Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 47-65, doi: 10.15575/as.v3i1.17518

## IMPLEMENTASI LAYANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) SAAT PANDEMI COVID-19

## HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
Burhanuddin 1, , Ah. Fathonih 2, Aden Rosadi 3, Eneng Nuraeni 4
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
4 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: burhanuddin@uinsgd.ac.id , ah.fathonih@uinsgd.ac.id , adenrosadi@uinsgd.ac.id , enengnuraeni@uinsgd.ac.id

## Abstract
The  article  discusses  efforts  to  improve  the  efficiency  and  effectiveness  of litigated administration in courts, especially religious courts. The Supreme Court of  Indonesia  innovates  by  utilizing  information  media  and  technology  in providing litigating services through electronic media ( e-court ). The purpose  of this study, first: to review the implementation of electronic case services ( e-court ) in  the  Religious  Court  during  the  Covid-19  pandemic.  Second,  to  review  the barriers to electronic case services (e-court) in the Religious Court during Covid- 19 in relation to the principle of legal certainty. The research uses an empirical juridical approach, with descriptive analytical methods, and analysis using library research. The results of this study are: First, the implementation of electronic case services ( e-court ) in the Religious Court when the Covid-19 pandemic is less than optimal. This is because there is still a lack of information and socialization and the necessity of parties to come to the Court for account activation. Second, the structure, substance and culture of the law is an obstacle factor in the service of cases  electronically  ( e-court )  in  religious  courts,  especially  during  the  Covid-19 pandemic,  which  ultimately  does  not  provide  legal  certainty  to  the  litigated community.
Keywords: E-court;    Legal  certainty;  Religious  Court;  Information  and Technology
Burhanuddin, Ah. Fathoni, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pndemi Covid- 19 Hubungannya……..

## Abstrak
Artikel  membahas  upaya  meningkatkan  efisiensi    dan  efektifitas    administrasi berperkara  di  pengadilan  khususnya  pengadilan  agama.  Mahkamah  Agung  RI melakukan inovasi dengan memanfaatkan media informasi dan teknologi dalam memberikan  layanan  berperkara  melalui  media  elektronik  ( e-court ).  Tujuan penelitian  ini,  pertama  :  untuk  mengkaji  implementasi  layanan  perkara  secara elektronik ( e-court ) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19. Kedua, untuk mengkaji  hambatan  layanan  perkara  secara  elektronik  (e-court)  di  Pengadilan Agama saat Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode deskriptif analitis, dan analisis  menggunakan library  research. Hasil  penelitian  ini  yaitu:  Pertama, implementasi layanan perkara secara elektronik ( e-court ) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 kurang  maksimal. Hal ini  karena masih minimnya informasi dan sosialisasi serta keharusan pihak untuk datang ke Pengadilan untuk aktivasi akun. Kedua, struktur, substansi dan budaya hukum merupakan factor hambatan dalam layanan perkara secara elektronik ( e-court ) di Pengadilan Agama, terlebih di saat pandemi Covid-19, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.
Kata  Kunci  : E-court;  Kepastian  Hukum;  Pengadilan  Agama;  Informasi  dan Teknologi

## Pendahuluan
Penyelenggaraan  peradilan  yang  sederhana  cepat  dan  biaya  ringan merupakan  sebuah  wujud  institusi  pengadilan  dalam  memberikan  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat.  Menurut International Consorsium For Court Excelent (ICCE) menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul 1 . Hal ini sangat dipengaruhi oleh sarana salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi.
Pada  cetak  biru  Pembaharuan  Peradilan  Mahkamah  Agung  2010-2035 memodernisasi  manajemen  perkara  menjadi  salah  satu  visi  Mahkamah  Agung
1 Asep  Nursobah,  “PEMANFAATAN  TEKNOLOGI  INFORMASI  UNTUK

## MENDORONG  PERCEPATAN  PENYELESAIAN  PERKARA  DI  MAHKAMAH
AGUNG,” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 4,  no.  2  (31  Juli  2015):  323 – 34,
https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334.
kedepan, dengan teknologi Informasi sebagai sarana pendukung 2 . Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam layanan perkara peradilan, karena secara empiris investasi dalam bidang teknologi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja suatu organisasi. 3
Pemanfaataan  teknologi  informasi  memberikan  keuntunga  kepada peradilan  khususnya  Pengadilan  Agama  karena  berdasarkan  hasil  riset  dari Ramdani Wahyu Sururi (2018) dalam waktu lima tahun terahir (2012-2016) ada peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Agama, yang di dominasi oleh perkara perceraian.  Hal  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  dalam  setiap  harinya banyak para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalahnya,  yang  akibatnya  terjadi  penumpukan  pihak  di  gedung  Pengadilan Agama.
Maka  dari  itu  teknologi  informasi  dapat  membantu  dalam  kecepatan, konsistensi,  ketepatan,  dan  keandalan. 4 Sehingga  masalah-masalah  yang  ada  di Pengadilan  Agama  seperti  lambatnya  penanganan  perkara  ( delay ),  sulit  diakses ( acces ),  dan  integritas  aparatur  dapat  menjadi  solusi. 5 Terlebih  pada  era  4.0  ini menuntut waktu perubahan yang begitu cepat, maka dari itu Pengadilan Agama sebagai  institusi  harus  cepat  dalam  merspon  tantangan  yang  ada  guna memberikan layanan yang sederhana cepat dan biaya ringan. 6
Perkembangan digitalisasi layanan perkara peradilan dilatar belakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan yang diperoleh secara cepat, setelah meluncurkan aplikasi Sisem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi Mahkamah Agung dilanjut dengan Akreditasi Penjamin Mutu (APM), dan berkembang sampai dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 7 Setelah itu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan yang terahir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  (Selanjutnya  disebut  Perma 1/2019).
2 “Cetak  Biru  Pembaharuan  Peradilan  2010 - 2035,”  dalam Buku  II  Pedoman  Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI , 2010.
3 Diana Rahmawati, “Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi
Informasi,” Jurnal Ekonomi dan Pendidikan 5, no. 1 (2008), https://doi.org/10.21831/jep.v5i1.606.
4 Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
5 Reiling Dory, Technology for Juctice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform (Leiden: Leiden University Press, 2009).
6 Zulfia Syahr, SEMINAR NASIONAL PAKAR KE 3 TAHUN 2020 , 2020.
7 Syahr.
Burhanuddin, Ah. Fathoni, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pndemi Covid- 19 Hubungannya……..
Dengan kondisi saat ini di negara Indonesia yang mengkhawatirkan dan mencekam, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tidak hanya berakibat pada stabilitas  sektor  ekonomi  dan  sosial  saja,  namun  terdampak  juga  pada  tatanan sistem  layanan  perkara  peradilan  khususnya  Pengadilan  Agama.  Dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan untuk pekerja Work From Home (WFH) dan  penerapan social  distancing guna  mengurangi  kerumunan  masyarakat  untuk memutus rantai penyebaran virus. 8
Sehingga dengan kabijakan tersebut berakibat tertundanya sistem layanan perkara,  sidang  dan  pengambilan  prodak  di  Pengadilan  Agama,  yang mempengaruhi keperluan dan kepentingan pencari keadilan. Seharusnya dengan berlakunya Perma 1/2019 yang bisa melakukan layanan perkara secara elektronik yang  tidak  mengharuskan  pihak  datang  ke  pengadilan,  bisa  dimaksimalkan sebagai  solusi,  namun  ketidak  tahuan  pihak  dalam  layanan  elektronik  dan minimnya petunjuk teknis mengakibatkan layanan tersebut belum bisa menjadi solusi  saat  pandemi  covid-19  yang  pada  ahirnya  tidak  memberikan  kepastian hukum kepada masyarakat.
Pada penelitian terdahulu dikemukakan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19  menyebabkan  kerugian  bagi  para  pihak  dengan  tertundanya persidangan  mengakibatkan  nasib  dan  status  belum  jelas  dan  menggantung. 9 Sehingga pada fokus pembahasan penelitian ini membahas terkait implementasi layanan  perkara  secara  elektronik  ( e-court )  di  Pengadilan  Agama  saat  pandemi covid-19, dan hambatan layanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum.

## Metodologi
Pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris,  yang menggambarkan keberlakuan hukum di masyarakat, dan metode dalam penelitian ini deskriptif analistis, dimana menggambarkan dan menjelaskan layanan perkara di Pengadilan Agama saat covid-19 dan hambatannya yang informasinya berasal dari  posbakum  Pengadilan  Agama  Bandung,  Pengadilan  Agama  Soreang,  dan Pengadilan Agama Ngamprah. Untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan Library  Reseacrh yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  untuk  memberikan penjelasan-penjelasan, guna menjawab permasalahan.
8 R.  D.  Anggraeni,  “Wabah  Pandemi  Covid -19,  Urgensi  Pelaksanaan  Sidang  Secara Elektronik.,” ’ADALAH 4, no. 1 (2020).
9 Anggraeni.

## Hasil dan Pembahasan
Perbandingan Layanan Perkara Secara Manual dan Secara Elektronik di

## Pengadilan Agama
Aplikasi  fundamental  yang  telah  dikeluarkan  adalah e-court dan e-litigasi untuk semakin memudahkan masyarakat dalam berproses di pengadilan sehingga tidak lagi terkendala jarak dan waktu karena bisa dilakukan kapan dan dimana saja.  Aplikasi e-court mulai  diterapkan  pada  tahun  2018  berdasarkan  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan Secara Elektronik, dilanjutkan dengan penerapan e-litigasi pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  elektronik.  Kedua aplikasi  ini  tidaklah  jauh  berbeda,  apabila e-court lebih  fokus  pada  layanan administrasi  perkara  sedangkan  e-litigasi  fokus  pada  persidangan.  Aplikasi  e- litigasi ini sendiri merupakan penyempurnaan e-court secara menyeluruh, dimana fungsinya  tidak  hanya  terbatas  dalam  administrasi  perkara  tetapi  juga  hingga persidangan. 10

## Tabel 1. Perbandingan Perma 3/2018 dengan Perma 1/2019
No Perma 3/2018 Perma 1/2019 1 Ruang lingkup layanan meliputi  pendaftaran ( e-filling ), pembayaran ( e- payment ),  dan  pemanggilan pemberitahuan  (e-summons) secara elektronik Ruang lingkup layanan mencakup  pendaftaran  (e-filling), pembayaran (e-payment), pemanggilan/pemberitahuan (e- summons) dan persidangan (e-litigasi) secara elektronik. 2 Berlaku  hanya  untuk pengguna terdaftar Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya 3 Berlaku  hanya  untuk tingkat pertama Berlaku bagi semua tingkatan peradilan  tingkat  pertama,  banding, kasasi, dan peninjauan kembali 4 Parameter hukum acara secara umum Parameter hukum acara lebih detail,  seperti  ukuran  sah  dan  patut, pembacaan putusan dan lain-lain.
Sumber : Presentasi Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 2019
10 Syahr, SEMINAR NASIONAL PAKAR KE 3 TAHUN 2020 .
Burhanuddin, Ah. Fathoni, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pndemi Covid- 19 Hubungannya……..
Pengguna layanan dari Perma 1/2019 bukan hanya advokat yang terdaftar saja melainkan banyak kalangan yang sudah bisa menikamati konten dari Perma 1/2019, berikut rinciannya :
Tabel 2. Pengguna Layanan Perkara Elektronik
No  Pengguna Tedaftar/ Pengguna Lainnya Persyaratan Tempat Daftar  Masa Berlaku 1 Advokat (Pengguna Terdaftar) KTP, KTA, BAS Dimana Saja Secara Online Seusai  dengan KTA dan dapat diperpanjang. 2 Perorangan, K/L/BUMN, Kejaksaan,  Badan Hukum, Kuasa Insidenti (Pengguna Lainnya) KTP/Passport, Dokumen  Lainnya (disesuaikan  dengan perkara  yang  akan  di daftarkan.  Ex.  Cerai Gugat,  persyaratan yang  harus  dipenuhi KTP Penggugat, Buku  Nikah  dan Surat Gugatan) Meja  E-Court Pada  PTSP  Di Gedung Pengadilan Sampai 14 hari sejak  perkara di putus.
Sumber : Booklet e-litigasi Mahkamah Agung
Untuk bisa menggunakan layanan elektronik baik pengguna terdaftar dan pengguna lainnya harus melakukan registrasi akun, dengan cara sebagai berikut: 11 membuka situs e-court; memasukan nama, username dan password; membuka email yang aktif ; melengkapi data dan dokumen pendukung ; dan mendapatkan verifikasi dari PT untuk Advokat.
Jika melihat ketentuan tersebut tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat  dalam  mengurus  perkaranya  di  Pengadilan  karena  sesuai  dengan konsideran  Perma  1/2019  mewujudkan  peradilan  yang  efektif  dan  efisien, dibandingkan dengan sistem manual yang harus antri dan lama menunggu untuk mendaftarkan perkara.
11 “e - litigasi. Persidangan Elektroik, Hemat Waktu, Biaya, dan Energi,” dalam Booklet Mahkamah Agung , 2019.

## Tabel 3. Prosedur Perkara Secara Manual dan Secara Elektronik
Administrasi Perkara Secara Manual
Administrasi Secara Elektronik

## Pendaftaran
Penggugat/Pemohon  datang  ke  gedung Pengadilan  Agama  dan  mengambil nomor  antrian  posbakum  jika  belum membuat surat gugatan/permohonan;
Dibuatkan  surat  gugatan/  permohonan oleh petugas posbakum;
Setelah selesai mengambil nomor antrian pendaftaran perkara;
Oleh petugas meja 1 ditaksir panjar biaya perkara, dan dituangkan kedalam SKUM, lalu  mengisi  slip  setoran  Bank  sesuai SKUM  dan  menyerahkan  kepada  pihak Penggugat/Pemohon;
Surat  gugatan/permohonan  pihak  diberi nomor  perkara  dan  tanggal  register perkara;
Oleh petugas meja 2 di daftarkan dalam buku  register,  dan  menyerahkan  satu rangkap  surat  gugatan/permohonan kepada pihak;
Pendaftaran selesai.
Pendaftaran ( e-filling)
Pihak  memilih  pengadilan  tujuan pendaftaran perkara;
Pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara;
Mengisi identitas pihak;
Unggah berkas perkara (format pdf, jpg, mak. 2MB);
Data  pihak  sudah  terekam  dan  lanjut pembayaran.

## Pembayaran Perkara
Untuk  pembayaran  perkara  setelah ditaksir panjar biaya perkara oleh petugas meja  1,  pihak  datang  ke  loket  bank setempat  untuk  membayar  sejumlah biaya perkara yang telah ditaksir;
Bank memvalidasi setoran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan;
Menyerahkan slip setoran kepada pihak
Pembayaran Perkara ( e-payment)
Pratinjau biaya perkara;
Surat kuasa untuk membayar ( e-skum );
Mendapat rekening virtual dari bank;
Mendapatkan  notifikasi  rekening  virtual melalui e-mail;
Bayar  panjar  biaya  perkara  sesuai nominal.
Burhanuddin, Ah. Fathoni, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pndemi Covid- 19 Hubungannya……..
Selanjutnya  diserahkan  kepada  petugas kasir untuk dicap lunas.

## Pemanggilan Sidang
Setelah  hari  sidang  ditentukan, maka  jurusita  pengadilan  agama  akan menanggil pihak secara langsung
Pemanggilan sidang ( e-summons)
Setelah  ditentukan  hari  sidang, maka  jurusita  memanggil  pihak  sesuai dengan  yuridiksi  secara  elektronik menggunakan Sistem Informasi Pengadilan  (SIP)  kepada  email  pihak Penggugat/Pemohon, jika kepada Tergugat/Termohon  tetap  dilakukan secara  manual  oleh  jurusita  pengganti pengadilan.

## Persidangan
Membawa relaas panggilan sidang; Mengambil antrian nomor urut sidang;
Menunggu  untuk  dipanggil  ke  ruang sidang.
Persidangan ( e-litigasi) Pihak Penggugat/Pemohon, dan
Tergugat/Termohon  menghadap  ke persidangan, dan dilakukan mediasi;
Jika  mediasi  gagal  hakim  memberikan informasi  terkait e-litigasi kepada  pihak
Tergugat/Termohon,  jika  kedua  belah pihak  setuju e-litigasi maka  persidangan dilakukan secara elektronik sesuai jadwal yang ditentukan oleh majelis hakim;
Maka  agenda  jawaban,  replik,  duplik, simpulan,  pembuktian,  dan  pembacaan putusan dilakukan secara elektronik.

## Pengambilan  Salinan/Putusan/Akta
Cerai
Pihak  mengambil  antrian  untuk  ke  loket Pengambilan salinan penetapan/ putusan/ akta cerai;
Pihak  mengambil  salinan  penetapan/ putusan/akta cerai.

## Pengambilan Salinan/Putusan/Akta
Cerai
Salinan  putusan/penetapan  diberikan kepada  pihak  melalui  Sistem  Informasi pengadilan;
Salinan  putusan/penetapan  dibubuhi tanda  tangan  elektronik  oleh  majelis hakim.
Sumber : diolah dari Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama dan Perma 1/2019
Untuk prosedur pengajuan perkara secara manual mengacu kepada Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang selama ini  digunakan  oleh  pengadilan  agama,  sedangkan  untuk  layanan  adminsitrasi secara  elektronik  menggunakan  Perma  1/2019  sebagai  dasar  hukum.  Dengan adanya layanan perkara secara elektronik esensinya adalah agar para pihak tidak menunggu lama ( delay ) karena berperkara secara elektronik lebih hemat waktu, biaya dan tenaga. Sebagai perbandingan jika berperkara secara manual hasil study stock opnamen terhadap berkas perkara di Mahkamah Agung perlu waktu 528, 2 hari (17,6 bulan) pada tahun 2011, dari perkara masuk sampai putusan, sebuah waktu yang lama dan berpotensi mengurangi rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak. 12

## Layanan Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Saat Covid-19
Situasi Indonesia yang mengkhawatirkan saat ini akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi serba tidak pasti, selain mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial  juga  berpengaruh  terhadap  sistem  peradilan  di  Indonesia,  salah  satunya Pengadilan  Agama  yang  menjadi  dampak  adanya  pandemi  covid-19  yang akibatnya  penundaan  persidangan,  dan  ditiadakan  layanan  pendaftaran  secara manual, dan hanya menerima secara e-court saja.
Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi badan peradilan di Indonesia telah mengeluarkan Surat Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 771/SEK/KS.00/4/2020  tertanggal  16  April  2020  perihal  kerja  dari  rumah ( Work From Home ) dalam rangka pembatasan berskala besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan  Covid-19  dilingkungan  peradilan  dibawah  Mahkamah  Agung. Sehingga  dalam  pelaksanaanya  tiap  pengadilan  memiliki  kebijakan  berbeda khususnya Pengadilan Agama.
Berbagai  macam  kebijakan  diterapkan  yang  berdampak  pada  layanan perkara di Pengadilan Agama mulai dari penundaan sidang sampai batas waktu yang ditentukan, pembatasan pihak yang bersidang, menerapkan phsycal distancing saat  menunggu  sidang,  meniadakan  layanan  pendaftaran  secara  manual,  tidak melayanai  pengambilan  salinan  putusan/penetapan  dan  akta  cerai,  serta menerapkan sistem e-court dalam penerimaan perkara.
Dari informasi yang dihimpun oleh penulis layanan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama begitu beragam, seperti yang terjadi di Pengadilan
12 Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur dan Penetapan Target Kinerja Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI , 2014.
Burhanuddin, Ah. Fathoni, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pndemi Covid- 19 Hubungannya……..
Agama Bandung, pengadilan yang terletak di kawasan zona merah ini memang sangat  preventif  guna  mencegah  covid-19,  maka  dari  itu  Pengadilan  Agama Bandung sejak tanggal 24 Maret 2020, sudah tidak melayani pendaftaran secara manual, hanya melayanai secara e-court, penundaan jadwal sidang, menyediakan layanan informasi melalui telp Pengadilan Agama Bandung, layanan Pos Bantuan Hukum  (Posbakum)  ditutup  untuk  sementara  waktu,  memaksimalkan  gugatan mandiri  di  website  pengadilan  agama  bandung,  namun  untuk  upaya  hukum banding,  kasasi,  PK,  dan  verzet  tetap  dilayani.  Pada  tanggal  20  April  2020 Pengadilan  Agama  Bandung  memulai  kembali  proses  persidangan  dan pengambilan  salinan  putusan/penetapan/akta  cerai  dengan  pembatasan  orang diruang tunggu, dengan sistem keluar masuk, karena pihak di ruangan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) orang, namun untuk layanan pendaftaran manual dan posbakum masih tidak dibuka, dan masih melayanai secara online. 13
Untuk  layanan e-court para  pihak  harus  mengunjungi  website Pengadilan Agama Bandung dan nanti ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi setelah itu akan dipandu untuk pendaftaran secara e-court, namun ketidak tahuan pihak,  dan  ketidak  mengertian  pihak,  kebanyakan  lebih  memilih  menunggu sampai  keadaan  kembali  normal  dari  pada  ada  sebuah  kesalahan  pada  saat pendaftaran. 14
Lain  halnya  dengan  Pengadilan  Agama  Soreang,  mengambil  kebijakan untuk  melayanai  pendafataran  secara  manual,  membuka  layanan  Pos  Bantuan Hukum  (Posbakum)  untuk  melayani  informasi,  konsultasi  dan  advis  dengan jumlah terbatas sebanyak 15 orang mulai pukul 08.30 sampai dengan 12.00 WIB, persidangan  tetap  dilakukan  dengan  menerapkan pshycal  distancing, dan pembatasan  pengambilan  salinan  putusan/penetapan/akta  cerai  sebanyak  40 antrian per harinya, sedangkan untuk layanan e-court posbakum Pengadilan Agama Soreang  selalu  memberikan  informasi  sebelum  pelayanan,  namun  masyarakat lebih memilih secara manual karena lebih mudah difahami bagi masyarakat. 15
Sedangkan di Pengadilan Agama Ngamprah untuk layanan persidangan tetap berjalan sesuai yang telah dijadwalkan, namun untuk layanan pendaftaran secara  manual  ditutup  sementara  dan  didorong  kepada  masyarakat  untuk melakukan kegiatan  pendaftaran secara online menggunaka e-court dan e-litigasi. Guna  menunjang  hal  tersebut  posbakum  Pengadilan  Agama  Ngamprah
13 Yoghi Arief Susanto, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bandung, 20 April 2020.
14 Yoghi Arief Susanto.
15 Khoirunnisa  Maulidina,  Petugas  Posbakum  Pengadilan  Agama  Soreang,  19  April 2020.
melakukan layanan secara daring/online kepada para pihak, sehingga jika telah dibuatkan  gugatan/permohonannya,  para  pihak  bisa  mendaftar  secara  online dengan  membuat  akun  terlebih  dahulu  di  pojok e-court Pengadilan  Agama Ngamprah. 16
Banyak keuntungan jika layanan secara elektronik di Pengadilan Agama, terutama di saat pandemi covid-19 saat ini, keuntungan tersebut diantaranya : 17 m enghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara; pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank; dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media; dan proses temu kembali data yang lebih cepat.
Bagi penulis penerapan sistem perkara secara e-court saat pandemi covid- 19 ada dua sisi yang harus dikritisi, satu sisi e-court bisa jadi solusi karena pihak tidak perlu berinteraksi secara langsung ke pengadilan, namun disisi lain masih banyak  masyarakat  yang  masih  belum  mengetahui  sistem  penggunaan e-court , sehingga pihak terpaksa menunggu sampai pendaftaran dan persidangan manual dibuka secara normal.
Namun layanan perkara secara elektronik ( e-court ) yang disarankan oleh Pengadilan  Agama  sebagai  solusi  untuk  pendaftaran  perkara  saat  covid-19, bukannya tanpa masalah. Karena layanan e-court tidak bisa serta merta langsung digunakan, tetapi harus melalui aktivasi akun di pojok e-court Pengadilan Agama, baru pihak bisa  menggunakan layanan e-court tersebut. sehingga mengharuskan pihak  untuk  datang  ke  Pengadilan  Agama,  sedangkan  ada  ketentuan  terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga hal tersebut menjadi dilematis bagi pihak para pencari keadilan, selain itu masih kurangnya informasi dan sosialisasi membuat ketidak tahuan masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  layanan  perkara elektronik  di  Pengadilan  Agama  masih  terdapat  beberapa  kendala,  sehingga menjadikan layanan secara elektronik ( e-court ) belum bisa menjadi solusi untuk melayani masyarakat ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Terlebih pengetahuan masyarakat  yang  masih  minim,  kurangnya  sosialisasi,  dan  keharusan  pihak membuat akun di pojok e-court Pengadilan menyebabkan layanan tersebut masih belum bisa berjalan secara maksimal saat pandemi Covid-19.
Seharusnya  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  ini  bisa  meningkatkan layanan perkara secara online ( e-court ) di Pengadilan Agama, karena mengurangi
16 Heni Zakiah, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Ngamprah, 18 April 2020.
17 Ika  Atikah,  “Implementasi  E -Court  dan  Dampaknya  Terhadap  Advokat  Dalam
Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia.,” Proceding-Open Siciety Conference , 2018.
Burhanuddin, Ah. Fathoni, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pndemi Covid- 19 Hubungannya……..
interaksi  antar  manusia  dan  meminimalisir  penyebaran  virus.  Maka  perlu  ada kegiatan  kepada  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  (a)  Menjadikan  masyarakat paham  hukum,  dalam  arti  memahami  ketentuan-ketentuan  yang  terkandung dalam  peraturan-peraturan  hukum.  (b)  Membina  dan  meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat sehingga warga secara suka rela taat pada hukum. 18
Hambatan Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum
Layanan  perkara  secara  elektronik  ( e-court )  di  Indonesia  diawali  dengan lahirnya  Perma  3/2018  dan  disempurnakan  dengan  Perma  1/2019,  meskipun terbilang telat dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang telah memiliki SingPass ID  bagi  individu  dan CorpPass ID  bagi  badan  hukum  bila melakukan  akses  berperkara  di  Pengadilan. 19 Sebab  keberadaannya  yang  masih baru maka masih perlu perbaikan dan pembaharuan, serta penyesuaian dengan cara kerja peradilan di Indonesia.
Perma 1/2019 selain melayani administrasi secara elektronik ( e-court ), juga melayani persidangan secara elektronik ( e-litigasi ) dalam pasal 1 poin 7 dijelaskan bahwa  persidangan  elektronik  merupakan  serangkaian  proses  memeriksa  dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
Berdasarkan  informasi  yang  dihimpun  oleh  penulis  kendati  Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Soreang, dan Pengadilan Agama Ngamprah selama  pandemi  Covid-19  menerima  pendaftaran  perkara  secara  elektronik  ( e- court ) namun proses persidangan masih belum dapat dilakukan secara elektronik ( e-litigasi )  hal  tersebut  disebabkan  harus  mendapat  persetujuan  dari  pihak Tergugat/Termohon  yang  panggilannya  dilakukan  secara  manual,  dan  harus menghadap  ke  persidangan,  baru  setelah  mediasi  gagal  hakim  wajib memberitahukan  hal  tersebut,  meskipun  bisa  melakukan  proses  pendaftaran secara elektronik ( e-court ) namun sidang harus tetap manual seperti biasa.
Jika  merujuk  pada  Surat  Edaran  Sekretaris  Mahkamah  Agung  No.  1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam  Upaya  Mencegah  Covid-19  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung  RI  dan Badan  Peradilan  di  bawahnya,  yang  berkaitan  dengan  persidangan  seperti
18 Soekanto  Soerjono, Bantuan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosio  yuridis (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1983).
19 Ni Putu Riyani Kartika Sari, “EKSISTENSI E -COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS  SEDERHANA,  CEPAT,  DAN  BIAYA  RINGAN  DALAM  SISTEM  PERADILAN PERDATA DI INDONESIA,” Jurnal Yustitia 13, no. 1 (1 Oktober 2019): 80 – 100.
penundaan persidangan dan pembatasan pengunjuang merupakan kewenangan majelis hakim perkara tersebut, majelis hakim bisa membatasi jarak aman para pihak ( social distancing ), dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara pencari keadilan disarankan untuk memanfaatkan e-litigasi .
Seperti yang ditemukan di Pengadilan Agama Bandung ketika meliburkan persidangan  tidak  ada  hakim  dan  pencari  keadilan  yang  sidang  menggunakan sistem e-litigasi sehingga  berdampak  pada  pihak  yang  sudah  mendapatkan panggilan sidang, diundur pada waktu yang ditentukan kemudian, begitupun di Pengadilan  Agama  Soreang  dan  Pengadilan  Agama  Ngamprah,  sehingga  tidak memberikan  kejelasan  dan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat,  bahkan advokatpun yang daftar menggunakan e-court masih belum mendapatkan kejelasan atas jadwal sidang kliennya di Pengadilan Agama Bandung. Jika dicermati baik Pengadilan Agama atau masyarakat masih merasa nyaman jika bersidang dengan menggunakan cara manual seperti biasa. Terlebih untuk masyarakat sendiri jika sidang secara manual tidak perlu menyiapkan perangkat untuk persidangan, dan hal ini kenapa  persidangan secara manual masih lebih diminati, meskipun saat pandemi Covid-19 para pihak masih tetap bersedia datang ke Pengadilan Agama memenuhi panggilan persidangan.
Ketika berbicara tentang layanan secara elektronik atau e-court tidak bisa melihat dari satu sudut pandang, karena hal ini merupakan suatu sistem dalam hukum, menurut Lawrance Friedman sistem hukum merupakan satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur-unsur yaitu : (1) Struktur, (2) Substansi, (3) Kultur/Budaya  Hukum. 20 Maka  untuk  mengukur  layanan  perkara  secara elekronik di Pengadilan Agama bisa menjadi solusi atau tidak saat pandemi covid- 19 dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat  harus dilihat dari tiga unsur tersebut.

## Struktur Hukum
Dalam struktur hukum berbicara lembaga, institusi dan penegak hukum itu  sendiri  sebagai  pelaksana  dari  aturan  hukum  yang  ada.  kaitannya  dengan layanan  elektronik  di  Pengadilan  Agama  saat  pandemi  covid-19,  masih  minim informasi dan petunjuk teknis dalam layanan pendaftaran secara online, terlebih pembuatan  akun  e-court  sendiri  harus  dilakukan  di  pojok  e-court  Pengadilan Agama yang mengharuskan pihak harus datang ke Pengadilan, dari tiga Pengadila Agama,  hanya  Pengadilan  Agama  Bandung  yang  tidak  mengharuskan  untuk datang ke Pengadilan Agama karena untuk pembuatan akun dipandu oleh petugas
20 A.T. Fuadah, Bunga Rampai Teori-Teori Hukum (Bandung: Sahifa, 2015).
Burhanuddin, Ah. Fathoni, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pndemi Covid- 19 Hubungannya……..
secara daring dengan menyediakan pengumuman yang tertera nomor WhatsApp yang  bisa  dihubungi  oleh  pihak  pencari  keadilan.  Masih  kurangnya  sosialisasi tentang  fasilitas  gugatan  mandiri,  yang  padahal  bisa  dimanfaatkan  oleh masyarakat  dalam  dalam  membuat  surat  gugatan/permohonan  untuk pendaftaran secara online, yang ahirnya pihak masih mengandalkan posbakum untuk membuat surat gugatan/permohonan.

## Substansi Hukum
Norma  hukum  dalam  layanan  perkara  secara  elektronik  yaitu  Perma 1/2019,  berdasarkan  konsideran  Perma  1/2019  lahirnya  aturan  ini  sebagai jawaban atas tuntungan dari perkembangan zaman, untuk mewujudkan peradilan yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Dan  Mahkamah  Agung  Mewujudkan  reformasi peradilan yang mengkolaborasikan antara teknologi dengan hukum acara (IT For Judiciary). 21 Secara  substansial,  peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  tidak menghapus  ataupun  menganulir  norma  yang  berlaku,  melainkan  menambah ataupun menyempurnakannya.
Namun  bukan  tanpa  masalah,  jika  melihat  pasal  20  Perma  1/2019 dijelaskan  bahwa  persidangan  dapat  dilaksanakan  atas  dasar  persetujuan penggugat dan tergugat. Artinya hal tidak diwajibkan secara penuh menggunakan sistem  online  apabila  salah  satu  pihak  tidak  menyetujui  menggunakan e-litigasi tersebut,  maka  persidangan  dilakukan  dengan  prosedur  biasa.  Maka  substansi Perma  1/2019  sifatnya  tidak  memaksa,  hanya  sebagai  pilihan,  karena  tetap memerlukan persetujuan dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon

## Budaya Hukum
Budaya  hukum  merupakan  gambaran  tentang  kebiasaan-kebiasaan masyarakat, cara berfikir dan cara bertindak masyarakat dan penegak hukum. 22
Berkaitan  dengan  layanan  elektronik  di  Pengadilan  Agama,  masih  minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan secara elektronik, terutama harus ada ketentuan-ketentuan  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu,  seperti  email  aktif, nomor rekening, aktivasi akun yang bagi masyarakat dengan pendidikan rendah sulit menjangkaunya, ketidak fahaman masyarakat akan teknologi lebih memilih menggunakan  cara  yang  manual,  terbukti  dari  informasi  Pengadilan  Agama Soreang, ketika pihak diberikan informasi layanan secara elektronik, pihak lebih
21 Atikah, “Implementasi E -Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia.”
22 J.S.  Praja, Teori-Teori  Hukum  Suatu  Telaah  Perbandingan  Dengan  Pendekatan  Filsafat. (Bandung: Pasca UIN Sunan Sunan Gunung Djati, 2009).
memilih  dengan  cara  manual.  Masyarakat  yang  tidak  ingin  sulit,  karena  jika menggunakan  e-court  dan  e-litigasi  pihak  harus  menyediakan  perangkat  untuk menunjang  hal  tersebut,  selain  itu  penyelenggara  administrasi  peradilan  yang masih manual, sehingga pola pikir tersebut harus dirubah baik penyelenggara dan masyarakatnya.
Apabila  masyarakat  telah  memiliki  kesadaran  hukum,  hukum  menjadi efektif  tidak  berguna  sekaligus  efektif  telah  berguna 23 maka  dari  itu  perlu  ada bantuan  hukum  yang  aktif  mendorong  terciptanya  suatu  perombakan  tatanan sosial. Bantuan hukum ini pada dasarnya ingin mendekatkan segala sumber daya sosial, ekonomi, hukum dan budaya kepada rakyat yang selama ini telah dijauhkan dari jangkauan masyarakat. 24
Merujuk kepada pendapat Gustav Radbruch memberikan makna bahwa kepastian hukum, adalah sesuatu yang harus jelas, tidak menimbulkan multitafsir dan  kontradiksi,  bisa  dilaksanakan.  Karena  Gustav  Radbruch  berpendapat kepastian hukum itu kepastian tentang hukum itu sendiri. Dengan begitu adanya pandemi Covid-19 ini baik Pengadilan Agama ataupun masyarakat belum secara maksimal memanfaatkan layanan perkara secara elektronik ( e-court ) karena masih terdapat  hambatan,  jika  layanan  perkara  dihentikan  akibat  pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka akan secara otomatis menunda jadwal  persidangan,  karena  menggunakan e-litigasi perlu  mendapat  persetujuan dari  pihak  Tergugat/Termohon  yang  saat  pandemi  Covid-19  tidak memungkinkan.
Sejak  diluncurkan,  layanan  perkara  secara  online  ( e-court )  Mahkamah Agung RI belum memberikan kepuasan bagi seluruh pihak. Pemberlakuan e-court tentu  saja  memberikan  perubahan  sistem  peradilan.  Kecanggihan  teknologi mengharuskan  advokat  dan  masyarakat  menguasai  teknologi  dan  informasi khususnya  di  bidang  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  yang  sekarang diberlakukan  sistem e-court .  Tidak  dapat  dipungkiri,  sistem e-court belum dikategorikan sempurna dalam implementasinya. 25

## Kesimpulan
23 Beni A. Saebani, Sosiologi Hukum , Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
24 Yoghi  Arief  Susanto,  Dede  Kania,  dan  Burhanuddin  Burhanuddin,  “BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA CIMAHI TAHUN
2016,” Asy- Syari’ah 20, no. 2 (21 Desember 2018): 175 – 90,
https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3079.
25 Atikah, “Implementasi E -Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia.”
Burhanuddin, Ah. Fathoni, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pndemi Covid- 19 Hubungannya……..
Berdasarkan pokok persoalan yang menjadi obyek tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, implementasi layanan secara elektronik (e- court) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 belum berjalan maksimal, karena  aktivasi  akun  e-court  harus  tetap  datang  ke  Pengadilan,  disamping  itu masih minimnya informasi mengenai e-court sehingga belum bisa menjadi solusi dalam melayani masyarakat saat pandemi covid-19. Kedua, layanan perkara secara elektronik (e-court) belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat saat pandemi covid-19, hal ini  disebabkan beberapa hambatan, antara lain struktur hukum. Dimana Pengadilan Agama kurang memberikan sosialisasi layanan secara elektronik  (e-court)  kepada  masyarakat  secara  maksimal,  petunjuk  teknis  yang masih minim, dan ada keharusan  masyarakat harus tetap ke Pengadilan Agama untuk membuat akun. Substansi hukum. Dimana dari aspek ini perlu persetujuan dari  pihak  Tergugat/Termohon  jika  ingin  menggunakan  e-litigasi.    Sedangkan dari budaya hukum, dimana  masyarakat masih minim pengetahuan akan e-court, minim  penguasaan    teknologi,  dan  ada  kecendrungan    masyarakat  yang berperkara di Pengadilan Agama tidak berbelit dan tidak ingin sulit. 26

## Daftar Pustaka
Buku Fuadah, A. T. (2015). Bunga Rampai Teori-Teori Hukum . Bandung : Sahifa. Lembaga  Kajian  dan  Advokasi  Untuk  Independensi  Peradilan  (LeIP).  (2014).
Kertas  Kerja  Penyempurnaan  Prosedur  dan  Penetapan  Target  Kinerja  Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI .
Praja, J. S. (2009). Teori-Teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat . Bandung : Pasca UIN Sunan Sunan Gunung Djati.
Reiling, Dory. (2009). Technology for Juctice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform . Leiden: Leiden University Press.
Saebani, Beni A. (2007). Sosiologi Hukum . Cet. I, Bandung : Pustaka Setia. Soekanto, Soerjono. (1983). Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis . Jakarta: Ghalia Indonesia. Sururi,  Ramdani  W.  (2018). Darurat  Perceraian  dalam  Keluarga  Muslim  Indonesia .
LP2M: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sutarman. (2009). Pengantar Teknologi Informasi . Jakarta : Bumi Aksara.
26 Umi  Hani,  “Analisis  tentang  Penyamarataan Pembagian  Zakat  Kepada  Asnaf  Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’I,” Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal) Volume 2, no. 2 (Juni 2015): hlm. 21.
Artikel, Jurnal.
Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. 'ADALAH , 4 (1).
Atikah, Ika. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam  Proses  Penyelesaian  Perkara  di  Indonesia. Proceding-Open  Siciety Conference .
Kurniati, I. A. (2019, March). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court. In Conference On Communication and News Media Studies (Vol. 1). Nursobah, Asep. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong
Percepatan  Penyelesaian  Perkara  Di  Mahkamah  Agung  (Utilization  Of Information  Technology  To  Boost  Acceleration  Of  Settlement  Case  In Supreme Court). Jurnal Hukum dan Peradilan , 4(2), 323-334.
Rahmawati,  Diana,    (2008,  April).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi, Jurnal Ekonomi & Pendidikan , 5 (1).
Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. Jurnal Yustitia, 13(1), 80-100.
Susanto,  Y.  A.,  Kania,  D.,  &  Burhanuddin,  H.  (2018).  Bantuan  Hukum  Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016. Jurnal Asy- Syari'ah , 20(2), 175-190.
Syahr,  Z.  H.  A.  (2020,  April).  Dinamika  Digitalisasi  Manajemen  Layanan
Pengadilan. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-3).

## Book Section
Booklet  Mahkamah  Agung.  (2019).  e-litigasi.  Persidangan  Elektroik,  Hemat Waktu, Biaya, dan Energi.
Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah  Agung  RI.  (2010).  Cetak  Biru  Pembaharuan  Peradilan  2010-2035.
Mahkamah Agung RI: Jakarta.

## Hasil Wawancara
Hasil Wawancara dengan Yoghi Arief Susanto. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bandung. Pada 20 April 2020.
Hasil Wawancara dengan Khoirunnisa Maulidina. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Soreang. Pada 19 April 2020.
Burhanuddin, Ah. Fathoni, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pndemi Covid- 19 Hubungannya……..
Hasil  Wawancara  dengan  Heni  Zakiah.  Petugas  Posbakum  Pengadilan  Agama

## Ngamprah. Pada 18 April 2020
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).