## FAKTOR KRIMINOGEN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN MALUKU UTARA
Criminogenic Factors of Fisheries Crime in North Maluku Waters
Arum Oktavia Tri Utami arumoktaviatriu@student.uns.ac.id
Yundha Rachmawati
yundharachmawati@student.uns.ac.id
Riska Andi Fitriono riskaandi@staff.uns.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.

## Abstrak
Provinsi  Maluku  merupakan  provinsi  dengan  mayoritas  wilayahnya  adalah  perairan, berdasarkan penelitian presentase besar wilayah perairannya adalah 94 %. Perairan yang luas ditambah dengan kekayaan flora dan fauna di dalamnya tentu menjadi incaran bagi wilayah lain untuk  melakukan eksploitasi.  Hal  yang menjadi  keresahan selama dekade terakhir  adalah  maraknya Illegal  Fishing di  dalam  masyarakat.  Hal  ini  mengakibatkan rendahnya  pemasukan  dari  masyarakat.  Untuk  menanggulangi  masalah  tersebut, pemerintah  dengan  cekatan  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  (selanjutnya disingkat  UUP)  yang  mengatur  mengenai  regulasi  yang  berkaitan  dengan  larangan kategori  penangkapan  ikan,  secara  kewajiban  serta  saksi  yang  diterima.  Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus untuk mengetahui mengapa dan bagaimana suatu fenomena  bisa  terjadi.  Penelitian  metode  ini  tergolong  jenis  penelitian  kualitatif  yang reaksi  penelitiannya  berbentuk  penelitian  deskriptif  naratif.  Ditemukan  sebab-sebab tindakan  pidana  perikanan  berasal  dari  dalam  diri  pelaku  berupa  keinginan  untuk mendapatkan  keuntungan  secepat  mungkin,  faktor  dari  luar  berupa  kondisi  ekonomi yang tidak memadai.
Kata Kunci: Tindak Pidana Perikanan, Kriminologi, Studi Kasus.

## Abstract
Maluku  Province  is  a  province  with  the  majority  of  its  territory  is  water,  based  on research,  the  percentage  of  the  water  area  is  94%.  The  vast  waters  coupled  with  the
Vol. 4. No. 1, Desember 2022 P- ISSN 2654-8747
richness of flora and fauna in it are certainly a target for other regions to exploit. The thing that has become a concern over the last decade is the rise of Illegal Fishing in the community. This results in low income from the community. To overcome this problem, the government deftly issued Law No. 45 of 2009 concerning provisions relating to the prohibition  of  fishing,  in  terms  of  obligations  and  witnesses  given.  The  research  was conducted  using  a  case  study  method  to  find  out  why  and  how  a  phenomenon  could occur.  This  research  method  belongs  to  the  category  of  qualitative  research  whose research results are in the form of descriptive narrative research. In this study, it will be seen  from  the  perspective  of  criminology  so  as  to  find  the  causes  of  the  crime.  It  was found that the causes of fishery crime came from within the perpetrators in the form of a desire  to  get  profits  as  quickly  as  possible,  external  faktors  in  the  form  of  inadequate economic conditions.
Keywords: Fisheries Crime, Criminology, Case Studies.

## A. PENDAHULUAN
Provinsi  Maluku  sebagai  provinsi  kepulauan,  secara  geografis  memiliki luas  712.479,69  km²,  dengan  luas  lautan  sebesar  658.294,69  km²  atau  (92,4%) dan luas daratan 54.185  km²  atau (7,6%).  Luas daratan terdiri dari pulau-pulau besar dan kepulauan kecil, baik secara berkelompok maupun terpencil. Dengan luas lautan yang (92,4%) tersebut, tersimpan potensi kekayaan alam berupa ikan, yang  umumnya  terdapat  di  sekitar  Laut  Seram,  Laut  Banda  dan  Laut  Arafura, sehingga  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  secara  nasional  sebesar  (26,3%)  per tahunnya,  di  mana  tergambar  bahawa  potensi  perikanan  nasional  sebesar  6,26 juta  ton/tahun,  sedangkan  potensi  perikanan  Provinsi  Maluku  adalah  sebesar 1,64 juta ton/tahun atau (26,3%) dari potensi nasional. 1
Kenyataan  yang  luar  biasa  ini  menjadikan  Provinsi  Maluku  Utara menjadi  provinsi  dengan  perairan  yang  luas  dan  memilih  perikanan  sebagai sektor  utama  dalam  mata  pencaharian  masyarakatnya.  Namun,  potensi  yang begitu  besar  tersebut  kurang  dapat  dioptimalkan  oleh  pemerintah  daerah setempat.  Masalah  tidak  sampai  di  situ  saja,  karena  potensi  yang  besar  justru dimanfaatkan  oleh  masyarakat  di  wilayah  lain  yang  berkepentingan.  Hal  itu tidak dapat  menutup mata bahwa Illegal  Fishing atau penangkapan ikan secara ilegal  sangat  marak  terjadi.  Dalam  setiap  perbuatan  yang  terjadi  di  tengah
1 Bubut  W.  Andibya  &  Yoyok  WIdoyoko, Maluku  The  Wonderful  Island, (Jakarta:  Gibon  Group Publication, 2008), hlm. 120.
masyarakat tentunya ada latar belakang atau pun faktor yang menjadi penyebab mengapa perbuatan dan tindakan tersebut dapat terjadi.
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Dinas Kelautan dan  Perikanan  yang  sering  disingkat  DKP  Provinsi  Maluku  Utara,  Abdullah Assegaf  menyampaikan  bahwa  fenomena Illegal Fishing sering  terjadi  di Morotai,  Halmahera  Selatan,  dan  Sanana.  Ketiga  wilayah  tersebut  menjadi sasaran empuk karena kekayaan bahari yang sangat beragam dan pengolahannya yang mudah dilakukan. Dari data yang didapatkan, presentase penangkapan ikan secara  ilegal  itu  menyentuh  angka  30%  dari  fenomena  yang  terjadi  demikian tentu  sangat  berimbas  kepada  perekonomian  masyarakat  lokal  karena pendapatan  yang  tidak  dapat  maksimal.  Dalang  dibalik  penangkapan  tersebut adalah  kapal  berbendera  asing  khususnya  Malaysia,  dan  kapal  berbendera Indonesia  yang  berasal  dari  luar  wilayah  Maluku  Utara,  lebih  spesifik  adalah kapal nelayan Sulawesi.
Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  khusus,  apalagi  saat  pandemi  diketahui presentase  penangkapan  ikan  secara  ilegal  terus  meningkat  karena  pengawasan yang kurang maksimal diakibatkan fokus pemerintah daerah yang beralih untuk menangani kasus COVID-19. COVID-19 membuat perekonomian masyarakat di ambang  batas,  sehingga  keinginan  untuk  melakukan  pelanggaran  hingga kejahatan menjadi semakin besar. Lalu siapakah yang bertanggung jawab dalam fenomena  ini.  Tentunya  semua  pihak  ambil  bagian  dalam  terciptanya  situasi yang  memprihatinkan  ini.  Pemerintah  yang  kurang  tanggap  dan  serius  dalam menangani masalah illegal fishing, padahal jika dieksplor lebih dalam kekayaan bahari dapat menjadi sektor utama yang meningkatkan kas negara serta berperan penting  dalam  mengurangi  kemiskinan.  Kemiskinan  menjadi  sumber  masalah utama,  saat  seseorang  kurang  mampu  memenuhi  kebutuhannya  mereka  lebih termotivasi  untuk  menghalalkan  berbagai  cara  demi  terpenuhinya  kebutuhan sehari-hari.
Yang  kedua  adalah  tanggung  jawab  masyarakat  sebagai  seseorang  yang menempati  wilayah  tersebut.  Masyarakat  dapat  membantu  kinerja  dengan pemerintah melalui cara berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada. Jika masyarakat lebih antusias dan mau bekerja keras demi kehidupan yang
lebih layak tentunya hal ini akan sangat membantu kinerja wakil rakyat. Semua bersinergi dan bekerja sama guna membangun Indonesia yang gemilang di mata dunia.
Berlimpahnya kemampuan sektor bahari di perairan Provinsi Maluku ini, mengakibatkan  keadaan  yang  telah  disebutkan  kerap  digunakan  oleh  badan usaha  yang  mengelola  ikan  dan  nelayan-nelayan  domestik  untuk  menunaikan pengambilan  ikan  dengan  cara  ilegal.  Dengan  situasi  yang  memprihatinkan, maka secara sosiokriminologis diperoleh simpulan terkait bentuk illegal fishing yang bersifat variasi dan sering terjadi di perairan Maluku, seperti :
1. Transmisi ikan tidak menggunakan surat izin
2. Pemakaian dokumen tidak terverifikasi atau palsu
3. Pengeksploitasian  ikan  dengan  memakai  jaring  yang  dilarang (contohnya: pukat harimau)
4. Pengangkutan jaring yang tidak diperbolehkan
5. Pelanggaran  regulasi  pelayaran  dalam  bentuk  tidak  memakai  bendera kapal
6. Tak  absahnya  surat  bahar  kapal,  anak  buah  kapal  (ABK)  tak  disijil  dan pelanggaran  kemudahan  eksklusif  pemindahan  serta  pekerja  luar  negeri yang tak mempunyai izin kerja.
Adapun  tujuan  penelitian  yang  akan  disampaikan  dalam  penulisan  ini adalah untuk mengetahui faktor kriminogen tindak pidana perikanan di perairan Maluku  Utara  dan  untuk  mengetahui  upaya  penanggulangan  tindak  pidana perikanan  di  perairan  Maluku  Utara.  Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  untuk memperkaya  khazanah  ilmu  pengetahuan  terutama  dibidang  tindak  pidana  dan kriminologi.  Diharapkan  penulisan  ini  juga  bermanfaat  bagi  masyarakat  agar lebih terbuka dan peduli mengenai permasalahan yang hadir di masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  studi  kasus  untuk  mengetahui mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Akan dianalisis proses dan sebab  dari  terjadinya  tindak  pidana  perikanan  tersebut.  Penelitian  metode  ini tergolong  jenis  penelitian  kualitatif  yang  reaksi  penelitiannya  berbentuk penelitian  deskriptif  naratif.  Penelitian  deskriptif  naratif  bermula  dari  hadirnya
kata  naratif  yang  dapat  diartikan  sebagai  menceritakan  secara  detail.  Dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  metode  ini  berusaha  menceritakan  secara  runtut bagaimana sebuah peristiwa dapat terjadi melalu sebuah deskripsi.

## C. PEMBAHASAN

## 1) Perihal Tindak Pidana
Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  melanggar  larangan  yang diatur oleh aturan hukum  yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit , kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari  bahasa  latin delictum .  Hukum  pidana  negara-negara  Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. 2
Dari  pengertian  tindak  pidana  yang  disampaikan  oleh  para  pakar  di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang telah disusun dalam regulasi perundang- undangan yang dimana perbuatan  tesebut  menciptakan  situasi  yang  merugikan,  bagi  pelaku  tindak pidana  akan  dikenakan  sanksi  pidana  yang  telah  mengaturnya.  Tentunya suatu perbuatan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila suautu perbuatan tidak memenuhi komponen yang sudah ditetapkan secara  tertulis.  Secara  garis  besar,  komponen  yang  dimaksudkan  dibagi menjadi  2  bagian  besar  yaitu  komponen  subjektif  dan  objektif.  Komponen subjektif berasal dari internal diri pelaku itu sendirinya, tentu sudah melekat dalam  dirinya,  yaitu  segala  sesuatu  yang  tersegel  pada  hatinya.  Berbanding terbalik dengan komponen objektif yang bersumber dari eksternal diri pelaku yaitu keadaan yang menghendaki tindakan pidana tersebut.
Setelah  mengetahui  perihal  tindak  pidana,  perlu  diketahui  juga  apa yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  perikanan.  Kendatipun  istilah  “tindak pidana  dibidang  perikanan”  digunakan  pada  Pasal  71  Bab  XIII  tentang pengadilan  perikanan,  Pasal  72,  Pasal  74  dan  Pasal  77  Bab  XIV  tentang Penyidikan,  Penuntutan  dan  Pemeriksaan  dibidang  Pengadilan  Perikanan, akan tetapi penulis menggunakan
istilah “tindak pidana
2 Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 31.
perikanan”. 3 Secara  singkat  tindak  pidana  perikanan  dapat  diartikan  sebagai suatu tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan mulai dari proses pengambilan hingga proses produksinya, dimana  tindakan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  seseorang  atau  pun  badan hukum. Lebih lanjut tindak pidana perikanan masuk ke dalam kejahatan yang diperincikan  dalam  undang-undang.  Untuk  mengetahuinya  diperlukan pemahaman pada pembahasan selanjutnya tentang pengaturan tindak pidana.

## 2) Pengaturan Tindak Pidana Perikanan
Tindak  pidana  perikanan  ditujukan  kepada  ketentuan  Bab  XV mengenai  ketentuan  pidana  khususnya  Pasal  84-101  UUP.  Pada dasarnyadikenal  beberapa  tindak  pidana  atau  delik  dalam  UUP  yang terkualifikasi ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Jenis delik yang termasuk dalam  kejahatan  antara  lain:  (1)  Delik  menyangkut  penggunaan  bahan dan/atau  alat  berbahaya  bagi  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya, (2) Delik menyangkut tindakan yang dapat merugikan usaha perikanan, (3) Delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan  kesehatan  manusia  dan  lingkungan,  dan  (4)  Delik menyangkut perijinan usaha perikanan. 4
Yang  dimaksudkan  dengan  delik  penggunaan  bahan/alat  berbahaya adalah penggunaan bahan kimia berbahaya dalam budidaya ikan, atau dapat pula berupa penggunaan alat peledak/pukat  harimau untuk  menangkap ikan di  perairan  Maluku  Utara  yang  sudah  jelas  dapat  merusak  lingkungan sekitarnya. Dalam kasus ini, seseorang atau pun badan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana jika terdapat pencelaan diri dalam pelaku.
3 Indoensia, Undang-Undang  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009 PerubahanUU Perikanan: -Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana
di bidang perikanan.”
Pasal 72 mengatur “Penyidikan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Pasal 74 mengatur “Penuntutan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Pasal 77 mengatur “Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukumacara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini.”.
4 Made Sugi Hartono, Diah Ratna Sari Harianto , “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida”. Kertha Wicaksana (Vol 12 No. 1, 2018):  hlm. 15.
Vol. 4. No. 1, Desember 2022 P- ISSN 2654-8747
Selanjutnya  ialah  tindakan  yang  dapat  merugikan  usaha  perikanan, berupa  sengaja  membudidayakan  jenis  ikan  yang  dapat  merugikan masyarakat sekitar karena keberadaannya mengganggu eksistensi ikan  yang dibudidaya oleh nelayan. Hal ini dilakukan dengan penuh kesengajaan yang bertujuan  untuk  melemahkan  usaha  hingga  berdampak  pada  perekonomian masyarakat.
Poin  yang  ketiga  adalah  penggunaan  alat  dan/atau  bahan  yang membahayakan  kesehatan  manusia  dan  lingkungan  dapat  berupa penggunaan obat-obatan untuk menghasilkan ikan rekayasa genetika. Dapat dibayangkan  seberapa  besar  kerusakan  yang  ditimbulkan  dari  hal  tersebut. Sehingga  diperlukan  suatu  regulasi  yang  mengatur  hal  ini  agar  potensi perikanan di perairan Maluku Utara dapat diciptakan dengan maksimal.
Yang  terakhir  ialah  mengenai  perijinan  usaha.  Banyak  kapal berbendera asing yang mengambil kekayaan perikanan di perairan Nusantara khususnya  pada  pembahasan  ini  adalah  perairan  Maluku  Utara.  Hal  ini sangat  merugikan  nelayan  dalam  negeri  karena  dapat  menurunkan  hasil penangkapan.  Bentuk  tindak  kejahatan  lain  berupa  memalsukan  dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Pekerja yang tidak terdaftar dan ilegal, bahkan di luar bidang perikanan hal tersebut juga sangat dilarang oleh undang-undang.  Berdasarkan  penelitian,  tindak  pidana  perikanan  sering dilakukan oleh kapal berbendera negara asing dan kapal  Indonesia dari luar wilayah  yang  berangkutan.  Perhatian  khusus  diperlukan  untuk  penanganan fenomena ini karena jika bukan pemerintah dan masyarakat  Indonesia  yang melakuan siapa lagi.
3) Eksistensi  Kriminologi  Dalam  Menjelaskan  Sebab  Terjadinya Kejahatan
Kriminologi berasal  dari  kata crimen yang  artinya  adalah  kejahatan dan logos yang  artinya ilmu,  sehingga kriminologi merupakan  ilmu  yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. 5 Dari definisi tersebut, kriminologi hadir untuk mempelajari lebih dalam mengenai sebab dan akibat terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Dalam  fokus  penulisan  ilmiah  ini  akan
5 Muhammad Mustafa, Kriminologi , (Depok: FISIP UI PRESS, 2007), hlm. 2.
dijelaskan  faktor  kriminogen  tindak  pidana  perikanan  di  perairan  Maluku Utara.  Akan  dijelaskan  secara  runtut  mengapa  hal  yang  demikian  dapat terjadi.
Kriminologi  merupakan  disiplin  ilmu  yang  bersifat  faktual.  Faktual di sini diartikan sebagai suatu ilmu yang melihat dan menilai suatu fenomena di  masyarakat  melalui  kenyataan  yang  terlihat  langsung  di  masyarakat. Kedudukan kriminologi dipandang sebagai unit dari hukum pidana. Korelasi antara kriminologi serta hukum pidana sedemikian dekatnya sehingga kerap diibaratkan  sebagai  “dua  sisi  diantara  satu  mata  uang.”  Hukum  pidana melahirkan  rumusan  sebuah  kejahatan  ke  dalam  hukum  formal,  sementara kejahatan  yang  telah  disebutkan  menjadi  kajian  utama  dari  kriminologi.  Di satu  sisi,  hukum  pidana  bersifat  normatif  atau  „abstrak‟,  sementara kriminologi bersifat „faktual‟ di sisi lain. 6
Hukum  idana  dan  kriminologi  berjalan  beriringan  sebagai  bentuk yang lebih khusus  dan spesifik.  Kedua rumpun ilmu  pengetahuan ini saling melengkapi.  Kriminologi  sendiri  memfokuskan  dirinya  untuk  menganalisis sebab  dari  suatu  tindakan.  Tidak  ada  satu  pun  tindakan  yang  terjadi  tanpa disertai  faktor  pendorong.  Berbagai  ahli  pun  menjelaskan  mengapa  suatu fenomena dapat terjadi.
4) Faktor Kriminogen Tindak Pidana Perikanan di Perairan Maluku Utara
Tentunya setiap tindakan  terjadi karena dipengaruhi berbagai hal dan kondisi.  Hal-hal  dan  kondisi  inilah  yang  merupakan  faktor  pendorong seseorang melakukan tindak pidana. Adapun faktor pendorong tersebut dibagi menjadi  faktor internal  dan faktor eksternal.  Setiap faktor saling berhubungan dan  menimbulkan  sebab  serta  akibat  bagi  para  pelakunya.  Di  sinilah penggolongan  mengenai  jenis  faktor  yang  dapat  mendorong  seseorang  untuk melakukan tindak pidana perikanan.

## 1. Faktor Internal
Faktor  internal  merupakan  keinginan  atau  dorongan  dalam  diri sendiri  untuk  menjalankan  tindak  pidana illegal  fishing .  Salah  satu  faktor
6 Ibid , hlm. 16.
Vol. 4. No. 1, Desember 2022 P- ISSN 2654-8747
internal ialah kurangnya kesadaran dan ketaatan pada hukum. Paul Scholten dengan  pendapat  bahwa  kesadaran  hukum  yang  dimiliki  oleh  warga masyarakat,  belum  menjamin  bahwa  warga  masyarakat  tersebut  akan menaati  suatu  aturan  hukum  atau  perundang-undangan. 7 Justru  sebagian masyarakat  beranggapan  bahwa  hukum  yang  lahir  di  masyarakat  tersebut diciptakan  untuk  dilanggar.  Memang  terdengar  miris  namun  harus  disadari dengan keadaan yang benar-benar terjadi.
Selain  itu,  faktor  lainnya  ialah  rendahnya  kualitas  nelayan  dari  segi keterampilan maupun pengetahuan. Pada masa kini, pengetahuan nelayan di Indonesia  terhadap  teknologi  masih  sangat  terbatas.  Bantuan  berupa  alat modern jarang digunakan di  kalangan masyarakat  dengan alasan mayoritas nelayan  masih  awam  dengan  teknologi.  Meskipun  dinyatakan  ilegal, sejumlah  nelayan  atau  pelaku illegal  fishing lebih  memilih  menggunakan bom  atau  bius  sebagai  alat  menangkap  ikan . Selain  itu,  bahan  baku  bom yang  mudah  diperoleh  merupakan  satu  dari  sekian  faktor  yang  memotivasi masyarakat menjalankan kejahatan yang demikian.
Adapun  pada  kasus  di  Perairan  Maluku,  dari  prespektif  alat  dan bahan  yang digunakan, pengeboman ikan menggunakan pupuk urea bercap Matahari,  sumbu,  botol,  kabel,  dan  detonator;  sedangkan  pembiusan  ikan membutuhkan kompresor, botol injeksi, dan racun potasium sianida. 8

## 2. Faktor Eksternal
Faktor  Eksternal  adalah  faktor  motivasi  dari  luar  diri  sendiri  dalam melakukan tindak pidana illegal fishing . Salah satu faktor ang sangat krusial ialah  faktor  ekonomi  dari  si  pelaku illegal  fishing .  Kondisi  ekonomi  yang buruk dari pelaku tindak kejahatan, memberikan keresahan kepada dirinya, sehingga ia mencari upaya yang dapat menguntungkan dirinya meskipun hal tersebut  merupakan  suatu  tindak  kejahatan.  Hal  ini  dinyatakan  pada  teori
7 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Prenada Media Group, 2012), hlm. 299.
8 Septiani  Kusherawanti,  Mohammad  Kemal  Dermawan,  “Implementasi  Kemitraan  Dalam  Pemolisian Komunitas  Untuk  Pencegahan  Praktik  Destructive  Fishing  (Studi  Kasus  Perairan  Laut  Maluku  Utara),” Jurnal Kriminologi Indonesia: Special Issue Mardjono Awards 2017 (Volume 1 Nomor 1, 2017): 57
Vol. 4. No. 1, Desember 2022 P- ISSN 2654-8747
sosialis bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. 9
Selain  itu,  faktor  lainnya  adalah  adanya  keinginan  dari  para  kapal asing  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  besar.  Kondisi  perairan Nusantara  yang berlimpah akan sumber daya alam serta geografisnya  yang strategis  menjadi  daya  tarik  kapal-kapal  asing  untuk  mengeksplorasi Perairan Maluku Utara. Hal inilah yang membuat banyak kapal dan nelayan asing  yang  memasuki  perairan  secara  ilegal  ke  perairan  Indonesia. Kebutuhan  ikan  yang  juga  meningkat  menimbulkan  merosotnya  jumlah ikan-ikan  yang  hidup  di  perairan  Maluku  Utara.  Pada  tahun  2015  tercatat sebanyak  16  ton  ikan  tuna  hasil  tangkapan  nelayan  asing  dari  Filipina diamankan  oleh  Kapal  Polisi  (KP)  Balawa  saat  melakukan  patroli  di perairan Halmahera, Maluku Utara. 10
Kurangnya  peran  dari  pihak  berwenang  dalam  melakukan  upaya pengawasan  terhadap  teritorial  di  Perairan  Maluku  Utara  juga  menjadi pendorong dari tindak pidana perikanan. Jumlah armada kapal TNI AL yang sedikit,  memungkinkan  kapal  lepas  dari  pandangan  pengawasan,  sehingga banyak  kapal  asing  yang  tidak  terdeteksi  dan  berhasil  membawa  hasil  laut Maluku  Utara  ke  luar  negeri.  Peran  dan  kerja  sama  dari  aparat  penegak hukum  dalam  upaya  tindak  pidana  perikanan  juga  dianggap  kurang  tegas dan masih belum tertata dengan optimal, sehingga membuat pelaku semakin berani dalam melakukan tindak pidana di perairan Maluku Utara.
5) Upaya  penanggulangan  Tindak  Pidana  Perikanan  di  Perairan  Maluku Utara
Untuk  menciptakan  keamanan  di  sektor  kelautan  dan  perikanan, teratur  serta  tegaknya  hukum  yang  menjujung  tinggi  hak  asasi  manusia  maka diperlukan beberapa upaya sebagai berikut. 11
9 Made Darma Weda , Kriminologi , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 16
10 Indiana Rumalean Boynauw, “Analisis Efektivitas Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Filipina Dalam Menangani  Iuu  (Illegal,  Unreported,  And  Unregulated)  Fishing  Di  Maluku  Utara  Tahun  2015-2018,” Skripsi Universitas Islam Indonesia, (2019): hlm 33.
11 Muslani,  “Upaya  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Illegal  Fishing  Oleh  Kapal Perikanan Asing di Kalimantan Barat” , Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak (2015): 11.

## 1. Upaya Pre-emptif
Upaya  Pre-emptif  merupakan  suatu  upaya  awal  pencegahan  dengan memberikan konsultasi dan terhadap objek pemeriksaan serta faktor-faktor yang  menjadi  pendorong  dari  tindak  pidana  perikanan.  (penemuan  awal mula permasalahan). Penulisan dari jurnal ini merupakan salah satu upaya yang  dilakukan  oleh  penulis  sebagai  bentuk  ikut  ambil  bagian  dalam pembangunan  negara.  Sering  ditanyakan  apakah  memang  topik  ini merupakan masalah yang urgensinya sangat besar, jawabannya adalah iya. Hal  yang  kecil  sering  kali  terlupakan  padahal  efeknya  sangat  besar. Perairan yang sangat luas dan kaya raya ini dapat terus berkembang.

## 2. Upaya Preventif
Upaya  Preventif  merupakan  suatu  pencegahan  sebelum  terjadinya tindak  pidana  perikanan,  baik  dengan  melakukan  pengawasan  ataupun sosialisasi. Upaya ini juga besar urgensinya melihat bagaimana kasus yang terus  bertambah  dan  semakin  bervariasi.  Sedia  payung  sebelum  hujan merupakan istilah yang tepat untuk mengungkapkan upaya yang demikian. Saat  masyarakat  diberi  bekal  mengenai  urgensi  untuk  tidak  melakukan tindak  pidana  yang  merugikan  negara  baik  dari  skala  kecil  maupun  skala yang besar, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kekayaan negara ini.
Adapun langkah yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut.
a. Melakukan sosialisasi  kepada masyarakat  khususnya masyarakat di  sekitar  perairan  Maluku  Utara  terkait  prosedur  menangkap ikan yang benar, hal-hal yang dilarang saat menangkap ikan, dan mekanisme perizininan.
b. Mengajak  masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap sumber  daya  perikanan  dan  kelautan  dengan  membentuk komunitas masyarakat untuk pengawasan tersebut.
c. Pembentukan  komisi  pengawasan  khusus  tindak  pidana perikanan dan kelautan.
d. Penerapan  Sistem  Pemantauan  Kapal  Perikanan  (Vessel Monitoring System).
e. Vessel monitoring system didefinisikan sebagai salah satu bentuk sistem pengawasan di sektor penangkapan dan/atau pengangkutan  ikan,  dengan  memakai  satelit  serta  perlengkapan transmitter  yang  di  lokasikan  pada  kapal  perikanan  bertujuan menyederhanakan  pengawasan  juga  pemantauan  terhadap kegiatan  atau  aktivitas  kapal  ikan  didasarkan  atas  posisi  kapal yang  terpantau  pada  monitor vessel  monitoring  system di  pusat pemantauan kapal perikanan. 12
f. Memperketat  pengurusan  surat  izin,  terutama  bagi  kapal-kapal yang belum berizin atau masa izinnya telah habis.
Seperti  itulah  langkah  upaya  preventif  yang  dapat  diterapkan  guna menekan  fenomena  tindak  pidana  perikanan.  Tidak  ada  kata  tidak mungkin  jika  hal  ini  benar-benar  dilakukan,  Indonesia  akan  menjadi negara yang maju dan bersinar di mata dunia.
3. Upaya Represif
Upaya  represif  merupakan  upaya  memberikan  hukuman  terhadap oknum  yang  melakukan  tindak  pidana  perikanan.  Upaya  ini  dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  pada paragrap 2 (Perikanan dan Kelautan) diterangkan hukuman yang diberikan kepada  pelanggar  atau  pelaku  tindak  pidana  perikanan,  tercantum  dari Pasal  89  sampai  dengan  Pasal  101.  Selain  itu,  pelaku  tindak  pidana perikanan juga dapat diadili melalui peradilan perikanan, yamg merupakan bagian dari peradilan umum.
Sebelum  peraturan  ini  berlaku,  dahulu  menggunakan  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di mana saat itu untuk mengurangi kasus
12 Atmaja,  S.B.,  et  al,  “Analisis  Upaya  Efektif  Dari  Data  Vessel  Monitoring  System  dan  Produktivitas Pukat Cincin Semi Industri di Samudera Hindia,” Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia (Vol.17 No. 3, 2011): 178.
Vol. 4. No. 1, Desember 2022 P- ISSN 2654-8747
tindak  pidana  perikanan  secara  signifikan  dilakukan  pembakaran  dan penenggelaman  kapal  yang  melakukan  penyelewengan  atau  pun pengambilan ikan secara ilegal. Seperti yang diketahui cara tersebut cukup efektif untuk menekan angka tindak pidana perikanan di masyarakat.
Membawa  kasus  ini  ke  persidangan  kadang  tidak  membuat  jera karena  yang  terkena  tuntutan  biasanya  adalah  intansi  terkait,  tidak langsung  sampai  ke  oknum  pelaku.  Ketegasan  pemerintah  juga  semakin baik  dibuktikan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Kelautan  dan  Perikanan.  Diharapkan  upaya-upaya  yang  telah  diciptakan ini  dapat  membantu  dunia  perikanan  sehingga  ekonomi  masyarakat  dan pemasukan  negara  dapat  bertambah  lebih  besar  guna  mencapai  cita-cita Indonesia  sedari  dulu  yaitu  mendambakan  rakyat  yang  makmur  dan sejahtera.
Topik  ini  perlu  untuk  lebih  sering  diangkat  dan  dijadikan  objek penelitian  dengan  melihat  kemungkinan  naiknya  perekonomian  Indonesia dalam  sektor  perikanan.  Pengembangan  usaha  saat  masalah  yang  telah dipaparkan  di  atas  dapat  teratasi,  akan  membuka  peluang  lapangan  kerja baru  yang  lebih  beragam.  Pemerintah  terus  mengusahakan  hal  yang demikian karena sadar bahwa sektor ini memiliki banyak potensi terutama di saat pandemi yang masih melanda Indonesia.

## D. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Provinsi  Maluku  Utara  menjadi  provinsi  dengan  perairan  yang  luas dan  memilih  perikanan  sebagai  sektor  utama  dalam  mata  pencaharian masyarakatnya.  Namun,  potensi  yang  begitu  besar  tersebut  kurang  dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah setempat dan maraknya penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing ). Illegal Fishing sendiri merupakan bagian dari tindak pidana perikanan. Adapun disebut sebagai tindak pidana karena alat dan bahannya yang dapat membahayakan kehidupan laut dan kesehatan manusia, mengganggu kegiatan usaha perikanan, serta pemalsuan surat izin
Vol. 4. No. 1, Desember 2022 P- ISSN 2654-8747
usaha  perikanan.  Faktor-faktor  terjadinya  tindak  pidana  perikanan  terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor dari diri sendiri, seperti kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya kualitas nelayan dari  segi  keterampilan  maupun  pengetahuan.  Sedangkan,  faktor  eksternal ialah  faktor  dari  luar  diri  sendiri,  seperti  faktor  ekonomi,  kapal  asing  yang mengambil keuntungan besar, dan kurangnya peran aktif dari pihak penegak hukum.

## B. Saran
Adapun  terdapat  3  upaya  yang  dapat  dilakukan,  yaitu  upaya  Pre- emptif (deteksi  awal), upaya preventif (pencegahan), upaya represif (upaya hukum). Saran yang ingin disampaikan penulis adalah agar pemerintah lebih memfokuskan  kinerja  dibidang  bahari  dikarenakan  potensi  yang  begitu besar.  Setelahnya  pemerintah  wajib  mencanangkan  dan  memberikan sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  memajukan  sektor  bahari.  Selain  itu, hal  yang  sangat  penting  ialah  adanya  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri dalam  membangun  ketertiban  dan  keamanan  di  wilayah  perairan  Maluku Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan.  29  Oktober  2009.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5073. Jakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  02 November 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta.

## BUKU:
Ali,  A., Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan .  Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2012.
Andibya,  W.  B.,  Widoyoko,  Y., Maluku  The  Wonderful  Island .  Jakarta:  Gibon  Group Publication, 2008.
Hartono  M.  S.,  Harianto  D.  R.  S.,  „Kajian  Kriminologi  Terhadap  Tindak  Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida‟. Kertha Wicaksana , Vol 12 No. 1, hlm. 11- 21, 2018.
Mustafa, M., Kriminologi . Depok: FISIP UI Press, 2007.
Irfan,  M.  N., Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fiqh  Jinayah .
Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
Weda, M. D., Kriminologi . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.

## ARTIKEL/JURNAL:
Atmadja, S. B., Natsir, M., & Kuswoyo, A., “Analisis Upaya Efektif Dari Data Vessel Monitoring  System  dan  Produktivitas  Pukat  Cincin  Semi  Industri  di  Samudera Hindia”. Jurnal  Penelitian  Perikanan  Indonesia, (Vol. 17  No.  3,  hlm.  177-184, 2011).
Kusherawanti,  S  dan  Dermawan,  “Implementasi  Kemitraan  Dalam  Pemolisian Komunitas  Untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi  Kasus  Perairan Laut  Maluku  Utara)”. Jurnal  Kriminologi  Indonesia:  Special  Issue  Mardjono Awards 2017 (Vol. 1 No. 1, hlm. 53-65, MK 2017).

## SKRIPSI DAN TESIS:
Boynauw,  I.R., 2019.  „Analisis  Efektivitas Kerjasama Bilateral  Indonesia Dan Filipina Dalam  Menangani IUU (Illegal,  Unreported,  And  Unregulated) Fishing Di Maluku Utara Tahun 2015-2018‟. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
Muslani, 2015. „Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Kapal Perikanan Asing di Kalimantan Barat‟. Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Arum  Oktavia, lahir  di  Surakarta,  07  Oktober  2001.  Saat  sedang  menempuh pendidikan  Sarjana  Hukum  di  Universitas  Sebelas  Maret,  selain  itu  aktif  juga  menulis rangkaian  artikel  melalui  media  sosial  sebagai  bentuk  aktif  dalam  pengenalan  hukum kepada  masyarakat,  pernah  mendapatkan  peringkat  10  besar  Lomba  Menulis  Essai Sejarah  Nasional  yang  diadakan  di  Universitas  Negeri  Semarang  pada  tahun  2017. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arumoktaviatriu@student.uns.ac.id
Yundha  Rachmawati, lahir  di  Bogor,  16  Januari  2002,  saat  ini  sedangmenempuh pendidikan  Sarjana  Hukum  di  Universitas  Sebelas  Maret.  Selain  itu,  penulis  aktif mengikuti  organisasi  dan kepanitiaan di  kampus, serta pernah beberapa kali mengikuti kompetisis  kepenulisan,  salah  satunya  Kompetisi  Karya  Tulis  Parahyangan  Legal Competition  pada  tahun  2021.  Penulis  dapat  dihubungi  melalui  e-mail: yundharachmawati@student.uns.ac.id
Riska  Andi, lahir  di  Pemalang,  06  Juni  1986,  meraih  gelar  Sarjana  Hukum  di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2008, lalu mendapat gelar  Magister Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Saat ini aktif mengajar sebagai dosen Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret, memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli. Aktif menulis berbagai jurnal nasional maupun internasionl, sebagai contoh jurnal yang berjudul: Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, Kebijakan Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Melindungi  Transaksi  E-commerce  di  Indonesia, Legal  Protection  Of  Lurik Art  Conservation Through  Intellectual Property Rights  2  In Klaten  Regency,  dan  sebagainya.  Penulis  dapat  dihubungi  melalui  e-mail: riskaandi@staff.uns.ac.id