## PENERAPAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN ACEH JAYA
Nodi Marefanda*

## Apri Rotin Djusfi**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar nodimarefanda@utu.ac.id* aprirotindjusfi@utu.ac.id**

## Abstract
Research on the application of marine and fisheries minister (PERMEN-KP) regulation number 12 of 2013  on  supervision  of  coastal  area  management  aims  to  find  out  how  far  the  implementation  of  the regulation  is  implemented.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  with  data retrieval technique that is observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the Interpretation of the Office of Marine and Fisheries (DPKP) of Aceh Jaya Regency against the regulation  of  the  minister  of  maritime  and  fishery  number  12  of  2013  concerning  the  supervision  of coastal  areas  and  small  islands  is  entirely  the  responsibility  of  the  Provincial  Marine  and  Fishery Service, it is based on the law number 23 in 2014 on local government and to date in Aceh Jaya District does  not  yet  have  a special  police force  (POLSUS)  assigned  as  mandated  in  PERMEN  number  12  of 2013, the main obstacle in the absence of POLSUS in Aceh Jaya District is the supervision will not be effective  and  with  an  area  of  +  160  km  becomes  difficult  for  Provincial  POLSUS  to  always  patrol without the establishment of POLSUS at the district level, while extrapolation of the Office of Marine and Fisheries of Aceh Jaya Regency is the formation of POLSUS at the district level so that supervision of coastal areas and islands small is easier to implement.
Keywords: DKP Aceh Jaya District, PERMEN-KP Number 12 of 2013, Supervision.

## 1. PENDAHULUAN
Wilayah  pesisir (coastal  zone) menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dalam keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor KEP.10/MEN/2012  tentang  pedoman  umum  pengawasan  pengelolaan  pesisir  terpadu  disebutkan sumberdaya  pesisir  berperan  penting  dalam  mendukung  pembangunan  ekonomi  daerah  dan  nasional untuk  meningkatkan  penerimaan  devisa,  lapangan  kerja  dan  pendapatan  penduduk.  Wilayah  pesisir sangat kaya akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang disebut sumberdaya pesisir. Oleh karena itu kesiapan pemerintah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan dituntut harus mampu melakukan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Jaya secara terintegrasi.
Transisi  antara  daratan  dan  lautan  di  wilayah  pesisir  telah  membentuk  ekosistem  yang  beragam dan  sangat  produktif  serta  memberikan  nilai  ekonomi  yang  luar  biasa  terhadap  manusia.  Sejalan dengan  pertambahan  penduduk  dan  peningkatan  kegiatan  pembangunan  sosial-ekonomi  “nilai” wilayah  pesisir  terus  bertambah.  Konsekuensi  dari  tekanan  terhadap  pesisir  ini  adalah  masalah pengelolaan  yang  timbul  karena  konflik  pemanfaatan  yang  timbul  akibat  berbagai  kepentingan  yang ada di wilayah pesisir (Nurmalasari, 2001).
Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Jaya telah dituangkan dalam rencana strategis  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  (RSWP3K)  seiring  dengan  diundangkan-nya  undang- undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil. Pelaksanaan  RSWP3K  tersebut  tentunya  membutuhkan  komitmen  dan  koordinasi  dari  semua  sektor yang terkait, namun pada kenyataannya hal ini sering kali tidak berjalan dengan baik. Masing-masing stakeholder memiliki  kepentingannya  masing-masing  yang  tidak  jarang  mengesampingkan kepentingan  dari  sektor  lain,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  kebijakan  suatu  sektor  tidak sejalan dengan kebijakan dari sektor lainnya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten  Aceh  Jaya  yang  memegang  peranan  dan  tanggung  jawab  dalam  upaya  peningkatan  dan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten  Aceh  Jaya.  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Aceh  Jaya  terbentuk  berdasarkan  Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Aceh  Jaya,  kemudian  berdasarkan  Qanun  Kabupaten  Aceh  Jaya  No.  11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya  Kantor  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Aceh  Jaya  menjadi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Aceh Jaya kemudian disempurnakan kembali dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 03  Tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Aceh Jaya sampai saat sekarang.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  penting  untuk  dilakukan  kajian  mengenai  kesiapan pemerintahan  dalam  pengawasan  pengelolaan  wilayah  pesisir  di  Kabupaten  Aceh  Jaya,  mengingat nilai  penting  dari  wilayah  pesisir,  potensi  pesisir  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Aceh  Jaya  serta manfaat  dari  pentingnya  suatu  studi  mengenai  kebijakan  publik.  Selain  itu  kajian  ini  juga  penting dilakukan  mengingat  belum  adanya  penelitian  mengenai  kesiapan  pemerintahan  daerah  Kabupaten Aceh Jaya dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan  pengendalian  sumber  daya  pesisir  antar  sektor  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, antara  ekosistem  darat  dan  laut,  serta  antara  ilmu  pengetahuan  dan  manajemen  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesiapan  pemerintah  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Aceh  Jaya  dalam  pengawasan pengelolaan wilayah pesisir sangat diharapkan guna mewujudkan terlaksananya penataan secara tepat dan  berkesinambungan  dalam  pelaksanaannya,  maka  dari  maksud  tersebut  dalam  implementasi Permen-KP nomor 12 tahun 2013 diharapkan kepada pemerintah dinas kelautan dan perikanan sebagai garda terdepan harus siap sebagaimana yang diharapkan dan agar dalam implementasinya tepat pada sasaran,  maka    dalam  penelitian  ini  telah  dirumuskan  permasalahan  yaitu  Bagaimana  pemahaman dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN Lokus dan Fokus Penelitian
Penelitian  mengenai  penerapan  peraturan  menteri  kelautan  dan  perikanan  nomor  12  tahun  2013 tentang  pengawasan pengelolaan  wilayah  pesisir  di  kabupaten aceh jaya dengan durasi  waktu  kurang lebih 3 bulan. Sedangkan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah tentang penerapan PERMEN nomor 12 tahun 2013

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  memahami  secara  mendalam  tentang  penelitian  ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai  penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang  ada  sekarang berdasarkan  data-data;  ia  juga  menyajikan  data,  menganalisis  dan  menginterpretasi;  ia  juga  bisa bersifat komparatif dan korelatif (Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. 2008).

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian penerapan  peraturan  menteri  kelautan  dan  perikanan  nomor  12  tahun  2013  tentang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten aceh jaya yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah peneliti yang melakukan tindakan dan informan yang menerima tindakan, sedangkan data sekunder yang berupa data dokumentasi. Pengambilan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  dengan  lebih  banyak  bersifat  uraian  dari  hasil wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Data  yang  telah  diperoleh  akan  dianalisis  secara  kualitatif  serta diuraikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Menurut  Patton  (Moleong,  2002)  analisis  data  adalah  “proses mengatur  urutan  data,  mengorganisasikan-nya  ke  dalam  suatu  pola,  kategori  dan  uraian  dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah- langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2001), yaitu sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
2. Reduksi Data (Data Reduction)
3. Display Data
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification )
Antara  display  data  dan  penarikan  kesimpulan  terdapat  aktivitas  analisis  data  yang  ada.  Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  menjadi  gambaran  keberhasilan secara  berurutan  sebagai  rangkaian  kegiatan  analisis  yang  terkait.  Selanjutnya  data  yang  telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pemerintahan Daerah
Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014    Tentang    Pemerintahan    Daerah    telah  menegaskan  bahwa  dalam  penyelenggaraan sistem pemerintahan di  tingkat daerah hingga  kepada  daerah  yang  lebih  rendah  harus  dapat  di berdaya-kan    dengan    baik  supaya  mendapatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  optimal.  Maka oleh  sebab  itu  dalam  penyelenggaraan  di  tingkat  daerah  adalah  tanggung  jawab  sepenuhnya  oleh pemerintahan Daerah.
Kesiapan  pemerintahan  daerah  sangat  dituntut  dalam  implementasi  baik  PERMEN  maupun PERDA yang diberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada setiap daerah untuk mewujudkan kinerja yang  efektif  dan  efisien  sehingga  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu  ditingkatkan dengan  lebih  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antar  susunan  pemerintahan  atau  pemerintahan daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah.
Begitu  juga  di  Pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Jaya  yang  menjadi leading  sector dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam hal ini yang menjadi pemain utama yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2013 yang dituntut  harus  benar-benar  siap  demi  untuk  mewujudkan  penataan  pengelolaan  wilayah  pesisir  yang cepat dan berkesinambungan kepada masyarakat.

## 3.2. Permen KP Nomor 12 tahun 2013
Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia wajib segera dilakukan karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di kawasan pesisir dan kawasan pesisir merupakan sumber utama dalam menopang kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  dan  di  dalam  PERMEN-KP  nomor  12  tahun  2013  mengenai pengawasan  pengelolaan  wilayah  pesisir  memiliki  prinsip  yaitu:  merupakan    satu    kesatuan    yang tidak    terpisahkan    dan/atau    komplemen  dari  sistem  perencanaan  pembangunan  daerah;  dapat mengintegrasikan  kegiatan  antara  pemerintah  dengan  pemerintah  daerah,  antarsektor,    antara pemerintahan,    dunia    usaha    dan  masyarakat,    antara  ekosistem    darat    dan    ekosistem    laut,    dan antara    ilmu    pengetahuan    dan  prinsip-prinsip  manajemen;  dan  melibatkan  peran  serta  masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.
Sebagaimana  dimaksud  dalam  PERMEN-KP  nomor  12  tahun  2013  pasal  1  BAB  1  tentang ketentuan  umum  adalah  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  selanjutnya  disebut PWP3K adalah suatu proses perencanaan,  pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat  dan  laut,  serta  antara  ilmu  pengetahuan  dan  manajemen  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Realitas  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Aceh  Jaya  sebagai  kabupaten  di  wilayah  pantai  barat selatan aceh memiliki  wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  yang memiliki potensi sumber daya dan jasa  kelautan  serta  perikanan  untuk  mendukung  proses  pembangunan  wilayah  yang  optimal.  Konsep pemanfaatan  sumber  daya  dan  jasa-jasa  kelautan  serta  perikanan  di  wilayah  yang  banyak  memiliki ekosistem  yang  lengkap  seperti  Kabupaten  Aceh  Jaya  yang  selama  ini  menerapkan  konsep keterpaduan yang dapat  mengintegrasikan kegiatan perikanan dan wisata bahari. Dan dengan adanya PERMEN-KP  nomor  12  tahun  2013  diharapkan  dapat  melahirkan  konsep  yang  ril  dalam  aspek pengawasan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,    hal  tersebut  dapat  diwujudkan  bila  diterapkan kontrol  dengan baik,  dalam  hal  ini penerapan  PERMEN-KP  nomor  12 tahun 2013  diterapkan  secara baik dan benar sehingga akan dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan baik oleh pemerintah, nelayan dan lain sebagainya.
Pengawasan  Perikanan  adalah  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  terciptanya  tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Adapun ruang lingkup dari peraturan  menteri  kelautan  dan  perikanan  nomor  12  tahun  2013  adalah  meliputi  pengawasan pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  selanjutnya  disebut  PWP3K,  wewenang  dan tugas POLSUS PWP3K, pelaksanaan PWP3K, pembinaan, pakaian adat dan atribut. Untuk menjamin terselenggaranya  proses  tugas  dimaksud,  dalam  PERMEN  tersebut  dibentuknya  kepolisian  khusus (POLSUS)  yang  diangkat  dan  diberhentikan  secara  langsung  oleh  kementerian  dengan  persyaratan yaitu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I Golongan  Ruang  II/b  dengan  pendidikan  paling  rendah  setingkat  SLTA,  telah  mengikuti  pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari Kepolisian Republik Indonesia dan PNS tersebut dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian atau Pemerintah Daerah.

## 3.3. Interpretasi DKP Kabupaten Aceh Jaya terhadap Permen Nomor 12 Tahun 2013
Menuju  era  industrialisasi,  wilayah  pesisir  dan  lautan  termasuk  prioritas  utama  untuk  pusat pengembangan  industri,  pariwisata,  agribisnis,  transportasi  dan  pelabuhan.  Kondisi  yang  demikian menyebabkan banyak kota dan kabupaten yang terletak di wilayah pesisir terus dikembangkan dalam menyambut  tata  ekonomi  baru  dan  kemajuan  industrialisasi.  Tidak  mengherankan  apabila  65% penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Keberhasilan  dan  kegagalan  sebuah  kebijakan  sangat  tergantung  pada  segi  pemahaman  tentang kebijakan  tersebut, dalam  hal  ini  pemerintah  Kabupaten  Aceh Jaya  dituntut  untuk  memahami  secara mendasar  tentang  pengawasan  yang  diamanatkan  dalam  PERMEN-KP  nomor  12  tahun  2013.  DKP Kabupaten  Aceh  Jaya  dalam  hal  pemahaman  terlihat  dapat  dipahami  secara  baik,  hal  tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan berbagai informan yang ada di lapangan, dimana  hampir  semua  informan  menyampaikan  paham  terhadap  PERMEN-KP  tersebut,  hanya  saja yang menjadi kendala adalah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu pada Pasal 27 ayat (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola  sumber daya alam di  laut  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  jauh  12    (dua  belas)  mil    laut  diukur  dari  garis pantai ke arah  laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dimana menurut DKP Kabupaten Aceh Jaya berkenaan dengan hal tersebut dalam aspek pengawasan merupakan wewenang dari pemerintahan provinsi.
Di samping apa yang sudah dikemukakan tersebut, keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan juga dipengaruhi oleh persepsi seseorang dalam  memahami sebuah kebijakan. Adapun menurut teori yang dikemukakan oleh Robbins (2007:176) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi adalah terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek dan atau target yang diartikan, atau konteks situasi  dimana  persepsi  tersebut  dibuat.  Karakteristik  pribadi  mempengaruhi  persepsi  melalui  sikap, kepribadian,  motif,  minat,  pengalaman  masa  lalu  harapan-harapan  seseorang.  Dalam  hal  yang dikemukakan oleh robbins tersebut khususnya dalam aspek kepribadian dan pengalaman terlihat masih kurang mumpuni sehingga dalam praktiknya sulit untuk dilaksanakan.
DKP Kabupaten Aceh Jaya saat ini belum  memiliki  kepolisian khusus (POLSUS) yang bertugas sebagaimana diamanatkan dalam PERMEN nomor 12 tahun 2013. Patroli secara rutin ataupun khusus ke  seluruh  perairan  pantai  beserta  pulau-pulau  kecil  yang  ada  di  Kabupaten  Aceh  Jaya  selama  ini dilakukan oleh Direktorat Polisi Air bekerja sama dengan stakeholder lainnya.
3.4. Kendala dalam Implementasi PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 di kabupaten Aceh Jaya
Sejumlah  besar  dari  pulau-pulau  yang  membentuk  kepulauan  nusantara  merupakan  pulau-pulau berukuran  kecil,  walaupun  hanya  sebagian  kecil  saja  dari  pulau-pulau  kecil  tersebut  yang berpenduduk,  akan  tetapi  sulit  untuk  dikatakan  bahwa  pulau-pulau  kecil  tidak  berpenduduk. Pengembangan  suatu  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  memerlukan  upaya  pengelolaan  yang sangat  penting  untuk  memacu  perkembangan  sosial  ekonomi,  budaya  dan  geografis  yang  sangat berbeda  antara  satu  wilayah  dengan  wilayah  lainnya.  Dengan  kata  lain,  pembangunan  tidak  dapat disamaratakan pada seluruh wilayah, akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Inilah  sesungguhnya  yang  merupakan  argumentasi  akan  perlunya  suatu  pengembangan  dan pengawasan  wilayah.  Aceh  Jaya  sebagai  daerah  yang  memiliki  potensi  dalam  sektor  perikanan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan yang menangani langsung bidang ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam konteks implementasi dari PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 tersebut di Kabupaten Aceh Jaya  saat  ini  belum  memiliki  POLSUS  yang  bertugas  sebagaimana  telah  dijabarkan  di  atas,  namun tugas pengawasan dan penindakan selama ini dilakukan oleh Direktorat Polisi Perairan. Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengimplementasikan PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 DKP Kabupaten Aceh Jaya terkendala dengan beberapa hal, diantaranya adalah:
1. Kewenangan Kebijakan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur perluasan kewenangan  provinsi  di  sektor  kelautan,  dimana  pada  Pasal  27  ayat  (3)  menyebutkan kewenangan  daerah  provinsi  untuk  mengelola    sumber  daya  alam  di  laut  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  jauh 12    (dua  belas) mil  laut  diukur  dari  garis pantai  ke  arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, berdasarkan hal tersebut  maka PERMEN-KP Nomor  12  Tahun  2013  tidak  dapat  dijalankan  dikarenakan  Undang-Undang  memiliki kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari  Peraturan  Menteri  sebagaimana  menurut  hirarki  peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Salah satu implikasi kebijakan ini adalah semakin sulitnya  pengawasan  di  laut  yang  akan  dilaksanakan  oleh  DKP  Provinsi  dikarenakan  jumlah pesisir yang luas. Tantangan lainnya adalah kewenangan yang besar tidak di dukung dengan anggaran yang cukup.
Di  sisi  lain  terjemahan  dari  undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah yaitu hanya daerah provinsi yang “memiliki” wilayah laut, sedangkan kabupaten tidak memiliki  wilayah  laut  melainkan  memperoleh  wewenang  atas  pengelolaan  “isinya”  yaitu sepertiga  dari  wilayah  laut  daerah  provinsi,  itu  pun  batas  wilayah  sepertiga  mil  dalam ketentuan  undang-undang  tersebut  hanya  semata-mata    untuk  keperluan  penghitungan  bagi hasil  kelautan,  sedangkan  kewenangan  bidang  kelautan  sampai  dengan  12  (dua  belas)  mil tetap berada pada daerah provinsi, namun selama ini DKP Provinsi Aceh berpendapat bahwa yang  berwenang  menjalankan  PERMEN-KP  nomor  12  tahun  2013  tentang  pengawasan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  adalah  DKP  di  tingkat  kabupaten  melalui  pengusulan untuk diangkat sebagai polisi khusus (POLSUS) dan sampai sekarang belum ada POLSUS di tingkat  kabupaten  serta  POLSUS  yang  di  provinsi-pun  tidak  terjun  langsung  ke  kabupaten- kabupaten yang ada di aceh untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas.
2. Tumpang Tindih Peraturan
Banyaknya  peraturan  perundang-undangan  dan  kurangnya  sosialisasi  menyebabkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota tidak berjalan baik.
Pemerintah harus melakukan pemetaan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang- undangan  terutama  untuk  mengurai  dan  mengkaji  pasal-pasal  yang  saling  bersinggungan. Dengan  begitu  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  membuat  rentan melahirkan persoalan dan ketidakpastian hukum.
3. Luasan Area Penugasan
Kabupaten Aceh Jaya memiliki panjang garis pantai yaitu + 160 kilometer, sehingga dengan memiliki  luas  tersebut  maka  sulit  untuk  dijangkau  POLSUS  Provinsi  tanpa  membentuk POLSUS  yang  berada  di  Kabupaten  Aceh  Jaya.  Di  sisi  lain  dengan  keluasan  wilayah  kerja POLSUS  tingkat  provinsi,  kurangnya  anggaran  serta  kurangnya  personil  maka  kegiatan- kegiatan  seperti  illegal  fishing,  perusakan  ekosistem  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang tidak  bertanggung  akan  terus  menerus  terjadi  di  sepanjang  pantai  di  Kabupaten  Aceh  Jaya, sehingga dalam hemat peneliti permasalahan tersebut perlu segera ditangani secara serius oleh pemerintah.

## 3.5. Ekstrapolasi DKP Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Permen Nomor 12 Tahun 2013
PERMEN  nomor  12  tahun  2013 jika  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pemerintah  Kabupaten  Aceh Jaya  maka  akan  memberikan  kontribusi  atau  nilai  positif  terhadap  daerah  dan  lebih  khusus  terhadap masyarakat yang keseharian-nya sebagai nelayan karena PERMEN tersebut akan mampu menjembatani permasalahan-permasalahan dalam hal pengawasan  pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K)  dari  berbagai  permasalahan/ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab,  sehingga  kelestarian akan  mampu  terjaga  dan terus  ditingkatkan  agar  memberikan dampak  positif  khususnya  kepada  DKP  Kabupaten  Aceh  Jaya.  Adapun  ekstrapolasi  DKP  Kabupaten Aceh Jaya secara spesifik adalah sebagai berikut:
1. Terbentuknya  POLSUS  di  tingkat  Kabupaten  sehingga  pengawasan  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau kecil lebih mudah direalisasikan;
2. Mampu  melindungi  seluruh  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  ada  di  Kabupaten  Aceh Jaya  sehingga  biota laut  yang  ada  di  daerah tersebut  akan  mampu  berkembang  secara lebih  cepat serta dapat meningkatkan hasil tangkapan para nelayan di wilayah aceh jaya;
3. Dapat  Mencegah  kejahatan  yang  timbul  di  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  dengan  harapan POLSUS tersebut dibentuk di tingkat Kabupaten untuk bekerja sama dengan berbagai stakeholder seperti TNI-AL, Polisi Air, dan sebagainya;
4. Mampu melindungi laut dari unsur kejahatan seperti illegal, unreported dan unregulated fishing
5. Dengan  penerapan  PERMEN  nomor  12  tahun  2013  tersebut  akan  memberikan  kesadaran  kepada masyarakat  untuk  tidak  melakukan  kejahatan  apapun  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di Kabupaten Aceh Jaya.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. SIMPULAN
Dinas Kelautan Kabupaten Aceh Jaya belum menerapkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2013 tentang pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena menurut DKP Kabupaten  Aceh  Jaya  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  merupakan  kewenangan  dari pemerintah  provinsi  sebagaimana  dalam  undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah  pada  Pasal  27  ayat  (3)  dan  DKP  Kabupaten  Aceh  Jaya  berpendapat  bahwa  status  Undang- Undang  lebih  tinggi  bila  dibanding  dengan  PERMEN  dan  PERDA,  sehingga  dalam  hal  ini  menurut peneliti  perlu  dilakukannya  audiensi  untuk  memperjelas  duduk  perkara  yang  melibatkan  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat Kabupaten.

## 4.2. SARAN
Perubahan kebijakan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kabupaten/kota kepada provinsi  menurut  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah menimbulkan  kesulitan  pengawasan  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Kebijakan  tersebut memiliki  kelemahan  yang  berdampak  kepada  tidak  efektifnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh POLSUS. Mensiasati hal tersebut penulis menyarankan agar pemerintah provinsi melakukan sosialisasi kepada DKP Kabupaten Aceh Jaya untuk mengusulkan agar dibentuknya POLSUS dari Kabupaten atau membentuk  sejumlah  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  pengawasan  di  Kabupaten  Aceh  Jaya. Keberadaan  UPTD  nantinya  akan  lebih  mempermudah  koordinasi  dengan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya.

## 5. REFERENSI
Burhan Bungin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. Tentang Kabupaten Aceh Jaya. Robbins & Judge. (2007). Perilaku Organisasi . Salemba. Jakarta. p 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir. Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Narbuko Cholid Dan Achmadi Abu. 2008. Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara