## Bank Sentral dan Lingkungan Politik Ekonomi: Pengalaman Indonesia

## Fachry Ali
Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia)
Abstract: A central bank should be performing in the political-economy arena that so often is in  situation  between  conflict  and  harmony.  Because  of  that, it's  not  surprising  that  we  often catch  a  fact  that  not  only  the  monetary  policies  are  theoretically  drawn  with  technical calculations in which it would be more frequently evaluated politically, but also the authority of  political authoritarianism so often suspect  the motivation  behind the monetary policy, and hence tend to control it. The experience of central bank in Indonesia under the transition from New Order to Reforms era could become the historical lesson for our state and society. Kata Kunci: Central bank; authorianism; conflict; harmony; monetary

## Bank Sentral, antara Politik dan Moneter
Pertanyaan tentang apakah sebuah  bank  sentral  merupakan produk politik atau semata- mata manifestasi dari keharusan kinerja moneter yang ideal terlalu panjang untuk didiskusikan. Fakta keseharian yang terlihat adalah bahwa bank sentral berkinerja di atas pelataran (setting) yang lebih luas dari yang secara teknikal dibayangkan. Keluasan jangkauan kinerja bank sentral yang melampaui batas-batas teknikal moneter dapat kita lihat pada apa yang dinyatakan Sylvia Maxfied:  “A  new  nation  acquires  a  flag,  write  a  national  anthem,  and  constitutes  a  central bank.” 1 3Mudah ditafsirkan bah- wa kalimat Maxfied di atas menggambarkan keberadaan dan peranan sebu- ah bank sentral yang berekspansi ke luar pagar kinerja moneter secara teknikal. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, untuk mempertahankan kebe- radaannya yang “sejati”, sebuah bank sentral haruslah berkinerja dalam sistem moneter yang bisa dipertanggungjawabkan  secara  teknikal.  Mengapa  demikian?  Karena  tindakan-tindakan  yang diambil sebuah bank sentral secara langsung mempengaruhi tingkat suku bunga, jumlah kredit dan  pasokan  uang.  “Semua  ini,”  tulis  Frederick  Mishkin,  “have  direct  impacts  not  only  on financial markets but also on aggregate output and inflation.” 2
Di  atas  pelataran  yang  luas  —yang  berpotensi  menstrukturkan  hubungan  silih-berganti antara  “konflik”  dan  “harmoni”  aspek-aspek  politik  dan  ekono-  mi-moneter—  inilah  sebuah bank  sentral  harus  berkinerja.  Karena  itu  tidak  mengherankan  jika  acap  kita  pergoki  sebuah kenyataan bahwa bukan saja kebijakan-kebijakan moneter yang secara teoritis diambil dengan kalkulasi teknikal lebih sering dievaluasi secara politik, melainkan juga otoritas-otori- tas politik secara intrinsik mencurigai motif di balik kebijakan moneter itu, dan karenanya cenderung untuk mengontrolnya.

## Bank Sentral dan Uang
Ini semua terjadi karena munculnya abad bank sentral yang mendominasi perekonomian, terutama di  sektor finansial. Tetapi, untuk sampai  pada kesimpulan  itu, kita harus  menengok
1 Sylvia Maxfied, Gatekeeper of Growth: The International Political Economy of Central Banking in Developing Countries (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997),h. 3.
2 Frederick S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets (Massa- chussetts: Addison- Wesley, 1997), Fifth Edition, h. 389.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 1-8 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fachry Ali, Bank Sentral dan Lingkungan Politik Ekonomi: Pengalaman Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
sejarah “uang” secara lebih tipikal. Mengapa tipikal? Karena “uang”, sebagai alat pertukaran, dalam  konteks  sejarah,  adalah  sesuatu  yang  menembus  atau  merembes  batas-batas  “kamar” aktivitas manusia. Sebagaimana di nyatakan sejarawan Perancis terkenal Fernand Braudel, daya rembes  alat  tukar  itu  terjadi  karena  “[m]oney  every-  where  contrives  to  insert  itself  into  all economic  and  social  relationships.”  Sifat  dan  peran  yang  tak  mengenal  tapal  batas  ini  telah menyebabkan “uang” bukan saja faktor yang mendinamisasikan aktivitas kehidupan manusia, melainkan juga elusive —sukar dimengerti. Maka tak mengherankan jika Braudel memberikan penilaian yang begitu khusus terhadap sifat dan peran “uang” terhadap manusia:
“Although it is an ancient fact of life, or rather an ancient technique, money has never ceased to surprise humanity. It seems mysterious and disturbing. In the first place, it must have seemed  complicated  in  itself,  for the  monetary  economy  that  goes  with  money  was  nowhere fully  developed,  even  in  a  country  like  France  in the  sixteenth  and  seventeenth  centuries,  or indeed  in  the  eighteenth.  It  only  made  its  way  into  certain  regions  and  certain  sectors,  and continued to disturb the others.” 3
Untuk  memberikan  konteks  atas  daya  kejut  “uang”  di  atas,  layak  kita  ikuti penjelasan Braudel  lebih  lanjut.  Yakni  bahwa  hal  yang  mengejutkan  itu bukanlah  terletak  pada  wujud fisik  “uang”  itu  sendiri,  melainkan  pada  apa pengaruh   yang   dibawakannya.   Apa   itu yang   dibawakannya?   Braudel menjawab: “Keragaman yang tajam dalam harga-harga bahan- bahan pokok; hubungan-hubungan  tak  terperikan  di  mana  manusia  tidak  lagi  mengenal baik  dirinya  maupun  adatnya  dan  nilai-nilai  lamanya.  Karyanya  menjadi komoditas,  dan dirinya    sendiri    adalah    “barang”.    Menekankan    contoh    yang  lebih    kongkret,    Braudel menggunakan  kata-kata  Noël  du  Fail  yang  berce- loteh  di  hadapan  para  petani  tua  Breton pada  1548,  yang  mengungkapkan keheranan dan kebingungan mereka. Jika ada kekurangan di rumah- rumah para petani, itu adalah karena, ujar Noël du Fail:
“[c]hickens and goslings are hardly allowed to come to perfection before they are taken to sell (to the town market of course) for money to be given either to the lawyer or the doctor (people [formerly] almost unknown), to the one in return for dealing harshly with his neighbour, disinheriting him, having him put in prison; to the other for curing him of a fever, ordering him to be bled (which thank God I have never tried) or for a clyster; all of which our late Tiphaine La  Bloye  of  fond  memory  (a  bone  setter)  cured,  without  so  much  mumbling,  fumbling  and antidotes and almost for a Paternoster.” 4
Dan Noël du Fail melanjutkan. “Tetapi sekarang mereka telah memindahkan dari kota ke kampung-kampung kita rempah-rempah dan dan gula-gula yang bermacam-macam, mulai dari lada hingga gula berlapis bawang (sugar-coated leeks) yang sama sekali tidak dikenal nenek- moyang kita. Akan tetapi tanpa  itu perjamuan resmi di  masa kini  menjadi  hambar, tidak rapi dan tidak megah. Atas ucapan saya itu, seorang pendengar menyela, ‘engkau benar kawan, dan rasa-rasanya  saya  berada  dalam  dunia  baru.” 5 Komentar  kebingungan  semacam  ini,  menurut Braudel dapat ditemukan di seluruh Eropa pada masa itu. Sebab, lanjut Braudel: “[a]ny society based on an ancient structure which opens its doors to money sooner or later loses its acquired equilibria and liberates forces that can never afterwards be adequately controlled. The new form
3 Fernand Braudel, The Structure of Everyday Life: The Limits of the Possible, terjemahan dari bahasa Perancis ke dalam bahasa Inggris oleh Siân Reynold (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1992), h. 436.
4 Fernand Braudel, The Structure of Everyday Life, h. 436.
5 Fernand Braudel, The Structure of Everyday Life, h. 437.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 1-8 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fachry Ali, Bank Sentral dan Lingkungan Politik Ekonomi: Pengalaman Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
of interchange disturbs the old order, benefits a few previleged individuals and hurts everyone else. Every society has to turn over a new leaf under the impact.”8
Semua  ini  menunjukkan  sebuah  perubahan  dahsyat  didalam  masyarakat  akibat  dari penggunaan “uang” sebagai substansi lahirnya hubungan-hu- bungan yang bersifat impersonal dan komersial. Kalimat Braudel tentang masyarakat lama yang kehilangan keseimbangan (loses its  equilibria)  di  atas  sejalan  dengan  deskripsi  Heilbroner  tentang  kemerosotan  sistem feodalisme akibat gejala yang sama:
“Feodalism as a legal, political and social organization had to give way to another form of society with a very different set of laws, customs and political institutions.”
Tentu, yang dimaksudkan dengan paragraf Heilbroner ini adalah sebuah penggambaran tentang  lahirnya  masyarakat  dengan  sistem  pasar  atau  masyarakat  kapitalis.  Namun, sebagaimana  akan  kita  lihat  di  bawah,  semua  itu  erat  terkait  dengan  dinamika  yang  tumbuh karena penggunaan “uang” sebagai alat tukar bersifat impersonal. Pada akhirnya, “uang” telah men-  dorong  terjadinya  revolusi  hubungan-hubungan  sosial-ekonomi  dan  politik  manusia  — yang  memaksa  masyarakat,  seperti  dinyatakan  Braudel  di  akhir  paragraf  di  atas,  membuka lembaran kehidupan baru agar mampu menye- suaikan diri atas pengaruh yang dilahirkannya. Dalam  kenyataan  sejarah,  satu  atau  dua  abad  setelah  masa  deskripsi  Braudel  itu,  sistem keuangan bukan saja telah merevolusikan masyarakat, melainkan merevolusikan dirinya sendiri yang, pada akhirnya, secara tak terelakkan, merevolusikan dunia.
Ini   semua   berkaitan   pada   usaha   menciptakan   dana   pendukung   bagi Vereenigde Nederlansche    Geoctroyeerde    Oostindische    Compagnie    (VOC)  pada  1602.  VOC  ini  pada esensinya  adalah  amalgamasi  seluruh  perusahaan  pelayaran  Belanda  yang  —oleh  the  Dutch State-General, yaitu parlemen Uni Propinsi  (United  Provinces)  Belanda—  dianggap  tidak efisien.    Lepas    dari  konteks    emosional    dalam    sejarah    Indonesia,    kelahiran    VOC    ini menandai lahirnya  inovasi  dalam  sistem  keuangan:  joint  stock,  yaitu  sebuah  usaha kolektif mendanai  sebuah  korporasi  dengan  cara  pembelian  saham.  Yang terjadi,  seperti  dinyatakan Ferguson,  adalah  duyunan  anggota  masyarakat (mulai  dari  pedagang,  artisan,  bahkan  para budak)  berlomba  memperoleh saham VOC. Di Amsterdam sendiri, terdapat sebanyak 1.143 pembeli saham atau  investor  di  mana  80  orang  di  antaranya  membeli  saham  lebih  dari 10.000  gulden  dan  sebanyak  445  orang  memiliki  saham  kurang  dari  1000 gulden.  Hasilnya adalah  6,45  juta  gulden  yang  membuat  VOC  “[m]uch  the biggest corporation of the era.”10
Inovasi  finansial  ini  bukan  saja  telah  menggunakan  prinsip  limited  liability  di      dalam sistem   korporasi,   di   mana   kerugian   pemegang   saham   hanya terbatas  pada  modal  yang diinvestasikan,    atau   pembayaran    dividen   (walau  untuk    pertama      kalinya     pada    1612, masih   dalam   bentuk   natura,   yaitu rempah-rempah), melainkan juga mendorong lahirnya joint-stock company dan pasar modal (stock market) sekaligus, seperti dicatat Ferguson:
“No sooner had the first publicly owned corporation come into existence with  the  first ever  intial  public  offering  of  shares,  than  a  secondary market sprang up to allow these share to be bought and sold. It proved to be a remarkably liquid market.”
Tingginya  tingkat  likuiditas  ini  terjadi  karena  pada  1607  saja,  sepertiga saham VOC telah  berpindah  tangan  dari  pemilik  semula.  Sebagai  akibatnya,  terutama    karena    penjualan saham    VOC    berlangsung    dengan    tingkat    fre-  kuensi    yang    tinggi,    jenis    perdagangan finansial  baru pun  muncul:  forward market  atau  futures  —pembelian  dewasa  ini  untuk pengantaran  barang  di kemudian  hari.  Walau pada mulanya pasar  modal  ini  berlangsung di tempat  terbuka,    tetapi    karena    kian    lama    kian    ramai,    pada    1608    proses    transaksi diselenggarakan di tempat tertutup di Rokin,  yang tak terlalu  jauh dari Balai  Kota.   Dengan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 1-8 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fachry Ali, Bank Sentral dan Lingkungan Politik Ekonomi: Pengalaman Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
bentuk   ruang   bersegi   empat   (quadrangle),   sederet   tiang penopang atap (colonnades) dan sebuah  menara  jam,  lahirlah  sebuah  pasar  modal  pertama  di  dunia  —meski,  kata  Ferguson, mirip sekolah Oxford abad pertengahan.
Apa  yang  penting  kita  catat  di  sini  adalah  bahwa  pasar  saham  pertama  di dunia itu memerlukan lembaga keuangan yang menyelenggarakan sirkulasi “uang”  secara  sistematis  ke tempat-tempat  yang  produktif.  Maka,  menjadi tak  mengherankan  jika  Amsterdam  Exchange Bank  lahir  pada  saat  yang sama  (1609).  Mengapa  demikian?  Karena,  jawab  Ferguson, sebuah  pasar modal  “[c]annot  readily  function  without  an  effetive  monetary  system.” Maka,  sekali bankir  Belanda  menerima saham-saham  VOC  sebagai  agunan untuk  pinjaman, hubungan  antara  pasar  saham  dengan  aliran   pasokan kredit   mulai  terbentuk.  Langkah berikutnya  mengalir  dengan  begitu  saja: bank mulai meminjamkan “uang” sehingga saham- saham bisa dibeli dengan kredit. Dan Ferguson mencatat: “Company, bourse and bank provided the triangular foundation for a new kind of economy.”
A  new  kind  of  economy  (bentuk  baru  ekonomi)   ini,  antara  lain,  adalah sebuah sistem  pertukaran  barang  dan  jasa  yang  bukan  saja  didasarkan  pada  sistem  pasar, tetapi  juga bersifat  ekspansif.  Di  sini  aliran  modal  berimigrasi,  melintasi  tapal  batas  negara-bangsa  dan benua. Ciri tipikal sistem ekonomi ini  adalah  bahwa  modal  tidak  lagi  berasal  dari  sumber tunggal,  melainkan beragam  dan,  yang  lebih  penting  —seperti  terlihat  dalam  kasus  VOC di atas—  tidak  berasal  dari  miliknya  sendiri.  Dalam  ciri  yang  semacam  inilah kita  bisa menyebutnya    sebagai    banking    economy,    sebuah    sistem    pereko-  nomian    di    mana    arus utama  sirkulasi  modal  lebih  berbentuk  kredit  dan  di atur   oleh   sebuah   lembaga   yang impersonal,   yakni   bank.   Rumusan   ini tampaknya  cocok  dengan  identifikasi  “sederhana” Walter  Bagehot  yang, pada 1870-AN menulis:  “The distinctive function of the banker, says Ricardo,  ‘begin  as  soon  as  he  uses  the  money  of  others.”  Maka,  yang  sesungguhnya  kita bicarakan di sini adalah ekonomi finansial abad perbankan.
Pada  abad-abad  ini  kita  melihat  adanya  perpaduan  antara  Belanda  dengan  Inggris,  apa yang disebut Ferguson sebagai Anglo-Dutch merger. Tampak- nya, yang dimaksudkan dengan frase ini adalah migrasi sistem finansial Belanda ke Inggris:
“In  particular,  the  Anglo-Dutch  merger  of  1688  introduced the  British  to  a  number  of crucial financial institutions that the Dutch had pioneered. In  1694  the  Bank  of  England  was founded  to  manage  the  government’s borrowings as well as the national currency, similar (though  not  identical)  to   the    successful    of    Amsterdam    Wisselbank    founded    eighty-five years before.  London  was  also  able  to  import  the  Dutch  system  of  a  national public  debt, funded  through  a  Stock  Exchange,  where  long-term  bonds could easily be bought and sold.”
Tepat  pada  saat  itu,  yaitu  pada  1688,  Inggris  memang  sedang  mengalami revolusi finansial.  Revolusi  ini  berjalan  seiring  dengan  kemunculan  birokrasi  Inggris  yang  dikelola secara  lebih  profesional,  dibandingkan  dengan  negara-  negara  Eropa  lainnya.  Dan  salah  satu tonggak  revolusi  finansial  tersebut  —  yang    menyebabkan    Inggris    jauh    lebih    siap    dalam membiayai    peperangan—  adalah    sistem    perpajakan    yang    dibangun    secara    efektif    dan efisien. Gabungan sistem perpajakan  yang efektif dan efisien serta revolusi sistem  fi-  nansial yang  menciptakan  kemungkinan  terjadinya  akumulasi  modal  besar-  besaran  dan  menjadikan Inggris sebagai pusat modal dunia. Dalam konteks inilah, sebuah bank sentral memainkan peran yang crucial.
Sebagaimana  dinyatakan  Ferguson  dalam  paragraf  yang  baru  kita  lihat  di atas, the Bank of England, bank sentral Inggris, didirikan pada 1694 dengan tujuan  pengelola  keuangan negara    baik    dalam    bentuk    pinjaman    maupun  dari  sumber-sumber  lainnya.  Tetapi  hal
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 1-8 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fachry Ali, Bank Sentral dan Lingkungan Politik Ekonomi: Pengalaman Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
terpenting di sini adalah pemberian hak istimewa kepada Bank of England pada 1697 sebagai exclusive banking yang  mengukuhkan  dirinya  mempunyai  hak  exclusive  trading  —dengan imbalan bahwa bank sentral tersebut sewaktu-waktu harus siap membantu keuangan pemerintah Inggris.16    Maka  tak  mengherankan  kemudian  jika  the  Bank  of  England  bertindak  sebagai “pemimpin industri perbankan” Inggris: “raja” dari bank-bank lainnya:
“For,  while  the  general  banking  business  of  the  country  increased  rapidly,  the    bank whether  in  London  or  the  provinces  kept  a  constantly  dimi- nishing proportion to their reserves  in  cash.  They  got  into  habit  of  keep-  ing  by  them  little  more  than  “till  money”  i.e. enough to meet the ordinary demands  of  their  customers  for  cash  to  pay  wages,  and  for other  retail transactions.     The real reserve was left at the Bank of England.”17
Di sini kita melihat muara dari proses kinerja “uang”, sebagai alat tukar, yang impersonal dan merevolusikan diri ke dalam sistem finansial inovatif dalam  berbagai  bentuk  jenis  dan kelembagaan—    adalah    pendirian    dan  perkembangan    peranan    bank    sentral.    Tidak mengherankan,  jumlah  bank sentral  bertambah  dengan  kian  berkembangnya  perekonomian uang.  Data yang  diperlihatkan  Juliette  Healey  menyatakan  bahwa  sejak  1870  hingga 1990, jumlah  bank  sentral  bertambah  menjadi  180  buah.18   Tetapi  yang terpenting  kita  lihat adalah  bahwa  proses  kinerja  “uang”  yang  bermuara kepadalahirnya  bank  sentral  di  berbagai negara-bangsa  tak  pernah  luput dari   keterbenturannya   dengan   aspek-aspek   sosial-ekonomi dan   politik, sesuatu yang secara teknikal tak berhubungan dengannya.

## Politik-Ekonomi Bank Indonesia
Pada  hemat  saya,  hanya  dalam  konteks  inilah  kita  lebih  bisa   memahami secara lebih   komprehensif   lingkungan   politik-ekonomi   Bank   Indonesia sebagai  bank  sentral negeri  “Nyiur  Melambai”  ini.  Bank  sentral  Indonesia memang  bukan  produk  Revolusi Nasional  1945-1949,  seperti  halnya  Bank Negara Indonesia (BNI). Akan tetapi tidak  bisa dinafikkan  bahwa  kelahiran-  nya  pada  1952  adalah  sebuah  produk  politik  —karena  perasaan nasionalisme masyarakat  baru  merdeka  meningkat  dan  mendorong  terjadinya nasionali- sasi De  Javasche  Bank  milik  Belanda.19   Karena  itu,  kendati  harus  bekerja secara teknikal, kehadiran Bank Indonesia mempunyai misi sosial-politik.
Beberapa  di  antara  misi  sosial-politik  itu  terletak  pada  budaya  “uang”  dan struktur kapital  masyarakat  Indonesia.  Dari  segi  budaya,  tidak  bisa  disang-  kal  bahwa  masyarakat Indonesia yang baru merdeka pada esensinya masih sangat   terbelakang.   Jika   dibandingkan dengan   pengalaman   masyarakat Belanda  yang pada abad KE-17, seperti telah kita lihat di atas, telah  mengem-  bangkan    sistem    inovatif    dalam    sektor   finansial,    yaitu    joint    stock, hingga pertengahan  abad   KE-20,  yakni  3  abad  kemudian,   masyarakat  Indonesia  masih mengalami  financial  shallowing  (rendahnya  budaya  menggunakan uang  sebagai aktivitas ekonomi)20    Berbagai    studi    memang    memperlihatkan  betapa  terbelakangnya  masyarakat Indonesia dalam memperlakukan “uang”. Munculnya  berbagai  mitos  tentang  “uang”,  bahkan hingga  hari  ini,  untuk sebagian mendukung dugaan di atas.
Sebagian    lainnya    adalah    karena    kebanggaan    akan    identitas    Indonesia    yang  baru merdeka. Bagaimanapun juga harus kita akui, sejarah “uang” di Nusan- tara  ini  tidak  berjalan lurus.  Selain  jenis-jenis  “uang”  tradisional,  sistem moneter  kita  didominasi  dalam  waktu yang  cukup  lama  oleh  alat  pemba-  yaran  kolonial  Belanda.  Sejak  1942,  “uang”  yang berlaku  di  tengah  masya- rakat adalah yang diciptakan Jepang. Maka tak mengherankan, ketika ORI (Oeang  Repoeblik  Indonesia)  dicetak   pada  1945,  setelah  Jepang  menyerah kepada Tentara    Sekutu,   tidak    secara    otomatis    diterima    di    tengah-tengah  masyarakat.21  Dalam
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 1-8 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fachry Ali, Bank Sentral dan Lingkungan Politik Ekonomi: Pengalaman Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
spekulasi saya, terutama karena Belanda kembali men- duduki hampir sebagian besar wilayah Indonesia pada 1945-49, “uang” kolonial Hindia Belanda kembali dipergunakan.
Dalam situasi inilah keabsahan atau legitimasi kemerdekaan Indonesia di hadapan rakyat ditentukan oleh apakah “uang” yang dicetak secara resmi digunakan oleh penduduk Indonesia atau  tidak.  Hal  inilah  yang  disuarakan  Gubernur  Bank  Indonesia  pertama  Sjafruddin Prawiranegara:
“It  was  exactly  among  the  “underdeveloped”  and  primitive  society  like Indonesians that  thrust  in  the  country’s  currency  became  a  barometer  of  people’s  confidence  in  the government  and  a  measuring  stick  of  govern-  ment’s  authority  on the  people.  The  lesser  the people trust in the official currency  the  lesser  the  government’s  authority  on  the  people, and  the lesser the possibility of the goverment to carry out its duty as normal.22
Dengan melihat ini, menjadi jelas bagi kita bahwa bank sentral di Indonesia tidak berdiri terasing  dari  masalah-masalah  sosial-politik.  Bahkan  di  dalam  beberapa  hal,  jika  ucapan Sjafruddin Prawiranegara diatas ditelitidengan seksama, peranan politik bank sentralmenjadisesuatu  yang  crucial.  Semen-  tara  dari  segi  kekuatan  politik,  militer  dan profesionalisme negara dan bangsa Indonesia yang baru merdeka masih harus diuji, “uang” hasil cetak- annya diterima secara penuh oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan — seperti tersirat dalam ucapan Sjaruddin di atas— penerimaan dan penga- kuan politik dari rakyat atas kehadiran Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka.
Ringkasnya,  keberadaan  bank  sentral  secara  struktural  akan  selalu  terkait dengan politik,    secara    langsung    atau    tidak.    Namun    demikian,    terutama  karena  bukan  lembaga politik, maka bank sentral tidak mungkin bertindak sebagai inisiator dalam kebijakan-kebijakan non-moneter.  Melainkan,  seba-  gai  pihak  yang  dipengaruhi.  Dalam  arti  kata  lain,  di  dalam konteks  politik,  bank  sentral  bukanlah  subyek,  melainkan  obyek  yang  secara  terus-menerus berpotensi    mengalami    proses    subordinasi.    Contoh    paling    fatal    dan    ironis  dari    proses subordinasi  ini  adalah  ketika  pada  1960-AN  Bank  Indonesia, sebagai  bank  sentral,  dilebur menjadi  bagian  dari  BNI.  Ini  dengan  jelas dapat kita lihat dari deskripsi Widigdo Sukarman:
“Pada  1964,  atas  dasar  pertimbangan  politik  untuk  mempermudah  ko- mando di bidang perbankan, pemerintah menetapkan kebijakan mengin- tegrasikan  seluruh  bank-bank pemerintah    ke    dalam    suatu    bank    dengan  nama    Bank    Negara    Indonesia.    Prakarsa pengintegrasian    bank    pemerin-  tah  ini  diusulkan  oleh  Jusuf  Muda  Dalam,  Menteri  Bank Sentral/Guber- nur Bank Indonesia dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan   perbankan   sebagai   “alat   revolusi”   dengan   motto “Bank Berjuang” di bawah pimpinan “Pemimpin Besar Revolusi”.
Kasus   ini   bukan  saja   mengindikasikan  ketakberdayaan   bank   sentral  atas tekanan politik,  melainkan   juga   memperlihatkan  kecenderungan  struktural otoritas  politik  untuk mengontrolnya.  Dan  kontrol  yang  semacam  ini  tidak berhenti  ketika   rezim  berganti.  Di bawah    Orde    Baru    (1996-1998),    bank  sentral  tetap  berada  di  bawah  pengaruh  politik pembangunan.  Di  sini,  harus  diakui    bahwa    pengaruh    politik    tersebut    lebih    bersifat “teknokratis”,    dalam  arti    subordinasi    bank    sentral    ditujukan    untuk    menciptakan    efek pemba- ngunan ekonomi yang relatif terukur.
Namun  demikian,  seperti  disayangkan  Anwar  Nasution,  kebijakan  semacam  ini  telah memperkecil ruang manuver bank sentral untuk bertindak sebagai penjaga  stabilitas  moneter sebagai-  mana  memang  telah  menjadi  tugas pokok bank sentral di manapun.24Dalam arti kata  lain,  apa  yang  dimaksud-  kan  manuver  tersebut  mengandung  gagasan  kebutuhan independensi sebu- ah bank sentral.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 1-8 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fachry Ali, Bank Sentral dan Lingkungan Politik Ekonomi: Pengalaman Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Hanya  di  masa  Presiden  BJ  Habibie  (1998-1999),  cita-cita  yang  bersifat teknokratik ini  terealisir.25  Akan  tetapi,  harus  cepat-cepat  kita  nyatakan  di sini  bahwa  independensi tersebut  lebih  merupakan  sebuah  kreasi  politik. Dalam   arti   bahwa   keruntuhan   rezim Orde      Baru    telah      memungkinkan  penguasa    politik    yang    menggantikannya    mengubah langgam    cengkraman  politik  atas  bank  sentral.  Sepanjang  otoritas  politik  berpegang  teguh kepada  gagasan  tersebut,  sepanjang  itu  pula  independensi  bank  sentral  bisa  diper-  tahankan. Pernyataan    ini  dengan    sangat   jelas  terbukti    di  masa    kepresiden-  an  Abdurrahman  Wahid (1999-2001). Jauh dari kesadaran tentang strategis- nya  mempertahankan  independensi  bank sentral,  Presiden  Abdurrahman Wahid telah berusaha melangkahi seluruh bangunan Undang- undang  Bank  Indonesia    dengan    menggunakan    otoritas    politik    yang    dimilikinya    untuk melakukan intervensi ke dalam susunan anggota gubernur bank sentral.
Dengan  menyatakan  ini,  saya  ingin  menyampaikan  pendapat  bahwa  secara  struktural bank  sentral  di  Indonesia  akan  selalu  terkait  atau  terbawa  ke dalam  arus  besar  pergolakan politik.  Reformasi  politik  yang  berlangsung sejak  1998  hingga  kini,  secara  teoritis,  adalah sebuah    proses    konsolidasi  sistem  demokrasi.  Tetapi  secara  substansial  adalah  pemencaran kekuasaan secara tidak sistematis dari istana ke wilayah-wilayah yang kian menjauh dari “pusat kekuasaan” —yang secara konvensional kita pahami. Implikasi paling nyata dari pemencaran kekuasaan  ini  adalah  rekrutmen  calon-calon  pemegang  otoritas  politik  tidak  lagi  melalui kontestasi  lama:  “kepiawaian  teknokratis”.  Melainkan,  melalui  kontestasi  publik.  Ini  berarti bahwa proses seleksi tersebut berlangsung dalam  struktur yang  longgar, karena  mereka  yang tampil ke atas panggung kekuasaan lebih didasarkan pada kemampuan membujuk massa. Dan massa yang pada umumnya tidak berhasrat kepada gagasan-gagasan yang bersifat teknokratik, cenderung memilih mereka yang dianggap populer.
Proses  seleksi  pemimpin  politik  yang  semacam  inilah  yang  menyebabkan  bank  sentral mengalami  “alienasi”.  Sifat  kinerjanya  yang  sepenuhnya  bertumpu  pada  segi-segi  teknikal- moneter bukan saja “membosankan” dilihat dari konteks massa, melainkan juga terlalu rumit untuk dicerna. Akibatnya adalah bank sentral hanya  mampu  mengkomunikasikan diri kepada kha- layak terbatas: kaum profesional dan para pengusaha yang merasakan lang- sung pengaruh kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh  bank  sentral.  Sementara  para  politisi,  yang  kini mempunyai otoritas politik, tenggelam dalam kalkulasi kekuasaan bersiklus lima tahunan, dan karena itu tidak sempat membuat perenungan jangka panjang. Padahal kita tahu, habitat yang sehat bagi bank sentral yang independen terletak pada keterjaminannya berkinerja dalam jangka panjang.

## Bibliografi
A.  Brealy,  Richard,  et-al,  Financial  Stability  and  Central  Banks  (London  and  New  York:
Routledge, 2001).
Ali,  Fachry,  Effendy,  Bahtiar,  Juoro,  Umar  dan  Dahlan,  Musfihin,  The Politics of Central Bank:  The  Position  of  Bank  Indonesia  Governor  in  Defending  Independence  (Jakarta: LSPEU Indonesia, 2003).
Bagehot, Walter, Lombard Street: A Description of the Money Market (New York, et-al: John Wiley and Sons, Inc., 1999).
Beng  To,  Oey,  Sejarah  Kebijakan  Moneter  Indonesia,  Jilid  I  (1945-1958) (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991).
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 1-8 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fachry Ali, Bank Sentral dan Lingkungan Politik Ekonomi: Pengalaman Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Braudel,   Fernand,   The   Structure   of   Everyday   Life:   The   Limits   of   the Possible, terjemahan    dari    bahasa    Perancis    ke    dalam    bahasa    Inggris  oleh    Sian    Reynold (Berkeley,  Los  Angeles:  University  of  California Press, 1992).
Brewer,  John,  The  Sinews  of  Power:  War,  Money  and  the  English  State, 1688-1788 (New York: Alfred A. Konf, 1989).
Ferguson,    Niall,    Empire:    How    Britain    Made    The    Modern    World    (London:  Penguin BookS,2003).
Ferguson, Niall, The Ascent of Money: A Financial History of the World (London: Penguin Books).
L.  Heilbroner,  Robert,  The  Making  of  Economic  Society  (Englewood  Cliff, NJ: Prentice- Hall, InC.,1962).
Marshall,  Alfred,  Money,  Credit,  and  Commerce  (New  York:  Promotheus Books, 2003). Maxfied,  Sylvia,  Gatekeeper  of  Growth:  The  International  Political  Eco- nomy  of  Central Banking  in  Developing  Countries  (Princeton,  New Jersey: Princeton University Press, 1997).
Nasution, Anwar, Financial Institutions and Policies in Indonesia (Singapore: ISEAS, 1983).
Rahardjo, M. Dawam, et.al, Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Jakar- ta: LP3ES, 1996) S.    Mishkin,    Frederick,    The    Economics    of    Money,    Banking    and    Financial  Markets (Massachussetts: Addison-Wesley, 1997), Fifth Edition.
Sukarman,  Widigdo,  “Liberalisasi:  Telaah  Politik-Ekonomi  Perbankan  Masa  Orde    Baru”, disertasi  doktor,  Program  Studi  Ilmu-ilmu  Sosial  dan Politik, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.