## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 6, No. 1, Juni 2024, pp 27-37 p-ISSN: 2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2434

## Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender
Aulia Mutia Zain 1 , Hanuring Ayu Ardhani Putri 2 , Yulian Dwi Nurwanti 3 123 Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia
1 Email: auliamutiazain@gmail.com
Artikel info

## Artikel history:
Received; 17-03-2024 Revised: 26-03-2024 Accepted: 25-04-2024 Published: 08-05-2024
Keywords: Different Treatment; Sexual Violence; Gender Equality.
Kata Kunci: Perbedaan Perlakuan; Kekerasan Seksual; Kesetaraan Gender.
Abstract. This  study  aims  to  explain  the  forms  of  gender-based differences  in  treatment  of  victims  of  sexual  violence  from  the perspective of gender equality. Using normative research method by examining secondary data through literature studies and document studies  with  a  gender  equality  theory  approach.  The  result  is  the forms of gender-based differences in treatment of victims of sexual violence  are  shown  by  law  enforcement,  legal  instruments,  social institutions, and society. In terms of gender equality, male victims do not have complete access like female victims. For female victims, the knowledge of the community and law enforcement is not yet gender sensitive,  full  of  impartiality  towards  women  because  of  unequal gender relations. Cooperation from various parties is needed to create the  atmosphere  for  handling  sexual  violence  cases  that  is  gender responsive to victims of sexual violence.
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  bentuk-bentuk perbedaan  perlakuan  berbasis  gender  terhadap  korban  kekerasan seksual  pada  perspektif  kesetaraan  gender.  Memakai  metode  riset normatif di mana meneliti data sekunder lewat studi kepustakaan dan studi dokumen dengan pendekatan teori kesetaraan gender. Hasilnya yaitu bentuk-bentuk perbedaan perlakuan berbasis gender terhadap korban  kekerasan  seksual  diperlihatkan  oleh  penegak  hukum, perangkat  hukum,  lembaga  sosial,  hingga  masyarakat.  Dari perspektif  kesetaraan  gender,  korban  laki-laki  belum  mempunyai akses  lengkap  sebagaimana  korban  perempuan.  Bagi  korban perempuan,  pengetahuan  masyarakat  ataupun  penegak  hukum belum sensitif gender, sarat ketidakberpihakan terhadap perempuan karena adanya ketimpangan relasi gender. Dibutuhkan sinergi dari berbagai  pihak  untuk  mewujudkan  atmosfir  penanganan  perkara kekerasan seksual yang responsif gender terhadap korban kekerasan seksual.
Coresponden author: Jalan Agus Salim No.10, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah Email: auliamutiazain@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  kasus  kekerasan  seksual  menyita  atensi  masyarakat  Indonesia  karena  bisa  terjadi kapanpun, di manapun, oleh, dan menyasar terhadap siapapun. Definisi kekerasan seksual oleh World Health Organization apabila diterjemahkan ialah semua perilaku seksual, permulaan untuk melakukan  perilaku  seksual,  komentar  atau  perilaku  tidak  diinginkan  lain  yang  menyerang seksualitas melalui pemaksaan, dilakukan siapa saja tanpa mempedulikan hubungan yang dimiliki dengan korban. (Tantri, 2021 ) Definisi lain mengenai kekerasan seksual juga secara spefisik dan jelas dipaparkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI sebagai setiap tindakan merendahkan, penghinaan, penyerangan dan/atau perbuatan lain yang menyasar tubuh berkaitan dengan gairah perkelaminan, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi dengan pemaksaan dan  tidak  sesuai  dengan  keinginan  seseorang,  dan/atau  perbuatan  lain  yang  menyebabkan ketidakmampuan seseorang secara bebas untuk berkompromi, karena hubungan kuasa dan gender yang tidak seimbang dan/atau penyebab lain yang menyebabkan atau bisa menyebabkan dampak kerugian fisik, seksual, mental, ekonomi, sosial kebudayaan, dan/atau politik. (FHUI, 2018 )
Tindakan-tindakan  kekerasan  seksual  itu  memberikan  dampak  kerugian,  terhadap  fisik,  psikis, ataupun kehidupan sosial korban kekerasan seksual. Korban lama kelamaan akan menyalahkan situasi yang terjadi dan menolak masa lalunya karena dampak kekerasan seksual biasanya dialami dalam jangka waktu yang panjang. (Muhid, Fauziyah, Khariroh, & Andiarna, 2019) Trauma berkepanjangan itu seringkali membuat korban kekerasan seksual merasa terjebak dan kesulitan melaporkan  kasus  kekerasan  seksual  yang  dialaminya,  sehingga  masyarakat  menganggap kekerasan seksual sebagai fenomena gunung es di mana di luar data yang tercatat, di bawahnya terdapat  lebih  banyak  kasus  kekerasan  seksual  yang  tidak  tercatat  dan  diperkarakan  ke  pihak berwenang. ( Paradiaz & Soponyono, 2022)
Kasus kekerasan seksual seringkali identik dengan perempuan selaku korban, sedangkan laki-laki ialah pelaku. Temuan yang dirilis International NGO Forum on Indonesia Development yang bekerja sama dengan Indonesian Judicial Research Society di tahun 2020 memperlihatkan persentase korban kekerasan seksual apabila dilihat dari gendernya sebanyak 66,7% korban kekerasan seksual ialah perempuan,  sementara  33,3%  ialah  laki-laki. (INFID,  2020) Temuan  itu  mengindikasikan  jika kekerasan seksual dapat menyasar laki-laki, meski mayoritas sasaran itu ialah perempuan. Laki- laki  berpeluang  jadi  korban  kekerasan  seksual  dalam  bermacam  bentuk  sekaligus  ragam konteks. (Ridho, Riza, Hakim, & Khasanah, 2022)
Pada  kasus  kekerasan  seksual  pada  laki-laki  ataupun  perempuan,  perbedaan  cara  pandang masyarakat  terhadap  gender  dinilai  mempengaruhi  respon  yang  diberikan  terhadap  korban kekerasan seksual. Gender ialah konstruksi sosial kebudayaan yang dikenakan masyarakat kepada laki-laki  dan  perempuan. (Gultom,  2021) Budaya  patriarki  yang  kental  mempertontonkan ketimpangan, subordinatif, dan asimetris kepada perempuan melalui marjinalisasi yang membuat perempuan  kehilangan  otonomi  atas  dirinya.  Perempuan  selaku  korban  kekerasan  seksual seringkali berakhir dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual karena anggapan perempuan ialah sosok yang lemah dan posisinya ada di bawah laki-laki sehingga tidak berdaya untuk membela diri. Di lain pihak, budaya patriarki yang kental dengan persepsi masyarakat terhadap laki-laki sebagai  gender  yang  maskulin,  kuat  dan  dominan,  sehingga  viktimisasi  laki-laki  selaku  korban kekerasan seksual dinilai mustahil dimana berakibat banyaknya perkara kekerasan seksual pada laki-laki tidak serius ditangani.
Stigma-stigma yang membeda-bedakan  respon  terhadap  kasus kekerasan  seksual  seperti  di  atas ialah bentuk diskriminasi berbasis gender yang berakibat pada ketidaksetaraan untuk memperoleh akses  dalam  kesempatan  yang  sama,  sumber  daya,  dan  pemenuhan  hak-hak  fundamental, sehingga membuat  penanganan  kasus kekerasan  seksual  menjadi rumit, yang membuat  korban tidak memiliki rasa aman dan tidak berdaya, padahal secara formal melalui Pasal 27 UUD 1945, terjamin  jika  seluruh  warga  negara  mempunyai  hak  yang  setara  di  muka  hukum.  Dibutuhkan pengaturan hukum yang mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender dalam sistem hukum. Widanti
Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis … (Aulia, et all ) | 29 mengemukakan jika pelaksanaan keadilan dan keserasian gender masih ada yang belum didukung dalam  struktur  hukum  pada  masyarakat  saat  ini.( Widianti,  2022 )  Selain  itu,  lemahnya  proses pemantauan  dan  evaluasi  penegak  hukum  dalam  menangani  kasus  berbasis  gender,  ditambah rendahnya  kesadaran  masyarakat  mengenai  hak  dan  kewajiban  hukum  menandai  perwujudan kesetaraan  gender  kurang  didukung  dalam  budaya  hukum  masyarakat,  keterbatasan  akses pemberitahuan  dan  sumber  daya  hukum,  tidak  optimalnya  keterlibatan  media  untuk mensosialiasikan  aturan  hukum,  serta  pengawasan  dan  diseminasi  hukum  yang  minim  oleh organisasi masyarakat.
Analisis  masalah  pada  penelitian  ini  terkait  dengan  teori  kesetaraan  gender  yang  menjadi  isu mendasar bagi terwujudkan keadilan gender. Kesetaraan gender dalam Lampiran Inpres No. 9 Tahun  2000  terkait  Pengarusutamaan  Gender  Dalam  Pembangunan  Nasional  yaitu  kesetaraan kondisi teruntuk laki-laki dan perempuan agar bisa mengakses peluang sekaligus haknya selaku manusia, jadi bisa turut serta dalam aktivitas ekonomi, politik, sosial kebudayaan, pertahanan serta keamanan nasional, dan kesetaraan agar hasil pembangunan itu dapat dinikmati bersama.
Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami masalah perbedaan perlakuan berbasis  gender  yang  dialami  oleh  korban  kekerasan  seksual.  Dengan  menggunakan  teori kesetaraan  gender,  penelitian  ini  menggali  rumusan  masalah  itu  secara  spesfik  melalui  empat parameter  kesetaraan  gender,  yaitu  akses,  partisipasi,  manfaat,  dan  kontrol. (Muafiah,  Riska Puspita, & Damayanti, 2020)
Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual telah ada diberbagai jurnal penelitian, namun  sejauh  penulis  kumpulkan  belum  ditemukan  penelitian  yang  membahas  sekaligus mengenai  permasalahan  perbedaan  perlakuan  yang didapatkan  laki-laki  dan  perempuan  selaku korban kekerasan seksual. Fokus pembahasan mengenai perbedaan perlakuan itu akan dibedah dengan perspektif kesetaraan gender.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  memaparkan  pandangan  teori  kesetaraan  gender  sekaligus menganalisis  masalah  perbedaan  perlakuan  yang  didasarkan  pada  perbedaan  gender  korban kekerasan seksual dari sudut pandang kesetaraan gender. Diharapkan riset ini akan berkontribusi untuk  memberi  pemahaman  mengenai  permasalahan  perbedaan  perlakuan  berbasis  gender terhadap  korban  kekerasan  seksual  dan  merumuskan  rekomendasi  guna  penanganan  kasus kekerasan seksual yang setara tanpa diskriminasi gender.

## METODE
Metode  penelitian  untuk  menganalisis  perbedaan  perlakuan  berbasis  gender  dalam  perspektif kesetaraan  gender  ini  yakni  metode  penelitian  normatif  yang  dilaksanakan  lewat  penelitian terhadap produk kepustakaan atau data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier  didapatkan  lewat  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  untuk mengumpulkan buku, jurnal, skripsi, disertasi, kamus hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya, sedangkan studi dokumen untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan  dokumen  lainnya .(Muhaimin,  2020) Data-data  itu  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif melalui  penggambaran  dan  penginterpretasian  data  yang  ada  untuk  mendapatkan  gambaran umum  dan  menyeluruh  mengenai  situasi  sebenarnya  lewat  tahap  konseptualisasi,  kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Interpretasi data itu mendeskripsikan data dengan kalimat yang baik dan benar agar mudah untuk membacanya dan memberi makna. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian  normatif  digunakan  untuk  memecah  isu  hukum  yang  diteliti .(Solikin,  2021) Dalam penelitian  yang  bersifat  deskriptif  komparatif  ini,  pada  hasil  penelitan  akan  dideskripsikan bagaimana permasalahan perbedaan perlakuan yang diterima korban kekerasan seksual apabila korbannya laki-laki atau perempuan dengan menggunakan pendekatan teori kesetaraan gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kesetaraan Gender
Pembahasan  mengenai  kesetaraan  gender  tidak  lepas  dari  pengaruh  konsep  gender  di  mana kesetaraan  gender  ialah  kesamaan  teruntuk  laki-laki  dan  perempuan,  hak,  peluang,  perlakuan, tanggung  jawab,  serta  penilaian  di  mana  semuanya  setara  teruntuk  laki-laki  dan  perempuan. (Hakiemah  &  ’Afifah,  2022)  Gender  ialah  konstruksi  sosial  kebudayaan  yang  dikenakan masyarakat  kepada  laki-laki  dan  perempuan. (Gultom,  2021) Gender  ialah  konstruksi  sosial mengenai  perbedaan  perbuatan  laki-laki  dan  perempuan,  yaitu  perbedaan  itu  bukanlah  aturan Tuhan  melainkan  ciptaan  manusia  lewat  peristiwa  sosial  budaya  yang  panjang.(Suharjuddin, 2020)  Peristiwa  sosial  budaya  yang  panjang  itu  membuat  terbaginya  peran,  tugas,  serta responsibilitas  di  antara  laki-laki  dan  perempuan  selaku  suatu  adat  atau  warisan  kebiasaan  di masyarakat. (Jepara, 2020)
Definisi kesetaraan  gender  dapat  ditemukan  dalam  Lampiran Inpres  No.  9 Tahun  2000  terkait Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yaitu kesetaraan kondisi teruntuk laki- laki dan perempuan agar dapat mengakses kesempatan sekaligus haknya selaku manusia, jadi bisa turut  serta  dalam  aktivitas  ekonomi,  politik,  sosial  kebudayaan,  pertahanan  serta  keamanan nasional, dan kesetaraan agar hasil pembangunan itu dapat dinikmati bersama. Kesetaraan gender terwujud dengan dihapusnya diskriminasi atau ketidakadilan gender terhadap laki-laki ataupun perempuan.
Diskriminasi  berbasis  gender  merujuk  pada  ketidakadilan  perlakuan  atau  penolakan  yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang.( Pahlevi & Rahim, 2023) Terdapat keterlibatan dengan membatasi,  memisahkan  atau  mengabaikan  individu  didasarkan  pada  stereotipe  gender  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Diskriminasi  atau  ketidakadilan  gender  terjadi  karena  adanya kesenjangan  dan  ketimpangan  struktur  sosial  dan  sistem  yang  korbannya  bisa  siapa  saja. Ketidakadilan gender terwujud dalam bermacam-macam bentuk, yaitu: (Suharjuddin, 2020)
1. Marginalisasi  atau  peminggiran  ialah  upaya  pemiskinan  berupa  sikap  atau  tindakan masyarakat  atau  peraturan  negara  yang  menyebabkan  penyisihan  atau  pemiskinan  bagi perempuan atau laki-laki. Marginalisasi antara lain disebabkan oleh penggusuran ataupun eksploitasi.
2. Subordinasi  atau  penomorduaan  ialah  anggapan  jika  jenis  kelamin  tertentu  lebih berpengaruh daripada jenis kelamin lainnya. Contoh subordinasi ialah anggapan perempuan tidak dapat menjadi pemimpin karena perempuan itu emosional atau irasional.
3. S tereotype yakni  pemberian  label  dan  stigma  negatif  untuk  kelompok  atau  jenis  kelamin tertentu, sehingga menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan. Keberadaan stereotype ini dalam  masyarakat  menyebabkan  pihak  yang  dituju  mengalami  kesulitan,  keterbatasan pemiskinan, dan kerugian.
4. Kekerasan ( violence ) yaitu penyerangan atau invasi terhadap jenis kelamin tertentu dengan menyasar fisik atau mental psikologis seseorang, biasanya pada perempuan karena adanya ketimpangan  gender.  Contohnya  kekerasan  fisik  seperti  penganiayaan  atau  kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan, dan lain-lain.
5. Beban ganda ( double burden ) yakni perlakuan diskriminatif dan tidak adil gender di mana pembagian  kegiatan  dibebankan  lebih  besar  jumlahnya  terhadap  jenis  kelamin  tertentu. Contohnya  anggapan  perempuan  sebagai  pengurus  rumah  tangga  membuat  perempuan lebih banyak mengemban beban kerja domestik dibandingkan laki-laki.
Kesetaraan  gender  dapat  diupayakan  lewat  proses  pembahasan,  pembuatan,  implementasi, pengawasan,  dan  penilaian  terhadap  peraturan  dan  program  pembangunan  nasional  yang dilaksanakan dengan melibatkan pengalaman, harapan, kebutuhan, dan persoalan perempuan dan laki-laki.  Dalam  mengukur  terlaksana  atau  tidaknya  kesetaraan  gender,  dapat  diukur  dengan
Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis … (Aulia, et all ) | 31 empat indikator yang menjadi prinsip kesetaraan gender. Prinsip-prinsip itu berkaitan antar satu sama lain, tidak terpisahkan, dan harus dipenuhi dalam rangka terciptanya kesetaraan gender.
Empat  indikator  kesetaraan  gender, (Muafiah  et  al.,  2020 )  yakni  pertama akses.  Akses  meliputi kesempatan  untuk  mendapatkan  sumber  daya  yang  ada.  Laki-laki  dan  perempuan  berhak  atas kesamaam  akses  pada  sumber-sumber  daya  pembangunan.  Akses  informasi  membantu mendapatkan pemahaman dan pengetahuan serta cara mengatasi permasalahan yang terjadi serta untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Kedua,  partisipasi.  Partisipasi  yakni  keikutsertaan  dalam kegiatan  dan  atau  pengambilan  keputusan.  Partisipasi  aktif  dalam  program-program pembangunan  dengan  memberi  kesempatan  yang  sama  untuk  memecahkan  masalah  dan mengambil keputusan. Indikator ketiga, manfaat. Manfaat meliputi hal-hal yang dapat digunakan secara optimal. Laki-laki ataupun perempuan berhak menggunakan manfaat pembangunan setelah terpenuhinya  hak  juga  keharusan.  Terakhir,  kontrol.  Kontrol  ialah  kuasa  atau  kekuatan  untuk pengambilan keputusan. Adanya wewenang untuk pengambilan kesimpulan atas pemakaian hasil sumber daya. Faktor ini memerlukan keterlibatan institusi, masyarakat, serta peraturan tertulis.

## B. Perbedaan  Perlakuan  Berbasis  Gender  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  Perspektif Kesetaraan Gender
Dalam  praktiknya,  kasus  kekerasan  seksual  tergolong  dalam  kekerasan  berbasis  gender  yang menjadi  contoh  diskrimnasi  atau  ketidakadilan  berbasis  gender  dalam  kehidupan  sehari-hari. Kekerasan seksual ialah tindak pidana yang di dalamnya terdapat tindak seksualitas.( Khoirunnisa, Dayat,  &  Febriantin,  2022) Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia  FHUI  memaparkan kekerasan  seksual  sebagai  setiap  tindakan  merendahkan,  penghinaan,  penyerangan  dan/atau perbuatan lain yang menyasar tubuh berkaitan dengan gairah perkelaminan, keinginan seksual, dan/atau  fungsi  reproduksi  dengan  pemaksaan  dan  tidak  sesuai  dengan  keinginan  seseorang, dan/atau  perbuatan  lain  yang  menyebabkan  ketidakmampuan  seseorang  secara  bebas  untuk berkompromi, karena hubungan kuasa dan gender yang tidak seimbang dan/atau penyebab lain yang  menyebabkan  atau  bisa  menyebabkan  dampak  kerugian  fisik,  seksual,  mental,  ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. (FHUI, 2018)
Penjelasan  Umum  UU  No.  12  Tahun  2022  terkait  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (lalu dinamakan UU TPKS) menganggap kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia, kejahatan merusak kehormatan seseorang, serta wujud diskriminasi yang wajib dihilangkan. Macam-macam kekerasan seksual dirumuskan pada Pasal 4 UU TPKS yang terdiri dari pelecehan, pencabulan, perkosaan, memaksa sterilisasi, memaksa kontrasepsi, memaksa perkawinan, penyiksaan seksual, memperbudak seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual secara elektronik, kekerasan seksual pada  rumah  tangga,  persetubuhan  kepada  anak,  perbuatan  kesusilaan  dimana  tidak  disetujui korban, pornografi dengan keterlibatan anak atau yang memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pencucian uang di mana awalnya ialah tindak pidana kekerasan seksual, serta tindak pidana lain di  mana  masuk  tindakan  pidana  kekerasan  seksual  seperti  yang  termuat  di  aturan  perundang- undangan.
Kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia  terbukti  menyasar  kepada  siapa  saja  tanpa  melihat gendernya. Publikasi temuan dari International NGO Forum on Indonesia Development yang bekerja sama dengan Indonesian Judicial Research Society di tahun 2020 memperlihatkan persentase korban kekerasan seksual apabila dilihat dari gendernya sebanyak 66,7% korban kekerasan seksual ialah perempuan, sementara 33,3% ialah laki-laki. (INFID, 2020) Timpangnya hubungan antara laki- laki  dan  perempuan  menjadi  akar  masalah  tingginya  angka  kekerasan  kepada  perempuan. Terdapat  basis,  baik  secara  kultural  ataupun  biologis  dalam  kasus  kekerasan  yang  menimpa perempuan.  Basis  biologis  berupa  pandangan  agresifnya  seksualitas  laki-laki  dan  pasifnya seksualitas  perempuan,  sedangkan  basis  kultural  berupa  perluasan  dari  konstruksi  seksualitas perempuan yang berimplikasi pada ketimpangan relasi gender.( Rony & Yusuf, 2024 ) Bagi laki-laki, meskipun  angka  kasus  kekerasan  seksual  jumlahnya  lebih  sedikit  dari  perempuan,  perkara kekerasan  seksual  terhadap  laki-laki  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata.  Kekerasan  seksual
32 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
terhadap laki-laki mempunyai motif bermacam-macam, seperti keinginan mendapat kesenangan seksual,  mempermalukan  korban,  menghilangkan  perasaan  yang  tidak  sesuai  orientasi  seksual, dan kuasa agar dapat menguasai korban. (Bullock & Beckson, 2011)
Perbedaan cara pandang yang berakibat pada perbedaan respon atau perlakuan yang diberikan terhadap korban kasus kekerasan seksual ialah wujud diskriminasi berbasis gender yang berakibat pada ketidaksetaraan untuk memperoleh akses dalam kesempatan yang sama, sumber daya, dan pemenuhan  hak-hak  fundamental,  sehingga  membuat  penanganan  kasus  kekerasan  seksual menjadi rumit, yang membuat korban tidak memiliki rasa aman dan tidak berdaya. Kondisi itu kontradiktif dengan pengaturan Pasal 27 UUD 1945 di mana menjamin setiap warga negara di muka hukum memiliki hak yang sama.
Perlakuan yang tidak adil terhadap korban kekerasan seksual menyebabkan adanya tuntutan untuk terwujudnya kesetaran mulai dari akses sampai bantuan untuk korban kekerasan seksual baik laki- laki ataupun perempuan dengan cara menciptakan keseimbangan kedudukan bagi keduanya yakni sama-sama  sebagai  korban. (Ridho  et  al.,  2022) Demikian  dibutuhkan  pengaturan  hukum  yang mengadopsi  nilai-nilai  kesetaraan  gender  dalam  sistem  hukum.  Terdapat  empat  indikator kesetaraan gender, yakni akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol. Agar dapat terwujud peraturan yang lebih responsif gender, perlu diperhatikan mengenai masalah perbedaan perlakuan berbasis gender yang dialami korban kekerasan seksual dalam ruang lingkup ke-empat indikator itu.
Pertama,  indikator  akses.  Indikator  akses  berhubungan  dengan  hal-hal,  seperti  informasi, sumberdaya, dan faktor sosial budaya. Informasi sebagai gerbang pembuka untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melapor kasus kekerasan seksual, lembaga yang harus dihubungi, hak- hak  yang  mesti  diperoleh  agar  penanganan  kasus kekerasan  seksual  bisa  berjalan  dengan  baik. Sumber  daya  berupa  sarana  prasana  yang  mendukung  korban  dalam  mengakses  kasus  yang dihadapi,  seperti  tersedianya  lembaga  pendamping  yang  memadai,  petugas  kepolisian  yang kompeten,  dll.  Berkaitan  pula  dengan  faktor  sosial  budaya  yang  berperspektif  korban  dengan mendukung korban kekerasan seksual untuk dapat melaporkan kasusnya tanpa diskriminasi dan stigma-stigma negatif yang menyudutkan korban.
Kedua, indikator partisipasi. Indikator partisipasi berhubungan dengan keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat dalam menangani perkara kekerasan seksual. Institusi yang berdaya dan paham prosedur penangan perkara kekerasan seksual yang responsif gender dibantu dengan peran masyarakat seperti keluarga, kerabat, teman, serta lingkungan sekitar yang tidak menghakimi dan menekan  korban  akan  menciptakan  atmosfir  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  yang  aman untuk korban dapat mengutarakan kejadian kekerasan seksual yang dialami tanpa rasa takut.
Ketiga, indikator manfaat. Kesetaraan dan keadilan dalam memberikan manfaat untuk dinikmati setelah hak dan kewajiban terpenuhi menjadi fokus utama indikator manfaat. Korban kekerasan seksual  tanpa  pandang  gender  berhak  atas  manfaat  yang  sama  dalam  kedudukannya  sebagai korban. Manfaat itu seperti hak korban dimana dirumuskan melalui Pasal 67 ayat (1) UU TPKS mencakup hak atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan.
Keempat, indikator kontrol. Indikator kontrol berhubungan dengan keberdayaan korban dalam memperoleh hak, keberdayaan institusi, serta masyarakat untuk menciptakan kesetaraan gender dengan  didukung  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  memberi  jaminan  akan terwujudnya kesetaraan gender.
Apabila dicermati dari keempat indikator itu dapat diambil kesimpulan jika terdapat empat aktor yang  selayaknya  ikut  mengambil  bagian  untuk  menegakkan  kesetaraan  gender  dalam  proses penanganan kasus kekerasan seksual, diantaranya:
Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis … (Aulia, et all ) | 33

## 1. Penegak hukum
Kepolisian  selaku  lembaga  penegak  hukum  yang  memproses  perkara  kekerasan  seksual berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan tidak responsif gender. Marak terjadi reviktimisasi mulai dari pengabaian laporan hingga kurang sensitif dalam mencari barang bukti. ( Budiarti, Arianto, & Maharani, 2022 )
Kepolisian  juga  dinilai  lamban  bankan  menganggap  remeh  perkara  kekerasan  seksual dengan  korban  laki-laki.  Contoh  pada  perkara  kekerasan  seksual  di  lingkungan  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di mana setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya ke kepolisian  setempat,  polisi  justru  menganjurkan  untuk  diselesaikan  secara  internal  di kantor.( Ramadhan, 2021 ) Tindakan kepolisian itu kontradiktif dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b  Perkapolri  No.  6  Tahun  2019  di  mana  dalam  rangka  penilaian  layak  atau  tidaknya dibuatkan laporan polisi, diperlukan adanya kajian awal terlebih dahulu.
Di sisi lain, kasus kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korban seringkali berakhir damai  dengan  sejumlah  uang  atau  dinikahkan  dengan  pelaku.  Hal  itu  terkait  anggapan masyarakat jika perempuan korban kekerasan seksual sudah “rusak”, sudah tidak perawan, jadi dinikahkan dengan pelaku daripada tidak “laku”. Proses perdamaian itu tidak jarang didalamnya  terdapat  peran  polisi,  keluarga,  dan  pejabat  pemangku  kepentingan.  Contoh pada kasus pelajar perempuan di Tuban, Jawa Timur pada Juli 2022 yang diperkosa anak kiai  setempat  hingga  melahikan  bayi  di  mana  korban  dalam  kasus  itu  justru  dinikahkan dengan pelaku perkosaan. Pihak polres yang mengetahui hal itu alih-alih tetap memproses kasus itu karena berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 kasus kekerasan seksual terhadap anak  tergolong  sebagai  delik  biasa,  justru  meminta  untuk  membuat  surat  damai  yang diketahui kepala desa setempat. Advokat Nelson Dikodemus Simamora menyebutkan polisi seakan  mempunyai  dasar  hukum  untuk  mengedepankan  perdamaian  itu  melalui  Pasal  5 Perpolri  No.  8  Tahun  2021  terkait  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan Restoratif di mana tidak menyatakan tindakan pidana kekerasan seksual untuk dikecualikan dari perdamaian yang secara implisit melegalkan dilaksanakannya restorative justice terhadap perkara kekerasan seksual pada perempuan dan anak.(Hastanto, 2022) Hal itu diperparah dengan kurangnya sosialisasi dan adaptasi kepolisian untuk menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

## 2. Perangkat hukum
Dalam hal perangkat hukum, laki-laki dan perempuan mengalami masalah ketidakadilan gender  yang  berbeda-beda.  Bagi  laki-laki,  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang condong  kepada  perempuan  sebagai  korban  kekerasan  seksual.  Contoh  pada  perkara perkosaan, perkosaan kepada laki-laki tidak diakui sebagai delik yang bisan dipidana. Pasal 285 KUHP secara eksplisit menyebut “wanita” sebagai korban kekerasan seksual, sehingga apabila  laki-laki  mengalami  perlakuan  yang  sama  sebagaimana  yang  dialami  perempuan dalam  pasal  itu  tidak  dapat  dipidanakan  dengan  pasal  perkosaan,  melainkan  akan dipidanakan  sebagai  pencabulan  dengan  Pasal  289  KUHP  yang  dinilai  lebih  responsif gender karena penggunaan kata “seseorang” dalam Pasal 289 KUHP berlaku bagi siapa saja. Hal itu sangat disayangkan karena hukuman pencabulan lebih ringan daripada perkosaan. Walaupun definisi perkosaan itu telah diubah menjadi lebih responsif gender melalui Pasal 473 UU No. 1 Tahun 2023 terkait Kitab UU Hukum Pidana (lalu dinamakan KUHP baru), namun KUHP baru itu baru berlaku mulai tahun 2026.
Bagi perempuan, wujud kekerasan seksual yang dialami perempuan lebih banyak daripada laki-laki, contohnya dalam perkara pemaksaan aborsi. Pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan dari tahun 2016-2021, terdapat 147 kasus pemaksaan aborsi. Angka itu hanyalah sedikit angka yang berhasil tercatat, kasus-kasus yang tidak mengemuka dan tidak tercatat berjumlah lebih banyak karena pemaksaan aborsi ialah fenomena gunung es sebagaimana kasus  kekerasan  seksual  lainnya.  Meskipun  demikian,  pengaturan  mengenai  pemaksaan aborsi  yang  sebelumnya  ada  dalam  draft  RUU  TPKS  lama  justru  dihapus.  Pengaturan

## 34 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
mengenai  aborsi  sekarang  diatur  dalam  KUHP  Pasal  346  hingga  Pasal  349  yang  dalam KUHP baru diatur pada Pasal 463 hingga Pasal 465. Padahal, aturan dalam KUHP dan KUHP  baru  sama-sama  berfokus  pada  pemberian  hukuman  bagi  pelaku  aborsi  saja  dan belum melindungi korban pemaksaan aborsi dari ancaman pemidanaan.( Yolandasari, 2022 ) Hal itu dikarenakan larangan aborsi di Indonesia hanya dikecualikan bagi korban perkosaan dan mereka yang mempunyai kondisi kedaruratan medis. Kendati demikian, tidak semua korban pemaksaan aborsi ialah korban kekerasan seksual, sehingga membuat perempuan korban  pemaksaan  aborsi  alih-alih  diperlakukan  sebagai  korban,  justru  rentan dikriminalisasi.

## 3. Lembaga sosial
Keberadaan  lembaga  sosial  bagi  korban  kekerasan  seksual  penting  untuk  membantu melakukan pendampingan dan advokasi. Lembaga sosial membantu menyediakain ruang aman  bagi  korban,  dukungan  psikologis  untuk  mengatasi  trauma,  sembari  memantau jalannya proses perkara yang berjalan agar ditangani dengan baik. Akan tetapi, jarang atau bahkan  ketiadaan  lembaga  sosial  di  mana  spesifik  menangani  laki-laki  korban  kekerasan seksual  daripada  yang  spesifik  menangani  korban  perempuan  membuat  korban  laki-laki kesulitan  mendapat  perlindungan  dan  keamanan  di  ruang  publik.  Anggapan  budaya patriarki  jika  laki-laki  ialah  gender  yang  dominan,  kuat,  dan  berkuasa  atas  perempuan, membuat  posisi  laki-laki  selaku  korban  kekerasan  seksual  mustahil  yang  menyebabkan banyak lembaga sosial yang kemudian dibentuk dengan berfokus pada korban perempuan. Kondisi itu sangat disayangkan karena laki-laki dalam posisinya sebagai korban kekerasan seksual mengalami trauma psikologis sebagaimana korban perempuan yang membutuhkan pendampingan  yang  sensitif  gender.( Ridho  et  al.,  2022 )  Kasus  kekerasan  seksual  dengan korban laki-laki juga sarat akan ketidakpercayaan masyarakat, rentan memperoleh stigma dan  pertanyaan  merendahkan  hingga  menjurus  orientasi  seksual.  Dalam  kondisi  itu, kehadiran  lembaga  sosial  yang  peka  terhadap  keadaan  korban  laki-laki  menjadi  penting untuk menciptakan ruang aman bagi korban dari permasalahan yang dihadapi.
4. Masyarakat Perbedaan respon atau perlakuan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual berkaitan dengan konstruksi gender. Pandangan masyarakat terhadap laki-laki sebagai gender yang maskulin, kuat dan dominan, sehingga viktimisasi laki-laki selaku korban kekerasan seksual dinilai mustahil. Masyarakat akan mulai mempertanyakan maskulinitas laki-laki, mengapa tidak membela diri saat peristiwa kekerasan seksual terjadi hingga berujung pada tuduhan- tuduhan  seputar  orientasi  seksual  apabila  pelakunya  juga  laki-laki,  sedangkan  apabila pelakunya perempuan, posisi laki-laki sebagai korban juga semakin sulit karena masyarakat umumnya menganggap ketertarikan seksual secara alamiah dimulai dari laki-laki.
Keberadaan budaya patriarki yang juga memberi kuasa bagi laki-laki dalam posisi superior dan perempuan dalam posisi inferior. Perempuan dalam budaya masyarakat patriarkis yang kental,  ketimpangan,  asimetris,  dan  subordinatif  terhadap  perempuan  terlihat  melalui marjinalisasi  yang  membuat  perempuan  kehilangan  otonomi  atas  dirinya.  Anggapan perempuan sosok yang lemah dan posisinya di bawah laki-laki sehingga tidak berdaya untuk membela diri. Data dari IJRS memperlihatkan jika 80,3% masyarakat sepakat jika lemahnya fisik  perempuan membuat  perempuan  menjadi  sasaran  kekerasan  seksual.( Budiarti  et  al., 2022) Perlakuan yang kerap diberikan pada korban perempuan juga berupa victim blaming seperti berpakaian terbuka, sering keluar malam, genit, suka berfoto seksi, dll. Data yang sama dari IJRS menyebutkan 69,7% masyarakat beranggapan perempuan diperkosa karena pakaiannya  terbuka.( Budiarti  et  al.,  2022 )  Hal  itu  berakibat  pada  anggapan  kekerasan terhadap perempuan sebagai hal “biasa”, tidak dianggap masalah besar, sehingga korban justru berusaha merahasiakan kekerasan seksual yang terjadi. Masyarakat diharapkan bisa lebih peka mengenai isu-isu kekerasan seksual karena semua orang bisa menjadi korbannya. Penting  bagi  masyarakat  untuk  berperspektif  korban  agar  korban  merasa  didukung  dan memiliki lingkungan yang aman untuk bersuara mengenai kekerasan seksual yang dialami.
Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis … (Aulia, et all ) | 35
Berdasarkan fakta-fakta di atas, masih ada banyak permasalahan terkait perbedaan perlakuan yang diberikan pada korban kekerasan seksual yang bias gender. Dari segi kesetaraan gender, korban laki-laki  belum  mempunyai  akses  lengkap  sebagaimana  korban  perempuan.  Bagi  korban perempuan,  pengetahuan  masyarakat  ataupun  penegak  hukum  belum  sensitif  gender,  sarat ketidakberpihakan terhadap perempuan karena ketidakseimbangan relasi gender. Semestinya, laki- laki  ataupun  perempuan  selaku  korban  kekerasan  seksual  berhak  atas  perlakuan  dan pendampingan dimana setara demi keterpenuhan hak-hak sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Hal itu dikarenakan dampak yang sama dari kekerasan seksual, sehingga posisi laki-laki ataupun perempuan korban kekerasan seksual haruslah setara sebagai korban. Pentingnya perhatian dan pengakuan  dari  masyarakat  dan  pemerintah  bagi  korban  kekerasan  seksual  di  mana  keduanya mempunyai porsi yang setara dalam penanganan perkara kekerasan seksual.

## SIMPULAN DAN SARAN
Bentuk-bentuk  perbedaan  perlakuan  berbasis  gender  terhadap  korban  kekerasan  seksual  sangat variatif,  seperti  pada  penanganan  laporan  oleh  penegak  hukum  dalam  hal  ini  kepolisian  yang cenderung mengabaikan dengan langsung menolak laporan ketika laki-laki menjadi korban dan cenderung  terlibat  dalam  mendamaikan  laporan  ketika  perempuan  menjadi  korban  dengan sejumlah  uang atau  menikahkan  korban  dengan  pelaku.  Kemudian  dari  sisi perangkat  hukum, aturan yang ada seringkali condong kepada perempuan selaku korban kekerasan seksual, seperti kasus perkosaan  yang  tidak  dapat  digunakan  oleh  laki-laki  korban  perkosaan.  Bagi perempuan sendiri,  perangkat  hukum  yang  ada  belum  sepenuhnya  melindungi  perempuan  dari  bentuk kekerasan seksual yang hanya dialami perempuan dalam hal ini pemaksaan aborsi. Lalu, terlalu sedikitnya lembaga sosial dimana spesifik menangani laki-laki selaku korban kekerasan seksual daripada yang spesifik menangani korban perempuan, baik mengenai edukasi ataupun bantuan pemulihan  korban.  Selain  itu,  adanya  respon  negatif  dari  masyarakat  patriarkis yang  berkaitan dengan  kontruksi  gender  pada  laki-laki  ataupun  perempuan  korban  kekerasan  seksual  di  mana lahir karena rendahnya pengetahuan mengenai posisi korban kekerasan seksual. Dalam rangka terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender bagi korban kekerasan seksual, dibutuhkan sinergi dari  berbagai  pihak.  Perlunya  meningkatkan  pemahaman  masyarat  mengenai  pentingnya kesetaraan gender bagi korban kekerasan seksual lewat kampanye sosial dan Pendidikan formal, pembangunan koalisi untuk mengatasi diskriminasi gender utamanya jaringan yang berfokus pada korban  laki-laki  untuk  mendorong  peran  laki-laki  dalam  mempromosikan  gerakan  kesetaraan gender,  pembentukan  sistem  hukum  yang  mampu  mengajarkan  masyarakat  caranya  bersikap sebagaimana  prinsip  kesetaraan  gender  dengan  membuat  sistem  hukum  itu  berperan  sebagai instrumen reformasi sosial

## DAFTAR RUJUKAN
Bullock,  C.  M.,  &  Beckson,  M.  (2011).  Male  Victims  of  Sexual  Assault:  Phenomenology, Psychology, Physiology. J Am Acad Psychiatry Law , 39 , 197–205.
Budiarti,  A.  I.,  Arianto,  G.  N.,  &  Maharani,  M.  (2022). Data  dan  Fakta  Kekerasan  Seksual  di Indonesia 2021 . Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
FHUI,  M.  (2018).  Apa  sih  perbedaan  Kekerasan  Seksual  &  Pelecehan  Seksual? Masyarakat Pemantau  Peradilan  Indonesia .  Retrieved  May  24,  2024,  from  https://mappifhui.org/wp- content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf
Hastanto,  I.  (2022,  July  26).  Meski  UU  TPKS  Sudah  Sah,  Banyak  Kasus  Kekerasan  Seksual Masih Berakhir Damai. Vice . Retrieved May 24, 2024, from https://www.vice.com/id/article/qjkbq3/uu-tpks-belum-ubah-pendekatan-polisi-kasus- kekerasan-seksual-di-indonesia-masih-berakhir-damai
Gultom, M. (2021). Indikator Kesetaraan Gender dan Isu-Isu Gender di Bidang Pendidikan. Fiat Iustitia : Jurnal Hukum , 2 (1), 1–8.
Hakiemah,  A.,  &  ’Afifah,  F.  N.  (2022).  Kesetaraan  Gender  dalam  Pandangan  Asghar  Ali Engineer:  Interpretasu  antara  Teks  Keagaman  dan  Konteks  Sosial. Jurnal  Mafatih :  Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir , 2 (2), 17–32.
INFID, T. P. (2020). Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesejahteraan Gender: Respon dan Sikap Masyarakat Terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Jepara, B. (2020). Statistik Daerah Kabupaten Jepara 2020 . Jepara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.
Khoirunnisa,  M.,  Dayat,  U.,  &  Febriantin,  K.  (2022).  Dampak  dan  Penanganan  Tindak Kekerasan Seksual pada Ranah Personal. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (5), 1517–1522.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram-NTB: Mataram University Press. Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum . Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Retrieved from www.google.com
Muafiah,  E.,  Riska  Puspita,  A.,  &  Damayanti,  V.  V.  W.  (2020).  Gender  Equality  and  Social Inclusion (GESI) pada Dua Sekolah Inkluasi di Ponorogo. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam , 19 (2), 141–156.
Muhid, A., Fauziyah, N., Khariroh, L. M., & Andiarna, F. (2019). Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif. Journal of Health Science and Prevention , 3 (1), 47–55. Fakultas Sains dan Teknologi UINSA.
Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. Jurnal Iman dan Spiritualitas , 3 (2), 259–268.
Paradiaz,  R.,  &  Soponyono,  E.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 61–72.
Rony,  Y.,  &  Yusuf,  H.  (2024).  Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Kekerasan  Seksual  pada Perempuan. JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara , 1 (2), 1868–1877. Retrieved from https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Ramadhan, F. M. (2021, September 4). Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap  Pegawai  KPI. Grafis  Tempo .  Retrieved  May  24,  2024,  from https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan- perundungan-terhadap-pegawai-kpi
Suharjuddin.  (2020). Kesehatan  Gender  dan  Startegi  Pengarusutamaannya .  Banyumas:  CV.  Pena Persada.
Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis … (Aulia, et all ) | 37
Tantri, L. M. K. W. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Media Iuris , 4 (2), 145–172.
Widianti,  A.  (2022). Hukum  Berkeadilan  Gender  dalam  Aksi-Interaksi  Kelompok  Buruh  Perempuan Sektor Industri Tekstil dan Garmen dalam Perubahan Sosial . Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
Yolandasari, A. R. (2022, January 10). Aborsi Paksa, Bagaimana Hukum Indonesia Mengaturnya? Magdalene .  Retrieved  May  24,  2024,  from  https://magdalene.co/story/aborsi-paksa- bagaimana-hukum-indonesia-mengaturnya/
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif