## DIMENSI KAJIAN POLITIK HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN  HUBUNGANNYA  DENGAN HUKUM SEBAGAI
PRODUK POLITIK
Moch. Dinul Faqih
Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: dinulfaqih14@gmail.com

## ABSTRACT
The  study of  legal politics is  essentially inseparable in Indonesia. This  is  because legal politics is an important element in the formation of a legal regulation. The statement that law is part of  a political product will be questioned because such a statement places the legal position as part  of  a  society that is  influenced by politics. Actually, Indonesia is  a country that enforces the rule of  law. So  it is  fitting to make politics as an aspect that is influenced by law. Which of the two is correct, politics is the determinant of la w or law is the determinant of politics? The analytical descriptive method used in this research is to present  an  appropriate  picture  regarding  the  characteristics and  nature  of  a  problem situation  in  the  research  to  be  analyzed  and  processed  according  to  the  practice  of implementing positive law  and  supported  by  legal  theories.  The  results  of  the  study concluded that legal  politics was  born  to  determine which  laws should  be  enforced  in society. One form of legal politics is a law. The difference in legal p olitics can be classified into two dimensions: first, the reason for the formation of a law regulation is due to legal politics. Second, the reasons and objectives for the enactment of a statutory regulation are influenced by legal politics. Law is  a political product that is  strongly influenced by the political configuration that shapes it.

## Keywords:  Legal Politics, Legal Political Dimensions,  Legislation

## ABSTRAK
Kajian berkenaan politik hukum pada hakikatnya tidak dapat terlepaskan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena politik hukum mrupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu  peraturan  undang-undang.  Pernyataan yang  menyebutkan bahwasanya hukum merupakan bagian produk politik akan dipersoalkan sebab pernyataan seperti demikian menempatkan posisi hukum sebagai bagian kemasayarakatan yang dipengaruhi politik. Sebenarnya negara Indonesia merupakan negara yang memberlakukan supremasi hukum. Maka sudah sepatutnya menjadikan politik sebagai aspek yang dipengaruhi oleh hukum. Manakah yang tepat dari keduanya, politik yang determinan atas hukum ataukah hukum yang determinan atas politik? Metode deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini yaitu menyajikan gambaran yang  sesuai berkenaan dengan karakteristik  maupun sifat suatu keadaan  permasalahan pada penelitian untuk kemudiaan dianalisis   dan  diolah menurut praktek  pelaksanaan hukum positif  dan  didukung  dengan teori -teori  hukum. Hasil pada penelitian menyimpulkan bahwasanya politik hukum lahir untuk menentukan hukum mana yang patut diberlakukan di masyarakat. Salah satu bentuk dari politik hukum adalah undang-undang. Perbedaan politik hukum dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi: pertama, alasan dari  dibentuknya suatu perraturan undang -undang disebabkan karena politik hukum. Kedua, alasan maupun tujuan diberlakukannya suatu peraturan undag- undang salah satunya dipengaruhi politik hukum. Hukum merupakan produk politik yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang membentuknya .

## Kata Kunci: Politik Hukum,  Dimensi Politik Hukum,  Perundang-Undangan

## PENDAHULUAN
Perundang-undangan adalah subsistem dan bagian sistem hukum. Maka  sebab  itu,  mengkaji  berkenaan  politik  peraturan  perundang- undangan sama saja  membahas berkenaan politik hukum. Politik hukum memiliki prinsip bahwa peraturan perundang-undangan dan/atau hukum merupakan bagian dari produk hukum.
Memahami  atau  mempelajari  politik  hukum  hakikatnya  seperti mempelajari  atau  memahami  politik  perundang-undangan  begitu  pula ketika  mempelajari  politik  undang-undang  maka  sama  saja  dengan mempelajari politik  hukum, hal  tersebut disebabkan  karena memahami politik  hukum  mencakup  pelaksanaan/penerapan  hukum  serta  proses pembentukan (salah satu diantaranya adalah perundang-undangan) yang menentukan ke  arah  mana  hukum dapat  ditegakkan  serta  diwujudkan. Sebagaimana  dijelaskan  Bagir  Manan  memberikan  istilah  politik perundang-undangan  dengan  sederhana  yang  merupakan  ketentuan berkenaan objek dan isi terbentuknya peraturan perundang-undangan.
Kebijakan (beleids/policy) adalah  arti  dari  politik  peraturan perundang-undangan menurut Abdul Wahid Masru yang disebut sebagai keputusan  negara  pada  bentuk  undang-undang  dari  mulai  tahap perencanaan hingga penegakannya (implementasinya). Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Kebijakan  perundang-undangan sebagai orientasi  politik  serta  keputusan  negara  terkait  peraturan  perundang- undangan diwujudkan dalam bentuk politik perundang-undangan sebagai arah kebijakan maupun keputusan   negara mengenai peraturan   hukum yang diwujudukan dalam bentuk hukum tertulis yang dalam  hal ini yakni peraturan  perundang-undangan  untuk  kemudian  bertujuan  mengatur masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan uraian diatas, dapat  ditarik persoalan yang kemudian akan  dijadikan  fokus  penelitian  pada  jurnal ini  yakni  arti  dan  cakupan politik  hukum  serta  dimens  kajian  hukum  dan  perundagan-undangan kaitanyya  dengan  hukum  yang  merupakan  bagian  dari  produk  politik.
Pernyataan bahwasanya hukum merupakan bagian dari produk politik akan dipersoalkan  sebab  pernyataan  tersebut  menjadikan  hukum  berada  di posisi  sebagai  subsistem  kemasayarakatan  yang  dipengaruhi  politik. Mahfud MD menyebutkan bahwa sebenarnya negara Indonesia merupakan negara yang  memberlakukan supremasi hukum. Maka  sudah sepatutnya menjadikan politik sebagai aspek yang dipengaruhi oleh hukum. maka dari itu manakah yang tepat dari keduanya, politik yang mempengaruhi hukum ataukah  hukum  yang  mempengaruhi  politik  ?  Disamping  itu  juga, penelitian  ini  akan  membahas  berkenaan  sasaran  dan  manfaat  kajian politik hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis gunakan pada  penelitian ini adalah deskriptif  analitis  yaitu  menyajikan  gambaran  yang  sesuai  berkenaan dengan  karakteristik  maupun  sifat  suatu  keadaan  permasalahan  pada penelitian  untuk  kemudiaan  dianalisis    dan  diolah  menurut  praktek pelaksanaan hukum positif dan didukung dengan teori-teori hukum yang berkoleasi  dengan  permasalahan  pada  umumnya.      Perolehan  data sekunder  merupakan  sumber  data  yang  dipergunakan  pada  penelitian jurnal  ini.  Adapun  data  sekunder  tersebut  didapatkan  dari  studi kepustakaan atau library research .
Penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  studi pustaka  yaitu metode dengan  melakukan pengolahan dari  berbagai  data yang berasal dari berbagai literatur ataupun segala bentuk sumber bacaan buku-buku  maupun  jurnal,  studi  kepustakaan  bertujuan  untuk menganalisis landasan  teoritis sebuah permasalahan yang  sedang  dikaji dalam sebuah penelitian, dimana dalam hal ini mengambil permasalahan bekenaan  dengan  cakupan  politik  hukum  yang  didalamnyah  dimuat tentang dimensi kajian politik hukum dan perundang-undangan. Penelitian ini  membahas  berkenaan  persoalan-persoalan  yang  timbul  akibat pernyataan bahwa hukum merupakan salah satu produk politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Arti dan Cakupan Politik Hukum

## 1) Perspektif Etimologi
Pada  awalnya  Politik hukum dapat  di  definisikan dari  segi etimologis serta terminologis. Dari aspek definisi etimologis, politik hukum  dapat  diartikan  sebagai rechtpolitiek yang  merupakan bagian  dari  bahasa  Belanda.  Dimana  jika  kata Recht tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia  mengandung arti hukum, sedangkan  kata politiek jika  diartikan  dalam  bahasa  Indonesia berarti terkenal, khususnya politik. Politik adalah salah satu dari kata Yunani  yaitu  politik  yang  berarti  ada  hubungan  antara  setiap individu  di  wilayah  suatu  negara.    Uu  Nurul Huda  menjelaskan bahwa  pada  korelasi  (interakhis)  demikian,  menimbulkan  suatu ke[utusna maupun kebijkan yang bersift kolektif. Lebih dari itu, Uu Nurul  Huda  mendefinisikan  dari  segi  etimologis  bahwa  politik hukum meruapkan  kebijakan dalam bentun keputusan yang disusun serta  terencana   dan  diwujudkan pada  bidang  hukum, termasuk dalam mengambil setiap  keputusan-keputusan hukum yang sifatnya kolektif. (Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, 2013).

## 2) Perspektif Terminologi
Padmo Wahjono memberikan sebuah definisi politik hukum sebagao  kebijakan  mendasar  yang  diselenggarakan  oleh  Negara untuk menentukan dan  memutuskan arah gerak  hukum, maupun bentuk hukum yang  nantinya sebagai  kriteria dalam  menetapkan sesuatu  hukum.  Dengan  demikian,  Padmo  Wahjono  menarik kesimulan dalam  mendefisnisikan  politik  hukum sebagai  hukum yang  berkaitan  dengan  hukum  dimasa  mendatang  atau  Ius Constituendum. (Imam Syaukani, A Ahsin Thoari, 2015).
Politik hukum merupakan option atau pilihan terhadap segala bentuk hukum yang kemudian nantinya akan dijalankan. Disamping
itu, politik hukum  pun sebagai pilihan terhadap setiap hukum yang akan dicabut pemberlakuannya, dimana semua itu dilakukan dengan maksud untuk dapat  meraih   tujuan negara  sebagimana  termuat pada  Pembukaan UUD 1945.  Hal tersebut sebagaimana dituturkan oleh bapak  Mahfud MD  bahwa  pengertian politik  hukum sebagai “legal  policy  atau  garis  (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang akan  diberlakukan  baik dengan  pembuatan hukum  baru  maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka  mencapai tujuan negara.” (Moh Mahfud MD, 2012).
Bahkan Uu Nurul Huda menyebutkan dalam bukunya bahwa hukum  akan  mengikat  setiap  orang,  terlepas  itu  hukum  agama maupun hukum negara atau hukum yang berlaku dalam kehiduapn sehari-hari.  Akan  Tetapi  tidak  setiap  orang  menegrti  dan  atau memahami apa  yang sebenarnya hukum itu. Hukum mengandung perngertian yang berbeda-beda sebagimana diungkapkan oleh para ahli dan hukum pun sangat begitu luas. (Uu Nurul Huda, 2018).
Satjipto Rahardjo memeberikan definisi terkait politik hukum sebagai cara dalam memilih beberapa   hukum tertentu yang hidup dan berlaku di masyarakat, yang mana di dalamnya memuat jawaban atas berbagai persoalan dasar seperti 1)  dari sistem yang ada, tujuan apa  yang kemudian ingin dicapai; 2) untuk meraih tujuan tersebut, cara manakah yang dirasa paling efektif untuk digunakan  3) kapan dan   bagaimana hukum harus diubah; 4) Dapatkah model standar dan  mapan  dikembangkan untuk membantu menentukan proses yang  benar  dalam  memilih tujuan dan  cara  untuk mencapainya.
(Moh Mahfud MD, 2012).
B. Dimensi Kajian Politik Hukum dan Perundang-Undangan
Politik hukum lahir untuk menentukan hukum mana yang  patut diberlakukan di masyarakat. Salah satu bentuk dari politik hukum adalah undang-undang. Perbedaan politik hukum dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi:  pertama,  alasan  dari  dibentuknya  suatu  perraturan  undang-
undang disebabkan karena politik hukum. Kedua, alasan maupun tujuan diberlakukannya suatu peraturan undag-undang salah satunya dipengaruhi politik hukum. Hal tersebut diatas disampaikan oleh seorang ahli bernama William Zevenbergen.
Imam  Syaukani  menjelaskan  bahwa  lingkup  kajian  dari  politik hukum adalah:
1. Penyelenggara negara  memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan hukum dengan menemukan aspirasi dan nilai nilai pembangunan dimasyarakat.
2. Penyelenggara  negara  yg mempunyai  kewenangan  buat menciptakan  rumusan  politik  aturan  pada  perumusan  dan perdebatan aspirasi juga nilai nilai yg tumbuh pada kalangan warga buat dijadikan  rancangan undang-undang.
3. Penyelenggara negara yang memiliki wewenang untuk memberikan rumusaan dalam menetapkan politik hukum.
4. Politik  hukum yang  termuat dalam  rumusan peraturan  undang- undang.
5. Politik  hukum mengkaji  berbagai  faktor  yang  menentukan  serta mempengaruhi politik hukum, terlepas itu yang  telah di  tetapkan maupun yang akan datang.
6. Pelaksananaan dari politik hukum yang terimplementasikan dalam bentuk  peraturan  perundang  -  undangan  suatu  negara.  Imam Syaukani, A Ahsin Thoari, 2015).
Jika  dihubungkan dengan teori keberlakuan hukum, maka hukum yang  efektif  sudah  seharusnya terpenuhi  berbagai  unsur seperti  unsur sosiologis, filosofis maupun yuridis, hal tersebu bertujuan guna menjaga resistensi masyarakat dan terpenuhinya sayarat keberlakuan hukum. Maka dari  itu  sudah  sepatutnya    para  penyelenggara  negara  yang  memiliki wewenang  harus  peka  terhadap  kedua  hal  tersebut  ketika  hendak Merumuskan nilai - nilai dan aspirasi  warga pada  bentuk aturan tertulis. Namun,  timbul  sebuah  dilema  dimana  lembaga  kenegaraan  yang
berwenang memilih politik  hukum tersebut bukanlah menurut lembaga yang  genuine menurut  banyak sekali kepentingan. Tidak  bisa  dipungkiri bahwasanya  pada  tiap  lembaga  -  lembaga  itu  berkumpul banyak  sekali gerombolan  kepentingan  yang  terkadang  lebih  mementingkan  aspirasi kelompoknya daripada aspirasi warga.
Disiplin  kebijakan  hukum  diuji  pada  tahap  ini.  Hal  ini  seolah mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa hukum itu beragam secara politik, atau lebih tepatnya, bahwa hukum harus dilihat sebagai hasil dari proses  politik.  Selanjutnya, subsistem politik  diakui lebih dominan atau deterministik  daripada  subsistem  hukum.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan bahwa  subsistem politik  memiliki konsentrasi energi  yang lebih   besar  daripada  subsistem hukum. Situasi ini  memungkinkan jika hukum melibatkan politik,  hukum  berada pada  posisi yang lebih lemah. Subsistem politik   lebih menentukan daripada  subsistem hukum, karena hukum merupakan kristalisasi atau hasil dari kecenderungan bersaing dari kemauan politik.
Bidang penelitian kedua, ketiga, dan  kelima kebijakan hukum, yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  berarti  bahwa  hukum    tidak  boleh dipertimbangkan dalam pelaksanaannya tanpa mempertimbangkan unsur- unsur dasarnya, khususnya jika unsur-unsur itu bersifat non-hukum. , akan ditakuti merupakan faktor penentu yang mempengaruhi isi dan tampilan suatu produk  hukum tertentu. Bidang studi  kebijakan hukum   keempat merupakan bagian dari akibat atau sebab-sebab dari bidang studi kebijakan hukum kedua dan ketiga. Pada bidang kajian keempat, kita melihat pada tataran  hukum, dimana  kebijakan hukum suatu negara  berada.  Hal  ini berguna  untuk  menentukan  hierarki  peraturan  perundang-undangan, sehingga  peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan 1
Wilayah kajian politik aturan   &  kajian Selanjutnya dalam daerah kajian keenam sangat erta kaitannya menggunakan bagian daerah kajian
1 Imam  Syaukani dan A Ahsin Thoari, Dasar-Dasar  Politik Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 5
politik aturan yang  kelima, dimana hal itu membuahkan disiplin  politik aturan supaya mengajak rakyat buat mengkritisi tahapan aplikasi peraturan perundang - undangan yg sudah ditetapkan. Kajian ini bisa diklaim menjadi keliru satu upaya  otokritik dalam keputusan juga kebijakan aturan yang telah dirumuskan & diterapkan pada  bentuk aturan positif. Otokritik tadi bertujuan buat mengevaluasi sebuah politik aturan & peraturan perundang -  undangan yang  dilaksanakan &  dibuat menurut politik aturan. Apabila sesudah dilakukan penilaian tetapi politik aturan & implementasinya pada peraturan perundang - undangan nir sinkron lagi menggunakan keadaan juga kebutuhan rakyat, maka keduanya wajib  diperbaharui menggunakan memakai  rumusan  baru.  Ini  dimaksudkan  supaya  agar  aturan senantiasabersesuaian menggunakan dinamika yang terjadi pada rakyat
C. Sasaran dan Manfaat Kajian Politik Hukum
Imam Syaukani menyebuktkan dalam bukunya bahwa politik hukum pada  dasarnya memiliki manfaat, salah satunya adalah untuk mengetahui apa  saja  tahapan – tahapan  yang  tercakup  dalam  enam  wilayah  kajian diatas dan  melahirkan sebuah legal Policy yang  bersesuaian dengan rasa keadilan maupun kebutuhan. Enam kajian tersebut saling keterkaitan dan berhubungan satu sama lain. (Fristis Karianto, 2021).
Hukum  sudah  sepatutnya  untuk  diwujudkan  sesuai  keadaan masyaralat, dalam  hal  ini  masyarakat memiliki banyak  dinamika dalam perkembangannya. Manfaat dari lahirnya politik hukum tidak lain untuk meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri.
Disamping  itu,  Satjipto  Raharjo  menjelaskan  bahwasanya  yang merupakan fokus kajian dari politik hukum adalah sebagai berikut:
1. Dengan  sistem  hukum yang  ada  maka  tujuan  apa  yang  hendak dicapai.
2. Untuk meraih  tujuan tersebut, cara  manakah yang  dirasa  paling efektif  untuk  digunakan    Kapankah  waktunya  hukum  itu  perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu dilakukan.
3. Sudah waktunya dan  bagaimana hukum harus diubah
4. Harus memungkinkan untuk mengembangkan model standar dan mapan untuk membantu menentukan proses pemilihan tujuan yang benar danbagaimana mencapai tujuan tersebut. (Satjipto Rahardjo, 1986).

## D.Hukum Sebagai Produk Politik
Pernyataan  yang  menyebutkan  bahwa  “hukum  sebagai  produk politik”  dalam  pandangan  awam  bisa  dipersoalkan.  Hal  tersebut disebabkan  karena  seolah  menempatkan  hukum  sebagai  subsitsem kemasyarakatan  yang  dapat  dipengaruhi  atau  ditentukan  oleh  politik. Menurut Mahfud  MD,  bagi  negara  yang  menganut  supremasi  hukum, politik  lah  yang  justru sepatutnya  memiliki kedudukan sebagai  variabel yang terperngaruh (dependent variable) oleh hukum. Maka menarik bagi penulis  untuk mengetahui manakah yang  benar  dari  kedua  pernyataan tersebut  ?  Politik  yang  determinan  atas  hukum  ataukah  hukum  yang determinan atas politik?
Uu  Nurul Huda  mengatakan apakah  penyelesaian sebagai  produk politik  benar-benar  tergantung  pada  keseimbangan  politik  itu  sendiri. Seperti  yang  dijelaskan  Daniel  S.  Lev,  kekuatan  politik  sangat mempengaruhi  adopsi  proses  peradilan.  Menurut  Socrates,  hukum diciptakan  sebagai  perintah  untuk  menciptakan  kebahagiaan  dalam masyarakat,  kebahagiaan  dapat  dicapai  jika  orang  berbuat  baik,  maka hukum  itu harus terwujud. Pernyataan Socrates ditambahkan oleh Plato bahwa hukum tidak hanya merupakan kebajikan tetapi juga menciptakan keadilan dalam masyarakat
Manakah  yang  benar  dari  pernyataan  bahwa  hukum merupakan penentu kebijakan atau kebijakan merupakan penentu hukum? Menurut Mahfud MD, dinyatakan bahwa secara metodologis ilmiah sebenarnya tidak ada yang salah dengan klaim ini, bahwa semuanya benar menurut asumsi dan konsep yang digunakan. Sederhananya, hukum dapat menjadi penentu politik,  tetapi  di  sisi  lain,  politik  juga  dapat  menjadi  penentu  hukum. Hukum merupakan salah satu   produk politik, sehingga dapat  dikatakan
bahwa UU  sangat rentan terhadap  struktur politik yang membentuknya. Pendapat  ini digunakan atas  dasar    produk  hukum apa  pun  yang  dapat dianggap sebagai kristalisasi ide-ide politik yang  berinteraksi antar politisi. Meskipun    das  sollen  menganggap  politik  sebagai  subjek  dari  negara hukum, penelitian ini mengeksplorasi das sein atau secara empiris bahwa hukum sebenarnya ditentukan oleh konfigurasi politik yang mendasarinya.
Peraturan  perundang-undangan  adalah  satu  cara  utama  dalam menciptakan  hukum, disamping  itu  sendi  utama  dalam  sistem  hukum Indonesia adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pembaruan hukum atau law reform merupakan instrumen yang dianggap sangat efektif dengan adanya peraturan perundang-undangan. Adapun politik dijadikan sebagai pedoman dasar dalam tahapan menentukan pengembangan hukum nasional di  Indonesia baik  itu penentuan penetapan,  nilai-nilai maupun pembentukan.
Peraturan perundang-undangan pada  awalnya  dipandang  sebagai produk politik yang notabene dan nyatanya dapat menjadi  kekuatan yang membawa perbaikan  sistem  pemerintahan ke  arah  yang    lebih baik  ke depan.  Hal  ini  sejalan  dengan  kerangka  pembangunan  dan  demokrasi global    saat  ini,  negara  kesatuan  seperti  Indonesia  mendorong pembangunan yang baik, tidak hanya semua pekerjaan yang dikelola dan dilakukan oleh pemerintah pusat,    tetapi  juga menjadi kewenangan unit pemerintah  daerah  sebagai  institusionalisasi.  desentralisasi  yang ditingkatkan. (Isharyanto, 2016).
Kepentingan para politisi tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam penyusunan suatu undang-undang maupun aturan hukum tertulis. Dalam hal ini hukum yang merupakan produk politik akan sangat mudah untuk terkontaminasi dari  berbagai  kepentingan para  elit sehingga lahir ketidakadilan di tengah masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya ada kewenangan yang diberikan pada suatu lembanga yudisila untuk kemudian memperbaikinya melalui pengujian (review) .  Sebagai produk politik tidak terbantah bahwa aturan pada ialah adalah peraturan perundang-undangan
yg  asal  menurut  formalisasi  atau  kristalisasi  aneka  macam  macam kehendak-kehendak politik yg saling bersaingan. Hukum adalah produk yg bersifat  intervensi atau penguasaan  politik  juga  kompromi politik  pada antara aktor-aktor pembentuknya sebagai akibatnya akbar  kemungkinan mengandung hal-hal yg bisa melanggar anggaran konstitusi. Oleh lantaran itu, telah seharusnya aturan diuji konstitusionalitas juga legalitasnya oleh lembaga yudikatif.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di  atas,  maka penulis  mengambil kesimpulan bahwa politik hukum meruapkan  kebijakan dalam bentun keputusan yang disusun serta terencana   dan  diwujudkan pada  bidang hukum, termasuk dalam  mengambil  setiap    keputusan-keputusan  hukum  yang  sifatnya kolektif. Politik hukum merupakan option  atau  pilihan  terhadap  segala bentuk hukum yang kemudian nantinya akan dijalankan. Disamping  itu, politik  hukum   pun  sebagai  pilihan  terhadap  setiap  hukum yang  akan dicabut  pemberlakuannya, dimana  semua itu dilakukan dengan maksud untuk dapat meraih  tujuan negara sebagimana termuat pada  Pembukaan UUD 1945.
Politik hukum lahir untuk menentukan  hukum mana yang  patut diberlakukan di masyarakat. Salah satu bentuk dari politik hukum adalah undang-undang. Perbedaan politik hukum dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi:  pertama,  alasan  dari  dibentuknya  suatu  perraturan  undang- undang disebabkan karena politik hukum. Kedua, alasan maupun tujuan diberlakukannya suatu peraturan undag-undang salah satunya dipengaruhi politik hukum. Hal tersebut diatas disampaikan oleh seorang ahli bernama William Zevenbergen.
Hukum dapat determinan atas politik, tetapi sebaliknya dapat pula politik determinan atas  hukum.   Hukum adalah merupakan bagian  dari produk  politik  hingga  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  dapat  sangat memungkinkan dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang membentuknya.
Pendapat  tersebut  digunakan  berdasarkan  fakta  bahwa  setiap  produk hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi- Komisi  Negara  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Jurnal Hukum Dan Keadilan , Vol. 2 No.
Huda,  U.  N.  (2018). Hukum  Partai  Politik  dan  Pemilu .  Bandung: Fokusmedia.
Isharyanto. (2016). Politik Hukum . Mojolaban: CV. Kekata Group. Karianto, F. (2014). Politik Hukum. Retrieved from http://frintiskarianto.blogspot.com/2014/09/politik-hukum.html website: http://frintiskarianto.blogspot.com/2014/09/politik-
hukum.html
Mahfud  MD,  M.  (2012). Politik  Hukum  di  Indonesia (Cet.  5).  Jakarta:
Rajawali Pers.
Rahardjo, S. (1986). Ilmu Hukum . Bandung: Alumni.
Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum (Cet. 3). Bandung: Citra Aditya Bakti. Syaukani, I., & Thoari, A. A. (2015). Dasar-dasar  Politik Hukum .  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.