Penerbit: Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133 Telepon: +628156543534 E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id Website : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kartel Dalam Persaingan Usaha di Indonesia
Samuel Dharma Putra Nainggolan a , Pratiwi Ayu Sri D b ,
Kholilur Rahman c , Jamalum Sinambela d
a Fakultas  Hukum,  Universitas  Airlangga  Surabaya ,  Indonesia .  Korespondensi  Penulis,  E-mail: snainggolan43 @gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas17 Agustus 1945 Semarang , Indonesia . E-mail: pratiwiayusridaulat@gmail.com c Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia. E-mail: kholilurrahman.jurists@gmail.com d Fakultas Hukum, Universitas Prima , Indonesia . E-mail: jamsinambela@gmail.com
Article Abstract Keywords: Cartel; Commission for the Supervision of Business Competition; Criminal Law.
Kata Kunci: Kartel; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Hukum Pidana.
Artikel History Received: Okt 18, 2023; Reviewed: Des 03, 2023; Accepted: Des 15, 2023; Published: Des 15, 2023.
DOI: 10.56444/NLR
Business  actors  compete  in  terms  of  pursuing  profits  so  as  to  create  a climate  of  business  competition  between  the  behavior  of  one  business  and another business actor. Things like this are positive if in a competition using fair and fair methods. What happens is that it is not uncommon for business actors  based  on  the  desire  to  increase  their  profits  to  use  methods  that violate  the  law  by  making  agreements  with  other  business  actors  aimed  at damaging the business competition climate that has been going well, one of which is known as a cartel. Through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the state  maintains  a  competitive  business  climate.  The  Commission  for  the Supervision  of  Business  Competition  is  at  the  forefront  in  terms  of supervising  business  competition.  However,  there  were  several  problems regarding  their  authority  which  caused  the  occurrence  of  cartels  in  a business  competition.  This  research  seeks  to  answer  all  of  this  through  a statutory approach, a conceptual approach and a case approach in order to produce  an  understanding  of  cartel  problems  and  the  enforcement  of criminal law in Indonesia.

## Abstrak
Para  pelaku  usaha  berlomba-lomba  dalam  hal  mengejar  keuntungan sehingga terciptalah suatu iklim persaingan usaha antara perlaku usaha yang satu  dengan  pelaku  usaha  yang  lain.  Hal  seperti  ini  menjadi  positif  apabila dalam  suatu  persaingan  tersebut  menggunakan  cara-cara  yang  adil  dan fair . Hal  yang  terjadi  adalah  tidak  jarang  pelaku  usaha  didasari  oleh  keinginan untuk  menambah  keuntungannya  menggunakan  cara-cara  yang  melanggar hukum  dengan  membuat  suatu  kesepakatan  dengan  pelaku  usaha  lain  yang bertujuan  untuk  merusak  iklim  persaingan  usaha  yang  telah  berjalan  baik yang  salah  satunya  dikenal  dengan  istilah  kartel.  Melalui  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan
ISSN Print: 2722-287X ISSN Online: 2985-3060
66-77
Usaha  Tidak  Sehat,  iklim  persaingan  usaha  dijaga  oleh  Negara.  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  sebagai  garda  terdepan  dalam  hal  pengawasan persaingan  usaha.  Namun  terjadi  beberapa  permasalahan  mengenai kewenangannya  yang  menyebabkan  tetap  terjadinya  kartel  dalam  suatu persaingan  usaha.  Penelitian  ini  berusaha  menjawab  itu  semua  melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual maupun pendekatan  kasus  agar  menghasilkan  pemahaman  atas  permasalahan  kartel dan penegakan hukum pidananya di Indonesia.
©2023;  This  is  an  Open  Acces  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons  Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Suatu persaingan usaha di Indonesia agara tetap berjalan dengan baik dan adil ( fair ) dilindungi oleh Hukum Persaingan Usaha, dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan- tindakan  yang  anti-persaingan.  Persaingan  merupakan  sesuatu  yang  baik  bagi  masyarakat maupun bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa karena karena berbagai alasan. Salah satu  diantaranya  adalah  dapat  mendorong  turunnya  harga  suatu  barang  atau  jasa,  sehingga menguntungkan  konsumen.  Di  samping  itu,  persaingan  juga  dapat  mendorong  efisiensi produksi  dan  alokasi  serta  mendorong  para  pelaku  usaha  berlomba  melakukan  inovasi  baik dalam  infrastruktur  maupun  produknya  agar  dapat  memenangkan  persaingan  atau  setidak- tidaknya dapat tetap bertahan di pasar.
Kesempatan berusaha yang sama bagi setiap warga negara tergambar dalam filosofi ekonomi pasar yang menciptakan sistem dimana pada ekonomi pasar setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Jika demikian halnya persaingan adalah menjadi titik tumpu, hal mana persaingan tersebut harus berlangsung dalam suasana sehat dan wajar. Sebab persaingan yang sehat dan wajar akan menciptakan efisiensi usaha yang secara langsung memperbaiki struktur harga, dan pada akhirnya akan memunculkan alternatif-alternatif bagi konsumen. 1
Ernest  Gelhorn  dan  William  Kovacic  dalam  pendapatnya  “ the  antitrust  laws  seek  to  control the  exercise  of  private  economic  power  by  preventing  monopoly,  punishing  cartels  and otherwise  protecting  competition.  Examining  the  origins  of  the  antitrust  laws  help  to understand  and  interpret  them.  Their  historical  lineage  extends  from  common  law  actions which limited restraints of trade and, so some extent, sought to proscribe monopoly power and middleman profits ”. 2
Sebaliknya di sisi lain, persaingan juga akan memberikan keuntungan yang semakin berkurang bagi  produsen,  karena  mereka  bersaing  menurunkan  harga  untuk  meningkatkan  pangsa pasarnya. Hal yang paling mengkhawatirkan bagi pelaku usaha adalah apabila seluruh pelaku usaha  menurunkan  harganya,  sehingga  mereka  mengalami  penurunan  keuntungan  secara
1 Hersen Monarchy, Ismail Navianto, and Nurini Aprilianda, “Reformulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kartel,” Jurnal Hukum Bisnis 30, no. 2 (2011)., h.10
2 Ernest Gelhorn and William E. Kovacic, Antitrust Law and Economics (West Publishing CO, St. Pul, n.d.).
keseluruhan.  Agar para pelaku usaha tetap dapat mempertahankan keuntungan, maka mereka berusaha untuk mengadakan kesepakatan dengan cara membentuk suatu kartel. 3
Definisi mengenai persaingan usaha merujuk pada Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa “ The  effort  or  action  of  two  or  more  commercial  interest  to  obtain  the  same  bussiness  from third  parties ”. Suatu usaha harus dilakukan dengan persaingan yang sehat ( fair  competition ) dan  tidak  boleh  dilakukan  dalam  suatu  persaingan  tidak  sehat  ( unfair  competition ) sebagaimana  Henry  Campbell  menyebutnya  sebagai  “ open,  equitable,  and  just  competition between  competitors ”. “ Dishonest  or  fraudulent  rivalry  in  the  trade  and  commerce,  esp.  the practice of endvooring to substitute one’s own good or products in market for those of another by  means  of  imitating  or  counterfeiting  the  name,  brand,  size,  shape,  or  other  distinctive charateristic of the article or its paskaging ”. 4
Definisi mengenai Pelaku Usaha dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat disebutkan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama- sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi. Pelaku  Usaha  mengenai  ruang  lingkupnya  dapat  dijabarkan  kembali  oleh  Ikatan  Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai berikut: 5
1. Investor,  yaitu  pelaku  usaha  penyedia  dana  untuk  membiayai  berbagai  kepentingan seperti perbankan, usaha leasing , “tengkulak”, penyedia dana, dsb;
2. Produsen,  yaitu  pelaku  usaha  yang  membuat,  memproduksi  barang  dan/atau  jasa  dari barang-barang dan/atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/atau badan  yang  memproduksi  sandang,  orang  lain  dan/atau  badan  usaha  yang  berkaitan dengan  pembuatan  perumahan,  orang  lain  dan/atau  badan  yang  berkaitandengan  jasa angkutan,  pengasuransian,  perbankan,  orang  dan/atau  badan  yang  berkaitan denganobat-obatan, kesehatan, dsb;
3. Distributor,  yaitu  pelaku  usaha  yang  mendistribusikan  atau  memperdagangkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  kepada  masyarakat.  Pelaku  usaha  pada  kategori  ini  misalnya pedagang retail ,  pedagang  kaki  lima,  warung,  toko,  supermarket,  rumah  sakit,  klinik, usah angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dsb.
Pelaku  usaha  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dilarang  melakukan  suatu  jenis  kegiatan  yang dapat mengancam iklim usaha yang ada. Salah satu perbuatan yang merusak iklim persaingan
3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat (Jakarta:  Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011)., h. 8.
4 Maryanto, Dunia  Usaha,  Persaingan  Usaha,  Dan  Fungsi  KPPU  (Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha) (Semarang: Unisula Press, 2017)., h. 16.
5 Ibid . , h.5.
usaha  adalah  kartel.  Definisi  kartel  sendiri  dapat  dirujuk  pada  Pasal  11  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai  suatu  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  yang  bermaksud  untuk mempengaruhi  harga  dengan  mengatur  produksi  dan/atau  pemasaran  suatu  barang  dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Instrumen  hukum  yang  mengawasi  pelaksanaan  mengenai  persaingan  usaha  di  Indonesia diatur  pada  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dibentuklah  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU) sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah  serta  pihak  lain.  Dimana  tugas  dan  wewenang  KPPU  adalah  sebagai  berikut ( Vide : Pasal 35 jo Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat):
TUGAS KPPU:
a. Melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
b. Melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan/atau  tindakan  pelaku  usaha  yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
d. Mengambil  tindakan  sesuai  dengan  wewenang  Komisi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 36;
e. Membrikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  Pemerintah  yang  berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
g. Memberikan  laporan  secara  berkala  atas  hasil  kerja  Komisi  kepada  Presiden  dan Dewan Perwakilan Rakyat.

## WEWENANG KPPU:
1. Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan/atau  dari  pelaku  usaha  tentang  dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan/atau  tindakan pelaku  usaha  yang  dapat  megakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan  penyelidikan  dan/atau  pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan  praktek monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang  sebagaimana  dimaksud  huruf  e  dan  huruf  f,  yang  tidak  bersedia  memenuhi panggilan Komisi;
4. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  undang- undang ini;
5. Mendapatkan,  meneliti,  dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lain  guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
6. Memutuskan  dan  menetapkan ada  atau  tidak  adanya  kerugian  dipihak  pelaku  usaha lain atau masyarakat;
7. Memberitahukan  putusan  Komisi  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
8. Menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  belum  dilaksanakan  secara efektif  karena  tidak  disebutkannya  secara  tegas  mengenai  lembaga  mana  yang  berwenang dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  pidana  dalam  upaya  menentukan  mengenai dugaan terjadinya tindak pidana kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha.

## B. METODE PENELITIAN
Suatu  hal  yang  merupakan  pembeda  antara  ilmu  hukum  dan  ilmu-ilmu  sosial  adalah  ilmu hukum bukan termasuk kedalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif tetapi  preskriptif.  Objek  ilmu  hukum  adalah  koherensi  antara  norma  hukum  dan  prinsip hukum,  antara  aturan  hukum  dan  norma  hukum,  serta  koherensi  antara  tingkah  laku  ( act ) bukan perilaku ( behaviour ) individu dengan norma hukum. 6 Sehingga Tipe penelitian hukum ini  merupakan  tipe  penelitian  hukum  normatif,  yang  bertujuan  untuk  menelaah  ketentuan- ketentuan hukum positif dalam hal ini hukum pidana sebagai suatu sumber hukum. Penelitian hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  lalu norma/kaidah  hukum  tersebut  dijelaskan  melalui  konsep-konsep  hukum  yang  ada  sehingga penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual ( conseptual approach ), disamping itu penelitian  hukum  ini  juga  melakukan  telaah  atas  putusan  pengadilan  yang  dijatuhkan  dalam proses  mencari  keadilan  dalam  suatu  perkara  sehingga  penelitian  hukum  ini  juga menggunakan pendekatan kasus ( case approach ).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi Sanksi Pidana Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang   Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pengaruh  modernitas  mengharuskan  kita  untuk  melihat  segala  sesuatu  secara  rasional  dan mendasar,  guna  mencapai  hal-hal  yang  dicita-citakan  sebaik-baiknya.  Demikian  pula  dalam usaha  untuk  mencapai  elaborasi  dari  sistem  hukum  pidana  agar  supaya  tidak  menjadi ancaman,  maka  penyelenggara  hukum  pidana  harus  juga  memperhitungkan  kenyataan- kenyataan  kemanusiaan  dan  sosial  serta  mencoba  untuk  membuat  persyaratan-persyaratan yang sedapat mungkin jelas dan efisien. 7
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017)., h.43.
7 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perspektif Sosial, 1981 (Bandung: Alumni, 1981)., h. 123.
Pidana  merupakan  terjemahan  dari  kata  “ straf ”  dalam  Bahasa  Belanda.  Dalam  kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut  Sudarto  terdapat  perbedaan  antara  istilah  hukuman  dan  pidana. Istilah  hukuman  mengandung  pengertian  umum  sebagai  sanksi  yang  dengan  sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun  hukum  perdata,  sedangkan  istilah  pidana  merupakan  suatu  pengertian  khusus  yang berkaitan  dengan  hukum  pidana.  Artinya,  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  hukum  pidana.  Maka  kepada  pelaku  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  pidana. 8 Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  apabila  pengertian  pemidanaan  diartikan  secara  luas  sebagai suatu  proses  pemberian atau  penjatuhan pidana  oleh  hakim,  maka  dapatlah  dikatakan  bahwa sistem  pemidanaan  mencakup  keseluruhan  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur bagaimana  hukum  pidana  itu  ditegakkan  atau  dioperasionalkan  secara  konkret  sehingga seseorang dijatuhi sanksi.
Setelah  dipahami  pengertian  pidana,  selanjutnya  adalah  apa  yang  dimaksud  dengan pemidanaan  ( veroordering ).  Pendapat  Sudarto  mengenai  pemidanaan  adalah  sinonim  dari istilah  penghukuman.  Penghukuman  itu  berasal  dari  kata  dasar  hukum,  sehingga  dapat diartikan  sebagai “menetapkan  hukuman”  atau  “memutuskan  tentang  hukumannya”.  Dengan demikian  pemidanaa  dapat  diartikan  sebagai  penjatuhan  pidana  dalam  undang-undang. 9 Pemidanaan juga diartikan sebagai akibat atau konsekuensi atas sesuatu perbuatan melanggar ketentuan pidana yang telah dilakukan. Berdasarkan buku pedoman Pasal 11 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU),  suatu  kartel  pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:
1. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha;
2. Melibatkan  para  senior  eksekutif  dari  perusahaan  yang  terlibat.  Para  senior  eksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan;
3. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka;
4. Melakukan price  fixing atau  penetapan  harga.  Agar  penetapan  harga  berjalan  efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi;
5. Adanya  ancaman  atau  sanksi  bagi  anggota  yang  melanggar  perjanjian.  Apabila  tidak ada  sanksi  bagi  pelanggar,  maka  suatu  kartel  rentan  terhadap  penyelewengan  untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya;
6. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika memungkinkan dapat  menyelenggarakan  audit  dengan  menggunakan  data  laporan  produksi  dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap  anggota  kartel  dan  kemudian  membagikan  hasil  audit  tersebut  kepada  seluruh anggota kartel;
8 Muladi and Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010)., h. 12.
9 Ibid ., h. 19.
7. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi  kuota  terhadap  mereka  yang  produksinya  kecil  atau  mereka  yang  diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila  para  pelaku  usaha  akan  mendapatkan  keuntungan  lebih  besar  dibandingkan dengan  apabila  mereka  melakukan  persaingan.  Hal  ini  akan  membuat  kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel agar lebih terjamin. 10
Sanksi  Pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, adapun pengaturannya adalah sebagai berikut:
Pasal 48 UU 5/1999: Pidana Pokok:
(1) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  4,  sampai  Pasal  9  sampai  dengan  Pasal  14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda  serendah-rendahnya  Rp  25.000.000.000,-  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  dan setinggi-tingginya  Rp.  100.000.000.000,-  (seratus  miliar  rupiah),  atau  pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan;
(2) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  8,  Pasal  15,  Pasal  20 sampai  dengan  Pasal  24,  dan  Pasal  26  Undang-Undang  ini  diancam  pidana  denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan;
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  dan  setiggi-tingginya Rp.  5.000.000.000,-  (lima  miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan  pengganti  denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

## Pasal 49 UU 5/1999: Pidana Tambahan
Dengan  menunjuk  ketentuan  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  terhadap sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan izin usaha;atau
b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang  ini  untuk  menduduki  jabatan  direksi  atau  komisaris  sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun;atau
c. Penggentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
Peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dalam  penjatuhan  sanksi  pidana terhadap kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
10 Komisi Pengawas Persaingan Usaha., h.9.
Kasus kartel yang pernah terjadi di Indonesia pada baru-baru ini adalah indikasi adanya kartel diantara  pelaku  usaha  dalam  penjualan  minyak  goreng  disaat  pandemi  Covid-19.  KPPU menduga  telah terjadi  indikasi  adanya  kartel  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  minyak goreng  untuk  melakukan  konspirasi  yaitu  dengan  melakukan  kesepakatan  untuk  tidak menurunkan  harga  minyak  goreng  pada  saat  harga Coconut  Palm  Oil  ( CPO)  dunia  telah menurun. KPPU menduga adanya perjanjian diantara para pelaku usaha minyak goreng secara bersama-sama  mempengaruhi  distribusi  maupun  harga  dengan  upaya  mengatur  mekanis meproduksi dan alur pemasaran minyak goreng tersebut.
Untuk itu KPPU segera menyelidiki kasus tersebut pada tanggal 30 Maret 2022 dengan surat penyidikan  nomor  registrasi  03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022  terkait  dugaan  pelanggaran terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  KPPU  melalui  Siaran  Pers  KPPU  Nomor  49/KPPU- PR/X/2022  memulai  peaksanaan  Sidang Majelis  Pemeriksaan  Pendahuluan  atas  Perkara  No. 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 (penetapan harga) dan Pasal 19 huruf c (pembatasan  /penjualan  barang)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  dalam  penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia (Perkara Minyak Goreng).
Sebelum kasus kartel minyak goreng pada tahun 2022, di Indonesia juga pernah terjadi  kasus kartel minyak goreng yang terjadi pada tahun 2009 yang telah disidangkan oleh KPPU dengan Putusannya sebagai berikut: 11
1. PT.  Multimas  Nabati  Asahan,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
2. PT. Sinar Alam Permai, dijatuhi sanksi denda oleh KPPU sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
3. PT.  Wilmar  Nabati  Indonesia,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
4. PT.  Multi  Nabati  Sulawesi,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
5. PT.  Agrindo  Indah  Persada,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
6. PT.  Musin  Mas,  dijatui  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp.  15.000.000.000,-  (lima belas miliar rupiah);
7. PT.  Intibenua  Perkasatama,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
8. PT.  Megasurya  Mas,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp.  15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
9. PT. Agro Makmur Raya, dijatuhi sanksi denda oleh KPPU sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
11 Yuniar  Hayu  Wintasari,  “Analisis  Pertimbangan  Hukum  Kasus  Kartel  Minyak  Goreng  Di  Indonesia,” Jurnal Lex Renaisance 5, no. 4 (2020)., h. 899.
10. PT.  Mikie  Oleo  Nabati  Industri,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
11. PT.  Indo  Karya  Internusa,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
12. PT. Permata Hijau Sawit, dijatuhi sanksi denda oleh KPPU sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
13. PT.  Nubika  Jaya,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp.  2.000.000.000,-  (dua miliar rupiah);
14. PT.  Smart,  Tbk,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp.  25.000.000.000,-  (dua puluh lima miliar rupiah);
15. PT.  Salim  Ivomas  Pratama,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
16. PT. Nina Karya Prima, dijatuhi sanksi denda oleh KPPU sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
17. PT.  Tunas  Baru  Lampung,  Tbk,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
18. PT.  Berlian  Eka  Sakti  Tangguh,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
19. PT.  Pacific  Palmindo  Industri,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
20. PT.  Asian  Agro  Agung  Jaya,  dijatuhi  sanksi  denda  oleh  KPPU  sebesar  Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
Permasalahannya  adalah  berdasarkan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  KPPU  hanya diberikan wewenang dalam penegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi administrasi. Tidak disebutkan bahwa KPPU dapat menjatuhkan sanksi Pidana sebagaimana dalam Pasal 48 dan Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam penyelidikan, penyidikan  sampai  pada  penuntutan  terkait  sanksi  pidana  yang  terdapat  didalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
Sebenarnya apabila dilihat dari pendekatan hukum pidana yang merujuk pada Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  sanksi  pidana  terhadap  perbuatan-perbuatan  curang  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  pada  pesaing-pesaingnya maupun  khalayak  umum  telah  diatur  dalam  Pasal  383  bis  KUHP  sebagai  berikut: “Barangsiapa  untuk  mendapatkan,  melangsungkan  atau  memperluas  debit  perdagangan  atau perusahaan  kepunyaan  sendiri  atau  orang  lain,  melakukan  perbuatan  curang  untuk menyesatkan  khalayak  umum  atau  seseorang  tertentu  diancam  jika  karenanya  dapat  timbul kerugian  bagi  pesaing-pesaingnya  atau  pesaing-pesaing  orang  lain  itu,  karena  persaingan curang,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  4  (empat)bulan  atau  denda  paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).”
Dalam KUHP telah menunjukkan bahwa mengenai perbuatan curang dalam suatu persaingan usaha dikategorikan sebagai suatu kejahatan dalam hukum pidana. Oleh sebab itu seharusnya mekanisme  penyelidikan,  penyidikan  dan  pemeriksaan  menyeluruh  terkait  dengan  adanya Kartel  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik  Indonesia  maupun  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dalam  mekanisme  penegakkan hukumnya.  Penegakkan  hukum  pidana  oleh  Kepolisian  dan  Kejaksaan  sampai  kepada lembaga  peradilan  didasarkan  pada  telah  terpenuhinya  suatu  tindakan  yang  diancam  dalam ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  oleh KPPU  bahwa  pelaku  usaha  tersebut  telah  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  kartel  dalam menjalankan usahanya.
Hal ini dikarenakan KPPU yang membuktikan terjadi atau tidak terjadinya kartel didasarkan pada bukti langsung dan/atau bukti tidak langsung. Mengingat dalam menentukan mengenai telah  terjadinya  kartel  tersebut  pembuktiannya  sangat  sulit  dikarenakan  terbatasnya keweangan  yang  dimiliki  oleh  KPPU  dalam  hal  penyelidikan  dan  penyidikan.  KPPU  dalam memberikan  pembuktian  melalui  bukti  tidak  langsung  ( indirect  evidence )  dalam  terjadinya suatu  kartel  masih  ditemukan  beberapa  inkonsistensi  dalam  putusan  pengadilan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  peradilan  di  Indonesia.  Sebagai  contoh  terhadap  Putusan  KPPU Nomor  17/KPPU-I/2010  dimana  terlapor  diduga  melakukan  perjanjian  penetapan  harga  dan pengaturan  produksi  dan/atau  pemasaran  obat  merek  Novask  dan  Tensivask  yang mengakibatkan  harga  obat  menjadi  tinggi  ( excessive  price )  sehingga  merugikan  konsumen. Selanjutnya dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 para terlapor perusahaan produsen ban diduga melakukan perjanjian penetapan harga dan/atau pengaturan mengenai pemasaran dan produksi ban kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan harga ban kendaraan bermotor yang merugikan konsumen. 12
Permasalahannya adalah pemahaman KPPU yang belum lengkap mengenai penguasaan bukti tidak langsung ( indirect evidence ) ditambah dengan belum terdapatnya pengaturan mengenai penggunaan bukti tidak langsung ( indirect evidence ) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengakibatkan Putusan KPPU dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 294K/PDT.SUS/2012.  Dalam  putusan  tersebut  Mahkamah  Agung  melalui  Majelis  Hakim Kasasi menolak penggunaan bukti tidak langsung ( indirect evidence ) untuk membuktikan dan memutuskan  terjadinya  kartel.  Sebaliknya  dalam  Putusan  KPPU  Nomor  08/KPPU-I?2014, Mahkamah  Agung  melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  221K/PDT-SUS-KPPU/2016 menguatkan  putusan  KPPU  tersebut.  Putusan  KPPU  walaupun  dalam  membuktikan  dan memutuskan  terjadinya  kartel,  KPPU  juga  menggunakan  bukti  tidak  langsung  ( indirect evidence ).dalam  putusan  tersebut  majelis  hakim  kasasi  Mahkamah  Agung  menerima penggunaan  bukti  tidak  langsung  ( indirect  evidence )  sebagai  suatu  alat  bukti  untuk
12 Udin  Silalahi  and  Isabella  Cynthia  Edgina,  “Pembuktian  Perkara  Kartel  Di  Indonesia  Dengan  Menggunakan Bukti  Tidak  Langsung  (Indirect  Evidence):  Kajian  Putusan  KPPU  Nomor  17/KPPU-I/2020  Dan  Putusan Nomor 221K/PDT.SUS-KPPU/2016,” Jurnal Yudisial 10, no. 3 (2017)., h.314.
membuktikan  dan  memutuskan  terjadinya  kartel.  Dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  sebagai lembaga  peradilan terttinggi  di  Indonesia  saja  tidak  konsisten  dalam  penerimaan  bukti  tidak langsung sebagai alat bukti dalam pembuktian praktik kartel.
Oleh  sebab  itu  alternatif  yang  dapat  dilakukann  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana  kartel  adalah  memperluas  kewenangan  KPPU  menjadi  memiliki  kewenangan  dalam penyadapan,  atau  terkait  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  dugaan  tindak  pidana  kartel diberikan  kepada  Kepolisian  dan/atau  Kejaksaan  mengingat  terjadinya  kekosongan  hukum didalam  penegakkan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## D. PENUTUP
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  yaitu  adalah: Kesatu ,  Suatu  bisnis  atau  usaha  pasti tercipta  persaingan.  Persaingan  usaha  tersebut  membuat  hal  positif  dengan  didapatkannya alternatif-alternatif  produksi  barang  dan/jasa  kepada  konsumen.  Persaingan  usaha  harus dilakukan secara fair . Kartel merupakan salah satu bentuk dalam persaingan usaha yang tidak sehat.  Diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  penegakkan  hukum  mengenai  Kartel  dapat dilakukan.  Didalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  memuat  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan terhadap  pelaku  usaha  yang  melakukan  kartel;  dan Kedua ,  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  (KPPU)  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  diberikan  kewenangan  dalam  memeriksa terjadinya  kartel  di  kalangan  para  pelaku  usaha  yang  menyebaban  kerugian  bagi  konsumen maupunbagi  para  pelaku  usaha  lainnya.  KPPU  juga  diberikan  wewenang  dalam  penerapan sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  kartel.  Akan  tetapi  belum  secara tegasnya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana kartel.
Berdasaran pembahasan dan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dari penulis adalah: Kesatu ,  Perlu  dilakukan  revisi  mengenai  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlu ditambahkan mengenai jenis-jenis  perbuatan  yang  melawan  hukum  daam  dimensi  hukum  pidana  terhadap  kartel berserta  pembuktiannya.  Ditambah  lagi  perlu  diberlakukannya  sanksi  pidana  penjara  bagi pidana  pokok  terhadap  kartel,  karena  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  hanya  berupa sanksi  pidana  denda  dan  sanksi  pidana  kurungan  pengganti  pidana  denda.  Hal  ini  yang menyebabkan kurang efektifnya penegakkan hukum terhadap kartel; dan Kedua , Perlu diatur secara tegas mengenai penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana terhadap kartel. Pemerintah perlu untuk membuat suatu pengaturan bahwa Kepolisian dan/atau kejaksaan dapat melakukan penyidikan  dan  pemeriksaan  terhadap  dugaan  tindak  pidana  kartel  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Kepolisian  dan/atau  Kejaksaan  dalam  hal penyidikan tindak pidana lebih luas dari yang dimiliki oleh KPPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Gaho, Indranas, and Aniek Tyaswati Wiji Lestari. “T anggung Jawab Badan Hukum Koperasi Terhadap Non Anggota Koperasi Dalam Dana Investasi Berbentuk Simpanan Berjangka Yang Mengalami Gagal Bayar .” Notary Law Research 4, no. 1 (November 2022): 1–13. https://doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3418.
Gelhorn, Ernest, and William E. Kovacic. “Antitrust Law and Economics.” West Publishing CO, St. Pul, n.d.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . ” Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011.
Maryanto. “Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).” Semarang: Unisula Press, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum: Edisi Revisi.” Jakarta: Prenada Media, 2017.
Monarchy, Hersen, Ismail Navianto, and Nurini Aprilianda. “Reformulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kartel.” Jurnal Hukum Bisnis 30, no. 2 (2011).
Muladi, and Barda Nawawi Arief. “Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana . ” Bandung: Alumni,
2010.
Rahardjo, Satjipto. “Hukum Dan Perspektif Sosial, 1981 . ” Bandung: Alumni, 1981.
Silalahi, Udin, and Isabella Cynthia Edgina. “ Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence): Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2020 Dan Putusan Nomor 221K/PDT.SUS-KPPU/2016 .” Jurnal Yudisial 10, no. 3 (2017).
Wintasari, Yuniar Hayu. “ Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia. ” Jurnal Lex Renaisance 5, no. 4 (2020).