Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)
Rusnedi Abdul Gani 1 Fakultas Ilmu Komputer Rusnedi.ag@gmail.com
Ade Suparman 2 Fakultas Ilmu Administrasi suparmanade09@gmail.com

## Abstrak
Good Governance adalah suatu konsep yang mencakup berbagai komponen, termasuk etika, prosedur, dan kebijakan publik, yang mengatur interaksi antara pemerintah, warga negara, dan usaha swasta untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan prinsip- prinsip Good Governance di Indonesia, terutama di daerah, telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good  Governance di  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang,  Jawa Barat,  melalui  kebijakan  publik.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan menggunakan  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  analisis  dokumen.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang telah  mengikuti  prinsip-prinsip Good  Governance dengan  melaksanakan  kebijakan publik yang berlandaskan pada keadilan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan.  Namun,  masih  ada  beberapa  hambatan  yang  menghalangi  penerapan prinsip Good  Governance secara  optimal.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengimplementasikan prinsip Good Governance dalam kebijakan publik.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Good Governance , Kabupaten Subang

## Abstract
Good Governance is a concept that includes various components, including ethics, procedures, and  public  policies,  which  regulate  interactions  between  government,  citizens,  and  private businesses to achieve common goals. The application of the principles of good governance in Indonesia, especially in the regions, has become a hot topic of discussion. This case study aims to analyze the implementation of the principles of good governance in the Regional Government (Pemda) of Subang Regency, West Java, through public policy. The method used is qualitative by using in-depth interviews, observation, and document analysis. The results of this study indicate that the Regional Government (Pemda) of Subang Regency has followed the principles of  good  governance  by  implementing  public  policies  based  on  fairness,  accountability, transparency, participation and equality. However, there are still several obstacles that hinder the optimal application of the principles of Good Governance. The results of this study can be
used  as  material  for  consideration  for  other  local  governments  who  wish  to  implement  the principles of good governance in public policy.
Keywords: Policy Implementation, Good Governance, Subang Regency

## Pendahuluan
Kebijakan  publik  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Kebijakan  publik  bertanggung  jawab  untuk  melayani kepentingan  dan  kebutuhan  publik.  Oleh  karena  itu,  penerapan  prinsip good governance dalam kebijakan publik merupakan suatu hal penting yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik.
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia (studi kasus Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang) Good Governance merupakan suatu  konsep  yang  berorientasi  pada  kepentingan  publik,  sehingga  menjadi  dasar bagi  pemerintah  untuk  menjalankan  kebijakan  publik  secara  efektif  dan  efisien. Prinsip Good  Governance telah  diterapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  (Pemda) Kabupaten  Subang,  Jawa  Barat  dalam  mengelola  kebijakan  publiknya.  Penerapan prinsip Good  Governance di  Pemda  Subang  telah  menghasilkan  beberapa  inisiatif, diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan transparansi dan  akuntabilitas.  Salah  satu  contohnya  adalah  pemberlakuan  sistem  elektronik untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dan pembangunan. Sistem ini memungkinkan warga untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat tentang anggaran, proyek, dan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung  di  daerah.  Selain  itu,  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang juga  telah  menerapkan  prinsip Good  Governance melalui  pengembangan  sistem informasi  publik  yang  terintegrasi.  Sistem  ini  dapat  digunakan  oleh  warga  untuk memperoleh informasi terbaru tentang berbagai program dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah setempat.
Sistem  ini  juga  membantu  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan publiknya, sehingga dapat  diidentifikasi  pula  masalah  yang  mungkin  timbul  sehingga  dapat  langsung diambil tindakan perbaikannya. Pemda Subang juga telah menerapkan prinsip Good Governance melalui  pengembangan  partisipasi  publik.  Partisipasi  publik dimungkinkan melalui berbagai cara, seperti konsultasi publik, diskusi publik dan penyebarluasan informasi publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam  proses  pengambilan  keputusan  publik,  sehingga  dapat  meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan publik (“e-Government”, 2019- 2023).

## Kerangka Teori
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia secara garis  besar  merupakan  suatu  bentuk  penerapan  prinsip good  governance dalam kebijakan publik, yang menekankan pada perbaikan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan  dan  pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  di  Indonesia.  Teori  ini
menekankan  pada  pentingnya  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  dan keterbukaan dalam kebijakan publik.
1. Menurut  Fadli  Zon,  Wakil  Ketua  DPR  RI, Good  Governance adalah  suatu  proses pemerintahan yang baik, yang menekankan pada pengelolaan secara tepat, adil, efektif, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu sistem pemerintahan yang berbasis pada rule of law, serta efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya (Sikap Terhadap Undang-undang, 2018).
2. Menurut  M.  Taufik,  Direktur  Eksekutif  Lembaga  Kebijakan  Publik  Indonesia (LEKPID),  Penerapan  Prinsip Good  Governance dalam  Kebijakan  Publik  di Indonesia akan menghasilkan suatu proses pemerintahan yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi. Proses ini juga dapat memberikan rasa keadilan dan transparansi  dalam  kebijakan  publik,  serta  memastikan  efektifitas  dan  efisiensi dalam  pengelolaan  sumber  daya  (Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indoneisa, 2023).
3. Menurut  Emir  Hartato,  Wakil  Ketua  Lembaga  Kebijakan  Publik  Indonesia (LEKPID),  Penerapan  Prinsip Good  Governance dalam  Kebijakan  Publik  di Indonesia akan menciptakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan rasa keadilan  serta  transparansi  dalam  kebijakan  publik.  Hal  ini  merupakan  suatu proses pemerintahan yang berbasis pada rule of law , serta efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.
4. Menurut  Agus  Pambagio,  Direktur  Eksekutif  Lembaga  Kebijakan  Publik Indonesia (LEKPID), Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di  Indonesia  akan  mendorong  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik, keterbukaan  dan  partisipasi  dalam  proses  perencanaan  dan  pengambilan keputusan. Hal ini akan memberikan rasa keadilan dalam kebijakan publik, serta memastikan  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  (Kajian Reformulasi Dimensi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, 2020).
Secara  keseluruhan,  kerangka  teori  Penerapan  Prinsip Good  Governance dalam Kebijakan  Publik  di  Indonesia  akan  menciptakan  suatu  sistem  pemerintahan  yang berbasis  pada  rule  of  law,  serta  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan dalam proses perencanaan dan  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  akan  membantu  mewujudkan  keadilan  dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia.
Teori Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu:
1. Prinsip-prinsip Good  Governance merupakan  pedoman  umum  yang  membantu pemerintah  untuk  menentukan  kebijakan  yang  adil,  trasparent,  dan  partisipatif dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini meliputi: hak asasi manusia, demokrasi,  accountability,  keadilan,  transparansi,  keterbukaan,  keterlibatan masyarakat, integritas, dan efektivitas.
2. Penegakan Kebijakan Publik Penegakan kebijakan publik merupakan proses yang menentukan bagaimana pemerintah menegakkan prinsip-prinsip Good Governance dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  publik.  Hal  ini
meliputi proses-proses seperti perencanaan kebijakan, penyelidikan dan evaluasi, pengawasan, pengawasan dan pengadilan.
3. Implementasi  Kebijakan  Publik  Implementasi  kebijakan  publik  adalah  proses yang  menentukan  bagaimana  kebijakan  publik  yang  telah  dibuat  diterapkan secara efektif. Hal ini meliputi proses-proses seperti pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi  kebijakan.  Implementasi  ini  juga  terkait  dengan  pengelolaan  sumber daya, pengembangan kapasitas, dan pemberian insentif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif (Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance, 2021).

## Karakteristik Masalah
1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Penerapan prinsip good governance di Indonesia sering disertai oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menyebabkan  para  pembuat  kebijakan  publik  tidak  bertanggung  jawab  atas tindakan mereka dan kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik.
2. Terbatasnya  Akses  Terhadap  Informasi  Publik: Terbatasnya  akses  terhadap informasi  publik  menjadi  salah  satu  masalah  utama  yang  dihadapi  dalam penerapan prinsip good governance di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pelayanan publik yang efektif sehingga informasi publik terbatas.
3. Kurangnya Partisipasi Publik : Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik  di  Indonesia  sangat  rendah,  terutama  di  wilayah  pedesaan.  Partisipasi publik  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  publik  di  Indonesia  masih  kurang dari harapan.
4. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik : Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih  jauh  dari  harapan.  Hal  ini  dikarenakan  faktor-faktor  seperti  kurangnya sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  kurangnya  alokasi  anggaran  untuk pelayanan publik.
5. Kurangnya Pemahaman Tentang Prinsip Good Governance : Pemahaman tentang prinsip good governance masih sangat rendah di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak adanya komitmen yang kuat dari pemerintah terhadap penerapan prinsip good governance .

## Karakteristik Kebijakan
1. Transparansi :  Kebijakan  publik  di  Indonesia  harus  menciptakan  transparansi yang menjamin bahwa informasi yang relevan dapat diakses oleh publik tanpa hambatan.
2. Akuntabilitas: Kebijakan  publik  harus  memastikan  bahwa  para  pembuat kebijakan  dan  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  menerapkan  kebijakan tersebut bertanggung jawab atas tindakan mereka.
3. Partisipasi : Kebijakan publik harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Akurasi: Kebijakan publik harus didukung oleh data yang akurat dan informasi yang valid.
5. Keterbukaan : Kebijakan publik harus menciptakan kesempatan bagi publik untuk berinteraksi dengan pembuat kebijakan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pandangan mereka.
6. Integritas: Kebijakan publik harus menjamin bahwa pembuat kebijakan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut bertindak dengan integritas dan mematuhi hukum.

## Lingkungan Kebijakan
Prinsip Good Governance telah lama menjadi salah satu dari beberapa prinsip yang  dianut  oleh  pemerintah  Indonesia.  Prinsip  ini  menekankan  pentingnya menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  masyarakat  untuk  mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah dan mempromosikan pengawasan yang efektif terhadap implementasi kebijakan publik. Penerapan prinsip Good Governance dalam  kebijakan  publik  di  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  cara,  di antaranya:
1. Peningkatan  kewaspadaan  terhadap  konflik  kepentingan  dan  korupsi  dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan publik tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi  atau  kepentingan  kelompok  tertentu.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan memperkuat sistem pengawasan dalam proses pengambilan keputusan publik.
2. Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  publik. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini dapat  dilakukan  dengan  memperluas  jaringan  komunikasi  antara  pemerintah dengan  masyarakat  dan  menyediakan  lebih  banyak  peluang  bagi  masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Peningkatan  keterbukaan  informasi  publik.  Pemerintah  Indonesia  harus menyediakan  informasi  yang  relevan  dan  akurat  tentang  proses  pengambilan keputusan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memperluas jaringan  informasi  publik  dan  menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi masyarakat.
4. Peningkatan tanggung jawab pemerintah terhadap pengambilan keputusan yang diambil.  Pemerintah  Indonesia  harus  memastikan  bahwa  proses  pengambilan keputusan  publik  didasarkan  pada  konsep  tanggung  jawab.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  menyediakan  mekanisme  yang  jelas  untuk  memonitor  dan mengevaluasi  implementasi  kebijakan  publik  (Kebijakan  Lingkungan  Hidup Dalam Konteks Good Governance, 2017).
Variabel isi kebijakan mencakup :
1. Penegakan  hukum  yang  adil  dan  transparan: Ini  termasuk  menjamin  hak-hak sipil dan politik, menciptakan sistem hukum yang independen, menjamin akses yang  adil  ke  sistem  hukum,  memastikan  bahwa  orang  yang  berada  di  bawah kekuasaan yang berbeda diproses sesuai dengan hukum, dan menjamin bahwa proses hukum yang adil dan profesional dilakukan.
2. Penghindaran  konflik  kepentingan: Ini  termasuk  memastikan  bahwa  para pejabat  publik  memenuhi  standar  etika  yang  tinggi  dalam  melaksanakan  tugas mereka,  mengimplementasikan  mekanisme  untuk  menghindari  konflik kepentingan,  dan  memastikan  bahwa  para  pejabat  publik  tidak  menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
3. Transparansi: Ini termasuk menyediakan informasi kepada publik tentang proses pembuatan  kebijakan,  memastikan  bahwa  informasi  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  mudah  diakses,  dan  memastikan  bahwa  informasi  yang dipublikasikan oleh pemerintah akurat dan jujur.
4. Partisipasi publik: Ini termasuk memastikan bahwa publik dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, memastikan bahwa publik diberi kesempatan untuk memberikan pendapat mereka tentang kebijakan, dan memastikan bahwa publik mendapatkan  informasi  yang  akurat  dan  up-to-date  tentang  proses  pembuatan kebijakan.
5. Akuntabilitas: Ini termasuk memastikan bahwa para pejabat publik bertanggung jawab  atas  tindakan  mereka,  memastikan  bahwa  pejabat  publik  menyediakan laporan  yang  sesuai  tentang  tindakan  mereka,  dan  memastikan  bahwa  pejabat publik diberi sanksi jika mereka melanggar peraturan.
6. Pengawasan: Ini termasuk memastikan bahwa ada mekanisme yang tepat untuk mengawasi  proses  pembuatan  kebijakan,  memastikan  bahwa  ada  mekanisme yang tepat untuk mengawasi implementasi kebijakan, dan memastikan bahwa ada mekanisme yang tepat untuk mengawasi kinerja pejabat publik (Tahir, 2018).

## Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
1. Kebutuhan  masyarakat: Pembuat  kebijakan  harus  memahami  dan mempertimbangkan  kebutuhan  masyarakat  yang  akan  dipengaruhi  oleh kebijakan publik yang dimaksud.
2. Konsekuensi: Pembuat  kebijakan  harus  memahami  dan  mempertimbangkan dampak potensial dari kebijakan yang dimaksud.
3. Keadilan  sosial: Pembuat  kebijakan  harus  memastikan  bahwa  kebijakan  yang dimaksud  tidak  hanya  memperhatikan  kepentingan  individu  atau  kelompok kecil,  melainkan  juga  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  secara keseluruhan.
4. Dampak  lingkungan: Pembuat  kebijakan  harus  mempertimbangkan  potensi dampak lingkungan dari kebijakan yang dimaksud.
Keempat  faktor  tersebut  tidak  hanya  secara  langsung  mempengaruhi implementasi,  akan  tetapi  juga  tidak  secara  langsung  masing-masing  faktor berpengaruh terhadap faktor lainnya.
Menurut  Robbins,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  kebijakan  adalah:  (1)  desain  kebijakan,  (2)  kualitas  pelaksanaan,  (3) ketersediaan sumber daya, (4) tingkat dukungan masyarakat, (5) pengaruh politik, (6) komitmen  kepemimpinan,  (7)  ketersediaan  informasi,  (8)  keterbukaan  terhadap perubahan, dan (9) kemampuan evaluasi.
Beberapa faktor yang sering disebutkan adalah kebijakan yang jelas, visi yang jelas, peluang untuk keberhasilan, sumber daya yang tersedia, komitmen organisasi, pendekatan yang memadai, dan pelaksanaan yang aktif. Faktor-faktor ini dianggap penting  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  berjalan  dengan  lancar  dan  berhasil. Faktor  lain  yang  dibahas  adalah  komunikasi  efektif,  evaluasi,  dan  penilaian.  Ini penting  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  diimplementasikan  secara  tepat,  dan untuk memastikan bahwa kebijakan berhasil. Faktor lain yang dibahas adalah peran pemimpin dan manajer, serta pengaruh politik dan ekonomi. Kebijakan yang berhasil harus mengikuti perubahan lingkungan dan mempertahankan komitmen organisasi. Faktor lain yang dibahas adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kedua hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan berhasil diterapkan dan diterima oleh masyarakat.
Penelitian mengenai penerapan prinsip Good Governance dalam kebijakan publik di  Indonesia  telah  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  hambatan  yang  dapat menghambat  penerapan  prinsip  tersebut.  Hambatan-hambatan  tersebut  dapat diklasifikasikan menjadi hambatan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan administrasi. Pertama ,  hambatan  sosial  mencakup  stigma  yang  masih  melekat  pada  Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang sebagai daerah yang masih terbelakang. Pemda Subang  juga  masih  memiliki  beberapa  karakteristik  konflik  yang  menghambat penerapan Good  Governance ,  seperti  adanya  berbagai  kepentingan  individu  yang berbeda,  konflik  sosial  antarkelompok,  dan  perbedaan  antara  kepentingan masyarakat dan pemerintah.
Kedua ,  hambatan  budaya  mencakup  kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya Good  Governance .  Beberapa  ahli  menyatakan  bahwa  masyarakat  belum menyadari  bahwa  penerapan Good  Governance dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat, sehingga kurangnya kesadaran ini menjadi hambatan dalam penerapan Good Governance di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang.
Ketiga , hambatan politik meliputi kurangnya koordinasi antar stakeholder, seperti pemerintah,  masyarakat,  dan  pelaku  bisnis.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya keterbukaan  dan  komunikasi  yang  tepat  antar  pihak.  Hal  ini  menyebabkan kurangnya ruang untuk berdiskusi tentang penerapan Good Governance di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang.
Keempat ,  hambatan  ekonomi  meliputi  keterbatasan  sumber  daya  ekonomi  dan sumber  daya  manusia,  serta  keterbatasan  dalam  penggunaan  teknologi.  Hal  ini menghambat penerapan Good Governance di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten
Subang karena pemda tidak memiliki cukup sumber daya untuk menerapkan prinsip- prinsip Good Governance .
Kelima ,  hambatan  administrasi  meliputi  kurangnya  mekanisme  yang  diterapkan oleh  pemerintah  untuk  mengawasi  dan  mengevaluasi  kinerja  penerapan Good Governance di  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang.  Masalah  ini disebabkan  oleh  kurangnya  sistem  yang  memungkinkan  pemerintah  untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan Good Governance di daerah.
Kesimpulannya, ada beberapa hambatan yang dapat menghambat penerapan prinsip Good  Governance dalam  kebijakan  publik  di  Pemerintah  Daerah  (Pemda) Kabupaten  Subang.  Hambatan-hambatan  tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi hambatan  sosial,  budaya,  politik,  ekonomi,  dan  administrasi.  Untuk  mengatasi hambatan  tersebut,  diperlukan  partisipasi  aktif  dari  semua  pihak,  termasuk pemerintah,  masyarakat,  dan  pelaku  bisnis,  sebagai  upaya  untuk  memperkuat koordinasi antar pihak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Good Governance .

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dapat  digunakan  untuk  meneliti  Prinsip Good Governance dalam  Kebijakan  Publik  di  Indonesia  khususnya  di  Pemerintah  Daerah (Pemda)  Kabupaten  Subang  adalah  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  ini  akan menggunakan  berbagai  teknik  untuk  mengumpulkan  data  seperti  wawancara, observasi,  dan  studi  kasus.  Tujuannya  adalah  untuk  mengumpulkan  data  yang mendalam dan jelas dari beragam sumber yang berbeda. Misalnya, wawancara dapat dilakukan dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk mengetahui apa yang  mereka  pikirkan  tentang  Prinsip Good  Governance dan  bagaimana  kebijakan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang telah membantu mereka. Observasi dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan publik dipraktikkan di lapangan. Studi kasus juga dapat digunakan untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana Prinsip Good Governance diterapkan dalam kebijakan publik di Pemerintah Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang.  Dengan  menggunakan  berbagai  teknik kualitatif,  penelitian  ini  akan  dapat  mengumpulkan  data  yang  mendalam  untuk mengkaji  Prinsip Good  Governance dalam  Kebijakan  Publik  di  Pemda  Subang (Sugiyono, 2013).

## Hasil dan Pembahasan Standar ukuran dan tujuan kebijakan
Standar  ukuran Good  Governance dalam  Kebijakan  Publik  di  Indonesia  pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang adalah kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM adalah standar minimum yang ditetapkan untuk menjamin adanya pelayanan yang efektif dan berkualitas untuk masyarakat. Standar ini mencakup berbagai aspek pelayanan, termasuk kualitas, kecepatan, keselamatan, kemudahan  proses,  dan  aksesibilitas.  Kebijakan  Publik  di  Indonesia  pada  Pemda Subang  harus  didasarkan  pada  prinsip Good  Governance .  Prinsip Good  Governance menekankan  pada  pelaksanaan  pelayanan  yang  efisien,  transparan,  akuntabel,
responsif,  dan  bertanggung  jawab.  Kebijakan  publik  harus  berorientasi  pada kepentingan  masyarakat,  serta  menjamin  hak-hak  dan  kewajiban  warga  negara. Untuk  itu,  pemerintah  harus  memastikan  bahwa  setiap  kebijakan  publik  yang dikeluarkan telah direncanakan dengan baik dan telah mengikuti standar pelayanan minimal.  Pemerintah  juga  harus  memastikan  bahwa  setiap  kebijakan  publik  yang dikeluarkan  bersifat  akuntabel,  transparan,  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  memastikan  bahwa  setiap  kebijakan  publik  yang  dikeluarkan merupakan  hasil  dari  proses  konsultasi  yang  transparan  dengan  berbagai  pihak terkait,  termasuk  masyarakat.  Pemerintah  juga  harus  memastikan  bahwa  setiap kebijakan  publik  yang  dikeluarkan  memiliki  mekanisme  yang  kuat  untuk memastikan  pelaksanaannya  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan demikian,  prinsip Good  Governance dalam  Kebijakan  Publik  di  Indonesia  pada Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  harus  memastikan  bahwa  setiap kebijakan  publik  yang  dikeluarkan  telah  memenuhi  standar  pelayanan  minimal, akuntabel,  transparan,  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini  akan  memastikan  bahwa setiap  kebijakan  publik  yang  dikeluarkan  akan  memberikan  manfaat  untuk masyarakat dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## Sumber Daya
Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  telah  mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance dalam kebijakan publiknya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:
1. Akuntabilitas: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang memastikan bahwa semua  kebijakan  publik,  tindakan,  dan  prosesnya  memiliki  prosedur  yang  jelas, serta memastikan bahwa bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.
2. Transparansi: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang memastikan bahwa semua  informasi  yang  relevan  dan  penting  bagi  publik  tersedia  dan  mudah diakses.
3. Responsivitas: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dinyatakan oleh masyarakat dan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama.
4. Partisipasi:  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  juga  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  publik.  Tujuannya adalah  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  publik  yang  diambil  sesuai  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Rule of Law : Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang juga menegakkan rule of law , yaitu bahwa semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  setiap  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah adalah berdasarkan hukum yang ada.
6. Keadilan: Pemda Subang juga memastikan bahwa semua kebijakan publik yang diambil adalah adil dan sesuai dengan hak-hak asasi manusia.
7. Efisiensi  dan  Efektivitas:  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  juga memastikan bahwa semua kebijakan publik yang diambil harus efisien dan efektif.
Hal ini untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
8. Keteladanan:  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  juga  mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi contoh teladan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  juga  menghormati  prinsip-prinsip Good Governance dan mengikuti aturan yang berlaku. Dengan  mengimplementasikan  prinsip-prinsip Good  Governance ,  Pemerintah Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  berusaha  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan publik  yang  diambil  memiliki  pengaruh  yang  positif  bagi  masyarakat  dan  untuk memastikan  bahwa  semua  tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  adalah berdasarkan hukum yang ada.

## Komunikasi Antar Badan Pelaksana
Kebijakan  publik  di  Indonesia  pada  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten Subang  harus  mengikuti  prinsip Good  Governance .  Prinsip  ini  menuntut  bahwa komunikasi  antarbadan  pelaksana  harus  berjalan  baik,  terbuka,  transparan,  dan akuntabel.  Oleh  karena  itu,  tujuan  utama  dari  komunikasi  antar  badan  pelaksana adalah  mendukung  proses  pembuatan  kebijakan  yang  efektif  dan  efisien.  Untuk mewujudkan  komunikasi  antar  badan  pelaksana  yang  efektif,  Pemerintah  Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus mengintegrasikan prinsip Good Governance dalam kebijakan publiknya. Prinsip Good Governance ini mencakup lima komponen utama, yaitu  partisipasi,  akuntabilitas,  profesionalisme,  transparansi,  dan  efektivitas. Selanjutnya,  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  harus  menerapkan prinsip Good Governance dalam komunikasi antar badan pelaksana. Komunikasi ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Setiap badan pelaksana harus  bertanggung  jawab  terhadap  informasi  yang  disampaikannya.  Selain  itu, komunikasi  tersebut  harus  didasarkan  pada  informasi  yang  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan  menerapkan  prinsip Good  Governance dalam komunikasi antar badan pelaksana, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang dapat memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil dapat berjalan dengan baik.  Hal  ini  akan  membantu  memastikan  bahwa  tujuan  utama  kebijakan  publik tersebut  dapat  tercapai.  Selain  itu,  menerapkan  prinsip Good  Governance juga  akan membantu  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  proses  pengambilan kebijakan publik.

## Karakteristik Badan Pelaksana
Badan  pelaksana  Kebijakan  Publik  di  Subang  harus  memiliki  karakteristik sebagai berikut:
1. Merupakan badan independen yang bebas dari campur tangan politik dan konflik kepentingan.
2. Memiliki  kompetensi  yang  cukup  dalam  menganalisis  dan  menyusun  rencana kebijakan yang sesuai dengan prinsip Good Governance .
3. Bersifat transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kekayaan negara.
4. Bersifat responsif terhadap aspirasi masyarakat dan memperhatikan kepentingan umum.
5. Menggunakan konsep pengelolaan sumber daya secara efisien.
6. Menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang adil dan tepat waktu.
7. Memiliki lingkungan kerja yang aman dan ramah.
8. Memiliki  sistem  pengawasan  yang  efektif  untuk  memastikan  pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efisien.
9. Memiliki sistem evaluasi yang ketat untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip Good Governance .

## Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Good  governance  adalah  konsep  yang  mengacu  pada  pengelolaan pemerintahan  yang  berorientasi  pada  kepentingan  publik,  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip  seperti  keterbukaan,  akuntabilitas,  responsibilitas,  partisipasi, keterwakilan,  kesetaraan  dan  keadilan  sosial. Good  governance diharapkan  dapat meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  pemerintahan,  sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pemda Subang telah  mengikuti  prinsip-prinsip Good  Governance dengan  menciptakan  beberapa kebijakan  publik  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat subang.
Salah  satu  contohnya  adalah  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Kecamatan (PEK), yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peluang ekonomi bagi  masyarakat  subang.  Program  ini  dilakukan  dengan  menyediakan  kursus pelatihan  keterampilan,  bantuan  modal  usaha,  serta  memfasilitasi  program pembiayaan  bagi  para  pemilik  usaha  kecil.  Selain  itu,  Pemda  Subang  juga  telah menciptakan kebijakan publik yang bertujuan untuk mendorong partisipasi politik masyarakat subang. Salah satu contohnya adalah program Pemilu Bersih dan Adil, yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  dengan memfasilitasi proses pemilihan umum yang adil dan bebas korupsi.
Program ini juga mencakup pemantauan dan pengawasan aktivitas politik di Subang, serta menyediakan pendidikan politik bagi masyarakat. Pemda Subang juga telah  mengambil  tindakan-tindakan  untuk  meningkatkan  tingkat  kesadaran  sosial dan lingkungan hidup masyarakat subang. Salah satu program yang telah dilakukan adalah  Program  Pengelolaan  Sampah  Berkelanjutan,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pengelolaan  sampah.  Program  ini mencakup  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk  pengelolaan sampah,  serta  penyediaan  edukasi  tentang  manfaat  pengelolaan  sampah  yang bertanggung jawab.

## Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana
Para pelaksana kebijakan publik di Pemda Subang cenderung memiliki sikap yang positif terhadap prinsip Good Governance. Mereka berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan menciptakan tata kelola kebijakan publik yang efektif  dan  efisien.  Mereka  juga  berusaha  untuk  meningkatkan  transparansi  dan
akuntabilitas  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  sumber  daya.  Para pelaksana juga berusaha untuk memastikan bahwa semua stakeholder diperlakukan dengan  adil  dan  keadilan  sosial  dihormati.  Dengan  demikian,  mereka  ingin memastikan  bahwa  kebijakan  publik  yang  diambil  adalah  yang  terbaik  untuk masyarakat Subang.

## Kesimpulan
Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang secara terperinci, mencakup berbagai aspek yang berbeda.
1. Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  harus  menciptakan  iklim  yang kondusif untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  melibatkan  upaya  untuk meningkatkan  transparansi,  menjamin  integritas,  meningkatkan  kualitas pemerintah  daerah,  dan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat.
2. Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  harus  memastikan  bahwa kebijakan publik dilakukan secara efektif dan efisien. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan bahwa keuangan daerah dijalankan dengan tepat.
3. Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  harus  memastikan  bahwa kebijakan  publik  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dan perlindungan lingkungan. Hal ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa kebijakan publik menjamin perlindungan, keragaman dan partisipasi yang adil.
4. Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  harus  memastikan  bahwa kebijakan  publik  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan  sosial  dan  ekonomi. Hal  ini  mencakup  berbagai  upaya  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  publik menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi semua orang, dan menjamin hak- hak ekonomi yang adil.
5. Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Subang  harus  memastikan  bahwa kebijakan  publik  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  kesetaraan  gender.  Hal  ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa kebijakan publik menjamin hak-hak gender yang sama dan menjamin partisipasi dan pengaruh gender yang adil.
Dengan demikian, Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia pada Pemda Subang mencakup berbagai aspek yang berbeda, yang semuanya harus dipenuhi agar kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

## Referensi
“ e-Government ”, R. M. (2019-2023). e-Government. Subang: Road Map Pengembangan Layanan “ e-Government ”.
Kajian Reformulasi Dimensi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. (2020). Jakarta Pusat: LAN RI, Makrti Bhakti Nagara.
Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance . (2017). Jurnal Ilmiah ìDUNIA HUKUMî VOL.13 NO.1 OKTOBER , 107.
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indoneisa .  (2023,  Februari  1).  Retrieved  from Kebijakan Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara: https://lan.go.id/?page_id=3329
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance . (2021). Jurnal Administrasi Publik , 102. Sikap  Terhadap  Undang-undang .  (2018,  Mei  18).  Retrieved  from  Sikap  Terhadap Undang-undang: https://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef7e3
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif,. Alfabet, Bandung. Tahir, A. (2018). Kebijakan Publik Dan Good Governancy. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.