## KEBIJAKAN

## KAWASAN  TANPA  ROKOK  KOTA  BANDA  ACEH:  PEMETAAN AGENDA PENELITIAN 1

## SMOKE-FREE  POLICY  IN  BANDA  ACEH  CITY:  A  RESEARCH AGENDA
Rezeki Amalia 2 Email: amaliacigss@gmail.com

## ABSTRACT
The Non-Smoking Area Policy (KTR) in Banda Aceh City requires further studies in order to improve  the  effectiveness  of  the  policy.  Further  studies  help  the  implementation  more smoothly and higher impact. Therefore, this study aims to map the need for further studies after the enactment of the Non-Smoking Area policy in Banda Aceh City. The result is based on literature review and mapping of issues. It indicates that there are at least three research agendas  needed.  One  of  them  is  a  study  on  the  prevalence  of  juvenile  smokers  after  the Regulation. Increasing the prevalence of juvenile smokers shows that KTR has not been able to avoid youth from the dangers of smoking. In addition, research on the impact of KTR on regional income is also important to study. Concerns about a decline in advertising revenue from cigarette advertising have led  to the seriousness of reduced local governments to fully implement  cigarette  promotion  policies.  The  last  issue  that  needs  immediate  research  is  the impact  of  smoking  on  poverty.  The  consumption  pattern  of  people  who  are  dominated  by cigarettes causes smoking activities to cause an increase in poverty in Banda Aceh City. This study is important in order to optimize the KTR policy in reducing poverty in Banda Aceh City.
Keyword: Non-Smoking  Area  Policy,  Research  Agenda,  Smoker  Preveilance,  Cigarette Advertising

## ABSTRAK
Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kota  Banda  Aceh  membutuhkan  penelitian dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  kebijakan.  Penelitian  dapat  membantu pengambilan  keputusan  agar  lebih  tepat  dan  efisien.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini bertujuan  memetakan  kebutuhan  kajian  setelah  adanya  peneratapan  kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Hasil reviu literatur dan pemetaan isu menunjukkan  paling  tidak  terdapat  tiga  agenda  penelitian  yang  dibutuhkan.  Salah satunya  adalah  penelitian  tentang  prevelensi  perokok  remaja  setelah  Perda  KTR. Meningkatkan  prevelensi  merokok  remaja  menunjukkan  KTR  belum  mampu menjauhkan remaja dari bahaya  rokok. Selain itu, peneliian tentang  dampkak KTR
1 Diterima pada 15 Oktober 2018 . Revisi akhir pada 2 November 2018
2 Peneliti pada Center for Innovative Government and Society Studies
terhadap  pendapatan  daerah  juga  penting  dikaji.  Kekhawatiran  akan  penurunan pendapatan  iklan  dari  iklan  rokok  menyebabkan  keseriusan  pemerintah  daerah berkurang  dalam  mengimplementasikan  penuh  kebijakan  promosi  rokok.  Isu terkahir  yang  butuh  segera  penelitian  adalah  dampak  rokok  terhadap  kemiskinan. Pola konsumsi masyarakat yang didominasi rokok menyebabkan aktivitas merokok dapat  menyebabkan  peningkatakan  kemiskinan  di  Kota  Banda  Aceh.  Kajian  ini penting  dilakukan  guna  mengoptimalkan  kebijakan  KTR  dalam  mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh.
Kata  kunci :  Kawasan  Tanpa  Rokok,  Agenda  Penelitian,  Prevelensi  Perokok,  Iklan Rokok
A. PENDAHULUAN ndonesia  menduduki  peringkat ketiga  dengan  jumlah  perokok terbesar di dunia setelah China dan India  (WHO,  2017).  Merokok  di Indonesia  adalah  hal  yang  biasa  karena ada sekitar 57 juta perokok di Indonesia. Di Indonesia 63 persen pria dan 5 persen wanita  dilaporkan  menjadi  perokok, total  34  persen  dari  populasi.  Sebanyak 88 persen perokok Indonesia menggunakan  rokok  kretek.  Selain  itu, Indonesia menduduki penjualan terbesar ke tiga puluh dunia.
Pada tahun 2017, terjadi peningkatan  prevalensi  perokok  pada kelompok  umur  15-24  tahun.  Hal  ini menunjukan  bahwa  merokok  menjadi lebih  populer  dikalangan  remaja  atau usia  muda.    Rendahnya  kesadaran masyarakat  tentang  bahaya  merokok pun  menjadi  alasan  sulitnya  penetapan Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR).  Dengan prevelensi  merokok  yaitu  umur  15-24 maka  kebanyakan  perokok  adalah generasi muda atau usia produktif. Fakta yang  lebih  mengejukkan  bahwa  daerah pedesaan memiliki jumlah batang rokok yang dikonsumsi lebih banyak dibanding daerah perkotaan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan (2011)  menyatakan  bahwa  perokok  di
Indonesia membebankan biaya keuangan  dan  risiko  ﬁsik  kepada  orang lain  yang  berarti  bahwa  seharusnya perokoklah  yang  menanggung  semua ”biaya”  atau  kerugian  akibat  merokok. Tetapi  pada  kenyataannya  perokok membebankan  secara  ﬁsik  dan  ekonomi kepada  orang  lain  juga.  Beban  ini meliputi  risiko  orang  lain  yang  terkena asap rokok di lingkungan sekitarnya dan biaya yang dibebankan pada masyarakat untuk  pelayanan  kesehatan.  Agar permasalahan  dan  kondisi  tersebut  di atas  dapat  dikendalikan  maka  perlu dilakukan  upaya  pengamanan  terhadap bahaya  merokok  melalui  penetapan Kawasan  Tanpa  Rokok  dan  juga membatasi ruang gerak para perokok.
Salah  satu  strategi  yang  dapat dilakukan  guna  mengurangi  dampak negatif  rokok  di  suatu  negara  atau daerah  adalah  pembentukan  Kawasan Tanpa  Rokok.  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR)  adalah  ruangan  atau  area  yang dinyatakan  dilarang  untuk  kegiatan merokok  atau  kegiatan  memproduksi menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan  produk  tembakau. Keberadaan  KTR  sangat  penting  dalam kebijakan  kontrol  dampak  rokok  karena memungkinkan untuk mengatur peredaran rokok dan konsumsi rokok di
I
kalangan usia muda. Selain itu, KTR juga mampu  mengurangi  secara  signifikan angka perokok pasif.
Salah satu kota di Indonesia  yang telah  menetapkan  KTR  adalah  Kota Banda Aceh.  Kebijakan ini  diatur dalam Qanun  (Peraturan  Daerah)  Nomor  5 Tahun  2016  tentang  Kawasan  Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan tersebut mengatur  pelarangan  merokok  dan menjual  rokok  di  beberapa  kawasan yang masuk wilayah bebas rokok seperti wilayah perkantoran, pendidikan, sarana ibadah,  dan  taman  bermain  anak. Peraturan  tersebut  juga  mengatur  jenis pengawasan  dan  sanksi  yang  akan diberikan  bagi  setiap  individu  maupun korperasi yang melakukan pelanggaran.
Tiga  tahun  berjalannya  kebijakan KTR  di  Kota  Banda  Aceh  belum menghasilkan dampak yang positif yang signifikan.  Jumlah  perokok  dewasa  di Kota  Banda  Aceh  masih  di  atas  30 persen,  dengan  jumlah  perokok  setiap hari  sebanyak  31,68  persen.  Bahkan, jumlah perokok remaja diyakini meningkat.  Iklan  rokok  dengan  mudah ditemui  di  wilayah  pendidikan,  seperti sekolah dan universitas.
Oleh  sebab  itu,  kebijakan  KTR membutuhkan  kebijakan  turunan  yang berdasarkan hasil penelitian. Ketersedian penelitian juga sebagai wujud partisipasi akademisi dalam mensukseskan kebijakan  tersebut.  Karena  masih minimnya  penelitian  tentang  kebutuhan kebijakan  paska  Qanun  KTR,  maka penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan penelitian
tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  memetakan agenda penelitian yang dibutuhkan guna mendukung  kebijakan  Qanun  Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.
B. STUDI PUSTAKA 1. Rokok dan Dampaknya
Rokok  (Aula,  2010)  merupakan salah  satu  zat  adiktif  yang  bila digunakan  dapat    mengakibatkan bahaya  kesehatan  bagi  individu  dan masyarakat. Zat adiktif lain sebagaimana  yang  telah  ditetapkan pemerintah meliputi  tembakau, produk yang  mengandung  tembakau,  padat, cairan,  dan  gas    yang  bersifat  adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya.
Berdasarkan  Peraturan  Bersama Menteri  Kesehatan  dan  Menteri  Dalam Negeri  No.  188/MENKES/PB/I/2011 No.  7  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Kawasan Tanpa Rokok telah disebutkan bahwa  rokok  adalah    salah  satu  produk tembakau  yang  dimaksudkan  untuk dibakar,  dihisap,  dan  atau  dihirup termasuk  rokok  kretek,  rokok  putih, cerutu,  atau  bentuk  lainnya  yang dihasilkan  dari  tanaman  Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya  atau  sintesisnya  yang  asapnya mengandung  nikotin  dan  tar,  dengan atau tanpa bahan tambahan.
Merokok  mempunyai  dampak yang sangat besar pada manusia, dimana merokok  pada  umumnya  telah  dimulai dari masa sekolah atau remaja. Dampak rokok  akan  terasa  setelah  10-20  tahun setelah dikonsumsi. Dampak asap rokok bukan  hanya  untuk  si  perokok  aktif (active smoker), tetapi juga bagi perokok pasif (pasive smoker). Orang yang tidak merokok  atau  perokok  pasif,  tetapi terpapar  asap  rokok  akan  menghirup  2 kali  lipat  racun  yang  dihembuskan  oleh perokok aktif.
2. Implementasi Kebijakan Publik Menurut  Grindle  (Subarsono, 2005), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan  publik  dipengaruhi  oleh  dua variabel besar, yakni
1. Isi  kebijakan  (content  of  policy)  : kepentingan  kepentingan  yang mempengaruhi,  tipe  manfaat, derajat  perubahan  yang  ingin dicapai,
letak pengambilan keputusan,  pelaksana  program, sumber-sumber daya yang digunakan 2. Lingkungan implementasi (context of implementation): kekuasaan, kepentingan
kepentingan,  dan  strategi  dari aktor  yang  terlibat,  karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa,  tingkat  kepatuhan  dan adanya respon dari pelaksana.

## Gambar 1. Model Keterkaitan Rokok dan Perilaku Lainnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Sumber: Duncan, 2006
Model  implementasi  kebijakan menurut  pandangan  Edwards  III (Subarsono, 2005:90), dipengaruhi empat  variabel,  yakni;  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan  kemudian struktur  birokrasi.  Keempat  variabel tersebut  juga  saling  berhubungan  satu sama lain.
3. Ringkasan Qanun KTR 5/2016 Kota Banda Aceh
Kawasan Tanpa
Rokok merupakan  tanggung  jawab  seluruh komponen  bangsa,  baik  individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi  hak-hak  generasi  sekarang maupun  yang  akan  datang  atas kesehatan  diri  dan  lingkungan  hidup yang  sehat.  Komitmen  bersama  dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan  kawasan  tanpa  rokok.
Kawasan Tanpa Rokok yang
selanjutnya  disingkat  KTR  adalah ruangan  atau  area  yang  dinyatakan dilarang  untuk  kegiatan  merokok  atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
Adapun  tujuan  Qanun  KTR  di Kota Banda Aceh yaitu:
a. Melindungi kesehatan masyarakat  dari  bahaya  akibat merokok.
b. Menciptakan  lingkungan  hidup yang baik dan sehat.
c. Membudayakan hidup sehat.
d. Menekan  angka  pertumbuhan perokok pemula; dan
e. Membatasi  ruang  bagi  perokok, pemasaran dan pengiklanan.
Adapun  yang  termasuk  wilayah KTR sebagai berikut:
a. Perkantoran pemerintahan;
b. Perkantoran swasta;
c. Sarana pelayanan kesehatan;
d. Sarana  pendidikan  formal  dan informal;
e. Arena permainan anak;
f. Tempat ibadah;
g. Tempat kerja yang tertutup;
h. Sarana  olah  raga  yang  sifatnya tertutup
i. Tempat  pengisian  bahan  bakar (spbu);
j. Halte;
k. Angkutan umum; dan
l. Tempat  umum  yang  tertutup lainnya.
KTR  melarang  setiap  orang merokok  di  KTR.  Selain  merokok, setiap  orang  juga  dilarang  menjual,
mempromosikan dan/atau mengiklankan    rokok  di  KTR.    Akan tetapi,  larangan  tersebut  dikecualikan pada  sarana  olah  raga  dan  tempat umum lainnya yaitu diatur dengan izin izin dari Walikota.

## 4.  Penelitian  Kebijakan  Kawasan Tanpa Rokok
Penelitian tentang dampak kebijakan publik pernah dilakukan oleh beberapa  peneliti  baik  dari  dalam negeri  maupun  luar  negeri.  Penelitian tersebut  dapat  dilihat  dalam  beberapa jurnal  berikut  ini.  Penelitian  yang dilakukan    Azkha  (2013)  tentang  Studi Efektivitas  Penerapan  Kebijakan  Perda Kota  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR)  dalam  Upaya  Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013  menunjukkan  bahwa  peranan pemerintah daerah berpengaruh
terhadap pelaksanaan kebijakan Kawasan  Tanpa  Rokok.  Kebijakan tersebut membutuhkan komitmen yang kuat  dari  pemerintah  daerah  dan dukungan  dari  semua  pihak  dalam penerapan  Kawasan  TanpaRokok.  Di samping  Kawasan  Tanpa  Rokok  dapat memberikan  perlindungan  kepada perokok  pasif  sekaligus  perda  tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  dan  juga
mungkin  dapat  menurunkan  perokok aktif.
Penelitian    yang  dilakukan  oleh
Prabandari dkk (2009) tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai alternatif pengendalian tembakau studi
efektivitas penerapan kebijakan kampus bebas rokok terhadap perilaku dan  status  merokok  mahasiswa  di
Fakultas
Kedokteran
UGM
menunjukkan  bahwa  ada  empat alternatif  kebijakan  terbaik  untuk pengendalian  tembakau,  yaitu:  1) Menaikkan cukai pajak (65 persen dari harga  eceran);  2)  Melarang  semua
bentuk iklan rokok;
3)
Mengimplementasikan 100 % Kawasan Tanpa  Rokok  (KTR)  di  tempat  umum, tempat  kerja  dan  tempat  pendidikan; dan  4)  Memperbesar  peringatan merokok  di  bungkus  rokok  dan menambahkan gambar akibat kebiasaan  merokok  pada  bungkus rokok. Salah satu alternatif yang cukup layak  diterapkan  di  Indonesia  dengan menimbang  bahwa  kebijakan  tersebut dapat  dimulai  dari  institusi  atau pemerintah daerah adalah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Loubeau  (2013)  tentang Challenges  of Tobacco Control in Romania menjelaskan bahwa  sebuah  "kawasan  bebas  asap rokok  di  Eropa"  adalah  salah  satu prioritas dari komisi kesehatan masyarakat Eropa. Hal tersebut
dilengkapi dengan rekomendasi pencegahan  merokok  tahun  2002  yang menyerukan  negara-negara  anggota Uni Eropa untuk memberikan perlindungan masyarakat dari paparan asap  rokok  di  linkungan  tempat  kerja dalam ruangan, tempat umum tertutup,  dan  transportasi  umum.
Rumania  adalah  negara  demokrasi parlementer  dan  sejak  Januari  2007, Rumania  telah  menjadi  anggota  Uni Eropa.  Di  Rumania,  peraturan  tentang merokok  di  tempat  umum  dan  tempat kerja  menjadi  lebih  ketat.  Peraturan ditegakkan  dengan  hukuman  yang sangat  berat  dan  litigasi  jika  perlu. Secara  khusus,  kegiatan  merokok  di Rumania  dilarang  di  semua  tempat umum termasuk restoran, pub, bar, dan transportasi  umum.  Rumania  adalah salah  satu  dari  sepuluh  negara-negara
di  Uni  Eropa  (Belgia,  Latvia,  Malta,
Perancis, Spanyol, Denmark, Hungaria,
Republik
Irlandia, Inggris, dan Rumania)  yang  menyertakan  gambar untuk  memotivasi  perokok  untuk berhenti  dan  membuat  rokok  kurang menarik  untuk  anak  muda.  Perubahan ini mulai berlaku pada tahun 2008

## C. PEMBAHASAN

## 1.  Perkembangan  Perokok  di  Kota
Banda Aceh
Angka  perokok  di  Aceh  masih sangat  tinggi.  BPS  melaporkan  bahwa, 40,67  persen  pria  adalah  perokok  di Aceh  (lihat  Tabel  1).  Di  Kota  Banda Aceh,  persentasi  perokok  lebih  sedikit yaitu  31,68  persen.  Nilai  ini  tentunya masih  relatif  tinggi  untuk  sebuah  kota dengan tingkat pendidikan masyarakat dan  fasilitas  kesehatan  yang  baik.
Tabel 1. Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terkahir Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kebiasaan Merokok, 2017
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh, BPS 2017
Fakta  yang  menarik  ditunjukkan dari  penurunan  jumlah  perokok  yaitu dari  perokok  aktif  setiap    hari  menjadi perokok  tidak  setiap  hari.  Dalam Statistik  Kesejahteraan  Rakyat  Aceh yang disusun BPS menunjukkan bahwa
63,46  persen  perokok  aktif  setiap  hari telah menjadi perokok tidak setiap hari (lihat  Tabel  2).  Nilai  ini  cukup  tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Aceh, misalnya Kota  Langsa  yang  hanya  mencapai 13,41  persen.  Ini  merupakan  prestasi dalam  penurunan  jumlah  perokok, paling tidak ada kelompk perokok aktif setiaphari  yang  telah  mulai  menjadi perokok aktif tidak setiap hari.

## 2.  Tantangan  dan  Perkembangan  Isu KTR
Kebijakan  penerapan  wilayah bebas rokok atau kawasan tanpa rokok
(KTR)  pastinya  akan  menghadapi banyak  tantangan.  Ketika  kebijakan wilayah tanpa rokok diterapkan, pihak yang  tidak  setuju  (bisanya  industri tembakau)  sering  berpendapat  bahwa kebijakan  tersebut  tidak  didukung oleh  masyarakat  (publik)  sehingga akan  sulit  menegakkan  kebijakan tersebut.Kelompok  kontra  kebijakan tersebut juga akan membuat perhitungan terhadap potensi kerugian  yang  akan  dihadapi  oelh industri atau usaha-usaha yang terkait industri rokok, termasuk mengkaitkan dengan potensi pengurangan pendapatan  penjual  rokok  eceran (Hyland, Barnoya, & Corral, 2012).
Tabel 2. Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Merokok Tembakau Tidak Setiap Hari Selama Sebulan Terakhir tetapi Sebelumnya Merokok Setiap Hari Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2017
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh, BPS 2017
Berhasil  atau  tidaknya  peraturan KTR  juga  sangat  dipengaruhi  oleh kepemimpinan  (Kaur  &  Jain,  2011). Komitmen yang kuat dalam menurunkan kebijakan  teknis  sangat  diperlukan  agar KTR dapat terealisasi. Misalnya, pengawasan  hanya  bisa  dilakukan  jika telah  tersedia  mekanisme  pengawasan.
Ketersedian  sumber  daya  manusia  dan alat  harus  menjadi  prioritas  pemerintah guna memastikan penyebaran rokok atau iklan  rokok  sesuai  dengan  peraturan yang  telah  ditetapkan.  Oleh  sebab  itu, peraturan  teknis  yang  ditetapkan  oleh kepala daerah menjadi sangat penting.
Kebijakan  harga  juga  sangat mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan wilayah  bebas  asap  rokok.  Salah  satu intervensi  kebijakan  yang  paling  mudah dilakukan  untuk  mengurangi  perokok adalah  dengan  meningkatkan  harga  jual rokok.  Penetapan  harga  yang  tinggi terbukti  berhasil  mengurangi  konsumsi rokok individu bahkan dapat mendorong seseorang  untuk  berhenti  total  merokok (Zhu,  Lee,  Zhuang,  Gamst,  &  Wolfson, 2012).
Penegakkan  qanun  KTR  di  Kota Banda  Aceh  tidaklah  mudah.  Tantangan datang  baik  dari  masyarakat  maupun pemerintah.  Merokok  sudah  menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan sehingga  pengaturan  dari  aktifitas merokok akan mendapat penolakan. Dari sisi pemerintah, penegakan KTR membutuhkan  sumber  daya  yang  tidak sedikit. Fungsi pengawasan membutuhkan  tidak  hanya  aparatur tetapi juga alat pengawsan.
Berdasarakan  hasil  pengamatan dan  perkembangan  diskusi  ilmiah tentang KTR di Kota Banda Aceh, paling tidak  terdapat  beberapa  isu  berkembang dalam penerapan KTR sebagai berikut:
a. Peningkatan
prevelensi perokok:  Data  Kementerian Kesehatan menunjukkan
peningkatan prevalensi perokok dari 27 persen pada tahun 1995, meningkat  menjadi  36,3  persen pada  tahun  2013.  Artinya,  jika 20 tahun yang lalu dari setiap 3 orang  Indonesia  1  orang  di
antaranya adalah perokok, maka    dewasa  ini  dari  setiap  3 orang  Indonesia  2  orang  di antaranya adalah perokok. Pada tahun  2017,  prevelensi  perokok pria  di  Kota  Banda  Aceh  31,68 persen.
b. Peningkatan  perokok  remaja: Data  Kementerian  Kesehatan menyebutkan  bahwa  prevalensi remaja  usia  16-19  tahun  yang merokok  meningkat  3  kali  lipat dari  7,1  persen  di  tahun  1995 menjadi 20,5 persen pada tahun 2014. Hal yang lebih mengejukkan  bahwa  usia  mulai merokok  semakin  muda  (dini). Saat  ini  ada  1,2  juta  perokok pemula  di  usia  10-14  tahun Indonesia, bahkan dikenal sebagai  Baby  Smoker  Country karena memiliki 239.000
perokok anak dibawah umur 10 tahun.
c. Lambatnya penerapan kebijakan:  Qanun  KTR  telah ditetapkan  sejak  tahun  2016 tetapi  kebijakan  ini  baru  mulai diintensifkan  pada  tahun  2018. Misalnya,  pemberian  sanksi denda  bagi  perokok  di  wilayah KTR  baru  ditekankan  pada akhir  tahun  2018.  Begitu  juga dengan  penegakan  peraturan terkait  penjual  rokok  bisa dikenai  hukuman  kurungan  5 hari  atau  membayar  denda  Rp 500  ribu.  Selain  itu,  pelatihan bagi  50  orang  yang  nantinya akan bertugas mengawal penerapan  Qanun  KTR  ini  juga baru dilaksanakan tahun 2018.
d. Rendahnya partisipasi masyarakat:
Qanun KTR mempersyaratkan adanya
keterlibatan  masyarakat  dalam penerapan  kebijakan  tersebut. Akan  tetapi,  belum  tersedianya instrumen dan mekanisme pelibatan masyarakat
menyebabkan agenda KTR baru pada  level  pemerintah,  belum ada  pelibatan  masyarakat.  Hal ini  disebabkan  masih  kurang intensifnya  sosialisasi  KTR  di masyarakat.
e. Sosialisasi  yang  sangat  minim: Sejak  dikeluarkan  hingga  awal tahun  2018,  sosialsiasi  KTR  di Kota  Banda  Aceh  masih  sangat minim.  Hal  ini  dapat  diamati dari  publikasi  di  media  cetak maupun online tentang kebijakan  ini.  Walaupun  telah ada  beberapa  kegiatan  yang telah  dibertakan,  untuk  sebuah kebijakan
publik yang membutuhkan partisipasi warga secara  aktif,  kebijakan  ini tergolong lemah
dalam sosialisasi.
Selain  beberapa  isu  di  atas, jumlah  iklan  rokok  juga  masih  sangat banyak  di  Kota  Banda  Aceh.  Iklan rokok  dengan  mudah  diamati  di sepanjang jalan protokol maupun jalan tikus. Walaupun di dalam qanun KTR telah diatur tentang kebijakan peletakan dan pemasanan iklan rokok, kebijakan  ini  belum  dilaksanakan secara  menyeluruh.  Bahkan,  iklan rokok juga terdapat di dekat lingkungan sekolah. Akibtanya, pelajar dengan  mudah  melihat  iklan  rokok sehingga  berpoetnsi  terbujuk  menjadi perokok pemula.
3.  Kebutuhan  dan  Agenda  Penelitian
Kebijakan publik harus didukung  oleh  ketersedian  penelitian dan pengkajian yang cukup. Penelitian akan  memperkaya  kebijakan  dan sebagai  wujud  kebutuhan  kebijakan itu  sendiri.  Selain  itu,  jumlah penelitian juga menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam menarik peneliti dan mewujudkkan isu kebijakan sebagai isu publik. Penerapan  kebijakan  bebas  rokok  di suatu  negara  atau  daerah  paling  tidak akan  menghadapi  empat  tantangan kebiajakan (Baris et al., 2000) yaitu:
1. Tidak  tersedianya  data  yang akurat  dan  terstandar  dalam pengambilan kebijakan.
2. Tidak adanya jaringan kebijakan untuk  memberikan  informasi best  practice  di  daerah-daerah lain.
3. Kurangnya  kapasitas  untuk melakukan penelitian yang terkait  dengan  faktor-faktor  di luar  kesehatan  seperti  ekonomi dan kebijakan rokok.
4. Kebutuhan  untuk  mobilisasi sumber  daya  manusia  dan keuangan  untuk  melaksanakan agenda penelitian yang komprehensif, membangun kemitraan,  dan  merangsang penelitian  dan  analisis  yang terpadu.
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di  Kota  Banda  Aceh  juga membutuhkan  dukungan  penelitian yang  cukup.  Akan  tetapi,  mulai  dari penetapan  pada  tahun  2016,  Qanun KTR  belum  mendapat  ruang  yang cukup  di  hati  peneliti  di  Aceh.
Publikasi  ilmiah  masih  sangat  minim dalam mengangkat kebijakan KTR ini, bahkan secara umum, penelitan ilmiah tentang  rokok  juga  masih  sangat minim. Berdasarkan hasil reviu artikel ilmiah, ada beberapa agenda penelitian yang harus segera dilakukan  di  Kota  Banda  Aceh  terkait Qanun KTR.
Prevelensi  Perokok  Remaja  setelah  Perda KTR
Peraturan  daerah  tentang  KTR telah  mengatur  bahwa  salah  satu tujuan  adanya  KTR  adalah  untuk menghindari  remaja  dari  bahaya rokok. Akan tetapi, peraturan ini tidak bisa  menjamin  bahwa  remaja  akan lebih  terbebas  dari  potensi  ancama merokok. Salah satu agenda penelitian yang  harus  dilakukan  adalah  apakah dengan  adanya  qanun  KTR  di  Kota Banda Aceh maka prevelensi merokok remaja berkurang.
Rachmat  dkk  (2013)  melakukan penelitian  tentang  perilaku  merokok remaja  Sekolah  Menengah  Pertama. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa    kelompok  sebaya  dan  iklan rokok  berpengaruh  paling  bermakna pada  perilaku  merokok  remaja.  Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan
dengan
perilaku merokok remaja.

## Dampak Rokok Terhadap Kemiskinan
Badan Pusat Statistik menyatakan  bahwa  rokok  merupakan salah
satu komoditas yang memperngaruhi  angka  kemiskinan. Berdasarkan data yang dihimpun BPS, makanan  yang  berpengaruh  besar terhadap garis kemiskinan di kota dan desa  adalah  beras,  rokok  kretek  filter, daging  sapi,  telur  ayam  ras,  mi  instan dan  gula  pasir.  Selain  makanan,
kebutuhan  yang  pengaruhnya  besar adalah  perumahan,  bensin,  listrik, pendidikan  dan  perlengkapan  mandi. BPS  menyatakan  bahwa  kebutuhan masyarakat  Aceh  terhadap  rokok masih  tergolong  tinggi,  termasuk  di Kota Banda Aceh. Para pengisap rokok ini  berasal  dari  kalangan  bawah hingga  atas.  Dalam  sehari,  satu keluarga  miskin  bisa  menghabiskan sekitar 10 batang rokok.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa merokok mempengaruhi signifikan  terhadap  kemiskinan  di China  (Liu,  Rao,  Hu,  Sun,  &  Mao, 2006). Rokok paling tidak menyebabkan kemiskinan akibat adanyapeningkatan pengeluaran bidang  kesehatan  (pengeluaran  tidak langsung)  dan  pengeluaran  harian (langsung).  Pada  jumlah  tertentu, kebiasaan  rokok  akan  mendorong perokok untuk mensubsidi pengeluaran  pokok  ke  pengeluaran atau belanja rokok sehingga menyebabkan keluarga perokok masuk dalam kelompok miskin.
Hasil  penelitian  lain  juga menunjukkan
bawa merokok berpengaruh negatif terhadap pendapatan  yaitu  dengan  terjadinya penurunan  produktifitas  seseorang akibat  penyakit  yang  diderita  oleh seorang  perokok  (Efroymson  et  al., 2001).  Produktifitas  menurun  sesuai dengan  hari  yang  tidak  digunakan untuk  bekerja,  baik  dalam  sektor pertanian  dan  industri.  Selain  itu, kemiskinan  juga  dapat  disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran kesehatan  akibat  penyakit  yang diderita.

## Iklan Rokok dan Pendapatan Daerah
Beberapa provinsi maupun kabupaten  dan  kota  belum  melarang
iklan,  promosi  dan  sponsor  rokok karena  takut  akan  kehilangan  potensi pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Iklan rokok tidak dapat dipungkiri merupakan sumber pendapatan daerah yang  konsisten  dan  mudah  didapat. Intensitas  iklan  rokok  yang  ada sepanjang tahun memberikan penghasilan  bagi  daerah.  Akan  tetapi, untuk  daerah  yang  telah  berkomitmen melindungi  masyarakat  dari  bahaya rokok,  seharusnya  pelarangan  iklan rokok  harus  dilaksanakan  secara penuh.
Kota Banda Aceh telah menetapkan Qanun
KTR yang menekankan pelarangan iklan rokok di KTR.  Selain  itu,  Qanun  tersebut  juga bertujuan  membatasi  ruang  bagi perokok,  pemasaran  dan  pengiklanan. Bahwa,  Qanun  KTR  telah  menegaskan bahwa  setiap  badan  usaha  yang mempromosikan  dan  mengiklankan rokok  di  tempat  atau  area  yang dinyatakan sebagai KTR dapat dipidana  dengan  pidana  kurungan paling  lama  14  (empat  belas)  hari dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah). Kebijakan  tersebut  seharusnya  telah dilakukan  evaluasi  guna  melakukan perluasan  pelarangan  iklan  rokok walaupun  nantinya  akan  berdampak pada pendapatan daerah.
Dampak bahaya rokok dari iklan dibandingkan dengan potensi pendapatan daerah tidaklah sebanding. Iklan menggiring remaja untuk menjadi perokok  (Salim,  2013).  Iklan  menarik remaja  dengan  menjanjikan  bahwa merokok  atau  menjadi  perokok  akan menjadikan  seseorang  menjadi  pusat perhatian, sukses dalam berkarya, olah raga,  bahwa  menunjukkan  karakter yang  berbeda  dengan  kaum  golongan
yang  tidak  merokok.  Oleh  sebab  itu, kajian  yang  membahas  dampak  iklan terhadap risiko merokok dan dikaitkan dengan  potensi  pendapatan  daerah menjadi krusial untuk segera dilakukan sehingga  pemerintah  yakin  bahwa dampak  pengurangan  iklan  rokok tidaklah besar dibandingkan peningkatan  prevelensi  merokok  di kalangan remaja maupun masyarakat.

## D. KESIMPULAN
Penetapan  kebijakan  Kawasan Tanpa  Rokok  menunjukkan  keseriusan pemerintah  daerah  dalam  mendorong pengurangan  konsumsi  rokok  di masyarakat. Kebijakan ini juga diarahkan untuk melindungi kelompok tertentu  dari  bahaya  asap  dan konsumsi rokok. Akan tetapi, kebijakan KTR  harus  didukung  oleh  pemenuhan kebutuhan kajian lanjutan guna efektivitas capaian kebijakan. Beberapa isu  muncul  dengan  adanya  kebijakan KTR.  Salah  satunya  adalah  prevelensi perokok  remaja  setelah  Perda  KTR. Penelitian  ini  dianggap  sangat  penting khususnya sebagai pengukuran dampak  dari  KTR  tersebut.  Di  Kota Banda  Aceh,  setelah  dikeluarkan  KTR, prevelensi  merokok  remaja  masih cenderung  meningkat.  Oleh  sebab  itu, pentingnya  sebuah  agenda  penelitian yang membahas fenomena ini.
Kebijakan
KTR juga
dikhawatirkan dapat mengurangi pendapatan  daerah  dari  pajak  iklan. Pengaturan  iklan,  baik  pengurangan jumlah iklan rokok maupun pelarangan iklan  rokok  dikhawatirkan  akan mempengaruhi  pendapatan  daerah yang  dari  pemasangan  iklan  rokok dalam  sepanjang  tahun.  Karater  iklan rokok  yang  konsisten  setiap  tahunnya tidak dapat dipungkiri menjadi sumber
pendapatan  daerah.  Oleh  sebab  itu, butuh sebuah penelitian yang mengestimasi  potensi  pengurangan pendapatan daerah paska diterapkannya kebijakan KTR.
Komparasi potential  loss juga  harus dapat  dibandingkan  dengan potential gain dari  kesehatan  masyarakat  yang tercipta  dengan  adanya  kebijakan rokok di suatu daerah.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Aula,  LE.  2010.  Stop  merokok!. Yogyakarta: Garailmu.
Azkha,  N.  (2013).  Studi  Efektivitas Penerapan  Kebijakan  Perda  Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Ktr ) Dalam  Upaya  Menurunkan  Perokok Aktif  Di  Sumatera  Barat  Tahun  2013. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia , 02 (04), 171–179.
Baris, E., Brigden, L. W., Prindiville, J.,
Luiza, V., Chitanondh, H., Chandiwana,  S.,  &  Invalidos,  R. (2000).  Research  priorities  for tobacco  control  in  developing countries : a regional approach to a global  consultative  process,  217– 223.
Duncan, K. (2006). Engaging Numbers : Developing  Health  Indicators  that Matter  for  First  Nations  and  Inuit People. Health  (San  Francisco) , (September), 44–52.
Efroymson,  D.,  Director,  R.,  Canada Saifuddin  Ahmed,  P.,  Mahbubul Alam,  S.,  Ranjan  Dey,  A.,  Shaha,
R.,  …  Rahman,  A.  (2001).  Hungry for  Tobacco  An  analysis  of  the Economic impact of tobacco on the poor  in  Bangladesh. Tobacco Control , 10 , 212–217. Hyland,  A.,  Barnoya,  J.,  &  Corral,  J.  E. (2012).  Smoke-free  air  policies: Past,  present  and  future. Tobacco Control ,
21 (2), 154–161.
http://doi.org/10.1136/tobaccoco ntrol-2011-050389 Kaur,  J.,  &  Jain,  D.  (2011).  Tobacco Control Policies in India: Implementation  and  Challenges. Indian Journal of Public Health , 55 (3),
220.  http://doi.org/10.4103/0019- 557X.89941
Liu, Y., Rao, K., Hu, T. wei, Sun, Q., & Mao,  Z.  (2006).  Cigarette  smoking and poverty in China. Social Science and  Medicine , 63 (11),  2784–2790. http://doi.org/10.1016/j.socscime d.2006.06.019
Salim,  A.  D.  (2013).  IMC :  Promosi  , Iklan  Dan  Sponsor  Rokok  Strategi Perusahaan  Menggiring  Remaja Untuk Merokok, 17 (2012), 58–65. Zhu,  S.  H.,  Lee,  M.,  Zhuang,  Y.  L., Gamst,  A.,  &  Wolfson,  T.  (2012). Interventions  to  increase  smoking cessation  at  the  population  level: How  much  progress  has  been made  in  the  last  two  decades? Tobacco  Control , 21 (2),  110–118. http://doi.org/10.1136/tobaccoco ntrol-2011-050371