## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelakupembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming
Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan, Reine Rofiana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author’s Email Correspondence: ahmadghifarialhasani@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengenai  konten perjudian  online  berbasis live  streaming dalam  hukum  pidana serta  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  pidana  pelaku pembuat  konten  perjudian  online  berbasis live  streaming . Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif,  dengan  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  berita  mengenai perjudian  online  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  yang  didalamnya  terdiri  dari bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  dengan  Teknik pengumpulan  data  studi  Pustaka.  Hasil  penelitian  yang didapatkan  yaitu  konten  perjudian  online  dalam  hukum  pidana termasuk  tindak  pidana  karena  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana dan ada peraturan tentang perjudian terletak pada Pasal 303 dan 303bis KUHP, Pasal 426, Pasal 427 UU No 1 Tahun 2023 dan  Pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE.  Sedangkan  untuk pertanggungjawaban  pidana  mengenai  pembuat  konten perjudian  online  ini  masih  dibilang  cukup  sedikit  yang  dapat dimintai pertanggungjawaban.

## Kata Kunci:
Pertanggungjawaban, Konten
Perjudian Online, Live streaming

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-01-22 Accepted: 2024-03-07
Publish: 2024-03-07 KEYWORDS: Liability, Online Gambling Content, Live streaming

## ABSTRACT
This  research aims  to  find out about live  streaming-based online gambling  content  in  criminal  law  and  to  find  out  the  criminal liability  of  the  perpetrators  of  live  streaming-based  online gambling content. This research method uses normative juridical research  methods,  with  the  research  specifications  used  are  the statutory  approach,  the  news  approach  regarding  online gambling  and  the  case  approach.  The  data  source  used  is secondary data which consists of primary, secondary and tertiary legal  materials,  with  literature  study  data  collection  techniques. The  results  of  the  research  obtained  are  that  online  gambling content in criminal law is a criminal offense because it fulfills the elements  of  a  criminal  offense  and  there  are  regulations regarding  gambling  located  in  Articles  303  and  303bis  of  the Criminal Code,  Article  426,  Article  427 of Law  No.  1 of  2023  and Article  27  paragraph  (2)  of  the  ITE  Law.  As  for  criminal  liability regarding  online  gambling  content  creators,  it  is  still  arguably quite a few who can be held accountable.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  cara masyarakat hidup dan berinteraksi. Kini, teknologi informasi dan komunikasi yang diakses melalui perangkat mobile memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Namun, perkembangan ini juga membawa dampak  negatif,  termasuk  peningkatan  kejahatan  cybercrime.  Istilah  cybercrime merujuk  pada  suatu  tindakan  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  dunia  maya (cyberspace) dan tindakan kejahatan yang menggunakan intenet.
Salah  satu  dampak  negatifnya  adalah  maraknya  perjudian  online.  Meskipun perjudian sudah ada sejak zaman kuno, teknologi membuatnya dapat diakses secara global.  Perjudian  online  menarik  berbagai  kalangan,  termasuk  anak-anak  dan  ibu rumah  tangga,  karena  kemudahannya  diakses.  Menurut  Indra  Prasetya,  kerugian besar seringkali dialami oleh pemain yang kalah, mendorong mereka untuk mencari modal  kembali  dengan  cara  yang  melanggar  peraturan,  seperti  melakukan pencurian, pemerasan, atau penipuan.
Perjudian  online  juga  memiliki  dampak  psikologis  yang  serius.  Menurut  dr. Fong,  menyamakan  kecanduan  judi  dengan  kecanduan  narkoba  karena  dapat mengubah otak dan perilaku seseorang. Banyak orang yang berharap mendapatkan keuntungan  besar  tanpa  usaha  keras,  tetapi  pada  kenyataannya,  banyak  yang mengalami kerugian finansial dan kecanduan.
Konten creator menurut Devi Lianovanda membuat beragam konten edukatif atau  menghibur  seperti  foto,  video,  podcast,  dan  digital  art  untuk  platform  media sosial.  Diperlukan  skill  khusus  seperti  riset,  manajemen  waktu,  SEO,  copywriting, fotografi,  dan  editing  untuk  menjadi  konten  kreator.    Sementara  konten  kreator perjudian  ilegal  fokus  pada  permainan  judi  dalam  live  streaming  tanpa  editing, melanggar hukum di Indonesia dengan penyebaran situs perjudian. Para pembuat konten  atau  konten  kreator  menjadikan  perjudian  online  sebagai  subjek  konten, terutama melalui live streaming. Mereka menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan  situs  perjudian  dan  menarik  minat  penonton  dengan  janji keuntungan besar dengan modal kecil.
Pemerintah berupaya untuk memblokir situs perjudian online, namun masih sulit  menangani  secara  efektif  karena  ketika  satu  situs  ditutup,  muncul  situs  lain dengan  cepat.  Kerugian  akibat  perjudian  online  di  Indonesia  mencapai  triliunan rupiah  per  tahun.  Polisi  menangkap  beberapa  pelaku  perjudian  online,  tetapi penindakan  hukum  terhadap  konten  perjudian  online  belum  optimal,  sehingga menyebabkan kurangnya efek jera terhadap pelaku kejahatan ini. Menurut Ridwan pemerintah  mempunyain  peran  penting  Dimana  pemerintah  harus  menjadi lokomotif bagi perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya.
Beberapa  undang-undang  di  Indonesia,  seperti  UU  ITE,  telah  mengatur tentang  pelarangan  perjudian  online.  Namun,  penegakan  hukum  dan  penanganan terhadap  konten  perjudian  online  masih  menjadi  perdebatan  dan  perhatian masyarakat.  Upaya  penegakan  hukum  diharapkan  untuk  memberikan  efek  jera kepada  pelaku  kejahatan  dan  mencegah  masyarakat  dari  terjerumus  ke  dalam perjudian online.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  menelaah teori  hukum,  asas  hukum,  dan  peraturan  perundang-undangan  melalui
kepustakaan,  termasuk  studi  kasus.  Metode  penelitian  ini  memerlukan  ketelitian dalam  mengungkap  kasus,  baik  individu  maupun  kelompok.  Sumber  data  terbagi menjadi data primer, skunder, dan tersier. Data primer berasal dari Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  No  1  tahun  2023  tentang  perjudian  dan Undang-Undang  No  19  tahun  2016  tentang  Informasi  Transaksi  dan  Elektronik. Data skunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, pendapat ahli, dan hasil penelitian terkait.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  dengan membaca buku, artikel, jurnal hukum, perundang-undangan terkait dan wawancara. Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  dengan  analisis  data  kualitatif  yang  rinci  dan sistematis. Hasil analisis ditarik dalam bentuk kesimpulan deduktif yang mencakup permasalahan dan tujuan penelitian.

## C. PEMBAHASAN
1.  KONTEN  PERJUDIAN  ONNLINE  BERBASIS  LIVE  TREAMING  DALAM  HUKUM

## PIDANA
Penelitian ini menyoroti permasalahan seputar konten perjudian online yang menjadi bahan pertimbangan dalam hukum pidana, terutama sejauh mana konten perjudian  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana,  Menurut  Muhammad  Iqbal konsep  "konten"  merujuk  pada  teks,  dokumen,  atau  bentuk  apapun  dari  suatu informasi  atau  komunikasi  yang  disajikan  melalui  media,  seperti  tulisan,  gambar, suara, atau video.  Sementara itu, konten live streaming merupakan video dan audio yang  dibuat  secara  langsung  melalui  internet,  memungkinkan  interaksi  langsung antara pembuat dan penonton.
Perjudian online melibatkan taruhan uang dengan aturan dan jumlah taruhan yang  ditentukan  oleh  pelaku,  menggunakan  perangkat  elektronik  dengan  akses internet  sebagai  medianya,  pembuat  konten  berbasis  live  streaming  atau  host streamer memiliki peran dalam  menjelaskan detail produk kepada penonton yang menyaksikan siaran langsung. Fenomena pemasaran daring melalui live streaming sedang populer di berbagai platform e-commerce yang memanfaatkan internet dan media sosial.
Namun,  masalah  timbul  ketika  promosi  melalui  siaran  langsung  di  platform media sosial tersebut terkait dengan konten perjudian online. Host streamer tidak hanya  bermain  judi  secara  langsung  tetapi  juga  mempromosikan  permainan tersebut kepada ribuan hingga jutaan penonton. Host streamer melakukan berbagai cara, seperti memberikan deposit awal atau menggunakan pakaian sexy dan topeng menarik untuk menarik minat penonton. Permainan yang sering ditampilkan dalam live  streaming  adalah  slot  online  karena  permainan  ini  yang  paling  mudah  untuk dilakukan, dan terkadang host mendapat dukungan finansial dari penonton melalui donasi  online.  Biasanya  pelaku  pembuat  konten  menempatkan  tautan  link  situs untuk bermain permainan judi di pinned kolom komentar chat live streaming untuk memudahkan para penonton bermain di situsnya. Berikut ini tautan link platform YouTube untuk konten live streamingnya.
https://www.youtube.com/live/usSbv3nwkmI?si=BBe6FWhkXwHRf8p49.
Penyebaran  konten  judi  online  melalui  live  streaming  tidak  hanya  terbatas pada  platform  sosial  media  tetapi  juga  melalui  pesan  instan  seperti  SMS  dan WhatsApp,  menawarkan  situs  perjudian  dengan  iming-iming  keuntungan  tinggi. Saat ini, belum ada penegakan hukum secara tegas terkait konten perjudian online dalam live streaming meskipun perjudian telah diatur dalam KUHP. Pertimbangan
hukum  mengenai  konten  perjudian  dalam  live  streaming  menjadi  krusial,  karena secara  teori  hukum  pidana,  tindakan  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana, seperti adanya kesalahan dan melanggar hukum.
Para pelaku pembuat konten perjudian online dengan sengaja memproduksi siaran  yang  melibatkan  judi,  mengetahui  konsekuensi  melanggar  hukum  yang berpotensi  membawa  masyarakat  terlibat  dalam  perjudian,  sekaligus  mengaturan hukum pidana Indonesia yang ada.  Menurut Adi Firmansyah, Pasal 27 ayat (2) UU ITE  menjadi  aturan  penting  dalam  hal  ini,  menyatakan  bahwa  mendistribusikan atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian dapat menjadi dasar penuntutan pidana.
Dalam keseluruhan, pengaturan hukum terkait konten perjudian online dalam live  streaming  memperlihatkan  adanya  potensi  tindak  pidana  yang  melanggar hukum  Indonesia.  Namun,  penegakan  hukum  dalam  kasus  semacam  ini  masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan pendalaman serta pertimbangan yang lebih mendalam dari berbagai pihak.

## 2.  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  PEMBUAT  KONTEN  PERJUDIAN  ONLINE BERBASIS LIVE STREAMING
Konten perjudian online berbasis live streaming melibatkan kegiatan dimana penyelenggara  konten  perjudian  mengiklankan  layanannya  melalui  live  streaming yang disaksikan oleh banyak orang. Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur perjudian online, Pasal 303 dan Pasal 303 bis  KUHP  secara  umum  mengatur  tindak  pidana  perjudian,  termasuk  penawaran, partisipasi,  dan  penggunaan  kesempatan  perjudian.  Pasal  303  KUHP  mencakup perbuatan  seperti  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  untuk  permainan judi,  turut  serta  dalam  perusahaan  perjudian,  dan  menjadikan  perjudian  sebagai mata  pencaharian.  Sedangkan  Pasal  303  bis  KUHP  mengatur  penggunaan kesempatan  berjudi  tanpa  izin,  serta  partisipasi  dalam  permainan  judi  di  tempat umum tanpa izin.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum terkait perjudian online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak  mendistribusikan,  mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diakses  informasi elektronik  dengan  muatan  perjudian  dapat  dikenai  pidana.  UU  ITE  menegaskan pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi. Sementara itu, Undang-Undang No  1  Tahun  2023  tentang  Perjudian  menetapkan  sanksi  pidana  untuk  tindak perjudian tanpa izin, termasuk penawaran, partisipasi, dan penggunaan kesempatan judi.  Pelanggar  dapat  dikenai  pidana  penjara  dan/atau  denda,  dengan  pidana tambahan berupa pencabutan hak jika tindak pidana dilakukan dalam menjalankan profesi.
Berdasarkan peratura diatas, ketiga undang-undang tersebut, yaitu KUHP, UU ITE, dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023, memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menanggapi perjudian online, baik dari sudut pandang individu maupun korporasi.
Perjudian adalah suatu permainan yang memakai taruhan atau bayaran, yang harus  diadakan  dengan  melibatkan  beberapa  pihak  yang  satu  dengan  pihak  yang lain, yang pihak yang satu menang dan pihak yang lain harus kalah dengan maksud
mendapatkan sesuatu dari pihak yang kalah, apabila taruhan atau bayaran itu tidak diadakan,  maka  permainan  tersebut  belum  dapat  dikatakan  perjudian.  Berbeda dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Saptia,  Ridwan,  Aliyth  yang  menyatakan bahwa  seseorang  melakukan  tindak  pidana  dapat  dimintai  pertanggungjawaban dan  dikenai  sanksi  pidana  berdasarkan  Undang-Undang      yang  berlaku.    Sejalan dengan Reine Rofiana yang menjelaskan pembuat  konten perjudian dapat diminta pertanggungjawaban  pidana  nya  karena  perjudian  suatu  perbuatan  yang melanggarnatau menimbulkan keadaan yang dilarang.
Tindak  pidana  pembuat  konten  perjudian  online  dalam  media  sosial  yang mengandung  unsur  judi  online.  Dapat  disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum terhadap  konten  tindak  pidana  perjudian  online  berbasis  live  streaming  sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, namun belum secara optimal. Dalam kasus ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku, kemungkinan akan memunculkan  kasus  baru,  dimana  keuntungan  yang  didapat  lebih  besar dibandingkan  hukumannya,  bahkan  tidak  ada  pidananya,  maka  orang  lain beranggapan akan lebih untung melakukan live streaming perjudian online Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti Dalam penerapan Pasal 27 ayat  (2)  UU  ITE  terhadap  para  pelaku    pembuat  konten  perjudian  online  yang dijelaskan  oleh  Masyhuri  selaku  praktisi  hukum  di  pengadilan  negeri  Lampung, adalah  sebagai  langkah  yang  tepat,  meskipun  tidak  semua  para  pelaku  dapat ditangkap  dan  para  pemain  dan  bandar  yang  tertangkap  hanya  diberikan  sanksi yang ringan bahkan tidak ditindak lanjuti ke pengadilan, yang kemudian diberikan peringatan dan kemudian akhirnya dibebaskan. Hal ini mungkin menjadi penyebab kenapa  tindak  pidana  perjudian  sulit  untuk  diberantas  sampai  pada  akarnya. Seharusnya para pelaku pembuat  konten perjudian online berbasis live streaming dapat  diberikan  hukuman  yang  lebih  berat,  mengingat  dampaknya  yang ditimbulkan dari konten ini sangat merusak kehidupan bermasyarakat pada saat ini ataupun  pada  masa  yang  akan  datang.  Menurut  Ridwan  apabila  terdapat  ketidak seriusan  dalam  penanganan  atau  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana perjudian  online,  maka  hukum  tidak  lagi  dapat  dijadikan  pijakan  bagi  masyarakat dalam  berinteraksi  sosial,  dan  hukum  pidana  tidak  dapat  lagi  menjalankan  fungsi dan tujuannya dengan baik.
Penegakan  hukum  dan  pemberian  sanksi  yang  tepat  kepada  para  pelaku perjudian  online  dapat  memberikan  efek  jera  dan  memberikan  keamanan  serta ketertiban  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  upaya  pemberantasan  perjudian online,  pemerintah  juga  harus  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak, termasuk lembaga internasional untuk menangani tindak pidana konten perjudian online  karena  menjadi  tindak  pidana  lintas  negara.  Hal  ini  perlu  dilakukan mengingat  sifat  perjudian  online  yang  tidak  mengenal  batas  negara.  Kerjasama antar  negara  dapat  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  para  pelaku  perjudian online tidak dapat berkeliaran bebas di negara lain setelah diberikan sanksi di satu negara.
D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait konten judi online berbasis live streaming dan pertanggungjawaban pembuat konten perjudian online:
1. Konten Judi Online berbasis live streaming hukum pidana
 Konten judi online berbasis live streaming termasuk dalam kategori tindak pidana cybercrime dengan dampak negatif yang luas dan berbahaya.
 Pengaksesan yang tidak terbatas menjadikan tindak pidana ini lintas negara.
 Negara Indonesia telah mengatur tentang pelarangan tindak pidana judi online melalui Pasal 303, Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 426, Pasal 427 Undang-undang No 1 Tahun 2023, dan Pasal 27 ayat (2) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
2.  Pertanggungjawaban Pembuat Konten Perjudian Online:
•  Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang pertanggungjawaban pembuat konten perjudian online yang melakukan tindak pidana.
•  Pembuat konten judi online dapat diimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa peraturan, dengan unsur-unsur seperti:
•  Memberi kesempatan main judi sebagai pencaharian.
•  Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum.
•  Turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.
•  Pidana dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana, penganjur, atau orang yang tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.
konten judi online berbasis live streaming merupakan tindak pidana
cybercrime yang diatur oleh berbagai undang-undang di Indonesia. Pembuat konten perjudian online dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika melanggar ketentuan yang telah diatur dalam hukum terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang perjudian Undang_Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik

## Buku
Pope,  Jeremy.  Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Yayasan Obor Indonesia, 2007.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Adik  Nur  Luthiya,  Benny  Irawan,  Rena  Yulia  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap Pengaturan  Pencurian  Data  Pribadi  Sebagai  Penyalahgunaan  Teknologi Komunikasi Dan Informasi, Jurnal Hukum PIdana Dan Kriminologi, Vol 02 No 02 Edisi Oktober 2021.
DOI : https://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/43/20
Indra  Prasetya  Panjaitan.  “Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  yang  tanpa  hak membuat dapat diakses informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian  (STUDI  PUTUSAN  No.794/Pid.Sus/2018/Pn.  Mdn)”,  Jurnal Universitas HKBP Nommensen, 17 Oktober 2019. DOI: http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3205
Reine  Rofiana,  “Legal  Review  of  Corporate  Crime  Against  Sanctions  as  Substitute  for Fines  (  District  Court  of  Serang,  Banten,  Indonesia)”,  Jurnal  Nurani Hukum:Jurnal Hukum, Vol 5 No 2, December 2022 DOI: https//dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.14026
Ridwan, “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman, Vol 12 No 3 September 2012, hlm 548. DOI :http//dx.doi.org/10.2884/1.jdh.2012.12.3.126
Ridwan, “Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa”, Jurnal Media Hukum, Vol 19 No 1 2012. DOI : https://doi.org/1018196/jmh.v19i1.1978s
Septia  Novandie,  Ridwan,  Aliyth  Prakasa,  “Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap Mucikari  dan  Perlindungan  Hukum  Anak  Korban  Pekerja  Seksual  (Studi Putusa  Nomor  327/Pid.Sus/Pn.Bgl)  Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir, Vol.2 No 3, (Desember 2022) DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.vli2
Artikel
Adi Firmansyah, “Iklan Perjudian Pada Website Ditinjau dari UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik”, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, 2022.