Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat

## PEMETAAN MIKROZONASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP
Teguh Rahayu 1 * , R. Hamdani Harahap 2 , Marzuki Sinambela 3
1 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Universitas Sumatera Utara
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara
3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika E-mail: ayugraha76@gmail.com

## ABSTRACT
The development of environmental establishments has come to be a priority in lowering the stage of threat of environmental damage. The need for research and collaboration between institutions will have an effect on success in development and community welfare. In this case, lowering the threat  of  environmental  injury  can  be  executed  by  means  of  mapping  natural  disasters.  This lookup focuses on decreasing the influence of earthquake risk on the environment. The city of Medan  is  a  vicinity  that  is  relatively  impacted  by  way  of  earthquake  endeavor  in  Northern Sumatra.  The  influence  is  very  influential  on  monetary  growth,  environmental  damage,  and institutional  policy.  This  find  out  about  additionally  ambitions  to  method  the  environmental establishments  that  play  a  role  in  development  coverage  and  planning,  specifically micro-zonation  research  as  an  effort  to  map  the  hazard  of  environmental  damage  in  the metropolis of Medan, North Sumatra.

## Keywords: micro-zonation, institutional, environment

## PENDAHULUAN
Kelembagaan atau institusi lingkungan dalam  rangka  mencapai  keberhasilan  suatu program  pembangunan  menjadi  sangat penting.  Pembangunan  yang  mengabaikan pengembangan kelembagaan seringkali berakhir  dengan  kegagalan.  Pengembangan kelembagaan  atau  institusi  telah  menjadi bagian  dari  strategi  pembangunan,  tak terkecuali  dalam  kajian  lingkungan  hidup yang  strategis.  Pembangunan  disamping dapat  membawa  kepada  kehidupan  yang lebih  baik,  juga  mengandung  risiko  karena dapat  menimbulkan  kerusakan  lingkungan hidup.
Penelitian terhadap kelembagaan lingkungan  hidup  telah  dilakukan,  secara umum, kelembagaan lingkungan hidup sudah
cukup berkembang dan kesadaran berlingkungan  juga  meningkat  dan  meluas, namun  masih  bersifat  pasif  karena  hanya berkembang  di  daerah-daerah  tertentu.
Penelitian ditahun 2002 ini juga merekomendasikan pembenahan kelembagaan lingkungan hidup agar mempunyai kekuatan politik serta
terciptanya mekanisme yang lebih menyuarakan  masyarakat  di  Kota  Medan khususnya dalam kajian Mikrozonasi. Sasaran  yang  ingin  dicapai  dari  kegiatan pengembangan kelembagaan adalah
tumbuhnya  kelembagaan  yang  tangguh, dinamis,  dan  berdaya  saing  serta  mandiri dalam melakukan pengelolaan lingkungan.
Berdasarkan (“UU No. 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat
Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI],” 2019.) tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Peraturan  Presiden (“PERPRES  No.  16  Tahun  2015  tentang
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  [JDIH  BPK  RI],”  2019.),  dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (“Peraturan  Nomor  P.18/MENLHK-II/2015
-  Kementerian  LHK,”  2019.),  terdapat lembaga-lembaga  yang  berkaitan  dengan pengelolaan lingkungan di Indonesia diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan,  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral,  Badan  Informasi Geospasial (BIG),  Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/Badan  Pertahanan  Nasional,
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan  Rakyat,  Kementerian  Pertanian, Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas),  Kementerian  Keuangan,  Dirjen Pajak,    dan  Komisi  Pemberatasan  Korupsi (KPK).  Kinerja  kelembagaan  akan  sangat berpengaruh
terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
Masalah  lingkungan  hidup  dapat bersumber  dari  faktor  banjir,  kemarau panjang,  tsunami,  gempabumi,  kebakaran hutan, tanah longsor, dan limbah (“Lingkungan  hidup  -  Wikipedia  bahasa Indonesia,  ensiklopedia  bebas,”  2020.). Faktor  bencana  alam  menjadi  salah  satu dampak  kerusakan  lingkungan,  dan  hal  ini sangat  berpengaruh  terhadap  pembangunan tata  ruang  kota,  pembangunan  pemukiman dan  jalan,  serta  perencanaan  pembangunan kedepan.
Penelitian ini berfokus kepada dampak gempabumi  terhadap  lingkungan.  Dampak dan risiko gempabumi akan sangat memberikan pengaruh besar dalam pembangunan  di  Indonesia,  melihat  kondisi
Indonesia  yang rawan akan  gempabumi dan tsunami. Beberapa penelitian telah
melakukan kajian terhadap dampak gempabumi  terhadap  lingkungan  hidup  (Du dkk.,  2012;  Mata-Lima,  Alvino-Borba, Pinheiro,  Mata-Lima,  &  Almeida,  2013;
Mavroulis,  Mavrouli,  Lekkas,  &  Tsakris, 2017; Nola, 2018; Seemeen & Durga, 2018), gempa bumi  memberikan  dampak  terhadap kerusakan lingkungan, bangunan, dan berdampak  pada  kesehatan.  Di  Indonesia, gempabumi sangat berdampak pada lingkungan  (Sungkawa,  2016),  kondisi  ini memberi  fakta  empiris  dari  kejadian gempabumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 dan gempabumi merusak lainnya di Indonesia.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunkan  model pemetaan  terhadap  aktivitas  gempabumi  di Indonesia.  Pemetaan  ini  akan  memberikan informasi terhadap daerah rawan gempabumi dengan  melakukan  mikrozonasi  seismik. Mikrozonasi  seismik  merupakan  proses pengelompokan  area  seismik  potensial  atau rawan gempabumi ke dalam zona sehubungan  dengan  beberapa  karakteristik geologi  dan  geofisika  dari  lokasi  seperti goncangan  tanah,  kerentanan  likuifaksi, bahaya  longsor,  bahaya  gempabumi,  dan banjir  terkait  gempabumi,  sehingga  bahaya seismik di lokasi berbeda di dalam suatu area dapat diidentifikasi dengan benar.
Mikrozonasi  memberikan  dasar  untuk analisis  risiko  spesifik  lokasi,  yang  dapat membantu dalam mitigasi kerusakan gempabumi,  tata  ruang  dan  proyeksi pembangunan  jalan  dan  kota  ( Seismic microzonation  -  Wikipedia ,  no  date). Mikrozonasi  menjadi  sangat  penting  dalam proyeksi hazard (dampak  dan  risiko), pembangunan dan lingkungan hidup  ( Nath, 2007;  Rehman,  El-hady,  Atef,  &  Harbi, 2016). Di Indonesia, perkembangan mikrozonasi  masih  sangat  minim,  untuk  itu perlu  ditingkatkan,  mengingat  pemetaan pembangunan tata ruang kota, pembangunan infrastruktur  jalan  dan  pemukiman  serta perencanaan nasional yang harus didasarkan pada  peta  risiko  dan  mitigasi  bencana. Beberapa kota di Indonesia (Gambar 1) telah melakukan  mikrozonasi  (Johar dkk. ,  2013;
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat
Irsyam dkk. ,  2015a;  Partono dkk. ,  2015, 2016; Fathani and Wilopo, 2017).
Dalam  hal  ini,  penelitian  yang  akan diusulkan  di  kota  Medan,  sebagai  ibukota provinsi  Sumatera  Utara,  dan  lokasinya berada  dengan  aktivitas  seimik  yang dipengaruhi oleh aktivitas patahan
Semangko.  Tujuan  penelitian  ini  untuk melakukan pendekatan
terhadap kelembagaan lingkungan hidup yang memegang peranan dalam kebijakan pembangunan  dan  perencanaan,  khususnya kajian mikrozonasi  sebagai  upaya  pemetaan risiko di kota Medan.
Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah, kebijakan penataan tata ruang  dan  kota  oleh  Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (“PERPRES  No.  17  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana Dalam  Keadaan  Tertentu  [JDIH  BPK  RI],”
2019),  harus  berdasarkan  daerah  rawan gempabumi.  Badan  Informasi  Geospasial dalam kelompok kerjanya melakukan koordinasi terhadap kementerian dan non-kementerian  lain  dalam  pemetaan wilayah  bencana.  Demikian  juga  dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Pemukiman serta Badan Perencanaan Nasional  dalam  hal  pembangunan  jalan  dan pemukiman  harus  berdasar  pada  mitigasi bencana  dan  peta  risiko  gempabumi  dan mikrozonasi  sebagai  upaya  dampak  dan risiko  bencana  ( PP  No.  64  Tahun  2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil [JDIH BPK RI] , no date; Peraturan  Perundang-Undangan  - BPHN ,  no  date).  Dan  kebijakan  oleh pemerintah  daerah  dalam  analisa  dampak lingkungan  yang  didasarkan  pada  bencana alam.

## Gambar 1. Histori Seismik Mikrozonasi di Indonesia
HASIL Pemetaan  daerah  rawan  bencana,
dalam hal ini peta risiko gempabumi menjadi sangat penting dalam kelembagaan lingkungan. Seringkali kelembagaan
lingkungan  hidup  melakukan  penelitian tanpa  melibatkan stakeholder atau  lembaga yang  bertanggung  jawab  dalam  pelayanan data dan informasi gempa bumi. Kelembagaan lingkungan hidup perlu
melakukan sinergi terhadap kementerian atau lembaga  dalam  upaya  pembangunan  yang efisien.
Beberapa kajian dalam peta risiko telah dilakukan  oleh  kelembagaan  lingkungan hidup, seperti Kementerian Pekerjaan Umum ditahun  2010  melakukan  penelitian  peta risiko  di  Indonesia  dengan  pendekatan probabilistik  (M. dkk. ,  2010).  Hasil  kajian berikutnya  juga  telah  dilakukan  oleh
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat
pemerintah daerah dan Kementerian
Perencanaan  Pengembangan  Nasional  di Jakarta  (Irsyam  dkk.,  2015b).  Penelitian  ini menghasilkan  peta  risiko  dan  proyeksi bangunan  tahan  gempa,  pemetaan  yang dilakukan dengan menggunakan katalog data gempabumi  yang  bersumber  dari  Badan Meteorologi,  Klimatologi,  dan  Geofisika (BMKG).  Demikian  juga  dengan  penelitian kelembagaan    Kementerian  Perencanaan Pengembangan Nasional, Pemerintah Daerah,  BIG,  ITB,  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Pemukiman,  dan  BMKG melakukan  riset  gabungan  (Irsyam  dkk., 2008, 2013). Hasil penelitian ini memberikan peta risiko wilayah Sumatera dan Jawa.
Pemetaan peta risiko dalam
pengurangan  kerusakan  lingkungan  hidup perlu  dikembangkan  oleh  kelembagaan  dan
melakukan  koordinasi  dengan  kementerian atau lembaga pemerintah. BMKG merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas
meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Secara kelembagaan,  BMKG  mendukung  penuh kelembagaan  lingkungan  hidup  dalam  hal pembuatan  peta  risiko  bencana  sebagai mitigasi  becana,  perubahan  iklim, informasi hotspot dalam  potensi  kebakaran  hutan, dan hal  lain  yang  berkaitan  dengan  lingkungan hidup. Dalam penelitian yang akan diusulkan, pemetaan peta risiko dan mikrozonasi  sangat  perlu  dilakukan  di kota-kota  besar  di  Indonesia,  seperti penelitian  sebelumnya  (Fathani  &  Wilopo, 2017; Irsyam dkk., 2015a; Johar dkk., 2013; Partono dkk., 2015, 2016).
Berdasarkan Peta Seismisitas Sumatera bagian Utara seperti Gambar 2, menunjukan potensi gempabumi di Sumatera Utara dipengaruhi oleh tiga segmen patahan. Ketiga segmen patahan tersebut adalah patahan Renun, patahan Toru, dan patahan Angkola.
Gambar 2. Peta Seismitas Sumatera bagian utara periode 2009-2019
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat

## PEMBAHASAN
Usulan  kajian  mikrozonasi  di  Medan,  Sumatera  Utara  (Gambar  3)  akan  memberi  dampak yang  positif  dalam  pengurangan  masalah  kerusakan  lingkungan  hidup.  Mikrozonasi  akan menggambarkan  proyeksi  peta  risiko  dan  pengolahan  tata  ruang  dan  pembangunan  jalan  dan pemukiman oleh kelembagaan lingkungan hidup.
Gambar 3. Lokasi usulan Mikrozonasi di Medan, Sumatera Utara, Indonesia

## KESIMPULAN
Dalam penelitian ini, pengurangan kerusakan lingkungan hidup dalam
pengembangan  kelembagaan  menjadi  hal yang  sangat  penting,  melihat  kondisi lingkungan  di  Indonesia  secara  umum kerusakan tidak hanya bersumber dari unsur kesengajaan  manusia,  tetapi  juga  dapat bersumber  dari  kejadian  alam.  Kondisi  dan letak  Indonesia  yang  dalam ring  of  fire , menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang berpotensi  mengalami  gempabumi  dan tsunami.  BMKG  sebagai  lembaga  negara, sangat siap dalam mendukung
pengembangan  kelembagaan  lingkungan hidup dalam melakukan kajian bersama dan berkoordinasi  dalam  pengurangan  risiko bencana  dan  kerusakan  lingkungan.  Usulan dan  saran  dalam  penelitian  ini,  peta mikrozonasi  diharapkan  bisa  dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pengambilan  keputusan  oleh  kelembagaan
baik  dalam  tata  ruang  dan  pembangungan jalan dan pemukiman.

## REFERENSI
Du,  P. dkk. (2012)  ‘Environmental  risk evaluation to minimize impacts within the  area  affected  by  the  Wenchuan earthquake’, Science  of  the  Total Environment .  Elsevier  B.V.,  419,  pp.
16–24. doi: 10.1016/j.scitotenv.2011.12.017. Fathani,  T.  F.  and  Wilopo,  W.  (2017) ‘Seismic microzonation studies considering  local  site  effects  for Yogyakarta City, Indonesia’, International  Journal  of  GEOMATE , 12(32), pp. 152–160. doi:10.21660/2017.32.63655.
Irsyam,  M. dkk. (2008)  ‘Proposed  seismic hazard  maps  of  Sumatra  and  Java islands  and  microzonation  study  of Jakarta  city,  Indonesia’, Journal  of Earth  System  Science ,  117(SUPPL.2), pp. 865–878. doi:
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat
10.1007/s12040-008-0073-3.
Irsyam,  M. dkk. (2013)  ‘Geotechnical
Predictions  and  Practice  in  Dealing with  Geohazards’,  25(April),  pp. 33–46. doi:
10.1007/978-94-007-5675-5.
Irsyam,  M. dkk. (2015a)  ‘Development  of seismic  risk  microzonation  maps  of Jakarta city’, Geotechnics for
Catastrophic Flooding Events - Proceedings  of  the  4th  International Conference on Geotechnical Engineering  for  Disaster  Mitigation and  Rehabilation,  GEDMAR  2014 , (December), pp. 35–47. doi: 10.1201/b17438-6.
Irsyam,  M. dkk. (2015b)  ‘Development  of seismic  risk  microzonation  maps  of Jakarta city’, Geotechnics for Catastrophic Flooding Events - Proceedings  of  the  4th  International Conference on Geotechnical Engineering  for  Disaster  Mitigation and Rehabilation, GEDMAR 2014 , pp. 35–47. doi: 10.1201/b17438-6. Johar, F. dkk. (2013) ‘Seismic microzonation for  Banda  Aceh  city  planning’,
Planning  Malaysia ,  11,  pp.  137–162. doi:10.21837/pmjournal.v11.i2.120. Li ngkungan  hidup  -  Wikipedia  bahasa Indonesia,  ensiklopedia  bebas (no date). Available at:
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkung an_hidup (Accessed: 5 April 2020).
M., A. dkk. (2010) ‘Development of Spectral
Hazard  Map  for  Indonesia  with  a Return  Period  of  2500  Years  using Probabilistic Method’, Civil Engineering  Dimension ,  12(1).  doi: 10.9744/ced.12.1.52-62.
Mata-Lima,  H. dkk. (2013)  ‘Impacts  of natural disasters on environmental and socio-economic  systems:  What  makes the difference?’, Ambiente e Sociedade , 16(3), pp. 45–64. doi: 10.1590/S1414-753X2013000300004.
Mavroulis,  S. dkk. (2017)  ‘Impact  of
earthquakes and their secondary environmental effects on public health’, 19(11), p. 3884.
Mihalić, S., Krkač, M. and Oštrić, M. (2011) ‘Seismic  microzonation:  A  review  of principles  and  practice’, Geofizika , 28(1), pp. 5–20.
Nath,  S.  K.  (2007)  ‘Seismic  Microzonation
Framework – Principles & Applications’,
Proceedings of
Workshop on Microzonation , pp. 9–35. Nola,  I.  A.  (2018)  ‘Earthquakes  and  their environmental,  medical  and  public health  impacts’, Salud  Publica  de Mexico ,  60(1),  pp.  S16–S22.  doi:
10.21149/9212.
Partono,  W. dkk. (2015)  ‘Development  of seismic microzonation maps of Semarang, Indonesia’, Jurnal Teknologi ,  77(11),  pp.  99–107.  doi:
10.11113/jt.v77.6428. Partono, W. dkk. (2016) ‘Seismic microzonation of Semarang, Indonesia based  on  site  response  analysis  using 30  M  soil  deposit  model’, Jurnal Teknologi ,  78(8–5),  pp.  31–38.  doi: 10.11113/jt.v78.9607.
Peraturan  Nomor  P.18/MENLHK-II/2015  - Kementerian LHK (no date). Available at: https://www.menlhk.go.id/site/single_ post/821 (Accessed: 5 April 2020).
Peraturan  Perundang-Undangan  -  BPHN (no date). Available at:
https://bphn.go.id/peraturanlist/201407
0211473599/2014  (Accessed:  5  April
2020).
PERPRES  No.  16  Tahun  2015  tentang
Kementerian  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan  [JDIH  BPK  RI] (2019).
Available at:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/41738/perpres-no-16-tahun-2015 (Accessed: 5 April 2020).
PERPRES  No.  17  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  Dalam  Keadaan  Tertentu
Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ISSN: 2528-4002 (media online) ISSN: 2355-892X (print) Online: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/KesehatanMasyarakat
[JDIH BPK RI] (no date). Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/77911/perpres-no-17-tahun-2018 (Accessed: 5 April 2020).
PP  No.  64  Tahun  2010  tentang  Mitigasi
Bencana  Di  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau  Pulau  Kecil  [JDIH  BPK  RI]
(2019). Available at:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/5088 (Accessed: 5 April 2020).
Rehman,  F. dkk. (2016)  ‘Probabilistic Seismic Hazard Assessment Methodology  and  Site  Response Analysis Application  to Seismic Microzonation PROBABILISTIC SEISMIC  HAZARD  ASSESSMENT METHODOLOGY AND SITE RESPONSE ANALYSIS APPLICATION TO SEISMIC MICROZONATION .’, (June). Seemeen, S. and Durga, V. (2018) ‘Effects of the  mortuary  on  the  surrounding environment’, Indian Journal of Forensic  Medicine  and  Toxicology , 12(4), pp. 60–64. doi:
10.5958/0973-9130.2018.00196.2.
Seismic  microzonation  -  Wikipedia (2020). Available at:
https://en.wikipedia.org/wiki/Seismic_ microzonation  (Accessed:  5  April 2020).
Sitharam,  T.  G.  (2001)  ‘Principles  and Practices  of  Seismic  Microzonation: Some case Studies in India’ Sungkawa, D. (2016) ‘Dampak Gempa Bumi Terhadap  Lingkungan  Hidup’, Jurnal
Geografi Gea , 7(1). doi: 10.17509/gea.v7i1.1706. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  [JDIH  BPK  RI] (2019). Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/38771/uu-no-32-tahun-2009
(Accessed: 5 April 2020).