Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERBUATAN TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
Ratna Kumala Sari 1* , Nyoman Serikat Putra Jaya 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ratnakumala92@gmail.com

## ABSTRACT
One type of corruption that has recently been discussed is trading in influence. Especially at this time the crime of trading in influence is not done only by someone, but a corporation that is structured and has a strong vision. Considering that trading in influence is part of a criminal act of corruption, a criminal law formulation policy is needed specifically regarding the formulation of criminal acts. This type of corruption has actually been regulated in UNCAC, but it has not been formulated in the provisions of Indonesia's positive law even though  it  has  been  ratified.  Based  on  this,  in  this  study  the  problem  formulated,  namely:  1)  What  is the formulation policy of corporate criminal liability for trading in influence in positive law in Indonesia today? and 2)  How  is  corporate  criminal  liability  for  trading  in  influence  as  a  criminal  act  of  corruption  to  come?  This research uses the normative juridical method. The results of the study explain that currently the formulation of criminal law trading in influence is not found in the Criminal Law Act; Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. While in the Criminal Code concept that is being discussed at this time has formulated the act of trading in influence, so that it can accommodate deficiencies in the legislation in force today.

## Keywords: Corporate Criminal Liability; Trading in Influence; Corruption Crime.

## ABSTRAK
Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini diperbincangkan yaitu trading in influence. Terlebih pada  saat  ini  tindak  pidana trading  in  influence tidak  dilakukan  hanya  oleh  seseorang,  melainkan  suatu korporasi yang sudah terstruktur dan memiliki visi yang kuat. Mengingat trading in influence menjadi bagian dari tindak pidana korupsi, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana. Jenis korupsi ini yang sebenarnya sudah diatur dalam UNCAC, tetapi belum dirumuskan dalam ketentuan hukum positif Indonesia meskipun sudah diratifikasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap  perbuatan trading  in  influence dalam  hukum  positif  di  Indonesia  saat  ini?  dan  2)  Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi yang akan datang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat  ini  formulasi  hukum  pidana trading  in  influence tidak  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana;  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dalam konsep KUHP yang sedang dibahas saat ini telah merumuskan  perbuatan trading  in  influence,  sehingga  dapat  mengakomodir  kekurangan  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Trading in Influence, Tindak Pidana Korupsi.
* Corresponding Author
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Kesejahteraan  bagi  rakyat  merupakan  dasar utama  bagi  setiap  pembuatan  kebijakan  legislatif untuk  terus  berupaya  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat,  yang  pada  dasarnya  merupakan  hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.
Dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan, maka  muncullah  badan  usaha  yang  sifatnya perseorangan  maupun  perkumpulan  yang  disebut korporasi. Korporasi saat ini yang perannya menjadi penting  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hampir  tidak ada  satupun  bidang  kehidupan  yang  terlepas  dari genggaman korporasi. Hal tersebut menjadi sebuah kenyataan  yang  tidak  bisa  dipungkiri.  Keberadaan korporasi  banyak  mendatangkan  dampak  positif seperti  mendatangkan  keuntungan  bagi  negara dan masyarakat.  Namun  di  samping  itu  korporasi  juga dapat  mendatangkan  dampak  negatif seperti melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut sering  terjadi  akibat  dari  tujuan  korporasi  dengan semangat  kapitalisme  untuk  terus  meningkatkan keuntungan yang diperolehnya (Tawalujan, 2012).
Perkembangan  UNCAC  memunculkan  jenis perbuatan berupa trading in influence (memperdagangkan  pengaruh)  yang  diatur  dalam Pasal  18  huruf  a  dan  b. Trading  in  influence dipandang  sebagai  jenis  perbuatan  korupsi  baru. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  ada
pengaturan mengenai trading in influence. Sehingga hal  tersebut  dimanfaatkan  oleh  banyak  orang  dan kelompok  tertentu  untuk melakukan  berbagai perbuatan  yang  sebenarnya  terkategori  korupsi. Pelaku  korupsi  bukan  orang  sembarangan  karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya (Harkrisnowo, 2002).
Beberapa  kasus  terkait trading  in  influence yang  terjadi  diantaranya  kasus  yang  dialami  oleh Imran  Gusman,  Lutfi  Hasak  Isqak  (LHI),  dan  kasus Patric  Rio  Capela. Kasus-kasus tersebut adalah contoh kecil dari beberapa kasus trading in influence yang  banyak  terjadi  saat  ini.  Namun  pengaturan kriminalisasi trading  in  influence hingga  saat  ini belum  ada.  Kekosongan  hukum  ini  membuat  para penegak  hukum  ragu  akan  pasal  mana  yang  harus didakwakan.  Berdasarkan  kasus-kasus  yang  telah terjadi,  penegak  hukum kerap  mengenakan  pasal suap untuk  perkara trading  in  influence (Saputra, & Mahyani, 2017).
Berdasarkan  hal  di  atas  memang  benar,  jika pelaku  perbuatan trading  in  influence adalah Penyelenggara  Negara  atau  Pegawai  Negeri  dapat diproses  dengan  tindak  pidana suap,  namun bagaimana jika pelaku bukan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Indonesia nyaris  menemui  jalan  buntu,  padahal  kebutuhan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
untuk  memprioritaskan  pemberantasan  korupsi  di sektor swasta adalah sebuah keniscayaan.
Sistem  pemidanaan  baik  dalam  KUHP  yang saat  ini  sebagai  bangunan  induk  maupun  Undang- undang  diluar  KUHP  yakni  Undang-undang  Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  oleh Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak secara eksplisit  memberi  tempat  pada  penanggulangan tindak  pidana trading  in  influence,  terkhusus kaitannya dengan  tindak  pidana,  pertanggung jawaban pidana dan juga penjatuhan pidana. Hal ini merupakan  keharusan  bagi  negara  (Indonesia) sesuai  dengan  amanah  dari  UNCAC  untuk menerapakan  norma  UNCAC  ke  dalam  hukum nasionalnya.  Apalagi  jaman  saat  ini  tindak  pidana trading  in  influence tidak  dilakukan  hanya  oleh seseorang,  melainkan  suatu  korporasi  yang  sudah terstruktur dan memiliki visi yang kuat (Philipp, 2009).
Secara  umum,  hukum  tidak  hanya  mengatur orang  (manusia  alamiah)  sebagai  subjek  hukum. Selain  orang  perseorangan,  dikenal  pula  subjek hukum  yang  lain,  yaitu  badan  hukum  (korporasi) yang  padanya  melekat  hak  dan  kewajiban  hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak bisa dilepasan dari bidang  hukum  perdata.  Hal  ini  disebabkan  oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah  “badan  hukum”  yang  dikenal  dalam  bidang hukum perdata (Puspitasari, & Devintawati, 2018).
Fenomena  undang-undang  di  Indonesia, parameter dalam hukum pidana untuk dipertanggungjawabkannya  korporasi  atau  badan hukum antara lain:
(1) Perbuatan  melawan  hukum itu  dilakukan  oleh orang  yang  ada  hubungan  kerja  atau  hubungan lain dengan badan hukum/ korporasi;
(2) Perbuatan  melawan  hukum  itu  dilakukan  di lingkungan/suasana badan hukum/korporasi yang dilihat dari anggaran dasar badan hukum/korporasi tersebut.
Berbicara konsep pertanggungjawaban merupakan  konsep  sentral  yang  dikenal  dengan ajaran  kesalahan.  Dalam  bahasa  latin  ajaran kesalahan  dikenal  dengan  sebutan mens  rea. Kesalahan  terbagi  menjadi  kesengajaan  dan kealpaan.  Dalam  konteks  kesalahan,  kesengajaan ataupun  kealpaan  ditempatkan  sebagai  pertanda kesalahan.  Kesengajaan  adalah  pengetahuan pembuat  tindak  pidana  tentang  hubungan  antara pikirannya dengan tindak pidana yang dilakukannya (Syamsu, 2016).
Beberapa  teori  dalam  pertanggungjawaban pidana dan penilaian kesalahan korporasi antara lain: a. Teori  Identifikasi  (Direct  Corporate  Criminal

## Liability)
Di  Inggris,  korporasi  pada  asasnya  dapat dipertanggungjawabkan  sama  dengan  orang pribadi berdasarkan  asas  identifikasi. Sama halnya di Inggris, di Belanda korporasi termasuk sebagai “legal personality” dalam bentuk besloten
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
vennootschap (perseroang  terbatas)  dan  atau naamloze  vennootschap (perseroan  terbatas terbuka/ PT tbk) sebagaimana disebutkan dalam Dutch  Civil Code  Pasal  2  (Keulen, &  Gritter, 2010).
b. Teori Strict Liability
Teori strict  liability merupakan  contoh  lain teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi  secara  langsung  dari  hukum  perdata. Definisi strict  liability dalam  hukum  pidana  dapat dijumpai  dalam Black’s  Law  Dictionary,  yakni  “a crime that does not require a mens rea element, such  as  traffic  offenses  and  illegal  sales  of intoxicating liquor” (Maglie, 2005).
c. Teori Vicarious Liability
Teori vicarious  liability adalah  majikan  yang bertanggung  jawab  atas  tuntutan  pada karyawannya  yang  bertindak dalam  kerangka kerja majikan (Faisol, 2019).
d. Teori Agregasi
Teori  agregasi  membolehkan  kombinasi tindak  pidana  dan/atau  kesalahan  tiap-tiap individu  agar  unsur-unsur  tindak  pidana  dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana  yang  dilakukan  seseorang  digabungkan dengan  kesalahan  orang  lain,  atau  ia  adalah akumulasi  kesalahan  atau  kelalaian  yang  ada pada diri tiap-tiap pelaku (Raganatha, 2017).
e. Teori Corporate Culture Model
Doktrin  atau  teori corporate  culture model didefinisikan  sebagai  “an  attitude,  policy,  course
of  conduct  or  practice  existing  within  the  body corporate gennerally or within the area of the body corporate  in  which  the  relevant  activities  take place” (Hill, 2003).
Trading  in  influence diatur  dalam  Pasal  18 huruf  (a)  dan  (b)  UNCAC.  Ketentuan  tersebut berbunyi:
Each  State  shall  consider  adopting  such  legislative and  other  measures  as  may  be  necessary  to establish  as  criminal  offences,  when  committed intentionally:
a. The promise, offering or giving to a public official or  any  other person,  directly,  of  an  undue advantage  in  order  that  the  public  official  or  the person  abuse  his  or  her  real  or  supposed influence  with  a  view  to  obtaining  from  an administration  or  public  authority  of  the  State Party  an  undue  advantage  for  the  original instigator of the act or for any other person”.
b. The solicitation or accpetance by a public official or  any  other  person,  directly  or  indirectly,  of  an undue  advantage  for  himself  or  herself  or  for another person in order that the public official or the  person  abuse  his  or  her  real  or  supposed influsnce  with  a  view  to  obtaining  from  an administration  or  public  authority  og  the  State Party an undue advantage.
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya, maka  permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini adalah  berkisar pada  masalah  kebijakan  formulasi hukum  pidana  tentang trading  in  influence.  Penulis
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
membatasi masalah yang akan diangkat agar dalam pembahasan  masalah  yang  dikaji  tidak  meluas  dan tidak  rancu.  Adapun  rumusan permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Bagaimana kebijakan  formulasi pertanggungjawaban  pidana korporasi  terhadap  perbuatan trading  in  influence dalam  hukum  positif  di  Indonesia  saat  ini?  dan Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  korporasi terhadap  perbuatan trading  in  influence sebagai tindak pidana korupsi yang akan datang?
Jurnal dengan judul Kriminalisasi Perdagangan  Pengaruh  (Trading  In  Influence) Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi  (Susilo,  Sugiri,& Novianto,  2016). Penelitian  ini  memiliki  fokus  kajian yang  sama  yaitu  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan  Pengaruh  (Trading  in  Influence) Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi dalam penelitian tersebut hanya  membatasi  pada upaya mengkriminalisasikan  perbuatan perdagangan pengaruh dengan diterapkan  dalam  hukum  positif, sedangkan  pada  penelitian  ini  penulis  membahas khusus tentang kebijakan formulasi pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dengan menganalisis bagaimana  pengaturan perbuatan trading  in  influence saat  ini  di  Indonesia.  Sehingga apakah korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana trading in influence dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Jurnal dengan  judul Kriminalisasi Trading  in Influence Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (Werdhiyani, & Parsa,  2019).    Dalam
penulisan jurnal hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengetahui pengaturan trading  in  influence dalam  hukum  positif  Indonesia. Sedangkan penelitian penulis lebih luas cakupannya yakni pada  masalah  perbuatan trading  in  influence yang  dilakukan  oleh  korporasi dan  bagaimana pertanggungjawaban pidananya.
Jurnal dengan  judul Analisis  Unsur  Delik Trading  In  Influence Dalam  Undang-undang  Tindak Pidana Korupsi (Supanji, Purnawati & Muliadi, 2019). Mengkaji mengenai bentuk trading in influence yang berpengaruh  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia.  Sedangkan  penelitian  penulis dalam penelitian  akan  mengkaji  dan  menganalisis bagaimana  kebijakan  formulasi  tentang  perbuatan trading  in  influence saat  ini dan  bagaimana pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap perbuatan trading in influence.
Jurnal  dengan  judul Trading  Influence  as  the Phenomenon of the Corruption in Indonesia (Study of application of UNCAC principles of trading influence in  corruption  act  law  in Indonesia  (Najih,  Wiryani  & Sawaswati, 2018). Penelitian ini menganalisi bahwa unsur-unsur perdagangan pengaruh telah diterapkan dalam  hukum  untuk  kasus-kasus  pidana  korupsi dengan  menerapkan  ketentuan  suap.  Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis bahwa saat ini formulasi  hukum  pidana trading  in  influence tidak terdapat dalam hukum positif.
Jurnal  dengan  judul Trading  in  Influence: Requirements  of  the  Council  of  Europe  Convention
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
and the Hungarian Criminal Law. Penelitian tersebut menjelaskan  mengenai  bagaimana  karakteristik  dari perdagangan  pengaruh  (Hollan,  2011).  Sedangkan penelitian penulis mengenai formulasi hukum pidana trading in influence dalam hukum positif di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  metode yuridis normatif yang  bertumpu  pada  data  sekunder  dan ditunjang  dengan  pendekatan  yuridis  historis  dan yuridis  komparatif. Pendekatan  histris  digunakan untuk  melihat  bagaimana  sejarah  munculnya  asas sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. Penelitian komparatif  digunakan  untuk  membandingkan perumusan tindak pidana trading in influence sebagai tindak  pidana  korupsi  yang  berlaku  di  berbagai negara  seperi  Perancis,  Spanyol,  dan  Belgia. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan  menganalisis  bahan-bahan  kepustakaan  serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif analitis untuk  memberikan  gambaran  terhadap  obyek  yang diteliti melalui data yang telah terkumpul,menyusun, mengklarifikasikan,menganalisis,dan mengintepres tasikan.  Selanjutnya  analisis  kualitatif  dilakukan dengan  cara  deskriptif  dan  preskriptif,  yang  tidak hanya bermaksud mengekspresikan atau menggambarkan  realita  kebijakan  legislatif  seperti yang diharapkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading in  Influence Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia Saat Ini a. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia (KUHP)
Dalam  KUHP  Beberapa  klausa  yang  masuk dalam  kategori  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam empat kelompok (Manohara, 2016) antara lain:
a. Kelompok  tindak  pidana  penyuapan  yang  terdiri dari Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420;
b. Kelompok tindak pidana penggelapan, yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417;
c. Kelompok  tindak  pidana  kerakusan  yang  terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425;
d. Kelompok  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan pemborongan, leveransi, dan rekanan yang terdiri dari Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435 .
Namun dalam penelitian ini penulis membatasi gambaran  tentang  pengaturan  bagi  tinfak perdagangan  pengaruh  masuk  dalam kelompok tindak  pidana  suap.  Adapun  rumusannya  sebagai berikut:
(1) Sistem Perumusan Tindak Pidana
Beberapa  klausa  yang  masuk  dalam  kategori korupsi  diatur  dalam  beberapa  pasal  KUHP. Pasal- pasal  tersebut  yakni  Pasal  209,  Pasal  210,  Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420. Perumusan delik di dalam pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak  pidana  korupsi  (misalnya  kerugian  keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
dalam  pengadaan,  gratifikasi).  Delik-delik  tersebut memberi  gambaran  tentang  pengaturan  bagi  tindak pidana  korupsi.  Namun  sebagaimana  dijelaskan dalam  bab  sebelumnya  dalam  penelitian  ini  hanya akan  memfokuskan  pada  perbuatan trading  in influence.
Perbuatan trading  in  influence jika  di interpretasikan di dalam KUHP masuk kedalam pasal suap. Namun pasal tersebut mengalami kekurangan untuk di aplikasikan dalam ranah trading in influence. KUHP juga tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  korupsi, sehingga  ini  dapat  menjadi  kelemahan.  Selain kelemahan  tersebut,  beberapa  kelemahan  lainnya yakni berkaitan dengan subjek hukum korporasi dan jurisdiksi territorial.
(2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Sistem  pertanggungjawaban pidana  berkaitan erat  dengan  subjek  tindak  pidana.  Berdasarkan pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana  adalah  manusia  alamiah.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  59  KUHP,  di  mana  badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penafsiran yang tidak sama mengenai  siapa  yang  bertanggungjawaban  apabila ditengarai  terjadinya  pelanggaran  hukum  yang melibatkan  korporasi.  Dengan  demikian,  korporasi tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara pidana, melainkan hanya manusia alamiah (individu) saja.
(3) Sistem Perumusan Pidana
KUHP mengenal pidana minimum umum yaitu 1 (satu) hari yang berlaku untuk semua tindak pidana baik  kejahatan  maupun  pelanggaran,  pidana maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun penjara  dan  tidak  boleh  lebih  dari  20  (dua  puluh) tahun penjara, dan pidana maksimum khusus sesuai dengan  ancaman  sanksi  dalam  tiap-tiap  pasal (Ali, 2013). Tindak pidana korupsi dalam KUHP menganut sistem  perumusan  pidana  secara  alternatif  dan perumusan  pidana  pokok  secara  tunggal.  Jenis sanksi  pidana  (strafsoort)  terhadap  tindak  pidana korupsi  di  KUHP  terdiri  dari  pidana  penjara  dan denda. Sementara untuk lamanya pidana (strafmaat) dirumuskan secara bervariasi.
b. Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(1) Sistem Perumusan Tindak Pidana
Ketentuan  pidana  dalam  Undang-undang Tindak  Pidana  Korupsi  ini  terdapat  dalam  Pasal  2 sampai  dengan  Pasal  13. Berdasarkan  unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan pasal-pasal tersebut,  bahwa  Undang-undang  Tindak  Pidana Korupsi  tersebut  tidak  menyebutkan  atau membedakan  kualifikasi  deliknya  sebagai  kejahatan atau pelanggaran.  Tentu  ini  membawa  konsekuensi yuridis  karena  KUHP  (WvS)  masih  mengikuti  dan membedakan  kualifikasi  delik  antara  kejahatan  dan pelanggaran,  sehingga  undang-undang  ini  tetap harus  mengacu  pada  ketentuan  induknya.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Ditetapkannya  kualifikasi  delik  sebagai  suatu “kejahatan”  atau  “pelanggaran”  pada  hakikatnya merupakan  “kualifikasi  yuridis”  yang  memiliki  akibat atau konsekuensi yuridis.
(2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dilihat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  pelaku  untuk  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  tindak  pidana korupsi lebih diperluas lagi cakupannya, yaitu bukan hanya  perorangan  saja  melainkan  juga  terhadap korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila  terbukti  melakukan  korupsi.  Pengaturan secara teoritis korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana  korupsi  ditemukan  dalam Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti dalam Pasal 1 butir 3 yang  menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.
(3) Sistem Perumusan Pidana
Sanksi pidana (strafsoort) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  ada  2 (dua) macam, yaitu pidana penjara dan denda. Dari rumusan  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  UU tersebut  dapat  diamati bahwa  sistem  perumusan sanksi  pidana  dalam  undang-undang  ini  adalah kumulatif.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  pola perumusannya  yang  menggunakan  kata  “…dan…”, yaitu  antara  pidana  penjara  dan  pidana  denda
sebagaimana  disebutkan  dalam  rumusan  pasal- pasalnya.
2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap  Perbuatan Trading  in  Influence Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia a. Konsep KUHP Nasional
Penyusunan Undang-Undang ini, yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  dengan  segala perubahannya  merupakan  salah  satu  usaha  dalam rangka  pembangunan  hukum  nasional.  Usaha tersebut  dilakukan  secara  terarah  dan  terpadu sehingga  dapat  mendukung  pembangunan  nasional di  berbagai  bidang,  sesuai  dengan  tuntutan pembangunan  serta  tingkat  kesadaran  hukum  dan dinamika  yang  berkembang  dalam  masyarakat. Usaha  pembaharuan Hukum  Pidana  Nasional tersebut  masih  terus  berlangsung  dan  hingga  pada RUU KUHP tahun 2018.
Pengaturan  mengenai trading  in  influence dimasukkan  dalam  RKUHP  dapat  ditemukan  pada Bab  XXXII  yang  berjudul  Tindak  Pidana  Korupsi merupakan  terjemahan  dari  ketentuan  dalam UNCAC.
(1) Sistem Perumusan Tindak Pidana
Di dalam  Konsep  RUU  KUHP  pengaturan mengenai trading  in  influence di  atur  pada  Bab XXXII. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Pasal 691
(1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu  keuntungan  dari  instansi  pemerintah atau  otoritas  publik,  menjajikan  atau memberikan  sesuatu  secara  langsung  atau tidak  langsung  kepada  Pejabat  Publik  atau orang  lain,  supaya  pejabat  atau  orang  lain tersebut  menggunakan  pengaruh  dalam hubungan  dengan  jabatannya,  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda  paling  sedikit  Kategori  II  dan  paling banyak Kategori III.
(2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan  jabatannya,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  9  (sembilan)  tahun  dan/atau denda  paling  sedikit  Kategori  II  dan  paling banyak Kategori IV.
(2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap  sebagai  sesuatu  yang  penting,  menurut Muladi menyatakan  bahwa  Pasal  47  s/d  53  RUU KUHP mengatur tentang “corporate criminal liability”. Dimasukkannya  hal  tersebut  berarti  bahwa  bentuk pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi berlaku  umum  untuk  semua  delik,  termasuk  yang berada di luar KUHP (Kristian, 2013).
Melihat  perumusan  ketentuan  pidana  dalam RKUHP dapat pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 691 dapat  diidentifikasikan  bahwa  pelaku  tindak  pidana atau  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban pidana dari ketentuan pasal dalam RKUHP tersebut yang  diawali  dengan  kata “Setiap  orang”  dalam  hal ini  dapat  berarti  perorangan/individu  dan korporasi/badan hukum.
RKUHP mengatur secara lanjut dan terperinci tentang  ketentuan  pertanggungjawaban  pidana terhadap  korporasi,  karena  RKUHP  tersebut membedakan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap individu dan korporasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 s/d Pasal 57.
(3) Sistem Perumusan Pidana
Sistem  perumusan  sanksi  pidana  dalam RKUHP adalah alternatif kumulatif. Hal ini bisa dilihat dalam perumusannya menggunakan kata “…dan/atau.  Jenis-jenis  sanksi  (strafsoort)  pidana dalam RKUHP ini ada dua jenis yaitu pidana penjara dan denda.
Jenis sanksi  (strafsoort)  pidana  dalam  tindak pidana  perdagangan  pengaruh  ada  2  (dua)  jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan sistem  perumusan  jumlah  atau  lamanya  pidana (strafmaat)  tindak  pidana  perdagangan  pengaruh RUU  KUHP  adalah  sistem  minimum  khusus  dan maksismum khusus, sebagai berikut:
- Minimum  khsuus  untuk  pidana  penjara  berkisar antara 1 tahun sampai 5 tahun;
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
- Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar 1 tahun sampai dengan 9 tahun;
- Minimun  khusus  untuk  pidana  denda  berkisar antara kategori II sampai kategori III;
- Maksimum  khusus  untuk  pidana  denda  berkisar antara kategori II sampai kategori IV.

## D. SIMPULAN
Formulasi perbuatan trading in influence tidak terdapat dalam Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Namun, trading in influence sebagai unsur dari tindak pidana tidak selalu berdiri sendiri dan tentu berkaitan dengan  delik  pokoknya  yakni bribery (suap). Sehingga  dibutuhkannya  ajaran  penyertaan  untuk dapat  dapat digunakan  bersama  dengan  pasal mengenai suap untuk dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak ketiga (korporasi) yang  mendapat  keuntungan. Namun,  penyuapan biasa  dilakukan  langsung  kepada  pejabat bersangkutan sedangkan trading  in  influence dilakukan kepada orang yang mempunyai pengaruh (berpengaruh)  dan  mempunyai  hubungan  dekat dengan pejabat yang bersangkutan. Dalam Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  korporasi  sudah  diakui sebagai  subjek  tindak  pidana,  kapan  korporasi melakukan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban  pidana  korporasi  atas  tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap korporasi.
Kebijakan  formulasi hukum  pidana  mengenai pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap perbuatan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP sudah sudah dirumuskan dalam  konsep  formulasinya.  Terlebih  dalam  konsep yang  mengatur  hal  apa  saja  yang  dapat  dipidana terkait  perbuatan trading  in  influence,  kemudian kapan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban  pidana,  siapa  yang  dapat dipertanggungjawabkan  terkait  kejahatan  korporasi, adanya pengaturan tentang pidana pengganti denda apabila  korporasi  tidak mampu  membayar  denda, dan  mengenai  tindak  pidana  yang  dilakukan korporasi  di  dalam  perbuatan trading  in  influence apabila  tidak  diatur  oleh  Konsep  KUHP  maka undang-undang  khusus  yang  mengaturnya  masih berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ali, M. (2013). Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana
Korupsi. Yogyakarta: UII Press.
Syamsu, Ainul  M. (2016). Penjatuhan  Pidana  dan Dua  Prinsip  Dasar  Hukum  Pidana.  Jakarta:
PT. Kharisma Putra Utama.

## JURNAL
Faisol. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pengurus  Korporasi  Terkait Tindak  Pidana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Perdagangan Orang. Jurnal Yurispruden, Vol. 2, (No. 2), pp.163-178.
Hill. Jennifer G. (2003). Corporate Criminal Liability in Australia: an Envolving Corporate Government Technique. Journal  of Business  Law,  Vol.1,
(No. 03-10), pp.414-416.
Harkrisnowo,  H. (2002).  Korupsi,  Konspirasi  dan Keadilan  di  Indonesia. Jurnal  Dictum  LeIP, Vol. 2, (No. 1), p.67.
Hollan,  M.  (2011).  Trading  In  Influence:
Requirements  of  the  Council  of  Europe Convention  and  the  Hungarian  Criminal  Law.
Acta  Juridica  Hungarica,  Vol. 52,  (No.3), pp.235-246.
Keulen, B.F., & Gritter, E. (2010). Corporate Criminal Liability in the Netherlands. Electronic Jornal of Comparative Law, Vol. 14, (No. 3), p.5.
Kristian.  (2013).  Urgensi  Pertanggungjawaban
Pidana  Korporasi. Jurnal  Hukum  dan
Pembangunan, Tahun  ke-43, (No.4),  pp.575-
621.
Maglie, C.  (2005).  Models  of  Corporate  Criminal
Liability  in  Comparative  Law, Washington
University Global Studies Law Review, Vol. 4,
(No. 547), pp.556.
Najih,  Mokhammad.,  Wiryani,  Fifik.,  Saraswanti,
Kenny  Desinta. (2018).  Trading  Infliuence  as the  Phenomenon  of  the  Corruption  in Indonesia  (Study  of  apllication  of  UNCAC principles of trading influence in corruption act
law in Indonesia. Atalntis Press, Vol. 231, (No. 7), p.716.
Puspitasari, Ikka., & Devintawati.  Erdiana.  (2018).
Urgensi  Pengaturan  Kejahatan  Korporasi Dalam  Pertanggungjawaban  Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. Kanun Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 20, (No. 2), pp.237-254.
Raganatha, Berinda S.  (2017).  Tinjauan Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Korporasi Yang Melakukan  InsiderTrading  Dalam  Pasar Modal. Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 2, (No. 1), pp.17-32.
Susilo,  Rikky Adhi.,  Sugiri,  Bambang., & Novianto,
Ismail.  (2016).  Kriminalisasi  Perdagangan Pengaruh  (Trading  in  Influence)  Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum, Vol. 16, (No.1), pp.1-22.
Saputra, Alvin., & Mahyani, Ahmad. (2017). Tinjauan Yuridis  Trading  In  Influence  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi. Mimbar  Keadilan  Jurnal  Ilmu Hukum, Februari 2017, pp.80-89.
Supanji, Ahmad., Purnawati, Andi., & Muliadi. (2019).
Analisis  Unsur  Delik  Trading  In  Influence Dalam  Undang-undang  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal  Kolaboratif  Sains,  Vol.  1, (No.1), p.11.
Tawalujan, J. (2012). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap  Korban  Kejahatan. Jurnal  Lex Crimen, Vol.1, (No. 3), pp.5-22.
Werdhiyani, I Gusti Ayu., & Parsa, I Wayan. (2019).
Kriminalisasi  Trading  In  Influence  Dalam
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal
Udayana, Vol. 08, (No.1), pp.1-14.

## SUMBER ONLINE
Philipp,  J.  (2009). The  Criminalisation of Trading  In
Influence in International Anti-Corruption Laws, diakses dari http://etd.uwc.ac.za/bitstream/ handle/11394/2510/Philipp_LLM_2009.pdf?se quence=1&isAllowed=y