Bawaslu, Kapolri,  dan  Jaksa  Agung  telah  membuat  Nota  Kesepakatan Bersama  membentuk  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu.  Sentra  Gakkumdu  ini  dibentuk  di  tingkat  pusat, provinsi,  dan  kabupaten/kota  untuk  mengefektifkan penanganan  tindak  pidana  pemilu  sesuai  prinsip  peradilan yang  cepat,  sederhana,  biaya  ringan,  bebas,  jujur,  dan  tidak memihak. Penelitian hukum yuridis sosiologis dilakukan untuk menganalisis  sumber  data  dan  melakukan  wawancara  guna mengungkap  masalah  yang  terjadi,  pola  koordinasi  antara Panwaslu  dan  Sentra  Gakkumdu,  serta  penanganan  laporan pelanggaran  tindak  pidana  pemilu.  Ternyata,  banyak  kasus yang  diteruskan  Panwaslu  ke  Sentra  Gakkumdu  dinyatakan bukan  tindak  pidana  pemilu,  tidak  cukup  bukti,  atau  waktu penyelesaian melebihi batas. Koordinasi antara Panwaslu dan Sentra  Gakkumdu  berjalan  baik,  tetapi  penegakan  hukum pemilu  2009  gagal  karena  laporan  dari  Panwaslu  harus dikaji kembali  oleh  Sentra  Gakkumdu  sebelum  diteruskan  ke penyidik.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  undang-undang  pemilu menguatkan posisi Sentra Gakkumdu sebagai lembaga sentral penegakan hukum pidana pemilu, bukan lagi pada Panwaslu.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Ketentuan  pidana  pada  setiap  undang  undang  tentang  Pemilihan  Umum  (Pemilu) selalu bertambah, hal ini disebabkan karena masih adanya perbuatan-perbuatan yang pada  pemilu-pemilu  sebelumnya  tidak  diatur  sebagai  tindak  pidana  pemilu.  Pada undang undang Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009 mengatur tentang tentang Hukum Acara serta batasan waktu penegakan hukum pidana pemilu. Ketua Badan Pengawas Pemilu  RI  (Bawaslu)  ,  Kepala  Kepolisian  RI  dan  Jaksa  Agung  telah  membuat  Nota Kesepakatan  Bersama    membentuk  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Sentra Gakkumdu)  yang  berisikan  unsur  dari Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Panitia  Pengawas Pemilu  (Panwaslu)  dan  dibentuk  di  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota  yang bertujuan  untuk  mengefektifkan  penanganan  tindak  pidana  pemilu  yang  sesuai dengan prinsip peradilan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Harusnya penegakan hukum pidana pemilu pada pemilu tahun 2009
semakin efektif, akan tetapi ternyata berdasarkan laporan Bawaslu penegakan hukum pidana pemilu menjadi sangat tidak efektif hal ini tampak dari 2629 kasus pelangaran pidana pemilu hanya 215 kasus yang sampai diputus di pengadilan.
Berdasarkan pada masalah-masalah di atas, maka tujuan melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui  peran dan fungsi  Panwaslu dan Gakkumdu dalam  penegakan  hukum  Pemilu.  2)  Untuk  mengetahui  bagaimana  Bawaslu  dan Sentra Gakumdu menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi. 3) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2009

## METODE
Mengacu  pada  permasalahan  tersebut,  dengan  menggunakan  metode  penelitian hukum  yuridis  sosiologis  (empiris)  yakni  penelitian  yang  dilakukan  dengan menganalisa sumber data dan kemudian melakukan wawancara untuk mengungkap permasalahan apa yang terjadi, bagaimana sebenarnya pola koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu dengan Sentra Gakkumdu, bagaimana sebenarnya Panwaslu dan Sentra Gakkumdu  menindaklanjuti  laporan/temuan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu, mangapabanyak  kasus  yang  diteruskan  oleh  Panwaslu  pada  Sentra  Gakkumdu dinyatakan bukan tindak pidana pemilu, atau tidak terdapat cukup bukti, atau waktu untuk penyelesaian tindak pidana pemilu akan melebihi batas waktu, serta mencari faktor-faktor apasaja yang menjadi kendala baik bagi Panwaslu maupun bagi Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana pemilu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Koordinasi  Panwaslu  dengan  Sentra  Gakkumdu  dalam  Penegakan  hukum  pidana tentang pemilu 2009 di Sumatera Barat. Secara Nasional, ternyata pad Pemilu tahun 2009, tidak banyak kasus yang diterima oleh Penyidik Kepolisian. Berdasarkan data dari  Kepolisian  pada  pemilu  Tahun  2009  data  tindak  pidana  pemilu  sebagaimana terlampir pada tabel berikut:
Tabel 1. Data Tindan Pidana Pemilu No  Kesatuan Jml Lap Prosese Sidik Kirim ke JPU Selesai Ket P-21  SP-3 Tdk diteruskan 1 Bareskrim 2 - 1 - 1 - daluarsa 2 Polda Sumut 2 - - - 2 - 3 Polda Riau 1 - - 1 - - 4 Polda Jambi 4 - - - 4 - 5 Polda Metro 6 5 - - 1 - 6 Polda Jabar 3 2 1 - - - 7 Polda Bali 1 - - - 1 - 8 Polda Kalsel 1 - - - 1 1
No  Kesatuan Jml Lap Prosese Sidik Kirim ke JPU Selesai Ket P-21  SP-3 Tdk diteruskan 9 Polda Sulut 1 - - 2 - 1 10 Polda Gorontalo 3 - - 2 - - 11 Polda Malut 2 - - - - - Jumlah 26 7 2 5 10 2

## Sumber: Polda Sumatera Barat
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 26 kasus tindak pidana pemilu yang tercatat di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri hanya 5 kasus yang P21 atau dinyatakan lengkap dan diteruskan ketingkat penuntutan, ada 2 kasus yang tidak diteruskan dan 10  kasus  lagi  di  terbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP-3)  karena berbagai alasan salah satunya adalah Kadaluarsa.
Tindaklanjut  laporan/temuan  pelanggaran  pidana  tentang  pemilu  pada  Pemilu Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  pada  Pemilu  tahun  2009  di  Sumatera  Barat  oleh Panwaslu dan Sentra Gakumdu. Dalam hal laporan tersebut terbukti kebenarannya, Bawaslu,  Panwaslu  Provinsi,  Panwaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama  3  (tiga)  hari  setelah  laporan  diterima.  Namun  apabila  Bawaslu,  Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu  Luar  Negeri  memerlukan  keterangan  tambahan  dari  pelapor  mengenai tindak lanjut dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. Apabila Laporan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan apabila laporan pelanggaran tersebut merupakan pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2008. Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum pelanggaran pidana tentang pemilu  pada  pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  pada  Pemilu  tahun  2009  di Sumatera  Barat.  Berdasarkan  data  Bawaslu  Tahun  2009  terdapat  10069  kasus pelanggaran  pemilu,  4597  diantaranya  merupakan  tindak  pidana  pada  seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 1069 kasus diantaranya diteruskan ke Penyidik, dari Penyidik yang diteruskan ke Penuntut Umum sebanyak 143 kasus, dari  Penuntut  Umum  yang  diteruskan  ke  Pengadilan  Negeri  sebanyak  133  kasus diputus oleh Pengadilan Negeri serta putusan PT sebanyak 76 kasus. Selanjutnya data pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2. Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
NO PROVINSI JENIS PELANGGARAN TPP JML LAP TP P 1 TP P 2 TP P 3 TPP 4 TP P 5 TP P 6 TP P 7 TP P 8 TP P 9 TP P 10 JML 1 BAWASLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NAD 13 0 9 43 6 0 6 26 0 5 108 144 3 Sumut 13 32 0 33 0 4 4 8 4 0 98 418 4 Sumbar 4 16 22 142 3 11 1 5 0 0 204 271 5 Riau 14 18 4 8 1 5 7 4 0 2 63 150 6 Kepri 13 1 10 17 0 0 0 5 0 1 47 56 7 Jambi 21 0 0 34 0 0 2 1 0 0 58 411 8 Bengkulu 7 9 8 784 0 4 6 45 2 0 865 894 9 Sumsel 0 7 20 74 8 1 8 10 0 3 131 150 10 Lampung 2 1 0 12 0 0 2 21 2 7 47 104 11 Babel 1 24 0 21 0 2 10 6 0 0 64 468 12 Banten 9 10 5 3 1 1 2 7 0 0 38 86 13 Jabar 271 73 58 94 7 6 20 94 0 13 636 1052 14 DKI 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 12 15 Jateng 189 46 21 61 0 2 18 67 0 3 407 600 16 DIY 26 0 8 8 0 0 10 16 0 0 68 152 17 Jatim 53 3 4 286 0 0 3 14 0 0 363 445 18 Bali 2 0 83 0 0 0 9 7 0 0 101 2508 19 NTB 0 2 11 7 2 0 2 12 1 0 37 55 20 NTT 15 4 0 6 0 0 4 8 0 1 38 55 21 Kalbar 2 14 0 5 0 0 0 6 0 2 29 33 22 Kalteng 11 6 1 3 0 0 3 2 2 0 28 32 23 Kalsel 8 7 7 30 0 0 1 16 1 0 70 243 24 Kaltim 1 1 3 10 0 0 0 4 0 0 19 28 25 Sulsel 35 6 12 3 0 1 2 3 0 0 62 186 26 Sulteng 156 96 22 38 3 0 29 14 0 13 371 584 27 Sultra 11 11 6 25 5 0 4 25 0 0 87 139 28 Gorontalo 14 8 16 23 3 0 13 26 0 0 103 142 29 Sulut 46 20 42 9 8 1 10 71 1 2 210 332 30 Sulbar 4 0 0 93 0 0 0 0 0 0 97 105 31 Maluku 21 1 8 13 1 0 1 4 0 0 49 62
NO PROVINSI

## JENIS PELANGGARAN TPP
JML LAP TP P 1 TP P 2 TP P 3 TPP 4 TP P 5 TP P 6 TP P 7 TP P 8 TP P 9 TP P 10 JML 32 Malut 19 4 2 4 1 0 6 7 0 0 43 65 33 Papua 0 2 5 1 0 0 1 15 0 0 24 45 34 Papua Barat 13 1 4 1 0 0 3 0 0 2 24 42 JUMLAH 100 1 423 391 1892 49 38 187 549 13 5 4 4597 10069 Sumber: Bawaslu RI Catatan:
TPP   1.  Pelibatan anak-anak TPP   2.  Parpol maupun caleg melakukan kampanye diluar jadwal TPP   3.  Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye TPP   4.  Penggunaan fasilitas negara atau pemerintah TPP   5.  Pelaksana/petugas  kampanye  melakukan  penghinaan  peserta  kampanye lain
TPP   6.  Materi kampanye melanggar pasal 84 ayat (1) TPP   7.  Pelibatan pejabat negara/daerah/TNI/perangkat desa TPP   8.  Politik uang
TPP   9.  Pejabat yang memobilisasi PNS di lingkungan kerjanya
TPP 10.  Membawa/menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain tanda gambar dan/atau atribut PP ybs.
Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa dari sepuluh bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi pada masa kampanye sebagaimana yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008,  hampir  seluruh  tindak  pidana  terjadi  diseluruh  Provinsi  Di  Indonesia  pada Pemilu 2009 yang lalu. Di Sumatera Barat, tercatat 204 tindak pidana pemilu yang terjadi  selama  masa  kampanye  yakni  4  pelanggaran  tentang  pelibatan  anak-anak dalam  kampanye,  16  tindak  pidana  kampanye  diluar  jadual,  22  tindak  pidana perusakan/penghilangan alat peraga kampanye, 142 kasus pelanggaran penggunaan fasilitas negara, 3 kasus penghinaan terhadap pesrta kampanye lain, 11 pelanggaran terhadap materi kampanye yang telah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU No 10 Tahun 2008,  1  pelanggaran  pelibatan  pejabat  daerah,  5  kasus  politik  uang  dan  1  tindak pidana pemilu.

## SIMPULAN
Bahwa  Koordinasi  antara  Panwaslu  dengan  Sentra  Gakkumdu  dalam  Penegakan hukum pidana tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 di Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan pola koordinasi yang disepakati bersama antara Bawaslu RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung hal ini  dibuktikan dengan adanya  kegiatan-kegiatan  bersama  antara  Panwaslu  Provinsi  Sumatera  Barat, Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dan  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat  yakni:  1)
Kegiatan  Rapat  Koordinasi/  Rapat  Kerja  yang  membahas  tentang  Peraturan  yang baru  diterbitkan  oleh  Bawaslu,  Kapolri  maupun  KPU,  membahas  permasalahan penegakan  hukum  yang  menjadi  kendala  di  Sentra  Gakkumdu  Kabupaten/Kota maupun membahas konstalasi politik dan potensi pelanggaran pidana pemilu pada setiap tahapan pemilu yang akan dilaksanakan. 2) Kegiatan ekspose atau bedah kasus pidana  pemilu  yang  telah  dilakukan  pengkajian  oleh  Panwaslu  dan  kemudian diserahkan  kepada  Sentra  Gakkumdu.  Pada  kegiatan  ini  Panwaslu  diminta  untuk menguraikan laporan serta kajian yang dibuat dan kemudian dianalisa/dikaji secara bersama sesuai dengan kompetensi dari masing-masing anggota Sentra Gakkumdu (Panwaslu,  Polisi  dan  Jaksa).  Hasil  kajian  tersebut  berbentuk  rekomendasi  untuk diteruskan  kepada  Penyidik  Kepolisian  untuk  dilakukan  Penyidikan.  3)  Kegiatan peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  Panwaslu,  Kepolisian  dan  Kejaksaan khususnya berkenaan dengan penyelesaian pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. yang memberikan  materi  pada  kegiatan  ini  adalah  dari  Kepolisian  dan  Kejaksaan  serta Bawaslu. 4) Bahwa Tindaklanjut laporan/temuan pelanggaran pidana tentang Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2009 di Sumatera Barat oleh Panwaslu dan Sentra Gakumdu secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan UU No  10  Tahun  2008,  Nota  Kesepakatan  Bersama  Bawaslu  RI,  Kepolisian  RI,  dan Kejaksaan RI serta Surat Keputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2008 tentang tatacara penyelesaian  tindak  pidana  pemilu  oleh  penyidik  kepolisian.  Namun  tidak  semua kasus  yang  berdasarkan  hasil  kajian  Panwaslu  diduga  merupakan  tindak  pidana pemilu diteruskan kepada pihak Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan. Bahkan dari  hasil  penelitian  ternyata  banyak  kasus  yang  menurut  kajian  Panwaslu merupakan  tindak  pidana  pemilu  dan  diteruskan  kepada  Sentra  Gakkumdu dikembalikan  oleh  Sentra  Gakkumdu  kepada  Panwaslu  karena  berdasarkan  hasil ekspose/gelar perkara di Sentra Gakkumdu disimpulkan tidak cukup unsur untuk dinyatakan  sebagai  sebuah  pelanggaran  pidana  pemilu,  atau  berdasarkan  ekspose dinilai  tidak  cukup  waktu  untuk  ditindaklanjuti.  Setidaknya  untuk  pelangaran pidana  pemilu  pada  tahapan  kampanye  serta  tahapan  pemungutan  dan penghitungan  suara  di  Sumatera  Barat  ada  191  kasus  yang  berdasarkan  kajian Panwaslu merupakan tindak pidana namun hanya 81 kasus yang diteruskan kepada pihak  penyidik,  selebihnya  dikembalikan  kepada  Penwaslu  untuk  dilengkapi  atau ditutup karena daluarsa.
Jika  dibandingkan  dengan  sistem  penegakan  hukum  pidana  tentang  pemilu  pada pemilu-pemilu  masa  Orde  Baru  dan  Pemilu  Tahun 1999,  dengan  pemilu  2004  dan pemilu  2009  dimana  dibentuk  Sentra  Gakkumdu  sebagai  respon  atas  pembatasan waktu penyelesaian tindak pidana pemilu serta untuk mewujudkan prinsip peradilan yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  ternyata  penegakan  hukum  pidana  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat,  atau  dengan  kata  lain penegakan hukum pidana pemilu pada pemilu 2009 gagal. Salah satu indikatornya adalah tidak semakin banyaknya kasus pidana pemilu yang diputus di Pengadilan Negeri, walaupun banyak kasus yang telah sampai di Sentra Gakkumdu, Penyidik maupun Kejaksaan.
Bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala  penegakan hukum pelanggaran pidana tentang pemilu pada pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2009  di  Sumatera  Barat  yakni:  1)  Adanya  perdebatan  tentang  kewenangan menetapkan dugaan pelanggaran pidana pemilu, karena secara normatif Pasal  247 UU No 10 Tahun 2008 memberikan kewenangan pada Panwaslu untuk melakukan pengkajian  atas  laporan,  apakah  merupakan  tindak  pidana  atau  pelanggaran administratif.  Apabila  berdasarkan  kajian  Panwaslu  perkara  yang  dilaporkan  itu merupakan  tindak  pidana  pemilu  maka  selanjutnya  diserahkan  pada  Kepolisian. Namun disisi lain berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama yang melahirkan Sentra Gakkumdu diberikan kewenangan untuk melakukan pengkajian melalui diskusi dan gelar  kasus  terhadap  kasus  yang  telah  dikaji  Panwaslu  tersebut  telah  memenuhi unsur tindak pidana pemilu pula. Panwaslu walaupun diberikan kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan/perbuatan yang dilaporkan/ditemukan adalah tindak  pidana  pemilu,  namun  tidak  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan  karena  berdasarkan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  adalah Kepolisian,  sehingga  kewenangan  untuk  menganalisa  kasus  pelanggaran  pidana pemilu juga ada pada pihak kepolisian. Artinya walaupun menurut kajian panwaslu tindakan/perbuatan  itu  adalah  tindak  pidana  pemilu,  namun  Kepolisian  juga berwenang  untuk  membuat  kesimpulan  bahwa  tindakan/perbuatan  itu  adalah bukan merupakan tindak pidana pemilu. 2) Sumber Daya Manusia di Panwaslu yang tidak profesional, hal ini tidak dapat dipungkiri karena persyaratan untuk menjadi anggota  Panwaslu  tidak  disyaratkan  harus  Sarjana  Hukum  seperti  halnya persyaratan Hakim dan Pengacara sementara kewenangan yang diberikan padanya menerima laporan/temuan pelanggaran pidana pemilu, melakukan pengkajian atas laporan/temuan dan melengkapi berkas/bukti pelanggaran pidana pemilu. 3) Bukti tindak  pidana  yang  tidak  selalu  diserahkan  oleh  pelapor  pada  Panwaslu  ketika melaporkan  adanya  tindak  pidana  pemilu.  sementara  untuk  membuat  terangnya sebuah  perkara  selain  kelengkapan  administrasi  laporan,  materi/isi  laporan,  juga perlu  didukung  dengan  alat  bukti  yang  cukup,  mengacu  pada  Pasal  183  KUHAP tentang ketentuan 2 (dua) bukti minimal.
Penyidik Kepolisian meminta Panwaslu ketika menyerahkan kasus pada Kepolisian sudah dengan alat bukti yang cukup, sementara berdasrakan pasal 247 ayat (3) UU No 10 Tahun 2008 Panwaslu hanya menerima laporan dalam bentuk administratif tanpa ditugaskan untuk meminta atau mencari alat bukti. Banyak kasus kemudian berdasarkan hasil pengkajian di Sentra Gakkumdi maupun yang telah sampai pada penyidik dikembalikan lagi pada Panwaslu untuk dilengkapi dengan alat bukti, dan Panwaslu  tidak  memiliki  keweangan  untuk  menyita  alat  bukti.  4)  Waktu penyelesaian tindak pidana yang sangat pendek karana berdasarkan Pasal 257 UU No 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana  Pemilu  yang  menurut  Undang-Undang  ini  dapat  memengaruhi  perolehan suara  Peserta  Pemilu  harus  sudah  selesai  paling  lama  5  (lima)  hari  sebelum  KPU menetapkan  hasil  Pemilu  secara  nasional.  Batas  waktu  yang  ditentukan  tersebut jatuhnya paling lambat harus selesai pada 4 Mei 2009 karena hasil Pemilu harus sudah ditetapkan  secara  nasional  pada  9  Mei  2009.  Dalam  rapat  koordinasi  Sentra
Gakkumdu yang melakukan gelar kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu selain yang  diperhatikan  unsur  tindak  pidana  pemilu,  juga  dipertimbangkan  masa kadaluarsa  kasus  pidana  pemilu  itu  sendiri.  Beberapa  kasus  yang  pada  awalnya sudah  diyakini  mempunyai  cukup  alasan  untuk  dilanjutkan  ketahap  penyidikan, kemudian  harus  dibatalkan  karena  setelah  dilakukan  penghitungan  waktu penyelesaian  tindak  pidana  pemilu  ternyata  melewati  batas  waktu  yang  telah ditentukan berdasarkan Pasal 257 tersebut diatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan  Buyung  Nasution,  “ Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  di  Indonesia,  Studi Sosio-Legal  atas  Konstituante  1956- 1959” PT.  Pustaka  Utama  Grafiti,  Jakarta 2001
A.Mansyhur  Effendi, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Nasional  dan  Internasional , Ghalia  Indonesia, Jakarta
Alexander Irwan dan Edriana, Pemilu : Pelanggaran Asas Luber .1995.
Ansorie Sabuan, Ansorie ; Syarifuddin Pattanase, and Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, (1990)
Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  2004, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT  Raja Grafindo, Jakarta
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta
Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996.
_________________ Pembaharuan Hukum  Pidana Dalam  Perspektif  Kajian  Perbandingan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok Pokok Filasat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999
Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu , Rajawali Pers, 1987.
E. Utrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Penerbit Universitas,Jakarta 1966 Fran  Magnis  Suseno, “Etika  Politik”  Prinsip -Prinsip  Dasar  Kenegaraan  Modern ,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 International IDEA, (2002) and International IDEA, Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun  2004 [Legal  Framework  of  the  Indonesian  2004  General  Election], Jakarta: IDEA, 2004.
International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002
Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Komisi  Pemilihan  Umum, Laporan  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia. Komisi Pemilihan Umum 2004
Leden  Marpaung,  Unsur-unsur  Perbuatan  Yang  Dapat  Dihukum,  (Delik) , Jakarta, SinarGrafika, 1991
M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu , Remadja Karya Offset, Bandung, 1983
Moeljatno, Asas -Asas Hukum Pidana , Rieneka Cipta, Jakarta 1993
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana  Cetakan  Kedua ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1984
Nazarudin, Sjamsuddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia , Gramedia: Jakarta, 1993 Panitia Panwaslu 2004, Laporan Pengawasan Pemilu 2004
Ramlan Surbakti dkk., Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum, Untuk Pembangunan Tata Politik  Demokratis ,  Kemitran  bagi  pembaharuan  tata  pemerintahan  di Indonesia, 2008
Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992
Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Samego Indria , Book Review Ekonomi Politik, Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta. 2000
Samuel P Hutington, the third wave : Democratization in the late twentieth century,
Norman, OK, University of  Oklahoma Press
Satochid Kartanegara., Hukum Pidana , Tanpa Tempat, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
Sintong  Silaban ,  Tindak  Pidana  Pemilu  Suatu  Tinjauan  Dalam  Rangka  Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil¸ Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1992. Soetandya  Wignyosubroto ,  Hukum  :  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya.
Elsam-Huma, Jakarta 2002
Sudarto , Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981 _______, Hukum dan Hukum Pidana I , Alumni, Bandung, 1986 Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-Bab  tentang  Penemuan  Hukum ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2010
Tim  Peneliti  Perludem, Efektivitas  Panwas:  Evaluasi  Pengawasan  Pemilu  2004  Disertai Resume Pengawasan Pemilu 2004, Jakarta 2004 Topo Santoso., Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, 2006
_________________ Penegakan  Hukum  Pemilu  :  Praktik  Pemilu  Tahun  2004 ,  Kajian Pemilu 2009-2014
United Nations Centre for Human Rights. Professional Training Series No. 2, Human Rights  and  Elections:  A  Handbook  on  the  Legal,  Technical  and  Human  Rights Aspects of Elections , New York and Geneva: United Nations, 1994
Yoserwan, Problematik  Aturan  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Tindak  Pidana  Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Jurnal Konstitusi PUSaKO Univ Andalas, vol II, No 1 Juni 2009