JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 3, Juli 2024
Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Mohammad Rifaldy, Sasterio, Nawawi Natsir Universitas Tadulako, Indonesia Email: rifaldymohamad12@gmail.com
Article Information Submitted: 21  Juli
2024 Accepted: 08 Agustus
2024 Online  Publish: 08 Agustus 2024

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  gambaran  terkait  implementasi kebijakan  terkait  Peraturan  Gubernur  tentang  tambahan  penghasilan  bagi  Pegawai Negeri  Sipil  Pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Perspektif  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif,  informan  pada  penelitian  ini  ditentukan  dengan  teknik Purpossive,  jumlah  informan  yang  dilibatkan  dalam  penelitian  ini  ialah  sebanyak  8 (delapan)  orang.  Teknik  dalam  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan  menggunakan  beberapa  langkah  sesuai  teori  Miles,  Huberman  dan  Saldana (2014).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih belum terlaksana secara maksimal, karena dalam pelaksanaan kebijakan  ini  para  operator  atau  implementor  kebijakan  justeru  tidak  didukung fasilitas yang berbasis digital dalam menilai produktivitas kerja pegawai, selain itu, absensi  secara  digital  kadangkala  mengalami  eror,  sehingga  jika  hal  itu  terjadi implementor  mengakalinya  dengan  menggunakan  absensi  manual,  akan  tetapi absesnsi ini juga memiliki kelemahan seperti rawan terjadinya maladministrasi dalam penggunaannya berupa tindakan absensi yang dimanipulasi, jika tidak di awasi dengan benar.  Selain  itu  dari  aspek  disposisi  menunjukkan  bahwa  meskipun  mereka mendukung adanya kebijakan ini, dan juga berkomitmen menjalankan kebijakan ini sesuai dengan prosedur, namun yang menjadi masalah adalah lemahnya implementor dalam  menindak  tegas  pegawai  yang  indispliner  dengan  melakukan  pemotongan tambahan penghasilan mereka, dan selain itu pula ada saja kesalahan yang dilakukan pegawai  akibat  dari  ketidakcermatan  mereka  dalam  menganalisis  kedisiplinan  dan produktivitas pegawai di instansi tersebut.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tambahan Penghasilan, Pegawai Negeri Sipil.

## Abstract
The purpose of this study is to obtain an overview of the implementation of policies related to  the Governor's Regulation on additional  income for Civil Servants at the General  Bureau  of  the  Regional  Secretariat  of  Central  Sulawesi  Province.  The research approach perspective used in this study is descriptive qualitative, informants in this study were determined using the Purposive technique, the number of informants involved in  this study was 8 (eight) people. The technique of  data  collection in this study  was  carried  out  through  observation,  interviews,  and  documentation.  In  this study,  data  was  analyzed  using  several  steps  according  to  the  theory  of  Miles, Huberman  and  Saldana  (2014).  The  results  of  the  study  indicate  that  the implementation  of  the  additional  income  policy  for  Civil  Servants  at  the  General Bureau  of  the  Regional  Secretariat  of  Central  Sulawesi  Province  has  not  been implemented  optimally,  because  in  implementing  this  policy,  the  operators  or implementers of the policy are not supported by digital-based facilities in assessing employee  work  productivity,  in  addition,  digital  attendance  sometimes  experiences errors, so if that happens the implementer outsmarts it by using manual attendance, but this attendance also has weaknesses such as being prone to maladministration in
its use in the form of manipulated attendance actions, if not properly supervised. In addition, from the disposition aspect, it shows that although they support this policy, and are also committed to implementing this policy in accordance with procedures, the  problem  is  the  weakness  of  the  implementers  in  taking  firm  action  against indisciplined employees by cutting their additional income, and besides that there are also  mistakes  made  by  employees  due  to  their  carelessness  in  analyzing  employee discipline and productivity in the agency.
Keywords: Policy Implementation, Additional Income, Civil Servants

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  menjelaskan tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  diatur  secara  menyeluruh,  dengan menetapkan  norma, standar,  dan  prosedur  yang  seragam  dalam  penetapan  formasi,  pengadaan,  pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan, serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, baik ASN Pusat maupun ASN Daerah.
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai unsur ASN  dalam  instansi  pemerintah,  memiliki  tugas  melayani  kepentingan  publik  dalam merealisasikan  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan,  dan  melaksanakan  pembangunan nasional sesuai dengan kualitas ASN itu sendiri. Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan sistem manajemen kinerja PNS bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/unit kerja/atasan langsung ke dalam Sasaran Kinerja Individu. Nantinya hal tersebut menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kinerja serta  tindak  lanjut  hasil  penilaian  kinerja.  Dalam  pasal  6  peraturan  tersebut  disebutkan penyusunan rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan  unit  kerja  mandiri  ke  pejabat  administrasi  dan  pejabat  fungsional.  Untuk menyelaraskan kinerja tingkat jabatan pimpinan tinggi ke jabatan di bawahnya serta pembagian tugasnya dilakukan dengan matrik peran hasil.
Penilaian prestasi kerja  ASN terdiri atas dua unsur yakni sasaran kerja pegawai (SKP) dan  perilaku  kerja.  SKP  bobotnya  60%,  sementara  Perilaku  Kerja  memiliki  bobot  40%. Penilaian kerja berdasarkan SKP ini merupakan cara baru pemerintah dalam penilaian prestasi kerja. Penerapan SKP ini efektif mulai 1 Januari 2012 dimana setiap PNS diwajibkan menyusun SKP diawal tahun serta melakukan penilaian prestasi kerja diakhir tahun. Akan tetapi, melihat keadaan  dan  fenomena  yang  terjadi  dari  prestasi  kerja  pegawai  yang  cenderung  mulai mengalami  penurunan,  maka  organisasi  berupaya  untuk  meningkatkan  prestasi  kerja pegawainya.  Ada  beberapa  hal  yang  diperlukan  dalam  meningkatkan  prestasi  kerja  pegawai diantaranya melalui peningkatan motivasi kerja, disiplin, dan kompetensi pegawai.
Salah  satu  metode  untuk  meningkatkan  motivasi  kerja  ASN  yaitu  dengan  pemberian tambahan penghasilan untuk ASN Daerah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (PP  12/2019),  Pasal  58  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  tambahan  penghasilan  kepada Pegawai  ASN  dengan  memperhatikan  kemampuan  Keuangan  Daerah  dan  memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam PP No. 12 Tahun  2019  terdapat  pengaturan  mengenai  tambahan  penghasilan.  Peraturan  tersebut menggunakan  terminologi  yang  berbeda  dari  terminologi  yang  digunakan  dalam  konteks reformasi birokrasi yaitu tunjangan kinerja.
Pada  era  globalisasi  saat  ini,  gaji  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  tumpuan  satu-satunya untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Perlu adanya kompensasi lain sebagai tambahan
penghasilan atau insentif. Pemerintah Derah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu pemerintah yang membuat dan merumuskan sistem penggajian diluar gaji pokok. Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tengah  melalui  kewenangannya,  setiap  tahun  mengeluarkan  kebijakan terkait Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara, seperti Pergub Sulawesi Tengah  Nomor  24  Tahun  2019,  Pergub  Sulawesi  Tengah  Nomor  2  Tahun  2020,  Pergub Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2021, Pergub Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2022, dan terbaru Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan  Penghasilan  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara,  dalam  Pasal  1  menjelaskan  bahwa Tambahan  Penghasilan  Pegawai  yang  selanjutnya  disingkat  TPP  adalah  tunjangan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  kepada  Calon  Pegawai  Negeri Sipil,  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  Pegawai  yang  ditugaskan  yang  bekerja  pada  Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi knteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya  meningkatkan  kinerja,  meningkatkan  disiplin,  meningkatkan  pelayanan  publik  dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
Melalui  Pergub  Nomor  3  Tahun  2023  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah yakin bahwa perbaikan sistem penggajian melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat mempengaruhi  peningkatan  kinerja  dan  kesejahteraan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara, dan  untuk  besaran  pembayaran  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  yang  berada  di  lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk indikator pembayaranya masih berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
Tambahan  penghasilan  diberikan  kepada  pegawai  juga  diberikan  berdasarkan  kriteria beban  kerja,  kondisi  kerja,  kelangkaan  profesi,  prestasi  kerja,  tempat  bertugas,  dan pertimbangan  obyektif  lainnya.  tambahan  penghasilan  diberikan  kepada  seluruh  ASN  yang berada dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kecuali bila ASN yang bersangkutan sedang  menjalani  cuti,  hukuman  disiplin,  berstatus  titipan,  tugas  belajar  dan  berstatus diperbantukan di instansi di luar lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam  capaian  disiplin  kerja,  salah  satu  indikatornya  adalah  tingkat  kehadiran,  sebab pekerjaan akan terselesaikan ketika orang yang bersangkutan hadir dan mengerjakan tugasnya. Sehingga  kehadiran  menjadi  indikator  penting  dalam  capaian  kinerja  dan  menjadi  dasar pembayaran  tunjangan  kinerja  ASN.  Namun  kenyataannya  dilapangan,  tidak  sesuai  dengan yang  diharapkan,  yang  mana  dari  pengamatan  penulis  selama  ini,  yang  menjadi  salah  satu indikator dalam mengukur tingkat kedisiplinan aparatur yakni kehadiran apel pagi yang juga diharapkan  agar  pelaksanaan  pelayanan  pada  Biro  Umum  pada  Kantor  Sekretariat  Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah siap dan dapat dimulai pada saat setelah selesai pelaksanaan apel pagi, akan tetapi yang terjadi pada saat sekarang adalah para pegawai melaksanakan apel pagi dan kemudian tidak langsung melaksanakan tugas pekerjaan mereka, masih banyak  dari para  pegawai  keluar  kantor  dengan  alasan  sarapan  pagi  dan  berbagai  alasan  urusan  pribadi lainya  sehingga  pelayananan  terhadap  masyarakat  dan  pelayanan  aparatur  tertunda pelaksanaanya, sehingga produktivitas kerja mereka kurang optimal, seolah kegiatan apel pagi hanya dilakukan sebagai langkah  formalitas saja  bagi ASN sebagai wujud ketakutan mereka akan  pemotongan  tambahan  penghasilan  mereka,  sebab  apel  pagi  merupakan  salah  satu indikator  yang  menjadi  dasar  dari  perhitungan  presentase  tingkat  disiplin  pegawai  dalam pembayaran tambahan penghasilan, dimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara,  untuk  tidak melaksanakan apel pagi maka akan dilakukan pemotongan sebanyak 1% dan apel sore sebanyak 3%.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  ASN  tersebut  dalam  mensiasati  penilaian  kedisiplinan berimplikasi pada produktivitas mereka, yang mana berdasarkan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah  Provinsi Sulawesi Tengah, pencapaian Kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 mencapai nilai rata – rata sebesar 67,18% atau masuk pada kategori Cukup Berhasil. Akan tetapi, ternyata pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah  Sulawesi Tengah sebelumnya pada tahun 2021 yang sebesar 82,06% atau masuk pada kategori Berhasil. Terdapat penurunan kinerja yang masih jauh dari sasaran optimal yang diharapkan sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan kinerja di dalam Instansi untuk dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai lebih baik kedepannya.
Fenomena yang terjadi di Sekretariat Daerah menunjukkan banyaknya ASN yang tidak optimal dalam bekerja bahkan sebagian tidak cukup kehadirannya dalam kurun waktu tertentu masih mendapatkan TPP. Sayangnya, pembayaran TPP tetap dibayarkan 100% walaupun hal tersebut dilakukan oleh para ASN. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan kurangnya keberanian dari atasan dalam mengambil sikap terhadap penegakan peraturan pembayaran TPP secara tegas.  Tentunya hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen dari implementor untuk benar-benar  menjalankan  kebijakan  ini  sesuai  dengan  prosedur.  Sehingga  tujuan  pemberian TPP sebagai reward dan punishment tidak tercapai sesuai dengan tujuan awal.
Tidak  hanya  itu  saja,  terkait  sumber  daya  pendukung  dalam  pelaksanaan  kebijakan tersebut  masih  belum  memadai,  seperti  aplikasi  database  yang  mengolah  data  TPP  pegawai sesuai  dengan  tingkat  kinerjanya,  yang  mana  dalam  hal  ini  masih  dilakukan  secara  manual sehingga  efektivitas  masih  sulit  tercapai  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini.  Selain  itu  pula komunikasi  terkait  konten  dari  kebijakan  dengan  kelompok  sasaran  yang  dalam  hal  ini  para pegawai di lingkungan instansi sangat jarang dilakukan membuat para pegawai yang menjadi kelompok sasaran masih banyak yang belum benar-benar paham terkait kebijakan ini.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  TPP  terhadap  pegawai,  hal  ini  dikarenakan  walaupun  TPP  terhadap  pegawai  sudah ditambah ataupun besaran TPP terhadap pegawai sudah mencukupi namun masih ada pegawai yang tidak disiplin dalam melakukan pekerjaan. Pelaksanaan kejian dapat dimanfaatkan sebagai bahan  masukan  dalam  penyusunan  rencana  sehingga  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  dalam  mengalokasikan  TPP  oleh  pemerintah  khususnya  di  lingkungan  Sekretariat Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  peneliti  melakukan  penelitian  tentang  “Implementasi  Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum Provinsi Sulawesi Tengah”.
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh gambaran  terkait  implementasi  kebijakan  terkait  pemberian  tambahan  penghasilan  bagi Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

## Kajian Pustaka
Penelitian  ini  dilakukan  tidak  terlepas  dari  hasil  penelitian-penelitian  terdahulu  yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan  perbandingan  tidak  terlepas  dari  topik  penelitian  yaitu  mengenai  implementasi kebijakan pengelolaan keuangan.
Mulyono dkk (2022), dengan judul “Implementasi Kebijakan Penambahan Penghasilan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi dan dampak kebijakan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  penambahan  penghasilan  ditujukan  untuk pegawai  memberikan  dampak  positif  pada  peningkatan  kinerja  pegawai.  Pelaksanaan penambahan penghasilan ditujukan bagi pegawai meningkatkan disiplin pegawai baik dalam
kehadiran  pegawai  maupun  pulang  kerja  pegawai.  Pelaksanaan  kebijakan  tambahan penghasilan pegawai lebih mengarah pada teori model pendekatan Van Horn dan Van Metter. Pelaksanaan  tambahan  penghasilan  pegawai  masih  belum  mewujudkan  pelaksanan  Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

## 1. Konsep Implementasi Kebijakan
Pengertian  yang  sangat  sederhana  tentang  implementasi  adalah  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Jones (1991) dalam Pramono (2020:57-58) dimana implementasi diartikan sebagai  “ getting  the  job  done ”  dan  “ doing  it ”.  Tetapi  di  balik  kesederhanaan  rumusan  yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan  dengan  mudah.  Lain  halnya  dengan  Implementasi  kebijakan  baik  buruknya  akan sangat  dipengaruhi  oleh  prilaku  para  pelaksana  kebijakan.namun  implementasi  kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh pelaksanaan proses pembuatan kebijakan.
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Abdal  (2015:149)  merumuskan  proses  implementasi ialah  “ those  actions  by  public  or  private  individuals  (or  groups)  that  are  directed  at  the achievement  of  objectives  set  forth  in  prior  policy  decisions ”.  Artinya  bahwa  implementasi merupakan “tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu/pejabat-pejabat atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.
Menurut  Situmorang  (2016:173)  implementasi  krusial  dalam  proses  kebijakan  publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.  Salusu  dalam  Tahir  (2014:55-56)  menyatakan,  “implementasi  sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”.
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram  atau  melalui  formulasi  kebijakan  derivate  atau  turunan  dari  kebijakan tersebut.  Kebijakan  publik  dalam  bentuk undang-undang  atau  Peraturan  Daerah  adalah jenis kebijakan  yang  memerlukan  kebijakan  publik  penjelas  atau  sering  diistilahkan  sebagai peraturan  pelaksanaan.  Kebijakan  publik  yang  bisa  langsung  dioperasionalkan  antara  lain Keputusan  Presiden,  Instruksi  Presiden,  Keputusan  Menteri,  Keputusan  Kepala  Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll (Dwijowijoto dan Nugroho, 2014:158-160).
Pengertian  implementasi  di atas  apabila  dikaitkan  dengan kebijakan dapat dikatakan bahwa  sebenarnya  kebijakan  itu  tidak  hanya dirumuskan lalu dibuat  dalam suatu bentuk positif  seperti    undang-undang    dan    kemudian  didiamkan    dan    tidak    dilaksanakan    atau diimplmentasikan, tetapi  sebuah  kebijakan  harus  dilaksanakan  atau  diimplementasikan   agar mempunyai  dampak    atau    tujuan    yang  diinginkan.  Jadi,  implementasi  kebijakan  dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok  orang  demi  tercapainya  tujuan  dari  kebijakan  yang  telah  di  keluarkan  oleh pemerintah tersebut.
Implementasi kebijakan publik tentu saja setiap negara berbeda. Demikian pula dengan Indonesia ketika mengimplementasikan kebijakan publik, namun pada prinsipnya hampir sama yakni  masalah  yang  harus  diatasi  oleh  pemerintah  adalah  masalah  publik,  seperti  nilai kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi  hanya  mungkin  dicapai  lewat  tindakan  publik  yaitu  melalui  kebijakan  publik  (Nugroho dalam  Alamsyah,  2016:63). Karakteristik  masalah  publik  yang  harus  diatasi  selain  bersifat interdependensi  (berketergantungan)  juga  bersifat  dinamis,  sehingga  pemecahan masalahnya memerlukan  pendekatan  holistik  ( holistic  approach )  yaitu  pendekatan  yang  memandang
“
masalah  sebagai  kegiatan  dari  keseluruhan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  atau  diukur  secara terpisah  dari  yang  faktor  lainnya.  Sebab  itu,  diperlukan  kebijakan  publik  sebagai  instrumen pencapaian tujuan pemerintah (Alamsyah, 2016:63).
Program  kebijakan  yang  telah  diambil  sebagai  alternatif  pemecahan  masalah  harus diimplementasikan,  yakni  dilaksanakan  oleh  badan-badan  administrasi  maupun  agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial, sebagaimana pendapat Kartiwa dan Nugraha (2017:119-120), yang menyatakan bahwa:
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sering dianggap paling krusial dalam pelaksanaan  kebijakan  publik.  Jika  suatu policy sudah  diputus, policy tersebut  tidak berhasil  dan  terwujud  kalau  tidak  dilaksanakan.  Pejabat  politik  harus  memikirkan bagaimana memilih dan membuat policy. Mengenai bagaimana policy itu dilaksanakan bukan lagi menjadi pemikirannya. Usaha untuk melaksanakan policy itu membutuhkan keahlian  dan  keterampilan  menguasai  persoalan  yang  dikerjakan.  Itulah  sebabnya kedudukan  birokrasi  dalam  hal  ini  sangat  strategis.  Jadi  keberhasilan  suatu  kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Sementara itu pihak  yang  paling  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  adalah aparatur birokrasi di samping sistem yang melingkupinya.
Berdasarkan  berbagai  pendapat  di  atas  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang  akan  diterapkan  oleh  suatu  organisasi  atau  institusi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan institusi  negara  dan  menyertakan  sarana  dan  prasarana  untuk  mendukung  program-program yang akan dijalankan tersebut.
Selanjutnya  Kapioru  (2014:105)  menyebutkan,  ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:
a. Kondisi lingkungan ( environmental conditions ).
b. Hubungan antar organisasi ( inter-organizational relationship ).
c. Sumberdaya ( resources ).
d. Karakter institusi implementor ( characteristicimplementing agencies ).
Implementasi  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam membuat dan menerapkan kebijakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yakni (Abidin, 2016:21):
1. Adanya tujuan, yakni adanya sebuah tujuan yang ingin di capai, melalui usaha-usaha yang telah di sepakati dengan bantuan faktor pendukung yang ada atau yang diperlukan.
2. Adanya rencana yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Adanya  program,  yaitu  cara  yang  telah  disepakati  dan  mendapat  persetujuan  serta pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Adanya  keputusan,  yaitu  tindakan  tertentu  yang  diambil  untuk  menentukan  tujuan, membuat  dan  menyesuaikan  rencana,  melaksanakan  dan  mengevaluasi  program  yang sudah ada.
5. Dampak, yakni pengaruh yang terjadi atau timbul dari suatu program dalam masyarakat.
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan tersebut.

## 2. Model Implementasi Kebijakan
Model  banyak  digunakan  untuk  memudahkan  para  pemerhati  atau  pembelajar  tingkat awal. Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik oleh Peter deLeon dan Linda deLeon (2001)  dikelompokkan  menjadi  tiga  generasi.  Generasi  pertama,  yaitu  pada  tahun  1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Yang menggunakan pendekatan ini, antara lain: Graham T. Allison dengan studi kasus  misil  kuba  (1971,  1979).  Pada  generasi  ini  implementasi  kebijakan  berhimpitan  studi pengambilan keputusan di sektor publik (Mustari, 2015:149).
Generasi  kedua,  tahun  1980-an,  adalah  generasi  yang  mengembangkan  pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (top-downer perspective). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983), dan Paul Berman (1980). Pada saat yang sama, muncul pendekatan bottom-upper yang dikembangkan oleh Michael Lipsky (1971, 1980), dan Benny Hjern (1982, 1983) (Mustari, 2015:149).
Generasi ketiga, tahun 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggin (1990),  memperkenalkan  pemikiran  bahwa  variabel  perilaku  aktor  pelaksana  implementasi kebijakan  lebih  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Pada  saat  yang  sama, muncul  pendekatan  kontingensi  atau  situsionaldalam  implementasi  kebijakan  yang mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan  banyak  didukung  oleh  adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Para ilmuwan yang mengembangkan yang mengembangkan pendekatan ini adalah antara lain Richard Matland (1995), Helen Ingram (1990), dan Denise Scheberle (1997) (Mustari, 2015:149:150).
Berikut beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli: a. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward
Model  implementasi  kebijakan  publik  yang  berperspektif  top  down  dikembangkan oleh Edward III. Pendekatan yang dikemukakan Edward III dalam Anggara (2018:250-254) mempunyai  empat  variabel  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan, yaitu:
a. Komunikasi
Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi  yang  akan  menjadi  “jiwa”  suatu  kebijakan  dapat  diketahui  dan  disesuaikan dengan  tuntutan  kebutuhan  yang  berkembang.  Intensitas  dalam  mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat,  dan  konsisten.  Komunikasi  (pentransmisian  informasi)  diperlukan  agar  para pembuat  keputusan  dan  para  implementor  semakin  konsisten  dalam  melaksanakan setiap  kebijakan  yang  akan  diterapkan  dalam  masyarakat.  Selanjutnya,  ia mengemukakan  tiga  indikator  keberhasilan  komunikasi  dalam  konteks  kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.
1) Transmisi
Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan  melaksanakannya.  Masalah  transmisi  sering  terjadi  ketika  pelaksana  tidak menyetujui  kebijakan  (disposisi)  dengan  mendistorsikan  perintah  kebijakan  atau menutup  komunikasi  yang  diperlukan.  Masalah  transmisi  juga  terjadi  ketika
kebijakan  yang  akan  diimplementasikan  harus  melalui  struktur  birokrasi  yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya).
2) Kejelasan ( Clarity )
Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, di antaranya: a) kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan; b) adanya opisisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut; c) kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing  saat  merumuskan  kebijakan  tersebut;  d)  kebijakan  baru  yang  para perumusnya belum terlalu menguasai masalah; e) biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum. Pada bagian ini, selain mengaitkan implementasi dengan  tipe/  jenis  kebijakan,  tampaknya  Edwards  III  juga  banyak  mengacu  pada hasil studi Bardach dalam Implementation Game.
3) Konsistensi Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan  membingungkan  pelaksana.  Banyak  hal  yang  menyebabkan  arah  kebijakan menjadi  tidak  konsisten,  di  antaranya:  a)  kompleksitas  kebijakan  yang  harus dilaksanakan; b) kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru; c)  kebijakan  memiliki  beragam  tujuan  dan  sasaran,  atau  bertentangan  dengan kebijakan  lain;  d)  banyaknya  pengaruh  berbagai  kelompok  kepentingan  atas  isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.
b. Sumber Daya
Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut.
1) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
2) Informasi,  yaitu  berkaitan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan  dan  data  yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3) Kewenangan.  Artinya,  kewenangan  yang  dibutuhkan  bagi  implementor  sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud  membawa  kasus  ke  meja  hijau,  menyediakan  barang  dan  jasa, kewenangan  untuk  memperoleh  dan  menggunakan  dana,  kewenangan  untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain.
4) Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan  oleh  para  implementor.  Fasilitas  fisik  sebagai  sarana  dan  prasarana pendukung  diperlukan  untuk  memperlancar  proses  komunikasi  kebijakan.  Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.
c. Disposisi Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang  harus  dilaksanakan  karena  setiap  kebijakan  membutuhkan  pelaksana-pelaksana yang  memiliki  hasrat  kuat  dan  komitmen  yang  tinggi  agar  mampu  mencapai  tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut.
1) Kognisi,  yaitu  seberapa  jauh  pemahaman  pelaksana  terhadap  kebijakan. Pemahaman  terhadap  tujuan  kebijakan  sangat  penting  bagi  aparat  pelaksana. Apabila  sistem  nilai  yang  memengaruhi  sikapnya  berbeda  dengan  sistem  nilai
pembuat  kebijakan,  implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif. Ketidakmampuan  administratif  dari  pelaksana  kebijakan,  yaitu  ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.
2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.
d. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Ia  menekankan  perlu  adanya Standart  Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan  program  melibatkan  lebih  dari  satu  institusi.  Ia  juga  mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan perspektif deskriptif kualitatif untuk mempelajari masalah dan  tata  cara  kerja  yang  ada,  dengan  metode  yang  menggambarkan  atau  menganalisis  hasil penelitian  tanpa  membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas  (Sugiyono,  2014).  Objek  penelitian adalah implementasi kebijakan terkait peraturan gubernur tentang tambahan penghasilan bagi pegawai  negeri  sipil  di  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  dengan subjek  penelitian  melibatkan  delapan  informan  kunci.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana  (2014)  melalui  langkah-langkah  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.  Data  dianalisis  dengan  memilih,  memfokuskan,  menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, lapangan, dan dokumentasi sebelum disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah.

## Hasil Dan Pembahasan

## Implementasi Kebijakan Pemberian  Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk  memacu  kinerja  dan  sekaligus  menjamin  keadilan  dalam  pemberian  tunjangan. Pemberian tunjangan kinerja daerah adalah amanah dalam melaksanakan reformasi birokrasi seiring  dengan  pesatnya  perkembangan  zaman  dan  semakin  kompleksnya  persoalan  yang dihadapi  oleh  negara.Kompleksitas  masalah  yang  dihadapi  oleh  Negara,  berimbas  pada penyesuaian perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dengan  upaya-upaya  meningkatkan  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negaa,  salah  perwujudan  dari  reformasi  birokrasi adalah dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau biasa disebut Tunjangan Kinerja yaitu sebagai bentuk upah langsung yang diserahkan kepada pegawai karena kinerjanya mencapai standar yang ditentukan atau bahkan melebihi. Tunjangan kinerja bisa memberikan tambahan penghasilan kepada setiap pegawai, agar pegawai lebih fokus dalam bekerja.
Melalui  Pergub  Nomor  3  Tahun  2023  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah yakin bahwa perbaikan sistem penggajian melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat mempengaruhi  peningkatan  kinerja  dan  kesejahteraan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara, dan  untuk  besaran  pembayaran  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  yang  berada  di  lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk indikator pembayaranya masih berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
Tambahan  penghasilan  diberikan  kepada  pegawai  juga  diberikan  berdasarkan  kriteria beban  kerja,  kondisi  kerja,  kelangkaan  profesi,  prestasi  kerja,  tempat  bertugas,  dan pertimbangan  obyektif  lainnya.  Tambahan  penghasilan  diberikan  kepada  seluruh  ASN  yang berada dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kecuali bila  ASN yang bersangkutan sedang  menjalani  cuti,  hukuman  disiplin,  berstatus  titipan,  tugas  belajar  dan  berstatus diperbantukan di instansi di luar lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
Setiap  pegawai  penerima  tambahan  penghasilan  harus  memenuhi  kriteria  yang  telah ditentukan dalam kebijakan. Kriteria penilaian pertama adalah Tingkat Kedisiplinan. Tingkat kedisiplinan meliputi masuk kerja dan mentataati ketentuan jam kerja mengikuti apel pagi dan siang/sore tepat waktu, masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai tugas pokok dan fungsiserta melaksanakan tugas luar atau mengikuti Diklat berdasarkan perintah tugas dari atasan atau pejabat yang berwewenang.
Adapun  tiga  komponen  yang  menajadi  penentu  dalam  menentukan  jumlah  besaran tambahan penghasilan pegawai diterima, seperti tanggapan informan tersebut, antara lain:
1. Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil, seperti jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
2. Beban Kerja Pegawai negeri Sipil, yaitu diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsi  berdasarkan  capaian  rencana  kerja  bulanan  yang  dinilai  atau diukur dari laporan kerja harian.
3. Kedisiplinan  terkait  kehadiran  Pegawai  Negeri  Sipil,  yaitu  absensi  atau  kehadiran pegawai negeri sipil pada setiap hari kerja dan/atau jam kerja.
Terlihat untuk kelas jabatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai diatur tersendiri sesuai dengan tingkat jabatan pegawai tersebut baik pegawai yang menduduki jabatan struktural maupun yang menduduki jabatan fungsional maupun non fungsional sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Hal tersebut dapat dilihat terkait harga kelas jabatan, dari tabel berikut:
Tabel 4.4 Harga Kelas Jabatan Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah No Jabatan Basic TPP (Rp) TPP Produktivitas Kerja (60%) TPP Disiplin Kerja (40%) 1 Kepala Biro 12,000,000               7,200,000        4,800,000 2 Kepala Bagian 8,500,000               5,100,000        3,400,000 3 Kepala Sub Bagian 5,500,000               3,300,000        2,200,000 4 Staf Pegawai Dengan Beban Kerja 1 3,200,000               1,920,000        1,280,000 5 Staf Pegawai Dengan Beban Kerja 2 2,600,000               1,560,000        1,040,000 6 Staf Pegawai Dengan Beban Kerja 3 1,850,000               1,110,000           740,000
No Jabatan Basic TPP (Rp) TPP Produktivitas Kerja (60%) TPP Disiplin Kerja (40%) 7 Staf Pegawai Dengan Beban Kerja 4 1,200,000                  720,000           480,000
Sumber: Data Sekunder Biro Umum Setda Prov Sulawesi Tengah (2023)
Dari  data  sekunder  diatas,  dapat  terlihat  dengan  jalas  harga  kelas  jabatan  berdasarkan basic tambahan penghasilan pegawai terbagi lagi dalam penilaian  disiplin kerja sebesar 40% dan produktivitas kerja sebesar 60% yang diatur dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan  Penghasilan  Bagi Aparatur  Sipil  Negara.  Adapun  sangsi  pengurangan tambahan penghasilan dilakukan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan 100% jika dalam satu bulan tidak masuk kerja. Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dinilai  berdasarkan produktivitas  kerja  dan  disiplin  kerja  dikecualikan  terhadap  pegawai  yang  memiliki  jabatan tertentu  dengan  hari  dan  jam  kerja  khusus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pelaksanaan kebijakan peraturan gubernur tentang tambahan penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentunya memiliki posisi yang amat strategis dalam mendorong perbaikan kinerja pegawai pada instansi tersebut, sehingga perlu dikemukakan lebih jauh terkait pelaksanaan kebijakan ini dengan menggunakan indikator-indikator  penentu  berhasil  atau  tidaknya  proses  implementasi  kebijakan  yang  di kemukakan  George  C.  Edward  III,  dimana  terdapat  empat  aspek  yang  sangat  menentukan keberhasilan  suatu  kebijakan  yakni  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi,  dan  Struktur Birokrasi.

## 1. Komunikasi
Menurut Edward III dalam Zainal (2016:141), implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran  dan  tujuan-tujuan  kebijakan  dipahami  oleh  individu-individu  yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman  dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  perlu  dikomunikasikan  sehingga  implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.
Lebih  lanjut  Edward  III  mengatakan  bahwa  suatu  kebijakan  publik  akan  dapat dilaksanakan  dengan  baik  dan  efektif  jika  terjadi  komunikasi  yang  efektif  antara  pelaksana kebijakan dengan para pemangku kepentingan. Dengan komunikasi, maka tujuan dan sasaran dari  suatu  kebijakan  dapat  disosialisasikan  secara  baik  sehingga  dapat  menghindari  adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti  menunjukkan  bahwa  sampai  saat  ini  memang sosialisasi kebijakan tambahan pendapatan Pegawai Negeri Sipil ini sudah dilakukan, sejalan dengan  yang  dikemukakan  informan  di  atas,  saat  ada  ketentuan-ketentuan  baru  terkait kebijakan tersebut, biasanya pimpinan instansi mengundang para jajarannya untuk mengikuti rapat  sosialisasi  peraturan  tersebut,  untuk  kemudian  disampaikan  kepada  staf  pegawai  yang memiliki tanggungjawab dalam mengelola kebijakan tersebut, hingga kemudian  disampaikan kepada  pegawai  lainnya  sebagai  sasaran  kebijakan,  sosialisasi  terkait  kebijakan  tersebut
dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  seperti  melalui  pesan  teks  yang  disertai dokumen kebijakan di group Whatsapp pegawai Biro Umum.
Salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan  itu  dapat  dilihat  dalam  isi  kebijakan  atau  program  yang  dilaksanakan.  Implementasi kebijakan  dapat  gagal  karena  masih  samarnya  isi  atau  tujuan  kebijakan  serta  tidak  jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, dengan melihat kedua aspek di atas menunjukkan  bahwa  komunikasi  antar  pelaksana  program  sudah  berjalan  dengan  baik,  dan demikian  pula  penyaluran  segala  informasi  terkait  kebijakan  tambahan  pendapatan  Pegawai Negeri  Sipil  kepada  kelompok  sasaran  yang  dalam  hal  ini  adalah  para  pegawai  yang  ada  di lingkungan  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tengah  dinilai  sudah  berjalan maksimal,  sehingga  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum Provinsi Sulawesi Tengah dilihat dari aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik.

## 2. Sumberdaya
Selain  komunikasi,  faktor  selanjutnya  yang  mempangaruhi  pelaksanaan  kebijakan tambahan  penghasilan  bagi  tambahan  pendapatan  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Biro  Umum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  adalah  faktor  sumberdaya.  Sumberdaya  disini berkaitan  dengan  segala  sumber  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  memiliki  peranan  penting  dalam  implementasi kebijakan.  Edward  III  dalam  Winarno  (2009:184),  mengemukakan  bahwa  sumber-sumber dapat  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan  sumber-sumber  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan,  maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.
Sumber  daya  memiliki  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian  ketentuan-ketentuan  atau  aturan  aturan  tersebut,  jika  para  pelaksana  kebijakan yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang  mempunyai  sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan  efektif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  yang  telah  peneliti  uraikan  di  atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilihat dari aspek sumberdaya masih  berjalan  kurang  baik,  karena  meskipun  telah  didukung  parasarana  ruang  kerja  yang memadai  dan  di  lengkapi  dengan  peralatan  berupa  komputer,  alat  telekomunikasi,  absensi digital, dan juga kendaraan operasional, namun dalam pelaksanaan kebijakan ini para operator atau implementor kebijakan justeru tidak didukung fasilitas yang berbasis digital dalam menilai produktivitas  kerja  pegawai,  selain  itu,  absensi  secara  digital  kadangkala  mengalami  eror, sehingga jika hal itu terjadi implementor mengakalinya dengan menggunakan absensi manual, akan  tetapi  absesnsi  ini  juga  memiliki  kelemahan  seperti  rawan  terjadinya  maladministrasi dalam penggunaannya berupa tindakan absensi yang dimanipulasi, jika tidak di awasi dengan benar.

## 3. Disposisi
Selain  faktor  komunikasi  dan  sumberdaya,  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  adalah  sikap  implementor.  Menurut  Edward  III  dalam  Winarno (2009:197),  kecenderungan  dari  para  pelaksana  kebijakkan  merupakan  faktor  ketiga  yang mempunyai  konsenkuensi-konsenkuensi  penting  bagi  implementasi  kebijakan  yang  efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif- persepektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.
Sikap  Pelaksana  menjadi  variabel  penting  dalam  implementasi  Kebijakan.  Seberapa demokrastis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat  ditunjuk  sebagai  bagian  dari  sikap  pelaksana  ini  (Subarsono,  2011:99).  Dalam  hal  ini kecendurungan  sikap  maupun  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  implementor  yang mempengaruhi  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan.  Kecenderungan  (disposisi) yaitu  sikap,  watak,  kesadaran,  dan  komitmen  dari  para  implementator  untuk  melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya.
Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana  kebijakan  adalah  faktor  yang  penting  dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kecenderungan perilaku atau karakteristik  dari  pelaksana  kebijakan  berperan  penting  untuk  mewujudkan  implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.
Tingkat komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan tambahan penghasilan bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah adalah  hal  terpenting  dari  efek  disposisi,  karena  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan  dapat berdampak pada keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Pemahaman dan pendalaman  suatu  kebijakan  dan  penerimaan  aparatur  bisa  dilihat  dari  pengetahuan  suatu kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral. Komitmen merupakan suatu keputusan yang  harus  dicapai,  sikap  ini  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan  karena  dengan berkomitmen mereka dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun.
Watak  dan  karakteristik  atau  sikap  yang  dimiliki  oleh  implementor  seperti  komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor  memiliki  sifat  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan, maka  proses  implementasi  kebijakan  juga  menjadi  tidak  efektif.  Sikap  pelaksana  kebijakan dalam  implementasi  kebijakan  tambahan  penghasilan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan dengan baik, meskipun mereka  mendukung  adanya  kebijakan  ini,  dan  juga  berkomitmen  menjalankan  kebijakan  ini sesuai  dengan  prosedur,  namun  yang  menjadi  masalah  adalah  lemahnya  mereka  dalam menindak  tegas  pegawai  yang  indispliner  dengan  melakukan  pemotongan  tambahan penghasilan mereka, dan selain itu pula ada saja kesalahan yang dilakukan pegawai akibat dari ketidakcermatan mereka dalam menganalisis kedisiplinan dan produktivitas pegawai di instansi tersebut,  sehingga  menimbulkan  masalah  seperti  ada  beberapa  oknum  pegawai  yang  dinilai lalai  dalam  tugasnya  justeru  ikut  menerima  TPP  secara  penuh  tanpa  mendapat  potongan, bahkan  akibat  kelalaian  pegawai  pelaksana  kebijakan  ini  pernah ada  beberapa  pegawai  Biro Umum  yang  tengah  menjalani  tugas  belajar  justeru  mesih  ikut  menerima  TPP,  padahal  jika merujuk  pada  Pasal  12  Pergub  Nomor  3  Tahun  2023,  pegawai  yang  dalam  kegiatan  tugas belajar  tidak  disertakan  untuk  menerima  TPP  tersebut,  tetunya  ini  akan  berdampak  pada
ketidakefektifan kebijakan ini dalam memotivasi para pegawai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

## 4. Struktur Birokrasi
Menurut  Edward  III  dalam  Zainal  (2012:143),  Membahas  badan  pelaksana  suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  berulang-ulang  dalam  badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.
Struktur  organisasi  yang  melaksanakan  kebijakan  memiliki  pengaruh  penting  pada implementasi. Jika terdapat suatu kelemahan dalam struktur bitokrasi tersebut, implementasi kebijakan  tidak  akan  berhasil.  Pada  dasarnya  struktur  birokrasi  mencangkup  aspek-aspek seperti  pembagian  kewenangan,  hubungan  antara  unit-unit  organisasi  yang  ada  dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur  birokrasi  sebagai  pelaksana  kebijakan  memiliki  peranan  penting  dalam  kebijakan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu aspek yang terpenting adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau pendelegasian tugas.
Penyebaran tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, antara bagian tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya  masing-masing.  Hal  demikian  dilakukan  agar  pihak  pelaksana  kebijakan  dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya supaya penyebaran tanggung jawab ini dapat terlaksana dan  membawa  keberhasilan  dalam  kebijakan  ini.  Sehingga  dari  segi  Fragmentasi,  Struktur Bitokrasi dalam pelaksanaan kebijakan kebijakan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sudah  berjalan  dengan baik.
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dengan  mengacu  pada  dua  indikator  di  atas,  dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan ini, pihak pelaksana kebijakan yang dalam hal ini ialah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada regulasi yang jelas yakni Pergub Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 sebagai acuan dalam teknis pelaksanaan kebijakan tersebut, dan SK Gubernur  No.  841/115/RO.ORG-G.ST/2023  tentang  Jumlah  Dasar  Tambahan  Penghasilan Pegawai  Negeri  Sipil  Menurut  Kelas  Jabatan  Tahun  2023  sebagai  dasar  dalam  penentuan jumlah  TPP  yang  diterima  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  berdasarkan  jenjang  jabatan  atau tanggung jawab yang diemban, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari  aspek  struktur  birokrasi,  implementasi  kebijakan  tambahan  penghasilan  bagi  Pegawai Negeri  Sipil  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sudah  berjalan dengan baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan terori Edward III yang telah di bahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tambahan penghasilan bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah masih belum terlaksana secara maksimal, karena dalam pelaksanaan kebijakan ini para operator atau implementor kebijakan justeru tidak didukung fasilitas yang berbasis digital dalam menilai produktivitas  kerja  pegawai,  selain  itu,  absensi  secara  digital  kadangkala  mengalami  eror, sehingga jika hal itu terjadi implementor mengakalinya dengan menggunakan absensi manual, akan  tetapi  absesnsi  ini  juga  memiliki  kelemahan  seperti  rawan  terjadinya  maladministrasi
dalam penggunaannya berupa tindakan absensi yang dimanipulasi, jika tidak di awasi dengan benar.  Selain  itu  dari  aspek  disposisi  menunjukkan  bahwa  meskipun  mereka  mendukung adanya kebijakan ini, dan juga berkomitmen menjalankan kebijakan ini sesuai dengan prosedur, namun yang menjadi masalah adalah lemahnya  implementor dalam menindak tegas pegawai yang indispliner dengan melakukan pemotongan tambahan penghasilan mereka, dan selain itu pula  ada  saja  kesalahan  yang  dilakukan  pegawai  akibat  dari  ketidakcermatan  mereka  dalam menganalisis kedisiplinan dan produktivitas pegawai di instansi tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Abdal.  2015. Kebijakan  Publik  (Memahami  Konsep  Kebijakan  Publik) .  Bandung:  Pusat Penelitian  dan  Penerbitann  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati.
Abidin Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik . Jakarta : Yayasan Pancur Siwa.
Alamsyah Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi . Bandung: Media Citra Mandiri Press
Anggara Sahya. 2018. Pengantar Kebijakan Publik , Cetakan Ke 2. Bandung: Pustaka Setia. Ayuningtyas,  Dumilah.  2014. Kebijakan  Kesehatan:  Prinsip  dan  Praktik .  Jakarta:  Raja Grafndo Persada.
Dewi  Dian  Suluh  Kusuma.  2022. Buku  Ajar  Kebijakan  Publik;  Proses,  Implementasi  dan Evaluasi . Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). Dwijowijoto,  dan  Nugroho  Riant.  2014. Kebijakan  Publik  Formulasi,  Immplementasi  dan Evaluasi . Jakarta: Gramedia.
Kadji  Yulianto.  2015. Formulasi  Dan  Implementasi  Kebijakan  Publik  Kepemimpinan  dan Perilaku  Birokrasi  dalam  Fakta  Realitas .  Gorontalo:  Universitas  Negeri  Gorontalo Press (Anggota IKAPI).
Kartiwa,  Asep  dan  Nugraha.  2017. Mengelola  Kewenangan  Pemerintahan .  Bandung: Lepsindo.
Khaidir  Afriva.  2017. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Dan  Implementasinya  Dalam Bidang Pendidikan . Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Malawat Sitna Hajar. 2022. Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik . Banjarmasin: Penerbit Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
Marzali Amri. 2015. Antropologi Dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Meutia  Intan  Fitri.  2017. Reformasi  Administrasi  Publik .  Bandar  Lampung:  CV.  Anugrah Utama Raharja.
Mochlas. 2017. Metode Penelitian Sosial . Bogor: Ghalia Indonesia.
Mufiz Ali. 2016. Pengantar Ilmu Administrasi Negara . Jakarta: UI Press.
Muhammad. 2019. Pengantar Ilmu Administrasi Negara . Lhokseumawe: Unimal Press. Mustari Nuryanti. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: LeutikaPrio. Narbuko Cholid  dan Achmadi H. Abu . 2015. Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara. Miles,  M.B,  Huberman,  A.M,  dan  Saldana,  J.  2014. Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications . Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
Panjaitan Doli Tua Mulia Raja dan Pardede Piki Darma Kristian. 2021. Administrasi Publik . Purbalingga: Eureka Media Aksara.
Pramono Joko. 2020. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik . Surakarta: UNISRI Press. Rodiyah Isnaini, Sukmana Hendra, dan Mursyidah Lailul. 2021. Buku ajar: Pengantar Ilmu Administrasi Publik . Sidoarjo: UMSIDA Press. Rusli  Budiman.  2016. Kebijakan  Publik  Membangun  Pelayanan  Publik  Yang  Responsif . Bandung: Hakim Publishing.
Suandi, Rachmat. 2015. Formulasi Kabijakan Publik . Bandung: Mandar Maju.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & B . Bandung: Alfabeta. Situmorang  Chazali  H.  2016. Kebijakan  Publik  (Teori  Analisis,  Implementasi  dan  Evaluasi Kebijakan . Depok: Social Security Development Institute.
Tahir,  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Bandung : Alfabeta.
Tresiana  Novita,  dan  Duadji  Noverman.  2021. Implementasi  Kebijakan  Publik:  Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi . Lampung: Suluh Media. Yin, Robert, K. 2014. Studi Kasus Desain dan Metode . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.
Hendri, dan As’ari Hasim. 2022. Efektivitas Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNS . Jurnal Kebijakan Publik, Volume 13 Nomor 3 . Kapioru, Evan, Harlan. 2014 . Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal Volume 3 Nomor 1 .
Mulyono  Waras,  Purwatiningsih  Annisa,  Sasmito  Cahyo.  2022.  Implementasi  Kebijakan Penambahan  Penghasilan  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Pegawai. Jurnal  Refomasi Volume 12 Nomor 2 .
Purbaseta  Eka,  Mohammad  Benny  Alexandri,  Mas  Halimah.  2021.  Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Jurnal Responsive, Volume 4 Nomor 1 .

## Copyright holder:
Mohammad Rifaldy, Sasterio, Nawawi Natsir (2024)
First publication right: Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)