Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Produksi Di Pedesaan
Community Empowerment Model In Production-Based Local Economic Development Effort in Rural Areas

## Wahyu Windari
Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: wahyu_windari@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penulisan  makalah  ini  adalah  membuat  model  pemberdayaan masyarakat  dalam  upaya  pembangunan  ekonomi  lokal  berbasis  produksi  di  pedesaan. Dasar  dari  pembuatan  model  adalah  telaah  UU  Desa  No  6  Tahun  2015  dan  Rencana Strategi  Kemendes  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Tahun  2015  – 2019 serta PP tentang Dana Desa No 50 Tahun 2015. Dalam Renstra Kemendes PDTT terdapat  4  strategi  yang  ditetapkan  oleh  kementerian  perdesaan,  dan  dari  ke-4  strategi tersebut  yang  dianggap  penting  dan  bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat  desa dalam pemenuhan pangan adalah strategi ke-3 yaitu upaya pembangunan ekonomi lokal berbasis  produksi  di  pedesaan.  Analisis  kebijakan  digunakan  model  Pearson  untuk mencari  solusi  terhadap  kesenjangan  antara  tujuan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Hasil akhir dari analisis kebijakan yang dilakukan  adalah  diusulkan  model  pemberdayaan  dalam  upaya  meningkatkan pendapatan  petani  melalui  penguatan  kelembagaan,  dan  pembentukan  desa  mandiri spesifik lokalita melalui pendampingan.
Kata Kunci: Analysis Kebijakan, Desa Mandiri, Spesifik Lokalit, Pemberdayaan

## ABSTRACT
This paper aims to create a model of community empowerment to develop a local economy  based  on  production  in  rural  areas.  The  basis  of  modelling  is  Law  No.  6  of 2015  and  The  Strategic  Plan  of  Ministry  of  Rural  Development  of  Disadvantaged Regions  and  Transmigration  Year  2015  –  2019.  Also,  Government  regulation  on Village Fund No. 50 the Year 2015. The rural ministry establishes four strategies. The four strategies that are considered essential and in direct contact with the villagers in the fulfilment of food is the 3rd strategy that is local economic development efforts based on  production  in  the  countryside.  Policy  analysis  used  the  Pearson  model  to  find solutions  to  the  gap  between the  objectives  and the  constraints  faced  in improving  the community's  welfare.  The  final  result  of  the  policy  analysis  is  the  proposed empowerment  model  to  increase  farmers'  income  through  institutional  strengthening and the establishment of specific villages localities through assistance.
Keywords: Policy Analysis, Mandiri Village, Locality Specific, empowerment

## PENDAHULUAN
Peningkatan pendapatan
dan kesejahteraan petani merupakan isu yang sering  diperdengarkan  di  seluruh  antero negeri.  Berbicara  tentang  petani  dan kesejahteraan  tidak  bisa  terlepas  begitu saja  dari  pedesaan,  hal  ini  disebabkan terutama  di  negara  sedang  berkembang, sebagian  besar  penduduknya  berada  di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Kurangnya  infrastruktur  yang  memadai ditambah  lagi  dengan  jauhnya  lokasi desa  dengan  dareah  perkotaan  atau pembangunan  menyebabkan  sulitnya mereka  bekerja  di  luar  sektor  pertanian. (Yustika,  2003:27).  Dengan  kondisi tersebut, tidaklah
mungkin
menyelenggarakan pembangunan di negara  berkembang  tanpa  melibatkan wilayah  pedesaan.    Pembangunan  di negara  berkembang  dapat  dikatakan berhasil apabila sebagian besar penduduk  perdesaan  dapat  melakukan mobilitas  social  –  ekonomi  dan  apabila ini  terjadi  dapat  diartikan  bahwa pembagunan  yang  dilakukan  pemerintah dapat menjangkau warga negaranya.
Masalah  lain  yang  muncul  di perdesaan  yang  tidak  bisa  dihindari adalah  tingginya  alih  fungsi  lahan, rendahnya tingkat
produktifitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, dan perubahan iklim  yang  tidak  menentu  yang  dapat memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan dan ada kemungkinan mendorong
migrasi
penduduk dari desa ke kota.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut  perlu dilakukan perumusan kebijakan pembangunan  perdesaan  mengingat kondisi  perdesaan  yang  nota  bene adalah kawasan pertanian. Dewasa ini keseriusan pemerintah terhadap pembangunan pedesaan mulai terlihat, dengan diterbitkannya  Undang-undang  tentang
Desa  Nomor  60  Tahun  2015    yang terdiri  dari  16  Bab  dan  122  pasal merupakan  upaya  mendudukkan  dan membangun  desa  menjadi  sentral pembangunan.    Hal  ini  merupakan perwujudan dari Visi Tri Sakti Presiden periode  2014-2019  yang  meletakkan titik  berat  pencapaian  ideal  bangsa Indonesia  pada  kedaulatan  politik, kemandirian  ekonomi  dan  kepribadian budaya.  Untuk  merealisasikan  visi tersebut  pemerintah  bertekad  (dalam nawa  cita)  membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah- daerah  dan  desa  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan  desa  tersebut  pemerintah dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Tahun  2015-2019  secara umum menetapkan 6 arah pembangunan perdesaan yaitu : 1)  mengurangi kemiskinan  dan  kerentanan  ekonomi  di pedesaan, 2) memenuhi standart pelayanan  minimum  khususnya  di  desa tertinggal  dan  perbatasan,  3)  tata  kelola pemerintahan  desa  yang  baik,  4) meningkatkan  keberdayaan  masyarakat pedesaan, 5) mewujudkan desa berkelanjutan dan 6) membangun keterkaitan desa-kota melalui pembangunan perekonomian hulu – hilir dan  industrialisasi  pedesaan  khususnya di  desa  yang  telah  berkembang  dan mandiri  yang  terkait  dengan  industry dari  pusat-pusat  pertumbuhan  terdekat. (Anonimous, 2015).
Dari  6  kebijakan  tersebut  terdapat 4 langkah strategis yang ditetapkan guna mencapai 6 kebijakan pokok
sebagaimana  tersebut  di  atas.    Keempat langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut  :  1)  mendasarkan  desa  pada aspek  partisipatif  (mengarusutamakan perdamaian  dan  keadilan  social),  2) membangun sinergitas antar aktor sebagai  kunci  pelaksanaan  implementasi
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi …………….…..wahyu windari
Undang-Undang  Desa,  perlu  adanya penguatan  koordinasi  dan  keterlibatan aktif  seluruh  stake  holder  dan  LSM, dunia  usaha,  universitas  dan  media,  3) upaya  pembangunan  ekonomi  lokal mandiri  berbasis  produksi  (menunjang upaya  penguatan  ekonomi  nasional  dan ketahanan  pangan  dan  energy  yang kuat),  4)  percepatan  penyaluran  dan penggunaan dana desa
dalam
menggerakkan sektor ekonomi riil ekonomi  desa.    Ke  -4  langkah  strategis tersebut dicanangkan karena desa
merupakan  penggerak  sektor  ekonomi riil di desa.
Dari  ke-4  kebijakan  tersebut yang dipandang sebagai kebijakan paling strategis  adalah  upaya  pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi (menunjang  upaya  penguatan  ekonomi nasional  dan  ketahanan  pangan  dan energy  yang  kuat).  Sebenarnya  ke-4 langkah  strategis  yang  dicanangkan merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  karena  keempatnya  saling berhubungan  dan  saling  menunjang kegiatan  pembangunan  di  perdesaan. Namun  demikian  strategi  ke-3    adalah hal  pokok  yang  langsung  bersentuhan dengan  kebutuhan  dasar  petani  yaitu ketahanan dan keamanan pangan.
Dalam rangka mewujudkan ketahanan  pangan  bagi  masyarakat pedesaan dengan melihat dan
mencermati  kondisi  petani  di  pedesaan serta  system  usahatani  yang  mereka jalankan  masih  perlu  penataan  dan perbaikan  manajemen  usahatani  untuk dapat  membuat  mereka  dapat  sejahtera dari  usaha  yang  mereka  jalani.    Sistem budidaya  seadanya,  parsial  dan  tidak dipahaminya  system  usaha  agribisnis menyebabkan  pembangunan  ekonomi daerah  perdesaan  mengalami  banyak hambatan.  Pendampingan adalah model pendekatan  yang  dapat  dilakukan  untuk membantu petani keluar dari permasalahan  klasik  yang terjadi  selama
ini.    Melihat  dari  kondisi  lapangan tersebut  maka  tujuan  dari  makalah  ini adalah  menetapkan  dan  menganalisis kebijakan pembangunan perdesaan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi
permasalahan pembangunan  perdesaan  di  bidang pembangunan  ekonomi  lokal  mandiri berbasis produksi.

## METODE PENELITIAN
Studi  literatur  dengan  mencari referensi  teori  yang  relevan  dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan digunakan dalam penyusunan  makalah  ini.  Referensi teori  yang  diperoleh  dengan  studi literatur  dijadikan  sebagai  dasar  dan alat dalam pembuatan model pemberdayaan. Sumber literatur berasal  dari  berbagai  sumber  yaitu, jurnal,  buku  dokumentasi,  internet  dan pustaka.    Data-data  yang  sudah diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan metode  analisis  deskriptif.  Metode analisis  deskriptif  dilakukan  dengan cara  mendeskripsikan  fakta-fakta  yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata  menguraikan,  melainkan juga  memberikan  pemahaman  dan penjelasan secukupnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keamanan dan Ketahanan Pangan
Kebijakan strategis tentang pembangunan  ekonomi  lokal  mandiri berbasis  produksi  diperlukan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pangan bagi masyarakat pedesaan.  Kecukupan pangan  baik  kualitas  maupun  kuantitas merupakan  hal  paling  pokok  dalam kehidupan manusia, sehingga kedua hal tersebut  merupakan  kebijakan  strategis yang seharusnya diprioritaskan.  Hal ini sesuai  dengan  pernyataan  World  Bank (1986a:1)  dalam  Ellis  (1992)  yang
menyebutkan “food  security  is  acces by  all  people  at  all  times  to  enough food  for  an  active,  healthy  life.  Its essensial  elements  are  the  availability of  food  and  the  ability  to  acquire  it. Food  insecurity,  in  turn,  is  the  lack  of access to enough food”.
FAO  (1997)  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Hanafie  (2010) dalam    buku  yang  berjudul  Pengantar Ekonomi Pertanian mendefinisikan ketahanan  pangan  sebagai  situasi dimana semua rumah tangga mempunyai  akses,  baik  secara  fisik maupun  ekonomi  untuk  memperoleh pangan bagi seluruh
anggota keluarganya  dan  rumah  tangga  tidak beresiko  untuk  mengalami  kehilangan kedua akses tersebut.  Ini berarti bahwa konsep  ketahanan  pangan  mencakup ketersediaan  yang  memadai,  stabilitas dan  akses  terhadap  pangan  utama. Lebih lanjut disampaikan bahwa strategi  yang  diterapkan  dalam  rangka keberhasilan  pembangunan  ketahanan pangan  adalah  :  1)  pemberdayaan ketahanan  pangan  masyarakat,  2) pengembangan system usaha agribisnis, 3) mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator,  4)  menumbuhkan  ketahanan pangan  pada  tingkat  rumah  tangga, mengelola  produksi  pangan  dengan baik dalam memenuhi konsumsi keluarga,  dan  mampu  menyalurkan kelebihan  produksi  pangan  untuk memperoleh  harga  yang  wajar.    Di pihak  lain,  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  penganekaragaman  pangan dengan  mutu  pangan  yang  dikonsumsi harus semakin meningkat dalam mewujudkan  ketahanan  pangan  pada tingkat  rumah  tangga,  5)  Pemantapan koordinasi  dan  sinkronisasi  terkait perencanaan dan kebijakan.

## Pembangunan Ekonomi
Pembangunan pedesaan di bidang ekonomi dilakukan karena kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar  yang  harus  dipenuhi  pemerintah dimana  pembangunan  ekonomi  adalah suatu  hal  yang  harus  terus  menerus dilakukan  dan  merupakan  indikator keberhasilan suatu pembagunan.  Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan  ekonomi  sebagai  suatu proses  yang  menyebabkan  pendapatan perkapita  penduduk  suatu  masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian  kombinasi  proses  demi mencapai  sesuatu  yang  lebih  baik  yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung  dalam  jangka  panjang. Hal ini  berarti  bahwa,  dengan  peningkatan pendapatan  yang  berlangsung  terus menerus  dalam  kondisi  baik  akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan.    Menurut  Adam  Smith pembangunan ekonomi merupakan proses  perpaduan  antara  pertumbuhan penduduk dan kemajuan  teknologi (Suryana, 2000:55). Todaro (dalam Lepi
T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan  sebagai  suatu  proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan
penghapusan  dari  kemiskinan  mutlak. Pembangunan  ekonomi  menurut  Irawan (2002:  5)  adalah  usaha-usaha  untuk meningkatkan  taraf  hidup  suatu  bangsa yang  seringkali  diukur  dengan  tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Dalam  pembangunan  ekonomi, terdapat banyak faktor yang
mempengaruhi,  faktor  tersebut  antara lain adalah :
1) ketersediaan  SDM  yang  mumpuni, dimana sumber daya manusia merupakan  faktor  terpenting  dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber  daya  manusianya  selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi  yang  memadai  untuk melaksanakan  proses  pembangunan sumberdaya alam,
2) Faktor  Sumber  Daya  Alam,  sebagian besar  negara  berkembang  bertumpu kepada  sumber  daya  alam  dalam melaksanakan proses pembangunannya.  Namun  demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan  ekonomi,  apabila  tidak didukung  oleh  kemampaun  sumber daya  manusianya  dalam  mengelola sumber  daya  alam  yang  tersedia. Sumber  daya  alam  yang  dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang semakin  pesat  mendorong  adanya percepatan proses pembangunan, pergantian  pola  kerja  yang  semula menggunakan tangan manusia
digantikan  oleh  mesin-mesin  canggih berdampak  kepada  aspek  efisiensi, kualitas  dan  kuantitas  serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
4) Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan,  faktor  ini  dapat  berfungsi sebagai  pembangkit  atau  pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga
menjadi  penghambat  pembangunan.
Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.  Adapun  budaya  yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis,  egois,  boros,  KKN,  dan sebagainya.
5) Sumber  Daya  Modal,  Sumber  daya modal  dibutuhkan  manusia  untuk mengolah  SDA  dan  meningkatkan kualitas  IPTEK.  Sumber  daya  modal berupa  barang-barang  modal  sangat penting  bagi  perkembangan  dan kelancaran  pembangunan  ekonomi karena  barang-barang  modal  juga dapat meningkatkan produktivitas.
Pembangunan ekonomi lokal mandiri  berbasis  produksi  didasarkan pada  kekayaan  alam  sesuai  dengan wilayah  desa  yang  ada  sehingga  bisa lebih mengesplor kondisi wilayah sesuai dengan  budaya,  pemahaman  tata  kerja yang  sudah  ada  sehingga  pembangunan ekonomi  akan  lebih cepat  terjadi tinggal menunggu  pengelolaan  dan  manajemen yang baik yang biasanya kurang dimiliki oleh petani di pedesaan.  Oleh karena itu diperlukan  pendekatan  pembangunan yang  dapat  menopang  keberhasilan pembangunan pedesaan.

## Pemberdayaan
Banyak pendapat dan teori tentang pemberdayaan,  salah  satunya  adalah pendapat  Subejo  dan  Narimo  (2004) dalam Mardikanto (2010) yang mengartikan proses pemberdayaan masyarakat  merupakan  upaya  yang disengaja untuk memfasilitasi
masyarakat  lokal  dalam  merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal  yang  dimiliki  melalui collective action dan networking sehingga  pada akhirnya  mereka  memiliki  kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan social.”
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi …………….…..wahyu windari
Friedmann  (1992)  menawarkan konsep  atau  strategi  pembangunan  yang populer  disebut  dengan empowerment atau pemberdayaan. Konsep pemberdayaan  ini  adalah  sebagai  suatu konsep  alternatif  pembangunan  yang pada  intinya  memberikan  tekanan  pada otonomi  dalam  mengambil  keputusan  di suatu kelompok masyarakat yang dilandaskan  pada  sumberdaya  pribadi, bersifat langsung, demokratis dan pembelajaran  sosial melalui  pengalaman langsung.  Fokus  utama  pemberdayaan, menurut  Friedmann,  adalah  sumberdaya lokal, namun bukan berarti mengabaikan unsur-unsur  lain  yang  berada  di  luar kelompok  masyarakat,  bukan  hanya ekonomi  akan  tetapi  juga  politik,  agar masyarakat memiliki posisi tawar menawar  yang  seimbang,  baik  ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
Sedang menurut Kartasasmita dalam  Aziz  (2005)  menyatakan  bahwa pemberdayaan  adalah  sebuah  konsep pembangunan ekonomi yang merangkum  nilai-nilai  social.    Masih dalam  buku  yang  sama  Aziz  (2005) menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan  pada  dasarnya  lebih  luas dari  hanya  semata  mata  memenuhi kebutuhan  dasar  ( basic  needs )  atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut ( safety need ) yang pemikirannya belakangan  ini  banyak  dikembangkan sebagai usaha mencari alternative terhadap  konsep  pertumbuhan  di  masa lalu.  Konsep ini berkembang dari upaya banyak  ahli  dan  praktisi  untuk  mencari apa yang antara lain oleh John Freidman disebut alternative  development,  yang menghendaki inclusive democracy,
appropriate  economic  growth,  gender quality, dan intergenerational equity.
Pengertian Agribisnis Menurut Sjarkowidan Sufri (2004) agribisnis  adalah  setiap  usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi
pertanian,  yang  meliputi  pengusahaan input  pertanian  dan  atau  pengusahaan produksi  itu  sendiri  ataupun  juga pengusahaan pengelolaan hasil
pertanian.    Agribisnis,  dengan  perkataan lain,  adalah  cara  pandang  ekonomi  bagi usaha  penyediaan  pangan.  Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi  memperoleh  keuntungan  dengan mengelola  aspek  budidaya,  penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan,  hingga  tahap  pemasaran.
Sedangkan menurut Wibowo dkk (1994) menyatakan  bahwa  agribisnis  mengacu kepada  semua  aktivitas  mulai  dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai  pada  pemasaran  produk  yang dihasilkan  oleh  suatu  usahatani  atau agroindustri  yang  saling  terkait  satu sama  lain.  Dengan  demikian  agribisnis dapat  dipandang  sebagai  suatu  sistim pertanian yang memiliki beberapa komponen  sub  sistim  yaitu,  sub  sistim usahatani/  yang  memproduksi  bahan baku;  sub  sistim  pengolahan  hasil pertanian,  dan  sub  sistim  pemasaran hasil  pertanian.  kepada  semua  aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran  sampai  pada  pemasaran produk  yang  dihasilkan  oleh  suatu usahatani  atau  agroindustri  yang  saling terkait  satu  sama lain.  Dengan  demikian agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistim pertanian yang memiliki beberapa komponen  sub  sistim  yaitu,  sub  sistim usahatani/  yang  memproduksi  bahan baku;  sub  sistim  pengolahan  hasil pertanian,  dan  sub  sistim  pemasaran hasil pertanian.
Berbeda  dengan  pembangunan  di masa lalu, dimana pembangunan pertanian  dengan  pembangunan  industri dan  jasa  berjalan  sendiri-sendiri,  bahkan cenderung  saling  terlepas  ( decoupling ), dimasa  yang  akan  datang  pemerintah akan mengembangkannya secara sinergis melalui  pembangunan  sistem  agribisnis
yang mencakup empat subsistem sebagai berikut:
1) Sub-sistem  agribisnis  hulu  ( up- stream agribusiness ), yakni industri- industri  yang  menghasilkan  barang- barang modal bagi pertanian, seperti industri perbenihan/pembibitan,
tanaman,  ternak,  ikan,  industri agrokimia  (pupuk,  pestisida,  obat, vaksin  ternak./ikan),  industri  alat dan mesin pertanian (agro- otomotif);
2) Sub-sistem  pertanian  primer  ( on- farm  agribusiness ),  yaitu  kegiatan
budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian primer (usahatani tanaman pangan, usahatani  hortikultura,  usahatani tanaman  obat-obatan  (biofarmaka), usaha perkebunan, usaha peternakan,  usaha  perikanan,  dan usaha kehutanan);
3) Sub-sistem  agribisnis  hilir  ( down- stream agribusiness ), yaitu industri- industri  yang  mengolah  komoditi pertanian  primer  menjadi  olahan seperti  industri  makanan./minuman, industri  pakan,  industri  barang- barang  serat  alam,  industri  farmasi, industri bio-energi dll; dan
4) Sub-sistem  penyedia  jasa  agribisnis ( services  for  agribusiness )  seperti perkreditan, transportasi dan pergudangan,  Litbang,  Pendidikan SDM, dan kebijakan ekonomi. Dengan lingkup pembangunan
sistem agribisnis tersebut, maka pembangunan  industri,  pertanian  dan jasa  saling  memperkuat  dan  konvergen pada  produksi  produk-produk  agribisnis yang dibutuhkan pasar. Agribisnis ( Agribusiness  Led  Development )  yakni suatu  strategi  pembangunan  ekonomi yang  mengintegrasikan  pembangunan pertanian (termasuk
perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan  pembangunan  industri  hulu  dan
hilir  pertanian  serta  sektor-sektor  jasa yang terkait di dalamnya.
Dilihat dari berbagai aspek, seperti potensi  sumberdaya  yang  dimiliki,  arah kebijakan pembangunan nasional, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk  agribisnis,  dan  peta kompetisi  dunia,  Indonesia  memiliki prospek  untuk  mengembangkan  sistem agribisnis.  Prospek  ini  secara  aktual  dan faktual ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
Pertama ,  pembangunan  sistem agribisnis  di  Indonesia  telah  menjadi keputusan  politik.  Rakyat  melalui  MPR telah memberi arah pembangunan ekonomi  sebagaimana  dimuat  dalam GBHN  1999-2004  yang  antara  lain mengamanatkan pembangunan keunggulan komparatif Indonesia sebagai  negara  agraris  dan  maritim. Arahan GBHN tersebut tidak lain adalah pembangunan sistem agribsinis. Kedua , pembangunan sistem agribisnis  juga  searah  dengan  amanat konstitusi yakni No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000 tentang  pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Dari  segi  ekonomi,  esensi  Otonomi
Daerah adalah mempercepat pembangunan  ekonomi  daerah  dengan mendayagunakan sumberdaya yang tersedia di setiap daerah, yang tidak lain adalah  sumberdaya  di  bidang  agribinsis. Selain  itu,  pada  saat  ini  hampir  seluruh daerah struktur
perekonomiannya
(pembentukan PDRB, penyerapan tenaga  kerja,  kesempatan  berusaha, eskpor)  sebagian  besar  (sekitar  80 persen)  disumbang  oleh  agribinsis. Karena itu, pembangunan sistem agribisnis  identik  dengan  pembangunan ekonomi daerah. Ketiga , Indonesia memiliki keunggulan  komparatif  ( comparative advantage ) dalam agribisnis. Kita memiliki  kekayaan  keragaman  hayati
( biodivercity )  daratan  dan  perairan  yang
terbesar di dunia, lahan yang relatif luas dan subur, dan agroklimat yang
bersahabat untuk agribisnis. Dari
kekayaan  sumberdaya  yang  kita  miliki hampir  tak  terbatas  produk-produk agribisnis  yang  dapat  dihasilkan  dari bumi  Indoensia.  Selain  itu,  Indonesia saat  ini  memiliki  sumberdaya  manusia (SDM) agribisnis, modal sosial (kelembagaan  petani, local  wisdom , indegenous  technologies )  yang  kuat  dan infrastruktur  agribisnis  yang  relatif lengkap untuk membangun sistem
agribisnis. Keempat ,  pembangunan  sistem agribisnis yang berbasis pada sumberdaya domestik ( domestic resources  based,  high  local  content ) tidak memerlukan impor dan
pembiayaan eksternal (utang luar negeri) yang  besar.  Hal  ini  sesuai  dengan tuntutan  pembangunan  ke  depan  yang menghendaki tidak lagi menambah utang luar  negeri  karena  utang  luar  negeri Indonesia yang sudah terlalu besar.
Kelima , dalam menghadapi persaingan  ekonomi  global,  Indonesia tidak  mungkin  mampu  bersaing  pada produk-produk  yang  sudah  dikuasai negara  maju.  Indonesia  tidak  mampu bersaing dalam industri  otomotif,  eletronika,  dll dengan  negara  maju  seperti  Jepang, Korea Selatan.

## KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN
Objectif  –  Constraints  –  Policies  - Strategy
Menurut  Pearson  dkk  (2005) komponen utama dari framework kebijakan pertanian adalah tujuan
(objectives) , kendala (constraints) ,
kebijakan (policies) , dan strategi (strategies) .    Ojectives  adalah  tujuan yang  diharapkan  bisa  dicapai  oleh sebuah  kebijakan  ekonomi  oleh  para
pembuat  kebijakan. Constraints adalah keadaan  yang  membuat  apa  yang  bisa dicapai  menjadi  terbatas.    Kebijakan terdiri atas berbagai instrument yang bisa digunakan  pemerintah  untuk  mengubah outcome  perekonomian,  dimana  sebuah kebijakan  yang  efektif  akan  mengubah perilaku produsen, pedagang, dan konsumen  dan  menciptakan  outcome baru dari sebuah perekonomian.
Sedangkan  strategy  adalah  seperangkat instrument  kebijakan  yang  terkoordinasi dengan baik. Kerangka  analysis  yang  dibuat adalah untuk memilih pemahaman/pemikiran  yang  jelas  dalam mengevaluasi  sebuah  keputusan,  apa dasar  sebuah  alat  kebijakan  dikatakan lebih  dari  yang  lain,  bagaimana  suatu kebijakan dikatakan memadai dan apakah  efisiensi  menjadi  satu-satunya pertimbangan  sehingga  dibutuhkan  cara yang  jelas  dan  logis  dalam  menilai berbagai  pilihan  kebijakan.    Bagan  atau kerangka  analisis  yang  dibuat  adalah untuk  menggambarkan  adanya  sebuah hubungan  sebab  akibat  dari  keempat komponen  sebagaimana  disampaikan pada Gambar 1. Keempat komponen tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan outcome  ekonomi  dengan  tujuan  paling akhir  adalah  peningkatan  kesejahteraan masyarakat di perdesaan.
Dalam  implementasinya  kebijakan yang  disusun  pasti  akan  mengalami hambatan  atau  kendala  untuk  mencapai tujuan  yang  ditetapkan.    Penilaian  atau evaluasi  terhadap  pencapaian  tujuan memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian strategi yang telah ditetapkan  apabila  diperlukan.    Dalam prosesnya,  pemerintah  membuat  strategi pembangunan pertanian dengan menentukan seperangkat kebijakan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan, dengan memperhatikan kendala  ekonomi  pada  sektor  pertanian.
Sehingga  kesimpulannya  telaahan  yang mendalam
atas masing-masing komponen  dalam  analisis  kebijakan adalah penting.
Gambar 1.  Kerangka Analisis Kebijakan Model Pearson (2005)
Pembangunan Ekonomi Lokal Mandiri Berbasis Produksi Usaha pertanian yang
menghasilkan  produk  pertanian  yang aman, sehat, utuh dan halal serta bersifat organik adalah syarat utama produk yang dapat  bersaing  di  era  MEA.  Selama  ini kondisi  usaha  pertanian  masih  sedikit sekali  yang  mengarah  pada  usaha pertanian  yang  ASUH.  Secara  umum sistim  usahatani  yang  ada  hampir sebagian  besar  bersifat  tradisional, dimana  petani  sebagian  besar  kurang bisa  dan  mampu  menerima  perubahan terutama  di  bidang  teknologi  machinery dan  teknologi  informasi,  kurang  bisa mengakses,  permodalan,  dan  teknologi
serta  pemasaran.  Dalam  berusaha  tani masih  secara  parsial,  yang  berdampak pada  kurang  terjaminnya  kelangsungan usaha.    Kondisi  tersebut  diperparah dengan  menurunnya  minat  pemuda  tani untuk  berkecimpung  di  dunia  pertanian, yang menganggap dunia pertanian kurang  menjanjikan  bagi  kelangsungan hidup  mereka.  Di  sisi  lain  sebenarnya masih  terdapat  potensi  dari  petani  yang meliputi lama berusahatani, modal sosial dan  modal  fisik  dan  dukungan  dari pengambil  kebijakan  dan stake  holder lainnya.    Pendampingan  pada  program pemberdayaan masyarakat
dalam membentuk  kelembagaan  petani  dan system  usaha  berbasis  agribisnis  dalam

## STRATEGI
➢ Pendampingan
➢ Penguatan Kelembagaan
➢ Pembentukan Desa Mandiri Berbasis Spesifik
Lokasi (pertanian terpadu dengan perbaikan manajemen pengelolaan), Menghasilkan produk ASUH

## TUJUAN DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI
LOKAL BERBASIS PRODUKSI ➢ Ketahanan pangan melaui efisiensi usaha dan produktifitas pengembangan sdm penguatan teknologi dan kelembagaan perbaikan sarana dan prasarana, ekonomi dan social
➢ Pertumbuhan Ekonomi
➢ Pemerataan pendapatan KENDALA :
➢ Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian
➢ Bertani dinilai kurang menguntungkan
➢ Bertani secara persial dengan jumlah kepemilikan sedikit
➢ Kurang berdaya dan kurang mandiri dalam akses permodalan dan pemasaran dan informasi serta infrastruktur, sapras
➢ Kurang mempunyai nilai tawar dalam usahataninya
➢ Tidak berfungsinya kelembagaan petani
➢ Kurang terjaminnya keberlanjutan usaha

## KEBIJAKAN
➢ Regulasi Perdesaan ➢ Bantuan Modal
➢ Jaminan Pasar
➢ Stabilitas Harga
➢ Sertifikasi Produk Pertanian
➢ Bantuan Permodalan
mewujudkan  desa  mandiri  spesifik lokasi  dapat  mewujudkan  pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi. Objectives Tujuan dari pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi adalah  upaya  menjamim  ketahanan pangan  bagi  masyarakat  di  perdesaan melalui efisiensi dan produktifitas usaha. Selama  ini  usaha  petani  di  pedesaan dilakukan  sendiri-sendiri  dengan  banyak komoditas  dan  dalam  skala  usaha  kecil sehingga  tidak  memiliki  nilai  tawar karena keberlanjutan usaha yang diragukan.
Berdasarkan  studi  literatur  yang dilakukan  diperoleh  hasil  bahwa  banyak program usaha pertanian yang dilakukan oleh  petani  dewasa  ini.    Salah  satunya adalah  sistim  usahatani  terpadu  sebagai ekspresi  dari  usaha  mereka  menghadapi tantangan  lingkungan  yang  ada  untuk bertahan hidup seperti yang disampaikan oleh  Prajitno  (1992)  dalam  Prajitno (2009)  pada  naskah  pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas
Pertanian UGM. Lebih lanjut disampaikan  bahwa  usahatani  terpadu tersebut  dilakukan  sepotong-sepotong tidak  terintegrasi.    Hal  ini  merupakan penyebab  mengapa  hingga  saat  ini program pengembangan
system pertanian berkelanjutan mengalami kemadegan,  hanya  sampai  pada  tingkat konsep.  Terdapat system usahatani yang sudah terencana dengan matang misalnya  usaha  pertanian  terpadu  dan terencana  melalui  pendekatan  usahatani daur biologi yaitu program Agro Techno Park yang diselenggarakan oleh Kementerian  Ristek  Dikti  (Anonym, 2009)  hanya  pelaksanaannya  banyak mengalami  hambatan.  Sebagai  contoh misalnya  di  daerah  Sumatera  Selatan dari 1000 hektar ATP yang dicanangkan di  Tahun  2003,  hanya  sekitar  10  %  atau sekitar  70  hektar  yang  terealisasi
dilaksanakan  di  tahun  2008.  Program dalam  bentuk  lain  dilakukan  oleh Litbang  Deptan  yang  mengintegrasikan system  usahatani  terpadu  antara  jagung dan  sapi  potong  di  lahan  sawah  dapat meningkatkan  40%  pendapatan  serta efisiensi  penggunaan  hijauan  makanan ternak  sampai  4  –  5  kali  lipat  (Anonim, 2009b).
Dirjen  Bina  Produksi  Peternakan
Tahun 2002 menerapkan Program Sistem  Integrasi  Padi  Ternak  (SIPT) yang  lazimnya  disebut Crop  Livestock System (CLS)  yang  bertujuan  untuk pengembangan penggemukan ternak sapi potong berbasis tanaman pangan.
Program  SIPT  merupakan  salah  satu alternative  dalam  peningkatan  produksi padi,  daging,  susu,  dan  sekaligus meningkatkan pendapatan petani (Hayanto  B,  2002).    Namun  demikian secara umum  tidak semua usaha pertanian di pedesaan mendapat program dan  mendapat  pendampingan  sehingga tetap  saja  kesejahteraan  jauh  dari harapan.
Dari  beberapa  jenis  program  yang dilakukan  terlihat  bahwa  pengelolaan usaha pertanian yang dilakukan walaupun  sudah  diintegrasikan  tetapi masih  dalam  tataran  budidaya  atau kegiatan on farm dan belum memfungsikan  system  agribisnis  secara terpadu.    Padahal  agribisnis  sebagai suatu sistem adalah merupakan seperangkat  unsur  yang  secara  teratur saling  berkaitan  yang  terdiri  dari  5  sub sistem  yang  tergabung  dalam  rangkaian interaksi dan interpedensi secara reguler, serta  terorganisir  sebagai  suatu  totalitas yang  apabila  diterapkan  dalam  budidaya akan  lebih  menguntungkan.  Mengapa penerapan  ke  5  sub  system  agribisnis dirasakan  lebih  menguntungkan  hal  ini akan terjawab melalui pendapat Sjarkowidan Sufri (2004) yang menyatakan  bahwa  agribisnis  adalah setiap  usaha  yang  berkaitan  dengan
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi …………….…..wahyu windari
kegiatan produksi pertanian, yang meliputi  pengusahaan  input  pertanian dan  atau  pengusahaan  produksi  itu sendiri ataupun juga pengusahaan pengelolaan  hasil  pertanian.  Diperlukan sentuhan manajemen dan teknologi yang up  to  date sehingga  pertanian  di  daerah perdesaan  lebih  cepat  maju.    Selain  itu pembangunan infrastruktur dan peningkatan  pengetahuan  ketrampilan dan  sikap  petani  juga  harus  dilakukan pembangunan seiring dengan aspek lain. Memang tidak mudah akan tetapi apabila focus  dan  konsentrasi  semua  unsur  baik masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaannya sesuatu yang dirasa sulit dapat terurai dengan komitmen bersama. Dalam  pembangunan  ekonomi  banyak faktor  yang  harus  diperhatikan  antara lain  faktor  SDM,  SDA,  Modal,  Budaya dan Teknologi.  Apabila beberapa aspek tersebut  bisa  dimanage  dan  dikelola secara  konsisten  dan  kontinyu  maka harapan  akan  bertumbuhnya  ekonomi akan dapat terwujud sehingga pemerataan  pendapatan  menjadi  lebih baik untuk dapat mengimbangi masyarakat perkotaan tanpa harus bermigrasi  dan  meninggalkan  desa sebagai mata pencaharian utama mereka.

## Constraint
Untuk  mencapai  tujuan  yang ditetapkan  terdapat  banyak  kendala dalam  pelaksanaannya.    Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian menjadi  salah  satu  kendala  dalam memajukan ekonomi perdesaan.  Mereka menganggap  dan  berasumsi  bahwa bertani kurang menjanjikan yang diperparah  dengan  system  berusahatani yang  masih  parsial  dan  masih  pada orientasi  skala  rumah  tangga  dan berkutat  pada  aspek  budidaya.    Aspek lain yang dinilai menghambat
pembangunan  ekonomi  di  pedesaan adalah  minimnya  modal  dan  akses terhadap modal dan pemasaran.  Dengan modal terbatas tentu saja pengembangan
usaha  sulit  dilakukan,  belum  lagi ditambah  dengan  pengetahuan  dan ketrampilan  tentang  teknologi  yang kurang.    Petani  akan  lebih  berdaya  dan mempunyai  kekuatan  besar  apabila mereka  membentuk  kelompok,  namun demikian  tidak  sedikit  kelompok  di daerah  pedesaan  hanya  mempunyai nama tetapi tidak ada aktifitas. Kelompok tidak berkembang sebagaimana  seharusnya,  berkelompok ketika  mendapatkan  bantuan  dan  akan menghilang  ketika  bantuan  tersebut selesai.    Apabila  hal  tersebut  di  atas dibiarkan  tidak  menutup  kemungkinan akan  terjadi  migrasi  besar  besaran dimana  hal  tersebut  akan  berdampak pada usaha pertanian di pedesaan.

## Kebijakan Pemerintah
Untuk mensejahterakan masyarakat  perdesaan  dengan  segala permasalahannya  maka  kebijakan  yang berpihak  pada  rakyat  perdesaan  sangat diperlukan.    Diterbitkannya  Undang- Undang  Tentang  Desa  Nomor  6  Tahun 2014  merupakan  upaya  pemerintah memberikan  wewenang  dan  tanggung jawab  kepada  pemerintah  desa  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  paling bawah  dalam  situasi  yang  jelas  dan menjadi  pelaku  yang  memeliki  otoritas dalam penyelenggaraan pemerintah.  Hal ini  tentu  saja  memberikan  peluang  bagi warga  desa  untuk  bisa  mengembangkan diri  kea  rah  lebih  baik  lagi.    Kebijakan lain  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  membangun  perekonomian  desa adalah  dengan  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  tentang  Dana  Desa  No  60 Tahun  2014,  dana  desa  yang  diberikan kepada  33  propinsi  untuk  disalurkan  ke desa yang ditunjuk di tahun 2015 adalah sebesar Rp. 9.066.100.999. 794 (Anomin, 2015).
Dengan  PP  tersebut  pemerintah memberikan  peluang  dan  kesempatan bagi  pemerintah  desa  dan  kewajiban masyarakat desa untuk memegang
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi …………….…..wahyu windari
amanah  demi  peningkatan  kesejahteraan seperti yang diinginkan. Pemberian dana desa berasal dari pusat ditambah dengan alokasi  dana  desa  yang  berasal  dari pendapatan  desa  itu  sendiri,  pajak  dan retribusi dikonsentrasikan pada pembagunan dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan dengan prioritas kegiatan untuk : 1) Pembangunan dengan prioritas pembangunan antara lain meliputi :
a) pembangunan  infrastruktur  desa, perahu dan jalan pemukiman,
b) Jalan  desa  antar  pemukiman  ke wilayah  pertanian  dan  prasana kesehatan,   desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan dan posyandu,
c) Sarana  dan  prasarana  pendidikan dan  kebudayaan  seperti  taman bacaan  masyarakat,  pendidikan usia  dini  dan  balai  pelatihan  atau kegiatan belajar masyarakat desa,
d) Sarana  dan  prasarana  ekonomi produktif.
2) Sedangkan  prioritas  pemberdayaan masyarakat antara lain berupa :
a) Pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan dan perdagangan,
b) Pelatihan teknologi tepat guna,
c) Peningkatan  kapasitas  masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin dan kelompok perempuan d) Sertifikasi produk pertanian Selain regulasi dan bantuan permodalan yang diberikan untuk pengembangan
usaha, penetapan
stabilitas  harga  untuk  semua  komoditas pertanian  hendaknya  dilakukan.    Hal tersebut  adalah  salah  satu  bentuk proteksi dari pemerintah untuk melindungi  rakyatnya  dari  permainan harga  di  pasaran.    Stabilitas  harga  yang selama  ini  ada  masih  berlaku  pada produk-produk  pangan  misalnya  padi,
gula  dan  beberapa  komoditas  lain. Bahkan  pemerintah  telah  memberikan asuransi  kepada  petani  padi  yang mengalami  gagal  panen  untuk  dapat mengklaim  dan  mendapatkan  ganti  rugi kepada  pemerintah.    Seandainya  kondisi tersebut dapat menjangkau produk pertanian lainnya akan dapat merangsang  petani  dalam  menjalankan usahanya. Hal lain yang menjadi permasalahan  dan  harus  mendapat  para pengambil  kebijakan  adalah  jaminan pemasaran  hasil  pertanian.    Banyak petani merugi dikarenakan kondisi pasar yang tak menentu. Kebijakan pemerintah  dalam  memotong  rantai pemasaran dan regulasi tentang pemasaran diperketat kemungkinan peluang  masyarakat  untuk  mendapatkan keuntungan akan menjadi lebih baik.

## Side effect
Dari  kebijakan  yang  dilakukan pemerintah  untuk  memberikan  bantuan modal kepada desa dengan nilai fantastik yaitu  sekitar  1  M  tiap  desa,  menuai permasalahan  yang  tidak  kalah  serius yaitu belum siapnya sumberdaya manusia  di  perdesaan  dalam  membuat perencanaan  desa  mengingat  SDM pedesaan  belum  kompeten.    Hal  ini menyebabkan lambatnya penyaluran dana dalam rangka menggerakkan sektor ekonomi  desa.    Hal  ini  perlu  mendapat perhatian  pemerintah  mengingat  desa adalah  penggerak  sektor  ekonomi  riil  di Desa.

## Strategy
Melihat tujuan dari kebijakan yang dibuat  terdapat  beberapa  kendala  yang ditemukan.    Untuk  mengatasi  kendala yang ada strategi yang paling
memungkinkan adalah melakukan pendampingan kepada sumberdaya manusia pertanian di pedesaan.
Pendampingan  yang  dilakukan  meliputi asistensi,  pengorganisasian,  pengarahan
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi …………….…..wahyu windari
dan fasilitasi desa dalam rangka meciptakan  desa  yang  kuat,  maju, mandiri dan demokratis.  Pendampingan adalah  konkritasi  dari  pemberdayaan. Secara  operasional  pemberdayaan  yang dilakukan  adalah  dengan  pembentukan atau  penguatan  kelembagaan.    Selama ini  banyak  kelembagaan  petani  yang tidak  melembaga,  artinya  petani  ikut kegiatan kelembagaan
karena keterpaksanaan  atau  karena  adanya bantuan.    Sehingga  kelembagaan  yang dibentuk  tidak  bertahan  lama  segera akan  bubar  setelah  program  bantuan selesai. Selama  ini  petani  dalam menjalankan
usahataninya tidak
memperhatikan  system  usahatani  yang baik,  terkesan  seadanya  dengan  hasil yang  kurang  maksimal.    Permasalahan utama  yang  ditemui  petani  adalah kurangnya  modal  dan  teknologi  baru, teknik  pemasaran  dan  akses  informasi. Dengan  dibentuknya  kelembagaan  yang solid  diharapkan  Pembentukan  Desa Mandiri  Berbasis  Spesifik  Lokalit  dapat diwujudkan.

## Usulan  perbaikan  Sistem  Usahatani  di perdesaan
Salah  satu  cara  yang  dapat ditempuh  untuk  memperbaiki  kondisi usaha  pertanian  di  pedesaan  adalah program  pemberdayaan.    Selama  ini terdapat  banyak  program  pemberdayaan yang  dibuat  dan  diusulkan,  akan  tetapi sedikit  program  yang  dapat  dilakoni secara  kontinyu  untuk  terus  diterapkan pada  usahatani  mereka.  Padahal  potensi sumberdaya  alam dan sumberdaya manusia  masih  bisa  dikembangkan dengan kawalan dan fasilitasi yang dapat meningkatkan  posisi  tawar  mereka. Salah  satu  penyebab  adalah  kurang kuatnya  kelembagaan  petani  sehingga berdampak  pada  tidak  berlanjutnya program  pemberdayaan  yang  dilakukan. Terdapat banyak kasus yang melemahkan posisi petani karena adanya kelompok  tani  fiktif,  yang  eksis  ketika
saat  akan  diturunkan  dana  bantuan pemerintah,  kurangannya  pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola usaha  terkait  dengan  bantuan  yang diberikan,  rendahnya economic  of  skill dan  banyak  faktor  lain  yang  menjadi fenomena  saat  ini  kenapa  usahatani menjadikan usaha yang dianggap kurang menjanjikan.
Dalam  pelaksanaan  pemberdayaan harus  total  melihat  segala  potensi  dan masalah  perekonomian  di  pedesaan.. Fokus  pertanian  berbasis  Agribisnis dengan merapkan 5 sub system agribisnis  merupakan  hal  yang  paling sesuai  untuk  diterapkan  dengan  melihat usaha  pertanian  di  tingkat  petani  selama ini.  Mengapa agribisnis harus dilakukan hal  ini  merujuk  pada  pemahaman agribisnis  sebagai  subjek  akademik adalah mempelajari strategi memperoleh keuntungan  dengan  mengelola  aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen,  proses  pengolahan,  hingga  tahap pemasaran.    Secara  konsepsional  Sistem Agribisnis  adalah  semua  aktivitas  mulai dari  pengadaan  dan  penyaluran  sarana produksi  sampai  kepada  pemasaran produk-produk  yang  dihasilkan  oleh usaha  tani  dan  agroindustry  yang  saling terkait satu sama lain.
Menilik pengertian tentang definisi agribisnis  secara  umum  dan  apabila diterapkan  dalam  sistim  usahatani  di pedesaan  akan  lebih  mengoptimalkan pendapatan  petani  dengan  tujuan  akhir peningkatan kesejahteraan. Namun demikian  upaya  penerapan  sub  system agribisnis  dalam  pengelolaan  usahatani dalam mewujudkan Desa Mandiri Spesifik Lokalit tidak semudah
membalik  telapak  tangan.    Hal  ini dikarenakan secara umum kondisi petani di  pedesaan  mengusahakan  banyak komoditas  pertanian  dengan  skala  usaha yang  relative  kecil  disertai  dengan rendahnya economic of skill , rendahnya pengetahuan  dan  ketrampilan  petani
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi …………….…..wahyu windari
dalam  akses  informasi  pasar,  teknologi dan pemasaran produk.
Melihat  rendahnya  posisi  tawar petani  dalam  mengelola  usahanya  maka diperlukan  suatu  pendekatan  yang  dapat membantu  mereka  agar  lebih  berdaya dengan  memanfaatkan  potensi  yang mereka  miliki.    Pemberdayaan  adalah kata yang paling tepat dalam membangun  kawasan  pertanian  mandiri dimana  segala  keperluan  diupayakan diperoleh dari dan untuk petani didasarkan  pada  pengembangan  usaha spesifik  lokasi  untuk  mewujudkan  Desa
Industri Pertanian Mandiri.  Seperti yang disampaikan  Subejo  dan  Narimo  (2004) dalam Mardikanto (2010) yang mengartikan proses pemberdayaan masyarakat  merupakan  upaya  yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat  lokal  dalam  merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal  yang  dimiliki  melalui collective action dan networking sehingga  pada akhirnya  mereka  memiliki  kemampuan dan kemandirian secara ekonomi,
ekologi dan social.”
Untuk  membentuk  Desa  Mandiri Spesifik  Lokasi  diperlukan  langkah- langkah strategis dengan memberdayakan  keseluruhan  potensi desa sesuai dengan konsep pemberdayaan yaitu
upaya-upaya peningkatan efisiensi usaha dan produktivitas  melalui  pengembangan
SDM penguatan teknologi dan kelembagaan  serta  perbaikan  sarana  dan prasarana  ekonomi  dan  social.    Upaya tersebut  dilakukan  dengan  perbaikan system  usahatani  yang  tidak  lagi  focus pada  aspek on  farm tetapi  sudah  mulai berpikir  bagaimana  pengelolaan  pasca panen  dan  upaya  pemasaran  dengan menjalin networking dengan  pihak  lain di luar.
Strategi pemberdayaan dalam pembangunan  masyarakat  merupakan upaya yang dilakukan
untuk
meningkatkan  dan  memandirikan,  serta menswadayakan masyarakat sesuai dengan  potensi  dan  budaya  lokal  yang dimilikinya secara utuh dan konprehensif  agar  harkat  dan  mertabat lapisan  masyarakat  yang  kondisinya tidak  mampu  dapat  melepaskan  diri  dari kemiskinan dan
keterbelakangan.
Pemberdayaan  tidak  hanya  meliputi penguatan  individu,  tetapi  juga  berbagai pranatanya (institutions), misalnya dalam  bentuk  penanaman  nilai-nilai budaya  modern  -  seperti  kerja  keras, hemat, keterbukaan, dan sikap
bertanggung  jawab  adalah  menjadi bagian dari proses pemberdayaan.
Demikian  pula,  pemberdayaan  juga menyangkut pembaharuan lembaga sosial  dan  pengintegrasiannya  ke  dalam kegiatan  pembangunan  serta  peranan masyarakat  di  dalamnya,  khususnya yang  menyangkut  partisipasi  dalam pengambilan  keputusan  dalam  proses pembangunan  di  lingkungannya.  Atas dasar  pandangan  ini,  pemberdayaan masyarakat  amat  erat  kaitannya  dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan  nilai  demokrasi.  Dalam konteks ini, Friedmann (1992), menyatakan “The empowerment approach,  which  is  fundamental  to  an alternative  development,  places  the emphasis  on  autonomy  in  the  decision- making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory)
democracy, and experiental social learning” .
Salah  satu  kendala  yang  dapat diurai  dengan  beberapa  kegiatan  di  atas, maka  kucuran  dana  atau  permodalan adalah salah satu faktor kunci keberhasilan  suatu  program.    Dalam rangka  perwujudan  nawa  cita  ke  3, pemerintah  dengan  serius  memberikan perhatian lebih pada masyarakat perdesaan.  Dalam  rangka  mewujudkan hal  tersebut,  maka  disusun  model
pemberdayaan  yang  ditawarkan  dalam rangka  menumbuhkan  Desa  Mandiri berbasis  Spesifik  Lokalit.    Proses pemberdayaan diawali dengan melakukan  beberapa  kegiatan  sebagai berikut 1. Pengkajian  desa  secara  partisipatif. Metode  yang  dapat  dipergunakan dalam identifikasi usaha adalah menggunakan teknik PRA ( Participatory Rural Appraisal ). PRA merupakan seperangkat metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan,  dan  oleh  masyarakat  desa (Chambers,  1996).  Terdapat  beragam teknik  yang  dapat  dipilih  sesuai kebutuhan, namun demikian beberapa teknik  seperti,  (1)  kalender  musim;
(2) perubahan dan kecenderungan; (3) matriks rangking, dapat dipergunakan. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga aspek kesesuaian  lahan,  iklim,  topografi, dan  aspek  yang  berkaitan  dengan alam,  karena  jenis  usaha  yang direncakan di bidang pertanian.
2. Pembentukan Kelompok Usaha
Bersama Agribisnis Kelompok Usaha Bersama Agribisnis
(KUBA)  yang  dibentuk  merupakan kelompok tani dengan peserta seluruh masyarakat dalam satu kawasan
3. Penyusunan  Program  Kegiatan  untuk tahap awal diperlukan bantuan
pemerintah  dan  isntansi  lainnya antara lain :
a. Pelatihan  beberapa  warga  yang dianggap  mempunyai  kemampuan segi  teknik,  social  dan  ekonomis, hasil  pelatihan    secara  bertahap kepada petani lain dalam mewujudkan Desa Mandiri Spesifik Lokalit b. Merencanakan usaha berbasis agribisnis  dari  untuk  dan  oleh petani  meliputi  :  1)    Penyediaan
Sarana  Produksi,  2)  Subsistem
Usahatani atau  proses  produksi,  3) Subsistem Agroindustri/pengolahan  hasil,  4) Subsistem Pemasaran, 5) Subsistem  Penunjang  Subsistem ini  merupakan  penunjang  kegiatan pra  panen  dan  pasca  panen  yang meliputi: Sarana Tataniaga, Perbankan/perkreditan, Penyuluhan  Agribisnis,  Kelompok tani, Infrastruktur agribisnis, Koperasi Agribisnis, BUMN, Swasta, Penelitian dan Pengembangan,  Pendidikan  dan Pelatihan, Transportasi, Kebijakan  Pemerintah,  Strategi Pengembangan Agribisnis c. Selalu melakukan networking dengan semua lembaga
d. Merencanakan monitoring dan
evaluasi secara berkala.

## Model Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi …………….…..wahyu windari

## Gambar 2. Proses Pemberdayaan dalam Mewujudkan Desa Mandiri
4. Pelaksanaan Program
Pada  pelaksanaan  program  sesuai dengan  Gambar  2  di  atas  bahwa, keterlibatan  semua  fungsi  produksi dan  aspek  agribisnis  harus  bekerja secara  simultan  dan  terus  menerus dalam mensuport komoditas unggulan yang  ditetapkan  sebagai  icon  baik dari  ketersediaan  input,  penanganan pasca panen sampai dengan pemasaran.    Dalam  bagan  tersebut keterlibatan pemerintah, lembaga swasta  lainnya  diharapkan  tetap mensuprot  pembangunan  desa  demi terwujudnya  Desa  Mandiri  Spesifik Lokalit.
Dalam  pelaksanannya  salah  satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah advokasi. Pendekatan advokasi pertama  kali  diperkenalkan  pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika  Serikat  (Davidoff,  1965).
Model pendekatan ini mencoba meminjam  pola  yang  diterapkan dalam  sistem  hukum,  di  mana penasehat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan
demikian, pendekatan advokasi menekankan pada proses pendampingan kepada kelompok masyarakat  dan  membantu  mereka untuk membuka akses kepada pelaku- pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan  diri,  menggalang dan  memobilisasi  sumberdaya  yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (bargaining  position)  dari  kelompok masyarakat tersebut. Pendekatan advokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya masyarakat  terdiri  dari  kelompok- kelompok yang masing-masing mempunyai  kepentingan  dan  sistem nilai sendiri-sendiri. Masyarakat pada dasarnya  bersifat  majemuk,  di  mana kekuasaan  tidak  terdistribusi  secara merata dan akses keberbagai sumberdaya tidak sama. Dalam  jangka  panjang  diharapkan dengan pendekatan advokasi
masyarakat  mampu  secara  sadar terlibat  dalam  setiap  tahapan  dari proses  pembangunan,  baik  dalam
kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan,  pelaporan,  dan  evaluasi.
Seringkali pendekatan advokasi diartikan  pula  sebagai  salah  satu bentuk “penyadaran” secara langsung kepada  masyarakat  tentang  hak  dan kewajibannya dalam proses pembangunan.

## KESIMPULAN
Model pemberdayaan yang diusulkan merupakan upaya pengentasan kemiskinan  yang  dimulai  dari  perbaikan sistim  berusahatani,  dimana  selama  ini masyarakat  tani  berusaha  secara  parsial dengan teknologi yang seadanya sehingga  tidak  memiliki  nilai  tawar. Dengan  terwujudnya  Desa  Industri
Pertanian  Mandiri  diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena semua system agribisnis
diperoleh  dan  ditangani  dari  dan  oleh mereka sendiri.  Keterlibatan pemerintah dan  stake  holder  lainnya  tetap  menjadi harapan  demi  kelancaran  perwujudan model.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, S., 1999. Ekonomi Politik Pembangunan:  Bisnis  Indonesia
Era  Orde  Baru  dan  di  Tengah Krisis  moneter.  Malang:  Danar Wijaya, Brawijaya University Press. ---------------------, 1995.  “Kebijakan Pembangunan Pedesaan Di Negara-negara  Berkembang,  Skala Permasalahan  dan  Hakekatnya”. Dalam  Kebijakan  Publik  dan
Pembangunan. IKIP Malang.
Ahmadi,  Abu,  2003.  Ilmu  Sosial  Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.
Awang,  San  Afri,  1995.  “Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Lokal  dalam  Program  IDT:  Studi
Kasus  Tipologi  Desa  Hutan  di Kabupaten Madiun”. Dalam Mubyarto  (ed.),  Program  IDT  dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Aditya Media. Aziz,  M.A.  dkk.  2005.    Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi. Yogyakarta.  Kelompok  Penerbit
LKiS.
Ellis,  F.  1992.  Agricultural  Policies  in Developing Countries. Cambridge:
University Press
Friedmann  1992,  Empowerment.  The
Politics of Alternatif Development. Cambridge.  Mass  :  Blackwell. Publisher.
Hanafie,  R.  2010.  Pengantar  Ekonomi Pertanian. Yogyakarta: Andi Offset. Kartasasmita,  G.  1996.    Pembelajaran Masyarakat : Konsep Pembangunan  yang  Berakar  pada Masyarakat. Jakarta. Bapenas.
Scott,  P.  dkk.  2005.    Aplikasi  Policy Analysis  Matrix  pada  Pertanian Indonesia.    Jakart:.  Yayasan  Obor Indonesia.
Yustika,  Ahmad  Erani.  2003.  Economic Analysis of Small Farm Households.  Brawijaya  University Press. Malang.