Balqis Nurdiniasari Afrihasa, Muhammad Khoidin, Ainul Azizah (2023) Prinsip Kepastian Hukum Pemberhentian Sementara Notaris yang Dinyatakan Pailit, (5) 5, https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT

## Balqis Nurdiniasari Afrihasa, Muhammad Khoidin, Ainul Azizah
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia Email: balqis.nha2@gmail.com, khoidin@yahoo.com, ainulazizah@unej.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisa ratio legis pengaturan Notaris sebagai pejabat  umum  dapat  dipailitkan,  mengkaji  dan  mengalisa  pemberhentian  sementara terhadap  Notaris  telah  sesuai  dengan  prinsip  kepastian  hukum  dan  mengkaji  dan menganalisisa  pengaturan  kedepan  terhadap  pemberhentian  sementara  akibat dinyatakan pailit. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif. Pendekatan masalah  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  yaitu  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  komporatif.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  ialah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  non  hukum.  Hasil  penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan langsung oleh  Negara.  Memiliki  keistimewaan  yang  berbeda  dengan  pejabat  umum  lainnya. Jabatan  yang  diberikan  oleh  Notaris  dengan  mengeluarkan  produk  hukum  berupa  akta otentik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sehingga segala produk hukum yang  dikeluatkan  oleh  Notaris  memiliki  akibat  hukum  yang  mengikat  karena  dapat dijadikan  sebagai  alat  bukti.  Notaris  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  jasa  yang baik  serta  perilaku  yang  baik.  Notaris  yang  bermasalah  seperti  dijatuhi  sanksi pemberhentian  sementara  hingga  pemberhentian  tidak  hormat  karena  tersandung perkara kepailitan. Hal ini akan berakibat akan akta otentik yang dibuatnya.
Kata Kunci: Kepastian Hukum; Pemberhentian Sementara; Notaris; Pailit .

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  analyze  the  ratio  legis  of  Notary arrangements as general officials can be bankrupt, review and analyze the suspension of Notaries in accordance with the principle of legal certainty and review and analyze future arrangements for temporary suspension due to bankruptcy. The research method used is normative juridical. The problem approach used in this research is the statutory approach,  conceptual  approach  and  comparative  approach.  The  sources  of  legal materials used are primary, secondary and non-legal legal materials. The results of the study concluded First, that Notaries as general officials are given directly by the State. Has  different  privileges from  other  general  officials.  The  position  given  by  the  Notary Public by issuing legal products in the form of authentic deeds in providing services for the  community.  So  that  all  legal  products  issued  by  Notaries  have  binding  legal consequences  because they  can  be  used as  evidence.  Notaries  are  required  to  provide good service and good behavior. Notaries who have problems such as being sanctioned with  temporary  suspension  to  dishonorable  dismissal  due  to  stumbling  bankruptcy cases. This will result in the authentic deed he made.
JURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 5, Mei 2023
Keywords: Legal Certainty; Temporary Suspension; Notary; Bankrupt.

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  salah  satu  sarana  yang  dibutuhkan  oleh  semua  orang  dalam mengisi  kehidupanya  terutama  pada  sistem  perekonomian  yang  telah  memasuki  era globalisasi (Wahid,  Dewi,  &  Sarip,  2019) .  Kebutuhan  hukum  berupa  undang-undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum  yang  tegas  dari  aparat  penegak  hukum.  Salah  satu  aparat  penegak  hukum dibidang  keperdataan  yaitu  Notaris  sebagai  pejabat  umum  (Openbaar  Abtenaar)  yang harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi jabatana dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang disebut Akta Otentik (Andi, 2010) .
Notaris  dalam  menjalankan  jabatanya  tergolong  pekerjaan  yang  cukup  berat, terutama  bila  dilihat  dari  tugas,  kewajiban,  dan  tanggung  jawabnya.  Tugas  Notaris terkandung  sebuah  amanat  masyarakat  dan  Negara.  Fungsi  keberadaan  Notaris  dalam memberikan  jasanya  sekaligus  supaya  tidak  menimbulkan  benturan  maupun pelanggaran  hukum.  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  atau  disebut  UUJN merupakan  dasar  hukum  bagi  Notaris  dalam  menjalankan  jabatan.  Segala  aturan mengenai  kewenangan,  larangan  dan  sanksi  bila  terlibat  dalam  perbuatan  melanggar hukum.
UUJN  menyebutkan  bahwa  terdapat  beberapa  sanksi  bagi  Notaris  yang  terlibat dalam  perbuatan  hukum  meliputi  sanksi  administratif  maupun  sanksi  hukum  berupa pidana  serta  perdata.  Salah  satu  sanksi  administratif  UUJN  menyebutkan  sebagai berikut: (a) peringatan tertulis; (b) peringatan tertulis; (c) pemberhentian sementara; (d) pemberhentian dengan hormat; atau (e) pemberhentian dengan tidak hormat.
Perkembangan  saat  ini  melihat  Notaris  menjalankan  profesinya  tidak  hanya bermasalah dengan proses pembuatan Akta Otentik melainkan masih terdapat beberapa kesalahan  Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  yang  telah  diatur  dalam  UUJN (Wahyuni, Madiong, & Makkawaru, 2021) . Saat ini ditemukannya Notaris yang terlibat dalam  proses  kepailitan  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran  hutang.  Perbuatan Notaris  ini  dalam  UUJN  Pasal  12  huruf  a  di  sanksi  dengan  diberhentikan tidak  homat dari  jabatanya  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap.
Indonesia  telah  mengatur  secara  khusus  mengenai  kepailitan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepaiitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU), sebagaimana Pasal  2  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  syarat  dari  kepalitian  bila  adanya  debitor  yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor, serta tidak membayar sedikitnya stau utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan pula terkait dengan subyek hukum kepailitan yang disebutkan dalam Pasal ayat 11 yakni setiap  orang  atau  perseorangan  serta  korporasi  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun
yang  bukan  badan  hukum  dalam  likuidasi.  Sehingga  menimbulkan  sebuah  keragu- raguan terkait dengan jabatan Notaris yang dipailitkan.
Bila  melihat  UU  Kepailitan  dan  PKPU  jabatan  Notaris  tidak  termasuk  dalam subyek hukum kepailitan sebagaimana Pasal 1 ayat (3) undnag-undang ini menyebutkan bahwa  debitur  adalah  orang  (badan  usaha)  yang  mempunyai  utang  karena  perjanjiaan atau  undang-undang  yang  pelunasannya  dapat  ditagih  dimuka  pengadilan.  Kepailitan pada  dasarnya  terletak  pada  hilangnya  hak  mengusai  dan  mengurus  harta  kekayaan seorang  yang  dinyatakan  pailit  saja.  Seharusnya  kepailitan  tidak  menghilangkan  hak- hak lain diluar harta kekayaan. Seseorang yang diyatakan pailit tetap dapat menjalankan hak-hak  keperdataannya.  Sedangkan  dalam  UUJN,  seorang  Notaris  yang  dinyatakan pailit justru diberhentikan tidak hormat atas putusan pengadilan (Adjie, 2008) .
Terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat Notaris yang dipailitkan UUJN  sebelumnya  memberikan  peluang  untuk  melakukan  pembelaan  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  UUJN.  Bahwa  Notaris  dapat  melakukan  pembelaan dari dihadapan Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  peraturan  hukum  dibutuhkan  agar memberikan  kepastian  hukum  yang  bersifat  jelas,  tegas  dan  adil.  Melihat  kenyataan yang  ada  ini  terlihat  bahwa  terdapat  dua  undang-undang  yang  dijadikan  dasar  atas penegakan hukum bagi subyek hukum yang tidak selaras atau berbenturan. UUJN yang merupakan  aturan  khusus  yang  mengatur  tentang  segala  perbuatan  Notaris menjantuhkan  sanksi  terhadap  Notaris  yang  terlibat  pailit,  maka  tidak  hanya  seluruh harta kekayaanya yang hilang melainkan profesinya juga akan hilang.
Hal  ini  tidak  sesuai  bila  melihat  ketentuan  UU  Kepailitan  dan  PKPU  bahwa seharusnya  yang  dipailitkan  dalam  profesi  Notaris  hanya  harta  kekayaannya  saja  tidak mencangkup jabatanya. Apabila akibat penjatuhan pailit pada Notaris atas dasar UUJN maka  secara  tidak langsung menghentikan  pendapatan  yang  diperoleh  dari jabatannya. Hal ini bertentangan dengan konsideran dan penjelasan dalam UU Kepailitan dan PKPU (Adjie & Gunarsa, 2013) .
Notaris  tidak  dapat  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  yang  melahirkan  sebuah hubungan hukum debitor dan kreditor sebagaimana syarat kepailitian. Sehingga hal ini menimbulkan  ketidakjelasan  norma.  Dengan  ketidakjelasan  norma  tersebut menimbulkan mutlitafsir mengenai penerapan kepailitan terhadap Notaris. Selain Pasal 12 terdapat Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris yang berhubungan dengan kepailitan. UU Kepailitan dan PKPU secara tegas  memisahkan  antara  jabatan  dengan  orang  yang  menjalankan  jabatan  tersebut. Maka dengan kata lain bahwa seharusnya ketentuan sanksi pemberhentian tidak hormat maupun pemberhentian sementara dalam UUJN tidak pernah ada.
Mengingat  sejarah  keberadaan  Notaris  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  campur tangan  Belanda.  Hal  ini  terlihat  dari  lahirnya  UUJN  yang  merupakan  peraturan perundang-undangan  yang  diadopsi  dari  wet  op  het  Notarisambt  (Notariswet)  yang dianggap  memiliki  kesamaan  dalam  pengaturannya.  Akan  tetapi  Notariswet  milik Belanda  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  untuk  menyesuaikan  dengan
perkembangan hukum dan bisnis di Belanda, sedangkan di Indonesia UUJN sendiri baru disempurnakan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 sebagai Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.
Menimbulkan  sebuah  ketidakpastian  hukum  terhadap  aturan  hukum  mengenai pemberhentian  sementara  kepada  Notaris  yang  terkena  pailit  bila  dilihat  dari  sejarah keberlakuan UUJN yang diadopsi dari aturan hukum Belanda. Serta jika mengacu pada peraturan perundangan-undangan hukum di Belanda yang mengatur mengenai kepalitan telah  mengalami  perkembangan  hukum.  Saat  ini  aturan  hukum  kepailitan  di  Belanda dikenal dengan Ducth Bankruptcy Act. Ducth Bankruptcy terdiri atas 3 (tiga) bab yang mengatur  mengenai  prosedur  kepailitan,  berlaku  bagi  orang  perseroangan  dan  badan hukum (Mahalizikri,  2015) .  Meskipun  Belanda  sebagai  Negara  rujukan  hukum  yang digunakan di Indonesia. Terdapat perbedaan dalam muatan pengaturan hukum diantara 2 (dua) Negara ini khususnya mengenai UUJN dan Undang-Undang Kepailitan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  dan  menganalisa  ratio  legis  pengaturan Notaris  sebagai  pejabat  umum  dapat  dipailitkan,  mengkaji  dan  mengalisa pemberhentian sementara terhadap Notaris telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan  mengkaji  dan  menganalisisa  pengaturan  kedepan  terhadap  pemberhentian sementara  akibat  dinyatakan  pailit.  Adapun  manfaat  dari  penelitian  yaitu;  (a) Perlindungan kepentingan klien. (b) Mendukung proses peradilan yang adil.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini digunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian terhadap pelaksaan  studi  atas  permasalahan  dalam  isu  hukum  yang  diangkan  dalam  penelitian ini.  Metode  penelitian  ini  sebagai  proses  guna  memperoleh  aturan  hukum,  prinsip kepastian  dan  doktrin  hukum  yang  difungsikan  nantinya  untuk  menjawab  pertanyaan atas isu hukum yang diteliti (A’An Efendi & Tektona, 2019) .
Tipe  penelitian  yang  digunakan  ialah  yuridis  normatif  merujuk  pada  apakah tindakan  subjek  hukum  sesuai  dengan  norma  hukum  atau  prinsip  hukum.  Teknik penelitian  dalam  menganalisis  suatu  permasalahan  hukum  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (Marzuki, 2011) .
Serta penelitian  ini diperkuat dengan sumber bahan hukum berupa bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dengan  metode  analisa  yang  berisfat  kualitatif dengan tujuan untuk menafsirkan hukum apakah terhadap bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum dan norma hukum yang kabur (Marzuki, 2011) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dapat Dipailitkan
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pemerintah,  serta  diberi  wewenang  dan  kewajiban  untuk  melayani  publik  dalam hal-hal tertentu (Primudyastutie & Sulistyono, 2021) . Istilah pejabat umum berasal dari  terjemahan  Openbare  Ambrenaren  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata.  Openbare  Ambrenaren  diartikan  sebagai  pejabat  yang  diserahi tugas untuk  membuat  akta  otentik  demi  melayani  kepetingan  masyarakat  dan  diberikan
kepada  Jabatan  Notaris.  Kemudian  isitilah  pejabat  diartikan  pula  sebagai  pegawai pemerintahan yang memegang Jabatan (Badudu & Zain, 1994) .
Maka  jelas  yang  dimaksud  dengan  pejabat  umum  dalam  sistem  hukum  di Negara  Indonesia  satu-satunya  ialah  orang  yang menjabat  sebagai  Notaris.  Produk akta  Notaris  dan  jabatan  Notaris  adalah  akta  otentik  dan  pejabat  umum  yang dimaksud  Pasal  1868  KUHPerdata  bertalian  pada  Pasal  1  ayat  (1)  serta  Pasal  15 ayat  (1)  UUJN.  Notaris  bukan  pegawai  negeri  yang  mempunya  nomor  Nomor Induk  Kepegawaian  dan  tidak  digaji  akan  tetapi  menerima  hasil  dari  jasanya (Prayitno, 2017) .
Istilah  publik  dalam  jabatan  Notaris  diartikan  bahwa  pejabat  ini  melayani masyarakat  umum  dalam  hal  pembuatan  beragam  macam  akta  otentik  yang berhubungn dengan bidang keperdataan. Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini  publik  yang  bermakna  hukum,  bukan  publik  sebagai  khalayak  umum.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  produk  masing-masing  pejabat  publik.  Produk  hukum  yang dikeluarkan  oleh  Notaris  memiliki  akibat  hukum  bagi  mereka  yang  membuatnya sebagi  alat  bukti  yang  sempurna,  sedangkan  sebaliknya  produk  hukum  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  publik  pada  umumnya  tidak  akan  menimbulkan  akibat hukum sebagaimana halnya milik Notaris.
Di  Indonesia,  Notaris  dituntut  untuk  profesional  dalam  menjalankan jabatannya  khususnya  dalam  membuat  akta  sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  diakui oleh undang-undang. Artinya Notaris memiliki kedudukan dan jabatan yang sangat Mulia  memiliki  Harkat  dan  Martabat  yang  sangat  tinggi  dan  terhormat  karena jabatan  ini  adalah  jabatan  kepercayaan  yang  diberikan  pemerintah  atas  nama Negara.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  menjalankan  kewajibannya  sesuai  dengan aturan yang telah Negara buat dan dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  untuk  membantu  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat (Wiryawan,  2020) .  Sehingga  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dituntut  untuk memberikan  pelayanan  jasa  yang  baik  dari  sisi  kualitas  maupun  perilaku  Notaris. Dengan  harapan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  majemuk.  Kualitas pekerjaan  dan  perilaku  Notaris  dapat  dilihat  dari  hasil  produk  aktanya  mapun perilaku  Notaris tersebut,  serta  permasalahan  yang  ditimbulkan,  baik  dari  padanya termasuk  manajamen  kantornya  maupun  manajemen  protokolnya (Purwosutjipto, 1987) .
Pada  kenyataan  saat  ini  terdapat  perilaku  Notaris  yang  dianggap  bermasalah yang berdampak pada sanksi yang diberikan kepada Notaris tersebut. Adapun salah satu permasalahan yang saat ini sering dihadapi oleh Notaris mengenai kepailitian. Atas perilaku Notaris yang tidak baik dapat dipailitkan dengan sanksi diberhentikan tidak  hormat  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  UUJN  dan  pemberhentian  sementara atas dasar Pasal 9 ayat (1) UUJN. Hal ini terjadi dikarenakan perilaku secara pribadi Notaris  yang  tidak  mengkaitkan  jabatanya  yang  terlilit  akan  utang.  Kondisi demikian tidak menunjukkan tujuan Notaris sebagai pejabat umum karena dianggap tidak  menghayati  jabatan  profesinya.  Perilaku  Notaris  yang  dipailitkan  dianggap mempunyai tujuan lain yakni untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri.
Notaris  secara  pribadi  dijatuhi  pailit  ketika  Notaris  tersebut  memperoleh pinjaman  atau  utang  dari  pihak  lain  baik  yang  berasal  dari  lembaga  keuangan maupun dari perseorangan dengan menggunakan jaminan atau tidak menggunakan jaminan.  Salah  satu  faktor  Notaris  dipailitkan  karena  harta  Notaris  secara  pribadi
telah  habis  untuk  membayar  hutang  atau  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  telah melaporkan  Notaris  tersebut  tidak  dapat  membayar  hutangnya.  Faktor  inilah  yang menjadi imbas dari jabatan Notaris dipailitkan meskipun seharusnya usaha pribadi Notaris tersebut yang bermasalah.
Konsep kepailitan didasari atas satu hal utama yang mejadi pokok terjadinya kepailitian  yakni  mengenai  utang.  Tanpa  adanya  utang,  maka  kepailitan  akan kehilangan  esensinya  sebagai  pranata  hukum  untuk  melikuidasi  harta  kekayaan debitor  guna  membayar  utang-utangnya  kepada  para  kreditor (M  Handi  Shubhan, 2015) .
Debitur  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  merupakan orang  atau  badan  hukum  yang  mempunyai  utang  karena  perjanjian  atau  undang- undang  yang  dapat  ditagih  dimuka  pengadilan  serta  berhenti  membayar  utang- utangnya  kepada  para  kreditur.  Istilah  berhenti  membayar  bukan  diartikan  bila debitur  itu  sama  sekali  berhenti  membayar  utang-utangnya,  melainkan  tetap dinyatakan pailit dan tetap membayar utang-utangnya.
Ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  dan  Pasal  12  ayat  (1)  UUJN  yang  menyebutkan bahwa Notaris disebut sebagai subjek hukum yang dapat dipailitkan menyebabkan seorang  Notaris  dapat  diberhentikan  dari  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  pejabat umum  Negara  oleh  Menteri.  Meskipun  belum  dikeluarkannya  putusan  Menteri terhadap  Notaris  yang  dipailitkan. Terkadang  Notaris  tetap  menjalankan tugas  dan jabatanya, akan tetapi dilihat dari sudut pandang status hukumnya Notaris memiliki status  hukum  yang  berbeda  dengan  sebelum  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan. Karena  status  hukum  Notaris  yang  dipailitkan  telah  berada  di  bawah  Kurator. Sehingga harta yang dimiliki oleh Notaris sebagai debitur pailit akan diinvetarisasi untuk  dijadikan  alat  pelunasan  utang  kepada  kreditur  sebagai  ditegaskan  dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

## B. Pemberhentian  Sementara  Terhadap  Notaris  Telah  Sesuai  Dengan  Prinsip Kepastian Hukum
Pada  proses  pemberhentian  jabatan  Notaris  dengan  alasan  dinyatakan  pailit oleh  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  sesuai  dengan ketentuan  UUJN  Notaris  tersebut  dapat  diberhentikan  secara  tidak  hormat  oleh Menteri berdasaran usulan Majelis Pengawas Pusat. Sebelumnya Majelis Pengawas Daerah  akan  merujuk  putusan  tersebut  sebagai  dasar  untuk  memberhentikan seorang Notaris dari jabatannya secara tidak hormat dengan melakukan koordinasai secara  berkala  dengan  Majelis  Pengawas  Wilayah  dan  dilanjutkan  Majelis Pengawas Pusat.
Pada  proses  koordinasi  tersebut  terdapat  sanksi  terhadap  Notaris  berupa pemberhentian  sementara  dari  jabatan  Notaris  yang  merupakan  masa  menunggu pelaksanaan  sanksi  dari  pemerintah.  Pemberhentian  sementara  Notaris  dari jabatannya  dimaksudkan  agar  Notaris  tidak  menjalankan  tugas  jabatannya  untuk sementara  waktu,  sebelum  keputusan  pemberhentian  dengan  hormat  maupun tidak hormat yang dijatuhkan pada Notaris.
UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang  diterapkan  di  Indonesia  merupakan  bentuk pelaksanaan penerapan dari prinsip paritas creditorion dan prinsip pari passu prorate dalam rezim hukum harta kekayaan (vermogentsrechts). Prinsip paritas creditorium yakni  bentuk  dari  adanya  posisi  setara  dari  kedudukan  para  kreditor  yang  mana akan digunakan sebagai penentu apakah para kreditor memiliki hak  yang sama atas
kekayaan  harta  debitor  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang.
Sedangkan  prinsip  dari  passu  prorate  merupakan  harta  yang  dimiliki seseorang akan menjadi sebuah jaminan atas kreditornya yang hasilnya berasal dari pengumpulan  harta  tersebut  wajib  dibagikan  secara  merata.  Kedua  prinsip  ini sebagai  bentuk  cerminan  dari  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  KUHPerdata (M  Handi Shubhan,  2015) .  Artinya  dengan  adanya  kedua  prinsip  tersebut  Negara  Indonesia memaknai  kepailitian  sebagai  keberadaan  utang  yang  dimiliki  debitor  pailit  akan selalu  mengikuti  debitor  hingga  utang  tersebut  lunas  dan  tidak  terdapat  jangka waktu dalam pelunasan tersebut.
Negara  Belanda  sebagai  salah  satu  negara  yang  menjadi  rujukan  hukum Indonesia  khususnya  mengenai  kepailitian  memiliki  aturan  hukum  sendiri  yang telah  diperbarui  yakni  Dutch  Bankruptcy  Act.  Kepailitan  dalam  Dutch  Bankrupty Act  diartikan  bahwa  debitor  dapat  mengajukan  permohonan  pailitnya  sendiri  atau diajukan pailit atau diajukan oleh kreditor (Afiani, Susilowati, & Djais, 2016) . Pailit pada  Dutch  Bankruptcy  Act  menerapkan  prinsip  debt  forgiveness.  Prinsip  debt forgiveness  dimaknai  bahwa  kepailitan  sebagai  alat  untuk  mempermudah  beban yang  diemban  oleh  debitor  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  yang  disebabkan kesulitan  pada  keuangan  atas  perjanjian  sebelumnya.  Prinsip  debt  forgiveness terhadap kepailitan dapat dilihat dalam ketentuan Title III Debt Repayment Schene for  Natural  Persons  (Bab  III  Skema  Pembayaran  Hutang  untuk  Orang)  Pasal  394a ayat (2) (M Hadi Shubhan, 2015) .
Terdapat  perbedaan  mengenai  hukum  kepailitan  antara  negara  Indonesia dengan Belanda. Perbedaan ini terlihat dari akibat hukum khususnya dalam debitor sebagai  pihak  yang  pailit.  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menyebutkan  bahwa  utang debitor  akan  terus  mengikuti  dan  tidak  memiliki  jangka  waktu  yang  jelas  sampai utang  debitor  dibayar  dengan  lunas  pada  kreditor.  Sedangkan  Ducth  Bankruptcy Act  memberikan  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun  dan  maksimal  5  (lima)  tahun  untuk debitor melunasi utang-utangnya. Bila debitor merasa tidak mampu untuk melunasi utangnya maka proses kepailitannya dianggap berakhir berdasarkan putusan hakim. Dengan arti bahwa debitor tersebut dapat memulai kembali hidupnya.
Prinsip  hukum  diartikan  sebagai  jantungnya  peraturan  hukum.  Maka  untuk memahami  suatu  peraturan  hukum  diperlukan  adanya  prinsip  hukum.  Terhadap pengaturan  sanksi  bagi  Notaris  yang  dinyatakan  pailit  yang  disebutkan  dalam UUJN dengan sanksi pemberhentian sementara dirasa kurang memberikan keadilan bagi Notaris khususnya tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum. Keberadaan prinsip kepastian hukum termasuk dalam bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa.
Notaris sebagai suatu jabatan khusus yang diberikan oleh undang-undang dan Negara dalam menjalankan tugas seta jabatannya. Sehingga terdapat pemisah antara pribadi Notaris tersebut dengan jabatan yang diembannya. Akan tetapi UUJN tidak mengatur hal pembeda tersebut. Sehingga Notaris menurut UUJN dapat dipailitkan dengan  sanksi  awal  pemberhentian  sementara  dan  pemberhentian  tidak  hormat. Apabila  ketentuann  Notaris  pailit  mengacu  pada  Pasal  9  ayat  (1)  UUJN pemberhentian  sementara  terhadap  profesi  Notaris  dipailitkan  seolah-olah  telah keluar putusan pengadian yang menyatakan Notaris pailit.
Hal  ini  dirasa  kurang  tepat  serta  tidak  memberikan  kepastian  hukum  atas sanksi pemberhentian sementara yang dijatuhi oleh Notaris. Kepastian hukum akan
terlihat  dengan  mengacu  pada  Pasal  1  angka  11  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang mengatur secara jelas mengenai subyek hukum yang dapat dipailitkan yakni orang perseorangan dan badan hukum, bukan jabatan. Kemudian Pasal 21 UU Kepailitan dan  PKPU  juga  menegaskan  bahwa  yang  dapat  dipailitkan  pada  debitor  yakni seluruh kekayaan debitor bukan profesi atau jabatannya. Ketentuan ini mengartikan bahwa  apa  yang  diperoleh  Notaris  dari  pekerjaannya  sebagai  penggajian  yaitu honorium tidak dapat dipailitkan.
Selanjutnya  kepastian  hukum  telah  diatur  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU berdasarkan  Pasal  22  huruf  (b)  menyebutkan  bahwa  honorium  atau  gaji  sebagai upah dari jasa pelayanan jabatan Notaris tidak dapat dijadikan objek pailit. Artinya jabatan Notaris masih dapat berlangsung karena dalam UU Kepailitan dan PKUPU tidak menjadikan suatu jabatan sebagai subyek hukum dalam hukum kepailitan.

## C. Pengaturan  ke  Depan  Terhadap  Pemberhentian  Sementara  Akibat Dinyatakan Pailit
Kondisi pailit yang dialami subyek hukum perorangan seperti Notaris dimana dalam  dirinya  melakat  akan  sebuah  jabatan  sebagai  Notaris.  Meskipun  seorang Notaris  bertindak  atas  nama  pribadi  dalam  melakukan  permohonan  pailit. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) UUJN tidak serta merta lepas dari diri Notaris tersebut. Sehingga akibat dari kedua pasal tersebut harus diterimanya.
Aturan kepailitan dalam UUJN yakni ketentuan pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) menimbulkan kekaburan norma. Kekaburan norma dalam suatu ketentuan perundang-undangan  akan  menyebabkan  multitafsir  yang  akan  berdampak  pada ketidakpastian  hukum.  Sehingga  akan  berakibat  ketidak  adilan  bagi  pihak  yang dipailitkan.  Lahirnya  sebuah  perjanjian  dilandasi  akan  adanya  hak  dan  kewajiban untuk  memenuhi  prestasi  bagi  para  pihak  yang  terlibat  didalamnya.  Ketika  salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka ia telah melakukan wanprestasi. Menurut hukum  kepailitan  wanprestasi  diartikan  bahwa  debitor  tidak  mampu  membayar hutang.
Notaris dalam konteks ini bertindak dari sisi sebagai orang pribadi yang bebas melakukan  perikatan  dengan  siapapun  baik  atas  perjanjian  maupun  berdasarkan undang-undang.  Atas  perjanjian  tersebut  timbul  hak  dan  kewajiban  jika  tidak terpenuhi  salah  satunya  akan  timbul  gugatan.  Sehingga  timbul  batasan  mengenai definisi  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  telah  dijelaskan  pada  beberapa  pasal dalam  perundang-undangan  yang  menyebutkan  bahwa  Notaris  dalam menjalankan jabatannya bertindak sebagai pejabat umum bukan sebagai diri pribadi.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  UUJN  yakni  tidak  memberikan  batasan terkait subyek pailit pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) UUJN. Ketentuan kedua  pasal  tersebut  mengartikan  bahwa  subyek  pailit  adalah  jabatan  Notaris. Padahal jika menelaah dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak demikian. Tidak ada pasal  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang  menyatakan  bahwa  jabatan  adalah subyek dari kepailitan.
Pemaknaan  Notaris  dipailtkan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan  Pasal  12  huruf  (a) UUN  dalam  penafsiran  gramatikal  bersifat  sumir  dan  tidak  jelas  atau  kabur  serta ambigu. Mengenai pengertian tidak boleh dinyatakan ke dalam Bahasa yang kabur, harus diartikan lebih jelas daripada istilah yang didefinisikan. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan kesalahan yang disebut firagative definition (definisi secara klas)  atau  absure  definittion  (definisi  yang  kabur).  Tujuannya  untuk  menemukan
definis dalam undang-undang-undang untuk mencari kebenaran terhadap pengertian Notaris pailit.
Terhadap  permasalahan  ini  diperlukan  sebuah  harmonisasi  peraturan perundang-undangan  dengan  tujuan  untuk  terciptanya  kepastian  dan  jaminan hukum  bagi  siapapun  yang  mencari  keadilan.  Pada  kasus  Notaris  yang  dipailitkan dengan  sanksi  pemberhentian  sementara  hingga  pemberhentian  tidak  hormat dianggap  terjadinya  disharmonisasi  hukum  yakni  perbedaan  antara  peraturan perundang-undangan.  Sehingga  diperlukannya  harmonisasi  sebagai  suatu  proses untuk mengatasi  segala peristiwa yang bertentanga dan kejanggalan antara norma- norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan (Goesniadhie, 2010) . Menurut  pandangan  penulis  Notaris  sebagai  jabatan  tidaklah  tepat  jika dikenakan  ketentuan  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  karena  jabatan  dalam  undang- undang  ini  tidak  dapat  diterapkan  dalam  kasus  Notaris  yang  diberhentikan sementara hingga pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris juga tidak  sepatutnya  Pasal  9  ayat  (1)  serta  Pasal  12  huruf  (a)  UUJN  diterapkan  pada kasus Notaris yang dipailitkan.
Pasal  9  ayat  (1)  dan  Pasal  12  huruf  (a)  UUJN  jika  dilihat  dari  sisi  UU Kepailitan  dan  PKPU  bertentangan  dengan  asas  kelangsungan  usaha  yang  dianut dalam  undang-undang  ini.  Dimana  asas  ini  bertujuan  untuk  memberikan  peluang atau  kemungkinan  bagi  usaha  debitur  untuk  tetap  dilangsungkan.  Kepailitan bukanlah  sebuah  kriminalitas  dan  kepailitan  merupakan  hal  yang  manusiawi, artinya  kepailitan  dapat  terjadi  pada  setiap  orang.  Notaris  dalam  jabatanya  bukan selaku Notaris yang dipailitkan melainkan sebagai debitor yang memiliki utang.
UUJN  dalam  pengaturannya  khususnya  mengenai  kepailitan  lebih  baik mengacu  pada  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  UU  Kepailitan  dan  PKPU  merupakan induk dari masalah kepailitan. Namun pengaturan kepailitan dalam UUJN bertolak belakang dengan ketentuan pada UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga menimbulkan disharmonisasi  pada  kedua  perundang-undangan  ini  dan  mengakibatkan  Notaris sebagai pihak yang dirugikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  adalah:  (a)  Notaris  merupakan  jabatan  yang diberikan  langsung  oleh  Negara.  Bahasa  asing  menyebutkan  bahwa  jabatan  ialah Openbare  Ambrenaren  yakni  pejabat  yang  diserahi  tugas  untuk  membuat  akta  otentik untuk  melayani  kepentingan  masyarakat.  Sehingga  segala  produk  hukum  yang dikeluarkan  oleh  Notaris  memiliki  akibat  hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti.  Alasan  inilah  Notaris  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  jasa  yang  baik  dari kualitas  produk  hukumnya  serta  perilaku  Notaris.  (b)  Pemberhentian  sementara  pada Notaris yang dinyatakan pailit merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh Majelis Pengawas  Daerah  untuk  membuktikan  benar  atau  tidaknya  Notaris  terjerat  dalam perkara kepailitan. Pada Notaris tidak menjalankan jabatannya untuk sementara waktu, sebelum  keputusan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dijatuhkan  pada  Notaris. Negara  Belanda  yang  merupakan  salah  satu  negara  acuan  hukum  yang  dipakai  oleh Negara Indonesia memiliki perbedaan pengaturan khususnya dalam perkara kepailitan. Perbedaan  ini  terlihat  dari  akibat  hukum  khususnya  dalam  debitor  sebagai  pihak  yang pailit.  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menyebutkan  bahwa  utang  debitor  akan  terus
mengikuti  dan  tidak  memiliki  jangka  waktu  yang  jelas  sampai  utang  debitor  dibayar dengan  lunas  pada  kreditor.  Sedangkan  Ducth  Bankruptcy  Act  memberikan  jangka waktu  3  (tiga)  sampai  5  (lima)  tahun  untuk  debitor  melunasi  utang-utangnya.  Bila debitor  merasa  tidak  mampu  untuk  melunasi  utangnya  maka  proses  kepailitannya dianggap  berakhir  berdasarkan  putusan  hakim.  Penjatuhan  sanksi  yang  diatur  oleh UUJN  dianggap  tidak  memberikan  kepastian  hukum  khususnya  dalam  pemberhentian sementara.  Bila  mengacu  pada  UU.  Kepailitan  dan  PKPU  sanksi  pemberhentian sementara pada Notaris tidak dapat diterapkan karena honorium atau gaji sebagai upah pelayanan  jabatan  Notaris  tidak  dapat  dijadikan  objek  pailit.  Artinya  jabatan  Notaris tidak termasuk dalam subyek hukum yang disebutkan dalam UU Kepailitan dan PKPU. (c)  Pengaturan  terhadap  subyek  pailit  yang  disebutkan  oleh  UUJN  tidak  memberikan batasan.  Sedangkan  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  memberikan  batasan  bahwa jabatan bukan merupakan subyek dari kepailitan. Pemaknaan Notaris dipailitkan dalam Pasal  9  ayat  (1)  dan  Pasal  12  huruf  a  UUJN  bersifat  sumir  atau  kabur.  Ketentuan penjatuhan sanksi terhadap perkara pailit yang diatur dalam UUJN dan UU Kepailitan dan  PKPU  dianggap  terjadinya  disharmonisasi  hukum  yakni  perbedaan  perundang- undang.  Pasal  9  ayat  (1)  dan  Pasal  12  huruf  (a)  UUJN  dianggap  bertentangan  dengan asas  kelangsungan  usaha  yang  diterapkan  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Asas  ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitur untuk tetap dilangsungkan.

## BIBLIOGRAPHY
A’An  Efendi,  Dyah  Octorina  Susanti,  &  Tektona,  Rahmadi  Indra.  (2019).  Penelitian Hukum Doktrinal. Laksbang Justitia, Surabaya . Google Scholar
Adjie,  Habib.  (2008). Hukum  Notaris  Indonesia:  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Refika Aditama. Google Scholar
Adjie,  Habib,  &  Gunarsa,  Aep.  (2013). Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik . Google Scholar
Afiani,  Tri,  Susilowati,  Etty,  &  Djais,  Moch.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  sebagai Akibat  Ditolaknya  Permohonan  Pailit  pada  Perusahaan  Modal  Ventura.
Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–15. Google Scholar
Andi,  A.  A.  Prajitno.  (2010).  Pengetahuan  Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa  Notaris  di Indonesia, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara . Google Scholar
Badudu,  Yus,  &  Zain,  Sutan  Mohammad.  (1994). Kamus  umum  bahasa  Indonesia .
Pustaka Sinar Harapan. Google Scholar
Goesniadhie, Kusnu. (2010). S, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. NasaMedia, Malang . Google Scholar
Mahalizikri, Irawan Fakhrudin. (2015). Aspek Masalah Kepailitan Dalam Tataran Teori
Dan Problematikanya Yang Berlaku Di Indonesia. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 4 (1), 25–39. Google Scholar
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2011).  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana. Mertokusumo, Sudikno . Google Scholar
Prayitno,  Indra.  (2017).  Telaah  Terhadap  Pergeseran  Kewenangan  Notaris  Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017  Tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi  Notaris. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (1), 115–133. Google Scholar
Primudyastutie,  Mirin,  &  Sulistyono,  Anang.  (2021).  Peran  Profesi  Notaris  dalam Menjaga  Kewibawaan  Negara  Hukum  Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan Kenotariatan , 5 (2), 252–269. Google Scholar
Purwosutjipto,  H.  M.  N.  (1987). Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia: Pengetahuan  Dasar  Hukum  Dagang  Indonesia .  Djambatan,  Jakarta. Google Scholar
Shubhan, M Hadi. (2015). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Indonesia . Cetakan ke-5, April. Google Scholar
Shubhan, M Handi. (2015). Hukum Kepailitan . Prenada Media. Google Scholar
Wahid, Abdul, Dewi, Elya Kusuma, & Sarip, Sarip. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik  Terhadap  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  Juncto  Pasal  1868  KUHPerdata. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 4 (2), 205–219. Google Scholar
Wahyuni,  Sry,  Madiong,  Baso,  &  Makkawaru,  Zulkifli.  (2021). Analisis  Wewenang Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Hak  Milik  Atas Tanah Di Kota Makassar . Google Scholar
Wiryawan, Aga Waskitha. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit  Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Lex  Renaissance ,
5 (1), 193–206. Google Scholar

## Copyright holder:
Balqis Nurdiniasari Afrihasa, Muhammad Khoidin, Ainul Azizah (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: