## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 2, April 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/jime.v8i2.3289/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME
Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna
Isnawati 1 , Dian Herdiana 2 dan Iqbal Miftakhul Mujtahid 3 1,3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Terbuka
2 Prodi Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 25 April 2022 Publish: 30 April 2022 Pemkab Natuna mendapat nilai dibawah standar dalam melaksanakan asas-asas tata kelola pemerintahan. Upaya Pemda Kabupaten Natuna dalam memperbaiki bentuk  pelayanan  publik,  salah  satunya  adalah  terkait  dengan  penerbitan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kolaborasi pemerintah  terkait  penerbitan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Natuna. Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Hasil  penetian  menunjukkan  implementasi  kebijakan  IMB  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Natuna  telah dilakukan  sejak  tahun  2017.  Hasil  analisis  penelitian  mengenai  pelaksanaan implementasi kebijakan IMB membutuhkan komponen-komponen berikut secara efektif:  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  birokrasi.  Rekomendasi  dalam penelitian  ini  berfokus  pada  peningkatan  sumber  daya  dan  komunikasi  oleh
Pemda Kabupaten Natuna dalam pelayanan perizinan IMB
Keywords: Communication,Resources, Disposition, And Bureaucracy, Natuna Regency
Article Info Abstract Article history: Diterima: 25 April 2022 Terbit: 30 April 2022 The Natuna Regency Government obtained a score below the norm for adopting good governance principles. The Government of Natuna Regency's attempts to enhance  the  quality  of  public  services,  one  of  which  is  the  issue  of  Building Permits.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  government  collaboration related to the issue of Building Permits policy at the Office of Investment and One Stop Services in Natuna Regency. This study used a qualitative technique with a descriptive  approach,  using  both  primary  and  secondary  data.  The  study's findings indicate that the Building Permits policy has been implemented at the Natuna  Regency's  Office  of  Investment  and  One-Stop  Services  since  2017. According  to  the  study  findings,  properly  implementing  the  Building  Permits policy  requires  the  following  components:  communication,  resources, disposition, and bureaucracy. Recommendation for the research is focusing on maximize  the  communication  and  resource  to  service  related  to  the  issue  of building permit.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Isnawati
Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka Email : isnawatirazanie@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pelayanan publik telah menunjukkan kondisi  yang  semakin  penting  untuk  ditanggapi  oleh  birokrasi  pemerintahan  terutama  dalam  era globalisasi  seperti  sekarang  ini.  Implikasinya  dalam  memasuki  era  perubahan,  semua  fungsi  dan
tugas  pemerintah  sebagai  pelayan  pubik  dapat  terlaksana  secara  lebih  optimal  khususnya  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  (Munro,  2008).  Komitmen  pemerintah  dalam memberdayakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwujudkan dalam bentuk penerapan kebijakan yang ditindaklanjuti  dengan  berbagai  strategi  (Mahsun  et  al.,  2017)  misalnya  dengan  penyempurnaan sistem demi optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas (Miftakhul & Darmi, 2014).
Proses  pelayanan  publik  merupakan  hubungan  interaksi  antara  dua  unsur  yaitu  pihak pemerintah dengan publik atau disebut dengan pelayanan publik ( public service ), di mana pemerintah sebagai  sarana  dalam  proses  keadministrasian,  sedangkan  publik  sebagai  peminta  pelayanan (Osborne,  2010).  Pada  Tahun  2020  hasil  survey  integritas  pada  tiga  unit  layanan  daerah  yakni pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang,  layanan  kesehatan  serta  pengadaan  barang  dan  jasa menunjukkan dari 60 daerah yang disurvei, terdapat 3 Pemda memperoleh nilai integritas diatas 7 yakni Pemkot Bitung, Pemkot Pare-Pare dan Pemkot Surabaya, itu artinya Pemkab Natuna mendapat nilai dibawah standar. Pada tahun 2021 dari 60 Pemda kabupaten/kota se-Indonesia  yang disurvei KPK, Kabupaten Natuna kembali mendapat nilai di bawah enam atau angka merah. Nilai itu masih sama seperti hasil survei pelayanan publik KPK tahun 2020 lalu. Hal ini dimaknai bahwa Pemkab Natuna belum melaksanakan asas-asas tata kelola pemerintahan  yang baik terbukti dari tiga tahun berturut-turut Pemkab Natuna mendapatkan label zona merah dalam hal pelayanan publik meliputi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat karena masyarakat secara konstitusi memberikan mandat kepada Pemerintah Kabupaten Natuna yang mempunyai kewajiban melayani masyarakatnya secara prima. Upaya Pemda Kabupaten Natuna  dalam  menggali  potensi  daerah  dengan  salah  satu  alternatif  yaitu  memberikan  pelayanan publik prima kepada sektor swasta dan segenap masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemkab Natuna adalah terkait dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang alurnya dijelaskan pada gambar berikut:

## Gambar 1. Alur dan Prosedur Pelayanan IMB Kab. Natuna
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Natuna (DPMPTSP), 2021
Berdasarkan  Gambar  1  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  kebijakan  pelayanan  dalam  pembuatan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Natuna sudah  dilakukan melalui  sistem  yang  terintegrasi  dengan  OSS  ( Online  Single  Submission ).  Namun  dari  alur  dan prosedur  yang  disusun  secara  singkat  melalui  situs  website  yang  ada  mengurangi  tingkat efektifitasnya dikarenakan jangka waktu penyelesaian penerbitan  IMB dapat menghabiskan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat dan mengakibatkan  terjadinya  jumlah  penurunan  terhadap  minat  masyarakat  yang  akan  mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Natuna.
Selain itu, pengajuan dalam kepengurusan IMB yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Natuna  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  selama  tiga  tahun  terakhir.  Hal  ini  akan dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 1. Rincian Jumlah Penerbitan IMB di DPMPTSP Kab. Natuna No Tahun Jumlah Penerbitan IMB Waktu Penyelesaian Per IMB 1 Nov 2021 19 5-7 hari 2 2020 26 7-10 hari 3 2019 56 3-5 hari 4 2018 89 2-3 hari 5 2017 78 2-3 hari Sumber: Laporan Kinerja DPMPTSP Kab Natuna, 2021
Berdasarkan  tabel  1.  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dari  tahun  2017  jumlah  penerbitan  IMB sebanyak 78 surat mengalami kenaikan sebanyak 11 surat di tahun 2018 yaitu menjadi 89 surat IMB. Namun, pada tahun 2019 jumlah penerbitan IMB mengalami penurunan yang signifikan menjadi 56 penerbitan surat IMB atau penurunan sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan saat terjadinya COVID-19, penerbitan IMB terus mengalami penurunan penerbitan menjadi 26 surat IMB dan pada tahun 2021 adalah angka penerbitan terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 19 surat IMB. Selain itu, penyelesaian surat IMB dengan target rata-rata hari penerbitan satu izin juga mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Penerbitan IMB  yang disyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Natuna dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) hari setelah diterimanya persyaratan yang lengkap. Namun, hal ini tidak terjadi di sepanjang tahun 2019 – 2021 dengan rata-rata penyelesaian satu surat IMB ada 5-7 hari.
Penelitian yang dilakukan oleh Munaf (2017) menyatakan semakin banyak keterlibatan peran para  pihak  terutama  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan,  maka  akan  semakin  banyak kepentingan  yang  timbul  sehingga  akan  mempersulit  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah. Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  mengkaji implementasi  kebijakan  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara  pada  para  informan  yang memiliki peranan dalam Peraturan Daerah lzin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Natuna dan hasil observasi ke lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal, artikel website, buku, dokumen-dokumen, dsb.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di DPMPSTP Kabupaten Natuna
Implementasi Kebijakan diartikan sebagai penerapan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang  banyak  pada  tataran  strategis  atau  bersifat  garis  besar  yang  dibuat  oleh  pemegang  otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses  pemilihan  untuk  bertindak  atas  nama  rakyat  banyak.  Selanjutnya,  kebijakan  publik  akan dilaksanakan  oleh  administrasi  negara  yang  dijalankan  oleh  birokrasi  pemerintah.  Fokus  utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik.
Dalam  rangka  menyeimbangkan  peran  negara  yang  mempunyai  kewajiban  menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi dimana  pemerintah  yang  baik  ( good  governance )  sangat  penting  dibutuhkan  untuk  membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya yang adil terutama dalam pengurusan perizinan.  Proses  dan  prosedur  perizinan  dapat  meliputi  prosedur  pelayanan  perizinan,  proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum  permohonan  izin  itu  harus  menempuh  prosedur  tertentu  yang  ditentukan  oleh  pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang  ditentukan  oleh  pemerintah/penguasa  sebagai  pemberi  izin  yang  ditentukan  secara  sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.
1.  Komunikasi
Pada  tahun  2019  jumlah  penerbitan  IMB  yang  ada  di  DPMPTSP  Kabupaten  Natuna mengalami penurunan yang signifikan menjadi 56 penerbitan surat IMB atau penurunan sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan saat terjadinya COVID-19, penerbitan IMB terus mengalami penurunan menjadi 26 surat IMB dan pada tahun 2021 adalah angka penerbitan terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 19 surat  IMB. Selain itu, hasil wawancara dengan  Kepala  Bidang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  Dan  Nonperizinan  Kabupaten Natuna menekankan bahwa penyelesaian surat IMB dengan target rata-rata hari penerbitan satu izin  juga  mengalami  penurunan  dari  tahun  2019  hingga  tahun  2021.  Penerbitan  IMB  yang disyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Natuna dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) hari setelah diterimanya persyaratan yang lengkap.
Kebijakan tersebut dibuat bertujuan untuk dapat menciptakan tertibnya administrasi  untuk mengatur tata letak bangunan, nyaman dan sesuai dengan pengukuran lahan serta seimbang antara lingkungan  dan  bangunan.  Sehingga  warga  yang  melakukan  permohonan  IMB  di  Kantor DPMPTSP  harus  memperoleh  informasi  yang  diberikan  langsung  di  lokasi.  Kesimpulan  awal yang  dihasilkan  dari  wawancara  dengan  Bapak  Zainuddin  selaku  Kepala  Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kabupaten Natuna menyatakan bahwa komunikasi  terhadap  implementasi  kebijakan  IMB  belum  berjalan  optimal  untuk  dapat memberikan  informasi  kepada  masyarakat  karena  keterbatasan  media  sehingga  masyarakat kesulitan dalam mempersiapkan persyaratan yang ada.
Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan di lapangan bahwa kegiatan komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP masih minim dilakukan dengan adanya keterbatasan ruang  lingkup  pertemuan  yang  dijadwalkan  kepada  masyarakat.  Kebijakan  pelaksanaan  IMB merupakan kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah pasti informasi yang diberikan harus jelas dan perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi tersebut yaitu dengan  cara  melakukan  sosialisasi.  Sosialisasi  tersebut  bertujuan  agar  dapat  memberikan informasi  tentang  kepengurusan  IMB,  seperti  tujuan  adanya  IMB  dalam  proses  pemberian
izinnya dan kegunaan atau manfaat dari IMB sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat sebagai pemohon dan pemilik IMB.
Namun hal ini menjadi permasalahan ketika informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan  baik.  Jika  pemerintah  DPMPTSP  tidak  memberikan  sosialisasi  yang  baik  kepada masyarakat,  sehingga  dengan  begitu  masyarakat  kurang  mengetahui  tentang  tujuan  dibuatnya kebijakan  pelaksanaan  IMB  tersebut.  Selain  itu,  hasil  dokumentasi  yang  diperoleh  atas  faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan IMB yang ada di DPMPTSP juga dapat dilihat dari tabel  kegiatan  sosialisasi  yang  diperoleh  dari  Laporan  Kinerja  DPMPTSP  tentang  jadwal sosialisasi tahun 2019 dan 2020:
Tabel 2. Jadwal Sosialisasi Perizinan DPMPTSP Kab Natuna No Jenis Sosialisasi Waktu Jumlah Kegiatan Partisipasi 1 Permohonan IMB Baru dan Perpanjangan IMB April-Juli 2019 4 11 orang 2 Biaya dan Jangka Waktu Kepengurusan IMB Desember 2019 1 5 orang 3 Pengenalan website DPMPTSP dalam upload pendaftaran IMB Juli 2020 1 Online
Sumber: Data Jadwal Sosialisasi Perizinan DPMPTSP Kab Natuna, 2022 Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  tiga  jenis  sosialisasi  yang diselenggarakan oleh Pemerintah DPMPTSP di Kabupaten Natuna sepanjang tahun 2019-2020. Jumlah  sosialisasi  yang  diselenggarakan  hanya  menyediakan  enam  kegiatan  dengan  total partisipasi  hanya  sebanyak  16  orang.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  minat  masyarakat  dalam memperoleh  informasi  implementasi  kebijakan  IMB  berkaitan  langsung  dengan  cara berkomunikasi pemerintah DPMPTSP Kabupaten Natuna yang belum mendapatkan minat yang tinggi dari masyarakat. Sehingga faktor komunikasi yang dibangun oleh DPMPTSP dalam rangka implementasi  kebijakan IMB di  Kabupaten Natuna belum berjalan dengan baik  sesuai  dengan hasil wawancara dan observasi yang telah disampaikan di atas.
2.   Sumber Daya
Faktor  sumber  daya  mempunyai  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  karena bagaimanapun  dibutuhkan  kejelasan  dan  konsistensi  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  dari pelaksana  kebijakan.  Jika  para  personil  yang  mengimplementasikan  kebijakan  kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resource). Kegagalan yang sering terjadi pada  implementasi  kebijakan  yakni  kurangnya  sumberdaya  sarana  dan  prasarana  dan  sumber daya finansial.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, dijelaskan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hal yang  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Keterbatasan  ini  dapat berdampak langsung kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat pemohon IMB dan proses pelaksanaannya yang kurang efektif karena tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini terbukti bahwa kepengurusan IMB masih dilakukan pada lokasi kantor atau gedung yang lama  dan  kekurangan  aparatur  pemerintah  sehingga  menimbulkan  keterlambatan  dalam penyelesaian IMB yang diterima masyarakat.
Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat diketahui juga bahwa sumber daya finansial yang  dimiliki  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Natuna  juga  tidak  memadai  sehingga  masih  ada keterbatasan  baik  dalam  proses  pengecekan,  pengukuran  dan  pengesahan  legalitas  gedung  di lokasi  pendirian  bangunan.  Seorang  ahli  dalam  bidang  sumber  daya,  Chennerchom  (1994) menyatakan bahwa setelah sumber daya manusia, faktor sumber daya lainnya yang memberikan kontribusi besar adalah sumber daya finansial.
Selain itu, hasil dokumentasi  yang diperoleh atas faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan  IMB  yang  ada  di  DPMPTSP  juga  dapat  dilihat  dari  tabel  realisasi  anggaran  yang diperoleh  dari  Laporan  Kinerja  DPMPTSP  tentang  capaian  penyerapan  PMDN  dan  Layanan tahun 2020:

## Gambar 2. Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2020
Sumber: DPMPTSP, 2021
Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua indikator penilaian capaian anggaran DPMPTSP Tahun 2020 yaitu dengan meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah dan kualitas layanan publik melalui indek kepuasan masyarakat dan lama hari proses izin yang dicapai dengan nilai 79,83%. Hasil dokumentasi di atas menunjukan bahwa anggaran yang dibuat oleh DPMPTSP masih terdapat kekurangan dari yang telah ditetapkan dengan total gap sebesar ± Rp.300.000.000,-. Hal ini menunjukan bahwa sumber daya finansial menjadi salah satu faktor  yang mempengaruhi  dalam implementasi  kebijakan  IMB. Sehingga  faktor sumber daya yang  diharapkan  oleh  DPMPTSP  dalam  rangka  implementasi  kebijakan  IMB  di  Kabupaten Natuna  masih  belum  berjalan  dengan  baik  dan  berkesinambungan  pada  hasil  wawancara  dan observasi yang telah disampaikan di atas.
3.    Disposisi
Disposisi  ini  harus  diartikan  sebagai  sikap  para  pelaksana  untuk  mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat  kemungkinan  yang  besar  implementasi  kebijakan  akan  terlaksana  sesuai  dengan keputusan  awal  indikator.  Disposisi  sudah  berjalan  dengan  baik  dapat  dilihat  dari  proses implementasi kebijakan IMB apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  respon  pelaksana  kebijakan  dalam menyikapi  adanya  peraturan  terbaru  terkait  pelayanan  IMB  yang  mengharuskan  masyarakat menggunakan  digitalisasi  sistem  informasi  bangunan  dan  gedung  belum  dipersiapkan  dengan baik. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang teknologi informasi juga harus disesuaikan dengan kondisi  daerah tersebut  dan sarana/prasarana  yang disediakan dalam  implementasinya. Menurut  Edward  III  dalam  (Winarno,  2005)  mengemukakan  "kecenderungan-kecenderungan atau  disposisi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempunyai  konsekuensi  penting  bagi
implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.
Selain  itu,  hasil  dokumentasi  yang  diperoleh  atas  faktor  disposisi  dalam  implementasi kebijakan IMB yang ada di DPMPTSP juga dapat dilihat dari tabel capaian misi strategi aparatur DPMPTSP  yang  mengalami  fluktuasi  penurunan  penilaian  dari  Laporan  Kinerja  DPMPTSP tahun 2020:

## Gambar 3. Capaian Misi Strategis DPMPTSP Tahun 2020
Sumber: DPMPTSP, 2021
Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua misi strategis yang menjadi penilaian capaian aparatur DPMPTSP Tahun 2020 yaitu dengan menurunnya nilai capaian pada kualitas birokrasi pemerintah dan lama hari proses perizinan pada tahun 2019 dan 2020. Hasil dokumentasi di atas menunjukan bahwa aparatur pemerintah DPMPTSP masih belum melakukan pembenahan  terhadap  penurunan  capaian  di  atas.  Hal  ini  berkaitan  langsung  dengan  respon aparatur dalam menindaklanjuti penurunan penilaian index kepuasan masyarakat terkait proses implementasi  kebijakan  IMB.  Disposisi  yang  belum  berjalan  optimal  menunjukan  bahwa aparatur  belum  cakap  dan  tanggap  untuk  melakukan  proses  perbaikan  dalam  implementasi kebijakan sehingga disposisi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan  IMB.  Sehingga  faktor  disposisi  yang  diharapkan  oleh  DPMPTSP  dalam  rangka implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Natuna dinilai masih belum berjalan dengan baik dan berkesinambungan pada hasil wawancara dan observasi yang telah disampaikan di atas
4.  Birokrasi
Birokrasi memegang peranan dalam penyediaan sumber-sumber untuk mengimplementasikan  suatu  kebijakan.  Kecukupan  informasi  sangat  penting  untuk  diketahui oleh  para  implementor  tentang  apa  dan  bagaimana  cara  melakukannya  serta  mereka  harus mempunyai  keinginan  dalam  interaksi  untuk  melakukannya.  Implementasi  kebijakan  bisa  jadi masih belum efektif karena terdapat ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada.
Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa indikator bentuk dan isi  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  IMB  di  DPMPTSP  Kabupaten  Natuna  belum dijalankan secara optimal  pada seluruh indikator  pengukuran implementasi  kebijakan menurut teori  Model  Edward  III.  Kekurangan  komunikasi  dalam  mensosialisasikan  kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam pelaksanaan, disposisi yang ditunjukan melalui  sikap  pelaksana  kebijakan  yang  tidak  efisien  dan  birokrasi  dalam  kepengurusan  IMB yang berjenjang menunjukan implementasi kebijakan IMB belum berjalan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa bentuk dan isi kebijakan akan berjalan dengan baik, semua aparat
pelaksana  memahami  dan  mengerti  apa  yang  menjadi  standar,  sasaran,  dan  tujuan  dalam penerapan implementasi.  Oleh karena itu perlu adanya bentuk  dan isi kebijakan dari apa  yang telah  ditetapkan  serta  perlunya  konsistensi  dalam  komunikasi  dari  tingkat  atas  sampai  tingkat bawah hingga ke masyarakat sebagai objek dalam kepengurusan IMB.

## Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB di DPMPTSP Kabupaten Natuna)
Permasalahan  yang  muncul  dari  Kebijakan  IMB  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu pemerintah belum memperhatikan aspek-aspek penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari strategi-strategi pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi para pelaksana, khususnya otoritas publik itu sendiri dan daerah. Strategi yang ideal adalah pendekatan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat dan muncul sebagai pilihan  yang  kontras  dengan  berbagai  isu  yang  muncul  baik  di  arena  publik  maupun  dalam  iklim otoritas publik.
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa narasumber, baik Kepala  Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Natuna,  Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kabupaten Natuna, Kepala Seksi Pelayanan  Perizinan  Dan  Nonperizinan  I,  Kepala  Seksi  Pemanfaatan  Ruang,  Kepala  Seksi Perumahan  dan  Bangunan  Gedung  dan  Masyarakat  Pemilik  serta  Pemohon  IMB.  Berikut  ini beberapa faktor pendukung dan penghambat yang peneliti temukan di lapangan, sebagai berikut: 1.   Kewenangan Penerbitan IMB
Dalam  penerapan  kebijakan  penerbitan  IMB,  pemerintah  DPMPTSP  sudah  memiliki kewenangan  atas  kebijakan  tersebut.  Berdasarkan  kondisi  geografis  Kabupaten  Natuna  yang dikelilingi  oleh  laut  dan  pantai,  pemerintah  harus  mulai  memikirkan  kemungkinan  untuk memiliki  kewenangan  yaitu  membuat  kebijakan.  melaksanakan  implementasi  kebijakan  IMB apabila  ada  bangunan  atau  gedung  di  atas  laut.  Kepala  Seksi  Pelayanan  Perizinan  Dan Nonperizinan  I  menyatakan  dalam  wawancara  bahwa  penerapan  kebijakan  belum berjalan dengan baik  karena masih belum adanya pengaturan kewenangan pada  bangunan  atau  gedung yang  berada  di  atas  laut.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dalam pemberian  kewenangan  tersebut  belum  terlibat  dalam  menentukan  peraturan  yang  dapat membantu kejelasan kewenangan aparatur pemerintah untuk memutuskan penerbitan IMB di atas laut sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh izin.
2.   Sumber Daya
Sumber  daya  juga  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Sudah menjadi  hal  yang  lumrah  dalam  penerapan  suatu  kebijakan  pasti  akan  membutuhkan  fasilitas pendukung  untuk  keberhasilan  dari  kebijakan  itu  seperti  sarana  dan  prasarana  yang  memadai. Dengan  sarana  dan  prasana  yang  kurang  memadai  maka  implementasi  kebijakan  tidak  akan berhasil.  Hal  ini  dibuktikan  dari  pemerintah/DPMPTSP  yang  memperoleh  fasilitas  dan memberikan fasilitas informasi kepada masyarakat.
Adanya  pemberian  fasilitas  dan  hak  akses  bagi  pelaksana  kebijakan  terutama  kepada aparatur pemerintah yang mengelola kebijakan IMB merupakan pendukung dan dapat menjadi nilai tambah untuk mempengaruhi kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan IMB. Karena dari pihak pemerintah sudah menyediakan  fasilitas  yang sudah sesuai dengan kebutuhan  yang diperlukan  oleh  setiap  aparatur  pemerintah  untuk  DPMPTSP,  termasuk  setiap  seksi  dan  Tim Teknis dari DPMPTSP itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat memberikan alat kepada pemerintah  kabupaten  selayaknya  dan  tetap  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  dalam pelayanan publik.
3.   Komunikasi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diwakili dengan Permendagri No 138 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah bertanggung jawab untuk terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB.
Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayan  Terpadu  Satu  Pintu  menyatakan  bahwa sosialisasi  belum  dilakukan  kepada  masyarakat  sehingga  informasi  tentang  kesesuaian  dan prosedur  yang ada masih  belum terlihat  jelas untuk  mendukung implementasi kebijakan  IMB. Sosialisasi  seharusnya  bertujuan  agar  dapat  memberikan  informasi  tentang  program  kebijakan IMB, seperti  tujuan  adanya proses penerbitan  IMB dan kegunaan  atau manfaat  dari  IMB  agar masyarakat sebagai pemohon IMB dapat mengetahui dengan jelas kegunaan atau manfaat IMB tersebut.
4.   Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran
Adapun  hambatan  lainnya  yang  diperoleh  dalam  implementasi  kebijakan  IMB  di DPMPTSP Kabupaten Natuna adalah keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat  tentang  pentingnya  kepengurusan  IMB,  tidak  hanya  sebatas  aturan  yang mengharuskan tertib administrasi namun kebijakan IMB juga dapat mengatur kesesuaian ukuran bangunan/gedung dengan lingkungan yang ada.

## Upaya DPMPTSP Kabupaten Natuna Dalam Mengatasi Hambatan
Implementasi kebijakan IMB di DPMPTSP Kabupaten Natuna terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Adapun upaya  yang dapat dilakukan oleh DPMPTSP dalam mengatasi hambatan yang ada adalah sebagai berikut:
1.    Sanksi
Implementasi kebijakan IMB merupakan kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah pasti informasi yang diberikan harus jelas baik informasi dari DPMPTSP dan seluruh aparatur yang bertugas dengan Dinas PUPR ataupun instansi lainnya. Cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk menegaskan pentingnya IMB kepada masyarakat Kabupaten Natuna tersebut adalah penerapan sanksi, seperti tujuan adanya IMB sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat  sebagai  pemohon  IMB  dapat  mengetahui  dengan jelas kegunaan atau manfaat IMB tersebut.
2.  Pelatihan
Pelayanan  publik  dilaksanakan  secara  bertanggungjawab  dan  sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan  yang  ada  (Charisma,  2020).  Nilai  akuntabilitas  pelayanan  yang  diberikan  dapat memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat  tentang  pelayanan  yang  diberikan. Pertanggungjawaban  terhadap  aspek  yang  dilayani  adalah  bagian  dari  pemenuhan  kapabilitas aparatur dalam memperoleh pelatihan yang lebih baik untuk mengisi wawasan terhadap fungsi dan  tugasnya  terhadap  pelayanan  publik  untuk  menjunjung  tinggi  kepercayaannya  kepada masyarakat.
3.  Koordinasi antara Pelaksana Kebijakan
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi antar pelaksana diperlukan untuk dapat menyampaikan informasi yang benar dan akurat dalam rangka tertib administrasi. Masyarakat Pemilik IMB, sebagai salah satu informan,  menjelaskan  bahwa  koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  dalam  implementasi kebijakan merupakan bentuk keberhasilan suatu program. Sebelum pelaksanaan kebijakan IMB, masyarakat pemohon IMB dalam prosesnya juga akan dimintakan Fotokopi KK dan KTP serta hasil pengukuran kesesuian gedung/bangunan dengan lingkungan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penetian bahwa Implementasi Kebijakan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  telah  dilakukan  sejak  tahun  2017.  Dari  hasil  analisis  penelitian mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan IMB ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Komunikasi: Bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah DPMPTSP Kabupaten Natuna kepada  masyarakat  belum  terlaksana  dengan  baik,  sehingga  kurangnya  informasi  yang  diterima oleh warga tentang bagaimana proses dan tahapan permohonan/penerbitan IMB.
2. Sumber  daya:  Kecukupan  sumber  daya  pegawai  yang  menangani  pelaksanaan  implementasi kebijakan IMB belum memadai dan adanya keterbatasan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk melayani kepengurusan IMB.
3. Disposisi:  Pada  tahap  disposisi,  sikap  dan  respon  aparatur  pemerintah  DPMPTSP  masih melimpahkan  beberapa  tahapan  pada  prosedur  penerbitan  IMB  ke  instansi  lain  sehingga masyarakat cukup kesulitan dalam memperoleh kejelasan dalam memperoleh IMB.
4. Birokrasi: Struktur birokrasi yang ada masih berjenjang karena belum berjalannya koordinasi yang optimal.  Hal  ini  disebabkan  tidak  semuanya  program  atau  kegiatan  dilaksanakan  dengan melibatkan masyarakat dan unit instansi lainnya sehingga masyarakat harus merasakan kesulitan dalam menerapkan kebijakan IMB.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dalam  Implementasi  Kebijakan  Izin  Mendirikan Bangunan di DPMPTSP di Kabupaten Natuna adalah:
1.  Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya menjalin komunikasi yang baik dan melakukan dialog tatap  muka  dalam  seluruh  aparatur  pelaksana  kebijakan  IMB  untuk  memberikan  arahan  dan dukungan  yang  disertai  dengan  penyediaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  untuk  pelayanan masyarakat, agar tidak terjadi kekecewaan ketika kebijakan tersebut dilaksanakan.
2.  Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan implementasi kebijakan IMB dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara masyarakat pemohon IMB dan masyarakat pemilik IMB, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama tanpa harus menyalahkan pihak manapun.
3.  Pemerintah Kabupaten Natuna sebaiknya menambah kapasitas aparatur pemerintah di DPMPTSP untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal dalam melaksanakan implementasi kebijakan IMB yang memiliki kemampuan yang terkait dengan kebijakan tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. Charisma, J. A. (2020). Analisis minat dan perilaku pengguna e-Wallet: Perluasan UTAUT 2 dengan budaya  sebagai  moderasi:  Studi  pada  Mahasiswa  di  Kota  Malang .  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Chennerchom, P. (1994). Resource Management in Public (Hall Page). Brooklyn: PaperHill. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Natuna, 2021. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Natuna, 2021
Mahsun,  M.,  Sulistyowati,  F.,  &  Heribertus,  A.  P.  (2017). Akuntansi  Sektor  Publik (2nd  ed.). Yogyakarta: BPFE.
Miftakhul,  I.  M.,  &  Darmi,  T.  (2014a). Analisis  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Dalam Peningkatan Layanan Publik di Pemkot Bengkulu . Bengkulu: Universitas Terbuka. Munro,  E.  R.  (2008).  Research  governance,  ethics  and  access:  A  case  study  illustrating  the  new challenges  facing  social  researchers. International  Journal  of  Social  Research Methodology , 11 (5), 429–439.
Osborne, S. P. (2010). Introduction the (New) Public Governance: a suitable case for treatment? In
The new public governance? (pp. 17–32). Routledge. Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Press.