## PROBLEMATIKA GUGUS TUGAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

## ( HUMAN TRAFFICKING) 1
Meysasi Kirana Resa*, Nyoman Serikat Putra Jaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275 meysasi.kiranaresa@gmail.com

## Abstract
Human trafficking cases involving minors in Semarang City have experienced a sharp increase in the past year. This indicates that the role of the Task Force is still not optimal in preventing and handling cases of trafficking in persons in Semarang City. This study aims to identify and describe the problems of the task force in making efforts to prevent and handle the criminal act of trafficking in persons in the city of Semarang. With the normative juridical research method, the  results  of  this  study  are:  the  problems  of  the  task  force  can  be  viewed  from  two  factors, namely internal factors and external factors. In terms of internal factors, the problem of the task force  is  that  it  is  closely  related  to  the  agency  or  institution  itself,  while  in  terms  of  external factors, the problem of the task force is related to external parties such as such as victims and traffickers themselves.
Keywords : Problematics; Task Force; Human Trafficking.

## Abstrak
Kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Semarang mengalami peningkatan tajam dalam satu tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Gugus Tugas masih belum optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang di Kota  Semarang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  problematika gugus  tugas  dalam  melakukan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana  perdagangan orang  di  Kota  Semarang.  Dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  hasil  dari  penelitian  ini yaitu:  problematika  gugus  tugas  dapat  ditinjau  dari  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Ditinjau  dari  faktor  internal,  problematika  gugus  tugas  ialah  berkaitan  erat  dengan instansi  atau  lembaga itu  sendiri,  sedangkan  ditinjau  dari  faktor eksternal,  problematika  gugus tugas ialah berkaitan dengan pihak-pihak luar seperti misalnya dari korban maupun dari pelaku TPPO itu sendiri.
Kata Kunci : Problematika; Gugus Tugas; Perdagangan Orang.
1 Artikel hasil penelitian mandiri yang dilakukan oleh Penulis pada tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Perdagangan  orang  telah  diatur  dalam sebuah  Undang-Undang  yakni  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.  Undang-Undang  ini  kemudian dilaksanakan  melalui  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  88  Tahun  2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  dan Anak  (RAN  P3A).  Selain  peraturan perundang-undangan  tersebut,  Pemerintah
Republik Indonesia juga telah mengeluarkan undang-undang lain yang terkait pemberantasan perdagangan perempuan dan anak  yaitu  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2005  tentang  Ketenagakerjaan  dan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  di  Luar  Negeri  (Erdianto, 2013).
Di  Indonesia,  perdagangan  perempuan dan  anak-anak  marak  terjadi  di  daerah perbatasan  dengan  negara  tetangga,  seperti misalnya  perbatasan  dengan  Singapura, Malaysia,  atau  Brunei  Darussalam,  meski juga  tidak  sedikit  terjadi  di  daerah  yang berdekatan  dengan  wilayah  kota  besar seperti  Jakarta,  Medan,  Surabaya,  maupun Semarang.(Hanim  &  Prakoso,  2015)  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga  Berencana  (DP3AKB)  Jateng mencatat  selama  2018  ada  48  kasus perdagangan  anak  yang  terjadi  di  Jateng. Jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat atau sekitar  196%  dibanding  tahun  2017  lalu, yang hanya 17 kasus. Dari jumlah sebanyak itu,  Kota  Semarang  menyumbang  kasus terbanyak. Dari  48 kasus  perdagangan  anak di Jateng, 47 kasus di antaranya berasal dari Kota  Semarang.    Padahal  pada  2017  lalu, dari  17  kasus  perdagangan  anak  yang ditemukan di Jateng, hanya tiga yang terjadi di  Kota  Semarang  (Saputra,  2019).  Guna menunjang  terlaksananya  penyelenggaraan perlindungan  kepada  perempuan  dan  anak dari  tindak  kekerasan  di  Kota  Semarang maka  Walikota  membentuk  Gugus  Tugas Tindak  Perdagangan  Orang  yang  termaktub
dalam    Pasal  1  angka  18  Peraturan  Daerah Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Dari Tindak Kekerasan.
Istilah  problema/problematika  berasal dari bahasa Inggris yaitu " problematic " yang artinya  persoalan  atau  masalah.  Sedangkan dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, persoalan  atau  masalah  berarti  sesuatu  yg harus diselesaikan atau harus dicarikan jalan keluarnya;  persoalan  berarti  perbahasan; perdebatan;  perbincangan;  hal-hal;  perkara; masalah;  problem  (Pusat  Bahasa  & Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008). Adapun  pengertian  masalah  itu  sendiri adalah  suatu  kendala  atau  persoalan  yang harus dipecahkan, dengan kata lain masalah merupakan  kesenjangan  antara  kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan. Problematika  gugus  tugas  adalah  segala sesuatu  yang  menjadi  kendala  bagi  gugus tugas  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  agar  persoalan-persoalan  kasus perdagangan orang dapat dipecahkan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah:
Tindakan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam negara  maupun  antar  negara,  untuk tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi mencakup  eksploitasi  dari  prostitusi orang  lain  atau  bentuk  eksploitasi seksual,  kerja  atau  pelayanan  paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan  organ  tubuh.  Pada  bulan Juni  2010  Protokol  Perdagangan  telah
ditandatangani oleh 117 negara dan 137 pihak.
Okky  Chahyo  Nugroho  dalam  jurnal dengan  judul:  Tanggung  Jawab  Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  ( State’s  Responsibility in  Mitigation  of  Human  Trafficking  Crime ) menyimpulkan  bahwa  Gugus  Tugas  ini belum  optimal  karena  hanya  bersifat koordinatif  dan  adanya  praktek  sistem penempatan  TKI  yang  tidak  memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan  dengan  upaya  pencegahan perdagangan  orang  (Nugroho,  2018).  Sama halnya  dengan  Okky,  Abdul  Rahman Prakoso  dan  Putri  Ayu  Nurmalinda  dalam jurnal  dengan  judul  Kebijakan  Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang juga  berpendapat  bahwa  Implementasi pencegahan  perdagangan  orang  dalam bentuk  penegakan  hukum  belum  optimal seperti  masih  sedikit  pelaku  perdagangan orang    yang  tertangkap,  dan  minimnya oknum  aparat  yang  berhasil  ditahan,  serta putusan pidana terhadap pelaku yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku  dan  masyarakat  (Prakoso,  Abdul Rahman,  &  Nurmalinda,  2018).  Gambaran mengenai trafficking juga dikemukakan oleh Indrawati  dalam  jurnal  dengan  judul Trafficking Kejahatan  Terhadap  Perempuan dan Anak-Anak. Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh  gambaran  tentang trafficking yang  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:  1)  Penanganan  korban trafficking selain menggunakan payung hukum Undang Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dalam implementasinya  juga  perlu  melibatkan peran aparat penegak hukum dan
Departeman  Sosial  untuk  mengupayakan pembinaan terhadap korban. 2) Pemberantasan trafficking merupakan tanggung  jawab  bersama,  baik  pemerintah maupun masyarakat. Peran serta masyarakat diharapkan  dapat  mencegah  meluasnya trafficking di  suatu  daerah.  3)  Menghimbau pemerintah  dan  pihak  swasta  untuk membuka  lapangan  kerja  dan  memberi
penyuluhan intensif tentang bahaya trafficking serta  akibat-akibatnya  pada perempuan dan anak,  sehingga tidak tergiur bekerja di tempat maksiat (Indrawati, 2015).
Para korban perdagangan orang seringkali  tidak  sadar  bahwa  mereka merupakan  korban  perdagangan  orang,  hal ini tentunya disebabkan bahwa “ trafficking ” dikemas  sedemikian  rupa  sehingga  para korban  tidak  menyadarinya.  Louise  Shelley dalam  jurnal  dengan  judul Human Trafficking:
A Global Perspective menyimpulkan  bahwa  perbudakan  kulit putih  di  awal  abad  ke-20  dilakukan  oleh aktor-aktor  non-negara,  seperti  halnya  80 persen  dari  perdagangan  manusia  hari  ini menurut  data  ILO yang  dikutip sebelumnya (Shelley, 2010). Seperti hari ini, perbudakan kulit  putih  melibatkan  pergerakan  korban jarak  jauh  melintasi  benua  dan  lautan.  Para korban ini sering tertipu tentang masa depan mereka  di  negara  tujuan  mereka.  Anil Kumar, Jaya. Dalam jurnal dengan judul Fte Impact  of  Human  Trafficking  in  ASEAN: Singapore  as  a  case-study (Anil  Kumar, 2018).  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan  bahwa  TIP  ( Trafficking  in Persons )  lazim  di  Singapura  (Han,  2014). Pada  tahun  2010,  pemerintah  Singapura membentuk Satuan Tugas, yang membentuk Rencana  Aksi  Nasional  (NPA)  untuk memerangi  TIP.  NPA  mengidentifikasi empat  cara  di  mana  Singapura  akan meningkatkan  pertempurannya  melawan TIP:  (1)  pencegahan  TIP;  (2)  penuntutan terhadap pelanggar; (3) perlindungan korban TIP;  dan  (4)  kemitraan  dengan  negara- negara  lain,  organisasi  non-pemerintah, akademisi,  dan  sektor  swasta,  untuk memerangi TIP. (Affairs, 2012)
Indonesia  menempati  posisi  ketiga  di dunia  dengan  angka  kasus  TPPO  tertinggi yang  mana  pada  tahun  2012,  isu  TPPO mulai  masuk  ke  Indonesia.  TPPO  bisa terjadi  di  mana  saja  dan  melibatkan kelompok rentan. Hal ini menjadi salah satu indikasi  bahwa  peran  Gugus  Tugas  masih belum optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan  orang.  Oleh  karena  itu,
penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk mengetahui  dan  mendeskripsikan  hal  apa saja  yang  menjadi  kendala  (problematika) bagi  gugus  tugas  dalam  melakukan  upaya pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana perdagangan  orang  ditinjau  dari  faktor internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhi sehingga  dapat  menjadi  kajian  bersama terkait regulasi mengenai kasus kemanusiaan khususnya perlindungan perempuan  dan  anak  di  masa  yang  akan datang. Kasus  perdagangan  orang  ( human trafficking )  bukan  merupakan  kasus  yang baru, penelitian mengenai kasus perdagangan  orang  hingga  saat  ini  masih menjadi  kasus  yang  menarik  untuk  dibahas dan  diteliti. Human  trafficking menjadi sangat  penting  untuk  dibahas  karena mendapat  perhatian  dikalangan  masyarakat terhadap  nilai  keamanan  serta  kemanusiaan bukan  hanya  bagi  masyarakat  Indonesia, melainkan  juga  bagi  masyarakat  dunia. Perdagangan  orang  adalah  bentuk  modern dari  perbudakan  manusia  dan  merupakan salah  satu  bentuk  perlakuan  terburuk  dari pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia. (Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  2007)  Perbedaan  dan uniknya  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  ialah  penelitian  sebelumnya berfokus  pada  kebijakan  atau  regulasi hukum  maupun  pemangku  kepentingan mengenai  tindak  pidana  perdagangan  orang di tiap daerah, sedangkan pada penelitian ini akan  membahas  problematika  dari  suatu lembaga  yakni  gugus  tugas  yang  memang memiliki  peranan  dalam  mencegah  maupun menangani  kasus  perdagangan  orang, meninjau  lebih  dalam  mengenai  faktor- faktor apa saja yang menjadi kendala gugus tugas  dalam  menjalankan  perannya  ditinjau dari  segi  internal  (dalam)  dan  dari  segi eksternal  (luar)  sehingga  dapat  menemukan titik  permasalahan  dan  dapat  memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan dalam  penyusunan  jurnal  ini  adalah penelitian yuridis empiris (metode penelitian sosiolegal),  dan  menggunakan  metode berpikir deduktif. Singkatnya bahwa
penelitian yuridis empiris ini
menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya  dengan hukum (Ali,  2011).  Dengan  demikian  objek  yang dianalisis  dengan  pendekatan  yang  bersifat kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  (S.  dan  S.  M.  Soekanto,  2009). Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi penelitian  tipe  deskriptif  analitis  yaitu menganalisis  dan  mengambil  kesimpulan umum dari masalah yang dibahas mengenai Problematika  Gugus  Tugas  dalam  Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Perdagangan  Orang  ( Human  Trafficking ) agar  menjadi  kajian  perbandingan  untuk pembaharuan hukum pidana tentang pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang terhadap perempuan dan anak  dalam  peraturan  perundang-undangan di masa yang akan datang.
Jenis  sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder yang merupakan bahan utama dalam penelitian ini yang merupakan penelitian  yuridis-empiris.  Adapun  bahan- bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  tiga macam,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan teknik  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan. Adapun  sumber  data  dokumen  diperoleh dari  lapangan  berupa  buku,  arsip,  majalah bahkan  dokumen  perusahaan atau  dokumen resmi  yang  berhubungan  dengan  fokus penelitian  (S.  dan  S.  M.  Soekanto,  2009). Teknik  dokumentasi  adalah  metode  yang digunakan untuk mencari data mengenai hal- hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen surat,  dan  lain-lain  (Arikunto,  2012). Dokumentasi  digunakan  untuk  memperoleh data  mengenai  kasus-kasus  perdagangan
orang  ( Human  Trafficking )    yang  pernah terjadi  di  Kota  Semarang. Sedangkan,  studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi
dokumentasi  dengan  cara  mengumpulkan, membaca,  mempelajari,  membuat  catatan- catatan, dan kutipan- kutipan serta menelaah bahan-bahan  pustaka  yaitu  berupa  karya tulis  dari  para  ahli  yang  tersusun  dalam literatur  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  ada  kaitanya  dengan permasalahan  yang  sedang  dibahas  dalam penelitian. Dalam  penelitian  ini,  data  yang diperoleh  disajikan  secara  kualitatif  dengan menggunakan  analisis  deskriptif  dan  diolah dengan tiga tahapan yaitu editing, sistematisasi, dan interpretasi.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Problematika  Gugus  Tugas  dalam Upaya  Pencegahan  dan  Penanganan Kasus  Perdagangan  Orang  ( Human Trafficking )  Ditinjau  dari  Faktor Internal.
a. Koordinasi  Antar-Instansi  yang Belum Optimal
Koordinasi  yang  lemah  antar instansi  merupakan  masalah  yang klasik. Koordinasi adalah salah satu bentuk  hubungan  kerja  yang memiliki karakteristik khusus, antara  lain  harus  adanya  integrasi serta  sinkronisasi  atau  adanya keterpaduan,  keharmonisan  serta arah  yang  sama.  Adanya  beberapa instansi  yang  masih  bersifat  ego- sektoral  antar  lembaga  yang berjalan  sendiri-sendiri  menjadi salah  satu  problematika  gugus tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan  kasus  perdagangan orang.  Koordinasi  antar  instansi lembaga  yang  menjadi  anggota gugus  tugas  tersebut  dirasakan masih  kurang.  Hal  ini  antara  lain ditandai  dengan  masih  kurangnya sosialisasi  dan  advokasi  mengenai UU  TPPO,  belum  maksimalnya pelaksanaan pemberantasan
TPPO/anak,  serta  masih  kurang maksimalnya mekanisme pelaporan dan  evaluasi  terkait  pencegahan dan penanganan TPPO/anak. (Lembaga, 2011) Koordinasi pemberantasan perdagangan  anak  tersebut,  sudah tentu tidak hanya cukup melibatkan satu lembaga saja, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di
masyarakat,  yaitu  instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan  yang  tergabung dalam  sebuah  kemitraan.  Hal  ini sesuai  dengan  pasal  58  Undang- Undang  nomor  27  tahun  2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) jo Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan  Terpadu  Bagi  Saksi Dan/Atau  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  jo  Peraturan Presiden  No.  69  Tahun  2008 Tentang  Gugus  Tugas  Pencegahan dan  Penanganan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Terkait  dengan  koordinasi antar  sektor  (anggota  gugus  tugas) dari  pusat  sampai  ke  daerah  yang mengedepankan  kemitraan,  akan lebih efektif dari pada mengedepankan ego sektoral, karena seperti dalam pengertiannya kemitraan  berarti  membangun  dan membina  rasa  saling  percaya  antar sektor.
b. Minimnya Alokasi Anggaran untuk Program Kerja TPPO
Sejalan  dengan  penanganan berbasis  kinerja,  maka  pendanaan perlu mendukung upaya pemberantasan  dan  pencegahan tindak pidana perdagangan
orang/anak  untuk  mendapatkan alokasi  APBN  yang  memadai, namun  juga  tidak  tertutup  Dana tersebut terbatas untuk
melaksanakan rapat-rapat koordinasi  di  tingkat  Pusat  dan Daerah. Untuk pengembangan secara  lebih  luas  agar  bisa menjangkau  seluruh  Provinsi  dan Kabupaten/Kota serta seluruh fasilitas kesehatan diperlukan dukungan dana APBN dekonsentrasi. Faktor  anggaran  menjadi  hal yang  sangat  penting  karena  suatu hal  yang  tidak  mungkin  dalam melaksanakan program-program dan  kegiatan  tanpa  anggaran tersendiri, meskipun bisa dilakukan namun sudah dapat dipastikan tidak akan maksimal. Dari segi implementasi  di  setiap  lini,  dan undang-undang  harusnya  diawasi oleh Binapenta (Kementrian Tenaga Kerja). Gugus tugas saat ini masih  bersifat  koordinatif,  non anggaran  dan  tanpa  program.
Secara  normatif  Polri  hanya melakukan penyidikan terkait laporan  Polisi  yang  masuk  terkait TPPO.
c. Alokasi  Waktu  Pertemuan  Antar- Anggota  Gugus  Tugas  Tidak Maksimal
Pertemuan para anggota gugus tugas  untuk  koordinasi  pada mulanya direncanakan secara berkala yaitu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali apabila ada
permasalahan  yang  dianggap  besar dan  urgen  misalnya  pemulangan besar-besaran  (deportasi).  Rapat koordinasi  nasional  (Rakornas) dilakukan  secara  berkala  minimal sekali  dalam  satu  tahun,  demikian juga  rapat  koordinasi  tingkat menteri. Sedangkan untuk Rakornas  tingkat  eselon  I  dan eselon  II  dilakukan  minimal  sekali dalam  tiga  bulan.  Gugus  Tugas Pusat  PPTPPO  secara  berkala mengadakan Rakornas sekali dalam setaun untuk
mengevakuasi
perkembangan  dan  pelaksanaan PPTPPO. Namun pada pelaksanaannya  tidak  dilakukan secara berkala. Perlunya
memaksimalkan  pertemuan  guna membahas  permasalahan  yang dihadapi Tupoksi dan mencari jalan keluarnya.  Selama  ini  banyak pertemuan  yang  membahas  apa yang  sudah  dilakukan  dan  hanya bersifat sosialisasi.  (Sutarman, 2014)
d. Kurangnya  Sosialisasi  di  Tingkat Pemangku  Kepentingan  Tingkat Pusat dan Daerah .
Kurangnya sosialisasi di tingkat  pemangku  kepentingan tingkat pusat dan daerah menyebabkan tumpang tindih peraturan  tentang  TPPO,  sehingga menyebabkan  perbedaan  persepsi antara pemangku kepentingan tingkat  pusat  dan  daerah,  maupun aparat penegak hukum dan anggota gugus  tugas  dalam  melakukan upaya  pencegahan  dan penanganan kasus  perdagangan  orang  ( human trafficking ),  sehingga  pelaksanaan dilapangannya kurang maksimal.
Perbedaan persepsi antar anggota  gugus  tugas,  unsur  CJS ( Criminal Justice System) dan para stakeholder lainnya  terkait  dengan perdagangan  orang.  Perbedaan persepsi  ini  merupakan  kendala yang  paling  terlihat  dalam  upaya pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang. Kendala  yang  dihadapi  terletak pada tataran implementasi pada tiap sektor yang ada sehingga
mengakibatkan
efektivitas
pencegahan  dan  penanganan  yang dilaksanakan  oleh  Gugus  Tugas tersebut tidak terwujud.
e. Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang Masih Kurang Memadai
Dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  untuk  mencegah  dan menangani  kasus  tindak  pidana perdagangan  orang  (TPPO),  gugus tugas mengalami beberapa kendala, salah satu diantaranya ialah keterbatasan  sumber  daya  manusia baik  secara  kuantitas  maupun kualitas yang sangat mempengaruhi efektifitas  gugus  tugas  dalam memberantas  perdagangan  orang ( human trafficking ). Beberapa masalah yang menghambat  dalam  faktor  sumber daya  manusia  antara  lain:  (1) Kurang ahlinya dan kurang pahamnya  anggota  gugus  tugas dalam hal tindak pidana perdagangan orang; (2) Pemahaman tentang Tindak Pidana
Perdagangan  antar  anggota  gugus tugas  sehingga  koordinasi  antara instansi  cukup  kompleks;  (3) Kemajuan teknologi dalam sindikat perdagangan  orang  yang  tidak diimbangi dengan kompetensi gugus tugas di bidang teknologi. Dalam  upaya  pemberantasan dan  pencegahan  tindak  pidana perdagangan orang/anak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia  harus  dilakukan  baik  dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Problematika  Gugus  Tugas  dalam Upaya  Pencegahan  dan  Penanganan
Kasus Ditinjau dari Faktor Eksternal a. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Perdagangan  Orang/Anak  Masih Rendah Penanggulangan  perdagangan orang  itu  tidak  mudah,  karena legitimasi  masyarakat  yang  kuat mementingkan  ekonomi  keluarga dari  pada  takut  akan  hukum  dan penyakit menular, karena itu semua
informan sepakat bahwa pendekatan  perdagangan  orang harus melalui pendekatan komprehensif  yaitu  penegakan hukum  dan  penguatan  kapasitas masyarakat. (Nuryani, 2012)
b. Kemajuan Teknologi dan Informasi yang Disalahgunakan Sasaran pelaku human
trafficking adalah  dunia  online yang  banyak  diakses  oleh  calon korban  potensial.  Kebanyakan  dari calon  korban  potensial  itu  adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri. Teknologi yang banyak  digunakan  sehari-hari  oleh remaja meliputi Facebook , Twitter , Instagram , Skype , WhatsApp , Face time , Path ,  dan Line merupakan pintu  masuk  yang  paling  mudah untuk  merekrut  mereka  menjadi korban Human  Trafficking .  Selain itu  melalui  media-media  tersebut informasi  seperti  pornografi  dan relasi pertemanan buta juga semakin  mudah  terakses.  (Nadeak, 2019)
Informasi  yang  disampaikan
oleh mtvexit.org menunjukkan bahwa rekrutmen Human Trafficking saat  ini  mulai  memikat remaja calon korban melalui media online.  Bahkan  sekitar  seperempat dari  anak-anak  yang  dilaporkan hilang  di  Indonesia  diyakini  telah diculik dan mereka bertemu dengan si  penculik  melalui  Facebook.  Di Amerika  serikat,  pelaku  seks komersial  menggunakan  situs-situs seperti Craigslist untuk  merekrut dan menjual anak-anak dan remaja. (Ali, Mahrus, dan Pramono, 2011)
c. Latar  Pendidikan  Korban  yang Kurang  mengenai  Perdagangan Orang
Fakta menunjukan bahwa adanya  suatu  korelasi  yang  kuat antara  perdagangan  orang  dengan tingkat  pendidikan  yang  rendah, pelatihan  yang  tidak  cukup  dan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan. Rendahnya pendidikan dapat membuat  seseorang  tidak  memiliki keterampilan  ( skill )  yang  dapat menunjang  hidupnya  kelak  dan juga  membuat  seseorang  memiliki pola  pikir  pendek,  yang  hanya memikirkan  materi  saja  tanpa mempedulikan  hal  lain.  Contohnya adalah sering orang tua beranggapan  bahwa  pendidikan  itu tidak  perlu,  karena  tidak  akan menghasilkan  materi.  Kurangnya pendidikan  yang  diraih  oleh  orang tua  korban  dan  korban  yang membuat  orang  tua  korban  dan korban  tidak  bisa  membaca  dan memahami isi  kontrak  yang ditawarkan  oleh  pelaku.  (Hanim  & Prakoso, 2015)
Legal  Advisor  dari  Lembaga Amerika  Serikat  yang  konsentrasi atas  persoalan human  trafficking , Terry  Kinney  menjelaskan  bahwa bencana  alam,  tingkat  pendidikan yang rendah, dan ketiadaan kemampuan  atau  keterampilan hidup  adalah  salah  faktor  yang mempengaruhi korban untuk terjerat  dalam  lingkaran  kejahatan perdagangan manusia. Pada beberapa kasus, para pelaku human trafficking bertindak  seolah-olah sebagai agen penyalur tenaga kerja yang akan menyalurkan para tenaga kerja  pada  perusahaan  tertentu  di luar negeri. (Aisyah, 2012)
d. Korban Tidak Mau Melapor
Adapun  penyebab  lain  yang membuat  korban  enggan  melapor adalah  takut  akan  mendapatkan kesulitan  saat  akan  mengajukan tuntutan  karena  belum  merasa terlindungi dan merasa saat dilakukan pemeriksaan bukan seperti korban tetapi pelaku sehingga  korban  merasa  tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan terintimidasi  oleh  keadaan.  Korban merasa tidak mempunyai pendukung untuk menuntut keadilan.  Kejahatan  perdagangan orang  ( human  trafficking )  adalah kejahatan yang cukup sulit dideteksi,  dengan  tidak  adanya laporan  dari  korban  maka  akan menjadi  problematika  bagi  gugus tugas  untuk mendeteksi dan memberantas  sindikat  kejahatan perdagangan orang.
e. Implementasi  Kebijakan  mengenai Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang yang Belum Optimal.
Implementasi  UU  No.  21 Tahun  2007  terkendala  karena masih sering diterapkannya UU No.
23 Tahun 2002 dalam menyelesaikan  kasus  perdagangan perempuan  dan  anak.  Dampaknya sanksi  yang  dijatuhkan  sangat ringan dan korban tidak mendapatkan hak restitusi. Disamping  itu  kesulitan  yang sering ditemui di dalam penanganan tindak pidana
perdagangan  orang  adalah  dalam mengungkapkan  pembuktian  yang menunjukkan terjadinya
perdagangan  perempuan  dan  anak sebagaimana  diatur  dalam  UU  No. 21 Tahun 2007.
f. Pola  Perdagangan  Manusia  Sangat Bervariasi  dari  Satu  Tempat  ke Tempat Lainnya.
Pola  perdagangan  manusia sangat  bervariasi  dari  satu  tempat ke  tempat  lainnya,  namun  ada beberapa  karakteristik  pokok  pola perdagangan  manusia  yang  terjadi yaitu:  (1)  Perdagangan  manusia terjadi  baik  di  dalam  atau  di  luar negara;  (2)  Perdagangan  manusia terjadi  untuk  berbagai  tujuan  akhir seperti,  pembantu  rumah  tangga, dan  sebagainya;  (3)  Kebanyakan pelaku perdagangan memakai berbagai kecurangan atau penipuan guna  menjalin  kerjasama  dengan orang yang mengalami Trafficking ; (4) Orang yang mengalami perdagangan manusia biasanya sulit untuk  melepaskan  diri  dari  jeratan itu; (5) Pelaku perdagangan manusia  banyak  menggunakan berbagai  cara  rekruitmen;  (6) Perdagangan  manusia  semakin marak  dikarenakan  korupsi  sektor publik;  (7)  Korban  perdagangan manusia  yang  dikirim  ke  luar negeri  dengan  cara  yang  illegal (Mareta, 2017).

## D. Simpulan dan Saran
Ditinjau dari faktor internal,
problematika  Gugus  Tugas  dalam  upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan  orang  ( Human  Trafficking ) meliputi:  (1)  koordinasi  antar  instansi  yang belum  optimal;  (2)  minimnya  alokasi anggaran  untuk  program  kerja  TPPO;  (3) alokasi  waktu  pertemuan  antar  anggota gugus  tugas  tidak  maksimal;  (4)  kurangnya sosialisasi di tingkat pemangku kepentingan tingkat  pusat  dan  daerah  menyebabkan tumpang tindih peraturan tentang TPPO; (5) sumber  daya  manusia  yang  masih  kurang memadai.
Problematika  gugus  tugas  dalam  upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan  orang  ( human  trafficking )
ditinjau  dari  faktor  eksternal  yaitu:  (1) pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat tentang  bahaya  perdagangan  orang/anak masih  rendah;  (2)  kemajuan  teknologi  dan informasi  yang  disalahgunakan;  (3)  latar pendidikan  korban  yang  kurang  mengenai perdagangan  orang;  (4)  korban  tidak  mau melapor;  (5)  implementasi  kebijakan mengenai  tindak  pidana  perdagangan  orang yang  belum  optimal;  (6)  pola  perdagangan manusia  sangat  bervariasi  dari  satu  tempat ke tempat lainnya.
Kesimpulan  pada  penelitian  ini  ialah bahwa  gugus  tugas  memiliki  problematika yang  berbeda  apabila  ditinjau  dari  faktor internal  maupun  faktor  eksternal  sehingga pada  tiap-tiap  permasalahan  dibutuhkan penanganan  dan  solusi  yang  berbeda sehingga  peran  gugus  tugas  dapat  berjalan dengan optimal.
Solusi  yang  tepat  dalam  menangani problematika internal ialah melalui koordinasi  antar  instansi  untuk  menyatukan visi  dan  misi  gugus  tugas  dalam memberantas  tindak  pidana  perdagangan orang  sehingga  tidak  ada  tumpang  tindih dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi masing-masing  anggota  gugus  tugas, menyusun  proposal  rancangan  program kerja dan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk  penanganan  TPPO, update sumber daya  manusia  melalui  rapat  koordinasi, pendidikan dan latihan (Diklat).
Solusi  dalam  menangani  problematika eksternal  ialah  melalui  beberapa  cara  yaitu sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai perdagangan  orang, technology  protect untuk  mengawasi  indikasi  perdagangan orang  melalui  media  sosial  (internet), menyediakan  layanan  cepat  tanggap  yang secara khusus menangani kasus perdagangan orang,  evaluasi  implementasi  kebijakan mengenai tindak pidana perdagangan orang, pertukaran  informasi  atau  kunjungan study ke berbagai negara terkait kasus perdagangan orang dan bagaimana penanganannya di tiap-tiap negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Affairs,  M.  of  F.  (2012). National  Plan  of
Action  Against  Trafﬁcking  in  Persons 2012  to  2015 .  Affairs,  Ministry  of
Foreign. Aisyah,  A.  (2012). Pendidikan  Minim  Jerat Korban Human Trafficking . news.okezone.com.
https://news.okezone.com/read/2012/10/ 12/373/703154/pendidikan-minim-jerat- korban-human-trafficking
Ali,  Mahrus,  dan  Pramono,  B.  A.  (2011).
Perdagangan Orang: Dimensi; Instrumen Internasional dan Pengaturannya  Di  Indonesia (C.  A. Bakti (ed.); 1 ed.). Citra Aditya Bakti.
Ali,  Z.  (2011). Metode  Penelitian  Hukum
(A.  Zainuddin  (ed.);  1  ed.).  Sinar Grafika.
Anil  Kumar,  J.  (2018).  The  Impact  of
Human Trafficking in ASEAN:
Singapore  as  a  Case-Study. Asian Journal  of  International  Law , 8 ,  189–
224. https://doi.org/doi:10.1017/S204425131 6000254
Arikunto,  S.  (2012). Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (S. Arikunto (ed.); 6 ed.). Rineka Cipta.
Erdianto, E. (2013). Pemberantasan Perdagangan  Orang  Dengan  Sarana Hukum  Pidana. Cita  Hukum , 1 ,  87. https://media.neliti.com/media/publicati ons/40856-ID-pemberantasan- perdagangan-orang-dengan-sarana- hukum-pidana.pdf
Han,  L.  Y.  (2014). “Parliament:  Tragic
Stories of Human Trafﬁcking in Modern
Singapore”  The  Straits  Times .  The Straits Times. https://www.asiaone.com/singapore/parl iament-tragic-stories-human-trafficking- modern-singapore
Hanim,  L.,  &  Prakoso,  A.  P.  (2015). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban
Kejahatan  Perdagangan  Orang  (Studi Tentang  Implementasi  Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). Jurnal:
Pembaharuan  Hukum , II ,  236–238. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH /article/viewFile/1434/1107
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, Pub. L. No. Nomor
21 (2007). https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21
_th_2007  tindak  pidana  perdagangan orang.pdf
Indrawati.  (2015).  Trafficking  Kejahatan Terhadap  Perempuan  dan  Anak-Anak. Jurnal  Cakrawala  Hukum , 6 ,  36–44. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/a rticle/view/683
Lembaga,  B.  P.  H.  N.  (2011). Koordinasi Antar  Lembaga  dalam  Pemberantasan Perdagangan  Anak .  www.bphn.go.id. https://www.bphn.go.id/data/documents /koordinasi_antar_lembaga_dalam_pem berantasan_perdagangan_anak.pdf
Mareta,  F.  A.  (2017).  Upaya  Perlindungan Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Anak Di Surakarta. Skripsi Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum  Universitas  Muhammadiyah Surakarta , 8.
http://eprints.ums.ac.id/51475/
Nadeak, H. (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Melalui  Media  Sosial  (Studi  Putusan
Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn) [Universitas Medan Area]. http://repository.uma.ac.id/bitstream/12 3456789/10846/2/158400023  -  Herman Nadeak - Fulltext.pdf
Nugroho,  O.  C.  (2018).  Tanggung  Jawab Negara  Dalam  Penanganan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (State’s Responsibility  in  Mitigation  of  Human Trafficking  Crime). Jurnal:  Penelitian Hukum  DE  JURE , 18 ,  543–560. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3064
1/dejure.2018.V18.543-560
Nuryani,  Y.  (2012). Pencegahan  Kejahatan Perdagangan  Orang  Secara  Terpadu (Studi Tentang Efektifitas Gugus  Tugas Pencegahan  Dan  Penanganan  TPPO) [Universitas
Indonesia]. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20306
171-T30974 - Pencegahan kejahatan.pdf
Prakoso,  Abdul Rahman,  &  Nurmalinda, P. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Seminar  Nasional  Hukum  Universitas
Negeri Semarang , 4 , 1–24. http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-
akademik/uploads/bahan_ajar/bbb89b85 5fdfde8b74e478c7e1884b59.pdf
Pusat  Bahasa,  &  Departemen  Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (D.  Sugono  (ed.);  4  ed.). Pusat Bahasa. https://bahasawan.id/t/tempat- mengunduh-kbbi-pdf-luring-download- kbbi-offline-lengkap/438
Saputra,  I.  Y.  (2019). Miris,  Perdagangan
Anak di Semarang Naik Tajam di 2018 . semarang.solopos.com. https://www.solopos.com/miris- perdagangan-anak-di-semarang-naik- tajam-di-2018-976706
Shelley,  L.  (2010). Human  Trafficking:  A Global  Perspective .  The  United  States of  America  by  Cambridge  University Press, New York. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/C BO9780511760433
Soekanto,  S.  dan  S.  M.  (2009). Penelitian Hukum  Normatif (S.  Soekanto  (ed.);  8 ed.). Raja Grafindo Persada.
Sutarman,  H.  (2014).  Efektivitas  Gugus Tugas  Dalam  Melaksanakan  PERDA Provinsi  Kalbar  Nomor  7  Tahun  2007
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  Perdagangan  Orang
Terutama Perempuan dan Anak. Jurnal: Nestor  Fakultas  Hukum  Untan , 3 . http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/ article/view/12228