## UNSUR PENIPUAN USAHA ILEGAL  DALAM SKEMA PIRAMIDA
Almira Caesar Xaviera Ai Marliah Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi  oleh masuknya teknologi  digital  yang telah merambah di bidang perdagangan yang menimbulkan keberadaan kasus penipuan bisnis  online  yang  masih  sering  terjadi  disebabkan  karena  tawaran  mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah dan relatif singkat membuat masyarakat sangat berminat untuk ikut serta sehingga kadang kala terkecoh oleh pelaku bisnis yang  seperti  itu.  Penelitian  bertujuan  menganalisis  pertimbangan  Putusan  Hakim perkara Nomor: 836/Pid.Sus/2020/PN.SBY serta menganalisis upaya hukum yang dapat di lakukan oleh para member Memiles.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka  ( library  research )  untuk  mendapatkan  data  sekunder  berupa  buku-buku pustaka,  jurnal-jurnal,  tulisan-tulisan  didalam  artikel  media  massa  dan dokumendokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim sudah tepat, namun dari hasil penelitian diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada  perkara  ini  ialah  keliru,  dakwaan  Pasal  105  dan  Pasal  106  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak terbukti karena salah satu unsur dari pasal tersebut tidak sesuai fakta hukum, sebab dakwaan yang mengatakan aplikasi Memiles melakukan distribusi perdagangan Barang dengan menerapkan skema piramida tidak terbukti karena  aplikasi  Memiles  melakukan  perdagangan  Jasa  bukanlah  Barang,  dalam kegiatan perdagangannya juga telah memiliki perizinan. Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP yang diabaikan oleh Majelis Hakim karena salah satu unsur tak terpenuhi, jika  ditelaah  kembali  terdapat  tindak  pidana  penipuan  berupa  tipu  muslihat  agar masyarakat minat bergabung menjadi member Memiles dengan memasang jasa slot iklan  bisa  mendapat  keuntungan  besar  secara  singkat  yang  menyebabkan  adanya money  game .  Dan  pihak  Satgas  Waspada  Investasi  sebenarnya  tidak  berwenang untuk memperkarakan PT. KAM AND KAM, karena bisnis yang dilakukan adalah perdagangan Jasa Periklanan bukanlah Investasi online. Kata Kunci: Hukum Pidana, Skema Piramida, Penipuan, Memiles, Money Game

## PENDAHULUAN
Era globalisasi sangatlah identik dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  yang berkembang lebih maju dengan cepat. Perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  menimbulkan  perubahan  sosial  yang  signifikan  dan berlangsung  sangat  cepat,  salah  satu  yang  menjadi  keuntungan  dengan perkembangan tersebut adalah telah terbentuk proses bisnis baru yang seluruhnya bergantung  pada  jaringan  internet.  Dengan  adanya  kemajuan  teknologi  informasi untuk  masyarakat  yang  mengandalkan  pemanfaatan  internet  yang  semakin  luas
2021-08-10
dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Di samping hal tersebut, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang  telah  membuat  dunia  menjadi  tanpa  batas  ( borderless )  dan  menyebabkan perubahan sosial  yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Masyarakat menjadikan  teknologi  informasi  sebagai  kebutuhan  sehari-hari  untuk  melakukan kegiatan  yang  positif  hingga  terkadang  ke  hal  yang  negatif.  Maka  dari  itu keberadaan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi  bagi  peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Masuknya teknologi digital telah merambah di bidang bisnis seperti online shop, simpanan di koperasi, multi level marketing , arisan online hingga simpanan di bank digital. Pada saat ini dalam dunia teknologi perdagangan marak sekali bisnis online yang menjanjikan keuntungan besar namun mengarah ke penipuan kasus ini banyak di Indonesia. Keberadaan penipuan bisnis online yang masih sering terjadi disebabkan  karena  tawaran  mendapatkan  keuntungan  besar  dengan  cara  yang mudah  dan  relatif  singkat  membuat  masyarakat  sangat  berminat  untuk  ikut  serta sehingga kadang kala terkecoh oleh pelaku bisnis yang licik seperti itu.
Hal  tersebut  mengancam  dan  membahayakan  pembangunan  sosial  dan ekonomi umat manusia di dunia, apalagi selain adanya kejahatan penipuan masih banyak  lagi  kejahatan  lainnya  yang  bisa  terjadi  dan  dapat  membahayakan  tidak hanya  dari  segi    materi  tetapi  juga  nyawa  manusia.  Teknologi  digunakan  untuk menciptakan atau menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana.
Bisnis yang dilakukan dengan adanya unsur penipuan dapat menimbulkan banyaknya korban penipuan dengan besarnya jumlah kerugian yang ditaksir maka pelaku  tindak  pidana  penipuan  berkedok  bisnis  online  harus  diberikan  hukuman atau  sanksi  yang  tepat  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  berkedok bisnis online dan memberikan efek jera. Penjatuhan pidana dengan alasan tidak sah bersalah  kepada  pelaku  kejahatan  dianggap  masih  belum  cukup  memberi perlindungan  kepada  korban  karena  si  pelaku  tetap  meresahkan,  dan  tak  ada jaminan jika si pelaku tidak akan melakukan kejahatan yang sama lagi,  sebab telah di  vonis  bebas.  karena  Peraturan  Menteri  Perdagangan  tidak  berwenang menetapkan  aturan  tentang  sanksi  hukum  pidana.    Jadi,  memidanakan  pelaku kejahatan tersebut harus ada suatu upaya-upaya hukum lainnya dan norma hukum yang tepat.
Kasus yang di jadikan bahan oleh penulis adalah perkara terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay yang merupakan Direktur PT. Kam And Kam yang  memiliki  usaha  perdagangan  jasa  periklanan  berbasis  teknologi  informasi dengan melakukan penjualan secara langsung slot iklan melalui aplikasi Memiles dalam kegiatan yang terdakwa lakukan sebagai berikut :
Awalnya  dari  siaran  pers (pers  release) Satgas  Waspada  Investasi  (SWI) Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Bareskrim  Polri  perihal  kesepakatan pemberantasan finteech  peer  to  peer  lending ilegal  dan  investasi  ilegal  yang menempatkan PT Kam And Kam dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang  dihentikan  oleh  Satgas  Waspada  Investasi  pada  tanggal  2  Agustus  2019, selanjutnya penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi terkait bisnis ilegal yang dilakukan PT. Kam And Kam. Lewat aplikasi  Memiles  tersebut  terdakwa  telah  melakukan  perdagangan  dengan menggunakan sistem jaringan  yang berjenjang dengan sistem penjualan langsung
2021-08-10
Single  Level  Marketing (satu  tingkat),  dalam  aplikasi  Memiles  juga  terdakwa gunakan  untuk  melakukan  perekrutan  member  atau  anggota  sebagai  Penjual langsung  sebanyak  banyaknya  dimana  setiap  member  dapat  memiliki  beberapa akun  dengan  identitas  yang  sama  dan  hak  usaha  lebih  dari  1  (satu)  kali  dalam aplikasi  Memiles  untuk  melakukan  top  up  dana  terhadap  promo  iklan  yang ditawarkan  oleh  terdakwa  melalui  aplikasi  Memiles  tersebut  dan  bentuk perdagangan  dengan  sistem  tersebut  merupakan  kriteria  perdagangan  dengan menggunakan skema piramida.
Fatah Suhanda yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Marketing Director dan Martini Luisa Als Dr. Eva untuk meyakinkan member Memiles telah mengatakan bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan  telah  memiliki  kerjasama  dengan  Google  dan  mendapatkan  keuntungan  dari hasil kerjasama dengan google tersebut yang digunakan untuk memberikan komisi, reward  dan  bonus  para  member  untuk  meyakinkan  masyarakat  menjadi memberMemiles dan menyetorkan dana member tersebut ke rekening PT. Kam And Kam, ternyata PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan  kerjasama  dengan  Google  dan  pendapatan  dari  PT.  Kam  And  Kam melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT. Kam And Kam yang mengakibatkan kerugian bagi para member Memiles.
Dari  kasus  posisi  diatas  perbuatan  Terdakwa,  Jaksa  Penuntut  Umum membuat dakwaan untuk Terdakwa yakni mengenai:
1. Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Dakwaan  Kesatu  Subsidair:  Pasal  106  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014 Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Dakwaan  Kedua:  Pasal  378  KUHPidana  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHPidana
Namun  pertimbangan  hukum  yang  di  kemukakan  oleh  Majelis  Hakim  di persidangan maka semua dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu Primair Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti sehingga terdakwa  Kamal  Tarachand  Mirchandani  alias  Sanjay  harus  dinyatakan  tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan  oleh  penuntut  Umum  dalam  dakwaan-dakwaan  tersebut.    Adapun permasalahan  hukum  yang  penulis  kemukakan  sebagai  berikut  “Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Perkara Nomor : 836 / Pid. Sus / 2020 / PN. Sby? “

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Putusan  Perkara  Nomor  :  836/Pid. Sus/2020/PN. Sby
Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan pengadilan Nomor:
836/Pid.Sus/2020/PN.Sby  dengan  segala  pertimbangannya  penulis  melihat  bahwa Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa saat di  muka  Pengadilan.  Namun  disisi  lain,  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  di tuntutkan kepada terdakwa disebut keliru dimata hukum. Serta menurut penulis pihak
2021-08-10
Satgas Waspada Investasi pun keliru dalam menangani perkara ini karena PT. Kam And Kam  yang  mengoperasikan  aplikasi  Memiles  bukanlah  tempat  investasi  online melainkan aplikasi perdagangan jasa periklanan yang dimana dalam pelaksanaanya ada sistem transaksi penjualan. Karena pada dasarnya tugas dan wewenang Satgas Waspada Investasi  ialah  menangani  berbagai  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  tindak pelanggaran  hukum  dalam  hal  penghimpunan  dana  publik,  pinjaman  online  serta pengelolaan investasi.
Unsur  yang  menerapkan  sistem  skema  piramida  dalam  mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Bahwa pada unsur ini  menitik  beratkan  pada  dua  persoalan  pokok  yaitu  sistem  skema  piramida  dan mendistribusikan barang. disini Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut maka dipaparkan secara jelas bidang usaha PT Kam and Kam dengan aplikasi MeMiles termasuk dalam kategorikan barang  atau jasa. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang  Perdagangan  membedakan  antara  barang  dan  jasa  dalam  pengaturan  yang berbeda  dimana  Distribusi  Barang  diatur  dalam  Bagian  Kedua  tentang  Distribusi Barang  yang  secara  spesifik  dari  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  11  sedangkan Perdagangan Jasa diatur dalam Bagian Keempat tentang Perdagangan Jasa yang terdiri dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 21.
Peraturan  Kepala  Badan  Pusat  Statistik  Nomor  19  Tahun  2017  tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, telah dibuktikan dalam penjelasan kode KLBI 73100 tentang Jasa Periklanan, Klasifikasi Baku (KBLI) Nomor 73100 dengan judul Periklanan diuraikan sebagai berikut :
Dalam  perkara  ini  Majelis  Hakim  menemukan  fakta  hukum  bahwa  PT.  Kam And  Kam  memiliki  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  Kecil  Nomor  290  / 24.1.0/31.71.03.1005 /1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan  dan  Jasa,  Kegiatan  Usaha  (KBLI  2009)  452,  4659,  4651,  7310,  6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat
Teknik/Mekanikal/Elektrikal,   Peralatan Multi Media/ Komputer &
Perlengkapannya,  Jasa  Periklanan,  Jasa  Konsultasi  Piranti  Lunak/Keras  (bukan  jasa Programmer).  Masa  berlaku  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  Kecil  tersebut tertera 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020. Adanya pernyataan diatas maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang dimiliki oleh PT. Kam and Kam masih berlaku sampai dengan  16  Oktober  2020  atau  masih  ada  tenggang  waktu  23  (dua)  puluh  tiga  hari terhitung pada saat pembacaan putusan pengadilan diucapkan.
Memperhatikan  pendapat  Penuntut  Umum  dan  juga  pihak  penyidik  yang menyatakan  bahwa  PT.  Kam  And  Kam  tidak  memiliki  izin  yang  di  terbitkan  oleh Online Single Subsmission (OSS) dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menurut Majelis Hakim izin Online SingleSubsmission (OSS) tidak berlaku  surut  pada  saat  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  Kecil  Nomor  290  / 24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015  Tanggal  16  Oktober  2015  diterbitkan  karena Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara  elektronik  baru  berlaku  3  (tiga)  Tahun kemudian setelah PT. Kam And Kam memiliki SIUP dimaksud.
Maka dengan hal itu Aplikasi Memiles termasuk penjualan dibidang Jasa. Dan untuk dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tidak dapat dipenuhi
2021-08-10
karena  sesuai  fakta  hukum  yang  ada  SIUP  milik  PT.Kam  And  Kam  yang  sudah terdaftar masih berlaku. Untuk dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 Ke (1) tidak dapat terpenuhi karena Majelis Hakim melihat salah satu unsur dari Pasal dakwaan tidak dapat dibukti, maka diabaikanlah unsur lainnya. Jika di telaah Kembali sebenarnya  perkara  ini  ada  tindak  pidana  penipuannya  serta  ada  money  game,  hal terakit  penipuannya  adalah  menyebar  berita  bohong  atau  tipu  muslihat  yang menimbulkan kerugian bagi para member, Fatah Suhanda yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai  Direktur  Marketing  dan  Martini  Luisa  untuk  meyakinkan  member  Memiles telah  mengatakan  bahwa  Memiles  bukan  merupakan  perusahaan  investasi  dan  Multi Level  Marketing  dan  telah  memiliki  kerjasama  dengan  Google  dan  mendapatkan keuntungan  dari  hasil  kerjasama  dengan  Google  tersebut  yang  digunakan  untuk memberikan  komisi,  reward  dan  bonus  para  member  untuk  meyakinkan  masyarakat menjadi  member  Memiles  dan  menyetorkan  dana  member  tersebut  ke  rekening  PT. Kam And Kam, namun ternyata setelah salah satu saksi yang bernama Dodon beserta rekan-rekannya  mencari  kebenarannya  dalam  ke  saksiannya  di  persidangan menyatakan bahwa PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan pendapatan dari PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT. Kam And Kam. untuk hal money game yakni ada nya perputaran uang dana top up untuk membayar rewards kepada member Memiles, jika terjadi secara terus menerus tidak akan merata para  member mendapatkan rewards nya. Hal  tersebut  bisa disebut tindakan  berunsur  penipuan  dan  adanya money  game ,  dari  tindak  pidana  yang  telah dilakukan  terdakwa  secara  bersama-sama  tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  yang melawan hukum. Dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebelum membuat dakwaan mempertimbangkan  kuat  atau  tidaknya  Perundang-undangan  yang  akan  di  gunakan dengan  melihat  unsur-unsur  dan  alat  bukti,  dari  hal  itu  bisa  saja  Jaksa  membuat dakwaan dengan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang mengemukakan perihal tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan  tipu  muslihat,  memberikan  berita  bohong  dan  semacamnya  untuk menyesatkan  orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  seseorang.  Untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum  perihal  usaha perdagangan  yang menerapkan skema piramida  ini  ternyata  berlainan  hal  dari  fakta  hukum  karena  yang  diperdagangkan adalah Jasa maka tidak bisa di pidanakan. Berhubung di Indonesia pengaturan Undang- Undang tentang money game belum diberlakukan, maka sudah seharusnya pemerintah yang  memiliki  wewenang  untuk  membentuk  Undang-Undang  tentang money  game seiring banyaknya kasus-kasus semacam ini yang akhirnya terbebas dari jerat hukum karena tidak kuatnya aturan hukum yang berlaku.

## PENUTUP
Berdasarkan  seluruh  rangkaian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab terdahulu, dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  perkara  putusan  pengadilan  Nomor:  836/Pid.Sus/2020/PN.Sby, seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di tuntutkan kepada terdakwa disebut  keliru  dimata  hukum.  Serta  pihak  Satgas  Waspada  Investasi  keliru dalam  menangani  perkara  ini  karena  PT.  Kam  And  Kam  yang mengoperasikan  aplikasi  Memiles  bukanlah  tempat  investasi  online melainkan  aplikasi  perdagangan  jasa  periklanan  yang  dimana  dalam pelaksanaanya ada sistem transaksi penjualan.
Dakwaan kesatu primair melalui Pasal 105 UU. No. 7 tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Dakwaan kesatu subsidair melalui Pasal 106 UU. No. 7 tahun 2014,  tidak  terbukti  menurut  hukum.  Dakwaan  kedua  melalui  Pasal  378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dituntutkan kepada terdakwa sebagai pelaku usaha melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti menurut Majelis Hakim, namun jika ditelaah ada tindakan berunsur penipuan dan adanya money game , tindak pidana  yang telah dilakukan terdakwa secara bersama-sama tersebut merupakan  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Dan  seharusnya  Jaksa Penuntut Umum  sebelum membuat  dakwaan mempertimbangkan kuat  atau tidaknya  Perundang-undangan  yang  akan  di  gunakan,  dari  hal  itu  bisa  saja Jaksa membuat dakwaan dengan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengemukakan  perihal tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan tipu muslihat, memberikan berita  bohong  dan  semacamnya  untuk  menyesatkan  orang  lain.  Dan seharusnya  pemerintah  yang  memiliki  wewenang  untuk  membentuk UndangUndang  tentang money  game seiring  banyaknya  kasus-kasus semacam ini yang akhirnya terbebas dari jerat hukum karena tidak kuatnya aturan hukum yang berlaku.
2. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  member  Memiles  adalah pengajuan Gugatan secara Perdata melalui instansi  yang bersangkutan pada Pengadilan yang berwenang. Atau jika dari pihak pelapor memiliki alat-alat bukti yang baru dapat membuat laporan baru terkait perkara tersebut ke pihak yang berwenang yakni kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adler Haymas Manurung, Berinsvestasi Dan Perlindungan Investor Di Pasar Modal , IKPIA Perbanas, Jakarta, 2009.
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung,  2004.
Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2013 P.A.F  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Jakarta,  2010.
P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus, Sinar Baru, Bandung, 2009. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013
Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-tindak  pidana  tertentu  di  Indonesia, Refika  Aditama, Bandung,  2003.
Tuti  Rastuti, Solusi  Penyelesaian  Sengketa  Investasi  Skema  Piramid, Jurnal lemlit Unpas Press, 2018.