## Penyajian Laporan Keuangan Di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Poppy Indrihastuti 1 , Hendrik Suhendri 1 , Maria Imelda Wini Paila 1
1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Correspondence:  E-mail: pailamaria2001@gmail.com A B S T R A C T A R T I C L E   I N F O
The  lowest  level  of  government,  the  village,  is  largely dependent  on  well-managed  and  disciplined  financial management  based  on  participatory  ideals, accountability, and  linkage.  The  city's  fiscal  year  runs  from  January  1  to December  31.  According  to  Regional  Regulation  No.  To improve the quality of financial reporting, make the intended financial  reports  more  credible,  and  make  financial management  by  the  village government  more  transparent and  accountable,  Minister  of  Home  Affairs  Regulation (PERMENDAGRI) Number  37 of  2007 was first enacted  and last  implemented  on  December  31,  2014.  financial bookkeeping  to  the Kalisongo  Village Office in Dau District, Malang  Regency.  This  study  uses  a  descriptive-qualitative methodology.  This study used primary  and secondary data. Through  observation,  meetings,  and  documentation, research  data  were  obtained.  The  results  showed  that financial  stimulant  reports,  which  included  the  Village Income  and  Expenditure  Budget  (APB  Desa), General  Cash Books, Tax Books, and Budget Realisation Reports  (LRA) for the Kalisongo Village Office, were very successful.
© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

## Article History:
Submitted/Received 27 June 2023 First Revised 1 July 2023 Accepted 30 July 2023 First Available online 31 July 2023 Publication Date 31 July 2023
____________________
Keyword:
Village  Revenue  and  Expenditure Budget  (APBDesa),  Budget  Realization Report (LRA), Village Financial Report.

## Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK
JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan 11 (2) (2023)  197-207

## 1. INTRODUCTION
Desa, meskipun  merupakan  unit pemerintahan  terkecil di Indonesia, memiliki fungsi yang sangat penting bagi Negara dan memiliki tempat  yang signifikan dalam struktur  politik bangsa. Penyelenggaraan Negara Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI) tidak  mengakui  atau mempertahankan  hak  tradisional  yang biasa disebut  dengan  hak  asal usul.  Suhendri,  dkk. (2023)  bahwa  desa  memiliki  batas  geografis  yang  jelas  dan  merupakan  badan  hukum tersendiri  dalam  masyarakat.  Operasi  pemerintah  daerah,  kepentingan  masyarakat berdasarkan upaya akar rumput,  dan hak-hak ini juga dikendalikan dan diawasi olehnya. Desa akan digunakan  secara bergantian  di sepanjang pembicaraan  ini  untuk  merujuk  pada  desa tradisional dan jenis pemukiman lainnya.
Menurut  Adira Fairus (2020), desa adalah kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan  budaya  dalam  suatu  wilayah  yang  berinteraksi  dan  mempengaruhi  lingkungannya. Menurut  Kamus  Besar Kata Bahasa Indonesia, kota adalah kumpulan  tempat  tinggal di luar kota  yang  membentuk  satu  kesatuan  atau  bentukan  geologis  yang  dimiliki  oleh  banyak keluarga dan memiliki sistem administrasi sendiri (dipimpin oleh seorang kepala kota).
Pengelolaan  keuangan  desa  yang  disiplin  dan  terjadwal  secara  teratur  didasarkan pada konsep inti transparansi, tanggung jawab, dan keterlibatan. Untuk memperkuat  standar pelaporan keuangan dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dimaksud, pengelolaan keuangan pemerintah  desa harus diperoleh dan dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang disengaja juga digunakan untuk meningkatkan kredibilitas mereka.
Keuangan  kota  mencakup  semua  pendapatan  dan  aset  lain  yang  diperlukan  untuk melaksanakan semua hak dan tanggung jawab yang dimiliki desa yang dapat  dibayar dengan uang.  Pengelolaan  keuangan  desa  mencakup  semua  hal  berikut  selain  membuat  laporan keuangan desa: pelaporan, tanggung jawab, pembinaan, dan pengawasan adalah bagian dari proses.
Peraturan No. 6, Pasal 6. Pada akhir tahun 2015, desa akan mendapatkan uang setara dengan  10%  dari  APBN,  menurut  laporan  desa  tahun  2014.  Jumlah  nominal  yang disumbangkan  ke  setiap  kota  akan  bervariasi  tergantung  lokasi,  jumlah  penduduk,  dan kematian.  kecepatan.  Pembayaran  ini  tidak  akan  melalui  perantara  dan  akan  lang sung diberikan  kepada  masyarakat.  Ikrar  utama  yang  mendukung  pemberian  bantuan  kepada semua kelompok  sosial ekonomi adalah Undang-Undang Desa.
Dalam rangka mengatur  daerah pedesaan dan mendukung  perluasan pemerintahan, pemerintahan  desa merupakan  pos terdepan  dari  pemerintah  pusat. Atas dasar pemikiran inilah  aturan  atau  undang-undang  dibuat  untuk  memastikan  bahwa  pemerintahan  desa berjalan seefisien mungkin.
Amaliya  Nadirsyah  (2017)  Justifikasi penerapan  Permendagri  No.  Pasal 113  Tahun 2014  yang  mencita-citakan  pemenuhan  tiga  komponen  good  governance  akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan  salah satu langkah untuk mencapainya. Pemerintah desa harus  mematuhi  rekomendasi  Permendagri  No.  dalam  laporannya,  meskipun  belum dapat melakukannya  karena kurangnya sumber  daya manusia yang seimbang dan memadai. 113 Tahun 2014. Dua hambatan yang lebih khas adalah tidak adanya infrastruktur  dan fasilitas penanganan  keuangan  desa  dan  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  administrasi anggaran.
Pemerintah  setempat telah memberikan  uang kepada Dusun Kalisongo yang terletak di Kecamatan  Dau Kabupaten  Malang. Wakil pemerintah  bertugas menyalurkan  dana desa yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  di  Desa  Kalisongo,  Kecamatan  Dau,  Kabupaten Malang. Desa Kalisongo selalu berupaya memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang
tersedia.  Bahkan  dengan  bantuan  perencanaan,  pemantauan,  dan  pelibatan  masyarakat, sistem tata  kelola  yang  efektif  hanya  dapat  beroperasi  dengan  keuangan  yang  memadai. Bersama kelompok  yang  bertugas menyusun  APBDes dan  LRA tahunan,  kepala desa harus merencanakan  dan  menganggarkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Sangat  penting untuk  memperhatikan  bagaimana uang  desa ditangani  dan  digunakan  jika  pembangunan daerah yang unggul dan pemberdayaan  masyarakat ingin dicapai.
Dalam  bentuk  rencana  program  yang dibiayai  oleh  dana  desa, Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa atau APBDes digunakan untuk memberikan  informasi tentang segala kegiatan desa  dan  bagaimana  pelaksanaannya,  berfungsi  sebagai  alat  pertanggungjawaban  bagi pemegang pengelolaan daerah. APBDes memperhitungkan  semua pengeluaran, pendanaan, dan pendapatan desa.
Sebuah  laporan  yang  disebut  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  membandingkan jumlah anggaran untuk waktu tertentu dengan data yang berbeda tentang realisasi anggaran, keuangan,  pengeluaran,  dan  faktor  lainnya.  Laporan  anggaran,  secara  umum,  mencakup serangkaian data terkait anggaran keuangan

## 2. METHODS
Implementasi  Kantor  Desa  Kalisongo  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik kualitatif  dan  pendekatan  deskriptif  untuk  menganalisis  penyajian  laporan  keuangan. Penelitian  kualitatif  didefinisikan  sebagai penelitian  yang  berfokus  pada  menemukan  dan menganalisis kata-kata  (lisan atau  tulisan)  selain materi  tekstual  atau  memantau  bahasa tubuh  orang  yang bersangkutan  (Kamayanti,  et al., 2022).  Strategi ini umumnya  digunakan dalam penelitian dengan maksud dan tujuan  penelitian eksploratif (Kamayanti et al., 2022). Dalam penelitian ini digunakan data primer  dan data sekunder.
Penelitian  ini  bertempat  di  Kantor  Desa  Kalisongo  yang  berada  di  Jl.  Dieng.  Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dan  dokumentasi,  untuk  mempelajari  lebih  lanjut  tentang  topik  yang  dipermasalahkan. Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk memeriksa data yang mereka peroleh. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan masalah yang terjadi atau sedang  dihadapi,  pendekatan  deskriptif  adalah  salah  satu  yang  menggunakan  teori -teori terkait untuk menjelaskan bagaimana mengkarakterisasi data penelitian sehubungan dengan topik yang sedang dibahas.
Analisis data adalah teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan  data secara metodis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,  menurut  Sugiyono  (2018: 482). Untuk memahami  data,  seseorang  harus  mengkategorikannya,  mendeskripsikannya  dalam  unit- unit,  mensintesakannya  menjadi  pola,  memutuskan  pola  mana  yang  penting  dan  akan diajarkan, dan membuat  kesimpulan.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION
Salah  satu  kota  di  Daerah  Dau  Rezim  Malang  Jawa  Timur  adalah  Kota  Kalisongo. Terletak di perbukitan  utara Kota Malang, memiliki banyak perumahan  kelas menengah atas, dapat  diakses dari  sini  ke  pusat  kota,  dan  terhubung  langsung  ke  Kecamatan  Sukun,  yang terdiri dari 10 desa, termasuk Desa Kalisongo seluas 4,80 Km2. Dusun Sumberjo,  Dusun Kunci, Dusun Loandeng, dan Dusun Kuso adalah empat dusun yang membentuk  Desa Kalisongo. Di Desa Kalisongo  yang berpenduduk  8.786  jiwa, 4.412  laki-laki dan  4.374  perempuan,  serta 2.123 Kartu Keluarga (KK), terdapat  7 RW dan 43 RT.
Kehidupan  masyarakat  yang  tinggal di  Desa Kalisongo  bergantung  pada  karyawan swasta, pemilik usaha, buruh tani, petani, tukang batu, pedagang, peternak, mekanik, dokter, pegawai negeri, nelayan, dan pengrajin. Desa Karang Widoro di Kecamatan Dau Kabupaten Malang,  Desa Kucur  di  Kecamatan  Dau,  Desa Wagir  di  selatan, Desa  Pandan  Landung  di selatan, Desa Pisang Candi  di  Sukun,  Kodya,  Malang, dan  Karang  Bes di timur,  serta Desa Pandan Landung di sebelah selatan membentuk  batas Desa Kalisongo.

## Analisis Penyajian Data Laporan Keuangan Kantor Desa Kalisongo
Berdasarkan  kesimpulan  kajian,  diindikasikan  bahwa  infrastruktur  dan  media komputer  yang  mengusung  program  Siskeudes  (Sistem  Keuangan  Desa) berperan  sebagai wahana penyampaian laporan keuangan di Kantor  Desa Kalisongo. Sistem penyajian laporan keuangan  kombinasi  media  komputer  dan  program  Siskeudes  dapat  membuat  laporan keuangan lebih cepat dan akurat dibandingkan  dengan cara manual atau lainnya. Selain itu, mesin-mesin  bekas  di  Kantor  Desa  Kalisongo,  termasuk  komputer  dan  komponen infrastruktur  lainnya, dalam  kondisi sangat baik  (dapat  dioperasikan  atau  berfungsi)  untuk mendukung  operasional operasional desa.
Munawir  (2017)  menegaskan  bahwa  laporan  keuangan  merupakan  sumber  yang sangat baik untuk  memahami  posisi keuangan perusahaan dan pencapaiannya. Dua contoh instrumen yang sering digunakan di perusahaan adalah komputer  dan mesin tik.
Menurut  laporan  data  dari  Desa  Kalisongo  tentang  penyajian  laporan  keuangan, banyak laporan keuangan yang telah diberikan dalam rangka menjalankan peran memberikan laporan keuangan kepada masyarakat maupun  kepada pemerintah  desa yang dipimpin oleh kepala desa. Persyaratan tata kelola desa sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dengan mengacu pada penatausahaan dana desa.
Agar  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  seluruh  penduduk  sesuai dengan  yang  diharapkan,  kepala desa  dan  perangkat  desa lainnya  melakukan  pencatatan keuangan dan  berdoa  agar tidak  terjadi kesalahan atau  kecurangan dalam  pencatatan  dan pengelolaan dana desa. . memperoleh  kewajiban dan hak istimewa masyarakat.
Laporan keuangan desa merupakan data olahan yang dapat memberikan pemahaman atau  penjelasan  kepada  kepala  desa  sehingga  dapat  dimanfaatkan  sebagai   pedoman pengambilan  keputusan  atau  langkah  selanjutnya,  menurut  penatausahaan  laporan keuangan di Kantor Desa Kalisongo.
Kajian  penelitian  menunjukkan  bahwa  perangkat  yang  digunakan  di  Kantor  Desa Kalisongo untuk menyampaikan laporan keuangan telah digunakan dengan baik oleh pegawai atau perangkat desa dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku.
Penggambaran  realitas  sebagai  pengetahuan  adalah  apa  yang  akan  terjadi selanjutnya.  Sebelum  mengubah  input  menjadi  informasi,  komputer  memprosesnya.  Jika diperlukan  untuk  verifikasi administrasi  atau  hukum,  arsip  selalu  dapat  dikeluarkan  dari penyimpanan.  Program laporan keuangan Kantor Desa Kalisongo adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Informasi dari laporan keuangan Kantor Desa Kalisongo.
No  Laporan Keuangan Alokasi Dana 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rp.    907.359.504,52 2 Buku Kas Umum Rp. 1.022.339.028,63
3 Buku Pajak Rp.      74.857.918,00 4 Buku Bank Rp.    949.821.110,63 5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Rp.   (947.481.110,63)
Sumber  : Data Sekunder  Desa Kalisongo 2022.
Berdasarkan  Data  Laporan  Keuangan  Kantor  Desa Kalisongo,  membuktikan  bahwa penyajian  laporan  keuangan  di  Kantor  Desa kalisongo  sudah  berjalan  dengan  efektif  dan dalam laporan keuangan juga sudah memenuhi  hak dan kewajiban masyarakatnya.
Hal ini dapat dilihat dari data penyajian laporan keuangan pada Rp. 907.359.504,52. Buku Kas Umum  sebesar Rp. 1.022.339.028,63.  Buku Pajak sebesar Rp. 74.857.918,00. Buku Bank  sebesar  Rp.  949.821.110,63  dan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  sebesar  Rp. (947.481.110,63).
1. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa adalah  nama  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  desa.  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  telah memasukkannya  ke dalam peraturan  desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah salah  satu  contoh  pengelolaan  keuangan  desa  yang  akuntabel  dan  transparan. Menurut  Permendagri  No., Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD 113 Tahun 2014) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

## Tabel 2. APBDesa
2. Buku Kas Umum adalah catatan yang merangkum dokumentasi bisnis tentang arus kas masuk dan keluar. Buku kas umum  diperlukan untuk  perusahaan mana pun, terlepas dari  ukurannya,  untuk  merekonsiliasi  bagaimana  transaksi  sebelumnya  dapat dipertanggung jawabkan dalam hal kejadian di masa depan.

## Tabel 3. Buku Kas Umum
3. Pajak adalah pembayaran  pungutan  yang wajib dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah  negara  bagian.  Agar  pemerintah  dapat  membiayai  pertumbuhan  dan menghasilkan  uang,  seluruh  rakyat  Indonesia  wajib  membayar  pajak.  Menurut Mardiasmo  (2016),  konsep  pajak  adalah  pembayaran  kepada  negara  yang  wajib dilakukan oleh setiap orang dan yang masuk ke kas negara. Negara atau otoritas yang bertanggung  jawab  untuk  menerapkan  dan  menegakkan  undang-undang  tersebut melakukan  pemaksaan  yang  tidak  dapat  dibenarkan.  Semua  transaksi perpajakan, termasuk  penyetoran  dan pembayaran  pajak, dimasukkan ke dalam buku  pembantu pajak untuk dicatat. Buku bantu pajak adalah buku yang berisi catatan transaksi yang melibatkan pajak. Tugas buku pembantu pajak adalah mencatat semua transaksi kena pajak dan melacak pengumpulan dan penyerahan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.

## Tabel 4. Buku Kas Pembantu  Pajak
4. Buku  Bank  digunakan untuk  mencatat  penyetoran  dan  penarikan  dari  rekening  kas lokal.  Buku  bank  adalah  pelengkap  buku  kas  standar  dalam  hal  penerimaan  dan pembayaran yang melibatkan uang bank.
Tabel 5. Buku Bank
5. Laporan  realisasi anggaran membandingkan  jumlah  anggaran  pada  waktu  tertentu dengan  data  lain tentang  realisasi, pembiayaan,  pengeluaran,  dan  faktor  anggaran lainnya.  Studi  ini  mencakup  berbagai  mata  pelajaran  terkait  anggaran  keuangan secara  umum.  Untuk  memastikan  apakah  angka  keuangan  yang  diberikan  benar dengan yang ada di lapangan, maka digunakanlah pembuatan  laporan ini.

## Tabel 6. Laporan Realisasi Anggaran
Analisis Penyajian Laporan Keuangan Di Kantor Desa Kalisongo, Kecamatan Dau
Laporan  keuangan  ini  berpedoman  pada  Permendagri  No.,  yang  mengatur  bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyampaikan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa), Buku  Kas Umum,  Buku  Pajak,  Buku  Bank,  dan  Laporan  Realisasi Anggaran sebagai lima pokok  komponen  laporan keuangan Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang 113 Tahun 2014.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di Desa Kalisongo tentang penyajian laporan keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan di Desa Kalisongo terbilang  sangat  baik.  Hal  ini  disebabkan  penyajian  laporan  keuangan  tepat  waktu, akuntabilitas setiap laporan keuangan, dan pencatatan laporan keuangan yang cermat.  jelas menggabungkan  laporan  keuangan  untuk  memastikan  bahwa  tidak  ada  data  yang disalahgunakan. Cara  penyajian  laporan  keuangan  menunjukkan  hal ini.  Siskeudes (Sistem Keuangan  Desa),  sebuah  sistem  atau  aplikasi  tersendiri,  telah  digunakan  untuk menyampaikan  informasi keuangan secara tepat.
Menurut informasi yang dihimpun di lokasi penelitian, laporan pelaksanaan APBDesa, buku  kas umum,  buku  pajak, buku  bank,  dan  laporan  realisasi anggaran di Desa Kalisongo semuanya  disusun  secara  cermat  setelah  berkonsultasi  dengan  perangkat  desa  lainnya. Aparat desa secara metodis menyusun semua laporan keuangan, mulai dari penyelesaian dan pembagian uang desa, kemudian  menyerahkannya  kepada kepala desa dan sekretaris desa untuk diperiksa atau diperiksa kembali.
Hal ini sesuai dengan uraian Nurhayati (2019) tentang tata cara pembuatan laporan keuangan  desa yang  melibatkan  pembuatan  laporan  keuangan  desa secara cermat  sesuai dengan anggaran, belanja, dan permukiman  desa.

## 4. CONCLUSION
Hasil penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Kantor Desa Kalisongo cukup  baik  dan  cukup  efektif  karena  sesuai dengan  indikator  akurat  yang digunakan perangkat  desa untuk  menyusun  data laporan keuangan dan penyampaian  yang telah dilakukan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa  data memenuhi  persyaratan untuk  menyajikan laporan keuangan yang akurat dan berguna berdasarkan indikator akurasi yang  digunakan  untuk  membuat  data.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  banyak  kesalahan  atau ketidakakuratan  yang  dilakukan  dalam  membuat  dan  mencatat  laporan  keuangan,  dan karena  sudah  terdapat  indikator  yang  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  disajikan dengan baik dan efektif karena data yang dikumpulkan  dan dilaporkan berkaitan erat dengan data  yang  dibuat  untuk  anggaran.  Tidak  ada  kesalahan  atau  kesalahpahaman  sebagai konsekuensinya. sah dan diatur oleh pemerintah.

## 5. AUTHORS’ NOTE
The authors  declare that there  is no  conflict of interest  regarding the publication  of this article. Authors  confirmed that the paper was free of plagiarism.

## 6. REFERENCES
Faizah,  Alqi  &  Retnosari.  (2022).  Analisis Penerapan  Aplikasi Siskeudes  (Sistem  Keuangan Desa) Dalam  Pengelolaan Keuangan  Di Desa  Banyudono  Kecamatan  Dukun.  Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 5. No. 1, Januari 2022.
Handayani,  Kalis.  (2019).  Penyajian  Laporan  Keuangan    Pemerintahan  Desa  Studi  Pada Pemerintahan  Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, Vol.2. No.1, Februari 2019.
Hartina,  S.  2019.  Analisis Penyajian  Laporan  Keungan  Daerah  Pada  Pemerintah  Kabupaten Langkat. Skripsi, Universitas Sumatera  Utara. Medan.
Indahsari, Febriani Nur.  (2016). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pada Pemerintahan  Desa Sentul, Vol.5. No.10, Oktober 2016.
Khilmiyah,  Isniatul  dan  Nur  Handayani.  (2016).  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pemerintah Desa, STIESIA, Surabaya.
Kamayanti, A., Sokarina  A., Lutfillah, N.Q., Briando,  B., Ekasari, K., Suhendri,  H., Darmayasa, I.N. (2022). Metodologi  Paradigma Nusantara. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
Kema,  Ihwan.  2013.  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  Berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Pada  Pemerintah  Kota  Manado.  Universitas  Sam  Ratulangi.  Mana. Vol.1. No. 3. 2013.
Kusmandani,  Novitha.  (2022).  Analisis  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Tahun 2021. Jurnal Pendidikan Ekonomi, FKIP.
Khilmiyah,  Isniatul.  (2016).  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Desa    (Studi  Pada Pemerintah  Desa Ampeldento Kabupaten  Malang), Vol.5. No.12, Desember 2016.
Manangkalangi, Kurniawan  M. (2013). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Vol.1. No.3, September  2013. Hal. 22-31.
Murni,  Yetty. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu  Terhadap Pencegahan Fraud  Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Vol.6 edisi 12, Maret 2018. Hal. 139-154.
Maulida,  Rani. (2022).  Buku  Kas, Memahami  Pengertian,  Jenis &  cara membuat  Buku  Kas Umum,  Buku  Bank  dan  Buku  Pembantu  Pajak.  Dipetik  Desember  9,  2022,  dari https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/buku-kas.
Mukoffi, Ahmad  & Wikardojo,  Soko.  (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan  Keuangan  Desa Di Desa Sumbersekar.  Jurnal  Magister Akuntansi Trisakti, Vol.9. No.1, Maret 2022. Hal 73-88.
Nirwana,  Ahmad.  (2016).  Pengelolaan  Keuangan  Desa Berdasarkan  UU  No.6  Tahun  2014,
Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
Nuryati.  (2019).  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM), Vol. 1. No. 2 (2019). Hal. 1-12.
Saladin, Hendry.  (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No.  20 Tahun  2018 (Studi  Kasus Pada Desa Saleh Makmur  Kecamatan air Salek Kabupaten Banyuasin), Vol.18 No.3, Oktober 2021. Hal. 412- 425.
Siagian,  Raven  Pardomuan  &  Pengemanan,  Sifrid  S.  (2016).  Analisis  Penyajian  Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go, Vol.4. No.1, Maret 2016. Hal. 1450-1460.
Sweetenia,  Amanda  Mutiara.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi,  Sistem pengendalian  Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah, Vol.17. No.1 (2019) : 45- 55.
Saman,  Silvester.  (2020).  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Desa  Pada  Lentang Kecamatan  Lelak Kabupaten  Manggarai. Skripsi,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  YPUP Makassar.
Suhendri,  H. (2019). Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah  Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019). Di ambil dari http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1.
Suhendri,  H., Ventiyaningsih, A.D.I., Supriyono.  (2023). Kelayakan Usaha Jeruk : Ditinjau dari Aspek  Keuangan  dan  Aspek  Biomedis.  Cetakan  ke  I:  Januari  2023.  Malang,  Jatim  : Literasi Nusantara.
Sujarweni, Wiratna V. (2015). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.
Tangkuman, Steven. (2015). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah  Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  Di Provinsi Sulawesi Utara, Vol.3. No.1, Maret 2015. Hal. 592-600.
Yatminiwati, Mimin.  (2017). Implementasi  Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri  No.113  Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Vol.1. No.1, Januari 2017.