## PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ORANG ASING

## PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

## ( SUATU STUDI DOKTRINAL)
Eddy Suryanto HP *)
Abstract  :  The  frame  of  reference  of  this  research  is  that  by  the  regulation  of criminal rule on the Constitution of No. 9, 1992 jo No 37,2009, on the immigration(abstract-condemnation),  intended  the  rule  to  have  a power  of  reinforcement  to be obeyed. And towards  those of domestic as  well  as  foreigners  breaking  the  law  will  be  enforced  to  have criminal  sanction  when  they  were  proved  of  legelly  giuilty  and convincincing  without any  reasons of  truth and  excuse  and also able to be responsible for the judge( as a punisher of inconcrete criminal). It’s  needed  a  judge’s  consideration    based  on  the  law,  social, economic  and  other  factors  enfluecing  law  enforcement  ,  to  enforce the  criminal  law.  ----The  considerationsthe  taken  for  the  decision making  are acquired from the facts attended at  the trial session and the  facts  clarified  at  the  authentication  step.  Then,  the  facts  are evaluated  and  corrected  with    letter  of  accusation,  demand,  plea, counterplea,  rejoinders  found  as  a  fact,  so  that  the  judge  convinced that the accused did the criminal law of immigration.
Key word: foreigners breaking the law

## PENDAHULUAN
Era  globaliasi  menjadikan  negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  terbuka bagi  masuknya  warga  negara  asing  untuk  beraktivitas  baik  dibidang  industri, wisata maupun  perdagangan  lainnya  di Indonesia. Sehubungan hal tersebut, guna menjamin  terpeliharanya  stabilitas  dari  pengaruh  orang  asing  di  Indonesia dilakukan pengaturan mengenai hak dan kewajiban orang asing yang diatur dalam Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1992  jo  UU  No.37  Tahun  2009  tentang Keimigrasian.  Untuk  menjamin  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  ditaati  maka dalam  undang-undang  ini  diatur  pula  ketentuan  pidana  yang  mengatur  beberapa perbuatan  yang  dikualifikasi  sebagai  perbuatan  pidana  di  bidang  keimigrasian yang  dilakukan  orang  asing.  Namun  ternyata  di  dalam  undang-undang Keimigrasian  selain  diatur  mengenai  ketentuan    pidana  diatur  pula  tindakan
*) Dosen Fakultas Hukum UNISRI
keimigrasian  yang  bersifat  non  justisial  atau  lebih  menekankan  segi administratifnya. Hal ini sejalan dengan system  yang dianut dalam hukum pidana yaitu  dikenal  adanya  sistem  dua  jalur  berupa  pidana  dan  tindakan (punishment and measurement/straaf system en maatregels system ).
Guna  penanggulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  orang  asing,  perlu memperhatikan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium yaitu digunakan apabila  upaya-upaya  lain  diperkirakan  kurang  memberi  hasil  yang  memuaskan atau  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Undang-undang  Keimigrasian  selain mengatur  ketentuan  pidana  diatur  pula  mengenai  tindakan  keimigrasian  yang lebih  menekankan  sanksi  administratifnya.  Sementara  sanksi  pidana  yang diterapkan bagi orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif  yaitu  hukuman  badan  atau  denda.  Sehingga  menimbulkan    pendapat bahwa  rumusan  sanksi  pidana  ini  dipandang  akan  menyebabkan  daya  preventif undang-undang  keimigrasian  kurang  efektif  karena  orang  asing  (terpidana)  dapat memilih  sanksi  pidana  denda  daripada  pidana  badan  disamping  itu  berkembang pendapat bahwa rumusan sanksi pidana dalam undang-undang keimigrasian tidak konsisten karena ancaman pidana penjara yang berbeda-beda tetapi dengan denda yang sama sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.

## PERMASALAHAN
Tulisan  berikut  ini  mencoba  menjawab  secara  yuridis  normatif  ketidak konsistenan  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  keimigrasian  yang menjadikan undang - undang ini kurang efektif daya preventifnya.

## PEMBAHASAN
A. Pengertian Orang Asing
Berdasarkan  ketentuan  umum  dalam  pasal  1  angka  6  Undang-undang Nomor  9  Tahun  1992    tentang  Keimigrasian  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  orang  asing  adalah  orang  yang  bukan  warga  negara Republik  Indonesia.  Sedangkan  menurut  Direktorat  Sosial  Politik  Jawa Tengah  dalam  petunjuk  teknis  Nomor  472/2181  orang  asing  dibedakan dalam beberapa pengertian antara lain:

## a. Orang Asing Penduduk
Orang  asing  penduduk  adalah  orang  asing  yang  masuk  secara  sah ke  Indonesia  atau  lahir  di  wilayah  Indonesia  dan  bertempat tinggaldi  wilayah  Indonesia  selama  15  (lima  belas)  tahun  secara berturut-turut.
b. Orang Asing Sebagai Pendatang/Berdiam Sementara
Mereka  adalah  orang  asing  yang  berdiam  sementara  di  wilayah Republik  Indonesia  dengan  tujuan  bekerja,  mengikuti  pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah di Indonesia menurut peraturan  yang  berlaku  dengan  menggunakan  visa  berdiam sementara dan paling lama 1 (satu) tahun.
c. Orang Asing Pendatang Jangka Pendek
1. Orang  asing  yang  berkunjung  dengan  tujuan  wisata  harus memiliki visa
kunjungan wisata atau visa bebas ASEAN dan visa arrival bagi wisatawan dari negara-negara tertentu.
2. Orang  asing  yang  berkunjung  dengan  tujuan  untuk kepentingan  usaha  di  bidang  ekonomi  harus  memiliki  visa kunjungan usaha.
3. Orang  asing  yang  berkunjung  dengan  tujuan  dibidang  sosial budaya harus memiliki visa kunjungan sosial budaya.
d. Orang Asing Perwakilan Negara Asing
1. Orang  asing  pemegang  paspor  Diplomatik  yang  berada  di Indonesia dengan visa Diplomatik.
2. Pemegang  visa  Dinas  yang  diberikan  kepada  orang  asing pemegang  paspor  dinas  untuk  menjalankan  tugas  resmi  dari pemerintah  asing  yang  bersangkutan  atau  diutus  oleh  PBB sedangkan tugas tersebut bersifat Diplomatik.
e. Orang Asing Ilegal
Setiap  orang  asing  yang  masuk  atau  berada  di  wilayah  Republik Indonesia  secara  tidak  sah  (sering  disebut  imigran  gelap  atau pendatang haram).

## B. Rumusan Tindak Pidana Keimigrasian
Istilah  imigrasi  adalah  terjemahan  dari  bahasa  Belanda immigatie yang  berasal  dari  bahasa  latin immigratio. Kata  kerjanya  adalah immigreren dalam bahasa latin immigrere. Kata immigrasi terdiri dari dua kata  im  yang berarti dalam dan migrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk  ke  suatu  Negara  (T.S.G  Mulia  dan  K.A.H  Hidding,  tanpa  tahun: 649).
Sedangkan  pengertian  imigrasi  menurut  pendapat  Edwin  R.A  dan Alvin  Johnson  dinyatakan  bahwa  : Immigration  is  the  entrance  into  an alien country of person intending to take part in the life of that country and to  make  their  more  or  less  permanent  residence, artinya:  imigrasi  adalah pemasukan  ke  suatu  negara  asing  dari  orang-orang  yang  berniat  untuk menumpang  hidup  atau  mencari  nafkah  dan  sedikit  atau  banyak menjadikan  negara  itu  untuk  tempat  mereka  berdiam  atau  menetap (Syahriful A, 1992:7).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Undang-undang  Nomor  9  Tahun 1992  tentang  Keimigrasian  itu  sebenarnya  merupakan  peraturan  hukum administrasi  akan  tetapi  di  dalamnya  memuat  aturan-aturan  pidana  dan mengancamkan  pidana  terhadap  bentuk-bentuk  perbuatan  tertentu  yang dikategorikan  sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan keimigrasian (Administratif Penal Law).
Adapun  rumusan  tindak  pidana  keimigrasian  menurut  Undang- undang  Nomor:  9  Tahun  1992  diatur  dalam  Bab  VIII  Ketentuan  Pidana mulai Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 yang antara lain sebagai berikut:

## Pasal 48
Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  tanpa  melalui pemeriksaan  oleh  Pejabat  imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

## Pasal 49
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda paling banyak    Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
a. Orang  asing  yang  dengan  sengaja  membuat  palsu  atau  memalsukan visa atau izin keimigrasian atau
b. Orang  asing  yang  dengan  sengaja  menggunakan  visa  atau  izin keimigrasian  palsu  atau  yang  dipalsukan  untuk  masuk  atau  berada  di wilayah Indonesia.

## Pasal 50
Orang  asing  dengan  sengaja  menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  pemberian  izin  keimigrasian  yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak                   Rp  25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

## Pasal 51
Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagai dimaksud  dalam Pasal  39  atau  tidak  membayar  biaya  beban  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  45,  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## Pasal 52
Orang  asing  yang  izin  keimigrasiannya  habis  berlaku  dan  masih  berada dalam  wailayah  Indonesia  melampaui  60  (enam  puluh)  hari  batas  waktu izin  yang  diberikan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta rupiah).
Pasal 53
Orang  asing  yang  berada  diwilayah  Indonesia  secara  tidak  sah  atau  yang pernah  diusir  atau  dideportasi  dan  berada  kembali  diwilayah  Indonesia
secara tidak sah,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam)tahun dan/atau denda palinh banyak Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
Pasal 54
Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan ,melindungi,memberi pemondokan,  memberi  penghidupan  atau  pekerjaan  kepada  orang  asing yang diketahui atau patut diduga :
a. pernah  diusir  atau  dideportasi  dan  berada  kembali  di  wilayah Indonesia  secara  tidak  sah,dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6(enam)tahun  dan/atau  dengda  paling  banyak  Rp.30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah)
b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah,dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah):
c. izin  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah )
Pasal 55
Setiap orang yang dengan sengaja :
a. menggunakan  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  sedangkan  ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
b.menggunakan  Surat  Perjalanan  or  ng  lain  atau  Surat  Perjalanan
Republik  Indonesia  yang  sudah  dicabut  atau  dinyatakan  batal,  atau menyerahkan  kepada  orang  lain  Surat  Pejalanan  Republik  Indonesia yang  diberikan  kepadanya,  dengan  maksud  digunakan  secara  tidak berhak,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun atau  denda  paling  banyak  Rp.  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta rupiah).
c. memberikan  data  yang  tidak  sah  atau  keterangan  yang  tidak  benar untuk memperoleh Surat Perjalan Indonesia bagi dirinya sendiri atau
orang  lain,dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  (dua)  tahun atau  denda  paling    banyak                        Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah)
d. memiliki  atau  menggunakan  secara  melawan  hukum  2  (dua)  atau lebih  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  yang  semuanya  berlaku, dipidana  dengan  pidana  penjara    selama  2  (dua)  tahun  atau  denda paling banyak  Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Pasal  56
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
a.  setiap  orang    yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hokum  mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
b. setiap  orang  engan  sengaja  dan  melawan  hukum  membuat, mempunyai  atau  menyimpan  cap  yang  dipergunakan    untuk mensahkan  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  atau  dokumen keimigrasian.

## Pasal 57
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  untuk kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  merusak,  menghilangkan  atau mengubah  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  keterangan  atau  cap  yang terdapat  dalam  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

## Pasal 58
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  untuk kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  mempunyai,  menyimpan, mengubah  atau  menggunakan  data  keimigrasian  baik  secara  manual
maupun  elektronik  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun.

## Pasal 59
Pejabat  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memberikan  atau memperjuangkan  berlakunya  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  atau dokumen  keimigrasian  kepada  seseorang  yang  diketahuinya  tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pasal 60
Setiap  orang  yang  memberi  kesempatan  menginap  kepada  orang  asing dan  tidak  melaporkan  kepada  Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  atau  Pejabat  Pemerintah  Daerah  setempat  yang  berwenang dalam  waktu  24  (dua  puluh  empat)  jam  sejak  kedatangan  orang  asing tersebut  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun atau denda paling banyak   Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## Pasal 61
Orang  asing  yang  sudah  mempunyai  izin  tinggal  yang  tidak  melapor kepada  kantor  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  tempat  tinggal atau  tempat  kediamannya  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak diperolehnya  izin tinggal dipidana dengan pidana  kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima  juta rupiah)
Pasal 62 Tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Pasal
48,49,50,52,53,54,55,56,57, 58 dan Pasal 59  Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 dan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.
Disamping adanya rumusan tindak pidana seperti tersebut di atas Undang- undang Nomor 9 Tahun 1992 juga mengatur tentang tindakan  keimigrasian  yang termasuk dalam  hukum administrasi ( Adminstratif Penal Law ) yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48.

## C. Penerapan Sanksi Pidana
Sebagaimana  diketahui  bahwa  terhadap  barangsiapa  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana  yang  berakibat  dapat  merugikan  atau membahayakan  masyarakat  dalam  arti  luas  akan  diterapkan  suatu peraturan hukuman yang memuat norma hukum dan  sanksi pidananya.Seperti  halnya  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1992  tentang keimigrasian  berisi  pula  ancaman  pidana  yang  dikenakan  bagi  siapapun orang  asing  maupun  warga  negara  sendiri  yang  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.
Karena  terhadap  semua  perkara  pidana    yang  diajukan  ke pengadilan  untuk  mendapatkan  penyelesaian  diperlukan  adanya  proses untuk  memperoleh  kebenaran  yang  sesuai  dengan  fakta  atau  kebenaran materiil.  Dalam  rangkaian  proses  ini  yang  paling  penting  adalah  proses pembuktian  untuk  menemukan  fakta-fakta  dan  bertujuan  untuk memperoleh  kebenaran atas  suatu peristiwa  yang  sangat diperlukan untuk menumbuhkan  keyakinan  hakim sebab hakimlah  yang  harus memutuskan perkara  dan  menjatuhkan  pidananya.  Sesuai  rumusan  Pasal  183  KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia
memperoleh  keyakinan      bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Hal  ini  sesuai  dengan  system  pembuktian  yang  dianut  dalam hukum acara pidana yaitu system negatif menurut undang-undang ( negatif wettelijk )  yang  berarti  bahwa  untuk  dapat  membuktikan  bersalah seseorang  terdakwa  diperlukan  adanya  minimum  pembuktian  yang ditetapkan  undang-undang,  selain  alat  bukti  yang  ditetapkan  undang- undang  maka  untuk  dapat  menyalahkan  dan  menghukum  terdakwa  masih diperlukan  adanya  keyakinan    hakim.  Artinya  ada banyak  alat  bukti  yang melebihi  batas  minimum  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  tetapi apabila  hakim  tidak  yakin  tentang  kesalahan  terdakwa  maka  terdakwa harus dibebaskan.
Setelah  hakim  memperoleh  keyakinan  kemudian  dengan menggunakan  dasar-dasar  pertimbangan  yang  relevan  akan  menerapkan sanksi  pidananya.  Masalah  pemberian  pidana  itu  mempunyai  dua  arti yaitu:’
a.  Dalam  arti  umum  ialah  menyangkut  pembentuk  undang-undang  ialah menetapkan  stelsel  sanksi  hukum  pidana  (pemberian  pidana  in abstracto)
b.  Dalam  arti  konkrit  ialah  menyangkut  berbagai  badan/jawatan  yang kesemuanya  mendukung  dan  melaksanakan  stelsel  sanksi  hokum pidana itu (Sudarto, 1983:50).
Pemberian  pidana  merupakan  masalah  kebebasan  hakim, pembentuk  undang-undang  memberikan  kebebasan  dalam  menentukan jenis,  ukuran,  atau  berat  ringannya  pidana  dan  cara  pelaksanaan  pidana  ( strafsoort, strafmaat, strafmodalitet )  .
Dalam  batas-batas  maksimal  dan  minimal  itulah  hakim  bebas bergerak  untuk  mendapatkan  pidana  yang  tepat.  Tetapi  kebebasan  itu tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan dia bertindak sewenang-wenang dan  mengikutkan  kesewenang-wenangannya  yang  subyektif  (Ruslan Saleh,  1983:9).  Dalam  maksimal  dan  minimal  tersebut  hakim  pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan secara tepat. Suatu kebebasan  tidak  berarti  kebebasan  yang  mutlak  secara  tidak  terbatas,  ia tidak  mengandung  arti  dan  maksud  untuk  menyalurkan  kehendaknya dengan  sewenang-wenang  subyektif    untuk  menetapkan  berat  ringannya hukuman menurut eigen inzicht ataupun eigen goeddunken secara konkrit (Oemar Seno Adji, 1980:8).
Kebebasan  hakim  selaku  penegak  hukum  dan  keadilan  bukan berarti  merupakan  sikap  perbuatan  dasar  kekuasaan  pribadi  yang sewenang-wenang  di  dalam  menetapkan  hukum  terhadap  pekara  yang ditanganinya. Akan  tetapi  hal  itu  harus diartikan  bahwa  kebebasan  hakim dalam  sifatnya  yang  positif,  yaitu  hakim  harus  berkewajiban  menggali, mengiktui  dan  memahami  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Kiranya  masih  kurang  dipahami  bahwa  lembaga-lembaga pengadilan  sebagaimana  juga  halnya  lembaga-lembaga  hukum  lainnya adalah juga suatu organisasi sosial juga.
Walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana  yang  akan  dijatuhkan  dari  batas  minimum  ke  batas  maksimum dalam situasi konkrit, ia tidak  boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya.  Beberapa  keadaan  obyektif    yang  dapat  dipertimbangkan seperti umur, jenis kelamin, akibat perbuatan yang ditimbulkan, keseriusan delik  yang  bersangkutan,  nilai-nilai  khas  daerah  setempat  dan  tentu  juga tingkat  dampaknya  terhadap  falsafah  negara  yaitu  Pancasila  (Andi Hamzah,1986: 79).
Untuk  sampai  pada  penerpan  sanksi  pidana  terhadap  orang  asing pelaku tindak pidana keimigrasian melalui proses sesuai dengan ketentuan KUHAP    dan  diperlukan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  pegambilan keputusan baik dari segi yuridis, sosial ekonomis maupun faktor lain yang mempengaruhi  penegakan  hukumnya  seperti  kepentingan  nasional  dan lain-lainnya.  Pertimbangan-pertimbangan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan  biasanya  diperoleh  dari  alat-alat  bukti  dan  barang  bukti  yang dihadirkan  di  sidang  pengadilan  dan  yang  diungkapkan  pada  tahap pembuktian.  Kemudian  hakim  melakukan  evaluasi,  seleksi  dan  reduksi yang  dicocokan  dengan  surat  dakwaan,  tuntutan,  pembelaan  (pledoi), replik, duplik maupun petunjuk-petunjuk yang dikemukakan sebagai fakta sehingga  hakim  yakin bahwa terdakwa bersalah  melakukan tindak pidana keimigrasian.  Dalam  rangka  penegakan  hukum  akhirnya  hakim  dapat menentukan  hukuman  apakah  yang  harus  dijatuhkan  kepada  terdakwa, setelah  mempertimbangkan  pula  adanya  faktor-faktor  yang  memberatkan dan meringankan.

## D. Analisis Kasus
Sebagai  ilustrasi  diuraikan  analisis  kasus  putusan  Pengadilan Negeri  Klaten  Nomor  35/Pid.B/2003/PN.Klt.  dimana  terdakwa  didakwa telah melakukan tindak pidana keimigrasian melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1992  tentang  Keimigrasian  yang berbunyi:  “Orang  asing  yang  izin  keimigrasiannya  habis  berlaku  masih berada  dalam  wilayah  Indonesia  melampaui  60  (enam  puluh)  hari  batas waktu izin  yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling  lama 5 (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  25.000.000,-  (dua  puluh  lima juta rupiah).
Unsur-unsur  Pasal  52  Undang-undang  Nomor  9 Tahun  1992  yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara lain:
a. Aspek yuridis
1. Orang asing, yang dimaksud orang asing sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 1 angka
1  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1992  adalah  orang  bukan  warga negara  Indonesia,      terdakwa  adalah  warga  negara  Malaysia  yang bersuamikan orang Indonesia.
2. Yang Izin Keimigrasiannya Habis Waktu, terdakwa berada di Indonesia sejak  tanggal  7  Mei  2002  dan  harus  kembali  ke  negaranya  Malaysia tanggal  7  Juli  2002  dengan  menggunakan  fasilitas  bebas  visa kunjungan  singkat  dengan  ijin  tinggal  selama  60  (enam  puluh)  hari
tetapi  ternyata  keberadaannya  melewati  batas  waktu  setelah  tanggal  7 Juli 2002 adalah melanggar Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 yaitu melampaui batas waktu yang diijinkan 60 (enam puluh) hari.
3. Masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enampuluh) hari dari  batas  waktu  ijin  yang  diberikan,  keberadaan  terdakwa  sekitar bulan  Nopember  2002  di  wilayah  Indonesia  apabila  dihitung  dari tanggal  7  Juli  2002  yaitu  tanggal  sejak  diperbolehkannya  terdakwa selaku  warga  negara  asing  berada  di  wilayah  negara  Indonesia,  maka hal  itu  berarti  keberadaannya  telah  melewati  atau  melampaui  batas waktu ijin yang diberikan.
b. Aspek sosial ekonomi
1.  Berdasarkan  alasan  yuridis,  kesalahan  terdakwa  tidak  hanya  dapat ditimpakan  kepadanya  semata,  oleh  karena  halitu  terjadi  karena kelalaian  pihak-pihak  yang  berwenang  dalam  melaksanakan pengawasan  dalam  masalah  keimigrasian  seperti  ketentuan  dalam Pasal  38  Undang-undang  Nomor 9  tahun  1992  sehingga  terdakwa overstay bukan karena kesengajaan.
2.  Berdasarkan  alasan  non  yuridis,  ditinjau  dari  segi  sosiologis, psikologis  dan  agama  terjadi  overstay  karena  alasan  ketaatan terdakwa  kepada  agama  yang  dijamin  dalam  Pasal  28  ayat  (1) Perubahan Kedua UUD 1945.
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas,  maka  terdakwa  dinyatakan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “orang  asing  yang  ijin  keimigrasiannya  habis
berlaku  masih  berada  dalam  wilayah  Indonesia  melampaui  60 (enam  puluh)  hari dari  batas  waktu  ijin  yang  diberikan”  melanggar  ketentuan  Pasal  52  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  1992  tentang  Keimigrasian  dan  dijatuhi  pidana  denda sebesar        Rp  6.000.000,-  (enam  juta  rupiah)  dan  apabila  tidak  dibayar  harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
Penerapan  sanksi  pidana  bagi  orang  asing  yang  melakukan  tindak  pidana keimigrasian  ini  pengaturannya  bersifat  eksepsional,  secara  limitatif  disebutkan dalam  Pasal  21  ayat  (5)  huruf  f  KUHAP  meskipun  ancaman  pidananya  kurang dari  5  (lima)  tahun  tetapi  terdakwa  dikenakan  penahanan.  Ditinjau  dari  tuntutan jaksa  agar  terdakwa  dipidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  dengan  perintah terdakwa  ditahan  serta  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  2.000,-  (dua  ribu rupiah).  Tuntutan  ini  tergolong  ringan  sebab  bila  dilihat  ketentuan  Pasal  52 Undang-undang  Nomor 9  Tahun  1992  tentang  Keimigrasian  ancaman  pidananya pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
Putusan  hakim  ternyata  masih  lebih  rendah  dibanding  dengan  tuntutan jaksa, hal itu dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana tetap mengingat stelsel pidana  yang  bergerak dari batas maksimal  ke minimal  yaitu dari ancaman pidana  maksimal  5  (lima)  tahun  dituntut  pidana  penjara  1  (satu)  tahun  dan diputuskan menjadi denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena pasal yang didakwakan tidak menentukan batas minimal.

## PENUTUP
Demikian  pembahasan  penerapan  sanksi  pidana  bagi  orang  asing  yang melakukan  tindak  pidana  keimigrasian  ditinjau  berdasarkan  studi  doktrinal dimana  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  dapat  menerapkan  sanksi  pidana  harus
ada  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  undang-undang  dan  bersifat  melawan hukum  (tidak  ada  alasan  pembenar)  serta  disyaratkan  harus  ada  orang  yang melakukan  kesalahan  (berupa  dolus  atau  culpa)  yang  mampu bertanggung  jawab dan tidak ada alasan pemaaf.
Bahwa tidak semua tindak pidana keimigrasian dengan pelaku orang asing diterapkan  sanksi pidana,  karena di dalam  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang  Keimigrasian  dimungkinkan  diterapkan  tindakan    keimigrasian  yang bersifat  administratif  non  penal.  Namun  apabila  tetap  diproses  melalui  jalur hukum  dan  diterapkan  sanksi  pidana  terhadap  pelakunya,  hal  ini  merupakan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dan sifatnya kasuistis.
Khusus untuk kasus tindak pidana keimigrasian dengan pelaku orang asing yang  dijatuhi  pidana,  maka  setelah  selesai  menjalani  pidananya  tetap  akan dikenakan  tindakan  keimigrasian  oleh  pejabat  kantor  imigrasi  yang  sifatnya administrative  non  penal.  Tindakan  keimigrasian  tersebut  antara  lain  berupa, dimasukkan  karantina,  dideportasi,  dimasukkan  daftar  cegah  tangkal  dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  1986, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  Retribusi Reformasi , Jakarta, Pradnya Paramita.
Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Semarang, FH UNDIP.
Oemar Seno Adji, 1980, Hukum Hakim Pidana , Jakarta, Aksara Baru.
Ruslan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indoneisa ,  Jakarta, Aksara baru.
Syahriful  Hidayat,  1992, Memperkenalkan  Hukum  Keimigrasian ,  Jakarta,  Ghalia Indonesia.
Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung, Alumni.
T.S.G.    Mulia  dan  K.A.H.  Hidding,  tanpa  tahun, Ensiklopedia  Indonesia , Bandung, W.Van Hoeve Bandung’s Gravenhage.
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum Acara Pidana.
Undang-undang  Nomor 9  Tahun  1992 jo  Undang-undang  Nomor 37  tahun  2009 tentang Keimigrasian.