IDJ , Volume 3, Issue 2 (2022), pp. 143-149 doi: 10.19184/idj.v3i2.33051 © University of Jember, 2022 Published online November 2022

## Normatifitas Keterlibatan Perempuan dalam Proses Legislasi Nasional  Perspektif Feminist Legal Theory
Siti Masruroh Universitas Gadjah, Indonesia
Irham Bashori Hasba Universitas Islam Malang, Indonesia

## Abstrak
Inklusifitas kehidupan perempuan tidak cukup jika hanya tertaut pada kehidupan sosial, namun juga  harus  terlibat  dalam  setiap  proses  perumusan  kebijakan  perundangan  negara  melalui lembaga legislatif. Untuk memenuhi hal tersebut, kaum perempuan harus terkoneksi aktif dalam proses pemilu dalam kursi parlemen dipegang dan keterwakilan perempuan terutama Pasal 245 dan  Ayat  2  Pasal  246  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  yang  merumuskan  30  %  kuota keterwakilan  perempuan  dapat  terakomodir.  Problem  penelitian  ini  tengan  bagaimana pemenuhan  hak  politik  perempuan  dalam  proses  legislasi  nasional  dalam  Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 sebagai upaya mendeskripsikan hak politik kaum perempuan dalam proses legislasi nasional. Selain itu, penulis juga mengkontekstualisasikannya dengan doktrin Yusuf Al- Qardhawi atas hak politik perempuan dalam diskursus Islam kontemporer. Penulis merumuskan metode  penelitian  gabungan  pendekatan  perundang-undangan  (Normative  Approach)  dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) sehingga rujukan akademik penulis tidak saja menggunakan sumber-sumber normatif, namun juga menggunakan doktrin dan pemikiran para ahli.  Aspek  metodis  menggunakan  analisa  data  hermeneutik  (penafsiran).  Menurut  penulis; Pertama,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  merupakan  titik- tolak  keterlibatan  perempuan  dalam  proses  legislasi  nasional,  mengingat  capaian  30%  hasil pemilihan  anggota  legislatif  perempuan  pada  tahun  2014  berada  dalam  penerapan  undang- undang ini. Efeknya, perbaikan KPU tidak hanya pada penerapan sanksi atas partai politik yang tidak dapat memenuhi kuota 30%, namun juga pada upaya penekanan pendidikan politik kepada perempuan  yang  mencalonkan  dan  atau  telah  menjadi  legislator  sehingga  keterlibatan perempuan  tidak  hanya  sebagai  pelengkap  namun  juga  berperan  dalam  perumusan  dan penyusunan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Kedua,  pemikiran  Yusuf  al- Wardhawi  menyatakan  keterwakilan  perempuan  dibenarkan  mengikuti  dinamika perkembangan jaman.
Kata Kunci: Peran Perempuan, Legislasi Nasional, Undang-Undang Kepemiluan, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

## Abstract
The inclusiveness of women's lives is not enough if it only about social life, but it must also be involved in every process of formulating state legislation through the legislature. To fulfill this, women must be actively connected in the  electoral  process  in  parliamentary  seats  held  and  women's  representation,  The  role  of  woman  in  national legislation is a form of effort to make legal products that are inclusive of woman's lives. The role of women in national legislation is very important considering that every year there are considerable amount of women who nominate  themselves  as  legislators.  There  are  two  research  questions  provided  in  this  study;  the  first  is  how woman's political rights portrayed in national legislation according to Act No.7 of 2017. It aims to find out how woman's  political  rights  portrayed  in  national  legislation  according  to  Act  No.7  of  2017.  This  is  the  basic foundation of women's political rights which have been regulated in the law which includes a 30 percent quota of
women in legislation. The second research question is, how the  concept of women's political rights in national legislation according to Yusuf Al-Qardhawi. It aims; (1) to explain the concept of this contemporary scholars, Yusuf Al-Qardhawi, regarding to his opinion, (2) to compare the law in Indonesia with the concept of Yusuf Al- Qardhawi on his partiality towards the role of women as legislators.  This research is a type of normative legal research or literature study. This research uses a combination of approaches, they are law approach and conceptual approach. The data source used is a secondary data source. The data analysis method used is by analyzing the application of hermeneutics or interpretation.  The results of this study show that; First, Act No. 7 of 2017 on general elections, what needs to be underlined in this case is that the biggest challenge of achieving the results of the 2014 legislative election, there are improvements in the administrative sector of the General Election Commission (KPU),  not  only  with  sanctions  given  to  the  party  in  fulfilling  the  30  percent  quota  but  also  emphasizing understanding  towards  women  before  nominating  themselves  as  legislators  with  political  education  and understanding them the importance of the 30 percent quota. Secondly, The concept offered by contemporary scholar Yusuf Qardhawi regarding the representation of women in the realm of national legislation in Parliament is very moderate and follow the times.
Keywords: Women’s Role , National Legislation , Act No.7 of 2017, Yusuf Al -Qardhawi's concept

## I. PENDAHULUAN
Undang-undang No. 7 Tahun 2017 pasal 245 dan 246 Ayat 2 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa  adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif. 1 Dijelaskan setiap tiga Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) pada susunannya harus ada  perempuan.  Selain  pencalonan  minimal  30  persen,  juga  mengatur  penempatan perempuan  di  daftar  calon  yaitu  setiap  tiga  nama  paling  kurang  terdapat  satu perempuan. Namun, apabila kuota perempuan kurang yang dapat dilakukan jika tidak bisa  dipenuhi  maka  Bacaleg  (Bakal  Calon  Legislatif)  laki-laki  harus  dikurangi.  Setiap rakyat di Negara ini sudah diatur dan dilindungi hak politiknya masing-masing. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Negara ini adalah negara yang menjunjung kedaulatan di tangan rakyat.
Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia selalu termarginalkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum perempuan di Lembaga DPR hanya berkutat di angka  6%-13%  sejak  periode  tahun  1950-2004.  Baru  pada  pemilu  tahun  2009  jumlah keterwakilan perempuan di DPR menembus angka 15% yakni 17,86% atau setara dengan jumlah 101 orang anggota DPR perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. 2
Melihat dari pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014 kuota gender  yang  mewajibkan  partai  untuk  menempatkan  perempuan  sedikitnya  30% didaftar calon legislative belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan. Pada  tahun  2004  keterwakilan  perempuan  hanya  berhasil  menguasai  11,24%  kursi  di DPR, pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 18,21% sementara untuk pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan menurun menjadi hanya 17%. Dari
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2 Nalom Kurniawan, Keterwakilan Perempuan di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 , (Jurnal Konstitusi, Vol. 3 Desember, 2014), at 717-718
uraian keterwakilan  perempuan dalam legislasi nasional  periode yang sudah dipaparkan sebelumnya pada tahun 2004, 2009, 2014 belum sesuai dengan Undang-undang Pemilu No.7 Tahun 2017 Pasal 245.
Karena  belum  memenuhi  target  yang  telah  ditentukan  yakni  30%  dan  masih sangat  jauh  dari  apa  yang  diterapkan  di  Undang-undang  serta  aturan  KPU  sebagai penyelenggara pemilu 2019 mendatang. Padahal sesuai dengan Pasal 245 menyebutkan “ Daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  243  memuat  keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” di dalam pasal ini menjelaskan  kuota 30  persen  adalah  minimal  yang  harus  diajukan  setiap  partai  untuk  bisa  mengajukan anggotanya di pemilihan legislatif.
Konsep  yang  ditawarkan  oleh  ulama  kontemporer  Yusuf  Qardhawi  mengenai keterwakilan perempuan dalam ranah legislasi nasional di parlemen sangat moderat dan mengikuti  zaman.  Menurut  beliau  agama  Islam  adalah  sebuah  sistem  hidup  pertama yang membebaskan kaum perempuan dari perbudakan masa lalu, sebuah agama pertama yang bersikap obyektif terhadap kaum perempuan dan memuliakan mereka,baik dalam kapasitas  mereka  sebagai  seorang  manusia,  seorang  perempuan,  seorang  putri  (anak perempuan), juga sebagai seorang istri dan anggota masyarakat. 3

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  dan menganalisis  tentang  norma-norma  hukum  yang  telah  ditetapkan.  Soerjono  Soekanto menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  kepustakaan dimana penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  yuridis- normatif,  karena  penelitiannya  menganalisis  tentang  Undang-Undang  yang  berlaku yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Ada  dua pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yakni  pendekatan  konsep  yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif yaitu penelitian  yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  norma-norma  hukum  yang  telah ditetapkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 4

## III. HAK PEREMPUAN DARI SUDUT PANDANG FEMINISME
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  sosok  perempuan  biasanya  sering  mendapatkan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan isteri) serta kehidupan yang terjadi di masyarakat.
3 Yusuf al-Qardlawi , Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), at. 17
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum; Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) at.29
Dengan adanya hak politik yang diberikan terhadap perempuan seharusnya bisa diakui keberadaannya  dan  dijamin  keamanannya.  Serta  hak  politik  terhadap  jabatan  publik khususnya  dewan  legislatif.  Pengaruh  perempuan  dalam  pembuatan  Undang-Undang sifatnya sangat dibutuhkan. Karena setiap tahun banyaknya partisipasi perempuan yang mencalonkan  menjadi  DPR  RI,  DPR  Provinsi,  DPR  Kota/Kabupaten.  Karena  dirasa banyak  ketimpangan    gender  dalam  pembuatan  undang-undang  di  Indonesia  maka dengan menggunakan teori hukum feminis sangat egilible untuk saat ini.
Teori hukum feminis lahir sekitar abad 17 dan  bangkitnya perlawanan terhadap dominasi patriarki. Munculnya gerakan dan pemikiran berperspektif gender yang sangat menolak  segala  bentuk  deskriminasi  yang  merendahkan  perempuan.  Dalam  bidang hukum melalui gerakan hukum kritis muncullah aliran feminist legal theory . 5 Bagi penganut madzab feminist legal theory hukum merupakan tatanan dari kaum adam yang dibangun dan dikontruksi ke dalam logika laki-laki. Implikasi yang lebih jauh lagi hukum sering kali  memperkokoh  social  yuridis-patriarkis. 6 Hukum  menurut  paham  feminist  legal theory memiliki karakter  seperti laki-laki yang sering diasumsikan rasional dan objektif yangmana  mengutamakan  logika,  abstrak  berbeda  dengan  perempuan  yang  sering dianggap tidak rasional, subjektif dan memprioritaskan perasaan. Dengan melihat teori ini bisa dilihat dari berapa jumlah perempuan yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI setiap tahunnya pertambahnnya tidak signifikan karena seringnya naik dan turun. Tidak bisa dipungkiri meski KPU sudah membuat aturan agar setiap partai yang mencalonkan delegasinya agar ada perempuan di setiap urutannya. Namun tetap saja partai hanya sebatas bermain aman agar  mereka lolos disyarat administrasi.
Feminisme  sendiri  dibagi  menjadi  empat  aliran  utama  dan  masing-masing feminisme  mempunyai  ciri  khas.  Adapun  pembagiannya  yaitu  feminisme  liberal, feminisme radikal, feminisme kultural serta  feminisme post-modernisme. 7 Namun yang lebih relevan untuk masalah ini penulis menggunakan aliran feminisme yang ke- 4 yakni pemikiran feminis Post-Modern karena mereka beranggapan melihat perempuan sebagai sesuatu ‘yang lain’ kemudian  mengalami  alienasi  dikarekan  oleh  cara  berpikir,  berada, bahasa yang dimilikanya sering kali dicap  tidak memungkinkan terjadinya open minded ,  diversifikasi, pluralitas, serta perbedaan. Jacques Lacan salah satu seorang penganut aliran  ini    dan  sudah  terkenal  di  kalangan  para  feminis  menyatakan  bahwa  aturan simbolis  yang  syarat  dengan  aturan  laki-laki  telah  menyulitkan  perempuan  sebab aturan-aturan  ini  diekspresikan  dalam  bahasa  dan  cara  berpikir  yang  lebih  maskulin sehingga menyebabkan penindasan  terhadap perempuan  secara berulang. 8
5 Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Red and White Publishing, 2022), at. 344
6 Bernard L. Tanya,  Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), at. 180
7 Niken  Savitri,  “Feminist  Legal  Theory  dalam  Teori  Hukum”,  dalam Sulistyowati  Irianto,  2006, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), at. 345
8 Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Red and White Publishing, 2022), at. 347
Adapun  Hak  Politik  Perempuan  adalah  hak-hak  perempuan  yang  diakui  dan dilakukan  perlindungan  terhadapnya  terkait  dengan  hak-hak  perempuan  di  bidang politik, antara lain; hak untuk memilih dan dipilih, hak musyawarah dan mengemukakan pendapat,  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  pemerintahan  dengan  ikut  serta  dalam perumusan  kebijakan  pemerintah  dan  pelaksanaan  kebijakan,  hak  untuk  mengambil bagian  dalam  organisasi-organisasi  pemerintah  dan  non  pemerintah  serta  himpunan- himpunan  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  pemerintah  dan  politik  negara  tersebut, serta hak amar ma’ruf dan nahi Mungkar (Pengawasan dan Evaluasi). 9
Hak politik perempuan  dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tertuang pada Pasal  246  berbunyi; Pertama, Nama  calon  dalam  daftar  bakal  calon  sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut. Kedua, Di dalam daftar bakal calon  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap    (tiga)  orang  bakal  calon  terdapat paling  sedikit  1  (satu)  orang  perempuan  bakal  calon. Ketiga, Daftar  bakal  calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.
Lalu  dilanjutkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur lebih  rinci keterlibatan perempuan dalam politik yaitu dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pasal 2 ayat (5) yang menyatakan; Pertama, Pasal 2 ayat (1) : Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 2 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Kedua, Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan; Ketiga, Pasal 2 ayat (5) : Kepengurusan Partai  Politik  tingkat  pusat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disusun  dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

## IV. POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DI INDONESIA
Berdasarkan  data  dari  420  Kabupaten/kota  terdapat  20  DPRD  yang  memiliki keterwakilan  perempuan  lebih  dari  30%,  antara  lain  :  di  DPRD  Kab.  Minahasa  yaitu 42,86% (15 dari 35 kursi), DPRD Barito Selatan – Kalimantan Tengah 40% (10 dari 25 kursi) dan DPRD Depok – Jawa Barat 40% (20 dari 50 kursi), Kota Kendari – Sulawesi Tenggara  37%  (13  dantara  35 kursi),  Kota  Madiun-Jawa  Timur  33,3%  (10  diantara  30 kursi),  Kota  Surabaya-Jawa  Timur  34%  (17  diatara  50  kursi). 10 Hal  ini  menunjukkan bahwa beberapa daerah khususnya Kabupaten/Kota berhasil melampaui ambang batas minimal keterwakilan perempuan.  Namun, kenyataannya menunjukkan  bahwa masih ada kabupaten yang tidak memiliki satu pun keterwakilan perempuan, seperti DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang 100% anggotanya laki-laki. Secara agregat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/kota mencapai 16,7% atau 2,408 perempuan dari total 14.410 kursi dari 403 kabupaten/kota yang tersedia datanya.
9 Fatimah Umar Nasir, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam , (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2003), at. 167
10 www.Koalisiperempuan.or.id Laporan Tahun 2014
Hal ini menunjukkan peningkatan yang tajam dibandingkan hasil pemilu 2009 yang  hanya  mencapai  12%.  Keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Provinsi,  hasil  pemilu 2014, secara agregat tidak menunjukkan perubahan secara signifikan. Dari jumlah kursi 2.114 di 33 provinsi, terdapat 337 (15,94%) perempuan. Sedangkan anggota DPRD laki- laki  mencapai  1.777  (84,4%).  Sedangkan  pada  pemilu  2009  dari  2.005  kursi  DPRD provinsi, terdapat perempuan 321 atau 16 % perempuan. Beberapa provinsi mengalami peningkatan jumlah perempuan di DPRD Provinsi secara signifikan. Seperti di Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) hasil pemilu 2009 hanya ada 3 perempuan, sedangkan hasil pemilu  2014  berhasil  meloloskan  6  perempuan  anggota  DPRD  dari  total  anggota  65 orang.
Perlu di garis bawahi sedangkan keterwakilan perempuan di DPR RI  pada Pemilu 2014  sebanyak  97  perempuan  atau  17,32%  dari  560  kursi.  Dibanding  pemilu  2009 mencapai  103  perempuan  atau  18,3%  perempuan  dari  560  kursi.  Partai  Politik  di  sini turut andil dalam memberikan peluang kepada calon yang diusung dan dalam tingkat keterpilihannya. Meski kuota 30 % telah dipenuhi tapi kebanyakan yang mecalonkan hanya langkah politik Parpol agar bisa maju pada Pemilihan Umum semata bukan karena aspirasi dari Bacaleg (Bakal Calon Legislatif). Sehingga jika mereka nanti berhasil lolos di  DPR  RI  maka  kerjanya  tidak  maksimal  untuk  dilakukan,  apalagi  mengenai  tugas pokoknya  adalah  membuat  Undang-Undang  yang  berkualitas  terhadap  kaum perempuan. Ini lah realita yang  terjadi pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Tantangan setelah diundangkannya kuota 30% justru ada dua permasalahan yaitu pertama , semakin melonjaknya  pendaftar  Bacaleg  (Bakal  Calon  Legislatif)  perempuan  di  setiap  Pemilu (Pemilihan Umum). Kedua , serta sedikitnya partisipasi perempuan yang mendaftarkan bukan karena kemauannya sendiri. Melainkan, di jadikan Parpol (Partai Politik) sebagai ajang  tidak  tercoretnya  Parpol  (Partai  Politik)  dalam  administrasi  KPU  (Komisi Pemilihan  Umum).  Karena  salah  satu  persyaratannya  harus  ada  sekurang-kurangnya perempuan di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 246 ayat (1), setiap  (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. 11 Selain itu,  yang  jadi  permasalahan  adalah  produk  undang-undang  yang  dihasilkan  nantinya harusnya lebih banyak yang bisa pro dengan perempuan. Setelah dijabarkan dari atas sampai bawah, setidaknya harus melihat jumlah Undang-Undang yang dihasilkan pada saat  ini.  Undang-Undang  yang  sudah  pro  perempuan  dan  juga  yang  diskriminasi terhadap perempuan .

## V. PENUTUP
Pembahasan  tentang  normatifitas  keterlibatan  perempuan  dalam  legislasi  nasional menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan simpulan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam hal ini yang  perlu  di  garis  bawahi  adalah  tantangan  terbesar  dari  capaian  hasil  pemilihan legislatif 2014 ini membuktikan bahwa peningkatan jumlah keterwakilan perempuan,
11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
berkorelasi  langsung  dengan  adanya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan menyempitnya ketimpangan gender. Dengan banyaknya keterwakilan perempuan yang ada di badan legislatif seharusnya bisa membuat Undang-Undang yang inklusif terhadap perempuan  dan  juga  banyak  Undang-Undang  yang  dihasilkan  mengenai  kesehatan, kesejahteraan, pendidikan yang di dalamnya solutif terhadap perempuan. Serta mungkin ada  perbaikan  dari  sisi  administratif  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  tidak  hanya dengan sanksi saja tapi juga bagaiman perempuan bisa memahmi arti dari kuota 30% sebelum mecalonkan lewat partai.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Al-Qardlawi ,  Yusuf, Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2008)
Kurniawan,  Nalom, Keterwakilan Perempuan di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU VI/2008 , (Jurnal Konstitusi, Vol. 3 Desember, 2014)
L. Tanya,Bernard, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
Savitri, Niken “Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum”, dalam Sulistyowati Irianto,
2006, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), at. 345
Soekanto,  Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum; Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
Umar Nasir, Fatimah, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam , (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2003),
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum www.Koalisiperempuan.or.id Laporan Tahun 2014
Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Red and White Publishing, 2022)