Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 10-16, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Abdullah Abdul Kholiq¹, Suyani Indriastuti², Joharul Fathoni³
Universitas Jember¹, Universitas Jember² Universitas KH. Mukhtar Syafaat³ (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi abdullah.abdulkhaliq1122@gmail.com¹,  s_indriastuti.fisip@unej.ac.id², Joharulfathoni14@gmail.com³

## Abstrak
Perdagangan  internasional  adalah  proses  tukar-menukar  yang  didasarkan  atas kehendak  sukarela  dari  masing-masing  negara.  Adapun  motifnya  adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains off trade. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak negara-negara di dunia yang  tidak  terlibat  di  dalam  perdangan,  baik  perdangan  antarregional, antarkawasan, ataupun antarnegara. Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas  ( free  trade )  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  suatu  negara  melakukan perdagangan antarnegara tanpa hambatan apapun. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa  perspektif  hukum  Islam  terkait  liberasi  perdagangan  internasional mrupakan  sistem  perekonomian  liberal  yang  akan  memunculkan  ketimpangan sosial dan dapat membahayakan stabilitas keamanan ekonomi yang sesuai dengan konsep Islam yang berpijak pada prinsip keadilan, kejujuran, pengakuan kinerja dan jerih payah, humanisme, dan non sentralistis.
Kata Kunci : Liberalisasi, Perdagangan Internasional, Hukum Islam

## Abstract
International trade is a process of exchange that is based on the voluntary will of each country. The motive is to obtain trade benefits or gains off trade. Trade is a very important economic activity today, so there are no countries in the world that  are  not  involved  in  trade,  whether  inter-regional,  inter-regional  or  inter- country trade. Trade liberalization or free trade is a condition where a country carries  out  trade  between  countries  without  any  obstacles.  This  research  is  a qualitative descriptive study using literature. Based on the study above, it can be concluded  that  the  perspective  of  Islamic  law  regarding  international  trade liberation is a liberal economic system that will give rise to social inequality and can endanger economic security stability which is in accordance with the Islamic concept  which  is  based  on  the  principles  of  justice,  honesty,  recognition  of performance and hard work, humanism, and non-centralized.
Keywords : Liberalization, International Trade, Islamic Law
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 10-16, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Submit:20-07-2023 Edited: 19-08-2023 Reviewer: 20-12-2023 Publish  : 25-01-2024 DOI: 10.30739/istiqro.v10i1.2850
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 10-16, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## A. PENDAHULUAN
Integrasi  dalam  perekonomian  dunia  telah  terbukti  menjadi  sarana  yang ampuh  bagi  negara-negara  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi, pembangunan,  dan  pengentasan  kemiskinan.  Selama  20  tahun  terakhir, pertumbuhan perdagangan dunia rata-rata mencapai 6 persen per tahun, dua kali lebih  cepat  dari  output  dunia.  Namun  perdagangan  telah  menjadi  mesin pertumbuhan sejak lama. Sejak tahun 1947, ketika Perjanjian Umum mengenai Tarif  dan  Perdagangan  (GATT)  dibentuk,  sistem  perdagangan  dunia  telah memperoleh manfaat dari delapan putaran liberalisasi perdagangan multilateral, serta  liberalisasi  unilateral  dan  regional.  Memang  benar,  putaran  terakhir  dari delapan  putaran  ini  (yang  disebut  "Putaran  Uruguay"  yang  diselesaikan  pada tahun 1994) mengarah pada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia untuk membantu  mengelola  perjanjian  perdagangan  multilateral  yang  semakin berkembang.
Liberalisasi perdagangan mulai berkembang dari pemikiran Adam Smith yang mengusung perdagangan bebas dan intervensi pemerintah yang seminimal mungkin. Kemudian paham ini mulai berkembang pesat pada abad 19 di Eropa yang  memberikan  keuntungan  yang  besar  pada  perekonomiannya.  Namun liberalisasi perdagangan mulai mengalami fragmentasi pada tahun 1914 karena menghadapi  berbagai  distorsi  sebagai  akibat  diterapkannya  larangan  impor, subsidi  dan  peningkatan  tarif.  Sehingga  pada  tahun  1930  berbagai  upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali sistem perdagangan yang lebih terbuka, hingga  pada  akhirnya  terbentuklah  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT)  yang  kemudian  bertransformasi  menjadi  World  Trade  Organization
(WTO), yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Inggris Liberalisasi  perdagangan  ( trade  liberalization )  menjadi  perhatian  dan tujuan  sebagian  besar  negara  di  dunia.  Liberasi  perdagangan  atau  kerap  pula disebut perdagangan bebas merupakan pengaturan perdagangan yang didasarkan pada  perjanjian  atau  kesapakatan  bersama,  negara-negara  penganut  liberalisme perdagangan,  untuk  menciptakan  efisiensi  dan  persaingan  yang  sehat.  Dengan harapan, liberalisme dapat membuka akses pasar dunia dan menguragi hambatan perdagangan  sehingga  dapat  meningkatkan  volume  dan  nilai  perdagangan. Hingga akhirnya, akan berujung pada meningkatnya pertumbumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Indro, 2019).
Perdagangan  internasional  adalah  proses  tukar-menukar  yang  didasarkan atas  kehendak  sukarela  dari  masing-masing  negara.  Adapun  motifnya  adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains off trade. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak negara-negara di dunia yang  tidak  terlibat  di  dalam  perdangan,  baik  perdangan  antarregional, antarkawasan, ataupun antarnegara.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 10-16, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Perdagangan merupakan salah satu aspek muamalah dalam islam. Perkara ini mendapat perhatian khusus dalam ekonomi islam karena jual beli harus sesuai ketentuan yang digariskan agama agar dapat bernilai ibadah, salah satu contohnya adalah praktik perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa atau faktor produksi lainnya yang melintasi batas negara.  Sehingga  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  secara  literatur  terkait Liberalisasi Perdagangan Internasional dalam Perspektif Hukum Islam.

## B. LANDASAN TEORI
Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan  komersial  yang  sifatnya  perdata.  Aturan-aturan  hukum tersebut  mengatur  transaksi-transaksi  yang  berbeda  negara  (Serlika,  2020). Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Sedangkan menurut Hercules Booysen ada tiga unsur, sebagai berikut:
1.  Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasioanal.
2.  Hukum  perdagangan  internasional  adalah  aturan-aturan  hukum internasional  yang  berlaku  terhadap  perdagangan  barang,  jasa,  dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
3.  Hukum  perdagangan  internasional  terdiri  dari  aturan-aturan  hukum nasional yang memiliki atau berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum.
Menurut  Profesor  Alexander  Goldstajn  ada  tiga  prinsip  dalam  hukum perdagangan internasional
1.  Prinsip Dasar kebebasan Berkontrak
Prinsip  kebebasan  berkontrak  sebenarnya  merupakan  prinsip  universal dalam  hukum  perdagangan  internasional.  Setiap  sistem  hukum  dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk mrmbuat kontrak- kontrak dagang internasional.
2.  Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda
Prinsip pacta  sunt  servanda adalah  prinsip  yang  mensyaratkan  bahwa kesepakatan  atau  kontrak  yang  telah  ditandatangani  harus  dilaksakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Prinsip berlaku universal.
3.  Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase
Arbitrase  dalam  perdagangan  internasional  adalah  merupakan  forum penyelesaian  sengketa  yang  umum  digunakan.  Klausul  arbitrase  sudah banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.
Hukum  Islam  adalah  merupakan  hasil  konstruksi  teoritis,  di  mana  sejak awal teori hukum sunni telah mengoperasikan dua bentuk diskursus hukum yang antara keduanya harus ada dikotomi yang jelas untuk mendapatkan pemahaman
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 10-16, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
yang  cukup  mengenai  teori  ini  dan  sejarahnya.  Dua  bentuk  diskursus  hukum tersebut  adalah  pertama  sub  struktur  yang  secara  keseluruhan  terikat  oleh proposisi perintah suci (wahyu) yang tidak dapat diubah (ab initio). Dalam tataran ini  tidak  ada  ruang  untuk  interpretasi  atau  manipulasi  intelektual  yang  dapat mengubah  pokok-pokok yang  mendasarinya.  Tidak  dapat  berubah  sekalipun waktu  dan  kondisi  sosial  terus  menekankan  perubahan.  Secara  konseptual, perubahan  apa  pun  di  dalam  asumsi-asumsi  fundamental  (pokok)  yang  terjadi pada level ini, dianggap sama dengan sepenuhnya meninggalkan Islam sebagai agama (Maimun, 2013)
Rangkaian  ajaran  Islam  memiliki  yurisprudensi,  terdiri  dari  beberapa wilayah: Ubudiya (ibadah), Muamara, Munakahat, dan Jinayat. Al-Bai` (jual beli) adalah  bagian  dari  pembahasan  Hukum  Muamarat.  Secara  etimologis, al-bai` berasal  dari  perkataan ba`a-yabἶu-bai`an ,  jamaknya buyῡ' yang  bermakna menghadapkan  sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lainnya  atau  menukarkan  sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Adapun secara terminologis, ada beberapa definisi al-bai`  (jual  beli)  yang  dikemukakan  oleh  para  ulama  fikih.  Abu  Hanifah mendefinisikan al-bai` yaitumenukarkan harta dengan harta yang lain dengan cara suka rela (Manzhur, 2005)
Imam  Malik  mendefinisikan al-bai` adalah  membayar  ganti  pada  benda yang digantikan, atau dengan bahasa yang lain suatu kesepakatan tukar ganti atas sesuatu benda yang mempunyai manfaat. Imam hambali mendefinisikan al-bai adalah  proses  penukaran  barang  (As-Syafi’I,  2001).  Konsep  kehalalan al-bai' sangat  tepat  diterapkan  dalam  perdagangan  internasional.  Liberalisasi perdagangan  menyebabkan  tidak  terkontrolnya  barang  impor  yang  beredar  di Indonesia, yang sesungguhnya dalam konteks perlindungan konsumen terhadap barang  yang  halal  bagi  umat  Islam  Indonesia  menjadi  sangat  penting.  Diawali dengan  terjadinya  globalisasi  ekonomi  yang  secara  angsung  telah  terjadi keterbukaan ekonomi, tidak ada lagi dimensi ruang dan waktu sehingga terjadi global economy-one market place (Hartono, 2007).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaanya itu berisi teori teori yang relevan dengan masalah masalah penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang Liberalisasi Perdagangan Internasional dalam Perspektif Hukum Islam.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Liberalisasi Perdagangan Internasional
Liberalisasi  perdagangan  adalah  konsep  ekonomi  yang  mengacu  pada perdagangan  barang  dan  jasa  antarnegara  yang  terbuka  dan  bebas  melalui pengurangan  atau  penghapusan  hambatan/pembatasan  pada  perdagangan bararang atau jasa. Liberalisasi perdagangan juga merupakan bentuk pengaturan
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 10-16, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
perdagangan yang disepakati bersama guna mencapai efisiensi dan terwujudnya persaingan  dagang  yang  sehat.  Dalam  konteks  internasional,  regional  dan bilateral,  liberalisasi  juga  merupakan  instrumen  untuk  membuka  pasar  dan memperluas  perdagangan  yang  dapat  menghapus  atau  mengurangi  hambatan perdagangan (Yurdha, 2019)
Liberalisasi  perdagangan  atau  perdagangan  bebas  ( free  trade )  merupakan suatu kondisi di mana suatu negara melakukan perdagangan antarnegara tanpa hambatan apapun. Proses menuju kondisi perdagangan bebas inilah yang disebut dengan liberalisasi perdagangan (Serlika, 2020).
Menurut hasil studi yang dilakukan Nayyar pada tahun 1997, dampak positif dari liberalisasi perdagangan hanya sebagian kecil terjadi di negara berkembang. Menurutnya hal ini disebabkan masih rendahnya kapasitas ekonomi dalam negeri dan  belum  berkembangnya  infrastruktur  sosial.  Ketergantungan  yang  sangat besar  pada  komoditas  primer  yang  harga  dunianya  semakin  menurun  juga menjadi penyebab utama negara berkembang lebih banyak mengalami dampak negatif  dengan  adanya  liberalisasi  perdagangan.  Selain  itu,  penyebab  lainnya adalah  lemahnya  kemampuan  negosiasi  dalam  hubungan  internasional  (Eka, 2017)
Perdagangan  internasional  sendiri  diartikan  sebagai  perdagangan  yang mencakup kegiatan ekspor impor barang atau jasa yang melampaui batas wilayah negara.  Definisi  tersebut  tercantum  dalam  UU  No.  7  Tahun  2014  tentang perdagangan.  Dalam  undang-undang  tersebut,  disebutkan  pula  devinisi Perdagangan Barang, yaitu tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang di dalam/luar negeri dengan tujuan pengalihan hak atas barang untuk memperoleh imbalan. Sedangkan perdagangan jasa adalah aktivitas traksasi dalam/luar negeri yang  berkaitan  dengan  layanan  atau  hasil  kerja  yang  dicapai,  yang diperdagangkan  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain  dalam  masyarakat  untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha (Yurdha, 2019).
Sebagaimana  poppy  ismalina  yang  dikutip  oleh  eka  budiyanti  (2017) menyatakan terdapat 3 (tiga) pendorong utama yang menjadi alasan suatu negara melakukan  perdagangan  internasional  dan  selanjutnya  membentuk  kerjasama perdagangan bebas antara lain yaitu keuntungan yang diperoleh dari pertukaran antarnegara yang terlibat baik dari sisi produksi maupun konsumsi; fokus dalam produksi barang dan jasa sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif suatu negara; dan adanya transfer teknologi dengan masuknya produk dari negara dengan teknologi yang lebih maju.

## Perspektif Hukum Islam
Dalam  Al-Qur'an,  hanya  dua  kata  kunci,  Aqidah  dan  Syariah,  yang disebutkan.  Syariah  adalah  hukum  Tuhan  yang  mencakup  aturan-aturan  yang harus dipatuhi umat Islam dalam kehidupan mereka. Hal ini karena perbedaan waktu, tempat dan lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 10-16, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Syariah ( tagayyarul ahkãm bitagayyaril azminᾱt wal amkinᾱt wal ahwᾱl ). Oleh karena  itu,  hukum  Islam  pada  hakikatnya  memiliki  cara  untuk  menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin tidak terjadi pada masa-masa awal. Di sini, peran ijtihad sebagai cara untuk memecahkan dan menemukan hukum Islam menjadi sentral. Hukum Islam mengacu pada pandangan telelogis hukum Islam yang dibuat dengan maksud dan tujuan. Dari sinilah lahir teori maqᾱṣid as- syari'ah .  Teori maqᾱṣid  as-syari'ah adalah  teori  yang  dikembangkan  untuk memahami tujuan hukum Islam, dan hukum selalu mengacu pada utilitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Abzafra , bahwa tidak ada Syariah tanpa keuntungan (Syaugi, 2022).
Perdagangan  dalam  Islam  adalah  sarana  yang  diatur  oleh  agama  Islam sebagai jalan untuk menghindari seseorang pada pemenuhan kebutuhan dengan cara mengambil secara paksa, atau meminta-minta. Dengan Jual beli terciptalah sa'ᾱdah (kebahagian) dan harmonisasi antara manusia.
Kaslam menjelaskan dalam tulisannya (2022) tujuan perdagangan menurut syariat  Islam  adalah  untuk  menciptakan  kemakmuran  dan  keadilan  dalam kehidupan  manusia,  guna  memperoleh  kesejahteraannya,  dan  untuk menghilangkan ketimpangan dalam masyarakat Islam melalui industri kekayaan yang berkelanjutan mengingat kesenjangan tersebut merupakan hasil dari proses sosial ekonomi yang penting untuk dikoreksi.
Perdagangan internasional yang merupakan proses jual beli yang terjadi antar orang dan negara ini terjadi karena adanya saling ketergantungan satu sama lain. Perdagangan  internasional  adalah  proses  pertukaran  barang  dan  jasa  serta berbagai elemen produksi lainnya ke beberapa negara guna mencapai keuntungan bagi  berbagai  pihak  ang  melakukan  pertukaran.  Dalam  sejarah  islam,  dikenal perdagangan  internasional  yang  sangat  hebat  dan  tak  tertandingi.  Perdagangan internasional  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  umat  islam  masa  lampau  di praktekkan langsung oleh Rasulullah saw, ketika masih remaja dengan membawa barang  dagangan  lintas  wilayah  yang  sangat  jauh.  Perdagangan  internasional dalam  islam  merupakan  masalah  muamalah  dan  maqasid  untuk  kemaslahatan manusia
Rumusan ekonomi kerakyatan dalam kitab fiqh islami li wahbah az-zuhaili yang sesuai dengan konsep Islam yang dijelaskan berpijak pada prinsip keadilan, kejujuran, pengakuan kinerja dan jerih payah, humanisme, dan non sentralistis. Dalam pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan konsep Islam tidak bertentangan dengan hukum syariat atau ruh syariat yang ada di dalamnya serta  berorientasi  pada  kemaslahatan  rakyat  secara  mayoritas  sebagaimana pemberlakuan zakat, shadaqah wajib bagi orang kaya yang memiliki harta lebih, pengharaman tas'ir, ihtikar dan lain sebagainya.
Sedangkan ekonomi liberal secara umum berpijak pada prinsip pengakuan secara penuh terhadap hak kepemilikan individu. Sistem ekonomi liberal berpijak
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 10-16, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
pada prinsip kemerdekaan penuh hak kepemilikan dan pengembangan ekonomi individu  sehingga  negara  tidak  memiliki  ruang  untuk  menetapkan  aturan pembatasan  individu  dalam  kepemilikannya.  Dalam  praksis,  sistem  ekonomi liberal  mendorong  terjadinya  ketimpangan  sosial  dan  terbelahnya  masyarakat menjadi  dua  golongan;  kalangan  borjuis  dan  masyarakat  proletar.  Begitu  juga sistem  ekonomi  liberal  dapat  menciptakan  penumpukan  harta  kekayaan  hanya pada  sebagian  golongan  masyarakat  yang  dapat  membahayakan  stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, dan dapat menghilangkan rasa sosial. Ekses-ekses dari prinsip ekonomi liberal di atas jelas bertentangan dengan ruh ekonomi Islam yang  hendak  menciptakan  equilibrium  dan  memandang  materi  bukan  sebagai satu-satunya  tujuan  hidup  manusia  sebagaimana  prinsip-prinsip  yang  telah dijelaskan (Az-zuhali, 2019)

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perspektif  hukum  Islam terkait liberasi perdagangan internasional mrupakan system perekonomian liberal yang akan memunculkan ketimpangan sosial dan dapat membahayakan stabilitas keamanan ekonomi yang sesuai dengan konsep Islam yang berpijak pada prinsip keadilan,  kejujuran,  pengakuan  kinerja  dan  jerih  payah,  humanisme,  dan  non sentralistis.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprita,  Serlika.  2020. Hukum  Perdagangan  Internasional. Depok:  PT  Raja Grafindo Persada As-Syafi’I, As-Syarbini. 2001. Mugnil Muhtaj . Beirut: Dar Ehia al-Tourath al- Arabi
Budiyanti, Eka. 2017. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Hartono, Sri Redjeki. 2007. Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Era Global.
Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur. (Yagyakarta: Genta Press), hal.3. https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/110801.htm.  Accessed  on  date December 29, 2023
Indro P.P. 2019. Liberasi Perdagangan di Bidang Jasa dan komitmen Indonesia, Direktorat Jendral Bina Konstruksi.
Kaslam,  Jumrah.  2022.  “Perdagangan  Internasional  Perspektif  Islam;  Studi Kasus:  Dilema  Pengembangan  Ekpor  Rumput  Laut  Di  Kabupaten Bulukumba”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Manzhur,  Ibn.  2005. Munir  al-Ba'labakiy,  Al-Maurid  Qamus  Injiliji  Arabi . Beirut: Dar al-Ilm.
Mediawan, Yurdha. 2019. Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa Konstruksi dan Komitmen Indonesia. Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Nawawi, Maimun. 2013. Reformasi Pemikiran Hukum Islam. Pena Salsabila.
Syaugi. 2022. Hukum Islam dan Perdagangan Internasional. Ruang Karya, Jl.
Martapura Lama km. 07 rt 07 Kec. Sungai Tabuk Kel. Sungai Lulut Kab. Banjar.