http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link

## PENATALAKSANAAN HIPERTENSI PADA ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
Amalia Shabrina Fitri *)1 , Ayun Sriatmi 2 , Nurhasmadiar Nandini 3
1, 2, 3 Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH.; Tembalang ; Semarang

## Abstrak
Pandemi  COVID−19 mengakibatkan  capaian  kinerja  pelayanan  kesehatan  menurun,  salah  satunya adalah  capaian  pelayanan  hipertensi.  Puskesmas  Mlati  II  merupakan  puskesmas  yang  mengalami penurunan capaian pelayanan hipertensi secara drastis hingga 21,10%. Untuk menjaga kesinambungan upaya kesehatan, puskesmas melakukan adaptasi mekanisme pelayanan. Namun dalam pelaksanaanya puskesmas masih menghadapi banyak keterbatasan sehingga hasilnya belum optimal. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan hipertensi pada era adaptasi kebiasaan baru dengan menganalisis aspek input dan proses. Penelitian ini merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Metode  penelitian  dilakukan  dengan wawancara  kepada  subjek  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  aspek  input ditemukan kader belum memiliki pedoman pelaksanaan deteksi dini di masa adaptasi kebiasaan baru, kurangnya  tenaga  perawat  dan  jumlah thermo  gun ,  tidak  adanya  media  edukasi  di  puskesmas,  dan penggunaan dana yang belum terserap dengan baik. Pada aspek proses menunjukkan bahwa deteksi dini pada era adaptasi kebiasaan baru terhambat karena pelaksanaan posbindu terhenti sementara, serta adanya ketakutan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Pelayanan hipertensi yang dilakukan oleh puskesmas pada era adaptasi kebiasaan baru belum optimal dikarenakan masih adanya kendala pada aspek input dan proses.
Kata kunci: input, proses, pelayanan hipertensi, pandemi

## Abstract
[HYPERTENSION SERVICES IN ADAPTATION OF THE NEW HABITS] The COVID−19 pandemic had lowered the quality of health services, including that of hypertension services. Puskesmas Mlati II was one of the healthcare providers that experienced a significant decline in its hypertension service quality  to  21,10%.  In  an  attempt  of  persevering  the  continuous  efforts  made  in  healthcare  through adaptations of service mechanisms, several limitations emerged and prevented the healthcare provider to reach the optimal result. This research examines the hypertension services in the adaptation of the new  habits  reflected  in  the  input  and  process  aspects  using  qualitative  methods  with  a  descriptive approach. Interviews with research subjects were used to collect the data. The results in the input aspect show that cadres did not have the guidelines for early diagnoses during the adaptation of the new habits, the number of nurses and thermo guns was inadequate, educational media were unavailable, and the funding  was  not  spent  effectively.  The  process  aspect  reveals  that  early  diagnoses  were  obstructed because of the temporary closing of Posbindu and people’s reluctance in seeking help at Puskesmas. In conclusion, the hypertension service in Puskesmas Mlati II during the new habits adaptation did not reach an optimal result due to problems in the input and process aspects.
Keywords: input, process, hypertension service, pandemic
1. Pendahuluan
Hipertensi masih menjadi masalah kesehatan  yang  cukup  besar  untuk  diatasi  di
Indonesia.
Hasil Riskesdas
tahun 2018
menunjukkan  angka  prevalensi  hipertensi  pada penduduk usia >18 tahun secara nasional adalah sebesar  34,11%,  angka  tersebut  meningkat  dari hasil  Rikesdas  tahun  2013  dengan  prevalensi yang  sebelumnya  sebesar  25,8%.(Kemenkes  RI, 2018)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
*) Correspondence Author (Amalia Shabrina Fitri) Email: amaliashabrinaf@gmail.com
menempati  urutan  ke−12  di  Indonesia  dengan prevalensi  hipertensi  sebesar  32,86%.  Namun, capaian  SPM  pelayanan  hipertensi  di  Provinsi DIY masih termasuk rendah.
Pada  tahun  2018,  capaian  SPM  pelayanan hipertensi  di  Provinsi  DIY  hanya  mencapai 65,38%.  Lalu  pada  tahun  2019,  capaian  tersebut menurun  menjadi  38,69%.  Padahal  dalam Permenkes  Nomor  4  Tahun  2019  disebutkan bahwa  pemerintah  daerah  wajib  memberikan pelayanan  kesehatan  sesuai  standar  kepada seluruh  penderita  hipertensi  dengan  capaian sebesar 100%.
Puskesmas Mlati II  merupakan  salah  satu puskesmas  di  Kabupaten  Sleman  Provinsi  DIY yang  mengalami  penurunan  capaian  secara drastis  pada  masa  pandemi  COVID−19.  Pada tahun  2019,  capaian  pelayanan  hipertensi  di Puskesmas Mlati II mencapai 95,31%. Lalu pada tahun  2020  berdasarkan  data  sampai  bulan Oktober,  capaian  pelayanan  hipertensi  tersebut menurun drastis menjadi 21,10%.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang dilakukan peneliti di Puskesmas Mlati II, kondisi pandemi  menyebabkan  puskesmas  mengalami kendala dalam pelaksanaan pelayanan hipertensi sehingga  capaiannya  menurun.  Lalu  seiring dengan dimulainya Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),  puskesmas  sudah  berusaha  untuk melakukan adaptasi mekanisme pelayanan untuk menjaga  kesinambungan  upaya  kesehatan. Namun strategi yang  dilakukan  masih menghadapi banyak keterbatasan akibat kondisi pandemi.  Kegiatan  belum  dapat  dilakukan dengan optimal, terutama untuk kegiatan di luar gedung.  Adanya  ketakutan  masyarakat  akan risiko  tertular  COVID−19  juga  menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan pemeriksaan diri ke puskesmas.
Berdasarkan hal−hal yang telah diuraikan diatas,  maka  dilakukan  penelitian  untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  pelayanan hipertensi  pada  Era  Adaptasi  Kebiasaan  Baru (AKB) di Puskesmas Mlati II.

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik wawancara  mendalam  kepada  subjek  penelitian di  Puskesmas  Mlati  II  dan  Dinas  Kesehatan Kabupaten Sleman dari bulan Maret sampai April tahun 2021.
Subjek
penelitian
ditentukan
menggunakan  teknik purposive  sampling atau
dengan kriteria seluruh pihak yang terlibat dalam penatalaksanaan hipertensi di Puskesmas Mlati II. Adapun  informan  utama  terdiri  dari  4  orang yaitu,  pengelola  program  PTM,  dokter,  dan perawat  yang  bertugas  di  pelayanan  hipertensi. Sedangkan  informan  triangulasi  terdiri  dari  5 orang,  yaitu  Kepala  Puskesmas,  Penanggung Jawab Program Hipertensi dari Dinas Kesehatan Kabupaten  Sleman,  kader  kesehatan  desa,  dan pasien penderita hipertensi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  pelaksanaan  pelayanan  hipertensi pada  Era  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  (AKB)  di Puskesmas  Mlati  II,  dengan  menganalisis  aspek input  dan  proses.  Aspek  input  diteliti  untuk mengetahui  bagaimana  sumber  daya  penunjang pelayanan,  meliputi  pedoman,  jadwal,  tenaga kesehatan,  dana,  dan  sarana  prasarana. Sedangkan aspek proses diteliti untuk mengetahui pelaksanaan program yang meliputi diagnosis dan  deteksi  dini  hipertensi,  intervensi pola  hidup,  upaya  farmakologi,  rujukan,  serta pencatatan  dan  pelaporan.  Data  penelitian  yang didapatkan  diolah  dengan  cara  analisis  isi  atau content analysis . Penelitian ini telah melalui kaji etik dengan sertifikat
layak etik nomor
72/EA/KEPK−FKM/2021  yang  diterbitkan  oleh Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas Diponegoro, pada tanggal 22 Maret 2021.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Aspek Input pada Pelayanan Hipertensi
a. Pedoman Pelaksanaan Dalam  pelayanan  hipertensi  terdapat pedoman  berupa  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  dan  Kerangka  Acuan  Kerja (KAK) yang mengacu pada Permenkes Nomor 4  Tahun  2019  tentang  SPM  dan  Pedoman Penatalaksanaan  Hipertensi  oleh  kumpulan dokter hipertensi Indonesia.
Berkaitan  dengan  adanya  pandemi, terdapat  pula  pedoman  pencegahan  dan pengendalian  infeksi  yang  diterapkan  di lingkup puskesmas. Sementara itu, pelaksanaan  posbindu  terhambat  karena belum ada pedoman acuan atau standar yang mengatur pelaksanaannya di masa pandemi.
“Kalau pedoman kayak buku  gitu belum ada, pas pandemi  sebenernya  sempet  dikasih  tau  buat posbindu  door  to  door  juga  mba  tapi  kita  masih kurang jelas.” (IT 3)
Diketahui, puskesmas
sempat
menganjurkan  kader  untuk  melakukan posbindu  dengan  sistem door  to  door namun tidak memberikan petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga kader tidak mampu dan tidak berani untuk melakukannya.
Ketersediaan  buku  pedoman  untuk pelaksanaan  kegiatan  sangatlah  penting. Mengingat di dalam buku pedoman terdapat panduan atau
petunjuk mengenai
pelaksanaan kegiatan. Sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wulansari (2015),  apabila  pedoman  terkait  pelaksanaan kebijakan  tidak  dibuat  hal  ini  nantinya  akan berdampak pada proses implementasi karena petugas  pelaksana  kurang  mengerti  dan bahkan tidak tahu pasti tugasnya (Wulansari, 2015).
b. Jadwal Puskesmas melakukan kegiatan prolanis secara  terjadwal  pada  tanggal  17  tiap bulannya.
Pelayanan hipertensi
juga dilakukan  melalui  BP  Umum  sesuai  dengan jam operasional puskesmas, dimana terdapat penyesuaian waktu pendaftaran yang dipersingkat selama masa pandemi. Sebelum pandemi pendaftaran dibuka sampai dengan pukul  12.00,  lalu  saat  pandemi  pendaftaran ditutup pada pukul 11.00.
Sementara  itu,  pelaksanaan  kegiatan diluar gedung yang meliputi program deteksi dini,  edukasi,  dan  pemberian  obat  melalui Pusling  yang  dijadwalkan  sebulan  sekali  di Posbindu tidak berjalan selama masa pandemi. Hal ini dikarenakan tenaga kader belum siap dengan  kondisi  pandemi  dan  adanya ketakutan  masyarakat  akan  risiko  tertular COVID−19.
Hal itu juga ditemukan dalam penelitian Kusuma dkk (2020), dimana hambatan dalam pelaksanaan  posbindu  di  masa  pandemi adalah  karena  tenaga  kader  belum  memiliki pengetahuan  terkait  protokol  kesehatan dalam  posbindu  dan  adanya  ketakutan  dari masyarakat.(Kusuma, Puspitaningsih, &
Kartiningrum, 2020) Sedangkan berdasarkan standar
Kemenkes,  penyelenggaraan  Posbindu  PTM seharusnya  dapat  dilakukan  sebulan  sekali secara terpadu dan rutin untuk mencegah dan mendeteksi  dini  faktor  risiko  PTM  di masyarakat.(Kemenkes RI, 2014)
c. Tenaga Kesehatan Tenaga  pelaksana  dalam  pelayanan hipertensi  di  Puskesmas  Mlati  II  terdiri  dari
dokter,  perawat  dan  kader  kesehatan  desa. Jenis  tenaga  kesehatan  tersebut  sudah  sesuai dengan  standar  pada  Permenkes  Nomor  4 Tahun  2019,  namun  secara  kuantitas  tenaga perawat yang ada di Puskesmas Mlati II masih dirasa kurang selama pandemi.
Hal tersebut dikarenakan  ada 2 perawat yang  ditugaskan  keluar  puskesmas  sehingga perawat yang tersisa perlu mengisi kekosongan perawat tersebut. Tugas perawat di  puskesmas  juga  bertambah  karna  selama pandemi  puskesmas  harus  membuka  Poli Infeksi  dan  Poli  Vaksin.  Pada  akhirnya, perawat perlu bergilir bertugas di poli baru itu sehingga  jumlah  perawat  yang  melayani pasien  penderita  hipertensi  terkadang berkurang.
“Selama  covid  perawatnya  sempet  di  mutasi  2 orang,  jadi  memang  akhirnya  kita  kerja membelah−belah,  yang  jaga  BP  umum  cuma  2 padahal  dulu  biasanya  3,  terus  ada  poli  infeksi, sekarang  ada  poli  vaksin,  ya  kalo  dilihat  ngga cukup.” (IU 3)
Penelitian  terdahulu  mengindikasikan bahwa kurangnya tenaga kesehatan berpengaruh  terhadap  beban  kerja.  Seperti penelitian Zudi dkk (2021), kurangnya SDM di puskesmas berpengaruh terhadap beban kerja petugas. Adanya petugas yang memiliki tugas ganda  atau  rangkap  jabatan  mengakibatkan petugas  tidak  dapat  fokus  dalam  pelayanan. (Zudi, Suryoputro, & Arso, 2021).
Selanjutnya  dari  sisi  kesiapan  tenaga pelaksana, petugas di puskesmas sudah secara berkala  mendapatkan  pelatihan  pencegahan dan  pengendalian  infeksi.  Sedangkan  untuk tenaga  kader,  pelatihan  yang  didapatkan cukup  terlambat  sehingga  posbindu  terhenti lama karena tenaga kader belum siap.
Menurut  Arsyati  dan  Chandra  (2020), pembinaan  dan  pelatihan  kader  sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman,  dan  keterampilan  kader  agar tetap mampu melakukan pelayanan kesehatan  di  masa  pandemi.(Arsyati  & Chandra, 2020)
d. Dana Sumber dana pada pelayanan hipertensi berasal dari dana BOK dan BLUD Puskesmas. Dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan  skrinning  di  luar  gedung, penyuluhan,  rapat  koordinasi,  pembinaan
kader,  biaya  transportasi,  pengadaan  alat kesehatan dan sarana prasarana.
Di  Puskesmas  Mlati  II,  dana  untuk pelayanan  hipertensi  sudah  tersedia,  namun anggaran dana itu belum terserap dengan baik. Dana BOK yang dialokasikan untuk kegiatan posbindu  hanya  terserap  50%  saja  karena pelaksanaan  posbindu  tidak  berjalan  sesuai dengan rencana.
Tidak  terserapnya  dana  yang  telah dialokasikan  menunjukkan  bahwa  dana tersebut  tidak  dimanfaatkan  sesuai  target (Sinaga,  2016).  Sejalan  dengan  penelitian Taufiqi  dkk  (2020),  dimana  puskesmas mengalami kesulitan sasaran anggaran akibat adanya  program  yang  tidak  berjalan  sesuai dengan  target  sehingga  dana  tidak  terserap sesuai  yang  dianggarkan.(Taufiqi,  Jati,  & Fatmasari, 2020)
e. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang penatalaksanaan hipertensi seperti  tensimeter,  timbangan  berat  badan, alat ukur tinggi badan, APD, formulir rujukan, kursi,  dan  meja  pelayanan  sudah  tersedia. Namun  ketersediaan thermo  gun terkadang tidak  ada  saat  akan  digunakan  oleh petugas. Padahal  ketersediaan thermo  gun tersebut dibutuhkan  untuk  mendeteksi  suhu  tiap pengunjung  puskesmas  sebagai  langkah antisipasi pencegahan penyebaran COVID−19.
“Yang suka ngga ada tu thermo gun mba, kadang ilang jadi harus pinjem−pinjem ke kesana kemari” (IU1)
Menurut
Herawati
dkk (2021),
ketersediaan sarana prasarana yang baik akan mendukung  penerapan  perilaku  pencegahan penyebaran COVID−19. (Herawati, Yasinta, & Indragiri,  2021)  Sehingga  puskesmas  perlu menindaklanjuti ketersediaan
sarana
prasarana  tersebut  dalam  rangka  memutus penyebaran COVID−19 .
Selain  ketersediaan thermo  gun yang masih bermasalah, ditemukan pula media KIE atau  media  edukasi  yang  ada  di  puskesmas masih  sangat  kurang,  yaitu  hanya  satu standing banner saja di ruang tunggu. Sehingga petugas tidak menerapkan penggunaan media alat bantu dalam pemberian edukasi.
Secara  standar  pada  Permenkes  No  4 Tahun 2019, media KIE pelayanan hipertensi seharusnya tersedia minimal 2 per puskesmas. Ketersediaan media edukasi memiliki peranan
penting  sebagai  alat  bantu  dalam  proses penyampain informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian  Susanti  dkk  (2017),  dimana penggunaan  media  edukasi  seperti  media leaflet secara  efektif  dapat  mempengaruhi pengetahuan  dan  perubahan  pola  makan pasien hipertensi menjadi lebih baik.(Susanti, Qodariah, Harnani, & Rasyid, 2017)

## Aspek Proses pada Pelayanan Hipertensi
a. Diagnosis dan Deteksi Dini Hipertensi Proses  penegakan  diagnosis  hipertensi saat  pandemi  masih  dilakukan  sama  seperti dengan  sebelum  pandemi.  Dimana  petugas akan  melakukan  pemeriksaan  fisik  terlebih dahulu  dengan  menimbang  berat  badan  dan mengukur  tinggi  badan  untuk  mengetahui Indeks  Massa  Tubuh  (IMT)  pasien.  Lalu selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan vital  sign meliputi pengukuran tekanan darah, pernafasan,  denyut  nadi,  dan  suhu  tubuh. Setelah itu petugas akan melakukan anamnesa kepada  pasien.  Kemudian  hasil  diagnosis akan  disimpulkan  dari  rata−rata  dua kali kunjungan pasien di BP Umum.
Penyimpulan  hasil  diagnosis  hipertensi harus  dilakukan  melalui  rata−rata  2 kunjungan  klinis.  Hal  ini  didukung  oleh penelitian  Artiyaningrum  dkk  (2016),  bahwa penderita hipertensi perlu melakukan pemeriksaan  kembali  setelah  7−14  hari. Hal itu dilakukan karena gaya hidup, stress, tidur yang  kurang  dapat  menyebabkan  tekanan darah naik sementara.(Artiyaningrum, Azam,
& Artikel, 2016)
Namun  dalam  pelaksanaannya,  petugas sering mendapati adanya kebiasaan masyarakat yang hanya melakukan pemeriksaan  ke  puskesmas  ketika  merasa sakit  saja  lalu  tidak  melakukan  kunjungan kembali  setelah  pemeriksaan  pertama. Kebiasaan ini semakin buruk selama pandemi, dimana  lebih  banyak  masyarakat  yang  tidak kembali  untuk  pemeriksaan  kedua.  Hal  ini mengakibatkan petugas tidak dapat menyimpulkan hasil diagnosis dan berdampak pula pada penemuan kasus yang rendah di masa pandemi.
“Soale  banyak  masyarakat  tu  periksa  kalau  pas ngerasa  pusing  aja,  apalagi  pandemi  gini  awal pandemi  itu  kan  kunjungan  kita  turun  banget” (IU1)
Kendala tersebut ditemukan pula dalam
penelitian  Wardana  dkk  (2020),  dimana banyak masyarakat tidak melakukan kunjungan  kembali  setelah  pemeriksaan pertama  sehingga  petugas  tidak  dapat memantau  dan  mengetahui  perkembangan pasien.(Wardana,  Sriatmi,  &  Kusumastuti, 2020)  Lalu  menurut  Agustina  (2019),  sering kali masyarakat merasa dirinya tidak sakit dan tidak  memerlukan  pelayanan  kesehatan sehingga  tidak  memanfaatkan  pelayanan kesehatan di puskesmas.(Agustina, 2019) Sementara  itu,  tidak  berjalannya  deteksi dini  di  luar  gedung  selama  tahun  2020  juga menjadi  faktor  rendahnya  penemuan  kasus hipertensi  di  masyarakat.  Lalu  pada  awal tahun 2021, pelaksanaan deteksi dini dimulai kembali oleh kader dibeberapa RT saja, belum semuanya.  Namun  partisipasi  masyarakat untuk mengikuti posbindu juga masih rendah karena  banyak  dari  masyarakat  masih  takut akan kondisi pandemi.
“Warga dateng kerumah kader tiap RT mba, tapi ngga banyak cuma beberapa aja yang dateng karena itu  atas  kemauan  sendiri,  terus  masih  pada  takut juga.” (IT 3)
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nurwita  dkk  (2021),  bahwa kondisi pandemi menjadi penyebab masyarakat  belum  mau  memanfaatkan kegiatan  posbindu.  Banyak  dari  masyarakat masih  takut  akan  risiko  tertular  COVID−19 sehingga  pengunjung  posbindu  masih dibawah  target  sasaran.(Nurwita,  Wisdyana, Lestari, & Yuniarti, 2021)
b. Intervensi Pola Hidup Sebelum pandemi, intervensi pola hidup melalui  pemberian  edukasi  dilakukan  di puskesmas dan luar gedung. Namun, selama pandemi  edukasi  hanya  dilakukan  kepada pasien di puskesmas saja. Pemberian edukasi hanya  dilakukan  secara  lisan  mengenai penerapan pola hidup sehat untuk mencegah naiknya  tekanan  darah  seperti  mengurangi konsumsi  garam,  mengelola  stres,  hindari merokok,  rutin  minum  obat  dan  melakukan kontrol di puskesmas.
Dalam  pemberian  edukasi,  petugas belum  menerapkan  penggunaan  media edukasi seperti media cetak, media audiovisual,  atau  jenis  lainnya  untuk membantu  proses  penyampaian  informasi karena media tersebut tidak tersedia. Padahal selama  pandemi  pasien  sulit  menangkap
dengan jelas informasi yang disampaikan oleh petugas  karena  terhalang  oleh  masker  dan adanya  gangguan  suara  bising  dari  proses pembangunan  di  lingkungan  puskesmas, khususnya  pasien  lansia  yang  kemampuan pendengarannya sudah menurun.
“ Kalau pasien lansia terus datang sendiri, suka ada kendala,  pasien  kurang  denger  atau  kurang  bisa nangkep,  karena  kita  pake  kaya  gini  (masker) suaranya jadi kurang jelas, harus bengok−bengok, apalagi  kaya  tadi  dibelakang  ada  pemban gunan.”
(IU2)
Maka  dari  itu,  ketersediaan  media edukasi  sebagai  alat  bantu  dalam  proses penyampaian informasi itu penting. Menurut penelitian  Kurnianingsih  (2019),  media mempunyai  peranan  penting  sebagai  alat bantu  untuk  menciptakan  keberhasilan promosi  kesehatan.  Tampilan  persuasif  yang ada  dalam  media  akan  menstimulasi  indra penglihatan ataupun pendengaran saat proses penyampaian  sehingga  penggunaan  media sangat  bermanfaat  untuk  peningkatan pengetahuan dan
perilaku
hidup sehat.(Kurnianingsih, 2019)
c. Upaya Farmakologi Proses  pemberian  obat  di  Puskesmas Mlati  II  dilakukan  satu  bulan  sekali  melalui pelaksanaan  prolanis,  sedangkan  pemberian obat  untuk  jangka  waktu  kurang  dari  satu bulan dilakukan melalui BP Umum.
Petugas melakukan pemantauan kepatuhan  minum  obat  pasien  dengan menggunakan  Kartu  Kendali  Pasien.  Melalui kartu  tersebut  petugas  akan  menyesuaikan waktu  obat  harus  habis  dengan  waktu kunjungan  kembali  pasien.  Namun  kondisi pandemi mengakibatkan adanya pasien yang tidak  melakukan  kontrol  secara  rutin  di puskesmas  sehingga  petugas  sulit  untuk memantau  kepatuhan  minum  obat,  terutama pasien di BP Umum.
“ Kalau  pasien  yang  ke  BP  umum  itu  pas  awal pandemi memang turun, ada pasien kalau ngerasa sakit baru kontrol” (IU1)
“Ya  awal  itu  takut  ke  puskesmas  kan  tempatnya orang sakit to mba.” (IT5)
Adanya  pandemi  mengakibatkan  rasa takut  dalam  diri  pasien  untuk  melakukan pemeriksaan  rutin  ke  puskesmas.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Adiputra  (2020),
dimana ketakutan masyarakat akan
COVID−19  menyebabkan  keengganan  untuk mendapatkan  pertolongan  kesehatan  ke fasilitas kesehatan.(Adiputra, 2020)
Sedangkan menurut Darnindro dan Sarwono (2017),  ketidakpatuhan  kontrol  dan  minum obat  itu  berperan  dalam  tingginya  angka kegagalan  terapi  hipertensi.(Darnindro  & Sarwono, 2017)
Ketersediaan  obat  antihipertensi  yang ada  di  Puskesmas  Mlati  II  belum  sesuai dengan standar dari Kemenkes, dimana jenis obat antihipertensi yang perlu disediakan oleh puskesmas  adalah  obat  golongan  Diuretik,
ACE−i, ARB, CCB, dan
Betablocker.(Kemenkes  RI,  2013)  Sedangkan di  Puskesmas  Mlati  II  tidak  terdapat  obat golongan ARB dan Betablocker.
Menurut penelitian Andriani dkk (2019), ketersediaan obat antihipertensi yang lengkap akan  memudahkan  pasien  untuk  memenuhi kebutuhannya,  sehingga  hal  itu  berkaitan dengan kepuasan pasien.(Andriani, Wahyuni,
& Anindita, 2019)
d. Rujukan Pada  penatalaksanaan  hipertensi  di Puskesmas  Mlati  II,  rujukan  akan  dilakukan pada  pasien  hipertensi  dengan  komplikasi dan pasien hipertensi yang sudah mendapatkan  terapi  farmokologi  dengan dosis maksimal selama 2−3 bulan namun tidak terjadi penurunan tekanan darah sesuai target.
Rujukan  hanya  dapat  dilakukan  oleh dokter dengan menentukan rumah sakit yang sesuai  dengan  kebutuhan  medis  pasien. Namun  dalam  pemberian  rujukan,  masih banyak  ditemui  pasien  yang  menolak  untuk dirujuk karena takut dirawat di rumah sakit. Terlebih karena pandemi ada ketentuan untuk melakukan swab dahulu sebelum rawat inap di rumah sakit, sehingga lebih banyak pasien yang menolak untuk dirujuk.
“ Kalau  pasien  dirujuk  buat  rawat  inap  sulit, soalnya kan sekarang kalau mau inap standarnya rumah sakit harus swab gitu, itu biasanya pasien takut,  mereka  milihnya  diobati  dulu  aja  di puskesmas ” (IU1)
Sejalan
dengan penelitian Puspitaningtyas dkk (2014), dimana sebagian besar  dijumpai  kendala  dalam  melakukan rujukan adalah disebabkan pasien takut akan tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  di rumah sakit rujukan.(Puspitaningtyas,
Indarwati, & Kartikasari, 2014)
e. Pencatatan dan Pelaporan Pelaporan  di  tingkat  Posbindu  pada tahun  2020  hampir  tidak  dilakukan  karena kegiatan  posbindu  terhenti.  Kemudian  pada awal  tahun  2021,  pelaporan  dilakukan kembali oleh kader seiring dengan dimulainya posbindu. Pencatatan dilakukan kader dalam Kartu Menuju Sehat (KMS) dan form skrinning yang  disediakan  oleh  puskesmas.  Kemudian hasil  skrinning  tersebut  dikirimkan  secara online kepada petugas puskesmas tiap bulan.
Sejalan  dengan  penelitian  Nurfikri (2020),  bahwa  hasil  pencatatan  skrinning wajib dilaporkan untuk mendukung pencapaian  target  SPM.  Dimana  alur pelaporan  dimulai  dari  kader  kepada pemegang  program  puskesmas.  Kemudian setelah data direkap akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. (Nurfikri, Supriadi, & Aufa, 2020) Pada  tingkat  puskesmas,  pengelola program  PTM  melakukan  pencatatan  jumlah skrinning,  jumlah  penderita  hipertensi,  dan jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan setiap bulannya. Kemudian  rekap  data  capaian  pelayanan tersebut dilaporkan kepada dokter pengampu BP  Umum  dan  Dinas  Kesehatan  setiap  awal bulan.
Alur tersebut sejalan dengan penelitian Rahmadani  dkk  (2021),  dimana  pelaporan terkait  implementasi  SPM  dilakukan  secara berkala  sebulan  sekali  dari  puskesmas  ke dinas  kesehatan.(Rahmadani,  Surjoputro,  & Budiyanti, 2021)

## 4. Simpulan dan Saran
Belum optimalnya pelayanan hipertensi di Puskesmas Mlati II pada  era adaptasi kebiasaan baru  berkaitan  dengan  adanya  masalah  pada aspek input dan proses. Tidak adanya pedoman acuan  deteksi  dini  dimasa  pandemi  dan terlambatnya  pelatihan  yang  didapatkan  oleh kader  posbindu  menyebabkan  pelaksanaan posbindu terhenti sementara. Hal itu dipengaruhi juga  oleh  situasi  pandemi  yang  mengakibatkan masyarakat takut. Berhentinya kegiatan posbindu  menyebabkan  penemuan  kasus menjadi  rendah,  tidak  terlaksananya  edukasi diluar gedung, dan dana yang dialokasikan tidak terserap sesuai yang dianggarkan.
Kondisi  pandemi  juga  menyebabkan masyarakat takut untuk melakukan kontrol rutin
di  puskesmas,  sehingga  jumlah  penderita  yang mendapatkan pelayanan kesehatan pun menurun. Keterbatasan lain yang dihadapi oleh puskesmas adalah  kurangnya  jumlah  perawat  dan  jumlah thermo  gun ,  serta  belum  tersedianya  media edukasi.
Saran bagi puskesmas, hendaknya puskesmas membuat buku pedoman deteksi dini di  masa  pandemi  untuk  kader,  melakukan analisis  beban  kerja  terutama  pada  tenaga perawat  di  masa  pandemi,  mengembangkan media edukasi yang mudah diterima oleh pasien terutama untuk pasien lansia, menambah jumlah thermo  gun, mengubah  metode  pemberian edukasi  diluar  gedung  menjadi  secara  tidak langsung,  serta  mengoptimalkan  kembali pelaksanaan  Pusling  sebagai  layanan  antar  obat ke  dusun.  Dinas  Kesehatan  perlu  melakukan advokasi  kepada  forum  penggerak  masyarakat seperti  Forum  Kesehatan  Kelurahan/Desa  atau Kumpulan  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga (PKK)  untuk  menggerakan  masyarakat  agar mendapatkan  pemeriksaan  deteksi  dini  kembali di Posbindu PTM pada masa pandemi.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  peneliti  ucapkan  kepada Puskesmas Mlati II, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman,  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DIY,  dan Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas Diponegoro  yang  telah  memberikan  banyak dukungan dan bantuan selama proses penelitian ini. Terimakasih  juga kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
Adiputra,  P.  A.  T.  (2020).  Dampak  Pandemi COVID-19  pada  Pelayanan  Pasien Kanker  di  Rumah  Sakit  Tersier  di Indonesia:  Serial  Kasus. JBN  (Jurnal Bedah Nasional) , 4 (1), 29 – 33.
Agustina,  S.  (2019).  Persepsi  Sakit,  Pengetahuan dan  Kepuasan  dengan  Pemanfaatan Pelayanan  Kesehatan. Higeia  Journal  of Public  Health  Research  and  Development , 2 (3), 274 – 285.
Andriani, R. M., Wahyuni, K. I., & Anindita, P. R.
(2019). Pengaruh Pelayanan Kefarmasian Terhadap Kepuasan
Pasien  Hipertensi  Rawat  Jalan  Di Rumah Sakit Anwar Medika. Journal Of Pharmacy  Science  and  Technology , 2 (1),
88 – 96.
Arsyati,  A.  M.,  &  Chandra,  V.  K.  (2020).
Assesment  Kesiapan  Kader  Posyandu dalam  Pelatihan  Penggunaan  Media Online. Hearty Jurnal Kesehatan Masyarakat , 8 (1), 27 – 32.
Artiyaningrum, B., Azam, M., & Artikel, I. (2016).
Faktor-Faktor Yang Berhubungan
Dengan  Kejadian  Hipertensi  Tidak Terkendali  Pada  Penderita  Yang Melakukan  Pemeriksaan  Rutin. Public Health Perspective Journal , 1 (1), 12 – 20.
Darnindro,  N.,  &  Sarwono,  J.  (2017).  Prevalensi Ketidakpatuhan  Kunjungan  Kontrol pada Pasien Hipertensi yang Berobat di Rumah  Sakit  Rujukan  Primer  dan Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi. Jurnal  Penyakit  Dalam  Indonesia , 4 (3), 123 – 127.
Herawati,  C.,  Yasinta,  &  Indragiri,  S.  (2021). Faktor  Determinan  Perilaku  dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Jurnal
Kesehatan  Masyarakat  Indonesia , 16 (1), 52 – 59.
Kemenkes  RI.  (2013). Pedoman  Teknis  Penemuan dan Tatalaksana Hipertensi .
Kemenkes  RI.  (2014). Pedoman  Umum  Pos Pembinaa Terpadu Penyakit Tidak Menular .
Kemenkes RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar 2018 .
Kurnianingsih, M. (2019). Efektivitas Penggunaan Kombinasi  Media  Audio  Visual  dan Booklet  dibanding  Media  Booklet terhadap  Pengetahuan  Toilet  Training pada  Ibu  yang  Memiliki  Balita. Smart Medical Journal , 2 (1), 1 – 10.
Kusuma,  Y.  L.  H.,  Puspitaningsih,  D.,  & Kartiningrum,  E.  D.  (2020).  Penguatan Pengetahuan  Kader  Posbindu-PTM Rajawali  Desa  Sumbertebu  Di  Masa Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Pandemi COVID-19. Jurnal Abdimakes , 1 (1), 22 – 31.
Nurfikri,  A.,  Supriadi,  &  Aufa,  B.  Al.  (2020). Evaluasi Pelayanan Posbindu Penyakit Tidak  Menular  di  Wilayah  Kerja Puskesmas  Jagasatru  Kota  Cirebon Pada  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan , 3 (1), 15 – 20.
Nurwita, A., Wisdyana, Lestari, M. D., & Yuniarti, S.  (2021).  Posbindu  Di  Masa  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Di  Wilayah  Kota Cimahi. Jurnal  Pengabdian  Masyaraat
Kesehatan , 2 (1), 27 – 32.
Puspitaningtyas, A., Indarwati, & Kartikasari, D. (2014). Pelaksanaan Sistem Rujukan Di RSUD Banyudono. Gaster | Jurnal Ilmu Kesehatan , 11 (2), 25 – 36.
Rahmadani, A. N., Surjoputro, A., & Budiyanti, R. T.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Standar  Pelayanan  Minimal  Penderita Diabetes  Mellitus  Di  Puskesmas Pandanaran  Kota  Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 9 (2), 149 – 156.
Sinaga,  E.  J.  (2016).  Analisis  Rendahnya
Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga  (K/L)  Dan Pemerintah Daerah. Jurnal RECHTSVINDING:  Media  Pembinaan Hukum Nasional , 5 (2), 261 – 274.
Susanti, N., Qodariah, Harnani, Y., & Rasyid, Z. (2017).  Efektifitas  Leaflet  Terhadap Pengetahuan  Dan  Mengatur  Pola Makan  Lansia  Penderita  Hipertensi  Di Puskesmas Serasan Kabupaten Natuna. Photon:  Jurnal  Sain  Dan  Kesehatan , 7 (2),
33 – 38.
Taufiqi, S. S. P., Jati, S. P., & Fatmasari, E. Y. (2020). Analisis  Pemanfaataan  Dana  Bantuan Operasional  Kesehatan  (BOK)  Di Puskesmas Jetak Kabupaten Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 8 (1), 9 – 15.
Wardana,  I.  E.,  Sriatmi,  A.,  &  Kusumastuti,  W. (2020). Analisis Proses Penatalaksanaan Hipertensi  (Studi  Kasus  Di  Puskesmas Purwoyoso  Kota  Semarang). Jurnal Kesehatan Masyarakat , 8 (1), 76 – 86.
Wulansari, T. (2015). Studi Deskriptif Implementasi Program Posyandu
Lanjut Usia di RW IV Kelurahan Tanah Kali  Kedinding  Kecamatan  Kenjeran Surabaya. Kebijakan  Dan  Manajemen Publik , 3 (1), 1 – 9.
Zudi,  M.,  Suryoputro,  A.,  &  Arso,  S.  P.  (2021).
Analisis Implementasi Standar
Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan Di  Puskesmas  Guntur  I  Kabupaten Demak. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 8 (2), 165 – 179.