## EDUCORETAX

## KEDUDUKAN HAK MENDAHULU UTANG PAJAK, BANK, DAN UPAH BURUH
Luqman Fajri 1) ; Muhamad Wildan Candra Malo 2) ; Naufal Rafif Kusuma Putra 3) ) ; Ferry Irawan 4) *
1) 2301190195_luqman@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 2301190586_wildan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 2301190372_naufal@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
4) ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN * untuk penulis korespondensi

## Abstract
This article aims to determine the position and rank of prior rights of tax payables, banks, and wages payable when the company goes bankrupt. Taxes payable are taxes that must be paid including administrative sanctions. The state has pre-emptive rights in relation to tax debts as stated in Article 21 of the KUP Law. Therefore, the state's position regarding tax debt is the preferred creditor. Banks are classified as separatist creditors if the bank holds  collateral  rights  for  the  property  in  the  form  of  mortgage  rights.  Separatist  creditors  have  executable guarantees for debtors' debts. Separatist creditors are given the right to take their own execution of the collateral obtained within two months after the bankruptcy as stated in Article 178 paragraph (1) of the PKPU Bankruptcy Law.  Wages  are  labor  rights  that  are  received  and  expressed  in  the  form  of  money  as  an  imbalance  from  the employer of the agreement or agreement. Payment of labor wages has the most priority and priority compared to other creditors, including separatist and state creditors. This is based on the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 and Law No. 10 of 2020 concerning Job Creation. The legal material analysis technique used in this article is deductive reasoning in which data is collected first and then analyzed qualitatively. The results of this study show that salary debt is ranked first for repayment when the company goes bankrupt, then separatist creditors or banks, and the last is tax debt.
Keywords : Taxes payable, bank, workers wage debt, bankruptcy

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peringkat hak mendahulu dari utang pajak, bank, dan utang upah  buruh  ketika  perusahaan  pailit.  Utang  pajak  adalah  pajak  yang  masih  harus  dibayar  termasuk  sanksi administrasinya.  Negara  mempunyai  hak  mendahulu  terkait  dengan  utang  pajak  sebagaimana  telah  disebutkan dalam Pasal 21 UU KUP. Oleh karena itu, kedudukan  negara terkait utang pajak merupakan kreditur preferen. Bank termasuk kreditur separatis apabila bank memegang hak jaminan atas kebendaan berupa hak tanggungan. Kreditur separatis memiliki jaminan yang dapat dieksekusi untuk melunasi utang debitur. Kreditur separatis diberi hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu dua bulan setelah insolvensi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan PKPU. Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja perjanjian atau kesepakatan. Pembayaran utang upah buruh memiliki kedudukan yang paling utama dan didahulukan dibandingkan  kreditur lain,  termasuk  kreditur  separatis  dan  Negara.  Hal  ini  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  67/PUU- XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  penalaran  deduksi  yang  mana  data  dikumpulkan  terlebih  dahulu  kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan utang upah buruh menduduki peringkat pertama untuk didahulukan pelunasannya ketika perusahaan pailit, baru kemudian kreditur separatis atau bank, dan yang terakhir adalah utang pajak.
Kata Kunci : Utang pajak, bank, utang upah buruh, pailit

## PENDAHULUAN
Kepailitan merupakan hal yang sering terjadi di berbagai macam negara, salah satunya di  Indonesia.  Definisi  kepailitan  sendiri  menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di  bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang ini. Kepailitan sering kali menjadi suatu masalah yang muncul akibat peristiwa tersebut, salah satu akibat dari kepailitan adalah sengketa ketika pembagian pembayaran utang kepada pihak-

## EDUCORETAX
pihak  yang  bersangkutan  dan  tagihan  pembayaran  utang  tidak  bisa  terpenuhi  kepada  semua pihak.
Ketika  perusahaan  dinyatakan  pailit,  maka  atas  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  debitur pailit akan diserahkan kepada kurator dan atas semua sita yang sudah dilakukan oleh kreditur dicabut  dan  diserahkan  seluruhnya  kepada  kurator  sebagai  wakil  dari  debitur  pailit.  Kurator yang  dimaksud  adalah  menurut  UU  Kepailitan,  yaitu  balai  harta  peninggalan  atau  orang perseorang  yang  diangkat  oleh  pengadilan  untuk  mengurus  dan  membereskan  harta  debitur pailit  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas  sesuai  dengan  undang-undang  ini.  Kurator memiliki tanggung jawab sebagai wakil perusahaan debitur pailit bukan sebagai penanggung jawab  atas  tagihan  pembayaran  utang  kepada  kreditur  sehingga  ketika  pembayaran  utang kepada kreditur apabila tidak mencukupi tidak bisa menggugat kepada kurator.
Kreditur  yang  dimaksud  dalam  kepailitan,  disebutkan  dalam  UU  Kepailitan  adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Salah satu dari kreditur saat perusahaan pailit adalah pemerintah, dalam hal ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  DJP  memiliki  kedudukan  istimewa  terkait  utang  pajak kepada debitur pailit karena atas utang pajak yang masih tersisa dalam perusahaan yang pailit diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Disebutkan juga dalam ayat (3) huruf a bahwa  dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator,  atau  orang  atau  badan  yang  ditugasi  untuk  melakukan  pemberesan  dilarang membagikan  harta  wajib  pajak  dalam  pailit,  pembubaran  atau  likuidasi  kepada  pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Sehingga dari pernyataan tersebut utang pajak memiliki hak mendahulu atas pembayaran utang pajak dari wajib pajak yang dinyatakan pailit.
Bank  merupakan  lembaga  yang  menghimpun  harta  berupa  uang  dari  masyarakat kemudian  menyalurkannya  kembali  dalam  bentuk  kredit.  Atas  upaya  penyaluran  arus  kredit yang dapat dilakukan, bank mempunyai hak mendahulu dalam kepailitan sebuah perusahaan yakni sebagai kreditur separatis. Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan mengenai barang-barang atau kebendaan yang menjadi jaminan kredit suatu perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum yang muncul atas kesepakatan dua atau lebih pihak sehingga terdapat hak dan kewajiban yang lahir atas kesepakatan tersebut. Bank sebagai kreditur dalam hal ini merupakan pemberi kewajiban sehingga dapat menuntut hak atas kredit yang diberikannya. Dalam suatu perikatan, pada dasarnya hak kreditur memiliki bobot yang seimbang kecuali terdapat alasan yang mendahulukan seperti hak privilege , gadai, dan hipotik. Dengan memiliki hak privilege , gadai, dan atau hipotik, bank memiliki jaminan untuk  menempati  kedudukan  yang  diutamakan  dalam  pelunasan  utang  atau  kewajiban  yang ditanggung oleh debitur.
Upah  buruh  memiliki  dasar  hukum  yang  menyatakan  bahwa  ketika  perusahaan dinyatakan pailit maka upah buruh yang belum dibayarkan merupakan utang yang didahulukan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 95 UU Nomor 11 Tahun 2020.  Sebelum UU HPP disahkan, telah  ada  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  upah  buruh.  Salah  satunya  adalah  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  67/PUU-XI/2103  yang  menempatkan  upah  buruh  yang terutang  sebagai  tagihan  yang  harus  didahulukan  atas  semua  jenis  kreditur  termasuk  atas tagihan kreditur Separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.
Para kreditur tersebut memiliki hak mendahulu yang diatur baik dalam undang-undang maupun  dalam  KUH  Perdata  yang  memiliki  kekuatan  hukum  positif  yang  berlaku  hingga sekarang.  Oleh  karena  itu,  sering  kali  terjadi  suatu  sengketa  ketika  terjadi  pembagian  hasil lelang  kekayaan  perusahaan  pailit  kepada  para  kreditur  yang  sama-sama  mempunyai  hak mendahulu. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepastian hukum antara  utang  pajak,  bank,  dan  upah  buruh.  Selanjutnya,  penelitian  ini  juga  bertujuan  utuk memahami  bagaimana  kedudukan  atau  hierarki  hak  penerimaan  pelunasan  kewajiban  atas kepailitan suatu perusahaan antara utang pajak, bank, dan upah buruh.

## KAJIAN PUSTAKA
Kepailitan merupakan kondisi dimana kekayaan debitur pailit dilakukan penyitaan yang tugasnya dilakukan oleh kurator di bawah hakim pengawas. Dalam kepailitan terdapat utang- utang debitur yang masih harus dibayarkan antara lain utang pajak, utang bank, dan utang upah buruh.  Hal  ini  sering  menimbulkan  perselisihan  antar  kreditur.  Masing-masing  kreditur mengaku  piutang  mereka  yang  harus  dibayarkan  terlebih  dahulu.  Mereka  mempunyai  dasar hukumnya mengenai hak mendahulu ketika debitur pailit.
Utang pajak dalam hal ini krediturnya adalah DJP yang merupakan instansi negara. DJP merupakan  kreditur  preferen  yang  memiliki  hak  mendahulu  atas  utang  pajak  sebagaimana diatur dalam UU HPP. Bank merupakan kreditur separatis yang juga memiliki hak mendahulu atas utang bank dalam perusahaan yang pailit. Hal tersebut diatur dalam KUH Perdata. Utang upah buruh memiliki kedudukan pembayaran yang didahulukan sebagaimana dijelaskan dalam UU HPP dan putusan MK No. 67/PUU-XI/2103.

## METODE
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan  menggunakan  prosedur-prosedur  statistik  atau  dengan  cara  kuantitatif  lainnya (Nugrahani,  2014).  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode pengumpulan  data  dengan  menggunakan  metode  studi  lapangan  dan  studi  pustaka.  Metode studi lapangan menggunakan dengan cara bertanya kepada ahli, dalam hal ini diajukan kepada kurator  Imran  Nating  dan  Rekan.  Metode  studi  lapangan  bertujuan  untuk  mendapatkan  data primer.  Kemudian  metode  lain  yang  digunakan  adalah  metode  studi  pustaka.  Metode  studi pustaka  digunakan  dengan  cara  mengumpulkan  data  dan  informasi  melalui  literatur  seperti peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal,  artikel,  berita,  dan  sumber  terpercaya  lainnya yang relevan untuk  mendapatkan penyelesaian permasalahan terkait jurnal  ini. Metode  studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam menjalankan suatu bisnis terkadang perusahaan harus menghadapi situasi ketika perusahaan  pailit  atau  ketika  perusahaan  kesulitan  membayar  utangnya  kepada  kreditur. Apabila  di  antara  para  kreditur  tersebut  terdapat  dua  kreditur  atau  lebih  mengajukan  pailit kepada pengadilan niaga yang salah satu utangnya sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian, maka pengadilan dapat  menjatuhkan pailit kepada  debitur tersebut baik  atas permohonannya sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih  krediturnya.  Selanjutnya  ketika  perusahaan sudah  dinyatakan  pailit,  maka  atas  harta  yang  dimiliki  perusahaan  yang  disita  oleh  kreditur, akan dicabut sitanya dan diambil alih oleh kurator sebagai wakil dari debitur pailit.
Keadaan debitur pailit yang disita harta kekayaannya akan dinyatakan apakah debitur tersebut  dalam  keadaan  insolvensi  atau  tidak.  Yang  dimaksud  dengan  insolvensi  adalah keadaan  tidak  mampu  membayar.  Ketika  debitur  pailit  dinyatakan  insolvensi,  maka
pemberesan harta pailit akan diserahkan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan di bawah pengawasan  hakim  pengawas.  Setelah  kurator  menyita  aset  atau  harta  milik  debitur  pailit, selanjutnya dinilai oleh kurator dengan memaksimalkan nilai harta pailit.
Sita harta yang sudah dinilai kemudian dilanjutkan dengan pelelangan oleh kurator di muka umum dan kurator melakukan penagihan piutang yang masih dimiliki oleh debitur pailit yang mungkin ada di pihak ketiga. Penjualan terhadap harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan  sepanjang  sudah  dilakukan  lelang  dan  mendapat  hakim  pengawas.  Selain  itu,  tugas kurator lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur Pailit apabila dipandang menguntungkan, namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas. Kedua, membuat daftar pembagian yang berisi jumlah uang yang diterima dan  dikeluarkan  selama  kepailitan,  nama-nama  kreditur,  dan  jumlah  tagihan  yang  disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut. Terakhir, melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan tersebut.
Setelah harta pailit telah dilelang atau diuangkan dan harta pailit tersebut cukup untuk membayar semua utang yang dimiliki debitur pailit, maka tidak ada masalah atau sengketa yang muncul  terkait  hak  mendahulu.  Tetapi,  apabila  setelah  seluruh  aset  harta  pailit  yang  telah dilelang  atau  diuangkan  tidak  mencukupi  pembayaran  utang  kepada  para  kreditur,  maka biasanya akan muncul masalah terkait siapa yang berhak terlebih dahulu menerima pembayaran utang. Berikut adalah kepastian hukum dari hak mendahulu kreditur berupa utang pajak, bank, dan  upah  buruh  serta  hierarkinya  dalam  pembagian  harta  pailit  yang  telah  dilelang  atau diuangkan apabila nilainya tidak mencukupi untuk semua kreditur.

## Kepastian Hukum Hak Mendahulu Utang Pajak, Bank, dan Upah Buruh Utang Pajak
Penagihan pajak merupakan salah satu cara supaya wajib pajak membayar utang pajak yang  dimilikinya.  Penagihan  pajak  tetap  dapat  dilakukan  walaupun  wajib  pajak  dinyatakan pailit apabila wajib pajak yang dinyatakan pailit tersebut masih memiliki utang pajak yang perlu dilunasi.  Kepailitan  yang  terjadi  di  Indonesia  masih  memunculkan  sengketa  hukum  dalam pemenuhan  kewajiban  kepada  para  krediturnya.  Negara  yang  memiliki  hak  utang  pajak, memiliki dasar hukum yang cukup kuat yakni UU KUP sebagaimana telah diubah dengan UU HPP. Dalam tingkatan konstitusi yang berlaku di Indonesia, UU tersebut merupakan turunan dari  UUD  sehingga  memiliki  sifat  hukum  yang  aktif.  Sekalipun  di  dalam  suatu  sengketa pelunasan utang perusahaan pailit utang pajak hampir memiliki pengertian yang sama sebagai utang, namun hukum yang dimilikinya masih hidup dan berhak menuntut pendahuluannya.
Utang pajak yang masih ada dalam perusahaan yang pailit dapat diterbitkan oleh KPP tempat perusahaan itu berada sebuah surat ketetapan pajak (SKP). SKP nantinya akan diberikan kepada kurator selaku wakil dari debitur pailit dan hakim pengawas atau balai peninggalan harta untuk tagihan utang pajak. Tetapi, dalam UU Kepailitan tidak diatur secara khusus kedudukan utang pajak sebagai kreditur preferen.
Menurut Najib et al. (2019) menyatakan bahwa ketentuan hak mendahulu Negara yang diatur  dalam  UU  KUP  tidak  diadopsi  dalam  UU  Kepailitan,  sehingga  dalam  penerapannya menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Oleh  karena  itu,  proses  hak  mendahulu  Negara  dalam memperoleh  pelunasan  utang  pajak  dari  debitur  pailit  untuk  kepastian  hukum  berdasarkan ketentuan UU KUP juncto UU Kepailitan.
Menurut Putri & Utomo (2021) berpendapat bahwa perlu adanya sinkronisasi ketentuan yang  diatur  dalam  pengaturan  hukum  pajak  agar  disesuaikan  dengan  apa  yang  diatur  dalam pengaturan hukum  kepailitan sehingga terhindar  dari ketidakpastian hukum  atas utang pajak yang  memiliki  hak  istimewa.  Dari  kedua  pendapatan  tersebut,  benar  adanya  bahwa  hak mendahulu dalam peraturan pajak perlu disinkronisasi dengan peraturan hukum kepailitan dan
yang lainnya sehingga tidak menimbulkan celah hukum yang membuat adanya benturan antar satu kepentingan dengan kepentingan yang lain.

## Utang Bank
Bank memiliki hak istimewa atas liabilitas yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang berdiri atas perikatan tidak pernah luput dari pengambilan modal awal baik setoran dari para pendiri, modal dari pemegang saham, dan utang kepada jasa keuangan seperti perbankan. Bank dalam  hal  ini  merupakan  kreditur  yang  memberi  modal  dan  menjadi  faktor  utama keberlangsungan  perusahaan.  Bagian  modal  yang  disuplai  oleh  bank  membuat  keikutsertaan bank  dalam  suatu  perikatan  sangatlah  penting.  Praktik  yang  terjadi  di  lapangan,  kewajiban utang perusahaan kepada bank memiliki jaminan agar bank mau memberikan pinjaman modal kepada perusahaan. Kewajiban atau liabilitas dan jaminan atas utang tersebut bisa saja sewaktu- waktu diminta oleh bank apabila perusahaan sudah tidak dapat melunasi utang sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah dijalankan.
Asas pari  passu  pro  rata  parte yang  diatur  di  dalam  Pasal  1132  KUH  Perdata memperkuat pihak bank untuk mendapatkan prioritas lebih dalam pelunasan utang perusahaan. Asas tersebut bermakna bahwa semua kreditur memiliki kedudukan seimbang atas aset yang dimiliki oleh debitur. Kecuali, jika pihak kreditur lain ada yang memiliki dasar dan/atau alasan untuk  lebih  didahulukan  yang  sah  di  mata  hukum.  Pasal  1134  ayat  (2)  UU  KUH  Perdata menegaskan bahwa kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan berupa gadai dan hipotik sebagaimana yang dimiliki oleh bank memposisikan bank sebagai kreditur separatis. Kreditur konkuren yang tidak termasuk dalam kreditur preferen dan kreditur separatis, tidak memiliki hak atas jaminan kebendaan. Oleh karena itu, kreditur separatis tersebut memiliki kedudukan yang  lebih  tinggi  daripada  kreditur  yang  lain  atau  dapat  disebut  sebagai  kreditur  konkuren. Kreditur  separatis  yakni  bank  kemudian  dapat  mengeksekusi  harta  jaminan  seketika  apabila memang menurut bank, perusahaan tersebut sudah tidak dapat lagi melunasi utangnya kepada bank.
Kepailitan perusahaan yang telah diputuskan oleh hakim, memiliki ketentuan tersendiri bagi bank untuk menerima pelunasan atas piutang yang dimilikinya. Pasal 51 UU Kepailitan berbunyi  “Setiap  orang  yang  mempunyai  utang  atau  piutang  terhadap  Debitur  Pailit,  dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitur Pailit  sebelum  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan.”  Bank  dapat  memohonkan  adanya perjumpaan utang sehingga kewajiban utang akan setara antara bank sebagai kreditur separatis dengan Negara  sebagai  kreditur preferen. Namun, nantinya buruh juga  akan memiliki posisi yang sama sebagai pemegang hak piutang atas upahnya.
Sofia  (2020)  menyatakan  bahwa  ketentuan  di  dalam  Pasal  281  UU  Kepailitan  hanya mengatur kuorum atas kreditur separatis dan konkuren dalam hal hak suara persetujuan rencana perdamaian  saat  rapat  kreditur.  Kreditur  preferen  tidak  memiliki  hak  suara  perdamaian, kemudian  kreditur  konkuren  memiliki  posisi  yang  lebih  rendah  daripada  kreditur  separatis. Dengan batasan Pasal 1131 j.o. 1134 KUH Perdata dan teori tersebut, buruh merupakan kreditur konkuren dan bank sebagai kreditur separatis memiliki hak yang lebih didahulukan daripada kreditur konkuren.
Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan memiliki ketentuan mengenai hak eksekusi bank yang berbunyi “Hak eksekusi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga  untuk  menuntut  hartanya  yang  berada  dalam  penguasaan  Debitur  Pailit  atau  Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Terkait pasal tersebut, bank sebagai kreditur separatis akan dapat mempunyai hak eksekusi atas jaminan hanya jika lewat 90 hari masa penangguhan telah selesai dan kurator belum mengeksekusi aset yang menjadi jaminan bank. Sehingga meskipun bank
memiliki hak mendahulu, namun masih terbatas dengan hak penangguhan atas aset jaminan. Kemudian  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  juga  diberikan  batasan  lagi  bahwa  bank  sebagai  kreditur separatis hanya diberikan waktu dua bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi perusahaan untuk dapat mengeksekusi aset.
Adelina  (2018)  menyebutkan  bahwa  terdapat  celah  hukum  bagi  debitur  untuk melakukan  kecurangan  yakni  berupa  penggelapan  aset  selama  masa  penangguhan  kreditur separatis.  Kurator  sebaiknya  segera  melakukan  pendataan  aset  dan  melakukan  lelang,  atau memberikan  hak  kepada  kreditur  separatis  pemegang  jaminan  dengan  terbatas  pada  hak perawatan aset agar hak eksekutorial dan hak piutang tetap terjamin. Kurator juga seharusnya melaporkan  setiap  tindakan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  dalam  perikatan  kepada penegak hukum berwenang seperti kepolisian agar hal semacam itu tidak menjadikan kerumitan dalam penanganan kepailitan suatu perusahaan.

## Utang Upah Buruh
Buruh adalah manusia biasa, yang memiliki hasrat akan terpenuhinya kebutuhan pokok dalam kehidupannya: sandang, pangan dan papan, hasrat tersebut dapat terwujud apabila buruh mendapatkan  hak-haknya  atas  kesejahteraan  yang  ada  padanya  yaitu  secara  umum  berupa pembayaran upah ketika bekerja dan ketika berhenti bekerja  (Sukatra, 2017). Atas pekerjaan yang  dilakukan  buruh,  buruh  akan  mendapat  imbalan  atau  upah  dari  pemberi  kerja  sesuai dengan kontrak. Bagi perusahaan, upah buruh merupakan kewajiban yang harus dibayar karena perusahaan telah mendapatkan barang/jasa yang dikerjakan oleh buruh.
Menurut (Nengsih, 2018) secara teori hak-hak dasar dari pekerja/buruh antara lain: Hak untuk mendapatkan perlindungan; Hak untuk mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama; Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja; Hak untuk mendapatkan penempatan kerja; Hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja; Hak untuk mendapatkan upah; dan Hak untuk mendapatkan kesejahteraan.
Untuk  menjamin  hak-hak  buruh  tersebut,  Negara  memberikan  perlindungan  hukum agar pemberi kerja tidak sewenang-wenang dan memberikan kesejahteraan kepada para buruh. Oleh  karena  itu  Negara  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah dengan UU No 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketika perusahaan pailit, maka akan berdampak pada upah buruh yang belum dibayarkan. Hal ini menjadi utang bagi perusahaan. Utang upah buruh memiliki hak preferensi dibandingkan dengan kreditur lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 ayat 1 UU No 10 Tahun 2020  yang  menyatakan  bahwa : “Dalam  hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  upah  dan  hak  lainnya  yang  belum diterima  oleh  pekerja/buruh  merupakan  utang  yang  didahulukan  pembayarannya.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  upah  buruh  yang  belum  dibayar  memiliki  prioritas  yang  utama dibandingkan utang yang lain.”
Akan  tetapi,  utang  upah  buruh  yang  menjadi  prioritas  adalah  upah  pokoknya  saja. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 95 ayat 2 UU No 10 Tahun 2020 yang berbunyi: “Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.”  Yang dimaksud dengan  hak  lain  dari  buruh  adalah  tunjangan,  baik  tunjangan  tetap  maupun  tunjangan  tidak tetap. Tunjangan adalah  tambahan pendapatan diluar gaji buruh atas pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang jumlah dan periode pembayarannya tetap  sedangkan  tunjangan  tidak  tetap  adalah  tunjangan  yang  jumlah  dan  periode pembayarannya tidak tetap. Yang dimaksud para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan adalah  Bank  sebagai  kreditur  separatis  yang  memiliki  jaminan  objek  berupa  harta  bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada yang dijadikan untuk jaminan
debitur  melunasi  utangnya  kepada  kreditur.  Contoh  jaminan  kebendaan  yang  biasa  diminta Bank adalah tanah dan bangunan karena mempunyai nilai yang tinggi.
Upah  buruh  digolongkan  sebagai  kreditur  preferen  yang  memiliki  hak privilege golongan umum. Hal  ini berdasarkan Pasal  1149 butir ke 4 KUH Perdata.  Kreditur  preferen adalah  kreditur  yang  memiliki  hak  privilege  atau  hak  istimewa  untuk  didahulukan pembayarannya  dari  kreditur  lain  karena  sudah  diatur  dalam  undang-undang  yang  berlaku. Dalam  KUH  Perdata  upah  buruh  dikategorikan  sebagai general  statuory  priority yang menyebabkan kedudukan utang upah buruh berada di bawah kreditur separatis.
Sebelum UU No 10 Tahun 2020 berlaku, dasar hukum yang digunakan dalam menjamin kepa stian hukum untuk buruh adalah UU No 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 95 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh  merupakan  utang  yang  didahulukan  pembayarannya.”  Dalam  pasal  tersebut utang  upah  buruh  dan  hak-hak  lainnya  menjadi  prioritas  utama  dalam  pelunasan  utang perusahaan yang pailit. Kreditur lain termasuk kreditur separatis berada di bawah utang upah buruh. Hal itu juga menandakan bahwa utang pajak berada di bawah utang upah buruh.
Akan tetapi, Pasal 95 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Dalam Pasal 28D  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sedangkan  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  UU  No  13  Tahun  2003  terdapat  kata  “didahulukan pembayarannya”.  Kata  tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  karena  tidak  ada penafsiran  yang  jelas  mengenai  kata  “didahulukan  pembayarannya”.  Oleh  karena  itu diterbitkanlah putusan MK No. 67/PUU/2013 atas perkara pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 200 3. Yang salah satu keputusannya : “ Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4279)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai:  “pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  terutang  didahulukan atas  semua  jenis  kreditur  termasuk  atas  tagihan  kreditur  separatis,  tagihan  hak  negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak- hak  pekerja/buruh  lainnya  didahulukan  atas  semua  tagihan  termasuk  tagihan  hak Negara,kantor  lelang,  dan  badan  umum  yang  dibentuk  pemerintah,  kecuali  tagihan  dari kreditur separatis”
Dengan adanya putusan MK tersebut maka yang diutamakan dalam pembayaran utang ketika perusahaan pailit adalah upah pokok buruh yang belum dibayarkan, tidak termasuk hak buruh lainnya, seperti tunjangan. Hak buruh lainnya baru dibayarkan apabila utang dari kreditur separatis telah dilunasi. Pada dasarnya upah pokok buruh dengan hak buruh lainnya tidaklah sama.  Upah  pokok  buruh  merupakan  hak  konstitusional  sedangkan  hak  buruh  lainnya  tidak sehingga  sudah  seharusnya  hak  buruh  lainnya  tidak  setara  dengan  upah  pokok  dan kedudukannya dibawah kreditur separatis. Menurut (Pramudita, 2017) dasar yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk meletakkan kedudukan upah buruh di atas utang pajak adalah fakta  bahwa  negara  memiliki  sumber  pembiayaan  lain,  sedangkan  bagi  pekerja/buruh  upah adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarga.
Hierarki  Hak  Penerimaan  Pelunasan  Kewajiban  atas  Kepailitan  Suatu  Perusahaan antara Utang Pajak, Bank, dan Upah Buruh
Para  ahli  memiliki  pandangan  atau  pendapat  yang  berbeda  mengenai  hierarki  dari pelunasan kewajiban atas kepailitan suatu perusahaan antara utang pajak, bank, dan upah buruh. Tetapi,  pada  hakikatnya  saat  perusahaan  dinyatakan  pailit,  maka  semua  kreditur  dianggap
mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan  semua  transaksi  batal  demi  hukum.  Ketika  terjadi pembagian  harta  pailit  lah  muncul  pihak-pihak  yang  didahulukan  kepentingan  kewajiban pembayaran  utangnya  oleh  kurator  karena  adanya  faktor-faktor  tertentu.  Hierarki  antara kreditur  ketika  pembagian  harta  pailit  tidaklah  sama.  Menurut  Sukatra  (2017)  bank  sebagai Kreditur separatis mempunyai kedudukan dan hak yang didahulukan, terpisah dan tidak dapat dikurangi  atas  barang  jaminan  yang  diagunkan  terhadapnya.  Pengaturan  hak  preferen  upah buruh  terhadap  kreditur  separatis  dalam  kepailitan  di  Indonesia  kedudukan  dan  tingkat prefensinya  adalah  di  bawah  kreditur  separatis.  Penerapan  hak  mendahulu  atas  utang  upah buruh harus dibatasi kewenangannya secara jelas dalam undang-undang Ketenagakerjaan yaitu dengan mengajukan tagihannya hanya terbatas pada barang yang bukan agunan atau jaminan kebendaan  bank  jika  bank  melakukan  eksekusi  sendiri  atas  barang  jaminan  yang  dijamin dengan hak tanggungan.
Penelitian  lain  oleh  (Adelina,  2018)  menyatakan  apabila  pengadilan  memutus  bahwa debitur  pailit,  maka  kurator  dapat  menguasai  semua  kekayaan  debitur,  walaupun  debitur menjaminkan kekayaannya kepada bank atau kreditur. Dengan demikian hak dan kewenangan melaksanakan penyitaan objek jaminan bukan berada pada kreditur separatis melainkan berada pada kurator. (Hutama et al., 2018) menyatakan terkait perlindungan hukum pemegang jaminan hak  kebendaan,  bahwa Ratio  Decidendi dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terdiri  dari  3 aspek. Pertama, aspek subjek hukum, kedua, Aspek objek perjanjian dan Ketiga, Aspek risiko. Terjadi perubahan kedudukan pemegang jaminan kebendaan terkait relativering hak kebendaan yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Pembayaran upah buruh  lebih  didahulukan  jika  dibandingkan  dengan  kreditur  separatis.  Bentuk  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  jaminan  kebendaaan  yakni  dengan  penambahan  klausul  asuransi yang dapat menjamin risiko yang akan timbul.
Menurut Sari & Yunus (2019) tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak- hak pekerja dalam proses pemberesan boedel pailit pada barang jaminan dari kreditur separatis dan  negara  dengan  pajaknya  menjadi  manusiawi  dan  cukup  adil  jika  pemenuhan  hak-hak pekerja  didahulukan  dari  tagihan  lainnya.  Rasio legis dan rasio  decidendi pemenuhannya adalah timbulnya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh yang tertuang dalam perjanjian kerja sebagai perikatan yang kuat untuk pemenuhan prestasi para pihak. Secara sosial ekonomi kedudukan pekerja/buruh sangat lemah dibandingkan pengusaha, sehingga diperlukan payung hukum yang dapat menjangkau perlindungan terhadap hak pekerja/buruh.
Nengsih  (2018)  berpendapat  bahwa  kedudukan  kreditur  pemegang  hak  tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit maka mempunyai hak yang didahulukan dan di istimewakan dari  kreditur  lain.  Kedudukan  kreditur  pemegang  jaminan  Hak  Tanggungan  ini  dapat dibenarkan, karena pemegang jaminan hak tanggungan tidak ditemukan dua kreditur terhadap objek  hak  tanggungan  ini  sesungguhnya  kreditur  pemilik  benda  dengan  hak  tanggungan  ini sesungguhnya kreditur pemilik benda dengan demikian tidak termasuk harta kekayaan debitur yang  dinyatakan  pailit.  Berdasarkan  kedudukan  jaminan  ini  kreditur  pemegang  jaminan  hak tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dilindungi haknya.
Putri & Utomo (2021) menyatakan bahwa proses kewenangan eksekusi terhadap utang debitur pailit, tentang pemberitahuan dan izin kurator terhadap pajak ketika debitur dinyatakan pailit,  dan  permasalahan  terkait  batas  waktu  verifikasi  utang  pajak,  yang  semestinya  Pajak sebagai  kreditur  yang  diistimewakan  dan  diutamakan  terlebih  dahulu  hak-haknya  daripada kreditur  lainnya,  maka  segala  aturan  yang  membatasi  hak  dan  ruang  gerak  pajak  sebagai kreditur preferen harus dikesampingkan dalam pengaturan hukum kepailitan.
Warouw  et  al.  (2021)  menyatakan  bahwa  posisi  kreditur  dalam  proses  pailit  yang pertama merupakan biaya dan imbalan jasa kurator (Pasal 18 UUK-PKPU), kedua upah pekerja atau buruh (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013), ketiga kreditur separatis
(Pasal 1134 KUH Perdata), keempat utang pajak sebagai kreditur preferen (Pasal 21 UU KUP), dan yang kelima adalah kreditur konkuren.
Ida Zuraida, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, yang menjadi salah satu narasumber pada webinar  kuliah  umum  penagihan  dan  sengketa  pajak  hak  mendahulu  tagihan  pajak  dalam praktik  tanggal  21  Januari  2022  yang  diadakan  oleh  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN berpendapat  bahwa  hierarki  hak  mendahulu  yang  pertama  kali  adalah  piutang  kepada pekerja/buruh sesuai Putusan MK No 67/PUU-XI/2013. Yang kedua adalah hak Nngara yang harus  didahulukan  (utang  pajak).  Yang  ketiga  adalah  kreditur  separatis  (kreditur  pemegang jaminan kebendaan: gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik kapal). Selanjutnya adalah utang harta  pailit  (antaralain:  biaya  kepailitan  dan fee kurator,  upah  buruh  sebelum  dan  sesudah debitur pailit. Yang keempat yaitu kreditur preferen dan yang terakhir adalah kreditur konkuren.
Berbeda  dengan  pendapat  dari  Zuraida,  kurator  Imran  Nating  berpendapat  bahwa hierarki hak mendahulu yang pertama kali ada pada hak upah buruh, kemudian yang nomor dua adalah kreditur separatis. Selanjutnya nomor tiga adalah hak buruh lainnya seperti pesangon dan yang lain, sedangkan untuk utang pajak berada pada urutan keempat. Dan yang terakhir adalah kreditur konkuren. Terdapat perbedaan untuk kedudukan kedua hingga keempat, namun sepakat  bahwa  upah  buruh  didahulukan  dari  semua  kreditur  karena  hal  ini  sudah  tercantum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang dikuatkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2020.  Negara yang memiliki piutang pajak dapat menempati urutan pertama hanya jika pihak  negara  atau  dalam  hal  ini  fiskus  telah  menyampaikan  surat  tagihan  pajak  sebelum perusahaan  dinyatakan  pailit  oleh  hakim.  Jika  tidak  ada  surat  tagihan  sebelumnya,  maka perlakuan para kreditur dalam kepailitan suatu perusahaan adalah sama dan kemudian diatur dengan UU yang berlaku lebih baru serta lebih khusus seperti Putusan MK.

## PENUTUP Simpulan
Kepastian  hukum  antara  utang  pajak,  bank,  dan  upah  buruh  hanya  utang  pajak  lah  yang belum  mempunyai  kepastian  hukum  dalam  UU  Kepailitan  dan  karena  itu  kepastian  hukum untuk utang pajak adalah UU KUP juncto UU Kepailitan. Kepastian hukum hak piutang bank menggunakan  UU  KUH  Perdata juncto UU  Kepailitan.  Kemudian  untuk  dasar  hukum  hak buruh,  menggunakan  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU  Cipta  Kerja.  Kedua,  kedudukan  kreditur ketika perusahaan dinyatakan pailit adalah sama. Begitupun dengan hak piutang setiap kreditur meskipun memiliki suatu jaminan tersendiri yang memungkinkan kreditur untuk mendapatkan perlakuan lebih dahulu. Apabila pada hari yang sama saat perusahaan dinyatakan pailit terdapat transaksi atau upaya pengalihan modal oleh debitur, semua semua transaksi atau pemindahan modal  tersebut  batal  demi  hukum.  Baru  kemudian  aset  yang  dimiliki  perusahaan dipertanggungjawabkan  oleh  kurator  agar  selanjutnya  dilelangkan  atau  dijual  dan  dibagikan kepada  kreditur.  Ketiga,  buruh  memiliki  kepentingan  yang  lebih  kuat  dengan  pertimbangan asas-asas  hukum  dan  alasan  keberlangsungan  perusahaan  sehingga  benar  bahwa  utang  upah buruh  seharusnya  memiliki  urutan  pertama  dalam  pembagian  harta  perusahaan  pailit.  Bank sebagai kreditur separatis memiliki hak mendahulu terhadap kreditur lain namun masih terbatas pada masa tangguhan 90 hari dan hak eksekusi selama dua bulan setelah dimulainya insolvensi. Negara  yang  memiliki  utang  pajak,  selama  surat  tagihan  atas  utang  pajak  belum  diterbitkan lebih  dahulu  dari  putusan  kepailitan  maka  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  kreditur lainnya  dengan  tanpa  jaminan  apapun.  Negara  atas  utang  pajak  akan  memiliki  peringkat pertama dalam pelunasan utang hanya jika perusahaan telah menerbitkan surat tagihan pajak sebelum  perusahaan  dinyatakan  pailit  oleh  hakim.  Keempat,  hirarki  ketika  pembagian  harta pailit  kepada  kreditur  memiliki  kedudukan  yang  berbeda  untuk  setiap  jenis  kreditur.  Semua peneliti  sepakat  bahwa  upah  buruh  adalah  kreditur  preferen  yang  paling  awal  didahulukan
pembayaran  kewajibannya  karena  hal  ini  sudah  diputuskan  melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang dikuatkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 menjadi dasar  hukum  yang  lebih  spesifik  sesuai  dengan  asas lex  specialis  derogat  legi  generali . Terakhir, urutan pelunasan utang perusahaan pailit deng an penyesuaian menurut Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dan pendapat kurator Imran Nating yaitu (1) Upah pokok buruh, (2) Kreditur separatis, (3) Hak buruh lainnya, (4) Utang pajak, dan (5) Kreditur konkuren.

## Saran
Diperlukan adanya sinkronisasi antara peraturan pajak dan peraturan hukum kepailitan supaya tidak ada tabrakan kepentingan antara negara dan kepailitan. Selanjutnya, perlu adanya hierarki pelunasan utang untuk perusahaan pailit supaya tidak menimbulkan sengketa antar para kreditur sehingga terciptanya keserasian hukum dan tidak tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain.  Berikutnya, celah hukum  yang dimiliki  debitur saat  mengetahui keadaan insolvensi  perusahaan, perlu ditindaklanjuti  dan diperhatikan lebih  lanjut  agar tidak menghambat  proses  penyelesaian  utang  pailit  oleh  kurator.  Setiap  perbuatan  yang  dapat dianggap sebagai  pelanggaran hukum  perlu dilaporkan dan ditindak dengan tegas agar tidak terulang di lain kasus atau di kemudian hari. Tindakan tersebut juga perlu diperhatikan dengan tidak terbatas pada debitur namun juga setiap pihak yang terlibat dalam perikatan khususnya proses  pengurusan  kepailitan  perusahaan.  Terakhir,  dalam  hal  pengurusan  aset  yang  terikat dengan sengketa hak, perlu komunikasi yang baik antara kurator dengan para kreditur. Hal ini dimaksudkan  agar  kurator  dapat  lebih  mudah  menjalankan  tugasnya  dan  tidak  terdapat kesalahpahaman serta ketidakpastian hukum dalam pengurusan harta pailit dari sisi setiap pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelina,  F.  (2018).  Celah  Hukum  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  oleh  Kurator  pada  Masa Insolvensi, Majalah Hukum Nasional , 48 (1), 115-132.
Farida Nugrahani. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa . Cakra Books.
Hutama, B. A., & Usanti, T. S. P. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013. Jurnal  Hukum Bisnis, 2 (1), 18-33.
Najib, M., & Sari, E. K. (2019). Kepastian Hukum Hak Mendahulu Negara dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak dari Debitur Pailit. In Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan (pp. 2-69).
Nengsih,  Y.,  &  Suryono,  A.  (2018).  Analisis  Kedudukan  Perlindungan  Hukum  Kreditur Pemegang  Hak  Tanggungan  dan  Tenaga  Kerja  Apabila  Debitur  Pailit. Jurnal Repertorium , 5 (2), 1-15.
Putri,  L.  E.,  &  Utomo,  St.  L.  (2021).  Sinkronisasi  Hukum  Utang  Pajak  sebagai  Kreditur Preferen dalam Proses Kepailitan. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 92-114.
Pramudita,  M.  Y.  (2017).  Kedudukan  Hukum  Kreditur  Separatis  dalam  Kepailitan  Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Skripsi.
Sari,  I.  P.,  &  Yunus,  A.  (2019).  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Terhadap  Pemenuhan  Upah Pekerja  dalam  Proses  Pemberesan  Boedel  Pailit. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (3), 403-413.
Sofia,  A.  N.  (2020).  Kedudukan  Hak  Suara  Kreditur  Preferen  dalam  Persetujuan  Rencana Perdamaian  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU). Jurist-Diction , 3 (4), 1415. https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213
Sukatra,  W.  (2017). Magister  Hukum  Udayana.  Kedudukan  dan  Hak  Bank  terhadap  Hak Preferen Upah Buruh dalam Kepailitan, 6 (3), 300–309. http://ojs.unud.ac.d/ndex.php/
Warouw,  C.,  D.,  F.,  &  Aribowo,  I.  (2021).  Penagihan  Pajak  Terhadap  Wajib  Pajak  Badan Perseoran Terbatas dalam Proses Pailit. Educoretax, 1(1), 37-45.