## COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN: 2597-5234

## ONLINE-BASED PUBLIC SERVICES IN THE VILLAGE (A STUDY ON PERMISAN VILLAGE, JABON DISTRICT)

## PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE DI DESA (STUDI PADA DESA PERMISAN KECAMATAN JABON)
Fierda Lestari SP 1 , Emmira Iffat 2 , Mokh. Irwanto 3 , M. Fatihul Iman 4 , Sutrisno 5 , Sigit
Hermawan 6
Master of Management, Faculty of Business, Law, and Social Sciences, Muhammadiyah University of Sidoarjo 1,2,3,4,5,6 fierda.sarpangga@pln.co.id 1 , emmiraiffat24@gmail.com 2 , irwangm109@gmail.com 3 , fatihuliman27@gmail.com 4 , sutris11@umsida.ac.id 5 , sigithermawan@umsida.ac.id 6

## ABSTRACT
The era of globalization and the development of information technology have driven digital transformation in  public  services,  including  at  the  village  level,  with  Permisan  Village  in  Jabon  District  becoming  an interesting  example  of  online-based  public  service  implementation.  This  research  aims  to  examine  and analyze the implementation of online-based public services in Permisan Village, Jabon District, as well as identify supporting and inhibiting factors in its application. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, involving in-depth interviews, participant observation, and documentation studies to explore the implementation of online-based public services in Permisan Village. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model, with triangulation techniques and member checking to ensure data validity. The research results show that the implementation of online-based public services in Permisan Village, Jabon District is an initiative to improve the efficiency and accessibility of public services, with the Sipraja system for general correspondence and Plavon for population administration. Despite facing challenges such as the digital divide and technical constraints, this system has had a positive impact by accelerating  services  and  providing  flexibility  of  access.  The  main  supporting  factors  include  the commitment of the village government, effective socialization, and positive response from residents, while inhibiting factors include the digital divide, technical constraints, and limited infrastructure. The village government continues to strive to overcome existing challenges, including plans to expand wifi networks and improve information technology infrastructure, to optimize the implementation of this system.
Keywords : Public Services, Digital Transformation, Implementation, Permisan Village, Technology.

## ABSTRAK
Era  globalisasi  dan  perkembangan  teknologi  informasi  telah  mendorong  transformasi  digital  dalam pelayanan publik, termasuk di tingkat desa, dengan Desa Permisan di Kecamatan Jabon menjadi contoh menarik  implementasi  pelayanan  publik  berbasis  online.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menganalisis implementasi pelayanan publik berbasis online di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, serta mengidentifikasi  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  penerapannya.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi untuk mengeksplorasi implementasi pelayanan publik berbasis online di Desa  Permisan.  Analisis  data  menggunakan  model  interaktif  Miles  dan  Huberman,  dengan  teknik triangulasi dan member checking untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian memaparkan bahwa Implementasi pelayanan publik berbasis online di Desa Permisan, Kecamatan Jabon merupakan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, dengan sistem Sipraja untuk pengurusan surat-surat umum dan Plavon untuk administrasi kependudukan. Meskipun menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital dan kendala teknis, sistem ini telah memberikan dampak positif dengan mempercepat pelayanan dan memberikan fleksibilitas akses. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pemerintah desa,  sosialisasi  efektif,  dan  respon  positif  warga,  sementara  faktor  penghambat  termasuk  kesenjangan digital, kendala teknis, dan keterbatasan infrastruktur. Pemerintah desa terus berupaya mengatasi tantangan yang  ada,  termasuk  rencana  perluasan  jaringan  wifi  dan  peningkatan  infrastruktur  teknologi  informasi, untuk mengoptimalkan implementasi sistem ini.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Transformasi Digital, Implementasi, Desa Permisan, Teknologi.

## INTRODUCTION
Background Era globalisasi dan perkembangan teknologi  informasi  yang  pesat  telah membawa  perubahan  signifikan  dalam berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat, termasuk  dalam  hal  pelayanan  publik. Transformasi digital yang terjadi secara masif  telah  mendorong  pemerintah  di berbagai  tingkatan  untuk  mengadopsi sistem  pelayanan  berbasis  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  guna meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan kualitas layanan kepada masyarakat.(Purba et al., 2021) Paradigma e-government atau pemerintahan  elektronik  kini  menjadi tren  global  yang  diadopsi  oleh  banyak negara,  termasuk  Indonesia,  sebagai upaya  untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik (good governance).(Nugroho & Purbokusumo,
2020)
Di  Indonesia,  implementasi  e- government  telah  menjadi  agenda penting  dalam  reformasi  birokrasi  dan peningkatan  pelayanan  publik.  Hal  ini sejalan  dengan  visi  pemerintah  untuk mewujudkan  "Indonesia  Digital"  dan mendorong  transformasi  digital  di berbagai sektor.(Setyasih, 2022) Namun, upaya  digitalisasi  pelayanan  publik  ini tidak  hanya  terbatas  pada  level pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga mulai  merambah  hingga  ke  tingkat pemerintahan desa.
Desa,  sebagai  salah  satu  entitas pemerintahan,  memiliki  peran  penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu meliputi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan.  Untuk  menjalankan  fungsi- fungsi  ini,  desa  dilengkapi  dengan berbagai  peraturan  yang  menjadi pedoman  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan.  Selain  itu,  desa  juga
memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sumber- sumber  lainnya  (Ikhbaluddin,  2021). Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil dan  terdekat  dengan  masyarakat, memiliki peran strategis dalam menyediakan  pelayanan  publik  yang berkualitas  dan  mudah  diakses  oleh warganya.(Revida et al., 2022)
Pemerintah  memiliki  tanggung jawab  utama  untuk  melayani  dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan  mereka  di  berbagai  aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah sering disebut sebagai pelayan masyarakat. Untuk memenuhi tugas ini, pemerintah  membentuk  berbagai  badan organisasi  di  bawah  pengawasan pemerintah  yang  bertujuan  melayani kebutuhan rakyat. Salah satu contohnya adalah pemerintahan desa, yang merupakan  unit  paling  dasar  dalam struktur  pemerintahan  di  Indonesia. Pemerintahan  desa  terdiri  dari  wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang yang diakui secara hukum. Dalam menjalankan  tugas  pemerintahan,  desa dibantu  oleh  kantor  desa  untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan  masyarakat  desa  dapat tercapai  dengan  optimal.(Styo  & Sukmana, 2022) Penyelenggaraan pelayanan publik dalam  struktur  kerja  pemerintah  dapat diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Penggunaan  teknologi  informasi  ini mencakup aktivitas yang terkait dengan pengolahan  data  dan  informasi,  sistem manajemen,  serta  proses  kerja  secara digital (Kurnia & Rosdiana, 2023). Oleh karena  itu,  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  sangat penting  dan  memiliki  keterkaitan  erat dengan proses kerja.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2014  tentang  Desa  telah  memberikan otonomi  yang  lebih  besar  kepada  desa untuk mengatur dan mengurus
kepentingan  masyarakatnya  sendiri, termasuk  dalam  hal  pelayanan  publik. Hal  ini  membuka  peluang  bagi  desa untuk  berinovasi  dan  mengadopsi teknologi  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanannya. Pelayanan publik berbasis  online  di  tingkat  desa  menjadi sebuah  terobosan  yang  menjanjikan untuk mengatasi berbagai kendala klasik seperti birokrasi yang rumit, proses yang lama, dan keterbatasan akses informasi.(Labolo, 2017) Namun, implementasi pelayanan publik berbasis online  di  tingkat  desa  bukanlah  tanpa tantangan. Kesenjangan digital (digital divide)  masih  menjadi  isu  yang signifikan di banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan.
Keterbatasan  infrastruktur  teknologi, rendahnya  literasi  digital  masyarakat, serta  kurangnya  sumber  daya  manusia yang  kompeten  di  bidang  TIK  menjadi hambatan  utama  dalam  pengembangan sistem  pelayanan  online  di  desa.  Selain itu,  faktor  budaya  dan  kebiasaan masyarakat  yang  masih  lebih  nyaman dengan  sistem  pelayanan  konvensional juga  perlu  diperhatikan  dalam  proses transisi  menuju  pelayanan  berbasis digital.(Onitsuka et al., 2018) Di tengah berbagai  tantangan  tersebut,  beberapa desa di Indonesia telah mulai menginisiasi dan mengimplementasikan sistem pelayanan publik berbasis online.
Salah satu nya yakni di Desa Permisan,
Kecamatan  Jabon.  Desa  ini  telah menunjukkan komitmen untuk mengadopsi teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya,  meskipun  berada  di  wilayah yang relatif jauh dari pusat kota. Desa Permisan, dengan karakteristik geografis dan demografisnya yang unik, menjadi lokus yang menarik untuk mengkaji bagaimana  sebuah  desa  berupaya mengintegrasikan teknologi dalam sistem  pelayanan  publiknya.  Proses transisi dari sistem pelayanan konvensional  menuju  sistem  berbasis online  di  Desa  Permisan  tentunya memiliki dinamika tersendiri yang layak untuk diteliti secara mendalam.
Bagaimana  strategi  yang  diterapkan, tantangan  yang  dihadapi,  serta  dampak yang dirasakan oleh masyarakat menjadi aspek-aspek  penting  yang  perlu  digali dalam penelitian ini.
Studi  tentang  pelayanan  publik berbasis  online  di  Desa  Permisan  tidak hanya  relevan  dalam  konteks  lokal, tetapi  juga  memiliki  signifikansi  yang lebih  luas  dalam  diskursus  tentang transformasi digital di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  gambaran  komprehensif tentang  proses,  tantangan,  dan  peluang dalam  mengimplementasikan  sistem pelayanan  publik  berbasis  online  di tingkat  desa.  Lebih  jauh,  studi  ini  juga dapat  menjadi  referensi  bagi  desa-desa lain  yang  ingin  mengadopsi  sistem serupa,  serta  menjadi  masukan  bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan  strategi  pengembangan  e- government di tingkat desa.
Penelitian  ini  juga  memiliki relevansi  yang  kuat  dengan  agenda pembangunan nasional, khususnya dalam  upaya  mewujudkan  pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan  antara  desa  dan  kota. Melalui adopsi teknologi dalam pelayanan publik, desa diharapkan dapat meningkatkan  daya  saingnya  dan memberikan  pelayanan  yang  setara dengan  wilayah  perkotaan.  Hal  ini sejalan  dengan  semangat  "membangun Indonesia dari pinggiran" yang menjadi salah  satu  prioritas  pembangunan nasional.
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,
studi  ini  juga  berkontribusi  pada diskursus global tentang peran teknologi dalam  pembangunan  pedesaan  (rural development).  Bagaimana  teknologi dapat menjadi katalis bagi pemberdayaan  masyarakat  desa  dan peningkatan  kualitas  hidup  mereka menjadi  pertanyaan  penting  yang  perlu dijawab.  Pengalaman  Desa  Permisan dalam  mengadopsi  sistem  pelayanan publik berbasis online dapat memberikan  wawasan  berharga  tentang bagaimana desa-desa di negara berkembang dapat memanfaatkan teknologi  untuk  mengatasi  berbagai tantangan pembangunan.
Lebih  lanjut,  penelitian  ini  juga relevan  dengan  agenda  Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan  ke-9  tentang  "Industri,  Inovasi dan  Infrastruktur"  serta  tujuan  ke-16 tentang  "Perdamaian,  Keadilan  dan Kelembagaan yang Tangguh". Implementasi pelayanan publik berbasis online  di  tingkat  desa  dapat  dilihat sebagai  upaya  untuk  membangun infrastruktur  yang  tangguh,  mendorong inovasi,  serta  memperkuat  institusi pemerintahan di level grassroot.
Dari perspektif teoretis, penelitian ini  dapat  memberikan  kontribusi  pada pengembangan  konsep  e-government dan  smart  village.  Bagaimana  konsep- konsep  yang  umumnya  diterapkan  di wilayah  perkotaan  ini  dapat  diadaptasi dan  diimplementasikan  dalam  konteks pedesaan  menjadi  aspek  yang  menarik untuk  dikaji.  Studi  ini  juga  dapat memperkaya  literatur  tentang  adopsi teknologi  di  tingkat  lokal,  khususnya dalam  konteks  negara  berkembang seperti Indonesia.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga memiliki implikasi praktis yang signifikan.  Hasil  studi  dapat  menjadi bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  Desa Permisan  untuk  terus  menyempurnakan sistem pelayanan publik berbasis online
yang  telah  diimplementasikan.  Bagi desa-desa  lain,  studi  ini  dapat  menjadi sumber  pembelajaran  dan  inspirasi dalam  mengembangkan  sistem  serupa. Sementara  bagi  pemerintah  daerah  dan pusat,  temuan  penelitian  ini  dapat menjadi  masukan  dalam  merumuskan kebijakan dan program yang mendukung digitalisasi  pelayanan  publik  di  tingkat desa.
Namun,  implementasi  pelayanan publik  berbasis  online  di  tingkat  desa bukanlah  solusi  universal  yang  dapat diterapkan  secara  seragam  di  semua desa. Setiap desa memiliki karakteristik, potensi,  dan  tantangan  yang  unik.  Oleh karena  itu,  studi  ini  juga  akan mengeksplorasi bagaimana Desa Permisan mengadaptasi konsep pelayanan publik berbasis online sesuai dengan  konteks  lokalnya.  Aspek kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam  proses  pengembangan  dan implementasi  sistem  pelayanan  online juga  menjadi  fokus  penting  dalam penelitian ini. Dengan mempertimbangkan
berbagai aspek di atas, penelitian tentang "Pelayanan  Publik  Berbasis  Online  di Desa  (Studi  pada  Desa  Permisan Kecamatan  Jabon)"  menjadi  sangat relevan  dan  penting.  Studi  ini  tidak hanya  akan  memberikan  gambaran tentang  implementasi  teknologi  di tingkat  desa,  tetapi  juga  dapat  menjadi katalis  bagi  transformasi  digital  yang lebih  luas  di  wilayah  pedesaan Indonesia.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan  baik  secara  teoretis  maupun praktis  dalam  upaya  meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
mendorong  pembangunan  desa  yang berkelanjutan di era digital.

## Formulation of the problem
Berdasarkan  pada  pemaparan  latar belakang  di  atas,  maka  perumusan
masalah dalam penelitian ini yakni:
1. Bagaimana  implementasi  pelayanan publik  berbasis  online  di  Desa
Permisan, Kecamatan Jabon?
2. Apa  saja  faktor  pendukung  dan penghambat dalam penerapan pelayanan  publik  berbasis  online  di Desa Permisan, Kecamatan Jabon?

## Research purposes
Berdasarkan  pada  perumusan masalah  di  atas,  maka  tujuan  dari penelitian ini yakni:
1. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis implementasi pelayanan publik berbasis  online  di  Desa  Permisan,
Kecamatan Jabon.
2. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis faktor  pendukung  dan  penghambat dalam  penerapan  pelayanan  publik berbasis  online  di  Desa  Permisan, Kecamatan Jabon.

## LITERATURE REVIEW
Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  untuk  memenuhi kebutuhan warga. Ini mencakup penyediaan  barang,  jasa,  dan  layanan administratif sesuai dengan hukum yang berlaku  (Widanti,  2022).  Pelayanan  ini ditujukan untuk semua warga negara dan penduduk  tanpa  diskriminasi,  dengan tujuan  utama  untuk  memenuhi  hak-hak dasar  dan  kebutuhan  masyarakat (Zamharira et al., 2023). Dalam konteks penelitian  ini,  fokusnya  adalah  pada bagaimana pemerintah desa Permisan di Kecamatan  Jabon  menyelenggarakan pelayanan  tersebut  melalui  platform online,  yang  potensial  meningkatkan efisiensi,  aksesibilitas,  dan  kualitas layanan kepada masyarakat desa.

## Sistem Berbasis Online
Sistem  atau  metode  pelayanan berbasis online merujuk pada
penggunaan  teknologi  digital,  terutama internet,  untuk  memfasilitasi  interaksi antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat dalam konteks pelayanan publik (Indrayani,  2023).  Ini  mencakup berbagai  platform  seperti  situs  web, aplikasi mobile, atau sistem manajemen informasi  yang  memungkinkan  warga untuk mengakses informasi, mengajukan permohonan,  melacak  status  layanan, atau  berkomunikasi  dengan  aparatur desa  secara  virtual.  Pendekatan  ini menghilangkan  batasan  waktu  dan tempat,  memungkinkan  masyarakat untuk mengakses layanan 24/7 dari mana saja, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik.(Hamurdani  &  Kholik,  2023) Implementasinya dapat meliputi pengajuan  dokumen  secara  online, sistem  antrean  digital,  pembayaran elektronik  untuk  retribusi  desa,  atau portal informasi desa yang komprehensif, semuanya bertujuan untuk  mempermudah  dan  mempercepat proses pelayanan publik di tingkat desa.

## Desa
Desa  adalah  entitas  administratif terkecil  dalam  struktur  pemerintahan Indonesia  yang  memiliki  otonomi terbatas. Desa diakui sebagai komunitas hukum  dengan  batas  geografis  yang jelas, dimana penduduknya memiliki hak untuk mengelola urusan internal mereka sendiri.(Sugiman,  2018)  Kewenangan ini  mencakup  aspek  pemerintahan  dan pelayanan  publik  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  karakteristik lokal.  Desa  juga  memiliki  legitimasi kultural  yang  berakar  pada  sejarah  dan tradisi  setempat,  yang  diakui  dan dilindungi  oleh  konstitusi.  Meskipun memiliki tingkat otonomi tertentu, desa tetap  merupakan  bagian  integral  dari sistem pemerintahan nasional Indonesia, menciptakan keseimbangan antara pengelolaan lokal dan integrasi
nasional.(Wijayanto et al., 2022)

## Pelayanan Publik Berbasis Online
Pelayanan  publik  berbasis  online adalah  sistem  penyediaan  layanan  dan informasi oleh pemerintah Desa
Permisan,  Kecamatan  Jabon,  kepada masyarakatnya  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi, khususnya internet. Sistem ini mencakup berbagai  jenis  pelayanan  administratif seperti pengurusan dokumen kependudukan,  perizinan,  atau  surat keterangan,  serta  penyebaran  informasi penting  terkait  program  dan  kebijakan desa.  Pelayanan  ini  dilakukan  melalui platform  digital  seperti  website  resmi desa, aplikasi mobile, sistem manajemen dokumen  elektronik,  atau  media  sosial resmi desa, yang memungkinkan warga untuk mengakses layanan dan informasi tanpa  harus  datang  langsung  ke  kantor desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan  efisiensi,  transparansi, dan  aksesibilitas  pelayanan  publik  di tingkat  desa,  sekaligus  mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola desa.(Mulianingsih et al., 2024) RESEARCH METHODS Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan  ini  dipilih  karena  dapat memberikan  gambaran  yang  mendalam dan komprehensif tentang implementasi pelayanan publik berbasis online di Desa Permisan,  Kecamatan  Jabon.  Metode kualitatif  memungkinkan  peneliti  untuk mengeksplorasi  berbagai  aspek  dari fenomena  ini,  termasuk  persepsi masyarakat,  tantangan  yang  dihadapi, dan  dampak  dari  implementasi  sistem online tersebut.(J. Moleong, 2017)
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi
partisipan, dan studi dokumentasi.(Sugiyono, 2019) Wawancara  mendalam  akan  dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk,  kepala  desa,  perangkat  desa dan  masyarakat  pengguna  layanan. Observasi  partisipan  dilakukan  untuk mengamati  secara  langsung  proses pelayanan publik berbasis online di Desa Permisan.  Studi  dokumentasi  akan melibatkan penelaahan berbagai dokumen terkait, seperti kebijakan desa, laporan  pelayanan,  dan  data  statistik penggunaan layanan online.
Sumber  bahan  penelitian  utama adalah  data  primer  yang  diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara  dan  observasi.  Informan kunci  dalam  penelitian  ini  meliputi Kepala Desa Permisan, petugas pelayanan  publik,  operator  sistem online, dan sampel masyarakat pengguna layanan.  Data  sekunder  akan  diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah desa, laporan tahunan, data statistik desa, serta  literatur  dan  penelitian  terdahulu yang  relevan  dengan  topik  pelayanan publik berbasis online di tingkat desa.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model  interaktif  Miles  dan  Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Pada  tahap  reduksi  data, peneliti akan memilah dan
menyederhanakan  data  yang  diperoleh dari  lapangan.  Tahap  penyajian  data melibatkan  pengorganisasian  informasi ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti  matriks  atau  diagram,  untuk memudahkan analisis. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola-pola dan temuan-temuan  kunci  dari  data  yang telah dianalisis.(Abdussamad, 2021) Untuk  memastikan  keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi,  baik  triangulasi  sumber
(membandingkan  data  dari  berbagai informan), triangulasi metode (membandingkan  data  dari  berbagai metode pengumpulan), maupun
triangulasi  waktu  (mengumpulkan  data pada  waktu  yang  berbeda).  Selain  itu, peneliti  juga  akan  melakukan  member checking,  di  mana  hasil  analisis  akan dikonfirmasi  kembali  kepada  informan kunci  untuk  memastikan  akurasi interpretasi data.(Kusumastuti & Khoiron, 2019) RESULTS AND DISCUSSION Implementasi Pelayanan Publik Berbasis  Online  Di  Desa  Permisan, Kecamatan Jabon Implementasi  pelayanan  publik berbasis  online  di  Desa  Permisan,
Kecamatan  Jabon  merupakan  sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan  publik  bagi  warga  desa. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Desa,  perangkat  desa  yang  terlibat langsung dalam pelayanan publik online, dan  warga  desa  sebagai  pengguna layanan,  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  ini  telah  membawa perubahan  signifikan  dalam  sistem administrasi desa.
Latar belakang implementasi pelayanan publik berbasis online di Desa Permisan didasari oleh keinginan untuk memudahkan  warga  dalam  mengurus administrasi  kependudukan  dan  surat- menyurat.  Seperti  yang  diungkapkan oleh Kepala Desa, "Untuk memudahkan warga  dalam  mengurus  administrasi adminduk dan surat." Proses implementasi dimulai dengan sosialisasi kepada warga melalui RT RW dan media sosial  yang  dimiliki  oleh  pemerintah desa Permisan. Langkah ini menunjukkan  upaya  pemerintah  desa untuk memastikan bahwa seluruh warga
mengetahui dan memahami sistem baru yang akan diterapkan.
Gambar 1 Wawancara dengan Kepala Desa Dalam  mendukung  pelayanan publik  online,  pemerintah  desa  telah mengambil  kebijakan  untuk  menunjuk salah  satu  perangkat  desa  sebagai operator  aplikasi  pelayanan  online. Keputusan  ini  menunjukkan  komitmen pemerintah  desa  dalam  memastikan kelancaran  operasional  sistem  baru tersebut.  Dengan  adanya  operator khusus,  diharapkan  dapat  mengatasi berbagai  kendala  teknis  yang  mungkin timbul  selama  proses  implementasi  dan penggunaan  sistem.(Rosyadi  et  al., 2021)
Pelayanan  publik  online  di  Desa Permisan  terbagi  menjadi  dua  jenis utama, yaitu Sipraja dan Plavon. Sipraja merupakan  layanan  untuk  pengurusan surat-surat umum seperti surat keterangan dan surat domisili. Sementara  itu,  Plavon  adalah  layanan administrasi kependudukan
yang mencakup  pengurusan  KTP,  KK,  akta kelahiran, akta kematian, pindah keluar, dan  pindah  datang.  Pembagian  ini menunjukkan  upaya  pemerintah  desa untuk  mengorganisir  pelayanan  publik secara sistematis dan komprehensif.(Saputra  &  Widiyarta, 2021) Prosedur  operasional  pelayanan publik  online  di  Desa  Permisan mengharuskan  setiap  warga  untuk memiliki akun untuk mengakses aplikasi pelayanan online. Langkah ini bertujuan untuk  memastikan  keamanan  dan
akuntabilitas dalam penggunaan sistem. Namun, pemerintah desa juga menyadari bahwa  tidak  semua  warga  memiliki kemampuan  atau  perangkat  yang diperlukan  untuk  mengakses  layanan online.  Oleh  karena  itu,  operator  desa berperan  penting  dalam  membantu warga  yang  mengalami  kesulitan, termasuk  menjelaskan  prosedur  dan membantu pembuatan akun.
Implementasi  pelayanan  publik online  telah  membawa  dampak  positif terhadap  efisiensi  administrasi  desa. Kepala  Desa  menyatakan  bahwa "pelayanan menjadi lebih cepat." Hal ini menunjukkan bahwa sistem online telah berhasil  mengurangi  waktu  yang diperlukan  untuk  memproses  berbagai layanan administratif. Selain itu, sistem ini  juga  memberikan  fleksibilitas  bagi warga,  seperti  yang  diungkapkan  oleh salah  satu  perangkat  desa,  “Kelebihan warga  tidak  harus  datang  langsung  ke kantor desa, bisa diakses dimanapun dan juga bisa dicetak secara mandiri”.
Gambar 2 Wawancara dengan Perangkat Desa Bagian Pelayanan Publik Meskipun demikian, implementasi sistem  ini  tidak  lepas  dari  tantangan. Salah  satu  tantangan  terbesar  yang dihadapi  adalah  kesenjangan  digital  di antara  warga  desa.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Kepala  Desa,  “Tidak semua  warga  bisa  mengakses  karena tidak  memiliki  hp  android/smartphone seperti  warga  Lansia”.  Hal  ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian warga,  terutama  lansia,  yang  mungkin
mengalami  kesulitan  dalam  mengakses layanan online.
Kendala  teknis  juga  menjadi tantangan  dalam  implementasi  sistem ini.  Perangkat  desa  yang  terlibat langsung dalam pelayanan publik online menyebutkan bahwa gangguan jaringan dan masalah aplikasi (trouble) seringkali menjadi  kendala  dalam  memberikan pelayanan.  Hal  ini  menunjukkan pentingnya  peningkatan  infrastruktur teknologi  informasi  dan  komunikasi  di desa  untuk  mendukung  kelancaran pelayanan publik online. Untuk mengatasi berbagai tantangan  tersebut,  pemerintah  desa telah  merencanakan  beberapa  langkah pengembangan.  Salah  satunya  adalah rencana  untuk  memasang  jaringan  wifi di lebih banyak fasilitas umum. Langkah ini  diharapkan  dapat  meningkatkan aksesibilitas  layanan  online  bagi  warga yang  tidak  memiliki  koneksi  internet pribadi.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh salah  satu  warga,  "Sangat  mudah,  dan Ketika kuota saya habis saya langsung ke balai desa untuk numpang wifi." Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan wifi di tempat  umum  sangat  membantu  warga dalam mengakses layanan online. Respon warga terhadap implementasi pelayanan publik online di Desa Permisan cenderung positif. Salah satu warga yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi online setiap kali membutuhkan  surat,  dengan  bantuan operator. Warga tersebut juga mengungkapkan bahwa sistem ini sangat mudah digunakan dan telah meningkatkan  kualitas  layanan  di  Desa Permisan. Namun, warga juga memberikan saran untuk memperbanyak fasilitas  wifi  di  tempat  umum, menunjukkan  bahwa  masih  ada  ruang untuk peningkatan aksesibilitas.
Meskipun implementasi pelayanan publik  online  di  Desa  Permisan  telah
menunjukkan  hasil  positif,  masih  ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah  satunya  adalah  upaya  untuk menjembatani kesenjangan digital, terutama  bagi  warga  lansia  dan  mereka yang  tidak  memiliki  perangkat  atau keterampilan teknologi yang diperlukan. Pemerintah desa perlu mempertimbangkan  program  pelatihan atau  pendampingan  khusus  untuk kelompok  warga  ini.(Sarjito,  2023) Selain  itu,  peningkatan  infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi  prioritas  penting.  Hal  ini  tidak hanya mencakup perluasan jaringan wifi di tempat umum, tetapi juga peningkatan kualitas  jaringan  dan  stabilitas  aplikasi untuk mengurangi gangguan teknis yang sering terjadi. Investasi dalam infrastruktur  ini  akan  sangat  penting untuk  memastikan  keberlanjutan  dan efektivitas  sistem  pelayanan  publik online di masa depan.
Pemerintah  desa  juga  perlu mempertimbangkan
pengembangan program literasi digital bagi warga. Hal ini  dapat  membantu  meningkatkan pemahaman  dan  kemampuan  warga dalam  menggunakan  layanan  online, sekaligus  mengurangi  ketergantungan pada  bantuan  operator  desa.  Program semacam  ini  dapat  dilakukan  melalui pelatihan  berkala  atau  pembentukan kelompok  sukarelawan  digital  yang dapat membantu sesama warga.(Ilham et al., 2023) Lebih lanjut, penting bagi pemerintah desa untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem berdasarkan  umpan  balik  dari  warga. Pengumpulan  data  tentang  tingkat kepuasan pengguna, frekuensi penggunaan  layanan,  dan  kendala  yang dihadapi  dapat  memberikan  wawasan berharga  untuk  penyempurnaan  sistem di  masa  depan.(Amertha,  2024)  Hal  ini akan  memastikan  bahwa  pelayanan publik  online  terus  berkembang  sesuai
dengan  kebutuhan  dan  harapan  warga Desa Permisan.
Implementasi  pelayanan  publik berbasis  online  di  Desa  Permisan, Kecamatan Jabon menunjukkan komitmen  pemerintah  desa  dalam memodernisasi  sistem  administrasi  dan meningkatkan  kualitas  layanan  kepada warga.  Meskipun  masih  menghadapi beberapa  tantangan,  inisiatif  ini  telah membawa  perubahan  positif  dalam  hal efisiensi  dan  aksesibilitas  layanan. Dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan,  diharapkan  sistem  ini dapat semakin optimal dalam memenuhi kebutuhan  administratif  warga  Desa Permisan di masa mendatang.
Faktor  Pendukung  Dan  Penghambat Dalam  Penerapan  Pelayanan  Publik Berbasis  Online  Di  Desa  Permisan,

## Kecamatan Jabon
Implementasi  pelayanan  publik berbasis  online  di  Desa  Permisan, Kecamatan  Jabon  merupakan  sebuah langkah maju dalam upaya modernisasi administrasi desa. Namun, seperti halnya setiap  inovasi,  penerapan  sistem  ini dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  baik yang mendukung maupun yang menghambat.(Sindiana  &  Rodiyah, 2023)  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  berbagai  pihak  terkait,  dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung  dan  penghambat  utama dalam  penerapan  pelayanan  publik berbasis online di Desa Permisan.
Gambar 3 Wawancara dengan Perangkat Desa Faktor Pendukung:
1. Komitmen Pemerintah Desa: Salah  satu  faktor  pendukung  utama dalam  penerapan  pelayanan  publik berbasis  online  di  Desa  Permisan adalah  adanya  komitmen  yang  kuat dari pemerintah desa. Hal ini terlihat dari  pernyataan  Kepala  Desa  yang menyebutkan  bahwa  latar  belakang implementasi  sistem  ini  adalah "Untuk  memudahkan  warga  dalam mengurus administrsi adminduk dan surat." Komitmen ini juga tercermin dalam  kebijakan  yang  diambil, seperti  penunjukan  perangkat  desa khusus  sebagai  operator  aplikasi pelayanan  online.  Kepala  Desa menyatakan, "Kami menunjuk salah satu  perangkat  desa  untuk  menjadi operator  aplikasi  pelayanan  online." Langkah ini menunjukkan keseriusan  pemerintah  desa  dalam memastikan  kelancaran  operasional sistem baru tersebut.
2. Sosialisasi yang Efektif:
Faktor  pendukung  lainnya  adalah adanya upaya sosialisasi yang efektif kepada warga. Kepala Desa menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan  "dengan  cara  sosialisasi kepada  warga  melalui  RT  RW  dan sosial media yang ada di pemerintah desa  permisan."  Pendekatan  multi- channel ini memungkinkan informasi  tentang  sistem  baru  dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat,  termasuk  mereka  yang aktif  di  media  sosial  maupun  yang lebih  mengandalkan  komunikasi tradisional melalui RT/RW.
3. Sistem yang Komprehensif: Pelayanan  publik  online  di  Desa Permisan  mencakup  berbagai  jenis layanan  yang  komprehensif.  Seperti yang dijelaskan oleh perangkat desa, "Ada 2 jenis pelayanan online disini, 1) Sipraja = sipraja adalah pelayanan surat-surat  umum  seperti  surat keterangan,  surat  domisili  dll.  2)
Plavon  =  pelayanan  adminduk mencakup  ktp,  kk,  akta  kelahiran, akta  kematian,  pindah  keluar  dan pindah datang." Keberagaman layanan ini menjadi faktor pendukung  karena  memungkinkan warga  untuk  mengakses  berbagai jenis  layanan  administratif  melalui satu sistem terpadu.
4. Peningkatan Efisiensi: Implementasi  sistem  online  telah terbukti  meningkatkan  efisiensi pelayanan. Kepala Desa menegaskan bahwa dengan sistem ini, "pelayanan menjadi  lebih  cepat."  Peningkatan efisiensi ini menjadi faktor pendukung  yang  kuat  karena memberikan  manfaat  langsung  baik bagi  warga  maupun  perangkat  desa dalam  hal  penghematan  waktu  dan sumber daya. 5. Fleksibilitas Akses: Sistem online memberikan fleksibilitas  akses  bagi  warga. Seperti  yang  diungkapkan  oleh perangkat  desa,  "Kelebihan  warga tidak  harus  datang  langsung  ke kantor desa, bisa diakses dimanapun dan  juga  bisa  dicetak  secara mandiri."  Fleksibilitas  ini  menjadi faktor  pendukung  yang  signifikan, terutama  bagi  warga  yang  memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas.
6. Dukungan Infrastruktur: Adanya  fasilitas  wifi  di  tempat- tempat  umum  menjadi  faktor pendukung  penting.  Seorang  warga menyatakan,  "Sangat  mudah,  dan Ketika  kuota  saya  habis  saya langsung  ke  balai  desa  untuk numpang  wifi."  Ketersediaan  akses internet gratis ini membantu mengatasi  kendala  bagi  warga  yang tidak  memiliki  koneksi  internet pribadi.
7. Respon Positif Warga: Respon  positif  dari  warga  menjadi faktor  pendukung  yang  tidak  kalah
penting.  Seorang  warga  yang diwawancarai  menyatakan  bahwa mereka menggunakan aplikasi online setiap  kali  membutuhkan  surat,  dan menilai  bahwa  sistem  ini  telah meningkatkan  kualitas  layanan  di Desa  Permisan.  Respon  positif  ini dapat  mendorong  adopsi  yang  lebih luas di kalangan warga.
Faktor Penghambat:
1. Kesenjangan Digital: Salah satu faktor penghambat utama adalah adanya kesenjangan digital di antara  warga  desa.  Kepala  Desa mengakui  bahwa  "Tidak  semua warga  bisa  mengakses  karena  tidak memiliki  hp  android/smartphone seperti  warga  Lansia."  Kesenjangan ini  dapat  mengakibatkan  sebagian warga,  terutama  lansia  atau  mereka yang  kurang  familiar  dengan teknologi,  mengalami  kesulitan dalam mengakses layanan online.
2. Kendala Teknis: Gangguan  teknis  menjadi  faktor penghambat yang signifikan. Perangkat desa yang terlibat langsung  dalam  pelayanan  publik online menyebutkan bahwa "Gangguan jaringan, aplikasi trobel" sering  menjadi  kendala  dalam memberikan  pelayanan.  Masalah teknis  ini  dapat  mengganggu kelancaran  pelayanan  dan  potensial mengurangi  kepercayaan  warga terhadap sistem online.
3. Keterbatasan Infrastruktur:
Meskipun sudah ada fasilitas wifi di beberapa  tempat  umum,  masih  ada kebutuhan untuk memperluas jangkauan. Seorang warga memberikan  saran  untuk  "Fasilitas wifi  di  tempat  umum  diperbanyak lagi."  Hal  ini  menunjukkan  bahwa infrastruktur  yang  ada  masih  belum sepenuhnya memadai untuk mendukung akses universal terhadap layanan online. 4. Ketergantungan pada Operator: Masih adanya ketergantungan warga pada bantuan operator menunjukkan bahwa  tidak  semua  warga  mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Seorang warga menyatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi  online  "yang  dibantu  oleh operator."  Ketergantungan  ini  dapat menjadi  penghambat  dalam  hal efisiensi dan pemberdayaan warga.
5. Keamanan Data: Meskipun  tidak  secara  eksplisit disebutkan dalam wawancara, keamanan  data  merupakan  faktor penting  yang  perlu  diperhatikan dalam  sistem  online.  Prosedur  yang mengharuskan setiap warga memiliki  akun  untuk  mengakses aplikasi pelayanan online menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya  keamanan.  Namun,  jika tidak dikelola dengan baik, kekhawatiran tentang keamanan data dapat  menjadi  faktor  penghambat bagi sebagian warga untuk mengadopsi sistem ini. 6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Penunjukan  satu  perangkat  desa sebagai  operator  aplikasi  pelayanan online,  meskipun  menunjukkan komitmen, juga dapat menjadi faktor penghambat  jika  terjadi  overload atau  ketidaktersediaan  operator. Ketergantungan  pada  satu  atau sedikit  personel  dapat  menghambat kontinuitas layanan.
7. Resistensi Terhadap Perubahan: Meskipun  tidak  secara  langsung disebutkan dalam wawancara, resistensi terhadap perubahan, terutama  di  kalangan  warga  yang terbiasa dengan sistem konvensional, dapat  menjadi  faktor  penghambat dalam adopsi sistem baru ini. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor pendukung dan penghambat  secara  efektif,  Desa
Permisan dapat mengoptimalkan implementasi pelayanan publik berbasis online.  Hal  ini  pada  gilirannya  akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Gambar 4 Wawancara dengan Warga Desa Permisan (Pengguna Layanan) Penting  untuk  diingat  bahwa transformasi  digital  adalah  sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen  jangka  panjang,  fleksibilitas, dan  kesiapan  untuk  terus  belajar  dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan warga. CONCLUSION 1. Implementasi pelayanan publik berbasis  online  di  Desa  Permisan,
Kecamatan Jabon merupakan inisiatif untuk  meningkatkan  efisiensi  dan aksesibilitas  layanan  publik  bagi warga desa. Sistem ini terdiri dari dua layanan utama: Sipraja untuk pengurusan  surat-surat  umum  dan Plavon untuk administrasi kependudukan.  Proses  implementasi dimulai  dengan  sosialisasi  melalui RT/RW  dan  media  sosial,  serta penunjukan  operator  khusus  untuk mengelola sistem. Meskipun
menghadapi tantangan seperti kesenjangan  digital  dan  kendala teknis,  sistem  ini  telah  memberikan dampak positif dengan mempercepat pelayanan dan memberikan fleksibilitas  akses  bagi  warga. Pemerintah  desa  terus  berupaya mengatasi  tantangan  yang  ada, termasuk  rencana  perluasan  jaringan wifi di fasilitas umum dan peningkatan  infrastruktur  teknologi informasi.  Respon  warga  cenderung positif,  menunjukkan  bahwa  sistem ini  telah  meningkatkan  kualitas layanan di Desa Permisan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. 2. Penerapan pelayanan publik berbasis online di Desa Permisan, Kecamatan Jabon  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  pendukung  dan  penghambat. Faktor  pendukung  utama  meliputi komitmen kuat dari pemerintah desa, sosialisasi  yang  efektif  melalui berbagai  saluran,  sistem  yang komprehensif  mencakup  berbagai jenis  layanan,  peningkatan  efisiensi pelayanan,  fleksibilitas  akses  bagi warga, dukungan infrastruktur berupa fasilitas  wifi  di  tempat  umum,  dan respon positif dari warga. Sementara itu, faktor penghambat yang signifikan  termasuk  kesenjangan digital  terutama  di  kalangan  lansia, kendala  teknis  seperti  gangguan jaringan  dan  masalah  aplikasi, keterbatasan infrastruktur yang masih perlu diperluas, ketergantungan warga pada bantuan operator, potensi masalah keamanan data, keterbatasan sumber  daya  manusia  dengan  hanya satu  operator  yang  ditunjuk,  serta kemungkinan adanya resistensi terhadap  perubahan  dari  sistem konvensional  ke  sistem  online. Pemahaman  dan  pengelolaan  efektif terhadap  faktor-faktor  ini  sangat penting untuk mengoptimalkan
implementasi pelayanan publik berbasis online di Desa Permisan. Untuk mengoptimalkan implementasi pelayanan publik berbasis online di Desa Permisan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain: memperluas  dan  meningkatkan  kualitas infrastruktur jaringan internet, termasuk penambahan  fasilitas  wifi  di  tempat- tempat  umum;  mengadakan  program pelatihan literasi digital yang
berkelanjutan,  terutama  bagi  warga lansia dan yang kurang familiar dengan teknologi;  menambah  jumlah  operator untuk  mengurangi  ketergantungan  pada satu  personel;  meningkatkan  keamanan sistem  untuk  menjaga  kepercayaan warga; melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala berdasarkan  umpan  balik  warga; mempertahankan opsi pelayanan konvensional  sambil  terus  mendorong penggunaan sistem online; dan melibatkan warga dalam proses pengembangan sistem untuk memastikan  bahwa  layanan  yang diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan mereka.  Dengan  menerapkan  saran- saran  ini,  diharapkan  Desa  Permisan dapat mengatasi tantangan yang ada dan mengoptimalkan  manfaat  dari  sistem pelayanan publik berbasis online.

## REFERENCE
Abdussamad,  Z.  (2021). Metode Penelitian  Kualitatif .  CV.  Syakir Media Press. https://repository.ung.ac.id/karyail miah/show/8793/buku-metode- penelitian-kualitati.html Amertha,  A.  A.  B.  M.  (2024). Analisis Layanan Pengaduan Melalui Aplikasi  Sidumas  Pada  Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten  Badung  Menggunakan Metode EUCS . IPDN.
Hamurdani,  &  Kholik,  A.  (2023). SISTEM INFORMASI Manajemen
Kesiswaan:  Systematic  Literature Review. Al  -  Kaff:  Jurnal  Sosial Humaniora , 1 (4).
Ikhbaluddin, I. (2021). Pelayanan Publik Berbasis  Online  Di  Desa  (Studi Pada  Empat  Desa  Di  Kecamatan Jatinangor). Jurnal  Teknologi  Dan Komunikasi  Pemerintahan , 3 (2), 16–30.
https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2. 2309 Ilham, A. A., Zainuddin, Z., Nurtanio, I.,
Indrabayu,  Niswar,  M.,  Adnan, Warni, E., Tahir, Z., Alimuddin, A.
P.,  Yohannes,  C.,  Paundu,  A.  W., Yusuf, M., Bustamin, A., Aswad, I., Alief, M., Oemar, F. I., Areni, I. S., & Muslimin, Z. (2023). Peningkatan  Kemampuan  Literasi Digital  Masyarakat  dalam  Upaya Membangun Desa Digital. Technology Awareness for Tackling Community Issues , 6 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.25 042/jurnal_tepat.v6i1.296
Indrayani,  E.  (2023). Integrasi  Sistem Layanan  Digital:  Transformasi Digital untuk Masa Depan Pelayanan Publik di Indonesia . CV
Cendekia Press.
J.  Moleong,  L.  (2017). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  PT  Remaja
Rosdakarya. Kurnia,  T.,  &  Rosdiana,  W.  (2023). Analisis Kualitas Layanan Melalui E-Plavon  (Pelayanan  Via  Online) Di  Desa  Trosobo,  Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan  Dan  Tata  Kelola Lembaga  Publik  Untuk  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) , 1 (1).
Kusumastuti,  A.,  &  Khoiron,  A.  M.
(2019). Metode Penelitian Kualitatif .  Lembaga  Pendidikan
Sukarno Pressindo.
Labolo,  M.  (2017).  Peluang  dan Ancaman  Otonomi  Desa  Pasca
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2014  tentang  Desa. Jurnal  Ilmiah
Wahana  Bhakti  Praja , 7 (2),  73. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v7i 2.42 Mulianingsih,  I.,  Asmawi,  M.  R.,  & Firdiyani,  F.  (2024).  Pelayanan
Publik Berbasis Online Pada Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tangerang. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 10 (6). https://doi.org/https://doi.org/10.52 81/zenodo.10643721 Nugroho,  R.  A.,  &  Purbokusumo,  Y. (2020).  E-Government  Readiness: Penilaian  Kesiapan  Aktor  Utama Penerapan E-Government di Indonesia. Jurnal  IPTEK-KOM (Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan
Teknologi  Komunikasi) , 22 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.17 933/iptekkom.22.1.2020.1-17
Onitsuka,  K.,  Hidayat,  A.  R.  T.,  & Huang,  W.  (2018).  Challenges  for the  next  level  of  digital  divide  in rural  Indonesian  communities. Jurnal Elektronik Sistem Informasi Di  Negara  Berkembang , 84 (2).
https://doi.org/10.1002/isd2.12021
Purba,  N.,  Yahya,  M.,  &  Nurbaiti.
(2021).  Revolusi  Industri  4.0 : Peran  Teknologi  Dalam  Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya. Jurnal  Perilaku Dan Strategi Bisnis , 9 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.26 486/jpsb.v9i2.2103
Revida,  E.,  Purba,  S.,  Faza,  I., Yendrianof,  D.,  Syafrizal,  Pratiwi, I. I., Sutrisno, E., Farrah, Harsanti, P. S., Faried, A. I., Prasetya, A. B., Fajrillah,  Sipayung,  P.  D.,  & Hendrayani, Y. (2022). Tata Kelola Bumdes  Dalam  Pengembangan Desa  Wisata .  Yayasan  Kita Menulis. Rosyadi, S., Nugroho, R. A., Yusuf, M.,
&  Yuniningsih,  A.  T.  (2021).
Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Big Data . SIP Publishing. Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas  Program  SIPRAJA Sebagai  Inovasi  Pelayanan  Publik di  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten Sidoarjo. JPAP:  Jurnal  Penelitian Administrasi Publik , 7 (2). https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2. 4497 Sarjito,  A.  (2023).  Dampak  Digitalisasi
Administrasi  Perdesaan  di  Negara Berkembang. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi , 13 (2),  106–124. https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2. 3814
Setyasih,  E.  T.  (2022).  Transformasi Digital  Pemerintah  Daerah  Di  Era Society  5.0:  Studi  Kasus  Di Provinsi  Jawa  Barat. Papatung: Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik, Pemerintahan  Dan  Politik , 5 (3), 59–66. https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.
657
Sindiana,  D.  A.,  &  Rodiyah,  I.  (2023). Implementation of a Website Based Village  Information  System  in  the Dukuhsari  Village  Government Jabon  Distric. UMSIDA  Preprints Server . https://doi.org/https://doi.org/10.21
070/ups.3122 Styo,  V.  P.,  &  Sukmana,  H.  (2022). Kualitas  Pelayanan  Publik  Di Pemerintah Desa Entalsewu Kecamatan  Buduran  Kabupaten Sidoarjo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan  Publik , 9 (4),  776–793.
https://doi.org/10.37606/publik.v9i 4.440 Sugiman.  (2018).  Pemerintahan  Desa. Binamulia Hukum , 7 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.37
893/jbh.v7i1.316
Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Bandung: CV. Alfabeta .
Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good
Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban , 3 (1), 73–85. https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11 Wijayanto,  R.,  Dewi,  S.  A.  K.,  & Iswahyudi, G. (2022). Pemerintahan Desa dalam Karakteristik  Otonomi  Desa  di Sistem  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia. AL-MANHAJ:  Jurnal
Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 4 (2),
365–374. https://doi.org/10.37680/almanhaj. v4i2.1866 Zamharira, C., Ulsyafa, U., & Fanzikri, M.  (2023).  Pelayanan  Publik  bagi Penyandang  Disabilitas  di  Mal Pelayanan  Publik  Kota  Banda Aceh. Jurnal  Sanger:  Social, Administration  and  Goverment Review , 1 (2).