## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DESA KINABUHUTAN,

## KECAMATAN LIKUPANG BARAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA
Sherley Veralin Kamurahan Bobby J. V. Polii Charles R. Ngangi

## ABSTRACT
This  study  aims  to  evaluate  the  implementation  of  :  (1)  the  national  agrarian  program  certification (PRONA),  and  (2)  complete  systematic  land  registration  (PTSL).  The  research  used  descriptive  qualitative approach. This research was conducted in Kinabuhutan Village, West Likupang Sub-district, North Minahasa District, North Sulawesi Province, that  conducted from June 2017 to January 2018. The sample consisted of 23 respondents for PRONA and 21 respondents for PTSL. Sample determination was done by using purposive sampling  technique.  Data  collection  methods  used  are  Observation,  Interview  and  Documentation.  Data analysis  technique  used  was  descriptive  qualitative.  The  results  showed  that:  (1)  Implementation  of  land certification  through  PRONA  program  has  been  run  in  accordance  with  the  stages  of  activities  determined according  to  regulations.  However,  there  are  problems  in  the  implementation  of:  (i)  proof  of  ownership (ownership rights) whether in the form  of ownership based on sale and purchase or grant or inheritance, (ii) land tenure status as cultivator causing not knowing land history from first holder right until last owner and sign the upper limit of their land which is the main requirement in the management of the certificate. (2) The implementation  of  a  Complete  Systematic  Soil  System  ( PTSL )  program  is  in  accordance  with  the  stages regulated.  There  are,  however,  shortcomings  in  which  members  of  the  community  who  have  selected  to participate in the PTSL program cannot show evidence for  to proof of ownership, at the time of measurement there are not available at the site,and there is also no way of indicating the boundaries of the land because it has  no  boundary  markers.  The  problem  encountered  in  the  implementation  of  both  programs  is  the  limited number of off icers who have the competence as land measurement officers.
Keywords: Evaluation, PRONA, PTSL , Kinabuhutan Village, North Minahasa Regency

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi:  (1)  pelaksanaan  sertipikasi  program  nasional  agraria (PRONA),  dan  (2)  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  dalam  pembangunan  wilayah  Desa Kinabuhutan,  Kecamatan    Likupang    Barat,    Kabupaten    Minahasa    Utara.    Penelitian    ini    menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Kinabuhutan  Kecamatan  Likupang  Barat Kabupaten  Minahasa  Utara  Propinsi  Sulawesi  Utara  yang  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  Tahun  2017  sampai dengan  bulan  Januari  2018.  Sampel  penelitian    terdiri  dari  23    responden  untuk  PRONA  dan  21  responden untuk  PTSL.  Penentuan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.    Hasil    penelitian    menunjukkan    bahwa:    (1) Pelaksanaan  pensertipikatan  tanah  melalui  program  PRONA  sudah  berjalan  sesuai  dengan  tahapan    kegiatan yang  ditentukan  sesuai  peraturan.  Namun  terdapat  masalah  dalam  pelaksanaannya    berupa:    (i)    bukti kepemilikan  (alas  hak)  baik  berupa  kepemilikan  berdasarkan  jual  beli  atau  hibah  atau  warisan,  (ii)  status penguasaan  tanah  sebagai  penggarap  menyebabkan  tidak  mengetahui  riwayat  tanah  dari  pemegang    hak pertama  sampai  pemilik  terakhir  dan  tanda  tanda  batas  atas  tanah  mereka  yang  menjadi  syarat  utama  dalam kepengurusan  sertipikat.  (2)  Pelaksanaan  program  pengsertipikatan  tanah  sistimatis  Lengkap  (PTSL)  sudah sesuai dengan tahapan yang diatur. Namun terdapat kekurangan-kekurangan dimana anggota masyarakat yang terpilih sebagai  peserta  program  PTSL  tidak  memiliki bukti  kepemilikan, pada  saat  pengukuran  ada  yang  tidak berada  ditempat,  dan  ada  juga  tidak  dapat  menunjukkan  batas-batas  tanah    karena    tidak    memiliki    penanda batas.  Masalah  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  kedua  program  adalah  terbatasnya  jumlah    petugas    yang memiliki kompetensi sebagai petugas pengukur  tanah.
Kata kunci: Evaluasi, PRONA, PTSL, Desa Kinabuhutan, Kabupaten Minahasa Utara
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan      nasional    dilaksanakan secara  berkesinambungan  untuk    mewujudkan tujuan      nasional        sebagaimana      diamanatkan dalam    Undang-Undang    Dasar    1945    alinea      4 yang  berbunyi:
Melindungi      segenap      bangsa        Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.
Pembangunan    merupakan      salah      satu kunci keberhasilan suatu negara untuk mewujudkan    kesejahteraan      rakyat      dan memenuhi  seluruh  kebutuhan  masyarakat.  Hal tersebut  dikarenakan  pembangunan  merupakan proses  menuju  perubahan,  perkembangan    dari suatu  kesulitan  menuju  ke  arah  kemudahan (Harnindi  S.  2014).  Menurut  undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,      adalah:      “Program      instrumen kebijakan  yang  berisi    satu    atau    lebih    kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga      untuk      mencapai      sasaran dan  tujuan  serta  memperoleh    alokasi    anggaran atau  kegiatan  masyarakat  yang    dikoordinasikan oleh instansi  masyarakat.”
Dalam konteks pelaksanaan pembangunan  daerah,  sesuai dengan  peran pemerintah  daerah  dalam  era  otonomi  luas, perencanaan  pembangunan  daerah  diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan      dari      pemerintah      pusat kepada      pemerintah      daerah.      Bratakusumah (2004)  mengatakan  perencanaan  pembangunan merupakan  suatu  tahapan  awal  dalam  proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan menjadi bahan/ pedoman/    acuan    dasar    bagi      pelaksanaan kegiatan pembangunan ( action plan ).
Dalam  hubungannya  dengan  suatu  daerah sebagai  area  (wilayah)  pembangunan  dimana terbentuk  konsep    perencanaan    pembagunan daerah  (Bratakusumah,  2004)  dapat  dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah
adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan      untuk      melakukan      perubahan menuju  arah    yang    lebih    baik    bagi    suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan  memanfaatkan  atau  mendayagunakan berbagai  sumber  daya  yang    ada    dan    harus memilki  orientasi  yang  bersifat    menyeluruh, lengkap,  tetapi  tetap  berpegang    pada    azas prioritas. Dengan demikian, Perencanaan Pembangunan  Daerah  (PPD)    akan    membentuk tiga  hal  pokok  yang  meliputi:  perencanaan komunitas,    menyangkut      suatu      area      (daerah), dan  sumber  daya  yang    ada    di    dalamya. Pentingnya  orientasi  holisti  dalam  perencanaan pembangunan  daerah,  karena  dengan  tingkat kompleksitas  yang  besar  tidak  mungkin  kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai  tuntutan  kebutuhan  sosial  yang  tak terelakkan.    Tetapi  dipihak    lain    adanya keterbatasan  sumberdaya  yang  dimiliki  tidak memungkinkan  pula  untuk  melakukan  proses pembangunan  yang  langsung  menyentuh  atau mengatasi  seluruh  permasalahan  dan  tuntutan secara  sekaligus.  Dalam  hal  inilah  penentuan prioritas    perlu      dilakukan,      yang        dalam prakteknya dilakukan      melalui      proses perencanaan.
Melakukan perencanaan pembangunan daerah  berbeda  dengan  melakukan  perencanaan proyek  atau  perencanaan-perencanaan  kegiatan yang  bersifat  lebih  spesifik  dan  mikro.  Proses perencanaan  pembangunan  daerah  jauh  lebih kompleks    dan rumit,  karena menyangkut perencanaan  pembangunan  bagi  suatu  wilayah dengan  berbagai    komunitas,    lingkungan    dan kondisi  sosial    yang      ada      didalamnya.      Apalagi bila      mencakup      wilayah      pembangunan        yang luas,  kultur  sosialnya  amat  heterogen,    dengan tingkat kepentingan yang berbeda.
Undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan    bahwa Negara      Indonesia merupakan    Negara    yang    berdasarkan      atas hukum  ( rechstaat )  dan  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan  belaka    ( machstaat ).    Demikian    pula soal    tanah,      pemerintah berkewajiban memberikan  kepastian  hukum  terhadap    status tanah  yang  dikuasai  masyarakat    atau    badan usaha.  Negara  Indonesia  telah  menjamin  hak rakyatnya. Sebagai negara yang  demokratis
berdasarkan    Pancasila    dan    Undang-Undang Dasar  1945,  serta  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  dan  menjamin  segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahannya  dengan      tidak    terkecuali (Harsono B, 2008;14).
Sebagai  bagian  dari  upaya  mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,      serta      menekan        kesenjangan sosial    ekonomi,    dan    mencegah    maraknya sengketa  hak  atas  tanah  diseluruh  Indonesia, Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan Pertanahan  Nasional  atau  Kentrian  ATR  BPN melakukan  langkah  strategis  yang    meliputi legalisasi  dan  redistribusi    aset    tanah    serat penaatan  ruang  yang  berkelanjutan  dan  terus menerus melakukan peningkatan pelayanan. Pemerintah  menargetkan  dalam  2017  telah tersertifikat  5.000.000  bidang  tanah,  dengan demikian  pada  tahun  2018  kepemilikian  tanah bersertifikat bisa bertambah menjadi 53.000.000  bidang  yang  bertujuan  agar  ada kepastian  hukum,  sehingga  dimasa  mendatang konflik  tanah  itu  akan  bisa  dihindari  dan  akan membantu  tata  ruang  (Kementrian  ATR  BPN, 2017).
Tanah    merupakan      tempat      berpijak manusia  dalam  menjalankan  kodratnya  sebagai mahluk  pribadi    maupun    sosial.    Kepemilikan tanah  haruslah  jelas  yang  dibuktikan    dengan sebuah  sertifikat  kepemilikan  tanah  yang    sah secara  hukum  yang  disebut  sertifikat  tanah. Sertifikat  tanah  sangat  diperlukan  dalam  rangka tertib administrasi pertanahan. Untuk meningkatkan  pelayanan    kepada    masyarakat dalam  pensertifikatan  tanah  dan  dalam  rangka mendekatkan  pelaksanaan  tugas    dan    fungsi. Sejalan dengan tekad dan kebijaksanaan pemerintah  untuk  melaksanakan  pembangunan dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional,  aspek pertanahan  merupakan    salah    satu    faktor penunjang    yang      sangat      penting      bagi keberhasilan dan pemerataan hasil pembangunan.  Dikatakan  penting,  karena  tanah menjadi    kebutuhan    yang      sangat      menentukan bagi hajat hidup manusia (Harsono, 2003).
Menurut
Kepala Seksi Penataan Pertanahan  Teddy  Massie  “Berbagai  alasan menjadi  penyebab    lahan    bodong    diantaranya tingkat kesadaran masyarakat yang kecil
terhadap  kepemilikan  sertipikat  mereka  rata-rata merasa  cukup  dengan  sertipikat  jual  beli  atau keterangan  dari  kelurahan  maupun  desa.  Nanti sudah  terjadi  sengketa  baru  mulai  kocar-kacir” (Manado post, 22 Mei 2018).
Kepastian  hukum  penting  untuk  mengatur kehidupan masyarakat adil, dapat menghindarkan    pelanggaran    yang    dapat dilakukan  oleh  masyarakat  ataupun    penegak hukum  itu  sendiri.  Untuk  itu  diperlukan  adanya kaidah  hukum  yang  dapat  dipergunakan  negara dalam  mengatur  tatanan  kehidupan  masyarakat. Demikian    pula    mengenai    lahan,    Undang- Undang    Republik    Indonesia    Nomor    5    Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  di  dalam  Pasal  19  menyatakan  untuk menjamin  kepastian  hokum  oleh  Pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Republik      Indonesia      menurut      ketentuan- ketentuan  yang  diatur    dengan    peraturan pemerintah (Sumarja, 2012;17).
Tujuan pemerintah
mengadakan pendaftaran  tanah dan penerbitan  sertifikat merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  tujuan pendaftaran  tanah  yang  dimaksud.    Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  melalui Pasal  19  mengamanatkan  bahwa  pemerintah mengadakan  pendaftaran  tanah  untuk  seluruh wilayah      Republik      Indonesia      dan      bahwa sertifikat  hak  atas  tanah  merupakan    bukti    yang kuat  mengenai  suatu  penguasaan  atau  pemilikan tanah (Sumarja, 2012;9-10).
Hasil  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  kantor Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Bank    Dunia antara lain menyatakan bahwa selama lebih  dari 35  tahun  pelaksanaan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan    pendaftaran    tanah    dengan landasan  kerja  dan  landasan  hukum  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961.  Dengan keterbatasan  yang  ada  sampai  tahun  1997  telah berhasil  mendaftar  +  18    juta    bidang    tanah. Namun    demikian  hasil    tersebut    dipandang kurang  memadai,  karena    jumlah    bidang  tanah yang  ada    di    seluruh    Indonesia    diperkirakan    75 juta  bidang  sehingga  masih  banyak    tanah-tanah yang belum didaftar.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  dalam penjelasan UUPA angka II butir 2  disebutkan
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)
negara  bukan  pemilik  tanah  tetapi  lebih  tepat sebagai    organisasi    kekuasaan    dari      seluruh rakyat  (bangsa)  yang  bertindak  sebagai  badan penguasa.  Dari    sudut    pandang      inilah      harus dilihat  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UUPA  yang menyatakan  bahwa,  “Bumi,  air,    dan    ruang angkasa,    termasuk    dikuasai    oleh      negara”. Dalam  rangka   mewujudkan   kehadiran   Negara di    bidang  pertanahan  dengan  memberikan jaminan  kepastian  hukum  Hak    Atas    Tanah sebagai  bukti  hak  kepemilikan  sebagaimana diamanatkan  dalam  pasal  19  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah    di    seluruh    wilayah    Republik  Indonesia. Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  percepatan pendaftaran  tanah  untuk  mengejar    prosentase tanah  terdaftar  yang  masih  di  bawah  50%  pada tahun  2017.  Salah  satu  cara  yang  ditempuh Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  adalah melalui program
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Agraria    dan  Tata  Ruang/Kepala    Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun    2016 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap.
Bertujuan untuk
mempercepat
pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  Kantor  Menteri Negara/Badan  Pertanahan  Nasional  membuat perencanaan selama 25 tahun untuk menyelesaikan  pensertipikatan  tanah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia.  Upaya  percepatan pendaftaran  tanah  dilakukan  dengan  pendekatan sistematik melalui Proyek Administrasi Pertanahan  di  mana  sebagian    dananya    dibiayai oleh  Bank  Dunia.  Satu  hal  yang  merupakan terobosan    pemerintah    adalah    memperkenalkan Tim  Ajudikasi    sebagai      institusi      pendaftaran tanah  sistematik  yang  mempunyai  kewenangan sederajat  dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kotamadya/Kabupaten  (Harsono,    2007).    Salah satu  langkah  yang    dilakukan    oleh    Kementrian ATR  BPN  dengan    melaksanakan    program nasional    agraria      dan    pendaftaran      tanah sistematis lengkap.
Melalui  program  pelaksanaan  program nasional  agraria  (PRONA)  pemerintah  juga melaksanakan pendaftaran tanah sistematis
lengkap    (PTSL)    yaitu    kegiatan      pendaftaran tanah    untuk    pertama    kali    (baik      pendaftaran tanah pertama kali Konversi/ Pengakuan/ Penegasan  Hak  ataupun  pendaftaran    tanah pertama  kali  pemberian  hak)    yang    dilakukan secara  serentak  yang  meliputi  semua  obyek pendaftaran  tanah  yang  belum    didaftar    dalam suatu  wilayah  desa/kelurahan  atau  nama  lainnya yang  setingkat  dengan  itu  (Kementerian    ATR BPN,  2017).  Pendaftaran  tanah  dan  penerbitan sertifikat      bertujuan      untuk      memberikan kepastian  hukum  atas  hak  milik  atas  tanah    dan untuk      menciptakan      tertib      administrasi pertanahan (Sahprada, 2018). Dengan pendaftaran  tanah  sistematik  menghasilkan  peta pendaftaran  tanah  yang  memuat  peta  bidang- bidang  tanah  yang  didaftar  secara  terkonsolidasi dan    terhubung    dengan    titik      ikat      tertentu, sehingga  di  kemudian  hari  dapat  dilakukan rekonstruksi  batas  dengan  mudah.    Dengan demikian  dapat  dihindarkan  adanya  sengketa mengenai  batas  bidang  tanah  yang    sampai sekarang masih sering  terjadi.
Penyelenggaraan pendaftaran tanah menghasilkan  suatu  produk  akhir  yaitu  berupa sertifikat    sebagai    tanda    bukti    kepemilikan    hak atas  tanah.  Namun  dalam  pelaksanaannya,    pasti ada  hambatan,  baik    dalam    pelaksanaan administrasi    maupun      dari      masyarakat      itu sendiri.    Masyarakat    masih    ada    yang      belum begitu    mengerti    akan      pentingnya      suatu pendataan    tanah    (Soerodjo    I,    2002;40). Pemegang  hak  atau  tanah  berhak  mendapatkan bukti  otentik  yang  berkekuatan  hukum  tentang kepemilikan tanahnya dari lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional.
Desa  Kinabuhutan  merupakan  salah  satu desa  pulau  yang  berada  di  ujung  utara  wilayah Kabupaten  Minahasa  Utara  dengan    luas    daratan 65  ha.  Secara  administratif  desa  ini  berbatasan dengan  Pulau  Biaro  di  sebelah  utara;    Pulau Gangga  di  sebelah  selatan,  pulau  Bangka    di sebelah  timur,  dan  Pulau  Talise  di  sebelah  barat. Desa    Kinabuhutan    merupakan    desa      definitif tahun  2005  sebagai  hasil  pemekaran  dari  Desa Talise    Tambun    yang    pada    tahun      1880 merupakan    lahan    perkebunan    kelapa    milik Belanda (Mantjoro, 1997).
Jumlah      penduduk      desa        Kinabuhutan tahun 2007 tercatat 1.089 jiwa (51,52% laki-
laki    dan    48,48%    perempuan),      dengan      usia tenaga  kerja  produktif  (16  -  50  tahun)  tercatat 58,31%  dan  tidak  produktif  (<  15  tahun)    atau kurang produktif (> 51 tahun) 41,69%. Penduduknya  sebagian  besar  (90%)  beragama Islam,  sisanya  beragama  Kristen    Protestan. Tingkat  pendidikan  masyarakat  secara    umum masih  rendah,    karena    sebagian      besar penduduknya  hanya    tamatan      SD      kemudian diikuti  SLTP.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan kurangnya    sarana    dan      prasarana      pendidikan yang  tersedia  (hanya  1  SD  Inpres  dan  1  SMP terbuka  yang  menerima  siswa  baru  mulai  1995). Ketika    melanjutkan    studi      ke      SMU,      lulusan SLTP    harus    ke    ibukota    kecamatan    (Likupang) dan  ini  akan  sangat  membebani    para    orangtua alam  hal  biaya  transportasi.    Berdasarkan    data yang  terdapat    pada    profil    Desa    Kinabuhutan tahun  2007,  diperoleh  bahwa  dari  303  orang penduduk  yang    memiliki    mata    pencaharian, 78,55%  di  antaranya  adalah  nelayan,  kemudian disusul      pedagang      atau      tibo-tibo      (11,55%), petani  (3,30%),   pengusaha   (3,30%),   dan tukang atau    buruh    (2,31%),    sisanya    (0,99%)   adalah guru  (PNS).  Secara  umum  Desa  Kinabuhutan merupakan  daerah  yang  masih  jauh  dikatakan sebagai  daerah  yang  maju    hal    tersebut dikarenakan      masih        banyaknya        pemukiman padat  penduduk  meskipun  terdapat  beberapa wilayah    yang    sudah    teratur    rapih    dengan kategori  kondisi  pemukiman  dengan  kategori sederhana sampai menengah.
Pelaksanaan  PRONA  dan  PTSL  di  Desa Kinabuhutan  Kecamatan  Likupang  Barat,  sudah pernah dilaksanakan. Desa Kinabuhutan
Kecamatan  Likupang  Barat  dijadikan    sebagai lokasi  penelitian  dikarenakan  sebelumnya  Desa Kinabuhutan    telah      dilaksanakan      kegiatan Program    Nasional    Agraria    (PRONA)    pada Tahun  2016  dan  Tahun  2017  menjadi  salah  satu desa  dalam  program  baru    pemerintah    yaitu kegiatan  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL).
Kegiatan  PRONA  dilakukan  sejak  tahun 2016  dan  kegiatan  PTSL  dilakukan  pada    tahun 2017.      Dalam      rangka      pengembangan, pendaftaran      tanah      dilakukan        untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah (sertipikat)  benar-  benar  sesuai  dengan  tujuan pelaksanaan Program Nasional Agraria
(PRONA) dan percepatan pelaksanaan pendaftaran  hak  atas    tanah    (PTSL)    sehingga perlu di evaluasi untuk mempercepat pembangunan  wilayah  di  Kabupaten  Minahasa Utara  khususnya  di  Desa  Kinabuhutan  agar kepastian  hukum    dan    perlindungan  hukum  hak atas  tanah  rakyat  secara  pasti,  sederhana,  cepat, lancar,  aman,  adil,  merata  dan  terbuka  serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  dalam percepatan  pembangunan  wilayah  di  Kabupaten Minahasa  Utara.
Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengetahui  sejauhmana  pelaksanaan  program nasional  agraria  (PRONA)  dan  pendaftaran  tanah sistematik lengkap (PTSL) terhadap tertib pertanahan  di  Desa  Kinabuhutan  Kecamatan Likupang  Barat  Kabupaten  Minahasa Utara, peneliti    merasa    tertarik    untuk    melakukan penelitian  dalam  bentuk  tesis  dengan    judul: “Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Nasional  Agraria Dan  Pendaftaran  Tanah    sistematis    Lengkap Dalam  Pembangunan  Wilayah  Desa  Kinabuhutan Kecamatan  Likupang  Barat  Kabupaten  Minahasa Utara“.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  ialah  bagaimana pelaksanaan  program  nasional  agrarian  dan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  dalam pembangunan wilayah Desa Kinabuhutan Kecamatan  Likupang  Barat  Kabupaten  Minahasa Utara?

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui evaluasi  pelaksanaan  program  nasional  agrarian dan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  dalam pembangunan wilayah Desa Kinabuhutan Kecamatan    Likupang      Barat      Kabupaten Minahasa  Utara.

## Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a) Menambah  khasanah  ilmu  pengetahuan khususnya  dalam  bidang  pengembangan pembangunan.
b) Dapat  menambah  literatur  bahan  kajian penelitian  dalam  pengembangan  objek wisata Danau bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)
2. Manfaat Praktis
a) Bagi  peneliti:    menambah    wawasan tentang  pelaksanaan  program  nasional agrarian  dan  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap  dalam    pembangunan    wilayah Desa  Kinabuhutan  Kecamatan  Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.
b) Bagi  masyarakat:  menjamin  kepastian hukum,  terhindar    dari    terjadinya tumpang    tindih,    kepemilikan    tanah yang jelas sehingga
dengan memperoleh  sertipikat  hak  atas  tanah masyarakat  lebih  mudah  memperoleh modal    dalam      mengembangkan usahanya
demi meningkatkan kesejahteraan  perekonomian c) Bagi  pendidikan:  menjadi  salah  satu sumbangan pemikiran dalam bidang pembangunan wilayah melalui pelaksanaan  program  nasional    agrarian dan    pendaftaran    tanah    sistematis lengkap.
d) Kantor Pertanahan: sebagai bahan masukan  kepada  Pemerintah  Kabupaten Minahasa Utara khususnya Kantor Pertanahan  dalam  pelaksanaan  program nasional agrarian dan pendaftaran sistematis  lengkap  dan  diharapkan  dapat membantu Pemerintah Kabupaten Minahasa  Utara  dalam  merumuskan  hasil evaluasi  pelaksanaan  program  nasional agrarian  dan  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap  dalam    pembangunan    wilayah Desa  Kinabuhutan  Kecamatan  Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan    atau    melukiskan    keadaan subjek  dan  objek,  baik  seseorang,  lembaga, masyarakat,  dan    lain      sebagainya,      serta didasarkan    atas    hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap  apa  yang  ditemukan  di  lapangan  dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Kinabuhutan Kecamatan
Likupang Barat
Kabupaten  Minahasa  Utara  Propinsi  Sulawesi Utara  yang  dilaksanakan    pada    bulan    Juni Tahun  2017  sampai    dengan    bulan    Januari 2018.

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

## Populasi
Populasi    penelitian    terdiri    dari pelaksana  dan  peserta  yang  telah  mengikuti PRONA yang berjumlah 275 orang dan PTSL 75  orang  di  Desa  Kinabuhutan  Kecamatan Likupang  Barat  Kabupaten  Minahasa    Utara yang  dijadikan  sebagai  responden.  Responden dalam  penelitian  ini  adalah  semua  pihak  yang terkait  di  dalam  kebijakan  PRONA  dan  PTSL serta  dapat  memberikan  data  serta  informasi, serta  mengetahui  dan  mengerti  masalah  yang sedang diteliti.

## Sampel
Sampel  penelitian    terdiri    dari    23 responden  untuk    PRONA    dan    21    responden untuk  PTSL.

## Teknik Pengambilan Sampel
Penentuan  sampel  dilakukan  dengan menggunakan teknik Purposive sampling dimana      jumlah      sampel      ditentukan      oleh peneliti    berdasarkan    pertimbangan      yang terdiri  dari:  Alasan  dipilihnya  objek  tersebut didasarkan  pada  ciri-ciri  dasar  kepemilikan tanah  pemiliknya  berada  ditempat    dan menguasai  secara  fisik,  jelas  sifat-sifat  dilihat dari  dasar-  dasar    pembuatan    sertipikat (manfaat  dan  tujuan  pembuatan  sertipikat misalnya  untuk  modal  usaha  dan  hanya  untuk sebagai  pemegang  hak  kepastian  hukum)  dan karakteristik  status  social  misalnya  pemuka masyarakat    kepala    desa,    pemuka      agama, toko-  toko  agama  pemerintah  sebagian  dan sebagian  masyarakat    umum    dari    masing- masing  sampel  yang  sudah  mewakili  populasi yang  ada.

## Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Program Nasional Agraria Semua  kegiatan  yang  diselenggarakan
oleh    pemerintah    di    bidang      pertanahan dengan  suatu  subsidi  di  bidang  pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertipikatan  tanah  secara  massal  dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak yang    meliputi    semua    obyek    pendaftaran tanah  yang    belum    didaftar    dalam    satu wilayah  desa  atau    kelurahan    atau    nama lainnya yang setingkat dengan itu.
3. Pengembangan wilayah
Pembangunan yang didalamnya
terdaftar  unsur  tata  ruang  dan  lokasi  kegiatan ekonomi dan social secara terintegrasi.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan    pengamatan intensif    terhadap    objek    penelitian      yaitu dengan mendatangi Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa  Utara  sebagai  lokasi  penelitian dengan  mengamati    secara    langsung    situasi dan kondisi dari objek penelitian.
2. Wawancara Wawancara merupakan kegiatan informasi  komunikasi  verbal  yang  bertujuan untuk  mendapatkan  berupa  data  primer  dari informan. Wawancara dilakukan dengan masyarakat  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian  bersama  pelaksana  PRONA  dan
PTSL  di  Desa  Kinabuhutan  Kecamatan Likupang  Barat  Kabupaten  Minahasa  Utara serta  masyarakat  yang  sedang  mengurus sertifikat tanah.
3. Dokumentasi Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan mempelajari  catatan-  catatan  mengenai  data pribadi responden.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data    yang    digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Data Primer.
Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh    secara    langsung      dari      lapangan atau tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan    dari      sumbernya      melalui wawancara    dan    observasi    dengan      pihak yang menjadi objek  penelitian.
a. Data    yang    diperoleh    langsung      dari objek  penelitian  di  Desa  Kinabuhutan Kecamatan  Likupang  Barat  Kabupaten
Minahasa  Utara. b. Informasi tentang pelaksanaan
kebijakan PRONA dan PTSL di Kabupaten  Minahasa    Utara    khususnya di Desa Kinabuhutan Kecamatan
Likupang  Barat.
2. Data Sekunder Data  sekunder  adalah    data    yang    diperoleh dari    sumber    kedua    atau    sumber    sekunder dari data yang kita butuhkan,  seperti:
a. Data berupa dokumen tentang
pelaksanaan  kebijakan    PRONA    dan PTSL  yang  telah  dilakukan  oleh  Badan
Pertanahan Nasional di Kabupaten
Minahasa  Utara  khususnya  di  Desa Kinabuhutan      Kecamatan      Likupang Barat.
b. Data  tentang  program  dan  perencanaan yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  di Kabupaten    Minahasa    Utara      khususnya di Desa Kinabuhutan Kecamatan
Likupang  Barat. c. Gambaran umum tentang kebijakan PRONA dan PTSL
d. Buku-buku  yang  dapat  mendukung  dan menjelaskan masalah yang sedang  diteliti.

## Teknik Analisis Data
Teknik    analisis  data      yang      digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Teknik  analisis  data  deskriptif  kualitatif  adalah teknik    analisis  data  yang      mengungkapkan kejadian    atau    fakta,      keadaan,      fenomena, variabel    dan    keadaan    yang      terjadi      saat penelitian    berlangsung      dengan      menyuguhkan apa  yang  sebenarnya  terjadi.  Penelitian  ini menafsirkan, menguraikan dan mengevaluasi
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)
data  yang  bersangkutan  dengan  situasi  yang sedang    terjadi,    sikap    serta    pandangan    yang terjadi  di  dalam  suatu  masyarakat,  pertentangan antara  dua  keadaan  atau  lebih,  hubungan  antar variabel    yang    timbul,    perbedaan    antar      fakta yang  ada  serta  pengaruhnya    terhadap    suatu kondisi,  dan  sebagainya  dalam  hal  pelaksanaan PRONA  dan  PTSL  di  Desa  Kinabuhutan Kecamatan    Likupang      Barat      Kabupaten Minahasa  Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran   Umum  Kabupaten Minahasa Utara
Letak    geografis    Kabupaten    Minahasa Utara  antara  124°  40’38,39’’    –    125°    15’ 15,53’’BT    dan   1°17’51,93’’   –   1°56’41,03’’LU. Batas Wilayah Minahasa Utara sebagai berikut:
1. Utara : Kabupaten Kepulauan  Sangihe dan Laut  Sulawesi,
2. Timur  : Kota Bitung dan Laut Maluku,
3. Barat : Kota Manado dan Laut Sulawesi, dan
4. Selatan : Kabupaten Minahasa.
Secara    administrasi    luas    wilayah Kabupaten  Minahasa  Utara  sebesar  1.261    km² yang  terbagi  pada  10  Kecamatan  dan  124 Desa/Kelurahan  dengan  jumlah  penduduk  pada Tahun  2010  sebanyak  188.407  jiwa.  Pembagian wilayah dapat dilihat pada Tabel 1.
Kabupaten  Minahasa  Utara  dengan  pusat pemerintahan    dan    ibukota    di    Airmadidi    di Provinsi  Sulawesi  Utara.  Kabupaten  Minahasa Utara  memiliki    lokasi    yang    strategis    karena berada diantara dua kota yaitu Kota Manado
dan  kota  Bitung  Kabupaten    Minahasa    Utara terdiri dari 10 kecamatan.
Tipe  iklim  diwilayah  ini    yaitu    iklim    tropis yang  cenderung  basah  dimana  pada  bulan  Mei  – Oktober  yaitu  musim  kemarau  dan    bulan November  –  April    merupakan      musim penghujan.    Rata-rata      temperatur      atau      suhu udara  di  daerah  pantai  adalah  berkisar    pada    28- 31° C, dan di daerah dataran pemukiman sekitar 27  –  30°  C.  Kondisi  iklim  dan    topografi    ini sekaligus    dapat      menggambarkan      keadaan wilayah  Kabupaten  Minahasa  Utara    sebagai daerah  yang  subur  dan  berpotensi  besar  di  masa mendatang  untuk  pengembangan  sentra-sentra produksi      pertanian    tanaman      pangan, holtikultura,  perkebunan  dan  kehutanan  serta ditunjang      oleh      ketersediaan        sumberdaya kelautan  dan  perikanan  yang  sangat  berlimpah disamping  juga  memiliki  basis-basis  kawasan industri,  jasa  dan  perdagangan  serta  potensi pertambangan  yang  tentunya  semua  itu  sangat mendukung bagi nilai-nilai investasi guna perkembangan kemajuan daerah kedepan.

## Gambaran Umum Lokasi penelitian Desa Kinabuhutan
Desa Kinabuhutan berdiri pada tahun 2006 yang    dahulunya    Desa    Talise    dan    dipisahkan sesuai  SK  Bupati  Minahasa  Utara  tentang Pemekaran/  Pembentukan  Desa  resmi  pada  tahun 2007,  dengan    luas    tanah    742.764,    jumlah Penduduk  Kinabuhutan  520  Penduduk,  jarak  dari Airmadidi ke Desa Kinabuhutan ±43 KM.
Jumlah  penduduk  1.187  orang    dan    terdiri dari  331  KK.Penduduk  yang  bermukim  di  Desa tersebut  pada  umumnya  pendatang  yang  berasal dari  Desa  Kimabajo  dan  dari  Kepulauan  Sangihe. Mata  Pencaharian  penduduk  sebagian  besar  yaitu nelayan.  Rumah  tangga  nelayan    memiliki    ciri khusus  seperti    penggunaan    wilayah    pesisir    dan laut  ( common  property )  sebagai  faktor  produksi, jam  kerja  harus  mengikuti  kondisi  oseanografis (melaut  hanya  rata-rata  sekitar  20  hari  dalam  satu bulan,  sisanyarelatif  menganggur).  Demikian  juga pekerjaan  menangkap  ikan  adalah  pekerjaan  yang penuh  resiko,  sehingga  pekerjaan  ini  umumnya dikerjakan  oleh  lelaki.  Hal  ini  mengandung  arti bahwa  keluarga  yang  lain  tidak  dapat  membantu secara  penuh,  sehingga  masyarakat  yang  tinggal di  wilayah  pesisir  pada  umumnya  sering  di identikkan dengan masyarakat miskin.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Tata Cara Pelaksanaan PRONA dan PTSL di
Kabupaten Minahasa Utara
a. Pelaksanaan PRONA
Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan  kegiatan  pendaftaran    tanah pertama  kali  dalam    rangka    penerbitan sertipikat    hak      atas      tanag      yang diperuntukkan    untuk      warga      Negara Indonesia    atau    badan      hukum/      lembaga sosial       dan       keagamaan.
Tahapan pelaksanaan  kegiatan  PRONA  di  Kabupaten
Minahasa  Utara  telah  dilakukan  tahapan tahapan sebagai berikut:
1) Penetapan lokasi Lokasi  PRONA  Tahun  2016  di  Kantor Pertanahan    Kabupaten    Minahasa    Utara sesuai  dengan  keputusan  terdiri  dari  28  desa yang  mengikuti  PRONA  salah  satunya  Desa Kinabuhutan  yang  saat  ini  menjadi  objek penelitian
2) Penunjuk Peserta Penunjuk calon peserta PRONA berdasarkan  nama  -  nama  yang  masuk  dari
Kelurahan  dan    nama    -    nama    yang    masuk ikut  peserta  PRONA  dengan  jumlah    271 bidang.
3) Tahapan  Persiapan Persiapan  meliputi  pembentukan  tim PRONA,  menyediakan  alat  dan  bahan  yang
akan  digunakan  berupa:    rencana    sertipikat yang  akan  diterbitkan;  alat  ukur    yang digunakan,  ATK,  formulir  -  formulir,    kertas peta
4) Tahapan  Pelaksanaan
a) Penyuluhan dari Kantor Pertanahan Penyuluhan dilakukan oleh satuan
tugas  yang    khusus    memberikan penyuluhan      kepada      masyarakat mengenai  pentingnya  sertipikat  tanah  di Desa Kinabuhutan.
b) Pengumpulan data dilapangan Pengumpulan  data  dilapangan  berupa pengukuran  tanah  dan  pemetaan,  serta pemberian  tanda  batas    ada    masing- masing  bidang  tanah  yang  telah  diukur. Pengukuran    ini    dilakukan    oleh    para satuan  tugas  ukur  dari  satuan  tugas PRONA yang ditetapkan.
c) Pengisian formulir permohonan pemilikan tanah
Pengisian  formulir    permohonan pemilikan  tanah  secara    fisik serta pengisian  mengenai  risalah    penelitian yuridis  dan  penetapan    batas,    dilakukan oleh  petugas.  Formulir  diisi  sesuai  sesuai dengan  data  yang  yang  terdapat  dari  hasil penelitian dilapangan.
d) Pengumuman Pengumuman  diproses  melalui  Kantor Desa/ Kelurahan atau Kantor Kecamatan.
e) Pengolahan  Data Pengolahan    data    dilakukan      oleh tim  yang    masuk    dalam      kegiatan PRONA.
f) Penerbitan/ penyelesaian akhir sertipikat Setelah   data-   data   diperiksa   oleh petugas    dan   telah   diakui  kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya  dilakukan  buku  tanah  dan proses  pembuatan    sertipikat    yaitu penjilidan    dan      penyalinan      data      dari buku tanah dan menjadi sertipikat.
g) Penyerahan Sertipikat
Penyerahan  dilakukan  padaa  saat dikumpulkan semua pemohon yang terdaftar dalam kegiatan PRONA.
Mekanisme      pelaksanaan        kegiatan PRONA    dapat    digambarkan    sesuai    dengan bagan dibawah ini:

## b. Pelaksanaan  PTSL
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap    (PTSL)    adalah      kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  (baik pendaftaran pertama kali konversi/ pengakuan/ penegasan hak ataupun pendaftaran  tanah  pertama  kali    pemberian hak)  yang  dilakukan  secara  serentak  yang meliputi    semua    obyek    pendaftaran    tanah yang  belum    didaftar    dalah    suatu    wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)
setingkat dengan itu, meliputi tahapan sebagai berikut: 1) Penetapan Lokasi Lokasi yang ditetapkan berdasarkan  peta  kerja  yang  tersedia dilokasi  mana    yang    akan      mencapai target dan salah satunya Desa Kinabuhutan      Kabupaten        Minahasa
Utara  dan  semua  pesertaharus  terdaftar dalam kegiatan PTSL baik dalam pengukuran maupun pembuatan sertipikat.
2) Pengumpulan Data Yuridis Tim  pengumpulan  data  yuridis melaksanakan  pengumpulan  data  sesuai dengan  target  yang  telah  ditentukan sejumlah 75 bidang.
3) Pengukuran
Tim Pengukuran melaksanakan
pengukuran  setelah  ada  peta  kerja  dan data yuridis
4) Pengolahan Data Yuridis Setelah  terkumpul  dari  tim  panitia melaksanakan analisis data dan dikelompokkan. 5) Pemeriksaan Tanah
Tim Panitia mengadakan pemeriksaan  tanah  untuk  memastikan keterangan    yang    tertuang    di    dalam data  yuridis  sesuai  dengan  keadaan dilapangan.
6) Pengumuman Pengumuan dilaksanakan di Kantor Pertanahan, Kantor Desa,
Sekretariat  RT/RW  di  lokasi  bidang tanah selama 14 hari.
7) Pengesahan Hasil  dari  pengumuan  disahkan dalam  berita  acara  hasil  pengumuman oleh Panitia Ajudikasi.
8) Pembukuan Hak
Panitia Ajudikasi mendokumentasikan  seluruh  warkah/ dokumen data fisik maupun yuridis
9) Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat
Penyerahan dilaksana`kan sesuai dengan  waktu    yang    ditentukan    dan para peserta dikumpulkan untuk diserahkan secara bersama.
Hasil Wawancara dan Observasi Pelaksanaan PRONA di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat

## Hasil Wawancara
1) Pelaksana PRONA
Berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah  secara sistematik  tidak  terpenuhi  dan  letak  tanah  obyek PRONA  tersebar  dalam  lokasi    desa/kelurahan yang  ditetapkan,  maka  dapat menggunakan pendekatan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik. Proses  pendaftaran  tanah  Kegiatan  PRONA dilakukan sebagai berikut:
a) Pembuktian  hak  lama  yang    alat    bukti tertulisnya  lengkap,  tidak  lengkap    atau    tidak ada  sama  sekali  berdasarkan  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 jo.  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN  Nomor  3  Tahun  1997,  pendaftaran lainnya  dilakukan  melalui  proses  penegasan konversi atau pengakuan hak;
b) Pembuktian  hak  baru  atas  Tanah  Negara, berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  jo.  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasioanal Nomor  3  Tahun  1997  dan  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999,  pendaftaran tanahnya  dilakukan  melalui  proses  surat keputusan pemberian hak atas tanah.
Di    Desa    Kinabuhutan    Kecamatan Likupang  Barat  Kabupaten  Minahasa  Utara  dalam menyikapi  PRONA  sangat  beragam,  ada  yang mengapresiasi  dengan  kurang  baik,  baik,  hingga sangat  baik.  Hasil  wawancara  dengan  pelaksana PRONA  yang  menjadi  kendala  terutama  adalah kurang  siapnya  dan  ketidakpahaman  masyarakat peserta PRONA dalam melengkapi  berkas persyaratan  terutama  berkas  yang  menyangkut masalah alas hak/ kepemilikan. Tanggapan masyarakat  terhadap  pelaksanaaan  PRONA  70 persen  menyatakan  sangat  baik  dan  30  persen mengatakan cukup baik.
Menurut  pelaksana,  masalah  yang  sering terjadi  yaitu  masalah  tanda  batas  sehingga menimbulkan  sengketa  tanah.  Masalah  yang  dari pelaksana adalah sering terhambat karena kurangnya  SDM.  Kelebihan  PRONA  Menurut Pelaksana  kelebihannya  yaitu  program  PRONA dilakukan secara  masal  dan  gratis bagi  masyarakat untuk  mendapat  kepastian  hukum  berdasarkan sertipikasi tanah. Sedangkan yang menjadi Kelemahan  atau kekurangan dalam program
PRONA  adalah  adalah  dari  sisi  pemetaan keseluruahan    karna    Prona    hanya    dilakukan dengan  sporadik  yang  tidak  menyeluruh  untuk pengukuran  bidang  tanah,  kemudian adanya masalah  tanda  batas  kepemilihan  tanah  sehingga tidak  bisa  diukur.  Hasil  wawancara  terhadap pelaksana  PRONA  disajikan  pada    Tabel    2 dibawah ini:
Tabe l 2.  Hasil Wawancara Te rhadap Pelaksana PRONA
No. Pertanyaan Kesimpulan 1. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan P RONA? Menurut P  elaksana P  RONA, masyarakat  kurang  siap  merespon kegiatan P RONA dan ketidakpahaman masyarakat akan kelengkapan berkas 2. Masalah  apa  yang  sering ditemukan pada saat pelaksanaan kegiatan P RONA? Menurut P elaksana P RONA, masalah Alas Hak/ kepemilikan, dan batas bidang tanah. 3. Sebagai  petugas  apakah anda  merasa  mana  yang lebih muda untuk dikerjakan antara P RONA dan P TSL? Menurut  P  elaksana,  kedua-  duanya muda  dikerjakan  hanya  saja  P  RONA untuk  bidang  tertentu  dan  P  TSL diukur untuk semua bidang tanah secara lengkap. 4. Bagaimana sambutan masyarakat terhadap kegiatan P RONA? Menurut P elaksana
P RONA, sambutan masyarakat 70 persen mengatakan sangat baik dalam menyambut kami petugas BP N 30 persen mengatakan cukup baik 5. Jika  ditemukan  masalah dalam lapangan, contohnya  tanah  tersebut tidak boleh diukur karena bermasalah,  bagaimana anda menjelaskannya? P  ada  umumnya  diselesaikan  dengan cara mediasi kedua  belah  pihak  yang bermasalah  apakah  masalah  batas atau kepemilikan tanah. 6. Menurut anda apakah kegiatan P RONA dapat membantu masyarakat? Menurut pelaksana P RONA, kegiatan P RONA sangat membantu karena ada kepastian hukum atas hak atas tanah. 7. Apakah pada saat
penyelesaian penerbitan Sertipikat  Hak  Atas  Tanah kegiatan P RONA sering terhambat? Menurut P elaksana, sering terhambat karena kurangnya SDM
8. Apakah yang menjadi kelebihan/ keuntungan
dalam kegiatan P RONA? Menurut  P  elaksana  Kelebihannya yaitu  kegiatan  P  RONA  dilakukan secara  masal  dan  gratis  masyarakat mendapat kepastian hukum berdasarkan Sertipikasi tanah 9 Apakah yang menjadi Kelemahan  /  kekurangan dalam kegiatan P RONA? P  rona  kekurangannya  adalah  dari  sisi pemetaan  keseluruahan  karna  P  rona hanya dilakukan dengan sporadik yang tidak menyeluruh untuk pengukuran bidang tanah.
Sumber: Kantor Pertanahan Minahasa Utara

## Peserta PRONA
Didalam  pelaksanaan  operasional  di  lapangan masih  sering  dijumpai  Peserta  Kegiatan  PRONA menghadapi  kendala  dan  masalah  dalam  hal pemenuhan  kelengkapan  dokumen  pembuktian penguasaan  dan  kepemilikan  tanah  sehingga memperlambat  pencapaian  target  tepat  waktu. Terhadap  dokumen  pembuktian  penguasaan  dan kepemilikan  tanah  diminta  kepada  Kepala  Kantor Wilayah,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  para Koordinator  serta  para  Pelaksana  Kegiatan PRONA  untuk  berpedoman  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Nomor 3  Tahun  1997, Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan    Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  dan  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  1  Tahun  2010  serta  ketentuan peraturan lainnya yang terkait.
Hasil wawancara terhadap 23 peserta PRONA,  yang  mengatakan  sangat  baik  3 responden,  16  responden  menyatakan  baik  dan  4 responden  cukup  baik.  Kegiatan  PRONA  sangat membantu  masyarakat  dan  dari  kegiatan  PRONA tentunya  ada  kelemahannya  dan  ada  kelebihannya karena  ditemui  masalah  disaat  penentuan  tanda batas  dan  bukti  kepemilikan  seperti:  alas  hak (kwitansi/  jual  beli)  da  asal  usul  tanah  tersebut. Hasil  wawancara  terhadap  peserta  PRONA disajikan pada Tabel 4 dibawah ini:
Tabel 3. Peserta PRONA No Pertanyaan Kesimpulan A. Bagaim ana Pendapat Bapak/ Ibu tentang kegiatan PRONA? Berdasarkan  j  awaban  dari  23    Responden y  ang  m  engatakan  baik  16  responden,  3 responden m engatakan sangat baik,  4 responden cukup baik
B. Apakah pernah ada tugas dari BPN y ang datang m engadakan peny uluhan tentang PRONA?
23 Responden m engatakan pernah ada petugas BPN y ang m engadakan peny uluhan (satu kali) C. Apakah            setelah            diadakan peny  uluhan  Bapak/  Ibu  m  engerti dengan program  PRONA? Dari  23  responden  20  orang  berpendapat bahwa  m  ereka  m  engerti  dengan  Program PRONA, sedangkan 2 responden kurang m engerti
D. Apakah Bapak/Ibu adalah salah satu peserta PRONA tahun 2017? 23 Responden adalah peserta PRONA E. Apakah tanah y ang dim iliki Bapak/ Ibu kepuny aan sendiri atau hany a tanah garapan? 15 Responden hany a tanah garapan, 6 Responden adalah kepuny aan sendiri F. Apakah kegiatan  PRONA  sangat m enguntungkan bagi m asy arakat 23 Responden m engatakan sangat m enguntungkan/m em bantu dengan adany a kegiatan PRONA
G. Apakah  dalam  proses  pengurusan PRONA  Bapak/  Ibu  m  enem  ukan kesulitan?
13  Responden  m  engatakan  Iy  a  bahwa sering   m  enem  ukan  kesulitan,   10  orang m  engatakan  tidak  m  enem  ukan  kesulitan (y ang  m enj adi  kesulitan  y aitu  peny iapan dokum en  untuk asal usul tanah y ang m enj adi bukti sebagai alas hak)
H. Apakah disekitar lingkungan Bapak/ Ibu tinggal m asih ada tanah- tanah y ang belum bersertipikat? 23 Responden m engatakan bahwa m asih ada tanah- tanah y ang belum bersertipikat
I.
Apakah disaat pelaksanaan PRONA ditem ukan m asalah seperti tanah y ang tum pang tindih?
3 Responden m engatakan m asih ada y ang ditem ukan tum pang tindih, 20 Responden m engatakan tidak ada lagi J. Menurut  Bapak/  Ibu  m  ana  y  ang lebih  m  enguntungkan  PRONA/ PTSL? 21  Responden  m  engatakan  m  ereka    lebih m em  ilih       PRONA       karena       lebih m  enguntungkan  dan  didaftarkan  sesuai dengan  perm  ohonan  y  ang  m  asuk,  2 Responden  m  engatakan  lebih  m  em  ilih
PTSL karena PTSL sem ua terukur sesuai dengan wilay ah y ang ditetapkan
Sumber: Hasil wawancara dari peserta Prona

## Hasil Observasi
1) Penyuluhan dari Kantor Pertanahan
Sudah menjadi ketentuan sebelum pelaksanaan  kegiatan    pengumpulan  data yuridis  dan  fisik,  perlu  didahului  dengan melakukan  penyuluhan  untuk  memberikan penjelasan  program,  tujuan  serta  manfaat, persyaratan  permohonan  hak,  obyek  kegiatan PRONA, hak dan kewajiban Peserta Kegiatan PRONA  sesuai ketentuan peraturan
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)
perundangan yang berlaku. Penyuluhan bertujuan  untuk  memberitahukan    kepada pemilik  tanah  atau  kuasanya  atau  pihak  lain yang  berkepentingan,  bahwa  di  desa  tersebut diselenggarakan kegiatan PRONA.
Diharapkan  dengan  penyuluhan  tersebut  dapat meningkatkan partisipasi, antusiasme dan kepedulian  masyaratkat  khususnya  pemilik tanah  untuk ikut serta  sebagai  peserta  kegiatan PRONA, dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
Berdasarkan  hasil  observasi  dilapangan, pelaksanaan  kegiatan  PRONA  di  Kabupaten Minahasa  Utara  dalam  tahapan  melaksanakan penyuluhan sudah dilakukan. Penyuluhan dihadiri oleh    masyarakat,    pemerintah setempat  (desa  dan  kecamatan)  serta  pihak BPN Kabupaten Minahasa Utara.
2) Pengumpulan Data Dilapangan Pengumpulan  data  dilapangan  meliputi pengumpulan  alat  bukti/  alas  hak  atas  tanah. Pengumpulan    data    yuridis    telah      dilakukan oleh  petugas  yang    telah    ditetapkan    oleh Kantor  Pertanahan    Kabupaten    Minahasa Utara dan petugas desa setempat. Pengumpulan  data  yuridis  meliputi  pendataan calon subyek kegiatan PRONA, mengumpulkan  dokumen  bukti  kepemilikan tanah (alat bukti hak/ alas tanah). Peserta yang terdaftar  dalam  kegiatan  PRONA  sangat antusias sehingga dibuktikan dengan masyarakat  yang  melengkapi  berkas-  berkas yang  menjadi  persyaratan  dan  petugas  dari BPN  juga  selalu  berada dilokasi untuk melayani peserta/ mayarakat. 3) Pengukuran Pengukuran bidang tanah yang dilaksanakan  dengan  menggunakan  alat    ukur TS (Total Station) dan GPS Geodetik.
4) Pengisian Formulir Permohonan Pemilikan Tanah
Hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  calon peserta  PRONA  kemudian  diteliti  oleh  BPN
Kabupaten  Minahasa  Utara  (Tim  Mobilisasi) dan  bagi  yang  telah  memenuhi  syarat  dan criteria yang ditentukan    selanjutnya ditetapkan  menjadi  peserta  kegiatan  PRONA dengan  surat  keputusan  Kepala  Kantor Pertanahan kabupaten Minahasa Utara.
5) Pengumuman Keperluan  pendaftaran  hak,    hak    atas tanah  yang  berasal  dari  hak-hak  lama  (tanah bekas milik adat dilaksanakan  pengumuman
data  fisik  dan  data  Yuridis  di  Kantor Pertanahan,  di  Kantor  Desa/kelurahan  lokasi letak  tanah  selama  30    (tiga    puluh)    hari. Petugas  ukur  menyiapkan  Peta  Bidang  dan daftar data fisik. Petugas Administrasi menyiapkan  Daftar  Data    yuridis    dan    Data Fisik  Bidang  Tanah  dan  Pengumuman  Data Fisik    dan    Yuridis.      Pengumuman      meliputi Peta  Bidang  tanah  dengan  daftar  luas  masing- masing bidang, dan data kepemilikan  tanah.
Pengumuman  (DI  201B)  berisi:  Kutipan Data  Yuridis  dan  Data  Fisik  yang  sudah dicantumkan    dalam    DI    201    dimasukkan dalam  DI  201C;  memberi  kesempatan  bagi yang  berkepentingan  mengajukan  keberatan atas  data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai bidang  tanah  yang  dimohon  pendaftarannya. Apabila terdapat keberatan pada saat pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis sebagaimana  dimaksud  pada  angka  5  (lima), maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  pejabat yang  ditunjuk  melakukan    penelitian    dan hasilnya  dituangkan  dalam  berita  acara.  Hasil pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis dibuatkan  pengesahan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan.
6) Pengolahan Data Petugas  pengolah  data  yang  ditujuk  sesuai dengan  tugas    pokok    fungsinya    berdasarkan SK  yang  dibuat  oleh Kepala    Kantor
Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, menghimpun  berkas  permohonan  yang  yang telah dilengkapi dengan Surat Ukur, pengumuman  untuk    proses    penegasan konversi  atau  pengakuan  hak,    Daftar    Isian, dan  Risalah  Panitia  Pemeriksaan  Tanah. Petugas  pengolah  data  menyiapkan  telaahan dalam  bentuk  Risalah  Pengolahan  Data  (RPD) sesuai  dengan  format  yang  telah  ditentukan; Berkas  permohonan  tersebut  disampaikan dengan  dilengkapi  daftar  permohonan  secara kolektif  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan melalui  hierarki  yang    berlaku    secara berjenjang.
7) Penerbitan/Penyelesaian Sertipikat Hak  atas  tanah  dan  tanah  wakaf  didaftar dengan  pembukuannya  dalam    buku    Tanah yang  memuat  data  fisik    dan    data    yuridis bidang  tanah  yang  bersangkutan.  Hak  atas tanah melalui  penegasan konversi  atau pengakuan  hak  dibukukan  berdasarkan  Berita Acara  Pengesahan  data  fisik  dan  data  yuridis. Hak atas tanah melalui pemberian hak,
dibukukan  berdasarkan  Surat  Keputusan Pemeberian  Hak  Atas  tanah.  Untuk  tanah wakafmelalui  penegasan  konversi  atau pengakuan  hak  dibutuhkan  berdasarkan Berita  Acara    Pengesahan  data    fisik    dan data  Yuridis.  Tanah  wakaf    melalui pemberian  hak,  dibukukan  berdasarkan Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  Atas Tanah.  Untuk  keperluan  pendaftaran  hak, setiap  bidang  tanah  yang  sudah  dipetakan dalamk  peta  pendaftaran,  dibuatkan  SU. Untuk  kepentingan  pemegang  hak  atau pengelola  tanah    wakaf,      diterbitkan sertipikat hak atas tanah wakaf.
8) Penyerahan Sertipikat Sertipikat  yang  telah  selesai  diserahkan kepada  pemegang  hak  atau  kuasanya  atau dalam  hal  tanah  wakaf,  kepada  nadzirnya. Penyerahan  sertipikat  dapat  dilakukan  secra bertahap,  tidak    harus    menunggu    seluruh target      kegiatan    selesai.    Penyerahan sertipikat  dilaksanakan  pleh  petugas  Kantor Pertanahan,  dibukukan  dan  dibuatkan  tanda terima.
Penyerahan    Sertipikat    yang    dilakukan oleh  Kantor  Pertanahan  Minahasa    Utara kepada  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri dari: 10 Kecamatan masing-masing Kema, Kauditan,  Airmadidi,  Kalawat,  Dimembe, Talawaan,  Wori,  Likupang  Barat,  Likupang
Timur  dan  Likupang  Selatan  dan    Sertipikat yang    dibagikan    sebanyak      1.500      bidang tanah.

## Hasil Wawancara dan Observasi
Pelaksanaan PTSL Di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat

## Hasil Wawancara
1) Pelaksana  PTSL
Berdasarkan  wawancara  dengan  pelaksana PTSL  sering  yang  menjadi  kendala  adalah penyiapan  dokumen  dari  masyarakat,  sehingga sering  terjadi  masalah  dengan  tanda    batas    dan bukti    kepemilikan  yang    tidak    jelas    asal      usul tanah  tersebut.  SDM  juga  kurang  sehingga pekerjaan  menjadi  terhambat.  Hasil  wawancara terhadap  pelaksana    PTSL    disajikan    pada    Tabel 4.

## Sumber: Hasil Wawancara dari Pelak sana PTSL
2) Peserta PTSL
Berdasarkan  wawancara  dengan    peserta PTSL  mengatakan  bahwa  ada  yang  berpendapat baik  dan  sangat    baik    tentang    kegiatan    PTSL. Dari  beberapa  responden  mengatakan  bahwa kegiatan PTSL menguntungkan dan ada  juga
dalam pelaksanaan muda nyaman
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)
yang      mengatakan        sangat      menguntungkan karena  dengan  kegiatan  ini  masyarakat  lebih percaya  diri  karena  sudah  memiliki  kepastian hukum  dan  tanda    batasnya    menjadi    jelas,    dan juga  terdaftarnya  bidang-  bidang  tanah,  dapat terpetakan  satu  desa/  kelurahan  sehingga  bisa didapatkan  satu  peta  desa/    kelurahan    lengkap. Hasil  wawancara    terhadap    peserta    PTSL disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Wawancara dengan Peserta PTSL No Pertanyaan Kesimpulan A. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu tentang kegiatan P TSL? 19 Responden mengatakan baik, 2 Responden mengatakan sangat baik B. Apakah pernah ada petugas  dari  BP  N  yang datang mengadakan penyuluhan tentang P TSL? 21 Responden mengatakan Iya (satu kali)
C. Apakah  setelah  diadakan penyuluhan  Bapak/  Ibu mengerti dengan program P TSL? 1  Responden  mengatakan  kurang mengerti,  2  responden  mengatakan sangat mengerti,18 mengatakan iya mengerti E. Apakah tanah yang dimiliki Bapak/Ibu
kepunyaan sendiri  atau hanya tanah garapan? 16  Responden  mengatakan  ada  yang milik sendiri 5 responden mengatakan hanya tanah garapan F. Apakah kegiatan P TSL sangat menguntungkan bagi masyarakat? 19 Responden mengatakan menguntungkan, 2 Responden mengatakan sangat menguntungkan G. Apakah dalam proses pengurusan P TSL Bapak/Ibu menemukan kesulitan? 9 Respon mengatakan tidak menemukan kesulitan, 12 Responden mengatakan mempunyai kesulitan dalam kelengkapan berkas H. Apakah disekitar lingkungan Bapak/Ibu tinggal  masih  ada  tanah- tanah yang  belum bersertipikat? 21  Responden  mengatakan  masih  ada tanah-  tanah  yang  belum  bersertipikat disekitar lingkungan I. Apakah disaat pelaksanaan            program P  TSL ditemukan  masalah seperti       tanah       yang tumpang tindih? 20  Responden  mengatakan  tidak ditemukan masalah dalam pelaksanaan kegiatan
P TSL,
1Responden mengatakan masih  ada masalah tapi sudah diperbaiki
J. Menurut Bapak/Ibu mana yang lebih menguntungkan P RONA atau P TSL? 3  Responden  mengatakan  kedua- duanya P TSL, P RONA menguntungkan, 17 Responden mengatakan P TSL Yang  lebih menguntungkan, Sumber: Hasil W awancara dari Peserta PTSL

## Hasil Observasi
1) Penyuluhan dari Kantor  Pertanahan Penyuluhan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara bertempat  di  Desa  Kinabuhutan,  Kecamatan Likupang Barat.
Salah satu tujuan
diadakannya  kegiatan  ini  tidak  lain  adalah karena    pentingnya  kegiatan  Pendaftaran
Tanah  salah  satunya  adalah  untuk  menjamin kepastian  hukum  Hak  Atas  Tanah  masyarakat serta dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan
kegiatan  penyuluhan  dimulai  dengan  materi mengenai   program   PTSL   yang disampaikan
langsung. Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan  PTSL  tersebut  kepada  masyarakat Desa
Kinabuhutan diharapkan akan meningkatkan  pemahaman  serta  kesadaran masyarakat  mengenai  kegiatan  Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hasil Observasi dilapangan  pelaksanaan  Kegiatan    PTSL melalui  tahapan  pertama  yaitu  Penyuluhan yang  dihadiri  oleh  masyarakat,  Pemerintah setempat serta pihak BPN.
2) Pengumpulan Data di lapangan Pengumpulan  data    yuridis    dilakukan dengan  formulir-  formulir  isian,  inventarisasi, identifikasi  peserta  PTSL  dan  bersamaan waktunya  dengan  pemetaan  partisipatif  yang dilakukan  oleh  Satgas  Fisik.  Untuk  informasi lebih  sampai  kepada  masyarakat  petugas  dari BPN  mendatangi  langsung  kepada  masyarakat yang ada di lokasi.
3) Pengisian Formulir Permohonan Pemilikan Tanah
Formulir  Pengisian  Hasil  inventarisasi dan identifikasi calon peserta PTSL kemudian diteliti  oleh  BPN  Kabupaten  Minahasa  Utara dan  bagi  yang  telah  memenuhi  syarat  yang ditentukan  selanjutnya  ditetapkan  menjadi peserta kegiatan PTSL.
4) Pengukuran Pengukuran bidang tanah yang dilaksanakan  dengan    menggunakan    Peta Dasar  Pendaftaran,  Data  mentah  Foto  Udara dan  Alat  Ukur  TS  (Total  Station)  dan  GPS Geodetik.
5) Pengumuman Hasil pemeriksaan tanah
yang menyimpulkan  dapat  dibukukan  dan  atau diterbitkannya    Sertipikat    Hak    Atas    Tanah satu  bidang  tanah  diumumkan  dalam  papan pengumuman  selama  14  hari  dengan  tujuan untuk  diketahui  khalayak  masyarakat  dan memberi  kesempatan  kepada    pihak-    pihak yang berkepentingan untuk keberatan.
6) Pengolahan Data Pengolahan  data  untuk  kegiatan  PTSL dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa  Utara,  pengolahan  data  tersebut melalui aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan  (KKP).  Mulai  dari  pendaftaran, proses  data  sampai  pengumuman  hasil  akhir pengesahan  dari  Pengumuman.  Data  Yuridis yang  diinventarisasi/  terkumpul    dilakukan analisa  oleh  Panitia  Ajudikasi  Percepatan, menyangkut data kepemilikan  yang
menunjukan  hubungan  hukum  antara  peserta PTSL dengan tanah obyek PTSL.
7) Penerbitan/Penyelesaian akhir  Sertipikat Setelah pengumuman hasil dari  proses
data  fisik  dan  yuridis  Ketua  Panitia  Ajudikasi Percepatan  menandatangani  Surat  Keputusan Penetapan Hak dan atau Keputusan/
penegasan/  pengakuan  hak.  Dalam  rangka penerbitan  Surat  Keputusan  Pembrian  Hak, bagi  para  pihak  yang  mampu  membayar BPHTB,  bukti  pembayaran  dibawa  pada  saat pendaftaran  hak.  Panitia  Ajudikasi  Percepatan Bidang  Yuridis    menyiapkan/  mencetak Sertipikat  Hak  Atas  Tanah,  Kepala  Kantor Pertanahan  menandatangani  Sertipikat  Hak Atas  Tanah  atau  dapat  mendelegasikan kewenangan  penandatanganan    Sertipikat kepada  Ketua  Panitia  Ajudikasi  Pertanahan. Penerbitan/ Penyelesaian akhir Sertipikat dilakukan oleh Petugas BPN.
8) Penyerahan Sertipikat
Setelah  Penerbitan  Sertipikat  Penyerahan Sertipikat  dilaksanakan  di  Kantor  Bupati Kabupaten Minhasa Utara. Penyerahan
Sertipikat dihadiri oleh penerima Sertipikat.

## Upaya BPN dalam Pelaksanaan PRONA dan PTSL Sebagai Tertib Hukum Pertanahan Di Kabupaten Minahasa Utara
Penyelenggaraan kegiatan PRONA yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini Kantor Agraria dan Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten  Minahsa  Utara  melakukan upaya  pelaksanaan  PRONA  sebagai  upaya  tertib hukum  pendaftaran  tanah.  Kegiatan  PRONA  ini memberikan  pelayanan  pendaftaran  tanah  dengan proses  yang  sederhana,  mudah,  cepat,  dan  murah. PRONA  merupakan  salah  satu  usaha  untuk tercapainya  Catur    Tertib    Pertanahan    yang meliputi:
a. Tertib Hukum Pertanahan
Menurut Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979  ditegaskan5,  bahwa  yang  dimaksud dengan tertib hukum pertanahan adalahdengan tertib hukum pertanahan dimaksudkan  bahwa  setiap  bidang  tanah penguasaan,  pemilikan  dan    penggunaannya baik  oleh  pribadi  maupun  Badan  Hukum mempunyai  hubungan  hukum  yang    sah menurut  Peraturan  Perundangan  yang  berlaku. Adanya  hubungan  hukum  yang  sah  tersebut ditunjukan antara lain oleh surat tanda hak
atas  tanah  serta  bukti  kepemilikan  yang  sah yakni  sertifikat.Tertib  Hukum  Pertanahan diarahkan pada program:
1) Meningkatkan tingkat kesadaran  hukum masyarakat; 2) Melengkapi peraturan perundangan dibidang pertanahan; 3) Menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi;
4) Meningkatkan    pengawasan      dan koordinasi  dalam  pelaksanaan  hukum agraria.
b. Tertib Administrasi Pertanahan Dewasa  ini,  masih  terasa  adanya  keluh kesah  dari  masyarakat,  tentang  hal  berurusan dengan  aparat  pertanahan,  khususnya  dalam hal:
1) Pelayanan  urusan  yang  menyangkut  tanah masih  berbelit    belit    dan    biaya    relatif mahal.
2) Masih  terjadi  adanya  pungutan-pungutan tambahan.    Sehingga    dengan    demikian yang    disebut    tertib    administrasi pertanahan  adalah  merupakan  keadaan dimana  :
3) Untuk setiap  bidang telah  tersedia
mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan  penggunaan,  jenis  hak  dan kepastian  hukumnya  yang  dikelola  dalam sistem  Informasi    Pertanahan    yang lengkap.
4) Terdapat  mekanisme  prosedur,  tata  kerja pelayanan  di  bidang  pertanahan  yang sederhana,  cepat  dan  massal  tetapi menjamin kepastian hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten. 5) Penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan  dengan  pemberian  hak  dan pemanfaatan  tanah  dilaksanakan  secara tertib, beraturan dan terjamin keamanaannya.
c. Tertib Penggunaan Tanah
Sampai  sekarang  masih  banyak  tanah- tanah  yang  belum  diusahakan/dipergunakan sesuai dengan kemampuan dan peruntukkannya,    sehingga    bertentangan dengan  fungsi  sosial  dari  tanah  itu  sendiri. Demikian  yang  disebut    tertib    penggunaan tanah adalah merupakan keadaan  dimana:
1) Tanah  telah  digunakan  secara    lestari, serasi  dan  seimbang.  Sesuai    dengan potensi  guna  berbagai  kegiatan  kehidupan dan pengharapan diperlukan untuk
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)
menunjang terwujudnya tujuan nasional.
2) Penggunaan  tanah  di  daerah  perkotaan dapat  menciptakan  suasana  aman,  tertib, lancar dan sehat.
3) Tidak  terdapat  pembentukan  kepentingan antara sektor dalam peruntukkan tanah.
d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup
Dewasa  ini,  banyak  sekali  orang/badan- badan  hukum  yang    mempunyai    atau menguasai  tanah  yang  tidak  memperhatikan dan  melakukan  usaha-usaha  untuk  mencegah kerusakan-kerusakan dan kehilangan kesuburan  tanah.  Pada  lain  pihak,  kepadatan penduduk  yang  melampaui  batas  tampung wilayah, telah mendorong untuk mempergunakan  tanah  tanpa  mengindahkan batas  kemampuan  keadaan  tanah  dan  faktor lingkungan hidup.
Unsur-unsur  yang  berhubungan  dengan azas-azas  tataguna  tanah  dan  keselamatan hidup  sudah  benar-benar  ditinggalkan  guna mengejar  kebutuhan    hidup    yang    mendesak dan  bersifat  sementara.  Oleh  karena  itu, maka yang  disebut  tertib  pemeliharaan  tanah  dan lingkungan  hidup  adalah  merupakan  keadaan dimana:
1) Penanganan  bidang  pertanahan    telah dapat menunjang kelestarian hidup.
2) Pemberian hak atas tanah dan pengarahan penggunaan telah dapat menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan bernuansa  lingkungan. 3) Semua  pihak  yang  mempunyai  hubungan hukum dengan tanah melaksanakan kewajiban sehubungan dengan
pemeliharaan tanah tersebut.
Catur  Tertib  Pertanahan  ini  merupakan kebijakan  bidang  pertanahan  yang  dijadikan “landasan”,  sekaligus    “sasaran”    untuk mengadakan  penataan  kembali  penggunaan  dan pemilikan  tanah  serta  program-program  khusus  di bidang agraria untuk usaha meningkatkan kemampuan  petani-petani    yang    tidak    bertanah atau  mempunyai  tanah  yang  sangat  sempit.  Badan Pertanahan  Nasional    bertugas    untuk    mengelola dan    mengembangkan    administrasi    pertanahan yang meliputi Pengaturan Penggunaan,
Penguasaan,  Pemilikan  dan  Pengelolaan  Tanah (P4T), penguasaan hak-hak atas tanah, pengukuran  dan  pendaftaran  tanah  dan  lain-lain yang  berkaitan  dengan  masalah  pertanahan, sehingga Badan Pertanahan Nasional  sangat
berperan  aktif  dalam  mewujudkan  penggunaan tanah  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat dengan melaksanakan fungsinya di bidang pertanahan  sebagai  lembaga  non  Departemen pembantu Presiden.
Perlu  diketahui  bahwa  pendaftaran  tanah sangat penting karena kegiatan PRONA dilaksanakan berdasarkan amanah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).
Pendaftaran  tanah  merupakan  kewajiban
Pemerintah dalam hal ini KATR/BPN. Penyelenggaraan PRONA bertujuan untuk menjamin  kepastian  hukum  dan  hak    atas    tanah bagi  masyarakat.  PRONA  merupakan  salah  satu usaha  tercapainya  Catur  Tertib  Pertanahan. Diantara  Catur  Tertib  Pertanahan  yaitu  PRONA sebagai  upaya  tertib  hukum  pertanahan.    Dewasa ini  banyak    sekali    terjadi    penguasaan    pemilikan dan  penggunaan  tanah  oleh  orang-orang/badan hukum  yang  melanggar  ketentuan  perundangan agraria  yang  berlaku,  karenanya  perlu  diambil langkah-langkah:
a. Mengadakan  penyuluhan/penerangan  kepada masyarakat mengenai tertib hukum pertanahan  guna  tercapainya  kepastian  hukum yang  meliputi  penertiban  penguasaan  dan pemilikan tanah berdasarkan peraturan perundangan Agraria yang berlaku.
b. Dalam pengertian pelaksanaan tertib hukum pertanahan  sudah  tercakup  pelaksanaan  tertib dokumentasi dan administrasi tanah.
Mengenai  sanksi  hukum  atas  pelanggaran- pelanggaran yang terjadi.
c. Melengkapi peraturan perundangan di bidang pertanahan.
d. Meningkatkan pengawasan intern di bidang pelaksanaan tugas keagrariaan.
e. Mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang sengaja melakukan penyelewengan.
f. Kebersamaan mengadakan interopeksi.
Adanya  usaha-usaha  tersebut,  maka  akan terwujud  adanya  tertib  hukum  pertanahan  yang menimbulkan kepastian hukum pertanahan dan hak- hak  serta  penggunaannya,  yang  kesemuannya  itu akan  menciptakan  suasana  ketentraman  dalam masyarakat  dan  pengayoman  masyarakat  dari tindakan-tindakan semena-mena serta persengketaan-persengketaan, sehingga mendorong  gairah  kerja.  Berdasarkan  Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2006  Kepala  Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional melaksanakan koordinasi, pembinaan,  monitoring
dan  evaluasi  secara  menyeluruh  pelaksanaan Kegiatan  PRONA  di  wilayahnya.  Dalam  rangka pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  tersebut, Kepala  Kantor  Wilayah  Badan    Pertanahan Nasional dibantu oleh :
a. Kepala  Bagian  Tata  Usaha,  yang  bertugas memberikan pelayanan administrasi, penyusunan  program,  dan  menyiapkan  bahan evaluasi  serta  penyusunan  laporan  berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan PRONA;
b. Kepala  Bidang  Survei, Pengukuran,  dan Pemetaan  yang    bertugas    melakukan koordinasi,  bimbingan  teknis  dan  pengawasan pelaksanaan  pengukuran,  pemetaan  dalam rangka pelaksanaan Kegiatan PRONA;
c. Kepala  Bidang  Hak  Tanah  dan  Pendaftaran
Tanah  yang  bertugas  melakukan  koordinasi,
bimbingan teknis dan pengawasan
pelaksanaan penegasan konversi atau pengakuan  hak,  pemberian  hak  atas  tanah, pembukuan  dan  penerbitan  sertifikat  dalam rangka pelaksanaan Kegiatan PRONA;
d. Kepala  Bidang  Pengaturan  dan  Penataan Pertanahan  yang    bertugas    melakukan koordinasi,  bimbingan  teknis  dan  pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan PRONA  di  atas  Tanah  Obyek  Landreform (TOL) atau Obyek IP4T;
e. Kepala  Bidang  Pengkajian  dan  Penanganan Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan    yang bertugas  melakukan  koordinasi,    bimbingan teknis dan pengawasan dalam rangka penanganan  dan    penyelesaian    sengketa, konflik  dan  perkara  pertanahan  pada  lokasi Kegiatan PRONA;
f. Kepala  Bidang  Pengendalian  Pertanahan  dan Pemberdayaan  masyarakat  yang  bertugas melakukan  koordinasi,  bimbingan  teknis  dan pengawasan pelaksanaan PRONA.
Di  dalam  pelaksanaan  operasional  di lapangan  masih  sering  dijumpai  Peserta  Kegiatan PRONA  menghadapi  kendala  dan  masalah  dalam hal pemenuhan kelengkapan dokumen pembuktian  penguasaan  dan  kepemilikan  tanah sehingga  memperlambat  pencapaian  target  tepat waktu. Terhadap dokumen pembuktian penguasaan  dan    kepemilikan  tanah    diminta kepada  Kepala  Kantor  Wilayah,  Kepala  Kantor Pertanahan  dan  para  Koordinator  serta  para Pelaksana  Kegiatan  PRONA  untuk  berpedoman pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor    24    Tahun 1997,  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997,
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  dan Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2010  serta ketentuan peraturan lainnya yang terkait.
Kendala  lain  dalam  pelaksanaan  kegiatan PRONA  di    Kabupaten    Gunungkidul    adalah pemilik tanah  tidak berada  di  tempat,  hal    seperti itu  banyak  dijumpai  karena  banyak  dari  pemilik tanah  yang  tinggal  di  luar  kota,  sehingga menyulitkan petugas dalam pendataan. Keberadaan  pemilik  tanah  sangat  penting  karena dalam  pedataan  peserta  kegiatan  PRONA  ini banyak  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh peserta.

## Pembahasan
Undang-Undang  Pokok  Agraria  dengan seperangkat  peraturan  pelaksanaannya  bertujuan untuk  terwujudnya  jaminan  kepastian  hukum terhadap  hak-hak  atas  tanah  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Jika  dihubungkan  dengan  usaha-usaha pemerintah  dalam  rangka  penataan  kembali penggunaan  penguasaan  dan  pemilikan    tanah, maka pendaftaran hak atas tanah adalah merupakan    suatu  sarana    penting    untuk terwujudnya  kepatian    hukum.    Dalam    pasal    19 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 disebutkan  bahwa,  “Untuk  menjamin  kepastian hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut  ketentuan  yang  diatur  dengan  peraturan pemerintah”.  Ketentuan  tersebut  merupakan ketentuan  yang    ditujukan    kepada    pemerintah untuk  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Para  pemegang    hak- hak atas tanah yang bersangkutan harus mendaftarkan  tanahnya  masing-masing  dalam rangka  memperoleh  surat  tanda  bukti  hak    atas tanah  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat  pemegangan  hak  atas  tanah  (Bachtiar Effendy, 1993).
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  tujuan pendaftaran  tanah  adalah  memberikan  kepastian hukum dan    perlindungan hukum kepada pemegang  hak  atas  tanah.  Pemegang  hak  atas tanah  diberikan  sertipikat    hak    atas    tanah. Sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  digunakan  sebagai alat  bukti  yang  kuat  dalam  membuktikan  bahwa pemegang  sertifikat  adalah  pemilik  tanah  yang tercantum  dalam  sertifikat.  Pemerintah  melalui Badan Pertanahan Nasional dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang  pertanahan
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)
senantiasa berupaya untuk membina    dan mengembangkan kegiatan- kegiatan penyelenggaraan
pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk di  dalamnya  meliputi pendaftaran tanah secara  konseptional dan terpadu serta  program  lainnya  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah.
Dalam  visi  dan  misi  BPN  yaitu  menjadi lembaga  /  kantor  pertanahan  yang  mampu mewujudkan  tanah  dan  pertanahan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat,  serta  keadilan  dan berkelanjutan  sistem  kemasyarakatan,  kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia,
Mengembangkan  dan    menyelenggarakan    politik dan  kebijakan  pertanahan  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat, peningkatan tatanan kehidupan  yang  lebih  berkeadilan  yang  kaitannya dengan  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan,  dan Pemanfaatan  Tanah  (P4T),  perwujudan  tatanan kehidupan  yang  harmonis  dengan    mengatasi berbagi konflik dan perkara  pertanahan.
Kantor  pertanahan  Kabupaten  Minahasa Utara  berupaya  untuk  melaksanakan  kebijakan administrasi  pertanahan  dalam  rangka  terciptanya kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah juga  untuk  terlaksananya  catur  tertib  pertanahan maka  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  220  Tahun  1981  tentang  Proyek Operasional  Agraria  diadakan  program  Proyek Operasional  Nasional  Agraria  di  Kabupaten Minahasa  Utara  antara  lain  di  Desa  Kinabuhutan Kecamatan  Kecamatan  Likupang  Barat.  Juga adanya  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor    35    Tahun 2016  tentang  percepatan  pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
a. Pelaksanaan Program Agraria (PRONA) Dalam  pelasaksanaan  PRONA  pihak pelaksana  telah  mengikuti  sesuai  dengan tahapan  pelaksana  PRONA  meliputi:  (a)
Penetapan Lokasi, (b) penyuluhan, (c)
pengumpulan  data/  alat  bukti/  alas  hak,  (d) pengukuran  bidang  tanah  (e)  pemeriksaan tanah (f) pengumuman, (g) penerbitan/ penyelesian  akhir  sertipikat,  (h)  penyerahan akhir  sertipikat,  (i)  penyerahan    sertipikat. Dalam  pelaksanaan  PRONA  yang  menjadi kendala  dalam  pelaksanaannya  yaitu  kurang siapnya masyarakat terhadap
bukti kepemilikan  (alas  hak)  serta  ketidakpahaman masyarakat akan kelengkapan berkas. Walaupun demikian dalam  pelaksanaannya
masyarakat  sangat  menyambut  dengan  baik pelaksanaan  PRONA  tersebut.  Sekitar  70% masyarakat  mengatakan  sangat  baik  petugas BPN  Kabupaten  Minahasa  Utara  dalam melakukan  penyuluhan,  dan  30%  masyarakat mengatakan cukup baik.
Peserta    PRONA,    mengatakan    bahwa kegiatan  PRONA  relative  baik  dari  23 responden,  3  responden  mengatakan  sangat baik,  16  responden  mengatakan  baik  dan  4 cukup  baik.  Penyuluhan  yang  dilakukan  oleh pelaksana  menurut  peserta    PRONA    juga sudah  cukup  baik,  dimana  dari  23  responden 20  responden  mengatakan  mengerti  dengan program PRONA dan 3 responden mengatakan  kurang  mengerti  dengan  program PRONA.  Masalah  bagi  peserta  di  Desa Kinabuhutan terutama menyangkut kepemilikan  tanah,  13  responden  mengatakan sering  menimbulkan    kesulitan,      terjadi tumpang  tindih,  10    responden    mengatakan tidak menemukan kesulitan.
Juga dikemukakan  oleh  peserta  PRONA  tentang kelengkapan berkas, 11
responden menunjukkan  kelengkapan  berkas  dan  12 responden    mengalami  masalah    dalam mempersiapkan  kelengkapan  berkas.  Didalam pelaksanaannya  ke  12  responden  tersebut dibimbing  oleh  petugas/  pelaksana  program PRONA  dalam  melengkapi  berkas  tersebut. Kekurangan  masyarakat  peserta  program PRONA  pada  dasarnya  adalah  menyiapkan bukti  kepemilikan  tanah  seperti  surat  surat kepemilikan tanah, riwayat tanah dari pemegang  hak  pertama  sampai    pemilik terakhir) misalnya bukti kepemilikan berdasarkan  jual  beli,    hibah    atau    warisan. Juga  kekurangan  pada  tanda  tanda  batas  atas tanah mereka.
b. Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) Dalam  rangka  mewujudkan  kehadiran Negara dibidang Pertanahan dengan memberikan  jaminan  kepastian    hukum    hak atas  tanah  sebagai  bukti  hak  kepemilikan sebagaimana  diamanatkan  dalam  pasal  19 Undang-  undang  Nomor    5    Tahun    1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-  pokok Agraria,
pemerintah
berkewajiban menyelenggarakan
pendaftaran tanah
diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Oleh karena  itu  dirasa  perlu  untuk  dilakukan percepatan pendaftaran taah untuk  mengejar
presentase  tanah  terdaftar    yang    masih dibawah  50%  hingga  saat  ini.  Salah  satu  cara yang  ditempuh  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang  adalah  melalui  program  percepatan pelaksanaan pndaftaran tanah sistematis lengkap  sebagaimana  diatur  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun 2016 Tentang percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
PTSL  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  (baik  pendaftaran  tanah pertama  kali  konversi/  atau  pengakuan/ penegasan  mhak  ataupun  pendaftaran  tanah pertama  kali  (pemberian  hak)  yang  dilakukan secara  SERENTAK  yang  meliputi  semua obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar dalam  suatu  wilayah  desa/  kelurahan    atau nama  lainnya  setingkat  dengan  itu,  meliputi tahapan  sebagai berikut:  (a)  Penetapan lokasi,
(b)  Penyuluhan,  (c)    Pengumpulan    Data Yuridis,  (d)  Pengukuran  bidang  tanah,  (e) Pengolahan  Data    Yuridis    dan    Pembuktian Hak (f)  Pemeriksaan Tanah (g)  Pengumuman, (f)  Pengesahan/  Hasil  Pengumuman  yang disahkan dalam Berita Acara Hasil Pengumuman  oleh    Panitia,    (g)    Pembukuan hak  dan  Pencetakan  buku  Tanah,  (h) Penyerahan  Sertipikat  (i)  Pengolahan  Warkah/
Dokumen (j) Pelaporan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pelaksana PTSL menyatakan bahwa ketidaksiapan masyarakat dalam menyiapkan dokumen kepemilikan  tanah  dan  tanda  batas  sering menjadi kendala dalam
pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
Diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaaan PTSL termasuk  pengurusan  kelengkapan  berkas pemilikan  dan  batas  tanah  menyebabkan masyarakat kurang
antusias.
Dalam
pelaksanaan  PTSL  walaupun  tanah  sudah bersertifikat  disarankan  untuk  dipetakan.  Dari hasil  wawancara  didapatkan  bahwa  masih  ada tanah  tanah  yang  belum  bersertifikat  disekitar mereka  sehingga  dianjurkan  untuk  dipetakan untuk mempermudah pengurusan selanjutnya.
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat  21 peserta  PTSL,  18  peserta    menyatakan mengerti  tentang  pelaksanaan  PTSL  pada waktu dilakukan  penyuluhan  oleh  BPN Kabupaten  Minahasa  Utara  dan  2  peserta menyatakan kurang mengerti. Pada dasarnya
masyarakat  peserta  PTSL  menyatakan  bahwa pengsertifikan  tanah  melalui  program  PTSL sangat  baik  hanya  saja  yang  menjadi  kendala adalah  penyiapan  dokumen  kepemilikan  tanah dan  tanda  batas  seperti  yang  telah  diuraikan diatas.  Dari  21  peserta  program  PTSL,  9 responden  menyatakan  tidak  menemukan kesulitan  dalam  melengkapi    kelengkapan berkas  tanah  dan  12  responden  mengatakan mempunyai kesulitan dalam menyiapkan kelengkapan berkas kepemilikan tanah terutama  hal  ini  ada  hubungannya  dengan status/kepemilikan  tanah.
Peserta  program  PTSL  sebanyak    21 orang,  12  responden  menyatakan  kesulitan dalam  kelengkapan  berkas  tanah  dan  9 responden  menyatakan  tidak  menemukan kesulitan.  Kekurangan  masyarakat  peserta program  PTSL  yang  ditemui    pelaksana dilapang  terutama  adalah  bukti  kepemilikan tanah  yang  kurang    jelas;    pada    saat pengukuran pemilik  tanah tidak berada ditempat,  serta  tanda  tanda  batas  yang  juga kurang jelas.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang  Nomor  35    Tahun    2016 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  semua tanah  bisa  didaftar  untuk  sertifikasi,  tak terkecuali  bidang  tanah  yang  statusnya  masih dalam  sengketa.  Semua  bidang  tanah  yang masuk  program  PTSL  akan    disertifikat tentunya  setelah  stastusnya  sudah  jelas. Manfaat  metode/  program  PTSL  adalah  pihak BPN  daerah  yang    bersangkutan    akan memiliki  catatan  mengenai  luas  bidang  tanah dalam  suatu  daerah  dan  semua  bidang  tanah tersebut akan terpetakan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  penulis menarik kesimpulan bahwa:
1. Pelaksanaan  pensertipikatan  tanah  melalui program  PRONA  di  Desa  Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa    Utara    sudah    berjalan    sesuai dengan  tahapan  kegiatan,  yang  menjadi masalah  dalam  pelaksanaannya  adalah  bukti kepemilikan  (alas    hak)    selain    itu    yang menjadi masalah juga adalah mengenai
Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria...............................................(Sherley Kamurahan, Bobby Polii,  Charles Ngangi)
kepemilikan  dalam    arti      hanya      menguasai fisik atau sebagai penggarap yang menyebabkan    sulit    untuk    mengetahui riwayat  tanah  yang  menjadi  syarat    utama dalam kepengurusan sertipikat. Kekurangan  masyarakat  peserta  program PRONA dalam menyiapkan bukti kepemilikan tanah seperti surat- surat kepemilikan tanah, riwayat tanah dari pemegang  hak  pertama    sampai    pemilik terakhir seperti bukti kepemilikan
berdasarkan  jual  beli,    hibah    atau    warisan. Juga    kekurangan    pada    tanda    tanda    batas atas tanah mereka.
2. Pelaksanaan  program  pengsertifikatan  tanah melalui  program    PTSL      di    Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten    Minahasa    Utara    juga    sudah sesuai dengan tahapan.
Kekurangan masyarakat  peserta  program  PTSL  yang ditemui  pelaksana  dilapang  terutama  adalah bukti  kepemilikan  tanah  yang  kurang    jelas; pada  saat  pengukuran  pemilik  tanah  tidak berada  ditempat,    serta    tanda    tanda    batas yang juga kurang jelas.

## Saran
Saran-saran  yang dapat diberikan  dari hasil penelitian ini adalah:
1. Salah  satu  penunjang  pelaksanaan  program
PRONA maupun  PTSL pihak    BPN
Kabupaten  Minahasa  Utara  yaitu  dengan menambah  tenaga  SDM  yang  ada  terutama untuk tenaga pengukuran di lapang.
2. Hambatan    yang        berhubungan      dengan pemilik  tanah  tidak  atau  belum    memasang tanda  atau  patok  batas  tanahnya  disarankan pemasangan patok dilakukan dilapangan disaksikan tetangga batasnya.
3. Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  perlu dilaksanakan  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan  terhadap  seluruh  bidang tanah  yang  ada  di  desa/kelurahan  secara lengkap  untuk  terciptanya  tertib   pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Pelaksaanaan  pendaftaran  tanah  sistematik tidak  hanya  bergantung  kepada  pemerintah, melainkan diarahkan kepada pendidikan
masyarakat  melalui  ajudikasi  swadaya  dan swadana    demi      terwujudnya      masyarakat yang  mandiri  dalam  proses  pelaksaanaan pendaftaran  tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Harsono  B.,  2008.  Hukum  Agraria  Indonesia Himpunan  Peraturan  Peraturan  Hukum Tanah.
Manado  Post.,  2018.    10    Ribu  Lahan    Target PTSL Tahun Ini. Manado.
Mantjoro,  E.  1997.  Sejarah  penduduk  dan lingkungan  hidup  Desa  Talise.  Konsuttan sosio-ekonomi. Proyek Pengelolaan
Sumberdaya  Wilayah  Pesisir,  Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  No.  35  Tahun  2016.  Program Pelaksanaan      Pendaftaran      Sistematis secara Lengkap  (PTSL).
Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2017. Tentang ketentuan Agraria Tata Ruang.
Peraturan    Pemerintah    RI    Nomor    24    Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah.
Soerodjo    I.,    2002.      Kepastian      Hukum Pendaftaran    Hak    Atas    Tanah      di Indonesia. Arloka, Surabaya
Sumarja,  F.  X.  2012.  Problematika  Kepemilikan Tanah  Bagi  Orang    Asing,    Indepth Publising, Bandar Lampung.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria di dalam Pasal 19
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA).