INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1360-1373 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Upaya Hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat Terhadap Korban KDRT
Aditya Putra Arif Pratama 1 ✉ , Herawati Kusnandar 2 , Nizar Rahmat Kurniawan 3 ,
Rizqan Putri Diani 4
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: adtyaptraa.29@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  fenomena  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  anak  yaitu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga aparat penegak hukum dikarenakan beberapa alasan yaitu,pertama: tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dianggap bersifat sangat pribadi dan privasi agar tetap terjaga keharmonisan rumah tangganya, kedua: kekerasan terhadap anak dianggap wajar karena orang tua mempunyai hak untuk  mendidik  anaknya, ketiga: kekerasan terhadap anak  dalam rumah tangga terjadi dalamikatan yang sahyaitu pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak  (LPA) Jawa Barat terhadap korban KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang, yang diperoleh dari studi Pustaka, observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hasil dan Pembahasan: LPA Jawa Barat melakukan upaya hukum untuk melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini melibatkan pendampingan korban dalam melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwajib, memproses berkas acara persidangan, serta memberikan dukungan medis dan psikologis. LPA juga berkolaborasi dengan berbagai pihak  seperti rumah sakit dan panti sosial  anak  dalam  memberikan  pendampingan.  LPA  Jawa  Barat  juga  melakukan  upaya pencegahan kekerasan  anak,  termasuk  melalui  sosialisasi  di  media,  program  PATBM,  Puspel  PP,  dan  sosialisasi langsung kepada anak tentang tindakan kekerasan. Dalam penelitian ini, LPA Jawa Barat menunjukkan responsivitas tinggi dalam memberikan pendampingan kepada korban dan berkomunikasi dengan baik dengan korban dan pelapor. Mereka berusaha keras untuk membantu anak dalam proses pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan.
Kata Kunci: Kekerasan, Upaya Hukum, Penelitian

## Abstract
This research is motivated by the phenomenon of domestic violence against children, which is a very important  social  problem,  but  has  received  less  attention  from  the  government,  society  and  law enforcement officials for several reasons, namely, first: acts of violence against domestic children are considered very personal and private in order to maintain household harmony, Second: Violence against children is considered natural because parents have the right to educate their children, Third: Violence against children in the household occurs within the legal bond of marriage. The purpose of this study is to describe how legal efforts are carried out by the West Java Child Protection Agency (LPA) against victims of domestic violence. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, namely research that seeks to reveal and interpret developing phenomena, obtained from literature studies, observations and in-depth interviews. The results showed that: Results and Discussion: LPA  West  Java  made  legal  efforts  to  protect  child  victims  of  domestic  violence.  This  effort  involves assisting victims in reporting cases of violence to the authorities, processing court proceedings, and providing  medical  and  psychological  support.  LPA  also  collaborates  with  various  parties  such  as hospitals and children's social institutions in providing assistance.  LPA West Java also conducts efforts to prevent child violence, including through socialization in the media, PATBM programs, Puspel PP, and direct  socialization  to  children  about  acts  of  violence.  In  this  study,  LPA  West  Java  showed  high responsiveness  in  providing  assistance  to  victims  and  communicating  well  with  victims  and whistleblowers. They go to great lengths to assist children in the process of prevention and protection against violence.
Keywords: Violence, Legal Remedies, Research

## PENDAHULUAN
Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. selain  itu  anak  merupakan  harapan  bangsa  di  masa  mendatang,  hak-hak  yang  harus dipenuhi  oleh  orang  tuanya  semenjak  anak  dilahirkan  telah  diatur  dalam  hukum  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya seorang anak membutuhkan perlindungan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang tua serta lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak.
Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya hukum terhadap kebebasan,  dan  hak  asasi  anak,  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan anak. Anak memiliki hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh dewasa, hak asasi manusia (HAM), namun perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang ikut  memikirkan  dan  melakukan  langkah-langkah  konkrit.  Begitu  juga  upaya  untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang
tuanya sendiri, yang tidak memperhatikan akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan aset keluarga, agama, serta harapan bangsa dan negara.
Peran  keluarga  sangat  dibutuhkan  bagi  anak,  karena  keluarga  tempat  membentuk pribadi anak sejak kecil. Namun pada kenyataannya saat ini banyak orang tua yang tidak menjalankan  fungsi  sebagaimana  seharusnya,  sehingga  anak-anak  tersebut  menjadi terlantar dan terisolasi. fenomena kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, tidak mengenal waktu dan tempat bahkan bisa terjadi di dalam rumah maupun di tempat umum seperti pada fasilitas umum dan transportasi umum.  Kekerasan tersebut dapat berupa fisik maupun kekerasan emosional. (“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  TINDAK  PIDANA  KDRT  DI  INDONESIA  DAN  INDIA  Rina  Shahriyani  Shahrullah Merlinda,”  n.d.)  Adapun  kekerasan  fisik  itu  sendiri  adalah  setiap  perbuatan  yang mengakibatkan sakit, seperti memukul, melempar, menggigit, menendang, membenturkan kepala ke tembok dan lain-lain (Chairah 2019) Sedangkan kekerasan emosional adalah salah satu  bentuk  kekerasan  domestik  yang  dapat  mengakibatkan  menurunnya  harga  diri seseorang  misalnya  menampakkan  rasa  takut  melalui  intimidasi,  mengancam  akan menyakiti, menculik, menyekap, menghina, berbicara keras dengan ancaman. (Hamida and Setiyono 2022)
Dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  Undang-undang  Perlindungan  anak telah menentukan bahwa penyelenggaraan harus berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi: (Angandari 2021)
a. Non diskriminasi
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Dalam Pasal 44  UU Nomor 23 Tahun  2002 menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan  fasilitas  dan  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  komprehensif  bagi anak,  agar  setiap  anak  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  optimal  sejak  dalam kandungan. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak  menentukan  sanksi  pidana,  baik  berupa  hukuman  penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua semata-mata demi kepentingan anak. Pada  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  menjelaskan  bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang
diberikan,  antara  lain:  pemberian  bantuan  hukum;  kerahasiaan  identitas  korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.
Tindak  kekerasan  terhadap  anak  dalam  rumah  tangga  merupakan  suatu  masalah sosial  yang  sangat  serius,  namun  kurang  mendapat  tanggapan  dan  perhatian  dari pemerintah,  masyarakat  dan  juga  para  penegak  hukum  karena  beberapa  alasan,  yang pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan  kesucian  dan  keharmonisan  rumah  tangga,  ketiga:  tindak  kekerasan  pada  anak dianggap  suatu  hal  yang  wajar  karena  hak  sebagai  orang  tua  untuk  mendidik  anaknya, keempat: tindak kekerasan pada n anak dalam rumah tangga terjadi dalam suatu lembaga yang legal yaitu perkawinan.
Dalam Islam sendiri menjelaskan mengenai pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana dalam Al-Quran surat At-tahrim ayat 6:
َٰٓ   يَٰٓ أ ُّي َٰٓ ها َٰٓ َٰٓ لٱ َٰٓ ذ َٰٓ ني َٰٓ َٰٓ ء َٰٓ ما َٰٓ ن َٰٓ او ََٰٰٓٓ ق َٰٓ وَٰٓ ا ََٰٰٓٓ أ َٰٓ فن َٰٓ س َٰٓ ك َٰٓ مَٰٓ َٰٓ وَٰٓ أ َٰٓ ه َٰٓ ل َٰٓ كي َٰٓ مَٰٓ ن َٰٓ را آَٰ َٰٓ و َٰٓ ق َٰٓ دو َٰٓ ه آَٰ َٰٓ نلٱ َٰٓ سا َٰٓ َٰٓ و َٰٓ لٱ َٰٓ ح َٰٓ ج َٰٓ را َٰٓ ةَٰٓ َٰٓ ع َٰٓ لَٰٓ ي َٰٓ ها َٰٓ َٰٓ مَٰٓ لَٰٓ ئ َٰٓ ك َٰٓ ة َٰٓ َٰٓ غ َٰٓ ل َٰٓ ظ َٰٓ َٰٓ ش َٰٓ د َٰٓ دا َٰٓ َٰٓ لّ ََٰٰٓٓ ي َٰٓ ع َٰٓ ص َٰٓ نو َٰٓ َٰٓ  للّٱ َٰٓ َٰٓ مَٰٓ آَٰ َٰٓ أ َٰٓ م َٰٓ ر َٰٓ ه َٰٓ مََٰٰٓٓ َٰٓ و َٰٓ يَٰٓ ف َٰٓ عَٰٓ ل َٰٓ نو َٰٓ َٰٓ ما ََٰٰٓٓ ي َٰٓ ؤ َٰٓ م َٰٓ ر َٰٓنو َ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Ayat diatas menekankan bahwa peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada dasarnya ada dua macam, yakni orang tua sebagai pengayom dan pendidik.
Sebagai negara hukum di Indonesia memiliki peraturan yang diundang-undangkan mengenai  perlindungan  hak-hak  anak.  Namun  perlindungan  terhadap  anak  tidak  bisa hanya dilihat sebagai permasalahan politik dan legislasi, akan tetapi tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat sekitar. Tanpa kontribusi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja tidak efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam  mengatur  kebijakan  dan  program  aksi  perlindungan  anak.  Negara,  pemerintah, masyarakat,  keluarga,  serta  orang  tua  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan perlindungan anak.
Maka  untuk  keluar  dari  siklus  kekerasan  yang  berupa  suatu  lingkaran  yang terselesaikan, untuk itu dibutuhkan dukungan tidak hanya dari orang-orang sekitar seperti keluarga, masyarakat, tapi juga dari aparat pemerintah untuk memberikan upaya hukum terhadap korban seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan penegak hukum.
Berdasarkan  beberapa  dasar  pemikiran  tersebut,  memiliki  beberapa  masalah  yang ingin  dicari  pemecahannya  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  upaya  hukum  yang dilakukan oleh LPA dalam menangani dan mendampingi terhadap anak korban Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  di  Kota  Bandung.  Hal  ini  didasari  bahwa  peran  LPA  sangat dibutuhkan  dalam  memberikan  dukungan  guna  memulihkan  psikologis  dari  korban kekerasan dalam rumah tangga supaya mereka bisa kembali ke tengah masyarakat tanpa ada trauma dan perasaan bersalah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat. penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan  penelitian  yang  berlangsung  dalam  konteks  alami  dan  bertujuan  untuk mengumpulkan data yang mendalam dan bermakna. (Sugiyono :2017) Dalam penelitian ini yang  menjadi  subjek  penelitian  atau  informan  adalah  Penanggung  Jawab  Lembaga Perlindungan  Anak  (LPA)  Jawa  Barat  yaitu  Ibu  Nurjannah,  yang  bertugas  dalam pendampingan  sosial  terhadap  anak  yang  bermasalah.  kemudian  yang  menjadi  objek penelitian ini meliputi tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, karakteristik kekerasan terhadap anak dalam rumah  tangga,  dampak  bagi  anak  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  upaya hukum  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  Jawa  Barat  terhadap  anak  korban  kekerasan dalam rumah tangga. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga Perlindungan Anak atau disebut juga LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran  melakukan  pemantauan  dan  pengembangan  perlindungan  anak,  melakukan advokasi  dan  pendampingan  pelaksanaan  hak-hak  anak,  menerima  pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut  kepentingan  terbaik  anak,  melakukan  koordinasi  antar  lembaga  di  tingkat daerah,  memberikan  pelayanan  bantuan  hukum  untuk  beracara  di  pengadilan  mewakili kepentingan  anak,  melakukan  rujukan  untuk  pemulihan  dan  penyatuan  kembali  anak, menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.
Komnas  Anak  muncul  sebagai  lembaga  independen  yang  berkecimpung  dalam perlindungan  Anak. Keberadaan Komnas  Anak yang memiliki fokus  dalam perlindungan
Anak  di  latar  belakangi  oleh  kurang  optimalnya  lembaga  Pemerintah  dalam  mengurus permasalahan anak yang semakin tahun jumlah kasus yang terjadi semakin „menggunung‟. Komnas  Anak  sebagai  LSM  yang  bergerak  dalam  bidang  pemenuhan  hak  Anak  juga mendorong pemerintah untuk ikut andil dan berusaha lebih baik dalam membuat program untuk mensejahterakan anak-anak korban kekerasan.
Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA)  melalui  Kepmensos  RI  Nomor  81/HUK/1997  tanggal  5  Desember  1997  tentang Pembentukan  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  sebagai  salah  satu  upaya  masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak. Komnas Anak adalah sebuah Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  membidangi  tentang  perlindungan  anak, sehingga  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  merupakan  LSM  Perlindungan  Anak  yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.
Salah satu lembaga yang mempunyai dedikasi dan perhatian tentang perlindungan anak adalah Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan  Anak  ini  dilaksanakan melalui  kegiatan  peran  serta  masyarakat  yang  merupakan  kewajiban  masyarakat  dalam rangka  27  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  72  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan  bahwa masyarakat  berhak  memperoleh  kesempatan  seluas  luasnya  untuk  berperan  dalam perlindungan anak.
Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak
Terjadinya  kekerasgn  terhadap  anak  disebabkan  berbagai  faktor  yang mempengaruhinya.  Menurut  Soeharto  (1997:366- 367)  bahwa  kekerasan  terhadap  anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti:
a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental,  gangguan tingkah laku,  autis,  anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah,  ketidaktahuan anak akan hak haknya, anak tergantung pada orang dewasa.
b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur,  penghasilan tidak cukup,  banyak anak.
c. Keluarga pecah ( broken home), misal perceraian, ketiadaan ayah dan ibu untuk jangka panjang.
d. Keluarga  yang  belum  matang  secara  psikologis,ketidaktahuan  mendidik  anak  , harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan,  anak yang lahir di luar nikah.
e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua,  misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
f. Sejarah penelantaran anak.
g. Kondisi  lingkungan  sosial  yang  buruk,  pemukiman  kumuh,   tergusurnya  tempat bermain  anak,  sikap  acuh  dan  tak  acuh  terhadap  tindakan  eksploitasi,  Pandangan terhadap  nilai  anak  yang  terlalu  rendah,  meningkatnya  paham  ekonomi  upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

## Karakteristik Kekerasan Terhadap Anak
Kekerasan  adalah  semua  bentuk  kekerasan  fisik  dan  mental,  cedera  atau penyalahgunaan,  penelantaran  atau  perlakuan  salah,  penganiayaan  atau  eksploitasi, termasuk  penyalahgunaan  seksual.  (Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak 2015: 65). Jenis-jenis kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:
1. Kekerasan Fisik
Kekerasan  fisik  termasuk  hukuman  fisik  (corporal)  adalah  setiap  kekerasan  dan hukuman  fisik  yang  digunakan  dan  dimaksudkan  untuk  menyebabkan  rasa  sakit  atau ketidaknyaman.  Bentuknya  memukul  menendang,  melemparkan  anak,  menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak, meninju telinga. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik selalu merendahkan. Segala bentuk perawatan alternatif, sekolah dan lembaga pendidikan, dan  sistem  peradilan  (lembaga  pemasyarakatan),  dalam  situasi  pekerja  anak,  dan  di masyarakat. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

## 2. Kekerasan Secara Verbal
Bentuk  kekerasan  seperti  ini  sering  diabaikan  dan  dianggap  biasa  atau  bahkan dianggap  sebagai  candaan.  Kekerasaan  seperti  ini  biasanya  meliputi  hinaan,  makian, maupun  celaan.  Dampak  dari  kekerasaan  seperti  ini  yaitu  anak  jadi  belajar  untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

## 3. Kekerasan Secara Mental
Kekerasan  mental  adalah  penganiayaan  psikologis,  kekerasan  mental,  pelecehan verbal, dan pelecehan emosional atau perlakuan salah. Bentuk kekerasan mental antara lain:
a. Segala bentuk interaksi berbahaya dengan anak (menyampaikan kepada anak mereka tidak  berharga,  tidak  dicintai,  tidak  diinginkan,  terancam  punah,  hanya  memenuhi kebutuhan orang lain);
b. Menakuti-nakuti, meneror, dan mengancam, mengeksploitasi dan merusak; menolak.
c. Mengisolasi, mengabaikan, dan pilih kasih;
d. Menolak  respon  emosional  termasuk  mengabaikan  kesehatan  mental,  kebutuhan medis, dan pendidikan;
e. Penghinaan, ejekan, meremehkan mengejek, dan menyakiti perasaan anak;
f. Paparan kekerasan dalam rumah tangga;
g. Isolasi kurungan atau kondisi memalukan atau merendahkan;
h. Bullying psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain, termasuk TIK: ponsel  dan  internet  (cyberbullying).  Dampak  kekerasan  seperti  ini  yaitu  anak  22 merasa  cemas,  menjadi  pendiam,  rendah  diri,  hanya  bisa  iri  tanpa  mampu  untuk bangkit.
4. Pelecehan Seksual
Pelecehan dan eksploitasi seksual adalah bujukan atau memaksa anak untuk terlibat dalam  aktivitas  seksual  atau  secara  psikologis  berbahaya,  penggunaan  anak  dalam eksploitasi  seksual,  pelacuran  anak,  perbudakan  seksual,  eksploitasi  seksual  dalam pariwisata, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga,  tetangga,  guru  maupun  teman  sepermainannya  sendiri.  Dampak  kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga menimbulkan luka secara fisik.

## Dampak Kekerasan Anak Sebagai Korban KDRT
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  adalah  segala  perbuatan  yang  diperbuat seseorang  maupun  beberapa  orang  terhadap  orang  lain.  Perbuatan  tersebut mengakibatkan  korban  menderita  secara  fisik,  seksual  maupun  psikologis,  termasuk ancaman  tindakan  eksklusif,  pemaksaan,  perampasan  kebebasan  secara  semena-mena ataupun  penindasan  ekonomi,  yang  terjadi  dalam  ranah  rumah  tangga  (S.  Dewi,  2020). Kesehatan mental sangat penting bagi kehidupan manusia dimana pentingnya kesehatan mental berbanding lurus dengan pentingnya kesehatan fisik. Jika seseorang memiliki mental yang sehat, maka aspek kehidupan orang tersebut akan berjalan dengan optimal. Kesehatan mental sangat berkaitan erat dengan kesehatan fisik. Kesehatan jiwa dapat diartikan dimana seseorang terhindar dari berbagai macam gangguan jiwa. Individu yang sehat secara mental akan dapat menjalani kehidupannya dengan normal, seperti mampu mengelola stres ketika menghadapi masalah dalam hidupnya yang akan dihadapi semasa hidupnya (Putri et al., 2015).
KDRT ternyata  juga mempunyai pengaruh yang serius untuk korban salah satunya mempunyai dampak bagi kesehatan mental.Dampak KDRT selain merugikan korban yang mengalami  kekerasan  itu  sendiri,  juga  berdampak  pada  anak,  anak  yang  menyaksikan langsung kekerasan tersebut dapat mengalami ketakutan bahkan stres, yang pada intinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdampak  pada  kesehatan  mental  anak.  KDRT  ini mengakibatkan dampak yang buruk kepada anak, walaupun anak tersebut tidak merasakan secara langsung kekerasan dari pelaku. Tetapi, seorang anak bisa mengingat kejadian yang telah dia alami. Dalam artian secara tidak langsung anak menjadi saksi terhadap kekerasan dalam  lingkungan  keluarganya.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  kesehatan  mental  anak tersebut. Karena keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan anak sehingga menjadi tinjauan yang utama bagi kesehatan mental anak. Pengalaman melihat kekerasan dalam  rumah  tangga  bagi  anak  merupakan  sebuah  kejadian  traumatis,  dikarenakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sangat dekat dengan anak dalam artian keluarga. Peran orang tua seharusnya menjadi sebuah pelindung, memberikan ketenangan dan memberikan contoh yang baik bukanmenjadi sebuah hal yang membuat anak takut, cemas dan trauma akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dengan hasil penelitian  ini  bahwa  dampak  KDRT  kepada  anak  itu  adalah  1)  Stress;  2)  Mengalami kecemasan; 3) Trauma; 4) Terbayang akan kekerasan yang pernah ia lihat pada masa lalu nya. Dalam kekerasan rumah tangga, rata-rata seorang anak akan mengalami rasa kaget dan  cemas  ketika  melihat  kedua  orang  tuanya  itu  bertengkar  di  depan  anak  tersebut sehingga anak tersebut menjadi takut. (Nurfaizah 2023)
Upaya  Hukum  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  Jawa  Barat  terhadap  Anak  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  penanggung  jawab  Lembaga Perlindungan  Anak  (LPA)  diketahui  bahwasannya  LPA  Jabar  sejak  tahun  2007  setelah diresmikan  oleh  Gubernur  telah  memulai  upaya  hukum  terhadap  anak-anak  korban kekerasan. Hal yang melatarbelakangi upaya hukum oleh LPA adalah karena jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh anak pada tiap tahunnya mengalami peningkatan, kekerasan yang dialami oleh anak berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual, baik yang dilakukan oleh  orang  lain  maupun  oleh  anggota  keluarganya  sendiri.  Perlindungan  hukum  adalah upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  kerangka  hukumnya,  yang  mencakup pengidentifikasian  korban,  proses  peradilan,  serta  pemberian  restitusi  atau  kompensasi kepada para korban (Suhasril :2016). Tindakan kekerasan terhadap anak memiliki dampak serius  dan  bisa  berdampak  jangka  panjang,  meninggalkan  bekas  yang  sulit  dihilangkan
dalam  ingatan  anak  serta  menjadi  mimpi  buruk  bagi  mereka  yang  menjadi  korban kekerasan  (Suyanto  :2010).  Tujuan  dari  upaya  hukum  ini  adalah  untuk  menjaga  dan memperjuangkan  hak-hak  korban,  memastikan  bahwa  mereka  menerima  perlindungan hukum  yang  pantas,  serta  membantu  mereka  mendapatkan  keadilan  di  dalam  sistem hukum.  Berikut  data  jumlah  kekerasan  dan  reaksi  anak  sebagai  korban  kekerasan  pada tahun 2021 di Jawa Barat:
Gambar 1. Data Tindak Kekerasan yang Dialami
Sumber: dokumentasi di LPA
Gambar 2. Data Respon Korban Terhadap Perlakuan yang Diterimanya

## Sumber: dokumentasi di LPA
Menurut  penanggung  jawab  LPA,  bentuk  upaya  hukum  yang  dilakukan  terhadap korban  kekerasan  yaitu  sesuai  dengan  kebutuhan  pihak  pelapor,  contohnya  berupa pendampingan  korban  dalam  pelaporan  kasus  kepihak  kepolisian,  proses  pemeriksaan Berkas  Acara  Persidangan  (BAP),  hingga  menjadi  saksi  di  persidangan.  Selain pendampingan tersebut, LPA juga mendampingi korban kekerasan berupa pendampingan medis dan psikologis.
Tugas  pendamping di sini adalah membantu anak dalam mengatasi permasalahan mereka. Selain itu, pendamping juga memberikan dukungan kepada keluarga dengan cara memberi  informasi  kepada  keluarga  mengenai  apa  yang  dilakukan  oleh  LPA  dan  apa
tugasnya. Selain memberikan informasi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat juga mengadakan sesi berbagi pengalaman dengan orang tua tentang perasaan dan harapan mereka terkait Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat ini. Penguatan keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan keluarga agar bisa menerima kondisi anak.
Sesuai fungsi dan peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kasus kekerasan  pada  anak,  LPA  menerima  laporan,  baik  yang  diajukan  secara  langsung  oleh individu maupun dari berbagai pihak seperti aparat kepolisian, masyarakat, atau keluarga tentang kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Pengaduan bisa dilakukan secara langsung ke LPA atau melalui telepon. Setelah menerima laporan, LPA mengevaluasi kasus anak yang terkena kekerasan sebelum melakukan kunjungan ke rumah korban. Kasus yang memiliki tingkat  urgensi  lebih  tinggi  akan  ditangani  lebih  cepat.  Selama  pendampingan  kepada korban,  pihak  LPA  melakukan  observasi  dan  investigasi  bersama  anak  dan  keluarganya untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai kekerasan yang dialami anak. Setelah observasi  dan  investigasi  selesai,  pendamping  memberikan  dukungan  sesuai  dengan kebutuhan anak. Jika anak memerlukan perawatan medis, mereka akan dirujuk ke tim medis. Jika anak mengalami trauma atau depresi, mereka akan dirujuk ke seorang psikolog atau panti sosial anak. Dan bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum, pendamping akan mendampingi  mereka  hingga  proses  hukum  selesai.  Dalam  pelaksanaan  tugas  ini,  LPA berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti rumah sakit dan rumah aman atau panti sosial anak untuk memastikan kelancaran proses pendampingan. Setelah pendampingan selesai, dilakukan evaluasi. Tahap terakhir adalah terminasi atau pengakhiran pendampingan. Jika klien  membutuhkan  bantuan  lagi  di  masa  depan,  maka  pendampingan  akan  dimulai kembali dari awal, contohnya jika korban kekerasan seksual mengalami trauma sekali lagi, maka mereka akan dirujuk kembali ke seorang psikolog dan seterusnya.
Adapun alur penanganan kasus di LPA JABAR yaitu sebagai beriku:
1. Laporan  Kasus  Kekerasan  bersal  dari  Langsung  Korban  Kekerasan,  Instansi  (Polisi), Masyarakat dan media.
2. Setelah  menerima  laporan  dari  berbagai  pihak,  LPA  melakukan  investigasi  kasus tersebut dengan  cara pendekatan psikologis terhadap  korban, pendekatan  kepada pihak keluarga/lingkungan sekitar, dan pengumpulan data pendukung lainnya.
3. Langkah selanjutnya yaitu penetapan masalah.
4. Kemudian  dilakukan  perumusan  bantuan,  bantuan  tersebut  dapat  berupa  bantuan hukum, psikologis, sosial, dampingan/konsultasi dan referal (pada pihak lembaga)
5. Setelah itu dilakukan pengembangan jejaring sesuai kasus, dengan cara bantuan dari lembaga formal maupun lembaga non formal.
6. Terakhir yaitu penyelesaian kasus dan pelaporan.
Upaya  atau  program  yang  dilakukan  oleh  LPA  Jawa  Barat  dalam  mencegah  atau mengurangi kekerasan pada anak saat sebelum terjadinya kekerasan yaitu:
1. Melakukan  sosialisasi  di  radio  dengan  mengundang  beberapanarasumber  dari lembaga-lembaga yang konsen di bidang anak untuk memberikan materi isu terkini tentang anak, program ini dilakukan secara rutin oleh LPA Jawa Barat hingga saat ini.
2. Program  PATBM  (Perlindungan  anak  terpadu  berbasis  masyarakat)  dengan melibatkan masyarakat seperti tokoh agama, pkk, karang taruna dll.
3. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)
4. melakukan sosialisasi terhadap anak langsung tentang tindak kekerasan.
Berdasarkan pemahaman ini, LPA berusaha keras untuk membantu anak dalam proses pencegahan.  Mereka  melakukan  pendampingan  terhadap  korban  dan  menghadirkan psikolog  untuk  membantu  mengatasi  dampak  psikologis  dari  kekerasan  tersebut.  hasil observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukkan  bahwa  LPA  sangat responsif dalam memberikan pendampingan kepada korban, dan komunikasi dengan LPA sangat mudah, memberikan rasa nyaman baik kepada korban maupun pelapor.

## SIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan Upaya Hukum Lembaga Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di LPA Jawa Barat, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian. Maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangatlah kompleks diantaranya (1) faktor ekonomi berupa kemiskinan sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang memic timbulnya kekerasan, (2) faktor pendidikan yaitu kurangnya pengetahuan orang tua tentang perlindungan anak dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap anak termasuk kekerasan atau tidak, (3) faktor lingkungan sosial yang buruk, (4) faktor budaya, (5) faktor yang disebabkan oleh keluarga itu sendiri seperti akibat dari perceraian, (6) faktor yang disebabkan oleh anak itu sendiri.
Karakteristik kekerasan yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat yaitu semua kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual, dan kekearasan secara sosia. Adapun tingkatan  kekerasannya  dari  yang  ringan  sampai  yang  berat  dan  kekerasan  dilakukan secara berkali-kali. Dan perbuatan yang membawa dampak negatif bagi semua anggota keluarga  khususnya  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  dan  berpengaruh  bagi
pertumbuhan serta mental anak. Dampak  KDRT mempunyai pengaruh yang serius untuk korban salah satunya mempunyai dampak bagi kesehatan mental. Dampak KDRT selain merugikan korban yang mengalami kekerasan itu  sendiri,  juga  berdampak pada anak, anak yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut dapat mengalami ketakutan bahkan stres,  yang  pada  intinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdampak  pada  kesehatan mental anak, seperti 1) Stress; 2) Mengalami kecemasan; 3) Trauma; 4) Terbayang akan kekerasan yang pernah ia lihat pada masa lalu nya. Dalam kekerasan rumah tangga, rata- rata seorang anak akan mengalami rasa kaget dan cemas ketika melihat kedua orang tuanya itu bertengkar di depan anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi takut.Upaya hukum yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat berupa kegiatan ataun pogram-pogram yang menangani tindak kekerasan yaitu melakukan sosialisasi di radio dengan mengundang beberapa narasumber dari lembaga-lembaga yang berhubungan di bidang anak untuk memberikan materi isu terkini tentang anak, lalu program PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) dengan melibatkan masyarakat seperti tokoh agama, pkk, karang taruna dan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)  serta melakukan sosialisasi terhadap anak langsung tentang tindak kekerasan seperti pelatihan, workshop, dan seminar.

## DAFTAR PUSTAKA
Angandari,  Ida  Ayu  Indah  Sukma.  2021.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri  (Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga).” Jurnal  Ilmiah  Raad  Kertha  4  (1):  44 – 54. https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.259.
Chairah, Dakwatul. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo.” Al-Jinayah: Jurnal Hukum
Pidana Islam 5 (Vol. 5 No. 1 (2019): Juni): 153 – 75. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/816 .
Hamida,  Auliya,  and  Joko  Setiyono.  2022.  “Anal isis  Kritis  Perlindungan  Terhadap  Anak Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga:  Kajian  Perbandingan  Hukum.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4 (1): 73 – 88. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73- 88.
Nurfaizah,  Iva.  2023.  “Dampak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (K DRT)  Terhadap Kesehatan  Mental  Anak.” CISS  4th:  Islamic  Studies  Across  Different  Perspective: Trends, Challenges and Innovation 19: 95 – 103.
Nurjannah (Penanggungjawab LPA) wawancara oleh Peneliti. Lembaga Perlindundungan Anak (LPA) Jawa Barat. Tanggal 09 November 2023.
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DI INDONESIA DAN INDIA Rina Shahriyani Shahrullah Merlinda.” n.d., 103– 19.
Suhasril.(2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan.  Depok:  PT
RAJAGRAFINDO PERSADA
Suyanto, B. (2010). Masalah sosial anak. Kencana.
Yani,  J.  A.,  Mangkunegara,  A.  A.  A.  P.,  &  Aditama,  R.  (1995).  Sugiyono.  2017,  Metode penelitian  kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D.  bandung:  Alfabeta. Procrastination  And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku.