## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :21, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Pendirian Perusahaan Equity Crowdfunding
Bagi Pelaku Usahaberdasarkan Peraturan Otoritasjasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018

## Oleh:

## Hans Kristian Gozali , Tengku Keizerina Devi Azwar, Mahmul Siregar
hanskgozali@gmail.com

## Abstract
Technological  developments  in  the Industrial  Revolution  4.0  era  provide  new solutions  for  business  individuals  in  obtaining additional  capital  through  financial  technology (fintech).  One  of  them  is  the  crowdfunding system known as equity crowdfunding which is intended  for  individuals  that  want  to  develop their  business  but  are  constrained  in  terms  of capital  by  utilizing  the  development  of  internet technology.  In  this  regard,  the  government through  the  Financial  Services Authority (OJK) has  stipulated  Financial  Services  Authority Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia Number
37/POJK.04/2018
concerning Crowdfunding  Services  through  Information Technology-Based  Share  Offerings  (Equity Crowdfunding).
That the formulation of the problems in this study is how legal certainty is in regulating the  practice  of  equity  crowdfunding  in Indonesian  laws  and  regulations,  how  is  the legal  protection  for  investors  or  investors  who buy shares in  the practice of equity crowdfunding and how is the role of OJK in the practice  of  equity  crowdfunding.  The  research method  used  is  normative  juridical  research, this  research  is  descriptive  analytical.  Data collection  techniques  were  carried  out  through library  research  methods.  The  data  obtained were  analyzed  qualitatively  and  concluded deductively.
Keywords: Legal  Certainty,  Legal  Protection, Equity Crowdfunding and the Financial
Services Authority

## Abstrak
Perkembangan  terknologi  pada  era Revolusi  Industri  4.0  memberikan  solusi  baru bagi  pelaku  usaha  dalam  mendapatkan  modal tambahan  melalui  teknologi  finansial  ( fintech ). Salah  satunya  adalah  sistem  urun  dana  yang dikenal  adalah equity  crowdfunding yang diperuntukkan  bagi  pelaku  usaha  yang  ingin mengembangkan  usahanya  tetapi  terkendala dari sisi permodalannya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  telah  menetapkan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan  Urun Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi Informasi ( Equity Crowdfunding ).
Bahwa rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  kepastian hukum  dalam  pengaturan  praktik equity crowdfunding dalam  peraturan  perundang- undangan  Indonesia,  bagaimana  perlindungan hukum  terhadap  pemodal  atau  investor  yang melakukan  pembelian  saham  dalam  praktik equity  crowdfunding dan  bagaimana  peran OJK  terhadap praktik  equity  crowdfunding . Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif  analitis.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Data  yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan  secara  deduktif.  Hasil  penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan  yang  diteliti,  dan  pada  akhirnya akan  dapat memberikan  saran  solusi  terhadap permasalahan tersebut.
Kata  kunci :  Kepastian  Hukum, Perlindungan  Hukum, Equity  Crowdfunding dan Otoritas Jasa Keuangan
I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Konsep equity crowdfunding diperuntukkan  bagi  pelaku  usaha  yang  ingin mengembangkan  usahanya  tetapi  terkendala dari sisi permodalannya dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memanfaatkan  perkembangan  teknologi  yang cepat  dan  kemudahan  dalam  mengakses informasi,  pertukaran  data  melalui  internet. Dengan  begitu  usaha,  kecil  dan  menengah (UKM)  dapat  mencari  dana  dengan  menjual sahamnya  tanpa  perlu  melantai  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI).
Meskipun urun dana melalui crowdfunding bisa  menjadi  alternatif  untuk mengatasi keterbatasan  dana  atau modal  bagi dunia usaha, namun praktik ini juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Adanya resiko  bagi  pelaku  usaha  yang  memiliki kepentingan  dalam  hal  investasi  maupun kebutuhan  permodalan  tersebut  dikarenakan penyelenggara  ( platform )  permodalan  atau investasi  tersebut  bermasalah  (tidak  berizin) dan  mungkin  saja  pendirian  perusahaan- perusahaan  permodalan  tersebut  tidak  sesuai dengan    ketentuan  peraturan  perudang- undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  telah  menetapkan    peraturan  terkait equity  crowdfunding yakni  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan  Urun DanaMelalui  Penawaran  Saham  Berbasis
Teknologi Informasi ( Equity
Crowdfunding ).Berkenaan  dengan  uraian  di atas,  maka  penelitian  ini  penting  untuk dilakukan  karena  alasan-alasan  sebagaimana berikut:
1.  Kepastian hukumnya OJK  telah  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018 sebagai  regulasi  yang  mengatur  kegiatan equity  crowdfunding .  Sebagai  salah  satu  jenis fintech yang  sedang  berkembang,  perlu
adanya suatu aturan yang jelas tentang praktik
/ penyelenggaraan equity crowdfunding .
Dengan terbitnya peraturan POJK tersebut  perlu  dilakukan  suatu  penelitian khususnya aturan dan tata cara yang berkaitan dengan  pendirian  perusahaan  penyelenggara equity  crowdfunding serta  proses  perizinannya yang  masih  belum  banyak  diketahui.  POJK tersebut  diharapkan  dapat  memberi  kepastian bagi investor pengguna layanan equity crowdfunding dan  para  pelaku  usaha  untuk memahami produk dan  layanan seperti prosedur, manfaat, biaya atau kewajiban, risiko dan aspek keamanannya.
2.  Perlindungan hukumnya Bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan  kegiatan equity  crowdfunding
dalam penelitian ini adalah terhadap perlindungan dana dan data pengguna layanan equity crowdfunding . Perlindungan hukum bagi investor diharapkan semakin diperkuat dengan diterbitkannya    Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018.
Kegiatan  transaksi  pembayaran  via  internet sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum  agar  investor  tidak  dirugikan  oleh pelaku  usaha  atau  perusahaan  penyelenggara equity  crowdfunding .  Dana  dari  investor  atau pemodal  perlu  mendapat  perlindungan  hukum dari  penyelenggara equity  crowdfunding yang melakukan  praktek  penipuan.  Perlindungan data  investor juga  diperlukan  agar  data  privasi investor  dapat  disimpan  dengan  aman  dan tidak dicuri pihak lain akibat tindakan cybercrime yang  merupakan  resiko  dalam transaksi yang menggunakan internet.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Pengawasannya Pengawasan penyelenggaraan kegiatan layanan equity crowdfunding penting dilaksanakan dalam proses pendirian
perusahaan  penyelenggara,  perizinan  dan operasional  perusahaan  penyelenggara equity crowdfunding . Dari beberapa jenis fintech yang berkembang  di  Indonesia  juga  terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya termasuk  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam pengawasannya.
Sesuai  kewenangan  OJK  yang  ada  pada sektor jasa keuangan, maka fintech dari Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK)  yang  berkaitan dengan  sektor  jasa  keuangan  dapat  diatur berdasarkan Undang-Undang OJK dan Undang-Undang  di  masing-masing  sektor  jasa keuangan. Fintech yang  terkait  dengan equity crowdfunding
merupakan
kewenangan
pengawasan  oleh  OJK.  Sedangkan  untuk fintech yang terkait dengan layanan pembayaran  diatur  dan  diawasi  dengan peraturan  Bank  Indonesia.  Karena  tanpa memperhatikan  aspek  pengawasan, Fintech justru berpotensi menggangu kestabilan sistem keuangan di suatu negara.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  diatas  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan sebagai berikut:
1.  Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan  praktik equity  crowdfunding dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia?
2.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap pemodal  atau  investor  yang  melakukan pembelian  saham  dalam  praktik equity crowdfunding ?
3.  Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  terhadap praktik equity crowdfunding ?

## C.  Tujuan Penelitian
Selain  bagian  dari  penyelesaian  tugas akhir  program  studi  Magister  Kenotarian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.  Untuk  menganalisis  dan  menguraikan kepastian  hukum  dalam  pengaturan  praktik equity crowdfunding dalam peraturan perundang-undangan Indonesia;
2.  Untuk  menganalisis  dan  menguraikan perlindungan  hukum  terhadap  pemodal  atau investor  yang  melakukan  pembelian  saham dalam praktik equity crowdfunding ; dan
3.  Untuk  menganalisis  dan  menguraikan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktik equity crowdfunding .

## 1. Metode Penelitian
Metode  adalah  cara  kerja  atau  tata kerja  untuk  dapat  memahami  objek  yang menjadi  sasaran  dari  ilmu  pengetahuan  yang bersangkutan.Adapun  penelitian  merupakan suatu  kerja  ilmiah  yang  bertujuan  untuk mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis, metodologis, dan konsisten.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Alasan  penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis  normatif  adalah  untuk  memperoleh pemahaman dan jawaban terhadap permasalahan  aturan-aturan  terkait  pendirian perusahaan equity  crowfunding melalui  hasil studi  kepustakaan.Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan ( library research ) yang relevan dan melakukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
identifikasi  data  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  buku- buku,  karya  tulis  ilmiah,  jurnal  dan  peraturan perundang-undangan yang terkait.
Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif,  yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam  bentuk  kalimat  yang  tersusun  secara sistematis  sehingga  memberikan  penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahan  untuk  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  - kesimpulan  dengan  menggunakan  metode deduktif  yakni  berpikir  dari  hal  yang  umum menuju  kepada  hal  yang  khusus  atau  spesifik dengan  menggunakan  perangkat  normatif sehingga  dapat  memberikan  jawaban  yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Praktik Equity Crowdfunding Di Indonesia
Di  dalam  pasal  1  POJK  Nomor 37/POJK.04/2018  disebutkan  bahwa  layanan urun  dana  melalui  penawaran  saham  berbasis teknologi informasi ( equity  crowdfunding )  yang selanjutnya  disebut  layanan  urun  dana  adalah penyelenggaraan  layanan  penawaran  saham yang  dilakukan  oleh  penerbit  untuk  menjual saham  secara  langsung  kepada  pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.
Terdapat  beberapa  pihak  yang  terlibat dalam  penyelenggaraan equity  crowdfunding diantaranya  penyelenggara layanan  urun  dana ( equity  crowdfunding )  dan  pengguna  layanan
equity crowdfunding . Penyelenggara
merupakan pihak yang menyediakan, mengelola  dan  mengoperasikan  layanan  urun
dana  sedangkan  pengguna  layanan  adalah penerbit dan pemodal.
Di  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  nomor  37/POJK.04/2018  diatur bahwa  penyelenggara  adalah  badan  hukum Indonesia  yang  berbentuk  perseroan  terbatas atau  koperasi  dan  penerbit  harus  berbentuk perseroan  terbatas  yang  tidak  dikendalikan baik  langsung  maupun  tidak  langsung  oleh suatu  kelompok  usaha  (konglomerasi)  dan memiliki  kekayaan  yang  tidak  lebih  dari sepuluh  miliar  rupiah  (tidak  termasuk  tanah dan bangunan).
Sementara  di  lain  sisi,  pemodal  yakni pihak yang melakukan pembelian saham harus merupakan subyek hukum baik orang perorangan  maupun  badan  hukum  yang memenuhi  kriteria  sebagaimana  diatur  dalam pasal  42  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor
37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi  ( Equity  Crowdfunding ).  Struktur penyelenggaraan equity  crowdfunding yang melibatkan  ketiga  pihak  tersebut  diatas  telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  nomor  37/POJK.04/2018.  Bagi penerbit  yang  ingin  menawakan  saham  nya untuk  dibeli  pemodal  (calon  investor)  terlebih dahulu  harus  menyerahkan  dokumen  terkait kepada penyelenggara.
Terkait pendirian perusahaan penyelenggara equity  crowdfunding ,  selain memperhatikan
mekanisme pendirian perseroan  terbatas  secara  umum  yang  diatur dalam  Undang-Undang  PT,  secara  khusus
POJK 37/POJK.04/2018
mewajibkan penyelenggara  equity  crowdfunding  untuk memiliki  modal  disetor  paling  sedikit  Rp. 2.500.000.000,-  (dua  miliar  lima  ratus  juta

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
rupiah).  Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Modal  Dasar Perseroan  Terbatas  yang  mewajibkan  modal dasar  perseroan  terbatas  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Penyelenggara equity  crowdfunding
juga  wajib  untuk  memiliki  izin  usaha  dari
Otoritas Jasa Keuangan. Tata cara
permohonan  perizinan  penyelenggara equity crowdfunding dan  perubahan  kepemilikannya diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 15 POJK  37/POJK.04/2018.  Di  lain  sisi  pada POJK  nomor  37/POJK.04/2018  tidak  dijumpai adanya ketentuan yang mengatur atau membatasi  pemodal  warga  negara  asing  yang dapat turut membeli saham penerbit.
Pembatasan yang diatur hanya berupa penerbit  yang  bukan  merupakan  perusahaan yang  dikendalikan  secara  langsung  maupun tidak  langsung  oleh  suatu  kelompok  usaha (konglomerasi), perusahaan terbuka atau anak perusahaan  terbuka  serta  perusahaan  dengan kekayaan  lebih  dari    Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar  rupiah)  bukan  pembatasan terhadap calon investor atau pemodalnya.
Dasar  hukum  pembentukan  POJK  No. 37/POJK.04/2018 adalah Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Selain daripada  kedua  Undang-Undang  tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait erat dengan penyelenggaraan equity crowdfunding di Indonesia. Berbagai peraturan tersebut bersifat mengatur  hal-hal  secara  khusus  yang  tidak diatur  dalam  POJK  No  37/POJK.04/2018, diantaranya :
a.  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  PT). Kaitan POJK No. 37/POJK.04/2018 dengan  UU  PT  khususnya  pada  kaidah pendirian perseroan. POJK
No. 37/POJK.04/2018  mengatur  bahwa  subjek hukum  penyelenggara  dan  pengguna layanan equity crowdfunding adalah badan hukum  termasuk  didalamnya  perseroan terbatas;
b.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Kaitan POJK  No.  37/POJK.04/2018  dengan  UU ITE terdapat pada dimungkinkannya penggunaan  dokumen  elektronik  pada perjanjian  penyelenggaraan  layanan  urun dana  antara  penyelenggara  dan  penerbit serta penggunaan tanda tangan elektronik. Ketentuan  terkait  keabsahan  penggunaan informasi,  dokumen,  dan  tanda  tangan elektronik (termasuk cetakannya) merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang  ITE  serta  perlindungan atas  data  pribadi  dan  hak  privasi  yang tertuang  dalam  pasal  26  ayat  (1)  Undang- Undang ITE;
c.  Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika No 36 tahun 2014 tentang Tata Cara  Pendaftaran  Penyelenggara  Sistem Elektronik.  Di  dalam  pasal  1  ayat  (2)  dan pasal 3 ayat (1) peraturan ini diatur bahwa penyelenggara  Sistem  Elektronik  adalah adalah setiap Orang, penyelenggara negara,  Badan  Usaha,  dan  masyarakat yang  menyediakan,  mengelola,  dan/atau mengoperasikan  Sistem  Elektronik  secara sendiri-sendiri  maupun  bersama-  sama kepada  Pengguna  Sistem  Elektronik  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.  Penyelenggara  Sistem  Elektronik untuk  Pelayanan  Publik  wajib  melakukan pendaftaran. Oleh karena itu platformequity crowdfunding memiliki  kewajiban  untuk
memenuhi proses pendaftaran yang dimaksu pada Peraturan Menteri
Komunikasi  dan  Informatika  No  36  tahun 2014  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut;
d.  Peraturan  Peraturan  Presiden  Republik
Indonesia  Nomor  13  Tahun  2018  Tentang Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Tindak Pidana  Pendanaan  Terorisme.  Kaitan peraturan ini dengan POJK No. 37/POJK.04/2018  adalah  pada  pasal  65 yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara untuk menerapkan program anti  pencucian  uang  dan  pencegahan pendanaan  terorisme  di  sektor  jasa keuangan;
e.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Di dalam  pasal  1  angka  (2)  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 tersebut dijelaskan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan
dananya dan/atau
memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di Lembaga  Jasa  Keuangan  antara  lain nasabah  pada  Perbankan,  pemodal  di Pasar  Modal,  pemegang  polis  pada perasuransian,  dan  peserta  pada  Dana
Pensiun,
berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan; dan
f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020  Tentang  Penawaran  Efek Melalui  Layanan  Urun  Dana  Berbasis
Teknologi  Informasi.  Peraturan  tersebut merupakan pengganti POJK Nomor 37/POJK.04/2018  tentang  Layanan  Urun Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi Informasi ( equity Crowdfunding ).
Namun  berdasarkan  pasal  88  Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 tersebut  disebutkan  bahwa  penyelenggara yang  telah  mendapatkan  izin  sebagai penyelenggara equity
crowdfunding
sebelum berlakunya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tersebut harus
memperluas  kegiatan  usahanya  dengan menyesuaikan  pemenuhan  persyaratan dan mengajukan permohonan kepada OJK paling lambat 1 (satu) tahun setelah POJK tersebut diundangkan.
Keberadaan POJK No.
37/POJK.04/2018  sebenarnya  berpengaruh dalam  mengisi  kekosongan  hukum  dalam pengaturan  praktik equity  crowdfunding di Indonesia.  Namun  instrumen  hukum  berupa POJK  ini  tidak  terlalu  tepat  karena  meskipun equity  crowdfunding merupakan  kegiatan  jasa keuangan di sektor yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal  tetapi  di  dalam  Undang-Undang  Pasar Modal tidak secara tegas (eksplisit)
menyebutkan  kata  layanan  urun  dana  atau
equity crowdfunding .
Peraturan perundang-undangan tingkat  yang  lebih  rendah  harus  bersumber atau  memiliki  dasar  hukum  dari  peraturan peraturan  perundang-undangan  tingkat  yang lebih tinggi. Begitu pula struktur dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mekanisme  penyelenggaraan  dalam  praktik equity  crowdfunding yang  tidak  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  tingkat  yang lebih  tinggi  seharusnya  dibuat  dalam  suatu bentuk Undang-Undang.
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atau Investor Yang Melakukan  Pembelian  Saham  Dalam Praktik Equity Crowdfunding Perlindungan hukum terhadap
pemodal  atau  investor  yang  melakukan pembelian saham dalam praktik equity crowdfunding yang  dimaksud  adalah  terhadap perlindungan dana dan data pengguna layanan equity  crowdfunding .  Hubungan  hukum  antara para pihak dalam equity crowdfunding merupakan hubungan hukum antara tiga pihak (triangular relationship) yakni penerbit, penyelenggara,  dan  pemodal.  Sedangkan penerbit dan penyelenggara equity crowdfunding memiliki  hubungan  hukum  yang lahir  dari  perjanjian  penyelenggaraan  layanan urun  dana  ( equity  crowdfunding ).  Perjanjian tersebut  dituangkan  dalam  akta  berupa  Akta Notaris  atau  dapat  berbentuk  Dokumen Elektronik. Penyelenggara dan pemodal dalam equity crowdfunding memiliki hubungan hukum yang juga lahir dari perjanjian penyelenggaraan  Layanan  Urun  Dana  yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku.
Mengikatnya  perjanjian  tersebut terjadi pada  saat  Pemodal  menyatakan  persetujuan secara  elektronik.  Perjanjian  tersebut  dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili pemodal  sebagai  pemegang  saham  penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham penerbit  dan  penandatanganan  akta  serta dokumen  terkait  lainnya.  Penyelenggara  juga
wajib mendistribusikan saham kepada Pemodal  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  kerja setelah  menerima  saham  dari  penerbit. Pendistribusian tersebut dapat dilakukan secara  elektronik  melalui  penitipan  kolektif pada  kustodian  atau  pendistribusian  secara fisik melalui pengiriman sertifikat saham.
Dalam  kaitan  hubungan  hukum  antara pemodal dengan penyelenggara equity crowdfunding , penyelenggara dapat
dikategorikan wanprestasi apabila tidak menyerahkan  saham  yang  telah  dibeli  oleh pemodal atau menyerahkan saham yang keliru yang  bukan  merupakan  kehendak  yang  dibeli oleh  pemodal  melalui platform penyelenggara.
Sehingga dana pemodal yang telah diserahkan kepada  penyelenggara  dalam  hal  ini  sangat perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan  hukum  terhadap  dana  pemodal dalam praktik equity crowdfunding juga sebaiknya  diatur  sampai  dengan  status pemodal selaku pemegang
saham berdasarkan hak atas saham yang telah ia beli dari penerbit melalui penyelenggara.
Pemindahan hak atas saham tersebut
seharusnya dilakukan dengan akta pemindahan    hak.  Terlebih  juga  Undang- Undang  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  pada  pasal  56  ayat  (4)  telah mengatur  bahwa  pemindahan  saham  tersebut termasuk  saham  yang  diperdagangkan  di pasar modal.
Dalam  kaitan  hubungan  hukum  antara pemodal dengan penyelenggara equity crowdfunding , penyelenggara dapat
dikategorikan wanprestasi apabila tidak menyerahkan  saham  yang  telah  dibeli  oleh pemodal atau menyerahkan saham yang keliru yang  bukan  merupakan  kehendak  yang  dibeli oleh  pemodal  melalui  platform  penyelenggara.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sehingga dana pemodal yang telah diserahkan kepada  penyelenggara  dalam  hal  ini  sangat perlu  mendapat  perlindungan  hukum.  Di  lain sisi,  perlindungan  hukum  terhadap  dana pemodal juga sebaiknya diatur sampai dengan status  pemodal  selaku  pemegang  saham berdasarkan hak atas saham yang telah ia beli dari penerbit melalui penyelenggara. Pemindahan hak atas saham tersebut seharusnya dilakukan dengan akta pemindahan    hak.  Terlebih  juga  Undang- Undang  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  pada  pasal  56  ayat  (4)  telah mengatur  bahwa  pemindahan  saham  tersebut termasuk  saham  yang  diperdagangkan  di pasar modal.
Terkait
perlindungan data, penyelenggara  wajib  menjaga  kerahasiaan, keutuhan  dan  ketersediaan  data  pribadi,  data transaksi  dan  data  keuangan  yang  dikelola penyelenggara  sejak  data  diperoleh  hingga data  tersebut  dimusnahkan  serta  memastikan tersedianya  proses  autentikasi,  verifikasi,  dan validasi  yang  mendukung  kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola penyelenggara.
Dalam  hal  penyelenggara  melanggar ketentuan  terkait  tata  kelola  sistem  teknologi informasi penyelenggaraan equity crowdfunding maka  akan  dikenakan  sanksi administratif  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 66  ayat  (4)  POJK  No.  37  /POJK.04/2018. Sanksi  tersebut  juga  dikenakan  kepada  pihak yang  menyebabkan  terjadinya  pelanggaran dan  dijatuhkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan. Sanksi administratif tersebut berupa : Peringatan  tertulis;  Denda  yaitu  kewajiban untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu; Pembatasan  kegiatan  usaha;  Pembekuan
kegiatan  usaha;  Pencabutan  izin  usaha; Pembatalan pesetujuan; dan / atau Pembatalan pendaftaran. Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh
pengguna layanan urun dana ( equity crowdfunding )  apabila  terjadinya  pelanggaran terhadap  data  yakni  kebocoran  data  pribadi milik  penerbit  dan  atau  pemodal  adalah gugatan wanprestasi. Dasar gugatan wanprestasi tersebut  sebagaimana merupakan kewajiban kerahasiaan data yang diatur dalam pasal  50  POJK  No.  37  /POJK.04/2018  yang mewajibakan  penyelenggara  untuk  menjaga kerahasiaan,  keutuhan  dan  ketersediaan  data pribadi,  data  transaksi  dan  data  keuangan yang  dikelola  penyelenggara  sejak  data diperoleh  hingga  data  tersebut  dimusnahkan serta menjamin bahwa perolehan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetuuan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
C.  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Praktik
Penyelenggaraan
Equity

## Crowdfunding
OJK  memiliki  peran  dalam  praktik equity crowdfunding diantaranya :
1.  Mengatur  praktik equity  crowdfunding . Sebelum  adanya  OJK,  sejumlah  lembaga secara  terpisah-pisah  melakukan  tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan,  pasar  modal,  perasuransian, dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan  dan lembaga  jasa  keuangan  lainnya.  Dengan adanya OJK  maka pengaturan dan pengawasan
terhadap keseluruhan
kegiatan  jasa  keuagan  dilakukan  secara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terintegrasi.Salah  satu  pengaturan  yang dilakukan  OJK  terhadap  penyelenggaran
equity crowdfunding adalah melalui
diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018.
2.  Memberi izin penyelenggara equity crowdfunding . Kewenangan pemberian izin penyelenggara equity  crowdfunding diatur di dalam pasal 7 POJK Nomor 37/POJK.04/2018.  Penyelenggara  yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki  izin  usaha  dari  Otoritas  Jasa Keuangan.  Selanjutnya  di  pasal  14  POJK tersebut  mengatur  bahwa  permohonan perizinan
Penyelenggara tersebut disampaikan  oleh  Penyelenggara  kepada Kepala  Eksekutif  Pengawas  Pasar  Modal sesuai dengan format Permohonan
Perizinan  Penyelenggara  tercantum  dalam Lampiran POJK Nomor 37/POJK.04/2018. 3.  Peran pengawasan praktik equity crowdfunding .  Dalam  kaitan  pengawasan terkait penyelenggaraan equity crowdfunding ,  pada  bagian  penjelasan
POJK  Nomor  37/POJK.04/2018  tentang
Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran
Saham Berbasis Teknologi Informasi ( equity  crowdfunding )  disebutkan  bahwa
Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  otoritas yang melakukan pengawasan atas
kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis market  conduct pada  kegiatan
Urun Dana.
4.  Peran mengedukasi pengguna dan masyarakat secara umum. Saat ini industri keuangan  di  Indonesia  tumbuh  sangat pesat  dan  dinamis,  selain  jumlah  lembaga keuangan  yang  terus  bertambah,  besaran uang  yang  ditangani  pun  bertambah  besar
termasuk pertumbuhan
financial technology ( fintech) . Sejalan dengan pertumbuhan  tersebut,  OJK  mendapat tugas  untuk  menjalankan  fungsi  edukasi terkait dengan inklusi keuangan.
Tujuannya  agar makin  banyak masyarakat yang  dengan  mudah  mengakses  jasa keuangan  dan  sekaligus  menjadi  bijak dalam  memanfaatkan  beragam  tawaran jasa  layanan  yang  diberikan  oleh  lembaga jasa  keuangan.  Jenis-jenis  jasa  keuangan yang  disediakan  oleh  lembaga  keuangan tumbuh makin beragam yang diakses tidak hanya oleh masyarakat pebisnis di perkotaan namun juga sampai ke pelosok- pelosok desa.
5.  Peran penegakan hukum. Dalam
melaksanakan tugas pengawasan di sektor perbankan, pasar modal dan jasa keuangan lainnya, OJK memiliki wewenang pengawasan yang diatur dalam pasal 9 huruf c yakni melakukan pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku,  dan/atau  penunjang  kegiatan  jasa keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam peraturan  perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan.
Bila  dikaitkan  dengan  pengawasan penyelenggaraan kegiatan equity crowdfunding yang diatur dalam POJK Nomor
37/POJK.04/2018,  maka  OJK  memiliki  2  (dua) peran  pengawasan  yakni    pada  saat  sebelum (pra) penyelengaraan dan pada saat operasional yaitu setelah penyelenggara mendapatkan  izin  penyelenggaraan  dari  OJK. Pengawasan pada tahap pra penyelenggaraan berupa legalitas pendirian perusahaan penyelenggara  equity  crowdfunding  sampai

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  proses  permohonan  izin  operasional ke OJK. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 10  sampai  dengan  pasal  15  POJK  Nomor 37/POJK.04/2018  yaitu  persyaratan  berbentuk badan  hukum  penyelenggara,  permodalan, kualifikasi  sumber  daya  manusia,  tata  cara permohonan perizinan dan perubahan kepemilikan perusahaan penyelenggara.
Sedangkan pengawasan OJK terhadap penyelenggara equity  crowdfunding setelah penyelanggara  mendapatkan  izin  diatur  dalam pasal  16  sampai  dengan  pasal  23  POJK Nomor
37/POJK.04/2018 yaitu terkait kewajiban dan larangan penyelenggara, kewajiban  penyampain  laporan  dengan  format yang  ditentukan  pada  lampiran  POJK  Nomor 37/POJK.04/2018,  pengembalian  izin  dalam hal  penyelenggara  tidak  akan  meneruskan kegiatan operasionalnya dan kewajiban pernyataan penyelenggara.
OJK hanya mengawasi kegiatan penyelenggara  pada  saat  proses  pendirian, permohonan dan operasional penyelenggaraan equity  crowdfunding atau  hanya  terhadap perusahaan  penyelanggara  yang  telah  berizin ( regulated ).  Terhadap  perusahaan  yang  tidak berizin  ( unregulated )  tidak  ditemukan  secara tegas aturan dan wewenang pengawasan OJK di dalam peraturan perundang-undangan.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan Keberadaan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana
Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi  ( Equity  Crowdfunding )  berpengaruh dalam  mengisi  kekosongan  hukum  dalam proses  pendirian  perusahaan  penyelenggara equity crowdfunding dan praktik equity crowdfunding di  Indonesia.  Sehingga  dengan
demikian  kepastian  hukum  menunjuk  kepada pemberlakuan hukum POJK Nomor 37/POJK.04/2018 telah jelas, namun instrumen hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  ini  tidak  terlalu  tepat  karena meskipun  merupakan  kegiatan  jasa  keuangan di sektor pasar modal, praktik equity crowdfunding tidak  secara  tegas  (eksplisit) diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi  sehingga  pengaturan  tentang praktik  equity  crowdfunding  seharusnya  dibuat dalam  suatu  bentuk  Undang-Undang  baik dengan  pembentukan  suatu  Undang-Undang yang  baru  yang  khusus  mengatur  tentang praktik equity crowdfunding maupun melakukan perubahan atau amandemen terhadap  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Hubungan  hukum  kontraktual  yang dibuat  secara  sah  diantara  penyelenggara equity  crowdfunding dengan  penerbit  dan penyelenggara equity  crowdfunding dengan pemodal  merupakan  bentuk  dari  perlindungan hukum.  Perlindungan  hukum  tersebut  berupa perlindungan hak pemodal (investor) atas dana dan  data  pribadinya.  Apabila  saham  pemodal yang telah dibeli tidak diserahkan secara tepat sesuai  waktu  yang  ditentukan  dan/  atau terjadinya  kebocoran  data  pribadi  pengguna layanan equity  crowdfunding maka  pihak  yang dirugikan  dapat  melakukan  gugatan  hukum wanprestasi  berdasarkan  perjanjian  diantara penyelenggara  dan  pengguna  layanan equity crowdfunding .
Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran  pengawasan  terhadap  praktik equity crowdfunding pada  saat  proses  permohonan perizinan sampai dengan pengawasan terhadap  operasional  penyelenggara equity crowdfunding melalui  kewajiban  rekam  jejak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
audit.  Namun  pengawasan  penyelenggaraan
tidak hanya berdasarkan
ketentuan pengawasan  yang  diatur  dalam  POJK  Nomor 37/POJK.04/2018  tetapi  pengawasan  juga dilaksanakan berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK berserta Satgas Waspada.

## B.  SARAN
Sebaiknya  praktik equity  crowdfunding diatur  dalam  bentuk  Undang-Undang  yang memperjelas pengaturan terkait kriteria pemodal pihak asing, penyerahan dan pemindahan  hak  atas  saham  yang  dibeli pemodal  dari  penerbit  melalui  penyelenggara equity  crowdfunding  dengan  suatu  akta pemindahan hak.
Pemodal  atau  masyarakat  yang  ingin
melakukan
pembelian saham melalui
penyelenggara equity  crowdfunding selain perlu memperhatikan legalitas perizinan penyelenggara  juga  perlu  mengetahui  hak, kewajiban  dan  resiko  terkait  praktik  equity crowdfunding di Indonesia.
Otoritas  Jasa  Keuangan  diharapkan  dapat terus melaksanakan pengawasan
dan penegakan  hukum  terhadap  praktik equity crowdfunding di  Indonesia  serta  melakukan fungsi  edukasi  keuangan  terkait  peluang keuntungan dan resiko praktik equity crowdfunding kepada masyarakat calon pemodal.

## IV.  DAFTAR PUSTAKA
Hadad,  Muliaman  D,  2017, OJK  Way, Implementasi  Manajemen  Perubahan  di OJK , Jakarta: Grasindo
Miru,  Ahmadi  dan  Pati,  Sakka,  2016, Hukum Perikatan,  penjelasan  makna  pasal 1233  sampai  1456  BW ,  Jakarta:
Rajawali Pers
Mulhadi,  2017, Hukum  Perusahaan  Bentuk- bentuk  Badan  Usaha  di  Indonesia , Jakarta : Rajawali Pers Napitupulu, Sarwin Kiko, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:  Perlindungan  Konsumen Pada Fintech, Jakarta : Departemen
Perlindungan  Konsumen  -  Otoritas Jasa  Keuangan  Nasional,  Badan  Statistik, 2018, Statistik Lembaga Keuangan , Jakarta : BPS
Peraturan Badan Koordinasi  Penanaman Modal Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun
2020  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan
Pelayanan Perizinan Berusaha   Terintegrasi
Secara Elektronik Peraturan Badan Koordinasi  Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan  Dan Fasilitas Penanaman Modal
Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika No 36 tahun 2014 tentang Tata  Cara
Pendaftaran  Penyelenggara  Sistem Elektronik
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan    Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ( Equity
Crowdfunding ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  24  Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka   Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan
Tindak  Pidana
Pendanaan Terorisme.
Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi
Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti,
Saidin, OK. dan Rangkuti, Yessi Serena, 2019,
Hukum Investasi dan Pasar
Modal, sebuah
kajian kritis terhadap kemudahan untuk berusaha , Jakarta:
Prenadamedia Grup
Satrio, J., 2014, Wanprestasi menurut
KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi ,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Serfiyani,  Cita  Yustisia,  2018, Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai   Alternatif Pendaan Industri Kreatif ,  Disertasi, Surabaya : Program Studi   Doktor  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Soekanto,
Soerjono, 1990, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Indonesia Hillco Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tersebut juga dijelaskan bahwa Otoritas  Jasa Keuangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi   Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan