## EFEKTIVITAS PENCAIRAN DANA, PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

## Fitria Nengsih, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Effectiveness of Fund Management, Employee Salary Payment. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the management of funds, especially salaries made by the Department of Education and Culture of Meranti Regency. Research conducted in the District of Meranti Islands with research subjects are treasurer Department of Education and Culture and Treasurer UPTD Kepualauan District Meranti. This research use desciptive qualitative approach. Instruments used to collect data using interview techniques, observation and documentation. Based on the results of the research can be seen that the treasurer salary and treasurer UPTD in the payroll employee salaries provide a good impact and a real change for employees Education and culture district meranti archipelago.
Keywords: effectiveness, fund management, salary payroll
Abstrak: Efektivitas Pengelolaan Dana, Pembayaran Gaji Pegawai . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efektifitas pengelolaan dana khususnya gaji yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian di lakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan subyek penelitiannya adalah bendahara Dinas Pendidikan dan Ke- budayaan dan Bendahara UPTD Kabupaten Kepualauan Meranti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data meng- gunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD dalam pembayaran gaji pegawai tersebut memberikan dampak yang baik maupun adanya perubahan nyata bagi pegawai Dinas pendidi- kan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti.
Kata kunci: efektivitas, pengelolaan dana, pembayaran gaji pegawai
PENDAHULUAN Tujuan kita membentuk Negara Kes- atuan Republik Indonesia yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu menghadapi berbagai masalah yang terjadi. Maka, berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan perlu dike- nali sehingga diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem, yang tu- juannya untuk mengembangkan potensi in- dividu agar mampu berdiri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi atas kemajuan maupun kemunduran suatu Negara. Salah satu faktor tersebut adalah
berkaitan dengan keberadaan dan peran Sumber Daya Manusia. Karena tanpa du- kungan dari sumber daya manusia yang berkualitas (kompeten serta mumpuni), suatu negara tidak akan mengalami suatu kemajuan dan akan kalah bersaing dengan negara – negara lainya. Demikian juga hal- nya di dalam suatu organisasi baik itu en- titas ekonomi Profit oriented manupun non –  profit  oriented ( contohnya organisasi sektor publik), sumber daya manusia yang berkualitas merupakan komponen penting dalam mendukung seluruh kegiatan op- erasional di dalam perusahaan / organisasi tersebut. Perusahaan / organisasi yang baik yaitu perusahaan / organisasi yang selalu memperhatikan kinerja organisasi maupun
kinerja pegawainya. Keberadaan sumber daya manusia ini sudah seharusnya mendapat perhatian utama pimpinan perusahaan / organisasi. Perha- tian utama pimpinan yang dimaksud adalah berupa imbalan atau penghasilan. Sudah seharusnya imbalan atau penghasilan yang diperoleh oleh pegawai memadai dan ses- uai dengan bobot resiko dari pekerjaan yang dikerjakannya. Hal ini sebagai penyeimbang antara kinerja serta produktivitas pegawai dengan apresiasi (gaji) yang diberikan pe- rusahaan / organisasi, sehingga tidak timbul rasa ketidakadilan pada pegawai. Manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan yang biasanya diberikan dalam bentuk kompensasi disebut gaji. Seseorang akan menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaanya, gaji pada umumnya diberikan setiap bulan.
Kabupaten Kepulauan Meranti meru- pakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 19 Desember 2009, dan pada tanggal 16 Januari 2009 berdasar- kan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2009 resmilah berdiri Kabupaten Kepu- lauan Meranti dengan Ibu Kota Selatpan- jang. Tujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kepulauan Meranti adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Tipologi Kabupaten Kepulauan Me- ranti merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 4 pulau besar yaitu pulau Mer- bau, pulau Rangsang, pulau Tebing Tinggi dan pulau Padang dengan luas keseluruhan sebesar 5.532,52 KM 2 yang terdiri dari da- ratan seluas 3.714,19 KM 2 dan lautan seluas 1.818,33 KM 2 . Secara  geografis  Kabupaten  Kepu - lauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0 o 42’ 30” – 1 o 28’ 0” LU dan 102 o 12’ 0” BT dan terletak pada dibagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai
yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) In- donesia – Malaysia – Singapura (IMS-GT) dan secara tidak langsung telah menjadi daerah Hinterland kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam – Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan pelu- ang  dan  keuntunagan  posisi  geografis  dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Malay- sia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial sebagai gerbang lintas batas Negara/pintu gerbang Internasional yang menghubungkan den- gan Riau daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai Pusat kegiatan strat- egis Negara yaitu sebagai beranda depan Negara, pintu gerbang Internasional, niaga dan industri.
Jumlah sekolah di Kabupaten Kepua- lauan Meranti sebanyak 239 sekolah yang terdiri dari 171 sekolah SD, Berdasarkan data tahun 2014, jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPT dan guru yang mengajar di Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 2.027 orang. Jumlah pegawai seluruhnya sebanyak 226 pegawai yang terdiri dari pegawai PNS sebanyak 149 orang dan pegawai Non PNS sebanyak 77 orang. Dari beberapa dinas dan UPTD banyaknya pegawai PNS terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu se- banyak 69 orang.
Jumlah guru di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 3.482 guru yang terdiri dari 2.028 orang guru SD, 814 orang guru SMP, 477 orang guru SMA dan 163 guru SMK. Pada umumnya, orang mengenal sistem pemberian gaji kepada pegawai  itu secara  manual (sederhana). Pemberian gaji secara manual (sederhana) ialah baik  dari hal  penerimaan  gaji, kenaikkan pangkat atau golongan, sampai kepada akhir masa jabatan pegawai tersebut masih dilakukan dengan pencatatan ke buku secara manual
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 241-247
(sederhana). Tidak sedikit organisasi/peru- sahaan yang masih menganut sistem peng- gajian manual tersebut. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Tebing Tinggi, Tebing Tinggi barat, Tebing tinggi Timur, Rangsang, Rang- sang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pu- lau merbau, dan Tasik Putri Puyuh. Dimana UPT tersebut merupakan perpanjangan tan- gan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Guru yang mengajar pada kecamatan terse- but dapat mengambil gaji melalui UPT pada kecamatan masing masing ditempat mereka mengajar.
Berdasarkan survey awal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan khususnya dalam proses pembayaran gaji pegawai pada UPT terse- but tidak pernah dianggarkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selama ini biaya yang dikeluarkan oleh UPT pada kecamatan diluar kota Ka- bupaten Kepulauan Meranti diambilkan dari biaya operasional UPT dan biaya yang dike- luarkan cukup besar. Pada saat pengambi- lan gaji yang dilakukan oleh bendahara gaji UPT sangat beresiko tinggi dimana benda- hara pembantu UPT datang sendiri ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten kepulauan Meranti dalam pengambilan cek untuk dicairkan ke Bank Kas Daerah di- mana Kas Daerah kita yaitu Bank Riau dan melakukan pencairan cek gaji dan mengam- bil tunai uang gaji tersebut untuk dibawa langsung ke UPT. Hal ini dilakukan sendiri oleh bendahara UPT tanpa menggunakan pengawalan atau menggunakan tenaga poli- si sebagai penjagaan dan pengawalan. Proses pengelolaan dana oleh benda- hara pembantu UPT ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti menghabiskan dua hari dalam pen- gurusan gaji sampai bendahara tersebut kembali lagi ke UPT. Meskipun bendahara pembantu pada UPT telah tiba, tetapi pem-
bayaran gaji tidak dapat langsung diberikan dikarenakan pembayaran gaji masih meng- gunakan sistem manual maka uang tersebut diamplopkan satu demi satu sesuai dengan rincian amprah masing masing pegawai. Selain itu, karen amasih manual maka ben- daha pembantu perlu teliti agar tidak salah bayar atau selisih bayar, karena jika salah bayar akan menjadi tanggung jawab dari bendahara pembantu. Dengan demikian gaji pegawai mengalami keterlambatan karena gaji tidak dapat diberikan secara tepat waktu yaitu pada awal bulan.
Pemberian gaji yang masih menggu- nakan sistem manual masih sangat meng- ganggu masalah pembayaran gaji berbeda dengan jika menggunakan komputerisasi. Pemberian gaji menggunakan sistem kom- puterisasi adalah segala hal yang berkaitan dengan transaksi penggajian sudah dilaku- kan dengan menggunakan sistem komput- erisasi. Sistem yang mengatur kegiatan penggajian ini disebut sebagai sistem akun- tansi penggajian. Sudah banyak organisasi/ perusahaan yang sudah menganut sistem komputerisasi dalam proses pemberian ga- jinya (penggajian), salah satunya dinas  atau instansi-instansi  pemerintah  seperti  con- toh  dinas  pendidikan dan kebudayaan yang sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam proses pencairan gaji untuk pegawai negeri sipil (PNS) nya . Sistem yang digu- nakan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuan - gan Daerah (SIPKD) Di dalam sistem SIPKD penggajian terdapat kebijakan yang mengatur segala sesuatu mengenai penggajian, prosedur atau tata cara pemberian gaji, dokumen yang ter- kait yang dijadikan sebagai bukti, fungsi- fungsi atau bagian- bagian yang terlibat di dalam kegiatan penggajian serta pengendal- ian intern atas kegiatan penggajian tersebut, sehingga seluruh aktivitas yang berlangsung terstruktur  dan  terintegrasi  serta  mengu- rangi  kesalahan  yang  mungkin  terjadi ke- luar dari sistem yang telah dibuat. Sejak tahun 2013 Kabupaten kepu- lauan meranti telah menggunakan aplikasi
SIPKD.dalam pembuatan, pengimputan maupun pelaporan keuangan. Namun dalam pembayaran gaji khususnya pada UPT Di- nas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabu- paten Kepulauan Meranti masih dilakukan secara manual atau tunai. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembayaran gaji mau- pun pembayaran lainnya merupakan tugas pokok bendahara gaji.
Berdasarkan latar belakang perma- salahan penelitian maka pertanyaan adalah bagaimana  efektifitas  pengelolaan  dana dalam pembayaran gaji pegawai pada Di- nas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti “ Menurut Mardiasmo (2002) menge- mukakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai  tujuannya.  Efektifitas  berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organ- isasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa   memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2007). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika keg- iatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelay- anan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivi- tas menurut Devas, dkk., (1989) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan  untuk  men- capai tujuan pemerintah dengan biaya ser- endah – rendahnya dan dalam waktu yang secepat – cepatnya.
Dalam mengukur efektivitas suatu ke- giatan  atau  aktifitas  perlu  diperhatikan  be - berapa indicator yaitu:
1.  Pemahaman program
2.  Tepat sasaran
3.  Tepat waktu
4.  Tercapainya tujuan 5.  Perubahan nyata (Sutrisno, 2007).
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui efektivitas pencairan dana pem-
bayaran gaji pegawai pada Dinas Pendidi- kan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
METODE Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendeka- tan deskriptif kualitatif. Penelitian ini di- lakukan di Dinas Pendidikan Dan Kebuday- aan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan informan penelitian bendahara gaji, pegawai dan UPTD Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif den- gan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL
Efektifitas pengelolaan dana gaji Pemahaman program yang dimaksud adalah sejauh mana pegawai memahami me- kanisme dari pengelolaan dana khususnya gaji pegawai. Biasanya gaji pegawai dikota- kota besar menggunakan system komputeri- sasi dan langsung ditransfer ke masing-ma- sing rekening pegawai. Tetapi berhubung di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang jauh dari jangkauan internet dan tidak adanya bank disana, maka me- nyulitkan pemerintah dalam membagi gaji pegawai. Sebagai pegawai yang diamanatkan untuk mengelola gaji pegawai di Dinas Pen- didikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepu- lauan Meranti, maka pegawai tersebut harus mengerti dengan mekanisme seperti apa dalam pengelolaan dana gaji pegawai yang jauh dari jangkauan internet maupun yang lainnya. Tepat sasaran yang dimaksud adalah pegawai yang mengelola gaji pegawai me- miliki pendidikan yang sesuai karena harus mengurus masalah gaji pegawai yang jauh dari jangkauan internet maupun fasilitas lainnya. Pegawai tersebut dapat mengelola pembayaran gaji pegawai sesuai dengan ketentuan atau aturan proses pengelolaan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 241-247
dana. Ketentuan atau aturan pengelolaan dana sangatlah banyak yang ditempuh kare- na pegawai bendhara itu sendiri yang men- jemput uang gaji pegawai ke pusat. Hal ini dilakukan karena masih menggunakan sys- tem manual dan tidak adanya bank didaerah tersebut.
Penggunaan waktu dalam proses pen- gajuan sampai pada proses pembayaran gaji pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebuday- aan Kabupaten Kepulauan Meranti telah di- laksanakan oleh pegawai bendahara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar gaji pegawai tepat waktu di- berikan kepada pegawai.
Meskipun gaji pegawai setiap bulan- nya tidak sesuai dengan waktu yang telkah ditentukan, tetapi pegawai bendahara telah berusaha agar tidak mengalami keterlam- batan yang berkepanjangan. Hal tersebut sangat dimaklumi oleh seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Lepulauan Meranti karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk tepat waktu.
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pen- tahapan pendapaian bagian-bagiannya mau- pun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target.
Berdasarkan data informan dapat dik- etahui bahwa tujuan yang diharkan telah tercapai yaitu terlihat dari pengelolaan dana pembayaran gaji Bendahara gaji Di- nas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti menyerahkan cek dan amprah gaji kepada bendahara UPTD dan menandatangani kwitansi pembayaran gaji oleh bendahara UPTD. Setelah mendapat- kan cek dari bendahara gaji pada dinas pen- didikan dan kebudayaan kabupaten kepu- lauan meranti, bendahara UPTD langsung ke Bank Kas daerah untuk melakukan pen- cairan cek untuk pembayaran gaji pegawai UPTD, bendahara UPTD membawa uang
tunai ke UPTD untuk melakukan pem- bayaran gaji pada pegawai Dinas Pendidi- kan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada sebahagian besar pegawai yang sudah memiliki rekening bank pada Kas Umum daerah dan bisa melakukan transaksi pemindah bukuan ke rekening pegawai untuk pembayaran gajinya, namun masih ada pegawai yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disebabkan jauhnya Bank Kas Umum daerah dari tempat kerja mereka.
Perubahan nyata yang dimaksud adalah adanya pembayaran gaji kepada pegawai dan memberikan dampak yang baik terhadap pegawai itu sendiri. Pegawai tersebut dapat menggunakan uangnya untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan dari data informan dapat diketahui bahwa setelah dari Kas Umum daerah, bendahara UPTD membawa uang tunai ke UPTD untuk melakukan pem- bayaran gaji pada pegawai Dinas Pendidi- kan Dan kebudayaan Kabupaten Kepulau- an Meranti. Ada sebahagian besar pegawai yang sudah memiliki rekening bank pada Kas Umum daerah dan bisa melakukan transaksi pemindah bukuan ke rekening pegawai untuk pembayaran gajinya, namun masih ada pegawai yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disebabkan jauhnya Bank Kas Umum daerah dari tempat kerja mereka. Namun, meskipun tidak ada bank tetapi gaji pegawai tetap diberikan secara langsung melalui amplop dan sesuai den- gan gaji masing-masing.

## Kendala dalam pengelolaan dana
Kendala yang dihadapi bendahara Gaji pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bendahara UPT Di- nas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah berkaitan dengan pencairan dana yang mengalami kendala berarti misalnya akses jalan yang tidak me- mungkinkan. Pembayaran gaji tidak dapat diberikan tepat waktu, sistem pembayaran gaji yang masih manual, memerlukan biaya tambahan untuk proses pencairan gaji dari
penyerahan berkas sampai pencairan gaji, resiko keamanan ketika membawa uang gaji secara tunai Dinas ke masing-masing UPT.
PEMBAHASAN Pengelolaan dana pembayaran gaji jika dikelola dengan baik dan benar serta sesuai aturan, maka tidak akan mengalami masalah dan dapat cair dengan segera serta dapat dibagikan dengan cepat kepada pe- gawai. Selain itu pemahaman program dari pemerintah juga harus dimiliki oleh setiap pegawai bendahara. Jadi, pegawai tersebut harus mengerti dengan pendidikan berkaitan dengan keuangan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Umar (2003) yang mengemukakan 5 defini - si yang menentukan kualitas jasa dan salah satu  faktor  dari  5  definisi  tersebut  adalah reability yaitu kemampuan untuk memberi- kan pelayanan yang sesuai dengan janji ke- tika ditawarkan, dan juga S.P Siagian (1978) mengemukakan bahwa efektivitas merupak- an penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola dana gaji pegawai sesuai dengan aturan yang sudah dipelajari sebelum bekerja. Aturan tersebut merupa- kan langkah-langkah dalam pengajuan gaji sampai memberikan gaji tersebut kepegawai baik secara manual maupun komputerisasi Pengelolaan dana jika tidak dikerja- kan oleh pegawai yang memiliki kompeten- si berkaitan dengan keuangan dengan baik, maka tidak akan tercapai dengan baik. Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Me- ranti berusaha mengelola dana gaji pegawai sesuai waktu yang diatentukan. Hal ini di- karenakan agar tidak terjadi keterlamabatan yang terlalu lama. Karena dalam mengelola dana gaji pegawai harus melewati beberapa tahapan.
Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai dilaksanakan den- gan secepatnya, agar tidak terjadi keterlama- batan yang terlalu lama. Karena banyaknya
tahapan yang perlu dilalui oleh bendahara agar dan atersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah itu bendahara melaku- kan penjemputan uang gaji. Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti berusah amencapai tujuan dari pe- merintah untuk segera memberikan gaji pe- gawai dengan melalui tahapan yaitu waktu pelaksanaan proses pencairan dana dilaku- kan dengan cepat, meskipun adanya keter- lambatan pelaksanaan kegiatan ditingkat kecamata.
Pengelolaan dana pembayaran gaji dilakukan untuk mencapai tujuan pemerin- tah yaitu setiap bulannya memberikan gaji dari hasil kerjanya. Tetapi untuk menca- pai tujuan tersebut harus melalui beberapa tahapan agar tidak terjadi keterlambatan yang terlalu lama. Di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memanglah sangat ti- dak memungkinkan akan mendapatkan gaji sesuai waktu yang ditentukan yaitu awal bulan. Karena jauhnya kondisi daerah dari sarana internet maupun bank.
Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Me- ranti memberikan perubahan nyata kepada setiap pegawai dengan memberikan gaji pe- gawai yang telah dicairkan dari pemerintah pusat melalui beberapa tahapan Pengelolaan dana pembayaran gaji jika dikelola dengan baik akan memmberi- kan dampak yang baik kepada seluruh pega- wai. Hal ini dikarenakan gaji merupakan tumpuan utama tiap pegawai untuk memberi nafkah keluarganya. Jika gaji tersebut tidak diberikan maka kelangsungan hidup tidak akan berjalan dengan lancar dan pegawai akan tidak termotivasi untuk bekerja lebih baik. Walupun pemberian gaji mengalami keterlambatan tetapi seluruh pegawai me- maklumi itu karena kondisi daerah yang tidak memungkinkan untuk menerima gaji dengan tepat waktu.
Kendala dalam pengelolaan dana Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 241-247
Meranti mengalami kendala dalam membe- rikan gaji pegawai karena bendahara dinas harus menunggu usulan gaji dari tiap UPTD baru dapat memprosesnya.
Jika dalam pengelolaan dana pegawai tidak mengalami kendala, maka gaji pegawai akan diterima tepat waktu oleh seluruh pe- gawai baik di pelosok. Tetapi karena akses jalan yang tidak memungkinkan, kepada pegawai tidak dapat diterima dengan tepat waktu oleh seluruh pegawai.
SIMPULAN Pemahaman Program. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ben- dahara gaji dan bendahara UPTD dapat memahami mekanisme pengelolaan dana khususnya gaji pegawai. Berdasarkan ha- sil penelitian dapat diketahui bahwa ben- dahara gaji dan bendahara UPTD sudah mendapatkan pendidikan atau sosialisasi mengenai ketentuan atau aturan proses pengelolaan dana khususnya gaji pegawai pada dinas pendidikan dan kebudayaan ka- bupaten kepulauan meranti. Bendahara gaji dan bendahara UPTD telah menggunakan waktu dalam proses pengajuan sampai pada proses pembayaran gaji pegawai pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabu-
paten Kepulauan meranti dilaksanakan ses- uai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tercapainya tujuan dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD telah melakukan pencapaian tujuan yang ditetap- kan melalui pembayaran gaji pegawai pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabu- paten kepulauan meranti. Perubahan nyata dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD dalam pembayaran gaji pegawai tersebut memberikan dampak yang baik maupun adanya perubahan nyata bagi pegawai Dinas pendidikan dan kebu- dayaan kabupaten kepulauan meranti.

## DAFTAR RUJUKAN
Devas, Nick, Et, Al. 1989. Keuangan Pemer- intah Daerah di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia. Mahmudi. 2007. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Sutrisno, 2007, Manajemen Keuangan, Yo- gyakarta: Ekonisia Bodnar, 2000, Sistem Informaso Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat Umar, 2003, Metode Riset Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka