## PELEPASAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA PALANGKA RAYA

## Eny Susilowati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: eni_sisco@yahoo.co.id)

## Abstrak
Tujuan  penelitian  yaitu:  1)  Untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana penerapan  hukum  pelepasan  hak  atas  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum berdasarkan  Undang-Undang.  2)  Untuk  mengetahui  dan  memahami  Bagaimana prosedur  ganti  kerugian  hak  atas  tanah  terhadap  pembangunan  untuk  kepentingan umum  beradasarkan  Undang-Undang,  agar  nantinya  masyarakat  mengetahui  sistem atau  tata  cara  penerapan  hukum  dan  proses  ganti  kerugian  tanah  supaya  tidak terjadinya kekaburan hukum.
Metode  yang digunakan adalah  Berdasarkan kepada suatu  metode pendekatan yang  sifatnya  Empiris  yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  data  yang  didapat  di lapangan, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-sasa hukum, khususnya dalam peraturan  perundang-undangan  serta  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan Badan Pertanahan Nasional.
Kesimpulan  penelitian  sebagai  berikut:  a)  Pengaturan  dan  pelaksanaan pelepasan  hak  atas  tanah  terhadap  pembangunan  untuk  kepentingan  umum berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Terutama  dalam  kaitannya  Untuk Kepentingan  Umum,  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  dalam  menetapkan  lokasi pelepasan  tanah  menggunakan  Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor. 188.45/470/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Sebagai Kawasan Strategi Kota Untuk Kawasan Perkantoran, Ruang Terbuka Hijau, Kasawan Bisnis  dan  Kepentingan  Umum  Lainnya,  setiap  pengadaan  tanah  didahulukan publikasi  atas  dasar  Rancangan  Umum  Tata  Ruang  (RUTR)  menggunakan  dasar Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Persiapan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum.  b)  Bahwa  pemberian  ganti  rugi  tidak  semata  berdasarkan  Nilai Jual  Objek  Pajak  (  NJOP  )  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya melainkan  berdasarkan  hasil  dari  tim  penilai  tanah  yang  dimana  tanah  masyarakat terlebih  dahulu  dilakukannya  pengukuran,  dan  pemetaan  bidang  perbidang  tanah  dan pengumpulan  data  pihak  yang  berhak  dan  objek  pengadaan  tanah,  besar  penilaian
tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, Petunjuk Teknis  yang  digunakan  oleh  tim  penilai  tanah  dalam  pelaksanaannya  menggunakan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  125/pmk.01/2008  tentang  Jasa  Penilai  Publik, inilah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  oleh  tim  penilai  tanah  melakukan  penilain terhadap  tanah  yang  akan  dilepaskan,  dan  pada  saat  pemberian  ganti  kerugian  pihak yang  berhak  menerima  ganti  kerugian  wajib,  melakukan  pelepasan  hak  tanah,  serta menyerahkan  bukti  penguasaan  atau  kepemilikan  objek  pengadaan  tanah  kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
Kata Kunci: Pelepasan Hak Atas Tanah

## Pendahuluan
Guna mewujudkan masyarakat yang adil,  makmur,  dan  sejahtera  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan  dalam  rangka  pembangunan nasional  yang  diselenggarakan  Pemerintah adalah  pembangunan  untuk  kepentingan umum.  Pembangunan  untuk  kepentingan umum  tersebut  memerlukan  tanah  yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan,  kesejahteraan,  keberlanjutan, dan  keselarasan  sesuai  dengan  nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
Hukum  tanah  nasional  mengakui dan  menghormati  hak  masyarakat  atas tanah  dan  benda  yang  berkaitan  dengan tanah,  serta  memberikan  wewenang  yang bersifat  publik  kepada  negara  berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan
pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan
pengawasan  yang  tertuang  dalam  pokok- pokok Pengadaan Tanah sebagai berikut :
1. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah menjamin  tersedianya  tanah  untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya.
2. Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana
Pembangunan Nasional/Daerah;
c. Rencana Strategis; dan
d. Rencana  Kerja  setiap  Instansi  yang memerlukan tanah.
3. Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan  keseimbangan  antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
5. Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum  dilaksanakan  dengan  pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.
Secara  umum  pengaturan  mengenai hak atas tanah dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia mengenai hak mili, hak guna usaha dan hak guna bangunan terdapat pada pasal 20 Ayat (1), pasal 28 Ayat (1) dan pasal 35 Ayat (1)
bahwa  Hak  milik  adalah  hak  turun- temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat dipunyai  orang atas tanah,  Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai  langsung  oleh  Negara,  dalam jangka  waktu  sebagaimana  tersebut  dalam pasal  29,  guna  perusahaan  pertanian, perikanan  atau  peternakan  dan  Hak  guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai  bangunan-bangunan  atas  tanah yang  bukan  miliknya  sendiri,  dengan jangka  waktu  paling  lama  30  tahun,  pada Bagian III Bab II Pasal 20 sampai Pasal 27, yang memuat prinsip-prinsip umum tentang hak  milik  atas  tanah.  Selanjutnya  dalam pasal  50  Ayat  (1)  ditentukan  bahwa ketentuan-ketentuan  lebih  lanjut  mengenai hak  atas  tanah  diatur  dengan  undang- undang. Adanya ketentuan ini, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ini hanya memuat  pokok-pokoknya  saja  dari  hukum agraria yang baru.
Pengertian
pelepasan atau
penyerahan  hak  atas  tanah  selanjutnya diatur  dalam  Pasal  1  butir  6  Peraturan Presiden  Nomor.  36  Tahun  2005  Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
Pelepasan  hak  atas  tanah  adalah  kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang  hak  atas  tanah  dengan  tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.
Pelepasan  tanah  ini  hanya  dapat dilakukan  atas  dasar  persetujuan  dan kesepakatan  dari  pihak  pemegang  hak  baik mengenai  tehnik  pelaksanaannya  maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi  yang akan  diberikan  terhadap  tanahnya  dengan dasar  musyawarah  untuk  ganti  kerugian yang  digunakan  pemerintah  menggunakan Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Persiapan  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan  Umum.  Kegiatan  pelepasan hak  ini  bukan  hanya  dilakukan  untuk kepentingan umum semata akan tetapi juga dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  swasta. Mengenai  tanah-tanah  yang  dilepaskan haknya  dan  mendapat  ganti  rugi  adalah tanah-tanah  yang  telah  mempunyai  sesuatu hak  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  (UUPA)  dan  tanah-tanah masyarakat hukum adat. Adapun ganti rugi yang  diberikan  kepada  pihak  yang  telah melepaskan  haknya  tersebut  adalah  dapat berupa uang, tanah pengganti atau pemukiman kembali Pelepasan hak merupakan  bentuk  kegiatan  pengadaan tanah yang menerapkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum  adalah  dapat  diartikan  bahwa kepentingan  umum  dapat  saja  dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas.  Pengadaan  tanah  adalah  setiap kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan cara  memberikan  agnti  rugi  kepada  yang melepasakan  atau  menyerahkan  tanah, bangunan,  tanaman,  dan  benda-benda  yang berkaitan dengan tanah. Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan  negara  dan  negara  serta  kepentingan bersama  dari  rakyat,  atas  dasar  asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan  ketanahan  nasional  serta wawasan  nusantara.  Hak  milik  atas  tanah sebagai  salah  satu  jenis  hak  milik,  sangat penting  bagi  negara,  bangsa,  dan  rakyat indonesia  sebagai  masyarakat  agraria  yang sedang  membangun  ke  arah  perkembangan pembangunan dan lain-lain.
Masalah  tanah  merupakan  masalah yang  menyangkut  hak  rakyat  yang  paling dasar.  Tanah  di  samping  mempunyai  nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah  kepentingan  pribadi  atas  tanah tersebut  dikorbankan  guna  kepentingan
umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak  berupa  uang  semata  akan  tetapi  juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. Masalah pelepasan  hak  atas  tanah  masyarakat diperuntukan  sebagai  salah  satu  pelepasan tanah  untuk  kepentingan  umum  dimana masyarakat berhak memperoleh ganti rugi.
Pelepasan  hak  atas  tanah  untuk pembangunan  kepentingan  umum  yang terletak  dijalan  G.Obos  X  Kota  Palangka Raya untuk
Rencana
Pembangunan
Komplek  Perkantoran  Pemerintah  Kota
Palangka  Raya  pada  kawasan  strategis lingkar  dalam  seluas  32,26  hektare  sebagai lokasi  pembangunan  komplek  perkantoran. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor. 188.45/470/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Tentang  Penetapan  Lokasi  Tanah  Sebagai Kawasan  Strategi  Kota  Untuk  Kawasan Perkantoran, Ruang Terbuka
Hijau, Kasawan  Bisnis  dan  Kepentingan  Umum Lainnya  Rencana  pemanfaatan  ruang  pada kawasan  strategis  lingkar  dalam  kota palangka raya untuk kawasan perkantoran.
Masalah  tanah  adalah  masalah bangsa  dan  negara,  sehingga  juga  masalah kita  semua  anak  bangsa  yang  hidup  di seluruh nusantara. Artinya tanah merupakan  hal  yang fundamental bagi  kita semua,  sangat  ironis  kalau  masalah  tanah tidak  ditangani  secara  sungguh-sungguh oleh  Pemerintah.  Tanah  untuk  kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan  negara  serta  kepentingan  bersama  dari rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut dengan  memberikan  ganti  rugi  yang  layak dan  menurut  cara  yang  diatur  dengan Undang-undang.  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Pengadaaan  Tanah bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum,  disahkan  pada  tanggal  14  Januari 2012.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa
pelaksanaan pelepasan hukum sangat berperan  aktif  dalam  pelepasan  hak  atas tanah terhadap pembangunan untuk kepentingan  umum  dan  bagaimana  suatu prosedur  ganti  kerugian  tanah  hak  atas pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Maka peneliti mengangkat judul
“PELEPASAN  HAK  ATAS  TANAH BAGI
PEMBANGUNAN
UNTUK

## KEPENTINGAN UMUM DI KOTA PALANGKA RAYA”

## Metode Penelitian
Berdasarkan  kepada  suatu  metode pendekatan  yang  sifatnya  Empiris  yaitu penelitian  yang  menekankan  pada  data yang  didapat  di  lapangan,  yakni  dengan mempelajari dan mengkaji asas-sasa hukum, khususnya dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan- ketentuan  yang  berkaitan  dengan  Badan Pertanahan Nasional, maka penulis menggunakan jenis penelitian, yakni : 1. Penelitian Kepustakaan Penelitian teoritis yang
mengandalkan  bahan  pustaka  yang  terdiri atas  buku-buku  dari  kalangan  ahli  hukum yang  ada  kaitannya  dengan  perdata,  dan sebagainya  dimana  masih  terkait  dengan permasalahan yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan
Penelitian  yang  dilakukan  dengan cara  mengumpulkan  data-data  dari  instansi terkait  yang  berhubungan  dengan  masalah yang akan diteliti oleh penulis.

## Hasil dan Pembahasan
Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Pelepasan Hak  Atas  Tanah  Untuk  Pembangunan Kepentingan Umum berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan  Kepentingan  Umum  di Kota Palangka Raya
Permasalahan  tanah  yang  dari  segi empiris  sangat  lekat  dengan  peristiwa sehari-hari,  dengan  terbitnya  berbagai kebijakan dalam pelepasan hak milik tanah masyarakat yang digunakan sebagai pembangunan  oleh  badan  Pemerintah  Kota Palangka Raya untuk pembangunan kepentingan  umum,  masalah  tanah  adalah masalah  yang  sangat  menyentuh  keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan  merupakan  kebutuhan  dasar  setiap manusia. Hak atas tanah sendiri merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia,  sebab  hak milik  atas  tanah  yang  dipegang  oleh seseorang  tidak  dapat  diambil  alih  secara sewenang-wenang, termasuk oleh pemerintah  sekalipun.  Guna  menggunakan haknya,  pemegang  hak  atas  tanah  tidak dapat menggunakan haknya secara sewenang-wenang pula. Tidak selalu mudah  untuk  merancang  suatu  kebijakan pertanahan  yang  dirasakan  adil  untuk semua  pihak.  Subyek  atau  pemohon  untuk mengajukan  permintaan  pencabutan  hak atas tanah adalah instansi-instansi pemerintah/badan-badan
pemerintah.
Segala sesuatunya dilakukan dengan memperhatikan  persyaratan  untuk  dapat memperoleh  sesuatu  hak  atas  tanah  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan  Nasional  dan  Daerah  Kota Palangka  Raya  harus  disetujui oleh pemerintah  atau  Gubernur  sesuai  dengan Rencana  Pembangunan  yang  telah  ada berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan  Tengah  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. Pelepasan  hak  atas  tanah  adalah  kegiatan
melepaskan hubungan hukum antara pemegang  hak  atas  tanah  dengan  tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian  atas  dasar  musyawarah.  Adanya masalah  Pelepasan  atau  Penyerahan  Hak Atas  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum tersebut diharapkan pemilik atau pemegang hak  tidak  mengalami  kemunduran  baik dalam tingkat ekonomi maupun sosial.
Pemerintah  kota  memerlukan  tanah untuk  kepentingan  umum,  Pemerintah menghadapi  banyak  masalah,  diantaranya masalah  Pelepasan  atau  Penyerahan  Hak Atas  Tanah  dan  Pencabutan  Hak  Atas Tanah  serta  masalah  Ganti  Rugi.  Masalah tersebut  timbul  dalam  hal  Pemerintah membutuhkan  tanah  yang  dikuasai  atau dimilik  rakyat,  karena  disini  menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah yang berhadapan dengan Kepentingan  Rakyat.  Hal  tersebut  sering terjadi  biasanya  disebabkan  oleh  faktor tarik  menarik  kepentingan  yang  ada  di dalam masyarakat, untuk menentukan siapa yang  paling  berhak  dalam  memanfaatkan fungsi  tanah  demi  kepentingan  masing- masing  kelompok  marjinal,  kelompok pengusaha atau pemilik modal dan kelompok  struktur  pemerintah.  Salah  satu upaya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut adalah  melalui  perencanaan  pembangunan suatu Negara. Pembangunan yang dilakukan  Pemerintah  ini  antara  lain pemenuhan  kebutuhan  Pengadaan  Tanah Untuk  Kepentingan  Umum,  sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diperlukan pendekatan  yang  mencerminkan  pola  pikir yang proaktif dilandasi  sikap  kritis  dan obyektif ,  guna  mewujudkan  cita-cita  yang luhur  bangsa  Indonesia,  maka  diperlukan komitmen  politik  yang  sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah yang adil
dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan  tidak  menyengsarakan  rakyat, sehingga  adanya  keseimbangan  antara kepentingan  Pemerintah  dan  kebutuhan masyarakat.
Semenjak berlakunya Undang-
undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/470/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Tentang  Penetapan  Lokasi  Tanah  Sebagai Kawasan  Strategis  Kota  Untuk  Kawasan Perkantoran, Ruang Terbuka Hijau,
Kawasan  Bisnis  dan  Kepentingan  Umum Lainnya.  Peraturan  ini  akan  dijelaskan bagaimana  pengaturan  dan  pelaksanaan pelepasan  hak  atas  tanah  masyarakat  yang dimana  digunakan  untuk  pembangunan kepentingan  umum  seperti  pembangunan kawasan  perkantoran.  Perencanaan  dan pelakasanaan  kegiatan  pelepasan  hak  atas tanah  untuk  kepentingan  umum  tidak dilakukan  bila  tidak  sesuai  dan  didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ) yang  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu  oleh pemerintah  yang  memerlukan  hak  milik tanah masyarakat.
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan  Umum  diselenggarakan  oleh Pemerintah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah, Rencana  Pembangunan  Nasional/Daerah, Rencana Strategi dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan tanah dilakukan untuk pembangunan  kepentingan  umum  dimana dalam pengadaannya diselenggarakan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Instansi yang memerlukan. Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui
perencanaan  dengan  melibatkan  semua
pengampu  dan  pemangku  kepentingan. Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat
Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan
Umum  dilaksanakan  dengan  pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. Beradasarkan  pasal  13  Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahap :
1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil. Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  kepala  seksi  sengketa konflik dan perkara kantor Badan Pertanahan  Nasioanal  Kota  Palangka  Raya bahwa pengaturan dan pelaksanaan pelepasan  tanah  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  Pasal  13 sebagai berikut:
1. Tahap Pertama Perencanaan Perencanaan instansi pemerintah yang  memerlukan  tanah  melakukan perencanaan pengadaan
tanah berdasarkan  peraturan  yang  berlaku atau  yang  digunakan  pemerintah  untuk pelepasan  hak  milik  tanah  masyarkat, yang  nantinya  pemerintah  mengajukan permohonan kepada Gubernur setempat guna memperoleh lebih lanjut. Perencanaan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  didasarkan  atas Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan barulah  panitia  perencanaan  pengadaan tanah  menyusun  bentuk dokumen perencanaan  pengadaan  tanah  serta ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah memuat:
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b. Kesesuaian  dengan  Rencana  Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
c. Letak tanah;
d. Luas tanah yang dibutuhkan;
e. Gambaran umum status tanah;
f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
h. Perkiraan nilai tanah; dan
i. Rencana penganggaran. Kalau  semua  persyaratan  sudah
dipenuhi barulah panitia mulai
berfungsi  dengan  melakukan  penelitian dan  inventarisasi.  Hal  ini  dilakukan meliputi :
a. Inventarisasi  tanah-tanah  yang  akan terkena  proyek,  sesuai  dengan beberapa luas areal yang diperlukan, inventaris ini sangat penting, apakah tanah  seseorang  termasuk  calon yang akan diganti atau tidak.
b. Inventarisasi bangunan-bangunan yang  ada  di  atas  tanah  tersebut  dan perlu  pula  ditentukan  criteria  jenis bangunan yang bersangkutan, untuk itu  diperlukan  sekali  criteria  jenis bangunan didalam
peraturan pelaksanaan  dan  keppres  No.  55
Tahun 1993 ini.
c. Inventarisasi  ini  tanaman  yang tumbuh diatas tanah yang
bersangkutan. Di sini perlu ketegasan  mengenai  jenis  tanaman apa  yang  akan  diganti  rugi  dan bagaimana pula yang tidak diganti.
d. Inventarisasi benda-benda lain  yang berkaitan  dengan  tanah  tersebut misalnya  bagaimana  kalau  di  atas tanah  tersebut  terdapat  beberapa kuburan.
Pemerintah
mengeluarkan
Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang  Dan  Perumahan  Kota  Palangka
Raya  yaitu  Pembentukan  Tim  Teknis Persiapan  Pengadaan  Tanah  /  Lahan  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum Pada Kawasan Strategis  Lingkar Dalam Di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2016, selain tugas-tugas tersebut di atas tim harus menampung  segala  keluhan  dan  masalah yang  dihadapi  penduduk  dan  memberikan putusan  atau  jalan  keluarnya  terhadap problem-problem  sosial  dan  akibat-akibat sampingan  lainnya,  misalnya  keharusan penyediaan  permukian  baru,  mencari  mata pencaharian  baru,  karena  hilang  mata pencaharian penduduk yang tadinya bersumber pada tanah yang akan dibebaskan  dan  sebagainya.  Melihat  tugas- tugas  tim  pembebasan  tanah  di  atas,  maka berhasil  atau  tidaknya  pembebasan  tanah adalah  tergantung team  work dari  tim  itu sendiri  serta  hubungan  dengan  pejabat  dan masyarakat setempat.
2. Tahap Kedua Persiapan Persiapan instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah melakukan perencanaan  pelepasan  tanah  berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan melaksanakan pembritahuan rencana pembangunan  dengan  melibatkan  Badan Pertanahan Nasional dan Tim Penilai KJPP sebagaimana
dimaksud untuk menyampaikan  kepada  masyarakat  bahwa lokasi  tersebut  nantinya  akan  dilakukan pembangunan  untuk  kepentingan  umum, dengan  cara  melakukan  konsultasi  publik agar disampaikannya perencanaan pembangunan  pemerintah,  KJPP  ialah Kantor  Jasa  Penilai  Publik  merupakan badan  usaha  yang  telah  mendapatkan  izin usaha  dari  Menteri  sebagai  wadah  bagi Penilai  Publik  dalam  memberikan  jasanya, setelah semua disepakati barulah kesepakatan  dituangkan  kedalam  bentuk berita  acara  kesepakatan,  instansi  yang memerlukan
tanah mengajukan
permohonan  penetapan  lokasi  kepada gubernur. Berdasarkan Undang-undang Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum,  Inventarisasi dan identifikasi diatur dalam Pasal 28-29: 1) Pasal  28  menentukan  Inventarisasi  dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah meliputi kegiatan:
a. Pengukuran  dan  pemetaan  bidang  per bidang tanah; dan
b. Pengumpulan  data  Pihak  yang  Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
2) Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
3) Hasilnya  wajib  diumumkan  di  kantor desa/kelurahan,  kantor  kecamatan,  dan tempat  Pengadaan  Tanah  dilakukan dalam  waktu  paling  lama  14  (empat belas) hari kerja.
4) Pasal 29 menentukan: Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,
dan pemanfaatan tanah wajib diumumkan  secara  bertahap,  parsial, atau  keseluruhan  selama  waktu  paling lama  14  (empat  belas)  hari  kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.  Jika  dilakukan  keberatan maka, dilakukan verifikasi dan perbaikan  dalam  waktu  paling  lama  14 (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak diterimanya  pengajuan  keberatan  atas hasil inventarisasi.
Pelaksanaan persiapan ini nantinya  akan  dilaksanakan  oleh  tim pelaksana lapangan yang telah ditentukan  oleh  pemerintah  tim  penilai tanah maupun Badan Pertanahan
Nasional  Kota  ataupun  akan  disaksikan oleh pemilik tanah yang akan dilepaskan hak miliknya.
3. Tahap Ketiga Pelaksanaan Pelaksanaan, Berdasarkan penetapan  lokasi  pembangunan  untuk Kepentingan Umum instansi yang memerlukan tanah mengajukan
pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  kepada Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Tim Penilai  tanah  yang  di  gunakan  oleh pemerintah kemudian melakukan kegiatan: a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan,  pemilikan,  penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
b. Penilaian Ganti Kerugian;
c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
e. Pelepasan tanah Instansi. Pada tahap pelaksanaan
dilakukanlah sosialisasi persetujuan tentang pembebasan  lahan  langkah  selanjunya adalah  pematokan  lahan  yang  dilakukan oleh dinas terkait yang dalam hal ini adalah Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  dan meliputi  oleh  Tim  Penilai  tanah,  sesuai dengan laporan dan hasil dari pihak panitia pengadaan  tanah  maka  langkah  panitia pengadaan tanah selanjutnya adalah pengumuman  rincian,  hal  ini  warga  yang terkena  pembebasan  lahan  diharuskan mengumpulkan  sertifikat  atau  keabsahan yang dimiliki atas tanah tersebut ( foto copy ) agar mempermudah langkah panitia pengadaan  tanah,  pengumuman  rician  atau perbaikan  data  (  sanggahan  )    dari  warga yang  terkena  pembebasan  tanah  agar  tidak terjadi  kesalahan  pehaman  agar  sesuai prosedur  yang  diinginkan,  dalam  hal  ini panitia  pengadaan  tanah  menerima  kritikan maupun  saran  dari  warga  yang  terkena pembebasan tanah, untuk mempertegas dan melengkapi  laporan  yang  ada  langkah selanjutnya  dilakukannya  perbaikan  data sesuai  dengan  pengumuman  rincian  dari sanggahan  warga  yang  terkena  pelepasan hak untuk pembangunan umum.
4. Tahap Keempat Inventarisasi dan
Identifikasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan, Serta Pemanfaatan Tanah Tahap  pelaksanaan  inventarisasi  ini pemerintah  menugaskan  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  ataupun  tim  penilai  tanah untuk  melakukan  tugas  dilapangan  dalam hal  pemetaan  dan  pengukuran  lahan  yang akan dilepaskan untuk pembangunan dimana  dihadiri  oleh  semua  pihak  yang berkaitan serta masyarakat yang dilepaskan tanahnya  agar  nanti  dalam  pelaksanaan pengukuran  dan  pemetaan  dilapangan  bisa berjalan  lancar,  agar  wilayah  yang  di lakukan  pelepasan  tanah  dapat  dilihat berapa  luas  bidang  perbidang  tanah  yang terkena  pelepasan  tanah  untuk  kepentingan umum.
1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,
dan pemanfaatan tanah meliputi kegiatan:
a. Pengukuran  dan  pemetaan  bidang per bidang tanah; dan
b. Pengumpulan  data  Pihak  yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
2) Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
3) Hasilnya  wajib  diumumkan  di  kantor desa/kelurahan,  kantor  kecamatan,  dan tempat  Pengadaan  Tanah  dilakukan dalam  waktu  paling  lama  14  (empat belas) hari kerja.
4) Pasal 29 menentukan: Hasil inventarisasi
5) Identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah wajib  diumumkan  secara  bertahap, parsial,  atau  keseluruhan  selama  waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.  Jika  dilakukan  keberatan maka, dilakukan verifikasi dan perbaikan  dalam  waktu  paling  lama  14
(empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak diterimanya  pengajuan  keberatan  atas hasil inventarisasi.
Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi Pihak yang Berhak dan  Objek  Pengadaan  Tanah.  Pihak  yang Berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan  pihak  yang  menguasai/memiliki tanah.  Objek  Pengadaan  Tanah  meliputi letak,  luas,  status,  serta  jenis  penggunaan dan  pemanfaatan  tanah.  Inventarisasi  dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana  dilaksanakan  dalam  waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
Pada  contoh  kasus  yang  dibahas untuk  hal  tahap  pelaksanaan  pihak  instansi dan Pemerintah Kota melakukan pertemuan dengan  masyarakat  untuk  menetapkan dimana  tanah  masyarakat  yang  terkena pelepasan  dan  dimana  setiap  masing- masing  kantor  akan  dibangun  nantinya, namun  apa  yang  terjadi  dilapangan  tidak selalu  berdasarkan  aturan  dan  ketentuan yang  berlaku  untuk  melakukan  pelepasan hak atas tanah, karena kurangnya keterlibatan  dari  pihak  ketua  RT  dan Kelurahan,  karena  dalam  hal  ini  pada  saat tahap  pembangunan  pihak  instansi  sering kali  menanyakan  kepada  pihak  Ketua  RT untuk  menunjukan  lokasi  bidang  tanah yang  sudah  dimeta-metakan  oleh  tim penilai  tanah,  akan  tetapi  pihak  ketua  RT tidak  mengetahui  dimana  lokasi  setiap kantor/  instansi  tersebut  dibangun,  karena pihak  pemerintah  atau  tim  penilai  tanah tidak  melibatkan  pihak  ketua  RT  setempat dan  kelurahan  sebab  tidak  boleh  adanya intervensi ,  inilah  yang  terkadang  menjadi hambatan  untuk  instansi  atau  pun  pihak yang  terkait  untuk  tahap  pembangunan untuk  kepentingan  umum  ini,  inilah
mengapa  untuk  pelepasan  hak  milik  tanah masyarakat di Kota Palangka Raya khususnya dijalan G.Obos  X masih adanya ketidak  sesuaian  pembangunan  dengan aturan  yang  ada  sebab  pihak  pemerintah melakukan tahap pelaksanaan
pembangunan  dengan  berbagai  tahap  yang dimana  inilah  mengapa  tidak  boleh  adanya intervensi oleh  pemerintah  dalam  hal pengaturan  dan  pelaksanaan  pelepasan tanah.
Prosedur  Ganti  Kerugian  Hak  Atas Tanah  Terhadap  Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Palangka Raya
A. Prosedur penilaian ganti kerugian Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum dan  wawancara  dengan  Areza  Ugung bagian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan  Ruang  Kota  Palangka  Raya, Prosedur yang digunakan sebagai berikut:
1. Hasil  pengumuman  atau  verifikasi  dan perbaikan  ditetapkan  oleh  Lembaga Pertanahan  dan  Tim  Penilai  tanah selanjutnya  menjadi  dasar  penentuan pihak  yang  berhak  dalam  pemberian Ganti Kerugian .
2. Penilai wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.  Pelanggaran  terhadap kewajiban  Penilai  dikenakan  sanksi administratif  dan/atau  pidana  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
3. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh  Penilai  dilakukan  bidang  per bidang tanah, meliputi:
a. Tanah,
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah,
c. Bangunan;
d. Tanaman;
e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
Proses ganti kerugian yang digunakan  oleh  tim  penilai  tanah  dalam proses  ganti  kerugian  kepada  masyarkat  di Kota Palangka Raya untuk pembangunan di Jalan  G.Obos  X  Komplek  Perkantoran tidak  meliputi  tanaman  yang  ada  di  atas tanah  untuk  mencakup  ganti  kerugian nantinya kepada masyarakat inilah mengapa  apa  yang  menjadi  dasar  dan ketentuan  yang  berlaku  yang  tertuju  pada tanah,  bangunan  dan  tanaman  yang  akan dinilai  untuk  ganti  kerugian  tidak  sesuai dengan  penerapannya  dilapangan,  namun dalam proses ganti kerugian yang dilakukannya  musyawarah  tim  penilai hanya  menganti  kerugian  terhadap  tanah dan  bangunan  tidak  termasuk  dengan tanaman  sedangkan  dalam  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum  Pasal  33  sudah  jelas bahwa  tanaman  juga  masuk  dalam  nilai yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat yang menerima ganti kerugian, NJOP (Nilai Jual  Objek  Pajak)  merupakan  salah  satu jenis  yang  diperoleh  dari  suatu  proses penilaian. Namun pada umumnya penilaian dilakukan  dengan  proses  musyawarah dengan masyarkat agar nantinya mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  dan masyarkat  mendapat  hak  mereka  dengan adil  untuk  tanah  yang  dilepaskannya. Pelepasan tanah  dilakukan oleh tim penilai yang  telah  mengikuti  pendidikan  tentang penilaian  sehingga  memiliki  pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan penilaian adalah  proses  pekerjaan  seorang  penilai dalam  memberikan  suatu estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu properti
(benda)  yang berwujud  maupun  yang tidak berwujud berdasarkan hasil analisis terhadap  fakta-fakta  yang objektif dan relevan  dengan  menggunakan  metode  dan prinsip-prinsip  penilaian  yang  berlaku. Namun  dalam  pelaksanaan  dilapangan proses ganti kerugian tanah jarang menggunakan  NJOP,  yang  menjadi  dasar ganti kerugian adalah melakukan musyawarah  dengan  pemilik  tanah  yang akan dilepaskan tanahnya untuk pembangunan kepentingan umum.
Setiap pelepasan tanah untuk pembangunan  hampir  selalu  muncul  rasa tidak  puas,  di  samping  tidak  berdaya,  di kalangan  masyarakat  yang  hak  atas tanahnya  terkena  proyek  pembangunan tersebut.
Berdasarkan Undang-undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan  Umum,  antara  lain  mengatur tentang  ganti  kerugian  dalam  pasal  31 sampai  dengan  pasal  40.  Tulisan  ini dimaksudkan  untuk  memberikan  masukan dalam  rangka  penyempurnaan  penyusunan peraturan pelaksanaan tentang ganti kerugian  tersebut.  Fokus  pembahasan  pada penerapannya terhadap pembangunan untuk kepentingan  umum,  yakni  proyek  yang dilakukan oleh pemerintah, dan selanjutnya dimiliki  oleh  instansi  pemerintah  dan  tidak digunakan untuk mencari keuntungan.
B. Musyawarah
penetapan ganti kerugian
Musyawarah  adalah  proses  atau kegiatan  saling  mendengar,  dengan  sikap saling  menerima  pendapat  dan  keinginan yang  didasarkan  atas  sikap  kesukarelaan antara  pihak  pemegang  hak  atas  tanah  dan pihak  yang  memerlukan  tanah  dengan menugaskan  Tim  Penilai  tanah  untuk memperoleh  kesepakatan  mengenai  bentuk dan besarnya ganti kerugian. Pada prinsipnya tanpa adanya proses
musyawarah  antara  pemegang  hak  atas tanah  dan  pihak/instansi  pemerintah  yang memerlukan  tanah,  pengadaan  tanah  bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan  umum  tidak  akan  pernah terjadi  atau  terealisasi.  Musyawarah  adalah kegiatan  yang  mengandung  proses  saling mendengar,  saling  memberi  dan  saling menerima  pendapat,  serta  keinginan  untuk mencapai  kesepakatan  menganai  bentuk dan  besarnya  ganti  rugi  dan  masalah  lain yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pengadaan tanah atas dasar kesetaraan dan kesukarelaan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain  yang  berkaitan    dengan  tanah  dengan pihak  yang  memerlukan  tanah  untuk  itu pemerintah  kota  palangka  raya  dengan menugaskan  tim  penilai  tanah  KJPP (Kantor  Jasa  Penilai  Publik)  atas  dasar
Peraturan Mentri Keuangan Nomor 125/pmk.01/2008  tentang  Jasa  Penilai Publik.  Pada  hakikatnya  pengadaan  tanah adalah perbuatan pemerintah untuk memperoleh  tanah  untuk  kepentingan umum yang ditempuh berdasarkan musyawarah  untuk  mencapai  kesepakatan mengenai  pelepasan  hak  dan  ganti  rugi sebelum  ditempuhnya  pencabutan  hak. Hasil dari musyawarah inilah yang kemudian  menjadi  dasar  bagi  pembayaran ganti rugi.
Masalah  ganti  kerugian  merupakan hal  yang  paling  penting  dalam  proses pengadaan  tanah.  Ganti  rugi  adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh  pemegang  hak  atas  tanah  atas beralihnya hak tersebut. Pasal 1 UU Nomor 2  tahun  2012  menyatakan  ganti  kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada  Pihak  yang  berhak  dalam  proses Pengadaan Tanah. Penetapan besarnya nilai ganti  kerugian  per  bidang  tanah  ini dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan
Tanah  berdasarkan  hasil  penilaian  jasa penilai atau penilai publik.
Tahap selanjutnya adalah
musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya  ganti  kerugian.  Musyawarah dilakukan  secara  langsung  antara  tim penilai  tanah  yang  dimana  tim  ini ditugaskan oleh pemerintah dengan pemegang  hak,  dan  apabila  dikehendaki dapat  dilakukan  secara  bergiliran/parsial, atau  dapat  dilakukan  antara  instansi pemerintah  dengan  wakil-wakil  pemegang hak  (dengan  surat  kuasa).  Oleh  PPT (Panitia Penilai Tanah) diberikan penjelasan  tentang  hal-hal  yang  harus diperhatikan dalam penetapan ganti kerugian:
1).  Untuk  tanah  nilainya  didasarkan  pada nilai  nyata  dengan  memperhatikan NJOP tahun terakhir;
2).  Sembilan  factor  yang  mempengaruhi harga tanah; dan
3).    Nilai  taksiran  bangunan,  tanaman,  dan benda-benda lain yang relevan.
Beradasarkan Undang-undang Nomor  2  Tahun  2012  Pasal  37  Ayat  (1) Lembaga Pertanahan melakukan
musyawarah  kepada  pihak  yang  berhak dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  kerja  sejak  hasil  penilaian  dari  penilai disampaikan  kepada  lembaga  pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya  Ganti  Kerugian,  jika  selesai dilakukanlah pembebasan tanah, dan semua syarat  yang  ada  dan  surat-surat  sudah lengkap  barulah  diberikan  ganti  kerugian langsung  dan  dilakukan  secara  transparan dan  disaksikan  oleh  pihak-pihak  yang berkaitan.  Besarnya  nilai  Ganti  Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan  kepada  Lembaga  Pertanahan dengan  berita  acara.  Nilai  Ganti  Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.  Dalam  hal  bidang  tanah  tertentu
yang  terkena  Pengadaan  Tanah  terdapat sisa  yang  tidak  lagi  dapat  difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya,  Pihak  yang  Berhak  dapat meminta  penggantian  secara  utuh  atas bidang  tanahnya.  Hasil  kesepakatan  dalam musyawarah  menjadi  dasar  pemberian Ganti  Kerugian  kepada  Pihak  yang  Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.  Ganti  Kerugian  diberikan kepada  Pihak  yang  Berhak  berdasarkan hasil  penilaian  yang  ditetapkan  dalam musyawarah.  Pemberian  Ganti  Kerugian pada  prinsipnya  harus  diserahkan  langsung kepada  Pihak  yang  Berhak  atas  Ganti Kerugian. Apabila berhalangan, Pihak yang Berhak  karena  hukum  dapat  memberikan kuasa  kepada  pihak  lain  atau  ahli  waris. Penerima  kuasa  hanya  dapat  menerima kuasa  dari  satu  orang  yang  berhak  atas Ganti Kerugian.
Pelaksanaan penilai tanah dilakukan oleh  tim  penilai  tanah  yang  dipilih  oleh pemerintah  penyelenggara  pembangunan SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah) yang  dimana  nantinya  setiap  pelaksanaan dilakukan  oleh  tim  penliai  yang  disebut sebagai tim  Independen atau KJPP (Kantor Jasa  Penilai  Publik),  dalam  tim  penilai tanah  ini  tidak  boleh  adanya  keterlibatan pihak penyelenggara pembangunan ataupun SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah) instansi  yang  memerlukan  tanah,  hanya pemerintah
sebagai
fasilitator , mempertemukan, merapatkan dan
memusyawarahkan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
Tampaknya sering dilupakan bahwa interprestasi asas  fungsi  sosial  hak  atas tanah,  di  samping  mengandung  makna, bahwa  hak  atas  tanah  itu  harus  digunakan sesuai  sifat  dan  tujuan  haknya,  sehingga bermanfaat  bagi  pemegang  hak  dan  bagi masyarakat,  juga  berarti,  bahwa  harus terdapat  keseimbangan  antara  kepentingan
perseorangan  dengan  kepentingan  umum, dan  bahwa  kepentingan  perseorangan  itu diakui dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.  Dalam  kaitannya  dengan masalah ganti kerugian, bahwa menemukan keseimbangan
antara kepentingan perseorangan  dan  kepentingan  umum  itu tidak  mudah.  Agar  terasa  adil  bagi pemegang  hak  yang  akan  dilepasakan tanahnya  untuk  pembangunan  kepentingan umum maka dilakukannya tahap musyawarah ganti kerugian yang dilakukan oleh  tim  penilai  tanah  dengan  masyarakat yang dihadiri oleh pihak pelaksana pelepasan tanah apabila dalam musyawarah tersebut  telah  tercapai  kesepakatan  para pihak,  maka  pemilik  tanah  diberikan  ganti kerugian  sesuai  dengan  yang  disepakati oleh para pihak.
C. Pemberian Ganti Kerugian
Penentuan harga tanah ini, selanjutnya  akan  ditentukan  seberapa  besar ganti  kerugian  tanah  yang  akan  diberikan kepada tergusur, harga tanah yang biasanya ditetapkan  panitia  pembebas  sudah  dinilai oleh  tim  penilai  tanah  dan  setelah dilakukannya musyawarah penetapan harga tanah  untuk  nantinya  diserahkan  kepada penerima  ganti  kerugian  tanah  tersebut, bentuk dan  dasar  perhitungan ganti kerugian juga ditentukan secara lebih tegas dan  lebih  adil  yaitu  didasarkan  atas  nilai nyata,  adapun proses ganti kerugian:
1. Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang  Berhak  berdasarkan      hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah.
2. Pada  saat  pemberian  Ganti  Kerugian Pihak  yang  Berhak  menerima      Ganti Kerugian wajib:
a. Melakukan pelepasan hak; dan
b. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan
Tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
3. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti  yang  sah  menurut  hukum  dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian  hari.
4. Pihak  yang  Berhak  menerima  Ganti Kerugian bertanggung jawab
atas Kebenaran dan  keabsahan  bukti penguasaan  atau  kepemilikan  yang diserahkan.
Lembaga  Pertanahan  dan  Tim Penilai KJPP menyerahkan hasil Pengadaan Tanah  kepada  Instansi  yang  memerlukan tanah  setelah  pemberian  Ganti  Kerugian kepada  Pihak  yang  Berhak,  Instansi  yang memerlukan tanah dapat mulai
melaksanakan kegiatan pembangunan setelah  dilakukan  serah  terima  hasil Pengadaan  Tanah.  Pemerintah  juga  harus memperhatikan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum  pelepasan  hak  milik  atas  tanah adalah  kegiatan  melepaskan  hubungan hukum  antara  pemegang  hak  atas  tanah dengan  tanah  yang  dikuasainya  dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.
Undang-undang ini diharapankan
pelaksanaannya dapat memenuhi  rasa  keadilan  setiap  orang  yang tanahnya  direlakan  atau  wajib  diserahkan bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah.

## Kesimpulan
1. Pengaturan  dan  pelaksanaan  pelepasan hak  atas  tanah  terhadap  pembangunan untuk  kepentingan  umum  berdasarkan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.  Terutama  dalam  kaitannya
Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menetapkan lokasi  pelepasan  tanah  menggunakan
Peraturan  Walikota  Palangka  Raya
Nomor.  188.45/470/2014  Tanggal  20
Oktober 2014 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Sebagai Kawasan Strategi
Kota  Untuk  Kawasan  Perkantoran, Ruang  Terbuka  Hijau,  Kasawan  Bisnis dan  Kepentingan  Umum  Lainnya, setiap  pengadaan  tanah  didahulukan publikasi  atas  dasar  Rancangan  Umum Tata  Ruang  (RUTR)  menggunakan dasar  Peraturan  Gubernur  Kalimantan Tengah  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Persiapan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Bahwa  pemberian  ganti  rugi  tidak semata  berdasarkan  Nilai  Jual  Objek
Pajak  (  NJOP  )  yang  digunakan  oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melainkan  berdasarkan  hasil  dari  tim penilai  tanah  yang  dimana  tanah masyarakat terlebih dahulu dilakukannya pengukuran, dan pemetaan  bidang  perbidang  tanah  dan pengumpulan  data  pihak  yang  berhak dan  objek  pengadaan  tanah,  besar penilaian  tanah  meliputi  tanah,  ruang atas  tanah  dan  bawah  tanah,  bangunan, tanaman, Petunjuk Teknis yang digunakan oleh tim penilai tanah dalam pelaksanaannya menggunakan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 125/pmk.01/2008  tentang  Jasa  Penilai Publik,  inilah  yang  menjadi  dasar pertimbangan  oleh  tim  penilai  tanah melakukan penilain terhadap tanah yang akan dilepaskan, dan pada saat pemberian  ganti  kerugian  pihak  yang berhak  menerima  ganti  kerugian  wajib, melakukan  pelepasan  hak  tanah,  serta menyerahkan  bukti  penguasaan  atau kepemilikan  objek  pengadaan  tanah
kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

## Referensi
Adrian,  2009, Peralihan  Hak  Atas  Tanah Dan Pendafarannya. Sinar
Grafika, Jakarta
D.  Soetrisno,  2004, Tata  Cara  Perolehan Tanah  Untuk  Industri. PT  Rineka Cipta, Jakarta H.  Mustofa,  Suratman,  2013, Penggunaan Hak  Atas  Tanah  Untuk  Industri .
Sinar Grafika, Jakarta
Harsono,  Boedi,  2005, Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya , Penerbit Djambatan, Jakarta
P.  Siahaan,  Marihot,  2005, Bea  Perolehan
Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan . PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Parlindungan. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung:  Cv.  Mandar Maju, 1999 S.W. Sumardjono Maria , Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi  Dan
Impementasi ,  Penerbit  Kompas, Jakarta, 2001 Santoso  Urip,  2007, Hukum  Agraria  Dan Hak-hak  Atas  Tanah ,  Prenada Media Group, Jakarta Soedjono, H.Abdurrahman, 2008, Prosedur Pendaftaran  Tanah, Pt  Asdi Mahasatya, Jakarta Sofwan, 1997, Konflik Pertanahan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepeningan Umum.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun  2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor 188.45/470/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Tentang  Penetapan  Lokasi  Tanah  Sebagai Kawasan  Strategis  Kota  Untuk  Kawasan Perkantoran  ,  Ruang  Terbuka  Hijau, Kawasan  Bisnis  dan  Kepentingan  Umum Lainnya.
Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan.

## SUMBER LAIN
Andika Rendhik, 2016, Pembebasan Lahan Belum  Jelas,  Pemkot  Diminta Segera  Selesaikan  Ganti  Rugi, http://kalteng.antaranews.com/beri ta/264941/warga-minta-ganti- rugi-lahan-proyek-drainase-ketua- dprd-kaget-tak-tahu , diaksestanggal 27 Juli 2017.
Nur  Safidah,  2016, Pengadaan  Tanah Untuk  Pemabangunan  Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Http://Digilib.Unila.Ac.Id/pembah asan. Pdf Diakses 09 April 2017. Tatu  Afifa,  2010, Analisis  Pelepasan  Hak Milik  Atas  Tanah  Dalam  Rangka Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan  Propinsi    Banten, Di Kabupaten Serang.
www.lib.ui.ac.id>  file  >  pdf.
Diakses 06 April 2017.
Tjahjo  Arianto,  2012, Kajikajian  hukum undang-undang  nomor  2  tahun 2012, http://hukumpertanahansurveikada stral.blogspot.co.id/2012/06/kajika jian-hukum-undang undang-
nomor-2.html ,  diakses  tanggal  21 Agustus 2017.