## DETERMINASI KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Ssurtikanti, Surtikanti 1 ; Nanang Suryana 2
1 Universitas Komputer Indonesia; 2 Telkom University Bandung surtikanti@email,unikom.ac.id 1 ; nanangsuryana@telkomuniversity.ac.id 2

## ABSTRAK
The  objective  of  this  research  is  identify  the  effect  of  job  motivation  and  controling  to official of region taxation performance of sukabumi regencies. According to the objective, this  research  are  explanatory  research,  is  done  by  using  survey  method.  The  research was  conducted  by  using  method  to  population  of  104  Apparatus  at  Official  of  Region Taxation Performance Of Sukabumi Regencies. The samples were taken in the amount of 83  Apparatus  based  on  Slovin  method.  According  to  the  analysis  of  the  results  of  data processing  the  results  are  that  job  motivation  and  controling  simultaneously  and individually  have  significantly  influence  on  official  of  region  taxation  performance  of sukabumi regencies.
Keyword : Job motivation, contoling and region taxation performance

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Salah satu indikator keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah besaran kontribusi penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap pemenuhan  kebutuhan  pembiayaan daerah  sebagaimana  tersusun  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD). Pemahaman konsep keberhasilan  ini  tentu  tidak  terbatas hanya pada pemikiran tentang kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber  penerimaan  PAD,
tetapi  mencakup  pemikiran  yang lebih  luas  lagi,  yaitu  bahwa  daerah mampu
meningkatkan dan memperluas  pembangunan  sektor-
sektor  perekonomian  yang  menjadi sumber-sumber penerimaan PAD.
Dalam  konteks  itu,  semakin besar  kontribusi  penerimaan  PAD terhadap  APBD  maka  semakin  kecil ketergantungan daerah pada
kebijakan  anggaran  pemerintah;  dan sebaliknya,  semakin  kecil  kontribusi penerimaan  PAD  terhadap  APBD maka  semakin  besar  ketergantungan daerah  pada  kebijakan  anggaran pemerintah.  Bila  pembiayaan  suatu daerah  terlalu bergantung  pada kebijakan anggaran pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa daerah tersebut tidak mampu mengefektifkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Akibat dari ketidakmampuan daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah antara  lain    lamban  dan  terbatasnya kinerja pembangunan untuk
Determinasi Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Ssurtikanti, Surtikanti; Nanang Suryana)
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam  perspektif  pemikiran yang demikian itu, kontribusi penerimaan  PAD  terhadap  APBD
Kabupaten  Sukabumi,  Provinsi  Jawa
Barat  tampak  masih  jauh  dari  yang diharapkan.  Sebagai  misal,  pada tahun anggaran 2004 kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Sukabumi hanya mencapai Rp.36.234.497.000,- atau 7,97 persen dari  total  penerimaan  APBD  sebesar Rp.454.531.272.000,-Kemudian pada tahun anggaran 2005 kontribusi PAD terhadap penerimaan APBD Kabupaten Sukabumi hanya mencapai  Rp.  42.379.458.000,-  atau 8,65  persen  dari  total  penerimaan APBD sebesar Rp. 489.807.605.000,- Ketidakmampuan Pemda Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kontribusi penerimaan PAD terhadap kebutuhan pembiayaan  daerah  dapat  dianggap sebagai  suatu  fenomena  kinerja pengelolaan sumber-sumber penerimaan  PAD.  Atau  dengan anggapan  lain,  kinerja  pengelolaan PAD pada  Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten  Sukabumi  masih  belum optimal.  Fenomena  tersebut  jelas tidak berdiri sendiri. Diyakini terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi  kinerja  pengelolaan PAD yang dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  fenomena  yang telah  diuraikan  pada  latar  belakang penelitian,  maka  masalah  dalam penelitian  ini  dirumuskan  sebagai berikut :
1. Bagaiman  pengaruh  Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pengelolaan  PAD  pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten Sukabumi. 2. Bagaiman  pengaruh  Pengawasan Melekat terhadap Kinerja Pengelolaan  PAD  pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten Sukabumi.
3. Bagaimana  pengaruh  Motivasi
Kerja  dan  Pengawasan  Melekat secara  bersama-sama  terhadap Kinerja  Pengelolaan  PAD  pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

## II. KAJIAN PUSTAKA,
KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Motivasi Kerja Motivasi adalah suatu kebutuhan  atau  dorongan  di  dalam diri  individu  yang  menggerakkan individu  untuk  melakukan  tindakan untuk  mencapai  tujuan  tertentu.
Menurut Malthis (2006:114), motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang  yang  menyebabkan  orang tersebut  bertindak.  Biasanya  orang bertindak  karena  suatu  alasan  untuk mencapai tujuan. Memahami
motivasi  sangatlah  penting  karena kinerja,  reaksi  terhadap  kompensasi dan  persoalan  sumber  daya  manusia yang lain dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi. Menurut Manullang (2005:146) motivasi  atau  motivation  berarti pemberian motif, penimbulan motive,  atau  hal  yang  menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan  dorongan.  Motivasi dapat  pula  diartikan  faktor  yang
mendorong  orang  untuk  bertindak dengan cara tertentu.
Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa  motivasi  adalah  keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan  suatu  tindakan,  yang merupakan  suatu  proses  dimana perilaku diberikan energi dan
diarahkan untuk mencapai tujuan dan harapan yang ia inginkan.

## B. Pengawasan Melekat
Pengertian  pengawasan  ialah proses  pengamatan  dari  pelaksanaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan (Siagian, 2006:31). Pengawasan bertujuan agar ketentuan-ketentuan dalam pekerjaan yang  telah  ditentukan  benar-benar ditaati  serta  dilaksanakan  secara baik, sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efesien (Depkeu, 2004:15). Pengawasan  adalah  suatu  proses untuk  menetapkan  pekerjaan  apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan  mengoreksi  bila  perlu  dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan  sesuai  dengan  rencana semula (Manullang, 2005:173). Definisi tersebut menekankan adanya mekanisme  penilaian  atas  suatu kegiatan yang telah dilaksanakan Berdasarkan deskripsi pengertian  yang  tersaji    diperoleh suatu  konsep  pemahaman  bahwa pengawasan ( controlling ) dapat dianggap  sebagai  aktivitas  untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan  penting  dalam  hasil yang  dicapai  dari  aktivitas  yang direncanakan.  Pengawasan  bertujuan untuk  mencegah  sedini  mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan,  kesalahan  dan  kegagalan
dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan
tugas-tugas organisasi.    Tujuan  pelaksanaan pengawasan  juga  dapat  diartikan sebagai  suatu  pendekatan  manajerial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban  dalam  pencapaian  tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi. Sejalan  dengan  pengertian
pengawasan  yang  telah  diuraikan diatas,  maka  dapatlah  dikemukan bahwa  fungsi  pengawasan  tersebut tidak  hanya  dilaksanakan  pada  saat pekerjaan itu berlangsung, tetapi juga dilaksanakan sebelum pekerjaan dilakukan (pengawsan prefentif) maupun  pada  waktu  pekerjaan  telah selesai (pengawasan refresif), dengan maksud  agar  dimungkinkan  dibuat rencana yang lebih baik dan pelaksanaan  pekerjaan  yang  lebih sempurna.
Proses  pengawasan  itu  terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga  macam  langkah  yang  bersifat universal,  yaitu  1.  Mengukur  hasil pekerjaan;  2.  Membandingkan  hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan  perbedaan  (apabila  ada perbedaan);  dan  3.  Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. (Winardi, 1983: 381) C. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kecenderungan perilaku aparatur pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, banyak ditentukan  oleh  sikap  mental  yang memberikan  pemahaman  kepadanya mengenai yang seharusnya dilakukan. Setiap aparatur diharapkan mampu memberikan kontribusi  bagi  kemajuan  organisasi seperti  menghasilkan  sesuatu  yang
Determinasi Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Ssurtikanti, Surtikanti; Nanang Suryana)
memiliki  nilai  secara  cepat,  tepat dengan biaya yang terjangkau
(ekonomis). Aktualisasi kegiatan pegawai  tersebut  terwujud  dalam kinerja. Dalam kaitannya dengan organisasi, kinerja organisasi merupakan  gambaran  dari  kinerja para pegawainya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Prawirosentono (1999:3), bahwa ”bila  kinerja  karyawan  baik  maka kemungkinan besar kinerja perusahaan juga baik,” atau sebaliknya Gibson (1988:13) ”kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi”.  Kinerja  pegawai  ini tidak terlepas dari adanya lingkungan kerja  yang  kondusif  seperti,  kondisi tempat  kerja,  peralatan  kerja,  dan fasilitas  lainnya  serta  adanya  sistem pemberian  insentif,  pemilihan  dan penempatan  pegawai,  desain  tugas dan pemberian pendidikan dan pelatihan  akan  memberikan  dampak pada sikap dan perilaku aparatur dan dapat  mendorong  motivasi  pegawai untuk  berprestasi  yang  diperlihatkan melalui kinerjanya.
Dapat  disimpulkan  bahwa pada  dasarnya  kinerja  merupakan suatu prestasi yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas atau  pekerjaannya  sesuai  dengan standar  baku  atau  kinerja  yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas  tersebut.  Dalam  konteks ini,  kinerja  pengelolaan  Pendapatan Asli  Daerah  merupakan  proses  dan hasil kerja yang dicapai oleh seluruh unsur  pimpinan  dan  staf  Dinas Perndpatan Daerah Kabupaten Sukabumi  dalam mengelola sumber- sumber penerimaan PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil
Usaha  Milik  Daerah  ,  dan  Lain-lain PAD yang sah.
Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah merupakan salah satu indikator  keberhasilan  Daerah  dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi  daerah.  Artinya,  semakin besar kontribusi  PAD  terhadap APBD,  maka  semakin  besar  pula kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber  penerimaan  PAD. Sumber-sumber pendapatan asli Daerah  terdiri  hasil  pajak  daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan asli Daerah yang sah. (Pasal 157 UU No.32/2004)  Dari  pernyataan  pasal ini  dapat  diketahui  bahwa  sumber- sumber penerimaan PAD penerimaan Pajak  Daerah,  penerimaan  Retribusi Daerah, penerimaan dari pengelolaan kekayaan  Daerah  dan  penerimaan dari Lain-lain PAD  yang sah.

## Kerangka Pemikiran
Pengaruh  Motivasi  Kerja  Terhadap Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah Hasil penelitian Olivia Theodora    (2015)    menjelaskan bahwa  motivasi  relatedness  menjadi motivasi yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Hal ini sama dengan hasil penelitian  Slamet  Riyadi  (2011) menyatakan motivasi kerja
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh Pengawasan Melekat Terhadap Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran yang demikian itu,
Hipotesis yang diuji dalam penelitian
ini  diajukan  dengan  pernyataan sebagai berikut :
1. Terdapat  pengaruh  Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. 2. Terdapat pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Kinerja Pengelolaan PAD  pada  Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. 3. Terdapat  pengaruh  Motivasi Kerja dan Pengawasan
Melekat secara bersama- sama terhadap Kinerja Pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan  kuantitatif  dan  sebagai pendukung argumen digunakan pendekatan kualitatif. Desain penelitian  yang  digunakan  adalah analitik  korelasional  dengan  metode survey khususnya menyangkut deskripsi potensi pajak serta dilengkapi dengan berbagai informasi dari aparat pemungut pajak pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Sukabumi. Populasi yang menjadi obyek penelitian adalah keseluruhan pegawai  sebanyak  148  pegawai unsur  staf  pada  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Sukabumi.  Untuk menentukan sampel penelitian adalah prosedur penarikan sampel berdasarkan strata ( Stratified Proportional  Random  Sampling ). Dengan  total  populasi  148  pegawai maka  jumlah  sampel  diperoleh  108 sampel.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Data hasil tanggapan responden yang  menjawab  instrumen  penelitian dengan  skor  5  dan  skor  4  dijadikan sebagai  indikator  baik  tidaknya kinerja instrumen yang bersangkutan.

## Motivasi Kerja
Motivasi kerja pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi diukur melalui dua belas instrumen penelitian (butir pernyataan).
a. Dimensi Kebutuhan Ekonomi Hasil  survey  yang  dilakukan oleh  peneliti  pada  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa kebutuhan  ekonomi  para  pegawai termasuk  tinggi.  Hal  ini  tercermin dari  akumulasi  tanggapan  responden terhadap empat butir pertanyaan pada dimensi  kebutuhan  ekonomi,  dimana sebanyak 21,08% responden menjawab  sangat  tinggi(skor  5)    dan sebanyak 43,98% responden menjawab tinggi(skor 4
Determinasi Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Ssurtikanti, Surtikanti; Nanang Suryana)

## Tabel 4.1
Tanggapan Responden Mengenai Kebutuhan Ekonomi Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Besarnya  insentif  yang  diterima  jelas mempengaruhi  sikap  kerja  saya,  karena insentif  atau  tambahan  penghasilan  itu penting bagi saya F 48 30 5 0 0 83 % 57.83  36.14  6.02 0.00 0.00  100 Manfaat  insentif  yang  diterima  cukup besar  bagi  keperluan  ekonomi  saya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang  semakin  mahal  saya  tidak  bisa mengandalkan gaji pokok saja F 4 36 38 5 0 83 % 4.82  43.37  45.78  6.02 0.00  100 Insentif yang diharapkan oleh saya adalah bahwa  insentif  itu  bisa  meringankan beban biaya hidup keluarga yang semakin berat F 3 24 50 6 0 83 % 3.61  28.92  60.24  7.23 0.00  100
Cara  Mendapatkan  insentif  seharusnya sesuai dengan ketentuan dan norma kerja yang  berlaku,  namun  bila  perlu  saya  pun tak  ragu  melakukan  cara-cara  lain  untuk mendapat insentif yang lebih banyak F 15 56 9 2 1 83 %  18.07  67.47  10.84  2.41 1.20  100 Akumulasi Empat Pertanyaan Pada Dimensi Kebutuhan Ekonomi F 70 146 102 13 1 332 % 21.08  43.98  30.72  3.92 0.30  100
Sumber: Hasil data kuesioner
b. Dimensi Kebutuhan Sosial Hasil survey yang dilakukan oleh peneliti pada pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Sukabumi  menunjukkan bahwa kebutuhan sosial para pegawai  termasuk  tinggi.  Hal  ini
tercermin  dari  akumulasi  tanggapan responden  terhadap  empat  butir pertanyaan  pada  dimensi  kebutuhan sosial,  dimana  sebanyak  20,18%
responden menjawab sangat tinggi(skor 5)  dan sebanyak 48,19% responden menjawab tinggi(skor 4). Tabel 4.2

## Tanggapan Responden Mengenai Kebutuhan Sosial
Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Saya merasa agak sulit mendapat perhatian atau penghargaan sosial dari pimpinan karena pimpinan di tempat saya bekerja kurang memperhatikan staf. F 2 42 31 7 1 83 % 2.41  50.60  37.35  8.43 1.20  100 Saya  memang  mendapat  perhatian  dari  F 12 47 21 3 0 83
Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 rekan  sekerja,  namun  perhatian  tersebut lebih  banyak  di  luar  urusan  pekerjaan saya % 14.46  56.63  25.30  3.61 0.00  100 Saya  memang  merasa  perlu  mendapat perhatian  dari  unit  kerja  terkait  untuk mengkoordinasikan  pekerjaan,  namun perhatian tersebut masih kurang maksimal F 39 24 17 2 1 83 % 46.99  28.92  20.48  2.41 1.20  100 Perhatian  dari  lingkungan  kerja  itu menurut  saya  penting  sekali,  agar  setiap pegawai  merasa  dirinya  dihargai,  tapi kenyataannya  tidak  sedikit  pegawai  yang cenderung tidak peduli terhadap lingkungan kerjanya F 14 47 18 4 0 83 %  16.87  56.63  21.69  4.82 0.00  100 Akumulasi Empat Pertanyaan Pada Dimensi Kebutuhan Sosial F 67 160 87 16 2 332 % 20.18  48.19  26.20  4.82 0.60  100 Sumber: Hasil data kuesioner
c. Dimensi Kebutuhan Kerja Hasil  survey  yang  dilakukan oleh  peneliti  pada  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa kebutuhan kerja para pegawai termasuk  cukup  tinggi.  Hal  ini
tercermin  dari  akumulasi  tanggapan responden  terhadap  empat  butir pertanyaan  pada  dimensi  kebutuhan kerja,  dimana  sebanyak  18,07% responden  menjawab  sangat  tinggi (skor  5)    dan  sebanyak  37,95% responden menjawab tinggi (skor 4).

## Tabel 4.3 Tanggapan Responden Mengenai Kebutuhan Kerja
Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Setiap  pegawai,  termasuk  saya,  pasti membutuhkan  ruang  kerja  yang  nyaman, karena  ruangan  kerja  saya,  juga  ruang kerja teman-teman saya kurang nyaman F 37 23 19 3 1 83 % 44.58  27.71  22.89  3.61 1.20  100 Saya membutuhkan perlengkapan administrasi  seperti  antara  lain  filling cabinet,  telepon  dan  facsimile,  tapi sayang  penyediaan  peralatan  tersebut  di tempat saya sangat tidak memadai F 4 21 51 5 2 83 % 4.82  25.30  61.45  6.02 2.41  100 Saya  juga  membuuhkan  perlengkapan  F 0 37 43 3 0 83
Determinasi Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Ssurtikanti, Surtikanti; Nanang

## Suryana)
Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 teknis pekerjaan seperti satu set
komputerisasi, perlengkapan teknis tersebut tidak bisa saya dapat % 0.00  44.58  51.81  3.61 0.00  100 Saya memerlukan perlengkapan pelaporan  seperti antara lain  data kegiatan  namun  data  tersebut  kurang tersedia dan tidak lengkap F 19 45 16 3 0 83 % 22.89  54.22  19.28  3.61 0.00  100 Akumulasi Empat Pertanyaan Pada Dimensi Kebutuhan Kerja F 60 126 129 14 3 332 % 18.07  37.95  38.86  4.22 0.90  100 Sumber: Hasil data Kuesioner Setelah  diuraikan  gambaran tanggapan responden mengenai motivasi kerja pegawai pada masing- masing dimensi, selanjutnya diuraikan gambaran tanggapan responden  mengenai  motivasi  kerja pegawai  secara  keseluruhan  dengan cara  mengakumulasikan  tanggapan responden dari masing-masing
dimensi  dan  hasilnya  seperti  yang dijabarkan pada gambar berikut.
0.60% 4.32% 31.93% 43.37% 19.78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah
Sumber: Tabel 4.1 s/d Tabel 4.3 Gambar 4.1.  Diagram Distribusi Tanggapan Responden Tentang Motivasi Kerja  Pegawai  di  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Sukabumi Dari  gambaran  data  seperti yang ada pada gambar 4.1 menunjukkan  bahwa  motivasi  kerja pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dapat
dikatakan  sudah  tinggi.  Hal  ini tercermin dari hasil tanggapan responden  yang  sebagian  besar memberikan penilaian positif (Sangat tinggi  +  Tinggi  =  63.15%)  atas
motivasi  kerja  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi  dan  sebanyak  31.93% menilai sedang.

## Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi diukur melalui tiga belas instrumen penelitian (butir pernyataan). a. Dimensi Pemantauan Hasil  survey  yang  dilakukan oleh  peneliti  pada  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa pemantauan yang dilakukan terhadap para  pegawai  termasuk  tinggi.  Hal ini tercermin dari akumulasi tanggapan responden terhadap empat butir pertanyaan pada dimensi pemantauan, dimana sebanyak 50,30%  responden  menjawab  sangat tinggi(skor 5)  dan sebanyak 36,75% responden menjawab tinggi(skor 4). Tabel 4.4

## Tanggapan Responden Mengenai Pemantauan
Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Pelaksanaan  pemantauan  yang  dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan ketentuan kerja  masih  lemah  dan  oleh  sebab  itu tidak sedikit pekerjaan yang penyelesaiannya  kurang  sesuai  dengan ketentuan kerja yang berlaku F 38 32 13 0 0 83 %  45.78  38.55  15.66  0.00 0.00  100 Pelaksanaan  pemantauan  yang  dilakukan pimpinan  terhadap  pelaksanaan  prosedur kerja juga lemah, dan oleh sebab itu tidak sedikit  pekerjaan  yang  penyelesaiannya kurang sesuai dengan prosedur kerja yang harus ditempuh F 43 24 15 1 0 83 %  51.81  28.92  18.07  1.20 0.00  100 Karena  lemahnya  pengawasan  melekat yang  dilakukan  pimpinan,  maka  proses kerja menjadi kurang efektif F 24 48 10 0 1 83 % 28.92  57.83  12.05  0.00 1.20  100 Karena  lemahnya  pengawasan  melekat yang dilakukan pimpinan, maka pentingnya  koordinasi  kerja  kurang diperhatikan oleh staf F 62 18 3 0 0 83 % 74.70  21.69  3.61 0.00 0.00  100 Akumulasi Empat Pertanyaan Pada Dimensi Pemantauan F 167 122 41 1 1 332 % 50.30  36.75  12.35  0.30 0.30  100
Sumber: Hasil Data Kuesioner
b. Dimensi Pemeriksaan
Hasil  survey  yang  dilakukan oleh  peneliti  pada  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap  para  pegawai  termasuk baik. Hal ini tercermin dari
akumulasi tanggapan responden terhadap  empat  butir  pertanyaan pada  dimensi  pemeriksaan,  dimana sebanyak 46,69% responden menjawab  sangat  baik(skor  5)    dan sebanyak 34,64% responden menjawab baik(skor 4). Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Pimpinan kurang ketat dalam melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pekerjaan, karena itu tidak sedikit terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran kinerja F 12 30 40 1 0 83 %  14.46  36.14  48.19  1.20 0.00  100 Pimpinan kurang berani melakukan peneguran apabila terjadi penggunaan fasilitas pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan kerja yang berlaku F 42 37 2 2 0 83 %  50.60  44.58  2.41 2.41 0.00  100 Pimpinan kurang pandai dalam mengarahkan teknis pekerjaan yang dilakukan staf dan oleh sebab itu tidak sedikit pekerjaan yang kurang efekif penyelesaiannya F 64 17 2 0 0 83 %  77.11  20.48  2.41 0.00 0.00  100 Pimpinan kurang pandai dan kurang kritis dalam memantau hasil pekerjaan karena itu tidak sedikit hasil kegiatan yang kurang sesuai dengan perencanaan F 37 31 12 3 0 83 %  44.58  37.35  14.46  3.61 0.00  100 Akumulasi Empat Pertanyaan Pada Dimensi Pemeiksaan F 155 115 56 6 0 332 % 46.69  34.64  16.87  1.81 0.00  100 Sumber: Hasil Data Kuesioner
c. Dimensi Penilaian Hasil  survey  yang  dilakukan oleh  peneliti  pada  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa penilaian  yang  dilakukan  pimpinan terhadap  para  pegawai  termasuk
baik. Hal ini tercermin dari
akumulasi tanggapan responden terhadap  lima  butir  pertanyaan  pada dimensi  penilaian,  dimana  sebanyak 37,83%  responden  menjawab  sangat baik(skor  5)    dan  sebanyak  35,18% responden menjawab baik(skor 4).

## Tabel 4.6  Tanggapan Responden Mengenai Penilaian
Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Pimpinan kurang pandai dan tidak kritis dalam menilai produktivitas kerja staf F 2 18 53 8 2 83 %  2.41  21.69  63.86  9.64 2.41  100 Pimpinan juga kurang pandai dalam menilai efektivitas kerja staf, terutama efektifitas kerja kolektif F 18 39 19 7 0 83 % 21.69  46.99  22.89  8.43 0.00  100 Pimpinan kurang memperhatikan pentingnya efisiensi kerja dan kurang pandai dalam menilai efisiensi kerja staf, terutama dalam hal penggunaan anggaran kinerja F 56 19 7 1 0 83 % 67.47  22.89  8.43 1.20 0.00  100 Pimpinan kurang memperhatikan pentingnya efisiensi kerja dan kurang pandai dalam menilai efisiensi kerja staf, terutama dalam hal penggunaan anggaran kinerja F 36 39 7 1 0 83 % 43.37  46.99  8.43 1.20 0.00  100 Pimpinan kurang menunjukkan kapasitas kerja yang maksimal dalam melaksanakan fungsi pengaawasan melekat F 45 31 7 0 0 83 % 54.22  37.35  8.43 0.00 0.00  100 Akumulasi Lima Pertanyaan Pada Dimensi Penilaian F 157 146 93 17 2 415 % 37.83  35.18  22.41  4.10 0.48  100 Sumber: Hasil Data Kuesioner Setelah diuraikan gambaran tanggapan responden mengenai pengawasan  melekat  pada  masing- masing dimensi, selanjutnya diuraikan gambaran tanggapan responden  mengenai  pengawasan melekat  secara  keseluruhan  dengan cara  mengakumulasikan  tanggapan responden dari masing-masing dimensi  dan  hasilnya  seperti  yang dijabarkan pada gambar berikut.
0.28% 2.22% 17.61% 35.50% 44.39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sangat ketat Ketat Kurang ketat Longgar Sangat longgar
Sumber: Tabel 4.4 s/d Tabel 4.6
Determinasi Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Ssurtikanti, Surtikanti; Nanang Suryana)
Gambar  4.2  Diagram  Distribusi  Tanggapan  Responden  Tentang
Pengawasan Melekat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Dari  gambaran  data  seperti yang ada pada gambar 4.2 menunjukkan  bahwa  pengawasan melekat  yang  dilakukan  pimpinan terhadap pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan ketat. Hal ini tercermin dari hasil tanggapan responden yang sebagian besar  memberikan  penilaian  positif (Sangat ketat + Ketat = 79.89%) atas pengawasan yang dilakukan pimpinan  terhadap  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan Sumber: Hasil Data Kuesioner Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Daerah Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi  diukur  melalui  sebelas instrumen penelitian (butir pernyataan). a. Dimensi Kualitas Pelayanan Hasil  survey  yang  dilakukan oleh  peneliti  pada  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa kualitas  pelayanan  yang  diberikan  di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi sudah memuaskan memuaskan.  Hal  ini  tercermin  dari akumulasi tanggapan responden terhadap tiga butir pertanyaan pada
dimensi  kualitas  pelayanan,
dimana  sebanyak  29,72%  responden menjawab  sangat  memuaskan  (skor 5)    dan  sebanyak  42,57%  responden menjawab memuaskan (skor 4).

## b. Dimensi Responsivitas
Hasil  survey  yang  dilakukan oleh  peneliti  pada  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa responsivitas  pegawai  di  Dinas Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Apakah fasilitas yang digunakan untuk melakukan pelayanan pajak memadai F 20 47 14 2 0 83 %  24.10  56.63  16.87  2.41 0.00  100 Apakah jumlah petugas pajak sekarang ini memadai F 52 24 7 0 0 83 %  62.65  28.92  8.43 0.00 0.00  100 Bagaimanakah tingkat pemahaman dan pengetahuan petugas tentan masalah pajak F 2 35 39 5 2 83 % 2.41  42.17  46.99  6.02 2.41  100 Akumulasi Tiga Pertanyaan Pada Dimensi Kualitas Pelayanan F 74 106 60 7 2 249 % 29.72  42.57  24.10  2.81 0.80  100
Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi  sudah  tinggi.  Hal  ini tercermin  dari  akumulasi  tanggapan responden terhadap tiga butir pertanyaan pada dimensi responsivitas, dimana sebanyak 50,20%  responden  menjawab  sangat tinggi (skor 5)  dan sebanyak 39,76% responden menjawab tinggi (skor 4). Tabel 4.8

## Tanggapan Responden Mengenai Responsivitas
Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Bagaimanakah keselarasan antara program dengan keadaan dan kebutuhan wajib pajak F 30 52 1 0 0 83 % 36.14  62.65  1.20 0.00 0.00  100 Bagaiamankah keselarasan antara program dan kegiatan yang dilakukan F 57 21 5 0 0 83 %  68.67  25.30  6.02 0.00 0.00  100 Bagaimanakah kesempatan petugas dalam mengembangkan program secara operasional dilapangan F 38 26 19 0 0 83 % 45.78  31.33  22.89  0.00 0.00  100 Akumulasi Tiga Pertanyaan Pada Dimensi Responsivitas F 125 99 25 0 0 249 % 50.20  39.76  10.04  0.00 0.00  100 Sumber: Hasil Data Kuesioner
c. Dimensi Responsibilitas Hasil  survey  yang  dilakukan oleh  peneliti  pada  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa responsibilitas  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi  sudah  cukup  tinggi.  Hal ini tercermin dari akumulasi tanggapan  responden  terhadap  dua butir pertanyaan pada dimensi responsibilitas, dimana sebanyak
34,34%  responden  menjawab  tinggi (skor  4)    dan  sebanyak  48,80% responden  menjawab  cukup  tinggi (skor 3). Tabel 4.9

## Tanggapan Responden Mengenai Responsibilitas
Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Apakah petugas administrasi mampu menyusun administrasi keuangan pajak secara benar F 1 18 58 6 0 83 % 1.20  21.69  69.88  7.23 0.00  100 Apakah Dinas Pengelolaan Pajak Daerah mampu membuat kebijakan organisasi dalam pembagian pekerjaan secara terencana dan terkoordinir F 20 39 23 1 0 83 % 24.10  46.99  27.71  1.20 0.00  100 Akumulasi Tiga Pertanyaan Pada Dimensi Responsibilitas F 21 57 81 7 0 166 % 12.65  34.34  48.80  4.22 0.00  100

## Sumber: Hasil Data Kuesioner
d. Dimensi Akuntabilitas
Hasil  survey  yang  dilakukan oleh  peneliti  pada  pegawai  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa akuntabilitas Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten  Sukabumi  sudah tinggi.  Hal  ini  tercermin  dari akumulasi tanggapan responden terhadap  tiga  butir  pertanyaan  pada dimensi akuntabilitas, dimana sebanyak 51,41% responden menjawab sangat tinggi (skor 5)  dan sebanyak 38,55% responden menjawab tinggi (skor 4). Tabel 4.10

## Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas
Butir Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Bagaimana kemampuan pimpinan dinas dalam mengelola organisasinya untuk mencapai tujuan F 55 21 6 0 1 83 % 66.27  25.30  7.23 0.00 1.20  100 Bagaimanakah kesesuaian antara program yang disusun dengan norma dan budaya masyarakat F 33 42 7 0 1 83 % 39.76  50.60  8.43 0.00 1.20  100 Apakah pemungut pajak telah sesuai dengan aturan yang berlaku F 40 33 9 0 1 83 %  48.19  39.76  10.84  0.00 1.20  100 Akumulasi Tiga Pertanyaan Pada Dimensi Akuntabilitas F 128 96 22 0 3 249 % 51.41  38.55  8.84 0.00 1.20  100 Sumber: Hasil Data Kuesioner Setelah  diuraikan  gambaran tanggapan responden mengenai kinerja  pengelolaan  pajak  daerah pada masing-masing dimensi, selanjutnya diuraikan gambaran tanggapan responden mengenai kinerja  pengelolaan  pajak  daerah secara  keseluruhan  dengan  cara mengakumulasikan tanggapan responden dari masing-masing
dimensi  dan  hasilnya  seperti  yang dijabarkan pada gambar berikut.
0.55% 1.53% 20.59% 39.21% 38.12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah
Sumber: Tabel 4.7 s/d Tabel 4.10 Gambar  4.3  Diagram  Distribusi  Tanggapan  Responden  Tentang  Kinerja Pengelolaan  Pajak  Daerah  di  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Sukabumi Dari  gambaran  data  seperti yang ada pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan  pajak  daerah  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi  dapat  dikatakan  tinggi. Hal ini tercermin dari hasil tanggapan  responden  yang  sebagian besar  memberikan  penilaian  positif (Sangat  tinggi  +  Tinggi  =  77.33%) atas kinerja pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. B. Pembahasan a. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah Hasil pengujian hipotesis menunjukkan  bahwa  Ho  ditolak  dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan  bahwa  motivasi  kerja memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kinerja  pengelolaan  pajak daerah  di  Dinas  Pendapatan  Daerah
Kabupaten Sukabumi. Motivasi kerja berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pengelolaan  pajak  daerah  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi,  artinya  pegawai  yang motivasi kerjanya tinggi . pada umumnya cenderung memiliki kinerja  yang  lebih  tinggi  dalam pengelolaan  pajak  daerah.  Hal  ini mendukung  teori  Newstrom  dan Davis (1997) dalam Riniwati (2011:50),  yang  menjelaskan  peran motivasi  dan  kemampuan  pada kinerja  (kinerja)  yang  tinggi  dan didukung pula akan keragaman yang diberikan  berupa  produktivitas  yang lebih baik.
Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan  penelitian  Arida  (2010), Wulan  (2011)  dan  Kusuma  (2012) yang  menyatakan  bahwa  lingkungan kerja  berpengaruh  terhadap  kinerja karyawan.  Karyawan  yang  memiliki motivasi  kerja  yang  tinggi  maka mereka  akan  memiliki  dorongan
Determinasi Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Ssurtikanti, Surtikanti; Nanang Suryana)
untuk  mau  menggunakan  seluruh kemampuannya untuk bekerja.
b. Pengaruh Pengawasan Melekat  Terhadap  Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah Hasil pengujian hipotesis menunjukkan  bahwa  Ho  ditolak  dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat  secara  parsial  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap kinerja  pengelolaan  pajak  daerah  di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. Pengawasan melekat berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pengelolaan  pajak  daerah  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi,  artinya  pegawai  yang diawasi  pimpinan  secara  ketat . pada umumnya cenderung memiliki kinerja  yang  lebih  tinggi  dalam pengelolaan pajak daerah.
c. Pengaruh Motivasi Kerja, Pengawasan Melekat Terhadap Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah Hasil  penelitian  diperoleh
informasi  bahwa  72,00%  kinerja pengelolaan  pajak  daerah  dapat dijelaskan  oleh  variabel  motivasi kerja,  pengawasan  melekat  secara bersama-sama,  sementara  sisanya sebesar  28,00%  dijelaskan  oleh faktor/variabel lain .
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan  bahwa  H 0 ditolak  dan Ha  diterima,  jadi  dapat  disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) motivasi kerja dan pengawasan  melekat  berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pengelolaan  pajak  daerah  di  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

## V. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Motivasi  kerja  secara  parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan  pajak  daerah  di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Sukabumi.  Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten Sukabumi,  artinya  pegawai  yang motivasi  kerjanya  tinggi . pada umumnya  cenderung  memiliki kinerja  yang  lebih  tinggi  dalam pengelolaan pajak daerah.
2. Pengawasan melekat secara parsial  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan  pajak  daerah  di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. Pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap kinerja  pengelolaan  pajak  daerah di  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Sukabumi,  artinya pegawai  yang  diawasi  pimpinan secara  ketat . pada  umumnya cenderung  memiliki  kinerja  yang lebih  tinggi  dalam  pengelolaan pajak daerah.
3. Pengaruh  Motivasi  Kerja  dan Pengawasan Melekat Secara Simultan Terhadap Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Cynthia Novita Hidayat. 2015. Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja  Karyawan  Kantor  PT. Keramik  Diamond  Industries. AGORA Vol. 3, No. 2.
Devas, Binder, Booth, Davey, Kelly,
1999, Keuangan  Pemerintah
Daerah  Indonesia, UI Press. Gibson, Ivancevich. 1984. Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses . Jakarta: Penerbit Erlangga. Gordon,  J.R,  1993, A  Diagnostic
Approach  To  Organizational Behavior, Boston  :  Allyn  and Bacon.
Kusmanto,  Sunarso.  2017.  Pengaruh Pengawasan Melekat, Motivasi, Dan Pembagian Kerja Terhadap  Kinerja  Pegawai  PD BPR  BKK.  Surakarta.  Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia Vol. 3 No. 2 Desember 2007 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1997. Sistim  Administrasi  Negara
Republik Indonesia-Jilid I & II,
Jakarta  :  PT.Toko  Gunung
Agung.
M  .  Manullang.  1993, Pengantar Teori  Ekonomi  Moneter, Medan : Bappit.
Nawawi,  Hadari,  1994, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta : Erlangga.
______,1998, Manajemen  Sumber Daya  Manusia  :  Untuk  Bisnis Yang  Kompetitif ,  Yogyakarta  : Gajah Mada University Press.
Salindeho,  John.  1995, Pengawasan Melekat  Aspek-Aspek  Terkait dan  Implementasinya .  Jakarta:
Bumi Aksara. Slamet  Riyadi.  2011.  Pengaruh Kompensasi  Finansial,  Gaya Kepemimpinan,  dan  Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur  di  Jawa  Timur,
Surabaya.  Jurnal  Manajemen
Dan  Kewirausahaan,  Vol.13,
No. 1, MARET 2011: Sujamto,  1992, Otonomi  Birokrasi Partisipasi, Semarang  :  Dahara
Prize. Suparmoko,  M.  2000. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE UGM. ______. 1995. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta : BPFE. Supranto, J. 1987. Statistik-Teori dan Aplikasi, Jakarta : Erlangga.
______,  1997. Pengukuran  Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar, Jakarta : PT. Rineka Cipta. Sumitro,  Rohmat.  1990. Azas  dan
Dasar Perpajakan. Bandung: PT
Eresco. ______, 1994. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LP3ES Terry,  George  R,  1977, Asas-Asas Manajemen (Principle of Management), Bandung : Penerbit ALUMNI. Thoha, Miftah, 1996, Perilaku
Organisasi-Konsep  Dasar  dan Aplikasinya, Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo.
Determinasi Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Ssurtikanti, Surtikanti; Nanang Suryana)
Wexley,  Kenneth  N  dan  Gary  A. Yulk, 1992, Perilaku Organisasi Dan Psikologis Personalia, Jakarta : PT. Rineka Cipta. Aldo Herlambang Gardjito Mochammad Al Musadieq Gunawan Eko Nurtjahjono (2014). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja  Karyawan  (Studi  pada Karyawan  Bagian  Produksi  PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya)  Jurnal  Administrasi Bisnis  (JAB)  Vol.  13  No.  1 Agustus 2014 administrasibisnis.studentjournal .ub.ac.id
Dokumen Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2000 ,  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun  1997  Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.