## Wajah Hukum

## Pemenuhan Hak Normatif Buruh Harian Lepas Pada PT. Hanuraba Sawit Kencana
Layang Sardana 1* , Suryati 2
1,2 FKIP, Universitas PGRI Palembang, Jln. Jend. A. Yani, Lrg. Gotong Royong Palembang
* Correspondence email: layangsardana@gmail.com; suryatilasnai@gmail.com
Abstrak. Jenis penelitianini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan didukung oleh data lapangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak normatif buruh harian lepas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004 Tentang  Ketentuan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu    dengan  praktiknya  pada  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana. Berdasarkan  hasil penelitian  yang  sudah  dilakukan  di  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  mengenai  bentuk  perjanjian kerja antara buruh harian lepas dengan PT. Hanuraba Sawit Kencana dan tanggung jawab PT. Hanuaraba Sawit Kencana terhadap pemenuhan  hak  normatif  buruh  harian  lepas  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  dan  Keputusan  Menteri  Nomor  100  Tahun  2004  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu.
Kata Kunci: Hak Normatif; Buruh Harian Lepas
Abstract. Type of this research was normative legal research that were descriptive and supported by data as for the packaging in this  study  is:  Is  there  a  gap  in  the  fulfillment  of  the  normative  rights  of  freelance  workers  under  Law  No.  13  of  2003  on Employment and Ministerial Decree No. 100 of 2004 on the Terms of Certain Time Employment Agreements with practice at PT. Hanuraba Sawit Kencana? Based on the results of research that has been done in PT. HanurabaSawitKencana, can be summed up  some  things  about  the  form  of  labor  agreement  between  freelance  labors  and  PT.  HanurabaSawitKencana  and  the responsibilities of PT. HanuarabaSawitKencana towards the fulfillment of normative rights of freelance labors has been carried out  in  accordance  with  Law  No.  13  of  2003  on Employment  and  Ministerial  Decision  No.  100  of  2004  On  The Tenaity  of The Implementation of Certain Time Work Agreements.

## Keywords: Normative Rights; Freelance Daily Labor

## PENDAHULUAN
Melihat  perjanjian  kerja  yang  dibuat  dengan  sederhana,  penulis  akan  mengkaji  apakah  terjadi  kesenjangan dalam  pemenuhan  hak  buruh  harian  lepas  yang  dilakukan  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  dalam  memenuhi  tanggung jawabnya  terhadap  pemenuhan  hak  normatif  buruh  harian  lepas,  penulisan  ini  berpedoman  pada  UU  No.  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan KEPMEN No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Hak  normatif  merupakan  semua  yang  dimiliki  buruh  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan,  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  dan/atau  perjanjian  kerja  bersama.  Hak  normatif  terdiri  dari hak yang bersifat ekonomis, medis, politis dan sosial.
Hak  buruh  yang  paling  dasar  memang  mendapatkan  upah,  selain  upah,  buruh  juga  berhak  memperoleh perlindungan  selama  bekerja,  oleh  karena  itu  perusahaan  menyediakan  alat  perlindungan  diri  dan  memberikan jamsostek atau sekarang dikenal dengan nama BPJS Ketenagakerjaan kepada buruh harian lepas.
Selain  menerima  hak,  buruh  juga  terikat  dengan  kewajiban  terhadap  perusahaan,  melaksanakan  pekerjaan sebagai akibat dari upah yang diterima dan menggunakan alat perlindungan diri yang telah disediakan oleh perusahaan selama  bekerja,  selain  itu  buruh  juga  diwajibkan  mengikuti  peraturan  perusahaan  selama  buruh  bekerja  di  PT. Hanuraba Sawit Kencana.
Peraturan perusahaan tersebut antara lain jam masuk serta pulang kerja, perhitungan upah lembur, penggunaan alat  APD  (Alat  Perlindungan  Diri),  dan  lainnya.  Buruh  harian  lepas  mendapatkan  hak  yang  sama  dengan  karyawan tetap diantaranya rumah berserta sarana dan prasarana, upah berdasarkan UMSP (Upah Minimum Sektor Perkebunan) perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  selama  bekerja,  namun  status  buruh  harian  lepas  tidak  sama  dengan karyawan tetap.
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak normatif buruh harian lepas  berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan KEPMEN No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Hanuraba Sawit Kencana?

## METODE
Jenis  penelitian    ini  adalah  penelitian  Normatif    yang  bersifat  deskriptif  dan  didukung  oleh  data  lapangan dengan menggambarkan bentuk dari perjanjian kerja antara buruh harian lepas dengan PT. Hanuraba Sawit Kencana serta tanggung jawab PT. Hanuraba sawit kencana  terhadap pemenuhan  hak normatif buruh  harian lepas dilihat dari UU No. 13 Tahun 2003 dan KEPMEN No. 100 Tahun 2004.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui apakah terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak normatif buruh harian lepas berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan KEPMEN No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  dengan praktiknya pada PT.  Hanuraba Sawit Kencana akan dideskripsikan dalam pemenuhan hak-hak berikut:
Tanggung jawab PT. Hanuraba Sawit Kencana terhadap pemenuhan hak normatif buruh harian lepas adalah:

## Hak yang bersifat ekonomis
Kata  “ekonomis”  menurut  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia)  adalah  “bersifat  hati-hati  dalam pengeluaraan  uang,  penggunaan  barang,  bahasa,  waktu,  tidak  boros,  hemat.  Hak  bersifat  ekonomis  di  sini  terkait dengan upah.”Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 30 dikatakan bahwa: “Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagaimana  imbalan  dari pengusaha  atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut  suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”
Selanjutnya  dalam  pasal  88  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  “Setiap  pekerja/buruh  berhak memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”.“Kebijakan  pengupahan  yang melindungi pekerja meliputi:
1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.”
Ketentuan mengenai upah minimum dalam pasal; 89 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dibagi menjadi:
1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota,
2. Upah minimum berdasarkan sektur pada wilayah provinsi atau kabupaten kota.
Pasal 17 ayat (2) Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 Tentang upah minumun yaitu: “upah pekerja/buruh harian lepas, ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari: 1. Bagi perusahaan dengan sistem kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima) 2. Bagi perusahaan sistem kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu)”
“Upah  yang  diterima  buruh  harian  lepas  di  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  berdasarkan  kehadiran,  yaitu  RP. 107.200-/ HKE (Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus per hari kerja efektif). Upah dibayarkan secara bulanan.” 1 Perusahaan  juga  wajib  memberikan  upah  lembur  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Keputusan  Menteri Kepmenkertranas No. Kep. 102/MEN/VI/2004 yang berisi: “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu  kerja,  wajib  membayar  upah  lembur.”  Waktu  Kerja  lembur  dan  penghitungan  upah  lembur  diatur  dalam KEPMEN No. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur.
Upah lembur yang diberikan oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana dengan perhitungan sebagai berikut: 1 jam = 1,5 x 20.000 = 30.000 2 jam = 3,5 x 20.000 = 70.000
1 Wawancara  dengan  Berkah  Aditio  Basri,  selaku Asisstant  Manager  People  &  Organization ,  pada  tanggal  6  Desember 2019.
3 jam = 5,5 x 20.000 = 110.000
Dan akan terus meningkat perjamnya.
“Jam mulai bekerja adalah jam 7 pagi, istirahat siang dari jam 12 siang sampai jam 2 dilanjutkan bekerja lagi dari jam 2 siang sampai jam 4 sore.  Rata-rata setelah jam kerja berakhir saya lembur 2 jam perharinya” 2
Pasal  94  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan:  “dalam  hal  komponen  upah  terdiri dari  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap  maka  bersarnya  upah  pokok  sedikitnya  75%  (tujuh  puluh  lima  perseratus)  dari jumlah sedikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.”
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah, komponen Upah terdiri dari:
1. “Upah atau gaji pokok
Upah  pokok  adalah  imbalan  dasar  yang  dibayarkan  kepada  pekerja  menurut  tingkat  atau  jenis  pekerjaan  yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
2. Tunjangan Tetap
Tunjangan  tetap  adalah  suatu  pembayaran  yang  teratur  berkaitan  dengan  pekerjaan  yang  diberikan  secara  tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama, dengan pembayaran upah pokok, seperti  Tunjangan  Istri;  Tunjangan  Anak;  Tunjangan  Perumahan;  Tunjangan  Kemahalan;  Tunjangan  Daerah  dan lain-lain.  Tunjangan Makan dan  Tunjangan  Tranport dapat dimasukkan dalam  komponen tunjangan tetap apabila pemberian  tunjangan  tersebut  tidak  dikaitkan  dengan  kehadiran,  dan  diterima  secara  tetap  oleh  pekerja  menurut satuan waktu, harian atau bulanan.
3. Tunjangan Tidak Tetap
Tunjangan  tidak  tetap  adalah  suatu  pembayaran  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan  pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama  dengan  waktu  pembayaran  upah  pokok,  seperti  Tunjangan  Transport  yang  didasarkan  pada  kehadiran, Tunjangan  Makan  dapat  dimasukkan  ke  dalam  tunjangan  tidak  tetap  apabila  tunjangan  tersebut  diberikan  atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).
Komponen non upah diantaranya:
a. Fasilitas:  adalah  kenikmatan  dalam  bentuk  nyata/nature  yang  diberikan  perusahaan  oleh  karena  hal-hal  yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya); pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-lain.
b. Bonus:  adalah  bukan  merupakan  bagian  dari  upah,  melainkan  pembayaran  yang  diterima  pekerja  dari  hasil keuntungan  perusahaan  atau  karena  pekerja  menghasilkan  hasil  kerja  lebih  besar  dari  target  produksi  yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
c. Tunjangan Hari Raya (THR) Gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.”
Berdasarkan  wawancara  dengan  pihak  HSSE  Officer,tunjangan  yang  diberikan  kepada  buruh  harian  lepas sebagai berikut:
“PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  memberikan  fasilitas  berupa  tempat  tinggal  (barak),  beserta  sarana  dan prasarana di dalamnya, buruh harian lepas juga memperoleh jamsostek, dan tunjangan hari raya (THR) sebesar satu bulan gaji yang masuk dalam daftar tunjangan tetap perusahaan.
Untuk  tunjangan  tidak  tetap  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  menyediakan  transportasi  yang  bisa  digunakan dalam  keadaan  darurat  seperti  keadaan  akan  melahirkan  ataupun  keadaan  lain  yang  dapat  dikategorikan  dalam keadaan darurat.” 3 Bahwa sebahagian besar hak-hak normatif buruh yang bersifat ekonomis sudah dapat dipenuhi oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana. Hal  itu  terlihat dari adanya Upah Pokok, tunjangan tetap dan tunjangan  tidak tetap yang diberikan oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana kepada buruh harian lepas.

## Hak bersifat politis
Hak  bersifat  politis  diantaranya  dengan  membentuk  organisasi  serikat  buruh,  bergabung  atau  tidak  dengan organisasi serikat buruh.
Serikat Buruh di dalam PT. Hanuraba Sawit  Kencana sudah terbentuk, organisasi serikat  buruh bernama SPSI (Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia),  yang  diketuai  oleh  Bapak  Roso.  Untuk  pelaksanaannya  tidak  berjalan sebagaimana  harusnya  atau  bisa  dikatakan  serikat  buruh  di  PT.  Hanuraba  sawit  kencana  vakum,  hal  ini  disebabkan karena buruh harian lepas di PT. Hanuraba Sawit Kencana tidak memahami caranya berorganisasi serikat buruh dan bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut hal ini menyebabkan tidak adanya perwakilan antara
2 Wawancara dengan Firman, buruh harian lepas PT. Hanuraba Sawit Kencaana pada tanggal 15 Desember 2019.
3 Wawancara dengan Delta Pranico selaku HSSE Officer , pada tanggal 5 Desember 2019.
buruh  harian  lepas  dengan  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  saat  terjadi  masalah  yang  menyangkut  hak-hak  normatif buruh harian lepas.  Jadi dalam hal ini, kendalanya bukan dari perusahaan, melainkan dari buruh sendiri yang belum mempunyai kader yang cakap dalam menjalankan organisasi tersebut.

## Hak bersifat medis
Hak bersifat medis  terdiri dari Hak atas  keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan dan menyusui anak serta hak istirahat.
Dalam  bentuk  memenuhi  tanggung  jawab  terhadap  hak  buruh  yang  bersifat  medis,  PT.  Hanuraba  Sawit Kencana  menyediakan  Poliklinik  Kebun  (POLIBUN)  yang  bisa  digunakan  tenaga  kerja  baik  yang  bersifat  tetap maupun harian lepas. “POLIBUN memiliki tugas dan fungsi yaitu melayani kesehatan tenaga kerja di PT. Hanuraba Sawit  Kencana,  konsultasi  kesehatan,  imunisasi  bayi,  balita,  dan  pemeriksaan  ibu  hamil,  melahirkan,  KB,  sunat, tindik, rawat jalan serta pengobatan.
Untuk  tenaga  kerja  yang  sakit  atau  lukanya  dalam  kondisi  parah,  maka  akan  dirujuk  ke  Palembang  dan  biaya pengobatannya ditanggung oleh perusahaan.” 4
POLIBUN memiliki 3 (tiga) anggota, diantaranya 2 bidan, 1 perawat. POLIBUN memiliki jam kerja selama 7 jam dan tetap akan melayani diluar jam kerja dengan catatan dalam keadaan/posisi darurat.”
Selain  POLIBUN  perusahaan  juga  menyediakan  dan  mewajibkan  pekerjanya  menggunakan  alat  perlindungan diri (APD) demi keselamatan buruh saat bekerja.
Untuk  kecelakaan  kerja,  pihak  HSSE  Officer  yang  bertanggung  jawab  pada  keselamatan  karyawan  PT. Hanuraba  Sawit  Kencana  pada  saat  wawancaranya  mengatakan:  “Kecelakaan  kerja  ada  3  kategori,  kecelakaan  saat bekerja, kecelakaan dalam perjalanan pergi bekerja, dan kecelakaan dalam perjalanan pulang bekerja”
Untuk  kecelakaan  kerja  selama  bekerja  perusahaan  bertanggung  jawab  sepenuhnya  namun  untuk  kecelakaan saat dalam perjalanan pergi bekerja ataupun pulang bekerja, perusahaan melakukan penyelidikan.
“Kita lihat dulu niatnya, jika memang untuk bekerja, maka perusahaan akan memberikan tanggung jawabnya, jalur keperusahaan hanya ada satu jalur, dan jika terjadi kecelakaan namun tidak dalam jalur menuju perusahaan maka perusahaan  tidak  akan  bertanggung  jawab  atas  kecelakaan  yang  terjadi.  Berlaku  juga  untuk  kecelakaan  yang  terjadi setelah  pulang  bekerja,  jika  jalurnya  untuk  pulang  ke  rumah,  perusahaan  akan  bertanggung  jawab,  namun  jika  dia berbelok kearah lain dalam hal ini bukan rumahnya, maka perusahaan tidak akan bertanggung jawab” 5
Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pengusaha wajib untuk  menyediakan  fasilitas  kesejahteraan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  para  pekerjanya.“PT.  Hanuraba Sawit Kencana mendaftarkan seluruh karyawannya baik yang bersifat tetap ataupun lepas ke badan pengelola jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, selanjutnya untuk fasilitas PT. Hanuraba Sawit Kencana menyediakan:
1. Tempat  tinggal  berupa  barak  dan  rumah  yang  meliputi  air  dan  listrik,  lokasi  disesuaikan  dengan  devisi.  Rumah terbagi menjadi dua jenis, yaitu G 2 dan G 10 G  2  ditempati  oleh  manager,  asisten  manager  dan  karyawan  lain  yang  lokasinya  dekat  dengan  devisinya.  G  10 ditempati  rata-rata  oleh  buruh  harian  lepas  bagian  perkebunan,  workshop,  transport  dan  lainnya  Barak  ditempati buruh harian bagian perkebunan
2. Sarana dan prasarana
Sarana  berupa  alat-alat  bekerja,  alat  perlindungan  diri  saat  bekerja,  dan  transportasi.  Prasarana  perusahaan menyediakan lapangan futsal, voli dan lainnya untuk karyawan berolahraga.
3. Poliklinik Kebun
4. Dan lainnya
Bentuk  tanggung  jawab  lainnya  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  terhadap  hak  normatif  berisfat  medis  buruh harian  lepas  adalah  dengan  diadakannya  satu  bulan  sekali  program  imunisasi  dan  pemeriksaan  ibu  hamil  di POLIBUN.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebahagian  besar  hak-hak  normatif  buruh  yang  bersifat  medis sudah dapat dipenuhi oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana. Hal itu terlihat dari adanya Poliklinik Kebun (POLIBUN) yang  bisa  digunakan  tenaga  kerja  baik  yang  bersifat  tetap  maupun  harian  lepas,  termasuk  konsultasi  kesehatan, imunisasi  bayi,  balita,  dan  pemeriksaan  ibu  hamil,  melahirkan,  KB,  sunat,  tindik,  rawat  jalan  serta  pengobatan. Selain itu, untuk tenaga kerja yang sakit atau lukanya dalam kondisi parah, maka akan dirujuk ke Palembang dan biaya pengobatannya ditanggung oleh perusahaan.”
4 Wawancara  dengan  Neri  Arisa,  Selaku  Bidan  di  POLIBUN  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana,  pada  tanggal  5  Desember 2019.
5 Wawancara dengan Delta Pranico selaku HSSE (Health, Safety, Security, Environment) Officer , pada tanggal 5 Desember 2017.

## Hak bersifat sosial
Hak ini berkaitan dengan hak  cuti, pembatasan pekerjaan  anak dan perempuan pada malam hari, dan lainnya. Istirahat  kerja  di  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  adalah  2  (dua)  hari  untuk  5  (lima)  hari  kerja  dalam  1  (satu)  minggu yang diterapkan pada hari sabtu dan minggu.Kemudian untuk hak istirahat kerja, buruh harian lepas di PT. Hanuraba Sawit  Kencana  dibebaskan  memilih  jam  istirahatnya,  selama  tetap  dalam  aturan  jam  kerja  perusahaan  yaitu  8  jam kerja, 1 jam istirahat atau 40 jam kerja dalam satu minggu.
Buruh harian lepas mengatakan dalam wawancara, “Jam masuk kerja kita mulainya jam 7 pagi, sampai jam 12 siang, kemudian lanjut kerja jam dua siang sampai jam 4 sore” 6
Saat  jam  istirahat  banyak  karyawan  yang  memilih  pulang  (istirahat  di  rumah)  karena  tempat  tinggal  mereka berada dekat dengan lokasi devisi mereka.
“PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  memberikan  cuti  melahirkan  dan  menyusui  tetapi  untuk  karyawan  tetap  yaitu selama 3 bulan yang terbagi menjadi 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan dan perusahaan tetap memberikan gaji penuh pada karyawan yang cuti. Untuk karyawan laki-laki, perusahaan memberikan cuti 3 hari setelah  istri  karyawan  bersangkutan  melahirkan.” 7 “Tidak  ada  cuti  untuk  karyawan  harian  lepas  di  PT.  Hanuraba Sawit Kencana, mereka bersifat lepas, tetapi dapat meminta izin kepada perusahaan jika berhalangan/tidak bisa masuk bekerja.
Cuti hamil, melahirkan, menyusui serta menemani istri saat melahirkan hanya dapat diterapkan pada karyawan bersifat tetap, karena karyawan harian lepas dipekerjakan kurang dari 21 hari, tetapi perusahaan memberikan izin bagi karyawan  harian  lepas  untuk  menemani  istri  melahirkan.” 8 Izin  yang  diberikan  perusahaan  tergantung  dengan kebutuhan  buruh,  tetapi  tidak  lebih  dari  3  hari,  selama  buruh  izin  tidak  bekerja  buruh  tersebut  tidak  mendapatkan upahnya.
“Tidak ada jam kerja malam untuk wanita juga tidak ada pekerja anak dalam PT. Hanuraba Sawit Kencana.” 9 Selanjutnya,  prosedur  pengangkatan  karyawan  tidak  tetap  menjadi  karyawan  tetap  di  PT.  Hanuraba  Sawit Kencana. Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 58 dan 59nya berbunyi:
(1)  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
(2)   Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
Hasil  dari  wawancara  dengan HSSE  (Health,  Safety,  Security,  Environment)  Officer menjelaskan  prosedur pengangkatan  karyawan  harian  lepas  menjadi  karyawan  harian  tetap  sebagai  berikut:“Pengangkatan  karyawan  tidak tetap menjadi karyawan tetap didasarkan pada penilaian kerja. Selama 3 bulan sekali akan diadakan evaluasi, berlanjut ke  6  bulan  bekerja  dilakukan  pemantauan  dan  jika  dalam  jangka  setahun  pekerja  bekerja  dengan  baik  (berprestasi) maka akan direkomendasikan berdasarkan kebutuhan.
Kemudian  untuk  fasilitas  yang  diberikan  kepada  tenaga  kerja  yang  sudah  diangkat  menjadi  karyawan  tetap sama  dengan  buruh  harian  lepas,  namun  karyawan  tetap  diikutsertakan  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan  yang meliputi program jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) juga jaminan pensiun, serta BPJS Kesehatan.” 10
Dengan  ini  dapat  disimpulkan  jika  tanggung  jawab  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  bersifat  ekonomis  dengan memberikan  upah  sebesar  UMSP  (Upah  Minimun  Sektor  Perkebunan)  yaitu  sebesar  RP.  97.200-/HKE  (Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah perhari kerja efektif yang dibayarkan perbulannya sebesar RP.4.86.000- (empat juta depalan  puluh  enam  ribu  rupiah).  Upah  lembur  perjamnya  dibayarkan  sebesar  RP.  14.046  (empat  belas  ribu  empat puluh  enam rupiah)  yang  akan terus meningkat perbulannya, selain itu buruh  harian lepas  juga memperoleh fasilitas perumahan beserta sarana dan prasarana di dalamnya, tunjangan hari raya dan jaminan kesehatan.
Kemudian tanggung jawab PT. Hanuraba Sawit Kencana yang bersifat politis yaitu mengizinkan terbentuknya serikat  buruh  bernama  SPSI  (Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia)  dan  tidak  melarang  siapapun  untuk  bergabung, namun serikat tersebut vakum dikarenakan buruh di sana tidak mengenal bagaimana berorganisasi serikat bururh serta pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut.
Selanjutnya  tanggung  jawab  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  yang  bersifat  medis  adalah  dengan  menyediakan POLIBUN (Poli Klinik Kebun),  yang memiliki tugas serta fungsi melayani kesehatan tenaga kerja di PT. Hanuraba Sawit Kencana, konsultasi kesehatan, melahirkan, KB, hingga sunat. Dalam hal kecelakaan kerja yang perlu rujukan
6 Wawancara dengan Firman, buruh harian lepas di PT. Hanuraba Sawit Kencana, pada tanggal 15 Desember 2019
7 Wawancara  dengan  Joni  M  Yasin,  selaku Senior  Estate  Manager di  PT.  Hanuaraba  Sawit  Kencana,  pada  tanggal  10 Desember 2019.
8 Wawancara  dengan  Joni  M  Yasin,  selaku Senior  Estate  Manager di  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana,  pada  tangal  10 Desember 2019.
9 Wawancara dengan Delta Pranico, selaku HSSE Officer di PT. Hanuraba Sawit Kencana, pada tanggal 5 Desember 2019.
10 Wawancara dengan Delta Pranico, selaku HSSE Oficer di PT. Hanuraba Sawit Kencana, pada tanggal 5 Desember 2019.
ke  rumah  sakit  yang  berada  di  Palembang,  perusahaan  menanggung  penuh  biaya  pengobatan  buruh  harian  lepas sampai buruh tersebut dinyatakan sehat (dapat keluar dari rumah sakit) oleh dokter.
Untuk  tanggung  jawab  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  yang  bersifat  sosial,  perusahaan  tidak  memberikan  cuti pada  buruh  harian  lepas,  tetapi  hanya  member  izin  tidak  masuk  kerja  bagi  karyawannya  (baik  pria  maupun  wanita) walaupun  sudah  ada  peraturan  yang  melindungi  hak  tenaga  kerja  wanita  yang  melahirkan  agar  dapat  cuti.  Hal  ini menyebabkan  bagi  buruh  harian  lepas  yang  tidak  masuk  kerja  karena  melahirkan  tersebut  tidak  diberikan  upah  oleh perusahaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  di  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana,  dapat  disimpulkan beberapa hal:
1. Mengenai  bentuk  perjanjian  kerja  antara  buruh  harian  lepas  dengan  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  dan  tanggung jawab PT. Hanuraba Sawit Kencana terhadap pemenuhan hak normatif buruh harian lepas  sudah dijalankan sesuai dengan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  dan  KEPMEN  No.  100  Tahun  2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2. Tanggung jawab PT. Hanuraba Sawit Kencana terhadap pemenuhan hak normatif buruh harian lepas yang bersifat ekonomis  yaitu  memberikan  upah  sebesar  RP.  97.200-/HKE  (Sembilan  puluh  tujuh  ribu  dua  ratus  rupiah  perhari kerja  efektif)  yang  dibayarkan  perbulan.  Selain  itu  buruh  juga  menerima  upah  lembur  di  mana  perjam  dibayar sebesar  21.069  yang  akan  terus  meningkat  perjamnya  dan  juga  buruh  harian  lepas  juga  mendapatkan  tunjangan kesehatan, fasilitas perumahan berserta sarana dan prasarana THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar satu bulan gaji.
3. Tanggung jawab PT. Hanuraba Sawit Kencana terhadap pemenuhan hak normatif buruh harian lepas yang bersifat politis yaitu perusahaan tersebut mengizinkan terbentuknya  serikat buruh bernama  SPSI (Serikat Pekerja  Seluruh Indonesia),  artinya  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  tidak  melarang  buruh  untuk  bergabung  dengan  serikat  buruh tersebut. Organisasi serikat buruh tersebut bernama SPSI (Serikat Pekerja Seluruh  Indonesia),  yang diketuai oleh Bapak Roso, namun serikat buruh tersebut vakum, hal ini disebabkan karena buruh harian lepas di PT. Hanuraba Sawit  Kencana  tidak  memahami  caranya  berorganisasi  serikat  buruh  dan  bagaimana  pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut sehingga menyebabkan tidak adanya perwakilan antara buruh harian lepas dengan PT. Hanuraba Sawit Kencana saat terjadi masalah yang menyangkut hak-hak normatif buruh harian lepas.
4. Selanjutnya  tanggung  jawab  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  terhadap  pemenuhan  hak  normatif  buruh  harian  lepas yang  bersifat  medis  yaitu  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  menyediakan  fasilitas  berupa  POLIBUN  (Poli  Klinik Kebun)  bagi  karyawan-karyawannya.  POLIBUN  memiliki  2  bidan  dan  1  perawat.  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana juga  menanggung  penuh  pengobatan  yang  diakibatkan  kecelakaan  kerja  yang  terjadi  selama  bekerja,  berangkat kerja dan pulang kerja. PT. Hanuraba Sawit Kencana juga menanggung penuh pengobatan buruh yang dirujuk ke rumah sakit di Palembang sampai buruh tersebut dinyatakan sehat.
5. Kemudian  untuk  tanggung  jawab  PT.  Hanuraba  Sawit  Kencana  terhadap  pemenuhan  hak  normatif  buruh  harian lepas yang bersifat sosial, buruh harian lepas tidak mendapatkan cuti (baik buruh harian lepas pria maupun wanita), tetapi mereka bisa mengajukan izin tidak masuk kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum .Jakarta: Sinar Grafika. Asyhadie,Zaeni. 2007. Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja) . Jakarta: Rajawali Pres. R. Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata cetakan ke-31. Jakarta: Intermasa. Salim HS. 2014. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika. Sugiarto,Umar Said. 2014. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Trijono,Rachmat. 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan . Depok Timur : Papas Sinar Sinanti Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum . Bandung: Citra Aditya. Wijayanti,Asri. 2016. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: SinarGrafika.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  100  Tahun  2004  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  102  Tahun  2004  Tentang  Waktu  Kerja  Lembur  Dan  Upah Kerja Lembur.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

## Sumber Lainnya
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318574/penelitian/Menakar+kesejahteraan+buruh.pdf https://www.abnp.co.id/news/question-answer-hak-normatif-buruh Wawancara dengan pihak-pihak terkait di PT. Hanuraba Sawit Kencana