INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1331-1343 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Kebijakan Khusus Oleh Polres Metro Jakarta Utara Dan BNN Jakarta Utara Terhadap Kampung Muara Bahari
Darin Hana Majid Labibah Najla 1 ✉ , Gilang Ramadhan 2 , Fadlah Alawiyah 3 , Ariska Dwi Aprilia 4 , Shakira Aisyah 5
Kriminologi, Universitas Budi Luhur Email: darinhanamajid@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kekhawatiran  akan  berlangsungnya  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia semakin  meningkat,  dengan  konsekuensi  negatifnya  yang  dapat  mengancam  generasi  muda  dan masa depan negara. Setiap hari, 49 hingga 50 generasi muda Indonesia meninggal karena narkoba. Kerugian material diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 63 triliun, termasuk biaya narkoba, barang yang  dicuri,  biaya  rehabilitasi,  dan  biaya  lainnya.  Di  Kampung  Muara  Bahari,  narkoba  telah mempengaruhi  berbagai  lapisan  masyarakat,  termasuk  anak  SD.  Saat  ini,  tujuannya  bukan  hanya tempat hiburan malam, tetapi sudah masuk ke kampus, pemukiman, sekolah, rumah kost, bahkan di rumah  tangga.  Peredaran  narkoba  di  Kampung  Muara  Bahari  yang  meningkat  pada  tahun  2013 dilakukan dengan berbagai cara. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara dan BNN Jakarta Utara untuk permasalahan narkoba di Kampung Muara  Bahari  dan  apakah  kejahatan  narkoba  ini  sudah  terminimalisir  atau  tidak.  Artikel  ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan mengumpulkan data dari studi literatur yang relevan.
Kata Kunci : Kampung Muara Bahari, Kebijakan, Narkoba
Abstract
Drug trafficking and abuse in Indonesia is increasingly worrying, with its negative consequences that can  threaten  the  younger  generation  and  the  future  of  the  country.  Every  day,  49  to  50  young Indonesians  die  from  drug-related  causes.  Material  losses  are  estimated  at  approximately  IDR  63 trillion, including drug costs, stolen goods, rehabilitation costs, and other costs. In Muara Bahari Village, drugs  have  affected  various  levels  of  society,  including  elementary  school  children.  Currently,  the destination  is  not  only  nightlife  places,  but  has  entered  campuses,  settlements,  schools,  boarding houses, even in households. Drug trafficking in Muara Bahari Village, which increased in 2013, is done in various ways. This research was made to find out what policies are carried out by North Jakarta Departmental Police Force and North Jakarta National Narcotics Board for drug problems in Muara Bahari Village and whether this narcotics crime has been minimized or not. This article uses qualitative research methods with interviews and collecting relevant literature study data.
Keyword: Drugs, Muara Bahari Village Policy

## PENDAHULUAN
Polemik  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkoba  membawa  dampak  buruk  bagi masyarakat  indonesia.  Masalah  ini  semakin  tinggi  menggunakan  cepat  di  Indonesia, meskipun pemerintah serta rakyat telah melakukan berbagai upaya (Mintawati & Budiman, 2021). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis  maupun  semi  sintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergan tungan”. Kita sudah tidak asing perihal kejahatan narkoba yang ada di Indonesia terlebih dengan maraknya pemberitaan di media massa tentang kasus-kasus obat-obatan  terlarang  mulai  dari  penyalahgunaan,  kecanduan,  mengedarkan  hingga memproduksi  obat-obat  terlarang  ataupun  narkotika.  Peredaran  dan  penyalahgunaan rentan terjadi di kota-kota besar tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi juga di kota-kota  kecil.  Semua  kalangan  masyarakat  pun  juga  dapat  menjadi  pelaku  kejahatan narkotika, baik kalangan masyarakat atas, menengah, dan kebawah. Kejahatan Narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya undang-undang  narkotika  menganut  konsep strict  liability  mengandung  unsur pertanggungjawaban  mutlak.  Artinya  setiap  orang  yang  memenuhi  unsur-unsur  pidana pada undang-undang narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak (Fari, 2021)
Struktur perdagangan narkoba di Indonesia menarik bagi sindikat internasional untuk masuk  ke  Indonesia.  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  mengatakan  sebesar  80%
penyelundupan narkoba terjadi di jalur laut, hal ini karena kondisi dataran Indonesia yang terdiri  dari  beberapa  pulau-pulau  memberikan  andil  besar  dalam  tingginya  angka penyelundupan  narkoba  dari  jalur  laut.  Indonesia  yang  awalnya  hanya  menjadi  negara transit untuk perdagangan narkoba kini berubah menjadi tujuan dari perdagangan narkoba (Pramesti et al., 2022). Hal itu dilihat  dari hasil sitaan  obat-obatan terlarang dan tingkat prevalensi yang masih tinggi. Sepanjang 2022-19 Maret 2023, dari pengungkapan 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang, BNN telah menyita barang bukti  narkotika  dengan  jumlah  yang  besar.  Adapun  hasil  sitaan  narkotika  itu  seperti metamfetamin sebanyak 2,429 ton, 1,902 ton sabu, 1,6 ton ganja, 184,1 ton ganja basah, lahan ganja seluas 79,4 hektar, ekstasi 262.983 butir, dan ekstasi serbuk 16,5 kg. BNN juga telah memusnahkan 152,8 ton ganja basah di lahan seluas 63,9 hektar (Adri, 2023).
Indonesia  memiliki  kebijakan  tentang  narkoba  yang  tertuang  di  dalam  Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut menetapkan berbagai aspek mulai dari pengaturan produksi, distribusi, penyalahgunaan, penanganan, serta  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  terkait  narkoba.  Indonesia  melibatkan beberapa  instansi  dalam  menangani  permasalahan  narkoba  seperti  BNN,  Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan dan Bea cukai.  Di Indonesia terdapat wilayah yang memiliki permasalahan narkoba yang tidak kunjung usai. Kampung muara bahari merupakan sebuah tempat di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wilayah yang dulunya rawa-rawa itu menjadi banyak bangunan liar sehingga pemukiman penduduk semakin  padat.  Dalam  konteks  sosial  kejahatan  narkotika  baik  berupa  penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dapat memberi dampak bagi masyarakat di sekitarnya (Rahmawati et al., 2021). Kampung muara bahari ini awalnya berisi warga yang berprofesi sebagai  nelayan  dan  berlayar  sepanjang  hari,  mereka  menggunakan  sabu  dan metamfetamin untuk menambah stamina tubuh mereka. Pada momen ini lah warga yang tinggal di Kampung muara bahari memanfaatkan menjual narkoba sehingga sampai saat ini Kampung muara bahari dikenal sebagai “sarang narkoba”.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi peredaran Narkoba  di  Kampung  Muara  Bahari.  Penulisan  Artikel  ini  juga  menggunakan  teknik pengumpulan  data  dengan  studi  literatur  yang  relevan  dengan  isu  yang  diteliti  dan wawancara  dengan  pihak-pihak  terkait  mengenai  pengambilan  data  serta  informasi mengenai  isu  narkoba  yang  ada  di  Kampung  Muara  Bahari.  Selain  itu,  Penulis  juga
melakukan observasi ke salah satu RW di Kampung Muara Bahari untuk melengkapi data terkait persoalan aktivitas narkotika di Muara Bahari. Metode ini digunakan Penulis untuk mengaitkanpermasalahan dengan data yang telah didapatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejahatan  narkotika  merupakan  aktivitas  kriminal  yang  melibatkan  jual-beli  hingga melewati  lintas  batas  negara,  hal  ini  menjadi  permasalahan  yang  serius  secara  global. Kejahatan narkotika menjadi kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh para pelaku dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga berpotensi dapat melibatkan seluruh lapisan sosial  masyarakat.  Secara  etimologis,  narkoba  atau  narkotika  didasarkan  pada  kata  dari Bahasa Inggris “ drug ” atau “narcotics”yang berarti “Pereda tidur dan nyeri” (Puri & Hilir- Riau, 2023).  Narkotika memiliki dampak tertentu bagi penggunanya apabila memasukkan ke dalam tubuh dengan pelbagai macam cara sehingga akan menimbulkan efek halusinasi atau berkhayal dan merangsang rasa semangat yang dapat mengenyampingkan rasa sakit dalam fisik maupun pikiran. Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
a. Narkotika golongan I (paling berbahaya). Daya adiktifnya sangat tinggi dan digunakan untuk  penelitian  serta  ilmu  pengetahuan.  Contoh:  ganja,  heroin,  kokain,  morfin  dan opium.
b. Narkotika  golongan  II,  memiliki  daya  yang  adiktif  kuat  dan  bermanfaat  untuk pengobatan/penelitian. Contoh: petidin, benzetidin dan betametadol.
c. Narkotika  golongan  III,  memiliki  daya  adiktif  ringan,  tetapi  bermanfaat  untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya (Hariyanto, 2018).

## Peredaran Narkotika di Indonesia
Peredaran gelap narkotika menjadi isu global yang sangat penting karena aktivitas kejahatannya yang dilakukan dengan cara melewati batas negara (transnasional) disertai eksistensi  keterlibatan  kelompok  terorganisir  di  dalamnya.  Mengingat  bahwa  Indonesia adalah negara maritim terbesar dengan memiliki letak yang strategis di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik serta dua benua besar yaitu Australia dan Asia, maka Indonesia terpilih  sebagai  tempat  transit  oleh  kapal-kapal  internasional  saat  melakukan  kegiatan pelayaran  dan  perdagangan.  Hal  tersebut  menjadi  peluang  yang  dimanfaatkan  oleh kelompok  kriminal  dalam  melangsungkan  kegiatan  peredaran  gelap  narkotika  atau perdagangan obat-obatan terlarang ketika sedang berlabuh di Indonesia. Berdasarkan data hasil survei dari Badan Narkotika Nasional tahun 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2021 adalah 1,95% dan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun
Gambar 1.1 Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 dan 2021 Peningkatan jumlah peredaran narkotika di Indonesia dimulai dari beberapa daerah kecil yang terindikasi memiliki titik strategis untuk memperoleh narkotika sehingga seluruh lapisan  sosial  di  masyarakat  berpotensi  untuk  terlibat  dalam  kejahatan  narkotika.  Delik pidana ini memberikan dampak yang masif bagi masyarakat dan negara Indonesia karena selain mengganggu stabilitas negara, narkotika juga turut serta untuk menghancurkan suatu bangsa  sehingga  generasi  muda  yang  sedang  berproses,  akhirnya  terhambat  oleh narkotika.

## Kampung Muara Bahari
Jakarta  merupakan  kota  besar  yang  pernah  berstatus  sebagai  Ibukota  negara Indonesia,  menjadi  pusat  tujuan  urbanisasi  oleh  masyarakat  Indonesia.  Jakarta  ditunjuk sebagai  tujuan  untuk  mencari  pekerjaan  oleh  masyarakat  desa  sehingga  menjadi  pusat urbanisasi terbanyak mencapai 10,56 juta jiwa dengan peningkatan 1 (satu) juta jiwa dari tahun  sebelumnya  (Badan  Pusat  Statistik,  2020).  Namun,  tidak  menutup  kemungkinan bahwa akibat dari urbanisasi tersebut memberikan potensi yang besar dalam menyumbang aktivitas kejahatan narkotika. Akibat dari eksistensi kejahatan narkotika yang semakin masif di  Jakarta,  menyebabkan  masyarakat  termotivasi  untuk  terlibat  dalam  aktivitas  kriminal tersebut  hingga  melakukan  aksinya  di  area  lingkungan  tempat  tinggalnya.  Terdapat beberapa lokasi daerah di Jakarta yang menjadi target kejahatan narkotika dan mendapat julukan  “Kampung  Narkoba”  karena  terkenal  akan  aktivitas  masyarakatnya  di  dalam kampung-kampung tersebut, salah satunya adalah Kampung Muara Bahari yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Di  kalangan  masyarakat  Indonesia,  terhitung  banyak  yang  belum  mengetahui perbedaan Kampung Muara Bahari dengan Kampung Bahari. Kampung Bahari merupakan
area terluar pemukiman warga dan tidak terindikasi sebagai “sarang narkoba”, sedangkan Kampung  Muara  Bahari  adalah  yang  selama  ini  dimaksud  sebagai  julukan  “Kampung Narkoba”. Tanah di mana lokasi Kampung Muara Bahari berdiri sekarang, sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan masyarakat setempat karena hak kepemilikan yang tidak cukup kuat di antara keduanya.
Gambar 1.2 Peta Kampung Muara Bahari
Pada awalnya, Kampung Muara Bahari menjadi tempat warga yang mayoritas bekerja sebagai  nelayan.  Menjadi  seorang  nelayan  membutuhkan  kekuatan,  energi  dan  stamina yang  penuh  (ekstra)  karena  harus  berlayar  dan  terjaga  selama  beberapa  hari  untuk menangkap  ikan.  Maka  dari  itu,  para  warga  yang  berprofesi  sebagai  nelayan  awalnya menggunakan narkoba dengan jenis sabu dan metamfetamin hanya sebagai doping agar tidak lelah dan selalu berstamina. Beberapa waktu berlalu, terdapat warga pendatang ke Kampung Muara Bahari dengan pelbagai macam suku, seperti Bugis, Madura, Batak, Sunda, Ambon  dan  Betawi.  Namun,  narkoba  yang  awalnya  dijadikan  sebagai  doping  tersebut akhirnya mulai disalahgunakan dengan cara diperjualbelikan dan tersebar luas. Sebelum marak  aktivitas  transaksi  dan  penyalahgunaan  narkoba,  dahulu  kampung  ini  terkenal dengan prostitusi, judi dan tawuran. Kampung Muara Bahari mulai dikategorikan sebagai darurat  narkoba  sejak  sekitar  tahun  2004  dan  saat  tahun  tersebut,  para  pengedar  dan pengguna  melakukan  transaksinya  masih  secara  tersembunyi.  Namun  pada  tahun  2009 sebagai puncak dari momentum tersebut, aktivitas transaksi jual-beli dan penyalahgunaan narkoba oleh warga setempat mulai dilakukan secara terang-terangan dan diketahui telah terbuat  struktur  yang  meliputi  bagian-bagian  dari  transaksi  jual-beli.  Jenis-jenis  narkoba yang sering ditemukan dan digunakan oleh pengguna di Kampung Muara Bahari adalah sabu, tramadol dan ekstasi, tetapi tidak sedikit juga pengguna dahulu menyalahgunakan jenis  putaw  dan  ganja.  Adapun  hal-hal  lain  yang  membedakan  Kampung  Muara  Bahari
dengan kampung narkoba lainnya, yaitu Kampung Muara Bahari memiliki banyak RT dan RW disertai dengan jalan labirin yang dapat menjebak masyarakat asing dari luar kampung tersebut,  tetapi  menjadi  nilai  tambahan  oleh  warga  setempat  karena  titik  lokasi  yang strategis.  Berdasarkan  pernyataan  dari  ketua  RW  X,  sejak  20  tahun  yang  lalu,  kejahatan narkoba di Muara Bahari semakin meningkat seiring berjalannya waktu karena banyaknya pendatang yang berada di Muara Bahari, tetapi tidak tinggal di sana. Eksistensi aktivitas kriminal ini dilakukan oleh seluruh kalangan, mulai dari anak di bawah umur hingga lanjut usia.
Sejarah dan perkembangan narkoba di Indonesia dimulai pada tahun 2000 SM, yaitu ditemukannya Bungan opion di Sumaria (Faturachman, 2020). Hal ini berelevansi dengan faktor  penyebab  masifnya  warga  Muara  Bahari  menjadi  pengguna,  pengedar  hingga bandar diawali  dari sejarah Kampung  Muara Bahari itu sendiri.  Pada awalnya, mayoritas warga Muara Bahari bermata pencaharian sebagai nelayan dan profesi nelayan merupakan pekerjaan yang sangat ekstrim karena harus berjuang melawan cuaca dan badai. Selain itu, para nelayan harus berlayar hampir tiada henti yang menyebabkan terkurasnya energi dan tenaga, dari sinilah awal para nelayan menggunakan narkoba sebagai doping agar mereka kuat dan tidak mengenal lelah atau nyeri. Namun semakin berjalannya waktu yang awalnya hanya dijadikan sebagai doping, kini mulai diperjual berikan hingga dijadikan sebagai mata pencaharian  karena  menurut  mereka  pendapatan  dari  menjual  narkoba  mendapatkan keuntungan berkali lipat serta dapat menghemat waktu dan tenaga dibandingkan menjadi nelayan. Selain dari faktor historis, terdapat faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama peredaran  narkotika  masih  melenggang  bebas  di  Kampung  Muara  Bahari.  Keadaan Kampung  Muara  Bahari  saat  ini  masih  dihuni  oleh  masyarakat  dengan  lapisan  sosial menengah ke bawah sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pendapatan yang dapat mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  bagi  mereka.  Ketika  pendapatan  menjadi  pengedar narkoba  lebih  besar  dibanding  hanya  bekerja  serabutan,  mereka  lebih  memilih  untuk terlibat dalam aktivitas kriminal tersebut tanpa menghiraukan dampak dari hal tersebut. Di sisi lain, warga setempat lebih banyak yang membela para bandar karena bandar narkoba di  Muara  Bahari  memegang  peranan  penting  dalam  menyumbang  dan  memenuhi kebutuhan  warga  sekitar,  seperti  menyumbang  dana  untuk  mengadakan  acara  atau kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung tersebut. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas (Nebi, 2019). Selain dari faktor ekonomi, penyebab narkoba sulit untuk dilepaskan di Muara Bahari karena banyaknya masyarakat setempat yang melanggengkan aktivitas jual-beli narkoba dengan cara pernikahan antar keturunan bandar. Keturunan bandar narkoba di RW X akan
dinikahkan dengan anak dari bandar narkoba di RW Y dengan tujuan tidak terputus atau hilang  “bisnis” -nya  sehingga  satu-satunya  jalan  yang  ditempuh  adalah  dengan  cara tersebut. Adapun cara lainnya, yaitu orangtua yang memerintahkan anaknya untuk menjadi kurir narkoba dan dari hasil tersebut sang anak akan mendapatkan upah untuk digunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Letak geografis juga sangat mendukung peredaran gelap narkoba di Kampung Muara Bahari karena dekat dengan pelabuhan dan sempitnya akses jalan yang tersedia disertai jalan yang bercabang seperti labirin. Berbanding terbalik dengan warga Muara Bahari, letak geografis tersebut dimanfaatkan sebagai keuntungan dan nilai tambah guna mendukung kegiatan mereka dalam peredaran gelap narkoba.

## Kepemimpinan dan Kebijakan Polres Jakarta Utara
Aktivitas  kriminal  transaksi  dan  penyalahgunaan  narkotika  tidak  bisa  dibiarkan melenggang  bebas  di  ruang  masyarakat,  terlebih  lagi  Indonesia  sudah  menjadi  negara darurat narkoba pada tahun 2009. Peran dan fungsi Polri dalam tindak preventif terhadap narkoba tidak hanya di titik beratkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan penyalahgunaan narkoba  (Baharuddin & Amiruddin, n.d.).  Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  menjadi  garda  terdepan  dalam  memberantas  dan  menindaklanjuti  kejahatan narkotika  yang  ada  di  dalam  masyarakat  sehingga  diperlukan  rencana  strategis  terkait pengendalian sosial agar kejahatan narkotika dapat terminimalisir  dan masyarakat sosial menjadi  terkendali  seperti  semula,  termasuk  di  Kampung  Muara  Bahari.  Satresnarkoba Polres  Metro  Jakarta  Utara  telah  beberapa  kali  melakukan  upaya  tindakan  untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran narkoba di Muara Bahari, mulai dari tindakan pre-emtif hingga  preventif  guna  menjadikan  Muara  Bahari  sebagai  kampung  anti  narkoba. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diperoleh  dengan  Bapak  Iptu  Erick  sebagai  KBO Satresnarkoba  di  Polres  Metro  Jakarta  Utara,  seluruh  kebijakan  terkait  narkoba  yang dikeluarkan  oleh  Polri  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dengan prinsip “Kampung Narkoba, Bebas Narkoba”. Perbedaannya terletak pada terbentuknya  beberapa  terobosan  baru  dan/atau  khusus  yang  diterapkan  ke  kampung narkoba, khususnya Kampung Muara Bahari.
Berikut adalah nama-nama Kapolres Jakarta Utara beserta tahun kepemimpinannya.
No. Nama Tahun 1. Kombes Pol Rudy Sufahriadi 2009 2. Kombes Pol Andap Budhi Revianto 2010 3. Kombes Pol Muhammad Iqbal 2012
4. Kombes Pol Susetio Cahyadi
2015 5. Kombes Pol Daniel Bolly H. Tifaona 2016 6. Kombes Pol Reza Arif Dewanto 2017 7. Kombes Pol Budhi Herdi Susianto 2019 8. Kombes Pol Guruh Arif 2020 9. Kombes Pol Wibowo 2022 10.  Kombes Pol Gideon Arif Setyawan 2023 - sekarang
Tabel 1.1 Kepemimpinan di Polres Metro Jakarta Utara
Alur  penanganan  tindak  pidana  narkoba  oleh  Satresnarkoba  Polres  Jakarta  Utara merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  Kapolres.  Kapolres  memerintahkan  Kasat Resnarkoba untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan narkoba dan dibantu oleh Wakasat Resnarkoba, Kaur Bin Ops serta jajaran di bawahnya seperti tabel di bawah ini.
Tabel 1.2 Alur penanganan tindak pidana narkoba Polres Jakarta Utara
Upaya-upaya Satresnarkoba Polres  Jakarta Utara terhadap Kampung Muara  Bahari dilakukan  dengan  membuat  suatu  kebijakan/terobosan  khusus  guna  mencapai  tujuan meminimalisir aktivitas kejahatan narkotika di masyarakat Muara Bahari. Bersama dengan Polsek  Tanjung  Priok,  TNI,  BNN  Jakarta  Utara  dan  pemerintah  kota  Jakarta  Utara, didirikanlah  beberapa  pos  komando  (posko)  Kampung  Tangguh  Anti  Narkotika  yang terletak  di  setiap  RW  guna  memberi  dampak  positif  terhadap  masyarakat  di  Kampung Muara Bahari. Posko tersebut menjadi tempat masyarakat untuk melakukan kegiatan positif, pelayanan serta kegiatan interaksi antara petugas setempat dengan masyarakat Kampung Muara  Bahari.  Selain  itu,  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Polres  Jakarta  Utara  untuk
berinteraksi dengan masyarakat setempat adalah melakukan apel tim Presisi setiap pagi dan malam disertai dengan patroli dialogis dan himbauan di Muara Bahari.
Polres Metro Jakarta Utara membagi beberapa kategori dalam terobosan baru yang dilakukan di Kampung Muara Bahari, yaitu:
1. Giat Pre-Emtif
a. Giat  pembinaan  dan  penyuluhan,  dalam  rangka  mencegah  dan  deteksi  dini terhadap penyalahgunaan narkoba dan tawuran.
2. Produk Komitmen Bersama. Giat penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh  Musyawarah  Pimpinan  Kecamatan  (Muspika),  Ketua  Rukun  Warga  (RW)  dan masyarakat Kampung Muara Bahari.
3. Giat Preventif
a. Melakukan patroli dialogis dan himbauan kepada masyarakat di wilayah Kampung Muara  Bahari  dalam  rangka  mencegah  serta  memberikan  informasi  terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
4. Giat Represif
a. Kegiatan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum berkolaborasi dengan Sat  Reskrim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  serta  mengamankan  barang  bukti berupa narkotika hingga senjata tajam.
b. Patroli pembongkaran dan penertiban lapak di area sekitar rel kereta api Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara.
5. Posko Kampung Tangguh Bebas dari Narkoba.
a. Pemberdayaan generasi muda. Memberikan bantuan berupa fasilitas dan sarana- prasarana untuk pemuda di Kampung Muara Bahari.
Gambar 1.3 Pemberdayaan pemuda Muara Bahari
b. Melakukan perbaikan sarana olahraga.
6. Rehabilitasi terhadap pelaku pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba.
Evaluasi  kebijakan  khusus  perlu  dilakukan  melalui  pemantauan  secara  berkala terhadap efektivitas implementasi beberapa program, apakah langkah-langkah yang diambil sudah berhasil atau perlu disesuaikan. Dengan menggabungkan pendekatan- pendekatan  yang  ada  dan  melibatkan  seluruh  komunitas,  diharapkan  dapat
meningkatkan  kesadaran  terhadap  bahaya  narkoba  dan  meminimalisir  peredaran narkoba di Kampung Muara Bahari.

## Kepemimpinan dan Kebijakan BNN Jakarta Utara
Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberantas  penyalahgunaan  narkotika. Dasar hukum pembuatan kebijakan BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjadi kebijakan umum di seluruh BNN wilayah kota Jakarta.
No. Nama Tahun 1. AKBP Yuanita Amelia Sari, SE., M.Si 2015-2020 2. AKBP Bambang Yudistira, S.Sos., M.Si 2020 - sekarang
Tabel 1.3 Kepemimpinan di BNN Jakarta Utara
Dari  awal  terbentuknya  BNN  Jakarta  Utara  pada  tahun  2015  hingga  saat  ini,  BNN Jakarta Utara memiliki kebijakan yang tetap tentang strategi penanganan narkoba secara umum.  Kebijakan  tetap  ini  digunakan  sebagai  bentuk  tindakan  meminimalisir  aktivitas kejahatan  narkotika,  termasuk  di  Kampung  Muara  Bahari.  Strategi  pengamanan  secara umum tersebut, yaitu:
a. Soft power approach. Mengedepankan langkah edukasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat  seperti  pelatihan  keterampilan  agar  berwirausaha  dengan  diberi  modal awal  oleh  pemerintah  melalui  BNN  Jakarta  Utara  dengan  tujuan  adanya  perubahan positif.
b. Half power approach. Berpacu terhadap penangkapan hukum sesuai hukum, di mana individu ataupun kelompok yang terlibat akan ditangkap lalu diproses sesuai dengan sejauh mana keterlibatan individu dengan narkoba.
c. Smart power approach. Dengan cara mengedepankan edukasi yang menarik perhatian untuk diresapi dan dikemas dengan ide kreatif agar tidak monoton.
d. Cooperation.  Melakukan  kerja  sama  antara  pemerintahan  dengan  masyarakat  yang berfungsi siaga untuk melapor.
Berdasarkan hasil wawancara  yang  diperoleh  dengan Bapak Kombes Pol Bambang Yudhistira sebagai Kepala BNN Kota Jakarta Utara, kegiatan-kegiatan positif yang diadakan merupakan  hasil  kerjasama  antara  Pelindo  dengan  BNN  Jakarta  Utara  sebagai  upaya memanfaatkan waktu luang sehingga memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat. Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Muara  Bahari  di  antaranya  menjahit
pouch, steam kendaraan, memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga (tenis meja dan lapangan  futsal).  Pemenuhan  sarana  dan  prasarana  ini  dipasok  oleh  BNN  Jakarta  Utara menggunakan anggaran pemerintah dan hasil dari kegiatan menjahit tersebut akan dibawa ke Pelindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun di luar beberapa kebijakan tersebut, terdapat pula gebrakan dan terobosan baru yang membuat keefektifan efektivitas prosedur menjadi meningkat, seperti terobosan creative dengan membuat pembelajaran. Misalnya,  pendekatan  rohani  (mengaji)  dan  wirausaha.  Kemudian  terdapat  terobosan berbasis teknologi, yaitu dengan membuat aplikasi bernama SIPITUNG (Sistem Pengaduan dan Informasi Terpadu Ungkap Narkotika Gelap). Aplikasi  ini awalnya hanya  berfokus  di dalam area Kampung Muara Bahari karena aplikasi tersebut dapat melacak, tetapi saat ini aplikasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat luar guna melaporkan aduan aktivitas kejahatan  narkotika  dan  memuat  informasi  tentang  rehabilitasi  hingga  pelayanan masyarakat. Implementasi diperlukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat terealisasi dan memberikan dampak kepada sasaran kebijakan (Wulandari, 2019).

## SIMPULAN
Artikel  ini  membahas  masalah  perdagangan  narkoba  di  wilayah  pesisir  Jakarta, Indonesia, menyoroti pentingnya penerapan strategi baru untuk mengurangi perdagangan narkoba  dan  memastikan  keamanan  di  wilayah  ini.  Artikel  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  untuk  menganalisis  data  yang  dikumpulkan  dari  Kepolisian  Daerah Metro Jaya dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Utara terkait perdagangan narkoba di wilayah pesisir.
Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kerjasama strategis dengan India dan  Australia  serta  negara-negara  besar  di  Asia,  sehingga  menjadi  tempat  transit  bagi operasi  perdagangan  narkotika  internasional.  Peningkatan  perdagangan  narkoba  di Indonesia  disebabkan  oleh  lokasi  negara  yang  strategis  dan  upaya  strategis  dari  polisi setempat  untuk  mengendalikan  perdagangan  narkoba.  Artikel  ini  juga  menyoroti pentingnya  mengatasi  perdagangan  narkoba  di  wilayah  pesisir  untuk  memastikan keselamatan dan keamanan negara dan warganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adri, A. 2023. PERINGATAN, ADA 4,8 JUTA PENDUDUK TERPAPAR NARKOTIKA. Di akses melalui https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada   48  juta- penduduk-terpapar-narkotika
Badan Pusat Statistik. (2020)
Baharuddin, M. J., & Amiruddin, M. (n.d.). Universitas Islam Negeri Alauddin PENDAHULUAN Didalam  perkembangan  kejahatan  dan  penyalahgunaan  narkotika  menunjukan adanya  kecenderungan  yang  terus  meningkat  dan  narkotika  itu  sendiri  sudah merupakan  tren  serta  gaya  hidup  bagi  sebagian  banyak  masyarakat.  3(November 2021), 591 – 599.
Fari, F. A. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. Jurnal Usm Law Review, 4(1), 431. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350
Faturachman,  S.  (2020).  Sejarah  Dan  Perkembangan  Masuknya  Narkoba  Di  Indonesia. Ilmuti.Org, X, 13 – 19.
Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 201 – 210. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634
Mintawati, H., & Budiman,  D. (2021). Bahaya Narkoba  Dan Strategi Penanggulangannya.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 1(2), 27 – 33. https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95
Nebi,  O.  (2019).  Faktor  Penyebab  Pengguna  Narkotika  di  Kalangan  Masyarakat. Wajah Hukum, 3(1), 81. https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.59
Pramesti,  M.,  Ramadhani  Putri,  A.,  Hafizh  Assyidiq,  M.,  &  Azmi  Rafida,  A.  (2022).  Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 12(2), 355 – 368. http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM Puri, K., & Hilir-Riau, K. (2023). Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa. Jurnal Pengabdian Dosen Dan … , 2(2), 43 – 48. https://www.academia.edu/download/101313551/138.pdf Rahmawati, F., Dewi, ;, Hanita, M. ;, & Iskandar, A. (2021). Ketahanan Sosial Masyarakat di Kawasan  Rawan  Narkotika :  Studi  Kasus  di  Kampung  Muara  Bahari  Tanjung  Priok Jakarta  Utara. Jurnal  Kajian  Stratejik  Ketahanan  Nasional,  4(1),  5 – 14. https://scholarhub.ui.ac.id/jksknAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol4/iss1/ 7
Wulandari,  T.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  pada  Kalangan  Pelajar  di BNNP DIY. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 5(5), 466 – 477.

## Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba. (2021)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika