## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro

## Research Article
Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum
Markus Suryoutomo * , Siti Mariyam, Adhi Putra Satria Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang * markussuryoutomo9@gmail.com

## ABSTRACT
The formulation of Article 1365 of the Civil Code has normalized acts against the law. The norm also regulates in a limited way the legal principle of compensatory compensation. In fact, in various cases in court, judges are often  ex-officio  (the  judge's  authority  in  his  position),  giving  and  determining  compensation  (schade vergoeding) even though the victim does not demand it. Compensation for lawsuits against the law in the Civil Code  only regulates  material  losses  but  does  not  regulate  immaterial  damages.  Material  losses  (material schadevergoeding) are tangible losses that can be valued in money. This normative study aims to analyze the coherence  of  judges'  decisions  in  proving  immaterial compensation  for  unlawful  acts.  This  study  uses  a doctrinal  research  method  with  a  statutory  approach.  This  study  shows  that  the  provision  of  material compensation can be given by the judge with evidence of the losses suffered. Immaterial losses (immaterialële schadevergoeding)  in  the  form  of  everything  that  is  non-material  whose  amount  cannot  be  calculated mathematically. The condition is that the amount of the compensation must be reasonable. The provision of immaterial compensation can be granted by the judge based on his discretion with the principle of ex aequo et bono (naar een goede justitie rechtdoen).
Keywords: Coherence of Decisions; Act against the Law; Immaterial Indemnity.

## ABSTRAK
Rumusan Pasal 1365 KUHPerdata telah menormakan perbuatan melawan hukum. Norma tersebut mengatur pula secara limitatif asas hukum penggantian kerugian yang bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai perkara di pengadilan,  seringkali  hakim  secara ex-officio (kewenangan  hakim  dalam  jabatannya), memberikan  dan menetapkan  penggantian  kerugian  (schade  vergoeding)  meskipun  pihak  korban  tidak  menuntutnya. Ganti kerugian  atas  gugatan  perbuatan melawan hukum  dalam  KUHPerdata  hanya  mengatur  kerugian  materiel akan  tetapi  tidak  mengatur  ganti  kerugian  imateriel.  Kerugian  materiel (materiële  schadevergoeding) merupakan  kerugian  bersifat  wujud  yang  dapat  dinilai  dengan  uang. Kajian  normatif  ini  bertujuan  untuk menganalisis koherensi  putusan  hakim  dalam  pembuktian  ganti  rugi  imateriel perbuatan melawan hukum. Kajian  ini  menggunakan metode  penelitian  doktrinal dengan  pendekatan  perundang-undangan. Kajian  ini menunjukan pemberian ganti kerugian materiil dapat diberikan oleh hakim dengan bukti-bukti kerugian yang diderita. Kerugian imateriel (immateriële schadevergoeding) berupa segala sesuatu yang bersifat non-materi yang  jumlahnya  tidak  dapat  diperhitungkan  secara  matematis.  Syaratnya  adalah bahwa  jumlah  ganti-rugi tersebut  haruslah  wajar.  Pemberian  ganti  kerugian  imateriel  dapat  dikabulkan  oleh  hakim  berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip ex aequo et bono (naar een goede justitie rechtdoen).

## Kata Kunci : Koherensi Putusan; Perbuatan Melawan Hukum; Ganti Rugi Imateriel

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Perbuatan melawan hukum  merupakan  hal yang  penting  dalam  bidang  hukum  perdata (Immanuella, &  Hoesin, 2022).  Penerapan  konsepsi perbuatan melawan hukum sering kali di persamakan dengan  konsepsi  perbuatan  ingkar  janji (wanprestasi).  Padahal  keduanya  merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige  daad), mendasarkan pada Pasal  1365  KUHPerdata. Kata “perbuatan”  meliputi  perbuatan  positif,  yang  dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “daad” (Pasal 1365 KUHPerdata)  dan  perbuatan  negatif,  yang  dalam bahasa  aslinya  bahasa  Belanda  “matigheid” (kelalaian)  atau  “onvoorzigtigheid”  (kurang  hati-hati) seperti  ditentukan  dalam  pasal  1366  KUHPerdata. Pengertian melawan hukum  pada  awalnya mengandung  pengertian  yang  sempit  sebagai pengaruh  dari  ajaran  legisme.  Pengertian  yang dianut  adalah  bahwa  perbuatan melawan hukum merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige  daad)  sama  dengan  perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad). Aliran ini ditandai dengan Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine.
Pandangan legistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919  dalam  perkara Lindenbaum  vs.  Cohen yang dikenal  sebagai Drukker  Arrest.  Dalam  perkara  ini,
Cohen seorang  pengusaha  percetakan  telah membujuk  karyawan  percetakan Lindenbaum untuk memberikan  kopi-kopi  pesanan  dari  para langganannya. Cohen memanfaatkan  informasi  ini sehingga Lindenbaum mengalami  kerugian  karena para  langganannya  lari  ke  perusahaan Cohen. Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya.
Definisi  tentang  perbuatan melawan hukum dalam  praktek  peradilan  di  Indonesia  dapat ditemukan  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08  Februari  1986.  Yurisprudensi  ini  menggariskan norma  suatu  perbuatan  dikualifiseerkan  menjadi perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu: Perbuatan Melawan Hukum harus  diartikan  sebagai  berbuat  atau  tidak  berbuat yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, kewajiban  hukum  pelaku, kaedah  kesusilaan.  dan kepatutan  ketelitian  dan  kehati-hatian  dalam masyarakat.
Rumusan  Pasal  1365  KUHPerdata  selain menormakan  perbuatan melawan hukum,  selaku demikian rumusannya mengatur pula secara limitatif mengandung  asas  hukum  penggantian  kerugian bersifat wajib daripadanya. Bahkan, dalam berbagai perkara  di  pengadilan,  seringkali  hakim  secara ex- officio (kewenangan  hakim  dalam  jabatannya) memberikan dan menetapkan penggantian kerugian (schade  vergoeding)  meskipun  pihak  korban  tidak menuntutnya. Ganti kerugian atas gugatan perbuatan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
melawan hukum dalam KUHPerdata hanya mengatur kerugian  materiel  akan  tetapi  tidak  mengatur  ganti kerugian  imateriel.  Kerugian  materiel  (materiële schadevergoeding)  merupakan  kerugian  bersifat wujud  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Pemberian ganti  kerugian  materiil  dapat  diberikan  oleh  hakim dengan  bukti-bukti  kerugian  yang  diderita.  Kerugian imateriel  (immateriële  schadevergoeding)  berupa segala  sesuatu  yang  bersifat  non-materi  yang jumlahnya  tidak  dapat  diperhitungkan  secara matematis,  dengan  syarat  bahwa  jumlah  ganti-rugi tersebut  haruslah  wajar.  Pemberian  ganti  kerugian imateriel  dapat  dikabulkan  oleh  hakim  berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip ex aequo et bono (naar  een  goede  justitie  rechtdoen).  Dengan  kata lain,  hal  tersebut  bergantung  pada  subyektifitas hakim.  Suasana  kebatinannya  (geistlichten hintergrund)  didasarkan  antara  lain  beratnya  beban yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan dari korban,  situasi  dan  kondisi  dimana  perbuatan melawan hukum itu terjadi, situasi dan kondisi mental dari  korban,  situasi  dan  kondisi  mental  dari  pelaku, latar  belakang  dilakukannya  perbuatan melawan hukum,  jenis  perbuatan melawan hukum,  yakni apakah  kesengajaan,  kelalaian,  tanggung  jawab mutlak atau tidak berwujud (moral, ideal).
Beranjak dari permasalahan hukum tersebut di atas, dimaksudkan untuk merumuskan suatu prinsip pembuktian sebagai metode untuk dapat dikabulkan tuntutan  ganti  kerugian  imateriel  oleh  Pengadilan dalam  perkara  gugatan  perbuatan melawan hukum
mengingat  ganti  kerugian  materiel  dapat  dituntut berdasarkan perhitungan yang nyata.  Permasalahan ganti  kerugian  imateriel  dalam  perkara  gugatan perbuatan melawan hukum  adalah  bagian  dari hukum acara perdata yang belum diatur secara jelas dan tegas pengaturannya oleh undang-undang, akan tetapi  hal  itu  timbul  akibat  dari  perkembangan permasalahan  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Sementara  pengadilan  memiliki kewajiban  untuk  memeriksa  dan  memutus  suatu perkara  yang  dihadapinya  dengan  seadil-adilnya. Asas  hukum  praktik  peradilan  mengatur  bahwa Pengadilan  tidak  boleh  menolak  suatu  perkara dengan  alasan  tidak  ada  dasar  hukumnya,  dengan kata lain adanya kekosongan hukum atau hukumnya tidak  jelas.  Hal  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi:  “Pengadilan dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya”.  Oleh karenanya hakim wajib melakukan penemuan kaidah hukum (rechtsvinding).
Penerapan putusan-putusan  terdahulu  yang penting  dan  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dalam memecahkan  suatu  perkara  di  Pengadilan  dianut oleh negara-negara  dengan  Sistem  Hukum Kebiasaan (Common Law System/Anglo-Saxon Law System)  yang  dikenal  dengan  istilah precedent.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Universitas Diponegoro
Sistem Hukum Kebiasaan menerapkan doktrin stare decisis. Hal ini mengakibatkan kebiasaan Pengadilan di negara - negara  penganut  Sistem  Hukum Kebiasaan untuk merujuk putusan-putusan terdahulu atau  berdasarkan  pada  sengketa-sengketa  yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan (judicial custom)  atau  kebiasaan  pengadilan,  bukan didasarkan pada hukum kebiasaan atau hukum adat yang  berlaku  di  masyarakat  (customary  law). Kebiasaan  pengadilan  mengandung  nilai  norma untuk  memecahkan  suatu  perkara  yang disengketakan  dengan  merujuk  putusan-putusn penting terdahulu dan berkekuatan hukum tetap.
Dalam    peradilan perdata, hakim  selalu mempertimbangnkan Aspek  filosofis  dalam putusannya,  aspek yang berintikan pada kebenaran dan  keadilan,  sedangkan  aspek  sosiologis, mempertimbangkan  tata  nilai budaya  yang ada dalam  masyarakat.  Aspek  filosofis  dan  sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan  yang  luas  serta  kebijaksanaan  yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.  Jelas  penerapannya  sangat  sulit  sebab tidak  mengikuti  asas  legalitas.  Pencatuman  ketiga unsur  tersebut  tidak  lain  agar  putusan  hakim  dapat diterima  masyarakat,  namun  pada  suatu  kondisi, akan  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  masyarakat, sebab  undang-undang  tertulis    yang  diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati, karena saat undang-undang diciptakan  unsur  keadilannya  membela  masyarakat,
akan  tetapi  setelah  diundangkan,  seiring  dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang. Keadilan  juga  menjadi  konkret  bentuknya  manakala pembentukan  yurisprudensi  juga  bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan.  Seperti  dapat  diperhatikan  dalam  kosa kata  bahasa  Indonesia;  pengadilan memiliki  kata dasar  adil.  Pengadilan  adalah  tempat  dimana keadilan  berproses  dan  didistribusikan.  Dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, dikemukakan, bahwa  sistem  hukum  Indonesia  tidak  menganut secara  mutlak  sistem statute  law dan  juga  tidak mutlak  menganut  sistem common  law,  sekalipun banyak  yang  mendukung  pendapat  bahwa  sistem judge-made  law itu  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  hakim  sebagai  lembaga  atau  institusi pencipta  hukum.  Sekalipun sistem common  law berkeyakinan, bahwa masyarakat yang dinamis dan terus  berkembang  setiap  saat  tidak  mungkin tertampung  dalam  undang-undang  dan  terus berkembang  kasus-kasus  hukum  yang  terjadi  di tengah-tengah masyarakat.Bagaimana sistem hukum Indonesia berusaha untuk menemukan keseimbangan  antara  dua  sistem  hukum  dominan tersebut. Yurisprudensi Indonesia tidak bersifat stare decicis  et  quita  non  movere, yaitu  memiliki binding force  of  precedent.  Bahwa  menurut  Mochtar Kusumaatmadja, yurisprudensi  merupakan  sumber pengenal hukum yang hidup dalam masyarakat yang penting.  Bahkan,  yurisprudensi  adalah  sarana  yang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
menjawab pertanyaan bagaimana orang mengetahui; apakah  suatu  ketentuan  hukum  yang  hendak ditetapkan  itu  sesuai  dengan  kesadaran  hukum masyarakat (Kusumaatmadja, 1976).
Yurisprudensi  hanya  berkarakter persuasive atau  memiliki persuasive  force  of  precedent (Mertokusumo, 2000). Mendukung hal itu, berikut ini dikemukakan, prinsip dari Rechtsvinding / Penemuan Hukum Sebagai    Pertanggung-Jawaban  Putusan Hakim Atas Ganti  Rugi  Imateriel Dalam  Perbuatan Melawan Hukum, yaitu “... dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim hendaknya merespons dua sistem tersebut secara longgar. Bahwa terhadap kasus yang pasal  hukumnya  jelas,  maka  kasus  diputus berdasarkan  ketentuan  normatif  pasal  tersebut. Namun, terhadap kasus yang pasal hukumnya belum ada  atau  kurang  jelas  maka  kasus  harus  tetap diputus  dalam  mana  hakim  harus  menciptakan hukum    baru  dengan  metode  tafsir  atau mengkonstruksi  hukum  dengan  cara  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat.  Hakim  dilarang  menolak perkara  yang  diajukan  masyarakat  ke  pengadilan dengan  dalih  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas.” (Mertokusumo, 2000).
Dalam penerapan peradilan  perdata  keadilan hukum (legal justice) yang berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan, dimana arti hukum hanya memutuskan  perkara  hanya  berdasarkan  hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan hukum  (legal  justice)  hanya  didapat  dari  undang-
undang,  sementara  keadilan  moral  (moral  justice) dan  keadilan  sosial  (social  justice)  tidak  diterapkan hakim,  namun  dalam  pernyataan  bahwa  “hakim harus  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat” (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kandungan pasal dimaksud masuk  ke  dalam  perbincangan  tentang keadilan moral  (moral  justice)  dan  keadiilan  sosial  (social justice). Hubungan koherensi antara Keadilan hukum (legal  justice)  Keadilan  moral  (moral  justice)  dan keadilan  sosial  (social  justice) adalah  keterkaitan antara  bagian  yang  satu  dengan  yang  bagian lainnya,  sehingga  memiliki  kesatuan  makna  utuh yang  sejatinya  pelaksanaannya  tugas  dan kewenangan  seorang  hakim dilakukan  dalam kerangka menegakkan kebenaran yang berkeadilan, dengan  berpegang  pada  hukum,  undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim  diemban  amanah agar  peraturan perundang- undangan  diterapkan  secara  benar  dan  adil,  dan apabila  penerapan  peraturan  perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak  pada  keadilan  (moral  justice)  dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan  (legal  justice).  Hukum  yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup  dalam  masyarakat  (the  living  law)  yang tentunya  sesuai  pula  atau  merupakan  pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice). Keadilan yang dimaksudkan disini, bukanlah keadilan  prosedural  (formal),  akan  tetapi  keadilan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
substantif (materiel), yang sesuai dengan hati nurani hakim.
Publikasi  nasional  atas  hasil  penelitian terdahulu  telah  dilakukan oleh Indah  Sari  yang mengkaji  perbuatan  melawan  hukum  dalam  hukum pidana dan perdata (Sari, 2021); Ni Made Suparmi, I Gede  Surata, dan Ni  Ny.  Mariadi pada  tahun  2015 yang mengkaji “tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  di Kejaksaan  Negeri  Singaraja”  (Suparmi,  Surata, & Mariadi,  2015); penelitian  oleh Bagus  Oktafian Abrianto,  Xavier  Nugraha,  Nathanael  Grady pada tahun  2020  mengkaji  “perkembangan  gugatan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah Pasca- Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014”  (Abrianto,
Nugraha, &  Grady,  2020);  kemudian  publikasi internasional atas hasil penelitian oleh Henry Aspan, Irma Fatmawati, dan Ramon Nofrial pada tahun 2021 yang  mengkaji penerapan  batas  cidera  janji  dan perbuatan  melawan  hukum  dalam  perjanjian- perjanjian KUH Perdata (Aspan, Fatmawati & Nofrial, 2021); Rafi  hidayahtullah  Pakaya, Ananda  Chaya Narendra, M  Nauval  Ivanda, Ary  Andryanto,  dan M Rizky  Ardiansyah pada  tahun  2021  berfokus “menganalisis  sengketa  perbuatan  melawan  hukum dalam perjanjian jual beli tanah” (Pakaya dkk, 2021); dan  oleh Laura Tudurut pada  tahun  2019 yang mengkaji pertimbangan  umum  tentang  perbuatan melawan hukum (Tudurut, 2019). Berdasarkan uraian di  atas  dan  beberapa penelitian  terdahulu,  maka asumsi-asusmi  yang  dimaksudkan  sebagai  kompas
atau arah di dalam tulisan ini didasarkan pada latar belakang permasalahan,   diajukan   asumsi adalah bagaimana koherensi  putusan  hakim  dalam pembuktian ganti rugi imateriel  perbuatan melawan hukum dimana hakim  wajib  berpihak  pada  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  (the  living  law)  yang merupakan  pencerminan  dari  nilai-nilai  peraturan perundang-undangan  (legal  justice)  keadilan  (moral justice) dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social  justice). Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  serta  menganalisis  koherensi  putusan hakim  dalam  pembuktian  ganti  rugi  imateriel perbuatan melawan hukum di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Permasalahan  hukum  yang  terjadi  semakin hari semakin  berkembang,  hal  inilah  yang  disebut dengan permasalahan hukum kontemporer (Benuf, & Azhar, 2020; Sudirman & Disemadi, 2021). Termasuk penelitian saat ini, diangkat dari permsalahan hukum yang ada saat ini. Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan  bagian  dari  proses  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  pencerdasan  manusia (Arliman, 2018). Penelitian  yang  mengkaji koherensi putusan hakim  dalam  pembuktian  ganti  rugi  imateriel perbuatan melawan hukum ini menggunakan metode penelitian  hukum  doctrinal  (normative).  Artinya “sebagai  suatu  bangunan  normatif,  hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan  yang  wujudnya  berupa  pedoman  prilaku dengan fungsi utamanya mengatur prilaku manusia -

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
an  instrument  of  the  state  or  polis  concerned  with justice,  with  rules  of  conduct  to  regulate  human behavior”. Maka,  hukum  merupakan  suatu  gejala normatif  yang  bersifat  otonom  yang  terpisah  dari gejala sosial (Muhdlor, 2012).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  proses  peradilan  perdata,  kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil  (formele  waarheid).  Pada  dasarnya  tidak dilarang  pengadilan  perdata  mencari  dan menemukan  kebenaran  materiil.  Akan  tetapi  bila kebenaran  materiil  tidak ditemukan,  hakim dibenarkan  hukum  mengambil  putusan  berdasarkan kebenaran  formil (Harahap,  2005). Makna  pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa- apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan  berwenang  menilai  kebenaran  fakta  yang diajukan  ke  persidangan,  dengan  ketentuan (Harahap,  2005). Secara  formal  hukum  pembuktian itu  mengatur  cara  bagaimana  mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (Herziene Indonesische  Reglement) yang  berlaku  di  wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 RBg ( Rechtsreglement voor de Buitengewesten ) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan; dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau  KUHPerdata  Buku  IV Pasal  1865  sampai  dengan  Pasal  1945.
Berpedoman  pada  Pasal  283  RBg/163  HIR menyatakan “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu  hak  atau  mengemukakan  suatu  perbuatan untuk  meneguhkan  haknya  itu,  atau  untuk membantah  hak  orang  lain,  haruslah  membuktikan adanya  perbuatan  itu.”  Dengan  demikian, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut  hukum  kepada  hakim  yang  memeriksa suatu  perkara  guna  memberikan  kepastian  tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim  adalah  untuk  menyelidiki  apakah  satu hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  gugatan benar-benar  ada  atau  tidak.  Adanya  hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan  kemenangan  dalam  suatu  perkara. Lazimnya,  dalam  praktik  pada  putusan  hakim sebelum  “pertimbangan-pertimbangan  yuridis  ini dibuktikan dan dipertimbangkan, melalui “fakta-fakta dalam persidangan”. Fakta-fakta tersebut merupakan fakta  hukum  (rechtsfeiten)  yang  timbul  dan merupakan  konklusi  kumulatif  dari  bukti  surat  dan keterangan para saksi, yang diajukan dan diperiksa di  persidangan.  Apabila  Penggugat  tidak  berhasil untuk  membuktikan  dalil-dalil  yang  menjadi  dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, sebaliknya  bilmana  dalil-dalil  terbukti,  maka gugatannya akan dikabulkan (Hipan, 2017).
Kasus posisi dalam penlitian ini adalah terkait perkara  di pengadilan  yang  mengabulkan  Gantirugi Imateriel  dengan  pertimbangan  hukumnya:  Perkara

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
No.  3192 K/Pdt/2012. Para  Pihak  IR. Victoria  Silvia Beltiny,  Melawan  Standard  Chartered  Bank  dan  1 Sdri. Ine, 2. PT Total Target Nissin,   Kaidah Hukum nya:    Tergugat  1  dan  Tergugat  II  telah  melakukan Perbuatan melawan hukum  berhubungan  dengan Hak  Kehormatan  dan  nama  baik  Penggugat sehingga    perbuatan  tersebut melawan hak-hak subyektif penggugat  antara  lain  hak Integritas Pribadi,  Kehormatan,  serta  nama  baik,    Para Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum; dengan putusan Menghukum para Tergugat secara  tanggung  renteng membayar  ganti  rugi kepada Penggugat sebesar  Rp1.000.000.000,- (satu milyar  rupiah); Perkara  Nomor  336/PK/Pdt  /2017 Bimo Kuntjoro, S.H (Penggugat) Melawan Herwanto (Tergugat  I)  Agus  Salim  (Tergugat  II)  Sulistiyono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang/Tergugat  III,    Didi  Santoso,  S.H.,  M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Cianjur (Tergugat IV) Kantor pertanahan Kabupaten Cianjur Tergugat .
Kaidah  Hukum:  Karena  Akta  Kuasa  Menjual Nomor  15  dinyatakan  palsu  dan  menjadi  dasar diterbitkannya  Akta  Jual  beli  nomor  86  tanggal  12 September  2013  maka  jual  beli  tersebut  harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan bertentangan dengan kewajiban  hukum  pelaku terpenuhilah syarat  untuk suatau perbuatan melawan hukum. Perkara  Nomor 1001 K/Pdt/2017Henry Kurniawan, selaku ahli waris Alm.  Santi  Mulyasari,  Melawan  1). Tamtam  Otamar
Samsudin,  SpOG.,  berpraktik  di  Rumah  Sakit Metropolitan  Medical  Centre;  2).    Rumah  Sakit Metropolitan  Medical  Center  (RS  MMC);  3). PT. Kosala Agung Metropolitan,   Kaidah Hukum:   Dalam hal  diri  seorang  dokter  melekat  pula  kewajiban hukum  yaitu  tidak  saja  memberikan  tindakan  medis dan pengobatan tetapi juga memberikan nasihat atau pengetahuan  terhadap  pasiennya  agar  terhidar  dari reseiko  atau  kemungkinan  bahaya  kesehatan  dan kemattian. Kewajiban  hukum ini  timbul  segera setelah  terjadi  hubungan  hukum  antara  dokter dengan  pasien  menetujui  atau  di  tugaskan  untuk melakukan  pelayanan  medis  terhadap  seorang pasien.
Jika  di  analisis berdasarkan  kasus  di  atas, maka  fakta-fakta  hukum  (rechtsfeiten)  yang  timbul dan  merupakan  konklusi  kumulatif  dari  bukti  surat dan  keterangan  para  saksi,  yang  diajukan  dan diperiksa di persidangan. Apabila Penggugat berhasil untuk  membuktikan  dalil-dalil  yang  menjadi  dasar gugatannya,  maka  gugatannya  akan  dikabulkan (Hipan,  2017). Apakah  secara  materiel,  keadilan  itu benar-benar  dirasakan  adil  secara  moral  dan kebajikan  (virtue)  bagi  banyak  pihak,  para  penegak keadilan prosedural(formal) tidak memperdulikannya. Mereka  para  penegak  keadilan  prosedural  (formal) itu,  biasanya  tergolong  kaum positivistic  (Djatmika, 2008).
Suatu  peraturan  hukum  mestinya  merupakan hakikat  hukum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat. Prof.  R.  Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  bahwa

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
suatu aliran  dapat  melebarkan  sayapnya  di  antara penduduk  dalam  masyarakat  yang  tidak  menganut suatu  hakikat  hukum  yang  menjadi  suatu  peraturan hukum,  maka      peraturan  hukum  tidak  akan  diturut masyarakat  (tidak  efektif)  sehingga  dikatakan menjadi kata mati (dode letter) (Prodjodikoro, 1988).
Namun,  hingga  kini      pandangan  positivisme yang  mengajarkan  bahwa  “hakim  adalah  corong undang-undang” (ajaran Montesquieu: the judge as a bouchede  la  loi,  as  the  mouthpiece  the  law)  masih diterima banyak kalangan. Paradigma legalistik barat klasik  memandang  hakim  hanya  corong  undang- undang  sehingga  menutup  mata  dari  aspek  di  luar hukum,  seperti  nilai  agama,  moral,  adat-istiadat, kultur  dan  sebagainya.  Adapun  para      penegak hukum  Timur  tidak  menutup  mata  terhadap  faktor- faktor di  luar  undang-undang,  mampu  menyaksikan dan  menyerap  nilai-nilai  yang  hidup,  aspirasi  dan rasa keadilan masyarakat (Pound, 1959).
Di  Amerika  Serikat  sejak  tahun  1950-an dimana  reformasi  peradilannya,  menjadi  paradigma social  justice di  masa  Hakim  Agung Holmes, Cordoza, Llewellyn, Frank, Gray dan  lain-lain.  Jadi, reformasi  peradilan  yang  teramat  penting  adalah reformasi paradigm (Ali,  1996). Sebenarnya paradigma hukum legalistik barat klasik juga terbukti tumbang di negeri Belanda yang bersistem civil law. Sebelum  tahun  1919,  istilah  “perbuatan melawan hukum”  diartikan  sebagai melawan hak  oang  lain yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Namun tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad)
membuat  putusan  yang  merumuskan  pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatige  daad) adalah  suatu  perbuatan  atau  kealpaan  yang bertentangan  dengan  hak  orang  lain,  atau bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  baik  maupun keharusan  yang  harus  diindahkan  dalam  pergaulan hidup  terhadap  orang  lain  atau  benda,  yang  akibat perbuatannya  tu  telah  menimbulkan  kerugian pada orang  lain,  berkewajiban  membayar  ganti  kerugian (Ali, 1996).
Itu  berarti  bahwa  Mahkamah  Agung  Belanda sejak tahun  1919 telah mengubah paradigma bahwa hukum bukanlah sekadar apa yang ada dalam kitab undang-undang,  namun  juga  mengakui  “kesusilaan yang  baik”  sebagai  bagian  dari  hukum.  Kesusilaan baik  tersebut  tentu  diukur  dari  parameter  nilai masyarakat  yang  menganutnya.  Dalam  hal  tersebut ternyata  sejak  tahun  1919  telah  terjadi  perubahan paradigma  di  negata  bersistem civil  law tersebut, dimana kesusilaan baik sebagai bagian dari nilai-nilai sosial  masuk  menjadi  bahan pertimbangan  putusan hakim.
Pada akhir abad ke 19 memang mulai timbul teori hukum baru yang menentang ajaran ilmu hukum analitis.  Teori  hukum  baru  ini  mengadakan penyelidikan  tentang  kenyataan-kenyataan  dalam masyarakat  moden  (realities  of  modern  society) dalam  kaitannya  dengan  hukum  modern  (modern law).  Dasar-dasar  aliran  baru  ini  adalah  sebagian metafisis sebagian sosiologis (Junaidi, 2016). Aliran

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
baru  yang  biasa  disebut sosiological  jurisprudence tersebut  juga  memengaruhi  sistem  hukum  Eropa Kontinental sehingga  muncul  yurisprudensi  Hoge Raad  1919  yang  membentuk  pengertian  yuridis “perbuatan melawan hukum”  yang  dapat  dikata bernuansa  yuridis-sosiologis  tersebut (Cahyani, 2021).
Di  Indonesia  terdapat  berbagai  putusan pengadilan  yang  menjadi  yurisprudensi dalam perkara-perkara  yang  diputuskan  menggunakan hukum  adat.  Hukum  adat  juga  tampak  mengalami perkembangan  yang  diformalkan  dalam  bentuk yurisprudensi. Namun, Mahkamah Agung mengubah prinsip  tersebut  dengan  melihat  perkembangan aspirasi  keadilan  masyarakat  di  Indonesia  sehingga menentukan  bahwa  menurut  hukum  adat  yang berlaku  di  seluruh  Indonesia  seorang  janda (perempuan)  merupakan  ahli  waris  terhada  barang asal  suaminya,  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/Sip/1960 tanggal 2 November 1960 (Djamali, 1993).
Kelsen menyatakan bahwa keabsahan norma individual  itu  seharusnya  dapat  dijustifikasikan dengan norma umumnya. Tetapi jika makna subjektif suatu  norma  individual  tak  dapat  dijustifikasikan dengan  norma  umum,  namun  dapat  dijustifikasi dengan norma umumnya berkaitan dengan kekuatan dari  putusan  yudisialnya (legal  force  of  judicial decision)  maka  hal  itu  tidak  menjadi  soal (Djamali, 1993). Prinsip    secara  doktriner,  maupun  dogmatik hukum,  ada  ajaran  tentang  penemuan  hukum
(rechtsvinding)  yang  mengikuti  sifat  hukum  yang selalu progresif di dalam lapisan filsafat hukum, teori hukum,  dogmatika  hukum  serta  hukum  dan  praktik hukum serta berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dan moralitas, melalui beberapa cara:
a) Penggunaan
Logika Hukum Yang Komprehensif
Ada  empat  kegunaan  logika  yang  Cara berpikir  semacam  itu  harus  dilatih  setiap  saat sehingga  dapat  menjadi  terampil: pertama, membantu  setiap  orang  yang  mempelajari  logika untuk  berpikir  secara  rasional,  kritis,  lurus,  tepat, tertib, metodis  dan  koheren; kedua,  meningkatkan kemampuan  berpikir  secara  abstrak,  cerraparmat, dan  objektif; ketiga,  menambah  kecerdasan  dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri; dan keempat, meningkatkan kecintaan akan kebenaran  guna menghindari  kekeliruan  dan kesesatan  (Rapar,  1996). Dalam  dunia  ilmu pengetahuan, logika   merupakan keharusan, karena suatu ilmu pengetahuan tanpa logika,  tidak  pernah mencapai  kebenaran.  Tidak  ada  ilmu  pengetahuan tanpa logika, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa  logika  merupakan  suatu  alat  (master  key) untuk  mencapai  kebenaran,  bagi  seluruh  ilmu pengetahuan (Rapar, 1996).
Dalam  logika  terdapat  pijakan  untuk  filsafat dan  ilmu  pengetahuan,  di  mana  logika  merupakan jembatan  penghubung  antara  filsafat  dan  ilmu.  Dari segi filsafat, logika mengandung makna secara kritis dalam memahami fungsi logis manusia. Dalam hal ini

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Universitas Diponegoro
logika  adalah  suatu  teknik  dalam  upaya  untuk mencegah  kesesatan  pikir. Immanuel Kant menegaskan bahwa logika adalah “the science of the law  understanding.”  Logika  menurut Immanuel  Kant memiliki  dua  sisi,  pertama  adalah  logika  umum (universal) yang merupakan hukum cara berpikir (law thought), dan kedua, logika yang khusus (particular), yaitu hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok  objek-objek  khusus  (laws  of  correct thinking  upon  a  particular  class  of  objects) (Rapar, 1996).
Logika  hukum  adalah  logika  yang  diterapkan dalam  hukum. Hans  Kelsen menegaskan  bahwa logika  hukum  adalah  logika  biasa  (commonlogic) yang  diterapkan  pada  proposisi-proposisi  deskriptif dari ilmu hukum, persis sama seperti ia diterapkan – sejauh logika memang aplikasi di sini – pada norma- norma preskriptif dan hukum (Kelsen, 2002). Empat asas ini adalah merupakan logika standar dalam ilmu hukum, yang merupakan suatu kegiatan disiplin akal budi  yang  angat  diperlukan  dalam  praktik  hukum. Dalam  disiplin  ilmu  hukum,  asas  derogasi  yang diuraikan Harris tersebut  di  atas,  sbeenarnya mengacu pada  asas  yang  dinamakan  “lex  superior deragat  legi  inferiori”  (peraturan  yang  lebih  tinggi mengalahkan yang lebih rendah), dan demikian juga pada dua asas lain yakni “Lex posterior derogat legi a priori” (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama)  dan begitu  pula  asas  yaitu  “lex  spesialis derogat legi generalis” (hukum khusus mengalahkan hukum  yang  umum) (Kelsen,  2002). Dalam  praktik
hukum, meski aturan hukum telah cukup jelas namun dalam  menghadapi  kasus-kasus  hukum  konkret, seorang  hakim  akan  melakukan  suatu  upaya “inarticulate”  menurut  bahasa  Holmes,  yang disandarkan  pada  keyakinan-keyakinan  yang diperoleh  menurut  prosedur  ilmiah,  yang  bermuara pada  perumusan  apa  yang  menjadi  premis  mayor terhadap suatu fakta hukum. Maka pernyataan David T.  Link sebelumnya  “judging  intuitively,  but  proving logically”,  sejalan  dengan  apa  yang  telah dikemukakan  oleh  Holmes  sebelumnya (Kelsen, 2002).
Sifat  khasnya  logika  hukum  yang  lain  adalah karena meski silogisme penting dan perlu dalam ilmu hukum, namun masih tidak adekuat sebagai metode penalaran  hukum.  Logika  mengajarkan  segala sesuatu  yang  diperlukan  untuk  menghindarkan kesalahan dalam rangka untuk mencapai kebenaran, namun  ia  belum  mengajarkan  kebenaran  materi pemikiran,  dan  karena  itu  ia  belum  apa-apa  (logica est omnia  et  nihil) (Sidharta,  2000). Dalam  ilmu hukum,  penalaran  silogisme  tidaklah  sesederhana dalam  aplikasinya  pada  ilmu  pasti  atau  eksakta, karena  dalam  ilmu  hukum,  silogisme  hanyalah merupakan  sebuah  metode  untuk  memaparkan bagaimana  cara  untuk  menuju  pada  suatu kesimpulan (Sidharta, 2000).
Adapun  penalaran  dengan  menggunakan logika  deduktif  adalah  penalaran  yang  bertolak  dari antara  hukum  yang  berlaku  umum  pada  kasus individual  dan  konkret  yang  dihadapi.  Kelemahan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
utama  menggunakan  logika  deduktif  adalah jika premisnya  keliru,  karena  jika  ini  terjadi,  maka  hasil penalarannya  adalah  keliru  atau  invalid. Dalam common law system yang sumber hukumnya adalah merupakan  produk  legislasi  analogi  diterapkan secara terbatas dan digunakan hanya untuk metode penemuan hukum  (rechtsvinding)  di  mana  fungsi penemuan  hukum  disinia  dalah  menemukan  norma konkret  di  antara  norma-norma  yang  kabur  aau norma-norma umum yang ambigu, untuk diterapkan pada  fakta  hukum  yang  dihadapi  dan  mmerlukan sebuah  keputusan  hukum  dan  tidak  untuk menggantikan  pembuatan  hukum  (rechtsworming) karena  ada  lembaga  tersendiri  (legislatif) yang bertugas untuk itu. Hal ini berbeda dengan common law  system  dimana  para  hakim  diakui  sebagai pembuat hukum juga (judge made law).
b) Pertimbangan Hukum Hakim Melalui Penalaran  Hukum  Berbasis  Logika  Dan Hermeunetika Hukum
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim harus menggali nilai- nilai  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Kalau hakim  hanya  memutuskan  perkara  degan berdasarkan yang tertera dalam Undang-Undang, dia akan  terjebak  dalam  peti  kemas  yang  kosong. Hukum tanpa rasa keadilan, seperti peti kemas yang kosong.  Seharusnya  hakim  mengkaji  yang  bersifat meta  yuridis.  Artinya,  nilai-nilai  di  balik  aturan perundang-undangan (Fauzan,  2010).  Pesan  Moral yang  ingin  disampaikan  oleh  Profesor  Satjipto
Rahardjo, dalam teoriyang dibawanya adalah bahwa keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan dalam proses  logis  formal.  Keadilan  justru  diperoleh  lewat intuisi. Karena argumen-argumen logis formal “dicari” sesudah  keadilan  ditemukan  untuk  membingkai secara  yuridis  formal  keputusan  yang  diyakini  adil tersebut.  Terobosan  yang  dilakukan  beliau  dengan mengusung  Teori  Hukum  Progresif  ini  lebih mengutamakan  tujuan dan  konteks  ketimbang  teks- teks  aturan  semata (Fauzan,  2010). Normatif tidaknya  suatu  aturan,  bukan  ditentukan  oleh  sah atau  tidaknya  aturan  tersebut,  tapi  jika  di  dalam dirinya  terdapat summum  bonumyang  secara  akal sehat  diterima  sebaga  sesuatu  yang  mulia-baik- benar-patut, oleh karena itu wajib dihormati (Fauzan, 2010).
Menjadi  tanggung  jawab  hakim  memberi putusan  berkualitas  kepada  pencari  keadilan (Arto, 2010). Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: a) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim  bertanggung  jawab  atas  penetapan  dan putusan  yang  dibuatnya;  dan b)  Penetapan  dan putusan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) harus memuat  pertimbangan  hukum  hakim  yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48  Tahun  2009  berikut  penjekasannya  dinyatakan bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan  agar  putusan  hakim  dan  hakim

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
konstitusi  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat.  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan tersebut,  maka  secara  yuridis  hakim  wajib  memberi putusan  yang  berkualitas  (ideal)  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Putusan  yang  berkualitas  harus  memenuhi  2 (dua)  syarat,  yaitu: pertama,  syarat  teoretis  dan kedua,  syarat  praktis (Subrata,  1994). Definisi Putusan  Hakim  menurut  Andi  Hamzah  adalah  hasil atau  kesimpulan  dari  suatu  perkara  yang  telah dipertimbangkan  dengan  masak-masak  yang  dapat berbentuk  putusan  tertulis  maupun  lisan (Hamzah, 1986). Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh  hakim,  sebagai  pejabat  negara  yang  diberi wewenang  untuk  itu, diucapkan di  persidangan dan bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan suatu  perkara  atau  sengketa  antara  para  pihak ( Maggalatung,  2014). Agar  hakim  dapat  membuat putusan yang ilmiah, maka hakim harus menguasai filsafat  ilmu,  termasuk  di  dalamnya  filsafat  logika, teknik  membuat  putusan,  dan  metode  penelitian hukum,  serta  bahasa  dan  sastra  di  samping pengetahuan  lainnya  yang  menunjang  dan  Putusan hakim  harus  mencerminkan  nilai-nilai  filosofis Pancasila yang telah menjadi filsafat dan pandangan hidup  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana diamanatkan  oleh  UU  No.  48  Tahun  2009,  yaitu bahwa  peradilan  negara  menerapkan  dan menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal  1  angka 1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun
2009. Untuk  itu  Pancasila  harus  dijadikan  acuan filosofis  oleh  hakim  dalam  menyelesaikan  setiap perkara dan mengambil keputusan.
Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala sumber  hukum.  Oleh  sebab  itu,  sudah  seharusnya hakim  merumuskan  dan  menerapkan  hukum  yang sesuai  dengan  pola  hukum  yang  berdasarkan pancasila  dengan  tidak  perlu  meninggalkan  sistem hukum  atau legal fram  work yang bersifat  universal dan  ilmiah,  agar  tidak  menimbulkan  kegoncangan dan  ketidakpastian  hukum.  Berdasarkan  ajaran Stufentheorie dari Kelsen yang  berpendapat  bahwa tatanan  hukum  itu  berlandaskan  pada  suatu Grundnorm sebagai  kaidah  hukum  tertinggi,  maka pancasila  merupakan Grundnorm (hukum  tertinggi) bagi  hukum  dan  putusan  hakim  di  Indonesia (Subrata, 1994).

## c) Hermeunetika Hukum Barbasis Keadilan
Hakim dalam membuat putusan hukumh arus lebih  hati-hati  dan  cermat.  Kecermatan  tersebut hanya  untuk  mencapai  keadilan  yang  menjadi  roh untuk  keadilan. Menurunnya  suatu  putusan  yang mencederai  keadilan  akan  menimbulkan  bencana (Tumpa,  2012).  Masyarakat  menuntut  agar  hakim imparsial  tidak  berpihak  dan  menjunjung  tinggi  nilai keadilan. Namun,  para  hakim      harus memperhatikan  nilai-nilai  keadilan  yang  tumbuh dalam  masyarakat.  Sebab,  hukum  (kepastian)  tidak bisa  berjalan  tanpa  nilai  keadilan.  “Keadilan  juga tidak  bisa  jalan  tanpa  hukum,  keduanya  harus berjalan  beriringan.  Putusan  yang  diambil  secara

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
146
sembrono  akan  dikritisi  masyarakat.  Karena  itu, pimpinan  pengadilan  harus  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  dalam  persoalan  ini” (Hukum Online,  2012). Tata  cara  untuk  menggali  nilai dilakukan oleh hakim dengan cara penemuan hukum (Rechtsvinding) atau menciptakan hukum (Rechtsehepping  =  Judge  Made  Law).  Sisi  yang kedua  adalah  seorang  hakim  harus  menjaga integritas,  moral,  dan  budi  pekertinya  serta  tingkah lakunya.  Sebagai  orang  yang  dianggap  mewakili Tuhan  di  dunia,  maka  seorang  hakim  memelihara akhlaknya adalah dengan menumbuhkan, memelihara,  dan  melaksanakan  sifat  kejujuran  di dalam kehidupannya.
Hakim  harus  mengadili  menurut  hukum dengan  tidak  membeda-bedakan  orangyang berperkara.  Hal  ini  termuat  dalam Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009. Penyimpangan  dari  hukum  acara  hanya dimungkinkan  apabila  hal  itu  memang  diperlukan dengan  syarat: pertama,  penyimpangan  itu  semata- mata  untuk  memaksimalkan  efisiensi  tanpa mengurangi  hak  para  pihak  yang  berperkara  untuk diadilisecara  jujur  (fair),  tidak berpihak  (impartial), dan  terbuka; Kedua,  tidak boleh  menyimpangi  asas umum  peradilan  yang  baik  dan  benar.  Dan, ketiga, harus  dapat  ditunjukkan  bahwa  penyimpangan  ini merupakan  sesuatu  yang  diperlukan  (necesaary, compelling)  baik  ditinjau  dari  sudut  manfaat (doelmatigheid)  maupun  dari  sudut  kepentingan
hukum yang benar dan adil(rechtmatigheid) (Wantu, 2012).
Putusan  hakim  harus  dapat  memberi kepastian  hukum  tanpa  meninggalkan  aspek  rasa keadilan  dan  kemanfaatan.  Terlalu  mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum cenderung  bersifat  masal,  general,  dan  universal. Adapun rasa keadilan cenderung bersifat individual. Keseimbangan  antara  keduanya  akan  banyak memberikan kemanfaatan. Tiga faktor tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
Sifat kodrati manusia adalah bersifat individual dan  sekaligus  sosial (Notonagoro, 1995). Bahwa putusan itu harus memenuhi syarat sosiologis. Syarat sosiologis  ini sekurang-kurangnya  mencakup  tiga unsur  yaitu:  memenuhi  rasa  keadilan,  memulihkan hubungan  sosial,  dan  memberi  kemanfaatan  atau kesejahteraan.
Bustanul Arifin mengatakan bahwa pengadilan itu  berfungsi  ganda,  yaitu  sebagai  lembaga kekuasaan  kehadikan  yang  harusmenegakkan hukum  dan  keadilan  secara  tegas  dan  lugas,  dan sebagai  lembaga  sosial  yang  harus  menyelesaikan perkara  tanpa  merusak  hubungan  sosial  mereka (Arifin,  1996), dengan  cara  memulihkan  kembali hubungan sosial yang terusik akibat ulah salah satu pihak  yang  merugikan  pihak  lain. Memenuhi  syarat psikologis  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan  memahami  wilayah-wilayah  hukum  dan  rasa keadlan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Hal  ini dimaksudkan  agar  keputusan  hakim  sesuai  dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## D. SIMPULAN
Putusan  Hakim  dalam  Prinsip  pembuktian Ganti  RugiImateriel  dalam  Perbuatan Melawan Hukum  Berdasarkan  Pertimbangan  Hukum    Hakim Perdata  Indonesia,  Esensi  Ganti  Rugi  Imateriel: Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sisi kebenaran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari fakta  yang  menjadi  dasar    Putusan  adalah:  Pada putusan  ini  hakim    menggunakan    pendekatan judicial activismatas dasar rasa keadilan yang hidup dan  berkembang    di  masyarakat    Dengan mendasarkan  Pasal  178  (3)  Putusan  Subsider: Hakim      memutus  perkara    menuntut  rasa  keadilan yang  ada  padanya,  (ex  aequo  et  bono),  sehingga Putusan  Hakim  dalam      mengabulkan    ganti  rugi imateriel. Koherensi  Putusan  yang  didasarkan  pada kaidah  hukum,  moral,  dan  sosial yang  berlaku ditengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abrianto, Bagus  Oktafian.,  Nugraha,  Xavier.,  &
Grady,  Nathanael.  (2020).  Perkembangan Gugatan  Perbuatan Melawan Hukum  oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.11,(No.1),pp.43-62.
https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574 Arliman,  L.  (2018).  Peranan  Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di  Indonesia. Soumatera  Law  Review, Vol.1, (No.1),pp.112-132.http://doi.org/10.22216/ soumlaw.v1i1.3346
Arto,  A.Mukti.  (2010). Putusan  Yang Berkualitas Mahkota  Bagi  Hakim  Mutiara  Bagi  Pencari Keadilan. Varia  Peradilan;  Majalah  Hukum, Vol.25,(No.229).https://www.varia-peradilan.id/
collection
Aspan, Henry., Fatmawati, Irma., & Nofrial, Ramon.
(2021).  Application  of  Default  Limits  and Unlawful Acts  in  Agreements  on  the Indonesian Civil Code. International Journal Of Law and  Social  Science, Vol.2,(No.5),pp.56- 65.https://journal-law.cambridgegate publish.org/law/index.php/IJLR/article/view/37 Benuf,  Kornelius.,  &  Azhar,  Muhamad. (2020).
Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Gema  Keadilan, Vol.7, (No.1), pp.20-33. https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33 Cahyani,  Kartika N.  (2021).  Environmental  Impact Analysis in Indonesia Post - Job Creation Law: A Sociological  Jurisprudence  Approach. Journal of  Law  and  Legal  Reform, Vol.2, (No.3),pp.439-448.https://doi.org/10.15294/ jllr.v2i2.46616

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
Fauzan,  M.  (2010).  Pesan  Keadilan  Di  Balik  Teks Hukum  yang  Terlupakan  (Refleksi  atas Kegelisahan  Prof.  Azikin). Varia  Peradilan: Majalah  Hukum,  Vol.28, (No.299), pp.30-45. https://www.varia-peradilan.id/collection Hipan,  N.  (2017).  Tinjauan  Tentang Gugatan  Tidak Dapat  Diterima  Pada  Perkara  Perdata  Di Pengadilan  Negeri. Jurnal Yustisiabel, Vol.1, (No.1),pp.44-55.https://doi.org/10.32529/yustisi abel.v1i1.403
Immanuella, Chrisya Nadine., & Hoesin, Siti Hoesin.
(2022). Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait  Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh Pegawai  Notaris/PPAT  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan  Negeri Blitar  Nomor  10/Pdt.
G/2020/PNBlt). Pakuan Law Review, Vol.8,
(No.1), pp.1-17. https://doi.org/10.33751/palar. v8i1.4584
Junaidi,  M.  (2016).  Semangat  Pembaharuan  Dan Penegakan  Hukum  Indonesia  Dalam Perspektif  Sociological  Jurisprudence. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3, (No.1), pp.48-53. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1346 Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma,  Moral,  Dan  Doktrin  Hukum  Dalam Pertimbangan  Putusan  Hakim. Jurnal  Cita Hukum, Vol.2,(No.2),pp.185-192.https://doi.org
/10.15408/jch.v1i2.1462
Muhdlor,  Ahmad Z.  (2012).  Perkembangan Metodologi  Penelitian  Hukum. Jurnal  Hukum dan Peradilan, Vol.1, (No.2), pp.189-206.
http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189- 206
Pakaya, Rafi Hidayahtullah., Narendra, Ananda Chaya., Ivanda, M Nauval., Andryanto, Ary., & Ardiansyah,  M  Rizky.  (2021).  Analysis  of  the Dispute of Unlawful Acts in the Land Sale and Purchase  Agreement. Interdisciplinary  Social Studies, Vol.1,(No.2),pp.138-147.
https://iss.internationaljournallabs.com/index.p hp/iss/article/view/24
Sari,  I.  (2021).  Perbuatan  Melawan Hukum  (Pmh)
Dalam  Hukum  Pidana  Dan  Hukum
Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara, Vol.11, (No.1), pp.53-70. https:// doi.org/10.35968/jh.v11i1.651
Sudirman,  Lu.,  & Disemadi,  Hari  Sutra.  (2021).
Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility: Investasi  Sosial  dalam  Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia, Vol.3, (No.3),pp.281-298.
https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298 Suparmi, Ni Made., Surata, I Gede., & Mariadi, Ni Ny.
(2015). Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum  Dalam  Kecelakaan  Lalu Lintas  (Studi  Kasus  di  Kejaksaan  Negeri Singaraja). Kertha  Widya, Vol.3, (No.2), pp.
102-113.https://ejournal.unipas.ac.id/index. php/KW/article/view/457
Tudurut,  L.  (2019).  General  Considerations concerning Unlawful Acts. Analele Universită ții

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Universitas Diponegoro
Titu  Maiorescu, Vol.18,(No.XVIII), pp.236-245. https://www.ceeol.com/search/article- detail?id=820489
Tumpa, Harifin A.  (2012). Kontroversi  Putusan Hakim. Varia  Peradilan:  Majalah  Hukum, Vol.28,(No.323). https://www.varia-peradilan.id /collection
Wantu,  F.  (2012).  Mewujudkan  Kepastian  Hukum,
Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Putusan Hakim  di  Peradilan  Perdata. Jurnal  Dinamika Hukum, Vol.12,(No.3),pp.479-489. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121

## BUKU
Ali, A. (1996). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
Arifin, B.  (1996). Pelembagaan  Hukum  Islam  di
Indonesia
Akar Sejarah, Hambatan,
danProspeknya. Jakarta: Gema  Insani  Press,
Jakarta.
Djamali, R.  Abdoel. (1993). Pengantar  Hukum
Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hamzah, A. (1986). Penegakan Hukum Lingkungan.
Jakarta: Sinar Grafika
Kelsen, H. (2002). Essay  in  Legal  and  Moral
Philosophy. D. Reidel Publishing.
diterjemahkan  oleh  Bernard Arief  Sidharta.
Bandung: Alumni.
Kusumaatmadja, M. (1976). Hukum, Masyarakat dan
Pembinaan  Hukum  Nasional, Suatu Uraian Tentang  Landasan  Pemikiran Pola Dan
Mekanisme  Pembaharuan Hukum  Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
Mertokusumo, S. (2000).Penemuan  Hukum, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty. Notonagoro.  (1995). Pancasila  Secara  Ilmiah
Populer: Jakarta: Bumi Aksara.
Pound, R. (1959). Jurisprudence. St Paul Minnesota:
West Publishing Company.
Prodjodikoro, W. (1988). Asas-asas Hukum Perdata.
Bandung: Sumur Bandung.
Rapar, J.H.  (1996). Pengantar  Logika. Yogyakarta: Kanisius.
Sidharta, B.A. (2000). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Subrata,  Purwoto  S.  Ganda.  (1994). Bina  Yustisia.
Jakarta: Mahkamah Agung.

## SUMBER ONLINE / MEDIA CETAK
Djatmika, P.  (2008,  Desember  10). Problem Menegakkan  Keadilan  Substantif. Harian
Jawa Pos.
Hukum  Online.  (2012). Hakim  Diminta  Perhatikan Rasa  Keadilan  Masyarakat. Retrieved  from https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2 a959f34793/hakim-diminta-perhatikan-rasa- keadilan-masyarakat-?page=all/.