## PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN MEMILIKI MENGUASAI MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MENYIMPAN SENJATA API TANPA IZIN

## Weli Wahyudi
Anggota Polri Polsek Tanah datar Email: weliwahyudiwsh46@gmail.com
Corresponding Author: Weli Wahyudi

## ABSTRACT
Investigators  at  the  Dharmasraya  Satreskrim  encountered  several  difficulties  in implementing  the  criminal  element  in  the  case  of  the  illegal  circulation  of  firearms  that occurred within the jurisdiction of the Dharmasraya Police. This research is a legal research with  a  descriptive  analytical  specification.  The  application  of  the  element  of  a  crime  in  the act of possessing control, having supplies with it or storing firearms without a permit by the Satreskrim  Polres  Dharmasraya  is  to  apply  Article  1  paragraph  (1)  of  the  Emergency  Law Number 12 of 1951 where the element applied is the element of Whoever, in this case, it can be an individual. and corporations. Elements Without Rights means. The element has stock in it  or  has  in  its  possession.  This  was  proven  when  a  search  was  carried  out, it  was  found  1 (one) shotgun assembled with a striped long barrel with a magezen attached which contained 1 (one) ammunition in the room and 5 (five) items in the magazine and parts of the weapon such  as  the  handle,  the  latch,  ready  to  go.  assembled  and  other  equipment  used  by  the perpetrators to make homemade firearms. Barriers to the application of elements of a crime in  the  act  of  possessing  control,  having  supplies  with  them  or  storing  firearms  without permission by the Dharmasraya Police Criminal Investigation Unit, namely the difficulty of detecting  the  existence  of  illegal  firearms  trade  with  cheap  selling  prices  and  an  easy process.  Lack  of  Satreskrim  members  with  special  skills  in  detecting  firearms.  Another obstacle  is  the  lack  of  activity  of  the  community  towards  a  criminal  act  that  occurs  in  the surrounding  environment  so  that  they  are  reluctant  to  be  witnesses  and  the  lack  of information  obtained  by the  police  regarding  the  circulation  of  firearms  circulating  among the community.
Keywords : Investigation, Elements of Crime, Firearms, Permits

## ABSTRAK
Penyidik  di  Satreskrim  Dharmasraya  menemui  beberapa  kesulitan  dalam  penerapan  unsur pidana pada kasus Peredaran senjata api secara illegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya.    Penelitian    ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  yang  bersifat deskriptif  analitis.  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Pada  Perbuatan  Memiliki  Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh  Satreskrim Polres Dharmasraya  adalah menerapkan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana unsur yang diterapkan adalah  Unsur Barang Siapa  dimana dalam hal ini dapat orang perseorang  dan  koorporasi.  Unsur  Yang  Tanpa  Hak  maksudnya.  Unsur  mempunyai
persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya.  Hal  ini  terbukti  ketika  dilakukan penggeladahan  ditemukan  1  (satu)  pucuk  senjata  api  rakitan  laras  panjang  warna  Loreng dengan magezen terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazen dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan  lainnya  yang  digunakan  oleh  pelaku  untuk  membuat  senjata  api  rakitan. Hambatan  Dalam  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Pada  Perbuatan  Memiliki  Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh  Satreskrim Polres  Dharmasraya  yaitu  sulitnya  diketahui  adanya  perdagangan  senjata  api  gelap  dengan harga  jual  yang  murah  dan  proses  yang  mudah.  Kurangnya  anggota  Satreskrim  dengan keahlian khusus mendeteksi senjata api. Kendala lainnya adalah Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga mereka enggan untuk  menjadi  saksi  dan  kurangnya  informasi  yang  diperoleh  oleh  kepolisian  terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.
Kata Kunci : Penyidikan, Unsur Tindak Pidana, Senjata Api, Izin

## PENDAHULUAN
Hal  ini  berarti  juga  negara  Indonesia  memberikan  batasan  tingkah  laku  bagi  setiap warga  negaranya  dalam  sebuah  peraturan  atau  norma.  Peraturan  atau  norma  tersebut  harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku ( ius constitutum). 1
Pengertian  hukum  itu  sendiri  adalah  kumpulan  peraturan-peraturan  yang  terdiri  dari norma-norma  dan  sanksi-sanksi  dan  bertujuan  mengadakan  ketertiban  dalam  pergaulan manusia  sehingga  keamanan  dan  ketertiban  terpelihara. 2 Jadi  setiap  kegiatan  yang  apabila tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  maka  perbuatan  tersebut disebut  perbuatan  melawan  hokum.  Von  Savigni,  seorang  ahli  hukum  asal  Jerman menyatakan bahwa hukum dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya. 3
Senjata  api  adalah  suatu  alat  yang  digunakan  untuk  menyakiti,  melukai,  maupun membunuh manusia atau hewan, atau menghancurkan suatu target militer. Senjata api dapat digunakan  untuk  menyerang  ataupun  untuk  mempertahankan  diri  dan  juga  sekedar  untuk mengancam. 4
Kepemilikan  senjata  api  tanpa  izin  dapat  dikenai  sanksi  pidana,  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun 1951 tentang mengubah “ Ordonantietijdelijke bijzondere strafbepalingen ” (stbl. 1948 No.17) Undang-undang  Republik  Indonesia  dahulu  Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Pendaftaran  dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
Maraknya  penyebaran  senjata  api  di  kalangan  sipil  adalah  sebuah  fenomena  global. Walau  secara  normatif  Indonesia  termasuk  negara  yang  ketat  dalam  menerapkan  aturan kepemilikan  senjata  api,  dilihat  dari  sejumlah  dasar  hukum  yang  mengaturnya  dimulai  dari Undang-undang  Darurat  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  1951  tentang  mengubah
1 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum , Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm.57.
2 K Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 38.
3 Anton  Tabah, Menatap  Dengan  Mata  Hati  Polisi  Indonesia ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 1991, hlm. 10
4 Leonarda  Kusuma,  Kajian  Tentang  Guru  yang  Dipersenjatai  dalam  Konflik  Bersenjata  di  Pakistan, https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru-yangdipersenjatai-dalam-konflik- bersenjata-di-pakistan.pdf , diakses tanggal 06 April 2022.
“ Ordonantietijdelijke  bijzondere  strafbepalingen ”  (stbl.  1948  No.17)  Undang-undang Republik  Indonesia  dahulu  Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Pendaftaran  dan  Pemberian  Izin Pemakaian  Senjata  Api.  Selebihnya  adalah  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Kepolisian, seperti  SK  Kapolri  NO.  Skep/244/II/1999,  SK  Kepala  Polri  Nomor  82  Tahun  2004  tentang Pelaksaan  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Non-Organik,  dan  Peraturan  Kapolri  No. Pol:  13/II/2006  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api  Non  Organik  TNI/Polri untuk  kepentingan  olahraga.  Tetapi  karena  tidak  tertatanya  kepemilikan  senjata  api,  baik yang  legal  maupun  ilegal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  sipil,  aparat  Kepolisian,  dan  TNI, maka  dari  itulah  timbulnya  kejahatan-kejahatan  dengan  penyalahgunaan  senjata  api  di Indonesia.
Penguasaan  senjata  api  dan  amunisi  merupakan  permasalahan  yang  mengganggu ketertiban  dan  keamanan  Negara.  Di  Indonesia  sendiri  terdapat  larangan  bahwa  warga  sipil tidak  boleh  menguasai  atau  bahkan  memiliki  senjata  api  dan  amunisi  tanpa  ijin  dari Kepolisian,  namun  larangan  tersebut  terbatas  pada  senjata  api  dan  amunisi  jenis  tertentu yakni  senjata  api  organik  TNI/Polri  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Darurat  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951.  Warga  sipil  hanya  boleh  memiliki  senjata  yang  bukan merupakan senjata organik Polri atau TNI dan tidak otomatis. 5
Peredaran senjata api secara illegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya. Dimana  diketahui  adanya  transaksi  jual  beli  senjata  api  yang  akan  dilakukan  oleh  pelaku dengan pembeli  di simpang 4 (empat) Koto Baru. Saat itu pelaku akan melakukan transaksi jual beli senjata api rakitan, Saat itu pelaku berencana akan mengambil uang panjar dari calon pembeli  senjata  api  Rakitan  tersebut,  selanjutnya  pelaku  dibawa  dan  diminta  untuk menunjukan tempat senjata api yang akan dijual tersebut dan dimana tempat merakit senjata api tersebut. Kemudian saat sampai di rumah pelaku tepatnya didalam gudang milik pelaku, petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Jorong setempat, saat itu petugas  menemukan  senjata  api  rakitan  laras  panjang  warna  Loreng  dengan  magezen terpasang  yang  berisikan  1  (satu)  butir  amunisi  didalam  kamar  dan  5  (lima)  butir  didalam magazen dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya  yang digunakan oleh pelaku untuk membuat senjata api rakitan, senjata api tersebut berserta peralatan yang lain ditemukan saat dilakukan penggeledahan didalam gudang milik pelaku  dan  ditemukan  ada  banyak  peralatan  dan  senpi  sudah  jadi  dan  senpi  siap  rakit  dan beberapa  butir  amunisi  juga  ditemukan  dalam  penggeledahan  tersebut.  Pada  perkara  ini penyidik kesulitan dalam menerapkan unsur tindak pidana yang disangkakan karena kesulitan untuk memenuhi alat bukti yang mendukung terpenuhinya unsur yang disangkakan misalnya tidak ada saksi yang langsung melihat atau mengetahui adanya tindak pidana.
Permasalahannya  adalah  penerapan  unsur  pidana  pada  perbuatan  memiliki  menguasai mempunyai  persediaan  padanya  atau  menyimpan  senjata  api  tanpa  izin  oleh    Satreskrim Polres Dharmasraya dan hambatannya.
5 Dwi Yulianti, Sabar Slamet, Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil, file:///C:/Users/hp/Downloads/40538-101623-1-SM.pdf, diakses tanggal 08 April 2022.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN

## A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada  Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan  Padanya  Atau  Menyimpan  Senjata  Api  Tanpa  Izin  Oleh    Satreskrim Polres Dharmasraya
Masalah  kepemilikan  dan  perakitan  senjata  api  ilegal  sebenarnya  sudah  diatur  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Terdapat  ketentuan  tersendiri  mengenai kepemilikan  senjata  api  oleh  masyarakat  sipil.  Kepemilikan  senjata  api  secara  umum  diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat  No.  12  Tahun  1951  disebutkan:  “Barangsiapa,  yang  tanpa  hak  memasukkan  ke Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai dalam  miliknya,  menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  atau mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu  senjata  api,  munisi  atau  sesuatu  bahan  peledak, dihukum  dengan  hukuman  mati  atau  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”
Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api  yang  diancam  pidana  dari  membuat  hingga  mengeluarkan  dari  Indonesia  suatu  senjata api.  Apabila  kepemilikan  senjata  api  di  atas  dilakukan  tanpa  hak  (tanpa  alas  hak  yang  sah, digolongkan  sebagai  tindak  pidana)  maka  dapat  dijatuhkan  sanksi  pidana  berupa  hukuman mati, penjara seumur hdup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.
Adapun  penerapan  unsur  tindak  pidana  pada  kasus  yang  diteliti  adalah  yang  pertama Unsur Barang Siapa dimana dalam hal ini dapat orang perseorang dan koorporasi. Fakta-fakta yang dapat di ungkap atas nama tersangka  FERNANDO M.ROHID Pgl NANDO  Bin (alm) ABDUL  RAHMAN  SAYUTI,  bahwa  tersangkalah  membuat,  memiliki,  menguasai, mempunyai  persediaan  padanya  atau  menyimpan  senjata  api  tampa  izin,  hal  tersebut berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan Pengakuan tersangka.
Selanjutnya unsur Yang Tanpa Hak maksudnya adalah  sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman  pidana  di  atas,  dapat  diartikan  juga  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk  memilikinya,  atau  tidak  memiliki  izin  kepemilikan.  Penerapan  pasal  ini  berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan keterangan tersangka. Dimana ditemukan 1  (satu)  pucuk  senjata  api  rakitan  laras  panjang  warna  Loreng  dengan  magezen  terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazen dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya yang digunakan  oleh  pelaku  untuk  membuat  senjata  api  rakitan,  senjata  api  tersebut  berserta peralatan  yang  lain  ditemukan  saat  dilakukan  penggeledahan  didalam  gudang  milik  pelaku dan ditemukan ada banyak peralatan dan senpi sudah jadi dan senpi siap rakit dan beberapa butir  amunisi  juga  ditemukan  dalam  penggeledahan  tersebut.  Ada  keterangan  Saksi  yang
menerangkan  saksi  membeli  1  (satu)  pucuk  senjata  api  rakitan  laras  panjang  dan  5  (lima) butir Amunisi caliber 7.62.
Kemudian  Unsur  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu senjata  api, munisi atau  sesuatu  bahan  peledak  dapat  diterapkan  pada  kasus  ini  berdasarkan keterangan  saksi  dan  barang  bukti  yang  ditemukan.  Unsur  yang  diterapkan  adalah mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya.
Upaya  refresif  yang  dilakukan  oleh  Satreskrim  Polres  Dharmasraya  dalam  hal penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api illegal yakni pertama, Penyelidikan Penyelidikan  dalam  pasal  1  butir  5  KUHAP  menjelaskan  bahwa  serangkaian  tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna  menentukan  dapat  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  Penyidik  Satreskrim  Polres  Dharmasraya  akan  melakukan  tindakan penyelidikan  apabila  mendapat  laporan  dan  pengaduan  terkait  penyalahgunaan  senjata  api. Juga akan melakukan penyelidikan ditempat yang terindikasi dan dijumpai masyarakat yang memiliki  senjata  api.  Dan  dalam  hal  tertangkap  tangan  maka  penyidik  tanpa  menunggu perintah  akan  melakukan  tindakan  yang  diperlukan  dalam  rangka  penyelidikan  seperti penangkapan,  pemeriksaan  dan  penyitaan  surat,  mengambil  sidik  jari  dan  membawa  serta menghadap kepada penyidik.
Kedua,  Penyidikan  Jalannya  proses  penyidikan  terhadap  terjadinya  suatu  peristiwa yang  patut  diduga  sebagai  tindak  pidana  maka  akan  segera  melakukan  penyidikan  yang diperlukan  sesuai  ketentuan  pasal  7  ayat  (1)  KUHAP.  Penyidik  melakukan  penyidikan dengan  bekerjasama  oleh  Unit  Sat  Intelkam  dalam  mengidentifikasi  jenis  senjata  api  yang digunakan  oleh  pelaku.  Jenis  dan  keterangan  tersebut  dapat  memberikan  informasi  tentang peredaran  dan  bagaimana  cara  penggunaan  senjata  api  tersebut.  Juga  akan  diketahui  dari mana asal senjata api tersebut didapati oleh pelaku.
Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang  melakukan  kejahatan  dengan  menggunakan  senjata  api  akan  dikenakan  pasal  berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ketiga,  Penangkapan  Menurut  Pasal  1  butir  20  KUHAP  dijelaskan  bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang- undang. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Selanjutnya, Upaya yang bersifat preventif maksudnya adalah tindakan yang diarahkan kepada  usaha  pencegahan  terhadap  kejahatan.  Tindakan  tersebut  diarahkan  sebelum  suatu kejahatan dilakukan Tindakan preventif tersebut dalam arti luas meliputi dua metode, kedua metode tersebut yaitu metode reformasi dan metode prevensi. Metode reformasi adalah suatu cara  yang  digunakan  kepada  pengurangan  jumlah  revicit  (kejahatan  ulangan).  Dan  metode
prevensi, Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang.

## B. Hambatan  Dalam  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Pada  Perbuatan  Memiliki Menguasai  Mempunyai  Persediaan  Padanya  Atau  Menyimpan  Senjata  Api  Tanpa Izin Oleh  Satreskrim Polres Dharmasraya.
Hambatan cenderung bersifat negatif,  dikarenakan memperlambat laju suatu hal dalam melakukan  penegakan  hukum  seringkali  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  penghambat tercapainya penegakan hukum, baik itu hambatan dalam pelaksanaannya maupun dalam hal pengembangannya.  Selain  itu,  kepolisian  juga  memiliki  kendala  dalam  menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu :
Pertama,  kurangnya  pengawasan  pihak  kepolisian  terhadap  perdagangan  senjata  api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Kurangnya pengawasan pihak kepolisian  terhadap  perdangan  senjata  api  gelap,  maka  banyak  masyarakat  yang  ingin memiliki  senjata  api, meskipun  ketentuan  hukum  sudah  mengatur  kepemilikan  persenjataan Namun  di  sisi  lain,  maraknya  kepemilikan  senjata  juga  dilihat  dari  aspek  rasa  keamanan masyarakat.  Peningkatan  kepemilikan  juga  dipicu  oleh  rasa  aman  yang  kini  sangat  sulit diperoleh  masyarakat.  Angka  kejahatan  yang  tinggi  berakibat  tumbuh  suburnya  jual-beli senjata api secara illegal warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat  kita  justru  bisa  terganggu  keamanannya  jika  mereka  tidak  dapat  menahan emosinya  dan  tidak  bisa  bertanggung  jawab.  Pasar  senjata  api  gelap,  yang  remang-remang maupun yang terang-terangan dengan transaksi yang berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota  masyarakat  dengan  enteng  mengatakan,  hanya  dengan  beberapa  puluh  juta  bisa mendapatkan  senjata  api  jenis  revolver  atau  pistol  yang  tidak  mungkin  ada  barang  yang harganya jauh di bawah angka itu.
Masyarakat memang  mendapatkan keuntungan  yang besar dengan menjual senjata api rakitan  kepada  seseorang.  Namun  keuntungan  pribadi  itu  tidak  sepadan  dengan  risiko  yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa senjata api itu  digunakan  untuk  apa  nantinya.  Seandainya  tidak  terlepas  dari  kenyataan  jika  senjata- senjata  api  tersebut  menjadi  barang  sewaan  untuk  melakukan  teror,  perampokan,  dan kejahatan lainnya.
Kedua,  kurangnya  hukuman  maksimal  kepada  pemilik  senjata  api  illegal.  Pada dasarnya  sanksi  yang  diancam  sesuai  dengan  Undang-undang  Darurat  Nomor.  12  Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) berbunyi  : ”Barangsiapa,  yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh,  menyerahkan,  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya, menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun. Ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada  pemilik  senjata  api  illegal  belum  dapat  memberikan  efek  jera  karena  dalam kenyataannnya  vonis  yang  diberikan  kepada  pelaku  kepemilikan  senjata  api  illegal  tidak
sebanding  dengan  ancaman  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Sehingga  tidak  memberikan efek  jera  dan  menjadikan  pemilik  senjata  api  illegal  lainnya  untuk  memasih  menyimpan senjata api illegal tersebut.
Ketiga,  kebutuhan  anggaran  dana  kepolisian  yang  belum  sesuai  dengan  standard kebutuhan  patroli.  Kurangnya  anggaran  dana  yang  dibutuhkan  kepolisian  dalam melakukan fungsi  patroli  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  yang  terjadi  pada  masyarakat  membuat terhambatnya penanggulangan tersebut.
Keempat,  terbatasnya  jumlah  personil  kepolisian  dalam  melaksanakan  fungsi  patroli kepolisian.  Hambatan  yang  dialami  oleh  kepolisian  dalam  menanggulangi  kejahatan- kejahatan  dengan  menggunakan  ancaman  kekerasan  maupun  senjata  api.  Secara bergantiannya  kepolisian  melakukan  patroli  di  pos-pos  tertentu  didaerah  yang  rawan  akan kejahatan  membuat  terhambatnya  kepolisian  dalam  mengusut  secara  tuntas  kasus-kasus tindak  pidana  yang  terjadi,  bahkan  tidak  jarang  kasus  tersebut  tidak  terselesaikan  secara tuntas.
Kelima,  kurangnya  perhatian  masyarakat  terhadap  lingkungan  sekitarnya.  Salah  satu perwujudan  masyarakat  terhadap  lingkungan  sekitarnya  adalah  dengan  adanya  pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling  ini  pun  masih  terbatas  dan  hanya  terlaksana  didaerah-daerah  tertentu  saja. Biasanya  di  lingkungan  perumahan  bahkan  di  lingkungan  perumahan  mewah/real  estate hampir  tidak  pernah  ada  keikutsertaan  masyarakat  secara  langsung,  kecuali  satpam  (satuan pengamanan) yang digaji karena tugas-tugas pengamanan.
Keenam,  kurang  aktifnya  masyarakat    terhadap  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  di lingkungan  sekitarnya.  Pihak  kepolisian  merupakan  pihak  yang  paling  aktif  mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya  dengan  masyarakat.  Masih  takut  dan  enggannya  masyarakat  dalam  melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.
Ketujuh,  faktor  internal.  Hambatan  yang  dialami  kepolisian  juga  memiliki  beberapa faktor  yang  memiliki  kendala  informasi  untuk  kendala  penegakan  hukum  ini  dimulai  dari kurangnya  informasi  yang  diperoleh  oleh  kepolisian  terhadap  peredaran  senjata  api  yang beredar  di  kalangan  masyarakat,  kendala  sumber  daya  manusia  di  Kepolisisan  Dhamasraya dalam  penyelesaian  kasus  penyalahgunaan  tindak  pidana  senjata api melalui  satuan  Reserse Kriminal  masih  kurang  anggota  dengan  keahlian  khusus  dalam  bidang  keahlian mendeteksi senjata  api,  yang  dilakukan  hanya  mendeteksi  dalam  kapasitas  tindak  pidana  umum  yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah dan kendala legislasi, kendala legislasi merupakan salah  satu  kendala  yang  juga  menjadi  kendala  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.
Kedelapan, faktor eksternal. Faktor Eksternal merupakan penyebab atau hambatan yang terjadi  di  luar  kepolisian  dikarenakan  kurangnya  peran  masyarakat,  masyarakat  merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum, jika masayarakat memahami betul apa  yang  dikatakan  dengan  tindak  pidana,  apa  saja  yang  dilarang  dalam  suatu  Undang- Undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung di dalamnya dalam
kehidupan  tentu  permasalahan  hukum  tidak  akan  terjadi.  Kendala  geografis  yang menyebabkan  menjadi  salah  satu  faktor  kendala  dalam  penegakan  hukum  terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
Kesembilan,  faktor  kebudayaan.  Kebudayaan  Indonesia  merupakan  dasar  dari berlakunya  hukum  adat.  Berlakunya  hukum  tertulis  (perundang-undangan)  harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak  penyesuaian  antara  peraturan  perundang-undangan  dengan  kebudayaan  masyarakat, maka  akan  semakin  mudah  dalam  menegakannya.  Kondisi  demikianlah  yang  dihadapi  oleh kepolisian  dalam  menanggulangi  kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  pada  suatu  daerah, sehingga  membuat tidak tuntasnya  suatu  kasus  itu  terselesaikan.  Meningkatnya  kasus-kasus dengan  menggunakan  senjata  api  memang  sangat  meresahkan  masyarakat.  Seperti  telah dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya,  terjadinya  kejahatan-kejahatan  dengan  menggunakan senjata  api  sangat  signifikan.  Untuk  itu,  agar  dapat  menanggulangi  kejahatan  dengan menggunakan senjata api tersebut, diperlukan suatu kebijakan,  pengawasan, dan penanganan terhadap penggunaan senjata api yang dilaksanakan lebih ketat dan lebih selektif lagi.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Satreskrim  Polres  Dharmasraya  dalam  penerapan  unsur tindak  pidana  pada  perbuatan  memiliki  menguasai  mempunyai  persediaan  padanya  atau menyimpan senjata api tanpa izin, kendala tersebut yaitu diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Kendal yang disebabkan oleh faktor internal diantaranya yaitu Kendala informasi, Kurangnya  informasi  yang  diperoleh  oleh  kepolisian  terhadap  peredaran  senjata  api  yang beredar  di  kalangan  masyarakat.  Dan  kendala  sumber  daya  manusia  di  Satreskrim  Polres Dharmasraya  dalam  penyelesaian  kasus  penyalahgunaan  tindak  pidana  senjata  api  melalui satuan resor kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.
Kemudian kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya yaitu, kurangnya peran masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Jika masyarakat memahami berul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi. Karena  kesadaran  hukum  pada  hakikatnya  adalah  kesadaran  yang  pada  setiap  manusia  apa hukum  itu,  suatu  kategori  tertentu  dari  kejiwaan  manusia  untuk  dapat  membedakan  antara hukum  dan  tidak  kesadaran  hukum  antara  yang  dilakukan  dan  tidak  dilakukan  yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

## PENUTUP
Koordinasi  lebih  intens  antar  aparat  penegak  hukum  terkait  dalam  upaya  melakukan penyidikan  terhadap  perbuatan  menyimpan  dan  mempunyai  persediaan  dan  merakit  senjata api  secara  illegal  sangat  diperlukan.  Upaya  peningkatan  kemampuan  personel  penyidik berupa keahlian khusus guna melakukan dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api dalam melakukan  penyidikan  terhadap  perbuatan  menyimpan  dan  mempunyai  persediaan  dan merakit senjata api secara illegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum , Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010
K Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Anton  Tabah, Menatap  Dengan  Mata  Hati  Polisi  Indonesia ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1991
Leonarda  Kusuma,  Kajian  Tentang  Guru  yang  Dipersenjatai  dalam  Konflik  Bersenjata  di Pakistan,https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru- yangdipersenjatai-dalam-konflik-bersenjata-di-pakistan.pdf,  diakses  tanggal  06  April 2022.
Dwi  Yulianti,  Sabar  Slamet,  Pertanggungjawaban  Hukum  Penguasaan  Senjata  Api  dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil, file:///C:/Users/hp/Downloads/40538-101623-1- SM.pdf, diakses tanggal 08 April 2022.