## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## THE ROLE OF BANYUMAS DISTRICT IN THE PROGRAM SUPPORTING THE ONE DATA FORUM

## PERAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM FORUM SATU DATA
1,2,3 Nuki Lestari Wahyuningtyas 1 , Ali Rokhman 2 , Tobirin 3 1,2,3 Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: nuki.wahyuningtyas@mhs.unsoed.ac.id 1 , tobirin@unsoed.ac.id 2 , alirokhman@unsoed.ac.id 3 ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent Nuki Lestari Wahyuningtyas nuki.wahyuningtyas@mhs .unsoed.ac.id Key words:
One data forum, public services, data integration Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER Page: 470 – 480
The  implementation  of  the  One  Data  Forum  in  Banyumas Regency is expected to bring positive changes in the development of  public  services.  With  improved  data  integration  and accessibility,  the  Local  Government  can  enhance  the  efficiency and  effectiveness  of  public  services,  thus  better  serving  the community. However, further efforts are still needed in terms of maintaining  and  developing  the  system  to  ensure  it  provides maximum benefits to all parties involved. The governance of the Dimassatria website is expected to serve as a platform for basic, sectoral,  and  specialized  statistical  data  originating  from  data producers.  Additionally,  efforts  are  being  made  to  enhance  the Statistical  Development  Index  through  the  improvement  of administrative  documents  that  were  not  organized  in  the previous year.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Nuki Lestari Wahyuningtyas nuki.wahyuningtyas@mhs .unsoed.ac.id
Kata kunci : forum satu data, layanan publik, integrasi data Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 470 – 480
Penerapan  Forum  Satu  Data  di  Kabupaten  Banyumas diharapkan  dapat  membawa  perubahan  positif  dalam pengembangan  layanan  publik.  Dengan  integrasi  dan aksesibilitas  data  yang  ditingkatkan,  Pemerintah  Daerah dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  layanan publik,  serta  melayani  masyarakat  dengan  lebih  baik. Namun,  masih  diperlukan  upaya  lebih  lanjut  dalam  hal pemeliharaan  dan  pengembangan  sistem  agar  sistem tersebut  dapat  memberikan  manfaat  maksimal  kepada semua pihak yang terlibat. Tata kelola website Dimassatria diharapkan  bisa  menjadi  wadah  data  statistik  dasar, sektoral,  dan  khusus  yang  berasal  dari  produsen  data. Selain  itu,  juga  diupayakan  peningkatan  nilai  Indeks Pembangunan  Statistik  melalui  perbaikan  dokumen administrasi  yang  belum  tersusun  pada  tahun sebelumnya.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Peran  Negara  dikatakan  baik,  salah  satunya  adalah  jika  produk  pelayanan  yang diberikan  ke  Publik  dinilai  baik.  Akan  tetapi,  mau  diakui  atau  tidak,  dalam penyusunan kebujakan yang dihasuljan masih belum bisa sesuai yang diharapkan baik  dari  segi  kelengkapan  data  maupun  bukti  nyata  yang  memadai.  Dengan adanya Data lengkap menjadi krusial digunakan supaya dalam proses perumusan kebijakannya  bisa  lebih  berkwalitas  dan  menimbulkan  hasil  yang  baik  bagi masyarakat.
Salah  satu  pencetus  gagasan  wacana  terkait  pelaksanaan  kegiatan  Satu  Data Indonesia  ini  berawal  asal  adanya  keresahan  Presiden  karena  kesulitan mendapatkan data yg benar, seksama dan cepat ketika diharapkan oleh Pemerintah, khususnya  dalam  hal  keguata  penyusunan  kebijakan  publik  yang  strategis. berdasarkan  konflik  tadi  diatas,  ada  4  (empat)  kemungkinan  kesulitan  dalam mendapatkan isu yaitu pertama, data yang diharapkan memang sahih-benar tak tersedia di kementrian I forum serta instansi daerah. ke 2 ada banyaknya versi data dan  obyek  data  yang  sama  pada  beberapa  kementerian/lembaga  dan  instansi daerah, saling bertabrakan dan saling menegaskan satu sama lainnya. Ketiga, data yang disediakan validitas dan kualitasnya masih diragukan terutama dengan kaitan kaidah penyusunannya maupun regularitas pemutakhirannya, sebagai akibatnya agak  sulit  serta  dilematis  buat  dijadikan  bahan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan. Keempat, data yg tersedia tak bisa saling diakses serta dipergunakan antar  kementerian/lembaga  ataupun  antara  Pemerintah  pusat  dan  Pemerintah daerah  (Manshur,  A.  (2021).  Satu  Data,  Big  Data  serta  Analitika  Data:  Urgensi
Pelembagaan, Pembiasaan  dan Pembudayaan. Bappenas Working  Papers,4(1), 30- 46. h tt p s:/ /d o i.o r q /10 .4 7 2 66 b wp. v4 i1.8 2 ).
Purnaweni  dan  Subono  (2020)  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  yang  ada seharusnya  dibuat  tidak  dengan  sembarangan,  sebab  kebijakan  publik  harus didasarkan  pada  data  dan  informasi  yang  cukup  teekait  dengan  permasalahan kebijakan, tujuan kebijakan, parameter yang seharusnya dipakai, dan rekomendasi yang  diusahakan  untuk  dibuat  sesuai  dengan  kondisi  dan  berita  yang  ada  di lapangan. Penyelesaian permasalahan harus dibuat dengan melaksanakan telaah serta  analisis  yang  didasarkan  pada  :  (a)  adanya  petunjuk/data  yg  cukup  baik secara kualitas maupun kuantitasnya, data yang tersajikan valid, bisa dipercaya; (b) sumber yang memadai (layak dianggap, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan). keberadaan data adalah hal yang krusial sehingga harus semakin  sering  diupayakan  ketersediaannya  oleh  banyak  pihak  terutama  oleh pemerintah dalam rangka aplikasi open government. (Pengembangan sumber Daya insan  serta  Penelitian  Surabaya  JI  Raya,  B.  (2021).  Implementasi  Satu  Data Indonesia:  Tantangan  dan  Critical  Success  Factors  (CSFs)  One  Data  Indonesia Implementation: Challenges  and  Critical  Success  Factors  Maulia Jayantina Islami h tt p s: // d o i .o r g /1 0 .3 1 5 0 4 /ko m u n ika .v 9 i 1 .3 7 5 0 )
Salah satu cara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk melakukan dukungan terhadap  aktivitas  open  data  adalah  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu  Data  Indonesia  (SDI).  Pada  Pasal  1  angka  1 Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 disebutkan bahwa Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan terkait tata Kelola data Pemerintah yang menghasilkan data  yg  akurat,  terkini,  terpadu  serta  bisa  dipertanggungjawabkan.  Serta  praktis diakses  dan  dibagipakaikan  antar  lnstansi  pusat  dan  lnstansi  daerah  melalui pemenuhan  standar  Data,  metadata,  interoperobilitas  data  serta  menggunakan kode referensi dan Data lnduk (Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Perpres No 39 Tahun 2019)
Selama  ini,  mau  diakui  atau  tidak,  memang  data  yang  ada  di  Indonesia  belum tersusun secara baik dan benar. Banyaknya lnstansi Pemerintah yang masih focus sibuk menyelesaikan pekerjaannnya, tetapi tentang kebenaran dan keabsahan dari data  yang  ditampilkan  kevalidannya  masih  diragukan  dan  belum  dapat dipertanggungjawabkan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metodologi  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif sebagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemberlakuan Prinsip Satu Data Indonesia
Secara umum , Satu data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola yang membuat data Pemerintahan  yang  seksama,    modern,  terpadu,  akuntabel,  praktis  diakses  serta dibagikan  antara  lnstansi  pusat  dan  dan  lnstansi  wilayah.  seluruh  data  yang dikumpulkan  harus  memenuhi  standar  yg  telah  ditetapkan  untuk  menyatukan beberapa  database  yang  tersebar  di  Kementerian,  lembaga,  Pemerintah  Daerah didalam  satu  wadah  yaitu  lembaga  Nasinal  Satu  Data  Indonesia.  Upaya  ini dilakukan  dalam  rangka  memberikan  info  yang  cepat  serta  tepat  supaya  dalam
pengambulan  Keputusannya  juga  sempurna.  oleh  sebab  itu,  "big  data"  menjadi kunci buat meningkatkan efektifitas serta efiensi kinerja Pemerintah. Selain itu, big data ini pula dapat digunakan buat menggambarkan ekosistem data di Indonesia menjadi penemuan data saat pemerintah mengambil Keputusan (Bhairawa Pulera, P., Parningotan Manik, L., Rianto, Y., Sari, A A., & Sadikin, R. (2020). How Indonesia uses Big Data "Indonesian One Data" for the Future of Policy Making. International Journal  ofAdvanced  Science  and  Technology,  29(5),  2177-2185)  Dalam  Pasal  13 Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2021  disebutkan,  bahwa  dalam  satu  data indonesia, ada 4 Prinsip yang dipenuhi yaitu:
1. Pemenuhan Standar Data yang digunakan
2. Standard data yang dipergunakan, terdiri dari konsep data, klasifikasi data baik secara kuantitatif maupun kualitatif, skala ukur data yang mencakup nominal, ordinal,  interval,  dan  rasio,  satuan  data seperti  kilometer,  meter, hektar,  serta definisi yg kentara serta khusus."
3. Metadata,  Didalam  metadata,  informasi  penting  yang  terdapat  dibalik  data harus dilaksanakan penyusunan dengan baik, mulai dari konsep, definisi data, metode  perhitungan  data,  manfaat  asal    data,    sumber  data,  disagregasi  data (nasional,  provinsi  atau  kabupaten/kota),  maupun  frekuensi  penyusunan datanya (contohnya 5 tahunan, tahunan atau bulanan)
4. Memenuhi kaedah interoperobilitas
lnteroperabilitas merupakan kemampuan aplikasi dan sistem buat keamanan dan mempermudah  dalam  melakukan  pertukaran  data  tanpa  memandang  batas geografis,  politik,  atau  organisasi.  Dengan  berbagi  data  yang  dilakukan  dengan terkoordinir pada semua organisasi dan departemen berakibat data yang dihasilkan menjadi  sangat  penting  di  banyak  sektor  khususnya  dibidang  penelitian, pengembangan  dan  pengalaman  pengguna  untuk  mendapatkan  hasil  yang maksimal.  lnteroperabilitas  mengacu  pada  standar,  protokol,  teknologi,  dan prosedur  yang  memungkinkan  data  bergerak  di  antara  sistem  yang  beragam menggunakan hegemoni insan yang minimal.  Ini  sangat memungkinkan banyak sistem  untuk  melakukan  komunikasi  satu  sama  lain  serta  bisa  mengembangkan berita menjadi nyata.
Solusi interoperabilitas mengurangi silo data dan membantu organisasi mencapai komunikasi  yg  sinkron  dengan  industri.  lni  berarti  peningkatan  efisiensi  serta penawaran layanan berkualitas lebih tinggi.
1. Menggunakan  Kode Referensi dan Data lnduk
Kode  referensi  dan  Data  lnduk  merupakan  kode  yang  dipergunakan  buat menerangkan kode lembaga (kementerian/lembaga atau OPD di daerah), unit kerja eselon, program, aktivitas, keluaran serta sebagainya
2. Memiliki Meta Data
Di  onteks  keterbukaan  dan  keterbagipakaian  data,  seluruh  data  yg  telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia serta disepakati sebagai data prioritas yg harus ditampilkan di Portal Satu Data Indonesia secara terbuka agar bisa diakses di  seluruh  instansi  pemerintah  dan  diakses  oleh  masyarakat.  Namun,  ada pengecualian untuk data-data yang bersifat rahasia.

## Kelembagaan Yang Ada Di Satu Data Indonesia
Kelembagaan  yang  ada  di  satu  data  Indonesia  terdiri  dari ( Kementrian PPN/Bappenas. (2021). SATU DATA SATU DATA INDONESIA BOOKLET ):
1. Dewan pengara, dibentuk oleh Perpres da n d iatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas
2. Pembina Data Tingkat Pusat atau Daerah Dibentuk oleh Perpres SDI dan Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas (Tingkat Pusat)
3. Walidata  Tingkat  Pusat/Daerah  Dibentuk  oleh  Peraturan  Menteri,  Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, Peraturan Kepala Daerah
4. Walidata Pendukung Dibentuk melalui Peraturan Kepala Daerah
5. Produsen  Data  Tingkat  Pusat/Daerah  Dibentuk  oleh  Peraturan  Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, Peraturan Kepala Daerah
6. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Daerah Dibentuk melalui Perpres SDI Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas
7. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Daerah Dibentuk melalui Permen PPN/Bappenas/Peraturan Kepala Daerah

## Peran  Serta  Propinsi  Jawa  Tengah  Dalam  Pemenuhan  Program  Satu  Data Indonesia
Agar kebutuhan program satu data Indonesia ini bisa terpenuhi dengan cepat dan tepa,  peran  serta  semua  pihak  menjadi  sangat  penting,  karena  jika  hanya Pemerintah Pusat saja yang bekerja, pemenuhan kebutuhan data menjadi memakan waktu yang lama. Sehungga, diperlukan dukungan dari Propinsi dan Kabupaten juga sangat diharapkan.
Untuk  mendukung  kegiatan  tersebut,  Propinsi  Jawa  Tengah  juga  menerbitkan Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  6  Tahun  2022  tentang  Satu  Data  Jawa Tengah, dengan Website bappeda.jatengprov.go.id, dan pada tanggal 16 Nopember 2021, Bappeda Provinsi Jawa Tengah kegiatan lembaga Satu Data untuk Penguatan Penyelenggaraan  kegiatan  Forum  Satu  Data  Indonesia  pada  Jawa  Tengah,  yang bertujuan untuk mengkomuikasikan dan mengkoordinasikan permasalahan terkait penyelenggaraan kegiatan Satu Data Indonesia pada Jawa Tengah secara cepat serta tepat.
Diharapkan,  dengan  pengumpulan  data  yang  berkwalitas,  bisa  menghasilkan Pembangunan  yang  berkwalitas,  dengan  tapat  guna,  tepat  sasaran,  adaktif, berkelanjutan dan progresif

## Peran  Serta  Kabupaten  Banyumas  Dalam  Pemenuhan  Program  Satu  Data Indonesia
Untuk  mendukung  Program  Forum  Satu  Data  tersebut,  Kabupaten  Banyumas mengeluarkan  Peraturan  Bupati  Banyumas  Nomor  14  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dan SK Bupati Banyumas Nomor 487.22/722  Tahun  2021  tentang  Pembentukan  Forum  Satu  Data  Kabupaten Banyumas.  Tim  Satu  Data  Kabupaten  Banyumas  telah  melaksanakan  sejumlah kegiatan, diantaranya adalah kegiatan sosialisasi terkait regulasi Satu Data kepada Perangkat  Daerah,  pelatihan  data  statistik  sektoral,  dan  koordinasi  dengan  BPS pusat terkait integrasi data.
Di dalam Peraturan Bupati Banyumas tersebut diterangkan bahwa tugas produsen data adalah melakukan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data sesuai dengan  standar  dan  menyampaikannya  kepada  walidata  beserta  metadata  yang melekat pada data tersebut. Sedangkan Dinkominfo diserahi tugas sebagai walidata yang  bertugas  untuk  menerima  dan  menghimpun  data  yang  disampaikan  oleh produsen data, melalukan verifikasi dan validasi data, serta
membuka  semua  data  dan  metadata  di  laman  resmi  Pemerintah  Kabupaten Banyumas yaitu bermam Portal Dimas Satria.
Portal Dimas Satria diluncurkan pada Bulan Desember 2022 oleh Bupati Banyumas Ir.  Achmad  Husein.  Portal  Dimas  Satria  ini  dapat  diakses  di  laman https://dimassatria.banyumaskab.go.id/ . Portal Dimas Satria berisi data statistik dasar dari BPS, data statistik sektoral dari OPD dan instansi vertikal, data tematik, data spasial, infografis,  dan sebagainya. Portal  ini  diharapkan menjadi one  stop service pelayanan  kebutuhan  data  bagi  pemerintah  daerah,  lembaga,  dan  instansi  serta masyarakat Kabupaten Banyumas.
Portal  Dimas  Satria  adalah  portal  yang  dibangun  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Banyumas yang merupakan perwujudan dari implementasi program  pusat  yajtu  Program  Satu  Data  Indonesia  (SDI).  Portal  Dimas  Satria diharapkan akan menjadi sumber rujukan data tunggal  di Kabupaten Banyumas sehingga tidak ada lagi perbedaan data akibat adanya beda standar antar Perangkat Daerah.
Adapun  Maksud  dan  tujuan  dibentuknya  Aplikasi  Dimas  Satria  adalah  untuk menyediakan  sebuah  platform  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mempermudah mengakses berbagai layanan dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan  data  mereka.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  memfasilitasi  proses pengaksesan  data,  informasi,  dan  layanan  terkait  dengan  kebutuhan  masyarakat dengan  lebih  cepat,  efisien,  akurat,  terkini  dan  transparan  sehungga  pelayanan dalam pemberian dapat terlaksana dengan cepat dan tepat.
Selain itu, Aplikasi Dimas Satria juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik dengan menyediakan banyak informasi yang relevan dan memberi  rmanfaat untuk  masyarakat.  Dengan  demikian,  aplikasi  ini  diharapkan dapat  mempercepat  penyebaran  informasi  yang  penting  dan  bisa  memudahkan masyarakat  dalam  mengakses  layanan-layanan  yang  mereka  butuhkan. Kesederhanaan antar muka dan keterbacaan yang tinggi juga menjadi bagian dari tujuan  aplikasi  ini,  sehingga  dapat  digunakan  dengan  mudah  oleh  berbagai kalangan Masyarakat.
Pelaksanaan Penyusunan Daftar Data pada Kabupaten Banyumas telah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu
1. Focus Group Discussion terkait Penyusunan Daftar Data pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2023 untuk mengkonfirmasi  usulan Daftar Data yang diusulkan oleh Dinkominfo di 29 Perangkat Daerah.
2. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan Rapat Forum Satu Data pada tanggal 21 November 2023 untuk mendapatkan reviu usulan Daftar Data dari Tim Satu Data Kabupaten Banyumas. Kemudian usulan Daftar Data disepakati dan
3. Ditetapkan  dalam  Forum  Satu  Data  Kabupaten  Banyumas  pada  tanggal  13 Desember 2023 (Tim Satu Data Kabupaten Banyumas. (n.d.). Daftar Data Kabupaten Banyumas Tahun 2024)
Penentuan Data Kabupaten Banyumas dilaksanakan agar pengelolaan data sektoral di  Kabupaten  Banyumas  lebih  terarah  dan  dapat  memenuhi  data-data  yang dibutuhkan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  dan  evaluasi pembangunan.
Daftar  Data  yang  telah  disepakati  telah  dikumpulkan  pada  tahun  2024.  Dalam Daftar  Data  tersebut  memuat  Produsen  Data,  Jadwal  Pemutakhiran, Dasar/Rujukan, dan Data Prioritas yang mengacu Daftar Prioritas Pusat. Adapun dalam menentujan Data Prioritas harus memenuhi kriteria yang ada yaitu:
1. Melaksanakan dukungan terkait dengan prioritas pembangunan dan prioritas Bupati di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah
2. Melaksanakan  dukungan  terkait  pencapaian  tujuan  Pembangunan  yang berkelanjutan; dan/atau
3. Melaksankan  pemenuhan  kebutuhan  yang  mendesak  Berdasarkan  data  yang masuk,  ada  713  daftar  data  menurut  29  Perangkat  Daerah  260  daftar  data menurut 30 data Instansi Vertikal
Dengan adanya program ini, diharapkan aksesibilitas terhadap layanan publik dan percepatan  penyebaran  informasi  yang  relevan  bagi  Masyarakat.  Aplikasi  ini diharap  bisa  menjadi  alat  yang  efektif  bagi  Masyarakat  terkait  pemenuhan kebutuhan data yang diharapkan dengan lebih efektif dan efisien.
Tabel 1. Jumlah Daftar Data Menurut Perangkat Daerah Tahun 2024 No Perangkat  daerah Daftar Data 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas 24 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas 9 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas 13 4 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 26 5 Dinas ARPUSDA Kabupaten Banyumas 20 6 Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas 20 7 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 59 8 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas 30 9 Dinas LH( Lingkungan Hidup) Kabupaten Banyumas 33 10  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas 23 11   Dinas  Pemuda, Olahraga, Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 30 12  DPMPTSP Kabupaten Banyumas 15 13  DPPKBP3A Kabupaten Banyumas 65 14  Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas 24 15  Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas 14 16  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas 15 17  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 23 18  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman  Kabupaten Banyumas 40 19  Dinas Tenaga Kerja, Koperasi (Disnakerkop) dan UKM 44 20  Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas 31 21  BKPSDM Kabupaten Banyumas 23 22  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 11 23  BKAD Kabupaten Banyumas 25 24  BPBD Kabupaten Banyumas 18 25  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas 15 26  Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 23 27  Satpol PP Kabupaten Banyumas 14 28  RSUD Banyumas 13 29  RSUD Ajibarang 13 Total 713
Tabel 2. Jumlah Daftar Data Menurut Instansi Vertikal Tahun 2024 No Intansi Daftar Data 1 Polresta Banyumas 8 2 Kodim 0701 Banyumas 2 3 Kejaksaan Negeri Purwokerto 1 4 Kejaksaan Negeri Banyumas 1 5 Pengadilan Negeri Purwokerto 25 6 Pengadilan Negeri Banyumas 25 7 Kementerian Agama Banyumas 17 8 Pengadilan Agama Purwokerto 1 9 Pengadilan Agama Banyumas 1 10  Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto 1 11  Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah 14 12  Badan Pusat Statistik 66 13  ATR/BPN 10 14  Perum Perhutani KPH Banyumas Timur 11 15  Perum Perhutani KPH Banyumas Barat 11 16  UPPD Banyumas BPPD Prov. Jateng 2 17  Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto 4 18  PT. PLN (Persero) Area Purwokerto 12 19  PT. KAI (Persero) DAOP 5 Purwokerto 4 20  PT. Pos Indonesia Purwokerto 4 21  PERUMDAM Tirta Satria Banyumas 3 22  PMI Kabupaten Banyumas 3 23  Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Banyumas 4 24  KPU 3 25  Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan 3 26  BPJS Kesehatan KC Purwokerto 9 27  Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap 1 28  Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah 1 29  OJK Purwokerto 3 30  Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan 10 Total 260
Tata Cara Penginputan & Pengupdatean Daftar Data Pada Program Dimas Satria Tata cara dalam penginputan dan pengundatean Daftar data pada Program Dimas Satria yaitu:
1. Melakukan  identifikasi  sumber  daya  yang  relevan  dengan  Perangkat  Daerah maupun Instansi Vertikal terkait
2. Melakukan  penginputan  data  di  aplikasi  e-office  melalui  user  name  dan password coordinator Perangkat Daerah yang ditunjuk
3. Melakukan verifikasi data, untuk memastikan data yang diiput akurat dan valid
4. Melakukan  pengupdatean  data  apabila  ada  data  yang  perlu  di  update  secara berkala
5. Melakukan  [endokumentasian  data,  mencakup  detail  tentang  sumber  data, proses pengolahan data, dan hasil verifikasi atau audit data
6. Melakukan  pengamanan  data,  agar  data  yang  diinput  dan  diupdate  dapat terlindungi dengan baik

## Kendala  dalam  Penginputan  Dan  Pengupdatean  Daftar  Data  Pada  Program Dimas Satria
Dalam  penginputan  Aplikasi  Dimas  satria,  khususnya  Dinas  Perhubungan sebenarnya  tidak  ada  kendala  yang  bermakna,  hanya  saat  penginputan,  masih
kurangnya  pengadministrasi  yang  menginput,  sehungga  menunggu  petugas lapangan  selesai  melaksanakan  tugasnya.  Hal  ini  menyebabkan  pelaporan  tidak bisa tepat waktu.

## Alur Pengisian Aplikasi Dimas Satria
Didalam Portal Dimas Satria ada dua bagian yaitu frontend dan backend . Frontend merupakan  laman  yang  dapat  diakses  secara  umum,  hidangan  di  dalam  page frontend terdiri dari data statistik dasar, data statistik sektoral, data spasial, serta data kinerja pembangunan. Sedangkan backend merupakan page yang hanya dapat diakses  oleh  admin  Portal  Dimas  Satria  menjadi  daerah  buat  memproses  serta menyimpan  data  (pedoman  Entri  Metadata  Portal  Dimas  Satria  iPANDUAN ENTRI METADATA   pada PORTAL DIMAS SATRIA KABUPATEN BANYUMAS. (n.d.).)  sajian  di  dalam  halaman  backend  berisi  input  metadata,  transaksi  data, verifikasi  dan  validasi,  serta  laporan  progres  input  data.  Adapun  komponen  di backend Portal Dimas Satria di antaranya:
No Komponen Fungsi Komponen 1 Kembali ke halaman awal 2 Menambah data baru 3 Menampilkan baris data 4 Menampilkan, mengunduh, dan mencetak data 5 Mencari data dengan kata kunci 6 Mengedit data 7 Keluar dari halaman backend 8 Menghapus data
Gambar 1. Alur pikir entri metadata di Portal Dimas Satria
Gambar 2. Halaman yang dapat diakses secara umum. Menu di dalam halaman ( Frontend )
Gambar 2. Halaman yang hanya dapat diakses oleh admin Portal Dimas Satria sebagai tempat untuk memproses dan menyimpan data ( backend )

## Peran Serta Dinas Perhubungan dalam Kegiatan Penginputan Data Dimas Satria Pada Dinas Perhubungan
Dinas perhubungan saat ini  ikut berperan serta aktif dalam penginputan data di Dimas  Satria.  Dalam  hal  penginputan  data  di  Dinas  Perhubungan,  koordinator penginputan  adalah  Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Sub  Bagian  Perencanaan berkewajiban  melakukan  koordinasi  terkait  data  dukung  apa  saja  yang  harus diinput di aplikasi Dimas Satria dengan para Bidang terkait.

## SIMPULAN
Penerapan  Forum  Satu  Data  di  Kabupaten  Banyumas  yang  telah  dilaksanaklan diharapkan  dapat  membawa  perubahan  positif  dalam  pengembangan  layanan publik.  Dengan  integrasi  dan  aksesibilitas  data  yang  ditingkatkan,  Pemerintah Daerah  dapat  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  layanan  publik, serta  dapat melayani dengan lebih baik kepada masyarakat. Akan tetapi, masih perlu upaya lebih  lanjut  dalam  hal  pemeliharaan  dan  pengembang  sistemnya  agar  system tersebut bisa memberi manfaat yang masimal kepada pihak yang terlibat.
Tata  kelola  website  dimas  satria  diharapkan  bisa  menjadi  wadah  data  statistik dasar, sektoral, dan khusus yang berasal dari produsen data. Selain itu juga upaya peningkatan  nilai  Indeks  Pembangunan  Statistik  melalui  perbaikan  dokumen administrasi yang belum tersusun pada tahun sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Perpres No 39 Tahun 2019.
Kementrian  PPN/Bappenas.  (2021).  SATU  DATA  SATU  DATA  INDONESIA BOOKLET.
Gubernur Jawa Tengah. (n.d.). Pergub Jateng No 6 Tahun 2022.
Bupati Banyumas. (n.d.). Perbup Banyumas No 14 Tahun 2021. Bupati Banyumas.
Bupati Banyumas. (n.d.). SK Bupati Banyumas 487.22/722/2021.
Dinkominfo. (2024). Data dan Informasi Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
Tim  Satu  Data  Kabupaten  Banyumas.  (n.d.).  Daftar  Data  Kabupaten  Banyumas Tahun 2024.
Fabrianti  Kusumasari,  T.,  &  Fajar  Santoso,  A.  (2021). Framework  for  Measuring Readiness of Satu Data Indonesia (SDI) Implementation. www.data.id
Amelia,  R.,  Sri,  A.,  &  Rahayu,  Y.  (n.d.). Analysis  Of  Indonesia’s  One  Data  Policy Implementation: The Role Of The Central Statistics Agency As A Statistical Data Coach Analysis Of Satu Data Indonesia Policy Implementation : The Role Of Bps- Statistics Indonesia As A Statistical Data Coach.
Suryahadi,  M.  F.  (2022).  Satu  data  Indonesia  ( one  Indonesian  ta ) to  actualize  public information  disclosure  and  efficacious  process  management  in  the  Mojokerto  city government .  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Keuangan,  5(7),  2023. https://satikomo.mojokertokota.go.id/.