## Volume 12, Number 2, 2021

## PENGARUH INDUSTRI GULA MASA KRISIS MALAISE TERHADAP MASYARAKAT DI KARESIDENAN JEPARA TAHUN 1930 – 1940

## Agnes Petrus
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta agnes.petrus@student.uny.ac.id

## Abstrak
Pada tahun 1929 perekonomian dunia mengalami kelesuan yang disebabkan oleh anjloknya bursa saham di New York. Krisis ekonomi menyebabkan industri gula di Hindia – Belanda kehilangan negara tujuan ekspor, yang kemudian diikuti dengan pembatasan produksi gula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi industri gula masa krisis malaise, dan dampaknya terhadap masyarakat di Karesidenan Jepara tahun 1930 – 1940. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah kritis yang meliputi 4 langkah diantaranya; heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode  tahun  1930  –  1940,  di  wilayah  Karesidenan  Jepara  terjadi  penurunan industri gula. Hal tersebut dilihat dari menurunnya luas areal perkebunan dan pabrik gula  yang  awalnya  berjumlah  11  pabrik,  pada  masa  krisis  tersisa  8  pabrik  yang masih beroprasi. Penurunan tersebut berdampak pada banyaknya tanah yang telah disewa  dikembalikan  ke  tuan  tanah,  beralihnya  alat  pembayaran  kembali menggunakan  barang  ( barter ),  munculnya  permasalahan  sosial,  pengurangan tenaga kerja dan upah buruh mengalami pemangkasan.
Kata Kunci : Industri Gula, Krisis Malaise, Karesidenan Jepara

## Abstract
In 1929 the world economy experienced a slump caused by the collapse of the  stock  market  in  New  York.  The  economic  crisis  caused  the  sugar  industry  in Dutch  East  Indies  to  lose  export  destinations,  which  was  then  followed  by restrictions  on  sugar  production.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine condition of the sugar industry during great depression, and it’s impact on society in Jepara Residence in 1930 – 1940. The method used in this research is critical historical  method  which  includes  4  steps  including;  heuristics,  source  criticism, interpretation, and historiography. The results showed that during the period 1930 – 1940, in Jepara Residence area there was a decline in the sugar industry. This can be seen from the decline in the area of plantations and sugar factories  which initially amounted to 11 factories decrease only 8 factories that were still operating during crisis.  This decrease has an impact on the amount of land that been rented back to the landrord, the change of means of repayment using goods (barter), the emergence  of  social  problems,  reduction  of  labor  and  wages  of  workers experiencing cuts.
Keyword: Sugar Industry, Great Depression, Jepara Residence.

## PENDAHULUAN
Paska  dihapuskannya tanam  paksa  ( cultuurstelsel ),  menandakan  Hindia  – Belanda memasuki periode baru. Periode 1870 – 1900, umumnya disebut sebagai era  liberal.  Banyak  pemodal  swasta  yang  menanamkan  modalnya  di  Hindia  – Belanda, terutama di bidang pertanian (Colin Brown, 2003: 89). Dilaksanakannya politik  pintu  terbuka  ( open  door  policy )  juga  semakin  mempermudah  para pengusaha swasta asing untuk menyewa tanah – tanah milik rakyat pribumi. Tanah – tanah yang disewa kemudian digunakan untuk membuka lahan perkebunan dan pabrik.
Perkembangan industri yang semakin pesat juga mempengaruhi perluasan perkebunan yang ada di Hindia – Belanda. Sistem perkebunan yang diterapkan di Jawa  berlaku  juga  di  Karesidenan  Jepara.  Berkembangnya  perkebunan  termasuk industri  gula  ini  dibuktikan  dengan  jumlah  wilayah onderneming yang  ada  di wilayah  tersebut.  Setalah  tahun  1900,  jumlah onderneming yang  dimanfaatkan sebagai  perkebunan  tebu  di  wilayah  Karesidenan  Jepara  sebanyak  11  daerah (Darmia Kurniasih, 2016: 69 -70). Tahun 1920 merupakan puncak dari penanaman tebu  di  Wilayah  Karesidenan  Jepara.  Kemudian,  di  tahun  1921  jumlah  areal perkebunan tebu mulai mengalami penurunan. Dari luas lahan sebesar 10.089 bau pada  tahun  1920,  menjadi  hanya  sebesar  7.308  bau  pada  tahun  1929  (Darmia Kurniasih, 2016: 71). Penurunan ini tidak lepas dengan adanya krisis yang melanda perekonomian  dunia.  Menurunnya  kondisi  ekonomi  Amerika  Serikat  turut mempengaruhi negara – negara produsen.
Krisis yang mengguncang perekonomian dunia ini diawali dengan peristiwa yang menimpa perekonomian di Amerika Serikat. Spekulasi saham dalam pusat – pusat  keuangan  internasional  terutama  di  Wall  Street  New  York  dan  bursa  di London. Pada 24 Oktober 1929 Bank of England melepaskan mata uangnya ( pound sterling ) dari standar emas (20 September 1931). Langkah ini kemudian   diikuti oleh   banyak   negeri   yang   kemudian   dikenal   dengan blok sterling (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991: 122).
Hindia  –  Belanda    pada  saat  itu  menjadi  negara    dengan  produksi berorientasi  ekspor  sehingga  rentan  terhadap  siklus  perdagangan  yang  terjadi.
Masuknya  Hindia  –  Belanda  pada  jaringan  ekonomi  internasional  menyebabkan terseret ke dalam krisis tersebut. Pada 1930 di Hindia – Belanda kesulitan mencari daerah ekspor sedangkan pada saat yang bersamaan jumlah produksi gula tengah memasuki titik puncaknya. Apabila pada umumnya ekspor turun 60 sampai 50%, untuk produksi gula keadaanya lebih parah. Produksi gula di Jawa pada tahun 1929 adalah  2.935.317  ton,  pada  tahun  1935  merosot  menjadi  513.554  ton.  Sebagai dampak  penghematan  utama  dalam  sektor  upah  kerja,  upah  untuk  tahun  1929 berjumlah 102 juta gulden, pada tahun 1934 merosot hanya f 9.714.000 (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991: 123).  Sesuai dengan hukum   ekonomi  pasar maka      apabila      jumlah    penawaran    semakin    berkurang  dibandingkan  jumlah permintaan,  harga  akan  terus  menerus  mengalami  kenaikan  (Bambang  Sulistyo, 1995: 54).
Depresi  ekonomi  yang  terjadi  menyebabkan  jatuhnya  harga  –  harga  pada semua  sektor,  perdagangan  dunia  menjadi  lesu,  selain  itu  adanya  krisis  ini menyebabkan perbankan, industri atau pabrik  – pabrik tidak berjalan bahkan ada yang tidak berfungsi di Hindia – Belanda sendiri. Jatuhnya industri gula memiliki efek yang semakin besar pada bidang ekonomi. Permintaan ekspor gula   menurun drastis  diikuti  dengan  pembatasan  produksi  gula  untuk  menanggulangi  masalah krisis, menyebabkan jumlah lahan yang ditanami tebu semakin berkurang. Banyak perusahaan – perusahaan gula yang kemudian menutup pabriknya dan berdampak pada  semakin  berkurangnya  daerah  perkebunan.  Hal  ini  kemudian  menimbulkan masalah  pengangguran  dari  pekerja  industri  gula  dan  berujung  pada  kemiskinan yang melanda masyarakat di Hindia – Belanda.
Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian akan difokuskan pada pengaruh industri  gula  di  masa  krisis  dan  melihat  respon  masyarakat  Karesidenan  Jepara terhadap  situasi  yang  terjadi  pada  tahun  1930-1940.  Lingkup  temporal  yang digunakan pada tahun 1930 bersamaan dengan dimulainya  krisis Malaise sampai tahun 1940.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis Metode  sejarah  digunakan  dalam  proses  menguji  dan  menganalisis  secara  kritis rekaman  dan  peninggalan  masa  lampau  (Louis  Gottschalk,  1985:  39).  Adapun dalam  penelitian  ini  menggunakan  langkah  –  langkah  antara  lain,  heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (Tim Prodi Ilmu Sejarah, , 2013: 6).
Pertama, heuristik yaitu tahap pengumpulan data atau sumber sejarah yang relevan  baik  dalam  bentuk  arsip,  koran  sejaman,  dan  buku  –  buku  pendukung lainnya. Sebagai contoh arsip terbitan resmi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Indisch  Verslag 1931;  1935;  1936;  1937;  1939;  1941.  Tahap  kekedua, verifikasi yaitu tahap pengkajian otentisitas dan kredibilitas sumber – sumber yang telah diperoleh baik dari segi fisik maupun isi sumber.  Selanjutnya tahap ketiga, interpretasi  yaitu  tahap  menyusun  fakta  –  fakta  sejarah  yang  diperoleh  sehingga lebih  bermakna.  Keempat,  historiografi  atau  penulisan  yaitu  tahap  untuk menyampaikan sintesis dalam bentuk tulisan sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Industri Gula di Karesidenan Jepara Sebelum Tahun 1930

## a. Gambaran Wilayah Karesidenan Jepara
Karesidenan  Jepara  masuk  ke  dalam  salah  satu  wilayah  di  provinsi  Jawa Tengah.  Secara  geografis  wilayah  Karesidenan  Jepara  masuk  ke  dalam  pesisir Pantai Utara Jawa. Letak Karesidenan Jepara yang strategis pernah menjadikannya pelabuhan  terpenting  di  Pulau  Jawa.  Selain  letaknya  yang  strategis  sebagai  jalur perdagangan, wilayah Karesidenan Jepara juga memiliki tanah yang subur, kondisi tersebut mendukung wilayah Karesidenan Jepara terutama sekitar Gunung Muria sampai  Juwana  menjadi  salah  satu  pusat  perkebunan  tebu.  Faktor  pendukung lainnya adalah daerah Pantai Utara Pulau Jawa memiliki sistem pengairan sawah yang sangat baik.
Pada  abad  ke  –  19,  Karesidenan  Jepara  memiliki  empat afdelling yaitu Jepara, Juana, Pati, Kudus. Pada tahun 1870, kekuasaan tertinggi di Karesidenan
Jepara  dipegang  oleh  orang  Belanda  yang  berperan  sebagai  Residen.  Masing  – masing Afdeling atau kabupaten dipimpin oleh seorang bupati (Zayana Sifa, , 2013: 36).
Pada  tahun  1901,  1929,  dan  1930  Karesidenan  Semarang  mengalami perubahan  administratrif  wilayah,  di  mana  perubahan  ini  juga  berpengaruh  pada wilayah administratif wilayah Karesidenan Jepara. Reorganisasi administratif tahun 1901  Karesidenan  Jepara  dimasukkan  ke  Karesidenan  Semarang.  Tahun  1929, batas – batas ini kembali mengalami perubahan, dan Karesidenan Semarang dibagi menjadi  dua  kabupaten.  Akhirnya  pada  tahun  1930,  batas  wilayah  kembali  lagi seperti  pada  waktu  abad  ke  –  19,  yakni  terdiri  dari  kabupaten  –  kabupaten Semarang,  Kendal,  Demak,  dan  Grobogan.  Reorganisasi  administraasi  di Karesidenan  Jepara  terjadi  lagi  pada  1934  dengan  hasil  berupa  penggabungan antara wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, dan Blora dengan Kabupaten Rembang dan  Pati,  sehingga  menjadi  wilayah  Karesidenan  Jepara  –  Rembang  ( Residentie Jepara – Rembang) (Moehadi, dkk, 1988: 13).
Penduduk di wilayah ini sebagian besar berprofesi sebagai pelaut dan buruh di perkebunan tebu maupun di pabrik – pabrik gula. Mata pencaharian penduduk Jepara  cukup  beragam.  Persentase  angkatan  kerja  untuk  wilayah  Karesidenan Jepara yang paling besar terdapat pada kelompok manufaktur.

## b. Kondisi Industri Gula sebelum Tahun 1930
Pada awal tahun Sistem Tanam Paksa dilaksanakan, di Karesidenan Jepara hanya terdapat satu pabrik gula yang terletak di Distrik Selowesi. Pada kurun waktu 1836  sampai  1850  banyaknya  pabrik  tidak  menentu.  Jumlah  pabrik  terbanyak  di tahun  1850,  beberapa  tahun  setelah  itu  jumlahnya  menurun  menjadi  9  pabrik sampai  berakhirnya  Sistem  Tanam  Paksa  di  Karesidenan  Jepara  (Zayana  Sifa,  , 2013: 66-67).
Penanaman  tebu  secara  paksa  di  Jawa  dihapuskan  seluruhnya  pada  tahun 1891  hal  ini  ditetapkan  pada  Pasal  1 Suikerwet atau  Undang  –  Undang  Gula ( indische  staatsblad 1870.  No.  117).  Mulai  dari  waktu  itu,  penanaman  tebu diserahkan  ke  tangan  para  pengusaha  perkebunan  swasta  Belanda,  dan  harus
dilakukan berdasarkan sistem penanaman bebas yaitu menyewa sawah penduduk dan menggunakan buruh upahan (Akira Nagazumi, 1986: 42).
Setelah  tahun  1900,  penanaman  tebu  oleh  perusahaan  –  perusahaan  gula terus  berkembang.  Jumlah onderneming yang  dimanfaatkan  sebagai  perkebunan tebu  di  wilayah  Karesidenan  Jepara  diantaranya,  yaitu  Langsee,  Trangkil, Tanjungmodjo,  Klaling,  Rendeng,  Besito,  Bendokerep,  Pakkis,  Pecangaan, Banyuputih,  dan  Mayong.  Tahun  1903  dan  1905  onderming  Klaling  tidak  lagi melakukan  penanaman  tebu  dan  Bendokerep  hak  sewanya  diambil  alih  oleh Tanjungmodjo.
Tahun 1920 merupakan puncak dari penanaman tebu di Karesidenan Jepara. Memasuki tahun 1921 hingga 1929 jumlah areal perkebunan tebu mulai mengalami penurunan. Penurunan luas areal tersebut merupakan salah satu akibat dari masalah perekonomian dunia yang tengah sulit pada tahun itu.

## B. Kondisi Industri Gula di keresidenan Jepara Pada Masa krisis Malaise Tahun 1930-1940

## a. Latar Belakang Krisis Malaise
Penyebab  utama  dari  adanya  malaise  ini  yaitu  dimulai  dengan  peristiwa yang  sering  dikenal  dengan  istilah  Selasa  Hitam  atau Black  Tuesday ,  yaitu anjloknya bursa saham New York pada Oktober 1929. Selain jatuhnya bursa saham di  New  York,  Lewis  memberikan  8  faktor  yang  memiliki  kausalitas  terjadinya depresi ekonomi antara lain, keterbatasan cadangan emas dunia, semakin ketatnya sistem  ekonomi  dunia  yang  membuat  upah,  biaya,  dan  harga  menjadi  kurang fleksibel,  inflasi  kredit  di  Amerika  Serikat,  tingkat  konsumsi  yang  lebih  rendah, keletihan dalam penanaman modal, krisis bank pada 1930  – 1932, tingkat hutang yang tinggi, serta kebijaksanaan sistem penggajian yang ketat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pengusaha (Soegijanto Padmo, Humaniora , No. 2 1991: 149). Amerika Serikat menjadi negara yang mendapat pukulan paling keras dari adanya peristiwa tersebut. Jatuhnya perekonomian Amerika   Serikat   tidak   hanya berimbas   di   wilayah  tersebut  saja,  pada kenyataanya krisis tersebut berefek domino ke daratan Eropa, Afrika, Asia, bahkan Australia.
Hancurnya  perekonomian  di  negara  Eropa  ini  mempengaruhi  kegiatan ekspor  dari  negara  penghasil  komoditi  ekspor,  termasuk  Hindia  -  Belanda.  Hal tersebut terjadi karena negara – negara Eropa merupakan  daerah tujuan ekspor hasil komoditi  perkebunan.  Kerajaan  Belanda  dan  pemerintah  Hinda  –  Belanda  tidak mengikuti langkah blok sterling , mereka tetap mempertahankan standar emas dan tidak mendevaluasi guldennya. Konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia adalah harga – harga komoditi yang turun. Penyebutan Malaise untuk krisis ini tidak lain karena setiap usaha yang dilakukan selalu meleset (gagal) tidak membuahkan hasil (Diska Meizi Arinda, dkk, Vol. 6, No. 1, 2017: 13).

## b. Kondisi Industri Gula di Hindia – Belanda Masa Krisis Malaise
Komoditas  ekspor  di  Hindia  –  Belanda  yang  mengalami  kemerosotan signifikan selama masa depresi ekonomi adalah hasil perkebunan. Penurunan daya beli pada negara – negara tujuan ekspor menyebabkan penurunan harga pula pada hasil perkebunan dan jumlah ekspor.
Kondisi  demikian  mendorong  Pemerintah  Hindia  –  Belanda  menyetujui perjanjian Chadbourne tentang  pembatasan  internasional  pada  9  Mei  1931. Perjanjian  tersebut  bertujuan  untuk  mengembalikan  keseimbangan  produksi  dan konsumsi dengan penjatahan ekspor. Tindak lanjut dari adanya perjanjian tersebut yaitu pemerintah Hindia – Belanda mengeluarkan Undang – Undang Ekspor Gula (Mahesti Hasanah, 2015: 99 – 100).
Kemudian  tahun  1932    Pemerintah  Hindia  –  Belanda  mengeluarkan Verbansuiker – Ordonnantie yang mengatur penjualan secara tunggal atau single seller di  bawah  pengawasan  pemerintah.  Pemerintah  kemudian  membentuk organisasi  NIVAS    ( Nederlands  Indische  Vereeniging  voor  de  Afzet  van  Suiker ) (W.K.H.  Feuilletau  de  Bruyn,  1941:  58).  NIVAS  inilah  yang  kemudian memonopoli perdagangan, sebab NIVAS akan menentukan harga jual dan jumlah produksi masing – masing pabrik gula.
Pemerintah Hindia – Belanda juga melakukan pengurangan jumlah pabrik dan  penanaman  tebu  ( senering ).  Selain  itu,  melalui  Ordonansi  Peraturan Perdagangan  ( Bedrijfsreglementerings-Ordonnantie )  Pemerintah  juga  melakukan
pembatasan  kuota  impor,  khususnya  barang  –  barang  dari  Jepang  (J.  Thomas Lindblad, 1998: 240 – 242).
Banyaknya  peraturan  yang  perlu  dibahas  dan  diubah  menyebabkan  nasib ketidakpastian  pada  pabrik  –  pabrik  gula.  Akibatnya,  banyak  pabrik  gula  yang mendadak  bangkrut.  Sejak  tahun  1937  setelah  krisis  ekonomi  mulai  mereda, industri gula di Indonesia mulai pulih kembali sehingga pada tahun 1940 jumlah pabrik  gula  ada  92  buah  dengan  luas  areal  83.521,5  ha  dan  tingkat  produksinya 17,63 ton per ha (Mubyarto dan Daryanti, 1991: 12).
c. Kondisi Industri Gula di Karesidenan Jepara Pada Masa Krisis Malaise
1. Pabrik Gula Pada Masa Krisis Malaise
Wilayah  Karesidenan  Jepara  memiliki  9  buah  pabrik  gula  yang  bekerja sama dengan pemerintah pada tahun 1870 – 1890. Kesembilan pabrik gula tersebut ialah  PG.  Klaling,  Tandjoengmodjo,  Rendeng,  Besito,  Petjangaan,  Mayong, Langse, Trangkil, dan Pakkis. Kemudian memasuki tahun 1900an pabrik – pabrik gula  yang  ada  di  Jepara    bertambah    beberapa    buah  yaitu  PG.  Bendokerep, Banjoepoetih, dan PG. Bandjaran (Darmia Kurniasih, 2016: 79).
Upaya penyehatan industri gula menjadi salah satu banyaknya pabrik gula harus tutup, begitu pula yang terjadi di Karesidenan ini. Pabrik gula yang awalnya berjumlah 11 pabrik, pada masa krisis tersisa 8 pabrik yang masih beroprasi. Ke-8 pabrik  tersebut  diantaranya:  Pakkies;  Rendeng;  Petjangaan;  Tjepiring;  Langsee; Trangkil; Mayong; dan Tandjongmodjo ( Proefstation Voor de Java Suikerindustrie Mededelingen 1936 , hlm. 1480 – 1483; Proefstation voor de Java Suikerindustrie Jaargang 1938,  hlm.1163  dan  1171).  Rincian  luas  lahan  yang  digunakan  untuk menanam tebu di Karesidenan Jepara.
Tabel 1
Luas lahan yang digunakan untuk menanam tebu di Karesidenan Jepara tahun 1931 – 1935, 1938 dan 1939 Perusahaan Total Tanah (Ha) 1931  1932  1933 1934  1935 1938  1939 Tjepiring 1.698  1.549  98 1.056  911 1400  1454 Rendeng 1.542  1.277  1.341  - 896 1107  1143
Langsee 1.029  858 105 30 - - - Trangkil 735 626 3.447  21 690 663 667 Pakkies 931 839 875 - 1 - - Petjangaan 1.054  897 44 600 468 - - Majong 677 626 - - - - - Tandjongmodjo  1.680  1.456  - - - - - Total 9.346  8.128  5.910  1.707  2.966  3.170  3.264

## Sumber: Indisch Verslag
Pada rentang tahun 1931 hingga 1935 tercatat tahun 1931 perkebunan tebu seluas 9.346 Ha. Kemudian di tahun 1934 luas perkebunan mengalami penurunan yang  signifikan,  luas  perkebunan  di  Karesidenan  Jepara  pada  tahun  hanya  1.707 Ha. Pabrik gula Tjepiring, Trangkil, dan Petjangaan menjadi 3 pabrik yang tetap konsisten  beroprasi  pada  1931  hingga  1935.  Luas  lahan  perkebunan  mulai mengalami  kenaikan  kembali  setelah tahun  1935,  di  tahun  1938  luas  lahan  yang digunakan yaitu 3.170 ha dan tahun 1939 seluas 3.264 ha.

## 2. Penyempitan Lahan Perkebunan Tebu
Pengurangan  produksi  yang  dilakukan  mengakibatkan  dikembalikannya tanah  yang telah disewa pada tuan tanah. Hal tersebut mengakibatkan tuan tanah tidak lagi mendapat hasil sewa, beberapa juga terlilit hutang dengan penyewa tanah karena tidak mampu mengembalikan uang pangkal yang diterima. Petani pemilik tanah yang menanam  tanaman  komersil  terpaksa  harus  kembali  pada tanaman pangan.
Salah  satu  daerah  yang  mendapat  imbas  turunya  kemakmuran perekonomian  dari  adanya  krisis  yaitu  daerah  Tayu.  Pabrik  gula  sudah  tidak beroprasi  sejak  1932,  penyewaan  tanah  tidak  dilakukan  lagi,  dan  disusul  dengan pemberhentian  semua  buruh  tetap  pada  tahun  1933.  Kemudian  pada  tahun  1935 ketika pabrik menghentikan penggilingan tebu, tidak lagi dilakukan pembayaran, kecuali untuk gaji beberapa orang penjaga bangunan pabrik (Frans Husken, 1998: 147).
Pasar – pasar desa di Kawedanan Tayu antara tahun 1930 dan 1936 hanya menghasilkan separo sampai dua pertiga hasil retribusi bulanan yang diberlakukan pada akhir 1920-an. Hilangnya sumber – sumber penghasilan dalam bentuk uang
ini  menyebabkan  ekonomi  pertukaran  barang  semakin  banyak  dilakukan.  Dalam kurun  waktu  tersebut  berbagai  pembayaran  umumnya  dilakukan  dalam  bentuk natura (barang)  tidak  lagi  dalam  bentuk  uang  (Frans  Husken,  1998:  147). Penjelasan  tersebut  memberikan  gambaran  bahwasanya  krisis  yang  melanda mengakibatkan  kembalinya  pembayaran  dengan  cara  tradisional  kembali  dalam bentuk barang atau barter .
Pada masa ini, para petani kaya yang di tahun 1920-an meraih keuntungan paling banyak, menjadi kalangan yang paling terpukul. Pemilik tanah kecil dan para tunakisma tidak begitu dirugikan oleh krisis ekonomi, sebagian besar dari mereka sebelumnya memang hidup di garis kemiskinan.

## C. Dampak Industri Gula Masa Krisis Malaise terhadap Masyarakat Di
Karesidenan Jepara Tahun 1930-1940

## a. Permasalahan Sosial
Selain menimbulkan kemunduran ekonomis yang nyata bagi hampir seluruh lapisan  masyarakat, balance  budget yang  tetap  dipertahankan,  memicu  dampak depresi ekonomi meluas dan dirasakan di bidang – bidang kehidupan lain. Dampak sosial  dari  depresi  ekonomi  pertama  –  tama  dapat  dilihat  di  bidang  pendidikan (Onghokham, 1989: 43).
Salah satu pendidikan yang juga berkembang pada masa itu adalah kursus kerajinan.  Tahun  1936,  bupati  Jepara  mengajukan  peminjaman  sebidang  lahan untuk  dijadikan  sekolah  kerajinan.  Tanah  yang  akan  digunakan  untuk  bangunan sekolah  ini tidak  diberikan  secara  cuma  –  cuma,  yakni  berdasarkan  sewa.  Sewa yang  ditetapkan  untuk  dibayar  setiap  bulannya  yakni  sebesar  f  1,50,  begitupula dengan biaya pemeliharaan juga harus dibayar oleh pihak penyewa (ANRI, Ven W GB No. 1428).
Dampak  sosial  lain  yang  muncul  dari adanya  depresi ekonomi  ini  adalah semakin   maraknya   kerusuhan   di   tahun   1930.   Kerusuhan   yang   terjadi  di perkebunan tebu yaitu dilakukannya pembakaran area perkebunan oleh para buruh perkebunan.  Kerusuhan  dilatarbelakangi oleh  upah  dan  sewa  tanah  yang  rendah diberikan  oleh  pihak  perkebunan  tebu.  Keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  kian terjepit dengan berbagai pajak yang harus dibayar serta kebutuhan ekonomi yang
semakin naik, menimbulkan terjadinya pencurian hewan ternak, pencurian air di irigasi milik perkebunan, dan juga telah marak terjadi perbanditan.
Sebagai akibat krisis ekonomi, pemerintah  juga   melakukan penghematan dan pengurangan alokasi dananya di sektor kesehatan. Daerah Karesidenan Jepara juga menjadi salah satu wilayah yang juga merasakan dampak tersebut. Rendahnya pendapatan  masyarakat  menjadikan  mereka  tidak  hanya  kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan primer, tetapi juga pada permasalahan kesehatan.
Selain  kurangnya  biaya  kesehatan  dari  masyarakat,  ditinjau  dari  pihak pemerintah  pun juga terbatas  dalam  memberikan fasilitas kesehatan. Pada akhir tahun 1933 jumlah rumah sakit sipil di Jawa dan Madura sebanyak 42 dan di luar daerah (luar Jawa) sebanyak 28, sedangkan pada akhir tahun 1934 masing – masing berjumlah  35  dan  27.  Selama  tahun  1934  Lembaga  Rumah  Sakit  Nasional  di Lubukpakam, Tangerang, Jepara, Pekalongan, Pemalang, Probolinggo, Wonosobo dan Malang dengan kapasitas 586 tempat tidur dihentikan ( Indisch Verslag 1935,
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichtingen , hlm. 290).
Pada tahun 1936 di pemukiman Jepara – Rembang banyak terjadi malaria di Desa Loenda, Sriwedari dan Soekoroekan. Kondisi gizi penduduk yang kurang baik  menjadi  salah  satu  penyebab  mereka  terkena  wabah  ini.  Kemudian  untuk menanggulangi  masalah  tersebut, Binnenlandsch  Bestuur menyediakan  nasi  dan kacang – kacangan secara gratis. Penanganan tersebut membuahkan hasil karena pada  akhir  tahun  1936  kondisi  gizi  dapat  dikatakan  mulai  membaik  ( Indisch Verslag Tahun  1937, De  Sociale  Toestand ,  hlm.  315).  Mengatasi  permasalahan malaria yang merebak pemerintah Hindia – Belanda dengan bantuan pihak sending dan perusahaan – perusahaan perkebunan dengan cara membangun tempat – tempat bagi  klinik  pedesaan  di  sekitar  rumah  –  rumah  sakit  di  pusat  –  pusat  kediaman penduduk yang lebih luas (H. Baudet dan I. J. Brugmans, 1987: 316 – 317).

## b. Pengurangan Tenaga Kerja
Perusahaan  –  perusahaan  yang  tidak  beroprasi  dan  menutup  produksinya menyebabkan  para  buruh  kehilangan  mata  pencaharian,  sebab  itu  peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari.

## Tabel 2

## Jumlah Pegawai Industri Gula di Karesidenan Jepara Tahun 1931 dan 1940
Spesifikasi 1929 1931 1935 1940 Buruh Tetap : Buruh Profesional 15.309 13.404 3.621 5.896 Mandor Tanaman 12.880 10.379 2.191 5.360 Pembantu Mandor 8.131 6.343 1.494 3.152 Buruh Musiman : Mandor Pabrik 6.781 6.814 1.543 3.535 Kuli Pabrik (Laki – Laki) 50.142 47.233 9.740 25.040 Kuli Pabrik (Perempuan) 8.212 7.624 1.547 3.270 Asisten Mandor Tanaman 10.014 7.867 876 3.812 Pengawas Tanaman 5.323 4.343 1.046 3.070 Kuli Kereta Api 14.971 15.440 3.055 8.679
Sumber : Indisch Verslag 1931, tabel 161, hlm. 220 , Indisch Verslag 1936, tabel 161, hlm. 197 , Indisch Verslag 1941, tabel 161, hlm. 248
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah buruh di industri gula mengalami  penurunan  setelah  tahun  1929.  Jumlah  buruh  industri  gula  di  Jawa mengalami penurunan cukup drastis dari tahun 1931 hingga tahun 1935. Menjelang tahun  1940,  seiring  dengan  teratasinya  krisis  yang  terjadi  menyebabkan  jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan kembali.
Hilangnya  pekerjaan  karena  penutupan  pabrik  dan  pengurangan  besar- besaran  di  areal  penanaman  paling  parah  dialami  oleh  karyawan  tetap  yang terampil,  terutama  staf  administrasi  dan  teknis.    Meskipun  jumlah  mereka  kecil, mereka merasa sangat sulit untuk beradaptasi dengan situasi baru.  Pelatihan dan gaya hidup mereka telah mempersempit rentang pilihan yang terbuka bagi mereka dan  merampas  fleksibilitas mereka.  Karyawan  tidak terampil,  baik  tetap  maupun musiman,  merasa  lebih  mudah  untuk  mengatasinya  (R.E.  Elson,  1984:  241). Kebanyakan dari mereka, terutama buruh lapangan, tampaknya sudah cukup siap mendapatkan pekerjaan karena pertanian domestik mengambil alih ladang-ladang yang ditinggalkan oleh pabrik dan membuka peluang baru.
Petani tak bertanah tidak mengalami penurunan kekayaan secara dramatis, meski  demikian  kondisi  tersebut  tetap  mempengaruhi  mereka,  terutama  mereka yang  selalu  bergantung  pada  upah  kerja  untuk  membeli  makanan  yang  mereka
butuhkan.  Namun  akibat  kesulitan  ekonomi  tidak  dapat  dipungkiri  banyak  dari masyarakat yang menggadaikan tanahnya ke pelepas uang. Hal tersebut semakin memperburuk  keadaan  petani  karena  menambah  beban  mereka  untuk  melunasi tanah yang telah digadai. Pada kenyataannya dalam banyak kasus tersebut biasanya keadaan keuangan peminjam semakin hari semakin rendah, sehingga mereka tidak mampu untuk membayar angsuran hingga batas terakhir.
Akibat  pengurangan  penanaman  tebu  masyarakat  dipaksa  memproduksi lebih   banyak  padi   di   sawah – sawah   mereka. Kenyataannya hasil panen yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhan pangan mereka, sebab sebagian harus di bayarkan kepada pengusaha atau pegadai tanah.
Kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  menurun  berusaha  diatasi pemerintah  dengan  membangun  lumbung  desa atau  bank  desa  yang memberikan pinjaman dalam bentuk barang. Modal yang digunakan yakni beras atau hasil panen yang  disimpan  oleh  masyarakat  setempat.  Hasil  pertanian  masyarakat  disisihkan 10%  untuk  dimasukkan  lumbung  guna  mengurangi  dampak  paceklik.  Jumlah lumbung  desa  di  Karesidenan  Jepara  sebanyak  383  lumbung.  Pada  tahun  1938 tersedia 7.250.000 kg dan 465.600 gulden sebagai modal bersih ( Indisch Verslag , 1939, tabel 136: 215).

## c. Pengurangan Upah Tenaga Kerja
Politik  deflasi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  kolonial  membuat perusahaan  gula  harus  memotong  upah  buruhnya  sebagai  salah  satu  bentuk penghematan  biaya.  Sejak  tahun  1929  hingga  tahun  1933  jumlah  upah  menurun drastis. Tahun 1935 ketika krisis malaise sudah mulai berakhir, upah buruh bahkan belum  stabil  dan  masih  mengalami  penurunan.  Penurunan  upah  ini  terus berlangsung hingga dua tahun pasca krisis malaise berakhir.
Besar kecilnya upah yang diberikan oleh para pengusaha industri gula pada masing – masing daera berbeda – beda, hal tersebut jelas berpengaruh pada tingkat kesejahteraan  penduduk.  Tingkat  upah di wilayah  Karesidenan  Jepara sendiri sebelum adanya krisis ekonomi digolongkan paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.

## Tabel 3

## Upah Buruh di Karesidenan Jepara 1925 – 1930 (dalam Sen)
Tahun Laki – Laki   Perempuan 1925 44 38 1927 45 40 1928 45 36 1929 44 37 1930 45 39 Sumber: Indisch Verslag 1931, tabel 160, hlm. 220.
Tahun 1925 upah buruh untuk laki – laki sebesar 44 sen, sedang untuk buruh perempuan  sebesar  38  sen.  Upah  buruh  paling  rendah  yang  diterima  oleh  buruh perempuan terjadi pada tahun 1928 yakni sebesar 36 sen. Hingga tahun 1930 upah buruh  perempuan  tidak  pernah  mencapai  40  sen  kembali.  Upah  para  buruh  di industri gula selama malaise melanda semakin mengalami penurunan cukup drastis.
Tabel 4
Upah Buruh di Karesidenan Jepara 1935 – 1940 (dalam Sen)
Tahun Laki – Laki Perempuan 1931 45 37 1932 36 32 1933 28 26 1934 26 25 1935 21 19 1936 21 21 1937 22 18 1938 26 20 1939 27 20 1940 26 20
Sumber : Indisch Verslag 1936, tabel 160, hlm. 197 dan Indisch Verslag 1941, tabel 160, hlm. 248.
Memasuki  tahun  –  tahun  krisis  jumlah  upah  yang  diberikan  pada  para pekerja  mengalami  penurunan.  Di  tahun  1931  yang  mengalami  penurunan  upah hanya buruh perempuan, sedangkan laki – laki tetap. Upah buruh laki – laki paling rendah pada tahun krisis ini yaitu mencapai 21 sen, hal ini terjadi selama dua tahun berturut  –  turut  yaitu  1935  dan  1936.  Sedangkan  untuk  upah  buruh  perempuan
paling rendah terjadi pada tahun 1937 sebesar 18 sen. Tahun 1940, buruh laki – laki menerima upah 26 sen seddangkan perempuan 20 sen.

## KESIMPULAN
Sejak  tahun  1930  dampak  dari  adanya  krisis  sudah  mulai  dirasakan  pada industri gula di Karesidenan Jepara. Semua aspek menurun baik dari jumlah pabrik, areal  kebun  tebu,  volume  produksi  dan  nilai  penghasilannya.  Harga  gula  dan permintaan ekspor yang menurun, serta Hindia – Belanda juga kehilangan negara tujuan  ekspor  menjadikan  pemerintah  turut  ikut  campur  tangan  dalam menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa kebijakan juga diambil sebagai upaya mengatasi keadaan.
Kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  mengatasi  krisis  banyak mempengaruhi industri gula yang berada di Karesidenan Jepara. Upaya penyehatan industri  gula  menjadi  salah  satu  banyaknya  pabrik  gula  harus  tutup  termasuk penurunan luas lahan perkebunan, begitu pula yang terjadi di  wilayah ini. Pabrik gula  yang  awalnya  berjumlah  11  pabrik,  pada  masa  krisis  tersisa  8  pabrik  yang masih beroprasi.
Banyak yang kemudian tanah – tanah yang telah disewa untuk ditanami tebu kemudian  dikembalikan  ke  tuan  –  tuan  tanah.  Hilangnya  sumber  –  sumber penghasilan  dalam  bentuk  uang  ini  menyebabkan  ekonomi  pertukaran  barang semakin banyak dilakukan. Selain menimbulkan kemunduran ekonomis, dampak depresi  ekonomi  juga  meluas  dan  dirasakan  di  bidang  sosial.  Akibat  semakin sulitnya  kondisi  ekonomi  tidak  sedikit  masyarakat  menggadaikan  tanahnya  pada para  pelepas  uang.  Keadaan  yang  demikian  menjadikan  para  pengusaha  gula mengambil  jalan  tengah  dengan  melakukan  pengurangan  tenaga  kerja  dan  upah dalam industri gula.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arsip dan Terbitan Resmi
Indisch Verslag 1931; 1935; 1936; 1937; 1939; 1941.
Proefstation voor de Java Suikerindustrie Mededelingen 1936
Proefstation voor de Java Suikerindustrie jaargang 1938.

## Buku dan Artikel
Bambang  Sulistyo, Pemogokan  Buruh:  Sebuah  Kajian  Sejarah ,  Yogyakarta:
Penerbit Tiara Wacana Yogya, 1995.
Baudet, H., dan I. J. Brugmans, Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987.
Colin  Brown., A  Short  History  Of  Indonesia:  The  Unlikely  Nation  ? ,  Singapore: South Wind Productions, 2003.
Darmia Kurniasih, “Pengaruh Industri Gula Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi di Karesidenan Jepara 1870 -1930”, Skripsi , Yogyakarta: FIS UNY, 2016.
Diska  Meizi  Arinda,  dkk.  “Krisis  Ekonomi  di  Banyumas  1930  –  1935  sampai Perpindahan  Pusat  Pemerintahan  dari  Banyumas  ke  Purwokerto  Tahun 1937. Journal of Indonesian History . Vol. 6. No. 1 Desember 2017.
Elson,  R.E., Javanes  Peasants  and  The  Colonial  Sugar  Industry:  Impact  and Ahange in East Java Residency 1830 – 1940, Singapore Oxford University Press, 1984.
Feuilletau de Bruyn, W.K.H., Tien Moeilijke Jaren voor Landbouw en Industrie in Nederlands – Indie 1930 – 1940 . Bandung: W.Van Hoeve, 1941.
Husken, Frans, Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Deferensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980 , Jakarta: Gramedia, 1998.
Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI- Press, 1985.
Mahesti  Hasanah. Ekonomi  Politik  Kolonialisme:  Perspektif  Kebijakan  Ekonomi Politik  Pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  Mengelola  Industri  Gula Mangkunegaran pada 1870  – 1930 , Yogyakarta: Penerbit PolGov Fisipol UGM, 2015.
Moehadi, dkk., Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah , Semarang: Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
Mubyarto  dan  Daryanti, Gula:  Kajian  Sosial  –  Ekonomi ,  Yogyakarta:  Aditya Media, 1991.
Nagazumi,  Akira, Indonesia  dalam  Kajian  Sarjana  Jepang:  Perubahan  Sosial  – Ekonomi  Abad  XIX  &  XX  dan  Berbagai  Aspek  Nasionalisme  Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
Onghokham. Runtuhnya Hindia Belanda , Jakarta : Penerbit PT Gramedia. 1989.
Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia : Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media. 1991.
Soegijanto Padmo, “Depresi 1930-an dan Dampaknya terhadap Hindia Belanda”, Humaniora , No. 2, 1991.
Thomas Lindblad, J., Sejarah Ekonomi Modern Indonesia : Berbagai Tantangan Baru , Jakarta : Pustaka LP3ES, 1998.
Tim  Prodi  Ilmu  Sejarah, Pedoman  Penulisan  Tugas  Akhir  Ilmu  Sejarah , Yogyakarta: Ilmu Sejarah, 2013.
Zayana  Sifa,  “Pengaruh  Perkebunan  Tebu  Terhadap  Kondisi  Sosial  Ekonomi  di Karesidenan Jepara 1830 – 1870”, Skripsi , Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. 2013.