## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Komparasi anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam

## Imam Supriyadi
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail : abunakhofa@gmail.com

## Pendahuluan
Dalam  ajaran  Islam  anak  adalah  nikmat  yang  dikaruniakan  kepada hambanya  sekaligus  amanah  yang  harus  dijaga  dan  dipelihara,  setiap orang  tua  pasti  memiliki  ikatan  dengan  anaknya,  yaitu  dengan  ikatan istimewa  yang  tidak  terdapat  pada  hubungan  lain.Namun  adakalanya dapat terjadi tanpa adanya ikatan yang sah apabila terjadi hubungan yang diharamkan  seperti  orang  yang  memiliki  anak  diluar  nikah  atau  disebut anak hasil zina, adakalanya  ikatan antara anak dan orang tua juga tidak
Abstrak: Artikel  ini  bermula  dari,  pertama  bagaimana agar kita  bisa  membedakan  secara  definitif  terkait  anak  zina  dan anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan BW (Hukum Perdata),  kemudian  membahas  mengenai  hak  kewarisan anak zina dan anak angkat menurut perspektif hukum Islam dan  BW.  Anak  dalam  perspektif  BW  digolongkan  menjadi dua  yakni  anak  sah  dan  anak  tidak  sah,  yang  mana kedudukan  anak  tidak  sah  ini  menurut  perpektif  BW  tidak dapat  mewarisi  orang  tuanya,  kecuali  adanya  pengakuan dari  orang  tuanya.  Dengan  adanya  pengakuan  tersebut timbullah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtua  yang  mengakuinya.  Sedangkan  status  anak  angkat menurut  perspektif  Islam  itu  sendiri  ialah  hanya  sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah (biaya hidup), perawatan terhadap  anak  dan  kasih  sayang  dari  orangtua  angkatnya tidak dapat diakui sebagai anak kandung  dikarenakan tidak boleh  merubah  hubungan  nasab  atau  hubungan  keturunan antara  anak  kandung  dengan  orang  tua  kandungnya. Sedangkan dalam perpektif BW tidak ada istilah anak angkat, yang ada hanya anak sah dan tidak sah. Pada dasarnya, anak angkat bukanlah ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 852 ayat  (1)  KUHPerdata.  Namun,  anak  angkat  dapat memperoleh warisan dengan cara diberi hibah oleh pewaris.
Pemberian  hibah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  957
KUHPerdata.
Kata  kunci: Anak  zina  dan  anak  angkat,  kewarisan  BW, kewarisan hukum Islam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
selalu dengan orang tua kandung, seperti seorang anak angkat pun dapat memiliki ikatan yang kuat terhadap orang tua angkatnya.
Jika  membahas  masalah  anak  maka  tidak  lepas  dari  masalah pewarisan  terhadapnya,  al-Quran  telah  menjelaskan  beberapa  kelompok ahli  waris  adalah  orang  orang  yang  memiliki  ikatan  perkawinan  dan keluarga  terdekat  dengan  orang  yang  meninggal  dunia.  Kelompok  ahli waris lain yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran dijelaskan Rasul dalam sunnahnya.  Pada  masa  rasul  masih  hidup  penjelasan  mengenai  hukum kewarisan  sudah  memadai,karena  pada  waktu  itu  masalah  yang  timbul belum begitu kompleks dan kalaupun ada masalah yang sulit dipecahkan masih ada Rasul yang akan memberikan solusinya. Di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Dengan demikian kompleksnya sosial kemasyarakatan timbul berbagai  masalah  kewarisan  yang  harus  dipecahkan.  Diantara  masalah- masalah  tersebut  ialah  masalah  pembagian  warisan  bagi  anak  hasil  zina dan anak angkat baik menurut prespektif Islam dan BW (Hukum Perdata)

## Pengertian Anak Zina
Anak  zina  adalah  anak  yang  lahir  dari  suatu  perbuatan  zina  ,  yaitu hubungan kelamin antara laki- laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam  nikah  yang  sah  meskipun  ia  lahir  dalam  suatu  perkawinan  yang sah, dengan laki- laki yang melakukan zina atau laki- laki lain. 1
Dalam Kitab Ahkamul- Mawāriś fī al-Fiqhi al-Islami disebutkan :
لجرلا نيب ةمثلاا  ةقلاعلا ةرمث وأ يعرش حاكن ريغ نم دولوملا وهو انزلا دلو ةأرملاو
“ anak zina adalah anak yang lahir bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar’i atau dengan kata lain , buah dari hubungan haram antara laki- laki dan wanita.
Dengan demikian anak hasil zina adalah anak yang lahir dari seorang perempuan  yang  telah  melakukan  hubungan  kelamin  dengan  seorang laki-laki,yang keduannya tidak ada pernikahan yang sah. Perbuatan Zina merupakan dosa besar dan akibatnya merusak keturunan dan menggangu keamanan serta mengancam susunan kekeluargaan serta kebersihannya. Islam menjaga  kebersihan  dalam  segala  bidang  dan  yang bersih tidak boleh dicampur dengan yang kotor. 2 .Dalam pandangan Islam terhadap  semua  anak  itu  sama,dijelaskan  dalam  hadis  Nabi  yang
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 148.
2 Fuad Mohd Fakhruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam ,Anak Zina, hlm. 78.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
diriwayatkan oleh Abu-Ya’la,al-Tabary dan al-Baihaqi dari al-Aswad bin Shari bahwa Rasullulah saw bersabda,
ِديِل َوْلا  ُنْب  ُبِجا َح اَنَثَّد َح
يِن َرَب ْخَأ  ِّي ِرْهُّزلا  ْنَع  ِّيِدْيَبُّزلا  ْنَع ٍب ْرَح  ُنْب ُدَّم َحُم اَنَثَّد َح ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر  َلاَق ُلوُقَي  َناَك  ُهَّنَأ َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع  ِبَّيَسُمْلا  ُنْب  ُديِعَس ْطِفْلا ىَل َع ُدَلوُي  َّلاِإ ٍدوُل ْوَم  ْنِم اَم َمَّلَس َو اَمَك ِهِناَسِّجَمُي َو ِهِنا َرِّصَنُي َو ِهِناَد ِّوَهُي ُها َوَبَأَف ِة َر َة َرْي َرُه  وُبَأ  ُلاوُقَي  َّمُث  َءاَع ْد َج  ْنِم  اَهيِف  َنوُّسِحُت  ْلَه  َءاَعْم َج  ًةَميِهَب  ُةَميِهَبْلا  ُجَتْنُت َلَع  َساَّنلا  َرَطَف يِتَّلا ِ َّاللَّ  َة َر ْطِف {  ْمُتْئ ِش  ْنِإ اوُء َرْقا َو َةَي ْلْا } ِ َّاللَّ  ِقْل َخِل  َليِدْبَت  َلا اَهْي اَن َرَب ْخَأ  ٍدْيَمُح  ُنْب  ُدْب َع اَنَثَّد َح و ح ىَل ْعَ ْلْا  ُدْب َع اَنَثَّد َح  َةَبْيَش يِبَأ  ُنْب  ِرْكَب وُبَأ اَنَثَّد َح َق َو  ِداَن ْسِ ْلْا اَذَهِب  ِّي ِرْهُّزلا  ْنَع  ٍرَمْعَم  ْنَع اَمُه َلاِك  ِقاَّزَّرلا ُدْبَع ُةَميِهَبْلا  ُجَتْنُت اَمَك َلا
َءاَعْم َج  ْرُك ْذَي ْمَل َو ًةَميِهَب
’’Semua  anak  dilahirkan  dalam  keadaan  suci(dari  dosa  dan  noda)  dan pembawaan  beragama  tauhid,sehingga  ia  jelas  bicaranya.Maka kedua  orang tuanyalah  yang  menyebabkkan  anaknya  menjadi  yahudi  atau  Nasrani  atau Majusi.’’ secara hukum anak diluar nikah atau anak hasil zina diakui sama sebagai  anak-anak  biasa  lainnya,karena  anak  zina  tidak  bersalah  dan  yang bersalah  adalah  orang  tuannya.Jadi  Islam  tidak  mengenal  adanya  dosa turunan,bahwa jika orang tua berdosa maka dosanya akan menurun kepada anaknya dan keturunannya.

## Kedudukan Anak Zina
Dalam  hukum  Islam  anak  zina  disebut  dengan  anak mula’anah yang mana  anak  tersebut  anak  yang  berasal  atau  yang  dilahirkan  dari hubungan  yang  tidak  diakui  oleh  agama  dan  hukum  atau  biasanya disebut dengan anak haram.  Dalam hukum Islam anak zina mempunyai hak atas waris kepada ibunya.
Menurut  Hasbi  as-  Shiddieqy  mendefinisikan  anak  zina  (anak  yang tidak  diakui  agama)  sebagai;  anak  yang  dikandung  oleh  ibunya  dari seorang laki-laki  yang menggaulinya, tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara’, oleh karena itu anak zina baik laki- laki maupun perempuan tidak diakui  hubungan  darah  dengan  ayahnya,  maka  ia  tidak  mewarisi  harta ayahnya  dan  tidak  pula  dari  seorang  kerabat  ayahnya.  Para  ulama  telah sepakat mengenai seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, jika anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah prosesi akad nikah. Hal ini berarti jika ada anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka anak itu tidak sah dan tidak bisa dinasabkan pada Ayahnya. 3
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
a) Status Nasab Anak Zina
Menurut  Imam  Malik  dan  Syafi’i  anak  yang  dilahirkan  sbelum enam  bulan  dari  pernikahan  orang tuanya  maka  dinasabkan  kepada ibunya saja,karena di duga ibunya telah berhubungan badan dengan orang lain,karena batas waktu hamil minimal enam bulan.Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah,anak zina tetap dinasabkan pada suami ibunya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu. 4 Jika wanita  yang  melakukan  perbuatan  zina  tersebut  adalah  seseorang yang  memiliki  suami  atau  dalam  masa  ‘iddah  maka  ulama  sepakat anak  tersebut  adalah  anak  suaminya  dan  pengakuan  seseorang terhadap  anak  tersebut  tidak  diterima.Sedangkan  jika  wanita  yang melakukan zina tidak memiliki suami atau tidak dalam masa ‘iddah ada  beberapa  pendapat  mengenai  nasab  dari  anak  yang  dikandung oleh wanita tersebut. 5
Pendapat  pertama  mengatakan  anak  tersebut  dapat  dinasabkan pada  seseorang  yang  mengakuinya  sebagai  anak  jika  ia  tidak melakukan  zina  dengan  ibunya,namun  sebaliknya  jika  ia  mengakui telah berzina dengan ibunya  Jumhur ulama mengatakan  bahwa anak tersebut  tidak  dapat  dinasabkan  padanya.Sedangkan  menurut  Ishaq bin  Rahawaih,Ibnu  Taimiyah,dan  Ibnu  Qayyim  anak  yang  lahir karena perbuatan zina adalah keturunan orang yang mengaku,sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya.
Kewarisan Islam  Anak Zina
Dalam  hukum  Islam  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  adanya pewarisan yaitu:
1. Adanya hubungan kekerabatan (Nasab)
2. Adanya perkawinan yang sah
3. Wala’ (perwalian)
Sebagai anak zina dalam hukum Islam sama dengan anak mula’anah yaitu  anak  hasil  hubungan  di  luar  pernikahan  yang  sah.  Maka  anak tersebut tidak ada bedanya dan sama-sama dilahirkan di luar pernikahan yang  sah  diantara  kedua  orang  tuanya.Dan  keduannya  hanya  bisa mewarisi  dengan  ibunya  saja.  Masing  masing  terputus  hubungan  saling
4 Muhammad  bin  Abdurrahman  al  Dimasyqi, Fiqh  Empat  Mahdzab  ( Bandung:Pustaka Ilmu,2014), hlm. 374
5 Muhammad bin Shlmih al –Utsmaimin, Panduan Praktik Hukum Waris (Jakarta :Pustaka Ibnu Katsiir,2012), hlm. 137

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
mewarisi  dengan  ayahnya.  Oleh  karena  itu  mereka  dapat  mempusakai hartanya  dari  pihak  ibu,  bukan  dari  pihak  ayah  sebagaimana  dalam zaman  jahiliyyah.  Landasan  yang  digunakan  para  jumhur  ulama mengenai  ketetapan  tersebut  yaitu  terdapat  dalam  hadist  riwayat  Abu Daud :
ْنِم  اَهِتَث َر َوِل َو  ِهَملْ  ِةَنَعَلاُمْلا  ِنْبا  َثا َرْيِم  ْمَلَس َو  ِهْيَلَع ُ َاللَّ ىَلَص ِ ُاللَّ  ُل ْوُسَر لَع َج اَهِد ْعَب
‘’Rasulullah  saw  menjadikan  hak  waris  anak  mula’anah  kepada ibunya dan ahli waris ibu’’
Mereka  juga  dapat  mempusakai  ibunya  dan  kerabat  ibunya  dengan jalan fardh saja tidak dengan jalan lain. Demikian juga dengan ibunya dan kerabat-kerabat  ibunya  dapat  mewarisi  harta  peninggalannya  dengan jalan fardh juga. Hak mereka untuk mempusakai dan di pusakai dengan jalan ‘ushubah-nasabiyah’ .
Kemudian  jika  anak  hasil  zina  itu  mempunyai  saudara  seibu  lebih dari satu orang maka mereka mendapatkatan bagian besar sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan. Ada suatu hadis yang artinya “ Dari Ibnu Abbas Ra,Dari nabi Saw,ia berkata :
ٍساَّبَع  ِنْبا  ِنَع
– اَمُهْن َع ُ َّ َاللَّ  َي ِض َر - ملسو هيلع اللَّ ىلص ِ َّ َ اللَّ ُلوُس َر  َلاَق :  َلاَق :
ِهْيَلَع  ٌقَفَّتُم  ) ٍرَكَذ ٍلُجَر ىَل ْوَ ِلْ  َوُهَف َيِقَب اَمَف , اَهِلْهَأِب َضِئاَرَفْلَا اوُقِحْلَأ( Artinya: Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan dalam al-Quran) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat.(HR.Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menunjukkan perintah untuk memberikan warisan kepada yang  berhak.  Dalil-dalil  tersebut  secara  umum  telah  menjelaskan mengenai  pembagian  harta  warisan  orang  yang  meninggal  dunia  itu meliputi  anak  sah  maupun  anak  li’an  atau  anak  hasil  zina.  Sehingga meskipun seseorang yang meninggal dunia itu mempunyai bapak,namun jika  anak  tersebut  hasil  zina  maka  yang  berhak  mewarisi  harta peninggalannya hanya ibunya saja. Anak hasil zina tersebut hanya dapat waris  dan  mewarisi  dengan  ibu  yang  melahirkannya  dan  atau  dengan keluarga  dari  pihak  ibunya.  Jadi  anak  hasil  zina  tidak  dapat  waris  dan mewarisi  dengan  laki-laki  yang  menyebabkan  dia  lahir.  Baik  anak  hasil zina tersebut lahir dari perempuan yang merdeka maupun budak. 6 Para ulama  Fikih  berbeda  pendapat  tentang  warisan  untuk  anak  yang  lahir
6 Muhammad  Nashiruddin  al-Albhani, Shahih  Sunan  at  Tirmidzi, penerjemah:  Fachrurazi (Jakarta :Pustaka Azzam,2006),Jilid 2,cet.Ke-1, hlm. 639

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
karena  zina.  Secara  umum,pendapat  para  ulama  Fikih  dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat sebagai berikut: 7
Pendapat Ulama Fiqh mengenai Warisan untuk anak diluar nikah atau anak zina
Pendapat pertama Pendapat Kedua Pendapat ketiga Abu Hanifah, Malik,dan Syafi’i berpendapat bahwa anak tersebut dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya,dan ibu serta kerabat  ibunya pun dapatmewarisi darinya,sesuai dengan kaidah waris-mewarisi yang sudah di ketahui.Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit dalam satu riwayat dari Ali r.a.
Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina dapat diwarisi dengan cara ashabah.Ashabahnya adalah mereka yang menjadi ashabah ibunya atau mereka yang mewarisi dari ibunya.Sebagaimana orang berkata ‘’Jika anda ingin mengetahui ashabah anak li’an, lihatlah ashabah ibunya kalau ibunya wafat.Itulah yang menjadi ashabah anak li’an. Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa ashabah anak yang lahir karena
perbuatan zina adalah ibunya karena ibu bagi mereka sama sepertikedua orangtuanya.yakni ayah dan ibu.jika tidak ada ibu,ashabahnya adalah mereka yang menjadi ashabah ibu.Pendapat ini juga disampaikan oleh beberapa tabi’in,di antaranya Hasan dan
Ibn Sirin.

## Konsepsi Perlindungan Anak Zina dalam Perspektif Islam
Ketentuan yang diatur dalam KHI Dalam bidang perkawinan  tampak bahwa secara garis besar berusaha memberikan nilai-nilai Islam terhadap hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perkawinan. Disamping itu,  KHI  tentunya  berfungsi    memberikan  penegasan  serta  Penjabaran terhadap  undang-undang  Perkawinan  dan  sekaligus  menambahkan materi-materi  tertentu  sesuai  dengan  hukum  Islam.  namun  sebelumnya perlu  diungkapkan  problematika  penerapan  materi  undang-undang akibat pemahaman masyarakat terhadap kitab-kitab fikih atau pemikiran mazhab  fikih  antara  lain  masalah  pencatatan  perkawinan.  Mencermati
7 Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azar, Hukum  Waris (Jakarta:Senayan  Abadi Publishing,2009), hlm. 137

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
materi Undang-Undang Perkawinan dan KHI, meskipun undang-undang Perkawinan  dan  KHI  bertujuan  untuk    melindungi  hak-hak  perempuan. Dari  kewenangan  kaum  laki-laki,  namun  kenyataannya  pengaruh  sosial budaya  dan  ekonomi  ternyata  tidak  mengurangi  tindakan  melawan hukum  seperti  perzinaan  yang      mempengaruhi  status  anak  yang dilahirkan    berakhir  anak  yang  dihasilkan  tidak  memiliki  hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa
pertanggungjawaban  orangtua,masyarakat,keluarga,  pemerintah  dan negara  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terus- menerus demi melindungi hak anak. 8
Keberadaan  undang-undang  Perlindungan  Anak  masih  diragukan untuk  memberi  perlindungan  kepada  anak,  di  dalamnya  tidak memberikan penjelasan secara spesifik anak dan luar nikah, perlindungan yang  dimaksud  diperuntukkan  kepada  anak-anak  yang  pada  umumnya nya  yang  mana  dalam  undang-undang  itu  tidak  memberikan pengecualian  kepada  anak-anak  diluar  nikah,  sehingga  dirasa  sangat penting  tanpa  harus  menerima  perlakuan  diskriminatif  antara  anak  zina maupun anak sah. Anak yang lahir diluar nikah masih sering mengalami perlakuan  yang  diskriminatif,  kekerasan  dan  ketidakadilan  bahkan sampai menjadi korban dari sistem peradilan.
Belum    ada  kebijakan  signifikan  yang  memihak  pada  ada perlindungan  keberadaan  anak  diluar  nikah  dalam  masyarakat.  Seolah- olah sepanjang hidup anak-anak diluar nikah dipaksa menanggung beban dosa  kedua  orang  tuanya  dan  mendapat  stigma  sebagai  anak  hasil  zina atau anak haram. Padahal tidak ada satupun anak yang dapat memilih di keluarga mana akan dilahirkan karena itu segala bentuk kesalahanan dan stigma  yang  seharusnya  di  berikan  kepada  orang  tuanya  bukan  kepada anak.  Anak    dalam  agama  apapun  adalah  suci  dan  tidak  menanggung dosa akibat perbuatan kedua orang tuanya. 9
Perlindungan  anak  Luar  nikah  dalam  konteks  ini  sangat  diperlukan agar  tidak  ada  ada  orang  yang  yang  memperlakukan  mereka  secara diskriminatif, tidak adil dan menempatkan posisinya sama dengan anak- anak  yang  lainnya.  Memberikan    perlindungan  terhadap  anak  diluar
8 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azar. hlm. 137
9 Siti  Musdah  mulia, Muslimah  Reformis:Perempuan  Pembaru  Keagamaan (Bandung:Mizan 2005), hlm. 421-422I

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
nikah  tidak  berarti  mendukung  meluasnya  pergaulan  bebas  akan  tetapi harus  dipikirkan  konsep-konsep  yang  dapat  mengatasi  pergaulan  bebas itu  dengan  memberikan  pembinaan  dan  pendidikan  agama  berisikan pesan-pesan moral baik kepada laki-laki maupun perempuan agar dapat mengatasi  permasalahan  pergaulan  bebas  remaja.Pencantuman    anak diluar  nikah  pada  akta  kelahiran  harus  dicarikan  formulasi  tanpa  harus menyebutkan  status  anak  tersebut,  anak  diluar  nikah  juga  memiliki  hak kemanusiaan  dan  tidak  harus  diperlakukan  secara  tidak  manusiawi. Perlakuan  Seperti  itu  perlu  dikritisi  mengingat  kesalahan  orang  tuanya diwariskan  kepada  anak  diluar  nikah,  sehingga  hukum  dan dipersalahkan akibat perbuatan orang tuanya yang melakukan hubungan seksual  tanpa  melakukan  perkawinan  yang  sah  atau  zina.Tindakan demikian  tentu  saja  dapat  mengaburkan  cita-cita  hukum  yang  tidak memberikan  kemanfaatan,  keadilan  dan  kepastian  hukum.Membiarkan tindakan itu berarti ada kesengajaan menelantarkan anak diluar nikah. Peraturan  hukum  di  Indonesia  yang  diatur  dalam  pasal  53  ayat  1 Kompilasi  Hukum  Islam    telah  melegalkan  perkawinan  wanita  hamil diluar nikah sebagai upaya memberikan perlindungan agar terbebas dari rasa  malu,  aib  dan  celaan  masyarakat.  Hal  ini,  adalah  ironis  di  satu  sisi perkawinan  wanita  hamil  dilegalkan  agar  anak  dalam  kandungan  nya tetap  menjadi  anak  sah  sementara  di  sisi  lain  anak  diluar  nikah  masih terus  dipersengketakan  statusnya.  Anak  diluar  nikah  memang  harus membangun  sebuah  komitmen  untuk  diperlakukan  secara  manusiawi sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar    Republik  Indonesia  tahun  1945 yang  selanjutnya  dipertegas  kembali  dalam  Undang-Undang perlindungan  anak  sehingga  mendapatkan  hak-hak  yang  melekat  pada dirinya  yakni  hak  waris,  hak  perwalian,  dan  hak  mendapatkan  nafkah lahir  dan  batin  dari  ayah  biologisnya  dan  hak  sipil  termasuk  akta kelahiran.  Keberpihakan  pada  perlindungan  anak  di  luar  nikah  perlu terus ditegakkan. Dalam berbagai perundang-undangan dalam peraturan seperti Undang-Undang perkawinan,  Perlindungan Anak dan peraturan catatan Sipil selalu disebut soal anak yang lahir dalam perkawinan yang sah  sehingga  tidak  sedikitpun  celah  bagi  perlindungan  anak  yang  lahir diluar perkawinan.

## Pengertian  Anak Angkat
Anak  angkat  seringkali  dipahami  sebagai  pengambilan  anak  orang lain  untuk  dijadikan  sebagai  seperti  anak  sendiri.  Sedangkan  menurut

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
pengertian beberapa ahli seperti:
Soerojo  Wignjodipoero  mengatakan  bahwa  pengangkatan  anak adalah  suatu  perbuatan  atau  tindakan  pengambilan  anak  orang  lain  ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan menurut Helman Hadi Kusuma mengatakan anak adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan cara menurut  hukum  adat  setempat  dikarenakan  untuk  tujuan  kelangsungan keturunan  dan  atau  pemeliharaan  atas  harta  benda  kekayaan  rumah tangga.
Dalam  agama  Islam  pada  esensinya  tidak  melarang  praktek pengangkatan  anak  atau  adopsi,  sejauh  tidak  mempengaruhi  dan  tidak merubah hubungan nasab dan hubungan keturunan antara anak kandung dengan  orang  tua  kandungnya,  atau  hungan  antara  anak  dengan  orang tua aslinya. Akan tetapi dalam ajaran Islam akan melarang pengangkatan anak  dikala  pengangkatan  anak  itu  akan  menimbulkan  masalah  dan problem,  yaitu  jikalau  berakibat  putusnya  hubungan  anak  itu  dengan orang tua kandungnya. 10
Larangan  pengangkatan  anak  dalam  arti  yang  benar-benar  menjadi anak  kandung  ini  didasarkan  pada  firman  Allah  dalam  Surat  Al-Ahzab ayat 4, yang artnya sebagai berikut:
َّنُه ۡنِم  َن ۡوُرِه هظُت  ِْْئـ ّٰٓهٰلا ُمُكَجا َو ۡزَا َلَعَج اَم َو ۚ ٖهِف ۡوَج  ۡىِف ِنۡيَبۡلَق  ۡنِّم ٍلُجَرِل ُ هٰاللَّ َلَعَج اَم
ۡمُكِت ههَّمُا ۚ ۡمُكَءّٰٓاَن ۡبَا  ۡمُكَءّٰٓاَي ِع ۡدَا  َل َع َج  اَم َو ؕ ۡمُكِها َو ۡف َاِب  ۡمُكـُل ۡوَق  ۡمُكِل  هذ ؕ ُل ۡوُقَي ُ هٰاللَّ َو َّق َح ۡلا
َل ۡيِبَّسلا ىِد ۡهَي  َوُه َو
“Allah  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua  hati  dalam  rongganya; dan  Dia  tidak  menjadikan  istri-istrimu  yang  kamu  zihar  itu  sebagai ibumu,  dan  Dia  tidak  menjadikan  anak  angkatmu  sebagai  anak kandungmu  (sendiri).  Yang  demikian  itu  hanyalah  perkataan  di mulutmu  saja.  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia menunjukkan jalan (yang benar).” 11
Pengangkatan  anak  telah  menjadi  tradisi  di  kalangan  mayoritas masyarakat  Arab  dengan  istilah  tabanni  yang  berarti  mengambil  anak angkat.  Secara  terminology  tabanni  menurut  Wahbah  Al-Zuhaili  adalah
10 Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002).
11 https://kalam.sindonews.com/ayat/4/33/al-ahzab-ayat-4

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
pengangkatan  anak  (tabanni)  “Pengambilan  anak  yang  dilakukan  oleh seseorang  terhadap  anak  yang  jelas  nasabnya,  kemudian  anak  itu dinasabkan  kepada  dirinya”.  Pengangkatan  anak  dalam  pengertian demikian  jelas  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  maka  unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. 12
Syeh Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah  seseorang yang mengangkat  anak,  yang  diketahui  bahwa  anak  itu  termasuk  anak  orang lain,  kemudian  ia  memperlakukan  anak  tersebut  sama  dengan  anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup) tanpa ia  memandang  perbedaan.  Meskipun  demikiandalam  agama  Islam  tidak menganggap  sebagai  anak  kandung,  karena  hal  tersebut  tidak  dapat disamakan  statusnya  dengan  anak  kandung.  Bentuk  pengangkatan  anak yang  kedua:  bahwa  At-Tabanni  adalah  seseorang  yang  tidak  memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang  anak orang lain sebagai anaknya, padahal  mengetahui  bahwa  anak  itu  bukan  anak  kandungnya,  lalu menjadikan  sebagai  anak  sah. 13 Pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  dan hak-haknya dengan status anak kandung.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa status anak angkat itu hanya  sekedar  mendapatkan  pemeliharaan  nafkah  (biaya  hidup), perawatan terhadap anak dan kasih sayang dari orangtua angkatnya, dan ada  juga  yang  menggambarkan  pengangkatan  anak  sebagaimana  yang terjadi  pada  zaman  jahiliyah  yang  mempersamakan  status  anak  angkat sebagai  anak  kandung  dan  memutuskan  hubungan  darah  dengan  orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.
Menurut  Hukum  Islam  pengangkatan  anak  hanya  dapat  dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak  memutuskan  hubungan  darahatau  nasab  antara  anak  yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan  tetap  sebagai  pewaris  dari  orang  tua  kandungnya,
12 Ahmad Kamil, dan M. Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2010), hlm.96

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak  angkat  tidak  boleh  menggunakan  nama  orang  tua  angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orangtua  angkat  tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali  dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
Adapun  pendapat  Majelis  Ulama  yang  dituangkan  dalam  surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:
1. Adopsi  yang  bertujuan  pemeliharaan,  pemberian  bantuan  dan  lain- lain  yang  sifatnya  untuk  kepentingan  anak  angkat  diperbolehkan menurut Hukum Islam.
2. Anak-anak  yang  beragama  Islam  hendaknya  dijadikan  anak  angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
3. Pengangkatan  anak  angkat  (adopsi)  tidak  akan  mengakibatkan  hak kekeluargaan  yang  biasa  dicapai  dengan  nasab  keturunan.  Oleh karena  itu  adopsi  tidak  mengakibatkan  hak  wali/wali  mewali  dan lain-lain. Karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada  anak  angkatnya  hendaklah  dilakukan  padamasa  sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
4. Adapun adopsi yang dilarang, adalah adopsi oleh orang-orang yang berbeda  agama.  Pengangkatan  anak  angkat  Indonesia  oleh  orang- orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  Islam  tidak  melarang  memberikan berbagai  bentuk  bantuan  atau  jaminan  penghidupan  oleh  orang-tua angkatnya terhadap anak angkatnya anatara lain berupa:
1. Pemberian  hibah  kepada  anak  angkat  untuk  bekal  hidupnya dikemudian hari.
Hibah  adalah  pemberian  sesuatu  dari  seseorang  kepada  orang lain dan diserahkan kepemilikannya secara langsung ketika dia masih hidup dengan niat sadaqah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam  kitab  al-Fiqhu  al-Manhaji  Ala  Madzhabi  al-Imam  asySyafi’iy (115/6):
لاح ضوع لاب ينعلا كيلتم ديفي دقع :يعرشلا حلاطصلاا في يهو ةبلها يعفاشلا ماملإا بهذم ىلع يجهنلما هقفلا .اعوطت ةايلحا
“ Hibah secara istilah syar’i adalah akad kepemilikan suatu benda dengan  tanpa  imbalan  dan  diserahkan  semasa  masih  hidup sebagai bentuk sadaqah tathawwu’.”

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Jadi pada intinya hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh si pemilik harta sebelum meninggal dunia. Maka ketika orang tua sebelum  wafat  mengumpulkan  semua  anak-anaknya  dan  ingin memberi harta atau bagi-bagi harta kepada mereka maka akad yang seperti ini disebut dengan hibah. Bukan bagi-bagi waris. Dari contoh di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa  poin  dasar  terkait  hibah  adalah pemberian  orang  tua  kepada  anak-anaknya  pada  saat  masih  hidup dan kepemilikannya langsung berpindah saat itu juga. 14
2. Pemberian  wasiat  kepada  anak  angkat  dengan  ketentuan  ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orangtua angkatnya. Wasiat  adalah  pemberian  sesuatu  dari  seseorang  kepada  orang lain  ketika  dia  masih  hidup  dengan  niat  sadaqah.  Akan  tetapi penyerahan  kepemilikannya  dilakukan  ketika  setelah  meninggal dunia. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asySyafi’iy ( 41/5) :
ش  ةيصولاو ىلع  يجهنلما  هقفلا  .تولما  دعب  لام  فاضم  قبح  عبرت  :اعر يعفاشلا ماملإا بهذم
“  Wasiat  secara  istilah  syar’i  adalah  akad  tabarru’  atas  hak kepemilikan harta yang diserahkan setelah meninggal dunia.” Jadi pada intinya wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh si pemilik  harta  dengan  syarat  penyerahan  kepemilikan  harta  tersebut dilakukan  setelah  si  pemilik  harta  meninggal  dunia.  Sebagai  contoh ketika orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anak-anaknya dan  mengatakan  ” Nak,  nanti  jika  bapak  meninggal  dunia  tolong  berikan sebagian harta bapak untuk masjid samping rumah ya ?”. Nah, yang seperti ini namanya adalah wasiat. Sebagai anak yang diwasiati orang tuanya seperti  itu  maka  hukumnya  wajib  untuk  menjalankan  wasiat  orang tuanya.  Dan  apabila  orang  tua  hendak  berwasiat  sesuatu  kepada anaknya  sebaiknya  menghadirkan  beberapa  saksi  dari  anak-anaknya atau orang lain juga. Bila perlu dibuatkan juga surat resmi wasiatnya. Agar  kedudukan  wasiat  ini  juga  dianggap  kuat  nantinya  secara hukum negara kita. 15
14 Muhammad  Ajib. Perbedaan  Antara  Hibah,  Wasiat,  dan  Waris (Jakarta:  Rumah  Fiqh Publishing , 2020),  hlm. 9

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Kewarisan Islam Anak Angkat
Para  Ahli  Hukum  Islam  di  kalangan  Madzhab  Maliki,  Syafi’i,  dan Hanbali  sebagaimana  dikemukakan  Abdurrahman  al-Jaziri  memberikan definisi  yang  lebih  rinci  bahwa  wasiat  merupakan  suatu  transaksi  yang mengharuskan  seseorang  yang  menerima  wasiat,  berhak  memiliki sepertiga  harta  peninggalan  orang  yang  menyatakan  wasiat  setelah  ia meninggal.  Menurut  Abdul  Manan,  wasiat  dibuat  untuk  menghindari persengketaan,  sebagai  perwujudan  kasih  sayang  orang  yang  berwasiat, atau  memenuhi  keinginan  pewasiat  yang  belum  terpenuhi  semasa hidup. 16
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 huruf f KHI disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Adapun jumlah  harta  yang  boleh  diwasiatkan,  menurut  Jumhur  Ulama,  tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusaka, apabila memiliki ahli waris. 17 Jika melebihi  ketentuan,  maka  harus  ada  izin  dari  semua  ahli  waris.  Hal  ini juga  diatur  dalam  Pasal  201  KHI  yang  menyatakan  apabila  wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui,  maka  wasiat  hanya  dilaksanakan  sampai  sepertiga  harta warisnya.    Pada  dasarnya  memberikan  wasiat  itu  adalah  atas  tindakan ikhtiyâriyah yakni  suatu  tindakan  atau  perbuatan    yang  dilakukan  atas dorongan  kemauan  sendiri.  Dalam  keadaan  bagaimanapun  juga, penguasa atau hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Menurut asalnya,  hukum wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan  dengan  suka  rela  dalam  segala  keadaan,  karenanya  tidak  ada dalam  syari’at  Islam  sesuatu  wasiat  yang  wajib  dilakukan  dengan  jalan putusan hakim. 18

## Konsep Wasiat Wajibah
Wasiat  wajibah  merupakan  suatu  pelaksanaan  wasiat  atau  suatu pesan  yang  harus  dilaksanakan  dan  ditujukan  kepada  orang  yang ditinggalkan  (orang  yang  masih  hidup)  akan  memberikan  harta peninggalannya kepada anak angkat. Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai  suatu  pemberian  yang  wajib  kepada  ahli  waris  atau  kaum
16 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 150
17 Abdul Manan, hlm. 170 18 Fatchur Rahman, Ilmu Waris , (Bandung: AlMa’arif, 1994), hlm. 62.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
keluarga  terutama  cucu  yang  terhalang  dari  menerima  harta  warisan karena  ibu  atau  ayah  mereka  meninggal  sebelum  kakek  atau  nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan.
Pembagian  harta  warisan  bagi  anak  angkat  menurut  Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah  dengan  syarat  tidak  boleh  melebihi  1/3  (sepertiga)  dari  harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya.
Dasar legalitas yang mendukung dalam mendasari keberadaan wasiat wajibah , diantaranya :
Q.S Al Baqarah Ayat 180
ا َر ۡي َخ  َك َرَت  ۡنِا  ُت ۡوَم ۡلا  ُمُكَد َحَا  َرَض َح  اَذِا  ۡمُك ۡيَلَع  َبِتُك ۖ ِن ۡيَدِلا َوۡلِل  ُةَّي ِص َوۡللا  ْۚ
َؕن ۡيِقَّتُم ۡلا ىَل َع اًٰق َح  ِۚف ۡوُر ۡعَم ۡلاِب  َن ۡيِبَر ۡقَ ۡلاا َو
“ Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang  tua  dan  karib  kerabat  dengan  cara  yang  baik,  (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” 19
Hadis
ٍئرما  ُّقح ام ملس و هيلع اللَّ ىلص اللَّ لوسر لاق : لاق اللَّ يضر رمع نبا نع َيصوي  نأ  ُديري  ٌلام  هل
هاور  (  هَدنع  ٌةبوتكم  هُتيصوو  لاإ  ِنيتليل  ُتيبي  هيف )ملسمو يراخبلا
“  Dari  Ibnu  Umar  R.A  berkata  :  Rasulullah  SAW  bersabda  :  “  tidak ada  hak  bagi  seseorang  muslim  yang  memiliki  sesuatu  yang  akan diwariskannya,  melewati  sampai  dua  malam,  kecuali  wafatnya tertulis disisinya.” 20 H.R Bukhari dan Muslim) Pandangan Hasbi Ash-Shiddiedy mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan wasiat wajibah, antara lain:
(1) Harta yang akan diberikan kepada seseorang hanya dapat disalurkan melalui  wasiat,  bukan  waris.  Jika  ia  memperoleh  harta  waris  maka tidak wajib diberlakukan wasiat wajibah terhadapnya.
(2) Orang  yang  meninggal  belum  memberikan  harta  kepada  orang tersebut  melalui  cara  yang  lain,  seperti  hibah.  Jika  telah  diberikan melalui  hibah  dan  ternyata  kurang,  maka  wajib  dipenuhi  hingga sepertiga bagian. 21
19 https://kalam.sindonews.com/ayat/180/2/al-baqarah-ayat-180
20 Muhammad  Fu’ad  Abdul  Baqi Al-  Lu’lu’  Wal  Marjan diterjemahkan  oleh  Muslich Shabir,  cet. 1 (Semarang: Al- Ridho, 1993) Juz 2 Kitab Wasiat, Hadis ke 1052, hlm. 390. 21 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. 277.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menetapkan  bahwa  antara  anak angkat  dan  orang  tua  angkat  terbina  hubungan  saling  berwasiat.  Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan  193  tersebut  di  atas,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
(2) Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua angkatnya .
Adapun  ketentuan  sepertiga  (1/3)  ini  berdasarkan  Hadis  yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqqash :
ريثك  نب  دمحم  انثدح
دعس  نب  رماع  نع  ميهاربإ  نبادعس    نع  نايفس  انربخأ وهو ،َةَّكَمِل انأو يِنُدوُعَي ملس و هيلع اللَّ ىلص يبنلا ناك  لاق هنع اللَّ يضر اي :ُتلُق ،َءارْفَع  َنْبا ُ َّاللَّ  ُم َح ْرَي :َلاق ،اهْنِم  َر َجاه يتَّلا  ِض ْرلْاب  َتوُمَي  ْنأ ُه َرْكَي ُك امب ي ِصوُأ ،ِ َّاللَّ  َلوس َر
:َلاق ؟ُثُلُّثلا :ُتلُق ،لا :َلاق ؟ُر ْطَّشلاف :ُتلُق ،لا :َلاق ؟ِهِّل َنوُفَّفَكَتَي ًةَلاع ْمُهَعَدَت  ْنأ نِم ٌرْي َخ َءايِن ْغأ َكَتَث َرو  َعَدَت  ْنأ َكَّنإ ؛ٌريِثَك ُثُلُّثلاو ،ُثُلُّثلاف )يراخبلا هاور( ْمِهيِدْيأ يف  َساَّنلا
“telah datang nabi muhammmad SAW untuk menengok aku , sedang aku ada di Mekkah, beliau tidak suka meninggal dunia di tanah yang beliau  hijrah  darinya.  Beliau  bersabad  :“  semoga  Allah  mengasihi anak laki- laki dari Afra, aku lantas berkata :“ Ya Rasullallah, apakah aku  harus  berwasiat  dengan  seluruh  hartaku?  Beliau  menjawab  :  “ tidak”  aku  berkata  :  “separuhnya?”,  Beliau  menjawab  :  “tidak”,  aku berkata sepertiga ?” Beliau menjawab “ ya sepertiga” . Dan seperti itu sudah  banyak  ,  sesungguhnya  bila  engkau  meninggalkan  ahli warismu  dalam  keadaan  kaya  itu  lebih  baik  daraipada  engkau tinggalkan  mereka  dalam  keadaan  miskin,  meminta-  minta  dengan menengadahkan tangannya. “ (H.R Bukhari) 22
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  orang  tua  angkat  secara  serta  merta dianggap  telah  meninggalkan  wasiat  (karena  itu  diberi  nama  wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya,  atau  sebaliknya  anak  angkat  untuk  orang  tua  angkatnya, dimana  harta  tersebut  dalam  sistem  pembagiannya  bahwa  sebelum
22 Al- Bukhori, Shohih Al- Bukhori , Juz 3. ( Beirut, Darul Fikr 2006), hlm. 305.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang  pelaksanaannya  tidak  dipengaruhi  atau  tidak  bergantung  kepada kemauan  atau  kehendak  yang  meninggal  dunia.  Wasiat  wajibah  adalah suatu  wasiat  yang  diperuntukkan  kepada  ahli  waris  atau  kerabat  yang tidak  memperoleh  bagian  harta  warisan  dari  orang  yang  wafat,  karena adanya suatu halangan syara’.
Komparasi Kewarisan anak zina menurut Hukum Perdata ( BW)
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  anak  dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu :
1) Anak sah yakni anak  yang dilahirkan berdasarkan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 250 KUHPerdata
2) Anak  tidak  sah  yakni  anak  uang  dilahirkan  tidak  didasarkan  pada perkawinan yang sah.
a. Anak yang pada waktu lahirnya orangtuanya tidak kawin secara syah serta tidak kawin pula dengan orang lain/ sedang tidak ada hubungan  perkawinan.  Anak  semacam  ini  disebut  dengan natuurlijk  kind  (anak  alami).  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  280 KUHPerdata;
b. Anak yang pada waktu lahirnya orangtuanya atau salah satu dari orangtuanya terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Anak  semacam  ini  disebut  dengan  overspeleg  kind  (anak zina),Hal ini diatur dalam Pasal 283 KUHPerdata;
c. Anak yang pada waktu lahirnya orangtuanya tidak boleh kawin, sebab pertalian darahnya melarangnya kawin. Anak semacam ini disebut  blodsceneg  (anak  sumbang).  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal 283 KUHPerdata.
Dari  kedua  golongan  anak  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas hanya anak sahlah yang bisa menjadi ahli waris  dari  orangtuanya.  Sedangkan  untuk  anak  tidak  sah  mereka  tidak bisa mewaris. Namun berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata dapat diketahui bahwa  dalam  hukum  Perdata  terdapat  anak  yang  dapat  dilakukan pengakuan  dan  dapat  disahkan  yakni natuurlijk  kind ,  dan  juga  terdapat anak-anak  yang  tidak  dapat  dilakukan  pengakuan  terhadapnya  yakni overspeleg kind dan blodsceneg .
Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
antara  anak  luar  kawin  dan  orangtua  yang  mengakuinya  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  280  KUHPerdata.  Dengan  adanya  hubungan keperdataan  tersebut  maka  membawa  akibat  salah  satunya  adalah hubungan kewarisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah baru bisa mewaris setelah mendapat pengakuan dari orangtua yang mengakui, dan hanya anak tidak sah yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata yakni anak  luar  kawin  atau  anak  alami  yang  bisa  diakui  dan  kemudian disahkan.
Dalam  hukum  Perdata  anak  luar  kawin  dapat  memporoleh  warisan dengan semua golongan waris yang terdapat dalam hukum Perdata yakni Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV.
Dasar  pengaturan  warisan  terhadap  anak  luar  kawin  berada  pada Pasal 863 KUHPerdata.
1) Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan I Anak  luar  kawin  dapat  mewaris  dengan  golongan  satu  yang terdiri  dari  anak  sah  beserta  keturunannya  dan  janda  (janda  yang dimaksud  disini  adalah  suami/istri  pewaris).  Hak  waris  yang diterima  oleh  anak  luar  kawin  adalah  1/3  dari  hak  yang  mereka sedianya terima, seandainya ia adalah anak sah.
2) Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan II Dalam  hal  anak  luar  kawin  mewaris  dengan  golongan  II  besar warisan yang diterima adalah ½ dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
3) Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan III Sama dengan mewaris bersama golongan ke II besar warisan dari anak  luar  kawin  yang  mendapat  warisan  adalah  ½  dari  harta  yang ditinggalkan oleh pewaris
4) Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan IV Dalam  hal  anak  luar  kawin  mewaris  dengan  golongan  IV  maka warisan  yang  diterimanya  adalah  ¾  dari  harta  warisan  pewaris. Seperti  telah  disebutkan  diatas  hanya  anak  luar  kawin  yang  diakui yang dapat mewaris terhadap harta orangtua yang mengakuinya.
Komparasi Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata ( BW)
Pada  dasarnya,  anak  angkat  bukanlah  ahli  waris  yang  dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali  pun  mewaris  dari  kedua  orang  tua,  kakek,  nenek,  atau  semua

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
keluarga  sedarah  mereka  selanjutnya  dalam  garis  lurus  ke  atas,  dengan tiada  perbedaan  antara  laki-laki  atau  perempuan  dan  tiada  perbedaan berdasarkan  kelahiran  lebih  dulu.  Namun,  anak  angkat  dapat memperoleh  warisan  dengan  cara  diberi  hibah  oleh  pewaris.  Pemberian hibah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  957  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa  suatu  penetapan  wasiat  yang  khusus  dengan  mana  si  yang mewariskan  kepada  seorang  atau  lebih  memberikan  beberapa  barang- barangnya  dari  suatu  jenis  tertentu  seperti  misalnya  segala  barang- barangnya  bergerak  atau  tak  bergerak  atau  memberikan  hak  pakai  hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.
Pemberian  hibah  wasiat  sebagai  pemenuhan  hak  anak  angkat terhadap  harta  waris  harus  dilakukan  secara  adil.  Makna  dari  kata  adil yaitu  jika  pemberian  hibah  tersebut  memiliki  nilai  yang  terlalu  besar sehingga  mengurangi  hak  dari  ahli  waris  sah,  maka  nominalnya  harus dikurangi.  Sementara  itu,  apabila  orang  tua  angkat  adalah  penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 957 KUHPerdata yang menyebutkan  bahwa  apabila  warisan  tidak  seluruhnya  atau  untuk sebagian  diterimanya,  atau  apabila  warisan  diterimanya  dengan  hak istimewa  akan  pendaftaran  harta  peninggalan,  dan  yang  ini  tidak mencukupi  guna  memenuhi  akan  segala  wasiat,  maka  hibah-hibah  itu dalam  keseimbangandengan  besarnya,  harus  dikurangi,  kecuali  yang mewariskan  tentang  hal  ini,  telah  menetapkan  ketentuan-ketentuan  lain dalam surat wasiatnya. Kemudian, syarat memberikan hibah kepada anak angkat  yaitu  hibah  bersifat  sukarela,  membuat  akta  hibah  di  hadapan notaris dengan ditandai surat persetujuan pemberian hibah dari pewaris (orang tua angkat) dan anak kandungnya (jika ada) dan surat persetujuan tersebut harus dilegalisir oleh notaris.
Bila yang diangkat adalah anak sah, maka kedua orang tuanya harus memberikan persetujuan. Jika salah satu ada yang meninggal maka hanya diperlukan persetujuan dari orang yang masih hidup. Namun, jika orang tua yang masih hidup adalah ibu si anak dan ibu telah kawin atau kedua orang  tuanya  meninggal  maka  yang  berhak  memberikan  persetujuan adalah wali si anak dan balai harta peninggalan (Pasal 8 sub 2a Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917). Sedangkan apabila anak angkatnya adalah anak luar  kawin  maka  persetujuannya  harus  diberikan  oleh  bapak  dan/atau ibunya  yang  telah  mengakuinya.  Kemudian  jika  kedua  orang  tua  telah

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
mengakui tetapi salah satu diantaranya meninggal maka persetujuannya dari  bapak  atau  ibu  yang  masih  hidup.  Sementara  itu,  jika  bapak  dan ibunya  tidak  mengakui  atau  keduanya  meninggal  dunia  maka persetujuannya adalah wali si anak dan balai harta peninggalan (Pasal 8 sub 2b Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917). 23

## Penutup
Anak  zina  adalah  anak  yang  lahir  dari  suatu  perbuatan  zina  ,  yaitu hubungan kelamin antara laki- laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam  nikah  yang  sah  meskipun  ia  lahir  dalam  suatu  perkawinan  yang sah,  dengan  laki-laki  yang  melakukan  zina  atau  laki-  laki  lain.  Dalam hukum Islam anak zina disebut dengan anak mula’anah yang mana anak tersbut  tersebut  anak  yang  berasal  atau  yang  dilahirkan  dari  hubungan yang tidak diakui oleh agama dan hukum atau biasanya disebut dengan anak  haram.  Dalam  hukum  Islam  anak  zina  mempunyai  hak  atas  waris kepada ibunya.
Pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan  atau  tindakan pengambilan  anak  orang  lain  ke  keluarga  sendiri  sedemikian  rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul  suatu  hukum  kekeluargaan  yang  sama  seperti  yang  ada  antara orang  tua  dengan  anak  kandungnya  sendiri.  Namun  menurut  hukum Islam,  anak  angkat  tidak  dapat  diakui  untuk  bisa  dijadikan  dasar  dan sebab  mewarisi,  karena  prinsip  pokok  dalam  hukum  kewarisan  Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa  pengangkatan  anak  menurut  hukum  kewarisan,  tidak membawa  pengaruh  hukum  terhadap  status  anak  angkat,  yakni  bila bukan  merupakan  anak  sendiri,  tidak  dapat  mewarisi  dari  orang  yang telah mengangkat anak tersebut.
Maka sebagai solusinya menurut KHI adalah dengan jalan pemberian wasiat  wajibah  dengan  syarat  tidak  boleh  lebih  dari  1/3  (sepertiga).Di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  anak  dapat  digolongkan menjadi  2  golongan  Dari  kedua  golongan  anak  berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas hanya anak sahlah yang bisa  menjadi  ahli  waris  dari  orangtuanya.  Sedangkan  untuk  anak  tidak sah  mereka  tidak  bisa  mewaris.  Namun  berdasarkan  Pasal  272 KUHPerdata dapat diketahui bahwa dalam hukum Perdata terdapat anak
23 Berlino  Askandar  Tjokroprawiro,  ‘ Perlindungan  Hukum  Anak  Angkat  Menurut  Hukum Positif Indonesia’ (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007). hlm. 44-45

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
yang  dapat  dilakukan  pengakuan.  Berdasarkan  BW    anak  angkat bukanlah  ahli  waris  yang  dimaksud  dalam  Pasal  852  ayat  (1) KUHPerdata.  Namun,  anak  angkat  dapat  memperoleh  warisan  dengan cara diberi hibah oleh pewaris. Pemberian hibah diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdata.
Daftar Pustaka Abdul  Manan. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia . Jakarta:Kencana, 2006.
Ahmad Kamil, dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT Raja Grafindo: Jakarta, 2010. Ahmad  Rofiq. Fikih  Mawaris .  Edisi  Revisi,  Jakarta  :PT  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam . Jakarta : Kencana 2004.
Berlino  Askandar  Tjokroprawiro. Perlindungan  Hukum  Anak  Angkat Menurut  Hukum  Positif  Indonesia ’.  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga 2007.
Fatchur Rahman. Ilmu Waris . Bandung: AlMa’arif, 1994.
Muhammad  Ajib. Perbedaan  Antara  Hibah,  Wasiat,  dan  Waris .  Jakarta Rumah Fiqh Publishing, 2020.
Muhammad  bin  Abdurrahman  al  Dimasyqi. Fiqh  Empat  Mahdzab. Bandung: Pustaka Ilmu, 2014.
Muhammad  bin  Shalih  al–Utsmaimin, Panduan  Praktik  Hukum  Waris.
Jakarta: Pustaka Ibnu Katsiir, 2012.
Muhammad  Nashiruddin  al-Albhani. Shahih  Sunan  at  Tirmidzi. Terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azar. Hukum  Waris. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009.
https://kalam.sindonews.com/ayat/4/33/al-ahzab-ayat-4 https://kalam.sindonews.com/ayat/180/2/al-baqarah-ayat-180