## KESADARAN WAJIB PAJAK RESTORAN DALAM KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK MENGGUNAKAN APLIKASI E-SPTPD (ELEKTRONIK-SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) DI KOTA DEPOK
Adinda Dwi Syahnaz Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Corresponding Author: e-mail: adinda.dwi@upnvj.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  awareness  of  restaurant taxpayers  in  tax  reporting  compliance  using  the  E-SPTPD  application  in Depok City. The method used in this research is a qualitative method with an interpretive paradigm and an ethnometodological approach. The sample of this study is restaurant owners who are registered and not yet registered as  restaurant  taxpayers  in  Depok  City.  The  results  of  this  study  indicate that the lack of awareness of restaurant owners in restaurant tax reporting. This  is  due  to  the  lack  of  knowledge  of  restaurant  owners  on  taxation  and the remote location makes it difficult for tax officers in the field to know the existence of the restaurant. The socialization carried out by the Depok City Regional  Finance  Agency  has  also  not  resulted  in  restaurant  owners' awareness  of  their  tax  obligations  because  there  are  still  many  restaurant owners who are not present at the socialization.
Keywords :  Restaurant  Tax,  Local  Tax,  E-SPTPD,  Taxpayer  Awareness  and Compliance

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kesadaran  wajib  pajak restoran dalam kepatuhan pelaporan pajak menggunakan aplikasi E-SPTPD di Kota Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif  dengan  paradigma  intepretif  dan  pendekatan  etnometodologi. Sampel dari penelitian ini adalah pemilik restoran yang sudah terdaftar dan belum terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Kota Depok. Hasil penelitian ini  menunjukan  bahwa  kurangnya  kesadaran  pemilik  restoran  dalam pelaporan  pajak  restoran.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  pengetahuan pemilik  restoran  terhadap  perpajakan  dan  lokasi  yang  terpencil  membuat petugas  pajak  yang  ada  dilapangan  sulit  mengetahui  keberadaan  restoran tersebut.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Keuangan  Daerah  Kota Depok  juga  tidak  membuahkan  hasil  kesadaran  para  pemilik  restoran terhadap  kewajiban  perpajakannya  karena  masih  banyak  pemilik  restoran yang tidak hadir dalam sosialisasi tersebut.
Kata  Kunci :  Pajak  Restoran,  Pajak  Daerah,  E-SPTPD,  Kesadaran  dan Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Mengembangnya  zaman  era  globalisasi  saat  ini  dapat  dilihat  dari berbagai  perubahan  dalam  beberapa  aspek  kehidupan  manusia  saat  ini. Perkembangan dibidang teknologi setap tahun juga mendapat perkembangan  pesat,  khususnya  bagian  dibidang  elektronika  yang membawa  kemudahan  untuk  melakukan  tugas  arsip,  kemajuan  teknologi berpengaruh  pada  kearsipan  pada  adanya  perubahan  baru  dengan  proses pengarsipan  yaitu  adanya  arsip  elektronik.  Tujuan  utama  dengan  adanya arsip elektronik supaya mempermudah dan mempunyai tingkat resiko yang sangat rendah.
Suatu  instansi  memerlukan  adanya  sistem  informasi  yang  berfungsi sebagai  alat  untuk membantu  suatu  tujuan  melalui  penyediaan  informasi. Perolehan  alat  bantu  yaitu  perolehan  tujuan  lewat  penyediaan  informasi. Keberhasilan  sistem  informasi  bertujuan  dengan  bagaimana  sistem  dapat memproses  data  lalu    menghasilkan  informasi  yang  benar,  akan  tetapi ditentukan  juga  kesesuaiannya  dengan  lingkungan  pekerjaan,  walaupun sistem informasi sudah menggunakan teknologi canggih sistem belum bisa dibilang  berhasil  apabila  pemakasi  sistem  informasi  tidak  dapat  menerima dan bahkan segan untuk menggunakannya (Sayekti & Putarta, 2016).
Unsur  penting  penerapan  suatu  sistem  informasi  yaitu  penerimaan dengan  sitem  informasi  tersebut.  Untuk  suatu  instansi  sistem  informasi sangatlah  berguna  sebagai  alat  untuk  membantu  pencapaian  tujuan instansi dengan penyediaan informasi. Keberhasilan sistem informasi tidak dengan  ditentukan  oleh  bagaimana  sistem  dapat  memproses  masukan dengan  menghasilkan  informasi  dengan  baik,  akan  tetapi  juga  bagaimana dengan  pengguna  mau  menerima  dan  menggunakan  sehingga  dapat mencapai tujuan instansi ataupun organisasi.
Walikota  Depok  meresmikan  sistem  pelaporan  pajak  daerah  secara online  melalui  e-SPTPD  berdasarkan  peraturan  Walikota  Depok  nomor  43 tahun  2015,  pelaporan  pajak  daerah  secara  online  ini  merupakan  satu inovasi  menuju  komitmen  pemerintah  Kota  Depok  untuk  terus meningkatkan  pelayanan,  trasparansi  dan  akuntabilitas.  Aplikasi elektronik-Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  yang  dimasukan  lewat aplikasi  website  yang  sudah  dipersiapkan  oleh  Badan  Keuangan  Daerah (BKD)  Kota  Depok.  Dengan  adanya  sistem  ini,  BKD  mempermudah  untuk para  wajib  pajak  menyampaikan  SPTPD  dengan  tidak  datang  ke  kantor Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Depok,  sehingga  memudahkan  petugas menghitung  jumlah  pendapatan  pajak  yang  didapatkan  setiap  bulannya melalui sistem yang sudah disediakan oleh BKD Kota Depok.
Ketentuan  kewajiban  perpajak  yaitu,  dimana  wp  (wajib  pajak) diharuskan  melakukan  kewajiban  pajaknya  dengan  cara  melaporkan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan perhitungan perpajakannya sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Oleh  karenanya  didalam hal  tersebut  wp  diharuskan  melakukan  sendiri  pengisian  e-SPTPD  dan melaporkan  e-SPTPD  tersebut.  Dengan  adanya  perkembangan  teknologi informasi  untuk  mendukung  penerapan  tugas  pokok  BKD  supaya meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah,  dari  beberapa  upaya  yang  telah
dikerjakan  BKD  dapat  menigkatkan  system  teknologi  informasi  dalam melakukan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Strategi  yang  digunakan  oleh  peneliti  didalam  penelitian  ini  adalah kualitatif.  Peneliti ingin menganalisis serta menjelaskan tingkat kesadaran wajib  pajak  restoran  dalam  kepatuhan  pelaporan  pajak  menggunakan aplikasi  E-SPTPD,  menggambarkan  dari  salah  satu  bagian  pajak  daerah yang ada pada Kota Depok. (Suradiansyah et al., 2019) menjelaskan maka penelitian  kualitatif,  penelitian  yang  bertujuan  guna  memahami  fenomena tentang yang berhubungan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya  perilaku  dari  objek  yang  diamati,  pengertian  atau  persepsi, motivasi atau tekad, tindakan,dan beberapa hal lainnya.
Penelitian kualitatif ini juga mencoba guna meminta orang lain untuk mengungkapkan  beragam  pikiran  mereka  mengenai  salah  satu  dari  topik, tidak memberikan mereka banyak arahan pedoman bagaimana yang harus mereka katakan.
Paradigma  interpretif,  dikerjakan  untuk  membangun  pemahaman untuk membantu agar mengerti dan menginterpretasi apa yang sudah ada didalam peristiwa, seperti manusia meletakkan makna pada masalah yang terjadi.  Pendekatan  Etnometodologi  sangat  sesuai  dengan  penelitian  yang akan  peneliti    ambil,    karena    yang    terjadi    dalam    penelitian    ini    yaitu mengenai    kesadaran  wajib  pajak  dalam  kepatuhan  pelaporan  pajak menggunakan  aplikasi  E-SPTPD  oleh  pengusaha  restoran.  Sehingga  dalam penelitian  ini  mengarah  pada Etnometodologi.
Etnometodologi usaha memahami bagaimana cara orang menerangkan,  menguraikan,  dan  melihat  bagaimana  keteraturan  dunia mereka.kata  lain  dari  penelitian  ini  bekerja  dengan  cara  kualitatif  agar peka  terhadap  kebutuhan  menurut  masyarakat  atau  menangguhkan asumsi tentang pandangannya daripada mempertimbangkannya.
Pendekatan  ini  sama  dengan  halnya  proses  dari  penelitian  yang melibatkan  pemilik  restoran  dan  kebijakan  peraturan  daerah  kepada ketetapan pajak restoran yang dilakukan BKD Kota Depok agar merapikan pemilik  restoran  supaya  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  restoran. Keterlibatan  beberapa  informan  dalam  penelitian  maka  dapat  terlihat bahwa  ada  suatu  perbedaan  cara  pandang  pemilik  restoran  yang  tidak mendaftrkan  diri  sebagai  wajib  pajak,  dan  tidak  membayarkan  pajak restorannya tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Depok.

## Gambar 1. Hasil Temuan Peneliti
Sesudah  mendapatkan  penemuan,  akan  dilakukan  pengolahan  data menggunakan triangulasi, dimana data tersebut diperoleh seorang informan yang  akan  di  uji  ulang  dengan  menanyakan  hal  yang  sama  dengan informan yang lain tetapi dengan metode yang berbeda. Hasil dari temuan yang diperoleh mendapatkan uraian lebih rinci da mendalam.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Pajak
Pajak  adalah  iuran  yang  wajib  bagi  masyarakat  untuk  negara ataupun pemerintah berdasarkan Undang-Undang, bersifat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarkannya tanpa mendapat balasan secara langsung,  serta  dapat  membiayai  pengeluaran  kas  negara  dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan (Suradiansyah et al., 2019).
Wajib  pajak  perlu  melaksanakan  peraturan  dengan  baik,benar,dan sukarela.  Maka  dapat  diartikan  kesadaran  wajib  pajak  merupakan  suatu kondisi  wajib  pajak  mengetahui,  menghargai,  dan  mentaati  peraturan perpajakan  yang  berlaku  dan  memiliki  kesungguhan  maupun  keinginam untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pembayaran  kewajiban perpajakan oleh  pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusinya untuk  pembangunan  negara  dan  diharapkan  dalam  pemenuhannya dilakukan dengan sukarela. Kepatuhan menjadi aspek seberapa pentingnya untuk  mengingat  sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang  menganut system self assessment , dalam proses mutlak memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.
Masyarakat  sangat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  daerah, kesejahteraan  daerah  dan  dapat  berpengaruh  pada  pertumbuhan pendapatan  asli  daerah.  Pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  tidak terlepas  dari  campur  tangan  pemerintah  dalam  bersosialisasi  dengan
masyarakat, poin dari swasta dapat mewujudkan bermacam-macam bidang usaha yang pada saatnya berperan besar dalam pemasukan kas daerah Restoran  adalah  suatu  usaha  yang  menyediakan,  menyajikan, menghidangkan,  dan  menjual  makanan  ataupun  minuman  bagi masyarakat  umum  ditempat  usahanya  berdiri  disebagian  ataupun keseluruh  bangunan  permanen  dilengkapi  dengan  peralatan  serta perlengkapan  proses  pembuatan  dan  penyimpanan  yang  telah  mempunyai surat  keputusan  sebagai  tempat  restoran  dari    instansi  yang bersangkutan
Dasar  dari  pengenaan  Pajak,  jumlah  yang  harus  dibayarkan konsumen  kepada  restoran.  Dari  hasil  jumlah  tersebut  dikalikan  10% merupakan  tarif dari  pajak  restoran  (Anugrahi  et  al.,  2018),  termasuk  di dalamnya  rumah  makan  yang  bersangkutan,  warung  makan  yang bersangkutan,  kafe,  bar,  pedagang  kaki  lima,  kolam  pancing  atau  usaha lain  sejenis,  yang  disertai  fasilitas  penyantapannya  ditempat  maupun disantap di tempat lain, yang disertai dengan fasilitas take way . Objek  pajak  restoran  yaitu  jasa  pelayanan  yang  diberikan  oleh restoran  meliputi  pelayanan,  penjualan  makanan  ataupun  minuman  yang dikonsumsi  oleh  konsumen  baik  dikonsumsi  ditempat  pelayanan  maupun ditempat  lain  atau  di take  way .  Pada  UU  no  28  thn  2009  menyebutkan bahwa  yang  bukan  termasuk  objek  pajak  restoran  yaitu  pelayanan  yang diberikan  oleh  restoran  dengan  nilai  penjualannya  tidak  melebihi  batas yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Sucandra & Supadmi, 2016).
Penyampaian  SPTPD  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah)  dilakukan paling lambat  dalam 20 hari setelah berakhirnya masa perpajakan. Apabila batas  waktu  penyampaian  SPTPD  terjadi  pada  hari  libur  ( weekend )  maka batas waktu untuk penyampaian SPTPD terjadi pada hari kerja setelahnya. Peyampaian  SPTPD  dilampiri  dengan  beberapa  dokumen  yang  telah ditetapkan oleh kepala daerah.
Perpanjangan  penyampaian  SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dapat  diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dan disahkan oleh kepala  daerah  atau  pejabat  yang  ditunjuk  selambat-lambatnya  sebelum berakhirnya  masa  waktu  penyampaian  SPTPD  dengan  melampirkan beberapa dokumen perhitungan sementara pajak yang terutang yang harus dibayarkan.
Pembetulan  surat  pemberitahuan  perlu  disampaikan  paling  lama  2 tahun  sebelum  kadaluwarsa  penetapan  surat.  Dalam  hal  ini  wajib  pajak harus  membetulkan  sendiri  surat  pemberitahuan  pajak  daerah  yang mengakibatkan  bebeberapa  hutang  pajak  menjadi  lebih  besar,  oleh karenanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan karena jumlah  pajak  yang  kurang  bayar,  dihitung  sejak  jatuh  tempo  pembayaran sampai  dengan  tanggal  pembayaran  yang  dihitung  dalam  satu  bulan penuh.
Setiap  orang  yang  melakukannya  secara  sengaja  tidak  menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tersebut ataupun menyampaikan  SPTPD  tetapi  isinya  tidak  benar  dan  tidak  lengkap  itu dapat  merugikan  negara,  sehingga  dapat  memunculkan  kerugian  pada pendapatan  negara,  dapat  dipidana  dengan  cara  pidana  penjara  paling
singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2x dari jumlah pajak terutang, yang tidak kurang dapat dibayar dan paling banyak 4x jumlah dari pajak terutang yang tidak kurang dibayar.
SKPDKB  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar),  Surat  ini  yang dapat  menentukan  berapa  besarnya  jumlah  pokok  pajak,  kredit  pajak, kurangnya  pokok  pembayaran  pajak,  besarnya  sanksi  administrasi  dan jumlah yang masih harus dibayar
SKPDKBT  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar  Tambahan ), Surat  ini  yang  menentukan  berapa  jumlah  tambahan  atas  pajak  yang sudah  ditetapkan.  Munculnya  ketetapan  tersebut  biasanya  karena mempunyai data baru yang tidak terungkap pada pemeriksaan sebelumnya pada  tahun  pajak  yang  bersangkutan  yang  menjadi  penambahan  jumlah pajak terutang.
SKPDN  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Nihil),  Surat  ini  yang menentukan  berapa  jumlah  pajak  terutang  dan  sama  besarnya  dengan kredit  pajak  atau  pajak  tidak  terutang  dan  tidak  mempunyai  kredit  pajak. SKPDN dapat diterbitkan ketika jumlah pajak terutang sama besar dengan kredit  pajak.  Yang  dimaksudkan  dengan  ini  yaitu  memberikan  kepastian hukum  pajak  terutang  yang  dibayar  dan  dilaporkan  wajib  pajak  sudah sesuai dengan peraturan daerah  tentang pajak daerah yang dimaksud.
STPD  (Surat  Tagihan  Pajak  Daerah),  Surat  ini  untuk  melangsungkan tagihan pajak ataupun sanksi administrasi yang berbentuk bunga ataupun denda  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan.  Sanksi  administrasi berupa  denda  yang  dikenakan  akibat  tidak  memenuhi  ketentuan  yang berlaku. Misalnya terlambat menyampaikan SPTPD. STPD baik diterbitkan pada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan yang dibayarkan sendiri  ataupun  wajib  pajak  melaksanakan  kewajiban  pajak  berdasarkan penetapan  kepala daerah.
Kesadaran  Wajib  Pajak,  wajib  pajak  perlu  melaksanakan  peraturan dengan  baik,benar,dan  sukarela.  Maka  dapat  diartikan  kesadaran  wajib pajak  merupakan  suatu  kondisi  wajib  pajak  mengetahui,  menghargai,  dan mentaati  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan  memiliki  kesungguhan maupun  keinginam  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Adapun petunjuk untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak adalah :
1. Kesadaran adanya fungsi perpajakan
2. Kesadaran  melakukan  pembayaran  pajak  bukan  karena  tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.
3. Kesadaran adanya manfaat perpajakan yang dibayarkan.
4. Kesadara karena pajak telah diatur oleh Undang-Undang.
Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pembayaran  kewajiban  perpajakan  oleh pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusinya  untuk pembangunan  negara  dan  diharapkan  dalam  pemenuhannya  dilakukan dengan  sukarela.  Kepatuhan  menjadi  aspek  seberapa  pentingnya  untuk mengingat  sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang  menganut system  self assessment , dalam proses mutlak memberikan kepercayaan bagi wp untuk menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  kewajibannya.  Adapun  petunjuk dalam mengukur kepatuhan wp adalah sebagai beriku :
1. Kepatuhan mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan memberikan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan menghitung dan membayarkan pajak yang terutang .
4. Kepatuhan membayarkan tunggakan.
B. Perilaku  Pemilik  Restoran  yang  Segan  Mendaftarkan  Diri  Sebagai  Wajib Pajak Restoran
Setiap  pengusaha  restoran  wajib  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib pajak restoran. Tanggung jawab pajak pemilik restoran dimulai dengan cara menghitung jumlah  dari  pajaknya  sendiri.  Selain  dari  berkewajiban  untuk menghitug jumlah pajak dari hasilnya sendiri pemilik restoran mempunyai kewajiban  menyetorkan  pajaknya  ke  bank.  Selanjutnya  ketika  sudah menyetorkan pajaknya yaitu melaporkannya kembali.
Perilaku  pemilik  restoran  yang  segan  untuk  mendafatarkan  diri sebagai wajib pajak restoran yaitu bagaimana pemilik usaha restoran yang tidak  melaksanakan  sebagai  tanggung  jawab  terhadap  kewajiban  pajak yang  berada  didalam  usaha  restoran  ini.  Pemilik  restoran  berkewajiban dengan  perpajakan  yang  meliputi  dari  kewajibannya  mendaftarkan  diri sebagai  wajib  pajak  restoran,  menghitung  pajak,  menyetor  pajak,  dan melaporankan pajaknya. Dari setiap penghasilan pemiliki restoran maupum itu berupa badan ataupun perseorangan mempunyai tanggung jawab yang wajib  dilakukan  oleh  pemilik  restoran  tersebut.  Berapa  jumlah  pajak  yang harus dibayar ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain dari kewajiban untuk menghitung sendiri jumlah dari pajaknya pemilik restoran juga  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menyetorkan  pajak  ke  bank  yang sudah  ditujukan  dari  pemerintah.  Sesudah  menyetorkan  pajaknya,  wp harus melaporkan pajaknya.
Membahas  mengenai  perilaku  pemilik  restoran  yang  seharusnya mendaftarkan  dirinya  menjadi  wajib  pajak  dan  melaporkan  kegiatan usahanya.  Tetapi  masih  kurangnya  pengetahuan  karena  kurangnya sosialisasi  ataupun  karena kesadaran  kewajiban  pajaknya  yang  masih rendah  membuat  problem  dari  sisi  pajak  restoran.  Akibat  rendahnya kesadaran  dan  kurangnya  sosialisasi  membuat  kontribusi  penerimaan pajak restoran masih belum dapat mengkaji secara optimal.
Selama  ini,  usaha  restoran  di  Kota  Depok  jika  dilihat  dari  rekap wajib pajak perjenis pajak sudah terdaftar 1.276 pemilik restoran yang ada di Kota Depok pada tahun 2018 akan tetapi semestinya bisa melebihi 1.276 usaha restoran jika dapat kita lihat di satu kecamatan bisa 2-3 buka usaha baru  setiap  bulannya.  Tetapi  masih  ada  banyak  pemilik  yang  tidak  tau dengan pajak restoran ini bisa juga karena lokasi yang terpencil dari pusat kecamatan,  maka  petugas  yang  sudah  di  utus  BKD  Kota  Depok  tidak mengetahui adanya usaha restoran tersebut.
Selain  itu,  data  yang  menunjukan  pada  tahun  2018,  wajib  pajak restoran  sebanyak  1.276,  akan  tetapi  ini  menjadi  data  keseluruhan  dari wajib  pajak  restoran 660,  rumah  makan  303,  kafetaria  246,  katering  67. Secara  garis  besar  usaha  restoran  yang  ada  di  Kota  Depok  telah menjalankan kewajibannya dengan benar.

## C. Tingginya  Tingkat  Kepatuhan  Pemilik  Restoran  Yang  Sudah  Terdaftar Wajib Pajak Restoran.
Kewajiban  dari  pemilik  restoran  setelah  terdaftar  jadi  wajib  pajak yaitu menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Kewajiban untuk membayarkan  pajak  tepat  waktu,  bagi  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar diwajibkan  juga  untuk  membayarkan  pajak  secara  terus  menerus.  Pajak yang  dibayarkan  secara  rutin  tepat  waktu  dan  selalu  menjalankan kewajibannya  saat  telah  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  adalah  wujud  dari suatu kepatuhan wajib pajak. Tingkat dari kepatuhan wajib pajak restoran yang  telah  terdaftar  kepada  kewajiban  pajaknya  paling  utama  mengenai pajak daerahnya.
Secara  garis  besar  bahwa  tingkat  kepatuhan  wp  restoran  yang  telah terdaftar  sangatlah  patuh.  Akan  tetapi  terdapat  wp  restoran  yang  telat membayarkan pajak itu sendiri. Berdasarkan data BKD Kota Depok setiap tahun  kalau  dilihat  dari  perjenis  pajak  restoran  bagian  katering  tahun 2016-2018  termasuk  masih  sangat  rendah  jika  dilihat  dari  presentasenya yang  dari tahun  ketahun  menurun  jika  dibandingkan  sama  jenis  pajak restoran,  rumah  makan, dan  kafetaria. Hal ini dapat membuktikan bahwa pemilik  restoran,  rumah  makan,  kafetaria,  katering  patuh  akan  kewajiban pajaknya  akan  tetapi  dalam  pembayaran  masih  banyak  yg  kurang  bayar. Secara  garis  besar  keseluruhan  pemilik  restoran  telah  patuh  terhadap kewajiban pajaknya.
Realisasi  pajak  restoran  ini  sangat  berpengaruh  walaupun  ada beberapa  dari  sebagian  wp  telat  membayarkan  pajaknya  dan  kontribusi yang  dihasilkan  pajak  restoran  sangatlah  mempengaruhi  Pendapatan  Asli Daerah.  Walaupun  tingkat  dari kepatuhan  wp  restoran  dapat  dikatakan sangat memadai, akan tetapi permasalahan lain yang terjadi tentang pajak restoran  di  Kota  Depok  adalah  menemui  wp  yang  masih  belom  terdaftar. Adapun permasalahan yang terjadi adalah banyaknya restoran yang masih belum  terdaftar  diakibatkan  kurangnya  pengetahuan  si  pemilik  dan kurangnya  sosialisasi  di  masyarakat  setempat.  Potensi  dari  penerimaan pajak  untuk  pemerintah  daerah  Kota  Depok  yang  besadar  sesungguhnya dapat  meningkatkan  pembangunan,  meningkatkan  kesejahteraan  bagi masyarakat.
D. Realitas  Rendahnya  Kesadaran  Pemilik  Restoran  Yang  Telah  Terdaftar Wajib Pajak Restoran
Kesadaran  wp  restoran  terhadap  kewajibannya  masih  bisa  dibilang rendah, penyebab salah satunya adalah telat bayar ataupun kurang bayar. Realitas ini terjadi pada pajak restoran di Kota Depok. Kesadaran dari wajib pajak  adalah  salah  satu  dari  motivasi  dalam  melakukan  kewajiban perpajakannya.  Pajak  adalah  sebagai  suatu  sumber  penerimaan  terbesar untuk  pembangunan  negara,  dalam  suatu  kegiatan  pembangunan sangatlah  tergantung  pada  pajak  yang  diperoleh  dari  wajib  pajak  yang membayarkan pajaknya kepada pemerintan dan untuk negara.
Sumbangan  yang  di  hasilkan  dari  membayar  pajak  adalah memajukan  negara  dari  pembangunan  fasilitas  untuk  masyarakat.  Hal
tersebut berkaitan pada rendahnya kesadaran dari pemilik restoran untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak restoran.

## E. Upaya  dan  Kendala  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Depok  Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
Petugas  BKD  selalu  melakukan  program  sosialisasi  dengan pengusaha restoran yang baru buka untuk meningkatkan kepatuhan dalam mendaftarkan  usahanya  sebagai  wajib  pajak  baru.  Tetapi  mengenai pendaftaran  wajib pajak  tersebut  tidak  dapat  dipaksakan  dan  tergantung pada  kesadaran  diri  dari  masing-masing  wajib  pajak.  Hal  tersebut  yang dapat  membuat  rendahnya  tingkat  kesadaran  pemilik  restoran  sebagai wajib pajak restoran.
Dari sisi lain tingkat kesadaran pemilik restoran sebagai wajib pajak restoran, Badan Keuangan Daerah Kota Depok masih mempunyai  kendala yaitu kurang pahamnya pemilik restoran dan terlambatnya pelaporan pajak maupun  pajak  kurang  bayar.  Kendala  yang  dialami  oleh  BKD  dalam meningkatkan  kepatuhan  dari  wajib  pajak  restoran  karena  mengasut sistem self  assesment yang  melaporkan,  menghitung,  dan  membayarkan kewajiban  perpajakannya  secara  sendiri.  Tapi  walaupun  terlambat  lapor maupun  kurang  bayar  para  pemilik  restoran  mengetahui  kewajibannya sebagai wajib pajak restoran.

## F. Fakta Kesadaran dan Kewajiban Pemilik Restoran Kepada Pajak Restoran

## Gambar 2. Kesadaran, Kepatuhan Pajak & Self Assesment
Kesadaran  pemilik  restoran  saat  telah  menjadi  wajib  pajak  yaitu melakukan self  assesment dengan  baik  dan  benar.  Melaporkan  pajaknya dengan  cekatan  tidak  kurang  bayar  dalam  membayarkan  pajak  usahanya itu adalah salah satu prinsip self assesment yang dimiliki pemilik restoran dan  menjalankannya  dengan  baik.  Sebagaimana  yang  dapat  kita  tahu ternyata  pemilik  restoran  mempunyai  rasa  tanggung  jawab  atas  pajak restoran nya terhadap pajak daerah.
Undang-Undang  nomor  28  tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  bahwa  pajak  daerah  adalah  sumber  dari  pendapatan
daerah  supaya  dapat  menjalankan  otonomi  daerah  untuk  menjalankan rumah  tangganya  sendiri,  penerimaan  yang  berasal  dari  pemerintah berbentuk  bantuan  subsidi,  berbagi  hasil  dan  bukan  pajak.  Adanya undang-undang  tersebut  pemerintah  dapat  menetapkan pajak restoran ini keberbagai  jenis  pajak  restoran,  secara  lengkap  jenis  pajak restoran  yang berada di kota depok akan ada ditabel berikut.
JENIS PAJAK RESTORAN JUMLAH RESTORAN 660 RUMAH MAKAN 303 KAFETARIA 246 KATERING 67
Tabel 1. Jenis Pajak Restoran Badan Keuanga Daerah Kota Depok 2018
Dari  tabel  yang  ada  dijelaskan  bahwa  pajak  restoran  mempunyai empat  jenis  pajak  yang  ada  di  dalamnya,  terkait  dengan  pajak  tersebut pemilik restoran wajib melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk melakukan  penghitungan  dan  pembayaran  pajaknya  ke  bank  yang  sudah ditunjuk  oleh  pemerintah.  Pemilik  restoran  mempunyai  kewajiban  untuk membayarkan  pajak  kepada  pemerintah.  Kewajiban  tersebut  adalah  suatu bentuk kesadaran yang dimilki oleh pemilik restoran terhadap pajak.
Penyebab  utama  dari  pemilik  restoran  tidak  melakukan  kewajiban pajaknya  yang  disebabkan  oleh  besarnya  presentase  pajak  dan  terlalu berbelit-belit. Mayoritas dari penyebab tersebut yaitu kurangnya sosialisasi yang  terbuka  dengan  para  pemilik  restoran  yang  belum  mempunyai kesadaran  akan  pajaknya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  pemilik  restoran selama ini tidak mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak dikarenakan mereka  berfikir  usaha  restoran  ini  adalah  usaha  pribadi  jadi  tidak  perlu mendaftar sebagai wajib pajak, maka itulah penyebab kurangnya kesadaran dari pemilik restoran terkait dengan pajak restoran.
Kesadaran  bagi  wajib  pajak  adalah  sebuah  tindakan  baik  seseorang dalam  memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak  yang  didasari  keikhlasan dan  ketulusan  dari  hati  nurani.  Menurut  Nasutian  (2016)  kesadaran  bagi wajib  pajak  yaitu  sikap  wajib  pajak  yang  memahami  dan  ingin melaksanakan  kewajibannya  membayar  pajak  dan  melaporkan  semua pendapatannya  tanpa  ada  yang  harus  di  sembunyikan  sesuai  dengan peraturan  pemerintah  (Jurnal,  n.d.),  dengan  begitu  dapat  dikatakan kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajak  adalah  perilaku  wajib pajak yang merupakan keikhlasannya.
Makna  dari  kesadaran  di  atas  yaitu  bahwa  secara  alami  belum memiliki kesadaran dalam kewajibannya terhadap pajak. Hal tersebut dapat kita  lihat  masih  adanya  pemilik  restoran  yang  belum  mendaftarakan  diri sebagai  wajib  pajak  padahal  bisa  dibilang  tempatnya  sangat  besar  dan pendapatan  yg  besar  pula.  Sedangkan  Peraturan  Pemerintah  Daerah  Kota Depok  Nomor  07  Tahun  2010  mengenai  pajak  restoran  dalam  pasal  9 sampai dengan 14 yaitu dengan nama pajak restoran dapat dipungut pajak atas  penyediaan  makanan  atau  minuman  dan  pelayanan  oleh  restoran,
objek pajak dari restoran yaitu pelayanan yang di sediakan restoran, subjek pajak  dari  restoran  yaitu  badan  ataupun  orang  pribadi  yang  membeli makanan atau minuman dari restoran.
Berdasarkan  peraturan  tersebut  maka  restoran  wajib  dikenakan pajak  sebagai  pajak  restoran  ,  akan  tetapi  berdasarkann  hasil  wawancara dengan  informan  bahwa  selama  mendirikan  restoran  belum  melakukan pendaftaran  sebagai  wajib  pajak  restoran.  Menurut  peraturan  di  atas  hal tersebut  dapat  di  simpulkan  bahwa  pemilik  restoran  yang  seharusnya sudah  mendaftarkan  dirinya  sebagai  wajib  pajak  restoran  dengan penghasilan yang sudah selayaknya terkena pajak.
Dasar dari pengenaan pajak restoran menurut Peraturan Pemerintah Kota  Depok  Nomor  07  Tahun  2010  pasal  12  yaitu  dasar  dari  pengenaan pajak  restoran  adalah  jumlah  pembayaran  yang  seharusnya  diterima restoran. Pada pasal 13 yaitu tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Pada pasa 14  yaitu  besarnya  pokok  pajak  restoran  yang  terutang  dapat  dihitung dengan  mengalikan  tarif  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  pasal  13 dengan  dasar  pengenaan  pajak  yang  di  maksud  dalam pasal  12.  Cara perhitungan pajak restoran  sebagai berikut :
Pajak Terutang =  Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak × Jumlah Pembayaran yang Seharusnya Diterima Restoran.
Berdasarkan  peraturan  daerah  mengenai  jumlah  pembayaran  yang seharusnya  diterima  restoran  yaitu  jumlah  pendapatan  yang  diterima pemilik  restoran  dari  pelanggan  yang  membeli  makanan  atau  minuman yang  disediakan  oleh  restoran.  Akan  tetapi  berdasarkan  penelitian  yang peneliti  telah  lakukan menunjukan  masih  ada  pemilik  restoran  yang  tidak melakukan  kewajiban pajaknya dengan baik.
Kewajiban  pemilik  restoran  seharusnya  tidak  hanya  mendaftarkan diri  menjadi  wajib  pajak,  akan  tetapi  pemilik  restoran  harus  menghitung sendiri  jumlah  pajak  dengan  teliti  dan  benar,  selanjutnya  membayarkan kepada bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah bisa juga melalui kantor pos,  dan  melaporkan  secara  tepat  waktu,  karena  pajak  restoran  memakai sistem self assesment.
Dalam  sistem  penghitungan  pajak  sendiri  adalah  suatu  sistem dengan  cara  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk melakukan  sendiri  kewajiban  dan  hak  pajaknya.  Implementasi  sistem tersebut  yaitu  kegiatan  pemungutan  pajak  ditaruh  pada  tanggung  jawab kepada  masyarakat  wajib  pajak,  dimana  wajib  pajak  dikasih  kepercayaan untuk  menghitung  sendiri  pajak  terutang,  memungut  pajak  sendiri  yang harus  dipungut,  membayarkan  sendiri  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar, melaporkan jumlah pajak terutang secara sendiri.
Self  asssesment  system akan  berjalan  dengan  baik  dan  benar  jika masyarakat  wajib  pajak  memiliki  pengetahuan  dan  kesadaran  yang  tinggi dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak tidak mempunyai  pengetahuan,  bagaimana  pemilik  restoran  dapat  menghitung sendiri  jumlah  pajak  yang  seharusnya  dibayarkan.  Pemilik  restoran  juga
seharusnya  mempunyai  rasa  kepatuhan  yang  tinggi  supaya  pajak  yang terutang dibayarkan dan dilaporkan tepat waktu.
Permasalahan  pajak  restoran  adalah  kurangnya  kesadaran  dan kepatuhan  pemilik  restoran  untuk  mendaftarkan  diri  menjadi  wajib  pajak. Pada  penelitian  (Sucandra  &  Supadmi,  2016)  menjelaskan  bahwa kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung memiliki peran yang penting  untuk  meningkatkan pendapatan  daerah.  Permasalahan  tersebut dikarenakan  tidak  semua  subjek  pajak  memahami  dirinya  sebagai  wajib pajak  yang  harus  melakukan  kewajiban  pajaknya.  Kurangnya  kesadaran masyarakat  merupakan  suatu  sinyal  terkait  dengan  kepatuhan  terhadap pajak kurang baik. Kepatuhan pajak seharunya dilakukan pada saat syarat terutang  pajak  dipenuhi.  Pada  saat  pemilik  restoran  secara  sadar memanfaatkan lahannya maka diharapkan pemilik restoran tersebut secara sendirinya  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayarkan  pajaknya, dimulai  dengan  mendaftarkan  dirinya  sampai  dengan  malakukan pembayaran pajak terutang.
Hambatan  lain  yang  terjadi  adalah  kurangnya  efektifitas  sistem pemungutan  pajak  daerah.  Sistem  yang  ada  sekarang  menuntut  wajib pajak  agar  melakukan  kewajibannya  membayarkan  pajak  secara  sendiri dengan kata lain Self Assesment System . Akan tetapi kebiasaan masyarakat indonesia  yang  condong  menghindari  pajak  justru  semakin  menghambat sistem pemungutan pajak daerah.
Permasalahan  dalam  pajak  restoran  yang  telah  dikatakan  oleh peneliti  terdahulu  secara  umum  mempunyai  kesamaan  yang  masih banyaknya pemilik restoran yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Masih banyak pemilik restoran yang tidak mendaftarkan diri menjadi wajib  pajak  membuat penerimaan  pajak  dari  sektor  pajak  restoran  yang masih kurang efektif.
Motif  dari  wajib  pajak  yang  tidak  melakukan  kewajibannya  adalah kurangnya  pengetahuan  akan  pajak  restoran,  dan  tingginya  tarif  pajak. Motif  tersebut  dapat  terjadi  karena  besarnya  tarif  pajak  restoran  yang membuat para pemilik usaha restoran sebenarnya enggan membayarkannya,  dan  terkadang  pendapatannya  tidak  sama  seperti sebelum sebelumnya pada saat restoran sedan ramai pengunjung.
G. Tingkat  Kepatuhan  Pemilik  Restoran  Yang  Sudah  Terdaftar  Sebagai Wajib Pajak Restoran
Kewajiban pemilik restoran setelah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu melakukan  kewajiban  pajaknya  dengan  baik  dan  benar.  Kewajiban  untuk membayar  pajak  tepat  waktu,  bagi  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar diwajibkan  untuk  membayar  pajak  secara  berkelanjutan.  Pembayaran pajak secara  tepat waktu dan melakukan kewajiban pajaknya secara rutin saat  telah  terdaftar  menjadai  wajib  pajak  adalah  wujud  dari  kepatuhan wajib pajak.
Kepala  Pengelola  Sub  Bidang  Pajak  Daerah  1  Badan  Keuangan Daerah  Kota  Depok  menjelaskan  secara  umum  bahwa  tingkat  kepatuhan wajib pajak restoran rata-rata patuh, walaupun masih terdapat wajib pajak yang  telat  membayarkan  pajak  dan  melaporkannya.Rata-rata  pemilik
restoran yang patuh dengan kewajibannya sebagai wajib pajak restoran, hal ini juga berpengaruh kepada realisasi yang terdapat pada penerimaan pajak restoran.  Berikut  ini  ada  tabel  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak restoran di Kota Depok.
Tahun Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi % Pendapatan Asli Daerah 847.022.899.152,01 922.297.784.280,15 108,89 2016 Pajak Restoran                         3.345.803.394.736,92 101.401.354.748,00 111,28 Pendapatan Asli Daerah 1.078.263.821.180,92 1.210.748.605.561,14 112,29 2017 Pajak Restoran                       1.133.769.786.778,00          123.857.369.383,00 105,36
Pendapatan Asli Daerah          1.007.434.833.378,00       1.059.697.898.886,72        105,19 2018 Pajak Restoran                           126.334.953.400,00          153.248.406.091,00        121,30
Tabel 2. Target & Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Depok Tahun 2016 s/d 2018
Jika  dilihat  dari  tabel  yang  ada  di  atas,  pada  jenis  pajak  restoran dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan  pajak  restoran  tahun  2016-2018 termasuk  masih  rendah  dilihat  dari  persentasenya  yang  pada  tahun  2017 menurun,  walaupun  masih  sama  diatas  100%  tetapi  pada  tahun  2017 mengalami penurunan sebesar 5,92% dari tahun sebelumnya. hal tersebut membuktikan ternyata rata-rata pemilik restoran patuh akan kewajibannya  akan  tetapi  dalam  hal  pembayaran  masih  banyak  yang kurang bayar ataupun telat tidak tepat waktu. Secara keseluruhan pemilik restoran  yang  telah  patuh  terhadap  kewajibannya  mendaftarkan, membayarkan, dan melaporkannya.
Menurut  Kepala  Pengelola  Sub  Bidang  Pajak  Daerah  1  Badan Keuangan  Daerah  Kota  Depok  faktor  dari  ketidak  kepatuhan  terutama masalah  kurang  ataupun  telat  bayar  dikarenakan  oleh  pemilik  restoran yang  memang  sudah  pindah tempat,  penjualan  menurun,  dan  restorannya tutup  karena  bangkrut.  Selain  dari  itu ada  faktor  lain  yang  menyebabkan keterlambatan  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  yaitu  ternyata  adanya slip  transaksi  yang  hilang,  maka  dari  itu  Badan  Keuangan  Daerah  Kota Depok  mengupayakan  adanya  pemeriksaan  lebih  lanjut  baik  itu pemeriksaan sederhana maupun audit .
Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan Kepala Pengelola Sub Bidang Pajak  Daerah  1  Badan  Keuangaan  Daerah  Kota  Depok  mengenai  tingkat kepatuhan  pemilik  restoran  dalam  kewajiban  perpajakan  nya  yang  secara rata-rata  wajib  pajak  restoran  di  Kota  Depok  patuh.  Kepatuhan  bermula dari  kata  patuh  berarti  taat  pada  perintah  maupun  aturan  dan  mau disiplin. Kepatuhan dari wajib pajak yaitu sampai mana wajib pajak mampu ataupun gagal dalam berperilaku patuh pada peraturan pajak (Sucandra & Supadmi, 2016).
Kepatuhan  merupakan  suatu  bentuk  perilaku  manusia  yang  berasal dari  suatu  dorongan  berada  dalam  diri  manusia,  sedangkan  dorongan
adalah  suatu  usaha  agar  memenuhi  kebutuhan  yang  berada  dalam  diri manusia (Prawagis et al., 2019). Dengan adanya dorongan tersebut didalam diri manusia untuk membayarkan pajaknya maka dapat menaikan jumlah wajib  pajak  yang  membayarkan  kewajibannya.  Dengan  begitu  target  yang sudah ditetapkan pemerintah dapat tercapai dengan maksimal.
Berdasarkan teori yang berada diatas kepatuhan perpajakan dapat di simpulkan  sebagai  perilaku  yang  muncul  karena  kesadaran  dari masyarakat  yang  telah  dinyatakan  sebagai  wajib  pajak,  ataupun  sudah sesuai  dengan  persyaratan  sebagai  wajib  pajak  yang  telah  di  tetapkan sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku  dalam  memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan baik dan benar.
Jika  dikaitkan  dengan  kriteria  wajib  pajak  dapat  dikaitkan  patuh yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penerapan wajib pajak  dengan kriteria tertentu  dalam  rangka  pengendalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran pajak  bab  II  pasal  2  yang  disebutkan  (Masian,  n.d.),  wajib  pajak  dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,kecuali tunggakan  pajak  yang  telah  memperoleh  izin  mengangsur  atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan  keuangan  di  audit  oleh  Akuntan  Publik  atau  Lembaga Pengawasan  Keuangan  Pemerintah  dengan  pendapat  Wajar  Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
4. Tidak  pernah  di  pidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
H. Rendahnya  Tingkat  Kesadaran  Pemilik  Restoran  Yang  Belum  Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Restoran
Kesadaran  dalam  melakukan  pembayar  pajak  tanpa  adanya keterpaksaan  dan  pemeriksaan  menggambarkan  tentang  kepatuhan seorang  wajib  pajak.  Kesadaran  dari  melaporkan  pajaknya  secara  tepat waktu  serta  membayarkan  pajaknya  sesuai  dan  tepat  adalah  salah  satu dari gambaran kepatuhan wajib pajak.
Tingkat  dari  kesadaran  pemilik  restoran  di  Kota  Depok  masih  sangat kurang.  Permasalahannya  yaitu  mengenai  tempat  yang  jauh  dari  pusat kota ataupun tempatnya pindah bisa juga tempat sudah tutup, mengganti nomor  telepon,  pemilik  sedang  berada  di  luar  kota  sehingga  petugas  BKD sulit  menemukan  atau  menghubungi  pemilik  restoran.  Kalimat  tersebut disampaikan  oleh  Kepala  Pengelola  Sub  Bidang  Pajak  Daerah  1  Badan Keuangaan  Daerah  Kota  Depok  banyak  restoran  yang  ramai  akan  tetapi rendahnya  tingkat  kesadaran  pajak  restoran  tidak  dapat  digali  dengan optimal.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Pengelola  Sub  Bidang  Pajak Daerah 1 Badan Keuangaan Daerah Kota Depok jika pemerintah yang lebih tinggi  seperti  halnya  Direktorat  Jendral  Pajak  maupun  Kantor  Pelayanan
Pajak  Pratama  menemukan  wajib  pajak  yang  bandel  yaitu  seperti  pemilik itu sudah susah akan  dibawa  kepengadilan  pajak,  akan  tetapi  Pemerintah Daerah  level  Provinsi  Kabupaten  Kota  belum  pernah  bertarung  sampai kepengadilan  pajak,  sampai  tingkat  penyitaan  pun  tingkat  dinas  belum mempunyai juru sita karena kurangnya sumber daya manusia.
Keterbatasan  petugas  dari  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Depok  untuk tahap  penyitaan  kurang  maksimal  karena  keterbatasan  sumber  daya manusia oleh karen itu Badan Keuangan Daerah Kota Depok bekerja sama dengan  KPP  Pratama  untuk  meminjam  petugasnya  seperti  yang  di sampaikan  oleh  Kepala  Pengelola  Sub  Bidang  Pajak  Daerah  1  Badan Keuangaan Daerah Kota Depok.
Pemilik  restoran  yang  belum  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  restoran karena ketidak tahuannya petugas pajak harus melakukan sosialisasi baik diwiliyah terpencil sehingga pemilik restoran yang belum terdaftar menjadi tahu  akan  kewajibannya  terhadap  pajak  restoran  karena  mereka  hanya membayar pajak bangunan saja.
Pemilik  restoran  masih  banyak  yang  belum  memenuhi  kewajiban pajaknya yang  belum  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  ataupun  pemilik  yang sudah  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  restoran  tidak  membayarkan  pajak yang  seharusnya  dibayarkan.  Definisi  kepatuhan  pajak  dalam  peraturan menteri  keuangan  juga dijelaskan  menyangkut  dengan  kriteria  wajib  pajak yang patuh.
Kesadaran  akan  kewajiban  pajak  salah  satu  penyebab  wajib  pajak menjadi patuh  ataupun  tidak  patuh.  Pada  saat  wajib  pajak  mempunyai kesadaran  yang  tinggi  menyangkut  kewajibannya  maka  wajib  pajak tersebut  selanjutkan  menjalankan  kewajibannya,  tetapi  jika  wajib  pajak tidak  mempunyai  kesadaran  terkait  pentingnya  pajak  maka  wajib  pajak pasti mengabaikan kewajibannya.
I. Sosialisasi  Salah  Satu  Upaya  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran Pemilik Restoran Dalam Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak Restoran Meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  baik  yang  sudah  terdaftar ataupun dalam  upaya  pencarian  wajib pajak  yang  harus  dilakukan  secara berlanjutan  karena  wajib  pajak  perlu  bimbingan  juga  pertumbuhan  wajib pajak  dari  tahun  ke  tahun  yang  mengalami  peningkatan  membutuhkan suatu upaya yang serius dalam meningkatkan kontribusi pajak yang paling utama  adalah  pajak  restoran. Sosialisasi  suatu  cara  untuk  meningkatkan kepatuhan  bagi  wajib  pajak  maupun  yang  belum  terdafar  sebagai  wajib pajak restoran.
Menurut  Saragih,  2013  sosialisasi  pajak  yaitu  upaya  dari  Dirjen  Pajak untuk  memberi  informasi,  pengertian,  dan  pembinaan  pada  masyarakat umumnya  dan  wajib  pajak khususnya  mengenai  suatu  yang  berhubungan dengan pajak dan perundang- undangan  perpajakan (Savira & Suharsono, 2013).
Bentuk  dari  sosialisasi  perpajakan  menurut  Susanto,  2012  sosialisasi dapat  dikelompokkan  melalui  metode  penyampaian,  segmentasi  ataupun medianya :

## 1. Berdasarkan Metode
Penyampaian  melalui  acara  yang  formal  maupun  informal.  Acara formal menggunakan format acara yang disusun secara resmi. Acara informal menggunakan format acara yang tidak resmi atau santai.

## 2. Berdasarkan segmentasi
Membagi kepada suatu kelompok umur tertentu, kelompok pelajaran dan  mahasiswa,  kelompok  pengusaha  tertentu,  kelompok  profesi tertentu, dan kelompok ormas tertentu.

## 3. Berdasarkan media yang digunakan
Sosialisasi  dapat  dilakukan  dengan  media  elektronik  maupun  media cetak,  seperti  halnya  talkshow  di  televisi  atau  radio,  membuat  opini terkait, tanya jawab dikoran melalui ulasan, majalah ataupun tabloid. Bentuk  dari  propaganda  lainnya  seperti  spanduk,  banner,  papan iklan dll.
(Herlambang  et  al.,  2018)  bahwa  Ditjen  Pajak  mempunyai  beberapa point  menyangkut  indicator  dalam  sosialisasi  dimana  kegiatan  tersebut mampu  memberikan  kesadaran  dan  mempunyai  rasa  peduli  dengan  pajak yang diperbaharui dari suatu perkembangan pelayanan program pajak.
1. Penyuluhan,  Ditjen  Pajak  membentuk  suatu  sosialisasi  dengan menggunakan  media  masa  maupun  media  elektronik  yang menyangkut dengan peraturan perpajakan bagi wajib pajak.
2. Berdiskusi  Secara  Langsung  dengan  Tokoh  Masyarakat  dan  Wajib Pajak  Komunikasi  yang  diberikan  oleh  Ditjen  Pajak  mempunyai komunikasi  dua  arah  yaitu  wajib  pajak  dengan  petugas  pajak ataupun  dengan  masyarakat  yang  dapat  berpengaruh  pada pandangan masyarakat sekitarnya.
3. Informasi  Langsung  dari  Petugas  ke  Wajib  Pajak,  Petugas memberikan  informasi  langsung  kepada  wajib  pajak  terkait dengan peraturan perpajakannya.
4. Pemasangan  Papan  Iklan  maupun  Spanduk,  Pemasangan  spanduk pada  tempat  yang  strategis  memudahkan  untuk  dilihat  masyarakat. Isi  yang  terkandung  didalamnya  merupakan  pesan  singkat  berupa perkataan, pernyataan dengan bahasa yang mudah untuk dipahammi oleh masyarakat.
5. Website Ditjen Pajak, Bentuk dari website yang dapat diakses internet setiap  saat,  cepat,  mudah,  dan  mempunyai  banyak  informasi  yang lengkap.
Badan  Keuangan  Kota  Depok  memberikan  gambaran  terkait  dengan sosialisasi pajak yang berlangsung dalam lapangan supaya para  pengusaha restoran  yang  baru  buka  mempunyai  rasa  sadar  dan  patuh  akan kewajibannya dengan pajak dari usaha yang dibuatnya. Kesadaran mereka membuat  sosialisasi  pajak  secara  langsung  kurang  sepenuhnya  terealisasi hingga  saat  ini,  dikarenakan  masih  banyaknya  para  pengusaha  restoran tidak  menghadiri  sosialisasi  yang  telah  diselenggarakan  oleh  Badan Keuangan Daerah Kota Depok, keterlibatan aparatur lain juga dibutuhkan. Melalui  pembicaraan  pihak  kejaksaan  dan  kepolisian  dapat  menjadi sambungan  antara  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Depok  dengan
masyarakat.  Akan  tetapi  kurangnya  kesadaran  dari  pengusaha  restoran untuk menghadiri sosialisasi tersebut.
Menurut  (Herlambang  et  al.,  2018)  sosialisasi  yang  dilakukan  petugas pajak  untuk  sosialisasi  secara  langsung  dan  melalui  media  dengan memanfaatkan  brosur  dan  spanduk  dalam  melakukan  sosialisasi.  Dalam Surat  Edaran  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  SE-22/PJ.2007  terkait Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat ada beberapa contoh media informasi antara lain :
1. Media  Informasi,  Informasi  tentang  pajak  bersumber  banyak  dari media masa, tapi media luar ruang juga sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal ini maka media informasi lebih  banyak  digunakan  dalam  sosialisasi  perpajakan.  Contoh  dari beberapa  media  informasi  yang  dimaksud  antara  lain  seperti,  Media Koran, Media Radio, Media Televisi, Media Spanduk, Media Brosur.
2. Slogan, Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan slogan  yang  menjadi  alat  untuk  sosialisasi  perpajakan  kepada masyarakat secara luas. Slogan tidak boleh bersifat intimidasi, tetapi bersifat  ajakan.  Slogan  harus  ditekankan  pada  kata  manfaat  pajak yang dihasilkan seperti, contoh dari slogan peringkat tertinggi karena kriteria manfaat (Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya).
3. Cara  Penyampaian  informasi  sebaiknya  menggunakan  bahasa  yang sesederhana  mungkin  dan  tidak  bersifat  teknis,  sehingga  informasi dapat diterima dengan baik.
4. Kualitas  Sumber  Informasi,  Informasi  terkait  dengan  pajak  dirasa masih  kurang  oleh  masyarakat.  Sumber  informasi  dinilai  informatif dan  dibutuhkan  sebagai  berikut,  Penyuluhan,  Call  Center,  Televisi, Internet, Petugas Pajak, Iklan Bus.
5. Materi  Sosialisasi,  yang  disampaikan  harus  ditekankan  dengan manfaat  pajak,  NPWP  dan pelayanan pajak di setiap bagian.
6. Kegiatan  Penyuluhan,  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kegiatan penyuluhan  ini  adalah  Metode  diskusi,  Media  melalui  proyektor, Materi  pengisian  SPT  dan  pengetahuan  lainnya  yang  membantu, Pembicara harus menguasai materi
Dalam melakukan sosialisasi memerlukan strategi yang matang supaya kegiatan  sosialisasi  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  benar,  serta mendukung  kinerja  yang  efisien  dalam  setiap  kegiatan  sosialisasi  yang dilakukan.  Menurut  Winerungan,  2013  dijelaskan  mengenai  strategi  yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Publikasi,  aktivitas  publikasi  melalui  media  komunikasi  dan  media cetak  seperti  surat  kabar,  majalah,  maupun  media  audio  visual seperti halnya radio dan televisi.
2. Kegiatan,  institusi  dari  pajak  melibatkan  diri  pada  penyelenggaraan aktivitas  tertentu yang  berhubungan  dengan  program  peningkatan kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  akan  pajak  pada  momen tertentu.  Misalnya  kegiatan  hari  libur  nasioanal,  kegiatan  olahraga, dan lain sebagainya.
3. Pemberitaan, menjadi bahan untuk sebuah berita dalam artian yang positif,  sehingga  menjadi  saran  untuk  promosi  yan  efektif.  Pajak
dapat  disosialisasi  berbentuk  berita  untuk  dikonsumsi  oleh masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  lebih  mudah  untuk menerima informasi terkait pajak.
4. Keterlibatan  komunitas,  suatu  komunitas  adalah  cara  untuk mendekatkan institusi pajak kepada masyarakat, karena iklim budaya indonesia  masih  memakai  adat  ketimuran  untuk  bersilaturahmi kepada tokoh setempat sebelum intitusi pajak dibuka untuk umum.
5. Pencantuman  identitas  maupun  logo  otoritas  pajak  pada  media ditunjukan untuk sarana promosi.
6. Lobbying,  secara  pribadi  dilakukan  dengan  formal  untuk  mencapai tujuan tertentu. Strategi pendekatan tersebut dilakukan pada tempat terpencil  maupun  keadaan  lainnya  yang  diperlukan.  Sosialisasi harus  dilakukan  secara  langsung  atau  dari  rumah  ke  rumah masyarakat maupun wajib pajak yang butuh disosialisasi.
Strategi  diperlukan  dalam  melakukan  sosialisasi  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  masih  belum  terdaftar.  Tujuan dari  sosialisasi  yaitu  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  yang sudah terdaftar dan meningkatkan pencarian bagi wajib pajak yang masih belum terdaftar. Sejauh ini upaya dalam melakukan sosialisasi oleh Badan Keuangan  Daerah  Kota  Depok  dapat  meningkatkan  kepatuhan  bagi  wajib pajak  yang  sudah  terdaftar,  akan  tetapi  sosialisasi  yang  dilakukan  masih kurang  dalam  melakukan  pencarian  wajib  pajak  yang  belum  terdaftar secara optimal.
Saat  melakukan  pencarian  wajib  pajak  yang  belum  terdaftar  memang diperlukan  sosialisasi  secara  langsung  atau  mendatangi  langsung  secara tatap muka itu adalah cara yang potensial. Dalam pendaftaran wajib pajak yang baru sangat minim sekali wajib pajak yang bersedia mendaftarkan diri menjadi  wajib  pajak.  Keterbatasan  dalam  petugas  pajak  lapangan  menjadi permasalahan  sendiri.  Secara  teori  di  jelaskan  oleh  Herryanto  dan  Tolly, 2013 kegiatan sosialisasi pajak dapat dibagi menjadi 3 fokus, yaitu :
1. Sosialisasi  untuk  calon  wajib  pajak,  bertujuan  agar  membangun kesadaran pentingnya pajak, dalam penelitian ini pada pajak daerah sering  menemukan  wajib  pajak  baru,  sosialisasi  bagi  wajib  pajak baru  mempunyai  tujuan  meningkatkan  pemahaman,  kepatuhan untuk memenuhi kewajiban pajak.
2. Sosialisasi untuk wajib pajak baru, mempunyai tujuan meningkatkan pemahaman  dan  kepatuhan  agar  memenuhi  kewajiban  pajak khususnya  untuk  mereka  yang  tidak  pernah  menyampai  SPT, penelitian ini dikhususkan pada e-SPTPD, dan melakukan penyetoran pajak.
3. Sosialisasi untuk wajib pajak yang sudah terdaftar, mepunyai tujuan menjaga komitmen wajib pajak untuk patuh.
Tujuan dari sosialisasi diatas dibagi menjadi tiga fokus. Sosialisasi untuk  calon  wajib  pajak  terutama  wajib  pajak  pemilik  restoran  bertujuan agar  meningkatkan  pemahaman,  kesadaran  betapa  pentingnya  pajak. Sedangkan  untuk  wajib  pajak  baru  menpunyai  tujuan  agar  wajib  pajak terutama  pemilik  restoran paham  menyangkut  bagaimana  menyampaikan
e-SPTPD  dan  cara  menyetorkan pajak.  Sosialisasi  selalu  dilakukan  supaya wajib  pajak  yang  telah  terdaftar terutama  pemilik  restoran  tetap  menjaga komitmen  dalam  kepatuhan  pajaknya.  Sehingga  dapat  diambil  makna bahwa sosialisasi wajib dilakukan secara berulang.
Sosialisasi pajak sangat dibutuhkan untuk perpajakan agar berjalan dengan baik dan benar. Permasalahan menyangkut banyaknya wajib pajak yang  belum  terdaftar,  dalam  hal  tersebut  Badan  Keuangan  Daerah  Kota Depok  harus  melakukan  sosialisasi.  Hal  tersebut  mempunyai  tujuan membangun kesadaran tentang pentingnya pajak, dalam penelitian tersebut pajak  daerah  yang  utama  pajak  restoran,  mencari  wajib  pajak  baru, sosialisasi wajib pajak baru mempunyai tujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan memenuhi  kewajiban pajaknya.
Sosialisasi  dilakukan  oleh  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Depok masih  dapat  mencari  pemilik  restoran  yang  secara  aturannya  sudah memenuhi  syarat  untuk  menjadi  wajib  pajak  restoran.  Tetapi  pada  saat mau  melakukan  penelitian masih banyak yang ditemukan pemilik restoran tidak  membayarkan  pajak  restoran sesuai  dengan  omset  pendapatannya, dikarenakan  kurangnya  dari  kesadaran  untuk menghadiri  sosialisasi  dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

## PENUTUP
Pembahasan  tersebut  telah  dilakukan  analasis  yang  sesuai  dengan pendekatan  etnometodologi  dalam  paradigma  interpretif. Berdasarkan  dari pembahasan  yang  sudah  dilakukan,  dapat  ditarik  dengan  kesimpulan bahwa  masih banyak ditemukan pemilik restoran yang tidak bertanggung jawab  terhadap  kewajiban  pajak  usahanya.  Secara  garis  besara permasalahan  pajak  restoran  di  Kota  Depok  yaitu  masih  banyak  pemilik restoran  yang  masih  belum  melakukan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak. Tidak  menghadiri  sosialisasi  tentang  pajak  restoran  yang  kelak  akan menjadi  permasalahan  atas  mengapa  pemilik  restoran  tidak  menjadi  wajib pajak restoran.
Penelitian  ini  dapat  diharapkan  menjadi  dasar  bagi  penelitian berikutnya serta dapat mengetahui Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan Aplikasi E-SPTPD di Kota Depok. Bagi  penelitian  berikutnya  diharapkan  dapat  menjadi  bukti  empiris  pada literatur  untuk  bahan  dasar  pengembangan  ilmu  dibidang  akuntansi perpajakan khususnya di bidang perpajakan daerah yaitu pajak restoran. Kendala  yang  dihadapi  Badan  Keuangan  Daerah  dalam  menghadapi  wajib pajak  restoran  adalah  rendahnya  kesadaran  dari  si  pemilik  restoran  dan lokasi  nya  sulit  untuk  di  deteksi  oleh  petugas  lapangan.  Kendala  lainnya adalah  karena  pemilik  restoran  sudah  tau  akan  kewajibannya  tetapi  lalai dalam  mendaftarkan  diri sebagai  wajib  pajak  dan  yang  sudah  terdaftar sebagai  wajib  pajak  restoran  kasusnya  ada  yang  telat  bayar,  ada  yang kurang bayar dan sengaja tidak membayarkan pajak restoran. Secara garis besar permasalahan pajak restoran di Kota Depok yaitu masih ada pemilik restoran  yang  belum  melakukan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak.  Tidak menghadiri  sosialisasi  tentang  pajak  restoran  yang  kelak  menjadi
permasalahan  atas  ketidak  tahuan  atau  kurangnya  ilmu  perpajakan sebagai wajib pajak restoran.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrahi, R., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 13 (4), 191–199. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20981.2018 Aznedra. (2017). PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI WILAYAH KOTA BATAM TAHUN 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam). Jurnal Dimensi , 6 (2), 235–255. https://doi.org/10.33373/dms.v6i2.1049
Basyarahil, E. L., & Irmadaryani, R. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi , 6 (2), 135–140. https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11157 Fitrianda, M. I. (2013). PROSEDUR PELAPORAN PAJAK RESTORAN MELALUI SISTEM E-SPTPD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER . Goleman, D., Boyatzis, R., & Mckee, A. (2019). PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Herlambang, A. A., Hernawati, E., & Widiastuti, N. P. E. (2018). Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak. ULTIMA Accounting , 10 (1), 77–95. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i1.834 Jurnal, U. (n.d.). BAB II . 9–28.
Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E.
(2013). Trust and power as determinants of tax compliance : Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria , Hungary , Romania and Russia. Journal of Economic Psychology , 34 , 169–180. https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010 kompas.com. (n.d.). 40 Restoran di Depok Menunggak Pajak, Alasannya Lupa . 2018. Retrieved November 28, 2020, from https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/09/16561851/40- restoran-di-depok-menunggak-pajak-alasannya-lupa# Masian. (n.d.). KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS . 17–65.
Mediawati, N. N. . (2018). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga KESADARAN PERSEPSI TENTANG WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA PALU . 28 (2),
117–127. https://doi.org/10.20473/jeba.V28I22018.5823
Mintahari, M. W., & Lambey, L. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (2), 641–651. Muslim. (2016). VARIAN-VARIAN PARADIGMA, PENDEKATAN, METODE, DAN JENIS PENELITIAN DALAM ILMU KOMUNIKASI. Wahana , 1 (10),
77–85.
Prawagis, F. D., Z.A, Z., & Mayowan, Y. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Rindri, A. G. (2011). Metode_Penelitian_Kualitatif_dan_Kuantit . Ruung, N. V., Ilat, V., & Wokas, H. R. . (2017). ANALISIS KONTRIBUSI DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 12 (2), 1196–1204. Savira, F., & Suharsono, Y. (2013). Sosialisasi Pajak. Journal of Chemical Information and Modeling , 01 (01), 1689–1699. Sayekti, F., & Putarta, P. (2016). Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan , 9 (3), 196–209. Setiawan, A. R., Al-Fauzi, M. L., & Prathama, A. (2020). IMPLEMENTASI E- SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH DIKOTA SURABAYA /Jurnal Syntax Transformastion, Vol 1, No 2 April 2020 . 1 (2), 1–10.
Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. E-Jurnal Akuntansi , 16 (2), 1210–1237. Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor. Jurnal Moneter , IV (2), 139–144. Sulistiyowati, & Sabila, N. (2018). Analisis Pelaksanaan Online System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakart Pusat Tahun 2014- 2016. Jurnal STEI Ekonomi ,
27 (1), 121–137. https://doi.org/10.36406/jemi.v27i1.157 Suradiansyah, A., Widiastuti, N. P. ., & Aziz, A. (2019). Makna yang timbul dari kesadaran membayar pajak restoran. Jurnal Riset Bisnis , 3 (1), 54– 65. http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/article/view/980/639 Susanti Yenny. (n.d.). Etnometodologi dalam Penelitian Kualitatif – The umbrella of my fantasy . The Umbrella of My Fantsy. Retrieved October 26, 2020, from https://yenipsa08.blog.uns.ac.id/2010/11/26/etnometodologi-dalam- penelitian-kualitatif/
Walasik, A. (2015). The Propensity to Tax Competition: The Case of Implementation Local Tax Policy by Polish Local Governments. Eurasian Journal of Economics and Finance , 3 (1), 28–37. https://doi.org/10.15604/ejef.2015.03.01.004
Yunus, R. M., & Cartinah, T. (2000). RANCANG BANGUN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( E-SPTPD ) BERBASIS WEB PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. POLBAN , 295–302.