## REGULASI TATA KELOLA CRYPTOCURRENCY DALAM SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

## GUNTORO, ELFRIDA RATNAWATI
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti email: gunntoroo02@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  regulasi  dan  tata  kelola cryptocurrency dalam  konteks  sistem  pembayaran  di  Indonesia.  Dampak  hukum  penerapan cryptocurrency yaitu  seperti  ketidakpastian hukum, risiko  keamanan, potensi penyalahgunaan, menjadi fokus penelitian.  Metode  penelitian  menggunakan  hukum  normatif  bersifat  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan  secara kualitatif.  Penarikan  kesimpulan  digunakan  logika  deduktif.  Hasil  penelitian  menyoroti perlunya  perbaikan  regulasi  dan  tata  kelola cryptocurrency di  Indonesia  guna  menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan melindungi kepentingan semua pihak terkait. Kata kunci : Cryptocurrency , regulasi, tata kelola, sistem pembayaran, ketidakpastian hukum
Abstract: This  research  aims  to  analyze  the  regulation  and  governance  of  cryptocurrency  in the  context  of  payment  systems  in  Indonesia.  The  legal  impact  of  the  application  of cryptocurrency,  such  as  legal  uncertainty,  security  risks,  and  potential  abuse,  is  the  focus  of the  research.  The  research  method  uses  descriptive  normative  law  secondary  data  collection techniques  through  literature  study.  Data  analysis  is  done  qualitatively.  Deductive  logic  was used  to  conclude.  The  study's  results  highlighted  the  need  for  improved  regulation  and governance  of  cryptocurrency  in  Indonesia  to  create  a  more  stable  legal  environment  and protect the interests of all relevant parties.
Keywords : Cryptocurrency, regulation, governance, payment systems, law uncertainty

## A.Pendahuluan
Cryptocurrency merupakan  jenis  mata  uang  digital,  ini  didasarkan  pada  teknologi blockchain . Sejarah cryptocurrency berawal  dari konsep  uang elektronik  yang dikembangkan pada  awal  1990-an.  Bitcoin,  cryptocurrency  pertama  yang  muncul  pada  tahun  2009,  dan menjadi  salah  satu  paling  populer  hingga  kini. Cryptocurrency memiliki  karakteristik  unik, seperti  desentralisasi,  transparansi,  keamanan,  dan  kecepatan  transaksi.  Sifat-sifat  ini  telah menarik minat banyak individu dan institusi di seluruh dunia.
Cryptocurrency atau  mata  uang  kripto  telah  mendapatkan  popularitas  yang  signifikan sebagai  metode  pembayaran  digital  secara  global,  termasuk  di  Indonesia.  Permintaan  dan kesadaran  akan  mata  uang  kripto,  terutama Bitcoin ,  telah  meningkat,  yang  menyebabkan harganya menjadi tinggi. Hanya saja terdapat pro dan kontra dari ketiadaan regulasi terhadap Bitcoin  dan  cryptocurrency  lainnya  di  Indonesia.  Di  satu  sisi,  ketiadaan  regulasi memungkinkan penggunaan mata uang kripto secara bebas dan transaksi tanpa batas, sehingga memberikan kebebasan finansial yang lebih besar bagi individu. Di sisi lain, ketiadaan regulasi juga  membuat  pengguna  terpapar  pada  potensi  risiko  seperti  penipuan,  pencucian  uang,  dan volatilitas pasar. 72
Selain  itu,  penggunaan  mata  uang  kripto  seperti Bitcoin berpotensi  untuk  menghindari kontrol  modal  dan  pajak,  yang  menimbulkan  kekhawatiran  di  antara  pihak  berwenang mengenai  penghindaran  pajak  dan  transaksi  ilegal 73 .  Sebagai  hasilnya,  pemerintah  Indonesia
72 Vicko Taniady, Salsabiila Puteri Permatasari, Reyka Widia Nugraha, 2022, “ Crypto Asset- Trade Resilience During The Covid-19 Pandemic In Indonesia , Jurnal Jurisprudence “Vol. 11, No. 1, 2021, pp.31-43.
73 Justin kuepper, 2021 October 29, “ How Cryptocurrencies Affect the Global Market , The Economist”, tersedia: https://www.thebalancemoney.com:443/how-cryptocurrencies-affect- the-global-market-4161278. Diakses tanggal 16 April 2024.
telah  mulai  mengambil  langkah-langkah  untuk  mengatur  dan  mengelola  mata  uang  kripto untuk memastikan stabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap anti-pencucian uang. 74
Langkah-langkah  ini  termasuk  mewajibkan  bursa  mata  uang  kripto  untuk  mendaftar  ke Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  mematuhi  peraturan  Selain  itu,  pemerintah  sedang  menyusun undang-undang  untuk  mengatur  pajak  dan  transaksi  mata  uang  kripto  sesuai  dengan  Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak  dan  kegiatan  ilegal  sekaligus  menciptakan  kerangka  kerja  bagi  bisnis  mata  uang  kripto untuk beroperasi secara legal dan aman. Upaya pemerintah dalam mengatur mata uang kripto di  Indonesia  mencerminkan  kebutuhan  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  mendorong inovasi  dan  memastikan  integritas  keuangan,  kebijakan  regulasi  dan  tata  kelola  pemerintah Indonesia  terhadap  mata  uang  kripto  bertujuan  untuk  melindungi  konsumen,  memastikan stabilitas keuangan, dan memerangi pencucian uang, maka dari itu pemerintah indonesia telah mengeluarkan  beberapa  peraturan  untuk  mendukung  berkembangnya  teknologi  modern terkhususnya untuk mata uang digital.
Pemerintah  Indonesia  telah  membuat  aturan  yang  berkaitan  dengan  cryptocurrency. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  mengatur  bahwa  hanya  Rupiah yang  boleh  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  di  dalam  negeri.  Hal  ini  juga mengatur  berbagai  aspek  terkait  dengan  penggunaan,  pengelolaan,  dan  perlindungan  mata uang  negara.  Peraturan  Bank  Indonesia  No.18/40/PBI/2016  melarang  penggunaan cryptocurrency untuk transaksi pembayaran,  sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  no. 77/POJK.01/2016  mengatur  tentang  penyediaan  layanan  peminjaman  mata  uang  digital  dan bentuk uang berbasis teknologi lainnya. Peraturan tersebut menetapkan ―Persyaratan izin yang harus  dipenuhi  oleh  penyelenggara  sistem  pembayaran  sebelum  mereka  dapat  memulai pengoperasiannya.‖ Dalam peraturan ini, penyelenggara sistem pembayaran diwajibkan untuk melaporkan  kepada  OJK  secara  berkala,  termasuk  laporan  keuangan  dan  operasional. Peraturan  ini  juga  mengatur  praktik Good  Governance ,  atau  tata  kelola  yang  baik  mencakup praktik, proses, dan  kebijakan yang menghasilkan pengelolaan sumber daya masyarakat yang efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab.  Ini  termasuk  keadilan,  partisipasi,  akuntabilitas, dan  supremasi  hukum  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  oleh pemerintah  dan  lembaga  terkait.termasuk  tata  kelola  perusahaan,  manajemen  risiko,  dan kepatuhan.  Selain  itu,  peraturan  ini  juga  mencakup  ketentuan  tentang  penegakan  hukum terhadap  penyelenggara  sistem  pembayaran  yang  melakukan  pelanggaran.  Dengan dikeluarkannya  Peraturan  OJK  No.  77/POJK.01/2016,  OJK  menjaga  stabilitas  sistem keuangan,  menjaga  kepentingan  konsumen,  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia dengan membangun sistem pembayaran yang teratur dan aman.
Lebih  lanjut,  pemerintah  telah  mendirikan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi dengan fokus utama  untuk pengawasan terhadap peredaran mata uang kripto karena dianggap  sebagai  komoditas  oleh  Bappebti  serta  bertanggung  jawab  untuk  mengeluarkan aturan dan standar bagi pelaku pasar mata uang kripto, termasuk bursa perdagangan, pedagang, dan  pialang.  Selain  itu,  mereka  memantau  aktivitas  perdagangan,  melacak  transaksi,  dan memastikan  bahwa  semua  aturan  dipatuhi.  Bappebti  berusaha  menciptakan  suasana perdagangan  yang  adil,  transparan,  dan  dapat  dipercaya  bagi  para  pelaku  pasar  mata  uang kripto.  Oleh  karena  itu,  kehadiran  Bappebti  sebagai  badan  pengawas  merupakan  langkah strategis  pemerintah  untuk  mengatur  dan  mengawasi  perdagangan  mata  uang  kripto  untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas pasar secara keseluruhan. Tetapi hingga  kini, undang-undang  khusus yang mengatur cryptocurrency  secara menyeluruh belum dibuat oleh pemerintah negara Indonesia.
Melihat  dari  permasalahan  yang  dijelaskan  dalam  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik untuk  dilakukannya  penelitian  secara  komprehensif  mengenai  ―Dampak  hukum  penerapan cryptocurrency dalam  sistem  pembayaran di Indonesia.‖  Bagaimana  dampak  hukum
74 Andrianto, 2022, “ Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia” , Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 22(1), Februari 2022, 140-146, Hal 140.
penerapan cryptocurrency dalam sistem pembayaran di Indonesia menjadi pokok permasalahannya.

## B.Metodelogi Penelitian
Peneliti  mengkaji  menggunakan  metodologi  penelitian  hukum  normatif  untuk  mencari jawaban permasalahan hukum dengan mencari kaidah, asas, dan doktrin hukum. Penelitian ini merupakan pendekatan kajian memusatkan pada analisis dan penafsiran terhadap hukum yang telah  tertulis,  seperti  undang-undang,  peraturan,  keputusan  pengadilan,  doktrin  hukum,  dan karya  literatur  hukum  lainnya.  Fokus  utamanya  adalah  untuk  memperoleh  pemahaman  yang mendalam  serta  mengevaluasi  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dan  implikasinya  terhadap masyarakat dan sistem hukum. Menurut beberapa sumber ―Pendekatan ini juga berperan dalam memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara.‖ Data diperoleh melalui  penggunaan  sumber  data  sekunder  yang  terdiri  dari  penelitian  kepustakaan.  Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian didasarkan pada pemikiran deduktif untuk mengungkap jawaban terhadap fenomena sosial yang diamati 75 . Sementara  itu,  studi  literatur  merupakan  serangkaian  cara  untuk  melakukan  analisa berdasarkan  pengumpulan  data  yang  diambil  dari  pustaka  baik  itu  dengan  menggunakan jurnal-jurnal penelitian atau buku-buku yang tersedia. 76
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder.  Undang-undang  yang  mengatur  mata  uang kripto  adalah  dasar  hukumnya.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi  jurnal-jurnal,  baik  dalam jaringan  maupun  luar  jaringan,  serta  penelusuran  buku  yang  relevan  dari  publikasi  lokal maupun internasional. Metode dalam mengumpulkan data dilakukan melalui proses penelitian kepustakaan.  Hasil  penelitian  digunakan  sebagai  landasan  untuk  menemukan  solusi  atas masalah  penelitian  ini.  Logika  deduktif  Pendekatan  penalarannya,  dimana  informasi  umum digunakan  untuk  mencapai  kesimpulan  yang  spesifik,  sering  disebut  sebagai  " top-down ". Metode  ini  digunakan  untuk  memastikan  kesimpulan  sebuah  argumen  yang  didasarkan  pada premis-premis. Berpikir deduktif berarti mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dari yang biasanya.

## C.Hasil dan Pembahasan
Cryptocurrency atau  mata  uang  kripto  telah  mendapatkan  popularitas  yang  signifikan sebagai  metode  pembayaran  digital  secara  global,  termasuk  di  Indonesia.  Permintaan  dan kesadaran  akan  mata  uang  kripto,  terutama Bitcoin ,  telah  meningkat,  yang  menyebabkan harganya menjadi tinggi.
Sejak  tahun  2009  saat  mata  uang  kripto  pertama  kali  dibuat,  perdagangan  aset  kripto berkembang dengan pesat. Namun, hingga pertengahan tahun 2018, banyak yang memilih aset kripto  sebagai  alat    investasi  yang  menjanjikan  bagi  masyarakat,  namun  belum  ada  undang- undang yang mengatur perdagangan aset  kripto tentu ini akan berpotensi bermasalah di masa depan,  pemerintah  telah  menyadari  bahwa  betapa  pentingnya  mengatur  perdagangan  aset kripto. Selain itu, perdagangan kripto dapat digunakan untuk mencuci uang.
Ayat  2  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  yang  resmi diundangkan  pada  tahun  2011,  disebutkan  bahwa  rupiah  yang  dikeluarkan  secara  langsung oleh  Bank  Indonesia  adalah  mata  uang  resmi  yang  sah  di  Indonesia  yang  bisa  digunakan sebagai alat tukar.
Menurut  definisi  Bank  Indonesia  dan  peraturan  terkait  mengatur  bahwa  satu-satunya bentuk  alat  pembayaran  yang  diakui  secara  resmi  adalah  uang  kertas  dan  uang  logam  yang
75 Adhi Kusumastuti, & Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). “ Metode penelitian kualitatif” . Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
76 Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, & Sauda Julia Merliyana. (2022). “ Metode penelitian kualitatif studi pustaka” . Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1), hal 974–980.
diterbitkan pemerintah atau badan yang  memiliki wewenang. 77 Hal tersebut dibuktikan ketika Bank Indonesia mengumumkan pada tahun 2014  bahwa crypto dan mata uang digital lainnya tidak  memiliki  status  alat  pembayaran  yang  sah  atau  mata  uang  resmi.  Seperti  yang  dimuat dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  perubahan  Undang-undang No.  32  Tahun  1997  tentang  PBK,  aset  digital  atau  mata  uang crypto diartikan,  hak  atau kepentingan  yang berasal dari  sistem blockchain. 78 Teknologi yang dikenal sebagai teknologi blockchain,  Teknik  blockchain  adalah  sistem  penyimpanan  dan  manajemen  data  yang memungkinkan data disimpan dalam blok-blok yang tersebar di seluruh jaringan komputer dan terhubung  secara  kriptografis.  Struktur  blockchain  memastikan  transparansi,  keamanan,  dan ketahanan  terhadap  perubahan  data.  Salah  satu  karakteristik  utama  blockchain  adalah  bahwa setiap  blok  memiliki  tautan  kriptografis  ke  blok  sebelumnya,  yang  menciptakan  rantai  blok yang tidak dapat diubah. Ini menunjukkan bahwa blok baru ditambahkan ke ujung rantai setiap kali terjadi transaksi baru.dan semua node dalam jaringan akan memperbarui salinannya secara bersamaan, menciptakan konteks yang tersebar. Aplikasi keuangan seperti cryptocurrency dan berbagai  industri  lainnya  telah  banyak  menggunakan  teknologi  ini  untuk  melacak  dan memverifikasi data dengan aman dan efisien.
Pemanfaatan  aset  kripto  sebagai  alat  pembayaran  saat  ini  belum  diperbolehkan,  hal  ini tertuang  dalam  komunikasi  resmi  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  tertanggal  24 September 2018 tentang pengaturan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di  bursa  berjangka.  Tetapi,  sebagai  instrumen  investasi  bagi  penguna,  Investor  melihat  aset kripto  sebagai  komoditas  di  bursa  berjangka.Potensi  investasi  ekonomi  yang  besar  menjadi alasan  untuk  mempertimbangkannya.  Ini  berakibat  pada  penguna  akan  mencari  pasar  yang menerima transaksi crypto , larangan dapat menyebabkan investasi keluar. ( capital outflow ). 79
Dengan nilai investasi yang besar, aset kripto berpotensi menarik minat masyarakat secara luas.  Dengan  demikian,  untuk  melakukan  perdagangan  aset  kripto  secara  fisik,  aset  tersebut dapat  dimasukkan  ke  Kontrak  Berjangka  di  dalam  Bursa  Berjangka.  Aturan  yang  berlaku dalam  perdagangan  aset  kripto  fisik  ini  memiliki  tujuan  yang  terkait  dengan  upaya 80 (a) melindungi usaha pelaku perdagangan aset  kripto di Indonesia melalui hukum. Penting  untuk memiliki peraturan yang jelas dan komprehensif yang mengatur penggunaan dan perdagangan aset  kripto.  Regulasi  yang  baik  akan  membantu  melindungi  konsumen,  mencegah  aktivitas ilegal  seperti  pencucian  uang,  serta  menjamin  keamanan  dan  stabilitas  pasar.  (b)  melindungi pelanggan aset kripto dari kerugian.Keamanan teknologi menjadi hal krusial karena aset kripto sering  disimpan  dalam  dompet  digital  atau  pertukaran  online.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya keamanan teknologi yang ku at guna melindungi aset dan data pengguna dari risiko peretasan atau pencurian. (c) memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan usaha perdagangan fisik aset kripto. Skalabilitas sistem pembayaran untuk aset kripto juga sangat penting. Sistem ini harus mampu menangani  volume  transaksi  yang  besar  dengan  cepat  dan  efisien  untuk  mendukung pertumbuhan  pasar  yang  terus  berkembang  di  barengi  dengan  kepatuhan  terhadap  standar internasional diperlukan untuk mendukung adopsi yang lebih luas dan integrasi aset kripto ke dalam  sistem  keuangan  global.  Kepatuhan  ini  memastikan  bahwa  sistem  pembayaran mengikuti  standar  internasional  yang  berlaku.  (d)  Menghambat  pemanfaatan  cryptocurrency dalam kegiatan yang melanggar hukum seperti Kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan  penggandaan  senjata  pemusnah  massal  tunduk  pada  ketentuan  yang  tertuang  dalam
77 IIyasa, Raden M. Arvy. " Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia ." LexScientia Law Review 3(2) (2019): 115-128.
78 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2019, “Aset Kripto crypto asset” , Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Hal 3.
79 Ibid , hal 3.
80 Ibid, hal 7
Undang-Undang  Tindak  Pidana.    Kenyamanan  pengguna  sangat  penting  untuk  sistem pembayaran  aset  kripto.  Proses  transaksi  yang  lancar  dan  antarmuka  yang  mudah  digunakan dapat  membuat  sistem  pembayaran  aset  kripto  lebih  mudah  digunakan  dan  meningkatkan kepercayaan  pengguna  dan  pihak  yang  terlibat  lainnya.  Informasi  yang  jelas  tentang  biaya, prosedur penyelesaian, dan kebijakan keamanan akan membuat pelanggan lebih percaya.
Untuk  menciptakan  dan  menerapkan  sistem  pembayaran  yang  baik  untuk  aset  kripto, perlu  diperhatikan  beberapa  hal 81 .  ―Pertama,  lembaga  pemerintah  harus  bertanggung  jawab untuk  mengatur,  mengawasi,  membangun,  dan  mengembangkan  iklim  investasi.  Pemerintah juga harus Bertindak sebagai penghubung antara bisnis dan masyarakat secara efektif, efisien, dan  responsif  terhadap  kebutuhan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  menawarkan  peluang sesuai  dengan  peraturan.  Kedua,  pelaku  usaha  harus  diatur  dengan  baik  berdasarkan  prinsip tata kelola perusahaan dan tata kelola perusahaan . Ketiga, sebagai investor, masyarakat harus mendorong  lingkungan  bisnis  yang    aman  saat  aset  kripto  dikembangkan.‖  Hal  ini  terutama terkait  dengan  melindungi  bisnis  dari  kejahatan  atau  kerugian  lain  yang  disebabkan  oleh peraturan  yang  tidak  sesuai.  Sistem  pembayaran  yang  baik  untuk  aset  kripto  dapat  dibangun dengan  mempertimbangkan  semua  hal  di  atas.  Ini  akan  membantu  pasar  berkembang  dan memberikan nilai tambah kepada pengguna dan ekosistem finansial secara keseluruhan.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Pokok- pokok  Pedoman  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset  Kripto,  aset  tersebut  hanya dapat diakui secara resmi dan diperdagangkan sebagai komoditas yang memenuhi syarat untuk memperdagangkan di Bursa Berjangka yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal  dua, pengkategorian Aset  Kripto  sebagai  Komoditi,  termasuk  kelayakannya  untuk  Perdagangan  Berjangka,  serta pengawasan  dan  pembinaannya,  memerlukan  pengesahan  dan  konfirmasi  dari  Kepala Bappebti.  Selain  alasan  tersebut,  karena  fluktuasi  harga  yang  tinggi  yang  berpotensi menimbulkan risiko dan kerugian bagi masyarakat.
Selain peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat aturan lain yang menegaskan bahwa kripto bukanlah mata uang sah. Karena tidak diakui secara hukum, namun penjualannya di  Bursa  Berjangka  dianggap  sah  sebagai  transaksi  pembayaran.  Peraturan  terbaru  yang dikeluarkan  Badan  Pengawas  pada  tahun  2022,  disebut  Peraturan  11,  berkaitan  dengan identifikasi aset crypto agar memenuhi syarat untuk diperjual belikan di pasar fisik aset crypto . Dengan  adanya  peraturan  ini,  bertujuan  agar  mampu  membangun  lingkungan  jual-beli  yang terstruktur, jujur, dan dapat dipercaya bagi semua pelaku pasar aset kripto di Indonesia, serta untuk  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  menjaga  stabilitas  pasar  secara  keseluruhan. memperluas daftar aset kripto yang diizinkan untuk diatur di Indonesia. Awalnya, terdapat 229 aset  kripto,  yang  kini  bertambah  menjadi  383  jenis  aset  kripto. 82 Peraturan  ini  sekaligus penganti  peraturan  sebelumnya,  Peraturan  Nomor  7  Tahun  2020  Saran  yang  diberikan  oleh Bappebti  mengenai  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  yang  mengenai  Penetapan  Daftar  Aset Kripto yang diizinkan untuk diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 dari Bappebti mengatur penetapan aset kripto. Peraturan tersebut  dimaksudkan  untuk  menyediakan  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  komprehensif  untuk mengawasi pasar fisik bursa berjangka untuk aset kripto. Bappebti menetapkan standar teknis yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pasar fisik aset kripto, termasuk prosedur operasional, keamanan  sistem,  pengelolaan  risiko,  perlindungan  konsumen,  pelaporan,  dan  pengawasan. Dengan  menetapkan  daftar  aset  kripto  yang  diizinkan  dan  menerapkan  aturan  teknis  yang ketat,  Bappebti  berusaha  menciptakan  lingkungan  perdagangan  yang  teratur,  transparan,  dan
81 Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena, 2022, “ Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)” , Sumatra Utara, Mahadi: Indonesia Jurnal of Law , Vol. 1, No. 1 Januari 2022 , hal 43.
82 Indonesia, Peraturen Badan Pengawas Berjangka Komodlti Nomor 11 Tahun 2022 tentang
“ Penetapan Dafter Aset Crypto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Crypto .” Kementrian Perdagangan Rl. Jakarta. Lampiran II.
dapat dipercaya bagi pengguna pasar aset kripto di Indonesia. Hal ini konsisten dengan upaya untuk  memperkuat  keamanan  pasar,  melindungi  konsumen,  dan  mendukung  perkembangan ekosistem  perdagangan  aset  kripto  yang  lebih  matang  dan  berkelanjutan.  Secara  ringkas, pelaku atau pemilik aset kripto fisik hanya diizinkan melakukan transaksi aset kripto mereka di pasar  fisik  kripto  tertentu  setelah  mendapat  persetujuan  langsung  dari  Kepala  Bappebti. Peraturan  ini  pun  memberi  kesempatan  kepada  calon  pelaku  atau  pemilik  aset  kripto  fisik untuk memberikan masukan terkait perubahan daftar aset  kripto yang bisa diperdagangkan di pasar  fisik  sebelum  dinilai  oleh  Bappebti  sebagai  bagian  dari  Peraturan  Bappebti  Nomor  11 Tahun 2022, Lampiran I berisi standar teknis untuk penilaian aset kripto dan pedoman umum untuk menilai kesesuaian aset kripto. 83
Salah  satu  tujuan  utama  munculnya  cryptocurrency  tentu  untuk  mengubah  sistem keuangan dan moneter yang sudah ada dengan menghilangkan kepercayaan pada pihak ketiga dalam transaksi dan menggantikannya dengan sistem kriptografi atau bukti .Kriptografi berasal dari  kata  Yunani  ―kripto‖,   ini  artinya penyembunyian,  dan  ―grafia‖,  yang  berarti  tulisan. Kriptografi  merupakan ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  metode  matematika  untuk menjaga  keamanan  data,  seperti  keabsahan  dan  kerahasiaan.  Kriptografi  juga  mempelajari bagaimana  orang  yang  tidak  berwenang  dapat  mengubah  data  atau  teks  menjadi  bentuk  yang tidak  dapat  Dipahami  secara  langsung  oleh  orang  lain.  Hal  ini  dicapai  melalui  penggunaan algoritma kriptografi yang mengenkripsi data menjadi format yang disebut ciphertext. Format ini  hanya  dapat  dibaca  kembali  dengan  menggunakan  kunci  enkripsi  yang  sesuai  dengan bentuk  aslinya,  atau  plaintext.  Menjaga  keamanan  saat  berkomunikasi  dan  menyimpan  data adalah tujuan utama menggunakan sistem kriptografi.
Teknik  kriptografi  mengenkripsi  data  sensitif  sehingga  orang  yang  tidak  mampu  tidak dapat  memahaminya.  Teknik  kriptografi  menjamin  bahwa  hanya  pihak  yang  mempunyai wewenang  yang  dapat  mengakses  dan  memahami  informasi  yang  dikirim  atau  disimpan, melindungi  kerahasiaan  data,  menjamin  data  ,  dan  memverifikasi  keaslian  data.  Langkah- langkah  ini  dilakukan  untuk  melindungi  kerahasiaan,  integritas,  dan  keaslian  data  dari ancaman  seperti  penyadapan,  manipulasi,  dan  pencurian.  Sistem  kriptografi  juga  digunakan untuk memastikan bahwa identitas yang digunakan dalam proses otorisasi dan otorisasi adalah autentik.  Oleh  karena  itu,  tujuan  utama  penggunaan  sistem  kriptografi  adalah  untuk menyediakan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya untuk komunikasi dan penyimpanan data. 84 Serta  untuk  memastikan  keamanan  dalam  komunikasi  dan  penyimpanan  data. Kriptografi mengamankan informasi sensitif dengan merubah menjadi bentuk yang rumit agar tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak berwenang, menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian  data.  Selain  itu,  sistem  kriptografi  juga  digunakan  untuk  menjamin  keabsahan identitas  dalam  proses  otorisasi  dan  otorisasi.  Dengan  mengamankan  proses  otorisasi,  sistem kriptografi dapat mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab mendapatkan akses ke data atau layanan  yang dilindungi. Karena kemungkinan kebocoran data sangat  kecil  untuk  terjadi ketika  menggunakan  sistem  ini  kecuali  jika  terjadi  kebocoran  pada  sistem  enkripsi  ke  pihak eksternal.  Menurut  beberapa  sumber  ―Jika  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi,  sistem kriptografi akan berdampak negatif atau merugikan pengunanya, orang lain, bahkan negara.‖ Karena sangat menjaga keamanan dan privasi pihak yang bertransaksi, sistem kriptografi mata uang kripto akan terlibat dalam tindak kejahatan pencucian uang. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa  beberapa  cryptocurrency  berada  di  situs  ilegal  yang  hanya  bisa  ditemukan melalui search engine seperti deep web & dark web , ini merupakan tempat dimana maraknya kegiatan ilegal  dilakukan  dan  pembayaran  menggunakan  cryptocurrency. 85 Sifat cryptocurrency yang
83 Ibid , Hal 3-4.
84 Farrel Christian Sioe & Putu Edgar Tanaya, 2024, “ Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia .” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 , hal 1381.
85 Brown, Stven David. " Cryptocurency and Criminaity: The Btcoin Opportunity ." The Police Journal 89.4 (2016):327-339.
terdesentralisasi—atau dapat digunakan oleh bank sentral negara mana pun—mungkin menjadi penyebabnya. Dark web merupakan internet yang tidak dapat diakses secara langsung melalui mesin pencari biasa atau browser  web. Wilayah ini terdiri dari situs web yang disembunyikan atau  tidak  diindeks  secara  terbuka  oleh  mesin  pencari,  dan  biasanya  memerlukan  perangkat lunak  atau  konfigurasi  khusus  untuk  diakses.  Aktivitas  ilegal,  perdagangan  barang  terlarang, layanan ilegal, dan komunikasi rahasia adalah semua contoh penggunaan dark web . Meskipun dark web memiliki banyak konten legal, banyak juga yang digunakan untuk kegiatan kriminal atau  merugikan.  Berbeda  dengan dark  web,  deep  web tidak  selalu  terkait  dengan  aktivitas ilegal  atau  rahasia.  Sebaliknya, deep  web terdiri  dari  situs  web  dan  database  yang  tidak diindeks  oleh  mesin  pencari  karena  berbagai  alasan,  seperti  perlindungan  privasi,  otorisasi yang  diperlukan  untuk  mengakses  konten,  atau  dinamisitasnya.  Sebagian  besar  dari  internet sebenarnya  berada  di deep  web ,  sementara dark  web ,  bagian  kecil  yang  lebih  terkenal  dari internet, sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal. Contoh dari deep web meliputi halaman web yang memerlukan login, database yang hanya  bisa diakses oleh penguna yang sudah  berizin, atau konten dinamis yang dibuat secara real-time.
Akibat dari risiko tinggi yang dimiliki oleh aset kripto dalam konteks kejahatan ekonomi, seperti  pencucian  uang,  beberapa  negara  telah  mengambil  langkah  untuk  mengatur  dan menstandarisasi  penggunaan  mata  uang  kripto.  Upaya  awal  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan menetapkan definisi hukum yang jelas dan mendorong adopsi peraturan yang seragam di  masa  mendatang  oleh  negara-negara  lainnya  Undang-Undang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010 di Indonesia menetapkan pedoman yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Meskipun  regulasi  ini  diterapkan sebelum  cryptocurrency  menjadi  populer,  tetapi  masih  relevan  dengan  konsep  transaksi keuangan  pada  pasal  1  Angka  4  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010.  Pasal  tersebut  merujuk pada ―berbagai aktivitas keuangan seperti pengiriman, penarikan, penyimpanan, pembayaran, pemberian,  penitipan,  pemindahan  dana,  penerimaan,  kontribusi,  atau  kegiatan  sejenis  yang melibatkan  dana,  baik  dalam  bentuk  mata  uang  resmi  seperti  Dolar,  maupun  mata  uang kripto.‖
Namun  terdapat  ketentuan  terkait  cryptocurrency  yang  bertentangan  dengan  Undang- Undang  tersebut.  Contohnya  adalah  Pasal  4  yang  menyoroti  tentang  pelanggaran  pencucian uang  dan  upaya  untuk  mencegahnya.  ―Seseorang  yang  terbukti  menyembunyikan  atau menutupi informasi tentang keberadaan, sumber, pemindahan hak, atau asal usul kepemilikan harta yang diduga berasal dari aktivitas kriminal bisa dihukum penjara hingga dua puluh tahun dan  denda  maksimal  lima  miliar  rupiah.‖  Disamping  itu,  peraturan  ini  menegaskan  bahwa menyembunyikan  asal-usul  dana  atau  kekayaan  dapat  menghadapi  sanksi  hukum.  Namun, cryptocurrency memiliki fitur dan sistem yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara  anonim  tanpa  terlibat  dengan  pihak  ketiga.  dan  tanpa  harus  saling  mengungkapkan identitas.  Hal  ini  dianggap  kontroversial  dan  berpotensi  mendukung  kegiatan  kriminal, terutama pencucian uang.
Dalam regulasi terbarunya, Indonesia telah mengatur transaksi jual beli aset kripto untuk mencegah  penyalahgunaan  sistem  mata  uang  kripto  dalam  kejahatan  ekonomi  yang  dinilai cukup  menguntungkan  bagi  para  pelaku  kejahatan  ekonomi  berupa  pencucian  uang,  ini tertuang  dalam  Peraturan  Nomor  5  Tahun  2019  dari  teknis  penyelenggaraan  pasar  fisik  aset kripto di Bursa Berjangka yang dikeluarkan pada tahun 2019 dibahas oleh Bappebti. Peraturan Nomor  5  Tahun  2019  dari  (Bappebti)    memiliki  tujuan  memberikan  landasan  yang komprehensif  bagi  pelaksanaan  perdagangan  aset  kripto  secara  fisik  di  bursa  berjangka. Peraturan  ini  mengatur  berbagai  detail  teknis  terkait  pelaksanaan  perdagangan  aset  kripto secara  fisik.  Bappebti  menetapkan  Standar  teknis  yang  harus  dipatuhi  oleh  penyelenggara pasar  fisik  aset  kripto,  seperti  prosedur  operasional,  sistem  keamanan  ,  pengelolaan  risiko, perlindungan  konsumen,  pelaporan,  dan  pengawasan.  Tujuannya  adalah  memastikan perdagangan  aset  kripto  berlangsung  secara  transparan,  adil,  dan  sesuai  dengan  standar keamanan dan perlindungan konsumen. Dengan menerapkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, Bappebti  berusaha  mendukung  upaya  untuk  mengembangkan  ekosistem  perdagangan  aset kripto  yang  lebih  berkembang  dan  berkelanjutan  di  Indonesia.  Walaupun  sudah  diatur  oleh
peraturan perundang-undangan, sebagai pengguna atau investor dalam mata uang kripto harus terlebih  dahulu  mempelajari  dan  mengerti  terhadap  aset  kripto  ini,  karena  diluar  pencucian uang,  juga  besar  kemungkinan  para  pengguna  akan  menjadi  korban  penipuan  yang mengakibatkan kerugian yang besar karena minimnya pengetahuan terhadap mata uang kripto tersebut.

## D. Penutup
Bahwa Cryptocurrency atau  mata  uang  kripto  telah  mendapatkan  popularitas  yang signifikan  sebagai  metode  pembayaran  digital  secara  global,  termasuk  di  Indonesia.  Namun, Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  dalam  mengatur  dan  memahami  peran  mata  uang kripto dalam sistem ekonomi yang ada. Meskipun permintaan dan kesadaran akan mata uang kripto  semakin  meningkat,  peraturan  yang  jelas  dan  tegas  masih  diperlukan  untuk  mengatur perdagangan  dan  penggunaannya.  Untuk  melindungi  masyarakat  dari  potensi  kerugian  atau kejahatan  seperti  pencucian  uang  dan  ekosistem  terorisme,  pemerintah  Indonesia  menyadari betapa pentingnya  mengatur  perdagangan  mata  uang  kripto,  agar  tidak  terjadi  hal  serupa. Walaupun  di  Indonesia  tidak  diakui  sebagai  alat  tukar  yang  diakui  oleh  hukum,  mata  uang crypto bisa  diperdagangkan  sebagai  aset  di  Bursa  Berjangka,  sesuai  dengan  peraturan  yang dibuat  dan  ditetapkan  oleh  Bappebti.  Penggunaan  sistem  kriptografi  pada  mata  uang  digital memberikan  keamanan  dalam  bertransaksi,  namun  juga  dapat  menjadi  tindakan  kriminal seperti pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat dan pemahaman yang lebih  baik  dari  masyarakat  mengenai  risiko  dan  keamanan  penggunaan  mata  uang  kripto. Dengan pengaturan yang cermat dan pemahaman yang komprehensif tentang mata uang kripto menjadi  kunci  untuk  memastikan  bahwa  teknologi  ini  dapat  memberikan  dampak  ekonomi positif tanpa mengancam kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Andrianto. (2022). Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia . Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 140.
Kuepper, J. (2021, October 29). How Cryptocurrencies Affect the Global Market . diambil dari The Balance: https://www.thebalancemoney.com/how-cryptocurrencies-affect-the-global- market-4161278
Vicko  Taniady,  S.  P.  (2022). Crypto Asset-Trade  Resilience  During  The  Covid-19  Pandemic In Indonesia . JURNAL JURISPRUDENCE , 32. Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif . Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J.  (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka . Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1), 974–980. Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  2019,  Aset  Kripto crypto  asset ,  Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Putuhena,  M.  A.  (2022). tata  kelola  pembentukan  regulasi  terkait  perdagangan  mata  uang kripto  (cryptocurrency),  tata  kelola  pembentukan  regulasi  terkait  perdagangan  mata uang  kripto  (cryptocurrency)  sebagai  aset  kripto  (crypto  asset) . Indonesia  Journal  of Law , Vol. 1, No. 1 januari 2022 , 43. Ilyasa,  Raden  Muhammad  Arvy. "Legalitas  Bitcoin  Dalam  Transaksi  Bisnis  Di  Indonesia." Lex Scientia Law Review 3.2 (2019): 115-128. Tanaya,  F.  C.  (2024). Regulasi  Hukum  Cryptocurrency  dan  Pencegahan  Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 6 Tahun 2024, hlm. 1375-1386 , 1381.
Brown, Steven David. "Cryptocurrency and Criminality: The Bitcoin Opportunity." The Police Journal 89.4 (2016): 327-339.