## Sigma: Journal of Economic and Business
Vol. 1 (1), Februari 2018, pp. 85-94 ISSN 2599-2007 (Print), ISSN 2614-140X (Online) Journal homepage. https://www.journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb

## Analisis Efektivitas, Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Buton Utara
La Nita 1 , Ibnu Hajar 2 , Muh. Irfandy Azis 3
1,2,3 STIE Enam-Enam Kendari, Indonesia Email : lanita66@gmail.com, ibnuhajar1954@gmail.com, muh.irfandyazis@gmail.com

## Article History:
Received February 1 st , 2018
Accepted February 18 th , 2018
Published February 20 th , 2018

## Keyword:
Kinerja Keuangan, Rasio
Efektivitas,  Rasio  Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi
Abstrak: The  aim of this  research is  for  knowing, identificating  and effectiveness  analyzing,  autonomy  and  economic  growth  of  the goverment  of  North  Buton  Regency.This  research  is  using  financial data  of  income  Budget  expenditure  Region  (APBD)  and  Product Domestic  Regional  Bruto(PDRB)  percapita  of  the  North  Buton Regency in year 2010-2015.The data that has used in this research is quantitative  data  with  using  Statistic  destcritive  method  in  the analyzing  of  processing  data.  Statistic  descriptive  analyzing  is technique data analyzing for summaring and description numeric data in order to easy to interpret. Based on the result of analysis that has done it, got the result as follows : 1) effectiveness ratio of financial of the  government  of  North  Buton  Regency  during  the  six  years  has rerate  96,76  %  that  include  effective.  The  effectiveness  trend  of financial region, the highest gotten in year 2013 namely 133,66 % and the  lowest  is  in  year  2010  namely  11,53  %;  2)  The  autonomy  ratio financial  of  the  government  of  North  Buton  Regency  during  the  six years rerate 1,96 % still among (0-25) % that include is very low. The trend of autonomy financial region, the highest is in year 2012 namely 2,81 % and lowest is in year 2010 namely 0,34 %; and 3) The result of counting  of  economy  growth  trend  of  the  goverment  of  North  Buton Regency  in year  2010-2015  was  showing  the  good  growth  with  rates persentace  8,31  %.  The  highest  trend  of  economy  growth  in  year 2011namely 9,54 % and the lowestis in year 2015 namely 4,04 %.
Copyright © 2018 Sigma: Journal of Economic and Business.

## 1. PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilakukan secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif  atau  memenuhi value  for  money serta  partisipasi,  transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Untuk  mengelola  keuangan daerah  secara  optimal  dibutuhkan  sumberdaya ekonomi  berupa  keuangan  yang  dituangkan  dalam suatu  anggaran  pemerintah  daerah  dalam  bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran  Daerah  adalah  sebuah  perencanaan keuangan yang merupakan pembelanjaan daerah dalam satu  periode  tahun  anggaran.  APBD  ini  dipergunakan sebagai  alat  untuk  menentukan  besarnya  pendapatan, pengeluaran,  pembiayaan,  alat  bantu  pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran, dan ukuran standar evaluasi kinerja serta alat koordinasi semua aktivitas di berbagai unit kerja.
Prestasi  keuangan  pemerintah  daerah  diukur lewat  penilaian  kinerja  yang  dilakukan  dengan menganalisis  rasio  keuangan  antar  komponen  dalam batang  tubuh  APBD.  Penilaian  kinerja  pemerintah daerah  ini  merupakan  suatu  alat  manajemen  untuk meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  dan akuntabilitas.
Beberapa  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah yang  dapat  digunakan  adalah  rasio  efektivitas keuangan  daerah  dan  rasio  kemandirian  keuangan daerah.  Rasio  efektivitas  dapat  menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Sedangkan  rasio kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal) menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan  laporan  dari  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  pemerintah  Kabupaten Buton  Utara  sejak  tahun  2010  sampai  dengan  tahun 2015  dari  sisi  pendapatan  asli  daerah  menunjukkan hasil  yang  cenderung  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Pada tahun 2010 target PAD sebesar Rp. 5.580.063.443realisasi sebesar Rp. 643.169.540, tahun 2011  target  PAD  sebesar  Rp.  6.130.063.443realisasi sebesar  Rp.  7.292.730.711,  tahun  2012  target  PAD sebesar  Rp.  8.556.613.204  realisasi  sebesar  Rp. 10.600.881.732,  tahun  2013  target  PAD  sebesar  Rp. 7.351.417.880  realisasi  sebesar  Rp.  9.826.179.237, tahun  2014  target  PAD  sebesar  Rp.  10.122.458.681 realisasi  sebesar  Rp.  9.307.044.123  dan  tahun  2015 target  PAD  sebesar  Rp.  12.881.076.481  realisasi sebesar Rp. 12.954.475.584.
Keberhasilan menggali dan meningkatkan PAD, juga  berkaitan  dengan  kemampuan  suatu  daerah membiayai  sendiri  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  bersumber  dari PAD  bukan  melalui  sumber  lain.  Kemandirian keuangan  pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  sejak tahun  2010  sampai  tahun  2015  menunjukkan peningkatan,  namun  apabila  dibandingkan  dengan besarnya dana transfer pusat dan provinsi kenaikannya tidak signifikan.
Pada  tahun  2010  dana  transfer  sebesar  Rp. 191.292.195.835  dan  PAD  sebesar  Rp.  641.169.540, tahun 2011 dana transfer sebesar Rp. 347.362.075.182 dan PAD sebesar Rp. 7.292.730.711, tahun 2012 dana sebesar  Rp.  377.136.417.820  dan  PAD  sebesar  Rp. 10.600.881.732,  tahun 2013 dana transfer  sebesar  Rp. 443.289.452.181 dan PAD sebesar Rp. 9.826.179.237, tahun  2014  dana  transfer  sebesar  Rp.486.982.375.593 dan  PAD  sebesar  Rp.  9.307.044.123  dan  tahun  2015 dana  transfer  sebesar  Rp.  549.501.379.818  dan  PAD sebesar Rp. 12.954.475.584.
Dengan memperhatikan pendapatan dalam APBD  Kabupaten  Buton  Utara  menunjukkan  bahwa pendapatan  transfer  dan  dana  perimbangan  serta  lain- lain  pendapatan  daerah  yang  sah  masih  mendominasi penerimaan  daerah  dibandingkan  PAD  dengan  rerata selama  6  (enam)  tahun  sebesar  98,04  %.  Hal  ini mengindikasikan masih rendahnya kemandirian pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara.  Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membandingkan  PAD  dengan  sumber  dana  eksternal. Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  mengandung  arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak  eksternal  semakin  rendah,  dan  demikian  juga sebaliknya (Halim, 2002)
Semua  pembelanjaan  pemerintah  bertujuan untuk  kesejahteraan  hidup  masyarakat.  Gambaran kesejahteraan atau membaiknya taraf hidup masyarakat  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi yang bersumber dari PDRB (Bastian, 2001). Data BPS Kabupaten
Buton Utara menginformasikan pertumbuhan  ekonomi  tahun  2010  sebesar  9,14  %, tahun  2011  sebesar  9,54  %,  tahun  2012  sebesar  8,78 %, tahun2013 sebesar 8,83 %, tahun 2014 sebesar 9,51 %  dan  tahun  2015  sebesar  4,04  %.Dengan  tingkat pertumbuhan ekonomi  rata-rata 6(enam) tahun sebesar 8,31  %  yang  berarti  baik  namun  perkembangannya cenderung melambat.
Keberhasilan  penyelenggaraan  otonomi  daerah tidak  lepas  dari  efektivitas  keuangan,  kemandirian keuangan  dan  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi. Efektivitas  dan  Kemandirian  keuangan  daerah  akan turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian  ini  mengambil  objek  pada  kinerja keuangan  pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  karena
adanya publikasi Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Buton Utara  periode  2010-2015  yang  menyebutkan  bahwa salah  satu  indikator  keberhasilan  yang  dicapai  dalam pembangunan  adalah  tingginya  tingkat  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Buton  Utara  melampaui  tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dan bahkan secara  nasional.  Namun  disisi  yang  lain  Kabupaten Buton  Utara  masih  memiliki  tingkat  kemandirian keuangan  yang  sangat  rendah.  Hal  ini  tentu  tidak terlepas dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang tidak maksimal dalam pengelolaan keuangan.
Penelitian  sejenis  sebelumnya  telah  dilakukan oleh  Dori  Saputra  (2014),  tentang  kemandirian  dan efektivitas  keuangan  daerah  pada  kabupaten  dan  kota di Provinsi Sumatera Barat. Daerah otonom Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dalam periode 2004-2011 masuk  kategori  kemandirian  keuangan  yang  rendah sekali  dan  kategoriefektivitas  keuangan  sangat  efektif secara rata-rata tahun 2004-2011. Sedangkan penelitian  laju  pertumbuhan  ekonomi  telah dilakukan oleh Sardi dan Saranani (2016) di Kabupaten Konawe Utara  dengan  kesimpulan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Konawe  Utara  tahun  2009-2013 rata-rata  pertumbuhannya  cukup  baik  mencapai  8,05 persen pertahun.
Berdasarkan  paparan  latar  belakang  di  atas, maka  tulisan  ini  di  arahkan  untuk  mengetahui efektivitas,  kemandirian  dan  pertumbuhan  ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara. Dengan memperhatikan  kinerja  keuangan  dan  fenomena ekonomi  yang  muncul,  maka  yang  menjadi  masalah pokok  adalah:  1)  Bagaimanakah  efektivitas  keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015? 2)  Bagaimanakah  kemandirian  keuangan  pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015?
3)Bagaimanakah  pertumbuhan  ekonomi  pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun2010-2015?
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten  Buton  Utara  tahun  2010-2015;  2)  Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis kemandirian  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Buton Utara  tahun  2010-2015;  3)  Untuk  mengetahui, mengidentifikasi,  dan  menganalisis  pertumbuhan ekonomi  pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  tahun 2010-2015.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang direncanakan, baik pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  maka kinerja  yang  dilakukan  terlaksana  dengan  baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan  dapat  dikatakan  kinerjanya  sangat  baik. Apabila  pencapaian  tidak  sesuai  dengan  apa  yang
direncanakan maka kinerjanya buruk.Menurut Mahsun (2006)  “Kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi  organisasi yang  tertuang  dalam strategic  planning suatu organisasi”.
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja yang  menggunakan  indikator  keuangan.  Analisis kinerja  keuangan  pada  dasarnya  dilakukan  untuk menilai  kinerja  di  masa  lalu  dengan  melakukan berbagai  analisis  sehingga  diperoleh  posisi  keuangan yang  mewakili  realitas  entitas  dan  potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.
Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja keuangan  adalah  dengan  melaksanakan  analisis  rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya  (Halim,  2008).  Analisis  rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  sehingga dapat  diketahui  bagaimana  kecenderungan  yang terjadi.

## B. Efektivitas Keuangan daerah
Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian  dalam  suatu  kegiatan  orang  yang melaksanakan  tugas  dengan  sasaran  yang  dituju. Menurut Siagian (2002) efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas berhubungan  dengan  derajat  keberhasilan  suatu operasi pada sektor publik. Rasio efektivitas keuangan daerah otonom menggambarkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Rasio efektivitas keuangan daerah di rumuskan :
( Halim, 2002)
Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan  efektif  apabila  rasio  yang  dicapai minimal  1  (satu)  atau  100  persen.  Semakin  besar realisasi  PAD  dibanding  target  PAD,  maka  dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.
Nilai efektivitas keuangan daerah diukur dengan kriteria penilaian kinerja  keuangan  (Kepmendagri  No. 690.900-327, 1996) yang dikategorikan ke dalam lima tingkat  efektivitas.  Apabila  persentase  efektivitas kinerja  keuangan  di  atas  100%  dikatakan  sangat efektif,  90%-100%  adalah  efektif,  80%-90%  adalah
cukup  efektif,  60%-80%  adalah  kurang  efektif  dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

## C. Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut  Setiawan  (2004)  dalam  Suharyat (2009),  Kemandirian  adalah  keadaan  seseorang  yang dapat  menentukan diri sendiri dimana dapat dinyatakan  dalam tindakan  atau  perilaku  seseorang yang  dapat  dinilai.  Sedangkan  Menurut  Steinberg (2002)  kemandirian  merupakan  kemampuan  individu untuk  bertingkah  laku  seorang  diri.  Berangkat  dari defenisi  tersebut  maka  dapat  diambil  pengertian kemandirian  adalah  keadaan  seseorang  yang  dapat berdiri  sendiri,  tumbuh  dan  berkembang  karena disiplin dan komitmen sehingga dapat menentukan diri sendiri  yang  dinyatakan  dalam  tindakan  dan  perilaku yang dapat dinilai.
Berkaitan  dengan  pengertian  di  atas  dalam konteks otonomi daerah,peranan data keuangan sangat dibutuhkan  untuk  mengidentifikasi  sumber-sumber pembiayaan dan belanja yang harus dikeluarkan. Data keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran  merupakan  informasi  penting  untuk membuat  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah terutama  kemampuan  kemandirian  daerah  (Yuliati, 2001).
Secara  konseptual, rasio  kemandirian  keuangan daerah  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Kemandirian keuangan  daerah  ditentukan  oleh  besar  kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya  bantuan  pemerintah  pusat/provinsi  ataupun dari pinjaman.
Berikut  formula  untuk  mengukur  tingkat kemandirian keuangan daerah:
( Syukriy dan Halim , 2006 ) Rasio
kemandirian
menggambarkan
ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekterern. Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  berarti  tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak ekterern semakin rendah dan demikian juga sebaliknya.  Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan daerah.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (Syukriy dan Halim, 2006).
Kriteria  kemandirian  keuangan  daerah  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  4(empat)  kategori.  Apabila persentase  kemandirian  keuangan  di  atas  75%  dapat dikatakan  tinggi,  50%-75%  adalah  sedang,  25%-50% adalah rendah dan 0.0 %-25% adalah rendah sekali.

## D. Pertumbuhan  ekonomi
Teori  pertumbuhan  ekonomi  didefenisikan sebagai  penjelasan  faktor-faktor  yang  menentukan kenaikan  output  perkapita  dalam  jangka  panjang,  dan bagaimana  faktor-faktor  tersebut  sehingga  terjadi proses  pertumbuhan  (Boediono,  1999).  Secara  umum pertumbuhan ekonomi diartikan perkembangan kegiatan  dalam  perekonomian  yang  menyebabkan barang  dan  jasa  yang  diproduksi  bertambah  dan kemakmuran masyarakat meningkat.
Pertumbuhan ekonomi menekankan pada proses,  output  perkapita  dan  jangka  panjang.  Proses menggambarkan  perkembangan  perekonomian  yang bersifat  dinamis,  output  perkapita  mengaitkan  aspek output  total  dan  aspek  jumlah  penduduk,  sedangkan jangka panjang menunjukkan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu oleh proses intern  perekonomian (self  generating). Pertumbuhan ekonomi  juga  sebagai  kenaikan  Gross  Domestic Product  (GDP)  tanpa  memandang  kenaikan  itu  lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).
Dari  defenisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kemampuan  dalam menyediakan  kebutuhan  akan  barang  dan  jasa  kepada masyarakat  dalam  jumlah  yang  banyak  sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi antara  lain:  sumberdaya  manusia,  sumberdaya  alam, ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  sumberdaya  modal, manajemen dan kewirausahaan.
Pertumbuhan  ekonomi  regional  dapat  diukur dengan  cara  membandingkan  PDRB  tahun  berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya.

## ( Sukirno, 2007 )
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan  indikator  laju  pertumbuhan  ekonomi  agar dapat  diketahui  sektor  mana  yang  menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Makin tinggi pertumbuhan  ekonomi  biasanya  makin  tinggi  pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.
Pertumbuhan ekonomi rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
PDRB 1 – PDRB 0 Laju Pertumbuhan Ekonomi (GRW) =                            x 100%
PDRB 0
ḡ = ( g1 + g2 + g3 ………………..gn ) n Keterangan : ḡ                        =  laju pertumbuhan ekonomi rata-rata
1,2,3.... n           =  adalah tahun pengamatan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Populasi dan Sampel
Objek penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten  Buton  Utara  dengan  Populasi  adalah laporan  keuangan  pemerintah dan  Statistik  Kabupaten Buton  Utara.    Sedangkan  sampelnya  adalah  laporan realisasi  anggaran  dan  PDRB  Kabupaten  Buton  Utara tahun  2010-2015.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian empiris  yang  dirancang  untuk  mengetahui  efektivitas, kemandirian  dan  pertumbuhan  ekonomi  pemerintah Kabupaten Buton Utara.

## B. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  adalah  suatu  cara untuk  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan sebagai  bahan  penelitian.  Data  laporan  keuangan pemerintah daerah dan PDRB Kabupaten Buton Utara diperoleh dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Bupati  Buton  Utara  atas pelaksanaan  APBD  Tahun  Anggaran  2010-2015  dan situs-situs  lain,  serta  kunjungan  langsung  pada BPKAD dan BPS Kabupaten Buton Utara.

## C. Metode Analisis Data.
Dalam  penelitian  ini  tehnik  analisis  data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif.  Analisis  statistik  deskriptif  merupakan tehnik  menganalisis  data  untuk  meringkas  dan mendeskriptifkan data numerik agar mudah untuk diinterpretasikan.
Langkah-langkah  yang  dibuat  dalam  tehnik analisis data ini adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian  yang  berasal  dari  objek  penelitian yaitu BPKAD dan BPS Kabupaten Buton Utara.
2. Menghitung  data  dengan  menggunakan  rasio efektivitas  keuangan  daerah,  rasio  kemandirian keuangan  daerah  dan  rasio  laju  pertumbuhan ekonomi.
3. Menginterpretasikan  data  hasil  perhitungan untuk  memberikan  gambaran  mengenai  kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Rasio efektivitas Keuangan

## Daerah.
Untuk  mengukur  efektif  tidaknya  pengelolaan keuangan  pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  tahun 2010-2015  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  rasio efektivitas  keuangan  daerah  yang  menggambarkan kemampuan  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Hasil  perhitungan rasio  efektivitas  keuangan  daerah  dapat  dilihat  pada tabel berikut :
Tabel 1.Perhitungan rasio efektivitas keuangan Kab. Buton Utara tahun 2010-2015

## Sumber : BPKAD Kab. Buton Utara tahun 2016, data diolah
Berdasarkan  perhitungan  tabel  di  atas  pada tahun  2013  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  telah dianggarkannya  sangat  efektif  dan  tertinggi  selama tahun 2010-2015 dengan persentase sebesar 133,66 %. Sedangkan  tahun  2010  menunjukkan  kriteria  yang tidak  efektif  dan  terendah  selama  tahun  2010-2015 dengan persentase sebesar 11,53 %.
Perkembangan efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 1.Rasio efektivitas keuangan daerah
Kab. Buton Utara tahun 2010-2015 0 20 40 60 80 100 120 140 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11.53 118.97123.89 133.66 91.94 100.57 Rasio EKD(%)
Dilihat  dari  grafik  di  atas  menggambarkan bahwa  rasio  efektivitas  keuangan  daerah  mengalami peningkatan  dan  penurunan.  Secara  rata-rata  rasio efektivitas  keuangan  daerah  selama  tahun  2010-2015 efektif  dengan  persentase  sebesar  96,76  %.  Menurut Halim  (2002)  rasio  efektivitas  dihitung  dengan membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD  dengan target penerimaan PAD. Berdasarkan hasil perhitungan rasio  efektivitas  keuanganpemerintah  Kabupaten Buton  Utara  menunjukkan  pada  tahun  2010  sebesar 11,53  %  adalah  tidak  efektif,  kemudian  meningkat tahun  2011  menjadi  118,97  %  dikategorikan  sangat efektif.  Pada  tahun  2012  dan  2013  efektivitas keuangan meningkat masing-masing sebesar 123,89 % dan  133,66  %  kategori  sangat  efektif.  Hal  ini  berarti kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan target mengalami peningkatan signifikan.
Selanjutnya  rasio  efektivitas  keuangan  pada tahun  2014  mengalami  penurunan  hingga  mencapai 91,94 % berada pada kategori efektif. Pada tahun 2015 efektivitas  keuangan  daerah  meningkat  lagi  hingga mencapai  100,57  %  berada  pada  kategori  sangat efektif.
Berdasarkan  hasil  perhitunganrasio  efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara menunjukkan  cenderung  mengalami  peningkatan dengan  kategori  efektif.  Menurut  Halim(2002) kemampuan  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan efektif  apabila  rasio  yang  dicapai  mencapai  minimal 1(satu)  atau  100  %.  Namun  demikian  semakin  tinggi rasio  efektivitas  keuangan  daerah  menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.
Berdasarkan  hasil  analisa  di  atas  menunjukkan target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Buton Utara  sangat  rendah  dan  perbedaan  capaian  realisasi penerimaan  dan  target  yang  ditetapkan  belum  terlalu signifikan.  Ketidakbenaran  penentuan  dan  penetapan potensi  PAD  menjadi  faktor  utama  penerimaan pendapatan  daerah  sangat  rendah,  selain  itu  petugas keuangan  harus  maksimal  untuk  meningkatkan  PAD, asumsi-asumsi  yang  tidak  rasional  dalam  menentukan potensi  pendapatan  harus  dihilangkan.  Faktor  lain rendahnya  PAD  adalah  bencana  kekeringan  yang menyebabkan  hasil-hasil  pertanian  menjadi  puso, perubahan  regulasi  membutuhkan  waktu  untuk sosialisasi, kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi  juga  sangat  rendah  serta  keterbatasan infrastruktur untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah pesisir  dan  perbatasan  terluar  daerah  menjadi  kendala untuk  optimasi  PAD.Akibat  pengelolaan  keuangan yang belum memenuhi prinsip-prinsip secara ekonomis,  efisien  dan  efektif  serta  keterbatasan infrastruktur menjadi pemicumelambatnya pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Penelitian  ini  identik  dengan  hasil  penelitian Haryanto  (2014)  yang  menunjukkan  secara  rata-rata efektivitas  keuangan  daerah  pada  pemerintah  Kota
Medan  pada  tahun  2009-2013  sudah  cukup  baik dengan persentase sebesar 87,96 %.
B.  Analisis  Rasio  kemandirian  Keuangan Daerah.
Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten  Buton  Utara  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah. Hasil perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Perhitungan Rasio kemandirian keuangan Kab. Buton Utara tahun 2010-2015 (dalam rupiah) Tahun PAD Bantuan pusat/ Provinsi & pinjaman Rasio Kemandirian (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 641.169.540 7.292.730.711 10.600.881.732 9.826.179.237 9.307.044.123 12.954.475.584 191.292.195.835 347.362.075.182 377.136.417.820 443.289.452.181 486.982.375.593 549.501.379.818 0,34 2,10 2,81 2,22 1,91 2,36 Rata-rata 1,96 Sumber : BPKAD Kab. Buton Utara tahun 2016, data diolah Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan  daerah  pada  tabel  di  atas  diketahui  bahwa pada periode tahun 2010-2015 menunjukkan persentase  tingkat  kemandirian  yang  fluktuatif.  Rasio kemandirian  tertinggi  terjadi  pada tahun  2012  sebesar 2,81 % dikategorikan rendah sekali karena berdasarkan kriteria  kemandirian  keuangan  daerah  berada  diantara 0  %-25  %.  Sedangkan  tingkat  kemandirian  terendah terjadi  pada  tahun  2010  sebesar  0,34  %  menurut kriteria  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  0  %-25 % merupakan tingkat kemandirian rendah sekali.
Perkembangan rasio tingkat kemandirian keuangan  pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  tahun 2010-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 2. Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kab. Buton Utara tahun 2010-2015
Dari grafik di atas terlihat rata-rata kemandirian keuangan  pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  selama tahun 2010-2015 sebesar 1,96 % dikategorikan rendah sekali.  Menurut  Halim  (2002)  semakin  tinggi  rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.
Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Buton Utara  tahun  2010-2015  terus  mengalami  peningkatan. Pada  tahun  2010  kemandirian  keuangan  berada  pada titik  terendah  sebesar  0,34  %  yang  dikategorikan sangat  rendah.  Kemudian  pada  tahun  2011  dan  2012 kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan masing-masing  sebesar  2,10  %  dan  2,81  %,  namun masih  kategori  sangat  rendah.  Pada  tahun  2013  dan 2014  mengalami  penurunan  kemandirian  keuangan masing-masing sebesar 2,22 % dan 1,91 %. Pada tahun 2015  kemandirian  keuangan  meningkat  menjadi  2,36 % namun masih kategori sangat rendah.
Meskipun rasio kemandirian keuangan pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  terus  mengalami peningkatan, namun belum menunjukkan kemandirian yang  semakin  baik.  Kemandirian  keuangan  daerah yang  masih  sangat  rendah  akan  sangat  mempersulit pemerintah dalam membiayai segala kegiatan operasionalnya.  Menurut  Halim  (2008)  semakin rendah tingkat rasio kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pemerintah pusat semakin tinggi.
Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan.  Semakin tinggi  rasio  ini  berarti  semakin  tinggi  partisipasi masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi. Mengingat  rendahnya  tingkat  kemampuan  keuangan pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  dalam membiayai sendiri  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat,  maka  ini  berarti  tidak  ada peningkatan  secara  signifikan  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan daerah.
Berdasarkan perkembangan pertumbuhan kemandirian  keuangan  daerah  yang  cenderung
mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  telahberupaya mengurangi  ketergantungan  terhadap  bantuan  pihak ekstern namun tampaknya dalam mendorong pertumbuhan  PAD  masih  cenderung  mengandalkan pajak  dan  retribusi  yang  didasarkan  oleh  peraturan yang  ditetapkan.  Sebaiknya  dalam  meningkatkan penerimaan  PAD  melalui  pajak  dan  retribusi  tidak hanya  mengandalkan  peraturan  daerah  semata,  tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana  infrastruktur,  peraturan  dan  perundangan  yang memperhatikan  aspek  ekonomi,  efisiensi,  netralitas, revitalisasi  lembaga-lembaga  terkait,  desentralisasi kewenangan  perizinan  investasi,  kebijakan  pemberian fasilitas  insentif  kepada  investor  yang  lebih  menarik dan  optimalisasi potensi  perekonomian lokal  sehingga bermanfaat kepada daerah.
Fenomena  tersebut  di  atas  harus  mendapat perhatian  pemerintah Kabupaten Buton Utara, mengingat  semua  pengeluaran  dan  penerimaan pemerintah  harus  dapat  menciptakan  efek multiplier terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Ketidakbenaran penentuan  potensi  PAD  menjadi  faktor  utama  target dan  capaian  realisasi  penerimaan  sangat  rendah  serta perencanaan  potensi  yang  sifatnya incremental ditengarai  sebagai  penyebab  dari  pencapaian  yang tidak  maksimal,  asumsi-asumsi  yang  tidak  rasional dalam perhitungan potensi harus dihilangkan dan harus didasari  pada  perhitungan  potensi  PAD  riil.  Instansi teknis  pengelola  keuangam  daerah  haruslah  dipacu bukan hanya  untuk mengejar  target  tetapi  semaksimal mungkin bekerja dalam upaya optimasi PAD.
Upaya  meningkatkan  PAD  dalam  membiayai pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan  sangat  diperlukan  dalam  otonomi daerah.  Hal  ini,  mengingat  tujuan  otonomi  daerah adalah  terciptanya  kemandirian  guna  meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga dalam pemungutan pajak dan retribusi serta penggunaan  anggaran  yang  tidak  tepat  haruslah dihilangkan  karena  menimbulkan  kinerja  keuangan yang buruk.
Penelitian  ini  identik  dengan  hasil  penelitian Adi  (2006)  yang  menunjukkan  semakin  rendahnya kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. Dan  identik  dengan  Setiaji  (2007)  yang  menyatakan bahwa  ada  faktor  lain  yang  menyebabkan  semakin kecilnya kontribusi PAD terhadap total belanja.

## C. Analisis Rasio laju pertumbuhan ekonomi
Untuk  mengetahui  laju  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten  Buton  Utara  tahun  2010-2015  dilakukan analisis  rasio  pertumbuhan  dengan  membandingkan PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya.  Hasil  perhitungan  rasio  pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.
Perhitungan rasio laju pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara  tahun 2010-2015
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.34 2.1 2.81 2.22 1.91 2.36 Rasio KKD (%)
Tahun PDRB ADHK (Juta Rp) Pertumbuhan ekonomi ( % ) 2009 1.094.838,22 - 2010 1.194.906,43 9,14 2011 1.308.900,50 9,54 2012 1.423.821.96 8,78 2013 1.549.525,44 8,83 2014 1.696.886,57 9,51 2015 1.765.456,70 4,04 Rata-rata 1.489.916,27 8,31
Sumber : BPS Kab. Buton Utara, tahun 2016
Berdasarkan perhitungan tabel di atas rasio laju pertumbuhan ekonomi  Kabupaten Buton Utara selama tahun  2010-2015  menunjukkan  pertumbuhan  yang fluktuatif.  Pada  tahun  2011  pertumbuhan  ekonomi mencapai  titik  tertinggi  sebesar  9,54  %.  Sedangkan tahun  2015  menunjukkan  tingkat  pertumbuhan terendah hanya sebesar 4,04 %.
Perkembangan rasio laju pertumbuhan ekonomi pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  tahun  2010-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 3.Rasio laju pertumbuhan ekonomi Kab. Buton Utara tahun 2010-2015.
Dari  grafik  di  atas  terlihat  pertumbuhan ekonomi  selama  tahun  2010-2015  menunjukkan peningkatan  dan  melambat.  Menurut  Sukirno  (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan  ekonomi  biasanya  makin  tinggi  pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.
Hasil  perhitungan  rasio  laju  pertumbuhan ekonomi  pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  pada tahun  2010  sampai  dengan  2015  menunjukkan pertumbuhan  yang  baik  walaupun  juga  terjadi melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sebesar 9,14 % masuk kategori baik  dan  pada  tahun  2011  mencapai  titik  tertinggi dalam  6(enam)  tahun  terakhir  yakni  tumbuh  sebesar 9,54  %.  Selanjutnya  pada  tahun  2012  pertumbuhan ekonomi  melambat  sebesar  8,78  %,    tahun  2013 meningkat  sebesar  8,83  %  dan  tahun  2014 meningkat
lagi  menjadi  9,51  %.  Akan  tetapi  pada  tahun  2015 pertumbuhan ekonomi jauh melambat hingga mencapai 4,04 %. Melambatnya pertumbuhan ekonomi  tahun  2015  disebabkanbencana  kekeringan kemarau  panjang,  sehingga  menyebabkan  hasil-hasil pertanian  menjadi  puso.  Sementara  lapangan  usaha pemberi  kontribusi  terbesar    pertumbuhan  ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara berasal dari sektor pertanian,  kehutanan  dan  perikanan.  Selain itu adanya pengerahan  tenaga  kerja  yang  berasal  dari  luar Kabupaten  Buton  Utaratahun  sebelumnya  untuk mengerjakan  proyek-proyek  pembangunan  Sarana Olah  Raga  (SOR)  Porprov  Sulawesi  Tenggara  XIV di Kabupaten Buton Utara.
Meskipun  rasio  laju  pertumbuhan  ekonomi mengalami  peningkatan  dan  melambat,  namun  secara rata-rata  laju  pertumbuhan  ekonomi  pemerintah Kabupaten  Buton  Utara  sebesar  8,31  %  di  atas normalnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi  yang  baik  ini  tentu  akan  turut  mendorong sektor-sektor  lain  untuk  bergerak.  Melambatnya pertumbuhan  ekonomi  disebabkan  pada  masa  awal pemerintahan  Kabupaten  Buton  Utara  pelaksanaan pembangunan  lebih  banyak  fokuspada  kegiatan infrastrukur akan tetapi setelah pembangunan infrastruktur  ini  terpenuhi,  maka  pembangunan  akan diarahkan  pada  sektor-sektor  perekonomian  sehingga pertumbuhan  ekonomi  akan  bergerak  ke  arah  yang lebih positif dan signifikan.
Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  harus  terus berupaya membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung, melakukan reformasi birokrasi  yang  selama  ini  menghambat  tumbuhnya investasi,  maupun  melakukan  berbagai  kebijakan strategis  terkait  lainnya.  Disamping  itu  partisipasi semua  komponen  masyarakat  dalam  meningkatkan PDRB  perkapita  akan  turut  mendorong  tumbuhnya perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian  ini  identik  dengan  hasil  penelitian Sardi  dan  Saranani  (2016)  yang  menyatakan  laju pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Konawe  Utara selama  5(lima)  tahun  rata-rata  sebesar  8,05  %  yang berarti  cukup  baik.  Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan Bappenas (2003) yang menyatakan pertumbuhan PAD seharusnya  sensitif  terhadap  pertumbuhan  PDRB (ekonomi) dan konsisten dengan Hamzah (2008) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan perspektif di atas, seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan  kekuatan  ekonomi  lokal  dari  pada sekedar  mengeluarkan  produk  perundangan.  Karena faktor utama yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan  keuangan  daerah  adalah  pertumbuhan ekonomi.
0 5 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9.14 9.54 8.78 8.83 9.51 4.04 Rasio GRW (%)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Hasil  perhitungan  Rasio  efektivitas  keuangan pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  selama  tahun 2010-2015  menunjukkan  peningkatan.  Pada  tahun 2011,  2012,  2013  dan  2015  efektivitas  keuangan sangat  efektif  masing-masing  sebesar  118,97  %, 123,89  %,  133,66  % dan  100,57 %.  Sementara itu efektivitas  keuangan  tahun  2010  sebesar  11,53  % dengan  kategori  tidak  efektif  dan  tahun  2014 efektivitas  keuangan  efektif  sebesar  91,94  %. Efektivitas  keuangan  tertinggi  tahun  2013  dan terendah  tahun  2010.  Efektivitas  keuangan  di  atas 100 % menunjukkan target PAD yang ingin dicapai terealisasi sesuai target. Secara rata-rata efektivitas keuangan  pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara cukup baik dengan persentase sebesar 96,76 %.
2. Rasio kemandirian keuangan pemerintah
Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 menunjukkan rata-rata sebesar 1,96 % dikategorikan  sangat  rendah,  rasio  kemandirian terendah terjadi tahun 2010 sebesar 0,34 % dengan kategori  sangat  rendah  dan  tertinggi  tahun  2012 sebesar  2,81  %  namun  kategori  masih  sangat rendah.  Tingkat  kemandirian  ini  menunjukkan ketergantungan  terhadap  bantuan  ekstern  masih besar.  Berdasarkan  pertumbuhan  kemandirian keuangan  yang  cenderung  meningkat.  Ini  berati pemerintah  daerah  telah  berupaya  mengurangi ketergantungan  dengan  peningkatan  kemandirian ke arah yang lebih baik.
3. Hasil  perhitungan  laju  pertumbuhan  ekonomi pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  tahun  2010- 2015 menunjukkan pertumbuhan yang baik dengan rata-rata  persentase  sebesar  8,31  %.  Dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2011 sebesar 9,54 % dan terendah tahun 2015 hanya sebesar 4,04 %.

## B. Saran
1. Pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  dalam  upaya meningkatkan pendapatan daerah harus menentukan  sumber-sumber  PAD  yang  baru  dan proses  pengelolaannya  tidak  harus  didasari  pada data  histori  yang  berdampak  tidak  akurat  dan optimal  pengelolaan  PAD.  Objek  pungutan  pajak, retribusi  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  serta  lain-lain  pendapatan  daerah yang sah  harus lebih dimaksimalkan  dan dimutakhirkan  datanya.Pemda  harus  melakukan perbaikan infrastruktur untuk menggerakkan sektor-sektor  ekonomi  dan  petugas  pengelola keuangan  daerah  agar  bekerjakooperatif  dan profesional. Melakukan kerjasama dan memberikan kemudahan bagi investor. Selain itu perlu dibentuk BUMD  untuk  menampung  dan  memberikan kepastian harga-harga komoditas ditingkat petani.
2. Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan,  keadilan  dan  memperhatikan  potensi serta  karakteristik  daerah  diperlukan  kinerja keuangan  yang  baik  yang  dapat  bersinergi  dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dengan  keterbatasan  peneliti,  maka  penelitian selanjutnya  dapat  menambahkan  dengan  variabel- variabel  lain  yang  diperkirakan  mempengaruhi kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  diantaranya  : rasio  efisiensi,  rasio  pertumbuhan  dan  rasio keserasian belanja.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Priyo  Hari.  2006.  “ Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan  dan  Pendapatan    Asli  Daerah (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota  Se  Jawa- Bali) ”  Paper  disajikan  pada  Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
BAPPENAS.  2003.  Peta  Kemampuan  Keuangan Provinsi  Dalam  Era  Otonomi  Daerah:  Tinjauan atas  Kinerja  PAD,  dan  Upaya  yang  Dilakukan Daerah.  Direktorat  Pengembangan  Otonomi Daerah.
Halim,  Abdul  2002. Manajemen  Keuangan  Daerah , Yogyakarta: UPP AMP   YKPN. Halim,  Abdul  2002. Manajemen  Keuangan  Daerah ,
Yogyakarta: UPP AMP   YKPN.
Haryanto, Andri. 2014. Analisis Efektivitas, Kemandirian,  dan  Desentralisasi  Pemerintah Kota Medan . Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Hamzah,  Ardi.  2008. Analisis  Kinerja  Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi,  pengangguran dan  kemiskinan:  Pendekatan  Analisi  Jalur (Studi    Pada  29  Kabupaten  dan  9  Kota  Di Provinsi  Jawa  Timur  Periode  2001-2006) . Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3 No. 1. pp. 1-26. Arsyad,  Lincolin,  1999. Pengantar  perencanaan  dan pembangunan  Ekonomi  Daerah .  Yogyakarta. BPFE.
Bastian,  Indra,  2001. Akuntansi  Sektor  Publik .
Yogyakarta. Penerbit BPFE, UGM.
Boediono,  1999.  Teori  Pertumbuhan  Ekonomi, Yogyakarta: BPFE Saputra,  Dori.  2014. Analisis  kemandirian  dan efektivitas  keuangan  daerah  pada  kabupaten dankota  di  Provinsi  Sumtera  Barat .  Jurnal Akuntansi. Vol. 2. No.1. pp. 1-26.
Kepmendagri,  Nomor  690.900.327,  1996  tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan.
Mahsun,  Mohammad.  2006. Pengukuran  Kinerja Sektor Pelayanan Publik . Yogyakarta. BPTE. Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
Peraturan  Pemerintah Nomor  31 Tahun  2016  Tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Sardi.,  Balaka,  Muh.  Yani.,  Saranani,  Fajar.  2016.
Kemampuan  fiskal  dan  pertumbuhan  ekonomi di  Kabupaten  Konawe  Utara. Jurnal  Progres Ekonomi Pembangunan. Vol. 1. No. 1. pp. 120- 145. Sekaran,  Uma,  2006, Metodologi  Penelitian  Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Setiaji,  Wirawan.,  Adi,  Priyo  Hadi.  2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami
Pergeseran?  (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota se  Jawa-Bali) .  Simposium  Nasional  Akuntansi
X., Juli, 26-28. Makassar. Siagian, Sondang, 2002. Kiat Meningkatkan
Produktivitas Kerja . Jakarta : Rineka Cipta Steinberg,  L.  2002. Adolescence.  Sixt  edition .  New York : McGraw-Hiil. Suharyat,  Yayat.  2009. Hubungan  Antara  Sikap, Minat,  Dan  Perilaku  Manusia .  REGION.  Vol.
1. No. 2. pp. 1-19.
Sukirno,  S,  2007. Pengantar  Teori  Makro  Ekonomi.
Edisi  II .  Penerbit  PT.        Raja  Grafindo,
Jakarta.
Syukriy,  Abdullah.,  Halim,  Abdul.  2006.  Studi  atas Belanja  Modal  pada  Anggaran  Pemerintah Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja
Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi  Pemerintah.  Vol. 2.  No.  2. pp.  17- 32. Todaro, MP, 1997. Pembangunan ekonomi di dunia ke tiga,  Edisi  ke enam,  Alih  Bahasa:  Drs.  Haris Munandar,  MA .  Jakarta:  PT  Gelora  Aksara Pratama. Yuliati, 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi otonomi daerah, Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.