## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4216/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital
Desy Bungdiana 1 , Arsin Lukman 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 5 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 Penerapan  pelayanan  masyarakat  melalui  teknologi  pada  ranah  kenotariatan  tak sepenuhnya diberlakukan dengan maksimal dalam Indonesia. Makna adanya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yakni cyber notary diberlakukan sebatas pada  wewenang  melaksanakan  sertifikasi  aktivitas  transaksi  diantara  notaris  serta penghadap, akan tetapi tak pada wewenang notaris pada ranah secara meluas. Dalam menaikkan kualitas pelayanan publik  melalui teknologi pada ranah kenotariatan yang efektif serta efisien, sehingga dibutuhkan keterkaitan terhadap peningkatan kualitasnya dalam Indonesia, yakni berkembangnya teknologi yang cukup pesat dalam masa digital sekarang.  Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  yakni  bagaimana  pengaturan  terkait cyber  notary dalam  Indonesia  pada  usaha  peningkatan  kualitas  era  digital  serta bagaimana efektivitas penerapan cyber notary di era digital dalam Indonesia. Penelitian hukum  ini  yakni  penelitian  hukum  normatif  yang  memakai  data  sekunder  melalui pendekatan  undang-undang  serta  pendekatan  komparasi  yang  kemudian  dilakukan analias dengan kualitatif. Pemakaian cyber notary harus disegerakan dalam Indonesia, karena bisa menjadikan terselenggaranya peningkatan kualitas era digital hingga good governance .  Dalam  mendapatkan  dasar  hukum  yang  kuat  berkaitan cyber  notary , sehingga Indonesia perlu melakukan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868  KUHPerdata,  serta  Pasal  5  ayat  (4)  huruf  b  Undang-Undang  Informasi  serta Transaksi Elektronik.
Keywords:
cyber notary , era digital,
peningkatan kualitas Info Artikel abstrak Article history: Received : 5 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 The application of public services through technology in the notary realm is not fully implemented to the maximum in Indonesia. The meaning of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 regarding Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding the Position of a Notary, namely cyber notary is applied to the authority to carry out certification of transaction activities between a Notary and an Appraiser, but not to the authority  of  a  Notary  on  a  broad  scale.  In  improving  the  quality  of  public  services through technology in the realm of notary that is effective and efficient, so that it takes a link to improving its quality in Indonesia, namely the development of technology which is quite rapid in the current digital era. The formulation of the problem in this research is  how  the  regulation related  to  cyber  notary  cyber notary  in  Indonesia  in  efforts  to improve the quality of the digital era and how the effectiveness of the implementation of cyber notary in the digital era in Indonesia. This legal research is a normative legal research  that  uses  secondary  data  through  a  legal  approach  and  a  comparative approach which is then carried out with qualitative analysis. The use of cyber notaries must be accelerated in Indonesia, because it can make the implementation of improving the  quality  of  the  digital  era  to  good  governance.  In  obtaining  a  strong  legal  basis regarding cyber notary, so that Indonesia needs to make changes to the Law on Notary Positions, Article 1868 of the Civil Code, and Article 5 paragraph (4) letter b of the Law on Information and Electronic Transactions.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Desy Bungdiana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email Coresspondent: desy.bungdiana@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Adanya penelitian oleh United Nations dengan e-Government Development Index (EGDI) tahun 2020 menampilkan yakni susunan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
maupun yang dikenal SPBE dalam Indonesia ada dalam ranking ke-88 dengan jumlah 193 negara melalui ranking Lower Middle Income ataupun pendapatan menengah ke bawah ( United Nations (Department  of  Economic  and  Social  Affairs),  E-Government  Survey  2020) .  Peringkat  itu  termasuk kriteria  akankah  digitalisasi  berbentuk  pelayanan  publik,  berkembangnya  infrastruktur,  serta cakapnya sumber daya manusia dalam Indonesia sudah diterapkan secara maksimal ataupun pada tahapan  berkembang  ( Igif  G.  Prihanto,  2013) .  Terdapat  sebagian  sebutan  yang  dipakai  pada penggambaran pemakaian teknologi dari tiap notaris pada pelaksanaan kewenangannya yakni e- notary ,  adapun  juga  yang  menyebut  melalui  sebutan cyber  notary ,  dalam  Indonesia  adanya sebutan yang biasanya dijelaskan memakai sebutan konsep cyber notary .
Indonesia yang saat ini ada pada era digitalisasi pun harus menghadapi sebuah teknologi yakni berkembang, informasi serta komunikasi perlu terdapat kesadaran yakni informasi itu bisa memiliki fungsi serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, serta kebudayaan. Adapun majunya  teknologi  informasi  serta  komunikasi  pun  adanya  dampak  keadaan  sosial  era  akan datang,  misalnya  sistem  pelayanan  medis,  layanan  pendidikan,  layanan  administrasi pemerintahan  serta  beragam  ranah  yang  lain  ( Mariam  Darus  Badrulzaman,  2003) .  Majunya teknologi informasi serta komunikasi pun nantinya memiliki pengaruh dalam wewenang notaris dalam waktu akan dating selaras berkembangnya masa yang cukup memadai. Notaris Indonesia hingga sekarang tetap memakai ketetapan hukum yang tak adanya perubahan pada penyusunan akta,  terlebih  terkait  perbuatan  menghadap,  pembacaan,  penandatanganan  maupun  pemakaian meterai. Pada era digital ini seluruh Batasan maupun hal yang bisa memicu batas bergeraknya informasi bisa ditinjau melalui makna serta sebuah fungsi. Notaris juga perlu menyiapkan dalam pemberian pelayanan selaras majunya teknologi informasi serta komunikasi. Sehingga perlunya disusun konsep notaris pada pelaksanaan jabatan selaras adanya peningkatan teknologi informasi maupun komunikasi pada ranah dunia.
Pada  hubungannya  melalui  digitalisasi,  selaku  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kesempurnaan,  adanya  tuntutan  dalam  membentuk  sebuah  pembaharuan  yakni  dalam  ranah pelayanan publik serta menerapkannya melalui adanya peningkatan Teknologi, Informasi, serta Komunikasi (TIK) (Irfan Setiawan, 2019) dalam melakukan efisiensi serta efektivitas keberjalanan pelayanan publik selaras adanya pertumbuhan manusia. Mengacu pada Hidayaningrat yakni maka pelayanan  publik  kemudian  dikutip  oleh  Suwondo  tahun  2001,  menjelaskan  terkait  pelayanan publik selaku sebuah pelayanan jasa diterapkan supaya menjadikan mudahnya akses masyarakat melalui fokus utama persyaratan keefisiensi, keefektivitasan, maupun adanya aspek hemat. Pada pelaksanaan  hal  yang  baru  maupun  berubahnya  sebuah  pelayanan  publik  supaya  adanya keefektifan beragam aspek, sehingga sangat memiliki hubungan dalam membentuk pembaharuan pada  aspek  yang  cukup  maju  melalui  hal  yang  pernah  diciptakan  yakni  peningkatan  kualitas layanan notaris.
Pelayanan  publik  pada  penerapannya  ada  dua  macam  pelayanan,  yakni  pelayanan pemerintah  serta  non-pemerintah.  Akan  tetapi  pada  macam  pelayanan  non-pemerintah  cukup berhubungan  melalui  terselenggaranya  pelayanan  publik  serta  aturan  undang-undang, dikarenakan kaewenangan serta tujuannya termuat pada undang-undang, yakni adanya pelayanan notaris ( Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, 2020) . Notaris termasuk pihak pejabat umum ataupun seseorang yang memiliki kewenangan dari undang-undang dalam menyusun akta otentik. Peraturan  perundang-undangan  yakni  adanya  kewenangan  serta  fungsi  notaris  termuat  pada Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  terkait  Jabatan  Notaris  (UUJN)  yang  mengharuskan penerapan penyusunan akta otentik supaya membentuk dilindunginya serta diberikannya hukum secara pasti (Lumbuan Tobing, 1983).
Pada penerapannya, pelayanan notaris  dalam Indonesia tetap memiliki sifat tradisional, yakni maknanya kegiatan diantara notaris serta penghadap dilaksanakan dengan bertatapan muka. Dalam  era  digitalisasi  sekarang,  selaku  generasi  yang  biasanya  memakai  perubahan  digital, sehingga  perlu  dalam  mengetahui teknologi  pada tiap individu.  Hal  itu  bisa  juga dipakai  pada berjalannya hukum yakni pelayanan notaris dengan teknologi infromasi ataupun disebut melalui cyber  notary (Edmon  Makarim,  2013).  Ungkapan cyber  notary mempunyai  makna  pemakaian
sebuah teknologi informasi terhadap notaris dalam melaksanakan penugasan kenotariatan, yakni pada  upaya  digitalisasi  dokumen,  penandatangan  akta  otentik  dengan  elektronik,  pemakaian telekonferensi  pada  berjalannya  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  perusahaan  (RUPS)  ( Respati Nadia Putri, 2017) .
Pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  terkait  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (UUJN) sudah dijelaskan terkait Cyber Notary pada Pasal 15 ayat (3) yakni menjelaskan adanya keberlakukan cyber notary sebatas pada wewenang sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, akan tetapi hal itu tak diterapkan pada  wewenang  notaris  dengan  keseluruhan  yakni  penyusunan  akta.  Hal  tersebutlah  yang dijadikan acuan pokok kajian terkait cyber notary dalam Indonesia belum diterapkan keseluruhan pada  keberlangsungan  hukum  terlebih  pelayanan  notaris,  disebabkan  tak  terdapat  pengaturan yang memadai yang menjelaskan terkait cyber notary dengan keseluruhan. Wewenang notaris dalam tiap negara yang memakai sistem hukum civil law , tidak sama terhadap notaris dalam tiap negara yang mengacu pada hukum common law . Notaris dalam negara yang  mengacu  pada  sistem  hukum civil  law ataupun  biasanya  dikenal  notaris  latin  termasuk profesi  yang  dilaksanakan  dari  ahli  hukum  (yuris)  yang  adanya  jabatan  seumur  hidup  maupun hingga  pada  waktu  pensiun,  notaris  latin  bisa  memberi  rekomendasi  pada  kliennya  pada disusunnya alat bukti secara tulis. Wewenang notaris dalam negara yang mengacu pada sistem common  law biasanya  sebatas  termasuk  didaftarkannya  sebuah  surat  semata,  yang  menurut notaris  dalam  Indonesia  yang  mengacu  pada  sistem  hukum civil  law termasuk waarmerking (pendaftaran  surat  dalam  bawah  tangan),  notaris  di  sistem  hukum common  law tak  memiliki peranan pada penyusunan serta penentuan makna kandungan surat ataupun akta.
Tiap notaris dalam negara yang mengacu sistem common law biasanya tak menerapkan pendidikan selaku ahli hukum (yuris) serta adanya jabatan pada kurun masa yang ditetapkan. Akta yang termasuk produk notaris latin memiliki kekuatan bukti formil, materiil serta dalam tindakan hukum  pun  memiliki  kekuatan  dalam  eksekutor.  Kekuatan  alat  bukti  tertulis  berbentuk  akta otentik  memiliki  kedudukan  paling  tinggi,  paling  kuat  serta  alat  bukti  sempurna  pada  sistem hukum civil law, hal ini menjadikan jabatan notaris pada sistem hukum civil law cukup krusial dikarenakan wewenang serta fungsi pada penyusunan akta otentik. Sehingga pemakaian makna cyber notary dalam sistem common law tak bisa memiliki dampak dalam kuatnya sebuah akta. Sementara notaris dalam Indonesia yang memakai sistem civil law menjelaskan terkait akta yang disusun dari serta didepan notaris yakni akta secar otentik ( Nurita, E., & Ayu, R. 2012 ) Makna  aturan  undang-undang  terkait  notaris  dalam  Indonesia  harus  dikaji  maupun digabungkan  melalui  peraturan  perundang-undangan  dalam  negara civil  law yang  lain, dikarenakan  negara  lain  sudah  menciptakan  kebijakan  memadari  daripada  Indonesia  pada pemakaian transaksi notaris yang  sudah memakai teknologi,  yakni Negara Belgia serta Negara Perancis  yang  sudah  melakukan  perubahan  KUHPerdata  dalam  memberikan  kekuatan penyusunan akta otentik dengan elektronik. Indonesia tak memakai berkembangnya digitalisasi dalam ranah kenotariatan dengan dasar elektronik, serta pihak pemerintah tak menerapkan hal itu. Sehingga  diharuskan  terdapat  kajian  tertentu  dalam  tiap  pihak  yang  ada  supaya  memahami efektivitas  pemakaian  pelayanan  notaris  dengan  elektronik.  Maka  cukup  krusial  dilaksanakan penelitian  ini  sebab  pada  pemakaian cyber  notary dalam  Indonesia  adanya  beragam  pro  serta kontra di masa digital masyarakat, serta penelitian ini nantinya mengkaji terkait terkait efektivitas serta  hubungan  pemakaian cyber  notary dalam  Indonesia  pada  usaha  digitalisasi  di  Indonesia yang cukup marak.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  yuridis  normatif,  yang  termasuk  penelitian hukum  pustaka  melalui  bahasan  studi  dokumen  serat  menelaah  dalam  literatur  maupun pemakaian  data  sekunder  yang  tersusun  atas  bahan  hukum  primer,  sekunder  serta  tersier. Penelitian  hukum  ini  memakai  pendekatan statute-approach serta comparative-approach yang kemudian  dilakukan  analisa  melalui  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  yakni
deskriptif analisis melalui penjelasan serta sebuah analisa persoalan dengan detail mengacu pada teori  hukum  yang  berhubungan.  Analisa  data  penelitian  dengan  kualitatif,  dimana  melakukan perbandingan maupun pemakaian aturan undang-undang yang ada, opini para sarjana (doktrin) maupun  teori  hukum  yang  lain.  Kesimpulan  penelitian  dengan  deduktif,  dimana  melakukan penarikan kesimpulan didahului melalui yang sifatnya umum pada yang sifatnya khusus.

## 3. HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia
Majunya  teknologi  menjadikan  kesempatan  yang  cukup  luas  terhadap  publik  pada keperluan berbagai aktivitas. Adanya peralihan era digitalisasi menciptakan sebuah pembaharuan pada  ranah  pelayanan  publik.  Digitalisasi  pelayanan  publik  termasuk  sebuah  acuan  pokok terhadap  sebuah  efisiensi  pelayanan  supaya  membentuk  pelayanan  melalui  teknologi  yang memfokuskan pada aspek keefisiensian, keefektivitasan, maupun sikap hemat ( R.A. Emma Nurita, 2012) .  Pelayanan  publik  pada  ranah  kenotariatan  biasanya  dilaksanakan  melalui  konvensional serta  tak  memakai  teknologi  informasi  dengan  semua  hal.  Sehingga  partisipasi  teknologi informasi pada ranah pelayanan publik bisa juga dipakai pada keberlangsungan hukum berbentuk pelayanan notaris memakai teknologi ataupun yang disebut cyber notary . Beragam keuntungan pada pemakaian cyber notary dalam Indonesia sudah menjadikan beragam berbagai aspek setuju serta penolakan dalam publik.
Kepentingan wewenang notaris melalui elektronik dijelaskan pada International Congress XXIV  oleh  latin  notaris  di tahun  2004  serta  dikaji  oleh  golongan  kerja  tema  kedua  maknanya keterbukaan  dalam  penggabungan  berkembangnya  serta  adanya  kesadaran  sebuah  hal  yakni penyusunan  akta  otentik  melalui  elektronik.  Hal  itu  dengan  tak  langsung  menjadikan  notaris dalam cepat menyesuaikan perubahan digital, dikarenakan adanya teknologi informasi memberi dampak mudahnya keperluan masyarakat. Partisipasi notaris juga perlu mengetahui pemakaian teknologi informasi pada diurusnya beragam produk hukum yang nantinya diciptakan. Beragam kenyataan yang ada jika wewenang notaris masih diterapkan konvensional, pelayanan nantinya memerlukan  periode  tak  singkat,  susah  maupun  sumber  daya  manusia  tak  menyelaraskan terhadap  pekerjaan  serta  peluang  kesempatan.  Dokumen  fisik  yakni  sertifikat  nantinya  bisa dirusak, dihilangkan serta bisa dilakukan pemalsuan. Wewenang notaris yang diterapkan melalui elektronik yakni memakai teknologi informasi diterapkan mengacu pada asas hati-hati, kepastian hukum,  kemanfaatan  hukum,  itikad  baik,  maupun  bebas  pada  pemilihan  teknologi  ( Qisthi Fauziyyah Sugianto, 2019).
Pengaturan hukum berhubungan terhadap jabatan notaris yang dipakai dalam Indonesia sampai  sekarang  termasuk  hasil  hukum  yang  tak  mengacu  pada  hukum  nasional  modern keseluruhannya. Hal itu ditegaskan pada uraian dalam UUJN bagian I umum yang menjelaskan terkait  beberapa  peraturan  yang  dijelaskan  pada  UUJN  tetap  mengacu  dalam  aturan  undang undang  masa  kolonial  Hindia  Belanda,  dimana  tak  dikenal  terkait  perubahan  digitalisasi  serta berkembangnya  teknologi  menjadikan  masyarakat  memahami  adanya  teknologi.  Kesungguhan aspek  pendorong  tak  harus  adanya  keraguan  terkait  teknologi  informasi  supaya  dipakai  pada pelayanan  notaris.  Keabsahan  sebuah  akta  elektronik  bisa  mempunyai  kekuatan  hukumnya hingga pada ranah pengadilan, misalnya digital signature, digitally ensured document , serta video conference pada penyusunan akta diantara notaris serta penghadap.
Digital signature dikaitakn  selaku  sebuah  tanda  tangan  maupun  dokumen  yang  sudah dikunci  serta  maknanya  tak  bisa  adanya  manipulasi.  Pada  dilakukan  tanda  tangan  elektronik, semua pihak yang ada memakai kunci yang sejenis pada pelaksanaan enkripsi serta dekripsi dalam sebuah dokumen, sehingga pihak ketiga maupun pihak yang lain dimana tak ada hubungannya pada  dokumen,  tak  bisa  melakukan  akses  serta  melaukan  manipulasi  dokumen  maupun  tanda tangan  itu.  Adanya  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  bunyinya  “yang  disebut  “kewenangan  lain  yang dijelaskan  pada  peraturan  perundang-undangan”,  yakni  wewenang  melakukan  sertifikasi transaksi yang dilaksanakan melalui elektronik ( cyber notary ), menyusun akta ikrar wakaf, serta hipotek  pesawat  terbang”.  Makna  pada  dasar  hukum  itu  bisa  terdapat  delegasi  maupun
kesepakatan penerapan wewenang notaris melalui elektronik. Indonesia pun sudah mempunyai digital signature yang bisa dilakukan pembuktian melalui digital certificate, dinamakan pelayanan PrivyID.
Pasal 1 angka 7 UUJN menguraikan terkait akta notaris disusun dari serta didepan notaris. Maka pada pasal ini bisa disimpulkan yakni pada penyusunan akta, perlu disusun dibuat didepan notaris serta semua pihak melalui bertatapan langsung. Hal itu menjadikan munsulnya persoalan pada masyarakat di penerapan cyber notary dalam Indonesia. Edmon Makarim dalam kajian rapat pleno Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjelaskan terkait hadirnya maupun penghadap diantara notaris serta penghadap yang dilaksanakan melalui elektronik serta video conference itu sejenis terhadap  hadirnya  melalui  fisik  yang  sering  diperdebatkan,  karena  bertemu  melalui  video conference pun dilaksanakan melalui live maupun melakukan tatap langsung melalui semua pihak yang  berhubungan  pada  penyusunan  akta  otentik,  yakni  penyusunan  akta  partij,  ataupun  akta relaas.  Beragam  kemanfaatan  bisa  didapatkan  melalui  pemakaian cyber  notary yakni  pada penerapan wewenang notaris bisa cukup cepat diselesaikan serta penghematan waktu, penerapan transaksi  yakni penyusunan akta ataupun perjanjian sebatas dokumen elektronik  namun semua pihak bisa melakukan transaksi bisnis, menghindari dikeluarkannya biaya dikarenakan tak adanya kendala transportasi  serta biaya bisa dihitung, maupun sesuatu krusial terkait pelayanan publik bisa diberi secara keefektifan serta keefisienan daripada melalui pelayanan tradisional.
Pada penyusunan akta melalui elektronik, nantinya bisa menghindarkan dikeluarkannya biaya.  Bertemunya  notaris  serta  penghadap  melalui  konferensi  video  elektronik,  notaris  serta penghadap  sebatas  melihat  komputer  dalam  tempat  mereka  dengan  tak  harus  melakukan pengeluaran biaya agar berpergian. Hal itu biasanya memiliki dampak keefisiensian waktu yang diperlukan,  melalui  sebuah  perubahan  digitalasasi,  seluruhnya  bisa  dimaksimalkan  serta menghemat waktu. Rangkaian penyusunan akta notaris dengan konvensional yakni akta jual beli biasanya  memerlukan  periode  satu  bulan  sampai  selesai  diurusnya  dokumen.  Akan  tetapi  jika diurusnya  dokumen  memakai  elektronik,  nantinya  cukup  efektif  serta  efisien,  dokumen  yang diperlukan  bisa  ditautkan  terhadap  website  asli  ataupun  database  kemudian  bisa  dilaksanakan proses selanjutnya. Cyber Notary bisa menjadikan beragam manfaat pada masyarakat,  terlebih pada pelayanan kenotariatan supaya mendapatkan keabsahan akta otentik.
Cyber  notary berhubungan  terhadap  digitalisasi  birokrasi  yang  termasuk  rangkaian berubahnya keadaan yang diinginkan supaya menyesuaikan keadaan birokrasi sekarang maupun acuan  dalam  keefektifan.  Website  resmi KEMENKO  PMK  RI  menyatakan  adanya  digitalisasi birokrasi  termasuk  langkah  pemerintah  dalam good  governance maupun  penyusunan  ataupun perubahan pokok berhubungan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang terkait adanya nilai  ketatalaksanaan,  lembaga,  serta  sumber  daya  manusia  aparatur.  Digitalisasi  birokrasi termasuk sebuah pendapat strategis dalam menyikapi revolusi industri 4.0 yang bisa dipakai dari organisasi  pemerintah.  Hal  itu  meliputi  tiga  nilai  pokok,  yakni  inovasi,  kolaborasi,  serta  hal krusial pemakaian teknologi informasi maupun komunikasi dikenal TIK (Watson, 2019).
Hubungan diantara cyber notary melalui digitalisasi birokrasi yakni cyber notary sudah melengkapi  semua  nilai  pokok  terdapat  pada  birokrasi,  dimana cyber  notary sejenis  yakni pembaharuan  diberikan  pada  cakupan  terbaik  supaya  memudahkan  pelayanan  publik  di  ranah notaris. Cyber notary dilaksanakan mengacu pada gabungan dalam pihak pemerintah serta Ikatan Notaris  Indonesia  (INI)  melalui  kehendak  pemakaian  teknologi  informasi  pada  penerapan kewenangan serta fungsi notaris misalnya pelaksanaan digitalisasi, autentikasi, serta keabsahan beragam berkas. Makna cyber notary memiliki fungsi dalam meraih pelayanan digitalisasi secara mendalam melalui tujuan pelaksanaan kebaharuan maupun terkait nilai tata laksana ranah notaris. Pada digitalisasi birokrasi terkait gabungan maupun koordinasi pemerintah (KEMEMKUMHAM) melalui notaris maupun pelaksanaan terlibatnya teknologi informasi pada penerapannya.  Konsep good  governance dalam  Indonesia  tak  terlepas  adanya  kesuksesan birokrasi, dikarenakan semua hal itu mempunyai keterikatan mendalam. Birokrasi serta pelayanan publik  yang  cukup  memadai,  bisa  memberikan  dampak  pembangunan  yang  memadai  juga. Keseimbangan diantara pemerintah serta notaris nantinya menciptakan sebuah kajian keefektifan,
sehingga  memperoleh  dorongan  dari  penduduk  ( R.  Siti  Zuhro,  2012) . Cyber  notary dalam Indonesia  harus  diteruskan  penerapannya,  dikarenakan  hal  itu  mengacu  dalam  keefisiensian, keefektivitasam,  serta  tanggapan,  maupun  pembantuan  terselenggaranya  pemerintah  yang  bisa memadai.
Pelaksanaan cyber  notary dihubungkan  melalui  sebuah  kepastian  hukum,  adanya pengaturan  yang  sifatnya  umum  menjadikan  seseorang  memahami  tindakan  yang  dibolehkan maupun  tak  dibolehkan.  Supaya  terbentuk  sebuah  fungsis  hukum,  adanya  kepastian  hukum, diharuskan  penerapan  sebuah  kajian cyber  notary yakni  ada  pada  UUJN,  supaya  notaris  bisa memahami akankah tindakan (kewenangan notaris pada cyber notary) itu bisa dijalankan serta hingga batasan apa notaris bisa menerapkannya, maupun pemahaman tiap batas penerapan cyber notary pada pencapaian penyusunan akta autentik. Keterangan itu terkait makna “ cyber notary ” yang  terdapat  dalam  keterangan  Pasal  15  Ayat  (3)  UUJN  yakni  sertifikasi  akta  pada  kajian wewenang notaris selaku pejabat umum.
Cyber Notary mempunyai tujuan pokok dimana pelaksanaan sertifikasi serta autentifikasi pada kajian elektronik. Sertifikasi mempunyai makna dimana notaris memiliki wewenang dalam melakukan  tindakan  selaku Certification  Authority ( trusted  third  party) maka  notaris  bisa menerbitkan  digital certificate pada  semua  pihak  yang  terkait.  Berbeda  terhadap  fungsi autentifikasi  yang  berhubungan  adanya  kajian  hukum  yang  perlu  diselesaikan  pada  penerapan transaksi  elektronik.  Behubungan  adanya  wewenang  lainnya  dimiliki  notaris  terkait  dalam melakukan  sertifikasi  kegiatan  yang  memakai cyber  notary ,  sehingga  hasil  print  out  dalam sertifikasi  itu  bisa  digolongkan  pada  berkas  elektronik.  Berkas  elektronik  itu  pun  perlu melengkapi  kajian  pada  pasal  1868  KUHPerdata  terkait  sebuah  akta  autentik.  Wujud  serta mekanime penyusunan akta notaris bisa disebut sah jika sudah melengkapi ketetapan yang ada pada  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2016.  Maka  bisa  ditarik  simpuan  terkait wewenang  notaris  dalam  melakukan  sertifikasi  transaksi  melalui  pemakaian cyber  notary mempunyai dampak yakni akta tersebut resmi selaku akta otentik.
Tanda tangan digital, memerlukan dua tahapan diantaranya ( Putri, C. C., dan Budiono, A. R. 2019) dibentuknya tanda tangan digital memakai sidik jari yang ada pada berkas serta kunci privat serta verifikasi tanda tangan digital yang termasuk sebuah rangkaian diceknya tanda tangan digital melalui referensii pada berkas asli serta kunci publik yang sudah disertakan, maka bisa ditetapkan akankah tanda tangan digital itu disusun dalam berkas yang sejenis yang memakai kunci privat. Jika  semua  rangkaian  itu  sudah  diselesaikan  sehingga  sebuah  tanda  tangan  digital  pun  bisa melengkapi nilai hukumnya misalnya dimuat pada tanda tangan dengan konvensional. Individu yang melakukan penanda tanganan digital dinilai mengetahui seluruh hal yang ada pada berkas elektronik terkait. Sehingga, tanda tangan digital memiliki sifat “ one signature document ” dimana jika muncul adanya pengubahan sedikit saja dalam tulisan yang dilakukan pengiriman nantinya tanda tangan digital itu pun bisa berubah serta menyebabkan tak valid kembali.

## Efektivitas Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Sistem Hukum di Indonesia pada Era Digital
Berkembangnya  zaman maupun  majunya  teknologi,  wewenang  notaris  pada  era  digital juga  mempunyai  kemungkinan  dalam  penyusunan  akta.  Bila  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  terkait  Perseroan  Terbatas  (kemudian  dikenal  “UUPT”)  yakni menjelaskan adanya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (kemudian dikenal “RUPS”) dengan  remote.  Organ  dalam  perseroan  terbatas  tersusun  atas  rapat  umum  pemegang  saham, direksi, serta dewan komisaris mempunyai tujuan, kewenangan, serta tanggung jawabnya, yakni sudah  dijelaskan  pada  pasal  1  butir  4,  5,  dan  6  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  (UUPT). Semua organ perseroan itu memiliki kuasa paling tinggi  dalam Rapat Umum Pemegang Sama yakni RUPS tak bisa terlepas dalam perseroan, dengan RUPS, mengacu pada M. Yahya Harahap, semua pemilik saham selaku yang memiliki PT melaksanakan pengawasan dalam pengurus yang dilaksanakan direksi pada harta maupun pengurus yakni yang melakukan pengelolaan perusahaan ( Musriansyah, Sihabudin, 2019 ).
Makna  normatif  dalam  RUPS  termuat  pada  pasal  1  angka  4  UUPT,  yang  bunyinya: “Organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tak ada pada direksi ataupun dewan komisaris pada  batasan  yang  ditetapan  pada  undang-undang  ini  serta  anggaran  dasar.”  Hasilnya  RUPS termasuk akta notaris berbentuk akta pejabat ( relaas acten ). Pada penerapan RUPS adanya media telekonferensi, termuat dalam pasal 77 ayat (1) yang bunyinya: “Selain penyelenggaraan RUPS yakni  ada  pada  Pasal  76,  RUPS  bisa  pula  dilaksanakan  dengan  media  telekonferensi,  video konferensi, ataupun sarana media elektronik yang lain yang memungkinkan seluruh peserta RUPS bisa melihat serta mendengar langsung maupun berperan pada rapat.”
Undang-undang  itu  dijalankan  sebuah  pengubahan  terhadap  ketetapan  yang  terkait terselenggaranya  RUPS  melalui  pemakaian  teknologi.  Sehingga,  terselenggaranya  RUPS  bisa dilaksanakan  dengan  media  elektronik  yakni  telekonferensi,  video  konferensi,  maupun  sarana media  elektronik  yang  lains.  Ketetapan  itu  bisa  dinilai  termasuk  sebuah  inovasi  hukum  yakni melakukan  pemanfaatan  majunya  teknologi  pada  penerapannya.  Tata  cara  penyusunan  akta RUPS dengan telekonferensi  yakni adanya prosedur penyusunan akta dalam hasil rapat umum pemegang  saham yang dilaksanakan melalui telekonferensi  tersusun dari penyusunan akta dari notaris, selanjutnya dibacakan melalui telekonferensi supaya semua pihak yang ada dalam RUPS bisa memahami isi akta. Sesudah semua pihak setuju terhadap isi akta, selanjutnya dilaksanakan tanda  tangan  akta  melalui  elektronik  memakai  digital  signature.  Pihak  yang  melakukan  tanda tangan  yakni  semua  pihak  peserta  RUPS,  semua  saksi,  serta  notaris.  Seluruhnya  dilaksanakan melalui  digitalisasi.  Sesudah  adanya  tanda  tangan,  nantinya  akta  RUPS  telah  sah  serta  terikat semua pihak selaku undang-undang.” ( Dewi, Amelia Sri Kusuma, 2015) Kesempatan terkait penerapan cyber notary , meskipun taat pada pandangan penyusunan akta,  adanya  peninjauan  pada  hal  tersimpannya  susunan  tatacara  notaris.  Kesempatan dilaksanakan  tersimpannya  protokol  notaris  pada  wujud  elektronik  bisa  dipakai  dalam pelaksanaan,  terkait  notaris  telah  melaksanakan  aplikasi  elektronik  selaras  terhadap  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014  terkait Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar  maupun  Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  serta  Perubahan  Data Perseroan  Terbatas,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  5  Tahun  2014  terkait Pengesahan  Badan  Hukum  Yayasan  serta  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terkait pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
Menyusun pengalihan tersimpannya data melalui elektronik sebatas bisa bertujuan selaku cadangan tak selaku salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang terikat. Sehingga, melalui normatif,  kesempatan  dalam  penyusunan  akta  hasil  rapat  umum  pemegang  saham  dari  UUPT serta  tersimpannya  protokol  notaris  pada  wujud  elektronik  sesungguhnya  sudah  dibuka  dalam pelaksanaan  penyusunan  akta  melalui  pemakaian  majunya  teknologi,  tetapi  masalahnya cyber notary ,  ada  pada  kewenangan  notaris  pada  penyusunan akta,  yakni  ada  pada  pasal  16  ayat  (1) huruf  m  yang  menjelaskan  terkait  notaris  memiliki  kewajiban  serupa.  Pasal  itu  lebih  lanjut ditetapkan pada keterangan yakni notaris perlu hadir dengan fisik serta melakukan tanda tangan akta dalam hadapan penghadap serta saksi.
Makna  “secara  fisik”  itu  yang  mengakibatkan cyber  notary maupun  penyusunan  akta melalui pemakaian teknologi. Menurut penulis diantara kewajiban serta wewenang notaris adanya ketidaksesuaian ( conflict of norm ). Penyusunan akta melalui maknanya diterapkan dengan remote serta  praktis,  selanjutnya  ada  keharusan  dalam  mendatangan  dengan  fisik.  Kewajiban  itu maknanya memudarkan makna esensial dalam konsep cyber notary . Jika notaris tak menerapkan kewajiban yakni ada pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, nantinya kekuatan pembuktian akta notaris itu bisa muncul selaku hanya akta bawah tangan. Hal itu selaras terhadap ketetapan Pasal 16 ayat (9)  yang  bunyinya:  “apabila  sebuah  syarat  yakni  dalam  ayat  (1)  huruf  m  serta  ayat  (7)  tak dipenuhi, akta yang bersangkutan sebatas memiliki ketetapan pembuktian selaku akta di bawah tangan.” Sehingga tak diterapkannya kewajiban notaris itu bisa menjadikan notaris bisa dikenakan hukuman perdata. Sanksi itu berbentuk melakukan ganti biaya, ganti rugi, sertas bunga termasuk
dampak yang nantinya dijalankan notaris terhadap tuntutan semua penghadap apabila akta yang terkait memiliki kekuatan pembuktian selaku akta bawah tangan.
Cyber Notary dalam Indonesia tetap dalam makna konseptual serta pengaturannya tidak dilepaskan adanya ketetapan Pasal 15 ayat (3) UUJN terkait notaris memiliki wewenang lain yang pada peraturan perundang-undangan, dijelasan wewenang pada peraturan perundang-undangan” yakni  wewenang  melakukan  sertifikasi  transaksi  yang  dilaksanakan  melalui  elektronik  ( cyber notary) .  Meskipun  majunya  teknologi  ( technological  advancement )  menjadikan  penerapan jabatan notaris melalui elektronik serta jarak jauh (online and remote), tetapi dalam Indonesia hal itu tak bisa diterapkan sekarang sebab kajian utama dasar UUJN dibangun mengacu pada prosedur konvensional  yakni paper-based  document serta  adanya  kedatangan  fisik  ( physical  presence). Pelaksanaan cyber  notary maupun E-notary bisa  diawali  adanya  perspektif  selaku  sebuah keperluan serta pelaksanaan digitalisasi melalui tahapan ke arah penerapan yang menyeluruh serta dipergunakan  pada  sebuah  perancangan  inovasi  strategis  dalam  aspek  pengaturan,  infrastuktur ataupun budaya supaya bisa dipergunakan secara efektif.
Pada rangkaian diselesaikannya sengketa selanjutnya terdapat alat bukti elektronik, yakni surat  elektronik  yang  terkait  terhadap  tanda  tangan  elektronik  serta  adanya  materai,  berkas perusahaan  yang  disimpan  pada  wujud  microfilm,  berkas  elektronik  serta  juga  saksi  yang dilaksanakan  melalui  jarak  jauh  adanya  pemakaian teleconference .  Tersimpannya  dokumen data/arsip selaku dokumen elektronik CCTV bisa ditambahkan alat penyimpanan yakni hard disk drive (HDD)  yang  termasuk  media  penyimpan  dokumen  data/arsip  melalui  elektronik  oleh gambar video yang direkam, melalui HDD dimasukkan pada DVR serta dihubungkan. Adanya pertumbuhan teknologi serta informasi mengakibatkan pula hubungan hukum yang dilaksanakan masyarakat  dengan  sarana  internet,  tak  bisa  terlepas  adanya  penambahan  berbagai  sengketa perdata yang muncul. Contohnya, sengketa perdata yang ada sebab transaksi yang dilaksanakan dengan internet, yakni e-commerce . Transaksi elektronik dimana dijelaskan pada undang-undang terkait  informasi  serta  transaksi  elektronik,  yakni  hubungan  hukum  yang  dilaksanakan  dengan computer, jaringan computer, taupun sarana elektronik yang lain. Penyusunan undang-undang itu terkait  transaksi  elektronik  yang  ada  melalui  kontrak  elektronik,  terikat  serta  mempunyai kekuatan hukum selaku sebuah perikatan.
Notaris yakni suatu profesi terhadap individu yang sudah memperoleh pendidikan hukum yang dilibatkan dari pemerintah dalam pelaksanaan kaitan hukum secara profesionalisme, terlebih selaku saksi penandatanganan sebuah berkas. Wujud profesi notaris tidak sama bergantung dalam sistematika hukum. Jabatan notaris itu tak adaya penempatan dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun  yudikatif.  Notaris  dikehendaki  mempunyai  kedudukan  tidak  memihak,  maka  jika dilakukan penempatan dalam sebuah adanya tiga badan negara itu sehingga notaris tak lagi bisa dinilai tak memihak. Melalui kedudukan tak memihak itu, notaris dikehendaki untuk melakukan pemberian  sosialisasi  hukum  terhadap  perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan  notaris  terhadap kemauan tiap klien. Perbuatan hukum bagi kliennya, notaris  pun tak bisa berpihak pada klien, sebab wewenang notaris yakni dalam pencegahan adanya permasalahan.
Cyber  notary dimaknai  dalam  mempermudah  maupun  mengkaji  penerapan  penugasan serta  wewenang  notaris  pada  penyusunan  akta  otentik  terkait  seluruh  tindakan  maupun kesepakatan maupun ketetapan yang diperlukan UU maupun apa yang diinginkan semua pihak yang memiliki keperluan dalam menyatakan pada akta otentik. Lingkup notaris termasuk ranah yang  fenomenal  terhadap  semua  kelengkapan  serta  aktivitas  yang  ada  sehari-hari  dari  notaris, melalui  beragam  kegiatan  hingga  pemberian  pelayanan  yang  terbaik  terhadap  semua  klien. Jabatan notaris ada mengacu pada adanya aturan hukum melalui tujuan dalam pembantuan serta pelayanan masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik terkait kondisi, kegiatan, maupun tindakan hukum. Notaris selaku pejabat umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris memiliki wewenang yang krusial pada keabsahan transaksi.
Pada perubahan adanya penggabungan prinsip perlindungan melalui detail, perubahan itu dibutuhkan terkait persoalan yang muncul dalam cyber notary , yakni terdapat kaburnya norma
hukum dalam hukum yang ada sekarang serta kenotariatan maupun jabatan notaris. Permasalahan hukum  itu  berhubungan  terhadap  kewenangan  maupun  kewajiban  jabatan  notaris  serta  semua pihak  serta  kaitannya  terhadap  dokumen  arsip  melalui  elektronik  yang  termasuk  akta  otentik dijadikan  sebagian  dalam  alat  bukti  selaku  alat  pembuktian,  maupun  mekanisme  pada  tanda tangan akta serta hal lainnya. Sehingga dalam era digitalisasi informasi yang ada dengan jaringan internet maka sebenarnya dalam hukum bisa adanya kesesuaian dengan perkembangannya, maka bisa  menjadikan  nilai  keadilan,  kepastian  hukum  terhadap  masyrakat.  Dalam  mendorong pekerjaan notaris bersifat konfensional menuju modern harus didorong melalui struktur hukum yang bisa melakukan jaminan perlindungan serta kepastian hukum.
Pandangan hukum pada dilaksanakannya Cyber Notary dalam masa depan nantinya bisa menciptakan  sebuah  sarana  pada  pendorongan  kegiatan  aktivitas  notaris.  Aktivitas  yang dilakukan  pada  era  digitalisasi  termasuk  aktivitas  yang  bisa  diterapkan  melalui  sistem konvensional  hingga  seorang  notaris  sekarang  adanya  penggabungan  sistem  komputerisasi personal hingga sistem jaringan yang internet dalam pelaksanaan notaris serta para pihak melalui alat bukti tertulis yang sifatnya otentik terkait kondisi, kegiatan, maupun tindakan hukum. Konsep cyber notary termasuk konsep dalam era digitalisasi selaras terhadap berkembangnya teknologi yakni  membutuhkan  kebaharuan  hukum, misalnya adanya  opini  Roscoe  Pound,  selaku  sebuah alat pembaharuan masyarakat pada sebuah buku An Introduction to the Philosophy of Law (1954) (Salim.  HS,  2010).  Dalam  mendapatkan  dasar  hukum  yang  memadai  adanya cyber  notary , Indonesia  perlu  melakukan  perubahan  terkait  pengaturannya,  yakni  undang-undang  jabatan notaris, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang- Undang Informasi serta Transaksi Elektronik. Melalui perubahan dalam berbagai pengaturan itu, adanya  pelaksanaan cyber  notary dalam  Indonesia  bisa  menjamin  serta  mengedepankan  asas kepastian, kemanfaatan, serta ketertiban hukum, maupun mempunyai dasar hukum yang memadai terkait cyber notary.

## 4. KESIMPULAN
Penerapan cyber notary mempunyai beragam manfaat, diantaranya penerapannya menjadi cukup  efektif  serta  efisien  daripada  adanya  cara  konvensional,  yakni  dalam  ranah  penugasan, waktu  serta  biaya.  Indonesia  pun  sudah  mempunyai  digital signature terpercaya,  dimana dokumen akta elektronik tak harus dicemaskan keamanan serta keabsahannya. Hubungan cyber notary terhadap  nilai  pokok  digitalisasi  birokrasi  (inovasi,  kolaborasi,  serta  pemakaian  TIK) termasuk  sebuah  pendorong  penerapan  digitalisasi cyber  notary dalam  Indonesia,  dikarenakan bisa  menyebabkan  terselenggaranya  pemerintah  yang  meraih good  governance .  Makna  notaris dalam  penerapan cyber  notary menjadikan  notaris  pada  pelaksanaan  tugas  maupun kewenangannya dengan mengacu pada teknologi informasi terlebih pada penyusunan akta. Pada makna ini, adanya kehadiran dengan fisik maupun langsung terkait tak dibutuhkan.
Penerapannya bisa memakai sarana pandang dengar, dengan tak ada batasan kota ataupun provinsi hingga tak ada batasan wilayah negara ( borderless ). Melalui konsep ini, tak dibutuhkan menghadap  langsung  melalui  mendatangi  menuju  kantor  notaris.  Pada  perkembangan kelanjutannya data diri penghadap tak dibutuhkan secara fisik, namun sebatas melalui unduhan. Sehingga sejenis dokumen yang dibutuhkan pada penyusunan akta sebatas diunduh notaris dari sebuah lembaga. Dalam sisi lain dalam para penghadap, saksi serta notaris memakai tanda tangan, meterai serta stempel dengan digital. Hingga diperlukan adanya sidik jari digital. Hal itu termasuk penggambaran ideal dalam konsep cyber notary . Pada konsep ini, tak sebatas tanda tangan yang perlu  dilaksanakan  melalui  elektronik,  namun  dokumen  pada  penyusunan  akta.  Dalam mendapatkan  dasar  hukum  yang  memadai  adanya cyber  notary ,  Indonesia  perlu  melakukan perubahan beragam pengaturan, yakni undang-undang jabatan notaris, Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik untuk menunjang digitalisasi pelayanan terbaik.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Agung  Fajar  Matra.  2012.  Penerapan  Cyber  Notary  di  Indonesia  Ditinjau  dari  Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Depok.
Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2015. “Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik” (online), Arena Hukum, Vol 8, No 1.
Edmon Makarim. 2013. Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentag Cyber Notary atau Electronic Notary. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
Herianto Sinaga. 2015. “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya”, Jurnal Premise Law, Vol. 6.
Igif G. Prihanto. 2013. “Studi Komparasi Pengembangan e‐Government Negara‐Negara Anggota Perserikatan  Bangsa  Bangsa  untuk  Mendukung  Pengembangan  e‐Government  di Indonesia”, Jurnal IPTEK‐KOM, Vol. 15 No. 2, Desember 2013.
Irfan Setiawan. 2019. “Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menghadapi Era  Revolusi  Industri  4.0  Di  Kota  Pontianak”,  Jurnal  Teknologi  dan  Komunikasi Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Oktober 2019.
Kadek  Setiadewi  dan  I  Made  Hendra  Wijaya.  2020.  “Legalitas  Akta  Notaris  Berbasis  Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Februari 2020, hlm. 127.
Lumbuan Tobing. 1983. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Mariam  Darus  Badrulzaman.  2001.  Mendambakan  Kelahiran  Hukum  Saiber  (Cyber  Law)  di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Pidato Purna Bhakti, Medan.
Musriansyah,  Sihabudin.  2017.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham  Dalam Penjualan  Aset  Perseroan  Berdasarkan  Pasal  102  Ayat  (4)  UU  Nomor  40  Th.2007 Tentang Perseroan Terbatas”. JIPPK. Vol. 2, No, 2.
Nurita, E., & Ayu, R. 2012. Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran. Jakarta: Refika Aditama
Putri, C. C., & Budiono, A. R. 2019. Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(1), 29–36.
Qisthi  Fauziyyah  Sugianto.  2019.  “Peluang  dan  Tantangan  Calon  Notaris  Dalam  Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital”, Jurnal Notarius, Vol. 12 No. 2, 2019.
R. Siti Zuhro. 2010. “Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia”, Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Vol. 7 No. 1, 2010.
R.A. Emma Nurita. 2012. Cyber Notary; Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Bandung: Refika Aditama
Respati  Nadia  Putri.  2017.  “Konsep  Cyber  Notary  Dalam  Perubahan  Undang-Undang  Jabatan Notaris  Sebagai  Hasil  Program  Legislasi  Nasional”,  Tesis  Magister,  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
Rizky  Hersya  Pratama,  Abdul  Hakim,  Muhammad  Shobaruddin.  2019.  “Pelayanan  Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3 No. 12.
Salim. HS. 2010. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. United Nations (Department of Economic and Social Affairs). E-Government Survey 2020. New York: United Nations.
Waston.  2019.  “Strategi  Menang  Dalam  Revolusi  Industri  4.0  (Perspektif  Filsafat  Thomas Kuhn)”, The 10th University Research Colloqium 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong.