## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4500/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris
Indira Agiasandrini 1 , Arsin Lukman 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 29 Desember 2022 PuBMish : 20 Januari 2023 Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Hal ini dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg. Permasalahan yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  prosedur  Notaris  dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris dalam  mengeluarkan  pembatalan  akta  secara  sepihak,  bagaimana  bentuk  penyelesaian tanggungjawab  hukum  terhadap  Notaris  yang  mengeluarkan  pembatalan  akta  secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Notaris  dalam  mengeluarkan  pembatalan  akta  secara  sepihak,  untuk  mengetahui  dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian tanggung jawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak.
Keywords:
Notaris,  Pembatalan  Akta  Secara Sepihak, Akta Otentik, Asas Kehati- hatian
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Indira Agiasandrini 1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email: Indira.agiasandrini@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Notaris  ialah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  autentik  tentang  segala perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  disyaratkan  oleh  peraturan  umum  atau  yang berkepentingan, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse , salinan, dan kutipan  akta,  sepanjang  pembuatan  akta  tersebut  tidak  dilimpahkan  atau  dikecualikan  kepada pejabat atau orang lain ( Habib Adjie, 2009) . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka (selanjutnya akan disebut dengan UUJN) di dalam UUJN, notaris merupakan salah satu dari beberapa pejabat umum, karena setiap pejabat umum belum tentu ia adalah notaris ( Henry Donald Lbn Toruan, 2020) . Berdasarkan Pasal 2 UUJN yang menyatakan notaris diangkat oleh menteri yang membidangi kenotariatan, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Fungsi menteri di sini hanya  mengangkat  saja  bukan  memberikan  kewenangan  dikarenakan  menteri  tidak berkompetensi  yang  dalam  hal  ini  mempunyai  kompetensi  untuk  memberikan  kewenangan  ini adalah  Kepala  Negara  sebagai  pemegang  kekuasaan  negara.  Pemberian  istilah  sebagai  pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Undang-Undang Hak Tanggungan, Pasal 1 ayat 1 dan 4).
Dalam  menjalankan  jabatan  Notaris  harus  menaati  asas  kehati-hatian  Notaris,  apabila terjalin hubungan yang baik, saling pengertian antara Notaris dan para pihak, pelanggaran hukum dapat dihindari. Langkah-langkah yang harusnya diterapkan untuk mengantisipasi hambatan  di dalam  pelaksanaan  asas  kehati-hatian  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  Notaris  sebagai  subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris  Indonesia  memiliki  kewajiban  yang  harus  dipatuhi  dan  larangan  yang  harus  dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya.
Asas  kehati-hatian  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  maka  diperlukan  kehati-hatian dari notaris itu sendiri dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, sebagai notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi  yang  lebih  banyak  lagi  karena  notaris  hanya  mendapat  bukti  formil  saja.  Bisa  juga ketika  mendapat  suatu  perjanjian  yang  bisa  merugikan  salah  satu  pihak  maka  dapat  digali informasinya agar akta yang dibuat menjadi sempurna. Jika notaris masih ragu maka notaris bisa menolak  klien  tersebut  jika  informasi  yang  diberikan  dianggap  bias  menyesatkan  dan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karena itu, Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasarkan jumlah materi ( Denny Saputra, 2017) .
Penerapan asas kehati-hatian ini wajib dilaksanakan dalam pembuatan akta Notaris yaitu dengan  pengenalan  terhadap  penghadap  berdasarkan  identitasnya  yang  diperlihatkan  kepada notaris;  menanyakan,  kemudian  mendengarkan  dan  mencermati  keinginan  atau kehendak  para pihak  tersebut;    pemeriksaan  bukti  surat yang  berkaitan  dengan  keinginan  atau  kehendak  para pihak tersebut; memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak  para  pihak  tersebut;  memenuhi  segala  teknik  administratif  pembuatan  akta  notaris, seperti  pembacaan,  penandatanganan,  memberikan  salinan  dan  pemberkasan  untuk  minuta; melakukan  kewajiban  lain  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  notaris  (Habib Adjie, 2009).
Asas  kehati-hatian  adalah  salah  satu  asas  terpenting  yang  wajib  diterapkan  atau dilaksanakan  oleh  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai  pejabat  umum.  Asas kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.
Dalam  UUJN  tidak  disebutkan  secara  jelas  mengenai  asas  kehati-hatian,  namun sebagaimana halnya seorang hakim yang tidak boleh menolak suatu perkara yang   dihadapkan padanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Pokok-pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  maka  Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN disebutkan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”
Berdasarkan sumpah jabatan yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN  disebutkan juga “saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak, saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi kehormatan, martabat dan tanggungjawab saya sebagai notaris.”
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di  atas jelas  bahwa  para  notaris  tidak boleh  menolak seseorang  yang  menghadap  kepadanya  untuk  meminta  bantuan  kecuali  dengan  alasan-alasan yang berdasar dengan  suatu  konsekuensi hukum jika hal tersebut  dilanggar  maka  notaris  dapat diajukan  ke  Pengadilan  dan  dikenakan  sanksi.  Meskipun  Undang-undang  Jabatan  Notaris dalam  pasal-pasalnya  tidak secara  khusus  menyebutkan  asas kehati-hatian namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin  dengan jelas pada  sebagian besar pasal-pasal Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tersebut.  Selama  seorang  pejabat  notaris  menjalankan ketentuan-ketentuan  dengan  konsisten  maka  notaris  akan  dapat  menjamin  terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian  bagi dirinya sendiri  sebagai  seorang pejabat  umum.
Demi kepentingan dan perlindungan hukum dari Notaris  di  dalam menjalankan  tugasnya, maka  seorang  Notaris  harus  menguasai  segala  peraturan  yang  berkaitan  dengan  tugas jabatannya,  hal  ini  tidak lain  adalah agar  akta  yang  dibuat Notaris tidak  cacat hukum,  yang dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk dibuatkan akta, maka  mereka juga  harus dapat berlaku jujur dan tidak mengada-ada dalam pembuatan akta yang diinginkan. Dengan demikian, antara Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.
Oleh karena itu, tidak ada alasan apa pun juga bagi Notaris untuk tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi asas kehati-hatian. Ini mengandung  arti,  bahwa  segala  perbuatan  dan  tindakan  yang  dibuat  dalam  rangka  pembuatan akta autentik harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib  berpedoman secara normatif kepada aturan hukum  yang  berkaitan  dengan  segala  tindakan  yang akan  diambil  untuk  kemudian  dituangkan dalam  akta.  Bertindak  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku  tentunya  akan  memberikan kepastian hukum kepadapara pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan oleh atau Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat menjadi  pedoman  oleh  para  pihak  ( Adjie,  Habib, 2008) .  Profesi  notaris  yang  memerlukan  suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif  dan  kesediaan  untuk  tunduk  pada  kode  etik  profesi,  bahkan  merupakan  suatu  hal  yang wajib  sehingga  akan  memperkuat  norma  hukum  positif  yang  sudah  ada  ( Tedjosaputro,  Liliana, 1995) .
Pembatalan  akta  Notaris/PPAT  dapat  melalui  putusan  pengadilan,  bukan  hanya  karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris/PPAT saja di dalam membuat akta. Pembatalan akta Notaris/PPAT  juga  dapat  disebabkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian  para  pihak  yang  saling mengikatkan  diri  dalam  akta  tersebut,  sehingga  dengan  adanya  kesalahan  atau  kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris/PPAT berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya Partij Acte yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris/PPAT tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam  suatu  perbuatan  hukum  sebagaimana  yang  diterangkan  dalam  akta  notariil  yang diresmikannya.  Keterlibatan  Notaris/PPAT  hanya  sebatas  merumuskan  perbuatan  hukum  para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut.
Berdasarkan  Pasal  1870  KUHPerdata  mengenai  kekuatan  pembuktian  mengikat  dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas akta tersebut selama  hal  yang  menjadi  ketidak  benarannya  tidak  dapat  dibuktikan,  sedangkan  maksud  dari sempurna  berarti  sudah  dianggap  cukup  sebagai  alat  bukti  tanpa  ada  alat  bukti  lain.  Jika dimintakan pembatalan oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta otentik tersebut dapat dibatalkan oleh hakim asal ada bukti lawan. Mengenai pembatalan isi akta, seorang Notaris/PPAT hanya bertindak untuk mencatat apa saja yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak wajib untuk menyelidiki kebenaran materiil atas isi akta.
Berdasarkan uaraian yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam jurnal ini akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris yang membatalkan akta atas permintaan salah satu pihak  dalam  perspektif  undang-undang  jabatan  notaris.  Hal  ini  dikarenakam  beberapa permasalahan  yang  timbul  terkait  akta-akta  yang  dibatalkan.  Kasus  tersebut  terdapat  dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg.

## 1.2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini akan menganalisis dua permasalahan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan atas akta yang dikeluarkan oleh notaris menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah  pertanggung  jawaban  hukum  seorang  notaris  terhadap  pembatalan yang dilakukannya atas permintaan salah satu pihak?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif,  dan  pendekatan hukum  doktrinal  yaitu  teori-teori  hukum  serta  pendapat  para  ilmuwan  hukum  terutama  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  ( Ronny  Hanitjia  Soemitro,  1998) .  Metode  ini
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ( Bambang Sunggono, 2006) .
Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  hukum  ini  terbagi  menjadi  3  (tiga) bahan hukum yaitu:
a. Bahan  Hukum  Primer,  berupa  bahan  hukum  yang  mengikat  dan  terdiri  dari  norma  atau kaidah dasar ( Soerjono Soekanto, 2015) . Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang  Nomor  02  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3) Perubahan Kode Etik Notaris dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015
dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  juga  dipakai  sebagai  acuan  untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari  kalangan  hukum,  dan  seterusnya  ( Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006) .  Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan literatur, jurnal, dan hasil  penelitian  yang  terdiri  dari  buku-buku  Kenotariatan,  Hukum  Perdata,  Hukum Pembuktian Akta dan tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
c. Bahan  hukum  tersier  adalah  materi  hukum  disediakan  penjelasan  dan  penjelasan  bahan hukum  primer  dan  data  sekunder  terkait  penelitian  ini  antara  lain  abstrak,  bibliografi, kamus,  majalah  ( Johnny  Ibrahim,  2006) .  Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya ( Bambang Sunggono, 2006) . Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta buku pedoman penulisan karya ilmiah sebagai panduan penulisan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Akibat  hukum  dari  pembatalan  atas  akta  yang  dikeluarkan  oleh  notaris  menurut sistem peraturan perundang-undangan.
Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna ( acta probant sese ipsa ), yang berarti akta autentik berdiri sendiri dan terjamin fisik serta keterangan yang ada di dalamnya, karena fungsi pejabat umum (notaris) dalam pembuatan akta adalah memastikan kecakapan, kewenangan  dan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  para  pihak.  Kekuatan  akta  Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum  yang  secara  khusus  telah  diberkan  wewenang  untuk  membuat  akta.  Akta  otentik sebagai alat bukti yang sempurna merupakan bukti yang cukup untuk kedua belapihak dan orang-orang yang mendapat hak dari pada akta otentik tersebut ( Sasauw, Cristin, 2015) . Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ( Setiadewi Kadek,  2021) .  Notaris  oleh  undang-undang  diberi  wewenang  untuk  menuangkan  semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang sengaja datang ke hadapan Notaris untuk mengakomodasi keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta  yang  dibuatnya  memiliki  kekuatan  bukti  yang  lengkap  dan  memiliki  keabsahannya ( Fahmi, Idris Aly, 2014) . Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta Notaris dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah sebagai berikut: ( Budiono, Herlien. (2008) a. Ketidakcakapan dalam bertindak;
b. Cacat dalam kehendak;
c. Bertentangan dengan Undang Undang;
d. Bertentangan dengan Ketertiban Umum dan Kesusilaan Baik.
Pasal  1320  KUHPerdata  tentang  syarat  sah  perjanjian  merupakan  acuan  baku  yang harus  terpenuhi  dalam  sebuah  hubungan  perjanjian.  Dalam  Pasal  ini  terdapat  persyaratan materil dan formil sebuah perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan ada akibat hukum terhadap suatu perjanjian itu.
Ketentuan dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat  objektif  tidak  dipenuhi.  Jika  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  dapat dibatalkan  sepanjang  ada  permintaan  oleh  orang-orang  tertentu  atau  yang  berkepentingan. Syarat  subjektif  ini  senantiasa  dibayangi  ancaman  untuk  dibatalkan  oleh  para  pihak  yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka  dapat  dimintakan  penegasan  dari  mereka  yang  berkepentingan,  bahwa  perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.
Akta notariil yang dapat dibatalkan adalah akta pihak yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut di atas. Pembatalan akta notariil adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas  tuntutan  dari  pihak-pihak  yang  oleh  undang-undang  dibenarkan  untuk  menuntut pembatalan seperti itu. Di sini sebenarnya ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-undang masih  menimbulkan akibat hukum seperti yang  diharapkan/dituju  oleh  si  pelaku,  hanya  saja  perjanjian  yang  timbul  berdasarkan perjanjian itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut seperti itu. Akibat pembatalan oleh hakim berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga  dengan  pembatalan  itu  seakan-akan  tidak  pernah  ada  tindakan  seperti  itu,  dan sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum ( Satrio, J., 1995) . Berbeda halnya jika pembatalan dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Sepakat pembatalan para pihak (secara intern) tidak dapat memberikan efek seperti itu, sebab  sepakat/perjanjian  untuk  membatalkan  suatu  perjanjian  yang  telah  dibuat,  hanya menjangkau masa yang akan datang saja, artinya untuk selanjutnya perjanjian yang disepakati batalnya itu, tidak akan menimbulkan perikatan-perikatan baru.
Dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari Protokol Notaris.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  Notaris  yang  tidak  mematuhi  atau  tidak menjalankan  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UUJN,  dalam  hal  ini  adalah Notaris  yang  tidak  dapat  membuat  dan  menyimpan  minuta  aktanya  sebagai  bagian  dari protokol Notaris, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum bagi notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya yaitu notaris membuat akta dan  mengeluarkan  salinan  akan  tetapi  notaris  telah  lalai  menyimpan  minuta  akta  sehingga timbulnya  suatu  akibat  hukum  yang  mana  notaris  telah  tidak  dapat  melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku.
Dalam kasus, Notaris Ny. D sebagai Turut Tergugat sebagai Notaris yang membuat akta perjanjian  perikatan  jual  beli  nomor  11  tertanggal  28  Februari  2008 antara Tergugat  1  dan Tergugat  2.  Dalam  fakta  persidangan  diketahui  Para  Penggugat  dan  Tergugat  II  adalah Pewaris  sah  dari  alm.  Djuarsih  berdasarkan  Surat  Keterangan  Ahli  Waris  tanggal  20 September 1982 No: 491/AW/BP/IX/1982. Tindakan Tergugat 2 yang melakukan perjanjian perikatan jual beli dengan Tergugat 1 harusnya batal demi hukum dikarenakan dalam proses pembuatan jual beli tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah
diucapkan  tersebutlah  yang  seharusnya  mengontrol  segala  tindakan  Notaris  dalam menjalankan  jabatannya.  Notaris  bertanggung  jawab  terhadap  para  penghadap  yang berkepentingan sehubungan dengan akta yang dibuatnya, yaitu di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh UUJN.
Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban pertama, yaitu mengenai penting bagi Notaris  untuk  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Poin ini memastikan agar tindakan Notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya  memenuhi  sifat  yang  disebut  di  atas  demi kepentingan  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Notaris  adalah  pihak  yang  dipercayakan  oleh masyarakat yang memberikan keterangan dan rahasia untuk dituangkan dalam akta sehingga untuk menjaga kepentingan penghadap, poin ini merupakan poin terpenting dalam kewajiban Notaris.  Jika  suatu  akta  karena  tidak  memenuhi  syarat-syarat  mengenai  bentuk,  dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan.
3.2. Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Notaris  Yang  Mengeluarkan  Pembatalan Akta Atas Permintaan Salah Satu Pihak
Kekuatan akta otentik maupun akta Notaris merupakan akibat langsung dari adanya tugas-tugas  pejabat  Notaris  yanng  diberikan  oleh  ketentuan  Perundang-undangan.  Bahwa dalam hubungan hukum harus ada keterangan-keterangan otentik yang berguna sebagai alat pembuktian bagi pihak-pihak yang memberikan keterangan dan dituangkan ke dalam akta Notaris sehingga menjadi akta otentik ( Boty, Rahmawati, 2017) .
Subekti  berpendapat  bahwa  “Suatu  akte  ialah  suatu  tulisan  yang  memang  dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani” ( Subekti, 2008) Sudikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa  “Akta  adalah  surat  yang  diberi tandatangan,  yang  memuat  peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan,  yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.” Pengertian akta menurut Veegens- Oppenheim ,  yaitu:  “Suatu  tulisan  yang  ditandatangani  dan  dibuat  untuk  dipergunakan sebagai bukti” ( Tan Thong Kie, 2007) .
Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dalam membuat akta dan terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris, sanksi- sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN.
Berdasarkan ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4, Notaris yang melanggar dapat dijatuhkan sanksi berupa:
a. Teguran
b. Peringatan
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan
e. Pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan  perkumpulan.(Kode  Etik Notaris, Pasal 6 ayat 1)
Penjatuhan hukuman pidana terhadap notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi  batal  demi  hukum.  Suatu  hal  yang  tidak  tepat  secara  hukum  jika  ada  putusan pengadilan  pidana  dengan  amar  putusan  membatalkan  akta  notaris  dengan  alasan  notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang berkeinginan untuk menempatkan notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau  di  hadapan  Notaris  yang  bersangkutan,  maka  tindakan  hukum  yang  harus  dilakukan yaitu  membatalkan  akta  yang  bersangkutan  melalui  gugatan  perdata,  dalam  penjatuhan sanksi  tersebut  perlu  dikaitkan  dengan  sasaran,  sifat  dan  prosedur  sanksi-sanksi  tersebut. Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ( based on fault of liability ). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu ( Notodisoerjo, R. Soegondo 1982) :
a. adanya perbuatan;
b. adanya unsur kesalahan;
c. adanya kerugian yang diderita;
d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian Begitu pula sanksi yang ditujukan terhadap notaris, hal ini semata-mata sebagai bentuk penyadaran  kepada  notaris  bahwa  dalam  menjalankan  jabatannya  maka  seorang  notaris harus  mengacu  kepada  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  melaksanakan  jabatannya, notaris  tidak  boleh  melanggar  ketentuan-ketentuan  mengenai  pelaksanaan  tugas  jabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan  upaya  perlindungan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  agar  terhindar  dari tindakan  notaris  yang  merugikan.  Sanksi  tersebut  juga  memiliki  fungsi  untuk  menjaga martabat  lembaga  notaris  sebagai  lembaga  kepercayaan,  karena  karena  kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran.
Sanksi  keperdataan  ialah  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  kesalahan  yang  terjadi akibat  wanprestasi  maupun  perbuatan  yang  melanggar  hukum  onrechtmatige  daad  ( Ibid ). Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan  dimintakan  sanksi  apabila  mendapat  gugatan  dari  para  penghadap  yang  merasa dirugikan  akibat  akta  yang  bersangkutan  cacat  hukum,  sehingga  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta dibawahtangan atau batal demi hukum. Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi administrasi.
Sanksi  terhadap  notaris  berupa  pemberhentian  sementara  dari  jabatannya dimaksudkan  agar  notaris  tidak  melaksanakan  tugas  jabatannya  untuk  sementara  waktu sebelum  sanksi  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  tidak  hormat dijatuhkan  pada  notaris.  Pemberian  sanksi  ini  dapat  berakhir  dalam  bentuk  pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian  maka  pemberhentian  sementara  tersebut  harus  ditentukan  batas  waktunya, sehingga  nasib  notaris  tidak  digantung.  Sanksi  pemberhentian  sementara  ini  merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan ( G.H.S. Lumban Tobing, 1999) .
UUJN  tidak  mengatur  sanksi  pidana  terhadap  notaris,  maka  apabila  terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana, dengan  catatan  pemidanaan  notaris  dilakukan  dengan  batasan  bahwa  terdapat  tindakan hukum  dari  notaris  terhadap  aspek  lahiriah,  formal,  materiil  akta  yang  disengaja,  penuh kesadaran,  serta  direncanakan  bahwa  akta  yang  akan  dibuat  dihadapan  notaris  atau  oleh notaris bersama-sama para penghadap diajdikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian  akta  notaris  dari  aspek  lahiriah  ialah,  bahwa  akta  tersebut  harus  dilihat  apa adanya, jika ada yang menilai akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya ( Laurensius Arliman S., 2015) . Sedangkan akta notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak- pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta ( Ibid) . Secara aspek  materiil  kepastian  tentang materi  suatu  akta,  bahwa  apa  yang  tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN. Selanjutnya, bahwa tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam  hal  ini  Majelis  Pengawas  Notaris  Penjatuhan  sanki  pidana  terhadap  notaris  dapat dilakukan  sepanjang  batasan-batasan  tersebut  dilanggar,  dimana  artinya  disamping memenuhi  rumusan  pelanggaran  tersebut  dalam  UUJN,  juga  harus  memenuhi  rumusan dalam KUHPidana.
Pemeriksaan  kepada  notaris  harus  dapat  dibuktikan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris. Hal tersebut berlaku pula bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun pensiun. Sehingga apabila ada akta notaris yang bermasalah oleh para pihak  yang  mempermasalahkan,  maka  kepadanya  wajib  untuk  membuktikannya.  Namun apabila  di  Pengadilan  notaris  tersebut  terbukti  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja,  secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.

## 4. KESIMPULAN
1. Tata  cara  notaris  dalam  membuat  pembatalan  akta  secara  sepihak  bersadarkan  permintaan salah satu yaitu para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut. Akibat hukum terhadap pembatalan akta yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu mengakibatkan suatu akta menjadi batal demi  hukum  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
2. Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  notaris  yang  mengeluarkan  pembatalan  akta  atas permintaan  salah  satu  pihak  terdapat  sanksi  terhadap  notaris  sesuai  dengan  aturan-aturan hukum  yaitu  saksi  pertanggungjawaban  Pidana,  saksi  pertanggungjawaban  Perdata,  saksi pertanggungjawaban Kode Etik Notaris dan saksi pertanggungjawaban Administratif.

## SARAN
Notaris  merupakan  jabatan  yang  diberikan  pemerintah  untuk  dapat  membantu  melayani kepentingan masyarakat dalam bentuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, Notaris dalam melakukan tugas jabatannya dalam membuat akta otentik sebaiknya memahami dengan baik dan  benar  serta  hati-hati  dalam  membuat  suatu  akta  supaya  akta  yang  dibuatnya  tidak kehilangan  sifat  otentiknya  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Notaris  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu teliti dan memeriksa kebenaran data yang diberikan  oleh  penghadap  dan  berpegang  pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  dalam melaksanakan jabatannya harus berpegang pada moral dan etika. Dalam bekerja tidak karena materi  atau  uang  semata,  namun  harus  lebih  mementingkan  harkat  dan  martabat  sebagai manusia yang bertanggung jawab penuh atas profesinya. Sehingga Notaris dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya disertai pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang - Undangan
Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris: Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia,
2015.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  4  Tahun  1996,  LN  Tahun  1996  tentang  Hak
Tanggungan .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## B. Buku
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti 2008
G.H.S. Lumban Tobing, (1999), Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris),  Cet.  2,  (Bandung;  PT.  Refika Aditama, 2009)
Habib  Adjie,  Meneropong  Khazanah  Notaris  dan  PPAT  Indonesia  (Kumpulan  Notaris  dan PPAT), (Bandung Citra Aditya Bakti, 2009).
Habib Adjie,.Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2008)
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Malang:  Bayumedia Publishing, 2006),
Laurensius  Arliman  S,  Notaris  Dan  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim,  CV  Budi  Utama, Yogyakarta, 2015
Notodisoerjo,  R.  Soegondo,.  Hukum  Notariat  Di  Indonesia  Suatu  Penjelasan.  Jakarta: Rajawali Press, 1982.
Ronny  Hanitjia  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1988),
Satrio,  J,  Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian  Buku  II.  Cetakan  I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006),
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2015) Subekti, Hukum Pembuktian, cet. 17, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008
Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007)
Tedjosaputro, Liliana, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995
C. Jurnal
Boty,  Rahmawati.“Kekuatan  Akta  Notaris  Dalam  Menjamin  Hak  Keperdataan”.  Jurnal Cendikia Hukum, Volume 3 Nomor 1
Denny Saputra, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya
Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, Jurnal Akta, 2017.
Fahmi, Idris Aly. “Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Jurnal Arena Hukum Volume 6 Nomor 2
Fahmi, Idris Aly. “Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Jurnal Arena Hukum Volume 6 Nomor 2.
Henry Donald Lbn Toruan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, (September 2020). Sasauw, Cristin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”. Jurnal Lex Privatum Volume 3 Nomor 1.
Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II. Cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 29.
Setiadewi, Kadek. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik”.
Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 6 Nomor 1.
D. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg.