Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1338-1346
Problematika Implementasi Akad Bai` bitsaman ajil Perspektif Hukum Islam (Study Kasus BMT Sidogiri Cabang Situbondo)
Imam Nawawi 1*) , M. Zidny Nafi’ Hasbi 2)
1 Ekonomi Islam, Universitas Nahdlatul Ulama’ Blitar
2 Ekonomi Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta *Email korespondensi: Imam.unublitar@gmail.com

## Abstrak
The government has improved its economic activities as a result of a shift in national economic policy in response to global economic developments. Banking activities are one of the economic activities that has improved. The issuance of Law No. 7 of 1992 on Banking was the legal instrument that was improved. The goal of this study is to see how Muslims in Indonesia, who make up the majority, react to the emergence of sharia financial institutions like BMT UGT (Integrated Joint Venture) Sidogiri. To locate sources and data to support this work, the research method  employs  a  qualitative  approach  with  data  collection  techniques  such  as  observation,  interviews,  and research  libraries. Because  BMT  UGT  sidogiri  and  Customer  have  agreed  to  obey  Islamic  law  and  banking standards, this is legitimate. Second, without first being handed over to BMT, the items are instantly carried home by the consumer and become property rights. This method is illegitimate in the eyes of the law. After all, ittihadul quality wall muqbit did not happen according to Islamic shari'a.
Kata kunci: Implementation, Legal Perspective Islam, Bai' Bitsaman Ajil, Akad, Bai' Bitsaman Ajil
Citation suggestions: Nawawi, I., & Hasbi, M. Z. (2021). Problematika Implementasi Akad Bai` bitsaman ajil Perspektif Hukum Islam (Study Kasus BMT Sidogiri Cabang Situbondo). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1338-1346. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2927
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2927

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah telah meningkatkan operasi ekonomi masyarakat  sebagai  akibat dari pergeseran kebijakan ekonomi  nasional  dalam  menanggapi  perkembangan ekonomi  global.  Perbankan  adalah  kegiatan  utama dalam  mendukung  upaya  pembangunan  nasional, maka  merupakan  salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang tertutup. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  adalah  perambahan  hukum yang  dialamatkan.  Sebagai  tanggapan,  umat  Islam yang  diwakili  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  dan organisasi  masyarakat  membentuk  Bank  Muamalat Indonesia  untuk  mengakomodasi  perbankan  Syariah dengan  nama  perbankan  bagi  hasil,  yang  kemudian direspon oleh umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama  Indonesia  dan  organisasi  masyarakat  dengan membentuk  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI).  Ini adalah  bank  komersial  Islam  pertama  di  dunia. Kehadiran  BMI  memberikan  solusi  bagi  umat  Islam
yang mencari transaksi bebas riba di bank tradisional (M. Zidny Nafi’ Hasbi, 2020).
Kehadiran  lembaga  keuangan  syariah  seperti BMT  UGT  (Integrated  Joint  Venture)  Sidogiri  telah disambut dengan antusias oleh umat Islam Indonesia, terbukti dengan peningkatan aset BMT UGT Sidogiri dari  tahun  ke  tahun,  dan  ternyata  nasabahnya  tidak hanya  muslim  tetapi  juga  nonmuslim,  khususnya pengusaha China. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa BMT UGT Sidogiri menekankan perlunya mengungkapkan  informasi  untuk  melindungi  yang rentan.(Nafi’ Hasbi, 1967).
Untuk waktu yang lama, Muslim Indonesia dan Muslim di seluruh dunia telah menginginkan ekonomi berdasarkan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  Syariah, yang akan relevan dalam semua aspek kehidupan dan dalam  transaksi  antara  orang-orang  yang  diatur  oleh norma-norma  Syariah.  Dorongan  ini  berasal  dari keinginan untuk menerapkan Islam secara
keseluruhan ke semua bagian kehidupan (Nur Rofiq, 2021).
Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  surah  Al- Baqarah ayat (208)
ةذف ٓ َكَ ِمۡلِ سلٱ  ِفِ ْاوُلُخۡدٱ ْاوُنَماَء َنيِ ذلَّٱ اَهُّيَأََٰٓي
Artinya  “Hai  orang-orang  yang  beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah”
Ayat  ini  menunjukkan  jika  Islam  hanya tercermin  dalam  bentuk  ritualisme  ibadah  saja  dan terpinggirkan dari ranah politik, ekonomi, perbankan, asuransi,  pasar  modal,  keuangan  proyek,  transaksi ekspor-impor, dan lain-lain, maka Ummah Islam telah menjauhkan  Islam  dari  kehidupannya.  Menurut temuan  penelitian  Bank  Indonesia,  beberapa  orang masih  ragu  untuk  menghadapinya.  Bank  engan sebagai  hasil  dari  implementasi  sistem  bunga,  yang dianggap riba, yang ilegal.
Akibatnya, sistem perbankan alternatif diperlukan untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat, seperti sistem bai'bitsaman ajil (BBA), yang dikatakan beroperasi berdasarkan biaya plus,  dengan  harga  jual  dan  keuntungan  aset  yang dibayarkan dengan angsuran atau cicilan dalam jangka waktu  yang  lama.  Ketika  bunga  diterapkan  oleh perbankan  tradisional,  negara  Indonesia  menghadapi krisis  ekonomi  dan  moneter  yang  merusak  sendi bangsa, dan sebagai hasilnya, Indonesia sangat down di berbagai bidang kehidupan (Iswanaji et al., 2021).
Seorang  muslim  tunduk  kepada  aturan  Allah SWT,  tidak  akan  berusaha  dengan  sesuatu  yang haram,  tidak  akan  melakukan  yang  riba,  tidak melakukan  penimbunan,  tidak  akan  berlaku  zalim, tidak  akan  menipu,  tidak  akan  berjudi,  tidak  akan mencuri,  tidak  akan  menyuap  dan  tidak  akan menerima  suap.  Seorang  muslim  tidak  akan melakukan  pemborosan,  dan  tidak  kikir.  Ketika perbankan  tradisional,  dengan  sistem  berbasis bunganya,  bangkrut  pada  tahun  1997,  tidak  kurang dari 30 bank runtuh atau dibubarkan, dengan 55 bank lainnya  di  bawah  pengawasan  BPPN.  Pemerintah terpaksa membantu bank-bank ini dengan menyalurkan bantuan keuangan yang dikenal sebagai Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI),  yang belum  lunas  oleh  pembiayaannya.  (M  Zidny  Nafi’ Hasbi, 2021).
Lembaga  keuangan  syariah  dapat  memperoleh keuntungan  dengan  membeli  dan  memiliki  aset  dan kemudian menjual aset tersebut kepada klien, dengan
tingkat  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan perjanjian sejak awal.  Dengan  kerangka  kerja  ini  di  tempat,  jelas bahwa  organisasi  keuangan  syariah-compliant  telah lolos  praktek  riba.  Krisis  moneter  adalah  langkah pertama  bagi  lembaga  keuangan  syariah  untuk menunjukkan  keberadaan  mereka;  Jika  lembaga keuangan  syariah  dapat  bertahan  dalam  krisis, Indonesia akan menjadi negara kesembilan di dunia. (M. Zidny Nafi’ Hasbi, 2021).
Pentingnya  perbankan  dalam  mencapai  tujuan pembangunan ekonomi Indonesia saat ini memerlukan  pemeriksaan  menyeluruh  terhadap gagasan  perbankan  karena  telah  dioperasionalkan, baik  secara  konseptual  maupun  dalam  praktiknya, untuk membangun sistem perbankan yang tangguh di masa  globalisasi  di  masa  depan.  Di  Indonesia, pembentukan  lembaga  keuangan  syariah  belum sepenuhnya diterima; Beberapa orang masih mengasosiasikannya  dengan  bank  biasa.  BBA  (akad bai'  bitsaman  ajil)  adalah  jenis  pembiayaan berdasarkan  premis  tolong  menolong  dan  perjanjian murni  antara  dua  pihak  atau  lebih,  dalam  hal  ini pemilik  modal  (investor)  dan  BMT  UGT  Sidogiri dengan  debitur.  Di  mana  tuntutan  ekonomi  adalah kebutuhan masyarakat, mereka tidak boleh disediakan oleh  semua  manusia,  Muslim  atau  non-Muslim, karena tidak ada yang bisa menjalani kehidupan yang bahagia  dalam  kemiskinan.  (M.  Zidny  Nafi’  Hasbi, 2021).
Secara  umum,  pembiayaan  syariah  di  lembaga keuangan  syariah  menekankan  tiga  hal:  pembiayaan tidak  berurusan  dengan  riba  (bunga),  pembiayaan tidak  bertujuan  untuk  mendanai  aset  atau  tindakan melanggar hukum, dan pembiayaan syariah menyoroti perlunya mengungkapkan informasi untuk melindungi  yang  rentan.  Gagasan  pembiayaan  bai' bitsaman  ajil  (BBA)  secara  teoritis  lebih  diminati daripada  kegiatan  pembiayaan  perbankan  syariah. kegiatan  keuangan  mudharabah,  di  sisi  lain,  kurang tertarik  dengan  kegiatan  pembiayaan.  Meskipun perbankan syariah adalah organisasi bisnis, pembiayaan  Mudharabah  sangat  tinggi  (berisiko tinggi)  dan  pengembaliannya  dipertanyakan.  Bank bertindak sebagai perantara di lembaga intermediasi.
Pada  prinsipnya,  perbankan  syariah  dengan nasabah harus memahami filosofi pembiayaan dengan sistem mudharabah, karena Islam memberikan solusi yang  adil  bagi  kedua  belah  pihak  dengan  prinsip akuntabilitas yang jelas, tidak hanya ingin
mendapatkan  keuntungan  tersendiri  sementara  pihak lain mengalami kerugian hingga tidak berdaya secara ekonomi.  Inilah  sebabnya  mengapa  sangat  penting untuk meneliti dan memahami konsep sebenarnya dari prinsip bai ' bitsaman ajil (BBA) di lembaga keuangan syariah,  sehingga  rekening  bai  'bitsaman  ajil  (BBA) dapat  menjadi  produk  pembiayaan  utama  bagi lembaga  keuangan  syariah  di  masa  depan.  (Hasbi  et al., 2021).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan doktrinal  atau  normatif,  yang  menganggap  hukum sebagai seperangkat aturan atau aturan normatif, dan pendekatan  non-doktrinal  atau  sosiologis,  yang memandang  hukum  sebagai  seperangkat  aturan.  Hal ini  karena  hukum  tidak  hanya  ditafsirkan  atau dipahami  dalam  studi  sebagai  seluruh  prinsip  atau aturan  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam masyarakat,  tetapi  juga  sebagai  lembaga  dan  proses yang memungkinkan hukum untuk diberlakukan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  yuridis  empiris,  yang  melihat bagaimana  hukum  berinteraksi  dengan  masyarakat daripada  hanya  melihatnya  sebagai  seperangkat prinsip normatif atau teks hukum dalam buku (hukum dalam tindakan). Hal ini dimaksudkan agar kesadaran yang  tidak  terpisahkan  terhadap  aspek  hukum  Islam dan  nasional  akan  tercapai  sehubungan  dengan tantangan yang disajikan oleh pelaksanaan perjanjian bai'  bitsaman  ajil (BBA)  di  BMT  UGT  Sidogiri. (Arliman S, 2018).
Selain itu, penelitian ini menggunakan metodologi  kualitatif  dengan  tujuan  mengungkap makna  tersembunyi  di  balik  masalah  sebagai  objek yang akan diselidiki. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang suatu topik dan dapat mengungkapkan beberapa rahasia dan makna.  Pendekatan  kualitatif  berfokus  pada  prinsip umum  di  balik  realisasi  unit  gejala  yang  ada  dalam kehidupan manusia atau pola yang dipelajari, seperti gejala sosial-budaya,yang diperoleh dengan menggunakan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk  memberikan  gambaran  tentang  pola  yang berlaku. (M. Zidny Nafi’ Hasbi, 2021).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Produk-Produk  MBT  BMT  (Baitul  Maal  Wat Tamwil) atau balai usaha mandiri terpadu merupakan
sistem  simpan  pinjam  dengan  pola  syari’ah.  Sistem BMT ini adalah konsep Mu’amalah Syari’ah, tenaga yang  menangani  kegiatan  BMT  ini  telah  mendapat pelatihan  dari  BMI  (Bank  Muamalat  Indonesia) cabang Surabaya dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha  Kecil)  Pasuruan  dan  Jawa  Timur.  Disamping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional
BMT  UGT  Sidogiri  menghimpun  dana  dari anggota  dan  calon  anggota  atau  masyarakat  dengan akad  Wadi’ah  atau  Mudharabah/Qiradh  atau  Qard. Sedangkan  peminjaman  atau  pembiayaan  dengan menggunakan salah satu diantara lima akad Mudharabah/Qiradh, Musyarakah/Syirkah, Murabahah,  Bai’  Bitsaman  Ajil dan Qard  Hasan. Dalam mu’amalah pola syari’ah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk Mudharabah dan musyarakah atau imbalan laba untuk Murobahah dan bai’ bitsamanil ajil (BBA). Kontrak bai'  bitsaman  ajil (BBA)  adalah  salah satu  item  keuangan  dalam  BMT  ini.  Arti  gramatikal al-bai'  bitsaman ajil  (BBA)  adalah  membeli  barang dengan pembayaran angsuran atau cicilan. Prinsip bai' bitsaman ajil (BBA) adalah perpanjangan dari prinsip murabahah.  Dalam  skenario  ini,  bank  menggunakan metode pembayaran cicilan untuk mendanai pembelian barang yang dibutuhkan oleh klien. Ketika pelanggan  mengajukan  pembiayaan,  perjanjian  ini dilaksanakan  oleh  BMT  membeli  sendiri  atau  BMT membeli  perusahaan  lain.  Nasabah  ditunjuk  sebagai agen  oleh  UGT  Sidogiri,  yang  diizinkan  melakukan transaksi  atas  nama  BMT.  Dengan  kata  lain,  BMT kadang-kadang dapat mewakili yang murni. (Ibrahim & Abdul Ghafar Ismail, 2015).
Wakalah termasuk dalam perjanjian BBA karena BMT sesekali menyediakan barang yang bekerja sama dengan  delers,  steamer,  dan  lain-lain,  sehingga menyulitkan BMT untuk menyediakan sendiri karena ruang BMT yang sempit tidak praktis. Di BMT UGT Sidogiri, praktik tersebut dilakukan, termasuk praktik bertransaksi  produk  terlarang,  yaitu  taadudus shafaqah, atau transaksi barang dengan kontrak ganda. Dalam  literatur  fiqih  klasik  seperti  kitab  i'anatut thalibin,  tashawwur  taaddudus  shafaqah  (kontrak ganda)  ditunjukkan  oleh  syarikain  (dua  mitra)  yang menjual satu item kepada pembeli yang dimiliki oleh dua orang.
Ketika  membandingkan  proses  kontrak  BBA  di BMT UGT Sidogiri, ada dua jenis kontrak. Pertama, konsumen melakukan transaksi melalui BMT dengan
membeli  dan  menjual  murabahah,  di  mana  pembeli membayar  secara  kredit  kepada  BMT,  yang membayar tunai untuk barang tersebut. BMT, di sisi lain,  tidak  membeli  barang  secara  langsung, melainkan mewakilinya kepada klien. Ini menunjukkan  bahwa  pelanggan  bertindak  atas  nama BMT  dalam  pembelian  barang-barang  ini,  dan  ada pengaturan  Wakalah  di  tempat,  tetapi  tidak  ada perjanjian utang. (Hasbi et al., 2021)
Akibatnya,  perwakilan  (klien)  harus  terlebih dahulu  menyerahkan  barang  tersebut  ke  BMT  per syariat  Islam.  Dia  hanya  juru  bicara  pada  saat  itu, bukan  peminjam  resmi.  Proses  kontrak  utang/BBA kemudian  dilakukan  dengan  nasabah  dari  BMT. Karena  klien  yang  berusaha  memperoleh  barang melalui  BMT  pada  awalnya  diposisikan  sebagai perwakilan  BMT  dalam  pembelian  barang  tersebut, BBA tidak mengandung taaddudus shafaqah (kontrak ganda).  Ia  menjadi  nasabah  dengan  rekening  BBA setelah proses kontrak wakalah selesai.
Produk kemudian langsung dibawa pulang oleh pelanggan  dan  menjadi  hak  milik  dalam  prosedur kedua.  Harus  ada  solusi  dalam  skenario  ini.  Deputi harus  terlebih  dahulu  menyerahkan  barang-barang tersebut  kepada  muwakkil  (BMT),  yang  kemudian akan  menyerahkan  barang  kepada  klien  yang  kini telah menjadi deputi dengan status pemberi pinjaman, dan  barang  tersebut  akan  diserahkan  sebagai perjanjian utang (Fitria & Qulub, 2019)
Jika  ini  tidak  terjadi,  akan  ada  situasi  yang dikenal sebagai ittihaadul qaabit wal muqbit , di mana perwakilan  berfungsi  sebagai  penerima  dan  orang yang  menyajikan  dokumen  untuk  dirinya  sendiri. Menurut  fiqh  literatur  tradisional,  praktik ittihaadul qaabit  wal  muqbit dilarang  oleh  syariah,  sehingga tidak  valid.  Menurut  penulis,  pelanggan  yang memiliki  status  perwakilan  harus  terlebih  dahulu menyerahkan  barang  tersebut  ke  BMT  atau melakukan  sesuatu  yang  menandakan  serah  terima antara  pelanggan  yang  merupakan  deputi  dan  BMT yang diposisikan sebagai perwakilan, setelah itu BMT menyerahkan  barang  tersebut kembali  ke  pelanggan. Ini  adalah  ketika  produk  diserahkan  sebagai  bagian dari kesepakatan utang (Gwala & Nomlala, 2021).
Anggapan bahwa margin di BMT UGT Sidogiri sama  dengan  suku  bunga  bank  konvensional  juga tidak  benar.  Perbedaan  antara  margin  dan  bunga adalah bahwa margin ditetapkan dengan mencocokkan  harga  pasar  dari  barang-barang  yang dibeli  berdasarkan  perjanjian  antara  pelanggan  dan
BMT.  Selain  itu,  karena  keterlambatan  pembayaran tempo  yang  ditentukan,  margin  tidak  naik  atau menurun.  Ini  berarti  bahwa  BMT  tidak  mengenakan denda pada pelanggan yang tidak mampu membelinya,  melainkan  mengklarifikasi  alasan kegagalan pelanggan untuk membayar utang mereka tepat  waktu  sesuai  dengan  jadwal  yang  disepakati. Tidak seperti bunga, yang dapat meningkat setiap kali pembayaran terlambat dari awal (Firdaus et al., 2021) a. Bai` bitsaman ajil (Bba)
Bai`  bitsaman  ajil (BBA)  Istilah Bai`  bitsaman ajil (BBA)  sesungguhnya  istilah  yang  baru  dalam literatur  fiqih  Islam.  Meskipun  prinsipnya  memang sudah  ada  sejak  masa  lalu.  Secara  makna  harfiyah, bai` maknanya adalah jual-beli atau transaksi. Tsaman maknanya  harga  dan  Ajil  maknanya  bertempo  atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah  jual-beli  yang  uangnya  diberikan  kemudian atau  ditangguhkan.  Tsaman  Ajil  maknanya  adalah harga  belakangan.  Maksudnya  harga  barang  itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai
Selanjutnya pada saat yang sama BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga  pokok  ditambah  sejumlah  keuntungan  atau mark-up,  di  mana  jangka  waktu  serta  besarnya angsuran  berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara BMT dengan nasabah. Bai` atau jual-beli adalah akad yang dihalalkan dan disyari`atkan Islam. Baik dengan harga  tunai  atau  dengan  kredit.  Diantaranya mensyaratkan  manfaat  pada  salah  seorang  diantara yang melakukan transaksi. Misal, saya jual rumah ini dengan  syarat  saya  tinggal  dahulu  satu  tahun. Transaksi  jenis  diperselisihkan  ulama.  Madzhab Malik  dan  Hambali  membolehkannya,  sedangkan madzhab Syafi`i melarangnya (Iswanaji et al., 2021).
Contohnya,  sebuah  mobil  bila  dibeli  dengan tunai, harganya 100 juta. Tetapi karena pelunasannya memerlukan  waktu  5  tahun  (ajil),  maka  harganya menjadi  130  juta.  Setelah  itu  nasabah  melakukan pembayaran  cicilan  bulanan  berjumlah  tetap  pada bank  selama  5 tahun  itu. Dengan  asumsi  cicilan  Rp. 500.000,-  maka  selama  5  tahun  jumlah  total  Rp. 30.000.000,-    akan  terbayarkan.  Pembiayaan Bai` bitsaman  ajil (BBA),  pembiayaan  ini  hampir  sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pola  pembayarannya  yang  dilakukan  dengan  cicilan dalam  waktu  yang agak panjang.  Pembiayaan  ini lebih cocok untuk investasi. BMT UGT Sidogiri akan mendapatkan  keuntungan  dari  harga  barang  yang
(b) bank membeli aset Dari pemilik
(a) Nasabah menentukan aset yang akan dibeli
dinaikkan.  Berikut  gambarkan  secara  sederhana seperti bagan di bawah ini:
Bai`  bitsaman  ajil (BBA)  atau  bisa  dikatakan pembelian angsuran, dalam hal melunasi pembiayaan, tidak ada jangka waktu berapa saja yang dioperasikan oleh  BMT  secara  tetap,  tapi  menggunakan  jangka waktu  maksimal.  Untuk  melunasi  pembiayaan  itu nasabah  di  beri  waktu  masimal  3  tahun  atau  kurang untuk  melunasi  pembayaran  yang  tetap  tempo
pembayaran  itu  berdasarkan  kesepakatan  bersama antara  pihak  BMT  dan  nasabah.  Sedangkan  untuk pembelian barang oleh pihak BMT dilakukan minimal 1 bulan setelah pengajuan. Pembiayaan bai` bitsaman ajil (BBA),  pembiayaan  ini  hampir  sama  dengan pembiayaan  murabahah,  yang  berbeda  adalah  pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk investasi
(c) BMT menjual aset kepada nasabah dengan harga jual = harga perolehan + margin BMT
NASABAH
(d) Nasabah membayar ke BMT dengan cicilan

## PEMILIK ASET
Gambar 1. Alur Pembiayaan Bai` bitsaman ajil (BBA)
Pada  jual-beli Bai`  bitsaman  ajil (BBA),  ada empat langkah proses yang dilakukan:
a. Nasabah  mengidentifikasi  aset,  misalkan  aset  X yang ingin dimiliki atau dibeli.
b. BMT  membelikan  aset  yang  diinginkan  nasabah dari  pemilik  aset  X,  misalnya  dengan  harga Rp.100 juta.
c. BMT  menjual  aset  X  tersebut  kepada  nasabah dengan  harga  jual-beli  sama  dengan  harga perolehan  ditambah  margin  keuntungan  yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 120 juta.
d. Nasabah  membayar  harga  aset  X  yang  Rp.  120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.
Dalam prakteknya, nasabah dan BMT melakukan kontrak jual dan beli kembali ( sale and buyback ) yang tercermin  pada  perjanjian Property  Purchase Agreement (PPA)  dan Property  Sale  Agreement (PSA). Dalam PPA BMT membeli aset dari nasabah disyaratkan  untuk  membeli  aset  yang  telah  dijual sebelumnya  ke  BMT.    Uang  pembayaran  dari  BMT
akan  diteruskan  dari  nasabah  untuk  dibayarkan  ke pemilik  awal  aset.  Setelah  memiliki  aset,  BMT kemudian  menjualnya  kembali  kepada  nasabah dengan PSA.
Berikut  kaidah  khusus  yang  berkaitan  dengan Bai` bitsaman ajil (bba):
a. Harga barang dengan transaksi Bai` bitsaman ajil (BBA)  dapat  ditentukan  lebih  tinggi  dari  pada transaksi  tunai.  Namun,  ketika  harga  telah disepakati, tidak dapat berubah lagi.
b. Jangka  waktu  pengembalian  dan  jumlah  cicilan ditentukan  berdasarkan    musyawarah  dan kesepakatan kedua belah pihak.
c. Manakala  nasabah  tidak  dapat  membayar  tepat pada waktu yang telah disepakati maka BMT akan mencarikan jalan paling bijaksana.
Bentuk  dan  sifat  pembiayaan  perdagangan al- Bai` bitsaman ajil (BBA) yang dilakukan oleh BMT Sidogiri:
a. BMT mengangkat nasabah sebagai agen.
b. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen BMT, melakukan pembelian barang modal atas nama BMT.
c. BMT  menjual  barang  modal  tersebut  kepada nasabah dengan
harga sejumlah
harga beli ditambah keuntungan BMT ( mark-up ) d. Nasabah  membeli  barang  modal  tersebut  dan pembayarannya  dilakukan secara mencicil untuk jangka  masa  yang  telah  disetujui  bersama  (Rudi Herwaman, 2020).

## b. Perbedaan  Antara  Bai`  bitsaman  ajil  (Bba) Dengan Murabahah
Murabahah  sama  dengan Bai`  bitsaman  ajil (BBA).  Sebenarnya  produk  pembiayaan Bai` bitsaman ajil (BBA) secara fiqh adalah Bai` bitsaman ajil (BBA)  yang  murabahah.  Adapun  murabahah, secara  fiqh  pembayarannya  dapat  dilakukan  lewat naqdan (tunai) atau bitsaman ajil (tangguh tempo).
Dalam  penerapannya  diperbankan,  murabahah yang  naqdan  tidak  ada,  yang  ada  adalah  murabahah yang pembayarannya dicicil. Jadi, sebenarnya produk pembiayaan murabahah secara fiqh adalah murabahah yang Bai` bitsaman ajil (BBA).
Untuk mengetahui gambaran lengkap tentang hal ini dapat dilihat tabel berikut:
Tabel 1 Perbedaan Akad Murabahah dan Bai’ Bitsaman
Ajil (BBA) NO HAL MURABAHAH BAI` BITSAMAN AJIL 1. Fiqh
✓ Dalam  sebuah kitab, murabahah adalah salah satu bagian dari prinsip jual- beli. ✓ Sistem pembayaran boleh secara angsur atau sekaligus. ✓ Tidak tercantum dalam kitab fiqh manapun dan bukan bagian dari prinsip jual-beli melainkan istilah baru sebagai  bagian dari murabahah.
✓ Bai`  bitsaman ajil adalah  jual- beli dengan cara angsur, tidak terdapat pembayaran secara kontan. 2. Teknik Perbankan ✓ Digunakan diseluruh ✓ Produk ini hanya
perbankan syari`ah  yang berada di Timur  Tengah, Eropa, Asia, Australia  dan Amerika. ✓ Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat  siklus (modal  kerja), kecuali  untuk pembiayaan satu jenis barang dan bersifat one shot deal. digunakan di Malaysia dan beberapa lembaga keuangan di Indonesia.
✓ Sama.

## Sumber BMT Sidogiri 2021

## c. Hukum Islam
Secara  spesifik  ekonomi  Islam  tidak  memiliki teori khusus sebagaimana ekonomi konvensional pada umumnya  yang  dibangun  dan  ditumbuh-suburkan dengan berbagai teori ekonomi klasik. Tetapi ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam meliputi keseluruhan dari ekonomi Islam tidak  hanya  menyangkut  persoalan  perbankan, pembiayaan  dan  asuransi  syariah  yang  selama  ini lebih dikenal dan marak muncul di Indonesia.
Selain  itu,  ekonomi  Islam  berbicara  amat  jelas tentang  larangan riba ,  hak  kepemilikan  harta  dan kepemilikan barang-barang publik, persoalan pekerjaan,  hak  dan  kewajiban  majikan  dan  pekerja hingga  pembahasan  mengenai social  security atau jaminan/solidaritas  sosial  dalam  upaya  mengatasi kemiskinan  melalui  konsep  zakat  infak  dan sedekah.   Ekonomi  Islam  menganut  asas-asas keadilan  dan  kebersamaan,  sehingga  ekonomi  Islam itu  merupakan  sistem  ekonomi  syariah  berlandaskan pada  asas  kebersamaan  dan  keadilan  sosial  yang sebenarnya  juga  dambaan  para founding  fathers kita dalam  asas  berbangsa  dan  bernegara  sebagaimana tercantum  dalam  sila-sila  yang  terdapat  pada  dasar Negara Pancasila (Hasanah et al., 2015).
Pembiayaan  murabahah  biasanya  menggunakan akad wakalah. Akad wakalah digunakan ketika BMT mewakilkan  kepada  pihak  lain  atau  nasabah  untuk membeli  barang  yang  akan  dijual  kepada  nasabah. Jika nasabah tidak mampu untuk membelikan barang tersebut.  Agar  perwakilan  itu  dapat  dilaksanakan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  syariat
dalam  wakalah  tersebut  ada  yang  mewakilkan  dan wakil serta ada suatu yang diwakilkan (M. Zidny Nafi’ Hasbi, 2019). Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian  (Prasetya  &  Herianingrum,  2016),  bahwa pada  umunya  BMT  memiliki  peran  penting  untuk meningkatkan usaha mikro dari pelanggan.
Aplikasi Bai`  bitsaman  ajil (BBA)  dilembaga keuangan  syari`ah  ini  tidak  hanya  terbatas  antara pembeli dan penjual di pasar, tetapi sebuah lembaga keuangan seperti BMT pun bisa melakukan akad ini. Namun  sebenarnya  BMT  hanya  memiliki  uang  dan tidak memiliki barang. Maka bila ada seseorang yang ingin  membeli  barang,  pihak  BMT  tidak  bisa menyediakan barang itu. Pihak BMT harus membeli terlebih  dahulu  barang  yang  dibutuhkan  pembeli. Idealnya,  pihak  BMT  akan  datang  ke  pasar  dan membeli  barang  yang  dibutuhkan  lalu  menjualnya kepada pembeli dengan mengambil keuntungan harga (Ghassan & Al-Jeefri, 2016).
Kita  harus  memahami  bahwa bai` adalah  akad mu`awadloh ,  yaitu  tukar  menukar  barang  dengan uang. Maka barang yang dijual harus sudah menjadi milik  sepenuhnya  pihak  penjual.  Dalam  istilah  fiqih dikenal  dengan  sebutan milkiyyah  tammah .  Pihak BMT  berposisi  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai pembeli. Namun dalam prakteknya, untuk pengadaan barang,  pihak  penjual  (bank)  akan  kerepotan  bila harus  bolak  bali  ke  pasar  untuk  membeli  barang. Sehingga  untuk  mudah  dan  efisiennya,  pihak  BMT bisa mewakilkan pembelian barang dari pasar kepada calon  pembelinya  dengan  akad  wakalah  atau  ijaroh dengan konsekwensi hukum masing-masing.
Akad  wakalah  maksudnya  adalah  pihak  BMT mewakilkan  pembeli  untuk  membeli  barang.  Atau lebih  mudahnya  BMT  minta  tolong  kepada  pembeli untuk  membelikan  barang.  Namun  kepemilikan barang itu ketika dibeli adalah jelas milik pihak BMT. Si pembeli hanya dititipi saja untuk membeli barang, dan pihak BMT yang sesungguhnya menjadi penjual harus mengecek  dan  yakin  bahwa  barang  yang  akan dijual  benar-benar  telah  dibeli.  Salah  satunya misalnya  dengan  ditunjukkan  faktur  pembelian  oleh pembeli  yang  dititip  untuk  membeli.  Hal  ini  untuk menghindari kemungkinan barang tidak dibeli dengan uang  tersebut  sehingga  menjadi  pinjaman  uang dengan  pengembalian  lebih.  Resiko  yang  terjadi dalam proses pengadaan barang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual, bukan resiko calon pembeli. Sebab mulai  berlakunya  akad  jual-beli  adalah  ketika
barang  itu  sudah  diterima  oleh  pihak  pembeli  dalam keadaan selamat (Hasanah et al., 2015).
Ada  dua  macam  yang  dilakukan  BMT  dalam melakukan Bai`  bitsaman  ajil (BBA),  p ertama, seorang nasabah mengajukan pembelian suatu barang melalui  BMT  dengan  cara  jual  beli  murabahah,  di mana  nasabah  akan  membayar  secara  kredit  kepada BMT  yang  membelikan  barang  itu  secara  kontan. Namun, dalam hal ini BMT tidak membeli barang itu secara  langsung,  melainkan  BMT  mewakilkannya pada nasabah. Berarti nasabah berposisi sebagai wakil dari  BMT  dalam  pembelian  barang  tersebut.  Dan terjadilah  akad  Wakalah  di  sini.  Dengan  kata  lain, belum terjadi akad hutang di sini.
Oleh  karena  itu,  dalam  syari’at  Islam  wakil (nasabah) harus menyerahkan terlebih dahulu barang itu pada BMT. Karena kala itu ia hanya seorang wakil, bukan peminjam resmi. Setelah itu, barulah diadakan proses  akad  hutang/BBA  dari  pihak  BMT  dengan nasabah.  Jadi,  BBA  tidak  mengandung  taaddudus shafaqah (akad ganda), karena awalnya nasabah yang hendak  membeli  barang  melalui  BMT  diposisikan sebagai  wakil  dari  BMT  dalam  pembelian  barang tersebut. Setelah proses akad wakalah selesai, barulah ia menjadi nasabah dengan akad BBA.
Kemudian  proses  yang kedua, barang  langsung dibawa  pulang  oleh  nasabah  dan  menjadi  hak  milik. Dalam  hal  ini  perlu  ada  tinjauan  ulang.  Karena mengingat  status  masabah  masih  menjadi  seorang wakil dari BMT yang menurut syari`at belum berhak memiliki barang itu. Seharusnya wakil menyerahkan barang terlebih dahulu kepada muwakkil (BMT), baru kemudian BMT menyerahan kembali kepada nasabah yang  menjadi  wakil  tadi  dengan  status  sebagai pemberi pinjaman dan saat itulah terjadi serah terima barang sebagai akad hutang. Jika tidak demikian maka akan  terjadi ‘ittihaadul  qaabit  wal  muqbit’ ,  dimana wakil  berstatus  ganda,  sebagai  penerima  dan  orang yang menyerahkan kepada dirinya sendiri. Demikian juga  dalam  literatur  fiqh  klasik  praktek ‘ittihaadul qaabit  wal  muqbit’ syari`at  melarangnya,  yang berkonsekwensi akad yang dilakukan tidak sah.

## 4. KESIMPULAN
Aplikasi akad bai bitsaman ajil (BBA) di BMT UGT  Sidogiri  cabang  pembantu  Situbondo  ada  dua jenis bentuk proses yang muncul ketika bai bitsaman ajil (BBA) digunakan di cabang pembantu BMT UGT Sidogiri  Situbondo.  Seperti  halnya  pembelian  mobil bermotor, produk pertama kali diberikan kepada BMT
oleh  pelanggan  yang  menjadi  perwakilan,  dan kemudian  dikembalikan  ke  pelanggan  oleh  BMT. Kedua,  produk  seperti  pupuk  kandang,  perahu,  dan barang-barang  lainnya  yang  sulit  diangkut  ke  kantor BMT  UGT  Sidogiri  langsung  dibawa  pulang  oleh konsumen  dan  menjadi  hak  milik  tanpa  terlebih dahulu diserahkan kepada BMT. Ketika nasabah telah melakukan  perjanjian  sesuai,  pemeriksaan  pertama terhadap  sikap  hukum  Islam  terhadap  transaksi bai'bitsaman  ajil  (BBA)  adalah  sah.  Solusi  untuk mendapatkan  legalitas  hukum  deputi,  nasabah  harus terlebih dahulu menyerahkan barang tersebut kepada muwakkil atau melakukan sesuatu yang menandakan ada  serah  terima  antara  status  perwakilan  pelanggan dan BMT yang diposisikan sebagai muwakkil, maka muwakkil  harus  menyerahkan  kembali  barang tersebut  ke  status  perwakilan  pelanggan,  dan  saat itulah  barang  tersebut  diserahkan  sebagai  rekening Bai'bitsaman ajil (BBA).
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu menambahkan  sampel  BMT  yang  lebih  luas  serta mengkolaborasikan dengan karakteristik yang beragam  dari  berbagai  sumber  yang  ada  agar  dapat mengkaji  lebih  luas  tentang  akad bai  bitsaman  ajil (BBA) agar dapat mengetahui bagaimana penerapannya dalam perbankan Syariah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada kepala BMT Sidogiri Cabang Situbondo  yang telah bersedia diwawancara  dan  atas  izinnya  peneliti  dapat mengakses  dokumen  BMT  Sidogiri.  Selanjutnya terimakasih kepada redaktur, reviewer dan editor Tim JIEI atas  kerja  kerasnya  membantu  penulis  hingga jurnal ini terbit

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Soumatera  Law  Review , 1 (1),  112. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346
Firdaus, M. A., Rasid, R., Musdalifah, M., Susetyo, A.
B., Murdinar, H. E., & Hasbi, M. Z. N. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Kegiatan  Ekstakurikuler  Rohaniah  Islam  SMA IT  Ar-Rohmma  Kretek  Bantul  Yogyakarta. Ideas:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Budaya , 7 (3),
143. https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.437
Fitria,  E.  N.,  &  Qulub,  A.  S.  (2019).  Peran  BMT Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  (Studi  Kasus Pada  BMT  Padi  Bersinar  Utama  Surabaya). Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan , 6 (11), 2303–2330.
Ghassan,  H.  B.,  &  Al-Jeefri,  E.  H.  (2016).  Islamic Theoretical  Intertemporal  Model  of  the  Current Account. Arab Economic and Business Journal ,
11 (1), 86–92.
https://doi.org/10.1016/j.aebj.2016.03.002 Gwala,  M.,  &  Nomlala,  B.  C.  (2021). Jurnal Akuntansi  dan  Auditing  Indonesia  Mandatory audit  firm  rotation :  A  student  perspective  An assessment  of  the  perceived  impact  on  auditor independence . 25 (June), 1–11.
Hasanah,  N.,  Puspitasari,  N.,  &  Farida,  L.  (2015).
Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad  murabahah  pada  BMT-UGT  Sidogiri cabang Wongsorejo , kabupaten Banyuwangi. E- Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi , 2 (1), 1–
5.
Hasbi, M. Z. N., Al Farisi, M. S., Cahyani, Y. T., & Kusbiantoro,  S.  (2021).  Strategi  Pemasaran Usaha  Pp.  Riyadlul  Jannah  Pacet  Mojokerto Perspektif  Ilmu  Ekonomi  Syariah. Jurnal  Riset
Entrepreneurship , 4 (2), 19. https://doi.org/10.30587/jre.v4i2.2544
Ibrahim, W.  H.  W.,  &  Abdul  Ghafar  Ismail.  (2015).
Humanomics Article information : Humanomics , 31 (3), 272–298.
Iswanaji,  C.,  Nafi’  Hasbi,  M.  Z.,  Salekhah,  F.,  &
Amin,  M.  (2021).  Implementasi  Analitycal Networking  Process  (Anp)  Distribusi  Zakat Terhadap  Pembangunan  Ekonomi  Masyarakat Berkelanjutan  (Study  Kasus  Lembaga  Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). Jurnal Tabarru’:  Islamic  Banking  and  Finance , 4 (1), 195–208.
https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681 M.  Zidny  Nafi’  Hasbi.  (2019).  Dampak  Krisis
Keuangan  Global  Terhadap  Perbankan  Di Indonesia.
LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan  Pemikiran  Dan  Kebudayaan , 13 (2), 385–400. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602
M.  Zidny  Nafi’  Hasbi.  (2020).  Studi  Analisis Keunggulan  Dinar  dan  Dirham  Sebagai  Mata Uang Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah. Tahkim , 16 (2), 290.
M.  Zidny  Nafi’  Hasbi.  (2021a). Analisis  Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat
Kemampuan  Pengeluaran  Zakat  Pada  BUSN Devisa . 1 (2), 89–102.
M.  Zidny  Nafi’  Hasbi.  (2021b). Kebijakan  Fiskal Dalam  Spektrum  Maqashid  As-  Kitab  Al- Muwafaqat . 1 , 1–13. M.  Zidny  Nafi’  Hasbi.  (2021c). Potret  Kehidupan Ekonomi  Pada  Zaman  Nabi  Portrait  Of Economic Life In The Age Of The Prophet . 3 (1), 1–8.
M  Zidny  Nafi’  Hasbi.  (2021). Usaha  Pondok Pesantren  Riyadlul  Jannah  Pacet  Mojokerto Dalam Mengembangkan Perekonomian Pesantren  Perspektif  Ilmu  Ekonomi  Syariah .
15 (1), 85–96.
Nafi’ Hasbi, M. Z. (1967). Lembaga Keungan Syariah
(Buku Ajar Konsentrasi Syariah). In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Nur  Rofiq,  M.  .  Z.  N.  ’  H.  (2021). Mendamaikan Tradisi  Muslim  dan  Ilm  Pengetahuan  Modern : Kajian Eksploratif Pemikiran Nidhal Guessoum . 4 (2), 203–216.
Prasetya, R. A., & Herianingrum, S. (2016). Peranan Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Meningkatkan  Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam , 2 (2), 252–267. https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286 Rudi Herwaman. (2020). Efektivitas akad murabahah terhadap  pelaksanaan  pembelian  barang  melalui bmt. In Skripsi .