Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 1, 2018 STAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath
Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid

## asy- Syari’ah )
Elkhairati Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Email: elkhairati9@gmail.com

## Abstract
This  article  aims  to  review  the  Law  and  Maqashidasy-Syari'ah  regarding the  age  limit  of  marriage. The  literature  of  Islamic  Law  (fiqh)  does  not explicitly specify the minimum age limit for prospective marriages.  Over the course of time, the law privides a minimum age of mariage. There is a clear  conflict  between  the  fiqh  and  the  laws.  According  to  the  ushuliyin (Islamic  law  experts)view,  in  order  to  produce  a  law  or  a  fatwa  law,  a mujtahid  (legal  exciter)  should  pay  attention  to  maqashidsyari'ah  (law- making purposes). Because the shari'ah is revealed to realize the benefit of mankind,  including  the  marriage  problem.  The  main  problem  of  this research  is  to  investigate  the  minimum  age  restriction  of  marriage according to the law and how to view the maqashidasy-shari'ah against the provisions  of  the  law.  This  research  used  library  method.  Based  on  the analysis,  it  can  be  concluded  that  the  limitation  of  the  minimum  age  of marriage in the law is intended for the benefit of the family and the ability to  achieve  the  purpose  of  marriage.  Thus,  it  can  be  said  that  it  is  in accordance  with  the  application  of  the  maqashidasy-shari'ah,  that  is  to preserve human benefit at the level of an-nasal hifdz (nurturing offspring).
Keywords: Age of Marriage, Family Law, Maqashid asy-Syari'ah

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk meihat tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy- Syari’ah mengenai batas usia perkawinan. Literatur Hukum Islam ( fiqh ), tidak menetapkan secara tegas tentang batas minimal usia calon pengantin. Seiring  perkembangan  zaman  UU  memberikan  batas  minimal  usia perkawinan. Jelas terjadi benturan antara fiqh dan UU. Melihat hal itu dari kacamata ushuliyin (pakar  hukum  Islam),  bahwa  untuk  melahirkan  sebuah undang-undang  atau  fatwa  hukum,  maka  seorang mujtahid (penggali hukum)  harus  memperhatikan maqashid  syari’ah (tujuan  pembuatan hukum).  Karena  memang syari’ah diturunkan  untuk  mengujudkan kemaslahatan  umat  manusia,  termasuk  juga  dalam  persoalan  pernikahan. Masalah  pokok  penelitian  ini  adalah  melihat  bagaimana  bentuk pembatasan usia minimal perkawinan menurut ketentuan undang-undang
88 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
dan  kemudian  bagaimana  pula  pandangan maqashid  asy- syari’ah terhadap ketentuan  Undang-undang  tersebut.  Penelitian  menggunakan  metode kepustakaan.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa pembatasan  umur  minimal  perkawinan  dalam  Undang-undang  tersebut dimaksudkan  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  mampu  meraih  tujuan perkawinan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  penerapan maqashid asy- syari’ah , yaitu memelihara kemaslahatan manusia dalam tataran hifdz an-nasal (memelihara keturunan).
Kata  kunci :  Usia  Perkawinan,  Undang-undang  Hukum  Keluarga, Maqashid asy- Syari’ah

## Pendahuluan
Sekitar tahuan 2008 lalu, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan dari Semarang-Jawa Tengah, seorang pengusaha sekaligus pemilik pondok pesantren bernama  Pujiono  Cahyo  Widianto  alias  Syeh  Puji-saat  itu  berusia  43  tahun-, menikahi seorang anak gadis berusia 12 tahun dan baru menyelesaikan sekolah dasar  (SD),  bernama  Lutfina  Ulfa.  Peristiwa  tersebut  membuat  banyak  orang mengeluarkan  statement  termasuk  Menteri  Agama,  KOMNAS  Perlindungan Anak dan para pemerhati masalah anak. Pro-kontra dari berbagai sudut pandang bermunculan,  baik  sudut  pandang  agama  Islam,  Undang-undang  Perlindungan Anak,  Undang-undang  Perkawinan  hingga  Konvensi  PBB  tentang  Hak  Anak menghiasi siaran berita dan dialog di media cetak dan elektronik.
Kampanye penolakan pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh PKPA melalui  berbagai  media  sosialisasi  sering  mendapatkan  pertanyaan  mendasar mengenai  batasan  minimal  usia  perkawinan.  Bukan  hal  mudah  menjawab pertanyaan sederhana yang disampaikan masyarakat. Meskipun Undang-Undang nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  secara tegas,"Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". (Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin  c  disebutkan,  keluarga  dan  orang  tua  berkewajiban  untuk  mencegah terjadinya  perkawinan  di  usia  anak-anak.  Secara  jelas  undang-undang  ini mengatakan,    tidak  seharusnya  pernikahan  dilakukan  terhadap  mereka  yang usianya  masih  di  bawah  18  tahun. 1 Namun  tidak  semudah  itu  PKPA  dapat menjawabnya,  karena  UU  No.1  tahun  1974  tentang  perkawinan  memberikan batasan  yang  berbeda  dan  tidak  konsisten  terhadap  batas  minimal  usia perkawinan. Dalam pasal 6 terpahami bahwa calon pasangan suami isteri adalah 21  tahun.  Sedangkan  dalam  pasal  7  ayat  (1)  menjelaskan  usia  calon  suami  19 sedangkan calon isteri 16 tahun. Pasal 7 UU Perkawinan inilah yang diikuti oleh
1 BCZ  Online/Kamis,  30  Oktober  2008  dalam  http://www.waspada.co.id/opini/ pernikahan-dini-dan-tuntutan.html . (diakses tgl 13 Januari 2010)
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tentang  batas  usia  calon  mempelai,  tepatnya pasal 15.
Di tengah kontroversi hukum di Indonesia mengenai batas minimun usia perkawinan,  pernikahan  di  usia  dini  juga  terjadi  karena  penafsiran  terhadap ajaran agama. Pernyataan Syekh Puji di berbagai media massa yang mengatakan bahwa  pernikahannya  dengan  Ulfa,  merupakan  teladan  dari  Nabi  Muhammad SAW yang menikahi Aisyah ketika itu berusia 9 tahun.
Sementara  itu  dalam  literatur  Hukum  Islam  ( fiqh ),  pada  dasarnya ketentuan tentang batas umur minimal perkawinan tidak ditentukan secara tegas. Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini.
Disamping  itu,  sejarah  telah  mencatat  bahwa  Aisyah  dinikahi  Baginda Nabi SAW dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang  lumrah  di  kalangan  sahabat.  Bahkan  sebagian  ulama  menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.
Nampaknya  antara  ajaran  agama  dan  negara  terjadi  perselisihan  dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimnal Undang-undang  Perkawinan,  secara  hukum  kenegaraan  tidak  sah.  Istilah pernikahan  dini  menurut  negara  dibatasi  dengan  umur.  Sementara  dalam  kaca mata  agama,  pernikahan dini  ialah  pernikahan yang  dilakukan  oleh  orang  yang belum baligh .
Pemerintah  melarang  pernikahan  usia  dini  adalah  dengan  pelbagai pertimbangan,  sedangkan  agama  membolehkan  pernikahan  dini  juga  dengan mempertimbangkan mashlahah . Sebuah permasalahan yang cukup dilematis.
Melihat hal itu dari kacamata ushuliyin (pakar hukum Islam), menegaskan bahwa  untuk  melahirkan  sebuah  undang-undang  atau  fatwa  hukum,  maka seorang mujtahid (penggali hukum) harus memperhatikan maqashid syari’ah (tujuan pembuatan  hukum).  Karena  memang syari’ah diturunkan  untuk  mengujudkan kemaslahatan umat manusia, termasuk juga dalam persoalan pernikahan.
Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  dengan  mengeluarkan  Undang- undang yang melarang pernikahan usia dini atau dengan kata lain membatasi usia minimal  perkawinan  haruslah  sesuai  dengan maqasid  asy-syariah .  Jangan  sampai penetapan  undang-undang  mengalahkan  ketentuan  agama.  Padahal  diketahui bahwa manusia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk bisa menerawang kedepan  guna  menentukan  apa  yang  terbaik  bagi  diri  mereka.  Jangan  hanya karena tuntutan emansipasi wanita dari beberapa organisasi komnas perempuan dan  atau hanya karena mengatas namakan komnas perlinduingan anak, hukum harus menginjak norma agama yang sudah ditetapkan oleh sang pembuat hukum Allah  SWT  malalui  Nabi  SAW,  karena  belum  tentu  anak  yang  melakukan
90 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
pernikahan  dibawah  umur  akan  mendapatkan  kengerian  sebagaimana dibayangkan banyak orang.
Berpijak dari latar belakang masalah di atas, masalah utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembatasan usia minimal perkawinan menurut ketentuan Undang-undang, dan bagaimana pula pandangan maqashid  asy- syari’ah terhadap  pembatasan  usia  minimal  perkawinan  dalam Undang-undang  tersebut?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  dilakukan penelitian kepustakaan ( libary reseach ).

## Pembahasan
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Dalam  pasal  1  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  dinyatakan: Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam  masyarakat.  Ikatan  batin  adalah  hubungan  yang  tidak  formal  yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, dan hanya mengikat kedua pihak saja. Untuk mencapai tujuan mulia itu, UU memberikan persyaratan yang  harus  dipenuhi.  Dalam    pasal  6  ayat  (1)  Perkawinan  didasarkan  atas persetujuan  kedua  calon  mempelai. 3 Artinya,  kedua  mempelai  sepakat  untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai juga dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Barangkali  terinspirasi  dengan  tujuan  perkawinan  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  kekal  itu,  maka  UU  memberikan  persyaratan  yang  harus dipenuhi;  diantaranya  batasan  umur  minimal  calon  mempelai  adalah  21  tahun, tetapi  belum  ditetapkan  secara  tegas  bagi  siapa  umur  21  tahun  tersebut. Kemudian pada pasal 7 ayat (1) baru dipastikan rincian batas usia yang diizinkan dalam  suatu  perkawinan  menurut  UU  yaitu,  jika  pihak  pria  sudah  mencapai umur  19  (sembilan  belas)  tahun,  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16 (enam belas) tahun. 4 Nampaknya pada pasal 7 ayat (1) ini, terjadi pengurangan, yaitu; untuk laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal umur 16 tahun.
Meskipun  UU  telah  menggariskan  batasan  usia  minimal  perkawinan,
2 http://www.asiamaya.com/konsultasi, (diakses tanggal 23 Maret 2015)
3 http://www.Pustaka:  yayasan  Peduli  Anak  Negeri  (YPAN),  [selanjutnya  disebut, YPAN] (diakses tanggal 5 Oktober 2015)
4 Ibid.
namun  dalam  pasal  6  ayat  (2)  di  atas,  juga  disebutkan;  jika  kedua  pasangan belum  mencapai  21  tahun  harus  ada  izin  dari  kedua  orang  tua  untuk melangsungkan  pernikahan.  Ketentuan  dispensasi  ini  juga  diperkuat  dengan pasal 7 ayat (2); Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi  kepada  Pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  diminta  oleh  kedua  orang tua  pihak  pria  atau  pihak  wanita. 5 Selanjutnya,  mekanisme  memperoleh dispensasi tersebut diatur dalam pasal 6:
Menurut  ayat  (3)  Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya, maka ijin yang dimaksudkan dalam ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang masih  hidup  atau  orang  tua  yang  mampu  menyatakan  kehendaknya.  Menurut ayat (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijinnya diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis  keturunan  lurus  ke  atas,  selama  mereka  masih  hidup  atau  mampu menyatakan kehendaknya. Menurut ayat (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, salah seorang  atau  lebih  diantara  mereka  itu  tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan  atas  permintaan  orang  tersebut  dapat  memberi  izin  setelah  lebih dahulu  mendengar  orang-orang  tersebut  dalam  ayat  (2),  (3),  (4)  pasal  ini. Menurut ayat (6) Ketentuan menurut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini, berlaku  sepanjang  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  dari  yang bersangkutan tidak menentukan lain. 6 Dari paparan di atas terlihat bahwa UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 memang  telah  menetapkan  batasan  usia  yang  diizinkan  untuk  melangsungkan perkawinan,  namun  ketentuan  itu  tidaklah  kaku  karena  Undang-undang  juga memberikan jalan keluar bagi pasangan dibawah umur untuk mengadakan ikatan perkawinan. Kelonggaran itu dapat diperoleh dengan adanya izin dari orang tua, wali atau keluarga terdekat. Jika kesepakatan perizinan belum juga didapat, maka bisa  mengajukan  permohonan  dispensasi  kepada  lembaga  yang  telah  diberi wewenangan untuk itu, seperti kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
Tetapi  bagi  para  pihak  yang  tidak  mengindahkan  ketentuan  tersebut, maka  pasal  20  dan  21  UU  No.  1  tahun  1974  cukup  tegas  dalam  masalah  ini. Disebutkan  bahwa  pegawai  pencatat  pernikahan  tidak  diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia  mengetahui
5 Ibid.
6 Ibid.
92 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. 7

## 1. Menurut Hukum Perdata
Menurut  ketentuan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHP) dalam pasal 29 menentukan:
Setiap jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan    mengikat  dirinya  dalam  perkawinan.  Sementara  itu,  dalam hal  adanya  alasan-alasan  yang  penting,  Presiden  berkuasa  meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. 8
Berpijak pada ketentuan pasal 29 ini, dapat ditarik pemahaman bahwa KUHP Perdata membatasasi usia pasangan suami isteri, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Ini jelas berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 di atas yang memberikan batasan umur 19  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan.  Pasal  29  ini  juga membenarkan  perkawinan  di  bawah  umur  jika  ada  alasan-alasan  penting, dengan cara minta dispensasi dari presiden.
Sementara  itu,  dalam  pasal  35  dijelaskan  ketentuan  perkawinan  bagi pasangan di bawah umur. Selengkapnya berbunyi:
Untuk  mengikat  diri  dalam  perkawinan,  anak-anak  wakin  yang  belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka. Jika hanya satu diantara mereka memberikan izinnya, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan  orang  tua  atau  perwalian  atas  diri  si  anak,  maka  Pengadilan Negeri  yang  mana  dalam  daerah  hukumnya,  anak  itu  mempunyai  tempat tinggalnya,  atas  permintaan  anak,  berkuasa  memberikan  izin  untuk  kawin, setelah  mendengar  atau  memanggil  dengan  sah  akan  mereka  yang  izinnya diperlukan,  dan  akan  para  keluarga  sedarah  dan  semenda.  Jika  satu  orang tua  telah  meninggal  dunia,  atau  berada  dalam  keadaan  tak  mampu menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang lain. 9
Anak-anak yang belum dewasa memerlukan juga izin dari wali mereka, bila  yang  melakukan  perwalian  adalah  orang  lain  daripada  bapak  atau  ibu mereka;  bila  izin  itu  diperbolehkan  untuk  kawin  dengan  salah  satu  dari keluarga sedarah dalam garis lurus, diperlukan izin dari wali pengawas (pasal 36). 10 Bila  bapak  atau  ibu  telah  meninggal  atau  berada  dalam  keadaan  tidak mampu  menyatakan  kehendak  mereka,  maka  mereka  masing-masing  harus
7 Ibid.
8 Soesilo,  Pramuji  R, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Burgerlijk  Wetboek ,  (Jakarta: Wippress, 2007), h. 8.
9 Ibid ., h. 9 10 Ibid.
Elkhairati: Pembatasan Usia Perkawinan | 93
diganti oleh orang tua mereka, sejauh mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan  yang  sama  (pasal  37). 11 Anak  luar  kawin  yang  diakui  sah,  selama masih  dibawah  umur,  tidak  boleh  melakukan  perkawinan  tanpa  izin  bapak dan  ibu  yang  mengakuinya,  sejauh  kedua-duanya  atau  salah  seorang  masih hidup  dan  tidak  berada  dalam  keadaan  tak  mampu  menyatakan  kehendak mereka. Bila semasa hidup bapak atau ibu yang mengakuinya, orang lain yang melakukan perwalian atas anak itu, maka harus pula diperoleh izin dari wali itu atau dari wali pengawas bila izin itu diperlukan untuk perkawinan dengan wali itu sendiri atau dengan salah seorang dari keluarga sedarah dalam garis lurus  (pasal  39). 12 Anak  yang  tidak  sah  yang  tidak  diakui,  tidak  boleh melakukan  perkawinan  tanpa  izin  wali  atau  wali  pengawas,  selama  ia  masih dibawah  umur.  Bila  kedua-duanya,  atau  salah  seorang,  menolak  untuk memberikan  izin,  atau  untuk  menyatakan  pendirian,  Pengadilan  Negeri  di daerah  hukum  tempat  tinggal  anak  yang  masih  dibawah  umur  itu,  atas permohonannya,  berkuasa  untuk  memberikan  izin  untuk  itu,  setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali atau wali pengawas si anak (pasal 40). 13
Prosedur  yang  telah  digariskan  KUHP  Perdata  tersebut,  agaknya bertujuan  untuk  melindungi  anak  di  bawah  umur  dari  tindak  kejahatan kesusilaan yang ditimbulkan dari akibat perkawinan dibawah umur, sehingga dalam pasal 288 KUHP Pidana telah menyebutkan bahwa:
Barang  siapa  dalam  perkawinan  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  yang diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  yang  bersangkutan belum  waktunya  untuk  dikawin,  apabila  mengakibatkan  luka-luka  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun,  Jika  mengakibatkan  luka- luka  berat  diancam  pidana  penjara  paling  lama  delapan  tahun  dan  jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. 14

## 2. Menurut Kompilasi Hukum
KHI,  yang  disebarluaskan  melalui  Inpres  No.  1  Tahun  1991  memuat perihal  yang  kurang  lebih  sama.  Pada  pasal  15,  KHI  menyebutkan  bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan  tambahan  alasan: untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga . Selengkapnya berbunyi:
(1)  Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang
11 Ibid.
12 Ibid., h. 10. 13 Ibid., h. 11 14 Trinity, KitabUndang-undang Hukum Pidana KUHP , ([tt.]: Trinity Optima Media, 2007), Cet ke-1, h. 90.
94 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun
(2)  Bagi  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus mendapati  izin  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  6  ayat  (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. 15
Pasal  ini,  ternyata  secara  eksplisit  KHI  tidak  mencantumkan  secara jelas  larangan  untuk  menikah  di  bawah  umur.  Penyimpangan  terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.
Namun  demikian  perkawinan  di  bawah  umur  dapat  dicegah  dan dibatalkan.  Pasal  60  KHI  menyebutkan  pencegahan  perkawinan  dapat dilakukan  bila  calon  suami  atau  calon  isteri  tidak  memenuhi  syarat-syarat untuk  melangsungkan  perkawinan  menurut  hukum  Islam  dan  peraturan perundang-undangan. 16 Pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah,  saudara,  wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon  suami,  serta  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  mengawasi  perkawinan (pasal 62, 63, dan 64 KHI). 17
KHI  juga  menyebutkan  perkawinan  dapat  dibatalkan  antara  lain  bila melanggar  batas  umur  perkawinan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  7 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 71 menyebutkan bahwa para pihak yang dapat mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan. 18 Mereka  yang  berhak mengajukan  permohonan  itu  adalah:  (1)  para  keluarga  dalam  garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri;  (3)  pejabat  yang  berwenang  mengawasi  pelaksanaan  perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (pasal 73). 19

## 3. Instrumen HAM
Instrumen  Hak  Asasi  Manusia-apakah  yang  bersifat  internasional ( international  human  rights  law )  ataupun  yang  sudah  diratifikasi  oleh
15 http://www. Disalin  dari  ”Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”,  Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, (diakses tanggal 25 Juni 2002)
16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid.
19 Ibid.
Pemerintah  RI-tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  tentang  batas  usia perkawinan.  Konvensi  Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child  1990 yang  telah  diratifikasi  melalui  Keppres  No.  36  Tahun  1990)  tidak menyebutkan  usia  minimal  pernikahan  selain  menyebutkan  bahwa  yang disebut  anak  adalah  mereka  yang  berusia  di  bawah  18  tahun.  Juga  setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child ). 20
Konvensi  tentang  Kesepakatan  untuk  Menikah,  Umur  Minimum Menikah  dan  Pencatatan  Pernikahan  ( Convention  on  Consent  to  Marriage, Minimum  Age  for  Marriage  and  Registration  of  Marriages )  1964  menyebutkan bahwa negara  peserta  konvensi  ini  akan  mengupayakan  lahirnya  legislasi  untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang  dilakukan  di  luar  umur  minimum  yang  ditetapkan  adalah  tidak  berkekuatan hukum,  terkecuali  otoritas  yang  berwenang  menetapkan  dispensasi  tertentu  dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah. 21
Indonesia  belum  menjadi  negara  pihak  dari  Konvensi  1964  tersebut, namun  telah  menetapkan  usia  minimum  pernikahan  melalui  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  alias  sepuluh  tahun  setelah  Konvensi tersebut lahir.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-sebagai instrumen HAM-juga  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  tentang  usia  minimum menikah  selain  menegaskan  bahwa  anak  adalah  mereka  yang  berusia  di bawah  18  tahun.  Disebutkan  pula,  penyelenggaraan  perlindungan  anak berasaskan  Pancasila  dan  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak- Hak  Anak  meliputi:  a.  non  diskriminasi;  b.  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. 22
Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan  sejahtera.  Terkait pernikahan di bawah umur.
Dalam  Undang-undang  nomor  23  tahun    2002  tentang  Perlindungan Anak  menyatakan  secara tegas;  anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia
20 http://www.asiamaya.com/konsultasi, (diakses tanggal 25 Juni 2015)
21 Ibid.
22 Ibid.
96 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. Pasal 1 dan pada pasal 26 ayat (1) poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  di  usia  anak-anak. Secara  jelas  undang-undang  ini  mengatakan,  tidak  seharusnya  pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun. 23 Namun tidak semudah itu PKPA dapat menjawabnya, karena UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan yang berbeda dan tidak konsisten terhadap batas minimal usia perkawinan.

## 4. Menurut Hukum Keluarga di Dunia Muslim
Dalam UU Turki umur  minimal seseorang yang hendak nikah adalah 18  tahun  bagi  laki-laki  17  tahun  bagi  perempuan.  Dalam  kasus-kasus tertentu pengadilan dapat mengijinkan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapat ijin orang tua atau wali. 24 Dalam fiqh Hanafi  yang  menjadi  rujukan  UU  di  Turki,  tidak  secara  kongkrit menyebutkan  tentang  batasan  umur  pernikahan.  Hanya  secara  tegas disebutkan  bahwa  salah  satu  syarat  pernikahan  adalah  baligh  beraka, sebagaimana  juga  keduanya  menjadi  syarat  umum  bagi  operasinalisasi seluruh tindakan yang bernuansa hukum. Karena itu baligh hanyalah syarat bagi  kelangsungan  suatu  tindakan  hukum  bukan  merupakan  syarat keabsahan pernikahan. 25
Di Iran, menurut Homaidi Hamid,UU mengatur bahwa usia minimum boleh  melaksanakan  perkawinan  bagi  pria  18  tahun  dan  15  tahun  untuk wanita. Bagi seseorang yang mengawinkan orang yang masih di bawah usia minimun nikah dapat dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jika seorang anak  perempuan  dikawinkan  di  bawah  usia  13  tahun,  maka  yang mengawinkannya dapat dipenjara selama 2 hingga 3 tahun. Di samping itu bagi orang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan denda 2-20 riyal . 26
Usia  minimun  boleh  malaksanakan  perkawinan  tersebut  berbeda deangan pandangan mazhab Ja’fari yang mengatakan bahwa seseorang telah dipandang  dewasa  dan  dapat  melangsungkan  perkawinan  jika  berumur  15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi wanita. Mazhab ini juga memandang bahwa  seorang  wali  boleh  mengawinkan  anak  yang  masih  di  bawah
23 Ibid. 24 Muhammad Amin ash-Shahir bin Ibn Ibidin , Hasyiyah Radd al-Muhtar, (Bairut: Dar al- Fikr, [t.th]), Jilid 2, h. 599.
25 Ala  ad- Din  Abu  Bakr  bin  Mas’ud  al -Kasani  al-Hanafi, Bada’i  as - Sana’i  fi  Tartib  ash - Shara’i, (Bairut: al-Makhtabah al- ‘Ilmiyyah, [t.th]) , Jilid 2, h. 232.
26 M.  Atho  Mudzhar  dan  Khoiruddin  Nasution  (ed), Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam Modern;  Studi  Perbadingan  dan  Keberanjakan  UU  Modern  dari  Kitab-kitab  Fikih, (Jakarta:  Ciputat Press, 2003), h, 59.
umur. 27 Dengan demikian, ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak  di  bawah  umur  merupakan  pembaharuan  hukum  keluarga  Iran  yang bersifat administratif.
Di  Yaman  Selatan  menurut  Saptoni,  juga  ditetapkan  adanya pembatasan  usia  nikah,  yaitu  18  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  bagi wanita. Tetapi batasan ini tidak terkait dengan keabsahan akad nikah, hanya merupakan  sesuatu  yang  perlu  diperhatikan.  Peraturan  ini  hanya  bersifat anjuran,  lantaran  ketetapan  ini  hanya  berasarkan  kemaslahatan  dan  tidak banyak kepentingan negara untuk ikut mengaturnya. Bila dikaitkan dengan fiqh klasik, hal ini tentu tidak banyak berubah, sebagaimana ungkapan Imam asy- Syafi’i yang mengatakan bahwa saya lebih senang jika seorang ayah tidak menikahkan  anak  perempuannya  sebelum  baligh. 28 Sedangkan  di  Syiria ditetapkan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. 29
Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia menurut Zudi Rahmanto, diberikan batasan usia minimal melangsungkan pernikahan adalah 20 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini merupakan perubahan dari isi pasal 5 UU 1956, yang memberikan batasan 20 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Namun terhadap pasangan yang belum mencapai ketentuan umur di atas, harus mendapat izin khusus dari pengadilan. 30
Hukum keluarga di Maroko menurut Atun Wardatun, menetapkan usia boleh untuk melangsungkan pernikahan adalah 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. Namun demikian disyaratkan izin wali jika perkawinan dilakukan  oleh  pihak-pihak  di  bawah  umur  21  tahun  sebagai  batas  umur kedewasaan. 31
Menurut  Fatahuddin  Aziz  Siregar,  di  Aljazair  dalam  hukum  keluarga 1984 pasal 7 secara jelas ditegaskan bahwa usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calaon mempelai perempuan 18 tahun. Usian ini cukup tinggi di bandingkan  dengan  usia  nikah  yang  terdapat  dalam  hukum  keluarga  di negara-negara  Islam  lain.  Tercatat  hanya  Banglades  yang  menyamai  batas minimun usia nikah ini. 32
Menurut  Ahmad  Junaidi,  dalam  hukum  sipil  1977  di  Afganistan ditetapkan bahwa kompetensi untuk menikah adalah ketika sudah mencapai umur  18  tahun  untuk  laki-laki  dan  17  tahun  untuk  wanita.  Wanita  yang
27 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, penerjemah Masykur AB, (Jakarta:
Lentera, 1999), Cet ke-4, h. 316-318.
28 M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed), Op. cit ., h, 73-74.
29 Ibid. 30 Ibid. , h, 87. 31 Ibid. , h, 109. 32 Ibid. , h, 125.
98 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
belim  mencapai  umur  ini  hanya  dapat  dinikahkan  oleh  ayahnya  atau  qadi setelah  mendapat  ijin  dari  pengadilan.  Pada  tahun  1978  Majelis Revolusioner  menerbitkan  keputusan  nomor  7,  bahwa  perkawinan  di bawah  18  bagi  laki-laki  dan  16  bagi  perempuan  adalah  terlarang,  dan pealnggar  dapat  dikenakan  penjara  6  bulan  sampai  3  tahun. 33 Di  Somalia, menurut Habib, ditetapkan umur minimal 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi  wanita  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan.  Hanya  jasa  dalam kondisi  tertentu  pihak  pengadilan  dapat  memberikan  ijin  nikah  bagi basangan yang belum cukup umur. 34
Pandangan Maqashid  asy-Syari ’ah terhadap  Pembatasan  Usia Perkawinan.
Ushuliyin (pakar  hukum  Islam)  menegaskan,  bahwa  untuk  melahirkan sebuah  undang-undang  atau  fatwa  hukum,  maka  seorang mujtahid (penggali hukum)  harus  memperhatikan maqashid  syari’ah (tujuan  pembuatan  hukum). Karena  memang syari’ah diturunkan  untuk  mengujudkan  kemaslahatan  umat manusia, termasuk juga dalam persoalan pernikahan.
Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  dengan  mengeluarkan  Undang- undang yang melarang pernikahan usia dini atau dengan kata lain membatasi usia minimal  perkawinan  haruslah  sesuai  dengan maqasid  asy-syariah .  Jangan  sampai penetapan undang-undang mengalahkan ketentuan agama.
Pasal  7  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  ayat  (1)  menyatakan bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.  Ketentuan  batas  umur  ini,  seperti  disebutkan  dalam  KHI  pasal  15  ayat (1),begitupun dalam berbagai hukum keluarga di negara Islam. Jika dilihat dalam al- Qur’ an tidak ditemukan secara jelas tentang batas umur tersebut, tetapi dalam salah satu ayat dapat ditarik benang merahnya, yakni dalam surat an- Nisa’ ayat 6:
ُعَ فْداَف اًدْشُر ْمُهْ نِم ْمُتْسَنَآ ْنِإَف َحاَكِ نلا اوُغَلَ ب اَذِإ  ىتََّح ىَماَتَ يْلا اوُلَ تْ باَو
ْمَُلَاَوْمَأ ْمِهْيَلِإ او …
Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin.  Kemudian  jika menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka  serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ...(QS:4:6)
Arti “cerdas” dalam aya t di atas perlu dipahami dan dinterpretasikan agar menemukan makna yang sesuai dengan konteks yang ada, maka pertimbangan sosiologis,  psikologis  dan  dampak  sosialnya  sangat  perlu  mendapat  perhatian yang  serius.  Dalam  konteks  KHI,  secara  lugas  dapat  dipahami  bahwa  batasan
33 Ibid. , h, 145-146. 34 Ibid. , h, 157.
umur  dalam  perkawinan  merupakan  antisipatif  terjadinya  kawin  muda  yang mempunyai  dampak  negatif  dan  menjadi  problem  sosial,  salah  satunya  adalah maraknya  aborsi-walaupun  tidak  semua  aborsi  dilakukan  akibat  kawin  muda- yang merupakan salah satu penyebab angka kematian.
Dalam KHI dan UU Perkawinan  No. 1 tahun 1974 tersebut merupakan aturan  kongkrit  dan  relatif  banyak  melahirkan  interpretasi  dalam  masyarakat. Terlepas  dari  hukum  formal  yang  mengatur  umur  perkawinan,  kawin  muda merupakan  fenomena  yang  terkait  erat  dengan  nilai-nilai  sosial,  budaya,  agama yang hidup dalam masyarakat.
Dalam konteks Indonesia perkawinan lebih cenderung berupa kewajiban sosial  dari  manifestasi  kehendak  bebas  setiap  individu.  Secara  umum  dapat dikemukakan hipotesis; bahwa dalam masyarakat yang pola hidup hubungannya bersifat  tradisional,  perkawinan  dipersepsikan  sebagai  suatu  “keharusan  sosial” yang  merupakan  bagian  warisan  tradisi  dan  dianggap  sakral,  sedangkan  dalam masyarakat  modern,  perkawinan  lebih  diangga p  sebagai  “kontrak  sosial”,  dan karenanya perkawinan lebih sering merupakan pilihan. Hal inilah cara pandang terhadap perkawinan muda yang terjadi di Indonesia. 35
Alasan  yang  dikemukakan  karena  faktor  ekonomi,  sosial  budaya  atau gabungan  keduanya  adalah  berangkat  dari  pemahaman  bahwa  mengawinkan anak  perempuan  sedini  mungkin  berarti  akan  meringankan  beban  ekonomi rumah  tangga  dan  diasumsikan  tidak  lagi  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua. Adapun  akibat  (akses)  dari  kawin  muda  tersebut  dapat  dilihat  dengan berdasarkan banyaknya masalah yang timbul di tengah masyarakat, antara lain:
a. Menikah  dalam  usia  muda  berarti  pula  hilangnya  kesempatan  untuk melanjutkan  pendidikan.  Di  satu  sisi  tertutupnya  akses  untuk  melanjutkan pendidikan kepada jenjang perguruan tinggi karena disibukkan dengan urusan rumah  tangga,  beban  ekonomi  domestik  perempuan  hamil,  melahirkan  dan mengurusi anak. Di sisi lain bagi yang masih di sekolah lanjutan adalah tidak diizinkannya  mengikuti  pelajaran  jika  mereka  berstatus  kawin  atau  dalam keadaan hamil.
b. Dengan  usia  perkawinan  yang  sangat  dini  sebagian  besar  berpengetahuan minim  atau  sama  sekali  tidak  memiliki  pengetahuan  tentang  hubungan seksual  dan  kesehatan  reproduksi.  Ketidaktahuan  ini  dalam  tingkat  tertentu akan  menyebabkan  ketakutan  dalam  melakukan  hubungan  seksual. Kemudian  setelah  mendapat  pengalaman  seksual  pada  umumnya  mereka memandang  hubungan  seksual  sebagai  kewajiban  seorang  isteri  untuk
35 Syafiq  Hasyim  (ed), Menakar  Harga  Perempuan:  Ekspolarasi  Lanjut  Atas  Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam , (Bandung: Mizan, 1999), Cet ke-1, h. 132.
100 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
melayani suami. Terkadang dampak terhadap perempuan adalah aborsi sebab secara fisik dan mental isteri belum siap untuk hamil. 36
Sebaliknya pria yang kawin di bawah umur mempunyai akibat yang sama seperti  halnya  perempuan,  terlebih  lagi  kesiapan  secara  fisik,  materi  atau  yang lebih  penting  adalah  secara  psikologi  untuk  mendayung  bahtera  keluarga  yang sangat sarat dengan kesabaran, ketulusan, dan keuletan.
Ketentuan  batas  umur  ini,  seperti  disebutkan  dalam  KHI  didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus  telah  masak  jiwa  raganya,  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapatkan  keturunan  yang baik  dan  sehat.  Untuk  itu  harus  dicegah  adanya  perkawinan  atara  calon  suami isteri yang masih di bawah umur.
Masalah  kematangan  fisik  dan  jiwa  seseorang  dalam  konsep  Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat  misalnya  dalam  pembebanan  hukum  ( taklif )  bagi  seseorang,  yang  dalam term  teknis  disebut  mukallaf  (dianggap  mampu  menanggung  beban  hukum). Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan: َي  ىتََّح ِمِئاىنلا ْنَع  ٍث َلََث ْنَع ُمَلَقْلا َعِفُر َلاَق َمىلَسَو ِهْيَلَع ُىللَّا ىىلَص ِ ِبىنلا ْنَع َةَشِئاَع ْنَع َظِقْيَ تْس َي  ىتََّح ِيرِغىصلا ْنَعَو )ئاسنلا:هاور(َقيِفُي ْوَأ َلِقْعَ ي  ىتََّح ِنوُنْجَمْلا ْنَعَو َُبُْك 37
Dari  ‘Aisyah  telah  bersabda  Nabi  SAW:  Terangkat  pertanggungjawaban  seseorang  dari tiga  hal;  orang  yang  tidur  hingga  ia  bangun,  anak-anak  hingga  ia  besar  (bermimpi  dan mengelurkan air mani)danorang gila hingga ia sembuh atau wafa. (HR: an-Nasai )
Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitanya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi umur, kematangan ini, masing-masing orang berbeda saat  datangnya.  Namun  demikian  hadis  ini  setidaknya  memberi  gambaran, bahwa pada umumnya pada usia 15 tahun. Riwayat Ibn ‘Umar menyebutkan:
ِ ِبىنلا ىَلَع  ُتْضَرَع
- ملسو هيلع الله ىلص - ُنْبا  َنََأَو ٍدُحُأ َمْوَ ي ِنَِرَغْصَتْساَف َةَرْشَع َعَبْرَأ )يقهيبلا:هاور(. ِنَِزاَجَأَف َةَرْشَع َسَْخَ ُنْبا َنََأَو  ِقَدْنَْلْا َمْوَ ي ِهْيَلَع ُتْضِرُعَو
38
Saya telah mengajukan diri kepada Nabi SAW untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi
36 Ibid ., h. 143 37 CD-ROOM, Op. cit., No. Hadis. 3378 38 Ibid., No. Hadis. 262.
Elkhairati: Pembatasan Usia Perkawinan | 101
kepada beliau tatkala perang Khandaq, waktu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti).(HR: al-Baihaqi)
Memperhatikan  kedua  hadis  di  atas,  dapat  diambil  pemahaman  bahwa batas  usia  15  tahun  sebagai  awal  masa  kedewasaan  bagi  anak  laki-laki.  Karena biasanya  pada  usia  tersebut  anak  laki-laki  telah  mengeluarkan  air  mani  melalui mimpinya.  Adapun  bagi  perempuan,  9  (sembilan)  tahun-untuk  daerah  seperti Madinah-telah  dianggap  memiliki  kedewasaan.  Ini  didasarkan  kepada pengalaman Aisyah ketika dinikahi Rasulullah SAW:
َيِهَو اَِبِ  َنََبَو ٍ تِس ُتْنِب َيِهَو َمىلَسَو ِهْيَلَع ُىللَّا ىىلَص ِىللَّا ُلوُسَر اَهَجىوَزَ ت ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع ( َةَرْشَع َناََثَ ُتْنِب َيِهَو اَهْ نَع َتاَمَو ٍعْسِت ُتْنِب )ملسم:هاور
39
‘Aisyah menyampaikan: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan  beliau  memboyongnya  ketika  ia  beusia  9  (sembeilan)  tahun,  dan  beliau  wafat  pada waktu dia berusia delapan belas tahun . (HR:Muslim).
Atas dasar hadis tersebut, dapat dijelaskan bahwa indikasi baligh (dewasa) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi basah (keluar mani) bagi kaki-laki dan perempuan pada usia sembilan tahun,  dan haid (menstruasi)  bagi  wanita  usia  9  (sembilan)  tahun.  Ini  dapat dikaitkan  dengan  perintah  Rasulullah  SAW  kepada  kaum  muslimin  agar mendidik  anaknya  manjalankan  shalat  pada  saat  berusia  tujuh  tahun,  dan memukulnya  pada  usia  sepuluh  tahun,  apabila  si  anak  enggan  menjalankan shalat. 40 Hal  ini  agaknya  diprediksi  oleh  Rasulullah  SAW  bahwa  usia  di  atas sembilan tahun (10) sudah baligh . Adanya  konsesi  bagi  calon  mempelai  yang  kurang  dari  sembilan  belas tahun,  atau  enam  belas  tahun  bagi  wanita,  boleh  jadi  didasarkan  kepada nash hadis di atas. Kendati pun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat untuk  itu.  Ini  menunjukkan  bahwa  penanaman  konsep  pembaharuan  hukum Islam yang memang bersifat ijtihadi , diperlukan waktu dan usaha terus-menerus. Ini  dimaksudkan,  pendekatan  konsep maslahah  mursalah dalam  hukum  Islam  di Indonesia,  memerlukan  waktu  agar  masyarakat  sebagai  subyek  hukum  dapat menerimanya dan menjalankannya dengan suka rela tanpa ada unsur pemaksaan. Oleh  karena  itulah,  pentingnya  sosiologi  hukum  dalam  upaya  mengintrodusir pembaharuan hukum, mutlak diperlukan. 41
39 Ibid., No. Hadis. 2550. 40 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1998),  Cet ke-3,h. 82. Teks hadis tersebut lihat Sunan Abu Dawud, Hadis No. 465. Syarh as-Sunnah lilbaghawi, Hadis No. 505.
41 Ibid ., h. 83.
102 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
Disamping itu pemahaman terhadap nash , utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami sesuai dengan  tuntutan  situasi  dan  kondisi  waktu  itu.  Ini  penting,  karena  tuntutan kemashlahatan  yang  ada  waktu  itu  dibanding  dengan  sekarang,  jelas  sudah berbeda.
Disamping  itu  perkawinan  mempunyai  hubungan  dengan  masalah kependudukan.  Ternyata  bahwa  batas  umur  yang  rendah  bagi  seorang  wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.  Berhubung dengan itu, undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita. (penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).
Pertimbangan  problem  kependudukan,  seperti  diungkapkan  dalam penjelasan  Undang-undang  Perkawinan,  turut  mempengaruhi  perumusan  batas umur calon mempelai tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan  masyarakat,  sejalan  dengan  tujuan  hukum  Islam  itu  sendiri. Sebagaiman  komentar  Djatmika  bahwa  kesemuanya  itu  mengandung  masalah ijtihadiyah yang  diselesaikan  dengan ijtihad (ulama  Indonesia)  dengan menggunakan  metode-metode istislah,  istihsan,  dan  al- ‘urf serta  metode istidlal lainnya dengan tujuan jalb al- masalih wa dar’al -mafasid (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan). 42 Argumen-argumen di atas jelas bahwa kawin muda mempunyai banyak dampak  yang  negatif  ketimbang  dampak  positif  karena  demikian  kawin  muda akan  membawa  kepada  kerusakan  secara  fisik,  psikologis  dan  dampak  sosial terhadap  pasangan  suami  isteri.  Oleh  karena  itu  KHI  dan  Undang-undang lainnya  mempersempit  dan  mengantisipasi  terjadinya  kawin  muda  dengan memberikan  batasan  umur  kepada  calon  suami  isteri  agar  terhindar  dari kebinasaan. Hal ini dilegitimasi oleh al- Qur’an surat al-Baqarah ayat 195:
ِسْحُمْلا ُّبُِيُ َىللَّا ىنِإ اوُنِسْحَأَو ِةَكُلْهى تلا  َلَِإ ْمُكيِدْيَِبِ اوُقْلُ ت  َلََو ِىللَّا ِليِبَس  ِفِ اوُقِفْنَأَو َينِن
Dan  belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu  menjatuhkan dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan  berbuat  baiklah,  karena  sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik . (QS:2:195)
Kemudian dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan: 43
1. ( لازي  ررضلا )  artinya  bahaya  itu  harus  dihilangkan  dalam  artian  mencegah kawin  muda  disebabkan  dampak  yang  membahayakan  kepada  pasangan suami isteri yang telah diuraikan di atas.
42 Ibid ., h. 78.
43 Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair ,
(Semarang : Maktubah wa Mathbu’ah Thoha Putera, [t.th]. ), h. 59.
2. ( رارضلاو ررضلا ) artinya tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak pula mudharat pada orang lain. Contoh kawin muda akan membuat dampak negatif terhadap fisik dan psikologi laki-laki dan perempuan dan implikasinya akan terpenetrasi kepada dampak sosial masyarakat.
3. ( لحاصلما بلج يلع مدقم دسافلما ءرد ) artinya menghindarkan kerusakan didahulukan atas  menarik  kemashlahatan.  Walau  pun  dampak  positifnya  ada,  namun dampak  negatifnya  jaul  lebih  besar,  maka  mendahulukan  membuang dampak  negatif  lebih  diutamakan  dalam  agama  daripada  mengambil dampak positifnya.
Di  sini  jelas  sekali  penerapan maqashid  asy- syari’ah ,  karena  pembatasan umur  seperti  yang  terdapat  dalam  KHI  dan  beberapa  Undang-undang  adalah sebagai  langkah  antisipasi  atau  pencegahan  agar  implikasi  negatif  dapat dielaminisir  dan  diminimalisasi  dalam  rangka  menjaga  rusaknya  eksistensi  jiwa, keturunan,  dan  akal  dalam  tingkat dharuriyah dan hajjiyah .  Apabila  hal  ini diabaikan  akan  berdampak  buruk  terhadap  kedua  pasangan  suami  isteri  dan anak-anak secara fisik, psikologi dan sosiologis, sehingga menimbulkan problem sosial yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan bahkan dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan negara.
Maka  dari  itu,  pasal-pasal  tersebut  dibuat  dan  dapat  ditetapkan  dengan pertimbangan  demografis,  sosiologis,  budaya  dan  agama  karena  ada kemashlahatan  yang  ingin  dicapai.  Agaknya  materi  Undang-undang  tentang pembatasan  umur  ini  lebih  bersifat  sebagai  aturan  tambahan  karena  tidak  ada nash yang mengaturnya secara tegas serta aturan ini menyalahi apa yang berlaku dalam  kitab-kitab fiqh mana  saja,  namun  jika  dianalisa  secara  lebih  mendalam pembatasan umur tersebut akan dapat diterima karena baik secara langsung atau tidak,  ada  ulama  (pendapat  pribadi mujtahid )  yang  mengakuinya.  Seperti  Ibn Syubramah  dan  al-Buti  yang  berpendapat  tentang  tidak  sah  (terlarang) mengawinkan perempuan di bawah umur bahkan akad yang dilangsungkan oleh walinya  dipandang  batal  dan  tidak  berpengaruh.  Pendapat  ini  dilontarkan  oleh keduanya  karena  tidak  ada  hikmah tasyri’ yang  ingin  dicapai  pada  perkawinan anak yang dibawah umur bahkan mudharat yang terkandung dalam akadnya lebih banyak.  Karena  mereka  (anak  kecil  belum  sampai  umur)  tersebut  merasa terpaksa untuk mengadakan perkawinan. 44
Masalah  penentuan  umur  dalam  UU  Perkawinan  maupun  dalam  KHI, memang bersifat ijtihadiyah , sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak reverensi syar’inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah SWT dalam surat an- Nisa’ ayat 9:
44 Mustafa  as- Siba’i, al- Mar’ah  bain  al -Fiqh  wa  al- Qur’an ,  (Damsyik:  Maktabah  al-Kitab, [t.th.]), h. 58
104 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
اوُلوُقَ يْلَو َىللَّا اوُقى تَ يْلَ ف ْمِهْيَلَع اوُفاَخ اًفاَعِض ًةىيِ رُذ ْمِهِفْلَخ  ْنِم اوُكَرَ ت  ْوَل َنيِذىلا  َشْخَيْلَو ًلَْوَ ق
اًديِدَس
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan  hendaklah  mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS:4:9)
Ayat  tersebut  memang  bersifat  umum,  tidak  secara  langsung menunjukkan  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  usia  muda- dibawah  ketentuan  yang  diatur  UU  No.1  tahun  1974-akan  menghasilkan keturunan  yang  dikhawatirkan  kesejahteraannya.  Akan  tetapi  berdasarkan pengamatan  berbagai  pihak,  rendahnya  usia  kawin,  lebih  banyak  menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  kasih  dan  sayang.  Tujuan  ini tentu  akan  sulit  terwujud,  apabila  masing-masing  mempelai  belum  masak  jiwa dan  raganya.  Kematangan  dan  integritas  pribadi  yang  stabil  akan  sangat berpengaruh  di  dalam  menyelesaikan  setiap  problerm  yang  muncul  dalam menghadapi  liku-liku  dan  badai  rumah  tangga.  Banyak  kasus  menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.
Walaupun  Undang-undang  telah  mengatur  penentuan  usia  kawin, namun  demikian  karena  sifatnya  yang ijtihady ,  yang  kebenarannya  relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal  perkawinan  dari  mereka  yang  usianya  di  bawah  21  tahun-atau  sekurang- kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita-undang-undang tetap memberi jalan keluar dengan cara  meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2).
Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  mendapat  izin  kedua orang tua, di sisi lain, pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang  diperlukan  izin  orang  tua,  dan  jika  kurang  dari  19  tahun,  perlu  izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) KHI.
Pada dasarnya ketentuan tentang batas umur minimal perkawinan tidak ditentukan  secara  tegas  dalam  literatur  Hukum  Islam.  Ketentuan  ini  hanya dibicarakan dalam syarat-syarat perkawinan. Namun, untuk menegakkan prinsip
Elkhairati: Pembatasan Usia Perkawinan | 105
yang  lima  ( ad-daruriyyah  al-khams )  serta  mewujudkan maqasid  asy-syari'ah maka pembatasan umur dalam perkawinan dipandang perlu dan diatur dalam undang- undang  yang legal  agar  dapat  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia.

## Penutup
Setelah  melakukan  penelitian  tentang  Pembatasan  Usian  Perkawinan maka  dapat  disimpulkan,  bahw  tinjauan Maqashid  asy- Syari’ah terhadap Pembatasan Usia Perkawinan adalah, Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh  kesimpulan  bahwa  pembatasan  umur  minimal  perkawinan  dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, KHI , Instrumen HAM , Hukum keluarga  di  dunia  Islam,  dan  Undang-undang  nomor  23  tahun    2002  tentang Perlindungan  Anak  dimaksudkan  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  mampu meraih  tujuan  perkawinan.  Pembatasan  ini  diperlukan  mengingat  banyaknya perkawinan di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat. Sehingga kalau hal ini terjadi maka tujuan perkawinan yang diharapkan tidak akan terwujud karena yang  akan  terjadi  adalah  sebaliknya,  yaitu  kehancuran  rumah  tangga  atau perceraian.
Di  sini  jelas  sekali  penerapan maqashid  asy- syari’ah ,  karena  pembatasan umur  perkawinan  adalah  sebagai  langkah  anitisipasi  atau  pencegahan  agar implikasi  negatif  dapat  dielaminisir  dan  diminimalisasi  dalam  rangka  menjaga rusaknya  eksistensi  jiwa,  keturunan,  dan  akal  dalam  tingkat dharuriyah dan hajjiyah .  Apabila  hal  ini  diabaikan  akan  berdampak  buruk  terhadap  kedua pasangan  suami  isteri  dan  anak-anak    secara  fisik,  psikologi  dan  sosiologis, sehingga  menimbulkan  problem  sosial  yang  pada  akhirnya  akan  menjadi penyakit  masyarakat  dan  bahkan  dapat  mengganggu  stabilitas  masyarakat  dan negara.

## Daftar Pustaka
BCZ Online/Kamis, 30 Oktober 2008 dalam http://www.waspada.co.id/opini/ pernikahan-dini-dan-tuntutan.html . diakses tgl 13 Januari 2010
CD-ROOM, Makhtabah Syamilah
http://www.asiamaya.com/konsultasi,diakses tanggal 23 Maret 2015 http://www.Pustaka:  yayasan  Peduli  Anak  Negeri  (YPAN),  diakses  tanggal  5 Oktober 2015
http://www.Disalin  dari  ”Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”,  Direktorat Pembinaan  Peradilan  Agama  Islam  Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, diakses tanggal 25 Juni 2002
106 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3,  No. 1, 2018
http://www.asiamaya.com/konsultasi, diakses tanggal 25 Juni 2015 Hasyim,  Syafiq  .ed, Menakar  Harga  Perempuan:  Ekspolarasi  Lanjut  Atas  Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam , Bandung: Mizan, 1999, Cet ke-1
Ibn  Ibidin,  Muhammad  Amin  ash-Shahir  bin ,  Hasyiyah  Radd  al-Muhtar, Bairut: Dar al-Fikr, t.th, Jilid 2
Al-Kasani, Ala ad- Din Abu Bakr bin Mas’ud al -Hanafi, Bada’i as - Sana’i fi Tartib ash- Shara’i, Bairut: al-Makhtabah al- ‘Ilmiyyah, t.th, Jilid 2
Mudzhar, M. Atho dan Khoiruddin Nasution, ed, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern;  Studi  Perbadingan  dan  Keberanjakan  UU  Modern  dari  Kitab-kitab Fikih, Jakarta: Ciputat Press, 2003
Mughniyah,  Muhammad  Jawad, Fiqh  Lima  Mazhab, penerjemah  Masykur  AB,
Jakarta: Lentera, 1999, Cet ke-4
Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet ke-3
As- Siba’i ,Mustafa, al- Mar’ah  bain  al -Fiqh  wa  al- Qur’an ,  Damsyik:  Maktabah  al- Kitab, t.th.
As-Suyuthi, Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar, al-Asybah wa an- Nazhair , Semarang : Maktubah wa Mathbu’ah Thoha Putera, t.th.
Soesilo, Pramuji R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek , Jakarta:
Wippress, 2007
Trinity, KitabUndang-undang  Hukum  Pidana  KUHP ,  tt.:  Trinity  Optima  Media,
2007, Cet ke-1