## SKENARIO KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR

## Policy Scenarios for Managing of Sustainability Private-Forests in Bogor Regency
Tatan Sukwika a , Dudung Darusman b , Cecep Kusmana c , Dodik Ridho Nurrochmat b
a Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 16151 –tatan.swk@gmail.com b Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 c Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Abstract. This study discusses the policy scenarios on private-forest management in Bogor. The aims of this study are: determining leverage attribut on private-forest and formulating policy models, and making scenario for the development of the sustainability index of privately managed forest. This study uses multidimensional scalling (MDS) to analyze five dimensions. By using ordinal score on certain attribute, i.e. 0 (the lowest) and 10 (the highest) of each attribute. Then, by using  Rap-Pforest, we could estimate the leverage attribute of f each dimension. To prepare policy models will use a prospective analysis. Final stages, to build strategic scenarios model. The analysis showed that there are two dimensions, i.e. ecology and legal and institutional, are moderately sustainable. While for the dimensions  of economy, socio-culture, and accessibility and technology are less sustain. Based on five dimensions sustainability index, this study concludes that63 indicators were used and resulting 21 leverage-attributes. Qualitative model formulation for policy scenarios are:  HRB =  f (EKN3, EKN4, SOS1, SOS3, LBG2, LBG3). Scenario II most realistic choice, this scenario has been able to increase the value of sustainability index of 46.35  (less  sustainable)  to  52.52  (quite  sustainable).  This  study  recommends,  it  is  necessary  to  conduct  the  development  stra tegy  by involving all stakeholders as the most appropriate policy options to improve the sustainability of small scale privately managed forest in Bogor.
Keywords: Policy scenarios, private-forest management, prospective analysis, sustainability index.
(Diterima: 02-03-2017; Disetujui: 31-10-2017)

## 1. Pendahuluan
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kondisi hutan di Kabupaten Bogor cukup memprihatinkan, bahkan menuju situasi  kritis.  Data  Distanhut  (2014)  Kabupaten  Bogor menunjukkan,  bahwa  kondisi  lahan  dan  hutan  yang  kritis sekitar 31,800 hektar di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam laporan  Distanhut  tersebut  menyebutkan  juga,  bahwa kerusakan  ini terjadi diakibatkan diantaranya oleh adanya alih fungsi lahan hutan, eksploitasi sumberdaya alam untuk akselerasi  pertumbuhan  pembangunan  ekonomi,  dan  ada juga  dikarenakan  oleh  perambahan  masyarakat  yang tergantung  pada  SDH  setempat.  Menurut  beberapa  hasil penelitian  yang dilakukan oleh  Chakravarty et  al . (2012); Darusman  dan  Wijayanto  (2007)  bahwa  faktor  penyebab deforestasi  di  kawasan  hutan  adalah  aktivitas  penduduk, populasi, dan konversi lahan.
Luas total hutan rakyat di Bogor diperkirakan 16,945 ha, jauh  lebih  sedikit  dari  kawasan  hutan  negara  yang  dari 74,521  ha  (Distanhut,  2014).  Kondisi  hutan  rakyat  ini secara  kepentingan  lingkungan  mendekati  hutan  negara, yaitu  sebagai  hutan  yang  utuh  artinya  hutan  rakyat  bisa berfungsi mendekati hutan yang sesungguhnya (Darusman dan Wijayanto, 2007). Namun begitu, ternyata hutan rakyat
di  Kabupaten  Bogor  masih  memiliki  masalah-masalah krusial terutama terkait aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yaitu seperti masalah kondisi kemiskinan di sekitar hutan, pendapatan  petani  hutan  rakyat,  rendahnya  posisi  tawar petani  hutan  rakyat,  pembangunan  wilayah  yang  kurang berkembang, dan lain sebagainya (Sukwika et al ., 2016). Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan pembangunan di sektor kehutanan adalah menekan tingkat kemiskinan di sekitar hutan. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat  desa  hutan  bisa  diukur  dengan  keterpenuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di suatu kawasan hutan. Pernyataan ini dilandaskan informasi dari beberapa hasil  kajian  (Sunderlin, et  al .  2008;  Susilowati,  2007; Suyanto, et al . 2007; Nurrochmat, 2004), di mana kondisi kesejahteraan  yang  membaik  mendorong  masyarakat  di sekitar hutan akan menjaga keberadaan hutannya.
Keberadaan  hutan  rakyat  dapat  memberi  manfaat,  baik secara  ekologi  maupun  sosial  ekonomi  bagi  masyarakat. Manfaat  secara  ekologi,  antara  lain  perbaikan  tata  air Daerah  Aliran  Sungai  (DAS),  konservasi  tanah  dan perbaikan  mutu lingkungan. Sedangkan  manfaat ekonomi dan sosial berupa peningkatan pendapatan petani dari hutan rakyat  dan  kesejahteraan.  Namun  demikian,  manfaat- manfaat  tersebut  perlu  di  lihat  lebih  jauh  keterkaitannya,
oleh  karena  itu,  maka  diperlukan  aspek  kelembagaan sebagai  faktor  pengaitnya.  Pemasalahan  yang  dominan  di hutan  rakyat  adalah  pola  pengelolaan  yang  masih sederhana, tenaga penyuluh yang terbatas, peran tengkulak yang kuat, dan harga pasar yang murah. Agar sistem usaha petani  hutan  rakyat  berjalan  dengan  baik  dan  sejalan dengan  arah  kebijakan  pembangunan  Kabupaten  Bogor, maka  diperlukan  insentif-insentif  seperti  perlindungan harga,  dukungan  regulasi,  dan  kemitraan  usaha  untuk menunjang kegiatan usaha petani  hutan rakyat. Penelitian terkait sistem hutan rakyat secara parsial dengan berbagai sudut  pandang  dari  aspek  ekonomi,  ekologi,  dan  sosial yang  berbeda  sudah  dilakukan  oleh  Nurrochmat et  al . (2014); Suprapto (2010); Darusman dan Wijayanto (2007).
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  kerusakan  hutan rakyat  di  Kabupaten  Bogor,  namun  kerusakan  ini  jika ditinjau  sisi  pengelolaan  hutan,  umumnya  banyak dikarenakan belum mengacu kepada aspek-aspek manajemen  hutan.  Sebagai  contoh,  penanaman  kayu  di hutan  rakyat  dapat  dilakukan  kapan  saja  meskipun  tidak dilakukan  penebangan,  dan  sebaliknya  penebangan  dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan (tebang butuh). Ada juga permasalahan dari sisi teknis dan kelayakan finansial. Hambatan lain dalam pengelolaan hutan rakyat yang terjadi selama  ini,  hampir  secara  umum  bukan  disebabkan  oleh faktor teknis semata, namun  lebih disebabkan oleh  faktor sosial.  Dan  hingga  saat  ini,  tantangan  terberat  dalam mengembangkan  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  adalah masalah  kemiskinan.  Situasi  seperti  ini  sudah  dibuktikan pula  melalui  kajian-kajian  yang  pernah  dilakukan  oleh Plencovich  (2014);  Birgantoro  &  Nurrochmat  (2007). Selain  kemiskinan,  isu-isu  lain  yang  berkaitan  dengan hutan rakyat adalah rendahnya tingkat kepemilikan tanah, pendidikan rendah, dan kurangnya keterampilan sektor non pertanian  dan  kehutanan  (Kant et  al .,  2013;  Kusmana, 2011; Zhang dan Pearse, 2011).
Peran  desa  hutan  rakyat  dalam  pembangunan  wilayah tentunya  sangat  penting,  karena  banyak  potensi  yang dimilikinya. Kenyataannya, hutan rakyat yang mempunyai fungsi  produksi  dan  konservasi  justeru  masih  kurang mendapatkan  peranan.  Selama  ini  pengembangan  hutan rakyat  di  Kabupaten  Bogor  masih  bersifat  parsial  dan belum  terintegrasi  dengan  perencanaan  pembangunan kehutanan  secara  utuh  dalam  rangka  pengembangan wilayah. Sehingga perlu sebuah formulasi model kebijakan pengelolaan  keberlanjutan  hutan  rakyat  yang  dapat dipastikan bahwa rencana pembangunan kehutanan rakyat yang  akan  dijalankan  tidak  menimbulkan  permasalahan baru yang lebih serius dari persoalan awal yang tidak kalah rumit seperti aspek ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan aksesibilitas.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pengeloaan  hutan  rakyat– yang terintegrasi dalam pembangunan kehutanan kabupaten  secara  seimbang–dapat  dijadikan  sebagai strategi terpenting untuk menangani masalah potensi hutan negara  yang  semakin  menurun  dan  terwujudnya pengelolaan  hutan  rakyat  yang  lebih  baik  secara berkelanjutan.  Dengan  strategi  ini,  persoalan  masalah-
masalah seperti sosial, ekonomi, dan ekologi secara umum dapat  diinternalisasikan  dalam  proses  pembangunan kehutanan  secara  terintegrasi.  Oleh  karena  itu,  menjadi penting  dilakukan  kajian  pengelolaan  hutan  rakyat berkelanjutan  yang  lestari  yang  mempertimbangkan kepada  aspek-aspek  keberlanjutan  yaitu  aspek  sosial, ekologi, dan ekonomi dalam satu kesatuan unit kelestarian. Untuk  mengatasi  pengelolaan  sumber  daya  hutan  yang semakin  mengancam  pada  aspek-aspek  keberlanjutan tersebut,  maka  penelitian  ini  mencoba  mencari  salah  satu arah solusinya, yaitu dengan merumuskan model kebijakan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Tujuan penelitian ini  adalah  (1)  menganalisis  kondisi  status  keberlanjutan pengelolaan  hutan  rakyat,  (2)  merumuskan  model pengembangan  keberlanjutan  hutan  rakyat,  dan  (3) menyusun  skenario-skenario  strategi  pengembangan kebijakan keberlanjutan hutan rakyat yang memungkinkan terjadi di masa yang akan datang di Kabupaten Bogor.

## 2. Metodologi Penelitian

## 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  18  kecamatan  Kabupaten Bogor yang memiliki kawasan hutan rakyat dan tersebar di sembilan  BP3K  (Balai  Penyuluhan  Pertanian,  Perikanan dan Kehutanan) berdasarkan zona wilayah dengan rincian kecamatan  sebagaimana  pada  Tabel  1.  Lokasi  penelitian dapat  di  lihat  pada  Gambar  1.  Penelitian  dilaksanakan selama 10 bulan dimulai bulan Maret 2015.
Pengambilan sampling terdiri atas (1) Sampling Pakar . Jenis pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah para stakeholder yang berperan sebagai key informan, baik dari unsur  pakar  dari  pemerintah,  masyarakat,  dan  unsur pemerhati  kehuhatan  rakyat  di  Kabupaten  Bogor. Pemilihan  informan  dilakukan  melalui  teknik snowball sampling (Subagyo, 2006); dan (2) Sampling Petani Hutan Rakyat . Pengambilan sampling di tingkat petani (kelompok tani  hutan  rakyat/KTHR)  dilakukan  sebagai  pelengkap informasi dan/atau klarifikasi atas hasil analisis pakar atau key informan . Metoda penentuan sampel dilakukan secara purposive pada masyarakat petani. Sample diambil secara multistage  random  sampling berdasarkan  populasi  petani hutan  rakyat  yang  tergabung  dalam  kelompok  tani  hutan rakyat. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer.  Data  sekunder  yang  digunakan  tahun  2010-2015 dan  data  primer  diperoleh  dari  wawancara  pakar  dengan menggunakan  kuesioner  dan  panduan  pertanyaan  yang berkembang  selama  wawancara  berlangsung,  dirancang sesuai dengan atribut masing-masing indikator dalam skala ordinal,  0  untuk  buruk  dan  10  untuk  baik  (Pitcher et  al., 2013).  Indikator-indikator  tersebut  diperoleh  dari  studi pustaka  CIFOR,  PHPL  (pengelolaan  hutan  produksi lestari), Permenhut, BPS (badan statistik pusat), jurnal penelitian,  dan  panduan  standar  lain  serta  berdasarkan pengamatan  di  lapangan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

## Gambar 1. Sebaran responden petani kelompok tani hutan Kabupaten Bogor
Tabel 1. Kecamatan lokasi penelitian berdasarkan BP3K dan zona wilayah No BP3K (9) Kecamatan (18) Zona Timur 1 Cariu Cariu 2 Jonggol Cileungsi Sukamakmur Zona Tengah 1 Cibinong Cibinong Babakan Madang Bojonggede Sukaraja 2 Ciawi Cisarua Ciawi 3 Caringin Cijeruk 4 Dramaga Dramaga Zona Barat 1 Cibungbulang Cibungbulang Pamijahan Ciampea 2 Leuwiliang Leuwiliang Rumpin Jasinga 3 Cigudeg Cigudeg

## 2.2. Prosedur Penelitian
Untuk  mendeteksi  tingkat  keberlanjutan  digunakan analisis Multidimensional  Scaling (MDS)  (Young,  2009; Borg  dan  Groenen,  1997).  Melalui  metode  MDS,  posisi titik  keberlanjutan  dapat  divisualisasikan  melalui  sumbu horisontal  dan  vertikal.  Dengan  rotasi,  posisi  titik  dapat divisualisasikan pada sumbu horisontal dengan nilai tingkat nilai  indeks  keberlanjutan.  Indeks  keberlanjutan  adalah nilai masing-masing dimensi yang menggambarkan tingkat
keberlanjutan. Nilai indeks keberlanjutan ini disajikan pada Tabel 2 (Fauzi dan Anna, 2005).
Tabel 2. Kategori penilaian berdasarkan nilai indeks status keberlanjutan
Nilai Indeks (Persen) Kategori Keterangan 00.00-25.00 25.01-50.00 50.01-75.00 75.01-100.00 buruk kurang cukup baik tidak berkelanjutan kurang berkelanjutan cukup berkelanjutan berkelanjutan
Nilai indeks keberlanjutan masing-masing dimensi dapat divisualisasikan  pada  saat  yang  sama  dalam  bentuk diagram  layang-layang.  Simetris  diagram  layang-layang ditentukan  oleh  indeks  keberlanjutan  setiap  dimensi (ekonomi,  sosial  dan  budaya,  ekologi,  hukum  dan kelembagaan  dan  infrastruktur  dan  teknologi).  Selain  itu, nilai indeks keberlanjutan setiap dimensi dapat ditampilkan pada diagram.
Setelah  analisis  MDS  dan  indeks  keberlanjutan  hutan rakyat  diperoleh,  analisis  atribut  pengungkit  perlu dilakukan.  Keunggulannya  adalah  untuk  mengetahui atribut  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  nilai keberlanjutan  sumber  daya.  Analisis leverage ini digunakan  untuk  melihat  perubahan  atribut  dalam  output analisis MDS. Pengaruh setiap atribut terlihat dalam bentuk perubahan rootmean square (RMS), terutama pada sumbu x  untuk  skala  keberlanjutan  sumber  daya  (Kavanagh  dan Pitcher, 2004). Rumus RMS  adalah sebagai berikut:
Dimana: V f ( i 1) : Nilai output MDS (setelah rotation dan flipping ). V f (,1) : Median output MDS pada column-1.
Untuk  penyusunan  model  kebijakan  menggunakan analisis  prospektif  untuk  mengolah  atribut  yang  menjadi variable pengungkit hasil dari analisis leverage . Analisis ini digunakan  untuk  menentukan  peubah-peubah  dominan yang mempengaruhi sistem pengelolaan hutan rakyat yang dikaji. Analisis prospektif digunakan dalam mengkuantifi- kasi  data  kualitatif.  Analsisi  prospektif  menghasilkan klasifikasi  faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  suatu masalah.  Faktor-faktor  tersebut,  dipetakan  ke  dalam  4 kuadran  yaitu:  (1)  kuadran  I=INPUT  atau  faktor  penentu ( driving  variables ),  (2)  kuadran  II  =  STAKE  atau  faktor pengungkit  ( leverage  variables ),  (3)  kuadran  III  = OUTPUT  atau  faktor  terikat  ( output  variables ),  dan  (4) kuadran  IV  =  UNUSED  atau  faktor  bebas  ( marginal variables ).
Tabel 3.  Pengaruh langsung antar faktor dalam pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan
Ket: A–J : Faktor penting dalam sistem Panduan  Penelitian  Skor  0  Tidak  ada  pengaruh;  1  Berpengaruh  kecil;  2 Berpengaruh sedang; 3 Berpengaruh sangat kuat.
Untuk  melihat  pengaruh  langsung  antar  faktor  dalam sistem,  yang  dilakukan  pada  tahap  pertama  analisis prospektif digunakan matriks (Hardjomidjojo, 2002) yang akan  dijawab  oleh  pakar  (Tabel  3).  Untuk  menentukan faktor  kunci  digunakan software analisis  prospektif  yang akan memperlihatkan tingkat pengaruh dan ketergantungan antar  faktor  di  dalam  sistem  (Gambar  2:  Bourgeois  dan Jesus, 2004).
Tahapan  akhir  dari  analisis  prospektif  adalah membangun  skenario  strategis  model  pengelolaan  hutan rakyat  berkelanjutan.  Skenario  ini  merupakan  kombinasi dari  beberapa  keadaan  variabel-variabel  kunci  yang mungkin terjadi di  masa  mendatang. Dalam penelitian  ini skenario  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kluster  skenario yaitu  kluster  skenario  pesimis,  skenario  moderat,  dan skenario optimis.

## Gambar 3. Tingkat pengaruh dan ketergantungan antar faktor dalam sistem
Tabel 4. Atribut pengungkit pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan
Sumber: Dimodifikasi (Sukwika, et al. 2016)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Status Keberlanjutan Hutan Rakyat
Hasil  analisis leverage dengan  menggunakan Rap- Pforest menunjukkan  bahwa,  berdasarkan  63  indikator yang diukur diperoleh 21 atribut faktor pengungkit (Tabel 4).  Faktor  pengungkit  ditentukan  dari  nilai  RMS  atribut yang paling tinggi dibandingkan nilai atribut lainnya dalam pada  setiap  dimensi.  Sebagai  faktor  pengungkit  ( leverage factor )  maka  faktor-faktor  ini  berperanan  penting  secara sensit if  terhadap  peningkatan  atau  penurunan  nilai  indeks keberlanjutan hutan rakyat di Kabupaten Bogor.

## 3.2. Model Pengembangan Keberlanjutan Hutan Rakyat
Hasil  analisis  prospektif  terhadap  sistem  pengelolaan berkelanjutan  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Bogor  disajikan pada  Gambar  3.  Faktor  yang  masuk  ke  dalam  kuadran  II merupakan  faktor  kunci  yang  memiliki  karakteristik
..... (1) No. Kode Atribut RMS
1. EKL1 penggunaan lahan menjadi lahan terbangun 2.33 2. EKL2
konservasi lahan kritis
2.20
3. EKL3
efisiensi pemanfaatan lahan
2.73 4. EKN1
tenaga kerja informal
1.57 5. EKN2 produktivitas kayu
2.37 6. EKN3
pendapatan petani bulanan
1.66 7. EKN4
posisi tawar tengkulak
1.71 8. EKN5
insentif harga pasar kayu rakyat
1.61 9. EKN6
pasar industri kayu gergajian 1.49 10.
SOS1 partisipasi petani menambah nilai kayu 1.65 11. SOS2 tingkat penyerapan tenaga kerja 1.27 12. SOS3 tingkat kemiskinan 1.24 13. SOS4 sosialisasi bertani 1.06 14. LBG1 lembaga keuangan mikro 2.50 15. LBG2 jumlah penyuluhan kehutanan 2.59 16. LBG3 program penyuluhan pertanian dan kehutanan 2.67 17. LBG4 organisasi pemerintah bidang penyuluhan 2.32 18. ATK1 akses jalan ke pusat layanan publik 2.28 19. ATK2
akses informasi pasar kayu
2.88 20. ATK3
pengolahan kayu pascapanen
3.13 21. ATK4 standar teknik penebangan 2.24
memiliki  pengaruh  dan  ketergantungan  terhadap  sistem yang  kuat  sehingga  dibutuhkan  pengelolaan  yang  lebih hati-hati.  Memperhatikan  kemungkinan  perubahan  ke depan  terhadap  faktor  dominan  dalam  pengelolaan  hutan rakyat  maka  pengembangan  kebijakan  pengelolaan  hutan rakyat  berkelanjutan  (HRB)  merupakan  hasil  interaksi antara faktor (EKN3) pendapatan petani per bulan, EKN4) posisi tengkulak, (SOS1) partisipasi petani menambah nilai
kayu,  (SOS3)  tingkat  kemiskinan,  (LBG2)  jumlah penyuluh  kehutanan,  (LBG3)  program  penyuluhan pertanian  dan  kehutanan.  Model  kualitatif  pengembangan kebijakan  pengelolaan  berkelanjutan  hutan  rakyat  dapat digambarkan dalam hubungan fungsi:
HRB  =  f (EKN3, EKN4, SOS1, SOS3, LBG2, LBG3)
3.3. Skenario Strategi Pengembangan Kebijakan Keberlanjutan Hutan Rakyat
Pengembangan  kebijakan  pengelolaan  berkelanjutan hutan rakyat dilakukan berdasarkan skenario yang disusun yaitu skenario I (eksisting/pesimis), skenario II (moderat), dan skenario III (optimis) disajikan dalam Tabel 6. Seperti telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  dari  63  atribut  yang dianalisis  diperoleh  21  atribut  yang  memiliki  katergori sebagai faktor pengungkit.
Selanjutnya  pada  tahap  dilakukan  analisis  prospektif terhadap  21  atribut  tersebur  dihasilkan  6  (enam)  atribut berkategori  sebagai  faktor  kunci  ( key  factor )  yang sekaligus  merupakan  faktor  dominan.  Beberapa  temuan pokok  dari  keenam  faktor  dominan  tersebut  yaitu,  secara multidimensional,  kondisi existing pengelolaan  hutan rakyat  menunjukkan  kurang  berkelanjutan.  Sehingga, untuk memperoleh perubahan ke depan dalam pengelolaan
hutan  rakyat  berkelanjutan,  maka  hal  yang  paling dimungkinkan  dapat  mengubah  kondisi existing menjadi setingkat  lebih  baik  atau  cukup  berkelanjutan  adalah dengan  mengintervensi kebijakan terhadap keenam  faktor kunci  di  atas.  Sebagai  contoh,  pada  dimensi  ekonomi (EKN3) nilai skoring dari pendapat pakar yaitu benilai 1, artinya,  pendapatan  petani  per  bulan  dari  HHBK  (hasil hutan bukan kayu) di kawasan hutan rakyat di Kabupaten Bogor  sangat  rendah,  kondisi  ini  jika  berkepanjangan berimplikasi negatif kepada kondisi kemiskinan rumahtangga petani dan akhirnya akan mempengaruhi pola perilaku  yang  tidak  produktif  dan  cenderung  eksploitatif dalam  mengelola  lahan  di  hutan  rakyat.  Pada  kondisi  ini, pemerintah  Kabupaten  Bogor  sebagai  otoritas  atas keberadaan  hutan  rakyat  di  wilayahnya,  perlu  mengajak para pihak yang berkepentingan terhadap produk hasil dari hutan rakyat. Upayanya melalui pola kemitraan yang dapat mendorong  peningkatan  pendapatan  petani.  Contoh
Keterangan: EKL : Dimensi Ekologi, EKN = Dimensi Ekonomi, SOS = Dimensi Sosial dan Budaya LBG : Dimensi Legal dan Kelembagaan, ATK = Dimensi Aksesibilitas dan Teknologi
Gambar 3. Tingkat kepentingan faktor-faktor yang berpengaruh dalam sistem pengelolaan berkelanjutan hutan rakyat
temuan  pokok  selanjutnya,  hasil skoring pada  dimensi sosial  (SOS3)  sangat  tinggi  yaitu  minus  sembilan  (-9), program  pengentasan  kemiskinan  yang  diintegrasikan  ke dalam  program  pembangunan  daerah  yang  difokuskan kepada pengembangan hutan rakyat terpadu di Kabupaten Bogor,  dapat  menekan  tingkat  kemiskinan  rumah  tangga petani.  Salah  satunya  dengan  memberikan  insentif pemberdayaan petani hutan rakyat.
Nilai  indeks  dan  status  keberlanjutan  pengelolaan berkelanjutan hutan rakyat hasil pengembangan kebijakan dengan  skenario  I,  skenario  II  dan  skenario  III  disajikan pada Tabel 5. Didasarkan kepada hasil analisis Rap-Pforest bahwa,  kondisi existing dimensi  ekologi  dan  dimensi aksesibilitas  dan  teknologi  menunjukkan  kondisi  cukup berkelanjutan  ( quite  sustainability ),  sehingga  kedua dimensi tersebut tidak dilakukan simulasi di skenario II dan III.  Sedangkan  pada  tiga  dimensi  yang  berstatus  kurang berkelanjutan  ( less  sustainability )  dilakukan  simulasi. Sebagai  contoh  dapat  dijelaskan  hasil  perhitungan  dari Tabel 6, pada dimensi ekonomi, hasil simulasi skenario II menunjukkan perubahan indeks status keberlanjutan yaitu sebesar 52.31. Artinya, untuk bisa  mengubah kondisi less sustainability menjadi quite  sustainability pada  dimensi ekonomi  diperlukan  peningkatan  pendapatan  petani  dan pengurangan  ketergantungan  petahi  terhadap  pengaruh tengkulak.  Pada  skenario  II  (moderat)  menunjukkan bahwa,  keberhasilan  intervensi  kebijakan  tehadap  dua atribut  tersebut  dapat  berimplikasi  positif  terhadap peningkatan  nilai  indeks  sebesar  10.69  pada  dimensi ekonomi.  Sedangkan  pada  skenario  III,  meskipun  terjadi peningkatan  indeks  keberlanjutan  sebesar  60.09  atau meningkat  sebasar  7.78  dari  skenario  II,  namun peningkatan  ini  masih  di  bawah range indeks  75.01  atau masih berkategori quite sustainability (Tabel 6) . Fenomena yang sama terjadi pula pada dimensi sosial dan budaya dan dimensi legal dan kelembagaan. Secara visualisisasi, nilai indeks  keberlanjutan  setiap  dimensi  berdasarkan  hasil skenario  I  (pesimis),  II  (moderat),  dan  III  (optimis)  dari Tabel 7  jika di- overlay -kan akan tampak seperti disajikan pada diagram layang-layang Gambar 4.

## 3.4. Pembahasan
Ketidakberlanjutan hutan rakyat di Kabupaten Bogor di masa  yang  akan  datang  sangat  ditentukan  oleh  kondisi existing masing-masing  dimensi.  Seperti  telah  dijelaskan
dibagian  sub-bab  Hasil,  bahwa  dimensi  yang  kurang berlanjut  pada  pengelolaan  hutan  rakyat  yaitu  dimensi ekonomi,  dimensi  sosial-budaya,  dan  dimensi  legal  dan kelembagaan.
Pola  pengelolaan  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Bogor sangat dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan rumahtangga petani  di  kawasan  hutan  rakyat.  Berdasarkan  hasil observasi dan wawancara di lapangan terlihat jelas bahwa perilaku  petani  dalam  memanfaatkan  lahan  hutan  sangat eksploitatif dan kurang terorganisir. Secara jangka panjang, proses  perilaku  yang  terus  terjadi  berulang-ulang  bisa berdampak  buruk  pada  proses  keberlanjutan  hutan  rakyat itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  menyikapi  fenomena  seperti ini, maka perlu intervensi kebijakan dari stakeholder yang dapat  mengubah  prilaku  tersebut  dalam  memanfaatkan lahan  hutan  miliknya.  Menurut  Ingram et  al .  (2012); Guntoro  (2011)  perilaku  tersebut  dapat  mengakibatkan eksternalitas  negatif  bagi  lahan  dan  ekosistem  sekitar kawasan  hutan.  Dan  pada  akhirnya,  justru  malah  akan menurunkan  level  status  keberlanjutan  dari  “Cukup” menjadi  “Kurang”.  Prilaku  eksploitatif  terhadap  lahan hutan  menurut  DeClerck  (2006)  tidak  lepas  dari  kondisi kemiskinan petani di dekat kawasan hutan. Kemiskinan dan degradasi  ekologi  tidak  dapat  dipisahkan,  degradasi ekologis menyebabkan kemiskinan, dan kemiskinan dapat meningkatkan degradasi ekologis.
Pada  dimensi  aksesibilitas  dan  teknologi,  intervensi kebijakan  dapat  diarahkan  kepada  mendorong  petani membiasakan memanfaatkan teknologi. Selama ini, petani sangat  jarang  menggunakan  teknologi  pemanenan  kayu, meskipun mereka memiliki akses ke teknologi. Sebaliknya, pemanenan  kayu  sering  dilakukan  sepenuhnya  oleh tengkulak, seperti penebangan, penyaradan, dan transportasi  ke  industri  pengolahan  kayu.  Peran  kuat tengkulak  menurut  Nurrochmat et  al .  (2014)  memiliki dampak  negatif  pada  kesejahteraan  petani,  karena berkurangnya  nilai  harga  kayu  yang  diterima  petani. Terkait  mengurangi  peran  tengkulak    perlu  program pemerintah  yang  mempromosikan  keterlibatan  atau partisipasi masyarakat dalam sistem kebijakan hutan rakyat untuk mengembangkan manajemen berbasis kayu melalui sistem  yang  terintegrasi  (Sahide et  al., 2016;  Sukwika et al., 2016).  Upaya  ini  sejalan dengan Perpu No. 47 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (4).
Hasil analisis prospektif sistem pengelolaan berkelanjutan hutan rakyat di Kabupaten Bogor menunjukkan  bahwa,  atribut-atribut  yang  bisa  dijadikan sebagai alat intervensi untuk mengembangkan pengelolaan hutan  rakyat  dalam  satu  kesatuan  dimensi  keberlanjutan adalah  atribut  pendapatan  petani  per  bulan  yang  rendah, posisi  tawar  tengkulak  yang  cenderung  dominan, partisipasi  petani  menambah  nilai  kayu  yang  rendah,
tingkat  kemiskinan  yang  cenderung  tinggi,  jumlah penyuluh  kehutanan  yang  tidak  mencukupi,  dan  program penyuluhan  kehutanan  yang  kurang  efektif  dan  optimal. Keenam atribut ini merupakan faktor kunci/dominan yang apabila  dipergunakan  oleh  pelaku  kebijakan  dapat membantu  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam mewujudkan  perbaikan  pengelolaan  hutan  rakyat  yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Bogor.
Tabel 5.  Keadaan faktor kunci dan kemungkinan perubahan ke depan dalam pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan
No. Faktor Dominan/ key factor Kemungkinan Terjadi Perubahan ke Depan A B C (1) (2) (3) (4) (5) 1. (EKN3) pendapatan petani per bulan dari HHBK (1) Rendah (sedikit tersedia dan tidak secara luas) (6) Sedang (cukup tersedia tapi tidak secara luas) (8) Tinggi (ada, menopang penghasilan keluarga, dan cukup menguntungkan) Rendah Meningkat, Sedang Meningkat, Tinggi 2. (EKN4) posisi tengkulak (-9) Kuat (ketergantungan petani pada tengkulak tinggi) (-4) Sedang (ketergantungan petani pada tengkulak berkurang) (-2) Sedang (ketergantungan petani pada tengkulak berkurang) Kuat Berkurang, Sedang Berkurang, Lemah 3. (SOS1) partisipasi petani menambah nilai kayu
(+1)
Kurang (tidak tersedia secara cukup)
(+6)
Sedang (cukup tersedia tapi tidak secara luas)
(+9) Sedang (cukup tersedia dan secara luas) Kurang Meningkat, Sedang Meningkat, Tinggi 4. (SOS3) tingkat kemiskinan rumah tangga petani (-8) Tinggi (ada penopang Kesejahteraan keluarga, namun kemampuan daya beli sangat rendah) (-5) Menurun (ada penopang Kesejahteraan keluarga, dan kemampuan daya beli rendah) (-3) Menurun (ada penopang Kesejahteraan keluarga, dan kemampuan daya beli cukup) Tinggi Menurun, Tinggi Menurun, Sedang 5. (LBG2) jumlah penyuluh kehutanan (+2) Tidak Ideal ketersediaan tidak mencukupi) (+6) Mendekati ideal (tersedia tapi belum cukup ideal) (+8) Ideal (tersedia dan mendekati ideal) Tidak Ideal Mendekati Ideal Ideal 6. (LBG3) program penyuluhan pertanian dan kehutanan (+6) Cukup (tersedia tapi tidak secara luas) (+8) Intensif (cukup tersedia tapi secara luas) (+10) Intensif (tersedia dan secara luas) Cukup Intensif Intensif Tetap Intensif
Keterangan: A=kondisi eksisting skenario I (pesimis); B=skenario II (moderat); C=skenario III (optimis).
(0) s/d (10) = nilai skoring atribut faktor dominan; +/- = Ditingkatkan/Diturunkan
Tabel 6. Nilai indeks dan status keberlanjutan hasil pengembangan kebijakan skenario I (pesimis),
skenario II (moderat), dan skenario III (optimis) pengembagan hutan rakyat No. Dimensi Skenario I (pesimis) Skenario II (moderat) Skenario III (optimis) Nilai Indeks Nilai Tertimbang Nilai Indeks Nilai Tertimbang Nilai Indeks Nilai Tertimbang 1. Ekologi * 53.66 7.89 53.66 8.61 53.66 9.13 2. Ekonomi 41.62 17.01 52.31 21.49 60.09 24.69 3. Sosial dan Budaya 47.02 12.28 52.44 13.69 56.87 14.85 4. Legal dan Kelembagaan 52.48 5.10 56.14 5.45 63.41 6.16 5. Aksesibilitas dan Teknologi * 47.56 3.99 47.56 4.28 47.56 4.71 Nilai Indeks Keberlanjutan 48.47 46.35 54.10 52.52 59.73 57.58 Status Kurang Berkelanjutan Cukup Berkelanjutan
Cukup Berkelanjutan
Keterangan: * : Tidak diperoleh faktor dominan (kunci) dari analisis prospektif.
Skenario  pengembangan  kebijakan  pengelolaan  hutan rakyat  berkelanjutan  yang  dapat  dilakukan  oleh  para pelaku  kebijakan  di  Kabupaten  Bogor  adalah  dengan mengintervensi  keenam  atribut  tersebut  sesuai  kondisi yang  paling  memungkinan.  Contohnya,  kemungkinan perubahan  ke  depan  terhadap  peran  dominan  tengkulak dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  berkelanjutan  adalah salah  satunya  berupa  tersedianya  insentif  harga  kayu petani,  mengintegrasikan  hasil  produk  kayu  petani  ke industri pengolahan kayu, dan/atau melakukan kolaborasi membentuk smallholder . Bahkan hasil kajian Suharjito & Purwawangsa  (2014)  menemukan  masalah  lain,  di  mana program  pembangunan  masyarakat  perdesaan  hanya berhenti di usaha produksi hutan saja.
Hasil observasi lapangan mengindikasikan juga bahwa terdapat dilematis petani hutan rakyat antara menjual kayu ke  tengkulak  atau  ke  industri  pengergajian.  Pada kenyataannya  ternyata  petani  jarang  menjatuhkan pilihaanya  industri  pengergajian  alasannya,  bila  petani hutan rakyat menjual langsung ke industri penggergajian maka  petani  harus  mengeluarkan  biaya  eksploitasi  yang cukup  tinggi.  Sebaliknya  jika  menjual  ke  tengkulak, terdapat  perbedaan  harga  yang  diterima  oleh  petani  dari tengkulak  dengan  industri  penggergajian  antara  15-30 persen.  Harga  kayu  rendah  di  tingkat  petani  menurut Syahadat  (2012)  karena  petani  biasanya  menjual  kayu tersebut  ke  pedagang  pengumpul  (tengkulak)  atas  dasar kebutuhan  dana  yang  mendesak  meskipun  umur  pohon tersebut belum masak tebang (daur butuh).
Untuk  memperbaiki  kondisi  keberlanjutan  eksiting hutan  rakyat,  ada  upaya  lain  yang  dimungkinkan dilakukannya  intervensi-intervensi  kebijakan  terhadap atribut-atribut  kunci  adalah menyusun  rancangan kemungkinan  perubahan  ke  depan  dalam  pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan  tidak  akan  pernah  terwujud  jika  hanya berfikir  untuk  saat  ini.  Lebih  jauh,    pengelolaan  hutan rakyat  ini  harus  dapat  diarahkan  pada  sektor  yang dibingkai  dalam  model  keberlanjutan  dan  skenario kebijakan hutan rakyat yang lebih prospektif di Kabupaten Bogor.
Model  ini  dapat  mengarahkan  pembangunan  hutan rakyat yang lebih berkelanjutan dengan target pertumbuhan  ekonomi  wilayah  secara  inklusif  ( pro  job ), peningkatan  kesejahteraan  petani  secara  moderatif  ( pro poor ), dan pembangunan hutan lestari secara intensif ( pro environment ).  Ketiganya  dapat  dimanifestasikan  secara holistik  oleh  kelima  sudut  dimensi  aspek  keberlanjutan hutan rakyat di Kabupaten Bogor.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penilaian  terhadap  63  indikator atribut dari kelima dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial dan  budaya,  legal  dan  kelembagaan,  serta  dimensi aksesibilitas dan teknologi konservasi maka dihasilkan 21 atribut yang menjadi faktor pengungkitnya.
Gambar 4. Diagram layang-layang peningkatan indeks per dimensi keberlanjutan hasil skenario pengembangan kebijakan hutan rakyat
Berdasarkan  hasil  analisis  prospektif  terhadap  21 atribut  pengungkit  diperoleh  rumusan  model  kualitatif yang  berguna  untuk  pengembangan  skenario  kebijakan pengelolaan berkelanjutan hutan rakyat.  Rumusan model kualitatif  dapat  digambarkan  dalam  hubungan  fungsi  : KHR  =  f (EKN3, EKN4, SOS1, SOS3, LBG2, LBG3). Model kebijakan pengelolaan  hutan rakyat berkelanjutan menunjukkan  bahwa kebijakan pengelolaan hutan rakyat (KHR)  merupakan  hasil  interaksi  antara  faktor  (EKN3) pendapatan  petani  per  bulan,  (EKN4)  posisi  tengkulak, (SOS1)  partisipasi  petani  menambah  nilai  kayu,  (SOS3) tingkat kemiskinan, (LBG2) jumlah penyuluh kehutanan, (LBG3) program penyuluhan pertanian dan kehutanan.
Pengembangan  kebijakan  pengelolaan  hutan  rakyat berkelanjutan  yang  paling  realistis  dilaksanakan  adalah dengan skenario II. Skenario ini telah dapat meningkatkan nilai indeks keberlanjutan dari 46.35 (kurang berkelanjutan)  menjadi  52.52  (cukup  berkelanjutan). Skenario  II  (moderat)  dilakukan  secara  terintegratif melalui  perbaikan  kinerja  pada  atribut  pengungkit pendapatan  bulanan  petani  dari  hasil  hutan  bukan  kayu dan  agroforestri    menjadi  setingkat  lebih  baik  menjadi sedang,  menekan  kekuatan  posisi  tawar  tengkulak menjadi sedang, meningkatkan partisipasi petani menambah  nilai  kayu,  mengurangi  tingkat  kemiskinan, menambah jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang cukup ideal,  dan  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  kegiatan program penyuluhan pertanian dan kehutanan.

## Daftar Pustaka
[1] [BKP5K]  Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Pelaksana  Penyuluhan Pertanian,  Perikanan  dan  Kehutanan,  2014.  Rencana  Strategis Tahun  2013-2018  Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K). Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Bogor.
[2] [Distanhut]  Dinas  Pertanian  dan  Kehutanan  Kabupaten  Bogor, 2014.  Laporan  tahunan  pertanian  dan  kehutanan.  Monografi. Distanhut Kabupaten Bogor, Bogor.
[3] Birgantoro,  B.A.,  dan  D.R.  Nurrochmat,  2007.  Pemanfaatan sumberdaya  hutan  oleh  masyarakat  di  KPH  Banyuwangi  Utara. Forest  Resource.  JMHT.  8(3),  pp.  172-181.  [terhubung  berkala] http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30961 [1 Mei 2017].
[4] Borg,  I.,  dan  P.J.F.  Groenen,  1997.  Modern  Multidimensional Scaling: Theory and Applications. Springer, New York.
[5] Bourgeois R, dan F. Jesus, 2004. Participatory prospective analysis, exploring andanticipating challenges with stakeholders . Center for Alleviation  of Poverty  through  Secondery Crops Development in Asia and The Pacific and French Agricultural Reasearch Center for Internasional Development Monograph. (46), pp. 1 – 29.
[6] Chakravarty, S., S.K.Ghosh, C.P. Suresh, A.N. Dey, and G. Shukla, 2012. Deforestation: causes, effects and control strategies, Global Perspectives  on  Sustainable  Forest  Management.  In  Clement  A. Okia (Ed.), InTech Europe, Rijeka.
[7] Darusman,  D.,  dan  N.  Wijayanto,  2007.  Aspek  ekonomi  hutan rakyat  (skim  pendanaan).  Makalah  disampaikan  di  Pekan  Hutan Rakyat II. Balai Penelitian Kehutanan, Ciamis.
[8] DeClerck,  F.,  J.C.  Ingram,  and  C.  Rumbaitis  del  Rio,  2006.  The role  of  ecological  theory  and  practice  in  poverty  alleviation  and environmental conservation. 10, pp. 533-540.
[9] Fauzi, A., dan Z. Anna, 2005. Permodelan sumberdaya perikanan dan kelautan. Gramedia, Jakarta.
[10] Guntoro, S., 2011. Saatnya menerapkan pertanian tekno-ekologis. Sebuah  model  pertanian  masa  depan  untuk  menyikapi  perubahan iklim. PT Agromedia Pusaka, Jakarta.
[11] Hardjomidjojo,  H.,  2002.  Metode  Analisis  Prospektif.  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[12] Ingram, J. C., K.F. DeClerc, and C. Rumbaitis del Rio (eds.), 2012. Integrating  ecology  and  poverty  reduction:  the  application  of ecology in development solutions.
[13] Kant,  S.,  S.  Wang,  P.  Deegen,  M.  Hostettler,  R.  von  Detten,  T. Howard,  et  al.,  2013.  New  frontiers  of  forest  economics.  Forest Policy and Eronomics. 35(2013), pp.1-8.
[14] Kavanagh,  P.,  dan  T.J.  Pitcher,  2004.  Implementing  microsoft excel  software  for  rapfish:  A  technique  for  the  rapid  appraisal  of fisheries  status.  Tech.  rept.  12(2).  Fisheries  Centre  Research Reports, Vancouver.
[15] Kusmana,  C.,  2011.  Forest  resources  and  forestry  in  Indonesia. Forest Science and Technology, 7(4), pp. 155-160.
[16] Nurrochmat  D.R.,  2004.  Poverty  alleviation:  concepts  and experiences:  focused  on  Indonesian  cases.  Ch.4.  Gottingen, Cuviller Verlag.
[17] Nurrochmat,  D.R.,  D.  Darusman,  dan  D.  Ruchjadi,  2014. Rekonstruksi  sistem  tenurial  kehutanan.  Risalah  Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. 1(1), pp. 24-29.
[18] Pitcher,  T.J.,  M.E.  Lam,  C.  Ainsworth,  A.  Martindale,  K. Nakamura,  R.I.  Perry, et  al. ,  2013.    Improvements  to  Rapﬁsh:  a rapid evaluation technique for ﬁsheries integrating ecological and human dimensions. Journal of Fish Biology. 83, pp.865-889.
[19] Plencovich,  M.C.,  2014.  Voices  From  The  forest:  Integrating indigenous  knowledge  into  sustainable  upland  farming.  The Journal of Agricultural Education and Extension.  20(1), pp. 147- 149.
[20] Sahide, M.A.K., S. Supratman, A. Maryudi, and L. Giessen, 2016. Decentralisation  Policy  as  Recentralisation  Strategy:  Forest Management  Units  and  Community  Forestry  in  Indonesia. International Forestry Review. 18(1):78-95.
[21] Subagyo,  P.J.,  2006.  Metode  penelitian  dalam  teori  dan  praktis. Rineka Cipta, Jakarta.
[22] Suharjito,  D.,  dan  H.  Purwawangsa,  2014.  Percepatan  devolusi pengelolaan hutan. Risalah Kebijakan Pertanian dan  Lingkungan. 1(1), pp. 12-17.
[23] Sukwika,  T.,  D.  Darusman,  C.  Kusmana,  and  D.R.  Nurrochmat, 2016.  Evaluating  the  level  of  sustainability  of  privately  managed forest  in  Bogor,  Indonesia.  Biodiversitas  Journal  of  Biological Diversity, 17(1), pp. 241-248.
[24] Sunderlin, W.D.,  S. Dewi, A. Puntodewo, D. Muller, A. Angelsen, M. Epprecht, 2008. Why  forests are  important  for global poverty alleviation:  A  spatial  explanation.  Ecology  and  Society.  13(2),  p. 24.
[25] Suprapto,  E.,  2010.  Hutan  Rakyat:  Aspek  Produksi,  Ekologi  dan Kelembagaan. Lembaga ARuPA, Yogyakarta.
[26] Susilowati,  I.,  2007.  Evaluasi  implementasi  pengelolaan  hutan bersama masyarakat (PHBM) di KPH Randublatung Blora. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
[27] Suyanto,  S.,  N.  Khususiya,  B.  Leimona,    2007.  Poverty  and environmental  services:  case  study  in  Way  Besai  Watershed, Lampung Province, Indonesia. Ecology and Society. 12(2), p.13.
[28] Syahadat,  E.,  2012.  Penatausahaan  pemasaran  kayu  rakyat. [terhubung berkala]
http://www.forda-
mof.org/files/penatausahaan-kayu-epi.pdf [1 Mei 2017]
[29] Young,  F.Y.,  2009.  Multidimensional  scaling  (MDS).  University of North Carolina, Chapel Hill.
[30] Zhang, D., and P.H. Pearse, 2011. Forest economics. UBC Press, Vancouver.