## PERANAN WAKAF UANG DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMINIMALISASI UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

## Rizkha Afriani
Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia Email: rizha.kireidesu@gmail.com

## Abstract
Waqaf is known in Islam as the Jariyyah charity worship that will be carried out after the death of a  Muslim, but  in  this  study  the  writer  discusses that  waqaf  not  only  contributes  to  the worship  of Islam alone even for the benefit of a country where it can prosper the Indonesian people to pay the country's  debt.  In  2019,  the  Government  has  established  a  sukuk  cash  waqaf  link  in  cooperation with  2  Islamic  banks,  Muamalat  Bank  and  BNI  Syariah  Bank,  both  banks  collect  funds  from  the public in the form of certified cash waqf. This is certainly very beneficial for the State of Indonesia where every Muslim and non-Muslim who has excess or no excess assets makes cash waqaf at the bank.  In  this  study  the  authors  explain  the important role  of  cash  waqaf  or  money  waqf  which is very different from previous research. In this study there are several important roles of waqf money in minimizing government foreign debt and minimizing poverty that occurs in Indonesia.
Keywords: Cash waqaf , government foreign debt and poverty

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  sedang berkembang dimana masih banyak kemiskinan  dalam  Negara  ini.  Kemiskinan merupakan  tolak  ukur  meningkatnya  atau menurunnya  pertumbuhan  ekonomi  dalam suatu  Negara,  oleh  sebab  itu  sangat  penting pemerintah  Indonesia  terus  memperhatikan pertumbuhan ekonominya agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan terus. Menurut Ruben (2018) dalam tulisannya di  website moneysmart.com menjelaskan bahwa  Indonesia  berada  pada  peringkat  71 tingkat  kemiskinannya  sangat  jauh  tertinggal dengan Negara tetangga yakni Malaysia yang berada  di  peringkat    41.  Selain  itu  tingkat kemajuan infrastrukturnya juga jauh tertinggal dari Negara tersebut. Meskipun pencapaian tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun 2018  pemerintah  Indonesia  tidak  boleh berhenti dan cepat puas dalam
mensejahterakan rakyatnya. Menurut Syafrudin  (2010)  Potensi  wakaf  tunai  di Indonesia luar biasa. Hal itu kita ketahui dari data  yang  ada.  Berdasarkan  data  yang  ada  di Departemen  Agama,  jumlah  tanah  wakaf  di Indonesia  sebanyak  430,766  lokasi  dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi  yang  tersebar  lebih  dari  366.595 lokasi  di  seluruh  Indonesia.  Dilihat  dari sumber  daya  alam  atau  tanahnya  ( resources capital )  jumlah  harta  wakaf  di  Indonesia merupakan  jumlah  harta  wakaf  terbesar  di seluruh  dunia.  Ini  merupakan  tantangan  bagi umat  Islam  Indonesia  untuk  memfungsikan harta  wakaf  tersebut  secara  maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan  umat  Islam  di  Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang  sebenarnya.  Sayangnya,  potensi  itu masih  belum  dimanfaatkan  secara  optimal, karena  berbagai  faktor.  Maka,  langkah  yang tak  bisa  ditawar  lagi  yaitu  memberdayakan
potensinya  dengan  memproduktifkan  aset- aset  wakaf  tersebut.  Jika  bangsa  ini  mampu mengoptimalkan  potensi  wakaf  yang  begitu besar itu, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.
Dalam  Syafrudin  (2010)  Wakaf  secara etimologi  adalah  al-habs  (menahan)”.  Ia merupakan  kata  yang  berbentuk  masdar (gerund)  dari  ungkapan  waqfu  al-syai’  yang pada  dasarnya  berarti  menahan  sesuatu. Dengan  demikian,  pengertian  wakaf  secara bahasa  adalah  menyerahkan  tanah  untuk orang-orang  miskin  untuk  ditahan.  Diartikan demikian  karena  barang  milik  itu  dipegang dan  ditahan  orang  lain,  seperti  menahan hewan  ternak,  tanah  dan  segala  sesuatu. Secara gramatikal, penggunaan kata “auqafa” yang  digabungkan  dengan  katakata  segala jenis  barang  termasuk  ungkapan  yang  tidak lazim  (jelek).  Yang  benar  adalah  dengan menggunakan  kata  kerja  “waqaftu”  tanpa memakai  hamzah  (auqaftu).  Adapun  yang semakna dengan kata “habistu” adalah seperti ungkapan “waqaftu al-syai’ aqifuhu waqfan”.
“wakaf  tidak  lagi  hanya  diasosiasikan pada  obyek  wakaf  berupa  tanah,  akan  tetapi sudah  merambah  kepada  wakaf  bentuk  lain, sebagaimana telah termaktub dalam Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf.  Secara  terperinci,  obyek  wakaf  di Lembar  Negara  RI  Tahun  2004  Nomor  159 tersebut  dijelaskan  bahwa  harta  benda  wakaf hanya  dapat  diwakafkan  apabila  dimiliki  dan dikuasai  oleh  wakil  secara  sah  (pasal  15). Harta  benda  wakaf  terdiri  atas  benda  tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak  adalah  harta  benda  yang  tidak  bisa habis  karena  dikonsumsi,  meliputi:  a)  Uang; b)  Logam  mulia;  c)  Surat  berharga;  d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual;
f)  Hak  sewa;  dan  g)  Benda  bergerak  lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (pasal  16).  Dengan  demikian,  harta  benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan  sehingga  seseorang  tidak  perlu menunggu  menjadi  tuan  tanah  dahulu  untuk melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan  beberapa  ribu  rupiah saja  untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf
uang  atau  biasa  juga  disebut  wakaf  tunai”. (Sudirman :2010)
Menurut Nur Rianto (2012) Wakaf uang tersebut  dapat  dihimpun  dalam  sebuah wadah,  sehingga  menjadi  modal  usaha  yang besar.  Dana  wakaf  uang  yang  terkumpul tersebut  dapat  dikelola  secara  produktif dengan  lembaga  pengelola  yang  memiliki kompetensi  dan  kapabilitas  serta  mampu bekerja  secara  profesional.  Pengoptimalan sumber-sumber  keuangan  Islam  termasuk wakaf  uang  sebagai  salah  satu  sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh  pemerintah  terkait  dengan  pengentasan permasalahan  kemiskinan  yang  terdapat  di masyarakat  terutama  di  negara  berkembang seperti Indonesia.
Dari  penjelasan  diatas  maka  dapat diketahui bahwa waqaf uang sangat berpotensi  mengatasi  kesenjangan  dalam tingkat  kemiskinan  Negara  dan  dapat menghimpun  dana  untuk  pembayaran  Utang pemerintah dalam infrastruktur.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui peranan penting waqaf uang dalam mengatasi masalah  kemiskinan  dan  Utang  luar  negeri Negara Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kajian  pustaka  dan  hasil  observasi  peneliti  di lapangan  dimana  di  dalamnya  terdapat  ilmu yang bermanfaat untuk para pembaca mengenai wakaf uang yang mulai berkembang  di  seluruh  lapisan  masyarakat untuk  mengentaskan  kemiskinan  yang  ada  di negara Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Wakaf Tunai
Menurut  Syafrudin  (2010)  Perilaku sejenis  wakaf  telah  dikenal  umat  manusia sebelum  Islam  datang.    Umat  manusia terlepas  dari  agama  dan  kepercayaan  yang mereka  anut  sesungguhnya  telah  mengenal beberapa  bentuk  praktik  pendayagunaan harta  benda,  yang  substansinya  tidak  jauh berbeda  dengan  wakaf  dalam  Islam.  Hal  ini disebabkan  pada  dasarnya,  umat  manusia
sudah  menyembah  Tuhan  melalui  ritual keagamaan  sesuai  kepercayaan  mereka.  Hal inilah yang  kemudian  menjadi faktor pendorong  bagi  setiap  umat  beragama  untuk mendirikan bangunan
peribadatannya masing-masing.  Mereka  yang  memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan  agamanya  rela  melepaskan sebagian  tanahnya  atau  menyumbangkan sebagian  harta  miliknya  untuk  kepentingan rumah peribadatan. Contoh yang paling nyata dari  adanya  praktik  wakaf  sebelum  Islam adalah dibangunnya al-Ka’bah al- Musyarrafah  oleh  Nabi  Ibrahim  as.  Hanya saja, dalam perjalanan waktu, Ka’bah pernah digunakan  sebagai  tempat  penyembahan berhala,  padahal  sebelumnya  adalah  tempat beribadah kepada Allah SWT.
Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam,  maka  yang  membedakannya  dengan wakaf  dalam  Islam  adalah  bahwa  praktik wakaf  yang  diamalkan  masyarakat  jahiliyah dilakukan  semata-mata  hanya  untuk  mencari prestise (kebanggan). Sedangkan dalam Islam bertujuan  untuk  mencari  ridla  Allah  dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam  sejarah  Islam,  wakaf  dikenal  sejak masa Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasalam karena  wakaf  disyariatkan  pada  tahun  kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang  di  kalangan  ahli  yurisprudensi Islam  (fuqaha’)  tentang  siapa  yang  pertama kali  melaksanakan  syariat  wakaf.  Menurut sebagian  pendapat  ulama  mengatakan  bahwa yang  pertama  kali  melaksanakan  wakaf adalah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasalam  yaitu  wakaf  tanah  milik  Nabi Shollallahu  Alaihi  Wasalam  untuk  dibangun masjid.  Sebagian  ulama  menyatakan  bahwa yang  pertamakali  melaksanakan  syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan  hadits  yang  diriwayatkan  Ibnu Umar  ra,  sebagaimana  telah  dikemukakan  di atas.  Praktek  wakaf  juga  berkembang  luas pada  masa  dinasti  Umayah  dan  dinasti Abbasiyah  dan  dinasti  sesudahnya,  banyak orang  berduyun-duyun  untuk  melaksanakan wakaf,  dan  wakaf  tidak  hanya  untuk  orang- orang  fakir  dan  miskin  saja,  tetapi  wakaf menjadi  modal  untuk  membangun  lembaga
pendidikan,  membangun  perpustakaan  dan membayar  gaji  para  stafnya,  gaji  para  guru dan  beasiswa  untuk  para  siswa  dan mahasiswa.  Antusiasme  masyarakat  kepada pelaksanaan  wakaf  telah  menarik  perhatian negara  untuk  mengatur  pengelolaan  wakaf sebagai  sektor  untuk  membangun  solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Wakaf  tunai  (cash  waqf)  pertama  kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M). Pada era Utsmani di  Mesir,  berkembang  pemakaian  fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas binis dan sosialnya.  Imam  Muhammad  asy-Syaibani menjelaskan  bahwa  sekalipun  tidak  ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak  sebagai  wakaf  dibolehkan,  jika memang  hal  itu  sudah  menjadi  kebiasaan umum  pada  daerah  tertentu.  Bahkan  bagi Imam  Muhammad  alSarakhsi,  kebiasaan umum  tidak  selalu  menjadi  persyaratan dalam  penggunaan  harta  bergerak  sebagai harta  wakaf.  Bahkan  menurut  Crecelius,  Dia menyatakan “No  Islamic  State  was  more energetic  in  its  production  of  statistical records,  more  systematic  in  its  record keeping,  and  more  assiduous  in  preserving these  records  than  the  Ottoman  Empire .” Artinya: “ Tidak ada negara Islam yang lebih energik  dalam  menghasilkan  wakaf  dan catatan  statistiknya,  lebih  sistematis  dalam menjaga  catatan  tersebut,  serta  lebih  ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti  Ustman.”  Terdapat  tigas  alasan mendasar  kenapa  ahli  fiqh  era  Utsmani menyusun  bangunan  wakaf  tunai:  pertama, pandangan  bahwa  aset  bergerak  dapat menjadi  harta  wakaf.  Kedua,  penilaian  dan penerimaan  atas  uang  sebagai  aset  bergerak. Ketiga,  persetujuan  atas  pemberian  uang tunai.”(Syafrudin:2010).
Dalam Syafrudin (2010) Pada
prinsipnya,  dalam  rangka  mencapai  tujuan dan  fungsi  wakaf,  harta  benda  wakaf  hanya dapat diperuntukan bagi:
a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana  dan  kegiatan  pendidikan  serta kesehatan;
c. bantuan  kepada  fakir  miskin,  anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
e. kemajuan  kesejahteraan  umum  lainnya yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah dan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan Wakaf di Indonesia
Menurut  Uswatun  (2006),  terdapat  beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum  berperan  dalam  memberdayakan ekonomi  umat:  1.  Masalah  Pemahaman Masyarakat  tentang  Hukum  Wakaf.    Selama ini,  umat  Islam  masih  banyak  yang beranggapan  bahwa  aset  wakaf  itu  hanya boleh  digunakan  untuk  tujuan  ibadah  saja. Misalnya,  pembangunan  masjid,  komplek kuburan,  panti  asuhan,  dan  pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung  seperti  itu.  Bisa  saja,  di  atas  lahan wakaf  dibangun  pusat  perbelanjaan,  yang keuntungannya  nanti  dialokasikan  untuk beasiswa  anak-anak  yang  tidak  mampu, layanan  kesehatan  gratis,  atau  riset  ilmu pengetahuan.  Ini  juga  bagian  dari  ibadah. Selain  itu,  pemahaman  ihwal  benda  wakaf juga  masih  sempit.  Harta  yang  bisa diwakafkan  masih  dipahami  sebatas  benda tak  bergerak,  seperti  tanah.  Padahal  wakaf juga  bisa  berupa  benda  bergerak,  antara  lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.  Ini  sebagaimana  tercermin  dalam  Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan  dengan  fatwa  MUI  ihwal  bolehnya wakaf uang.
2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf. Saat  ini  pengelolaan  dan  manajemen  wakaf di Indonesia masih  memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam  pengelolaannya,  bahkan  ada  harta wakaf  yang  hilang.  Salah  satu  penyebabnya adalah  umat  Islam  pada  umumnya  hanya mewakafkan  tanah  dan  bangunan  sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional  sekolah,  dan  nazhirnya  kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting.  Kurang  berperannya  wakaf  dalam memberdayakan  ekonomi  umat  di  Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk  mengatasi  masalah  ini,  wakaf  harus
dikelola secara produktif dengan menggunakan  manajemen  modern.  Untuk mengelola  wakaf  secara  produktif,  ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf  dan  peraturan  perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan  harta  yang  dikelolanya, apalagi  jika  harta  wakaf  tersebut  berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf  secara  nasional,  diperlukan  badan khusus  yang  menkoordinasi  dan    melakukan pembinaan  nazhir.  Pada  saat  di  Indonesia sudah  dibentuk  Badan  Wakaf  Indonesia. Benda yang diwakafkan dan Nazhir (pengelola  wakaf).  Pada  umumnya  tanah yang  diwakafkan  umat  Islam  di  Indonesia hanyalah  cukup  untuk  membangun  masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan.  Memang  ada  beberapa  tanah wakaf  yang  cukup  luas,  tetapi  nazhir  tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang  mewakafkan  harta  selain  tanah  (benda tidak  bergerak),  padahal  dalam  fikih,  harta yang  boleh  diwakafkan  sangat  beragam termasuk  surat  berharga  dan    uang.  Dalam perwakafan,  salah  satu  unsur  yang  amat penting  adalah  nazhir.  Berfungsi  atau tidaknya  wakaf  sangat  tergantung  pada kemampuan  nazhir.  Di  berbagai  negara  yang wakafnya  dapat  berkembang  dan  berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola  oleh  nazhir  yang  profesional.  Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang  memahami  hukum  wakaf,  termasuk kurang  memahami  hak  dan  kewajibannya. Dengan  demikian,  wakaf  yang  diharapkan dapat  memberi  kesejahteraan  pada  umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus  tergantung  pada  zakat,  infaq dan  shadaqah  dari  masyarakat.  Di  samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang  kurang  memegang  amanah,  seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan  kecurangan-kecurangan  lain,  sehingga memungkinkan    wakaf    tersebut    berpindah tangan.  Untuk  mengatasi  masalah  ini, hendaknya  calon  wakif  sebelum  berwakaf
memperhatikan  lebih  dahulu  apa  yang diperlukan  masyarakat,  dan  dalam  memilih nazhir sebaiknya
mempertimbangkan kompetensinya.
Menurut Mustafa Edwin Nasution dalam Nurianto  Al  Arif  (2012)  tentang  potensi wakaf  di  Indonesia  dengan  jumlah  umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak  akan  terkumpul  dana  sekitar  3  triliun per tahun dari dana wakaf Peranan Waqaf Uang
1. Dalam meminimalisasi tingkat kemiskinan
Dalam  pasal  34  amandemen  UUD  1945 dikatakan  bahwa  negara  mengembangkan sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan‛.  Berdasarkan  amandemen UUD  1945  tersebut  secara  eksplisit  bahwa Negara  harus  mampu  memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah  membantu  masyarakat  agar  mereka mampu menjadi mandiri
dalam mensejahterakan  dirinya  sendiri.  Wakaf uang  sebagai  suatu  gerakan  baru  dalam dunia  perwakafan  terutama  di  Indonesia mampu  mengambil  peranan  yang  signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Tugas memberdayakan  masyarakat  bukanlah  tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung  jawab  setiap  elemen  masyarakat, yang,  karenanya,  harus  turut  serta  dalam memberdayakan masyarakat.
Program pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilakukan dengan  sistem  perwakafan,  hal  ini  sesuai dengan  UU  No.  41  tahun  2004  tentang wakaf  yang  telah  mengamanatkan  Badan Wakaf  Indonesia  agar  mengelola  harta benda  wakaf  yang  berskala  nasional  dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan  kekal  dan  abadi  pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan  sesuai  dengan  peruntukannya sangat  sesuai  dan  selaras  dengan  program sistem  jaminan  sosial  atau  asuransi.  Dalam
perwakafan,  pihak  wakif  dapat  menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf.
2. Dalam meminimalisasi Utang luar negeri Pada tahun 2019 dapat diketahui bahwa BWI (Badan  Wakaf  Indonesia)  telah  bekerjasama dengan  Bank  Muamalat  dan  dan  Bank  BNI Syariah untuk menghimpun dana cash waqaf link sukuk  dari  seluruh  rakyat  Indonesia dimana  dana  tersebut  dapat  digunakan  untuk keperluan  Utang  luar  negeri  sebagaimana telah  dicontohkan  oleh  Negara  Arab  Saudi dalam  membangun  Town  Squere  di  Jeddah. Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  pemerintah Indonesia telah mengalami kemajuan informasi  dan  link  dalam  mengembangkan cash  waqaf  di  Indonesia.(dalam  Amrial  : 2017)

## KESIMPULAN
Waqaf  memiliki  arti  menahan,  yang  banyak dikenal  di  kalangan  umat  muslim  Indonesia, dimana  umat  islam  harus  menahan  hartanya untuk  kemaslahatan  Negara  dan  lingkungan, yang  awalnya  di  Indonesia  hanya  dalam bentuk  tanah  saja  sekarang  pada  tahun  2019 telah  dibentuklah cash  waqaf  link  sukuk , sehingga  dapat  membantu  pemerintah  dalam mensejahterakan  rakyatnya  yang  miskin  dan membayar  Utang  luar  negeri  dalam  rangka pembangunan infrastruktur yang bermanfaaat untuk rakyat Indonesia.

## REFERENSI
Al  Arif,  M.  Nur  Rianto.  ‚Pemberdayaan Masyarakat  Berbasis  Wakaf  Uang.‛ Jurnal  Asy  -  Syir’ah  ,  Vol.  44,  No.  II, (2010).
--------.  ‚Efek  Multiplier  Wakaf  Uang  dan Pengaruhnya terhadap Program
Pengentasan  Kemiskinan.‛  Jurnal  Asy  -
Syir’ah , Vol. 46, No. I, (2012). --------. ‚Potensi Wakaf Uang dan Dampaknya  Terhadap  Perekonomian.‛ Jurnal  Dialog  ,  No.  70,  Tahun  XXXIII, (2010). --------. Teori Makroekonomi Islam:
Konsep,  Teori  dan  Analisis.  Bandung: CV Alfabeta, 2010.
Ali,  Mohammad  Daud.  Sistem  Ekonomi Islam  Zakat  dan  Wakaf  .  Jakarta:  UI Press, 1988.
Departemen  Agama.  ‚Pedoman  Pengelolaan Wakaf Tunai.‛ Direktorat Pemberdayaan Wakaf  ,  Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam, 2006.
--------.  ‚Strategi  Pengembangan  Wakaf Tunai di Indonesia.‛ Direktorat
Pemberdayaan  Wakaf  ,  Jakarta:  Dirjen Bimas Islam, 2006. Faizin,  Hamam.  ‚Mengembangkan  Wakaf Produktif  di  Indonesia.‛  Jurnal  Dialog  , No. 70, Tahun XXXIII, (2010). Nasution,  Mustafa  E.  dan  Uswatun  Hasanah, ed.  Wakaf  Tunai  Inovasi  Finansial Islam. Jakarta: PSTTI-UI, 2006. Rahmawati,  Yuke.  ‚Efektivitas  Mekanisme Funding  Wakaf  Uang  di  Perbankan Syariah.‛  Jurnal  Dialog  ,  No.  70,  Tahun XXXIII,  (2010).  Indo-Islamika,  Volume
2, Nomor 1, 2012/1433 |29 Syafrudin  Arif,  Wakaf  Tunai  Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi
Keuangan Islam, vol IV, 2010 Amrial.2017 http://www.ibec- febui.com/sukuk-linked-wakaf-ketika- berinvestasi-syariah-memberikan-dampak- sosial/ diakses 2019-12-02