## PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIVONIS PIDANA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Sari Dewi
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas saridewi@gmail.com
Abstract : Civil servants are required to be obedient and obedient to the applicable invitation rules. Without prejudice to the provisions in the written-invitation rules, a  civil  servant  who  is  convicted  of  a  criminal  sentence  and  must  process employment regulations. There were 12 civil servants in Mentawai Islands District who were sentenced to different cases, but not all were disciplined. The imposition of disciplinary punishment on civil servants convicted was carried out by the Regent of Mentawai Islands based on recommendations from MPP. Of the 12 civil servants who  were  convicted,  only  5  civil  servants  were  sentenced  to  discipline.The  legal consequences of the status of civil servants who are not sentenced are still active and receiving a full  salary. This  condition led to the payment  of  salaries of  civil servants who were convicted not in accordance with the provisions. For officials related  to  Prince  PNS,  there  are  no  further  provisions  that  are  not  related  to education policy, so as to enable the Mentawai Islands District government to make regional regulations and adjust MPP institutions and improve competencies, there must  be  a  process  needed  so  that  every  civil  servant  convicted  certainty  of employment status.
Keywords: Disciplinary Punishment, Civil Servants, and Criminal
Abstrak  : PNS  dituntut  untuk  patuh  dan  taat  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang  berlaku. Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang- undangan  pidana,  seorang  PNS  yang  divonis  pidana  juga  harus  diproses berdasarkan  peraturan  kepegawaian.  Terdapat  12  orang  PNS  di  Kabupaten Kepulauan Mentawai yang divonis pidana dengan kasus yang berbeda, namun tidak semuanya dijatuhi hukuman disiplin.  Penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang  divonis  pidana  dilakukan  oleh  Bupati  Kepulauan  Mentawai  berdasarkan rekomendasi dari MPP. Dari 12 PNS yang divonis pidana, hanya 5 orang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Akibat hukum terhadap status PNS yang tidak dijatuhi hukuman disiplin adalah masih berstatus aktif dan menerima gaji penuh. Kondisi ini menyebabkan pembayaran gaji PNS yang divonis pidana tidak sesuai ketentuan. Terhadap pejabat  yang berwenang atas PNS dimaksud, tidak ada ketentuan lebih lanjut terkait PPK yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, sehingga disarankan agar  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  membuat  regulasi  daerah  dan menyesuaikan kelembagaan MPP serta meningkatkan kompetensi keanggotaannya, harus  menyegerakan  proses  penjatuhan  hukuman  disiplin  agar  setiap  PNS  yang divonis pidana mendapatkan kepastian status kepegawaiannya.
Kata Kunci : Hukuman Disiplin , PNS , dan Pidana
Pendahuluan Dalam perkembangannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu organ dasar dan vital  bagi  eksistensi  negara.  PNS dibutuhkan    untuk  mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945).  PNS  diserahi tugas  untuk  melaksanakan  tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan  publik  dilakukan  antara lain  dengan  memberikan  pelayanan
administratif.
Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945 menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan  pemerintahan  menurut Undang-Undang  Dasar”.  Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud  kekuasaan  pemerintahan adalah  kekuasaan  eksekutif.  Sebagai kekuasaan eksekutif,
penyelenggaraan  pemerintahan  yang
1 Bagir  Manan, Lembaga  Kepresidenan , Pusat Studi Hukum  UII dan  Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.122
dilaksanakan
Presiden dapat
dibedakan antara : 1
1. kekuasaan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  bersifat umum , adalah kekuasaan
menyelenggarakan administrasi  negara.  Presiden adalah pimpinan
penyelenggaraan  administrasi negara tertinggi; dan
2. kekuasaan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  bersifat khusus , adalah penyelenggaraan  tugas  dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada
Presiden pribadi yang
memiliki  sifat  prerogatif  (di bidang  pemerintahan).  Tugas dan wewenang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10,  Pasal  11,  Pasal  13, dan  Pasal  15  UUD  1945, adalah  : Presiden  sebagai pimpinan  tertinggi  angkatan perang, hubungan luar negeri,  dan  hak  memberi gelar dan tanda jasa.
Penyelenggaraan administrasi negara  meliputi  lingkup  tugas  dan wewenang  yang  sangat  luas,  yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi  negara.  Lingkup  tugas dan  wewenang  ini  makin  meluas sejalan  dengan  meluasnya  tugas- tugas  dan  wewenang  negara  dan pemerintah. 2 Dalam hal ini kehadiran PNS tidak bisa terlepas dari
penyelenggaraan
administrasi pemerintahan  yang  pada  dasarnya dilaksanakan  oleh  Presiden  sebagai Kepala Pemerintahan.
Ketentuan  terkait  PNS  diatur dalam  perundang-undangan  tentang kepegawaian,  antara  lain  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara  (Undang- Undang  ASN)  sebagai  pengganti Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor  43  Tahun  1999  tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.
Undang- Undang  ASN  mengatur  antara  lain jenis,  status,  kedudukan,  fungsi,
2 Ibid.
tugas,  peran,  jabatan  ASN,  hak  dan kewajiban  PNS  serta  manajemen PNS.
Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  43  Tahun  1999,  PNS  terdiri dari  PNS  Pusat  dan  PNS  Daerah. Namun,  berdasarkan  Pasal  135 Undang-Undang  ASN,  maka  pada saat  Undang-Undang  ASN  ini  mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ASN  menyebutkan  bahwa  “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya  disebut  Pegawai  ASN adalah  pegawai  negeri  sipil  dan pegawai pemerintah dengan perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh pejabat  pembina  kepegawaian  dan diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan pemerintahan  atau  diserahi  tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dan dalam  Pasal  8  berbunyi,  “Pegawai ASN  berkedudukan  sebagai  unsur aparatur negara”.
Aparatur  negara  terdiri  dari Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), dan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Di Republik  ini  rumpun  jabatan  profesi bagi  pegawainya  terdiri  dari  tiga rumpun tersebut. 3 Berdasarkan Pasal 13  Undang-Undang  ASN,  Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi (JA),  Jabatan  Fungsional  (JF),  dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).  Pasal 1  angka  9  undang-undang  ini menyebutkan bahwa Jabatan
Administrasi adalah sekelompok Jabatan  yang  berisi  fungsi  dan  tugas yang  berkaitan  dengan  pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dan dalam  Pasal  14  disebutkan  bahwa
Jabatan  Administrasi  terdiri  atas jabatan administrator; jabatan
pengawas; dan jabatan pelaksana. Berdasarkan  Pasal  1  angka  11 Undang-Undang ASN, Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan  yang  berisi  fungsi  dan  tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional  yang  berdasarkan  pada keahlian  dan  keterampilan  tertentu. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
3 Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian di
Indonesia , Cetakan
ke- 5,
undang-undang ini menyebutkan bahwa  Jabatan  Fungsional  dalam ASN  terdiri  atas  jabatan  fungsional keahlian  dan  jabatan  fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian  terdiri  atas  ahli  utama;  ahli madya;  ahli muda; dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas penyelia; mahir; terampil; dan pemula.
Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang  ASN  adalah  sekelompok
Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pasal 19 undang-undang ini  menyebutkan  bahwa  Jabatan Pimpinan  Tinggi  terdiri  atas  jabatan pimpinan  tinggi  utama;  jabatan pimpinan  tinggi  madya;  dan  jabatan pimpinan tinggi pratama.
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung  pada  mekanisme  kerja aparatur  Negara,  khususnya  PNS. PNS  bukan  saja  unsur  aparatur Negara,  tetapi  juga  abdi  masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan  masyarakat.  Kedudukan
Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 276.
dan  peranan  dari  PNS  dalam  setiap organisasi  pemerintahan  sangatlah menentukan,  sebab  PNS  merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. 4
Indonesia  memiliki  sekitar  4,5 juta orang yang bekerja sebagai PNS. 5
Idealnya jumlah PNS itu sekitar 1,5% dari  total  penduduk.  Dengan  jumlah penduduk  Indonesia  250  juta  jiwa, maka idealnya jumlah PNS sekitar 3,7 juta.  Dengan  jumlah  4,5  juta  PNS dinilai  terlalu  banyak  dari  yang dibutuhkan. 6 Hal  ini  sudah  barang tentu  memerlukan  pembinaan  secara terencana dan terpadu, baik mengenai pembinaan administrasinya, pembinaan sikap mentalnya, maupun pembinaan di
dalam profesionalismenya.  Tanpa  upaya pembinaan  tersebut,  mustahil  PNS dapat  dijadikan  salah  satu  unsur tulang  punggung  yang  menopang
4 Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Op.Cit, hlm.33.
5
http://bisnis.liputan6.com/read/308 4874/tembus-45-juta-orang-sudah- idealkah-jumlah-pns-di-ri, diunduh tanggal 17 September 2017.
6 https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/3227444/kinerja-pns- rendah-menpan-rb-ada-yang-absen-100-
kegiatan  pembangunan  nasional  itu sendiri. 7
Dengan memperhatikan kondisi birokrasi  kita  sejak  awal  reformasi sampai  saat  ini,  salah  satu  persoalan dan  menjadi  pergumulan  penting adalah  mengenai  kualitas  pelayanan yang  diberikan  birokrasi  kepada publik  masih  pada  tingkat  yang “mengecewakan” (untuk tidak mengatakan  tidak  baik  atau  tidak bermutu).  Karena  itu  sangatlah beralasan apabila di tengah masyarakat berkembang stigma “jelek”  tentang  birokrasi,  berkaitan dengan  pelayanan  yang  diberikan karena  masih  jauh  dari  harapan masyarakat.  Untuk  itulah  diperlukan adanya  reformasi  birokrasi  sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan birokrasi kepada publik. 8
Dan merupakan tugas
pemerintah untuk menumbuhkan
kepercayaan masyarakat dan
menghilangkan pendapat miring
hari-dalam-setahun, diunduh tanggal 18
September 2017. 7 Soegeng Prijodarminto, Sengketa
Kepegawaian  Sebagai  Bagian  Dari
Sengketa  Tata  Usaha  Negara ,  Cetakan Kedua, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta,1993, hlm. ix
8 J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah,  Suatu  Solusi  Dalam  Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global ,
PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 218
tentang  tidak  adanya  tata  kelola birokrasi  yang  baik  di  negeri  ini. Untuk  merealisasikan  hal  tersebut tentunya  diperlukan  proses  yang panjang, keseriusan dan juga pendekatan  yang  intens  serta  sinergi antara  pemerintah,  abdi  negara  dan masyarakat.
Sejak dimulainya era Reformasi,  penataan  sumber  daya aparatur pemerintah mengalami banyak  perubahan.  Persoalan  demi persoalan  mulai  dibenahi.  Namun karena  banyaknya  dan  kompleksnya persoalan  di  bidang  kepegawaian, maka pemecahan masalah kepegawaian  kelihatan  agak  lambat. Banyaknya  jumlah  pegawai  yang tidak  produktif,    dan  didukung  oleh kualitas yang kurang memadai, maka profesionalisme  yang  bekerja  di pemerintahan  dinilai  banyak  yang tidak kompeten. 9
Reformasi birokrasi berarti adanya perubahan cara berpikir (pola pikir,  pola  sikap,  dan  pola  tindak); perubahan gaya dari penguasa menjadi pelayan; mendahulukan
peranan  dari  wewenang;  tidak  lagi
9 Miftah Thoha, Op.Cit , hlm. 5
berpikir  mengenai  hasil  produksi tetapi hasil akhir; perubahan manajemen kinerja; memantau percontohan reformasi birokrasi; mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan professional,  bebas  korupsi,  kolusi dan nepotisme (KKN) melalui penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan,  penataan  sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pelayanan  dan  kualitas  pelayanan. Reformasi  birokrasi  pada  akhirnya usaha  untuk  membentuk  baru  lagi nilai  budaya  yang  dianggap  tidak sesuai dengan perkembangan
masyarakat yang juga sudah berubah secara alamiah. 10
Dalam proses reformasi birokrasi, peran pemerintah dan PNS sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat  mempunyai  hubungan yang  tak  terpisahkan.  Dan  tidaklah berlebihan  jika  setiap  tingkah  laku PNS  sebagai  bagian  utama  dari kerangka  reformasi  birokrasi  mulai dipertanyakan  banyak  pihak.  Bisa dibayangkan  jika  abdi  negara  yang merupakan  bagian  dari  birokrasi
10 Bambang  Rudito,  dkk, Aparatur  Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi ,
Kencana, Jakarta, 2016, hlm.49-50.
pemerintah memiliki etika dan moral yang  tercela.  Maka  sudah  bisa dipastikan  proses  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat sebagai pihak  yang  membutuhkan  pelayanan tidak akan maksimal. Lebih jauh lagi efek dari itu semua akan menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat  akan  keberadaan  abdi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur birokrasi.
Disiplin  PNS  sebagai  aparatur birokrasi  menjadi  topik  hangat  yang selalu  menarik  untuk  dibicarakan. Terdapat hubungan yang erat dan tak terpisahkan antara reformasi birokrasi dengan  disiplin  aparatur  birokrasi. Dikatakan  demikian  karena  dengan
disiplin, PNS akan mampu meningkatkan prestasi kerjanya.
Dalam  proses  reformasi  birokrasi akan melibatkan jutaan pegawai yang tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Jika pegawai  tersebut  secara  sukarela berusaha  bekerja  secara  kooperatif dengan  para  pegawai  yang  lain  serta mampu meningkatkan prestasi kerjanya,  maka  secara  otomatis langkah  awal  reformasi  birokrasi dalam  fungsi  memberikan  pelayanan prima pada masyarakat akan berjalan dengan baik.
Dalam melaksanakan tugasnya, PNS    harus  selalu  berlandaskan kepada  hukum,  dalam  arti  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku. Tindakan  PNS  sebagai  aparatur negara harus pula dapat
dipertanggungjawabkan secara
hukum.  PNS,  sebagaimana  warga negara yang lain, sama kedudukannya di muka hukum. Jika ia terlibat dalam perkara pidana maka ia harus diproses sebagaimana  mestinya.  Dan  tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
pidana,  seorang    PNS  juga  harus diproses berdasarkan peraturan kepegawaian.
PNS akan selalu menjadi sorotan  dan  dituntut  untuk  menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.  Hal  ini  juga  akan menuntut  PNS  untuk  patuh  dan  taat terhadap peraturan perundang- udangan  yang  berlaku  baik  yang menyangkut  bidang  kepegawaian maupun  bidang  lainnya.  Namun  ada sebagian  PNS  tidak  bisa  dijadikan teladan  karena  melakukan  tindak pidana,  baik  tindak  pidana  umum maupun tindak pidana khusus, misalnya  tindak  pidana  penipuan, korupsi, perjudian dan lain
sebagainya. Hal ini jelas-jelas merendahkan martabat PNS sehingga harus diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Berkenaan  dengan  penegakan disiplin  terhadap  PNS  yang  terkait perkara  pidana,  Pasal  87  ayat  (2) Undang-Undang  ASN  menyebutkan bahwa :
“PNS dapat diberhentikan dengan hormat  atau  tidak  diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  karena  melakukan tindak  pidana  dengan  hukuman pidana  penjara  paling  singkat  2 (dua)  tahun  dan  pidana  yang dilakukan tidak berencana.”
Pasal  87  ayat  (4)  huruf  b  dan huruf d Undang-Undang ASN
menyebutkan bahwa:
PNS  diberhentikan  tidak  dengan hormat karena :
- dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki  kekuatan  hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan  atau  tindak  pidana kejahatan yang ada hubungannya  dengan  jabatan dan/atau pidana umum; atau - dihukum  penjara  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki  kekuatan  hukum tetap karena melakukan tindak  pidana  dengan  pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Untuk lebih mengefektifkan berlakunya  Undang-Undang  ASN, peraturan  perundangan  yang  lebih rendah tingkatannya khususnya tentang  Disiplin  Aparatur  Sipil Negara  belum  ditindaklanjuti  dan masih menggunakan Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  (PP  Nomor  53  Tahun 2010)  yang  merupakan  peraturan pelaksanaan  dari  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok  Kepegawaian  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.  PP Nomor 53 Tahun  2010  antara  lain  memuat kewajiban,  larangan,  dan  hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS  yang  telah  terbukti  melakukan pelanggaran disiplin.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  3  PP  Nomor  53  Tahun  2010, Pelanggaran  disiplin  yaitu  setiap ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan  disiplin  PNS,  baik  yang dilakukan  di  dalam  maupun  di  luar
jam kerja. Ucapan adalah setiap kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar  oleh  orang  seperti  dalam rapat,  ceramah  melalui  telepon,  TV, atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah  pernyataan  pikiran  dan  atau perasaan  secara  tertulis  baik  dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar,  karikatur,  coretan,  dan  lain- lain yang serupa dengan itu.
Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. 11
Pasal 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 menegaskan  bahwa  dengan  tidak mengesampingkan  ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman  disiplin.  Dalam  penjelasan pasal ini disebutkan bahwa PNS yang melanggar  ketentuan  disiplin  PNS dijatuhi hukuman disiplin dan apabila perbuatan  tersebut  terdapat  unsur pidana  maka  terhadap  PNS  tersebut tidak  tertutup  kemungkinan  dapat dikenakan hukuman pidana.
Disamping  ancaman  hukuman pidana,  PNS  yang  tersangkut  tindak pidana juga dapat dikenakan hukuman  disiplin.  Hal  inilah  yang
11 Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Op.Cit, hlm. 171.
seharusnya menjadi komitmen pemerintah maupun pemerintah daerah  dalam  mewujudkan  PNS sebagai  unsur  aparatur  pemerintah agar bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika. Hal ini dilakukan untuk mendukung reformasi  birokrasi  dan  menunjang kelancaran  tugas  pemerintahan  dan pembangunan.
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang terletak  di  bagian  barat  Provinsi Sumatera Barat. Sama dengan kabupaten/  kota  lainnya  di  Sumatera
Barat, dengan adanya otonomi daerah sebagai bentuk implementasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang  terakhir  didasarkan kepada  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, menerapkan kebijakan pembinaan kepegawaian berdasarkan kepada peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Salah  satu kebijakan  pembinaan  kepegawaian dimaksud adalah dalam upaya penegakan  disiplin  terhadap  PNS yang terkait perkara pidana.
Berdasarkan data dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai terdapat sebanyak 12 (dua belas) orang PNS dengan kasus yang berbeda,  yang  diakumulasi  sejak tahun  2011  sampai  dengan  tahun 2015.  PNS  tersebut  terdiri  dari  1 (satu) orang yang berpangkat Pembina  Utama  Muda  golongan ruang  IV/c,  4  (empat)  orang  yang berpangkat  Pembina  golongan  ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, 6 (enam) orang golongan III,  dan  1  (satu)  orang  golongan  II. Masing-masing PNS dimaksud dinyatakan  bersalah  dalam  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Beberapa orang  diantara  yang  divonis  pidana tersebut bahkan telah selesai menjalani hukuman penjara.
Satu-satunya
tindakan administratif  yang  telah  dilakukan terhadap  PNS  yang  divonis  pidana tersebut  adalah  pemberhentian  dari jabatan  bagi  yang  memiliki  jabatan struktural.  Hal ini diindikasikan dari adanya  penunjukan  pejabat  baru untuk menggantikan kedudukan PNS yang bersangkutan pada saat dilakukan  penahanan  oleh  penyidik
atau  pada  saat  menjalani  hukuman penjara.
Dalam rangka pelaksanaan
penjatuhan hukuman disiplin tehadap PNS yang divonis pidana, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membentuk Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP). Dalam melaksanakan tugasnya, MPP dapat  memutuskan  jenis  hukuman disiplin  berdasarkan  bahan  dari putusan pengadilan. Selanjutnya keputusan  majelis  akan  disampaikan dalam  bentuk  rekomendasi  kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Namun, berdasarkan  informasi  dari  Inspektur Kabupaten  Kepulauan  Mentawai, sampai dengan bulan September 2017 proses  penjatuhan  hukuman  disiplin terhadap  PNS  yang  divonis  pidana tersebut  belum  ada  yang  tuntas. Dengan kata lain, belum ada penjatuhan hukuman disiplin terhadap seorangpun PNS dimaksud.
PP  Nomor  53  Tahun  2010  lahir menggantikan  Peraturan  Pemerintah Nomor  30  Tahun  1980  tentang Peraturan  Disiplin  PNS  (PP  Nomor 30  Tahun  1980).  Jika  PNS  di lingkungan  pemerintah  Kabupaten
Kepulauan Mentawai masih
menggunakan paradigma lama,  yaitu berdasarkan  PP  Nomor  30  Tahun 1980,  maka  amanat  PP  Nomor  53 Tahun 2010 untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan
bermoral mustahil untuk dicapai.
Paradigma  lama  sudah  harus
ditinggalkan karena terdapat perbedaan  yang  cukup  signifikan dalam  PP  Nomor  53  Tahun  2010 dibandingkan  dengan  PP  Nomor  30 Tahun 1980. Ada beberapa
penambahan  norma  baru  dan  dapat dikatakan  perubahan  ini  menuju  ke arah yang lebih baik setelah lahirnya PP Nomor 53 Tahun 2010.
Salah  satu  perbedaan  dimaksud adalah  bahwa  pejabat  berwenang yang  tidak  menjatuhkan  hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran  disiplin,  maka  pejabat tersebut  dijatuhi  hukuman  disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman yang  sama  dengan  yang  seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.  Hal ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan Pasal  21  PP  Nomor  53  Tahun  2010 yang berbunyi:
1)   Pejabat  yang  berwenang
menghukum wajib
menjatuhkan
hukuman disiplin  kepada  PNS  yang melakukan pelanggaran disiplin. 2)   Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  tidak  menjatuhkan hukuman  disiplin  kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut  dijatuhi  hukuman disiplin oleh atasannya.
3)   Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  sama  dengan  jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 4)   Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman
disiplin  terhadap  PNS  yang melakukan pelanggaran
disiplin.
Dalam  Penjelasan  Pasal  8  PP Nomor  32  Tahun  1979  disebutkan bahwa  pemberhentian  PNS  dapat dilakukan  dengan  hormat  atau  tidak
dengan  hormat,  satu  dan  lain  hal tergantung pada pertimbangan pejabat  yang  berwenang  atas  berat ringannya  perbuatan  yang  dilakukan dan  besar  atau  kecilnya  akibat  yang ditimbulkan  oleh  perbuatan  itu. Khusus  berkenaan  dengan  putusan pengadilan  yang  sudah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  maka  dalam mempertimbangkan apakah PNS yang  telah  melakukan  tindak  pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan  hormat  atau  tidak  dengan hormat,  haruslah  dipertimbangkan faktor-faktor  yang  mendorong  PNS yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan  berat  ringannya keputusan pengadilan yang
dijatuhkan.
Pasal  1  huruf  a    Peraturan
Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1979
tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri  Sipil  (PP  Nomor  32  Tahun 1979)  sebagaimana  telah  empat  kali diubah  terakhir  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2013 menyebutkan bahwa “pemberhentian sebagai  PNS”  adalah  perberhentian
yang mengakibatkan yang bersangkutan  kehilangan  statusnya
sebagai PNS. Dan pada Pasal 1 huruf b  PP  Nomor  32  Tahun  1979 merumuskan  bahwa  “pemberhentian dalam jabatan negeri” adalah pemberhentian  yang  mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada  suatu  organisasi  negara  tetapi masih tetap berstatus sebagai PNS.
Disamping beberapa ketentuan di atas,  terhadap  PNS  yang  terkait perkara  pidana  juga  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/
Pemberhentian  Sementara  Pegawai
Negeri  (PP  Nomor  4  Tahun  1966). PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena  disangka  telah  melakukan sesuatu  tindak  pidana  kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 PP  Nomor  4  Tahun  1966  ,  yang berbunyi :
1)   Untuk  kepentingan  peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu  kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan  itu  oleh  pihak  yang berwajib  dikenakan  tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
2)   Ketentuan  menurut  ayat  (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan  tahanan  sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum  pidana  yang  tidak menyangkut  pada  jabatannya dalam  hal  pelanggaran  yang dilakukan itu berakibat hilangnya  penghargaan  dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta
wibawa pegawai itu. Dalam Pasal  4  ayat  (1)  dan ayat
(2)  PP  Nomor  4  Tahun  1966 disebutkan  bahwa  Pegawai  Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara, apabila terdapat petunjuk-
petunjuk  yang  cukup  meyakinkan
bahwa ia telah melakukan pelanggaran  yang  didakwakan  atas dirinya, maka mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar  50%  (lima  puluh  perseratus) dari  gaji  pokok  yang  diterimanya terakhir,  dan  jika  belum  terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas
diberikan  bagian  gaji  sebesar  75%
(tujuh puluh lima perseratus). Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  2003  tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian
PNS, Pejabat yang berwenang
memberhentikan PNS, meliputi:
1) Presiden menetapkan pemberhentian PNS Pusat dan PNS Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan  ruang  IV/d  dan
Pembina  Utama  golongan ruang IV/e; 2) Gubernur menetapkan pemberhentian  PNS  Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina
golongan  ruang  IV/a  dan
Pembina  Tingkat  I  golongan ruang IV/b; dan
3) Bupati/ Walikota menetapkan
pemberhentian  PNS  Daerah
Kabupaten/Kota yang berpangkat  Penata  Tingkat  I golongan  ruang  III/d  ke bawah di lingkungannya.
Setelah berlakunya Undang- Undang  ASN,  maka  kewenangan pemberhentian PNS berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11  Tahun  2017  tentang  Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil  (PP  Nomor  11
Tahun  2017)  yang  mencabut  PP Nomor 9 Tahun 2003.  Pasal 266 ayat (1)  PP  Nomor  11  Tahun  2017, menyebutkan bahwa: Pemberhentian  dengan  hormat  atau tidak  dengan  hormat  PNS  yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: a.   Pejabat Pembina Kepegawaian  (PPK)  kepada Presiden  bagi  PNS  yang menduduki  Jabatan  Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan  Tinggi  Madya,  dan Jabatan Fungsional Ahli Utama; atau b.   Pejabat Yang Berwenang
(PyB)  kepada  PPK  bagi  PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan  Tinggi  pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional  selain  Jabatan Fungsional ahli utama.”
Penerapan hukuman disiplin menjadi salah satu gambaran tentang efektivitas peraturan disiplin. Dengan adanya  12  orang  PNS  yang  divonis pidana yang disinyalir belum dijatuhi hukuman  disiplin,  maka  sangatlah diperlukan analisa yang lebih mendalam tentang efektivitas peraturan disiplin PNS di Kabupaten
12 Soerjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar , Rajawali Pres, Bandung, 1996, hlm 19.
Kepulauan  Mentawai,  khususnya terhadap PNS yang divonis pidana.
Pengertian  efektivitas  akan berbeda-beda  bagi  setiap  orang, tergantung  pada  kerangka  acuan yang  dipakainya.  Secara  umum Soerjono  Soekanto  menyatakan bahwa  derajat  efektivitas  suatu hukum  ditentukan  antara  lain oleh  taraf  kepatuhan  masyarakat terhadap  hukum,  termasuk  oleh para penegak hukumnya. 12
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu dari tiga daerah di  Sumatera  Barat  yang  masih dinyatakan tertinggal selain Pasaman Barat  dan  Solok  Selatan.  Posisi Mentawai  saat  ini  berada  pada peringkat  76  dari  122  daerah tertinggal  yang  masih  tersisa  di Indonesia.  Adapun  indikator  daerah tertinggal, seperti perekonomian masyarakat, sumber daya manusia/pendidikan, sarana dan prasarana,  kemampuan  keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. 13
13 https://news.okezone.com/read/2016/08/22 /340/1469855/tiga-daerah-ini-masih- dinyatakan-tertinggal , diunduh tanggal 20 September 2017.
Sebagai  daerah  tertinggal  maka
Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Mentawai harus lebih memprioritaskan pemenuhan
pelayanan dasar dan kebutuhan dasar masyarakat.  Hal  ini  tentu  menuntut kerja  keras  dari  seluruh  unsur pemerintahan  daerah,  terutama  PNS. Seiring  dengan  tuntutan  peningkatan kinerja  terhadap  PNS,  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
telah memberikan perhatian terhadap tingkat  kesejahteraan  PNS.  Dalam rangka  peningkatan  kinerja  dan kesejahteraan
bagi PNS di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Kepulauan  Mentawai,  Pemerintah Daerah memberikan tambahan
penghasilan (di luar gaji dan tunjangan)  yang  jumlahnya    relatif besar.  Dan  meskipun  saat  ini kesejahteraan  PNS  sudah  lebih  baik dari sebelumnya, permasalahan
rendahnya kinerja dan masih banyaknya pelanggaran disiplin PNS di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai masih memerlukan perhatian khusus. Beberapa bentuk pelanggaran disiplin antara lain  tidak masuk kantor dalam jangka  waktu  yang  cukup  lama, terbelit kasus hukum seperti narkoba dan persoalan hukum lain.
Penjatuhan  hukuman  disiplin terhadap  PNS  yang  divonis  pidana akan  dapat  mengindikasikan  tingkat komitmen  pemerintah  Kabupaten
Kepulauan Mentawai
dalam pelaksanaan fungsi pembinaan
kepegawaian, khususnya dalam mewujudkan reformasi birokrasi
guna mendorong percepatan
perubahan  dan  perbaikan  kinerja aparatur pemerintah. Hal ini memerlukan  analisa  lebih  lanjut sehingga  fokus  penelitian  ini  diberi judul : “Penjatuhan Hukuman Disiplin  Terhadap  Pegawai  Negeri Sipil  Yang  Divonis  Pidana  Di Kabupaten Kepulauan Mentawai” .

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang  masalah  tersebut  di  atas, maka penelitian dalam penulisan tesis ini  berusaha  untuk  menemukan jawaban terkait permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah akibat hukum tidak dilakukannya penjatuhan hukuman disiplin terhadap  Status  PNS  yang divonis pidana ?
Hasil Penelitian Dan Pembahasan Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Penjatuhan Hukuman  Disiplin  Terhadap  PNS Yang Divonis Pidana Di Kabupaten
Kepulauan Mentawai
Akibat  Hukum  Terhadap  Status
PNS yang divonis pidana:
Disamping  adanya  ketentuan penjatuhan hukuman disiplin,
terhadap  PNS  yang  divonis  pidana juga  diberlakukan  ketentuan  tentang pemberhentian  sementara.  Pasal  88 huruf c Undang-Undang ASN
menyebutkan bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan  karena  menjadi  tersangka tindak pidana.
Pemberhentian  sementara  diatur lebih lanjut dalam Pasal 276 huruf c, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282,  dan Pasal  283PP Nomor 11 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberhentian  sementara  berlaku akhir  bulan  sejak  PNS  ditahan.  PNS yang  diberhentikan  sementara  tidak diberikan  penghasilan  kecuali  uang pemberhentian  sementara  sebesar 50%  (lima  puluh  persen)  dari penghasilan  jabatan  terakhir  sebagai
PNS sebelum diberhentikan sementara. Uang pemberhentian sementara  tersebut  diberikan  pada
bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
Pemberhentian  sementara    berlaku sejak  dikenakan  penahanan  sampai dengan:
a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian  penyidikan  atau penuntutan  oleh  pejabat  yang berwenang; atau
b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
Terhadap  12  (dua  belas)  orang PNS  dimaksud,  seharusnya  telah dilakukan  pemberhentian  sementara pada  saat  dilakukan  penahanan  oleh pihak  yang  berwenang.  Namun Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  tidak  pernah  menerapkan ketentuan  tentang  pemberhentian sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum  PP  Nomor  11  Tahun 2017  diberlakukan,  pemberhentian sementara  diatur  dalam  ketentuan Pasal  2  PP  Nomor  4  Tahun  1966 tentang
Pemberhentian/
Pemberhentian  Sementara  Pegawai
Negeri.  Berdasarkan  PP  Nomor  4
Tahun  1966,  untuk  kepentingan peradilan  seorang  pegawai  Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran  jabatan  dan berhubung  dengan  itu  oleh  pihak yang  berwajib  dikenakan  tahanan sementara  mulai  saat  penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.   Jika terdapat petunjuk- petunjuk yang cukup meyakinkan  bahwa  ia  telah melakukan  pelanggaran  yang didakwakan atas dirinya mulai  bulan  berikutnya  ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh  perseratus)  dari  gaji
pokok yang diterimanya terakhir.
b.   Jika belum terdapat petunjuk- petunjuk  yang  jelas  tentang
telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas  dirinya  mulai  bulan berikutnya  ia  diberhentikan diberikan  bagian  gaji  sebesar 75% (tujuh puluh lima
perseratus)  dari  gaji  pokok yang diterimanya terakhir.
PP  Nomor  4  Tahun  1966  juga mengatur  bahwa  untuk  menghindari kerugian  keuangan  Negara,  maka perkara  yang  menyebabkan  seorang pegawai Negeri dikenakan pemberhentian sementara, harus
diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang bersangkutan.
Meskipun demikian, Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan
Mentawai  mengambil  sikap  untuk tidak menetapkan keputusan pemberhentian  sementara.  Hal  yang dilakukan  hanyalah  pemberhentian dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.
Artinya, bahwa terhadap PNS tersebut  masih  diberikan  gaji  penuh. Dari keseluruhan PNS yang tidak atau belum  dijatuhi  hukuman  disiplin, terdapat  1  (satu)  orang  diantaranya yaitu Swd telah dilakukan penundaan/pemberhentian pembayaran  gaji  sebagaimana  tabel berikut ini:
Tabel : PNS Divonis Pidana Yang Belum Dijatuhi Hukuman Disiplin
No. Nama Tgl. Penahanan Pidana Penjara Status 1. EB 08 Desember 2010 1 (satu) tahun PNS aktif/ tidak pernah diberhentikan sementara 2. Sam 18 November 2011 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Sudah Pensiun/ tidak pernah diberhentikan sementara 3. Swd 06 Desember 2011 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan PNS aktif/ tidak pernah diberhentikan sementara/ gaji diberhentikan sejak Juli 2015 4. Tm 30 Januari 2013 6 (enam) tahun PNS aktif/ tidak pernah diberhentikan sementara 5. Hsy 18 Oktober 2013 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan PNS aktif/ tidak pernah diberhentikan sementara 6. Zn 18 Oktober 2013 3 (tiga) tahun PNS aktif/ tidak pernah diberhentikan sementara 7. Fds 18 Juli 2014 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan Meninggal dunia setelah selesai menjalani pidana penjara.
Sumber: BKSDM (diolah).
Secara  umum  dapat  diketahui bahwa  Status  PNS  yang  belum dijatuhi  hukuman  disiplin  tersebut, kecuali yang sudah pensiun dan yang meninggal dunia, masih aktif dengan menerima  gaji  penuh.  Jika  dianalisa lebih lanjut terhadap dokumen rekomendasi  penjatuhan  hukuman,
terdapat  suatu  sikap  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait pemberhentian sementara. Hal ini dapat dilihat antara lain dari uraian rekomendasi  MPP  terhadap  PNS inisial Mtp dan Wt.
Dalam  kesimpulan  rekomendasi MPP  terhadap Mtp dan  rekomendasi
MPP  terhadap Wt disebutkan  bahwa oleh  karena  selama  dalam  tahanan telah  menerima  pembayaran  haknya berupa gaji secara penuh, maka PNS yang  bersangkutan  diwajibkan  untuk menyetorkan kembali kelebihan pembayaran gaji dimaksud. Tata cara penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran gaji
dimaksud
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akibat  Hukum  Terhadap  Pejabat Yang  Berwenang  Menjatuhkan Hukuman Disiplin
Terhadap  seluruh  PNS  yang divonis  pidana  sebagaimana  telah diuraikan  di  atas,  maka  PPK  Daerah Kabupaten,  dalam  hal  ini  Bupati Kepulauan Mentawai berwenang menetapkan  penjatuhan  hukuman disiplin.  Hal  ini  didasarkan  pada ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  huruf  a PP Nomor 53  Tahun 2010, antara lain terkait  penjatuhan  hukuman  disiplin
bagi PNS Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang
menduduki jabatan:
1. struktural  eselon  II  dan fungsional  tertentu  jenjang
Madya  dan  Penyelia  di lingkungannya,  untuk  jenis
hukuman  disiplin  ringan, sedang, dan berat;
2. fungsional  umum  golongan ruang  IV/a  sampai  dengan golongan  ruang  IV/c  di lingkungannya,  untuk  jenis hukuman  disiplin  sedang dan  hukuman  disiplin  berat berupa  penurunan  pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun,
hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri  sebagai PNS,  dan  hukuman  disiplin berat  berupa  pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
3. struktural  eselon  III  ke bawah dan fungsional tertentu  jenjang  Muda  dan Penyelia ke bawah di lingkungannya,  untuk  jenis hukuman  disiplin  sedang dan berat; dan
4. fungsional  umum  golongan ruang  III/d  ke  bawah  di lingkungannya,  untuk  jenis hukuman  disiplin  sedang dan  hukuman  disiplin  berat
berupa  penurunan  pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun, hukuman disiplin berat
berupa pemberhentian
dengan  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri  sebagai PNS,  dan  hukuman  disiplin berat  berupa  pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
Di  sisi  lain,  jika  pejabat  yang berwenang  menjatuhkan  hukuman disiplin  tidak  menjatuhkan  hukuman disiplin  terhadap  PNS  yang  divonis pidana,  maka  seharusnya  berlaku ketentuan  Pasal  21  PP  Nomor  53
Tahun 2010 bahwa pejabat berwenang  yang  tidak  menjatuhkan
hukuman  disiplin  kepada  PNS  yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat  tersebut  dijatuhi  hukuman disiplin  oleh  atasannya  dengan  jenis hukuman  yang  sama  dengan  yang seharusnya  dijatuhkan  kepada  PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Ketentuan  ini  nampaknya  tidak berlaku  di  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  sehubungan  tidak  adanya ketentuan  lebih  lanjut  terkait  PPK
yang  tidak  menjatuhkan  hukuman disiplin.
Meskipun demikian, dalam mekanisme  pengawasan  yang  terkait dengan pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini pengawasan terhadap pembayaran  gaji  PNS  yang  divonis pidana,  pernah  menjadi  perhatian Inspektorat  Provinsi  dan  Badan Pengawas  Keuangan  (BPK).  Hal  ini dapat  dilihat  dari  adanya  saran  dan rekomendasi kedua lembaga tersebut terhadap  pembayaran  gaji  PNS  yang divonis pidana.
Terhadap  PNS  inisial KS ,  Tim dari  Inspektorat  Provinsi  Sumatera Barat  melakukan  audit  terhadap keuangan APBD Kabupaten Kepulauan  Mentawai  dan  ditemukan bahwa  ternyata  Gaji  PNS  yang bersangkutan masih dibayarkan penuh  (100  %)  padahal yang bersangkutan  dinyatakan  bersalah melakukan  perbuatan  tindak  pidana korupsi  dan  sudah  diputus  oleh pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari itu maka Inspektorat  Provinsi  Sumatera  Barat menyampaikan  secara  lisan  kepada Kepala  BKD  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  agar  gaji  PNS  yang
bersangkutan  harus  diberhentikan pembayarannya.
Berdasarkan saran dari Inspektorat  Provinsi  Sumatera  Barat terhadap  pemberhentian  pembayaran gaji  tersebut,  maka  Kepala  BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai menindaklanjutinya dengan
menerbitkan  surat  Kepala  BKD
Nomor : 800/466/Set-BKD/XII-2011 tanggal  12  Desember  2011  perihal
“Penundaan Pembayaran Gaji”  yang
ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan berdasarkan  Surat  Kepala  BKD tersebut, maka Bendahara Pengeluaran BKD menindak lanjutinya dengan tidak membayarkan gaji KS terhitung sejak 1 Januari 2012.
Demikian juga berdasarkan pemeriksaan  BPK  pada  tahun  2016 ditemukan bahwa pemberian gaji dan tunjangan PNS yang berkasus hukum tidak  sesuai  ketentuan  yang  berlaku. BPK merekomendasikan kepada Bupati  Kepulauan  Mentawai  agar menginstruksikan:
a. Sekretaris  Daerah  untuk  segera menyelesaikan penanganan
urusan  kepegawaian  terhadap PNS yang berkasus hukum;
b. Kepala  BKD  untuk  menyusun ketentuan  tentang  mekanisme penanganan urusan kepegawaian  terhadap  PNS yang berkasus hukum, kemudian dikoordinasikan dengan  Kepala  Bagian  Hukum untuk ditetapkan sebagai ketentuan daerah.
Dengan  demikian,  kondisi ini  akan  menimbulkan  tunggakan kasus  disiplin  yang  mau  tidak  mau harus  diselesaikan  oleh  pemerintah Kabupaten  Kepulauan  Mentawai. Tunggakan kasus dimaksud menyebabkan  keharusan  bagi  PNS yang divonis pidana untuk
mengembalikan keterlanjuran
pembayaran gajinya berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Disamping mendapat respon dari Inspektorat  Provinsi  Sumatera  Barat dan dari BPK sebagaimana diuraikan di  atas,  fakta  tidak  efektifnya penjatuhan hukuman disiplin terhadap  PNS  yang  divonis  pidana ternyata sangat relevan dengan respon Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN)  melalui  surat  Nomor:  B- 757/KASN/4/2018  tanggal  4  April 2018  perihal  Penelusuran  Data  dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode  Etik  Perilaku  Pegawai  ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan).
Berdasarkan Undang-Undang
ASN,  KASN  berwenang  mengawasi dan  mengevaluasi  penerapan  asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi  pemerintahan.  Selain  itu sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) huruf
d, KASN dapat melakukan penelusuran  data  dan  informasi  atas prakarsa  sendiri  terhadap  dugaan pelanggaran  nilai  dasar  serta  kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.
Dalam  surat  KASN  dimaksud disebutkan  bahwa  banyak  laporan terkait  pegawai  ASN  yang  terlibat kasus  tindak  pidana  korupsi  yang sudah ditahan namun belum
diberhentikan dari jabatan. Selain itu juga  dilaporkan  bahwa  banyak  PNS yang mendapat hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan  hukum  tetap  namun  belum diberhentikan  dengan  tidak  hormat
sebagai  PNS  oleh  PPK,  dan  bahkan diantaranya  diangkat  dalam  Jabatan Pimpinan Tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, KASN memberi beberapa penegasan, bahwa:
a. Pegawai  ASN  yang  telah mendapat putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya  dengan  jabatan wajib  diberhentikan  dengan tidak hormat sesuai ketentuan Pasal  87  ayat  (4)  huruf  b Undang-Undang  ASN  dan Pasal  250  huruf  b  PP  Nomor 11 Tahun 2017.
b. Pegawai  ASN  yang  ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana wajib diberhentikan sementara sebagai  pegawai  ASN  sesuai ketentuan  dalam  Pasal  88 huruf c Undang-Undang ASN dan  Pasal  276  huruf  c  PP Nomor 11 Tahun 2017.
c. Pemberhentian  pegawai  ASN sebagaimana  tersebut  dalam huruf a dan b di atas, menjadi kewenangan  PPK,  kecuali pemberhentian terhadap
Jabatan Pimpinan Tinggi
Utama  dan  Jabatan  Pimpinan Tinggi  Madya  serta  Jabatan
Fungsional  Ahli  Utama  yang menjadi kewenangan Presiden. d. Apabila PPK tidak menindaklanjuti sesuai kewenangannya, maka hal ini akan berdampak kepada status kepegawaian  dan  kerugian keuangan negara yang berpotensi  terjadinya  tindak pidana korupsi. Dalam  rangka  meningkatkan
pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, dalam surat dimaksud KASN  meminta  PPK  Instansi  Pusat dan  PPK  Instansi  Daerah  untuk menyampaikan  informasi  dan  data Pegawai ASN dimaksud.
Dari berbagai respon
sebagaimana diuraikan di atas,
terlihat  jelas  bahwa  PPK  Kabupaten
Kepulauan Mentawai perlu menyegerakan  penjatuhan  hukuman disiplin  sehingga  seluruh  PNS  yang divonis pidana mendapatkan kepastian  status  kepegawaiannya. Dengan  itu  maka  segala  hak  dan kewajiban  yang  melekat  pada  PNS dimaksud
dapat
dipertanggungjawabkan menurut peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Kesimpulan
1. Sejak  berlakunya  PP  Nomor  53
Tahun  2010,  dalam  menetapkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap  PNS  yang  divonis pidana, Bupati
Kepulauan
Mentawai  dibantu  oleh  Majelis
Pertimbangan  Pegawai  (MPP) yang  dibentuk  pada  tahun  2014. Dari  12  (dua  belas)  PNS  yang telah divonis pidana, tidak semuanya dijatuhi hukuman disiplin. Hanya 5 orang PNS yang dijatuhi  hukuman  disiplin  karena divonis  pidana  terkait  tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal  3  UU  Tipikor.  Terhadap  1 orang PNS yang dihukum 5 tahun penjara dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan  sendiri.  Sedangkan terhadap 1 orang yang dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan 3 orang lainnya  yang  dihukum  masing- masingnya  1  tahun  10  bulan penjara, dijatuhi hukuman disiplin berat  berupa  pembebasan  dari jabatan  paling  singkat  3  (tiga)
tahun.    Disamping  mengabaikan unsur  kejahatan  jabatan,  MPP
mendasarkan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada  hasil  pemeriksaan  pada saat  sidang  MPP  yang  dihadiri oleh  PNS  yang  bersangkutan. Pertimbangan  ini  pada  dasarnya lebih dipengaruhi oleh pertimbangan  di  luar  ketentuan peraturan perundang-undangan
yang  berlaku,  meliputi  aspek kemanusiaan dan aspek integritas.
2. Tidak  dilakukannya  penjatuhan hukuman disiplin terhadap
sebagian  PNS  yang  divonis pidana  di  Kabupaten  Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh faktor hukum;  faktor  penegak  hukum dan  faktor  sarana  atau  fasilitas, sebagai berikut:
Pertama , faktor hukum, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, Instruksi, Surat Edaran, ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman tentang tahapan demi  tahapan,  ukuran  waktu  dan pembagian wewenang dalam penjatuhan hukuman disiplin
terhadap  PNS  yang  divonis pidana.
Kedua ,  faktor  penegak  hukum, tidak  saja  karena  eksistensi lembaga MPP yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan  kuat  dalam  melaksanakan tugasnya  namun  juga  karena keterbatasan jumlah serta
keterbatasan  kompetensi  anggota MPP sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas rekomendasi
penjatuhan hukuman  disiplin  terhadap  PNS yang divonis pidana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Ketiga , faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,  diartikan  sebagai  faktor yang dapat memberikan kepastian dan kecepatan penanganan perkara.  antara  lain  kurangnya akses terhadap data dan dokumen putusan  pengadilan  terkait  PNS yang divonis pidana.
3. Akibat hukum tidak dilakukannya penjatuhan hukuman disiplin terhadap  PNS  yang  divonis pidana, meliputi:
a. Akibat hukum terhadap status
PNS yang divonis pidana:
Terhadap  PNS  yang  divonis pidana juga diberlakukan ketentuan tentang
pemberhentian sementara
sehingga tidak diberikan penghasilan kecuali uang
pemberhentian sementara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil  sikap  untuk  tidak melakukan pemberhentian
sementara. sehingga PNS yang belum dijatuhi hukuman disiplin tersebut, kecuali yang sudah  pensiun  dan  yang meninggal dunia, sampai saat ini  masih  berstatus  aktif  dan menerima gaji penuh.
b. Akibat Hukum Terhadap pejabat yang berwenang
menjatuhkan hukuman disiplin : Jika  pejabat  yang  berwenang tidak  menjatuhkan  hukuman disiplin  terhadap  PNS  yang divonis pidana, maka
seharusnya  berlaku  ketentuan Pasal 21 PP Nomor 53 Tahun 2010  bahwa  pejabat  tersebut dijatuhi  hukuman  disiplin oleh  atasannya  dengan  jenis hukuman  yang  sama  dengan
yang  seharusnya  dijatuhkan kepada  PNS  yang  melakukan pelanggaran disiplin. Ketentuan ini tidak berlaku di Kabupaten Kepulauan Mentawai  sehubungan  tidak adanya  ketentuan  lebih  lanjut terkait PPK yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin. Namun, dalam pengawasan terhadap pembayaran  gaji  PNS  yang divonis  pidana,  antara  lain oleh Badan
Pengawas Keuangan  (BPK)  dinyatakan bahwa  pemberian  gaji  dan tunjangan PNS yang berkasus hukum tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

## Saran
1. Pemerintah
Kabupaten Kepulauan  Mentawai  harus melaksanakan penjatuhan
hukuman disiplin secara
efektif  terhadap  PNS  yang divonis  pidana  berdasarkan peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku.  Hal ini merupakan bentuk dukungan  penuh  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas komitmen
pemerintah dalam mewujudkan  PNS  sebagai unsur  aparatur  pemerintah yang  profesional,  bermoral, bersih  dan  beretika  guna mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan  Mentawai  harus mengantisipasi dan meminimalisir faktor penyebab  tidak  efektifnya penjatuhan  hukuman  disiplin terhadap  PNS  yang  divonis pidana.
Disamping membentuk  regulasi  daerah (peraturan  daerah,  peraturan bupati,  instruksi  bupati,  surat edaran,  atau  SOP)  sebagai pedoman  teknis,  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga harus menyesuaikan  kelembagaan MPP sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan yang berlaku serta mewujudkan peningkatan kompetensi  keanggotaannya
sehingga dapat meningkatkan
kuantitas dan kualitas penjatuhan  hukuman  disiplin terhadap  PNS  yang  divonis pidana. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kepulauan  Mentawai  sesuai kewenangan harus menindaklanjuti proses penjatuhan  hukuman  disiplin terhadap  seluruh  PNS  yang divonis pidana. Dengan
demikian, seluruh PNS dimaksud  akan  mendapatkan kepastian status kepegawaiannya, sehingga segala  hak  dan  kewajiban yang  melekat  padanya  dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Daftar Pustaka Buku-buku :
Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana,
Sinar Grafika, Jakarta.
A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2017
Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum , PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2004.
Bagir  Manan, Lembaga  Kepresidenan , Pusat  Studi  Hukum  UII  dan  Gama Media, Yogyakarta, 1999
Bambang  Rudito,  dkk, Aparatur  Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi , Kencana, Jakarta, 2016. D.A.  Sumantri, Sekitar  Catatan  Hukum Administrasi Kepegawaian , IND- HILL-CO, Jakarta, 1988
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan  Lokal  dan  Tantangan
Global ,  PT.  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2007.
Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian di Indonesia , Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
P.A.F  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Delik-Delik
Khusus (Kejahatan
Jabatan dan  Kejahatan  Jabatan
Tertentu  sebagai  Tindak  Pidana Korupsi) , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Philipus  M.  Hadjon,  dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian
Administrative Law), Cetakan Ketujuh,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
------, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara , UII Press, Yogyakarta, 2003
------, Hukum  Administrasi  Negara ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,
Penerapan Teori Hukum pada
Penelitian  Tesis  dan  Disertasi ,  PT. RajaGrafindo Persada,  Jakarta, 2016. Soegeng Prijodarminto, Sengketa Kepegawaian  Sebagai  Bagian  Dari Sengketa Tata Usaha Negara , Cetakan
Kedua, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta,1993
Soerjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar ,  Rajawali  Pres,  Bandung,
1996 ------, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi
Penegakan Hukum, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2014
Sri  Hartini  dan  Tedi  Sudrajat, Hukum Kepegawaian  di  Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
Tim  Suara  Pembaruan, Otonomi  Daerah, Peluang dan Tantangan , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang  Pemberhentian/  Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1979  tentang  Pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,  dan  Pemberhentian  Pegawai
Negeri Sipil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah