## LIBERALISASI FEE ADVOKAT: ANTARA PERLINDUNGAN DAN KOMPETISI TERHADAP ADVOKAT INDONESIA
Stella Delarosa email: delarosa_stella@yahoo.com

## Abstract
This article analyses issues related to the implementation of fee liberalization by the ASEAN Economic Community  (AEC)  and  its  effect  to  the  legal  service  business  sector.  Indonesian  lawyers,  as  a consequence,  will  then  have  to  compete  with  foreign  legal  service  providers.  It  is  assumed  that through fair and transparent competition a more accountable business  atmosphere can be created. However, a number of legal regulations at the national level establishes non-trade barriers, effectively obstructing  the  AEC’  market  liberalization  project.  The  authors  standing  here  is  that  the  policy  of protecting domestic lawyers or advocates should be rescinded and to that purpose Indonesia should amend the prevailing Law on Advocate.
Keywords : fee Liberalization. Foreign Legal counsel. Lawyers-Advocate.

## Abstrak
Tujuan  tulisan  ini  adalah  menganalisis  penerapan  “liberalisasi fee ”  dalam  konteks  Masyarakat Ekonomi  Asean  (MEA)  yang  membuka  pasar  perdagangan  jasa  hukum  dan  sekaligus  memaksa advokat  Indonesia  untuk  turut  berkompetisi  dengan  advokat  asing  di  Indonesia.  Diandaikan bahwa  dengan  kompetisi  yang fair dan  transparan  akan  tercipta  peluang  usaha  yang  akuntable. Namun  demikian,  sejumlah  ketentuan  dalam  perundang-undangan  nasional  justru  menghambat liberalisasi legal  services di  Indonesia.  Titik  tolak  tulisan  ini  adalah  sudah  tidak  masanya  lagi Indonesia mempertahankan kebijakan ‘melindungi advokat local-nasional’ dari keterbukaan pasar MEA melalui ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan nasional terutama Undang-Undang Advokat.
Kata Kunci: liberalisasi Fee. Advokat Asing. Advokat yang Akuntable.

## Pengantar
Arus  Bebas  Jasa  ( Free  Flows  of  Services ),  termasuk  Jasa  Keuangan  di dalamnya, telah dicanangkan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN sebagai salah satu pilar utama dari pembentukan satu pasar tunggal dan basis produksi di kawasan  Asia  Tenggara,  yang  disebut  sebagai  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (ASEAN  Economic  Community  atau  AEC). Cetak  biru  AEC  2015  menyebutkan bahwa  liberalisasi  sektor  jasa  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  hambatan penyediaan  jasa  oleh  pemasok  ataupun  pendirian  jasa  baru  lintas  negara  di kawasan ASEAN dengan tetap tunduk pada regulasi domestik.
Masuknya konsultan asing di Indonesia untuk dapat berpraktik jasa hukum di Indonesia, untuk saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang  Advokat  (selanjutnya  disebut  UU  Advokat).  Pasal  23  UU  Advokat, menyatakan:
(1) Advokat  asing  dilarang  beracara  di  sidang  pengadilan, berpraktik  dan/atau  membuka  kantor  jasa  hukum  atau perwakilannya di Indonesia.
(2) Kantor  Advokat  dapat  mempekerjakan  advokat  asing  sebagai karyawan  atau  tenaga  ahli  dalam bidang hukum  asing atas  izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk  suatu  waktu  tertentu  kepada  dunia  pendidikan  dan penelitian hukum.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat  asing  serta  kewajiban  memberikan  jasa  hukum  secara cuma-cuma  kepada  dunia  pendidikan  dan  penelitian  hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Meskipun dalam UU Advokat ada larangan untuk berpraktik bagi advokat asing di Indonesia,  namun  menghadapi  tantangan  MEA  tersebut,  Pemerintah  RI,  melalui Departemen Perdagangan telah menawarkan perdana ( initial offer ) di sektor jasa untuk  diliberalisasikan  dalam  kerangka  WTO/MEA.  Ketujuh  sektor  jasa  yang ditawarkan  RI  tersebut  antara  lain  pendidikan  kejuruan;  profesi  kesehatan; kepemilikan perbankan kepada warga asing dari yang semula 49% menjadi 51%; diizinkannya  profesi  pengacara  asing  beroperasi  di  Indonesia;  jasa  konstruksi asing  untuk  membangun  infrastruktur  di  Indonesia;  pembangunan  rumah  sakit asing  dengan  kapasitas  minimal  mempunyai  400  tempat  tidur;  dan  Ketujuh, perluasan izin keimigrasian 1 .
Asosiasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), menyikapi tantangan MEA tersebut  dengan,  mengadakan  pelatihan-pelatihan  bagi  advokat  asing  yang  akan melakukan  praktik  di  Indonesia.  Tahun  2015  Peradi  telah  menyelenggarakan
1 Agus  Budianto  dan  Gwendolyn  I.U.,  Aspek  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  dalam  Prespektif Perlindungan Pasien , Bandung, Karya Putra Darwati, 2010, hlm., 181.
pelatihan terhadap 11 peserta advokat asing, sementara pada tahun 2014, Peradi juga telah mengadakan pelatihan bagi sebanyak 58 advokat asing. 2
Menjadi  perhatian  bersama  adalah  perihal  perdagangan  jasa  (bukan perdagangan  barang),  karena  perdagangan  jasa  ini  memiliki  potensi  besar mengingat sektor jasa tidak menyedot banyak tenaga kerja (bukan padat karya), memiliki  nilai  tinggi,  tidak  merusak  lingkungan.  Di  beberapa  negara  maju termasuk  AS  dan  Uni  Eropa,  perdagangan  jasa  sudah  menjadi  perhatian  yang cukup besar sejak dua dekade. Lihat saja keberadaan mega lawyer di dunia yang sebagian  besar  dikuasai  oleh  mereka  termasuk  pula  jasa  akuntan  publik, arsitektur,  medis  dan  rumah  sakit.  Sebagaimana  yang  dikatakan  Bernard  M. Hoekman  dan  Michel  M.  Kostecki 3 ,  “ modern  economies  are  service  economies ” (ekonomi  modern  adalah  ekonomi  jasa).  Jasa-jasa  seperti  konsultan,  konstruksi, transportasi,  keuangan,  pendidikan,  profesional  dan  lain-lainnya  mencakup  60 persen  dari  GDP  ( Gross  Domestic  Product ) di  Negara-negara  OECD  ( Organisation for Economic Co-operation and Development ).
Dalam  upaya  mendukung liberalisasi  sektor  jasa  ini,  terutama  terkait  lalu lintas  atau  perpindahan  tenaga  kerja  terampil,  negara-negara  anggota  ASEAN menandatangani MRA (Mutual Recognition Agreement) pada tanggal 19 November 2007.  MRA  ini  menjadi  sebuah  hal  mutlak  yang  dilakukan  untuk  mendukung liberalisasi  sektor  jasa  yang  berasaskan  keadilan/ fairness .    MRA  merupakan langkah  awal  yang  penting  untuk  mempromosikan  perpindahan  tenaga  kerja terampil. Setidaknya  saat  ini telah  disepakati 8  MRA  dan  MRA Framework, yaitu (1) MRA untuk jasa teknik; (2) arsitek; (3) jasa perawatan; (4) praktisi medis; (5) praktisi  gigi/dokter  gigi;  (6)  jasa  akuntan;  (7)  penyigian  (surveying).  Namun, dengan  7 initial  offer yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui Departemen  Perdagangan  tersebut  di  atas,  kehadiran  liberalisasi  jasa  konsultan hukum  di  Indonesia  akan  berdampak  pada  peningkatan  profesionalisme
2 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57baf61d4b475/11-advokat-asing-ikuti-pelatihan- yang-digelar-peradi
3 Bernard M.Hoekman and Michel M. Koestecki, The Political Economy of The World Trading System from GATT to WTO, Oxford, Oxford University Press, 1995, hlm., 127.
konsultan  hukum  lokal,  dengan  salah  satunya  adalah  penentuan fee kepada kliennya.
Pentingnya  peranan  sektor  jasa,  khususnya  konsultan  hukum  asing  di Indonesia  dalam  aktivitas  ekonomi  dan  dalam  perdagangan  internasional disebabkan  4  (empat)  alasan 4 ,  antara  lain:  1)  Perubahan  terhadap  metode  atau cara  berproduksi  yang  serba  otomatis  yang  telah  menyebabkan  semakin pentingnya  kebutuhan  akan  jasa  dalam  berproduksi;  2)    Pemrosesan  data  yang serba modern ( modern data processing ) dan teknologi komunikasi telah membuat jasa  semakin  dapat  diperdagangkan  ( tradable );  3)  Kebutuhan  jasa  yang semakin meningkat  dan  dapat  diperdagangkannya  jasa  telah  membuat  skala  ekonomi kemungkinan  melalui  spesialisasi  yang  pada  gilirannya  telah  menciptakan keuntungan dari perdagangan jasa; dan 4) Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional  ( multinational  corporations )  menyebabkan  kebutuhan  pemasok bisnis jasa yang bersifat multinasional semakin meningkat. 5
Dari  keempat  faktor  tersebut  di  atas,  konsultan  hukum  lokal  (Indonesia) tidak  mempunyai  pilihan  lain  selain  meningkatkan  kerja  dan  kinerja  dengan menguasai  bahasa  dan  substansi  hukum  negara-negara  Anggota  ASEAN  sebagai dampak  dibukanya  liberalisasi  MEA.  Oleh  karena  itu,  liberalisasi  pengenaan fee juga  berpengaruh  terhadap  sektor  jasa  konsultan  hukum  ini.  Dalam  tulisan  ini akan  dideskripsikan  mengenai  liberalisasi fee konsultan  hukum  di  Indonesia menghadapi MEA, yang sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan rigid dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  dampak  lain  yang  muncul  pun adalah  adanya  perlindungan hukum bagi  klien,  baik  warga  negara  Indonesia ataupun klien dari anggota ASEAN lainnya.
4 Geza Feketekuty, Trade in Professional Services: An Overview , Chicago: The University of Chicago Legal Forum, 1986, hlm., 2-3.
5 Sebagai  perbandingan,  UNCTAD  dalam  laporannya  mengatakan  bahwa  perkembangan perdagangan jasa yang semakin meningkat ditunjang oleh dua faktor  utama. Pertama, kemajuan teknologi  yang  meningkatkan  kemampuan  jasa  untuk  dapat  diperdagangkan  ( tradability ) melintasi  batas-batas  wilayah  negara.  Kedua,  kenaikan  pendapatan  yang  disertai  oleh pergeseran konsumsi dan produksi ke arah jasa-jasa. (Lihat: UNCTAD, Technology, Trade Policy and the Uruguay Round , United Nations, 1990, hlm. 92)
Walaupun  kita  pahami  bersama,  bahwa  pengenaan fee terhadap  klien menjadi  rahasia  dapur  masing-masing  kantor  advokat  hukum  di  Indonesia, artinya  bahwa  pengenaan fee tersebut  disesuaikan  pengalaman  atau  tidaknya, besar kecilnya ruang usaha dan luas kecilnya jaringan yang dimiliki oleh sebuah kantor  advokat.  Namun  menjadi  tantangan  bersama,  ketika  advokat  asing  mulai menjadi  pesaing  (kompetitor)  bagi  advokat  Indonesia,  tentunya  menjadi permasalahan bagi advokat Indonesia adalah: pertama, penguasaan bahasa asing (Ingrris  dan  China)  menjadi  tantangan  tersendiri,  mengingat  investor  asing dikawasan  ASEAN,  khususnya  Indonesia  saat  ini  adalah  Negara  China 6 .  Kedua, tentunya  kepercayaan  investor  asing  dalam  memberikan  kuasa  dalam menyelesaikan  masalah  hukumnya,  tidak  lepas  dari  advokat  dari  negaranya. Ketiga,  dukungan  dana  dan  kepercayaan  yang  kuat  dari  investor  dan  masih lemahnya mental aparat penegak hukum akan suap, kolusi dan nepotisme, ibarat ‘ada gula ada semut’ dalam sistem peradilan di Indonesia.
Tulisan  ini  merupakan  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dengan menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yaitu  mengkaji  kualitas  dari  sebuah peraturan  perundang-undangan  tentang  advokat  dan  sebuah  kebijakan  tentang masuknya  advokat  asing  di  Indonesia.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  konseptual,  dengan  mengangkat  sebuah  permasalah:  dengan Indonesia  menjadi  anggota  MEA,  sehingga  hadirnya  advokat  asing  berparktik hukum  di  Indonesia  menyebabkan  secara  langsung  tercipta  liberalisasi fee . Akankah  liberalisasi fee ini  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  advokat lokal (Indonesia) ataukah menjadi kompetitor yang memiliki dukungan dana yang kuat, pada akhirnya menguasasi pangsa pasar jasa konsultasi hukum di Indonesia?

## Tugas  dan  Fungsi  Konsultan  Hukum  menurut  UU  Advokat  dan  Mekanisme Pengaturan Fee
Konsultan  hukum  atau  pengacara  atau  advokat  mempunyai  pengertian yang sama, oleh karenanya, sejak berlakunya UU Advokat, sebutan bagi seseorang
6 http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3110238/china-dominasi-investasi-asing-di- ri-senilai-rp-277-t
yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta, yang semula terdiri dari  berbagai  sebutan,  seperti  advokat, pengacara,  konsultan  hukum,  penasihat hukum adalah "advokat".  Advokat  adalah  sebuah  profesi  yang  memberikan  jasa hukum ( legal services ). Idealisme profesi advokat bermetamorfosa sesuai dengan perkembangan  zaman.  Pada  awal  keberadaannya,  profesi  advokat  dinamai sebagai officium  nobile atau  jabatan  yang  mulia.  Penamaan  itu  berkaitan  dengan aspek  kepercayaan  dari  pemberi  kuasa  atau  klien  yang  dijalankannnya  untuk mempertahankan  dan  memperjuangkan  hak-hak  kliennya  di  forum  yang  telah ditentukan. 7 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Yap  Thiam  Hien  pernah berkata bahwa: “advokat adalah suatu profesi yang nobel dan penuh pengabdian kepada pihak yang lemah (tidak mengenal hukum)”. 8
Dengan  berjalannya  waktu,  pengelolaan  profesi  advokat  dirasa  semakin komersial,  hal  ini  berkaitan  dengan  perubahan  tingkat  profesionalitas  dan terjadinya  tuntutan  spesialisasi  advokat.  Profesi  advokat  semakin  menjadi lembaga  tempat  mencari  keuntungan  dan  meninggalkan  sifat-sifat  nirlabanya, serta  bukan  lagi  sebagai  sarana  perjuangan  membela  hak-hak  kaum  miskin. Berkaitan  dengan  hal  ini,  Satjipto  Rahardjo  sebagaimana  dikutip  oleh  Daniel  S Lev, menyatakan  bahwa  “banyak  advokat  kehilangan  idealisme,  merasa  cukup puas  dengan  kesempatan,  dan  tidak  banyak  memikirkan  keadaan  negara  atau keadaan masyarakat atau nasib profesinya sendiri. 9
Dalam diri setiap advokat secara umum mungkin timbul keengganan untuk melaksanakan  pemberian  bantuan  hukum  cuma-cuma (pro-bono) .  Sifat  dari profesi  advokat  adalah  memberikan  jasa  hukum,  artinya  menjual  kemampuanya di  bidang  hukum.  Walaupun  dilakukan  karena  perintah  Undang-Undang,  bukan
7 M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1996, hlm. 1.
8 Pujiono, Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara, Copyright© 2009 mitra hukum.org, All Right Reserved-Powered by nifiradamha, http://mitrahukum.org/konten.php?nama=Opini&op=detail_opini&id=17.
9 Binziad Kadafi, Cs. , Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Suatu Studi Tentang Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia xii, Kata Pengantar Daniel S. Lev, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2001.
karena  kepeduliannya  atau  penghargaannya  terhadap  hak  ekonomi,  sosial,  dan budaya  (Ekosob) 10 masyarakat  miskin.  Jauh  sebelum  profesi  advokat  menjadi sangat  komersial  seperti  sekarang  ini,  hasil  penelitian  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan  (PSHK)  pada  tahun  2001  membuktikan  bahwa  62,6%  responden advokat  yang  diwawancarai  menyatakan  bahwa  penyedia  bantuan  hukum pro- bono seharusnya adalah pengadilan dengan anggaran penuh dari negara. 11 Fakta tersebut  dapat  diartikan  bahwa  sebenarnya  advokat  cenderung  enggan  untuk melakukan  bantuan  hukum pro-bono. Bantuan  hukum pro-bono harus  dilakukan oleh  negara  dengan  biaya  negara.  Berkenaan  dengan  kondisi  seperti  ini  Marc Galenter,  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Rahardjo 12 menyatakan  bahwa  “profesi hukum  lebih  mementingkan  fasilitas  bisnis  ketimbang  berusaha  untuk meringankan penderitaan manusia atau menolong manusia”.
Hal  ini  akan  mempengaruhi  kualitas  advokasi,  karena  sejatinya ”konsentrasinya”  berbeda,  yang  dianggap  ”mengganggu”  tugas  pokok  advokat sebagai penyedia jasa hukum ( legal services ).  Ditetapkannya pemberian bantuan hukum  cuma-cuma  merupakan  kewajiban  bagi  advokat,  hal  ini  tidak  akan membuat  para  advokat  menjalankan  kewajibannya  secara  maksimal.   Tidak seimbangnya  jumlah  pencari  keadilan  dengan  advokat  yang  ada,  disebabkan penyebarannya yang tidak merata di seluruh pelosok tanah air dan hanya terpusat di kota-kota berakibat masyarakat miskin yang sebagian besar berada di pelosok desa tidak mampu terlayani oleh jasa hukum advokat. Penyediaan bantuan hukum pro-bono dalam  satu  pintu  yang  dilaksanakan  oleh  advokat  atau  organisasi advokat  telah  mempersempit  akses  jasa  hukum  sehingga  sebagai  kebijakan
10 Hak Ekosob merupakan instrumentasi hukum internasional hak asasi manusia yang telah  ada sejak  tahun  1966,  namun  baru  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  pada  1  Oktober  2005. Dengan  diratifikasinya  hak  ekosob,  tentu  melahirkan  sejumlah  tantangan-tantangan  dan konsekuensi tersendiri dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak rakyat tersebut. R. Herlambang Perdana, Strategi Pemenuhan Hak Ekosob Di Jatim , Kompas 21 Februari 2006, hlm. 1.
11 Binziad Kadafi, Cs. , supra catatan no. 10, hlm., 172-173.
12 Satjtipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm. 50-51.
hukum tidak akan efektif, sebab sebelum berlakunya UU Advokat, pelayanan jasa hukum sangat bervariasi sehingga perluasan aksesnya sangat tinggi.
Pada  saat  menjalankan  tugasnya  seorang  advokat  memiliki  hak  dan kewajiban.  Hak  dan  kewajiban  seorang  advokat  adalah  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sesuai  Kode  Etik  Advokat  Indonesia,  Undang-Undang  Advokat  dan peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur  tentang  advokat. Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai officer of the court , yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut: 13
1. Pengadilan  akan  memantau  bahkan  memaksakan  agar  advokat  selalu menuruti ketentuan Undang-Undang atau kepantasan kepada kliennya, antara lain  membela  kliennya  semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  kewajiban fiduciary yang disandangnya.
2. Akan tetapi, di lain pihak, karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin  hampir-hampir  tanpa  kompromi,  maka  advokat  haruslah  hati-hati jika  dia  dihadapkan  untuk  membela  kliennya  semaksimal  mungkin  dengan tunduk sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku, seperti yang disebutkan dalam Canon 7 dari Code of Professional Responsibility dari advokat di Amerika Serikat  bahwa  advokat  haruslah  mewakili  kliennya  secara  habis-habisan ( zealous ) dalam batas-batas hukum yang berlaku. “ A lawyer should represent a client  zealously  within  the  bounds  of  the  law ”.  Jadi,  meskipun  advokat  harus membela  kepentingan  kliennya  secara  habis-habisan,  tetapi  di  lain  pihak, sebagai officer  of  the  court ,  dia  tidak  boleh  melanggar  aturan  hukum  yang berlaku, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan kliennya itu.
Sebagai officer  of  the  court ,  advokat  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap aturan yang ada di pengadilan. Lebih dari itu, advokat haruslah selalu bertingkat laku yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan. Dia tidak boleh berperilaku  tercela  yang  dapat  mencoreng  kewibawaan  pengadilan  tersebut. 14 Pada  pembukaan  kode  etik  advokat  menyatakan  bahwa  profesi  advokat  adalah
13 Munir Fuady, Profesi Mulia , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm., 33-34.
14 Id.
suatu  profesi  terhormat  ( officium  nobile ).  Kode  etik  mengenai  advokat  itu  tidak dimaksudkan  untuk  mengurangi  atau  menghambat  kemandirian  profesi,  yang punya  kewajiban  mulia  atau  terpandang  ( officium  nobile ).  Sebaliknya,  kode  etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan  melindungi  namun  membebankan  kewajiban  kepada  setiap  advokat  untuk jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  profesinya  baik  kepada  klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. 15
Kode etik advokat harus dipatuhi oleh setiap advokat, di dalam kode etik tersebut  terdapat  peraturan  yang  mewajibkan  para  advokat  untuk  menjaga rahasia  dengan  kliennya.  Seperti  yang  dikutip  dari  Kode  Etik  Advokat  Pasal  4 huruf  h:  “Advokat  wajib  memegang  rahasia  jabatan  tentang  hal-hal  yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.”
Jasa  advokat  akan  diberi  imbalan  berupa legal  fee atau  honorarium. Honorarium yang diterima seorang advokat tidak memiliki batasan, yang artinya honorarium  advokat  tidak  ada  ditentukan  jumlahnya  dalam  undang-undang maupun  kode  etik  advokat.  Nilai  besarnya  honorarium  setiap  advokat  berbeda- beda meskipun atas suatu kasus atau perkara yang  mirip sama. Yang terpenting ada  persetujuan  yang  jelas  antara  advokat  dengan  calon  kliennya,  baik menyangkut fee maupun success  fee yang  akan  diterima  advokat.  Seorang  calon klien berhak untuk mengundurkan diri dari pembicaraannya, jika ia merasa tidak akan  sanggup  dapat  membayar fee kepada  seorang  advokat.  Demikian  pula advokat berhak untuk menentukan sikapnya menyangkut fee yang akan diterima dari calon kliennya.
Dalam  pasal  21  Undang-Undang  Advokat  disampaikan  bahwa  Advokat berhak  menerima  Honorarium  atas  Jasa  Hukum  yang  telah  diberikan  kepada Kliennya  dan  Besarnya  Honorarium  atas  Jasa  Hukum  ditetapkan  secara  wajar
15 Pembukaan Kode Etik Advokat.
berdasarkan  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Seperti  diketahui,  pengaturan honorarium advokat sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU Advokat tersebut dapat dikatakan menjadi landasan yuridis keabsahan legal service fee . Namun bila tidak  diatur  secara  tegas,  sebagai  contoh  penasehat  hukum  yang  menerima pembayaran jasa hukum ( legal service fee ) dari terdakwa tindak pidana pencucian uang dapat pula diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Pasalnya,  dalam hubungan  profesional  antara  advokat  dan  klien,  terdapat  suatu  hubungan  yang sangat dekat sehingga, advokat patut menduga harta yang dimiliki kliennya adalah hasil  tindak  pidana.  Namun,  adanya  ketentuan  kode  etik  kerahasiaan  advokat terhadap klien, tidak memungkinkan para advokat melaporkan harta yang dimiliki kliennya  atas  dugaan  tidak  pidana.  Apabila  dibandingkan  di  Amerika, lawyer di Amerika  khawatir  ketika  mendampingi  klien  bila  tidak  ada  kepastian  akan  asal muasal harta kekayaan untuk membayar jasa mereka. 16
Berkenaan  dengan  keabsahan  menerima legal  service fee dari  klien  yang diduga  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang, lawyer atau  advokat  di  negeri Paman  Sam  itu  sempat  mengalami  dilema.  Oleh  karena  itu,  otoritas  setempat selanjutnya  membuat  suatu  ketentuan  mengenai  pembayaran  jasa  hukum  bagi para advokat yang menjadi penasehat hukum terdakwa tindak pidana pencucian uang.  Menjawab  persoalan  ini,  pengadilan  Amerika  berupaya  menyelesaikannya dengan  mengeluarkan  semacam  putusan  sela  sebelum  proses  peradilan,  dengan demikian  terdapat  sebuah  pemisahan  aset  yang  harus  disisihkan  untuk pembayaran  lawyer 17 .    Ari  Yusuf  membagi fee advokat  ke  dalam  tiga  klasifikasi yaitu: Lawyer  fee ,  yang  umumnya  dibayar  di  muka  sebagai  biaya  profesional sebagai  advokat; Operational  fee ,  yang  dikeluarkan  klien  selama  penanganan perkara  oleh  advokat,  dan Success  fee ,  prosentasenya  ditentukan  berdasarkan
16 Yenti Gamasih, hukum online: 23 Feb 2005 dalam Jurnal Yustlsla Edisi Nomor 75 Sept-Desember 2008 “ Legal Service Fe e Penasehat Hukum Terdakwa Money Laundering Dalam Sinkronisasi UU Advokat Dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang” oleh Muhammad Rustamaji, hlm., 55.
17 Id.
perjanjian  antara  advokat  dengan  klien. Success  fee dikeluarkan  klien  saat perkaranya menang, tapi jika kalah, advokat tidak mendapat success fee . 18
Di sisi lain, bahwa sebuah kantor hukum di Jakarta menetapkan komponen biaya  jasa  hukum  untuk  kasus  perceraian  sebagai  berikut:  honorarium  advokat, biaya  transport,  biaya  akomodasi,  biaya  perkara,  biaya  sidang,  dan  biaya kemenangan perkara ( success fee ) yang besarnya antara 5-20 persen. 19
Dari  uraian  di  atas  kiranya  dapat  disimpulkan  bahwa fee advokat  yang dihitung  berdasarkan  prosentase  adalah  komponen success  fee .  Sebagaimana dijelaskan  Ari  Yusuf  besarnya success  fee ditentukan  berdasarkan  kesepakatan atau  perjanjian  antara  advokat  dengan  klien.  Jadi,  jika  Anda  sebagai  klien keberatan dengan success fee sebesar 40 persen maka Anda dapat menegosiasikan jumlah tersebut dengan advokat Anda. Apalagi berdasarkan hasil penelitian PSHK rata-rata besarnya success fee jasa hukum di Jakarta yaitu antara 5-20 persen.
Namun,  itu  bukan  berarti  jika  besarnya success  fee lebih  dari  20  persen adalah  tidak  wajar,  karena  hal  tersebut  juga  ditentukan  dari  tingkat  kesulitan perkara  yang  ditangani.  Sehingga  untuk  menentukan  apakah  nilai  40  persen tersebut  wajar  atau  tidak,  tentu  harus  dilihat  kasus  perkasus.  Penting  untuk dipahami  bahwa  klien  berhak  meminta  informasi  secara  terbuka  dari  advokat mengenai  perhitungan  honorarium,  komponen-komponennya  dan  cara pembayarannya. 20
Dalam Kode Etik Advokat tersebut disampaikan bahwa dalam menentukan besarnya  honorarium  Advokat  wajib  mempertimbangkan  kemampuan  klien  dan Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Dengan  demikian  batasan  terhadap  honor  yang  diterima  oleh  Advokat  dibatasi dalam ketentuan perundang-undangan yaitu ditetapkan secara wajar berdasarkan
18 Ari Yusuf Amir: Jangan Gadaikan Reputasi Advokat dengan Membohongi Klien, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19761/ari-yusuf-amir-jangan-gadaikan- reputasi-advokat-dengan-membohongi-klien (terakhir diakses, 13 September 2016).
19 Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi yang  diterbitkan Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia, hlm. 315.
20 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0acb102f02e/fee-yang-wajar-untuk-advokat- success-fee- (terakhir diakses, 16 September 2016).
kesepakatan kedua belah pihak dan wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan menghindari pembebanan biaya yang tidak perlu sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat.
Liberalisasi Fee Advokat  menghadapi  MEA:  Antara  Perlindungan  dan Kompetisi Jasa Advokat
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, liberalisasi dalam pengertiannya dimaknai  sebagai  sebuah  proses  (usaha  dan  sebagainya)  untuk  menerapkan paham  liberal  dalam  kehidupan  (tata  negara  dan  ekonomi).  Pengertian  lain liberalisasi (perdagangan) adalah  suatu keadaan dimana perusahaan dan individu bebas  untuk  menjual  barang  atau  jasa  melampaui  batas  wilayah  negaranya. 21 Dalam hal ini berarti termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk mendirikan perusahaan di negara lain dan bagi individu untuk bekerja di negara lain.
Hadi Soesastro, dan kawan-kawan 22 , menyatakan bahwa liberalisasi adalah menyamaratakan proses produksi barang dan jasa antara negara, artinya, dengan liberalisasi  tidak  ada  lagi  hambatan  yang  dibuat  oleh  suatu  negara  dalam melakukan suatu transaksi perdagangan dengan negara lainnya. Negara-negara di dunia  atau  yang  terlibat  langsung  dalam  perdagangan  bebas  mempunyai  hak untuk menjual produk baik barang ataupun jasa terhadap negara lain tanpa harus dibebani oleh batasanbatasan pajak atau bea masuk.
Demikian juga dalam halnya liberalisasi sektor barang dan jasa di kawasan MEA,  masing-masing  anggota  MEA  akan  dengan  bebas  tanpa  adanya  hambatan dari  negaranya  dalam  melakukan  produksi,  pemasaran  dan  kebijakan  barang dan/atau jasanya dalam suatu kawasan perdagangan. Sebagaimana halnya dalam kawasan  WTO,  di  mana  Indonesia  menjadi  anggota World  Trade  Organization (WTO) melalui  Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
21 http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas, diunduh pada 10 November 2016
22 Hadi Soesastro, et., all, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: Deregulasi dan Liberalisasi Ekonomi, Jogjakarta, Kanisius, 2005, hlm., 433.
Perdagangan Dunia). WTO sendiri mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995.
Adanya liberalisasi merupakan arus pemikiran umum yang muncul sebagai respon perkembangan   dunia    yang    sangat    dinamis, progresif dan berkarakter multidimensi.  Karakter  multidimensi  ini  berdasarkan  pada  sebuah  teori  yang dikemukakan oleh Talcott Parson yang dikenal dengan social cybernatic. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat bukan persamaan tetapi dapat dikatakan sebagai masyarakat jika mereka dapat menintegrasikan suatu perbedaan-perbedaan 23 .
Proses  perkembangan  liberalisasi  dalam  fase  awal  akan  mempengaruhi orientasi ekonomi dan struktur politik hingga menjalar pada struktur sosial. Pada fase  terakhir,  kondisi  ini  akan  merombak  tatanan  budaya  suatu  komunitas tertentu.   Lebih  lanjut  dikatakan,  masyarakat  saling  terkait  dalam  menjalankan suatu hubungan atau interaksi, sehingga kondisi satu merupakan prasyarat dalam kehidupan.  Dalam  liberalisasi  sektor  jasa  dalam  MEA,  yang  mana  satu  negara memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan  negara  lain,  namun  dalam  kondisi tertentu,  perbedaan-perbedaan  tersebut  harus  disamakan  untuk  satu  pasar tunggal,  maka  teori  Parson  tersebut  sebanding  luruh  dengan  teori  Adam  Smith. Menurut  teori  ini,  pembagian  kerja  atau  spesialisasi  dianggap  sebagai  kunci pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  menerus.  Pemikiran  yang  demikian menghendaki  adanya  dukungan  solid  dari  pasaran  barang  produksi  dengan manifestasinya perluasan wilayah sebagai dalih untuk memperluas pasar, bahkan dengan bantuan pemerintah sekalipun 24 .
Munculnya  kebebasan  dalam  melaksanakan  perdagangan  antar  negara atau disebut dengan perdagangan internasional termotivasi oleh paham dan teori yang  dikemukakan  oleh  Adam  Smith,  yang  menyatakan  bahwa  kesejahteraan masyarakat  suatu  negara  justru  akan  semakin  meningkat,  jika  perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan
23 Talcott Parson Today, His Theory and Legacy Contemprorary Sociology , xlvii-xlix Edited: A. Javier Trevino, (England, Rowman&Litlle Field Publishers, 2001)
24 Mahmul  Siregar,  Perdagangan   Internasional   dan   Penanaman   Modal,  Medan;  Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005, hlm., 43.
seminimal mungkin. Apabila ditinjau dari perspektif liberalisasi jasa advokat pada MEA,  liberalisasi  menekankan  pada platform kebebasan  individu  atau  peran rakyat  secara  aktif,  dengan  peran  negara  yang  negatif  dalam  transaksi perdagangan. Meniadakan hambatan ( barrier to entry ) menuju liberalisasi, itulah yang menjadi kata kuncinya.
Terdapat  dua  contoh  yang  menjadi  hambatan  yang  kemungkinan  terjadi dalam  perdagangan  jasa  di  ASEAN  adalah  sebagai  berikut:  Pertama, perbedaan aturan  dan  persyaratan  bagi  perusahaan-perusahaan  asing  yang  berasal  dari sesama  anggota  ASEAN.  Satu  sisi  ingin  menciptakan  perusahaan-perusahaan  di ASEAN  yang    memiliki  keunggulan  kompetitif,  di  sisi  lain  ada  hambatan  sebagai sarana  proteksi  perusahaan  dalam  negeri;  Kedua,  persyaratan  bagi  perusahaan asing  untuk  menggunakan  sumber  daya  manusia  dari  negara  anggota  ASEAN sebesar  prosentase  tertentu  atau  kewajiban  untuk  melakukan joint  venture dengan sebuah perusahaan di negara anggota ASEAN.
Dari  sepuluh  negara  anggota  ASEAN,  delapan  negara  anggota  telah membuat  komitmen  dalam  perdagangan  jasa  seperti  berikut  ini  : 25 1) Business Services.  Professional  services yang  mencakup, Legal  services (Indonesia,  Viet Nam); Accounting  services (Malaysia,  Myanmar,  Philippina); Taxation  services (Malaysia); Architectural  services (Brunei,  Indonesia,  Malaysia,  Myanmar);
Engineering services (Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippina, Thailand); Urban planning services (Indonesia, Malaysia, Thailand); Landscape architectural services (Malaysia,  Myanmar,  Thailand,  Philippina); Veterinary  services (Malaysia); and Interior  design  services (Philippina); Computer  and  related  services (Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand); dan Research and development services (Indonesia).
Nomor 2 sampai nomor 8 tidak kami uraikan, karena kami fokus pada legal services di kawasan ASEAN. Jasa hukum ( legal service ) masuk dalam ruang lingkup jasa  profesional  ( professional  services )  yang  merupakan  bagian  dari  jasa  bisnis ( business services ). Hambatan yang paling utama dalam perdagangan jasa hukum
25 Sebagai catatan, bahwa Laos dan Myanmar belum menjadi anggota WTO.
ini  adalah  kualifikasi,  standarisasi  dan  lisensi  bagi  para  advokat  (bisa  dalam bentuk investor melalui law firm atau melalui orang perorangan/ natural person ) dari  masing-masing  organisasi  profesi  negara  anggota  ASEAN  yang  hendak menjual jasa di negara anggota ASEAN.
Dalam  pertemuannya  di  Istambul  bulan  Juni  2001,  Dewan  IBA (International  Bar  Association) memberikan  rekomendasi  tentang  standard  dan kriteria  yang  harus  diterapkan  oleh  anggota  WTO  yang  telah  melakukan komitmen  akses  pasar  berkaitan  dengan  jasa  hukum  berdasarkan  Artikel  XVI GATS  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  pengakuan  kualifikasi  profesional dari orang-orang yang diberikan lisensi atau kewenangan untuk mempraktekkan hukum di wilayah negara anggota WTO lainnya ( home jurisdiction ) dengan tujuan untuk memberikan lisensi atau kewenangan terhadap orang-orang tersebut untuk mempraktekkan  hukum  di  wilayah  negara  anggota  untuk  mengakui  kualifikasi tersebut  ( host  jurisdiction ).  Dokumen  tersebut  juga  memasukkan  rekomendasi- rekomendasi  yang  berhubungan  dengan  muatan-muatan  perjanjian  pengakuan bersama seperti yang diatur dalam Artikel VII GATS.
Dalam  rekomendasi  ini  diyakini  bahwa  satu  hambatan  utama  terhadap pengakuan  tersebut  adalah  kekawatiran  bahwa  pengakuan  yang  dilakukan  oleh negara anggota terhadap kualifikasi advokat yang berpraktek di wilayah satu atau lebih  negara  anggota  yang  lain  secara  otomatis  mewajibkan  untuk  tidak melakukan diskriminasi, seperti yang ditetapkan dalam Artikel II GATS berkaitan dengan advokat yang memiliki kualifikasi untuk menjalankan praktek di wilayah semua  negara  anggota.  Kekhawatiran  ini  cenderung  mengabaikan  klausula  MFN dengan  maksud  tidak  menciptakan  liberalisasi.  IBA  sangat  yakin  bahwa karakteristik  khusus  dan  peran  profesi  hukum  serta  perbedaan-perbedaan penting  dalam  sistem  hukum  dan  sistem  pengaturan  profesional  seperti  yang tercermin dalam Background Note of July 6, 1998 on Legal Services 26 .
26 WTO  Council  for  Trade  in  Services, Legal  Services ,  Background  Note  by  the  Secretariat, S/C/W/43, 6 Juli 1998.
Masalah  mendasarnya  adalah  ada  pada  ranah  praksis  dan  teknis.  Contoh saja  di  Singapura,  menurut Singapore  Legal  Profession  Act  1997 ,  untuk  bisa diangkat  menjadi  advokat  di  Singapura  harus  lulus  sarjana  hukum  ( bachelor  of law )  dari  Universitas  Malaya  Singapura, University  of  Singapore atau  National University of Singapore . Menteri Kehakiman setelah berkonsultasi dengan Dewan Pendidikan  Hukum  ( Board  of  Legal  Education )  menentukan  kualifikasi, pendidikan  dan  pelatihan  untuk  orang-orang  yang  dikualifikasikan  sebagai advokat
Bagi advokat asing yang ingin memperoleh ijin praktek harus memperoleh persetujuan  dari Attorney  General .  Apabila  ijin  tersebut  disetujui  maka  advokat asing memiliki hak :
1. Advokat asing yang dipekerjakan oleh, atau partner , atau direktur, dari sebuah joint  law  venture dapat  mempraktekkan  hukum  Singapura  sebagai partner, direktur, atau pegawai dari joint law venture tersebut. Dia juga mendapatkan kompensasi pengeluaran dan pembayaran atas jasanya apabila terdaftar untuk mempraktekkan hukum Singapura oleh Attorney General .
2. Advokat  asing  yang  terdaftar  untuk  berpraktek  hukum  di  Singapura  tidak dapat mewakili pihak manapun di pengadilan, badan arbitrase, atau peradilan lainnya  di  Singapura  kecuali  advokat  asing  tersebutn  diijinkan  untuk melakukannya
3. Attorney  General berdasarkan  diskresinya  dapat  menyetujui  permohonan pendaftaran  seorang  advokat  asing  untuk  mempraktekkan  hukum  Singapura selama  periode  tertentu  yang  dianggap  layak  oleh Attorney  General kecuali dalam  kondisi  di  mana Attorney  General mensyaratkan  agar  advokat  asing yang bersangkutan memenuhi modul pelatihan terlebih dahulu.
Dalam joint  law  venture ,  firma  hukum  yang  sudah  terdaftar  memiliki  hak untuk  menyediakan  jasa  hukum  sesuai  kualifikasinya  dalam  bidang  hukum tertentu yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Firma hukum asing  juga  berhak  melakukan  penagihan  terhadap  kliennya  serta  dapat
memberikan  nasehat  dan  konsultasi  hukum  yang  berkenaan  dengan  hukum Singapura.  Advokat  asing  yang  tergabung  dalam  joint  law  venture  ini  lebih menikmati hak-hak yang penuh (hampir sama dengan advokat lokal).
Sementara  pada  kerjasama  yang  berbentuk formal  law  alliance ,  tidak  ada pembatasan  jumlah  firma  hukum  yang  dapat  tergabung  di  dalamnya.  Advokat asing  yang  tergabung  dalam formal  law  alliance dapat  menyiapkan  dokumen transaksi yang berkaitan dengan peraturan dari beberapa yurisdiksi negara, tapi tidak  boleh  memberikan  opini  hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum  Singapura. Opini hukum harus diberikan oleh advokat Singapura yang memiliki ijin praktek. Bagi  advokat  asing  dalam formal  law  alliance hanya  memiliki  ijin  dalam  waktu tertentu  dan  juga  memiliki  kewajiban  untuk  mengikuti  kursus-kursus  tertentu. Berkaitan dengan etika profesi, seperti yang diatur dalam Profession Act , advokat asing yang memperoleh ijin praktek di Singapura harus tunduk pada aturan etika profesional.  Apabila  perbuatan  advokat  asing  merugikan  klien  atau  masyarakat maka pihak yang dirugikan dapat mengadu kepada Attorney General .
Di Indonesia kehadiran dan peran advokat asing telah secara tegas diatur dalam  Pasal  23  Undang-Undang  Advokat,  sebagaimana  sudah  disebutkan  diatas. Namun,  kantor  advokat  dapat  mempekerjakan  advokat  asing  sebagai  karyawan atau  tenaga  ahli  dalam  bidang  hukum  asing  atas  ijin  pemerintah  dengan rekomendasi  organisasi  advokat. 27 Kehadiran  pengacara  atau  advokat  asing  di Indonesia bukanlah hal baru di Indonesia. Jauh sebelum awal tahun 2005, Asosiasi Advokat  Indonesia  (AAI)  pernah  meminta  advokat  Monsanto  Company-Barry Irwin,  Damian  Adams  dan  Ken  Cheung-  segera  ditangkap  dan  diproses  hukum. Alasannya,  ketiga  advokat  Monsanto  itu  tidak  tercatat  di  dalam  buku  daftar advokat,  dan  tidak  memiliki  nomor  induk  advokat.  Apakah  ini  yang  disebut dengan  melindungi  advokat  lokal  (Indonesia),  dengan  melakukan  penangkapan terhadap advokat asing?.
27 Lihat: Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  Departemen  Hukum  dan  HAM  selaku pemantau sepak terjang advokat asing yang datang seiring dengan arus globalisasi tidak  mempersempit  lapangan  yang  sudah  kian  sempit.  Ketentuan  itu  tertuang dalam  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  M.11-HT.04.02  Tahun  2004 tentang  Persyaratan  dan  Tatacara  Memperkerjakan  Advokat  Asing  serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.
Salah  satu  butir  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tersebut  mengatur mengenai permohonan penggunaan advokat asing untuk menjadi karyawan atau tenaga  ahli  pada  kantor  advokat  Indonesia.  Pasal  2  ayat  (4)  Kepmenhum merumuskan: “Permohonan penggunaan advokat asing untuk menjadi karyawan atau tenaga ahli di bidang hukum asing pada kantor advokat Indonesia, diajukan oleh  kantor  advokat  yang  akan  memperkerjakan  advokat  asing.”  Rumusan  baru tersebut  agak  berbeda  dibandingkan  Kepmenhum  No.  M.01.04.02  Tahun  1997. Dalam  ketentuan  yang  lama,  permohonan  penggunaan  advokat  asing  bisa dilakukan  berdasarkan  permohonan  sendiri,  atau  berdasarkan  kerjasama  antara kantor konsultan hukum Indonesia dengan suatu kantor konsultan hukum asing.
Berdasarkan  Kepmenhum  tahun  2004  tersebut,  surat  permohonan penggunaan  advokat  asing  diajukan  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  dengan tembusan  kepada  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Direktur  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  (AHU)  Depkum  dan  HAM,  serta  Direktur  Perdata pada  Ditjen  Administrasi  Hukum  Umum.  Sedangkan  ketentuan  sebelumnya, tembusan  permohonan  cukup  disampaikan  kepada  Menkertrans  dan  Dirjen Hukum  dan  Perundang-undangan.  Persyaratan  yang  harus  dilengkapi  sejalan dengan  surat  permohonan  itu  meliputi:  rekomendasi  dari  organisasi  advokat, perjanjian  kerja  antara  kantor  advokat  Indonesia  dan  advokat  asing  yang dilegallisir notaris, serta data lengkap dari advokat asing. Data (dokumen) lengkap dari advokat asing terdiri dari daftar riwayat hidup, fotocopi ijasah yang dilegalisir Kedutaan  Besar  RI  di  negara  advokat  asing  berasal,  surat  keterangan  sebagai
pengacara  aktif  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  resmi  yang  dilegalisir  oleh Kedubes RI di negara advokat asing berasal.
Sampai saat ini, Kementerian Hukum dan HAM sudah terdapat sebanyak 47 advokat asing bekerja di kantor advokat lokal, yang sampai saat ini keberadaan 47 advokat  asing  tersebut  dimaknai  sebatas  tenaga  asing  biasa  yang  diatur  dalam Keputusan  Presiden  RI  No.  75  Tahun  1995  tentang  Pembatasan  Penggunaan Tenaga  Kerja  Warga  Negara  Pendatang.  Kapasitas  dan  kapabilitas  advokat  asing tersebut  sebatas  memberikan  pendapat  hukum  dalam  praktik  hukum  bisnis, bukan sebagai kuasa hukum yang berpraktik di peradilan 28 .
Sebagaimana sudah kami paparkan dalam sub bab latar belakang tersebut di  atas,  bahwa  Peradi,  juga  telah  menyikapi  tantangan  MEA  tersebut  dengan, mengadakan pelatihan-pelatihan bagi advokat asing yang akan melakukan praktik di Indonesia. Tahun 2015 Peradi telah menyelenggarakan pelatihan terhadap 11 peserta advokat asing, sementara pada tahun 2014, Peradi juga telah mengadakan pelatihan  bagi  sebanyak  58  advokat  asing.  Artinya,  Pemerintah  Indonesia  telah mensikapi  tantangan MEA  tahun  2015  ini  dengan  membuka  kesempatan  seluas- luasnya  bagi  advokat  asing  yang  akan  berpraktik  di  Indonesia,  melalui  7 initial offer ,  berikut  juga  tantangan  10  negara  ASEAN  dalam  Business  Services. Professional  services  yaitu  ( legal  services ).  Menjadi  tantangan  bersama,  adalah Pasal  23  UU  Advokat  secara  tidak  langsung  menjadi  hambatan  liberalisasi  jasa advokat di Indonesia.
Menjadi  perhatian  saat  ini  adalah  pendirian  kantor  hukum  oleh  advokat asing  di  Indonesia  dengan  merekrut  para  advokat  lokal.  Namun,  ini  pun  tidak menjadi  persoalan,  sebab,  akan  sulit  bagi  lawyer  asing  untuk  membuat  kontrak dalam  bahasa  Indonesia 29 .  Pembatasan  advokat  asing  boleh  dibilang  tidak bijaksana dalam mengahadi MEA ini, sebab, pembatasan tersebut akan membuat advokat  lokal  terasing  dalam  konteks  keilmuan, skill, dan networking. Juga, fee
28 http://www.rmol.co/read/2012/01/20/52515/47-Advokat-Asing-Sudah-Berkantor-Di- Indonesia- (terakhir diakses 13 September, 2016).
29 http://badan-huku-m.blogspot.co.id/2013/07/jika-jasa-advokat-juga-diliberalisasi.html (terakhir diakses 13 September, 2016).
yang  selama  ini  masih  dalam  tataran  lokal,  tidak  dapat  mengimbangi fee dalam tataran liberalisasi. Meskipun apa yang sudah kami sampaikan dalam sub bab B.1 tersebut  diatas,  sesuai  dengan  Pasal  21  UU  Advokat,  besaran fee advokat ditetapkan  secara  wajar  berdasarkan  persetujuan  kedua  belah  pihak,  yang besarannya sekitar 5 sampai 20 persen.
Dengan masuknya MEA dan dengan dibukanya sektor jasa legal service oleh advokat  asing,  tentunya  akan  membuka  celah  dan  peluang  naiknya fee advokat. Liberalisasi fee advokat,  sekalipun  merujuk  pada  kesepakatan  sebagaimana  juga terdapat  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  tentunya  ada  regulasi  lain  yang  perlu dibuat sebagai amanah adanya kepastian dan perlidungan bagi advokat itu sendiri ataupun  bagi  kliennya.  Terlebih,  jika  advokat  Indonesia  menerima  klien  dari negara  anggota  ASEAN,  yang  langsung  ataupun  tidak  langsung  bersentuhan dengan  hukum  Indonesia.  Disinilah  peran  pentingnya  regulasi  pendukung masuknya sektor jasa hukum menghadapi masyarakat MEA.
Sepantasnya  pembatasan  akan  adanya  advokat  asing  sudah  mulai dipikirkan lagi untuk dilepas, secara tidak langsung adanya pembatasan tersebut, justru disalahgunakan oleh advokat asing yang berpraktik di Indonesia selama ini yang  tentunya  merugikan  pemerintah  Indonesia.  Semisal,  Pertama, pemberian jasa  hukum  terhadap  pelaku  usaha  (investor  asing)  dapat  dilakukan  secara on project  or  on  case  basis ,  sehingga  advokat  asing  dapat  melakukan  pekerjaan  di Indonesia  tanpa  harus  tinggal  atau  membuka  cabang  kantor  hukumnya  di Indonesia. Misalnya, advokat asing datang ke Indonesia pagi, kemudian sore atau keesokan harinya telah kembali lagi ke negaranya. Praktik seperti ini diduga telah lama  terjadi  tetapi  akan  sangat  sulit  diketahui,  kecuali  ada  pihak  yang  secara sengaja melaporkan tindakan pemberian jasa hukum oleh advokat asing sebagai tindakan melanggar Pasal 23 UU Advokat. Kedua, dengan adanya perkembangan teknologi  dan  komunikasi  telah  mengakibatkan  hampir  tidak  ada  lagi  jarak  dan batas  antar  wilayah  negara,  sehingga  pemberian  jasa  hukum  oleh  advokat  asing dapat  dilakukan  melalui  pengunaan  alat  telekomunikasi  yang  canggih,  misalnya
rapat  secara online ,  telekonperensi  atau  dengan  teknologi skype .  Ketiga, pengertian  dari  tidak  dapat  berpraktek  secara  langsung, dan  tidak  dapat membuka perwakilan  di Indonesia bagi advokat atau lawyer asing, sangat kabur maknanya bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang telah lama hadir di Indonesia, dimana  kolaborasi  dari  advokat  asing  dengan  kantor-kantor  hukum  Indonesia hanya seakan-akan “terlihat” merupakan hubungan pemberi kerja dengan pekerja atau  tenaga  ahli  ( employers dengan employees atau foreign  legal  expert )  tetapi terlihat sebagai hubungan partnership, apalagi dengan ketidakjelasan dari makna terminologi dari “ in association with. ”
Contoh-contoh  tersebut  pada  dasarnya  hanya  memberikan  kerugian  bagi Indonesia,  karena  peristiwa  semacam  itu  dapat  mengakibatkan  peletakan  batas pertanggungjawaban  profesi  menjadi  sangat  tidak  jelas.  Aktivitas  advokat  asing dengan  menggunakan  strategi  yang  disebutkan  pada  angka  1  dan  angka  2  di atas, jelas  akan  lebih  merugikan  Indonesia.  Sebab,  selain  advokat  asing  tersebut tidak  membayar  kewajiban  pajak  terhadap  setiap  penghasilan  yang  telah diperolehnya  dari  pemberian  jasa  hukum  di  Indonesia  tersebut,  kewajiban- kewajiban  untuk  melakukan sharing  of  knowledge , sharing  of  business cooperation dan  kewajiban  untuk  melakukan  pelayanan  masyarakat  sehubungan dengan access  to  justice secara  cuma-cuma  atau  probono  menjadi  hampir  tidak mungkin dilakukan.
Selain itu, perwujudan pasar tunggal ASEAN dengan semangat ‘ one identity, one  destiny’ akan  mengakibatkan  kata  ‘asing’  akan  mengalami  pengaburan  arti dalam wilayah MEA yang dalam Pasal 35 dan 36 The ASEAN Charter telah dibagun dalam  identitas  tunggal  ASEAN,  dengan  motto: One  Vision,  One  Identity,  One Community . Pergerakan jasa hukum secara cross-border akan semakin tidak dapat dihindarkan sebagai bagian dari target free movement of service yang melekat erat dengan  aktivitas  investasi,  produksi  dan  pemasaran  di  wilayah  ASEAN  sebagai konsekuensi  dari collective  agreements negara-negara  anggota  ASEAN.  Dari sinilah,  terlihat  bahwa  Indonesia  atau  organisasi  advokat  Indonesia  mau  tidak
mau-suka  tidak  suka  harus  membuka  batasan-batasan  bagi  masuknya  advokat asing  tersebut,  sebagai  kosekuensi  dari  disepakatinya  masyarakat  MEA.  Dengan demikian liberalisasi fee advokat menjadi tertukur, transparan dan akuntabel.

## Penutup
Peluang  dalam  memanfaatkan  ASEAN Economic  Community 2015  pada perdagangan barang, jasa, investasi dan tenaga kerja cukuplah besar. Perdagangan jasa hukum ( legal service ) tidak akan mudah dilaksanakan sesuai dengan agenda aksi  ASEAN Economic  Community karena  dengan  Pasal  23  UU  Advokat  Jo. Keputusan  Presiden  RI  No.  75  Tahun  1995  tentang  Pembatasan  Penggunaan Tenaga  Kerja  Warga  Negara  Pendatang  Jo.  Kemenkumham  No.  M.11-HT.04.02 Tahun 1997 dan 2004,  kedudukan dan peran advokat asing di Indonesia sangat dibatasi.  Oleh  karena  itu,  selaras  dengan  kebijakan  Departemen  Perdagangan dengan  membuka  7 initial  offer dan  kesepakatan  10  negara  ASEAN  dalam membuka Business Services-Professional services yaitu ( legal services ), dan dengan konsep-konsep pentingnya liberalisasi sektor perdagangan, khususnya sektor jasa oleh  Talcott  Parson  dan  Adam  Smith.  Maka  Pasal  23  UU  Advokat  menjadi hambatan bagi liberalisasi jasa advokat.
Dengan  adanya  kebijakan  hukum  tentang  pembatasan  advokat  asing  di Indonesia,  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  Indonesia  dirugikan  dengan adanya beberapa advokat asing yang berpraktik di Indonesia dengan melakukan kerjasama  pembukaan law  firm dengan  advokat  lokal.  Kerugian  tersebut  antara lain: Pertama, praktik advokat asing yang selama ini dilakukan secara on project or on  case  basis ,  menyebabkan  advokat  asing  tersebut  dapat  melakukan  pekerjaan tanpa harus tinggal di Indonesia. Kedua, perkembangan teknologi dan komunikasi telah mengakibatkan pemberian jasa hukum oleh advokat asing dapat dilakukan melalui  pengunaan  alat  telekomunikasi;  Ketiga,  menyebabkan  kaburnya pengertian “berpraktik secara langsung, dan tidak dapat membuka perwakilan di Indonesia”.  Konsekuensinya  adalah  advokat  lokal  tidak  lagi  dapat  berpartner
secara  transparan  dan  tidak  mendapatkan  kesempatan  “ share  of  knowledge ” secara langsung dari advokat asing.
Dengan  demikian,  Liberalisasi fee yang  selama  ini  sekitar  5  sampai  20 persen  tidak  akan  mengalami  perubahan.  Oleh  karenanya,  untuk mengimplementasikan  ASEAN Economic  Community 2015  dalam  sektor legal service dan  untuk  menciptakan perlindungan  hukum  bagi  advokat  lokal  ataupun klien,  sudah  menjadi  keharusan  bagi  Pemerintah  Indonesia  untuk  membuka peluang masuknya advokat asing berpraktiik di Indonesia sebagai kompetitor bagi advokat lokal dan sudah tidak masanya lagi membungkus ‘perlindungan advokat lokal’ dengan mengemas dalam pasal-pasal dalam UU Advokat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Agus  Budianto  dan  Gwendolyn  I.  U.,  Aspek  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  dalam Prespektif Perlindungan Pasien, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010. FX  Joko  Priyono,  Hukum  Perdagangan    Jasa  Dalam  GATS/WTO,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
Geza, Feketekuty, Trade in Professional Services: An Overview, The University of Chicago Legal Forum, Chicago, 1996.
Hadi Soesastro, et., all, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: Deregulasi dan Liberalisasi Ekonomi, PT. Kanisius, Jogjakarta, 2005.
Hoekman,  Bernard  M.    dan  M.  Koestecki,  Michel,  The  Political  Economy  of  The World Trading System from GATT to WTO, Oxford University Press, Oxford, 1995.
M.  P.  Pangaribuan,  Advokat  dan  Contempt  of  Court  Suatu  Proses  di  Dewan Kehormatan Profesi, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.
Mahmul  Siregar,  Perdagangan   Internasional   dan   Penanaman   Modal,  Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005
Munir Fuady, Profesi Mulia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Satjtipto  Rahardjo,  Sisi-Sisi  Lain  Hukum  Di  Indonesia,  Penerbit  Buku  Kompas, Jakarta, 2003.
Talcott Parson Today, His Theory and Legacy Contemprorary Sociology, Edited: A. Javier Trevino, Rowman&Litlle Field Publishers, England, 2001.

## Non Buku
IBA  Secretariat  Note  A/WPPS/W/9  (11  September  1996), The  Relevance  of  the Disciplines of  the  Agreements on  Technical  Barriers  to  Trade  (TBT) and  on Import  Licensing  Procedures  to  Article  VI.4  of  the  General  Agreement  on Trade in Services . UNCTAD, Technology, Trade Policy and the Uruguay Round , United Nations, 1990.
WTO  Council  for  Trade  in  Services, Legal  Services ,  Background  Note  by  the Secretariat, S/C/W/43, 6 Juli 1998.
Sanchita  Basu  Das  (ed.), ASEAN  Economic  Community  Scorecard ,  (Singapore: Institute of Southeast378378 Asian Studes, 2013).
Adolf  Warouw,  Perdagangan  Jasa  Dalam  Kerangka  WTO  Dan  GATS.  Presentasi pada  Pelatihan  tentang  WTO,  GATS  dan  Domestic  Regulation,  (Batam,  5 Agustus 2010).
WTO  Council  for  Trade  in  Services, Legal  Services ,  Background  Note  by  the Secretariat, S/C/W/43, 6 Juli 1998.
Yenti Gamasih, hukum online: 23 Feb 2005 dalam Jurnal Yustlsla Edisi Nomor 75 Sept-Desember2008 “Legal Service Fee Penasehat Hukum Terdakwa Money Laundering  Dalam  Sinkronisasi  UU  Advokat  Dan  UU  Tindak  Pidana Pencucian Uang ” . Binziad  Kadafi, Cs. ,  Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi  Suatu  Studi  Tentang Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Kata Pengantar Daniel S. Lev, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2001
R.  Herlambang  Perdana,  Strategi  Pemenuhan  Hak  Ekosob  Di  Jatim,  Kompas  21 Februari 2006.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang R.I., No. 18 Tahun 2003, Advokat, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 49. Keputusan  Presiden  R.I.,  No.  75  Tahun  1995,  Pembatasan  Penggunaan  Tenaga Kerja Warga Negara Pendatang.
Keputusan Menteri Kehakiman R.I., No. M.01-HT.04.02 Tahun 1997,  Penggunaan Ahli Hukum Warga Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., No. M.11-HT.04.02 Tahun 2004,  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Memperkerjakan  Advokat  Asing  serta Kewajiban  Memberikan  Jasa  Hukum  Secara  Cuma-Cuma  kepada  Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.
Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint 2007.

## Internet
http://www.mitrahukum.org/publikasi/opini/bantuan-hukum-dalam-perspektif- tanggungjawab-negara/
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0acb102f02e/fee-yang-wajar- untuk-advokat-success-fee-. http://asean.fta.govt.nz/liberalising-trade-in-services/.
http://www.rmol.co/read/2012/01/20/52515/47-Advokat-Asing-Sudah- Berkantor-Di-Indonesia-. http://badan-huku-m.blogspot.co.id/2013/07/jika-jasa-advokat-juga- diliberalisasi.html.