## Al-Mizan
(e-Journal)

## Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian Perspektif Hukum Positif Indonesia
Maria Yeti Andrias 1 , Farida Tuharea 2 , Yulianus Payzon Aituru 3 , Irsan 4 , Apripari 5
1,2,3,4 Universitas Yapis Papua, 5 Universitas Negeri Gorontalo
Email: yetiandrias1973@gmail.com; idafaridatuharea@gmail.com; safanyames@gmail.com; irsanuniyap@gmail.com; apripari@ung.ac.id
Author Correspondence: yetiandrias1973@gmail.com
Abstract: This study aims to analyze the protection of journalists' rights regarding hate speech in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions and the  protection  mechanisms  regulated  in  Law  Number  40  of  1999  concerning  the Press. The research method used is the normative method with the Statute Approach approach and is processed using the legal hermeneutic method. The results of the study show that article 28, paragraph (3) regarding hate speech in the ITE Law is an article that has multiple interpretations and is prone to misuse. The ITE Law can also set aside the Press Law as a lex specialist in protecting journalists. Meanwhile, the Press Law has a mechanism for preserving the journalist profession, such as the right of reply, the right of correction, a Memorandum of Understanding between the Press Council and the Indonesian National Police, and dispute resolution through the Press Council.  This  research  reveals  that  the  ITE  Law  and  the  Press  Law  differ  in protecting journalists' rights regarding hate speech.
Keywords:  Freedom of Speech; Hate Speech; Press Protection

## Protection of Journalists' Rights Related to Hate Speech Perspective of Indonesian Positive Law
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  hak  jurnalis terkait  ujaran  kebencian  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi, serta mekanisme perlindungan yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan diolah dengan metode hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 28 ayat (3) mengenai  ujaran  kebencian  dalam  UU  ITE  merupakan  pasal  yang  multitafsir  dan rentan disalahgunakan. UU ITE juga dapat mengesampingkan UU Pers sebagai lex spesialis  dalam  perlindungan  jurnalis.  Sedangkan  UU  Pers  memiliki  mekanisme perlindungan  terhadap  profesi  jurnalis,  seperti  hak  jawab,  hak  koreksi,  Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  Dewan  Pers.  Penelitian  ini  mengungkapkan bahwa UU ITE dan UU Pers memiliki perbedaan dalam perlindungan hak jurnalis terkait ujaran kebencian.
Kata Kunci:  Kebebasan Berpendapat; Ujaran Kebencian; Perlindungan Pers

## Perspektif Hukum Positif Indonesia

## A. Pendahuluan
Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan di hampir semua elemen media karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara hati masyarakat dengan prinsip kebebasan berbicara ( freedom to speech) dan kebebasan menyampaikan pendapat ( freedom of the press) kepada orang lain tanpa dikenakan sensor dan pemberedelan. 1
Selama ini kegiatan berekspresi oleh masyarakat Indonesia yang masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan ekspresi dari masyarakat  Indonesia  yang  tidak  sesuai  hukum  yang  berlaku  itu  yang  menjadi masalah, dan akan menimbulkan masalah atau konflik. 2
Pemerintah harus perlindungan terhadap media dan pers sebagaimana diatur dalam  Pasal  28F  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  1945)  yang  intinya  kebebasan  pers  merupakan  hak  asasi.  Pasal  28F  UUD Tahun 1945 tersebut menyebutkan:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Berkaitan dengan itu, pentingnya kebebasan berpendapat dan berkomunikasi dalam  pengembangan  pribadi  dan  lingkungan  sosial  masyarakat,  serta  hak  untuk mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi  melalui  berbagai  saluran  yang  tersedia.  Ini  sejalan  dengan  prinsip kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang penting dalam memperkuat demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
1 Malang  Harijanto,  “Perlindungan  Hu kum  Terhadap  Wartawan  Dalam  Peliputan  Berita- Berita Pemerintahan Dan Masyarakat,” Jurnal Hukum Unsrat II, no. 1 (January 2014): 2.
2 I.  Made  Kardiyasa,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  and  Ni  Made  Sukaryati  Karma, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech),” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (March 4, 2020): 78, https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.78-82.
Lembaga  legislatif  telah  membuat  ketentuan  tentang  larangan  penyebaran ujaran  kebencian  atau  kebohongan  (hoaks)  dalam  mengantisipasi  perkembangan kejahatan yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pasal  28  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  perubahan  atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan ujaran kebencian atau  hoaks  yang  dapat  menimbulkan  rasa  kebencian  dan  permusuhan  terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Kebebasan pers yang diakui dalam konstitusi negara harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan sebagai implementasi dari UUD 1945. Hal ini karena kebebasan  pers  merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam  negara  hukum  dan demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pers harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, kenyataannya tidak semua ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan yang memadai terhadap media pers dan jurnalisnya. Ada sejumlah ketentuan yang dapat mengancam dan mengurangi hak atas kebebasan pers, termasuk  salah  satunya  adalah  UU  ITE.  Salah  satu  contoh  kasusnya  terjadi  pada Mohamad  Sadli  Saleh,  seorang  jurnalis  dan  pemimpin  redaksi  media  lokal,  yang menulis kritik terhadap kebijakan Bupati Buton Tengah, Samahudin, terkait proyek pembangunan  jalan  simpang  lima.  Namun,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Pasarwajo,  Kabupaten  Buton,  Sulawesi  Tenggara,  menghukum  Mohamad  Sadli Saleh dengan dua tahun penjara. Hakim menyatakan bahwa Mohamad Sadli Saleh terbukti bersalah karena menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian di masyarakat. 3
Mohamad  Sadli  Saleh  dianggap  bersalah  oleh  Majelis  Hakim  karena menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian di masyarakat, dan didakwa
3 Defriatno Neke, “Jurnalis di Buton Tengah yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis 2  Tahun  Penjara,”  KOMPAS.com,  March  27, 2020,  https://regional.kompas.com/read/2020/ 03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun.

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
melanggar Pasal 45 A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2, Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, hal ini menjadi menarik karena penggunaan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE bertentangan dengan Pasal  4  UU  No.  40  Tahun  1999  tentang  Pers  yang  menjamin  kemerdekaan  pers sebagai  hak  asasi  warga  negara  dan  tidak  dikenakan  sensor,  pembredelan,  atau pelarangan penyiaran.
Pasal  28  ayat  2  UU  ITE  dapat  menjerat  siapa  pun  yang  dilaporkan mencemarkan nama baik, termasuk jurnalis yang menjalankan profesinya. Pasal ini tidak membedakan antara aktivitas jurnalistik dengan penghinaan terhadap pribadi seseorang.  Selain  itu,  pasal  tersebut  tidak  memberikan  penjelasan  yang  jelas  dan tegas  mengenai  makna  dan  kriteria  dari  konsep  "antargolongan",  sehingga  dapat menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda-beda.  Dalam  melaksanakan  profesinya, jurnalis seharusnya mendapat perlindungan hukum yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dalam kasus Mohamad Sadli Saleh dan kasus serupa lainnya dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak atas kebebasan pers.
Pemaknaan  yang  terlalu  luas  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  dapat menimbulkan  pertanyaan  tentang  termasuknya  golongan  tertentu,  seperti  partai politik, pejabat, pendukung gubernur, dan disabilitas.  Dalam hukum pidana, harus ada prinsip lex certa, lex stricta, dan lex scripta, yaitu perumusan perbuatan pidana harus jelas, terdefinisi dengan tegas, dan dituangkan secara tertulis dalam perundang- undangan. 4 Negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  hukum  yang  tegas terhadap jurnalis sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 sebagai lex  specialist  derogate  lex  generalis.  Komite  Hak  Asasi  Manusia menekankan  bahwa  undang-undang  pencemaran  nama  baik  dan  ujaran  kebencian
4 Agustinus  Pohan,  Topo  Santoso,  and  Martin  Moerings,  eds., Hukum  Pidana  Dalam Perspektif,  Ed.  1,  Seri  Unsur-Unsur  Penyusun  Bangunan  Negara  Hukum  (Denpasar,  Bali:  Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, [dan] Universitas Groningen, 2012), 43 – 44.
harus mencakup pembelaan terhadap kebenaran dan tidak dapat diterapkan terhadap ekspresi yang sulit diverifikasi. 5
Di sisi lain, kebebasan berbicara dan pers dalam Islam juga diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh  melanggar  hak  asasi  manusia  lain  dan  nilai-nilai  agama  serta  moral  yang berlaku. Allah swt. menegaskan dalam firman-Nya:
ِ م ٌء ۤا َسِن  َلََو ْمُهْ نِ م اًْيَْخ اْوُ نْوُكَّي ْنَا ىآسَع ٍمْوَ ق ْنِ م ٌمْوَ ق ْرَخْسَي  َلَ اْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ ىآسَع ٍء ۤا َس ِن ْن ْلَْلَِبِ اْوُزَ باَنَ ت  َلََو ْمُكَسُفْ نَا ااْوُزِمْلَ ت  َلََو
َّۚ َّنُهْ نِ م اًْيَْخ َّنُكَّي ْنَا
َِّۚناَْيِْْلَا َدْعَ ب ُقْوُسُفْلا ُمْس ِلَا َسْئِب  ِِۗباَق َنْوُمِلٓ ظلا ُمُه َكِٕى ۤ ٓلوُاَف ْبُتَ ي َّْلَّ ْنَمَو ( ١١ )
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka  (yang  mengolok-olok)  dan  jangan  pula  perempuan-perempuan (mengolok-olokkan)  perempuan  lain  (karena)  boleh  jadi  perempuan  (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu  saling  mencela  satu  sama  lain  dan  janganlah  saling  memanggil  dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik)  setelah  beriman.  Dan  barangsiapa  tidak  bertobat,  maka  mereka  itulah orang-orang yang zalim (QS. al-Hujurat/48: 11). 6
Dalam konteks kebebasan pers, hal yang penting dalam Islam adalah menjaga kebenaran  dan  keadilan  dalam  menyampaikan  informasi.  Sebagai  contoh,  dalam menyampaikan  berita,  seorang  jurnalis  harus  menjaga  kebenaran  dan  objektivitas dalam memberitakan suatu peristiwa. Jurnalis tidak boleh memanipulasi informasi atau menyebarkan berita palsu yang dapat menimbulkan konflik dan permusuhan di masyarakat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kebebasan pers harus dibatasi atau dihambat oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Dalam Islam, terdapat prinsip keadilan dan kesetaraan yang harus ditegakkan, termasuk dalam hal kebebasan pers.
5 Endre  Vendy  Katiandagho,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Profesi  Wartawan  Menurut Pasal  8  UU  No.  40  Tahun  1999  Tentang  Pers,” Lex  Crimen  7,  no.  6  (September  4,  2018):  45, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20750.
6 Kementerian Agama RI., Qur’an Kemenag in Word v.3, Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat.

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap jurnalis dan media yang menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga etika dalam memberitakan suatu peristiwa.
Penelitian  ini  dikategorikan  ke  dalam  tipe  penelitian  hukum  normatif.  Hal tersebut didasarkan pada isu dan atau tema yang diangkat sebagai topik penelitian. Dengan  pendekatan  perundangan-undangan  ( statute  approach)  dan  diolah  dengan metode hermeneutika hukum. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif yang terkait dengan masalah yang diangkat sebagai topik penelitian. Dalam  analisisnya,  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  yang berfokus pada pandangan rasional, analitis kritis, dan filosofis, dengan tujuan untuk menghasilkan  temuan  baru  sebagai  jawaban  dari  masalah  pokok  yang  telah ditetapkan.

## B. Aspek  Perlindungan  Jurnalis  dalam  Melindungi  Hak  Jurnalis  terkait  Ujaran Kebencian
Pers  adalah  institusi  sosial  yang  memiliki  fungsi  penting  sebagai  lembaga kontrol, yang membutuhkan kebebasan pers yang dijamin agar dapat menjalankan fungsinya  secara  optimal.  Pers  yang  bebas  dapat  bertanggung  jawab  atas  semua informasi  yang  dipublikasikan  tanpa  harus  bergantung  pada  negara.  Sebagai jurnalisme yang bertujuan untuk melayani masyarakat, pers harus bertanggung jawab secara langsung kepada publik. 7
Mengingat begitu pentingnya informasi yang dibutuhkan setiap orang maka peranan  jurnalis  sebagai  pemburu  atau  pencari  berita  untuk  disajikan  kepada khalayak  (publik)  melalui  media  elektronik  maupun  cetak  menjadi  vital  bagi perusahaan  media,  bahkan  menjadi  sentral  atau  ujung  tombak  bagi  media  untuk memburu sumber-sumber berita agar dapat memberikan informasi kepada khalayak lebih  dulu,  lebih  cepat,  lebih  akurat  dan  lebih  lengkap.  Oleh  karena  itu  dapat
7 Fadjarini Sulistyowati, “Organisasi Profesi Jurnalis Dan Kode Etik Jurnalistik,” Jurnal Ilmu Komunikasi 3, no. 2 (2006): 119, https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234.
dikatakan,  Jurnalis  adalah  orang  yang  paling  bertanggungjawab  dalam  meliput berbagai  peristiwa/kejadian  dan  fakta  di  lapangan  dan  menuliskannya  untuk dikonsumsi khalayak. 8
Seorang  jurnalis  memiliki  tuntutan  untuk  memahami  materi  yang  akan diliput dan mengolahnya menjadi berita, tulisan, atau laporan, tanpa mengaburkan inti dari materi tersebut. Oleh karena itu, profesi jurnalis menggabungkan kekuatan pengetahuan  dan  keterampilan  menulis.  Selain  itu,  seorang  jurnalis  juga  perlu memiliki  keahlian  atau expertise  dalam  mencari,  meliput,  mengumpulkan,  dan menulis berita, serta menguasai Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ) untuk menulis  secara  profesional. 9 Berita  yang objektif,  akurat  dan  dapat  dipertanggung jawabkan  semata-mata  hanya  dilahirkan  dari  hasil  karya  jurnalis  yang  memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya.
Meskipun telah ada kemajuan dalam perlindungan terhadap jurnalis setelah reformasi  pada  tahun  1998,  masih  ada  banyak  permasalahan  dan  kasus  di  mana jurnalis  dipidana.  Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI)  Indonesia  mencatat  bahwa selama hampir tiga tahun terakhir, setidaknya 14 jurnalis dan satu media massa telah dilaporkan  menggunakan  UU  ITE.  Miftahul  Faridl  dari  AJI  Indonesia  merincikan bahwa  tujuh  kasus  dialami  oleh  jurnalis  dan  satu  media  terjadi  pada  tahun  2019, sedangkan sisanya terjadi pada tahun 2020-2021. 10 Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun  ada  kemajuan  dalam  perlindungan  terhadap  jurnalis,  masih  ada  banyak masalah yang harus diatasi dalam menjaga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. AJI Indonesia yang merupakan organisasi advokasi jurnalis independen, secara  aktif  mencatat  kasus-kasus  ini  dan  mengadvokasi  hak-hak  jurnalis  yang terancam atau terganggu.
8 Edy  Susanto,  Muhammad  Taufik  Makarao,  and  Hamid  Syamsudin, Hukum  Pers  Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 12.
9 Ibid., 13. 10 Yla-CNN Indonesia , “AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis - Media yang Dijerat UU ITE,” nasional,  accessed  April  1,  2023,  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12- 728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite.
Mahfud MD sendiri menegaskan bahwa:
“Padahal,  adanya  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  terhadap kemerdekaan pers menjadi salah satu indikator tegaknya demokrasi dalam suatu negara. Sebab, suatu negara yang demokratis harus menjamin terpenuhinya hak- hak  dasar  secara  bebas,  termasuk  di  dalamnya  adalah  hak  untuk  menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas. ” 11
Mahfud  MD  menekankan  bahwa  suatu  negara  yang  demokratis  harus menjamin  terpenuhinya  hak  dasar  secara  bebas,  termasuk  hak  untuk  menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan menikmati pers yang bebas. 12 Pandangan Mahfud  MD  menggambarkan  bahwa  kebebasan  pers  merupakan  hak  dasar masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak ini tidak hanya penting bagi jurnalis, tetapi juga bagi seluruh warga negara yang ingin memperoleh informasi  yang  benar  dan  obyektif.  Dalam  konteks  ini,  kebebasan  pers  menjadi prasyarat utama bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, di mana kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan hak-hak dasar lainnya dipenuhi secara bebas dan tanpa tekanan. Penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum harusnya memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu  perkara  yang  berkaitan  dengan  pers  harus  melalui  beberapa  tahapan  agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Berbicara  mengenai  kepastian  hukum,  Wantu  menegaskan  bahwa  hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. 13 Selain itu kepastian hukum harus mengandung aspek  stabilitas  yaitu  dapat  memberikan  rasa  tertib  dan  rasa  aman  dalam masyarakat. 14 Oleh sebab itu dapat di katakan bahwa UU ITE, pada prinsipnya harus
11 Moh. Mahfud M. D, Politik Hukum di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: LP3S, 1998), 66. 12 Wahdi  Sayuti,  “Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Pilar  Penegakan  Demokrasi,” https://wahdi.lec.uinjkt.ac.id/articles/newmensbiblestudyforming, diakses 12 Mei 2023.
13 Fence  M.  Wantu,  “Antinomi  dalam  Penegakan  Hukum  oleh  Hakim,” Mimbar  Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 19, no. 3 (2007): 388, https://doi.org/10.22146/jmh.19070.
14 Fence  M. Wantu,  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (September 15, 2012): 483, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121.
di arahkan pada stabilitas yang tidak memandang pelanggaran secara absolut akan tetapi turut melihat peraturan perundang-undangan yang lainnya, misalnya UU Pers sebagai lex spesialis dalam mengatur profesi jurnalis.
Pandangan Fence M. Wantu ini menunjukkan bahwa kepastian hukum harus mengandung  aspek  stabilitas,  sehingga  masyarakat  dapat  merasa  aman  dan  tertib dalam  menjalankan  kehidupannya.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  perlindungan hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pandangan ini juga menunjukkan bahwa UU ITE harus dipandang sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang lainnya, termasuk UU Pers sebagai lex  specialis  dalam mengatur  profesi  jurnalis.  Dengan  demikian,  UU  ITE harus  diterapkan  dengan  mempertimbangkan  hak  kebebasan  pers  dan  kebebasan berekspresi, dan tidak secara absolut memandang pelanggaran.
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dapat diarahkan untuk mencapai keadilan melalui keadilan distributif, dan berusaha  memberikan  kebahagiaan  seperti  teori  utilitas. 15 Dalam  memahami  UU ITE, harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan aspek hukum lainnya, terutama  UU  Pers  sebagai lex  spesialis.  Penegakan  hukum  harus  mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh UU Pers. Permasalahan hukum dapat muncul ketika pers, sebagai lembaga, berinteraksi dengan masyarakat sebagai konsumennya. Jika sajian yang disajikan dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat, harus ada penyelesaian yang berkepastian hukum dan melembaga, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.
Namun,  perlu  dicatat  bahwa  ketentuan  pidana  dalam  UU  Pers,  khususnya mengenai ujaran kebencian, tidak diatur secara jelas dan tidak ada pengaturan serta sanksi  yang  tegas  mengenai  hal  tersebut.  Meski  demikian,  Pasal  5  UU  Pers menegaskan kewajiban pers dalam menjalankan profesi jurnalistik.
15 Luwi Ishwara, Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 38.

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
Perlindungan  hukum  terhadap  jurnalis  adalah  kewajiban  negara  dan  harus dilaksanakan  secara  tegas  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  berwenang,  sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam UU Pers sebagai lex specialist derogate lex generali. Hal ini didukung oleh pasal 19 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan pasal 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menegaskan bahwa kebebasan adalah syarat mutlak bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). 16 Selain  itu  menurut  Komite  Hak  Asasi  Manusia,  semua  undang-undang pencemaran  nama  baik  maupun  ujaran  kebencian  khususnya  yang  bersifat  pidana harus  mencakup  pembelaan  terhadap  kebenaran  ( exceptionio  veritatis)  dan  tidak boleh diterapkan sehubungan dengan bentuk-bentuk ekspresi yang menurut sifatnya, tidak tunduk pada subjek untuk verifikasi.
Adapun  unsur-unsur  ujaran  kebencian  yang  menjerat  para  jurnalis  dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 Unsur-Unsur Ujaran Kebencian No Unsur Penjelasan Analisis 1 Unsur Setiap Orang Setiap  orang  di  sini  adalah  dapat dipersamakan  dengan  Barang siapa  yaitu  siapa  saja  subjek hukum  pendukung  hak  dan kewajiban  yang  kepadanya  dapat dibebankan tanggung jawab suatu perbuatan  hukum  dan  kepadanya bukan termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Undang-Undang untuk dapat dituntut pidana. Pandangan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum yang berlaku  di  Indonesia,  di  mana setiap  orang,  tanpa  terkecuali, memiliki  hak  dan  kewajiban  yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, siapa pun dapat menjadi subjek hukum,  baik  sebagai  pelaku maupun korban, dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun,  pandangan  ini  juga menunjukkan  bahwa  ada  beberapa kasus  di  mana  Undang-Undang dapat  mengecualikan  seseorang dari  tuntutan  pidana,  misalnya dalam  kasus-kasus  tertentu  yang melibatkan hak-hak istimewa seperti kebebasan pers dan
16 Endre  Vendy  K atiandagho,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Profesi  Wart awan  Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Lex Crimen 7, no. 6 (2018): 80.
kebebasan berekspresi. Secara keseluruhan, pandangan ini memberikan  gambaran  tentang prinsip  keadilan  dan  kesetaraan dalam  hukum,  serta  pentingnya perlindungan  hukum  bagi  setiap orang tanpa terkecuali. 2 Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak Maksud  dari  unsur  dengan  tanpa hak di sini adalah menyangkut hak untuk  melakukan  akses  atau memposting  atau  mengutarakan suatu  perbuatan  atau  peristiwa yang  sebenarnya  sehingga  apa yang dimuat tersebut sudah benar dan  dapat  dibuktikan  dengan factual dari pihak yang berwenang yang dapat memberikan Justifikasi terhadap  suatu fakta  hukum.  Jika dilihat  dari  sudut  subjektif,  maka hubungan  dari  unsur  “tanpa  hak” lebih dekat dengan unsur “dengan sengaja”,  bahwa  unsur  sengaja diletakkan  sebelum  unsur  “tanpa hak”  dalam  struktur  tindak pidana. 17 Makna  perlindungan dalam  undang-undang  ini  adalah menjadi  dasar  pembenar  terhadap tugas-tugas  jurnalistik  jurnalis sama dengan dasar-dasar pembenar  untuk  profesi  lainnya, Sesuai  dengan  pasal  50  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan  untuk  menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum Ini membuktikan bahwa jurnalis juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang- undangan” . 18
Maksud  dari  unsur  tersebut menjelaskan  bahwa  unsur  "tanpa hak"  dalam  suatu  tindak  pidana merujuk pada hak untuk mengakses,  memposting,  atau mengutarakan perbuatan atau peristiwa  yang  sebenarnya  dan dapat  dibuktikan  dengan  fakta yang  disediakan  oleh  pihak  yang berwenang.  Artinya,  tindakan pidana hanya terjadi jika informasi yang  diberikan  tidak  akurat  atau tidak faktual. Dalam  sudut  pandang  subjektif, unsur  "tanpa  hak"  lebih  dekat dengan  unsur  "dengan  sengaja", yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut  dilakukan  secara  sengaja dan  dengan  tujuan  tertentu. Namun, perlindungan hukum tetap harus diberikan pada tugas jurnalistik,  yang  sama  dengan profesi  lainnya,  sesuai  dengan Pasal  50  KUHP  yang  menegaskan bahwa  seseorang  yang  melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Pandangan ini mencerminkan pentingnya  kebebasan  pers  dalam menjalankan  tugas  jurnalistik, namun tetap memperhatikan aspek keakuratan dan faktualitas informasi yang disampaikan. Perlindungan hukum harus diberikan untuk memastikan bahwa  jurnalis  dapat  menjalankan tugasnya  dengan  bebas  dan  tidak dituntut  pidana  tanpa alasan  yang jelas.
17 Adami  Chazawi  and  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi  Elektronik: Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, Edisi revisi, cetakan pertama (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 26.
18 Katiandagho, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menur ut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” 84.

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
3 Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisi dan/atau Membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman)  kepada  beberapa orang  atau  ke  beberapa  tempat. Arti  dari  mentransmisikan  adalah mengirimkan  atau  meneruskan pesan  dari  seseorang  (benda) kepada  orang  lain  (benda  lain).
Sementara membuat dapat diaksesnya ialah menjadikan Informasi Elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer  dapat  diterima  oleh (alat) penerima Informasi Elektronik. 19 Mendistribusikan berarti melakukan penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan berarti mengirimkan  atau  meneruskan pesan  dari  seseorang  atau  benda kepada orang lain atau benda lain. Sedangkan membuat dapat diaksesnya  berarti  menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima  oleh  alat  penerima informasi elektronik.
Ketiga  kata  tersebut  memiliki kaitan  dengan  pengiriman  atau penyaluran  informasi  elektronik melalui sistem elektronik. Distribusi dilakukan untuk membagikan  informasi  elektronik kepada beberapa orang atau tempat yang  dituju.  Transmisi  dilakukan untuk  mengirimkan  pesan  atau informasi  elektronik  dari  satu pihak ke pihak lain. Sementara itu, membuat  informasi  elektronik dapat  diakses  berarti  membuat informasi  tersebut  dapat  diterima dan  diakses  oleh  alat  penerima informasi elektronik. Pandangan ini mencerminkan pentingnya  teknologi  informasi dalam  penyebaran  dan  distribusi informasi  secara  cepat  dan  luas. Namun,  penggunaan  teknologi informasi juga harus memperhatikan  aspek  hukum  dan etika, termasuk dalam hal perlindungan  terhadap  hak  cipta dan privasi 4 Unsur  Memiliki Muatan  Ujaran Kebencian Ujaran kebencian pada prinsipnya adalah hasutan untuk menimbulkan  kebencian  pada suatu  golongan  atau  individu. Berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XV/2017  tentang  perluasan  tafsir frasa antara golongan, yaitu tidak hanya  meliputi  suku,  agama,  dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili  atau  terwadahi  oleh
Ujaran  kebencian  pada  dasarnya adalah  suatu  tindakan  hasutan untuk  menimbulkan  kebencian pada suatu golongan atau individu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-
XV/2017,  tafsir  frasa  antara golongan diperluas untuk meliputi semua entitas yang tidak terwakili atau  terwadahi  oleh  suku,  agama, dan  ras.  Artinya,  tafsir  frasa tersebut tidak hanya terbatas pada
19 Chazawi and Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, 33.
suku,  agama  dan  ras. 20 Ujaran kebencian sendiri merupakan pasal karet  yang  dijadikan  rujukan dalam mempidanakan jurnalis. suku,  agama,  dan  ras  saja, melainkan juga meliputi kelompok atau  entitas  lain  yang  tidak terwakili oleh ketiga hal tersebut. Ujaran kebencian dijadikan sebagai pasal  karet  dalam  mempidanakan jurnalis, yang menunjukkan bahwa jurnalis dapat dijerat dengan pasal tersebut  jika  melakukan  tindakan ujaran kebencian dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Hal  ini  menunjukkan  pentingnya kehati-hatian  dan  profesionalisme dalam melaksanakan tugas jurnalistik, serta perhatian terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik. Pandangan ini mencerminkan pentingnya  menjaga  kebebasan pers  dan  kebebasan  berekspresi, namun tetap memperhatikan aspek legalitas  dan  etika.  Perlindungan hukum  harus  diberikan  untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian  dan  kekerasan,  namun juga  harus  memastikan  bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugasnya  dengan  bebas  dan  tidak dituntut  pidana  tanpa alasan  yang jelas.
Tabel  1  menjelaskan  unsur-unsur  dari  beberapa  tindak  pidana  yang  sering terkait dengan tugas jurnalistik, yaitu mengenai subjek hukum, tindakan tanpa hak, distribusi  dan  transmisi  informasi  elektronik,  serta  ujaran  kebencian.  Pandangan- pandangan yang terdapat dalam tabel tersebut mencerminkan pentingnya menjaga kebebasan  pers  dan  kebebasan  berekspresi  dalam  melaksanakan  tugas  jurnalistik, namun  juga  harus  memperhatikan  aspek  legalitas  dan  etika.  Perlindungan  hukum harus  diberikan  untuk  memastikan  bahwa  jurnalis  dapat  melaksanakan  tugasnya dengan bebas dan tidak dituntut pidana tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan betapa  pentingnya  kehati-hatian  dan  profesionalisme  dalam  melaksanakan  tugas jurnalistik, serta perhatian terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik, termasuk dalam
20 Lihat Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
hal keakuratan dan faktualitas informasi yang disampaikan serta menjaga agar tidak menimbulkan ujaran kebencian atau kekerasan.
Berkaitan  dengan  itu  ketentuan  sifat  kebenaran  yang  disajikan  oleh  pers dalam  suatu  berita  tidaklah  harus  kebenaran  absolut. 21 Meskipun  suatu  berita mungkin baru bersifat samar-samar, namun dapat diungkap oleh pers guna mencari berita yang benar demi kepentingan umum. Jadi bila ada kepentingan umum di situ, untuk  dapat  dilansir  oleh  pers  kepada  publik  suatu  berita  tidak  mesti  berupa kebenaran  absolut.  Yang  penting  pers  bersangkutan  tidak  memiliki  niat  untuk mencemarkan  nama  baik  dan  ujaran  kebencian  serta  masih  dalam  koridor  etika jurnalistik. Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, pers memiliki tanggung jawab untuk  menyajikan  informasi  yang  akurat  dan  faktual.  Namun,  dalam  kepentingan umum, pers dapat menyajikan berita yang belum sepenuhnya terbukti kebenarannya, asalkan  tidak  bertujuan  untuk  mencemarkan  nama  baik  atau  menimbulkan  ujaran kebencian, dan tetap berada dalam koridor etika jurnalistik.
Dalam  konteks  hukum  Islam,  prinsip-prinsip  dasar  yang  terkait  dengan jurnalistik  dan  kebebasan  berekspresi  memiliki  beberapa  kesamaan  dengan pandangan umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa aspek yang berkaitan dengan jurnalistik dalam konteks hukum Islam antara lain:
1. Kebenaran  dan  kejujuran;  kebenaran  dan  kejujuran  sangat  ditekankan  dalam Islam. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, jurnalis diharapkan untuk selalu menyajikan  informasi  yang  akurat,  jujur,  dan  tidak  menyesatkan.  Namun, kebenaran  yang  disajikan  tidak  harus  kebenaran  absolut,  asalkan  tetap  dalam koridor etika jurnalistik dan kepentingan umum.
2. Menghindari  fitnah  dan  pencemaran  nama  baik;  fitnah  dan  pencemaran  nama baik sangat dilarang. Oleh karena itu, jurnalis harus menjaga agar informasi yang
21 Hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang lahir pada tahun 1993, yakni dalam perkara Anif melawan Harian Garuda, yang berbunyi: “sehubungan dengan kebenaran suatu  peristiwa  yang  hendak  diberitakan  pers,  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  kebenaran  yang exlusive,  artinya  bahwa  apa  yang  hendak  diulas  dan  diberitakan  pers  tidak  mesti  kebenaran  yang bersifat absolut. Jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati sebelum lahir,” Lihat Margiyono, Kasus Pencemaran Nama, Seri Reformasi Kebijakan Media, Seri 2 (Jakarta: AJI Indonesia dan DRSP/USAID, 2010), 80.
disampaikan  tidak  mencemarkan  nama  baik  seseorang  atau  kelompok,  serta tidak menimbulkan ujaran kebencian atau kekerasan.
3. Menghormati hak privasi; hukum Islam menekankan pentingnya menghormati hak  privasi  individu.  Jurnalis  harus  menghargai  batasan  privasi  dan  tidak melanggar  hak-hak  pribadi  seseorang  saat  melaporkan  berita  atau  informasi tersebut.
4. Menjaga kemaslahatan umum; dalam hukum Islam, kemaslahatan umum adalah salah  satu  aspek  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  menyampaikan informasi.  Jurnalis  harus  menyampaikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
5. Tanggung jawab moral dan etika; jurnalis memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam melaksanakan tugasnya. Mereka diharapkan untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika jurnalistik, termasuk menjaga keakuratan informasi, menjaga objektivitas, dan menghindari konflik kepentingan.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, pers perlu memperhatikan aspek hukum Islam yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan etis, sekaligus menjaga kepentingan umum dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam.

## C. Mekanisme Perlindungan Hak Jurnalis terkait Ujaran Kebencian dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Jurnalis yang bekerja secara profesional dan mengikuti kode etik jurnalistik berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  Dewan  Pers  terhadap  ancaman  terhadap kemerdekaan  pers,  seperti  media  dan  jurnalis  abal-abal.  Dewan  Pers  telah menandatangani  nota  kesepahaman  dengan  kepolisian,  kejaksaan,  dan  Mahkamah Agung, dan berhasil mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang berisi ketentuan untuk melindungi jurnalis dari upaya kriminalisasi saat bekerja dan memberikan informasi kepada masyarakat. Tujuan utama Dewan Pers

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
adalah  untuk  melindungi  kemerdekaan  pers  dan  mencegah  tindakan  kriminalisasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya. 22
Dewan Pers yang melakukan penelitian bekerja sama dengan universitas di berbagai provinsi menemukan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia pada tahun 2016 mencapai 68.95 dari nilai maksimum 100, menempatkan posisi kebebasan pers di  kategori  "agak  bebas".  Angka  ini  mengalami  kenaikan  dari  posisi  tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 yang mencapai angka 63.44 dan masih berada pada  kategori  "agak  bebas".  Dari  angka-angka  tersebut,  dapat  diinterpretasikan mengenai perkembangan kebebasan pers di Indonesia pasca UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 23
Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan bahwa kemerdekaan pers  adalah  bagian  dari  kedaulatan  rakyat  yang  menjamin  kebebasan  untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pers  dianggap  sebagai  pilar  keempat  demokrasi  yang  harus  melaksanakan  fungsi, hak, kewajiban, dan perannya secara profesional dan independen, serta terlindungi oleh  hukum  dan  terbebas  dari  campur  tangan  atau  paksaan  pihak  mana  pun. Perlindungan hukum diberikan kepada jurnalis saat melaksanakan tugas jurnalistik, bekerja di lapangan, membuat berita, dan setelah menyiarkan berita, dengan syarat bahwa jurnalis tersebut profesional dan taat pada prinsip dan etika jurnalistik. Hal ini  diatur  dalam  "Standard  Perlindungan  Profesi  Jurnalis"  yang  tercantum  dalam Peraturan Dewan Pers nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 yang menyebutkan:
1) Perlindungan hukum untuk jurnalis yang menaati Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan  tugas  jurnalistiknya  memenuhi  hak  masyarakat  memperoleh informasi.
2) Jurnalis  memperoleh  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.
3) Dalam  menjalankan  tugas  jurnalistik,  jurnalis  dilindungi  dari  tindak kekerasan,  pengambilan,  penyitaan  atau  perampasan  alat  kerja,  serta  tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak mana pun.
22 Yosep Adi Prasetyo, “Jurnalisme Bermutu Jaminan Keselamatan Jurnalis,” Jurnal Dewan Pers, July 17, 2018, 2.
23 Ratna Komala, “Perlindungan Terhadap Jurnalis: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir,” Jurnal Dewan Pers, July 17, 2018, 4.
4) Karya jurnalistik jurnalis dilindungi dari segala bentuk penyensoran
5) Jurnalis  yang  ditugaskan  di  wilayah  konflik  wajib  dilengkapi  surat penugasan,  peralatan  keselamatan  yang  memenuhi  syarat,  asuransi, pengetahuan  dan  ketrampilan  dari  Perusahaan  pers  yang  terkait  dengan penugasannya.
6) Dalam  penugasan  di  daerah  konflik,  jurnalis  yang  telah  menunjukkan identitas sebagai jurnalis, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum.
7) Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh  Penanggung  Jawab  redaksi  dan  Penanggung  Jawab  menjawab pertanyaan hanya yang menyangkut karya jurnalistik.
8) Jurnalis dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
9) Pemilik atau manajemen Perusahaan Pers dilarang memaksa jurnalis untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.
Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 menetapkan standar perlindungan profesi jurnalis di Indonesia. Peraturan ini mengakui hak-hak jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang menaati Kode Etik Jurnalistik. Perlindungan ini mencakup hak jurnalis untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa. Peraturan ini juga menetapkan bahwa jurnalis harus dilindungi dari tindakan kekerasan, pengambilan, penyitaan, atau perampasan alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak mana pun.
Perlindungan ini juga mencakup karya jurnalistik yang dilindungi dari segala bentuk penyensoran. Dalam situasi konflik, peraturan ini mengatur bahwa jurnalis yang  ditugaskan  di  wilayah  konflik  wajib  dilengkapi  surat  penugasan,  peralatan keselamatan  yang  memenuhi  syarat,  asuransi,  pengetahuan,  dan  ketrampilan  dari perusahaan pers yang terkait dengan penugasannya. Jurnalis juga harus diperlakukan sebagai  pihak  yang  netral  dan  diberikan  perlindungan  hukum.  Peraturan  ini  juga menetapkan bahwa jurnalis dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi dan pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa jurnalis untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.
Perlindungan  terhadap  profesi  jurnalis  dari  kriminalisasi,  terutama  terkait ujaran  kebencian,  sangat  penting  untuk  menjaga  kebebasan  pers  dan  demokrasi. Namun, hal ini menjadi sulit karena adanya pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan/pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang  ujaran  kebencian.  Kedua  pasal  ini  digunakan  secara  luas  dan  kurang  jelas batasannya, sehingga sering menjerat produk jurnalistik. Padahal, tujuan pengaturan kriminalisasi  ujaran  kebencian  sebenarnya  untuk  melindungi  kelompok  minoritas dari  potensi  pelanggaran  HAM,  kekerasan,  dan  diskriminasi,  bukan  untuk mengkriminalisasi  produk  jurnalistik  atau  menghukum  individu  yang  dianggap menghina. 24
Dalam  UU  Pers  menegaskan  kemerdekaan  pers  sebagai  hak  asasi  warga negara  dan  menjamin  bahwa  pers  nasional  tidak  akan  mengalami  penyensoran, pembredelan  atau  pelarangan  penyiaran.  Pers  nasional  memiliki  hak  mencari, memperoleh,  dan  menyebarluaskan  gagasan  dan  informasi  untuk  menjaga kemerdekaannya.  Meskipun  demikian,  protes  atau  gugatan  terhadap  pemberitaan media massa masih sering terjadi. Undang-Undang Pers telah mengatur penyelesaian sengketa pers dengan memberikan hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik. 25
Pasal  8  UU  Pers  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  jurnalis  dalam melaksanakan profesinya. Wujud nyata perlindungan hukum yang diberikan tersebut adalah dengan diaturnya bab sendiri dalam UU Pers tentang ketentuan pidana yakni pada Pasal 18, yang mengatur:
1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  dengan  sengaja  melakukan tindakan  yang  berakibat  menghambat  atau  menghalangi  pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal  13  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp  500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
24 Tim Peneliti ICJR, LBH Pers, IJRS, “LBH Pers Dan IJRS Pandemi Covid -19: Kebebasan Pers  Dan  Keselamatan  Jurnalis  Dalam  Krisis,”  Penelitian  Situasi  Kebeba san  Pers,  Keselamatan Jurnalis Dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi (Jakarta: ICJR, LBH Pers dan  IJRS,  2020),  3,  https://lbhpers.org/2021/01/21/ringkasan-eksekutif-penelitian-icjr-lbh-pers-dan- ijrs-pandemi-covid-19-kebebasan-pers-dan-keselamatan-jurnalis-dalam-krisis/.
25 Ratna  Ariyanti  and  Tim  LBH  Pers, Protokol  Keamanan  Dalam  Meliput  Isu  Kejahatan Lingkungan Untuk Jurnalis (Jakarta: LBH Pers, 2020), 91.
3) Perusahaan  pers  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  9  ayat  (2)  dan  Pasal  12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
Pasal  8  UU  Pers  menegaskan  perlindungan  hukum  bagi  jurnalis  dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Hal ini tercermin dalam adanya bab sendiri dalam UU Pers yang mengatur ketentuan pidana pada Pasal 18. Pasal ini memberikan sanksi pidana bagi orang yang  secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dengan  pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain itu, perusahaan pers juga diberikan sanksi pidana denda paling banyak 500 juta rupiah jika melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13. Sementara itu, jika perusahaan pers melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12, maka akan dikenakan sanksi pidana denda paling banyak 100 juta rupiah
UU Pers memberikan mekanisme perlindungan terhadap jurnalis dalam hal ujaran  kebencian.  Salah  satu  mekanisme  tersebut  adalah  Hak  Jawab  yang  diatur dalam  Pasal  5  ayat  1  UU  Pers,  yang  mengharuskan  Pers  untuk  memberikan kesempatan  kepada  narasumber  atau  objek  pemberitaan  untuk  memberikan tanggapan  atau  sanggahan  terhadap  pemberitaan  yang  merugikan  nama  baiknya. Selain  itu,  Hak  Koreksi  juga  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  3  UU  Pers,  yang memungkinkan  setiap  orang  untuk  mengoreksi  atau  membetulkan  kekeliruan informasi  yang  diberitakan  oleh  pers,  baik  tentang  dirinya  maupun  tentang  orang lain. Kedua hak tersebut merupakan jalur praktis dan cepat yang dapat ditempuh oleh masyarakat  jika  terjadi  ketidakpuasan  terhadap  suatu  pemberitaan. 26 Sedangkan kewajiban hak koreksi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 1 ayat 13:
“ Keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini,  atau  gambar  yang  tidak  benar  yang  telah  diberitakan  oleh  pers  yang bersangkutan”.  Sedangkan  dalam  Pasal  10  Kode  Etik  Jurnalistik  juga
26 Muhammad  Fatkur  Rozi  and  R.  Hari  Purwanto,  “Tindak  Pidana  Penghinaan  dan Pencemaran Nama Baik atas Karya Jurnalistik Ditinjau dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” 7, no. 2 (December 12, 2018): 6, https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.745.

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
menjelaskan: “Jurnali s Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. ” 27
Seharusnya persoalan pemberitaan dalam kasus ini diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui mekanisme pengajuan  hak  jawab,  hak  koreksi,  atau  diadukan  ke  Dewan  Pers.  Selain  itu pertanggungjawaban  atas  materi  pemberitaan  terletak  pada  Pemimpin  Redaksi bukan  Reporter  yang  melakukan  peliputan  secara  langsung,  karena  sistem pertanggungjawaban  air  terjun  tidak  sesuai  untuk  digunakan,  dalam  semua  kasus penulisan atau berita melanggar mekanisme kerja pers dan karenanya bertentangan dengan keadilan. Persoalan berita merupakan persoalan Kode Etik Jurnalistik. 28
Pihak yang memiliki kapasitas dan berhak menilai sengketa pemberitaan atau ada  tidaknya  pelanggaran  kode  etik  jurnalistik  adalah  Dewan  Pers.  Terlebih  lagi terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor:  2/DP/MoU/II/2017/B/15/  II/2017  tentang  Koordinasi Dalam  Perlindungan  Kemerdekaan  Pers  dan  Penegakan  Hukum  Terkait Penyalahgunaan  Profesi  Jurnalis  yang  mengatur  koordinasi  penanganan  perkara ketika  terdapat  pelaporan  menyangkut  pemberitaan. 29 Dalam  MoU  tersebut mewajibkan  adanya  koordinasi  antara  Kepolisian  dengan  Dewan  Pers  untuk menyerahkan kasus pemberitaan ke Dewan Pers agar dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU Pers. Di samping itu pula telah dijelaskan mengenai tata cara penyelesaian  sengketa  terkait  penyelesaian  perkara  yang  melibatkan  pers  yang tertuang  dalam  peraturan  Dewan  Pers  yakni  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
Penjelasan  tata  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  Peraturan  Dewan  Pers Nomor 3/ Peraturan-DP/VII/2013Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yang
27 Ibid., 7.
28 Satrio Saptohadi, “Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 1 (February 1, 2011): 78, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85.
29 Raodia  Raodia,  “Pengaruh  Perkembangan  Teknologi  Terhadap  Terjadinya  Kejahatan Mayant ara (Cybercrime),” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 6, no. 2 (December 30, 2019): 223, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399.
melibatkan insan pers melalui Dewan Pers di atas, telah menggambarkan secara jelas bahwa yang ingin dicapai dari penyelesaian sengketa tersebut  adalah penyelesaian yang  seimbang  tanpa  mencederai  kebebasan-kebebasan  pers  dan  kebebasan- kebebasan  berpendapat.  Langkah-langkah  di  atas  sangat  tepat  ditempuh  apabila terjadi permasalahan terhadap insan pers dan dalam meminta pertanggungjawaban kepada  insan  pers  atas  pemberitaan  yang  dibuat  dan  disebarluaskan  kepada masyarakat,  sehingga  penyelesaian  akan  dirasa  berimbang  dan  memenuhi  rasa keadilan. 30
Setidaknya  apabila  mekanisme  hak  jawab  dan  dewan  Pers  gagal menyelesaikan masalah barulah dibuka kemungkinan suatu perkara pers diajukan ke muka  pengadilan,  sesuai  dengan  kedudukan  hukum  pidana  sebagai ultimatum remedium seharusnya mendukung kasus ini diselesaikan dengan mekanisme Undang- Undang Pers, yaitu terlebih dahulu dilakukan hak jawab dan kemudian hak koreksi yang mana hal tersebut akan lebih efisien untuk mengembalikan nama baik korban yang  merasa  dirugikan  dengan  adanya  koreksi  dibandingkan  harus  melalui  jalur pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan dinilai kurang efektif. 31
Berdasarkan  hal  tersebut  bahwa  penyelesaian  kasus  pemberitaan  yang menimbulkan masalah seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Pers, seperti pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Selain itu, pertanggungjawaban atas materi pemberitaan terletak pada Pemimpin  Redaksi,  bukan  Reporter  yang  melakukan  peliputan  secara  langsung. Dewan Pers dianggap memiliki kapasitas dan berhak menilai sengketa pemberitaan atau  adanya  pelanggaran  kode  etik  jurnalistik.  Terdapat  juga  Nota  Kesepahaman antara  Dewan  Pers  dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  mengatur koordinasi penanganan perkara ketika terdapat pelaporan menyangkut pemberitaan.
30 Nurul  Fatihah  Manfaati,  Budi  Setiyanto,  and Diana  Lukitasari,  “Urgensi  Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 9, no. 3 (December 2, 2020): 227, https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47413.
31 Admin,  “Ultimum  Remedium:  Antara  Prinsip  Moral  dan  Prinsip  Hukum,” Universitas Indonesia (blog), September 25, 2019, https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral- dan-prinsip-hukum/., diakses 12 Mei 2023.

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
Apabila mekanisme hak jawab dan dewan Pers gagal menyelesaikan masalah, maka dibuka kemungkinan suatu perkara pers diajukan ke pengadilan.
Sebagai solusi, sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pemberitaan yang  menimbulkan  masalah  lebih  memilih  untuk  menyelesaikan  masalah  melalui mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Pers, seperti pengajuan hak jawab, hak  koreksi,  atau  diadukan  ke  Dewan  Pers.  Hal  ini  akan  lebih  efisien  dalam mengembalikan  nama  baik  korban  yang  merasa  dirugikan  dengan  adanya  koreksi dibandingkan harus melalui jalur pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan dinilai kurang efektif. Dewan Pers dan Kepolisian juga harus memperkuat kerja sama dan  koordinasi  dalam  menangani  kasus-kasus  pemberitaan  yang  menimbulkan masalah,  agar  penyelesaian  kasus  dapat  dilakukan  dengan  seimbang  tanpa mencederai  kebebasan  pers  dan  kebebasan  berpendapat.  Di  samping  itu,  pelaku media  dan  jurnalis  sebaiknya  selalu  mematuhi  kode  etik  jurnalistik  dalam melaksanakan  tugasnya  dan  memperhatikan  kepentingan  umum  dalam  setiap pemberitaan yang dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat.
Dalam  konteks  hukum  Islam,  prinsip  dasar  yang  digunakan  adalah  prinsip keadilan,  kebenaran,  dan  kemaslahatan.  Hukum  Islam  mengajarkan  untuk  selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang jurnalistik dan pemberitaan. Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, jurnalis harus menjalankan tugasnya sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam.
Beberapa aspek dalam UU Pers dan mekanisme penyelesaiannya yang terkait dengan hukum Islam adalah:
1. Keadilan; penyelesaian sengketa melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi dalam UU Pers mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Hak jawab dan hak koreksi memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang dirugikan untuk  menyampaikan  tanggapan  atau  sanggahan  terhadap  pemberitaan  yang merugikan nama baiknya.
2. Kebenaran; dalam hukum Islam, kebenaran adalah salah satu nilai yang sangat penting. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Dalam konteks UU Pers, mekanisme hak koreksi  memungkinkan  setiap  orang  untuk  mengoreksi  atau  membetulkan kekeliruan  informasi  yang  diberitakan  oleh  pers.  Hal  ini  sejalan  dengan  nilai kebenaran dalam hukum Islam.
3. Kemaslahatan; dalam hukum Islam, kemaslahatan adalah salah satu tujuan yang harus  dicapai  dalam  setiap  kebijakan  atau  tindakan.  Penyelesaian  sengketa melalui  mekanisme  hak  jawab,  hak  koreksi,  atau  pengaduan  ke  Dewan  Pers dianggap lebih mengedepankan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, karena lebih efisien dan efektif daripada melalui jalur pengadilan.
4. Etika dan moral; hukum Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dan moral dalam setiap kegiatan, termasuk dalam jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik yang diatur dalam UU Pers mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam hukum Islam,  seperti  menjunjung  tinggi  kebenaran,  menjaga  martabat  dan  hak-hak orang lain, serta menghindari fitnah dan ujaran kebencian.
Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa dalam UU Pers yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat sebagai upaya yang selaras dengan prinsip- prinsip  hukum  Islam,  seperti  keadilan,  kebenaran,  dan  kemaslahatan.  Dengan demikian,  penerapan  UU  Pers  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  pemberitaan dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam.

## D. Kesimpulan
Dalam kasus ujaran kebencian terhadap jurnalis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  tidak  memberikan mekanisme  perlindungan  terhadap  jurnalis,  sedangkan  UU  Pers  memberikan perlindungan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Namun, perlu  dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap  pasal  28  ayat  (3)  UU  ITE  yang multitafsir dan dapat dijadikan dasar kriminalisasi terhadap jurnalis. Selain itu, perlu

## Perspektif Hukum Positif Indonesia
penegasan  dalam  UU  Pers  bahwa  penyelesaian  sengketa  antara  jurnalis  haruslah terlebih dahulu dilakukan melalui Dewan Pers sebelum ke jalur pengadilan.
Islam  memandang  perlindungan  jurnalis  adalah  sesuatu  yang  penting, dikarenkan  tugas  jurnalis  adalah  mengungkapkan  fakta-fakta  dari  peristiwa  yang diliput atau yang diberitakan. Pengungkapan fakta yang sesuai dengan peristiwanya adalah  salah  satu  langkah  dalam  menegakkan  prinsip  keadilan,  kebenaran,  dan kemaslahatan. Hukum Islam mengajarkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran  dan  keadilan  dalam  setiap  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  bidang jurnalistik dan pemberitaan.

## Referensi
Admin. “Ultimum  Remedium:  Antara  Prinsip  Moral  dan  Prinsip  Hukum,”
Universitas Indonesia (blog), September 25, 2019, https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-
hukum/.
Ariyanti,  Ratna,    and  Tim  LBH  Pers. Protokol  Keamanan  Dalam  Meliput  Isu Kejahatan Lingkungan Untuk Jurnalis. Jakarta: LBH Pers, 2020.
Chazawi,  Adami,  and  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi Elektronik:  Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik:  UU  No.  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  &  Transaksi  Elektronik,  Edisi  revisi,  cetakan  pertama (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 26.
Harijanto,  Malang. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Wartawan  Dalam  Pel iputan Berita- Berita Pemerintahan Dan Masyarakat,” Jurnal Hukum Unsrat II, no. 1 (January 2014): 2.
Ishwara, Luwi. Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
Kardiyasa,  I.  Made,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  and  Ni  Made  Sukaryati Karma, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech),” Jurnal Analogi  Hukum  2,  no.  1  (March  4,  2020):  78,  https://doi.org/10.22225/ ah.2.1.2020.78-82.
Katiandagho,  Endre  Vendy. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Profesi  Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Lex Crimen 7, no. 6 (September  4,  2018):  45,  https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/ lexcrimen/article/view/20750.
Kementerian Agama RI. Qur’an Kemena g in Word v.3, Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat.
Komala, Ratna “Perlindungan Terhadap Jurnalis: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir ." Jurnal Dewan Pers July 17, 2018.
Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017
Manfaati,  Nurul  Fatihah,  Bud i  Setiyanto,  and  Diana  Lukitasari,  “Urgensi Perlindungan  Hukum  Jurnalis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama Baik  Menurut  Undang- Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,”
Recidive :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Penanggulangan  Kejahatan  9,  no.  3 (December 2, 2020): 227, https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47413.
Margiyono. Kasus  Pencemaran  Nama,  Seri  Reformasi  Kebijakan  Media,  Seri  2.
Jakarta: AJI Indonesia dan DRSP/USAID, 2010.
Moh. Mahfud M. D. Politik Hukum di Indonesia. Cet. 1; Jakarta: LP3S, 1998.
Neke, Defriatno. “Jurnalis di Buton Tengah yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis  2  Tahun  Penjara,”  KOMPAS.com,  March  27,  2020, https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton- tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun.
Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings, eds., Hukum Pidana Dalam Perspektif,  Ed.  1,  Seri  Unsur-Unsur  Penyusun  Bangunan  Negara  Hukum (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, [dan] Universitas Groningen, 2012), 43 – 44.
Prasetyo, Yosep Adi. “Jurnalisme Bermutu Jaminan Keselamatan Jurnalis . ” Jurnal Dewan Pers, July 17, 2018.
Raodia Raodia. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara  (Cybercrime),” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah  dan  Hukum  6,  no.  2  (December  30,  2019):  223, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399.
Rozi, Muhammad Fatkur, and R. Hari Purwanto, “Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik atas Karya Jurnalistik Ditinjau dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang No mor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”
7, no. 2 (December 12, 2018): 6, https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.745.
Saptohadi,  Satrio. “Pasang  Surut  Kebebasan  Pers  Di  Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 1 (February 1, 2011): 78, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011. 11.1.85.
Sayuti,  Wahdi. “Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Pilar  Penegakan  Demokrasi,” https://wahdi.lec.uinjkt.ac.id/articles/newmensbiblestudyforming.
Sulistyowati,  Fadjarini. “Organisasi  Profesi  Jurnalis  Dan  Kode  Etik  Jurnalistik,” Jurnal  Ilmu  Komunikasi  3,  no.  2  (2006):  119,  https://doi.org/10.24002/ jik.v3i2.234.
Susanto, Edy, Muhammad Taufik Makarao, and Hamid Syamsudin, Hukum Pers Di Indonesia. Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Tim  Peneliti  ICJR,  LBH  Pers,  IJRS,  “LBH  Pers  Dan  IJRS  Pandemi  Covid -19: Kebebasan Pers Dan Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis,” Penelitian Situasi Kebebasan  Pers,  Keselamatan  Jurnalis  Dan  Pemenuhan  Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi (Jakarta: ICJR, LBH Pers dan IJRS, 2020),  3,  https://lbhpers.org/2021/01/21/ringkasan-eksekutif-penelitian-icjr- lbh-pers-dan-ijrs-pandemi-covid-19-kebebasan-pers-dan-keselamatan- jurnalis-dalam-krisis/.
Wantu, Fence M. “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim,” Mimbar Hukum -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  19,  no.  3  (2007):  388, https://doi.org/10.22146/jmh.19070.
______. “Mewujudkan  Kepasti an  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam Putusan  Hakim  Di  Peradilan  Perdata,” Jurnal  Dinamika  Hukum  12,  no.  3 (September 15, 2012): 483, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012. 12.3.121.
Yla-CNN Indonesia. “AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis -Media yang Dijerat UU ITE,”  nasional,  accessed  April  1,  2023,  https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis- media-yang-dijerat-uu-ite.