ISSN 2746-3249
Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA
terhadap Belanja Modal

## Sugianoor*, Saipudin
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
*sugianoor.ulm@gmail.com

## Abstract
This  research  aimed  to  analyze  the  effect  of  local  taxes,  levies,  balance  funds,  and SiLPA on capital expenditures. The population used in this study were districts/cities in South Kalimantan, this study used quantitative research methods, and this data analysis technique used panel data with multiple linear regression and secondary data for nine years (2011-2019). Capital expenditures have an important role in improving public services, such as increasing the  value  of  assets  and  obtaining  assets,  and  improving  public  facilities  with  regional expenditures, which are effective in increasing the regional economy, such as increasing the useful life or adding value to road and bridge, irrigation and network assets.
In the results of this study, the results of the linear regression analysis conducted show that the variables of Local Taxes and levies on districts and cities in South Kalimantan are not significant to capital expenditure and have a positive value, which means that the variables of Regional  Taxes  and  Regional  Levies  have  a  significant  relationship  direction  of  Capital Expenditures but has no effect on Capital Expenditures. Balanced Funds in districts and cities in South Kalimantan have a positive value and significant effect on capital expenditure. Silpa in  districts  and  cities  in  South  Kalimantan  has  a  significant  positive  effect  on  capital expenditure, which means that the Balanced Fund and SiLPA variables have a unidirectional relationship,  meaning  that  it  decreases.  -the  increase  in  the  Balancing  Fund  and  SiLPA variables in districts and cities in South Kalimantan affects capital expenditure.
Keywords: Local  Taxes;  Regional  Retribution;  Balancing  Funds;  SiLPA;  Capital Expenditures.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan,  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  SiLPA  terhadap  Belanja  Modal.  Populasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan,  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif,  dan  teknik  analisis  data  ini  menggunakan  data panel dengan regresi linear berganda dan menggunakan data sekunder dalam jangka waktu 9 tahun  (2011-2019).  Belanja  modal  memliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  pelayanan publik seperti dapat menambah nilai aset dan memperoleh aset, meningkatkan  fasilitas umum dengan  pengeluaran  belanja  daerah  yang  efektif  untuk  meningkatkan  perekonomian  daerah seperti meningkatkan masa manfaat atau menambah nilai aset jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
Pada  hasil  penelitian  ini,  dengan  hasil  analisis  regresi  linear  yang  dilakukan menunjukan  bahwa  variabel  Pajak  Daerah  dan  retribusi  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di Kalimantan Selatan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan memiliki nilai yang positif, yang berarti pada variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki hubungan yang searah terhadap Belanja Modal tetapi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Perimbangan pada  kabupaten  dan  kota  di  Kalimantan  Selatan  memiliki  nilai  yang  Positif,  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan SiLPA pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  Belanja  Modal,  yang  berarti  pada  variabel  Dana Perimbangan dan SiLPA memiliki hubungan yang searah artinya turun-naiknya variabel Dana
Perimbangan dan SiLPA pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Kata Kunci :  Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Dana Perimbangan; SiLPA; Belanja Modal.

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan ekonoomi  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  sebaliknya,  pertumbuhan  ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah khususnya pada  kabupaten/kota  merupakan  awal  yang  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  dan untuk    meningkatkan  pembanguan  dengan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  dengan meningkatkan    APBD,  APBD  merupakan  salah  satu  instrumen  kebijakan  yang  digunakan untuk  mensejahteraan  masyarakat  di  daerah  dengan  meningkatkan  fasilitas  dan  pelayanan umum,  pengadaaan  tersebut  didapat  melalui  belanja  modal  dimana  pendanaanya  didapat melalui  pendapatan  daerah,  perwujudan  itu  dapat  dilaksanakan  dengan  penetapan  APBD, dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana yang disetujui oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu berupa rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia dan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.
Kalimantan  selatan  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  dengan ibukota  Banjarmasin  yang  dijuluki  kota  seribu  sungai  dengan  luas  wilayah  98,46 𝑘𝑚 2 dan berdasarkan  data  BPS  kota  Banjarmasin  tahun  2016,  kota  Banjarmasin  memiliki  peduduk sebanyak  675.440  jiwa  dengan  kepadatan  9.381  jiwa  per 𝑘𝑚 2 ,  secara  keseluruhan  provinsi kalimantan  selatan  memiliki  penduduk  4,2  juta  jiwa  (2019)  dengan  luas  wilayah  sebesar 37.530,52 𝑘𝑚 2 . pada pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di kalimantan selatan jumlah penduduk per-jiwa semakin meningkat tiap tahunnya, Berkaitan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar untuk mensejahterakan penduduk pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan  pembangunan pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur yang baik agar masyarakat  dapat    membuat  perkembangan  perekonomian  jadi  lebih  baik.  Belanja  daerah dalam anggaran APBD diharapkan pendanaan pendapatan daerah dapat mempengaruhi belanja daerah khususnya pada belanja modal karena dapat memperoleh aset dan menambah nilai aset sehinngga dapat memajukan infrastruktur pembangunan daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

## Belanja Daerah
Undang-undang  no  33  tahun  2004,  semua  kewajiban  Daerah  yang  diakui  sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan merupakan Belanja daerah. Komposisi secara Nasional dari belanja daerah pada APBD dibagi menjadi 4 bagian utama yaitu :  Belanja pegawai,  belanja modal, belanja barang  dan jasa, dan belanja lainya.

## Belanja Modal
Permendagri  no  33  tahun  2019,  Belanja  modal  digunakan  untuk  menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan/pembelian  perolehan asset yang memberi manfaat lebih  dari  12  bulan,  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan  daerah,  dan  batas  minimal kapasitas  aset.  Dapat  dilhat  dalam  komponen  utama  APBD  secara  Nasional  pada  Belanja Daerah,  belanja  yang  dapat  dioptimalkan  pada  APBD  yang  dapat  meningkatkan  pelayanan publik  seperti  Belanja  Modal  dapat  menambah  nilai  aset  dan  memperoleh  aset  untuk meningkatkan  fasilitas  umum  dengan  pengeluaran  belanja  daerah  yang  efektif  untuk meningkatkan  perekonomian  daerah  seperti  menambah  nilai  aset  dan  meningkatkan  masa manfaat jalan dan jembatan, jaringan dan irigasi.

## Pajak Daerah
Undang-undang Republik Indonesia no. 28 tahun, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  adalah  merupakan  pajak  daerah.  Pajak  atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah sebagai penerimaan  pajak  daerah.  Sumber  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  yaitu penerimaan  pajak  daerah  yang  merupakan  salah  satu  yang  digunakan  untuk  menjalankan program-program kerjan pemerintah.

## Retribusi Daerah
Undang-undang no. 28 tahun 2009, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk kepentingan pribadi atau badan merupakan arti dari retribusi daerah. Retribusi  daerah sebagaimana pajak daerah, merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting  untuk  membiayai  pembangunan.  Selain  itu,  keduanya  bersifat  dipaksakan  dan dibebankan  kepada  masyarakat.  Bila  masyarakat  taat  bayar  keduanya,  maka  akan  tercapai kesejahteraan bersama.

## Dana Perimbangan
Dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah (otonom) sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal adalah merupakan dana perimbangan atau pendapatan transfer. Dana perimbangan bertujuan mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  dan  pemerintahan  daerah  dan  antar- pemerintah daerah. Dana perimbangan terus meningkat setiap tahunnya, pendanaan tersebut ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

## SiLPA
SiLPA (dengan huruf i kecil) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran, yang dimana SiLPA ialah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Permendagri  no.33  tahun  2019  Penganggaran  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Tahun Sebelumnya  (SiLPA).  Undang-undang  no.33  tahun  2004,  tentang  perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, SiLPA merupakan sumber pembiayaan defisit pada APBD dan digunakan apabila defisit mencapai 3% atau tidak lebih dari 3%.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  oleh  Khoirul  Ifa  (2017),  dengan  judul  penelitian  “Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur” pada penelitian ini menunjukkan hasil Secara parsial variabel PAD, DAU, DAK, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.                                                                   Secara simultan PAD, DAU, DAK, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Penelitian dilakukan oleh Sandry Yossi, dkk (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  belanja  modal  (Studi  Pada  Kabupaten  Bolaang Mongondow Periode 2004-2013)” hasilnya ini menunjukan bahwa variabel Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal dan variabel pajak daerah dan  retribusi secara parsial  juga tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 7% terhadap variabel belanja modal, sedangkan sebesar 93% dipengaruhi oleh variabel lain.
Penelitian oleh Rachmi Intani (2018), dengan judul penelitian “Pengaruh pajak daerah, retribusi  daerah,  dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja  modal  pada  pemerintah  daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016” penelitian ini menyatakan hasil bahwa  pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, retribusi daerah berpengaruh
positif  terhadap  belanja  modal,  dan  dana  perimbangan  berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal.

## METODE Ruang lingkup dan objek penelitan
Dalam penelitian ini terdiri dari variabel Dependen (Y) adalah Belanja Modal kab/kota di Kalimantan Selatan, variabel Independen (X1) adalah Pajak Daerah kab/kota di Kalimantan Selatan, variabel  Independen (X2)  adalah Retribusi  Daerah  kab/kota di  Kalimantan Selatan, variabel Independen (X3) adalah Dana perimbangan kab/kota di Kalimantan Selatan, variabel Independen  (X4)  adalah  SiLPA  kab/kota  di  Kalimantan  Selatan.  Data  di  ambil  dari  DJPK kemenku kabupaten/kota Kalimantan Selatan tahun 2011-2019.

## Jenis dan sumber data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  di  ambil  dari DJPK.kemenku  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan.  Data  bersifat time  series dan cross section yaitu gabungan dari kedua data disebut data panel dengan periode 2011 - 2019.

## Metode analisis
Penelitian  ini  menggunakan Generalized  Least  Square (GLS),  digunakan  untuk  melihat Pengaruh  Pajak  Daerah,Retribusi  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  SiLPA  terhadap  Belanja Modal  di  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan.  Widarjono  (2009)  model random  effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy . Metode analisis data panel dengan model random effect menggunakan pendekatan Generalized Least  Squares (GLS)  sehingga  tidak  perlu  dilakukan  uji  asumsi  klasik  tetapi,  ada  beberapa syarat  yang  harus  dipenuhi  dan  apabila  syarat  tersebut  terpenuhi  maka  model  regresi  linear tersebut dikatakan BLUE ( Best Linear Unbiased Estimation) , dan asumsi kalsik adalah syarat- syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear agar valid sebagai alat penduga. Secara matematis  model  persamaan  yang  digunakan  pada  penlitian  ini  adalalah  data  panel  yaitu gabungan dari data cross section dan time series sebagai berikut :
𝑌 𝑖𝑡 = α + β1X1 𝑖𝑡 + β2X2 𝑖𝑡 + β3X3 𝑖𝑡 + β4X4 𝑖𝑡 +  µ
Dimana : Y    = Belanja Modal                    β1, β2, β3 = parameter yang diukur X1  = Pajak Daerah                                     α = konstanta X2  =  Retribusi Daerah i  = kab/koat di kalimantan selatan X3  = Dana Perimbangan                           t   = 2015-2019 X4  = SiLPA                                               µ = error
Pada  analisis  regresi  untuk  mepermudah  persamaan,  maka  persamaan  tersebut  di transform kedalam bentuk logaritma natural (Ln) sebagai berikut :
𝐿𝑛𝑌 𝑖𝑡 = α + β1LnX1 𝑖𝑡 + β2LnX2 𝑖𝑡 + β3LnX3 𝑖𝑡 + β4LnX4 𝑖𝑡 +  µ
Dimana : LnY    = Belanja Modal                    β1, β2, β3 = parameter yang diukur LnX1  = Pajak Daerah                                     α = konstanta LnX2  =  Retribusi Daerah i  = kab/kota di kalimantan selatan
LnX3  = Dana Perimbangan                           t   = 2015-2019
LnX4  = SiLPA                                               µ = error Sebelumnya pada penelitian ini memerlukan adanya pengujian asumsi klasik
1. Uji Asumsi Klasik
Dalam  mengambil  kesimpulan  hasil  regresi,  jadi  model  persamaan  harus  terbebas  dari penyimpangan asumsi klasik. Pada penelitian ini menggunakan penelaahan uji normalitas dan uji multikolinearitas.

## 2. Uji statistik
Selanjutnya  dilakukan  uji  Statistik  terdiri  dari  uji  F,  uji  T,  dan  uji R 2 (koefisien determinasi) sebagai berikut :

## HASIL DAN ANALISIS Deskripsi Variabel Penelitian Belanja Modal
Pada provinsi kalimantan selatan kita dapat melihat perbandingan belanja modal pada kabupaten dan kota pada waktu 3 tahun terakhir. Data belanja modal pada kabupaten/kota di Kalimantan  Selatan  pada  3  tahun  terakhir  pada  kab.  Banjar,  HSS,  HSU,  Tapin,  kota Banjarmasin, dan kab. Tanah bumbu yang mengalami peningkatan, sedangkan pada kabupaten lainya fluktuatif atau tidak stabil.  Hal  mungkin saja disebabkan kondisi  perekonomian yang kurang stabil/baik sehingga pendapatan daerah kurang stabil/terealisasi dengan  baik. Hal ini harus  menjadi  perhatian  oleh  pemerintah  daerah,  pendapatan  daerah  merupakan  pendanaan terhadap  belanja  daerah  dimana  belanja  modal  merupakan  hal  dari  belanja  tersebut,  dimana belanja  modal  merupakan  pengadaan  aset  tetap  dan  menambah  nilai  aset  sehingga  dapat memperlancar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## Pajak Daerah
Berikut ini perbandingan realisasi pajak daerah pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2017-2019 pada kabupaten Banjar, kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu sungai tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah laut, Tapin, kota Banjarbaru, kota Banjarmasin, dan kabupaten Balangan makin meningkat dalam 3 tahun. Hal ini akan terus meningkat apabila pembangunan daerah makin meningkat dan diiring meningkatnya kendaraan bermotor,pembangunan hotel,tempat hiburan,dan parkir hal berdapat positif terhadap peningkatan pajak daerah pada pendapatan daerah.

## Retribusi Daerah
Berikut  ini  perbandingan  realisasi  retribusi  daerah  pada  kabuapten  dan  kota  di Kalimantan  Selatan  tahun  2017-2019,  data  retribusi  daerah  fluktuatif  atau  tidak  stabil  pada beberapa  kabupaten  dan  kota,  sedangkan  kabupaten  dan  kota  yang  mengalami  peningkatan pada Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong, Banjarmasin, dan Tanah Laut. Hal mungkin saja  disebabkan  kondisi  perekonomian  yang  kurang  stabil/baik  sehingga  retribusi  daerah kurang stabil/terealisasi dengan baik. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dimana  retribusi  daerah  bagian  dari  pendapatan  asli  daerah  dimana  merupakan  pendanaan dalam pembanguan daerah.

## Dana Perimbangan
Berikut  ini  perbandingan  realisasi  dana  perimbangan  pada  kabupaten  dan  kota  di Kalimantan  Selatan  tahun  2017-2019,  pada  data  dana  perimbangan  kabupaten  dan  kota  di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini harus di perhatikan sebab dana perimbangan merupakan sumber pendanaan yang merupakan bagian dari  pendapatan  daerah  dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah,  diharapkan  penggunaan pendaan dari dana perimbangan dapat digunakan secara optimal.

## SiLPA
Pada data SiLPA dalam kurun waktu 3 tahun 2017-2019  pada kabupaten dan kota di Kalimantan  Selatan,  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  yang  meningkat  tiap  tahunya  pada kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah,  kota  Banjarbaru,  kota  Banjarmasin,  dan  kabupaten  Tanah Bumbu,  terdapat  di  beberapa  kabupaten  dan  kota  mengalami  peningkatan  pada  SiLPA diharapkan penggunaan pendanaan daerah dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Hal ini harus diperhatikan sehinga SiLPA digunakan secara optimal dan pendanaan tiap periode digunakan dengan optimal.

## Analisis Data
Model persamaan yang digunakan pada penlitian ini adalalah data panel yaitu gabungan dari data cross section dan time series. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal diPengaruhi Pajak  Daerah,Retribusi  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  SiLPA  di  kabupaten/kota  di Kalimantan  Selatan,  penelitian  ini  menggunakan Generalized  Least  Square (GLS). Sebelumnya pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

## Uji Asumsi Klasik
Untuk  mengambil  kesimpulan  berdasarkan  hasil  regresi,  maka  model    persamaan  harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari :

## Uji Normalitas
Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  normalitas  pada  model  regresi  menggunakan metode uji Jarque-Bera. Dari hasil data dapat dilihat nilai prob.JB hitung sebesar 0,982074 > 0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  residul  terdistribusi  normal,  artinya  asumsi  klasik  tentang kenormalan pada kabuapaten dan kota di Kalimantan Selatan telah terpenuhi.

## Uji Multikolinearitas
Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antar  variabel  independen,  pada  model  regresi  dapat  diketahui  dari  koefisein  yang  melebihi 0,80 antara dua variabel independen menjadi petanda terjadi masalah multikolinearitas serius. Hasil uji multikolinearitas pada kab/kota di kalimantan selatan menunjukan tidak terdapat nilai yang berkorelasi tinggi antar variabel independen, tidak melebihi 0,80 dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

## Hasil regresi linear berganda
Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Data Panel di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-
2019
Sumber : Data diolah eviews 9
Variabel CEM FEM REM Constant 5.359 (3.502) -5.594 (4.492) 5.359 (3.305) Variabel Independen : Pajak Daerah (X1) 0.036 (0.034) 0.007 (0.070) 0.036 (0.032) Retribusi Daerah (X2) 0.018 (0.046) 0.228 (0.070) *** 0.018 (0.044) Dana Perimbangan (X3) 0.710 (0.130) *** 0.960 (0.182) *** 0.710 (0.123) *** SiLPA (X4) 0.010 (0.003) *** 0.010 (0.003) *** 0.010 (0.003) *** Diagnostics : Total observasi 117 Jumlah observasi 13 Jumlah tahun 9 F-statistic 23.424 *** 8.182 *** 23.424 *** R-squared 0.456 0.567 0.456 Ads R-squared 0.436 0.498 0.436 SE of regresion 0.281 0.266 0.281 Chow Test (prob>F) 0.020 Hausman Test (prob>chi2) 0.0006
simbol signifikan : *** alpha 1%, ** alpha 5%, * alpha 10 %, tidak berbintang berarti tidak signifikan
Pada analisis regresi data panel dapat dilihat hasil dari pengujian permodelan data panel yaitu berdasarkan perbandingan uji chow dan uji hausman dapat dilihat nilai prob < alpha 0,05 maka model FEM yang di pilih, berdasarkan F-statistik dari ketiga model signifikan, model pada data FEM memiliki nilai R-squared yang tinggi yaitu 0.567 sedangkan model REM R- squared  hanya  0.456,  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  model  yang  tepat  dan  baik untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu model metode REM
Dari hasil analisis regresi model REM, maka dapat diolah persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 5.359 + 0.036 X1 + 0.018 X2 + 0.710 X3 + 0.010 X4 Prob = 0.2662 X1      0.6736 X2    0.0000X3  0.0015X4
a. Konstan pada persamaan regresi memiliki arah positif (5.359)  menyatakn bahwa jika seluruh variabel independen sama dengan nol (0) maka belanja modal akan naik sebesar 5,36 %.
b. Pajak  Daerah  (X1)  mempunya  koefisien  sebesar  0.036  bertanda  positif  menunjukan jika pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka pendanaan belanja modal naik sebesar 0.2662  dengan asumsi variabel lainnya tetap (cateris paribus).
c. Retribusi  Daerah  (X2)  mempunyai  koefisien  sebesar  0.018  dan  bertandakan  positif, artinya  menujukan  bahwa  jika  retribusi  daerah  meningkat  sebesar  1%  maka  belanja modal meningkat sebesar 0.6736 dengan asumsi variabel-variabel lainya tetap (cateris paribus).
d. Dana Perimbangan (X3) mempunyai nilai sebesar 0.710  bertanda positif menunjukan jika dana perimbangan  mengalami  peningkatan  sebesar 1% maka pendanaan belanja modal meningkat sebesar 0.0000 dengan asumsi variabel lainnya tetap (cateris paribus).
e. SiLPA (X4) mempunyai nilai sebesar 0.010 bertanda positif menunjukan jika SiLPA mengalami peningkatan sebesar 1% maka pendanaan belanja modal meningkat sebesar 0.0015 dengan asumsi variabel lainnya tetap (cateris paribus).

## Uji Statistik Uji Simultan (Uji Statistik F)
Berdasarkan hasil analisis tabel menggunakan eviews 9, nilai 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 23.424 dan  probabilitas  F  sebesar  0.000  dalam  taraf  signifikan  prob.F  hitung  <  0,05  maka  dapat disimpulkan  model  regresi  yang  diestiminasi  layak  untuk  digunakan  menjelaskan  pengaruh pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dana perimbangan (X3) dan SiLPA (X4) terhadap variabel terikat belanja modal (Y).

## Uji Parsial (Uji Statistik T)
Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  variabel pajak  daerah memiliki 𝑇 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 1.118 dan  probabilitasnya  sebesar  0.2662,  maka  varibel  pajak  daerah  tidak  berpengaruh signifikan dan nilai koefisiensi regresi sebesar 0.036 menunjukan pajak daerah memiliki nilai positif artinya pajak daerah memiliki hubungan yang searah terhadap belanja modal di kab/kota di Kalimantan Selatan. Hasil analisis menunjukan bahwa variabel retribusi daerah memiliki 𝑇 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0.422 dan probabilitasnya sebesar 0.6736, maka varibel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan dan nilai koefisiensi regresi sebesar 0.018 menunjukan retribusi daerah memiliki nilai positif artinya retribusi daerah memiliki hubungan yang searah terhadap belanja modal  di  kab/kota  di  Kalimantan  Selatan.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  variabel dana perimbangan memiliki 𝑇 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar  5.772 dan  probabilitasnya  sebesar  0.0000,  maka varibel dana perimbangan berpengaruh signifikan dan nilai koefisiensi regresi sebesar 0.710 menunjukan  dana  perimbangan  berpengaruh  positif  artinya  dana  perimbangan  memiliki hubungan  yang  searah  dan  berpengaruh  terhadap  terhadap  belanja  modal  di  kab/kota  di Kalimantan  Selatan.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  variabel SiLPA memiliki 𝑇 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3.247 dan probabilitasnya sebesar 0.0015, maka varibel SiLPA berpengaruh signifikan
ISSN 2746-3249
dan  nilai  koefisiensi  regresi  sebesar  0.010 menunjukan  SiLPA  berpengaruh  positif  artinya SiLPA memiliki hubungan yang searah dan berpengaruh terhadap belanja modal di kab/kota di Kalimantan Selatan.
Uji 𝐑 𝟐 (Koefisien Determinasi)
Uji  koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  mengetahui  berapa  besar  pengaruh  semua variabel  independen terhadap variabel  dependen.  Berdasarkan hasil perhitungan determinasi pada  kabupaten  dan  kota  di  Kalimantan  Selatan  diperoleh  angka  R-squared  sebesar  0.456, maka  didapat  nilai  koefisien  determinasi (R 2 ) sebesar  45.6%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa variabel  independen  :  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dana  perimbangan  dan  SiLPA  mampu menerangkan variabel dependen : belanja modal sebesar 45.6% selebihnya 54.4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam variabel penelitian.

## Pembahasan Hasil Analisis
Analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  data  panel  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah belanja  modal  dipengaruhi  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dana  perimbangan  dan  SiLPA  di kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  tahun  2011-2019,  serta  variabel  apakah  yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh,  pajak  daerah  pada  kab/kota  di  Kalimantan Selatan  tidak  berpengaruh  signifikan  dengan  nilai  prob.  0.2662  dan  nilai  koefisein  bernilai positif  yaitu  0.036  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  T,  menunjukan  bahwa  setiap  peningkatan  1% pajak  daerah  akan  mengakibatkan  peningkatan  belanja  modal  sebesar  3,6  adanya  hubungan positif antara pajak daerah terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan atau penurunan pajak daerah memiliki hubungan yang searah terhadap belanja modal. Pajak daerah pada kab/kota di Kalimantan Selatan tidak signifikan hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan sangat tergantung pada aliran dana transfer atau dana perimbangan sebagai  pembiayaan  pembangunan  dan  pemerintahan  daerah.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari APBD  kab/kota  di  Kalimantan  Selatan  dibeberapa  tahun  terakhir,  pada  dana  perimbangan memiliki aliran dana yang tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, ini menunjukan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer atau dana perimbangan.

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal
Berdasarkan penelitian yang diperoleh, retribusi daerah pada kab/kota di Kalimantan Selatan tidak berpengaruh signifikan dapat dilihat dari uji T pada tabel 3, dengan nilai prob. 0.6736 dan nilai koefisein bernilai positif yaitu 0.018 menunjukan bahwa setiap peningkatan 1%  retribusi  daerah  akan  mengakibatkan  peningkatan  belanja  modal  sebesar  1,8  %  dan sebaliknya.  Adanya  hubungan  positif  antara  retribusi  daerah  terhadap  belanja  modal memberikan arti bahwa peningkatan retribusi daerah memberikan hubungan searah tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah pada kab/kota di Kalimantan Selatan tidak signifikan hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan sangat  tergantung  pada  aliran  dana  transfer  atau  dana  perimbangan  sebagia  pembiayaan pembangunan  dan  pemerintahan  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  APBD  kab/kota  di Kalimantan Selatan, pada dana perimbangan memiliki aliran dana yang tinggi dan meningkat di  beberapa  tahun  terakhir  dibandingkan  pendapatan  asli  daerah  yaitu  pajak  daerah  dan retribusi daerah di  beberapa tahun terakhir ini menunjukan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer atau dana perimbangan.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh,  dana  perimbangan  berpengaruh  signifikan dapat dilihat pada uji T pada tabel 3 dengan prob. 0.0000 dan nilai koefisien bernilai positif yaitu 0.710 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% retribusi daerah akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 71% dan sebaliknya. Adanya hubungan positif antara dana
ISSN 2746-3249
perimbangan terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan atau penurunan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan sangat tergantung pada aliran dana transfer atau dana perimbangan sebagai  pembiayaan  pembangunan  dan  pemerintahan  daerah.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari APBD kab/kota di  Kalimantan Selatan, dana perimbangan memiliki aliran  dana yang tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah ini menunjukan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer atau dana perimbangan.

## Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh,  SiLPA  berpengaruh  signifikan  dapat  dilihat pada  uji  T  pada  tabel  3  dengan  prob.  0.0015  dan  nilai  koefisien  bernilai  positif  yaitu  0.010 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% SiLPA akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 1% dan  sebaliknya. Adanya hubungan positif antara SiLPA terhadap belanja modal  memberikan  arti  bahwa  peningkatan  atau  penurunan  SiLPA  berpengaruh  terhadap belanja modal. SiLPA (dengan huruf i kecil) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran, yang dimana SiLPA ialah selisih  lebih realisasi  penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.  Pelampauan  pembiayaan  diharapkan  dapat    meningkatkan  pelayanan  masyarakat dengan meningkatkan Infrstruktur pembanguan daerah.

## PENUTUP Implikasi Implikasi Teoritis
Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandry Yossi, dkk (2015) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal  di  kabupaten  Bolaang mongondow,  hal  tersebut  disebabkan  pemerintah  tersebut  lebih  tergantung  kepada  dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Intani (2018) terdapat pengaruh positif dana  perimbangan  terhadap  belanja  modal,  ini  munjukan  bahwa  ada  hubungan  searah  dana perimbangan  terhadap  belanja  modal,  dimana  dana  perimbangan  diberikan  untuk  mengatasi kesenjangan pendanaan yang terjadi antar daerah.
SiLPA  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  belanja  modal,  hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ifa (2017) terdapat pengaruh signifikan positif  SiLPA  terhadap  belanja  modal.  SiLPA  merupakan  sisa  lebih  perhitungan  anggaran, yang  dimana  SiLPA  ialah  selisih  lebih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  selama  satu periode  anggaran.  Pelampauan  atau  sisa  lebih  anggaran  pembiayaan  diharapakan  dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan Infrstruktur pembanguan daerah .

## Impilikasi Praktis
Implikasi  praktis  pada  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  masukan  untuk  pemerintah, khususnya pemerintah daerah mengenai pajak daerah,retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap  belanja  modal  di  kabuapten  dan  kota  di  Kalimantan  Selatan.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini  yang  dapat  menjadi  masukan  kepada  pemerintah  daerah  :  mengoptimalkan penggunaan  pendanaan  yang  diperoleh  dari  pajak  dan  retribusi  daerah  agar  dapat pengalokasiannya untuk  meningkatkan belanja daerah untuk  pembangunan daerah dan dana perimbangan dan SiLPA harus dialokasikan secara baik dan optimal untuk pembiayaan belanja seperti belanja modal.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :  Data  pada  penelitian  ini  hanya menggunakan 9 tahun observasi penelitian, karena keterbatasan data yang didapatakan, data
ISSN 2746-3249
penelitian  ini  tidak  menggunakan  data  penelitian  tahun  terbaru,  karena  tahun  terbaru  sulit didapatkan,  keterbatasan  variabel  yang  di  teliti  oleh  peneliti.  Peneliti  hanya  mengunakan  4 varibel  saja,  padahal  memungkan  ada  variabel  lain    yang  mempengaruhi  belanja  modal, keterbatasan buku sebagai bahan pendukung dan bacaan penelitian ini, karena peneliti hanya mencari bahan pendukung dan bacaan penelitian di internet.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan pada penelitian ini sebagai berikut : 1. Pajak daerah pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan tidak  signifikan  terhadap  belanja  modal  dan  memiliki  nilai  yang  positif.  Adanya  hubungan positif antara pajak daerah terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan atau penurunan pajak daerah memberikan hubungan  searah tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal. 2. Retribusi daerah pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan tidak berpengaruh signifikan.  Adanya  hubungan  positif  antara  retribusi  daerah  terhadap  belanja  modal memberikan arti bahwa peningkatan retribusi daerah memberikan hubungan searah tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 3. Dana perimbangan pada kabupaten dan kota di  Kalimantan  Selatan  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal,  adanya  hubungan signifikan  positif  antara  dana  perimbangan  terhadap  belanja  modal  memberikan  arti  bahwa peningkatan atau penurunan dana perimbangan berpengaruh searah terhadap belanja modal. 4. SiLPA  pada  kabupaten  dan  kota  di  Kalimantan  Selatan  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja  modal,  adanya  hubungan  signifikan  positif  antara  SiLPA  terhadap  belanja  modal memberikan  arti  bahwa  peningkatan  atau  penurunan  SiLPA  berpengaruh  searah  terhadap belanja  modal.  5.  Secara  simultan  atau  bersama-sama  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dana perimbangan  dan  SiLPA  perpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal.  6.  Koefisien determinasi berdasarkan hasil perhitungan determinasi pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan diperoleh angka sebesar 0.456. Nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 45.6%. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen hanya dapat menerangkan variabel dependen sebesar 45.6% selebihnya 54.4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam variabel penelitian.

## Saran
Saran dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan : a). mengoptimalkan penggunaan pendanaan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah agar dapat pengalokasiannya untuk meningkatkan belanja daerah untuk pembangunan daerah. b). Dana perimbangan dan SiLPA harus dialokasikan secara baik dan optimal  untuk  pembiayaan  belanja  seperti  belanja  modal  untuk  peningkatan  pembanguan daerah  sehingga  perekonomian  daerah  meningkat.  2.  Bagi  masyarakat  :  a).  Masyarakat diharapkan  dapat  membantu  pemerintah  daerah  dengan  membayar  pajak  tepat  waktu,  serta membayar retribusi daerah atas jasa yang didapatkan oleh pemerintah. b). Masyarakat sebagai pengguna dan pengawas pembanguan infrastruktur daerah diharapkan menjaga dan mengawasi pemerintahan  daerah  dan  dapat  memberikan  kritik  dan  saran  terhadap  pemerintah  untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi  lebih  baik.  3. Bagi  peneliti selanjutnya :  a). Bagi peneliti  selanjutnya  sebaiknya    dapat  menggunakan  rentang  waktu  yang  lebih  panjang.  b). Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambah variabel independen lain untuk memperoleh hasil yang lebih relevan dan berpengaruh terhadap belanja modal.

## BIBLIOGRAPHY
Amri, Nur Fadhila. (2019). Pengertian Belanja Modal, Jenis dan Kriteria Belanja        Modal.
< https://www.e-akuntansi.com/pengertian-belanja-modal-jenis-dan-kriteria-belanja- modal/> (diakses pada tanggal 21 april 2020)
Anonim. (2013). Pengertian Dana Perimbangan atau Dana Transfer .
< https://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/12/pengertian-dana-perimbangan- atau-dana.htmlv > (diakses pada tanggal 21 april 2020) Anonim. (2019). Uji Asumsi Multikolinearitas Dengan Eviews. < https://www.marisscience.com/2019/04/uji-asumsi-multikolinearitas- dengan.html > (diakses pada tanggal 30 agustus 2020) Anonim. (2019). Pengertian Dana Perimbangan Adalah: Fungsi dan Jenisnya . < https://www.pengadaan.web.id/2019/04/pengertian-dana-perimbangan- adalah.html >(diakses pada tanggal 12 Februari 2020) Anonim. (2018). Tutorial Regresi Data Panel dengan Eviews 9 (bagian 2).
< https://catatanis.wordpress.com/2018/07/17/tutorial-regresi-data-panel-dengan- eviews-9-bagian-2/   > ( diakses pada tanggal 23 juni  2020)
Anonim. Profil  Provinsi  Kalimantan  Selatan .  < https://kalsel.bpk.go.id/profil-provinsi- kalimantan-selatan/ > ( diakses pada tanggal 1 maret 2021)
Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan (2018). Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab/Kota (Persen) 2007-2018.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apa saja sumber-sumber pendapatan daerah. < http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan- daerah> (diakses pada tanggal 12 Februari 2020)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apa yang  dmaksud  dengan  silpa < http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang- dimaksud-dengan-silpa > (diakses pada tanggal 2 maret 2021) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.(2019). Realisasi APBD 2007-2018. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2021). Realisasi APBD 2019. Gischa,  Serafica.  (2020). APBD:  Pengertian,  Unsur,  Jenis,  Fungsi,  dan  Tujuannya.
< https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/180000269/apbd--pengertian-
unsur-jenis-fungsi-dan-tujuannya?page=all > (diakses pada tanggal 21 april 2020) Hendryadi. (2012). Regresi Data Panel. < https://teorionline.wordpress.com/2012/01/06/regresi-data-panel/> ( diakses  pada tanggal 4 maret 2021) Hidayat, Anwar. (2017). Pengertian Uji Asumsi Klasik . < https://www.statistikian.com/2017/01/uji-asumsi-klasik-regresi-linear-   spss.html > ( diakses pada tanggal 1 oktober 2020)
Hidayat, Anwar. (2018). Penjelasan dan Tutorial Regresi Linear Berganda - Uji      Statistik . < https://www.statistikian.com/2018/01/penjelasan-tutorial-regresi-linear- berganda.html > (diakses pada tanggal 2 april 2020)
Hidayat, Anwar. (2018). Uji F dan Uji T - Uji Statistik – Statistikian.
< https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html >  (diakses  pada  tanggal  2 april 2020)
Intani,  Rachmi.  (2018). Pengaruh  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  dana  perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah  tahun  2012-2016. Skripsi  FE.  Akuntansi.  Universitas  Negeri  Yogyakarta. Yogyakarta.
Ifa,  Khoirul.  (2017). FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  BELANJA  MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR .  Jawa Timur : Jurnal  STIE Widya Gama Lumajang Vol. 02, No. 01.
Indra  Praza,  Eko.  (2016). Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja Modal  di  Provinsi Jambi . Jambi :  Jurnal  Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1.
Indonesia,  R.  (2004). Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Indonesia,  R.  (2006). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun    2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Indonesia, R. (2009). Undang-undang Nomor 28  tahun 2009 tentang  PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Indonesia,  R.  (2011). Peraturan    Menteri  Keuangan  Nomor  101/PMK.02/2011  Tentang KLASIFIKASI ANGGARAN
Indonesia,  R.  (2019). Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun    2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Indonesia,  R.  (2019). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  tahun    2019  tentang Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Iqbal, Mujammad. (2015). Regresi Data Panel (1) “Pengenalan” < https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-1-pengenalan/  > (diakses pada tanggal 11 juni 2020)
Iqbal, Mujammad. (2015). Regresi Data Panel (2) “Tahap Analisis”
< https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/ >  (diakses  pada tanggal 11 juni 2020)
Jikwa, Efendi. Agustinus Salle. Paulus K. Allo Layuk. (2017). PENGARUH PENDAPATAN TRANSFER  DAN  SILPA  TERHADAP  BELANJA  MODAL  DI  KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH . Mamberamo tengah : Jurnal Keuda Vol. 2 No. 2.
Mardani, R. (2017). Cara Baca Hasil Regresi Eviews. < https://mjurnal.com/skripsi/cara-baca-hasil-regresi-eviews-interpretasi-hasil- regresi/ > ( diakses pada tanggal 5 Oktober 2020)
Maulida, Rani. (2018). Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya .
< https://www.online-pajak.com/pajak-daerah> (diakses  pada  tanggal  21  maret 2020)
Sandi, Fajar Billy. (2019). Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah. < https://www.online-pajak.com/retribusi-daerah >  (diakses  pada  tanggal  21 maret 2020)
Satria, dias. Analisis regresi: model data panel
< https://www.diassatria.com/analisis-regresi-model-data-panel/ >  (diakses  pada tanggal 2 maret 2021)
Sudika, I Komang dan I Ketut Budiartha. (2017). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus pada belanja modal provinsi bali. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 21.2.
Suparmoko, M. (2001). EKONOMI PUBLIK Untuk Keuangan & Pembangunan         Daerah edisi pertama. Purwokerto: ANDI YOGYAKARTA. Yossi Mamonto, Sandry . J.B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. (2015). Pengaruh pajak daerah dan  retribusi  daerah  terhadap  belanja  modal  (Studi  Pada  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Periode  2004-2013) .  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Sam Ratulangi Manado. Manado.