## FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN KERAS OLEH SATPOL PP KABUPATEN GORONTALO UTARA
Maryam D. Poma STIA Bina Taruna Gorontalo maryamdpoma@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan  Minuman  Keras  Oleh  Satpol  PP  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam dengan  sejumlah  informan,  observasi  dan  studi  dokumen.  Penelitian  ini difokuskan pada 3 (tiga) aspek yaitu Penegakan Peraturan, Kemampuan dan Peran Masyarakat.
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
Penegakan  Aturan  oleh  Satpol  PP  belum  maksimal  melakukan  pengawasan penertiban  minuman  keras.  Diebabkan  tidak  adanya  hukuman  ataupun  sanksi bahkan  tidak  ada  hukuman  pidana  sama  sekali  kepada  penjual  minuman  keras. Maka  hal  tersebut  menghambat  pengawasan  terhadap  penjualan  miras;  Masih rendahnya  Kemampuan  Aparat  Satpol  PP  dalam  Penertiban  Penjualan  Minuman Keras di  Kabupaten Gorontalo Utara;  Masih  kurangnya  Peran masyarakat  dalam upaya  mencegah  ataupun  melawan  peredaran  minuman  keras  di  sekitar lingkungannya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar  kepada penjual,  sehingga  masyarakat  menganggap  hal  tersebut  dapat  meningkatkan perekonomian mereka.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  maka  disarankan:  Perlunya  penegakan  aturan berupa  hukuman  dan  sanski  yang  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  penjual minuman  keras;  Perlunya  pembinaan  dan  evaluasi  terhadap  kemampuan  aparat Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas pokoknya baik dikantor maupun pada  saat  melakukan  razia  dilapangan;  Perlunya  peran  aktif  masyarakat  dalam membantu  mencegah  dan  melawan  peredaran  minuman  keras  dilingkungannya, guna terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat.
Kata Kunci: Pengawasan, Penjualan, Minuman Keras, Satpol PP

## PENDAHULUAN
Salah  satu tujuan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang hendak  diwujudkan  sebagaimana diamanahkan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  adalah  “Negara  melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh  tumpah  darah  Indonesia”, serta  “memajukan  kesejahteraan umum”.  Kedua  tujuan  Negara tersebut  saling  berkaitan  dan  dapat
Page 87
ditafsirkan mencakup pula perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol untuk mewujudkan  masyarakat  yang  sehat sejahtera bebas minuman beralkohol. Apalagi,  Pasal  28H  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, mengamanahkan “kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia  dan  salah  satu  unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945”. Karena  itu  setiap  orang  berhak mendapat  perlindungan  dan  jaminan kesehatan, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya  minuman  beralkohol  beserta dampak  yang  dapat  ditimbulkannya, dan  berhak  memperoleh  rasa  aman dalam  tata  kehidupan  bermasyarakat dari pengaruh minuman beralkohol. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden  Nomor 74 Tahun 2013  tentang  Pengendalian  dan Pengawasan  Minuman  Beralkohol, yang  di  dalamnya  mengatur  tentang pengendalian dan pengawasan peredaran  minuman  beralkohol  yang terkategori sebagai minuman beralkohol golongan A dan B, diatur pula mengenai ijin pembuatan minuman beralkohol, dimana produsen pembuat minuman beralkohol  lokal  harus  memiliki  ijin usaha  industri  dari  Menteri  yang menyelenggarakan    pemerintahan urusan industri. Selanjutnya penjualan  minuman  beralkohol  tidak boleh  berdekatan  dengan  rumah ibadah,  rumah  sakit  dan  sekolah, serta  penjualan  minuman  beralkohol
dilakukan  terpisah  dengan  barang- barang  jualan  lainnya.  Selanjutnya juga,  Pasal  14  c.  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  menyatakan, bahwa  pemerintah  Kabupaten/Kota memiliki urusan wajib dalam penanganan  bidang  penyelenggaraan ketertiban  umum  dan  ketentraman masyarakat;  Pasal  14  e.  memiliki urusan  wajib  dalam  penanganan bidang  kesehatan;  dan  Pasal  14  g. penanggulangan masalah sosial. Berdasarkan  norma  hukum  tersebut Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota mendapatkan pelimpahan kewenangan untutk menyelenggarakan  urusan  ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat, kesehatan dan penanggulangan masalah sosial disertai dengan desentralisasi fiskal untuk membiayai pelaksanaannya. Pelimpahan  beberapa  urusan wajib  tersebut  berimplikasi  pada penyelenggaraan
perlindungan masyarakat  dari  bahaya  minuman beralkohol,  dimana  daerah  harus turut  serta  mensukseskan  tujuan  dan sasaran pembangunan nasional sesuai  dengan  kewenangan  dan urusan yang telah diberikan.
Minuman  beralkohol  yang  berasal dari  produksi  dalam  negeri  hanya dapat  diproduksi  oleh  pelaku  usaha yang  telah  memiliki  izin  usaha industri  dari  Menteri  Perindustrian. Sementara  itu,  minuman  beralkohol yang  berasal  dari  impor  hanya  dapat diimpor  dari  pelaku  usaha  yang memiliki  izin  impor  dari  Menteri Perdagangan dan peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki  izin  dari  Kepala  Badan
Pengawasan  Obat  dan  Makanan (BPOM).  Minuman beralkohol, baik
Page 88
dari  produksi  dalam  negeri  maupun impor  juga  harus  memenuhi  standar mutu  produksi  yang  ditetapkan  oleh Menteri  Perindustrian,  serta  standar keamanan  dan  mutu  pangan  yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.
Satuan  Instansi  Pemerintahan Daerah  yang  juga  mempunyai  tugas menjaga  ketentraman  dan  ketertiban adalah suatu tugas atau fungsi Satuan
Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP). Keberadaan  Satuan  Polisi  Pamong Praja ini mempunyai tugas membantu  Kepala  Daerah  untuk menciptakan  suatu  kondisi  daerah yang  tentram,  tertib  dan  teratur sehingga penyelengaraan roda pemerintahaan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh  karena  itu,  Kabupaten Gorontalo  Utara  sebagai  salah  satu Daerah Otonom diberikan kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol, dengan menerbitkan Peraturan Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara Nomor:  18  Tahun  2014  Tentang Retribusi  Perizinan  Tertentu,  pada hakekatnya  mengatur  Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,  dan  pada  pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di lapangan  ditegakkan  oleh  Aparat Satpol Polisi Pamong Praja Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Hal  ini sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi  Pamong  Praja,  Pasal  2  ayat  1
“untuk  membantu  kepala  daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban  umum dan  ketenteraman  masyarakat,  di
setiap  provinsi  dan  kabupaten/kota dibentuk  Satpol  PP”  serta  Pasal  3 ayat  1  yaitu  “Satpol  PP  merupakan bagian  perangkat  daerah  di  bidang penegakan  Perda,  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat”.
Dibentuknya  Peraturan  Daerah
tersebut dinilai sebagai upaya konkret  dari  Pemerintah  Daerah bersama  jajaran  aparat  penegak hukum  serta  wakil  rakyat  (DPRD) untuk mengendalikan dan
mengawasi  peredaran  dan  penjualan minuman  keras  di  masyarakat.  Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan  ganggguan  ketertiban  serta ketentraman  masyarakat,  selain  itu minuman  keras  menjadi  salah  satu faktor  tingginya  angka  kriminalitas dan  penyakit  masyarakat.  Sehingga perlu  dilakukan  pengawasan  dan penertiban terhadap produksi, peredaran  dan  penjualannya.  Hanya saja  sejauh  mana  efektifitas  Perda tersebut, masih banyak kalangan dari berbagai  pihak  yang  meragukan  isi Perda tersebut disebabkan di beberapa wilayah Kabupaten Gorontalo  Utara,  peredaran  dan penjualan  minuman  keras  semakin gencar  dan  marak  hampir  di  seluruh pelosok  desa.  Seiring  dengan  makin maraknya  masalah  tersebut  maka Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini aparat Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara melakukan penertiban dengan dilakukannya razia  minuman  keras  di  berbagai desa yang ada di Kabupaten
Gorontalo Utara.
Peredaran minuman keras yang tidak  terkendali  berdampak  pada alkoholisme  dalam  masyarakat  dan kejahatan yang terkait dengan
Page 89
minuman  keras.  Alkoholisme  adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol  yang  diminumnya.  Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari  aparat  Satpol  PP  untuk  selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, faktor-faktor penghambat  pengawasan  penjualan minuman keras oleh aparat Satpol PP
sangat dibutuhkan di wilayah Kabupaten  Gorontalo  Utara,  supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak tegas para penjual minuman  keras  tersebut  untuk  dapat memberikan efek jera agar keamanan dan  ketertiban  masyarakat  dapat selalu terjaga.
Tetapi  dalam  pelaksanaannya di lapangan, pengawasan pemerintah dalam  penertiban  minuman  keras melalui  peraturan  daerah  ini  tidak berjalan  secara  efektif,  hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor yaitu belum maksimalnya Penegakan Aturan  oleh  Pemerintah  Daerah dalam pengawasan penjualan minuman  keras,  ini  dikarenakan faktor hukuman ataupun sanksi yang lemah  bahkan  tidak  ada  hukuman pidana  sama  sekali  kepada  penjual minuman  keras,  didukung  pula dengan adanya hubungan kekeluargaan  antara  oknum  aparat Satpol  PP  dengan  penjual  minuman keras,  pada  akhirnya  tindakan  yang dilakukan  hanya  saja  penyitaan barang bukti yaitu botol-botol minuman  keras,  bahkan  penyitaan barang  bukti  pun  tidak  merata  ke semua  penjual  minuman  keras. Sehingga  tidak  menimbulkan  efek jera  bagi  penjual  minuman  keras untuk  lebih  taat  pada  aturan-aturan yang berlaku.
Permasalah  berikutnya  yaitu masih rendahnya kemampuan Aparat Satpol PP dalam pengawasan penjualan minuman keras di
Kabupaten  Gorontalo  Utara,  terbukti bahwa  setiap  aparat  Satpol  PP  yang melakukan  razia  kebanyakan  di antaranya  yang  terjaring  adalah  para penjual-penjual  lama,  atau  penjual yang sudah pernah terjaring sebelumnya.  Ditambahkan  pula  ada beberapa  oknum  aparat  Satpol  PP yang  tidak  mau  melakukan  razia  ke tempat penjual minuman keras dikarenakan oknum tersebut memiliki  hutang  minuman  keras  di tempat-tempat  yang  menjadi  sasaran razia penertiban minuman keras. Masih kurangnya peran masyarakat  dalam  upaya  mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras disekitar lingkungannya, juga merupakan salah  satu  faktor  penyebabnya.  Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan  minuman  keras  selain mudah  didapatkan  produksinya  juga memberikan  keuntungan  yang  besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap  hal  tersebut  dapat meningkatkan
perekonomian mereka. Akibatnya, peredaran minuman beralkohol (minuman keras) ilegal di pelosok desa menjadi marak  di  warung-warung  pinggir jalan, tempat-tempat
hiburan (karaoke), dan gudang para pedagang minuman keras, yang pada gilirannya memunculkan  masalah  keamanan dan  keteriban  masyarakat,  seperti: terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang  dewasa  di  berbagai  tempat  di pelosok desa yang berada di
Kabupaten  Gorontalo  Utara,  tindak pidana pencurian, perkelahian,
Page 90
kematian dan berbagai bentuk tindak kriminalitas  lainnya  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung disebabkan  oleh  pengaruh  minuman beralkohol (miras).

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut maka  rumusan  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  Faktor-Faktor apakah yang
menghambat Pengawasan  Penjualan  Minuman Keras  Oleh  Satpol  PP  Kabupaten Gorontalo Utara?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Secara  umum  tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat  Pengawasan  Penjualan Minuman  Keras  Oleh  Satpol  PP
Kabupaten Gorontalo Utara.

## Manfaat Penelitian
1. Manfaat  teoritis,  diharapkan  hasil penelitian  ini  dapat  menambah informasi dalam rangka pengembangan  ilmu  pengetahuan sosial khususnya Ilmu Administrasi  Publik  di  bidang pemerintahan,  dan  sebagai  bahan perbandingan bagi peneliti lain.
2. Manfaat  praktis,  diharapkan  hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan bahan  informasi  yang  berharga bagi  para  pengambil  kebijakan dalam rangka pengawasan penjualan  minuman  keras  oleh Satpol  PP  Kabupaten  Gorontalo
Utara.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini mengkaji tentang Faktor-Faktor Penghambat  Pengawasan  Penjualan
Minuman  Keras  Oleh  Satpol  PP Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Untuk pengumpulan  data  yang  diperlukan pada  penelitian  ini  maka  dilakukan melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.

## Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada: 1. Penegakkan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan  yang  dilakukan  oleh aparat Satpol PP dalam pengawasan  penjualan  minuman keras  di  Kabupaten  Gorontalo Utara.
2. Kemampuan, yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah kemampuan  aparat  Satpol  PP dalam  melakukan  razia  minum keras  di  Kabupaten  Gorontalo
Utara.
3. Peran,  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah peran masyarakat  dalam  rangka  ikut menertibkan dan mengawasi beredarnya  penjualan  minuman keras  di  Kabupaten  Gorontalo Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian melalui  analisis  dan  wawancara dengan  beberapa  informan  serta berdasarkan  indikator-indikator  yang telah  ditetapkan,  dapat  diketahui bahwa faktor-faktor penghambat
Page 91
pengawasan penjualan minuman keras  oleh  Satpol  PP  Kabupaten Gorontalo  Utara  disebabkan  oleh beberapa aspek yaitu belum maksimalnya Penegakan Aturan oleh Pemerintah dalam melakukan penertiban  minuman  keras.  Masih rendahnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Keras di Kabupaten  Gorontalo  Utara  serta Masih  kurangnya  Peran  masyarakat dalam  upaya  mencegah  ataupun melawan  peredaran  minuman  keras disekitar lingkungannya.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dari  aspek  penegakan  aturan pada  penelitian  ini  yaitu  belum maksimalnya Penegakan Aturan oleh Pemerintah Daerah dalam pengawasan penjualan minuman keras, ini dikarenakan faktor hukuman ataupun sanksi yang lemah bahkan  tidak  ada  hukuman  pidana sama sekali kepada penjual minuman keras,  didukung  pula  dengan  adanya hubungan kekeluargaan antara oknum  aparat  Satpol  PP  dengan penjual minuman keras, pada akhirnya  tindakan  yang  dilakukan hanya  saja  penyitaan  barang  bukti yaitu  botol-botol  minuman  keras, bahkan  penyitaan  barang  bukti  pun tidak  merata  ke  semua  penjual minuman  keras.  Sehingga  tidak menimbulkan  efek  jera  bagi  penjual minuman keras untuk lebih taat pada aturan-aturan yang berlaku.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa dari aspek kemampuan aparat Satpol  PP  pada  penelitian  ini  yaitu masih rendahnya kemampuan Aparat Satpol PP dalam pengawasan penjualan minuman keras di
Kabupaten  Gorontalo  Utara,  terbukti bahwa  setiap  aparat  Satpol  PP  yang
melakukan  razia  kebanyakan  di antaranya  yang  terjaring  adalah  para penjual-penjual  lama,  atau  penjual yang sudah pernah terjaring sebelumnya.  Ditambahkan  pula  ada beberapa  oknum  aparat  Satpol  PP yang  enggan  ataupun  tidak  mau melakukan  razia  ke  tempat  penjual minuman  keras  dikarenakan  oknum tersebut  memiliki  hutang  minuman keras di tempat-tempat yang menjadi sasaran  razia  penertiban  penjualan minuman keras.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dari  aspek  peran  masyarakat dalam  melawan  penjualan  minuman keras pada penelitian ini yaitu masih kurangnya  peran  masyarakat  dalam upaya  mencegah  ataupun  melawan peredaran  minuman  keras  disekitar lingkungannya, juga merupakan salah  satu  faktor  penyebabnya.  Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan  minuman  keras  selain mudah  didapatkan  produksinya  juga memberikan  keuntungan  yang  besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap  hal  tersebut  dapat meningkatkan perekonomian mereka.  Akibatnya,  peredaran  miras ilegal di pelosok desa menjadi marak di  warung-warung  pinggir  jalan, tempat-tempat  hiburan,  dan  gudang para  pedagang  miras,  yang  pada gilirannya  memunculkan  masalah keamanan dan keteriban masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa belum maksimalnya Penegakan Aturan oleh Pemerintah dalam melakukan pengawasan  penertiban  minuman keras. Karena tidak adanya
Page 92
hukuman  ataupun  sanksi  bahkan tidak  ada  hukuman  pidana  sama sekali  kepada  penjual  minuman keras. Maka hal tersebut menghambat pengawasan terhadap penjualan miras. 2. Masih  rendahnya  Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban  Penjualan  Minuman Keras  di  Kabupaten  Gorontalo
Utara.  Terbukti  bahwa  setiap aparat  Satpol  PP  yang  melakukan razia kebanyakan diantaranya yang terjaring adalah para penjual-penjual lama, atau penjual yang sudah pernah terjaring sebelumnya. Maka faktor kemampuan  aparat  Satpol  PP menghambat pengawasan penjualan minuman keras. 3. Masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras disekitar  lingkungannya.  Hal  ini dikarenakan usaha dalam penjualan  minuman  keras  selain mudah  didapatkan  produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal  tersebut  dapat  meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut menyebabkan peran masyarakat  dalam  mencegah  dan melawan peredaran minuman keras dilingkungannya menghambat pengawasan penjualan  minuman  keras  oleh Satpol  PP  Kabupaten  Gorontalo Utara. S A R A N Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti akan
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1. Perlunya penegakan aturan berupa hukuman  dan  sanski  yang  dapat memberikan  efek  jera  kepada penjual minuman keras.
2. Perlunya  pembinaan  dan  evaluasi terhadap kemampuan aparat Satpol  PP  dan  Linmas  dalam melaksanakan  tugas  pokoknya baik  dikantor  maupun  pada  saat melakukan razia dilapangan.
3. Perlunya  peran  aktif  masyarakat dalam  membantu  mencegah  dan melawan peredaran minuman keras dilingkungannya, guna terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan
masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2002. Akunstansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah , Ed. Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Creswell,  John  W.  2010. Research Design,  Pendekatan  Kualitatif Kuantitatif,  dan  Mixed ,  Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi  dan  Manajemen , cetakan  pertama.    Jakarta:
Rineka Cipta.
Handoko T. Hani. 2000. Manajemen Personalia  dan  Sumberdaya Manusia ,  Edisi  II,  Cetakan
Keempat  Belas.    Yogyakarta: BPFE.
Hartati  Nurwijaya  &  Prof.  Zullies
Ikawati. 2010. Bahaya Alkohol . Jakarta: Elex Media Komputindo
Hasibuan, Malayu S.P. 2006.
Manajemen Dasar, Pengertian, dan  Masalah .  Edisi  Revisi.
Jakarta: Bumi Aksara. Irawan,  Prasetya.  2005. Metodologi Penelitian Administrasi . Jakarta: Universitas Indonesia. Keban. 2007. Dasar-Dasar Kebijakan    Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara Makmur, Syarif. 2008, Pemberdayaan  Sumber  Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada. Mathis,  L.  Robert  dan  Jackson,  H. Jhon. 2002. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodologi Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi.  Cet.  Kedua.  Bandung: PT. Remadja Rosdakarya. ___________. 2005. Metodologi
Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi.  Cet.  Keduapuluhsatu. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya. Muhadjir,  Noeng.  2003. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation  Research,  Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan .  Edisi  I,  Cet. Pertama.  Yogyakarta:  Rake
Sarasin. Nawawi,  Hadari.  2001. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Pasolong,  Harbani.  2010. Teori Administrasi  Publik. Bandung: Alfabeta.
Poerwadarmita, WJS. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Revrisond, Baswir.  2002. Akuntansi Pemerintahan Indonesia , Yogyakarta. Ridwan,  2005. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Rivai  Veithzal.  2009. Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Untuk
Perusahaan,  Dari  Teori  Ke Praktek , Jakarta: Grafindo Perseda. Sarwoto. 2010. Dasar-Dasar Organisasi  dan  Manajemen .
Cetakan  keenambelas.  Jakarta:
Ghalia Indonesia. Sedamayati,  2009. Sumber  Daya Manusia  dan  Produktivitas
Kerja . Jakarta: Mandar Maju.
Siswandi  dan  Indra  Iman.  2009. Aplikasi Manajemen Perusahaan. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media. Soekanto,  Soerjono.  2002. Sosiologi
Suatu  Pengantar. Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada. Suharsimi, Arikunto, 2002.
Prosedur    Penelitian    Suatu Pendekatan    Praktis. Jakarta:
Rineka Cipta.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&
D . Cetakan keempat. Bandung: Alfabeta. _________. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:
Alfabeta.
Syafiie, H. Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi  Publik .  Jakarta:
Rineka Cipta. Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010. Dasar-Dasar Manajemen . Edisi bahasa Indonesia. Cetakan ketiga belas. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi  ke  Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno, B. 2002. Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol  Birokrasi .  Surabaya: Insani Cendikia.

## Sumber Lainnya:
Peraturan  Presiden  Indonesia  Nomor
74 Tahun 2013 tentang Pengendalian  dan  Pengawasan Minuman Beralkohol
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2004  atas  perubahan  Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/11/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI: 1. Nomor 395/MPP/KEP/1979 Tentang Pengawasan dan Pengendalian,  Impor,  Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 2. Nomor 361/MPP/KEP/10/1997 Tentang  Cara  Pemberian  Izin
Usaha  Perdagangan Minuman Beralkohol. 3. Nomor 361/MPP/KEP/1779 Tentang  Penunjukan  Distributor Minuman Beralkohol. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2010  tentang  Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo  Utara  Nomor  18 Tahun  2014  Tentang  Retribusi
Perizinan Tertentu.