## MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI REPUBLIK INDONESIA (STUDI KOLABORASI ANTAR LEMBAGA BPKH, KEMENAG DAN MITRA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI)
M. Ali Mubarak Fakultas Ushuluddin & Studi Agama UIN STS Jambi ali_mubarak@uinjambi.ac.id
Ulya Fuhaidah Fakultas Syariah UIN STS Jambi ulya_fuhaidah@uinjambi.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan ini akan membahas efektivitas dan kelaikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam relasinya antar kelembagaan ( stake holder ) dan urgensinya untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dengan pendekatan Hukum-Politik. Data diolah dari beberapa sumber baik cetak maupun non-cetak (daring) yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Melalui kedua pendekatan itu , topik ini akan dikupas secara aktual-informatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif-analisis . Selain  itu, aspek Politik dipergunakan  sebagai upaya untuk mengungkapkan  dimensi positif dan negatif terhadap  praktek  dan  tata- kelola keuangan yang melekat pada suatu lembaga keuangan maupun institusi legal-formal yang  dikelola  pemerintah.  Sedangkan aspek Hukum (yuridis) dipergunakan untuk menjawab kebutuhan publik atas keberadaan regulasi-formal (legal  standing)  dan  sekaligus  dapat  berperan  untuk  melindungi  kepentingan para  pihak  utamanya  dalam  hal  pelaksanaan ritual ibadah  haji. Tulisan  ini kemudian diharapkan dapat menjadi masukan serta sebagai pengkayaan dalam khazanah kajian pelaksanaan dan tata-kelola keuangan haji secara komprehensif- integral .
Kata Kunci : BPKH, Haji, Tata kelola, Manajemen, Keuangan, Hukum.

## PENDAHULUAN
Ibadah  haji  adalah  rukun  Islam  yang  kelima  bagi  umat  Islam. Ibadah  ini hanya dilakukan pada waktu tertentu yakni tanggal 9 dan 10 zulhijjah saja dalam satu  tahun.  Muslim  yang  akan  menunaikan  ibadah  haji  disyaratkan  mampu  baik secara fisik maupun finansial. Minat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji  sangat  tinggi,  sementara kuota  yang  disediakan  oleh  pemerintah  Arab  Saudi jumlahnya  terbatas.  Kondisi  demikian  menimbulkan  dampak  pada  panjangnya daftar tunggu para calon jamaah haji.
Kajian  tentang  haji  di  Indonesia  sudah  dikaji  oleh  banyak  ahli.  Beberapa tulisan  yang  dapat dijadikan  sebagai  kajian  awal adalah karya  Erry  Fitria Primardhani tentang Tanggungjawab BPKH dalam investasi keuangan haji, 1 tulisan Septiana  tentang  implementasi  akad  musyaraqah  mutanasikah  untuk  pengelolaan keuangan  haji, 2 Roikhan  Muhammad  Azis  yang  menulis tentang  manajemen keuangan  haji, 3 dan  Endang  Jumali  yang  juga  menulis  tentang  manajemen keuangan haji, khususnya tentang wakalah. 4 Tulisan lain yang juga dapat dijadikan rujukan  adalah  karya  Aishath  Muneeza  dan  kawan-kawan  terkait  dengan perbandingan pengelolaan  keuangan  haji  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Maldives. 5 Berdasarkan tulisan tersebut, pembahasan tentang pengelolaan keuangan haji oleh BPKH  dan  lembaga  mitra  belum  dikaji  secara  komprehensif.  Oleh  karena  itu, tulisan ini berupaya untuk mengelaborasi bagaimana pengelolaan keuangan haji di tanah air yang jumlahnya sudah mencapai angka lebih dari seratus triliun.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan  yuridis. Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi  dan dokumentasi  baik  melalui  sumber  primer  maupun  sumber  sekunder.  Sumber
1 Erry  Fitrya  Primardhany,”Tinjauan  Terhadap  Tanggung  Jawab  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  Dalam Melakukan Penempatan dan atau Investasi Keuangan Haji,” ( Jurisdictie , vol 8.no. 2, 2018), 125
2 Nurul  Izzati  Septiana,  “Analisis  Implementasi  Akad  Musyarakah  Mutanaqishah  untuk  Pengelolaan  Keuangan  Haji Bank Syariah Pendekatan Analytic Network Process”, ( Prosiding vol. 1, no.3, 2017), 293-310
3 Roikhan Mochammad Aziz, “Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance”, ( KnE Social Science vol. 3, no. 8, 2018), 105-120
4 Endang Jumali,”Management of Hajj Funds in Indonesia” ( Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues . Vol 21, no.3, 2018), 1-9 5 Aishaath Muneeza et all, “A Comparative Studyof Hajj Funds Management Institutions in Malaysia, Indonesia, and Maldives”. ( International Journal of Management and Applied Research vol. 5, no.3, 2018), 1-15
primer  yang  dimaksud  adalah  regulasi  terkait BPKH  yakni  undang-undang  dan peraturan  presiden yang  mengatur tentang  lembaga  tersebut,  sementara  sumber sekunder adalah sumber referensi terkait dengan pokok pembahasan yang berupa tulisan berita di media online dan media lainnya.

## REGULASI DAN LEMBAGA PELAKSANA IBADAH HAJI DI INDONESIA
Pelaksanaan  Ibadah  Haji  sudah  dilaksanakan  umat  Islam  Nusantara  sejak masa  yang  lama.  Tidak  ada  catatan  pasti  kapan  awal  keberangkatan  para  calon jamaah haji Nusantara ke Makkah. Peraturan tentang pelaksanaan ibadah haji baru tercatat pada  era kolonial yang  mengeluarkan  bermacam-macam  ordonansi  haji. Pemerintah Hindia  Belanda  berupaya membatasi dan  mempersulit para  calon jamaah  haji  mengingat  besarnya  pengaruh  semangat  nasionalisme  dan  pan Islamisme  pada  masanya yang  mengganggu  stabilitas politik  pemerintah.  Adapun memasuki era kemerdekaan, penyelenggaraan haji di masa Pemerintah Orde Lama dibagi  menjadi  empat  fase.  Fase  pertama  (1950-1959),  penyelenggara  haji  secara administrasi  oleh  Departemen  Agama  sedangkan  secara  operasional  dilaksanakan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI). Fase kedua (1960-1962), baik  secara  administrasi  maupun  operasional  penyelenggaraan  haji  dilaksanakan oleh  Departemen  Agama. Fase  ketiga  (1963-1964),  penyelenggara  urusan  haji secara administrasi dilakukan oleh Panitia Perjalanan Haji (P3H), sedangkan teknik operasional urusan haji dilakukan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI).  Fase  terakhir  (1964-1965),  penyelenggara  ibadah  haji  secara  operasional dan administrasi dilakukan oleh Dewan Urusan Haji (DUHA). 6
Orde  Baru  memiliki  kebijakan  yang  tidak  berbeda  dengan  pemerintah sebelumnya, hanya membentuk lembaga baru. Pada masa ini penyelenggaraan haji dibagi  menjadi  dua  fase.  Fase  pertama  (1966-1978),  urusan  haji  baik  secara administrasi maupun teknik operasional dijalankan oleh Direktorat Jenderal Urusan
6 Rina  Farihatul  Jannah. Kebijakan  Penyelenggaraan  Perjalanan  Haji  Indonesia  Tahun  1945-2000 .  Tesis  pada https://core.ac.uk., 39-75 (Diakses 30 Nopember 2018)
Haji  Departemen  Agama  dan  fase  kedua  (1979-1997),  urusan  haji  dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. 7
Pada periode  reformasi, pemerintah  mengeluarkan  undang-undang  No.  17 Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  ibadah  haji  sebagai  landasan  kokoh  dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Terdapat dua penyelenggara ibadah haji yakni  pemerintah  sebagai  penyelenggara  haji regular  dan  lembaga  swasta  (biro travel  haji  dan  umroh)  sebagai  penyelenggara  haji  khusus. 8 Menjelang  satu dasawarsa  kemudian,  disahkan Undang-undang  No.13  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  haji.  Dalam  undang-undang  ini menyebut  dengan  jelas bahwa  yang  namanya  penyelengaraan  ibadah  haji meliputi  unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan . Dua komponen utama, yaitu kebijakan dan pelaksanaan adalah  ranah  nasional  dan menjadi tanggung  jawab pemerintah. Sedangkan komponen  ketiga,  yaitu  pengawasan  ada  pada  suatu  badan khusus  yang  disebut Komisi  Pengawas  Haji  Indonesia  (KPHI). Meskipun  demikian, pemerintah  tidak sepenuhnya  dapat  melaksanakan  seluruh  beban  dan  tanggung  jawab  tersebut mengingat  jumlah  kuota  ibadah haji  di Indonesia terbilang  cukup  besar.  Dalam catatan Jumali, jumlah jamaah tunggu saat ini sebanyak 3.305.207 calon jamaah haji regular dan 104.941 calon jamaah haji khusus. Jumlah ini tidak seimbang dengan kuota  yang  diberikan  bagi  calon  jamaah  haji  Indonesia  sebanyak  211.000. Oleh karenanya, untuk  mengatasi  hal  ini,  pemerintah  Indonesia  memohon  kuota tambahan kepada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 30.000 orang setiap tahunnya. 9
Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang sebagaimana disebut di atas, tersedia juga ruang bagi perusahaan non pemerintahan yang mandiri baik secara finansial maupun sumber daya pengelolaannya untuk turut serta terlibat menjadi pelaksana dan  penyelenggara  ibadah  haji. Meski  demikian, model pelaksanaan  dan penyelenggaraannya tetap harus disesuaikan dan selaras dengan regulasi peraturan
7 Ibid., 78
8 Ibid., 110.
9 Jumali. Management of Hajj., 2
dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pemerintah tetap berada sebagai regulator.
Pelaksanaan  ibadah  haji  di  Indonesia  memiliki dua  model. Pertama , ibadah haji  yang  dikelola  dan  dilaksanakan  oleh pemerintah  yang  disebut sebagai haji regular ,  dan yang kedua ibadah  haji  yang  diselenggarakan  oleh  perusahaan  swasta (non pemerintahan) ini disebut sebagai haji khusus . Dalam prakteknya, kedua model ini memiliki ruang dan porsi yang berbeda serta terpisah, utamanya dalam hal tata kelola keuangan.
Dari  kedua  model  sebagaimana  tersebut di  atas, model haji  regular dikelola dan  diselenggarakan  oleh  pemerintah  di  bawah  koordinasi  Kementerian  Agama Republik  Indonesia. Sebagaimana diketahui,  bahwa  minat  umat  Islam  Indonesia untuk melaksanakan ibadah yang masuk sebagai rukun Islam kelima ini sangatlah tinggi.  Hal ini dibuktikan  dengan  panjangnya  daftar  antrian  haji  yang  ada yakni sekitar 19 tahun. 10 Di beberapa daerah, ada yang mencapai angka lebih besar atau bahkan puluhan tahun mengantri untuk dapat melaksanakan ibadah haji terhitung semenjak pendaftaran setoran dana haji.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada haji  khusus ,  calon  jamaah  pun  tidak  luput dari  antrian  untuk  masuk  dan  tergabung  ke  dalam  gerbong  model  ini. Meskipun antriannya tidak mencapai angka belasan tahun, tetapi tahapan itu sudah menjadi prosedur  yang  berlaku karena  pemerintah  telah  menetapkan  jatah  kuota  pada masing-masing  model.  Setidaknya  beginilah  realitas  tata  kelola  haji  yang  ada  di negeri yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam ini.
Berkaitan dengan antrian jamaah haji regular dan haji khusus yang memakan waktu  lama  dan  panjang, maka ada  jenis  ibadah  lain  yang  menjadi  incaran  para jamaah yaitu Umrah . Ibadah yang satu ini tidak memiliki waktu khusus dalam hal pelaksanaannya,  bebas  dilaksanakan  kapanpun  dan  tidak  terikat  pada  tanggal maupun hari tertentu,  serta  yang  pasti  tanpa  antrian. Selain  itu,  rangkaian pelaksanaan  ibadah  ini  juga  cukup  singkat,  hanya  dalam bilangan hari dan  biasa
dikenal  sebagai  paket wisata  religi .  Paket  ini  diselenggarakan  oleh  suatu  lembaga tersendiri atau perusahaan khusus yang bergerak dibidang wisata ataupun tour and travel. Tugas pemerintah sebagai regulator adalah menyediakan fasilitas perizinan (administratif). Lembaga yang mendapat izin resmi dari pemerintah ini kemudian memiliki  hak  untuk  mengurus,  melaksanakan  dan menyelenggarakan  ibadah umroh.
Data  Kementerian  Agama  menyebutkan sebaran jumlah  lembaga penyelenggara  ibadah umrah  maupun haji  yang  terdaftar secara  resmi adalah sebagai berikut: PPIU 11 terdaftar sebanyak 1002 lembaga. KBIH 12 pada tahun 2015 terdaftar sebanyak 1.559 lembaga, tahun 2013 : sebanyak 1.018 lembaga, dan tahun 2011 sebanyak 1.168  lembaga  KBIH.  Adapun PIHK 13 terdaftar  sebanyak 323 lembaga. Singkatnya, lembaga-lembaga  inilah  kemudian  yang  sebenarnya  menjadi mitra pemerintah dalam hal tata-kelola penyeleggaraan ibadah haji maupun umroh.

## TATA KELOLA KEUANGAN DI INDONESIA
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum  ( rechtsstaat ) 14 bukan berdasarkan  kekuasaan.  Adapun sistem  pengelolaan  keuangannya  tunduk  dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di  dalam  Undang-Undang tersebut,  diterangkan bahwa  Presiden  selaku  kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari  kekuasaan  pemerintahan  dan  kekuasaan  atas  pengelolaan  keuangan  Negara yang dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  Negara.  Dalam  hal  pelaksanaan, Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  kemudian  dibantu  oleh  para
11 PPIU : Penyeleggara Perjalanan Ibadah Umroh , berada di bawah Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama  Republik  Indonesia.  Untuk  melihat  data  jumlah  lengkap  PPIU  yang  terdaftar  secara  resmi  melalui  website  : https://simpu.kemenag.go.id (Diakses 30 Nopember 2018).
12 KBIH : Kelompok Bimbingan Ibadah Haji . Dilihat dari data Kementerian Agama RI, bahwa KBIH tersebar pada setiap propinsi di Indonesia, kecuali dua propinsi yang belum memiliki KBIH sebagaimana yang penulis temukan dalam rekap terakhir sampai dengan 17 Februari 2015 pada website Kementerain Agama. Kedua propinsi tersebut adalah : propinsi Bangka Belitung dan  propinsi  Maluku.  Sedangkan  di  propinsi  Papua  ada  dua  lembaga  KBIH  yang  belum  terdaftar  dari  keseluruhan  berjumlah empat lembaga KBIH yang pernah tercatat Kementerian Agama RI. Lebih jelas, lihat : https://haji.kemenag.go.id/ (Diakses 30 Nopember 2018).
13 PIHK : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus . Lihat https://haji.kemenag.go.id/ (Diakses 30 Nopember 2018).
14 Lihat Sahya Anggara, Perbandingan Administrasi Negara , (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 194
Menteri/pimpinan  lembaga  serta  Gubernur/Bupati  selaku  kepala  daerah  sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
Lebih  jauh,  Undang-Undang  ini  menguraikan pula tentang  pengelolaan keuangan yang terdiri  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertangggung jawaban dan pengawasan . Sistem tata kelola keuangan ini perlu difahami oleh semua pihak, tidak hanya bagi Aparatur Sispil Negara (ASN) yang memang memiliki  tugas  sebagai  pelaksana,  tetapi  para  aktivitis,  praktisi,  akademisi,  dan mahasiswa juga penting mengetahui dan memahaminya. Hal itu tidak lain sebagai upaya  untuk  meminimalisir  adanya  kecenderungan  terhadap  penyalahgunaan pengelolaan  keuangan yang  bisa  memperlambat  pencapaian  tujuan  Negara  itu sendiri.  Sebab,  kepatuhan  kepada  sistem  dan  tata  kelola keuangan  yang baik  dan benar sudah semakin menurun, bahkan ditemukan banyak pelanggaran/indisiplin terutama di daerah. 15 Sebagaimana diketahui, sering kali terekam oleh media adanya manipulasi dalam pengelolaan keuangan di beberapa daerah yang berujung kepada hukuman adalah wujud nyata kesalahan dalam pengelolaan keuangan di negeri ini.
Mengetahui  sistem  dan  mekanisme  pengelolaan  keuangan  secara berkesinambungan adalah sesuatu yang niscaya bagi semua pihak dan secara terus menerus  mengkampanyekan tentang transparansi  pengelolaan  keuangan merupakan bentuk kontrol publik terhadap pemegang kekuasaan. Selain itu, dapat pula menjadikan edukasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan Negara.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Sri  Mulyani, sebagaimana  dilansir media  online  liputan  6 mengungkapkan  suatu  pernyataan  positif  tentang pengelolaan  keuangan  di  Indonesia – yang  disebutnya  sebagai  pengelolaan keuangan yang – sudah cukup maju jika dibandingkan dengan Negara-negara maju lain  khususnya  yang  tergabung  ke  dalam  G-20 16 .  Salah  satu  indikatornya  adalah
15 Pernyataan  Kadri Renggono, MSI, Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam kegiatan Kuliah Umum Internasional Program for Law and Sharia (IPOLS), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 30 Desember 2017, lebih jelas lihat : http://www.umy.ac.id/ (Diakses 30 Nopember 2018)
16 Kelompok G20 adalah singkatan dari The Group of Twenty . Terdiri atas 19 negara dengan tingkat perekonomian besar ditambah dengan Uni Eropa. Tujuan utama G20 adalah menghimpun para pemimpin Negara ekonomi maju dan berkembang utama dunia untuk mengatasi tantangan ekonomi global. Pertemuan para pemimpin Negara G20 dilakukan setiap setahun sekali,
dapat  meraih  opini  Wajar  tanpa  Pengecualian  (WTP)  yang  diberikan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP) pada  Tahun  2016. Lebih  jauh  ditambahkan,  bahwa  selama  ini  pemerintah  telah berkomitmen  dan  terus  mendorong budaya  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan Negara dari seluruh pemangku kepentingan (stake holder). 17
Perlu difahami bahwa, opini WTP yang berhasil diraih merupakan kristalisasi buah  kerja  nyata  pemerintahan  yang  benar-benar  dapat  dianggap  baik  (good governance).  Baik  dalam  pengelolaan  baik  pula  dalam  hal  pelaporan  dan pertanggungjawabannya.  Sehingga  tidak  setiap  pemerintah  mendapat predikat bergengsi tersebut.  Jadi,  apa  yang  diraih  oleh  pemerintah  pusat itu merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena semenjak satu dekade terakhir belum pernah meraih predikat tersebut.
Sekedar  mengingatkan  kembali,  bahwa  LKPP  merupakan  laporan pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  APBN sesuai  dengan mekanisme  Standar Akuntansi  milik Pemerintah  (SAP)  yang berlaku. 18 Karakteristik utamanya adalah mempertanggungjawabkan  penggunaan keuangan (akuntabel).  Hal  ini  akan jauh berbeda  dengan  sistem  keuangan  milik  swasta  (non  pemerintahan) karena berorientasi pada  keuntungan atau  laba. Maka laporan keuangan  swasta  memiliki kecenderungan untuk  meningkatkan investasi dan portopolio perusahaan. Walaupun berbeda, keduanya tetaplah harus mencatatkan hal tersebut ke dalam suatu bentuk laporan pertanggungjawaban.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang menaungi profesi akuntan  di  Indonesia pernah  merelease  tentang  standar  pelaporan  keuangan dengan  tujuan  untuk  menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi  keuangan,
sedangkan pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dilakukan beberapa kali dalam setahun. Lebih lanjut lihat : https://ilmupengetahuanumum.com/ (Diakses 30 Nopember 2018)
17 Lebih  lanjut  baca  pernyataan  Menteri  Keuangan  RI,  Sri Mulyani  pada https://m.liputan6.com/ (Diakses  30 Nopember 2018)
18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  wajib  menyajikan  laporan  keuangan  dengan  mengacu  kepada  SAP.  Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi  mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,  arus kas, dan kinerja keuangan
kinerja,  serta  perubahan  posisi  keuangan suatu  perusahaan  yang  bermanfaat  bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
Jika laporan keuangan perusahaan swasta berfokus kepada aspek finansial an sich ,  maka laporan  keuangan  pemerintah fokusnya  pada  masalah  finansial dan politik sekaligus. Begitu  pula  jika  pada  laporan  keuangan  swasta dipertanggungjawabkan  kepada  para  pemegang  saham  dan  kreditur,  maka  pada laporan  keuangan  pemerintah pertanggungjawabannya ditujukan kepada  pihak legislatif/parlemen dan masyarakat umum.
Selain  itu, berdasarkan  regulasi  yang  ada  khususnya dalam bidang pemeriksaan,  laporan  keuangan  swasta – biasanya – ditangani  oleh auditor independent. Sedangkan laporan keuangan milik pemerintah ditangani oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 19 Lembaga lain yang juga turut serta  dalam  hal  pengawasan  keuangan  pemerintah  adalah  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 20

## BPKH SEBAGAI LEMBAGA RESMI PENGELOLA DANA HAJI
Kelahiran Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH) sesungguhnya sudah diinisiasi semenjak beberapa tahun silam. Lembaga ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Badan  Pengelola  Dana  Abadi  Umat (BP  DAU).  Tugasnya  antara  lain meliputi; perencanaan,  pengorganisasian,  pengelola  dan  sekaligus  sebagai  lembaga  yang berwenang untuk memanfaatkan dana abadi umat . Lembaga non struktural ini berada di bawah payung hukum Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). 21
Dana  Abadi  Umat  (DAU)  adalah  dana  yang  diperoleh  dari  hasil  efisiensi biaya penyelenggaraan  ibadah  haji  dan  dari  sumber  lain  sesuai  dengan  ketentuan
19 Berdasarkan  UUD  1945,  BPK  RI  adalah  lembaga  tinggi  Negara  yang  di  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Lembaga ini adalah lembaga yang bebas dan mandiri 20 Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  192  Tahun  2014,  BPKP  adalah  Lembaga  pemerintah  non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
21 Keputusan  Presiden  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Badan  Pengelola  Dana  Abadi  Umat  (BP  DAU)  ini  adalah pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 22 Pengelolaan  DAU  ini  diarahkan sebesar-besarnya  untuk  kemaslahatan  umat  dan  dilaksanakan  dalam  beberapa bidang,  antara  lain; bidang pendidikan  dan  dakwah,  bidang  kesehatan,  bidang  sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan penyelenggaraan ibadah haji . 23
Jika dilihat dari peruntukannya yang tergolong cukup luas, maka tidak heran kemudian  lembaga  ini  banyak  menuai  masalah di  kemudian  hari.  Terutama pada aspek  dualisme  jabatan, dimana  kepemimpinannya  langsung  berada  di  bawah seorang  Menteri. 24 Hal  ini  disadari  kemudian  berpotensi korup.  Terbukti  salah seorang Menteri pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menjadi tersangka atas dugaan  penyelewengan pengelolaan  dana  haji.  Maka  itu,  menjadi  pertanyaan kemudian, apakah figurnya yang tidak amanah ataukah sistem dan mekanismenya itu  yang  masih  menyisakan  ruang  untuk  berbuat korupsi. Oleh karenanya, kedua hal  ini  perlu menjadi  perhatian  bersama,  terutama  bagaimana  upaya  untuk meminimalisir tindakan penyelewengan kekuasaan (korupsi).
Perlu diingat, indikasi tata kelola dan penyelenggaraan haji yang kurang baik ini memang sudah pernah dikaji sebelumnya oleh beberapa lembaga seperti Forum Reformasi  Haji  dan  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  terutama  semenjak adanya  Undang-Undang  nomor  13  Tahun  2008 tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Haji yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999.
Hasil  kajianya  menyebutkan antara  lain, bahwa suatu sistem yang  dikuasai oleh  satu  institusi  dalam  penyelenggaraan  ibadah  haji,  maka  kekuasaan  itu cenderung rawan untuk diselewengkan meskipun berada di bawah payung hukum yang  jelas  sekalipun. Di  sini, Kementerian  Agama  berfungsi  sebagai regulator, operator dan sekaligus berperan sebagai eksekutor . 25 Dengan kata lain, semua tugas menumpuk pada satu lembaga ini. Ketika penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara monopolistik, peluang terjadi penyimpangan termasuk praktik korupsi oleh pembuat dan pelaksana kebijakan, sangat terbuka lebar.
22 Pasal 1 (1) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).
23 Ibid., Pasal 2.
24 Ibid., Pasal 3.
25 Lihat : http://www.gresnews.com/ (Diakses 2 Desember 2018).
Selain itu, praktek monopoli seperti ini jelas akan menutup ruang bagi publik untuk  turut  serta  baik  dalam  proses  penyusunan  kebijakan  maupun  pengawasan apalagi  jika  ditambah  dengan  tidak  adanya  transparansi  anggaran dan buruknya sistem  akuntabilitas  publik  oleh  institusi  tersebut.  Maka  jadilah  ia  seperti  benang kusut yang tidak akan pernah terurai.
Sejatinya partisipasi dan pengawasan publik dapat mencegah para pembuat kebijakan  dan  pelaksana kebijakan  untuk  melakukan  penyimpangan.  Oleh  sebab itulah  kemudian,  keberadaan  lembaga  BPKH  ini  menjadi  penting  adanya  guna menjawab  kegelisahan  semua  pihak  atas  problem  transparansi  dan  tata  kelola keuangan yang baik serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pada lembaga ini diserahkan segudang amanat keuangan yang tidak mudah. Figure yang ada direkrut dari individu yang professional. Ada harapan besar yang dititipkan  pada  lembaga  ini untuk dapat  ditunaikan  dengan  baik  yakni menuju pengelolaan  keuangan  haji  yang  berkualitas dan  berdaya  guna  utamanya  bagi kemaslahatan jamaah haji Republik Indonesia seluruhnya.

## TATA KELOLA DAN KERJASAMA
Adapun praktek tata kelola keuangan berdasarkan regulasi yang ada dikenal dengan istilah persekutuan . Prihal ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata Pasal 1618, persekutuan dijelaskan sebagai persetujuan  dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  untuk memasukkan  sesuatu  dalam  persekutuan,  dengan  maksud  untuk membagi keuntungan  karenanya. 26 Selain  itu,  dalam  kajian  ilmu  hukum  dikenal  pula  istilah kontrak yang didalamnya mengandung lima asas, yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas  konsensualisme,  asas pacta  sunt  servanda (asas  kepastian  hukum),  asas  iktikad baik, dan asas kepribadian. 27
26 Lihat Salim. HS, Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak , (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 62
27 Ibid., 9
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai  tujuan  bersama.  Dengan  kata  lain,  suatu  kegiatan  atau  usaha  yang dilakukan  oleh  beberapa  orang  atau  lembaga,  atau  pemerintahan yang  memiliki tujuan yang  ingin  dicapai  secara bersama-sama. Dalam  usaha  untuk  mencapai tujuan  tersebut,  maka  dijalinlah  hubungan  secara  baik antara  para  pihak  yang bekerjasama dengan mengedepankan komunikasi yang setara pula. Tidak boleh ada pihak yang lebih superior kepada pihak yang lain. Begitu pula aspek pengawasan seyogyanya  dilakukan pula secara  bersama,  transparan  dan  dapat  dipertangung jawabkan antara para pihak.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 5 tahun 2018,  prihal kepengawasan  pada  pelaksanaan  pengelolaan  Kuangan  Haji  ada  pada  dewan pengawas. Sejalan  dengan  itu, UU  Nomor 34  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji yang  memiliki  tugas  antara  lain;  melaksankan  penilaian  atas  rumusan  kebijakan, melaksanakan  pengawasan  dan  pemantauan  atas  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  haji,  serta  menilai  dan  memberikan  pertimbangan  terhadap laporan pertanggungjawaban BPKH.
Dalam hal pelaksanaan  pengawasan, dewan  pengawas dapat  berkoordinasi kepada  Otoritas Jasa Keuangan  (OJK). Pengertian  koordinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) adalah perihal  mengatur  suatu  organisasi  atau kegiatan  sehingga  peraturan  dan  tindakan  yang  akan  dilaksanakan  tidak  saling bertentangan  atau  simpang  siur. 28 Dengan  kata  lain,  kata  koordinasi  di  sini  lebih cenderung  memiliki  makna  sebelum  dilaksanakannya  suatu  tindakan (pre-action), bisa  berbentuk meminta  nasehat  ataupun  petunjuk  (advice).  Sementara  bidang kepengawasan di sini – jika dilihat berdasar logika hukum peraturan BPKH – dapat bermakna  sebelum  maupun  setelah tindakan. Sebelum  tindakan  berarti  badan pelaksana  mengajukan  pendapat  kepada  dewan  pengawas  untuk  kemudian
meminta persetujuan terhadap suatu agenda kegiatan. Sedangkan setelah kegiatan, dewan pengawas melakukan evaluasi atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal  ini  harus difahami  secara  benar.  Sebab  jika  di  kemudian hari terjadi  indikasi adanya kerugian bahkan – misalnya – sampai kepada tindakan penyimpangan, maka hal seperti itu sudah diantisipasi semenjak dini.
Di  sini  pemerintah  melalui  BPKH  ini  seolah-olah  menjadi  satu-satunya lembaga  yang  mendapat  mandat (wakil)  dari  seluruh calon jamaah  haji  untuk sepenuhnya memanfaatkan  dan mengelola keuangan  haji. Padahal,  sejatinya lembaga  ini  mendapat  control  langsung  oleh  Presiden  dan  lembaga  pengawas sejenis. Jadi, nyaris tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Di dalam UU maupun PP telah diatur tata cara pengelolaan keuangan haji dengan  beberapa prinsip dasar, antara  lain; kehati-hatian,  transparansi,  kemanfaatan, dan lain-lain . Salah satu prinsip kehati-hatian yang perlu dicermati secara seksama adalah  bahwa dalam  hal memanfaatkan  dana  haji  dengan  mengalihkannnya  ke bidang investasi,  haruslah jelas  dan  nyata statusnya. Jelas  halalnya,  tidak  abu-abu (subhat) apalagi haram. Jangan sampai kesalahan dalam memilih sektor investasi ini nantinya  akan  mengaburkan  kembali  status maqasidh  al-syari’ah yang  bisa  saja berujung  pada  penyuburan  praktek  ribawi.  Karena  pada  beberapa  jenis  investasi baik yang secara konvensional maupun yang berbasis syari’ah, keduanya sama-sama memiliki standar take-return yang dapat diukur. Sehingga, pemilihan bidang investasi ini perlu benar-benar menjadi perhatian bersama.
Dalam hal sinergisitas antar kelembagaan, BPKH perlu mempertimbangkan banyak hal utamanya persoalan birokrasi pemerintahan. Lembaga ini berdasarkan UU berada pada jalur independent dan langsung di bawah kendali Presiden, tidak berada  di  bawah  institusi  birokrasi  pemerintahan tertentu.  Meskipun demikian, BPKH  juga  tetap  harus  selalu  berkoordinasi  dan  berkolaborasi  dengan  lembaga- lembaga  lain  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri. Untuk  pelaksanaan penyelenggaraan  ibadah  nantinya,  tentu  saja  BPKH tetap melakukan  koordinasi
dan  berkonsultasi  secara  matang  dengan  lembaga regulator ,  dalam  hal  ini Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sejauh  yang  terekam  secara  daring, aktivitas BPKH dalam  satu  tahun terakhir sudah menunjukkan adanya upaya menjalin  kerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga lain. Hal ini merupakan sebuah terobosan yang positif dan harus diapresiasi sebagai salah satu cara untuk mencari formula yang paling baik dalam hal pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan berdaya guna.

## 1. Optimalisasi Kerjasama antar kelembagaan
Dalam hal kerjasama antar kelembagaan yang tengah dilakukan oleh BPKH, sebagai  penjajakan harus  tetap digencarkan  secara  massif  baik  sifatnya sektoral maupun  lintas  sektoral.  Tidak  kalah  pentingnya,  kerjasama  dengan  Lembaga keuangan  khususnya  non-perbankan  harus  mulai  untuk  dianalisis  secara  cermat. Produk-produk lembaga non-perbankan sangatlah beragam. Beberapa di antaranya, barangkali cukup rasional untuk dimanfaatkan dalam rangka pengembangan usaha investasi.
Sektor  lain  yang juga patut  dilirik  BPKH – oleh  sementara  kalangan – dianggap  cukup bagus adalah kemitraan  dengan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  sendiri  khususnya  yang  berberak  di  bidang transportasi  dan energi. Beberapa sektor tersebut, catatlah misalnya, bandar udara dan energi listrik . Keduanya saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar umat manusia, termasuk di Indonesia dengan  frekuensi  investasi  yang  cair  (liquid).  Namun,  hal  ini  perlu  dilihat  secara lebih objektif dan kalkulatif, karena sifatnya (tergolong) sebagai infrastruktur yang harus dilakukan uji kembali dalam hal daya kemanfaatan dan daya imbal hasilnya.
Belajar  dari  pengalaman  Negara  Malaysia  melalui Lembaga  Tabung  Haji Malaysia  (LHTM),  pengelolaan  dana  haji  diinvestasikan  pada  sektor  konstruksi properti  dengan  membangun  hotel  Tabung  Haji  di  Keddah  Malaysia  dan  Bay Pavilions  di  Sdyney.  Sektor  ini  dipilih  karena  memiliki  imbal  hasil  (return)  yang cukup  tinggi.  Penempatan  dana di  sektor  ini  tidak  lebih  20%  dari  jumlah  dana
keseluruhan. Jika di dalam negeri perhitungan imbal hasilnya kecil, maka investasi bisa  diarahkan  ke  luar  negeri  dengan  menggandeng  perusahaan  mitra  lokal setempat.  Adapun  pemilihan  lokasi  tentu  saja  harus  dilakukan  analisis  secara matang dan cermat dengan pertimbangan yang utama adalah maqasidh syari’ah dan masalah al-mursalah .
Selain  itu,  kerjasama  antar  kelembagaan  juga  harus  diperkokoh  dengan lembaga-lembaga pengawasan keuangan lainnya seperti BPKP dan Lembaga Audit Independent, guna mengoptimalkan aspek pengawasan. Hal itu dilakukan sebagai control  atas  tata  kelola  keuangan yang  akuntabel. Dalam  hal pengelolaan dan transparansi, BPKH  harus bersedia  membuka  diri  untuk  mulai  mempelajari  dan mengadopsi  beberapa  jenis  standar,  disiplin  dan  cara  kerja  lembaga  independent lain  yang  juga  dianggap  sudah  mapan.  Catatlah  misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  yang focus  dalam bidang  penegakan  dan  pemberantasan  tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 2. Optimalisasi Pelayanan kepada Jamaah Haji
Sebagaimana disebutkan dalam  Peraturan Badan Pengelola Keuangan  Haji Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji  dan  Hubungan  antar  Lembaga,  pada  pasal  29  ayat  3  menyatakan  bahwa kerjasama  BPKH  dengan  badan  usaha  atau  lembaga  lain  baik  di  dalam  negeri maupun luar negeri dapat dilakukan salah satunya dengan cara bekerjasama dengan badan  usaha  yang  menyediakan  layanan  jasa  terkait  penyelenggaraan  haji  atau umrah. Kerjasama  antara  pemerintah dengan  organisasi  penyedia  akomodasi dan transportasi  penyelenggaraan  haji (muassasah)  di  Arab  Saudi harus  senantiasa terjalin secara harmonis. Hal  ini  menyangkut  kenyamanan  para  jamaah  selama menunaikan ibadah haji.
Dalam  riset  ini  penulis memberikan  masukan  kepada  BPKH agar  tercipta sinergisitas  dengan  lembaga  penyedia  akomodasi  di  Arab  Saudi  karena  melihat masih munculnya  persoalan tentang angkutan transportasi bus  shalat  lima  waktu
(Shalawat) yang  melayani jamaah  haji  dari pemondokan yang berjarak  1,5  km ke masjid secara cuma-cuma. 29
Melalui situs  berita  online, ketua  Tim  Penyedia  Transportasi  Haji Kementerian  Agama  Subhan  Cholid  mengatakan  bahwa  selama  di  Arab  Saudi, jamaah mendapat tiga layanan transportasi yaitu antar kota perhajian, bus shalawat, dan  transportasi  Arafah,  Muzdalifah,  dan  Mina.  Dua  layanan pertama  menjadi tanggung  jawab  Kementerian  Agama sedangkan  yang  ketiga  menjadi tanggungjawab  Naqabah,  sejenis  organisasi  angkutan  Arab Saudi. Armada  yang digunakan adalah armada yang berusia maksimal 5 tahun dan diproduksi tidak lebih tua dari tahun 2013. 30
Pemondokan yang jaraknya kurang dari radius 1,5 km dari Masjidil Haram tidak akan mendapatkan akses bus shalawat. Sebab hotel yang mereka tempati tidak dilewati  rute  bus  Shalawat. 31 Dalam  hal  ini,  penulis  berpendapat  bahwa penyelenggara  haji  melalaikan data  jamaah  haji  berusia  lanjut. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Kasubdit  Pendaftaran  Haji  Direktorat  Pelayanan  Haji  Dalam Negeri,  Noer  Aliya  Fitra  bahwa  jumlah  jamaah  haji  lanjut  usia  jumlahnya  sangat signifikan.  Calon  jamaah  haji  yang  berusia  lanjut  berjumlah  lima puluh  ribuan sedangkan yang berusia 80 (delapan puluh) tahun sebanyak dua puluh ribuan. 32
Melihat  realitas  ini,  maka  sangat  disayangkan  jika  ternyata  tidak  semua pemondokan dilayani  oleh  bus  Shalawat.  Ibadah  haji  adalah  ibadah  fisik, dengan demikian  kondisi  usia  yang  tidak  cukup  muda  dapat  berpengaruh  terhadap kesehatan dan kelancaran beribadah jamaah. Apabila akses bus tidak ada, mungkin dapat diganti dengan kendaraan operasional yang lebih kecil. Dari segi kesehatan, terdapat  juga  jamaah  yang  menggunakan  kursi  roda.  Selayaknya  kendaraan  yang disediakan lebih diutamakan untuk kelompok ini. Ketika mereka berhaji bisa saja
29 Jumlah  bus  yang  disediakan  mencapai  394  unit  yang  beroperasi  setiap  waktu  dengan  pelayanan  rute  11  destinasi yakni:  Aziziah  Janubiah–Jamarat  (rute  1),  Aziziah  Syimaliah  1–Jamarat  (rute  2),  Aziziah  Syimaliah  2–Jamarat  (rute  3),  Jamaah Mahbas  Jin–BirAli  (rute  4),  Syisyah–Syib  Amir  (rute  5),  Syishah  Raudhah–Syib  Amir  (rute  6),  Syishah  1–Syib  Amir  (rute  7), Syishah 2–Syib Amir (rute 8), Raudhah–Syib Amir (rute 9), Biban Jarwal–Syib Amir (rute 10), dan Misfallah Nakkasah–Rea (rute 11), lebih jauh lihat : https://nasionalsindonews.com/ (Diakses  1 Desember 2018).
30 LIhat : https://kabar24.bisnis.com/ (Diakses 1 Desember 2018).
31 Ibid
32 LIhat : https://republika.co.id/ (Diakses 1 Desember 2018).
tanpa didampingi oleh keluarga, sedangkan petugas haji jumlahnya tidak sebanding dengan jamaah haji.
Berdasarkan pengalaman penulis yang sempat turut menunaikan ibadah haji beberapa  tahun  belakangan, aspek  pelayanan khusus  bagi jamaah  yang menggunakan  kursi  roda, lansia  dan  difabel belum tampak  diberikan  secara maksimal. Meskipun  beberapa  bus – sejauh  yang  dapat  penulis observasi  selama musim haji beberapa tahun lalu – telah disediakan fasilitas layanan serupa, namun dalam pakteknya tidak ditemukan adanya prioritas pada layanan jenis ini.
Patut  diakui, banyaknya  jumlah  jamaah haji  yang dilayani  akan  berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan. Meskipun demikian, tetap harus ada  upaya  untuk  melakukan  perbaikan  dan  pelayanan kearah  yang lebih  baik. Dengan  demikian  sinergisitas  BPKH yang  terkait dengan  aspek akomodasi, transportasi maupun pelayanan harus lebih ditingkatkan untuk periode musim haji pada  tahun-tahun yang  akan  datang. Terutama  kerjasamanya  dengan  beberapa Institusi/Kementerian  terkait  seperti  Kementerian  Agama,  Kementerian Kesehatan, Perhubungan  dan  Keimigrasian  serta termasuk juga pihak  DPR RI. Kerjasama  dan  sinergi  dari  semua  pihak  yang  terkait  ini  tentu  saja  akan  dapat menghasilkan output pelayanan haji yang baik dan maksimal. Sehingga pelayanan yang  paripurna  dapat  diberikan  secara optimal kepada  sleuruh  jamaah  haji Indonesia.
Di atas semua itu, harus ada upaya lain yang perlu ditempuh BPKH untuk memaksimalkan peran serta para pemangku  kepentingan  yang  lain  secara berkesinambungan.  Selain  itu, pemerintah, termasuk media maupun lembaga- lembaga mitra dituntut  keterlibatannya  dalam  rangka  optimalisasi tata  kelola keuangan  haji yang  lebih transparan  dan  akuntabel. “Pesan” ini  harus dikemas secara apik oleh pemerintah untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat agar tidak  menimbulkan gejolak di  kemudian  hari. Sebab,  tidak  jarang  munculnya resistensi  ditengah  masyarakat  adalah  akibat  dari  tidak  sampainya  “pesan”  dari pemerintah sebagai regulator kepada penerima pesan itu sendiri, yaitu masyarakat.
Perbincangan yang ramai mencuat akhir-akhir ini tentang penggunaan dana haji  yang  tidak  sesuai  peruntukannya adalah  karena  pemerintah tidak atau  belum pernah  menyampaikan “kabar  gembira”  tersebut secara  terbuka  dan jelas  kepada seluruh  umat.  Sehingga  tidak  heran  jika rencana tindakan dan pengelolaan  yang dikemukakan menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Selalu dipersoalkan dan dicari  titik  lemahnya. Hal  ini  sebenarnya  berangkat  dari  kurangnya  kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan haji. Apalagi – misalnya – ditambah dengan praktek  korupsi  yang  masih  selalu  menghantui  birokrasi  di negeri ini.
Oleh  sebab  itu,  peran  serta  dari  berbagai  pihak  sangatlah  dibutuhkan  di kemudian hari guna meluruskan setiap ketimpangan dan kegaduhan yang timbul. Upaya seperti ini harus senantiasa digencarkan dengan cara bersinergi dengan para pemangku kepentingan yang ada di tengah masyarakat.
Besar  harapan  lembaga  BPKH  ini  dapat  mematahkan  opini  itu  dengan menjadikan jamaah haji sebagai subjek penyelenggaraan ibadah dan bukan sebagai objek .  Jamaah  ditempatkan  sebagai mitra BPKH  dalam  mengelola  keuangan  haji. Jamaah berada pada posisi yang setara dengan BPKH dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Sehingga pelaksanaan rangkaian ibadah haji menjadi tepat guna bagi seluruh umat muslim Indonesia.
Beberapa  contoh  kasus  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  seyogyanya menjadikan  tambahan  khazanah  pemikiran  bagi  pengelolaan  keuangan  haji  yang lebih baik. Saran dan masukan yang ada hendaknya menjadi aspek pertimbangan penting yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan.
Namun  demikian,  penulis  menyadari  bahwa  saran  masukan  yang dikemukakan  tidak  sepenuhnya  betul  dan  bagus.  Beberapa  hal  tentu  saja harus dikembalikan  kepada  regulasi  yang  ada.  Di  luar  itu, sistem  dan  mekanisme pengelolaan  keuangan  haji haruslah  selalu transparan,  akuntable  dan  dapat dipertanggung jawabkan, baik di dunia mauun di akherat kelak. Amin

## KESIMPULAN
Dari beberapa pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan antara lain; Pertama, bahwa rencana pelaksanaan pengelolaan dana haji melalui lembaga BPKH sudah  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundangan  yang  berlaku. Kedua, sistem pengelolaan  keuangan  BPKH  harus  tetap  mengacu  dan  selaras  dengan  regulasi yang  berlaku.  Dalam  hal  pengawasan  hendaknya  melibatkan  lembaga  yang akuntabel dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH pada khususnya dan terhadap pemerintah pada umumnya. Ketiga , pemilihan bidang  investasi  dan  kerjasama  harus  disesuaikan  dengan  nilai  kemanfaatan  yang akan diperoleh serta dilakukan pembahasan secara cermat dan matang (kalkulatif). Keempat ,  harus  ada  upaya  peningkatan  secara  berkala  dalam  hal  pelayanan akomodasi  pemondokan  jamaah  selama  di  tanah  di  tanah  suci  dan  transportasi khusus bagi jamaah lansia dan difabel.
Wallahu a’lam bish shawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Aishaath  Muneeza  et  all,  “A  Comparative  Studyof  Hajj  Funds  Management Institutions  in  Malaysia,  Indonesia,  and  Maldives”. International  Journal  of Management and Applied Research Volume 5 Nomor 3, 2018)
Andri  Soemitra. Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syari’ah.  Jakarta  :  Penerbit KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama. Bandung : Pustaka Setia, 2006. Endang Jumali,”Management of Hajj Funds in Indonesia” Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues . Volume 21 Nomor 3, 2018)
Erry  Fitrya  Primardhany,”Tinjauan  Terhadap  Tanggung  Jawab  Badan  Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan atau Investasi Keuangan Haji,” Jurisdictie , Volume 8 Nomor 2, 2018 Gus Arifin. Fiqh Haji dan Umrah. Jakarta : KOMPAS GRAMEDIA, 2014.
Hatamar  Rasyid.  Pengantar  Ilmu  Politik  Perspektif  Barat  dan  Islam.  Jakarta  : RajaGrafindo Persada, 2017.
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)
Keputusan  Presiden  Nomor  35  Tahun 1996  tentang  Badan  Pengelola  Dana Ongkos Naik Haji Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Nurul  Izzati  Septiana,  “Analisis  Implementasi  Akad  Musyarakah  Mutanaqishah untuk  Pengelolaan  Keuangan  Haji  Bank  Syariah  Pendekatan  Analytic Network Process”, Prosiding. Volume 1 Nomor 3, 2017
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  5  tahun  2018  tentang  Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
Peraturan Presiden  Nomor  110  Tahun 2017  tentang  Badan Pengelola  Keuangan Haji (BPKH)
Peraturan  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Tata Hubungan  Organ  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  dan  Hubungan  antar Lembaga
Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.
Rina  Farihatul  Jannah.  Kebijakan  Penyelenggaraan  Perjalanan  Haji  Indonesia Tahun 1945-2000. Tesis
Roikhan Mochammad  Aziz,  “Hahslm  Theory  as  Guidance  of  Straight  Path  in Management of Hajj and Finance”, KnE Social Science. Volume 3 Nomor 8, 2018
Saiful Anwar, dkk. Pengantar Falsafat Ekonomi dan Keuangan Syari’ah. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2018.
Sahya Anggara. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung : Pustaka Setia, 2012.
Salim.  Hukum  Kontrak;  Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak.  Jakarta  :  Sinar Grafika, 2014
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Willy D.S.  Voll.  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Administrasi  Negara.  Jakarta  :  Sinar Grafika, 2014.