## PENERAPAN RESPONSIBILITAS DAN TRANSPARANSI LAYANAN PUBLIK
( Sebuah Kajian Ilmu Administrasi)
Oleh:
ASTRI DWI S, SRI INDARTI, NOVLIZA EKA PATRISIA
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu

## ABSTRACT
The number of complaints and complaints from the public on government services, both directly and indirectly, or through the mass media, such as complaints about convoluted service procedures, lack of certainty in the period of settlement, the amount of costs to be incurred, the absence of requirements transparency, and the attitude of officers or employees who are less responsive is a program faced in public services. The formulation of the problem in this study is how the application of responsibility and transparency in the Bengkulu Province Regional Financial Management Agency To obtain answers to the research problems, researchers used qualitative research methods. From the results of the study it was found that Transparency in the Office of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province has implemented the principle of transparency to assist in the provision of services to the public that is helping to facilitate payments. The application of the principle of responsibility in the Office of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province can be seen from the extent of the implementation of the activities of the Office of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province in carrying out its duties and responsibilities to the community, for example with the satisfaction of service to the community, the constraints obtained in this responsibility, namely the service given is not satisfactory for the community because it has not yet completed the office facilities of the Bengkulu Province Regional Financial Management Office in accordance with applicable principles.
Keywords: responsibilitas, transparansi, layanan publik

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  maka  pemerintah  memiliki fungsi  memberikan  berbagai  hal  yang diperlukan  oleh  masyarakat,    mulai  dari bentuk  pengaturan  ataupun  yang  lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Peningkatan responsibilitas  dan  transparasi  mutlak diperlukan    mengingat  kondisi  sosial
masyarakat  yang  semakin  baik  sehingga mampu    merespon  setiap  penyimpangan dalam  responsibilitas  dan  transparansi melalui  gerakan  maupun    tuntutan  dalam media cetak dan elektronik.
Dengan  adanya  persaingan  terutama untuk  responsibilitas  dan  transparasi  yang disediakan  swasta  membuat  sedikit  saja pelanggan  merasakan  ketidakpuasan  maka akan  segera  beralih  pada  penyedia pelayanan publik yang lain. Hal ini membuat
penyedia pelayanan publik harus berlomba-lomba  memberikan  pelayanan publik  yang  terbaik.  Ini  yang    seharusnya ditiru  oleh  penyedia  pelayanan  publik pemerintah  sehingga    masyarakat  merasa puas menikmati pelayanan publik tersebut.
Responsibilitas dan transparansi dikembangkan  berdasarkan client yaitu mendudukan  diri    bahwa  warga  negaralah yang  membutuhkan  responsibilitas  dan transparasi, membutuhkan bantuan birokrasi.  Sehingga  responsibilitas  dan transparasi  yang  dikembangkan  adalah pelayanan yang independen dan
menciptakan dependensi bagi warga negara dalam  urusannya  sebagai  warga  negara. Warga  negara  atau  masyarakat  dianggap sebagai follower dalam  setiap  kebijakan, ataupun  program.  Masyarakat  dianggap sebagai  makhluk  yang  “manut“,  selalu menerima setiap aktivitas birokrasi, padahal terkadang  pemerintah  melakukan  aktivitas yang  tidak  selalu  menguntungkan  bagi masyarakat (Dwiyanto, 2006:59).
Masih  banyaknya  masalah  yang menimpa
masyarakat mengenai responsibilitas  dan  transparasi,  seperti masalah perijinan, pembuatan, perpanjangan surat-surat    yang  dibutuhkan  masyarakat, misalnya pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Pajak  kendaraan  bermotor  dan    surat-surat pengantar  untuk  diajukan  ke  instansi  yang lebih  tinggi.  Masalah  timbul    dari masyarakat  sebagai  konsumen  yang  tidak merasa  puas  dengan  responsibilitas  dan transparasi yang    diberikan.
Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah (BPKD)  mempunyai  tugas  melaksanakan fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan bidang  keuangan.    Adapun  fungsi  BPKD adalah  sebagai    penyusunan  rencana strategis  dan  rencana  kerja  dan  anggaran BPKD,  pelaksanaan  rencana  strategis  dan dokumen  pelaksanaan  anggaran  BPKD, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan,  pedoman  dan  standar  teknis pengelolaan  keuangan  daerah,  penyusunan KUA/KUPA
berkoordinasi dengan Bappeda,  penyusunan  PPAS  berkoordinasi dengan  Bappeda,  penyusunan  rancangan
APBD,  pergeseran  belanja  dan  rancangan perubahan  APBD  berkoordinasi  dengan Bappeda, pelaksanaan pemungutan pendapatan  daerah,  penyusunan  laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD, penyusunan  kebijakan  dan  pedoman pelaksanaan APBD, pengesahan
DPA/DPPA-SKPD/UKPD, pengendalian pelaksanaan  APBD,  pemberian  petunjuk teknis  pelaksanaan  sistem  penerimaan  dan pengeluaran  kas  daerah,  pemantauan pelaksanaan  penerimaan  dan  pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan  lainnya  yang  telah  ditunjuk, pengusahaan  dan  pengaturan  dana  yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, serta penyimpanan uang daerah.
Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah  baik  yang  secara  langsung maupun  melalui  media  massa,  seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu  penyelesaian,  besaran  biaya  yang harus  dikeluarkan,  persyaratan  yang  tidak adanya  transparansi,  dan  sikap  petugas ataupun  pegawai  yang  kurang  responsif. Hal-hal inilah yang menimbulkan citra yang buruk kepada pemerintah. Padahal pegawai negeri  sebagai  aparat  birokrasi  selain sebagai  aparatur  negara  dan  abdi  negara, memiliki  peran  sebagai  abdi  masyarakat. Sehingga kepada
kepentingan masyarakatlah  aparat  birokrasi  harusnya mengabdikan diri. Aparat birokrasi diharapkan  memiliki  jiwa  pengabdian  dan pelayanan  kepada  masyarakat  (Agus Dwiyanto, 2012 :116).
Tingkat responsibilitas dalam pelayanan  sangat  mempengaruhi  penilaian kinerja dari pegawai dan kualitas pelayanan yang  dihasilkan.  Kinerja  yang  baik  akan menghasilkan  pelayanan  yang  berkualitas sehingga  dalam  mengukur  kinerja  maka dinilai  dari  kepatuhan  terhadap  peraturan dan prosedur.
1. Responsibilitas Levine  dalam  Dwiyanto  (2008:143)
mengemukakan responsibility atau
responsibilitas  atau  tanggungjawab  adalah suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa jauh  proses  pemberian  pelayanan  publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Dalam  pemberian  pelayanan  memiliki berbagai  ketentuan-ketentuan  administrasi organisasi  dan  prinsip-prinsip  organisasi yang  telah  ditetapkan  untuk  menunjang kualitas  tanggungjawab  pegawai  terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan. Berikut ini beberapa ketentuan-ketentuan administrasi  organisasi  dan  prinsip-prinsip organisasi.
Dapat  dilihat  pemenuhan  dimensi responsibility  atau  tanggungjawab  dalam pemberian  pelayanan  publik  sudah  cukup baik dalam segi pemberian pelayanan yang sudah  jelas  dan  terarah  melalui  ketentuan dan prinsip. Tetapi masih memiliki sejumlah perbaikan pelayanan dalam dimensi Responsibility  atau  tanggungjawab  seperti masih  kurangnya  tenaga  ASN  dan  tenaga honorer  yang  mendominasi  pemberian pelayanan. Sehingga ada beberapa pegawai yang  memiliki  skill  dan  keterampilan  yang masih dibawah standar serta sikap acuh tak acuh yang dimiliki, etika moral yang masih rendah.
2. Transparansi
Transparansi  adalah  keterbukaan  atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh  pemerintah.  Prinsip  transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara  pemerintah  dan  masyarakat  melalui penyediaan  informasi  dan  menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Informasi  merupakan  suatu  kebutuhan penting  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  pengelolaan  daerah.  Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif  dalam  memberikan  informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan  kepada  masyarakat.  Pemerintah daerah  perlu  mendayagunakan  berbagai jalur  komunikasi  seperti  melalui  brosur, pengumuman  melalui  koran,  radio,  serta televisi,  serta  kebijakan  yang  jelas  tentang
cara  mendapatkan  informasi.  Kebijakan  ini akan  memperjelas  bentuk  informasi  yang dapat  di  akses  masyarakat  ataupun  bentuk informasi  yang  bersifat  rahasia,  bagaimana cara  mendapatkan  informasi,  lama  waktu mendapatkan  informasi  serta  prosedur pengaduan  apabila  informasi  tidak  sampai kepada masyarakat.
Transparansi  juga  harus  seimbang dengan  kebutuhan  akan  kerahasiaan lembaga  maupun  informasi-informasi  yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan  menghasilkan  data  dalam jumlah  besar,  maka  dibutuhkan  petugas informasi  professional,  bukan  untuk membuat  dalih  atas  keputusan  pemerintah, tetapi  untuk  menyebarluaskan  keputusan  - keputusan yang penting kepada masyarakat serta  menjelaskan  alasan  dari  setiap kebijakan tersebut.
Peran  media  juga  sangat  penting  bagi transparansi  pemerintah,  baik  sebagai sebuah  kesempatan  untuk  berkomunikasi pada  publik  maupun  menjelaskan  berbagai informasi  yang  relevan  atas  berbagai  aksi pemerintah  dan  perilaku  menyimpang  dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat  melakukan  tugas  ini  tanpa  adanya kebebasan  pers,  bebas  dari  intervensi pemerintah  maupun  pengaruh  kepentingan bisnis.
Indikator yang digunakan BAPPENAS  untuk  mengukur  transparansi adalah sebagai berikut :
•    Tersedianya  informasi  yang  memadai pada  setiap  proses  penyusunan  dan implementasi kebijakan publik;
•    Adanya akses pada informasi yang siap, mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh,  dan tepat waktu.
Perangkat Pendukung
1.Peraturan  yang  menjamin  hak  untuk mendapatkan informasi;
2. Website ( e-government, dsb );
3. Iklan layanan masyarakat;
4. Media cetak dan elektronik;
5. Papan pengumuman;
Transparansi  pemerintahan  dengan indikator yang disebutkan di atas memungkinkan  tumbuhnya  peran  serta masyarakat. Dengan demikian pemerintahan
yang  transparan  perlu  dilengkapi  dengan tersedianya  akses  masyarakat  dalam berpartisipasi.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan jenis masalah yang diteliti dan  tujuannya,  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono,  2009).  Penelitian  deskriptif kualitatif selalu berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana  adanya.  Hasil  penelitian diarahkan  dan  ditekankan  pada  upaya memberi  gambaran  subyektif  dan  sedetail mungkin  tentang  keadaan  yang  sebenarnya dari  obyek  studi  dan  untuk  mendapatkan data  yang  di  butuhkan  peneliti  melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Transparansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Badan  Pengelolaan  Keuangan  daerah
Provinsi  Bengkulu  melaksanakan  proses kegiatan  pelayanannya  dengan  transparan agar dapat membantu proses pelayanan dan kepercayaan  dari  masyarakat.  Bentuk transparansi  yang  dilakukan  oleh  Badan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Provinsi Bengkulu  dalam  pelayanannya  kepada masyarakat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Novatianti dan Nurmalita (2015), Mayasari  (2012),  Yuliusman  (2012), Pramita  dan  Lilik  (2010).    Novatianti  dan Nurmalita  (2015)  mengemukakan  bahwa Anggota dewan harus dapat mempertanggung  jawabkan  dalam  hal menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan  segala  aktifitas  kegiatan yang  dilakukan  oleh  anggota  dewan  yaitu salah satunya aktifitas pengawasan keuangan daerah.  Dengan  ini,  dewan  dapat
memperlihatkan  kepada  masyarakat  bahwa mereka  mampu  dalam  menggunakan anggaran  dengan  baik  karena  masyarakat memiliki  hak  dan  kewenangannya  atas pertanggungjawaban tersebut. Dengan
demikian  semakin  tinggi  responsibilitas maka  semakin  tinggi  pula  kualitas  layanan yang dihasilkan.
Responsibilitas Badan

## Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
Pada  dasarnya  konsep  responsibilitas berawal  dari  konsep  pertanggungjawaban, konsep  pertanggungjawaban  sendiri  dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang  di  sini  berarti  kekuasaan  yang sah.  Menurut  Weber  ada  tiga  macam  tipe ideal  wewenang,  pertama  wewenang tradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga  wewenang  legal  rational.  Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembanganya,
muncul  konsep  baru  tentang  wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang  bermuara  pada  prinsip  bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Darwin sebagaimana dikutip Joko Widodo,
membedakan  konsep  pertanggungjawaban menjadi tiga .
1. Akuntabilitas ( accountability ),
2. Responsibilitas ( responsibility ) dan
3. Responsivitas ( responsiveness ). Sebelum menjelaskan tentang pertanggungajawaban sebagai
responsibilitas (accountability), di sini akan dijelaskan lebih dahulu pertanggungjawaban sebagai  responsibilitas  (responsibility)  dan sebagai  responsivitas  (responsiveness). Responsibilitas  (responsibility)  merupakan konsep  yang  berkenaan  dengan  standar profesional  dan  kompetensi  teknis  yang dimiliki  administrator  (birokrasi  publik) dalam  menjalankan  tugasnya.  Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki  standard  profesionalisme  atau kompetensi  teknis  yang  tinggi.  Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness) merupakan  pertanggungjawaban  dari  sisi yang  menerima  pelayanan  (masyarakat).
Seberapa  jauh  mereka  melihat  administrasi negara  (birokrasi  publik)  bersikap  tanggap (responsive) yang lebih tinggi terhadap apa yang  menjadi  permasalahan,  kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka. Pertanggungjawaban
sebagai
responsibilitas  ( acountability )  merupakan suatu istilah  yang pada awalnya  diterapkan untuk  mengukur  apakah  dana  publik  telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana  publik  tadi  ditetapkan  dan  tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembanganya  responsibilitas  digunakan juga  bagi  pemerintah  untuk  melihat responsibilitas  efisiensi  ekonomi  program. Usaha–usaha  tadi  berusaha  untuk  mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf  atau  tidak,  tidak  efisien  apa  tidak prosedur yang tidak diperlukan.
Responsibilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwidevi sebagaiman dijelaskan oleh Sadu Wasistiono  mengemukakan  adanya  lima perspektif responsibilitas yaitu:
1. Responsibilitas  administatif/organisasi adalah  pertanggungajwaban  antara pejabat  yang  berwenang  dengan  unit bawahannya  dalam  hubungan  hierarki yang jelas.
2. Responsibilitas  legal,  responsibilitas jenis  ini  merujuk  pada  domain  publik dikaitkan  dengan  proses  legislatif  dan yudikatif.  Bentuknya  dapat  berupa peninjauan  kembali  kebijakan  yang telah  diambil  oleh  pejabat  publik maupun  pembatalan  suatu  peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran responsibilitas  legal  adalah  peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Responsibilitas  politik,  dalam  tipe  ini terkait  dengan  adanya  kewenangan pemegang  kekuasaan  politik  untuk mengatur,  menetapkan  prioritas  dan pendistribusian  sumber-sumber  dab menjamain adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi  dan  legal.  Responsibilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik  yang  dinyatakan  oleh administrasi publik.
4. Responsibilitas  profesional  hal  ini berkaitan dengan pelaksnaan kinerja dan tindakan  berdasarkan  tolak  ukur  yang ditetapkan  oleh  orang  profesi  yang sejenis. Responsibilitas ini lebih menekankan  pada  aspek  kualitas  kinerja dan tindakan.
5. Responsibilitas  moral.  Akuntabilitas  ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di  kalagan  masyarakat.  Hal  ini  lebih banyak  berbicara  tentang  baik  atau buruknya  suatu  kinerja  atau  tindakan yang  dilakukan  oleh  seseorang/badan hukum/pimpinan  kolektif  berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  dapat  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Transparansi  di  Badan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Provinsi  Bengkulu berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan, Badan  Pegelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi  Bengkulu  telah  menjalankan prinsip  transparansi  untuk  membantu dalam  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat yaitu membantu memudahkan pembayaran. Adapun mekanisme  pembayaran  yang  dilakukan oleh Badan Pegelolaan Keuangan Daerah Provinsi  Bengkulu  adalah  transparan kepada  masyarakat  dan  pelaporannya kepada pemerintah pusat dapat dikatakan baik  karena  terarah  dan  langsung dipantau oleh pemerintah pusat.
2. Penerapan  prinsip  responsibilitas  di Badan  Pegelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi  Bengkulu  dapat  dilihat  dari sejauh mana pelaksanaan kegiatan Badan Pegelolaan  Keuangan  Daerah  Provinsi Bengkulu  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya  kepada  masyarakat misalnya  dengan  adanya  kepuasan pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu  kendala  yang  di  dapat  dalam responsiblitas  ini  yaitu  pada  pelayanan yang  diberikan  belum  memuaskan  bagi
masyarakat  karena  belum  lengkapkan fasilitas  kantor  Badan  Pegelolaan Keuangan  Daerah  Provinsi  Bengkulu yang sesuai dengan prinsip yang berlaku misalnya masih panasnya ruangan tempat pelayanan masyarakat, kurangnya tempat duduk dan lainnya

## DAFTAR PUSTAKA
A.S,  Moenir.  2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta, Bumi Anggita.  2015. Pengaruh Responsibilitas dan Sikap Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor .  Jurnal  Penelitian.  Volume.  VII No. 2 September 2015 Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009.
Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta, Salemba Empat Aisyah, 2015. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di  Kantor Samsat Jakarta Barat .  Jurnal  Universitas Mercubuana Vol 4 No 5 Azheri,  Busyra,  2012. Corporate Social Responsibility .  Jakarta,  Raja  Grafindo.
Persada
Handoko,  T.  Hani.  2009. Manajemen . Cetakan  Dua  Puluh.  Yogyakarta, Penerbit. BPEE
Hardiyansyah.  2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Yogyakarta,
Gavamedia Kertonegoro. 2002. Manajemen SDM untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik . Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Kurniawan,  2005. Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: Pembaharuan KBBI, Edisi  Ketiga, 2003. Oxford English Reference Dictionary Hessel  Nogi  S.  2005. Manajemen Publik . Jakarta, Gramedia Widia Mahsun,  Mohama.  2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik .  Yogyakarta, Penerbit BPFE Moleong, Lexy. J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung, Remaja
Rosdakarya.
Rusmiati. Transparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa . Vol. IV No. 2    Oktober 2014 Sembiring,  Masana.  2012. Budaya & Kinerja Organisasi : Perspektif
Organisasi Pemerintah . Bandung, Fokus Media. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian
Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung, Alfabeta Syafrudin,  dkk.  2011. Manajemen Mutu Pelayanan . Jakarta, Trans Info Media