## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM
Faizatul Khairani Isman 1* , Kurnia Warman 2 , Hengki Andora 3 1,2,3 Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Indonesia
* Corresponding Author: faizatul.arne@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 18/05/2023 Kabupaten  Agam  adalah  salah  satu  daerah  di  Sumatera  Barat  yang  memiliki kawasan  hutan  yang  cukup  luas  namun  juga  dengan  pertumbuhan  penduduk cukup  pesat    sehingga  pada  awal  mulanya  masyarakat  menempati  suatu kawasan hutan tersebut melalui peruntukkan tanah ulayat nagari dan kemudian diberikan  kepada  masyarakat  dan  masyarakat  mendaftarkan  tanah  mereka sebagai  hak  milik.  Seiring  berjalannya  waktu,  pemerintah  menetapkan  tanah masyarakat  tersebut  sebagai  kawasan  hutan  lindung  padahal  masyarakat  telah dahulu  memperoleh  sertipikat  hak  milik  terhadap  lahan  mereka,  sehingga masyarakat  yang  telah  memiliki  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  menjadi  tidak dapat menggunakan hak mereka sepenuhnya. Akibat permasalahan yang terjadi ini, ketika masyarakat akan melakukan proses peralihan hak nya terkait dengan jual  beli,  hibah  dan  lainnya  serta  dalam  melakukan  pembebanan  hak tanggungan kepada bank dan bank selaku kreditur dan akan menolak pemberian pinjaman jika sertipikat hak milik berada didalam kawasan hutan lindung.
Direvisi, 17/05/2023
Dipublikasi, 07/07/2023

## Kata Kunci:
Perlindungan Hukum; Pemegak Hak Milik; Peralihan dan/atau Pembebanan Hak Tanggungan; Hutan
Lindung

## Abstract
Keywords: Legal Protection; Ownership; Transfer and/or Charge of Liability; Forest Protection Agam  district  is  one  of  the  areas  in  Western  Sumatra  that  has  a  fairly  large forest  area  but  also  with population growth  quite  fast  that  at  the beginning of the  community  occupied a  forest  area  through  the  allocation  of  land  and  then given  to  the  community  and  the  community  to  register  their  land  as  property rights. As time passed, the government established the land as a protected forest area while the people had previously obtained certificates of ownership of their land, so that the people who had certified ownership rights on the land became unable to use their rights fully. As a result of this problem, when the community will  carry  out  the  process  of  transferring  its  rights  related  to  the  sale  of purchases, grants and other as well as in carrying out the charging of the rights of liability to banks and banks as creditors and will refuse to grant loans if the certificate of ownership is in the protected forest area.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  mempunyai  wilayah  terluas  di  kawasan  Asia Tenggara.  Menurut  Eva  Banowati  dalam  bukunya  yang  berjudul  Geografi  Indonesia, menyatakan bahwasanya luas seluruh wilayah Indonesia sekitar 9,8 juta km 2 terdiri dari lautan dan daratan. Luas lautannya kira-kira 7,9 juta km 2 (81%) dari luas seluruhnya ditambah luas daratannya sekitar 1,9 juta km 2 (19%). 1 Pengaruh suatu negara dengan wilayah luas berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sebab dapat memberikan ruang hidup yang lebih luas untuk mengelola dan memanfaatkan potensi luasan sebagai tindakan dalam meningkatkan
1 Eva Banowati, Geografi Indonesia , Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

## kesejahteraan penduduk.
Tata geografi Indonesia merupakan modal yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa dan negara. Salah satu kekayaan Indonesia yang dapat dijadikan modal pembangunan  nasional  yaitu  hutan.  Hutan  adalah  satu  dari  sumber  daya  alam  yang  banyak dimanfaatkan  sebagai  penunjang  perekonomian  negara  Indonesia,  selain  daripada  tambang dan laut. Di  Indonesia sendiri  hutan termasuk dalam objek hukum  agraria. Bersumber pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  menyatakan  “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Hutan  sangat  penting  dan  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  salah  satunya  yaitu hutan lindung. Sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1 Angka 8 yaitu “Hutan lindung adalah kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai  perlindungan  sistem  penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.
Permasalahannya  saat  ini  adalah  bagi  masyarakat  di  Kabupaten  Agam  yang  telah memiliki  sertipikat  hak  milik  yang  sah  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) namun  ternyata  tanah  tersebut  ditetapkan  sebagai  kawasan  hutan  lindung.  Sertipikat masyarakat  bisa  miliki  karena  adanya  generasi  yang  hidup  turun  temurun  di  suatu  kawasan hutan  lindung  namun  mereka  tidak  mengetahui  lahan  itu  termasuk  kawasan  hutan  lindung sehingga  mereka  menilai  bahwasanya  mereka  berhak  untuk  memiliki  lahan  dengan  suatu pengakuan  seperti  memperoleh  suatu  sertipikat  hak  atas  tanah.  Kawasan  hutan  lindung  di Kabupaten  Agam,  lahannya  ditempati  dan  dilekatkan  hak  milik  kepada  masyarakat  bahkan luas  wilayah  mencapai  puluhan  hektar.  Penetapan  kawasan  hutan  lindung  baru  oleh pemerintah setelah masyarakat memiliki dan menguasai lahan atau lahannya selama beberapa tahun  berdasarkan  kawasan  hutan  yang  menyebabkan  muncul  sehingga  masyarakat  tidak mampu melindungi, memiliki serta menguasai lahannya secara penuh. 2
Berdasarkan  kepemilikan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  di  kawasan  hutan lindung di Kabupaten Agam ini, adalah sah jika ditinjau dari segi historitas hukum dan sesuai dengan mekanisme pendaftaran tanah di BPN. Namun, menurut Ahmad Redi dalam bukunya yang  berjudul  Hukum  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Sektor  Kehutanan  menyatakan  bahwa penetapan kawasan hutan lindung membatasi perbuatan hukum pemegang sertipikat tersebut, karena objek tanah menjadi tidak leluasa antara hak milik atau kawasan hutan lindung yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan. 3
Menurut  data  yang  penulis  dapatkan,  hutan  lindung  di  Kabupaten  Agam  tersebut ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor: SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, SK 35/Menhut-II/2013, tanggal 15 Januari tahun 2013 dan terakhir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 6599/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/11/2021,  tentang  Peta  Perkembangan  Pengukuhan  Kawasan  Hutan Provinsi  Sumatera  Barat  sampai  dengan  tahun  2020.  Jika  dilihat  dari  tahun  pengukuhan
2 Ricardo Tricipto Napang, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Yang Berada Dalam Kawasan Hutan”, Tesis , Universitas Hasanuddin, 2021
3 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.55.
kawasan  hutan  tersebut,  Pemerintah  telah  menetapkan  sejak  tahun  1999  sedangkan masyarakat  yang  memiliki  sertipikat  hak  milik  namun  ternyata  lahan  mereka  ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung adalah jauh sebelum tahun 1999.
Dari permasalahan yang terjadi, hal ini bertentangan dengan hak milik yang dimaksud oleh  Pasal  20  UUPA    yaitu  “hak  turun-temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 ” , terkuat dan terpenuh tersebut berarti  tanah  tersebut  adalah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  paling  kuat  dan  paling  pasti serta  dalam  hal  kepemilikan  tidak  memiliki  jangka  waktu,  tetapi  pada  kasus  yang  terjadi masyarakat  yang  telah  memiliki  sertipikat  hak  milik  namun  mereka  tidak  bisa  melakukan dengan bebas terkait dengan kepemilikannya.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  akan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis empiris, yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  penulis. 4 Dalam  penelitian  ini,  peneliti ingin melihat bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak milik dalam  kawasan  hutan  lindung  di  Kabupaten  Agam.  Dengan  penelitian  ini  bersifat  deskripsi analitis  yaitu  metode  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  gambaran,  keadaaan  dengan  cara mendeskripsikan berdasarkan fakta yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten  Agam,  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung,  serta  masyarakat  dibeberapa kecamatan yang lahannya termasuk kedalam kawasan hutan lindung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses  Perolehan  Tanah  Hak  Milik  Sebelum  Ditetapkan  Sebagai  Kawasan  Hutan Lindung Di Kabupaten Agam
Kawasan  hutan  tahun  2022  penggunaan  hutan  yang  paling  dominan  di  wilayah Kabupaten Agam adalah Hutan suaka alam dan wisata dengan luas 21.435 (Ha) atau sebesar 57,30%,  sedangkan  hutan  lindung  dengan  luas  lahan  200.006  (Ha)  atau  sebesar  42,70%. Hutan Produksi konversi dengan luas lahan sebesar 8.771 (Ha) atau 42,05%. Hutan produksi terbatas memiliki luas 7.323 (Ha) atau sebesar 36,67% dan hutan produksi dengan luas lahan sebesar  18.586  (Ha)  sebaran  kawasan  hutan  sebanyak  21,28  %.25264,87  (Ha)  dan persentasenya 57,30%.
Pengurangan  jumlah  kawasan  hutan  di  Kabupaten  Agam  faktor  utamanya  yaitu pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat di jadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan  dalam  perkembangan  kependudukan  di  dalam  suatu  daerah.  Berikut  adalah jumlah penduduk Kabupaten agam rentang waktu 2021-2022.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Agam
No. Kecamatan Jumlah Penduduk Tahun 2021 Jumlah Penduduk Tahun 2022 1 Tj. Mutiara 33.559 33. 697 2 Lubuk Basung 82.155 82.453 3 Tanjung Raya 38.125 37.848
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, 2010, hlm. 50.
4 Matur 19.241 19.574 5 IV Koto 26.264 26.473 6 Banuhampu 39.323 38.313 7 Ampek Angkek 44.779 44.949 8 Baso 37.111 37.345 9 Tilatang Kamang 37.367 37.532 10 Palupuh 15.387 15.541 11 Palembayan 35.147 35.329 12 Sungai Pua 26.939 27.148 13 Ampek Nagari 29.069 30.280 14 Candung 25.396 21.621 15 Kamang Magek 21.091 22.293 16 Malalak 10.473 10.740 Kabupaten Agam 521.426 525.136
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam
Mengacu  kepada  tabel  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwasanya  adanya pertambahan  jumlah  penduduk  selama  2  tahun  terakhir  sehingga  hal  ini  menjadi  salah  satu faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penguasaan  lahan  kawasan  hutan  oleh  masyarakat. Karena lahan yang terbatas, namun penduduk terus bertambah.
Hutan  lindung  di  Kabupaten  Agam  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  SK  Menteri  Kehutanan  dan Perkebunan Nomor: 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, SK 35/Menhut-II/2013, tanggal 15  Januari  tahun  2013  dan  terakhir  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor:  SK.  6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021,  tentang  Peta Perkembangan  Pengukuhan  Kawasan  Hutan  Provinsi  Sumatera  Barat  sampai  dengan  tahun 2020.  Pengukuhan  kawasan  hutan  jika  dilihat  dari  tahunnya,  maka  Pemerintah  telah menetapkan  sejak  tahun  1999  sedangkan  masyarakat  yang  memiliki  sertipikat  hak  jauh sebelum  tahun  1999  sebelum  adanya  Penetapan  Kawasan  Hutan  oleh  Pemerintah.  Dengan ditetapkannya  lahan  masyarakat  oleh  Pemerintah  sebagai  Kawasan  Hutan  Lindung, menyebabkan penguasaan terhadap lahan menjadi terbatas padahal masyarakat mendapatkan sertipikat tersebut secara legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Proses  perolehan  hak  milik  sertipikat  masyarakat  yang  berada  dalam  kawasan  hutan lindung yaitu masyarakat mendapat sertipikat hak milik biasanya bersumber pada pembukaan hutan  yang  merupakan  tanah  ulayat  suatu  masyarakat  hukum  adat. 5 Cara-cara  tersebut kemudian akan di atur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum, sebab pembukaan hutan yang tidak teratur dan tentu pada gilirannya akan menyebabkan akibat yang sangat  merugikan. Masyarakat  yang  memiliki  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  di  Kabupaten Agam biasanya tanah masyarakat awal mulanya didapatkan dengan tanah ulayat nagari yang berarti tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak  penguasaan  oleh  ninik  mamak  kerapatan  adat  nagari  (selanjutnya  disebut  KAN)  dan dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  masyarakat  nagari,  sedangkan pemerintahan  nagari  bertindak  sebagai  pihak  yang  mengatur  untuk  pemanfaatannya.  Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta
5 Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Agam, Rahmadsyah, S.H.
pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari.
Tanah  ulayat  nagari  yang  dikuasai  oleh  ninik  mamak  KAN  selanjutnya  masyarakat pribadi  melakukan  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  dengan  pendaftaran  tanah  secara sporadik  atas  hak-hak  tanah  yang  diberikan  penguasaan  kepada  masyarakat  adat  atau pendatang  oleh  niniak  mamak  KAN  dan  setelah  itu  tanah  tersebut  akan  menjadi  hak  milik masyarakat  dan  masyarakat  sebagai  pemegang  hak  milik  atas  tanah  tersebut.  Menurut  hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, Ibu Poni Ofni yang tanahnya berada di kecamatan Lubuk Basung, Nagari Kurao Manggopoh dan tanah belau termasuk kedalam kawasan hutan lindung  menyatakan  bahwa  tanah  telah  didaftarkan  serta  telah  memperoleh  sertipikat  hak milik atas bidang tanah yang didapatkan melalui penguasaan tanah ulayat nagari, namun telah didaftarkan  sebagai  hak  milik  pada  tahun  1997.  Namun,  pada  tahun  2013  setelah  adanya perubahan  tata  batas  kawasan  hutan  dinyatakan  bahwa  tanah  beliau  termasuk  ke  dalam kawasan  hutan  lindung  sehingga  pemilik  hak  menjadi  kehilangan  hak  terkuat  dan  terpenuh dalam  penguasaannya  seperti  yang  telah  diamanatkan  oleh  PP  No.  24  Tahun  1997.  Ketika mengetahui  hal  ini,  beliau  akan  melakukan  peralihan  hak  atas  tanah  yaitu  jual  beli  dan ternyata  setelah  dilakukan  pengecekan  oleh  kantor  pertanahan  Kabupaten  Agam  sertipikat beliau terkena pemblokiran sehingga tidak bisanya dilakukan jual beli atas tanah tersebut. 6 Proses pendaftaran terkait dengan tanah/lahan yaitu masyarakat mendapatkan sertipikat hak milik di melalui pendaftaran serta prosedur dan Pembuktian obyek yang akan didaftarkan harus dibuktikan dengan alat pembuktian berupa:
1. Surat Keputusan Wali Nagari berkaitan dengan tanah yang dikuasai masyarakat.
2. Bukti tertulis dan keterangan saksi.
3. Pernyataan yang bersangkutan (pemohon) dengan kadar kebenaran yang cukup. Alur kegiatan atau proses pendaftaran hak milik dengan permohonan yaitu berikut:
1. Pemohon  mengajukan  permohonan  kepada  kantor  pertanahan  setempat.  ini  dilengkapi dengan  surat  pernyataan  pemilik  tanah,  surat  keterangan  wali  nagari,  peta  bidang/surat ukur. Surat  pernyataan pemilikan fisik  bidang tanahnya harus ditandatangani  oleh pihak- pihak, baik lembaga adat maupun pemerintahan, seperti tersebut di atas.
2. Kantor  pertanahan,  setelah  menerima  permohonan  tersebut,  mengadakan  pemeriksaan berkas  yang  diperlukan  dan  kalau  syaratsyaratnya  lengkap,  maka  dilakukan  persiapan untuk menurunkan Panitia Pemeriksa Tanah. Semua pihak yang ikut menandatangani surat pernyataan pemilikan tanah, diminta hadir di lapangan saat pemeriksaan dilakukan.
3. Pengumuman,  kegiatan  ini  dilakukan,  baik  pada  kantor  pertanahan,  kantor  camat,  kantor wali  nagari/lurah,  maupun  tempat-tempat  lain  yang  ditentukan.  Pengumuman  terhadap hasil  pemeriksaan  tanah  yang  dimohonkan  itu  dilakukan  jika  Pendaftaran  Tanah  secara sistematik dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender dan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
Pada  saat  adanya  sertipikat  hak  milik  yang  berada  dalam  kawasan  hutan  lindung, penguasannya seharusnya tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa sertipikat tersebut bukan miliknya. Namun, dengan adanya penetapan kawasan hutan oleh pemerintah, sehingga masyarakat  yang  telah  memiliki  sertipikat  hak  milik  tersebut  tidak  dapat  menggunakan  hak
6 Hasil wawancara dengan Ibu Poni Ofni, masyarakat Kecamatan Lubuk Basung, Nagari Kurao
mereka  seutuhnya  dan  ini  sangat  merugikan  masyarakat  yang  seharusnya  mereka  bisa melakukan  pembangunan  ataupun  melakukan  aktivitas  lainnya  ditanah  mereka  namun dengan adanya ketetapan tersebut sehingga penguasaan atas tanah mereka menjadi berkurang bahkan tidak bisa melakukan apa-apa.

## Alasan  Tidak  Dapat  Dilakukan  Peralihan  dan/atau  Pembebanan  Hak  Tanggungan Terhadap Sertipikat Hak Milik Yang Berada Di Kawasan Hutan Lindung
Aturan  mengenai  peralihan  dan/atau  pembebanan  hak  tanggungan  yang  terindikasi berada  didalam  kawasan  hutan  lindung  terdapat  didalam  UU  Kehutanan  serta  PP Penyelenggara Kehutanan. 7 Kenyataannya, saat ini adanya masyarakat yang akan melakukan peralihan  serta  pembebanan  hak  tanggungan  dalam  kawasan  hutan  lindung.  Dalam melakukan  wawancara,  penulis  mendapatkan  adanya  salah  satu  masyarakat  Bapak  Hendra Putra  hendak  melakukan  pembebanan  hak  tanggungan  terhadap  sertifikat  mereka  namun ditolak oleh pihak bank karena objek Hak Tanggungan berada dalam kawasan hutan lindung yang merupakan hutan yang dilindungi oleh negara, sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pembebanan hak tanggungan atas objek Hak Tanggungan tersebut. 8
Terhadap permohonan pembebanan hak tanggungan yang ditolak oleh bank, maka bank menyatakan  kepada  nasabah  yang  bersangkutan  untuk  melaporkan  permasalahan  yang mereka  hadapi  kepada  KPLH  Agam  Raya  untuk  dapat  ditindak  lanjuti.  Menurut  hasil wawancara  dengan    Kasi  Pemetaan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Agam,  yaitu  Ulil  Amri, ± 1500  sertipikat  telah  diterbitkan  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  Kabupaten  Agam  yang mana  sertipikat  tersebut  didapatkan  oleh  masyarakat  sebelum  adanya  penetapan  kawasan hutan lindung di Kabupaten, setidaknya sejak adanya penetapan kawasan hutan lindung oleh Pemerintah rentang waktu tahun 2019 sampai 2022, lahan hutan lindung yang dikuasai oleh masyarakat adalah ± 9.000 Ha, dan ± 7.000 Ha bidang tanah didalam Kawasan Hutan Lindung telah  diterbitkan  sertipikat  oleh  Kantor  Pertanahan  yang  daerahnya  tersebar  diseluruh Kabupaten Agam dengan rincian sebagai berikut: 9

## Tabel 2. Data Indikatif Lahan Masyarakat di Kawasan Hutan Lindung
No Kecamatan Nagari Luas (Ha) 1. Kec. Lubuk Basung Kurao 55.90 2. Kec. Palembayan Salareh Aia 311.00 3. Kec. Tanjung Raya Tanjung Sani 533.04 4. Kec. Tiku Tiku V Jorong 21.26 5. Kec. Malalak Pintu Angin 120.70 6. Kec. Lubuk Basung Bawan 39.80 7. Kec. Baso Koto Tinggi 624.63 8. Kec. Tanjung Raya Padang Tarok 533.02 9. Kec. Lubuk Basung Lubuk Basung 359.54 10. Kec. Palupuh Pagadih 60.08 11. Kec. Tanjung Raya Paninjauan 168.90 12. Kec. Tanjung Raya Bayua 81.68
7 Iskandar,  dkk, Kebijakan  Perubahan  Kawasan  Hutan  Dalam  Pengelolaan  Berkelanjutan ,  Unpad  Press, Bandung, 2011, hlm .14-15.
8 Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Putra, masyarakat Kecamatan Palembayan.
9 Hasil wawancara dengan Kasi Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Ulil Amri
13. Kec. Tanjung Raya Duo Koto 309.18 14. Kec. Tanjung Raya Sungai Batang 620.03 15. Kec. Matur Lawang 190.87 16. Kec. Palembayan Tigo Koto Silungkang 220.76 17. Kec. Palembayan Baringin 230.13 18. Kec. IV Koto Balingka 750.95 19. Kec. Ampek Nagari Sitalang 100.98 20. Kec. Matur Matua Mudiak 590.67 21. Kec. Ampek Nagari Batu Kambing 521.50 22. Kec. Ampek Koto Sungai Landia 845.67 Total 7.287,59 Ha

## Sumber: KPLH Agam Raya
Berkaitan  dengan  tidak  dapat  dilakukannya  peralihan  dan/atau  pembebanan  hak tanggungan  dengan  sertipikat  hak  milik  yang  ternyata  berada  dikawasan  hutan  lindung terdapat beberapa alasan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal  38  UU  Kehutanan  menyatakan  bahwasanya  Penggunaan  kawasan  hutan  dapat dilakukan  tanpa  mengubah  fungsi  pokok  kawasan  hutan.  Sehingga  seperti  yang  terdapat didalam penjelasan Pasal 38 UU Kehutanan, jika dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  serius  dan  mengakibatkan  hilangnya  fungsi  hutan yang  bersangkutan  dilarang,  kerusakan  fungsi  hutan  tersebut  juga  termasuk  kegiatan peralihan dan /atau pembebanan hak tanggungan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Terdapat  pada  Pasal  103  (1)  menyatakan  bahwa:  “Pemegang  Persetujuan  Penggunaan Kawasan Hutan dilarang:
a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;
b. menjaminkan atau mengagunkan areal Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;”
3. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Agam  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Rencana  Tata  Ruang dan Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041.
Terdapat dalam Pasal 46 huruf c Perda RTRW Agam Menyatakan bahwa: kegiatan yang tidak  diperbolehkan  meliputi:  a).  kegiatan  yang  mengurangi  luas  kawasan  hutan  lindung dan  tutupan  vegetasi  terutama  kegiatan  permukiman;  dan  b).  kegiatan  yang  mengganggu dan merusak  ekosistem  kawasan  hutan lindung.  Mengacu kepada Pasal  46 huruf c Perda RTRW Agam, sehingga sangat jelas bahwasanya kegiatan permukiman termasuk kegiatan yang  mengurangi  luas  kawasan  hutan  lindung  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh Perda RTRW Agam.

## Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  milik  atas  tanah  di  dalam  Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam
Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  milik  dalam  kawasan  hutan  lindung dikabupaten  agam  oleh  pemerintah  dilakukan  atas  dua  bentuk,  yaitu  perlindungan  hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 10

## 1. Perlindungan Hukum Preventif
Preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam  mengambil  keputusan.  Bentuk  perlindungan  hukum  preventif  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  guna  mencegah  terjadinya  suatu  pelanggaran  serta  untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
Sehubungan  dengan  perlindungan  hukum  preventif,  pemerintah  melalui  KPHL Agam Raya telah melakukan pencegahan berupa:
a. Pembuatan  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini  pemerintah  terus berupaya  untuk  membuat  suatu  peraturan  berkaitan  dengan  perlindungan  hutan  serta masyarakat yang menempati hutan berdasarkan hak milik atau penguasaan mereka.
b. Pemberian Surat Keterangan Status Lahan kepada masyarakat yang hendak melakukan peralihan  hak  atas  tanah  ataupun  penjaminan  terhadap  sertipikat  hak  milik  mereka. Surat  Keterangan  tersebut  diberikan  untuk  melihat  apakah  lahan  yang  saat  ini  mereka kuasai  bukan  berada  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  dan  diperbolehkan  untuk dilakukan proses peralihan ataupun penjaminan hak atas tanah tersebut.
c. Melakukan  pendataan  masyarakat  secara  rutin,  pendataan  ini  dilakukan  oleh  KPHL Agam Raya bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagai bentuk pengawasan terhadap kawasan hutan lindung.
d. Melakukan penyuluhan, KPHL Agam Raya melakukan penyuluhan kepada masyarakat betapa  pentingnya  hutan  lindung  ini  serta  tidak  bolehnya  ada  masyarakat  untuk bermukim  di  kawasan  hutan  lindung  tersebut.  Penyuluhan  ini  meliputi  pula  mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sanksi-sanksi yang diberikan apabila masyarakat tersebut melanggar apa yang telah diundangkan.

## 2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  Represif  berfungsi  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  telah  muncul akibat adanya permasalahan. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Namun, dalam perlindungan hukum  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  terlanjur  telah  diberikan penguasaan terhadap hak atas tanah yaitu terdapat didalam Pasal 26 (2) PP Penyelenggara Kehutanan, yaitu:
“Pola  penyelesaian  untuk  bidang  tanah  yang  dikuasai  dan  dimanfaatkan  setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengeluaran  bidang  tanah  dalam  Kawasan  Hutan  melalui  perubahan  batas  Kawasan Hutan;
b. pelepasan  melalui  Perubahan  Peruntukan  Kawasan  Hutan  dan  Perubahan  Fungsi
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 292
Kawasan Hutan;
c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
d. Penggunaan Kawasan Hutan. Pola  penyesuaian  untuk  bidang  tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  hak  atas  tanah namun berada dalam kawasan hutan lindung itu dijabarkan sebagai berikut:
a. Pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan. Pemerintah melakukan kegiatan Tanah Obyek Reforma Agraria (selanjutnya disebut TORA)  didefinisikan  sebagai  tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  dan/atau  tanah  yang  telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria) yang berarti memberikan kepastian hukum dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Kabupaten  Agam,  kurang  lebih  9000  Ha  lahan  masyarakat  yang  berada  di  dalam Kawasan Hutan Lindung setidaknya kurang lebih 7000 Ha telah diterbitkan sertipikat dan telah dirubah batas lahannya. Namun, saat ini masih ada kurang lebih 2000 Ha lahan lagi yang belum dilakukan pengeluaran bidang tanah melalui perubahan batas kawasan hutan, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3. Data Indikatif TORA NO Kecamatan Nagari Luas (Ha) 1. Kec. Tanjung Raya Paninjauan 167.86 2. Kec. Tanjung Mutiara Tiku V Jorong 21. 26 3. Kec. Baso Koto Tinggi 624.63 4. Kec. Baso Padang Tarok 533.02 5. Kec. Baso Tabek Panjang 171.84 6. Kec. Palembayan Salareh Aia 311.00 7. Kec. Palembayan Tigo Koto Silungkang 219.59 8. Kec. Palembayan Baringin 228.13 9. Kec. Palupuh Pagadih 51.27 10. Kec. IV Koto Balingka 15.21 11 Kec. Ampek Nagari Sitalang 95.19
Sumber: KPHL Agam Raya
Mengacu  kepada  tabel  diatas,  maka  saat  ini  KPHL  Agam  Raya  sedang  menunggu balasan  dari  Pemerintah  yaitu  Kementerian  Kehutanan  untuk  menyetujui  apakah  lahan masyarakat bisa dirubah batas kawasannya sehingga tidak lagi termasuk kedalam Kawasan Hutan  Lindung  dan  sertipikat  hak  milik  masyarakat  bisa  dipergunakan  sebagaimana mestinya  tanpa  adanya  batasan,  sebab  hak  milik  adalah  hak  terkuat  dan  terpenuh  yang dimiliki oleh masyarakat.
b. Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Perubahan fungsi kawasan ini di Kabupaten Agam saat ini ditujukan terhadap Hutan Produksi  yang  dapat  di  konversi  (selanjutnya  disebut  HPK)  untuk  lahan  perkebunan, karena  untuk  hingga  saat  ini  untuk  HPK  belum  bisa  dilakukan  perubahan  peruntukan kawasan hutan ini.
c. Program perhutanan sosial
Program  Perhutanan  Sosial  sendiri  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  pola  pemberdayaan  dan  dengan  tetap  berpedoman  pada  aspek
kelestarian.  Program  Perhutanan  Sosial  akan  membuka  kesempatan  bagi  masyarakat  di sekitar  hutan  untuk  mengajukan  hak  pengelolaan  area  hutan  kepada  pemerintah.  Setelah disetujui  maka  masyarakat  dapat  mengolah  dan  mengambil  manfaat  dari  hutan  dengan cara-cara yang ramah lingkungan. 11
d. Penggunaan Kawasan Hutan
Kawasan  hutan  lindung  hanya  dapat  dilakukan  penambangan  dengan  pola pertambangan  bawah  tanah  (tidak  boleh  melakukan  penambangan  dengan  pola pertambangan terbuka) dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
1) turunnya permukaan tanah;
2) berubahnya  fungsi  pokok  kawasan  hutan  secara  permanen;  dan  terjadinya  kerusakan akuiver  air  tanah  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kegiatan  yang  mempunyai  tujuan strategis  yang  tidak  dapat  dielakkan  yaitu  kegiatan  yang  diprioritaskan  karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan  keamanan  negara,  pertumbuhan  ekonomi,  sosial,  budaya  dan/atau lingkungan.

## KESIMPULAN
Proses  perolehan  hak  milik  sebelum  ditetapkan  sebagai  kawasan  hutan  lindung  di Kabupaten  Agam  yaitu  masyarakat  pada  mulanya  tanah  tersebut  berasal  dari  ulayat  nagari dan  kemudian  diberikan  kepada  masyarakat  sebagai  hak  milik  dan  penyelenggaraan pendaftaran  tanah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Alasan  tidak dapat  dilakukan  peralihan  dan/atau  pembebanan  hak  tanggungan  terhadap  sertipikat  yang berada di kawasan hutan lindung mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang ada, yaitu: 1. Pasal 38 UU Kehutanan, 2. Pasal 103 ayat (1) PP Penyelenggara Kehutanan, dan 3. Pasal  46  huruf  c  Perda  RTRW  Agam.  Perlindungan  Hukum  terhadap  pemegang  hak  milik atas  tanah  di  dalam  Kawasan  hutan  lindung  di  Kabupaten  Agam , Preventif  yaitu:  1. Pembuatan peraturan perundang-undangan, 2. Pemberian Surat  Keterangan Status Lahan, 3. Melakukan pendataan masyarakat secara rutin, 4. Melakukan penyuluhan. Represif, yaitu: a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, b. pelepasan  melalui  Perubahan  Peruntukan  Kawasan  Hutan  dan  Perubahan  Fungsi  Kawasan Hutan;  c. memberikan akses  pengelolaan Hutan  melalui program  Perhutanan Sosial;  atau d. Penggunaan Kawasan Hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Redi.  2015. Hukum  Sumber  Daya  Alam  dalam  Sektor  Kehutanan .  Jakarta:  Sinar Grafika
Eva Banowati. 2014. Geografi Indonesia . Yogyakarta: Ombak Iskandar,  dkk.  2011.  Kebijakan  Perubahan  Kawasan  Hutan  Dalam  Pengelolaan Berkelanjutan. Bandung: Unpad Press.
Ricardo Tricipto Napang, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Yang Berada Dalam Kawasan Hutan”, Tesis , Universitas Hasanuddin, 2021
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press Ridwan HR. 2010. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo
11 Website  “Akses  Kelola  Perhutanan  Sosial http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang , diakses tanggal 31 Januari 2023 Pukul 15.09 WIB
Website “Akses Kelola Perhutanan Sosial http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=sit e%2F tentang , diakses tanggal 31 Januari 2023 Pukul 15.09 WIB Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Agam  Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041