## Jurnal Maksipreneur:
Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship
Vol. 12  No. 1 Desember  2022 hal. 205 – 217

## Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto
Luthfiana Basyirah * Nurhayati

## Andriyani Samsuri
Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

## M. Khoirul Muttaqin
Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Permata, Indonesia
*Korespondensi penulis: luthfianabasyirah31@gmail.com
Abstract . This study aims to analyze Islamic insurance as a solution to crypto asset risk management.  This  study  uses  a  descriptive  approach,  namely  research  that  tries  to describe and explain the data  obtained with secondary data.  This  study uses a type of literature study research, namely the source of data obtained from literature studies and various kinds of literature in accordance with the theme of the discussion. The results of this  study  indicate  that:  first,  the  risks  that  occur  in  assets  due  to  technology  failure, system damage, hacking, loss of capital, fraud, malpractice, war risk, natural disasters, death,  bankruptcy,  sanctions,  and  non-compliance  are  included  in  the  subjective  risk classification,  objective,  and  pure.  Second,  Islamic  insurance  schemes  (takaful)  are essential to be included in cryptocurrency risk management in order to increase public confidence  in  the  market.  The  implications  of  this  article  can  be  considered  for cryptocurrency  transactions  in  accordance  with  Islamic  sharia  because  the  risks  that will  occur  in  crypto  assets  have been mitigated by the existence of  a sharia  insurance scheme (takaful).
Keywords : Crypto asset ; Cryptocurrency ; Insurance ; Risk Management ; Takaful .
Abstrak .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  asuransi  syariah  sebagai  solusi pada  manajemen  risiko  aset  kripto.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  dan  memaparkan data  yang  diperoleh  dari  sumber  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian studi kepustakaan,  yaitu sumber data diperoleh  melalui  kajian atas  beberapa pustaka  dan  berbagai  macam  literatur  yang  sesuai  dengan  tema  pembahasan.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  dua  temuan. Pertama, risiko  yang  terjadi  pada  aset  kripto diakibatkan karena kegagalan teknologi, kerusakan sistem, peretasan, kehilangan modal, tindakan  penipuan,  malpraktik,  risiko  perang,  bencana  alam,  kematian,  kebangkrutan, sanksi, dan ketidakpatuhan yang masuk dalam klasifikasi risiko subjektif, objektif, dan murni. Kedua, skema  asuransi  syariah  ( takaful )  penting  untuk  dimasukkan  ke  dalam manajemen risiko cryptocurrency agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat di
pasar.  Implikasi  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  melaku- kan  transaksi cryptocurrency sesuai  syariat  Islam,  karena  risiko  yang  terjadi  pada  aset kripto telah dimitigasi dengan adanya skema asuransi syariah ( takaful ).
Kata kunci : Aset kripto; Asuransi; Cryptocurrency ; Manajemen Risiko; Takaful .
Article Info:
Received: July 12, 2022 Accepted: October 6, 2022 Available online: November 3, 2022
DOI: http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v12i1.1117

## LATAR BELAKANG
Pada era revolusi 4.0 ini, perkembangan dunia teknologi informasi semakin pesat dan  telah  membawa  dunia  menuju  ke  arah  baru  pada  hampir  seluruh  aspek  kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pada masa sebelumnya, kegiatan ekonomi masya- rakat dilakukan melalui transaksi bisnis dengan hanya menggunakan mata uang konven- sional, yaitu uang kartal. Saat ini, kegiatan tersebut telah bergeser ke arah penggunaan teknologi atau digitalisasi finansial (Putri, Rahim, & Nurlaila, 2022). Untuk menjawab tantangan perkembangan tersebut, beberapa bisnis startup di bidang teknologi finansial mulai bermunculan, salah satunya adalah teknologi cryptocurrency .
Cryptocurrency merupakan suatu teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan  sebagai  mata  uang  digital  (Rifa’i,  Apriyanto,  &  Widyawati,  2021).  Mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lain pada umumnya. Namun, mata uang digital tidak memiliki bentuk fisik uang seperti layaknya mata uang kartal  melainkan  hanya  sebuah block data  yang  diikat  oleh hash sebagai  validasinya. Saat ini, cryptocurrency atau mata uang digital telah menjadi sebuah fenomena global di sejumlah  negara. Cryptocurrency atau  mata  uang  digital  telah  menjadi  bagian  yang  ti- dak terelakkan di Amerika Serikat, Jepang, dan China. Bahkan, dewasa ini bank sentral Tiongkok atau People's Bank of China (PBoC) kembali melakukan inovasi sistem pem- bayaran  mereka,  yaitu  China  telah  memulai  melakukan  uji  coba  e-RMB  secara  besar- besaran (Alokla & Daynes, 2017).
Di  Indonesia,  keberadaan cryptocurrency masih  mengalami  pro  dan  kontra  dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih mengkaji beberapa regu- lasi tentang aset cryptocurrency . Pada beberapa kesempatan, pemerintah juga menghim- bau kepada masyarakat, khususnya kalangan milenial untuk mempalajari dan memaha- mi cryptocurrency (Mulyanto,  2015).  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS, 2021), kondisi Indonesia saat ini sedang memasuki era bonus demografi, yaitu ledakan penduduk dengan kategori usia sangat produktif. Kondisi ini diprediksi akan mencapai puncaknya  pada  periode  tahun  2025-2030.  Rudiwantoro  (2018)  menyatakan  bahwa kelompok penduduk dengan usia sangat produktif memiliki tahun kelahiran yang berki- sar  antara  tahun  1981-2000  dan  dikategorikan  sebagai  generasi  milenial.  Pada  tahun 2016,  total  generasi  milenial  Indonesia  mencapai  sekitar  103  juta  jiwa  atau  40%  dari total penduduk Indonesia.
Kehadiran  generasi  milenial  ini  merupakan  sebuah  anugerah  bagi  Indonesia. Mereka  dapat  terlibat  langsung  dalam  industri  kreatif  berbasis  teknologi.  Pengetahuan
mereka  terhadap  produk-produk  teknologi  finansial  cukup  baik.  Namun,  mereka  tetap harus  mendapatkan  pembinaan  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  baik  agar  mereka tidak  terjebak  ke  dalam  perilaku  konsumtif.  Misalnya,  pemberian  pengetahuan  kepada mereka  tentang  investasi  properti,  saham,  emas, cryptocurrency ,  dan  sebagainya.  Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat masyarakat modern telah menganggap bah- wa investasi menjadi sebuah kebutuhan utama untuk menjamin masa depan, menambah aset,  melindungi  nilai  aset  dari  inflasi,  dan  melindungi  masa  pensiun  (Nugraheni  & Muhammad, 2019).
Investasi  sangat  terkait  dengan  risiko,  karena  investasi  selalu  beriringan  dengan risiko dan keuntungan. Begitu juga dengan investasi cryptocurrency . Risiko aset crypto- currency dapat  diminimalkan dengan takaful atau asuransi  syariah (Amron, Usman, & Mursid,  2018).  Asuransi  syariah  dapat  diartikan  sebagai  asuransi  yang  beroperasional atas dasar prinsip syariat Islam yang mengacu kepada Alqur’an dan Hadist. Meminimal- kan  risiko  finansial  dalam  asuransi  syariah  dapat  berasal  dari  dua  sumber. Pertama , tabungan  (premi)  yang  disetor  dapat  diterima  kembali  oleh  peserta  asuransi  apabila  ia mengalami  musibah. Kedua ,  meminimalkan  risiko  finansial  yang  berasal  dari  dana tabarru’ yang  telah  diperoleh  dari  peserta  asuransi  yang  lainnya  (Alokla  &  Daynes, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi syariah tentunya lebih aman  jika  dibandingkan  dengan  asuransi  biasa.  Hal  tersebut  dikarenakan,  asuransi syariah selalu mempertimbangkan dan meminimalkan risiko yang akan terjadi di kemu- dian hari.
Dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami ke- beradaan  asuransi  syariah  ( takaful )  sebagai  solusi  dalam  risiko  aset cryptocurrency . Berdasarkan  tujuan  tersebut,  maka  penelitian  ini  juga  membahas cryptocurrency, manajemen  risiko,  dan  asuransi  syariah  secara  mendalam.  Hasil  penelitian  ini  dapat menjadi  acuan  bagi  para  investor cryptocurrency agar  lebih  berhati-hati  dan  memper- timbangkan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga  dapat  menjadi  acuan  bagi  pembaca  dan  peneliti  lanjutan  untuk  mengembangkan pembahasan  terkait cryptocurrency dan  asuransi  syariah,  sehingga  penelitian  terkait cryptocurrency dan  asuransi  syariah  akan  semakin  berkembang  dan  bermanfaat  bagi seluruh lapisan masyarakat.

## KAJIAN TEORITIS

## Cryptocurrency
Cryptocurrency adalah  jenis  pembayaran  dalam  bentuk  digital  (non-tunai)  yang disebut virtual currency . Virtual currency sendiri terbagi menjadi dua macam. Pertama , uang  digital  yang  digunakan  dalam  aplikasi-aplikasi  tertentu  yang  sifatnya  tersen- tralisasi  serta  diatur  dan  dikelola  oleh  sebuah  lembaga  atau  perusahaan  (Mulyanto, 2015). Kedua , virtual  currency yang  menggunakan  teknologi  kriptografi  umumnya disebut sebagai cryptocurrency dengan cara transaksi data yang dilakukan melalui cara penyandian  dengan  menggunakan  algoritma  kriptografi  tertentu  (Delfabbro,  King,  & Williams,  2021) . Cryptocurrency terdiri  atas  dua  kata,  yaitu crypto dan currency . Crypto diartikan sebagai rahasia, sedangkan currency berarti mata uang. Secara istilah, cryptocurrency diartikan sebagai teknologi mata uang virtual yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya (Catania & Grassi, 2022). Cryptocurrency memiliki  sifat  tidak  seperti  mata  uang  yang  digunakan  sehari-hari,  karena crypto-
currency sendiri  tidak  memiliki  bentuk  fisik,  bentuknya  secara digital atau virtual (Khan & Rabbani, 2022).

## Risiko
Menurut  Taswan  (2006), risiko  sering dikaitkan  dengan ketidakpastian.  Ketidak- pastian  adalah  keadaan  dari  beberapa  kemungkinan  kejadian  dan  setiap  kejadian  akan menyebabkan  hasil  yang  berbeda  (Basyirah,  Ritonga,  &  Mugiyati,  2021).  Menurut Salim  (2016),  risiko  adalah  ketidaktentuan  yang  dapat  melahirkan  kerugian  ( loss ). Istilah  risiko  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kejadian  potensial,  baik  yang  dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat berdampak negatif ter- hadap  pendapatan  dan  permodalan  bank  (Karim,  2013).  Dari  definisi-definisi  tersebut, risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau kemungkinan yang dapat mengakibat- kan  kerugian  pada  suatu  perusahaan  atau  pun  lembaga  keuangan  syariah  (Basyirah  & Wardi,  2020).  Selain  itu,  pada  suatu  lembaga  keuangan  konvensional  maupun  syariah juga ditemukan beberapa pengklasifikasian risiko yang perlu dikelola agar dapat dianti- sipasi.  Menurut  Fasa  (2016),  risiko  dapat  diklasifikasikan  seperti  yang  terdapat  pada Gambar 1.
Sumber: Fasa (2016).
Gambar 1. Klasifikasi Risiko
Gambar  1  menjelaskan  bahwa  klasifikasi  risiko  didasarkan  pada  konsekuensi risiko,  jenis  risiko,  dan  pengaruh  risiko  (Fasa,  2016).  Berdasarkan  konsekuensinya, risiko juga dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensi kejadian, konsekuensi/dampak, dan  kemungkinannya.  Menurut  jenisnya,  risiko  diklasifikasikan  menjadi  risiko  murni dan  risiko  spekulatif.  Pada  risiko  spekulatif,  risiko  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan
risiko bisnis dan risiko finansial. Berdasarkan pengaruh risiko, maka yang terkena dam- pak pengaruh risiko meliputi semua aspek, baik perusahaan, lingkungan, industri/pasar, dan proyek/individu.
Billah  (2021)  mengklasifikasikan  risiko  menjadi  sembilan  kategori,  yaitu  risiko subjektif, risiko objektif, risiko murni dan dipertahankan, risiko spekulatif, risiko terja- dinya suatu hal tertentu, risiko yang diciptakan dengan sengaja, risiko pada subjek me- langgar  hukum,  risiko  pada  subjek  yang  tidak  dimiliki,  dan  risiko  pada  subjek  tidak diketahui.  Billah  (2021)  mengatakan  bahwa  tiga  dari  sembilan  kategori  risiko  tersebut (risiko  subjektif,  objektif,  dan  murni)  dapat  ditanggung  oleh  lembaga  keuangan, sedangkan  enam  sisanya  tidak  ditanggung,  karena  kegagalan  mereka  untuk  memenuhi ketentuan yang  ditetapkan oleh prinsip-prinsip syariah.

## Manajemen Risiko
Suatu  teknik  merencanakan,  mengorganisasikan,  mengarahkan,  dan  mengawasi bisnis  yang  dilakukan  para  pengusaha  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan disebut dengan manajemen (Sukamdiyo, 1996), sedangkan risiko adalah potensi kerugi- an  akibat  terjadinya  suatu  peristiwa  ( event )  tertentu.  Risiko  dalam  konteks  perbankan dapat  diartikan  sebagai  suatu  kejadian  potensial,  baik  yang  dapat  diperkirakan ( expected ) maupun yang tidak dapat diperkirakan ( unexpected ) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Dari kedua pengertian  tersebut,  manajemen  risiko  diartikan  sebagai  suatu  proses  perencanaan  atas usaha-usaha para anggota organisasi dalam mengatur potensi kerugian akibat terjadinya suatu  peristiwa  yang  bisa  diprediksi  maupun  yang  tidak  dapat  diprediksikan.  Ada  pun siklus  karakter  manajemen  risiko  terdiri  atas  identifikasi  risiko,  penilaian  risiko, monitoring risiko, dan pengendalian risiko (Karim, 2013).

## METODE PENELITIAN
Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan melalui  pendekatan  deskriptif.  Pemanfaatan  bahan  pustaka  yang  ada  untuk  menggali konsep  dan  teori  sebagai  sumber  data  utama  yang  telah  dijelaskan  oleh  beberapa  ahli dan peneliti sebelumnya sesuai dengan perkembangan penelitian dibandingkan dengan yang  diteliti  untuk  mendapatkan  orientasi  lebih  luas  terkait  pemilihan  topik.  Metode tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research (Creswell, 2017). Penelitian  ini  mendasarkan  kajian  pada  penggunaan  sumber  data  sekunder  yang diperoleh  dari  berbagai  literatur,  seperti  buku,  jurnal,  dan website resmi  (Creswell  & Poth, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi melalui pengumpulan berbagai literatur sebagai bahan acuan dalam penulisan artikel ini (Arikunto, 2006). Literatur yang digunakan dalam penulisan ini meliputi 10 buku yang membahas topik manajemen risiko, asuransi, cryptocurrency , dan metode penelitian; 13 artikel dari jurnal ilmiah yang terakreditasi Sinta dan terindeks Scopus yang membahas tentang  manajemen  risiko,  asuransi, takaful, dan cryptocurrency ;  serta  satu website resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya, data yang telah terkumpul dilaku- kan  analisis  data  melalui  tiga  langkah  metode  deskriptif-analisis,  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  (Emzir,  2014).  Metode  tersebut  digunakan untuk  menganalisis  asuransi  syariah  ( takaful )  sebagai  solusi  untuk  manajemen  risiko aset kripto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Risiko Cryptocurrency
Cryptocurrency merupakan  bentuk  simpanan  digital  yang  menggunakan  teknik kriptografi atau sandi rahasia (Catania & Grassi, 2022). Cryptocurrency tidak dikendali- kan  oleh  sebuah  lembaga  seperti  bank,  negara,  atau  perusahaan  tertentu,  melainkan menggunakan  sebuah server yang  bersifat  terdesentralisasi. Cryptocurrency ini  hadir dan  menawarkan  solusi  agar  semua  orang  bisa  melakukan  proses  transaksi  ekonomi secara  bebas.  Oleh  karena  itu, cryptocurrency menggunakan  sistem  yang  tidak  dapat dikendalikan oleh siapa  pun, karena cryptocurrency menggunakan jaringan yang dapat mendokumentasikan  transaksi  secara  langsung,  tanpa  ada  pihak  ketiga  (Khan  & Rabbani, 2022).
Cryptocurrency menggunakan jaringan blockchain yang membuat jaringan server menjadi  terpencar di  seluruh dunia dan dioperasikan oleh jaringan komputer rumahan. Dengan  demikian,  program  apa  pun  yang  dibuat  oleh  jaringan blockchain ini  pasti berjalan  tanpa  perlu  dikendalikan  oleh  sebuah  perusahaan  atau  pun  lembaga  lembaga tertentu (Rifa’i et al. , 2021). Dari pengertian tersebut, persoalan terkait cryptocurrency telah banyak mendapatkan perhatian dan dibahas oleh para ulama Islam. Kaum muslim memiliki kepentingan untuk mengetahui cryptocurrency dalam perspektif Islam. Dalam sudut  pandang  hukum  Islam,  beberapa  peneliti  berpendapat  bahwa  jenis  uang  yang terkomputerisasi ini perlu kejelasan dan tidak dapat dilihat secara nyata, karena  hal itu dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya penipuan dan otomatis menjadikan crypto- currency dapat mengandung unsur gharar . Ketika ada unsur gharar di dalamnya, maka hal itu dipandang mengandung kedzaliman dan termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam.
Konsep cryptocurrency di  dalam  keuangan  Islam  harus  dipertimbangkan  lebih hati-hati, karena ada banyak masalah yang muncul terutama akibat cryptocurrency tidak memiliki nilai intrinsik (Delfabbro et al. , 2021). Hal tersebut dapat menyebabkan mun- culnya berbagai risiko dalam transaksi cryptocurrency . Menurut Billah (2021), manaje- men cryptocurrency melibatkan  banyak  risiko  terhadap  pengguna,  penerima,  mana- jemen, operasi, dan sistem. Risiko yang terjadi diakibatkan karena kegagalan teknologi, kerusakan  sistem,  peretasan,  kehilangan  modal,  tindakan  penipuan,  malpraktik,  risiko perang, bencana alam, kematian, kebangkrutan, sanksi, dan ketidakpatuhan. Semua  je- nis risiko ini dapat termasuk dalam klasifikasi risiko yang diakui, yaitu risiko subjektif, objektif, atau murni. Dalam manajemen cryptocurrency halal, Billah (2021) menyaran- kan  bahwa  semua  klasifikasi  risiko  harus  direncanakan  dan  dijangkau  dengan  skema takaful yang ditangguhkan. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keper- cayaan masyarakat di pasar.
Asuransi Syariah ( Takaful ) sebagai Solusi dalam Risiko Aset Kripto
Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang ber- asal dari bahasa arab takafala- yatakafulu- takaful yang berarti saling menanggung atau saling  menjamin.  Asuransi  dapat  diartikan  sebagai  perjanjian  yang  berkaitan  dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu (Alokla & Daynes, 2017). Menurut  Praja  (1994),  asuransi  syariah  atau takaful adalah  saling  memikul  risiko  di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risi- ko  yang lainnya. Saling  pikul risiko  tersebut dilakukan atas dasar saling tolong  meno-
long dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah ( tabarru’ ) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.
Takaful adalah pertanggungan  berupa tolong menolong atau disebut juga dengan perbuatan kafal ,  yaitu  perbuatan  saling  tolong  menolong  dalam  menghadapi  sesuatu risiko  yang  tidak  diperkirakan  sebelumnya.  Dalam  ekonomi  Islam,  asuransi  syariah ( takaful ) merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau pertanggungan risiko. Oleh karena itu, asuransi syariah ( takaful ) dapat dilihat  sebagai  lembaga  keuangan  atau  perusahaan  jasa  keuangan  non-bank  yang  ber- operasi dalam bidang pertanggungan atau penjaminan risiko kepada para nasabah (Putri et al. , 2022).
Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual  yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal  dari  ketentuan-ketentuan  di  dalam  Alqur’an  dan  As-sunnah.  Kendati  Alqur’an dan Sunnah tidak menjelaskan secara tekstual tentang ketentuan asuransi syariah, tetapi di  dalamnya  terdapat  seperangkat  prinsip-prinsip  umum  yang  mengatur  adanya  penja- minan  atau  pertanggungan.  Oleh  karena  itu,  para  ulama  menggali  prinsip-prinsip muamalah dalam  Alqur’an  dan  Sunnah  sebagai  landasan  hukum  bagi  pembentukan lembaga  keuangan  syariah  non-bank  sejenis  asuransi  syariah  atau takaful (Salman, 2018).  Dari  beberapa  pengertian  tersebut,  asuransi  syariah  ( takaful )  merupakan  pihak yang  menanggung  atau  menjamin  segala  risiko  kerugian,  kerusakan,  kehilangan,  atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak tertanggung). Dalam hal ini, pihak tertang- gung  mengikat  perjanjian  (penjaminan  risiko)  dengan  pihak  penanggung  atas  barang atau harta, jiwa, dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.
Sumber: Data diolah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) .
Gambar 2. Dasar Hukum Asuransi
Berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI)  nomor  21/DSN-MUI/X/2001,  asuransi  syariah  adalah  usaha  saling  melindungi dan  tolong  menolong  di  antara  sejumlah  orang/pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk aset  dan/atau tabarru’ yang  memberikan  pola  pengembalian  untuk  menghadapi  risiko tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang  sesuai  dengan  syariah  (Yusof,  Lau,  &  Osman, 2015). Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa asuransi merupakan kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi  syariah  dan  pemegang  polis,  dan  perjanjian  di  antara  para  pemegang  polis, dalam  rangka  pengelolaan  kontribusi  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  tujuan  saling menolong dan melindungi dengan cara:
1. Melaksanakan tanggung jawab kepada peserta atau pemegang polis, karena kerugian, kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  peserta  atau  pemegang  polis  atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan  pembayaran  didasarkan  pada  meninggalnya  peserta  atau  pembayaran yang didasarkan pada hidup peserta dengan manfaat  yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Dasar  hukum  asuransi  dan  hukum  asuransi  syariah  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  di Indonesia ditunjukkan pada skema Gambar 2 dan Gambar 3.
Sumber: Data diolah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2022) .

## Gambar 3. Dasar Hukum Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI
Secara  operasional,  asuransi  syariah  memiliki  dua  akad  utama,  yakni  akad tabarru’ dan  akad tijarah .  Skema  akad  operasional  asuransi  syariah  ditunjukkan  pada Gambar  4.  Berdasarkan  Gambar  4  tersebut,  akad  yang  digunakan  dalam  asuransi  sya- riah  ( takaful )  adalah  akad tabarru’ dan  akad tijarah .  Akad tabarru’ adalah  semua
bentuk  akad  yang  dilakukan  dengan  tujuan  kebajikan  dan  tolong-menolong,  bukan semata  untuk  tujuan  komersial  atau hibah .  Di  sisi  lain,  akad tijarah adalah  semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad tijarah yang dimaksud ada- lah mudharabah . Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan di dalam akad, sedangkan klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan  kesepakatan  dalam  akad  (Ali,  Raza,  Puah,  &  Amin,  2019).  Kesepakatan  di dalam  akad  sekurang-kurangnya  harus  menyebutkan  hak  dan  kewajiban  peserta  dan perusahaan;  cara  dan  waktu  pembayaran  premi;  jenis  akad tijarah dan/atau  akad tabarru’ , serta syarat-syarat  yang disepakati sesuai  dengan jenis asuransi  yang diakad- kan (Salim, 2016).
Sumber: Data diolah  (Hassan, 2019).
Gambar 4. Akad Operasional Asuransi Syariah
Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru’ , jika dalam akad tijarah ( mudharabah ), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertin- dak  sebagai shahibul  mal (pemegang  polis),  sedangkan  dalam  akad tabarru’ (hibah), peserta  memberikan  hibah  yang  digunakan  untuk  menolong  peserta  lain  yang  terkena musibah dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Raza, Ahmed, Ali, & Qureshi, 2020). Dalam ketentuan berikutnya disebutkan jenis akad tijarah dapat diubah menjadi  jenis  akad tabarru’ apabila  pihak  yang  tertahan  haknya  dengan  sukarela melepaskan haknya, sehingga hal itu dapat menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan  kewajibannya.  Jenis  akad tabarru’ tidak  dapat  diubah  menjadi  jenis  akad tijarah .
Akad tijarah digunakan  sebagai  pengelolaan  risiko  dan  investasi  di  dalam asuransi  syariah.  Akad tijarah dalam  pengelolaan  risiko  biasanya  dilakukan  dengan wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa
kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru’ dan/atau dana investasi  peserta,  sesuai  kuasa  atau  wewenang  yang  diberikan  dengan  imbalan  berupa ujrah (fee). Di sisi lain, akad tijarah yang digunakan untuk mengelola investasi dibagi menjadi  tiga  akad,  yaitu wakalah  bil  ujrah,  mudharabah ,  dan mudharabah  musytara- kah. Pada  asuransi  syariah,  peserta  membayarkan  kontribusi  (premi)  berupa  dua  hal, yakni iuran tabarru’ dan ujrah . Iuran tabarru’ digunakan untuk penanganan risiko dan investasi,  sedangkan ujrah ditarik dengan tujuan untuk  biaya akuisisi  (komisi  pemasar dan  komponen  lainnya),  biaya  pemeliharaan,  biaya  administrasi  dan  umum,  serta margin keuntungan (Sallemi, Hadiji, & Zouari, 2021). Skema alur alokasi dana asuransi syariah ditunjukkan pada Gambar 5.
Sumber: Data diolah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).
Gambar 5. Alur Alokasi Dana Asuransi Syariah
Berdasarkan  Gambar  5,  kedudukan  peserta  adalah  pemberi  dana  hibah  yang digunakan untuk menolong peserta lainnya yang terkena musibah. Perusahaan asuransi bertindak  sebagai  pengelola  dana  hibah  atas  dasar  akad wakalah. Pembukaan  dana tabarru’ juga harus terpisah dari dana lainnya. Pihak perusahaan asuransi mendapatkan bagi  hasil dari jasa investasi  dana tabarru’ tersebut  dengan  akad mudharabah musyta- rakah atau  berdasarkan  akad wakalah  bil  ujrah. Ketentuan surplus  underwriting dan defisit  underwriting telah  diatur  dalam  fatwa  DSN.  Ketika  mengalami surplus  under- writing atas  dana tabarru’ , maka  perusahaan  asuransi  syariah  melakukan  aksi  penya- luran  dana  sebagai  cadangan  akun tabarru’ dan dibagikan  kepada  para  peserta  yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko, serta dibagikan kepada perusahaan asuran- si  dan  peserta  sepanjang  disepakati  oleh  para  peserta.  Dengan  demikian,  persetujuan alternatif  yang  dipilih  sangat  penting  untuk  dituangkan  di  dalam  akad.  Di  sisi  lain, defisit underwriting menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diberikan dalam
bentuk qardh (pinjaman).  Pengembalian  dana qardh kepada  perusahaan  asuransi  disi- sihkan dari dana tabarru’.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Cryptocurrency adalah bentuk simpanan digital yang menggunakan teknik kripto- grafi  atau  sandi  rahasia. Cryptocurrency ini  tidak  dikendalikan  oleh  sebuah  lembaga seperti  bank,  negara,  atau  perusahaan  tertentu  melainkan  menggunakan  sebuah server yang  bersifat  terdesentralisasi.  Kehadiran cryptocurrency menawarkan  solusi  agar semua orang  dapat  melakukan proses transaksi  ekonomi secara bebas. Cryptocurrency menggunakan  sistem  yang  tidak  dapat  dikendalikan  oleh  siapa  pun,  karena crypto- currency menggunakan  jaringan  yang  dapat  mendokumentasikan  transaksi  secara langsung,  tanpa  ada  pihak  ketiga.  Namun,  konsep cryptocurrency di  dalam  keuangan Islam  harus  dipertimbangkan  lebih  hati-hati,  karena  ada  banyak  masalah  yang  muncul akibat cryptocurrency tidak  memiliki  nilai  intrinsik.  Manajemen cryptocurrency meli- batkan banyak risiko terhadap pengguna, penerima, manajemen, operasi, dan sistem.
Risiko  yang  terjadi  diakibatkan  karena  kegagalan  teknologi,  kerusakan  sistem, peretasan,  kehilangan  modal,  tindakan  penipuan,  malpraktik,  risiko  perang,  bencana alam, kematian, kebangkrutan, sanksi, dan ketidakpatuhan. Semua  jenis  risiko  tersebut dapat  dikategorikan  ke  dalam  klasifikasi  risiko  yang  diakui,  yaitu  risiko  subjektif, objektif,  atau  murni.  Dalam  manajemen cryptocurrency halal,  klasifikasi  risiko  harus direncanakan dan  mencakup skema takaful yang ditangguhkan. Hal  tersebut  dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat di pasar. Berdasarkan kesim- pulan  tersebut,  artikel  ini  dapat  digunakan  sebagai  acuan  bagi  para  investor crypto- currency agar  mempertimbangkan  manajemen  risiko  yang  dapat  terjadi  di  masa  yang akan  datang,  sehingga  penulis  menyarankan  untuk  mempertimbangkan  penggunaan skema takaful sebagai salah satu solusi pelaksanaan investasi cryptocurrency halal yang dapat meminimalkan terjadinya risiko.

## DAFTAR REFERENSI
Ali, M., Raza, S. A., Puah, C. H., & Amin, H. (2019). Consumer Acceptance toward Takaful in Pakistan: An Application of Diffusion of Innovation Theory.
International Journal of Emerging Markets , 14 (4), 620–638. https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2017-0275.
Alokla, J., & Daynes, A. (2017). Risk Management in the Takaful Industry: An Empirical Study of the Kuwaiti Market. Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance , 13 (4), 177–197. https://doi.org/10.12816/0051008.
Amron, A., Usman, U., & Mursid, A. (2018). Buying Decision in the Marketing of Sharia Life Insurance (Evidence from Indonesia). Journal of Islamic Marketing ,
9 (2), 370–383. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0013.
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
Basyirah, L., Ritonga, I., & Mugiyati, M. (2021). Implementasi Risk Management pada Pembiayaan Tabarok (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan).
MABNY : Journal of Sharia Management and Business , 1 (02), 129–145. https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.4812.
Basyirah, L., & Wardi, M. C. (2020). Penerapan POAC (Planning, Organizing,
Actuating, Controling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam , 17 (1), 61–74. https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i1.2836.
Billah, M. M. (2021). Shari’ah Solution to Crypto-asset Risk Management. Journal of Islamic Banking and Finance , 38 (3/4), 7–12.
Saputra, D. (2021). Indonesia Alami Masa Keemasan Bonus Demografi. Ekonomi & Bisnis, 17 Desember. Diakses pada:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20211217/9/1478624/bps-indonesia-alami-masa- keemasan-bonus-demografi-tapi.
Catania, L., & Grassi, S. (2022). Forecasting Cryptocurrency Volatility. International Journal of Forecasting , 38 (3), 878–894. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.06.005.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (3rd ed). Canada: SAGE Publications.
Creswell, J. W. (2017). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan
Mixed . Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
Delfabbro, P., King, D. L., & Williams, J. (2021). The Psychology of Cryptocurrency Trading: Risk and Protective Factors. Journal of Behavioral Addictions , 10 (2), 201–207. https://doi.org/10.1556/2006.2021.00037.
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2022). Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, Asuransi Syariah. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/
Emzir, E. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data . Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (2), 36–53. http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482.
Hassan, H. A. (2019). Takaful Models: Origin, Progression and Future. Journal of Islamic Marketing , 11 (6), 1801–1819. https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018- 0078.
Ikatan Bankir Indonesia (2015). Manajemen Risiko 1 . Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
Karim, A. A. (2013). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (9 ed.). Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
Khan, S., & Rabbani, M. R. (2022). In-depth Analysis of Blockchain, Cryptocurrency and Sharia Compliance. International Journal of Business Innovation and Research , 29 (1), 1–15. https://doi.org/10.1504/IJBIR.2022.125657.
Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. Indonesian Journal on Networking and Security , 4 (4), 19–26. http://dx.doi.org/10.55181/ijns.v4i4.1364.
Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2019). Innovation in the Takaful Industry: A Strategy to Expand the Takaful Market in Indonesia. Journal of Islamic Marketing , 11 (6), 1313–1326. https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2018-0143.
Otoritas Jasa Keuangan (2022). Regulasi Asuransi Syariah . Diakses pada:
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi- syariah/Default.aspx.
Praja, J. S. (1994). Karakteristik dan Nilai-nilai Islam Tinjauan Filosofis. Unisia ,
XIV (24), 9–18. https://doi.org/10.20885/unisia.v0i24.5421.
Putri, R. C., Rahim, A., Nurlaila, N. (2022). Analysis of Risk Management Strategies of PT. Asuransi Takaful Keluarga during the Covid-19 Period in Area of Sumatra 1. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) ,
5 (1), 7306–7314.  https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4461.
Raza, S. A., Ahmed, R., Ali, M., & Qureshi, M. A. (2020). Influential Factors of Islamic Insurance Adoption: An Extension of Theory of Planned Behavior. Journal of
Islamic Marketing , 11 (6), 1497–1515. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2019-
0047
Rifa’i, A., Apriyanto, M., & Widyawati, W. (2021). Dampak Cryptocurrency terhadap Perekonomian Masyarakat. Jurnal Cakrawala Ilmiah , 1 (4), 441–448. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i4.
Rudiwantoro, A. (2018). Langkah Penting Generasi Millennial Menuju Kebebasan Finansial melalui Investasi. 5 (1), 44–51. https://doi.org/10.31294/moneter.v5i1.2502.
Salim, A. (2016). Asuransi dan Manajemen Risiko . Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
Sallemi, N., Hadiji, R. Z., & Zouari, G. (2021). Governance Mechanisms and the Takaful Insurance Performance: The Moderating Role of the Leader’s Seniority. Journal of Islamic Accounting and Business Research , 12 (2), 149–168. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2019-0185.
Salman, S. A. (2018). Shari'ah Non-compliance Risk Management in Takaful Industry. International Journal on Recent Trends in Business and Tourism , 2 (2), 1–9.
Sukamdiyo, S. (1996). Manajemen Koperasi . Jakarta, Indonesia: Erlangga.
Taswan, T. (2006). Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi . Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN.
Yusof, A. Y., Lau, W.-Y., & Osman, A. F. (2015). Risk-based Capital Framework: Conventional vs. Takaful Operators. Journal of Management Research , 7 (2), 1–9. https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6922.