## DETERMINASI PEMANTAPAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN DANA DESA
Sahala Purba  , Ivo Maelina Silitonga, Tasya Dearmaria Simbolon Universitas Methodist Indonesia, Medan, Indonesia
 sahala824@gmail.com, imsilitonga.im@gmail.com, tasyadearma234@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.555
Received: Mar 29, 2022 Revised: Mei 05, 2022 Accepted: Mei 12, 2022 Published: Jun 23, 2022

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  examine  and  analyze  whether  openness, accountability,  and  community  involvement  can  affect  the  strengthening  of  the community  in  managing  village  funds  in  the  Rawang  Panca  Arga  sub-district, Asahan  district,  North  Sumatra  province.  This  research  uses  a  quantitative approach.  All  village  representative  bodies  in  the  Rawang  Panca  Arga  sub- district are the population of this research. The research sample used a saturated sample so that 30 respondents were obtained. The data source in this research is primary  data  in  the  form  of  a  questionnaire.  The  data  analysis  technique  was carried  out  with  descriptive  statistics,  data  instrument  testing,  and  hypothesis testing. This research shows that only openness has a positively and significantly effect on community stabilization in village fund management. Accountability and community  involvement  do  not  affect  strengthening  the  community  in  managing village  funds.  This  research  can  be  a  reference  for  strengthening  village communities in managing village funds so that the use of village funds is right on target.
Keywords:  openness,  accountability,  community  involvement,  community stabilization, village funds.

## ABSTRAK
Riset  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  apakah  keterbukaan, akuntabilitas,  dan  keterlibatan  masyarakat  dapat  berpengaruh  pada  pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa yang terdapat di  kecamatan Rawang Panca Arga  kabupaten  Asahan  provinsi  Sumatera  Utara.  Riset  ini  menggunakan pendekatan  kuantitatif.  Seluruh  badan  perwakilan  desa  di  kecamatan  Rawang Panca Arga menjadi populasi  riset ini. Sampel riset menggunakan sampel jenuh, sehingga diperoleh 30 responden. Sumber data dalam riset ini adalah data primer berupa  kuesioner.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  statistik  deskriptif,  uji instrument  data  dan  uji  hipotesis.  Hasil  riset  ini  menunjukan  bahwa  hanya keterbukaan  yang  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap  pemantapan masyarakat dalam mengelola dana desa. Riset  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  pemantapan  masyarakat  desa  dalam  menata dana desa, sehingga penggunaan dana desa tepat pada sasarannya.
Kata  kunci:  keterbukaan,  akuntabilitas,  keterlibataan  masyarakat,  pemantapan masyarakat, dana desa.

## PENDAHULUAN
Pada  akhir-akhir  ini  banyak  ditemukan  permasalahan  yang  timbul  dalam hal  penataan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa  dari  tahun  2015 hingga  2018.  Hal  tersebut  di  pantau  oleh  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW), dimana  terjadi  kasus  korupsi  dana  desa  di  Indonesia  (Guritno  2021).  Kasus tersebut  menjerat  banyak  tersangka  dan  masuk  ke  dalam  penjara.  Berdasarkan fenomena  tersebut  pemerintah  membentuk  regulasi  melalui  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan  desa  (Permendagri  2018).    Pada  pasal  2  menyatakan  bahwa  keuangan desa  harus  ditata  secara  terbuka,  akuntabel,  partisipatif,  harus  tertib  dan  disiplin anggaran.  Keempat  asas  ini  harus  betul-betul  dilakukan,  agar  dapat  menghindari terjadinya  korupsi  yang  merajalela  serta  mengurangi  terjadi  kecurangan  dalam penataan keuangan desa.
Kejaksaan  negeri  Asahan  berpendapat  bahwa  selama  tahun  2021  banyak menerima  pegaduan  dari  masyarakat  atas  dugaan  terjadinya  penyelewengan penggunaan dana desa (Sukhrani 2022). Dari puluhan pengaduan tersebut terdapat satu  desa  yang  melakukan  penyelewengan  dana  desa,  dan  telah  ditetapkan  jadi tersangka.  Sedangkan  kasus  yang  lain  masih  dalam  tahap  penyelidikan,  jika  ada bukti  yang  akurat  maka  kasusnya  akan  dinaikkan  ketahap  penyelidikan. Kejaksaan  negeri  Asahan  telah  melakukan  sosialisasi  dalam  penataan  dana  desa agar tidak disalahgunakan.
Besarnya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah untuk setiap desa di seluruh  Indonesia  dapat  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  banyak  pihak disebabkan  banyak  aparat  pemerintah  desa  tidak  bisa  menata  penggunaan  dana desa  tersebut.  Akibatnya  dapat  menimbulkan  potensi  kesalahan  dalam  penataan dana desa di mulai dari penaksiran, implementasi, administrasi, akuntabilitas, dan pewartaan.  Untuk  itu,  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang baik, maka diminta adanya keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan, baik atas keuangan,  prestasi, maupun ketaatan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Adapun  riset  yang  telah  mengkaji  tentang  keterbukaan  terhadap  penataan dana  desa  dilakukan  oleh  Lasa  and  Lestari  (2018);  Pangemanan,  Rotinsulu,  and Engka (2018); I. M. Y.  D. Putra and Rasmini (2019); N. A.  S. Putra and Priyadi (2019);  Jaa,  Sulistyo,  and  Setiyowati  (2020);  Suripatty  and  Ferdinandus  (2020); Wardani  and  Utami  (2020);  Izzah,  Taufik,  and  Oktari  (2021)  dengan  hasil  yang berbeda. Riset yang telah mengkaji tentang akuntabilitas  terhadap penataan dana desa dilakukan oleh N. A. S. Putra and Priyadi (2019); Umaira and Adnan (2019); Jaa,  Sulistyo,  and  Setiyowati  (2020);  Y.  N.  Pratiwi,  Fadilah,  and  Nurcholisah (2020);  Putri,  Sudiana,  and  Putra  (2021);  Sugiharti  and  Hariani  (2021)  dengan hasil yang berbeda.
Riset  yang  telah  mengkaji  tentang  keterlibatan  masyarakat  terhadap penataan dana desa dilakukan oleh Harahap, Junita, and Meutia (2020); I. M. Y. D. Putra  and  Rasmini  (2019);  N.  A.  S.  Putra  and  Priyadi  (2019);  Jaa,  Sulistyo,  and Setiyowati  (2020);  Y.  N.  Pratiwi,  Fadilah,  and  Nurcholisah  (2020);  Periansya  and AR.  (2020);  Kartika,  Krisdiyawati,  and  Slamet  (2021);  Putri,  Sudiana,  and  Putra (2021); Suhartini et al. (2021) dengan hasil yang berbeda.  Adapun perbedaan  riset ini  dengan  riset  terdahulu  adalah  memfokuskan  penataan  dana  desa  pada
pemantapan  masyarakat.  Penelitian  terdahulu  masih  sedikit  untuk  mengukur pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa yang dilihat dari keterbukaan, akuntabilitas  dan  keterlibatan  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai gap riset dari riset terdahulu. Oleh sebab itu riset ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis  apakah  keterbukaan,  akuntanbilitas,  dan  keterlibatan  masyarakat dapat berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa di kecamatan Rawang Panca Arga kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara.

## TELAAH LITERATUR

## Agency Theory
Laporan  keuangan  yang  berkualitas  sangat  dibutuhkan  oleh  pihak eksternal. Dalam teori agensi, penjelesan tentang akuntansi digunakan dengan dua tujuan.  Pertama,  digunakan  untuk  pengambilan  kebijakan  oleh  pemilik  dan manajemen.  Kedua,  digunakan  untuk  menilai  dan  mengklasifikan  hasil  sesuai dengan  perjanjian  kerja  yang  telah  disepakati  (Raharjo  2007).  Teori  agensi merupakan  rancangan  yang  menerangkan  kaitan antara  perjanjian  antara  pemilik dengan  manajemen.  Pemikiran  mengenai  kemampuan  keuangan  dalam  bentuk laporan keuangan  yang  bermutu terletak pada  teori  ini,   pengendali perusahaan dilakukan dengan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku  (Rachmad 2013).  Menurut  Zimmerman  and  Wieder  (1977)  masalah  keagenan  juga  ada dalam lingkungan lembaga  pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal menyerahkan kewenangan  kepada  pemerintah  sebagai  agen,  untuk  menjalankan  tugas pemerintahan  dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  rakyat.  Fadzil  and  Nyoto (2011);  Hardiningsih  et  al.  (2019)  juga  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan prinsipal  agen  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  desa.  Pemerintah  pusat adalah prinsipal dan pemerintah desa bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia  sebagai  negara  kesatuan,  pemerintah  desa  bertanggung  jawab  kepada masyarakat  sebagai  pemilih  dan  juga  kepada  pemerintah  pusat.  Hubungan kontraktual  tersebut  menghasilkan  masalah  yang  dikenal  dengan  masalah keagenan dan masalah keagenan ini diawali dari adanya asimetri informasi antar pihak (Mahawyahrti and Budiasih 2016).

## Pemantapan Masyarakat
Pemantapan  masyarakat  desa  yaitu  usaha  yang  dilakukan  dalam meningkatkan  pada  bidang  sains,  sikap,  skill,  karakter,  kapabilitas,  intelijen,  dan menggunakan  sumber  daya  melalui  penetapan  prosedur  (Presiden  RI  2014). Indikator  untuk  mengukur  pemantapan  masyarakat  adalah:  1)  Kemampuan, potensi  yang  terdapat  dalam  diri  masyarakat  tersebut  dalam  mengembangkan dirinya;  2) Sikap dan perilaku, kesiapan dalam bertindak jika menemukan suatu masalah yang dihadapi; 3) Pengetahuan, kebenaran dari fakta yang diperoleh dari lapangan  mau  dari  non  lapangan;  4)  Tanggung  jawab,  kewajiban  yang  harus diberikan  kepada  seseorang  atas  kesepakatan  yang  dibuat  (Wardani  and  Utami 2020).

## Keterbukaan
Keterbukaan  adalah  prinsip  adanya  keterbukaan  atau  keleluasaan  untuk setiap  warga  dalam  memperoleh  seluruh  informasi  yang  lengkap  tentang
penyelenggaraan  pemerintahan,  yaitu  informasi  dalam  kebijakan,  proses  dalam pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil  yang  akan  dicapai    pada  masa yang  akan  datang  (Iswahyudi,  Triyuwono,  and  Achsin  2016).  Adapun  yang menjadi  indikator  dalam  mengukur  keterbukaan  adalah:  1)  Adanya  musyawarah yang mengikutkan masyarakat; 2) Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas  mengenai  persiapan,  dan  implementasi;  3)  Adanya  akses  informasi  dan keterbukaan yang jelas mengenai akuntabilitas.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam melaporkan pertanggungjawaban dan menjelaskan akan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum  atau  pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau berkewenangan  untuk  meminta  pelaksanaan  pertanggungjawaban  sehingga pertanggungjawabannya  dapat  dievaluasi  (Gosal,  Pangemanan,  and  Monintja 2021).  Indikator  untuk  menguji  akuntabilitas  penataan  dana  desa  adalah:  1) Terwujudnya manfaat dalam penataan dana desa dalam satu periode anggaran; 2) Adanya keikutsertaan aparat desa dalam penataan dana desa; 3) Adanya inspeksi oleh  tim  pelaksana;  4)  Adanya  laporan  akuntabilitas  penataan  dana  desa (Iswahyudi, Triyuwono, and Achsin 2016).

## Keterlibatan Masyarakat
Keterlibatan  masyarakat  yaitu  suatu  keikutisertaan  seseorang  dalam kelompok untuk memberikan masukan dan saran terhadap tujuan kelompok serta memberikan  tanggung  jawab  bersama  (Dewi  and  Sapari  2020).  Indikator  yang dapat digunakan untuk menilai keterlibatan masyarakat dalam penataan dana desa adalah:  1)  Keikutisertaan  masyarakat  dalam  persiapan  penataan  dana  desa;  2) Keikutsertaan  masyarakat  dalam  penerapan  penataan  dana  desa;  3)  Adanya kontrol  dari  masyarakat;  4)  keikutsertaan  masyarakat  dalam  akseptasi  kegunaan kegiatan pemantapan masyarakat dari dana desa (Dewi and Sapari 2020).

## Pengembangan Hipotesis

## Hubungan  Keterbukaan  dan  Pemantapan  Masyarakat  dalam  Penataan Dana Desa
Teori agensi menyatakan bahwa pihak agen harus mengungkapkan secara terbuka  kepada  pihak  publik  (prinsipal)  setiap  pelaporan  keuangan  demi pertanggungjawaban  atas  kesepakatan  kerja  yang  didistribusikan  kepada  pihak manajemen.  Pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  dapat  diperkuat dengan  adanya  sifat  keterbukaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa, sehingga  masyarakat  akan  lebih  percaya  dengan  kinerja  pemerintahan  desa  jika semua  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  bersifat  keterbukaan  dihadapan masyarakat,  dan  masyarakat  akan  lebih  termotivasi  dalam  memberikan  saran- saran  dan  masukkan  dalam  hal  penataan  dana  desa  sehingga  dana  desa  yang dikelolah  dapat  sesuai  dengan  tujuan  semula.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  riset Lasa and Lestari (2018); I. M. Y. D. Putra and Rasmini (2019); N. A. S. Putra and Priyadi  (2019);  Suripatty  and  Ferdinandus  (2020);  Jaa,  Sulistyo,  and  Setiyowati (2020);  Izzah,  Taufik,  and  Oktari  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  keterbukaan berpengaruh  positif  terhadap  penataan  dana  desa,  maka  hipotesis  yang  dapat
diajukan yaitu:
H 1 :  Keterbukaan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa

## Hubungan  Akuntabilitas  dan  Pemantapan  Masyarakat  dalam  Penataan Dana Desa
Teori  agensi  menyatakan  agen  harus  mempertanggungjawabkan  semua kontrak  kerja  yang  diterimanya  dari  prinsipal  sebagai  penilaian  terhadap  kerja agen  apakah  agen  dapat  menjalankan  semua  ketentuan  yang  telah  disepakai dengan  prinsipal  saat  menerima  kontrak  kerja  pada  awalnya.  Pemantapan Masyarakat  dalam  pengelolan  dana  desa  akan  tercapai  jika  laporan pertanggungjawaban  betul-betul  lengkap  dan  tidak  ada  yang  disembunyikan sehingga  masyarakat  desa  setempat  puas  dengan  kinerja  pemerintahan  desa tersebut dalam hal pertanggungjawaban pengalokasian dana desa yang digunakan dan  akan  memberikan  sumbagan  pemikiran  yang  lebih  inovati  dalam pembangunan infrastruktur yang terdapat dalam desa. Hal ini diperkuat oleh riset Pangemanan,  Rotinsulu,  and  Engka  (2018);  Umaira  and  Adnan  (2019);  Harahap, Junita,  and  Meutia  (2020);  Periansya  and  AR.  (2020);  Y.  N.  Pratiwi,  Fadilah,  and Nurcholisah  (2020);  Kartika,  Krisdiyawati,  and  Slamet  (2021);  Putri,  Sudiana,  and Putra (2021); Sugiharti and Hariani (2021)  yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh  terhadap  penataan  dana  desa,  maka  hipotesis  yang  dapat  diajukan yaitu:
H 2 :  Akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.

## Hubungan  Keterlibatan  Masyarakat  dan  Pemantapan  Masyarakat  dalam Penataan Dana Desa
Keterlibatan masyarakat dalam hal ini sebagai prinsipal dalam mengawasi kerja  agen  merupakan  bagian  dari  teori  agensi.  Keterlibatan  masyarakat  sangat berperan  penting  dalam  penataan  dana  desa  agar  terarah  pada  bidangnya. Pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  dapat  didukung  dengan keikutsertaan masyarakat dalam perpatisipasi mulai dari musyarawah desa dalam membicarakan rencana-rencana penataan dana desa, dan keikutsertaan masyarakat dalam  pengawasan  serta  keikutsertaan  masyarakat  dalam  rapat-rapat  yang dilaksanakan pada pemerintahan desa, maka dengan ada keikutsertaan masyarakat dapat  mengoptimalkan  pengunaan  dana  desa  sehingga  penggunaan  dana  desa dapat  terhindar  dari    kecurangan-kecurangan  ataupun  korupsi.  Hal  ini  diperkuat oleh riset Pangemanan, Rotinsulu, and Engka (2018); Umaira and Adnan (2019); Harahap,  Junita,  and  Meutia  (2020);  Periansya  and  AR.  (2020);  Y.  N.  Pratiwi, Fadilah, and Nurcholisah (2020); Kartika, Krisdiyawati, and Slamet (2021); P. I. Pratiwi  and  Dewi  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat berpengaruh  positif  terhadap  penataan  dana  desa,  maka  Hipotesis  yang  dapat diajukan yaitu:
H 3 :  Keterlibatan  masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  dilakukan  pada  desa  yang  berada  di  kecamatan  Rawang  Panca Arga,  kabupaten  Asahan,  Sumatera  Utara  pada  tahun  2021.  Riset  ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam riset ini adalah semua unsur badan  perwakilan  desa  (BPD)  yang  terdapat  di  tujuh  desa  pada  kecamatan Rawang  Panca  Arga  sebanyak  35  orang.  Adapun  alasan  pemilihan  BPD  sebagai populasi  karena  BPD  adalah  sebagai  unsur  yang  mewakili  masyarakat  di pemerintahan  desa.  Teknik  sampel  yang  dapat  digunakan  adalah  sampel  jenuh, sehingga  sampel  yang  dalam  riset  ini  sebanyak  35  orang,  tetapi  5  sampel  gugur karena  tidak  mengisi  kuesionernya  secara  lengkap,  maka  hanya  30  orang  yang masuk  kriteria  menjadi  sampel  dalam  riset  ini.  Sumber  data  menggunakan  data primer berupa kuesioner. Model riset ini memakai analisis regresi liner berganda, namun sebelumnya dilakukan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik. Setelah itu  dilakukan  uji  regresi  liner  berganda,  uji  t  dan  koefisien  determinasi. Pengolahan data menggunakan alat bantu statistik berupa software SPSS versi 23.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Uji Validitas dan Reabilitas
Berdasarkan  hasil  pengujian  validitas  menunjukan  bahwa  semua  variabel bebas dapat dikatakan valid karena menunjukan nilai  r hitung semua variabel bebas diatas  0,306  (df  =  30  -  2;  r tabel (28;0,05)  =  0,306),  dengan  demikian  uji  validitas dapat memenuhi untuk dilakukan uji selanjutnya. Berdasarkan hasil pengujian uji reliabilitas diperoleh  nilai cronbach alpha 0,704 untuk keterbukaan, 0,861 untuk akuntabilitas,  0,811  untuk  keterlibatan  masyarakat  dan  0,912  untuk  pemantapan masyarakat. Semua variabel memiliki nilai cronbach alpha > 0,60,  maka dengan demikian uji reliabilitas dapat terpenuhi dan bisa dilakukan untuk uji selanjutnya

## Uji Normalitas
Gambar  1  memperlihatkan  grafik  normal  P-P  Plot,  dimana  sebaran  titik terletak  di  sekitar  garis  diagonal,  artinya  data  dapat  dikatakan  berdistribusi normal.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  uji  kolmogrov-smirnov,  dimana  nilai signifikan  menunjukan  0,099  >  0,05,  artinya  data  dapat  dikatakan  berdistribusi normal.
Gambar 1. Normal P-P Plot

## Uji Multikolonieritas
Hasil  uji  multikolenearitas  menunjukkan  bahwa  nilai  VIF  untuk keterbukaan 2,262, akuntabilitas 1,593 dan keterlibatan masyarakat 1,867. Semua variabel  bebas  memiliki  nilai  VIF  >  0,1,  artinya  tidak  terjadi  gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam riset ini.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dalam  riset  ini  dilakukan  dengan  melihat  grafik scatterplot.  Berdasarkan  Gambar  2,  bisa  dilihat  titik-titik  menyebar  secara  acak tanpa membuat pola tertentu. Supaya pengamatan lebih akurat maka dilakukan uji glejser, dimana nilai signifikan tidak boleh dibawah 0,05. Berdasarkan uji glejser, diperoleh  nilai  0,564  untuk  keterbukaan,  0,769  untuk  akuntabilitas  dan  0,971 untuk keterlibatan masyarakat. Nilai signifikan semua variabel berada diatas 0,05, sehingga  dapat  dikatakan  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  dan  dapat  dilakukan untuk pengujian tahap selanjutnya.
Gambar 2. Scatterplot

## Sumber: data primer (diolah)
Regresi Linear Berganda
Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda Model Koefisien t Sig. (Constant) -2,851 -0,423 0,676 Keterbukaan (X1) 1,053 2,908 0,007 Akuntabilitas (X2) 0,304 1,447 0,160 Keterlibatan Masyarakat (X3) 0,051 0,160 0,874 Adjusted R Square 0,515 Sumber: data primer (diolah)
Berdasarkan  Tabel  1,  maka  dapat  dibuat  persamaan  regresi  yaitu:  Y  =  - 2,851 + 1,05X1 + 0,304X2 + 0,051X3 + e. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, dimana diketahui nilai t tabel sebesar 1,701. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai t hitung keterbukaan sebesar 2,908 > t tabel 1,701 dan nilai signifikasi sebesar 0,007 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa  keterbukaan memiliki pengaruh  yang positif serta  signifikan  terhadap  pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  (H 1
diterima).  Nilai  t hitung akuntabilitas  sebesar  1,447  <  t tabel 1,701  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,160,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  akuntabilitas  tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap  pemantapan  masyarakat  dalam penataan dana desa (H 2 ditolak). Nilai t hitung keterlibatan masyarakat sebesar 0,160 <  t tabel 1,701  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,874,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa keterlibatan  masyarakat  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa (H 3 ditolak).
Berdasarkan  hasil  uji  determinasi  (Tabel  1)  diperoleh  nilai Adjusted  R Square sebesar  0,515,  artinya  sebesar  51,5%  pemantapan  masyarakat  dalam penataan  dana  desa  dapat  dijelaskan  oleh  keterbukaan,  akuntabilitas,  dan keterlibatan  masyarakat,  sedangkan  sisanya  sebesar  48,5%  dijelaskan  oleh variabel lain yang tidak masuk dalam riset.
Pengaruh Keterbukaan Terhadap Pemantapan Masyarakat Dalam Penataan Dana Desa
Hasil hipotesis H 1 diterima, artinya keterbukaan berpengaruh secara positif dan signifikan  terhadap pemantapan masyarakat dalam penantaan dana desa. Hal ini  menggambarkan  bahwa  semakin  tinggi  keterbukaan  yang  dilakukan  oleh pemerintahan  desa  akan  diikuti  dengan  naiknya  pemantapan  masyarakat  dalam penataan dana desa. Hasil riset ini didukung  hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh  Lasa  and  Lestari  (2018);  I.  M.  Y.  D.  Putra  and  Rasmini  (2019);  N.  A.  S. Putra  and  Priyadi  (2019);  Jaa,  Sulistyo,  and  Setiyowati  (2020);  Suripatty  and Ferdinandus  (2020);  Izzah,  Taufik,  and  Oktari  (2021)  yang  mengemukakan bahwa  keterbukaan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penataan  dana desa. Akan tetapi hasil riset ini tidak dukung oleh riset Wardani and Utami (2020) yang  menyatakan  bahwa  keterbukaan  tidak  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan masyarakat.

## Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap  Pemantapan  Masyarakat  Dalam Penataan Dana Desa
Hasil  hipotesis  H 2 ditolak,  artinya  akuntabilitas  tidak  berpengaruh terhadap  pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  semakin  meningkat  akuntabilitas  yang  dilakukan  tetapi tidak diikuti dengan adanya peningkatan pemantapan masyarakat dalam penataan dana  desa.  Penyebabnya  adalah  kurangnya  penguatan,  training,  supervisi  dan penilaian  secara  berkesinambungan  kepada  aparat  desa,  sehingga  kompetensi sumber  daya  dalam  pengelola  menjadi  gangguan  untuk  meningkatkan akuntabilitas  dalam  penataan  dana  desa. Hasil  riset  ini  sejalan  dengan  riset  yang dilakukan  oleh  Putri,  Sudiana,  and  Putra  (2021)  yang  menyatakan  bahwa akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pemantapan  masyarakat.  Namun  hasil riset  ini  tidak  sejalan  dengan  riset  yang  dilakukan  oleh  Pangemanan,  Rotinsulu, and Engka (2018); Umaira and Adnan (2019); Harahap, Junita, and Meutia (2020); Periansya and AR. (2020); Y. N. Pratiwi, Fadilah, and Nurcholisah (2020); Kartika, Krisdiyawati,  and  Slamet  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas berpengaruh terhadap penataan dana desa.
Pengaruh  Keterlibatan  Masyarakat  Terhadap  Pemantapan  Masyarakat Dalam Penataan Dana Desa
Hasil  hipotesis  H 3 ditolak,  artinya  keterlibatan  masyarakat  tidak berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Hal ini menggambarkan  bahwa  semakin  tinggi  keterlibatan  masyarakat  tidak  diimbangi oleh  pemantapan  masyarakat  dalam  pengelolan  dana  desa.  Hal  tersebut mendukung  teori  Watson  yang  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  gangguan  yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain sandungan yang berasal dari  karakter  pribadi  salah  satunya  adalah  keterikatan  (Soetomo  2008). Keterikatan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  merupakan  hambatan  dalam  mewujudkan  keikutsertaan  atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa keterikatan ini masyarakat tidak memiliki  gagasan  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Hasil  riset  ini  sejalan dengan  riset  yang  dilakukan  oleh  Dharmakarja,  Kusuma,  and  Putra  (2020) menyatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa.  Akan tetapi riset ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Pangemanan, Rotinsulu, and Engka (2018); Umaira and Adnan (2019); Harahap, Junita, and Meutia (2020); Periansya and AR. (2020); Y. N.  Pratiwi,  Fadilah,  and  Nurcholisah  (2020);  Kartika,  Krisdiyawati,  and  Slamet (2021);  P.  I.  Pratiwi  and  Dewi  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  keterlibatan masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap penataan dana desa.
Hasil  riset  menemukan  hanya  keterbukaan  yang  berpengaruh  terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Dengan demikian kedepannya pemerintahan desa harus memperkuat akuntabilitas dan keikutsertaan masyarakat sehingga  pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  semakin  baik. Semakin baik pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa maka dana desa yang  dikucurkan  dari  pusat  dapat  dikelola  tepat  sasaran  demi  kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Rawang Panca Arga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  riset,  maka  dapat  tarik  kesimpulan  bahwa  hanya keterbukaan  yang  dapat  mempengaruhi  secara  positif  dan  signifikan  terhadap pemantapan  masyarakat  dalam  penatanaan  dana  desa.  Sedangkan  akuntabilitas dan keikutsertaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.
Riset  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  pemantapan  masyarakat  desa  dalam menata  dana  desa,  sehingga  penggunaan  dana  desa  tepat  pada  sasarannya.  Riset ini  memiliki  keterbatasan  dalam  segi  variabel  dimana  hanya  dilihat  dari  variabel keterbukaan,  akuntabilitas  dan  keterlibatan  masyarakat  saja.  Kemudian  tempat riset  ini  hanya  dilakukan  pada  desa  yang  terdapat  di  kecamatan  Rawang  Panca Arga.
Riset lanjutan perlu dilakukan dengan  menambahkan variabel lain seperti pelatihan,  kompetensi,  komitmen  organisasi  dan  lain-lain.  Kemudian  juga  bisa menambahkan jumlah sample yaitu desa lain yang terdapat di kabupaten Asahan, supaya dapat memperkecil bias dari hasil riset.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Filda  Gean  Rosiana,  and  Sapari  Sapari.  2020.  “Pengaruh  Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan.” Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi  (JIRA) 9  (5): 1–20. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2881. Dharmakarja,  I  Gede  Made  Artha,  I  Gede  Komang  Chahya  Bayu  Anta  Kusuma, and Chandra Maulana Putra. 2020. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Terhadap  Persepsi  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Desa.” Jurnal  Manajemen  Keuangan  Publik 4  (2):  31–40. https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021.
Fadzil,  Faudziah  Hanim,  and  Harryanto  Nyoto.  2011.  “Fiscal  Decentralization after  Implementation  of  Local  Government  Autonomy  in  Indonesia.” World Review of Business Research 1 (2): 51–70. https://repo.uum.edu.my/id/eprint/15432/. Gosal,  Vinny  Sara,  Sofia  E.  Pangemanan,  and  Donald  K.  Monintja.  2021. “Akuntabilitas  Kepala  Desa  Dalam  Mencegah  Penularan  Pandemi  Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.” Jurnal Governance 1 (1): 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33472. Guritno,  Tatang.  2021.  “ICW:  Perangkat  Desa  Dominasi  Terdakwa  Kasus Korupsi,  Dana  Desa  Perlu  Diawasi  Ketat.”  Kompas.Com.  2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat- desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all. Harahap, Firhan Baihaqi, Afrah Junita, and Tuti Meutia. 2020. “Pengaruh Kualitas
Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Pada Tujuan Sebagai Variabel Moderasi.” Jurnal Samudra Ekonomika 4 (110): 170–80. https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/2913.
Hardiningsih,  Pancawati,  Indira  Januarti,  Ceacilia  Srimindarti,  and  Rachmawati Meita Oktaviani. 2019. “Does the Characteristics of Regional Government and Complexity Affect on the Disclosure Regional Financial Statements?”
Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia
23 (2): 106–16. https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art5.
Iswahyudi,  Aries,  Iwan  Triyuwono,  and  M.  Achsin.  2016.  “Hubungan
Pemahaman  Akuntabilitas,  Transparansi,  Partisipasi,  Value  For  Money Dan  Good  Governance  (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Di  Kabupaten Lumajang).” Jurnal Ilmiah Akuntansi 1 (2): 151–66.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/9992.
Izzah, Daniatul, Taufeni Taufik, and Vera Oktari. 2021. “Pengelolaan Keuangan
Desa Pada Desa-Desa Di Kabupaten Kampar.” CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini 2 (1): 12–28. https://doi.org/10.31258/jc.2.1.12-28. Jaa,  Emilianus,  Sulistyo  Sulistyo,  and  Supami  Wahyu  Setiyowati.  2020. “Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Terhadap  Pembangunan  Desa.” Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 7 (1): 1–9. https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237.
Kartika, Dewi, Krisdiyawati Krisdiyawati, and Azarine Sava Vania Slamet. 2021. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Krasak.” Journal of  Economic,  Public,  and  Accounting  (JEPA) 4  (1):  23–38. https://doi.org/10.31605/jepa.v4i1.1164.
Lasa,  Yohanes  Antonius,  and  Asih  Widi  Lestari.  2018.  “Pengaruh  Akuntabilitas Dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa.” Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik 7  (1): 70–76. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1447. Mahawyahrti,  Tiya,  and  Gusti  Nyoman  Budiasih.  2016.  “Asimetri  Informasi,
Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Manajemen Laba.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis 11 (2): 100–110. https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p05.
Pangemanan,  Fecky  M.,  Debby  Ch.  Rotinsulu,  and  Daisy  S.  M.  Engka.  2018.
“Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Transparansi  Dalam  Pengelolaan Dana  Desa  Terhadap  Penyusunan  APBDesa  Talawaan  Kecamatan Talawaan  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  2017.” Jurnal  Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 19 (3): 10–27. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32746.
Periansya,  Periansya,  and  Sopiyan  AR.  2020.  “Dampak  Kompetensi  Dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin.” Jurnal Riset Terapan Akuntansi 4 (1): 12–19. https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/1967. Permendagri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20- tahun-2018. Pratiwi,  Putri  Indah,  and  Ratna  Sari  Dewi.  2021.  “Pengaruh  Kompetensi  Aparat Desa  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  Di  Kecamatan  Namorambe  Kabupaten  Deli  Serdang.”
Indonesian Journal of Business Analytics
1 (2): 183–98. https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijba/article/view/24.
Pratiwi,  Yusti  Novia,  Sri  Fadilah,  and  Kania  Nurcholisah.  2020.  “Pengaruh
Transparansi,  Akuntabilitas,  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa.”  In Prosiding  Akuntansi:  Seminar  Penelitian Sivitas  Akademika  Unisba ,  6:311–14.  Bandung:  Universitas  Islam Bandung. https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323.
Presiden  RI.  2014. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa . Indonesia: Presiden Republik Indonesia.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014.
Putra,  I  Made  Yoga  Darma,  and  Ni  Ketut  Rasmini.  2019.  “Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi,  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Efektivitas Pengelolaan  Dana  Desa.” E-Jurnal  Akuntansi 28  (1):  132–58. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06.
Putra,  Nanda  Agus  Syah,  and  Maswar  Patuh  Priyadi.  2019.  “Transparansi,
Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD).” Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi  (JIRA) 8  (6):  1–15.
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2128. Putri,  Ade  Ayu  Anggreni,  I  Wayan  Sudiana,  and  I  Putu  Deddy  Samtika  Putra. 2021.  “Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.” Hita Akuntansi Dan Keuangan 2 (2): 258–80. https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1543. Rachmad,  Anas  Ainur.  2013.  “Pengaruh  Penerapan  Corporate  Governance Berbasis  Karakteristik  Manajerial  Pada Kinerja  Perusahaan  Manufaktur.” E-Jurnal Akuntansi 2 (3): 678–96. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/4976.
Raharjo,  Eko.  2007.  “Teori  Agensi  Dan  Teori  Stewrship  Dalam  Perspektif Akuntansi.” Fokus  Ekonomi:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi 2  (1):  37–46. https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/view/22.
Soetomo,  Soetomo.  2008.  “Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat:  Masyarakat Kuat, Negara Kuat, Mengapa Tidak?” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 12 (1): 1–24. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10983.
Sugiharti, Chyntia Ambar, and Swarmilah Hariani. 2021. “Dampak Akuntabilitas,
Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.” Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) 6 (1): 11–18. https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JRMB/article/view/315. Suhartini,  Ade,  Robiati  Robiati,  Zul  Hendri,  and  Decky  Hendarsyah.  2021. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas Dan Pengawasan Masyarakat.” EQUITY 24 (2): 175–92. https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3699. Sukhrani,  Dewi.  2022.  “Kejari  Asahan  Selama  2021  Banyak  Menerima Pengaduan Penyelewengan Dana Desa.” Rri.Co.Id. 2022. https://rri.co.id/medan/polhukam/hukum/1323597/kejari-asahan-selama-
2021-banyak-menerima-pengaduan-penyelewengan-dana-desa.
Suripatty,  Roberthair,  and  Arce  Yulita  Ferdinandus.  2020.  “Transparansi
Penyaluran  Dan  Pengelolaan  Dana  Desa  Terhadap  Pemanfaatan Pemberdayaan  Masyarakat  Papua  Di  Kabupaten  Sorong  Propinsi  Papua Barat.” E-Bisnis:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis 13  (2):  1–5. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v13i2.211.
Umaira,  Siti,  and  Adnan  Adnan.  2019.  “Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Dan  Pengawasan  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4 (3): 471–81. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580.
Wardani,  Dewi  Kusuma,  and  Ratih  Ranika  Putri  Utami.  2020.  “Pengaruh Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Dan  Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo.” Kajian Bisnis  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Widya  Wiwaha 28  (1):  35–50. https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.36.
Zimmerman, Don H., and D. Lawrence Wieder. 1977. “The Diary.” Urban Life 5 (4): 479–98. https://doi.org/10.1177/089124167700500406.