licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Sah atau Tidak Smart Contract Dalam Sistem Blockchain? erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Rumi Suwardiyati 1 , Hanif Nur Widhiyanti 2 , Setiawan Wicaksono 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia, rumisuwardiyati@ub.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia 3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Smart  contracts  in  blockchain  systems  are  widely  used  as  automated agreements  that  can  expedite  the  execution  of  a  contract.  Based  on  the characteristics  of  smart  contracts  analyzed  through  agreements  in  the Indonesian Civil Code (BW), it can be concluded that smart contracts can be legally used in contractual legal activities in Indonesia. This is because smart contracts meet the requirements outlined in the BW as guidelines for contract formation, particularly concerning the validity of contracts. Using a normative method, which employs literature as legal material for this writing, the result shows that the validity of smart contracts in blockchain, based on Indonesian contract  law,  aligns  with  the  contract  law  that  fulfills  the  requirements  of Article  1320  BW.  Smart  contracts  can  also  be  classified  as  standard agreements  where  the  parties  agree  based  on  an  existing  and  mutually agreed-upon contract. Until now, there are no specific regulations regarding smart contracts in Indonesia, even though smart contracts are already widely used in the country.
Manuscript History:
Received: 2023-11-17
Accepted: 2024-07-22
Corresponding Author: Rumi Suwardiyati, rumisuwardiyati@ub.ac.id
Keywords : Smart contract; Blockchain; agreement
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Suwardiyati, R., Widhiyanti, H. N., & Wicaksono, S. (2024). Sah atau Tidak Smart Contract Dalam Sistem Blockchain? Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (2). doi: https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5156

## PENDAHULUAN
Kata  " Smart "  dalam smart  contract mengacu  pada  otomatisasi,  sedangkan  kata " Contract " dapat diarahkan pada sebagain perjanjian, yang akhirnya smart contract dapat diartikan  sebagai  perjanjian  otomatis. 1 Hal  ini  muncul  sebagai  solusi  inovatif  untuk menjadikan proses kontrak tradisional menjadi kontrak otomatis. Dalam pengertian yang lebih sederhana, smart contract dapat diartikan sebagai blok digital yang berisi perjanjian antara  dua  pihak. Smart  contract adalah  sebuah  program  yang  disimpan  dalam  jaringan blockchain  dan  aktif  beroperasi  setelah  syarat  yang  telah  ditetapkan  tercapai.  Setelah
1 Taufiqurrohman, 2022, Desain Aset Digital Kripto Berbasis Syari’ah di Indonesia . Diambil 10 Juli 2024 dari http://repository.iainkudus.ac.id/7698/ .
persyaratan  tersebut  terpenuhi,  smart  contract  akan  secara  otomatis  melaksanakan instruksi  yang  telah  diprogramkan. 2 Contoh  penggunaannya  dapat  ditemukan  dalam transaksi token dan berbagai jenis transaksi digital saat ini. Smart contract muncul diawali dengan dari gagasan brilian seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat, Nick Szabo pada tahun 1990-an. Nick Szabo memiliki pemikiran untuk membuat perjanjian yang dapat terjadi secara otomatis tanpa harus melibatkan manusia dalam menjalankannya. Ide Nick Szabo  tersebut  menjadi  apa  yang  sekarang  kita  kenal  sebagai smart  contract yang merupakan perjanjian digital yang dapat beroperasi sendiri dan disimpan dalam blockchain . Smart  contract menggambarkan  perjanjian  yang  dijalankan  dengan  sendirinya. Dengan  konsep  ini,  Nick  Szabo  menciptakan  landasan  bagi  revolusi  dalam  cara  kita menjalankan  kontrak  dan  perjanjian  dalam  dunia  digital. Perkembangan  smart  contract mengemuka  setelah  munculnya  Ethereum,  sebuah  platform  terdesentralisasi  yang digunakan untuk menciptakan layanan daring di blockchain dengan dasar smart contract. Mata  uang  kripto  ether  (ETH)  digunakan  sebagai  alat  pertukarannya.  Smart  contract berjalan  tanpa  melibatkan  pihak  ketiga  dan  dicatat  dalam  blockchain  Ethereum.  Secara alternatif,  smart  contract  dapat  dianggap  sebagai  suatu  protokol  dalam  sistem  komputer yang  memfasilitasi  dan  memverifikasi  kontrak  digital,  serta  mengotomatiskan  tindakan selanjutnya ketika kondisi terpenuhi. 3
Smart contract merespon perintah yang telah diatur, yang kemudian dieksekusi oleh jaringan komputer setelah verifikasi kondisi. Program atau transaksi yang dijalankan tidak dapat diubah, kecuali oleh pihak yang berwenang, dan data hasilnya hanya dapat diakses oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  izin.  Terdapat  sejumlah  ketentuan  dalam  smart  contract yang harus dipenuhi untuk memastikan keberhasilan dan kepuasan transaksi. Semua pihak yang terlibat harus sepakat tentang cara penyimpanan transaksi dan data dalam blockchain serta menyetujui aturan yang mengatur transaksi tersebut. Ethereum telah mendapatkan popularitas  yang  signifikan  di  kalangan  start-up  dan  pengembang  perangkat  lunak terkemuka di seluruh dunia.
Ciri  khas  yang  sangat  mencolok  pada  Ethereum  adalah  kemampuan  spesifikasi bahasa pemrogramannya, yang memungkinkan pembuatan aplikasi terdesentralisasi sesuai dengan parameter yang diinginkan. Kapitalisasi Ethereum telah mendekati nilai kapitalisasi perusahaan-perusahaan  besar  Amerika  seperti  Hewlett-Packard  (HP),  American  Airlines, dan Moody's. Ethereum juga termasuk dalam kategori aset digital,  komoditas digital, dan teknologi yang mengikuti prinsip desentralisasi dan enkripsi yang dapat diperdagangkan antar pengguna. Transaksi Ethereum dapat dilakukan tanpa menggunakan kartu kredit atau melibatkan  bank  sentral.  Desain  Ethereum  telah  disusun  sedemikian  rupa  untuk memfasilitasi  pengguna  dalam  melakukan  transaksi  perdagangan  dengan  lebih  cepat, sederhana, dan efisien melalui jaringan internet yang tersedia.
Aset  digital  ini  termasuk  dalam  kategori  komoditas  digital  yang  berdasarkan teknologi  desentralisasi  dengan  menggunakan  jaringan  peer-to-peer  atau  yang  sering disebut sebagai jaringan blockchain, dan dapat diperdagangkan di platform Exchange aset digital berbasis website. Ethereum juga menawarkan platform dengan kemampuan Turing yang lengkap sehingga memungkinkan pengkodean aplikasi kompleks. Dengan Ethereum , hampir  semua  fungsi  dapat  diukur  dan  dijalankan. Smart  contract modern  sering menggunakan  bahasa  program  yang  disebut Solidity, yang  dirancang  khusus  untuk pengembangan smart  contract . Kode  Solidity kemudian  diubah  menjadi bytecode ,  yang dieksekusi  oleh Ethereum  Virtual  Machine  (EVM) .  Dengan  kemampuan  ini, smart contract tidak hanya digunakan untuk transaksi keuangan, tetapi juga untuk perdagangan, aset digital, obligasi token, dan berbagai aplikasi lainnya.
2 Aprialim,  Fiqar,  2020.  Penerapan  Blockchain  dengan  Integrasi  Smart  Contract  pada  Sistem Crowdfunding. Diambil 01 November 2023, dari http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1803/
3 Imelda Martinelli. Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan ,  UNES Law Review, Vol 6 (4) Juni 2024, hal. 1076.
Penelitian terkait smart contract pernah dilakukan oleh Eureka Inola Kadly dkk yang berjudul  Keabsahan  Blockchain-Smart  Contract  Dalam  Transaksi  Elektronik  :Indonesia, Amerika dan Singapura. Dalam penelitian ini membahas keabsahan smart contrack dalam hukum Indonesia yaitu hanya menggunakan UU ITE dan melihat keabsahan smart contract menurut hukum Amerika dan Singapura. 4 Namun dalam penelitian ini belum menganalisis sesuai dengan dasar hukum perjanjian yaitu Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt). Penelitian lain berkaitan dengan smart contract dilakukan oleh Amy Dwi Kurnaini dan Lailatul Rohma yang berjudul Analisis Teori Al- Ba’I Terhadap Praktik  Smart  Contract  Pada  Platform  E-Commerce. 5 Penelitian  ini  membahas  smart contract dalam sudut pandang hukum islam dan menganailis dalam aspek Hukum Perjanjian di dalam KUHPdt.
Hadirnya smart  contract menimbulkan  banyak  tanya,  apakah smart  contract merupakan  perjanjian  ataupun  persetujuan,  atau  hanyalah  kontrak  yang  dibuat  secara elektronik dan otomatis dan tidak memiliki kekuatan yang kuat. Sedangkan dalam kaidah norma,  pembuatan  perjanjian  merujuk  kepada  Buku  III  KUHPdt,  dan  mengenai  syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt.  Dimana Buku III KUHPdt ini sifatnya aanvullenrecht dan ada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt Dimana orang leluasa untuk membuat perjanjian, selama tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban  umum. 6 Sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  “Urgensi  Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian Pada Smart Contract dalam Sistem Blockchain”.

## METODE
Tipe penulisan ini merupakan pendekatan normatif atau penelitian hukum normatif, yang  melibatkan  analisis  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  teks  guna  menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan focus untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif. 7 Pendekatan ini berlandaskan konsep hukum sebagai pedoman atau norma yang digunakan sebagai acuan untuk perilaku manusia yang dianggap pantas. Sistem norma  ini  terkait  dengan  prinsip-prinsip,  norma,  dan  peraturan  hukum,  keputusan pengadilan,  perjanjian,  serta  ajaran  hukum.  Penulisan  hukum  adalah  suatu  proses  atau metode  yang  digunakan  untuk  menemukan  peraturan  hukum,  undang-undang,  serta prinsip-prinsip  hukum  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang dihadapi, misalnya, menentukan legalitas smart contract dalam konteks sistem blockchain sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia.
Pendekatan  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach ).  Pendekatan  perundangan-undangan  dipergunakan  untuk  menelaah  regulasi yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  berkaitan  dengan  smart  contract,  apakah  telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320  KUHPdt. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum  primer  adalah  Kitab  Undang-Undnag  Hukum  Perdata,  khususnya  buku  III.  Bahan hukum sekunder berupa bahan Pustaka, jurnal, artikel online yang berkaitan dengan syarat sah  smart  contract.  Bahan  hukum  tersier  berupa  Kamus  Hukum,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia dan lain-lain.
4 Eureka  Inola  Kadly  dkk, Kebasahan  Blockchain-Smart  Contract  dalam  Transaksi  Eletronik  : Indonesia, Amerika dan Singapura , Jurnal Sains Sosio Humanioran, Vol.5 (2) Juni 2021, hal. 199.
5 Amy Dwi Kurnaini dan Lailatul Rohma, Analisis Teori Al-Ba’I Terhadap Praktik Smart Contract Pada Platform E-Commerce, Mislim Heritage , Vol 9 (1) 2024, hal. 45.
6 Cyndiarnis Cahyaning Putri, Non-Fungible Token : Suatu Urgensi Serta Kontruksi Hukum Dalam Perpspektif Hukum Perjanjian, Widya Yuridika Vol 6 (2), 2023, hal. 217.
7 Johny Ibrahim, (2007), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, hal. 295.
Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan internet, yang  kemudian  dikumpulkan  dan  dianalisis  menggunkan  Teknik  analisis  preskriptif sehingga  ditemukan  jawaban  dari  isu  hukum  terkait  urgensi  pemenuhan  syarat  sah perjanjian smart contract dalam sisitem blockchain menurut hukum Indonesia. Dalam teknis analisis bahan hukum juga dilakukan penafsiran secara sistematis untuk menganalisis isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ide  utama  dalam  konsep  perjanjian  yang  menekankan  teknologi  blockchain,  yang saat  ini  mendapatkan  perhatian  dan  peminatan  yang  luas  dan  diadopsi  dalam  berbagai negara, adalah melalui konsep smart contract. Penggunaan smart contract dalam konteks hukum  kontrak  di  Indonesia  telah  merambah  berbagai  sektor  seperti  perdagangan keuangan, layanan asuransi, persetujuan kredit, proses hukum, dan bahkan pengumpulan dana melalui metode yang dikenal sebagai crowdfunding atau Initial Coin Offering (ICO). 8 Hingga saat ini, perkembangan teknologi ini telah melibatkan berbagai platform, termasuk Ethereum,  Bitcoin,  dan  Nxt,  dalam  menerapkan  kontrak  cerdas.  Seiring  dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya individu yang menggunakan Bitcoin dan teknologi  blockchain,  aplikasi  smart  contract  semakin  populer  dan  menjadi  salah  satu pilihan utama. 9 Hampir semua mata uang kripto memiliki smart contract sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Nick Szabo mendefinisikan smart contract sebagai "protokol transaksi terkomputerisasi yang menjalankan ketentuan kontrak".  Menurut  Jake  Frankenfield,  smart  contract  adalah  "kontrak  otomatis  dengan ketentuan  kesepakatan  antara  pembeli  dan  penjual  yang  tertulis  secara  langsung  dalam baris-baris kode. Kode dan perjanjian yang terdapat di dalamnya ada di seluruh jaringan blockchain yang terdesentralisasi. Kode tersebut mengendalikan pelaksanaan, dan transaksi dapat dilacak dan tidak dapat dibatalkan.
Dalam pengertian yang lebih luas, smart contract adalah cara menggunakan Bitcoin untuk  membentuk  perjanjian  dengan  pihak-pihak  terkait  melalui  blockchain.  Informasi mengenai smart contract dienkripsi dan dicatat dalam sebuah buku besar bersama, sehingga semua  data  dapat  dicatat  dan  disimpan  dalam  blok  yang  tidak  dapat  dihapus  atau dimanipulasi oleh pihak lain. Terdapat tiga elemen utama yang membedakan smart contract dari kontrak tradisional, yaitu otonomi, kemandirian, dan desentralisasi. Otonomi mengacu pada fakta bahwa setelah diluncurkan dan beroperasi, kontrak dan agen pemula tidak perlu intervensi  lebih  lanjut.    Smart  contract  memiliki  kemampuan  untuk  mandiri  dalam penggunaan  sumber  daya, seperti  mengumpulkan  dana  melalui  penyediaan  layanan  atau menerbitkan  ekuitas,  dan  menggunakan  dana  tersebut  untuk  kebutuhan  sumber  daya, seperti  pemrosesan  daya  atau  penyimpanan.  Smart  contract  bersifat  terdesentralisasi karena mereka tidak bergantung pada satu server pusat; mereka tersebar dan dijalankan oleh node-node jaringan.
Smart  contract  sangat  terkait  dengan  teknologi  blockchain,  yang  muncul  sebagai solusi terhadap kekurangan kepercayaan (trust) dalam mekanisme perbankan yang terkait dengan  uang  elektronik  bernama  Bitcoin.  Blockchain  sendiri  adalah  sebuah  basis  data terdistribusi  yang  memelihara  daftar  data  yang  terus  berkembang  dan  aman  dari  upaya pemalsuan  dan  revisi.  Blockchain  terdiri  dari  blok-blok  yang  berisi  kumpulan  transaksi individual.  Setiap  blok  memiliki  cap  waktu  dan tautan  ke  blok  sebelumnya. Sekarang  ini,
8 Dondy  Indraprakoso  dan  Haripin, Eksplorasi  Potensi  Penggunaan  Blockchain  Dalam Optimalisasi Manajemen Pelabuhan di Indonesia: Tinjauan Literatur , Sanskara Manajemen Dan Bisnis, Vol 1 (3), Juli 2023, hal. 140-160.
9 Hafiz,  Muhammad, Perancangan  Aplikasi  E-Voting  Dengan  Sistem  Smart  contract Berbasis Teknologi Blockchain. Diss. Univeristas Komputer Indonesia , diambil 11 September 2023, dari https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5669/ .
penggunaan smart contract telah merambah ke berbagai sektor, termasuk perbankan, jasa keuangan,  fintech,  kesehatan,  pemerintahan,  asuransi,  dan  e-commerce.  Teknologi  smart contract  semakin  populer  dalam  dunia  bisnis  dan  perdagangan  di  seluruh  dunia.  Smart contract  dapat  mengeksekusi  ketentuan  yang  telah  disepakati,  seperti  dalam  ketentuan pembayaran, pengiriman, jaminan, force majeure, dan batasan tanggung jawab antara pihak- pihak yang terlibat.
Selain itu, smart contract adalah evolusi dari perjanjian baku yang telah digunakan secara  luas  dalam  dunia  bisnis  dan  lahir  sebagai  tanggapan  atas  kebutuhan  masyarakat. Meskipun  perjanjian  baku  telah  diterima  secara  luas  oleh  masyarakat,  penting  untuk mencatat  bahwa  ada  klausul  eksekusi  yang  dapat  memberatkan,  terutama  dalam  hal pembebasan tanggung jawab pihak-pihak jika terjadi pelanggaran kontrak.
Bentuk pembatasan juga dapat mengambil wujud dalam  pengaturan jumlah  ganti rugi yang  bisa  diminta  atau  dalam  menetapkan  batasan  waktu  bagi  pihak  yang  mengalami kerugian  untuk  mengajukan  klaim  atau  ganti  rugi.  Di  Indonesia,  ada  standar  yang  harus diperhatikan  untuk  menentukan  apakah  klausul,  persyaratan,  dan  ketentuan  dalam perjanjian  baku  bisa  berlaku  dan  mengikat  semua  pihak.  Standar  ini  mencakup  undang- undang,  etika,  ketertiban  umum,  kesopanan,  dan  norma-norma  yang  berlaku.  Dalam perkembangannya,  kebebasan  berkontrak  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  agar  semua pihak memiliki posisi yang seimbang dalam transaksi.
Ketika salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah, maka pihak yang lebih kuat dapat memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri. Dalam konteks perjanjian kredit yang diatur dalam perjanjian baku, prinsip kebebasan berkontrak haruslah sejalan dengan prinsip- prinsip hukum perjanjian yang lain, yang secara keseluruhan menjadi dasar hukum perjanjian. Salah  satu  prinsip  ini  adalah  prinsip  keseimbangan.  Oleh  karena  itu,  prinsip  kebebasan berkontrak  saat  ini  tidak  sepenuhnya  diakui  sebagai  berlaku  universal,  terutama  ketika perjanjian baku atau standar digunakan dalam praktik perbankan.
Smart contract secara tidak langsung telah mengubah berbagai aspek dalam dunia mata uang digital. Terjadinya perdagangan peer-to-peer mungkin terjadi tanpa perlu kepercayaan kepada  pihak  ketiga  melalui  bursa  terdesentralisasi.  Selain  itu,  proses  pinjam-meminjam dengan agunan dan akumulasi bunga yang mudah juga terjadi dengan begitu mudah dan didukung oleh pihak-pihak terkait. Tak hanya itu, smart contract juga memungkinkan token digital yang mewakili aset berwujud seperti real estate, NFT ( Non-Fungible Token ), saham, dan  komoditas. 10 Lebih  lanjut, smart  contract memunculkan  organisasi  otonom terdesentralisasi  (DAO)  dan  berbagai  layanan  otomatis  seperti  penyimpanan  file  dan komputasi  bersama. Smart  contract telah  merevolusi  dunia  keuangan  digital  dengan menawarkan  otomatisasi,  keamanan,  dan  aplikasi  yang  beragam.  Sebagai  bagian  integral dari dunia kripto, smart contract tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kolaborasi dalam masyarakat yang semakin terhubung.
Contoh  sederhana  dari  penggunaan smart  contract adalah  ketika  seseorang  ingin meminjam uang dari temannya dengan janji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu tertentu. Sebuah smart contract dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses ini. Ketika  waktu  yang  ditentukan  tiba, smart  contract akan  memeriksa  apakah  Anda  telah mengembalikan pinjaman, dan jika ya, uang akan secara otomatis dikirimkan kepada teman yang  meminjami  uang  tersebut.  Contoh  sederhana  ini  menjelaskan  bagaimana smart contract menjadikan perjanjian dan transaksi lebih mudah, aman, dan efisien dalam dunia digital.
10 Safitri,  Arna,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Konten  NFT  (Non-Fungible  Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Diss. Universitas Jambi. Diambil 11 September 2023, dari https://repository.unja.ac.id/40961/ .
Smart  contract adalah  hasil  evolusi  dari  penerapan  blockchain  setelah cryptocurrency muncul. Terdapat lima varian smart contract yang berfungsi dengan cara yang berbeda, termasuk 11 :
1. Basic  Token  Contract :  Ini  adalah  kontrak  cerdas  yang  mencatat  alamat  akun  dan saldonya,  yang  merepresentasikan  nilai-nilai  yang  ditentukan  oleh  pembuat  kontrak. Kontrak token digunakan untuk mewakili obyek fisik dan nilai moneter lainnya.
2. Crowd  Sale  Contract :  Kontrak  cerdas  ini  digunakan  untuk  mengelola  token  dalam jumlah besar. Token tersebut digunakan sebagai alat pembayaran dalam kontrak. Dalam transaksi jual beli, investor membeli token dengan cryptocurrency, seperti Ethereum.
3. Mintable Contract : Ini adalah kontrak cerdas yang memfasilitasi perjanjian jual beli NFT (nonfungible token), yang mewakili aset digital seperti musik, item dalam game, atau karya seni.
4. Refundable  Contract :  Kontrak  cerdas  ini  memberikan  jaminan  pengembalian  aset kepada investor dalam kasus kegagalan kesepakatan.
5. Terminable Contract : Kontrak cerdas ini digunakan untuk perjanjian jual beli daring dan menjalankan program blockchain di sektor jasa keuangan.
Smart  contract  memiliki  sejumlah  kelebihan  dan  kelemahan.  Kelebihannya termasuk keamanan data yang tinggi berkat teknologi blockchain yang terdesentralisasi, transparansi dalam pelaksanaan transaksi, otomatisasi yang meningkatkan akurasi, serta pengurangan  biaya  karena  menghilangkan  perantara.  Selain  itu,  smart  contract memberikan  kendali  penuh  atas  perjanjian  atau  transaksi  yang  dilakukan.  Namun,  ada kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya regulasi hukum yang jelas  terkait smart  contract .  Ketidakjelasan  ini  dapat  merugikan  satu  pihak  jika  terjadi eksekusi sepihak atau perubahan kontrak.
Smart  contract  adalah  perjanjian  yang  tertanam  dalam  kode  komputer  di  dalam jaringan blockchain. Mereka memungkinkan tingkat pemrograman yang lebih kompleks dan otomatisasi dalam pelaksanaan perintah. Penggunaan smart contract memiliki banyak manfaat karena tingkat keamanan data yang tinggi dan transparansi yang disediakan oleh blockchain.  Blockchain  adalah  database  yang  mengamankan  berbagai  jenis  data  dalam jaringan terdesentralisasi. Data disimpan dalam blok, dan setiap blok memiliki hash dari blok sebelumnya, memudahkan deteksi perubahan. 12 Fungsi hash digunakan dalam proses blockchain  untuk  mendeteksi  perubahan  data  yang  disengaja  atau  kesalahan  jaringan. Hash selalu memiliki ukuran yang sama, sehingga string identik akan menghasilkan hash yang  sama,  sementara  string  berbeda akan  menghasilkan  hash  yang  berbeda,  membuat kesulitan untuk mencocokkan string dengan hash yang diberikan.
Blockchain digunakan dalam sistem Ethereum dengan luas, karena menyediakan logika smart contract yang konsisten. Smart contract adalah aplikasi yang  dijalankan di blockchain sebagai bagian dari validasi transaksi. Untuk menggunakan smart contract di Ethereum,  transaksi  pembuatan  khusus  dijalankan  untuk  memperkenalkan  kontrak  ke blockchain.  Kontrak  pintar  terdiri  dari  alamat  kontrak,  saldo  kontrak,  kode  yang  dapat dieksekusi  yang  ditentukan  sebelumnya,  dan  status. 13 Pihak  yang  berbeda  dapat berinteraksi  dengan  kontrak  tertentu  dengan  mengirimkan  transaksi  yang  melibatkan kontrak  ke  alamat  kontrak  yang  sudah  diketahui.  Dalam  perbandingan,  smart  contract tidak jauh berbeda dengan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah kontrak tertulis dengan
11 M.  Ulul  Azmi  dkk, Risiko  Hukum  Penggunaan  Smart  contract  pada  Ethereum  di Indonesia. Locus Journal of Academic Literature Review , Vol 2 (3) March 2023, hal.  235-242.
12 Effrida Ayni Fikri dan Teddy Anggoro, Penggunaan Smart contract Pada Teknologi Blockchain Untuk Transaksi Jual Beli Benda Tidak Bergerak . JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol 6 (3) 2022, hal. 9965.
13 Wahyuni, Hesti Ayu, Yuris Tri Naili, dan Maya Ruhtiani , Penggunaan Smart contract Pada Transaksi  E-Commerce  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  di  Indonesia .  Jurnal  Hukum  In Concreto, Vol 2 (1) 2022, hal.  1-11.
klausula baku yang sudah ditentukan sebelumnya. Perjanjian baku mengandung syarat- syarat yang telah memenuhi standar bentuk dan isi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Biasanya, perjanjian baku digunakan oleh pengusaha, baik nasional maupun internasional, sebelum melakukan perjanjian dengan konsumen. Namun, perjanjian baku ini sering kali memiliki  pembatasan  dalam  isi  perjanjian  yang  dapat  merugikan  konsumen  secara finansial. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur perjanjian baku ini untuk memastikan keseimbangan yang adil antara pihak yang terlibat.
Meskipun  prinsip  ini  memberi  kebebasan  kepada  semua  pihak  untuk  membuat perjanjian,  konsumen  seringkali  tidak  memiliki  pengaruh  yang  seimbang  dalam menentukan  isi  perjanjian  baku.  Para  pelaku  usaha  yang  lebih  kuat  secara  ekonomi biasanya  yang  menentukan  isi  perjanjian  baku  ini,  dan  kadang-kadang  isi  tersebut cenderung menguntungkan pihak pelaku usaha. Untuk mencapai keseimbangan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen, aturan mengenai klausula baku harus diperhatikan oleh  pelaku  usaha.  Perjanjian  baku  memiliki  peran  penting  dalam  dunia  usaha  dan perdagangan, karena mereka dapat meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya. Pelaku usaha sering  menggunakan  perjanjian  baku  dalam  berbagai  hubungan  ekonomi,  seperti pemberian  kredit,  pelayanan  jasa  parkir,  penjualan  perumahan,  dan  lainnya.  Namun, masalah  muncul  ketika  perjanjian  baku  yang  ditentukan  oleh  pelaku  usaha  memiliki klausul-klausul  yang  memberatkan  konsumen.  Ini  menyoroti  pentingnya  memastikan bahwa perjanjian baku mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak.
Sistem  hukum  kontrak  memiliki  berbagai  prinsip,  termasuk  prinsip  kebebasan berkontrak.  Meskipun  dalam  perjanjian  banyak  sekali  mengatur  asas  seperti  asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas kepribadian dan asas iktikad baik. 14 Prinsip ini membuat sistem hukum perjanjian bersifat terbuka, dengan peraturan-peraturan yang bersifat  pelengkap.  Kebebasan  berkontrak  berarti  individu  bebas  menentukan  isi perjanjian  dan  dengan  siapa  mereka  ingin  membuat  perjanjian.  Prinsip  kebebasan berkontrak  bersifat  universal,  mengacu  pada  kehendak  bebas  setiap  individu  untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan pembatasan hanya untuk kepentingan umum  dan  perlu  adanya  keseimbangan  yang  wajar  dalam  perjanjian  tersebut.  Namun, dalam praktiknya, prinsip kebebasan berkontrak tidak selalu diterapkan dalam pembuatan perjanjian  yang  bersifat  baku.  Ini  disebabkan  karena  kontrak  baku  telah  menjadi kebutuhan  dalam  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Secara  sederhana,  prinsip  kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.
Setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian tanpa batasan, selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sah dan tidak melanggar ketentuan hukum, norma-norma  etika,  atau  ketertiban  umum.  Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  prinsip kebebasan berkontrak mencakup berbagai aspek, seperti kebebasan untuk membuat atau tidak  membuat  perjanjian,  memilih  pihak  dengan  siapa  ingin  membuat  perjanjian, menentukan  penyebab  perjanjian,  menentukan  objek  perjanjian,  menentukan  bentuk perjanjian, dan menerima atau menolak ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Secara dasar, kontrak elektronik sama dengan kontrak konvensional, dengan perbedaan bahwa  kontrak  elektronik  dibuat  melalui  sistem  elektronik,  sementara  kontrak konvensional dibuat secara lisan atau tertulis di atas kertas.
Pasal  1320  KUHPdt  menguraikan  persyaratan  sah  suatu  perjanjian,  yang  terdiri dari:  Kesepakatan  Kecakapan  Objek  perjanjian  Causa  yang  halal  Pasal  1320  KUHPdt mencantumkan  syarat-syarat  ini,  yang  menunjukkan  bahwa  ketentuan  dalam  smart contract sebenarnya mirip dengan prinsip-prinsip hukum perdata di Indonesia, meskipun
14 Ahmad Fadly Haryadi dkk, Perjanjian Utang Piutang yang Terdapat Kalususla Memberatkan , Widya Yuridika, Vol 6 (2) 2023, hal. 282.
disajikan dalam format yang berbeda. 15 Perbedaan utamanya adalah penggunaan kontrak elektronik  yang  tidak  memerlukan  pertemuan  fisik  antara  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  jual  beli.  Smart  contract  beroperasi  dengan  cara  otomatis  melalui  teknologi blockchain,  dengan  eksekusi  otomatis  yang  diatur  melalui  kode  komputer  yang diterjemahkan  menjadi  program  yang  dapat  dijalankan.  Eksekusi  otomatis  ini  berarti bahwa  smart  contract  sering  kali  mengikuti  format  perjanjian  baku,  karena pelaksanaannya bersifat otomatis.
Dalam  perjanjian  baku,  terkadang  terdapat  klausa  eksonerasi  atau  exemption clause, yang dapat membatasi atau menghilangkan tanggung jawab penjual terkait risiko yang mungkin timbul. Penjual dapat menentukan kontrak secara sepihak, seperti dalam proses transaksi e-commerce yang mengharuskan pendaftaran sebagai bukti bahwa para pihak  adalah  orang  dewasa,  yang  dapat  divalidasi  melalui  kartu  identitas  penjual  dan pembeli. Dengan mengacu pada Pasal 1320, ini dapat dianggap sebagai pemenuhan syarat kecakapan  pihak  dalam  transaksi  tersebut. 16 Selain  itu,  unsur-unsur  perjanjian  juga memerlukan  para  pihak  untuk  mengikatkan  diri  pada  perjanjian  yang  dibuat.  Dalam konteks transaksi e-commerce, ketika pembeli melakukan transaksi, ini dianggap sebagai persetujuan terhadap ketentuan yang berlaku.
Unsur "hal tertentu" dalam perjanjian merujuk pada objek yang diperjualbelikan dalam smart contract, yang secara otomatis menjadi bagian dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Transaksi elektronik dalam e-commerce diatur oleh hukum perdata di Indonesia, termasuk  peraturan-peraturan  tentang  perjanjian.  Analisis  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan smart contract akan menciptakan hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam transaksi, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang jelas dalam bentuk perundang-undangan  yang  mengatur  penggunaan  smart  contract  di  Indonesia,  karena hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  yang  mengatur  hal  ini.  Aturan  hukum  diperlukan untuk memastikan bahwa semua keinginan para pihak dalam transaksi e-commerce dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata di Indonesia.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Teknologi  Finansial  mengesahkan  penggunaan  blockchain  sebagai  bentuk yang  sah  dalam  sistem  pembayaran,  dengan  kemampuan  untuk  melakukan  otorisasi, kliring,  penyelesaian  akhir,  dan  penyelesaian  pembayaran.  Smart  contract  adalah  suatu inovasi dalam bentuk kontrak elektronik yang serupa dengan perjanjian tradisional, tetapi memiliki kemampuan eksekusi otomatis melalui teknologi blockchain. Eksekusi otomatis ini dipicu oleh kode komputer yang diinterpretasikan dari frasa hukum menjadi program yang dapat dijalankan. 17 Keunggulan smart contract adalah penggunaan kontrak standar yang  menghemat  waktu  dan  biaya,  serta  memungkinkan  para  pihak  untuk  melakukan transaksi tanpa pertemuan langsung. Penting untuk dicatat bahwa smart contract adalah perkembangan dalam transaksi elektronik, terutama di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena  sifat  terbukanya  buku  ketiga  dalam  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW)  di Indonesia, yang memberi ruang bagi inovasi kontrak yang sebelumnya belum diatur dalam BW. Selain itu, asas kebebasan berkontrak menjadi pendorong munculnya smart contract,
15 Yanti Malohing, Kedudukan  Perjanjian  Baku  Kaitannya  Dengan  Asas  Kebebasan Berkontrak . Lex Privatum, Vol 5 (4) 2017, hal. 5-11.
16 Fahdelika Mahendar dan  Christiana Tri Budhayati, Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak . Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol 2 (2) 2019, hal. 97-114.
17 Dedi Harianto, Asas  Kebebasan  Berkontrak:  Problematika  Penerapannya  Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha , Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 11 (2) 2016, hal.  145-156.
karena ini memungkinkan para pihak untuk membuat kontrak sesuai kesepakatan mereka dalam hal isi, bentuk, cara, dan waktu.
Kontrak elektronik, termasuk smart contract, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik. 18 Meskipun  smart  contract  membawa  kemudahan  dan  efisiensi  dalam pembuatan  kontrak,  penting  untuk  mengatasi  isu  keamanan  data  pribadi.  Sistem elektronik  dapat  rentan  terhadap  kebocoran  data  pribadi,  sehingga  langkah-langkah antisipatif diperlukan.
Penggunaan  smart  contract  di  Indonesia  harus  selalu  sesuai  dengan  peraturan hukum,  norma  sosial,  dan  ketertiban  umum.  Pasal  47  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan bahwa kontrak elektronik  memiliki  validitas  yang  kuat  kecuali  terbukti  sistem  otomatisnya  tidak beroperasi dengan benar. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  menguraikan  persyaratan  minimum untuk  kontrak  elektronik,  termasuk  kemampuan  untuk  mengoreksi,  membatalkan perintah,  memberikan  konfirmasi,  melihat  status  transaksi,  dan  membaca  perjanjian sebelum transaksi dilakukan.

## PENUTUP
Smart  contract di  dalam  jaringan  blockchain  adalah  sebuah  inovasi  yang  telah mendapatkan  adopsi  luas  karena  kemampuannya  untuk  mempercepat  pelaksanaan perjanjian.  Dengan  menganalisis  karakteristik  smart  contract  dalam  konteks  hukum perjanjian  berdasarkan  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW),  dapat  dinyatakan  bahwa penggunaan  smart  contract  adalah  sah  dalam  konteks  kegiatan  hukum  perjanjian  di Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kesesuaian  smart  contract  dengan  persyaratan  yang ditetapkan  oleh  BW  sebagai  panduan  dalam  pembuatan  kontrak,  terutama  persyaratan keabsahan kontrak. Keabsahan kontrak ini diperkuat oleh penerapan prinsip-prinsip yang berlaku  dalam  kontrak,  seperti  prinsip  kebebasan  berkontrak,  prinsip  konsensualisme, prinsip itikad baik, prinsip pacta sunt servanda, prinsip keadilan, prinsip proporsionalitas, prinsip kehati-hatian, dan prinsip transparansi. Oleh karena itu, berdasarkan dasar-dasar ini,  penting  untuk  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  aspek  legalitas  penggunaan smart contract di Indonesia dan untuk mengembangkannya lebih lanjut di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Johny  Ibrahim,  (2007),  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang: Bayumedia Publishing

## Artikel Jurnal :
Ahmad Fadly Haryadi dkk, Perjanjian Utang Piutang yang Terdapat Kalususla Memberatkan, Widya Yuridika, Vol 6 (2) 2023
Amy  Dwi  Kurnaini  dan  Lailatul  Rohma,  Analisis  Teori  Al- Ba’I  Terhadap  Praktik  Smart Contract Pada Platform E-Commerce, Mislim Heritage, Vol 9 (1) 2024.
18 Hesti Ayu Wahyuni, Yuris Tri Naili, dan Maya Ruhtiani, Penggunaan Smart contract Pada Transaksi  E-Commerce  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  di  Indonesia .  Jurnal  Hukum  In Concreto, Vol 2 (1) 2023, hal.  1-11.
Cyndiarnis Cahyaning Putri, Non-Fungible Token : Suatu Urgensi Serta Kontruksi Hukum Dalam Perpspektif Hukum Perjanjian, Widya Yuridika Vol 6 (2), 2023.
Dedi Harianto,  Asas  Kebebasan  Berkontrak:  Problematika  Penerapannya  Dalam  Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 11 (2) 2016
Dondy  Indraprakoso  dan  Haripin, Eksplorasi  Potensi  Penggunaan  Blockchain  Dalam Optimalisasi  Manajemen  Pelabuhan  di  Indonesia:  Tinjauan  Literatur,  Sanskara Manajemen Dan Bisnis, Vol 1 (3), Juli 2023.
Eureka Inola Kadly dkk, Kebasahan Blockchain-Smart Contract dalam Transaksi Eletronik : Indonesia, Amerika dan Singapura, Jurnal Sains Sosio Humanioran, Vol.5 (2) Juni 2021.
Effrida  Ayni Fikri  dan  Teddy  Anggoro,  Penggunaan  Smart  contract  Pada  Teknologi Blockchain Untuk Transaksi Jual Beli Benda Tidak Bergerak. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol 6 (3) 2022
Fahdelika Mahendar  dan    Christiana  Tri  Budhayati,  Konsep  Take  It  or  Leave  It  Dalam Perjanjian  Baku  Sesuai  Dengan  Asas  Kebebasan  Berkontrak.  Jurnal  Ilmu  Hukum: ALETHEA, Vol 2 (2) 2019
Hesti Ayu Wahyuni, Yuris Tri Naili, dan Maya Ruhtiani, Penggunaan Smart contract Pada Transaksi  E-Commerce  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  di  Indonesia.  Jurnal Hukum In Concreto, Vol 2 (1) 2023
Imelda  Martinelli.  Legalitas  dan  Efektivitas  Penggunaan  Teknologi  Blockchain  Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan,  UNES Law Review, Vol 6 (4) Juni 2024.
M. Ulul Azmi dkk,  Risiko Hukum Penggunaan Smart contract pada Ethereum di Indonesia. Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 2 (3) March 2023.
Wahyuni, Hesti Ayu, Yuris Tri Naili, dan Maya Ruhtiani, Penggunaan Smart contract Pada Transaksi  E-Commerce  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  di  Indonesia.  Jurnal Hukum In Concreto, Vol 2 (1) 2022.
Yanti Malohing, Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Lex Privatum, Vol 5 (4) 2017.

## Internet :
Aprialim, Fiqar, 2020. Penerapan Blockchain dengan Integrasi Smart Contract pada Sistem
Crowdfunding. Diambil 01 November 2023, dari
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1803/
Hafiz, Muhammad,  Perancangan Aplikasi E-Voting Dengan Sistem Smart contract Berbasis Teknologi Blockchain. Diss. Univeristas Komputer Indonesia, diambil 11 September 2023, dari https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5669/ .
Safitri, Arna, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (Non-Fungible Token) Menurut Sistem  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Diss.  Universitas  Jambi.  Diambil  11 September 2023, dari https://repository.unja.ac.id/40961/ .
Taufiqurrohman, 2022, Desain Aset Digital Kripto Berbasis Syari’ah di Indonesia. Diambil 10 Juli 2024 dari http://repository.iainkudus.ac.id/7698/ .
Peraturan Perundang-Undangan :

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Teknologi Finansial.