Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan p-ISSN 1410 – 1831

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
Volume 24 Nomor 2, Juli 2019
http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak

## PENGARUH FAKTOR MIKROEKONOMI DAN MAKROEKONOMI TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PERUSAHAAN
Tika Larasati Harjito Putri 1 , Ratna Septiyanti 2 , Widya Rizki Eka Putri 3 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

## Informasi Naskah

## Abstract
Update Naskah: Dikumpulkan: 19 Des 2019;
Diterima: 22 January 2020; Terbit/Dicetak: 30 January 2020.
The purposed of research is to get empirical evidence about the effect  of  microeconomics  and  macroeconomics  factors  to  debt policy.  This  research  used  the  Financial  Companies  which  is listed  in  Indonesia  stock  exchange  started  the  year  2014-2018 with  total  32  Companies.  Samples  are  selected  based  on purposive  sampling  method  with  the  purpose  to  get  sample according to research aim.  Sample consists of 160 observations. The analytical technique was multiple regressions. The research results show that microeconomics factors which are proxied by corporate  growth,  corporate  size,  and  blockholder  ownership has significant effect to debt policy. However, macroeconomics factors which are proxied by political stability and inflation rates has no significant effect to debt policy.
Keywords: microeconomics factors, macroeconomics factors, and debt policy.

## A. PENDAHULUAN
Setiap  perusahaan  membutuhkan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  modalnya,  sehingga  dapat menjalankan kegiatan operasi dan mengembangkan usahanya. Perusahaan dapat memperoleh dana melalui sumber pendanaan internal maupun eksternal.  Laba ditahan sebagai sumber dana internal diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan. Sumber dana eksternal dapat diperoleh melalui penerbitan saham baru atau pinjaman dana berupa hutang (Soraya dan Permanasari, 2017).
Menurut  Hanafi  (2016),  peningkatan  penggunaan  hutang  jika  tidak  diiringi  dengan  kemampuan perusahaan  dalam  memelihara  hutang  dengan  baik  dapat  mengakibatkan  kebangkrutan.  Semakin  tinggi hutang,  semakin  besar  bunga  yang  harus  dibayar.  Berdasarkan  Gambar  1  jumlah  perusahaan  Indonesia yang dimohonkan pailit terus mengalami peningkatan selama periode 2014-2017.

## Gambar 1 Jumlah perusahaan Indonesia yang dimohonkan pailit selama 2014-2017.
Penting  bagi  pengguna  hutang  untuk  melihat  dampak  dan  korelasi  hutang  dengan  faktor  kondisi mikro dan makro ekonomi untuk memutuskan kebijakan utang layak atau tidak untuk dilakukan (Fahmi, 2014). Faktor mikroekonomi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan blockholder ownership . Faktor makroekonomi dalam penelitian ini adalah kestabilan politik dan tingkat inflasi.  Pertumbuhan  perusahaan  merupakan  penambahan  kekayaan  perusahaan  dibandingkan  dengan tahun  sebelumnya  yang  tercermin  dari  nilai  pendapatannya.  Peningkatan  pendapatan  tersebut membutuhkan  sumber  dana  yang  dapat  berasal  dari  internal  maupun  eksternal  perusahaan.  (Sanusi  dan Nazar, 2014).
Ukuran perusahaan digambarkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan dan diharapkan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang, selain itu aset perusahaan digunakan sebagai jaminan atas  hutang  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka  pengeluaran perusahaan juga semakin besar (Firmansyah et al ., 2016). Menurut Thomsen et al .  dalam Dictio (2019), blockholder ownership adalah ukuran kepemilikan saham kepemilikan saham yang jumlahnya lebih dari 5% dari jumlah saham yang beredar. Menurut Darsono (2001), di Amerika Serikat kepemilikan 5% dari jumlah saham yang beredar sudah signifikan dalam RUPS, namun di Indonesia masih banyak investor yang menguasai lebih dari 50% dari jumlah saham beredar. Semakin besar penguasaan saham oleh sekelompok kecil  perusahaan  atau blockholder maka  makin  besar  keberanian  mereka  mengambil  pinjaman  atau memperbesar kebijakan hutang (Maryasih dan Gemala, 2014).
Kestabilan  politik  adalah  standar  untuk  mengukur  persepsi  tentang  kemungkinan  ketidakstabilan politik  dan  atau  kekerasan  bermotif  politik,  termasuk  terorisme  (Razak  dan  Suhadak,  2019). Ketidakstabilan politik akan mengarah pada kebijakan makroekonomi jangka pendek yang tidak optimal atau meningkatkan kebijakan yang tidak pasti, sehingga menghasilkan lingkungan politik-ekonomi yang tidak pasti, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi investasi (Aisen dan Veiga, 2011).
Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu  tertentu.  Menurut  Staikouras  dan  Wood  (2003)  dalam  Kosmidou  (2008),  inflasi  memiliki  efek langsung terhadap beban-beban perusahaan. Beban operasional  yang meningkat dapat menurunkan laba
51 55 69 73 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014 2015 2016 2017 J um la h P er us a ha a n Tahun Perusahaan yang Dimohonkan Pailit
perusahaan, sehingga perusahaan cenderung menggunakan hutang (Firmansyah et al ., 2016).  Pemilihan sampel  pada  perusahaan  sektor  keuangan  dalam  penelitian  ini  dikarenakan  berdasarkan  data  Bank Indonesia,  yaitu  Surat  Utang  Luar  Negeri  Indonesia  (SULNI),  perusahaan  sektor  keuangan  memiliki jumlah hutang terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya selama tahun 2014-2018.
Penelitian-penelitian tentang pengaruh faktor mikroekonomi dan makroekonomi terhadap kebijakan hutang masih memberikan hasil yang belum konsisten. Penelusuran riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang, masih menghasilkan temuan yang tidak  konsisten . Penelitian  Nyamita et  al .  (2014);  Sanusi  dan  Nazar  (2014);  dan  menunjukkan  bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Namun penelitian Cortez dan  Susanto  (2012);  Memon et  al .  (2015);  Ramadhany et  al .  (2015)  dan  Firmansyah et  al .  (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.
Research gap juga terlihat pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. Penelitian yang dilakukan oleh; Nyamita et al . (2014); dan M’ng et al . (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kebijakan  hutang.  Sedangkan  Cortez  dan  Susanto  (2012);  Hidayat (2013); Memon et al . (2015); Firmansyah et al . (2016); dan M’ng et al . (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap  kebijakan  hutang.  Ketidakkonsistenan  hasil  juga  terdapat  pada pengaruh antara blockholder ownership dengan kebijakan hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Wiliandri (2011);  serta  Lestari  (2014)  menunjukkan  bahwa blockholder  ownership berpengaruh  negatif  terhadap kebijakan  hutang.  Sedangkan  Maryasih  dan  Gemala  (2014);  serta  Saputra et  al .  (2017);  menunjukkan bahwa blockholder ownership berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.
Pengaruh  tingkat  inflasi  terhadap  kebijakan  hutang  didapatkan  juga  hasil  yang  tidak  konsisten. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Firmansyah et  al .  (2016)  dan  M’ng et  al. (2017)  menunjukkan  bahwa tingkat  inflasi  berpengaruh  positif  terhadap  kebijakan  hutang.  Sedangkan  Muthama et  al .  (2013)  dan Nyamita et al . (2014) menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Oleh sebab itu, peneliti membuat suatu penelitian dengan judul “ Pengaruh Faktor Mikroekonomi dan  Makroekonomi  Perusahaan  Terhadap  Kebijakan  Hutang  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018) ”.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Keagenan
Teori  keagenan  menjelaskan  tentang  hubungan  keagenan  yang  timbul  antara  pemilik  perusahaan ( principal ) dengan para manajer ( agents ). Teori keagenan membahas tentang keputusan pendanaan yang diambil  oleh  pihak  manajemen  ( agent )  apakah  akan  memberikan  tambahan  kekayaan  bagi  pemegang saham  ( principle )  atau  meningkatkan  nilai  perusahaan  atau  justru  memberikan  benefit  lebih  kepada manajemen atas adanya aliran kas bebas jika perusahaan memutuskan berhutang (Firmansyah et al ., 2016).

## Teori Pecking Order
Secara  spesifik,  perusahaan  mempunyai  urutan  preferensi  dalam  penggunaan  dana.  Urutan  dalam Pecking Order Theory adalah laba ditahan, hutang, dan penerbitan saham. Menurut teori pecking order, perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang lebih kecil tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat hutang yang kecil, tetapi karena mereka tidak membutuhkan  dana  eksternal.  Tingkat  keuntungan  yang  tinggi  menjadikan  dana  internal  mereka  cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi.

## Kebijakan Hutang
Menurut  Firmansyah et  al .  (2016),  kebijakan  hutang  adalah  suatu  keputusan  pembiayaan  yang dilakukan dengan berhutang kepada perbankan konvensional dalam jangka waktu tertentu, atau dapat juga dilakukan dengan perbankan ekspor impor dengan opsi membeli suatu produk pada negara tertentu dengan mendapatkan  fasilitas  kredit  dari  bank  yang  mengelola  ekspor  ataupun  impor  tersebut  dan  dapat  juga
menjual surat hutang berjangka berupa obligasi kepada pihak investor baik di dalam negeri ataupun diluar negeri dengan opsi tertentu untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasinya.

## Faktor Mikroekonomi
Menurut Brigham dan Houston (2011), perusahaan pada umumnya mempertimbangkan faktor-faktor mikroekonomi perusahaan ketika melakukan keputusan kebijakan hutang. Dalam penelitian ini digunakan variabel-variabel, yaitu pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan blockholder ownership .

## 1. Pertumbuhan Perusahaan
Pertumbuhan  perusahaan  merupakan  gambaran  perkembangan  usaha  yang  dilakukan  periode sekarang  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  (Saputra et  al .,  2017).  Menurut  Jong et  al .  (2007) dalam  Firmansyah et  al .  (2016),  perusahaan  yang  memiliki  peluang  bertumbuh  yang  baik  dimasa  yang akan datang akan tetap menjaga hutangnya tetap kecil, hal ini dikarenakan investor tidak menginginkan memindahkan  kekayaannya  ke  kreditur.  Berdasarkan  teori  agensi,  semakin  besar  dan  positif  perubahan total  pendapatan  yang  tinggi  dapat  meningkatkan  laba  perusahaan.  Laba  perusahaan  yang  tinggi menggambarkan  kinerja  perusahaan  yang  sudah  baik,  sehingga  konflik  agensi  dapat  diatasi  dan  tidak membutuhkan biaya pengawasan tambahan dari pihak kreditur.
Berdasarkan teori pecking order , semakin besar dan positif perubahan total pendapatan yang tinggi dapat menghasilkan laba yang besar. Sehingga, perusahaan akan memilih untuk menggunakan laba internal perusahaan untuk membiayai perusahaan. Pertumbuhan perusahaaan memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan  hutang  perusahaan  terutama  karena  perusahaan  lebih  menggunakan  laba  internal  (Sanusi  dan Nazar,  2014).  Pernyataan  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nyamita et  al .  (2014) mengatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  pertumbuhan  perusahaan  terhadap  kebijakan  utang perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.

## 2. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan (Sanjaya, 2014). Menurut Ifada dan Yunandriatna (2017), ukuran perusahaan merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar  perusahaan  dapat  memberikan  kemudahan  akses  pencarian  dana  dari  sumber  hutang  karena perusahaan  mempunyai collateral  assets .  Dengan  demikian,  semakin  besar  ukuran  perusahaan,  maka semakin besar kesanggupan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, dan semakin banyak kebutuhan akan modalnya yang berasal dari dana eksternal.Berdasarkan teori agensi, semakin besar total aset yang dibiayai melalui hutang dapat semakin memperkecil konflik antara manajer dan pemilik perusahaan, karena biaya  pengawasan  terhadap  kinerja  perusahaan  akan  dilakukan  oleh  pihak  kreditur  semakin  besar. Bertambahnya  aset  perusahaan  melalui  hutang  dapat  meningkatkan  kinerja  perusahaan  dan  nilai perusahaan, serta menambah kekayaan pemilik perusahaan.
Berdasarkan  teori pecking  order ,  semakin  besar  total  aset,  maka  semakin  besar  pula  biaya  yang ditanggung perusahaan, meliputi biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan. Jika penggunaan laba ditahan untuk mencukupi biaya-biaya tersebut terbatas, sehingga alternatif pendanaan berikutnya adalah melalui hutang. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Memon et al. (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif  antara  ukuran  perusahaan  dengan  kebijakan  hutang.  Hasil  yang  sama  ditemukan  oleh  Ifada  dan Yunandriatna (2017); dan M’ng et al . (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan hutang.Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

## 3. Blockholder Ownership
Menurut  Dictio  (2019), blockholder ownership  merupakan  kepemilikan  saham  suatu  perusahaan dalam jumlah yang besar, dimana pemilik saham seringkali dapat memengaruhi kebijakan perusahaan yang didapat dari besarnya saham yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  9/POJK.04/2018  tentang  Pengambilalihan  Perusahaan Terbuka,  Pasal 1, angka 4, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00059/BEI/07-2019, Pemegang Saham Utama adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh  suatu  perusahaan  atau  jumlah  yang  lebih  kecil  dari  itu  sebagaimana  ditetapkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan.  Hak  suara  yang  lebih  besar  ini  dapat  digunakan  dalam  penentuan  kebijakan  yang  akan diterapkan perusahaan, termasuk kebijakan hutang.
Menurut Maryasih dan Gemala (2014) dan Wiliandri (2011), semakin besar dan memusat penguasaan saham oleh sekelompok pemegang saham akan mendorong perusahaan lebih berani mengambil pinjaman sehingga  meningkatkan  DER.  Berdasarkan  teori  agensi,  semakin  besar  dan  memusat  blockholder ownership  semakin  besar  pula  penggunaan  hutang  karena  hutang  dapat  digunakan  untuk  mengawasi manajer agar bertindak sesuai tujuan perusahaan, mengatasi konflik agensi yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dan dapat memberikan pendapatan atas saham dan laba perusahaan yang semakin  tinggi  karena  adanya  kebijakan  perlindungan  pajak  atas  bunga  pinjaman,  sehingga  dapat mengurangi konflik agensi karena baik principal dan agent bersama-sama mendapatkan keuntungan dari hutang. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Blockholder ownership berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

## Faktor Makroekonomi
Menurut Khanna et al . (2018), faktor makroekonomi perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan untuk  kebijakan  hutang  perusahaan  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Dalam  penelitian  ini variabel-variabel yang digunakan adalah kestabilan politik dan tingkat inflasi.

## 1. Kestabilan Politik
Kestabilan  politik  adalah  standar  untuk  mengukur  persepsi  tentang  kemungkinan  ketidakstabilan politik  dan  atau  kekerasan  bermotif  politik,  termasuk  terorisme  (Razak  dan  Suhadak,  2019). Ketidakstabilan politik akan mengarah pada kebijakan makroekonomi jangka pendek yang tidak optimal atau meningkatkan kebijakan yang tidak pasti, sehingga menghasilkan lingkungan politik-ekonomi yang tidak pasti, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi investasi (Aisen dan Veiga, 2011). Ketidakstabilan politik akan mengarah pada kebijakan makroekonomi jangka pendek yang tidak optimal atau meningkatkan kebijakan  yang  tidak  pasti,  sehingga  menghasilkan  lingkungan  politik-ekonomi  yang  tidak  pasti, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi investasi (Aisen dan Veiga, 2011).
Berdasarkan  teori pecking  order ,  ketika  kestabilan  politik  naik,  risiko  politik  akan  turun,  akan mengakibatkan meningkatnya perekonomian negara tersebut (Razak dan Suhadak, 2019), sehingga dalam perekonomian  yang  meningkat  tersebut  jika  laba  ditahan  tidak  mencukup  untuk  membiayai  kegiatan perusahaan, maka perusahaan akan akan beralih menggunakan hutang untuk menambah modal kegiatan usahanya. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Kestabilan politik berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

## 2. Tingkat Inflasi
Menurut Bank  Indonesia, secara sederhana tingkat  inflasi  diartikan sebagai  kenaikan harga secara umum  dan  terus  menerus  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Menurut  Staikouras  dan  Wood  (2003)  dalam Kosmidou  (2008),  inflasi  memiliki  efek  langsung  terhadap  beban-beban  perusahaan  sektor  keuangan. Beban operasional  yang meningkat dapat menurunkan laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung menggunakan  hutang  (Firmansyah et  al .,  2016).    Menurut  Mukhlis  (2016),  bagi  perusahaan  sektor keuangan terjadinya inflasi dapat mempengaruhi alokasi kredit  yang diberikan kepada kreditur. Dengan semakin tingginya inflasi, maka dalam perspektif produsen hal tersebut dapat berarti terjadinya kenaikan output  di  pasar.  Kenaikan  tersebut  jika  diiringi  dengan    kenaikan  pendapatan  masyarakat,  maka  akan meningkatkan pendapatan perusahaan sektor keuangan.
Berdasarkan teori pecking order , peningkatan tingkat inflasi akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional perusahaan, tetap dilain hal peningkatan inflasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu pendapatan  dapat  meningkat,  untuk  lebih  meningkatkan  kinerja  perusahaan  sektor  keuangan  ini  dan menutupi biaya operasional perusahaan, perusahaan akan menambah modal dengan menggunakan hutang.
Hasil  penelitian  yang  ditemukan  oleh Firmansyah et  al .  (2016)  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh positif antara tingkat inflasi dengan kebijakan hutang. Hasil yang sama ditemukan oleh M’ng et al. (2017)  menunjukkan  bahwa  tingkat  inflasi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kebijakan hutang Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 5 : Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

## Gambar 2 Kerangka Pemikiran

## C. METODE PENELITIAN

## Teori Keagenan
Teori  keagenan  menjelaskan  tentang  hubungan  keagenan  yang  timbul  antara  pemilik  perusahaan ( principal ) dengan para manajer ( agents ). Teori keagenan membahas tentang keputusan pendanaan yang diambil  oleh  pihak  manajemen  ( agent )  apakah  akan  memberikan  tambahan  kekayaan  bagi  pemegang saham  ( principle )  atau  meningkatkan  nilai  perusahaan  atau  justru  memberikan  benefit  lebih  kepada manajemen atas adanya aliran kas bebas jika perusahaan memutuskan berhutang (Firmansyah et al ., 2016).

## Teori Pecking Order
Secara  spesifik,  perusahaan  mempunyai  urutan  preferensi  dalam  penggunaan  dana.  Urutan  dalam Pecking Order Theory adalah laba ditahan, hutang, dan penerbitan saham. Menurut teori pecking order, perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang lebih kecil tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat hutang yang kecil, tetapi karena mereka tidak membutuhkan  dana  eksternal.  Tingkat  keuntungan  yang  tinggi  menjadikan  dana  internal  mereka  cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi.

## Kebijakan Hutang
Menurut  Firmansyah et  al .  (2016),  kebijakan  hutang  adalah  suatu  keputusan  pembiayaan  yang dilakukan dengan berhutang kepada perbankan konvensional dalam jangka waktu tertentu, atau dapat juga dilakukan dengan perbankan ekspor impor dengan opsi membeli suatu produk pada negara tertentu dengan mendapatkan  fasilitas  kredit  dari  bank  yang  mengelola  ekspor  ataupun  impor  tersebut  dan  dapat  juga menjual surat hutang berjangka berupa obligasi kepada pihak investor baik di dalam negeri ataupun diluar negeri dengan opsi tertentu untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasinya.
(+) (+) (+) (+) (-) Faktor Mikroekonomi Kebijakan Hutang (Y) Pertumbuhan Perusahaan (X 1 ) Ukuran Perusahaan (X 2 ) Blockholder Ownership (X 3 )
Faktor Makroekonomi Kestabilan Politik (X 4 )
Tingkat Inflasi (X 5 )

## Faktor Mikroekonomi
Menurut Brigham dan Houston (2011), perusahaan pada umumnya mempertimbangkan faktor-faktor mikroekonomi perusahaan ketika melakukan keputusan kebijakan hutang. Dalam penelitian ini digunakan variabel-variabel, yaitu pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan blockholder ownership .

## 4. Pertumbuhan Perusahaan
Pertumbuhan  perusahaan  merupakan  gambaran  perkembangan  usaha  yang  dilakukan  periode sekarang  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  (Saputra et  al .,  2017).  Menurut  Jong et  al .  (2007) dalam  Firmansyah et  al .  (2016),  perusahaan  yang  memiliki  peluang  bertumbuh  yang  baik  dimasa  yang akan datang akan tetap menjaga hutangnya tetap kecil, hal ini dikarenakan investor tidak menginginkan memindahkan  kekayaannya  ke  kreditur.  Berdasarkan  teori  agensi,  semakin  besar  dan  positif  perubahan total  pendapatan  yang  tinggi  dapat  meningkatkan  laba  perusahaan.  Laba  perusahaan  yang  tinggi menggambarkan  kinerja  perusahaan  yang  sudah  baik,  sehingga  konflik  agensi  dapat  diatasi  dan  tidak membutuhkan biaya pengawasan tambahan dari pihak kreditur.
Berdasarkan teori pecking order , semakin besar dan positif perubahan total pendapatan yang tinggi dapat menghasilkan laba yang besar. Sehingga, perusahaan akan memilih untuk menggunakan laba internal perusahaan untuk membiayai perusahaan. Pertumbuhan perusahaaan memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan  hutang  perusahaan  terutama  karena  perusahaan  lebih  menggunakan  laba  internal  (Sanusi  dan Nazar,  2014).  Pernyataan  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nyamita et  al .  (2014) mengatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  pertumbuhan  perusahaan  terhadap  kebijakan  utang perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.

## 5. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan (Sanjaya, 2014). Menurut Ifada dan Yunandriatna (2017), ukuran perusahaan merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar  perusahaan  dapat  memberikan  kemudahan  akses  pencarian  dana  dari  sumber  hutang  karena perusahaan  mempunyai collateral  assets .  Dengan  demikian,  semakin  besar  ukuran  perusahaan,  maka semakin besar kesanggupan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, dan semakin banyak kebutuhan akan modalnya yang berasal dari dana eksternal.
Berdasarkan  teori  agensi,  semakin  besar  total  aset  yang  dibiayai  melalui  hutang  dapat  semakin memperkecil konflik antara manajer dan pemilik perusahaan, karena biaya pengawasan terhadap kinerja perusahaan  akan  dilakukan  oleh  pihak  kreditur  semakin  besar.  Bertambahnya  aset  perusahaan  melalui hutang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan, serta menambah kekayaan pemilik perusahaan.Berdasarkan teori pecking order , semakin besar total aset, maka semakin besar pula biaya yang ditanggung perusahaan, meliputi biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan. Jika penggunaan laba ditahan untuk mencukupi biaya-biaya tersebut terbatas, sehingga alternatif pendanaan berikutnya adalah melalui hutang. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Memon et al . (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif  antara  ukuran  perusahaan  dengan  kebijakan  hutang.  Hasil  yang  sama  ditemukan  oleh  Ifada  dan Yunandriatna (2017); dan M’ng et al . (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan hutang.Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

## 6. Blockholder Ownership
Menurut  Dictio  (2019), blockholder ownership  merupakan  kepemilikan  saham  suatu  perusahaan dalam jumlah yang besar, dimana pemilik saham seringkali dapat memengaruhi kebijakan perusahaan yang didapat dari besarnya saham yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  9/POJK.04/2018  tentang  Pengambilalihan  Perusahaan Terbuka,  Pasal 1, angka 4, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00059/BEI/07-2019,
Pemegang Saham Utama adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh  suatu  perusahaan  atau  jumlah  yang  lebih  kecil  dari  itu  sebagaimana  ditetapkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan.  Hak  suara  yang  lebih  besar  ini  dapat  digunakan  dalam  penentuan  kebijakan  yang  akan diterapkan perusahaan, termasuk kebijakan hutang.
Menurut Maryasih dan Gemala (2014) dan Wiliandri (2011), semakin besar dan memusat penguasaan saham oleh sekelompok pemegang saham akan mendorong perusahaan lebih berani mengambil pinjaman sehingga  meningkatkan  DER.  Berdasarkan  teori  agensi,  semakin  besar  dan  memusat  blockholder ownership  semakin  besar  pula  penggunaan  hutang  karena  hutang  dapat  digunakan  untuk  mengawasi manajer agar bertindak sesuai tujuan perusahaan, mengatasi konflik agensi yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dan dapat memberikan pendapatan atas saham dan laba perusahaan yang semakin  tinggi  karena  adanya  kebijakan  perlindungan  pajak  atas  bunga  pinjaman,  sehingga  dapat mengurangi konflik agensi karena baik principal dan agent bersama-sama mendapatkan keuntungan dari hutang. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Blockholder ownership berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

## Faktor Makroekonomi
Menurut Khanna et al . (2018), faktor makroekonomi perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan untuk  kebijakan  hutang  perusahaan  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Dalam  penelitian  ini variabel-variabel yang digunakan adalah kestabilan politik dan tingkat inflasi.

## 1. Kestabilan Politik
Kestabilan  politik  adalah  standar  untuk  mengukur  persepsi  tentang  kemungkinan  ketidakstabilan politik  dan  atau  kekerasan  bermotif  politik,  termasuk  terorisme  (Razak  dan  Suhadak,  2019). Ketidakstabilan politik akan mengarah pada kebijakan makroekonomi jangka pendek yang tidak optimal atau meningkatkan kebijakan yang tidak pasti, sehingga menghasilkan lingkungan politik-ekonomi yang tidak pasti, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi investasi (Aisen dan Veiga, 2011).
Ketidakstabilan  politik  akan  mengarah  pada  kebijakan  makroekonomi  jangka  pendek  yang  tidak optimal atau meningkatkan kebijakan yang tidak pasti, sehingga menghasilkan lingkungan politik-ekonomi yang tidak pasti, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi investasi (Aisen dan Veiga, 2011).
Berdasarkan  teori pecking  order ,  ketika  kestabilan  politik  naik,  risiko  politik  akan  turun,  akan mengakibatkan meningkatnya perekonomian negara tersebut (Razak dan Suhadak, 2019), sehingga dalam perekonomian  yang  meningkat  tersebut  jika  laba  ditahan  tidak  mencukup  untuk  membiayai  kegiatan perusahaan, maka perusahaan akan akan beralih menggunakan hutang untuk menambah modal kegiatan usahanya. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Kestabilan politik berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

## 2. Tingkat Inflasi
Menurut Bank  Indonesia, secara sederhana tingkat  inflasi  diartikan sebagai  kenaikan harga secara umum  dan  terus  menerus  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Menurut  Staikouras  dan  Wood  (2003)  dalam Kosmidou  (2008),  inflasi  memiliki  efek  langsung  terhadap  beban-beban  perusahaan  sektor  keuangan. Beban operasional  yang meningkat dapat menurunkan laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung menggunakan hutang (Firmansyah et al ., 2016).
Menurut Mukhlis (2016), bagi perusahaan sektor keuangan terjadinya inflasi dapat mempengaruhi alokasi kredit yang diberikan kepada kreditur. Dengan semakin tingginya inflasi, maka dalam perspektif produsen  hal  tersebut  dapat  berarti  terjadinya  kenaikan  output  di  pasar.  Kenaikan  tersebut  jika  diiringi dengan    kenaikan  pendapatan  masyarakat,  maka  akan  meningkatkan  pendapatan  perusahaan  sektor keuangan.
Berdasarkan teori pecking order , peningkatan tingkat inflasi akan mengakibatkan peningkatan biaya
operasional perusahaan, tetap dilain hal peningkatan inflasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu pendapatan  dapat  meningkat,  untuk  lebih  meningkatkan  kinerja  perusahaan  sektor  keuangan  ini  dan menutupi biaya operasional perusahaan, perusahaan akan menambah modal dengan menggunakan hutang.
Hasil  penelitian  yang  ditemukan  oleh  Firmansyah et  al .  (2016)  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh positif antara tingkat inflasi dengan kebijakan hutang. Hasil yang sama ditemukan oleh M’ng et al. (2017)  menunjukkan  bahwa  tingkat  inflasi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kebijakan hutang Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 5 : Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Analisis Regresi Berganda
Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel B Sig. Konstanta -2,407 0,000 SQRT_GROWTH -0,252 0,002 SQRT_SIZE 0,651 0,000 SQRT_BO 0,725 0,008 SQRT_PS 0,050 0,863 SQRT_INFL 0,142 0,222 Sumber : Data Olahan SPSS 23
Berdasarkan Tabel 1, maka model regresi yang didapat ialah:
DER = –2,407 – 0,252GROWTH + 0,651SIZE + 0,725BO + 0,050PS + 0,142INFL Keterangan :
DER
= Kebijakan Hutang
GROWTH   = Pertumbuhan Perusahaan
SIZE
= Ukuran Perusahaan
BO
= Blockholder Ownership
PS
= Kestabilan Politik
INFL
= Tingkat Inflasi
Berdasarkan  Tabel  4.1,  dengan  tingkat  siginfikansi  0,05, variabel GROWTH  memiliki  nilai signifikan sebesar 0,002 < nilai signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H 1 atau hipotesis pertama diterima.  Variabel  SIZE  memiliki  nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  nilai  signifikansi  0,05,  maka  dapat disimpulkan bahwa H 2 atau hipotesis kedua diterima. Variabel BO memiliki nilai signifikan sebesar 0,008 <  nilai  signifikansi  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H 3 atau  hipotesis  ketiga  diterima.  Variabel  PS memiliki nilai signifikan sebesar 0,873 > nilai signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H 4 atau hipotesis keempat ditolak. Variabel INFL memiliki nilai signifikan sebesar 0,222 > nilai signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H 5 atau hipotesis kelima ditolak.
Uji Koefisien Determinasi R 2
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi R 2
Berdasarkan  Tabel  4.2,  nilai  adjusted  R  Square  adalah  sebesar  0, 327 yang  menunjukkan  bahwa proporsi  pengaruh  variabel  Pertumbuhan  Perusahaan  (GROWTH),  Ukuran  Perusahaan  (SIZE), Blockholder  Ownership (BO),  Kestabilan  Politik  (PS),  dan  Tingkat  Inflasi  (INFL)  terhadap  variabel Kebijakan Hutang (DER) sebesar 32,7%, sedangkan sisanya 67,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam model regresi.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang
Hasil penelitian ini mendukung penelitian  yang  dilakukan oleh Nyamita et  al . (2014), Sanusi dan Nazar  (2014),  dan  Ramadhany et  al .  (2015).  Semakin  tinggi  pendapatan  yang  mampu  dihasilkan  maka semakin besar laba perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih mengandalkan laba internal (Sanusi dan Nazar, 2014). Hal ini mendukung teori agensi, yaitu semakin besar dan positif perubahan total pendapatan dapat  meningkatkan  laba  perusahaan.  Laba  perusahaan  yang  tinggi  menggambarkan  kinerja  perusahaan yang baik, sehingga konflik agensi dapat diatas dan tidak membutuhkan biaya pengawasan tambahan dari pihak kreditur.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Memon et al. (2015) dan M’ng et al. (2017).  Menurut  Ifada  dan  Yunandriatna  (2014),  semakin  besar  ukuran  perusahaan  dapat  memberikan kemudahan akses pencairan dana dari sumber hutang karena perusahaan mempunyai collateral assets . Hal ini juga mendukung teori pecking order ,  yaitu semakin besar total  aset,  maka semakin besar pula biaya yang  ditanggung  perusahaan,  meliputi  biaya  pemeliharaan  dan  biaya  penyusutan.  Jika  penggunaan  laba ditahan  untuk  mencukupi  biaya-biaya  tersebut  terbatas,  maka  alternatif  pendanaan  berikutnya  adalah melalui hutang.

## Pengaruh Blockholder Ownership Terhadap Kebijakan Hutang
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maryasih dan Gemala (2014), serta Saputra et  al .  (2017). Menurut  Maryasih  dan  Gemala  (2014)  dan  Wiliandri  (2011),  semakin  besar  dan memusat penguasaan saham oleh sekelompok pemegang saham akan mendorong perusahaan lebih berani mengambil  pinjaman  sehingga  meningkatkan  DER  karena  dalam  mengambil  berbagai  keputusan perusahaan blockholder memiliki kekuasaan yang lebih, termasuk kebijakan hutang.

## Pengaruh Kestabilan Politik Terhadap Kebijakan Hutang
Ketika  kestabilan  politik  naik,  risiko  politik  akan  turun,  akan  mengakibatkan  meningkatnya perekonomian negara tersebut (Razak dan Suhadak, 2019), sehingga dalam perekonomian yang meningkat tersebut jika laba ditahan tidak mencukup untuk membiayai kegiatan perusahaan, maka perusahaan akan akan beralih menggunakan hutang untuk menambah modal kegiatan usahanya. Berdasarkan Tabel 3, pada tahun 2016 perubahan beban perusahaan sektor keuangan lebih besar daripada perubahan pendapatannya, sehingga perusahaan cenderung menurunkan penggunaan hutangnya. Pada tahun 2014-2018, penanaman modal asing terus meningkat. Perusahaan dapat mengandalkan penanaman modal investasi yang diperoleh.
Tabel 3 Pendapatan, Beban Perusahaan Sektor Keuangan, dan Penanaman
Modal Invetasi tahun 2014-2018 (dalam triliun Rupiah)
Sumber : BPS, BKPM, dan Laporan Keuangan, data diolah.
2014 2015 2016 2017 2018 Pendapatan sektor keuangan Rp319,8 Rp347,1 Rp378,3 Rp398,9 Rp415,6 Perubahan (%) - 8,54% 8,99% 5,45% 4,19% Beban-beban sektor keuangan Rp234,1 Rp250,3 Rp280 Rp276,5 Rp276,4 Perubahan (%) - 6,89% 12,29% -1,62% -0,05% Penanaman modal investasi Rp463,7 Rp545,4 Rp612,8 Rp692,8 Rp721,3

## Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Kebijakan Hutang
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al . (2016), serta M’ng et al . (2017). Sebaliknya, menurut Mukhlis (2016), semakin tinggi inflasi, kenaikan output akan semakin, jika  tidak  diimbangi  dengan  kenaikan  pendapatan  masyarakat  untuk  membayar  pinjaman  akan mengakibatkan kredit macet,  sehingga menurunkan kinerja perusahaan sektor keuangan dan menambah beban perusahaan. Pada saat titik tertentu dimana beban perusahaan lebih besar daripada pendapatannya, perusahaan akan mengurangi jumlah hutang yang digunakan untuk menurunkan beban bunganya. Hal ini diperlihatkan dalam Tabel 4, pada tahun 2016 perubahan beban perusahaan sektor keuangan lebih besar daripada perubahan pendapatannya, sehingga perusahaan cenderung menurunkan penggunaan hutangnya.

## Tabel 4 Pendapatan dan Beban Perusahaan Sektor Keuangan 2014-2018
(dalam triliun Rupiah)
Sumber : BPS dan Laporan Keuangan, data diolah.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor  keuangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2014-2018  yang  dibuktikan  melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05.
3. Blockholder  ownership berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kebijakan  hutang  pada  perusahaan sektor  keuangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2014-2018  yang  dibuktikan  melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,008 atau lebih besar dari 0,05.
4. Kestabilan  politik tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  hutang  pada  perusahaan  sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,863 atau lebih besar dari 0,05.
5. Tingkat  inflasi  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  hutang  pada  perusahaan  sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,222 atau lebih besar dari 0,05.

## Saran
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor mikroekonomi lain seperti kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan corporate governance dalam penelitiannya agar dapat meberikan hasil yang lebih baik dalam menggambarkan faktor mikroekonomi perusahaan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor makroekonomi lain seperti cadangan devisa, PDB,  IHSG,  dan  lain-lain  dalam  penelitiannya  agar  dapat  meberikan  hasil  yang  lebih  baik  dalam menggambarkan faktor makroekonomi perusahaan.

## REFERENSI
Aisen, A., dan Veiga, F. J. 2011. How Does Political Instability Affect Economic Growth?. IMF Working Paper. WP/11/12.
Brigham,  Eugene  F.,  dan Houston, Joel  F.  2011. Dasar-dasar  Manajemen  Keuangan. Edisi  11,  Buku  2. Jakarta: Salemba Empat.
Bank Indonesia. 2019. Surat Utang Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
2014 2015 2016 2017 2018 Pendapatan sektor keuangan Rp319,8 Rp347,1 Rp378,3 Rp398,9 Rp415,6 Perubahan (%) - 8,54% 8,99% 5,45% 4,19% Beban-beban sektor keuangan Rp234,1 Rp250,3 Rp280 Rp276,5 Rp276,4 Perubahan (%) - 6,89% 12,29% -1,62% -0,05%
Darsono. 2001. Corporate Governance: State of the America. Jurnal Bisnis Strategi. Vol. 7. Dictio. 2019. “ Apa yang Dimaksud dengan Blockholder Ownership?” . https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud- dengan-blockholder-ownership/120685. (Diakses tanggal 10 Oktober 2019).
Fahmi, Irfan. 2014. Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Firmansyah, R. Y., Sudarma, M., dan Widia, Y. P. 2016. Faktor Internal dan Eksternal yang Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan. Jurnal Balance . Vol. XVIII, No. 1. Gumiwang,  Ringkang.  2018.  “ Mengapa  Perusahaan  Terbelit  Utang  Hingga  Berakhir  Pailit?”. http://tirto.id/mengapa-perusahaan-terbelit-utang-hingga-berakhir-pailit-cEow. (diakses tanggal 12 Agustus 2019).
Hanafi, Mamduh M. 2016. Manajemen Keuangan. Edisi Kedua . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Hidayat,  M.  S.  2013.  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Kebijakan  Dividen,  Strukur  Aktiva,  Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Utang. Jurnal Ilmu Manajemen . Vol. 1, No. 1. Ifada, Luluk M., dan Yunandriatma. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Audit . Vol. 14, No. 1.
Khanna,  Sakshi.,  Srivastava,  Amit.,  dan  Medury,  Yajulu.  2015.  The  Effect  of  Macroeconomic  Variables  on  the Capital  Structure  Decisions  of  Indian  Firms:  A  Vector  Error  Correction  Model/Vector  Autoregressive Approach . International Journal of Economics and Financial Issues . Vol. 5, Issue 4 .
Kosmidou, Kyriaki. 2008. The determinants of banks’ profit in Greece during the period of EU financial integration.
Managerial Finance Journal. Vol. 34. No. 3.
Lestari, Desi. 2014. Pengaruh Blockholder Ownership, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Dan Nondebt Tax Shield Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Yang Masuk Di Jakarta Islamic Index. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam . Vol. IX. No. 1.
M’ng, J. C. P., Rahman M., dan Sannacy S. 2017. The Determinants of Capital Structure: Evidence from Public Listed Companies in Malaysia, Singapore, and Thailand . Cogent Economics and Finance . Vol. 5.
Maryasih, L., dan Gemala, M. Z. 2014. Analisis Pengaruh Blockholder Ownership dan Asset Tangibility terhadap Kebijakan  Hutang  pada  Perusahaan  Telekomunikasi  yang  Terdaftar  di  BEI  Periode  2008-2011. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis . Vol. 1. No. 1.
Memon, P. A., Rus R. B. M., dan Ghazali Z. B. 2015. Firm and Macroeconomic Determinants of Debt: Pakistan Evidence . Procedia-Social and Behavioral Science . Volume 172 .
Mukhlis, Imam. 2012. Kinerja Keuangan Bank dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan . Vol. 16. No. 2.
Nyamita, M. O., Garbharran, H. L., dan Dorasamy N. 2014. Factors Influencing Debt Financing within State-owned Corporations in Kenya . Journal of Economics and Behavioral Studies . Vol. 6, No. 11.
Ramadhany, R., Aminah, M., dan Permanasari, Y. 2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Emiten Pertanian di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen dan Organisasi . Vol. VI, No. 3. Razak, A.M., dan Suhadak. 2019. Pengaruh Worldwide Governance Indicators dan Macroeconomic Terhadap IHSG. Jurnal Administrasi Bisnis . Vol. 70 No. 1.
Sanjaya, R., 2014. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang. Jurnal Bisnis dan Akuntansi . Vol. 16, No. 1.
Sanusi,  S.  W.,  dan  Nazar,  M.  R.  2014.  Analisis  Pertumbuhan  Perusahaan,  Profitabilitas,  dan  Dividen  Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan.
Jurnal Keuangan dan Bisnis . Vol. 12. No. 2.
Saputra, Doni H., Munthe, Inge L. S., dan Sofia, Myrna. 2017. Pengaruh Cash Flow, Kebijakan Dividen, Struktur Aktiva,  Blockholder  Ownership,  Pertumbuhan  Perusahaan  terhadap  Kebijakan  Hutang  pada  Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Jurnal Ilmiah Akuntansi . Vol. 1.
Soraya, dan Permanasari, M. 2017. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Non Keuangan Publik. Jurnal Akuntansi dan Audit . Vol. 19, No. 1.
Wiliandri,  Ruly.  2011.  Pengaruh  Blockholder  Ownership  dan  Firm  Size  terhadap  Kebijakan  Hutang  Perusahaan. Jurnal Ekonomi Bisnis . No. 2. Web www.bi.go.id Web www.bkpm.go.id Web www.bps.go.id Web idx.co.id Web www.info.worldbank/governance/wgi