Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 3T Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Variabel Retribusi Daerah Sebagai Variabel Moderating Periode 2018 – 2020

## Yohanes Zefnath
Warkula 1

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk  menguji secara empiris pendapatan asli daerah  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dimoderisasi oleh retribusi daerah menggunakan data time series 2018- 2020.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif    untuk  mendeskripsikan  keadaan yang  terjadi    secara  sistematis  dan  faktual  menggunakan  metode Ex  Post  Facto adalah  teknik penelitian  terhadap data  yang  dikumpulkan  setelah  terjadi  fakta  atau  peristiwa.  Berdasarkan  hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yang dimoderisasi oleh retribusi daerah  Kabupaten  Kepulauan  Aru  belum  bisa  memberikan  pengaruh    terhadap  pertumbuhan ekonomi  dikarenakan  rata-rata  pertumbuhan  dari  periode  2018-2020  adalah  sebesar  15%  dengan kriteria  tidak  tinggi,  dikarenakan  penerimaan  retribusi  daerah  antara  target  dan  realisasi  belum dimaksimalkan dengan baik.
Kata Kunci : PAD, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

## Abstract
The study aimed to empirically test the region's original incomes affecting economic growth modernized by the regional levy using time series data 2018-2020. This research is a quantitative descriptive study to describe the circumstances that occur systematically and factually using the Ex Post Facto method is a research technique on data collected after a fact or event occurs. Based on the results of the study, it can be concluded that the original income of the area modernized by the levy of the Aru Islands Regency has not been able to influence economic growth because the average growth from the period 2018-2020 is  15%  with  criteria  not  high.  After  all,  the  acceptance  of  regional  levies  between  the  target  and realization has not been maximized properly.
Keywords: PAD, Regional Levy, Economic Grow
1 PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Kepulauan Aru, Prodi Akuntansi, email: anezeft.1004@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dalam  bidang  apapun,  pada  hakikatnya  menghendaki  terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan pembangunan. Terkait dengan idealisasi pembangunan serta pelaksanaan pembangunan  yang berimbang di daerah, maka diterbitkanlah Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang- undang  ini  merupakan  upaya  untuk  mendorong  proses  percepatan  pembangunan  daerah,  oleh daerah itu sendiri dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
Dari perspektif wilayah, kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan ke  dalam  dua  golongan,  yaitu:  kawasan  tertinggal  dan  kawasan  terbelakang  (Situmorang  dan Ayustia, 2019). Selanjutnya menjelaskan, kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama  dikembangkan  bersama-sama  dengan  wilayah  yang  lain  tetapi  karena  berbagai  sebab kawasan tersebut tetap  belum dapat  berkembang  seperti  yang  diharapkan, sehingga  kehidupan social ekonomi penduduknya tetap rendah. Salah satu penyebab utama karena terbatasnya potensi dan sumber daya yang dimiliki. Ada dua pandangan untuk menangani daerah tertinggal, pertama: pandangan  yang  dilandasi  pertimbangan  dan  perhitungan  ekonomis,  yang  menyarankan  agar investasi  dipusatkan  pada  wilayah-wilayah  yang  berpotensi  tinggi  dengan  alasan  lebih  cepat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Gross National Product (GNP). Kedua: didasari pada  pertimbangan  social  politik,  yang  merekomendasikan  demi  keadilan,  investasi  dilakukan tidak hanya untuk daerah yang berpoptensi tinggi tetapi juga di daerah berpotensi sedang dan 4 rendah.  Persoalan  penduduk  di  daerah  tertinggal  bukan  hanya  persoalan  lokal,  akan  tetapi merupakan persoalan bersama (nasional). Oleh karenanya, perlu perhatian berbagai pihak terkait Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  (provinsi,  kabupaten/kota),  dan  para  pemangku kepentingan  lainnya  dalam  upaya  memberdayakan  dan  mengembangkannya.  Melalui  upaya tersebut diharapkan secara bertahap masyarakat daerah tertinggal terentas dari ketertinggalannya. Dalam kerangka itu, identifikasi kebutuhan, sumberdaya, dan permasalahan masyarakat daerah tertinggal penting dilakukan. (Widada et al., 2019).
Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kategori 3T (Terdepan, Terbelakang, dan Tertinggal) Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain  dalam  skala  nasional,  dan  berpenduduk  yang  relatif  tertinggal.  Pembangunan  daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  suatu  kajian  ilmiah dengan  merujuk  dari  penelitian  (Rori  et  al.,  2016)  dengan  judul  penelitian  Analisis  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara Tahun  2001-2013,  adapun  perbedaan  penelitian  ini  dengan  rujukkan  penelitian  adalah  dari penambahan  Variabel  Moderasi  Retribusi  Daerah  untuk  mengukur  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten Kepulauan Aru dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 3T Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Variabel Retribusi Daerah Sebagai Varabel Moderating  Periode  2018  –  2020  (Studi  Kasus  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten Kepulauan  Aru)”.  Penelitian ini  bertujuan untuk menguji secara  empiris Analisis Pendapatan
Asli  Daerah  (PAD)  Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  Dimoderisasi  Oleh  Variabel Retribusi Daerah 2018-2020.

## Daerah Tergolong 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal)
Kesenjangan antar wilayah dan ketertinggalan suatu daerah masih menjadi isu yang harus diatasi sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Penyebab terjadinya kesenjangan tersebut sangatlah beragam mulai dari perbedaan ketersediaan sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber  daya  manusia,  kemajuan  ekonomi,  hingga  pada  aspek  sosial  budaya.  Kesenjangan pembangunan  tersebut  ditunjukkan  dengan  masih  adanya  daerah-daerah  yang  tingkat perkembangannya  masih  tertinggal  dibandingkan  daerah  lainnya  dengan  kata  lain  keberdaan daerah tertinggal sebagai indikator adanya kesenjangan dalam pembangunan. Daerah tertinggal sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2014  tentang  Percepatan  Pembangunan Daerah  Tertinggal  adalah  daerah  kabupaten  yang  masyarakat  serta  wilayahnya  kurang berkembang  dibandingkan  daerah  lain  dalam  skala  nasional.  Suatu  daerah  ditetapkan  sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : (a) Perekonomian masyarakat; (b) Sumber daya manusia; (c) Sarana dan Prasarana; (d) Kemampuan keuangan daerah; (e) Aksesibilitas; (f) Karakteristik daerah.
Jumlah  daerah  tertinggal  sejak  tahun  2005  hingga  saat  ini  mengalami  beberapa perkembangan,  yaitu  :  (a)  Periode  tahun  2005-2019,  terdapat  199  daerah  tertinggal.  Selama periode ini dari 199 daerah tertinggal terdapat 50 daerah yang telah terentaskan, namun demikian pada  periode  tersebut  terdapat  34  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  atau  daerah  pemekaran  yang termasuk  dalam  kategori  tertinggal,  sehingga  pada  Periode  2010-2014  terdapat  183  daerah tertinggal,  (b)  Pada  Periode  2010-2014  terdapat  70  kabupaten  yang  berhasil  dientaskan  dari ketertinggal  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Nomor  141 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2014, namun demikian terdapat  9  kabupaten  DOB  yang  termasuk  kategori  daerah  tertinggal.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, bahwa Daerah tertinggal merupakan suatu daerah dengan kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah tersebut  dapat  diukur  berdasarkan  enam  kriteria  utama  yaitu  ekonomi,  sumber  daya  manusia, infrastruktur,  kapasitas  keuangan  daerah,  aksesibilitas  dan  karakteristik  daerah.  Isu  Utama pembangunan  wilayah  nasional  saat  ini  adalah  masih  besarnya  kesenjangan  antar  wilayah, khususnya  kesenjangan  pembangunan  antara  Kawasan  Barat  Indoneisa  (KBI)  dan  Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar persebaran daerah tertinggal  berada  di  KTI  khususnya  di  wilayah  Pulau  Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tenggara, Maluku dan Papua. Dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 telah ditetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal.
Pada  akhir  periode  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015- 2019 ditargetkan dapat terentaskan sebanyak 80 kabupaten tertinggal, dengan sasaran outcome sebagai berikut: (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; (2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata  14,00  persen;  dan  (3)  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Mansuia  (IPM)  di  daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59 persen.
Adanya  disparitas  kualitas  sumberdaya  manusia  antarwilayah,  perbedaan  kemampuan perekonomian  antardaerah,  serta  belum  meratanya  ketersediaan  infrastruktur  antarwilayah
mendukung fakta kesenjangan antarwilayah. Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan daerah  tertinggal  dan  sasaran  pembangunan  daerah  tertinggal,  arah  kebijakan  pembangunan daerah  tertinggal  di  fokuskan  pada:  (a)  promosi  potensi  daerah  tertinggal  untuk  mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan aktif dalam membantu pembangunan; (b) upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; (c) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia yang  berkualitas  dan  infrastruktur  penunjang  konektivitas  antar daerah  tertinggal dan kawasan strategis.
Tujuan dari kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 dan Perpres Nomor  131  Tahun  2015  adalah  untuk  menjamin  pengendalian  kelancaran  proses  koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengendalian Pembangunan Daerah Tertinggal secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan keluaran yang diharapkan yaitu:
1. Penyusunan Rancana Kerja Tahunan kegiatan koordinasi strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).
2. Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana terkait dengan unit pelaksana program dan unit pemantau  lainnya  dalam  melakukan  monitoring  pelaksanaan  PPDT  dan  program pembangunan daerah tertinggal lainnya.
3. Melakukan rapat eksindential/ khusus untuk Tim Pelaksana dan Pengarah;
4. Melakukan rapat koodinasi Tim Pengarah per Semester dan Tahunan;
5. Melakukan  koordinasi  dengan  program  sejenis  mengenai  perencana,  pelaksanaan  dan pengendalian program;
6. Penyusunan Rencana Tindak Eksidential / Khusus;
7. Penyusunan Laporan Akhir.
(Kementerian PPN; Bappenas, 2015)
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka  Kabupaten  Kepulauan  Aru  di  Kategorikan  sebagai salah satu daerah yang tergolong 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) hal ini dapat dilihat dari  beberapa  ciri  sebgai  berikut  Kepulauan  Aru  dikatakan  Terdepan  karena  Kepulauan  Aru berbatasan langsung dengan Benua Australia di sebelah selatan (laut Arafura) Kepulauan Aru, dikatakan Aru sebagai daerah terpencil karena luas wilayah Kepulauan Aru lebih besar wilayah Laut dibandingkan dengan luas wilayah daratan, Luas total daratan adalah 6.426 km 2 dengan luas lautan 7,6 kali luas daratan. Dikatakan Kepulauan Aru sebagai daerah Tertinggal karena sebagian besar  penduduk  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru  memiliki  pekerjaan  sebagai  petani  dan  nelayan yang  tingkat  pendapatan  per  bulan  mulai  dari  Rp  500.000,00  s/d  Rp  3.000.000,00,  kemudian didukung  dengan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  kabupaten  kepulauan  rata-rata  memiliki tingkat pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat. (BPS Aru Dalam Angka, 2020)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual dengan tujuan  untuk  memaparkan  serta  penyelesaian  dari  masalah  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  penelitian Ex  Post  Facto adalah  teknik  penelitian  terhadap  data  yang dikumpulkan  setelah  terjadi  fakta  atau  peristiwa  (Sugiyono,  2009).  Objek  Penelitian  adalah
sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian adalah data retribusi daerah dan data pendapatan Asli Daerah.
Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pengamatan langsung pada instansi tempat Penulis melakukan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis memperoleh data primer dari instansi tempat Penulis melakukan wawancara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang menggunakan data derat berkalah (time series) selama 3 tahun, 2018 sampai dengan  tahun 2020. Data ini diperoleh dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah, yaitu BAPENDA, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, RSUD Cenderawasih Dobo, PDAM Gwar Gwamar serta Buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah.
Teknik pengumpulan data merupakan factor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih teknik pengumpulan data yang sesuai maka akan di dapat data yang tepat  dan  akurat.  Sehingga  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik. (Sekaran dan Bougie, 2017): Observasi . yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan secara sistimatis tentang hal hal tertentu yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen dokumen yang di gunakan dalam mengumpulkan data  penelitian. Dokumentasi ,  adalah  suatu  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
Teknik analisis data untuk menjawab masalah penelitian adalah  menghitung pertumbuhan ekonomi dari kontribusi penerimaan retribusi daerah dengan rumus sebagai berikut:
Kontribusi = ( 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
) x 100%
Kriteria yang di gunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan asli daerah disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dari Retribusi Daerah
Presentase Kritetia > 100% Sangat Tinggi 90 - 100% Tinggi 80 - 90% Cukup Tinggi 60 - 80% Kurang Tinggi ≤ 60% Tidak Tinggi
Sumber: Kemendagri No.690.900.327
Untuk  menghitung  pertumbuhan  ekonomi  dari  penerimaan  pendapatan  asli  daerah digunakan rumusan sebagai berikut:
PE = ( 𝑃𝐴𝐷 𝑇 − 𝑃𝐴𝐷 𝑇−1 𝑃𝐴𝐷 𝑇−1 ) x 100 %
Keterangan:
PE = Pertumbuhan Ekonomi PAD = Pendapatan Asli Daerah
T = Periode Tertentu
T – 1 = Periode Sebelumnya.
Tabel 2. Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dari Pendapatan Asli Daerah
Presentase Kritetia 0%-10% Sangat Kurang 10%-20% Kurang 20%-30% Sedang 30%-40% Cukup Baik 40%-50% Baik >50% Sangat Baik Sumber: Kemendagri No.690.900.327

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian yang dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru dengan mengambil beberapa  Organisasi  Perangkat  Daerah  sebagai  beberapa  instansi  yang  mengelola  penerimaan pendapatan  asli  daerah  dan  retribusi  daerah,  dengan  mengumpulkan  data  time  series  laporan realisasi  pendapatan  asli  daerah  dan  retribusi  daerah  dari  2018-2020  dengan  rincian  sebagai berikut:
Tabel 3. Data Time Series Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Periode 2018-2020 No Item Tahun Target Realisasi Persentase (%) 1 Retribusi Pelayanan Kesahatan Pada RSUD Cenderawasih Dobo 2018 4,350,387,660.00       3,663,336,200.00 84.21 2019 4,200,000,000.00       3,628,864,500.00 86.40 2020 8,171,792,800.00       8,647,780,473.00 105.82 2 Retribusi Tempat Rekreasi 2018 100,000,000.00 41,966,000.00 41.97 2019 100,000,000.00 90,838,000.00 90.84 2020 100,000,000.00 63,429,000.00 63.43 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2018 50,000,000.00 69,399,000.00 138.80 2019 250,000,000.00 234,975,000.00 93.99 2020 300,000,000.00 162,824,000.00 54.27 4 Retribusi Penyebrangan di Air 2018 710,499,000.00 760,000,000.00 106.97 2019 725,278,850.00       1,000,000,000.00 137.88 2020 - - - 5 Retribusi Tempat Pelelanggan 2018 15,000,000,000.00     24,451,279,948.00 163.01 2019 15,000,000,000.00     27,556,751,018.00 183.71 2020 15,000,000,000.00     16,201,464,904.00 108.01 6 Retribusi Pelataran - Pelayanan Pasar 2018 300,000,000.00 497,185,000.00 165.73 2019 500,000,000.00 296,205,400.00 59.24 2020 600,000,000.00 294,538,000.00 49.09
7 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2018 1,000,000,000.00 681,600,000.00 68.16 2019 1,000,000,000.00 413,900,000.00 41.39 2020 1,000,000,000.00 456,600,000.00 45.66 8 Retribusi Pasar Grosir 2018 500,000,000.00 165,356,000.00 33.07 2019 500,000,000.00 603,795,000.00 120.76 2020 500,000,000.00 638,745,000.00 127.75 9 Retribusi IMB 2018 700,000,000.00 187,614,605.00 26.80 2019 500,000,000.00 71,418,100.00 14.28 2020 500,000,000.00 157,838,175.00 31.57 10 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Kepada PDAM 2018 - - - 2019 - - - 2020 - - -
Sumber: Data Sekunder, 2021
Berikut disajikan perhitungan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi dengan mengukur pendapatan asli daerah (retribusi daerah) dari tahun 2018 sampai 2020:
Tabel 4. Tingkat Pertumbuhan ekonomi dari Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Daerah)

## Kabupaten Kepulauan Aru periode 2018 – 2020
Tahun Total Penerimaan Retribusi Daerah Tingkat PE 2018 { 30.517.736.753−27.396.847.590 27.396.847.590 } x 100% 11% 2019 { 33.896.747.018.−30.517.736.753 30.517.736.753 } x 100% 11% 2020 { 26.166.619.552−33.896.747.018 33.896.747.018 } x 100% -23% Rata-rata pertumbuhan ekonomi dari retribusi daerah periode 2018-2020 15%

## Sumber: Data Sekunder, 2021
Berdasarkan data time series dari tahun 2018 –  2020 dapat di katakan bahwa penerimaan retribusi  daerah  belum  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  pendapatan  asli  daerah  yang mengakibatkan belum meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada daerah  Kabupaten Kepulauan Aru. Melihat pada pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 11%, 2019 11%, dan 2020 sebesar -23% maka adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dari hasil penerimaan retribusi daerah sehingga kurang memberikan dampak besar terhadap pendapatan asli daerah, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya  pandemi  covid-19  pada  tahun  2020  sehingga  mengakibatkan  menurunnya  penerimaan retribusi  daerah.  Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tetap  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan
bahwa  adanya  ketidakberhasilan  suatu  pemerintahan  daerah  dalam  meningkatkan  dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah negerinya.
Dari perhitungan retribusi diatas yang penerimaannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ialah retribusi pasar grosir dengan rata-rata presentase pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018  sampai  2020  sebesar  248%  dengan  kriteria  sangat  tinggi  pertumbuhannya,  sedangkan untuk retribusi tempat pelelanggan yang dikelolah oleh dinas perikanan merupakan penerimaan retribusi terbesar dengan tingkat penerimaan terbesarnya adalah Rp 27.556.751.018 pada tahun 2019,  namun  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  yang  sangat  besar  pula  ialah  Rp 16.201.464.904 sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi tempat pelelangan tidak konsisten terhadap sumbangsi pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  penerimaan  pendapatan asli  daerah  dengan  memoderisasi  retribusi  daerah  sebagai  analisis  pengukur  terhadap pertumbuhan  ekonomi  masih  sangat  minim  dengan  rata-rata  kontribusi  retribusi  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dari  tahun  2018-2020  sebesar  15%  dan  belum  bisa  memberikan kontribusi  yang  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Hal  ini dikarenakan oleh kurangnya manajemen (pengelolaan) yang baik oleh birokrasi terkait sehingga pada tingkat penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target yang diharapkan.
Selain itu masih banyaknya retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tidak dijalankan dengan baik oleh organisasi pemerintah terkait salah satu contohnya peraturan daerah  terkait  dengan  retribusi  penjualan  produk  usaha  daerah  yang  diatur  dalam  peraturan daerah nomor 17 tahun 2017 belum dijalankan dengan maksimal sehingga dalam penerimaan retribusi  belum  ada  penerimaan  yang  dilaporkan,  retribusi  pelayanan  tera  ulang  yang  diatur dalam  peraturan  daerah  nomor  14  tahun  2017  juga  belum  dijalankan  dengan  baik  sehingga penerimaan  dari  retribusi  ini  juga  belum  memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan  asli daerah, selanjutnya retribusi izin penjulana minuman beralkohol  yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 juga belum dijalankan sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku padahal di Kabupaten Kepulauan Aru juga sangat banyak tempat penjualan minuman beralkohol baik itu minuman pabrikan seperti bir, angker, drum, jack daniel’s, dan lain-lain, bahkan pula ada  minuman  beralkohol  tradisional  seperti  sopi,  anggur  merah,  dan  sageru.  Namun  dalam pelaksanaannya belum ada tindakan dari instansi pemerintah terkait untuk mengelolah hal ini sehingga mengakibatkan minimnya penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi daerah.
Untuk  menciptakan  tata  kelolah  pemerintahan  yang  baik  maka  perlunya  suatu  sistem tatanan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersinergi  antar  instansi  sehingga  terciptanya Good Governance .  Namun  pada  kenyataannya  Pemerintah  Daerah  belum  memaksimalkan  potensi penerimaan dari pajak dan retribusi daerah sehingga melemahnya penerimaan pendapatan asli daerah yang besar. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil kekayaan alam atau potensi sumber daya  alam  Aru  yang  melinpah  khusunya  pada  bidang  kelautan  dan  perikanan  baik  itu  ikan, teripang, udang (lobster) dan hasil alam lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa: Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  belum  bisa  memberikan  kontribusi  yang  besar  untuk Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru  dengan  melihat  pada Retribusi Daerah  dari tahun  2018-2020. Hal  ini disebabkan oleh jumlah penerimaan  retribusi
daerah  belum  konsiten  dari  tahun  ke  tahun  dengan  melihat  pada  belum  tercapainya  target penerimaan  retribusi  daerah  dengan  realisasi  penerimaan.  Retribusi  daerah  belum  bisa mempengaruhi  Pertumbuhan  ekonomi  pada  Kabupaten  Kepulauan  Aru  dengan  rata-rata pertumbuhan  periode  2018-2020  hanya  15%  kriteria  tidak  tinggi  sehingga  perlu  peningkatan pada aspek-aspek lain sepertri pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga dapat mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah).
Adapun saran yang dapat diberikan adalah: untuk pemerintah daerah lebih memperhatikan peningkatan performa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah  (PAD)  pada  beberapa  aspek  seperti  retribusi  daerah,  pajak  daerah,  dan  lain-lain pendapatan daerah yang sah. Guna mendapatkan kas daerah sehingga pembangunan pada daerah lebih merata. Agar terciptanya good governance diharapkan kepada organisasi perangkat daerah lebih  meningkatkan  tata  kelola  (manajemen  organisasi)  untuk  lebih  pro  aktif  terhadap pendapatan-pendapatan  dari  hasil  daerah  itu  sendiri,  sehingga  dapat  memamnfaatkan  sumber daya  alam  yang  ada  untuk  menjadikan  sebagai  pemasukan  daerah  dan  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran  pokok  masalah  agar  penelitian  tersebut  lebih  terarah  dan  memudahkan  dalam pembahasan  sehingga  tujuan  penelitian  akan  tercapai.  Beberapa  batasan  masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama Informasi yang disajikan berupa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan variabel yang memoderisasi ialah retribusi daerah 2018-2020 Kabupaten Kepulauan  Aru. Kedua Luas  lingkup  penelitian  ini  hanya  meliputi  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru dengan melihat pada pendapatan asli daerah (retibusi daerah) sebagai varabel moderasi periode 2018-2020.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. Aru Dalam Angka 2021. Kementerian PPN/Bappenas,  2015. Penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019. Pembangunan Berkelanjutan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2014  tentang Percepatan  Pembangunan  Daerah Tertinggal .
Rori, F. C., Y Luntungan, A., & Niode, O. A. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. Jurnal Berkala Ilmiah EFISIENSI , 16 (02), 243–245. Sekaran, U., & Bougie, R. 2017. Metode Penelitian Bisnis Edisi 6 Buku 2. In Jakarta: Salemba Empat.
Situmorang, D. M., dan Ayustia, R. 2019. Model Pembangunan Daerah 3T: Studi Kasus Daerah
Perbatasan Kabupaten Bengkayang. MBIA , 18 (1). https:
//doi.org/10.33557/mbia.v18i1.321
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: CV. Alfabeta. 129 . Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Widada, R., Hakim, D. B., & Mulatsih, S. 2019. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil  Pemekaran  Di  Indonesia. Jurnal  Manajemen  Pembangunan  Daerah , 6 (2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25095.