## Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar

## Nadia Intan Rahmahafida
nadia.intanr@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Bisnis Finansial Teknologi kini sangat marak di Indonesia, khususnya layanan peer to peer lending. Dalam perkembangannya, hadir pula layanan peer to peer lending yang dikhususkan untuk dana pendidikan. Tujuan hadirnya layanan peer to peer lending yakni untuk mempermudah penerima pinjaman dalam mengajukan pinjaman tanpa tatap muka. Akan tetapi, dalam pelaksanaan peer to peer lending, pemberi pinjaman memiliki kemungkinan mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh penerima pinjaman, sehingga perlu dianalisis mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pinjaman untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab. Lebih lanjut lagi, bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi pihak pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tipe peneilitian doktrinal dengan pendekatan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pada perjanjian peer to peer lending, terdapat beberapa pihak yang terlibat yakni penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman serta penjamin apabila ada yang dibuat secara elektronik melalui sistem elektronik. Dalam hal terjadi gagal bayar, pada perjanjian pinjaman terdapat upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pemberi pinjaman. Lebih lanjut lagi, pada perlindungan hukum preventif bagi pemberi pinjaman, penyelenggara wajib untuk melakukan evaluasi terkait dengan data penerima pinjaman. Sedangkan terkait dengan perlindungan hukum represifnya, terdapat upaya penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa di Pengadilan.
Kata Kunci : Hubungan Hukum; Risiko Gagal Bayar; Finansial.

## Pendahuluan
Dewasa ini, penggunaan teknologi informasi dapat dikatakan menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam
Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
541

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Nadia Intan Rahmahafida, ‘Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 18 Januari 2020; Diterima 17 Februari 2020; Diterbitkan 01 Maret 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i2.18203

## 542 Nadia Intan: Perlindungan Hukum Pihak
kegiatan, seperti untuk kepentingan komunikasi, edukasi, dan untuk kepentingan transaksi bisnis yang mengandalkan sistem elektronik dalam menjalankan kegiatannya. Saat ini, teknologi informasi telah banyak digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, dengan mengandalkan sistem elektronik dalam menjalankan kegiatannya yaitu bisnis e-commerce . Pada kegiatan e-commerce , pihak yang terlibat tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi dikarenakan seluruh transaksi dilakukan secara online melalui media elektronik Pesatnya perkembangan e-commerce memicu berbagai inovasi-inovasi lain,
termasuk industri keuangan yang dapat mendorong dan mempermudah masyarakat dalam transaksi keuangan dan pembiayaan. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut mendorong perkembangan bisnis startup khususnya yang berkaitan dengan teknologi  finansial  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  masyarakat  termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. 1
Salah satu bisnis startup yang kini marak di Indonesia adalah financial technology atau fintech . Fintech bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah transaksi. 2 Di Indonesia, perusahaan fintech didominasi oleh perusahaan startups yang memiliki potensi besar untuk perkembangannya. 3 Investopedia mendefinisikan fintech sebagai teknologi baru yang berupaya untuk mengembangkan dan mengotomatisasikan penggunaan layanan finansial yang bertujuan untuk membantu perusahaan, pelaku usaha, dan konsumen  untuk  pengelolaan  operasi  finansial  dengan  menggunakan  perangkat lunak dan agoritma yang digunakan dalam komputer dan smartphones . 4
Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis layanan penyelenggaraan teknologi finansial. Menurut Peraturan Bank Indonesia, penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori yakni (1) sistem pembayaran, (2)
1 Fransiska Ardela, ‘Teknologi Finansial: Tengok Dulu Perkembangan Fintech Di Indone- sia!’ (Finansialku 2017), <https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, ac - cessed on 7 July 2019.
2 ibid.
3 ibid.
4 Julia Kagan, ‘Financial Technology – Fintech’ (Investopedia 2018), <https://www.investo- pedia.com/terms/f/fintech.asp>, accessed on 10 November 2018.
pendukung pasar, (3) manajemen investasi dan manajemen risiko, (4) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan (5) jasa finansial lainnya. 5
Di Indonesia, aktivitas peer to peer lending ( P2PL ) paling banyak ditemui pada layanan finansial teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (selanjutnya  disebut  POJK LPMUBTI) mendefinisikan P2PL sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dalam rangka melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam uang.
Khusus untuk bisnis P2PL saja, per Mei 2019 OJK telah memberikan status terdaftar kepada 113 perusahaan startup, 6 dan masih banyak yang sedang dalam proses pendaftaran atau baru membuka bisnis tersebut. Startup jenis ini antara lain terdiri dari Investree, KoinWorks, Modalku, Amartha, Crowdo dan lainnya, semua jenis startup fintech untuk layanan P2PL tersebut hanya bertindak sebagai marketplace yang menghubungkan para penerima pinjaman dengan para pemberi pinjaman. 7
Di dalam perkembangannya terdapat pula P2PL untuk pinjaman pendidikan dikarenakan tunjangan pendidikan yang tinggi saat mulai menempuh ke pendidikan yang lebih tinggi. Berbeda dengan pendidikan sekolah dasar dan menengah yang mayoritas biayanya ditanggung oleh pemerintah, biaya pendidikan perguruan tinggi menjadi urusan masing-masing perguruan tinggi dan mahasiswanya. 8 Pinjaman pendidikan atau biasa juga disebut sebagai student loan merupakan sebuah skema pinjaman yang ditujukan bagi mahasiswa yang termasuk biaya pendidikan. 9
5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
6 Otoritas Jasa Keuangan, ‘Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per 15 Mei 2019’ (Otor - itas Jasa Keuangan 2019), <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penye- lenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx>, accessed on 27 May 2019.
7  Aditya Hadi Pratama, ‘Tantangan dan Peluang Startup Fintech Lending di Indonesia Ta- hun  2018’  (Techinasia  2017),  <https://id.techinasia.com/startup-fintech-lending-indonesia-2018>, accessed on 21 August 2018.
8 Fransiska Ardela, ‘Serba Serbi Kredit Pendidikan (Student Loan) Di Indonesia’ (Finansialku 2018), <https://www.finansialku.com/serba-serbi-kredit-pendidikan/>, accessed on 7 July 2019.
9 ibid.

## 544 Nadia Intan: Perlindungan Hukum Pihak
Pinjaman pendidikan adalah pinjaman yang dibayarkan penyedia pinjaman ke lembaga pendidikan untuk pembiayaan kuliah atau kursus, kemudian dikembalikan oleh peminjam dengan skema dan jangka waktu tertentu. Penyelenggara dalam layanan ini contohnya yakni situs Dana Cita dan Dana Didik.
Pada penyelenggaraan layana P2PL, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak. Khususnya, pemberi pinjaman memiliki risiko yang lebih besar yakni risiko gagal bayar akibat penerima pinjaman tidak melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman untuk menciptakan adanya rasa aman dan terciptanya kepastian hukum. Mengingat pentingnya perlindungan hukum dan dengan layanan teknologi informasi yang terus berkembang khususnya dalam hal ini mengenai P2PL, peneliti melakukan penelitian hukum mengenai perlindungan bagi pemberi pinjaman pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi (P2PL) terhadap risiko gagal bayar.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:
1. Hubungan Hukum Para Pihak Layanan P2P Lending Dana Pendidikan.
2. Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Doctrinal Research atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang memberikan eksposisi sistematis dari aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang-bidang yang berguna dan mungkin memprediksi perkembangan yang akan datang. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan statute approach dan conceptual approach .

## Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending

## Dana Pendidikan
Kegiatan P2PL pada dasarnya merupakan kegiatan pinjam meminjam yang di dalamnya terdapat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Akan tetapi dalam kegiatan P2PL yang dilakukan dengan teknologi, terdapat pihak lain yakni penyelenggara layanan yang menjadi perantara antara para pihak. Pada dasarnya, segala perjanjian yang ada pada penyelenggaraan P2PL merupakan perjanjian elektronik. Mulai dari awal pendaftaran ke situs platform hingga perjanjian pinjmaan yang diterbitkan oleh penyelenggara yang dilakukan oleh baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.
Hubungan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang pihak satu berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. 10 Hubungan antara dua pihak tersebut merupakan suatu hubungan hukum yang berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau undang-undang. 11
Menentukan hubungan hukum antara para pihak pada layanan P2PL sangatlah penting mengingat masih tingginya risiko pada layanan tersebut, khususnya apabila pemberi pinjaman mengalami risiko gagal bayar. 12 Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016,  perjanjian  pelaksanaan  P2PL menyangkut perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian P2PL pada umumnya terdapat dua hubungan hukum, yakni hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
Aturan POJK tersebut tidak mengatur mengenai perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman, yang apabila tidak dikaji lebih lanjut maka akan berasumsi
10 Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1992).[1].
11 ibid.
12 Dian Purnama Anugerah dan Masitoh Indriyani, ‘Data Protection in Financial Technology Services: Indonesian Legal Perspective’ (2018) 2 Sriwijaya Law Review.[86].

## 546 Nadia Intan: Perlindungan Hukum Pihak
bahwa tidak ada hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman. Pada kenyataannya, hubungan hukum penyelenggara dengan penerima pinjaman yakni penyelenggara sistem elektronik dan pengguna seperti diatur pada Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perikatan yang lahir antara penyelenggara dengan penerima pinjaman yakni atas dasar penggunaan sistem elektronik yakni penerima pinjaman sebagai pengguna.
Dalam penerapannya pada salah satu situs penyelengara finansial teknologi untuk dana pendidikan, setidaknya terdapat beberapa hubungan hukum yang terlahir dikarenakan perjanjian yang mengikat para pihak. Lebih lanjut, terdapat pula pihak lain yakni penjamin apabila penyelenggara mensyaratkan demikian untuk permohonan pinjaman.
a. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
Setidaknya, dalam konstruksi hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terdapat dua perjanjian, yakni perjanjian pemberi pinjaman sebagai pengguna layanan sistem elektronik dan perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terkait dengan pemberian pinjaman. Berdasarkan Pasal 19 POJK LPMUBTI, perjanjian penyelenggaraan P2PL antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik yang wajib paling sedikit memuat:
a.  nomor perjanjian;
b.  tanggal perjanjian;
c.  identitas para pihak;
d.  ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
e.  jumlah pinjaman;
f.  suku bunga pinjaman;
g.  besarnya komisi;
h.  jangka waktu;
i.  rincian biaya terkait;
j.  ketentuan mengenai denda (jika ada);
k.  mekanisme penyelesaian sengketa ; dan
l.  mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
Perlu ditegaskan bahwa pada kegiatan P2PL, konstruksi hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, uang yang diserahkan oleh
pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman bukan diperuntukkan bagi pihak penyelenggara untuk dimiliki dan dikelola, melainkan penyelenggara hanya sebagai penyalur untuk memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman atau ke lembaga yang ditujukan untuk kepentingan penerima pinjaman.  Oleh karena itu, escrow account dan virtual account yang diterbitkan oleh pihak bank diperlukan penggunaannya.  Pasal  24  POJK  LPMUBTI  menjelaskan  bahwa  untuk  melunasi pinjaman dilakukan dengan pembayaran ke escrow account penyelenggara guna diteruskan kepada virtual account milik pemberi pinjaman. Menurut Pejelasan Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/Pbi/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern, Escrow account dapat berupa rekening giro di bank yang dibuat dengan maksud guna menampung suatu dana tertentu. Sedangkan virtual account merupakan rekening tidak nyata yang berisikan nomor identifikasi pelanggan yang diterbitkan oleh bank sesuai dengan permintaan perusahaan guna melakukan suatu transaksi.
Pada kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi segala urusan pemberi pinjaman diwakilkan oleh penyelenggara sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dalam hal ini termasuk pemberian kuasa dikarenakan pemberi pinjaman memberikan kuasanya terhadap penyelenggara terkait dengan pemberian dana pendidikan yang akan dibayarkan langsung ke lembaga pendidikan guna kepentingan penerima pinjaman.
Pemberian kuasa ( lastgeving ) diatur dalam Pasal 1792 BW yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam menyelenggarakan suatu urusan. Dalam layanan P2PL, penyelenggara tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan penerima pinjaman terhadap perjanjian pinjaman sehingga dalam menjalankan urusannya pemberian kuasa yang jelas dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara diperlukan guna menyalurkan

## Nadia Intan: Perlindungan Hukum Pihak
dana yang ditujukan bagi kepentingan penerima pinjaman. 13 Penyelenggara hanya menyiapkan platform yang berfungsi untuk mempertemukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Berdasarkan pemberian kuasa oleh pemberi pinjaman, penyelenggara menyepakati perjanjian P2PL untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Penyelenggara mewakili pemberi pinjaman dalam melakukan urusan- urusan terkait dengan kepentingan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman. Berdasarkan uraian tersebut, hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman ialah hubungan hukum yang timbul atas perjanjian pengguna dan penyelenggara serta perjanjian pemberian kuasa, dengan penyelenggara sebagai penerima kuasa dan pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa.
b. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
Dalam layanan P2PL, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak dipertemukan secara langsung. Penerima pinjaman hanya perlu membuka aplikasi pinjaman dan mengisi formulir peminjaman secara online . Dalam P2PL, perjanjian pinjaman antara penyelenggara dengan penerima pinjaman tidak terjadi, perjanjian hanya antara pemberi pinjaman yang diwakilkan oleh pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman. Sehingga hubungan hukum yang timbul atas perjanjian pinjaman tersebut adalah hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atas dasar perjanjian pinjaman.
Berdasarkan  Pasal  20  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/ POJK.01/2016  perjanjian  pemberian  pinjaman  antara  pemberi  pinjaman  dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik yang wajib paling sedikit memuat:
a.  nomor perjanjian;
b.  tanggal perjanjian;
c.  identitas para pihak;
d.  ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
e.  jumlah pinjaman;
13 Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, ‘Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending’, (2018) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[332].
f.  suku bunga pinjaman; g.  nilai angsuran;
h.  jangka waktu;
i.  objek jaminan (jika ada);
j.  rincian biaya terkait;
k.  ketentuan mengenai denda;
l.  mekanisme penyelesaian sengketa.
Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atas dasar perikatan yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam yang dimaksud, akan tetapi segala urusan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman diwakilkan oleh penyelenggara platform P2PL dengan dasar perjanjian berisi pemberian kuasa seperti yang telah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya.
c. Hubungan hukum penyelenggara dengan penerima pinjaman
Timbulnya hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman yakni atas dasar perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, penyelenggara telah menetapkan suatu ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi yang disetujui oleh pihak penerima pinjaman pada saat pertama kali mendaftar sebagai pengguna. Adapun penerima pinjaman dalam mengajukan permohonan pinjaman pendidikan telah menerima dan menyepakati syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Melalui perjanjian pengguna tersebut, penyelenggara terikat dengan penerima pinjaman sebagai penyelenggara sistem elektronik dan pengguna yang dari perjanjian tersebut merupakan awalan bagi penerima pinjaman dalam mengajukan pinjaman melalui mekanisme perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh pihak penyelenggara.
Hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman tersebut lahir ketika penerima pinjaman dikatakan sebagai pengguna sistem elektronik dalam hal ini yakni layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yang disediakan oleh penyelenggara, telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU ITE yang mengatakan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

## Nadia Intan: Perlindungan Hukum Pihak
d. Hubungan hukum pemberi pinjaman dengan penjamin
Antara pemberi pinjaman dengan penjamin (apabila ada) terdapat perjanjian penanggungan yang merupakan perjanjian accesoir atau perjanjian ikutan terhadap perjanjian pokoknya yakni perjanjian pinjaman. Perjanjian penanggungan merupakan adanya pengikatan dari pihak ketiga selaku penjamin kepada pemberi pinjaman terkait pelunasan kewajiban pembayaran atau utang dari penerima pinjaman dikarenakan kondisi tertentu. Sejatinya, hubungan hukum tersebut lahir sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam BW yang dituangkan dalam perjanjian penanggungan.
e. Hubungan hukum penerima pinjaman dengan penjamin
Hubungan hukum yang terlahir antara penerima pinjaman dengan penjamin (apabila ada) yakni akibat adanya perjanjian penanggungan pada saat penerima pinjaman mengajukan permohonan pinjaman. Dalam hal pelunasan oleh penjamin perlu memperhatikan kondisi dari penerima pinjaman yakni dalam kondisi apa dan bagaimana penjamin dapat memenuhi prestasi penerima pinjaman yang harus diatur secara jelas dalam perjanjian.

## Wanprestasi Dan Risiko Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending
Dalam suatu perjanjian terdapat istilah prestasi dan wanprestasi. Yang dimaksud dengan prestasi dari suatu perjanjian yaitu pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau pelaksanaan hal-hal yang ditulis di dalam suatu perjanjian oleh pihak- pihak yang telah mengikatkan diri untuk perjanjian tersebut. 14 Berdasarkan Pasal 1234 BW, prestasi dari suatu perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi yakni tidak menjalankan atau tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak. 15
Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Menurut Black’s Law, wanprestasi merupakan suatu kegagalan salah satu pihak tanpa suatu alasan hukum untuk
14 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Rajawali Pers 2014).[207].
15 ibid.
melaksanakan hal yang diperjanjikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari kontrak. 16 Berdasarkan jenisnya wanprestasi dapat berupa terlambat memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali. 17
Berdasarkan Pasal 1238 BW, yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa wanprestasi terjadi setelah ada suatu perjanjian yang disepakati para pihak. Dapat diartikan bahwa tanpa adanya perjanjian maka wanprestasi tidak akan terjadi.
Wanprestasi juga terdapat dalam Pasal 1243 BW, menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, diwajibkan apabila pihak berutang yang telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika prestasi tersebut dipenuhi melampaui tenggang waktu yang diperjanjikan.
Pada dasarnya wanprestasi pada layanan P2PL sama dengan wanprestasi pada umumnya. Tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditor. Dalam hal debitor melakukan wanprestasi, kreditor dapat menuntut beberapa hal yaitu pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti rugi, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. 18 Ganti rugi dapat digunakan sebagai pengganti prestasi pokok dan dapat juga digunakan sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal ganti rugi sebagai pengganti pokok dikarenakan debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali sedangkan ganti rugi sebagai tambahan prestasi pokoknya karena debitor terlambat untuk memenuhi prestasi. 19
16 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary 4th Edition (West Publishing Co. 1968) . [235].
17 Munir Fuady, Loc.Cit .
18 Candrika Radita Putri, ‘Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Pener- ima Pinjaman Melakukan Wanprestasi’ (2018) 1 Jurist-Diction.[468].

## 552 Nadia Intan: Perlindungan Hukum Pihak
Terkait dengan risiko, pemberi pinjaman memiliki kemungkinan menanggung risiko gagal bayar akibat penerima pinjaman tidak memenuhi prestasinya, Menurut Subekti, definisi dari risiko yakni kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. 20 Terjadinya wanprestasi dalam P2PL seperti akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman, pada dasarnya penyelenggara tidak memiliki akibat hukum langsung yang menyebabkan risiko langsung ke penyelenggara. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang ada dalam perjanjian P2PL adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sedangkan hubungan hukum penyelenggara hanya terdapat antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dan penyelenggara hanya bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama pemberi pinjaman. 21 Pada kegiatan layanan P2PL, penyelenggara tidak mempunyai tanggung jawab atas risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman dikarenakan penyelenggara tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan penerima pinjaman terkait dengan perjanjian pinjaman, jadi selama bertindak sesuai kewenangannya maka penyelenggara tidak bertanggung jawab atas wanprestasi dari penerima pinjaman. Akan tetapi, Pasal 1801 BW mengatakan mengenai kewajiban penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan- perbuatan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
Penyelenggara sebagai pihak ketiga, yaitu pihak yang menyediakan platform P2PL yang mempertemukan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman, hubungan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah peyelenggara sistem elektronik dengan pengguna sebagaimana telah disebutkan dalam UU ITE. Sehingga penyelenggara seharusnya ikut bertanggung jawab atas tindakan perlindungan hukum baik preventif maupun represif.

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman
Pada dasarnya, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum
20 Subekti, Op.Cit. [72]. 21 ibid. [469].
dalam kegiatan P2PL juga menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, subjek hukum diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan dan memberikan pendapatnya sebelum ada keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. 22 Perlindungan hukum preventif ini diterapkan dengan adanya Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan mencegah adanya pelanggaran. 23 Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah diharapkan untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. 24
Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum preventif terhadap pengguna layanan  P2PL,  regulator  telah  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan pengguna oleh pihak penyelenggara.
Seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum berhak mendapatkan suatu perlindungan dan kepastian hukum, tidak terkecuali kepada pengguna layanan P2PL termasuk juga layanan pinjaman pendidikan yang berbasis P2PL. Adapun yang dimaksud dengan pengguna dalam layanan P2PL yakni pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna berupa transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil,  dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.  Penyelenggara layanan P2PL wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan peminjaman maka penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.
22 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Bina Ilmu 1987).[1-3].
23 ibid.

## 554 Nadia Intan: Perlindungan Hukum Pihak
Mengenai perlindungan preventif terhadap pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar, berbagai penyelenggara P2PL yang telah terdaftar di OJK melampirkan ketentuan umum pada halaman platform dimana penyelenggara berpotensi tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun jika terjadi kesalahan yang terjadi akibat gagalnya teknologi informasi maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman.
Dijelaskan pada Pasal 37 POJK LPMUBTI, penyelenggara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Pada penjelasan Pasal 37  POJK  LPMUBTI,  yang  dimaksud  dengan  kesalahan  dan/atau  kelalaian  pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan/ atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan penyelenggara. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa penyelenggara hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak penyelenggara, sehingga berdasarkan aturan tersebut kesalahan yang timbul akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi, apabila risiko gagal bayar tersebut diakibatkan oleh kesalahan penyelenggara dalam mengevaluasi permohonan pinjaman dan data dari penerima pinjaman, maka seharusnya penyelenggara ikut bertanggung jawab atas risiko gagal bayar tersebut.
Selain dengan kewajiban penyelenggara untuk mengevaluasi data identitas permohonan pinjaman oleh penerima pinjaman, apabila penyelenggara memberikan syarat adanya penjamin untuk penerima pinjaman, dapat meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar yang dialami oleh pemberi pinjaman.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini hanya dapat dilaksanakan apabila telah terjadi suatu sengketa. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan terakhir berbentuk suatu sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran. 25
Apabila penerima pinjaman atau debitor telah dianggap wanprestasi dan maka berpotensi terjadinya sengketa. Pada umumnya, sengketa dipicu oleh ketidak sesuaian atau tidak terpenuhinya suatu hal yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak. Penyelesaian sengketa fintech layanan P2PL dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Dalam hal pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Kesimpulan
Pada penyelenggaraan P2PL untuk dana pendidikan, terdapat beberapa hubungan hukum yang timbul dari perjanjian dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Sebagai bentuk perlindungan preventif, penyelenggara wajib untuk melakukan evaluasi secara akurat terkait dengan data diri dan permohonan pinjaman oleh penerima pinjaman, sehingga meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar di kemudian hari. Dalam hal terjadi gagal bayar, pemberi pinjaman dapat melakukan upaya-upaya untuk memperoleh haknya sebagai kreditor yang diwakilkan oleh penyelenggara dalam urusannya dengan penerima pinjaman. Apabila sengketa tidak dapat dihindari, maka penyelesaian sengketa dapat melalui non-litigasi maupun litigasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

## Daftar Bacaan Buku
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary 4th Edition (West Publishing Co.
1968) .
Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Rajawali Pers 2014).
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Bina Ilmu 1987).
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1992).

## 556 Nadia Intan: Perlindungan Hukum Pihak

## Jurnal
Candrika Radita Putri, ‘Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi’ (2018) 1 Jurist-Diction.
Dian Purnama Anugerah dan Masitoh Indriyani, ‘Data Protection in Financial Technology Services: Indonesian Legal Perspective’ (2018) 2 Sriwijaya Law Review.
Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, ‘Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending’ (2018) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

## Laman
Aditya Hadi Pratama, ‘Tantangan dan Peluang Startup Fintech Lending di Indonesia Tahun 2018’ (Techinasia 2017), <https://id.techinasia.com/startup- fintech - lending-indonesia-2018>, accessed on 21 Agustus 2018.
Fransiska Ardela, ‘Serba Serbi Kredit Pendidikan (Student Loan) Di Indonesia’
(Finansialku 2018), <https://www.finansialku.com/serba-serbi-kredit- pendidikan/>, accessed on 7 July 2019.
Fransiska Ardela, ‘Teknologi Finansial: Tengok Dulu Perkembangan Fintech Di  Indonesia!’  (Finansialku  2017),  <https://www.finansialku.com/ perkembangan-fintech-di-indonesia/>, accessed on 7 July 2019.
Julia Kagan, ‘Financial Technology – Fintech’ (Investopedia 2018),  <https://www. investopedia.com/terms/f/fintech.asp>, accessed on 10 November 2018.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  ‘Penyelenggara Fintech Terdaftar  di  OJK  per  15  Mei 2019’ (Otoritas Jasa Keuangan 2019), <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15- Mei-2019.aspx>, accessed on 27 May 2019.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahum 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

## Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--