S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue II, May 2023; 600-615 ISSN: 2775-0477 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
Kedudukan  Wakaf  Atas  Tanah  Wakaf  Tanpa  Sertifikat  di  Kabupaten Bulukumba; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004
Nurul Izzah Magfirah 1* , Musyfikah Ilyas 2 , Erlina 3 123 UIN Alauddin Makassar, Indonesia.
E-mail: 1 magfirahizzah@gmail.com, 2 musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id,
3 intanerlinaopu@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 02 Oktober 2022] [Reviewed: 20 April 2023] [Revised: 10 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

## Abstrak
Wakaf merupakan salah satu dokumen terpenting dalam pembangunan wakaf Indonesia. Dalam Pelaksanaannya  membutuhkan  sertifikat  untuk  meneguhkan  kedudukan  wakaf.  Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Perspektif Mazhab al- Syafi’ i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Di Masjid Nur Rahmah Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  pandangan  Mazhab  Syafii  dan  Undang-Undang  No  41  Tahun  2004  Tentang pelaksanaan wakaf tanpa sertifikat Wakaf di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  kualitatif  yang  berusaha mendapatkan  informasi  tentang  objek  yang  di  teliti  sesuai  realitas  yang  ada  pada  masjid  Nur Rahman.  Dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Masjid  Nur  Rahman  belum  memiliki  sertifikat  wakaf  hingga  saat  ini dikarenakan terkendala pada pengurusan berkas serta kurangnya perhatian pengurus masjid Nur Rahman.  Menurut  Undang – Undang  No  41  Tahun  2004  bahwa  tanah  wakaf  tersebut  harus  di sertifikatkan  agar  memilki  kepastian  hukum  apabila  suatu  saat  terjadi  sengketa  pada  masjid tersebut.  Sedangkan  menurut  pandangan  Ulama  Syafii,  wakaf  tersebut  telah  sah  karena  telah diikrarkan oleh wakif.
Kata Kunci: Tanah Wakaf; Sertifikat Wakaf; Undang-Undang Wakaf, Mazhab Syafi ’ i.

## Abstract
Waqf  is  one  of  the  most  important  documents  in  the  development  of  Indonesian  waqf.  In  its implementation, it requires a certificate to confirm the position of waqf.  The main discussion in this study is how the Position of Waqf-on-Waqf Land Without a Certificate of Perspective of the al- Syafi’i School  and  Law  Number  41  of  2004;  At  Nur  Rahmah  Mosque,  Ela-Ela  Village,  Ujungbulu  District, Bulukumba Regency. This study aims to determine the views of the Syafii School and Law No. 41 of 2004 concerning the implementation of waqf without a Waqf certificate in Ela-Ela Village, Ujungbulu District, Bulukumba Regency. The method used is a qualitative research method that seeks to obtain information  about  the  object  under  study  according  to  the  reality  that  exists  in  the  Nur  Rahman Mosque.  By  using  interview  and  data  collection  methods.  The  results  showed  that  Nur  Rahman Mosque did not have a waqf certificate until now due to constraints on file management and lack of attention from the Nur Rahman Mosque management. According to Law No. 41 of 2004 that the
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004;
Nurul Izzah Magfirah, et. al.
waqf land must be certified in order to have legal certainty if at any time there is a dispute at the mosque. Meanwhile, according to the view of Ulama Syafii, the waqf has been valid because it has been pledged by the wakif.
Keywords: Waqf Land; Waqf Certificate; Waqf Law, Shafi'i School

## 1. Pendahuluan
Menurut  ajaran  Islam,  pemilikan  seseorang  terhadap  harta  tidak  terlepas  dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu, berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syariat, yakni antara lain syariat tentang Kewarisan, Zakat, Infak, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat. 1 Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Namun tidak hanya sebagai bentuk ibadah semata namun juga sebagai bentuk kepedulian sosial antar sesama umat. Oleh karena itu, wakaf dapat menjaga dan memelihara hubungan hablul minnal Allah wa hablul minan nas. 2 Hal tersebut merupakan hubungan yang bersifat vertikal karena hubungan spiritual dengan Allah Swt dan juga hubungan horizontal antar sesama dalam bentuk sosial.
Kedudukan  wakaf  sebagai  ibadah  diharapkan  sebagai  bekal  tabungan  si  waqif  sebagai bekal  di  hari  akhirat  kelak.  Oleh  sebab  itu,  maka  sudah  jelas  bilamana  wakaf  dikelompokkan kepada amal Jariyah yang amalnya tidak akan terputus meskipun si waqif telah meninggal dunia. 3 Di samping wakaf diperuntukkan untuk sarana yang bersifat konvensional seperti dalam bidang pendidikan,  kesehatan,  membantu  anak  yang  terlantar  atau  yatim  piatu,  beasiswa  dan  lain sebagainya.  Wakaf  juga  diperuntukkan  dalam  bidang  perekonomian  sebagai  salah  satu  upaya peningkatan kualitas dan kuantitas perekonomian umat Islam. 4 Salah satu unsur penting wakaf adalah benda  yang  diwakafkan.  Tanpa  adanya  benda wakaf, wakaf tidak  dapat  terealisasikan. Benda  wakaf  menurut  fuqaha  dan  hukum  positif  dalam  beberapa  hal  adalah  sama,  yaitu: keharusan benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai  ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat
1 Nur Aisyah, “Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW,” El- Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 54 – 61, https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905.
2 Ahmad  Syafiq,  “Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat  Dalam  Menunaikan  Zakat,  Infaq,  Sedekah  Dan  Wakaf (ZISWAF),” ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf 5, no. 2 (2018): 362 – 85, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598.
3 Thaheransyah  Thaheransyah,  “Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Oleh  Badan  Wakaf  Uang  Muhammadiyah (BWUM)  Sumatera  Barat,” TATHWIR:  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam 11,  no.  2  (2020):  150 – 60, https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jt.v11i2.2109.
4 Khairuddin Khairuddin, “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Persepektif Hukum Progresif,” Al- ’Adalah 12, no. 1 (2017): 135 – 54, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.180.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Nurul Izzah Magfirah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya dan manfaatnya, dan manfaat dapat diambil oleh penerima wakaf. 5
Secara kesejarahan, wakaf pernah diperkenalkan oleh Rasulullah kepada sahabat Umar bin  Khattab.  Ketika  itu  sahabat  Umar  mempunyai  sebidang  tanah  di  Khaibar  dari  Rasulullah memerintahkan untuk diwakafkan saja, Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan  hidup  umat  manusia,  hubungan  manusia  dengan  tanah  bukan  hanya  sekedar tempat untuk menetap, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. 6 Dalam sejarah tercatat banyak para sahabat yang berduyun-duyun untuk mewakafkan hartanya.  Seperti  yang dikatakan oleh  Jabir  bahwa  tidak  ada  sahabat  Rasul  yang mempunyai kemampuan maliyah kecuali mereka telah melaksanakan wakaf.
Menurut Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Harta benda  wakaf  adalah  harta  benda  yang  memiliki  daya  tahan  lama  dan  atau  manfaat  jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh waqif.” Obyek wakaf dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Pasal  15  dijelaskan  bahwa  harta  benda  wakaf hanya  dapat  diwakafkan  apabila  dikuasai  oleh  waqif  secara  sah. 7 Selain  itu  wakaf  merupakan kegiatan hukum yang sudah lama melembaga dan praktik Indonesia, mengenai perkembangan dari masa ke masanya masih menimbulkan masalah baru hal ini disebabkan karena praktik wakaf masih  belum  didukung  oleh  peraturan  yang  secara  eksplisit,  hal  ini  ditandai  dengan  masih banyaknya harta benda, wakaf yang belum final dalam legalitas.
Finalisasi harta benda wakaf di tandai dengan adanya bukti akta otentik yaitu suatu surat yang  dibuat  menurut  ketentuan  Undang-Undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum,  yang berkuasa untuk membuat surat tersebut. Akta otentik dalam wakaf benda yakni berupa sertifikat benda wakaf. 8 Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memang merupakan upaya yang
5 Fahruroji Fahruroji, “ISTIBDᾹL  WAKAF: Ketentuan Hukum Dan Modelnya,” MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah 2, no. 1 (2018): 111 – 50, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v2n1.111.
6 Rahman Subha, “Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Persfektif Hukum Pidana Di Indonesia,” Jurnal Al- Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 167 – 80, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- qadau.v6i2.10714.
7 Zumma Safrulloh, “Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda Wakaf Yang Belum Tersertifikasi (Studi Kasus Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2023).
8 Muhammad Syahrul Zubaidi, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2022).
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nurul Izzah Magfirah, et. al.
luar  biasa  dalam  menangani  legalitas  atas  benda  wakaf.  Namun  kurangnya  pemahaman mengenai kewajiban atas benda wakaf menyebabkan terhambat nya finalisasi mengenai harta benda wakaf dalam hal ini terutama benda tidak bergerak berupa tanah wakaf, Peran wakaf saat ini belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal. 9 Pada umumnya wakaf berupa benda konsumtif sehingga tidak jarang terjadi masalah dengan biaya pemeliharaan yang menyebabkan harta benda wakaf sering rusak dan bahkan terbengkalai.
Masalah  hak  atas  tanah  di  Indonesia  bukanlah  masalah  yang  sederhana  untuk diselesaikan  karena  masalah  hak  atas  tanah  dapat  dikategorikan  sebagai  permasalahan  yang rumit  dan  komplek, 10 diperoleh  gambaran  bahwa  pentingnya  kedudukan  wakaf  dalam masyarakat  Islam,  wakaf  pula  dalam  sejarah  umat  telah  berperan  penting  dalam  membantu kesejahteraan  umat. 11 Oleh  karena  itu  para  ulama  ahli  fiqih  juga  memberikan  pendapat  dan pandangannya mengenai persyaratan wakaf, sah atau batalnya, dan efisiensi peruntukan harta benda wakaf. Di Indonesia sendiri telah banyak Lembaga – Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) yang bergerak dibidang sosial, ekonomi dan kemanusiaan Program Sumur Wakaf sebagai Solusi Krisis Air Bersih. 12 Lembaga ini mengumpulkan donasi untuk membuat program- program dalam membantu meringankan beban umat islam yang mengalami kesulitan.
Kasus-kasus  yang  menyangkut  sengketa  di  bidang  pertanahan  dapat  dikatakan  tidak pernah surut. 13 Diantara permasalahan yang dihadapi adalah status tanah wakaf yang sudah lama diserahkan namun  masih  banyak  yang  belum  bersertifikat  bahkan  belum  di  ikrarkan  sehingga legalitas  berupa  tanah  wakaf  tersebut  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  dibuktikan dengan  adanya  akta  otentik.  Hal  ini  terjadi  di  masjid  kelurahan  ela-ela  kecamatan  ujung  bulu kabupaten Bulukumba yang sebagian besar mayoritas agama islam. Yang terdapat 2 mesjid yang
9 Musfikah Ilyas, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam,” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2016): 138 – 50, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2822. 10 Erlina,  “Analisis  Yuridis  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah,” El-Iqthisady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 109 – 14, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911.
11 Askar  Fatahuddin  et  al.,  “Al - Falah  Dalam  Wakaf  Tunai,” Jurnal  Iqtisaduna 4,  no.  2  (2018):  185 – 201, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6954.
12 Kaslam Kaslam and Mubarak Mubarak, “Program Sumur Wakaf Sebagai Solusi Krisis Air Bersih Di Negara -Negara Afrika,” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 15, no. 1 (2021): 1 – 18, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sulesana.v15i1.18805.
13 Basyirah Mustarin, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga  Islam 4,  no.  2  (2018):  397 – 412,  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- qadau.v4i2.5750.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Nurul Izzah Magfirah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
berdiri di atas tanah wakaf. Di kelurahan ini terdapat 2 mesjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang  tidak  bersertifikat.  Maka  dari  itu,  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  dalam  mengenai bagaimana  kedudukan  tanah  wakaf  tanpa  sertifikat  menurut  perspektif  mazhab  Syafi ’ i  dan Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf.

## 2. Literatur Review
Terdapat beberapa  karya  ilmiah  yang  memiliki hubungan  kuat dengan topik  penelitian yang sedang dibahas dan digunakan sebagai literatur awal untuk mendukung penelitian sedang diteliti. Di antaranya adalah sebagai berikut: Penelitian ini disusun oleh Ahmad Zuhri, Rika Isnaini Simanjutak Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Des a Bah Gunung, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun)” penelitian ini berfokus pada kedudukan tanah wakaf tanpa adanya ikrar wakaf menurut undang- undang nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf. Sedangkan dalam penelitian  ini yaitu berfokus pada bagaimana kedudukan wakaf tanpa sertifikat wakaf. Jurnal oleh Pranadiana Manginingrum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia Analisis  Komparatif Fikih  Dan  Hukum  Positif”  jurnal  ini berfokus  pada  bagaimana  efektivitas sertifikasi tanah menurut ulama fikih dan hukum positif dan dalam penelitian ini berisi kedudukan wakaf tanpa sertifikat wakaf.

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan Field Research Kualitatif . Field Research Kualitatif Deskriptif adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  cara  non  statistika,  Penyajian  Data  dan  terakhir melakukan Penarikan Kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nurul Izzah Magfirah, et. al.

## 4.1. Kedudukan Wakaf Tanpa Sertifikat Masjid Nur Rahman
Praktek  wakaf  di  Indonesia  banyak  dilakukan  secara  konvensional,  hal  ini  kerap menimbulkan  berbagai  masalah  dan  tidak  sedikit  yang  berakhir  di  pengadilan.  Hal  ini  dapat dibuktikan dengan adanya suatu sengketa di kemudian hari jika para ahli waris ataupun pihak orang lain melakukan penyimpangan terhadap benda-benda wakaf serta tidak mengakui adanya ikrar wakaf. 14 Selain itu harta benda wakaf kemungkinan besar akan diperjualbelikan walaupun ini dilarang oleh agama. 15 Hal ini disebabkan karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan tanah  wakaf,  keadaan  ini  tidak  hanya  berdampak  buruk  kepada  perkembangan  wakaf  di Indonesia,  tetapi  merusak  nilai-nilai  luhur  ajaran  islam  yang  semestinya  harus  dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.
Sejalan dengan persoalan itu, pemerintah mengambil tindakan yang dinilai cukup tepat dengan  mengambil  langkah-langkah  kebijaksanaan  untuk  menertibkan,  mengamankan  dan melestarikan  tanah  wakaf,  yaitu  dengan  di  terbitkan  nya  UU  No  1/2004  jo  PP  No.  28/1977 mengenai perwakafan benda bergerak dan tidak bergerak. 16 Adapun tata cara perwakafan tanah milik sebagai berikut:
Perseorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif)  datang  sendiri  di  hadapan  PPAIW  untuk  melakukan  ikrar  wakaf.  Bila  calon  wakif  tidak dapat hadir di hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain, dapat  membuat  ikrar  wakaf  secara  tertulis  dengan  persetujuan  kepala  kantor  Departemen Agama  Kabupaten  letak  tanah  yang  bersangkutan  di  hadapan  dua  orang  saksi.  Pada  waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut:
1. Sertifikat hak milik atau benda tanda bukti pemilikan tanah.
2. Surat  keterangan  Kepala  Desa  yang  diperkuat  oleh  kepala  kecamatan  setempat  yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
3. Surat keterangan pendaftaran tanah
14 Nanda Arisqa Lapatantja and Muammar Bakry, “Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl,” Mazahibuna 3, no. 1 (2021): 49 – 60, https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129.
15 Abdul  Syatar  and  Arif  Rahman,  “Transformation  of  Fiqh  in  the  Forms  of  Pilgrimage  and  Zakat  Legislation,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 120 – 33, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
16 Rahman Ardiansyah and Musyfikah Ilyas, “Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al - Syafi’i: Analisis Sosiologis Terhadap Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2022): 379 – 88, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23985.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Nurul Izzah Magfirah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
4. PAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk  pelepasan  ha  katas  tanah  (untuk  diwakafkan),  meneliti  saksi-saksi  dan mengesahkan susunan nazir
5. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan kehendak wakaf itu kepada nazir yang telah di sahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas serta dituangkan dalam bentuk tertulis. 17
Bagi masyarakat Kelurahan Ela-Ela wakaf merupakan aktifitas ibadah tanpa memahami bahwa  wakaf  merupakan  suatu  peristiwa  hukum.  Oleh  karena  itu  dalam  praktek  perwakafan mereka juga tidak mengikuti prosedur yang telah di tetapkan pemerintah melalui UU wakaf. Pada umumnya  praktek  perwakafan  yang  dilakukan  di  masjid  Nur  Rahman  menurut  bapak  Bahtiar bahwa:
“ Praktik yang dibakukan atas dasar keikhlasan semata seperti halnya pengikraran wakif di hadapan nazir dan saksi-saksi tanpa adanya bukti tertulis ” 18 .
Sehingga  secara  yuridis  kedudukan  wakaf  tidak  jelas  dan  membuka  kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari serta mengakibatkan terancamnya tanah wakaf.
Adapun prosedur wakaf yang dilakukan di masjid ini menurut Ikram ialah bahwa:
“ Hanya  nazir  yang  mengetahui  mengenai  prosedur  wakaf  pada  saat  itu  dan  sekarang Nadzirnya telah wafat, itu pun pada saat itu pengetahuan yang dimiliki nadzir juga masih minim dengan dibantu dua orang saksi, sedangkan masyarakat lain hanya mengetahui sebatas tanah itu telah di wakaf kan ” 19 .
Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat sekitar pada saat itu serta mayoritas masyarakat kelurahan Ela-Ela beragama islam. Oleh karena itu kepercayaan kepada nazir maupun tokoh masyarakat pun sangat kuat walaupun telah ada peraturan formal yang mengetahui mengenai prosedur wakaf yang benar.
Meskipun  wakaf  sangat  berperan  penting  bagi  pembaharuan  masyarakat  muslim sepanjang  sejarah  perkembangan  islam, masalah  perwakafan  tanah  telah  diatur  secara  jelas dalam  perundang-undangan,  namun  kenyataan  masih  ditemukan  tanah  wakaf  yang  belum
17 Sri Novianti and Irma Maulida, “Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf,” Hukum Responsif 11, no. 1 (2020): 46 – 59, https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023.
18 Bahtiar, (64 Tahun), Saksi Wakaf, Wawancara , 7 Agustus 2022.
19 Ikram, (45 tahun), pengurus Masjid Nur Rahman, wawancara , 7 agustus.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nurul Izzah Magfirah, et. al.
bersertifikat . 20 Namun  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  masih  banyak  praktek  perwakafan  yang tidak  berjalan  sesuai  aturan  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  melalui  Undang-Undang Wakaf.
Diantara  permasalahan  yang  terjadi  mengenai  perwakafan.  Diantaranya  adalah  tidak adanya pensertifikatan ataupun pendaftaran tanah wakaf secara resmi. Adapun faktor- faktor yang menyebabkan masjid Nur Rahman belum di daftarkan/ disertifikatkan yaitu:
1. Kurangnya pemahaman nadzir tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.
2. Nadzir yang diberikan tanggung jawab pada saat itu telah wafat.
3. Sebagian surat-surat bukti hak tentang tanah itu sudah tidak ada lagi.
4. Kurangnya tenaga khusus untuk menangani masalah pensertifikatan tanah wakaf.
5. Masalah pengurusan pendaftaran tanah . 21
Dengan demikian akan mudah dipahami bahwa, masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui dan juga memahami peraturan-peraturan yang ingin diberlakukan mengenai tata  cara  pendaftaran  tanah  wakaf,  hal  ini  dapat  menyebabkan  suatu  perlakuan  yang  akan diberlakukan sulit untuk dijalankan karena masyarakatnya sendiri tidak memahaminya.
Dalam hal ini masyarakat masih sangat tradisional, selain sangat akrab dengan tata cara perwakafan yang sederhana maupun dalam berbagai hubungan yang terjalin di antara mereka, termasuk hubungan hukum (seperti jual beli, sewa menyewa wakaf, perjanjian kerja dan lain- lain). Oleh karena hal itu masyarakat menganggap tidak harus banyak prosedur dan bukti tertulis yang dibutuhkan.
Bagi  masyarakat  di  Kelurahan  Ela-Ela  mereka  menganggap  praktek  perwakafan  yang dilakukan sudah sah menurut agama dan hukum, seperti yang dikatakan oleh bapak Baharuddin mengenai perwakafan tanah,
“ Masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak akan berani mengganggu gugat tanah karena  tanah  wakaf  tersebut  milik  Allah,  karena  jika  mereka  melakukan  sengketa terhadap tanah wakaf sama saja mereka melawan perintah Allah dan sedang melakukan dosa besar 22 .
Selain  itu  bantuan  tokoh  masyarakat  dalam  perangkat  yang  berwenang  bagi  mereka sudah  merupakan  legislasi  yang  kuat.  Dalam  keyakinan  masyarakat  Kelurahan  Ela-Ela  yang penduduknya  mayoritas  beragama  islam,  masih  sangat  kurang  pemahaman  mengenai
20 Nur Aini, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 6, no. 2 (2019): 219 – 29, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9767.
21 Bahtiar (64 Tahun), Saksi Wakaf, Wawancara 7 Agustus 2022.
22 Baharuddin (64 Tahun), Ketua Pengurus Masjid Nur Rahman, Wawancara, 8 Agustus 2022.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Nurul Izzah Magfirah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
pentingnya arti sertifikat wakaf. Sebagai kajian lapangan yang secara langsung penulis lakukan penelitian dalam skripsi ini dapat dibuktikan kenyataannya  di lapangan bahwa terdapat tanah wakaf yang berupa masjid yang belum mensertifikatkan tanah wakafnya melalui prosedur yang telah  diundang-undangkan  oleh  pemerintah,  akan  tetapi  semua  itu  didasarkan  kepada pengetahuan masyarakat.
Ketidaktahuan mengenai masalah perwakafan yang merupakan sebuah proses atas peng- hak-an sebidang tanah milik pribadi menjadi tanah milik umum memerlukan legitimasi hukum positif yang berlaku sehingga benar-benar terjamin kepastian hukumnya. Sebagian masyarakat ada  yang  memahami  prinsip  perwakafan,  namun  mereka  tetap  merasa  kebingungan  tentang bagaimana prosedur pengurusan sebuah tanah wakaf yang berstatus sah menurut hukum islam dan hukum  positif.  Walaupun  sudah ada  langkah-langkah penerbitan  sertifikat  secara  mudah, namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan masyarakat menginginkan proses yang cepat dan  tidak  memberatkan  berbagai  pihak  yang  mempunyai  kepentingan.  Pandangan  mereka selama ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada bahkan terkadang dalam pengeluaran sertifikat pun masih banyak yang menghabiskan waktu cukup lama dan berbelit-belit. Hal itu dikarenakan kurangnya profesionalitas yang baik bagi pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan dan perwakafan  seperti  BPN  dan  KUA. Melihat  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  saat  ini  seperti demikian diharapkan adanya perbaikan sehingga dalam penerbitan sertifikat tanah tidak terlalu memakan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf.

## 4.2. Kedudukan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Wakaf  secara  langsung  memiliki  hubungan  fungsional  dengan  pemecahan  masalah- masalah yang ada di dunia Islam, sosial, maupun masalah kemanusiaan. 23 Perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  telah  menimbulkan  keinsafan,  bahwa  hubungan  antara  manusia dengan  bumi  mutlak  diperlukan  adanya  penataan  dan  pengaturan  yang  lebih  saksama, khususnya  yang  berkenaan  penguasaan,  peruntukan  dan  penggunaan,  persediaan  dan
23 Munawir  Nurum,  Mukhtar  Lutfi,  and  Asni  Asni,  “Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyrakat  Dalam  Praktek  Wakaf Produktif Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (June 30, 2021): 117 – 29, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18963.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nurul Izzah Magfirah, et. al.
pemeliharaannya. 24 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan sebuah langkah besar di dalam perkembangan wakaf di Indonesia. tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian,  ini  disebabkan  karena  tanah  atau  lahan  mempunyai  peranan  penting  dalam kehidupan masyarakat setempat. 25 Sebelumnya aturan mengenai wakaf tersebar di berbagai UU, Perpres dan Inpres. UU No. 41 Tahun 2004 mengodifikasikan hukum perwakafan nasional dan menjadi  landasan  bagi  perkembangan  perwakafan  di  Indonesia  selanjutnya.  Tidak  hanya mengkodifikasi berbagai aturan mengenai wakaf yang tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan,  UU  No.  41  Tahun  2004  juga  memuat  beberapa  hal  revolusioner,  di  antaranya perubahan paradigma pengelolaan wakaf, wakaf uang tunai dan benda bergerak, serta penerima manfaat harta wakaf yang tidak hanya dibatasi pada Umat Islam saja. 26
Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Salah satu upaya dalam rangka pengamalan syariat Islam adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia.  Hukum  Islam  sebagai  tatanan  hukum  yang  dipedomani  dan  ditaati  oleh  mayoritas penduduk  Indonesia  adalah  hukum  yang  telah  hidup  dalam  masyarakat,  dan  merupakan sebagian  dari  ajaran  dan  keyakinan  Islam  yang  eksis  dalam  kehidupan  hukum  nasional,  serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya. 27
Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan  dan  buku  III  tentang  Perwakafan.  Pembagian  dalam  tiga  buku  ini  hanya  sekedar mengelompokkan bidang hukum yang dibahas. Dalam kerangka sistematik masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan kompilasi hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah
24 Laola Subair, “Hakikat Hak Pengelolaan Dalam UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria,” El- Iqthisady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (2021):  240 – 47,  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el- iqthisady.v0i0.26080.
25 Kadaruddin Kadaruddin and Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat,” El-Iqthisady: Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (2021):  177 – 86,  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el- iqthisady.v0i0.26071.
26 Muhammad Husni Arafat and Irvan Nur Fauzan, “Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam),” Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2018): 141 – 52, https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1316.
27 Hikmatullah Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2017): 39 – 52, https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Nurul Izzah Magfirah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
pada  hukum-hukum  perkawinan,  kemudian  hukum  kewarisan  dan  yang  paling  sedikit  adalah bidang perwakafan
Munculnya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disertai dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa ini iklim keterbukaan  dalam  penyelenggaraan  negara  sudah  terbentuk.  Bahkan,  negara-negara  maju menilai  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  demokratis  di  dunia.  Oleh  karena  itu,  tidak mengherankan  jika  dalam  pembentukan  produk  hukum  negara  cukup  aspiratif.  Terbukti, pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  menaruh  perhatian  yang  sangat  besar  dalam pembentukan UU ini. 28 UU ini merupakan terobosan baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia karena  di  dalamnya  terdapat  rumusan-rumusan  mengenai  wakaf  yang  berbeda  dengan  yang selama ini menjadi keyakinan dan dipraktekkan oleh masyarakat muslim Indonesia.
Wakaf  dalam  pasal  1  UU  tersebut  didefinisikan sebagai  suatu  benda  adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah.  Dari  definisi  ini  terdapat perluasan makna wakaf yang mengakomodasi wakaf jangka waktu tertentu. Pencantuman kata “jangka  waktu  wakaf”  pada  pasal  1  tersebut  menunjukkan  bahwa  UU  ini  memfasili tasi  calon wakif  yang  hendak  berwakaf  untuk  jangka  waktu  tertentu,  tidak  selamanya,  seperti  sebulan, setahun,  lima  tahun,  dan  seterusnya.  Masalah  peraturan  perundang-undangan  wakaf  sudah terselesaikan  dengan  lahirnya  UU  Wakaf  No.  41  tahun  2004  dan  PP  No.  42  tahun  2006. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan Fikih wakaf dalam beberapa hal sudah direspon oleh para ulama, baik yang ada di MUI maupun ormas Islam yang lain dengan fatwa yang dikeluarkan mereka.

## 4.3. Kedudukan Wakaf Tanpa Sertifikat Wakaf Menurut Mazhab Syafi’i
Ulama madzhab Syafi ’ i berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif
28 Qusthoniah  Qusthoniah  and  Fiddian  Khairudin,  “Sejarah  Dan  Perkembangan  Legislasi  Waqaf  Di  Indonesia  Dan Aplikasinya,” Syariah; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 8, no. 1 (2020): 27 – 50, https://doi.org/http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/324.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nurul Izzah Magfirah, et. al.
untuk mendayagunakan harta tersebut. 29 Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang  diwakafkan.  Berubah  nya  status  kepemilikan  dari  milik  seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris. 30
Imam  Syafii  menetapkan  bahwa  wakaf  dengan  jangka  waktu  tertentu  tidak  boleh melainkan harus bersifat mu ‘abad (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan  demi  kepastian  hukum  bagi  penerima  wakaf  sehingga  harta  wakaf  dapat  difungsikan secara  leluasa  dan  tidak  terikat  dengan  waktu.  Ketidak  bolehan  Imam  Syafii  mengenai  wakaf dengan jangka waktu tertentu ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang di dalamnya terdapat kata عابيلا (tidak boleh dijual), عاتبيلاو (tidak boleh dibeli), ثرويلاو (tidak boleh diwarisi), بهويلاو (tidak boleh dihibahkan) yang dengan kata lain wakaf itu bersifat mu’abad (selamanya) dimana harta wakaf tidak milik wakif melainkan milik Allah.
Per debatan ulama tentang unsur “keabadian” Imam Syafii sangat menekankan wakaf itu untuk selamanya, sehingga menjadikannya syarat sahnya wakaf. Adapun latar belakang Imam Syafii  menempatkan  kata  selamanya  adalah  karena  pada  waktu  Imam  Syafii  hidup  banyak dijumpai  peristiwa  pemberian  harta  benda  berupa  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah  yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu.
Dalam  hal  ini  Imam  Syafi ’ i  menganggap  wakaf  itu  termasuk  ibadah  sosial  yang  sering disebut shodaqah yang bersifat mu’abad (selamanya) sehingga harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak  hanya  sekali  pakai.  Alasan  lainnya  untuk  ketertiban  administrasi,  dengan  sifatnya  yang permanen  maka  harta  tidak  terus  menerus  berganti-ganti  nama  dan  balik  nama  yang memerlukan  biaya  tidak  sedikit.  Dengan  sifatnya  yang  permanen  bisa  terhindar  dari  gugat menggugat  ahli  waris  pemberi  wakaf  di  kemudian  hari  manakala  pemberi  wakaf  meninggal dunia.
29 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Makassar: Alauddin University Press, 2021).
30 Fitra Rizal, “Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili,” Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 5, no. 2 (2019): 176 – 87, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v5i2.2059.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Nurul Izzah Magfirah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
Mengingat  Indonesia  secara  Fiqh  kebanyakan  pengikut  madzhab  Syafii  maka  bentuk wakafnya  bersifat  kekal  selamanya.  Maka  sangat  relevan  jika  perwakafan  di  Indonesia  itu disyaratkan harus muabbad (permanen) karena mayoritas penduduk masyarakatnya penganut madzhab  Syafi ’ i. 31 Meskipun  sudah  ada  ketentuan  baru,  tetapi  sejauh  ini  wakaf  yang  ada  di Indonesia  umumnya  masih  berwujud  untuk  selamanya  ini  dimungkinkan  karena  pemahaman masyarakat pada umumnya memahami wakaf berdasarkan pada keagamaan yang dianut yaitu paham  Syafi’iyyah yakni wakaf  itu harus  kekal  (selama-lamanya).  Sehingga  harta  benda  wakaf dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dan menjadi urgensi prinsip keabadian dalam wakaf yang bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan berlangsung bagi kepentingan sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Wakaf  dengan  jangka  waktu  kekal  termasuk  kategori  wakaf khairi. Yang merupakan wakaf yang hakiki dan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu telah  meninggal  dunia,  dengan  catatan  benda  yang  diwakafkan  itu  masih  dapat  diambil manfaatnya
Prinsip-prinsip yang dipegang oleh mazhab Syafi ’ i dalam al-umm menggunakan istilah al- ahbas atau al-sadaqat al-muharramat yang merujuk kepada wakaf. Beliau memberi ciri-ciri yang agak jelas dan tersusun dalam bentuk pernyataan beberapa prinsip asas wakaf dalam permulaan pembicaraan beliau  terhadap  hukum  wakaf.  Beliau  menyatakan:  “ Pemberian-pemberian  yang dilafalkan  oleh  pemberi  tanpa  perlu  kepada  qabad  (penerimaan  secara  fizikal)  dari  pihak penerima, apabila telah keluar lafaz tersebut dari pemberi maka tidak harus lagi bagi pemberi untuk  memiliki  semula  apa  yang  dilafalkan tersebut  dengan  apa  cara  sekalipun”. 32 Melihat kepada teks Syafi ’ i tersebut bisa disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang tidak boleh ditarik balik oleh pemberinya dan tidak boleh menjadi bahan kepemilikan pihak manapun. Terkait dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafii bahwa wakaf itu telah sah apabila telah di ikrarkan oleh sang pewakif dan memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut islam.

## 5. Kesimpulan
Wakaf dalam konsep hukum islam adalah suatu perbuatan hukum menahan benda yang dapat  diambil  manfaatnya  tanpa  menghabiskan  bendanya  yang  digunakan  dengan  tujuan
31 M Budi, Yusefri Yusefri,  and Hamengkubuwono Hamengkubuwono, “Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong” (IAIN Curup, 2020).
32 Luqman Haji Abdullah. Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafi‘E , Jurnal Fiqh, No. 7 ,71-82,2010.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nurul Izzah Magfirah, et. al.
melakukan  perbuatan  kebaikan.  Sedangkan  wakaf  dalam  konsep  hukum  Positif  adalah memisahkan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  yang  dimiliki  untuk  dimanfaatkan  selamanya ataupun dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan tujuan diwakafkannya suatu harta benda untuk  keperluan  ibadah  atau  kepentingan  umum  lainnya  yang  sesuai  dengan  syariat.  Dan perwakafan  harus  dicatat  dan  didaftarkan  sesuai  dengan  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masjid Nur Rahman di Kelurahan  Ela-Ela  Kecamatan  Ujungbulu  Kabupaten  Bulukumba  belum  mempunyai  sertifikat wakaf  yaitu:  pertama,  dikarenakan  nazhir  yang  kurang  memahami  serta  memerhatikan mengenai  pendaftaran  sertifikat  wakaf  masjid  Nur  Rahman  dan.  Kedua:  Kurangnya  sosialisasi mengenai  perwakafan  yang  dilakukan  oleh  KUA  maupun  pihak  yang  berwenang  dalam perwakafan  pada  saat  itu.  Ketiga:  kurangnya  surat-surat  yang  dimiliki  pengurus  masjid  Nur Rahman serta adanya anggapan bahwa prosedur pendaftaran tanah yang ribet dan berbelit-belit yang mana pada kenyataannya di lapangan bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf tersebut tidaklah  ribet  jika  semua  syarat-syaratnya  sudah  terpenuhi  karena  yang  membuat  proses pendaftaran tanah menjadi ribet karena kelengkapan prasyaratnya dari awalnya tidak terpenuhi. Dalam pandangan Mazhab Syafi ’i status hukum tanah wakaf tanpa sertifikat tetap sah apabila semua  rukun  dan  syaratnya  terpenuhi.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  status hukum  tanah  wakaf  tanpa  sertifikat  wakaf  tidak  mendapatkan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  tanah  tersebut.  Negara  pun  tidak  mengakui  tanah  tersebut sebagai tanah wakaf sehingga dapat saja negara masih mengakui tanah tersebut sebagai tanah yang berstatus tanah hak milik. Dan untuk tanah wakaf yang sudah mempunyai akta ikrar wakaf, maka  tanah  wakaf  tersebut  tidak  dapat  dibatalkan,  akan  tetapi  tanah  wakaf  tersebut  belum sempurna jika belum mempunyai sertifikat tanah wakaf.

## Daftar Pustaka
Aini, Nur. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 6, no. 2 (2019): 219 – 29. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9767.
Aisyah,  Nur.  “Wasiat  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam  Dan  BW.” El- Iqthisadi :  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 54 – 61. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905. Arafat,  Muhammad  Husni,  and  Irvan  Nur  Fauzan.  “Pemanfaatan  Harta  Wakaf  (Analisis
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004;
Nurul Izzah Magfirah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
Komparatif UU No 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam).” Istidal:
Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2018): 141 – 52. https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1316.
Ardiansyah,  Rahman,  and  Musyfikah  Ilyas.  “Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i:  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang -Undang  Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2022): 379 – 88. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23985.
Budi, M, Yusefri Yusefri, and Hamengkubuwono Hamengkubuwono. “Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.” IAIN Curup, 2020. Erlina.  “Analisis  Yuridis  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah.” El-Iqthisady:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 109 – 14. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911.
Fahruroji, Fahruroji. “ISTIBDᾹL WAKAF: Ketentuan Hukum Dan Modelnya.” MISYKAT: Jurnal Ilmu- Ilmu  Al- Quran,  Hadist,  Syari’ah  Dan  Tarbiyah 2,  no.  1  (2018):  111 – 50. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v2n1.111.
Fatahuddin,  Askar,  Muslimin  Kara,  Mukhtar  Lutfi,  and  Wahyuddin  Abdullah.  “Al -Falah  Dalam
Wakaf Tunai.” Jurnal Iqtisaduna 4,
no. 2 (2018): 185 – 201. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6954.
Hikmatullah,  Hikmatullah.  “Selayang  Pandang  Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  Di Indonesia.” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2017): 39 – 52. https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496.
Ilyas, Musfikah. “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam.” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum 3,  no.  2  (2016):  138 – 50. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2822.
Kadaruddin,  Kadaruddin,  and  Ashar  Sinilele.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Ijarah  Hukum Adat.” El-Iqthisady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (2021):  177 – 86. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26071.
Kaslam, Kaslam, and Mubarak Mubarak. “Program Sumur Wakaf Sebagai Solusi Krisis Air Bersih Di Negara- Negara Afrika.” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 15, no. 1 (2021): 1 – 18. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sulesana.v15i1.18805.
Khairuddin,  Khairuddin.  “Pergeseran  Paradigma  Pengaturan  Wakaf  Dalam  Persepektif  Hukum
Progresif.” Al- ’Adalah 12, no. 1 (2017): 135 – 54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.180.
Lapatantja, Nanda  Arisqa,  and  Muammar  Bakry.  “Comparative  Analyses of Maliki  and  Hanbali Thought on Waqf Istibdāl.” Mazahibuna 3, no. 1 (2021): 49 – 60. https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129.
Mustarin,  Basyirah.  “Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Bersertifikat  Dan  Tidak Bersertifikat.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2018): 397 –
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nurul Izzah Magfirah, et. al.
412. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5750.
Novianti, Sri, and Irma Maulida. “Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.” Hukum Responsif 11, no. 1 (2020): 46 – 59. https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023.
Nurum, Munawir,  Mukhtar  Lutfi,  and  Asni  Asni. “Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyrakat  Dalam Praktek Wakaf Produktif Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga  Islam 8,  no.  1  (June  30,  2021):  117 – 29. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18963.
Qusthoniah, Qusthoniah, and Fiddian Khairudin. “Sejarah Dan Perkembangan Legislasi Waqaf Di Indonesia Dan Aplikasinya.” Syariah; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 8, no. 1 (2020): 27 – 50. https://doi.org/http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/324.
Rizal, Fitra. “Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili.” Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 5, no. 2 (2019): 176 – 87. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v5i2.2059.
Safrulloh, Zumma. “Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda Wakaf Yang Belum  Tersertifikasi  (Studi  Kasus  Wakaf  Masjid  Dail  Hasan  Paju  Ponorogo).”  IAIN Ponorogo, 2023.
Subair, Laola. “Hakikat Hak Pengelolaan Dalam UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok  Agraria.” El-Iqthisady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (2021):  240 – 47. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26080.
Subha, Rahman. “Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Persfektif Hukum Pidana Di Indonesia.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 167 – 80. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10714.
Syafiq, Ahmad. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan  Wakaf  (ZISWAF).” ZISWAF:  Jurnal  Zakat  Dan  Wakaf 5,  no.  2  (2018):  362 – 85. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Makassar: Alauddin University Press, 2021.
Syatar, Abdul, and Arif Rahman. “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (2019):  120 – 33. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
Thaheransyah,  Thaheransyah.  “Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Oleh  Badan  Wakaf  Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat.” TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 11, no. 2 (2020): 150 – 60. https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jt.v11i2.2109. Zubaidi, Muhammad Syahrul. “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2022.