Efektivitas Disiplin Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara
Oleh
Tahmit Ansar
Universitas Lakidende Unaaha hasjad.hasjad@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  Work  Discipline  in Improving the Performance of State Civil Apparatus on the General
Bureau of Southeast Sulawesi Regional Sekretariat, with indikators of disciplinary assessment: time discipline, rules and responsibilities and performance appraisal indikators consist of: work achievement, and  work  performance.  This  study  took  a  sample  of  2  people, consisting  of  Head  of  Public  Bureau  and  Head  of  Administration.
The results of research show that the effectiveness of Work Discipline in Improving Performance of State Civil Apparatus At Public Bureau of  Regional  Sekretariat  of  Southeast  Sulawesi  has  been  done  well. This is seen in the indikator of work discipline has the highest score (60.00%)  ,,  on  the  level  of  effectiveness  of  work  indicates  that  the indikator of achievement of work shows the score (73.33%), so the Effectiveness of Work Discipline in Improving Performance of Civil State  Apparatus  On  Bureau  General  Sekretariat  of  Southeast Sulawesi Province can be said to have done well.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengalisis Efektifitas Disiplin Kerja Dalam Meningkatkan  Kinerja  Aparatur    Sipil  Negara  Pada  Biro  Umum Setda  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  dengan  indikator  penilaian disiplin: disiplin waktu, peraturan dan tanggung jawab serta indikator penilaian  kinerja  terdiri  atas:  pencapaian  kerja,  dan  prestasi  kerja. Penelitian  ini  mengambil  sampel  sebanyak  2  orang,  terdiri  Kepala Biro Umum dan Kasubag Tata Usaha. Hasil Penelitian menunjukan bahwa  Efektifitas  Disiplin  Kerja  Dalam  Meningkatkan  Kinerja Aparatur    Sipil  Negara  Pada  Biro  Umum  Setda  Provinsi  Sulawesi Tenggara  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  pada indikator disiplin kerja memiliki skor tertinggi yakni (60,00%),, pada tingkat  efektivitas  kerja  menunjukan  bahwa  pada  indikator pencapaian  kerja  menunjukan  skor  (73,33%),  sehingga  Efektifitas Disiplin Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik.
Diterima : 12 Januari 2018
Direvisi : 18 Maret 2018
Diterbitkan : 31 Maret 2018
Kata Kunci : Disiplin Kerja, Kinerja Aparatur Sipil Negara

## tahmit_ansar@yahoo.co.id

## Pendahuluan
Faktor manusia ( man ) merupakan salah satu faktor yang harus mendapat  perhatian, peranan  manusia  sangatlah  penting artinya dalam upaya  mencapai tujuan yang telah ditetapkan  oleh  organisasi.  Terminologi  sumber  daya  manusia  ( human    resources ) merujuk  kepada  orang-orang  yang  bekerja  di  dalam  organisasi  (Samsudin,  2006:21). Tujuan yang ditetapkan organisasi adalah pencapaian kinerja yang tinggi.Kinerja aparatur sipil negara merupakan faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan.Pimpinan harus dapat  menggerakkan aparatur sipil  negara  untuk  bekerja dengan penuh kemauan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat setiap manusia memiliki motif, emosi, aspirasi, serta kepentingan yang berbeda-beda seringkali upaya manajemen dalam menggerakkan orang lain mendapatkan berbagai hambatan dan kesulitan.
Disiplin  berperan  dalam  peningkatan  kinerja.  Disiplin  pada  dasarnya  merupakan suatu  sikap taat  dan patuh  serta tunduk  pada aturan  yang dilandasi  oleh kesadaran diri pribadi tanpa ada paksaan dari luar. Sikap semacam ini tidak hanya dituntut dari aparatur sipil  negara  sebagai  individu  tetapi  juga  dari  kelompok  orang  yang  tergabung  dalam organisasi tersebut. Permasalahan  yang timbul masih adanya tindakan indisipliner seperti terlambat  masuk  kerja,  aparatur  sipil  negara  mangkir  pada  jam  efektif  sehingga berpengaruh pada menurunnya kinerja aparatur sipil negara. Peranan aparatur sipil negara dalam  menghadapi  tantangan  organissasi  dan  pencapaian  tujuan  organisasi  dapat terwujud secara optimal apabila aparatur sipil negara memiliki disiplin untuk berprestasi dan mampu bekerja dengan disiplin kedua aspek tersebut dapat menghasilkan kinerja yang tinggi.
Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam mentaati semua peraturan organisasi dan norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2003). Selain itu, berbagai aturan  yang  ditetapkan  oleh  suatu  lembaga  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menciptakan  kedisiplinan  agar  para  aparatur  sipil  negara  dapat  mematuhi  dan melaksanakan  peraturan  yang  berlaku.  Peraturan  itu  biasanya  diikuti  sanksi  yang diberikan bila terjadi pelanggaran.Sanksi tersebut bisa berupa teguran baik lisan maupun tertulis,  skorsing,  penurunan  pangkat  bahkan  sampai  pemecatan  kerja  tergantung  dari besarnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang bersangkutan.Hal tersebut  dimaksudkan  agar  para  aparatur  sipil  negara  bekerja  dengan  disiplin  dan bertanggungjawab  atas  pekerjaannya.  Ukuran  yang  dipakai  dalam  menilai  apakah aparatur sipil negara tersebut disiplin atau tidak, dapat terlihat dari ketepatan waktu dalam bekerja, etika berpakaian, serta penggunaan sarana kantor secara efektif dan efisien.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Gubernur  pada  Biro  Umum  SETDA  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  dengan  pertimbangan  bahwa  Kantor  Gubernur  pada  Biro  Umum SETDA  Provinsi  Sulawesi  Tenggara    merupakan  pusat  pemerintahan  dan  administrasi memiliki  Aparatur  Sipil  Negara  yang  lebih  banyak.  Populasi  dalam  penelitian  seluruh aparatur  sipil  negara  Biro  Umum  Setda  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  tahun  2017  yang berjumlah 30 Aparatur Sipil Negara. Sampel yang digunakan dalam penelitian  2 orang terdiri dari : Kepala Biro Umum dan Kasubag Tata Usaha.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  deskriptif    dengan  pendekatan  kualitatif. Informan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode porpuse  sampling .  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  wawancara,  Dokumentasi, Kuisioner,  dalam  pengambilan  data  yang  berhubungan  dengan  penelitian.  Dalam menganalisis  data,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif, mendeskripsikan  atau  menggambarkan  tentang  efektifitas  disiplin  kerja  dalam meningkatkan  kinerja  aparatur  sipil  negara  dengan  menyebarkan  angket  dengan menggunakan skala likert kepada Aparatur sipin Negara  Biro Umum Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :
1. Biro  umum  mempunyai  tugas  menyiapkan  pelayanan  umum,  tata  usaha  keuangan Setda, perlengkapan dan protokol serta perjalanan. Biro umum mempunyai fungsi :
a. Pelaksana tata usaha umum, tata usaha pimpinan
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Pemerintahan Provinsi
c. Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara.
d. Pengelolaan aset daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
e. Penyiapan  bahan  pembinaan  dan  pengelolaan  ketatausahaan  dan  kearsipan  Biro Umum.
2. Bagian  umum  dan  rumah  tangga  mempunyai  tugas  menyiapkan  kebutuhan  rumah tangga pimpinan, urusan dan tata usaha pimpinan. Bagian umum dan rumah tangga mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pelayanan kebutuhan rumah tangga pimpinan pemerintah provinsi
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah Provinsi
c. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan Pemerintah Provinsi
d. Pelaksanaan urusan dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bagian umum dan rumah tangga terdiri atas :
1) Sub  bagian  rumah  tangga  pimpinan  mempunyai  tugas  melakukan  pelayanan kebutuhan pimpinan pemerintah provinsi
2) Sub bagian urusan dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah Provinsi
3) Sub  bagian  tata  usaha  pimpinan  mempunyai  tugas  melaksanakan  urusah  tata usaha pimpinan pemerintah Daerah
3. Bagian tata usaha keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelayanan, keuangan  dan  pengelolaan  adeministrasi  keuangan  daerah  provinsi  Sulawesi Tenggara. Bagian tata usaha keuangan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan anggaran, pembayaran gaji  dan pensiun
b. Pelaksanaan arsip dan ekspedisi administrasi surat menyurat
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
4. Bagian tata usaha keuangan Sekretariat Derah terdiri atas
a. Sub bagian belanja aparatur sipil negara mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, dan urusan pembayaran gaji aparatur sipil negara dan pensiun
b. Sub  bagian  belanja  lain-lain  mempunyai  tugas  melakukan  urusan  penyiapan kebutuhan alat-alat kantor dan lain-lain.
c. Sub bagian tata usaha Biro Arsip Ekspedisi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro serta penataan arsip dan ekspedisi administrasi surat menyurat.
d. Bagian  perlengkapan  mempunyai  tugas  menyiapkan  bahan  penyusunan  program kepatuhan  berpakaian,  pengelolaan,  perawatan,  serta  bahan  pembinaan administrasi,  perlengkapan  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Bagian perlengkapan mempunyai fungsi:
1) penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengadaan asset
2) penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan
3) penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyimpanan dan penyaluran aset
4) penyiapan  bahan  pembinaan  dan  petunjuk  teknis  pemanfaatan,  pemeliharaan penghapusan barang perlengkapan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
5) Pelaksanaan  pembinaan  dan  administrasi  aset  pemerintah  provinsi  Sulawesi Tenggara
5. Bagian perlengkapan terdiri atas :
a. Sub bagian Analisa kebutuhan mempunyai tugas mengumpulkan informasi bahan penyusunan  rencana  kebutuhan,  menganalisa  standarnisasi  barang  dan  harga, evaluasi kebutuhan barang dan dilingkungan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
b. Sub  bagian  iventarisasi  dan  pengadaan  mempunyai  tugas  melakukan  iventarisasi sesuai data pemerintah bahan pelaksanaan barang.
c. Sub  bagian  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  mempunyai  tugas  melakukan  proses pemanfaatan, pengguna usahaan dan pemeliharaan serta penghapusan barang milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
d. Bagian protokol dan perjalanan mempunyai tugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan  dengan  protokoler  Pemerintah  Provinsi  serta  melakukan  urusan penyiapan anggaran perjalanan dinas dan surat perintah perjalanan dinas.
6. Bagian protokol dan perjalanan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan  bahan  penyusunan  pedoman  dan  pembinaan  teknis  protokoler pemerintah Provinsi
b. Pelaksanaan urusan administrasi perjalanan Dinas
c. Pelaksaana urusan administrasi keprotokoleran Pemerintah Provinsi
d. Pelaksanaan urusan administrasi tamu pimpinan Pemerintah Provinsi
7. Bagian protokol dan perjalanan terdiri atas :
a. Sub bagian protokol mempunyai tugas mempersiapkan acara pimpinan pemerintah Daerah  dan  mengurus  segala  sesuatau  yang  berhubungan  dengan  protokoler Pemerintah  Daerah,  upacara  pelantikan,  dan  upacara  hari  raya  nasional  dan pertemuan-pertemuan resmi pemerintah Derah
b. Sub  bagian  perjalanan  mempunyai  tugas  melakukan  urusan  penyiapan  anggaran perjalanan Dinas dan surat pemerintah perjalanan Dinas.
c. Sub bagian tamu pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pada tamu pimpinan pemerintah provinsi.
d. Kelompok  jabatan  fungsional  mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagian  tugas pemerintah  Daerah  Provinsi  sesuai  dengan  keahlian  dan  kebutuhan.  Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang keahliannya.
Efektifitas  Disiplin  Kerja  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara pada Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara .

## 1. Disiplin Waktu
Disiplin merupakan sikap patuh waktu dan juga peraturan atau tata tertib.Data hasil penelitian  menunjukan  bahwa  rata-rata  disiplin  aparatur  sipil  negara  pada  biro  umum cukup  efektif  dan  termasuk  kategori  disiplin  waktu,  pengaturan  jam  masuk  dan  jam pulang yang di iringi dengan apel pagi dan apel siang serta upacara bukan tanpa alasan tetapi terlepas dari itu di barengi dengan perintah lisan gubernur yang mengintruksikan sekretaris daerah untuk membuat surat edaran pengaturan jam masuk dan pulang aparatur sipil negara lingkup pemerintah provinsi Sulawesi tenggara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel. 1
Aparatur Sipil Negara pada Biro Umum kriteria Disiplin Waktu, tahun 2017 No Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Sangat disiplin 18 60,0 2. Disiplin 8 26,66 3. Cukup disiplin 4 13,33 Jumlah 30 100
Sumber : Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2017
Tabel  1  menunjukan  bahwa  sebanyak  18  aparatur  ipil  negara  (60,0%)  memiliki kriteria  tingakat  disiplin  sangat  disiplin.  Sedangkan  yang  memiliki  kriteria  disiplin    8 aparatur sipil negara atau (26,6%) dan cukup efektif sebanyak 4 aparatur sipil (13,3%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat disiplin pada aparatur sipil negara Biro
Umum sangat disiplin sesuai dengan kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuia dengan hasil wawancara dengan Ka.Biro Umum, beliau mengatakan  bahwa :
Tingkat  disiplin  khususnya  disiplin  waktu  aparatur  sipil  negara  Sipil  pada  biro umum sudah sangat efektif dan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ,jam masuk kerja 07.15 dan jam pulang 16.00 hal ini didasarkan pada kemauan dan disiplin yang tinggi yang ada pada setiap ASN khsusnya di Biro Umum sehingga dari  disiplin  tersebut  dapat  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada masyarakat

## 2. Disiplin Peraturan
Data hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata disiplin peraturan aparatur sipil negara pada Biro Umum sangat efektif dalam disiplin peraturan disiplin dimaksud cara berpakaian dinas ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi tenggara, serta masih ada lagi disiplin peraturan yang lain tapi dalam penelitian ini hanya melihat dari segi disiplin peraturan dalam berpakaian dinas dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini :
Tabel. 2
Aparatur Sipil Negara pada Biro Umum Kriteria
Disiplin Peraturan, Tahun 2017 No Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Disiplin Tinggi 20 66,66 2. Disiplin Sedang 8 26,6 3. Disiplin Rendah 2 6,6 Jumlah 30 100
Sumber : Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2017
Tabel.  2  menunjukan  bahwa  sebanyak  20  aparatur  sipil  negara  (66,66)  memiliki kriteria  tingkat  disiplin  tinggi.  Sedangkan  yang  memiliki  kriteria  disiplin  sedang sebanyak 8  aparatur sipil negara atau (26,66) dan yang memiliki kriteria rendah sebanyak 2 aparatur sipil (6,6). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat  disiplin peraturan pada Biro Umum sangat tinggi dan sudah sesuai dengan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, disiplin tinggi tersebut  ditunjukan  dengan ketapan  waktu  aparatur sipil  negara  serta  peraturan  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam  menjalankan  aktivitas sebagai pelayan masyarakat.

## 3. Tanggung Jawab Kerja
Tingkat disiplin kerja pada tanggung jawab kerja aparatur sipil negara pada Biro Umum  sangat  tinggi,  tanggung  jawab  dimaksud  merupakan  tanggung  jawab  dalam melaksanakan  pekerjaan  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Tugas  pokok  dan  fungsi (Tupoksi)  yang  bernomor  18  tahun  2008  tentang  penjabaran  tugas  pokok  dan  fungsi Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  sebagaimana  disajikan  pada  tabel berikut.

## Tabel. 3
Kategori Aparatur Sipil Negara pada Biro Umum Kriteria
Disiplin pada Tanggung Jawab kerja, tahun 2017 No Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Disiplin Tinggi 20 66,66 2. Disiplin Sedang 8 26,6 3. Disiplin Rendah 2 6,6 Jumlah 30 100
Sumber : Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2017
Tabel    3  menunjukan  bahwa  sebanyak  20  aparatur  sipil  negara  (66,66)  memiliki kriteria  tingkat  disiplin  tangung  jawab  kerja  sangat  tinggi.  Sedangkan  yang  memiliki kriteria disiplin tanggung jawab kerja sedang sebanyak 8 aparatur sipil negara (26,6) serta yang  memiliki  disiplin  tanggung  jawab  rendah  sebanyak  2  aparatur  sipil  negara  (6,6) tanggung  jawab  kerja  bukan  saja  dinilai  dari  hasil  kerja  yang  telah  dikerjakan  dan dipertanggung jawabkan tapi penilaian tanggung jawab kerja juga masuk dalam penelaian Sasaran  Kinerja  Aparatur  sipil  negara  (SKP)  dalam  hal  ini  untuk  mengurus  kenaikan pangkat .

## Kinerja Aparatur Sipil Negara

## 1. Pencapaian Program
Pencapaian program kerja pada Biro Umum cukup maksimal yang mereka usulkan pada  awal  tahun  dan  dibahas    di  DPRD  dan  telah  disetujui  serta  dijalankan  ,sehingga mencapai 100 % atau terlaksana dengan baik, dalam program kerja meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengumpulan data, pelayanan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi dan pelaporan untuk belih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Kategori penyampaian program pada Biro Umum, Tahun 2017 No Penyampaian Program Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Terlaksana 22 73,33 2. Kurang terlaksana 6 20,0 3. Tidak terlaksana 2 6,66 Jumlah 30 100
Sumber : Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2017
Tabel 4 menunjukan bahwa sebanyak 22 aparatur sipil negara (73,33%) memiliki tingkat  penyampaian  program  yang  terlaksana.  Menyusul  yang  mempunyai  kriteria penyampaian  program  kurang  terlaksana  6  aparatur  sipil  negara  (20,00%).  Sedangkan yang memiliki penyampaian program tidak terlaksana adalah sebanyak 2 aparatur sipil negara  (6,66%).  Pencapaian  program  yang  telah  dilakukan  bukan  hanya  dilakukan dengan  sendiri  tapi  dilakukan  dengan  bantuan  staf  dan  ASN  yang  ada  karena  suatu program kegiatan atau pekerjaan yang telah ada tidak akan selesai kalau tidak didukung dengan kerjasama antara staf yang ada didalamnya. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara Kasubag. Tata Usaha mengatakan bahwa:
Pencapaian  program  dalam  arti  pelaksanaan  kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai program  kerja  yang  ada  di  Biro  Umum  Setda  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Program-program    kegiatan  dimaksud  dilaksanakan  dan  melibatkan    kerjasama antara staf yang ada pada setiap program kegiatan.

## 2. Pretasi Kerja
Prestasi kerja pada Biro Umum cukup maksimal  prestasi kerja dalam penelitian ini adalah prestasi  yang dihasilkan dari kerja perayaan Ulang Tahun   lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan kegiatan persiapan pembukaan hari ulang tahun, yang tentunya dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN) biro umum berkewajiban untuk mengatur tentang tata cara pelaksanaan HUT tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel.5
Kategori penyampaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara
pada Biro Umum, Tahun 2017 No Penyampaian Program Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Baik 22 73,33 2. Kurang Baik 6 20,0 3. Tidak Baik 2 6,66 Jumlah 30 100
Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2017
Tabel 5 menunjukan bahwa sebanyak 22 aparatur sipil negara (73,33%) memiliki tingkat prestasi kerja yang baik, dalam penelitian ini dapat dicontohkan :
Seorang  aparatur  sipil  negara  diberikan  tanggung  dalam  suatu  kegiatan  rapat koordinasi  dan  diberikan  ugas  sebagai  narasumber,  dengan  kemampuan  dan kapasitas yang terbatas aparatur sipil negara dapat dilaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, dan mendapat apresiasi bahwa aparatur sipil negara tersebut memiliki prestasi kerja yang baik .
Menyusul  yang  mempunyai  kriteria  prestasi  kerja  kurang  baik  6  aparatur  sipil negara  (20,0%). Sedangkan  yang memiliki prestasi  kerja tidak baik  adalah sebanyak 2 aparatur  sipil  negara  (6,66%)  .  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat penyampaian prestasi kerja pada Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan yang di inginkan oleh masyarakat.

## Kesimpulan
Tingkat disiplin Kerja pada aparatur sipil negara Biro  Umum  Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil penelitian menunjukan bahwa pada indikator disiplin waktu kerja pada peraturan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik dan di iringi rasa tanggung jawab dalam bekerja, dengan memperoleh skor penilaian tertinggi  (60,00%). Sedangkan  indikator  disiplin  peraturan  pada  setiap  aparatur  sipil  Negara  atas pekerjaannya  pun  dapat  tercapai dengan baik.
Selanjutnya Efektifitas Disiplin kerja pada Biro Umum dipengaruhi oleh beberepa faktor antara lain disiplin waktu, peraturan, dan tanggung jawab kerja,ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi efektifitas kerja aparatur sipil negara serta kinerja yang merupakan
hasil  kerja  seorang  aparatur  sipil  negara  yang  didalamnya  tercantum  penyampaian program  yang  merupakan  tolak  ukur  dalam  menilai  kinerja  aparatur  sipil  negara  tapi kesemuanya tidak terlepas dari pengaruh disiplin kerja.

## Daftar Pustaka
Amriyani,  F.  2004. Iklim  Organisasi  yang  Kondusif  Meningkatkan  Disiplin  Kerja . IndonesianPsychological Journal Vol 19 No 2.
Aridhiana,  1999. Hubungan  Antara  Persepsi  terhadap  Mutu  Interaksi  Pimpinan Bawahan  Dengan  Disiplin  kerja  Pada  Karyawan .Skripsi.(Tidak  diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
Aritonang. 2005. Kompensasi Kerja, Disiplin Kerja Guru dan Kinerja Guru SMP Kristen BPK Penabur Jakarta. Jurnal Pendidikan Penabur - No.04/ Th.IV / Juli 2005.
As’ad Mohammad.2002. Kinerja Sebagai Media Peningkatan Derajat Dalam Konteks Industrialisasi . Ganesa: Bandung.
Astuti, ED. 1997. Hubungan Antara Efikasi diri dalam menghadapi Strees Kerja dengan Komitmen  Organisa .,  Skripsi  Sarjana.  (tidak  diterbitkan).  Surakarta:  Fakultas Psikologi UMS.
Bawono,  Andy.  2009. Peran  Budgetary  Goal  Charasterisstics  Sebagai  Variabel Intervening  Dalam  Hubungan  Antara  Keadilan  Prosedural  dan  Kinerja Manajerial . Universitas Diponegoro Semarang.
Benardin,  Jhon  and  Russel  Joyce.  1993. Human  Resuorcess  Management .  An Experimental Approach, USA: Mc Graw-Hill, Inc.
Brigham, J.C. 1994. Social Psychology .Edisi 2. New York : Harper Collins Publisher.
Cahyono,  Bambang,  Tri.  2000. Modul  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Penerbit Badan Penerbit IPWI.
Dharma, Agus. 2000. Manajemen perilaku Organisasi edisi keempat. Jakarta: penerbit Erlangga.
Farida.2002. Hubungan  Antara  Tingkah  Laku  Asertif  dengan  Disiplin  Kerja .  Skripsi Sarjana (tidakditerbitkan). Surakarta : Fakultas Psikologi UMS.
Flippo, B. Edwin, 1993. Manajemen Personalia , Edisi keenam, Erlangga, Jakarta.
Gibson, Ivancevic dan O, Donelly. 1996. Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur dan Proses . Jilid Satu Edisi Kedelapan, Penerbit Binarupa Aksara Jakarta.
Ginting, Jihen. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Medan: Universitas Negeri Medan.
Hasibuan,  Melayu,  S.P.  1999. Organisasi  dan  Motivasi :  Dasar  Peningkatan Produktivitas. Cetakan kedua.Bumi Aksara Jakarta.
Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas . Jakarta:
BumiAksara.
Hasibuan,  Melayu.  2008. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Edisi  Revisi.  Jakarta: PT.BumiAksara.
Herawan, K. D., & Sudarsana, I. K. (2017). Relevansi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Geguritan  Suddhamala  Untuk  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Di  Indonesia. Jurnal Penjaminan Mutu , 3 (2), 223-236.
Hurlock,  E.  B.  1993. Perkembangan  Anak Jilid  2  Edisi  6.Diterjemahkan  oleh  Med Meitasari Tjandrasa. Jakarta: Erlangga.
Luthans, F. 2006. Perilaku Organisasi . Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: penerbit Andi.
Manullang. 2002. Manajemen Personalia . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Michael, Harris. 2000. Human Resuorcess Management . 2th edition, The Dryden Press, USA.
Moekijat.1985. Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja. Bandung: Pioner Jaya. Nawawi,  Hadari.  1998. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta:  Gaja  Mada Iniversity Press.
Pace Wayne R dan Don F. Faules. 2003. Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja  Organisasi,  Terjemahan  Deddy  Mulyana .  PT.  Remaja  Rosdakarya: Bandung.
Pangastuti. 2008. Pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap  Kinerja  Managemen  Pemerintahan  Daerah  Dengan  Tengah  Utara . Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
Prabu Mangkunegara, 2007. Anwar Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Andi Offset.
Samsudin, sadili.2006, Manajemen Sumber Daya Manusia , cetakan ke-1. Bandung: Pustaka Setia.
Saydam, G. 2000. Manajemen Suber Daya Manusia : Suatu Pendekatan Mikro. Jakarta :
Djambatan.
Siagian, Sondang P. 2004. Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi . Cetakan Kelima, Penerbit: PT. Pertja, Jakarta: CV. Haji Masagung.
Sudarsana, I. K. (2018, January). Membina Kerukunan Antar Siswa Di Sekolah Melalui Penanaman  Pendidikan  Budi  Pekerti  Berbasis  Kearifan  Lokal.  In PROSIDING SEMINAR

## NASIONAL KEARIFAN LOKAL INDONESIA UNTUK
PEMBANGUNAN KARAKTER UNIVERSAL 2015 (pp. 242-250).
Sudarsana,  I.  K.  (2018).  PEMBERDAYAAN  USAHA  KESEJAHTERAAN  SOSIAL BERBASIS  PENDIDIKAN  AGAMA  HINDU  BAGI  ANAK  PANTI  ASUHAN. JCES| FKIP UMMat , 1 (1), 41-51.
Suyuti, Moh. Yakub.1999. Pengembangan Sumber Daya Manusia , Jakarta: Gaya Media Jakarta.
Tika,  Pabudu  M.  2006, Budaya  Organisasi  dan  Peningkatan  Kinerja, Jakarta:  Rineka Cipta.
Wibowo,  2007. Manajemen Kinerja . Jakarta: Rineka Cipata.
Yaumil, A. 1998. Pentingnya Kedisiplinan Karyawan . Jakarta: Yayasan Bina Psikologi.