## ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK
Oleh: Maskuri 1
Fakultas Tarbiyah IAI Ibrahimy Situbondo masykuri.ismail@gmail.com
Abstract:
Now days, many who define politics as a conflict maker and the maker of split-causing differences, so that such an assumption makes politics as  a  taboo  thing,  and  should  be  shunned.  In  fact,  as  we    know,  that human  beings  are  social  creatures  and  cannot  be  separated  from politics, therefore the philosophers, especially Muslim philosopher as Al-Ghozali,  Ibn  Khaldun,  Ibn  Taymiyya,  Imam  Al-Mawardi,  as  well  as Hobes,  Aristotle,  Plato  have  provided  definitions  on  politic  as  the dream of an ideal society formation, to repair a bad state to be a good one. Education, as one of the social institutions, cannot be separated from politics, especially when it comes to state policy, it will be known how the State's commitment to empower its community through education. Because how this country see education, especially in terms of budget policy  becomes  one  of  the  nation's  attention  evidence  on  education.
Indonesia, the history of its education budget has experienced ups and downs, and the last provision has been stated that the allocation of the education  budget  is  20%  (twenty  percent).  However,  how  is  the budget allocation commitment in practice? Is there a political nuances behind the education budget?
Key words: Politics, Education Budget, And Education Budget Policy

## A. Pendahuluan
Politik dalam pandangan Aristoteles, Plato, Jhon Lokce, Hobbes, dan beberapa  pemikirn  politik  muslim,  seperti  Imam  Mawardi  dan  Ibnu Taimiyah  adalah  sarana  untuk  membentuk  suatu  negara  (masyarakat) yang  dikelola  dengan  suatu  pemerintahan  yang  baik,  dilalui  dengan landasan  moral  dan  etika,  dalam  rangka  tujuan  idealism  masyarakat. Sebuah  masyarakat  yang  kondisinya  lebih  baik  dari  kondisi  sebelumnya,
1 Dosen  tetap  Fakultas  Tarbiyah  IAI  Ibrahimy,  saat  ini  sedang  menempuh  studi Pascasarjana Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya .
“Anggaran Pendidikan dalam Perspektif Politik”
jika  hari  ini  baik,  maka  hari  selanjutnya  harus  lebih  baik,  jika  kemarin tidak baik maka hari ini harus baik dan sejahtera, begitu seterusnya, selalu terjadi  perubahan  tatanan  sosial  masyarakat  yang  selalu  baik 2 .  Dua pemikir  muslim  yang  disebut  terakhir  sebenarnya  banyak  diilhami  oleh pemikiran  filsafat  Yunani 3 .  Sejalan  dengan  masyarakat  ideal,  maka muncullah apa yang disebut dengan teori social structural fungsional yang dibangun oleh Talcot Parsons, dan Robert K. Merton. 4
Lain lagi dengan pandangan politik Machiavelli, moral dan  etika itu akan  efektif  ketika  keduanya  mampu  mengantarkan  pada  tujuan  politik, yaitu diperolehnya kekuasaan. Bagi Machiavelli, kekuasaan adalah tujuan dalam  dunia  politik.  Apapun  caranya,  ketika  politik  dapat  mencapai kekuasaan, maka politik  tersebut menjadi sesuatu yang ideal. Jadi, moral dan  etika  bukan  standar  dalam  legitimasi  kekuasaan  politik,  tapi  yang penting  bagaimana  kekuasaan  dapat  diraih.  Sementara  Hobbes berpandangan  bahwa  legitimasi  politik  itu  terletak  pada  bagaimana kekuasaan  pemerintahan  mampu  memberikan  perlindungan  kepada seluruh warganya, bukan pada bagaimana kekuasaan diperolehnya. 5
Jadi,  apa  yang  kita  pahami  tentang  politik,  selalu  memiliki  koneksi dengan  kekuasaan.  Bagaimana  memperoleh,  menggunakan,  dan mempertahakan  kekuasaan  adalah  bagian  besar  dari  politik  itu  sendiri. Dalam  banyak  literature,  sebagaimana  yang  ditulis  oleh  Prof.  Dr. Zainuddin  Maliki,  bahwa  kajian  ilmu  politik  selalu  linier  ke  arah bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, menggunakan, dan adanya kesadaran bagaimana seharusnya kekuasaan dipertahankan 6 . Lebih lanjut, Zainuddin  juga  menyinggung  tentang  apa  itu  kekuasaan.  Baginya, kekuasaan  adalah  suatu  gagasan  konsep  yang  memiliki  sifat  terbuka, sehingga tidak mungkin untuk membuat satu definisi yang tunggal. Harus ada asumsi-asumsi, nilai, paradigm, dan perspektif yang akan digunakan. 7
2 Lihat Firmanzah, Mengelola Partai Politik ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 47-52.
3 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara ,  (Jakarta:  UI  Press,  1993),58-90.  Lihat juga  pemikiran  Ibun  Abi  Rabi’,  Ghazali,  Ibnu  Khaldun,  dalam  bab  6  Pemikiran  Politik Islam pada Zaman Klasik dan Pertengahan
4 George Rotzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosial, terj. Nurhadi (Bantul : Kreasi Wacana, cet. Ketujuh 2011), hlm. 256-258
5 Ibid ., Firmanzah, Mengelola Partai Politik, hlm. 48-49.
6 Zainuddin Maliki, Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik.
7 Ibid , Zainuddin Maliki, Sosiologi Politik, hlm. 5.
Memperoleh  kekuasaan  berarti  mengandung  makna,  darimana kekuasaan  diperolehnya?  Weber  menyatakan  bahwa  sumber  kekuasaan itu  ada  tiga  yaitu  tradisional,  charisma,  dan  rasional.  Ketika mendefinisikan tentang konseptualisasi tiga dasar sumber otoritas, Weber berangkat  dari  asumsi  tentang  hakikat  dan  sifat  dasar  tindakan. Konseptualisasi  teoritis  otoritas  tersebut  adalah,  bahwa otoritas  rasional didasarkan pada ketentuan-ketentuan akan kepercayaan terhadap aturan- aturan  tertulis  dan  adanya  hak  yang  melekat  bagi  mereka  yang  diberi otoritas  untuk  mengeluarkan  perintah.  Otoritas  tradisional  muncul  dari kebiasaan-kebiasaan  yang  dipercayai  memiliki  nilai  kesucian  terhadap tradisi kuno, dan mereka menjalankan kekuasaannya berdasarkan tradisi tersebut.  Dan,  otoritas  karisma  didasarkan  kepada  keyakinan  para pengikutnya terhadap keberadaan pemimpin yang mempunyai nilai lebih, tidak  lazim  bagi  kalangan  orang  banyak,  adanya  keteladanan,  sikap heroisme, atau kemampuan luar biasa, seperti menciptakan mukjizat. 8 Dari mana pun sumber kekuasaan, kepentingan untuk mengantarkan idealisme  masyarakat  yang  baik  adalah  cita-citanya.  Karena,  Weber ternyata dalam memilih teori mana yang pantas untuk bisa mengantarkan kesejahteraan  rakyat,  dalam  sistem  politik  ia  lebih  memilih  demokrasi sebagai pilihan yang paling rasional. 9 Dipilihnya demokrasi sebagai bentuk bangunan  sistem  politik  bukan  berarti  telah  memberikan  keleluasaan kepada massa, namum demokrasi telah menawarkan dinamika maksimal dan milieu terbaik untuk membentuk pemimpin politik.
Sejalan  dengan  pemikiran  ideal  politik  tersebut,  Indonesia  telah menetapkan  suatu  ‘kontrak  sosial’  antara  Negara  dengan  rakyat  yang dituangkan  dalam  sebuah  dustur,  yang  sering  disebut  dengan  konstitusi. Dalam alinea keempat pembukaan disebutkan tentang tujuan dibentuknya suatu Negara dengan kekuasaan  pemerintahan yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,... 10 . Selanjutnya, UUD Negara RI yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal tersebut,  sebagaimana  telah  dilakukan  perubahan  sebanyak  empat  kali yang  dilakukan  sejak  tumbangnya  orde  baru,  memuat  tentang  ‘kontrak sosial’  tentang  dunia  pendidikan.  Disebutkan  dalam  pasal  28C  ayat  (1)
8 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi , hlm.140.
9 Ibid ., hlm. 139.
10 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
“Anggaran Pendidikan dalam Perspektif Politik”
bahwa  setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh manfaat  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi meningkatkan  kualitas  hdiupnya  dan  demi  kesejahteraan  manusia.  Yang lebih  tegas  lagi  dinyatakan  dalam  pasal  31,  mulai  dari  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (5),  yang  intinya  menjelaskan  ‘kontrak  sosial’  tentang pendidikan  dan  kebudayaan.  Penegasan  tentang  alokasi  anggaran pendidikan  dinyatakan  dalam  ayat  (4),  yaitu  besaran  yang  dibatasi minimal 20 % dari APBN dan APBD.
Untuk  memperjelas  komitmen  negara  atas  kebijakan  pendidikan, dan  menindaklanjuti  pasal  31  UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  maka  negara telah  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  sistem  pendidikan  nasional.  Untuk  mencapai  apa  yang  telah dituangkan  dalam  tujuan  dibentuknya  negara,  sebagaimana  pembukaan alinea  keempat,  khususnya  pencapaian  tujuan  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  salah  satu  instrument  yang  harus  diperjelas  adalah  komitmen kebijakan  politik  anggaran  pendidikan.  Tentu,  sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  H.A.R  Tilaar,  bahwa  cita-cita  pendidikan  yang mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah membentuk bangsa Indonesia sekedar  untuk  bisa  bersaing  dengan  dunia  modern  agar  menjadi  bangsa yang  ‘berkelas  tinggi’,  menjadi  bangsa  yang  bisa  mengisi  ruang-ruang industri besar. Tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang bisa menjadi tuan  rumah  di  negeri  sendiri,  dapat  mengelola  sumberdaya  alam  yang kaya  raya  ini,  bisa  memilih  dengan  merdeka  apa  yang  menjadi  alternatif yang disodorkan oleh dunia modern, dan menjadi bangsa yang tetap tidak kehilangan jati dirinya, tetap menjaga ahlak, menjaga identitas bangsanya sebagai bangsa yang berkebudayaan. 11
Untuk  mengetahui  arah  kebijakan  politik  negara  tentang  anggaran pendidikan  maka  perlu  dilakukan  telusur  pendekatan  sejarah  ( historical approach )  dan  studi  kritik  ( critical  studi) sebagai  basis  kritik  terhadap kebijakan pendidikan, dalam rangka mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan politik anggaran.

## B. Sejarah Anggaran Pendidikan
Untuk  mengetahui  perjalanan  arah  rancang  bangun  sistem pendidikan  nasional,  terutama  mengenai  anggaran  pendidikan,  sebelum
11 H.A.R.  Tilaar, Kekuasaan  dan  Pendidikan;  Manajemen  Pendidikan  dalam  Pusaran Kekuasaan, (Jakarta; Rineka Cipta, 2005), 6-7.
adanya  kebijakan  politik  anggaran  yang  lebih  progresif,  perlu  kiranya menengok  ke  belakang.  Pasca  kemerdekaan,  sebenarnya  Indonesia  telah melahirkan  Undang-Undang  Nomer  4  Tahun  1950  Jo.  Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.  Dalam  undang-undang  ini,  negara  (dalam  hal  ini  pemerintah) belum  membuat  kebijakan  politik  anggaran  pendidikan  secara  jelas, terang, dan  nyata. Tentu ini disadari,  mengingat bangsa Indonesia masih sangat  balita,  konsentrasi  terpusat  pada  soal  stabilitas  mempertahankan kemerdekaan.  Namun,  para  pendiri  bangsa,  saat  melakukan  proses pembahasan  undang-undang  pendidikan,  terutama  menyangkut komitmen  anggaran  pendidikan  telah  dipenuhi  dengan  rasa  semangat membangun  bangsa  melalui  arah  kebijakan  pendidikan.  Ada  konsensus yang  sangat  menggembirakan,  ketika  sampai  pada  pembahasan bagaimana  memikirkan  subsidi  terhadap  lembaga  pendidikan  swasta. Seperti  telusur  yang  dilakukan  oleh  Dr.  Arief  Subhan,  bahwa  seluruh peserta  rapat  pembahasan  draft  rancangan  undang-undang  ketika memasuki  tahap  memikirkan  eksistensi  pendidikan  swasta,  semua sepakat, bahwa pendidikan swasta harus mendapat subsidi bantuan dana dari  negara.  Karena,  lembaga  pendidikan  swasta  (terutama  lembaga pendidikan  yang  dianggap  tertua,  yaitu  pendidikan  Islam  pondok pesantren,  pen.)  sangat  membantu  aksesibilitas  pendidikan  yang  dapat menjangkau lapisan sosial masyarakat 12 . Selanjutnya, ketika memasuki era Orde Baru, negara dengan melihat perkembangan jaman dan kebudayaan, maka undang-undang pendidikan yang  lahir  pada  paska  kemerdekaan  diganti  dengan  Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekalipun lahir dalam kondisi Negara mampu melakukan stabilitas pembangunan, namun politik anggaran pendidikan yang dituang dalam undang-undang tersebut tidak  menyebutkan  secara  nyata  dan  terang,  berapa  seharusnya    Negara memberikan  alokasi  anggaran  pendidikan  yang  dituangkan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (termasuk  Daerah).  Alasan negara  (pemerintah  yang  berkuasa)  karena  konstitusi  tidak memerintahkan  secara  jelas  porsi  anggaran  pendidikan.  Pasal  31  (dalam UUD  yang  sebelum  perubahan)  tidak  menyebutkan  prosentase  anggaran pendidikan, terdiri dari dua ayat, bab-nya pun masih berbunyi Pendidikan, tanpa  menyandingkan  dengan  kebudayaan,  yaitu  (1)  tiap-tiap  warga Negara berhak mendapat pengajaran, dan (2) Pemerintah mengusahakan
12 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20; Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 217.
“Anggaran Pendidikan dalam Perspektif Politik”
dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pengajaran  nasional,  yang  diatur dengan undang-undang 13 . Sejalan  dengan  arah  keinginan  bangsa,  melalui  gerakan  reformasi, UUD  telah  menyatakan  dengan  sangat  jelas  tentang  kebijakan  anggaran pendidikan. Pasal 31 UUD, dalam perubahan  keempat, terutama ayat (4) telah  menjadi  pondasi  kebijakan  anggaran  pendidikan,  yaitu  berbunyi negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua puluh  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan.  Bahkan  untuk  jenjang  pendidikan  dasar yang  harus  diikuti  oleh  seluruh  warga  negara,  pemerintah  diwajibkan memenuhi biayanya. Sehingga, untuk pendidikan dasar, pemerintah tidak boleh melakukan pungutan. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 31 ayat (2) UUD.
Tentu,  komitmen  kebangsaan,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam UUD  perubahan  keempat  tersebut  tidak  akan  terlaksana  tanpa  diikuti dengan pembentukan undang-undang organiknya. Maka, lahirlah Undang- Undang  Nomer  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, sebagai wujud nyata semangat reformasi. Berbarengan dengan lahirnnya UU tersebut, lembaga Mahkamah Konstitusi juga dibentuk dan dilahirkan, karena  ‘perintah’  dalam  UUD  hasil  perubahan  pada  Pasal  III  Aturan Peralihan  disebutkan;  Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  selambat- lambatnya  pada  tanggal  17  Agustus  2003  dan  sebelum  dibentuk  segala kewenangannya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung. 14 Dalam  Undang- Undang  Sisdiknas  baru  tersebut,  sudah  secara  tegas  dan  nyata  tentang komitmen kebijakan anggaran pendidikan. 15
Adalah  Rahmatillah  Abas,  (guru  dengan  pangkat  Pembina  golongan IVa, dengan jabatan sebagai pengawas TK-SD di kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan),  dan  Badriyah  Rifa’I  (Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanudin)  yang  mengajukan  uji  materi  pasal  49  ayat  (1)  UU  Nomer  20
13 Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia: Sejak Proklamasi hingga Reformasi (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2004), hlm. 110.
14 Ibid ., Setjen dan Kepaniteraan MK, hlm. 62.
15 Lihat pasal 11 ayat (2), pasal 49 ayat (1) UU Nomer 20 tahun 2003, yang intinya ada kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan jaminan terhadap tersedianya dana pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas  tahun,  usia  untuk  peserta  didik  pada  jenjang  pendidikan  dasar.  Dan  pemberian porsi  anggaran  pendidikan,  selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan  harus dialokasikan minimal 20 % dari APBN dan APBD.
tahun  2003  tentang  Sisdiknas  kepada  MK.  Menanggapi  uji  materi  yang dilakukan  oleh  dua  warga  Negara  atas  nama  Guru  dan  Dosen,  Doni Koesoema  A  mengistilahkan  dengan  “drama  anggaran  pendidikan”. Kenapa  “drama”?  Karena  putusan  MK  ternyata  mengabulkan  dan  pihak pemerintah  dinyatakan  sebagai  pihak  yang  kalah,  sehingga  pemerintah dengan  leluasa,  dibalik  angka  20  %  menganggarkan  kepentingan pendidikan dengan memasukkan gaji pendidik dan kedinasan sebagai satu kesatuan dalam anggaran pendidikan. 16
Sebelum ada gugatan oleh dua orang tersebut, sebenarnya sudah ada beberapa  orang  atas  nama  warga  Negara  dengan  berbagai  status  sosial yang melakukan uji materi terhadap penjelasan pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa “pemenuhan pendanaan pendidikan dapat  dilakukan  secara  bertahap”  dan  UU  APBN  Tahun  2005,  beberapa orang tersebut, salah satunya adalah Drs. Abdul Halim Subahar, M.A., (saat melakukan  uji  materi  belum  mendapatkan  gelar  dokotor  dan  professor). Putusan  MK  terhadap  materi  ini  menyatakan  dikabulkan,  dengan pertimbangan, sebagaimana tulis Pan Mohamad Faiz, sebagaimana dalam amar putusan MK adalah sebagai berikut:
“Penjelasan  Pasal  49  ayat  (1)  Pasal  49  ayat  (1)  UU  Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dianggap cukup beralasan. Hal ini didasarkan bahwa Mahkamah berpendapat pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda- tunda. UUD 1945 secara expressis verbis telah menentukan bahwa anggaran  pendidikan  minimal  20%  harus  diprioritaskan  yang tercermin  dalam  APBN  dan  APBD  tidak  boleh  direduksi  oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya.  Penjelasan  Pasal  49  ayat  (1)  UU  Sisdiknas  juga  telah membentuk  norma  baru  yang  mengaburkan  norma  yang terkandung  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  yang  ingin  dijelaskannya, sehingga  ketentuan  dalam  Penjelasan  Pasal  49  ayat  (1)  tersebut juga  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dan  teori  perundang- undangan  yang  sudah  lazim  diterima  dalam  ilmu  hukum  yang kemudian  dituangkan  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan. 17 ”  (Undang-undang  tersebut  telah  diganti
16 Doni Koesoema A, “Drama Anggaran Pendidikan”, dalam
http://www.unisosdem.org/articel_detail (diunduh pada 8 April 2013, pukul 18.20 wib)
17 Pan  Mohamad  Faiz,  “Quo  Vadis  Sistem  Pendidikan  Nasional;  Analisis  Kritis “Putusan JILID I” Mahkamah Konstitusi”, dalam
http://junalhukum.blogspot.com/2006/10/judicial-review-uu-sisdiknas-dan-apbn.html.
“Anggaran Pendidikan dalam Perspektif Politik”
dengan UU Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pen.)
Selain  uji  materi  pasal  tersebut,  mereka  juga  melakukan  uji  materi terhadap  UU  APBN  tahun  2005  yang  masih  mengalokasikan  anggaran pendidikan  sebesar  7  %  (tujuh  persen)  dari  APBN.  Namun  MK  tidak mengabulkan, dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah apabila MK mengabulkan maka sebagai akibat hukumnya adalah seluruh rencana pendapatan dan belanja Negara yang tertuang dalam APBN tidak mengikat kepada Presiden, dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum pada realisasi belanja yang telah dikeluarkan oleh sektor lain yang anggarannya harus  dikurangi 18 .  Disamping,  kalau  dikabulkan  maka  pemerintah “dipaksa” untuk mengeluarkan belanja Negara dengan mendasarkan pada APBN  tahun  sebelumnya,  padahal  anggaran  APBN  tahun  2004  masih dibawah APBN tahun 2005, yaitu sebesar 6,6 %. 19

## C. Bentuk, Pola, dan Prinsip Anggaran Pendidikan
Apa  yang  dituangkan  dalam  kebijakan  politik  anggaran  pendidikan yang  tertuang  dalam  UUD  maupun  UU  Sisdiknas  tentu  harus ditindaklanjuti  dengan,  bagaimana  bentuk  pengelolaan  dan  prinsip penggunaan dana pendidikan.
Pelaksana kebijakan anggaran pendidikan tentu berada pada wilayah kewenangan kementerian pendidikan, selain juga kementerian agama, dan beberapa  kementerian  lain  yang  menyelenggarakan  pendidikan kedinasan,  seperti  kementerian  dalam  negeri,  termasuk  pendidikan kedinasan  pada  instansi  lain.  Terlalu  luas  bila  kajian  dilakukan  pada semua  sektor  pengelola  anggaran  pendidikan.  Yang  paling  menyedot perhatian  publik  adalah  anggaran  pendidikan  yang  melekat  pada kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan  (sebelumnya  departemen pendidikan nasional).
Ada  beberapa  peraturan  pemerintah,  sebagai  pelaksanaan beberaapa  pasal  dalam  UU  Sisdiknas  ‘Reformasi’  yang  mengatur  tentang kebijakan pendanaan pendidikan, diantaranya
1. Peraturan  Pemerintah  Nomer  48  tahun  2008  tentang  Pendanaan Pendidikan.
(diunduh  pada  8  April 2013  pukul  18.06 wib),  2.  Lihat  juga  putusan  MK  No.  011/PUU- III/2005.
18 Lihat putusan MK No . 012/PUU-III/2005
19 Ibid , Pan Mohamad Faiz, hlm. 5
2. Permendiknas  Nomer  30  Tahun  2010  tentang  Pemberian  Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.
3. Permendiknas  Nomer  60  Tahun  2011  tentang  Larangan  Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
4. Beberapa  ketentuan  tentang  pembiayaan  dan  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  yang  ditujukan  kepada  jenjang  pendidikan  dasar  yang diterbitkan  hampir  setiap  tahun,  seperti  Permendikbud  RI  Nomer  51 Tahun  2011  tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  dan  Laporan  Keuangan  BOS  Tahun Anggaran 2012.
5. Selain itu juga ada beberapa ketentuan permenteri maupun peraturan menteri  agama  yang  karena  perintah  peraturan  perundan-undangan yang  lebih  tinggi  memerintah  untuk  membuat  peraturan  tentang beberapa ketentuan teknis pendanaan pendidikan.
Pendanaan  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan pemerintah  nomer  48  tahun  2008  adalah  penyediaan  sumberdaya keuangan  yang  diperlukan  untuk  penyelenggaraan  dan  pengelolaan pendidikan.  Selanjutnya,  tentang  apa  saja  yang  diatur  dalam  pendanaan pendidikan  dirinci  dalam  beberapa  bentuk  pendanaan,  yaitu  a)biaya satuan  pendidikan,  b)biaya  penyelenggaran  dan/atau  pengelolaan pendidikan, dan c) biaya pribadi peserta didik 20 . Agar  pengelolaan  pendanaan  pendidikan  dapat  dilakukan  secar tertib  dan  taat  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  maka  perlu diperhatikan  prinsip-prinsip  pendanaan  pendidikan.  Ada  dua  prinsip, yaitu pertama ,  prinsip  umum  yang  meliputi;  prinsip  keadilan,  efisiensi, transparansi,  dan  akuntabilitas  publik,  dan kedua prinsip  khusus  yang meliputi: prinsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar/anggaran  rumah  tangga  penyelenggaran  atau  satuan  pendidikan yang bersangkutan.
Terhadap  prinsip  transparansi  harus  dilakukan  dengan  memenuhi asas  kepatutan  dan  tata  kelola  yang  baik  sehingga  penggunaan  dana pendidikan ketika diperiksa oleh tim audit menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku pendidikan. Ragam bentuk bantuan keuangan pendanaan pendidikan yang diberikan  kepada  obyek  penerima  adalah  seputar  bantuan  hibah  atau bantuan  sosial.  Atau  bentuk  lain  yang  diberikan  dalam  bentuk pelaksanaan kerjasama program, seperti penelitian, pembangunan sarana
20 Lihat pasal 3 PP 48 tahun 2008
“Anggaran Pendidikan dalam Perspektif Politik”
dan prasarana. Yang secara teknis diatur oleh kementerian yang mengurus bidang pemerintahan bersangkutan.
Jika  dalam  pengelolaan  dana  pendidikan  pihak  penerima  bantuan tidak  mengikuti  aturan  yang  telah  dibuat  oleh  pihak  kementerian,  maka bantuan  pendidikan,  seperti  biaya  bantuan  pendidikan  kepada  peserta didik  pada  satuan  pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi  dapat dihentikan.  Penghentian  itu  dilakukan  apabila;  kehadiran  peserta  didik dalam  proses  pembelajaran  tidak  memenuhi  syarat  yang  ditentukan, menerima  bantuan  dari  sumber  lain,  menerima  bantuan  beasiswa  yang lebih  besar  dari  bantuan  biaya  pendidikan,  terlibat  penyalanggunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif, atau tidak memenuhi peraturan dan tata tertib satuan pendidikan 21 . Ketika  sampai  pada  bagaimana  seharusnya  lembaga  pendidikan mengelola dana yang bersumber dari kebijakan fiskal untuk kepentingan pendidikan,  maka  semua  harus  mengikuti  apa  yang  telah  dituangkan dalam  beberapa  Undang-Undang  yang  mengatur  pengelolaan  Keuangan Negara, yaitu UU Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan Negara. Prinsip  yang  harus  dipakai  dalam  pengelolaan  keuangan  Negara  adalah dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien, ekonomis,  efektif, transparan, dan  bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 22
Banyak  ragam  tentang  perhatian  pemerintah  untuk  melakukan ‘distribusi’ keuangan Negara menyangkut pembiayaan pendidikan. Untuk lembaga  pendidikan  negeri  barangkali  tidak  terlalu  memaksa  ruwetnya birokrasi.  Lembaga  pendidikan  swasta,  mulai  dari  jenjang  pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi tentu ada ketentuan-ketentuan yang tidak sama dengan lembaga pendidikan negeri. Kemudahan bagi lembaga pendidikan negeri, karena yang ada dalam satuan pendidkan adalah aset negara.  Karena,  pada  biasanya,  Negara  memberikan  bantuan  kepada lembaga pendidikan swasta bisa dalam bentuk hibah, bantuan sosial, dana bentuk  kerjasama  kemitraan  dalam  pengelolaan  program,  seperti penelitian dan pendidikan dan pelatihan.
21 Lihat pasal 8 ayat (2) Permendiknas RI Nomor 30 tahun 2010
22 Undang-Undang  Nomer  17  Tahun  2003  pasal  3  ayat  (1)  (Jakarta:  Pustaka Pergaulan, 2004),hlm. 6-7. Lihat juga penjelasannya.

## D. Analisa Kebijakan Anggaran
Politik  anggaran  pendidikan  adalah  menyangkut  komitmen  bagi seluruh penyelenggara pendidikan, termasuk pengguna anggaran sampai pada  tingkat  pelaksana  anggaran  agar  anggaran  pendidikan  benar-benar menyentuh  pada  kepentingan  pendidikan  yang  lebih  besar.  Sebagai Negara yang ingin maju, sebagaimana Negara-negara maju lainnya, maka kebijakan  anggaran  pendidikan  menjadi  prioritas  yang  paling  memadai, tentu  dibarengi  dengan  komitmen  kuat  untuk  tidak  melakukan “pengurangan” anggaran.
Ada beberapa yang memang perlu menjadi perhatian para pemerhati kebijakan  politik  anggaran  pendidikan.  Tilaar  dalam  tulisannya menyampaikan  bahwa  kebijakan  pendidikan  sebagai  rumusan  dari berbagai  cara  dan  strategi  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  yang  wujudnya  direncancakan  oleh  lembaga-lembaga  social ( social institutions),  atau  organisasi  social  lain  dalam  bentuk  lembaga pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal. 23 Sebagaimana  yang  telah kita  lihat  dan  baca  dalam  beberapa  pemberitaan  media,  bahwa  sejak diundangkannya  UU  Sisdiknas  20  Tahun  2003,  sudah  ada  beberap ketentuan pasal yang menyangkut anggaran dan pembiayaan pendidikan yang dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, baik yang menyebutkan dengan  terang,  seperti  pasal  49  ayat  (1)  maupun  pasal-pasal  lain  yang tidak menyebut secara eskplisit.
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  Badan  Hukum  Pendidikan sebagaimana  dalam  UU  Sisdiknas  dinilai  memiliki  unsure  pelanggaran terhadap  hak  pendidikan  bagi  warga  Negara,  karena  telah  terjadi diskriminasi. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana amanat UU pasal 53 ayat  (3)  menyatakan  bahwa  badan  hukum  pendidikan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berprinsip  nirlaba  dan  dapat  mengelola  dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Jauh sebelum Badan Hukum  Pendidikan  dicabut  oleh  MK,  Tilaar  telah  melakukan  kritiknya terhadap  kebijakan  tersebut,  karena  menyangkut  keadilan  pendidikan bagi  golongan  orang-orang  tidak  mampu.  Dia  mengkritik  bahwa  dengan alasan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah yang  dimasukan ke  perguruan  tinggi  (universitas)  berstatus  BHMN,  maka  menjadi  alasan universitas  tersebut  untuk  menaikkan  SPP,  membuat  kelas-kelas  jauh, memberi  kebebasan  untuk  membuka  program  studi  baru  yang keseluruhannya  telah  menyedot  calon  mahasiswa  baru,  dan  disatu  sisi
23 Ibid., hlm. 7
“Anggaran Pendidikan dalam Perspektif Politik”
mematikan  perguruan  tinggi  swasta.  PTN  yang  berstatus  BMHN cenderung  menjadi  universitas  elite  yang  hanya  bisa  dimasuki  oleh  para mahasiswa yang memiliki financial lebih. 24
Sekalipun  kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan  membuat aturan tentang larangan pungutan biaya pendidikan, kenyataannya masih banyak  sekolah-sekolah  yang  melakukan  pungutan  kepada  para  peserta didik,  dengan  alasan  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Mereka menganggap  bahwa  kalau  putra-putrinya  ingin  menjadi  orang  pintar, maka sekolah harus banyak mengeluarkan biaya lebih. Dan, salah satunya melalui  komite  sekolah  dibuat  consensus  penarikan  dana  sekolah  mutu, terutama  pada  sekolah  yang  berstatus  RSBI  (Rintisan  Sekolah  Bertaraf Internasional). Inilah yang menjadi salah satu alasan sosial mengapa pasal RSBI digugat ke MK.
Sangat disayangkan, ditengah bangsa yang sedang dilanda berbagai musibah,  mulai  dari  krisis  ekonomi  sampai  pada  kiris  moral,  pendidikan sebagai pintu utama menuju gerbang kemajuan justru mengalami distorsi anggaran.  Alokasi  anggaran  yang  sudah  dibuat  sedemikian  “sempurna” oleh  wakil  rakyat,  dengan  melainkan  gaji  pendidik  dan  kedinasan  dalam prosentase minimal 20  %, oleh pihak lain, yang menurut catatan banyak pihak,  pemohon  diposisikan  sebagai  wayang,  dan  ‘penguasa’  diibaratakn sebagai  dalang.  Hanya  saja,  ini  bukan  permainan  wayang,  tetapi dramaturgi  sebagai  teori  social  yang  dimunculkan  oleh  Erving  Goffman. Analisis  dramaturgi  mengibaratkan  sebuah  teater  dengan  panggung tampak  dengan  dan  panggung  dibalik  layar.  Saat  actor  istirahat memainkan  perannya,  maka  aktor  akan  kembali  sebagai  dirinya  sendiri, apalagi ketika pertunjukkan teater sudah selesai, maka aktor tidak terikat oleh kontrak yang dibuat bersama antara produser, sutradara, dan pihak lain  yang  memanfaatkannya. 25 Skenario  besar  dibuat  oleh  sutradara ‘politik anggaran pendidikan’ jelas telah merusak harapan penonton yang ingin  tahu  permainan  anggaran  pendidikan  yang  benar-benar memberikan warna segar.
Jika memang pendidikan di Indonesia memiliki daya saing kuat dan ‘bermartabat’  dengan  bangsa  lain,  maka  kebijakan  yang  harus  dilakukan adalah  memprioritaskan  anggaran  pendidikan.  Alokasi  anggaran  secara substansi tetap kembali pada semangat reformasi sebagaimana bunyi awal
24 Ibid .,hlm. 19. 25 Lihat Analisis Dramaturgi karya Erving Goffman, dalam Ritzer, Teori Sosiologi, hlm.
234.
(sebelum  dilakukan  gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi)  pasal  49  ayat  (1) yang  intinya  menyatakan  bahwa  alokasi  dua  puluh  persen  itu  diluar  gaji pendidik. Segala bentuk pembiayaan pendidikan yang akan memberatkan warga  Negara,  terutama  pada  masyarakat  tidak  mampu  harus dibersihkan, dan Negara tetap bertanggungjawab memberikan kewajiban pembiayaan pendidikan. Agar anggaran pendidikan dalam pelaksanaannya  tidak  terjadi  pengurangan,  maka  komitmen  good governance  jangan  hanya  dijadikan  sebagai  bentuk  pencitraan  saja. Karena  membentuk  masa  depan  bangsa  yang  maju,  mandiri,  berahlak, berilmu,  dan  cita-cita  luhur  sebagai  tujuan  pendidikan  nasional  yang dituangkan  dalam  pasal  3  UU  Sisdiknas  bukan  persoalan  mudah. Memprioritaskan  anggaran  pendidikan  adalah  bagian  dari  wujud  nyata untuk  membuktikan  komitmen  pencapaian  tujuan  Negara  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter bangsa, agar tetap menjadi  bangsa  ideal,  memiliki  identitas,  dan  tidak  gegabah  dalam merespon  berbagai  alternative  tawaran  modernitas  yang  datang  secara bertubi-tubi  dari  Negara  impor.  Oleh  karena  itu,  siapapun  yang  terlibat dalam pengelolaan anggaran pendidikan harus benar-benar memperhatikan nilai mulia pendidikan.

## E. Kesimpulan
Maju  mundurnya  sebuah  bangsa  akan  banyak  ditentukan  oleh pendidikan.  Negara  yang  tingkat  pendidikannya  maju,  hampir  pasti negaranya mengalami kemajuan. Sebaliknya, Negara yang pendidikannya rendah  dan  tidak  banyak  diperhatikan,  atau  mengalami  distorsi,  maka negaranya  mengalami  tingkat  kemunduran,  atau  lambat  dalam menangkap segala perubahan yang terus menggerus.
Faktor  dominan  yang  menjadi  prioritas  kebijakan  Negara  dalam memajukan  bangsa  dan  negaranya  adalah  terletak  dalam  pengambilan keputusan  politik  pendidikan.  Sejalan  dengan  kesimpulan  diatas,  maka kebijakan  Negara  dalam  pendidikan  adalah  kebijakan  menyangkut  pola dan  alokasi  anggaran.  Sejak  reformasi,  yang  menghasilkan  perubahan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  19945,  alokasi anggaran  pendidikan  yang  sebelumnya  tidak  dicantumkan  secara  nyata, maka  hasil  amandemen  keempat  UUD  1945  telah  menyatakan  secara nyata dan jelas, yakni angka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.
Sebagai  kelanjutan  dari  perubahan  UUD  1945  tersebut,  maka muncullah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  sebagai  ganti  dari  peraturan  perundang-undangan
“Anggaran Pendidikan dalam Perspektif Politik”
sebelumnya  (UU  No.  2  tahun  1989).  Komitmen  alokasinya  sama sebagaimana  disebutkan  dalam  UUD  1945.  Inilah  yang  kemudian memantik  sebagian  kalangan,  atasnama  demokrasi  dan  keadilan  hukum, dan buah dari reformasi juga, UU Sisdiknas yang sudah bagus dan sejalan dengan  semangat  reformasi  diajukan  gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi. Hasilnya,  sungguh  diluar  dugaan  banyak  pegiat  pendidikan,  ternyata alokasi dua puluh persen yang sejatinya tidak memasukkan nomenklatur anggaran  gaji  pendidik,  akhirnya  nomenklatur  tersebut  dimasukkan, sehingga alokasi dua puluh persen termasuk dana gaji pendidik.
Tetapi,  diluar  “drama  anggaran  pendidikan”  tersebut.  Seluruh penyelenggara pendidikan yang mengelola dan menguasai anggaran harus tunduk  dan  patuh  pada  semangat  reformasi,  yaitu  agar  tetap menggunakan  anggaran  pendidikan  pada  komitmen  transparansi, akuntabilitas  dan  terbuka.  Sehingga  anggaran  pendidikan  tidak  lagi menjadi  ‘sandiwara’  dalam  panggung  politik,  seperti  menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Masyarakat pendidikan harus diajak tahu, dan  mengawasi  setiap  terjadi  polemik  politik  yang  menggunakan anggaran  pendidikan sebagai  pencitraan,  karena dunia pendidikan  harus steril  dari  pencitraan  politik  sesaat.    Kembalikan  ruh  politik  sebagai instrument kenegaraan dalam memajukan kehidupan bangsanya.

## Daftar Pustaka
Doni Koesoema A, “Drama Anggaran Pendidikan”, dalam http://www.unisosdem.org/articel_detail .
Firmanzah,  Mengelola  Partai  Politik,  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,
2008).
George Rotzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosial, terj. Nurhadi, (Bantul : Kreasi Wacana, cet. Ketujuh 2011),
Harahap  Krisna,  Konstitusi  Republik  Indonesia:  Sejak  Proklamasi  hingga Reformasi, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2004).
Maliki  Zainuddin,  Sosiologi  Politik:  Makna  Kekuasaan  dan  Transformasi
Politik. Pan Mohamad Faiz, “Quo Vadis Sistem Pendidikan Nasional; Analisis Kritis “Putusan JILID I” Mahkamah Konstitusi”,
dalam http://junalhukum.blogspot.com/2006/10/judicial-review-uu-sisdiknas- dan-apbn.html . Putusan MK No. 011/PUU-III/2005. Putusan MK No. 012/PUU-III/2005 Sjadzali Munawir, Islam dan Tata Negara , (Jakarta: UI Press, 1993), Subhan  Arief,  Lembaga  Pendidikan  Islam  Indonesia  Abad  ke-20; Pergumulan  antara  Modernisasi  dan  Identitas,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2012), 217.
Tilaar  H.A.R,  Kekuasaan  dan  Pendidikan;  Manajemen  Pendidikan  dalam Pusaran Kekuasaan, (Jakarta; Rineka Cipta, 2005).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1), (Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2004)