FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## Desika Widianingrum
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo dyasmin11@gmail.com

## Alwan Sri Kustono
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember alwankustono@yahoo.com

## Ika Barokah Suryaningsih
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember ikabarokah@gmail.com
Abstract:  Disproportionate  budget  absorption  is  a  common  issue  in managing local government finances. This study aimed to identify factors that affect the absorption level of the budget managed by theworking units (SKPD)  in  Situbondo  Regency  Government.  The  sample  was  collected using purposive sampling method and consisted of 200 respondents, i.e., the  Spending  Treasurers,  the  Committing  Officers,  and  the  Financial Administration  Officers.  Data  were  analyzed  using  exploratory  factor analysis. The results show that there are six factors that affect the budget absorption,  namely:  (1)  planning  factor  that  explains  the  variance  of  all items  amounted  to  24.31%;  (2)  goods/services  procurement  factor  that explains  the  variance  of  all  items  amounted  to  11.10%;  (3)  regulation factor  that  explains  the  variance  of  all  items  amounted  to  8.57%;  (4) internal factor that explains the variance of all items amounted to 7.03%; (5) administration factor that explains the variance of all items at 5.92%; and (6) human resources factor that explains the variance of all items by 5.56%. The six factors have the variance of 62.49% in affecting the budget absorption, while the remaining 37.51% is explained by the other factors.
Keywords: Budget Absorption , Exploratory Factor Analysis.
Abstrak: Penyerapan  anggaran  yang  tidak  proporsional  merupakan salah satu masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  memengaruhi penyerapan  anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di Pemerintah  Kabupaten  Situbondo.  Pengambilan  sampel  menggunakan metode purposive  sampling .  Sampel  yang  digunakan  yaitu  Bendahara Pengeluaran,  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  dan  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  di  Pemerintah  Kabupaten  Situbondo sebanyak  200  responden.  Data  dianalisis  menggunakan  analisis  faktor eksploratori.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) faktor yang  memengaruhi  penyerapan  anggaran  belanja  di  Pemerintah Kabupaten  Situbondo  yaitu:  (1)  faktor  perencanaan  yang  menjelaskan variansi seluruh item sebesar 24,31%; (2) faktor pengadaan barang/jasa yang  menjelaskan  variansi  seluruh  item  sebesar  11,10%;  (3)  faktor regulasi yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 8,57%; (4) faktor internal yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 7,03%; (5) faktor
administrasi yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 5,92%; dan (6) faktor sumber daya manusia yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 5,56%. Keenam faktor memiliki variansi sebesar 62,49% dalam memengaruhi  penyerapan  anggaran,  sedangkan  sisanya  sebesar 37,51% dijelaskan oleh faktor lain.
Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, Analisis Faktor Eksploratori.

## Pendahuluan
Perencanaan  dan  penganggaran  merupakan  proses  yang  terintegrasi  karena output  dari  perencanaan  adalah  penganggaran  (Halim  dan  Kusufi,  2012).  Perencanaan strategis  adalah  proses  penentuan  program-program,  aktivitas  atau  proyek  yang  akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan  serta  memiliki  prosedur  dan  jadwal  yang  jelas.  Penganggaran  sektor  publik terkait dengan proses penentuan jumlah dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Pendekatan penganggaran yang dianut di Indonesia menurut Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  91  ayat  (4)  adalah  penganggaran berdasarkan  prestasi  kerja  (kinerja)  yang  dilakukan  dengan  memperhatikan  keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Pengelolaan  keuangan  daerah  diwujudkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  terdiri  atas  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan anggaran pada pemerintah daerah dimulai dengan  ditetapkannya  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  yaitu  dokumen  yang digunakan  sebagai  dasar pelaksanaan anggaran oleh  Kepala SKPD sebagai  pengguna anggaran yang berisi sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran  tersebut,  rencana penarikan dana tiap SKPD, serta pendapatan  yang  diperkirakan  (Nordiawan  dkk,  2012). Sehubungan  dengan diberlakukannya manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah maka setiap pengguna  anggaran  atau  Kepala  SKPD  wajib  menyusun  rencana  penarikan dana/rancangan  anggaran  kas  untuk  setiap  progam/kegiatan  dalam  DPAserta  alokasi anggaran penerimaan/pendapatan (bila ada). Anggaran kas berperan sebagai alat kontrol dan pengendalian belanja dalam proses penatasahaan (Nordiawan, dkk., 2012).
Penyerapan anggaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan unit pengeluaran (satuan  kerja)  pemerintah  untuk  memanfaatkan  anggaran  yang  telah  ditentukan  untuk mencapai output yang direncanakan secara tepat waktu ( Ministry of Finance, Planning, and Economic Development Uganda , 2011). Penyerapan anggaran bukanlah capaian kinerja dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, karena  anggaran berbasis kinerja  lebih difokuskan pada hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai. Namun, dalam
rangka  terwujudnya good  governance diperlukan  akuntabilitas  publik  dalam  praktik pemerintahan. Pada Tabel 1 disajikan perbandingan anggaran dan realisasi anggaran per triwulan dari beberapa SKPD.
Berdasarkan  Tabel  1,  terlihat adanya permasalahan penyerapan anggaran  yang tidak  proporsional  pada  SKPD  di  Pemkab  Situbondo.  Sebagai  contoh,  Dinas  Pekerjaan Umum Bina Marga dan pengairan hanya bisa menyerap anggaran sebesar 2,06% pada Triwulan I dan 4,77% pada Triwulan II, sementara target realisasi pada Triwulan I adalah 30% dan Triwulan II adalah 25%. Pada Triwulan III dengan target realisasi sebesar 25%, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dapat menyerap sebesar 32,93% dan pada Triwulan IV sebesar 56,58%, jauh melebihi target realisasi yang hanya sebesar 20%. Penyerapan anggaran yang tidak proporsional menyebabkan beban kerja yang tidak wajar di akhir tahun dan  kecenderungan  rendahnya  kualitas output pada  SKPD  di  Pemerintah  Kabupaten Situbondo akibat hanya mengejar target penyerapan, sehingga efisiensi dan efektivitas tidak tercapai . Masuknya Kabupaten Situbondo sebagai salah satu daerah tertinggal menurut PP Nomor  131  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Daerah  Tertinggal  Tahun  2015-2019 menjadikan  masalah  penyerapan  anggaran  semakin  penting.  Pemerintah  Kabupaten Situbondo  telah  membentuk  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  dan  Layanan  Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara online sehingga diharapkan  terdapat efisiensi  waktu dan biaya. Pemerintah daerah juga telah  menerapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  proses  pelayanan perbendaharaan namun fenomena penyerapan anggaran yang terakumulasi di akhir tahun anggaran masih  terjadi. Berdasarkan penjelasan  yang  telah dikemukakan di  atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang  memengaruhi  penyerapan  anggaran  belanja  SKPD  Pemerintah  Kabupaten Situbondo.
Tabel 1: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Triwulan Pada Beberapa SKPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo (Dalam Jutaan Rupiah)
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015.
Anggaran Realisasi % Anggaran  Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran  Realisasi % Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 95,349 1,965 2.06 95,349 4,544 4.77 94,453 31,105 32.93 100,453 56,834 56.58 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 566 129 22.79 566 164 28.98 567 96 16.93 567 75 13.23 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 212,602 4,986 2.35 212,602 65,640 30.87 233,425 42,869 18.37 233,425 96,669 41.41 RSUD Asembagus 15,494 386 2.49 15,494 1,430 9.23 21,569 3,154 14.62 21,569 14,227 65.96 Kantor Kecamatan Arjasa 1,942 283 14.57 1,942 312 16.07 1,769 712 40.25 1,769 441 24.93 Dinas Pertanian 14,353 1,292 9.00 14,353 1,716 11.96 36,217 2,203 6.08 36,217 4,130 11.40 Nama SKPD Triwulan I (TR 30%)* Triwulan II (TR 25%)* Triwulan III (TR 25%)* Triwulan IV (TR 20%)*
Keterangan: TR* = Target Realisasi

## Metodologi
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  pejabat  pengelola  keuangan  pada  SKPD  Pemerintah  Kabupaten  Situbondo. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pejabat pengelola keuangan yang terkait langsung dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja SKPD yang diambil melalui teknik purposive  sampling yaitu  bendahara  pengeluaran,  PPK,  dan  PPK-SKPD  di  Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pengumpulan  data  sekunder  dengan  mendapatkan  data  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA)  SKPD  tahun  anggaran  2015  dari  Seksi  Akuntansi  dan  Pelaporan  DPPKAD Kabupaten  Situbondo,  beserta  data  pendukung  berupa  dokumen  tertulis  dan  peraturan terkaitpelaksanaan  anggaran  belanja.  Pengumpulan  data  primer  menggunakan  metode survei dengan membagikan kuisioner kepada pejabat pengelola keuangan SKPD di lingkup Pemerintah  Kabupaten  Situbondo.  Pernyataan  tertutup  dalam  kuesioner  berisi  variabel- variabel yang diduga memengaruhi penyerapan anggaran SKPD yang diisi berdasarkan persepsi  masing-masing  responden  dengan  menggunakan  skala  Likert.  Sementara  itu, dalam  pertanyaan  terbuka,  responden  mengisi  jawaban  dalam  kolom  kosong  tentang permasalahan  penyerapan  anggaran  di  instansinya  beserta  profil  SKPD  dan saran/rekomendasi  atas  masalah  penyerapan  anggaran.  Variabel-variabel  yang  diduga memengaruhi penyerapan anggaran belanja SKPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo dijabarkan pada Tabel 2.

## Tabel 2: Variabel yang Diduga Memengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja
Atribut Skala Variabel F1 Ordinal  Anggaran kegiatan harus tercantum  dalam KUA dan PPA  yang  telah disepakati  bersama  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)
dan Kepala Daerah.
F2 Ordinal  Masa  penyusunan  anggaran  dari  tahap  penetapan  KUA  dan  PPA hingga  pengesahan  APBD  yang  relatif  pendek  menyebabkan  SKPD kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung setiap kegiatan.
F3 Ordinal  Proses  revisi  anggaran/  Perubahan  APBD  terkadang  mengalami keterlambatan sehingga penyerapan anggaran belanja untuk kegiatan yang  mengalami  perubahan  maupun  kegiatan  baru  harus  menunggu
Perubahan APBD ditetapkan/disahkan.
Atribut Skala Variabel F4 Ordinal  Kesalahan  dalam  penentuan  akun/kode  rekening  belanja,  nama maupun nominal kegiatan dalam DPA yang tidak sesuai kebutuhan atau petunjuk operasional (Juknis) kegiatan menyebabkan anggaran belanja tidak dapat diserap sampai proses revisi dokumen anggaran selesai.
F5 Ordinal  Perencanaan  anggaran  kas  yang  kurang  efektif  menyebabkan pelaksanaan kegiatan/proyek tidak sesuai rencana penarikan dana per triwulan/ anggaran kas yang tercantum dalam formulir DPA-SKPD. F6 Ordinal  Kesalahan  dalam  pengajuan  dokumen  penatausahaan  (SPP,  SPM, SP2D)  menyebabkan  proses  pencairan  menunggu  revisi  dokumen selesai.
F7 Ordinal  Uang Persediaan (UP) yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai seluruh  kegiatan  operasional  SKPD  di  awal  tahun  sehingga  harus menunggu  Bendahara  Pengeluaran  mengajukan  Tambah  Uang Persediaan (TU).
F8 Ordinal  Keterlambatan  penerimaan  petunjuk  teknis,  terutama  kegiatan  yang didanai oleh pemerintah pusat, menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.
F9 Ordinal  Penyesuaian  harga  karena  adanya  kebijakan  pemerintah  seperti kenaikan  tarif  dasar  listrik,  rekening  air,  harga  BBM  dan  lain-lain menyebabkan  perubahan  satuan  maupun  jumlah  nominal  pada rekening belanja.
F10 Ordinal  Kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai proyek yang besar dan perencanaan rumit membutuhkan proses lelang yang memakan waktu lama  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  pada  awal  tahun  belum  dapat dilakukan.
F11 Ordinal  Pejabat/pelaksana  pengadaan  barang/jasa  yang  memiliki  sertifikat pengadaan tidak tersebar merata pada setiap SKPD.
F12 Ordinal  Keengganan SDM untuk menjadi pejabat pengadaan barang/jasa akibat insentif yang tidak sebanding dengan risiko.
F13 Ordinal  Penentuan  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  tidak  melalui  survei  pasar yang memadai menyebabkan nilai alokasi anggaran kegiatan menjadi tidak tepat.
F14 Ordinal  Keterlambatan penetapan Standar Satuan Harga sebagai acuan harga setiap  unit  barang/jasa  dalam  kegiatan  yang  mengakibatkan kelebihan/kekurangan anggaran.
Atribut Skala Variabel F15 Ordinal  Tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan keuangan pada SKPD.
F16 Ordinal  Terdapat  beberapa  jenis  kegiatan/proyek  tertentu  yang  tidak  bisa dilakukan  pada  awal  tahun  seperti  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi (MONEV), sosialisasi peraturan baru untuk tahun anggaran berikutnya, kegiatan bidang pertanian yang pelaksanaannya menunggu musim dan sebagainya.
F17 Ordinal  Adanya  penyedia  barang/jasa  (rekanan)  yang  mengajukan  pencairan sekaligus  di  akhir  tahun,  tidak  bertahap  sesuai  dengan  termin pembayaran  yang  ada  di  dalam  dokumen  kontrak  menyebabkan pencairan dana tidak sesuai rencana anggaran kas.
F18 Ordinal  Adanya permasalahan terkait ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima/  konstruksi  yang  dibuat  dengan  spesifikasi  dalam  dokumen kontrak yang telah disepakati.
F19 Ordinal  Adanya  keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan  oleh  penyedia barang/jasa.
F20 Ordinal  Anggaran  kegiatan  belum  bisa  dicairkan  karena  keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) bulan sebelumnya.
Sumber: Herriyanto (2012), Priatno (2013), Rozai dan Subagiyo (2015), peneliti (2016).
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  metode  analisis  faktor dengan menggunakan pendekatan analisis  faktor eksploratori  yaitu suatu  teknik  analisis faktor  dimana  beberapa  faktor  yang  akan  terbentuk  berupa  variabel  laten  belum  dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan (Gunawan, 2016). Pada penelitian ini dengan jumlah faktor sebanyak 20, maka jumlah sampel yang direkomendasikan berada pada kisaran 100- 200 sampel.
1.  Tahapan yang harus dilalui pada metode analisis faktor adalah sebagai berikut:
2. Uji korelasi antar variabel
3.  Ekstraksi variabel
4.  Pendistribusian variabel-variabel ke dalam faktor
5.  Rotasi faktor
6.  Interpretasi faktor

## Hasil dan Pembahasan

## Profil Responden
Jumlah kuesioner  yang disebarkan kepada  responden sebanyak 200  eksemplar dan kembali pada peneliti sebanyak 162 eksemplar (81%). Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari Bendahara Pengeluaran (BP) sebanyak 50 orang (30,86%), Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  sebanyak  52  orang  (32,10%),  dan  Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) sebanyak 60 orang (37,04%). Dilihat dari sebarannya,  seluruh  responden  sudah  merepresentasikan  seluruh  elemen  yang  terkait dengan penyerapan anggaran.
Berdasarkan  lamanya  menjabat  sebagai  pengelola  keuangan,  sekitar  55,56% responden memiliki masa kerja di atas 3 tahun sebagai pejabat pengelola keuangan (BP, PPK  maupun  PPK-SKPD)  dan  sisanya  sekitar  44,44%  memiliki  masa  kerja  1-2  tahun. Sedangkan, dilihat dari tingkat pendidikan pejabat pengelola keuangan, sebesar 50,62% responden adalah lulusan S1, diikuti  lulusan SLTA sebesar 22,84%, lulusan S2 sebesar 21,60% dan sisanya adalah lulusan diploma yaitu sebesar 4,94%. Hal ini menunjukkan dari segi  pengalaman  kerja  dan  pendidikan,  responden  dianggap  memiliki  pengetahuan  dan kemampuan memadai dalam hal pengelolaan keuangan.

## Hasil Analisis Faktor
a. Uji Korelasi Antar Variabel
Langkah awal untuk menguji kelayakan analisis faktor adalah dengan melihat matrik korelasi secara keseluruhan melalui uji Bartlett Test of Sphericity dan Kaiser Meyer Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy (MSA). Variabel yang akan diuji sebanyak 20 item dengan menggunakan SPSS 16.0, dihasilkan nilai KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA) sebesar 0,728 (> 0,5) dan Bartlett Test of Sphericity sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga layak dilakukan analisis faktor lebih lanjut (Tabel 3).
Tabel 3: Hasil Uji Korelasi Antar Variabel dengan KMO, MSA, dan Bartlett Test of Sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,728 Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,028E3 df 190 Sig. 0,000

## Sumber: data primer, diolah.
Pengujian  lain  dilakukan  dengan  melihat  nilai Measure  of  Sampling  Adequacy (MSA) pada tabel Anti-image matrices. Dari hasil pengujian terhadap 20 item, semuanya lolos uji karena memiliki nilai MSA > 0,5 (Tabel 4).
Tabel 4: Hasil Uji Anti-image Matrices F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 0.594 a 0.768 a 0.804 a 0.743 a 0.776 a 0.702 a 0.732 a 0.805 a 0.696 a 0.691 a F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 0.745 a 0.731 a 0.721 a 0.832 a 0.606 a 0.728 a 0.694 a 0.667 a 0.668 a 0.705 a
Sumber: data primer, diolah.

## b. Ekstraksi Faktor
Jumlah  faktor  yang  terbentuk  ditentukan  dari  nilai eigen  value .  Dengan menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) diperoleh 6 (enam) faktor yang mempunyai nilai eigen value lebih dari 1 (satu) dengan persentase varian sebesar 62,49%.
Rincian nilai total variance explained dari data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5: Total Variance Explained
Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative 1 4,861 24,307 24,307 2 2,221 11,103 35,410 3 1,714 8,572 43,983 4 1,406 7,031 51,014 5 1,184 5,922 56,936 6 1,112 5,558 62,494
Sumber: data primer, diolah.

## c. Pendistribusian Variabel-variabel ke dalam Faktor
Langkah selanjutnya setelah terbentuk 6 (enam) faktor adalah mendistribusikan 20 variabel  ke  dalam  6  faktor  tersebut  berdasarkan  nilai loading  factor -nya  dengan menggunakan  tabel component  matrix (Tabel  6).  Berdasarkan  tabel component  matrix dapat dilihat bahwa ada 10 item pernyataan dapat masuk ke dalam faktor 1, sedangkan 10 pernyataan lainnya masuk ke dalam faktor lain.

## d. Rotasi faktor
Rotasi  faktor  diperlukan  untuk  menghasilkan  faktor-faktor  yang  tidak  berkorelasi satu sama lain dan memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu. Rotasi faktor yang  digunakan  adalah  metode orthogonal  rotation  varimax  procedure .  Hasil  dari  rotasi
faktor terlihat dalam tabel rotated component matrix (Tabel 7). Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa  keenam  faktor/ component telah  terisi  oleh  semua  variabel  yaitu  faktor  1  terisi  4 variabel, faktor 2 terisi 3 variabel, faktor 3 terisi 4 variabel, faktor 4 terisi 4 variabel, faktor 5 terisi 3 variabel dan faktor 6 terisi 2 variabel.
Tabel 6: Component Matrix
Component 1 2 3 4 5 6 F8 0,712 - 0,047 - 0,129 - 0,295 - 0,178 - 0,099 F6 0,641 - 0,245 - 0,231 - 0,091 0,329 0,298 F14 0,618 - 0,195 0,450 - 0,035 0,044 0,011 F13 0,616 - 0,216 0,076 - 0,080 0,458 0,051 F4 0,603 - 0,193 - 0,337 - 0,387 - 0,093 0,007 F5 0,588 - 0,105 - 0,432 - 0,385 - 0,027 - 0,162 F7 0,581 0,021 - 0,351 0,344 - 0,027 0,167 F2 0,535 - 0,034 - 0,138 0,261 - 0,148 - 0,141 F3 0,529 - 0,173 - 0,047 - 0,182 - 0,433 0,156 F10 0,482 - 0,030 0,207 0,092 - 0,145 - 0,235 F18 0,362 0,722 0,081 0,134 - 0,176 0,226 F19 0,392 0,672 0,034 0,095 - 0,074 0,288 F16 0,432 0,643 0,108 - 0,126 - 0,010 - 0,030 F12 0,239 - 0,534 0,069 0,205 - 0,124 0,428 F17 0,191 0,492 - 0,243 - 0,237 0,283 - 0,354 F15 0,381 - 0,056 0,688 - 0,233 0,210 - 0,106 F11 0,429 - 0,117 0,594 - 0,017 - 0,264 - 0,176 F9 0,511 0,076 - 0,012 0,615 - 0,110 - 0,220 F1 0,328 - 0,153 - 0,119 0,450 0,305 - 0,443 F20 0,271 0,182 0,158 - 0,023 0,491 0,356
Sumber: data primer, diolah.
Tabel 7: Rotated Component Matrix Component 1 2 3 4 5 6 F5 0,804 - 0,031 0,000 0,131 0,125 - 0,196 F4 0,802 - 0,008 0,057 0,054 0,155 0,002 F8 0,721 0,154 0,280 0,161 0,071 - 0,047
Component 1 2 3 4 5 6 F3 0,598 0,173 0,224 0,048 - 0,091 0,329 F18 0,017 0,859 0,058 0,110 0,014 - 0,077 F19 0,058 0,818 0,017 0,084 0,139 - 0,068 F16 0,159 0,651 0,216 0,047 0,084 - 0,351 F15 - 0,008 0,018 0,791 - 0,102 0,297 - 0,090 F11 0,098 0,088 0,764 0,126 - 0,112 0,145 F14 0,221 0,068 0,656 0,166 0,291 0,171 F10 0,208 0,104 0,438 0,337 - 0,040 - 0,002 F9 0,027 0,234 0,162 0,785 - 0,020 0,081 F1 - 0,014 - 0,227 0,077 0,711 0,188 - 0,195 F7 0,351 0,283 - 0,157 0,532 0,234 0,205 F2 0,315 0,143 0,118 0,526 0,002 0,076 F13 0,309 - 0,073 0,304 0,205 0,644 - 0,024 F20 - 0,072 0,264 0,085 - 0,069 0,642 - 0,026 F6 0,416 0,031 - 0,024 0,313 0,638 0,224 F17 0,188 0,211 - 0,079 0,071 0,113 - 0,704 F12 0,143 - 0,135 0,085 0,112 0,203 0,699
Sumber: data primer, diolah.

## e. Interpretasi faktor
Penamaan/interpretasi atas faktor yang terbentuk dilakukan setelah dilakukan rotasi matriks.  Keenam  faktor  tersebut  dinamakan  berdasarkan  karakteristik  yang  mewakili variabel-variabel pembentuk faktor. Adapun nama faktor tersebut yaitu faktor 1 dinamakan faktor perencanaan, faktor 2 dinamakan faktor pengadaan barang/jasa, faktor 3 dinamakan faktor regulasi, faktor 4 dinamakan faktor internal, faktor 5 dinamakan faktor administrasi, dan faktor 6 dinamakan Faktor Sumber Daya Manusia (SDM).
1. Faktor Perencanaan
Faktor perencanaan memiliki nilai eigen value 4,861 dan variansi sebesar 24,307%. Variabel  pembentuk  faktor  perencanaan  adalah:  1)  perencanaan  anggaran  kas  yang kurang efektif menyebabkan pelaksanaan kegiatan/proyek tidak sesuai rencana penarikan dana per triwulan/ anggaran kas yang tercantum dalam formulir DPA-SKPD; 2) kesalahan dalam penentuan akun/kode rekening belanja, nama maupun nominal kegiatan dalam DPA yang  tidak  sesuai  kebutuhan  atau  petunjuk  operasional  (Juknis)  kegiatan  menyebabkan
anggaran belanja tidak dapat diserap sampai proses revisi dokumen anggaran selesai; 3) keterlambatan  penerimaan  petunjuk  teknis,  terutama  kegiatan  yang  didanai  oleh pemerintah pusat, menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan; dan 4) proses revisi anggaran/perubahan  APBD  terkadang  mengalami  keterlambatan  sehingga  penyerapan anggaran belanja untuk kegiatan yang mengalami perubahan maupun kegiatan baru harus menunggu perubahan APBD ditetapkan/disahkan.
Variabel  dominan  pada  faktor  perencanaan  adalah  perencanaan  anggaran  kas yang  kurang  efektif  menyebabkan  pelaksanaan  kegiatan/proyek  tidak  sesuai  rencana penarikan  dana  per  triwulan/anggaran  kas  yang  tercantum  dalam  formulir  DPA-SKPD dengan  nilai loading  factor sebesar  0,804  pada  tabel rotated  component  matrix . Pelaksanaan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  jadwal  menyebabkan  tertundanya pelayanan  publik  dan  mengindikasikan  lemahnya  pengendalian  dalam  pelaksanaan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan perencanaan anggaran kas yang kurang efektif, tenaga perencana dan pelaksana teknis kegiatan harus berkonsentrasi untuk menyusun anggaran kas dengan lebih cermat. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar pejabat pengelola keuangan masing-masing SKPD juga diperlukan untuk meminimalkan masalah tersebut.
2. Faktor Pengadaan Barang/Jasa
Faktor pengadaan barang/jasa memiliki nilai eigen value 2,221 dan variansi sebesar 11,103%.  Variabel  pembentuk  faktor  pengadaan  barang/jasa  adalah:  1)  adanya permasalahan  terkait  ketidaksesuaian  spesifikasi  barang  yang  diterima/  konstruksi  yang dibuat  dengan  spesifikasi  dalam  dokumen  kontrak  yang  telah  disepakati;  2)  adanya keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan  oleh  penyedia  barang/jasa;  dan  3)  terdapat beberapa jenis kegiatan/proyek tertentu yang tidak bisa dilakukan pada awal tahun seperti kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  (MONEV),  sosialisasi  peraturan  baru  untuk  tahun anggaran berikutnya, kegiatan bidang pertanian yang pelaksanaannya menunggu musim dan sebagainya.
Variabel  dominan  pada  faktor  pengadaan  barang/jasa  adalah  adanya permasalahan  terkait  ketidaksesuaian  spesifikasi  barang  yang  diterima/  konstruksi  yang dibuat  dengan  spesifikasi  dalam  dokumen  kontrak  yang  telah  disepakati  dengan  nilai loading factor sebesar 0,859 pada tabel matriks komponen rotasi. Pengadaan barang/jasa adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh  kementerian/lembaga/satuan  kerja perangkat  daerah/institusi  yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  (Pasal  1  Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015).
Pemerintah  membutuhkan  kerjasama  dengan  pihak  swasta/pihak  ketiga  untuk memberikan pelayanan publik seperti pembangunan  fasilitas  pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur  serta  penyelenggaraan  berbagai  pelatihan  dan  sosialisasi  bagi  masyarakat. Penyedia  barang/jasa  (pihak  ketiga)  harus  mencermati  isi  Surat  Perjanjian/SPK  beserta lampirannya  mengenai  Syarat-Syarat  Umum  Kontrak  (SSUK)  terkait  hak  dan  kewajiban penyedia. Untuk meminimalisasi ketidaksesuian spesifikasi pekerjaan/barang, maka SKPD harus  membuat  spesifikasi  pekerjaan  yang  baik  sesuai  dengan  kebutuhan,  membuat alternatif  spesifikasi  pekerjaan/barang  apabila  terjadi  ambiguitas  terhadap  spesifikasi pekerjaan/barangserta menjalin komunikasi yang baik dengan rekanan untuk memperkecil peluang terjadinya konflik.
3. Faktor Regulasi
Faktor  regulasi  memiliki  nilai eigen  value 1,714  dan  variansi  sebesar  8,572%. Variabel  pembentuk  faktor  regulasi  yaitu:  1)  tidak  adanya  mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan keuangan pada SKPD; 2) pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan tidak tersebar merata pada setiap SKPD; 3) keterlambatan  penetapan  standar  satuan  harga  sebagai  acuan  harga  setiap  unit barang/jasa dalam kegiatan yang mengakibatkan kelebihan/kekurangan anggaran; dan 4) kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai proyek yang besar dan perencanaan rumit membutuhkan proses lelang yang memakan waktu lama sehingga pelaksanaan kegiatan pada awal tahun belum dapat dilakukan.
Variabel dominan pada faktor regulasi adalah tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan keuangan pada SKPD dengan nilai loading factor sebesar 0,791  pada  tabel rotated  component  matrix .  Sehubungan  dengan  penerapan  anggaran berbasis  kinerja,  maka  pengendalian  manajemen  melalui  sistem  penilaian  kinerja  dapat dilakukan  dengan  cara  menciptakan  mekanisme  penghargaan  ( reward )  dan  sanksi ( punishment ). Reward dan punishment harus didukung dengan manajemen kompensasi yang  memadai  untuk  mendorong  dan  memotivasi  manajer  dalam  mencapai  tujuan organisasi (Halim dan Kusufi, 2012). Agar SKPD lebih tertib dan taat pada anggaran kas dalam DPA, maka perlu diatur melalui Peraturan Bupati tentang sanksi dan penghargaan yang akan diterima SKPD atas pengelolaan keuangan instansinya masing-masing. Selain itu,  perlu  disusun  indikator  kinerja  yang  tepat  sebagai  dasar  pemberian reward dan punishment secara objektif kepada karyawan.
4. Faktor Internal
Faktor internal memiliki nilai eigen value 1,406 dan variansi sebesar 7,031%. Item pernyataan pembentuk faktor internal SKPD adalah: 1) penyesuaian harga karena adanya kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif dasar listrik, rekening air, harga BBM dan lain- lain menyebabkan perubahan satuan maupun jumlah nominal pada rekening belanja; 2) anggaran kegiatan harus tercantum dalam KUA dan PPA yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah; 3) Uang Persediaan (UP) yang tersedia tidak mencukupi
untuk  membiayai  seluruh  kegiatan  operasional  SKPD  di  awal  tahun  sehingga  harus menunggu Bendahara Pengeluaran mengajukan Tambah Uang Persediaan (TU); dan 4) masa  penyusunan  anggaran  dari  tahap  penetapan  KUA  dan  PPA  hingga  pengesahan APBD  yang  relatif  pendek  menyebabkan  SKPD  kesulitan  dalam  mempersiapkan  data pendukung setiap kegiatan.
Variabel dominan pada faktor Internal adalah penyesuaian harga karena adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan perubahan satuan maupun jumlah nominal pada rekening belanja dengan nilai loading factor sebesar 0,785 pada tabel rotated component matrix .  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  sebelum  beredarnya  Surat  Edaran  Bupati tentang  pedoman  penyusunan  RKA  kepada  SKPD,  maka  Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah  perlu  membuat  kesepakatan  bersama  mengenai  besaran  harga/tarif  yang  akan dicantumkan  dalam  RKA-SKPD,  minimal  sebesar  pengeluaran  tahun  anggaran sebelumnya.
5. Faktor Administrasi
Faktor administrasi memiliki nilai eigen value 1,184 dan variansi sebesar 5,922%. Item  pernyataan  pembentuk  faktor  administrasi  adalah:  1)  penentuan  Harga  Perkiraan Sendiri  (HPS)  tidak  melalui  survei  pasar  yang  memadai  menyebabkan  nilai  alokasi anggaran kegiatan menjadi tidak tepat; 2) anggaran kegiatan belum bisa dicairkan karena keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) bulan sebelumnya; dan 3) kesalahan dalam pengajuan dokumen penatausahaan (SPP, SPM, SP2D) menyebabkan proses pencairan menunggu revisi dokumen selesai.
Variabel  dominan  pada  faktor  administrasi  adalah  penentuan  HPS  tidak  melalui survei pasar yang memadai menyebabkan nilai alokasi anggaran kegiatan menjadi tidak tepat dengan nilai loading factor sebesar 0,644 pada tabel rotated component matrix . HPS diperlukan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran barang dan jasa untuk  mendapatkan  harga  penawaran  yang  wajar,  dapat  dipertanggungjawabkan  dan dapat dilaksanakan oleh  rekanan sesuai dengan ketentuan kontrak.  Teknik penyusunan HPS dibuat berdasarkan survei pasar, data kontrak masa lalu, perhitungan harga satuan dan referensi harga lain-lain. Sehingga untuk menyusun HPS yang berkualitas diperlukan pendidikan dan pelatihan yang intensif bagi PPK serta diwajibkannya PPK untuk memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
6. Faktor SDM
Faktor SDM memiliki  nilai eigen  value 1,112 dan variansi sebesar 5,558%.  Item pernyataan  pembentuk  faktor  sumber  daya  manusia  yaitu:  1)  keengganan  SDM  untuk menjadi pejabat pengadaan barang/jasa akibat insentif yang tidak sebanding dengan risiko; dan 2) adanya penyedia barang/jasa (rekanan) yang mengajukan pencairan sekaligus di
akhir tahun, tidak bertahap sesuai dengan termin pembayaran yang ada di dalam dokumen kontrak menyebabkan pencairan dana tidak sesuai rencana anggaran kas.
Variabel dominan pada faktor SDM adalah keengganan SDM untuk menjadi pejabat pengadaan  barang/jasa  akibat  insentif  yang  tidak  sebanding  dengan  risiko  dengan  nilai loading factor sebesar -0,704 pada tabel rotated component matrix . Secara materi, imbalan yang diperoleh menjadi pejabat pengadaan barang/jasa maupun anggota kelompok kerja pada ULP tergolong kecil dibandingkan dengan risiko dan waktu yang harus dikorbankan, sehingga memberikan reward berupa honorarium yang lebih besar dari honorarium yang telah  ditetapkan  sebelumnya  diharapkan  dapat  mendorong  motivasi  para  pejabat pengadaan barang/jasa agar lebih giat dan berkompeten melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  permasalahan  penyerapan  anggaran  belanja pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo disebabkan oleh 6 (enam) faktor dengan memiliki  variansi  sebesar  62,49%,  sedangkan  sisanya  sebesar  37,51%  dijelaskan  oleh faktor  selain  keenam  faktor  tersebut.  Adapun  urutan  prioritas  faktor  dari  keenam  faktor tersebut  yaitu:  (1)  faktor  perencanaan  yang  menjelaskan  variasi  seluruh  item  sebesar 24,31%, (2) faktor pengadaan barang/jasa yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 11,10%, (3) faktor regulasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,57%, (4) faktor internal yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,03%, (5) faktor administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,92%, dan (6) faktor  SDM yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,56%.

## Saran
Saran/rekomendasi  yang  dapat  diberikan  untuk  perbaikan  kebijakan  teknis berkaitan dengan penyerapan anggaran belanja SKPD antara lain:
1.  Koordinasi dan komunikasi yang baik antar pejabat pengelola keuangan masing- masing SKPD untuk menyusun anggaran kas dengan lebih cermat.
2.  SKPD harus membuat spesifikasi pekerjaan yang baik sesuai dengan kebutuhan beserta alternatif spesifikasi pekerjaan/barang dan menjalin komunikasi yang baik dengan rekanan untuk meminimalkan konflik.
3.  Menyusun Peraturan Bupati tentang sanksi dan penghargaan yang akan diterima SKPD  atas  pengelolaan  keuangan  instansinya  serta  menetapkan  indikator  yang tepat untuk mengukur kinerja tersebut.
4.  Tim anggaran Pemerintah Daerah perlu membuat kesepakatan bersama mengenai besaran harga/tarif yang akan dicantumkan dalam RKA-SKPD.
5.  Mengadakan  sosialisasi  tentang  peraturan  terkait  mekanisme  penatausahaan APBD, pelatihan intensif atas aplikasi pendukungnya, dan Diklat bagi SDM yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa.
6.  Memberikan reward untuk  mendorong  motivasi  para  pejabat  pengadaan barang/jasa agar lebih giat dan berkompeten melaksanakan tugasnya.
Keterbatasan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yang hanya terbatas pada satu  kabupaten  yaitu  Kabupaten  Situbondo,  sementara  permasalahan  penyerapan anggaran  umumnya  dialami  oleh  sebagian  besar  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Pada penelitian  berikutnya  dapat  ditambahkan  lokasi/obyek  penelitian  misalnya  seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan hipotesis  berdasarkan  faktor-faktor  yang  telah  diidentifikasi  memengaruhi  penyerapan anggaran,  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  masing-masing  faktor  tersebut terhadap penyerapan anggaran belanja SKPD.

## Daftar Referensi
Economic  Development  Policy  and  Research  Department.  2011. Absorptive  Capacity Constraints.  The  Causes  and  Implications  for  Budget  Execution .  Ministry  of  Finance, Planning and Economic Development Uganda.
Gunawan, Imam. 2016. Pengantar Statistika Inferensial . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Halim,  Abdul  dan  Kusufi,  Muh.  Syam.  2012. Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor Publik:  Dari  Anggaran  Hingga  Laporan  Keuangan,  dari  Pemerintah  Hingga  Tempat Ibadah . Jakarta: Salemba Empat.
Herriyanto,  Hendris.  2012.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Keterlambatan  Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis . Jakarta: Universitas Indonesia.
Nordiawan,  Deddi,  Putra,  Iswahyudi  Sondi  dan  Rahmawati,  Maulidah.  2012. Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006. Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  15  Mei  2006.  Jakarta:  Departemen  Dalam  Negeri Republik Indonesia- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015. Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang  /  Jasa Pemerintah . 16 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5. Jakarta.
Rozai,  Muhrom  Ali  dan  Subagiyo,  Lilik.  2015.  Optimalisasi  Penyerapan  Anggaran  Dalam Rangka  Pencapaian  Kinerja  Organisasi  (Studi  Kasus  Pada  Inspektorat  Kabupaten Boyolali). Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia. Vol. 9, No.1: 72-89.