## ANALISIS  EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK  ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SERTA KONTRIBUSINYA SEBAGAI  SALAH  SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Riska Indah Permatasari 1 , Khusnatul Zulfa Wafirotin 2 , Iin Wijayati 3 1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo – riskainpersar01@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Ponorogo – khusnafeump@gmail.com
3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo – iinsmart83@gmail.com
Abstrak -The purpose of research is to analyze the effectiveness a tax revenue  of  Tax  on  Acquistion  of  Land  and  Building  as  well  as  its  contribution  to  the local  revenue  in  Ponorogo  regency  on  2018 –  2022  year.  This  research  is  the  case study  in  Ponorogo  regency  goverment  on  2018 –  2022  year.  This  research  took  a secondary  data  from  BPPKAD  Ponorogo  regency.  Technical  analysis  of  the  data used the analysis of effectiveness and analysis contribution. The results  of  the  analysis  effectiveness  concluded  that  the  tax  BPHTB  in  2018 –  2022 year  had  an  average  effective  rate  of  139%,  this  shows  that  a  tax  revenue  BPHTB on  2018 –  2022  year  can  said  to  be  effective  as  a  percentage  of  more  than  one hundred  percent  effectiveness.  The  analysis  of  contribution  a  tax  BPHTB  to  the  local revenue  in  Ponorogo  regency  on  2018 –  2022  year  had  an  average  contribution  rate of  6,18%  this  shows  that  the  contribution  to  the  local  revenue  in  Ponorogo  regency on  2018 –  2022  year  is  said  very  less  because  had  contribute  for  less  than  ten  percentage contribution percent.
Keywords - Tax BPHTB, effectiveness, contributions, local revenue.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam pasal 33 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi  dan  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  sebesar  besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Bumi  sebagai  contoh  tanah merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  mempunyai fungsi  sosial,  kepentingan  lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, lahan usaha atau alat investasi yang menguntungkan. Atas tanah  terdapat  bangunan  yang  memberikan  manfaat  ekonomi  kepada  pemilik.  Sudah sewajarnya bila pemilik atau yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan menyerahkan sebagian nilai  ekonomis  yang diperoleh  kepada pemerintah  melalui  pembayaran pajak  yang disebut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2007 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007  bahwa  Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) didasarkan pada Undang-Undang  No.  21  Tahun  1997  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2000.  Pada  perkembangan  berikutnya  sejak 1  Januari 2011  Bea  Perolehan  Hak atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dialihkan  pengelolaannya  ke  Pemerintah  Daerah  menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya pengalihan pajak BPHTB dari pajak pusat menjadi
pajak  daerah  mampu  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah dan bertujuan meningkatkan local taxing power Kabupaten/Kota. Hal ini membuat pemerintah  daerah  lebih  otonom  bukan  hanya  pada  sisi  pengeluaran,  tetapi  juga  pada  sisi pengelolaan penerimaan.
Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain lain yang bersumber dari ekonomi asli daerah  hal  ini  disampaikan  oleh  Warsito  kawedar,  Abdul  Rohman,  dan  Sri  Handayani. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  mempunyai peranan  penting  dalam  pembangunan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  harus  dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan  memperbesar tersediannya  keuangan  daerah  yang digunakan untuk  berbagai  kegiatan pembangunan  yang  bersifat  mandiri,  tapi  pada  kenyataannya  kontribusi  PAD  terhadap pendapatan  dan  belanja  daerah  masih  kecil.  Selama  ini  dominasi  sumbangan  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  masih  kecil,  maka  untuk  mengurangi  ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah.
Efektivitas  merupakan  tingkat  pencapaian  hasil  dengan  target  yang  telah  ditetapkan. Tujuan  efektivitas  untuk  mengukur  rasio  keberhasilan.  Untuk  melakukan  analisis  efektifitas terhadap  penerimaan  BPHTB  pada  penelitian  ini  maka  dilakukan  perbandingan  antara penerimaan  dan  target  BPHTB  untuk  tahun  2018-2022.  Rumusan  yang  dilakukan  untuk menghitung tingkat BPHTB yaitu :
Tabel 1.1 Rumus Efektifitas BPHTB
Sumber: Jamil (2016:5)
Dengan asumsi sebagai berikut:
Tabel 1.2 Kriteria Penilian Efektivitas Prosentase Efektivitas Kriteria ≥100% Sangat Efektif 90 - <100% Efektif 80 - <90% Cukup Efektif 60 - <80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif Sumber: Jamil (2016:5)
Dalam  penelitian  ini,  efektivitas  merupakan  perbandingan antara  realisasi penerimaan BPHTB  dengan  Target  Penerimaan  BPHTB  Kabupaten  Ponorogo.  Jika  tingkat  efektivitas BPHTB tinggi, maka besar pula tingkat kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.
Menurut  Anne  Ahira  (2012)  Kontribusi  berasal  dari  bahasa  inggris, contribute, contribution, yang  berarti  keikutsertaan,  keterlibatan,  melibatkan  diri,  maupun  sumbangan. Dalam peneliyian ini konteks kontribusi merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten  Ponorogo.  Diharapkan  dengan  semakin  tingginya  kontribusi  penerimaan BPHTB maka akan semakin besar pula PAD Kabupaten Ponorogo.
Analisis  kontribusi  penerimaan  BPHTB  terhadap  Pendapatan  asli  daerah  dapat dirumuskan sebagai berikut:
Efektivitas BPHTB = Realisasi Penerimaan BPHTB x 100%
Target Penerimaan BPHTB
Tabel 1. Rumus Kontribusi BPHTB
Sumber : Isrofah (2018:7)
Tabel 2 . Kriteria Kontribusi

## Sumber: Isrofah (2018:7)

## 2.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  kuantitatif  yang  dilakukan  terhadap variable  mandiri  yaitu  tanpa  membuat  perbandingan,  atau  menghubungkan  dengan  variable yang  lain.  Tujuan  Penelitian  deskriptif  adalah  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran,  lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  Efektifitas  Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) serta Kontribusinya Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.
Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten  Ponorogo  yang  beralamatkan  di  Jl.  Aloon-Aloon  Utara  Kabupaten  Ponorogo. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:96).
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  bidang  yang  berada  di  lingkup  BPPKAD Kabupaten  Ponorogo  yang  terdiri  dari  Bidang  Pajak  Daerah,  Bidang  Pengendalian Pendapatan  Daerah,  Bidang  Anggaran,  Bidang  Akuntansi,  Bidang  Pembendaharaan,  dan Bidang Asset. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,  2008:62).  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  bidang  Pajak  Daerah  BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purposive  sampling dengan  kriteria  pengambilan  data  yang  berhubungan  dengan efektifitas  penerimaan  BPHTB  dan  Kontribusi  BPHTB  terhadap  PAD.  Yang  mana  data tersebut  dapat  memberikan  informasi  terkait  realisasi  dan  target  BPHTB  serta  PAD  di Kabupaten  Ponorogo.  Adapun  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan time series dari tahun 2018 sampai 2022.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  adalah  Field  Research.  Metode  ini dilakukan  dengan  cara  pengamatan  langsung  ke  instansi  terkait  yaitu  BPPKAD  Kabupaten
Kontribusi BPHTB = Realisasi Penerimaan BPHTB x 100%
Realisasi Penerimaan PAD Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria 0,00 – 10% Sangat Kurang 10,10% - 20% Kurang 20,10% - 30% Sedang 30,10% - 40% Cukup Baik 40,10% - 50% Baik Diatas 50% Sangat Baik
Ponorogo dengan menggunakan dua sumber pengumpulan data  yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data data yang berbentuk  kuantitatif  (angka-angka)  dan  dinyatakan  dengan  data  kualitatif  untuk menginterprestasikan  hasil  data  perhitungan  tersebut  serta  menyertai  dan  melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan staff bidang pengendalian daerah BPPKAD Kabupaten Ponorogo  pada  Senin,  15  Mei  2023  pukul  10.30  WIB  diperoleh  data  target  dan  realisasi BPHTB sebagai berikut :
Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2022 Tahun Target BPHTB Realisasi BPHTB Persentase 2018 Rp. 9,801,177,809.00 Rp. 13,157,391,354.95 134,24% 2019 Rp. 12,500,000,000.00 Rp. 15,792,855,901.00 126,34% 2020 Rp. 11,072,750,000.00 Rp. 19,590,640,095.00 176,93% 2021 Rp. 16,500,000,000.00 Rp. 21,292,088,924.00 129,04% 2022 Rp. 19,700,000,000.00 Rp. 26,566,073,560.00 134,85%
Sumber  :  Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Ponorogo (2023).
Tabel 4  Perhitungan Persentasi Efektivitas Penerimaan BPHTB No Tahun  Perhitungan Hasil Kriteria 1 2018 13,157,391,354.95 x 100% 9,801,177,809.00 134,24% Sangat Efektif 2 2019 15,792,855,901.00 x 100% 12,500,000,000.00 126,34% Sangat Efektif 3 2020 19,590,640,095.00 x 100% 11,072,750,000.00 176,93% Sangat Efektif 4 2021 21,292,088,924.00 x 100% 16,500,000,000.00 129,04% Sangat Efektif 5 2022 26,566,073,560.00 x 100% 19,700,000,000.00 134,85% Sangat Efektif
Sumber : data diolah penulis, 2023
Perhitungan  efektivitas  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  realisasi  penerimaan pajak BPHTB dengan target pajak BPHTB. Koefisien efektivitas merupakan hasil rasio antara realisasi pajak BPHTB dengan target pajak BPHTB yang telah ditentukan.
Berdasarkan  data  diatas  dari  tahun  2018-2022  penerimaan  BPHTB  Kabupaten Ponorogo  sangat  efektif.  Pada  tahun  2018  persentase  efektivitas  sebesar  134,24%,  pada tahun 2019 persentase efektivitas penerimaan BPHTB menurun 7,9% menjadi 126,34%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 50,59% yang semula 126,34% menjadi 176,93%. Pada  tahun  2021  persentase  penerimaan  BPHTB  129,04%  mengalami  penurunan  sebesar 47,89%  dari  tshun  sebelumnya.  Pada  tahun  2022  mengalami  peningkatan  dari  tahun sebelumnya  sebesar  5,81%  yaitu  134,85%.  Efetivitas  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari tahun 2018-2022 rata-rata menunjukkan persentase yang diperoleh sebesar 139% dengan interpretasi sangat baik.

## Gambar 1 Grafik efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) tahun 2018-2022.

## Analisis Kontribusi BPHTB terhadap PAD
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo terdiri dari Pajak Daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah.  Terhitung  dari  tahun  2018-2022  realisasi  untuk  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten  Ponorogo  setiap  tahunnya  meningkat.  Berikut  tabel  target  dan  realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.

## Tabel 5  Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Target Realisasi Persentase 2018 Rp. 258,942,963,965.67  Rp. 288,352,801,326.80 111,36% 2019 Rp. 287,705,087,351.98  Rp. 291,227,369,256.84 101,22% 2020 Rp. 266,465,788,651.52  Rp. 303,331,015,448.27 113,83% 2021 Rp. 274,040,857,868.00  Rp. 376,703,830.130.31 137,46% 2022 Rp. 305.359.655.300.00  Rp. 321.557.432.811,09 105,30%
Sumber  :  Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Ponorogo
Adapun  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Ponorogo  salah  satunya yaitu  pajak  daerah.  Pajak  daerah  Kabupaten  Ponorogo  terdiri  dari  Sembilan  komponen, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak  parkir,  pajak  air  tanah,  pajak  bumi  dan  bangunan,  dan  pajak  bea  perolehan  ha  katas tanah  dan  bangunan  (BPHTB).Setiap  tahunnya  pajak  daerah  Kabupaten  Ponorogo  selalu meningkat  dari  ralisasinya.  Namun,  dalam  perubahan  target  pajak  daerah  setiap  tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah serta perkembangan dari Kabupaten Ponorogo. Dalam
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 180.00% 200.00% Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tahun 2022

## Grafik Efektivitas Penerimaan BPHTB
penelitian  ini  yang  akan  penulis  bahas  terkait  kontribusi  BPHTB  sebagai  salah  satu  sumber PAD.
Berikut  disajikan  tabel  realisasi  BPHTB  dan  realisasi  PAD  untuk  mengetahui  berapa besar  kontribusi  BPHTB  sebagai  salah  satu  sumber  PAD.  Perhitungan  kontribusi  dilakukan dengam  cara  membandingkan  realisasi  penerimaan  BPHTB    dengan  realisasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.

## Tabel 6 Kontribusi Penerimaan BPHTB 2018-2022
Tahun  Realisasi BPHTB Realisasi PAD Persentase Kontribusi Interpretasi Nilai 2018 Rp. 13,157,391,354.95 Rp. 288,352,801,326.80 5,15% Sangat Kurang 2019 Rp. 15,792,855,901.00 Rp. 291,227,369,256.84 5,42% Sangat Kurang 2020 Rp. 19,590,640,095.00 Rp. 303,331,015,448.27 6,45% Sangat Kurang 2021 Rp. 21,292,088,924.00 Rp. 376,703,830,130.31 5,65% Sangat Kurang 2022 Rp. 26,566,073,560.00 Rp. 321,557,432,811.09 8,26% Sangat Kurang Total 30,93% Rata-rata 6,18% Sangat Kurang Sumber : data diolah penulis, 2023
Berdasarkan  tabel  diatas  tahun  2018  realisasi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 13,157,391,354.95, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 288,352,801,326.80 dan tingkat kontribusi sebesar 5,15% dengan nilai intrepretasi Sangat Kurang.  Tahun  2019  realisasi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) sebesar Rp. 15,792,855,901.00, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.
291,227,369,256.84  dan  tingkat  kontribusi  sebesar  5,42%  dengan  nilai  intrerpretasi  Sangat Kurang.  Tahun  2020  realisasi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) sebesar Rp. 19,590,640,095.00, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.
303,331,015,448.27  dan  tingkat  kontribusi  sebesar  6,45%  dengan  nilai  intrerpretasi  Sangat Kurang.  Tahun  2021  realisasi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) sebesar Rp. 21,292,088,924.00, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.
376,703,830,130.31  dan  tingkat  kontribusi  sebesar  5,65%  dengan  nilai  intrerpretasi  Sangat Kurang.  Tahun  2022  realisasi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) sebesar Rp. 26,566,073,560.00, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 321,557,432,811.09  dan  tingkat  kontribusi  sebesar  8,26%  dengan  nilai  intrerpretasi  Sangat Kurang.

## Grafik Kontribusi BPHTB terhadap PAD
Gambar 2. Grafik Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap PAD 2018-2022

## 4.  KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Efektivitas  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  di Kabupaten Ponorogo  dari  tahun 2018-2022  secara  keseluruhan  menunjukkan  interpretasi nilai sangat efektif dengan presentase rata-rata sebesar 139%. Pemungutan BPHTB yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  dianggap  sangat  baik  karena  telah melebihi  target yang  sudah ditentukan.  Dengan kata  lain bahwa pengelolaan  penerimaan BPHTB yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki prospek yang baik.
2.  Kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari tahun 2018-2022  memperoleh  nilai  sangat  kurang  dengan  persentase  rata-rata  sebesar  6,18%. Kurangnya  kontribusi  BPHTB  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Ponorogo dikarenakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) komponennya tidak hanya dari  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB),  tapi  pajak  daerah  lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli  daerah  yang  sah  merupakan  salah  satu  komponen  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Kurangnnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan hak status tanahnya untuk memiliki  sertipikat.  Kurangnya  transaksi  peralihan  hak  yang  diajukan  ke  BPPKAD Kabupaten  Ponorogo.  Sumber  pendpatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Ponorogo bersifat  fluktuatif  atau  naik  turun,  penyebabnya  yaitu  karena  meningkatanya  target  setiap tahunnya  dan  pendapatannya  tidak  hanya  berasal  dari  satu  komponen  saja  yaitu  pajak daerah,  melainkan  pajak  daerah  lainnya,  kemudian  retribusi  dan  lain-lain  yang  termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kawedar,  Warsito,  Abdul  Rohman,  dan  Sri  Handayani.2008. Akuntansi  Sektor  Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah . Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  perubahan  keempat  atas  Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Soemitro,Rochmat.1994. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan . PT
Eresco:Bandung
Mardiasmo, 2016. Perpajakan (Edisi Terbaru 2016). Penerbit Andi: Yogyakarta. Undang-Undang  Nomor  : 28  Tahun  2009  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Siahaan,  Marihot P.2016. Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah. Edisi  Revisi .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Siagian, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara Ulum, Ihyaul. 2012. Audit Sektor Publik . Jakarta: Bumi Aksara Dasril  Munir,  dkk.  2004. Kebijakan  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta:  Yayasan Pembaruan Administrasi Republik Indonesia (YPARI).
Sugiyono, 1999. Metodologi Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta. Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sekaran,  Uma.  2000. Research  Method  For  Bussiness,  3rd  Edition .  New  York:  John  Wiley  & Sons Inc.
Rizkina, Miftha. 2019 . Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah penduduk sebagai Variable Moderating .
Ejournal. https://journal.pancabudi.ac.id/index.php /jurnalperpajakan/article/view/566. Diakses 12 November 2022.
Hani Dymitri, Heriansyah Kurnia, Masri Indah. 2018. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor).
Ejournal.http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahanaakuntansi/article/view/8124. Diakses 12 November 2022.
Bela Kapahese Indri, Karamoy Herman, Pangerapan Sonny. 2021. Analisis Efektifitas, Efesiensi dan Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bitung.
Ejournal. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33143. Diakses 12 November 2022