## Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014
Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi Prodi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan Email : angelia.mvalentina@gmail.com dan elisabeth.dewi@unpar.ac.id

## Abstrak
Perserikatan  Bangsa–Bangsa  (PBB)  sebagai  organisasi  internasional  mengeluarkan  sebuah  konvensi internasional  yang  menjadi  instrumen  untuk  menghapus  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan,  yang dinamakan Konvensi Internasional CEDAW ( Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women ). Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia,  mengadopsi pasal yang ada di  dalam  Konvensi  CEDAW  menjadi  UU  RI  No.  7  Tahun  1984.  Indonesia  sepakat  untuk  mencegah  segala tindakan  diskriminasi  terhadap  perempuan  dan  menjalankan  seluruh  kebijakan  yang  telah  diatur  didalam  UU tersebut. Namun melihat realita di lapangan, jumlah partisipasi politik perempuan di Indonesia belum mendekati angka  30%  sesuai  dengan affirmative  action yang  berlaku  di  Indonesia.  Pemilu  2009  dan  2014  menunjukkan jumlah  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  yang  masih  rendah.  Keberhasilan  dari  pelaksanaan  Konvensi CEDAW yang dilihat dari jumlah partisipasi politik perempuan Indonesia diukur menggunakan sebuah indikator internasional  yang  dinamakan  GEM (Gender  Empowerment  Measure) .  Hasil  dari  tulisan  ini  membuktikan implementasi Konvensi CEDAW di bidang partisipasi politik dinilai belum efektif karena jumlah perempuan di parlemen belum seimbang dengan jumlah penduduk perempuan.
Kata kunci : affirmative action , gem, konvensi cedaw, partisipasi politik perempuan.

## Abstract
United  Nations  as  international  organization  issued  an  international  convention  to  eliminate discrimination  towards  women,  called  CEDAW  (Convention  on  Elimination  of  All  Form  of  Discrimination Against Women). As the one of the nation that ratified the convention, Indonesia, adopted CEDAW articles that becomes  UU  RI  No.  7  Tahun  1984.  Indonesia  agreed  to  prevent  further  discrimination  towards  women  and implement all the policies written on those article. Unfortunately, the success and implementation of CEDAW is still  doubtful,  especially  in  political  realm.  The  number  of  women  political  participation  never  reached  30% according to the affirmative action that is stated in Indonesian Constitution. The 2009 and 2014 general election showed that women’s representation in parliament in still low and not having significant change. The success of CEDAW  can  be  seen  from  women’s  political  participation,  measured  by  international  indicator  called  GEM (Gender  Empowerment  Measure).  GEM  is  used  to  measure  shift  and  effectiveness  of  the  implementation  of CEDAW  Convention  in  Indonesia,  especially  in  political  participation.  This  article  concluded  that  CEDAW International  Convention  in  political  participation  is  not  effective  yet,  considering  the  number  of  women  in parliament not balanced with ratio of women citizen in Indonesia.
Keywords : affirmative action, gem, cedaw convention, women’s political participation.

## Pendahuluan
Di era globalisasi seperti sekarang, banyak isu–isu  yang  menarik  perhatian  masyarakat dunia.  Salah  satunya  adalah  isu  hubungan internasional  mengenai  kesetaraan  gender. Permasalahan ini tentu menjadi tantangan bagi negara sebagai aktor dalam hubungan internasional.  Jika  dahulu  perempuan  hanya mengambil pekerjaan sampingan atau tambahan dikarenakan status sosial perempuan yang  jauh  dibawah  laki–laki,  namun  sekarang perempuan  mampu  berpartisipasi  aktif,  salah satunya  dengan  tidak  menjadi  apatis  dan bergerak  berdampingan  dengan  laki–laki dalam  menciptakan  ruang  publik  untuk menyampaikan opini bersama.
Walaupun  perempuan  mampu  berada  di ruang  sosial  yang  sama  dengan  laki–laki namun  masih  terdapat  diskriminasi  terhadap perempuan.  Terlihat  dari  posisi  perempuan seringkali ditempatkan di bawah laki–laki baik di  dalam  organisasi ataupun  dalam  pembagian pekerjaan.  Dapat  dikatakan  perempuan  hanya diberikan  tempat  sebagai  pengurus  bukan posisi  untuk  memimpin.  Padahal  seperti  kita tahu  bahwa  kapabilitas  perempuan  dalam menangani sesuatu hampir sama jika dibandingkan dengan laki–laki.
Masyarakat seringkali mengandalkan pemerintah  negaranya  dalam  menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun sungguh disayangkan  pemerintah  di  berbagai  negara kurang  peka  dan  kurang  sigap  menangani
masalah  mengenai  kesetaraan  gender  ini. Timbul ketidakpuasan dari masyarakat, khususnya  perempuan,  akibat  sikap  dan tanggapan  dari  pemerintah  negara  mereka sendiri  tersebut.  Sadar  bahwa  suara  mereka tidak ditanggapi dengan baik maka menyebabkan  munculnya  banyak  gerakan ataupun  organisasi  yang  dianggap  sebagai salah satu cara untuk memecahkan permasalahan  ini.  Organisasi  yang  dibentuk oleh masyarakat ini umumnya bersifat internasional  karena  anggotanya  yang  berasal dari  berbagai  negara,  begitu  pula  dengan peraturannya  yang  dibuat  dari  ide  dan kesepakatan bersama dari para anggota.
Salah  satu  organisasi  yang  dibentuk  oleh negara–negara  di  dunia  adalah  Perserikatan Bangsa–Bangsa ( United Nations ). PBB merupakan  sebuah  organisasi  internasional yang  berdiri  sejak  tahun  1945  dan  memiliki anggota  193  negara. 1 Di  abad  ke–21  ini,  PBB sangat fokus pada berbagai macam permasalahan  dunia.  Salah  satu  fokusnya adalah kesetaraan gender dimana PBB menyadari bahwa setiap tahun jutaan perempuan mengalami diskriminasi baik berupa kekerasan fisik maupun psikis. 2
1 United Nations, About UN: Overview , http://www.un.org/en/sections/about- un/overview/index.html  diakses  29  Maret  2016 pada pukul 19.08 WIB
2 United  Nations, Ending  Violence  Against  Women and Girls: Overview , http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/e ndviol/index.shtml  diakses  29  Maret  2016  pada pukul 19.26 WIB
Fenomena  tersebut  mengakibatkan  PBB menghasilkan  sebuah  konvensi  yang  dijadikan sebagai  instrumen  internasional  pada  tahun 1979  mengenai  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang dinamakan  sebagai  Konvensi  Internasional CEDAW  ( Convention  on  Elimination  of  All Form  of  Discrimination  Against  Women ). 3
Konvensi  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  3 Desember  1981  dan  sebanyak  sembilan  puluh persen negara–negara anggota PBB merupakan negara peserta konvensi. 4
Konvensi  tersebut  menetapkan  persamaan hak  asasi  perempuan  yang  meliputi  status perkawinan,  dan  peran  perempuan  di  semua bidang  yang  meliputi  politik,  ekonomi,  sosial dan  budaya. 5 Sebagai  negara  anggota  PBB,
Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  kurang lebih  255 juta jiwa  di tahun  2016 ini,  menjadi salah satu negara peserta konvensi CEDAW. 6

## Konvensi Internasional CEDAW
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang meratifikasi  Konvensi  Internasional  CEDAW
3 UN  Women, Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) , hlm. 1, http://www.unwomen- eseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAW textBahasa.pdf    diakses  29  Maret  2016  pada  pukul 19.29 WIB
4 Ibid.,
5 Ibid.,
6 Indonesia–Investments, Penduduk  Indonesia , http://www.indonesia-
investments.com/id/budaya/penduduk/item67 diakses 13 September 2016 pada pukul 17.27 WIB
menjadi UU RI No. 7 Tahun 1984. 7 Indonesia meratifikasi  Konvensi  CEDAW  pada  tanggal 24  Juli  1984  dan  sepakat  untuk  mencegah segala  tindakan  diskriminasi  dan  menjalankan kebijakan–kebijakan  yang  terkait  dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. 8
Indonesia  memegang  janji  untuk berkomitmen  dengan  instrumen  internasional ini, terlihat dari keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani  Protokol  Opsional  untuk Konvensi  CEDAW  pada  Februari  2000. 9
Namun  sayang,  hingga  sekarang  Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional. Protokol Opsional merupakan wewenang yang diberikan  kepada  Komite  CEDAW  untuk  ikut serta  dalam  upaya  penyelesaian  masalah  yang ada  di  dalam  negara  jika  terbukti  adanya pelanggaran  hak  oleh  pemerintah  negara  yang bersangkutan.
Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia terlihat dengan adanya Undang–Undang Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan
7 Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination  of  All  Form  of  Discrimination  Against Women) , http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/UU_19 84_7.pdf  diakses  29  Maret  2016  pada  pukul  20.06 WIB 8 Ibid.,
9 UN  Women  Asia  and  the  Pasific, CEDAW  & Human Rights : Indonesia , http://asiapacific.unwomen.org/en/focus- areas/cedaw-human-rights/indonesia diakses 16 Oktober 2016 pada pukul 19.29 WIB
Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan (CEDAW). 10 Di  dalam  UU  Nomor  7  Tahun 1984 dijelaskan bahwa :
Ketentuan  dalam  Konvensi  ini  tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang– undangan  nasional  yang  mengandung asas  persamaan  hak  antara  pria  dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi, dan sesuai, serasi serta  selaras  dengan  aspirasi  bangsa
Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan
tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma–norma keagamaan yang  masih  berlaku  dan  diikuti  secara luas oleh masyarakat Indonesia. 11
Penjelasan di dalam peraturan perundang–undangan  tersebut  dapat  dikaitkan dengan  definisi  dari  diskriminasi,  hal  yang ingin diperangi oleh negara Indonesia.
Kebutuhan  masyarakat  Indonesia  tidak  boleh terabaikan  dan  harus  terpenuhi  dengan  baik. Adanya pengratifikasian Konvensi ini
10 Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan,
Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan , APIK, hlm. 19
11 Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan, Op. Cit., hlm. 21
bertujuan  untuk  menyamaratakan  pemenuhan hak dari seluruh elemen masyarakat.
Implementasi  yang  dilakukan  oleh Indonesia  secara  langsung  diawasi  oleh  PBB melalui
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Indonesia dan CEDAW  Working  Initiative (CWGI) selaku  organisasi  non–pemerintah  (NGO)  di Indonesia  terkait  implementasi  Konvensi CEDAW. CWGI sendiri adalah gabungan dari sepuluh  organisasi  non–pemerintah  yang secara rutin menyusun laporan hasil pemantauan  mengenai  pelaksanaan  Konvensi CEDAW. 12
Partisipasi  Politik  Perempuan  di  Indonesia dilihat dari Pemilu 2009 dan 2014
Fenomena  kehidupan  politik  di  berbagai negara  salah  satunya  di  Indonesia  sangat beragam dan menarik. Dunia politik  Indonesia dipenuhi  oleh  aktivitas  partai  politik  yang mendukung  pencalonan  seorang  presiden beserta  wakilnya,  anggota  legislatif,  gubernur, walikota  hingga kepala  daerah  melalui
Pemilihan
Umum (Pemilu) yang
diselenggarakan 5 tahun sekali.
Pemilu  pertama  kali  diselenggarakan  di Indonesia  pada  saat  jaman  Orde  Lama  tahun
12 CEDAW  Working  Initiative  (CWGI),  2007, Laporan Independen NGO : Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia , hlm.
5
1955. 13 Dilanjutkan  pada  tahun  1977,  1982, 1987,  1992  dan  1997  yang  berlangsung dibawah  pemerintahan  Presiden  Soeharto. Memasuki  pergantian  masa  jabatan  dari Soeharto ke masa Reformasi, pemilu diadakan di  tahun  1999.  Baru  kemudian  dilanjutkan  di tahun 2004.
Jumlah  partisipasi  politik  perempuan dapat  dikatakan  mengalami  peningkatan  dan penurunan secara tidak pasti setiap periodenya. Dari  pemilu  tahun  1955  sampai  2004,  angka tertinggi  jumlah  keterwakilan  perempuan  di parlemen  terdapat  di  pemilu  1992  dimana mencapai  angka  sebesar  12,60%. 14 Jumlah tersebut  dapat  dikatakan  sangat  jauh  jika dibandingkan  dengan  jumlah  laki–laki  di parlemen.
Indonesia sendiri dapat dikatakan menganut  sistem  budaya  patriarki  dimana sistem  yang  ada  cenderung  memihak  pada laki–laki. Pemahaman mengenai sistem tersebut  membawa  dampak  akan  lahirnya kelompok  dominan  yang  dilandaskan  oleh
13 Rahmad  Ardiansyah, Pemilihan  Umum  1955 , http://www.idsejarah.net/2014/11/pemilihan- umum-1955.html  diakses  12  November  2016  pada pukul 03.33 WIB
14 Komisi  Pemilihan  Umum, Buku  Data  dan Infografik  :  Pemilu  Anggota  DPR  RI  &  DPD  RI 2014 , hlm. 145, http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pemilu
_2014_Dalam_Angka_ACC_Upload.pdf diakses 12 November 2016 pada pukul 18.28 WIB
budaya,  agama  dan  kepentingan  politik. 15
Gejala  seperti  inilah  yang  dapat  menyebabkan adanya  ketidakadilan  dan  ketimpangan  gender yang tercipta dari marginalisasi, stereotipe dan subordinasi atas perempuan. 16
Pemilu  di  Indonesia  telah  dijalankan sebanyak  kurang  lebih  11  kali  salah  satunya pada tahun 2009. Pada pemilu ini sebanyak 38 partai  berpartisipasi  dan  tiga  partai  terbesar mendapatkan  suara  terbanyak  yaitu  Partai Demokrat,  Partai  Golongan  Karya  (Golkar) dan  diikuti  oleh  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP). 17
Lalu  pemungutan  suara  dilanjutkan  di tahun 2014 yang diselenggarakan pada 9 April 2014  dimana  sesuai  dengan  Undang–Undang Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang–Undang Nomor 8  Tahun  2012  tentang  Pemilu  Anggota  DPR, DPD dan DPRD bahwa penyelengaraan pemilu harus  dilaksanakan  tepat  waktu. 18 Suara
15 Umaimah  Wahid,  2014, Risalah  Politik Perempuan  :  Media  Massa  dan  Gerakan  Counter ,
Tangerang : Empat Pena Publishing, hlm. 13
16 Ibid.,
17 KPU  Indonesia, Money  Politik  dan  Implikasinya Terhadap Partisipasi Masyarakat Kabupaten Cirebon  pada  Pemilu  Legislatif  2014 ,  hlm.  2, http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Money_Politi k_dan_Implikasinya_thd_Partisipasi_Masyarakat_ Cirebon.pdf diakses 12 November 2016 pada pukul 20.45 WIB
18 Komisi  Pemilihan  Umum, Laporan  Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014 , hlm. 4, http://www.kpu.go.id/koleksigambar/03._laporan_p encalonan_pileg_.pdf  diakses  14  November  2016 pada pukul 11.36 WIB
terbanyak  pada  saat  pemilu  2014  berlangsung didapatkan  oleh  tiga  partai  besar  yaitu  Partai Nasdem,  Partai  Golkar  dan  Partai  Gerindra (lihat tabel 2).
Tabel 1. Daftar Calon Legislatif Tetap 2009 dan 2014
Tabel 2. Daftar Anggota DPR RI 2009–2014 dan 2014–2019
Di  dalam  tulisan  ini  hanya  menghitung suara dari 10 partai nasional yang mendominasi  pemilu  tahun  2009  dan  partai yang juga ikut serta dalam pemilu tahun 2014 sehingga mempermudah dalam melihat perbandingannya.  Adapun  sepuluh  partai tersebut  yaitu  Partai  Nasional  Demokrat (Nasdem),  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB), Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP), Partai  Golongan  Karya  (Golkar),  Partai Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra),  Partai Demokrat,  Partai  Amanat  Nasional  (PAN), Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
GEM ( Gender Empowerment Measure )
Dalam  melihat  keberhasilan  pelaksanaan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Pemerintah  Indonesia  ke  dalam  Undang– Undang  Nomor  7  Tahun  1984,  dibutuhkan sebuah  indikator  sesuai  standar  internasional. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur  keberhasilan  dari  implementasi sebuah konvensi ke dalam kehidupan masyarakat.  Termasuk  diantaranya  indikator yang dapat melihat keberhasilan dari penerapan  kesetaraan  gender  yang  biasa dikenal dengan indikator gender.
Indikator gender diperlukan untuk melihat dan  memperbaiki  permasalahan  gender  yang diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat.  Indikator  sendiri  adalah  sebuah
kriteria  atau  tindakan  yang  digunakan  untuk melihat  perubahan  yang  dapat  dinilai. 19
Indikator  tersebut  dapat  berupa  fakta,  angka ataupun  persepsi  yang  dapat  menandakan perubahan  atau  kemajuan  situasi  dalam mencapai tujuan tertentu. 20
Salah  satu  indikator  gender  yang  dapat digunakan di Indonesia dalam melihat implementasi  dari  diratifikasinya  salah  satu konvensi  mengenai  penghapusan  diskriminasi terhadap  perempuan  terkait  kesetaraan  gender adalah  Indikator  Pemberdayaan  Perempuan ( Gender Empowerment Measure) . GEM adalah  salah  satu  indikator  yang  digunakan untuk  mengukur  keterwakilan  perempuan  di dalam bidang ekonomi dan politik. 21 Indikator ini  juga  melihat  adanya  kesenjangan  gender dalam  representasi  politik,  posisi  profesional dan  manajemen  dalam  perekonomian,  serta kesenjangan gender dalam pendapatan. 22 GEM merupakan  gagasan  yang  diberikan  oleh
19 Bride  Development, Gender  Indicators  :  What,
Why and How? , hlm. 1,
http://www.oecd.org/dac/gender-
development/43041409.pdf  diakses  14  November 2016 pada pukul 11.44 WIB
20 Ibid.,
21 Badan Pusat Statistik, 2014, Indeks Pembangunan
Gender 2014 , hlm. 5,
https://www.bps.go.id/index.php/publikasi/1137 diakses 14 November 2016 pada pukul 10.43 WIB
22 Ibid.,
United  Nations  Development  Programme (UNDP) pada tahun 1995. 23
Di  tahun  1995  ketika  konsep  GEM diperkenalkan  oleh  UNDP,  GEM  dikaitkan dengan inisiatif untuk mempersempit kesenjangan  antara  laki–laki  dan  perempuan yang mengacu pada kesempatan dan partisipasi  laki–laki  dan  perempuan  dalam pembangunan.  Ada  empat  indikator  di  dalam GEM itu sendiri antara lain :
1. Proporsi  posisi  profesional  dan pekerja  teknis  perempuan  ( The
proportion  of  women  professionals and technical workers) ;
2. Proporsi legislator perempuan, pejabat  senior  dan  manajer (The proportion  of  women  legislators, senior officials and managers) ;
3. Proporsi jumlah kursi yang dipegang oleh perempuan di parlemen (The  proportion  of  seats held by women in parliament) ;
4. Rasio  pendapatan  perempuan  dan laki–laki (The  ratio  of  women  to men earned income) . 24
23 Stephen  Klasen  and  Dana  Schu  ler,  Reforming The  Gender–Related  Development  Index  and  The Gender  Empowerment  Measure  :  Implementing Some  Spesific  Proposals, Feminist  Economics 17(1), Januari 2011, hlm. 1–30
24 Maimunah  Ismail,  Roziah  Mohd  Rasdi  dan Akhmal  Nadirah, Gender  Empowerment  Measures
Di  dalam  tulisan  ini,  digunakan  indikator mengenai  proporsi  perempuan  di  kursi parlemen.  Indikator  ini  digunakan  untuk mengukur  keberhasilan  perempuan  dalam menduduki  kursi  parlemen  di  pemerintahan. Perhitungan  yang  mendasari  keterwakilan perempuan  di  parlemen  juga  bergantung  pada populasi  laki–laki  dan  perempuan  di  suatu negara.  Jumlah  populasi  perempuan  harus sebanding dengan jumlah keterwakilan perempuan  di  parlemen  baru  dapat  dikatakan bahwa  sebuah  negara  berhasil  menerapkan kesetaraan gender. 25
Seperti  contoh  jika  jumlah  perempuan  di sebuah  negara  berjumlah  55  persen  dari populasi  penduduk,  seharusnya  kedudukan perempuan  di  parlemen  juga  sebanyak  55 persen. Di Indonesia jumlah populasi perempuan  49  persen  dari  total  keseluruhan jumlah  penduduk,  sehingga  seharusnya  angka partisipasi  perempuan  harus  49  persen  pula dikarenakan  rasio  1:1. 26 Perhitungan  yang digunakan  sebagai  acuan  untuk  mengukur keberhasilan kedudukan perempuan di
in Developed and Developing Countries : Evidence and Implication for Human Resource Development , hlm  4-8,  http://www.ufhrd.co.uk/wordpress/wp- content/uploads/2010/08/7_2.pdf diakses 15
November 2016 pada pukul 02.53WIB
25 Stephen Klasen and Dana Schu ler, Op.Cit.,
26 Jumlah  Penduduk  Indonesia  Sudah  254,9  Juta, Laki–laki  Lebih  Banyak  Dari  Perempuan ,  2015, http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2 015/11/20/83632/jumlah-pendududari- perempuan.html  diakses  13  November  2016  pada pukul 03.01 WIB
parlemen  diambil  dari  sebuah  tulisan  yang ditulis oleh Stephan Klasen dan Dana Schuler, feminis yang berasal dari Jerman. 27
Implementasi Konvensi CEDAW di

## Indonesia
Adanya  peraturan  pemerintah  mengenai hak  asasi  manusia  yang  sekaligus  mengatur mengenai  hak  perempuan  salah  satunya  hak dalam berpolitik, membuktikan bahwa kesetaraan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia telah  diperjuangkan  dengan  baik.  Namun sayangnya  di  kehidupan  nyata  masih  banyak ketidakadilan  dan  tindakan  kekerasan  yang diterima  oleh  perempuan.  Padahal  ketika seseorang  melanggar  hak  seorang  perempuan maka  perbuatan  tersebut  patut  ditindaklanjuti karena  bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku di Indonesia.
Melalui  Konvensi  Internasional  CEDAW yang diratifikasi oleh Indonesia di tahun 1984, emansipasi  perempuan  yang  mulai  diserukan oleh perempuan–perempuan Indonesia perlahan  tidak  lagi  dipandang  sebelah  mata oleh masyarakat khususnya pemerintah.
Dengan  jaman  yang  telah  berubah  dan  ruang publik  yang  lebih  terbuka,  keikutsertaan
27 Feminist  Economics,  2011, Reforming  The Gender–Related  Development  Index  and  The Gender  Empowerment  Measure  :  Implementing
Some Spesific Proposals ,
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catgenyeco/Mater iales/2011-08-10%20M6%20-
%20KlasenShuler(2011).pdf  diakses  13  November 2016 pada pukul 03.19 WIB
perempuan  menjadi  hal  yang  tidak  tabu  lagi. Namun perlu diingat, fakta di lapangan bahwa budaya  patriarki  masih  berkembang  luas  di masyarakat.
Jika  dilihat  dari  data  pemilu  tahun  2009 dan  2014  (lihat  tabel  1  dan  2),  tingkat efektivitas dari implementasi Konvensi CEDAW  sendiri  di  Indonesia  masih  belum tercapai. Di dalam Konvensi CEDAW, melalui Undang–Undang  Nomor  7  Tahun  1984, mengatakan  bahwa  penghapusan  diskriminasi terhadap  perempuan  dapat  dilakukan  melalui tindakan  afirmasi. 28 Padahal  hak  berpolitik adalah hak semua masyarakat.
Hal tersebut diatur dalam Undang–Undang No.  39  Tahun  1999  yang  mengatur  mengenai Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  UU  ini  memiliki ketentuan bahwa setiap manusia memiliki  hak yang  merekat  pada  dirinya  sejak  lahir.  Pasal ini  juga  menjelaskan  apa  yang  dimaksud dengan  diskriminasi.  Dengan  kata  lain pemerintah Indonesia telah mengatur persamaan hak antara laki–laki dan perempuan sebagaimana mestinya.
Affirmative action adalah salah satu upaya yang  telah  diperjuangkan  untuk  memenuhi
28 Achie Sudiarti, Pengujian UU Republik Indonesia dan  Instrumen  HAM  Internasional  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap  Wanita  Disahkan  Dengan  UU  Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 , hlm. 4, https://www.k4health.org/sites/default/files/CEDA W_document.pdf  diakses  3  Desember  2016  pada pukul 12.12 WIB
jumlah  yang  sama  antara  laki–laki  dan perempuan  di  bidang  politik.  Tindakan afirmatif  tersebut  adalah  tindakan  sementara yang  diambil  untuk  mempercepat  pencapaian kesempatan  guna  mencapai  keadilan  dan persamaan. 29 Pemerintah  Indonesia  telah mengatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang  Pemilihan  Umum  DPR,  DPD  dan DPRD,  yang  mencantumkan  himbauan  untuk memenuhi  keterwakilan  perempuan  sejumlah 30%  dalam  pencalonan  anggota  legislatif  di masing–masing partai politik.
Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa :
Setiap  partai  politik  peserta  Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR,
DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota,  untuk  setiap  daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan  perempuan  sekurang– kurangnya 30 persen. 30
Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan gerakan untuk
menciptakan kehidupan politik yang demokratis bagi perempuan Indonesia ternyata
29 R. Valentina, 2003, Apa Sesungguhnya Substansi
Kuota 30% , http://www.institutperempuan.or.id/?p=17  diakses 3 Desember 2016 pada pukul 08.45 WIB
30 Bustanul Arif, Nadia dan Ical, Partisipasi Politik Perempuan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan publik  di  daerah  Jawa  Timur ,  Yayasan  Cakrawala Timur dan PGRI dan Uni Eropa, hlm 60
telah sejak lama dirancang oleh negara–negara di  dunia.  Melalui  Kongres  Asosiasi  Uni Parlemen (APU) tahun 1995, mulai disepakati kuota 30% di parlemen bagi perempuan. 31 Hal tersebut dipertegas dalam Kongres Perempuan Sedunia tahun 1996 di Beijing, Tiongkok. 32
Keputusan dan kesepakatan yang terbentuk melalui kedua kongres tersebut yang kemudian  dijadikan  landasan  mengenai  kuota 30% untuk meningkatkan partisipasi perempuan.  Jumlah  perempuan  yang  terus menjadi  minoritas  mendukung  adanya Beijing Platform for Action , yang  menekankan bahwa partisipasi  perempuan  yang  setara  bukan hanya  mengenai  tuntutan  keadilan  di  mata hukum  namun  kepentingan  perempuan  yang harus diperhitungkan juga. 33
Beijing Platform ini memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadaran dalam menyeimbangkan  kedudukan  perempuan  dan laki–laki  dengan  adanya  kesepakatan  untuk menerapkan affirmative  action .  Terbukti bahwa Beijing  Platform ini,  bersifat  lintas batas  negara  karena  diikuti  oleh  negara anggota  PBB  yang  salah  satunya  adalah Indonesia.
31 Umaimah  Wahid,  2014, Risalah  Politik Perempuan  :  Media  Massa  dan  Gerakan  Counter Hegemony ,  Tangerang  :  Empat  Pena  Publishing, hlm. 126
32 Ibid., hlm. 125
33 UN  Women, Women  in  Power  and  Decision– Making , http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/sess ion/presskit/fs7.htm  diakses  20  Desember  2016 pada pukul 10.55 WIB
Affirmative action sebenarnya  merupakan rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB (Ecosoc)  agar  negara–negara  anggota  PBB dapat  memenuhi  target  30%  ini. 34 Tindakan afirmatif  ini  juga  telah  diatur  di  dalam Rekomendasi  Umum  Komite  PBB  untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap
Perempuan  Nomor  5  Tahun  1988,  Nomor  23 Tahun  1998  dan  Komentar  Umum  Nomor  4 dan  18  dari Komisi  Hak  Asasi  Manusia,  yang wajib  dilaksanakan  bagi  seluruh  anggota PBB. 35
Kebijakan  tersebut  kemudian  diterapkan oleh  Indonesia  pertama  kali  pada  saat  Pemilu tahun  1999. 36 Pemilu  di  tahun  1999  dinilai demokratis  dan  terbuka  namun  sayang pelaksanaan  kebijakan  afirmasi  tidak  berjalan dengan baik sehingga tidak ada perubahan dan peningkatan  jumlah  keterwakilan  perempuan seperti yang diharapkan.
Dilihat  dari  fakta  di  lapangan  yang membuktikan bahwa jumlah perempuan belum dapat mencapai angka 30% tersebut, pemerintah  tidak  berhenti  pada  kebijakan afirmatif saja. Pemerintah menerapkan adanya
zipper  system ,  dimana  adanya  pengaturan mengenai  bakal  calon  dari  masing–masing
34 Umaimah  Wahid,  2014, Risalah  Politik Perempuan  :  Media  Massa  dan  Gerakan  Counter Hegemony ,  Tangerang  :  Empat  Pena  Publishing, hlm. 131
35 Ibid., hlm. 126
36 Ibid.,
partai  politik  yang  mencalonkan  diri  menjadi anggota parlemen sekurang–kurangnya terdapat satu orang perempuan. 37 Kebijakan ini diatur  berdasarkan  Undang–Undang  No.  10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2, yang menyatakan bahwa :
Di dalam daftar bakal calon sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), setiap  3  (tiga)  orang  bakal  calon terdapat  sekurang–kurangnya  1  (satu) orang perempuan bakal calon 38
Zipper  system  juga  mengatur  mengenai urutan  bakal  calon  perempuan  yang  harus ditempatkan  pada  nomor  urut  pertama.  Hal tersebut  guna  mempermudah  masyarakat dalam  memilih.  Hal  tersebut  tidak  untuk mengistimewakan perempuan dan pelaksanaannya  juga  tidak  selamanya  karena affirmative  action dilakukan  untuk  masa tertentu  dan  harus  diberhentikan  apabila keadilan  dan  kesetaraan  gender  telah  tercapai di dalam kehidupan politik. 39
37 Ignatius  Mulyono, Strategi  Meningkatkan
Keterwakilan Perempuan , hlm. 3,
http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_S
TRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILA
N_PEREMPUAN__Oleh-_Ignatius_Mulyono.pdf diakses 4 Desember 2016 pada pukul 08.49 WIB
38 Ibid.,
39 R. Valentina, 2003, Apa Sesungguhnya Substansi Kuota 30% , http://www.institutperempuan.or.id/?p=17  diakses 3 Desember 2016 pada pukul 09.00 WIB
Jika  dilihat  dari  diratifikasinya  Konvensi CEDAW  di  Indonesia  dan  kebijakan  yang sudah  pemerintah  Indonesia  lakukan  untuk mengurangi  adanya  diskriminasi  terhadap perempuan,  angka  partisipasi  perempuan setiap  pemilu  diadakan  seharusnya  dapat meningkat  secara  perlahan  untuk  menyentuh angka  yang  sama  dengan  jumlah  laki–laki. Seperti diketahui jumlah laki–laki yang ada di parlemen lebih dari separuh jumlah keseluruhan anggota DPR. Hal tersebut terlihat dari pemilu di tahun 2009 dan 2014.

## Kesimpulan
Jumlah  perempuan  yang  terjun  ke  dunia politik terlihat mengalami peningkatan walaupun tidak terjadi setiap pemilu dilangsungkan. Peningkatan jumlah perempuan yang aktif dalam dunia politik serta terpilih  menjadi  anggota  dewan  legislatif setiap  pemilu  memiliki  dampak  yang  baik. Dampak  baik  yang  dimaksud  adalah  jumlah perempuan yang peka terhadap masalah politik yang  menyangkut  kehidupan  orang  banyak termasuk  perempuan,  semakin  bertambah  dan berdampak  positif  tentu  bagi  kebutuhan perempuan.
Namun di sisi lain, timbulnya kekhawatiran  mengenai  jumlah  perempuan yang  tidak  dapat  menyimbangi  jumlah  laki– laki  di  parlemen  harus  dapat  ditanggapi dengan  serius.  Peningkatan  keterwakilan
perempuan  terlihat  apabila  dibandingkan dengan  tahun–tahun  sebelumnya,  akan  tetapi jika  dibandingkan  dengan  jumlah  laki–laki, jumlah  perempuan  masih  tertinggal  jauh. Untuk  mencapai  angka  30%  seperti  kebijakan afirmatif  sementara  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  Indonesia  saja,  perempuan  masih menemukan kesulitan apalagi menyeimbangkan  jumlah  suara  di  parlemen seperti yang dimiliki oleh kaum laki–laki.
Tugas  perempuan  hanya  dikaitkan  dengan urusan  domestik  sedangkan  laki–laki  identik dengan urusan publik. Padahal dengan adanya perempuan, kepentingan dan kebutuhan terkait perempuan  akan  lebih  terakomodir  mengingat apabila kehidupan politik hanya dipenuhi oleh kaum  laki–laki,  sudut  pandang  mengenai pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan  dapat  menguntungkan  satu  pihak yaitu laki–laki saja.
Untuk dapat menyeimbangkan representasi  politik  antara  laki–laki  dan perempuan  dibutuhkan  sejumlah  peningkatan dalam  kehidupan  politik  perempuan.  Pertama, peningkatan  wawasan  politik  perempuan. Tidak  banyak  perempuan  yang  mengerti bagaimana  menjalankan  tugas  negara  yang diberikan  kepada  mereka  ketika  mereka menjadi wakil rakyat. Hal tersebut dikarenakan  pendidikan  politik  perempuan masih  rendah  sehingga  tidak  banyak  dari mereka  yang  hanya  menjadi  penonton  dan menolak  untuk  terjun  langsung.  Kedua,
peningkatan  kepedulian  perempuan  berkaitan dengan  penyampaian  aspirasi  dan  kebutuhan perempuan.  Jumlah  perempuan  yang  ada  di parlemen  mempengaruhi  sebuah  keputusan yang dibuat. Laki–laki tidak dapat sepenuhnya mengerti kebutuhan perempuan begitu sebaliknya sehingga dalam pembuatan keputusan,  penyampaian  keinginan  masing– masing pihak harus dilakukan.
Terakhir , peningkatan peluang kesempatan bagi  perempuan  sehingga starting  point laki– laki  dan  perempuan  tidak  berbeda  jauh. Perempuan  harus  diberikan  kesempatan  yang lebih  besar  agar  dapat  menyeimbangkan kedudukan  dengan  laki–laki  karena  harus diakui bahwa laki–laki lebih berpengalaman.
Hak  perempuan  tidak  dapat  dipandang sebelah  mata.  Pendidikan  politik  harus diberikan kepada seluruh perempuan Indonesia sehingga penyamarataan informasi dan wawasan  politik  perempuan  sama.  Lalu budaya patriarki di masyarakat yang dirasakan adalah  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan terhambatnya  tercipta  kesetaraan  gender  di Indonesia.  Budaya  tersebut  harus  perlahan– lahan dihilangkan sehingga kesempatan perempuan  membantu  perkembangan  dan pembangunan negara dapat ditingkatkan.
Banyak  perempuan  yang  kurang  peka terhadap  isu  kesetaraan  gender,  namun  masih banyak pula yang serius menangani permasalahan  ini  sehingga  baik  laki–laki  dan
perempuan Indonesia harus mengerti konstruksi  sosial  yang  baik  tidak  dapat terbentuk  tanpa  partisipasi  aktif  kedua  belah pihak.  Penerapan  Konvensi  CEDAW  masih belum  efektif  jika  dilihat  dari  partisipasi politik perempuan di Indonesia.
Kesadaran  dan  usaha  bersama  masyarakat Indonesia  untuk  menyelesaikan  permasalahan serius  ini  dengan  cara  memberikan  peluang yang sama kepada perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal dibutuhkan proporsi yang seimbang antara laki–laki dan perempuan serta pemikiran  yang  terbuka  dari  masyarakat  yang dapat  menerima  perubahan.  Tanpa  adanya kesadaran  dan  dukungan  masyarakat  bersama, perempuan  harus  berjuang  lebih  keras  untuk mendapatkan porsi didalam masyarakat.

## Referensi

## Buku
Arif,  Bustanul. Partisipasi  Politik  Perempuan Dalam  Proses  Pembuatan  Kebijakan Publik  di  Daerah  Jawa  Timur. Jawa Timur : Yayasan Cakrawala Timur.
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. APIK. CEDAW Working Initiative (CWGI). Laporan Independen NGO: Implementasi Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia , 2007.
Wahid, Umaimah. Risalah Politik Perempuan.
Tangerang  :  Empat  Pena    Publishing, 2014.

## Jurnal
Klasen, Stephen and Schuler, Dana.
“Reforming The Gender–Related Development  Index  and  The  Gender Empowerment  Measure:  Implementing Some  Spesific  Proposals”. Feminist Economics 17(1) hlm. 1–30, 2011.

## Website
Ardiansyah,  Rahmad.  “Pemilihan  Umum
1955” . Diakses 12 November 2016 pada pukul 03.33 WIB. http://www.idsejarah.net/2014/11/pemili han-umum-1955.html
Bride  Development.  “Gender  Indicators  : What,  Why  and  How?”.  Diakses  14 November 2016 pada pukul 11.44 WIB.
http://www.oecd.org/dac/gender-
development/43041409.pdf
Feminist Economics. “Reforming The Gender–Related  Development  Index and The Gender Empowerment Measure:  Implementing  Some  Spesific Proposals”. Diakses 13 November 2016 pada pukul 03.19 WIB. http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catgen yeco/Materiales/2011-08- 10%20M6%20- %20KlasenShuler(2011).pdf Indonesia–Investments. “Penduduk Indonesia”. Diakses 13 September 2016 pada pukul 17.27 WIB. http://www.indonesia- investments.com/id/budaya/penduduk/it em67 Ismail,  Maimunah,  Roziah  Mohd  Rasdi  dan Akhmal Nadirah. “Gender
Empowerment  Measures  in  Developed and  Developing  Countries:  Evidence and  Implication  for  Human  Resource
Development”.  Diakses  15  November
2016 pada pukul 02.48 WIB.
http://www.ufhrd.co.uk/wordpress/wp- content/uploads/2010/08/7_2.pdf
Komisi  Pemilihan  Umum.  “Buku  Data  dan
Infografik : Pemilu Anggota DPR RI &
DPD  RI  2014”.  Diakses  12  November 2016 pada pukul 18.28 WIB. http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Bu ku_Pemilu_2014_Dalam_Angka_ACC_ Upload.pdf Komisi Pemilihan Umum. “Laporan Pencalonan  DPR,  DPD  dan  DPRD 2014”. Diakses 14 November 2016 pada pukul 11.36 WIB. http://www.kpu.go.id/koleksigambar/03. _laporan_pencalonan_pileg_.pdf KPU Indonesia. “Money  Politik  dan Implikasinya Terhadap Partisipasi
Masyarakat  Kabupaten  Cirebon  pada Pemilu  Legislatif  2014”.  Diakses  12 November 2016 pada pukul 20.45 WIB. http://www.kpu.go.id/koleksigambar/M oney_Politik_dan_Implikasinya_thd_Pa rtisipasi_Masyarakat_Cirebon.pdf
“ Jumlah  Penduduk  Indonesia  Sudah  254,9 Juta,  Laki–laki  Lebih  Banyak  Dari Perempuan”.  Diakses  13  November 2016 pada pukul 03.01 WIB. http://www.hidayatullah.com/berita/nasi onal/read/2015/11/20/83632/jumlah- pendududari-perempuan.html
Mulyono,  Ignatius.  “Strategi  Meningkatkan Keterwakilan  Perempuan”.  Diakses  4 Desember 2016 pada pukul 08.49 WIB. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/ makalah_STRATEGI_MENINGKATK AN_KETERWAKILAN_PEREMPUA N__Oleh-_Ignatius_Mulyono.pdf
Sudiarti,  Achie.  “Pengujian  UU  Republik Indonesia dan Instrumen HAM Internasional  Konvensi  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Wanita  Disahkan  Dengan  UU  Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984”. Diakses 3
Desember 2016 pada pukul 12.12 WIB. https://www.k4health.org/sites/default/fi les/CEDAW_document.pdf
United  Nations.  “About  UN  :  Overview”. Diakses  29  Maret  2016  pada  pukul 19.08 WIB. http://www.un.org/en/sections/about- un/overview/index.html
United  Nations.  “Ending  Violence  Against Women and Girls : Overview”. Diakses 29  Maret  2016  pada  pukul  19.26  WIB. http://www.un.org/en/globalissues/briefi ngpapers/endviol/index.shtml
UN  Women.  ”Konvensi  Penghapusan  Segala
Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan  (CEDAW)”.  Diakses  29 Maret  2016  pada  pukul  19.29  WIB. http://www.unwomen- eseasia.org/projects/Cedaw/docs/Konve nsiCEDAWtextBahasa.pdf
UN Women. “Women in Power and Decision– Making”.  Diakses    20  Desember  2016 pada
pukul 10.55 WIB.
http://www.un.org/womenwatch/daw/fo llowup/session/presskit/fs7.htm
UN  Women  Asia  and  the  Pacific.  “CEDAW and Human Rights: Indonesia”. Diakses 16  Oktober  2016  pada  pukul  19.29 WIB. http://asiapacific.unwomen.org/en/focus -areas/cedaw-human-rights/indonesia
“Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor 7  Tahun  1984  Tentang  Pengesahan
Konvensi
mengenai Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Perempuan  ( Convention  on  Elimination of  All  Form  of  Discrimination  Against Women )”.  Diakses    diakses  29  Maret 2016 pada pukul 20.06 WIB. http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peratu
ran/UU_1984_7.pdf
Valentina,  R.  “Apa  Sesungguhnya  Substansi Kuota 30%”. Diakses 3 Desember 2016 pada pukul 08.45 WIB.
http://www.institutperempuan.or.id/?p= 17