The Relocation of the United States’ Embassy in Israel:

## Analysis of the Influence of Trump’s Nationalist Worldview and United States’ Domestic Politics
Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel: Analisis Pengaruh Nationalist Worldview Trump dan Politik Domestik Amerika Serikat

## Yanuar Albertus & I Gede Wahyu Wicaksana Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 6 Desember 2017. Kebijakan itu memicu berbagai kritik karena dunia menganggap pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem sebagai pelanggaran berbagai resolusi yang diadopsi oleh PBB. Terlepas dari kritik dunia, Trump masih bersikeras untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Kebijakan ini berhasil dilaksanakan seiring dengan diresmikannya kantor Kedutaan Besar AS yang baru di Yerusalem pada 14 Mei 2018. Berangkat dari fenomena ini, penelitian ini membahas mengapa Trump tetap memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem meskipun mendapat tentangan internasional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu analisis worldview dan analisis politik domestik dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Dari dua kerangka pemikiran ini, penulis berargumen bahwa pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem dipengaruhi oleh worldview Trump dan didukung oleh politik domestik AS yang melegitimasi kebijakan tersebut. Temuan dalam penelitian ini lantas mengonfirmasi argumen tersebut dengan data yang menunjukkan bahwa nationalist worldview yang dimiliki Trump menjadi faktor pendorong untuk pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa nationalist worldview bukanlah faktor tunggal dalam kebijakan Trump tersebut. Dalam kasus ini, kondisi politik domestik AS memberikan legitimasi bagi Trump untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem, yang di dalamnya mencakup opini publik yang pro-Israel, keberadaan Israel Lobby, serta adanya kepentingan Trump untuk memenuhi janji politiknya mengenai Yerusalem.
Kata-kata Kunci: Yerusalem, Trump, Nationalist Worldview , Opini Publik, Israel Lobby, Janji Politik
This research analyzes Trump’s foreign policy on the relocation of the United States (U.S.) Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, which was carried out on 6 December 2017. The policy triggered various criticisms as the world considered the movement as a violation of various resolutions adopted by the United Nations. Despite world criticism, Trump still insisted on moving the U.S. Embassy to Jerusalem. The policy was successfully implemented as the new embassy was established on 14 May 2018. Departing from this phenomenon, the author discusses why Trump continued to move the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem despite international opposition. To answer the question, the author uses two frameworks: the analysis of worldview and the analysis of domestic politics in foreign policymaking. From these two frameworks, the author then argues that the relocation of the U.S. Embassy to Jerusalem was influenced by Trump’s worldview, and was supported by U.S. domestic politics, which legitimized the policy. The findings in this research strongly confirm the author’s argument aforementioned as the data collected shows that Trump’s nationalist worldview is a driving factor for the move of the U.S. Embassy to Jerusalem. Furthermore, this study also shows that nationalist worldview is not a single factor in Trump’s policy. In this case, the U.S. domestic politics also play a role by giving the legitimacy to move the embassy to Jerusalem, which included a pro-Israeli public opinion, the existence of an Israel Lobby, and Trump’s interest in fulfilling his political promises regarding Jerusalem.
Keywords: Jerusalem, Trump, Nationalist Worldview, Public Opinion, Israel Lobby, Political Promises
Presiden Donald Trump memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 6 Desember 2017 (The White House 2017a). Keputusan ini menuai kontroversi seiring dengan berbagai penolakan dari mayoritas pemimpin dunia. Penolakan salah satunya disampaikan oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang menyatakan bahwa keputusan Trump merupakan sebuah bentuk kemunduran dalam upaya perdamaian Israel-Palestina yang diperjuangkan pemerintah AS selama ini dan akan mengurangi kredibilitas Washington sebagai perantara dalam proses perdamaian yang berlangsung (Solomon dan Zion 2017). Penolakan juga disampaikan oleh Perdana Menteri Turki, Mevlut Cavusoglu, yang menyatakan bahwa pihaknya mengecam tindakan Presiden Trump karena berlawanan dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Israel-Palestina yang telah disepakati sebelumnya (Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey 2017).  Penolakan juga dilakukan oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang darurat yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Desember 2017, sebanyak 14 dari 15 negara anggota, termasuk didalamnya Inggris, Perancis, Swedia, Italia, dan Jepang mengecam pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem yang dilakukan Trump.
Berbagai penolakan terhadap kebijakan Trump muncul karena pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dianggap berlawanan dengan norma internasional maupun resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, salah satunya adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/72/15 tahun 2017. Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa setiap tindakan oleh Israel untuk memaksakan hukum, yurisdiksi, dan administrasi di Kota Suci Yerusalem adalah ilegal dan karena itu batal demi hukum dan tidak memiliki validitas apa pun, dan menyerukan Israel untuk segera menghentikan semua tindakan ilegal dan sepihak tersebut. Lebih lanjut, dalam resolusi tersebut juga ditekankan perlunya pihak-pihak untuk menahan diri dari tindakan provokatif, terutama di bidang agama dan budaya yang sensitif, dan menyerukan penghormatan terhadap historic status quo di tempat-tempat suci Yerusalem (United Nations 2017). Dalam konteks ini, keputusan Trump dinilai telah mengganggu status quo di Yerusalem. Keputusan Trump terkait Yerusalem lantas menarik untuk dianalisis karena meskipun menuai penolakan, pemindahan Kedubes AS di Israel tetap dilaksanakan. Peresmian kantor Kedubes AS di Israel yang baru telah dilakukan pada 14 Mei 2018, tepatnya 70 tahun setelah Presiden Truman untuk pertama kalinya memberikan pengakuan atas kemerdekaan Israel sebagai negara berdaulat (The White House 2018a).
Pemindahan Kedubes AS di Israel ini juga menarik untuk dianalisis karena kebijakan ini merupakan sebuah konklusi atas proses berkepanjangan pasca disetujuinya Jerusalem Embassy Act 1995. Undang-undang tersebut mengharuskan pemerintah AS untuk memindahkan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebagaimana ditunjukkan dalam section ketiga yang berbunyi: “(3) the United States Embassy in Israel should be established in Jerusalem no later than May 31, 1999” (Congress of United States 1995, 399). Namun demikian, terdapat kelonggaran yang diberikan bagi Presiden AS untuk menunda pemindahan tersebut.  Dalam section ketujuh undang- undang tersebut dijelaskan bahwa pemindahan Kedubes AS di Israel dapat ditunda selama enam bulan asal presiden melaporkan kepada Kongres terlebih dahulu bahwa penundaan diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional AS. Presiden AS sebelum Trump, mulai dari Bill Clinton hingga Barack Obama, pun memilih untuk menunda pemindahan Kedubes AS di Israel. Hal ini dinilai penting dalam upaya penciptaan perdamaian di kawasan Timur Tengah (Waxman 2017). Dengan demikian, keputusan Trump menjadi sebuah anomali tersendiri dalam kebijakan luar negeri AS. Kontroversi serta anomali dalam keputusan inilah yang menjadi dasar penulis untuk menganalisis lebih lanjut fenomena ini.
Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini ditujukan untuk membahas alasan Presiden Trump tetap melaksanakan pemindahan  Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem yang selama ini ditunda dan ditentang oleh dunia internasional. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, tulisan ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yakni worldview individu pemimpin dan politik domestik. Pembahasan mengenai worldview penting untuk mengetahui bagaimana individu pemimpin memahami dunia internasional serta preferensi kebijakan luar negeri yang dimiliki individu. Pembahasan mengenai politik domestik dalam penelitian ini penting untuk memberikan gambaran kondisi yang melegitimasi Trump untuk melaksanakan pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem. Adapun pembahasan mengenai politik domestik dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal, yakni opini publik, keberadaan kelompok kepentingan, serta janji politik pemimpin.
Dari kedua kerangka pemikiran tersebut, tulisan ini berargumen bahwa pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada masa pemerintahan Trump dilatarbelakangi oleh kombinasi dua faktor penting yakni individu Trump dan politik domestik AS. Terkait individu Trump, pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem merupakan proyeksi dari nationalist worldview yang dimiliki Trump. Nationalist worldview menyebabkan Trump mempunyai tendensi untuk mengambil kebijakan luar negeri yang independen dan unilateral, termasuk dalam kebijakan pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem. Selanjutnya, politik domestik AS berperan dalam memberikan dukungan bagi Trump untuk tetap melaksanakan kebijakan pemindahan tersebut. Kondisi politik domestik dalam kasus ini mencakup tiga hal. Pertama, opini publik  AS  yang  cenderung  memihak  Israel  dalam  konflik  Israel-Palestina.  Kedua, pengaruh Israel Lobby sebagai kelompok kepentingan yang mendorong pemerintah AS untuk memihak Israel. Terakhir, adanya janji politik Trump semasa kampanye pemilihan presiden tahun 2016 untuk memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem jika terpilih.
Worldview dan Politik Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran sekaligus dalam membahas pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kerangka pemikiran yang pertama berkaitan dengan bagaimana worldview yang dimiliki individu pemimpin berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Worldview secara sederhana dapat diartikan sebagai cara pandang individu pemimpin terhadap dunia. Worldview mencakup gambaran terkait aktor lain, causal belief terkait bagaimana mereka berinteraksi dengan yang lain, dan juga prescription terkait tindakan yang pantas untuk dilakukan (Mowle 2003, 562). Dalam konteks kebijakan luar negeri, worldview berperan dalam membentuk preferensi kebijakan yang diambil seorang pemimpin. Worldview yang dimiliki oleh individu pemimpin pada  dasarnya  beragam.  Nau  dan  Baum  (2012,  13)  misalnya,  mengidentifikasi setidaknya empat worldviews yang dimiliki oleh pemimpin AS terkait kebijakan luar negeri, yakni nationalist, realist, conservative, dan liberal internationalist.
Nationalist worldview cenderung menekankan pada tujuan terkait keamanan dan kekuatan dalam kebijakan luar negeri serta penggunaan aspek militer dalam pencapaian tujuan tersebut (Nau dan Baum 2012, 13). Sama halnya dengan nationalist worldview , realist worldview juga menekankan pada keamanan dan kekuatan sebagai tujuan dalam kebijakan luar negeri. Namun demikian, pandangan ini lebih mengutamakan cara-cara diplomasi dalam pencapaian tujuan tersebut (Nau dan Baum 2012, 13). Conservative worldview mempunyai pandangan yang berbeda dengan menekankan pada penyebaran demokrasi dan nilai-nilai AS sebagai tujuan utama dalam kebijakan
luar negeri. Dalam mencapai tujuan tersebut, conservative worldview cenderung mengutamakan penggunaan militer (Nau dan Baum 2012, 13). Sementara itu, liberal internationalist worldview mempunyai tujuan yang serupa terkait penyebaran demokrasi, namun pandangan ini lebih memilih untuk mengurangi penggunaan aspek militer dan lebih menguatkan cara-cara diplomatis untuk mencapai tujuan tersebut (Nau dan Baum 2012, 13). Adapun perbedaan dari keempat worldviews dapat dilihat lebih lanjut melalui preferensi kebijakan luar negeri dalam tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap worldview mempunyai preferensi kebijakan luar negeri masing-masing, sehingga pembahasan terkait worldview pemimpin menjadi penting dalam analisis kebijakan luar negeri AS.
Tabel 1. Worldview dan Preferensi Kebijakan Luar Negeri Worldview Preferensi Kebijakan Luar Negeri Nationalist Independen, unilateral, pertahanan yang kuat (termasuk rudal balistik), self- reliance atau berdikari, menjunjung tinggi kekuatan, dan non-intervensi Realist Aktif dalam aliansi, penciptaan perdamaian melalui kekuatan, penciptaan keteraturan dan stabilitas dunia, prudence ( co-existence dengan tirani),
moral relativism, dan upaya mempertahankan status quo Conservative Pengurangan tirani, menyebarkan kebebasan dan mendorong pergantian rezim, penggunaan kekuatan secara tegas, menghadapi ancaman dengan kekuatan militer Liberal Internationalist Multilateralisme, upaya penguatan legitimasi institusi internasional, hak asasi manusia, pelucutan senjata, pengentasan kemiskinan dan penyakit untuk mencegah munculnya ancaman terhadap kepentingan nasional Sumber: Nau dan Baum (2012, 41)
Adapun worldview yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat dianalisis dengan melakukan cognitive mapping. Hal ini dapat dilakukan karena pada dasarnya cognition berkaitan erat dengan bagaimana individu memahami lingkungan di sekitarnya (Morin dan Paquin 2018, 77). Cognitive mapping dilakukan untuk membentuk gambaran terkait struktur keyakinan kausal dari pemimpin. Hal ini dilakukan dengan analisis wicara untuk mengidentifikasi pemikiran pemimpin terkait sebuah hubungan kausal. Sebagai contoh, apabila seorang pemimpin menyatakan bahwa perdagangan bebas akan mengurangi kemiskinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin meyakini perdagangan bebas berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Dengan menganalisis  berbagai  ucapan  pemimpin  tersebut,  peneliti  dapat  mengidentifikasi bagaimana cara individu memahami lingkungannya (Morin dan Paquin 2018, 81- 82). Selain analisis wicara, penulis melengkapi analisis worldview dengan melihat kesesuaian antara preferensi kebijakan luar negeri berdasarkan tabel 1. dengan fakta empiris.
Namun demikian, perlu dipahami bahwa faktor worldview saja tidak cukup untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai alasan dibalik suatu kebijakan. Hermann dan Hagan (1998, 129) menjelaskan bahwa dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, individu pemimpin tidak hanya merespon pada dunia internasional, tetapi juga kepada tekanan dari politik domestik. Tidak hanya itu, urgensi untuk membahas politik domestik juga diakibatkan sistem politik AS yang demokrasi yang pada dasarnya tidak memberikan kekuasaan mutlak bagi individu pemimpin untuk mengambil suatu kebijakan. Dengan demikian, maka penulis memasukkan kerangka pemikiran yang kedua yang membahas bagaimana politik domestik memengaruhi suatu kebijakan luar negeri. Analisis terkait dinamika politik domestik dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal, yakni opini publik, kelompok kepentingan, dan janji politik yang diusung oleh presiden.
Opini publik mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan luar negeri karena adanya nilai demokrasi yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, sehingga rakyat dapat menentukan ataupun membatasi pilihan kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh pemimpin negara (Nincic 1992 dalam Foyle 1997, 142). Opini publik dalam kebijakan luar negeri itu sendiri pada dasarnya merupakan pandangan publik mengenai suatu isu internasional yang sifatnya cenderung stabil, terstruktur secara logis, dan rasional (Caspary 1970; Mueller 1973; Page dan Shapiro 1992; Wittkopf 1990 dalam Soroka 2003, 29). Lebih lanjut, pengaruh opini publik terhadap kebijakan luar negeri telah dibuktikan dalam berbagai analisis sebelumnya, seperti analisis Monroe (1979 dalam Foyle 1997, 142) yang menyatakan bahwa terdapat konsistensi yang cukup tinggi antara opini publik dengan kebijakan luar negeri. Opini publik pada umumnya tidak memaksa pembuat keputusan untuk menjalankan suatu kebijakan secara spesifik, tetapi lebih pada membatasi pilihan kebijakan luar negeri yang ada (Morin dan Paquin 2018, 174). Hal ini dimungkinkan karena pemimpin maupun elit politik lainnya cenderung mengantisipasi reaksi publik dan memperhitungkan retribusi politik yang harus ditanggung di kemudian hari apabila mengabaikan reaksi publik tersebut.
Selain opini publik, interest group atau kelompok kepentingan juga mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Kelompok kepentingan merupakan sebuah kelompok yang didedikasikan untuk melindungi kepentingan tertentu dalam proses perumusan kebijakan suatu negara (Berry dan Wilcox 2016 dalam Morin dan Paquin 2018, 188). Dengan kata lain, kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok kepentingan berbeda satu sama lain. Adapun derajat pengaruh yang dimiliki oleh kelompok kepentingan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah sejauh mana kepentingan yang dimiliki sejalan dengan kepentingan nasional negara terkait (Haney dan Vanderbush 1999, 345; Rubenzer 2008, 171; Morin dan Paquin 2018, 192). Faktor yang kedua adalah akses yang dimiliki oleh kelompok kepentingan dalam pemerintahan (Haney dan Vanderbush 1999, 345; Morin dan Paquin 2018, 192). Faktor yang ketiga menekankan bahwa pengaruh kelompok kepentingan dalam kebijakan luar negeri semakin besar apabila didukung oleh opini publik (Haney dan Vanderbush 1999, 345; Rubenzer 2008, 171; Morin dan Paquin 2018, 192). Faktor yang keempat adalah kekuatan organisasi, yang mencakup kohesivitas dan kesatuan organisasi, kapabilitas lobbying ,  kepemilikan  sumber  daya  finansial,  kemampuan diseminasi informasi, hingga kapabilitas sebagai kontributor kampanye (Haney dan Vanderbush 1999, 344; Rubenzer 2008, 172; Morin dan Paquin 2018, 193). Faktor yang kelima adalah kelompok kepentingan harus mempunyai hubungan yang saling menguntungkan ( mutually supportive relationships ) dengan pembuat kebijakan (Haney dan Vanderbush 1999, 344).  Faktor yang keenam adalah signifikansi dalam pemilu (Morin dan Paquin 2018, 193).
Janji politik juga mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Janji politik merupakan sebuah pesan persuasif yang diusung oleh seorang kandidat untuk menarik pemilih sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Pesan tersebut umumnya dibentuk dengan memperhatikan kelompok demografi tertentu yang dinilai penting bagi keberhasilan pemilu. Pemenuhan janji politik lantas menjadi penting bagi elit politik agar dapat memenangkan kembali pemilu berikutnya (Shaw 1998, 44). Terkait hal ini, audience cost theory menyatakan bahwa pemimpin yang secara terbuka menyatakan suatu rencana kebijakan kepada publik domestik akan menanggung risiko biaya politik yang tinggi jika akhirnya memilih untuk tidak melaksanakan rencana tersebut (Morin dan Paquin 2018, 176). Secara sederhana, dapat diasumsikan bahwa publik tidak menghendaki inkonsistensi dari elit politik. Sebagai akibatnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah lantas cenderung sesuai dengan janji politik yang telah diutarakannya. Pemenuhan janji politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan executive orders ataupun legislative proposals (Shaw 1998, 47).
Dengan memperhatikan ketiga aspek dalam politik domestik ini, maka dapat diketahui gambaran politik domestik yang mendorong pemimpin untuk melaksanakan suatu kebijakan luar negeri.
Uraian di atas telah menjelaskan secara teoritik bagaimana masing-masing faktor – worldview pemimpin dan politik domestik – berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Mengacu pada penjelasan teoritik di atas, maka bagian selanjutnya membahas lebih lanjut bagaimana worldview dan politik domestik AS berperan dalam pemindahan Kedubes AS di Israel dari tel Aviv ke Yerusalem. Pembahasan dalam hal ini mencakup: (1) analisis terhadap worldview yang dimiliki Trump dan pengaruh worldview tersebut terhadap kebijakan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem; dan (2) analisis kondisi politik domestik AS, yakni opini publik, kelompok kepentingan, dan janji politik Trump mengenai isu Israel serta pengaruhnya terhadap kebijakan Trump terkait pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem.
Pengaruh Nationalist Worldview Trump dalam Pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem
Argumen dalam penelitian ini menyatakan bahwa Trump mempunyai nationalist worldview. Dapat dikatakan demikian karena temuan penulis menunjukkan bahwa aspek keamanan dan kekuatan nasional dapat merupakan agenda utama dalam kepemimpinan Trump. Agenda tersebut bahkan telah dibahas sejak Trump pertama kali mencalonkan diri sebagai Presiden AS, tepatnya dalam pidato yang disampaikannya pada 16 Juni 2015.  Dalam pidato tersebut, Trump menekankan bahwa terdapat ancaman terhadap keamanan AS yang timbul dari banyaknya migran illegal yang memasuki daerah perbatasan (Trump 2015 dalam Time Staff 2015). Selain itu, Trump juga menyatakan adanya ancaman terhadap keamanan AS di bidang perekonomian. Ancaman yang dimaksud adalah tingginya tingkat pengangguran hingga ketidakmampuan perusahaan AS untuk bersaing dengan Tiongkok. Trump juga menyatakan bahwa terdapat ancaman-ancaman keamanan lainnya seperti ancaman militer Tiongkok yang semakin besar hingga keberadaan kelompok terorisme seperti ISIS. Berbagai pernyataan Trump terkait keamanan di atas menunjukkan bahwa Trump menempatkan permasalahan keamanan sebagai aspek penting dalam kepemimpinannya. Selain menekankan aspek keamanan, penekanan aspek kekuatan nasional juga dilakukan Trump dalam pidato 16 Juni 2015. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan Trump seperti: “we are going to make our country great again”; “make America strong”; “If I get elected president I will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again” (Trump 2015 dalam Time Staff 2015). “Make America Great Again” bahkan dijadikan slogan utama dalam kampanye Trump untuk pemilu Presiden AS tahun 2016 (Biography.com 2019). Dengan kata lain, kekuatan nasional merupakan agenda utama dalam kepemimpinan Trump. Fakta-fakta ini lantas memperkuat argumen penulis bahwa Trump mempunyai nationalist worldview.
Lebih lanjut, Trump juga pernah menyatakan secara eksplisit bahwa keamanan AS merupakan aspek utama dari kebijakan luar negerinya. Hal ini dilakukan Trump dalam pidato “An American First Foreign Policy” yang disampaikan di hadapan Council of National Interest pada April 2016. Dalam pidato tersebut, Trump menyatakan: “My foreign policy will always put the interests of the American people and American security above all else. It has to be first. Has to be. That will be the foundation of every single decision that I will make” (Trump 2016 dalam Beckwith 2016). Tidak hanya pernyataan tersebut, Trump juga menyatakan tujuannya untuk memperkuat AS dengan menyatakan: “To our friends and allies, I say America is going to be strong again.
America is going to be reliable again. It’s going to be a great and reliable ally again” (Trump 2016 dalam Beckwith 2016). Dari kedua kutipan pernyataan tersebut jelas bahwa Trump menempatkan keamanan dan kekuatan nasional sebagai aspek utama dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini memperkuat argumen penulis bahwa Trump mempunyai nationalist worldview . Penekanan pada aspek kekuatan dan keamanan nasional juga kembali ditekankan Trump dalam pidato pelantikan presiden pada 20 Januari 2017. Dalam pidato tersebut, Trump menyatakan: “Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And, yes, together, we will make America great again” (Trump 2017 dalam The White House 2017b). Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa agenda keamanan dan kekuatan nasional merupakan tujuan utama dalam kepemimpinan Trump sehingga memperkuat argumen penulis bahwa Trump mempunyai nationalist worldview.
Selain aspek keamanan dan kekuatan nasional, individu dengan nationalist worldview juga menekankan pentingnya aspek militer dalam mencapai tujuan negara. Kecenderungan ini pula yang ditunjukkan Trump dalam pidatonya pada 16 Juni 2015 saat secara resmi menyatakan keikutsertaannya dalam pemilu AS. Trump mengatakan: “I love the military, and I want to have the strongest military that we’ve ever had, and we need it more now than ever” (Trump 2015 dalam Time Staff 2015). Di bagian akhir pidato, Trump juga menekankan kembali bahwa ia akan memperkuat militer AS. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Trump cenderung memberi penekanan lebih pada aspek militer sebagai instrumen dalam menjamin keamanan nasional AS. Konsistensi Trump dalam pandangannya terkait aspek militer juga dapat ditemui  dalam pidato Trump di konferensi anggota-anggota Senat maupun House of Representatives dari Partai Republik pada 1 Februari 2018. Dalam pidatonya tersebut, Trump menyatakan: “We have to be very powerful on our military… Without our military, we might not be here talking...We need a strong and powerful military. And we’re going to have far more powerful than we were ever before” (Trump 2018 dalam Factbase Videos 2018a) . Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh Trump saat pemaparan hasil rapat dengan kabinet AS pada 9 Mei 2018. Dalam rapat tersebut, Trump menyatakan “We’re rebuilding our military to a level that it’s, frankly, never been. And these are good times to have a strong military, and hopefully we’ll never have to use it. You know, peace through strength, which I believe in very strongly” (Trump 2018 dalam Factbase Videos 2018b). Pernyataan tersebut menunjukkan setidaknya dua hal, yakni bahwa: (1) Trump menekankan pentingnya penguatan militer dalam kepemimpinannya; dan (2) bahwa penguatan militer dibutuhkan untuk pencapaian perdamaian. Kedua hal ini memperjelas nationalist worldview yang dimiliki oleh Trump, yakni bahwa aspek militer merupakan hal yang esensial dalam mencapai keamanan negara.
Analisis terkait nationalist worldview yang dimiliki oleh Trump selanjutnya diperkuat dengan pembahasan pada bagian selanjutnya yang meninjau kesesuaian antara kebijakan luar negeri AS di era Trump dengan nationalist worldview yang dimilikinya. Sejak Trump menjabat pada Januari 2017 hingga Mei 2018, AS tercatat telah menarik diri  dari  berbagai  forum  multilateral  di  antaranya adalah  Trans-Pacific Partnership Negotiations and Agreement (TPP), Paris Agreement, dan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) (The White House 2017d; 2017e; 2018b; 2018c). Dapat dikatakan bahwa berbagai keputusan Trump di atas merupakan bentuk dari unilateralisme. Argumen ini didasarkan pada definisi dari unilateralisme itu sendiri, yakni tendensi untuk memilih keluar dari kerangka kerja multilateral atau untuk bertindak sendiri dalam mengatasi tantangan global atau regional tertentu daripada memilih untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif (Malone dan Khong 2003, 3). Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa Trump mempunyai nationalist worldview seiring dengan tendensi unilateralisme dalam kebijakan yang diambilnya selama menjabat sebagai Presiden AS. Nationalist worldview juga ditunjukkan dalam kebijakan Trump
terkait penyerangan militer terhadap Suriah. Trump memerintahkan pasukan militer AS untuk melakukan penyerangan terhadap lapangan udara militer Shayrat di Suriah pada 6 April 2017. Kebijakan tersebut diambil atas dugaan intelijen AS bahwa pasukan militer Suriah di lapangan udara tersebut bertanggung jawab atas serangan senjata kimia terhadap warga sipil Suriah di Provinsi Idlib Selatan, Suriah pada 4 April 2017 (The White House 2017f). Dalam surat yang ditujukan kepada House of Representatives, Trump (2017 dalam The White House 2017f) menyatakan bahwa serangan terhadap Suriah dilakukan berdasarkan kepentingan vital AS terkait keamanan nasional . Kebijakan Syrian Strike ini lantas menunjukkan preferensi pemimpin nationalist worldview karena: (1) menunjukkan penggunaan militer untuk mencapai keamanan nasional; dan (2) merupakan kebijakan unilateral yang dilakukan tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.
Adapun pengaruh nationalist worldview dalam pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem ditunjukkan dalam karakteristik dari kebijakan tersebut. Pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem menunjukkan karakteristik unilateral karena kebijakan tersebut merupakan keputusan sepihak AS dan bertentangan dengan resolusi yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai bentuk kerangka kerja multilateral. Berbagai resolusi yang dilanggar di antaranya adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/181(II) tahun 1947, Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/2253 (ES-V) tahun 1967, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 Tahun 1967, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 252 tahun 1968, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980.  Sifat unilateral inilah yang kemudian menjadi dasar argumen penulis di penelitian ini, bahwa nationalist worldview menjadi faktor penting dalam pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pengaruh nationalist worldview juga dapat ditemui dalam tujuan dari pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem, yakni untuk tujuan keamanan. Tujuan tersebut disampaikan Trump dalam pidato pada 7 Desember 2017, ketika Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam pidato tersebut, Trump menyatakan bahwa pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem penting untuk menciptakan perdamaian dan keamanan (The White House 2017a). Baik penjelasan terkait karakteristik ataupun tujuan kebijakan di atas lantas membuktikan argumen penulis bahwa nationalist worldview mempunyai peranan penting dalam pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv dan Yerusalem.

## Pengaruh Politik Domestik AS dalam Pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem
Selain nationalist worldview, argumen dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa politik domestik turut berperan dalam pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Peran politik domestik dalam kebijakan ini dapat dikatakan sebagai faktor yang melegitimasi tindakan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedubes AS di Israel secara sepihak. Secara spesifik, peran politik domestik dalam kebijakan ini melibatkan opini publik. Dapat dikatakan bahwa Trump mendapatkan legitimasi tersendiri dalam melaksanakan pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem karena mayoritas masyarakat AS bersimpati pada Israel dalam isu Israel-Palestina. Hasil survei yang dipublikasikan Gallup pada Maret 2018 menunjukkan bahwa 64% masyarakat AS lebih bersimpati kepada Israel ketimbang Palestina (Saad 2018). Pengaruh opini publik dalam kebijakan Trump terkait Yerusalem juga ditunjukkan lebih rinci dengan melihat opini dari pemilih Trump saat pemilu tahun 2016. Dalam pemilu tersebut, mayoritas pendukung Trump berasal dari Republicans , yakni masyarakat AS yang mengafiliasikan dirinya dengan partai Republik. Data yang dilansir oleh Pew Research Centre (2019, 12) menunjukkan bahwa 92% pemilih Republicans memilih Trump dan hanya 4% yang memilih Clinton.
Sementara itu, Trump hanya mendapatkan 5% dari pemilih Democrats , sedangkan 94% dari mereka memilih Clinton. Sementara itu, perolehan suara Trump dari pemilih independen cukup berimbang dengan Clinton, dengan perbandingan 43% untuk Trump dan 42% untuk Clinton. Dari data tersebut jelas bahwa mayoritas pemilih Trump adalah Republicans . Temuan tersebut menjadi menarik karena survei yang dilakukan oleh Gallup (dalam Saad 2018) menunjukkan bahwa 87% Republicans cenderung pro-Israel dalam isu Israel-Palestina. Dengan kata lain, opini konstituen Trump yang mayoritas adalah Republicans telah memberikan legitimasi bagi Trump untuk memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem karena kebijakan tersebut cenderung pro-Israel.
Pengaruh Israel Lobby menjadi faktor domestik lainnya yang mendorong Trump untuk memindahkan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pengaruh kelompok tersebut salah satunya ditunjukkan dalam hubungan Trump dengan Sheldon Adelson. Adelson adalah pendonor utama dalam kampanye ataupun acara pelantikan Trump (Center for Responsive Politics 2017; 2018). Status tersebut menjadikannya pribadi yang  cukup  signifikan  dalam  pemerintahan  Trump.  Artikel  yang  dilansir  dari  The New York Times bahkan menyebutkan bahwa Adelson mempunyai akses langsung terhadap Trump, baik melalui pertemuan tatap muka privat ataupun percakapan telepon yang dilakukan setidaknya sekali dalam setiap bulan (Peters 2018). Adelson juga dikabarkan telah memanfaatkan akses tersebut untuk mendorong Trump untuk memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem. Penggunaan akses langsung ditunjukkan ketika Adelson menemui Trump secara privat di Trump Tower pada awal tahun 2017, tepatnya sepuluh hari sebelum Trump resmi menjabat sebagai Presiden AS. Pasca pertemuan tersebut, Adelson menelpon Morton A. Klein, ketua dari Zionist Organization of America, untuk melaporkan bahwa Trump menjadikan pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem sebagai prioritas utama (Landler 2017). Dukungan Adelson untuk pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem terus berlanjut pasca Trump dilantik. Artikel yang dilansir Politico pada 24 April 2017 menyebutkan bahwa Adelson melakukan komplain secara privat terhadap Trump karena tidak segera melaksanakan janji politiknya terkait Yerusalem. Komplain tersebut juga dibarengi dengan gesture Adelson yang tidak memberikan donor kepada kelompok pro-Trump sejak acara pelantikan Trump di Januari 2017 (Isenstadt 2017).  Dukungan lebih lanjut diberikan Adelson pada 23 Februari 2018 dengan memberikan tawaran untuk membiayai konstruksi gedung Kedubes AS di Israel yang baru di Yerusalem (Harris dan Kershner 2018). Merujuk pada berbagai dukungan tersebut, dapat dikatakan bahwa Adelson menjadi salah anggota Israel Lobby yang berpengaruh terhadap kebijakan Trump terkait pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem.
Selain Adelson, terdapat sosok David M. Friedman sebagai bagian dari Israel Lobby yang turut memengaruhi keputusan Trump dalam memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem. Friedman merupakan seorang Yahudi Orthodox dengan pandangan ekstrem-kanan (Hareetz 2016; DeYoung 2016; Booth dan Eglash 2016). Pandangan ekstrem-kanan  inilah  kemudian  berpengaruh  signifikan  dalam  kebijakan  Trump terkait Yerusalem. Hal ini dimungkinkan karena status Friedman, yakni: (1) sebagai penasihat Trump selama masa kampanye terkait isu Israel; dan (2) sebagai Duta Besar AS untuk Israel. Selama menjadi penasihat, Friedman telah berhasil menyamakan pandangannya dengan Trump sejak masa kampanye. Hal ini  ditunjukkan ketika Trump menyamakan liberal American Jews dengan “kapos”, kelompok Yahudi yang membantu Nazi saat Hollocaust; ketika Trump memberi label terhadap Obama sebagai anti-Semite; dan ketika Trump menyarankan Israel untuk menganeksasi West Bank (Graham 2016). Merujuk pada temuan tersebut, penulis berasumsi bahwa pandangan ekstrem-kanan Friedman inilah yang turut berkontribusi terhadap pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem yang dijanjikan Trump sejak masa kampanye.
Pengaruh Friedman terhadap kebijakan Trump terkait Yerusalem dapat dikatakan meningkat pasca ia dilantik menjadi Duta Besar AS untuk Israel pada Desember 2016. Sejak awal dilantik, Friedman telah menunjukkan posisinya yang mendukung pemindahan Kedubes AS di Israel. Posisi ini ditunjukkan dalam pidato Friedman di acara pelantikannya. Dalam pidato tersebut, Friedman menyatakan:
“I am deeply honored and humbled by the confidence placed in me by President- elect Trump to represent the United States as its Ambassador to Israel…I intend to work tirelessly to strengthen the unbreakable bond between our two countries and advance the cause of peace within the region, and look forward to doing this from the U.S. embassy in Israel’s eternal capital, Jerusalem” (Friedman dalam Graham 2016).
Pernyataan tersebut lantas menunjukkan keinginan Friedman untuk memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem yang pada saat itu masih berada di Tel Aviv. Keinginan Friedman inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong lainnya bagi Trump untuk melaksanakan pemindahan Kedubes AS di Israel yang selama ini tertunda. Argumen ini diperkuat dengan fakta bahwa Friedman mempunyai akses langsung terhadap Trump. Artikel dalam Jerusalem Post menyebutkan bahwa pada Juni hingga Juli 2017, Friedman telah terbang ke Washington sebanyak dua kali untuk bertemu dengan Trump dan di antara dua pertemuan tersebut, keduanya berhubungan lewat telepon beberapa kali (Katz dan Keinon 2017). Dengan akses langsung yang dimiliki, terdapat peluang besar bahwa Friedman memengaruhi kebijakan Trump terkait pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem. Lebih lanjut, dalam wawancara dengan The Jerusalem Post pada September 2017 , Friedman menyatakan bahwa Trump akan memenuhi janjinya untuk memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem dan menyatakan: “It’s something we think about all the time” (Friedman 2017 dalam Katz dan Keinon 2017). Merujuk pada temuan tersebut, jelas bahwa Friedman secara aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan Trump untuk memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem.
AIPAC menjadi bagian Israel Lobby lainnya yang turut berperan dalam kebijakan Trump terkait Yerusalem. AIPAC merupakan kelompok lobbyist terbesar dalam kebijakan luar negeri AS terkait dengan Israel. Hal ini dapat diketahui dari jumlah dana yang diberikan AIPAC untuk lobbying yang mencapai 3,5 juta Dollar AS pada tahun 2018. Adapun pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta pemindahan Kedubes AS di Israel ke kota tersebut telah menjadi agenda AIPAC sejak lama. Hal ini ditunjukkan dalam cuitan AIPAC di laman twitternya (@AIPAC) pada tanggal 6 Desember 2017 yang menyatakan: “It is our long-held position that undivided #Jerusalem is the historic, current and future capital of Israel. We continue to believe that the United States should recognize Jerusalem as Israel’s capital, and implement the Jerusalem Embassy Act of 1995” (AIPAC 2017). Cuitan tersebut mempertegas posisi AIPAC yang mendukung keputusan Trump terkait Israel. Perlu dipahami bahwa agenda pemindahan Kedubes AS di Israel sejatinya telah disuarakan oleh AIPAC sejak tahun 1980-an. Bersama dengan organisasi pro-Israel lainnya, AIPAC me- lobby pemerintah AS untuk membentuk suatu hukum terkait pemindahan Kedubes AS di Israel yang sekaligus memaksa AS untuk melegitimasi klaim Israel atas Yerusalem. Upaya lobby ini berlanjut hingga tahun 1990-an dan pada akhirnya menghasilkan Jerusalem Embassy Act 1995 (Smith 2017). Dengan demikian, jelas bahwa keberadaan AIPAC menjadi salah satu faktor penting dalam kebijakan Trump terkait pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem.
Adapun  signifikansi  opini  konstituen  yang  dijelaskan  sebelumnya  berdampak  pada urgensi bagi Trump untuk memenuhi janji politiknya terkait Israel. Janji politik yang dimaksud adalah janji untuk memindahkan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke
Yerusalem. Janji politik ini diungkapkan Trump sejak 21 Maret 2016 dalam Konferensi AIPAC di Washington DC. Dalam pidato tersebut, Trump menyatakan: “We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem” (Trump 2016). Pemenuhan janji politik inilah yang kemudian menjadi salah satu pendorong bagi Trump untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta memindahkan Kedubes AS di Israel ke kota tersebut. Hal ini dapat diketahui dari pidato Trump pada 6 Desember 2017. Dalam pidato tersebut, Trump menyatakan: “I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver.  Today, I am delivering” (Trump 2017 dalam The White House 2017a) . Pernyataan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Trump ingin memenuhi janji politik yang diucapkannya melalui kebijakan pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pemenuhan janji politik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari opini publik yang turut mendukung Trump. Keberadaan dukungan publik tersebut diakui oleh Trump dalam pidatonya di Conservative Political Action Conference (CPAC) pada 23 Februari 2018. Trump menyatakan:
“You know, every President campaigned on, “We’re going to recognize Jerusalem as the capital of Israel.”” Everybody -- for many Presidents -- you’ve been reading it. And then they never pulled it off. And I now know why.... Because there was tremendous -- the campaign against it was so incredible. But you know what? The campaign for it was also incredible, and we did the right thing. So we’ve kept our promise, as I said” (Trump dalam Factbase Videos 2018c).
Pernyataan tersebut menunjukkan pengakuan Trump bahwa terdapat oposisi dari berbagai pihak terhadap pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem, namun Trump tetap melaksanakan pemindahan tersebut karena adanya dukungan yang juga tidak kalah besar. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa opini publik yang pro-Israel mempunyai peran yang penting dengan memberikan dukungan terkait pemenuhan janji politik Trump terkait Yerusalem.
Lebih lanjut, pemenuhan janji politik dan akomodasi opini publik menjadi penting bagi Trump karena saat itu masih dalam periode pertama masa pemerintahannya. Trump sendiri hendak mencalonkan diri sebagai incumbent dalam pemilu Presiden AS tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dalam surat yang dikirim Trump kepada Federal Election Commission (FEC) pada 20 Januari 2017. Dalam surat tersebut, Trump menuliskan: “... please accept this letter as my Form 2 for the 2020 election in order to ensure compliance with the Federal Election Campaign Act” (Trump 2017 dalam Federal Election Committee 2017). Dengan fakta bahwa Trump hendak maju dalam pemilu tahun 2020, pemenuhan janji politik lantas menjadi penting untuk memastikan bahwa konstituen Trump tetap memilih dirinya. Kepentingan ini juga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa sebagian besar konstituen Trump yang bersimpati kepada Israel dalam isu Palestina. Argumen ini juga didukung oleh survei yang dilakukan oleh Centre for Middle East Policy (2015) di Brookings, yang menyatakan bahwa posisi kandidat kongres maupun presiden terhadap Israel turut memengaruhi pemberian suara. Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa 26% rakyat AS menilai bahwa posisi kandidat terhadap Israel sangat penting, 33% lainnya menilai hal tersebut cukup berpengaruh ( it matters some ), 19% lainnya menilai hal tersebut berpengaruh kecil, sedangkan sisanya menilai bahwa hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Dengan demikian jelas bahwa pemenuhan janji politik merupakan aspek yang signifikan dalam pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem.

## Simpulan
Temuan dalam penelitian ini membuktikan argumen penulis bahwa kebijakan pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan hasil kombinasi dari dua faktor utama, yakni faktor nationalist worldview yang dimiliki oleh Trump dan faktor politik domestik yang memberikan legitimasi untuk kebijakan tersebut. Dalam kasus ini, pengaruh nationalist worldview Trump ditunjukkan dalam sifat kebijakan pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem yang merupakan kebijakan unilateral, yakni sebagai  kebijakan sepihak yang melanggar berbagai resolusi PBB sebagai kerangka kerja sama multilateral. Tidak hanya itu, nationalist worldview juga ditunjukkan dalam tujuan pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem. Trump menyatakan bahwa  kebijakan tersebut  ditujukan untuk menciptakan keamanan, seperti halnya tujuan yang hendak dicapai pemimpin dengan nationalist worldview.
Politik domestik lantas menjadi faktor lain yang turut mendukung kebijakan Trump terkait Yerusalem. Dalam hal ini, politik domestik memberikan legitimasi tersendiri bagi Trump untuk melaksanakan kebijakannya terkait Yerusalem meskipun menuai tentangan dari berbagai pihak. Hal ini ditunjukkan dari opini publik AS, khususnya konstituen  Trump  yang  cenderung  pro-Israel  dalam  konflik  Israel-Palestina.  Selain opini publik, kelompok kepentingan dalam politik domestik AS juga mempunyai andil signifikan  dalam  kebijakan  Trump  terkait  Yerusalem.  Kelompok  kepentingan  yang dimaksud adalah Israel Lobby sebagai bentuk koalisi dari banyak individu maupun organisasi yang berupaya untuk membentuk kebijakan AS agar berpihak pada Israel. Pemenuhan atas janji politik menjadi aspek lainnya dalam politik domestik yang turut mendorong Trump untuk memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemenuhan janji politik yang disampaikan Trump sejak masa kampanye di tahun 2016. Pemenuhan janji politik menjadi penting karena Trump hendak maju sebagai kandidat Presiden AS di pemilu tahun 2020. Berhubungan dengan argumen sebelumnya terkait opini publik, pemenuhan janji politik terkait Yerusalem menjadi krusial karena mayoritas konstituen Trump pada pemilu 2016 cenderung berpihak Israel dan posisi kandidat terhadap Israel menjadi determinan yang cukup penting dalam pemberian suara oleh masyarakat AS.
Hasil analisis penulis lantas memberikan pelajaran bahwa individu pemimpin merupakan sosok yang penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Individu pemimpin memberikan dinamika yang berbeda dalam kebijakan luar negeri suatu negara seiring dengan perbedaan worldview yang dimiliki oleh masing-masing individu. Namun demikian, sosok individu saja tidak cukup, terlebih dalam negara demokrasi yang memberikan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Maka dari itu, analisis terhadap politik domestik diperlukan untuk menggambarkan kondisi yang memungkinkan individu pemimpin untuk melaksanakan keputusannya. Sebagai hasilnya, analisis terhadap kebijakan luar negeri dapat dilakukan secara lebih mendalam. Penulis berharap bahwa kerangka analisis serupa dapat dilakukan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan luar negeri lainnya, baik kebijakan luar negeri AS ataupun kebijakan luar negeri negara demokrasi lainnya, yang mengindikasikan adanya peran individu sekaligus peran politik domestik di dalamnya.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Malone, D. dan Y. F. Khong, 2003. Unilateralism and US foreign policy: International perspectives . Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
Morin, J.F. dan J. Paquin, 2018. Foreign policy analysis: A toolbox . Berlin: Springer.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Foyle, D.C., 1997. “Public opinion and foreign policy: elite beliefs as a mediating variable”, International Studies Quarterly , 41 (1): 141-169.
Haney, P.J. dan W. Vanderbush, 1999. “The role of ethnic interest groups in US foreign policy: the case of the Cuban American National Foundation”, International Studies Quarterly , 43 (2): 341-361.
Hermann, M. G., dan J.D. Hagan, 1998. “International decision making: Leadership matters”, Foreign Policy , 124-137.
Mowle, T. S., 2003. “Worldviews in Foreign Policy: Realism, Liberalism, and External Conflict”, Political Psychology , 24 (3): 561-592.
Rubenzer, T., 2008. “Ethnic minority interest group attributes and US foreign policy influence:  A  qualitative  comparative  analysis”, Foreign Policy Analysis , 4 (2): 169-185.
Shaw, C.M., 1998. “President Clinton’s first term: Matching campaign promises with presidential performance”, Congress & the Presidency: A Journal of Capital Studies , 25 (1): 43-65.
Soroka, S.N., 2003. “Media, public opinion, and foreign policy”, Harvard International Journal of Press/Politics , 8 (1): 27-48.

## Dokumen dan Publikasi Resmi
Funding U.S.-Mexico Border Barrier Construction: Current Issues, 2020. Washington D.C.: Congressional Research Service [daring]. dalam https://crsreports.congress. gov/product/pdf/download/IN/IN11193/IN11193.pdf/ [diakses pada 28 Januari 2020].
General  Assembly  Resolution  No.  A/RES/181(II)  on  The  Report  of  the  Ad  Hoc Committee on The Palestinian Question, 1947. New York: The United Nations [daring]. dalam https://undocs.org/A/RES/181(II) [diakses pada 11 Februari 2020].
General  Assembly  Resolution  No.  A/RES/2253  (ES-V)  on  Measures  Taken  by Israel to Change the Status of the City of Jerusalem, 1967a. New York: The United Nations [daring]. dalam https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/ A39A906C89D3E98685256C29006D4014 [diakses pada 11 Februari 2020].
General Assembly Resolutions No. A/RES/72/15 on Jerusalem, 2017. New York: The United Nations [daring]. dalam: https://undocs.org/A/RES/72/15 [diakses pada 7
Maret 2019].
Jerusalem Embassy Act 1995, 1995. Washington D.C.: Congress of the United States [daring]. dalam https://www.congress.gov/104/plaws/publ45/PLAW-104publ45.pdf [diakses pada 7 Maret 2019].
Security Council Resolution 242(1967) of 22 November 1967, 1967b. New York: The United Nations [daring]. dalam https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal. nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136 [diakses pada 11 Februari 2020].
Security Council Resolution 252(1968) of 2 May 1968 , 1968. New York: The United Nations [daring]. dalam https://undocs.org/S/RES/252(1968) [diakses pada 11
Februari 2020].
Security Council Resolution 478(1980) of 20 August 1980, 1980. New York: The United Nations [daring]. dalam https://undocs.org/S/RES/478(1980) [diakses pada 12 Februari 2020].
Trump’s Letter on January 20, 2017. Washington D.C.: Federal Election Committee [daring]. dalam https://docquery.fec.gov/dcdev/fectxt/1140262.txt [diakses pada 8 Maret 2020].

## Artikel Daring
Beckwith, R.T. 2016. “Read Donald Trump’s ‘America First’ Foreign Policy Speech”, TIME , 27 April [daring]. dalam https://time.com/4309786/read-donald-trumps- america-first-foreign-policy-speech/ [diakses pada 27 November 2019].
Booth, W. dan Eglash, R. 2016. “Israel says there’s never been a more right-wing U.S. ambassador than Trump’s pick”, The Washington Post , 16 Desember [daring]. dalam https://www.washingtonpost.com/world/intrumps-pick-for-ambassador- to-israel-right-wing-israelis-see-afriend/2016/12/16/3cbe690b-04db-4587-bea5- 1f75fffb0e67_story.html [diakses pada 21 Januari 2020].
Centre for Responsive Politics, 2017. “Trump 2017 Inauguration Donors” [daring]. dalam https://www.opensecrets.org/trump/inauguration-donors [diakses pada 20 Januari 2020].
_____________________,  2018.  “Trump’s  top  donors:  Where  are  they  now?” [daring]. dalam https://www.opensecrets.org/news/2018/01/trump-donors-1-year- later/ [diakses 20 Januari 2020].
DeYoung, K., 2016. “Trump Picks a Supporter of West Bank Settlements for Ambassador to Israel”, The Washington Post , 15 Desember [daring]. dalam: https://www.washingtonpost.com/world/nationalsecurity/trump-picks-a-supporter- of-west-bank-settlements-for-ambassadorto-israel/2016/12/15/1a50c03c-c32e-11e6- 9a51-cd56ea1c2bb7_story.html [diakses pada 21 Januari 2020].
Graham,  D.  A.,  2016.  “Trump’s  Pick  for  Israel  Ambassador  Is  No  Diplomat”, The Atlantic , 16 Desember [daring]. dalam: https://www.theatlantic.com/politics/
archive/2016/12/david-friedman-trump-embassy-israel/510905/ [diakses pada 8 Maret 2020].
Hareetz, 2016. “Trump Taps David Friedman as U.S. Ambassador to Israel”, Hareetz , 16 Desember [daring]. dalam https://www.haaretz.com/israel-news/trump-taps-
david-friedman-as-u-sambassador-to-israel-1.5474698 [diakses pada 21 Januari 2020].
Harris,  G.  dan  Kershner,  I.,  2018.  “Hard-Line  Supporter  of  Israel  Offers  to  Pay  for U.S. Embassy in Jerusalem”, The New York Times , 23 Februari [daring]. dalam https://www.nytimes.com/2018/02/23/world/middleeast/trump-embassy- jerusalem-.html [diakses pada 8 Maret 2020].
Isenstadt, A., 2017. “Republicans sound alarm on Trump’s troubles ahead of 2018”, Politico , 24 April [daring]. dalam https://www.politico.com/story/2017/04/24/ trump-congress-midterms-2018-237505 [diakses pada 8 Maret 2020].
Katz, Y. dan Keinon, H., 2017. “Amb. Friedman talks to Jpost about peace, Syria and working for Trump”, The Jerusalem Post , 1 September [daring]. dalam https:// www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/David-Friedman-tackles- everything-from-past-to-US-plans-for-peace-503940 [diakses pada 8 Maret 2020].
Landler, M., 2017. “For Trump, an Embassy in Jerusalem Is a Political Decision, Not a Diplomatic One”, The New York Times , 6 Desember [daring]. dalam https:// www.nytimes.com/2017/12/06/us/politics/trump-embassy-jerusalem-israel.html [diakses pada 7 Maret 2020].
Ministry  of  Foreign  Affairs  Republic  of  Turkey,  2017.  “Press  Release  Regarding  the Statement of the US Administration Declaring That It Recognizes Jerusalem as the Capital of Israel and It Will Move Its Embassy in Israel to Jerusalem” [daring]. dalam http://www.mfa.gov.tr/no_-378_-abd-yonetiminin-kudusu-israilin- baskenti-olarak-tanidigi-ve-israildeki-buyukelciligini-kuduse-tasiyacagi-yonundeki- beyanati-hk_en.en.mfa [diakses pada 7 Maret 2019].
Peters, J.W., 2018. “Sheldon Adelson Sees a Lot to Like in Trump’s Washington”, The New York Times , 22 September [daring]. dalam https://www.nytimes. com/2018/09/22/us/politics/adelson-trump-republican-donor.html [diakses pada 21 Januari 2020].
Saad, L., 2018. “Americans Remain Staunchly in Israel’s Corner”, Gallup , 13 Maret [daring]. dalam https://news.gallup.com/poll/229199/americans-remain-staunchly- israel-corner.aspx [diakses pada 20 Januari 2020].
Smith,  G.  F.,  2017.  “The  Israel  Lobby’s  Role  in  US  Recognition  of  Jerusalem  as Israel’s Capital”, Mint Press News , 8 Desember [daring]. dalam https://www. mintpressnews.com/the-israel-lobbys-role-in-the-us-recognizing-jerusalem-as-israels- capital/235355/ [diakses pada 8 Maret 2020].
Solomon, E. dan Zion, I.B., 2017. “Abbas and Abdullah warn Trump against moving embassy to Jerusalem:”, Financial Times , 6 Desember [daring]. dalam https:// www.ft.com/content/87990faa-d9b2-11e7-a039-c64b1c09b482 [diakses pada 7 Maret 2019].
The White House, 2017a. “Statement by President Trump on Jerusalem” [daring]. dalam https://it.usembassy.gov/statement-president-trump-jerusalem-december-6-2017/ [diakses pada 7 Maret 2019].
The White House, 2017b. “Inaugural Address” [daring]. dalam https://www.whitehouse. gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ [diakses pada 27 November 2019].
The White House, 2017c. “Remarks by President Trump in Joint Address to Congress” [daring]. dalam https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-joint-address-congress/ [diakses pada 27 November 2019].
The White House, 2017d. “Presidential Memorandum Regarding Withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership Negotiations and Agreement” [daring]. dalam https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential- memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific-partnership- negotiations-agreement/ [diakses pada 26 Desember 2019].
The White House, 2017e. “Statement by President Trump on the Paris Climate Accord” [daring]. dalam https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement- president-trump-paris-climate-accord/ [diakses pada 26 Desember 2019].
The White House, 2017f. “A Letter from the President to the Speaker of the House of Representatives and the President Pro Tempore of the Senate” [daring]. dalam https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/letter-president-speaker-house- representatives-president-pro-tempore-senate/ [diakses pada 26 Desember 2019].
The White House, 2018a. “President Donald J. Trump Keeps His Promise to Open U.S. Embassy in Jerusalem, Israel” [daring]. dalam https://www.whitehouse.gov/ briefings-statements/president-donald-j-trump-keeps-promise-open-u-s-embassy- jerusalem-israel/ [diakses pada 7 Maret 2019].
The White House, 2018b. “Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action” [daring]. dalam https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/ remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/ [diakses pada 28 Januari 2020].
The White House, 2018c. “President Donald J. Trump is Ending United States Participation in an Unacceptable Iran Deal” [daring]. dalam https://www. whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-ending-united-states- participation-unacceptable-iran-deal/ [diakses pada 26 Desember 2019].
The White House, 2018d. “Statement by President Trump on Syria” [daring]. dalam dalam https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump- syria/ [diakses pada 26 Desember 2019].
Time Staff, 2015. “Here’s Donald Trump’s Presidential Announcement Speech”, TIME , 16 Juni [daring]. dalam https://time.com/3923128/donald-trump-announcement- speech/ [diakses pada 27 November 2019].
Trump, D.J., 2016. “Full text of Donald Trump’s speech to AIPAC”, The Time of Israel, 22 Maret [daring]. dalam https://www.timesofisrael.com/donald-trumps-full- speech-to-aipac/ [diakses pada 18 Februari 2020].
Waxman, O.B. 2017. “The 1995 Law Behind President Trump’s Plan to Move the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem”, TIME , 05 Desember [daring]. dalam http:// time.com/5049019/jerusalem-embassy-history/ [diakses pada 07 Maret 2019].

## Lain-lain
American  Israel  Public  Affairs  Committee  (AIPAC),  2017.  @AIPAC  –  06  Desember 2017 [daring]. dalam https://twitter.com/AIPAC/status/938169867915681792 [diakses 08 Maret 2020].
Biography.com., 2019. “Donald Trump” [daring]. dalam https://www.biography.com/
us-president/donald-trump [diakses pada 25 Desember 2019].
Centre for Middle East Policy at Brookings, 2015. American Attitudes Toward the Middle East and Israel [daring]. dalam https://www.brookings.edu/wp-content/ uploads/2016/07/2015-Poll-Key-Findings-Final-1.pdf [diakses pada 5 Maret 2020].
Factbase Videos, 2018a. Speech: Donald Trump Addresses the 2018 House/Senate Republican Member Conference-February 1, 2018 [video]. dalam: https://youtu. be/SvGRyl7zl_g?t=1522 [diakses pada 25 Desember 2019].
____________, 2018b. Remarks: Donald Trump Holds a Cabinet Meeting at The White House - May 9, 2018 [video]. dalam https://youtu.be/MWH4NU91t6E?t=461 [diakses pada 25 Desember 2019].
____________,  2018c.  Speech:  Donald  Trump  Delivers  a  Speech  at  the CPAC Conference - February 23, 2018 [video]. dalam https://youtu.be/ HiUDcn4aE0w?t=1610 [diakses pada 5 Maret 2020].
Nau, H.R. dan M. Baum, 2012. “August. Foreign policy worldviews and US standing in the world”, APSA 2012 Annual Meeting Paper .
Pew Research Centre, 2019. For Most Trump Voters, ‘Very Warm’ Feelings for Him Endured [daring]. dalam https://www.people-press.org/wp-content/uploads/ sites/4/2018/08/8-9-2018-Validated-voters-release-with-10-2-19-and-10-17-18- corrections.pdf [diakses 4 Maret 2020].
The Relocation of the United States’ Embassy in Israel: Analysis of the Influence of Trump’s Nationalist Worldview and United States’ Domestic Politics