## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BERBASIS PEMERINTAH DI KOTA BATAM: STUDI KASUS APLIKASI MOBILE JKN BERBASIS ELEKTRONIK
*Alfonsus Gea 1) , Etika Khairina 2) , Lubna Salsabila 3)
1), 2), 3) Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas
*Email Korespondensi: pb191010009@upbatam.ac.id
Diterima Redaksi: 27-07-2023 | Selesai Revisi: 22-09-2023 | Diterbitkan Online: 27-09-2023

## Abstrak
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan berbasis pemerintah di Kota Batam, khususnya Jaminan Kesehatan Nasional aplikasi Mobile JKN Berbasis elektronik. Program ini merupakan inovasi terbaru dari pemerintah untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat.  Penelitian  ini menggunakan  metodologi  kualitatif  deskriptif  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik wawancara  dan  kuesioner  terhadap  responden.  Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengelolaan aplikasi emobile JKN karena aplikasi dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat mereka dapat mengakses layanan dan  informasi  yang  akurat.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  masyarakat  merasa  puas  dengan kegiatan  tersebut  dan  menganggapnya  bermanfaat.  Selanjutnya  terdapat  tingkat  kepercayaan masyarakat  yang  tinggi  terhadap  pemerintah,  dan  masyarakat  memberikan  nilai  yang  tinggi terhadap penyediaan layanan jaminan kesehatan oleh pemerintah.
Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional; Inovasi Pelayanan Publik; Persepsi Masyarakat

## Abstract
The primary aim of this study is to assess the public's perceptions regarding government-provided health insurance services in Batam City, with a specific focus on the electronic-based National Health  Insurance  Mobile  JKN  application.  The  aforementioned  program  represents  the government's  most  recent  endeavor  aimed  at  enhancing  the  caliber  of  healthcare  services provided to the community. The research employed a descriptive qualitative approach to gather data through the administration of interviews and questionnaires to the participants. The findings of  this  study  suggest  that  the  community  exhibits  a  substantial  degree  of  confidence  in  the administration  of  the  JKN  e-mobile  application  due  to  its  convenient,  prompt,  and  accurate accessibility,  which  enables  users  to  access  reliable  services  and  information.  This  finding suggests that the community expresses contentment with the activity and perceives it as valuable.
Additionally,  it  is  noteworthy  that  there  exists  a  substantial  degree  of  public  confidence in  the government,  and  the  community  places  significant  importance  on  the  government's  delivery  of health insurance services.
Keywords : National health insurance; Public Service Innovation; Public Perception

## PENDAHULUAN
Teknologi saat ini telah berkembang dengan cepat dan sudah menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, Sangat cepat dan sudah menyatu dengan kehidupan kita  sehari-hari  (Suciska,  2016).  Perkembangan  zaman  ini,  tidak  lepas  dari  hadirnya teknologi yang semakin pesat, Akibat dari kebutuhan akan teknologi dikalangan manusia untuk  membantu  tugas  sehari-hari,  salah  satunya  adalah  kebutuhan  untuk  mengakses informasi atau layanan Teknologi web atau internet sebagai medianya merupakan salah satu  teknologi  yang  saat  ini  sedang  berkembang  (Bertot  et  al.,  2014;  Maulana,  2020). Berbagai organisasi, baik korporasi atau badan pemerintahan, maupun masyarakat umum telah menggunakan teknologi ini. Selain masyarakat umum. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan merupakan salah satu cara untuk mempermudah masyarakat umum dalam mengakses  layanan  (Nurdin  et  al.,  2015).  Penggunaan  informasi,  teknologi  dan komunikasi(ITK)  telah  berkembang  luas,  dimana  tidak  terbatas  pada  bidangbidang industri  dan  perdagangan  saja,  namun  juga  bidangbidang  lainnya  seperti  bidang pertahanan, keamanan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, pemerintahan, pelayanan publik dan sebagainya
Strategi  utama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  adalah  dengan  menggunakan  teknologi  (Meidiansyah  et  al.,  2019; Sangki,  2017).  Hal  ini  terjadi  pada  Semua  bentuk  barang  dan  jasa  publik,  termasuk keduanya. Oleh karena itu, faktor yang paling penting adalah solusi dan dukungan seperti apa  yang  diberikan  kepada  entitas  pemerintah  yang  menawarkan  layanan  kepada masyarakat umum. Solusi dan bantuan seperti apa yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat umum dalam memenuhi persyaratan dan kebutuhan mereka adalah hal yang paling penting (Novitasari et al., 2022).
Dalam  konteks  ini,  pemanfaatan  platform  berbasis  teknologi  memungkinkan individu untuk mengakses layanan pemerintah dengan mudah. Implementasi teknologi E-
government  yang  juga  dikenal  sebagai  sistem  pemerintahan  berbasis  teknologi memfasilitasi  penyederhanaan  interaksi  warga  negara  dengan  entitas  pemerintah (Manoharan & Ingrams, 2018). Tujuan kebijakan dan pelayanan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjadikan pelayanan publik sebagai tanggung jawab dan  komitmen  pemerintah  (Salsabila  &  Purnomo,  2017).  Layanan  dalam  industri kesehatan  adalah  salah  satu  dari  berbagai  layanan  yang  ditawarkan.  Akibatnya, pemerintah  menggunakan  teknologi  E-government  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan aksesibilitas ke layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi individu. Keberadaan teknologi digital  di  mana-mana  memerlukan  persiapan  yang  cermat  dan  integrasi  konsep Pemerintahan Digital, juga dikenal sebagai e-Government, dengan sistem dan kebijakan birokrasi.  Keselarasan  ini  sangat  penting  karena  berpotensi  mempercepat  pertukaran informasi,  layanan,  dan  transaksi  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Agar  dapat memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  efektif,  pemerintah  harus  memiliki kapasitas  untuk  menjawab  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat,  dengan  mengadopsi perspektif yang berorientasi pada masyarakat. Selain itu, sangat penting bagi pemerintah untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  kesehatan  untuk  mendapatkan  dukungan  publik. Selanjutnya,  untuk  mendapatkan  dukungan  publik,  pemerintah  harus  meningkatkan kualitas layanan kesehatan (Huda & Yunas, 2016).
Penelitian ini berfokus pada pengujian kepercayaan masyarakat terhadap layanan e-government.  Konsep  keyakinan  awal  berkaitan  dengan  tingkat  kepercayaan  yang diberikan seseorang kepada seorang wali amanat yang memiliki keterbatasan atau tidak memiliki  keakraban  sebelumnya.  Dalam  hubungan  di  mana  warga  tidak  memiliki informasi yang kredibel atau bermakna tentang penyedia layanan elektronik, diperlukan tingkat kepercayaan awal (Muttaqin, 2017). Selama tahap awal suatu hubungan, individu mengandalkan informasi yang tersedia, seperti persepsi mereka terhadap situs web atau lembaga  pemerintah,  untuk  mengevaluasi  kepercayaan  wali  amanat.  Selain  itu, kepercayaan  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  atribut  trustor  (kecenderungan  untuk percaya),  anggapan  yang  terbentuk  mengenai  karakteristik  trustee  (kepercayaan  pada pemerintah),  dan  elemen  kelembagaan  (ketergantungan  pada  internet).  Kepercayaan terhadap  layanan  e-government  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  dimensi.  Dimensi
pertama berkaitan dengan kepercayaan pada pemerintah, khususnya berfokus pada tingkat kepercayaan  pada  lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  inisiatif  e- government. Faktor kedua berkaitan dengan ketergantungan pada teknologi, khususnya kepercayaan yang diberikan dalam pemanfaatannya, khususnya dalam konteks layanan berbasis  internet.  Kedua  dimensi  ini  berfungsi  sebagai  indikator  untuk  menilai kepercayaan  niat  pengguna  untuk  memanfaatkan  teknologi.  Pengukuran  kepercayaan publik  mencakup  dua  dimensi  yang  berbeda,  khususnya  kepercayaan  pada  lembaga pemerintah  dan  kepercayaan  dalam  penyediaan  layanan  e-government.  Disposisi  yang dapat  dipercaya  mengacu  pada  sejauh  mana  seorang  individu  menunjukkan kecenderungan  untuk  mengandalkan  dan  menempatkan  kepercayaan  pada  orang  lain. (Arief et al., 2021).
Tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan  e-government  ditunjukkan dalam  penelitian  ini.  Kepercayaan  sebenarnya  menghasilkan  wali  amanat  yang  tidak teridentifikasi.  Sedangkan  individu  masih  belum  mengetahui  informasi  yang  dipercaya dalam  penyampaian  layanan  internet,  kepercayaan  memiliki  dampak  yang  signifikan (Pratama  et  al.,  2020).  Ketika  mengelola  informasi,  seseorang  akan  menilai  keandalan penerima kepercayaan menggunakan keahlian mereka, seperti URL situs web atau agensi. Selain  itu,  kepercayaan  sangat  dipengaruhi  oleh  sifat-sifat  trustee  (kemauan  untuk percaya),  praduga  tentang  penerima  kepercayaan  (kepercayaan  pada  pemerintah)  dan elemen  institusional  (kepercayaan  pada  Internet).  Kategori  pertama  dari  e-government adalah  tingkat  kepercayaan  terhadap  pemerintah,  yang  menggambarkan  seberapa  besar kepercayaan masyarakat yang menjalankan e-government (Lubis et al., 2020). Menurut (Wulanadary  et  al.,  2019),  ada  dua  faktor  yang  menentukan  kepercayaan  publik kepercayaan  publik  adalah  tingkat  kepercayaan  terhadap  pemerintah,  dan  kepercayaan terhadap layanan e-government. layanan e-government.
kepercayaan adalah keinginan untuk bergantung pada Perkembangan terbaru dari pemerintah  adalah  layanan  asuransi  kesehatan  berbasis  e-government,  dalam  hal  ini adalah Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Bahri et al., 2022; Krisdayanti, 2021). Smartphone dapat mengunduh layanan berbasis aplikasi yang dapat digunakan kapan saja dan  di  mana  saja.  Tujuan  dari  aplikasi  ini  adalah  untuk  mempermudah  memudahkan
pengguna untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan kapan saja dan dari mana saja. Sesuai dengan informasi dari BPJS Kesehatan yang dipublikasikan pada tahun 2020, lebih dari 1 juta pengguna Android dan 2.000 pengguna iOS di Indonesia menggunakan layanan mobile JKN. Angka ini menunjukkan bahwa kemauan dan minat masyarakat dan minat masyarakat untuk menggunakan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih relatif masih rendah dibandingkan dengan 7,72 juta penduduk Indonesia yang tidak Penerima Bantuan  Iuran  (PBI).  Berdasarkan  uraian  di  maka  peneliti  mencoba  melakkukan penelitian  untuk  mengetahui  sejauh  mana  tingkat  penerimaan  dan  kepercayaan masyarakat  luas  terhadap  pelayanan  E-Governance  berbasis  elektroni  dalam menggunakan aplikasi mobile JKN.

## METODE PENELITIAN
Proses  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  survei  dengan  menggunakan kuesioner  yang  disebarkan  kepada  sampel  sasaran  responden  yang  berdomisili  di  Kota Batam.  Kuesioner  akan  mencakup  pertanyaan  terkait  persepsi,  kepuasan,  dan  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan  e-government  yang  difasilitasi  oleh  aplikasi Mobile JKN. Studi ini akan menggunakan sampel representatif yang mencakup individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan ketepatan dan keandalan temuan. Data yang  terkumpul  akan  dilakukan  analisis  statistik  dengan  teknik  deskriptif  dan  analisis inferensial. Kajian ini akan menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran yang  komprehensif  tentang  kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan  e-government melalui pemanfaatan aplikasi Mobile JKN. Selanjutnya, pemanfaatan analisis inferensial akan digunakan untuk memastikan potensi korelasi antar variabel yang tercakup dalam penelitian ini. Studi ini akan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang prosedur pengumpulan data, teknik analisis, dan interpretasi hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan wawasan dan rekomendasi yang berharga kepada badan pemerintah dan  organisasi  terkait  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  e-government  melalui aplikasi  Mobile  JKN.  Tujuannya  adalah  untuk  menyelaraskan  layanan  ini  secara  lebih efektif dengan harapan dan kebutuhan warga Kota Batam.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadopsian  e-government  merupakan  langkah  transformatif  dalam  kerangka tata kelola, yang ditujukan untuk mengatasi permintaan publik untuk akses informasi yang mulus, cepat, komprehensif, dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam ranah pemerintahan memiliki tujuan ganda: meningkatkan kualitas layanan publik  dan  mendorong  transparansi  dan  aksesibilitas  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat umum. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 menggambarkan parameter e-government, yang mencakup dua dimensi penting: kemajuan teknologi berbasis internet/intranet untuk penyediaan  layanan  pemerintah  kepada  masyarakat,  dan  terciptanya  konektivitas elektronik antara masyarakat dan pemerintah untuk memfasilitasi akses ke informasi dan layanan pemerintah.
Implementasi e-government di berbagai lembaga pemerintah mencakup tahapan progresif  pengembangan  e-government  nasional,  yang  disesuaikan  dengan  keadaan spesifik  masing-masing  lembaga  pemerintah.  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2001 tentang  Telematika  menggarisbawahi  pentingnya  penggunaan  teknologi  telematika  di kalangan pejabat pemerintah sebagai sarana untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang  baik  dan  mempercepat  proses  demokrasi.  Implementasi  e-government  berpotensi untuk  meningkatkan  efisiensi  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  dalam  entitas pemerintah  dan  pemerintah  daerah  otonom  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi dan komunikasi secara efektif.
Penetapan  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  e-government  telah ditetapkan  oleh  pemerintah,  sebagaimana  tertuang  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  3 Tahun 2003. Tujuan pemajuan dan penyelenggaraan  e-government  mencakup berbagai dimensi,  antara  lain  pembentukan  jaringan  informasi  dan  konektivitas  transaksi elektronik,  standarisasi  penggunaan  sistem  aplikasi,  peningkatan  kemampuan  sumber daya manusia dalam penyelenggaraan sistem dan pelayanan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem perpajakan online dan pemanfaatan internet.
Evaluasi  implementasi  e-government  di  Indonesia  dilakukan  oleh  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  yang  mencakup  berbagai  tingkatan  pemerintahan  yang meliputi  Kementerian/Lembaga,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota. Evaluasi  ini  bertujuan  untuk  menilai  adopsi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di
instansi  pemerintah,  dengan  tujuan  mendorong  reformasi  birokrasi  dan  meningkatkan keunggulan  e-government  di  seluruh  Indonesia.  Perencanaan  yang  efisien  memiliki potensi  untuk  meningkatkan  efisiensi  pelayanan,  khususnya  dalam  sektor  pelayanan kesehatan.  Hal  ini  dianggap  sebagai  kewajiban  pemerintah  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  kesehatan  masyarakat  melalui  penyediaan  pelayanan  yang efektif  dan  efisien  kepada  masyarakat.  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  berupa aplikasi mobile JKN merupakan tranformasi dari pemerintah untuk memper mudah dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Aplikasi mobile JKN, memberikan kemudahan akses  pelayanan  seluruh  pesertanya.  Masyarakat  dapat  mengakses  berbagai  layanan terkait  tentang  Program  mobile  JKN  secara  mudah,  cepat,  kapan  pun  dan  di  manapun hanya dalam satu genggaman. Aplikasi Mobile JKN yang disediakan untuk masyarakat secara khusus peserta BPJS. Aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan dan  mengurangi  antrian  yang  panjang  sehingga  masyarakat  tidak  lagi  menunggu  lama untuk  proses  selanjutnya,  dengan  bantuan  aplikasi  ini,  waktu  tunggu  pelayanan  akan terpangkas  dan  proses  pelayanan  berjalan  lebih  cepat  (Prasetiyo  &  Safuan,  2022). Masyarakat yang ingin mendaftar dapat dengan mudah mengakses langsung aplikasi ini.

## Gambar 1. Tampilan Beranda Aplikasi Mobile JKN
Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  aplikasi  Mobile  JKN  memiliki  karakteristik yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat,  Aplikasi  Mobile  JKN  masih  dalam  tahap pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan melalui aplikasi tersebut.
Karena sudah diketahui bahwa tujuan Aplikasi Mobile JKN adalah untuk memudahkan masyarakat  umum  dan  peserta  JKN  dalam  mengakses  informasi  yang  relevan  dengan Aplikasi Mobile JKN, seperti melihat kartu JKN, maka layanan melalui Aplikasi Mobile JKN  sudah  tersedia.  Kis,  mengubah  Ada  banyak  karakteristik,  termasuk  fasilitas kesehatan. efektivitas pelayanan, Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan, melalui pelaksanaan program-program yang efisien dan terarah. Kesehatan setiap warga negara merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu  pemerintah  berperan  penting  dalam  menjamin  dan  meningkatkan  kesehatan masyarakat.  pemerintah  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  dan  menjamin kesehatan masyarakat. Kemajuan terbaru dalam meningkatkan layanan kesehatan tersedia dari BPJS Kesehatan.
Layanan yang berkaitan dengan kesehatan, program mobile JKN, sebuah aplikasi untuk masyarakat peserta BPJS yang memudahkan masyarakat umum untuk mengakses informasi dan layanan di aplikasi mobile JKN.  Aplikasi mobile JKN  ini bertujuan untuk memperpendek  antrean  sehingga  pengguna  tidak  perlu  menunggu  terlalu  lama  untuk masuk  ke  dalam  kantor.  Hanya  pengguna  aplikasi  masyarakat  atau  peserta  BPJS Kesehatan yang dapat mengunjungi kantor secara langsung melalui aplikasi ini.
Keberhasilan layanan Mobile JKN dalam mencapai tujuannya untuk memberikan layanan yang efektif dan tepat sasaran sehingga dapat menjadi tolok ukur kualitas layanan pemerintah. Efektif dan tepat sasaran agar dapat menjadi standar kualitas layanan yang ditawarkan  pemerintah.  Aplikasi  Mobile  JKN,  penemuan  terbaru  yang  dikembangkan oleh  BPJS  Kesehatan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  proses  pelayanan  publik, khususnya  di  sektor  kesehatan.  Aplikasi  ini  juga  bertujuan  untuk  mengurangi  antrean masyarakat di kantor BPJS Kesehatan. Informasi mengenai kepesertaan, data peserta dan keluarga,  penagihan  iuran,  layanan  fasilitas  kesehatan  (Kis  Digital),  dan  kemampuan untuk  mengajukan  pengaduan  dan  permintaan  informasi  tentang  JKN  Kis.  Standar operasional  prosedur harus  diikuti dalam memberikan pelayanan dan informasi  kepada peserta  dan  masyarakat.  Layanan  juga  harus  cepat,  jelas,  dan  berkualitas  tinggi  agar berhasil.
Membangun  kepercayaan  dengan  menerapkan  kebijakan  publik  yang  berpusat pada  manusia  adalah  upaya  yang  disengaja  yang  bertujuan  untuk  menumbuhkan Kepercayaan pada Pemerintahan melalui Keterlibatan Warga Negara. Dalam tulisannya, Setyasih  (2023)  memaparkan  konsep  membangun  kepercayaan  publik  melalui keterlibatan  warga  atau  yang  dikenal  dengan  Citizen  Engagement.  Pendekatan  ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat dicapai melalui berbagai cara seperti pemilihan umum, organisasi politik dan sosial,  serta  bentuk  partisipasi  dan  musyawarah  secara  langsung.  Tingkat  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bergantung pada perlakuan dan keterlibatan pemerintah dengan  masyarakat  selama  proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  mempengaruhi implementasi  kebijakan  selanjutnya.  Potensi  peningkatan  kepercayaan  terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya ada jika langkah-langkah efektif diterapkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang kuat.
Temuan  peneliti  menggarisbawahi  pentingnya  kepercayaan  masyarakat terhadap layanan JKN keliling yang disediakan  pemerintah, khususnya di  Kota Batam. Keyakinan tersebut di atas memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan tingkat keberhasilan dan efektifitas program. Individu yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem layanan keliling JKN lebih cenderung untuk terlibat secara aktif dan menggunakan sistem tersebut, sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan layanan  kesehatan  yang  diperlukan.  Keampuhan  layanan  publik  dan  aksesibilitas informasi  melalui  aplikasi  Mobile  JKN  telah  mendapatkan  pengakuan  yang  signifikan dari  pengguna  aplikasi  JKN.  Untuk  membangun  kepercayaan,  pemerintah  perlu memberikan edukasi dan informasi yang komprehensif terkait manfaat dan pemanfaatan layanan  mobile  JKN.  Sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  individu  dilengkapi dengan  pemahaman  menyeluruh  tentang  layanan  yang  mereka  terima,  yang  mencakup potensi  keuntungan  dari  layanan  ini  dalam  kaitannya  dengan  peningkatan  aksesibilitas layanan kesehatan mereka, kaliber perawatan, dan kemanjuran keseluruhan penyediaan layanan dalam hal unsur-unsur seperti ketepatan waktu, ketepatan, dan pendekatan.
Aplikasi  Mobile  JKN  telah  efektif  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan memberikan  pelayanan  dan  informasi  yang  cepat.  Namun,  kualitas  layanan  dapat
bervariasi tergantung pada lokasi penerima dan kestabilan koneksi jaringan. Berdasarkan penelitian  empiris  yang  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara  baik  kepada masyarakat  umum  maupun  petugas  BPJS  Kesehatan  di  Kota  Batam,  sesuai  dengan temuan penelitian yang telah ditetapkan. Penyampaian layanan yang diberikan sejauh ini telah  menunjukkan  ketepatan  waktu  yang  patut  dipuji,  sementara  proses  penyebaran informasi dan pemberian layanan secara efektif telah memenuhi kriteria akurasi. Secara keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  layanan  dan  informasi  yang  ditawarkan  oleh aplikasi Mobile JKN terbukti efektif, terlihat dari banyaknya masyarakat dan peserta yang puas  menggunakan  aplikasi  mobile  JKN.  Dengan  dasar  kepercayaan  publik  yang  kuat, pemanfaatan  layanan  mobile  JKN  berpotensi  menjadi  mekanisme  yang  sangat  efisien untuk  meningkatkan  aksesibilitas  layanan  kesehatan  di  masyarakat,  sehingga mempercepat  penyediaan  layanan  kesehatan.  Peningkatan  kepercayaan  masyarakat tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  program  JKN, sehingga  mendukung  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  bagi seluruh penduduk Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menegaskan  bahwa  penyelenggaraan  e- government, khususnya melalui aplikasi Mobile JKN, merupakan langkah pembaharuan dalam  tata  sistem  pemerintahan.  Penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  akses  informasi  yang  terpadu, cepat,  lengkap,  dan  akurat,  sekaligus  meningkatkan  keterbukaan  terhadap  publik. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 memberikan arahan mengenai ruang lingkup e- government,  termasuk  pembangunan  teknologi  berbasis  internet/intranet  untuk memberikan  pelayanan  jasa  dari  pemerintah  kepada  masyarakat,  serta  keterhubungan secara elektronik  antara masyarakat  dan pemerintah. Penerapan e-government di  setiap lembaga pemerintah mengacu pada tahapan pengembangan e-government secara nasional yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lembaga.
Aplikasi  Mobile  JKN  merupakan  inovasi  terbaru  dari  pemerintah  untuk memudahkan akses dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penggunaan
aplikasi  ini  bertujuan  untuk  mempercepat  proses  pelayanan  dan  mengurangi  antrean, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional.  Tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap aplikasi  ini memainkan peran  penting  dalam  kesuksesan  dan  efektivitas  program  ini.  Untuk  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan  Mobile  JKN,  pemerintah  perlu  memberikan edukasi dan informasi yang komprehensif terkait manfaat dan pemanfaatan aplikasi ini. Peningkatan  kepercayaan  ini  diharapkan  dapat  mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat dalam program JKN dan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  perlu  terus  berupaya meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  layanan  publik  melalui  e-government,  serta melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Kesuksesan penerapan  e-government  akan  menjadi  tolok  ukur  kualitas  layanan  pemerintah  dan potensial untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

## REFERENSI
Angelita,  M.,  Lukman,  S.,  &  Tahir,  I.  (2022).  INOVASI  DAN  EFEKTIVITAS
PELAYANAN  MELALUI  MOBILE  JKN  PADA  BPJS  KESEHATAN  DI JAKARTA SELATAN. Medium , 9 (2). https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).10073
Arief, A., Sensuse, D. I., Latif, L. A., &  Abbas, M. Y. (2021). Study on e-government integration:  a  theoretical  and  empirical  review. IOP  Conference  Series:  Materials Science and Engineering , 1125 (1), 012028.
Asmaul  Khusna,  Doddy  Ridwandono,  &  Arista  Pratama.  (2021).  Pengaruh  Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan dan Penggunaan Berkelanjutan Aplikasi Mobile JKN di  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Informatika  Dan  Sistem  Informasi , 2 (2). https://doi.org/10.33005/jifosi.v2i2.299
Bahri,  S.,  Amri,  A.,  &  Siregar,  A.  A.  (2022).  ANALISIS  KUALITAS  PELAYANAN APLIKASI  MOBILE  JKN  BPJS  KESEHATAN  MENGGUNAKAN  METODE SERVICE  QUALITY  (SERVQUAL). Industrial  Engineering  Journal , 11 (2). https://doi.org/10.53912/iej.v11i2.837
Bertot, J. C., Gorham, U., Jaeger, P. T., Sarin, L. C., & Choi, H. (2014). Big data, open government and e-government: Issues, policies and recommendations. Information Polity , 19 (1–2). https://doi.org/10.3233/IP-140328
Huda, M., & Yunas, N. (2016). The Development of e-Government System in Indonesia. Jurnal Bina Praja , 08 (01). https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.97-108
Karniawati,  N.  (2021).  Inhibiting  Factors  for  E-Government  Implementation  in  Local Government. Journal of Governance , 6 (1), 73–84.
Krisdayanti,  W.  (2021).  Pemanfaatan  Aplikasi  Mobile  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN) Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
Lubis, B. O., Salim, A., & Jefi, J. (2020). Evaluasi Usability Sistem Aplikasi Mobile JKN
Menggunakan Use Questionnaire. Jurnal SAINTEKOM , 10 (1). https://doi.org/10.33020/saintekom.v10i1.131
Manoharan,  A.  P.,  &  Ingrams,  A.  (2018).  Conceptualizing  e-government  from  local government perspectives. State and Local Government Review , 50 (1), 56–66.
Maulana, R. Y. (2020). Collaborative governance in the implementation of e-government- based  public  services  inclusion  in  Jambi  Province,  Indonesia. Journal  of Governance , 5 (1), 91–104.
Meidiansyah,  I.,  Antoni,  D.,  &  Akbar,  M.  (2019).  PERANAN  E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KOTA AGUNG (Studi kasus :
E-Government Kabupaten lahat). Jurnal Bina Komputer , 1 (1). https://doi.org/10.33557/binakomputer.v1i1.148
Muttaqin, T. (2017). Menimbang e-Government : Belajar dari Pengalaman Korea Selatan. James Coleman Associations , 1–5.
Novitasari,  E.,  Dewi,  F.  G.,  &  Oktavia,  R.  (2022).  Determinants  of  E-Government Implementation  in  Indonesia. Asian  Journal  of  Economics,  Business,  and Accounting , 22 (19), 25–33.
Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2015). Influence of organizational factors in the sustainability of e-government: A case study of local e-government in Indonesia. Trends,  Prospects,  and  Challenges  in  Asian  E-Governance ,  281–323. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-9536-8.ch014
Prasetiyo,  R.  A.,  &  Safuan,  S.  (2022).  Efektivitas  Penggunaan  Aplikasi  Mobile  JKN Dalam  Mengurangi  Antrian. Syntax  Literate ;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 7 (2). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6338
Pratama, R., Khaerah, N., Muhiddin, A., & Junaedi, J. (2020). Penerapan E-Government dalam  Mewujudkan  Pelayanan  Kesehatan  Publik  di  Kabupaten  Bone. FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik , 4 (2). https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.747 Rokhman,  A.  (2016). E-Government  Adoption  in  Developing  Countries;  the  Case  of Indonesia E-Government Adoption in Developing Countries; the Case of Indonesia . January 2011 .
Salsabila, L., & Purnomo, E. P. (2017). Establishing and Implementing Good Practices E- Government  (A  Case  Study :  e-Government  Implementation  between  Korea  and Indonesia). ASEAN/ ASIA
ACADEMIC SOCIETY INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC) , 5 , 221–229.
Sangki,  J.  (2017).  Vision  of  Future  E-Government  Via  New  E-Government  Maturity Model:  Based  On  Korea’s  E-Government  Practices. Telecommunications  Policy , December , 1–12. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2017.12.002
Suciska, W. (2016). Optimalisasi Penerapan E-Goverment Melalui Mendia Sosial Dalam Mewujudkan Good Governance. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi , 374–389. Wulanadary,  A.,  Sudarman,  S.,  &  Ikhsan,  I.  (2019).  INOVASI  BPJS  KESEHATAN DALAM  PEMBERIAN  LAYANAN  KEPADA  MASYARAKAT :  APLIKASI MOBILE JKN. Jurnal Public Policy , 5 (2). https://doi.org/10.35308/jpp.v5i2.1119