## KRITERIA JARIMAH TAKZIR

## Misran
Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar -Raniry
misran75@yahoo.com

## ABSTRAK
Jarimah  takzir  adalah  jarimah  yang tidak  disebutkan  secara  konkrit  bentuk  perbuatan  dan hukumannya  di  dalam  al- Qur’an  dan  al -Sunnah,  sehingga  ruang  lingkup  pidana  takzir  amat luas,  baik  yang  berkaitan  dengan  hak  Allah  maupun  hak  pribadi.  Jarimah  takzir  dapat berkembang  sesuai  dengan  jenis-jenis  maksiat  di  sepanjang  zaman  dan  tempat,  baik  yang menyangkut  pelanggaran  terhadap  kemaslahatan  masyarakat  atau  Negara (hak  Allah), maupun pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi (hak hamba). Ada beberapa pembagian jarimah  takzir  dan kriteria,  yaitu: Jarimah  hudud yang  tidak  memenuhi  syarat  atau  terdapat syubhat,  jarimah  qishash/diyat  yang  tidak  memenuhi  syarat  atau  terdapat  syubhat,  dan jarimah  takzir  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  jarimah  hudud  dan  qishash/diyat.  Otoritas penentuan  jarimah  takzir  menjadi  kewenangan  pemimpin  (ulil  amri),  yang  harus  dipatuhi oleh masyarakat, sesuai firman Allah swt dalam surat an- Nisa’ ayat 59.

## I. Pendahuluan
Syariat sebagai basis petunjuk abadi bagi perilaku individual dan sosial muslim yang berasal  dari  al-Quran  dan  hadits,  memiliki  sebuah  tujuan,  yakni  keadilan  dalam  segala manifestasinya.  Untuk  mencapai  tujuan  universal  ini,  al-Quran  memberi  pedoman  dengan prinsip dan sikap tertentu, nilai dan norma fundamental, ketentuan, serta memberi batas-batas (hudud) bagi tingkah laku manusia. Prinsip dan pedoman umum ini mesti diterjemahkan  ke dalam  kehidupan  nyata  dengan  usaha  keras  baik  fikiran  maupun  tenaga  dari  orang-orang beriman.
Pengamatan  secara  mendalam  tentang  ketentuan  yang  terkandung  dalam  al-Quran memberikan  dasar  pemahaman  bahwa  ketentuan  di  dalamnya  banyak  dan  multivariasi  yang pada  dasarnya  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  manusia.  Meskipun  seluruh
ketentuan  al-Quran  adalah  final,  tetapi  arti  dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  tidak  selalu tegas.  Jika  satu  ketentuan  adalah  tegas  tidak  dimungkinkan  ruang  bagi  interpretasi.  Tetapi jika satu ketentuan dapat ditafsirkan, maka ia bermakna ganda.
Salah  satu  ketentuan  al-Quran  dan  hadits  yang  memberikan  peluang  terjadinya perbedaan  dalam  menentukan  keputusan  hukum  akhir  bagi  pelaku  tindak  pidana  dalam hukum  pidana  Islam  adalah  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  disebutkan ketentuan hukumannya dalam al-Quran dan hadits baik yang berhubungan dengan perbuatan maksiat terhadap Allah dan pelanggaran terhadap hak manusia. Hal ini berhubungan dengan takzir yang merupakan bagian dari jarimah dalam jinayah Islam. 1
Perkembangan zaman dalam hal-hal yang positif diiringi dengan perkembangan yang negatif,  seperti  beragamnya  tindak  kejahatan  manusia.  Sementara  tindak  pidana  yang disebutkan  jarimahnya  dalam  al-Quran  tidak  cukup  memadai  untuk  memberikan  keputusan hukum  terhadap  tindak  pidana  tersebut.  Maka  dalam  tradisi  hukum  Islam  berkembanglah jarimah  takzir,  di  mana  keputusan  hukuman  terhadap  tindak  pidana  diputuskan  oleh pemerintah melalui hakim.
Namun penetapan jarimah takzir membutuhkan pengkajian yang mendalam terutama ketika  takzir  dipahami  berdasarkan  pendekatan  ushul  fiqh.  Ada  beberapa  hal  yang  perlu dipertanyakan,  khususnya  yang  berhubungan  dengan pengertian  takzir,    siapa    yang berwenang  menetapkan  jarimah  takzir  dan  adakah  batas  minimal  dan  maksimal  jarimah takzir tersebut.
Untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa pertanyaan di atas, penulis berusaha membahas  persoalan  ini  dengan mendefinisikan  takzir,  kriteria  takzir  dan  dan  pembagian jarimah takzir, baik yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia.

## II. Pembahasan

## A. Defenisi Takzir
Takzir  menurut  bahasa  adalah  mashdar  kata  `azzara  ( رﺰﻋ )  yang  berarti  menolak  dan mencegah, menghukum,  mencela  atau  memukul.  Makna  Takzir  juga  diartikan  dengan
1 Pakar hukum Islam membagi jarimah kepada tiga macam yakni jarimah Hudud, jarimah Qishas dan diyat, serta jarimah takzir,Lihat, Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam,  Asy-syamil, Bandung, 2000, hal. 147-149.
mengagungkan  dan  membantu. 2 Takzir  diartikan  juga  dengan  mencela  atau  mendidik. 3 Al- quran menyebutkan kata takzir dalam beberapa surat, diantaranya dalam surat al-Fath:9, 4 al- `Araf: 157, 5 dan al-Maidah: 12. 6
Berikut ini diutarakan beberapa defenisi takzir menurut istilah:
.ةرﺎﻔﻛ ﻻو ﺎﮭﯿﻓ ﺪﺣ ﻻ ﺔﯾﺎﻨﺟوأ ﺔﯿﺼﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﺑﻮﻘﻌﻟا :ﺮﯾﺰﻌﺘﻟا 7
ﮫﻧأ ﻰﻓ دوﺪﺤﻟﺎﻛ ةرﺎﻔﻛ ﻻو ﺎﮭﯿﻓ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻻ ﺔﯿﺼﻌﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﻰﻣد ﻷ وأ  ﺎﻘﺣ ﺐﺠﺗ ةرﺪﻘﻣﺮﯿﻏ ﺔﺑﻮﻘﻋ :ﺮﯾﺰﻌﺘﻟا زﺮﺟزو حﻼﺼﺘﺳا ﺐﯾدﺄﺗ
8
.دوﺪﺤﻟا ﺎﮭﯿﻓ عﺮﺸﺗ ﻢﻟ بﻮﻧذ ﻰﻠﻋ ﺐﯾدﺄﺗ :ﺮﯾﺰﻌﺘﻟا 9
Berdasarkan  beberapa  pengertian  takzir  di  atas,  terdapat  persamaan  unsur  yang terdapat dalam hukuman takzir yaitu, bentuk hukuman tidak ditetapkan, hukuman dijatuhkan karena terjadi pelanggaran. Sementara takzir sebagai upaya pendidikan dan pembinaan tidak disebutkan pada defenisi pertama.
Menurut  Al-syirazi  takzir  adalah  hukuman  yang  tidak  ditentukan  oleh  al-Quran  dan hadits  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  yang  melanggar  hak  Allah  dan hak  hamba  yang berfungsi  untuk  memberi  pelajaran  kepada  pelaku  tindak  pidana  dan  mencegahnya  untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. 10 takzir juga berarti hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had. 11
Takzir  dimaknai  pula  dengan  hukuman  yang  tidak  ditentukan  (bentuk  dan jumlahnya),  yang  wajib  dilaksanakan  terhadap  segala  bentuk  maksiat  yang  tidak  termasuk hudud dan kafarat, 12 baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.
2 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, juz 10, hal. 159.
3 `Athiyah Musthafa Musyarrafah, Al-Qadha fi al-Islam, Syirkah as-Syarqi al-Ausath, 1966, hal. 149.
4 ﻼﯿﺻأو ةﺮﻜﺑ هﻮﺤﺒﺴﺗو هوﺮﻗﻮﺗو هورﺰﻌﺗو ﮫﻟﻮﺳرو ﺎﺑ اﻮﻨﻣﺆﺘﻟ
5 نﻮﺤﻠﻔﻤﻟا ﻢھ ﻚﺌﻟوأ ﮫﻌﻣ لﺰﻧأ يﺬﻟا رﻮﻨﻟا اﻮﻌﺒﺗاو هوﺮﺼﻧو هورﺰﻋو 6 ةﻼﺼﻟا ﻢﺘﻤﻗأ ﻦﺌﻟ
ﻢﻜﺗﺎﺌﯿﺳ ﻢﻜﻨﻋ نﺮﻔﻛﻷ ﺎﻨﺴﺣ ﺎﺿﺮﻗ ﷲ ﻢﺘﺿﺮﻗأو ﻢھﻮﻤﺗرﺰﻋو ﻲﻠﺳﺮﺑ ﻢﺘﻨﻣاءو ةﺎﻛﺰﻟا ﻢﺘﯿﺗاءو ﻞﯿﺒﺴﻟا ءاﻮﺳ ﻞﺿ ﺪﻘﻓ ﻢﻜﻨﻣ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺮﻔﻛ ﻦﻤﻓ رﺎﮭﻧﻷا ﺎﮭﺘﺤﺗ ﻦﻣ يﺮﺠﺗ تﺎﻨﺟ ﻢﻜﻨﻠﺧدﻷو
7 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu, Juz VI, Dar al-Fikr, 1989, hal. 197.
8 Musthafa al-Halabi, Mughni Muhtaj, Juz. 4, Dar al-Kutub, Beirut, hal. 192.
9 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah, Dar al-Kutub Al-Arabi, Beirut, hal. 235.
10 Al Syirazi, Al-Muhadzab, Jilid II, hal. 289.
11 Abu  Muhammad  Mahmud  bin  Ahmad  al-`Aini, Al-Binayah  fi  Syarah  al-Hidayah,  Juz.V,  Dar  al- Kutub al-`Ilmiyah, Beirut, t.t. hal. 516.
12 Dalam kasus tertentu, misalnya kasus hudud atau Qishas, apabila tindak pidana dilakukan anak-anak, maka jarimah Takzir dapat diberlakukan kepadanya. Lihat penjelasan Bahnasi ketika membahas tentang diyat.
Defenisi  takzir  lainnya  yaitu  hukuman  yang  diserahkan  kepada  penguasa  untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak  dalam  menetapkan  hukum,  yang  ditetapkan  pada  seluruh  bentuk  maksiat,  berupa meninggalkan  perbuatan  yang  wajib  atau  mengerjakan  perbuatan  yang  dilarang,  yang semuanya itu tidak termasuk kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah, atau berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka serta perundang- undangan yang berlaku, maupun yang berkaitan dengan hak pribadi.
Beberapa  pengertian  takzir  di  atas  memberi  gambaran  bahwa  ruang  lingkup  pidana takzir amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi sehingga terjadi perbedaan  pendapat  ketika    ditemukan  nash  (ayat  atau  hadits)  yang menunjuk  jumlah  dan batasan  jarimah  takzir  tersebut.  Jadi,  jarimah  takzir  dapat  berkembang  sesuai  dengan  jenis- jenis  maksiat  di  sepanjang  zaman  dan  tempat,  baik  yang  menyangkut  pelanggaran  terhadap kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan masyarakat atau negara.

## B. Dasar Penetapan Hukum Jarimah Takzir
Ulama berbeda pendapat tentang dasar penetapan takzir apakah berdasarkan al-Quran, hadits,  ijma  atau  akal  rasional.  Penetapan  hukuman  takzir  bersumber  dari  al-Quran  adalah surat an-Nisa: 16 dan 34. 13
Dua ayat  dalam  surat  an-Nisa  merupakan  dalil  yang  menjadi  dasar  penyariatan hukuman takzir. Pada surat an-Nisa:34 merupakan legitimasi al-Quran memberikan peluang kepada suami untuk memukul isterinya yang durhaka. 14 Namun al-Quran tidak menyebutkan jumlah  pukulan  atau  bentuk  hukuman  pasti  yang  harus  dilaksanakan  seorang  suami. Sementara  itu,  qiyas  digunakan  untuk  menghukum  pelanggaran  lainnya  yang  tidak disebutkan dalam al-Quran dan hadits.
Menurut  Sayyid  Sabiq,  hukuman  takzir  pada  awalnya  didasarkan  pada  riwayat  Abu Daud,  At-Tirmizi,  An-Nasai  dan  Al-Baihaqi  dari  Bahz  Ibnu  Hakim  dari  ayahnya,  dari kakeknya,  bahwa  nabi  telah  menjatuhkan  hukuman  penjara  terhadap  pelaku  tuduhan  palsu. Namun  hukuman  yang  dilakukan  oleh  Nabi  ini  merupakan  tindakan  preventif  sebelum
Ahmad Fathi Bahnasi, Ad-Diyat fi as-Syaria`ah al-Islamiyah, Maktabah al-Injily al-Misriyah, 1387 H/1967 M, hal. 65.
13
:ءﺎﺴﻨﻟا) ﺎﻤﯿﺣر ﺎﺑاﻮﺗ نﺎﻛ ﷲ نا ﺎﻤﮭﻨﻋ اﻮﺿﺮﻋﺄﻓ ﺎﺤﻠﺻأو بﺎﺗ نﺎﻓ ﺎﻤھوذْﺄﻓ ﻢﻜﻨﻣ ﺎﮭﻧﺎﯿﺗﺄﯾ ناﺬﻠﻟاو 16 ( ﻼﻟاو. :ءﺎﺴﻨﻟا) ﻦھﻮﺑﺮﺿاو ﻊﺟﺎﻀﻤﻟا ﻰﻓ ﻦھوﺮﺠھاو ﻦھﻮﻈﻌﻓ ﻦﺧزﻮﺸﻧ نﻮﻓﺎﺨﺗ ﻰﺗ 34 ( 14 Abu Muhammad bin Ahmad al-`Aini, Al-Binayah , Juz.V.…, hal. 516
perkaranya  menjadi  jelas.  Imam  Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  sebuah  hadits  dari Haani` ibnu Nayyar, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda:
.ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ دوﺪﺣ ﻦﻣ ﺪﺣ ﻰﻓ ﻻإ طاﻮﺳا ةﺮﺸﻋ قﻮﻓ اوﺪﻠﺠﺗ ﻻ 15
Artinya: Janganlah  kamu  melakukan  pemukulan lebih  dari  sepuluh  kali  cambukan,  kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman had yang telah ditetapkan Allah SWT.
Tindakan  khalifah  Umar  bin  Khattab  yang  membakar  tempat  tinggal  Saad  ibnu Waqqash  di  Kufah,  karena  dia  selalu  menutupnya  dan  tidak  memperkenankan  rakyat memasukinya.  Beliau  juga  memukul  wanita  yang  menangisi  kematian  keluarganya,  sampai rambutnya kelihatan, dijadikan landasan bagi penetapan hukuman dalam bentuk takzir.
Nampaknya  berdasarkan  keterangan  di  atas,  dipahami  bahwa  hukuman  takzir  boleh dan  harus  diterapkan  sesuai  dengan  tuntutan  kemaslahatan.  Dalam  kaitan  ini  muncullah ungkapan:
ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﻊﻣ روﺪﯾ ﺮﯾﺰﻌﺘﻟا
ةﺮﻔﻛ ﻻو ﺎﮭﯿﻓ ﺪﺣ ﻻ ﺔﯿﺼﻌﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ رﺰﻌﯾ
16
Namun  yang  menjadi  perbedaan  pendapat  para  ulama  adalah  ketika  memahami batasan  hukuman  takzir seperti  yang  tersebut  dalam  hadits,  apakah  hukuman  takzir  boleh melebihi hukuman hudud yang telah ditentukan dalam nash atau tidak.
Penerapan  hukuman  takzir  dalam  praktek  aktualisasi  hukum  Islam  di  atas memberikan gambaran bahwa pelanggaran terhadap larangan hukum berarti melakukan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan  yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu  tindak  pidana  adalah  jika  perbuatan  tersebut  dilarang  oleh  syariah.  Dengan  kata  lain melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan,  yang  membawa  kepada  hukuman  yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.
Penerapan  hukuman  Takzir  ini,  menurut  sebagian  ulama  juga  didasarkan  pada  nash al-Quran yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pelanggaran terhadap
15 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathu al-Bari, Syarah Shahih al-Bukhari, Dar al-Hadits, Al- Qahirah, 1997, hal, 209.
16 Abdul Hamid Asas-Syahrawani dan Ahmad Ibnu Qasim al-`Abadi, Hawasyi as-Syahrawani wa ibnu qasim al-`Abadi `ala Tuhfati al-Muhtaj bi Syarah al-Minhaj, Juz.IX, Dar al-Kutub al-`ilmiyah, Beirut, hal. 532.
ketertiban  umum,  dan  beberapa  keterangan  al-Quran  yang  menyuruh  ummat  Islam mengalahkan orang kafir sehingga mereka mau mengerjakan perintah Allah. 17
Menurut penulis, dasar penetapan hukuman takzir tidak berdasarkan penalaran bayani yang  bersumber  dari  al-Quran,  akan  tetapi  berdasarkan  penalaran  Ta`lili  dalam  kasus-kasus tertentu.  Misalnya  dalam  kasus  Nusyuz,  di  mana  suami  diberikan  kesempatan  untuk mendidik isterinya dengan cara terakhir  yaitu memukul.  Illat  yang digunakan adalah karena isteri durhaka. Namun bentuk pemukulan dan berapa kali pukulan tidak dijelaskan.
Namum  dalam  kasus  maksiat  atau  tindak  pidana  lainnya  yang  tidak  diisyaratkan  al- Quran dan hadits maka penalaran Istislahi harus digunakan dalam penetapan hukuman takzir bagi  pelaku  tidak  pidana.  Untuk  itu,  penetapan  hukuman  takzir  bagi  tindak  pidana  dalam bentuk baru harus memperhatikan hal-hal berikut:
a. Bentuk atau jenis tindak pidana apakah berkaitan dengan hak Allah atau hak individu b. Besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh pelaku baik bagi pribadi, masyarakat dan negaranya.
Apabila  hal  di  atas  diperhatikan  maka  menjadi  kewenangan ulil  amri (Pemimpin), atau  hakim  melakukan  proses  hukum  perkara  yang  digolongkan  dalam  takzir  dan  mereka harus berijtihad untuk menetapkan bentuk atau jenis hukuman takzir. Konsekuensi penetapan bentuk  dan  jenis  hukuman  ta’zir  oleh  pemimpin  adalah  wajib  ditaati  oleh  masyarakat  yang dipimpinnya, sesuai dengan firman Allah swt surat al-Nisa ayat 59:
  

 

   

     
 
 
   

  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
17 Lihat penjelasan Ibnu Hazm ketika membahas hukuman takzir bagi orang yang meninggalkan shalat, di  mana  ia  menjelaskan  beberapa  pendapat  ulama  yang  menjatuhkan  hukuman  pembunuhan  bagi  orang  yang meninggalkan shalat tersebut, namum ia  menolak pendapat ini. Lihat Ibnu Hazm, Al-Muhalla bi al-Atsar, Dar al-kutub al-`Ilmiyah, Beirut, 1988, hal. 383-390.
benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

## C. Pembagian Jarimah Takzir dan Kriterianya
Ulama membagi takzir kepada dua bentuk, yaitu:
1. At-Takzir  `ala  al-Ma`asi.  Maksiat  adalah  melakukan  suatu  perbuatan  yang diharamkam  syarak  dan  meninggalkan perbuatan  yang  diwajibkan  syarak. Perbuatan  maksiat  ini  tidak  saja  yang  menyangkut  hak-hak  Allah,  tetapi  juga menyangkut  hak-hak  pribadi.  Misalnya,  syara ’ menentukan  bahwa  shalat  itu wajib.  Maka  apabila  seseorang  tidak  meninggalkan  shalat,  maka  pelakunya dikenakan  hukuman  takzir. 18 Karena  maksiat  seperti  ini  tidak  ditemukan  nash yang  menyatakan  secara  tegas  bentuk  dan  jumlah  hukumannya.  Namun  para ulama  berbeda  pendapat  tentang  jenis  hukuman  yang  harus  dikenakan  kepada orang yang meninggalkan shalat atau orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah mahdhah  lainnya.  Dalam  kasus  orang yang  meninggalkan  shalat,  seperti  yang dikemukakan  Ibnu  Hazm,  ada  ulama  yang  berpendapat  bahwa  hukumannya dengan  dibunuh.  Namun  tindakan  pembunuhan  terhadap  pelaku  jarimah  Takzir tidak disepakati para ulama. 19
2. At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah. Hukuman Takzir dalam bentuk ini biasanya ditetapkan  kepada  orang-orang  yang  mengganggu  dan  merusak  kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah  dituduh  mencuri  seekor  unta.  Akan  tetapi  ketika  tertuduh  tidak  terbukti melakukan  pencurian  unta  tersebut,  Rasulullah  melepaskannya.  Berdasarkan tindakan  Rasul  ini,  para  ulama  berpendapat  bahwa  hukuman  penjara  merupakan salah  satu  bentuk  jarimah  takzir. Di  samping  pembagian  jarimah  takzir  di  atas, berikut  adalah  pembagian  dan kriteria  perbuatan  jarimah  yang  tergolong  kepada takzir, yaitu: Jarimah hudud 20 yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat,
18 Pada  dasarnya  muslim  yang  meninggalkan  shalat  dikecam  dengan  hukuman  yang  sangat  berat diakhirat  kelak.  Terdapat  sejumlah  hadits  yang  menjelaskan  siksa  di  akhirat  dan  bahkan  dianggap  kafir  bila muslim meninggalkan shalat secara sengaja. Lihat, Abu Laits as-Samarqandi, `Uqubat Ahlu al-Kabair, Dar al- Kutub al-`Ilmiyah, Beirut, 1985, hal. 17-24.
19 Sebagian  fuqaha  golongan  Hanafiah  membenarkan  tindakan  pembunuhan  terhadap  pelaku  maksiat beradasarkan  pertimbangan  hakim  demi  kemaslahatan  umum,  seperti  pelaku  liwath  dan  penghina  Rasul. Keterangan ini seperti dikemukakan Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh …,  hal. 200.
20 Jenis-jenis jarimah hudud adalaha zina, qazaf, khamar, sariqah, hirabah, bugah dan  riddah. Mustafa Ahmad al- Zarqa’, Al-Madkhal al-Fiqhi al- ‘Ami , Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hal. 605.
jarimah  qishash/diyat 21 yang  tidak  memenuhi  syarat  atau  terdapat  syubhat,  dan jarimah takzir yang tidak ada kaitannya dengan jarimah hudud dan qishash/diyat. Bentuk  jarimah  takzir  yang  terakhir  ini  sangat  luas  cakupan  ruang  lingkupnya, sehingga  pemimpin/ulil  amri  dapat  menggunakan  kewenagannya  untuk menentukan perbuatan takzir dan hukumannya  yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

## D. Hukuman Dalam Jarimah Takzir
Ulama fikih mengemukakan bahwa syari’at Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas  hukuman  yang  akan  dikenakan  terhadap  setiap  pelanggaran  jarimah  Takzir.  Syari’at Islam  hanya  mengemukakan  sejumlah  hukuman  yang  dapat  diterapkan,  sesuai  dengan kemaslahatan  yang  menghendaki.  Oleh  sebab  itu,  penetapan  hukuman  yang  sesuai  dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa/hakim. Akan  tetapi,  pihak  penguasa/hakim  tidak  dibenarkan  menyalahgunakan  pendelegasian wewenang  dalam  menetapkan  hukuman  takzir  tersebut.  Dalam  menetapkan  suatu  hukuman terhadap  jarimah  takzir,  pihak  penguasa/hakim  harus  senantiasa  berpatokan  pada  keadaan terpidana,  lingkungan  yang  mengitari  terpidana,  kemaslahatan  masyarakat  yang menghendaki,  dan  berorientasi  pada  tujuan  hukuman  yang  dikehendaki  syarak,  yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana demi terwujudnya kemaslahatan manusia. 22
Jenis-jenis hukuman dalam jarimah takzir, menurut ulama fikih, biasanya  berbentuk hukuman  yang  paling  ringan,  seperti  menegur  terpidana,  mencela,  atau  mempermalukan terpidana,  dan    hukuman  yang  terberat,  seperti  hukuman  mati.  Hukuman  tersebut  ada  yang bersifat  jasmani,  seperti  pemukulan  atau  dera,  ada yang  bersifat  rohani,  seperti  peringatan, ancaman,  dan  hardikan,  ada  yang  bersifat  jasmani  sekaligus  rohani,  seperti  hukuman
21 Jarimah qishash-diyyah yaitu jarimah pembunuhan dan  penganiayaan  yang  diancam dengan  hukuman qishash dan diyyah.  Ancaman  hukuman  ini  diberikan  agar  si  pembuat jarimah dijatuhi hukuman yang sama atau setimpal dengan perbuatannya, yaitu dibunuh kalau ia membunuh, dianiaya kalau ia menganiaya. Atau dengan kata lain qishash adalah ketentuan balasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku jarimah menurut apa yang dilakukannya kepada orang lain. ‘Abd al -Qadir ‘Awdah, Al- Tasyri‘  al - Jina’i  al -Islami Muqa ranah  bi  al-Qanun    al- Wad‘i Jilid  I,  (Beirut: Mua’assasah a l-Risalah, 1997), hal. 663.
22 Muhammad Musthafa asas-Syalabi, Al-Madkhal fi at-Ta`rif al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiah wa al-`Uqudiyah, Dar an-Nahdhah al-`Arabiyah, 1405 H/1985 M, hal. 254.
penahanan  sementara  dan  hukuman  penjara,  dan  ada  pula  yang  bersifat  materi,  seperti hukuman denda.
Abdul  Qadir  Audah,  pakar  hukum pidana  Islam, 23 mengemukakan  beberapa  bentuk hukuman takzir yang terdapat dalam nas, yaitu :
1) Hukuman  peringatan,  ancaman,  hardikan/dampratan,  dera,  dan  pukul.  Jenis-jenis hukuman seperti ini dilihat dalam firman Allah SWT surah An- nisa’ ayat 34. 24 Dalam hadist  Rasulullah  SAW  pernah  diceritakan  bahwa  Abu  Zarr  al-Giffari  (w.  32  H) pernah  didamprat  Rasulullah  SAW  karena mencela  ibu  seseorang  (HR.  al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).
2) Hukuman  penjara,  baik  yang  bersifat  sementara  (penahanan  sementara),  seperti Rasulullah  SAW  melakukan  penahanan  sementara  terhadap  seseorang  yang  dituduh mencuri  unta  orang  lain.  (HR.  Abu  Dawud,  Ahmad  bin  Hanbal,  an- Nasa’i,  dan  at - Tirmizi dari Bahz bin Hukaim), maupun penjara sebagai hukuman tetap, seperti yang dilakukan kepada seseorang yang berulang kali melakukan tindak pidana. 25
3) Hukuman penyaliban (Hirabah). Rasulullah SAW pernah mengenakan hukuman salib kepada seseorang yang dijuluki Abu Nab (HR. Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal).
4) Hukuman  pembunuhan.  Hal  ini  dijumpai  dalam sab da  Rasulullah  SAW:”  Siapa  saja yang  merusak  persatuanmu  yang  berada  di bawah  suatu  pemimpin  dan  berupaya memecahbelahmu,  maka  bunuhlah  ia  (HR.  al-Jama ’a h  mayoritas  ahli  hadits)).  Oleh sebab  itu,  ulama  fikih  ada  yang  membolehkan  hakim  menerapkan  hukuman pembunuhan  bagi  penyebar  fitnah,  mata-mata,  orang  yang  telah  berulang  kali melakukan tindak pidana, pelaku homoseksual, lesbian. Apabila hakim melihat suatu kemaslahatan  untuk  menerapkan  hukuman  pembunuhan  dalam  kategori  takzir  ini dalam fikih Islam disebut dengan al-qatl as-siyasi. 26
23 Tindak  Pidana  menurutnya,  perbuatan  baik  secara  aktif  (commisiom)  maupun  secara  pasif (ommision) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah. Lihat, Abdul Kadir Audah, Criminal Law in Islam, Vol.2, International Islamic Publisher, Karachi, 1987, hal. 72.
24
ﺎﺴﻨﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﻣاﻮﻗ لﺎﺟﺮﻟا تﺎﺘﻧﺎﻗ تﺎﺤﻟﺎﺼﻟﺎﻓ ﻢﮭﻟاﻮﻣأ ﻦﻣ اﻮﻘﻔﻧأ ﺎﻤﺑو ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻀﻌﺑ ﷲ ﻞﻀﻓ ﺎﻤﺑ ء ﻼﻓ ﻢﻜﻨﻌطأ نﺈﻓ ﻦھﻮﺑﺮﺿاو ﻊﺟﺎﻀﻤﻟا ﻲﻓ ﻦھوﺮﺠھاو ﻦھﻮﻈﻌﻓ ﻦھزﻮﺸﻧ نﻮﻓﺎﺨﺗ ﻲﺗﻼﻟاو ﷲ ﻆﻔﺣ ﺎﻤﺑ ﺐﯿﻐﻠﻟ تﺎﻈﻓﺎﺣ اﺮﯿﺒﻛ ﺎﯿﻠﻋ نﺎﻛ ﷲ نإ ﻼﯿﺒﺳ ﻦﮭﯿﻠﻋ اﻮﻐﺒﺗ
25 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh ..., hal. 198.
26 Dalam menetapkan jarimah Takzir ini ulama juga berpedoman kepada surata al-Maidah ayat: 33 : ﻦﻣ ﻢﮭﻠﺟرأو ﻢﮭﯾﺪﯾأ ﻊﻄﻘﺗ وأ اﻮﺒﻠﺼﯾ وأ اﻮﻠﺘﻘﯾ نأ ادﺎﺴﻓ ضرﻷا ﻲﻓ نﻮﻌﺴﯾو ﮫﻟﻮﺳرو ﷲ نﻮﺑرﺎﺤﯾ ﻦﯾﺬﻟا ءاﺰﺟ ﺎﻤﻧإ ﻋ ةﺮﺧﻵا ﻲﻓ ﻢﮭﻟو ﺎﯿﻧﺪﻟا ﻲﻓ يﺰﺧ ﻢﮭﻟ ﻚﻟذ ضرﻷا ﻦﻣ اﻮﻔﻨﯾ وأ فﻼﺧ ﻢﯿﻈﻋ باﺬ
,
Lihat pula pendapat,  Athiyah Musthafa, Al-Qadha fi …, hal 149.
Bentuk-bentuk  jarimah  takzir  di  atas  merupakan  beberapa  contoh  penerapan  takzir yang telah terungkap dalam sejarah penerapan hukum Islam.
Apabila dihubungkan secara khusus dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah mahdhah  yang dilakukan seorang muslim seperti muslim yang sengaja meninggalkan shalat atau  enggan  membayar  zakat  serta  beberapa  pelanggaran  lainnya,  apakah  dapat  dikenakan hukuman  takzir  tentulah  telah  terjawab  dengan  beberapa  keterangan  di  atas.  Namun  yang belum dijelaskan secara  tegas dan tidak disepakati para ulama adalah bagaimanakah bentuk jarimah takzir yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana tersebut.
Menurut  mazhab  Syafi`i,  jumlah  maksimal  pemukulan  untuk  orang  merdeka  adalah tiga  puluh  sembilan  kali cambuk,  agar  jumlah  tersebut  lebih  sedikit  dibandingkan  jumlah pada kasus meminum minuman keras. Sanksi pemukulan terhadap orang merdeka tidak boleh lebih  dari  empat  puluh  pukulan,  dan  pada  budak  sebanyak  dua  puluh  kali  pukulan.  Abu Hanifah  berkata,  jumlah  maksimal  pemukulan  pada  orang  merdeka  dan  budak  ialah  tiga puluh  sembilan  kali.  Imam  Malik  berkata,  jumlah  maksimal  tidak  ada  batasnya  dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada hudud. 27
Beberapa  pendapat  yang  telah  penulis  kemukakan  dapatlah  dipahami  bahwa penerapan  hukuman  terhadap  pelaku  tidak  pidana  ibadah  mahdhah,  penentuannya berdasarkan  pemahaman  terhadap  nash  al-Quran  dan  hadits,  sementara  penentuan  terhadap batasan  minimal  dan  maksimal  hukuman  ditentukan  oleh  penguasa  atau  hakim  menurut kemaslahatan  yang  berkembang  saat  ini.  Apabila  pemerintah  atau  hakim  menilai  bahwa pelanggaran  terhadap  ibadah  mahdhah  ini  menbawa  dampak  luas  bagi  kepentingan masyarakat,  maka  pemerintah  dapat  menentukan  hukuman  yang  berat  kepada  pelakunya, demikian pula sebaliknya.
Namum  menurut  penulis  penentuan  berat  ringannya  hukuman  ini  harus memperhatikan  pula  status  sosial  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Orang  yang  memiliki kedudukan  akan  berbeda  sifat  jeranya  dengan  hukuman  yang  rendah  seperti  kurungan  bila dibandingkan  dengan  orang  awam  apabila  diberikan  sanksi  dalam  bentuk  pemukulan. 28 Aspek  lainnya  yang  harus  diperhatikan  adalah  tingkat  kemaslahatan  yang  dikehendaki  oleh
27 Beberapa  pendapat  ulama  di  atas  seperti  dikemukakan  oleh  Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam...,  hal, 393-394.
situasi  dan  kondisi. 29 Sekiranya  kejahatan  yang  terjadi  dapat  merusak  tujuan  syariat Islam dalam  menjaga  kepentingan  agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta,  maka  penerapan hukumannya  memperhatikan  kepada maslahat  dharuriyah. Dengan  demikian  hukumanpun dapat dikenakan lebih berat dari hukuman hudud. 30
Keputusan  terakhir  bagi  kejahatan  takzir hendaknya  didasarkan  pada  consensus berkaitan  dengan  hak  negara  muslim  untuk  menghukum  semua  perbuatan  yang  melanggar hukum  atau  tidak  pantas,  yang  menyebabkan  kerugian/kerusakan  fisik,  sosial,  politik, finansial,  atau  moral  bagi  individu  atau  masyarakat secara  keseluruhan.  Secara  sederhana kejahatan takzir dapat dipahami dari bagan berikut. (lihat lampiran).

## III. Penutup
Takzir adalah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah atau hakim terhadap pelaku tindak pidana yang tidak disebutkan hukumannya secara tegas dan rinci dalam al-Quran dan hadits atau hukuman yang tidak termasuk jarimah hudud, qishash dan diyat serta kafarat.
Terdapat beberapa kriteria jarimah takzir, yaitu: Jarimah hudud yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, jarimah qishash/diyat yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat,  dan  jarimah  takzir  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  jarimah  hudud  dan qishash/diyat.
Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  menentukan  batas  minimal  dan  maksimal hukuman takzir bagi pelaku tindak pidana tersebut, karena adanya berbagai bentuk hukuman takzir  yang  pernah  diterapkan  oleh  Rasul  dan  para  sahabat.  Demikian  pula  keterangan  al- Quran yang memberikan penjelasan eksplisit maupun implisit bentuk hukuman takzir.
Dalam  era  modern,  penerapan  jarimah  takzir  sangat  tergantung  kepada    luas sempitnya  efek  pelanggaran  yang  dilakukan  pelaku  tindak  pidana.  Makin  luas  efek  negatif yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  tindak  pidana,  maka  hukumanyapun    maksimal  seperti penghilangan  nyawa  pelaku  pidana  tersebut.  Selain  itu,  status  sosial  pelaku  tindak  pidana juga  harus  menjadi  pertimbangan  sehingga  tujuan  syariah  yang  berupa  keadilan  universal
29 Maslahat Dharuriyah, Maslahat Hajjiyat dan Maslahat at-Tahsiniyah, harus menjadi perhatian hakim dalam menentukan tingkatan minimal dan maksimal dam penentuan hukuman Takzir. Tentang pengertain ketiga tingkatan Maslahat tersebut, lihat Musthafa Said Khajin, Atsaru al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha, Muassasah ar-Raisalah, 1389 H/1969 M, hal. 552.
30 Demikian  pula  selanjutnya,  maslahat  hajjiyat  dan  maslahat  tahsiniyah  dalam  Islam  menjadi pertimbangan  penjatuhan  hukuman  Takzir  terhadap  pelaku  maksiat  lainnya.  Lihat  penjelasan  pembagian maslahat ini dalam buku, Ramadhan Abdul Wadud `Abdu at-Tsauri, At-Ta`lil bi al-Maslahat `inda Ushuliyiin, Dar al-Huda li at-Thaba`ah, Mesir, 1972, hal. 323-325.
dapat  tercapai. Tugas  seperti  ini  menjadi  tanggungjawab  pemimpin/ulil  amri  dalam menggunakan kewenangannya dan kibijaksanaannya dalam menentukan hukuman takzir.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
`Athiyah Musthafa Musyarrafah, Al-Qadha fi al-Islam, Syirkah as-Syarqi al-Ausath, 1966.
Abdul Hamid Asas-Syahrawani dan Ahmad Ibnu Qasim al-`Abadi, Hawasyi as-Syahrawani wa ibnu qasim al-`Abadi `ala Tuhfati al-Muhtaj bi Syarah al-Minhaj, Juz.IX, Dar al-Kutub al-`ilmiyah, Beirut.
Abdul Kadir Audah, Criminal Law in Islam, Vol.2, International Islamic Publisher, Karachi,
1987.
Abu Laits as-Samarqandi, `Uqubat Ahlu al-Kabair, Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, Beirut, 1985.
Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-`Aini, Al-Binayah fi Syarah al-Hidayah, Juz.V, Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, Beirut.
Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  al-Asqalani, Fathu  al-Bari,  Syarah  Shahih  al-Bukhari,  Dar  al- Hadits, Al-Qahirah, 1997.
Ahmad Fathi Bahnasi, Ad-Diyat fi as-Syaria`ah al-Islamiyah, Maktabah al-Injily al-Misriyah, 1387 H/1967 M.
Al Syirazi, Al-Muhadzab, Jilid II.
Ibnu Hazm, Al-Muhalla bi al-Atsar, Dar al-kutub al-~Ilmiyah, Beirut, 1988.
Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah, Dar al-Kutub Al-Arabi, Beirut.
Muhammad Musthafa asas-Syalabi, Al-Madkhal fi at-Ta`rif al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al- Milkiah wa al-`Uqudiyah, Dar an-Nahdhah al-`Arabiyah, 1405 H/1985 M.
Musthafa al-Halabi, Mughni Muhtaj, Juz. 4, Dar al-Kutub, Beirut.
Musthafa  Said  Khajin, Atsaru  al-Ikhtilaf  fi  al-Qawaid  al-Ushuliyah  fi  Ikhtilaf  al-Fuqaha,
Muassasah ar-Raisalah, 1389 H/1969 M.
Ramadhan Abdul Wadud `Abdu at-Tsauri, At-Ta`lil bi al-Maslahat `inda Ushuliyiin, Dar al- Huda li at-Thaba`ah, Mesir, 1972.
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, juz 10, hal. 159.
Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam,  Asy-syamil, Bandung, 2000.
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu, Juz VI, Dar al-Fikr, 1989.