## PENGARUH FAKTOR POLEKSOSBUD TERHADAP PENDIDIKAN DAN PERANAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN POLEKSOSBUD

## Henry Eryanto

## Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

## ABSTRAK
Kekuatan  suatu  bangsa    khususnya  dalam  proses  pembangunan nasional  tergantung  kepada  tingkat  pendidikan  masyarakatnya.  Jadi  sangat jelas bagi kita semua bahwa betapa pentingnya  pendidikan bagi suatu bangsa di dunia ini, baik bangsa yang berasal dari masyarakat yang homogen maupun bangsa  yang  berasal  dari  masyarakat    heterogen,  multikultur  dengan  tingkat keragaman  yang  begitu  tinggi  seperti  Indonesia.      Bangsa  Indonesia  sebagai bangsa  yang  memiliki  karakter    dengan  perbedaan  yang  sangat  beragam dibangun dengan  menciptakan semangat persatuan yang kokoh dan  toleransi yang  tinggi.  Pembangunan  peradaban  bangsa  harus  didasari  dengan pembangunan nilai-nilai moral di kalangan warga bangsa baik sebagai individu maupun  kelompok.  Nilai-nilai  moral  yang  kokoh  dan  etika  standar  yang  kuat amat  diperlukan  bagi  warga  bangsa  untuk  menghadapi  tantangan-tantangan masa  depan.  Nilai-nilai  moral  suatu  bangsa  amat  berkaitan  erat  dengan kekuatan  bangsa  itu  sendiri.Melalui  suatu  sistem    pendidikan  nasional tumbuhlah semangat persatuan yang menjiwai keanekaragaman etnis,  agama, budaya,  sosial  bahkan  politik.    Sistem  pendidikan  nasional  yang  dibangun dengan  memahami  keragaman    menjadi  sumber  kekuatan  untuk  melebur perbedaan-perbedaan  sehingga  dapat  diwujudkan    rasa  kebangsaan  yang kokoh.
Kata Kunci: sistem pendidikan nasional, pembangunan nasional
PENDAHULUAN Pendidikan nasional diharapkan mampu melahirkan manusia  Indonesia  yang:  1)  religius dan  bermoral,  2)  yang  menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan,
3)  sehat  jasmani  dan  rohani  dan  4)
berkepribadian  dan  bertanggung jawab (Soedijarto, 2008:118).
Dengan  demikian  pendidikan  harus mewujudkan  keempat  karakteristik tersebut  sebagai  tujuan  umum  dari pendidikan  nasional  kita.  Dengan mewujudkan  keempat  karakteristik
tersebut  berarti  pendidikan  akan membangun suatu
peradaban bangsa dan negara Indonesia.
Pembangunan peradaban bangsa  harus  didasari  dengan pembangunan  nilai-nilai  moral  di kalangan warga bangsa baik sebagai  individu  maupun  kelompok. Nilai-nilai  moral  yang  kokoh  dan etika  standar  yang  kuat  amat diperlukan bagi warga bangsa untuk menghadapi tantangan-tantangan masa  depan.  Nilai-nilai  moral  suatu bangsa  amat  berkaitan  erat  dengan kekuatan bangsa itu sendiri. Sebab,
nilai-nilai moral inilah yang menggerakkan warga bangsa
tersebut.  Oleh  karena  itu,  semakin kokoh  nilai-nilai  yang  dipegang warga  bangsa  akan  melahirkan social  capital,  jaringan  hubungan, dan  norma-norma  perilaku  yang mengikat  suatu  warga  bangsa  yang menjiwai kehidupan bersama, dalam  wujud  keberadaan  trust  di antara  sesama  warga  masyarakat (Zamroni dalam Tilaar, 2003: 33).
Kehadiran  trust  ini  akan menimbulkan hubungan yang saling mempercayai  dalamsegala  aspek kehidupan. Hasilnya, kehidupan
politik  akan  lebih  santun,  hubungan ekonomi akan lebih lancar, kehidupan sosial akan dijiwai dengan  kebersamaan  dan  saling memperhatikan  dan  perkembangan budaya  sesuai  dengan  nilai  -  nilai
yang  tumbuh  dalam  masyarakat Indonesia.
Indonesia  baru  yang  dicita- citakan oleh seluruh rakyat Indonesia  adalah  masyarakat  baru yang disebut civil society
(Soedijarto.  2008).  Hal  ini  berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan  oleh  rakyat,  dan  untuk rakyat.Rakyat  tidak  lagi  menjadi objek,  tetapi  sebagai  subjek  pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perannya  dalam  proses  perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk  mencari  bentuk  sintetik  baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan.  Oleh  karena  itu,
pemerintah seharusnya dapat meningkatkan  komitmennya  untuk menciptakan  pemerintahan  yang bersih,  menegakkan  hukum  tanpa pandang  bulu,  dan  berpihak  pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan bidang pendidikan.  Kesejahteraan  rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas SDM  yang  terdidik  agar  mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri dan kreatif.Ukuran  kesejahteraan  rakyat harus menyertakan indikator
menguatnya  etika  sosial,  kualitas
partisipasi  rakyat  dalam  politik, kreativitas  budaya  dan  komitmen moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak semata-mata menggunakan
indikator ekonomi.
Terkait  dengan  politik,  ada anggapan  negatif,  skeptik  dan  sinis warga sehingga ada kecenderungan menghindari  politik.  Namun  perlu dicatat  beberapa  hal:  pertama,  kita tidak dapat lepas dari politik, semua kegiatan  mengandaikan  kerangka negara  dan  masyarakat  merupakan aktivitas  politik.  Kedua,  berbagai kesulitan  yang  dihadapi  seperti peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup, kesenjangan
sosial-ekonomi, pendidikan dan pengembangan  IPTEK  tidak  dapat dipecahkan  tanpa  politik,  tetapi dengan transformasi politik sedemikian rupa sehingga memungkinkan membentuk dan mengorganisir  kehidupan  secara efektif.  Ketiga,  sikap  sinis  dan skeptik terhadap politik dapat dihindari dengan membangun kredibilitas, kelayakan model
alternatif  dan  imaginatif  institusi politik.
Oleh  karena  itu,  pendidikan merupakan sektor yang dapat mempengaruhi seluruh aspek
kehidupan  berbangsa    mulai  dari aspek  politik.  Melalui  pendidikan (politik)  diharapkan  para  pelaku
politik  bisa  lebih  memahami  posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang  diemban  bagi  kesejahteraan rakyat,  dalam  kondisi  politik  yang dinamis  dan  mendukung.Sehingga setiap  orang  yang  berkecimpung  di dunia  politik  menyadari  hakikat berpolitik,  dengan  mengembangkan budaya dan etika politik yang bersih dan  profesional.  Pendidikan  yang dimaksud  meliputi  segala  aspek yang dapat memberikan pemahaman  baru  mengenai  apa, untuk  apa,  bagi  siapa  sesuatu (kekuasaan)  harus  dicapai  dan  di pertahankan. Kemudian aspek ekonomi, dengan Pendidikan diharapkan dapat menunjang proses  kehidupan  ekonomi  bahkan dapat  mempengaruhi  arah  dari proses pengembangan ekonomi karena  pelaku-pelaku  kehidupan ekonomi adalah manusia itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan
ekonomi pada gilirannya akan menunjang terwujudnya proses pendidikan  yang  dibutuhkan  dalam perkembangan  ekonomi.  Ekonomi baru adalah ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan.
Oleh  karenanya,  proses  pendidikan harus    menekankan  keseimbangan antara  nilai-nilai  moral  dan  etika dengan  nilai-nilai  ekonomi,  karena antara  nilai-nilai  moral,  etika,  dan nilai-nilai ekonomi mempunyai hubungan    timbal  balik.  Selanjutnya
aspek  sosial  budaya,  keragaman Indonesia  baik  suku,  agama  dan budaya  adalah  suatu  rakhmat  dari Allah  yang  Maha  Kuasa,    memang untuk membangun sebuah peradaban  bangsa  yang  baik  dan kuat dari keanekaragaman ini bukanlah suatu pekerjaan sederhana  yang  dapat  dilakukan dalam  kurun  waktu  yang  singkat  . Karena,
kekuatan-kekuatan eksternal  dan  tantangan  globalisasi pasti  akan  berusaha  menghambat tatanan  masyarakat  yang  sedang dibangun  tersebut.        Tetapi melaluisuatu Sistem Pendidikan Nasional  keragaman  ini  diharapkan dapat  dipadukan  membentuk  suatu masyarakat yang berkarakter
dengan  kekayaan  budaya  yang beraneka ragam.

## A. Pendidikan dan Politik
1. Kondisi Politik “Pendidikan”
Banyak  pihak  yang  melihat pendidikan sebagai faktor dan kekuatan  politik  (Kartini  Kartono. 1990).  Karena,  pendidikan  dan sekolah  merupakan  pencerminan dari  kekuatan  sosial  politik  yang tengah  berkuasa,  dan  refleksi  dari orde penguasa yang ada.Di samping itu pendidikan berlangsung dalam konteks politik dengan pengembangan  sistem  pendidikan yang dimasukkan ke dalam
kerangka kebulatan kehidupan
bangsa,  ketahanan  nasional  dan politik NKRI.Lebih jauh lagi menyangkut  policy,  perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan,  relasi  struktural  dengan lembaga non-edulatif lain, pembiayaan dan manajemen pendidikan,  semuanya  diputuskan berdasarkan konsensus dan keputusan  politik  pemerintah  yang bersifat non-edukatif.Contoh konkritnya  adalah  tujuanpendidikan yang  intinya  merupakan  penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara RI yang hakekatnya merupakan  realisasi  keinginan  dan keputusan  para  pemimpin  yang berkuasa. Kondisi politik Indonesia dewasa  ini  dinilai  masih  dalam tataran belajar, terlebih bila dikaitkan  dengan  dunia  pendidikan. Di  satu  sisi  dunia  pendidikan dikatakan sebagai faktor dan kekuatan  politik,  namun  di  sisi  lain pelaku  pendidikan  dipatok  untuk tidak  terlibat  dalam  politik  praktis.
Sehingga, dengan demikian pendidik  dan  dunia  pendidikan secara  umum  cenderung  dijadikan objek  politisasi.Sementara  masih banyak  Warga  Negara  yang  belum memahami politik hal in dikarenakan mereka belum memperoleh
pendidikan  politik  dengan  baik, padahal  mereka  perlu  belajar  dan sekaligus memahami berbagai
persoalan  yang  dihadapi  bangsa dan negerinya. Kenyataannya dalam  usia  64  tahun  kemerdekaan Indonesia,  dunia  pendidikan  masih terpasung kepentingan
politik praktis  dan  ambiguitas  kekuasaan.
Padahal,  politik  dan  kekuasaan suatu  negara  memegang  kunci keberhasilan pendidikan.Dalam konteks pembangunan demokratisasi  dan  desentralisasi  di Indonesia,  peran  politik  eksekutif dan  legislatif  untuk  memajukan pendidikan begitu besar.Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan  peradaban  bangsa ini.
Paulo  Freire  (1970)  pernah menegaskan  bahwa  bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah  pembinaan  dan  pembangunan pendidikan. Freire memandang politik  pendidikan  memiliki  nilai penting  untuk  menentukan  kinerja pendidikan  suatu  negara.  Bangsa yang  politik  pendidikannya  buruk, maka  kinerja  pendidikannya  pun pasti  buruk.  Sebaliknya,  negara yang  politik  pendidikannya  bagus, kinerja  pendidikannya  pun  juga akan bagus.
Sampai  saat  ini,  realitas  politik pendidikan  Indonesia  masih  belum sepenuhnya  merdeka.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  komitmen  pemerintah
yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap
profesionalisme  dan  kesejahteraan guru,  rendahnya  mutu  dan  daya saing  pendidikan,  upaya  otonomi pendidikan  yang  masih  setengah hati,  dan  sebagainya.  Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan  Renstra  Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran  pembangunan  pendidikan nasional  yang  akan  dicapai,  yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan  mutu  dan  relevansi pendidikan  dan  meningkatkan  tata kepemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pada saat yang sama, kesenjangan  partisipasi  pendidikan juga  masih  terjadi,  terutama  antara penduduk  miskin  dan  penduduk kaya. Meski pemerintah telah menyediakan  dana  BOS,  masih ditemukan  beberapa  sekolah  yang masih  menarik  berbagai  iuran, sehingga  memberatkan  orang  tua, terutama  bagi  keluarga  miskin. Kesenjangan  partisipasi  pendidikan tersebut  terlihat  makin  mencolok pada  jenjang  pendidikan  menengah dan  pendidikan  tinggi.  Data  2008 menunjukkan  bahwa  APM  SD/MI
mencapai  95%,  SMP/MTs  sebesar
71,83%. Sementara itu, APK SMA/MA/SMK sebesar 55,22%, dan APK pendidikan tinggi hanya mencapai 16,70%. Sedangkan
angka  putus  sekolah  tingkat  SD mencapai 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06%,  dan  PT  5,9%.    Kondisi  ini diperparah  dengan  masih  tingginya jumlah  warga  negara  yang  buta huruf,  tercatat  bahwa  dari  total penduduk  sebanyak  211.063.000 jiwa,  yang  masih  buta  huruf  pada usia  15  tahun  ke  atas  berjumlah 15.4  juta,  dengan  perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%, dengan penyebaran di
perkotaan  4,9%,  dan  pedesaan 12,2% (Anwar Arifin)
Keadaan  tersebut  memberi gambaran  mengenai  realitas  politik pendidikan di Indonesia yang belum merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global. Politik pendidikan kita  belum  mampu  memberikan harapan  konkrit  atas  kemajuan bangsa  di  masa  depan.  Karenanya perlu  dilakukan  penilaian  ulang, revisi, pembaharuan
dan penyempurnaan  sistem  pendidikan nasional,  agar  pendidikan  lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman. Untuk itu diperlukan good will politik, kebijakan  dan  praktek  politik  oleh pemerintah untuk mendukung
pelaksanaannya. Dan akhirnya
untuk
menjabarkan filsafat
Pancasila,  filsafat  pendidikan  dan pelaksanaan pendidikan nasional ke dalam  perilaku  sosial  dan  perilaku edukatif yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, jelas diperlukan kemauan  politik,  keputusan  politik dan perbuatan politik secara konkrit. Untuk  melaksanakan  hal  tersebut dibutuhkan  politisi  yang  memahami urgensi  politik  bagi  pendidikan  dan politisi  handal  ini  hanya  mungkin didapat  dari  mereka  yang  pernah mengenyam pendidikan politik secara maksimal.

## 2. Pendidikan Politik
Pendidikan  Politik,  merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang  berlaku  di  negara  manapun juga  baik  yang  menganut  sistem politik  demokratis,  otoriter,  diktator dan  sebagainya.  Pendidikan  politik, merupakan  proses  pembentukan sikap  dan  orientasi  politik  pada warganegara dimana keterlaksanaannya sangat ditentukan  oleh  lingkungan  sosial, ekonomi  dan  kebudayaan  di  mana individu  berada,  selain  itu,  juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian
seseorang.  Disisi  lain  kegiatan  ini juga  dipandang  sebagai  proses yang  berlangsung  lama  dan  rumit yang  dihasilkan  dari  usaha  saling
mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman  politik  yang  relevan yang  memberi  bentuk  terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan,  nilai  dan  sikap  yang diperoleh  seseorang  itu  membentuk satu  layar  persepsi,  melalui  mana individu menerima rangsangan politik yang akan menentukan bentuk  etika  politik  seseorang  yang berkembang berangsur-angsur.
Jadi,  pendidikan  politik  adalah proses dengan mana individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap terhadap sistem politik masyarakat  (Kartini  Kartono,  1989). Namun, peristiwa ini tidak menjamin bahwa  masyarakat  mengesahkan sistem  politiknya,  sekalipun  hal  ini mungkin  bisa  terjadi,  sebab  bisa saja  menyebabkan  pengingkaran terhadap  legitimasi.  Tetapi,  apakah akan  menuju  kepada  stagnasi  atau perubahan, tergantung keadaan yang  menyebabkan  pengingkaran. Apabila  tidak  ada  legitimasi  disertai dengan  sikap  bermusuhan  yang aktif  terhadap  sistem  politik,  maka perubahan mungkin terjadi.Sebaliknya,  jika  legitimasi dibarengi dengan sikap apatis terhadap  sistem  politik,  bukan  tak mungkin  menghasilkan  stagnasi. Dengan demikian keberadaan pendidikan  politik    menjadi  sangat urgen, karena (1)
secara
fundamental merupakan proses hasil belajar; (2) memberikan indikasi  hasil  belajar  tingkah  laku individu dan kelompok yang berkenaan  dengan  pengetahuan, informasi,  nilai  dan  sikap;  (3)  dapat dilakukan  sepanjang  hidup;  dan  (4) merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial yang secara implisit dan eksplisit memberikan penjelasan tingkah laku social (Kartini Kartono, 1989).
Perkembangan sosiologi politik pada  dasarnya  diawali  pada  masa kanak-kanak.  Di  AS,  belajar  politik dimulai  usia  3  tahun  dan  menjadi mantap  pada  usia  7  tahun  (Mariam Budiarjo,  1997).  Tahap  lebih  awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan lingkungan, seperti keterikatan pada sekolah  dan  berdiam  di  daerah tertentu, dengan demikian diharapkan mereka mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya.Manifestasi ini diikuti  oleh  simbol  otoritas  umum, seperti polisi, presiden dan bendera nasional. Usia 9 dan 10 tahun timbul kesadaran  akan  konsep  yang  lebih abstrak,  seperti  pemberian  suara, demokrasi,  kebebasan  sipil  dan peran  warganegara  dalam  sistem politik.
Untuk mewujudkan pendidikan politik tersebut sedikitnya  terdapat  empat  tahap
yaitu (1) pengenalan otoritas melalui individu  tertentu,  seperti  orang  tua anak,  presiden  dan  polisi;  (2) perkembangan  pembedaan  antara otoritas  internal  dan  ekternal,  yaitu antara  pejabat  swasta  dan  pejabat pemerintah;
(3)
pengenalan
mengenai institusi politik yang impersonal, seperti kongres
(parlemen),  mahkamah  agung,  dan pemilu;  dan  (4)  perkembangan pembedaan  antara  institusi  politik dan  mereka  yang  terlibat  dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi ini (Mochtar Buchori, 2000).
Tahapan pendidikan politik tersebut  dapat  dilakukan  melalui keluarga,  sekolah  dan  partai  politik (Tilaar.,  2003).  Masalahnya  adalah sosiologi  politik  dalam  masyarakat berkembang  dan  berubah  dengan cepat.Sifat  pendidikan  politik  yang bervariasi  menurut  waktu  serta yangselalu  menyesuaikan  dengan lingkungan yang memberinya kontribusi,  berkaitan  dengan  sifat pemerintahan dan derajat serta sifat perubahan.Semakin stabil pemerintahan,  semakin  terperinci agensi-agensi utama dari pendidikan politik.Sebaliknya,
semakin  besar  derajat  perubahan, semakin  tersebarlah  agensi  utama dari pendidikan politik.
Dalam realitas kehidupan, pola pendidikan  politik  juga  mengalami perubahan seperti berubahnya
struktur dan kultur politik.
Perubahan  tersebut  menyangkut perbedaan  tingkat  keterlibatan  dan derajat perubahan dalam sub sistem masyarakat  yang  beraneka  ragam.
Sehingga dikatakan bahwa pendidikan politik bisa bersifat manifesdan laten. Pendidikan politik yang  bersifat  manifes  berlangsung dalam  bentuk  transmisi  informasi, nilai  atau  perasaan  terhadap  peran, input  dan  output  mengenai  sistem politik. Sedangkan, pendidikan politik laten berlangsungdalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga.
Membangun sebuah kultur demokratis  dari  pola  pendidikan politik yang diterapkan dapat dilakukan dengan menggelar strategi  kebudayaan.  Konkretnya, membangun sistem pendidikan politik  yang  menjadikan  prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai  pijakan  konseptual,  fokus pada  penciptaan  individu  yang otonom  dan  kritis  dalam  daya pertimbangan.Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan konsep pendidikan  dengan  menekankan pada  proses  learning  to  know, learing  to  do,  learning  to  be  and learning  to  live  together  (Jacques Delors  et.  Al.    1996).  Menerapkan empat  pilar  tersebut  dalam  proses
pendidikan politik berarti memungkinkan  peserta  didik  dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan berinteraksi  secara  aktif  dengan sesama sehingga dapat menemukan dirinya (Soedijarto. 2004). Proses strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang  yang  menentukan  cerah-
tidaknya  masa  depan  demokrasi  di negeri ini.
Dengan demikian dapat dipahami  bahwa  peran  pendidikan politik  sangat  diharapkan  untuk membentuk  karakter  dan  mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya dalam  upaya  membina  sistem  dan kondisi  politik  yang  kondusif.  Suatu tuntutan  yang  pada  hakekatnya telah  digariskan  oleh  para  pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan memajukan
kebudayaan nasional,  dengan  mengedepankan budaya dan etika politik  yang patut dibanggakan
B. Pendidikan dan Ekonomi
Jumlah populasi sekolah mencapai  seperempat  dari  jumlah populasi penduduk di dunia, sementara pembiayaan publik untuk pendidikan  hanya  mencapai  5%
rata-rata  PDB  dunia.  Secara  total pada  tahun  1992,  pembiayaan publik  negara-negara  berkembang untuk  pendidikan  hanya  mencapai 4,2%  rata-rata  PDB  dunia  (dimana masih  ada  yang  dibawah  2%  PDB) dan  negara-negara  maju  mencapai 5,3%  rata-rata  PDB  dunia.  Bank Dunia  memprediksikan  pada  tahun 2025  kelompok  umur  penduduk terbesar  adalan  di  bawah  5  tahun (Delors,  1996:163).
Sistem pendidikan harus berkompetisi  dengan  sektor-sektor lain untuk mendapatkan pembiayaan publik, terkadang menderita  karena  pilihan  kebijakan dalam  alokasi  anggaran  negara. Menurut Komisi Bank Dunia, peranan kunci dari pendidikan terhadap pengembangan sosial, memperlihatkan bahwa sumberdaya untuk  penyelenggaraan  pendidikan mesti ditingkatkan. Kalau membandingkan alokasi dana pendidikan di negara-negara berkembang dan negara-negara maju,  bagian  dari  PDB  untuk pendidikan  di  negara-negara  maju lebih  stabil  dari  tahun  ke  tahun, sementara di negara-negara berkembang  bagian  dari  PDB  tidak pasti.  Seharusnya  tidak  kurang  dari
6% PDB dialokasikan pada pendidikan, bagi negara-negara yang  tidak  memiliki  target.  Contoh, ada  negara  yang  mengalokasikan
dananya  terbesar  untuk  angkatan bersenjatanya karena sedang perang (Delors, Jacques. 1996:165). Dampak krisis ekonomi
berkepanjangan  yang  terjadi  pada Juli  1997  menyebabkan  terjadinya penurunan  nilai  tukar  rupiah  US dollar  yang  menimbulkan  kenaikan harga  barang  dan  jasa.  Kenaikan harga  tersebut  telah  menyebabkan nilai  riil  alokasi  dana  yang  diterima dari  APBN  menurun  dibandingkan tahun sebelumnya. Ini sangat berdampak  terhadap  peningkatan mutu pendidikan karena pembiayaan pendidikan makin menurun (Fattah, 2002:79). Rendahnya anggaran pendidikan mengakibatkan besarnya  biaya  satuan  pendidikan per siswa (unit cost) menjadi sangat rendah.  Meskipun  kita  mengerti rendahnya anggaran pendidikan disebabkan  karena  krisis  ekonomi dan  kekurangan  dana  pemerintah. Sementara  itu,  kalau  kita  melihat kebutuhan  biaya  untuk  peningkatan mutu  pendidikan  sangatlah  besar. Dengan  terjadinya  krisis  ekonomi dan  moneter,  tingkat  kesejahteraan masyarakat  atas  pendapatan  per kapita riil turun. Menurunnya tingkat penghasilan  masyarakat  tersebut diperparah  dengan  meningkatnya jumlah  pengangguran.  Keadaan  ini mengakibatkan biaya produksi
meningkat dan biaya penyelenggaraan pendidikan menjadi semakin mahal. Pengelolaan  pendidikan  semakin rumit  karena  dihadapkan  pada jumlah  dan  pengeluaran  pendidikan menjadi  semakin  rendah.  Oleh sebab  itu,  masalah  yang  dihadapi sekarang  ialah  penajaman  prioritas agar  supaya  dana  yang  tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin  untuk  meletakkan  dasar agenda reformasi pendidikan nasional. Dalam  kerangka  pembiayaan sektor pendidikan, pemerintah Indonesia  masih  memprioritaskan pendidikan dasar dalam pembiayaan  pendidikan  selama  ini. Sama seperti negara-negara lainnya, Indonesia memandang perlunya  pendidikan  dasar  sebagai landasan utama pendidikan
masyarakat Indonesia.
Kalau  kita  melihat  alokasi anggaran  pendidikan  terhadap  PDB di  negara-negara  tetangga  kita, Indonesia  mengalokasikan dana paling  kecil  yaitu  sekitar  1,4%  PDB lebih  kecil  dibanding  Nigeria  yaitu 2,4%  PDB  dan  hanya  setengahnya dari  Vietnam.  Berikut  ini  tabel alokasi anggaran pendidikan Indonesia dan negara-negara tetangga.
Tabel Persentase Anggaran Pendidikan terhadap PDB No Negara Persentase Anggaran 1 Indonesia 1,4 2 Vietnam 2,8 3 Sri Lanka 3,4 4 Filipina 3,4 5 Brunei 4,4 6 Thailand 5,0 7 India 5,1 8 Malaysia 5,2 9 Korea Selatan 5,3 10 Jepang 7,3 11 Nigeria 2,4 Sumber : World Development Indicators, 2003. (Soedijarto. 2009:81) Menurut perhitungan
Bappenas bersama BPS dan UNDP pada  tahun  2004,  per  siswa  SMP perlu  dana  per  tahun  sebesar  Rp 2,4  juta  dan  untuk  SD  Rp  1,7  juta. Karena  itu,  untuk  pendidikan  dasar diperlukan dana Rp 56 triliun. Untuk tahun 2007 hanya Rp 21 triliun yang disediakan. Untuk peserta didik SD- SMP  sekitar  33  juta  peserta  didik, berarti  unit  cost  yang  disediakan oleh pemerintah hanya Rp 600 ribu, kurang  dari  sepertiga  dana  yang diperlukan(Soedijarto. 2009:110)
Menurut the Economist, pada
tahun 2005 anggaran belanja penyelenggaraan  perguruan  tinggi
di  seluruh  dunia  mencapai  300 miliar  dollar  AS  atau  1  persen produk  ekonomi.  Dari  300  miliar  itu anggaran  perguruan  tinggi  di  AS mencapai  200  miliar  dollar  AS,  dan dari  angka  itu  100  miliar  dari Pemerintah  Federal  dipergunakan untuk  beasiswa  bagi  mahasiswa berbakat.  Pada  tahun  2006,  unit cost per mahasiswa untuk penyelenggaraan  universitas  di  AS Rp  200  juta,  Jepang  Rp  108  juta, dan  Eropa  Rp  81  juta.  Untuk perguruan tinggi di Indonesia hanya 0,13  persen  dari  PDB  atau  sekitar Rp  6  juta  per  mahasiswa,  yang harusnya  minimal  Rp  20  juta (Soedijarto. 2009:111)
Berdasarkan  data-data  yang dikemukakan  di  atas,  kita  bisa mengerti  mengapa  pendidikan  di negara-negara  maju  berkembang dengan  pesat  dan  makin  maju karena pembiayaan pendidikan dialokasikan  cukup  besar  dengan rata-rata di atas 5% PDB dan relatif stabil.  Sementara  di  negara-negara berkembang alokasi dana
pendidikan  berkisar  2%  –  3%  PDB,
Indonesia  hanya  1,4%  PDB.  Kita tahu bahwa untuk menjadikan pendidikan bermutu dan berdampak nyata  pada  kehidupan  bangsa  dan negara  memerlukan  biaya  yang tidak  sedikit.  Pentingnya  pendidikan dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa  perlu  benar-benar  dimaknai
oleh pemerintah Indonesia, sehingga  menguatkan  political  will untuk mengalokasikan dana pendidikan  dengan  sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Peran Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Konsep  yang  menyatakan investasi pada SDM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi  diawali  dari  pemikiran Adam Smith dan para pakar ekonomi klasik lain, yang menekankan pentingnya berinvestasi pada ketrampilan manusia.  Pada  tahu  1960  Schultz (1961) dan Denison (1962) memperlihatkan  bahwa  pendidikan memberikan kontribusi secara langsung pada pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan ketrampilan dan kapasitas  produktif  tenaga  kerja.
Penemuan  ini  membawa  arah  studi nilai ekonomis pada investasi pendidikan. Dalam mengukur konstribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Schultz (1961) menggunakan growth accounting  approach  dan  Denison (1962)  menggunakan  rate  of  return to human capital. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi pendidikan pada pertumbuhan
ekonomi  baik  negara-negara  maju maupun di negara-negara berkembang. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menurut Denison  antara  tahun  1930  –  1960, 23%  tingkat  pertumbuhan  output  di AS dikarenakan meningkatnya pendidikan tenaga kerja. Sementara di  Kanada  mencapai  25%,  Belgia 14%, Inggris 12%, Argentina 16,5%, Malaysia  14,7%,  Philipina  10,5%,
Ghana  23,4%,  Kenya  12,4%  dan
Nigeria 16% (Psacharopoulos,
George  and  Maureen  Woodhall. 1985.:16-17).  Kalau  kita  melihat hasil  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  meningkatnya  pendidikan tenaga  kerja  dapat  meningkatkan pertumbuhan  output  bagi  negara- negara  maju  maupun  di  negara- negara berkembang.
Bukti  lain  yang  menunjukkan hubungan  antara  berbagai  aspek SDM  dan  pertumbuhan  ekonomi ditemukan  melalui  penelitian  yang dilakukan oleh Bank Dunia. Berdasarkan  hasil  penelitian  Hicks (1980) menunjukkan bahwa negara- negara dengan tingkat
pengembangan  SDM  tinggi  akan mencapai  pertumbuhan  ekonomi yang lebih cepat. Namun, hubungan ini  tidak  bersifat  linier  karena  masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Model  pengukuran  yang disarankan  oleh  Wheeler  (1980)
untuk mengukur kontribusi pendidikan dan pengembangan
SDM  lain  terhadap  pertumbuhan ekonomi  adalah  model  simultan. Dalam  model  ini  yang  diukur  bukan hanya pengaruhnya secara langsung  tetapi  juga  secara  tidak langsung (memisahkan antara sebab dan dampak) (Psacharopoulos, George and Maureen Woodhall. 1985.:20). Meskipun tidak satupun dalam penelitian ini dapat menunjukkan jenis pendidikan bagaimana  yang  bisa  memberikan dampak paling besar pada produktivitas atau pertumbuhan ekonomi,  namun  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pembiayaan pendidikan  seharusnya  dianggap sebagai  investasi  yang  produktif bukan  hanya  dianggap  sebagai konsumsi. Oleh karena itu, memang perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap opportunity cost dari investasi pendidikan dan dibandingkan dengan  investasi  lain  (modal  fisik dan  infrastruktur  sosial).  Selain  itu, perlu juga dihitung internal efficiency dan eksternal effieciency dari investasi pendidikan untuk menentukan  kombinasi  investasi pada  tingkat  pendidikan  yang  mana (dasar, menengahdan tinggi)
(Psacharopoulos, George and
Maureen  Woodhall.  1985.:23)  Ini merupakan  tugas  para  ekonom
negara  untuk  melakukakan  analisa dan  evaluasi  terhadap  investasi pendidikan, dengan tidak mengabaikan bukti yang menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap pertumbungan ekonomi. Pendidikan bukan hanya dipandang karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi  karena  perspektif  yang  lebih luas dari pengembangan SDM. Ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan  kekuatan  pendorong utama pembangunan ekonomi (Delors, 1996:69) Pentingnya pendidikan dalam
proses  pembangunan bangsa,  tidak hanya perlu diperhatikan oleh negara  yang  sedang  berkembang. Negara  yang  sudah  maju  pun  tetap memandang  pendidikan  sebagai bagian  yang  esensial  Soedijarto, 2008:82.  Belum  mapannya  sistem ekonomi  nasional  bukan  karena belum  adanya  lembaga-lembaga ekonomi,  tetapi  ini  terjadi  karena berbagai ketentuan pendidikan yang dirancang untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan,  nilai,  dan  sikap  yang diperlukan  bagi  kehidupan  negara dan bangsa tidak diupayakan dalam proses pembelajaran maupun proses sosialisasi di lembaga-
lembaga pendidikan Soedijarto, 2008:92.
Muncul kesadaran dalam kepemimpinan  Indonesia  terhadap kebutuhan  membangun  dayaguna tinggi  sumberdaya  manusia  (high level manpower) sebagai sumberdaya  dasar  pembangunan ekonomi.  Dalam  Repelita  tahun 1956 – 1960 dan tahun 1961 – 1969 terdapat pernyataan rendahnya ketrampilan  di  sektor  publik  dan swasta merupakan salah satu alasan penting rendahnya produktivitas  per  capita.  Kedua Repelita itu merupakan daftar proyek  alokasi  jumlah  investasi yang dipandang sebgai ukuran yang tepat  untuk  menghasilkan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  melalui  rasio output  modal  (Harbison,  Frederick and  Charles  A.  Myers.  1965:193- 194).  Menurut  Kolonel  Suprayogi, sistem  pendidikan  Indonesia  harus ditransfomasikan  untuk  memenuhi kebutuhan  sumberdaya  manusia yang  ahli(Harbison,  Frederick  and Charles A. Myers. 1965:195).
Berdasarkan  beberapa  studi yang dilakukan Bank Dunia, menunjukkan bahwa investasi pendidikan  sebagai  kegiatan  inti
pengembangan  SDM  terbukti  telah memiliki,  sumbangan  yang  sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan  ekonomi  (MC  Machon dan  Boediono,  1992).  Berdasarkan temuan studi tersebut, bahwa keuntungan ekonomi (rate of return)
investasi  pendidikan  ternyata  lebih tinggi daripada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3%  dan  9,1%.  Ini  berarti  bahwa investasi dalam pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan,  baik  secara  sosial maupun ekonomis. Namun demikian,  kenyataan  membuktikan bahwa  pemerintah  masih  harus diyakinkan  dan  didorong  untuk meningkatkan anggaran belanja untuk  membiayai  pembangunan  di bidang  pendidikan  (Nanang,  2002
:79).
Berdasarkan data-data di atas, pendidikan mempunyai kontribusi  terhadap  pembangunan ekonomi. Sumberdaya manusia yang  memiliki  pendidikan  yang  baik dan tinggi akan memiliki produktivitas  kerja  yang  tinggi  pula, sehingga  dalam  bekerja  (menjadi pegawai  atau  wirausahawan)  akan memberikan  hasil  yang  tinggi  juga dan bisa mendatangkan/memberikan  devisa bagi  negara  melalui  meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
C. Pendidikan dan Sosial Budaya
1. Wawasan budaya dalam pendidikan Hakikat budaya di kategorikan  dalam  dua  pendekatan yaitu  pendekatan  epistimologis  dan pendekatan ontology atau
metafisik.Pendekatan tentang hakikat  pendidikan  telah  melahirkan berbagai jenis teori mengenai apakah  sebenarnya  pendidikan  itu. Pendidikan  itu  bukan  hanya  suatu kata  benda  tetapi  juga  merupakan suatu  proses  atau  kata  kerja. Menurut  Edward  B.  Tylor,  “budaya
atau peradaban adalah suatu
keseluruhan  yang  kompleks  dari pengetahuan,  kepercayaan,  seni, moral,  hukum,  adat-istiadat,  serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan  lainnya  yang  diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan
suatu  proses  permanusiaan  artinya di  dalam  kehidupan  berbudaya terjadi  perubahan,  perkembangan, motivasi,.  Proses  pendidik  sebagai suatu  proses  kebudayaan  haruslah melihat peserta didik bukan sebagai suatu  entity  yang  terpecah-pecah tetapi sebagai individu yang menyeluruh  atau  sebagai  seorang manusia seutuhnya. Budaya dicapai manusia  melalui  proses  panjang, melalui pendidikan, melalui
sosialisasi sehingga diperoleh internalisasi  nilai  yang  menjadikan sesuatu  nilai  itu  menjadi  satu dengan dirinya, menjadi cara berfikirnya,  menjadi  kebiasaannya, menjadi  miliknya  yang  diaktualisasi secara  spontan  dalam  kehidupan nyata.
Wawasan budaya dari pembangunan kita adalah : 1.  Dengan budaya manusia membangun  masyarakat  dan lingkungan; 2.   Dengan budaya manusia membangun pendidikan; 3.   Pendidikan melalui budaya terjadi secara kontekstual;
4.   Pendidikan melalui budaya terjadi melalui proses;
5.  Membangun  manusia  melalui budaya  harus  melibatkan  fisik, akal dan hati;
6.  Membangun  manusia  melalui budaya,  maka  nilai-nilai  budaya itu harus menyatu dengan dirinya manjadi nuansa batinnya, manjadi  sikap  dan  perilakunya serta  yang  menjadidasar  cara berpikirnya; 8.  Pembangunan melalui kebudayaan berarti berkelanjutan yang bersifat konvergen 2. Pendidikan dan Proses transformasi Budaya Terjadinya suatu proses transformasi  budaya  telah  diawali oleh para pendiri negara ini dengan menyatakan tekad untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa bermakna membawa bangsa Indonesia
menuju masyarakat modern. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Ada 3 bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya
nilai-nilai kejujuran.  Rasa  tanggung  jawab dan  lain-lain,  yang  kurang  cocok diperbaiki,  misalnya  tata  cara  pesta perkawinan,  dan  yang  tidak  cocok diganti  misalnya  pendidikan  seks yang dahulu ditabukan diganti dengan  pendidikan  seks  melalui pendidikan  formal.  Di  sini  tampak bahwa  proses  pewarisan  budaya tidak  semata-mata  mengekalkan budaya  secara  estafet.  Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk hari esok. Pendidikan merupakan proses  membudayakan  manusia sehingga  pendidikan  dan  budaya tidak  dapat  dipisahkan.  Pendidikan bertujuan membangun totalitas kemampuan  manusia,  baik  sebagai individu maupun anggota masyarakat.Sebagai unsur vital
dalam  kehidupan  manusia  yang beradab,  kebudayaan  mengambil unsur-unsur pembentuknya dari segala  ilmu  pengetahuan  yang dianggap betul-betul vital dan sangat diperlukan dalam menginterpretasi  semua  yang  ada
dalam kehidupannya. Hal ini diperlukan  sebagai  modal  dasar untuk dapat berdaptasi dan mempertahankan kelangsungan
hidup  (survive).  Dalam  kaitan  ini kebudayaan  di  pandang  sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama dan terinternalisasi  dalam  diri  individu sehingga  terhayati  dalam  setiap perilaku.  Nilai-nilai  yang  dihayati ataupun  ide  yang  diyakini  tersebut bukanlah  ciptaan  sendiri  dari  setiap individu yang menghayati dan meyakininya, semuanya itu
diperoleh  melalui  proses  belajar. Proses  belajar  merupakan  cara untuk mewariskan nilai-nilai tersebut dari  generasi  ke  generasi.  Proses pewarisan  tersebut  dikenal  dengan proses  sosialisasi  atau  enkulturasi (proses pembudayaan).
Untuk  membangun  manusia melalui  budaya  maka  nilai-nilai budaya  itu  harus  menjadi  satu dengan  dirinya,  untuk itu  diperlukan waktu  panjang  untuk  transformasi budaya.
Proses transformasi budaya  dapat  dilakukan  dengan cara mengenalkan budaya,
memasukkan  aspek  budaya  dalam proses  pembelajaran.  Kebudayaan merupakan dasar dari praksis pendidikan maka tidak hanya seluruh proses pendidikan berjiwakan  kebudayaan  nasional saja,  tetapi  juga  seluruh  unsur kebudayaan  harus  diperkenalkan
dalam  proses  pendidikan.  Progam pendidikan berbudaya dapat diwujudkan  secara  efektif  di  dalam system pondok.System pondok merupakan sarana untuk mempersatukan  pendidikan  ilmu pengetahuan  dengan  pendidikan budaya  budi  pekerti  serta  nilai-nilai budaya lainnya.Pelaksanaan system  pondok  jjuga  dapat  berarti mengembangkan kondisi dan suasana  kepondokan  di  dalam praksis pendidikan.Khusus guru system  pondok  tersebut  mungkin merupakan  suatu  tuntutan.  Dengan system  tersebut  calon  pendidikan akan  menghayati  suatu  tuntutan. Dengan  system  tersebut  para  calon pendidik  akan  dapat  melaksankan prinsip-prinsip kebudayaan di dalam praksis pendidikan.
Peranan  Pendidikan  Formal dalam Proses Pembudayaan (enkulturasi).Sekolah atau pendidikan formal adalah salah satu saluran  atau  media  dari  proses pembudayaan Media lainnya adalah keluarga  dan  institusi  lainnya  yang ada  di  masyarakat.  Dalam  konteks inilah  pendidikan  disebut  sebagai proses untuk
“memanusiakan manusia”  tepatnya  “memanusiakan manusia  muda”  (meminjam  istilah Dick  Hartoko).  Sejalan  dengan  itu, kalangan  antropolog  dan  ilmuwan sosial lainnya melihat bahwa pendidikan  merupakan  upaya  untuk
membudayakan dan mensosialisasikan manusia sebagaimana yang kita kenal dengan proses enkulturasi (pembudayaan) dan sosialisasi (proses membentuk kepribadian dan  perilaku  seorang  anak  menjadi anggota  masyarakat  sehingga  anak tersebut  diakui  keberadaanya  oleh masyarakat yang bersangkutan).
Dalam pengertian ini, pendidikan  bertujuan  membentuk agar  manusia  dapat  menunjukkan perilakunya  sebagai  makhluk  yang berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Daoed  Joesoef  memandang pendidikan  sebagai  bagian  dari kebudayaan karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan  dasar  sebagai  bekal hidup.Pengetahuan dasar untuk bekal  hidup  yang  dimaksudkan  di sini  adalah  kebudayaan.  Dikatakan demikian  karena  kehidupan  adalah keseluruhan  dari  keadaan  diri  kita, totalitas  dari  apa  yang  kita  lakukan sebagai manusia, yaitu sikap,
usaha,  dan  kerja  yang  harus dilakukan oleh setiap orang,
menetapkan  suatu  pendirian  dalam
tatanan  kehidupan  bermasyarakat yang menjadi ciri kehidupan manusia  sebagai  makhluk  bio- sosial.
Pendidikan adalah upaya menanamkan sikap dan keterampilan pada anggota
masyarakat  agar  mereka  kelak mampu  memainkan  peranan  sesuai dengan kedudukan dan peran sosial masing-masing  dalam  masyarakat. Secara  tidak  langsung,  pola  ini menjadi  proses  melestarikan  suatu kebudayaan.  Sejalan  dengan  ini,
Bertrand Russel mengatakan pendidikan  sebagai  tatanan  sosial kehidupan bermasyarakat yang
berbudaya.  Melalui  pendidikan  kita bisa  membentuk  suatu  tatanan kehidupan bermasyarakat yang maju,  modern,  tentram  dan  damai berdasarkan  nilai-nilai  dan  norma budaya.  Untuk  mewujudkan  hal tersebut, para penyelenggara pendidikan  harus  yakin  bahwa program  dan  proses  pembelajaran dapat menggiring siswa agar mampu  menggunakan  segala  apa yang telah dimilikinya yang diperoleh  selama  proses  belajar sehingga bermanfaat dalam kehidupan selanjutnya, baik kehidupan secara akademis maupun kehidupan sehari-hari.  Jika kita  ingin  memisahkan  pendidikan dari  kebudayaan  merupakan  suatu kebijakan yang
merusak
kebudayaan sendiri, malahan menghianati keberadaan proses pendidikan sebagai proses pembudayaan.
Nilai-nilai  pendidikan  ditransmisikan dengan  proses-proses  “acquiring” melalui  “inquiring”.  Jadi  proses pendidikan  bukan  terjadi  secara pasif  atau  untuk  determined  tetapi melalui  proses  interaktif  antara pendidikan dan peserta didik. Proses tersebut memungkinkan terjadinya  perkembangan  budaya melalui kemampuan-kemampuan kreatif yang memungkinkan terjadinya  inovasi  dan  penemuan- penemuan  budaya  lainnya,  serta asimilasi, akulturasi dan seterusnya. Adaketerkaitan
dan saling mempengaruhi    antara  kebudayaan dan  pendidikan,    artinya  bahwa manusia yang berpendidikan adalah sama dengan orang yang berbudaya.  Dengan  budaya  proses pendidikan  juga  akan  lebih  mudah karena  mempelajari  budaya  dapat menumbuhkan kesadaran etik,
kesusilaan,  dan  norma  hukum.  Jadi peserta  didik  akan  lebih  mudah menerima karena mereka mempunyai kesadaran untuk mengikuti proses pendidikan dengan tulus tanpa perlu dipaksaan 3. Hakikat Pendidikan dan Kebudayaan
Hakikat budaya di kategorikan  dalam  dua  pendekatan yaitu  pendekatan  epistimologis  dan pendekatan ontology atau metafisik.Pendekatan tentang hakikat  pendidikan  telah  melahirkan berbagai jenis teori mengenai apakah  sebenarnya  pendidikan  itu. Pendidikan  itu  bukan  hanya  suatu kata  benda  tetapi  juga  merupakan suatu  proses  atau  kata  kerja. Menurut  Edward  B.  Tylor,  “budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan  yang  kompleks  dari pengetahuan,  kepercayaan,  seni, moral,  hukum,  adat-istiadat,  serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan  lainnya  yang  diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan
suatu  proses  permanusiaan  artinya di  dalam  kehidupan  berbudaya terjadi  perubahan,  perkembangan, motivasi,.  Proses  pendidik  sebagai suatu  proses  kebudayaan  haruslah melihat peserta didik bukan sebagai suatu  entity  yang  terpecah-pecah tetapi sebagai individu yang menyeluruh  atau  sebagai  seorang manusia seutuhnya. Budaya dicapai manusia  melalui  proses  panjang, melalui pendidikan, melalui sosialisasi sehingga diperoleh internalisasi  nilai  yang  menjadikan sesuatu  nilai  itu  menjadi  satu dengan dirinya, menjadi cara
berfikirnya,  menjadi  kebiasaannya, menjadi  miliknya  yang  diaktualisasi secara  spontan  dalam  kehidupan nyata.
4. Pendidikan dan Proses transformasi Budaya Pendidikan merupakan proses  membudayakan  manusia sehingga  pendidikan  dan  budaya tidak  dapat  dipisahkan.  Pendidikan bertujuan membangun totalitas kemampuan  manusia,  baik  sebagai individu maupun anggota masyarakat.Sebagai unsur vital dalam  kehidupan  manusia  yang beradab,  kebudayaan  mengambil unsur-unsur pembentuknya dari segala  ilmu  pengetahuan  yang dianggap betul-betul vital dan sangat diperlukan dalam menginterpretasi  semua  yang  ada dalam kehidupannya. Hal ini diperlukan  sebagai  modal  dasar untuk dapat berdaptasi dan mempertahankan kelangsungan
hidup  (survive).  Dalam  kaitan  ini kebudayaan  di  pandang  sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama dan terinternalisasi  dalam  diri  individu sehingga  terhayati  dalam  setiap perilaku.  Nilai-nilai  yang  dihayati ataupun  ide  yang  diyakini  tersebut bukanlah  ciptaan  sendiri  dari  setiap individu yang menghayati dan meyakininya, semuanya itu
diperoleh  melalui  proses  belajar.
Proses  belajar  merupakan  cara untuk mewariskan nilai-nilai tersebut dari  generasi  ke  generasi.  Proses pewarisan  tersebut  dikenal  dengan proses  sosialisasi  atau  enkulturasi (proses pembudayaan).
Untuk  membangun  manusia melalui  budaya  maka  nilai-nilai budaya  itu  harus  menjadi  satu dengan  dirinya,  untuk itu  diperlukan waktu  panjang  untuk  transformasi budaya.
Proses transformasi budaya  dapat  dilakukan  dengan cara mengenalkan budaya, memasukkan  aspek  budaya  dalam proses  pembelajaran.  Kebudayaan merupakan dasar dari praksis pendidikan maka tidak hanya seluruh proses pendidikan berjiwakan  kebudayaan  nasional saja,  tetapi  juga  seluruh  unsur kebudayaan  harus  diperkenalkan dalam  proses  pendidikan.  Progam pendidikan berbudaya dapat diwujudkan  secara  efektif  di  dalam sistem pondok.Sistem pondok merupakan sarana untuk mempersatukan  pendidikan  ilmu pengetahuan  dengan  pendidikan budaya  budi  pekerti  serta  nilai-nilai budaya lainnya.Pelaksanaan system  pondok  juga  dapat  berarti mengembangkan kondisi dan
suasana  kepondokan  di  dalam praksis pendidikan.Khusus guru system  pondok  tersebut  mungkin merupakan  suatu  tuntutan.  Dengan
system  tersebut  calon  pendidikan akan  menghayati  suatu  tuntutan. Dengan  system  tersebut  para  calon pendidik  akan  dapat  melaksankan prinsip-prinsip kebudayaan di dalam praksis pendidikan.
Peranan  Pendidikan  Formal dalam Proses Pembudayaan (enkulturasi). Sekolah  atau  pendidikan  formal adalah    upaya  membentuk  perilaku dan  sikap  seseorang  yang  didasari oleh ilmu pengetahuan, keterampilan sehingga setiap
individu dapat memainkan perannya masing-masing.  Dengan  demikian, ukuran  keberhasilan  pembelajaran dalam  konsep  enkulturasi  adalah perubahan  perilaku  siswa.  Hal  ini sejalan  dengan  4  (empat)  pilar pendidikan  yang  dikemukakan  oleh Unesco,  Belajar  bukan  hanya  untuk tahu (to know), tetapi juga menggiring siswa untuk dapat mengaplikasikan  pengetahuan  yang diperoleh  secara  langsung  dalam kehidupan  nyata  (to  do),  belajar untuk  membangun  jati  diri  (to  be), dan  membentuk  sikap  hidup  dalam kebersamaan  yang  harmoni  (to  live together  ).  Media  lainnya  adalah keluarga  dan  institusi  lainnya  yang ada  di  masyarakat.  Dalam  konteks inilah  pendidikan  disebut  sebagai proses untuk “memanusiakan manusia”  tepatnya  “memanusiakan manusia  muda”  (meminjam  istilah
Dick  Hartoko).  Sejalan  dengan  itu,
kalangan  antropolog  dan  ilmuwan sosial lainnya melihat bahwa pendidikan  merupakan  upaya  untuk membudayakan dan mensosialisasikan manusia sebagaimana yang kita kenal dengan proses enkulturasi (pembudayaan) dan sosialisasi (proses membentuk kepribadian dan  perilaku  seorang  anak  menjadi anggota  masyarakat  sehingga  anak tersebut  diakui  keberadaanya  oleh masyarakat  yang  bersangkutan). Dalam  pengertian  ini,  pendidikan bertujuan membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai  makhluk  yang  berbudaya yang  mampu  bersosialisasi  dalam masyarakatnya  dan  menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Daoed  Joesoef  memandang
pendidikan  sebagai  bagian  dari kebudayaan karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan  dasar  sebagai  bekal hidup.Pengetahuan dasar untuk bekal  hidup  yang  dimaksudkan  di sini  adalah  kebudayaan.  Dikatakan demikian  karena  kehidupan  adalah keseluruhan  dari  keadaan  diri  kita, totalitas  dari  apa  yang  kita  lakukan sebagai manusia, yaitu sikap,
usaha,  dan  kerja  yang  harus dilakukan oleh setiap orang, menetapkan  suatu  pendirian  dalam tatanan  kehidupan  bermasyarakat yang menjadi ciri kehidupan manusia  sebagai  makhluk  bio- sosial.Pendidikan  sebagai  upaya menanamkan sikap dan keterampilan pada anggota masyarakat  agar  mereka  kelak mampu  memainkan  peranan  sesuai dengan kedudukan dan peran sosial masing-masing  dalam  masyarakat. Secara  tidak  langsung,  pola  ini menjadi  proses  melestarikan  suatu kebudayaan.  Sejalan  dengan  ini, Bertrand
Russel mengatakan pendidikan  sebagai  tatanan  sosial kehidupan bermasyarakat yang berbudaya. Melalui  pendidikan  kita  bisa membentuk suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang maju,  modern,  tentram  dan  damai berdasarkan  nilai-nilai  dan  norma budaya.  Untuk  mewujudkan  hal tersebut, para penyelenggara pendidikan  harus  yakin  bahwa program  dan  proses  pembelajaran dapat menggiring siswa agar mampu  menggunakan  segala  apa yang telah dimilikinya yang diperoleh  selama  proses  belajar sehingga bermanfaat dalam kehidupan selanjutnya, baik kehidupan secara akademis maupun  kehidupan  sehari-hari.  Jika
kita  ingin  memisahkan  pendidikan dari  kebudayaan  merupakan  suatu kebijakan yang merusak kebudayaan sendiri, malahan menghianati keberadaan proses pendidikan sebagai proses pembudayaan. Nilai-nilai pendidikan ditransmisikan dengan proses- proses “acquiring” melalui
“inquiring”.  Jadi  proses  pendidikan bukan  terjadi  secara  pasif  atau untuk  determined  tetapi  melalui proses  interaktif  antara  pendidikan dan  peserta  didik.  Proses  tersebut memungkinkan terjadinya perkembangan budaya melalui kemampuan-kemampuan
kreatif
yang memungkinkan terjadinya inovasi  dan  penemuan-penemuan budaya  lainnya,  serta  asimilasi, akulturasi  dan  seterusnya.    Dengan budaya  proses  pendidikan  juga akan lebih mudah karena mempelajari budaya dapat menumbuhkan kesadaran etik, kesusialaan,  dan  norma  hukum. Jadi peserta didik akan lebih mudah menerima karena mereka mempunyai kesadaran untuk mengikuti proses pendidikan dengan tulus tanpa perlu dipaksaan.

## KESIMPULAN
Bahwa kondisi real politik dan politik pendidikan di Indonesia
belum  sepenuhnya  merdeka  dan
tertinggal  dari  tuntutan  daya  saing global,  belum  mampu  memberikan harapan  konkrit  atas  kemajuan bangsa  di  masa  depan.  Karena  itu pendidikan politik diharapkan mampu  membentuk  karakter  dan mental  generasi  muda  agar  dapat melakukan transformasi budaya dalam  upaya  membina  sistem  dan kondisi politik yang kondusif dengan mengedepankan  budaya  dan  etika politik yang patut dibanggakan.Budaya  politik  tidak dapat  dipisahkan  dengan  etika politik,  karena  tidak  santunnya budaya politik membutuhkan legitimasi yang merujuk pada norma moral,  nilai  hukum  atau  peraturan perundangan.  Karena  itu  untuk membangun  kondisi  politik  yang kondusif,  diperlukan  politisi  yang memahami
dan mampu
mengamalkan  budaya  dan  etika politik  yang  positif,  yang  mana  hal tersebut  dapat  diperoleh  melalui pendidikan  politik  yang  dilakukan sejak dini.Pendidikan ini salah satunya dapat dilakukan di keluarga,  partai  politik  dan  sekolah melalui civic education. Selanjutnyadalam investasi SDM  ada  kaitan  antara  pendidikan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan  ekonomi.  Pendidikan hendaknya  dipandang  bukan  hanya karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi karena
perspektif  yang  lebih  luas  dari pengembangan SDM. Ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan  kekuatan  pendorong utama pembangunan ekonomi. Oleh karena  itu,  investasi  pendidikan mestinya  dilakukan  dengan  serius dan  alokasi  dana  untuk  pendidikan benar-benar  dipenuhi  mengingat pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun  demikian,  kenyataan membuktikan  bahwa  pemerintah masih harus diyakinkan dan didorong untuk meningkatkan anggaran  belanja  untuk  membiayai pembangunan di bidang pendidikan. Bahwa  kondisi  sosial  budaya yang terjadi saat ini turut menentukan  arah  pendidikan  yang dilakukan.Namun, demikian lembaga pendidikan diharapkan tidak  hanyut  dalam  arus  perubahan yang  kadang  sangat  bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Budaya yang  kuat  adalah  budaya  yang mampu mempertahankan entitasnya dan tidak parsial sehingga akan terus dijadikan pegangan bagi masyarakat
penganutnya  dan  bahkan  dapat dijadikan  sandaran  bagi  tumbuhnya potensi-potensi  baru  demi  menjaga tetap terpatrinya budaya itu.
Pendidikan  merupakan  salah satu  wadah  yang  dapat  secara maksimal  digunakan  sebagai  ajang
penggemblengan karakter dan nilai- nilai kesejatian.Sebagai ajang pembudayaan.Pendidikan  menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat  untuk  mengembangkan suatu sistem pembinaan yang relevan  dengan  tuntutan  perubahan zaman.Untuk itu, pendidikan hendaknya mampu melakukan fungsinya,  melakukan  tugas-tugas kelembagaan sesuai dengan hukum perkembangan  masyarakat.Dalam hal ini, pendidikan hendaknya memperhatikan benar modal kutlural dan modal sosial di samping modal-modal dasar lainnya. Pendidikan  sejatinya  harus berperan maksimal dalam mengembangkan kebudayaan nasional.Untuk itu diperlukan transformasi pedagogik yang direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol  dengan  baik.  Hal-hal  yang dapat dilakukan misalnya mengembangkan  civic  intelligent yang termasuk di dalamnya pendidikan multikultural dan pendidikan  karakterpada  lembaga pendidikan yang menerapkan community  based  education.  Dalam konsep ini diharapkan akan diperoleh  masyarakat  madani  (civic society)  yang  memahami    dengan baik hak-haknya dengan menunaikan kewajiban- kewajibannya  demi  kemaslahatan bangsa  dan  negara.  Selain  itu,
penidikan multicultural dan pendidikan karakter juga perlu dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Anwar. http://www.lfip.org/
english/pdf/bali-seminar/
Sisdiknas
Buchori,  Mochtar.,  2000.  Peranan
Pendidikan dalam Pembentukan  Budaya  Politik di Indonesia.Yogyakarta.Kanisi
us.
Budiarjo,  Mariam.,  1997.  Dasar-
Dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta. Gramedia. Delors, Jacques et.al, 1996, Learning: The Treasure Within, The Report to UNESCO of International Commission  for  The  Twenty- First Century, Paris: UNESCO. Dewey,  John.,  1961.  Democracy and  Education:  Introduction to the Philosophy of Education.  New  York.  Mac Millan Company. Fattah,  Nanang.  2002.  Ekonomi  & Pembiayaan Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya. Freire,  Paulo.,  1970.  The  Real Meaning of Cultural Action.Aktie.Comitee.
Harbison,  Frederick  and  Charles  A.
Myers.  1965.  Manpower  and Education.  USA  :  McGraw Hill Book Company.
Kartono,  Kartini.,  1989.  Pendidikan Politik  sebagai  Bagian  dari Pendidikan  Orang  Dewasa.
Bandung. Mandar Maju.
Kartono,  Kartini.,  1990.  Wawasan
Politik: Mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Bandung. Mandar Maju. Psacharopoulos, George and Maureen  Woodhall.  1985. Education  for  Development, An  Analysis  of  Investment Choices. USA : A World Bank Publication. Soedijarto. Kurikulum, Sistem Evaluasi dan Tenaga Kependidikan  Sebagai  Unsur Strategis,.Makalah.Jurnal Pendidikan Penabur- No.03/Th.III/Desember 2004. Soedijarto,  2008,    Landasan  dan Arah  Pendidikan  Nasional Kita, Jakarta:PT.Kompas Media Nusantara. Tilaar., 2003. Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan  Nasional  dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta. Rineka Cipta. Zamroni, 2002, Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional  Dalam  Mewujudkan Peradaban  Bangsa,  dalam
buku Pendidikan Untuk Masyarakat  Indonesia  Baru: 70  Tahun  Prof.  Dr.  H.A.R. Tilaar, M.Sc. Jakarta: Grasindo.