## AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GARON KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN
Pipit Juliana 1 Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun Pipitjuliana65@yahoo.co.id Purweni Widhianningrum 2 Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun weni.widhi@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  penyusunan dan  akuntabilitas Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Garon Tahun  2016.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas hukum  dan  kejujuran  Desa  Garon  telah  berpedoman  pada Undang-Undang  RI  No.06  Tahun  2014,  Peraturan  Menteri  dalam Negeri  No.83,  113  dan  114,  Peraturan  Pemerintah  No.60  Tahun 2014,  dan  Peraturan  Bupati  Magetan  No.12  Tahun  2015. Akuntabilitas manajerial pemerintah Desa Garon telah melibatkan masyarakat,  seluruh  perangkat  desa,  tim  pelaksana,  BPD,  LPM dan  Karang  Taruna.  Akuntabilitas  program  Desa  Garon  dengan mengikutsertakan  masyarakat  dalam  menyusun  program  desa. Akuntabilitas  finansial  pemerintah  Desa  Garon  terhadap Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Garon  dapat  dikatakan cukup  ekonomis,  tidak  efesien,  namun  memberikan  kontribusi pembangunan  yang  dapat  dikatakan  cukup  efektif  bagi perekonomian masyarakat Desa Garon.
ASSETS

## Jurnal Akuntansi dan Pendidikan
Vol. 6 No. 2 Hlmn. 169-183 Madiun, Oktober 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk: 16 Oktober 2017
Tanggal diterima: 28 Oktober 2017 Kata Kunci : Akuntabilitas  hukum;  akuntabilitas  manajerial;
akuntabilitas  program  desa;    akuntabilitas APBDesa

## ABSTRACT
This study aims to determine the process of preparing and accountability of  Garon  Village  Revenue  and  Expenditure  Year  2016.  This  research approach  uses  descriptive  qualitative.  The  results  show  that  the  legal accountability and honesty of Garon Village has been guided by RI Law No.06  of  2014,  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  No.83,  113 and  114,  Government  Regulation  No.60  Year  2014,  and  Regulation  of Magetan  Regent  No.12  Year  2015.  Managerial  accountability  Garon Village  government  has  involved  the  community,  all  village  units, implementing  teams,  BPD,  LPM  and  Karang  Taruna.  Accountability Garon  Village  program  by  involving  the  community  in  preparing  the village  program.  The  financial  accountability  of  the  Garon  Village government to the Garon Village Revenue and Expenditure Budget can be  said  to  be  quite  economical,  inefficient,  but  contributes  to  the development  which  can  be  said  to  be  quite  effective  for  the  economy  of
Garon Village society.
Keywords :
Legal  accountability;  managerial  accountability; accountability  of  village  programs;  accountability  of APBDesa

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintah  desa  tidak  terpisahkan  dari  penyelenggaraan otonomi  daerah,  dan  pemerintahan  desa  merupakan  unit  terdepan  (ujung  tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi tonggak yang strategis untuk keberhasilan  semua  program  yang  telah  direncanakan.  Sebagai  unit  terdepan  maka pemerintah  desa  harus  mampu  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat.  Sebagai  organisasi  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat,  pemerintah memberikan  dana  yang  cukup  besar  kepada  pemerintah  desa  guna  meningkatkan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dana  tersebut  kemudian  dicatat  dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Widjaja dalam Suharto, 2016: 6).  Peningkatan  volume  transaksi  yang  semakin  besar  dan  semakin  kompleks  harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto dalam Hariyani dan Sudrajat, 2016: 114).
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus memenuhi beberapa prinsip  yaitu  kepatuhan  hukum,  tertib  penyelenggaraan  pemerintahan,  tertib kepentingan  umum,  keterbukaan,  proporsionalitas,  profesionalitas,  akuntabilitas, efektivitas,  kearifan  lokal,  keberagaman  dan  partisipatif.  Dari  beberapa  prinsip disebutkan  salah  satunya  akuntabilitas,  akuntabilitas  yang  dimaksud  adalah  prinsip yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  perundang-undangan (Undang-undang  Republik  Indonesia  No.06  Tahun  2014).  Dalam  konteks  organisasi publik,  akuntabilitas  publik  berarti  pemberian  informasi  dan disclosure terhadap aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Pemerintah pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009: 21). Mulgan (dalam Mahmudi, 2015: 09) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik diperlukan guna mengantisipasi dan meminimalkan  timbulnya  pemerintahan  yang  menyimpang.  Penanggungjawab laporan keuangan desa adalah  kepala desa.
Beberapa  penelitian  tedahulu  yang  berhasil  membuktikan  bahwa  akuntabilitas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sangat diperlukan guna mempertanggungjawabkan  dana  yang  telah  diberikan  pemerintah  daerah  terdapat dalam  penelitian  Kurniawan,  Made  dan  Yogivaria  (2014)  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, berhasil membuktikan bahwa  sebagaian  besar  dari  Alokasi  Dana  Desa  digunakan  untuk  pemberdayaan masyarakat,  biaya  operasional  pemerintah  desa  dan  untuk  Badan  Permusyawaratan Desa.  Pengawasan  dalam  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  terjadi  dari  3  jenis pengawasan.  Pertama,  pengawasan  fungsional,  seharusnya  dilakukan  setiap  bulan (laporan  berkala)  dan  setiap  akhir  tahun  (Surat  Pertanggungjawaban).  Kedua, pengawasan  yang  dilakukan  atasan  melalui  struktur  organisasi  pemerintah  desa. Ketiga,  pengawasan  langsung  oleh  masyarakat.  Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana Desa dilakukan dengan pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat.
Penelitian  Lestari,  Atmadja  dan  Adiputra  (2014)  yang  bertujuan  untuk mengetahui  proses,  keterlibatan  aparat  desa,  serta  memahami  dan  memaknai akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  berhasil membuktikan  bahwa  proses  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  tidak melibatkan  seluruh  Krama  Desa  melainkan  hanya  malalui  perwakilan. Akuntabilitas pengelolaan  keuangan  berlangsung  secara  konsisten  setiap  bulan  dengan menggunakan  sistem  akuntansi  sederhana.  Dengan  adanya  modal  sosial  khususnya
kepercayaan,  menyadari  bahwa  akuntansi  merupakan  instrument  akuntabilitas  dan transparansi dalam pengelolaankeuangan di Desa Pakraman.
Penelitian lain dilakukan oleh Faridah dan Suryono (2015) yang bertujuan untuk mengetahui  seberapa  jauh  penerapan  prinsip-prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas kepala  desa  dalam  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Sidogedungbatu  Kecamatan Sangkapura  Kabupaten  Gresik,  berhasil  membuktikan  bahwa  transparansi  dan akuntabilitas  sudah  berjalan  dengan  baik.  Dilihat  dari  program  Alokasi  Dana  Desa yang berlandaskan hukum. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa telah melibatkan masyarakat sesuai dengan hasil wawancara. Pelaporan Alokasi Dana Desa dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  kepada  pemerintah  tingkat  atasnya  secara  periodik. Meskipun begitu musyawarah rencana pembangunan desa dirasa kurang baik karena tim  pelaksana  tidak  mencantukan  anggaran  yang  dibuat  untuk  membangun  desa dalam papan informasi.
Penelitian  Riyanto  (2015)  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  akuntabilitas finansial dan identifikasi faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas  finansial  dalam  pengelolaan  ADD  di  Kantor  Desa  Perangkat  Selatan, berhasil  membuktikan  bahwa  pengelolaan  ADD  dapat  dipertanggungjawabkan  di depan  pihak  pemerintah  desa,  namun  belum  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini dikarenakan masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di BPD dan ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan menyuplai  bahan  bangunan  terlambat,  laporan  desa  masih  belum  memaksimalkan pemanfaatan  waktu  dalam  penyusunan  laporan  dan  penyelasaiaannya  laporan pertanggungjawaban.  Sedangkan  faktor  pendukungnya  adalah  masih  tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.
Penelitian  Hanifah  dan  Praptoyo  (2015)  yang  bertujuan  untuk  mengetahui penerapan  akuntansi  dan  manajemen  keuangan  yang  ada  di  Desa  Kepatihan Kecamatan  Menganti  Kabupaten  Gresik,  berhasil  membuktikan  bahwa  proses pencatatan  akuntansi  telah  dilaksanakan  namun  belum  sesuai  dengan  Undang- Undang  No.06  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Hal  tersebut  disebabkan  pada  proses pencatatan  akuntansi,  setiap  transaksi  yang  dilakukan  hanya  dicatat  dalam  kedalam buku kas harian dan belum di susun ke dalam buku kas umum. Manajemen keuangan sudah  menunjukkan  pelaksanaan  yang  akuntabel  dan  transparan  yang  dapat  dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban.
Penelitian  Sa’adah  (2015)  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  akuntabilitas  dan transparansi  anggaran  melalui e-government (studi  tentang  penganggaran dipemerintahan  daerah  Kabupaten  Blitar),  berhasil  membuktikan  bahwa  pemerintah desa  telah  mampu  menyelenggarakan  informasi  penyelenggaraan  pemerintah  secara terbuka,  cepat  dan  tepat  kepada  masyarakat  melalui  website-website  yang  telah dimiliki  pemerintah  desa.  Selain  itu, e-government tentang  pelaksanaan  akuntabilitas anggaran  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses pembangunan dan pemerintahan, sebab masyarakat dapat mengevaluasi kegiatan dan kebijakan  anggaran  yang  dipilih  oleh  pemerintah.  Meskipun  begitu  pelaksanaan akuntabilitas  penganggaran  melalui  penerapan e-government pada  pemerintah Kabupaten Blitar masik kurang maksimal, sebab masyarakat masih belum bisa malihat dan mengakses beberapa dokumen pada saat pembahasan APBD.
Penelitian Setiawan, Habodin dan Wilujeng (2017) berhasil membuktikan bahwa akuntabilitas  dalam  pengelolaan  ADD  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku serta  dapat  terwujud  karena  adanya  pengawasan  internal  maupun  eksternal. Pengawasan secara internal ataupun eksternal dapat memunculkan kesadaran bahwa

## AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN…. ASSETS
program  yang  didanai  dari  ADD  harus  dipertanggungjawabkan  dengan  sebaik- baiknya.
Penelitian Arifiyanto  dan  Kurrohman  (2014)  yang  bertujuan  untuk  mengetahui penerapan  sistem  akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Umbulsari Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10  desa  se  Kecamatan  Umbulsari  telah  melaksanakan  konsep  pembangunan partisipasif  dibuktikan  melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (MUSREMBANGDES).  Penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada  tahap  pelaksanaan sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi telah dilaksanakan sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten.  Pertanggungjawaban kepada  masyarakat  berupa  fisik  sedangkan  kepada  pemerintah  diatasnya  berupa bentuk laporan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  akuntabilitas  sebagai  alat pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diberikan pemerintah daerah. Seperti halnya Desa Garon yang memperoleh Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah sejak tahun 2015, maka aparat Desa Garon diharapkan mampu mempertanggungjawabkan dana  tersebut.  Desa  Garon  merupakan  sebuah  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Kawedanan  Kabupaten  Magetan  Provinsi  Jawa  Timur.  Dari  keseluruhan  jumlah penduduk  Desa  Garon  sebanyak  75%  bermatapencaharian  sebagai  petani.  Hasil pertanian  masyarakat  Desa  Garon  sebagian  besar  adalah  padi,  tebu,  kacang  tanah, kedelai  dan  sayur-sayuran.  Sehingga  kiranya  anggaran  yang  diberikan  pemerintah daerah Kabupaten Magetan diharapkan untuk pembangunan dalam bidang pertanian. Sehingga  pembangunan  tersebut  mampu  meningkatkan  hasil  pertanian  dan kesejahteraan  masyarakat  turut  meningkat.  Namum  pada  kenyataannya,  dalam penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Garon,  aparat  desa  masih mengalami  kesulitan,  hal  tersebut  dikarenakan  Undang-undang  Republik  Indonesia No.06  Tahun  2014  baru  diterapkan  pada  tahun  2015,  sehingga  aparat  Desa  Garon masih  merasa  perlu  bimbingan  dari  pemerintah  kabupaten  dalam  menyusun Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  sehingga  penyusunan  anggaran  sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  paparan  di  atas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini pertama ,  adalah untuk mengetahui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon tahun  2016. Kedua ,  untuk  mengetahui  akuntabilitas  yang  diterapkan  dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon tahun 2016.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2016 : 13) adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi,  analisis  data  bersifat  induktif  atau kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi” .
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  wawancara  dan dokumentasi.  Peneliti  menggunakan  metode  wawancara  tidak  terstruktur.  Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Garon, Sekretaris, Bendahara, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan ketua RT sebagai perwakilan masyarakat Desa  Garon.  Dokumentasi  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk
memperoleh data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon.
Prosedur  penelitian  ini  mengacu  pada  pendapat  Sugiyono  (2016:  247-249). Dimana  kegiatan  utama  saat  analisis  data  adalah  tahap  analisis  sebelum  dilapangan dan tahap analisis dilapangan. Berikut gambar prosedur penelitian ini:
Gambar 1. Prosedur Penelitian
Dalam penelitian ini analisis dilakukan terhadap dimensi-dimensi akuntabilitas. Terdapat  lima  dimensi  yang  akan  dianalisis  dalam  penelitian  ini,  yaitu  seperti  teori yang dikemukakan Elwood (dalam Mahmudi, 2015) :
a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  berarti  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan lain yang telah disayaratkan dalam menjalankan organisasi (Elwood dalam Mahmudi, 2015: 10).
b. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas  manajerial  berkaitan  dengan  akuntabilitas  proses  yang  berarti bahwa  setiap  proses  organisasi  harus  dipertanggungjawabkan  (Elwood  dalam Mahmudi, 2015: 10).
c. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas  program  berarti  tercapainya  program-program  organisasi  yang bermutu dan  mendukung visi,  misi dan tujuan organisasi (Elwood dalam Mahmudi, 2015: 11).
d. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas  kebijakan  merupakan  pertanggungjawaban  lembaga  publik terhadap kebijakan yang telah diambil (Elwood dalam Mahmudi, 2015: 11).
e. Akuntabilitas Finansial

## Rancangan penelitian
Melakukan survei
Mencari referensi dan mencari instrument penelitian
Melakukan penelitian Reduksi data Penyajian data Verifikasi data
Tahap analisis di lapangan
Tahap analisis sebelum di lapangan

## AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN…. ASSETS
Akuntabilitas  finansial  berarti  pertanggungjawaban  lembaga  publik  untuk menggunakan  uang  publik  secara  ekonomis,  efektif  dan  efisien  (Elwood  dalam Mahmudi, 2015: 11).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon telah berlandaskan hukum  antara  lain  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.06  Tahun  2014  Tentang Desa,  Peraturan  Pemerintah  No.43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang No.06 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Mentri dalam  Negeri  No.113  dan  No.114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri No.85 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten  Magetan  No.10  Tahun  2014  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tanggal 17 Desember 2014.
2. Akuntabilitas Manajerial
Proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dimulai dari  Sekretaris  Desa  menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa)  Garon  sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) Kabupaten  Magetan,  tujuannya  agar  program  yang  disusun  tidak  beda  jauh  dengan program  pemerintah  kabupaten.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa) pemerintah Desa Garon digunakan untuk jangka waktu 6 tahun. Setelah itu sekretaris menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang mengacu pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDesa).  Rencana  Kerja Pemerintah  (RKP)  dari  sekretaris  kemudian  diusulkan  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  melalui  Kepala  Desa  Garon,  setelah  Badan Permusyawaratan Desa menyetujui maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijadikan peraturan  desa.  Selanjutnya  sekretaris  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  Garon  sesuai  dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah.  Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  yang disusun sekretaris diserahkan kepada Kepala Desa Garon untuk diajukan ke Badan Permusyawaran Desa (BPD) dan di musyawarahkan bersama seluruh perangkat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan karang taruna. Apabila  telah  mencapai  kesepakatan  maka  hasil  musyawarah  di  laporkan  ke  Bupati Magetan.  Setelah  bupati  menyetujui  maka  Desa  Garon  memperoleh  anggaran  untuk melaksanakan  kegiatan  yang  tercantum  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa Garon.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon dimulai dengan tim pelaksana  mengajukan  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  yang  diverifikasi  oleh Sekretaris  Desa  Garon,  kemudian  diserahkan  kepada  kepala  desa.  Apabila    Kepala Desa Garon menyetujui maka bendahara dapat mencairkan dana. Sebelum melakukan pencairan dana, bendahara dibantu sekretaris Desa Garon menyusun surat pencairan dana ke bank BRI dengan tanda tangan Kepala Desa Garon. Dana diserahkan kepada ketua  tim  pelaksana  untuk  belanja  bahan  material  dan  jasa.  Ketua  tim  pelaksana sebagai  penanggungjawab  berkewajiban  membuat  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Proses  pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Garon  yaitu,  tim  pelaksana menyerahkan  semua  bukti  pengeluaran  yang  digunakan  untuk  melaksanakan program  kepada  bendahara  desa.  Selanjutnya  bendahara  melakukan  pengecekan antara anggaran yang telah diberikan dengan bukti pengeluaran. Apabila telah sesuai
maka bendahara memberikan bukti pengeluaran kepada sekretaris desa untuk disusun ke  dalam  laporan  pertanggungjawaban.  Laporan  pertanggungjawaban  diajukan kepada  kepala  desa  untuk  dilaporkan  kepada  bupati  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Garon.  Berdasarkan data  yang  diperoleh  dan  kesimpulan  wawancara  laporan  pertanggungjawaban  Desa Garon  hanya  dilampiri  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan laporan kekayaan milik desa, sedangkan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa tidak disusun karena  selama  tahun  2016  tidak  ada  program  pemerintah  yang  masuk  desa. Pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  belum  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Desa Garon,  hal  tersebut  diketahui  dari  hasil  observasi  peneliti.  Dimana  pemerintah  Desa Garon belum membuat papan informasi di desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
3. Akuntabilitas Program
Selama  tahun  2016  Dana  Desa  Garon  lebih  banyak  digunakan  untuk pembangunan. Total dana yang diterima Desa Garon sebesar Rp 1.142.843.787. Tabel 1 menunjukkan  program  pembangunan  desa  merupakan  prioritas  utama,  diikuti penyelenggaraan  pemerintahan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Total  anggaran  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  program  senilai  Rp 1.098.849.787,  nilai  ini  memiliki  selisih  lebih  Rp  43.994.000  dari  dana  yang  diterima pemerintah Desa Garon.  Hal tersebut dikarenakan terdapat program yang tidak dapat terlaksana  atau  dalam  pelaksanaan  program  terdapat  selisih  lebih  antara  target anggaran  dengan  realisasi  anggaran,  sehingga  sisa  lebih  anggaran  tersebut  diakui sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  Desa  Garon  digunakan  untuk  mendanai  pelaksanaaan  program  tahun berikutnya.  Pengelolaan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  di  Desa  Garon  ini  telah sesuai dengan Undang-undang RI No.06 Tahun 2014.
Tabel 1. Skala Prioritas Program Desa Garon Tahun 2016 No. Program Total Anggaran 1. Pelaksanaan pembangunan Desa Garon Rp    553.322.000 2. Penyelengaraan pemerintahan Desa Garon Rp    359.627.790 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp      46.715.000 4. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp      34.700.000 Total Rp 1.098.849.787
Selanjutnya berdasarkan Tabel 1 mengenai skala prioritas program Desa Garon, alokasi  dana  desa  lebih  banyak  digunakan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  desa. Prioritas pembangunan desa melalui proses yang cukup panjang yaitu pembangunan yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Garon  atas  dasar  aspirasi    dari  masyarakat  yang ditampung dalam musyawarah desa. Hasil musyawarah Desa Garon bersama seluruh perangkat  desa,  Badan Permusyawaratan  Desa,  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat dan karang taruna menunjukkan kurangnya sarana dan  prasarana.Sehingga anggota musyawarah  menyepakati  untuk  melakukan  pembangunan  dibidang  sarana  dan prasarana.
Keberhasilan  pembangunan  sarana  prasarana  dapat  dilihat  melalui  nilai keberhasilan  program.  Berdasarkan  Tabel  2,  keberhasilan  program  yang  dilakukan pemerintah Desa Garon telah menunjukkan nilai  yang berhasil. Sedangkan beberapa pembangunan  memiliki  nilai  sangat  berhasil.  Hal  tersebut  dikarenakan  realisasi pembangunan  jauh  lebih  baik  dari  yang  ditargetkan.  Sehingga  hasil  pembangunan yang dilakukan sangat memuaskan.

## AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN…. ASSETS
Tabel 2. Nilai Keberhasilan Program No Program Nilai Keberhasilan Keberhasilan 1.  Pembangunan pagar Balai Desa Garon 99,54%  Berhasil 2.  Pembangunan saluran irigasi blok gaprang 100,34%  Sangat berhasil 3.  Pembangunan saluran irigasi blok piket 100,41%  Sangat berhasil 4.  Penyemiran jalan RT 1, 2, 3, 4, 6 RW 02 97,87%  Berhasil 5.  Penyemiran jalan RT 5 dan 7 RW 2 99,56%  Berhasil 6.  Pembangunan Talud RT 05 RW 01 100%  Sangat berhasil

## 4. Akuntabilitas Kebijakan
Pengambilan kebijakan Desa Garon dilakukan melalui musyawara desa. Dimana musyawarah  dilakukan  bersama  seluruh  perangkat  Desa  Garon,  Badan Permusyawaratan  Desa,  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  karang  taruna untuk  menampung  aspirasi  masyarakat.  Aspirasi  dari  masyarakat  Desa  Garon diselaraskan  dengan  arah  dan  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Magetan  dan disesuaikan  dengan  visi  misi  Desa  Garon.  Selanjutnya  pemerintah  Desa  Garon melakukan    pengkajian  keadaan  desa,  yaitu  pembangunan  yang  dilakukan  adalah pembangunan yang paling mendesak. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Garon  didukung  dengan  daftar  usulan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa), daftar  berita  acara,  dan  rancangan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa).  Namun  dalam  pengambilan  kebijakan  Desa  Garon  tidak  disertai  daftar sumber  daya  alam  dan  daftar  sumber  daya  manusia.  Realita  di  Desa  Garon menunjukkan banyak  area  persawahan  dan  adanya  sumber  daya  manusia.  Sehingga mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Garon.
Berdasarkan proses pengambilan kebijakan diatas selama tahun 2016 pemerintah Desa Garon melakukan beberapa pembangunan antara lain pembangunan pagar balai Desa  Garon,  pembangunan  saluran  irigasi  (area  persawahan),  pembangunan  talud irigasi, dan penyemiran jalan.  Pembangunan pagar Balai Desa Garon ditujukan agar warga  sekitar  tidak  terganggu  dengan  aktivitas  yang  dilakukan  warga di  Balai  Desa Garon.  Pembangunan  saluran  irigasi  blok  gaprang  dan  blok  piket  dilakukan  untuk memudahkan  petani  melakukan  pengairan,  hal  tersebut  dikarenakan  blok  gaprang dan blok piket merupakan area persawahan. Penyemiran jalan RW 02 tujuannya untuk membantu  aktivitas  masyarakat  yang  mayoritasnya  sebagai  petani  untuk mendistribusikan  hasil  pertanian  keluar  desa.  Hal  ini  dikarenakan  jalan  RW  02 merupakan akses utama masyarakat yang menghubungkan Dukuh Sambiroto dengan Desa  Garon.  Pembangunan  talud  irigasi  dilakukan  agar  aliran  air  tidak  menggerus badan jalan.
5. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas  finansial  berarti  pertanggungjawaban  lembaga  publik  untuk menggunakan  uang  publik  secara  ekonomis,  efektif  dan  efisien.  Tingkat  ekonomi digunakan  untuk  mengetahui input .  Sumber  daya  di  bawah  anggaran  menunjukkan penghematan,  sedangkan  di  atas  anggaran  menunjukkan  pemborosan.  Efisiensi digunakan  untuk  mengukur  seberapa  baik  organisasi  memanfaatkan  sumber  daya yang  dimiliki.  Efektifitas  digunakan  untuk  mengukur  dampak  dari  pembangunan yang dilakukan (Mahmudi, 2015: 11).
Tabel  3  menunjukkan  nilai  pembangunan  saluran  irigasi  blok  gaprang,  saluran irigasi  blok  piket,  penyemiran  jalan  RT  05  dan  07,  dan  pembangunan  talud  irigasi masing-masing  memiliki  nilai  ekonomi  100%.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa penggunaan  anggaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Garon  untuk
membiayai program pembangunan cukup ekonomi. Penyemiran jalan RT 01, 02, 03, 04 dan 06 memiliki nilai 77,88% yang berarti kurang ekonomi. Target pembangunan yang diinginkan  kurang  sesuai  dengan  realisasi.  Berdasarkan  paparan  data  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  nilai  ekonomi  telah  sesaui  dengan  yang ditargetkan.
Tabel 3. Nilai Kinerja Ekonomi Pemerintah Desa Garon No Program Nilai Keterangan 1.  Pembangunan pagar Balai Desa Garon 100%  Cukup Ekonomis 2.  Pembangunan saluran irigasi blok gaprang 100%  Cukup Ekonomis 3.  Pembangunan saluran irigasi blok piket 100%  Cukup Ekonomis 4.  Penyemiran jalan RT 1, 2, 3, 4, 5 RW 02 77,88%  Kurang Ekonomis 5.  Penyemiran jalan RT 5, 6 dan 7 RW 2 100%  Ekonomis 6.  Pembangunan Talud 100%  Cukup Ekonomis
Selanjutnya nilai kinerja efisiensi yang digunakan untuk mengukur biaya output. Berdasarkan tabel 4, program yang dilakukan pemerintah Desa Garon beberapa cukup efisien  dan  beberapa  tidak  efisien.  Pembangunan  yang  memiliki  nilai  di  atas  100% tidak  efisien.  Hal  ini  dikarenakan    pemerintah  Desa  Garon  belum  mampu melaksanakan  efisiensi  biaya.  Dimana  menurut  Mahmudi  (2015:  85)  suatu  program dikatakan  efisien  apabila  mampu  menghasilkan  output  tertentu  dengan  input serendah-rendanhnya.  Pembangunan  saluran  irigasi  blok    piket  dan  pembangunan talud  memiliki  nilai  kinerja  100%  berarti  cukup  efisien.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa dalam pembangunan pemerintah Desa Garon telah melakukan efisiensi biaya.
Tabel 4.  Nilai Kinerja Efisiensi Pemerintah Desa Garon Tahun 2016 No Program Nilai Efisiensi Keterangan 1.  Pembangunan pagar Balai Desa Garon 101,38%  Tidak Efisien 2.  Pembangunan saluran irigasi blok gaprang 101,65%  Tidak  Efisien 3.  Pembangunan saluran irigasi blok piket 100,42%  Cukup Efisien 4.  Penyemiran jalan RT 1, 2, 3, 4, 6 RW 02 106,80%  Tidak Efisien 5.  Penyemiran jalan RT 5 dan 7 RW 2 101,32%  Tidak Efisien 6.  Pembangunan Talud RT 05 100%  Cukup Efisien
Selanjutnya adalah menilai kinerja efektivitas  Desa Garon.  Berdasarkan tebel  5, keseluruhan  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Garon  memiliki  nilai kinerja  efektivitas  di  atas  100%.  Hal  tersebut  berarti  seluruh  pembangunan  yang dilakukan  pemerintah  Desa  Garon  memiliki  kontribusi  yang  baik.  Dimana  realisasi lebih baik dari yang ditargetkan. Sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar memuaskan.
Tabel 5.  Nilai Kinerja Efektivitas Pemerintah Desa Garon Tahun  2016 No Program Nilai Efektif Keterangan 1.  Pembangunan pagar Balai Desa Garon 100%  Efektif 2.  Pembangunan saluran irigasi blok gaprang 102,66%  Efektif 3.  Pembangunan saluran irigasi blok piket 101,66%  Efektif 4.  Penyemiran jalan RT 1, 2, 3, 4, 5 RW 02 100%  Efektif 5.  Penyemiran jalan RT 5, 6 dan 7 RW 2 100%  Efektif 6.  Pembangunan Talud RT 05 RW 01 100%  Efektif

## AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN…. ASSETS

## Pembahasan

## 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon telah berlandaskan hukum  antara  lain  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.06  Tahun  2014  Tentang Desa,  Peraturan  Pemerintah  No.43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang No.06 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Mentri dalam  Negeri  No.113  dan  No.114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri No.85 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten  Magetan  No.10  Tahun  2014  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tanggal 17 Desember 2014.
2. Akuntabilitas Manajerial
Berdasarkan  Permendagri  No.114  Tahun  2014  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan desa dilakukan melalui tahap Perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana  Kerja  Pemerintah  yang  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa).  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  selanjutnya  diterapkan dalam  peraturan  desa.  Selanjutnya  sekretaris  desa  menyusun  rancangan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dengan  dasar  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa. Rancangan  mengenai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  diajukan kepada  Kepala  untuk  dimusyawarahkan  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa, seluruh  perangkat  Desa  dan  tokoh  masyarakat.  Hasil  musyawarah  diajukan  kepada bupati  melalui  camat.  Beberapa  hari  setelah  disetujui  oleh  bupati  kepala  desa  akan mendapatkan informasi mengenai bantuan desa.
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  dibahas  dan disepakati  dalam  musyawarah  desa  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa.  Pelaksana  kegiatan  bertugas  membantu  kepala  desa  dalam tahap  persiapan  dan  tahap  pelaksanaan  kegiatan.  Laporan  kegiatan  disusun berdasarkan  pertanggungjawaban  terhadap  penggunaan  dana  yang  diterima  dari tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi berdasarkan Permendagri No.113  Tahun  2014  dilakukan  dengan  membuat  laporan  pertanggungjawaban  yang dilampiri laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa  dan  laporan  program  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  masuk  desa. Untuk  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  dilakukan  dengan  memberikan informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di papan informasi desa. Pemerintah  Desa  Garon  telah  memenuhi  desain  kelembagaan  berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 dan No.114 Tahun 2014 dan Undang-undang
RI No.06 Tahun 2014. Namun pemerintah Desa Garon belum mempertanggungjawabkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) kepada masyarakat sehingga kurang sesuai dengan Peraturan Menteri No.113 Tahun 2014.
3. Akuntabilitas Program
Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015, alokasi dana desa sebesar  30%  digunakan  untuk  biaya  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 menjelaskan  bahwa  Dana  Desa  digunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kemasyarakatan.
Penggunaan  Dana  Desa  Garon  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Magetan Nomor 12 Tahun 2015, dimana alokasi dana Desa Garon sebesar 30% digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan 70% alokasi dana Desa Garon digunakan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dibidang  ekonomi,  antara  lain pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Program  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Garon  telah sesuai  dengan  visi  dan  misi  Desa  Garon,  yaitu  mewujudkan  sarana  dan  prasarana guna menunjang perekonomian masyarakat.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Pengambilan kebijakan sesuai Permendagri No.114 dilakukan oleh kepala desa, dimana kepala desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  (RPJMDesa).  Rancangan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  (RPJMDesa)  memuat  visi  dan  misi  kepala  desa,  arah  kebijakan  pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Tim  penyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDesa)  melakukan  penyelarasan  arah  kebijakan  pembangunan kabupaten.  Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa.
Selanjutnya  tim  penyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa) melakukan pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam  rangka  mempertimbangkan  kondisi  objektif  desa.  Pengkajian  keadaan  desa meliputi  penyelarasan  data  desa,  penggalian  gagasan  masyarakat,  penyusunan laporan  hasil  pengkajian  keadaan  desa.  Laporan  hasil  pengkajian  keadaan  desa menjadi  bahan  masukan  dalam  musyawarah  desa  dalam  rangka  pnyusunan perencanaan pembangunan desa. Dalam mengambil kebijakan didukung dengan data desa  mengenai  daftar  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia,  daftar  gagasan dusun,  berita  acara  hasil  pengkajian  desa,  berita  acara  penyusunan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rnecana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
Kebijkan  yang  di  ambil  oleh  pemerintah  Desa  Garon  telah  selaras  dengan  visi misi  Desa  Garon,  keadaan  desa,  arah  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Magetan sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam    Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  N0.114 Tahun 2014.
5. Akuntabilitas Finansial
Secara  keseluruhan  nilai  ekonomi  dari  pembangunan  yang  dilakukan  telah sesaui  dengan  yang  ditargetkan.  Pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  Desa Garon  beberapa  cukup  efisien  dan  beberapa  tidak  efisien.  Hal  ini  dikarenakan pemerintah  Desa  Garon  belum  mampu  melaksanakan  efisiensi  biaya.  Pembangunan yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Garon  memiliki  kontribusi  yang  baik.  Dimana realisasi  lebih  baik  dari  yang  ditargetkan.  Sehingga  pembangunan  yang  dilakukan benar-benar memuaskan.

## SIMPULAN
Kesimpulan  hasil  penelitian  ini  adalah pertama ,  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran, Desa  Garon  telah  menjadikan  Undang-undang  sebagai  dasar  penyusunan  APBDesa, antara  lain  Undang-undang  RI  No.06  Tahun  2014,  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri No.83,  113  dan  114,  Peraturan  Pemerintah  No.60  Tahun  2014,  Peraturan  Bupati Magetan  No.12  Tahun  2015. Kedua ,  akuntabilitas  manajerial,  pemerintah  Desa  Garon telah  memenuhi  desain  kelembagaan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri

## AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN…. ASSETS
No.114  Tahun  2014  serta  Undang-undang  RI  No.06  Tahun  2014.  Namun  pemerintah Desa Garon belum mempertanggungjawabkan APBDesa kepada masyarakat sehingga kurang  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  No.113  Tahun  2014. Ketiga, akuntabilitas program, Dana Desa Garon telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun  2015,  dimana  alokasi  dana  Desa  Garon  sebesar  30%  digunakan  untuk  biaya penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Sedangkan  70%  alokasi  dana  Desa  Garon digunakan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dibidang  ekonomi.  Program pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Garon  telah  sesuai  dengan  visi  dan misi  Desa  Garon,  yaitu  mewujudkan  sarana  dan  prasarana  guna  menunjang perekonomian  masyarakat. Keempat, akuntabilitas  kebijakan,  kebijkan  yang  di  ambil oleh pemerintah Desa Garon telah selaras dengan visi misi Desa Garon, keadaan desa, dan  arah  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Magetan  sebagaimana  yang diamanatkan dalam    Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  N0.114  Tahun  2014. Kelima, akuntabilitas finansial,  pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Garon  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan untuk pembangunan cukup ekonomis yaitu  target  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  realisasi.  Pembangunan  tidak  efisien dikarenakan  pemerintah  Desa  Garon  kurang  mampu  melakukan  efisiensi  biaya  saat melaksanakan  pembangunan.  Program  pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang telah  dilakukan  cukup  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  program  tersebut  memberikan kontribusi  yang  baik  bagi  masyarakat.  Realisasi  program  jauh  lebih  baik  dari  yang ditetapkan  dan  memberikan  dampak  langsung  bagi  perekonomian  masyarakat  Desa Garon.
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggunakan  lebih  dari  satu  periode laporan  pertanggungjawaban,  untuk  mengetahui  konsistensi  akuntabilitas  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian selanjutnya hendaknya memaparkan semua data  terkait  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia  dan  sketsa  desa  yang merupakan bagian dari data untuk menyusun perencanaan dan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifiyanto, D. F. & Kurohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 2 (03) : 473-485. Faridah & Suryono, B. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi. 4 (05) : 1-20.
Hanifah,  S.  I.  &  Praptoyo,  S.  (2015).  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes). Jurnal  dan Riset Ilmu Akuntansi , 4 (08): 1=15.
Hariyani,  D.  S.  &  Sudrajat,  M.  A.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Kopetensi  Aparatur Pemerintah  Desa  terhadap  Penggunaan  Teknologi  Accounting  Information System  pada  Desa-desa  di  Kabupaten  Madiun. Assets: Jurnal  Akuntansi  dan pendidikan . 5 (02) : 113-128.
Kurniawan,  H.,  Made,  A.  &  Yogivaria,  D.  W..  (2014).  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Journal Riset Mahasiswa. 20 (20): 1-15.
Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., & Adiputra, I M. P. (2014). Membedah Praktik Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan  Kubutambahan  Kabupaten  Buleleng Provinsi Bali. E-journal s1 akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha , 2(1). : 1-12. Mahmudi.  (2015). Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  Edisi  Ketiga.  Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Nurcholis,  H.  (2011). Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa .  Jakarta: Erlangga.
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa . (2015). Bandung: Fokusmedia.
Riyanto,  T.  (2015).  Akuntabilitas  Finansial  dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Kantor  Desa  Perangkat  Selatan  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten  Kutai Kartanegara. E-journal administrasi Negara, 3(1). : 199-130.
Sa’adah,  B.  (2015).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Anggaran  melalui E-Government. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. 3 (02) : 1-10.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Undang - undang Nomor  06  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Pemerintah  Negara  Republik Indonesia . 2014. Jakarta. Suharto, D. G. (2016). Membangun Kemandirian Desa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  di  Desa  Budugsidorejo  Kabupaten  Jombang  Tahun  2015. Jurnal  Politik Indonesia , 2(1) : 1-16.

## AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN…. ASSETS
Lampiran Pedoman Wawancara kepada Kepala Desa Garon:
1. Sejak kapan pemerintah Desa Garon menerapkkan UU RI No.06 tahun   2014?
2. Apa saja peraturan yang digunakan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon?
3. Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon?
4. Untuk pelaksanaan APBDesa Garon seperti apa?
5. Pemasukan  dan  pengeluaran  APBDesa  Garon  apa  harus  dilakukan  melalui rekening desa?
6. Bagaimana  pertanggung  jawaban  pemerintah  Desa  Garon  kepada  otoritas  yang lebih tinggi?
7. Bagaimana  pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Garon  kepada  masyarakat mengenai APBDesa?
8. Dalam melaksanakan kegiatan kepala desa dibantu oleh siapa?
9. Tim pelaksana program itu siapa?
10. Proses penyusun APBDesa Garon itu seperti apa?
11. Pelaksanaan pembangunan desa setelah dana turun itu sepertia apa?
12. Pembangunan yang dilakukan apakah sesuai dengan visi dan misi Desa Garon?
Lampiran Pedoman Wawancara kepada Sekretaris Desa Garon:
1. Apa dasar penyusunan APBDesa Garon?
2. Bagaimana proses penyusunan APBDesa Garon?
3. Untuk perencanaan APBDesa Garon itu seperti apa?
4. Pelaksanaannya seperti apa?
5. Untuk  program  pemerintah  yang  masuk  desa  itu  ada  atau  tidak  pak  dan laporannya seperti?
6. Pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat seperti apa?
7. Desa Garon kan melakukan beberapa pembangunan, nah itu berapa panjang dan tinggi pagar balai Desa Garon yang telah dilakukan pembangunan?
8. Apakah ada pencurian di Kantor Desa Garon setelah dilakukan pembangunan?
9. Untuk pembangunannya ada sarana prasarana yang digunakan apa tidak?
10. Berapa panjang dan lebar saluran irigasi blok gaprang dan blok piket?
11. Seberapa lancar saluran irigasi setelah dilakukan pembangunan?
12. Setelah  dilakukan  pembangunan  adakah  komplain  dari  masyarakat  saat menggunakan saluran irigasi?
13. Sarana dan prasarana yang digunakan apa saja?
14. Berapa panjang dan lebar jalan yang dilakukan penyemiran?
15. Adakah komplain dari masyarakat setelah dilakukan penyemiran jalan?
16. Sarana dan prasarana yang digunakan apa saja?
17. Selama  tahun  2016  berapa  jumlah  kecelakaan  dijalan  yang  telah  dilakukan penyemiran?
18. Ada  satu  lagi  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  pada  tahun  2016 yaitu talud, nah itu pajangnya berapa?
19. Sarana dan prasaranayang digunakan apa saja?
20. Setelah dilakukan pembangunan talud ada komplain dari warga atau tidak?
21. Dana Desa Garon pada tahun 2016 lebih diutamakan untuk apa?
22. Dalam melaksanakan pembangunan kepala desa dibantu siapa?
23. Setiap pembangunan yang dilakukan apakah tim pelaksana selalu sama?
24. Seperti apa tata kelola Desa Garon?
25. Selama tahun 2016 apakah pemerintah Desa Garon memperoleh sosialisasi terkait arah kebijakan yang akan diambil?

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 169-183
26. Dalam menyusun APBDesa sekretaris dibantu oleh siapa?
27. Susunan organisasi Desa Garon seperti apa?
28. Proses penyusun APBDesa Garon itu seperti apa?
29. Pelaksanaan pembangunan desa setelah dana turun itu sepertia apa?
30. Pembangunan yang dilakukan apakah sesuai dengan visi dan misi Desa Garon?
31. Sebelum melakukan pembangunan apakah ada keluhan-keluhan dari masyarakat?
Lampiran Pedoman Wawancara kepada Bendahara Desa Garon:
1. Peraturan yang digunakan untuk menyusun APBDesa itu apa saja ya?
2. Bagaimana perencanaan APBDesa Garon?
3. Untuk pelaksanaan APBDesa Garon itu seperti apa?
4. Untuk rekening desa itu kalo boleh tahu rekening bank apa yang digunakan?
5. Bagaimana  pengelolaan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  suatu  program  yang telah dilaksanakan?
6. Apa yang menyebabkan rencana anggaran dan realisasi anggaran berbeda?
7. Dalam  pelaksanaan  pembangunan  bendahara  memberikan  wewenang  kepada siapa untuk membelanjakan bahan material dan jasa?
8. Proses penyusun APBDesa Garon itu seperti apa?
9. Pelaksanaan pembangunan desa setelah dana turun itu sepertia apa?
10. Pembangunan yang dilakukan apakah sesuai dengan visi dan misi Desa Garon?

## Lampiran Pedoman Wawancara kepada Ketua RT (sebagai perwakilan masyarakat) Desa Garon:
1. Dalam  merencanakan  APBDesa  Garon  bapak  sebagai  ketua  RT  dan  perwakilan masyarakat apakah diikutsertakan?
2. Setelah  adanya  pembangunan  infrastruktur  terutama  dibidang  pertanian  salah satunya  saluran  irigasai,  menurut  bapak  sebagai  petani  dampak  yang  dirasakan seperti apa?
3. Selain  pembangunan  dalam  bidang  pertanian  pemerintah  Desa  Garon  juga melakukan  penyemiran  jalan,  bapak  sebagai  masyarakat  Desa  Garon  apa  yang dirasakan setelah dilakukan penyemiran jalan?

## Lampiran  Pedoman  Wawancara  kepada  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa Garon:
1. Badan Permusyawaratan Desa itu sebenarnya apa?
2. Kalau boleh tahu anggota BPD Desa Garon ada berapa?
3. Peran BPD dalam penyusunan APBDesa itu seperti apa?
4. Dalam pelaksanaan suatu program apa BPD ikut berperan?
5. Untuk pertanggungjawaban APBDesa Garon seperti apa?
6. Apa BPD juga sebagai penampung aspirasi masyarakat?
7. Pada  dasarnya  apa  BPD  itu  sebagai  penampung  aspirasi  masyarakat,  pengawas kepala desa dan pihak yang menyetujui peraturan desa?