ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya)

## Achmad David Hermawan
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang email: davidachmad03@gmail.com
Anwar Made Doni Wirshandono Y.
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang

## ABSTRAK
Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah salah satu kebijakan yang  diambil  pemerintah  pusat  dimana  pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  yang  luas  untuk mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan  sedikit  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Selain  itu pemerintah  daerah  juga  mempunyai  hak  dan  kewenangan  yang  luas  untuk  menggunakan  sumber- sumber  keuangan  yang  dimilikinya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  yang berkembang  di  daerah  tersebut.  Namun  sebelum  menentukan  besar  kecilnya  alokasi  dan  anggaran, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rincian mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Salah satu komponen terpenting yang terdapat di dalam  APBD yaitu belanja modal. Melalui belanja modal diharapkan  anggaran  yang  telah  disusun  pada  APBD  dapat  terealisasikan  dengan  baik  dan  benar dengan  cara  meningkatkan  pelayanan  kepada  publik.  Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  dituntut kejeliannya dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  serta  menganalisis  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah se-Malang Raya pada periode tahun  2010-2014. Teknik pengambilan sampel  menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan jumlah sampel sebanyak 15 sampel yang meliputi Kabupaten Malang, Kota  Malang,  dan  Kota  Batu.  Metode  yang  digunakan  adalah  uji  Regresi  Linear  Berganda. Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  hasil  bahwa  secara  parsial  hanya  PAD  yang  berpengaruh terhadap  Belanja  Modal  sedangkan  DAU  dan  DAK  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal. Namun hasil secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal.
Kata kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja Modal, UU 32 Tahun 2004, dan APBD
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id

## PENDAHULUAN
Sektor  publik  merupakan  bagian  yang  mempunyai  peranan  vital  dalam  hal  pengelolaan  keuangan negara.  Sektor  publik  lebih  ditujukan  kepada  pemenuhan  kebutuhan  publik.  Pendanaan  dalam  sektor publik  bersumber pada dana  masyarakat, baik dari pajak atau retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  serta  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Reformasi  sektor  publik  menimbulkan  adanya  tuntutan  demokratisasi  yang menyebabkan  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  mana  kedua  aspek  tersebut  menjadi  hal penting  dalam  pengelolaan  pemerintah  khususnya  di  bidang  pengelolaan  keuangan  negara  maupun daerah.  UU Nomor 32 Tahun 2004  merupakan salah satu kebijakan  yang  menjelaskan  bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, sektor publik diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal.
Sebelum mewujudkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun alokasi dan  realisasi  pada  APBD.  APBD  diartikan  sebagai  daftar  terperinci  mengenai  pendapatan  dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD terdiri dari berbagai komponen yaitu: pendapatan asli  daerah  (PAD)  dan  dana  perimbangan  yang  terdiri  dari  DAU,  DAK,  dsb  serta  pengeluaran  yang meliputi belanja-belanja. Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja  modal, karena melalui  belanja  modal  pelayanan  kepada  publik  khususnya  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  atau infrastruktur dapat terwujud  sehingga pemerintah  daerah perlu  meningkatkan belanja daerah. Belanja modal  dibiayai  dari  dana  PAD,  DAU,  DAK,  dsb  sesuai  yang  tercantum  diatas.  Namun  dari  dana tersebut  tidak  semuanya  terealisasi  dengan  benar  dan  tepat.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  banyaknya infrastruktur  yang  belum  memenuhi  standar atau bisa dikatakan  belum  memenuhi pelayanan  kepada publik secara maksimal. Masalah yang  riil terjadi yaitu jalan raya yang disana sini masih banyak yang berlubang, jika dibiarkan seperti itu maka pengguna jalan akan merasakan ketidaknyamanan. Masalah lain  yaitu  masih  kurang  memadainya  infrastruktur  yang  terdapat  di  terminal  serta  masih  banyak masalah  lainnya  yang  perlu  dperhatikan.  Ini  menunjukkan  ada  indikasi  bahwa  ada  hubungan  antara PAD,  DAU,  dan  DAK  dengan    Belanja  Modal.  Sudah  banyak  hipotesis  yang  menjelaskan  hal  itu. Penelitian  sebelumnya  memberikan  hasil  yang  berbeda-beda.  Namun  sebagian  besar  menyimpulkan bahwa  PAD,  DAU,  DAU,  memberikan  pengaruh  terhadap  belanja  modal.  Sedangkan  peneliti  yang lainnya  menyimpulkan  bahwa  PAD  dan  DAU  yang  mempengaruhi  belanja  modal,  tetapi  DAK  tidak memberikan  pengaruh  dikarenakan  masing-masing  daerah  tidak  mendapatkan  DAK  yang  sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari ketiga dana diatas yaitu PAD, DAU, dan  DAK  terhadap  belanja  modal  yang  merupakan  sumber  pembiayaan  perwujudan  sarana  dan prasaran atau infrastruktur sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Laporan Realisasi  Anggaran (LRA)  menyediakan  mengenai  anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima  untuk  mendanai  kegiatan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  periode  mendatang.  Laporan
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id
Realisasi  Anggaran  juga  dapat  menyediakan  informasi  kepada  para  pengguna  laporan  keuangan pemerintah tentang  indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya  ekonomi dalam penyelenggaran fungsi  pemerintah,  sehingga  dapat  menilai  apakah  suatu  kegiatan/program  telah  dilaksanakan  secara efisien, efektif, dan  hemat sesuai dengan  anggarannya (APBN/APBD),  serta  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan  Permendagri  No.13 Tahun  2006,  Struktur  APBD  merupakan  satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## 1. Pendapatan Daerah
Pendapatan  Daerah  merupakan  pendapatan  yang  dianggarkan  dalam  APBD  yang  meliputi semua  penerimaan  uang  melalui  rekening  kas  umum  daerah,  yang  sifatnya  menambah  ekuitas  dana. Pendapatan  daerah  dikelompokkan  menjadi  beberapa.  PAD    adalah  salah  satunya  yaitu  pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Selanjutnya  dana  perimbangan  yaitu  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan bagian dari dana perimbangan  sekaligus  wujud  dari  pelaksanaan desentralisasi yang dialokasikan   dengan   tujuan   pemerataan  kemampuan  keuangan   antar  daerah. Pengalokasian  DAU  setiap  daerah  berbeda-beda  tergantung  dari  kebutuhan  dan  potensi  daerahnya masing- masing.  Selain itu, DAK juga merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan ke Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional.

## 2. Belanja Daerah
Belanja  daerah  atau  belanja  modal  menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  yaitu pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya  menambah  aset  tetap / inventaris  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi,  termasuk  di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

## 3. Pembiayaan
Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  maupun  tahun  anggaran berikutnya (UU No.33 Tahun 2004). Pembiayaan daerah diartikan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali dalam penganggaran  pemerintah  daerah  yang  utamanya  dimaksudkan  untuk  menutup  defisit  dan memanfaatkan surplus anggaran.
Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  harus  benar-benar  menyesuaikan  antara  pendapatan  daerah, belanja daerah serta pembiayaan. Penyesuaian tersebut dituangkan melalui APBD dengan menentukan anggaran  serta  realisasi  dari  pendapatan  daerah  dan  juga  pembiayaan  atau  penggunaannya.  Dari  sini dapat  terlihat  apakah  dari  pembiayaan  daerah  sudah  terealisasi  secara  maksimal  ataupun  belum. Sehingga  nantinya  pendapatan  daerah  yang  terdiri  dari  PAD,  DAU,  DAK,  dsb  dapat  diketahui pengaruhnya  terhadap  belanja  daerah  yang  meliputi  belanja  pegawai,  belanja  modal,  dsb  maupun pengaruhnya terhadap pembiayaan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang  memberikan kesimpulan berbeda-beda tentang pengaruh dari pendapatan daerah terhdap belanja daerah.
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id
Wandira (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Terhadap Pengalokasian  Belanja  Modal”  menyimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  antara  PAD  terhadap belanja  modal,  terdapatnya  pengaruh  signifikan  antara  DAU  terhadap  belanja  modal  namun  berpola negatf.  Tetapi  berbeda  dengan  DAK  dan  DBH  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  dari  dana  perimbangan  mempengaruhi  besarnya  jumlah belanja modal
Rahmawati  (2010)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Alokasi  Belanja  Daerah”  menyimpulkan  bahwa PAD  dan  DAU  sama-sama  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Peneliti  berasumsi  bahwa  daerah yang  memiliki  PAD  dan  DAU  yang  tinggi  akan  cenderung  akan  melakukan  pengeluaran  untuk mengalokasikan belanja daerah yang tinggi pula.
Budiarti  (2014)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Alokasi  Belanja  Daerah”  (studi  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Timur)  menyimpulkan  bahwa  PAD  dan  DAU  sama-sama  berpengaruh terhadap  belanja daerah.  Namun dengan  PAD  yang  mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tetapi PAD  belum  mampu  untuk  membiayai  semua  komponen  belanja  daerah.  Ketidakmampuan  PAD disebabkan  oleh  masih  kurangnya  pengelolaan  sumber  daya  atau  kekayaan  yang  menjadi  komponen PAD  yang  ada  di  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  harus  terus  berusaha  mengoptimalkan penerimaan  PAD  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  publik.  Sedangkan  dengan  besarnya  jumlah DAU mengakibatkan jumlah belanja daerah cenderung semakin meningkat.
Kurniawati (2010) dengan judul “ Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Kota,  Kabupaten  di  Indonesia” menyimpulkan  bahwa  PAD  dan  DAU  sama-sama  memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  pemerintah daerah. Semakin bear PAD dan DAU semakin besar pula jumlah belanja pemerintah yang dikeluarkan.
Syafitri (2009) dengan judul “ Pengaruh Pertubuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  pengalokasian  anggaran  Belanja  Modal  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara”  menyimpulkan  bahwa  hanya  PAD  yang  memiliki pengaruh  terhadap  belanja  modal  sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  dana  alokasi  umum  tidak berpengaruh.  Hal  inimenujukkan  bahwa  PAD  merupakan  penyumbang  dana  terbesardalam pengalokasian belanja modal.
Agar  dapat  mengetahui  apakah  PAD,  DAU,  dan  DAK  dapat  mempengaruhi  belanja  modal, maka peneliti melakukan pengujian terhadap ketiga variabel tersebut. Berikut ini merupakan kerangka konsepnya:
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id

## Gambar 2.1

## Kerangka Konseptual Penelitian
Rahmawati  (2010)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah” menyimpulkan bahwa variabel PAD  berpengaruh positif terhadap alokasi  belanja daerah. Disisi  lain  Kurniawati (2010) dengan  judul  “  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Kabupaten di Indonesia dan  Budiarti (2014) dengan  judul  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) Terhadap  Struktur  Belanja  Daerah”  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Timur). Kedua peneliti tersebut menyimpulkan hal yang sama bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.  Namun  penelitian  lain  yang  dilakukan  Wandira  (2013)  dengan  judul  “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” menyimpulkan bahwa variabel PAD  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Berdasarkan  pada  pemikiran  dan  rumusan masalah  di  atas,  maka  peneliti  dapat  merumuskan  hipotesis    bahwa  PAD  memiliki  pengaruh terhadap belanja modal.
H 1 :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Daerah se- Malang Raya.
Kurniawati  (2010)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU) dan Pendapatan  Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi,  Kota, Kabupaten di Indonesia” menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Selain itu,  Budiarti  (2014)  dengan  judul  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  Terhadap  Struktur  Belanja  Daerah”  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Jawa  Timur)  menyimpulkan  hal  yang  sama  bahwa  DAU  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah. Namun disisi lain penelitian yang dilakukan  Syafitri (2009) dengan judul “ Pengaruh Pertubuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap pengalokasian  anggaran  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Utara” menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan pada pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis  bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal.
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum
(DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Belanja Modal
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id
H 2 :  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Daerah se- Malang Raya.
Wandira  (2013)  dengan  judul  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Terhadap Pengalokasian  Belanja  Modal”  menyimpulkan  bahwa  DAK  bepengaru  terhadap  belanja  modal. Berdasarkan  pada  pemikiran  dan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  peneliti  dapat  merumuskan hipotesis  bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap belanja modal.
H 3 :   Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Daerah se- Malang Raya.
Melihat  dari  beberapa  peneliti  diatas  yang  memberikan  hasil  penelitian  yang  berbeda-beda, maka  peneliti  dapat  merumuskan  hipotesis  bahwa  secara  bersama-sama  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh  terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah se- Malang Raya.
H 4 :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah se- Malang Raya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Explanatory  Research  dengan  menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data  yang digunakan oleh penulis  adalah dokumentasi dan studi  kepustakaan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  yang  tercatum  pada  Laporan Realisasi  APBD  yang  telah  diterbitkan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Pemerintah Daerah se-Malang Raya dengan periode waktu tahun 2010-2014. BPKAD dipilih sebagai tempat  penelitian  dikarenakan  BPKAD  merupakan  badan  yang  khusus  menangani  serta  mengola segala keuangan baik dari anggaran hingga realisasinya pada pemerintah daerah. Model pengambilan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  purposive  sampling  dengan  sampel  data  sebanyak  15  yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.
Penjelasan  terperinci  mengenai  variabel-variabel  yang  digunakan  untuk  mengetahui  ukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (X 1 )
Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut  PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat  dan  Daerah  Pasal  1  angka  18).  Indikator  PAD  antara  lain:  pajak  daerah,  retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan daerah yang sah.
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id
Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran PAD dapat dilakukan dengan perhitungan:
2. Dana Alokasi Umum (X 2 )
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan   antar  daerah   untuk   mendanai   kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Indikator DAU adalah sebagai berikut:
1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari: pengeluaran atau belanja daerah rata- rata,  indeks  penduduk,  indeks  luas  daerah,  indeks  harga  bangunan,  indeks kemiskinan relatif.
2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari: penerimaan daerah, indeks industri, indeks sumber daya alam (SDA), indeks sumber daya manusia (SDM)
Pengukuran variabel DAU ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran DAU dapat dilakukan dengan perhitungan:
3. Dana Alokasi Khusus (X 3 )
Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  ke  Daerah  tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional. Adapun indikator DAK adalah sebagai berikut:
1) Umum:  dirumuskan  berdasarkan  kemampuan  keuangan  daerah  yang  dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2) Khusus:  dirumuskan  berdasarkan  peraturan  perundangan-undangan  yang  mengatur penyelenggaraan  otonomi  khusus  dan  karakteristik  daerah  serta  berdasarkan kewilayahan oleh menteri keuangan yang terkait.
3) Teknis:  disusunkan  berdasarkan  indikator-indikator  kegiatan  khusus  yang  akan didanai  dari  DAK  seta  dirumuskan  berdasarkan  indeks  teknis  oleh  menteri  teknis terkait.
PAD  =  Total  pajak  daerah  +  total  retribusi  daerah  +  total  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  +  lain-lain  pendapatan  daerah yang sah
DAU Kota = 90% x 25% x PDN (Pendapatan Dalam Negeri) x Bobot DAU
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id

## PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  terdapatnya  pengaruh  atau  tidak  antara  PAD,  DAU,  dan  DAK  terhadap belanja modal dalam penelitian ini dapat dilihat dari kedua uji yaitu uji t (uji secara parsial) dan uji F (uji secara simultan). Namun sebelum melihat tedapatnya pengaruh dari ketiga variabel tersebut, dari data  yang  diperoleh  yaitu  data  Laporan  Realisasi  APBD  Pemerintah  se-Malang  Raya  pada  periode 2010-2014 dapat diketahui  dari ketiganya, Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) rata-rata terealisasi  lebih dari 100% dari anggaran yang telah ditetapkan meskipun ada satu tahun yang realisasinya kurang dari 100%  dari  anggaran  yang  telah  ditetapkan  yaitu  pada  Kota  Batu tahun  2010.  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Kabupaten  Malang  dan  Kota  Malang    terealisasi  sebesar 100%  dari  anggaran  yang  telah  ditetapkan  namun  Kota  Batu  realisasinya  kurang  dari100%  dari anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  Belanja  Modal  dari  ketiganya  terealisasi  kurang  dari 100% dari anggaran yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hasil dari kedua uji:

## 1. Uji t (uji secara parsial)
Dari  hasil  uji  t  diatas  dapat  dilketahui  nilai  signifikan  variabel  PAD  sebesar  0,967 lebih  besar  dari  alpa  0,05  yang  berarti  bahwa  H a ditolak  dan  menerima  H 0 .  Hasil  ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh secara individual terhadap belanja modal.
Dengan  demikian  H 1 diterima.  Sedangkan  nilai  signifikan  variabel  DAU  sebesar  0,00 lebih  kecil  dari  alpa  0,05  yang  berarti  bahwa  H o ditolak  dan  menerima  H a .  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  variabel DAU  tidak  berpengaruh  secara  individual  terhadap  belanja modal.  Dengan  demikian  H 2 ditolak.  Begitu  pula  nilai  signifikan  variabel  DAK  sebesar
0,045 lebih kecil dari alpa 0,05 yang berarti bahwa H o ditolak dan menerima H a . Hasil ini menunjukkan  bahwa  variabel DAK  tidak  berpengaruh  secara  individual  terhadap  belanja modal. Dengan demikian H 3 ditolak.
Model T Sig. Correlations Collinearity Statistics Zero- order Partia l Part Toleranc e VIF 1 (Constan t) -.179 .861 PAD .043 .967 -.186 .013 .003 .948 1.055 DAU 6.539 .000 .949 .892 .514 .137 7.282 DAK -2.256 .045 .810  -.562 -.177 .140 7.142
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id

## 2. Uji F (uji secara simultan)

## KESIMPULAN
Bedasarkan  hasil  penelitian  dan  pemaparan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian secara parsial ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syafitri (2009) yang menyatakan bahwa hanya variabel  PAD  saja  yang  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  sedangkan  variabel (PDRB,dan DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Secara  simultan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  secara  bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian secara simultan ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arbie  Gugus  Wandira  yang  menyatakan  bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 253679444650896 700000000.000 3 845598148836322 40000000.000 50.198 .000 b Residual 185299314701343 60000000.000 11 168453922455766 9000000.000 Total 272209376121031 070000000.000 14
a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU
Dari tabel diatas  terlihat bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0.000 lebih kecil dari alpa 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian H 4 diterima.
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarti  Pipit,  2014, Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) Terhadap  Struktur  Belanja  Daerah . Jurnal  Akuntansi, Volume  XII  No.  1,  Universitas Brawijaya Malang.
Halim Abdul, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat . Jakarta
Indraningrum, Try,2011, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap  Belanja  Langsung  (Studi  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Jawa  Tengah.Semarang,  Skripsi, Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro Semarang.
Kurniawati,  Fransisca  Roosiana,  2010, Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)Terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kota  Dan  Kabupaten  Di Indonesia. Surakarta, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Ogujiuba  and  Abraham,  2012, Testing  the  Relasionship  between  Government  Revenue  and Expenditure:Evidence  from  Nigeria,  International  Journal  of  Economics  and  Financie, Volume 4, No 11, Usmanu Danfodiyo University.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  06/pmk.07/2012  Tentang  Pelaksanaan  Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Laporan  Realisasi Anggaran.
Qudratullah, M.F., 2013, Analisis Regresi Terapan , Andi. Yogyakarta
Rahmawati,  Nur  Indah,  2010, Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  terhadap  Alokasi  Belanja  Daerah,  Jurnal  Akuntansi, Volume  4,  No  2,  Universitas Diponegoro Semarang.
Rutoto, Sabar, 2007 , Pengantar Metedologi Penelitian . FKIP: Universitas Muria Kudus
Sarwoko, Endi, 2010 Modul Praktikum Statistik . Universitas Kanjuruhan Malang
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: AFABETA, cv.
Syafitri, Irma, 2009, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum  (DAU)  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sumatra Utara. Medan, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara .
ttp://ejournal.kanjuruhan.ac.id
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
UU No 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Wandira, Arbie Gugus, 2013 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)Terhadap Pengalokasian Belanja Modal , Jurnal Akuntansi, Volume 2, Nomor 1, Universitas Negeri Semarang.
Yani  Ahmad,  2004, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan Daerah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.