## Ferry Setiawan
ANALISIS UPAYA PAJAK (TAX EFFORT) KOTA BANDA ACEH STUDI KOMPERATIF IBUKOTA PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-2019

## Ferry Setiawan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Korespondensi Penulis:

## setiawan_ferry@yahoo.com
The purpose of this study was to determine the position of regional income of Banda Aceh City and analyze the collection effort by comparing it with the provincial capital on the island of Sumatra, Indonesia. This research is limited to an analysis of efforts to collect regional income, growth and the  role  of  regional  income  in  regional  expenditures  and  the  extent  to  which  regional  economic developments can encourage an increase in  regional income in Banda Aceh City. The parameter used is the calculation of regional income effort by looking at the regional income performance index and the elasticity level of Regional Income, Share and Growth Regional Income, as well as mapping regional financial capabilities. The results of this study conclude that: Banda Aceh City's r egional income effort is higher than the average for all provincial capitals in Sumatera. The role (share) of r egional income on government spending in Banda Aceh City was an average of 20.31 percent, the average regional income growth of Banda Aceh City was 0.04 percent. The position of Banda Aceh City  is  in  the  fourth  quadrant  with  share  and  growth  percentages  below  the  average  for  all districts/cities in Aceh Province.

## Keywords: Regional Income, Share and Growth, Tax effort; performance index and the elasticity
.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  posisi  pendapatan  daerah  Kota  Banda  Aceh  dan menganalisis upaya pemungutannya dengan membandingkannya dengan ibukota provinsi di Pulau Sumatera,  Indonesia.  Penelitian  ini  dibatasi  pada  analisis  upaya  menghimpun  pendapatan  daerah, pertumbuhan dan peran Pendapatan Daerah dalam belanja daerah serta sejauh mana perkembangan ekonomi daerah dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah di Kota Banda Aceh. Parameter yang digunakan adalah perhitungan pendapatan daerah dengan melihat indeks kinerja pendapatan daerah  dan  tingkat  elastisitas  pendapatan  daerah,  bagi  hasil  dan  pertumbuhan  pendapatan  daerah, serta  pemetaan  kemampuan  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  upaya pendapatan  daerah  Kota  Banda  Aceh  lebih  tinggi  dari  rata-rata  untuk  seluruh  ibukota  provinsi  di Sumatera. Peran (pangsa) pendapatan daerah terhadap belanja pemerintah di Kota Banda Aceh rata- rata 20,31 persen dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Banda Aceh sebesar 0,04 persen.  Posisi  Kota  Banda  Aceh  berada  pada  kuadran  keempat  dengan  pangsa  dan  persentase pertumbuhan di bawah rata-rata untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Kata Kunci: Pendapatan Daerah,  Bagi  Hasil  dan  Pertumbuhan,  Upaya  Pajak; indeks  kinerja  dan elastisitas

## Ferry Setiawan

## PENDAHULUAN
Salah satu wujud nyata dari desentralisasi fiskal di Indonesia adalah pemberian dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam; serta Dana  Otonomi  Khusus.  Dana  transfer  tersebut  diberikan  kepada  daerah  dengan  maksud untuk membantu daerah dalam rangka mencapai kemandiriannya. Namun kenyataan yang terjadi  adalah  dana  transfer  tersebut  justeru  memberikan  efek  negatif  bagi  daerah  yaitu meningkatnya tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Miyazaki (2020) menyebutkan “The central government, including the national and federal governments, pays transfers to lower governmental levels to  ensure their fiscal capacities match their fiscal needs, these transfers can take the form of either conditional or unconditional grants, depending on the purpose of their provision” .
Ketergantungan  fiskal  terhadap  pemerintah  pusat  justru  lebih  parah  terjadi  pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Padahal, level kabupaten/kota inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  (Nurdiana,  2019). Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  juga menyebutkan  bahwa  kepada  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  memanfaatkan  sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dilakukan dengan pembagian kewenangan atau money follow fuction.
Menurut Sidik (2002), tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Sementara dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai,  namun  daerah harus lebih kreatif dalam  meningkatkan PAD-nya (Sidik, 2002). Oleh  karena  itu,  tiap-tiap  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  PAD,  dengan  menggali sumber  dana  yang  ada  sehingga  dapat  dimanfaatkan  dalam  pembiayaan  pembangunan. Dalam usaha mewujudkan PAD yang benar-benar bermanfaat bagi daerah, maka diperlukan upaya  yang  maksimal  dari  aparatur  daerah  dan  semua  elemen  masyarakat  agar  proses penerimaan dan penggunaan PAD dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan. Sehingga potensi  PAD  daerah  akan  dapat  digali  secara  optimal  dan  berkelanjutan  dalam  upaya

## Ferry Setiawan
meningkatkan  kemandirian  daerah.  Elbahnasawy  (2020)  menyebutkan  bahwa “In  low- income countries, tax revenue as a share of GDP is mostly around 10–20%, while it is about 40% in high-income countries”
Terdapat  alasan  yang  kuat  bahwa  pajak  dan  retribusi  yang  signifikan  merupakan jaminan kelangsungan pembiayaan pembangunan karena sumber tersebut relatif aman dan stabil sepanjang tahun.  Lebih lanjut Feger dan  Adjaye (2014) menyebutkan "Tax revenue collection has  long  been viewed as a fundamental  pillar for  the growth  and development process of any nation". Namun demikian kebijakan pemerintah pusat yang distorsi dalam tax  system justru  menjadikan  ironi  terhadap  kebijakan  ini.  Distorsi  sistem  tersebut  dapat dilihat  dari  penguasaan  dalam  hal  pengelolaan  sumber-sumber  pajak  potensial  oleh  pusat dan daerah hanya diberikan wewenang untuk mengelola sumber-sumber pajak yang tidak potensial bila ditinjau dari jumlah penerimaan masing-masing sumber pajak tersebut.
Kebijakan  tersebut  berdampak  sulitnya  bagi  daerah  untuk  mencapai  kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, sehingga kecenderungan yang terjadi pemerintah daerah berusaha  untuk  meningkatkan  PAD  dengan  berbagai  kebijakan  yang  keliru  tentang  jenis obyek dan pengenaan tarif pajak daerah. Kebijakan ini justru berdampak negatif atau dapat menghambat  pertumbuhan  daerah.  Kemandirian  daerah  dapat  diukur  dengan  besarnya proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah.
Kecilnya  proporsi  PAD  terhadap  total  penerimaan  daerah  dibandingkan  dengan pertumbuhan perekonomian daerah yang tercermin dalam PDRB, mengindikasikan bahwa daerah  tidak  mampu  mengoptimalisasikan  potensi-potensi  penerimaan  yang  ada  sebagai sumber pendapatan bagi terwujudnya kemandirian daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya pajak yang lebih optimal guna dari pemerintah untuk dapat menagkap semua potensi yang ada  seiring  dengan  peningkatan  PDRB  sehingga  dapat  berkontribusi  terhadap  kemajuan daerah.  Lebih  lanjut  Mawejje  dab  Sebudde  (2019)  menyebutkan The  coefficients  on  per capita  GDP  are  positive  and  statistically  significant,  confirming  the  proposition  that  tax effort increases with level of development.
Upaya pajak yang dilakukan oleh daerah dalam  mengoptimalkan berbagai  potensi pajak  yang  ada  harus  dapat  terukur  dan  mencerminkan  kinerja  pemerintah  dalam mengoptimalkan  potensi  dari  pajak  tersebut.  Piancastelli,  M.,  &  Thirlwall  (2020) berpendapat bahwa pengukuran upaya pajak harus dikaitkan dengan bagaimana basis pajak

## Ferry Setiawan
suatu negara dapat dieksploitasi. Saptono & Mahmud (2021) menyebutkan kesulitan yang terjadi  untuk  dalam  penerapan  konsep  upaya  pajak  adalah  sulitnya  evaluasi  diterapkan terhadap upaya yang dilakukan karena upaya pajak bersifat  subjektif. Lebih  lanjut  Marco dan  Giménez  (2019)  menyebutkan "The  concept  of  tax  effort  is  subjective  and  hard  to evaluate, as it is not directly observable. This is attested by the fact that several approaches to  it  have  been  suggested  in  the  literature,  but  none  has  been  universally  accepted  as satisfactory" .
Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Ibukota Provinsi  di Pulau Sumatra. Penelitian ini berkontribusi  untuk  mengembangkan  pengetahuan  di  bidang  ilmu  perpajakan,  khususnya perhitungan pajak daerah.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Besarnya kapasitas fiskal suatu daerah sangat tergantung pada basis pendapatan asli daerah  (PAD).  Halim  (2004)  menyebutkan  bahwa  PAD  adalah  penerimaan  daerah  yang diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  jenis-jenis  pendapatan  asli  daerah,  yaitu:  Pajak  daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.  Yani  (2004)  mendefinisikan pajak daerah sebagai  berikut:“Pajak daerah  adalah iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Suparmoko  (2003)  mengatakan  yang  dimaksud  dengan  retribusi  daerah  adalah,” pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 26 ayat 3 menjelaskan bahwa jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup: bagian dari laba atas

## Ferry Setiawan
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; bagian dari laba atas penyertaan modal  pada  perusahaan  milik  pemerintah/BUMN;  dan  bagian  dari  laba  atas  penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007 perubahan atas Permendagri Nomor  13  tahun  2006  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  menjabarkan  lebih luas bahwa lain-lain pendapatan asli daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah  yang  tidak  termasuk  jenis  pajak,  retribusi  daerah,  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan.
Dari  berbagai  sumber  penerimaan  PAD  seperti  yang  tersebut  di  atas  pajak  dan retribusi merupakan sumber PAD yang memiliki tingkat kepastian penerimaan yang relatif stabil.  Hal  ini  disebabkan  pajak  dan  retribusi  berhubungan  langsung  dengan  tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat,  semakin  tinggi  pula  kapasitas  fiskal  yang  tercermin  dari  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB).

## Upaya Pengumpulan PAD (Tax Effort)
Upaya  pengumpulan  PAD  ( tax  effort )  merupakan  salah  satu  ukuran  untuk menganalisis  posisi  fiskal  daerah  yaitu  dengan  cara  membandingkan  antara  penerimaan PAD dengan kapasitas PAD.  Suparmoko (2003) mendefinisikan upaya pajak adalah jumlah pajak  yang  sungguh-sungguh  dikumpulkan  oleh  kantor  pajak  dilawankan  dengan  potensi pajak  ( tax  capasity  =  tax  potensial )  yaitu  jumlah  pajak  yang  seharusnya  mampu dikumpulkan dari dasar pajak ( tax base ), biasanya berupa pendapatan perkapita. Asmawati (2016)  upaya  pajak  adalah  suatu  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui  hasil  suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak suatu daerah
Susanti  dalam  Syahputra  (2006)  juga  menyebutkan tax  effort merupakan kemampuan  pemerintah  mengumpulkan  dananya  melalui  pajak,  dimana tax  effort merupakan  rasio  pajak  terhadap  basis  pajak  dan  sebagai proxy (pendekatan)  untuk  basis pajak digunakan Product Domestic Bruto (PDB). Selanjutnya  Reksohadiprodjo  (2001) menyebutkan  upaya  fiskal  (upaya  PAD)  merupakan  rasio  dari  PAD  yang  berhasil dikumpulkan  dengan  kapasitas  atau  potensi  PAD  yang  dapat  di proxy kan  dengan  PDRB tanpa migas.

## Ferry Setiawan
Lebih  lanjut  untuk  membandingkan  prestasi  pajak  antar  daerah  digunakan  indeks prestasi pajak ( Tax Performance Index ) yaitu perbandingan tax effort dengan standard rate dikalikan  dengan  100.  Suparmoko  (2003)  menyebutkan  indeks  kinerja  Pajak  ( Tax Performance Index ) diperoleh dengan membandingkan tax effort dengan standard tax rate. Tarif pajak ( tax rate) diperoleh dengan membandingkan pendapatan pajak total dari sumber pendapatan  daerah  di  seluruh  provinsi  di  seluruh  Indonesia  dibandingkan  dengan  produk domestik  bruto  (PDB).    Selanjutnya  jika  dihubungkan  dengan  kinerja  fiskal  daerah Reksohadiprodjo (2001) kinerja PAD dapat dihitung dengan mencari tingkat PAD standar (TPADs) untuk menentukan indeks kinerja PAD

## METODE PENELITIAN

## Model Analisis Upaya fiskal (tax effort)
Upaya Fiskal dapat dihitung dengan formula:
Upaya fiskal =
Migas) (tanpa PDRBj PADj PAD potensi atau Kapasitas PADj = x 100%
Sedangkan tingkat PAD standar (TPADs) digunakan rumus:
TPADs = Kota

## Kota ΣUPPAD

Adapun Indeks Kinerja PAD (IKPAD) digunakan rumus:
IKPAD = % 100 TPADs (UPPAD) PAD Upaya
x
Selanjutnya dapat dihitung tingkat Elastisitas PAD dengan formula:
e = PDRB
PAD  
, dimana e = elastisitas;  = perubahan

## Model Analisis Rasio Pertumbuhan (Growth)
Analisis  Growth  merupakan  angka  pertumbuhan  PAD  pada  periode  APBD  dari  tahun sebelumnya (Nasir, 2019).
Growth (G) =
1 - t X 1 - t X - Xt x 100 dimana G adalah tingkat pertumbuhan sumber-sumber PAD yang dinyatakan dalam persen, Xt adalah sumber PAD (Pajak, retribusi, BUMD, lain-lain

## Ferry Setiawan
PAD yang sah) pada tahun t, sedangkan Xt-1 adalah sumber PAD (Pajak, retribusi, BUMD, lain-lain PAD yang sah) pada tahun t (tahun sebelumnya).

## Model Analisis Rasio Proporsi Pendapatan dan Belanja Daerah (analisis Share)
Analisis Share merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah yang mengukur seberapa  jauh  kemampuan  daerah  membiayai  kegiatan  rutin  dan  kegiatan  pembangunan (Pilat & Morasa, 2017)
Balanja Total PAD Share = x 100

## Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran
Metode  Kuadran  adalah  metode  yang  menampilkan  peta  kemampuan  keuangan daerah, dimana masing-masing kuadran ditentukan oleh nilai growth dan share . Dengan nilai growth dan share maka  dapat  diketahui  posisi  Kota  Banda  Aceh  (pada  kuadran  berapa) dibandingkan dengan Ibukota Provinsi di Pulau Sumatra. Kondisi masing-masing kuadran dapat dijelaskan pada tabel di bawah .
Tabel 1
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan DaerahBerdasarkan Metode Kuadran
KUADRAN KONDISI I Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan  mengembangkan  potensi  lokal.  Kondisi  ini  ditunjukkan  dengan besarnya nilai share disertai nilai growth yang tinggi.
II Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD ( share) masih rendah namun pertumbuhan ( growth) PAD tinggi.
III
Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD yang kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. VI Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan  daerah  belum  punya  kemampuan  untuk  mengembangkan  potensi  lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.
Sumber: (Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, 2003)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Usaha  pemerintah  daerah  dalam  menggali  sumber  dana  yang  berasal  dari  potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Berbagai  upaya

## Ferry Setiawan
perbaikan  dan  penyempurnaan  dalam  bidang  keuangan  daerah  senantiasa  dilakukan  agar APBD dikelola secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran pembangunan. Untuk itu diperlukan  pengarahan  dan  pengawasan  agar  pengeluaran  pembangunan  sesuai  dengan prioritas  yang  telah  ditentukan  guna  mencapai  sasaran  pembangunan.  Dalam  hal  ini diperlukan adanya mekanisme penyelenggaraan yang efektif, tertib dan terkendali.
Tabel 2

## Struktur APBD Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019 (ribuan rupiah)
Tahun Total Pendapatan Total Belanja Surplus/Defisit 2015 1.217.566.428 1.189.391.758 28.174.670 2016 1.321.583.106 1.331.581.320 (9.998.214) 2017 1.244.415.054 1.225.243.121 19.171.933 2018 1.135.911.599 1.173.868.935 (37.957.336) 2019 1.214.904.533 1.230.049.046 (15.144.513)
Sumber: Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Pendapatan Kota Banda Aceh menunjukkan kecendrungan naik dari Rp1,217 Triliun pada tahun anggaran 2015 menjadi Rp1.321 triliun pada tahun anggaran 2016, pada tahun 2017  dan  2018  turun  menjadi  Rp1.244  triliun  dan  Rp1.135  triliun  pada  tahun  2018. Kemudian  kembali  meningkat  pada  tahun  2019  menjadi  Rp1.214  triliun.  Penurunan  total pendapatan yang terjadi tahun 2018 disebabkan oleh turunnya pos lain-lain PAD yang sah secara signifikan. Hal ini juga terjadi di tahun 2019 namun secara total pendapatan terjadi kenaikan yang disebabkan kenaikan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Fluktuasi  kenaikan dan penurunan pendapatan Kota Banda Aceh dari tahun 2015- 2019  disebabkan  oleh  realisasi  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  PAD,  baik  yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah maupun penerimaan lain-lain tidak stabil. Kenaikan yang signifikan terjadi di tahun 2017 pada semua pos PAD. Namun jika dilihat proporsi PAD terhadap pendapatan daerah relatif sangat kecil yaitu rata-rata hanya 20,34 persen mulai tahun 2015 sampai dengan 2019.

## Tabel 3
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan

## Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019 (ribuan rupiah)
Tahun Total PAD Total Pendapatan Share (%) 2015 237.939.846 1.217.566.428 19,54 2016 258.469.597 1.321.583.106 19,56

## Ferry Setiawan
Tahun Total PAD Total Pendapatan Share (%) 2017 270.170.805 1.244.415.054 21,71 2018 246.269.150 1.135.911.599 21,68 2019 235.177.519 1.214.904.533 19,36 Rata-rata 249.605.383 1.226.876.144 20,34
Sumber: Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan pada ibukota provinsi yang ada di pulau Sumatra, maka posisi Kota Banda Aceh berada diurutan ke 7 (tujuh) setelah Kota Padang (22,29 %) dan Kota Jambi (22,69%). Sementara persentase kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  total  pendapatan  tertinggi  di  peroleh  Kota Medan (36,06%) dan Kota Palembang sebesar (27,53%)
Tabel 4
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Ibukuta Provinsi Sumatra Tahun 2015-2019 (ribuan rupiah)
Kota Total PAD Total Pendapatan Share (%) Banda Aceh 249.605.383 .226.876.144 20,34 Bengkulu 148.869.879 .095.397.633 13,59 Jambi 336.227.904 .481.885.735 22,69 Lampung 534.261.599 .087.760.163 25,59 Medan 1.646.157.170 .564.905.625 36,06 Padang 469.065.162 .103.982.518 22,29 Pangkal Pinang 152.921.770 92.140.204 17,14 Pekan Baru 591.230.478 .182.853.450 27,09 Tanjung Pinang 136.078.053 885.471.468 15,37 Palembang 928.857.122 .373.772.329 27,53
Sumber: Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Umumnya bagian terbesar dari PAD berasal dari pemerintahan di atasnya (baik pusat maupun  provinsi).  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  pada  struktur  pendapatan  Kota  Banda  Aceh. Perkembangan PAD dan dana yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi dapat dilihat pada Tabel 5.

## Analisis Upaya Pajak ...

## Ferry Setiawan
Tabel 5 Struktur Penerimaan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019 (ribuan rupiah) Tahun PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Total Pendapatan PAD (%) Dana Perimbangan (%) Lain Pendapa tan yang Sah (%) 2015 237.939.846 680.301.754 299.324.828 1.217.566.428 19,54 55,87 24,58 2016 258.469.597 801.801.079 261.312.430 1.321.583.106 19,56 60,67 19,77 2017 270.170.805 737.750.391 236.493.858 1.244.415.054 21,71 59,28 19,00 2018 246.269.150 748.380.228 141.262.221 1.135.911.599 21,68 65,88 12,44 2019 235.177.519 752.795.789 226.994.225 1.214.967.533 19,36 61,96 18,68 Rerata 249.605.383 744.205.848 233.077.512   1.226.888.744   20,37 60,73 18,90
Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Tabel 6 Struktur Penerimaan Daerah Ibu Kota Provinsi dalam pulau Sumatra Tahun 2015 s/d 2019 (%) Nama Ibukota Provinsi PAD  (%) Dana Perimbangan (%) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (%) Banda Aceh 20,37 60,73 18,90 Bengkulu 13,49 75,43 11,08 Jambi 21,57 67,62 10,81 Lampung 25,46 62,77 11,77 Medan 36,22 43,02 20,77 Padang 22,20 65,78 12,02 Pangkal Pinang 17,20 70,38 12,42 Pekan Baru 26,96 56,08 16,96 Tanjung Pinang 15,24 73,56 11,20 Palembang 27,45 54,63 17,92
Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa dalam struktur penerimaan daerah Ibukota Provinsi di pulau Sumatra, Kota Medan memiliki persentase terbesar untuk nilai PAD dalam struktur penerimaan daerah yaitu 36,06 % diikuti oleh Kota Palembang (27,53%) dan Kota Pekan

## Ferry Setiawan
Baru (27,09%). Sementara itu Kota Banda Aceh berada diurutan yang keenam dengan nilai (20,34%).
Terdapat  tiga  kota  yang  tingkat  ketergantungannya  masih  sangat  tinggi  kepada pemerintahan atasannya baik itu provinsi maupun pemerintah pusat adalah Kota Bengkulu (75,43),  dan  dua  kota  yang  merupakan  Ibukota  Provinsi  pemekaran  yaitu  Kota  Tanjung Pinang (73,56) dan Pangkal Pinang (70,38). Sementara itu Kota Banda Aceh berada diurutan yang ketujuh dengan nilai (60,73%).
UU  Nomor  33  Tahun  2004  membagi  jenis-jenis  pendapatan  asli  daerah  menjadi empat  pos  penerimaan  yaitu:  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Pada  tabel  di  bawah  ini  disajikan perkembangan  masing-masing  pos  terhadap  PAD  Kota  Banda  Aceh  dari  tahun  2015  s/d 2019.

## Tabel 7
Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019 (ribuan rupiah) PAD 2015 2016 2017 2018 2019 Total PAD 237.939.846 258.469.597 270.170.805 46.269.150 35.177.519 Pajak Daerah 55.812.362 68.859.556      70.931.531 75.068.845 85.244.712 Retribusi Daerah      29.781.900 21.567.486      22.577.266 23.349.572 25.670.816 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang di pisahkan 1.054.070 1.047.405        1.008.081 1.639.034 21.490.992 Lain-lain PAD yang sah 151.291.514 166.995.150    175.653.927 146.211.699 102.770.999
Sumber: Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Informasi  pada  Tabel  7  menunjukkan  bahwa  penerimaan  terbesar  pada  pos  PAD selama tahun 2015 s/d 2019 berasal dari Lain-lain PAD yang sah bukan berasal dari  pajak daerah dan retribusi daerah.  Pos lain-lain PAD yang sah rata-rata menyumbangkan 59,26 % jauh  melebihi  rata-rata  pos  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  jika  digabungkan  keduanya hanya berjumlah 38,54% dari total rata-rata PAD Kota Banda Aceh selama periode 2015 s/d 2019. Kedua pos penerimaan ini secara bersama-sama rata-rata menghasilkan 84,15% dari total PAD. Perkembangan pajak dan retribusi daerah dalam periode 2015 s/d 2019 Gambar 2 di bawah ini.

## Ferry Setiawan
Sumber: Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Gambar 1. Persentase Kontribusi Masing-masing Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019

## Upaya Fiskal (Tax Effort)
Upaya fiskal ( tax effort ) menunjukkan sejauh mana daerah mampu memaksimalkan pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  menjadi  sumber  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi hasilnya maka semakin besar upaya fiskal yang dilakukan daerah untuk menangkap potensi- potensi  ekonomi  yang  dimiliki  daerah  tersebut  dan  menjadikannya  sebagai  sumber pendapatan  daerah.  Keberhasilan  suatu  daerah  dalam  memaksimalkan  Upaya  fiskal  yang dilakukannya, sangat dipengaruhi oleh kinerja dari aparatur fiskal daerah dalam melakukan pungutan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.
Beberapa  pendekatan  dapat  dilakukan  untuk  melihat  upaya  fiskal  yang  dilakukan oleh suatu daerah, diantaranya dengan melihat rasio antara penerimaan PAD dengan Produk Domestik regional bruto (PDRB) atau sektor-sektor dalam PDRB yang berkaitan langsung dengan potensi penerimaan PAD dan melihat rasio antara penerimaan PAD dengan potensi riil dari penerimaan PAD tersebut.

## Tabel 8
Tax Effort Ibukota Provinsi di Pulau Sumatera atas dasar Harga Konstan tahun 2010, Tahun 2015 s/d 2019
No. Kota 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata 1 Kota Banda Aceh 1,87 1,92 1,94 1,69 1,58 1,80 2 Kota Bengkulu 0,79 0,85 1,24 1,26 1,19 1,07 3 Kota Jambi 1,66 1,70 2,19 1,78 1,96 1,86

## Analisis Upaya Pajak ...

## Ferry Setiawan
No. Kota 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata 4 Kota Bandar Lampung 1,29 1,47 1,75 1,48 1,59 1,52 5 Kota Medan 1,20 1,16 1,25 1,11 1,17 1,18 6 Kota Padang 1,05 1,05 1,38 1,16 1,23 1,17 7 Kota Pangkal Pinang 1,79 1,71 2,05 1,90 1,76 1,84 8 Kota Pekan Baru 0,82 0,79 1,08 0,87 0,98 0,91 9 Kota Tanjung Pinang 0,67 0,95 1,19 1,15 1,03 1,00 10 Kota Palembang 0,89 0,90 1,18 0,97 1,03 0,99 Rata-Rata Pertahun 1,20 1,25 1,53 1,34 1,35
Sumber: Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Sumber: Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Gambar 2. Tax Effort Ibukota Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2015 s/d 2019
Dari Tabel 8 dan Gambar 3  dapat dilihat bahwa  upaya fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda  Aceh dari tahun 2015 sampai 2019 lebih tinggi  daripada ibukota provinsi yang ada di pulau Sumatra. Hal ini dapat dilihat dari Tax Effort pertahun yang lebih tinggi dari rata-rata nilai Tax Effort ibukota Provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera.
Untuk membandingkan prestasi pajak antar Ibukota Provinsi dalam pulau Sumatra digunakan  indeks  prestasi  pajak  ( Tax  Performance  Index )  yaitu  perbandingan tax  effort dengan standard rate dikalikan dengan 100.

## Tabel 9
Indeks Kinerja PAD (Tax Performance Indeks)

## Ferry Setiawan
Ibukota Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2015 s/d 2019 (%)
No KABUPATEN/KOTA 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kota Banda Aceh 155,32 153,45 127,11 126,55 116,69 2 Kota Bengkulu 65,67 67,86 81,23 94,05 88,04 3 Kota Jambi 138,30 135,88 143,75 133,40 145,02 4 Kota Bandar Lampung 106,96 117,72 115,07 111,03 117,62 5 Kota Medan 144,32 145,28 189,87 147,73 157,95 6 kota padang 87,46 84,06 90,67 86,73 90,71 7 kota pangkal pinang 148,77 136,74 134,42 142,18 130,27 8 kota pekan baru 68,31 63,19 70,70 65,12 72,67 9 kota tanjung pinang 55,30 76,43 78,29 85,90 76,32 10 kota palembang 74,34 71,63 77,13 72,30 76,42 Rata-rata 104,47 105,22 110,82 106,50 107,17
Sumber: Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa indeks kinerja PAD Kota Banda Aceh pada tahun 2015 adalah 155,32 % atau 50,85 % lebih tinggi dari rata-rata ibukota lainnya, tahun 2016 berjumlah 153,45% atau 48,22% lebih tinggi dari rata-rata, tahun 2017 berjumlah 127,11% atau  lebih  tinggi  16,29%  dari    rata-rata,  tahun  2018  berjumlah  126,55  atau  20,05%  lebih tinggi dari rata-rata, sedangkan pada tahun 2019 indeks kinerja PAD sebagian  besar ibukota Provinsi  dalam  pulau  Sumatra  mengalami  kenaikan  namun  kota  Banda  Aceh  mengalami penurunan  sehingga  selisih  indeks  kinerja  PAD  Kota  Banda  Aceh  dengan  rata-rata  kota menjadi 9,52%

## Tabel 10
Indeks Kinerja PAD (tax performance indeks) Kota Banda Aceh tahun 2015 s/d 2019
Tahun Tax Effort Kota Banda Aceh Tingkat PAD Standar (TPADs) Indeks Kinerja PAD (IKPAD) Kota Banda Aceh Indeks Kinerja PAD (IKPAD) Ibukota Provinsi Sumatra 2015 1,87 1,20 155,32 104,47 2016 1,92 1,25 153,45 105,22 2017 1,94 1,53 127,11 110,82 2018 1,69 1,34 126,55 106,50 2019 1,58 1,35 116,69 107,17
Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Jika dilihat dari sektor-sektor yang terdapat dalam PDRB, terdapat beberapa sektor yang berhubungan langsung dengan potensi penerimaan PAD terutama pada pos penerimaan

## Ferry Setiawan
pajak dan retribusi. Sektor-sektor tersebut  adalah pertanian, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang,  Konstruktif,  perdangangan  besar  dan  eceran;  Reperasi  Mobil  dan  sepeda  motor, penyediaan  akomodasi  dan  makan  minum,  informasi  dan  komunikasi,  administrasi pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan  sosial  wajib,  jasa  pendidikan,  jasa  kesehatan  dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya

## Tabel 11
Tax effort Ibukota Provinsi di Sumatra Atas dasar harga konstan tahun 2010 terhadap Sektor PDRB yang Mempunyai Kontribusi terhadap PAD (pajak dan retribusi)
No Nama Ibukota 2015 2016 2017 2018 2019 rerata per- kota 1 Kota Banda Aceh 2,50 2,52 2,58 2,24 2,12 2,39 2 Kota Bengkulu 1,19 1,27 1,84 1,86 1,76 1,58 3 Kota Jambi 2,19 2,26 2,91 2,35 2,57 2,46 4 Kota Bandar Lampung 1,71 1,95 2,34 1,97 2,11 2,02 5 Kota Medan -1,56 -1,50 -1,61 -1,43 -1,50 0,00 6 Kota Padang 1,43 1,43 1,88 1,58 1,68 1,60 7 Kota Pangkal Pinang 2,14 2,04 2,45 2,28 2,11 2,20 8 Kota Pekan Baru 0,91 0,87 1,19 1,39 1,57 1,19 9 Kota Tanjung Pinang 0,77 1,10 1,38 1,33 1,19 1,15 10 Kota Palembang 1,04 1,04 1,38 1,13 1,20 1,16 TPADs 1,23 1,30 1,63 1,47 1,48 1,57
Sumber: Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Untuk  melihat  seberapa  besar  pertumbuhan  ekonomi  dapat  berpengaruh  terhadap peningkatan PAD, untuk analisis selanjutnya dapat dihitung tingkat elastisitas PAD terhadap PDRB seperti pada Tabel 12.

## Ferry Setiawan
Pertumbuhan PAD dan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2015 s/d 2019 (ribuan rupiah) Tahun PAD % PDRB Harga Konstan % 2015 237.939.846.000,00 12.724.850.000.000,00 2016 258.469.597.000,00 8,63 13.480.020.000.000,00 5,93 2017 270.170.805.000,00 4,53 13.937.010.000.000,00 3,39 2018 246.269.150.000,00 (8,85) 14.562.370.000.000,00 4,49 2019 235.177.519.000,00 (4,50) 14.890.930.000.000,00 2,26 Rerata (0,04) 3,21 Elastisitas (0,01) Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) Elastisitas PAD terhadap PDRB (harga Konstan) = 01 , 0 3.21 04 , 0 =
Dari tabel  dan perhitungan di  atas dapat  disimpulkan bahwa dalam periode waktu tahun 2015 s/d 2019 pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada Kota Banda Aceh (inelastis) hal ini dapat dilihat dari laju  pertumbuhan PDRB yang konsisten dari tahun 2015 s/d 2019 tidak disertai oleh peningkatan PAD atau terjadi fluktuasi yang memiliki trend negatif dari tahun 2017 s/d 2019. Kondisi ini bertolak belakang dengan tingkat elastisitas ibukota provinsi lainnya yang ada di Sumatra yang memiliki nilai positif. Secara  rata-rata  tingkat  elastisitas  PAD  terhadap  PDRB  seluruh  ibukota  provinsi  dipulau Sumatra adalah 1,93 persen yaitu apabila PDRB naik 1 persen maka PAD akan meningkat sebesar 1,93 persen (elastis).

## Tabel 13
Tingkat Elastisitas PAD Ibukota Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2015 s/d 2019 (%) No  Nama Kota Elastisitas (%) 1 Kota Banda Aceh (0,01) 2 Kota Bengkulu 3,94 3 Kota Jambi 2,01 4 Kota Lampung 2,07 5 Kota Medan 0,93 6 Kota Padang 1,93 7 Kota Pangkal pinang 1,08 8 Kota Pekan Baru 2,21

## Ferry Setiawan
9 Kota Tanjungpinang 5,17 10 Kota Palembang 1,89 Rata-rata 1,93
Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

## Peta Kinerja PAD

## Peran PAD (Share)
Tingkat  kemandirian  pemerintah  daerah  ditunjukkan  dengan  seberapa  besar kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap  belanja  daerah  maka  semakin  kecil  pula  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah pusat. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap belanja daerah Kota Banda Aceh  selama tahun 2015 s/d 2019 hanya mampu membiayai sebesar 20,31 persen dari total kebutuhan belanja daerah atau 2,64 persen di bawah rata-rata Ibukota Provinsi.
Tabel 14
Peran (share) PAD terhadap Belanja Ibukota Provinsi di Sumatra Tahun 2015 s/d 2018 (%) NO KOTA 2015 2016 2017 2018 2019 RATA- RATA 1 KOTA BANDA ACEH 20,01 19,41 22,05 20,98 19,12 20,31 2 KOTA BENGKULU 9,37 10,70 15,35 23,77 20,74 15,99 3 KOTA JAMBI 18,50 18,84 35,68 21,47 23,68 23,63 4 KOTA BANDAR LAMPUNG 22,62 27,53 27,76 25,12 28,64 26,33 5 KOTA MEDAN 34,05 33,93 39,58 38,82 36,15 36,51 6 KOTA PADANG 19,01 18,05 26,41 22,40 23,22 21,82 7 KOTA PANGKAL PINANG 16,73 13,71 20,98 18,91 16,25 17,32 8 KOTA PEKAN BARU 18,73 23,80 32,41 26,69 30,02 26,33 9 KOTA TANJUNG PINANG 12,04 13,31 17,85 19,21 14,39 15,36 10 KOTA PALEMBANG 25,68 26,80 22,59 27,33 27,24 25,93
Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

## Pertumbuhan PAD (Growth)
Pertumbuhan  ( growth )  menggambarkan  pertumbuhan  PAD  tahun  i  dari  tahun  i-1.
Semakin  tinggi  rata-rata  pertumbuhan  pertahun  mengindikasikan  daerah  telah  mampu memaksimalkan potensi-potensi lokalnya.
Tabel 15
Pertumbuhan (growth) PAD Kota Banda Aceh Tahun 2015 s/d 2019
Tahun PAD Growth (%)

## Ferry Setiawan
2015 237.939.846.000,00 2016 258.469.597.000,00 8,63 2017 270.170.805.000,00 4,53 2018 246.269.150.000,00 (8,85) 2019 235.177.519.000,00 (4,50) Rata-rata (0,04)
Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Tabel 15 menggambarkan pertumbuhan PAD yang bervariasi dari tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2016 PAD mengalami pertumbuhan sebesar 8,63 persen dan trend positif ini juga terjadi pada tahun 2017 yaitu pertumbuhan sebesar 4,53 persen, dan turun drastis pada 2018 hingga mencapai pertumbuhan minus 8,85 persen dari tahun 2017. Penurunan ini masih berlanjut sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 4,50 persen.
Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Gambar 4. Pertumbuhan (Growth) PAD Kota Banda Aceh Ibukota Provinsi Se- Sumatera Tahun 2015 s/d 2019 (%)

## Metode Kuadran
Peta kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dengan menggunakan metode kuadran. Posisi daerah pada masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran peran ( share) dan pertumbuhan ( growth ). Dengan metode ini penulis mencoba menganalisis posisi Kota  Banda  Aceh  di  antara  ibukota  Provinsi  di  pulau  Sumatra.  Tahun  analisis  dari  tahun 2015 s/d 2019, terdiri dari seluruh ibukota Provinsi di pulau Sumatera.
Tabel 16

## Ferry Setiawan
Persentase Share & growth PAD Ibukota Provinsi di Sumatera Tahun 2015 s/d 2019
No Nama Kota Share (%) Growth (%) 1 Kota Banda Aceh 20,31 -0,04 2 Kota Bengkulu 15,99 15,12 3 Kota Jambi 23,63 9,70 4 Kota Lampung 26,33 10,43 5 Kota Medan 36,51 4,45 6 Kota Padang 21,82 9,32 7 Kota Pangkal pinang 17,32 3,38 8 Kota Pekan Baru 26,33 10,24 9 Kota Tanjungpinang 15,36 14,14 10 Kota Palembang 25,93 9,29 Rata-rata 22,95 7,82 Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Gambar 5. Peta Kemampuan Ibukota Provinsi se-Sumatera Tahun 2003 s/d 2007
Dari  profil  kemampuan  keuangan  dengan  metode  kuadran  pada  gambar  5  dapat diketahui  bahwa  secara  umum  jumlah  ibukota  pada  masing-masing  kuadran  relatif  tidak merata. Untuk kuadran I (kondisi paling ideal) hanya ditempati oleh tiga kota yaitu Lampung dan Palembang dan Pekanbaru atau 30 persen dari total Ibukota Provinsi. Untuk kuadran II dan kuadran III (kondisi sedang) dimiliki oleh 5 Kota atau 50 persen dari seluruh kota. Untuk
Growth (7,82 %) Kuadran - I - Lampung - Palembang - Pekanbaru Kuadran - II - Bengkulu - Jambi - Padang - TANJUNG PINANG Share (22,95%) %) Share (22,95 %) Kuadran - Iii - Medan Kuadran - Iv -Banda Aceh - Pangkal Pinang Growth (7,82 %)

## Ferry Setiawan
kuadran IV (kondisi paling buruk) dimiliki oleh 2 kota yaitu Banda Aceh dan Pangkal Pinang atau 20 persen dari seluruh ibukota Provinsi se-Sumatera.
Hal yang menarik terdapat satu kota yang merupakan ibukota Provinsi pemekaran baru yaitu Tanjungpinang memiliki pertumbuhan tertinggi kedua setelah Bengkulu, bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dari ibukota provinsi sebelum pemekaran yaitu Pekan Baru.
Sumber : Diolah dari sumber BPS (BPS, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Gambar 6. Proporsi Persebaran Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh Tahun 2003 s/d 2007

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan sebagai  berikut:KKota  Banda  Aceh  berada  diurutan  ke  7  (tujuh)    dalam  kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan dari tahun 2015 s/d 2019 dibandingkan dengan ibukota provinsi yang ada di pulau Sumatra yaitu sebesar 20,34%. Untuk nilai PAD dalam struktur penerimaan daerah tahun 2015 s/d 2019 Kota Banda Aceh berada diurutan yang keenam dibandingkan dengan ibukota provinsi yang ada di pulau Sumatra yaitu sebesar (20,34%).Indeks kinerja PAD Kota Banda Aceh tahun 2015 s/d 2019 secara rata-rata lebih tinggi  dari  rata-rata  ibukota  lainnya  yaitu  tahun  2015  %  lebih  tinggi  50,85%  tahun  2016 berjumlah % lebih tinggi 48,22, tahun 2017 lebih tinggi 16,29% dari  rata-rata, tahun 2018 lebih  tinggi  20,05%  dan  pada  tahun  2019  indeks  kinerja  PAD  sebagian    besar  ibukota

## Ferry Setiawan
Provinsi  dalam  pulau  Sumatra  mengalami  kenaikan  namun  kota  Banda  Aceh  mengalami penurunan  sehingga  selisih  indeks  kinerja  PAD  Kota  Banda  Aceh  dengan  rata-rata  kota menjadi  9,52%.  Pada  periode  waktu  tahun  2015  s/d  2019  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh  terhadap  peningkatan  PAD  pada  Kota  Banda  Aceh  (inelastis)  hal  ini  dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB yang konsisten dari tahun 2015 s/d 2019 tidak disertai oleh peningkatan PAD atau terjadi fluktuasi yang memiliki trend negatif dari tahun 2017 s/d 2019.
Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap belanja daerah Kota Banda Aceh  selama tahun 2015 s/d  2019 hanya mampu membiayai  sebesar 20,31 persen dari total  kebutuhan belanja daerah atau 2,64 persen di bawah rata-rata Ibukota Provinsi. Pada tahun 2016 PAD mengalami pertumbuhan sebesar 8,63 persen dan trend positif ini  juga terjadi ditahun 2017 yaitu  pertumbuhan  sebesar  4,53  persen.dan  turun  drastis  pada  2018  hingga  mencapai pertumbuhan  minus  8,85  persen  dari  tahun  2017.  Penurunan  ini  masih  berlanjut  sampai dengan  tahun  2019  yaitu  sebesar  minus  4,50  persen.  Dari  profil  kemampuan  keuangan dengan metode kuadran kota yaitu Banda Aceh hanya mampu berada pada Kuadran ke IV bersama kota pangkal  pinang dengan persentase share dan Growth yang berada di  bawah rata-rata seluruh ibukota Provinsi se Sumatra
Saran  berdasarkan  penelitian,  khususnya  buat  Pemerintah  Kota  Banda  aceh  dan semua pemangku kepentingan yang terlibat dan berkontribusi bagi peningkatan kemampuan keuangan Kota Banda Aceh, yaitu: upaya peningkatan  pendapatan asli daerah (PAD) harus dilakukan  lebih  optimal  dan  bersinergi  yaitu  dengan  melakukan  berbagai  analisis  terkait potensi  masing-masing  pajak  dan  retribusi  sehingga  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari pajak  dan  retribusi  dapat  di  peroleh  sesuai  dengan  potensi  yang  sebenarnya  ada  dan berdampak  terhadap  kecilnya  kemungkinan loss  potensial  income yang  terjadi  akibat kesalahan perhitungan pada potensi PAD yang ada. Pemerintah daerah harus dapat menjaga konsistensi dari pendapatan asli daerah (PAD) ke arah trend yang posisitif dan mengurangi ketergantungan terhadap dana-dana transfer dari pusat sehingga kemandirian daerah dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

## Analisis Upaya Pajak ...

## Ferry Setiawan
Asmawati, D., Elvandari, N. &  Baihaqi. (2016). Analisis tax effort, efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. Jurnal Akuntansi 4(1), 33-50
BPS.  (2017). STATISTIK  KEUANGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  /  KOTA  2015-2016 Financial Statistics of Regency / Municipality Government 2015-2016 (Buku 1 Sum). BPS.
BPS.  (2018). STATISTIK  KEUANGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  /  KOTA  2017-2018 Financial Statistics of Regency / Municipality Government 2016-2017 (Buku 1 Sum). BPS.
BPS.  (2019). STATISTIK  KEUANGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  /  KOTA  2018-2019 Financial Statistics of Regency / Municipality Government 2015-2016 (Buku 1 Sum). BPS.
BPS.  (2020). Statistik  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  2019-2020 (Buku  1(Sum). BPS.
BPS. (2021). Statistik keuangan 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota 2020 (buku 1 (Su). BPS. Direktorat  Pengembangan  Otonomi  Daerah.  (2003). Peta  Keuangan  Provinsi  Dalam  Era Otonomi Daerah Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang di Lakukan Daerah . BPS.  (2017). STATISTIK  KEUANGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  /  KOTA  2015-2016 Financial Statistics of Regency / Municipality Government 2015-2016 (Buku 1 Sum). BPS.
BPS.  (2018). STATISTIK  KEUANGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  /  KOTA  2017-2018 Financial Statistics of Regency / Municipality Government 2016-2017 (Buku 1 Sum). BPS.
BPS.  (2019). STATISTIK  KEUANGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  /  KOTA  2018-2019 Financial Statistics of Regency / Municipality Government 2015-2016 (Buku 1 Sum). BPS.
BPS.  (2020). Statistik  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  2019-2020 (Buku  1(Sum). BPS.
BPS. (2021). Statistik keuangan 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota 2020 (buku 1 (Su). BPS. Direktorat  Pengembangan  Otonomi  Daerah.  (2003). Peta  Keuangan  Provinsi  Dalam  Era Otonomi Daerah Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang di Lakukan Daerah . Halim,  Abdul  (2004). Bunga  Rampai:  Management  Keuangan  Daerah. Edisi  Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 2 (1). https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45
Nurdiana, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi

## Analisis Upaya Pajak ...

## Ferry Setiawan
Fiskal di Indonesia . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan- opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di- indonesia/
Sidik,  M.  (2002). optimalisasi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah (Issue  April).  diakses  dari https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ryTb1kc AAAAJ&citation_for_view=ryTb1kcAAAAJ:5nxA0vEk-isC
Suparmoko,  M.  (2003), Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah , Yogyakarta: ANDI
Yani, Ahmad. (2004), Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Elbahnasawy, N. G. (2020). Democracy, political instability, and government tax effort in hydrocarbon-dependent  countries. Resources  Policy , 65 (March  2019),  101530. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101530
Feger, T., & Asafu-Adjaye, J. (2014). Tax effort performance in sub-Sahara Africa and the role of colonialism. Economic Modelling , 38 , 163–174. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.12.020
Mawejje,  J.,  &  Sebudde,  R.  K.  (2019).  Tax  revenue  potential  and  effort:  Worldwide estimates  using  a  new  dataset. Economic  Analysis  and  Policy , 63 ,  119–129. https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005
Miyazaki,  T.  (2020).  Intergovernmental  fiscal  transfers  and  tax  efforts:  Regression- discontinuity analysis for Japanese local governments. Regional Science and Urban Economics , 84 , 103554. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103554
Piancastelli, M., & Thirlwall, A. P. (2020). The Determinants of Tax Revenue and Tax Effort in Developed and Developing Countries: Theory and New Evidence 1996-2015. Nova Economia , 30 (3). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/5788
Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  (Apbd)  Kota  Manado  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota
Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. Accountability , 6 (1). https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56
Saptono, P. B., & Mahmud, G. (2021). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue and Tax Effort in Southeast Asian Countries. Journal of Developing Economies , 6 (2), 253. https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.29439
Zárate-Marco, A., & Vallés-Giménez, J. (2019). Regional tax effort in Spain. Economics , 13 , 1–32. https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-31