Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 19 No. 1 Januari 2024 : 81 - 96 ISSN : 2685-6441 (Online) Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658 ISSN : 1907-7769 (Print)

## IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL DALAM UPAYA MENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA BARAT
1 Riris Sira Torsina Sihombing
2 Agnes Thalia Kartika
3 Yosua Serbujaya Sitompul
4 Adi Revi Yoseph Anugerah 1,2,3,4 Universitas Katolik Parahyangan
riris_20200050@unpar.ac.id

## Abstract
The  implementation  of  fiscal  decentralization  is  driven  by  the  belief  that  the regional  government  is  the  vehicle  that  best  understands  the  needs  of  regional communities  rather  than  the  central  government.  This  delegation  of  authority  is  then followed by budget allocation and provision of public goods to the regional government. This then opens up a new assessment that simply fiscal decentralization has an impact on  poverty  alleviation.  However,  the  report  on  the  implementation  of  fiscal decentralization  over  two  decades  in  Indonesia  shows  that  the  rapidly  increasing allocation of transfer funds has not been accompanied by a rapid reduction in poverty rates.  Therefore,  this  research  aims  to  determine  the  effect  of  fiscal  decentralization indicators on the percentage of poverty, namely local government revenue, fiscal balance transfers and local government spending. By using Panel Least Square (PLS) regression estimates, we used specific samples based on districts and cities in West Java from 2014 to  2019.  The  regression  results  show  that  regional  income  can  significantly  reduce poverty, while the allocation of fiscal balance transfers makes poverty increase. Apart from that, local government spending was found to have no significant influence on the percentage  of  poverty.  This  paper  is  expected to  help  the  government in  carrying  out financial  management  that  is  right  on  target.  The  ineffective  allocation  of  balanced transfers in West Java needs to be responded by the regional government according to the priority scale in each disctrict or city.
Keywords : Fiscal Decentralization; Poverty; The Regional Government.

## JEL Classification : H70,I38,M48
Submission date : November 21, 2023
Accepted date : January 29, 2024

## 1. PENDAHULUAN
Selama puluhan tahun terakhir, desentralisasi fiskal telah menjadi isu yang sering kali  diperdebatkan  (Digdowiseiso,  2022).  Berbagai  kontroversi  muncul  untuk  menilai penting atau tidaknya penetapan kebijakan tersebut. Meskipun demikian, banyak studi berhasil  menemukan  pentingnya  kebijakan  desentralisasi  fiskal  terhadap  pengentasan kemiskinan suatu daerah. Konsep penetapan kebijakan desentralisasi fiskal ini dimulai dengan ekspektasi bahwa pemindahan semua kewenangan pendapatan dan pengeluaran publik  yang  semula  diatur  sepenuhnya  oleh  pemerintah  pusat  lalu  diserahkan  ke pemerintah daerah, akan membawa efisiensi yang besar pada sektor publik, pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi,  dan  kinerja  makroekonomi  yang  baik  secara  keseluruhan (Digdowiseiso, 2022). Beberapa penelitian seperti Ganaie et al., (2018); Ginting et al., (2019); Sasana (2019); Slavinskaitë  (2017); Stungwa & Mosikaro  (2023) menemukan bahwa kebijakan tersebut memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah untuk dapat mengoptimalkan  potensi masing-masing wilayah.  Hal tersebut  ditandai  oleh  pengaruh positif  kebijakan  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu, pemberdayaan  pemerintah  sebagai  bentuk  kemandirian  pemerintah  daerah  untuk mengelola perekonomian daerah juga merupakan hal yang penting untuk menurunkan angka kemiskinan (Von Braun & Grote, 2003).
Di  Indonesia,  kebijakan  desentralisasi  fiskal  diberlakukan  sebagai  bentuk  upaya yang  baik  untuk  menyongsong  perkembangan  ekonomi  melalui  penguatan  basis perekonomian daerah. Kebijakan ini telah diimplementasikan secara tetap selama kurang lebih  19  tahun  dengan  dasar  UU  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  UU Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah dan telah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Temuan  beberapa  studi  sebelumnya  menyebutkan  bahwa  penerapan  kebijakan desentralisasi  fiskal  berguna  untuk  meminimalisir  tingkat  kemiskinan.  Hal  tersebut terbukti  dengan  angka  kemiskinan  di  Indonesia  yang  hingga  saat  ini  tercatat  semakin menurun. Terjadi perkembangan indikator ekonomi dan kesejahteraan daerah, meskipun masih  terdapat  ketimpangan  antar  daerah.  Pada  tahun  2002  hingga  2019,  tingkat kemiskinan menurun dari 18,2% menjadi 9,22%. Namun, angka tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 10,19% akibat dapak pandemi Covid-19 (Badan Kebijakan Fiskal,  2021).  Pada  periode  2019  hingga  2020,  Indonesia  sedang  berusaha mempertahankan  kestabilan  perekonomian  akibat  pandemi  Covid-19  yang membutuhkan  banyak  sekali  pembiayaan,  bahkan  banyak  masyarakat  terkena  dampak yang begitu besar hingga tidak memperoleh pendapatan yang stabil seperti sebelumnya. Selain  itu,  temuan  Tirtosuharto  (2022)  juga  menyebutkan  bahwa  pada  dasarnya desentralisasi fiskal berkaitan dengan inefisiensi akibat pengeluaran yang mengarah pada pemborosan,  pencarian  keuntungan,  dan  korupsi.  Situasi  tersebut  sering  kali  terjadi khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Penurunan  angka  kemiskinan  yang  lebih  lambat  dibandingkan  dengan  kenaikan dana  transfer  dan  pengeluaran  pemerintah  telah  menimbulkan  kritik  atas  seberapa
mampu  kebijakan  desentralisasi  fiskal  mengatasi  kemiskinan  (Nursini  &  Tawakkal, 2019).  Kemiskinan  selalu  menjadi  tantangan  serius  bagi  berbagai  negara  di  dunia. Pengentasan  kemiskinan  bahkan  telah  menjadi  prioritas  bagi  pemerintah  selama beberapa  tahun  terakhir.  Song et  al., (2022)  menyebutkan  bahwa  pengentasan kemiskinan  melibatkan  faktor-faktor  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  memerlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal. Angka kemiskinan berkaitan  langsung  dengan  kapasitas  fiskal  yang  rendah  dan  kebutuhan  belanja  yang lebih besar. Ketimpangan yang terjadi antara wilayah di pedesaan dan perkotaan belum berhasil teratasi dengan optimal karena ketidakmampuan pemerintah dalam membangun pemerataan  di  setiap  wilayah  (IDN  Times,  2019).  Kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  khususnya  pada  program-program  pengentasan  kemiskinan,  sudah selayaknya  mempertimbangkan  berbagai  faktor  yang  berpotensi  menyebabkan terjadinya  peningkatan  kemiskinan  tersebut.  World  Bank  (2002)  telah  menyebutkan bahwa  terdapat  banyak  faktor  penyebab  dan  karakteristik  kemiskinan,  baik  berupa karakteristik individu, mikro, komunitas, rumah tangga, dan sektor.
Angka  kemiskinan  yang  tercatat  di  Jawa  Barat  tidak  memperlihatkan  adanya penurunan signifikan selama periode 2014 hingga 2019, sehingga periode ini  menjadi fokus utama pada penelitian ini. Penerapan kebijakan fiskal belum sepenuhnya mampu mengurangi  persentase  kemiskinan.  Kondisi  ini  menimbulkan  pertanyaan  baru  terkait dengan  seberapa  baik  penerapan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  ini  berdampak  pada pengurangan  persentase  kemiskinan,  mengingat  kemiskinan menjadi  salah  satu tujuan diberlakukannya kebijakan itu sendiri. Berbagai asumsi muncul terkait tidak efektifnya pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemda  kepada  penduduk  daerah,  hingga penggunaan  anggaran  yang  tidak  terkelola  dengan  baik.  Pengelolaan  dana  yang dikeluarkan  melalui  belanja  daerah  seharusnya  berdampak  positif  pada  pembangunan daerah  dan  mampu  mengurangi  angka  kemiskinan.  Tidak  seimbangnya  peningkatan indikator  desentralisasi  fiskal  dengan  penurunan  persentase  kemiskinan  di  daerah menjadi  alasan  penulisan  penelitian  ilmiah  ini.  Dengan  demikian,  permasalahan  ini menjadi  pertanyaan  utama  yang  menjadi  dasar  penelitian,  yaitu  bagaimana  pengaruh desentralisasi fiskal terhadap persentase kemiskinan?
Penelitian mengenai peran penetapan desentralisasi fiskal sebagai upaya mengatasi kemiskinan  telah  dilakukan  di  berbagai  negara.  Hasil  yang  diperoleh  cukup  beragam, seperti Anggraeni et al., (2023); Digdowiseiso (2022); Syamsul (2020); dan Tirtosuharto (2022) yang pada penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal secara signifikan memberikan  pengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan,  sementara  Von  Braun  &  Grote (2003)  dalam  penelitian  mereka  menemukan  bahwa  dampak  desentralisasi  terhadap penurunan kemiskinan tergantung pada kondisi institusi dari negara sendiri. Berdasarkan studi  tersebut,  inefisiensi  anggaran  mungkin  saja  menghambat  pertumbuhan  ekonomi dan  berdampak  pada  kemiskinan  akibat  layanan  publik  yang  kurang  optimal.  Seiring perkembangan  penetapan  desentralisasi  fiskal,  ditetapkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  membangun  fokus  sumber-sumber  pendapatan daerah  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  pendapatan  transfer  dana  antar
pemerintah,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Pada  penelitian  ini,  penulis berfokus  dengan  menggunakan  tiga  indikator  desentralisasi  fiskal,  yaitu  PAD,  dana perimbangan (termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)), dan belanja daerah.
Di  Indonesia,  telah  banyak  penelitian  yang  juga  berhasil  meneliti  kasus  serupa mengenai  penerapan  desentralisasi  fiskal  dengan  kaitannya  pada  kemiskinan.  Namun, pada  penelitian  ini  akan  ditunjukkan  kebaruan  lebih  spesifik  dengan  meneliti  dampak pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  dan  Kota Provinsi  Jawa  Barat  selama  periode  2014  hingga  2019.  Pada  periode  tahun  tersebut, tingkat kemiskinan di Jawa Barat secara keseluruhan menurun dan mencapai 7,45% lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,82%. Akan tetapi, terdapat 12 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan yang melampaui batas tingkat kemiskinan terparah (10%). Selain itu, pada tahun 2019 merebaknya Covid- 19  memengaruhi  sektor  ekonomi  di  hampir  seluruh  dunia.  Bahkan  perekonomian Indonesia  ikut  terguncang  selama  periode  2020  hingga  2022  yang  berdampak  pada penurunan  pendapatan  daerah,  dana  transfer,  dan  realisasi  belanja  daerah  pada  tahun 2020 (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Situasi ini menjadi pertimbangan penulis dalam meneliti penerapan desentralisasi fiskal yang efektif di luar periode pandemi Covid-19 untuk menghindari hasil analisis yang bias karena tidak memasukkan faktor  pengaruh Covid-19 di dalamnya. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan pengetahuan dan gambaran  jelas  kepada  pemerintah  daerah  Jawa  Barat  mengenai  pengaruh  penerapan desentralisasi  fiskal  di  Jawa  Barat  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  daerah  tersebut. Analisis  yang  akan  dijelaskan  secara  menyeluruh  pada  penelitian  ini  diekspektasikan dapat  menghasilkan  saran  kebijakan  bagi  pemerintah  daerah,  khususnya  dalam memperhatikan  efisiensi  penerapan  desentralisasi  fiskal  yang  sesuai  dengan  skala prioritas masing-masing wilayah dan tepat sasaran.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Desentralisasi Fiskal
Secara  teori,  hubungan  antara  desentralisasi  fiskal  dan  pengentasan  kemiskinan terlihat tidak begitu jelas. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan teori ekonomi publik, Tiebout  dan  Musgrave  menjelaskan  pentingnya  peningkatan  layanan  publik  bagi masyarakat,  sehingga  desentralisasi  fiskal  dapat  dikaitkan  dengan  pengurangan kemiskinan.  Desentralisasi  fiskal  dimaknai  sebagai  penyerahan  sebagian  urusan pengelolaan  anggaran  yang  semula  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  berubah menjadi otoritas pemerintah daerah (Rochana, 2009). Para ahli mendefinisikan kebijakan desentralisasi fiskal dari berbagai sudut pandang sebagai bentuk penyerahan tugas fiskal, penyerahan  kewenangan  fiskal,  dan  otonomi  fiskal.  Secara  lebih  spesifik,  dapat dijelaskan  bahwa  kebijakan  tersebut  menggambarkan  penyerahan  tugas  atau kewenangan  yang  sebelumnya  diatur  penuh  oleh  pemerintah  pusat  berganti  menjadi
kewenangan  pemerintah  daerah  sebagai  upaya  melaksanakan  pengeluaran  dan penerimaan  anggaran  (Oates,  1993)  dan  menggambarkan  bahwa  pemerintah  daerah memiliki kendali penuh dan kekuasaan atas penerimaannya sendiri.
Desentralisasi  fiskal  dilandasi  oleh  teori  federalisme  fiskal  ( Fiscal  Federalism Theory )  yang  merupakan  bagian  dari  teori  ekonomi  publik.  Teori  ini  memberikan penjelasan  mengenai  dua  hal  pokok,  yaitu  (1)  pembagian  tugas  di  antara  tingkat pemerintahan  untuk  mengatur  pemerintah  mana  yang  dapat  melaksanakan  berbagai fungsi  alokasi  dan  distribusi  sehingga  tidak  terjadi  ketidakharmonisan  dan  kompetisi yang merusak di antara unit pemerintahan  guna menciptakan kesejahteraan sosial, dan (2)  pemilahan  penduduk  di  antara  daerah  terkait  dengan  bagaimana  seharusnya masyarakat berkelompok di berbagai daerah untuk menghindari ketidakharmonisan dan kompetisi yang merusak guna menciptakan kesejahteraan maksimum. Teori federalisme fiskal  juga  menyatakan  bahwa  pemerintah  pusat  bertanggung  jawab  untuk  menjaga stabilitas ekonomi makro dan melakukan redistribusi pendapatan sebagai bantuan bagi masyarakat miskin. Fungsi stabilisasi ekonomi makro, yaitu memelihara perekonomian tetap  berada  pada  penyerapan  tenaga  kerja  yang  tinggi  dan  menjaga  stabilitas  harga. Sedangkan redistribusi pendapatan, yaitu menciptakan distribusi pendapatan yang adil dengan menetapkan pajak progresif.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  sebelumnya  yang  mengamati  dampak  desentralisasi  fiskal  terhadap kemiskinan  telah  dilakukan  di  berbagai  negara  maju  dan  berkembang  dengan  temuan yang beragam, seperti Shahzad & Yasmin  (2016) di Pakistan; Song et al., (2022) dan Wang & Deng (2023) di China, dan beberapa studi di Indonesia oleh Anggraeni et al ., (2023);  Aulia  (2014);  Digdowiseiso  (2022);  Nursini  &  Tawakkal  (2019);  Syamsul (2020);  Tirtosuharto  (2022).  Berdasarkan  penelitian  Shahzad  &  Yasmin  (2016), penerapan  desentralisasi  fiskal  dapat  mengatasi  masalah  kesejahteraan  seperti kemiskinan dan kesenjangan pendapatan secara efektif dalam jangka panjang. Temuan yang  sama  diperoleh  oleh  Wang  &  Deng  (2023)  yang  menemukan  bahwa  dampak pendapatan daerah dan preferensi pengeluaran yang disertai dengan desentralisasi fiskal di  suatu  daerah  telah  memperkuat  upaya  perpajakan,  mengarahkan  industrialisasi, menghambat kemajuan teknologi dan memperburuk kemiskinan alami daerah. Penelitian tersebut menyebutkan  bahwa  faktor  penting  untuk  mencapai  pengurangan  kemiskinan alami  dan  keberlanjutan  ekologi  daerah  adalah  dengan  mendorong  pemerintah  lokal untuk meningkatkan sistem desentralisasi fiskal,  pemerintah perlu menerapkan konsep green  finance ,  meningkatkan  mekanisme  kompensansi  proteksi  ekologikal  dan  sistem insentif  pasar,  dan  mengimplementasikan  rencana  mitigasi  yang  berbeda  untuk  setiap kemiskinan alami setiap negara.
Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Nursini  &  Tawakkal  (2019)  bertujuan untuk mengestimasi dampak indikator desentralisasi fiskal pada pengukuran kemiskinan di  Indonesia.  Peneliti  menggunakan  menggunakan  metode  estimasi  data  panel  selama periode  2010-2016  pada  33  provinsi  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  tersebut  berhasil
menemukan bahwa pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari akumulasi PAD dan transfer antar pemerintah jauh lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan daripada peningkatan pada pengeluaran pemerintah daerah. Hasil temuan tersebut serupa dengan penelitian Aulia (2014) dan Syamsul (2020) yang meneliti isu serupa dengan berfokus pada  variabel  PAD  dan  dana  perimbangan  sebagai  indikator  pengukuran  kebijakan desentralisasi fiskal dalam penelitian mereka.
Sejauh  ini,  terdapat  beberapa  pandangan  berbeda  mengenai  pengukuran desentralisasi fiskal. Oates (1993) menggunakan perhitungan desentralisasi fiskal dengan dua indikator, yaitu rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran agregat pemerintah  dan  rasio  penerimaan  pemerintah  daerah  terhadap  penerimaan  agregat pemerintah. Indikator serupa juga digunakan oleh Karim & Khan (2020) yang meneliti pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  kemiskinan  di  Paskitan  menggunakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Disisi lain, Ebel dan Yilmaz (2002) mengukur desentralisasi fiskal menggunakan empat indikator, yaitu otonomi pajak daerah melalui total  penerimaan  pajak  pemerintah  daerah,  otonomi  non-pajak  daerah  melalui  total penerimaan non-pajak pemerintah daerah, ketergantungan fiskal daerah sebagai bantuan non-kondisional untuk pemerintah daerah, dan pembagian pajak daerah.

## Pengembangan Hipotesis

## Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan
Di  Indonesia,  beberapa  indikator  desentralisasi  fiskal  difokuskan  untuk pembangunan  daerah,  seperti  PAD.  PAD  bersumber  dari  beberapa  pendanaan,  seperti redistribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan pajak daerah. Pajak yang diperoleh dari pemerintah telah dialihkan kepada pemerintah daerah dan berubah menjadi pajak daerah. Pajak  tersebut  meliputi  pajak  verponding  Indonesia,  pajak  kendaraan  bermotor,  pajak rumah tangga, pajak potong hewan, pajak jalan, dan lain sebagainya (UU No 32 Tahun 1956)  (Kristiadi,  1991).  PAD  yang  meningkat  mengindikasikan  semakin  banyak dana yang  dapat  dialokasikan  untuk  membangun  daerah.  Akan tetapi,  penggunaan  dana  ini tidak  terlepas  dari  pengawasan  dan  pengelolaan  yang  tepat  agar  penyaluran  yang dilakukan tepat sasaran untuk membangun daerah dan mengurangi kemiskinan. Dengan menggunakan  acuan  beberapa  teori  dan  temuan  studi  sebelumnya,  maka  terbentuklah rumusan hipotesis seperti di bawah ini:

## H1. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap persentase kemiskinan di Jawa Barat.
Transfer  antar  pemerintah  berpengaruh  pada  kinerja  fiskal,  sehingga  diharapkan dapat  menjadi  dana  pendorong  bagi  pemerintah  untuk  menggali  sumber-sumber penerimaanya.  Peningkatan  pada  alokasi  transfer  dana  tersebut  cenderung  diimbangi dengan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih tinggi. Akibatnya, dana tersebut dapat menjadi sarana edukasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya pengumpulan  PAD  wilayah  tersebut  (Sidik,  2001).  Transfer  antar  pemerintah  pada penelitian ini difokuskan pada penyaluran dana perimbangan, yaitu  alokasi  dana yang secara  khusus  diperuntukan  sebagai  pendanaan  kebutuhan  daerah.  Alokasi  dana  ini
ditujukan  untuk  meminimalisir  kesenjangan  antara  kapasitas  fiskal  pemerintah  daerah dan  kebutuhan  pengeluaran,  serta  difokuskan  menjadi  sarana  pemerataan  pendapatan antar wilayah di Indonesia. Dengan demikian, terbentuklah hipotesis berikut:
H2.  Dana  perimbangan  berpengaruh  negatif  terhadap  persentase  kemiskinan  di Jawa Barat.
Di sisi lain, selama 19 tahun penerapan desentralisasi fiskal, kebijakan ini nyatanya belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ketimpangan pembangunan daerah. Hal ini  dikarenakan  pembangunan  yang  terjadi  setelah  penetapan  kebijakan  desentralisasi fiskal justru terlihat semakin memusat ke beberapa pulau tertentu saja, seperti Jawa dan Bali.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  alokasi  dana  perimbangan  sering  kali  dilakukan untuk menghilangkan horizontal inbalance dengan alokasi dasar yang didasarkan pada jumlah  pegawai  negeri  daerah.  Sementara  itu,  situasi  yang  terjadi  adalah  banyaknya daerah tertinggal yang memiliki kapasitas dan kualitas pegawai yang sedikit, sehingga penggunaan  anggaran  belanja  sering  kali  menjadi  tidak  tepat  sasaran.  Dalam  hal  ini, belanja daerah diharapkan dapat fokus pada belanja yang efektif, tidak hanya fokus pada beban belanja saja. Semakin efektif penyaluran belanja daerah, potensi penanggulangan kemiskinan akan semakin besar akibat pembangunan yang merata di daerah. Oleh karena itu, berikut hipotesis penitian ini:
H3. Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap persentase kemiskinan di Jawa Barat.

## 3. METODOLOGI

## Data Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  pada  persentase  kemiskinan  sebagai  variabel  dependen, sementara penggunaan indikator desentralisasi fiskal sebagai variabel independen, yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah (PD), Dana Perimbangan (DP) dan Belanja Daerah (BD) yang akan dianalisis terhadap persentase kemiskinan di 27 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa  Barat  periode  2014  hingga  2019.  Observasi  pada  penelitian  ini  bersumber  dari laporan dan kajian yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Jawa Barat dan Sistem Informasi  dan  Manajemen  Datadasar  Regional.  Pendapatan  pemerintah  daerah  diukur dengan  total  PAD,  belanja  pemerintah  daerah  diukur  dengan  total  belanja  pemerintah daerah,  dan  dana  transfer  yang  dialokasikan  berada  dalam  bentuk  dana  perimbangan, yaitu  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus  (DAK).  DBH  memiliki  peran  penting  untuk  mengelola  pajak  yang dibagihasilkan  agar  terjadi  keseimbangan  fiskal  antar  pemerintah,  baik  pusat  maupun daerah.  Alokasi  DAU  selalu  mempertimbangkan  potensi  yang  dimiliki  daerah,  luas daerah,  kondisi  geografi,  pendapatan  masyarakat,  dan  jumlah  penduduk  di  daerah tersebut.  Disisi  lain,  DAK  dialokasikan  secara  khusus  untuk  kegiatan  daerah  sesuai dengan  ketentuan  pemerintah  pusat  sebagai  prioritas  nasional  dan  berbagai  kegiatan khusus lainnya yang disarankan oleh daerah tertentu. Seluruh dana perimbangan tersebut
memiliki tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi fiskal mencapai keadilan secara menyeluruh, mencapai tata pemerintahan yang bersih dari penyelewengan ( clean government ), dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Tabel 1

## Definisi Variabel
Variabel Definisi Data Satuan Sumber Kemiskinan (POV) Persentase penduduk dibawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase
Badan Pusat Statistik Pendapatan Daerah (PD) Pendapatan asli yang diperoleh oleh daerah Dana Perimbangan (DP) Realisasi dana dari pendapatan APBN yang kemudian difokuskan untuk alokasi kepada daerah guna memenuhi pendanaan kebutuhan daerah. Belanja Daerah (BD) Realisasi belanja daerah, termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.

## Sumber: Data diolah (2023)

## Metode Penelitian
Analisis Panel Least Square (PLS) merupakan metode pengolahan data sederhana dengan  struktur  data  panel  atau  data pool ,  yaitu  gabungan  dari  data cross-section (individu) dan time-series (deret waktu). Hal tersebut menjadi keunggulan estimasi ini karena  dengan  mengkombinasikan  data  individu  dan  data  antar  waktu,  data  panel menjadi data yang lebih bervariasi, lebih informatif, memiliki lebih sedikit kolinearitas antavariabel, dan lebih efisien. Persamaan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh indikator desentralisasi terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut:
POV = β 0 + β 1 PD 1it + β 2 DP 2it + β 3 BD 3it + ε 1it
Keterangan:
POV  : Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat
PD : Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat DP : Dana Perimbangan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat
BD : Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat ε : Error term i : Cross section (27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat) t : Time series (2014-2019)
Metode estimasi yang baik akan memberikan hasil estimasi dapat dikatakan BLUE atau Best  Linear  Unbiased  Estimation apabila  seluruh  asumsi  klasik  telah  terpenuhi, yaitu tidak terdapat autokorelasi, tidak terdapat multikolinearitas sempurna antar variabel independen, dan data bersifat homoskedastis. Akan tetapi, pada panel least square , tidak perlu melakukan seluruh langkah pengujian asumsi klasik yang biasanya dilakukan pada metode OLS. Pada metode ini, hanya beberapa uji asumsi klasik yang perlu dilakukan, seperti uji multikolinearitas dan  uji heteroskedastisitas. Terdapat beberapa  keunggulan penggunaan  regresi  data  panel/ pool ,  yaitu  data  panel  biasanya  menghasilkan  lebih banyak  jumlah  observasi,  sehingga  akan  meningkatkan degree  of  freedom dan  dapat mengurangi keterkaitan antar variabel independen. Estimasi ini memerlukan langkah Uji Hausman , Uji Chow , dan Uji Lagrange untuk menentukan model estimasi terbaik, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model. Model terbaik yang terpilih berdasarkan uji tersebut akan menjadi hasil estimasi regresi data panel.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pengolahan data yang telah dilakukan menemukan rata-rata persentase kemiskinan di  27  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  sebesar  8,87%  dengan  standar deviasi sebesar 3,27%. Pada 2014 hingga 2019, rata-rata persentase kemiskinan terkecil dimiliki  oleh  Kota  Depok  sebesar  2,26%,  sementara  pada  rentang  tahun  yang  sama jumlah  pendapatan  daerah  terbesar  dimiliki  oleh  Kota  Bandung  pada  periode  2014 hingga  2015  sebesar  Rp1,7  miliar  dan  Rp2,1  miliar,  lalu  berubah  menjadi  Kabupaten Bogor  sebagai  wilayah  dengan  pendapatan  daerah  terbesar  sejak  2016  hingga  2019 dengan jumlah Rp2,3 miliar berfluktuasi hingga menjadi Rp3,2 miliar. Pada periode yang sama,  dana  perimbangan  terbesar  dimiliki  oleh  Kabupaten  Bandung  (rata-rata  sebesar Rp3,2 miliar) dan Kabupaten Bogor (rata-rata sebesar Rp2,6 miliar) secara bergantian. Selanjutnya, belanja daerah terbesar dilakukan oleh Kabupaten Bogor dan Kota Bandung pada  periode  2014  hingga  2019.  Kabupaten  Bogor  mengeluarkan  dana  untuk  belanja daerah  rata-rata  sebesar  Rp6,4  miliar,  sementara  Kota  Bandung  melakukan  belanja daerah  dengan  rata-rata  sebesar  Rp6,2 miliar.  Melalui  hasil temuan  statistik  deskriptif pada  sampel,  ditemukan  bahwa  secara  keseluruhan  Kabupaten  Bogor  hampir  selalu menerima pendapatan yang terbesar dibandingkan  dengan Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, angka kemiskinan terkecil masih dimiliki oleh Kota Depok selama periode yang diamati. Situasi ini tentu menjadi pertanyaan terkait dengan tidak efisiennya pelayanan publik yang diberikan karena penggunaan anggaran melalui desentralisasi fiskal tidak berhasil mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan.
Sebagai  upaya  meneliti  pengaruh  masing-masing  indikator  dari  kebijakan desentralisasi fiskal yang digunakan, dilakukan uji estimasi regresi PLS.  Pada estimasi PLS,  langkah  pertama  yang  perlu  dilakukan  adalah  menentukan  model  terbaik.  Hasil pengolahan  data  panel  telah  dilakukan  dengan  menguji  ketiga  model  terbaik,  CEM,
FEM, dan REM. Pada penelitian ini, kami menemukan bahwa model FEM merupakan model  terbaik  karena  telah  lulus  uji  Chow  dan  uji  Hausman  dengan  membandingkan model tersebut dengan model lainnya (lihat tabel 2).

## Tabel 2 Hasil Uji Spesifikasi Model
Uji Prob. Hipotesis dan Hasil Chow 0,0083 H 0 : Model CEM lebih baik apabila prob. Chi square > 0,05 H 1 : Model FEM lebih baik apabila prob. Chi square < 0,05
Hasil: H 0 ditolak, H 1 diterima Hausman 0,0345 H 0 : Model REM lebih baik apabila prob. Chi square > 0,05 H 1 : Model FEM lebih baik apabila prob. Chi square < 0,05
Hasil: H 0 ditolak, H 1 diterima
Sumber: Data diolah (2023)
Selanjutnya,  dilakukan  langkah  pengujian  ada  atau  tidaknya  masalah multikolinearitas  dan  heteroskedastisitas  untuk  memastikan  hasil  regresi  yang  sudah diperoleh memenuhi kriteria BLUE . Hasil regresi yang kami peroleh telah lulus kedua uji asumsi klasik tersebut, yaitu tidak terdapat multikolinearitas sempurna antar variabel independen  yang  digunakan  dan  tidak  terdapat  masalah  heteroskedastisitas  sehingga metode estimasi BLUE dan analisis dapat dilanjutkan.

## Tabel 3 Hasil Regresi Panel Least Square (FEM)
Variabel Dependen: POV Variable Independen Coefficient t-Statistic Prob. C 7,7459 9,8497 1,6972 PD -2,4880 -2,6379 0,0093** DP 2,5044 2,2916 0,0235* BD -3,7162 -0,5551 0,5798 *Mengindikasikan signifikan pada tingkat signifikansi 5%
**Mengindikasikan signifikan pada tingkat signifikansi 1% Sumber: Data diolah (2023)
Mengacu  pada  hasil  regresi  yang  dituliskan  dalam  tabel  3,  ditemukan  bahwa pendapatan  daerah  menunjukkan  adanya  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap persentase  kemiskinan,  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  1%.  Ketika  pendapatan daerah mengalami  peningkatan, maka  persentase  kemiskinan  akan  menujukkan  respon sebaliknya (mengalami penurunan). Sementara itu, berdasarkan tingkat signifikansi 5%, dana  perimbangan  terlihat  justru  memiliki  dampak  positif  dan  signifikan  terhadap persentase  kemiskinan.  Dalam  hal  ini,  ketika  dana  perimbangan  meningkat,  maka persentase kemiskinan akan meningkat pula. Disisi lain, belanja daerah tidak  memiliki dampak signifikan terhadap persentase kemiskinan.
Nilai R-squared sebesar 0,5169 menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen  dalam  regresi  (pendapatan  daerah,  dana  perimbangan,  dan  belanja  daerah) dalam  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  variabel  dependen  (persentase  kemiskinan). Angka  tersebut  mengindikasikan  bahwa  sebesar  52%  persen  pendapatan  daerah,  dana perimbangan,  dan  belanja  daerah  berpengaruh  terhadap  persentase  kemiskinan, sementara  48%  persen  sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor  atau  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dan digunakan dalam model regresi penelitian ini.
Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, pengujian hipotesis melalui hasil regresi menunjukkan  bahwa  variabel  pendapatan  daerah  dan  persentase  kemiskinan  memiliki hubungan negatif dan signifikan  dengan angka probabilitas sebesar 0,0093 < 0,01 (H1 diterima).  Sebaliknya,  dana  perimbangan  menunjukkan  hasil  sebaliknya,  dimana  uji hipotesis  dana  perimbangan  memiliki  hubungan  positif  dan  signifikan  dengan  angka probabilitas sebesar 0,0235 < 0,05 (H2 ditolak). Disisi lain, belanja daerah menunjukkan probabilitas sebesar 0,5798 > 0,05 yang mengindikasikan adanya pengaruh negatif dan tidak  signifikan  belanja  daerah  terhadap  persentase  kemiskinan  (H3  ditolak).  Secara keseluruhan,  hanya  pendapatan  daerah  yang  memenuhi  uji  hipotesis  yang  diharapkan pada penelitian ini, sementara dana perimbangan dan belanja daerah menunjukkan hasil uji yang sebaliknya.

## Pembahasan
Pembangunan  ekonomi  daerah  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan keuangan  daerah.  Sebagai  upaya  untuk  mengelola  masalah  pembangunan  di  daerah, pemerintah  daerah  harus  mengalokasikan  anggaran  yang  dimiliki  dengan  tepat. Berdasarkan hasil estimasi data panel, PAD yang nyatanya berpengaruh negatif terhadap persentase kemiskinan  menandakan bahwa semakin  tinggi jumlah  PAD, mengindikasikan  semakin  banyak  program  pembangunan  ekonomi  yang  dapat diimplementasikan  pemerintah  sehingga  akan  mengurangi  persentase  kemiskinan  di daerah  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  PAD  bisa  meningkatkan  kapasitas  fiskal  daerah yang  dapat  digunakan  untuk  mendanai  program-program  penanggulangan  kemiskinan secara efektif. Temuan ini sejalan Teori Federalisme Fiskal yang menjelaskan bagaimana redistribusi  pendapatan  berperan  penting  sebagai  bantuan  bagi  masyarakat  miskin. Beberapa  penelitian  sebelumnya  juga  sejalan  dengan  temuan  penelitian  ini,  seperti penelitian Astuti et al., (2019) yang meneliti mengenai dampak pendapatan asli daerah terhadap  persentase  kemiskinan.  Muhardinata et  al., (2022)  pada  penelitiannya  juga menemukan  adanya  pengaruh  negatif  pendapatan  daerah  terhadap  kemiskinan,  namun tidak ditemukan pengaruh yang signifikan di dalamnya.
Temuan  lain  dari  penelitian  ini  adalah  dana  perimbangan  yang  justru  secara signifikan dapat meningkatkan persentase kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa  Barat.  Jumlah  dana  perimbangan  yang  semakin  besar  dialokasikan  ke  daerah- daerah,  justru  membuat  semakin  besar  persentase  kemiskinan  di  wilayah-wilayah tersebut. Temuan ini terlihat kontras mengingat  dana perimbangan sendiri berasal dari APBN  yang  secara  khusus  diserahkan  kepada  daerah  guna  memenuhi  kebutuhan
pendanaan daerah. Bahkan, alokasi dana ini ditujukan untuk meminimalisir kesenjangan antara  kapasitas  fiskal  dan  kebutuhan  pengeluaran  pemerintah  daerah,  serta  menjadi sarana mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menciptakan pemerataan pendapatan. Apabila  ditelusuri  lebih  lanjut,  berdasarkan  kajian  Badan  Kebijakan  Fiskal  (2021) mengenai implementasi desentralisasi fiskal selama dua dekade di Indonesia menemukan bahwa Jawa Barat tercatat menjadi provinsi dengan jumlah transfer dana paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Akan tetapi, secara keseluruhan, seiring dengan peningkatan sumber dana lain (PAD), justru terjadi tren penurunan pada  peran jumlah dana  perimbangan.  Kondisi  tersebut  disebabkan  oleh  perluasan  basis  pajak  dan  upaya optimalisasi PAD. Syarat pembangunan daerah melalui pemanfaatan dana perimbangan juga  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  daerah.  Diperlukan  dukungan  politis  pemerintah maupun  masyarakat,  sumber  daya  manusia,  mekanisme  koordinasi  birokrasi,  dan perubahan sistem nilai sebagai upaya pemenuhan keinginan masyarakat, secara khusus dalam pelayanan sektor publik (Sidik, 2001). Sejalan dengan Teori Federalisme Fiskal, pemerintah harus menerapkan pembagian tugas yang jelas untuk mengatur pemerintah mana  yang  perlu  melakukan  fungsi  alokasi  dan  distribusi.  Peran  pemerintah  daerah sangat diperlukan untuk mengalokasikan dana perimbangan dan PAD agar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Temuan  mengenai  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  kemiskinan  sejalan dengan  studi  Boadway  &  Shah  (2007)  yang  menemukan  bahwa  salah  satu  dana perimbangan,  yaitu  DAK  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  angka  kemiskinan. Secara  signifikan,  DAK  tidak  memberikan  perubahan  terhadap  kapasitas  keuangan daerah  karena  daerah  hanya  menjalankan  program  nasional  yang  bersinergi  dengan daerah  tersebut.  Selain  itu,  DAK  tidak  difokuskan  untuk  pemberdayaan  masyarakat, tetapi  dialokasikan  secara  spesifik  untuk  lima  bidang,  yaitu  kesehatan,  pendidikan, prasarana pemerintah, prasarana jalan, dan prasaran irigasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2016). untuk kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik  atau infrastruktur seperti jalan dan pengairan. Berbagai kegiatan-kegiatan daerah yang dibiayai oleh DAK merupakan kegiatan  yang  bersifat  jangka  panjang  sehingga  hasilnya  tidak  dapat  langsung  terlihat dalam waktu dekat. Sementara itu, penggunaan DAU juga belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah  (Isti’anah, 2019). Pengelolaan alokasi dana melalui DAU memiliki beberapa  tantangan,  seperti  adanya  potensi  peningkatan  dependensi  daerah  dan kecenderungan over  recruitment PNS.  Penggunaan  DAU  sejauh  ini  masih  didominasi oleh pemenuhan belanja pegawai daerah. Pemerintah daerah cenderung merekrut PNS Daerah dengan jumlah yang banyak guna memperbesar alokasi dasar sehingga perolehan DAU menjadi jauh lebih besar. Apabila tidak diikuti dengan kematangan perencanaan penerimaan negara, pemanfaatan DAU juga berpotensi memiliki risiko kesinambungan APBN. Alokasi DAU melalui  APBN bisa jadi  tidak sepadan dengan keuangan negara dan berdampak pada terjadinya peningkatan beban APBN itu sendiri (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).
Analisis kami mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap persentase kemiskinan ternyata tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan demikian, belanja
daerah  sebetulnya  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  persentase  kemiskinan  namun dengan hasil yang tidak signifikan. Temuan ini sejalan dengan kajian Badan Kebijakan Fiskal  (2021)  yang  menemukan  bahwa  Jawa  Barat  merupakan  provinsi  dengan pengeluaran operasional pemerintah daerah terendah yang ditunjukkan melalui capaian rata-rata  proporsi  belanja  barang  dan  jasa,  yaitu  hanya  sebesar  12,72%.  Sementara  di tingkat kabupaten dan kota, ditemukan sebesar 24,69% rata-rata proporsi belanja barang dan jasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa  efisiensi pengeluaran pemerintah terjadi ketika  pemberlakuan  realokasi  sumber  daya  sudah  tidak  lagi  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Secara  sederhana,  kesejahteraan  masyarakat  yang  paling optimal telah tercapai akibat efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah. Apabila kondisi  tersebut  telah  terpenuhi,  maka  telah  terjadi  efisiensi  pengeluaran  pemerintah (Kurnia, 2017). Namun, pengeluaran pemerintah melalui belanja daerah  di Jawa Barat pada kenyataannya belum menghasilkan kesejahteraan masyarakat optimal berdasarkan hasil  estimasi  yang  memperlihatkan  bahwa  tidak  adanya  hubungan  signifikan  antara belanja daerah dan persentase kemiskinan.

## 5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

## Simpulan
Secara  keseluruhan,  desentralisasi  fiskal  yang  sudah  diimplementasikan  di Indonesia  selama  19  tahun  terakhir  telah  memberikan  pengaruh  yang  baik  bagi penurunan kemiskinan. Berbagai laporan kajian dari lembaga-lembaga pemerintah juga mendukung  hasil  temuan  terkait  dengan  pengaruh  PAD  terhadap  kemiskinan. Dibandingkan dengan era sebelumnya, persentase kemiskinan cenderung fluktuatif pada era desentralisasi fiskal. Bahkan, ketimpangan kemiskinan antar daerah juga ditemukan semakin  mengecil,  khususnya  Jawa  Barat.  Variabel  PAD  dan  dana  perimbangan menunjukkan  adanya  hubungan  yang  signifikan  dengan  persentase  kemiskinan. Meskipun demikian, hanya pendapatan asli daerah yang menjawab hipotesis penelitian dengan hasil regresi yang memperlihatkan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari pendapatan  daerah  terhadap  persentase  kemiskinan.  Sementara  itu,  dana  perimbangan menunjukkan hubungan searah (positif) dan signifikan terhadap persentase kemiskinan dan ditemukan pula bahwa belanja daerah tidak memberikan pengaruh apapun terhadap persentase  kemiskinan.  Berdasarkan  penelitian  ini,  keberhasilan  desentralisasi  fiskal untuk mengentaskan kemiskinan sangat tergantung pada peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan pengeluaran untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, membangun  pajak  tanpa  membebani  orang  miskin,  dan  memanfaatkan  dana  transfer untuk  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  miskin. Disisi  lain, penelitian  ini  belum  menganalisis  lebih  jauh  indikator  desentralisasi  fiskal  yang  lebih spesifik,  seperti  memisahkan  pengaruh  DAK  Fisik  dan  Nonfisik  terhadap  persentase kemiskinan.  Rentang  waktu  yang  diamati  dalam  penelitian  ini  terbatas  hanya  6  tahun sebelum  terjadinya  Covid-19  di  Indonesia,  diharapkan  penelitian  selanjutnya  dapat
mempertimbangkan Covid-19 yang mungkin saja memberikan pengaruh lain terhadap efektivitas penerapan desentralisasi fiskal guna mengurangi persentase kemiskinan.

## Implikasi
Dengan  adanya  pemahaman  implementasi  desentralisasi  fiskal  terhadap kemiskinan,  pemerintah  diharapkan  dapat  lebih  bijak  dalam  melakukan  pengelolaan keuangan  yang  tepat  sasaran.  Implementasi  kebijakan  desentralisasi  fiskal  didasarkan pada ekspektasi bahwa pemerintah daerah merupakan pemegang kewenangan tertinggi dan paling dekat dengan masyarakat daerah, sehingga pemerintah daerah tentunya lebih mengetahui  kebutuhan  masyarakatnya  sendiri.  Dengan  situasi  ini,  pemerintah  daerah diharapkan lebih paham bagaimana cara memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu mengimplementasikan  cara  yang  paling  efisien  untuk  memenuhinya.  Alokasi  dana perimbangan  yang  tidak  efektif  di  Jawa  Barat  perlu  direspon  dengan  baik  oleh pemerintah daerah agar lebih memperhatikan keperluan masyarakat sesuai dengan skala prioritas di masing-masing kabupaten atau kota. Sementara itu, pendapatan daerah yang signifikan  bagi  pengurangan  kemiskinan  perlu  terus  ditingkatkan  agar  kebutuhan masyarakat semakin terpenuhi dan tersalurkan dengan merata bagi yang membutuhkan.

## Saran
Hasil analisis pada penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi dan saran kebijakan bagi para regulator. Rekomendasi utama adalah pemerintah pusat perlu tetap menjaga  agar  peran  desentralisasi  fiskal  dapat  terlaksana  dengan  efektif  guna meningkatkan  dan  memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat.  Hubungan  kuat  yang  transparan  dan  akuntabel  antar  pemerintah  pusat dengan  pemerintah  daerah  dapat  membentuk  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan sumber  daya  fiskal.  Berikut  beberapa  saran  kebijakan  yang  dapat  diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas hubungan antar pemerintah, antara lain: (1) Mengelola dana perimbangan  agar  dapat  tersalurkan  secara  merata  dan  mendorong  perbaikan  kualitas belanja  daerah.  Pemerintah  daerah  di  Jawa  Barat  cenderung  tidak  mencerminkan penggunaan dana (belanja daerah) yang sesuai dengan besarnya dana yang disalurkan; (2)  Pengelolaan  belanja  daerah  juga  dapat  dilakukan  dengan  pengawasan  dan pemantauan yang berkelanjutan agar output yang dihasilkan juga dapat tercermin sesuai dengan  yang  diharapkan.  Upaya  ini  dapat  pula  meminimalisir  perilaku  korupsi  antar individu yang tidak bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, R. M., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2023). Fiscal Decentralization and its Effect  on  Poverty  Alleviation:  Case  Study  of  Indonesia. Bulletin  of  Islamic Economics , 1 (2), 35–48. https://doi.org/10.14421/bie.2022.012-04
Astuti, T., Hasanuddin, B., Zamhuri, M. Y., & Madris, M. (2019). The Effect of Local Revenue to Poverty Rate in Southeast Sulawesi Indonesia. International Journal of Advanced Engineering Research and Science , 6 (10), 118–125.
https://doi.org/10.22161/ijaers.610.19
Aulia,  N.  (2014).  Hubungan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,
Tingkat  Kemiskinan,  Dan  Kesenjangan  Pendapatan  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Economics Development Analysis Journal , 3 (2), 327– 336.
Badan  Kebijakan  Fiskal.  (2021).  Dua  Dekade  Implementasi  Desentralisasi  Fiskal  di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal , 289.
Boadway,  R.,  &  Shah,  A.  (2007).  Intergovernmental  Fiscal  Transfers,  Principles  and Practice.  In  R.  Boadway  &  A.  Shah  (Eds.), The  World  Bank .  World  Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6492-5
Digdowiseiso,  K.  (2022).  Are  fiscal  decentralization  and  institutional  quality  poverty abating?  Empirical  evidence  from  developing  countries. Cogent  Economics  and Finance , 10 (1). https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2095769 Ebel,  R.  D.,  &  Yilmaz,  S.  (2002). On  the  Measurement  and  Impact  of  Fiscal Decentralization. March . http://hdl.handle.net/10986/14821
Ganaie, A. A., Bhat, S. A., Kamaiah, B., & Khan, N. A. (2018). Fiscal Decentralization and  Economic  Growth:  Evidence  from  Indian  States. South  Asian  Journal  of Macroeconomics and Public Finance , 7 (1), 83–108.
https://doi.org/10.1177/2277978718760071
Ginting,  A.  M.,  Hamzah,  M.  Z.,  &  Sofilda,  E.  (2019).  The  Impact  of  Fiscal Decentralization on Economic Growth in Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets , 11 (2), 152–160. IDN Times. (2019, July 15). 3,39 Juta Warga di Jawa Barat Masuk Kategori Miskin . https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/339-juta-warga-di-jawa- barat-masuk-kategori-miskin/full
Isti’anah,  I.  (2019).  Manajemen  Keuangan  Daerah :  Optimalisasi  Pengelolaan  Dana Alokasi Umum (Dau) Bagi Pembangunan Daerah. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 4 (2), 171–179.
https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4467
Karim, Y., & Khan, R. E. A. (2020). Political Economy of Fiscal Decentralization and Poverty  Mitigation  in  Pakistan. Review  of  Economics  and  Development  Studies , 6 (2), 339–350.
Kementerian  PPN/Bappenas.  (2016). DAK  dan  DID  Instrumen  Terbaik  Mempercepat Pembangunan Daerah . Kementerian PPN/Bappenas.
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/dak-dan-did-instrumen- terbaik-mempercepat-pembangunan-daerah/
Kurnia, A. S. (2017). Model Pengukuran Kinerja Dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH). Jurnal Bisnis Strategi .
Muhardinata, M., Erlina, E., & Rujiman, R. (2022). The Effect Of Transfer Funds And Regional Original Income (Pad) On Poverty Levels In Regencies/Cities Of North Sumatra Province. International Journal of Science, Technology & Management , 3 (4), 1219–1222. https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.566
Nursini,  N.,  &  Tawakkal.  (2019).  Poverty  Alleviation  In  The  Contexof  Fiscal Decentralization  In  Indonesia. Economics  and  Sociology , 12 (1),  270–285. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/16
Oates, W. E. (1993). The Role of Fiscal Decentralization in Econmic Growth. National Tax Journal , 146 (2). Rochana, S. H. (2009). Desentralisasi Fiskal, Teori dan Implementasi di Indonesia .
Sasana, H. (2019). Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth. Economics Development Analysis Journal , 8 (1), 108–119.
https://doi.org/10.15294/edaj.v8i1.29879
Shahzad, S., & Yasmin, B. (2016). Does Fiscal Decentralisation Matter For Poverty And Income  Inequality  in  Pakistan? Pakistan  Development  Review , 55 (4),  781–802. https://doi.org/10.30541/v55i4i-iipp.781-802
Sidik,  M.  (2001). Studi  Empiris  Desentralisasi  Fiskal:  Kebijakan  Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Di Era Otonomi Daerah .
Slavinskaitė,  N.  (2017).  Fiscal  Decentralization  And  Economic  Growth  In  Selected European Countries. Journal of Business Economics and Management , 18 (4), 745– 757. https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1292312
Song, J., Geng, L., Fahad, S., & Liu, L. (2022). Fiscal Decentralization And Economic Growth Revisited: An Empirical Analysis Of Poverty Governance. Environmental Science and Pollution Research , 29 (19), 28020–28030.
https://doi.org/10.1007/s11356-021-18470-7
Stungwa, S., & Mosikari, T. J. (2023). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A South African Perspective. Acta Universitatis Danubius , 19 (1), 95–110.
Syamsul.  (2020).  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Tingkat  Kemiskinan  Di  Indonesia.
Akuntabel , 17 (1), 140–147. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/7335
Tirtosuharto,  D.  (2022).  The  impact  of  fiscal  efficiency  on  poverty  reduction  in Indonesia:  institutional  factor  and  geographical  differences. Journal  of Geographical Systems , 24 (1), 67–93. https://doi.org/10.1007/s10109-021-00359-1
Von  Braun,  J.,  &  Grote,  U.  (2003).  Does  decentralization  serve  the  poor? Managing Fiscal Decentralization , 68–95. https://doi.org/10.4324/9780203219997
Wang, B., & Deng, W. (2023). Fiscal Decentralization and County Natural Poverty: A Multidimensional  Study  Based  on  a  BP  Neural  Network. Sustainability , 15 (18), 13567. https://doi.org/10.3390/su151813567
World Bank. (2002). Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. In Edisi Terjemahan. Jakarta: Badan Pusat Statistik .