## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Rizka Syafriana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: rizkasyafriana11@gmail.com

## Abstract
Consumer  protection  is  a  matter  of  human interest,  therefore,  a  hope  for all nations in the world to be able to make it happen. In Indonesia obstacles that hinder the development of trade via the Internet is in inadequate facilities that are needed for electronic dispute resolution institutions to cope.
Kata Kunci: Konsumen, Transaksi Elektronik, E-Commerce.

## A. Latar Belakang
Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja  yang masuk kedalam  materi keduanya.  Karena  posisi  konsumen  yang  lemah  maka  ia  harus  dilindungi  oleh hukum.  Salah  satu  sifat,  sekaligus  tujuan  hukum  itu  adalah  memberikan perlindungan  (pengayoman)  kepada  masyarakat,  sehingga  hukum  konsumen  dan hukum  perlindungan adalah dua  bidang hukum  yang sulit  dipisahkan dan ditarik batasnya.
Ada  juga  yang  berpendapat,  hukum  perlindungan  konsumen  merupakan bagian  dari  hukum  konsumen  yang  lebih  luas  itu.  Az.  Nasution,  misalnya berpendapat  hukum  perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  dari  hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung  sifat  yang  melindungi  kepentingan  konsumen.  Adapun  hukum konsumen  diartikan  sebagai  keseluruhan  azas-azas  dan  kaidah-kaidah  hukum yang  mengatur  hubungan  dan  masalah  antara  berbagai  pihak  satu  sama  lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup (AZ Nasution 1995: 64-65).
Pasal 1 UUPK 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun, pada kenyataannya UUPK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi
elektronik,  hanya  beberapa  pasal  saja  yang  dapat  dipergunakan  dalam  transaksi elektronik.  Hal  tersebutlah  yang  membuat  masih  kurangnya  perlindungan  bagi konsumen  yang  melakukan  transaksi  elektronik.  Teknologi  informasi  dan telekomunikasi  telah  memasuki  berbagai  segmen  aktivitas  manusia,  baik  dalam sektor  politik,  sosial,  budaya,  maupun  ekonomi  dan  bisnis.  Dalam  bidang perdagangan,  teknologi  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  media  aktivitas  bisnis terutama  karena  kontribusinya  terhadap  efisiensi.  Aktivitas  perdagangan  melalui media internet ini populer disebut electronic commerce ( e-commerce ) atau disebut juga  dengan  transaksi  elektronik  (A.M.  Wibowo  2009:  http://www.geocities. com).
Perdagangan  elektronik  merupakan  model  transaksi  dengan  karakteristik yang berbeda dengan model transaksi konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang  tidak  hanya  lokal  tapi  juga  bersifat  global.  Metode  baru  tersebut  mampu menghasilkan  bisnis  secara  langsung  ataupun  sering  disebut  online.  Melalui transaksi  perdagangan  ini,  konsep  perdagangan  yang  telah  ada  dapat  berubah menjadi  konsep  telemarketing,  yaitu  perdagangan  jarak  jauh  dengan  meng- gunakan internet (Dikdik M. Arief Mansur 2005: 144). Selain itu, dengan konsep tersebut  dapat  diketahui  kualitas  dan  kuantitas  barang  dan  jasa  yang  diinginkan meski secara virtual dan tanpa dibatasi oleh wilayah. Hal tersebut mengakibatkan perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya, terutama dengan adanya kemudahan yang diberikan dalam transaksi  perdagangan  elektronik  seperti  halnya  transaksi  konvensional.  Daya tarik  ini  juga  yang  mulai  menarik  minat  konsumen  untuk  melakukan  transaksi perdagangan elektronik.
Mengenai  masalah  penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi  elektronik memiliki kecendrungan  memilih  forum  arbitrase. Hal  ini untuk  menjaga reputasi para  pihak  yang  bersengketa  karena  putusan  forum  arbitrase  bersifat  final  dan mengikat  serta  dianggap  sesuai  dengan  semboyan  transaksi  elektronik  yaitu murah, efisien dan praktis sebagaimana dikemukakan Ester Dwi Maghfirah dalam tulisannya  berjudul  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Elektronik,  dalam http://www.students.ac.id. Pada bagian Penjelasan UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  disebutkan  bahwa  Pemerintah  mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturan- nya,  sehingga  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dilakukan  secara  aman  untuk mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan  nilai  agama  dan  sosial budaya  Indonesia,  dalam  undang-undang  ini  menjelaskan  tentang  transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa.
Bentuk  perdagangan  ini  juga  dapat  mengakibatkan  kerugian  pada konsumen, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perjanjian  yang menyatakan pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Selain  itu,  masih  lemahnya perlindungan hukum pada perdagangan elektronik, atas dasar tersebut diperlukan jaminan  keamanan  perdagangan  elektronik  untuk  menumbuhkan  kepercayaan, terutama pada pihak konsumen, bisnis yang demikian tentu saja akan dihadapkan dengan berbagai masalah perlindungan konsumen, khususnya keabsahan transaksi yang menggunakan media elektronik.
Teknologi  internet  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap perekonomian  dunia.  Internet  membawa  perekonomian  dunia  memasuki  babak baru  yang  lebih  populer  dengan  istilah digital  economic atau  perekonomian digital.  Makin  banyak  kegiatan  perekonomian  dilakukan  melalui  media  internet, misalnya  perdagangan  yang  semakin  banyak  mengandalkan e-commerce sebagai media  transaksi.  Berdasarkan  uraian  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penting sekali untuk mengemukakan perlindungan terhadap transaksi elektronik sehingga perlu dilakukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  empiris/sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  maka  termasuk  dalam  jenis  penelitian hukum  normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  tentang  gejala-gejala  sosial  yang  terkait  dengan
perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  elektronik.  Sumber  data  penelitian berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Metode  pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis

## 1. Ciri dan ruang lingkup transaksi elektronik
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  mekanisme  transaksi elektronik  tidak  seperti  transaksi  jual  beli  konvensional  karena  setiap  transaksi elektronik  diawali  dengan  tahap  penawaran  melalui  media  internet  oleh  pelaku usaha,  tahap  penerimaan  oleh  konsumen,  tahap  kesepakatan  antara  para  pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk  yang  dipesan  melalui  jasa  ekspedisi.  Dalam  praktiknya,  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum sepenuh- nya melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.
Kondisi  tersebut  karena  UUPK  belum  mengatur  mengenai  implementasi lebih  lanjut  pengertian  perlindungan  konsumen  yang  mencakup  perlindungan konsumen online ,  hak  atas  informasi  yang  harus  diberikan  kepada  konsumen melalui  media online untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  curang,  penyalah- gunaan  kartu  pembayaran  milik  orang  lain,  tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang mencakup  tanggung  jawab  ISP  ( Internal  Service  Provider ),  beban  pembuktian elektronik,  dan  penyelesaian  sengketa  melalui  sarana  tehnologi  informasi. Mengenai  masalah  penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi  elektronik  memiliki kecendrungan memilih forum arbitrase.
Suatu  perjanjian  adalah  semata  mata  suatu  persetujuan  yang  diakui  oleh hukum.  Persetujuan  ini  merupakan  kepentingan  yang  pokok  dalam  dunia  usaha, dan  menjadi  dasar  dari  kebanyakan  transaksi  dagang  (Abdul  Kadir  Muhammad 2006: 93). Perjanjian yang dinyatakan sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi empat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya objek tertentu, dan
d. Adanya sebab yang halal.
Perdagangan  elektronik  ( e-commerce )  menentukan  kesepakatan  antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Pihak-pihak dapat kesepakatannya dengan jalan memilih tombol setuju ( agree ) pada perjanjian internet  ataupun secara langsung mengirim  konfirmasi  persetujuannya melalui e- mail . Kesepakatan pada kontrak e-commerce berbeda dengan kontrak biasa  yang umumnya  disetujui  dengan  pembubuhan  tanda  tangan  bersama.  Kesepakatan dalam kontrak e-commerce dinyatakan secara elektronik pula. Dalam wawancara dengan  Mariam  Darus  Badrulzaman  berkenaan  dengan  persetujuan  secara elektronik dikatakan bahwa : ”dengan memilih tombol setuju ataupun menyatakan konfirmasi  kesepakatan  melalui e-mail tersebut  telah  menyatakan  sepakat”  (Jun Cai 2002: 45).
Ciri  ciri  dari  perdagangan  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik sebagai berikut (Mariam Darus Badrulzaman dkk, 2004: 287):
a. Cara Komunikasi. Kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situs untuk memberikan  informasi  untuk  hal  yang  tidak  pantas  (ilegal).  Dalam kebanyakan  perjanjian  dengan  internet service  provider atau  di  dalam perjanjian  standar  terdapat  klausul  bagi  klien  untuk  tidak  menggunakan  situs yang  melanggar  ketertiban  umum,  pelanggaran  terhadap  karya-karya  yang dilindungi  undang-undang  hak  milik  intelektual,  mengadakan  pengumuman yang menyesatkan, menyebarkan dokumen yang terlarang, bertindak melawan peraturan internasional yang terkait.
b. Garansi  dan vrijwaring .  Bahwa  di  dalam  kontrak  tersebut  harus  dinyatakan jaminan  yang  harus  dibuat  oleh  pengembang webside atau  hasil  karya  yang dibuat  yang  harus  bebas  dari  unsur  penjiplakan,  memperhatikan  hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.
c. Biaya.  Para  pihak  dapat  mengadakan  kesepakatan  bahwa  kewajiban  untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan pembagian resiko ( risk sharing ).
d. Pembayaran.  Mengenai  harga  dan  cara  pembayaran  apakah  pembayaran sekaligus,  kredit,  ataupun  berdasarkan  jumlah  tertentu  dari  tugas  yang  telah diselesaikan.
e. Kerahasiaan.  Dalam  hal  ini  perlu  dibuat  untuk  memastikan  agar  pengem- bangan  terikat  untuk  menjaga  segala  kerahasiaan  informasi  yang  terdapat  di dalam kontrak/perjanjian.
f. Kaitan dengan hak milik intelektual. Kepemilikan dari perangkat lunak untuk menciptakan  dan  mendesain webside tersebut  terkait  dengan  peraturan  hak milik intelektual yang digunakan.
g. Pengumuman. Agar webside mempunyai kemampuan untuk melampaui batas- batas  yurisdiksi  nasional  oleh  karena  itu  kontrak-kontrak  internasional  yang terjadi dalam e-commerce harus mengandung pilihan hukum.
h. Perjanjian  Campuran.  Kontrak  dagang  merupakan  perjanjian  campuran, artinya  mengandung  kebebasan  unsur  yang  dikenal  oleh  KUHPerdata,  antara lain:
1) Perjanjian jual beli
2) Perjanjian pembuktian
3) Sewa
4) Kuasa
5) Lisensi.
Perdagangan  melalui  media  elektronik  memiliki  beberapa  karakteristik yang sangat khusus, yaitu:
a. Transaksi tanpa batas
Sebelum  era  internet,  batas-batas  geografis  menjadi  penghalang  suatu perusahaan atau individu yang ingin go internasional. Sehingga hanya perusahaan atau  individu  dengan  modal  besar  yang  dapat  memasarkan  produknya  keluar negeri.  Dewasa  ini  dengan  internet  pengusaha  kecil  dan  menengah  dapat memasarkan  produknya  secara  internasional  cukup  dengan  membuat  situs web atau  dengan  memasang  iklan  di  situs-situs  internet  tanpa  batas  waktu  (24  jam), dan  tentu  saja  pelanggan  dari  seluruh  dunia  dapat  mengakses  situs  tersebut  dan melakukan transaksi secara online .
b. Transaksi anonim
Para  penjual  dan  pembeli  dalam  transaksi  melalui  internet  tidak  harus bertemu  muka  satu  sama  lainnya.  Penjual  tidak  memerlukan  nama  dari  pembeli sepanjang mengenai pembayarannya yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit.
c. Produk digital dan non digital
Produk-produk  digital  seperti software komputer,  musik  dan  produk lainnya  yang  bersifat  digital  dapat  dipasarkan  melalui  internet  dengan  cara men download secara elektronik. Dalam perkembangannya objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya.
d. Produk barang tidak berwujud
Banyak perusahaan yang bergerak dibidang e-commerce dengan menawar- kan  barang  tak  berwujud  seperti  data, software dan  ide-ide  yang  dijual  melalui internet.
2. Kesepakatan pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik
Perjanjian  yang  dinyatakan  sah  adalah  suatu  perjanjian  yang  memenuhi empat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya objek tertentu;
d. Adanya sebab yang halal
Syarat pertama dan kedua diatas yang dinamakan syarat subjektif, apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat  dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, maka apabila  salah  satu  dari  kedua  syarat  tidak  dipenuhi,  maka  perjanjian  batal  demi hukum (Johanes Ibrahim dan Lindawaty 2005: 44).
Kesepakatan  ini  diatur  dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata,  yaitu persesuaian  pernyataan  kehendak  antara  satu  orang  atau  lebih  dengan  pihak lainnya,  pernyataan  kehendak  antara  dua  orang  atau  lebih  dengan  pihak  lainnya. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:
a. Bahasa yang sempurna dan tulisan;
b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
c. Bahasa  yang  tidak  sempurna  asal  dapat  diterima  oleh  pihak  lawan,  karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
e. Diam atau membisu, tetapi dipahami atau diterima pihak lawan.
Pada  dasarnya,  cara  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  para  pihak,  yaitu dengan  bahasa  yang  sempurna  secara  lisan  dan  tulisan.  Tujuan  pembuatan perjanjian  secara  tertulis  adalah  agar  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari  (Salim  H.S.  2004:  33).  Di  dalam  KUHPerdata  tidak  disebutkan  secara  jelas tentang  momentum  terjadinya  kontrak.  Pada  Pasal  1320  KUHPerdata  hanya disebutkan  cukup  dengan  adanya  konsensus  para  pihak.  Menurut  Mariam  Darus Badrulzaman  (2005:  24),  dalam  berbagai  literatur  disebutkan  empat  teori  yang membahas momentum terjadinya kontrak, yaitu:
a. Teori kehendak ( wilstheorie ), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi apabila pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan,  misalnya dengan menuliskan surat.
b. Teori  pengiriman  ( verzendtheorie ),  mengajarkan  bahwa  kesepakatan  terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirimkan oleh pihak yang menerima tawaran.
c. Teori  Pengetahuan  ( vernemingstheorie ),  mengajarkan  bahwa  pihak  yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
d. Teori  penerimaan  ( vertrowenstheorie ),  mengajarkan  bahwa  kesepakatan  itu terjadi  pada  saat  pernyataan  kehendak  dianggap  layak  diterima  oleh  yang menawarkan.
Proses  perdagangan  eletronik  ( e-commerce )  menentukan  kesepakatan antara  para  pihak  dinyatakan  secara  langsung  menggunakan  media  internet. Pihak-pihak  dapat  kesepakatannya  dengan  jalan  memilih  tombol  setuju  ( agree ) pada  perjanjian  internet  ataupun  secara  langsung  mengirim  konfirmasi persetujuannya  melalui e-mail .  Kesepakatan  pada  kontrak e-commerce berbeda
dengan kontrak biasa yang umumnya disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bersama.  Kesepakatan  dalam  kontrak e-commerce dinyatakan  secara  elektronik pula.

## 3. Penegakan hukum dalam proses perlindungan konsumen pada transaksi elektronik
Perlindungan  konsumen  merupakan  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan  konsumen  di  Indonesia  (Endang  Sri  Wahyuni  2003:  91).  Adanya Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  dampak  ekonomi  yang positif  bagi  dunia  usaha,  dunia  usaha  dipacu  untuk  meningkatkan  kualitas/mutu produk  barang  dan  jasa  sehingga  produknya  memiliki  keunggulan  kompetitif  di dalam dan luar negeri.
Di Indonesia,  dalam UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dituangkan  dalam  kontrak  elektronik.  Dalam  kontrak  elektronik  tersebut  dapat ditentukan  pilihan  hukum  mana  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan perselisihan  ( dispute ).  Jika  pilihan  hukum  tidak  dilakukan,  maka  yang  berlaku adalah hukum yang didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Begitupun dengan  pilihan  forum  pengadilan  mana  yang  berhak.  Para  pihak  dalam  transaksi e-commerce dapat  menentukan  forum  pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya mana yang dipilih dalam e-contract . Dan jika tidak dilakukan pemilihan forum, maka penyelesaian sengketa akan kembali pada asas dalam Hukum Perdata Internasional.
Cara-cara penyelesaian sengketa dapat ditempuh jika terjadi sengketa atau konflik  yang  bersumber  dari  adanya  perbedaan  pendapat  atau  ketidaksesuaian  di antara  para  pihak.  Apabila  pihak-pihak  tidak  berhasil  menemukan  bentuk penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan  hubungan  di  antara  keduanya.  Oleh  karena  itu,  setiap  menghadapi perbedaan pendapat (sengketa), para pihak selalu berupaya menemukan cara-cara penyelesaian  yang  tepat.  Persoalan  ini  tidak  bisa  diatasi  hanya  dengan  upaya- upaya di  level  nasional,  dan jika ada masyarakat  yang melakukan upaya  hukum, mereka  hanya  diwajibkan  menghitung  kerugian  yang  diderita.  Sementara  yang
membuktikan  penyebab  kecelakaan  dan  kesalahan  yang  terjadi  adalah  tanggung jawab pelaku usaha (http://hukumpositif.com).
Ketentuan  Pasal  23  UUPK  menyebutkan  pelaku  usaha  yang  menolak dan/atau  tidak  memberi  dan/tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen dapat  digugat  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau mengajukan  ke  badan  peradilan  di  tempat  kedudukan  konsumen.  Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa  (Pasal  45  UUP). Sehingga  jika  terjadi  sengketa/konflik  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam suatu  perdagangan  maka  terdapat  beberapa  cara  yang  dapat  membantu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, proses penyelesaian sengketa tersebut adalah:
a. Melalui jalur pengadilan
Litigasi  (melalui  jalur  pengadilan)  pada  umumnya  akan  menimbulkan suasana permusuhan yang dapat berkepanjangan bagi para pihak yang berperkara, litigasi untuk pelaku ekonomi atau masyarakat bisnis internasional juga membawa dampak lain, misalnya mengenai system hukum  yang berbeda, penentuan tempat berlitigasi,  hubungan  bisnis  yang  menjadi  buruk  serta  pertanyaan  mengenai penegakan serta pelaksanaan keputusan. Di samping itu litigasi juga memerlukan waktu,  biaya,  ditambah  dengan  alasan  teknis  yaitu  penumpukan  jumlah  perkara dipengadilan,  maka  peluang  alternatif  untuk  penyelesaian  sengketa  sangat diperlukan (Ningrum Natasya Sirait 2008).
Sengketa-sengketa  di  Indonesia  dan  juga  negara  lainnya  yang  diajukan melalui  jalur  pengadilan  (litigasi)  ternyata  memiliki  beberapa  kelemahan,  di antaranya (Ahmad M. Ramli 2004: 56):
1) litigasi  memaksa  para  pihak  berada  pada  posisi  yang  ekstrim  memerlukan pembelaan;
2) litigasi  mengangkat  seluruh  persoalan  dalam  suatu  perkara,  sehingga  men- dorong  para  pihak  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  kelemahan- kelemahan pihak lainnya;
3) proses  litigasi  memakan  waktu  yang  lama  dan  memakan  biaya  yang  mahal; dan
4) hakim  seringkali  bertindak  tidak  netral  dan  kurang  mengikuti  perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasari penyelesaian suatu masalah hukum baru.
b. Alternatif penyelesaian sengketa
Penyelesaian  sengketa  melalui Alternative  Dispute  Resolution adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati para pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Ningrum Natasya Sirait 2008).
Usaha-usaha  untuk  menemukan  bentuk  penyelesaian  sengketa  alternatif terjadi  pada  saat  Warren  Burger  (mantan Chief  Justice )  diundang  pada  suatu konferensi  yaitu Roscoe  Pound  Conference  on  the  Causes  of Popular Dissatisfaction  with  the  Administration  of  Justice  (Pound Conference) di  Saint Paul,  Minnesota.  Para  akademisi,  pengamat  hukum,  serta  pengacara  yang menaruh  perhatian  pada  masalah  sengketa/konflik  berkumpul  bersama  pada konferensi  tersebut.  Beberapa  makalah  yang  disampaikan  pada  saat  konferensi, akhirnya  disusun  menjadi  suatu  pengertian  dasar (basic  understanding) tentang penyelesaian sengketa saat itu (Ningrum Natasya Sirait 2008).
Beberapa  tahun  berikutnya,  penyelesaian  sengketa  alternatif (Alternative Dispute  Resolution) mulai  diterapkan  secara  sistematis.  Hakim  seringkali memerintahkan  kepada  para  pihak  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  suatu persidangan.  Peraturan  di  pengadilan  senantiasa  mensyaratkan  dalam  hal  ini hanya  akan  dibahas  mengenai  arbitrase,  karena  cara  arbitrase  yang  sering digunakan di beberapa kontrak serta adanya kesamaan dengan proses pembuktian dalam badan peradilan biasa.para pihak untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu (seperti:  malpraktek)  diselesaikan  melalui  arbitrase,  bahkan  di  beberapa pengadilan, pihak-pihak disyaratkan untuk mencoba terlebih dahulu menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  diantara  mereka  melalui  cara  mediasi sebelum menempuh jalur pengadilan (www.accountingcommunity.blogspot.com).
Di Indonesia, dalam UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dituangkan  dalam  kontrak  elektronik.  Dalam  kontrak  elektronik  tersebut  dapat
ditentukan  pilihan  hukum  mana  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan perselisihan  ( dispute ).  Jika  pilihan  hukum  tidak  dilakukan,  maka  yang  berlaku adalah hukum yang didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Begitupun dengan pilihan forum pengadilan mana yang berhak.
Para  pihak  dalam  transaksi e-commerce dapat  menentukan  forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya mana yang  dipilih  dalam e-contract .  Dan  jika  tidak  dilakukan  pemilihan  forum,  maka penyelesaian  sengketa  akan  kembali  pada  asas  dalam  Hukum  Perdata Internasional. Pilihan hukum dalam kontrak komersil selalu menjadi kontroversial (http://teguharifiyadi.blogspot.com).  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa umumnya konsumen itu segan berperkara, apalagi apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar dari kemungkinan hasil yang akan diperoleh . Hal itu pula yang terjadi dalam  transaksi e-commerce .  Dalam  transaksi e-commerce ,  karakteristik  perkara yang  muncul  dalam  perlindungan  konsumen  lebih  kompleks  dibanding  transaksi nyata.  Persoalan  yurisdiksi  dan  pembuktian  dapat  menjadi  hambatan  dan pertimbangan konsumen untuk mengajukan gugatan.
Di  Indonesia,  proses  pemeriksaan  sengketa  dalam  suatu  perdagangan elektronik dilakukan secara online melalui lembaga arbitrase belum dilaksanakan secara  menyeluruh.  Suatu  proses  pemeriksaan  dikatakan  menyeluruh  apabila seluruh  proses  dilakukan  secara online ,  mulai  dari  pemilihan  lembaga  yang khusus  menyediakan  jasa Online  Alternative  Dispute  Resolution, perjanjian arbitrase, prosedur beracara, hingga penyampaian putusan dilakukan secara online pula.  Undang-undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kemungkinan dipergunakannya e-mail dalam proses penyelesaian sengketa, sekalipun baru dalam tahap penyampaian surat. Hal ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  4  Ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  berbunyi:  “Dalam hal  disepakati  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  terjadi  dalam  bentuk pertukaran surat,  maka pengiriman teleks, telegram,  faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.” Dalam hal sengketa konsumen e-commerce terjadi di Indonesia,
konsumen  dapat  memanfaatkan  peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).
Apabila  mencermati  peraturan  yang  mengatur  tentang  gugatan  dalam sengketa konsumen, maka dapat  dikatakan bahwa penyelesaian sengketa  melalui BPSK  akan  lebih  cepat  dibandingkan  apabila  sengketa  tersebut  dibawa  ke  jalur litigasi (pengadilan). Meskipun sifat putusan yang mengikat dan final BPSK pada teorinya  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  dan  MA.  Dalam  transaksi e- commerce , posisi BPSK sebagai badan yang memfasilitasi penyeleseaian sengketa konsumen menjadi perhatian serius.
Pelaksanaan  arbitrase online di  Indonesia  telah  sesuai  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  khususnya Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Meskipun,  dasar  hukum  pelaksanaan arbitrase online telah  ada,  permasalahannya  adalah  tidak  ada  aturan  pelaksanaan yang  mengatur  bagaimana  arbitrase online itu  dijalankan.  Apabila  pengaturan pelaksanaan  arbitrase online diserahkan  kepada  para  pihak  untuk  mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar  yang baku tentang pelaksanaan arbitrase online yang efektif dan efisien (Paulinus Siburian 2004: 124). Selain tidak adanya aturan  pelaksanaan  mengenai  arbitrase online ,  hambatan  terbesar  pelaksanaan arbitrase online di Indonesia menyangkut sarana dan prasarana arbitrase online .
Prosedur  pelaksanaan  arbitrase online sama  dengan  pelaksanaan  arbitrase konvensional.  Dengan  terselesaikannya  konflik  ataupun  sengketa  yang  terjadi antara pelaku usaha dan  konsumen dalam perdagangan melalui media  elektronik dengan  cara  penyelesaian  sengketa  melalui cyber  arbitration menjamin berfungsinya  norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  sehingga  terciptalah penegakan  hukum  dalam  perdagangan  melalui  media  elektronik.  Penegakan hukum perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik dapat tercipta saat terselesaikannya  sengketa  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen. Perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen yang merasa  dirugikan  sehingga  dapat  terwujud  tujuan  perlindungan  konsumen,  jika terjadi  sengketa  atau  konflik  antar  pelaku  usaha  dan  konsumen  maka  dapat diselesaikan melalui:
1) Pengadilan (Litigasi)
2) Non  Litigasi,  yaitu  dengan  cara  mengajukan  gugatan  melalui  BPSK  (Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen),  melalui  BPSK  dapat  ditempuh  melalui  2 cara yaitu : Mediasi dan Arbitrase.
Perdagangan  elektronik,  jika  terjadi  sengketa  ataupun  konflik  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  maka  dapat  ditempuh  juga  dengan  kedua  cara tersebut  diatas,  tetapi  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  jalan  Non  Litigasi, lembaga  arbitrase  yang  dipilih  adalah  arbitrase cyber ,  dimana  secara  umum lembaga  arbitrase  dalam  perdagangan  konvensional  dan  perdagangan  elektronik adalah sama tetapi perbedaannya adalah prosedur pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa  elektronik  dilakukan  melalui  dunia  maya,  pelaksanaan  penyelesaian sengketanya dilakukan melalui media elektronik. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa  melalui  lembaga  arbitrase  (dalam  hal  ini cyber  arbitration )  yang  sifat putusannya final dan binding .

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Perlindungan  konsumen  menjamin  adanya  kepastian  hukum  bagi konsumen  yang  merasa  dirugikan  sehingga  dapat  terwujud  tujuan  perlindungan konsumen,  jika  terjadi  sengketa  atau  konflik  antar  pelaku  usaha  dan  konsumen maka dapat diselesaikan melalui: Litigasi dan Non litigasi.
Perdagangan  elektronik  merupakan  model  transaksi  dengan  karakteristik yang  berbeda  dengan  perdagangan  konvensional.  Daya  jangkaunya  tidak  hanya local  tapi  juga  bersifat  global  sehingga  dalam  tranksaksi  elektronik  atau e- commerce jika  terdapat  permasalahan  maka  dapat  menggunakan  instrument undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sitem dan Transaksi Elektronik.

## 2. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan bagi masyarakat sebaiknya selektif  dalam  melakukan  transaksi  secara  online  dan  mengedepankan  aspek keamanan  transaksi  dan  kehati-hatian  sebagai  pertimbangan  utama  dalam
melakukan  transaksi  jual  beli  secara on-line .  Bagi  pelaku  usaha  sebaiknya  lebih memperhatikan  perbuatan  yang  dilarang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Bagi  aparat  penegak  hukum  sebaiknya  lebih  teliti  dalam  mengawasi electronic  commerce atau  dengan  kata  lain  transaksi  elektronik  sehingga  dapat menerapkan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul  Kadir  Muhammad.  2006. Hukum  Perjanjian .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Ahmad Ramli, M. 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Dikdik M. Arief Mansur. 2005. Cyber Law , Aspek Hukum Tekhnologi Informasi . Jakarta: Refika Aditama.
Endang Sri Wahyuni. 2003. Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Jhonny Ibrahim. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Bayumedia.
Mariam Darus Badrulzaman (dkk). 2001. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mariam Darus Badrulzaman. 2005. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni.
Nasution.  A.  Z.  1995. Konsumen  dan  Hukum.  Tinjauan  Sosial,  Ekonomi  dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Salim  H.  S.  2003. Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
Siburian,  Paulinus.  2004. Arbitrase  Online  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perdagangan Secara Elektronik) . Jakarta: Djambatan

## Artikel dan Jurnal:
Ester  Dwi  Magfirah.  “Perlindungan  Konsumen  dalam  E-commerce”,  www. wordpress com. 25 Februari 2007.
Hukum  Positif.  “Sengketa  Perdagangan  Elektronik”.  www.  hukumpositif.com. diakses 5 Maret 2010.
Jun  Cai.  2002. Keabsahan  Kontrak  Elektronik .  Medan.  Pascasarjana  Universitas Sumatera Utara.
Komunitas  Akuntan,  “E-commerce  dan  Permasalahannya”.  www.accounting community. blogspot.com, diakses 5 Maret 2010
Sirait,  Ningrum  Natasya.  2008  “Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  atau Non Litigasi”. Bahan Kuliah pada Universitas Sumatera Utara.
Sirait,  Ningrum  Natasya.  2008.  “Aspek  Hukum  Perjanjian  Kontrak  Perjanjian Arbitrase”. Bahan Kuliah pada Universitas Sumatera Utara.
Teguh  Arifi  Yadi.  “Perlindungan  Konsumen  E-commerce”  http://teguharifiyadi. blogspot.com, diakses 5 Maret 2009.
Wibowo, A. M, “Kerangka Hukum Digital Signature dan Electronic Commerce”.
www.geocities.com, diakses 9 September 2009.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## BIODATA PENULIS
Nama :  Rizka Syafriana Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  - Nomor HP :  081375240374 E-mail :  rizkasyafriana11@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jalan Kapten Muchtar Basri Nomor 3 Medan