## History:
Received  : 25 Mei 2023 Revised  : 10 Juni 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 25 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 1045 - 1051 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3240

## PELANGGARAN KONTRAK BISNIS INTERNASONAL OLEH

## IMPORTIR DAGING AYAM ANTARA INDONESA DAN BRAZIL (AGREEMENT ON ESTABILSHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION)
Mendy Cevitra 1) , Gurnad Lie 2)
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia 1,2)
Corresponding Author : mendy.205200005@stu.untar.ac.id 1) , gunardi@fh.untar.ac.id 2)

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memiliki forum hukum dan diskusi dalam kontrak perdagangan internasional  terkait  pilihan  hukum  untuk  menyelesaikan  sengketa  perdagangan  internasional  melalui mediasi dan untuk mengetahui kegunaan hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional melalui mediasi. Ketaatan hukum di arena internasional untuk melakukan bisnis. Metode yang digunakan adalah penilaian kualitatif yang menitikberatkan pada analisis deskriptif. Pengumpulan data  dilakukan  melalui  studi  literatur.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  forum  hukum  dan postingan forum harus disampaikan oleh pejabat dalam suasana komersial untuk mengatasi masalah di latar belakang. Mediasi memang merupakan opsi alternatif untuk menyelesaikan masalah komersial atau masalah bisnis internasional. Itu dianggap pertama. Karena mediasi adalah platform penyelesaian yang cepat dan murah, mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan keadilan atau merundingkan  solusi  yang  memuaskan  atas  perselisihan  mereka.  Lex  Loci  Solutions  tersedia  sebagai referensi  bagi  para  pihak  untuk  mengatasi  kesenjangan  pilihan  hukum  dan  membantu  proses penyelesaiannya.

## Kata Kunci: Sengketa, Perdagangan, internasional, Mediasi

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  have  a  legal  forum  and  discussion  in  international  trade  contracts  regarding  the choice of law to resolve international trade disputes through mediation and to find out the use of national law to resolve international trade disputes through mediation. Legal gaps in international commercial contract settlement forums.  The  method  used  is  qualitative  judgment,  which  is  descriptive  analysis.  Data  collection  was  carried  out based on literature studies. The result of this research is that the choice of law and forum must be included by the parties  in  the  commercial  contract  to  avoid  future  problems. Mediation  is  indeed  an  alternative  option  to resolve commercial  issues  or  international  business  problems.  It  is  considered  first.  Because  mediation  is  a  fast  and inexpensive  settlement  platform,  it  allows  disputing  parties  to  find  justice  or  negotiate  a  satisfactory  solution  to their dispute. Lex Loci Solutions is available as a reference for parties to address gaps in choice of law and assist in the resolution process.
Keywords: Disputes, Trade, International, Mediation

## PENDAHULUAN
Lalu  lintas  perdagangan  saat  ini  berkembang  pesat,  pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat tidak hanya tersedia dari daerahnya sendiri. Tuntutan semakin meningkat, masyarakat  internasional  bebas  memilih  dan  memutuskan  siapa  dan  apa  yang  dapat dipertimbangkan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  (Purwadi,  2016).  Masyarakat internasional  adalah  masyarakat  negara-negara  merdeka  yang  tergabung  dalam organisasi  internasional  atau  negara-negara  yang  pernah  atau  pernah  menjalin hubungan internasional dengan negara lain (Judita, 2022). Tidak sulit untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional saat ini, dengan berbagai perkembangan teknologi, masyarakat  internasional  memberikan  peluang  dan  kesempatan  yang  besar  untuk komunikasi  diantara  mereka  (Harjono,  2021).  Sehubungan  dengan  kenyamanan  yang berbeda  tersebut,  maka  dapat  menimbulkan  masalah  yang  terjadi  diantara  keduanya (Purwadi,  2016).  Mengingat  keragaman  masyarakat  internasional,  tidak  mudah  untuk menyatukan  tujuan  dan  sasaran  bersama  untuk  mewujudkan  perdagangan internasional yang menguntungkan (Merrills, 2017). Perdagangan internasional adalah studi tentang hukum perdata, dan dalam hukum perdata, hukum memberikan banyak kesempatan  bagi  masing-masing  pihak  untuk  menyusun,  menyepakati,  dan menegakkan klausul yang diusulkannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan  kegiatan  bisnis  tersebut,  para  pihak  harus  memahami  dengan  seksama peraturan  perundang-undangan  di  negara  pihak  lawan  (Merrills,  2017).  Hal  ini  akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan yang sudah di sepakati (Widhiyanti, 2021).
Undang-undang  dan  kebijakan  negara  dapat  mempengaruhi  kegiatan  bisnis  di antara mereka, sehingga beberapa investor asing sangat berhati-hati dalam melakukan transaksi  bisnis,  sehingga  para  pihak  dalam  transaksi  bisnis  internasional  harus mendapat perlindungan hukum yang memadai dari sejumlah perubahan ekonomi dan kebijakan.  Di  negara  tempat  investasi  dilakukan.  Pelaku  usaha  (tunduk  pada  hukum kontrak perdagangan internasional) dihadapkan pada masalah penentuan hukum yang akan  digunakan  dalam  kontrak  perdagangan  internasional.  Hal  ini  dimungkinkan ketika kedua pelaku usaha tersebut berasal dari negara yang menganut sistem hukum yang berbeda. Misalnya, hukum perdata dan hukum umum atau sistem hukum Anglo- Saxon  dan  Eropa  continental  (Muhtarom,  2014).  Ketika  aturan  hukum  perdata internasional  diterapkan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  kontrak  komersial internasional,  salah  satu  pihak  dipaksa  untuk  memperkenalkan  hukum  asing  yang sebelumnya  tidak  dikenal  dan  diharapkan  menjadikannya  hukum  hukum  untuk menyelesaikan  perselisihan  tersebut  (Bangun,  2017).  Kontrak  perdagangan internasional  sering  disebut  sebagai  kontrak  perdagangan  transnasional  atau  kontrak perdagangan lintas batas. Terkadang perdagangan internasional dalam kalimat setelah internasional sedikit ambigu, kemudian menimbulkan pertanyaan tentang dampak dan kontrol  dari  tindakan  hukum  yang  mereka  ambil  dan  apakah  mereka  tunduk  pada hukum  internasional.  Untuk  itu  sangat  penting  bagi  peneliti  untuk  mengklarifikasi
kajian  mengenai  perlindungan  hukum  transaksi  perdagangan  internasional  di  era perdagangan bebas (Nussbaum, 2012).
Setiap  negara  memiliki  karakteristik  sumber  daya  alam  dan  tenaga  kerja  yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perbedaan kualitas, kuantitas dan biaya produk yang dihasilkan dalam proses produksi. Untuk memenuhi tuntutan setiap orang, maka sangat penting untuk terlibat dalam hubungan ekonomi internasional, yaitu pertukaran produk  dan  jasa  melalui  perdagangan  global.  Menerapkan  operasi  komersial internasional  sulit  karena  berdampak  langsung  pada  kerangka  hukum  suatu  negara. Berbagai  sistem  hukum  di  setiap  negara  membutuhkan  harmonisasi  dan  penyatuan hukum,  yang  menimbulkan  peraturan  atau  undang-undang  yang  mengatur perdagangan  internasional.  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  (selanjutnya disebut GATT) didirikan pada bulan Oktober 1947 dengan maksud untuk memberikan kepercayaan masyarakat perdagangan internasional mengenai peraturan/hukum dalam perdagangan  internasional  dan  mendorong  kebebasan  perdagangan  yang  tahan  lama (Putra, 2011).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pelanggaran perdagangan  unggas  antara  Indonesia  dan  Brazil  (Perjanjian  WTO)  yang  dilakukan oleh importir.

## METODE PENELITAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  dengan  menggunakan sumber  kepustakaan  dalam  menganalisis  permasalahan  yang  dihadapi.  Kajian  ini menggunakan  hukum  dasar  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  transaksi perbankan,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  penulisan- penulisan yang ditulis oleh pakar dan akademsi (Hasanah, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelanggaran  Kontrak  Bisnis  Internasonal  Oleh  Importr  Daging  Ayam  Antara Indonesa Dan Brazil (Agreement on Estabilishing the World Trade Organization)
a. KASUS POSISI
Indonesia  tidak  membatasi  atau  melarang  impor  daging  ayam  atau  produk  ayam dari  negara  mana  pun,  termasuk  Brasil,  dalam  situasi  khusus  ini.  Hanya  keamanan, kesehatan,  dan  kehalalan  daging  ayam  dan  produk  ayam  Indonesia  yang  terjamin. Kegiatan  yang  ditentang  Brasil  telah  dihentikan  sebagai  hasil  dari  upaya  Indonesia untuk  lebih  menjaga  kesehatan  dan  keselamatan  barangnya.  Berikut  tindakan  yang dilakukan Indonesia untuk menghentikan impor daging ayam Brazil (Solikin, 2014):
1) Impor daging ayam dan produk ayam pada umumnya dilarang
2) Impor potongan ayam dan daging ayam olahan atau diawetkan lainnya dilarang (Daftar Postf)
3) Pembatasan Penggunaan Barang Impor
4) Persyaratan izin impor Indonesia yang ketat
5) Penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam menyetujui persyaratan sanitasi
6) Pembatasan Pengangkutan Barang Impor
7) Penerapan Persyaratan Labelisasi Halal Secara Diskriminatif
Sebagai  akibat  dari  tindakan  penghentian  tersebut,  tuntutan-tuntutan  berikut  ini melanggar ketentuan WTO:
1) Dugaan  bahwa  kegiatan  perbatasan  mengakibatkan  pelanggaran  perdagangan. Indonesia  biasanya  melarang  impor  komoditas  Brasil  yang  melanggar  Pasal  X:  1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian (selanjutnya disebut sebagai "AoA"). Sistem perizinan tidak otomatis yang penerapan dan administrasinya berdampak restriktif perdagangan terhadap impor yang melanggar Pasal 3.2 Perjanjian Proses Perizinan  Impor  (selanjutnya  disebut  LA),  termasuk  proses  perizinan  impor Indonesia.
2) Klaim  Terkait  Diskriminasi,  Brasil  tidak  dapat  mengakses  saluran  distribusi negara  yang  paling  signifikan,  di  mana  sebagian  besar  pembelian  makanan dilakukan,  sebagai  akibat  dari  perlakuan  yang  tidak  setara  terhadap  barang- barang  impor.  Pengiriman  ke  pasar  konvensional  (atau  bahkan  ke  tujuan terencana  lainnya,  seperti  hotel)  tidak  memungkinkan  untuk  pengiriman  dari Brasil  yang  dimaksudkan  untuk  digunakan  di  restoran  Jakarta.  Akibatnya, keadaan  penggunaan  yang  dimaksudkan  memiliki  hasil  yang  berbeda  dan bertentangan dengan Pasal X1: 1 dan: 4.
3) Klaim  Mengenai  Tantangan  Sinterklas,  Dalam  perselisihan  ini,  tidak  adanya tanggapan  tujuh  tahun  setelah  proposal  awal  merupakan  bukti  yang  jelas  atas penundaan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  dalam  proses  sertifikasi  pihak berwenang  Indonesia  dan  untuk  memverifikasi  kepatuhan  terhadap  kriteria sanitasi  untuk  ekspor  barang-barang  Brasil.  Pemerintah  Indonesia  melanggar Lampiran C(1) (a) Persetujuan SPS karena tidak bereaksi.

## b. TEORI DAN PERATURAN HUKUM
1) Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Agreement  on Estabilishing  The  World  Trade  Organization/WTO  (Persetujuan  Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
2) Bahwa sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum maka juga berlaku pertanggungjawaban  bagi  badan  hukum.  Berdasarkan  teori  organisasi,  Dia berpendapat bahwa badan hukum, seperti manusia, menjadi perwujudan hukum yang  sebenarnya,  atau  eine  leiblichgeistige  lebensein  heit.  Badan  hukum kemudian  menjadi  “verbandpersoblich  keit”  atau  badan  yang  menyatakan kehendaknya  dengan  menggunakan  organ  tubuh.  Misalnya,  anggota  atau pengurusnya  seperti  orang  yang  menyatakan  keinginannya  dengan  mulut  atau tangan  jika  keinginan  itu  dituliskan  di  atas  kertas.  Apa  yang  mereka  (organen)
Importir Daging Ayam Antara Indonesa…
putuskan  adalah  kehendak  dari  badan  hukum  (Solikin,  2014).  Dengan  demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetap benar- benar  ada.  Badan  hukum  adalah  entitas  nyata  yang  hidup  dan  bertindak  seperti orang  biasa,  bukan  properti  tanpa  tujuan.  Tujuan  badan  hukum  adalah  untuk menjadi  kolektif,  bukan  individu:  Gesamwil  memiliki  'verband  personlichkeit'. Operasi badan hukum sama dengan operasi orang. Oleh karena itu, badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap perkumpulan atau perkumpulan orang adalah badan hukum.
3) Badan  penyelesaian  sengketa  WTO,  Dispute  Settlement  Body  (DSB),  dilarang mengubah hak dan kewajiban anggota yang tercantum dalam daftar kesepakatan yang  dapat  diajukan  menggunakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  saat membuat  rekomendasi  atau  menetapkan  aturan.  Konsultasi,  penyelesaian sengketa  berdasarkan  Pasal  XX  (Panel),  prosedur  Panel,  hasil  keputusan  WTO, banding  melalui  Badan  Banding,  pelaksanaan  keputusan,  dan  pengulangan sebagai pelaksanaan keputusan semuanya termasuk dalam Pasal 3 DSU. Putusan Akhir  sengketa  impor  daging  ayam  diumumkan  oleh  Kementerian  Pertanian  RI. Di  dalamnya  terdapat  3  (tiga)  ketentuan  yang  dimenangkan  Indonesia  karena Brasil  dianggap  gagal  membuktikan  bahwa  mereka  telah  melanggar  perjanjian WTO:  diskriminasi  mengenai  persyaratan  label  halal,  persyaratan  transportasi langsung,  dan  larangan  umum  impor  daging  ayam  dan  produk  ayam  (Sood, 2011).  Brazil  memenangkan  4  (empat)  pasal  yang  dinilai  melanggar  Perjanjian WTO,  termasuk  daftar  positif  barang  yang  dapat  diimpor,  pembatasan penggunaan  barang  impor  (intended  use),  tata  cara  perizinan  impor,  dan keterlambatan  proses  persetujuan  sertifikat  kesehatan  hewan  (unduedelay). Indonesia  dan  Brazil  memutuskan  untuk  tidak  mengajukan  banding  atas kemenangan  Brazil  di  WTO.  Dengan  demikian  Indonesia  harus  mengubah  atau melaksanakan  putusan  akhir  Panel  WTO,  yang  akan  dilakukan  dengan penyesuaian  dan  penyederhanaan  sesuai  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  34 Tahun  2016.  Indonesia  harus  mematuhinya  dengan  menolak  banding.  Alhasil, Brazil dalam hal ini sepakat membahas anggapan bahwa daging ayam Indonesia terlalu  banyak,  minum  kopi  di  Indonesia,  dan  bekerja  sama  dengan  kedua  belah pihak.
Indonesia  mengadopsi  UU  No.  7  Tahun  1994  yang  meratifikasi  Organisasi Perdagangan  Dunia/WTO  (Agreement  on  the  Establishment  of  the  World  Trade Organization)  dan  kini  diwajibkan  untuk  mematuhi  semua  hasil  kesepakatan  tersebut di  forum  WTO.  Akibatnya,  Indonesia  harus  menyelaraskan  peraturan  perundang- undangan  di  dalam  negeri  dengan  klausul  yang  telah  berkembang  menjadi  perjanjian WTO (Bakarbessy et al., 2018) Salah satu peraturan Indonesia yang melindungi unggas dengan  melarang  impor  daging  ayam  dari  Brazil  menyebabkan  perselisihan  dengan negara  lain  ketika  Indonesia  terlibat  dalam  perdagangan  internasional.  Brasil
mengatakan,  sejak  tidak  bisa  mengekspor  daging  ayam  ke  Indonesia  selama  tujuh tahun, mulai 2009, mengalami kerugian yang cukup besar. Brasil mengklaim kebijakan impor daging ayam Indonesia melanggar sejumlah aturan WTO, antara lain Agreement on  Sanitary  and  Phytosanitary  Measures,  Agreement  on  Technical  Barriers  to  Trade, Agreement on Agriculture, Agreement on Import Licens Procedures,  dan Control Pre- Shipping  Agreement  tentang  Proteksionisme  Perdagangan.  Sengketa  ini  digelar  di Pengadilan WTO No. DS: 484, Indonesia - tentang importasi daging unggas dan produk ungas (Juliansyah Noor, 2016).

## SIMPULAN
Perselisihan  antara  Indonesia  dan  Brazil  atas  impor  daging  ayam  berujung  pada kebijakan  Indonesia  pada  tahun  2010.  Impor  ayam  Brasil  dilarang  sejak  2009. Permintaan  Brasil  untuk  proteksionisme  perdagangan  dari  Indonesia  bertentangan dengan  beberapa  perjanjian  WTO,  termasuk  tindakan  sanitasi  dan  fisiosanitari, hambatan perdagangan teknis, pertanian, prosedur perizinan impor, dan pemeriksaan pra pengapalan. Ketidaksepakatan yang didefinisikan secara khusus atas fakta, hukum, atau  kebijakan  adalah  ketidaksepakatan  di  mana  pernyataan  satu  pihak  ditolak  oleh pihak  lain.  Konflik  internasional,  secara  umum,  adalah  perbedaan  pendapat  yang melampaui  batas  negara  dan  mencakup  pemerintah,  organisasi,  badan  hukum,  atau orang.  Sengketa  tidak  dapat  diselesaikan  secara  damai  atau  damai.  Konflik  dapat diselesaikan  secara  damai  melalui  perang,  reformasi,  penanggulangan,  pencegahan damai, dan intervensi.
Berdasarkan daya ikat hasil penyelesaian konflik tersebut, dapat dibuat kategorisasi dari beberapa cara yang telah dikemukakan sebelumnya. Cara penyelesaian tersebut di atas tidak mengikat para pihak secara hukum: negosiasi, pencarian fakta, mediasi, jasa baik,  dan  konsiliasi.  Putusan  yang  dibuat  dalam  proses  ini  konsiliasi,  arbitrase,  dan litigasi  kemudian  menjadi  mengikat  para  pihak  yang  bersengketa.  Kesepakatan  para pihak akan menentukan apakah hasil suatu penyelesaian konflik bersifat mengikat atau tidak, sehingga kategorisasi ini tidak bersifat mutlak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakarbessy, L., SH, M. H., ANAND, G., & SH, M. K. (2018). Buku Ajar Hukum Perikatan .
Zifatama Jawara.
Bakarbessy, L., SH, M. H., ANAND, G., & SH, M. K. (2018). Buku Ajar Hukum Perikatan . Zifatama Jawara.
Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perBatasan negara: perspeKtif huKum internasional. Tanjungpura Law Journal , 1 (1), 52 – 63.
Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perBatasan negara: perspeKtif huKum internasional. Tanjungpura Law Journal , 1 (1), 52 – 63.
Mendy Cevitra 1) , Gurnad Lie 2), Pelanggaran Kontrak Bisnis Internasonal Oleh Importir Daging Ayam Antara Indonesa…
Harjono,  D.  K.  (2021). Bahan  Ajar  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi .  UKI Press.
Harjono,  D.  K.  (2021). Bahan  Ajar  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi .  UKI Press.
Hasanah,  L.  N.  (2018). Kedudukan  hukum  uang  elektronik  (E-Money)  dalam  melakukan transaksi  pembayaran  non  tunai:  Analisis  melalui  pendekatan  perundang-undangan  dan hukum Islam . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Judita, K. D. (2022). PENTINGNYA ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM SUATU NEGARA  DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD  GOVERNANCE  DAN  HUBUNGAN BAIK  ANTAR  NEGARA  DI  INDONESIA. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 10 (1), 509 – 517.
Juliansyah Noor, S. E. (2016). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah .
Prenada Media.
Merrills, J. G. (2017). International dispute settlement . Cambridge university press.
Muhtarom,  M.  (2014). Asas-Asas  Hukum  Perjanjian:  Suatu  Landasan  Dalam  Pembuatan Kontrak .
Nussbaum,  A.  (2012).  Can  Congress  Make  You  Buy  Health  Insurance-The  Affordable Care Act, National Health Care Reform, and the Constitutionality of the Individual Mandate. Duq. L. Rev. , 50 , 411.
Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum  Perdata Internasional . Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas ….
Putra,  I.  B.  W.  (2011). Landasan  Teoretik  Pengaturan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD) Sebagai  Lembaga  Keuangan  Komunitas  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Bali .  Udayana University Press, Denpasar.
Solikin,  N.  (2014). Pengantar  Ilmu  Hukum  &  Tata  Hukum  Indonesia .  STAIN  JEMBER PRESS.
Sood, M. (2011). Hukum perdagangan internasional . Rajawali Pers.
Widhiyanti, H. N. (2021). Hukum Perdagangan Internasional . Universitas Brawijaya Press.