Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157
ISSN: 2809-7076 (Online) ISSN: 2809-7246 (Print)

## Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Bagi Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi dalam Mewujudkan Desa Layak Anak
Hikmah Husniyah Farhanindya 1 , IGAA Noviekayati 2 , Tatik Meiyuntariningsih 3
Dohan Firdiansyah 4 , Auranisa Kania Aulia Situsmara 5
1-5 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Artikel Info ABSTRAK Genesis Artikel: Diserahkan, 21 Desember 2022 Diterima, 16 February 2023
Diterbitkan, 21 February 2023
Desa  Bedahlawak  Kabupaten  Jombang  sebagai  Desa  Layak  Anak membentuk  BP  PIPA  (Balai  Perempuan  Pusat  Informasi  Pengaduan  dan Advokasi).  BP  PIPA  dalam  menjalankan  fungsinya  memerlukan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  sebuah komitemen  mengenai  satuan  unit  kerja  dan  memberikan  panduan  serta pelayanan yang tersistematis. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pemberian pelatihan tentang SOP Penanganan kasus dan pemberian Pre-test dan Post-test untuk mengukur efektivitas keberhasilan pelatihan SOP yang disampaikan. Pengujian menggunakan Paired Samples T-Test dan diperoleh nilai t = 5.071 dengan signifikansi=0.001 (p<0.05). Artinya ada peningkatan skor  yang  signifikan  antara  pengetahuan  tentang  SOP  penanganan  kasus sebelum dan setelah diberikan pelatihan.
Kata Kunci:
Standar Operasional Prosedur,
Desa,
Ramah Anak

## ABSTRACT
Keywords:
Standard Operating Procedures, Village, Child Friendly Bedahlawak Village, Jombang Regency as a Child Worthy Village formed BP PIPA (Balai Perempuan Pusat Informasi Complaints dan Advocacy). BP PIPA in carrying out its functions requires Standard Operating Procedures (SOPs)  which  aim  to  create  a  committee  on  work  units  and  provide systematic  guidance  and  services.  This  service  activity  is  carried  out  by providing training on SOPs for handling cases and providing Pre-tests and Post-tests  to  measure  the  effectiveness  of  the  success  of  the  SOP  training delivered. The test used Paired Samples T-Test and obtained a value of t = 5.071  with  significance=0.001  (p<0.05).  This  means  that  there  is  a significant  increase  in  scores  between  knowledge  of  SOPs  for  handling cases before and after training.
This is an open access article under the CC BY-SA License.

## Penulis Korespondensi:
Hikmah Husniyah Farhanindya, Program Studi Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: hfarhanindya@untag-sby.ac.id
Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157

## 1 PENDAHULUAN
Anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  untuk  dapat melanjutkan  cita-cita  Negara  dan  berguna  bagi  lingkungan  maupun  dirinya  sendiri.  Oleh  karena  itu sudah  selayaknya  anak  mendapatkan  perlindungan  dari  pemerintahan  (Erdianti  &  Fatih,  2019). Pemerintah  diharapkan  dapat  menjamin  hak  dari  setiap  warga  negara  dan  penduduknya  termasuk perempuan  dan  anak  tanpa  terkecuali.  Pemenuhan  terhadap  hak  anak  dilakukan  dalam  rangka memelihara tumbuh kembang anak di lingkungan yang aman serta dalam suasana yang berbahagia dan penuh kasih sayang (Kurniawati & Marom, 2020). Peran perempuan sebagai ibu yang akan melahirkan generasi penerus bangsa, juga wajib mendapatkan perlindungan. Upaya pemerintah dalam melindungi hak -hak anak dan perempuan tidak hanya tertuang pada undang-undang negara, namun juga tertuang dalam program yang disusun oleh kementrian perlindungan anak dan perempuan yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dipublikasikan pada tahun 2016. Melalui program tersebut, menunjukkan adanya penjaminan dan melindungi hak-hak anak tidak hanya diperlukan peran pemerintahan saja melainkan peran masyarakat juga turut andil dalam pemenuhan hak-hak anak. Salah satu program dari PATBM adalah program Kabupaten atau kota layak anak (Kemenpan, 2021).
Pada  kenyataannya,  permasalahan  kekerasan  masih  kerap  terjadi.  Kabupaten  Jombang menyampaikan adanya data kasus kekerasan seksual pada perempuan per januari 2022 hingga saat ini terdapat  61  kekerasan  terhadap  wanita  yang  terdiri  dari  24  kasus  kekerasan  terhadap  istri,  12  kasus pemerkosaan, 9 kasus pelecehan seksual, dan 16 kasus kekerasan dalam  berpacaran (WCC Jombang, 2022).  Melalui  program  hibah  program  matching  fund,  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya menyusun berbagai program untuk mendukung terwujudnya Desa layak anak. Solusi yang  dilakukan yaitu  dibentuklah  BP  PIPA  (Balai  Perempuan  Pusat  Informasi  Pengaduan  Dan  Advokasi)  yang bekerjasama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Pengurus BP PIPA merupakan  masyarakat Desa Bedahlawak yang memiliki  tugas  utama  menangani  berbagai  keluhan  terkait  kekerasan  maupun  pelecehan  baik  pada perempuan atau Anak. dalam melaksanakan program BP PIPA. Hal ini dilakukan, karena perempuan rentan  menjadi  korban  atas  permasalahan  anak  dan  keluarga  serta  paling  sering  menerima  keluhan tentang pelecehan dan kekerasan seksual. BP PIPA memiliki tujuan untuk membantu menyelesaikan perkara perempuan maupun anak agar tidak sampai masuk ranah hukum akan tetapi cukup di selesaikan melalui  jalur  non-litigasi  berdasarkan  kearifan  lokal,  karena  anak  yang  berada  dalam  lingkungan kekerasan  dan  terjerat  kasus  hukum  dapat  menganggu  kejiwaannya  (Madonna,  2021).  BP  PIPA diharapkan  dapat  menjalankan  fungsinya  untuk  menerima  berbagai  macam  keluhan,  memberikan penanganan kasus, mediasi kasus, pendampingan oleh paralegal hingga tindak lanjut penanganan kasus bila perlu ditangani kepada pihak berwajib seperti kepolisian.
Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157
Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian
BP  PIPA  dalam  menjalankan  fungsinya  membutuhkan  prosedur  yang  baku  atau  standar operasional  prosedur  (SOP)  untuk  melakukan  penerimaan,  pencatatan  pengaduan,  penanganan  awal kasus  dan  sistem  rujukan  kasus  apabila  diperlukan  layanan  konseling  maupun  penanganan  dibidang hukum.  Sosialisasi  terhadap  alur  layanan  konseling  memiliki  tahapan  dan  ketentuan  yang  harus diketahui agar BP PIPA dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk menangani kasus – kasus seperti kekerasan pada perempuan dan anak didalam desa baik pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang di lakukan secara langsung di posko BP PIPA maupun dilaksanakan secara online .
Perlunya  penerapan  SOP  menurut  Keputusan  Menteri  PAN  dan  RB  No.  Pasal  35  Tahun  2012 tentang  Petunjuk  Pendahuluan  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  disampaikan  bahwa  Standar Operasional  Prosedur  yang  merupakan  sekumpulan  instruksi  tertulis  tentang  proses  organisasi  dari operasi organisasi, bagaimana dan kapan harus dilaksanakan, dimana dan oleh siapa. Merupakan hal yang  sangat penting untuk  menjamin kesesuaian  dari  suatu  aktivitas  organisasi  pada  kebutuhan  atau persyaratan    tertentu  (Manting  &  Sudarwanto,  2020).  SOP  memiliki  manfaat  yaitu  (a)  Memberikan pernyataan tentang prosedur kegiatan secara rinci dan jelas sebagai  dokumentasi  aktivitas perusahaan; (b) Meminimalkan fluktuasi dan kesalahan dalam aktivitas kerja; (c) menyederhanakan dan menghemat waktu  dan  tenaga  dalam  program  pelatihan  karyawan;  (d)  menyamaratakan  setiap  tindakan  yang diambil  oleh  pihak  mana  pun;  (e)  membantu  evaluasi  setiap  proses  operasional  Perusahaan;  (f) Mendampingi, memantau dan mengantisipasi perubahan kebijakan; (g) Menjaga kualitas perusahaan melalui kelangsungan pekerjaan (Hartatik, 2014).

## 2 METODE PENGABDIAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, menurut (Prayogo, 2023) tahap untuk memetakan efisiensi pelaksanaan dan juga evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiata pengabdian melalui konsultasi, pelatihan, dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut ini:

## 1. Tahapan Konsultasi
Pada  tahapan  ini,  dilakukan  identifikasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Desa Bedahlawak. Selain itu juga kendala yang selama ini dihadapi pada saat penanganan kasus kekerasan pada perempuan maupun anak. Proses penanganan kekerasan selama ini belum ada alur yang jelas untuk memudahkan  BP  PIPA  menjalankan  fungsinya.  Solusi  yang  ditawarkan  yaitu  adanya  penyusunan standar operasional prosedur yang menjadi panduan untuk penaganan kasus.
Konsultasi
Pelatihan
Evaluasi
Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157
ISSN: 2809-7076 (Online) ISSN: 2809-7246 (Print)

## 2. Tahap Pelatihan
Pada tahap ini peserta mendapatkan materi terkait layanan SOP dari narasumber yang merupakan seorang  psikolog  serta  memiliki  pengalaman  dan  juga  tersertifikasi  dalam  bidangnya.  Pelatihan  ini dilakukan pada  Oktober  tahun  2022 di  Balai    Desa  Bedahlawak,  Kabupaten  Jombang.  Metode  yang digunakan  berupa  komunikasi  langsung  dengan  pemberian  pemaparan  materi  mengenai  Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan konseling pada anggota BP PIPA. Metode komunikasi tatap  muka  atau  komunikasi  secara  langsung  ini  efektif  digunakan  untuk  memberikan  pengetahuan kepada  masyarakat  untuk  memaknai  materi  yang  disampaikan  dalam  bentuk  bahasa-bahasa  yang sederhana  kemudian  menjadi  wujud  pemaknaan  (Supinah,  2003).  Hal  tersebut  berkorelasi  terhadap pemahaman  dasar  tentang  konseling  dan  penanganan  kasus  bila  diperlukan  adanya  konsleing  pada anggota  BP  PIPA.  Hal  ini  dilakukan  agar  penanggung  jawab  program  BP  PIPA  dapat  memberikan pelayanan secara maksimal dan mengetahui bagaimana tata cara pelaporan kasus kekerasan.
3. Tahap Evaluasi
Pada tahap ini dilakukan evaluasi dilakukan dengan pemberian pretest sebelum pemaparan materi diberikan,  setelah  adanya  materi  yang  dipapaekan  oleh  narasumber  peserta  diberikan post test untuk mengetahui  efektivitas  pemberian  pelatihan  SOP  layanan  konseling  pada  pengetahuan  dari  peserta. Monitoring  dilakukan  setelah  pelaksanaan  pelatihan  tentang  penerapan  SOP  layanan konsleing  pada anggota BP PIPA. Adapun kegiatan dirangkum pada tabel dibawah ini :
Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Tahapan Kegiatan Indikator Tanggal pelaksanaan 1 Persiapan Menyiapkan materi SOP layanan Konseling dan mudah dipahami masyarakat awam.
Pembuatan Pre-Test dan Post-Test untuk mengukur indikator keberhasilan pelatihan Pemahaman masyarakat tentang  Penerapan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP) Pada Layanan  Konseling Balai Perempuan  Pusat  Informasi Pengaduan Dan Advokasi pada Desa Layak Anak Bedahlawak 19 Oktober 2022 2 Pelaksanaan Pelatihan berupa pemaparan materi SOP pelayanan oleh psikolog Memiliki  pengetahuan  untuk menjalankan penanganan kasus  dan  perujukan  layanan konseling sesuai dengan Standar  Operasional  Prosedur (SOP) yang telah disusun 21 Oktober 2022 3 Evaluasi keberlanjutan penerapan SOP Memiliki komitmen untuk melaksanakan Standart Oprasional Prosedur pada layanan  konseling  BP  PIPA guna  mewujudkan  desa  layak anak. 28 Oktober 2022
Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157

## Gambar 2. Pemaparan Materi SOP

## 3 HASIL DAN ANALISIS
Melalui program pemerintah kabupaten atau kota layak anak. Masyarakat Desa Bedahlawak turut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan perempuan. Pembentukan BP PIPA (Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi) sebagai lembaga tempat pengaduan dan informasi terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang aman dan tepercaya.
Adanya  SOP  akan  memudahkan  proses  pengontrolan  pada  setiap  prosedur  yang  dijalankan. Menurut (Lestari, 2022) memberikan batasan bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang  harus  dilaksanakan  setiap  elemen  perusahaan  maupun  instansi.  Menurut  (Faisal,  2022)  secara spesifik tujuan dari SOP yaitu :
1. Agar dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur dalam pekerjaan
2. Memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja.
3. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap posisi dalam kerja.
4. Memberikan  keterangan  atau  kejelasan  tentang  alur,  proses  kerja,  wewenang  dan  tanggung jawab dalam bekerja.
5. Memberikan keterangan tentang dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam proses kerja.
6. Melindungi perusahaan dan pegawai dari kesalahan administrasi lainnya.
7. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
8. Mengarahkan pegawai untuk kompak dalam pekerjaannya.
9. Membantu  penelusuran  terhadap  kesalahan  –  kesalahan  procedural  dalam  memberikan pelayanan.
10. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan situasi.
Pada  tahap  pemaparan  materi  tentang  SOP  layanan  konseling  peserta  diberikan  materi  berupa bagaimana alur pelayanan BP PIPA. Alur pelayanan BP PIPA meliputi:
1. Pelapor mengadukan permasalahannya dengan 2 cara dengan datang  langsung dan membuat pengaduan secara online
2. Apabila pelapor mengadukan permasalahannya secara online, diharuskan untuk membuat janji temu terlebih dahulu untuk konsultasi permasalahan
3. Sedangkan apabila pelapor mengadukan permasalahannya dengan datang langsung ke tempat posko BP PIPA, akan langsung diarahkan untuk segera mengkonsultasikan permasalahannya
4. Setelah  mengkonsultasikan  permasalahannya  pelapor  akan  menerima  rekomendasi penyelesaiannya
Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157
ISSN: 2809-7076 (Online) ISSN: 2809-7246 (Print)
5. Selama  proses  penyelesaian  masalah  akan  ada  pendampingan  dari  pihak  anggota  BP  PIPA. Mulai  dari  tahap  konseling,  mediasi,  rujukan  pada    pihak  kompoten,pendampingan  oleh paralegal, laporan pada pihak berwenang, mengupayakan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta adanya pendampingan ana dan keluarga.
Adapun  penerapan  SOP  pada  layanan  BP  PIPA  yang  mengacu  pada  landasan  hukum  dengan penerimaan  khas  yang  baik  agar  mendapatkan  hasil  dan  informasi  yang  terpercaya,  serta  cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi guna meningkatkan pelayanan BP PIPA terhadap masyarakat, yaitu :
1. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lemabaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 1886);
3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Indikator  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  13 Tahun  2011  tentang  Panduan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14/E);
Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157
11. Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor  30  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan Pengarusutamaan  Gender  dan  Pengarusutamaan  Hak  Anak  dalam  pembangunan  daerah  di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 30/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 30/E);
12. Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Kabupaten  Layak  Anak  (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 16/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 16/E);
13. Peraturan Desa Bedahlawak tentang Desa Layak Anak Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Desa Bedahlawak Tahun 2022 Nomor).
Selain  pemaparan  materi  tentang  alur  pelayanan  BP  PIPA,  peserta  juga  diberikan  pemaparan meteri  terkait  pemberian  layanan  konseling  (Stone, 1981).  Memberikan  pengertian  bahwa  konseling adalah upaya seseorang untuk membantu individu lain melalui interaksi yang bersifat pribadi sehingga akan mampu membuat suatu keputusan yang menjadi dianggap sebagai keputusan terbaik. Tujuan dari layanan konseling adalah untuk memfasilitasi korban agar mencapai kesadaran atas haknya dan resiko atas  keputusan  yang  diambil  sebagai  pendidikan  kritis  bagi  penyintas  atau  pengadu,  termasuk melepaskan penyintas atau pengadu dari ketergantungan terhadap orang lain. Dalam pemberian layanan konseling terdapat 5 asas yang harus dipegang erat oleh konselor, 5 asas tersebut yaitu:
1. Asas kerahasiaan (konselor menjaga kerahasiaan penyintas)
2. Asas  kesukarelaan  (penyintas  secara  sukarela  melibatkan  konselor  pada  masalah  yang  ia hadapi)
3. Asas keterbukaan (penyintas secara terbuka menceritakan masalahnya pada konselor)
4. Asas keinginan
5. Asas keterpaduan (dalam konseling dibutuhkan kerjasama antara penyintas dengan konselor)
Konseling  dalam  prespektif  psikologi  merupakan  perilaku  membantu  orang,  menciptakan kesejahteraan  manusia  yang  mengalami  masalah,  dan  meningkatkan  kekuatan  serta  mengurangi kelemahan.  Pada  pemberian  layanan  konseling  di  anjurkan  untuk  lebih  banyak  mendengarkan.  Alur penanganan layanan konseling yaitu sebagai berikut ini:
1. Registrasi pengisisan formulir data diri dan lembar persetujuan
2. Screening awal untuk identifikasi permasalahan pelapor
3. Tindak lanjut psikoedukasi dan konseling
4. Pelaporan pada lembaga terkait
Selama  pemaparan  SOP  berlangsung  para  peserta  juga  diajak  melakukan  roleplay  pelaksanaan konseling. Perserta terlihat antusias dan kooperatif selama pemaparan berlangsung. Hal ini dikarenakan semangat  mereka  untuk  membangun  BP  PIPA  (Balai  Perempuan  Pusat  Informasi  Pengaduan  Dan Advokasi) di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sebagai desa yang aman bagi perempuan dan anak tercapai.
Peningkatan  pemahaman  peserta  setelah  adanya  pemaparan  layanan  SOP  BP  PIPA  pada masyarakat Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 21  Oktober  2022    dan  dihadiri  oleh  10  peserta.  Hasil  analisis pre-test dan post-test yang  di  hitung menggunakan SPSS 26 for windows dengan menggunakan Paired sample T-test menunjukan diperoleh skor  t  =  -5.071  dengan  signifikan  =  0.001  (p<0.05).  Artinya  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara pemahaman  peserta  sebelum  dan  sesudah  diberikan  pemaparan  materi  terkait  Layanan  SOP  pada lembaga BP PIPA.
Tabel 2. Hasil Uji Pre-post T Df Sig -5.071 9 0,001
Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157
Gambar 2. Grafik Peningkatan Skor Pengetahuan
Berdasarkan  pada  hasil  pre-test  dan  post-test  diatas,  dapat  diketahui  adanya  peningkatan pengetahuan  bagi  peserta  mengenai  konseling.  Tidak  hanya  itu,  peserta  juga  dapat  menerapkan konseling  untuk  kepentingan  BP  PIPA,  karena  konseling  adalah  hal  yang  dibutuhkan  sekali  untuk mengembangkan  BP  PIPA  pada  desa  Bedahlawak  di  Kabupaten  Jombang,  agar  masyarakat  dapat terlindungi dari berbagai kasus kekerasan maupun pelecehan pada anak yang mengancam.
Adapun hasil observasi lapangan menunjukan kepuasan masyarakat desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Hal ini dibuktikan dari antusias masyarakat desa selama pelatihan ini diberikan dan menghasilkan bukti yang konkret bahwa terdapat peningkatan pemahaman masyarakat desa terkait SOP pada layanan  konseling Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi (BP PIPA) pada desa layak anak Bedahlawak Kabupaten Jombang dengan total hasil keseluruhan yang cukup signifikan yaitu Pre test = 74 dan Post test = 94

## 4 KESIMPULAN
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemaparan  SOP  Layanan Konseling  pada  lembaga  BP  PIPA  Desa  Bedahlawak  dapat  meningkatkan pengetahuan  terkait  dengan  konseling  dan  layanannya.  Sesuai  hasil  analisis  pengukuran  pretest  dan post-test  yang  menunjukkan    skor  t  =  -5.071  dengan  signifikansi  =  0,001  (p<0,05).  Artinya  ada perbedaan yang sangat signifikasi antara pemahaman terhadap konseling dan layanannya sebelum dan sesudah  diberi  pelatihan.  Adapun  hasil  observasi  lapangan  menunjukan  kepuasan  masyarakat  desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan pemahaman masyarakat desa terkait SOP pada layanan  konseling Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi (BP PIPA) pada Desa layak anak Bedahlawak Kabupaten Jombang dengan total hasil keseluruhan yang cukup signifikan yaitu Pre Test = 74 dan Post test = 94
Saran yang dapat penulis berikan untuk mewujudkan desa layak anak di Desa Bedahlawak yakni perlunya monitoring dan evaluasi terhadap BP PIPA dalam menjalankan fungsinya sebagai Balai yang menangani permasalahan pelecehan baik pada Perempuan maupun anak. Perlunya BP PIPA melakukan sosilisasi pada warga setempat  agar memiliki kesadaran bersama tentang pentingnya memahami hak anak untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan maupun menurunkan jumlah kasus yang terjadi.
74 94 0 20 40 60 80 100 Pre Test Post test Grafik Pengetahuan Peserta
Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157
ISSN: 2809-7076 (Online) ISSN: 2809-7246 (Print)

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih diberikan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNTAG  Surabaya  dan  Kepala  desa  beserta  jajaran  perangkat  Desa  Bedahlawak,  Kecamatan Tembelang,  Kabupaten  Jombang  yang  telah  memfasilitasi  dan  kerjasamanya  untuk  terlibat  pada pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  tentang  penerapan  SOP  bagi  BP  PIPA  (Balai  Perempuan  Pusat Informasi  Pengaduan  Dan  Advokasi)  di  Desa  Bedahlawak,  Kecamatan  Tembelang,  Kabupaten Jombang.

## REFERENSI
Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. Justitia Jurnal Hukum, 3(2).
FAISAL, S. Y. (2022). PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KALIBRASI SPARE PARTS MV. SPAS TIGA DI PT. SCORPA PRANEDYA. POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG.
Hartatik, I. P. (2014). Buku Pintar Membuat SOP. Yogyakarta: Flashbooks.
Kemenpan. (2021). PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK,
TINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3486/pemenuhan-hak-dan- perlindungan-khusus-anak-tingkatkan-partisipasi-pemuda-dalam-pembangunan
Kurniawati, D. O., & Marom, A. (2020). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak Di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Journal of Public Policy and Management Review, 9(2), 35–53.
Lestari, Y. E. (2022). Penerapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pada Proses Pengalengan Produk Gudeg Kaleng Bu Tjitro 1925 di CV. Buana Citra Sentosa Yogyakarta.
Madonna, M. (2021). PENYULUHAN KOMUNIKASI KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK. URGENSI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, 1(2), 24–31.
Manting, L., & Sudarwanto, P. B. (2020). The Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora, 3(2), 196–201.
Prayogo, M. D. (2023). PELATIHAN PUBLIC SPEAKING MENUJU TOUR GUIDE
PROFESIONAL BAGI PELAKU PARIWISATA KAMPUNG ADAT SEGUNUNG JOMBANG. ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493), 3(01), 31–39.
Stone, S. C. (1981). Fundamentals of guidance. Houghton Mifflin.
Archive, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, pp. 148~157
ISSN: 2809-7076 (Online) ISSN: 2809-7246 (Print)
Supinah, P. (2003). Pengaruh Keterampilan Menyimak dan Intelligence Quotient terhadap Prestasi Belajar Siswa. Mediator: Jurnal Komunikasi, 4(1), 171–181.
WCC Jombang. (2022). DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2022. http://www.wccjombang.org/2022/05/data-kasus-2022.html