Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENGGUNAAN DANA RUANG TERBUKA HIJAU LAIN PERUNTUKAN
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLK)
Paulus Marulam Marbun 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
Email: paulustipikorpmj@gmail.com
Naskah diterima: 10 Oktober 2019; revisi: 20 November 2019; disetujui: 30 Desember 2019

## Abstract
Procurement of goods and services or in foreign terms called procurement arises because of the  need  for  goods  for  services  such  as  stationery,  medical  equipment,  fuel  belonging  to government  vehicles,  maintenance  of  government  buildings  where  the  implementation  must be in accordance with the provisions of the legislation applies, because in the implementation of  the  procurement  of  government  goods  and  services  concerning  Ministries  /  Institutions  / Work Units of the Regional Apparatus / Government Institutions in a large enough amount or value,  the  procedures  and  procedures  are  clearly  regulated  and  detailed  in  the  applicable laws and regulations  . The problem is  how are the legal arrangements  for  the use of  green open living funds? How is the legal practice of using green open space funds outside of their designation? And how about the deviation of funds from the use of green open space funds in the  case  of  a  court  decision?  This  research  is  included  in  the  form  of  normative  juridical research. The conclusion is that in legal practice the use of green open space funds outside of its  designation,  namely  in  the  legal  practice,  the  procurement  of  goods  and  services  starts from the purchase / sale of goods on the market directly (in cash), then develops towards the purchase  of  a  payment  term,  by  making  documents  accountability  (buyer  and  seller),  and ultimately through procurement through an auction process. In the process, the procurement of goods and services involves several related parties, so there needs to be ethics, norms, and principles for the procurement of goods and services to be able to regulate or be used as the basis for determining the policies for the procurement of goods and services.

## Keywords: Use of Funds, Green Open Space, Goverment
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jakarta Universitas Krisnadwipayana Jakarta E-mail: paulustipikorpmj@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  atau  dalam  istilah  asing  disebut procurement muncul karena  adanya  kebutuhan  akan  suatu  barang  atas  jasa  misalnya  alat-alat  tulis,  alat-alat kesehatan,  bahan  bakar  milik  kendaraan  pemerintah,  pemeliharaan  gedung  pemerintah dimana  pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  karena  di  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  tersebut menyangkut Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi pemerintah dalam jumlah atau nilai yang cukup besar maka prosedur dan tata caranya diatur secara jelas dan mendetail di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1
Di  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  ada  yang  disebut dengan  istilah  panitia  /  Pejabat  Penerima  Hasil  Pekerjaan  yaitu  Panitia  /  Pejabat  yang ditetapkan  oleh  PA  /  KPA  yang  bertugas  memeriksa  dan  menerima  hasil  pekerjaan. Disamping itu ada yang disebut dengan penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya. Di dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut ada yang disebut  dengan  pakta  integritas  yaitu  sejenis  surat  pernyataan  yang  berisi  ikrar  untuk mencegah  dan  tidak  melakukan  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme  (KKN)  dalam  pengadaan barang  /  jasa  pemerintah  tersebut.  Sebelum  melaksanakan  proyek  pengadaan  barang  /  jasa pemerintah maka penyedia barang / jasa atau pelaksana swakelola menandatangan perjanjian tertulis dengan PPK sebagai dasar pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa tersebut. 2 Salah  satu  pelaksana  teknis  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  adalah dengan  adanya  penyediaan  dan  pemanfaat  ruang  terbuka  hijau.  dari  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  :  05/Prt/M/2008  tentang  pedoman  Penyediaan  dan  pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan yakni :
1.   bahwa  kuantitas  dan  kualitas  ruang  terbuka  publik  terutama  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  saat  ini  mengalami  penurunan  yang  sangat  signifikan  dan  mengakibatkan penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  perkotaan  yang  berdampak  ke  berbagai  sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;
2.   bahwa  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  memberikan landasan  untuk  pengaturan  ruang  terbuka  hijau  dalam  rangka  mewujudkan  ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3.  bahwa  dalam  rangka  implementasi  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  diperlukan  adanya  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
Dalam  pelaksanaannya  sering  terjadi  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan
Pasal 12 huruf e (UU No 20 Tahun
2001): “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”
1 Teguh  Arifiyadi,  Analisis  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Secara  Elektronik  ( Electronic Procurement ) Pada Instansi Pemerintah, UI Press, Jakarta, 2010, hal.46.
2 Rr  Larasati,  Tanggung  Jawab  Hukum  tentang  Keuangan  Negara  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, UI Press, Jakarta, 2011, hal. 67.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Aturan  soal  pungli  sebenarnya  sudah  diatur  dalam  Undang-undang  Tipikor.  Aturan tentang  pungli  terdapat  pada  Pasal  12  huruf  e  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  yang telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi. Pasal 12 huruf e yang berbunyi, "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu, membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu bagi dirinya sendiri".
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengkaji  putusan Nomor  22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk dengan  terdakwa  Drs.  Rojikinnor  Jamhuri  Basni,  M.Si.,  bin  H.Jamhuri.  Terdakwa  diangkat sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Perdagangan  Nomor  : 195/18/TU-PEG/III/1995  tanggal  01  Maret  1995,  kemudian  pada  tahun  2017  terdakwa diangkat  sebagai  Sekretaris  Daerah  Kota  Palangka  Raya  berdasarkan  Surat  Keputusan Walikota  Palangka  Raya  Nomor  188.45/470/2017  tanggal  1  November  2017  tentang Pengangkatan  Dalam  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Palangka  Raya,  pada  waktu  yang  sudah  tidak  dapat  ditentukan  lagi  dalam  bulan  Nopember 2017  atau  pada  waktu  lain  yang  masih  termasuk  dalam  Tahun  2017,  bertempat  di  Kantor Walikota  Palangka  Raya  Jalan  Tjilik  Riwut  Km  5.5  Kota  Palangka  Raya  atau  setidak- tidaknya  pada  tempat-tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  Hukum  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan  mengadili  perkara  ini,  telah  melakukan  beberapa  perbuatan  yang  ada  hubungannya sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut,  yaitu  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara  yaitu  terdakwa  yang  diangkat  sebagai  Calon  Pegawai Negeri  Sipil  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Perdagangan  Nomor  :  470/KP/XVII/05 tanggal  18  Juni  1994  yang  pada  waktu  menjalankan  tugas  selaku  Sekretaris  Daerah  Kota Palangka  Raya  berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  : 188.45/470/2017  tanggal  1  November  2017,  meminta,  menerima,  atau  memotong pembayaran  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kepada  Kas Umum  yaitu  terdakwa  memerintahkan  saksi  Yahya  Nusan  Bin  Timoteus  Nusan  selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya melakukan pemotongan atas pembayaran  yang  diajukan  oleh  Bagian  Umum,  Bagian  Hukum,  Bagian  Keuangan,  bagian Perlengkapan dan Aset, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat  pada  Sekretariat  Daerah  Kota  palangka  Raya  sehingga  didapatkan  uang  hasil pemotongan sejumlah  Rp.50.750.000,-  (Lima puluh  juta tujuh  ratus  lima puluh  ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diluar anggaran Seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang  kepadanya,  padahal  diketahui  bahwa  hal  tersebut  bukan  merupakan  utang,  dengan mengatakan  bahwa  uang  tersebut  akan  dipergunakan  untuk  membiayai  kegiatan  Sekretariat Daerah  Kota  Palangka  Raya  yang  tidak  ada  anggarannya,  sehingga  masing-masing  Kepala Bagian  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kota  Palangkaraya  harus  memberikan  partisipasi berupa uang, padahal  terdakwa dan masing-masing Kepala Bagian mengetahui bahwa tidak boleh  melakukan  pengeluaran  diluar  anggaran  sehingga  tidak  ada  kewajiban  dari  Kepala Bagian untuk memberikan uang untuk kegiatan diluar anggaran.
Perbuatan  terdakwa  tersebut  diatas  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal  12  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dari  perkara  yang  peneliti  teliti  berada  di  Pengadilan  Negeri  Palangkaraya.  Secara umum    Palangkaraya dapat  dilihat  sebagai  sebuah  kota  yang  memiliki  3  wajah  yaitu  wajah perkotaan,  wajah  pedesaan  dan  wajah  hutan.  Kota  Palangka  Raya  yang  memiliki  total  luas
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
wilayah  sebesar  2.853,52  km2,  secara  administratif  terbagi  menjadi  lima  kecamatan. Kecamatan  terluas  adalah  Kecamatan  Rakumpit  dengan  luas  1.101,95  km2  atau  lebih  dari sepertiga  luas  wilayah  Palangka  Raya.  Sedangkan,  Kecamatan  dengan  luas  paling  kecil adalah kecamatan Pahandut.
Kecamatan  Pahandut  adalah  pusat  Kota  Palangka  Raya  dan  luasnya  tidak  lebih  dari lima  persen  dari  luas  wilayah  Palangka  Raya  secara  keseluruhan.  Sesuai  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007,  ruang  terbuka  hijau  terdiri  dari  ruang  terbuka  hijau  publik dan ruang terbuka hijau privat.
Total proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas  wilayah  kota.  Sedangkan  untuk  ruang  terbuka  hijau  publik  paling  sedikit  sebesar  20% dari luas wilayah kota. Dengan proporsi kebutuhan ruang terbuka hijau publik masing-masing wilayah  adalah  20%  dari  keseluruhan  luas  wilayahnya,  maka  kebutuhan  untuk  Kecamatan Bukit  Batu,  Jekan  Raya,  Pahandut,  Rakumpit,  dan  Sabangau  masing-masing  adalah  sebesar 120,632 km2, 77,504 km2, 23,874 km2, 220,390 km2, dan 128,302 km2.
Jumlah  penduduk  Kota  Palangka  Raya  Tahun  2017  sebanyak  275.667  orang  yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan, dan kepadatan penduduk rata-rata 96,6 jiwa/km2. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52% penduduk tinggal di kecamatan tersebut.
Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 369,90  jiwa/km2.  Sebagai  ibu  kota  propinsi,  Palangka  Raya  termasuk  kota  kecil  karena jumlah penduduknya kurang dari setengah juta jiwa.
Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.  Kepadatan kedua kecamatan tersebut  masing-masing adalah 808,268 jiwa/km2  dan  369,90  jiwa/km2,  jauh  di  atas  rata-rata  kepadatan  penduduk  Palangka  Raya secara keseluruhan.
Laju  pertumbuhan  penduduk  di  provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun  2015-2020  dan tahun  2020-2025  adalah  masing-masing  sebesar  2,11%  per  tahun  dan  1,82%  per  tahun (Proyeksi  Penduduk  Indonesia  2010-2035,  Badan  Pusat  Statistik  2013).  Apabila  angka tersebut  digunakan  sebagai  asumsi  pertumbuhan  penduduk  di  Palangka  Raya,  maka didapatkan  jumlah  total compound  growth  rate tahun  2018  hingga  tahun  2024  sebesar 14,43%. Sehingga, jumlah penduduk asli di Palangka Raya pada tahun 2024 adalah sebanyak 315.444 jiwa.
Dengan  asumsi  bahwa  jumlah  ASN  beserta  keluarganya  yang  akan  dipindahkan  ke Palangka  Raya  pada  tahun  2024  sebanyak 1,5  juta  jiwa,  maka  jumlah  penduduk  Palangka Raya akan menjadi 1.815.444 jiwa.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  05/PRT/M/2008  tentang Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan,  suatu wilayah  kota  dengan  jumlah  penduduk  minimum  480.000  jiwa  diharuskan  memiliki  ruang terbuka  hijau  dalam  bentuk  hutan  kota  dengan  luas  minimal  4,0  m2  per  penduduk,  dalam bentuk taman kota  dengan luas minimal 0,3 m2 per penduduk dan dengan total luas minimal 144.000 m2, serta ruang terbuka hijau untuk fungsi-fungsi tertentu dengan luas minimal 12,5 m2 per penduduk. 3
Perkiraan  kebutuhan  taman  kota,  hutan  kota,  dan  ruang  terbuka  hijau  untuk  fungsi- fungsi  tertentu  di  Palangka  Raya  pada  tahun  2024  masing-masing  sebesar  544.633,2  m2 untuk taman kota, 7.261.776 m2 untuk hutan kota, dan 22.693.050 m2 untuk fungsi tertentu. Total  perkiraan  kebutuhan  ruang  terbuka  hijau  sebesar  30.499.459,2  m2  atau  kurang  lebih 30,50 km2 .
3 https://www.kompasiana.com/bayuprasetyo96/5d0cc3660d82305e932c6aa2/ketika-palangka-raya- menjadi-ibu-kota-negara-dan-ruang-terbuka-hijau?page=all
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sebagian  besar  wilayah  Palangka  Raya  masih  merupakan  kawasan  hutan  yang tersebar  hampir  di  seluruh  wilayah  Palangkaraya.  Sesuai  Peraturan  Menteri  Kehutanan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, definisi Areal Penggunaan Lainnya (APL) adalah areal bukan kawasan hutan. Total APL di Palangka Raya yaitu  sebesar  412,09  km2  atau  14,44%.  Jadi  kawasan  hutan  masih  mendominasi  wilayah Kota Palangka Raya.
Ruang  terbuka  hijau  yang  tersedia  di  Palangka  Raya  saat  ini,  apabila  dikategorikan menjadi  taman  kota,  hutan  kota,  dan  fungsi  tertentu,  masing-masing  memiliki  luas  sebesar 146.600 m2, 16.320.000 m2, dan 24.034.000 m2.
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  hutan  kota  dan  fungsi  tertentu telah  memenuhi  persyaratan  minimum  ruang  terbuka  hijau  publik  yang  dibutuhkan  guna menampung  1,8  juta  penduduk.  Namun,  masih  terdapat  kebutuhan  akan  taman  kota  yang sebesar 398.033,2 m2 belum memenuhi standar minimum tersebut.
Berdasarkan data dari Indonesia Environment Center, Taman Kalijodo yang memiliki luas  kurang  lebih  10.000  m2  dibangun  dengan  total  biaya  sekitar  Rp20  Miliar,  dan  selesai dibangun pada Desember 2016. Apabila data tersebut  digunakan sebagai  acuan perhitungan biaya  pembangunan  ruang  terbuka  hijau  di  Palangka  Raya  pada  tahun  2020  hingga  2024, maka didapatkan asumsi biaya pembangunan rata-rata sebesar Rp 2juta/m2.
Dengan  total  kebutuhan  taman  kota  di  Palangka  Raya  pada  tahun  2024  seluas 544.633,2 m2 dan saat ini hanya tersedia 146.600 m2, terdapat kekurangan sebesar 398.033,2 m2.
Sedangkan untuk hutan kota dan ruang terbuka hijau untuk fungsi tertentu, sepertinya hanya  perlu  dilakukan  penyesuaian,  tidak  perlu  adanya  pembangunan  baru.  Besaran  biaya yang  diperlukan  untuk  membangun  taman  kota  adalah  sebesar  Rp796.066.400.000  atau hampir setara dengan Rp800 Miliar.
Terdapat  4  sumber  dana  yang  mungkin  digunakan  Pemerintah  sebagai  pembiayaan, antara  lain  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU),  dan  murni  swasta  melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Dengan asumsi pemerintah menyiapkan dana untuk pembangunan ruang terbuka hijau di  Palangka  Raya  sebesar  5%  dari  alokasi  rata-rata  untuk  fungsi  perlindungan  lingkungan hidup  dan  perumahan  dan  fasilitas  umum,  akan  didapatkan  angka  sebesar  Rp2,095  triliun setiap tahunnya.
Sedangkan,  total  kebutuhan  biaya  pembangunan  ruang  terbuka  hijau  mencapai  Rp 800 Miliar. Dengan begitu, pembangunan tersebut dapat didanai dengan satu periode APBN, lebih  menguntungkan  apabila  menggunakan  mekanisme  KPBU,  yang  sebagian  besar memiliki masa konsesi lebih dari 5 tahun.
Taman  Kalijodo  yang  memerlukan  biaya  pembangunan  Rp  20  Miliar,  dibangun dengan menggunakan mekanisme CSR. Apabila seluruh pembangunan ruang terbuka hijau di Palangka  Raya  menggunakan  mekanisme  CSR  sebagai  sumber  pembiayaan  utama, diperlukan kurang lebih partisipasi dari 40 perusahaan. Hal tersebut tentu bukanlah hal yang mudah.
Oleh  karena  itu,  sebaiknya  Pemerintah  tidak  menjadikannya  sebagai  sumber  utama. Alasan utamanya adalah karena CSR bersifat tidak pasti dan tidak mengikat mengenai aspek lingkungan.
Selain  itu,  jumlah  partisipasi  perusahaan  yang  diperlukan  juga  termasuk  cukup banyak.  Dengan  begitu,  target  waktu  pemenuhan  pembangunan  tentu  menjadi  sulit  untuk dipastikan, yang berimplikasi pada lambannya penciptaan atmosfir wilayah yang nyaman dan layak huni.

## METODE PENELITIAN

## 1. Bentuk Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis. 4 Dalam  penelitian  ini membahas mengenai penggunaan dana ruang terbuka hijau lain peruntukan.

## 2.   Tipe Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  preskriptif  karena  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan, serta menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan  serta  asas-asas  hukum  yang  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaannya. 5

## 3.  Jenis data
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung melalui  penelusuran  kepustakaan  atau  dari  dokumen  resmi  yaitu  buku-buku  hukum  pidana korupsi secara umum dan ilmu perundang-undangan.
4. Jenis Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu  sumber  hukum  yang  menjadi  pengikat/landasan  hukumnya  seperti:  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  :  05/PRT/M/2008  Tentang  Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan  dan putusan pengadilan.
b.  Bahan Hukum Sekunder
Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

## 5. Pengumpulan Data
Metode  Pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Studi  Kepustakaan  ( Library Research ).  Dalam  studi  kepustakaan  ini  yang  dilakukan  adalah  mempelajari  dan  membaca buku-buku  hukum  notaris  dan  pidana  sehingga  bahan  tersebut  dapat  terkait  dengan  masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data
Sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau  memecahkan  permasalahan  yang  diangkat dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan  metode  analisis  data  kualitatif,  karena  data  yang diperoleh  bersifat  kualitas  bukan  kuantitas.  Setelah  pengumpulan  data  kemudian  dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 6

## 7.   Bentuk Hasil Penelitian
Bentuk  hasil  penelitian  sesuai  dengan  tipe  penelitian  yang  bersifat  preskriptif  analisis adalah suatu penelitian yang menghasilkan pemecahan yang berfokuskan masalah. 7
4 Dian  Puji  Simatupang, Modul  Perkuliahan  Metode  Penelitian, Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum Unkris, Jakarta, 2010, hal. 2.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PEMBAHASAN

## A.   Pengaturan Hukum Penggunaan Dana Ruang Terbuka Hijau
Keberadaan  ruang  terbuka  hijau  mengandung  dimensi  yang  sangat  luas.  Oleh  sebab itu tidaklah mengherankan jika banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut ini adalah peraturan atau ketentuan hukum tentang ruang terbuka hijau adalah:
1.   Undang-undang  No.26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  (Pasal  1  butir  31,  Pasal 28,29,30 dan 31).
2.   Undang-undang  No.32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
3.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.1  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
4.   Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.05/PRT/M/2008  tentang  Pedoman  Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
Menurut  ketentuan  pasal  1  butir  31  undang-undang  no.26  tahun  2007  tentang Penataan  Ruang,  yang  dimaksud  dengan  Ruang  terbuka  hijau  adalah  area  memanjang,jalur dan  atau  mengelompok  yang  penggunaanya  lebih  bersifat  terbuka,tempat  tumbuh  tanaman baik  yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.   Adapun klasifikasi  ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi :
1. Kawasan hijau pertamanan kota
2. Kawasan hijau hutan kota
3. Kawasan hijau rekreasi kota
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga
5. Kawasan hijau pemakaman
6. Kawasan hijau pertanian
7. Kawasan hijau jalur hijau
8. Kawasan hijau pekarangan
Pelaksanaan  pengembangan  ruang  terbuka  hijau  dilakukan  dengan  pengisian  hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya. Secara fisik ruang terbuka hijau dapat  dibedakan  menjadi  ruang  terbukla  hijau  alami  berupa  kawasan  lindung  dan  taman- taman  nasional,  maupun  ruang  terbuka  hijau  non  alami  seperti  taman,  kebun  bunga  dan lainnya. Ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:
1.  Fungsi edaphis, yaitu sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya.
2.  Fungsi hidrologis, yaitu perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air.
3. Fungsi klimatologis, yaitu terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman.
4.  Fungsi protektif , yaitu melindungi dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan pohon.
5.  Fungsi  higienis,  yaitu  kemampuan  ruang  terbuka  hijau  untuk  mereduksi  polutan  baik  di udara maupun di air.
6.  Fungsi  edukatif,  yaitu  menjadi  sumber  pengetahuan  masyarakat  tentang  berbagai  hal, misalnya tentang nama ilmiah tanaman serta manfaat atau khasiatnya.
7.  Fungsi  estetis,  yaitu  kemampuan  ruang  terbuka  hijau  untuk  menyumbangkan  keindahan pada lingkungan sekitarnya, baik melalui keindahan warna,bentuk,dan kombinasi.
8.  Fungsi  sosial  ekonomi,  yaitu  sebagai  tempat  berbagai  kegiatan  sosial  dan  tidak  menutup kemungkinan memiliki nilai ekonomi.
Pengadaan  ruang  terbuka  hijau  bagi  kota  yang  sudah  terbangun  mutlak dipertimbangkan  adanya  pembangunan  ruang  terbuka  hijau.  Menurunnya  kualitas  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kuantitas  ruang  terbuka  hijau  telah  mengakibatkan  menurunnya  kualitas  lingkungan, contohnya  seperti  sering  terjadi  bencana  banjir,tingginya  polusi  udara,  serta  menurunnya produktivitas  masyarakat  akibat  stres  karena  terbatasnya  ruang  publik  yang  tersedia  untuk interaksi sosial.
Terkait dengan pendanaan ruang terbuka hijau, beberapa penyelidik melakukan kajian tentang pengelolaan pendanaan yang meliputi pajak masyarakat, pendanaan swasta sertagaji dan  penghargaan  pemerintah.  tingkat  pendapatan  masyarakat  tidak  akan  mempengaruhi willingness-to-pay untuk ruang terbuka hijau kota. Ini menyiratkan bahwa ruang hijau bukan hal mutlak, tetapi merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari penyimpangan  pembayaran,  prosedur-prosedur  pembayaran  seperti  pajak  dan  pembayaran bea  masuk  harus  jelas  masuk  kedalam  kas  pemerintah  lokal.  Jumlah  dan  kualitas  ruang terbuka hijau kota, pada akhirnya, harus menjadi pemikiran dalam pengambilan keputusan.
Hasil  penelitian  menyiratkan  dengan  jelas  akan  perlunya  kebijakan-kebijakan  ruang terbuka  hijau  kota,  sehingga  dampak  yang  ditimbulkan  dari  permasalahan  tersebut  tentu memberiken  pengaruh  besar  kepada  lertambahas  sarana  dan  prasarana  kota  yang  dibangun sehingga  tidak  memahadai  dengan  pertumbuhan  kebutuhan  penduduk.  Paling  tidak  adatiga alasan  minimnya  penyediaan  prasarana  umum  yaitu  akibat  dari  keterbatasan  dana pembangunan,  hambatan  penyediaan  tanah  dan  lemahnya  perencanaan  visi  masa  depan. Antara  supply  dan  demand  prasarana  menjadi  sangat  tidak  seimbang.  Sebagai  contoh dijakarta,tahun  1991-1996  terjadi  penambahan  panjang  jalan  hanya  1.7  %  pertahun; sementara itu penigkatan jumlah kendaraan mencapai 9,7 % pertahun; apabila di hitung luas jalan  yang  ada  dijakarta  ternyata  terlalu  kecil,  yaitu  kurang  dari  8%  dari  luas  wilayah. Sebagai perbandingan, kota Tokyo dan Paris mempunyai angka rasio luas jalan dengan luas kota hampir dua kali lipat jakarta, yaitu sebesar 18 %.
Pada  putusan  yang  penulis  kaji Terdakwa    Drs.  ROJIKINNOR  JAMHURI  BASNI, M.Si Bin H. JAMHURI diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri  Perdagangan  Nomor  :  195/18/TU-PEG/III/1995  tanggal  01  Maret  1995,  kemudian pada  tahun  2017  terdakwa  diangkat  sebagai  Sekretaris  Daerah  Kota  Palangka  Raya berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  188.45/470/2017  tanggal  1 November  2017  tentang  Pengangkatan  Dalam  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi  dalam  bulan  Nopember  2017  atau  pada  waktu  lain  yang  masih  termasuk  dalam  Tahun 2017, bertempat di Kantor Walikota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Kota Palangka Raya  atau  setidak-tidaknya  pada  tempat-tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah Hukum  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Palangka  Raya  yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada  hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan berlanjut,  yaitu  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yaitu  terdakwa  yang  diangkat sebagai  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Perdagangan Nomor :  470/KP/XVII/05 tanggal  18 Juni 1994  yang pada waktu  menjalankan tugas selaku Sekretaris  Daerah  Kota  Palangka  Raya  berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota  Palangka Raya  Nomor  :  188.45/470/2017  tanggal  1  November  2017,  meminta,  menerima,  atau memotong  pembayaran  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau kepada Kas Umum yaitu terdakwa memerintahkan saksi YAHYA NUSAN Bin TIMOTEUS NUSAN  selaku  Bendahara  Pengeluaran  Sekretariat  Daerah  Kota  Palangka  Raya  melakukan pemotongan  atas  pembayaran  yang  diajukan  oleh  Bagian  Umum,  Bagian  Hukum,  Bagian Keuangan,  bagian  Perlengkapan  dan  Aset,  Bagian  Administrasi  Pemerintahan  Umum  dan Bagian  Kesejahteraan  Rakyat  pada  Sekretariat  Daerah  Kota  palangka  Raya  sehingga didapatkan  uang  hasil  pemotongan  sejumlah  Rp.50.750.000,-  (Lima  puluh  juta  tujuh  ratus
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diluar  anggaran  Seolah  olah  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kas umum  tersebut  mempunyai  utang  kepadanya,  padahal  diketahui  bahwa  hal  tersebut  bukan merupakan  utang,  dengan  mengatakan  bahwa  uang  tersebut  akan  dipergunakan  untuk membiayai  kegiatan  Sekretariat  Daerah  Kota  Palangka  Raya  yang  tidak  ada  anggarannya, sehingga  masing-masing  Kepala  Bagian  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kota Palangkaraya  harus  memberikan  partisipasi  berupa  uang,  padahal  terdakwa  dan  masing- masing  Kepala  Bagian  mengetahui  bahwa  tidak  boleh  melakukan  pengeluaran  diluar anggaran  sehingga  tidak  ada  kewajiban  dari  Kepala  Bagian  untuk  memberikan  uang  untuk kegiatan diluar anggaran.
Terdakwa  diangkat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri  Perdagangan  Nomor  :  195/18/TUPEG/III/1995  tanggal  01  Maret  1995,  kemudian pada  tahun  2017  terdakwa  diangkat  sebagai  Sekretaris  Daerah  Kota  Palangka  Raya berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  188.45/470/2017  tanggal  1 November  2017  tentang  Pengangkatan  Dalam  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Sebagai  selaku Sekretaris  Daerah Kota Palangka Raya terdakwa bertugas membantu Walikota  dalam  penyusunan  kebijakan,  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas,  pelayanan administratif dan pembinaan aparatur, pemantauan dan evaluasi perangkat Daerah dan dalam proses  pelaksanaan  anggaran  pada  Sekretariat  Daerah  Kota  Palangka  Raya,  selain  itu terdakwa  juga  sebagai  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  bertindak  selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  mempunyai  kewenangan sebagai berikut :
a.  Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran; b.  Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
c.  Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d.  Melaksanakan pemungutan peneriman bukan pajak;
e.  Mengelola utang dan piutang;
f.  Menggunakan barang milik daerah;
g.  Mengawasi pelaksanaan anggaran:
h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

## B. Praktik  Hukum  Penggunaan  Dana  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Luar  Dari Peruntukannya
Dalam  prkatik  hukumnya  pengadaan  barang  dan  jasa  dimulai  dari  adanya  transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian  berjangka  waktu  pembayaran,  dengan  membuat  dokumen  pertanggungjawaban (pembeli  dan  penjual),  dan  pada  akhirnya  melalui  pengadaan  melalui  proses  pelelangan. Dalam  prosesnya,  pengadaan  barang  dan  jasa  melibatkan  beberapa  pihak  terkait,  sehingga perlu  ada  etika,  norma,  dan  prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  dapat  mengatur  atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.
Dalam  praktiknya,  terdapat  penyimpangan  dalam  hal  pengadaan  barang  dan  jasa. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam hal pengadaan barang dan jasa dapat terjadi  karena  adanya hazard ,  yaitu  keadaan  dan  kondisi  yang  dapat  memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril (peristiwa), yang dapat diklasifikasikan, sebagai berikut: 1. Moral Hazard Moral Hazard adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap  mental,  pandangan  hidup,  dan  kebiasaan  yang  dapat  memperbesar  kemungkinan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terjadinya peril (peristiwa). 8 Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  masyarakat  luas  sudah terjangkit  budaya  instan,  yaitu  memperoleh  kesuksesan  dengan  cara  jalan  pintas.  Lebih buruknya  lagi,  kriteria  kesuksesan  seseorang/perusahaan  direduksi  menjadi  kemampuannya untuk  mengumpulkan  harta  semata.  Mempertahankan  kejujuran,  menjunjung  tinggi integritas,  menolong  sesama,  berhasil  memenangkan  suatu  kompetisi,  atau  mematuhi peraturan  perundang-undangan  bukan  dianggap  sebagai  sebuah  prestasi.  Akibatnya,  orang berlomba-lomba  mengumpulkan  harta  dengan  menghalalkan  segala  cara.  Hal  inilah  yang mendorong terjadinya moral hazard . 2. Morale Hazard
Morale  Hazard adalah  suatu  kondisi  dari  orang  yang  merasa  sudah  memperoleh jaminan  dan  menimbulkan  kecerobohan,  sehingga  memungkinkan  timbulnya peril (peristiwa). Sejak terjadinya reformasi tahun 1998, bandul kekuasaan bergeser dari eksekutif menjadi legislatif. Para anggota legislatif baik pusat maupun daerah, merasa paling berkuasa. Dengan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan, mereka mulai “mengkapling-kapling” APBN/D  untuk  kepentingan  pribadi  maupun  kelompoknya.  Bukan  hanya  anggota  legislatif saja  yang  merasa  berkuasa,  anggota  partai  atau  pengusaha  yang  dekat  dengan  kekuasaan (Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri/Presiden)  pun  (merasa)  kebal  terhadap  penegakan hukum. Di lain pihak, pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa yang ada di lingkaran dalam kekuasaan ( inner circle ) juga merasa mendapat perlindungan dari penguasa. Kondisi seperti ini menjerumuskan seseorang untuk bertindak ceroboh.
3. Legal Hazard Legal Hazard adalah suatu kondisi pengabaian atas peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat, memperbesar terjadinya peril (peristiwa). Pengabaian ini  dapat  terjadi  karena  kesengajaan  maupun  ketidaksengajaan.  Pengabaian  karena kesengajaan  artinya  sejak  awal  mereka  tahu  bahwa  tindakan  mereka  melanggar  peraturan. Mereka  pun  tahu  persis  bahwa  pelanggaran  tersebut  dapat  berakibat  tindak  pidana. Pertanyaannya adalah mengapa mereka dengan sengaja melanggar peraturan. Apakah mereka bersedia menanggung akibatnya? Belum tentu!
Sebagian dari mereka tidak menyadari bahwa risiko tindak pidana ternyata terlalu berat untuk  ditanggung.  Biaya  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana  pada pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  seimbang  dibandingkan  dengan  keuntungan  yang diharapkan  (lebih  banyak cost -nya  dibandingkan  dengan benefit- nya).  Dengan  kata  lain, mereka tidak mengelola risiko tindak pidana dengan baik.
Bagaimana  dengan  pengabaian  yang  terjadi  karena  ketidak  sengajaan?  Kondisi  ini terjadi karena ketidakmauan dan/atau ketidak mampuan mereka dalam memahami peraturan perundang-undangan.  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  sebagai  pedoman  dasar  untuk  pengalihan  Perjanjian  Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diabaikan.
Beberapa  orang  memang  tidak  mampu  memahaminya  karena  tidak  ada  pihak  yang dapat  menjelaskannya  secara  gamblang.  Klausul  peraturan  yang  bersifat  multi  interpretatif juga  menimbulkan  ketidakpastian.  Akibatnya,  informasi  untuk  pengambilan  keputusan terbatas  dan/atau  pengetahuan  pengambil  keputusan  juga  terbatas.  Kondisi  inilah  yang mendorong terjadinya legal hazard .
Pada  putusan  yang  penulis  kaji,  selama  persidangan  tidak  ada  ditemukan  fakta-fakta hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  pembenar  dalam  perbuatan  terdakwa  ataupun alasan  pemaaf  pada  diri  terdakwa.  Oleh  karenanya  terdakwa  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  atas  rangkaian  tindakan  terdakwa  sehingga  terjadinya  tindak
8 Suswinarno, Aman  Dari  Risiko  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, Jakarta:  Visimedia,  2012, hal. 18.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pidana korupsi ini; Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum  dalam dakwaan Keempat Pasal  12  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tidak mengharuskan  adanya  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  sehingga  tidak keharusan  pula  menghukum  terdakwa  untuk  membayar  uang  Pengganti.  Namun  di  dalam ketentuan  Pasal  12  huruf  e  tersebut  diatas,    pidana  dendanya  menggunakan  redaksi  kata  : “dan”, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa merupakan keharusan dengan  pengertian  pidana  denda  dijatuhkan  kepada  terdakwa  bersamaan  dengan  pidana penjaranya,  dengan  ketentuan  harus  disubsidairkan  dengan  pidana  kurungan.    Didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga ada menuntut terdakwa dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
Sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  selaku  abdi  negara  dengan  jabatan  selaku  Sekda Kota Palangka Raya sekaligus kepala SKPD Setda dan Pengguna Anggaran (PA) Setda Kota Palangka  Raya,  seharusnya  menjalankan  tugas-tugasnya  bertindak  secara  profesional khususnya dalam mengelola pengguna anggaran di lingkungan Setda, sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif dan produktif;
Faktanya terdakwa selaku Sekda dan selaku Pengguna Anggaran pada lingngan Setda Kota Palangka Raya, ternyata telah ada melakukan pemotongan anggaran terhadap beberapa kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  para  PPTK  di  masing-masing  bagian  pada  Setda  Kota Palangka  Raya,  padahal  terdakwa  mengetahui  bahwa  pemotongan  anggaran  kegiatan dimaksud, tidak diperbolehkan karena tidak ada dasar hukumnya, namun untuk memperoleh keuntungan terdakwa tetap melakukannya.
Atas  realitas  tersebut  maka  menurut  Majelis  adalah  adil  dan  patut  apabila  terhadap terdakwa  di  samping  dijatuhi  pidana  penjara  juga  pidana  denda  namun  pidana  tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu, tidak dapat dijatuhkan. Walaupun  terdakwa  telah  terbukti  melakukan  pemotongan  anggaran  kegiatan  yang  telah dilaksanakan oleh para PPTK pada 6 (enam) bagian di lingkungan Setda Kota Palangka Raya sebagaimana  telah  dipertimbangkan  di  atas,  namun  hal  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa demi  untuk  menutupi  pembiayaan  kegiatan  yang  tidak  ada  anggarannya  dalam  DPA  Sekta Kota  Palangka  Raya  dan  kegiatan  dimaksud  sudah  rutinitas  dilaksanakan  sejak  dahulu (sebelum  terdakwa  menjabat  selaku  Sekda),  seperti  kegiatan  Natal  bersama,  pulud  bersama diakhir  tahun  dan  ada  juga  bantuan  kepada  instansiinstansi  yang  merayakan  hari  besar keagamaan,  bahkan  untuk  membantu  orang-orang  tertentu  (yang  cacat  fisik)  yang  sedang membutuhkan dan mendatangi kantor Sekta Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, terdakwa tidak ada menikmati  uang hasil dari pemotongan anggaran kegiatan dimaksud ternyata para PPTK  tidak  merasa  keberatan  dengan  pemotongan  itu  karena  sudah  mengetahui dipergunakan  untuk  kegiatan  bersama.  Di  sisi  lain  dengan  adanya  pemotongan  itu,  tidak menyebabkan  terganggungnya  pelayanan  kepada  masyarakat  begitu  juga  terhadap  kegiatan dari para PPTK yang akan dilaksanakan selanjutnya.

## C. Penyimpangan  Dana  Penggunaan  Dana  Ruang  Terbuka  Hijau  Dalam  Kasus Putusan Pengadilan
Penyimpangan Dana Penggunaan Dana Ruang Terbuka Hijau dapat dilihat pada bagian Keuangan Jumlah dana yang diajukan adalah sebesar  Rp.39.605.600,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) kemudian terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran  untuk  memotong  sejumlah  Rp.7.500.000,-  (Tujuh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah), dengan cara sebagai berikut
Nota  Pencairan  Dana  (NPD)  Nomor  :  307  Tahun  2017  tanggal  04  Desember  2017 Pengajuan  anggaran  terhadap  kegiatan  uang  lembur,  belanja  alat  tulis  kantor,  belanja  cetak,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penggandaan,  pemeliharaan  peralatan  pada  tanggal  04  Desember  2017  sejumlah  Rp 24.270.000,(dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa menulis kode “LP” yang dilingkari pada halaman depan lembar cheklist verifikasi belanja barang dan kode angka  “2,5”  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  dilingkari  di  belakang  lembar  cheklist verifikasi belanja barang.
Nota  Pencairan  Dana  (NPD)  Nomor  :  320  Tahun  2017  tanggal  07  Desember  2017 Pengajuan anggaran terhadap kegiatan belanja ATK, belanja perlengkapan komputer, belanja penggandaan pada tanggal 07 Desember 2017 sejumlah Rp 15.335.000,- (lima belas juta tiga ratus  tiga puluh  lima  ribu rupiah) Terdakwa menulis kode “LP” yang tidak dilingkari  pada halaman  depan  lembar  cheklist  verifikasi  belanja  barang  dan  kode  angka  “5”  (lima  juta rupiah) yang dilingkari di belakang lembar cheklist verifikasi belanja barang.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  pidana  yang  dijatuhkan  kepada    terdakwa  bukanlah bertujuan  untuk  pembalasan  atas  perbuatannya  (retrebutif)  akan  tetapi  mempunyai  tujuan- tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru  perbuatan  terdakwa,  oleh  karenanya  pidana  yang  dijatuhkan  kepada terdakwa  bukan  merupakan  pembalasan  atas  perbuatan  yang  menyalahi  aturan  yang  telah dilakukan terdakwa;
Dalam hal ini, Beccaria sebagai salah seorang pakar hukum pidana, tidak percaya akan manfaat  pidana yang berat,  pencegahan sebagai  tujuan penjatuhan pidana tidak akan datang dari pidana yang berat, melainkan datang dari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang  pasti  tidak  terelakkan.  Oeh  karena  itu,  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena  pidana yang dijatuhkan bukan saja  menimbulkan  penderitaan  fisik  kepada  terdakwa  akan  tetapi  juga  psikis  baik  terhadap terdakwa  maupun keluarganya.
Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada  terdakwa harus pula  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  jumlahnya  seperti  tersebut  di  dalam dalam  amar  putusan  ini,  sebabagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  222  ayat  (1)  KUHAP. Terdakwa  dalam  perkara  ini  ditahan      dan  penahanan  tersebut  adalah  penahanan  yang  sah menurut hukum,  maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah :
1. Pengaturan hukum penggunaan dana ruang terbuka hijau sesuai dengan Undang-undang No.26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  (Pasal  1  butir  31,  Pasal  28,29,30  dan  31), Undang-undang  No.32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.1  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang Terbuka  Hijau  Kawasan  Perkotaan  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum No.05/PRT/M/2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka Hijau  di  Kawasan  Perkotaan.  Pada  putusan  tersebut  selaku  Bendahara  Pengeluaran Sekretariat  Daerah  Kota  Palangka  Raya  melakukan  pemotongan  atas  pembayaran  yang diajukan  oleh  Bagian  Umum,  Bagian  Hukum,  Bagian  Keuangan,  bagian  Perlengkapan dan  Aset,  Bagian  Administrasi  Pemerintahan  Umum  dan  Bagian  Kesejahteraan  Rakyat pada  Sekretariat  Daerah  Kota  palangka  Raya  sehingga  didapatkan  uang  hasil pemotongan  sejumlah  Rp.50.750.000,-  (Lima  puluh  juta  tujuh  ratus  lima  puluh  ribu
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
rupiah)  yang  kemudian  uang  tersebut  terdakwa  pergunakan  untuk  keperluan  diluar anggaran  Seolah  olah  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kas umum  tersebut  mempunyai  utang  kepadanya,  padahal  diketahui  bahwa  hal  tersebut bukan  merupakan  utang,  dengan  mengatakan  bahwa  uang  tersebut  akan  dipergunakan untuk  membiayai  kegiatan  Sekretariat  Daerah  Kota  Palangka  Raya  yang  tidak  ada anggarannya, sehingga masing-masing Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota  Palangkaraya  harus  memberikan  partisipasi  berupa  uang,  padahal  terdakwa  dan masing-masing  Kepala  Bagian  mengetahui  bahwa  tidak  boleh  melakukan  pengeluaran diluar  anggaran  sehingga  tidak  ada  kewajiban  dari  Kepala  Bagian  untuk  memberikan uang untuk kegiatan diluar anggaran.
2. Praktik  hukum  penggunaan  dana  ruang  terbuka  hijau  di  luar  dari  peruntukannya  yakni dalam  prkatik  hukumnya  pengadaan  barang  dan  jasa  dimulai  dari  adanya  transaksi pembelian/penjualan barang di  pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban  (pembeli  dan  penjual),  dan  pada  akhirnya  melalui  pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan ruang terbuka hijau melibatkan beberapa  pihak  terkait,  sehingga  perlu  ada  etika,  norma,  dan  prinsip  pengadaan  ruang terbuka  hijau  untuk  dapat  mengatur  atau  yang  dijadikan  dasar  penetapan  kebijakan pengadaan  ruang  terbuka  hijau.  Dalam  putusan  yang  penulis  kaji,  faktanya  terdakwa selaku Sekda dan selaku Pengguna Anggaran pada lingngan Setda Kota Palangka Raya, ternyata  telah  ada  melakukan  pemotongan  anggaran  terhadap  beberapa  kegiatan  yang telah dilaksanakan para PPTK di masing-masing bagian pada Setda Kota Palangka Raya, padahal  terdakwa  mengetahui  bahwa  pemotongan  anggaran  kegiatan  dimaksud,  tidak diperbolehkan karena tidak ada dasar hukumnya, namun untuk memperoleh keuntungan terdakwa tetap melakukannya.
3. Penyimpangan  dana  penggunaan  dana  ruang  terbuka  hijau  dalam  kasus  putusan pengadilan dapat diliat pada bagian Keuangan Jumlah dana yang diajukan adalah sebesar Rp.39.605.600,-  (Tiga  puluh  sembilan  juta  enam  ratus  lima  ribu  enam  ratus  rupiah) kemudian  terdakwa  memerintahkan  Bendahara  Pengeluaran  untuk  memotong  sejumlah Rp.7.500.000,-  (Tujuh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  sehingga  dalam  pidana  yang dijatuhkan  kepada    terdakwa  bukanlah  bertujuan  untuk  pembalasan  atas  perbuatannya (retrebutif)  akan  tetapi  mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  hendak  dicapai  dengan penjatuhan pidana tersebut,  yang pada dasarnya  menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya,  serta  masyarakat  tidak  mengikuti/meniru  perbuatan  terdakwa,  oleh karenanya  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  bukan  merupakan  pembalasan  atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Atang Ranoemihardja, Pengertian-pengertian Hukum Pidana , Jakarta: Djambatan, 1983.
Bambang Poemomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
Cst  Kansil, Christine  , S.T  Kansil,  Engelien  R, Palandeng  dan  Godlieb  N  Mamahit,  Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
Dian Puji Simatupang, Modul Perkuliahan Metode Penelitian, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, Jakarta, 2010.
Dahlan Yakub Al Bahry, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Alkola, Surabaya, 2001. Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Indriyanto  Seno  Adji,  (a), Korupsi,  Kebijakan  Aparatur  Negara  dan  Hukum  Pidana ,  Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
Indriyanto  Seno  Adji,  (b), Korupsi  dan  Hukum  Pidana ,  Kantor  Hukum  Prof.  Oemar  Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Bina Aksara, 1985. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bogor : Politeia, 1976.
Rr  Larasati,  Tanggung  Jawab  Hukum  tentang  Keuangan  Negara  dalam  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UI Press, Jakarta, 2011.
Riduan  Syahrani,  Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti,Bandung,
1999.
Teguh Arifiyadi, Analisis Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( Electronic Procurement ) Pada Instansi Pemerintah, UI Press, Jakarta, 2010.
Internet : http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/.  Diakses  tanggal  28  Juni 2019.