Oleh: Lisnawaty  Badu

## Abstract
Developments in society  requires the recognition of human rights as the most fundamental rights. Understanding  human  rights,  as well as the related liability so between the two are inseparable.  Obligations contemplated in this paper  is none other than the regulation and protection of human rights in the Constitution of 1945 and the I ndones i an cr iminal I qw.
One thing is for sure  thqt  human rights hene  a primary  position  and the first in living in a society, because the existence of rights inherent in its nature  has been  since the birth  of the hurnan person.  Reality shows that human rights in Indonesia  is always o highlight sharp  and continuous conversation material,  either because the basic concept derivedfrom the Constitution in 1945 and its practical realities onthe  groundfull of violations. The emergence of various cases of human rights abuses has spawned a collective consciousness aboul the need for regulation and protection  of human  rights through legal instruments  such  as the  basic  lcrw and legislation such  as criminal lqw.
Keywords:  Protection,  Human Rights, UUD 1945, Criminal Law.

## Pendahuluan
Sejarah peduangan bangsa
Indonesia  hingga kini pernah  mencatat berbagai  penderitaan,  kesengsaraan  dan kesenjangan sosial,  yang disebabkan oleh perilaku tidak  adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras,
warna kulit, budaya,  bahasa, agama,
golongan, jenis kelarnin dan status sosial lainnya.  Perilaku tidak  adil dan diskriminatif  tersebut merupakan pelanggaran hak asasi  manusia, baik yang bersifat  Yertiknl  (dilakukan  oleh aparat  negara  teihadap ltarga negara atau  sebaliknya) maupun Horisontal (antarwarga  negara sendiri)  dan tidak sedikit yang masuk  dalam kategori pelanggaran  hak asasi  manusia yang
berat (Gross  Yiolation Of Human Righn).
Bergulirnya iklim reformasi dan demokratisasi di Indoseia dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah membawa angin perubahan berupa kebebasan berekspresi yang sangat bebas. Kebebasan tersebut pada beberapa  kesempatan telah kebabalasan bahkan  berujung pada konflik.Pada kenyataannya selama 64 (enam  puluh empat) tahun  usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia  masih jauh dari memuaskan.
Hal tersebut tercermin dari kejadian
berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan,  penganiayaan, perkosaan,
il Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
penghilangan paksa, pembunuhan, pembakaran sarana  pendidikan dan tempat  ibadah, dan teror bom (teroris) r.ang semakin  berkembang.  Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan  kekuasaan oleh pejabat publik dan  aparat  penegak hukum  sebagai  pemelihara keamanan dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintirnidasi,
menghilangkan menganiaya,
paksa atau menghilangkan  nyawa.
Guna  lebih memantapkan perhatian atas perkembangan HAM di lndonesia, oleh berbagai kalangan masyarakat (organisasi maupun lembaga) telah diusulkan agar dapat diterbitkan suatu ketentuan hukum dasar dan peraturan perundang_ undangan yang  mengatur dan memberi perlindungan terhadap Hak Asasi \{anusia.
Secara jelas dan tegas Undang_ undang Dasar lg45 telah mengatur lentang Hak  Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat dilihat dengan terbentuk L'ndang-undang No 39 Tahun lggg Ientang Hak Asasi Manusia dan L'ndang-undang No 26 Tahun 2000 :entang  Pengadilan Hak Asasi Manusia,
-\ ang diikuti dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. \amun disayangkan terbentuknya seperangkat peraturan tentang Hak Asasi Manusia,  Komnas Hak Asasi I'lanusia (HAM) dan  aparatur penegak dan kelembagaan peradilan Hak Asasi \{anusia (HAM), ternyata belum menunjukkan hasil  yang memuaskan
dan dirasakan  manfaatnya oleh rakyat Indonesia.
Tulisan ini mengakui bahwa  pada dasarnya  pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia  memang sudah diatur dalam UUD lg4i, namun demikian, karena UUD lg45 telah mengalami beberapa kali amandemen, maka sudah tentu  menjadi pertanyaan sejauhmana amandemen yang telah dilakukan tersebut mampu mengakomodasi pengaturan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia. Demikian pula berbagai ketentuan hukum pidana internasional sejauhmanakah dapat diakomodasi
dalam  hukum  pidana materil maupun formil tentang perlindungan  Hak Asasi Manusia. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis  mencoba  menelusuri berbagai dokumen penting  yang ada hubungannya dengan perlidungan Hak Asasi Manusia baik dalam hasil amandemen UUD 1945 maupun dalam aspek  pidana nasional dan internasional.
Hakekat Hak Asasi  Manusia Dalam pasal I Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia adalah  seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan  manusia sebagai makhluk  Tuhan yang Maha Esa dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib dihormati,  dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi
Jurnal Legalitas y;i 3 Na i-
kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat  manusia.
Menurut seorang ahli hukum tata negara yakni  John  Locke sebagaimana
dikutip oleh Mansyur Effendi,  (2005) menyatakan  bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan  Yang Maha
Pencipta  sebagai  hak yang kodrati.
Hak Asasi  Manusia adalah hak- hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan:
2002). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat  hakikat dan keberadaan  setiap  manusia  sebagai makhluk Tuhan Yang  Maha Esa dan merupakan  anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintahan dan setiap  orang, demi kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat  rnanusia. Artinya Hak Asasi Manusiamerupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu hak asasi manusia
{the kuman rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the
citizen's  rights).  Namun karena hak asasi manusia itu telah tercantum
dengan tegas  dalam UUD 1945,
sehingga jauh telah  resmi  menjadi hak konstitusioal  setiap warga negara  atau constitutianal lghts (Assiddiqie,
200e).
Menurut  Mahfud MD, 2001:
127\ Hak asasi diartikan sebagai hak yang  melekat  pada martabat mansusia sejak lahir ke muka bumi dan hak
tersebut  bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau
negara.
Hendarmin Ranadireksa
sebagaimana dikutip oleh Lubis (2005:
39), mendefinisikan  hak asasi manusia sebagai  perangkat ketentuan atau
aturan untuk melindungi  warga negara dari kemunginan penindasan,
pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak rarga negara oleh negara.
Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada  negara agar  hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang- kewenangan kekuasaan.
Melihat rumusan  apa yang ada di dalam Pasal I UU No 39 tahun 1999 dan apa yang dikemukakan oleh pandangangan para ahli hukum, maka dengan demikian dapat dikatakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk  Tuhan  Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Selanjutnya untuk memahami HAM lebih mendalam, maka harus dikaji dengan  menggunakan  paradigma sebagai berikut  (Effendi, 2005: 46):
a. Kesadaran makna hak asasi manusia  sebagai hak dasar  yang suci dan melakat  pada setiap manusia adalah pemberian
Jurnal Legalitas VoL 3 No. 2
Tuhan selamanya, ketika menggunakan haknya tidak boleh merugikan anggota masyarakat lainya; b. Dalam memenuhi hak asasi manusianya, Iebih dahulu mengedepankan kepuasaan/kebutuhan bathin (spritual  need) dan kebutuhan Iahir setiap  warga  masyarakat; c. Domain hak asasi manusia berkembang terus seirama,/sesuai
dengan nurani, kebutuhan/tuntutan perkembangan
pemikiran,  budaya dan cita_cita manusta;
d. Manusia tanpa menjadi robot martabat kemanusiaannya;
e. Kesadaran hak asasi tersebut telah suci, menurut setiap manusia  pada tataran aplikasi dibarengi dengan  kesadaran akan kewajiban  asasi dan tanggung jawab asasi, sehingga tiga elemen berjalan beriringan.
Pencabutan HAM hanya atas perintah
hukum/undang-undang yang jelas/tegas;
f. Negara/pemerintah dengan seluruh pejabaUaparat yang ada menjadi pihak utama dan pertama pelindung hak asasi manusia. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas kesediannya  mengemban tugas sebagai pejabat/aparat dengan
seluruh fasilitas yang sehingga salah satu utamanya
tersedia,
tugas
melindungi/menghormati hak asasi  manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Pengaturan  Dan perlindungan HAM Dalam  UUD 1945 Pemikiran Hak Asasi Manusia periode sebelum kemerdekaan  yang paling menonjol pada Indische partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang  sama hak kemerdekaan. Dalam perkembangan selanjutnya ketika Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka,  konsep hak asasi manusia merupakan salah satu ajaran yang diterima dan dimuat dalam  konstitusi negara.  Pada dasarnya negara Indonesia sempat  beberapa kali memperlakukan UUD yakni dimulai  dari UUD 1945, kemudian  Konstitusi Indonesia Serikat, seterusnya UUD 1950, dan kembali Iagi pada UUD 1945. Masa berlakuknya mulai dari UUD 1945, kemudian  Konstitusi  Indonesia Serikta sampai kembali UUD 1945 tetap mengakui Hak  Asasi Manusia merupakan  hak dasar yang harus diatur dan dilindungi dalam kehidupan ketatanegaraan.
Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia  secara lebih jelas dan terinci  diatur pada Undang-undang No 39 Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut
hak asasi berubah
hidup, kehilangan dan
sifat
Jurnul Legalitas  Vol. 3 No. 2
secara rinci mengatur  mengenai hak untuk  hidup,  dan hak untuk tidak dihilangkan  paksa dan/atau tidak dihilangkan  nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi,
hak atas rasa &man, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama.
Selain mengatur hak asasi manusia,
diatur  pula mengenai kewajiban dasar, sefta tugas dan tanggungiawab pemerintah dalam penekan hak asasi
manusia
Namun demikian jauh sebelum UU No 39 tahun 1999 dinYatakan berlaku,  pengaturan  dan perlindungan
HAM di Indonesia  mengalami pasang
surut  seiring dengan kepentingan siapa yang memegang  kekuasaan. Oleh karena itu tidak keliru kalau kita
kembali kebelakang untuk melihat pengaturan dan perlindungan HAM
dalam UUD 1945. Hak Asasi Manusia (HAM)
merupakan materi inti dari naskah
Undang-Undang Dasar  Negara  modern'
Dernikian pula  hak dan kewajiban
warga negara yang merupakan salah
satu materi pokok yang diatur dalam
setiap Undang-Undang Dasar sesuai dengan paham konstitusi negara modern.
Indonesia sebagai anggota  PBB harus menerima dan meratifikasi instrumen HAM internasional dengan
menyesuaikan  pada falsafah Pancasila
dan UUD 1945, serta kebudayaan
bangsa  Indonesia.  Perkembangan HAM di [ndonesia, sebenarnya dalam  UUD
1945 telah tersurat,  namun belum
tercantum  secara  transparan. Setelah
dilakukan beberapa kali amandemen, HAM sudah menjadi  bagian dari komitmen  bangsa. Hal ini dipertegas
dengan beberapa ketentuan undang-
undang  yang mengtur HAM.
Bila  kita cermati secara
mendalam  setidaknya di dalam UUD 1945 pasal-pasal yang berhubungan dengan HAM dapat ditemukan antara
lain sebagai berikut:
a. Hak untuk menentukan diri sendiri Qtreambule), hak warga
negara diatur dalam Pasal 26 UUD 1945;
b. Hak akan persamaan di diatur dalam
1945;
kesamaan dan depan hukum
Pasal 27 UUD
c. Hak  asasi manusia sebagaimana
diatur dalam Pasal 28A sampai
28J. Sementara Pasal  28G;
Hak beragama diatur dalam
Pasal29 UUD 1945; Hak untuk membela negara diatur dalam Pasal 30 UUD t945; Hak  untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mempertahankan  bahasa daerah diatur dalam  Pasal 31 UUD
1945"
g. Hak untuk memPertahankan
tradisi budaya  penjelasan Pasal
32 UUD 1945; d. e. ry Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
h. Hak kesejahteraan  sosial  diatur dalam pasal33 UUD 1945; i. Hak akan jaminan sosial diatur dalam pasal34 UUD 1945; j  Hak  akan kebebasan dan kemandirian  peradilan terdapat dalam penjelasan dalam pasal24 dan pasal25 UUD 1945. Bergulirnya refonnasi yang diikuti dengan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  di Indonesia berdampak pada upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap lrak asasi manusia. Bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi menunjukkan salah satu ciri negara demokrasi  adalah proteksi konstitusional atau kekuasaan negara dilaksanakan  berdasarkan konstitusi (rechstaats) bukan atas kekuasaan belaka. Konstitusi kita mengatur pula tentang perlindungan hak asasi manusia.
Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945  yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya,  terutama  berkaitan d"ngun persamaan  kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang lavak, kemerdekaan berserikat Aan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran  dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaanya itu,  hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini sesuai dengan
pandangan para ahli seperti yang diuraikan di bawah ini.
Cerakan pembelaan hak asasi manusia pada mulanya  ditujukan pada hubungan afitara masyarakat dan negara. Dalam perkembangannya, menurut  Rhoda E. Howard  (2000: Z), garnbaran sosiologis masyarakat sekitar abad 20 (dua puluh) memperlihatkan tuntutan manusia akan privasi dan perlindungan  individu terhadap  negara, masyarakat bahkan  keluarga. Lebih lanjut  Howard mengatakan  bahwa  pada kenyataannya hak asasi manusia mengimplikasikan bentuk tertentu hubungan individu dengan masyarakat dan negara. Maka dari  itu, sekarang Hak Asasi Manusia tidak tagi dipandang  sebagai  persoalan yang tidak hanya terjadi dalam hubungan masyarakat  dengan negara tetapi antara anggota  masyarakat dalam komunitas teftentu dan juga antar individu dalam lingkungan  tertentu.
Selanjutnya setelah amandemen UUD  1945, pengaturan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 mencerminkan  adanya  keinginan  yang kuat  dari negara untuk lebih memperhatikan  perlindungan HAM warga  negara. Sebab dalam prospektif demokratisasi, negara tidak saja dibangun  atas  dasar  kekuasaan  yang demokratis, tetapi negara harus dibangun atas dasar pengakuan terhadap hak asasi  manusia.
Hal ini dilihat dari prospektif teoritis terdapat paradigma  baru dalam pengaturan dan perlindungan HAM di J u rnat Legatiii; Voi.-i No.,
Indonesia. HAM yang dilindungi bukan hanya mencerminkan adanYa
positivisasi ide mengenai perlindungan hak dalam bentuk hukum dan bukan hanya HAM yang masuk dalam kategori  hak-hak kodrati (seperti hak- hak  untuk hidup,  hak kebebasan  dan hak  untuk memiliki), tetapi juga hak yang  masuk pengakuan akan
keberagaman sosial budaya. Bahkan UUD 1945 juga mengadoPsi hak-hak yang disuarakan oleh gerakan-geraka
sosial modern  seperti hak perempuan dan hak atas  lingkungan hidup. Oleh karena itu perlindungan HAM di Indonesia setelah UUD 1945 di amandemen mengkompromikan pandangan teoritis dari teori hukum kodrat, teori positivisnre dan teori relativisme budaya.
Konsekuensi komPromis ini nampak pada pengaturan HAM dalam
UU No 39 tahun 1999 dan UU No 26 tahun  2000, yang pada dasarnya ada l0 (sepuluh) klasifikasi hak asas yang terdapat  dalam dua instrumen  peraturan tersebut, yakni sebagai berikut:
Pertama, hak untuk  hiduP.  Kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.  Ketiga, hak mengembangkan diri. KeemPat, hak memperoleh keadilan. Kelima,  hak atas kebebasan pribadi. Keenam, hak atas rasa aman. Ketujuh, hak atas
kesejahteraan.  Kedelapan, hak turut serta  dalam pemerintahan. Kesembilan,
hak wanita. Kesepuluh,  hak anak.
Namun  demikian instrumen  Yang dikembangkan itu sebagai bagian yang
menyeluruh dari  hukum internasional
baik  yang terulis maupun tidak tertulis, yang hanya  membebankan  kewajiban pada  negara-negara anggota PBB, dan sebagian mengikat secara yuridis dan
sebagian lagi kewajiban  secara moral meskipun negara-negara anggota PBB
tersebut  melakukan ratifikasi secara
formal.
Dengan  demikian  konseP HAM tersebut tidak secara universal disesuaikan  dengan  kebudayaan  negara
Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini diperlukan sebab  ada kaitannya  dengan falsafah, doktrin dan wawasan kebangsaan
Indonesia, baik secara individu maupun kolektif kehidupan masyarakat yang
berasaskan  kekeluargaan. Manusia
dipandang  sebagai pribadi, sebagai
makhluk sosial  dan dipandang sebagai warga negara. Dengan demikian walaupun konsep HAM tersebut hanya
berasal dari pandangan dunia barat,
dalam konsep HAM Indonesia sendiri telah berusaha menyesuaikan situasi dan kondisi, sehinggan berbagai tuntutan  tentang Pengaturan dan perlindungan terhadap HAM sudalr diatur dalam UUD 1945 versi
amandemen. Selain kewajiban
pemerintah untuk menghormati, melindungi menegakkan dan memajukkan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan dan bahkan hukum internasional HAM yang telah diterima
oleh Indonesia.
Jurnal Legalitas VoL 3 No. 2
perlindungan terlradap tersangka dengan antara lain  hak unirk diperlakukan tidak bersalah (praduga tak bersalah) hak  untuk memp".ol"h _iasa advice atau bantuan  hukum dari advokat, untuk  untuk tidak ditahan tanpa adanya  surat  penahanan yang sah atau dengan kata lain diperlakuka semena-mena, hak untuk tidak disiksa dan dianiaya  dalam proses penyidikan, hak untuk mengajukan pra peradilan apabila terdapat kesalahan dalam proses mulai dari pemeriksaan sampai pembacaan putusan di pengadilan. Dalarn perspektif nilai_nilai universal,  kejahatan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bukan hal baru. Nilai-nilai HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng  sehingga harus dilindungi,  dihormati dan tidak boleh diabaikan , dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Dalam konteks

## Perlindungan
HAM Dari Aspek Pidana Nasional Dan Internasional KUHpidana bukanlah produk )'an sempurna, tetapi secara umum dapat disebut bahwa KUHP telah memberikan  dasar_dasar hukum substantif yang komprehensip tentang pengaturan HAM. Demikian juga KUHAP  telah meletakan dasar-dasa. hukum prosedural bagi praktek
perlindungan
HAM, seperti
human right law yang secara populer dikenal  dengan istilah The International Bill of Human Rights (berisi empat  dokumen pBB ,ul,u (Jniversal Declaration of  n *on Rights 1948, Internotional Covenant  on Economic,  Social and Cultural Rights 1966, International  Covenant on ifril and Political 1966 dan Optional Protocol to The International Covenant on Civil and political  Rights 1966). Konsep  perlindungan Hak asasi Manusia tidak dapat  dilepaskan  juga dengan hukum pidana yang berlaku. Hal ini berkaitan  erat juga pelaku mapun  korban pelanggaran dan kejahatan  Hak  asasi Manusia.
Dalam  kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran dan kejahatan Hak asasi Manusia secara tegas dan jelas hukum  pidana telah mengaturnya. Bahkan  hampir semua substansi  pasal  ada dalam KHUpidana mengatur  perlindungan Hak asasi Manusia. Istilah yang digunakan dengan  menggunakan kata-kata barang siapa diancam ... menunjukkan bahwa pada  dasarnya merupakan wujud dari perlindunga,., adanya tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap Hak  asasi  Manusia.
Dalam  konteks hukum pidana kejahatan hak asasi  manusia sebagai pelanggaran HAM yang berkategori berat,  adalah extra ordinary crimes (kejahatan  kuar  biasa)  dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur
internasional, upaya untuk
mewujudkan penghormatan dan perlindungan nilai-nilai  HAM tersebut, antara lain terdokumentasi  dalam suatu
Ii-
t *;rt i:,r;, n;- yrLT N^ 2
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta menimbulkan kerugian baik materiel maupun immateriel yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadaP perseorangan maupun masYarakat,
sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan  supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, kedailan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
Indonesia.
Upaya pelembagaan konseP perlindungan HAM dengan cara meregulasikannya dalam undang- undang  agar dapat ditegakkan sewaktu- waktu terjadi pelanggaran  terhadapnya, tampaknya bukan persoalan mudah, terutama dalam PersiaPan untuk membentuk  KUHPidana yang baru menggantikan KUHPidana lama buatan penjajah  Belanda.  Bahkan lebih jauh lagi apabila dengan  maksud  untuk 'omenyeret" ke meja hijau  para pelaku pelanggaran HAM masa lamPau
sebelum  undang-undang HAM berlaku. Hal  ini karena adanya beberaPa
problern yang menyertainYa, Yakni sebagai berikut (Sinta,  2006): Pertarna,
secara yuridis upaya tersebut akan bertentangan dengan asas legalitas'
Kedua,  sebagian besar Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat atau pejabat  negara cenderung bersifat politis  dan  dalam kerangka melaksanakan kebija.kan-kebijakan politis tertentu dari penguasa. Fakta
demikian tentunya sanagat mudah untuk dijadikan  basis argumentasi
bahwa pengadilan HAM hakikatnYa adalah pengadilan  terhadap kebijakan pemerintahan  n€gara. Pandangan inilah yang sering menyebabkan pihak-pihak yang diduga terlibat pelanggaran HAM mengambil sikap tidak mau  dan merasa tidak perlu bertanggung jawab.  Ketiga,
konsep HAM sebagai  wacana yang relatif masih baru di Indonesia,
diperkirakan dapat  menjadi problem tersendiri  terutama pada tataran implementasi oleh aparat penegak
hukum,  baik jaksa maupun hakim ad hoc. Keempat, beberapa kelemahan substansial yang terdapat dalam
undang-undang Pengadilan HAM, secara politis mudah dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menggagalkan terwujudnya peradilan atas kejahatan HAM. MisalnYa
ketentuan dalam UU No. 26 Tahun
2000 menegaskan bahwa pengadilan
HAM ad hoc terhadap kasus-kasus
kejahatan HAM masa lalu hanya  dapat
dibentuk  atas usul Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan dengan dasar
Keputusan Presiden. Pengataman empirik rnernbuktikan adanYa
intervensi  kepentingan politik terhadap irnplementasi UU tentang pengadilan HAM,  yakni gagalnya upaya memperadilankan secara ad hoc kasus
Tri Saktidan Semanggi.
Berdasarkan keempat kendala tersebut  diatas, dapat kita kaji satu  per satu jalan keluar  untuk mengatasi kendala tersebut.  Pertama untuk penyelesaian  kemungkinan  terjadinya pelanggaran  asas legalitas,  maka ada
Jurnal Legalitas Vol. 3 No.2
ketentuan bahwa hak untuk tidak pemahaman  terhadap konsep HAM. dituntut atas dasar hukum  yang berraku Kendara  tersebut tidak hanya diarami surut,  dapat dikecuarikan daram hal oreh  aparat penegak hukum, namun pelanggaran HAM yang digorongkan juga oreh masyarakat  secara ruas dan ke  dalam kejahatan terhadap aparatur keamanan. Kelernahan kemanusiaan (pasar 4  uu No 3; pemahaman tentang hak asasi manusia tahunl999). prinsip tersebut sesuai bagi  karangan  aparatur  negara bagi sipil dengan ciri kejahatan hak asasi maupun militer mengakibatkan keragu_ manusia yaitu  extra  ordinary crime/ raguan  daram  melaksanakan  kewajiban kejahatan ruar biasa, sehingga dan tugas  serta tanggungjawabnya. Har diperlukan langkah-langlln ini terjadi karena adanya kekhawatiran penanganan yang ruar biasa. Kedua terjadinya peranggaran hak asasi adalah adanya hambatan yang bersifat manusi a atautakut dicap repreif seperti politis sebagai akibat dari suatu rezim orde baru.  pemahaman tentang kebijakan  penguasa. Hambatan kedua konsep hak asasi manusia bagi seruruh rersebut dapat diatasi dengan karangan/ rapisan masyarakat pendekatan pora pikir p"n"gukun sebenarnya menjadi tugas bersama hukum  progresif yaitu m"nludikun Komnas HAM dan seluruh warga hukum sebagai pangrima dan bangsa merarui civ, education/ mengesampingkan faktor-faktor poritis. pendidikan  kewarganegaraan.
Bahwa setiap pembuat kebijakan dan Tujuan  Komnas HAM komando  pelaksana'  serta operator di sebagaimana amanat konstitusi sebagai lapangan bertanggungjawab secara lembaga  mandiri adalah
hukum' seorang  pengambil kebijakan mengembangkankondisiyangkondusif ) ang  tidak berbuat/ merakukan bagi peraksanaan hak asasi manusia pembiaran terjadinya peranggaran dan meningkatkan perri,durrgan dan HAM padahar dia mempunyai penegakan hak asasi  manusia guna kervenangan untuk *"r""gut-r berkembangnya pribadi manusia terjadinya pelanggaran hak asasi Indonesia seutuhnya dan kenrampua, manusia dapat dijerat dengan ketentuan berpartisipasi daram berbagai bidang hukum tentang HAM. Kendala ketiga kehidupan. Untuk mencapainya adalah  konsep hak asasi manusia Komnas HAM melaksanakan fungsi sebagai  wacana yang reratif baru di pengkajian,  peneritian, penyuruhan, Indonesia' surit untuk pemantauan dan mediasi  tentang hak diimplernentasikan. t:) t asasi manusia. Dalam kaitannya dengan Hal tersebut tidak seruruhnya civil education,Komnas HAM bertugas benar, namun dalam beberapa dan berwenang melakukan kesempatan memang ada beberapa penyebarruarun *u*urun mengenaihak kendala sebagai akibat kurangnya  asasi manusia kepada masyarakat,

## E
-ii;;iilTrs;tit*nil:'N^2 -*.re
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal  dan non formal serta berbagai  kalangan  lainnya,
serta  bekerja sama dengan organisasi,
lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional,  regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.  Kendala keempat yaitu adanya kepentingan kelompok- kelompok  tertentu yang beruPaYa
menggagalkan terwujudnya peradilan atas kejahatan HAM, dapat diatasi melalui pemahaman konsep HAM dan penegakan hukum di kalangan  politisi dan mendorong political will DPR  yang
mempunyai kewenangan
merekomendasikan  pelanggaran HAM
berat. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan "sterilisasi" agar keputusan-keputusan DPR dapat benar- benar terjaga "kebersihannya" dari interrest-interrest politik alias  tetap fair dan obyektif yuridis.
Konsep penyelesaian
pelanggaran HAM berat daPat dilakukan juga melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/  KKR
apabila  kasus pelanggaran HAM berat masa  lampau tersebut  setelah  melalui penyelidikan  secara mendalam oleh
Komnas HAM tidak prospektif dan akan  mengalami banyak  kendala jika diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Upaya-upaya tersebut diatas untuk
menyelesaikan  pelanggaran HAM berat di masa lampau  diharapkan daPat
berjalan  dengan baik sehingga  tujuan perlindungan HAM dapat tercapai dan
dapat  mencegah terj adinya/ terulangnya pelanggaran  serupa dimasa mendatang.
Dengan penegakan hukum dan keadilan  maka perlindungan  hak asasi
manusia warga negara Indonesia dapat tercapai sesuai cita-cita  negara hukum yang demokratis (dentocratische
rechtsstaat) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum
(c ons t itut  ion al de  mo cr acy).
Ajaran hukum  pidana yang setidaknya  menyinggung paling dekat tentang bentuk pelanggaran  Hak asasi
Manusia,  adalah penggunaan  istilah korban pelanggaran dan kejahatan Hak
asasi Manusia. Dalam  deklarasi korban dinyatakan beberapa hal pokok korban yang  harus dijamin dan dilindungi oleh negara yakni: Pertama, hak korban atas tersediaanya mekanisme  keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera.
Kedua, hak atas informasi mengenai hak-haknya  dalam  mengupayakan  ganti rugi  dan mernperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti rugi. Ketiga, hak  untuk
menyatakan
pandangan dan memberikan pendapat.  Keempat, hak atas  tersedianya  bantuan  selama  proses hukuman  dijalankan.  Kelima,  hak atas perlindungan
gangguan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan
pribadi dan keselamatan baik pribadi
maupun keluarganya.  Keenam,  hak atas mekanisme/proses keadilan  yang cepat dan sederhana/tidak  adanya penundaan.
Demikian juga kalau dibawa dalam konteks hukum pidana
ry Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
pnosedural atau hukum acara pidana, dalam  Statuta Roma diatur mengenai ink-hak  korban selama proses peradilan pidana berlangsung,  yakni: Fertama, hak  atas perlindungan bagi korban selama  proses peradilan pidana berlangsung.  Kedua, hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun  fasilitas  lainnya bagi korban  kejahatan  dan keluarganya.
Menurut  Dinah Shelton (1999), sistem peradilan pidana dapat mengembangkan upaya-upaya pemulihan bagi korban pelanggaran dan kejahatan Hak asasi Manusia melalui beberapa metode yang secara earis  besar dibedakan menjadi dua, lakni sebagai berikut:
a. Monetary remedies yakni
merupakan yang mendayagunakan nilai materi dalam *ujud uang atau fisik untuk mereparasi kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh adanya  pelanggaran dan kejahatan Hak asasi Manusia;
b. Non monetary remedies, yakni upaya pemulihan bagi korban yang lebih mendasarkan  pada perbaikan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dengan  langkah-langkah  tertentu yang tidak  dapat dipadankan  dengan  nilai material  tertentu.
Dalam ranah hukum nasional sejak diberlakukannya  UU No l3 tahun 1006 tentang Perlindungan  Saksi Dan Korban dan PP No 44 tahun 200g,  telah mengakomodasi juga hak atas keadilan lang layak  bagi korban karena jaminan perlindungan bagi  koran telah
didapatkan dalam proses  penyidikan (pidana prosedural/hukum acara pidana) dilakukan.
Aspek substansial  dan  prosedural hukum pidana dalam rangka perlindungan terhadap  pelanggaran  dan kejahatan Hak  asasi Manusia membawa  implikasi  yang baik negara, warga negara ataupun individu. Kondisi  demikian  memicu tantangan  ke depan untuk Iebih  ditingkatkan lagi dalam memperbaiki dan memberikan sumbansih terbaik dalam upaya perlindungan  dan pemajuan  Hak asasi Manusia.
Pada akhirnya tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak  saja cukup diatur hanya dalam konstitusi dasar tanpa  ada impelemtasi dalam peraturan perundang-undangan  pelaksanaan dan tidak hanya  cukup diatur oleh hukum pidana saja dan hanya dibebankan kepada negar4 melainkan juga kepada individu  warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama  menriliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghonnatan dan perlindungan  HAM. Karena itu, pengaturan dan perlindungan HAM tidak hanya dalam konteks konstitusi dasar dan hukurn pidana saja. Pelanggaran  HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara  kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan  pelanggaran  HAM secara horizontal.
Jurnal Legatitas vi[iilo. 2

## Kesimpulan
Persoalan Hak Asasi Manusia bersifat universal,  sekaligus dapat bersifat kontekstual. Setiap negara mempunyai  sejarah perjuangan dan perkembangan Hak Asasi Manusia yang berbeda. Oleh karena itu,
konsepsi  dan  implementasi  Hak Asasi Manusia suatu negara tidak daPat
disamaratakan. Adanya Hak Asasi Manusia menimbulkan konsekuensi adanya  suatu kewajiban pula, dimaa antara hak asasi  dan kewajiban berjalan secara paralel dan merupakan suatu kesatuan yang berjalan secara utuh dan tak dapat  dipisahkan. Dalam konteks teoritis Hak Asasi  Manusia, adalah
kewajiban suatu negara untuk mengatur Hak Asasi Manusia dalam suatu konstitusi dasar negara maupun
peraturan  perundan g-undan gan.
Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi dasar  negara Indonesia yakni UUD 1945  telah  mengalami beberapa kali arnandemen,  dan hasil amandemen
menunjukan  bahwa konsep Hak Asasi Manusia sudah mendaPat temPat
penting dalam  konstitusi  dasar negara yakni UUD 1945. Selanjutnya dalam rangka  rnengintplernentasikan  apa yang telah  diatur dalam  konstitusi dasar negara tersebut, maka Pemerintah membuat peraturan Perundang- undangan yang mengatur  tentang  Hak Asasi  Manusia  yakni UU No 39 tahun
1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia dan
UU No 26 tahun Pengadilan  Hak Asasi
Manusia.
Dewasa ini ditemukan berbagai pelanggaran Hak Asasi  Manusia berat di Indonesia, tetapi secara umum
impelementasi Hak Asasi Manusia  di Indonesia, baik
menyangkut perkembangan dan penegakanya mulai
memperlihatkan  adanya tanda-tanda
kemajuan. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai  regulasi hukum terhadap  perlindungan Hak Asasi
Manusia  melalui  peraturan perundang- undangan. Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana  sudah  diatur secara substansial  mengenai perlunya perlindungan  terhadap hak asasi  setiap orang.
Hal ini dapat dilihat diantaranya
berbagai ketentuan hukum  yang ada dalam  KUHPidana  yang melarang dan mengancam pidana seseorang yang melakukan  pelanggaran  dan kejahatan terhadap hak asasi seseorang.  Sebagai
contoh dapat dilihat dalam  Pasal 362 KUHPidana yang melarang dan mengancam pidana orang yang melakukan  pencurian  atas harta benda orang lain. Contoh lain adalah Pasal 338 KUHPidana yang melarang dan mengancam pidana oratlg yang melakukan  perbuatan menghilangkan
nyawa orang lain. Dengan  demikian sebenarnya secara  substansial  hukum pidana  secara tegas dan jelas sudah mengakomodasi dan mengatur serta memberi perlindungan terhadap KUHPidana yang melarang dan mengancam pidana orang yang melakukan. Selanjutnya juga dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Jurnal Legalilos VoL 3 No.2
i.lana atau KUHAP sudah diatur :engan jelas  dan tegas secara :,rosedural mengenai perlindungan ::*adap Hak  Asasi Manusia. Hal ini r,L-er dilihat contohnya yakni
perlindungan hak asasi tersangka dalam pemeriksaan,  penahanan dan  perlakuan untuk tidak dianiya dan  disiksa.
Dalam  Teori dan Daftar Pustaka
Agustina,  Sinta,  2006,  Hukum pidana Internasional :-;rtek. Andalas Universty press, padang.
Assiddiqie, Jimly, 2009, Hak Konstitusional 1 :q.esakonnya. Konstitusi press.  Jakarta
Perempuan Dan Tantangan
Effendi, Masyhur,  2005, perkembangan Dimensi Hak Asasi  Manusia =l-\fi dan  Proses Dinamika penyusunan  Hukum Hak Asasi Manusia  (HAKHAL,0. ;relia. Bogor.
Howard, Rhoda, E, 2000, HAM, penjelajahan Datih Reratiisme  Budaya Ttman Rights And search For community). diterjemahkan oreh Nugraha
t"-s:' asun gkana. Grafi ti. Jakarta Kaelan, 2002, pengantar pendidikan pancasila Dan i ::erbit Liberty yogyakarta Kewarganegaraan.
Lubis, Todung Mulya, 2005, Jaran  panjang Hak Asasi Manusia. Gramedia -staka  Utama.  Jakarta
Mahfud, MD,200l , Dasar  Dan Struktur Ketatanegaraan Intlonesla. Rhineka - rpta. Jakarta suiatmoko'  Andrey,  2005, Tanggungjawab Negara Atas peranggaran  Berat -i1l{ Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, pr.Gramedia  widiasarana Indonesia,
. i\arta
Shelton, Dinah, 1999,  Remedies
-'n iversity.  Amerika Serikat. In International  Human Rights Low.  Oxford
Undang-undang No.  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang No. 26 Tahun  2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia undang-undang No. l3 Tahun  2006 tentan g perlindungan saksi Dan Korban
luaal Legalilas yol 3 No.2