## SISTEM KETENAGAKERJAAN DALAM KONSTELASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Haris Djayadi 1 ajitpademangan@gmail.com

## Abstract
This study aim stode scribethe meaning of the constellation of the labor system in the  perspective  of  positive  law  and  Islamic  law.  The  labor  system  in  Indonesia isregulated  in  Law  no.  13  of  2003  concerning  man  power.  Mean  while,  labor  in the study of Islamic law is explained in fiqh muamalah with the concept of ijarah orrenting. The results of this study indicate that the relation of the labor system is found in the perspective of positive law and Islamic law. First, the labor system in which  it  describes  "workers"  has  been  regulated  in  positive  legal  regulations through  the  Act.  Mean  while,  "workers"  in  the  terminology  of  Islamic  law commande very human being who lives on earth to work as a form of worship to Allah SWT. Second, the labor system in Indonesia has been regulated in Law no. 13  of  2003  concerning  employment,  while  the  labor  system  in  Islamic  law  is better known as ijārah , in which there are pillars and conditions that must be met. Third, the two area so flaw define the same rights an dobligations for workers.
Keywords: Labor, Positif Law, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Guna  menopang  keberlangsungan  hidup,  ekonomi  menjadi  pilar  utama. Ekonomi  telah  menjadi  salah  satu  tombak  keberhasilan  mengarungi  bahtera keluarga.  Ekonomi  juga  menjadi  penanda  stratifikasi  sosial  manusia  dalam struktur  sosial.  Maka  peran  ekonomi  sangat  penting  di  dalam  kehidupan  sosial. Sistem  pranata  sosial  dapat  terukur  dan  berhasil  salah  satunya  ditinjau  dari keberhasilan menaikkan indeks taraf ekonomi masyarakat.
Sisi lain yang tidak dapat dilupakan adalah roda penggerak ekonomi. Roda penggerak  inilah  yang  secara  tidak  langsung  merevitalisasi  konstruksi  ekonomi baik secara mikro maupun makro, yaitu “tenaga kerja”, dimana peran tenaga kerja kini dilindungi dalam sistem hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Regulasi tenaga kerja diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Pada awalnya, hukum  ketenagakerjaan  lebih  dikenal  dengan  hukum  keburuhan,  menggunakan diksi  yang  dinilai  kurang  positif  dalam  nomenklatur  tata  bahasa  Indonesia.  Usai masa  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  ketenagakerjaan  diatur  dalam  ketentuan
1 Universitas Kristen Indonesia
Undang-undang  No.  14  Tahun  1969  tentang  Pokok-pokok  Ketentuan  Tenaga Kerja.  Kemudian  lebih  lanjut  pada  tahun  1997  tentang  Ketenagakerjaan  melalui Undang-undang  No.  25.  Akan  tetapi  lahirnya  UU  No.  25  Tahun  1997  demikian menuai  banyak  protes  masyarakat. 2 Hal  ini  karena  dikaitkan  dengan  adanya menara jamsostekyang telah dibangun karena dugaan biaya dari kolusi mekanisme jamsostek. Akhirnya keberadaan UU No. 25 Tahun 1997 direvisi dengan Undang- undang  No..  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaga  Negara  Tahun 2003  No.  39,  Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun  2003  No.    4279  yang selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2003. 3
Serangkaian  aturan  yang  mengatur  regulasi  hukum  ketenagakerjaan  tidak hanya  terdapat  dalam  satu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  namun  juga tesebar  dalam  berbagai  Undang-undang.  Sebagaimana  yang  dimaksud  dengan sumber hukum adalah segala aturan atau regulasi yang bersifat memaksa manusia untuk  patuh  dan  taat  pada  aturan  tersebut.  Jika  dilanggar  maka  akan menimbulkasn sanksi. 4 Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yaitu suatu norma  yang  dipegang  oleh  pemerintah  atau  pejabat  yang  berwenang.  Norma hukum  dapat  berupa  norma  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Adapun  tenaga  kerja meliputi pekerja formal, Apartur Sipil Negara, pekerja infornal, serta setiap orang yang belum bekerja atau pengangguran. 5
Adanya  hukum  ketenagakerjaan  sebenarnya  tidak  hanya  berhenti  pada konstelasi  hukum  positif  di  Indonesia,  tetapi  lingkup  kajian  hukum  Islam  juga banyak menyinggung masalah tenaga kerja dengan sebutan ijārah (sewa-menyewa) yang  diatur  dalam  sistem  hukum  ekonomi  syariah.  Dimana  hukum ketenagakerjaan  dapat  ditinjau  dari  sisi  fikih  dan  syariah  serta  regulasinya  pada tatanan  norma  Islam  dan  sosial. 6 Aspek  yang  juga  dibahas  dari  hukum
2 Devi  Rahayu, BUKU  AJAR:  HUKUM  KETENAGAKERJAAN (SCOPINDO  MEDIA PUSTAKA, 2020), https://books.google.co.id/books?id=VF_UDwAAQBAJ.
3 T  BIP, KUHPer  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata) (Bhuana  Ilmu  Populer,  2017), https://books.google.co.id/books?id=19jYDwAAQBAJ.
4 Rahmawati  Kusuma, Hukum  Ketenagakerjaan  Dalam  Teori  Dan  Praktik  Di  Indonesia (Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019), https://books.google.co.id/books?id=Qb- NDwAAQBAJ.
5 Rahayu, BUKU AJAR: HUKUM KETENAGAKERJAAN .
6 Nur Aksin, “UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam),” Jurnal Meta Yuridis 1, no. 2 (July 1, 2018): 72–79, https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916.
ketenagakerjaan dalam perspektif hukum Islam adalah adanya regulasi upah atau ujrah. Dimana ujrah menjadi perihal yang sangat penting dalam bekerja. 7
Adanya  dua  sumber  hukum  yang  mengatur  tentang  ketenagakerjaan (hukum positif dan hukum Islam) memberikan afirmasi betapa tenaga kerja sangat dilindungi  oleh    hukum  positif  melalui  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan maupun oleh hukum Islam melalui normativitas pekerja atau ‘āmil. Dua sisi hukum ini sangat baik dan menjadi sumber acuan kuat  guna melindungi tenaga kerja dalam dua sisi yang berlaku di Indonesia. Namun ada dua hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  konstelasi  kedua  sumber  hukum  ini  dalam menyoal  ketenagakerjaan. Pertama, hukum  ketenagakerjaan  dalam  sisi  hukum positif bermanfaat untuk mengatur mekanisme tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kedua, hukum ketenagakerjaan dalam sisi hukum Islam dapat bermanafaat secara normatif  bagi  masyarakat  muslim,  sehingga  dapat  menjadi  acuan  dalam melakukan  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  bekerja  secara  normativitas agama.Lantas  bagaimana  sistemketenagakerjaan  dalam  konstelasi  hukum  positif dan  hukum  Islam  di  Indonesia?  Pertanyaan  penelitian  inilah  yang  memiliki signifikansi dan urgensi ilmiah.

## METODE PENELITIAN
Riset dalam artikel ini menggunakan metode normatif, pada penelitian kali ini penulis menggali data-data yang bersumber dari bahan hukum primer yakni Undang- Undang  Ketenagakerjaan  dan  dari  rujukan  terpercaya  seperti  buku,  artikel  jurnal, skripsi,  dll.  Penulis  kemudian  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  untuk menguraikan model dari masing-masing sistem hukum ketenagakerjaan dalam hukum positif dan hukum Islam. Model penalaran yang digunakan adalah komparatif, yakni membandingkan antara ketentuan kedua sistem hukum dalam bidang ketenagakerjaan.
7 Ario  Adrianto,  “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Ketenagakerjaan  Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” (Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

## PEMBAHASAN

## SistemKetenagakerjaandalam Konstelasi Hukum Positif
Padanan Istilah
Sebelum membahas sistemketenagakerjaan maka lebih baiknya memahami  konsep  “tenaga  kerja”  terlebih  dahulu.  Istilah  “tenaga  kerja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja, pegawai, dan sebagainya”. Istilah yang sama dalam sumber ini adalah “orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja”. 8 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1  Angka  2,  “tenaga  kerja”  didefinisikan  sebagai  “setiap  orang  yang  mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan  atau  jasa  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  pribadi  maupun  masyarakat”.  Kemudian  Undang-undang No.  13  tahun  2003  Pasal  1  Angka  3  tentang  Ketenagakerjaanmenyebut  “tenaga kerja”  dengan  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dengan  bentuk  lain. 9 Penggunaan  istilah  yuridis  selalu  mengalami  perubahan semenjak  dulu  hingga  kini.  Di  masa  orde  lama,  “tenaga  kerja”  disebut  sebagai “buruh”, kemudian di masa orde baru “tenaga kerja disebut “pekerja”, sedangkan di masa reformasi menggunakan istilah “pekerja/buruh”. 10
Sistem  tenaga  kerja  yang  diatur  dalam  hukumketenagakerjaan sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  1  Angka  1  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan” menyebut“ketenagakerjaan” adalah segala hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan sesudah masa kerja. 11 Dari pengertian ketenagakerjaan demikian didapati rumusan hukum ketenagakerjaan, yaitu regulasi hukum  yang berkaitan erat dengan tenaga kerja  baik  sebelum  bekerja (pra  employment) antara  lain  yang  menyangkut pemagangan,  kewajiban  mengumumkan  lowongan  kerja,  dan  hal  lain.  Hal-hal yang  berkenaan  selama  bekerja (duringemployment) antara  lain  menyangkut perlindungan  kerja  berupa;  upah;  jaminan  sosial;  kesehatan;  keselamatan  kerja;
8 Kemendikbud  RI,  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online”  (Jakarta:  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/.
9 BIP, KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) .
10 D Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan (Deepublish, 2019), https://books.google.co.id/books?id=Vs-oDwAAQBAJ.
11 BIP, KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) .
pengawasan  kerja  dan  hal  lain  yang  memiliki  hubungan  kerja  serta  sesudah hubungan kerja seperti pesangon dan pensiun/jaminan hari tua. 12

## Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan
Sisi  kedudukan  hukum  ketenagakerjaan  di  dalam  tata  hukum  Indonesia kini terletak di dalam bidang hukum administrasi/tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Dimana dalam kedudukan tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa  ketentuan,  regulasi,  dan  peraturan-peraturan  hukum  ketenagakerjaan  kini haruslah  berdasar  pada  teori  hukum  yang  menelaah  bidang  tersebut  secara mendalam. 13 Ada tiga sisi kedudukan hukum ketenagakerjaan yang cukup dibilang signifikan, yaitu dalam kawasan bidang perdata, administrasi, dan pidana. 14
Pertama, dalam  bidang  perdata.  Hukum  Ketenagakerjaan  di  bidang perdata  sebenarnya  memegang  peran  yang  urgen  dan  signifikan  terutama  dalam hubungan  industrial  yang  memiliki  sejumlah  pihak  seperti  majikan  dan  buruh. Hubungan  antara  pengusaha  dan  pekerja  telah  didasarkan  secara  privat  yaitu hukum  perikatan  yang  merupakan bagian dari hukum  perdata.  Pemerintah hanya berlaku  sebagai  pengawas  atau  dengan  kata  lain  sebagai  fasilitator  yang menjalankan tugas disaat muncul perselisihan yang tak dapat diseleseaikan antara pengusaha dan pekerja. 15
Kedua, dalam  bidang  administrasi.  Hukum  ketenagakerjaanmemiliki kedudukan dalam dua hal, yaitu subjek hukum dalam penyelenggaraan negara dan bagaimana  perannya.  Adapun  subjek  hukum  dalam  penyelenggaraan  negara meiliputi  tiga  hal  yaitu  pejabat,  lembaga,  dan  warga  negara.  Pejabat  yang dimaksud  di  sini  adalah  pejabat  yang  patuh  dan  tunduk  pada  ketentuan  hukum administrasi.  Perannya  memiliki  keterkaitan  dengan  menjalankan  fungsi  negara dalam membuat peraturan atau mengelola izin (bes-tuur), yaitu bagaimana negara melakukan pencegahan atas segala hal  yang dapat terjadi (polite) dan bagaimana
12 Indra  Afrita, HUKUM  KETENAGAKERJAAN  DAN  PENYELESAIAN  SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA (Absolute Media, 2020), https://books.google.co.id/books?id=VlD6DwAAQBAJ.
13 M Yusuf Subkhi, “Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012).
14 Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan .
15 Rahayu, BUKU AJAR: HUKUM KETENAGAKERJAAN .
sisi  hukumnya (rechtspraak). Pemerintah  kini  sebagai  penyelenggara  negara  di bidang ketenagakerjaan harus dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik. 16
Ketiga, dalam  bidang  pidana.  Kedudukan  ini  sangat  penting  guna menerapkan sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar aturan dan perundang- undangan.  Di  sini  terdapat  asas  legalitas,  yaitu  suatu  perbuatan  dapat dikatagorikan sebagai melanggar hukum jika perbuatan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang. Penjatuhan sankni kini harus sesuai dan berdasar pada ada dan tidaknya kesalahan yang dibuktikan dengan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang terjadi. 17

## Perspektif Hukum Islam
Konsep  ketenagakerjaan  tidak  hanya  diulas  dalam  kajian  hukum  poisitif, tetapi juga diulas dalam wilayah hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebagian dari  kompleksitas  kajian  Studi  Islam.  Objek  materialnya  adalah  permasalahan ibadah  dan  muamalah  manusia  kepada  Tuhan.  Dalam  menentukan  ketentuan hukum,  hukum  Islam  digali  dengan  metode istinbāṭ atau  yang  lebih  dikenal dengan penggalian hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapai. 18
Konsep  ketenagakerjaan  dalam  terminlogi  Islam  sering  disebut  dengan ijārah atau  yang  berarti  sewa-menyewa. 19 Sebagaimana  dijelaskan  dalam QS.  Al- Ṭalāq:  6 yang  artinya “jika  engkau  menyusukan  anak-anak  untukmu,  maka berikanlah  mereka  upah” . 20 Ijārah tidak  dapat  lepas  dari  “upah”.  Upah  disebut dengan penjaminan atau keberlangsungan perusahaan atau tempat bekerja karena sifatnya  sebagai  pengikat  antara  pengusaha  dan  pekerja. 21 Ijārah dikaji  dalam hukum  Islam  sub  muamalah  atau  hukum  ekonomi  syariah. 22 Hukum  Islam memberikan  definisi  ketenagakerjaan  dengan “ijārah” yang  kemudian dikembangkan  guna  mengkonstruksi  sistem  ketenagakerjaan  yang  bersifat
16 Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia .
17 Agus Midah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (USUpress, n.d.), https://books.google.co.id/books?id=Z8t3s1Dr3WMC.
18 A  I  Hamzani, Hukum  Islam:  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia (Kencana,  2020), https://books.google.co.id/books?id=ibXyDwAAQBAJ.
19 A W Munawwir,  A Maʼshum, and Z  A Munawwir,  رونملا :  Kamus  Arab-Indonesia (Pustaka Progressif, 2002), https://books.google.co.id/books?id=PbPFHAAACAAJ.
20 Tim Publikasi YDSF, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Yayasan YDSF, 2011).
21 Aksin, “UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam).”
22 L  Ahmad  Zarkasih, Pengantar  Fiqih  Muamalah ,  Lentera  Islam  (Lentera  Islam,  n.d.), https://books.google.co.id/books?id=gwixDwAAQBAJ.
konvensional  perspektif  hukum  positif. 23 Hukum  Islam  mengkaji  hal  ini  secara komperhensif  dengan  misi  memberikan  definisi  atas  ketenagakerjaan  secara syariat.
Kedudukan ijārah dalam  hukum  ekonomi  syariah  memiliki  syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum  dilaksanakan akad , yaitu syarat al-inqād (terjadinya perjanjian),  syarat al-nafad (pelaksanaan  akad),  syarat  sah,  dan  syarat  lazim. 24
Selain  itu  juga  didapati  rukun-rukunnya,  yaitu Āqid (orang  yang  melakukan perjanjian), ṣigat (akad), ujrah (upah),  dan  manfaat. 25 Rukun-rukun  dan  syarat demikian harus ada dalam ijārah. Jika tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat di atas, maka ijārah dianggap batal atau tidak sah.
Menurut  Ulama  Syafi`iyah  dan  Hanabilah,  keberadaan  upah  tergantung pada  adanya  akad.  Sedangkan  menurut  UlamaHanafiyah  dan  Malikiyah,  upah dimiliki  berdasarkan  akad  itu  sendiri,  tetapi  diberikan  sedikit  demi  sedikit, tergantung pada kebutuhan ‘ āqid . Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah  didasarkan  pada  tiga  perkara,  yaitu  mensyaratkan  upah  untuk  dipercepat dalam  zat  akad,  mempercepat  tanpa  adanya  syarat,  dengan  membayar kemanfaatan  sedikit  demi  sedikit.  Jika  dua  orang  yang  berakad  sepakat  untuk mengakhirkan upah, maka hal itu diperbolehkan. 26
Makna  Konstelasi  Sistem  Ketenagakerjaan  dalam  Perspektif  Hukum  Positif dan Hukum Islam
Hukum ketenagakerjaan dalam sisi hukum positif dikaji dalam sub bidang hukum perdata, hukum administrasi/tata negara, dan hukum pidana. Suatu bentuk perlindungan  hukum  dimana  setiap  pekerja  di  Indonesia  yang  bergerak  dalam instansi  pemerintah  maupun  swasta  tengah  mendapatkan  perlindungan  hukum oleh  negara.  Pekerja  dapat  menjalani  aktivitas  pekerjaan  yang  ia  lakukan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  No.  13  tahun  2003tentang
23 Yunus Assagaf, “Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari’at Islam,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 3, no. 1 (September 9, 2016), https://doi.org/10.30984/as.v3i1.268.
24 M  Pudjiraharjo  and  N  F  Muhith, Fikih  Muamalah  Ekonomi  Syariah (Universitas  Brawijaya Press, 2019), https://books.google.co.id/books?id=WJrPDwAAQBAJ.
25 Ahmad Zarkasih, Pengantar Fiqih Muamalah .
26 Aksin, “UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam).”
________________________________________________________________________
Ketenagakerjaan.  Ini  memberikan  bukti  kuat  bahwa  negara  menjamin keberlangsungan hukum kepada pekerja dalam katagori hak asasi manusia.
Hukum  ketenagakerjaan  dalam  sisi  hukum  Islam  sering  disebut  dengan ijārah atau  akad  sewa  menyewa,  dimana  dalam  akad  tersebu  didapati  berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Hukum ketenagakerjaan dalam sisi hukum Islam  senantiasa  bersumber  pada  Al-Qur’an  dan  Hadis,  dimana  permasalahan yang  menyangkut  tenaga  kerja  digali  dari  kedua  sumber  hukum  tersebut  dengan metode istinbāṭ Selain  kedua  sumber  hukum  tersebut,  sistem  tenaga  kerja  juga dikaji  dengan  metode  kiyas(analogi)  dan  ijmak  (kesepakatan  ulama).  Islam mengatur  sedemikian  rupa  agar  pekerja  dapat  melaksanakan  pekerjaan  dan mendapat hak atas apa yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Baik  di  bidang  hukum  positif  maupun  hukum  Islam,  hukum ketenagakerjaandidapati Quo-vadis yang  tidak  berjalan  secara  dikotomi, melainkan  dapat  berjalan  seimbang  sesuai  dengan  asas  hukum  yang  berjalan masing-masing, dimana keduanya memiliki asas menjaga jiwa (hifz al-nafs). Dari asas  inilah  maka  ditemui  pemaknaan  yang  saling  berhubungan  antara sistemketenagakerjaan  dalam  bidang  hukum  positif  dan  hukum  Islam sebagaimana berikut;
Pertama, sistem tenaga kerja dalam hukum positif mendefinisikan pekerja secara  eksplisit.  Dalam  hal  ini,  secara  tidak  langsung  manusia  adalah  makhluk yang harus menjamin keberlangsungan hidup. Ia harus bekerja demi mendapatkan hasil kerja (upah)untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Paradigma ini yang  menyebut  manusia  sebagai  makhluk  ekonomi.  Bekerja  ialah  susatu kewajiban  yang  harus  dilakukan  setiap  manusia,  terutama  laki-laki  meskipunada sebagian  pekerja  yang  bergender  perempuan.  Baik  pekerja  laki-laki  maupun perempuan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-undang  No.  13  tahun  2003 tentang  tenaga  kerja.  Kemudian  perintah  bekerja  juga  dijelaskan  dalam  sisi normatif  Islam.  Setiap manusia  yang hidup  di  bumi ialah khalifah. Ia ditugaskan untuk  bekerja  guna  mencukupi  kebutuhan  diri  dan  keluarganya  sebagai  bentuk pelaksanaan  ibadah.  Sistem  bekerja  dan  ketenagakerjaan  telah  diatur  dalam hukum  Islam  (syariat)  melalui  kajian  hukum  ekonomi  syariah  (muamalah).
Hukum  Islam  mengatur  sistem  ini  tidak  lain  untuk  kebaikan  manusia  dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan.
Kedua, Undang-undang  No.  13  tahun  2003tentang  Ketenagakerjaan dijabarkan dengan Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 2, dan Pasal 1 Angka 3 yang semuanya berkaitan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja di Indonesia yang bergerak dalam  instansi  pemerintah  mupun  perusahaan  swasta  senantiasa  mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. Adapun hak dan kewajiban yang didapat tenaga kerja adalah meliputi hak mendapat upah, keselamatan kerja, jaminan kesehatan, kesejahteraan, pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, dan lain-lain. Di sisi lain di bidang hukum Islam, sistem tenaga kerja  lebih  dikenal  dengan  istilah ijārah. Di  dalamnya  terdapat  rukun  dan  syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi salah satunya maka dapat dianggap batal. Dalam  sistem  hukum  Islam  atau  syariat  Islam, ijārah tidak  lepas  dari  sistem al- ujrah al-am (upah)  yang harus diberikan kepada pekerja sesuai dengan  perjanjian yang  ditetapkan.  Pekerja  berhak  mendapatkan  upah  setelah  ia  menyelesaikan pekerjaan yang ia lakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al- Ṭalāq: 6.
Ketiga, sistem  tenaga  kerja  di  bidang  hukum  positif  dan  hukum  Islam memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama, seperti sama-sama mendapatkan kewajiban  untuk  bekerja,  akad,  melaksanakan  perjanjian,dan  melaksanakan perjanjian.  Dalam  bidang  hukum  positif,  semuanya  telah  diatur  dalam  Undang- undang  No.  13  tahun  2003  beserta  pasal  yang    menyertainya.  Kemudian  dalam hukum  Islam, perihal tersebut dalam kajian hukum ekonomi syariah (muamalah) dengan  sistemasi  syarat  dan  rukun.  Kemudian  dalam  sisi  hak,  kedua  bidang hukum  ini  menjelaskan  agar  pekerja  mendapatkan  upah  sesuai  yang  dijanjikan dan disepakati. Hal ini seuai diatur dalam regulasi hukum positif melalui undang- undangnya dan hukum ekonomi syariah melalui fikih muamalah.

## KESIMPULAN
Sistem  ketenagakerjaan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  bidang  hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif hukum diatur dalam Undang- undang  No.  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Di  dalamnya  dijelaskan
secara komperhensif yang menyangkut sistem tenaga kerja melalui Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 2, dan Pasal 1 Angka 3. Sedangkan dalam hukum Islam, hukum ketenagakerjaan disebut dengan akad ijārah atau sewa menyewa.
Didapati  relasi  sistem  tenaga  kerja  dalam  perspektif  hukum  positif  dan hukum  Islam. Pertama, sistem  tenaga  kerja  yang  di  dalamnya  menjelaskan “pekerja”  telah  diatur  dalam  regulasi  hukum  positif  melalui  Undang-undang. Sedangkan  “pekerja”  dalam  terminologi  hukum  Islam  memerintahkan  setiap manusia  yang  hidup  di  bumi  untuk  bekerja  sebagai  bentuk  ibadah  kepada Tuhan. Kedua, sistem  ketenagakerjaan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- undang  No.  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  sedangkan  sistem  tenaga kerja  dalam  hukum  Islam  lebih  dikenal  dengan  istilah ijārah, yang  di  dalamnya terdapat  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi. Ketiga, kedua  bidang  hukum tersebut menjelaskan hak dan kewajiban yang sama bagi pekerja.

## REFERENSI
Adrianto,  Ario.  “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem Ketenagakerjaan  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Islam.”  Univeritas  Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
Afrita, Indra. HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA  HUBUNGAN  INDUSTRIAL  DI  INDONESIA .  Absolute  Media, 2020. https://books.google.co.id/books?id=VlD6DwAAQBAJ.
Ahmad  Zarkasih,  L. Pengantar  Fiqih  Muamalah .  Lentera  Islam.  Lentera  Islam, n.d. https://books.google.co.id/books?id=gwixDwAAQBAJ.
Aksin,  Nur.  “UPAH  DAN  TENAGA  KERJA  (Hukum  Ketenagakerjaan  Dalam Islam).” Jurnal  Meta  Yuridis 1,  no.  2  (July  1,  2018):  72–79. https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916.
Assagaf,  Yunus.  “Ketenagakerjaan  Dalam  Konsepsi  Syari’at  Islam.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 3, no. 1 (September 9, 2016). https://doi.org/10.30984/as.v3i1.268.
BIP, T. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) . Bhuana Ilmu Populer, 2017. https://books.google.co.id/books?id=19jYDwAAQBAJ.
Hamzani, A I. Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia . Kencana, 2020. https://books.google.co.id/books?id=ibXyDwAAQBAJ.
Kusuma,  Rahmawati. Hukum  Ketenagakerjaan  Dalam  Teori  Dan  Praktik  Di Indonesia . Prenadamedia Group,
Divisi Kencana, 2019.
https://books.google.co.id/books?id=Qb-NDwAAQBAJ.
Midah,  Agus. Dinamika  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  USUpress,  n.d. https://books.google.co.id/books?id=Z8t3s1Dr3WMC.
Munawwir,  A  W,  A  Maʼshum,  and  Z  A  Munawwir. رونملا :  Kamus  Arab-
Indonesia . Pustaka Progressif, 2002.
https://books.google.co.id/books?id=PbPFHAAACAAJ.
Pudjiraharjo, M, and N F Muhith. Fikih Muamalah Ekonomi Syariah . Universitas Brawijaya Press, 2019. https://books.google.co.id/books?id=WJrPDwAAQBAJ. Rahayu,  Devi. BUKU  AJAR:  HUKUM  KETENAGAKERJAAN .  SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020. https://books.google.co.id/books?id=VF_UDwAAQBAJ. RI,  Kemendikbud.  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online.”  Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/.
Subkhi,  M  Yusuf.  “Perlindungan  Tenaga  Kerja  Alih  Daya  (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012.
Telaumbanua, D. Hukum Ketenagakerjaan . Deepublish, 2019. https://books.google.co.id/books?id=Vs-oDwAAQBAJ.
YDSF,  Tim  Publikasi. Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya .  Surabaya:  Yayasan  YDSF, 2011.