## KAWISTARA
VOLUME 3                                             No. 1, 21 April 2013

## Halaman 1-116

## MENYAMBUT ERA KEBANGKITAN AGAMA
Judul Buku : God’s Century: Resurgent Religion and Global Politics Pengarang : Monica Duffy Toft, Daniel Philpott, dan Timothy Samuel Shah Penerbit : W.W. Norton & Company, Inc., 2009. Tahun : 2009 Tebal Halaman :

## Mohammad Iqbal Ahnaf

## Resensi
Peran  agama  dalam  kehidupan  politik, baik  di  tingkat  nasional  atau  internasional nampaknya  semakin  tak  terbantahkan. Buku  ini  menyajikan  argumen  dan  fakta yang  menunjukkan  transformasi  ini. Klaim  ini  sebenarnya  bukanlah  hal  baru. Sebelumnya tidak sedikit karya ilmiah yang menunjukkan  apa  yang  disebut  dengan gejala era kebangkitan agama ( the ressurgence of religon ). Revisi terhadap teori sekalerisasi yang  datang  dari  salah  satu  pendukung utama  teori,  yaitu  Peter  L.  Berger.  Pada tahun  1998  ia  mengeluarkan  buku  berjudul The  Desecularization  of  the  World:  A  Global Overview (1999)  yang  dimaksudkan  untuk merevisi teori dia sebelumnya bahwa seiring modernisasi agama akan semakin kehilangan relevansi.  Keyakinan  terhadap  Tuhan  akan digeser  olah  rasio  yang  dapat  menjelaskan banyak hal yang selama ini dipahami melalui narasi keagamaan.
Berger dalam buku ini menegaskan era kebangkitan agama justru didorong oleh dua faktor yang sama yang sebelumnya menjadi dasar teori sekulerisasi, yaitu demokratisasi
atau  kebebasan  politik  dan  kemajuan teknologi  informasi.  Di  banyak  tempat demokrasi  bukannya  meminggirkan  politik agama,  tetapi  justru  sebaliknya  membuka ruang  bagi  munculnya  partai  dan  gerakan politik  berbasis  agama  seperti  kebangkitan nasionalisme  Hindu  di  India,  kemenangan politik  Islam  di  Turki,  dan  menguatnya kekuatan  Kristen  sayap  kanan  ( Christian Religious Right ) di Amerika Serikat (halaman 7).  Patut  dicatat  tumbangnya  beberapa rezim  di  negara-negara  Arab  yang  dapat dikenal  dengan  istilah Arab  Spring (musim semi  di  Arab)  tidaklah  lepas  dari  kekuatan beragam gerakaan sosial dan politik berbasis keagamaan.
Yang  patut  digarisbawahi  dari  buku God’  Century ini  adalah  argumen  bahwa kebangkitan  peran  agama  tidak  hanya terbatas  pada  kehidupan  individual,  tetapi juga  kehidupan  publik.  Argumen  ini memperkuat  beberapa  karya  akademik sebelumnya  seperti  publikasi  dari  hasil survei  Jonathan  L.  Fox  berjudul A  World Survey  of  Religion  and  the State (Cambridge
Kawistara, Vol. 3, No. 1, April 2013: 109-111
University  Press,  2007).  Hasil  survei  Fox menunjukkan  lebih  dari  50  persen  negara- negara  di  dunia  memiliki  regulasi  yang membatasi  peran  agama  dalam  kehidupan politik.  Meskipun  desakan  peran  agama dalam kehidupan politik, baik secara negatif dan  positif,  nampaknya  sulit  dibendung. Desakan  peran  agama  dalam  kehidupan publik ini digambarkan dengan sangat baik oleh para penulis dalam kalimat berikut:
“ Once  private,  religion  has  gone  public.  Once passive,  religion  is  now  assertive  and  engaged. Once  local,  it  is  now  global.  Once  subservient to the powers that be, religion has often become ‘prophetic’  and  resistant  to  politicians  at  every level ” (halaman 184).
Apa  yang  mendorong  era  kebangkitan politik  agama  atau religion’s  political comeback ,  dalam  istilah  para  penulis? Menjawa  pertanyaan  ini,  para  penulis menawarkan dua penjelasan. Yang pertama adalah  mengauatnya  teologi  politik,  yakni keyakinan  bahwa  komunitas  keagamaan bertanggungjawab  terhadap  otoritas  politik untuk  menegakkan  keadilan.  Keyakinan demikian  membeirkan  dorongan  yang  kuat untuk menghadirkan nilai, moral dan bahkan hukum  agama  dalam  kehidupan  politik ketatanegaraan.  Kecenderungan  ini  tidak hanya  muncul  dalam  agama-agama  yang selama  ini  terkait  erat  dengan  kehidupan politik  seperti  Islam.  Agama  Buddha  yang selama  ini  lebih  menonjolkan  spritualitas individual  berkait  erat  dengan  kehidupan politik seperti di Sri Lanka dan Thailand.
Faktor  yang  kedua  adalah  adanya hubungan  saling  membutuhkan  antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Dari sisi  aktor  politik  hubungan  baik  dengan aktor-aktor  keagamaan  diperlukan  untuk memperkuat  basis  dukungan  politik  secara elektoral.  Fakta  bahwa  sebagian  besar penduduk  di  negara-negara  demokrasi seperti  Indonesia  adalah  pemeluk  agama yang  taat  mejadikan  sentimen  keagamaan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam mobilisasi politik. Dari sisi aktor keagamaan, para  penulis  buku  ini  menekankan  pada menguatnya teologi politik yang mendorong
aktor  keagamaan  mendekati  otoritas politik.  Kedekatan  atau  kamampuan  untuk mempengaruhi  aktor  politik  dimaksudkan untuk  memperkuat  peran  agama  dalam kehidupan  publik.  Poin  ini  meskipun  tidak salah patut dikritik karena tidak menjelaskan realitas  hubungan  saling  membutuhkan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Upaya aktor-aktor keagaman untuk menjalin hubungan  dengan  aktor-aktor  politik  tidak selalu  didorong  oleh  teologi  politik.  Di Indonesia  sejumlah  organisasi  keagaman yang  secara  teologis  cenderung  a-politis seperti Jemaah  Tabligh,  gerakan  Salafi,  dan Majelis  Tafsir  Al-Qur’an  (MTA)  dikenal mempunyai  kedekatan  dengan  birokrasi pemerintahan.  Kedekatan  mereka  dengan aktor-aktor  politik  lebih  dapat  dijelaskan sebagai  manifestasi  kepentingan  keamanan atau  mobilisasi  pengaruh  sosial-teologis daripada  usaha  untuk  memformalkan  nilai keagaman dalam kehidupan ketatanegaraan.
Bagi  para  penulis  kebangkitan  peran agama  dalam  kehidupan  politik  tidak perlu  dilihat  sebagai  ancaman.  Hal  ini karena  dalam  banyak  kasus  menguatnya peran  agama  dalam  kehidupan  politik  juga diiringi  oleh  kecenderungan  moderasi  di kalangan  gerakan  politik  agama.  Dalam konteks  gerakan  Islam  kecendeurngan  ini digambarkan  dengan  baik  dalam  istilah post-Islamisme  yang  dipopolerkan  oleh Asef  Bayat  dalam  bukunya Making  Islam Democratic:  Social  Movements  and  the  Post- Islamist  Turn (Stanford  University  Press, 2007). Meski kekuatan-kekuatan  totalitarian masih  mewarnai  politik  negara-negara Muslim  yang  demokratis,  gerakan-gerakan politik  Islam  masa  kini  pada  umumnya cenderung  lebih  terbuka  dan  menerima sistem politik demokrasi.
Buku  ini  ditutup  dengan  sepuluh langkah  yang  ditawarkan  penulis  untuk menghadapi  era  kebangkitan  agama.  Di antaranya  para  penulis  menyarankan agar  peran  agama  dalam  kehidupn  politik tidak  diremehkan  sekaligus  tidak  dilebih- lebihkan. Tidak diremahkan dalam pengertian  mengesampingan  kekuatan
aktor  keagamana  dalam  program-program pembangunan;  dan  tidak  melebih-lebihkan dalam pengertian tidak mensakralkan peran agama  sehingga  sepenuhnya  membawa agama dalam kancah politik atau sebaliknya berusaha  menekan  atau  meminggirkan peran agama dalam kehidupan publik yang
berpotensi  menciptakan  kemarahan  aktor- aktor  keagamaan;  hal  ini  pada  ujungnya dapat menghasilkan situasi yang mendukung ekstrimisme.
Era  kebangkitan  agama  yang  terus bergulir,  buku  ini  layak  dibaca  oleh  semua kalangan,  termasuk  politisi,  pembuat hukum,  pemerintahan,  gerakan  sosial, pelaku pembangunan, dan bahkan pebisnis.