## KAJIAN TENTANG PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

## Rika Erawaty

## Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRACT
Today ,Advances in technology and transportation are not only have a positive impact for the development of a country, but also a negative impact on their lives. With progress on the one hand  it  can  provide  for  someone  who  wants  to  break  away    lawsuits.  With  the  transportation advancement    he  could  go  to  a  single  country  to  another  country,  mainly  to  neighboring countries  which  were  located  near  to  their  home  countries,  which  purpose  is  to  break  away lawsuits.  For  example  Malaysia-Indonesia    geographic  and cultural  factors  might  criminals  to escape. Based on the background that the perceived need for a treatment between Indonesia and Malaysia  regarding  the  transfer  of  criminals  who  fled.  The  agreement  set  forth  in  the  form  of Extradition  Treatment,  an  agreement  regarding  the  transfer  of  a  person  who  has  committed  a criminal  act  to  another  country  which  is  have  right  for  judgment. The  agreement  stipulated  in law  No.9  of  1974,  and  this  agreement  has  prompted  Indonesia  to  ratify  and  develop  national legislation on extradition, namely Law No. 1 of 1979.
Key Words: Ekstradisi (Extradition), Pelaku kejahatan (actor)

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  kemajuan  dibidang  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  dewasa  ini mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  perkembangan kejahatan  pada  umumnya  dan kejahatan-kejahatan  bertaraf  internasional  pada  khususnya.  Dengan  adanya  kemajuan komunikasi  dan  transportasi  antar  Negara,  maka  akan  lebih  memudahkan  seseorang  yang  telah melakukan tindak pidana disuatu Negara dalam waktu yang sangat singkat dan dengan cara yang begitu  mudah  akan  dapat  melarikan  diri  ke  negara  lain untuk  melepaskan  diri  dari  jangkauan yurisdiksi Negara dimana mereka melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau  kejahatan  yang  telah  dilakukannya.  Akan  tetapi,  tidak  setiap  orang  akan  rela mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  itu.  Dia  akan  berusaha menghindarkan  diri  dari tuntutan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadapnya. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri kedalam wilayah negara lain.
Bilamana  hal  yang  demikian  dibiarkan  begitu  saja,  maka perkembangan  kejahatan  akan senantiasa  terus  meningkat  dan  para  penjahat-penjahat  besar  berkeliaran  dari negara  satu  ke negara  lainnya  tanpa  dikenakan  hukuman.  Hal  demikian  jelas  akan  mengancam  keamanan masyarakat internasional, serta keamanan dan kedamaian  yang dicita-citakan tidak akan pernah terwujud.
Salah  satu  sarana  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  masalah  tersebut  adalah  melalui suatu  lembaga  yang  disebut  “EXTRADITION”  atau penyerahan  penjahat  antar  negara 1 . Penyerahan  penjahat  menunjukkan  suatu  proses  dimana  suatu  Negara  menyerahkan  atas permintaan negara  lainnya  seseorang  yang  dituduh  atau  dihukum  karena  melakukan  tindak pidana yang melanggar undang-undang negara pemohon. Akan tetapi, penyerahan tersebut tidak semudah  yang  dibayangkan,  penjahat  tersebut  tidak  dapat  begitu  saja  dipulangkan  ke  nagara asalnya.  Perlu  adanya  suatu  kerjasama  antara negara-negara,  baik  itu  bersifat  bilateral  maupun internasional.
Ekstradisi merupakan bantuan hukum yang bersifat internasional. Dengan adanya bantuan ini, maka negara  asing  yang  merasa  berhak  untuk  menuntut  seseorang  yang  berada  disuatu negara, dapat melakukan haknya. Untuk dapat menyerahkan seorang penjahat ke negara lain harus ada persetujuan  antara negara  yang  bersangkutan  mengenai penyerahan  tersebut serta  harus  adanya undang-undang atau aturan yang mengatur hal ini. 2
Dalam  hal  ini  aparat  dari  negara  yang  dirugikan  tidak  dapat  begitu  saja  memasuki  wilayah territorial  negara  lain  untuk  menangkap  pelaku  kejahatan  tersebut.  Hal  ini  karena  di  dalam hukum internasional  berlaku  prinsip  penghormatan  kedaulatan  masing-masing  negara  sehingga untuk  memasuki negara  lain  pun  harus  ada  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  negara  yang  akan dimasuki. 3 Oleh  karena  itu  dirasakan  perlunya  ada  suatu  perjanjian  dan  perundang-undangan khusus mengatur mengenai pemulangan pelaku kejahatan.
Namun  demikian  walaupun  ada  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  penyerahan penjahat ini,akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan didalam pelaksanaannnya. Ada tiga faktor  utama  yang cendrung  menghambat  kerjasama  internasional  dalam  usaha  pemberantasan kejahatan ini, yaitu: 4
1. Perbedaan  struktur  kepolisian  yang  sering  mempersulit negara  lain  untuk  mengetahui departemen  manakah  yang  bertanggung  jawab  untuk  meberikan  informasi  mengenai suatu kasus.
2. Adanya perbedaan bahasa yang dipergunakan tiap-tiap negara sehingga merupakan rintangan dari segi komunikasi.
3. Sistem-sistem yang beraneka ragam.
Permasalahannya, banyak perjanjian baik bilateral maupun multilateral dan undang-undang nasional yang  merumuskan  bahwasanya  suatu negara  dapat  menolak  untuk  mengekstradisikan seorang penjahat karena penuntutan maupun pemidanaan terhadapnya telah kadaluawarsa (lapse of time), 5 sehingga apabila telah mengalami kadaluwarsa maka mereka dapat kembali ke Negara tempat melakukan kejahatan dengan aman tanpa mendapat tuntutan hukum. Hal ini juga diakui oleh  bangsa  Indonesia  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi yang berbunyi :
1 Abdurrahman, SH, Aneka Masalah Hukum Dalam Perkembangan Di Indonesia, Alumni Bandung, 1979, hal 114
2 Prof Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 36
3 Dr. FX. Adji  Samekto, SH., M.H, Negara  Dalam  Dimensi  Hukum  Internasional, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2009, hal 88
4 Sardjono, Kerjasama  Internasional  Dibidang  Kepolisian, National Central  Bureau  Indonesia-Interpol, Jakarta, 1996, hal 20
5 M. Budiarto, SH, Masalah  Ekstradisidan  Jaminan  Perlindungan  Atas  Hak-hak  asasi  Manusia, Ghalia, Jakarta, 1980, hal 17
“Permintaan  ekstradisi  ditola k  jika  menurut hukum  Negara  Republik  Indonesia  hak  untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan pidana telah kadaluwarsa ” .
Adapula  suatu negara  tidak  mau  menyerahkan  pelaku  kejahatan  kepada negara  yang  tidak memiliki  yurisdiksi  terhadap  pelaku  kejahatan  tersebut  dengan alasan  kedua negara  belum mengadakan perjanjian ekstradisi. Sebagimana  perjanjian  pada  umumnya,  ada  yang  bilateral dan ada yang multilateral, demikian pula halnya dengan perjanjian ekstradisi itu sendiri ada yang bilateral  dan  ada  yang  multilateral.  Perjanjian  ekstradisi  bilateral  biasanya  diadakan  antara negara-negara  dimana frekuensi  orang  atau  pelaku  kejahatan  yang  melarikan  diri  ke  dalam wilayah  masing-masing  pihak  cukup  banyak  jumlahnya  atau  antara negara-negara  yang  secara geografis berdekatan letaknya. Contoh perjanjian ekstradisi bilateral ini adalah:
1. Perjanjian  ekstradisi  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Pemerintah  Malaysia  tahun  1974 (telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974) yang merupakan awal lahirnya perjanjian ekstradisi antara  Indonesia dengan Negara-negara lain, dan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
Secara  geografis,  Malaysia  merupakan negara  tetangga  yang  terdekat  dengan  Indonesia. Sehingga memungkinkan penjahat untuk melarikan diri dengan mudahnya. Hal ini dikarenakan antara Indonesia dengan Malaysia banyak mempunyai persamaan baik dari segi bahasa, agama, maupun  adat  istiadatnya.  Untuk mengatasi  masalah  tersebut,  maka  dirasakan  perlu  adanya pengaturan  yang  lebih  tegas  dalam  menangani  masalah  kejahatan  dan  pemulangan  penjahat tersebut ke negara asalnya. Semua ini dimaksudkan agar terciptanya keamanan, ketertiban, dan persahabatan  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  pemerintah  Malaysia.  Oleh  sebab  itu,  maka Republik Indonesi telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara Malaysia pada tanggal 7 Juni 1974.
1. Perjanjian  Ekstradisi  antara  Indonesia  dengan  Filipina  1976  (telah  diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976)
2. Perjanjian  ekstradisi  antara  Indonesia  dan  Thailand  1978  (telah  diratifikasi  oleh  pemerintah Indonseia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978).
Contoh Perjanjian Ekstradisi multilateral:
1. Perjanjian Ekstradisi Liga Arab tanggal 14 September 1952
2. Konvensi Ekstradisi Negara-Negara Eropa tanggal 13 Desember 1957
3. Konvensi  Ekstradisi  Negara-Negara  Benelux  (Belgia,Nederland,  dan  Luksemburg)  tanggal 27 Juni 1962.
Negara-negara  yang  sudah  terikat dalam  perjanjian  ekstradisi  multilateral,  tetap  masih  bisa membuat perjanjian ekstradisi bilateral dengan sesama negara yang juga terikat dalam perjanjian ekstradisi multilateral atau sebaliknya dua negara yang sebelumnya telah terikat pada perjanjian ekstradisi  bilateral  juga  tetap  masih  bisa  ikut  serta  dalam  perjanjian  ektradisi  multilateral  yang diadakan kemudian.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  perjanjian ekstradisi  antara  pemerintah  Indonesia  dengan pemerintah Malaysia?
2. Apakah  manfaat  perjanjian  ekstradisi  itu  sendiri  bagi  pemerintah  Indonesia  dan  pemerinth Malaysia?

## C. PEMBAHASAN

## 1. EKSTRADISI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran  baru  dalam  bidang  politik,  ketatanegaraan,  dan  kemanusiaan, turut  pula memberikan  warna  tersendiri  pada  masalah  ekstradisi  ini. Pemikiran-pemikiran  baru  itu mendorong  semakin  diakui  dan  dikukuhkannya  kedudukan  individu  sebagai  subyek  hukum dengan segala hak dan kewajibannya.
Beberapa  abad  yang  silam,  pada  waktu  teknologi  belum  ada  dan  belum  maju,  seorang yang melarikan diri dari wilayah negara tempat kejahatan dilakukan tidak dapat bergerak begitu jauh.  Paling  jauh  hanya  kedalam  wilayah  negara  tetangga  terdekat.  Dengan  semakin  majunya perkembangan  teknologi,  disamping  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  umat  manusia, dilain  pihak  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah  antara  lain  timbulnya  jenis-jenis  kejahatan baru yang sangat mengganggu dan mengancam kesejahteraan hidup umat manusia.
Setelah  kehidupan  bernegara  sudah  mulai  tampak  lebih  maju,  hubungan  dan  pergaulan internasionalpun mulai  mencari  dan  menemukan  bentuknya  yang  baru.  Negara-negara  dalam membuat  perjanjian-perjanjian,  sudah  mulai  mengadakan  pengkhususan  mengenai  bidang- bidang  tertentu  dan  kerjasama  dalam  berbagai  bidang  yang  kesemuanya  ini  semakin meningkatkan hubungan antara negara. Demikian juga pada bidang ekstradisi yang sudah lama dikenal dalam praktek, turut pula mencari bentuknya yaitu berbentuk perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri. Jadi tidak lagi menjadi bagian dari masalah-masalah lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Negara-negara didalam membuat dan merumuskan perjanjian-perjanjian ekstradiri disamping memperhatikan aspek-aspek untuk memberantas kejahatan juga harus memperhatikan  aspek-aspek  kemanusiaan  dimana  individu-individu  pelaku  kejahatan  berada, dengan kata lain, bahwa perjanjian-perjanjian ekstradisi tersebut harus memperhatikan hak-hak asasi dari pelaku tersebut.
Berdarkan  asas  umum  dalam  hukujm  internasional,  setiap  negara  memiliki  kekuasaan tinggai  atau  kedaulatan  atas  orang  dan  benda  yang  ada  dalam  wilayahnya  sendiri.  Olehkarena itu,  suatu  negara  tidak  boleh  melakukan  suatu  tindakan  yang  bersifat  kedaulatan  didalam wilayah  negara  lain,  kecuali  dengan  persetujuan  negara  itu  sendiri.  Sebab  tindakan  yang demikian  itu  dipandang  sebagai  intervensi  atau  campur tangan  atas  masalah-masalah  dalam negeri  negara  lain,  yang  dilarang  menurut  hukum  internasional.  Dalam  hubungannya  dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalm wilayah negara lain, maka negara yang memiliki  yurisdiksi  atas  pelaku kejahatan  itu,  tidak  boleh  melakukan  penangkapan  dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada. Seolah-olah  pelaku  kejahatan  yang  demikian  itu  memperoleh  kekebalan  dari  tuntutan  hukum. Tetapi jika hal semacam itu dibiarkan, maka akan dapat mendorong setiap pelaku kejatan, lebih-
lebih jika dia secara ekonomis tergolong mampu untuk melarikan diri kedalam wilayah negara lain.  Hal  ini  memang  semakin  sering  terjadi.  Bahkan  usaha  untuk  melarikan  diri  kedalam wilayah  negara  lain  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  bermaksud  untuk menghindari ancaman hukuman, tetapi juga oleh orang-orang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dari  uraian  diatas,  sudah  mulai  tampak  tentang  apa  yang  dinamakan  dengan  ekstradisi. Dalam  berbagai  literatur internasioanl  kita  temukan  beberapa  istilah  tentang  ekstradisi.  Sebab ekstradisi  ini  termasuk  juga  hubungan  antara  dua  negara  atau  lebih  dalam  hal  penyerahan penjahat  ke  negara  asalnya.  Untuk  lebih  jelasnya  lagi  mengenai  ekstradisi  ini  maka  akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini.

## a. Pengertian dan Tujuan Ekstradisi.
Secara  umum  ekstradisi  dapat  diartikan  pada  suatu  penyerahan atas  pelaku  tindakan kejahatan yang telah melarikan diri ke dalam yurisdiksi negara lain. Jadi, inti dari ekstradisi ini adalah penyerahan  seseorang  kepada  negara  lain  yang  berhak  memidananya  karena  telah melakukan suatu kejahatan. Pengertian dari ekstradisi ini terdapat dalam berbagai rumusan tetapi semuanya  ini  mengandung  maksud  yang  tidak  berbeda,  dimana  salah  satunya  adalah  definisi yang  dikemukakan  oleh  I  Wayan  Partiana, SH., M.H  yang    memberikan  pengertian  sebagai berikut :
“Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian- perjanjian  ekstradisi  yang  diadakan  sebelumnya atau  berdasarkan  prinsip  timbal balik,  atas seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka,tertuduh, terdakwa) atau  atas  seorang  yang  telah  dijatuhi  hukuman  atas  kejahatan  yang  dilakukannya  (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk  mengadili  atau  menghukumnya,  atas  permintaan  dari  negara  tersebut  dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.”
Dalam  perkembangan  lebih  lanjut  sampai  sekarang  ini,  ekstradisi dipakai  untuk memberikan jaminan agar batas-batas internasional yang saat ini tidak lagi merupakan halangan bagi  para  penjahat  atau  pelaku  tindak  pidana,  tidak  merupakan penghalang  bagi  terlaksananya peradilan,walaupun sifat teritorialnya dari pada hukum pidana amat ketat serta putusan-putusan peradilan  yang  dilakukan  di  luar  negeri  itu  sukar.  Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  ekstradisi pada  dasarnya  adalah  untuk  menjamin  agar  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  menghindar  dari penuntutan atau pemidanaan, karena sering suatu Negara dan wilayahnya dipergunakan sebagai tempat berlindung seorang penjahat. Hal ini semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana  atau karena tidak  adanya  yurisdiksi atas penjahat tersebut 6 . Oleh sebab itu patut dan  tepatlah  penjahat  tersebut  diserahkan  kepada  Negara  yang  berhak  untuk  memeriksa  dan mengadili karena mempunyai yurisdiksi atas penjahat tersebut.
Ekstradisi sebagai suatu lembaga juga berfungsi dan bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia.  Contohnya,  seseorang  warga negara  Indonesia  yang  akan  dihukum  gantung  di Malaysia,  menurut  hukum di  Indonesia  hal  itu  tidak  sesuai  dengan  asas  kemanusiaan  dan  tata cara  kehidupan  bangsa  Indonesia,  maka  Indonesia  tentu  berusaha  meminta  agar  supaya  warga negaranya  dihukum  di  Indonesia  saja  yaitu  dengan  jalan  orang  yang  bersangkutan
6 Shamin,AK, Hukum Internasional Publik Jilid 2,Bina Cipta, Bandung, 1992, hal 145
diekstradisikan ke Negara asalnya yaitu Indonesia. Jadi jelas disini ekstradisi memegang peranan penting dalam usaha memberantas kejahatan demi tercipta dan terwujudnya keamanan duni dari masyarakat internasional dan terlindungnya hak-hak asasi manusia.

## b. Asas-Asas Ekstradisi yang Dikenal Dalam Hukum Internasional.
Asas-asas ekstradisi  menurut  hukum  internasional  ini  berlaku  umum  bagi  perjanjian- perjanjian ekstradisi baik bilateral maupun multilateral. Maksudnya adalah didalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi ini selalu memuat asas-asas yang sama sebagaimana dikenal dalam hokum Internasional. Asas-asas tersebut adalah :
1. Asas  kejahatan  ganda  (double  criminality),  yaitu  kejahatan  yang  dijadikan  sebagai  dasar untuk  meminta  penyerahan  adalah  merupakan  kejahatan atau  peristiwa pidana  menurut sistem  hukum  kedua  belah  pihak.  Penyerahan  dapat  dilakukan  apabila  kejahatan  tersebut diakui sebagai suatu tindak pidana baik dari negara peminta ataupun di negara yang diminta penyerahannya. Apabila ternyata perbuatan itu merupakan kejahatan menurut sistem hukum salah satu pihak saja, maka permintaan ekstradisi dari negara peminta dapat ditolak. Asas ini juga  menentukan  bahwa  sebagai  syarat  pelaku  suatu  tindak  pidana  dapat  diekstradisi  atau diminta  penyerahannya,  ia  harus  melanggar hukum  pidana  menurut hukum Negara  yang meminta maupun yang diminta.
2. Asas Kekhususan (Speciality), asas ini menentukan bahwa seseorang yang dapat diekstradisi itu tidak boleh diadili dan dihukum melainkan atas kejahatan  yang semata-mata dimintakan ekstradisinya. Permintaan ekstradisi tersebut haruslah secara tegas dan terinci menyebutkan jenis atau macam kejahatan yang dijadikan sebagai dasar alasan untuk meminta penyerahan. Hal  ini  dimaksudkan  agar  terjaminnya  suatu  kepastian  hukum  baik  bagi  negara  peminta maupun bagi negara  yang diminta penyerahannya serta bagi orang  yang diminta itu sendiri. Sebab  salah  satu  tujuan  dari  ekstradisi  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  atau untuk semua pihak.
3. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (Non Exstradition of Political Criminal). Permintaan  penyerahan  atau  penyerahan  atas  diri  seseorang  pelaku  kejahatan  tidak diperbolehkan  jika  kejahatan  yang  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  meminta  penyerahan maupun  untuk  menyerahkan  orang  yang  bersangkutan  adalah  suatu  kejahatan  politik. Kejahatan  politik  ini  mempunyai  tempat  pengaturan  yang  tersendiri  didalam  perjanjian- perjanjian dan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  ekstradisi. Kejahatan  politik ini  dikecualikan  dari  jenis-jenis  kejahatan  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  meminta penyerahan.  Orang  yang  diminta  juga  dapat  mengajukan  pembelaan  diri,  bahwa  kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan politik.
4. Asas  Tidak  Menyerahkan  Warga  Negara  (Non  Exstradition  of  National),  asas  ini  pada dasarnya  memberikan  kekuasaan  kepada  Negara-negara  untuk  tidak  menyerahkan  warga Negaranya  sendiri  yang  dituduh  melakukan  kejahatan  didalam  wilayah  Negara  lain  atau diluar wilayah suatu Negara. Oleh karena itu, jika orang yang diminta ternyata adalah warga Negara  dari  Negara  yang  diminta, Negara  tersebut  mempunyai  kekuasaan  untuk  menolak permintaan  Negara  peminta.  Kewarganegaraan  seseorang  sangat  memegang  peranan  yang sangat penting  yaitu menyangkut status dari orang  yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan  ekstradisi,  apabila  warga  Negara  dari  Negara  yang  diminta  melakukan kejahatan  di wilayah  Negara  lain,  maka  Negara  yang  diminta  wajib  untuk  mempertimbangkan  apakah warga negaranya itu diserahkan atau tidak. Misalnya, jika dia diserahkan, akan dikawatirkan
dia diadili menurut sistem hukum dan peradilan yang sangat lain dan asing bila dibandingkan dengan sistem hukum dan peradilan di negaranya sendiri.
5. Asas “Ne bis in Idem”, artinya seseorang tidak boleh diadili dan dihukum lebih dari satu kali untuk  satu  kejahatan  yang  sama 7 . Berdasarkan  asas  ini  bahwa  apabilanterhadap  sesuatu kejahatan tertentu telah dijatuhi putusan pengadilan oleh  yang berwenang dari Negara  yang diminta  dan  putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hokum  tetap  maka  permintaan ekstradisi ditolak.
6. Asas Kadaluwarsa.  Artinya  penyerahan  tidak  akan  dilakukan  apabila  penuntutan  atau pelaksanaan  hukuman  terhadap  kejahatan  yang  dijadikan  dasar  untuk  meminta  penyerahan telah kadaluwarsa menurut hukum dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Makna dari  daluwarsa  ini  adalah  memberikan  adanya  suatu  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak. Bahwa  suatu  peristiwa  hukum  apabila  sudah  dilupakan  orang,  seolah-olah  tidak  pernah terjadi,  maka  setelah  sampai  atau  melewati  jangka  waktu  tertentu  tidak  bisa  diapa-apakan lagi.  Mengenai  beberapa  lama  suatu  peristiwa hukum  sudah  dianggap  daluwarsa,  hal  ini berbeda-beda dalam setiap sistem hukum.

## c. Syarat-syarat Ekstradisi
Persoalan  mengenai  ekstradisi  merupakan  persoalan  yang  sangat  penting,  sebab  hal  ini berkaitan dengan  kebebasan  yang merupakan  hak  asasi  dari  seseorang  yang  perlu  mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Oleh sebab itu seseorang yang diminta penyerahannya untuk diekstradisikan  tidak  begitu  saja  dilakukan,  melainkan  harus  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang telah ditentukan.
Sebelum  suatu  permohonan  ekstradisi  itu  dikabulkan,maka  terlebih  dahulu  wajib dipenuhi syarat-syarat yang berkisar pada masalah pokok, yaitu : 8
1. Oknum  manakah  yang  dapat  dimintakan  ekstradisi  itu.  Yang  dapat  dikenakan  ekstradisi  itu hanya oknum yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Oknum  yang  melakukan  kejahatan  disuatu  Negara  dan  tidak  di  Negara  dimana  ia ditemukan.
b. Oknum itu harus dicari oleh badan pengadilan suatu Negara.
2. Keadaan  apakah  yang  perlu  dipenuhi  sebelum  ekstradisi  itu dikabulkan.  Untuk  dapat dikabulkan permintaan ekstradisi itu, sebagai syarat umum ditentukan:
a. Tindak  pidana  yang  dilakukan  itu  harus  merupakan  tindak  pidana  biasa,  artinya  bukan tindak  pidana  politik.  Karena  tindak  pidana  tersebut  tidak  dapat  diekstradisikan.  Yang dapat  menentukan  apakah  suatu  tindak  pidana  itu  berbentuk  politik  diserahkan  pada Negara peminta.
b. Tindak pidana yang dilakukan itu termasuk salah satu dari tindak pidana yang disebutkan dalam perjanjian ekstradisi yang bersangkutan.
c. Tindak  pidana itu  harus  diancam  oleh  undang-undang  pidana  kedua  Negara  yaitu  yang meminta dan Negara yang diminta.
d. Tindak pidana itu sebelumnya tidak pernah terlebih dahulu diputus pengadilan terhadap tindak pidana yang sama.
7 Eddy  Damian, SH, Beberapa  Segi  Hukum Internasional dan  Hukum  Nasional  Lembaga  Ekstradisi, Pro Justisia, Ikatan Alumni, Bandung,1986, hal 227
8 M. Karjadi, Polisi Internasional, Politea, Bogor, hal 38
e. Batas waktu yang ditentukan menurut undang-undang yang berlaku pada Negara peminta maupun Negara yang meminta belum dilampaui.
Demikianlah  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam ekstradisi.  Dengan  adanya  syarat- syarat tersebut, maka keadilan yang diharapkan oleh setiap Negara dapat tercapai. Syarat-syarat mengenai ekstradisi ini diatur dalam perundang-undangan dari masing-masing Negara dalam hal pelaksanaan  penyerahan  pelaku  kejahatan  atau  dalam  hak  pelaksanaan  perjanjian ekstradisi.Misalnya didalam Undang-undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatur juga mengenai  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  mengajukan  permohonan  ekstradisi  yang diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai Pasal 24.

## d. Prosedur Ekstradisi.
Diatas telah dikemukakan beberapa  asas  yang tertuang dalam  ekstradisi.  Agar  asas-asas tersebut dapat dilaksanakan, diperlukan adanya suatu aturan pelaksanaan sebagai prosedur yang harus dilalui dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban bagi keduabelah pihak. Prosedur- prosedur tersebut antara lain mengenai cara meminta penyerahan, keputusan tentang penerimaan dan  penolakan  untuk  menyerahkan,  tempat dan  waktu  penyerahan  dan  penahanan  sementara orang yang diminta, penyerahan barang yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan.
Dilihat  dari  sumbernya,  masalah-masalah  prosedur  tersebut  berasal  dari  tiga  sumber, yaitu  perjanjian  ekstradisi  itu  sendiri,  perundang-undangan  nasional  masing-masing  Negara tentang  ekstradisi,  dan  peraturan  hukum  nasional  lainnya,  khususnya  peraturan  hokum  acara pidana yang berlaku juga untuk masalah ekatradisi. 9
Prosedur  yang  bersumber  pada  hukum  atau  perjanjian  ekstradisi  misalnya  permintaan penyerahan  dan  syarat-syaratnya  kepada  lembaga,  yang  mana  permintaan  penyerahan  harus diajukan,  penahanan  sementara  orang  yang  diminta,  penyerahan  barang-barangnya  serta  proses penyerahan  itu  sendiri.  Sedangkan prosedur  yang  bersumber  pada  hukum  atau  perundang- undangan  nasional  misalnya,  lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang  menangkap  si  pelaku kejahatan  serta  menahannya  dan  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  atas  penahanan tersebut.
Dalam  kaitan  dengan  penentuan  kewenangan  untuk  mengabulkan  permintaan  ekstradisi dikenal  adanya tiga  system  yang  dipraktekkan  oleh  Negara-negara,  yaitu 10 : Sistem  Pertama, menyatakan  bahwa  ekstradisi  merupakan  wewenang  badan  eksekutif  semata.  Dasar  pemikiran dari system ini adalah persoalan ekstradisi merupakan kerjasama dalam penegakan hukum antar Negara, yaitu dengan jalan menyerahkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri untuk diadili oleh  pengadilan  yang  berwenang  atas  kasusnya,  tanpa  mencampuri  masalah  wewenang mengadili  untuk  menentukan  bersalah  atau  tidaknya  orang  yang  diekstradisikan  itu. Sistem Kedua,  beranggapan  bahwa  persoalan  ekstradisi  merupakan  atau  berkaitan  dengan  hak  asasi seseorang  yang  harus  dilindungi,  sekalipun  orang  tersebut  dalam  kedudukan  sebagai  tersangka atau  terpidana  karena  melakukan  tindak  pidana.  Badan  yang  berwenang  untuk  menegakkan hokum  dan memberikan  perlindungan  hak  asasi  manusia  adalah  badan  peradilan.  Oleh  karena itu,  dalam  masalah  dikabulkan  atau  ditolaknya  suatu  permohonan  ekstradisi  badan  yudikatiflah yang memegang peranan penting. Sistem Ketiga, merupakan gabungan dari system pertama dan system  kedua.  Perlindungan  terhadap  seseorang  pelaku  tindak  pidana  juga  harus  diimbangi
9 I Wayan Partiana,SH.,M.H,op.cit,hal.119
10 Ibid
dengan  perlindungan  umum  yang  merupakan  wewenang  dari  suatu  Negara.  Dengan  demikian ekstradisi  bukan  merupakan  persoalan  hokum  semata-mata,  tetapi  juga  menjadi  kebijaksanaan pemerintah.  Berdasarkan  pertimbangan  ini  baik  badan  yudikatif  maupun  badan  eksekutif memiliki wewenang untuk menentukan persoalan mengenai ekstradisi.
Dalam  permintaan  ekstradisi  diperlukan  adanya  suatu  permohonan  bagi  Negara  Negara yang  diminta.  Yang  mana  permohonan  ekstradisi tersebut  disampaikan  secara  tertulis  melalui jalur diplomatik, yang ditujukan pada kementrian luar negeri dari Negara yang bersangkutan.

## e. Jenis-jenis Kejahatan Yang Dapat Diekstradisi
Mengenai jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisi ini terdapat perbedaan-perbedaan diantara masing-masing  Negara dan sesuai dengan kesepakatan  yang dibuat oleh suatu Negara, yang  didasarkan  pada  suatu  perjanjian  internasional  ataupun  didasarkan  pada hukum  nasional masing-masing Negara.
Meskipun  sulit  untuk  merumuskan  suatu  prinsip  umum  tentang  kriteria  yang  dijadikan dasar,  namun  suatu  hal  yang  ditekankan    benar  adalah  bahwa  si  penjahat  mestilah  dianggap sebagai  penjahat  oleh  hukum,  baik  pada  Negara  peminta  maupun  pada  Negara  yang  diminta. Adapun  kejahatan  yang  dapat  dimintakan  penyerahan  kepada  negara yang  diminta  adalah sebagai beriku: 1. Pembunuhan
2. Penyembelihan manusia
3. Perkosaan
4. Pelecehan seksual
5. Penculikan
6. Penculikan anak
7. Melarikan wanita
8. Penguasaan pada seorang wanita
9. Kawin dua
10. Kejahatan yang menyebabkan orang luka berat
11. Perampokan orang 12. Pembakaran 13. Sumpah palsu 14. Perampokan rumah 15. Pencurian dengan kekerasan 16. Penipuan 17. Pemalsuan tandatangan dan uang 18. Pemalsuan barang 19. Pemalsuan surat 20. Kejahatan 21. Penyuapan 22. Merusak harta Negara 23. Kejahatan atau maksud jahat yang berkaitan dengan jalan raya.
Didalam  pernyataan  jenis-jenis  kejahatan  yang  dapat  diekstradisikan  tersebut  diatas,  tidak menyebutkan  mengenai  kejahatan  politik.  Hal  ini  berarti  bahwa  suatu kejahatan  politik  tidak dapat  dimintakan  suaut  ekstradisi  atas  pelaku  kejahatan  tersebut.  Sebab  apa  yang  dimaksudkan dengan kajahatan politik pada awal mula perkembangannya hanyalah kejahatan yang menentang
pemerintah  yang  sah  atau  yang  sedang  berkuasa.  Si pelakunya  memang  mempunyai  keyakinan politik  yang  berbeda  dengan  pemerintah  yang  sedang  berkuasa.  Prinsip  tidak  menyerahkan pelaku kejahatan politik ini didasarkan atas penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia untuk menganut  suatu  keyakinan  politik,  walaupun  bebeda dengan  politik  penguasa  yang  sah. Pertimbangan  lain  untuk  tidak  menyeikrahkan  pelaku  kejahatan  politik  adalah  walaupun  si pelaku  kejahtan  politik  itu  pada  waktu  melakukan  kejahatannya  atau  tepatnya  pada  waktu melakukan  perlawanan  terhadap  penguasa  yang  sah  secara  yuridis  formal  adalah  melakukan tindak pidana, akan tetapi ada kemungkinan pada suatu saat pengusa yang ditentangnya itu tidak berkuasa lagi bahkan ada kemungkinan penguasa yang ditentangnya itu jatuh karena digulingkan oleh  pihak  lawannya.  Oleh  sebab  itulah  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut kejahatan  politik  tidak  dapat  diminta  penyerahaannya  atau  kejahatan  politik  tidak  dapat dilakukan ekstradisi.

## f. Ancaman Hukuman Dalam Ekrtadisi
Ancaman  hukuman  baik  Negara  peminta  maupun  Negara  yang  diminta  penyerahannya mungkin  saja  bisa  berbeda-beda.Hal  ini  berdasarkan  ketentuan  pidana  dari  masing-masing Negara.  Berat  ringannya  suatu  perbuatan  atau  tindak  pidana  itu tergantung  pada  rasa  keadilan dan  erat  pula  dengan  ancaman  hukuman.  Perbedaan  ancaman  hukuman  antara  Negara  peminta dengan  Negara  yang  diminta  penyerahaannya  dapat  saja  terjadi.  Hal  ini  dapat  dipahami,  sebab setiap  Negara  mempunyai  hak  atau  berhak  dalam  menentukan  tentang  berat  atau  besarnya ancaman hukuman  terhadap suatu perbuatan atau terhadap suatu tindakan kejahatan.
Disamping  itu,  perbedaan  ancaman  hukuman  mempunyai  arti  yang  sangat  penting terhadap semua perjanjian ekstradisi. Yang mana apabila kejahatan yang dijadikan sebagai dasar atau  sebagai  alasan  untuk meminta  penyerahaan  atas  si  pelaku  kejahatan  di  ancam  dengan hukum  mati  oleh  Negara  peminta.  Sedangkan  oleh  Negara  yang  diminta  diancam  dengan hukuman yang lebih ringan, setidak-tidaknya bukan diancam dengan hukuman mati.
Perbedaan  ancaman  hukuman  ini  amat  penting  khususnya  antara  hukuman  mati  dengan bukan  hukuman  mati.  Sebab  persoalan  yang  menyangkut  atau  bertalian  dengan  masalah  hidup atau matinya seseorang erat hubungannya dengan ancaman hukuman tersebut. Apakah di ancam dengan  hukuman  mati  atau  tidak.  Perbedaan  ancaman  hukuman  ini  mempunyai  kepincangan- kepincangan  dan  sulit  untuk  menerapkan  hukuman  yang  akan  dipakai  atau  digunankan. Misalnya, Indonesia dan Malaysia sama-sama masih mempertahankan hukuman mati. Tetapi di Malaysia kejahatan  yang  dapat diancam  dengan  hukuman  mati  adalah  kejahatan  korupsi. Sedangkan  pembunuhan  berencana  di  Malaysia  tidak  diancam  dengan  dengan  hukuman  mati, demikian  pula  sebaliknya  di  Indonesia  kejahatan  mengenai  korupsi  tidak  di  ancam  dengan hukuman  mati.  Jadi  jelaslah  disini  terdapat  perbedaan  jenis  kejahatan  yang  diancam  dengan hukuman mati atau tidak.
Untuk mengatasi hal ini, ditempulah suatu jalan dengan mencantumkan suatu ketentuan didalam perjanjian ekstradisi yang bersifat kompromi. Yaitu,Penyerahaan tetap dapat dilakukan melalui  prosedur  ekstradisi, tetapi  dengan  penyerahaan  jika  menurut  hukum  Negara  yang diminta,kejahatan  yang  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  meminta  penyerahaan  tidak  diancam hukuman  mati  oleh  hukum  Negara  diminta  atau  hukuman  mati  biasanya  tidak  pernah dilaksanakan, tetapi menurut hukuman Negara diminta kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atas diri sipelaku kejahatan tersebut.
Berdasarkan  alasan  diatas,maka  disimpulkan  bahwa  usaha-usaha  untuk  menghindari hukuman mati dimaksudkan  untuk  lebih  menekankan  pada  segi-segi  hak  asasi  manusia,  yang salah satu diantaranya adalah hak untuk hidup.

## 2. EKSTRADISI MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA
Seperti  halnya  dengan  Negara-negara  lain,  Negara  Indonesia juga  memiliki  perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai  ekstradisi  ini.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  adanya  suatu kepastian hukum dalam permintaan maupun penyerahan pelaku kejahatan yang telah melarikan diri baik ke dalam Negara Indonesia sendiri ataupun ke Negara lain. Dalam perundang-undangan mengenai ekstradisi ini diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1979.

## a. Pengertian Ekstradisi Menurut UU Nomor 1 Tahun 1979
Sebelum  lahirnya  undang-undang  ini,  pengaturan  mengenai  ekstradisi  terdapat  dalam staatblad  No.188  Tahun  1983.  Staatblad  ini tidak  sesuai  lagi  dengan  alam  Indonesia  yang mencita-citakan  terbentuknya  hukum  nasional.  Oleh  karena  itu  sudah  waktunya  diganti  dengan undang-undang  ekstradisi  nasional.  Undang-undang  No.1  Tahun  1979 dimaksudkan  untuk memberikan  dasar  hukum  bagi  pembuatan perjanjian  denagan  Negara-negara  asing.  Adapun yang dimaksud dengan ekstradisi dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1979 ini adalah :
“Penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara menyerahkan dan  di  dalam  yurisdiksi  wilayah  Negara  yang  meminta  penyerahan  tersebut  karena  wewenang untuk mengadili dan memidananya”.
Dengan  adanya  Undang-undang  ini,  memperlihatkan  bahwa  Indonesia  juga  turut  serta berperan  dalam  usaha  pemberantasan  kejahatan.  Pernyataan  ini  dimaksudkan  agar  terciptanya perdamaian  yang  kita  cita-citakan  baik  di  kawasan  Asia  maupun  dunia  internasional.  Dengan perjanjian ekstradisi  lebih  memudahkan  suatu  Negara  untuk  meminta  penyerahan  atas  pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Negara lain. Sebab, sebagaimana yang kita ketahuitanpa adanya suatu perjanjian ekstradisi itu tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan.

## b. Asas-asas yang Terkandung Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
Didalam  penjelasan  umum  undang-undang  mengenai  ekstradisi  ini  diatur  asas-asas umum dalam ekstradisi, antara lain:
1. Asas  kejahatan  rangkap,  yaitu  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan baik  oleh  Negara  peminta maupun oleh Negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan.
2. Asas  jika  suatu  kejahatan  tertentu  oleh  Negara  yang  diminta  dianggap  sebagai  kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak.
3. Asas bahwa Negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri.
4. Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk  atau  dianggap  termasuk  dalam  yurisdiksi  Negara  yang  diminta,  maka  Negara  ini dapat menolak permintaan ekstradisi.
5. Asas  bahwa  suatu  permintaan  ekstradisi  dapat  ditolak  jika  pejabat  yang  berwenang  dari Negara  yang  diminta  sedang  mengadakan  pemeriksaan  terhadap  orang  yang  bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan peneyerahannya.
6. Asas  bahwa  apabila  terhadap suatu  kejahatan  tertentu,  suatu  keputusan  yang  telah mempunyai  kekuatan  pasti  telah  dijatuhkan  oleh  pengadilan  yang  berwenang  dari  Negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak.
7. Asas  bahwa  seseorang  tidak  diserahkan  karena  hak  untuk  menuntut  atau  hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluwarsa.
8. Asas bahwa  seseorang  yang  diserahkan  tidak  akan  dituntut,  dipidana  atau  ditahan  untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk  kejahatan  mana ia  diserahkan,  kecuali  bila  Negara  yang  diminta  untuk  menyerahkan orang itu menyetujuinya.

## 3. PROSES PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-MALAYSIA DALAM USAHA MEMBERANTAS KEJAHATAN
Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sepakat untuk meningkatkan terus keamanan diantara  kedua  Negara.  Kerjasama  yang  selama  ini  telah  berjalan  memerlukan pula  partisipasi dari  masyarakat.  Untuk  lebih  mempererat  hubungan  diantara  kedua  Negara,  maka  perlu  sering diadakan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberantasan kejahatan 11 . Latar belakang  geografis dan persamaan kebudayaan telah mendorong pemerintah  Indonesia dan pemerintah Malaysia mengadakan perjanjian mengenai penyerahan penjahat atau yang lebih dikenal  dengan  ekstradisi.  Apalagi  dengan  kemajuan  teknologi  dan  transportasi  dewasa  ini memudahkan para pelaku tindak kejahatan untuk melepaskan diri dari tuntutan hokum. Untuk itu maka  dirasakan  perlu dibentuknya  suatu  perjanjian  megenai  penyerahan  penjahat  yang  telah melarikan  diri.  Dibentuknya  perjanjian  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  keamanan  dimasing- masing Negara serta ikut sertanya dalam usaha pemberantasan kejahatan.
Oleh karena itu, untuk mempermudah penyerahan pelaku kejahatan ke Negara asalnya maka dibentuklah  suatu  perjanjian  yang  khusus  mengatur  mengenai  hal  ini,  yaitu  perjanjian  yang dikenal  dengan  perjanjian  ekstradisi.  Maka  pada  tanggal  18  dan  19  Maret  1974  bertempat  di ruang  sidang  Departemen  Kehakiman  Jakarta  telah  diadakan  suatu  perundingan  perjanjian megenai ekstradisi yang tertuang dalam Undang-undang No.9 Tahun 1974 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Malaysia. Adapun hal-hal pokok yang disampaikan dalam perundingan tersebut adalah sebagai berikut: 12
a. Perjanjian Ekstradisi yang hendak kita capai tidak hanya merupakan usaha-usaha yang sama dalam  memberantas  kejahatan  umum,  tetapi  juga  mempunyai  tujuan  mempererat persahabatan diantara dua Negara, yaitu Indonesia dan Malaysia;
b. Diharapkan, bahwa perjanjian ini akan merupakan langkah pertama yang penting yang akan diikuti  oleh  perjanjian  disemua  bidang  kegiatan  pemerintah,  dan  dengan  demikian  akan memperkuat ikatan diantara dua Negara;
c. Perjanjian  Ekstradisi  tidak  hanya  merupakan  suatu  perjanjian  dalam  mana  suatu  pihak mencoba semua jalan kemungkinan untuk mencapai hasil maksimum, tetapi lebih merupakan
11 Suara Karya, Hubungan Indonesia-Malaysia Jangan Diabaikan, Terbit 26 Januari 1990
12 Sejarah  Pembentukan  Undang  Undang  Tentang  Pengesahan  Perjanjian  antara Pemerintah  Indonesia dengan  Pemerintah  Malaysia  mengenai  Ekstradisi,  disusun  oleh  Dirjen  Hukum  dan  Perundang-undangan Departemen Kehakiman,1974, hal 11
suatu usaha kerjasama diantara dua Negara  yang bersahabat dalam memberantas kejahatan. Karena  itu  didalam  pertemuan  ini  kita  tidak  akan  menekankan  pada  kontradiksi  yang  ada, tetapi lebih menekankan pada dasar umum bahwa tidak ada seorang penjahatpun yang akan lolos dari penuntutan.
Jadi  jelaslah bahwa  antara  pemerintah  Indonesia  dan  pemerintah  Malaysia  sama-sama membutuhkan adanya suatu perjanjian yang mengatur mengenai penyerahan penjahat. Perjanjian ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  11  Agustus  1975.  Perjanjian  ini  telah  mendorong  dan  telah menjadi  pedoman  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  membuat  perundang-undangan  nasional mengenai  ekstradiisi  dan  menjadi  pedoman  dalam  membuat  perundang-undangan  tentang Ekstradisi  dengan  Negara-negara  lain  sperti  dengan  Singapura,  Filipina  dan  Negara-negara  di AsiaTenggara.

## a. Kejahatan Yang Dapat Dimintakan Penyerahan
Sebelum  ekstradisi  itu  dilaksanakan,  kedua  belah  Negara  baik  Indonesia  maupun Malaysia  harus  mengetahui  kejahatan-kejahatan  apa  yang  dapat  dimintakan  penyerahan. Kejahatan-kejahatan  yang  dimintakan  penyerahan  tersebut  telah  disepakati  oleh  kedua  Negara. Pasal  2  UU No.9  Tahun  1974  Tentang  Ekstradisi  antara  pemerintah  Indonesia  dengan pemerintah  Malaysia  memuat  26  butir  kejahatan  dan  satubutir  lagi  menyebutkan  lain-lain kejahatan  yang  ditambahkan  sewaktu-waktu  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Adapun jenis-jenis kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembunuhan dengan rencana dan maker untuk melakukan pembunuhan.
2. Pembunuhan
3. Perkosaan
4. Penculikan dan penculikan anak
5. Penganiayaan
6. Perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hokum
7. Perdagangan budak
8. Kejahtan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis
9. Pencurian  dengan  pengrusakan,  pencurian  dan  tindak  pidana  yang  bersangkutan  dengan pencurian
10. Penculikan dengan kekerasan
11. Pemalsuan dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pemalsuan
12. Penggelapan
13. Penipuan 14. Perbuatan curang 15. Penyuapan dan korupsi 16. Pemerasan 17. Kejahatan yang berhubungan dengan uang kertas, mata uang dan materai
18. Penyelundupan
19. Menimbulkan kebakaran
20. Kesalahan-kesalahan  yang  boleh  dihukum  dibawah  undang-undang berhubungan  dengan daerah berbahaya
21. Pembajakan laut
22. Menenggelamkan  atau  merusak  kapal  di  laut,  atau  percobaan  atau  pemufakatan  jahat melakukan kejahatan tersebut.
23. Penyerangan diatas kapal laut, atau percobaan atau permufakatan jahat melakukan kejahatan tersebut
24. Pemberontakan atau permufakatan jahat untuk memberontak oleh dua orang atau lebih diatas kapal dilaut terhadap kekuasaan nakhoda.
25. Sumpah palsu, member, membuat dan menggunakan bukti palsu
26. Penghancuran atau pengrusakan barang
27. Lain-lain kejahatan yang ditambahkan sewaktu-waktu pada lampiran ini dengan persetujuan kedua belah pihak.
Bila  kita  perhatikan  jenis-jenis  kejahatan  tersebut  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kejahatan  yang  dimintakan  penyerahan  itu  adalah  kejahatan  yang  tergolong  kejahatan  berat seperti pembunuhan dan lain-lain.

## b. Syarat-syarat dan Proses Penyerahan
Sebelum penyerahan  atas  pelaku  kejahatan  yang  dilakukan,  Negara  peminta  harus memenuhi  terlebih  dahulu  syarat-syarat  yang  diajukan  oleh  Negara  yang  diminta  penyerahan mengenai  penyerahan  pelaku  kejahatan  tersebut.  Pasal  15  UU  No.9  Tahun  1974  menyebutkan syarat-syarat  atau  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  dalam  permintaan  ekstradisi  adalah sebagai berikut:
1. Permintaan  penyerahan  wajib  dinyatakan  secara  tertulis  dan  dikirim  di  Indonesia  kepada Menteri  Kehakiman  di  Malaysia  kepada  Menteri  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan peradilan melalui saluran diplomatic.
2. Permintaan penyerahan wajib disertai:
a) Lembaran  asli  atau  salinan  yang disahkan  dari  penghukuman  dan  pidana  yang  dapat segera dilaksanakan atau surat perintah penahanan lainnya yang mempunyai akibat yang sama dan  dikeluarkan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  hukum  pihak peminta.
b) Keterangan dari kejahatan yang dimintakan penyerahannya, waktu dan tempat kejahatan dilakukan,  uraian  yuridis  dan  penunjukan  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin.
c) Salinan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan
3. Dokumen-dokumen  yang  digunakan  dalam  proses  penyerahan  akan  dibuat  dalam  bahasa Inggris
Setelah  memperhatikan  isi  dari  Pasal  15  tersebut,sebelum  penyerahan atas  pelaku  tindak pidana  dilakukan  harus  memperhatikan  terlebih  dahulu  ketentuan-ketentuan  sebagaimana termuat  dalam  Pasal  2  yang  intinya  berisikan  kejahatan-kejahatan  yang  dapat  dimintakan penyerahan.  Sebab  hanya  kejahatan-kejahatan  yang  termuat  dalam  Pasal  2  yang  dapat dimintakan penyerahannya.abila dokumen-dokumen dan persyaratan telah dipenuhi oleh Negara peminta  dan  telah  mendapat  persetujuan,  maka  Negara  peminta  dapat  meminta  kepada  Negara yang diminta tersebut untuk melakukan penahanan sementara terhadap pelaku kejahatan itu. Hal ini  dimaksudkan  agar  orang  tersebut  tidak  melrikan  diri  lebih  jauh  lagi.  Permintaan  penahanan sementara  ini  disampaikan  di  Indonesia  kepada  Interpol  dan  di  Malaysia  kepada  Ketua  Polisi Negara atau melalui saluran diplomatic. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) mengenai penahanan  sementara.  Selanjutnya  Pasal  9  ayat  (5)  menyebutkan  bahwa  penahanan  sementara dapat  diakhiri  jika  dalam  waktu  20  hari  setelah  penahanan  pihak  yang  diminta  tidak  menerima permintaan  penyerahan serta  belum  lengkapnya  dokumen-dokumen  yang  disebut  dalam  Pasal
15.  Ini  berarti  bahwa  seseorang  yang  ditahan  tersebut  dibatasi  dalam  waktu  tertentu,  gunanya adalah agar orang tersebut tidak ditahan berlarut-larut dan ada kepastian hukumnya.
Setelah  dokumen  atau  syarat-syarat  telah  terpenuhi  dan  telah  mendapat  persetujuan  serta telah  dilakukan  penahanan  sementara  atas  pelaku  kejahatan  tersebut,  maka  selanjutnya penyerahan  tersebut  dapat  dilakukan  sebagai  mana  termuat  dalam  Pasal  10  undang-undang tersebut.  Selanjutnya  Pasal 13  menyebutkan  bahwa  tata  cara  mengenai  penyerahan  dan penahanan akan tunduk pada hukum pihak yang diminta.
Berdasarkan uraian  diatas  jelas  bahwa  tercipta  atau  terlaksananya  dengan  baik  perjanjian ekstradisi antara kedua Negara sangat tergantung pada bagaimana masing-masing Negara dapat melaksanakan  perjanjian  penyerahan  penjahat  tersebut  sesuai  dengan  perjanjian  Ekstradisi.  Hal inilah  yang  menjadi  tujuan  dari  masing-masing  Negara  yaitu  terciptanya  keamanan  dan kerjasama  diantara  kedua  Negara  serta  ikut  sertanya  dalam  usaha  memberantas  kejahatan  dan mewujudkan perdamaian dunia.

## c. Saat Mulai dan Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian  ekstradisi  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  penukaran  piagam  ratifikasi  yaitu pada tanggal 11 Agustus 1975 yang diadakan di Kuala Lumpur, yang termuat dalam dalam Pasal 17.  Pasal  18  undang-undang  tersebut  mengatur  mengenai  berakhirnya  perjanjian  yang berisikan”perjanjian  ini  dapat  diakhiri setiap  waktu  oleh  salah  satu  pihak  dengan memberitahukan maksud untuk melakukan itu 6 (enam)bulan sebelumnya.
Demikianlah  proses  pelaksanaan  perjanjian  ekstradisi  antara  pemerintah  Indonesia dengan Pemerintah Malaysia,  yang kesemuanya ini tidak terlepas dan dimuat didalam Undang- Undang  No.9  Tahun  1974  Tentang  Pengesahan  Pejanjian  Ekstradisi  Antara  pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Malaysia.

## d. Contoh kasus Ekstradisi Indonesia-Malaysia
1. Fadli  Sadama  seorang teroris  berwarga  Negara  Indonesia, bertindak  sebagai  penyetor  dana untuk  pelatihan  Militer  di  Aceh  yang  juga  tersangka  perampokan  CIMB  Niaga telah ditangkap  di  Malaysia  pada  tanggal  13  Oktober  2010  dan  dipulangkan  atas  permintaan ekstradisi Indonesia pada tanggal 04 Desember 2010.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan  perjanjian  ekstradisi  antara  pemerintah  Indonesia  dan  pemerintah Malaysia  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  Undang-undang  No.9 Tahun  1974  yang didalamnya  memuat  mengenai  jenis-jenis  kejahatan  yang  dapat  dimintakan penyerahan, syarat-syarat penyerahan, prosedur serta penahanan sementara dan masih banyak  lainnya  lagi  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut,  yang  kesemuanya dijadikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan ekstradisi diantara kedua negara.
b. Setelah  syarat-syarat  permohonan  ekstradisi  telah  terpenuhi  dan  telah  mendapat persetujuan  untuk  melaksanakan  ekstradisi  barulah  kepolisian  dari  masing-masing negara mendapatkan tugas untuk melakukan penangkapan dan penahanan atas pelaku tindak  kejahatan  tersebut.  Disinilah  peran  kepolisian  dalam  usaha  untuk  menangkap daan menahan pelaku kejahatan yang telah melarikan diri.
c. Perjanjian  ekstradisi  antara  pemerintah  Inddonesia  dengan  pemerintah  Malaysia  ini sangat bermanfaat untuk terwujudnya perdamaian dan keamanan di wilayah masing- masing  negara,  serta  ikut  sertanya  dalam  usaha  memberantas  kejahatan  yang  dicita- citakan  setiap  bangsa.  Perjanjian  ekstradisi  dengan  Malaysia  ini  telah  mendorong bangsa Indonesia untuk menyusun dan membuat perundang-undangan nasional yang khusus mengatur tentang ekstradisi.

## 2. Saran
Untuk  lebih  terlaksananya  perjanjian  ekstradisi  antara  pemerintah  Indonesia  dan pemerintah  Malaysia  serta  pelaksanaannya  di Indonseisa,  maka  yang  dapat  penulis sarankan adalah sebagai berikut :
a. Sebagai  masyarakat  diperlukan  peran  sertanya  dalam  memberikan  informasi  apabila mengetahui ada pelarian penjahat ke dalam wilayahnya. Masyarakat juga mempunyai andil yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian
b. Indonesia  perlu  mengadakan  perjanjian  ekatradisi  dengan  negara-negara  lain,  tidak hanya dikawasan Asia tenggara saja. Hal ini akan mempermudah proses penyerahan pelaku kejahatan yang telah melarikan diri.
c. Perlu  diadakannya  penyusunan  dan  penambahan  ketentuan-ketentuan  didalam undang-undang nomor 9 tahun 1974, yang disesuaikan dengan peerkembangan zaman sekarang ini. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia ini umurnya sudah cukup lama.
d. Agar  terwujudnya  keamanan  dan  ketertiban  didalam  wilayah  negara  Indonesia, diperlukan  aparatur  negara  yang  bertanggung  jawab,  dan  melaksanakan  tugas  serta tanggung  jawabnya  kepada  negara  sehingga  apabila  terjadi  pelarian  penjahat  atau masuknya  penjahat  kedalam  wilayah  Indonesia  dapat  segera  dideteksi  dan  segera dilakukan pengejaran.
e. Diperlukannya kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia  dalam  hal  pemulangan  penjahat  ke  negara  asalnya,  hal  ini  dimaksudkan agar  terwujudnya  keamanan  di  kawasan  Asia  Tenggara  serta  ikut  sertanya  dalam usaha pemberantasan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur :
Abdurrahman, Aneka  Masalah  Hukum  Dalam  Perkembangan  Di  Indonesia, Alumni Bandung, 1979.
B. Sen. A, Diplomat’s Hand Book Of International Law and Practice, London, 1979
Eddy Damian, Kapita Selekta Hukum Internasional, Alumni, Bandung , 1991
Eddy  Damian, Beberapa  Segi  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional  Lembaga Ekstradisi, Bandung, 1986
FX. Adji  Samekto, S.H., M.H, Negara  Dalam  Dimensi  Hukum  Internasional, penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
M. Budiarto, Masalah  Ekstradisi  dan  Jaminan  Perlindungan  Atas  Hak-hak  Asasi  Manusia, Ghalia, Jakarta-Indonesia, 1980
M. Karjadi, Polisi Internasional, Politea, Bogor, 1987
Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
Sardjono, Kerjasama Internasional Di Bidang Kepolisian, penerbit National Central Bureau Indonesia-Interpol, Jakarta, 1996
Shamin AK, Hukum Internasional Publik Jilid 2, Bina Cipta, Bandung, 1992
Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Tentang  Pengesahan  Perjanjian  antara  Indonesia- Malaysia  mengenai  Ekstradisi,  disusun  oleh  Dirjen  Hukum  dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1979
Suara Karya, Hubungan Indonesia-Malaysia Jangan Diabaikan, terbit 26 Januari 1990