## POLA PIKIR KELAS ELITE DALAM PERUMUSAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

## Sarip*

## Abstract
The  mindset  of  the  elite  class  in  the  formulation  of  legislation.  In  the  context  of  the  formation  of  the  Act,  freedom  of expression is a condition for listening to popular opinions. Listening aims to know the opinions of all the people, not a few people. Such knowledge will be the basis of legislative consideration in approving a bill. However, the mindset of the elite class is sometimes confusing even still see the formation of legislation should impose its will. At the level of application the community becomes a victim due to the mindset of an elite class that is not yet mature enough in thinking related to its task.
Keywords: the formulation of legislation, legislative and elite class.

## Abstrak
Pola  pikir  kelas  elite dalam  perumusan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  konteks  pembentukan UU, kebebasan berpendapat merupakan kondisi untuk mendengarkan pendapat rakyat. Mendengarkan bertujuan  untuk  mengetahui  pendapat  seluruh  rakyat,  bukan  segelintir  rakyat.  Pengetahuan  tersebut akan menjadi dasar pertimbangan legislatif dalam menyetujui suatu RUU. Namun, pola pikir kelas elite terkadang membingungkan bahkan masih melihat pembentukan peraturan perundang-undangan harus memaksakan  kehendaknya.  Pada  tingkatan  aplikasi  masyarakat  menjadi  korban  akibat  pola  pikir  kelas elite yang belum cukup dewasa dalam pemikiran terkait dengan tugasnya.
Kata Kunci: Pembentukan UU, legislatif, RUU, kelas elite
*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

## A. Pendahuluan

## Latar Belakang
Pemberontakan  terhadap  produk hukum merupakan suatu kecenderungan  yang  mewarnai  semua pemikiran  tentang  hukum  yang dirasakan  tidak  dapat  memberikan keadilan bagi masyarakat (Routledge & Kegan  Paul,  1961:  3).  Pertikaian terhadap produk hukum dan masyarakat,  ketidakseimbangan  dalam
Sarip , Pola Pikir Kelas Elite …
pelaksanakan  aturan-aturan  hukum sebagaimana  mestinya.  Produk  hukum yang dirasakan tidak adil, sesungguhnya merupakan produk hukum yang sia-sia. Sebab,  hakikat  hukum  adalah  bekerja dalam  masyarakat  dan  untuk  keadilan masyarakat  luas,  bukan  untuk  keadilan hukum  elite  atau  orang-orang  tertentu saja. 1 Elite  senantiasa  terkait  dengan kepentingan. 2 Hukum yang merupakan produk  hukum  juga  tidak  dapat  lepas dari kepentingan-kepentingan.
Hukum  terbentuk  dalam  wujud undang-undang atau peraturan lainnya, setiap orang wajib tunduk pada hukum, tidak  terkecuali  organisasi-organisasi dan  tokoh-tokoh  politik  yang  semula ikut  menyusun  hukum.  Para  penegak hukum  selama  mereka  bersikap  jujur,
aktif serta objektif, dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang  pada  aturan-aturan  hukum yang berlaku (Zainuddin Ali, 2007: 34).
Orang  kebanyakan  tidak  melihat hukum  dari  segi  pelaksanaan,  akan tetapi  juga  mempertimbangkan  akibat- akibat suatu keputusan yang berlandaskan hukum pada kepentingan masyarakat.  Produk  hukum  nasional masih  banyak  memiliki  kelemahan- kelemahan  akibat  pengaruh-pengaruh politik  yang  tidak  seimbang  antara masyarakat dan penguasa. 3
1 Keadilan  hukum  yang  dicita-citakan  oleh masyarakat,  menjadi  tidak  efektif  sebagaimana yang diharapakan akibat banyaknya kepentingan  yang  turut  campur  tangan  dalam pembuatan peraturan hukum itu sendiri.
2 Dalam  konteks  Maciavelli,  menyindir  bahwa para  elite  yang  bersaing  demi  kepentingan untuk  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  itu adalah para serigala dan singa.
3 Idealnya  produk  hukum  merupakan  jalinan nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  yang kemudian  diusahakan  agar  dapat  menampung kepentingan penguasa dan masyarakat.
Pengaruh penguasa dan masyarakat  yang  tidak  seimbang melahirkan  aturan-aturan  hukum  yang timpang  dan  dapat  menimbulkan perlawanan-perlawanan terhadap produk hukum yang telah diberlakukan ataupun  yang  akan  diberlakukan,  jika dinilai  tidak  memenuhi  kepentingan masyarakat.  Keseimbangan  masyarakat ( society  equilibrium )  apabila  direfleksikan dengan  dinamika  politik  penguasa, sebagai  bagian  dari  dinamika  sosial yang lebih luas atau yang lebih dikenal dengan  keseimbangan  politik  ( political equilibrium ). Hal ini, segera mengingatkan  pada  prinsip  demokrasi check and balances . 4 Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  Notohamidjojo,  dari  sudut pandang filsafat pada dasarnya menusia memiliki kencenderungan dalam memandang kekuasaan yakni, kecederungan  untuk  berbuat  secara individu, kecenderungan untuk berbuat secara  kolektif,  dan  kecenderungan untuk memperoleh stabilitas kehidupan (Otje Salman, 2010: 57). Maka,  melihat  kecenderungan yang dimiliki oleh manusia, tidak heran dalam  filsafat  kekuasaan  kelas  elite dalam  perumusan  kebijakan  yang berkaitan dengan peraturan perundang- undangan  sering  sekali  dipengaruhi oleh  faktor  kepentingan.  Kepanitngan kelas  elite  sendiri  pada  dasarnya merupakan  suatu  kepentingan  untuk kelompok dalam mempengaruhi kebijakan  negara  ataupun  kekuasaan. Sudut  pandang  filsafat  ilmu  melihat
4 Checks  and  balances merupakan  keseimbangan antara  pemerintahan  yang  menganut  sistem trias  politika,  dengan  tujuan  untuk  menjaga keseimbangan  antara  lembaga  legislatif, eksekutif, yudikatif.
bahwa  kekuasaan  sebagai  sarana  yang digunakan  untuk  melakukan  sesuatu. Selain  itu  juga  dengan  kekuasaan seseorang  dapat  melakukan  apa  yang menjadi kehendaknya.

## B. Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  yang telah dipaparkan, mencoba mengangkat permasalahaan yang berkaitan  dengan  filsafat  kekuasaan dan  kelas  elite  dalam  perumusan peranturan perundang-undangan dalam rangka memperoleh
legitimasi kekuasaan di Indonesia.

## C. Tujuan Penulisan
Penelitian  dari  penulisan  yakni untuk menggambarkan pola pikir kelas elite  di  Indonesia  dilihat  dari  filsafat kekuasaan  hukum  dalam  perumusan pembentukan  peraturan  perundang- undangan.

## D. Metode Penulisan
Penelitian  ini  termasuk  dalam kategori  penelitian  normatif,  melalui berbagai  upaya  untuk  mengkaji  dan menganalisis secara mendalam berbagai ketentuan  hukum  yang  berkaitan dengan  masalah  penelitian  ( study  of  law in  the  book ).  Jenis  data  yang  digunakan meliputi  data  sekunder.  Analisis  data dengan  metode  analisis  deskriptif kualitatif,  yakni  menguraikan  data dalam  bentuk  kalimat  yang  tersusun secara sistematis, lengkap dan berdasarkan  pokok  bahasan  sehingga mempermudah  dalam  pengambilan kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan menggunakan  metode  deduktif,  yaitu dengan  cara  berfikir  di  dalam
pengambilan  kesimpulan  terhadap permasalahan  yang  diajukan  secara umum,  kemudian  ditarik  pada  hal-hal yang bersifat khusus.

## E. Telaah Pustaka
1. Pembagian  Masyarakat  Dan Kekuasaan Negara
Hukum  yang  hidup  di  masyarakat ( living  law  of  society )  pada  dasarnya terintegarasi atas kata sepakat mengenai  nilai-nilai  kemasyarakatan tertentu,  suatu general  agreement mampu mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan di antara anggota masyarakat. 5 Dalam,  suatu  negara secara general ada  dua  macam pembagian masyarakat yakni masyarakat  yang  diperintah  dan masyarakat  yang  memerintah. 6 Secara kuantitas  masyarakat  yang  diberikan kewenangan  untuk  memerintah  lebih sedikit dibandingankan dengan masyarakat yang diperintah.
5 General  Agreement yang  dimaksudkan  dalam aturan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang penting  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang madani  dalam welfare  state .  Bandingkan  dengan Rousseau  dalam  C.F.  Strong, Modern  Political Contitutions;  An  Introduction  to  the  Comparative Study  of  Their  History  an  Existing  Form ,  The
English  Book  Society  and  Sidgwick&Jokson Limited (London: 1966), Terj. SPA Teamwork, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan  tentang  Sejarah  dan  Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia , Nuansa dan Nusanedia, Cet-1,
(Bandung: 2004), hal 50.
6 Mayarakat  yang  diperintah  disebut  sebagai rakyat  dan  masyarakat  yang  memerintah disebut  sebagai  penguasa  atau  pengemban amanah masyarakat yang dipimpinnya. Bandingkan  dengan  T.B.  Bottomore, Elite  dan Masyarakat ,  Akbar  Tanjung  Institute,  (Jakarta:
2006), hal 25.
Keberadaan masyarakat yang memerintah disebut pemerintah/penguasa  /abdi  negara.
Ada  dua  pola  masyarakat  diharapakan dalam  pembuatan  produk  hukum terjadi  keseimbangan    ( equilibrium 7 ) antara  masyarakat  yang  memerintah dan  masyarakat  yang  diperintah.  Hal ini,  tentunya  sejalan  dengan  teori struktural-fungsional ( struktural-funcional approach ) yang menyatakan:  Masyarakat harus  dianggap  sebagai  suatu  sistem yang  terdiri  dari  bagian-bagian  yang saling  berkaitan  dan  saling  pengaruh mempengaruhi  secara  timbal  balik. Meskipun  integrasi  sosial  tidak  akan pernah  tercapai  secara  sempurna  akan tetapi  secara  prinsip  sistem  sosialakan selalu  cenderung  untuk  bergerak  ke arah  keseimbangan  yang  bersifat dinamis. 8 Kutipan tersebut telah membuktikan  bahwa    sistem  sosial ( social  system )  selalu  bergerak  secara dinamis mengikuti pola-pola kehidupan masyarakat. Baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern. Sebagai contoh, dahulu orang- orang  yang  berhak  untuk  memerintah adalah  orang-orang  yang  mempunyai keturunan  ningrat 9 (darah  biru),
7 Istilah euqilibrium pada kebanyakan digunakan dalam  Ilmu  ekonomi  yang  merujuk  pada hukum  permintaan  dan  hukum  penawaran. Namun,  dalam  tulisan  ini  dimaksudkan  untuk mempertemukan  antara  kepentingan  penguasa dan rakyat.
8 Penganut teori struktural-fungsional diantaranya  adalah  Herbert  Spencer,  Emile Durkheim, Bronislaw Malinowski dan Redcliffe  Brown,  lihat  Ronny  Hanitiyo Soemitro, Studi Hukum dan Mayarakat , Alumni, (Bandung : 1982), hal 22.
9 Istilah ningrat sampai  sekarang  untuk Indonesia masih merupakan sarana yang cukup
sekarang  telah  bergeser  yakni  orang- orang  yang  berhak  untuk  memerintah adalah orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. 10
Walaupun,  sampai  dengan  detik sekarang masih diakui masih kentalnya budaya  primodialisme  baik  di  tataran birokrasi, kehidupan masyarakat, bahkan  dunia  akademik  sekalipun. Birokrasi,  masyarakat  dan  dunia akademik  sendiri  pada  akahirnya terkontaminasi oleh kepentingan- kepenitngan  dan  keberpihakan  pada akhirnya  menimbulkan  perlawanan- perlawanan  yang  sangat  dahsyat sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap produk  hukum  dan  lebih  jauh  lagi dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.  Hal  ini,  akan  berarti  begitu besarnya  pengaruh  produk  hukum yang tidak seimbang antara kepentingan  masyarakat  dan  penguasa terhadap disintegrasi. Pandangan-pandangan  terhadap hukum  sering  menimbulkan  keraguan dalam  pelaksanaan  dan  tidak  jarang dalam suatu pengadilan, bahkan sampai pada  pengadilan  tertinggi 11 mendapat pesan atau tekanan secara tertutup dari pihak  luar  pengadilan  agar  dalam mengambil  keputusannya  mengingat pada  kepentingan  bangsa  dan  negara. Kenyataannya,  yang  disebut  bangsa dan negara di Indonesia hanya meliputi tokoh  politik,  pemerintah,  polisi,  dan
efektif  untuk  menunjukan  kepemimpinan, sebagai contoh Sri Sultan Hamengkubuono XI. 10 Orang-orang  yang  memerintah  berdasarkan kemampuan  inilah  yang  diharapakan  akan melahirkan  sosok  pemimpi  yang  profesional dan  mampu  melihat  permasalahan  secara mendalam.
11 Pengadialn  tertinggi  yang  dimaksudkan dalam tulisan ini adalah Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia  dan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia.
45
TNI,  atau  organisasi  masyarakat. 12 Sementara  masyarakat  biasa  hanya dianggap sebagai objek 13 dari kekuasaan-kekuasaan yang telah dilegitimasi  produk  hukum.  Suatu usaha legitimasi telah mempertahankan kekuasaan  baik  bagi  diri  sendiri maupun bagi kelompok dan perimbangan  satu  dengan  yang  lain dalam menjaga kekuasaan. 2. Kedudukan  Kekuasaan  Pada Pola Pikir Kelas Elit Indonesia Legitimasi kekuasaan pada akhirnya  memainkan  peran  untuk mencegah terjadinya sengketa masyarakat yang berusaha mempertanyakan  legitmasi  kekuasaan penguasa. Pencegahan atas pertanyaan- pertanyaan masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan penguasa, menjadikan para penguasa memperkuat  diri  yakni  dengan  cara memformalkan  segala  bentuk  produk- produk  hukum  yang  dapat  melindungi atau  mencegah  diri,  dari  pertanyaan- pertanyaan  masyarakat  dengan  cara melegitimasi kekuasaan
yang dimilikinya. 14
12 Lapisan  tertinggi  bangsa  Indonesia  dapat dibedakan  menjadi  dua  yakni  orang  yang memerintah  secara  langsung  dan  orang  yang tidak  memerintah  secara  langsung  namun mereka  mempunyai  pengaruh,  Bandingkan dengan T.B. Bottomore, Op.Cit , hal 3.
13 Yang  dimaksudkan  dalam  tulisan  ini,  yang dimaksud  dengan  objek  mengacu  pada  objek hukum  ( rechtsobject )  adalah  segala  sesuatu  yang berada  dalam  pengaturan  hukum  dan  dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berdasarkan hak dan kewajiban objek  hukum  yang  bersangkutan.  Chainur Arrasyid, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum ,  Sinar Grafika, Cet-3, (Jakarta: 2004), hal 132.
14 Raja-raja kuat pada abad pertengahan adalah mereka  yang  melakukan  segala  daya  upaya untuk  memusatkan  kekuasaan  di  tangan
Apabila  hak-hak  masyarakat  telah diambil oleh penguasa melalui legitimasi  hukum  untuk  mencapai eksistensi kekuasaan, maka lambat laun perlawanan  terhadap  penguasa  yang bersifat  demikian  akan  dilakukan  lebih radikal  oleh  masyarakat. 15 Peristiwa radikal menuju ke arah yang lebih baik terkadang  timbul  ke  arah-arah  yang kurang  diharapkan  misalnya  timbulnya gerakan-gerakan  sparatisme,  subversi dan  lain  sebagainya  yang  dapat mengancam  keamanan  negara.  Disini terlihat sangat jelas bagimana kedudukan  kekuasaan  kelas  elite  selalu mengambil peran kebijakan. Pemikiran  masyarakat  lebih  maju akan senantiasa mempertanyakan legitimasi  kekuasaan  politik  penguasa dalam menciptakan peraturan- peraturan  hukum  yang  mendasari tindakan  penguasa  bukan  hanya sebagai  sarana  untuk  menertibkan kehidupan negara tapi lebih pada kritik terhadap  tindakan  para  penguasa  dan mengarahkannya  ke  jalur  evaluatif hukum. Jalur evaluatif yang diharapkan oleh masyarakat, terkadang disalahartikan  oleh  penguasa  dengan mengatakan  ‘pemberontakan’.  Derajat saling  mempengaruhi  secara  timbal balik  antara  penguasa  dan  masyarakat melahirkan  produk  hukum  sebagai aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
mereka  sendiri  dan  juga  menyusun  kontrol pusat  yang  merusak  supremasi  kaum  baron. C.F. Strong, Op.Cit , hal 34.
15 Peritiwa Reformasi Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 1998, yakni dengan jatuhnya rezim Soeharto merupakan bentuk perlawanan rakyat  yang  sangat  radikal  dalam  sejarah perjalanan negara Indonesia.
46
Aturan  main  sangat  bergantung pada perimbangan ( equilibrium ) kekuatan  antara  masyarakat  dan penguasa,  jika  masyarakat  lebih  kuat maka aturan hukum yang lahir bersifat demokratis 16 namun  apabila  pihak penguasa  lebih  kuat  akan  melahirkan aturan hukum bersifat represif. Apabila kedua  perimbangan  lemah  akan melahirkan  aturan  hukum  bersifat konservatif. Namun, apabila perimbangan  keduanya  sama-sama kuat  maka  aturan  hukum  bersifat progersif responsif. Legitimasi  kekuasaan  politik  yang berpusat pada satu orang dan beberapa orang kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,    akan  berubah  seperti binatang  raksasa  yang  sangat  buas. Kepala  negara  dapat  menggunakan kekuasaan  destruktif  yang  tidak terhingga  melalui  artireri,  tank-tank, dan  kapal  terbang  yang  dapat memusnahkan pemberontakan di dalam negeri dan menyerang musuh di luar  negeri. 17 Apabila  aturan  hukum dibentuk oleh rakyat disadari atau tidak maka lambat laun akan bersifat anarki, namun  apabila  produk-produk  hukum
16 Aturan  hukum  yang  demokratis,  mengacu pada  pergeseran  makna  demokrasi  itu  sendiri, sekarang  pemaknaan  demokrasi  telah  bergeser pada  suara  terbanyak  di  sini  yang  mempunyai suara  terbayak  pastilah  masyarakat  secara kuantitas.
17 Ralph H. Gabriel, American Values; Continulty and Change, Terj.  Paul Surono Hargosewoyo, Nilai-Nilai  Amerika  Pelestarian  dan  Perubahan , Gajah  Mada  University  Press,  (Yogyakarta: 1991),  hal  18.,  Penduduk  negara  dapat dibandingkan dengan sebagai para pekerja dari penguasa  negara  bukan  seperti  penduduk  atau warga negara modern, Lihat Anthony Jay, Cara Sukses Machiavelli , Intimedia & Ladang Pustaka, (Jakarta: 2002), hal 16.
memberikan perimbangan antara penguasa  dan  rakyat  maka  aturan hukum  akan  menciptakan welfare  state law (negara kesejahteraan hukum).
3. Kekuasaan  Kelas  Elite  dan Harapan Hukum Yang Mensejahterakan Negara  dari  dahulu  hingga sekarang  kanyataannya  dapat  dilihat oleh  umum  dan  dialami  adanya kekuatan  dari  atau  atas  negara  yang tidak  dapat  dilawan  oleh  masyarakat. Ada  gejala  atau  kecenderungan  dalam masyarakat  Indonesia  bahwa  karena korupsi  sudah  ‘membudaya 18 ’  dan kelihatan sulit diberantas, maka banyak orang  menjadi  pesimis,  putus  asa, apatis,  tidak  peduli  lagi  atau  masa bodoh saja. Lebih berbahaya menganggap bahwa korupsi adalah hal yang  lumrah,  perlu  diterima  sebagai realitas,  suatu  hal  yang  memang menjadi  kebutuhan  atau  keharusan. Sikap  memandang  bahwa  perjuangan untuk  memberantas  korupsi  adalah usaha  yang  sia-sia  saja,  sikap  yang demikian adalah keliru. Pemikiran yang telah  terkontaminasi,  pada  akhirnya pembentukan welfare  state adalah  suatu yang  sulit  diwujudkan. 19 Sebab  untuk
18 Membudaya  dalam  tulisan  ini  adalah  suatu perbuatan  yang  dilakukan  secar  terus-menerus namun  masyarakat  sendiri  kurang  menyukai pebuatan tersebut maka perkataan membudaya dalam  perbuatan  yang  dibenci  tidak  akan menjadi  budaya  sebagai  hasil  karya  melainkan hanya  merupakan  kebiasaan-kebiasaan  jelek namun tetap dilakukan.
19 Sesuai  dengan  pepatah  pewayangan  atau filsafat  Sunda  dan  Jawa,  pemimpin  Indonesia yang  diidamkan  adalah  dari  ‘ budak  angon/bocah angon ’  nilai  filsafat  yang  maskudnya  adalah bahwa  seorang  pemimpin  Indonesia  idealnya mempunyai  kewajiban  sebagai  pengasuh  bagi orang yang diasuhnya.
mencapi welfare state harus ada beberapa kriteria  yang  ada  yakni welfare  society, welfare  democratie,  welfare  profesion,  welfare education, welfare law . Dukungan masyarakat, demokrasi, profesi,  pendidikan,  dan  hukum  akan dapat  dengan  sederhana  menciptakan welfare state sebagimana yang diharapakan oleh negara-negara modern. Pencarian welfare state tidaklah mudah secara praktik dengan apa yang sering  disebut  sebagai  negara  atau masyarakat madani, selama negara dan masyarakat masih mempunyai pandangan-pandangan  yang kolot sebagai  pendukung welfare  state . Welfare state hanya  akan  menjadi  bahan perbincangan  dan  tidak  pernah  dapat direalisasikan  sebagai  tujuan  negara kesejahteraan.
Welfare  state ,  yang  dicita-citakan oleh  bangsa  Indonesia  harus  dapat melihat  masalahan  hukum  negara secara  holistik  dan  mendalam,  maka sangat  diperlukan  menelaah  produk hukum  yang  dapat  membahayakan masyarakat dan negara. Produk hukum yang dapat membahayakan, disebabkan karena  produk-produk  hukum  yang dihasilkan  oleh  penguasa  baik  itu legislatif,  eksekutif,  ataupun  yudikatif kurang dapat memberikan kenyamanan terhadap  masyarakat.  Apabila  produk hukum  yang  diterapkan  tidak  dapat memberikan
kenyamanan pada masyarakat  dapat  dikatakan  bahwa produk  hukum  penguasa  dalam pengertian  agak  ekstrim  merupakan produk yang telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. 20
20 Dalam tulisan ini, yang dimaksudkan adalah bukan  hanya  orang  dan  badan  hukum  sebagai penanggung hak dan kewajiban saja yang dapat melakukan  kejahatan  dan  pelanggaran,  justru
Fakta-fakta  dan  kecenderungan- kecenderungan  konstan  yang  dapat ditemukan dalam organisasi negara, ada satu  yang  begitu  nyata  sehingga nampak  oleh  mata  yang  paling  awam. Dalam  semua  masyarakat  negara  yang paling  terbelakang  dan  yang  hampir tidak mengenal fajar peradaban, hingga pada  masyarakat  negara  yang  paling maju, telah membuktikan akibat-akibat produk hukum yang dapat menyengsarakan masyarakat dan akhirnya  membawa  keruntuhan  pada negara.  Jatuhnya  kerajaan-kerajaan  di Indonesia  disebabkan  oleh  produk hukum  yang  tidak  adil  sampai  jatuh Orde  Lama  (Orla)  ke  Orde  Baru (Orba)  selanjutnya  ke  Orde  Reformasi (Orref)  tidak  lain  akibat  kesalahan produk  hukum.  Begitu  besarnya pengaruh  produk  hukum  terhadap tatanan  negara  dan  masyarakat, sehingga  perlu  adanya  keseimbangan antara penguasa dan masyarakat.
Apabila  melihat  ketentuan  yang ada dalam UUD 1945 hasil amandemen  ke  IV  terkait  langsung dengan  hak  prerogratif  Presiden  maka akan  terlihat  dengan  sangat  jelas, bahwa  Indonesia  menganut  sistem pemerintahan  presidensil  yang  berarti bahwa  dalam  sistem  tersebut  Presiden selain  kedudukannya  sebagai  kepala pemerintah  juga  sebagai  kepala negara. 21 Kedudukan  Presiden  yang
kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh produk  hukum  sangatlah  berbahaya  jika dibandingkan  dengan  orang  atau  badan hukum.
21 Syafei.  Inu  Kencana ,  Ekologi  Pemerintahan, PT.  Perca, (Jakarta:  2003),  hal  3.  “ sistem pemerintahan  persidensil  menteri  dalam kabinet, mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada pressiden  namun demikian antara  kabinet  (eksekutif)dan  parlemen
(legislatif)  dapat  saling  mengawasi    ( checking
demikian manjadikan Presiden mempunyai  kedaulatan  baik  ke  dalam maupun  ke  luar  negara,  sebutan  yang pantas  untuk  bentuk  kedaulatan semacam  ini  ialah  kekuatan  eksekutif ( executive power ). Dikatakan  sebagai executive  power merupakan  bentuk  pemerintahan  yang menganut sistem presidensial, walaupun  ada  lembaga  legislatif  dan yudikatif  sebagai  penyeimbang  hanya merupakan  kedok  belaka,  jika  kedua lembaga penyeimbang sistem presidensial  tersebut  hanya  dijadikan tameng belaka. Executif power tampaknya  telah  menjadikan  kepala negara  atau  presiden  bertindak  di  luar ketentuan  hukum.  Walaupun  pada dasarnya executive  power diatur  dalam konstitusi,  namun  apabila  tidak mendapatkan  pengawalan  yang  terpat dapat  memotong  kompas  lembaga- lembaga  lain,  termasuk  legislatif  dan yudikatif dalam hal ini. Kertekaitan dengan
hak prerogratif 22 Presiden  jelas  sekali
power  with  power )  atau  bahkan  saling menjatuhkan”,  lihat  juga  pengertian  Sistem pemerintahan Perlementer, Sistem Pemerintahan Campuran, Sistem Pemerintahan Proletariat.  lebih  lanjut  dikatakan  bahwa pemerintahan adalah ilmu dan seni. Dikatakan sebagai  seni  karena  berapa  banyak  pemimpin pemerintahan yang tanpa pendididkan pemerintahan mampu berbuat serta kharismatik  menjalankan  roda  pemerintahan. Sedangkan  dikatakan  sebagai  suatu  disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi sarat-sarat untuk  dapat  dipelajari  dan  diajarkan,  memiliki objek,  baik  objek  materi  maupun  forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik.
22 Prerogratif  secara  kebahasaan  berasal  dari bahasa  Latin praerogativa (dipiliha  sebagai  yang paling dahulu memberikan suara), praerogrativus (diminta  sebagai  yang  pertama  memberikan suara), praerogare (Diminta  sebelum  meminta yang lain), Bagir Manan dalam, Ni’matul Huda,
memberikan kebebasan kepada Presiden  baik  sebagai  kepala  negara atau  kepala  pemerintahan,  untuk melakukan yang sepantasnya dilakukan. Setiap  melakukan  tindakannya  setelah mengalami  amandemen  tampak  hak prerogratif  Presiden  tersebut  tidak mutlak  menjadi  sepenuhnya  menjadi hak  presiden,  masih  ada  lembaga  lain yang  harus  dimintakan  pendapat.  Itu terlihat  dalam  pasal  yang  terkait langsung  dengan  hak  prerogaratif Presiden.
Tapi  itu  bukan  menjadi  masalah yang  besar  sebab  Indonesia  tidak menganut paham pemisahan kekuasaan secara  mutlak  ( sparation  of  power ) melainkan pembagian kekuasaan ( division  of  power/distribution  of  power ) yang jelas ada keterlibatan lembaga lain dalam  menentukan  kebijakan  negara berkaitan dengan kepentingan umum. 23 Di  Indonesia  sangat  disayangkan terhadap lembaga penyeimbang tersebut, dimana lembaga penyeimbang terlalu memihak kepentingan penguasa eksekutif  dan  kurang  memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.  Misalnya,  dalam  proses pembuatan peraturan perundang- undangan kepentingan lembaga penyeimbang  tidak  dapat  dilepaskan, bahkan  dalam  lembaga  penyeimbang yang bergerak dalam penegakan hukum
Politik  Ketatanegaraan  Indonesia  Kajian  Terhadap Dinamika  Perubahan  UUD  1945 ,  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia,  Cet-1, (Yogyakarta: 2003), hal 104.
23 Pembagian  kekekuasaan  ( Division  of  Power ) masih  ada  keterkaitan  antara  ketiga  lembaga tinggi negara dalam artian tidak ada pemisahan yang mutlak dilakukan , berbeda halnya dengan pemisahan  kekuasaan  ( Separation  of  Power ) adanya  pemisahan-pemisahan  tugas  yang mutlak dilakukan.
dalam memutus suatu perkara dianggap  tidak  lagi  mengindahkan kepentingan-kepentingan  masyarakat secara umum. 24 Kepentingan masyarakat secara umum tidak terakomodir  pada  dasarnya  berawal dari  kebijakan  lembaga  legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dirasakan kurang  tepat.  Maka,  sangatlah  wajar jika  masyarakat  melakukan  tindakan- tindakan tersebut.
Perkembangan
ketatanegaraan
Indonesia  banyak  sekali  mengalami penafsiran  yang  berbeda  terutama dalam  pasal-pasal  yang  terkait  dengan kedudukan  eksekutif.  Dalam  Pasal  12 UUD 1945 P residen menyatakan keadaan bahaya,  syarat-syarat  dan  akibatnya keadaan  bahaya  ditetapkan dengan  undang- undang. 25 Pasal  tersebut  jelas  sekali  bahwa dalam keadaan bahaya seorang presiden yang berkedudukannya sebagai  kepala  negara  maka  dapat menyatakan keadaan bahanya. Sementara  melihat  tentang  Pasal  22 UUD 1945. Ayat  (1) Dalam  hal  ikhawal kegentingan  yang  memaksa, presiden  berhak menetapkan  peraturan  pemrintah  sebagai pengganti  undang-undang .  Ayat  (2) Peraturan  pemerintah  itu  harus  mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan  yang  berikut .  Ayat  (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka pereturan
24 Cap  yang  diberikan  pada  lembaga  yudikatif dan legislatif menyebabkan banyak menimbulkan  perlawanan  yang  dilakukan  oleh masyarakat secara keras.
25 Pasal  12  menghendaki  adanya  undang- undang  tentang  syarat  dan  akibat  keadaan bahaya,  Ni’matul  Huda Op.Cit, hal  139. Bandingkan dengan Pasal 22 UUD 1945 terkait dengan  hak  Dewan  Perwakilan  Rakyat Indonesia terhadap hak prerogatif Presiden.
pemerintah itu harus dicabut .  Dalam pasal terlihat  bahwa  kedudukan  presiden sebagai  kepala  pemerintah  dan  bukan sebagai  kepala  negara  sebagaimana yang  terlihat  dalam  Pasal  12  UUD 1945,  terkait  dengan  hak  prerogaratif Presiden. 26 Negara  yang  sedang  mengalami perkembangan  tidak  mudah  melihat apa  yang  semestinya  dilakukan  untuk mencari  segi  kebaikan  dalam  setiap kebaikan  yang  harus  ditemukan  dalam pemikiran  akan  menjadi  kendala  yang cukup berarti dalam mencapai keinginan yang diharapkan, sebagaimana pidato Abraham Lincolen 27 . ...  Perkenankanlah  saya  meng- himbau  anda  sekalian  atas  nama negara milik kita bersama, sebagaimana  anda  menjunjung tinggi  kehormatan  anda  sendiri, sebagaimana  anda  menghormati hak-hak manusia,
dan
26 Suatu  hubungan  akan  disebut patronase apabila  menunjukan  beberapa  karakteristik khusus,  patronese  bias  any  didefinisikan sebagai  kekuasaan  untuk  memebrikan  tugas pada  mesin  birokrasi  disemua  tingkatan  tapi dalam  pengertian  yang  lebih  luas  patronse berarti  pendidtribusiaan  sumber  daya  yang berharga. Ada patron yang memiliki kekausaan dan  ingin  mempertahankannya  ,  dan  pada  sisi lain  ada  klien  yang  berada  pada  posisi subordinate  meski  tidak  berarti  daya sepenuhnya  atau  kekuarangan  sumber  daya  , patron  memerlukan  dukungan  suara  dan politik,  konsekuensinya  hubungan  pertukaran bisa  dibentuk.  Sebagai  patron  politik  mereka bertanggung  jawab  atas  orang-orang  yang dipilihnya.  Patronese  sering  menimbulkan pelanggaran  HAM  .  Gianfranco  Pasquino,
Patronase , University of Bologna, 1982.
27 Abrahan  Lincolen  merupakan  Presiden Amerika  Serikat  yang  ke-16  dan  telah memberikan  arti  penting  demokrasi,  dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sarip , Pola Pikir Kelas Elite …
sebagaimana  anda  menghargai watak  militer  dan  nasional  bangsa Amerika  untuk  mengungkapkan... kebencian  anda  terhadap  oknum yang  dengan  dalih  apapun  ingin memporakporandakan kemerdekaan negara kita, dan yang secara  licik  membuka  pintu-pintu bencana perselisihan dan membanjiri  negara  kita  yang sedang  tumbuh  dengan  darah
(Ralph H. Gabriel, 1991: 43.
F. Pembahasan 1. Produk  Legislatif  Indonesia Sebagai Alat Rekayasa Kekuasaan Kelas Elit Keadaan  kadangkala  membuat para  pembentuk  peraturan  melupakan apa  yang  semestinya  dialakukan  agar peraturan yang di buat dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dalam TAP  MPR  No  III  yang  membedakan peraturan  pemerintah  berada  dibawah undang-undang  itu  secara  keadaan yang  tidak  dapat  telepas  dari  politik. Perubahan  UU  No.10  Tahun  2004, yang  ternyata  mempunyai  kedudukan itu  dikembalikan  pada  peraturan berlaku  sebelumnya,  memang  faktor politik  sangat  menentukan  dalam mengambil  kebijakan  yang  dilakukan dalam pengambilan kebijakan,
merupakan  hal  yang  tidak  dapat terelakan  dalam  negara  manapun,  baik itu merupakan negara berkembang atau negara yang sudah maju. 28
28 Apapun  bentuk  perubahan  terhadap kedudukan  peraturan  perundang-undangan sebagai  produk  hukum  tidak  terlepas  dari pengaruh kebijakan penguasa negara.
Apabila dicermati ternyata perubahan tersebut menbawa konsekuensi  yang  sangat  mendasar terhadap kedudukan eksekutif ( executive heavy ). Pada TAP MPR No. III Tahun 2000, sangat membatasi gerak eksekutif, namun dengan dikembalikan sebagaimana  UU  No.  10  Tahun  2004, mengembalikan kekuasaan eksekutif ke arah  yang  lebih  berbahaya  dan  dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter.  Dikatakan  bersifat  otoriter sebab  kedudukan  Presiden  dengan berbagai  dalih  dapat  mengeluarkan aturan  yang  bersifat  darurat,  secara politik  justru  memperkuat  eksekutif dan memperlemah legislatif. Legitimasi  kekuasaan  penguasa sendiri  merupakan  negara  yang pemerintahannya dipegang oleh pemimpin yang mempunyai kekuasaan mutlak,  diperoleh  tidak  dari  hasil kepemimpinan, melainkan terjadi secara tradisional. Indonesia pemimpinan  semacam  itu  pernah terjadi  dari  jaman  kerajaan  tradisional sampai  Orde  Baru  (Orba),    sejalan dengan Bouman. Pemimpin  tradisonal  adalah  yang mendasarkan hanya pada kepercayaan, kebiasaan dan kepatuhan  kepada  kepemimpinan turun-temurun, atau pada pemimpin  kharismatik.  Seseorang atau  beberapa  orang  pemimpin ditaati  atas  dasar  kesaktian, kekuatan atau keteladanannya (P.J. Bouman, 1955: 38).
Fakta  bahwa  para  pemikir  abad ke-19  telah  memandang  hal  tersebut dalam bentuk demokrasi sebagai suatu tahapan  dalam  revolusi  massa  yang membawa secara yang untuk menentang bentuk pemimpin
tradisional. 29 Apabila  negara  teokrasi menyandarkan setiap legitimasi kepada agama  yang  tafsirannya  harus  diterima sebagai kebenaran mutlak, yang dengan mana penguasa memperoleh legitimasi, maka penguasa dalam negara kekuasaan, harus mampu melaksanakan kepatuhan mutlak, rakyat  kepada  setiap  kebijakan  yang digulirkan, kalau perlu dengan kekerasan.  Ciri  negara  kekuasaan sendiri adalah menempatkan kebijakannya  identik  dengan  kebijakan negara  artinya  hukum  diposisikan sebagai  alat  kekuasaan  (Hendarmin Ranadireksa, 2007: 45-46).
Bagi  penulis  sendiri  sebetulnya dengan  memposisikan  hukum  sebagai alat  kekuasaan,  kuranglah  sejalan. Sebab,  teori  teokrasi  yang  pada dasarnya  menyatakan  titah  penguasa adalah  titah  Tuhan  hal  ini  akan mengandung  suatu  asusmi  bahwa penguasa  (kekuasaan)  akan  coba dilegitimasi melalui  agama atau kepercayaan  sebagai  aturan  hukum untuk memerintahnya atau dengan kata lain justru kekuasaanlah yang sebenarnya  dilegitimasi  oleh  hukum. Walaupun  secara  filsafat  dilihat  dari kekuasaan  itu,  sah-sah  saja.  Namun, sebagai  bangsa  yang  beradab  memiliki nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga yakni  harus  mempertimbangkan  moral dan etika manusia.
29 Pemimpin  tradisional,  sangat  erat  sekali dengan  tafsiran  teokrasi  bahwa  hanya  orang- orang  yang  diutus  oleh  Tuhan  yang  berhak memimpin  sehingga  titah  seseorang  sebagai titah Tuhan.

## 2. Polemik  Kelas  Elite  Dalam Perumusan  Produk  Hukum Dampak Minim Demokrasi
Polemik  pembentukan  RUU  di DPR  sering  dihiasi  dengan pro  dan kontra  yang  menghiasi  berita  di  media massa.  Adu  argumentasi  mengemuka pada  setiap  unjuk  rasa  yang  dilakukan oleh  masyarakat,  masing-masing  pihak mencari  dasar  legitimasi  dan  justifikasi terhadap  sebuah  RUU.  Mendukung dan  menolak  pengesahan  RUU memuncak  pada  saat  menjelang  batas akhir  waktu  pengesahan.  Fenomena tersebut  cukup  menarik  sebagai  bahan kajian  terhadap  praktek  berdemokrasi di  Indonesia.  Bahwa  secara  optimis rakyat  Indonesia  sudah  cukup  dewasa (mature)  untuk  melakukan  praktek demokrasi  tanpa  harus  dengan  adu kekuatan  atau  bahkan  menjurus  pada penggunaan kekerasan. Memang pengerahan massa masih terjadi, tetapi pengejawantahan demokrasi tidak  menjadi  sekedar  demontrasi apalagi ‘demo - crazy’ . Kondisi demikian harus  kita  pelihara  demi  aktualisasi demokrasi yang sehat, lebih mengedapankan argumentasi dari pada kekuatan otot. Demokrasi  secara  sederhana  oleh Abraham Lincoln sebagai pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat dan untuk rakyat ( government of the people, by  the  people,  for  the  people ) pada  level praktis  mempunyai  implikasi  yang sangat rumit. Partisipasi rakyat merupakan inti dari demokrasi, dimana rakyat  diposisikan  sebagai  obyek sekaligus subyek dalam setiap pembentukan kebijakan publik. Mengkaji fenomena disekitar pembentukan  UU  yang  membentuk
suatu  polarisasi  rakyat  antara  yang mendukung  dan  menolak,  diperlukan suatu  pemahaman  yang  jernih  tentang demokrasi.  Hal  ini  perlu  dilakukan untuk  meminimalisasi  penyimpangan- penyimpangan  yang  menjurus  pada tindakan yang anti-demokrasi. Misalnya akibat  mundurnya  waktu  pengesahan RUU,  mendorong  kekuatan  pro  dan kontra  terjebak  pada  sikap  ‘pokoknya’ harus disahkan atau ditolak tanpa mau mendengarkan  pendapat  kelompok lain.
Sterilisasi demokrasi bukan dimaksudkan  untuk  menggurui,  tetapi lebih pada sikap instopeksi atau koreksi diri  ( self  assessment ).  Tulisan  ini merupakan  kajian  refleksi  terhadap fenomena  penolakan  dan  dukungan suatu  RUU.  Bahwa  praktek  demokrasi kita  untuk  dalam  pengesahan  suatu RUU  dapat  membentuk  karakter berdemokrasi  mencapai  level  ‘awal dewasa’,
untuk itu diperlukan pendalaman  atau  penggalian  terhadap demokrasi yang sebenarnya. Pendalaman tersebut dilakukan dengan lebih  memahami  apa  yang  terkandung dalam pengertian demokrasi-nya Abraham  Lincoln. Pertama ,  demokrasi mensyaratkan  keterlibatan  seluruh elemen  masyarakat  untuk  berperan aktif  dalam  mempengaruhi  kebijakan- kebijakan yang akan mengatur interaksi antar  individu  maupun  negara  dengan rakyat (Robert A. Dahl;1999). Partisipasi  publik  tersebut  tidak  hanya mewujud-nyata  dalam  gelaran  unjuk rasa,  tetapi  juga  ikut  memberikan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh legislator.
Kedua ,  bahwa  keterlibatan  seluruh rakyat  akan  membentuk  polarisasi bahkan  cenderung  dipahami  sebagai stratifikasi. Artinya golongan mayoritas mempunyai kendali terhadap golongan minoritas.  Demokrasi  tidak  identik dengan  pemerintahan  mayoritas  atau golongan  suara  terbanyak. Ketiga ¸ bahwa proses yang melibatkan seluruh rakyat harus ditujukan bagi keuntungan seluruh rakyat, baik mayoritas maupun minoritas  (Reginald  Lennard;  1941). Hal  ini  ini  disebabkan  pelaksanaan proses  tersebut  menggunakan  sumber daya yang berasal dari rakyat, sehingga rakyat  harus  memperoleh  keuntungan secara  optimal.  Untuk  mencapai pendalaman atas pemahaman demokrasi  tersebut  diperlukan  suatu pemahaman  terhadap  pembudayaan prinsip  demokrasi.  Dimana  dalam setiap  pembicaraan  tentang  demokrasi sering  dilupakan  atau  diabaikan,  yaitu kebebasan  berpendapat  ( free  speech ); bersetuju untuk tidak bersetuju ( agree to differ )  dan  prinsip  mayoritas  yang menghormati minoritas ( majority rule ).

## a. Kebebasan  Berpendapat  Alat Kekuasaan  Demokrasi  Kelas Elite
Meskipun  kita  optimis  dengan perjalanan  demokrasi  Indonesia,  tetapi ada  fakta  lain  yang  membentuk paradoks demokrasi. Media massa pada bulan  terakhir  sering  memberitakan proses  pidana  terhadap  mahasiswa pengunjuk  rasa  dengan  tuduhan melakukan penghinaan terhadap presiden atau simbol-simbol kenegaraan. Hal tersebut patut disayangkan, karena seharusnya p enguasa  memahami  ‘kondisi’  unjuk
rasa.  Dalam  unjuk  rasa,  mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dijamin  oleh  konstitusi.  Bahkan konstitusi  mengatakan  bahwa  setiap orang  mempunyai  kebebasan  untuk menyatakan  sikap  sesuai  dengan  hati nurani. Apakah negara mempunyai hak untuk  melakukan  penilaian  terhadap hati nurani manusia? Ukuran apa yang akan  digunakan  negara?  Kebebasan berpendapat  dijamin  oleh  konstitusi sebagai  Hak  Asasi  Manusia,  yang mewajibkan negara untuk menghormatinya  (Pasal  28I  ayat  (4) UUD 1945).
Dalam konteks pembentukan UU, kebebasan  berpendapat  merupakan kondisi untuk mendengarkan pendapat rakyat.  Mendengarkan  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pendapat  seluruh rakyat, bukan segelintir rakyat. Pengetahuan  tersebut  akan  menjadi dasar  pertimbangan  legislatif  dalam menyetujui  suatu  RUU.  Khusus  untuk RUU  Sisdiknas,  pendapat  rakyat  tidak hanya  nampak  di  jalan-jalan  dimana rakyat  menyuarakan  aspirasinya,  tetapi melalui media cetak maupun elektronik rakyat sudah mengemukakan argumentasinya masing-masing. Sampai  saat  ini  situasi  demokratis masih  terjaga,  belum  nampak  tanda- tanda pemaksaan kehendak akibat dari penyakit ‘pokoknya’. Apabila pergeseran  tersebut  tidak  dicoba- selesaikan  maka  yang  terjadi  adalah kontra-produktif yang menjurus kepada potensi disintegrasi bangsa. b. Tekanan Elite Terhadap Rancangan  Produk  Hukum Indonesia Proses demokrasi menuntut pencapaian  kata  sepakat  atau  mufakat. Secara  ideal  hal  tersebut  sangat  indah, bahkan Pancasila mengandung cita rasa demokrasi khususnya sila ke-4 musyawarah  untuk  mufakat.  Akan tetapi  sebagai  salah  satu  dampak  dari kebebasan  berpendapat  maka  akan muncul  dukungan  atau  penolakan terhadap  pendapat  tertentu.  Setuju untuk  tidak  bersetuju  jangan  dipahami untuk selalu menghalalkan ketidaksetujuan terhadap segala sesuatu.  Prinsip  ini  lebih  menitik beratkan  pada  keniscayaan  adanya perbedaan  pendapat  dalam  proses demokrasi. Sehingga dibutuhkan persetujuan bahwa perbedaan pendapat adalah  sesuatu  yang  wajar  dan  alami, dan  tidak  menciptakan  jurang  atau tembok pemisah yang akan menghalangi untuk mencapai permufakatan apalagi sampai menggoyahkan  sendi-sendi  integrasi nasional. Perkembangan demokrasi di Indonesia  sangat  tergantung  pada kemampuan  untuk  bangsa  ini  untuk memahami  prinsip  ini.  Sebagai  bangsa yang  majemuk  maka  potensi  beda pendapat  sangat  besar,  antara  suku, golongan,  pulau,  agama  dapat  menjadi sumber konflik akibat ketidak setujuan atau  beda  pendapat  tentang  suatu  hal tertentu. Sangat mudah untuk bersetuju dengan  pihak  atau  kelompok  yang sependapat,  tetapi  akan  sukar  untuk menerima  pendapat  kelompok  lain yang bertolak belakang atau berseberangan.  Dikotomi  ‘kami’  dan
‘mereka’  menjadi  tajam,  apabila  tidak kelola  dengan  baik  dan  arif.  Kami adalah  kawan,  sedangkan  mereka adalah  musuh  merupakan  situasi  yang harus  eliminasi.  Untuk  itu  diperlukan dialog atau musyawarah untuk mempertemukan  silang  pendapat. Dalam  dialog  saling  memberi  dan menerima  ( take  and  give )  harus dikedepankan  untuk  mencapai  hasil yang  tidak  merugikan  masing-masing kelompok  ( win-win  solution ).  Perlu dingat  bahwa  pada  penyelesaian perbedaan  pendapat  secara  damai, counting heads instead of breaking them.
c. Kekuasaan Elite Bertumpu Mayoritas Suara Telah  dikemukakan  diatas  bahwa akibat  dari  kebebasan  berpendapat akan  melahirkan  dukungan  dan penolakan.  Dalam  hal  demikian  maka terbentuk  polarisasi  kelompok  yang mendukung  dan  menolak  yang  secara kuantitatif dapat melahirkan kelompok/golongan  mayoritas  dan minoritas. Pemahaman terhadap prinsip mayoritas harus berpedoman: 1. antara  mayoritas  dan  minoritas merupakan suatu kesatuan, minoritas  menjadi  bagian  dari mayoritas demikian pula sebaliknya. Bahwa terdapat kenyataan  adanya  beda  pendapat seharusnya tidak menghalangi untuk  saling  menghormati  dan memahami pendirian masing- masing  dengan  berupaya  mencari upaya  kompromi  dan  penyelesaian secara damai;
2. bahwa  dalam  hal  pengambilan keputusan tidak dapat kata mufakat maka  hendaknya  didahului  dengan
mendengarkan pendapat dan mempertimbangkan  kepentingan golongan minoritas. Mendengarkan dan  mempertimbangkan  suara minoritas merupakan upaya pencapaian  keuntungan  secara maksmimal  bagi  seluruh  rakyat (demokrasi untuk rakyat).

## G. PENUTUP
1. Simpulan
Legitimasi  kekuasan  oleh  hukum menjadikan kedudukan penguasa semakin  kuat  dan  dapat  menggunakan kebijakan-kebijakan dengan dalih hukumnya  telah  mengatur  demikian. Legitimsi  kekuasaan  pada  akhirnya menjadikan penguasa dapat melakukan tindakan-tindakan  untuk  menumpas segala  bentuk  yang  dianggap  tidak sesuai  dengan  kehendaknya.  Pada  saat tertentu  dapatlah  bergeser  kekuasaan penguasa tersebut ke tangan masyarakat  dengan  jalan  revolusi ataupun reformasi. Studi tentang segala aspek dalam suatu negara harus dilihat dari  masyarakat,  sebab  negara  sendiri merupakan masyarakat yang diorganisir secara  politik.  Masyarakat  dapat didefinisikan  sebagai  segala  bentuk perkumpulan manusia. Misalnya dalam negara Indonesia, terdapat suatu sistem hubungan  yang  luas  antara  pria  dan wanita yang membagi menjadi kelompok-kelompok  sosial,  yang  sama sekali berbeda dengan pengelompokan politik. Terkadang, kelompok- kelompok kecil tersebut lebih kecil dari negara,  namun  menerima  hak  yang melewati  batas  politik,  dan  hal  ini terjadi pada kasus-kasus yang berdasarkan pada hubungan komersial.
Ternyata  pengelompokan  masyarakat terjadi  karena  keadaan  sosial  bukan secara politik. Namun, bagi perimbangan  kekuasaan  penguasa  dan masyarakat  justru  terjadi  akibat keadaan politik bukan keadaan sosial.
2. Rekomendasi Kondisi yang ‘menegangkan’ menjelang  persetujuan  DPR  terhadap suatu RUU karena semakin menajamnya  konflik  antara  golongan yang  mendukung  dan  menolak  RUU tersebut.  Pengerahan  massa,  adu argumnetasi jangan sampai merayu kita untuk  semakin  memojokkan  kita menggunakan  cara-cara  penyelesaian yang anti-demokratis. Tetapi kita perlu lebih  kreatif  mencari  atau  menggali kesepahaman  untuk  menjembatani silang  pendapat.  Untuk  itu  kita  perlu menunggu kearifan wakil rakyat dalam menyikapi perbedaan pendapat, karena rakyat  sudah  menujukkan  tingkat kedewasaan dalam berdemokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony  Jay,  2002, Cara  Sukses Machiavelli ,  Intimedia  &  Ladang Pustaka, Jakarta.
Chainur  Arrasyid,  2004, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Cet-3, Jakarta.
C.F.  Strong,  2004, Modern  Political Contitutions;  An  Introduction  to  the Comparative Study of Their History an Existing  Form ,  The  English  Book Society  and  Sidgwick&Jokson Limited  (London:  1966),  Terj. SPA
Teamwork,
Konstitusi-
Konstitusi  Politik  Modern;  Studi Perbandingan  tentang  Sejarah  dan Bentuk-Bentuk  Konstitusi  Dunia , Nuansa  dan  Nusanedia,  Cet-1, Bandung.
Georges  Gurvitch,  1996, Sosiologi  of Law ,  Routledge  &  Kegan  Paul,
(London:  1961),  Terj. Sosiologi Hukum ,  PT.  Bharatara  Niaga Media, Cet-5, Jakarta.
Gianfranco  Pasquino,    1982, Patronase , University of Bologna, Bologna.
Hendarmin  Ranadireksa,  2007, Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik  Mengapa  ada  Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi , Fokusmedia, Cet-1, Bandung. Ni’matul Huda, 2003, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945 , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Cet-1, Yogyakarta. Otje  Salman,  2010, Filsafat  Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah , Repika Aditama, Bandung. P.J. Bouman, 1955, Algemene Maatschappijleer  Een  Eeste  Inleiding Tot  Sosiologie Terj. Ilmu  Masyarakat Umum , PT. Pembangunan, Jakarta.
Ronny  Hanitiyo  Soemitro,  1982, Studi Hukum  dan  Mayarakat ,  Alumni,
Bandung.
Ralph  H.  Gabriel,  1991, American Values; Continulty and Change, Terj. Paul  Surono  Hargosewoyo, Nilai- Nilai  Amerika  Pelestarian  dan
Perubahan ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Syafei.  Inu  Kencana , 2003, Ekologi Pemerintahan, PT. Perca, Jakarta.
T.B.  Bottomore,  2006, Elite  dan
Masyarakat , Akbar Tanjung Institute, Jakarta.
Zainuddin  Ali,  2007, Sosilogi  Hukum , Sinar Grafika, Cet-2, Jakarta.