Url: http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/baktikita

## PELATIHAN UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
Rina Isti 1 , Suci Amalia Rizki 2 , Isnaini Aniswati 3
1,2,3 Universitas Islam Darul ‘Ulum, isnaini@unisda.ac.id
Abstract. Indonesia as a civilized country has the aspects of life that are protected by the constitution, one of which is the honor and good name. Not only the honor and good name of  someone  who  is  still  alive,  but  also  people  who  have  died.  Along  with  advances  in technology  and  the  development  of  democracy  in  Indonesia,  many  crimes  against  the honor and good name in the form of insult and defamation, especially those conducted through  social  media.  Currently  the  law  governing  defamation  is  still  limited,  the Criminal  Code is  limited  to  the  medium  used,  while the  Act ITE only  regulate  general insult, so there is no law that specifically regulates insult to people who have died through social media. This paper outlines that an insult to people who have died through social media can be punished by using the rules in the Criminal Code and the ActITE.
Keywords: insult, people who have died, social media, Criminal Code, Ac
Abstrak. Indonesia sebagai Negara yang beradab memiliki aspek-aspek kehidupan yang dilindungi oleh konstitusi, salah satunya adalah kehormatan dan nama baik. Bukan hanya kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  yang  masih  hidup  saja,  tetapi  juga  orang  yang sudah meninggal. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan demokrasi di Indonesia,  banyak  terjadi  kejahatan  terhadap  kehormatan  dan  nama  baik  berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, khususnya yang dilakukan melalui media sosial. Saat ini hukum yang mengatur tentang penghinaan masih terbatas, KUHP terbatas pada media  yang  digunakan,  sedangkan  Undang-undang  ITE  hanya  mengatur  penghinaan secara  umum  saja,  sehingga  tidak  ada  hukum  yang  mengatur  secara  khusus  tentang penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  melalui  media  sosial.  Tulisan  ini menguraikan bahwa penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana dengan menggunakan aturan dalam KUHP dan Undang-undang ITE
Kata kunci: penghinaan, orang yang sudah meninggal, media sosial, KUHP, Undang- Undang ITE

## PENDAHULUAN
Perlindungan  terhadap  kehormatan  dan  nama  baik  merupakan  hak  asasi setiap  warga  Negara  Indonesia,  hal  ini  telah  diatur  dalam  konstitusi  Indonesia yaitu  Pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945).  Pengaturan  perlindungan terhadap  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  tidak  hanya  dilakukan  kepada subjek  hukum  pidana  manusia 1 yang  masih  hidup  saja,  tetapi  kehormatan  dan nama baik seseorang yang sudah meninggalpun juga diberikan perlindungan oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Seiring perkembangan pesat yang terjadi, baik dari segi teknologi maupun demokrasi menyebabkan tidak sedikit terjadinya pelanggaran-pelanggaran  terhadap  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  yang dilakukan  baik  secara  lisan  maupun  secara  tertulis,  bahkan  juga  muncul  kasus tindak  pidana  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  melalui mediasosial.
Seiring perkembangan pesat yang terjadi, baik dari segi teknologi maupun demokrasi  menyebabkan  tidak  sedikit  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan baik secara lisan maupun  secara  tertulis,  bahkan  juga  muncul  kasus  tindak  pidana  penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Belum adanya aturan yang mengatur secara langsung tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial mengakibatkan terjadi kekosongan hukum ketika ada  tindak  pidana  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  melalui media  sosial  dan  sebagian  besar  dari  masyarakat  tidak  mengetahui  apakah penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal,  terlebih  lagi  penghinaan tersebut  dilakukan  melalui  media  sosial,  dapat  dilakukan  pengaduan  kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  UU  ITE  (informasi  dan  transaksi  elektroik)  terbagi menjadi 3 tahap yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan (3) tahap evaluasi sebagai berikut:
1. Tahap  persiapan ,  meliputi  perijinan  dari  pihak  balaidesa,  persiapan tempat  untuk  mengadakan  pelatihan  UU  ITE  termasuk  fasilitas  dan media yang akan digunakan seperti laptop, sound system, dan pengeras suara.
2. Tahap  pelaksanaan, pada  tahap  ini  dilaksanakan  pelatihan  UU  ITE yang  di  ikuti  oleh  30  peserta  (ibu-ibu  ,  jajaran  perangkat  dan  pemuda desa  Sumbergede).  Metode  yang  digunakan  selama  pelatihan  meliputi ceramah dan diskusi.
a. Ceramah :  metode  ini  digunakan  untuk  memberikan  pemahaman
yang lengkap kepada peserta pelatihan UU ITE tentang suatu topik,
di uraikan kerangka materi secara lengkap jelas, mudah dipahami dan
aplikatif
b. Diskusi : metode ini dilakukan untuk membahas terkait penyampaian materi dan cara penggunaan social media yang baik dan benar.
Secara  rinci  metode  yang  digunakan  dapat  di  uraikan  sebagai berikut:
(1) Menjelaskan  kepada  peserta  pelatihan  UU  ITE  tentang penggunaan sosial media yang baik.
(2) Menjelaskan  tentang  dampak  penggunaan  media  sosial (facebook, whatsapp, instagram, dsb).
(3) Memberikan sesi diskusi kepada peserta pelatihan UU ITE untuk mengeksplore  kembali  pengetahuan  yang  telah  diperoleh sebelumnya.
(4) Memberikan  contoh  kasus-kasus  yang  terjadi  di  sosial  media yang terkait dengan story.
3. Tahap evaluasi : pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui respon  peserta  setelah  kegiatan  ini  selesai.  Evaluasi  ini  dilakukan terhadap tingkat pemahaman peserta pelatihan dalam materi UU ITE terutama dalampenggunaan media sosial.

## HASIL PEMBAHASAN
1. Dasar  Pembentukan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan TransaksiElektron
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  telah  mengalami  banyak perkembangan  di  segala  aspek,  baik  dibidang  ekonomi,  politik,  sosial,  dan lain-lain, maupun dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disingkat  dengan  IPTEK.  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektonik  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi. Undang-undang ITEmulai disusun pada bulan maret tahun 2003 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) yang bekerjasama dengan tim dari tiga Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universtitas  Indonesia  (UI)  dan  Institut  Teknologi  Bandung  (ITB)  yang kemudian  disampaikan  kepada  DPR  pada  tahun  2005.  Tim  Unpad  yang bekerjasama  dengan  ahli  dari  ITB  menamai  naskah  akademiknya  dengan Rancangan  Undang-undang  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  sedangkan tim dari UI memberi nama naskah akademiknya dengan Rancangan Undang- undang  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik.  Karena  terjadi penamaan  rancangan undang-undang yang berbeda, maka ditunjuklah Prof.
Dr. H. Ahmad Mujahid Ramli, S.H., M.H sebagai ketua tim sinkronisasi yang kemudian  menamakan  naskah  akademiknya  menjadi  Rancangan  Undang- undang Informasi dan TransaksiElektronik.
Jika  dilihat  baik  dalam  naskah  akademik,  konsideran  menimbang Undang-undang  ITE  maupun  risalah  sidang  paripurna  DPR  tentang pembahasan  Rancangan  Undang-undang  ITE,  maka  Undang-undang  ITE pada dasarnya adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena  adanya  kejahatan-kejahatan  baru  terutama  dalam  bidang  ekonomi, yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  telah  berkembang pesat, dimana kejahatan-kejahatan tersebut belum terakomodir dalam hukum positif  Indonesia  baik  oleh  KUHP  maupun  oleh  peraturan  perundang- undangan lain.Sehingga pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaranITEtidak  diatur  secara  khusus  seperti  yang  ada  dalam  KUHP. Undang-undang  ITE  hanya  menyebut  perbuatan  yang  memiliki  muatan penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  saja,  tidak  menjabarkan  lebih  rinci apa  saja  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  menyerang  kehormatan  dan  nama baik seseorang.

## 2. Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial
Kehormatan dan nama baik seseorang yang telah meninggal masih tetap penting  untuk  dilindungi  dari  tindakan  penghinaan  dan  pencemaran  nama baik  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  adalah  karena  semata-mata  bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik keluarga yang ditinggalkan atau ahli  waris  dari  orang  yang  telah  meninggal  tersebut.  Bukti  bahwa perlindungan  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  dari  tindak  pidana penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan ahli wari dari seseorang yang sudah meninggal yang kehormatan dan nama baiknya dihina terdapat dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP. Pasal tersebut menunjukan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal merupakan tindak pidana aduan atau klacthdelict . Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan  aduan  tersebut  hal  ini  dikarenakan  bahwa  kepentingan  pribadi orang  yang  menjadi  korban  dari  delik  penghinaan  tersebut  lebih  besar kerugiannya daripada kepentingan umum.Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta 321  ayat  (3)KUHP  merupakan  aturan  yang  menyebutkan  siapa  saja  yang berhak  melakukan  pengaduan  ketika  terjadi  tindak  pidana  penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal.  Berdasarkan pasal  320  ayat  (2) dan ayat  (3)  serta  Pasal  321  ayat  (3)KUHP,  maka  dapat  diketahui  bahwa  yang
dapat  mengadukan  tindak  pidanapenghinaan  terhadap  orang  yang  sudah meninggal  adalah  seorang  keluarga  sedarah  atau  yang  memiliki  hubungan darah  karena  ikatan  perkawinan  dalam  keturunan  yang  lurus  atau menyimpang sampai derajat kedua atau suami atau istri dari orang yang sudah meninggal tersebut.
Penghinaan  merupakan  judul  dari  bab  XVI  Buku  II  KUHP  yang didalamnya  tidak  ditulis  secara  tegas  apa  yang  dimaksud  dengan  tindak pidana  penghinaan.  Beberapa  pasal  seperti  Pasal  310  tentang  penistaan ( smaad ),  Pasal  311  tentang  fitnah  ( laster) tidak  memakai  kata  menghina.
Pasal 315 memuat tindak pidana yang dikenal dengan penghinaan ringan atau juga disebut dengan penghinaan bersahaja ( eenvoudige beleediging). Tindak pidana  penistaan  yang  diatur  dalam  Pasal  310  KUHP  merupakan  bentuk khusus dari tindak pidana penghinaan, oleh karena itu apabila ingin mencari apa yang sebenarnya dimaksud dengan penghinaan, maka dapat pula melihat melalui  rumusan  tindak  pidana  penistaan.  Berdasarkan  Pasal  310  KUHP, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana penistaan adalah:
1. Perbuatan Dilakukan denganSengaja
2. Perbuatan tersebut Menyerang Kehormatan dan Nama Baik Seseorang
3. Perbuatan tersebut Dilakukan dengan Cara Menuduhkan Sesuatu Hal
4. Perbuatan  tersebut  Bertujuan  Agar  Sesuatu  Hal  yang  Dituduhkan Diketahui OlehUmum
Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai  penghinaan  atau pencemaran nama baik  berdasarkan Pasal  27  ayat  (3) Undang-undang  ITE, yaitu:

## 1. Setiap Orang
Undang-undang  ITE  memberikan  batasan  tentang  setiap  orang dalam  Pasal  2.  Setiap  orang  yang  dimaksud  oleh  Undang-undang  ITE adalah setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat  hukum  baik  didalam  wilayah  hukum  Indonesia  maupun  diluar wilayah  hukum  Indonesia  yang  merugikan  kepentingan  Negara Indonesia. Sehingga setiap orang baik itu waga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dapat dipidana jika memenuhi delik penghinaan yang telah  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-  undang  ITE  termasuk sebuah badan hukum.
2. Sengaja
Pengertian sengaja dalam Undang-undang ITE tidak dijelaskan, begitu  pula  dalam  KUHP.  Namun  terdapat  dua  teori  yang  dapat digunakan untuk menentukan unsur kesengajaan, yaitu:
a. Teori kehendak, dalam menentukan suatu perbuatan memang telah dikehendaki  oleh pelaku kejahatan tersebut  maka harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan sesuai dengan motif untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu antara motif, perbuatan dan  tujuan  harus  memiliki  hubungan  kausal  dengan  batin pelakukejahatan.
b. Teori  pengetahuan,  dalam  menentukan  adanya  unsur  kesengajaan maka  harus  dibuktikan  hubungan  kausal  dalam  batin  pelaku kejahatan antara tujuan yang hendak dicapai danmotif.
3. TanpaHak
Unsur tanpak hak dalam Pasal 27 (3) Undang-undang ITE tidak dijelaskan secara rinci, tetapi unsur tanpa hak dalam rumusan pasal ini merupakan  unsur  melawan  hukum.  Seseorang  tidak  berhak  melakukan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut dilarang, akan tetapi ketika ia tetap  melakukan  perbuatan  tersebut,  maka  ia  telah  melawan  hukum dengan tetap melakukan perbuatan tersebut. Merupakan suatu kewajiban absolut  bagi  seseorang  untuk  tidak  mengganggu  orang  lain  dengan menghina  orang  tersebut,  artinya  seseorang  tidak  memliki  hak  untuk mengganggu orang lain dengan cara melakukan penghinaan.
4. Mendistribusikan,  Mentransmisikan  dan  Membuat  dapat  Diaksesnya Informasi Elektronik atau DokumenElektronik
Unsur  mendistribusikan,  mentransmisikan  dan  membuat  dapat diaksesnya informasi elektronik dalam pasal 27 ayat (3) Undang- undang ITE sudah cukup jelas mengatur perbuatan yang secara nyata dilakukan.
5. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran namabaik
Unsur  inilah  yang  menurut  penulis  tidak  jelas,  karena  konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal ini tidak dijelaskan dalam penjelasan undang-undang. Jika dilihat pada penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, juga hanya ditulis cukup jelas. Padahal jika dilihat  dalam  KUHP  dimana  peraturan  tersebut  dibentuk  pada  saat pemerintahan  Kolonial  Belanda,  kejahatan  terhadap  kehormatan  dan nama baik tidak secanggih pada saat ini, akan tetapi pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur secara rinci dengan  membagi  tindak  pidana  penginaan  dan  pencemaran  nama  baik menjadi  tujuh  macam.  Konsep  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik dalam KUHP jelas memilikiperbedaan.
Penghinaan yang diatur KUHP yaitu dalam Pasal 315 memiliki unsur
kekhususan.  Unsur  tersebut  adalah  “tidak  menuduhkan  sesuatu  perbuatan tertentu  atau  tidak  bertujuan  untuk  disiarkan  kepada  umum  akan  tetapi terbatas  pada  cara-cara  yang  dilakukan”.  Sedangkan  kekhususan  dalam pencemaran  nama  baik  atau  dalam  KUHP  juga  dikenal  dengan  penistaan adalah  “dengan  menuduhkan  suatu  perbuatan  tertentu  dan  bertujuan  untuk disiarkan kepada umum”. Maka jelaslah perbedaan konsep penghinaan dan pencemaran  nama  baik  dalam  KUHP,  namun  perbedaan  konsep  ini  tidak ditemukan  dalam  Undang-undang  ITE,  karena  Undang-undang  ITE  hanya mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum dan hanya dimuat dalam satu pasalsaja.
Walaupun  pasal  27  ayat  (3)  Undang-undang  ITE  tidak  jelas  dalam mengatur  masalah  tindak  pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik, kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal  masih  dapat  dipidana.  KUHP  sebagai lex  generalis dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan  tindak pidana  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal,  yaitu  dengan menggunakan Pasal  320 dan Pasal  321  KUHP.  Sedangkan Undang-undang ITE  yang  merupakan lex  specialis digunakan  sebagai  dasar  hukum  untuk menjerat pelaku kejahatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui  media  sosial  mengenai  cara  dan  media  yang  digunakan  untuk melakukan  kejahatan  tersebut.  Hal  ini  dapat  digunakan  sebagai  langkah alternatif ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, mengingat KUHP yang mengatur mengenai tindak  pidana  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  memiliki keterbatasan  dalam  hal  cara  dan  media  yang  digunakan,  yaitu  melalui teknologi informasi. Sedangkan Undang-undang ITE yang mengatur masalah teknologi  informasi  memiliki  keterbatasan  dalam  hal  pengaturan  tindak pidana penghinaan dan pencemaran namabaik.
Terkait  dengan  keterbatasan  KUHP  dalam  mengatur  cara  dan  media yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudahmeninggal,  Pasal  320  KUHP  tidak  menyebut  secara  langsung bagaimana cara dan apa saja media yang dapat digunakan untuk pelakukan delik penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, karena dalam Pasal 320 KUHP hanya menyebutkan “….melakukan perbuatan yang kalau orang itu  masih  hidup  akan  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis…”, oleh  karena  itu,  dalam  mencermati  cara  dan  media  yang  digunakan  dalam delik  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  tersebut  harus melihat  pada  delik  penghinaan,  yaitu  dalam  Pasal  315 . Seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya, penghinaan pada Pasal 315 dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu secara lisan dan tertulis dimuka umum, secara lisan dan tertulis di muka orang itu sendiri dan melalui surat yang dikirimkan atau diterimakan
kepadanya, berdasarkan hal tersebut maka dalam penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal cara yang dilakukan adalah dengan lisan, tulisan atau dengan  mengirimkan  atau  menerimakan  surat  kepada  orang  yang  menjadi korban tersebut.
Berbeda dengan KUHP yang cara dan medianya terbatas, pada pasal 27 ayat  (3)  Undang-undang  ITE  cara  dalam  tindak  pidana  penghinaan  dan pencemaran  nama  baik  adalah  dengan  mendistribusikan,  mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik. Pada bab tinjauan pustaka  telah  dijelaskan  bahwa  mendistribusikan  adalah  kegiatan menyalurkan  sesuatu  dan  mentransmisikan  adalah  mengirimkan  atau meneruskan  informasi  elektronik,  sedangkan  membuat  dapat  diaksesnya suatu  informasi  elektronik  adalah  membuat  suatu  informasi  elektronik tersebut dapat diketahui oleh umum. Pasal 1 angka 15 Undang-undang ITE mendefinisikan  bahwa  akses  adalah  kegiatan  melakukan  interaksi  dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Sedangkan Sistem elektronik  berdasarkan  Pasal  1  angka  5  Undang-undang  ITE  adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan, menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan  dan/  atau  menyebarkan informasielektronik.
Berdasarkan  hal  tersebut,  cara  yang  digunakan  dalam  tindak  pidana penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  baik  yang  ada  dalam KUHP  maupun  cara  yang  digunakan  dalam  tindak  pidana  penghinaan Undang-undang  ITE  pada  hakekatnya  bersifat  sama,  yaitu  membuat masyarakat  umum  mengetahui  tulisan,  gambaran,  informasi  yang  memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut.
Selain cara yang digunakan pelaku tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP juga mengatur mengenai media dalam tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal  tersebut,  akan  tetapi  sama  halnya  dengan  cara  yang  dilakukan, media dalam KUHP  juga bersifat  terbatas. Pasal  320 dan Pasal  321 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal jika media yang berupa gambaran atau tulisan memuat tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Gambar dan tulisan yang dimaksud dalam Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP merupakan gambar dan tulisan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, KUHP belum mampu mengakomodir  tindak  pidana  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah meninggal melalui media sosial, karena terbatasnya KUHP dalam pengaturan mengenai  cara  dan  media  yang  digunakan  dengan  memanfaatkan teknologiinformasi.
Undang-undang  ITE  mengatur  media  yang  digunakan  dalam  tindak pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  yang  belum  terakomodir dalam  KUHP  yaitu,  agen  elektronik  sebagai  penyalur  informasi  elektronik. Pasal  1  angka  8  Undang-undang  ITE  menyebutkan  bahwa  agen  elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang  diselenggarakan  oleh  orang.  Sedangkan  Informasi  elektronik berdasarkan  Pasal  1  angka  1  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic  data  interchange (EDI),  surat  elektronik  ( electronic  mail ), telegram,  teleks,  telecopy,  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, KodeAkses,symbol,atauperforasiyangtelahdiolahyangmemilikiartiataudapat dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya.  Berdasarkan  pengertian agen elektornik dalam ketentuan umum Undang-undang ITE tersebut, maka agen elektronik dapat berupa seperangkat komputer, handphone, tablet, dan benda-benda  elektronik  lain  yang  mampu  mengirimkan  suatu  infomasi elektronik yang dapat berupa gambar, tulisan, suara, foto dan lain-lain. Media sosial seperti facebook, twitter, path, dan lain-lain yang telah diuraikan pada bab  sebelumnya,  merupakan  suatu  aplikasi  dalam  agen  elektronik  sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk saling mengirim atau bertukar  informasi  elektronik  seperti  foto,  gambar,  tulisan  dan  lain-lain. Ketika  terjadi  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  melalui media sosial, dalam hal ini penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal hanya diatur dalam KUHP yang pengaturan mengenai medianya terbatas pada gambaran  dan  tulisan,  maka  Undang-undang  ITE  dapat  digunakan  sebagai dasar  hukum  dalam  hal  media  yang  digunakan  dalam  tindak  pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial.
Hal  ini  dikarenakan  bahwa  media  yang  diatur  dalam  KUHP  dan Undang-  undang  ITE,  yaitu  gambar,  foto  dan  tulisan,  dan  lain-lain  pada dasarnya sama, akan tetapi memiliki dimensi yang berbeda. Jika KUHP hanya berbentuk  fisik,  maka  media  dalam  Undang-undang  ITE  berbentuk  virtual, bahkan  dalam  Undang-undang  ITE  juga  tidak  hanya  terbatas  pada  gambar, foto  dan  tulisan,  akan  tetapi  juga  termasuk  seperti  suara,  telegram,  teleks, symbol, angka, huruf, dan lain-lain seperti yang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang ITE.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa ketika terjadi penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal pelaku tetap dapat dipidana meskipun dilakukan melalui media sosial. Hal ini dikarenakan bahwa  cara  dan  media  dalam  tindak  pidana  penghinaan  yang  diatur  dalam Pasal  27 ayat  (3) Undang-undang  ITE dan Pasal 320 dan Pasal  321 KUHP memiliki kesamaan, pembedanya adalah dalam Undang-undang ITE cara dan
media  dalam  melakukan  tindak  pidana  penghinaan  dilakukan  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi,  sedangkan  cara  dan  media  yang  diatur dalam  KUHP  dilakukan  secara  lisan,  tulisandan  melalui  surat  yang dikirimkan atau diterimakan. Dasar hukum  yang  digunakan untuk  menjerat pelaku  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  melalui  media sosial dapat menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE juncto Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Pasal 27 ayat (3) digunakan sebagai dasar hukum mengenai  cara  dan  media  yang  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana penghinaan, yaitu media sosial,  sedangkan Pasal  320 dan Pasal  321 KUHP digunakan sebagai dasar hukum jenis penghinaan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal.  Sedangkan  untuk sanksi pidana dapat menggunakan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang ITE.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  tersebut,  maka  untuk  permasalahan  pertama  dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ITE merupakan sebuah peraturan perundang- undangan yang dibentuk untuk menjadi dasar hukum bagi kegiatan ekonomi atau aktivitas  ekonomi,  yang  dalam  melakukan  kegiatan  atau  aktivitas  tersebut memanfaatkan teknologi informasi. Undang-undang ITE bukanlah murni sebuah undang-undang pidana, melainkan undang-undang yang memiliki sanksi pidana, sehingga pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi hanya disebut secara umum dan tidak diatur secara spesifik seperti yang ada dalam KUHP. Selain itu dalam Undang-  undang  ITE  tidak  ada  pasal  yang  menyebutkan  bahwa  tindak  pidana penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  merupakan  tindak  pidana  aduan  seperti yang ada dalam KUHP.
Permasalahan  kedua  mengenai  dapat  dipidananya  seseorang  yang melakukan  tindak  pidana  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal melalui  media  sosial,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pengaturan  tindak  pidana penghinaan  yang  hanya  disebutkan  “memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, membuat  pasal  yangmengatur  masalah  kejahatan  terhadap  kehormatan  tersebut menjadi  tidak  jelas.  Sehingga  ketika  terjadi  tindak  pidana  penghinaan  terhadap orang  yang  sudah  meninggal  melalui  media  sosial,  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mengakomodir  tindak  pidana  tersebut  dalam  satu peraturan.  Tidak  diaturnya  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal melalui media sosial  tidak lantas membuat para  pelaku kejahatan tersebut  tidak dapat  dipidana.  Penulis  berpendapat  bahwa  tindak  pidana  penghinaan  terhadap orang  yang  sudah  meninggal  melalui  media  sosial  tetap  dapat  dipidana  dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia, yaitu Pasal
320 dan Pasal 321 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Pasal 320 dan  Pasal  321  KUHP  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  tentang  jenis  penghinaan, dalam hal ini adalah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dijadikan dasar hukum tentang media yang dipakai untuk melakukan tindak pidana penghinaan, dalam hal ini adalah media sosial.

## DAFTAR RUJUKAN
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
Bambang  Marhiyanto,  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia , Media  Centre, Surabaya.
Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at,  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum,
Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
Leden  Marpaung,  Tindak  Pidana  Terhadap  Kehormatan,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2010.
Masruchin Rubai, Asas-asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2001. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 .
Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia,  Refika Aditama, Bandung, 2012.