## K e l o l a

## Jurnal Manajemen Pendidikan
Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
e-ISSN 2549-9661 Volume: 7, No. 1, Januari-Juni 2020 Halaman: 73-85

## Evaluasi Kinerja Komite Sekolah di Sekolah Dasar Negeri
Ristu Nursanti
Magister Manajemen Administrasi Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana 942017028@student.uksw.edu
Yari Dwikurnaningsih
Magister Manajemen Administrasi Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana yari.dwikurnaningsih@uksw.edu
Mawardi
Magister Manajemen Administrasi Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana mawardi@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the School committees’ performance that include: 1) consideration  of  determining  and  implementing  educational  policies;  2)  raising  funds  and other  educational  resources  from  the  community;  3)  supervision  of  education  services;  4) following up on complaints, suggestions, criticisms, and aspirations for school performance in SD Negeri Tuntang 02. Data collection techniques used in this study were used technical triangulation  and  source  triangulation.  Technical  triangulation  conducted  through interviews, observations, and also documentary studies. Researchers conducted observations, interviews, and documentary studies on the performance of School Committees in SD Negeri Tuntang 02. While in triangulation of sources, researchers conducted interviews with School Committees, Principals, and also teachers. Data analysis techniques used in this study was qualitative approach. The results of this evaluative study showed that the School Committee's performance in giving consideration to the determination and implementation of education policies in SD Negeri Tuntang 02 showed an achievement rate of 11/12 x 100% = 92%, so that it was included in the good category. School Committee performance in raising funds and other  educational  resources  from  the  community  through  creative  and  innovative  efforts shows the achievement rate of 3/7 x 100% = 43% so that it is included in the category of lack. The  performance  of  the  School  Committee  in  supervising  education  services  in  SD  Negeri Tuntang 02 showed an achievement rate of 7/12 x 100% = 58% so that it is included in the sufficient  category.  The  performance  of  the  School  Committee  in  following  up  complaints, suggestions,  criticisms,  and  aspirations  as  well  as  observations  on  the  performance  of  SD Negeri Tuntang 02 showed an achievement rate of 6/6 x 100% = 100%, so that it is included in the good category.
Keywords : Evaluation, Performance, School Committee
Article Info Received date: 10 Mei 2020 Revised date: 27 Mei 2020 Accepted date: 20 Juni 2020

## PENDAHULUAN
Pengertian pendidikan yang dipaparkan UU Sisdiknas tahun 2003 Bab  I pasal 1,  yaitu sebagai  usaha  sadar  dan  terencana  dalam mewujudkan  proses  belajar  yang  dapat merubah  pola  pikir  peserta  didik  untuk mengembangkan  potensi  yang  ada  di  dalam dirinya  sehingga  menumbuhkan  kemampuan secara  spiritual,  kecerdasan  berpikir,  mampu mengendalikan diri, terampil, memiliki kepribadian  dan  akhlak  yang  baik  yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Pendidikan juga tidak hanya berfungsi sebagai transfer  ilmu  pengetahuan  semata,  melainkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam pembentukan  karakter  atau  watak  siswa menjadi  lebih  baik  dan  berbudi  pekerti  luhur. Sekolah  merupakan  lembaga  pendidikan  yang memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan  kompetensi  dasar,  sehingga dapat  menghasilkan  generasi  yang  kreatif  dan inovatif, dan juga berdedikasi tinggi.
Pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab  pemerintah  saja.  Akan  tetapi, peran  serta  orangtua  dan  juga  masyarakat memberikan  andil  yang  sangat  penting  di dalamnya.  Pada  kenyataannya  keterlibatan orangtua hanya sebatas mengikuti dan mendukung  program  sekolah  yang  telah  ada. Menurut  Rodliyah  (2013:  31-32)  pengertian partisipasi  yaitu  keterlibatan  suatu  kelompok baik secara mental dan juga emosional sehingga mendorong  motivasi  dalam  mencapai  tujuan dari  organisasi.  Partisipasi  diwujudkan  berupa tenaga,  pikiran,  material,  maupun  spiritual dengan dilandasi perasaan ikhlas tanpa pamrih dan sikap rela berkorban menjadi dasar bentuk partisipasi seseorang.
Hubungan  kerjasama  antara  sekolah dengan  masyarakat  merupakan  sarana  dalam rangka pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan  siswa  di  sekolah.  Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengartikan  partisipasi  masyarakat  adalah
keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses  penyusunan  rencana  pembangunan. Hubungan  antara  sekolah  dengan  masyarakat harus  dibina  secara  harmonis  karena  apabila terjalin hubungan yang harmonis, tercipta iklim yang baik diantara keduanya. Apabila terdapat hambatan  yang  dihadapi  sekolah  dalam menggalang  partisipasi  dengan  masyarakat, seyogyanya  sekolah  memiliki  sebuah  wadah yang  dapat  menjembatani  hubungan  antara sekolah  dengan  masyarakat.  Menurut  Anwas (2013:  75),  untuk  menumbuhkan  partisipasi masyarakat      yang  tinggi  dapat  diupayakan dengan      meningkatkan  perkembangan organisasi    atau    kelembagaan    non formal di  dalam  masyarakat.  Lembaga  yang  dapat menjadi perantara dalam menyalurkan aspirasi antara masyarakat dengan sekolah yaitu Komite Sekolah.
Komite  Sekolah  merupakan  lembaga independen yang beranggotakan orangtua/wali peserta  didik,  komunitas  sekolah,  serta  tokoh masyarakat  yang  peduli  pendidikan  serta mempunyai  peran  penting  dalam  peningkatan mutu  pendidikan.  Segala  kegiatan  yang berlangsung  di  sekolah  idealnya  selalu melibatkan  persetujuan  maupun  pengawasan dari Komite Sekolah (Permendikbud Nomor 75 Tahun  2016).  Apabila  peran  Komite  Sekolah sudah  dijalankan  dengan  baik  maka  akan memberikan  dampak  positif  terhadap  mutu sekolah dan kinerja sistem pendidikan nasional.
Komite  Sekolah  terdiri  dari  unsur berikut:  berasal  dari  orangtua/wali  siswa  aktif (≤ 50%), tokoh-tokoh masyarakat (≤ 30%), dan pakar  pendidikan  (≤  30%).  Keanggotaan Komite  Sekolah  dipilih  oleh  sekolah  dari perwakilan  masyarakat  setempat  yang  peduli terhadap  pendidikan  serta  dapat  menjadi panutan  di  masyarakat.  Anggota  Komite Sekolah dapat berasal dari perwakilan orangtua/  wali  murid  yang  dipilih  secara demokratis,  tokoh  masyarakat  (kepala  dusun, ketua  RT/RW,  ulama,  pemuka  adat,  dan
sebagainya), dan pakar pendidikan. (Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 pasal 4).
Mulyasa  (2014:  135),  memaparkan tujuan  pembentukan  Komite  Sekolah  adalah sebagai berikut: (a) menampung dan mengembangkan  partisipasi  para  stakeholders pendidikan  pada  tingkat  sekolah  untuk  ikut serta dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan  dan  mengawasi  pelaksanaan kebijakan  sekolah  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan  peserta  didik  secara  berimbang  dan terbuka;  (b)  menampung  partisipasi  para stakeholders untuk ikut serta dalam tata kelola sekolah  sesuai  dengan  peran  dan  fungsinya masing-masing;  (c)  menampung  partisipasi individu maupun kelompok yang peduli kepada kualitas pendidikan secara profesional dan juga proporsional  sebanding  dengan  kebutuhan sekolah; (d) menjembatani dan ikut menyebarluaskan  kebijakan  sekolah  kepada pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan dan kewenangan di tingkat daerah.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu  adanya  program  kerja  yang  terarah, bertahap  dan  berkesinambungan  serta  dengan menetapkan  tujuan  jangka  pendek  maupun jangka  panjang.  Tujuan  program  kerja  adalah sebagai  alat  evaluasi  ketercapaian  tujuan,  dan faktor  penghambat  tujuan,  sehingga  dapat diantisipasi  dalam  perencanaan  program  kerja selanjutnya.
Menurut  Nelliraharti  (2018),  Komite Sekolah juga mempunyai beberapa kelemahan dalam menjalankan peran dan fungsinya antara lain  sebagai  berikut:  (1)  pemahaman  dan pengetahuan  yang  kurang  tentang  aturan perundang-undang  yang  mengatur  Komite Sekolah;  (2)  Peningkatan  kompetensi  Komite Sekolah  yang  masih  belum  dilakukan  secara optimal; (3) Keterbatasan anggaran operasional Komite  Sekolah,  sehingga  berdampak  pada sulitnya dijalankan fungsi pengawasan/ kontrol secara  objektif  dan  independen  oleh  Komite Sekolah;  (4)  hubungan  kemitraan  dan  kerja sama yang sinergis dengan masyarakat kurang
harmonis,  baik  secara  perorangan,  institusi, dunia  usaha,  dunia  industri  dan  pemerintahan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan  bermutu;  (5)  belum  terwakili semua  unsur  dalam  keanggotaan  Komite Sekolah.
Sosiatun (2015:99) menjelaskan bahwa rendahnya kinerja Komite Sekolah dikarenakan komite belum mengetahui tentang tugas pokok dan  fungsinya,  sehingga  dalam  melaksanakan kinerja  kurang  maksimal.  Apabila  Komite Sekolah  sudah  mengetahui  tugas  pokok  dan fungsinya sejak awal, memahami AD/ART nya maka Komite Sekolah akan dapat menjalankan tugas  dan  perannya  dengan  baik.  Hal  ini  akan menjadikan  mutu  pelayanan  pendidikan  di sekolah menjadi lebih meningkat.
Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di sekolah akan lebih diperhatikan demi kemajuan sekolah  melalui  dana  aspirasi  yang  dihimpun dari  masyarakat  melalui  Komite  Sekolah. Senada  dengan  hal  ini,  studi  yang  dilakukan oleh  J.  Riyono,  Suyatmini,  dan  Sumardi (2015:10)  menerangkan  bahwa  peran  Komite Sekolah  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  kebijakan  sekolah  pada  bidang kurikulum,  bidang  kesiswaan,  bidang  sarana prasarana  dan  bidang  humas  telah  dilakukan sesuai  dengan  harapan  sekolah.  Semua dilaksanakan  sesuai  dengan  program  kerja sekolah, dan berjalan secara koordinatif.
Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02  pertama  kali  dibentuk  sekitar  tahun  2002. Pembentukan  Komite  Sekolah  di  SD  Negeri Tuntang  02  sudah  berjalan  sekitar  17  tahun. Jabatan ketua komite di SD Negeri Tuntang 02 dipertahankan selama beberapa periode, bahkan belum pernah terganti sampai saat ini.
Dalam  Permendikbud  Nomor  75  tahun 2016  pasal  8  disebutkan  bahwa,  masa  jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa  jabatan.  Secara  peraturan  perundang- undangan,  pemilihan  keanggotaan  Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Salah satu yang menjadi alasan dari keputusan ini dikarenakan, diantara sekolah dan juga komite telah terjalin hubungan  yang  sangat  baik  dan  harmonis selama bertahun-tahun.
Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Komite  Sekolah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di  SD  Negeri  Tuntang  02  antara lain: (a) membantu sekolah dalam meningkatkan  sarana  dan  prasarana  sekolah; (b)  menjembatani  aspirasi  sekolah  dengan masyarakat; (c) ikut serta dalam merencanakan, menilai,  mengawasi,  mengevaluasi  program- program sekolah; (d) membantu sekolah dalam meningkatkan  mutu  pendidikan,  (e)  menjadi pengayom  bagi  sekolah;  (f)  memberikan dukungan  kepada  sekolah  baik  dalam  bentuk material  maupun  spiritual.  Komite  Sekolah  di SD Negeri Tuntang 02 berperan penting dalam kemajuan  sekolah  baik  dalam  peningkatan pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan sekolah maupun kemitraan dengan masyarakat.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh dari hasil wawancara bersama Kepala Sekolah di  SD  Negeri  Tuntang  02,  bahwa  dalam menjalankan tupoksinya, kinerja yang dilakukan  oleh  Komite  Sekolah  masih  belum dilakukan  secara  maksimal  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.    Terdapat  tiga  aspek  yang    tidak sesuai  dengan  Permendikbud  No.  75  Tahun 2016 yaitu dalam hal reorganisasi keanggotaan Komite Sekolah, perencanaan dalam penggalangan  dana  kepada  masyarakat,  dan pembuatan perencanaan kinerja Komite Sekolah berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).
Apabila  hal  ini  dibiarkan  secara  terus menerus, maka baik dari pihak Komite Sekolah maupun  pihak  sekolah  akan  selamanya melanggar  tata  aturan  yang  tertuang  dalam perundang-undangan  yang  berlaku.  Padahal, sudah sepatutnya lembaga pendidikan mentaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh
pemerintah.  Termasuk  di  dalamnya  peraturan yang mengatur tentang Komite Sekolah.
Berdasarkan kondisi faktual di lapangan tersebut  maka peneliti tertarik  untuk  mengkaji kinerja Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02  dalam  hal:  1)  memberi  pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;  2)  menggalang  dana  dan  sumber daya pendidikan dari masyarakat; 3)
mengawasi pelayanan pendidikan; 4) menindaklanjuti  keluhan,  saran,  kritik,  dan aspirasi atas kinerja SD Negeri Tuntang 02.
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah sebagai  rekomendasi  kepada  SD  Negeri Tuntang 02 terhadap perbaikan kinerja Komite Sekolah dengan mengevaluasi tingkat ketercapaian  kinerja  Komite  Sekolah  dalam hal:  1)  memberi  pertimbangan  penentuan  dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, 2)
menggalang  dana  dan  sumber  daya  lain  dari masyarakat;
3)
mengawasi pelayanan pendidikan; 4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, aspirasi atas  kinerja sekolah.
Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi perkembangan  ilmu  pengetahuan  tentang manajemen  pendidikan,  khususnya  dalam perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, dan  pengawasan  kinerja  Komite  Sekolah. Sedangkan  manfaat  praktis  dapat  digunakan sebagai  masukan dalam  memecahkan masalah yang  melibatkan  peran  Komite  Sekolah  dan sebagai  acuan  dalam  meningkatkan  program kerja Komite Sekolah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian evaluatif  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu melakukan evaluasi kinerja Komite Sekolah di SD  Negeri  Tuntang  02  Kecamatan  Tuntang Kabupaten  Semarang  berlangsung  pada  bulan Januari  sampai  Maret  2020.  Sumber  data penelitian  yaitu  Kepala  Sekolah,  guru,  dan Komite Sekolah.
Instrumen  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan juga dokumen-dokumen  yang  mendukung  melalui: 1)  tahap  persiapan,  survei  awal,  membuat instrumen penelitian, membuat lembar observasi;  2)  tahap  pelaksanaan,  menyiapkan instrumen, pengamatan, wawancara, pengolahan  data;  3)  tahap  penyelesaian, menyusun laporan, konsultasi dan ujian.
Validasi data menggunakan trianggulasi teknik  dan  trianggulasi  sumber.  Teknik Analisis  Data  meliputi:  1)  koleksi  data;  2) reduksi data; 3) display data; 4) verifikasi/kesimpulan. Adapun kriteria evaluasi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah apabila tingkat ketercapaian indikator-indikator kinerja  Komite  di  sekolah  dengan  indikator- indikator kinerja Komite dari pemerintah dapat memenuhi    persentase  antara  81-100%  dari indikator-indikator  kinerja  yang  ada,  maka termasuk  dalam  kategori  baik.  Apabila persentase ketercapaian berkisar antara 51-80% dari  indikator-indikator  yang  ada,  maka dikategorikan dalam penilaian cukup. Sedangkan  apabila  Komite  Sekolah  dalam melaksanakan kinerja hanya mencapai persentase  ≤  50%,  maka  kinerja  Komite Sekolah termasuk dalam kategori  kurang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Memberikan  Pertimbangan  Penentuan  dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan
Kinerja  yang  dilakukan  oleh  Komite Sekolah  di  SD  Negeri  Tuntang  02  dalam memberikan  pertimbangan  penentuan  dan pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  di  sekolah terkait  hal-hal  berikut  ini:  (1)  kebijakan  dan program sekolah; (2) RKAS; (3) kriteria kinerja sekolah;  (4)  kriteria  fasilitas  pendidikan  di Sekolah; (5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak  lain.  Dalam  menentukan  kebijakan  dan program sekolah, pertimbangan yang dilakukan oleh  Komite  Sekolah  yaitu  turut  berperan
penting  dari  perencanaan,  pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengawasan.
Pertimbangan  dalam  penentuan  dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang pertama  adalah  terkait  kebijakan  dan  program sekolah  tentang    perencanaan  penerapan kurikulum yang berlaku di sekolah berupa saran tentang kesiapan sekolah dalam melaksanakan kurikulum baru meliputi kecukupan kebutuhan buku  siswa  dan  guru,  perencanaan  kegiatan- kegiatan sekolah dan pembelajaran, mempersiapkan kinerja guru dalam meningkatkan IPTEK karena untuk Kurikulum 2013  guru  dituntut  untuk  kreatif,  inovatif  dan juga bisa menguasai komputer. Komite Sekolah meminta  guru  Kelas  VI  agar  semaksimal mungkin  memberikan  penilaian  secara  adil, bersifat  subyektif,  tidak  merugikan  siswa, karena  pandemi    covid-19.  Komite  Sekolah juga  memantau output lulusan  agar  sebisa mungkin semua meneruskan di jenjang lanjutan sehingga tidak ada yang putus sekolah.
Pertimbangan  penentuan  pelaksanaan kebijakan pendidikan yang kedua yaitu tentang Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Komite Sekolah turut memberikan pertimbangan,  yaitu  dengan  memberikan sumbangsih berupa masukan/saran bagi sekolah  dalam  upaya  pengaturan  alokasi anggaran  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah. Alokasi  anggaran  dalam  RKAS  harus  diolah dan dipertimbangkan secara matang agar dapat sejalan  dengan  program-program  kegiatan sekolah  yang  telah  ditetapkan  selama  kurun waktu  satu  tahun.  Saran  dan  masukan  dari Komite Sekolah misalnya pengalihan anggaran pada RKASP dialihkan sebagai upaya pencegahan  penularan  covid-19  di  sekolah yang  dapat  digunakan  untuk    pembelian masker, cairan disinfektan, hand sanitizer , dan sabun  cuci  tangan  serta  pengadaan  kuota internet bagi guru maupun siswa tidak mampu selama  pembelajaran  dilakukan  secara  daring ( online ).
Pemantauan  Komite  terhadap  kinerja sekolah antara lain dengan memantau kedisiplinan  kerja  dan  ketercukupan  tenaga guru  dan  karyawan.  Sejauh  ini  jumlah  tenaga pendidik  dan  kependidikan  sudah  tercukupi. Baik  guru  kelas,  guru  mapel,  pustakawan, maupun  penjaga  sekolah.  Kedisiplinan  kerja pegawai  semakin  meningkat  dengan  adanya absen Finger  Print .  Kompetensi  dasar  yang dimiliki  guru juga telah  sesuai  dengan standar minimal  kualifikasi  pendidikan  yang  telah ditetapkan. Semua sudah Sarjana sesuai dengan bidangnya  masing-masing,  sehingga  lulusan juga sejauh ini bisa diterima di sekolah lanjutan dengan baik.
Pertimbangan  Komite  Sekolah  terkait fasilitas  pendidikan,  memperhatikan  beberapa kriteria dilihat dari segi: kebutuhan, pemanfaatan,  dan  kelayakan.  Yang  dilakukan oleh  Komite  Sekolah  dalam  kriteria  fasilitas pendidikan  di  sekolah  yaitu  fasilitas  sekolah berupa  sarana  dan  prasarana  yang  ada  harus memadai,  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok belajar siswa, layak pakai dan juga menunjang kepentingan sekolah.
Komite  Sekolah  telah  melakukan  kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat menunjang  pendidikan  di  sekolah  antara  lain: Puskesmas,  Kepolisian,  Takmir  Masjid,  BRI, Pengurus  Gereja,  Kelurahan,  dan  Kecamatan. Bentuk  kerjasama  dapat  berupa  sosialiasi  dari pihak  Kepolisian  tentang  bahaya  narkoba  dan juga  tentang  kenakalan  remaja.  Puskesmas menjadi  narasumber  tentang  bahaya  penyakit- penyakit,  pentingnya  menjaga  kebersihan badan dan lingkungan, serta kegiatan imunisasi rutin. Pihak Takmir masjid dan pengurus gereja berupa  kerjasama  dalam  memfasilitasi  siswa dalam  penggunaan  tempat  ibadah  apabila diperlukan.  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI) bekerja  sama  dalam  hal  penyaluran  Program Indonesia  Pintar  (PIP).  Melakukan  sosialisasi kepada  siswa  penerima  bantuan  tentang  tata cara  pembukaan  rekening,  persyaratan  yang diwajibkan,  serta  dalam  pencairan  dana
bantuan.  Pihak  Kelurahan  dan  Kecamatan menjadi narasumber tentang struktur pemerintahan desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang bersumber dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi,  diperoleh  kesimpulan  bahwa kinerja Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 dalam menjalankan tugas untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan menunjukkan angka ketercapaian sebesar 11/12 x  100%  =  92  %,  sehingga  termasuk  dalam kategori baik. Karena dari 12 indikator evaluasi kinerja Komite Sekolah, 11 diantaranya sudah dapat  terlaksana.  Sedangkan  terdapat  satu indikator  yang  belum  dapat  terlaksana  yaitu dalam  memberikan  masukan  terhadap  proses pembelajaran kepada guru.
Menggalang  Dana  dan  Sumber  Daya Pendidikan Lain dari Masyarakat.
Komite  Sekolah  dalam  melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan  sekolah  yaitu  dilakukan  secara periodik  dan  non  periodik.  Secara  periodik yakni dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali  pada  saat  kelulusan  siswa  kelas  6. Sumbangan  yang  diminta  kepada  orang  tua siswa bisa berupa uang atau barang tergantung kebutuhan  sekolah  dan  kemampuan  orangtua siswa.  Sedangkan  penggalangan  dana  non periodik  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan darurat sekolah. Selama ini, penggalangan dana di SD Negeri Tuntang 02 dilakukan tidak sesuai dengan  prosedur  yang  tertera  dalam  undang- undang.  Penggalangan  dana  oleh  Komite Sekolah  dilakukan  melalui  musyawarah  dan persetujuan  bersama  antara  Komite  Sekolah, Dewan Guru dan orangtua siswa.
Kinerja  Komite  Sekolah  di  SD  Negeri Tuntang  02  dalam  menggalang  dana  dan sumber  daya  pendidikan  dari  masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif menunjukkan angka ketercapaian 3/7 x 100% = 43%. Artinya, termasuk dalam kategori kurang.
Hal  ini  dikarenakan  dari  7  indikator  kinerja hanya  3  indikator  yang  sudah  terlaksana. Indikator  yang  belum  terlaksana  ada  4  yaitu dalam pengajuan proposal sebelum melakukan penggalangan  dana/sumber  daya  pendidikan dari masyarakat, pembukuan hasil penggalangan  dana  pada  rekening  bersama antara Komite Sekolah dan sekolah, penggunaan hasil penggalangan dana dilakukan oleh  sekolah  atas  persetujuan  Komite,  dan pelaporan  keuangan    Komite  Sekolah  secara periodik.

## Mengawasi Pelayanan Pendidikan
Kinerja Komite Sekolah dalam mengawasi  pelayanan      pendidikan  di  SD Negeri  Tuntang  02  antara  lain  adalah pengawasan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan dan evaluasi  program-program dan kebijakan- kebijakan sekolah. Demi meningkatkan pelayanan pendidikan, Komite Sekolah melakukan  pengawasan  terhadap  pemenuhan dan pelaksanaan program-program yang mengacu  pada  8  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP). Standar-standar tersebut antara lain: (1) Standar  Kompetensi  Lulusan;  (2)  Standar  Isi; (3)  Standar  Proses;  (4)  Standar  Pendidik  dan Tenaga Kependidikan;  (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan Pendidikan; (8) Standar Penilaian.
Salah  satu  bentuk  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Komite  Sekolah  dalam memberikan  pelayanan  pendidikan  adalah dengan  memastikan  ketercukupan  pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Upaya yang dilakukan  oleh  Komite  Sekolah  dalam melakukan pengawasan terhadap sekolah yaitu dengan  selalu  melakukan  koordinasi  dengan sekolah di  sela-sela kesibukan  yang dilakukan karena  menjalani  profesi  pekerjaan  masing- masing.  Pengawasan  oleh  Komite  Sekolah dilakukan  bersamaan  dengan  kunjungan  di sekolah    pada  saat  mendapat  undangan  rapat, musyawarah, atau pertemuan dengan orangtua/wali siswa di sekolah.
Komite  Sekolah  telah  melakukan koordinasi  dengan  sekolah  terkait  dengan langkah  tanggap  darurat  dalam  mengatasi bencana covid-19. Komite sekolah  memantau kesiapan sekolah dalam melakukan pembelajaran secara daring (online). Menyarankan  sekolah  agar  segera  membuat group Whatsapp kelas, agar pembelajaran tetap bisa  dilaksanakan  meskipun  tidak  dapat bertatap  muka  dengan  guru  secara  langsung. Komite Sekolah menyarankan kepada Sekolah untuk  melakukan  tindak  lanjut  atas  himbauan dari  Pemerintah  melalui  Dinas  Pendidikan setempat,  seperti  halnya  mempersiapkan tempat  cuci  tangan,  sabun  cuci  tangan,  hand sanitizer  maupun  masker  di  sekolah,  dan penyemprotan disinfektan sebagai upaya tindak lanjut terhadap pencegahan penularan covid-19 yang terjadi saat ini.
Kinerja  Komite  Sekolah  di  SD  Negeri Tuntang 02 dalam menjalankan tugas mengawasi pelayanan pendidikan di SD Negeri Tuntang  02  menunjukkan  angka  ketercapaian sebesar 7/12 x 100% = 58%. Dengan demikian dapat  dikatakan  masuk  dalam  kategori  cukup. Hal  ini  dikarenakan  dari  12  indikator  evaluasi kinerja  hanya  dapat  terpenuhi  sebanyak  7 indikator  saja.  Sedangkan  5  indikator  yang belum terpenuhi antara lain dalam penyusunan AD dan ART, penetapan keanggotaan Komite Sekolah  dan  masa  jabatan  Komite  Sekolah sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku, serta pengawasan terhadap standar pembiayaan dan standar penilaian.
Menindaklanjuti  Keluhan,  Saran,  Kritik, dan  Aspirasi  serta  Hasil  Pengamatan  atas Kinerja Sekolah
Tugas Komite Sekolah dalam menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan juga aspirasi  dilakukan  dengan  mendengarkan masukan  dari  kedua  belah  pihak,  yaitu  dari sekolah  dan  masyarakat  berperan  sebagai mediator bersifat netral. Komite Sekolah selalu bersikap terbuka, artinya jika ada saran, kritik, aspirasi  bersumber  dari  masyarakat  sejauh  itu
semua bisa membangun sekolah menjadi lebih baik maka akan segera dilakukan tindak lanjut.
Sebagai contoh, ketika muncul keluhan dari  orangtua  tentang  kenakalan  salah  satu murid  yang sangat meresahkan sebagian besar siswa  di  kelas  3  dan  orang  tuanya.  Sekolah melakukan  tindak  lanjut  dengan  melakukan musyawarah  bersama  antara  pihak  sekolah, orangtua siswa, dan juga Komite Sekolah yang pada akhirnya ditemukan solusi melalui Komite sekolah bahwa siswa tetap melanjutkan sekolah dengan  aturan  yang  telah  disepakati  bersama. Tugas Komite Sekolah dalam menindaklanjuti keluhan,  saran,  kritik,  dan  juga  aspirasi  sudah berjalan dengan baik dengan wujud kepedulian yang tinggi terhadap sekolah.
Komite  Sekolah  dalam  melakukan tindak lanjut terhadap berbagai masukan berupa keluhan,  saran,  kritik,  dan  juga  aspirasi  di  SD Negeri  Tuntang  02  termasuk  dalam  kategori baik.  Komite  Sekolah  memiliki  kepedulian yang tinggi terhadap sekolah. Mampu menjadi jembatan  perantara  sekolah  dan  masyarakat dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang terjadi  yang  bersumber  dari  keluhan,  kritik, saran,  dan  juga  aspirasi.  Hal  ini  ditunjukkan dari angka ketercapaian sebesar 6/6 x 100% = 100%.  Dengan  demikian  seluruh  indikator evaluasi  kinerja    dalam  menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan  Komite  Sekolah  atas  kinerja sekolah dapat terpenuhi sesuai harapan.

## Pembahasan
Kinerja Komite Sekolah dalam memberikan  pertimbangan  penentuan  dan pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  secara umum  sudah  terlaksana  dengan  baik,  terdapat satu indikator yang belum dilaksanakan dengan maksimal  yaitu  tentang  pemberian  masukan terhadap  proses  pembelajaran  kepada  guru. Pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Komite Sekolah  pada    peraturan  penerapan  kurikulum yang  berlaku  di  sekolah  dan  juga  kebijakan tentang kompetensi lulusan, yaitu memberikan
saran  dan  dukungan  kepada  guru-guru  yang belum  memahami  implementasi  Kurikulum 2013, pada tahap perencanaan dengan memberikan dukungan kepada sekolah terutama  guru  kelas  VI  agar  memberikan tambahan jam pelajaran bagi siswanya.
Komite  Sekolah  juga  memberikan dukungan  kepada  sekolah  untuk  mengadakan kegiatan  doa  bersama  siswa  kelas  VI  dengan orangtua. Senada dengan hal itu penelitian yang dilakukan  oleh  Nelliraharti  (2018:  24)  yang membahas  tentang  hubungan  harmonis  antara sekolah  dengan  Komite  Sekolah  dapat meningkatkan kinerja sekolah dan terlaksananya  proses  pendidikan  dengan  baik sehingga  dapat  meningkatkan  kompetensi peserta  didik  dan  menghasilkan  lulusan  yang produktif  dan  berkualitas.  Komite  Sekolah melakukan koordinasi langsung dengan sekolah terkait tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan  covid-19  dalam  protokol  proses kegiatan  belajar  selama  pandemi  dengan membuat pengalihan perencanaan program dan anggaran kegiatan Ujian Nasional di SD Negeri Tuntang  02,  untuk  mendukung  pencegahan covid-19.
Koordinasi  yang  telah  dilakukan  oleh Komite  Sekolah,  sejalan  dengan  partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut
Rodliyah (2013: 36) yaitu  ikut serta berdiskusi dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti sarana, prasarana, kegiatan, keuangan,  program  kerja  dan  sebagainya, mengajukan  usul-usul  perbaikan  pendidikan, serta ikut melakukan kontrol terhadap jalannya pendidikan.  Pertimbangan  Komite  Sekolah berupa  penentuan  anggaran,  pengesahan, perubahan,  dan  pengawasan  RKAS.  Komite Sekolah  melakukan  pengawasan  sebanyak  2 kali  yaitu  pada  awal  tahun  anggaran  dan pertengahan tahun anggaran melalui pengesahan  RKAS/RKASP  dan  berita  acara penyusunan  yang  disahkan  oleh  pihak-pihak yang berwenang.
Kinerja Komite Sekolah dalam pertimbangan  penentuan  dan  pelaksanaan kebijakan pendidikan yang ketiga yaitu kinerja sekolah  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dan telah sesuai dengan tugas dan fungsi pendidikan yaitu  ikut  memantau  disiplin  kerja  tenaga pendidik  dan  kependidikan.  Hal  ini  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010  Pasal  196  ayat  (1)  tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa,  Komite  Sekolah/Madrasah  memiliki fungsi  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana  dan prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan  pada tingkat satuan pendidikan.
Terciptanya  keharmonisan  hubungan antara  Komite  Sekolah  dengan  pihak  sekolah sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh A.T. Alabi,  A.I.  Mustapha,  A.  Y.  Abdul  Kareem (2012: 4) yang menunjukkan bahwa terciptanya hubungan  harmonis  antara  Komite  Sekolah dengan sekolah dapat membantu
mengoptimalkan  hasil  pendidikan.  Kinerja Komite Sekolah
dalam melakukan
pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang keempat yaitu terkait kriteria fasilitas pendidikan  yang  ada  sudah  dilaksanakan dengan  baik.  Kriteria  fasilitas  pendidikan difokuskan pada fasilitas sekolah berupa sarana dan prasarana yang memadai, dapat memenuhi kebutuhan pokok belajar siswa, layak pakai dan juga menunjang kepentingan sekolah. Pemantauan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Komite Sekolah tidak dilakukan dalam  waktu-waktu  khusus  atau  terjadwal secara  periodik.  Akan  tetapi  dilakukan bersamaan  ketika  Komite  Sekolah  diundang untuk menghadiri rapat-rapat di sekolah.
Kinerja Komite Sekolah dalam memberikan  pertimbangan  penentuan  dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang kelima yaitu  kriteria  kerjasama  dengan  pihak  lain sudah  dilakukan  dengan  baik.  Kerja  sama
dilakukan dengan membuat MoU ( Memorandum  of  Understanding )  antara  lain: Puskesmas,  Kepolisian,  Takmir  Masjid,  BRI, Pengurus  Gereja,  Kelurahan,  dan  Kecamatan. Menurut Mulyasa (2014: 135), salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah menampung  dan  mengembangkan  partisipasi para  stakeholders  pendidikan  pada  tingkat sekolah  untuk  ikut  serta  dalam  merumuskan, menetapkan,  melaksanakan  dan  mengawasi pelaksanaan kebijakan sekolah dan meningkatkan kualitas pelayanan peserta didik secara  berimbang  dan  terbuka.  Sesuai  dengan yang dipaparkan Mulyasa kerjasama yang telah dilakukan  oleh  Komite  Sekolah  di  SD  Negeri Tuntang  02,  memberikan  pelayanan  terbaik kepada masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan semakin meningkat.
Kinerja komite sekolah dalam menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya  dari  masyarakat  kurang  terlaksana dengan  baik.  Terdapat  beberapa  kekurangan secara  administratif  diantaranya  adalah  dalam pengajuan proposal sebelum melakukan penggalangan  dana/sumber  daya  pendidikan dari masyarakat, pembukuan hasil penggalangan  dana  pada  rekening  bersama antara Komite Sekolah dan sekolah, penggunaan hasil penggalangan dana dilakukan oleh  sekolah  atas  persetujuan  Komite,  dan pelaporan  keuangan    Komite  Sekolah  secara periodik.      Padahal,  jelas  disebutkan  dalam Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10 tentang pembuatan proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.  Penggalangan  dana  yang  selama ini dilakukan adalah dengan melalui musyawarah  dan  persetujuan  bersama  antara Komite  Sekolah,  Dewan  Guru  dan  orangtua siswa.
Kinerja Komite Sekolah dalam melakukan  pengawasan  terhadap  pelayanan pendidikan  di  SD  Negeri  Tuntang  02
dilaksanakan dengan cukup baik, memenuhi 6 kriteria  dari  8  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP).  Selain  itu  juga  masih  terdapat kekurangan  dalam  reorganisasi  keanggotaan Komite  Sekolah  dan  juga  dalam  penyusunan AD  dan  ART  belum  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Keterlibatan  orangtua  dan  masyarakat menurut Mulyasa (2012:77) adalah masyarakat melalui  Komite  Sekolah  secara  aktif  ikut menjalankan  peran  dan  fungsi  sesuai  dengan aturan  yang  ada.  Aturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  Komite  Sekolah  yang berlaku  saat  ini  adalah  Permendikbud  No.  75 Tahun  2016,  yang  di  dalamnya  mengatur tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  Komite  Sekolah.  Mulai  dari  fungsi, tugas,  keanggotaan,  tata  cara  pemilihan, kewajiban,  masa  jabatan,  aturan  tentang penggalangan  dana  kepada  masyarakat,  dan juga  laporan  pertanggungjawaban  Komite Sekolah.
Komite Sekolah dinilai lalai dikarenakan  tidak  menyusun  AD  dan  ART periode  2019-2022.  Padalal  AD  dan  ART sangat  penting  dalam  menentukan  arah  keja Komite  Sekolah.  Hal  ini  seperti  yang diutarakan  oleh  Sosiatun  (2015:  99)  tentang rendahnya kinerja Komite Sekolah dikarenakan komite belum mengetahui tentang aturan, tugas dan  fungisnya  sehingga  dalam  melaksanakan kinerja  kurang  optimal.  Apabila  Komite Sekolah  sudah  mengetahui  tugas  pokok  dan fungsinya sejak awal, memahami AD/ART nya maka Komite Sekolah akan dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik.
Nelliraharti (2018: 22) mengungkapkan bahwa penyebab kelemahan-kelemahan kinerja Komite Sekolah antara lain: (1) Instansi terkait kurang melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  perihal tugas,  peran  dan  tanggungjawab  Komite Sekolah. Dapat dikatakan bahwa peran Komite Sekolah hanya untuk sekedar formalitas belaka;
(2) Kurangnya peningkatan kompetensi Komite Sekolah  melalui  seminar-seminar,  lokakarya, pelatihan  dan  sebagainya.  Dalam  melakukan pengawasan,  Komite  Sekolah  belum  memiliki program  yang  terjadwal  secara  berkala  karena Komite  Sekolah  memiliki  pekerjaan  utama sehingga  fokus  pengawasan  tidak  dapat dilakukan secara optimal.
Hasil  penelitian  Mawan  Kriswantono dan  Muhyadi  (2013:  79)  menunjukkan  bahwa dalam  penelitian  ini  Komite  Sekolah  telah melaksanakan perannya sebagai badan pertimbangan,  pendukung,  serta  penghubung. Namun,  dari  segi  pengawasan  kebijakan  dan program-program  yang  ada  di  sekolah,  belum dilaksanakan  secara  maksimal.  Hal  ini dikarenakan kesibukan masing-masing anggota Komite  Sekolah  dalam  menjalankan  tuntutan pekerjaan sehari-hari yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja.
Kinerja Komite Sekolah dalam menindaklanjuti  keluhan,  saran,  kritik,  dan aspirasi  dari  peserta  didik,  orangtua/wali,  dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite atas kinerja sekolah dapat dikatakan sudah dilaksanakan  dengan  baik.  Komite  Sekolah selalu  bersikap  terbuka  menampung  masukan baik  dari  pihak  sekolah  maupun  masyarakat dengan  melakukan  beberapa  langkah  antara lain:  (1) selalu mendengarkan segala masukan yang  ada;  (2)  menampung  masukan;  (3) menganalisis/memilah  masukan  disesuaikan dengan  visi,  misi,  dan  tujuan  pendidikan  di sekolah; (4) koordinasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak  terkait;  (5)  mencari  solusi  yang terbaik.
Melalui  musyawarah  mufakat  yang dilakukan Komite Sekolah, sekolah, orang tua dan  masyarakat  maka  suasana  sekolah  aman, nyaman,  kondusif,  sehingga  proses  kegiatan belajar  mengajar  dapat  berjalan  dengan  baik. Peran  Komite  Sekolah  sangat  penting  sebagai lembaga  penghubung  antara  sekolah  dengan masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan  hasil penelitian  Mawan  Kriswantono    dan  Muhyadi
(2013: 79) yang menunjukkan Komite Sekolah telah  melaksanakan  perannya  sebagai  badan pertimbangan, pendukung, serta penghubung.
Dengan  koordinasi  yang  baik,  akan dapat  menemukan  solusi  terbaik  dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan harapan. Hal  ini  senada  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  J.  Riyono,  Suyatmini,  dan Sumardi  (2015:  10)  yang  menyatakan  peran Komite Sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan sekolah  pada  bidang  humas  telah  dilakukan sesuai  dengan  harapan  sekolah,  sesuai  dengan program  kerja  sekolah,  dan  berjalan  secara koordinatif.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  dari hasil  penelitian  dan  pembahasan  dalam melakukan evaluasi kinerja Komite Sekolah di SD  Negeri  Tuntang  02,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Kinerja  yang  dilakukan  Komite  Sekolah dalam  mempertimbangkan  penentuan  dan pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  di  SD Negeri  Tuntang  02  menunjukkan  angka ketercapaian sebesar 11/12 x 100% = 92 %, sehingga  termasuk  dalam  kategori  baik. Karena  dari  12  indikator  evaluasi  kinerja Komite  Sekolah,  11  diantaranya  sudah dapat  terlaksana.  Sedangkan  terdapat  satu indikator yang belum dapat terlaksana yaitu dalam  memberikan  masukan  terhadap proses pembelajaran kepada guru.
2. Kinerja  yang  dilakukan  Komite  Sekolah dalam  melakukan  penggalangan  dana  dan sumber  daya  pendidikan  lainnya  dari masyarakat  melalui  upaya  kreatif  dan inovatif  menunjukkan  angka  ketercapaian 3/7  x  100%  =  43%.  Artinya,  termasuk dalam kategori kurang. Hal ini dikarenakan dari  7  indikator  kinerja  hanya  3  indikator yang  sudah  terlaksana.  Indikator  yang belum  terlaksana  ada  4  yaitu  dalam
pengajuan  proposal  sebelum  melakukan penggalangan dana/sumber daya pendidikan  dari  masyarakat,  pembukuan hasil  penggalangan  dana  pada  rekening bersama  antara  Komite  Sekolah  dan sekolah,  penggunaan  hasil  penggalangan dana dilakukan oleh sekolah atas persetujuan Komite, dan pelaporan keuangan  Komite Sekolah secara periodik.
3. Kinerja  yang  dilakukan  Komite  Sekolah dalam mengawasi pelayanan pendidikan di SD Negeri Tuntang 02 menunjukkan angka ketercapaian  sebesar  7/12  x  100%  =  58%. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  masuk dalam kategori cukup. Hal ini dikarenakan dari  12  indikator  evaluasi  kinerja  hanya dapat  terpenuhi  sebanyak  7  indikator  saja. Sedangkan  5  indikator  yang  belum terpenuhi antara lain dalam penyusunan AD dan  ART,  penetapan  keanggotaan  Komite Sekolah dan masa jabatan Komite Sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta pengawasan terhadap standar pembiayaan dan standar penilaian.
4. Kinerja  yang  dilakukan  Komite  Sekolah dalam  melakukan  tindak  lanjut  atas  segala keluhan, saran, kritik, dan aspirasi serta hasil pengamatan atas kinerja SD Negeri Tuntang 02 menunjukkan angka ketercapaian sebesar 6/6  x  100%  =  100%,  sehingga  termasuk dalam  kategori  baik.  Dengan  demikian seluruh  indikator  evaluasi  kinerja    dalam menindaklanjuti  keluhan,  saran,  kritik,  dan aspirasi  dari  peserta  didik,  orangtua/wali, dan  masyarakat  serta  hasil  pengamatan Komite  Sekolah  atas  kinerja  sekolah  dapat terpenuhi sesuai harapan.

## Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah  diuraikan,  maka  berikut  ini  merupakan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan:
1. Komite Sekolah
Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya harus mengacu pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yaitu pada Permendikbud No. 75 Tahun 2016. Komite Sekolah diharapkan dapat memperbaiki kinerja  dalam  hal  pembuatan  administrasi. Administrasi  Komite  Sekolah  yang  dimaksud disini adalah dalam penyusunan AD dan ART, serta pembuatan proposal pengajuan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan  lain  dari  masyarakat.  Pembuatan AD dan ART di dalamnya termuat mekanisme kerja  dan  juga  rapat-rapat.  Hal  ini  sangat penting  dalam  menentukan  tujuan  dan  arah kinerja Komite Sekolah. Selain pembuatan AD dan  ART.  Komite  Sekolah  juga  diharapkan untuk  melakukan  reorganisasi  keanggotaan Komite  Sekolah  yang  diatur  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  yang  telah  ditetapkan, dikarenakan  struktur  keanggotaan  Komite Sekolah  yang ada saat ini tidak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Melakukan pelaporan keuangan Komite Sekolah secara periodik.
2. Kepala Sekolah
Kepala  Sekolah  diharapkan    dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan keanggotaan Komite  Sekolah.  Membuat  rekening  bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah dengan tujuan untuk menyimpan dana yang bersumber dari bantuan/sumbangan masyarakat.
Mengambil alih kembali wewenang penyaluran penggalangan  dana  yang  bersumber  dari bantuan/sumbangan masyarakat
dan dipertanggungjawabkan secara transparan melalui pelaporan yang diketahui oleh Komite Sekolah.
3. Dinas Pendidikan
Bagi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Semarang,  diharapkan  untuk  mengadakan kegiatan  pembinaan  terhadap  Komite  Sekolah agar dapat lebih memahami Peraturan Perundang-undangan  tentang  Komite  Sekolah yang diberlakukan saat ini. Sehingga, pelaksanaan tugas dan perannya tidak
menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh  Pemerintah.  Hal  ini  akan  berpengaruh pada  implementasi  kinerja  Komite  di  sekolah. Evaluasi  kinerja  Komite  Sekolah  diadakan secara  berkala  minimal  satu  kali  dalam  tiap semester agar hasil kerja terpantau dengan baik, dengan  maksud  agar  Komite  Sekolah  dapat lebih  bertanggungjawab  dalam  menjalankan peran  dan  fungsinya  di  sekolah.  Selain  itu, diharapkan  adanya  pengalokasian  anggaran khusus untuk pengelolaan dan pengawasan oleh Komite  Sekolah  melalui  kebijakan  Dinas Pendidikan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwas, O. M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat  di  Era  Global .  Bandung: Alfabeta.
A.T.  Alabi;  A.I.  Mustapha;  A.  Y.  Abdul
Kareem. 2012. Utilization of Committee  System  and  Secondary School Principals’ Administrative
Effectiveness  in  Ilorin  Metropolis, Nigeria. Journal  of  Economics  and Sustainable Development .
Kriswantono,  Mawan  dan  Muhyadi.  2013.
Implementasi Peran Komite Sekolah di SD Neger Sumberporong 03 Kecamatan Lawang,  Kabupaten  Malang. Jurnal Akutabilitas Manajemen Pendidikan .
Mulyasa. 2014. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara.
Nelliraharti.  2018.  Peran  Komite  Sekolah dalam  Rangka  Peningkatan  Mutu Pendidikan. Journal  of  Education
Science . Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Permendikbud  RI  Nomor  75  Tahun  2016 Tentang Komite Sekolah.
Riyono.  J,  Suyatmini,  dan  Sumardi.  2015.
Peran Komite Sekolah Dalam Kebijakan  Sekolah    di  SMP  Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang.  ( Tesis) .  Surakarta:  Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta.
Rodliyah. 2013. Partisipasi   Masyarakat dalam  Pengambilan  Keputusan  dan Perencanaan  di  Sekolah .  Yogyakarta:
Pustaka  Pelajar.  Jember:  Stain  Jember Press.
Sosiatun.  2015.  Evaluasi  Kinerja  Komite Sekolah dalam Meningkatkan
MutuPendidikan  di  SMA  Negeri  3 Demak.  ( Tesis) .  Salatiga:  Program Pasca  Sarjana  Magister  Manajemen Pendidikan  Universitas  Kristen  Satya Wacana.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.