Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Keterbukaan Massa Terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan

## Influence of Corporate Governance, Size of Company, and Media Exposure to Environmental Disclosure
Galuh Kirana Nugraheni 1 Shinta Widyastuti 2 Rahmasari Fahria 3
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 21 February 2021
Revised 20 June 2021
Publish 30 June2021

## Keywords:
Audit  committees,  board  of  director,  environmental disclosure, media exposure, size of company.
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.10029

## A B S T R A C T
Government  has  regulated  obligation  for  company  to  disclose  about environment’s  conditions  around  company  in  law  of  limited  company. Environmental  disclosure  is  a  company’s  responsibility  to  provide information  about  what  it  has  done  to  maintain  the  environment  as  a result  company’s  operation  activities.  Eventhough  government  has regulated about environmental disclosure, there are some companies have not  done  their  responsibility.  This  research’s  aims  are  to  analyze  good corporate  governance  (GCG),  size  of  company,  and  media  exposure  to environmental  disclosure.  This  research  is  quantitative  method  and  use secondary  data  of  mining  sector  that  obtained  from  Indonesia  Stock Exchange’s  website  and  company’s  official  website  from  2015-2019. Sampling’s method use purposive sampling method. The hypothesis test use multiple linear regression. The  Results are size of audit  committees has positive significant influence to environmental disclosure, while size of  the  board  of  commissioners,  size  of  company,  and  media  exposure  do not have positive significant influence to environmental disclosure.

## A B S T R A K
Pemerintah telah mengatur kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan  dampak  lingkungan  yang  terjadi  disekitar  perusahaan melalui  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Pengungkapan  Informasi Lingkungan  atau  Environmental  Disclosure  ini  merupakan  bentuk tanggung  jawab  perusahaan  dalam  menginformasikan  apa  yang  telah dilakukan  perusahaan  guna  menjaga  lingkungan  akibat  kegiatan operasional perusahaan. Walaupun pengungkapan informasi lingkungan telah  diatur  Undang-Undang,  tetapi  masih  ada  perusahaan  yang melalaikannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh good corporate  covernance  (GCG),  ukuran  perusahaan  (firm  size),  dan keterbukaan massa terhadap pengungkapan informasi lingkungan (Media Exposure to Environmental Disclosure). Penelitian ini mengunakan data sekunder  perusahaan  sektor  pertambangan  yang  diperoleh  dari  website Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan  website  perusahaan  selama  2015-2019. Metode  sampling  pada  penelitian  menggunakan  metode  purposive sampling,  dengan  pengujian  hipotesis  menggunakan  regresi  linier berganda.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  ukuran  komite  audit berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengungkapan  informasi lingkungan.  Ukuran  dewan  komisaris,  ukuran  perusahaan,  dan keterbukaan  massa  tidak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang  sangat  melimpah,  baik  yang  ada  di  daratan,  lautan,  dan terutama yang berada dibawah bumi (Kurniawan, 2019). Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan baik BUMN, Swasta, dan Asing untuk berinvestasi pada sektor pertambangan di Indonesia. Dampak dari sektor pertambangan ini selain meningkatkan sumber pendapatan bagi negara, juga memiliki dampak terhadap lingkungan.  Proses  penambangan  dan  lokasi  penambangan  yang  tak  jarang  berada  dekat  dengan pemukiman masyarakat akan menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar. Jika sisa galian tambang tidak direvitalisasi maka bisa dipastikan sumber-sumber kehidupan masyarakat akan terganggu.
Permasalahan  lingkungan  akibat  sektor  pertambangan  di  Indonesia  tidak  dapat  dielakkan  lagi  dan sangat mengkhawatirkan. Sekitar 1.700-an bekas galian tambang yang memiliki izin di Kalimantan Timur ditinggalkan begitu saja oleh  perusahaan tambangnya  (theconversation.com, 2020). Daerah aliran sungai di bengkulu tercemar limbah batu bara sejak tahun 1980-an, kegiatan penambangan PT Lapindo Brantas yang menyebabkan keluarnya lumpur yang menenggelamkan ratusan rumah masyarakat, penambangan emas  PT  Freeport  menyebabkan  munculnya  lubang  yang  sangat  besar  dan  rusaknya  tanah  di  lokasi penambangan, dan PT Rayon Utama yang menghasilkan gas polusi berbahaya yang berasal dari kegiatan operasional penambangannya.
Menindaklanjuti  maraknya  dampak  buruk  lingkungan  akibat  kegiatan  operasional  perusahaan, Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu UU Nomor. 40  Tahun 2007.  Pemerintah  mewajibkan  perusahaan yang  kegiatan  operasionalnya  berhubungan  dengan sumber  daya  alam  untuk  menjalankan  tanggung  jawab  sosial  serta  lingkungan.  Pemerintah  juga mengharuskan Perseroan Terbatas untuk menyampaikan laporan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tahunan. Pengungkapan Informasi Lingkunganatau environmental disclosure oleh perusahaan  akan  mempermudah  masyarakat, stakeholder, dan  pemangku  kepentingan  untuk  mengawasi tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  telah  dilakukan.  Perusahaan  yang  memberikan  informasi mengenai  aspek  sosial  pada  khalayak  umum  menunjukkan  orientasi  perusahaan  kepada  konsumennya, sehingga penilaian terhadap perusahaan akan baik dan akan meningkatkan penjualannya   (Cowen et al., 1987).  Pengungkapan  infoemasi  lingkungan  juga  mendukung  program-program  yang  dilakukan Pemerintah,  seperti  sistem  manajemen  lingkungan,  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL), dan  Program  Penilaian  Peringkat  Kerja  Perusahaan  atau  yang  dikenal  dengan  singkatan  PROPER,  yang disusun  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  (Kurniawan,  2019).  Kurangnya  pengawasan  dari  lembaga terkait dalam  pelaksanaan AMDAL dan  pelaporan  mengenai  pengungkapan  informasi  lingkungan  yang bersifat  sukarela  ( voluntary) menyebabkan  ketidakpatuhan  perusahaan  dalam  melaksanakan  tanggung jawabnya  secara  sosial  kepada  masyarakat  dan tidak  disusunnya  laporan  pengungkapan  dampak lingkungan.
Selain  Pemerintah  yang  berperan  mengawasi  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan, para petinggi pada perusahaan itu sendiri juga memiliki peran yang penting. Dorongan dari para petinggi perusahaan  melalui  implementasi good  corporate  covernance (GCG)  atau  tata  kelola  yang  baik  membuat manajemen  perusahaan  dapat  meningkatkan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  taggungjawab  sosial  dan lingkungannya.  Variabel  yang  digunakan  untuk  mewakili good  corporate  governance dalam  penelitian  ini yaitu, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Anggrarini  &  Taufiq  (2017), dimana variabel yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan adalah data perusahanan manufaktur. Hasil dari penelitian Anggrarini & Taufiq (2017) adalah variabel  ukuran  dewan  komisaris  tidak  brpengaruh  terhadap  pengungkapan  infromasi  lingkungan, sedangkan  variabel  ukuran  perusahaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan  infromasi lingkungan . Mutia et al., (2018) menggunakan variabel ukuran dewan komisaris. Sampel yang digunakan adalaj  data  perusahaan  yang  terdaftar  pada  indeks  Sri  Kehati.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa ukuran  dewan  komisaris  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan  informasi  lingkungan. Pakpahan & Rajagukguk (2018) menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan keterbukaan  massa.  Sampel  yang  digunakan  adalah  data  perusahaan  manufaktur.  Hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  ukuran  dewan  komisaris  dan  keterbukaan  massa  berpengaruh  terhadap
environmental  disclosure,  sedangkan  ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan.  Solikhah  & Winarsih  (2016)  menggunakan  variabel  liputan  media,  dan  sampel  yang  digunakan  adalah  data perusahaan  pertambangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  liputan  media  tdak  berpengaruh  terhadap pengungkapan informasi lingkungan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  tidak  konsisten  dan  fenomena  terkait  dampak lingkungan  akibat  kegiatan  penambangan  yang  terjadi  sampai  saat  ini,  mendorong  penulis  untuk melakukan penelitian kembali terkait Pengungkapan  Informasi Lingkungan atau environmental disclosure . Penelitian  ini  menggunakan  variabel  ukuran  dewan  komisaris,  ukuran  perusahaan,  keterbukaan  massa, dan  menambahkan  variabel  ukuran  komite  audit  yang  belum  diteliti  pada  penelitian  terdahulu.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  sampel  pada  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) terkhusus  sektor  pertambangan  dan  mempublikasikan annual  report pada  periode  2015-2019  secara berturut-turut dan mempublikasikan sustainability report pada periode 2015-2019.

## 2. TELAAH LITERATUR
Dowling (1975) mengemukakan sebuah teori yang dikenal dengan teori legitimasi. Dasar pemikiran dari teori ini adalah adanya ikatan sosial atau kontrak tidak langsung antara perusahaan dengan masyakat di  sekitarnya  (Ahmad  &  Sulaiman,  2004).  Secara  tersirat  masyarakat  memiliki  suatu  harapan  bahwa perusahaan  akan  dapat  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  sebaik  mungkin  dan  tidak  merugikan masyarakat  (Rokhlinasari,  2015).  Perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  operasional  dengan  ramah lingkungan,  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  sekitar,  atau  memberi  perhatian  terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar, sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan secara tidak langsung.
Pengungkapan  informasi  lingkungan  atau environmental  disclosure merupakan  penerapan  teori legitimasi (Rokhlinasari, 2015). Melalui laporan tersebut perusahaan dapat mengungkapkan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga lingkungan sekitar sehingga dapat membantu dan diterima oleh masyarakat  (Brown  &  Deegan,  1998).  Pengungkapan  informasi  lingkungan  juga  memberikan  dampak positif bagi investor karena memberikan keyakinan bahwa tidak akan ada pengeluaran yang besar terkait perbaikan  lingkungan  atau  ancaman  terkait  keberlangsungan  hidup  perusahaan  akibat  penolakan masyarakat sekitar.
Teori  keagenan  merupakan  teori  yang  menjelaskan  mengenai  hubungan  kontrak principal atau pemegang saham dengan manajemen perusahaan yang merupakan agen dari principal . Teori ini pertama kali  dikemukakan  oleh  Jensen  serta  Meckling  (1976).  Pemilik  perusahaan  menempatkan  manajemen sebagai  perpanjangan  tangannya  untuk  menjalankan  perusahaan  agar  menghasilkan  laba  sebesar- besarnya. Jika tujuan antara pemegang saham dan manajemen sejalan, yaitu untuk memaksimalkan laba dan  meningkatkan  nilai  perusahaan  maka  Pengungkapan  Informasi  Lingkungansebagai  bentuk pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  harus  dilaksanakan  oleh  manajemen.  Pemegang  saham dan agen seharusnya memiliki informasi yang simetris terkait apa yang terjadi di dalam perusahaan, tetapi yang  terjadi  adalah  sebaliknya.  Manajemen  sebagai  agen  lebih  memiliki  informasi  lengkap  tentang perusahaan  dibandingkan  dengan  pemegang  saham.  Semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka  semakin besar pula biaya keagenan yang dibutuhkan (Sparta & Rheadanti, 2019).
Suatu  perusahaan  bukan  hanya  sebagai  entitas  yang    mementingkan  keuntungan  pribadi  atau manajemen tapi juga keuntungan seluruh stakeholder (Sari et al., 2019), sehingga masukan stakeholder perlu menjadi  pertimbangan  dalam  menjalankan  perusahaan.  Hal  ini  merupakan  pendekatan  dari  teori stakeholder yang  dikemukakan  pertama  kali  Tahun  1963  dalam  buku  Richard  Freeman.  Melalui pengungkapan dampak lingkungan, komunikasi yang kuat kepada stakeholder dapat terlaksana.
Aktivitas manajemen perusahaan sebagai agen diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan komisaris akan bertanggung  jawab  untuk  mengontrol  kegiatan-kegiatan  manajemen  (Dharmawan  &  Suhardianto,  2016), yaitu  dalam  menjalankan  operasional  perusahaan,  laporan  keuangan  yang  disusun,  termasuk  laporan pertanggungjawaban  sosial.  Ukuran  dewan  komisaris  yang  besar  akan  relatif  baik  dalammengontrol manajemen untuk melakukan pengungkapan dampak lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  (Anggrarini  &  Taufiq,  2017;  Suprapti  et  al.,  2019;  Wardani  &  Haryani,  2018). Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan hipotesis pertama sebagai bedrikut:
H 1 : Ukuran  Dewan  Komisaris  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengungkapan  dampak lingkungan
Komite  Audit  dibentuk  oleh  Dewan  Komisarisuntuk  membantu  tugas-tugas  Dewan  Komisaris. Komite  audit  dapat  dikatakan  sebagai the  ultimate  monitor dalam  kegiatan  pelaporan  perusahaan (Committees,  1999).  Komite  Audit  dianggap  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Dewan  Komisaris (Komaruddin, 2013).  Selain  memberikan  masukan,  menelaah  terkait  aktivitas  majanemen terkait  laporan keuangan, Komite Audit pun memastikan bahwa manajemen perusahaan sudah melaksanakan ketentuan perudang-undangan  yang  berlaku.  Besarnya  ukuran  Komite  Audit  akan  mempengaruhi  keefektifan pengontrolan  kegiatan  manajemen,  termasuk  pengungkapan  informasi  lingkungan(Ariningtika, 2014:4).Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  (Pratitis, 2018; Sari et al., 2019; Wardani & Haryani, 2018). Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan hipotesis keduasebagai berikut:
H 2 :  Ukuran  Komite  Audit  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengungkapan  informasi lingkungan.
Besar  kecilnya  suatu  perusahaan  dapat  diukur  dengan  indikator  ukuran  perusahaan  (Abdul  Kadir, 2020). Semakin besar perusahaan makapengungkapan informasi pada laporan keuangan perusahaan pun relatif luas (Anggrarini & Taufiq, 2017).  Perusahaan yang besar akan melakukan pengungkapan yang lebih luas  karena  memiliki  risiko  tinggi  pada  kerusakan  lingkungan  (Sparta  &  Rheadanti,  2019).  Perusahaan berskala  besar  tidak  akan  lepas  dari  pantauan  dan  tekanan  pemegang  saham,  sehingga  harus  memiliki keterbukaan  pada  publik  (Syed  &  Butt,  2017).  Semakin  besar  ukuran  perusahaan  akan  berpengaruh terhadap  pengungkapan  informasi  lingkungansesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Anggrarini & Taufiq, 2017; Dias et al., 2019; Pratitis, 2018; Sparta & Rheadanti, 2019; Sukartha, 2013; Syed & Butt, 2017). Berdasarkan penjabaran diatas maka hipotesis ketiga sebagai berikut:
H 3 :  Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan .
Sebagai  bentuk  komunikasi  kepada  pemegang  saham,  calon  investor,  regulator,  dan  masyarakat terkait  pertanggungjawaban  sosial  dan  lingkungan,  perusahaan  dapat  melaksanakan  kegiatan  CSR. Keterbukaan  perusahaan  melalui  media  ( media  exposure) maupun website perusahaan  terkait pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dapat memberikan penilaian positif. Pemberitaan yang layak mengenai  perusahaan  merupakan  salah  satu  kunci  dalam  menambah image perusahaan.    Hipotesis  ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Hammami  &  Hendijani,  2019;  Pakpahan  & Rajagukguk,  2018;  Rupley  et  al.,  2012;  Sparta  &  Rheadanti,  2019).  Berdasarkan  penjabaran  diatas  dapat disimpulkan hipotesis keempat sebagai berikut:
H 4 :  Keterbukaan Massa berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

## 3. METODE PENELITIAN
Data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  yang  diambil  dari annual  report dan sustainability report perusahaan  pertambangan  pada  periode  2015-2019  atau  selama  5  tahun.  Kriteria  yang  digunakan untuk  menentukan  sampel  adalah  perusahaan  pertambangan  yang  5  (lima)  tahun  berturut-turut mempublikasikan annual  report dan  mempublikasikan sustainability  report pada  periode  2015-2019 . Dari kriteria purposive sampling yang sudah ditentukan tersebut terdapat 60 sampel penelitian.

## Gambar 1. Indonesian Environmental Report (IER)
Sumber: Suhardjanto & Miranti, 2010
Variabel  terikat  pada  penelitian  ini  adalah  pengungkapan  informasi  lingkungan  ( environmental disclosure) yang  merupakan  bentuk  keterbukaan  dalam  pertangungjawaban  sosial  dan  lingkungan (Suhardjanto & Miranti, 2010). Gambar 1 merupakan skor indeks Indonesia Environmental Report (IER), yang  merupakan  indikator  pengungkapan  informasi  lingkungan  mengacu  pada  penelitian  Suhardjanto dan Miranti (2010). Skor tertentu akan diberi pada tiap kriteria pengungkapan kegiatan terkait lingkungan hidup berdasarkan apa yang dijelaskan dalam sustainability report atau annual report perusahaan. Bobot skor yang berbeda akan diberikan perkriteria dan kemudian dijumlahkan. Apabila perusahaan tidak melakukan pengungkapan  informasi  lingkungan  akan  diberi  skor  0,  jika  mengungkapkan  seluruh  kriteria  IER  akan memperoleh total skor 34,98.
Variabel  independen  atau  variable  bebas  yang  pertama  adalah  ukuran  dewan  komisaris.  Semakin banyak  jumlah  dewan  komisaris  diharapkan  dapat  leboh  efektif  mengawasi  apa  yang  dilakukan  oleh manajemen.  Variabel  Ukuran  Dewan  Komisaris  menggunakan  jumlah  Dewan  Komisaris  yang  terdapat pada perusahaan tersebut.
Variabel  independen  atau  variabel  bebas  yang  kedua  adalah  ukuran  komite  audit.  Semakin  banyak jumlah  Komite  Audit  diharapkan  mampu  membantu  Dewan  Komisaris  mengawasi  manajemen perusahaan.  Sesuai  aturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sedikitnya  harus  ada  3  anggota  komite  audit dalam  suatu  perusahaan.  Ukuran  Komite  Audit  pada  penelitianini  diperoleh  dengan  membagi  jumlah Komite Audit pada perusahan dengan jumlah Komite Audit yang dipersyaratkan oleh OJK.
Variabel independen atau variabel bebas yang ketiga adalah ukuran perusahaanan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dihitung dengan rumus logaritma natural berasal dari total asset perusahaan.
Variabel independen atau variabel bebas yang kelima adalah keterbukaan massa. Keterbukaan massa menggunakan  perhitungan dummy. Perusahan  yang  menerbitkan sustainability  report pada website perusahaan akan diberi angka 1, sedangkan perusahaan yang tidak menerbitkan sustainability report akan diberikan angka 0.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data  perusahaan  sektor  pertambangan  dalam  kurun  waktu  5  tahun  dari  periode  2015-2019  yang digunakan  dalam  penelitian  sebanyak  60  perusahaan.  Ketidakkonsistenan  perusahaan  dalam
mempublikasikan sustainability  report atau  pengungkapan  informasi  lingkungan  melalui annual  report menjadi keterbatasan untuk terpilih menjadi sampel penelitian.
Tabel 1. Statistik Deskriptif
Sumber: Data diolah, 2021
Tabel  1  menjelaskan  terkait  statistik  deskriptif  pada  penelitian  ini . Variabel  dependen  yaitu pengungkapan  informasi  lingkungan  menunjukkan  nilai  rata-rata  sebesar  13,79%,  dan  standar  deviasi dibawah mean atau  rata-rata  yang  berarti  sampel  yang  digunakan  untuk  variabel  ini  dapat merepresntasikan  populasi.  Variabel  independen  ukuran  dewan  komisaris,  ukuran  komite  audit,  dan keterbukaan massa ( media exposure ) juga memiliki nilai standar deviasi dibawah mean, dimana hal ini pun menunjukkan  bahwa  sampel  yang  digunakan  pada  setiap  variabel  dependen  dapat  digunakan  untuk merepresentasikan populasi.
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis,  normalitas data  penelitian  telah  diuji  menggunaka  uji skewness dan  Kurtosis. Data  dinyatakan  lolos  uji  normalitas  karena  berada  pada  nilai  rasio  normal.  Model  regresi linier berganda juga sudah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel independen kurang dari 10, sehingga bebas dari multikolinearitas.

## Tabel 2. Uji Multikolonieritas
Sumber: Data diolah, 2021
Model  penelitian  ini  juga  bebas  autokorelasi,  ditunjukkan  dengan  nilai durbin  Watson 1,63,  masih berada antara dU 1,7274 < durbin Watson < 2,2726 (4 – 1,7274).
Tabel 3. Durbin Watson
Sumber: Data diolah, 2021
Data  penelitian  bebas  dari  heteroskedastisitas.  Pengujian  heteroskedastisitas  menggunakan  pola gambar scatterplot seperti ditunjukkan pada gambar 2.

## Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan  pola  gambar scatterplot terlihat  titik-titik  menyebar  diatas  dan  dibawah  nilai  0,  tidak berpola ataupun membentuk pola bergelombang melebar atau menyempit.
Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Sumber: Data diolah, 2021 Berdasarkan  tabel  4  nilai adjusted R 2 sebesar  0,233032.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel independen,  yaitu  ukuran dewan  komisaris,  ukuran komite  audit,  ukuran  perusahaan,  dan  keterbukaan massa  hanya  mempengaruhi  variabel  pengungkapan  informasi  lingkungan  sebesar  23,3%.  Sedangkan 76,7% dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian ini.

## Tabel 5.Uji t
Sumber: Data diolah, 2021
Dalam penelitian ini nilai signifikan yang digunakan untuk uji t adalah 0,05 apabila nilai uji sig. >0,05 artinya  tidakadanya  pengaruh  signifikan  antar  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  dalam penelitian  ini.  Penelitian  ini  memiliki  nilai  T tabel sebesar  2,00404.  Jika  T hitung lebih  besar  dari  T tabel berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam tabel 5 variabel  Dewan  Komisaris  memiliki  nilai  T tabel sebesar  -0,984,  lebih  kecil  dari  T hitung 2,00404.  Nilai signifikansi untuk variabel Dewan Komisaris sebesar 0,32942 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa  variabel  Dewan  Komisaris  tidak  memiliki  pengaruh  signifikanterhadap  variabel  pengungkapan informasi  lingkungan,  sehingga  hipotesis  pertama  (H 1 )  ditolak.  Teori stakeholder tidak  terdukung  pada penelitian  ini.  Dewan  Komisaris  tidak  terlibat  langsung  dalam  menentukan  pengungkapan  informasi lingkungan  melalui sustainability  report oleh  manajemen  (Suprapti  et  al.,  2019).  Dewan  Komisaris  hanya berfokus pada memberikan masukan kepada direksi.
Selain  itu  masih  terdapat  pro  dan  kontra  dalam  pengungkapan  informasi  lingkungan  sebagai implementasi undang-undang Perseroan Terbatas, sehingga kurang menjadi perhatian Dewan Komisaris
(Wardani & Haryani, 2018). Hasil penelitian ini menunjang penelitian yang dilakukan oleh Anggrarini & Taufiq (2017); Suprapti et al. (2019); Wardani & Haryani(2018) Variabel independen kedua, Ukuran Komite Audit  memiliki  T hitung sebesar  3,8554  lebih  besar  dari  T tabel sebesar  2,0040.  Nilai  signifikasin  variabel  ini sebesar  0,0003,  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  Ukuran  Komite  Audit memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  Pengungkapan  Informasi  Lingkungan,  sehingga  hipotesis kedua (H 2) dapat diterima.Hasil penelitian ini mendukung agency theory , dimana komite audit membantu Dewan  Komisaris  dalam  mengawasi  kinerja  manajemen  perusahaan,  termasuk  pertanggungkawaban sosial  dan  lingkungan.  Komite  Audit  memastikan  bahwa  manajemen  telah  menjalankan  kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan, melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan wajar, termasuk pengungkapan  informasi  lingkungan.  Peranan  Komite  Audit  sangat  diharapkan  oleh stakeholder untuk memastikan perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Artinya, jumlah komite audit dalam suatu perusahaan mampu mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan  komite audit  terhadap perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan  informasi  lingkungan.  Hasil  penelitian  ini  menunjang penelitian yang dilakukan oleh, Appuhami & Tashakor, (2017) ; Kurniawan, (2019); G. A. C. N. Sari et al., (2019); Suprapti et al., (2019).
Variabel independen ketiga, ukuran perusahaan memiliki nilai T hitung sebesar -0,81244 lebih kecil dari T tabel sebesar  2,0040.  Nilai  signifikansi  variabel  ini  sebesar  0,42004  lebih  besar  dari  0,05.Hal  ini mengindikasikan  bahwa  variabel  ukuran  perusahaan  tidak  memiliki  pengaruh  signifikanterhadap pengungkapan  informasi  lingkungan,  sehingga  hipotesi  ketiga  (H 3 )  ditolak.  Hasil  penelitian  ini  untuk variabel  ukuran  perusahaan  tidak  mendukung  teori  agensi,  dimana  berdasarkan  teori  agensi  bahwa perusahaan  besar  akan  mempunyai  biaya  agensi  ( agency cost)  yang  besar  dibandingkan  dengan perusahaan  kecil.  Artinya  perusahaan  besar  akan  mengeluarkan  biaya  yang  lebih  besar  untuk mengungkapkan  informasi  terkait  kondisi  perusahaannya.  Selain  itu,  hasil  penelitian  ini  juga  tidak mendukung teori stakeholder dimana untuk ukuran perusahaan yang besar memiliki risiko yang besar pula dibanding  perusahaan  kecil,  sehingga  manajemen  harus  mengungkapkan  informasi-informasi  yang dibutuhkan stakeholder untuk  keputusan  berinvestasi.  Hal  ini  tergambar  dari  sample  yang  digunakan dalam penelitian ini, contohnya PT. Indika Energy Tbk. yang memiliki jumlah asset sebesar lebih kurang Rp 50 Triliun, tetapi hanya melakukan pengungkapan infromasi lingkungan sebanyak 6 item IER. PT Bukit Asam Tbk yang memiliki asset sebesar lebih kurang Rp 16 Triliun mengungkapkan 29 item IER. Penelitian ini menunjang hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pakpahan & Rajagukguk (2018).
Variabel Independensi keempat, yaitu keterbukaan massa memiliki T hitung sebesar 1,708198 lebih kecil dari  nilai  T tabel sebesar  2,0040.  Nilai  signifikansi  variabel  ini  sebesar  0,09324  lebih  besar  dari0,05.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  variabel  keterbukaan  massa  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap pengungkapan  informasi  lingkungan,  sehingga  hipotesis  keempat  (H 4 )  ditolak.  Dalam  penelitian  ini perusahaan-perusahaan  sampel  masih  kurang  konsisten  dalam  melakukan  pengungkapan  informasi lingkungan. Berdasarkan penelitian ini dapat dibuktikan bahwa kepedulian perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi lingkungan secara khusus melalui sustainability report masih rendah. Perusahaan hanya mengungkapkan kegiatan sosial sebagai bentuk CSR melalui annual report, walaupun CSR sendiri terbagi  tiga  yaitu  sosial,  lingkungan  dan  ekonomi.  Selain  itu  tidak  jelasnya punishment Pemerintah terhadap  rendahnya  implementasi  regulasi  pengungkapan  informasi  lingkungan  menyebabkan ketidakkonsistenan  perusahaan  menerbitkan sustainability  report setiap  tahun.  Hasil  penelitian  ini menunjang  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Pratitis,  (2018);  Solikhah  &  Winarsih,  (2016);  Sukartha, (2013).

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Hasil  olah  data  mendukung  hipotesis  kedua,  yaitu  ukuran  komite  audit  memiliki  pengaruh  positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Hipotesis ini sesuai teori agensi. Peranan Komite Audit sangat  diharapkan  oleh stakeholder untuk  memastikan  perusahaan  dapat  memberikan  keuntungan bagi  mereka.  Jumlah  Komite  Audit  yang  lebih  banyak  menyakinkan stakeholder bahwa  tidak  ada  yang ditutup-tutupi  oleh  manajemen,  termasuk  pengungkapan  informasi  lingkungan.  Variabel  independen lainnya,  yaitu  ukuran  dewan  komisaris  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  keterbukaan  massa  tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan .
Sedikitnya sampel yang didapatkan merupakan keterbatasan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena ketidakkonsistenan perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan melalui sustainability report
setiap  tahunnya,  sehingga  data  tidak  dapat  diambil  sebagai  sampel.  Peneliti  selanjutnya  dapat menggunakan  variabel  kontrol dalam  menguji  hipotesis,  sehingga  pengaruh  antara  variabel  independen dan  variabel  dependen  lebih  tergambar  baik.  Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  sampel perusahaan selain sektor pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir, D. G. Y. A.  (2020).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Pertumbuhan  Perusahaan,  Profitabilitas, Dan  Leverage  Terhadap  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR). Manajemen  Dan Akuntansi , 21 (April).
Ahmad,  N.  N.  N.,  &  Sulaiman,  M.  (2004).  Environmental  disclosures  in  Malaysian  annual  reports:  A legitimacy  theory  perspective. International  Journal  of  Commerce  and  Management , 14 (1),  44–58. https://doi.org/10.1108/10569210480000173
Anggrarini, D., & Taufiq, E. (2017). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan Terhadap Environmental Disclosure. Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis , 18 (2), 119–126.
Appuhami, R., & Tashakor, S. (2017). The Impact of Audit Committee Characteristics on CSR Disclosure: An  Analysis  of  Australian  Firms. Australian  Accounting  Review , 27 (4),  400–420. https://doi.org/10.1111/auar.12170
Brown, N., & Deegan, C. (1998). The public disclosure of environmental performance information - A dual test of media agenda setting theory and legitimacy theory. Accounting and Business Research , 29 (1), 21– 41. https://doi.org/10.1080/00014788.1998.9729564
Committees,  B.  R.  C.  on  I.  the  E.  of  C.  A.  (1999).  Report  and  Recommendations  of  the  Blue  Ribbon Committee  on  Improving  the  Effectiveness  of  Corporate  Audit  Committees. The  Business  Lawyer, 54(3) . http://www.jstor.org/stable/40687877
Cowen,  S.  S.,  Ferreri,  L.  B.,  &  Parker,  L.  D.  (1987).  The  impact  of  corporate  characteristics  on  social responsibility  disclosure:  A  typology  and  frequency-based  analysis. Accounting,  Organizations  and Society , 12 (2), 111–122. https://doi.org/10.1016/0361-3682(87)90001-8
Dharmawan  Krisna,  A.,  &  Suhardianto,  N.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 18 (2), 119–127. https://doi.org/10.9744/jak.18.2.119-128
Dias,  A.,  Rodrigues,  L.  L., Craig,  R.,  &  Neves,  M. E. (2019).  Corporate  social  responsibility  disclosure  in small  and  medium-sized  entities  and  large  companies. Social  Responsibility  Journal , 15 (2),  137–154. https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2017-0090 Dowling  J,  P.  J.  (1975).  Organizational  Legitimacy:  Social  Values  and  Organizational  Behavior. Pacific Sociological Review. , 18(1) , 122-136. https://doi.org/10.2307/1388226
Hammami, A., & Hendijani Zadeh, M. (2019). Audit quality, media coverage, environmental, social, and governance disclosure and firm investment efficiency: Evidence from Canada. International Journal of Accounting and Information Management , 28 (1), 45–72. https://doi.org/10.1108/IJAIM-03-2019-0041 Komaruddin,  I.  S.  L.  (2013).  Hubungan  Antara  Kinerja  Lingkungan  Dan  Kinerja  Komite  Audit  Dengan Kualitas  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  (Pada  Perusahaan  Mamufaktur  di  BEI). Jurnal Akuntansi & Keuangan , 4 (Maret), 63–81. http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933 Kurniawan,  I.  S.  (2019).  Pengaruh  Corporate  Governance  ,  Profitabilitas  ,  Dan  Leverage  Perusahaan
Terhadap Environmental Disclosure. Jurnal FEB Unmul , 21 (2), 165–171.
http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI Mutia, K. F., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2018). Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Sri Kehati Periode 2013-2017 . 1 , 13–25.
Pakpahan,  Y.,  &  Rajagukguk,  L.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Profitabilitas,  Ukuran  Perusahaan,  Ukuran Dewan  Komisaris,  Dan  Media  Exposure  Terhadap  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial. Jurnal Akuntansi , 18 (2). http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/Akun/article/view/1631
Pratitis,  A.  W.  (2018).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Ukuran  Komite  Audit,  Kepemilikan  Saham  Publik Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2. Naskah Publikasi . Rokhlinasari,  S.  (2015). Teori  –Teori  dalam  Pengungkapan  Informasi  Corporate  Social  Responbility  Perbankan . https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201
Rupley, K. H., Brown, D., & Marshall, R. S. (2012). Governance, media and the quality of environmental disclosure.
Journal of Accounting and Public Policy , 31 (6), 610–640.
https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.09.002
Sari,  G.  A.  C.  N.,  Yuniarta,  G.  A.,  &  Wahyuni,  M.  A.  (2019).  Pengaruh  Mekanisme  Good  Corporate Governance, Profitabilitas, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmental Disclosure (Studi pada Perusahaan  Sektor  Pertambangan  dan  Sektor  Perkebunan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI) dan Terdaftar di PROPER Ta. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 10 (1), 145– 155. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/16959/10156
Sari, W., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Lingkungan. Diponegoro Journal of Accounting , 1 (3), 18–14.
Solikhah,  B.,  &  Winarsih,  A. M.  (2016).  Pengaruh  Liputan  Media,  Kepekaan  Industri,  Dan  Struktur  Tata Kelola  Perusahaan  Terhadap  Kualitas  Pengungkapan  Lingkungan  (The  Effect  Of  Media  Coverage, Industry  Sensitivity  And  Corporate  Governance  Structure  On  Environmental  Disclosure  Quality). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 13 (1), 1–22.
Sparta, D., & Rheadanti, D. K. (2019). Pengaruh Media Exposure Tehradap Pengungkapan Corporate Social
Responsibility Perusahaan Manufaktur
Terdaftar di BEI. Equity , 22 (1), 12. https://doi.org/10.34209/equ.v22i1.903
Suhardjanto,  D.,  &  Miranti,  L.  (2010).  Indonesian  Environmental  Reporting  Index. Jurnal  Akuntansi  Dan Auditing Indonesia , 13 (1), 63–67.
Sukartha,  R.  A.  H.  I.  M.  (2013).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Kinerja  Keuangan  Dan  Eksposur  Media Pada Pengungkapan Informasi Lingkungan. E-Jurnal Akuntansi , 4 (1), 1–18.
Suprapti,  E.,  Fajari,  F.  A.,  &  Anwar,  A.  S.  H.  (2019).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap Environmental Disclosure. Akuntabilitas , 12 (2), 215–226. https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.13225 Syed, M. A., & Butt, S. A. (2017). Financial and non-financial determinants of corporate social responsibility: Empirical evidence from Pakistan. Social Responsibility
Journal , 13 (4), 780–797. https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2016-0146 theconversation.com. (2020). Lemahnya regulasi minerba berpotensi tingkatkan angka korban tenggelam di lubang bekas tambang . https://theconversation.com/lemahnya-regulasi-minerba-berpotensi-tingkatkan- angka-korban-tenggelam-di-lubang-bekas-tambang-141487
Wardani,  D.  K.,  &  Haryani,  S.  (2018).  Dampak  Corporate  Governance  Terhadap  Pengungkapan Lingkungan. Jrak , 14 (2), 67–82.