## UPAYA  PEMBERDAYAAN  NELAYAN   DI WILAYAH  PESISIR KECAMATAN  SERIRIT  KABUPATEN BULELENG
Oleh  I Nyoman Sukraaliawan 1

## Abstrak
Wilayah    laut    Kabupaten    Buleleng    memiliki    potensi  perikanan  dan kelautan    yang    cukup  besar    yang    jika  dikelola    secara    tepat    akan  dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan  kehidupannya pada    sektor    perikanan    dan  kelautan  seperti    masyarakat    nelayan.  Namun kenyataan    yang  terjadi    masih  banyak    para  nelayan    yang    berada    dalam kemiskinan  sehingga  hal ini  menjadi ironi  bagi  suatu wilayah  yang memiliki potensi  laut  yang sangat besar  namun  keadaan  masyarakat nelayannya masih berada  dalam belenggu kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan ataupun program-program  pemberdayaan  yang  lebih  bersifat pro-civil  society .  Penelitian ini  dilakukan  untuk  mengetahui  beberapa    tindakan  dari  upaya  pemberdayaan masyarakat  nelayan    di  Wilayah  Pesisir    Kecamatan  Seririt,  sehingga  dapat bermanfaat  baik secara  teoretis  maupun    praktis.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara  dengan beberapa informan    untuk  memperoleh  data  primer  dan  juga  melalui  metode    observasi serta  studi dokumen. Selanjutnya dilakukan   pengolahan data serta analisis data Analisis  data  akan  dilakukan    dengan    menggunakan    analisis  kualitatif  yaitu mengorganisasikan  data,    memilah-milahnya    menjadi    satuan    yang    dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari  dan  menemukan  pola, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.
Adapun    simpulan    dari    penelitian    ini  adalah  bahwa  Pemerintah    secara sektoral    telah  melaksanakan    beberapa  tindakan    yang  merupakan    bagian    dari program  pemberdayaan  masayarakat  pesisir  termasuk  nelayan    melalui  beberapa kegiatan yaitu  penguatan kultur kewirausahaan nelayan,  Penguatan kelembagaan nelayan,  penguatan  partisifasi,  penguatan  permodalan  nelayan  dan  melalui pemberian  bantuan  permodalan  secara  bergulir,  maupun  bantuan    prasarana. Sebagai  dampaknya,  masyarakat  nelayan    dapat  merasakan  manfaat  positif    dari upaya - upaya pemberdayaan  seperti diversifikasi  usaha perikanan maupun non perikanan  yang semakin  meningkat serta jangkauan penangkapan yang semakin luas    sehingga    dapat  berpengaruh    pada  keadaan    social-ekonomi  nelayan  yang semakin baik.
Pada  akhirnya,  dapat  disarankan  kepada  para  pihak  terkait,  bahwa masyarakat nelayan mestinya dapat  diberikan  bantuan permodalan usaha nelayan oleh  pemerintah  melalui  lembaga-lembaga  keuangan    yang  tidak  lagi  dirasakan memberatkan  nelayan    seperti    keharusan    adanya  jaminan  atau  agunan    berupa sertifikat  atau BPKB  ketika  memperoleh  kredit usha nelayan  yang selama ini menjadi keluhan masyarakat nelayan terutama para nelayan kecil.
Kata Kunci: pemberdayaan, masyarakat nelayan
1 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti

## 1. Pendahuluan
Wilayah  pesisir  sejak  lama  disinyalir  sebagai  kantong-kantong  kemiskinan masyarakat,    khususnya  masyarakat  nelayan.  Kondisi  masyarakat  nelayan  yang miskin,    merupakan    hambatan  potensial    bagi  masyarakat  nelayan/pesisir  untuk mendorong  pembangunan  di  wilayahnya  sehingga  dapat  mengakibatkan lemahnya bargaining position dari masyarakat pesisir dengan pihak-pihak lain di luar  kawasan  pesisir,  yang  kemudian  dapat  berdampak  pada    kurangnya kemampuan  dalam  mengembangkan  kapasitas    dirinya  dan  organisasi  atau kelembagaan  sosial  yang  dimiliki  sebagai  sarana  aktualisasi  dalam  membangun wilayahnya (Kusnadi, 2003 : 18-20).
Marginalisasi  yang  telah  berlangsung  sejak  lama    terhadap    masyarakat nelayan,  sehingga    berada    dalam  belenggu  kemiskinan,  sebenarnya  juga    tidak terlepas    dari  kebijakan  pembangunan  pemerintah  Orde  Baru  yang  dalam beberapa  dasa  warsa  telah  memarginalkan  pembangunan    kelautan,  dimana pemerintah lebih  berorientasi pada pembangunan daratan ( konstinental oriented ) ketimbang lautan ( ocean oriented ). Kebijakan  pemerintah  yang  tidak seimbang seperti   itu  dapat   berdampak  pada marginalisasi   masyarakat   pesisir termasuk nelayan.
Kesadaran  dan  perhatian  pemerintah  terhadap  sektor    kelautan  dan perikanan  baru  mulai  tumbuh    sejak  terbentuknya    pemerintahan    pasca-Orde Baru.    Perhatian  serta  kesadaran  pemerintah    terhadap    peran  strategis    sektor kelautan  tertuang  di dalam Propenas 2000-2004 yang menegaskan  sumber daya kelautan  dan  perikanan  merupakan  penopang    sistem    kehidupan    masyarakat pesisir  yang  di  dalamnya    terdapat  masyarakat  nelayan.  Perhatian  terhadap kawasan  pesisir  tidak  hanya  didasari  oleh  pertimbangan  pemikiran  bahwa kawasan itu tidak hanya menyimpan potensi sumberdaya alam yang cukup besar, tetapi juga potensi sosial masyarakat yang  terlibat dalam mengelola sumberdaya tersebut secara berkelanjutan (Kusnadi,2006 : 2).
Dalam  upaya    untuk  membantu    masyarakat  nelayan  lepas  dari    ikatan ketidak berdayaan tersebut  maka diperlukan  peran pemerintah yang lebih besar
melalui  kebijakan  ataupun  program-program  pemberdayaan  yang  lebih  bersifat pro-civil  society .  Kewajiban  pemerintah    untuk  memberdayakan  masyarakat nelayan    tertuang    di  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun    2014  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil, khususnya   pada pasal 63 ayat 1  dan  ayat 2  sebagai berikut :
(1) Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Daerah berkewajiban  memberdayakan masyarakat  dalam  meningkatkan  kesejahteraaanya”
(2) Pemerintah    dan  pemerintah  daerah  berkewajiban      mendorong    kegiatan usaha  masyarakat    melalui  peningkatan  kapasitas,  pemberian  akses teknologi  dan  informasi,  permodalan,  infrastruktur,  jaminan  pasar,  dan aset ekonomi produktif lainnya”
Penelitian  ini  dilakukan    pada  masyarakat  nelayan    di  Wilayah  Kecamatan Seririt    untuk  mengetahui    upaya    pemberdayaan    nelayan  yang  dilakukan pemerintah    dalam  meningkatkan    kesejahteraan  nelayan  melalui  pelaksanaan program pemberdayaan nelayan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian    pemberdayaan    masyarakat    nelayan  di  Wilayah  Pesisir Kecamatan Seririt ini, adalah merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Herdiansyah,2014  :  18)  adalah  suatu  penelitian  ilmiah  yang  bertujuan  untuk memahami  suatu  fenomena  dalam  konteks  sosial  secara  alamiah  dengan mengedepankan  proses  interaksi  komunikasi  yang  mendalam  antara  peneliti dengan fenomena yang diteliti.

## 2.1. Jenis  dan Sumber Data
Pada  dasarnya  data  penelitian  dapat  dikelompokkan  menjadi  jenis  data kualitatif  dan  data  kuantitatif  (Hadari  Nawawi,2001:96-97).  Jenis  data  kualitatif adalah  data  yang  berbentuk  kata,  kalimat,  skema  dan  gambar.  Jenis  data kuantitatif  adalah data yang  berbentuk  angka-angka  atau  data  kualitatif  yang diangkakan.  Data  kualitatif    yang    diangkakan    misalnya  terdapat    dalam    skala pengukuran (Sugiono,1999 : 7).
Di samping itu, berdasarkan pada dari  siapa data penelitian diperoleh, maka data  penelitian  dapat    juga  dikelompokkan  kedalam  sumber  data  primer  dan
sumber    data  skunder.    Sumber  data  primer  adalah  informan  yaitu  setiap  orang yang    dapat    memberikan    informasi-informasi    atau    keterangan-keterangan tentang    persoalan    penelitian.  Adapun    yang    ditentukan    sebagai    informan dalam  penelitian  ini  para nelayan, ketua kelompok  nelayan,  tokoh masyarakat, dan    informan  lain    yang  dapat    memberikan  informasi    terkait  dengan permasalahan penelitian.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data
Dalam  penjaringan data,  peneliti  menggunakan  alat ( instrument )  berupa catatan-catatan  sebagai  pedoman  wawancara, dan  ikhtisar  untuk  pengumpulan data.  Menurut    Nawawi  (1992;69)  dalam    pengumpulan    data    diperlukan    alat ( instrument )  yang  tepat   agar  data  yang  berhubungan  dengan  masalah  dan tujuan    penelitian    dapat    dikumpulkan    secara    lengkap.  Selain    catatan-catatan sebagai    pedoman    wawancara,    peralatan    audio    visual,    seperti    tape  recorder, kamera  foto, juga  dipergunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  pengumpulan  data. Pada  teknik  pengumpulan    data  dapat  dipergunakan  tiga  macam  teknik pengumpulan data secara kualitatif  yaitu (1)  observasi ; (2) wawancara; (3) dan studi penelaahan dokumen  atau studi dokumentasi.

## 2.3. Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan  dengan  menggunakan  analisis kualitatif. Analisis data    kualitatif    seperti    dikemukakan    olah  Bogdan  &  Biklen,  dalam  Moleong (2005:248)    adalah    upaya    yang    dilakukan    dengan    jalan    mengorganisasikan data,    memilah-milahnya    menjadi    satuan    yang    dapat    dikelola, mensintesiskannya,  mencari    dan    menemukan    pola,  menemukan    apa  yang penting  dan  apa  yang  dipelajari, dan  memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada  orang  lain.  Selanjutnya dilakukan  interpretasi  data. Menurut  Suparlan (1992  :  69)    bahwa  dalam  interpretasi    itu    digunakan    pendekatan  interpretatif kualitatif    yakni    penafsiran    yang  menggunakan    pengetahuan,  ide-ide    dan konsep-konsep  yang berkaitan  dengan  permasalahan penelitian.

## 3. Hasil  Penelitian  dan Pembahasan
Melalui Produksi dan reproduksi kebijakan pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan nelayan berupa program pemberdayaan  baik    yang  bersifat  sektoral  maupun  lintas  sektoral.  Dalam  kaitan dengan  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  umumnya  serta nelayan  khususnya,  pada  kajian    ini  dapat  dikemukakan    adanya  dua  program pemberdayaan  penting  sebagai  praktik  kebijakan  yang  bersifat    sektoral  dalam upaya  menanggulangi  kemiskinan  yang  berbasis  pemberdayaan  bagi  masyarakat pesisir, termasuk di dalamnya nelayan.
Adapun    kedua  program    tersebut  yaitu    Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  dan  Program  Nasional    Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). Di dalam  pelaksanaannya, Program    PEMP  dan  PNMPM  Mandiri-KP    oleh  pemerintah  dilakukan  melalui beberapa  pendekatan  yaitu  :  (1)  penguatan  kultur  kewirausahaan  nelayan;  (2) penguatan  kelembagaan  nelayan;  (3)  penguatan    partisipasi    masyarakat;  dan  (4) penguatan permodalan nelayan.

## 3.1. Penguatan Kultur  Kewirausahaan
Tindakan  penguatan  kultur    kewirausahaan    nelayan    diarahkan    pada upaya  untuk melakukan  perubahan  pada tataran  kebiasaan,  pola perilaku, serta pola  pikir  yang    berpotensi    menghambat    nelayan    dalam    dalam      melakukan usahanya.  Hal ini misalnya  pada  kebiasaan  berpikir jangka pendek dari nelayan terutama    pada  nelayan    subsisten    yang    pekerjaannya    melaut    mencari  ikan hanya untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari nya saja.
Sikap  nelayan  yang    sudah    merasa  puas  jika  hasil  tangkapannya    sudah cukup untuk  membeli beras dan lauk  untuk  kebutuhan satu hari saja yang  dalam istilah    nelayan  lokal    di  Desa  Pengastulan  Kecamatan    Seririt    disebut    sebagai " sedeng  aturuan "    merupakan  gambaran  dari  kultur    masyarakat  nelayan  yang masih  lemah  sehingga  perlu  dilakukan  penguatan  agar  memiliki  jangkauan kemampuan  pola tindak  dan pola pikir  yang  lebih progresif.
Upaya  penguatan  kultur    kewirausahaan    nelayan    yang    di  dalamnya menyangkut    perubahan  terhadap  sikap,  kebiasaan,  pola  pikir  ( mindset )  dan perilaku  nelayan    menjadi    lebih  progresif,  kreatif    serta    inovatif    dalam mengembangkan    usaha  dibidang  perikanan    maupun    non-perikanan.    Dalam hubungan  ini  esensi  dari  upaya  pemberdayaan  nelayan  menurut  Kusnadi  (2013  : 19-20)  dipahami  sebagai  rekayasa  sosial  ( social  engineering )  dan  perubahan budaya ( culture transformation ).
“Esensi  pemberdayaan    sebenarnya    sangat  terkait  erat  dengan  rekayasa sosial ( social engineering ) dan  perubahan kebudayaan masyarakat. Dengan memahami  kedua  unsur  yang  membangun  esensi  pemberdayaan  ini, aktivitas  pemberdayaan  diarahkan  untuk  menyiapkan  masyarakat  memiliki cara pandang, wawasan metode berpikir, dan perilaku budaya yang bersifat progresif, peka dan berorientasi masa depan. Dengan orientasi berpikir dan kapasitas  diri  yang  optimal,  upaya  untuk  mencapai  tujuan  pemberdayaan yaitu  kemandirian  dan  memanusiawikan  manusia  dapat  dicapai  secara efektif”.
Beberapa  bentuk  tindakan  yang  diproduksi  dan  direproduksi      pemerintah selaku  agent    pemberdayaan  seperti    dengan  cara  memberikan  penyuluhan, pembinaan-pembinaan,  pendidikan  serta  pelatihan  kewirausahaan  kepada nelayan,  telah  menjadikan  keterampilan  nelayan  dalam bidang usaha  menjadi lebih  baik    demikian  pula  daya    kreativitas  serta  inovasi    nelayan    dalam    usaha perikanan  dapat    tumbuh  dan  berkembang    sehingga  mampu  sebagai  penyangga dalam  pengembangan ekonomi  keluarga  nelayan  di wilayah  pesisir.
Upaya  pemberdayaan  masyarakat  nelayan,  melalui    penguatan  kultur kewirausahaan  dapat  dilakukan  melalui  strategi  penyuluhan,  pembinaan  serta pelatihan.  Semua  strategi  ini  berkaitan  dengan    proses    belajar  bersama  demi terwujudnya    kehidupan    yang  semakin    berdaya    seperti      dikemukakan Mardikanto (2013)  sebagai berikut :
"...    untuk  memberdayakan  dan  memperkuat  kemampuan  masyarakat melalui  proses  belajar  bersama  yang  partisipatif,  agar  terjadi  perubahan perilaku  pada  diri  semua  stakeholder  (individu,  kelompok,  kelembagaan) yang  terlibat  dalam  proses  pembangunan,  demi  terwujudnya  kehidupan yang  semakin  berdaya,  mandiri,  dan  partisipatif    yang  semakin  sejahtera secara berkelanjutan".
Pemerintah  selaku  agen  strategi  ( strategy a gent )  dalam    memberdayakan masyarakat  nelayan    melalui  pembinaan-pembinaan    serta  penyuluhan sebagaimana  dijelaskan    di  atas,  adalah  sejalan  dengan  falsafah  3-T  ( TEACH , TRUTH , and TRUST ) yaitu : pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan.
Falsafah  ini  menegaskan  bahwa    pemberdayaan  merupakan  kegiatan  pendidikan untuk  menyampaikan  kebenaran-kebenaran  yang  telah  diyakini.  Dengan perkataan  lain,  melalui  pemberdayaan,    masyarakat  dididik  untuk  menerapkan setiap  inovasi  (informasi  baru)  yang  telah  diuji  kebenarannya  dan  telah  diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya  (Mardikanto,2013  :  101),  hal  ini  juga  didukung  oleh  pendapat berikut, bahwa: “pemberdayaan pada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kapasitas  kelembagaan  mereka  dalam  upaya  mencapai  kesejataran  bersama” (Sandiasa, 2015: 6).
Dalam    hal  ini    DISKAN    Kabupaten  Buleleng,  sebagai  instansi    teknis yang secara sektoral  dan fungsional  memiliki tanggungjawab  dalam bidang ini telah  memberikan  pembinaan-pembinaan,  serta  pelatihan  terkait  dengan kewirausahaan.  Di  sini  pembinaan-pembinaan  serta  pelatihan  diberikan  dengan mempergunakan  pendekatan  kelompok.  Masyarakat  yang  tergabung    dalam kelompok wanita pengolah dan pemasar (POKLAHSAR), diberikan  pembinaan- pembinaan  serta  pelatihan  dalam    upaya  meningkatkan  kemampuan  dan keterampilan  menyangkut    difersifikasi    usaha    penambahan  nilai    produksi perikanan.    Hal  ini  dikemukakan    Bapak    Edi,    yang    merupakan  staf    pada DISKAN  Kabupaten Buleleng  sebagai  berikut :
“Daya  kreativitas  dan  inovasi  para  nelayan  di  sini  dapat  didorong  dan ditumbuhkan  melalui  pemberian  pelatihan  kewirausahaan  dibidang pengolahan  ikan.  Kegiatan  ini  dilakukan    pada  kelompok  pengolah  dan pemasar  perikanan  (POKLAHSAR)  yang  beranggotakan    ibu-ibu  dari keluarga nelayan yang ada di pesisir. Di sini hasil produksi perikanan pada umumnya tidak dipasarkan  dalam keadaan segar namun sebaliknya terlebih dahulu  diolah  untuk    diversifikasi  usaha  penambahan  nilai,  yaitu  dengan cara  :  pengasinan,  pindang  asap,  abon,  krupuk    dan  beberapa  pengolahan sudang lepet dan bakso”.
Pada  konteks  ini,  tindakan  penguatan  kultur  kewirausahaan,  dengan mendorong  tumbuhnya  daya    kreatifitas  dan  inovasi  pada  masyarakat  pesisir, termasuk    nelayan,  pada  prinsipnya  merupakan  tindakan  untuk  mereposisi  peran sumberdaya  manusia,  yang  dalam  kaitan    ini    Jackson  (1996)  dalam  Nawawi (2009  :  81)    mengemukakan  :  "reposisi  pada  dasarnya  merupakan  transformasi peran  yang  menuntut  kemampuan,  cara  kerja,  cara  berpikir  dan  peran  baru  dari sumberdaya manusia berkaitan dengan peningkatan inisiatif bekerja seseorang".
Sesuai  dengan  pemikiran  "reposisi  peran  sumberdaya  manusia"    dapat dipahami  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  melalui  DISKAN Kabupaten  Buleleng  sebagai  agen,  dapat  mengkonstruksi  reposisi  peran sumberdaya manusia yang signifikan  di wilayah pesisir. Artinya,  pembinaan dan pelatihan  termasuk  pemberian  bantuan  sarana-prasarana  pengolahan  ikan  yang diberikan  kepada    kelompok  pengolah  dan  pemasar  (POKLAHSAR)  dapat meningkatkan kualitas serta  kuantitas  kapasitas produksi pengolahan  ikannya.
Pemberdayaan  nelayan  yang dilakukan melalui tindakan penguatan kultur kewirausahaan ini telah  menjadikan  masyarakat nelayan  khususnya  para wanita nelayan  memiliki  kemampuan    yang  secara  kreatif  dan  inovatif    mampu melakukan pengolahan diversifikasi produk  dengan kwantitas  dan kwalitas yang lebih  baik.    Adanya  diversifikasi  usaha  penambahan  nilai    produksi    perikanan, berupa    olahan  ikan  asin,  pindang  asap,  abon,  sate  ikan,  krupuk  dan  beberapa pengolahan  sudang  lepet  dan  bakso,  dapat    menjadi    indikasi  kemampuan  dari nelayan  menyangkut    kreatifitas    dan  inovasi  nelayan,    dan  ini  dapat  menjadi alternatif    dalam  meningkatkan  pendapatan  keluarga  nelayan  dan  mengurangi kerentanan  nelayan.  Selain  kemampuan  melakukan  diversifikasi  usaha penambahan  nilai  pengolahan  perikanan,  pengembangan  kretifitas  dan  inovasi sebagai    indikasi  dari  penguatan  kultur  kewirausahaan  nelayan  juga  dilakukan pada usaha  non-perikanan  seperti melakukan  pengolahan rumput laut  menjadi olahan  yang  lebih  menarik  minat  konsumen  seperti  usaha  olahan  rumput  laut untuk dijadikan  bakso, kerupuk, sirup/manisan, dodol ,kue kering, agar-agar, dan sayur urap.

## 3.2. Penguatan Kelembagaan  Nelayan
Dalam  upaya  pengembangan  masyarakat  nelayan,  dan  untuk  mengatasi suatu  kondisi  yang  kurang  menguntungkan  dikalangan  nelayan,  serta    untuk memajukan    potensi  pembangunan  dengan  pengelolaan  secara  lebih  baik,  maka dilakukan  strategi  penguatan  kelembagaan  pada  masyarakat  nelayan.  Melalui penguatan    kelembagaan  secara    kolektif,  diharapkan    dapat  memberikan kemajuan    terhadap    kesejahteraan        komunitas  nelayan    secara    lebih    optimal. Kelembagaan dalam pengertian ini  tidak semata-mata lembaga atau instansi atau organisasi yang memiliki struktur saja, namun  juga meliputi seperangkat tatanan normatif  dalam  kehidupan  bermasyarakat  guna  mencapai  tujuan  tertentu (Soekanto,2003).
Menurut  Hayami  dan  Kikuchi  (dalam  Mardikanto,2012)    mengartikan kelembagaan    sebagai  suatu  perangkat  umum  yang  ditaati  oleh  anggota  suatu komunitas.  Sehubungan  ini,    Amanah  dan  Farmayanti  (20012  :  40) mengemukakan  :  "bahwa  pada  prinsipnya  pengertian  kelembagaan    dapat mencakup  sistem  gotong  royong,  sistem  sakap  dan  bagi  hasil,  dan  sebagainya, yang merupakan aktivitas kolektif masyarakat yang memiliki kelengkapan norma atau  aturan  tak  tertulis  yang  dipahami  dan  disepakati  oleh  para  pelakunya." Pengertian    kelembagaan    secara    lebih    luas  dikemukakan  Soleh  (2014:88) sebagai berikut :
"Kelembagaan    merupakan  bentuk  relasi  sosial  yang  setidaknya  memiliki empat  komponen    yaitu  :  1)  adanya  sekelompok  orang  yang  dapat diidentifikasi  dengan  jelas;  2)  adanya  tujuan  yang  akan  dicapai,  yang membuat  mereka  saling  bekerjasama/berinteraksi;  3)  adanya  aturan  yang ditaati  dan  mengikat  mereka  dalam  berinteraksi/bekerjasama;  4)  adanya struktur  organisasi,  dimana  setiap  orang  memiliki  posisi  dan  peran  yang harus mereka jalankan sesuai aturan yang telah ditentukan."
Pengertian  kelembagaan    yang  secara  spesifik  ditujukan  kepada  pelaku utama  perikanan  seperti    pada  nelayan,  pembudi  daya  ikan    maupun  pengolah perikanan  dinyatakan  di  dalam  Keputusan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/MEN/2012  sebagai berikut  :
"Kelembagaan pelaku utama perikanan  merupakan  kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang
terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam  lingkungan  pengaruh  dan  pimpinan  seorang  ketua  kelompok  pelaku utama kelautan dan perikanan".
Kelembagaan dalam pengertian sebagaimana diuraikan di  atas, sehingga di sini  pengertian  kelembagaan    nelayan  dapat  dipahami    sebagai    organisasi    yang beranggotakan    para  nelayan  yang    memiliki  suatu    struktur    dan    juga  tatanan yang bersifat  normatif  sebagai  landasan  dalam mewujudkan nilai-nilai tertentu yang telah disepakati  bersama dalam  aktivitas  kolektif.
Dalam    upaya  pemberdayaan  masyarakat  nelayan  melalui  tindakan penguatan    kelembagaan    tidak    harus  diartikan  sebagai    pembentukan    lembaga baru    dalam    masyarakat,  namun  dapat    mengembangkan    atau  menyelaraskan kelembagaan    yang  sebelumnya  telah  ada    di  masyarakat,  misalnya  dengan kelompok suka-duka , kelompok ibu-ibu  pengajian, kelompok  usaha, kelompok nelayan,  kelompok    arisan,  dan  organisasi  bentuk  lainnya.  Sehubungan  dengan ini,  Anwas (2013 : 75)  mengemukakan  sebagai berikut :
"Kompetensi  agen  pemberdayaan  dalam  menumbuhkan  kelembagaan masyarakat  meliputi:  kemampuan  dalam  menguatkan  atau  menghidupkan kelembagaan yang sudah ada dimasyarakat; kemampuan dalam membentuk kelembagaan  yang  belum  ada  tetapi  diperlukan  oleh  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  kesejahteraannya;  mensinergikan kelembagaan  yang  telah  ada,  termasuk  dengan  kelembagaan  yang  baru dibentuk; serta membangun kerjasama kelembagaan yang ada dimasyarakat dengan kelembagaan di luar masyarakat, dengan prinsip saling memahami, menghargai, dan saling menguntungkan".
Praktik pemberdayaan nelayan melalui  tindakan  penguatan  kelembagaan nelayan,  memiliki  tujuan  untuk   meningkatkan kapasitas organisasi  nelayan di wilayah  pesisir.  Hal  ini  dikemukakan    oleh    informan    Budi  Setiawan    sebagai berikut :
“Penguatan kelembagaan nelayan, adalah merupakan salah satu pendekatan yang  terdapat  di  dalam  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir  (PEMP).  Pada  tindakan  penguatan  kelembagaan  nelayan  di  sini, yang  secara  langsung    berhubungan    dengan  nelayan  adalah  pembentukan organisasi  nelayan  dalam  bentuk  kelompok-kelompok  nelayan  atau kelompok usaha bersama (KUB). Sebagaimana   halnya dengan pendekatan program  lainnya,  upaya  penguatan  kelembagaan  nelayan  di  sini,  diarahkan pada  peningkatan  kapasitas  organisasi,  yang  juga  dilakukan  melalui
pembinaan-pembinaan  serta  pelatihan  kepada  nelayan  dalam  membangun nilai kebersamaan dalam wadah kerjasama dalam bentuk organisasi nelayan atau kelompok nelayan  dan juga  Kelompok Uasaha Bersama  (KUB)  yang dinamis".
Bapak Kamarudin  seorang  nelayan di Kecamatan Seririt  mengungkapkan : "Kami di kelompok nelayan dan  juga  pada kelompok  pengolah beberapa kali  telah    menerima    pembinaan    serta    pelatihan    sehubungan    dengan kelembagaan    atau    organisasi  terutama    menyangkut    administrasi kelompok   seperti   pembinaan  dan  pelatihan dalam  hal  pengisian buku- buku    kelengkapan  yang  ada  di  kelompok    seperti    buku  kas,  buku inventaris,  buku  tamu,  bio  data  kelompok    dan  lain-lain.  Pada  tingkat kelompok    yaitu    para  pengurus    kelompok    juga  diberikan  pelatihan manajemen  serta kepemimpinan kelompok".
Berdasarkan  pernyataan  yang  dikemukakan  informan  seperti  di  atas,  dapat dijelaskan  bahwa  upaya  pemberdayaan masyarakat nelayan  di wilayah pesisir, khususnya  melalui      PEMP  maupun    PNPM-Mandiri  KP,  telah  dilakukan penguatan  kelembagaan  nelayan    dengan    meningkatkan      kapasitas  dan    peran organisasi  nelayan  yang ada di wilayah pesisir.  Penguatan kapasitas organisasi nelayan  dilakukan melalui pemberian  pembinaan, pendidikan serta pelatihan  ke organisasian.
Dalam  mewujudkan    penguatan  kelembagaan    nelayan,  upaya  kerjasama serta    gotong  royong    masyarakat  nelayan  terus  dibina  dan  diperkuat.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  berbagai  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  nelayan  di dalam  kegiatan    kelompok  seperti suka-duka dan  usaha  simpan-pinjam.    Upaya penguatan    kelembagaan    nelayan  yang  dilakukan  oleh    pemerintah,  adalah merupakan    strategi  tindakan    dalam  pemberdayaan  nelayan    melalui pengembangan    serta  penguatan  kelembagaan  nelayan  melalui    strategi peningkatan    kapasitas    organisasi  nelayan,  yang    pada    hakikatnya    merupakan penguatan    terhadap  potensi  kearifan    lokal  ( local  genius )    di  Bali    dalam kehidupan   bersama   sebagai  suatu kolektivitas  yang secara  tradisional  dikenal dengan   sebutan seka seperti seka nyaring dan seka pancing yang terdapat pada  masyarakat nelayan.
Sejak   dahulu  keberadaan  dari seka-seka tersebut telah terbentuk  dalam menata,  memelihara,  dan  mengembangkan  pola  interaksi  sosial  dikalangan
anggota  dalam  berbagai  kegiatan.    Adanya  aktivitas  tolong  menolong,  bantuan tenaga  dan  bantuan  dana  secara  terbatas  dan  tujuan  untuk  memperkuat  tradisi dapat  menjadi ciri khas dari seka tersebut (Astika,1994 : 125).   Hal ini  memiliki arti    yang  sangat  penting    dalam  konteks    penguatan  kelembagaan    masyarakat nelayan melalui  pola interaksi  yang dibangunnya hingga terbentuknya norma dan nilai bersama dikalangan nelayan dalam konsep menyama beraya, pada gelahang, segilik-seguluk, salunglung sabayantaka. Dalam  hubungan  ini    nampak bahwa basis kultural bangunan organisasi masyarakat nelayan adalah  sistem nilai dan  pranata-pranata  lokal.  Sistem  nilai  budaya  tersebut  diantaranya  sikap  saling membantu,  solidaritas  sosial,  kejujuran  dan  tanggung  jawab  sosial.    Pranata- pranata  lokal    yang  hidup    dalam  masyarakat,  seperti  kegiatan  gotong  royong, arisan,  simpan-pinjam,  pengajian,  serta  kerjasama  dalam  kegiatan  penangkapan (Kusnadi, 2013 : 42)

## 3.3. Penguatan Partisipasi Masyarakat Nelayan
Dalam wacana pembangunan, terminologi partisipasi sangat melekat dengan terminologi  pemberdayaan.  Pemberdayaan,  pada  hakikatnya  adalah  untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu  dan  mau secara aktif berpartisipasi dalam  setiap  program  dan    kegiatan  pembangunan  yang  bertujuan  untuk memperbaiki  mutu    hidup      (kesejahteraan)  masyarakat,  baik    dalam    pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun  mental (Mardikanto,2013:88). Peranan partisipasi dalam  pembangunan,  tidak  hanya  dari  pengambil  kebijaksanaan  tertinggi, perencana, pemimpin pelaksanaan operasionil, tetapi juga dari petani-petani  yang masih  tradisional,  nelayan,  buruh,  pedagang  kecil  dan  lain-lain  (Bintoro  Tjokro Amidjojo, 1987 : 222).
Secara    legal    formal    pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan telah  dituangkan dalam Undang-Undang  Nomor 25 Tahun  2004 tentang    Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Pada  Pasal  1    Undang- Undang    tersebut    menegaskan,  “Pembangunan  harus  memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat.”    Hal  ini  didukung  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  “pentingnya
partisipasi  dalam  proses  yang  berhubungan  dengan  aspek  upaya  yang  dapat mempengaruhi  keselamatan,  kesejahteraan  dan  pengembangan  masyarakat” (Budiadnyana &  Sandiasa, 2017:  8). Dalam hubungan ini, penguatan  partisipasi masyarakat  dalam    upaya  pemberdayaan    masyarakat    dilakukan    dengan memberikan    ruang    serta    akses  yang  lebih    besar    kepada    masyarakat  dalam mengambil  peran    secara    lebih  aktif      baik    pada  proses    perencanaan, pelaksanaan  maupun evaluasi pembangunan yang  menyangkut   masyarakat itu sendiri,    sehingga    masyarakat    memiliki  tanggung  jawab  yang  lebih  besar terhadap pembangunan.
Penguatan    partisipasi    dalam    upaya  pemberdayaan  nelayan  di  Wilayah Pesisir  Barat  Kabupaten  Buleleng,    dapat    dilakukan    melalui    pemberian  ruang serta  akses    yang  lebih  luas    kepada  nelayan  baik  secara    kelompok  maupun individual. Partisipasi atau keterlibatan dari masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam  proses pengambilan keputusan  di  sini, nampak pada  forum-forum rapat  di  desa,  seperti  dalam  penyusunan  rencana  pembangunan.  Hal  ini dikemukakan  informan  Made  Widharsana,  sebagai    staf  pemerintahan  Desa Kalisada Kecamatan  Seririt menyatakan  sebagai berikut :
“Pemerintah  Desa  selalu  melibatkan  masyarakat  nelayan  yang  diwakili oleh    para  ketua  kelompok  nelayan  yang  ada  di  Desa  untuk  ikut  pada rapat-rapat  di  Desa  dalam  menyusun  atau  membuat  perencanaan pembangunan  di  Desa  seperti  misalnya  pada  kegiatan  Musyawarah Rencana  Pembangunan  (MUSRENBANG)  di  tingkat  desa”.  (wawancara tanggal 4 Oktober  2017).
Keterlibatan  nelayan  dalam  proses  pengambilan  keputusan    menyangkut pembangunan  di  desa    dapat  dibenarkan    oleh    informan    Ketut  Berata  sebagai petugas  penyuluh  perikanan  Kecamatan  Seririt  yang  pada  intinya    menyatakan bahwa    pengurus  kelompok  nelayan    yang  merupakan  perwkilan    dari  para nelayan  dapat    berperan  aktif  dalam  proses  penyusunan  rencana,  pelaksanaan maupun  evaluasi kebijakan pembangunan desa yang terwadahkan pada  forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. Melalui forum ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah  bagi nelayan  untuk berpartisipasi dalam pembangunan    dalam  bentuk    aspirasi  atau  usulan-usulan  kepada  pemerintah
menyangkut  kepentingan  atau  kebutuhan  nelayan.  Dalam  kaitan  ini  seorang nelayan  yang  tergabung  dalam  Kelompok  Nelayan  Bhakti  Samudra  di  Desa Kalisada Kecamatan Seririt  mengemukakan sebagai berikut :
“Kami dari nelayan  dapat  dilibatkan dalam  rapat-rapat  di Desa  untuk ikut  menyusun  perencanaan  pembangunan  di  desa.  Dalam  rapat  tersebut kami  membuat  usulan-usulan  menyangkut  kebutuhan  serta  kepentingan kami  sebagai  nelayan  seperti  misalnya  mengajukan  permohonan  untuk memperoleh  bantuan  seperti  jaring,  rumpon  dan  yang  lainnya.  Apa  yang kami  usulkan  sebagai  kebutuhan  nelayan  pada  MUSRENBANG  di  desa sebelumnya  telah  kami  musyawarahkan  ditingkat  kelompok  dan  telah menjadi keputusan bersama dari kelompok nelayan kami”.
Dengan keterlibatan nelayan dalam tahapan proses pembangunan tersebut diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan  diri  nelayan  dalam  mengambil peran  untuk  menentukan  kehidupannya.  Hal  ini  menjadi  penting  dalam pemberdayaan  masyarakat  nelayan    karena    menurut  Simon  dalam  Lauer (2003:491)  mengemukakan    perubahan  dalam  perilaku  manusia  hanya  dapat ditimbulkan  segera,  bila  yang  diharapkan  berubah  dapat  berpartisipasi  dalam memutuskan  perubahan  apa  yang  akan  dilakukan  dan  bagaimana  cara melakukannya.
Keterlibatan    atau  partisipasi  masyarakat  nelayan  di  sini,  tidak  hanya dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan saja  tetapi  juga berperan aktif    dalam  menjaga  keamanan  pesisir  pantai  dari    orang-orang  yang  ingin menangkap    ikan  dengan    mempergunakan  potassium    dan    cara  pengeboman. Bentuk  tindakan partisifasi  seperti ini dilakukan  nelayan didasarkan pada suatu kesadaran  akan  kelestarian  lingkungan  dan  manfaatnya  bagi  generasi mendatang.  Hal  ini  sesuai  dengan  Bornby  (1974)  dalam  Mardikanto  (2013:81) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai tindakan adalah untuk “mengambil bagian”  yaitu  kegiatan  atau  pernyataan  untuk  mengambil  bagian  dari  kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

## 3.4.  Penguatan Permodalan  Usaha  Nelayan
Pola  kebijakan  penguatan  permodalan  ini  direalisasikan  oleh  pemerintah dalam  tindakan  program    pemberian  bantuan  pendanaan  kepada  nelayan  baik
dalam  tindakan  Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  serta  Dana  Ekonomi Produktif  (DEP)  dengan  system  pinjaman  bergulir  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  masyarakat  nelayan.    Menurut  Peraturan  Menteri  Kelautan Dan  Perikanan  NOMOR  PER.  12/MEN/2008  Tentang    Bantuan  Langsung Masyarakat    Bidang    Kelautan    Dan  Perikanan    pada    pasal  1(1)    dinyatakan sebagai  berikut :
“Bantuan  langsung  masyarakat  bidang  kelautan  dan  perikanan  adalah bantuan    yang    diberikan    kepada    masyarakat    atau    lembaga kemasyarakatan    termasuk    lembaga    non  pemerintah    bidang    pendidikan secara  selektif, tidak  terus menerus  baik  berupa  barang, uang  atau  jasa yang    bertujuan    untuk    peningkatan    kesejahteraan    masyarakat    bidang kelautan  dan  perikanan”.
Berdasarkan    peraturan  yang    ada,  Bantuan    Langsung    Masyarakat  (BLM) bidang  kelautan  dan  perikanan  hanya diberikan  pada  kegiatan  yaitu :
a. Penangkapan  ikan  skala  mikro kecil;
b. Pembudidayaan  ikan  skala  mikro  kecil;
c. Pengolahan  dan pemasaran  hasil  perikanan  skala  mikro  kecil;
d. Jasa  dan  industri  kelautan  skala  mikro kecil;
e. Pendidikan  perikanan  non  pemerintah; atau
f. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh  masyarakat.
Bantuan  Langsung   Masyarakat  (BLM)  bidang  kelautan  dan  perikanan sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan peraturan dapat diberikan  kepada perseorangan  atau  lembaga  masyarakat  dengan  suatu  persyaratan yaitu :
a. Pendapatan/daya beli  masyarakat  belum  dapat   memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari;
b. Mendorong    tumbuh    dan  berkembangnya    budaya/kearifan  lokal    pada masyarakat  yang  bersangkutan;
c. Mendorong pemanfaatan  potensi  sumber daya  kelautan  dan  perikanan setempat;
d. memberikan kemudahan  aksesibilitas, perekonomian  serta  sarana  dan prasarana  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  kelautan  dan  perikanan; dan/atau;
e. Kegiatan    yang    dilakukan    tidak    bertentangan/tidak    melanggar peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.
Bantuan  pendanaan  bagi  nelayan  sebagaimana  ditetapkan  di  dalam Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  tersebut  di  atas,  secara  jelas mengarahkan  serta  memberi  motivasi  kepada  masyarakat  kearah  pemberdayaan
nelayan,  dimana  bantuan  dana  yang  diberikannya    dapat  dipergunakan  sebagai modal  untuk  pengadaan  alat-alat    bantu  dan  atau  bahan-bahan    yang  diperlukan dalam  usaha  produksi  perikanan  bagi  masyarakat  pesisir  dan  juga  dipergunakan sebagai  permodalan  usaha  di  sektor  perikanan  seperti  usaha  penangkapan  ikan, pedagang  ikan    serta  pengolahan  ikan.  Dengan  bantuan  pendanaan  seperti  itu, diharapkan  nelayan  dapat  mengembangkan    usahanya  sehingga    memperoleh pendapatan  yang  semakin  meningkat    yang  akhirnya  dapat  pula  meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat nelayan.

## 4. Simpulan dan Saran

## 4.1. Simpulan
1. Pemerintah  secara  sektoral  telah melaksanakan  beberapa tindakan  yang merupakan    bagian    dari    program  pemberdayaan  masayarakat  pesisir termasuk  nelayan    melalui  beberapa  kegiatan  yaitu    penguatan  kultur kewirausahaan  nelayan,    Penguatan  kelembagaan  nelayan,  penguatan partisifasi,  penguatan  permodalan  nelayan  termasuk    pemberian  bantuan permodalan secara bergulir, maupun bantuan  prasarana.
2. Masyarakat nelayan  dapat merasakan dampak positif  dari upaya  - upaya pemberdayaan    seperti  diversifikasi    usaha  perikanan  maupun  non perikanan    yang  semakin    meningkat  serta  jangkauan  penangkapan  yang semakin luas  sehingga  dapat berpengaruh  pada keadaan  social-ekonomi nelayan  yang  semakin  baik  walaupun    hal  ini  masih    bersifat  parsial  di kalangan nelayan.

## 4.2. Saran-saran
1. Pekerjaan  sebagai nelayan  memiliki  kerentanan  yang sangat tinggi  baik yang  disebabkan  karena    faktor  alam    seperti  keadaan  cuaca  atau  iklim ataupun  karena    factor    kebijakan    sehingga    nelayan  sudah  semestinya memiliki  kemampuan  adaptasi  yang  tinggi.  Oleh  karena  demikian    pihak pemerintah  melalui  instansi  terkait  baik  secara  sektoral  maupun  lintas sektoral  dapat memberikan  dan mendorong kemampuan adaptasi nelayan tersebut  melalui    pelatihan-pelatihan  keterampilan  non-perikanan  seperti
pertukangan,  bengkel,  menjarit    yang  kemudian  di  dukung  dengan permodalan    sehingga  nelayan  tidak  akan  menganggur  dan  kehilangan pendapatan  karena  nelayan    tidak  bisa    melaut    di  musim  pacekelik  dan iklim yang kurang mendukung.
2. Saat  sekarang  masyarakat  nelayan  mestinya  dapat    diberikan    bantuan permodalan  usaha  nelayan  oleh  pemerintah  melalui  lembaga-lembaga keuangan    yang  tidak  lagi  dirasakan  memberatkan  nelayan    seperti keharusan    adanya  jaminan  atau  agunan    berupa  sertifikat    atau  BPKB ketika  memperoleh  kredit usha nelayan  yang selama ini menjadi keluhan masyarakat nelayan terutama para nelayan kecil.

## Daftar  Pustaka
Amanah,  Siti,  2005.  “Pengembangan  Masyarakat  Pesisir  Berdasarkan  Kearifan Lokal Di Pesisir Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali” (Disertasi). Bogor : Sekolah  Pasca Sarjana Institut  Pertanian Bogor.
Apridar,Karim.M dan Suhana, 2011. Ekonomi Kelautan dan Pesisir. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Budiadnyana,  I  Nyoman  &    Gede  Sandiasa,  2017.    “Pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kelurahan Penarukan,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten  Buleleng”.  Dalam Locus Majalah  Ilmiah  Fisip Vol  8  No.  1  -  Agustus  2017.  http://www.fisip- unipas.com/asset/user_file/20171125111928_nyoman%20budiadnyanan- %20gede%20sandiasa%20majalah%20ilmiah%20locus%20agustus%20201 7-2018.pdf
Bungin,Burhan,  2010. Analisis  Data  Penelitian    Kualitatif .  Jakarta  :  Rajawali Pers.
Daryanto,Arief.  2004. Penguatan  Kelembagaan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat Sebagai  Modal  Sosial  Pembangunan .  Agrimedia  Vol.9  No.1-Maret  2004 (dalam http://repsitory.ipb.ac.id. diakses  tanggal 2 Mei 2013)
Eko,  Sutoro,  2004. Reformasi  Politik    Dan    Pemberdayaan    Masyarakat . Yogyakarta : APMD Press.
Fauzi,Akhmad.2005.  Kebijakan Perikanan  dan  Kelautan  :  Isu,  Sintesis,  Dan Gagasan . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Fauzi,Akhmad.2010. Ekonomi  Perikanan  :  Teori,Kebijakan,  dan  Pengelolaan .
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Firmansyah, 2013. Peran Lembaga Pembiayaan Formal Dalam Usaha Perikanan Tangkap (Sistem Pembiayaan Nelayan, Editor : Mochamad Nadjib). Jakarta : LIPI Press
Hamidi, 2005. Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi  Praktis Pembuatan
Proposal  dan Laporan Penelitian .  Malang : Universitas Muhammadiyah.
Kusnadi,  2009. Keberdayaan  Nelayan    dan  Dinamika  Ekonomi  Pesisir . Jogyakarta : Ar-ruzz Media.
Kusnadi,2007. Jaminan Sosial Nelayan . Yogyakarta : LKiS.
Kusnadi,2008. Akar Kemiskinan Nelayan .Yogyakarta : LKis.
Kusnadi,2013. Membela  Nelayan . Yogyakarta : Graha Ilmu
Moleong, Lexy  J,. 2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung : Remaja Rosda  Karya.
Mudana,I Wayan. 2013. Ideologi Nyegara Gunung : Sebuah Kajian Sosiokultural Kemiskinan Pada Masyarakat Pesisir di Bali Utara . Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora FIS Undiksha, Vol.2,No.1, April 2013, ISSN : 2303-2898
Nawawi, Hadari H,. 2001. Metode Penelitian  Bidang  Sosial . Yogyakarta: Gajah Mada  University  Press.
Sandiasa, Gede, 2015. “Strategi Implementasi Kebijakan Irigasi Berbasis Kearifan Lokal”.  Dalam Prosiding  Seminar:  Local  Genius  dalam  Perspektif
Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan Oktober
2015 P.2-22. P3M UNIPAS
Singaraja. http://fisip- unipas.com/asset/user_file/20170912124035_naskah%20prosiding%20gede %20sandiasa%20%20oktober%20%202015.pdf
Satria,Arif,  2015. Pengantar  Sosiologi  Masyarakat  Pesisir .  Jakarta  :  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Satria,Arif,  2015. Politik  Kelautan  dan  Perikanan  :  Catatan  Perjalanan Kebijakan  Era  SBY  Hingga  Jokowi. Jakarta  :  Yayasan    Pustaka    Obor Indonesia.
Subri,M., 2005. Ekonomi  Kelautan . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP  Jember, 2007. Strategi Hidup Masyarakat Nelayan . Yogyakarta : LKiS.
Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor.  27    Tahun    2007    Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.
Wibowo,Edi  dan  Tangkilisan,2004. Kebijakan  Publik  Pro  Civil  Society . Yogyakarta : YPAPI.