## PENGARUH RETRIBUSI TERMINAL TRANSIT PASSO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA AMBON
1) Salomi Y. Narmo 2) Junus P. Patty 3) Audry Leiwakabessy Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

## ABSTRAK
Berdasarkan  peraturan  Perundang  –  undangan  dibidang  keuangan  Negara,  dilakukan  perubahan  dengan ditetapkanya  undang  –  undang  no  28  tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah.  Selanjutnya  disebut  UU Pajak  dan  Retribusi  Daerah  pada  tanggal  15  September  Tahun  2009.  Dengan  ketetapan  ini,  maka  pemerintah Daerah  Kota  Ambon  dapat  menentukan  jenis  –  jenis  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  untuk  sumber penerimaan  sebagai  upaya  meningkatkan  keuangan  Daerah  untuk  mengoptimalkan  pembangunan  Daerah  Kota Ambon.
Dengan  penelitian  ini,  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  pemungutan  Retribusi Terminal Transit Passo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Analisis yang digunakan adalah teknis  analisis  Koefisyen  Korelasi,  Determinasi  dan  Regresi  Sederhana  Dengan  adanya  analisis  tersebut,  maka penulis dapat mengetahui bagaimana atau seberapa besar pemungutan Reribusi Terminal Transit Passo Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon.
Dari  hasil  pembahasan  penelitian  tersebut  diketahui  bahwa,  pengaruh  pemungutan  Retribusi  Terminal Transit Passo Terhadap Pendapatan  Asli Daerah Kota  Ambon  memiliki  hubungan  yang positif.  Artinya bahwa Hasil analisis koefisyen korelasi sebesar 0,21% dan analisis determinasi sebesar 0,04% sedangkan hasil analisis regresi  sederhana  sebesar  0,99%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  terdapat  terdapat  pengaruh  dan  mempunyai hubungan, kesesuaian atau ketepatan, dan respons retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ). Hal ini menunjukan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang sangat penting yang memberikan sumbangan  yang cukup besar dalam peningkatan pendaptan asli daerah (PAD)

## Kata Kunci : Retribusi Terminal, PAD PENDAHULUAN
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  sumber keuangan  daerah  yang  digali  dari  wilayah  daerah yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  atau  hasil  kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerh  yang  sudah  disahkan.  Menurut  Mardiasmo (2011),  menjelaskan  bahwa  pendapatan  asli  daerah adalah  penerimaan  daerah  dari  sektor  pajak  daerah yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasan kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam pelaksanaan otonomi daerh sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan dalam undanng-undang no 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa pendapatan  asli  daerah  yang  selanjutnya  disebut pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan yang  diperoleh  daerah  dan  di  pungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selama  ini,  pendapatan  daerah  yang  kita ketahui adalah berasal dari pemungutan pajak daerah dan  retribusi  daerah.  Retribusi  sendiri  merupaka salah  satu  pendapatan  asli  daerah  yang  diharapkan dapat  menjadi  salah  satu  sumber  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  untuk meningkatkan  dan  memeratakan  kesejahteraan masyarakat.  Ada  beberapa  jenis  retribusi  daerah yang  ada  di  kota  Ambon,  salah  satunya  adalah retribusi  jasa  umum  meliputi  retribusi  terminalya merupakan  objek  penelitian  dari  penulisan  Tugas Akhir  ini.  Selama  ini  pemungutan  daerah  berupa retribusi terminal yang di atur dalam undang-undang no  32  tahun  2004  pasal  1  tentang  retribusi  daerah serta  diatur  dalam  peraturan  daerah  kota  Ambon  no
16  tahun  2012  tentang  retribusi  terminal,  pasal  8 ayat  2  tentang  jenis  kendaraan  dan  terminal  tipe  B Passo.
Menyangkut  retribusi  terminal,  penulis tertarik  untuk  meneliti  terminal  Transit  Passo, karena masih kurang banyak dilihat oleh masyarakat pada  umumnya  atau  menjadi  objek  penelitian  dari penarikan retribusi terminal sehingga penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terhadap pemungutan  retribusi  terminal  dan  pengaruhnya terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  kota  Ambon. Oleh  Karena  itu  penulis  tertarik  untuk  mengambil judul tentang: “PENGARUH RERIBUSI
TERMINAL  TRANSIT  PASSO  TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA AMBON”

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai penambahan  nilai  kekeyaan  bersih  dalam  periode anggaran  tertentu  (  UU.No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  ).  Pendapatan  Daerah  berasal dari  penerimaan  dari  dana  perimbangan  pusat  dan daerah juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan  asli  daerah  serta  lain  –  lainnya. Pengertian Pendapatan Asli daerah menurut UU. No 25  Tahun  2009  tentang  sumber  –  sumber  keuangan daerah  yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekeyaan  daerah  yang  di  pisakan  dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut  Nucholis ( 2007 : 182) Pendapatan Asli  Daerah  adalah  Pendapatan  yang  diperoleh
daerah  dari  penerimaamn  pajak  daerah,  retribusi daerah , laba perusahan daerah, dan lain – lain yang sah.    Perimbangan  keuangan  pemerinta  pusat  dan daerah adalah system pembagian keuangan yang adil proposional, demokratis, transparan dan bertanggung  jawab  dalam  rangka  pendapatan  dan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah
serta besarnya penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan.

## Pengertian Retribusi Daerah
Sebagai  sumber  yang  cukup  penting  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  adalah retribusi.  Retribusi  menempati  urutan  kedua  setelah pajak,oleh  karna  itu  perananya  sangat  penting  bagi pemerintah  di  daerah.  Upaya  peningkatan  kinerja pemungutan serta pemberian  kekuasaan bagi daerah untuk  menggali  sumber  –  sumber  penerimaan khususnya retribusi daerah.
Retribusi  yang  selanjutnya  disebut  retribusi adalah  pungutan  dari  daerah  sebagai  pembayaran atas  jasa  atau  izin  tertentu  yang  khususnya  di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepetingan orang pribadi atau badan.

## Defenisi Retribusi Daerah
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak merupakan salah  satu Pendapatan  Asli Daerah  yang diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan daerah,  untuk  meningkatkan  dan  memeratakan kesejatraan  masyarkat.  Menurut  Ahmad  Yani (2002:55).  Daerah  provinsi,  kabupaten  kota  diberi peluang  dalam  menggali  potensi  sumber  daya keuangan  dengan  menetapkan  jenis  retribusi  selain yang telah ditetapkan, sepanjang  memenuhi criteria  yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Menurut  Marihot  P.  Siahaan  (  2005:6  ), Retribusi  Daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu yang  khusus  disediakan  dan  atau  diberikan  oleh pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan  barang  ,  fasilitas,  atau  kemanfaatan lainnya,  ingin  menikmati  oleh  orang  pribadi  atau badan,  dengan  demikian  bila  seseorang  ingin menikmati jasa disediakan oleh pemerinta daerah, ia harus  membayar  retribusi  yang  ditetapkan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ciri- cirri retribusi daerah:
1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam  pemungutan  terdapat  paksaan  secara ekonomis
3. Adanya  kontraprestasi  yang  secara  langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi  dikenakan  pada  setiap  orang  /  badan yang  menggunakan  /  menyeleggarakan  jasa  – jasa yang disediakan oleh Negara.
Menurut    Dirjen    Perimbangan    Keuangan Pusat    Daerah,  Departemen    Keuangan  –    RI  ( 2004:6  ),  Kontribusi  retribusi  terdapat  penerimaan
Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah  kabupaten  / kontribusi  kota    yang  relative  tetap  perlu  mendapat perhatian  serius  bagi  daerah.  Karena    secara  teoritis terutama untuk kabupaten / kota retribusi seharusnya mempunyai  peranan  /  kontribusi  yang  lebih  besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Dasar  Hukum  :  Undang  –  undang  Nomor  18 tahun  1997,  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah dan Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 tentang  perubahan  Undang  –  undang  Nomor  18 tahun  1997  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.    Pengertian  –  pengertian  yang  berkaitan dengan retribusi daerah diatur dalam pasal 1 Undang – undang Noror 34 tahun 2000,antara lain:
1. Retribusi  Daerah  adalah:  Pungutan  Daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan  atau diberikan oleh pemerintah daerah yang berkepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa  adalah  :  Kegiatan  pemerintah  daerah berupa usahaatau pembayaran yang menyebapkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainya  yang  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi atau badan.
3. Jasa  umum  adalah  :  Jasa  yang  disediakan  oleh pemerintah  daerah  untuk  tujuan,  kepentingan dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa  Usaha  adalah  :  Jasa  yang  disediakan  oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang dimasudkan  untuk  pembinaan,  pengaturan pengendalian  dan  pengawasan  atas  kegiatan, pemanfaatan  ruang,  penggunaan  sumber  daya alam,  barang,  prasarana,  sarana,  atau  fasilitas tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Wajib  Retribusi  adalah  :  orang  /  badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, terutama pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
6. Masa  retribusi  adalah  :  suatu  jangka  waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan  tertentu  dari  pemerintah  daerah  yang bersangkutan.
7. Surat Setoran Retribusi daerah adalah ( SSRD ) adalah  :  surat  wajib  retribusi  digunakan    untuk melakukan    pembeyaran  dan  penyetoran  yang terutang  ke kas daerah.
8. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  (  SKRD  ) adalah  :  surat  ketetapan  retribusi  yang menentukan besarnya pokok retribusi.
9. Surat  Tagihan    Retribusi  Daerah  (  STRD  ) adalah : surat untuk melakukan tagihan retribusi dan  atau  sanksi  administrasi  berupa  denda  atau bunga.

## Objek  Retribusi Daerah
Yang  menjadi  objek  dari  retribusi  daerah  adalah bentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari :
a  .  Jasa  umum,  yaitu  jasa  yang  disediakan  atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tujuan kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau  badan.  Jasa umum  meliputi  pelayanan  kesehatan,  dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk  jasa  umum  adalah  jasa  urusan  umum pemerintah.
b.  Jasa  usaha,yaitu  jasa  yang  disediakan  oleh pemerintah  daerah  dengan  mengatur  prinsip  - prinsip  komersial  karena  pada  dasarnya  dapat pula  disediakan  oleh  swasta.  Jasa  usaha  antara lain  meliputi  penyewaan  asset  yang  dimiliki  / dikuasai  oleh  pemerintah  daerah,  penyedian tempat  penginapan,  usaha  bengkel  kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
c.  Perizinan  tertentu,  pada  dasarnya  pembelian  izin oleh  pemerintah  tidak  harus  dipungut  retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah  daerah  mungkin  masih  mengalami kekurangan  biaya  yang  tidak  selalu  dapat dicukupi  oleh  sumber  -  sumber  penerimaan daerah  yang  telah  ditentukan  sehingga  perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

## Jenis – Jenis Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  menurut  UU  No  18  tahun 1997  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dan retribusi  daerah  sebagaimana  telah  di  ubah  terakhir UU No 34 Tahun 2000 dan pemerintah No 66 Tahun 2001  tentang  retribusi  daerah  dapat  dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu :
a. Retribusi  jasa  umum,  adalah  retribusi  atas  jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh orang pribadi atau badan.
Sesuai  dengan  Undang-undang  No  34  Tahun 2000  Pasal  18  ayat  3  hurup  a,  retribusi  jasa umum  ditentukan  berdasarkan  kriteria  berikut ini:
1) Retribusi  jasa  umum  bersifat  bukan  pajak dan  bersifat  bukan  retribusi  jasa  usaha  atau perizinan tertentu.
2) Jasa yang
bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asa desentralisasi.
3) Jasa  tersebut  memberikan  manfaat  khusus bagi  orang  pribadi  atau  badan  yang diharuskan  membayar  retribusi,  disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan
retribusi. 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggraannya. 6) Retribusi  tersebut  dapat  dipungut  secara efektif  dan  efisiensi  serta  merupakan  satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3) Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Akte Catatan Sipil
4) Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan Pengabuan Mayat
5) Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pelayanan Pasar 7) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor 8) Retribusi  Pemeriksaan  Alat  Pemadam
Kebakaran
9) Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak Peta

## METODOLOGI  PENELITIAN Teknis Anlisa Data
Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan analisa  koefisyen  korelasi,  determinasi    dan  regresi sederhana pada Retribusi dan PAD.
1. Analisis Koefisyen Korelasi
2.
(   ) (  )(  ) √[ (   ) (  ) ][  )
3. Analisis Regresi Sederhana [ (   ) (     )]
[(     ) (   )
a = (   ) -   b (  ) atau

## PEMBAHASAN
Perhitungan Besarnya Pengaruh Retribusi Terminal Terhadap Pedapatan Asi Daerah ( PAD )  dengan Menggunakan  Metode Korelasi Metode    korelasi  merupakan  alat  analisa  yang digunakan penulis untuk menghitung seberapa besar pengaruh retribusi terminal terhadap PAD.

## –

## Tabel penolong untuk menghitung persamaan Koefisyen Korelasi Dan Regresi Sederhana (Dalam Ribuan Rupiah)
Bulan januari – mei 2015 Bulan Y (PAD) X Retribusi Y 2 XY X 2 Jan-15 2.855 1.752 81.510.25 5.001.960 3.069.504 Feb-15 3.975 1.521 15.800625 6.045.975 2.313.441 Mar-15 3.795 1.827 14.402.025 7.262.325 3.337.929 Apr-15 4.325 1.593 18.705.625 6.889.725 2.537.649 Mei 2015 4.555 1.512 20.748.025 6.887.160 2.286.144 ∑ 19.505 8.205 77.807.325 32.087.270 13.544.667 Rumus  koefisyen  korelasi    adalah  :
(   ) (  )(  ) √[ (   ) (  ) ][  )
Penyelesaian
(          ) (     )(      )
√[  (          ) (     ) [  (          ) (      ) (           )  (          ) √(           ) (          )(                       ) √(       )(       )
√
r =  0.21% Hasil  di  atas  menunjukan  bahwa  antara Retribusi  dan  PAD  memiliki  hubungan  yang  positif tetapi  (  sangat  lemah  )    artinya  bahwa  Retribusi memberikan  pengaruh  yang  tidak  terlalu  besar terhadap  peningkatan  PAD.  hanya  sebesar  0,21  % sisanya  99,79  %  disumbangkan  oleh  faktor-faktor lain  atau  sumber-sumber  PAD  lainnya  yang diperoleh dari pemungutan retribusi. Determinasi  ( R ) = ( 0.21 ) 2 =  0.0441 = 0.0441 x 100 % = 0.04 %. Sedangkan koefisyen determinasi sebesar 0,04 %  menunjukan  bahwa  hanya  0,04%  Retribusi Terminal  Transit  menentukan  peningkatan  PAD sisanya  99,96%  di  tentukan  oleh  sumber  –  sumber PAD lainya.
Perhitungan Besarnya Pengaruh Retribusi Terminal  Terhadap  Pedapatan  Asi  Daerah  Kota Ambon  dengan  Menggunakan    Metode  Regresi Sederhana
Metode  Regresi  sederhana  merupakan  alat analisis  yang  digunakan  penulis  untuk  mengetahui berapa  besar  pengaruh  biaya  operasional  terhadap pendapatan  PAD  dengan  cara  memperediksi  nilai variabel  terikat  berdasarkan  nilai  variabel  bebas. Dampak  dari  penggunaan  regresi  dapat  digunakan untuk  memutuskan  apakah    naik  dan  menurunnya nilai  dalam  variabel  terikat  dapat  dilakukan  melalui naik  dan  menurunkan  nilai    variabel  bebas,  atau untuk meningkatkan nilai variabel bebas, atau untuk
meningkatkan  nilai  variabel  bebas  sebaliknya. Rumus Metode Regresi Sederhana adalah :
Dimana : Y = PAD a = Harga Y bila X = 0 ( harga kostanta)
b = Angka arah koefisyen regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun penurunan variabel bebas  yang  didasarkan  pada  variabel  terikat. Bila  b  (  +  )  maka  naik,  dan  bila  (  -  )  maka terjadi penurunan.
x = Retribusi Hasil Regresi Sederhana tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y= a + b Perhitungan Y  =  a  +  b  sebelum  mencari  nilai  a  terlebih  dahulu mencari nilai b dicari
[ (   ) (  ) (  )] [(     ) (   )
= [ (          )  (     )(      )]
[ (          ) (    )
(                       ) –
= 0,99
Y/  =  a      +  bx  sebelum  mencari  nilai  Y  terlebih dahulu nilai a dicari - = 3.901 – =  1.641
= 3.901 -  1625                 . = 2.776
Dari  hasil  perhitungan  dapat  diketahui bahwa Retribusi  dan PAD  memiliki  hubungan  yang positif  artinya  bahwa  jika  Retribusi  naik,  maka PADnya juga akan mengalami peningkatan . Dari  hasil  perhitungan  Y/  :  2776  +  0,99  X menunjukan  bahwa  Retribusi  mengalami  kenaikan sebesar  Rp  1,  maka  PAD  akan  turut  naik  juga sebesar Rp 0,99.
Y = 2776 + 0,99 X

## Y = a + bx

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  menunjukan  bahwa koefisyen  korelasi  sebesar        0,21%  ,  koefisyen determinasi  sebesar  0,04%  sedangkan  regresi sederhana adalah sebeser 2776

## Saran
Kantor  Dinas  Pendapatan  Kota  Ambon  di  harapkan mampu meningkatkan dan memperhatikan sumber –
sumber  Pendapatan    Asli  Daerah  dan  Retribusi Daerah  yang  ada  di  Kota  Ambon  agar  dapat terciptanya  pandapatan  yang  meningkatkan  pada bulan yang akan datang dan juga turut mempengaruhi
atau dapat mendatangkan
Pendapatan  Asli  Daerah  (  PAD  )  bagi  Pemerintah Kota Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Yani. 2002. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Yokyakarta Andherson Herchel M. dan Brock Horache M. Sommerfeld Ray M.  Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta. Bagijo, 2011 Pendapatan Asli Daerah, Jakarta Budiyowono, Nugroho, 2003, Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahan, Yogyakarta, UPP – AMP YKPN Kesit  2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit  Erlangga, Jakarta Peraturan  Pemerintah  No.  66  Tahun  2001  Tentang  Peraturan  Umum  Retribusi  Daerah  Tahun  2012  Tentang Retribusi Terminal.
Peraturan Daerah Kota Ambon No. 16  Tahun 2012 Pasal 8 ayat 2 tentang jenis kendaraan dan Terminal Tipe B Passo Undang – undang yang mengatur tentang sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah No. 22 Tahun 1999. Siahaan, M.P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi. Jakarta : Rajawali