Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex

## PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP INTERNALLY DISPLACED PERSONS LANJUT USIA DALAM BENCANA TSUNAMI ACEH 2004 OLEH PEMERINTAH INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

## FULFILLMENT OF THE RIGHT TO HEALTH FOR INTERNALLY DISPLACED PERSONS OF THE ELDERLY IN THE 2004 ACEH TSUNAMI DISASTER BY THE GOVERNMENT OF INDONESIA ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW
Muhammad Falih Nasywaan Surya 1 , Denyssa Jasmine Ardiansyah Putri 2 , Jun Justinar 3,
1-2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
3 Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
*Penulis Koresponden:
jun.j@trisakti.ac.id Sejarah Artikel Diterima Agustus 2022 Disetujui Oktober 2022
Terbit Online November 2022

## Abstrak
Gempa yang terjadi pada 26 Desember 2004 menghasilkan tsunami yang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Korban Tsunami Aceh merupakan pengungsi internal yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kerangka hukum pengungsi internasional dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan terhadap IDPs lanjut usia? Dan bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap IDPs lanjut usia dalam situasi bencana alam? Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan data sekunder dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi lansia tersebar pada beberapa perjanjian internasional terkait hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia memenuhi hak atas kesehatan terhadap IDPs lanjut usia korban tsunami Aceh bekerja sama dengan IOM dan UNHCR.
Kata kunci : pengungsi internal, IDP’s, hak atas kesehatan, lansia, lanjut usia.

## Abstrak
The earthquake that occurred on December 26, 2004 caused a tsunami that hit several countries, including Indonesia. The victims of the Aceh Tsunami were internally displaced persons who were the responsibility of the Indonesian government. This research was created to answer the question: what is the international refugee legal framework in order to fulfill the right to health for elderly IDPs? And what are the efforts of the Government of Indonesia in fulfilling the right to health for elderly IDPs in situations of natural disasters? This research is descriptive normative with secondary data and deductive conclusions. The results showed that protection for the elderly is spread across several international agreements related to human rights. The Government of Indonesia fulfills the right to health for IDPs for elderly victims of the Aceh tsunami in collaboration with IOM and UNHCR.
Keywords : internally displaced persons, IDP's, right to health, elderly
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex

## Pendahuluan
Indonesia secara keseluruhan merupakan daerah yang rawan bencana. Pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi mengakibatkan banyak penduduk Indonesia berada di wilayah yang berisiko terpapar bencana. Bahkan kondisi sosial dan ekonomi beberapa komunitas membuat mereka lebih rentan terhadap dampak bencana alam. Kombinasi faktor- faktor ini menyebabkan jumlah orang yang mengungsi akibat bencana alam di Indonesia memegang peringkat tertinggi di seluruh dunia. (Internal Displacement Monitoring Centre, 2022) Salah satu bencana besar yang pernah dialami Indonesia adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 akibat gempa bumi dengan kekuatan 9,0 skala Richter di lepas pantai barat Sumatera Utara. Tsunami tersebut mengakibatkan Provinsi Aceh menderita kerusakan sepanjang lebih dari 1000 km garis pantai. (Doocy et al., 2007) Menurut perkiraan pemerintah Indonesia, sejumlah 129.775 orang meninggal dunia, 38.786 orang hilang dan 504.518 orang mengungsi akibat tsunami yang terjadi di Provinsi Aceh. (United Nations Information Management Service (UNIMS) in collaboration with the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR)., 2005) Akibat tsunami tersebut telah memberikan pengahu pada berbagai aspek kehidupan seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Salah satu aspek Kesehatan adalah terdapatnya kelompok korban yang memiliki risiko kerentanan yang tinggi yaitu kelompok lansia yang memiliki angka kematian tertinggi pada saat terjadinya tsunami Aceh. Lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas yang yang rentan pada saat situasi darurat bencana selain anak-anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk mendapatkan perhatian serta perlindungan lebih. Hal tersebut selaras dengan kerangka hukum ICESCR yang jelas menyatakan bahwa lansia termasuk ke dalam kelompok rentan. (Committee on Economic Social and Cultural Rights, 2000) Lansia menjadi kelompok yang sangat berisiko pada saat sebelum, saat terjadinya maupun setelah terjadinya bencana karena lansia telah mengalami perubahan dari segi fisik maupun psikis yang akhirnya kadang menjadi masalah bagi mereka. Oleh karena itu pada saat kegiatan pelayanan pasca bencana, dibutuhkan layanan akses dan partisipasi yang memadai dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan bagi orang lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar serta meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi orang lanjut usia.
Selama konflik dan setelah terjadinya tsunami, pengungsi domestik (Internally Displaced Persons – IDP) tersebar di seluruh wilayah Aceh. (Daly et al., 2012) Di antara mereka terdapat sejumlah orang lanjut usia yang kadang terlupakan hak-haknya. Orang lanjut usia berhak atas semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hak budaya, termasuk hak atas kesehatan, karena hak tersebut bersifat universal bagi seluruh umat manusia. (Gutterman, 2023) Pada tanggal 20 Desember 2012, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan penguatan rezim perlindungan internasional bagi lansia. PBB mendefinisikan seseorang yang berusia di atas 60 tahun sebagai orang lanjut usia. Orang lanjut usia harus tetap terintegrasi dalam masyarakat, berpartisipasi aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan mereka dan berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan generasi muda. (Kim, 2023)
Secara teori, sistem hak asasi manusia yang ada seharusnya membantu melindungi hak-hak lansia di seluruh dunia. Setiap orang, berapapun usianya, dilindungi berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun, terdapat kesenjangan implementasi dalam praktiknya,
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
yang berarti bahwa negara-negara anggota PBB jarang membuat komitmen konkrit untuk melindungi hak-hak lansia. (Kim, 2023) Terlepas dari kenyataan ini, lanjut usia masih belum tercakup dalam kerangka hukum internasional saat ini. Hingga saat ini, belum ada standar internasional yang berlaku secara universal yang dapat menjadi acuan dalam mengembangkan undang-undang untuk melindungi hak-hak tersebut. Akibatnya, kerangka hukum internasional yang ada saat ini masih terfragmentasi dan tidak lengkap untuk mengatasi kesenjangan perlindungan khusus bagi lansia untuk menikmati hak asasi mereka. (Bachelet, 2021) Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. (World Health Organization, n.d.) Ketika pemerintah tidak mampu atau tidak mau melindungi warganya maka negara lain harus memastikan bahwa hak-hak dasar para pengungsi dihormati. (Nicholson & Kumin, 2017) Pengungsi dalam sehari-hari di Indonesia dapat dipahami sebagai orang yang pergi meninggalkan tempat kediamannya, baik masih berada di negaranya sendiri atapun sudah melintasia wilayah negara asalnya. Penggunaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam konteks hukum internasional. Oleh karena itu dalam tulisan ini apabila menunjuk orang yang mengungsi sudah melintasi batas negara maka disebut dengan “pengungsi” sedangkan untuk mereka yang mengungsi masih dalam wilayah negaranya sendiri disebut dengan “pengungsi internal”. Pengungsi internal ini biasa disebut dengan istilah internally displaced persons (“IDPs”) yang mengungsi masih di dalam wilayah negaranya.
Berikut adalah beberapa contoh negara yang memiliki IDP lebih dari 1 juta jiwa. Sebagai contoh negara Suriah (6,2 Juta), Republik Demokratik Kongo (5 Juta), Somalia (2,6 Juta), Ethiopia (2,6 Juta), Afghanistan (2,1 Juta), Nigeria (2 Juta), Sudan Selatan (1,9 Juta), Irak (1,8 Juta), Ukraina (1,5 Juta), dan Yaman (1 Juta). Selain itu, contoh negara yang memiliki IDP lebih dari 500.000 pengungsi adalah Cameroon (668.500), Republik Afrika Tengah (641.000), dan Azerbajian (620.400). (Quinn, 2021)
Berdasarkan pemaparan di atas, makalah ini akan membahas pemenuhan hak-hak IDPs di kasus tsunami Aceh Tahun 2004 dalam perspektif hukum internasional terkhusus pada instrumen perjanjian internasional yakni International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (“ICESCR”), mengingat bahwa Indonesia adalah Negara Pihak terhadap instrumen tersebut.

## Metode
Makalah ini dibuat dengan menggunakan metode normatif deskriptif dengan cara melakukan tinjauan kepustakaan, yang mengumpulkan bahan hukum sekunder yang meninjau instrumen perjanian internasional dalam konteks hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, serta melakukan analisis dan mengaitkan nya dengan fenomena IDPs di Indonesia.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan hal tersebut di atas, makalah ini akan melakukan analisis dan pembahasan mengenai:
1. Bagaimana kerangka hukum pengungsi internasional dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan terhadap IDPs lanjut usia?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap IDPs lanjut usia dalam situasi bencana alam?

## Analisis dan Pembahasan
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
a. Perspektif hukum internasional terhadap pemenuhan hak atas kesehatan kepada IDPs
Usia merupakan fenomena global yang berdampak negatif terhadap orang berusia lanjut terkait hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas standar hidup yang layak, pekerjaan, otonomi dan kemandirian, kebebasan dan keamanan seseorang serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. “Usia lanjut” atau “orang lanjut usia” adalah konsep yang dibangun secara sosial, begitu pula dengan istilah orang yang dianggap “tua”. Tidak ada faktor penentu biologis atau kronologis yang pasti dan obyektif mengenai kapan seseorang disebut memasuki “usia tua”. Seseorang dipandang 'tua' tergantung pada cara pandang masyarakat dan nilai-nilai budaya yang dipercayainya. (Quinn, 2021) “Usia lanjut” didefinisikan secara berbeda untuk tujuan yang berbeda. Terkadang batasan usia digunakan namun tidak untuk semuanya, misalnya untuk menentukan seseorang mendapatkan pensiun atau mengajukan diskon atau hak istimewa lainnya, atau untuk ijin mengendarai mobil. (A/RES/50/141, 1966) Namun demikian usia tua pada umumnya dianggap sebagai periode kelemahan dan penurunan kapasitas yang tidak terhindarkan. Lansia biasanya digambarkan sebagai kelompok homogen yang penuh ketergantungan, membebani dana kesehatan dan layanan sosial serta menghambat pertumbuhan ekonomi. (Officer et al., 2020) Pelecehan terhadap orang lanjut usia bahkan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya bersifat fisik, psikologis/emosional, seksual, finansial. (M.Miller, 2010)
Laporan Global Organisasi Kesehatan Dunia bersama dengan OHCHR, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, dan Dana Kependudukan PBB yang diterbitkan pada tahun 2021, menjelaskan tingkatan usia, dampaknya terhadap kaum muda dan kaum lanjut usia serta memprioritaskan penerapan perlindungan hukum bagi mereka yang mengalami diskriminasi akibat usia. Pada tahun 2050, untuk pertama kalinya dalam sejarah, di dunia akan terdapat lebih banyak orang lanjut usia dibandingkan anak-anak di bawah usia 15 tahun. (Foulkes, 2015) Menurut PBB, antara tahun 2015 hingga tahun 2050, jumlah penduduk dunia yang berumur lebih dari 60 tahun akan meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 12% (900 juta orang) menjadi 22% (2 miliar orang) (United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2017) PBB sepakat bahwa usia di atas 60 tahun biasanya dinyatakan sebagai usia tua. Tetapi definisi lanjut usia terus berubah, terutama seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup di negara-negara maju. Hingga tahun 2015 tidak ada instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk memenuhi hak-hak orang lanjut usia, dan perdebatan seputar perlunya instrumen semacam itu masih jauh dari konsensus. Namun, dukungan yang diberikan semakin meningkat untuk lahirnya suatu konvensi baru tentang hal itu. (Foulkes, 2015) Pakar Independen PBB pada tahun 2016 meminta negara- negara anggota untuk mempertimbangkan adanya sebuah konvensi mengenai hak-hak bagi orang lanjut usia. (Kornfeld-Matte, 2016) Pada tahun 2010 PBB menjajaki pembentukan Konvensi Hak-Hak Lansia, suatu perjanjian yang mengikat secara hukum yang akan memajukan dan melindungi hak asasi manusia lanjut usia di seluruh dunia. (Alwin, 2022) Hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak universal individu dan kelompok yang dilindungi undang-undang. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, seperti serta hak- hak sosial, ekonomi, dan budaya, yang meliputi kesehatan, jaminan sosial, dan perumahan. Semua hak asasi tersebut saling terkait, saling bergantung, dan tidak dapat dicabut. (Baer et al., 2016)
Sejak pembentukan PBB pada tahun 1945 dan diadopsinya Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948, kerangka hak asasi manusia internasional telah diperluas baik di tingkat PBB maupun regional melalui perjanjian yang disepakati para negara-
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
negara pihak. (Patterson, 2024) UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. (Universal Declaration of Human Rights 1948, 2015) Hak atas kesehatan pertama kali dikodifikasikan pada tahun 1966 dalam Pasal 12 Kovenan Internasional PBB tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak Asasi Manusia (ICESCR), (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966) dan kemudian dalam beberapa perjanjian hak asasi manusia PBB dan regional lainnya.
Hak asasi manusia atas kesehatan diakui dalam berbagai instrumen internasional. Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai bagi kesehatan diri dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta layanan sosial yang diperlukan. Sementara itu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memberikan gambaran yang paling komprehensif tentang hak atas kesehatan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Pasal 12 ayat 1 Kovenan menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar fisik dan mental melalui Kesehatan. Sedangkan Pasal 12 ayat 2 Kovenan menegaskan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan hak atas Kesehatan tersebut. Pasal 12 ayat 1 Kovenan mengenai hak atas kesehatan tidak harus dipahami sebagai hak untuk menjadi sehat. Hak atas kesehatan mengandung kebebasan dan hak. Kebebasan tersebut mencakup hak untuk mengontrol kesehatan dan hak untuk bebas dari penyiksaan, perawatan medis non-konsensual, dan eksperimen. Sebaliknya, hak-hak tersebut mencakup hak atas sistem perlindungan kesehatan yang memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menikmati tingkat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Gagasan tentang “standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai” dalam Pasal 12 ayat 1 mempertimbangkan kondisi biologis dan sosio-ekonomi individu serta sumber daya yang tersedia di suatu negara. Oleh karena itu, hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak untuk menikmati berbagai fasilitas, barang, jasa dan kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Pemerintah, serta penyedia layanan kesehatan dan sosial, harus melindungi dan menjaga hak rehabilitasi bagi semua lansia yang membutuhkannya. (British Geriatrics Society, 2023)
Meski lansia tidak disebutkan secara khususnya dalam Kovenan (ICESCR), mereka mempunyai martabat yang melekat dan berhak mendapatkan standar yang tertinggi kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai. Untuk memperjelas sejauh mana ICESCR berlaku bagi lansia, Komite (CESCR) mengadopsi Komentar Umum 6. (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1995) Komentar Umum 6 tersebut melakukan interpretasi terhadap ketentuan Kovenan terkait dengan lanjut usia. Selain mengadopsi Komentar Umum 6, CESCR juga bertanggung jawab untuk memantau perlindungan bagi orang lanjut usia, serta mempromosikan dan melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya lansia di negara-negara anggota. Dengan demikian, CESCR menjadi mekanisme PBB pertama yang secara khusus berfokus pada orang lanjut usia.
Pada tahun 1991, Majelis Umum mengadopsi Prinsip-Prinsip PBB untuk Orang Lanjut Usia yang, (United Nations General Assembly, 1991) bagi menjadi lima bagian yang berkorelasi erat dengan hak-hak yang diakui dalam Kovenan. “Kemerdekaan” mencakup akses terhadap makanan, air, tempat tinggal, pakaian dan layanan kesehatan yang memadai. “Partisipasi” maknanya lansia harus berpartisipasi aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka dan membagi pengetahuan dan keterampilan mereka dengan generasi muda, dan harus mampu membentuk gerakan dan asosiasi. “Perawatan” artinya para lansia harus mendapatkan manfaat dari perawatan keluarga, layanan kesehatan dan dapat menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar ketika tinggal di tempat
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
penampungan, perawatan atau fasilitas pengobatan. Berkenaan dengan “pemenuhan diri”, bermakna orang lanjut usia mempunyai peluang untuk pengembangan penuh potensi diri mereka melalui akses terhadap sumber daya pendidikan, budaya, spiritual dan rekreasi masyarakat mereka. “Martabat” artinya orang lanjut usia harus dapat hidup bermartabat dan aman serta bebas dari eksploitasi dan kekerasan fisik atau mental, harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang ras atau etnis, disabilitas, dan disabilitas. situasi keuangan atau status lainnya, dan dinilai secara independen dari kontribusi ekonominya.
Hak atas kesehatan dalam segala bentuknya dan pada semua tingkatannya mengandung unsur yang saling terkait yang penerapannya secara tepat akan bergantung pada kondisi yang berlaku di suatu Negara Pihak. Hal tersebut di antaranya meliputi beberapa hal yaitu: (Committee on Economic Social and Cultural Rights, 2000) ketersediaan, bermakna berfungsinya fasilitas kesehatan masyarakat, layanan, dan program harus tersedia dalam jumlah yang cukup, tergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat perkembangan Negara Pihak. Kedua, aksesibilitas, yang memiliki empat dimensi yang tumpang tindih yaitu: non- diskriminasi, artinya fasilitas, barang dan jasa kesehatan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan atau terpinggirkan, baik secara hukum maupun fakta, tanpa diskriminasi; aksesibilitas fisik: fasilitas, barang dan jasa kesehatan harus berada dalam jangkauan fisik yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan atau terpinggirkan, seperti orang lanjut usia; aksesibilitas ekonomi (affordability): fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus terjangkau bagi semua orang. Pembayaran untuk layanan kesehatan, serta layanan yang berkaitan dengan faktor-faktor penentu kesehatan, harus didasarkan pada prinsip keadilan, yang memastikan bahwa layanan tersebut, baik yang disediakan oleh swasta atau pemerintah, terjangkau oleh semua orang, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara sosial; Aksesibilitas informasi: aksesibilitas mencakup hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi mengenai kesehatan.
Selain itu, hak atas kesehatan diakui pula dalam Pasal 5 (e) (iv) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Pasal 11.1 (f), Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 dan Pasal 24 Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989. Beberapa instrumen hak asasi manusia regional juga mengakui hak atas kesehatan, sebagaimana dalam Piagam Sosial Eropa tahun 1961 yang direvisi (Pasal 11), Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tahun 1981 (Pasal 16) dan Protokol Tambahan pada Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia di Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1988 (Pasal 10). Begitu pula hak atas Kesehatan telah diproklamirkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia serta Deklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993 dan instrumen internasional lainnya.
Secara normatif, hukum hak asasi manusia internasional mengatur mengenai pemenuhan hak-hak sipil dan politik, dan ekonomi, sosial dan budaya yang secara nyara segenap ketentuan tersebut diabadikan oleh dua kovenan utama yakni International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) dan ICESCR. Dalam hal itu, Negara Pihak memiliki kewajiban internasional yakni respect, protect, dan fulfil (Bantekas & Oette, 2020) sesuai dengan konteks hak asasi tertentu. Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966) berisi definisi paling otoritatif mengenai hak atas kesehatan. Dia mendefinisikan hak atas kesehatan sebagai hak inklusif, yang mencakup pelayanan kesehatan yang tepat waktu dan tepat serta kepada masyarakat dibawahnya faktor penentu kesehatan, seperti akses terhadap keamanan dan Kesehatan air minum dan sanitasi yang memadai, perumahan yang layak, dan kondisi kerja dan lingkungan yang sehat. Demikian pula, perspektif kesehatan
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
masyarakat mengarahkan perhatian pada faktor ekologi yang lebih luas yang berkontribusi terhadap buruknya kesehatan kaum lansia. (Baer et al., 2016)
Ketentuan Pasal 12 ayat (1) ICESCR secara eksplisit mengatur bahwa Negara Pihak harus melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh individu termasuk IDPs, (Ghráinne, 2022) baik itu kesehatan fisik dan mental. Lebih lanjut, ketentuan tersebut dapat diinterpretasi melalui Komentar Umum Nomor 14 (General Comment No. 14) yang dirumuskan oleh Komisi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Committee on Economic, Social and Cultural Rights). Penting untuk digaris bawahi bahwa Komentar Umum adalah suatu interpretasi resmi dari Otoritas Badan ICESCR yang dapat dijadikan dasar atau sumber persuasif secara normatif, hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Ahmadou Sadia Diallo. (International Court of Justice, 2012)
Secara garis besar, Negara Pihak memiliki kewajiban internasional dalam konteks Pasal 12 ayat (1) yakni untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan terhadap seluruh individu. (Committee on Economic Social and Cultural Rights, 2000) Sebagai contoh paragraph 35 dari Komentar Umum No. 14 menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia penduduknya. Negara Pihak wajib menahan diri untuk melakukan intervensi baik secara langsung (directly) atau tidak langsung (indirectly) terhadap hak atas kesehatan setiap individu. (Committee on Economic Social and Cultural Rights, 2000) Selain itu Negara Pihak wajib melindungi hak atas kesehatan setiap individu melalui legislasi atau instrumen peraturan nasional agar setiap individu memiliki akses kesehatan yang setara antar setiap individu. (Committee on Economic Social and Cultural Rights, 2000) Terakhir, Negara Pihak memiliki kewajiban untuk melakukan realisasi pemenuhan hak atas kesehatan melalui instrumen peraturan nasional negaranya.1 Kewajiban Negara tersebut juga berlaku bagi IDPs yang berada di dalam wilayah yurisdiksi negara tersebut. Hal tersebut selaras dengan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1991 yang merumuskan kerangka kerjasama internasional (international cooperation) antar negara maupun organisasi internasional dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap IDPs. 2 Lebih khusus, pemenuhan hak atas kesehatan memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan (vulnerable group) secara spesifik Negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan dalam konteks akses kesehatan. (Committee on Economic Social and Cultural Rights, 2000) Seperti contoh, kelompok rentan berhak mendapatkan bantuan finansial dan pasokan medis yang memadai.
Terkait dengan lansia dalam perspektif hak untuk kesehatan diatur secara khusus dalam kerangka hukum ICESCR, yakni pentingnya pendekatan integrasi oleh Negara untuk melakukan penanganan secara preventif, kuratif dan rehabilitasi dalam waktu yang sama. (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1995) Seperti contoh, tindakan Negara harus berdasarkan pengecekan secara berkala dalam hal kesehatan fisik dan psikologi, maupun memberikan perhatian terhadap penyakit kronis yang dialami oleh lansia. (Committee on Economic Social and Cultural Rights, 2000) Oleh karenanya, instrumen HAM ICESCR dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak atas kesehatan bagi IDPs.

## b. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi IDP lanjut usia korban tsunami Aceh pada tahun 2004 oleh Pemerintah Indonesia
1 Ibid , par.36.
2 GA Res 46/182 (II), UNGAOR, 78th Sess, Supp No 49, UN Doc A/46/182 (19 December 1991).
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
Baik itu ICCPR ataupun ICESCR mewajibkan Negara Pihak untuk melakukan kewajiban internasional tersebut di atas, terhadap seluruh individu yang berada dalam wilayah yurisdiksi negara nya, tanpa adanya perlakuan secara diskriminasi kepada siapapun termasuk terhadap IDPs. (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966) Namun sayangnya, hal tersebut masih sering terjadi dalam praktik, bahkan di benua Eropa yang dikenal sebagai peradaban yang maju dan menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut dibuktikan dalam kasus Šekerović and Pašalic v. Bosnia and Herzegovina di Pengadilan HAM Regional Eropa (European Court of Human Rights), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bosnia dan Herzegovina memperlakukan IDPs secara diskriminatif, karena itu hal tersebut dianggap melanggar Pasal 14 Konvensi HAM Eropa. (European Court of Human Rights, 2011) Hal tersebut juga terjadi di benua Amerika dalam kasus Río Negro Massacres v Guatemala. Majelis Hakim pada kasus tersebut menegaskan bahwa Pengadilan HAM Regional Inter-Amerika mempertimbangkan bahwa apabila suatu displacement terjadi karena tindakan negara maka hal tersebut dianggap melanggar hak atas kebebasan bergerak sesuai Konvensi HAM Inter-Amerika. (Inter-American Court of Human Rights, 2012)
Standar dan prinsip hak asasi manusia sebagai sebuah nilai yang mendasar sebagai petunjuk, dan legalistik dalam bentuk perjanjian, tidak otomatis selalu langsung dapat diterima sebagai kebijakan yang mudah diterapkan. Prinsip tersebut harus diubah menjadi pesan yang lebih nyata dan dapat dilaksanakan (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2012) terlebih lagi kini sudah ada hukum internasional yang memadai dan berlaku bagi IDPs (internally displaced persons, untuk selanjutnya disebut dengan IDPs atau pengungsi internal. (Yndham, 2008) Oleh karena itu negara juga membentuk kebijakan kesehatan bagi warganya, dengan mengadopsi solusi legislatif dalam program kesehatan mereka. (MikoŁajczyk, 2018) Kesatuan hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial-ekonomi membuat kebijakan kesehatan perlu mengeluarkan dana yang besar serta waktu yang banyak untuk mempertimbangkan dan mengembangkan kebijakan kesehatan. (London, 2008) Latar belakang IDPs meninggalkan tempat kediamannya juga dapat terjadi karena bencana alam. Pengungsi internal diatur oleh serangkaian pedoman yang dikenal dengan Guiding Principle on Internally Displaced. Selain itu, Konvensi Persatuan Afrika merupakan instrumen perjanjian internasional yang khusus mengatur tentang IDP. (Ghráinne, 2022) Pemenuhan hak atas kesehatan bagi IDP, pada dasarnya dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional melalui beberapa cara. Beberapa di antaranya adalah mekanisme Periodic Review yang dilakukan oleh organisasi internasional seperti United Nations’ Universal Periodic Review, United Nations Human Rights Commission, atau bahkan Badan HAM Regional Eropa atau Inter-Amerika. (Costello et al., 2021)
International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR), khususnya Pasal 12, telah mengikat Indonesia secara hukum melalui Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR. Oleh karena itu hak atas kesehatan bagi pengungsi internal korban tsunami Aceh juga dapat mengacu pada Konvensi tersebut. Tsunami di Aceh sebagai bencana nasional memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai Lembaga, organisasi dalam dan luar negeri. (Purba et al., 2023) Namun, negara- negara berkembang seringkali menderita dampak bencana yang tidak proporsional dan cenderung membutuhkan bantuan dari luar, (Telec, 2014) demikian pula dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menerima banyak sumbangan dari negara lain seperti Amerika Serikat (US$ 489,15 Juta), Australia (US$ 416 Juta), Austria (US$ 10 Juta), Cina (US$ 24,75 juta), Denmark (US$ 18 juta), Jepang (US$ 147,79 juta), Jerman (US$ 7,86 juta), Kanada (US$ 63,90
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
juta), Kuwait (US$ 170 juta), Korea Selatan (US$ 13,70 juta) dan Norwegia (US$ 2,19 juta). (Sefriani, 2005)
Menurut IDMC, pada tahun 2022 pengungsian global di 15 negara yang disebabkan oleh bencana diperkirakan berjumlah 11,7 juta jiwa. (International Organization for Migration (IOM), 2023) Jumlah tersebut tiga kali lebih tinggi dibandingkan pengungsian akibat kekerasan dan merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2008. Jumlah keseluruhan korban tsunami di samudera Hindia ini sebanyak 226.308 orang wafat dan 1.849.827 mengungsi. Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban terbesar yaitu sebanyak 173.741 orang meninggal dan 394.539 orang mengungsi. (Syamsidik et al., 2019)
Upaya pemerintah untuk membantu pengungsi internal korban tsunami Aceh dilakukan dalam empat program prioritas yaitu: (Mirza, 2008) pencarian korban, baik wafat ataupun hilang, pemakaman jenazah korban; distribusi makanan dan obat; relokasi pengungsi internal; dan koordinasi lintas instansi dan lintas sektoral. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan lokasi yang aman di beberapa wilayah Banda Aceh sebagai titik pengungsian. Tempat pengungsian IDPs tersebut berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk pengungsi dari daerah Leupung), Kantor TVRI, Ulekareng (untuk pengungsi yang berasal dari sekitar Desa Mulia), Kampung Laksana, Kuala, Blang Bintang (untuk pengungsi dari daerah Peulanggahan), Kampung Jawa serta Kantor Dinas Sumber Daya Air Pekerjaan Umum (pengungsi dari daerah Laximo dan Lepung). (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2005) Proses pemulihan bencana merupakan proses yang tidak seragam, cenderung sulit diikuti alur atau pola yang ditetapkan, dan mengandung ketidakpastian hasil yang tinggi. Faktor-faktor yang turut berpengaruh terhadap proses dan capaian dari proses pemulihan bencana seperti peran kekuasaan, suku-ras-agama, gender, akses terhadap sumber daya, dan pengalaman pribadi terhadap bencana lalu seringkali sulit diperhitungkan dengan matang dalam proses pemulihan bencana. (Syamsidik et al., 2019)
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (BAKORNAS) bertugas mengoordinasikan penanganan situasi pengungsi di tingkat nasional, dengan badan koordinasi setara di tingkat provinsi dan kabupaten (SATKORLAK dan SATLAK). (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, 2005) Berbagai tingkatan pemerintahan dan kementerian bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai bagian strategi. Namun karena BAKORNAS tidak mempunyai kendali atas anggaran sektoral maka koordinasi menjadi terkendala. Beberapa Lembaga internasional juga turut membantu pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi internal korban tsunami Aceh, salah satunya adalah UNHCR. Untuk membantu korban tsunami Aceh, UNHCR merancang program hunian permanen berdasarkan partisipasi komunitas; pendekatan komprehensif untuk membangun kembali masyarakat (bukan hanya rumah); dan melakukan kerjasama antarlembaga untuk mencapai program tersebut. (Lambert & Pougin De La Maisonneuve, 2007) Selain UNHCR, International Organization of Migration (IOM) juga telah membangun sebanyak 37 klinik di seluruh Aceh delapan bulan setelah terjadinya tsunami dan menyediakan pelatihan kesehatan mental kepada ratusan dokter dan tokoh masyarakat di Banda Aceh. (Erwandha, 2018)
Melalui kemitraannya dengan Harvard Medical School, IOM menanggapi kekurangan perawatan medis terstruktur di provinsi Aceh dengan investasi dalam meningkatkan kemampuan staf kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan masyarakat, serta dengan menyediakan kursus pelatihan dan bantuan medis darurat yang relevan. IOM juga telah membangun puluhan klinik kesehatan satelit, merehabilitasi beberapa puskesmas penting di Aceh, dan melatih ratusan tenaga medis. Sejak saat itu, IOM dan Harvard bekerja sama dalam
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
beberapa program kreatif di Aceh, termasuk pembangunan 37 pos kesehatan satelit untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang meningkat dari puluhan ribu orang yang tinggal di barak pemerintah dan kampung-kampung sekitarnya. Selama tahun 2006, para pelatih yang terafiliasi dengan Harvard memberikan pelatihan kesehatan mental kepada ratusan tokoh masyarakat dan agama, serta belasan sesi pelatihan bagi staf kesehatan lokal dari pusat pelatihan IOM di Nagan Raya, Aceh. (Erwandha, 2018)
Meskipun pemerintah telah mencapai banyak keberhasilan dalam menangani situasi pengungsi, penerapan kebijakan ini terhambat oleh beberapa faktor seperti: (Sweeting et al., 2004) kurangnya koordinasi antar departemen dan antar tingkat pemerintahan; kurangnya informasi mengenai pilihan yang tersedia sehubungan dengan peluang untuk kembali atau bermukim kembali; pengungsi internal juga seringkali hanya mengetahui sedikit tentang kondisi di daerah asal mereka dan akibatnya banyak yang memilih untuk menerima paket 'pemberdayaan' pemerintah; kurangnya partisipasi kelompok sasaran maupun lokasi pemukiman kembali tidak direncanakan dengan baik, seringkali terlalu jauh bagi pengungsi untuk mengakses peluang kerja dan pasar; koordinasi tanggung jawab yang buruk antarlembaga sektoral. Beberapa lokasi pemukiman tidak memiliki layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan dan sebagian besar pemukim baru belum menerima sertifikasi atas tanah dan rumah yang mereka tempati atau kartu identitas. Selain itu pengumpulan data yang tidak memadai atau tidak akurat, sehingga akses yang tidak setara terhadap bantuan dan masalah dalam memantau alokasi sumber daya. Demikian pula dengan distribusi bantuan yang tidak merata sehingga menimbulkan kebencian, tuduhan korupsi dan tuntutan dari kelompok pengungsi untuk lebih transparan. Terdapat pula ketegangan antara pengungsi dan masyarakat yang menampungnya, terutama di daerah miskin: sebagai responnya, negara, dalam beberapa kasus, juga memberikan dukungan (misalnya perumahan) kepada penduduk setempat.
Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya upaya seperti membangun sejumlah posko kesehatan, memperbanyak jumlah tenaga bantuan kesehatan, serta pengiriman obat- obatan dan alat medis ke wilayah bencana. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak tersebut karena: (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2005)
1. Terbatasnya mobilitas para lansia di wilayah pengungsian menyebabkan lansia kesulitan untuk mendapatkan akses layanan Kesehatan karena berada di wilayah yang terisolir.
2. Tidak meratanya bantuan yang diterima oleh pengungsi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya korban tsunami Aceh 2004 yang mencapai kurang lebih 300.000 orang. Jumlah tersebut sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas para pengungsi untuk mendapatkan bantuan Kesehatan, terutama bagi penduduk lanjut usia.
3. Hancurnya infrastruktur yang meliputi jalan, rumah sakit, dan prasarana lainnya yang menyebabkan terhambatnya akses untuk kepentingan mobilisasi serta pemenuhan hak para pengungsi lansia di berbagai sektor.

## Kesimpulan
Berdasarkan serangkaian uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan IDPs korban tsunami di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR). Pemenuhan hak atas kesehatan tidak secara khusus diberikan melainkan dipenuhi secara umum kepada semua pengungsi internal korban tsunami Aceh tahun 2004. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR dan IOM dalam membantu memenuhi hak atas kesehatan pengungsi internal di Aceh.
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
Daftar Pustaka A/RES/50/141. (1966). International Year of Older Persons: towards a society for all ages . 3. https://doi.org/10.1017/S0020818300012881 Alwin, R. (2022). Protecting the Rights of Older Adults: The Time to Act Is Now . https://www.ncoa.org/article/protecting-the-rights-of-older-adults-the-time-to-act-is-now. Bachelet, M. (2021). OHCHR and Older Persons . https://www.ohchr.org/en/older-persons. Baer, B., Bhushan, A., Taleb, H. A., Vasquez, J., & Thomas, R. (2016). The Right to Health of Older People. Gerontologist , 56 (S2), S206–S217. https://doi.org/10.1093/geront/gnw039 Bantekas, I., & Oette, L. (2020). International Human Rights Law and Practice. Cambridge
University Press.
British Geriatrics Society. (2023). Protecting the Rights of Older People to Health and Social Care . https://www.bgs.org.uk/policy-and-media/protecting-the-rights-of-older-people-to- health-and-social-care.
Committee on Economic Social and Cultural Rights. (2000). CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). In The Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Contained in Document E/C.12/2000/4) (p. 21). https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf Costello, C., Foster, M., & McAdam, J. (2021). The Oxford Handbook of International Refugee Law. Oxford University Press.
Daly, P., Sieh, K., Telford, J., Christoplos, I., Wu, T., Rahmayati, Y., Fengler, W., Ihsan, A., Kaiser, K., Fitzpatrick, D., Mahdi, S., Koninck, R. De, Bernard, S., Girard, M., Morfit, M., Feith, P., Avonius, L., & Sukma, R. (2012). Aceh Pasca Tsunami dan Pasca Konflik. In K. Sieh, R. M. Freener, & A. Reid (Eds.), Pustaka Larasan . https://earthobservatory.sg/files/publications/pdf/Daly et al 2012 - Aceh Pasca Tsunami dan Pasca Conflik.pdf
Doocy, S., Rofi, A., Moodie, C., Spring, E., Bradley, S., Burnham, G., & Robinson, C. (2007).
Tsunami Mortality in Aceh Province, Indonesia.
Bulletin of the World Health Organization , 85 (4), 273–278. https://doi.org/10.2471/BLT.06.033308 Erwandha, A. T. (2018). Upaya International Organization of Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Pemulihan Aceh Pasca Tsunami. EJurnal Ilmu Hubungan Internasional ,
6 (3), 1041–1052.
European Court of Human Rights. (2011). CASE OF ŠEKEROVIĆ AND PAŠALIĆ v . BOSNIA AND (Vol. 4). Foulkes, G. (2015). Human Rights of Older Persons and Their Comprehensive Care (Issue June). Ghráinne, B. N. (2022). Internationally Displaced Persons and International Refugee Law . Oxford University Press.
Gutterman, A. S. (2023). Human Right to Health and Older Persons. Older Persons’ Rights to Physical and Mental Health . Inter-American Court of Human Rights. (2012). RÍO NEGRO MASSACRES v. GUATEMALA . 2012 (3).
Internal Displacement Monitoring Centre. (2022). Indonesia . https://www.internal- displacement.org/countries/indonesia/. International Court of Justice. (2012). Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo) (Compensation owed by the Democratic Republic of the Congo to
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
the Republic of Guinea) Summary of the Judgment of 19 June 2012 (p. 17). https://doi.org/10.1017/S0165070X00027789 International Organization for Migration (IOM). (2023). Progress 2023 Periodic Global Report on the State of Solutions to Internal Displacement . International Organization for Migration. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2005). Relokasi Bagi Pengungsi Di Banda Aceh dan Sekitarnya . https://pu.go.id/berita/relokasi-bagi-pengungsi-di-banda- aceh-dan-sekitarnya.
Kim, S. (2023). Protecting the Rights of Older People: One of the Most Neglected Human Rights in the World . https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2023/10/12/protecting-the-rights-of- older-people-one-of-the-most-neglected-human-rights-in-the-world/.
Kornfeld-Matte, R. (2016). Report of the Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons on her mission to Costa Rica Note. In Human Rights Council . https://doi.org/10.1017/S0020818300012881
Lambert, B., & Pougin De La Maisonneuve, C. (2007). UNHCR’s Response to the Tsunami Emergency in Indonesia and Sri Lanka, December 2004 - November 2006 (Issue December 2004, p. 53). www.unhcr.org London, L. (2008). What is a Human Rights-based Approach to Health and Does it Matter? Health and Human Rights , 10 (1), 65–80. https://doi.org/10.2307/20460088 M.Miller, J. (2010). International Human Rights and the Elderly. Marquette Elder’s Advisor ,
11 (2), 25.
http://scholarship.law.marquette.edu/elders%5Cnhttp://scholarship.law.marquette.edu/el ders/vol11/iss2/6
MikoŁajczyk, B. (2018). Older Persons’ Rright to Health - A Challenge to International Law. Ageing and Society , 39 (8), 1611–1638. https://doi.org/10.1017/S0144686X18000156 Mirza, T. (2008). Efektivitas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana Pasca Tsunami di Banda Aceh. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik - Universitas Gadjah Mada , 12 (1), 83–97. Nicholson, F., & Kumin, J. (2017). A guide to international refugee protection and building state asylum systems. In Handbook for Parliamentarians (Vol. 27). https://www.unhcr.org/publications/legal/3d4aba564/refugee-protection-guide- international-refugee-law-handbook-parliamentarians.html Office of the High Commissioner for Human Rights. (1995). CESCR General Comment No. 6: The Economic, Social and Cultural Rights of Older Persons . Officer, A., Thiyagarajan, J. A., Schneiders, M. L., Nash, P., & de la Fuente-Núñez, V. (2020). Ageism, Healthy Life Expectancy and Population Ageing: How Are They Related? International Journal of Environmental Research and Public Health , 17 (9). https://doi.org/10.3390/ijerph17093159
Patterson, D. (2024). Human Rights-based Approaches and the Right to Health: A Systematic Literature Review. Journal of Human Rights Practice , January , 1–21. https://doi.org/10.1093/jhuman/huad063
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana , (2005) (testimony of Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana).
Purba, I. P. M. H., Silitonga, H. T. H., Tauran, T., & Widianti, A. (2023). Legal Protection of The Right to Health for People with Long-term Health Impact due to Disaster in Indonesia. Lex Scientia Law Review , 7 (2), 843–870. https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.71678
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Internally Displaced Persons Lanjut Usia dalam Bencana Tsunami Aceh 2004 oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional Surya, Putri, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.117--129 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ndex
Quinn, G. (2021). Against Ageism and Towards Active Social Citizenship for Older Persons . Council of Europe.
Sefriani. (2005). Janji Negara Donor Tsunami Aceh Dalam Perspektif Hukum Intemasional.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 12 (29), 35–47. https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art3 Sweeting, P., Conway, G., & Hameed, N. (2004). Promoting Sustainable Return and Integration of IDPs in Indonesia . Syamsidik, Nugroho, A., Oktari, R. S., & Fahmi, M. (2019). Aceh Pasca 15 Tahun Tsunami: Kilas Balik dan Proses Pemulihan . Tsunami and Disaster Migration Research Center (TDMRC). Telec, A. (2014). Challenges to State Sovereignty in the Provision of International Natural Disaster Relief. In D. D. Caron, M. J. Kelly, & A. Telesetsky (Eds.), The International Law of Disaster Relief (pp. 270–292). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1007/CBO9781107447844.021
Universal Declaration of Human Rights 1948 , (2015) (testimony of United Nations). https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/54817309 0cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think- asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625 United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division. (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables . Department of Economic and Social Affairs.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , 213 (1966) (testimony of United Nations General Assembly). https://doi.org/10.1017/CBO9780511575372.009 United Nations General Assembly. (1991). Implementation of the International Plan of Action on Ageing and Related Acitivities (p. 3). https://documents-dds- ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/581/79/IMG/NR058179.pdf?OpenElement United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2012). Human Rights Indicators. In United Nations Human Rights Office of the High Commissioner . United Nations Information Management Service (UNIMS) in collaboration with the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR). (2005). Tsunami Recovery Status Report, 8 December 2005 . World Health Organization. (n.d.). The Right to Health Fact Sheet 31 . https://doi.org/10.2190/tydu-ljk1-wf5m-bpec Yndham, J. M. W. (2008). Rhetoric Versus Reality : the Guiding Principles on Internal Displacement 1998-2008 .