## PEMETAAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR PENYU, PANTAI PANGUMBAHAN, KABUPATEN SUKABUMI

## STAKEHOLDER MAPPING IN MANAGEMENT OF COASTAL TURTLE PARK CONSERVATION AREA, PANGUMBAHAN BEACH, SUKABUMI REGENCY
Siti Fauzia Rochmah 1 , Indra Gumay Febryano 1,2,3,4* , Hari Kaskoyo 1,2,3,4,8 , Endang Linirin Widiastuti 1,4,5,7 , Rahmat Safe’i 2,3,4 , Novita Tresiana 1,6
1 Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana, Universitas Lampung 2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
3 Magister Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
4 Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Lampung 5 Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung 6 Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 7 Magister Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung 8 Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia Email: indragumay@yahoo.com

## ABSTRAK
Keberadaan  berbagai stakeholder yang  terlibat  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi  sangat  penting untuk  keberlanjutan  kawasan  konservasi  di  wilayah  pesisir.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  memetakan stakeholder yang  terlibat  dalam  upaya  perlindungan  kawasan  konservasi  Taman  Pesisir  Penyu,  Pantai Pangumbahan,  Kabupaten  Sukabumi.  Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  pendekatan  kualitatif melalui  wawancara  mendalam  dan  studi  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  untuk memetakan stakeholder yang  terlibat  berdasarkan  kepentingan  dan  pengaruhnya.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa yang berperan sebagai players adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat, dan Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, karena stakeholders tersebut memiliki kepentingan sekaligus pengaruh yang sangat kuat. Stakeholder yang berperan sebagai context setter yaitu Kementerian Kelautan dan  Perikanan,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi Jawa Barat, Pokmaswas Genteng Nusantara, Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi, Pokdarwis Ekopatih, PT  Selatan  Sempurna,  PT  Indonesia  Power,  Polsek  Ciracap,  dan  Lembaga  Pendidikan,  karena  memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan yang rendah. Peran stakeholder dengan kategori subject adalah Dinas  Pariwisata  Provinsi  Jawa  Barat,  pencuri  telur  penyu,  kelompok  ojek  wisata,  nelayan,  dan Pelabuhanratu Unesco Global Geopark sebagai subjects, karena memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi tidak memiliki pengaruh yang kuat. S takeholder yang berkategori crowd adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa  Barat,  Pemerintah  Desa  Pangumbahan  dan  Pemerintah  Kecamatan  Ciracap,  karena  memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Kejasama lintas sektoral harus dilakukan, agar kawasan ini dapat  berkembang.  Selain  itu,  pemberdayaan  masyarakat  juga  dapat  dilakukan  melalui pengembangan  wisata  berbasis  masyarakat  seperti  pelatihan  entrepreneur,  pengembangan home stay , rumah makan, tempat penjualan souvenir, dll.
Kata kunci : kawasan konservasi, pemetaan stakeholder, pesisir, stakeholder, penyu

## ABSTRACT
The existence of various stakeholders involved in the management of conservation areas is very important for the sustainability of conservation areas in coastal areas.  The purpose of this study was to map the stakeholders involved in protecting the conservation area of the Turtle Coastal Park, Pangumbahan Beach, Sukabumi  Regency.  Data  was  collected  using  a  qualitative  approach  through  in-depth  interviews  and
documentation studies. Data analysis was carried out descriptively to map the stakeholders involved based on their interests and influences. The results of the study indicate that the players who act as players are the  Department  of  Marine  Affairs  and  Fisheries  of  West  Java  Province,  the  Branch  of  the  Marine  and Fisheries Service for the Southern Region of West Java Province, and the Pangumbahan Beach Turtle Park Service Unit, because these stakeholders have very strong interests and influence. Stakeholders who act as context setters are the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, Central Government, West Java Provincial Government, Pokmaswas Genteng Nusantara, Sukabumi Turtle Conservation Group, Pokdarwis Ekopatih, PT Selatan Sempurna, PT Indonesia Power, Ciracap Police, and Educational Institutions, because they have great influence but low importance. The role of stakeholders in the subject category is the West Java Provincial Tourism Office, turtle egg thieves, tourist motorcycle taxi groups, fishermen, and the Pelabuhanratu Unesco Global Geopark as subjects, because they have high interests,  but  do  not  have  a  strong  influence.  Stakeholders  in  the  crowd  category  are  the  West  Java Provincial Forestry Service, the Pangumbahan Village Government and the Ciracap District Government, because they have low interest and influence. Cross-sectoral cooperation must be carried out, so that this area can develop. In addition, community empowerment can also be done through the development of community-based  tourism  such  as  entrepreneur  training,  development  of  home  stays,  restaurants, souvenir shops, etc.
Keywords: conservation area, stakeholder mapping, coastal, stakeholder, turtle

## PENDAHULUAN
Kawasan  konservasi  menjadi  kawasan yang  dilindungi  sebagai  wadah  sekaligus penaung  bagi  keanekaragaman  hayati,  agar keberadaannya  tetap  lestari  (Febriani  dan Hafsar,  2020).  Kawasan  ini  diperuntukkan bagi  konservasi  keanekaragaman  hayati (Firdiansyah et al ., 2020). Pengelolaan dengan tujuan khusus terhadap
pemanfaatan sumberdaya dapat dilakukan pada kawasan ini (Firdaus
dan
Sari,
2010).
Aspek
keberlanjutan, kelestarian, dan keseimbangan ekosistem  menjadi  prioritas  utama  agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak (Nordiansyah et al ., 2016).
Salah  satu  kawasan  konservasi  yang keberadaannya sangat penting yaitu kawasan konservasi  di  wilayah  pesisir  (Febriani  dan Hafsar, 2020). Kawasan tersebut memungkinkan  dilakukannya  pemanfaatan secara  khusus  (Nanloly et  al .,  2017). Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor Per.17/Men/2008 tentang
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, “ konservasi  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  merupakan  upaya  perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan  pulau-pulau  kecil  serta  ekosistemnya untuk  menjamin  keberadaan,  ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau  kecil  dengan  tetap  memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya ” .  Kelestarian  spesies endemik tertentu sangat dipertahankan pada kawasan ini (Bato et al ., 2013). Pembentukan taman  pesisir  sebagai  unit  pengelolaan merupakan  kebijakan  turunan  dari  adanya kawasan  konservasi  wilayah  pesisir  oleh pemerintah setempat.
Pengelolaan  kawasan  konservasi  di wilayah pesisir melibatkan banyak pihak yang memiliki peran dan kepentingan. S takeholder merupakan  pihak  yang  dapat  mempengaruhi maupun  menerima  dampak  dari  keputusan yang  diambil  (Fedora  dan  Hudiyono,  2019). Menurut Qodriyatun (2019) stakeholder yang mempunyai  kepentingan  terhadap  kawasan konservasi adalah masyarakat yang hidup dan tinggal  di  dalam  atau  di  sekitar  kawasan, orang-orang  yang  mendapat  keuntungan secara ekonomi dan sumberdaya, pemerintah yang  mempunyai  tanggungjawab  terhadap kelestarian  kawasan,  LSM,  dan  para  ilmuan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, stakeholder memiliki peran  dan  pengaruh  yang  sangat  besar terhadap keberlangsungan kawasan konservasi  di  wilayah  pesisir.  Keberadaan stakeholder dalam pengelolaan suatu kawasan tersebut  perlu  untuk  diidentifikasi.  Tujuan penelitian untuk memetakan stakeholder yang terlibat dengan pengelolaan kawasan konservasi  Taman  Pesisir  Penyu,  Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada bulan September  di  Kawasan  Konservasi  Taman Pesisir  Penyu,  Pantai  Pangumbahan.  Metode yang  digunakan  yaitu  pendekatan  kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Cabang Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Wilayah  Selatan Provinsi  Jawa  Barat,  Pengurus  Satuan Pelayanan  Taman  Pesisir  Penyu  Pantai Pangumbahan,  Ketua  Kelompok  Konservasi Penyu Sukabumi, Kepala Desa Pangumbahan, dan  Kelompok  Ojek  Wisata.  Analisis  data dilakukan secara deskriptif untuk memetakan
stakeholder yang terlibat berdasarkan kepentingan  dan  pengaruhnya.  Tahapan- tahapan  yang  digunakan  berdasarkan  Eden dan  Ackermann  (1998)  untuk  memetakan stakeholder sebagai berikut:
1. Policy implementation Mapping
2. Power  Versus  Interest  Grid ( player, context setters, subject , dan crowd ).
3. Membuat rekomendasi.
4.
Gambar 1. Kuandran Power vs Interest Grid

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Profil  Provinsi  Jawa  Barat tahun  2021  secara  geografis  kawasan konservasi  Taman  Pesisir  Penyu,  Pantai Pangumbahan  berada  pada  garis  lintang 07°19’08”  – 07°20’52”  BT  dan  garis  bujur 106°19’37” - 106°20’07” LS yang merupakan bagian  dari  Desa  Pangumbahan,  Kecamatan Ciracap,  Kabupaten  Sukabumi,  Provinsi  Jawa Barat.    Ketinggian  tempat  0-28  mdpl.  Desa tersebut merupakan desa di pinggir pantai dan memiliki  kawasan  berhutan  serta  berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Hamparan pantai dengan pasir putih yang sangat indah merupakan  tempat  bertelur  penyu  hijau ( Chelonia mydas ). Satwa tersebut dilindungi, karena  keberadaannya  yang  sudah  langka. Panjang  pantai  Pangumbahan  yang  dijadikan sebagai kawasan konservasi bagi penyu yaitu 2.300  m  yang  terbagi  menjadi  enam  pos pemantauan. Semua pos tersebut ditentukan berdasarkan  lokasi  peneluran  dan  agar mempermudah  pengelola  untuk  memantau kondisi sarang dan telur penyu.
Kawasan ini merupakan area penangkaran  yang  fokus  pada  jenis  penyu hijau  (Rochmah et  al .,  2022),  namun  jenis penyu  jenis  lain  memungkinkan  ada  pada waktu  tertentu.  Jenis  penyu  belimbing ( Dermochelys coriacea ) dan lekang ( Chelonioidea )  pernah  mendarat  di  kawasan ini.  Proses  peneluran,  penetasan  telur  dan pelepasan  tukik  dilakukan  sebagai  kegiatan perlindungan penyu (Elfidasari et al ., 2017).
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati Nomor: 523/Kep.639-Dislutkan/2008 kawasan  konservasi  ini  dijadikan  sebagai percontohan  nasional  (Pane et  al .,  2019). Secara  hirarki,  Taman  Pesisir  Penyu,  Pantai Pangumbahan  berada  di  bawah  naungan Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  Pengelolaan kawasan  tersebut  dilakukan  oleh  Satuan Pelayanan yang dibentuk berdasarkan kebijakan  Cabang  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat (CDKPWS).  Dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,  CDKPWS  mengacu  kepada kebijakan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Jawa Barat.

## Pemetaan Stakeholder
Jumlah stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan  kawasan  konservasi  Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan berjumlah 24 stakeholder yang  memiliki  tugas  dan fungsinya
masing-masing (Tabel 1).
Stakeholder tersebut  dibagi  menjadi  dua kelompok  yang  mendukung  dan  menolak terhadap  kebijakan  kawasan.  Kebijakan tersebut  berasal  dari  beberapa stakeholder yang membuat keputusan.
Stakeholder yang  berada  pada  posisi player yaitu  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi  Jawa  Barat,  Cabang  Dinas  Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat,  dan  Satuan  Pelayanan  Taman  Pesisir Penyu
Pantai
Pangumbahan.
Ketiga
stakeholder tersebut  menjadi player karena memiliki  pengaruh  dan  kepentingan  yang tinggi. Stakeholder dengan  kategori player tersebut  merupakan  pengawas  sekaligus penyelenggara perumusan kebijakan. Kebijakan-kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh stakeholder lain  akan  dijalankan  oleh stakeholder ini. Hal ini didukung oleh Widodo et  al .  (2018) stakeholder yang  berada  pada kategori player merupakan  kelompok  yang paling kritis karena memiliki nilai penting dan pengaruh  yang  tinggi  terhadap  keberhasilan perlindungan kawasan.
Satuan  Pelayanan sebagai  stakeholder yang berada pada tingkat tapak  yang secara langsung  mengelola  kawasan  tersebut, sedangkan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi  Jawa  Barat  dan  Cabang  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Wilayah  Selatan Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi  mengawasi  dan  membuat  laporan mengenai  jalannya  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan. Sejalan dengan pernyataan Sembiring et al . (2010) bahwa pengelola yang mendapat  kekuasaan  secara  legal  selalu
menempati
posisi
sebagai pemangku kepentingan utama.
Stakeholder dengan  kategori context setter yaitu  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP),  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, Pokmaswas  Genteng  Nusantara,  Kelompok
Konservasi  Penyu  Sukabumi,  Pokdarwis Ekopatih, PT Selatan Sempurna, PT Indonesia Power,  Polsek  Ciracap,  dan  Lembaga Pendidikan. Stakeholder tersebut  masuk dalam kategori context setter karena memiliki pengaruh  yang  tinggi  dengan  kepentingan yang rendah.
Tabel 1. Stakeholder Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan
No. Stakeholder Kategori Keterangan 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Mendukung 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Mendukung 4. Pemerintah Pusat Pemerintah Mendukung 5. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Mendukung 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Pemerintah Mendukung 8. Cabang  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat Pemerintah Mendukung 9. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Pemerintah Mendukung 10.  Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat Pemerintah Mendukung 11.  Satuan  Pelayanan  Taman  Pesisir  Penyu Pantai Pangumbahan Pemerintah Mendukung 12.  Pemerintah Desa Pangumbahan Pemerintah Mendukung 13 Pemerintah Kecamatan Ciracap Pemerintah Mendukung 14 Polsek Ciracap Pemerintah Mendukung 15 PT Indonesia Power Swasta Mendukung 16.  PT Selatan Sempurna Swasta Mendukung 17.  Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi Masyarakat Mendukung 18.  Pokmaswas Genteng Nusantara Masyarakat Mendukung 19.  Pokdarwis Ekopatih Masyarakat Mendukung 20.  Pelabuhanratu Unesco Global Geopark Masyarakat Mendukung 21.  Lembaga Pendidikan Masyarakat Mendukung 22.  Pencuri Telur Penyu Masyarakat Menolak 23.  Kelompok Ojek Wisata Masyarakat Menolak 24.  Nelayan Masyarakat Menolak
Gambar  1. Kuadran power vs interest  grid stakeholder Taman  Pesisir  Penyu,  Pantai Pangumbahan
S takeholder dari  unsur  pemerintah  di atas  yang  memiliki  ciri  tersebut  adalah  KKP, KLHK, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  yang  berperan  dalam  penyedia aturan  perundang-undangan  bagi  kawasan konservasi  secara  umum  dan  kawasan konservasi
Taman Pesisir
Penyu Pangumbahan  secara  khusus.  Keempat stakeholder tersebut  memiliki  kewenangan atas kebijakan yang dibuat. Menurut Hartati et al . (2014) sebagian stakeholder context setter memiliki kewenangan pengawasan. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  terlibat karena  kawasan  ini  merupakan  kawasan konservasi  yang  berada  di  daerah  pesisir sehingga pengelolaannya atas tanggungjawabnya. Keterlibatan Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  karena penyu  merupakan  satwa  yang  dilindungi melalui Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
tentang  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  yang Dilindungi.
Pemerintah  pusat  dalam  peranannya sebagai penyedia peraturan seperti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya;  UU  No  5 Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Konvensi PBB  mengenai  Keanekaragaman  Hayati;  UU No.  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Di  samping  itu, Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki pengaruh yang nyata melalui Perda Jabar No. 5  Tahun  2019  tentang  Rencana  Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (RZWP3K).  Terdapat  juga  Perda  Kabupaten Sukabumi  Nomor  22  tahun  2012  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Sukabumi  Tahun  2012-2031  dan  Keputusan Bupati  Sukabumi  Nomor  523/Kep.  476.1- Dislutkan/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Penyu  Pantai  Pangumbahan  (RPZ)  Menurut Widodo et al . (2018) stakeholder kategori ini memiliki  wewenang  yang  besar  untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber  daya  manusia  untuk  kepentingan daerahnya.
Pokmaswas Genteng Nusantara berperan  dalam  menjaga  kelestarian  penyu melalui  keikutsertaannya  dalam  menanam tumbuhan  pandan  dan  mangrove  sebagai pendukung  habitat  penyu  juga  sebagai pengendali erosi dan abrasi pantai.   Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi yang dikukuhkan dengan  SK.  Kepala  Desa  Pangumbahan Kecamatan  Ciracap  Kabupaten  Sukabumi
pada  tanggal  5  Oktober  2009  yang  memiliki visi  terwujudnya  konservasi  penyu  bertaraf dunia yang dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sekitar  kawasan. Sampai  saat  ini,  kelompok  tersebut  aktif menyuarakan  konservasi  penyu  kepada masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  Pokdarwis Ekopatih  berperan  dalam  mempromosikan ekowisata penyu.  Promosi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh Sari et al . (2015) bahwa ekowisata merupakan alternatif ekonomi berbasis konservasi.
Pihak swasta seperti PT Indonesia Power berperan dalam kegiatan pengelolaan seperti rehabilitasi  hutan  pantai  dan  sosialisasi kawasan  konservasi  penyu.  Sedangkan  PT Selatan Sempurna berperan dalam penyediaan instalasi air laut untuk kebutuhan pengelola.  Kegiatan  dan  penyediaan  sarana tersebut  merupakan  program  perusahaan (CSR).  Polsek  Ciracap  berperan  dalam mengawasi  kegiatan  illegal  di  kawasan konservasi  ini. Stakeholder terakhir  sebagai context setter yaitu lembaga pendidikan yang berperan  sebagai  kader  konservasi.  Siswa- siswi pelajar SMP, SMA dan SMK memberikan penyadartahuan kepada masyarakat terhadap pentingnya pelestarian penyu beserta habitatnya.
Kategori stakeholder subject memiliki kepentingan yang tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh.  Ciri stakeholder tersebut  yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, pencuri telur,  kelompok  ojek  wisata,  nelayan,  dan Pelabuhanratu
Unesco Global Geopark (CPUGG). Pencuri telur penyu, kelompok ojek wisata,
nelayan merupakan oknum masyarakat yang memiliki kepentingan besar di  kawasan  ini.  Sejalan  dengan  pernyataan Risien  dan  Tilt  (2008)  bahwa  masyarakat memiliki  ketergantungan  dan  kepentingan yang lebih besar dalam penggunaan sumberdaya  alam  di  sekitar  mereka. Masyarakat juga ikut serta dalam keberhasilan program  atas  tradisi  yang  mereka  punya dalam  mengelola  kawasan.  Di  sisi  lain, masyarakatlah  yang  diuntungkan  secara langsung  dan  tidak  langsung  atas  hasil pengelolaan  sumberdaya  (Salampessy et  al ., 2021).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa  ketiga stakeholders tersebut  perlu terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan perlindungan kawasan. Menurut Widodo et al . (2018)  perlibatan  tersebut  bisa  dilakukan dengan cara pemberdayaan
dan mengikutsertakan
di setiap tahapan pengelolaan.

## Tabel 2. Ethical analysis
Kategori Stakeholder Kepentingan Sumber daya Saluran Kebijakan Kemungkinan Partisipasi Implikasi Action Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelestarian Ekosistem Pesisir Pesisir dan Laut Permen KKP No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pembuat kebijakan Kerusakan ekosistem pantai berkurang, bertambahnya luasan taman pesisir sebagai kawasan dilindungi Menjadikan sempadan pantai sebagai kawasan yang dilindungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kelestarian satwa dilindungi Penyu Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Pembuat kebijakan Perlindungan terhadap jenis satwa penyu Menjadikan penyu sebagai satwa yang dilindungi Pemerintah Pusat Kelestarian Kawasan Konservasi Ekosistem pesisir UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU No 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pembuat kebijakan Terjaganya ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati Membuat aturan-aturan sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kelestarian kawasan konservasi Ekosistem pesisir Perda Jabar No. 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K PERGUB Jawa Barat No.80 tahun 2017 Pembuat kebijakan Terjaganya ekosistem pesisir, meningkatnya keanekaragaman hayati Membuat rencana rara ruang yang disajikan dalam RZWP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Kelestarian Kawasan Konservasi Ekosistem pesisir Semua kebijakan yang ada Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan Terbentuknya Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan untuk pemerhati kawasan konservasi penyu Mengawasi sumberdaya kelautan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kelestarian Kawasan Konservasi Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan Semua kebijakan yang ada Penyelenggaraan koordinasi Terbentuknya Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Mengawasi kawasan konservasi Taman Pesisir
Penyu, Pantai
Kategori Stakeholder Kepentingan Sumber daya Saluran Kebijakan Kemungkinan Partisipasi Implikasi Action Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan pelaksanaan kebijakan Pantai Pangumbahan Pangumbahan melalui Satuan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Kelestarian Kawasan Konservasi Ekosistem pesisir Semua kebijakan yang ada Pelaksanaan program penanaman mangrove Peningkatakan keanekaragaman hayati Penanaman Mangrove Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat Kawasan Pariwisata Wisata konservasi Semua kebijakan yang ada Pengelolaan wisata Pengaturan wisata Mengatur zona wisata Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan Kelestarian Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan - Pelaksana Perlindungan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan Terjaganya lingkungan Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan sebagai habitat penyu Membuat jobdesc pengelola, membersihkan sampah pesisir, menjaga telur penyu, mengelola wisata, dll. Pemerintah Desa Pangumbahan Kelestarian kawasan konservasi Desa Pangumbahan - Pembinaan masyarakat Masyarakat menyadari pentingnya melestarikan kawasan konservasi penyu Penyadartahuan atau sosialasi mengenai pentingnya melestarikan penyu dan bagian- bagiannya Pemerintah Kecamatan Ciracap Kelestarian kawasan konservasi Kecamatan Ciracap - Pembinaan masyarakat Masyarakat menyadari pentingnya melestarikan kawasan konservasi penyu Penyadartahuan atau sosialasi mengenai pentingnya melestarikan penyu dan bagian- bagiannya Polsek Ciracap Penegakan hukum - Peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengawasan tindak pidana di kawasan konservasi penyu Pencurian telur penyu berkurang Penyadartahuan atau sosialisasi terkait hukum-hukum konservasi penyu dan penegakan hukum bagi yang melanggar PT Indonesia Power Program CSR Dana CSR - Pengadaan dana untuk pengelolaan kawasan Perbaikan habitat Memberikan dana untuk kegiatan perbaikan habitat seperti reboisasi hutan pantai dan sosialiasi.
Kategori Stakeholder Kepentingan Sumber daya Saluran Kebijakan Kemungkinan Partisipasi Implikasi Action konservasi penyu PT Selatan Sempurna Program CSR Dana CSR - Pengadaan dana untuk pengelolaan kawasan konservasi penyu Penyediaan sarana dan prasarana Pemasangan instalasi air laut Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi Kelestarian penyu Penyu - Perlindungan penyu Penyu tetap lestari Pemeliharaan, pengawasan, sosialisasi informasi dan edukasi penyu Pokmaswas Genteng Nusantara Kelestarian kawasan konservasi penyu Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan - Perlindungan penyu dan habitatnya Penyu dan habitatnya tetap lestari Pemeliharaan, pengawasan, sosialisasi informasi dan edukasi penyu beserta habitatnya Pokdarwis Ekopatih Kelestarian wisata ujung genteng Wisata Pangumbahan - Pengelolaan wisata ujung genteng Peningkatan jumlah wisatawan Mempromosikan wisata ujung genteng, kegiatan membersihkan kawasan wisata Pelabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGG) Kelestarian penyu Penyu - Pengawasan warisan dunia Kelestarian penyu Penanaman mangrove dan pandan Lembaga Pendidikan Kelestarian kawasan konservasi penyu Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan - Kader konservasi Masyarakat menyadari pentingnya melestarikan kawasan konservasi penyu Penyadartahuan atau sosialasi mengenai pentingnya melestarikan penyu dan bagian- bagiannya Pencuri Telur Penyu Menjual telur Telur penyu - - Populasi penyu terancam punah Mencuri telur penyu Kelompok Ojek Wisata Mencari penumpang Wisatawan - - Berkurangnya pendapatan ojek wisata Unjuk rasa kepada desa untuk tidak memperlebar jalan menuju objek wisata agar motor saja masuk Nelayan Mencari ikan Perikanan - - Penyempitan wilayah tangkap Tetap mengangkap ikan di perairan kawasan konservasi
Dinas  Pariwisata  Provinsi  Jawa  Barat berperan  dalam  pengaturan  retribusi  bagi wisatawan yang berkunjung melalui Perda No. 6  Tahun  2018  tentang  Retribusi  Daerah. Retribusi tarif masuk kawasan untuk umum Rp 2.500/orang – Rp  10.000/orang.  Tarif  yang ditetapkan untuk melihat penyu bertelur mulai Rp  25.000/orang – Rp  150.000/orang, sedangkan untuk foto dikenakan tarif sebesar Rp  1.000.000/paket – Rp  1.500.000/paket dan  Rp  2.500.000 – Rp  5.000.000/produksi untuk shooting film dan video. Wisata tersebut melibatkan unsur-unsur pendidikan dan upaya konservasi  bagi  wisatawan.  Hal  tersebut sesuai  dengan  pernyataan  Nugraha et  al . (2015) bahwa  selain  menikmati  keindahan alam,  berwisata  di  kawasan  konservasi  akan mendapat pengetahuan dan juga pemahaman terkait  upaya-upaya  konservasi.  Selain  itu, pendapatan masyarakat akan meningkat.
Pelabuhan Pelabuhanratu Unesco Global Geopark berperan dalam melakukan program- program  kerja  terhadap  kelestarian  penyu. Konservasi  penyu  di  kawasan  ini  merupakan salah  satu  bagian  dari  wilayah  kerjanya, karena penyu merupakan biodiversity heritage yang  menjadi  salah  satu  syarat  bagian  dari Unesco Global Geopark. Pada tanggal 17 April 2018, Ciletuh Pelabuhanratu telah ditetapkan menjadi  bagian  dari  Unesco  Global  Geopark dalam  sidang  Unesco  yang  berlangsung  di Paris.  Kategori stakeholder ini  tidak  memiliki dampak yang signifikan terhadap keberadaan kawasan.  Hal  tersebut  didukung  oleh Sukristiyono et al . (2021) bahwa stakeholder yang  berkategori subject memiliki  dampak yang  kecil. Stakeholder ini  dapat  memiliki pengaruh  yang  besar  jika  dibuat  aliansi dengan stakeholder lainnya. Menurut Mustika et  al .  (2017)  dalam  melakukan  pengelolaan, seluruh stakeholder dapat  bekerjasama  agar memiliki pengaruh yang nyata.
Stakeholder berkategori crowd yaitu Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat, Pemerintah Desa Pangumbahan dan Pemerintah  Kecamatan  Ciracap. Stakeholder tersebut masuk dalam kategori crowd karena stakeholder ini  tidak  memiliki  pengaruh  dan kepentingan  yang  kuat.  Dalam  peranannya, Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat  hanya melakukan  penanaman  mangrove  sebagai bentuk program kerja untuk mengatasi banjir rob  dan  bencana  pesisir  lainnya.  Berbeda dengan  Pemerintah  Desa  Pangumbahan  dan Kecamatan  Ciracap  hanya  sebagai  alat pembinaan masyarakat untuk tetap melestarikan  kawasan  konservasi  penyu. Menurut  Widodo et  al .  (2018) crowd merupakan stakeholder dengan  kepentingan
dan  pengaruh  yang  rendah. Stakeholder ini membutuhkan  sedikit  pengawasan  dan evaluasi namun dengan prioritas yang rendah.
Seluruh stakeholder tersebut  berperan dalam  partisipasi  aktif  sesuai  dengan fungsinya dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi  penyu. Stakeholder sebagai  aktor yang  memiliki  relasi  kekuasaan  dalam pengelolaan  kawasan  konservasi  sangat penting untuk memberikan penjelasan pemanfaatan sumberdaya. Pemanfaatan sumberdaya dapat menimbulkan marginalisasi masyarakat lokal (Febryano et al ., 2015). Hal tersebut  akan  menumbuhkan  kepedulian masyarakat lokal sebagai etnik atau nilai yang baik terhadap sumberdaya (Salampessy et al ., 2015).
Upaya  pelestarian  kawasan  konservasi ini pasti terdapat kendala dan permasalahan. Permasalahan  tersebut  dapat  berasal  dari tumpangtindihnya kewenangan. Masalah tersebut sudah biasa terjadi di kawasan pesisir dan  pulau-pulau  kecil,  sehingga  relasi  sosial merupakan  cara  yang  dapat  dipakai  untuk mengurangi permasalahan tersebut (Febryano et  al .,  2017).  Kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan  kawasan  ini  belum  optimal.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  tidak  adanya kolaborasi  lintas  sektoral.  Menurut  Winardi (2019)  apabila  kolaborasi  atau  kerjasama antar stakeholder berjalan  dengan  efektif dapat  meningkatkan  percepatan  perumusan suatu kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan  yang  sudah  ada.  Tresiana et  al . (2022);  Febryano et  al .  (2015)  juga mengatakan bahwa strategi pengelolaan akan terwujud  dari  adanya  partisipasi dan kolaborasi semua stakeholder .

## KESIMPULAN
Stakeholder yang menjadi player adalah Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Jawa Barat,  Cabang  Dinas  Kelautan  Perikanan Wilayah  Selatan  Provinsi  Jawa  Barat,  dan Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. Stakeholder dengan  kategori context setter yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Kementerian  Lingkungan  Hiudp dan Kehutanan, Pemerintah
Pusat,
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  Pokmaswas Genteng  Nusantara,  Kelompok  Konservasi Penyu  Sukabumi,  Pokdarwis  Ekopatih,  PT Selatan  Sempurna,  PT  Indonesia  Power, Polsek  Ciracap,  dan  Lembaga  Pendidikan.  Di sisi  lain,  kategori subject- nya  adalah  Dinas Pariwisata  Provinsi  Jawa  Barat,  pencuri  telur penyu,  kelompok  ojek  wisata,  nelayan,  dan Pelabuhanratu
Unesco
Global Geopark
(CPUGG),  sedangkan  kategori crowd adalah dari  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat,
Pemerintah
Desa Pangumbahan dan Pemerintah  Kecamatan  Ciracap.  Kepentingan dan  pengaruh  dari stakeholder tersebut memberikan  dampak  yang  nyata  terhadap kebijakan  perlindungan  kawasan  konservasi ini.  Kolaborasi  lintas  sektoral  perlu  untuk dilakukan, agar tercipta strategi pengembangan kawasan yang optimal. Selain itu,  dapat  dilakukan  juga  pemberdayaan masyarakat  melalui  pengembangan  wisata berbasis masyarakat seperti pelatihan entrepreneur,  pengembangan home  stay , rumah makan, penjualan souvenir, dsb.

## REFERENSI
Bato, M., Yulianda, F. & Fachruddin, A. 2013. Kajian  manfaat  kawasan  konservasi perairan  bagi  pengembangan  ekowisata bahari:
Studi kasus di Kawasan Konservasi  Perairan  Nusa  Penida,  Bali. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan , 2:104-113.
Eden,  C.  &  Ackermann,  F.,  1998.  Making Strategy:  The  Journey  of  Strategic Management. Sage. London.
Elfidasari,  D.,  Gifari,  T.  &  Sugoro.  2017. Deteksi  cemaran  mikroorganisme  pada kawasan
konservasi
penyu
di Pangumbahan  Sukabumi. Jurnal  Al-Azhar Indonesia  Seri  Sains  dan  Teknologi .  4(1):
28-35.
Febriani,  Z.  &  Hafsar,  K.  2020.  Dampak pengelolaan kawasan konservasi perairan terhadap  hasil  tangkap  nelayan  Pulau Mapur Kabupaten Bintan. Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi , 1:68-73. Febryano, I.G., Sinurat, J. & Salampessy, M.L. 2017. Social relation between businessman and community in management of intensive pond. Prossiding IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science . DOI: 10.1088/1755-1315/55/1/012042
Febryano,  I.G.,  Suharjito,  D.,  Darusman,  D., Kusmana,  C.  &  Hidayat,  A.  2015.  Actor dan  relasi  kekuasaan  dalam  pengelolaan mangrove  di  Kabupaten  Pesawaran, Provinsi  Lampung,  Indonesia. Jurnal Analisis  Kebijakan  Kehutanan ,  12:125-
142.
Fedora, S.D.  & Hudiyono, R.F. 2019. Analisis pemangku  kepentingan  ( stakeholder ) pada unit hubungan masyarakat (Humas) dan  kesekretariatan  PT  Semen  Padang. Jurnal Admininstrasi Bisnis , 2:12-19.
Firdaus,  M.  &  Sari,  Y.D.  2010.  Pemanfaatan dan  pengelolaan  kawasan  konservasi
sumber daya perikanan. Jurnal Bijak dan Riset Sosek KP, 5:1-18. Firdi ansyah, A., Johan, Y. & Ta’alidin, Z. 2020. Persepsi  dan  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi perairan Pulau Enggano Provinsi Bengkulu. Jurnal  Penelitian  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan ,
9:103-118.
Mustika,  I.Y.,  Kustanti,  A.  &  Hilmanto,  R. 2017.  Kepentingan  dan  peran  actor dalam  pengelolaan  hutan  mangrove  di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh  Kabupaten  Pesawaran. Jurnal Sylva  Lestari ,  5:  113-127.  DOI: 10.23960/jsl25113-127. Nordiansyah,  H.,  Ismail  &  Bakrie,  L.  2016. Penilaian efektifitas pengelolaan
kawasan  konservasi  di  Kawasan  Cagar Alam  Padang  Luway  Kabupaten  Kutai Barat. Jurnal AGRIFORi, 15:43-54. Nugraha,  B.,  Banuwa,  I.S.  &  Widagdo,  S.
2015.  Perencanaan  lanskap  ekowisata hutan mangrove di Pantai Sari Ringgung Desa  Sidodadi  Kecamatan  Padang Cermin  Kabupaten  Pesawaran. Jurnal Sylva Lestari , 3: 53-66. DOI:
10.23960/jsl2353-66. Pane, E.P., Muhamad, I.S. & Wiadnya, D.G.R. 2019.  Pengelolaan  konservasi:  Studi kasus konservasi penyu pantai Pangumbahan Kabupaten Sukabumi.
Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan VIII .
Qodriyatun,  S.N.  2019.  Peran  dan  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  kawasan konservasi  secara  kolaboratif. Jurnal Kajian , 24:43-56.
Risien,  J.M.  &  Tilt,  B.,  2008.  A  comparative study  of  community  based  sea  turtle management  in  Palau:  key  factors  for successful  implementation. Conservation and Society , 6:225-237.
Rochmah,  S.F.,  Febryano,  I.G.,  Kaskoyo,  H., Widiastuti, E.L. & S afe’i, R. 2022. tourist's perception  of  the  existence  of  coastal vegetation as a support of turtle habitat in Pangumbahan Coastal Park, Pangumbahan Village, Sukabumi Regency, West Java Province, Indonesia. Prosiding  International  Science  and  Art Research Center, International Hasankeyf Scientific Studies and Innovation Congress .
p.319-325.
Salampessy,  M.L.,  Febryano,  I.G.,  &  Ichsan, A.C.  2021.  Community  knowledge  and involvement  in  mangrove  ecosystem management  in  the  coastal  of  Muara Gembong  Bekasi. The  13 th International
Symposium  of  Indonesia  Wood  Reseacrh Society.  IOP  Conf.  Series:  Earth  and Environmental Science 891.
Salampessy, M.L., Febryano, I.G., Martin, E., Siahaya,  M.E.  &  Papilaya,  R.  2015. Cultural capital of the communities in the mangrove  conservation  in  the  coastal areas  of  Ambon  Dalam  Bay,  Moluccas, Indonesia.
Procedia Environmental Sciences 23. International Conference on
Tropical  and  Coastal  Region  Eco- Development 2014.
Sari, Y., Yuwono, S.B. & Rusita. 2015. Analisis potensi dan daya dukung sepanjang jalur ekowisata hutan mangrove di Pantai Sari Ringgung, Kabupaten
Pesawaran, Lampung. Jurnal Sylva Lestari , 3: 31-40. DOI: 10.23960/jsl3331-40.
Sembiring,  E.,  Basuni,  S.  &  Soekmadi,  R.
2010. Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten  Teluk  Wondama. Jurnal
Manajemen Hutan Tropika, 16:84-91.
Sukristiyono, Purwanto, R.H., Suryatmojo, H. & Sumardi. 2021. Stakeholder analysis on sungai wain protected forest management in  Balikpapan  City,  East  Kalimantan Province. Jurnal  Sylva  Lestari ,  9:  252- 268. DOI: 10.23960/jsl29252-268.
Tresiana,  N.,  Duadji,  N.,  Febryano,  I.G.  & Zenitha,  S.A.  2022.  Saving  mangrove forest  extinction  in  Urban  Areas:  Will government interventions help?.
International  Journal  of  Sustainable Development and Planning , 17:375-384. Widodo,  M.L.,  Soekmadi,  R.  &  Arifin,  H.S. 2018.  Analisis  stakeholders  dalam pengembangan  ekowisata  di  Taman Nasional  Betung  Kerihun  Kabupaten Kapuas. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan , 8:55-61.
Winardi.,  2019.  Stakeholder  governance strategy  in  the  formulation  of  the exclusion  policy  of  located  industrial companies  in  the  industrial  park. Jurnal Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan , 4:1-17.