## Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Legalitas Usaha Di Desa Cikahuripan, Lembang
Ranaa Hamidaturrahim 1* , Wilodati 2 , Puspita Wulandari 3 1,2,3 Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia e-mail: ranaa.h@upi.edu 1 , wilodati@upi.edu 2 , puspitawulandari@upi.edu 3 * Penulis Korespondensi: E-mail: ranaa.h@upi.edu
Abstract
Business Identification Number (BIN) is one of the business legal documents that MSMEs actors must own. Having a BIN by MSMEs will make it easier for them to access other essential things in business administration. In addition, the government will find it easier to reach MSMEs with BIM to assist in well-targeted training and business development programs. However, many MSMEs still need to learn the importance of having a BIN and know how to get one. The community empowerment aims to provide business legality assistance to the community of RW 07 Cikahuripan Village, Lembang, West Bandung Regency, who still need a Business Identification Number. This MSMEs empowerment program is offline in Cikahuripan Village to register BIN by applicable procedures. It was maintained three times because many people outside the initial participant data were interested in participating in this BIN registration assistance program. There were 12 participants on the first day, an additional 13 participants on the second day, and 31 on the third day. So there were a total of 56 participants who took part in this activity and successfully registered their BIN. Ultimately, some participants hoped that a similar program would be held again so they would have other business legal documents apart from the BIN .
Keywords: Business Identification Number; Business Legality; Cikahuripan; MSMEs

## Abstrak
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu berkas legalitas usaha yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM. Dengan dimilikinya NIB oleh UMKM ini, maka akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan akses terhadap  hal-hal penting lainnya dalam bidang administrasi usaha. Pemerintah akan lebih mudah menjangkau UMKM yang memiliki NIB untuk diberikan bantuan berupa program pelatihan dan pengembangan usaha yang tepat sasaran. Akan tetapi, fakta di lapangannya masih  banyak UMKM yang belum mengetahui pentingnya memiliki NIB dan tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan pendampingan legalitas usaha kepada masyarakat RW 07 Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Program pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan secara luring di Desa Cikahuripan untuk mendaftarkan  NIB sesuai dengan prosedur yang berlaku. Program dilaksanakan sebanyak tiga kali karena banyak masyarakat di luar data peserta awal yang ternyata berminat untuk mengikuti program pendampingan pendaftaran NIB ini. Terdapat sejumlah 12 peserta pada hari pertama, bertambah 13 peserta di hari kedua dan 31 peserta di hari ketiga. Maka tercatat total 56 peserta yang mengikuti kegiatan ini  dan berhasil mendaftarkan NIB mereka. Terakhir, beberapa dari peserta diantaranya mengharapkan diadakan kembali program serupa agar mereka memiliki berkas legalitas usaha lainnya selain dari NIB.
Kata kunci: Cikahuripan; Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha; UMKM
PENDAHULUAN
Sektor ekonomi di dunia, termasuk negara Indonesia sempat mengalami kontraksi sebagai akibat dari pandemi Covid -19. Meskipun telah berselang tiga tahun, namun bukanlah hal yang mudah untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sebagai dampak negatif dari keberadaan wabah pandemi tersebut juga, menghambat ruang promosi akibat dari adanya gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (W. C.
Anggraeni dkk., 2021). Peran dari para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hal ini dianggap penting bagi perekonomian Indonesia (Padyanawati & Hardjomidjojo, 2019). Namun, sering kali bagi para pelaku UMKM yang masih berada dalam skala kecil itu tidak dapat mengikuti program pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu karena akses informasi yang minim hingga kendala jarak dan transportasi (Patma dkk., 2021).
Kondisi sosial ekonomi di negara Indonesia telah memberikan dorongan terhadap berdirinya banyak pelaku usaha, khususnya usaha skala kecil di kalangan kelas menengah ke bawah (Putri, 2023). Program-program yang dirancang untuk pengembangan UMKM sangatlah  dibutuhkan dan harus dirasakan secara merata bagi setiap UMKM yang ada. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tim Peneliti ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) pada tahun 2010, yaitu mereka memberikan rekomendasi terkait pengembangan UMKM yang dapat dijalankan di Indonesia, diantaranya; (1) memberikan bantuan kepada para UMKM yang tepat sasaran, (2) diperlukannya kebijakan insentif dengan tujuan untuk diversifikasi produk, hak paten produk dan pengkayaan desain produk UMKM, (3) dorongan untuk menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan usaha UMKM, dan (4) memberikan skema pembiayaan yang lebih baik dan suku  bunga khusus agar UMKM mampu menghasilkan produk berprospek tinggi di pasar internasional (Kusmanto & Warjio, 2019).
Disisi lain juga, masih terdapat banyak UMKM yang belum memiliki legalitas atas usahanya, semakin sulit bagi mereka untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnis yang dimilikinya. Padahal sebuah usaha perlu memiliki kelengkapan berkas legalitas atas usahanya agar seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan usaha tersebut mengetahui dengan jelas terkait identitas dan hal penting lainnya. Kepemilikan legalitas usaha merupakan bukti jati diri yang sangat penting bagi badan usaha yang memberikan kelegalan suatu badan usaha di tengah masyarakat (Purnawan & Adillah, 2020). Perlindungan khusus berupa legalitas usaha bagi para pelaku UMKM ini juga sangat berguna sebagai penunjang bagi mereka untuk menghadapi pasar bebas.
Lebih lanjut, legalitas yang dimiliki haruslah sah di  depan mata hukum, yaitu undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan demi kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha karena mendapatkan payung perlindungan hukum dengan berbagai dokumen legalitas usaha yang mereka miliki. Terpenuhinya legalitas usaha juga dibutuhkan agar para pelaku UMKM dapat bersaing di era pasar bebas (Indrawati & Rachmawati, 2021). Di Desa Cikahuripan yang berada di Lembang, salah satu potensi yang dimilikinya adalah banyaknya jumlah UMKM yang berdiri disana. Tidak hanya UMKM yang bergerak di dunia pertanian dan peternakan, jenis UMKM yang tumbuh disana sudah sangat beragam seiring berjalannya waktu hingga menyentuh ranah usaha online . Lokasi program pemberdayaan UMKM di Desa Cikahuripan ini dilaksanakan di RW 07 yang didalamnya terdapat sejumlah 5 RT. Meskipun secara keseluruhan tipologi dari desa Cikahuripan adalah pertanian, namun sesuai dengan data yang tercantum dalam laman Desa Cikahuripan, jumlah wiraswasta  atau  pedagang di desa ini terhitung cukup banyak, yaitu sebesar 498 orang dan belum termasuk para penjual jasa dan pengrajin. Lebih lanjut berdasarkan data yang didapatkan dari ketua RW setempat, jenis mata pencaharian disana terdiri dari petani, peternak, pedagang, buruh, penjahit dan pegawai tidak tetap. Dari banyaknya jenis mata pencaharian yang ditekuni warga, mayoritasnya didominasi oleh para pemilik UMKM, baik itu yang memproduksi produknya sendiri ataupun yang menjadi reseller . Setelah dilakukan survei lebih lanjut kepada masyarakat, fakta dilapangan menunjukan dari banyaknya pelaku UMKM yang ada di RW 07 Desa Cikahuripan, masih banyak juga dari mereka yang belum memiliki berkas-berkas legalitas usaha termasuk
salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi seperti ini dapat terjadi karena adanya kendala dalam beberapa hal, seperti kurangnya dana untuk mengurus berkas legalitas, kesulitan untuk mengurus surat menyurat, kurangnya pengetahuan mengenai tata cara mendapatkan legalitas usaha dan lain sebagainya (R. Anggraeni, 2021). Padahal lisensi perdagangan tersebut diperlukan agar dapat menunjukkan bahwasannya  usaha yang mereka tekuni benar-benar berjalan aktif dan memenuhi berbagai persyaratan untuk persetujuan. Permasalahan terkait Nomor Induk Berusaha ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 25 Ayat (1) mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang didalamnya mencantumkan bahwa “Nomor Induk Berusaha merupakan sebuah identitas berusaha dan digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, yang juga termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.
Maka dari itu, program pemberdayaan ini berfokuskan pada pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bekal untuk mereka agar dalam pengurusan berkas legalitas lainnya dapat lebih mudah nantinya. Diharapkan dengan dijalankannya program pendampingan ini para pelaku UMKM di RW 07 Desa Cikahuripan lebih melek terhadap hukum dan pentingnya identitas legalitas atas usahanya agar dapat perlindungan yang sah dimata hukum bilamana terjadi hal yang tidak terduga di kemudian hari. Diharapkan juga dengan tercatatnya usaha para UMKM warga secara resmi ini semakin memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi dan mengikuti kegiatan pelatihan juga pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

## METODE PELAKSANAAN
Program pemberdayaan yang dilaksanakan di RT 07 Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini dilakukan dengan memberikan pembekalan melalui sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha yang salah satunya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Lalu dilanjut dengan program pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha bagi para pelaku UMKM yang didampingi oleh  Konsultan UMKM dari Dinas UMKM di Kota Bandung dan dibantu oleh para mahasiswa.
Rincian tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam program legalitas UMKM berupa NIB ini terdiri dari 5 tahap. Tahapan ini merupakan pemangkasan dari sejumlah 7 tahap pemberdayaan menurut Soekanto (1987) seperti pada Gambar 1. dikarenakan penyesuaian kondisi di lapangan.
Gambar 1. Penyesuaian Tahap Pemberdayaan Menurut Soekanto
(1) Tahap persiapan, dibagi kedalam dua jenis, yaitu persiapan petugas pelaksana dan persiapan lapangan. Petugas pelaksana dalam hal ini terdiri dari mahasiswa dan konsultan UMKM. Sedangkan persiapan lapangan berupa lokasi pendampingan yaitu berada di Balai Desa Cikahuripan. (2) Tahap pengkajian, dilakukan peninjauan langsung ke masyarakat sebagai target peserta pendampingan untuk mengetahui kondisi UMKM.
Persiapan Pengkajian Perencanaan Implementasi Evaluasi
Didapatkan informasi bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB atas usahanya. (3) Tahap perencanaan program, dilakukan kolaborasi antara petugas pelaksana dengan para pelaku UMKM untuk melakukan pendampingan pendaftaran NIB UMKM. (4) Tahap implementasi, meliputi dua program, yaitu pembekalan pentingnya kepemilikan NIB bagi UMKM dan pendampingan  pendaftaran NIB. (5) Tahap evaluasi, dilakukan dengan pengawasan oleh ketua RT 07 mengenai kepuasan para pelaku UMKM terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Pada kegiatan pemberdayaan ini dilakukan persiapan dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti pihak Desa Cikahuripan dan pihak pendamping UMKM yang nantinya akan membantu memberikan pengarahan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selanjutnya pengkajian identifikasi masalah melalui observasi di wilayah Desa Cikahuripan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Desa Cikahuripan, terdapat temuan bahwa di desa ini memiliki populasi UMKM yang cukup banyak, terutamanya di RW 07. Namun, setelah melakukan observasi lebih lanjut ke dalam masyarakat pemilik UMKM di RW 07, didapatkan informasi lebih lanjut bahwa masih banyak para pelaku UMKM yang belum memiliki berkas legalitas usaha. Sementara itu di sisi lain, para pelaku usaha mikro dan kecil itu sangat disarankan agar memiliki dokumen legalitas izin usaha yang resmi dari otoritas yang berwenang (Ningtyas dkk., 2023). Atas dasar informasi tersebut, maka tim pemberdayaan UMKM berkolaborasi dengan Konsultan UMKM Dinas UMKM Kota Bandung dan Relawan Mahasiswa Jalanan Bandung mengadakan program pendampingan legalitas usaha berupa pendaftaran NIB bagi para pelaku UMKM. Sebelum dilaksanakannya pendampingan pendaftaran NIB, tim pemberdayaan lebih dulu mendata jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Tercatat bahwa peserta yang akan mengikuti program ini berjumlah 25 orang dengan rincian masing- masing 5 peserta dari kelima RT yang ada. Sosialisasi terkait urgensi kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM ini dilakukan pada hari Jumat, 7 April 2023 berbarengan dengan sosialisasi branding produk UMKM dengan tema kegiatan “Optimalisasi UMKM Desa”. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Balai Desa Cikahuripan. Pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, tidak semua peserta yang terdaftar datang untuk mengikuti kegiatan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan UMKM ini hanya 12 peserta. Gambar 2. merupakan poster kegiatan dan dokumentasi kegiatan.
Gambar 2. Poster Kegiatan (kiri) Dokumentasi Kegiatan (kanan)
Meskipun dalam pelaksanaannya ternyata jumlah peserta kurang dari yang terdaftar, namun dengan dilaksanakannya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan berkas legalitas usaha ini mendapatkan respon positif dari warga. Setelah selesai program yang dilaksanakan pada hari Jumat 7 April 2023 tersebut, tim pengabdian menerima laporan bahwa warga terdaftar yang tidak datang dalam kegiatan dan bahkan warga yang tidak terdaftar untuk mengikuti program meminta agar mereka juga dapat mengikuti program pendampingan NIB UMKM ini. Oleh sebab itu, sebagai sebuah solusi maka dibuat kembali jadwal khusus untuk pendampingan NIB UMKM yang dilaksanakan selama 2 kali yang dapat dilihat pada Gambar 3. Waktu pelaksanaannya dilakukan pada hari Senin, 10 April 2023 dan Rabu, 12 April 2023. Pemilihan tempat untuk melangsungkan program ini dilakukan lebih fleksibel dan lebih dekat dengan warga RW 07, yaitu di Masjid RW 07 Desa Cikahuripan dan Gedung Posyandu RW 07 Desa Cikahuripan.

## Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan
Lonjakan  jumlah peserta yang ingin mengikuti kegiatan ini  menunjukkan bahwa tujuan dari program tersebut berhasil. Dimana munculnya perubahan sosial berupa perubahan perilaku kesadaran betapa pentingnya memiliki berkas legalitas usaha. Warga menilai bahwa program seperti ini sangat mereka butuhkan. Adapun jumlah secara keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan ini tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Peserta Jumat, 7 April 2023 Senin, 10 April 2023 Rabu, 12 April 2023 Jumlah Keseluruhan 12 13 31 56

## KESIMPULAN
Program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan legalitas usaha di RW 07 Desa Cikahuripan ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan itu sendiri, yaitu untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan solusi yang nyata. Meskipun begitu masih tetap harus dievaluasi untuk mengurangi berbagai kekurangan  yang ada. Hasil yang diperoleh dari dilaksanakannya program pendampingan legalitas usaha di RW 07 Desa Cikahuripan yaitu meningkatnya pengetahuan dan kesadaran warga akan pentingnya kepemilikan berkas legalitas usaha seperti NIB. Selain itu juga output dari program ini adalah dengan terdaftarnya sejumlah 56 UMKM yang saat ini sudah memiliki NIB di RW tersebut.
Program pendampingan untuk mendaftarkan legalitas usaha ini sangat dibutuhkan warga. Terutamanya apabila sosialisasinya dilakukan oleh orang yang berkecimpung di bidangnya seperti Konsultan UMKM, maka dampak yang akan dirasakan oleh warga pun akan lebih maksimal.  Meskipun program ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, namun hal tersebut belum mampu menjaring seluruh UMKM yang ada di RW 07 Desa Cikahuripan yang belum memiliki NIB. Hal ini dikarenakan karena adanya keterbatasan sumber daya tim pemberdaya dan waktu.  Sebagai saran, untuk pengembangan selanjutnya dapat dilakukan program serupa, yaitu pendampingan legalitas usaha untuk dokumen lain selain dari NIB.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing lapangan yang telah memberi dukungan terhadap pemberdayaan ini. Tidak lupa juga kepada para mahasiswa anggota agen perubahan yaitu tim pemberdayaan yang telah berusaha sebaik mungkin untuk merancang dan menjalankan program pemberdayaan. Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para warga desa, ketua RT, ketua RW dan kepala desa beserta jajarannya. Karena tanpa kerjasamanya, program yang telah dirancang tidak akan berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum , 1 (1), 77–83.
Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Alimah, N. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Journal of Government and Politics (JGOP) , 3 (1), 47–65. http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip Indrawati 1 , S., & Rachmawati 2 , A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat , 1 (3), 2776–7191. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. JUPIIS:  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 11 (2), 324. https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583
Ningtyas, W. J. A., Qanita, S., Oktaviarika, L. E., Aprilian, I., & Yulianingsih, W. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha Di Desa Dongko Kecamatan Dongko. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora , 1 (2), 34–51.
Padyanawati, A. D., & Hardjomidjojo, H. (2019).  Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor. Jurnal Rekayasan dan Manajemen Agroindustri , 7 (1), 153–168.
Patma, T. S., Muslim, S., & Fauziah. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha .
Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha (Mukodas,
Ed.; 1 ed.). Penerbit Lindan Lestari. Putri, A. Y. A. (2023). Pemberdayaan pada UMKM Pengolahan Makanan Melalui Pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLTU) Kota Batu . Universitas Muhammadiyah Malang. Soekanto, S. (1987). Sosial Suatu Pengantar . Rajawali Press.