“ KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KOTA SAMARINDA ”
Ayu Linanda dan Hudali Mukti ayulinanda@uwgm.ac.id, hudalimukti@uwgm.ac.id, Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Penegakkan  hukum  terhadap kewajiban  perusahaan  pertambangan  melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pemerintah membuat ketentuan norma hukum  yang  mengharuskan  perusahaan  pertambangan  bertanggung  jawab  secara  langsung terhadap  revitalisasi  lingkungan,  di  sisi  lain  pemerintah  juga  melahirkan  norma  hukum  yang  tidak mengharuskan  perusahaan  pertambangan bertanggung  jawab  secara  langsung untuk  memperbaiki lingkungan.  Akibatnya  Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  inovatif  dalam  mengantisipasi  tumpang tindih  peraturan  tersebut.  Salah  satunya, Pemerintah  Kota  Samarinda  telah  mengantisipasi pelanggaran perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan menerbitkan produk hukum sendiri yang mengikat para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang melalui evaluasi  dan  pembinaan,  namun  tentu  hal  ini  tidak  akan  mengubah  kecenderungan  perusahaan pertambangan untuk mampu bertanggung jawab dalam melaksanakaan reklamasi dan pasca tambang.
Kata kunci: Kewajiban, Reklamasi dan Pasca Tambang, Kota Samarinda.

## ABSTRACT
Enforcement  of  the law  against the  obligations  of mining  companies carrying out reclamation and post-mining are like two sides of the coin. On the one hand the Government made provisions  of  legal  norms  which  require  that  mining companies  directly  responsible towards revitalizing the neighborhood, on the other hand the Government also gave birth to the legal norms that does not require mining companies accountable directly to improve the environment. As a result of local  government sued  for innovative in  anticipation of regulatory overlap. One  of  them,  local governments have  been  anticipating Samarinda violation  of mining  companies in  carrying out reclamation and post-mining by  publishing its own legal products which  binds holders  of IUP (Licences)  to be  directly responsible in carrying  out the  reclamation and post- mining through evaluation and  coaching, but certainly this  will not change the trend  of mining companies to be able to take responsibility in to do reclamation and post-mining .
Keywords: obligations, reclamation and post-mining, Samarinda City.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Terkait  pelaksanaan  program  reklamasi dan pasca tambang sebagai kewajiban perusahaan  pertambangan,  dinilai  belum mumpuni  dalam  merevitalisasi  lingkungan. Pasalnya,  masih  banyak  area  lahan  bekas tambang  yang  ditinggalkan  oleh  perusahaan pertambangan di beberapa daerah di Indonesia.
Padahal, kewajiban perusahaan pertambangan  dalam  memperbaiki  kerusakan lingkungan  melalui  jalur  reklamasi  dan  pasca tambang telah tersirat secara tegas dan lugas di sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pertambangan.
Kota Samarinda, salah satunya. Sebagai bagian dan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sudah  umum  bila  Kota  Samarinda  dikenal sebagai  daerah  yang  memiliki  sumber  daya alam pertambangan yang tak sedikit, berdampingan  dengan  kota-kota  lain  di Kalimantan Timur yang juga memiliki sumber daya  alam  yang  sama  diantaranya  Kutai Kartanegara,  Sanga-Sanga,  Bontang,  Tarakan, dan Balikpapan.
Oleh  karenanya,  banyak  izin  usaha pertambangan  yang  keluar  sebanding  dengan tingginya  permintaan  pembukaan  lahan  untuk pertambangan  yang  menyisakan  kenangan pahit  bagi  Pemerintah Kota  Samarinda  karena ikut merasakan penderitaan melihat masyarakatnya  sengsara  akibat  rusaknya lingkungan  yang  disebabkan  dampak  dari aktivitas pertambangan.
Tak  jarang  banyak  kasus  pidana  yang melibatkan  perusahaan  pertambangan  karena akibat lahan bekas tambang yang ditinggalkannya menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat sekitar lahan bekas pertambangan dan penyelesaian kasus tersebut selalu  berakhir  tidak  manis  karena  mandat ditengah jalan tanpa penyelesaian apapun.
Kenakalan  perusahaan  pertambangan tersebut  cukup  mengkhawatirkan  Pemerintah terlebih  Pemerintah  Daerah  setempat,  oleh karenanya Pemerintah Kota Samarinda sebagai salah satu daerah yang  memiliki kategori area pertambangan yang cukup luas mensinergikan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan  dengan  kondisi  riil  area pertambangan di Kota Samarinda dan melahirkan kebijakan Pemerintah Kota
Samarinda terkait perusahaan pertambangan.
Namun, tentu tidak serta merta membuat
para perusahaan pertambangan patuh mengikuti  setiap  kebijakan  yang  di  buat  oleh Pemerintah  Kota  Samarinda.  Inilah  yang menjadi  kendala  dalam  menegakkan  hukum terhadap  kewajiban  perusahaan  pertambangan bertanggung  jawab  melaksanakan  reklamasi dan pasca tambang di area lahan bekas tambang tersebut.
Penyebab  adanya  kendala  tersebut dikarenakan  adanya  paradigma  yang  salah mengenai  kedudukan  reklamasi  dan  pasca tambang  yang  diadakan  oleh  perusahaan pertambangan,  bahwa  pelaksanaan  program reklamasi  dan  pasca  tambang  bukanlah tanggung jawab mutlak perusahaan pertambangan  akan  tetapi  tanggung  jawab tersebut dapat dilimpahkan ke pihak yang lain terkait  pelaksanaan  reklamasi  dan  pasca tambang  pada  area  lahan  bekas  tambang tersebut.
Paradigma ini kemudian diakui menjadi pemikiran yang mendarah daging dan digunakan  oleh  perusahaan  pertambangan terhadap  area  lahan  bekas  pertambangannya. Kehadiran paradigma ini tidak serta merta hadir begitu saja bahkan dapat dikatakan paradigma ini tidak menyalahi  aturan perundang- undangan.
Maksud dari paradigma tersebut memang  sesuai  dengan  ketentuan  norma hukum  peraturan  perundang-undangan  terkait pertambangan  yang  menyatakan  bahwa  ketika perusahaan  pertambangan  membayar  uang jaminan reklamasi sebagai uang jaminan maka ada  kewajiban  perusahaan  pertambangan melakukan reklamasi dan pasca tambang pada area lahan bekas tambangnya.
Namun, bila ternyata perusahaan pertambangan tersebut telah lalai melaksanakan  reklamasi  dan  pasca  tambang maka uang jaminan reklamasi yang sebelumnya telah dijaminkan oleh perusahaan pertambangan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk dimanfaatkan  dalam  memperbaiki  kerusakan lingkungan  melalui  jalur  reklamasi  dan  pasca tambang.
Dengan  kata  lain,  reklamasi  dan  pasca tambang tidak harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan  karena  dapat  dilimpahkan tanggung  jawab  tersebut  kepada  Pemerintah Daerah  setempat  dengan  menggunakan  pihak
ketiga  dalam  pelaksanaan  program  reklamasi dan pasca tambang tersebut.
Ironi memang, disaat Pemerintah Daerah bergantung pada peraturan perundang- undangan agar dapat mendisplinkan perusahaan pertambangan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca  tambang  pada  area  lahan  bekas tambangnya,  namun  di  sisi  lain  peraturan perundang-undangan lain menetapkan tanggung  jawab  itu  menjadi  beban  moriil Pemerintah Daerah setempat.
Alasannya logis, adanya jaminan reklamasi  yang  diterima  oleh  Pemerintah Daerah  setempat  merupakan  media  bagi perusahaan pertambangan untuk
menghilangkan tanggung jawab melaksanakan reklamasi  dan  pasca  tambang  pada  area  lahan bekas  tambang  tersebut  sehingga  tidak  ada penjatuhan  sanksi  yang  tegas  terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang tersebut.
Ketentuan  norma  hukum  inilah  yang sering salah kaprah di gunakan oleh perusahaan pertambangan  padahal  makna  yang  tersirat pada ketentuan norma hukum tersebut bukanlah berarti uang jaminan reklamasi tersebut sebagai kedok  beli  lahan  dari  Pemerintah  Daerah seperti yang diakui oleh Perusahaan
Pertambangan selama  ini,  akan  tetapi  uang jaminan  reklamasi  yang  diberikan  oleh perusahaan  pertambangan  kepada  Pemerintah Daerah sebagai prasyarat untuk bertanggungjawab  melaksanakan  reklamasi dan pasca tambang.
Pada akhirnya keberadaan uang jaminan reklamasi ini memiliki makna yang ambigu dan melemahkan Negara dalam menuntut pertanggungjawaban perusahaan tambang melaksanakan  program  reklamasi  dan  pasca tambang, karena ketentuan norma hukum yang tumpang  tindih  yang  menyebabkan  kerancuan pemberian  sanksi  tegas  kepada  perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang.
Permasalahan-permasalahan tersebut juga dirasakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di  seluruh  Indonesia  yang  memiliki  area pertambangan  dimana  Pemerintah Daerah kesulitan  menegakkan  kewajiban  perusahaan pertambangan  dalam  melaksanakan  reklamasi dan  pasca  tambang  terhadap  area  lahan  bekas tambangnya,  sehingga  menuntut  Pemerintah
Daerah  harus  inovatif  dalam  mengantisipasi permasalahan tersebut.
Pemerintah  kota  Samarinda,  salah satunya. Selain merasakan permasalahan yang kompleks  terhadap  kenakalan  perusahaan pertambangan  dengan  area  lahan  bekas tambangnya, juga Pemerintah Kota Samarinda merasakan  dilemma  penggunaan  ketentuan aturan norma hukum yang bertentangan.
Oleh karenanya Pemerintah Kota Samarinda  dituntut  untuk  berinovasi  dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Melalui kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Daerah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang pada area lahan bekas tambang tersebut.
Hanya saja sepanjang berjalannya kebijakan yang mengikat perusahaan pertambangan di Kota Samarinda masih dalam tahap evaluasi sehingga tolak ukur keberhasilan perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kewajibannya  melakukan  reklamasi  dan  pasca tambang masih dipertanyakan.
Oleh  karenanya  penulis  menganalisa permasalahan  tersebut  secara  konkrit,  lugas, dan  tegas  yang  dituang  dalam  tulisan “Kewajiban  Perusahaan  Pertambang an  dalam Melaksanakan  Reklamasi dan  Pasca Tambang di Kota Samarinda”.

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah  ada  kewajiban perusahaan pertambangan  melaksanakan  reklamasi dan  pascatambang  di  Kota  Samarinda dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana  sanksi  yang  diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak  melaksanakan  reklamasi  dan pasca  tambang  di  Kota  Samarinda  di dalam peraturan perundang-undangan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:
1. Untuk mengidentifikasi kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi  dan  pascatambang  di  Kota Samarinda  dalam  peraturan  perundang- undangan.
2. Untuk  menganalisa  pemberian  sanksi yang  diberikan  kepada  perusahaan
pertambangan  yang  tidak  melaksanakan reklamasi  dan  pasca  tambang  di  Kota Samarinda di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:
1. Akademisi Sebagai  bahan  kajian  dan  menambah khasanah  didalam  perkembangan  ilmu hukum bagi akademisi.
2. Pemerintah Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kepada  perusahaan  tambang dalam melaksanakan kewajiban  reklamasi  usai pasca  tambang ditinjau  dari  peraturan perundang-undangan terkait.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian normatif
2. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder  dan  data  primer.  Pada  data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder  serta  bahan hukum  tersier. 1 Bahan  hukum  primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang
Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  78  Tahun  2010 Tentang  Reklamasi  dan  Pascatambang.
Bahan  hukum  sekunder  berupa  Buku tentang  Hukum  Pertambangan,  naskah akademik,  hasil  penelitian,  tesis,  jurnal, internet  dan  surat  kabar. Bahan  hukum tersier berupa kamus hukum, dan kamus besar  bahasa  Indonesia.  Data  primer diperoleh  dari  para stakeholder terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan metode wawancara yaitu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kota  Samarinda  yang  diwakilkan  oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum.
1 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., Hlm., 30-31.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Studi  Dokumen,  yaitu  dengan  cara mempelajari, mengkaji dan menelaah  bahan-bahan  hukum,  baik bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  maupun  bahan  hukum tersier.
2. Wawancara,  yaitu  melakukan  tanya jawab  secara  langsung  dengan narasumber  tentang  permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.
4. Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  berupa analisis  data  secara  kualitatif  yang bersifat deskriptif.

## PEMBAHASAN
A. Kewajibabn  Perusahaan  Pertambangan Melaksanakan  Reklamasi  dan  PAsca Tambang Di Kota Samarinda
P ada  awalnya  program  reklamasi  dan pasca  tambang  masih  di  laksanakan  oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar area pertambangan,  perihal  seperti  ini  sungguh memprihatinkan mengingat anggaran pemerintah tidak mampu mencukupi melakukan  reklamasi  akibat  lahan  bekas tambang. Oleh karenanya pemerintah meninjau ulang hal ini dan menetapkan kebijakan bahwa reklamasi  dan  pasca tambang  wajib  dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
Kebijakan  tersebut  di  atur  lebih  lanjut dalam  ketentuan  norma  hukum  Pasal  99  dan Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  04  Tahun 2009  tentang  Mineral  dan  Batubara 2 yang intinya  menjelaskan  pengusaha  tambang berkewajiban menyerahkan perencanaan reklamasi  dan  pasca  tambang  beserta  dana jaminan  reklamasi  dan  dana  jaminan  pasca tambang saat mengajukan permohonan IUP dan IUPK,  kemudian  bila  reklamasi  dan  pasca tambang  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan rencana  yang  telah  disetujui  maka  Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota boleh menetapkan  pihak  ketiga  untuk  melakukan
2 Lihat Pasal 99 dan Pasal 100 BAB XIII tentang Hak dan Kewajiban, Bagian Kedua Kewajiban, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
reklamasi  dan  pascatambang  dengan dana jaminan  yang  diberikan  oleh  perusahaan tersebut.
Selanjutnya,  ketentuan  norma  hukum tersebut  diatur  lebih  rinci  dalam  perangkat hukum dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca  Tambang  yang  memiliki  cita-cita  yang kuat  mendisplinkan  perusahaan  pertambangan dalam  melaksanakan  program  reklamasi  dan pasca tambang guna memenuhi target revitalisasi lingkungan sebanding dengan bekas lahan tambang pertambangan dengan memberikan tanggung jawab kepada perusahaan  pertambangan  untuk  memperbaiki lingkungan  melalui  reklamasi  dan  pasca tambang.
Merujuk  pada  kedua  instrument  hukum tersebut  terlihat  adanya  pertentangan  atau tumpang  tindih  peraturan  terkait  pelaksanaan reklamasi  dan  pasca  tambang  yang  menjadi kewajiban  perusahaan  pertambangan.  Di  satu sisi  ketentuan  norma  hukum  dalam  Undang- Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengijinkan adanya pihak ketiga menjalankan reklamasi dan pasca tambang bila perusahaan  pertambangan  tidak  melaksanakan sesuai  rencana awal,  namun  di  sisi  lain ketentuan  norma  hukum  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2010  tentang Reklamasi  dan  Pasca  Tambang  mewajibkan pelaksanaan  reklamasi  dan  pasca  tambang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
Pertentangan peraturan ini menimbulkan duo conflict yang menuntut pemerintah daerah mencari cara mengantisipasi kenakalan perusahaan pertambangan yang memanfaatkan situasi  tersebut.  Oleh  karenanya,  pemerintah melakukan  inovasi  dengan  mengeluarkan kebijakan  yang  besinergi  dengan  aturan  yang memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  memaksa perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi  dan  pasca  tambang  sebagai  sebuah keharusan  yang  tidak  dapat  ditinggalkan, dengan  melalui  pencegahan  seperti  evaluasi dan pembinaan yang kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
Menurut  Pemerintah  Kota  Samarinda, keberadaan  Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun 2013  tentang  Reklamasi  dan  Pasca  Tambang dapat mengembalikan fungsi lingkungan hidup dan menjamin efektivitas pelaksanaan reklamasi  dan  pasca  tambang  sebagai  bentuk perlindungan  masyarakat  dan  lingkungan  dari
dampak kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur.  Ketentuan  Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun  2013  tentang  Reklamasi  dan  Pasca Tambang  ini  kurang  lebih  menjelaskan mengenai  tahapan  dan  mekanisme  Reklamasi dan  Pasca  Tambang,  evaluasi  reklamasi  yang dianggap berhasil, dana jaminan reklamasi dan pasca  tambang,  dan  pengawasan  pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
Dengan harapan tahapan dan mekanisme tersebut mampu mengawal pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang sampai berhasil. Oleh  karenanya  guna  mewujudkan  harapan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda membentuk  Komisi  Pengawas  Reklamasi  dan Pasca Tambang berdasarkan Peraturan Gubernur  Nomor  53  Tahun  2015  tentang Komisi  Pengawas  Reklamasi  dan  Pasca Tambang Daerah
Kebijakan  tersebut  signifikan  dengan ketentuan  Pasal  21  (2)  BAB  VI  Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi  dan  Pasca  Tambang.  Tugas  utama dari  Komisi  tersebut  ialah  membantu  Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur  dalm  hal  mengawasi  dan  membina terkait seluruh aktivitas pertambangan yang di lakukan  perusahaan  pertambangan  khususnya dalam  pelaksanaan  reklamasi  dan  pasca tambang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Ir  Goenoeng  Djoko  selaku  Kepala
Bidang Pertambangan Umum Dinas
Pertambangan  Umum  dan  Energi  Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan pelaksanaan reklamasi  dan  batu  bara  yang  dilakukan  oleh perusahaan  pertambangan  di  Kota  Samarinda telah  berjalan  dengan  baik, meskipun  belum mencapai keberhasilan yang maksimal.
Lebih lanjut beliau dapat menggambarkan bahwa pertambangan di Kota Samarinda  telah  teratur  khususnya  dalam  hal pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Ini karena peran Pemerintah Kota Samarinda yang diwakili  melalui  Dinas  Pertambangan  Umum dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, beserta di bantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca  Tambang  dalam  melakukan  tahap pengawasan dan pembinaan.
Tahap  pengawasan  dan  pembinaan  ini merupakan skema program pelaksanaan reklamasi  dan  pasca  tambang  yang  di canangkan  oleh  Pemerintah  Kota  Samarinda dengan jangka waktu selama tiga hingga enam bulan bahkan juga satu tahun.
DOKUMEN AMDAL
.PENGAJUAN DANA
JAMINAN
Jangka  waktu  ini  tergantung  dari perencanaan reklamasi dan pasca tambang yang diajukan  oleh  perusahaan  pertambangan. Menurut  data  dari  narasumber  pelaksanaan reklamasi  dan  pasca  tambang  yang  dilakukan perusahaan  pertambangan  di  Kota  Samarinda masih  dalam  proses  pengerjaan  sekitar  20% sehingga  masih  jauh  dari  perencanaan  awal reklamasi  dan  pasca  tambang  yang  di  ajukan oleh  perusahaan  pertambangan  di  Kota Samarinda.
Namun, sejauh ini belum ada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca  tambang.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari peranan  kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun  2013  tentang  Reklamasi  dan  Pasca Tambang khususnya terhadap mekanisme dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.
Yang  berbeda  adalah  kehadiran  salah satu norma hukum yang mengatur tentang tidak hilangnya kewajiban perusahaan yang menambang di  daerah  Kalimantan  Timur termasuk Kota Samarinda untuk melaksanakan reklamasi  dan  pasca  tambang  terhadap  area lahan  bekas  tambangnya,  sekalipun  telah memberikan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagai kewajibannya kepada pemerintah  daerah  setempat.  Hal  ini  tersurat jelas pada Pasal 19 Bab V Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun  2013  tentang  Reklamasi  dan  Pasca Tambang.
Dengan  kata  lain,  meskipun  dana jaminan  reklamasi  dan  pasca  tambang  dapat digunakan oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan reklamasi dan  pasca  tambang  melalui  pihak  ketiga, Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  tetap tidak  menyediakan  pengadaan  reklamasi  dan pasca tambang kepada pihak ketiga. Sehingga, kewajiban  melakukan  reklamasi  dan pasca tambang  tersebut  mutlak  milik  perusahaan pertambangan.
Keberadaan  pasal  19  Bab  V  Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi  dan  Pasca  Tambang,  seolah-olah menjadi win-win solution dan juga merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam mengantisipasi kenakalan perusahaan pertambangan  akibat  adanya  pertentangan ketentuan  norma  hukum  antara  Undang- Undang  Nomor  04  Tahun  2009  Tentang Mineral  dan  Batubara  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2010  tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
Oleh  karena  itu,  berbicara  mengenai kewajiban  perusahaan  pertambangan  dalam melaksanakan  reklamasi  dan  pasca  tambang terhadap  area  lahan  bekas  tambang  di  Kota Samarinda  telah  sesuai  dengan  Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang selain ketentuan peraturan  perundangan  terkait  pertambangan lainnya.
Hal  ini  dapat  peneliti  gambarkan  melalui  alur  skema  berdasarkan  hasil  wawancara  dari narasumber sebagai berikut:

## PERMOHONAN
IUP PENGAJUAN RENCANA REKLAMASI & PASCATAMBANG
THP EKSPLORASI:
DEPOSITO BERJANGKA
THP OPERASI PRODUKSI: REK BERSAMA, DEPOSITO BERJANGKA, BANK GARANSI
PADA BANK PEMERINTAH, ASURANSI/CAD AKUNTANSI THP PASCATAMBANG: DEPOSITO BERJANGKA PENGUMUMAN RENCANA REKLAMASI DI MEDIA MASSA IUP TERBIT
TDK BEROPERASI
PELAKSANAAN REKLAMASI & PASCA TAMBANG PENGAWASAN REKLAMASI: DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI PROV KALTIM & KOMISI  PENGAWAS REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DAERAH VERIFIKASI KOMISI PENGAWAS REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DAERAH, DISETUJUI OLEH GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA, SESUAI KEWENANGANNYA ALUR REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG KOTA SAMARINDA
REKLAMASI & PASCA TAMBANG BERHASIL
Dari  bagan  skema  tersebut  jelas  terlihat keinginan Pemerintah Kota Samarinda
menginginkan  pelaksanaan  reklamasi  dan pasca  tambang  menjadi  tanggung  jawab perusahaan pertambangan yang dimana penentuan  keberhasilan  reklamasi  dan  pasca tambang ditentukan berdasarkan penilaian dan pembinaan  oleh  Dinas  Pertambangan  dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang.
Oleh karenanya, besar harapan Pemerintah
Kota Samarinda terhadap keberhasilan  reklamasi  dan  pasca  tambang yang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan.
Mengingat, kondisi riil lahan  bekas pertambangan  di  Kota Samarinda dekat dengan  wilayah  pemukiman  masyarakat lokal yang merasakan dampak buruk akibat lahan bekas tambang, sehingga perlu segera diwujudkan pencapaian keberhasilan revitalisasi  lingkungan  melalui  reklamasi dan  pasca  tambang  guna mengembalikan fungsi lingkungan hidup demi menciptakan konsep  pembangunan  berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan.

## B. Sanksi  Perusahaan  Pertambangan Tidak  Melaksanakan  Reklamasi dan  Pasca  Tambang  di  Kota Samarinda
Penjatuhan  sanksi  merupakan  hal yang  penting  dalam  penegakkan  hukum kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang  terhadap  area  lahan  bekas tambang  tersebut.  Pemberian  sanksi  ini diharapkan  mampu  memberikan impuls kepada  perusahaan  pertambangan  untuk menunaikan tanggung jawabnya merevitalisasi  lingkungan  akibat  aktivitas pertambangan tersebut.
Umumnya, penjelasan mengenai mekanisme  penjatuhan  sanksi  terhadap perusahaan pertambangan telah diatur oleh undang-undang  terkait,  diantaranya  dapat berupa  sanksi  administratif,  perdata,  dan pidana.  Kemudian,  dalam  prakteknya, penjatuhan  sanksi  yang  sering  diberikan
kepada  perusahaan  pertambangan  yang melanggar adalah sanksi administratif.
Hal  ini  karena  penjatuhan  sanksi perdata  dan  sanksi  pidana  yang  diberikan kepada  perusahaan  pertambangan  tidak sebanding dengan kompensasi yang didapatkan masyarakat lokal dengan dampak  yang  dirasakan  oleh  masyarakat lokal  akibat  aktivitas  perusahaan  tersebut, sehingga  pemberian  sanksi  administratif dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan sanksi perdata dan pidana.
Pemberian sanksi administratif kepada perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan biasanya berujung kepada pencabutan izin operasional atau penghentian  sementara  izin  operasional perusahaan. Dengan  begitu,  diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan  pertambangan  yang  nakal, sekaligus  sebagai  langkah  preventif  bagi Pemerintah Daerah setempat.
Maksudnya  adalah  pemerintah  ingin membangun pola pikir perusahaan pertambangan  untuk  menciptakan  rasa takut  bila  tidak  melaksanakan  reklamasi dan  pasca  tambang,  maka  izin  perusahaan mereka di cabut yang menimbulkan defisit anggaran pada perusahaan tersebut.
Namun,  dalam  pemberian  sanksi administratif oleh pemerintah tidaklah serta merta  diberikan  begitu  saja  kepada perusahaan  pertambangan.  Tentu,  ada kriteria  yang  harus  di  miliki  suatu perusahaan  pertambangan  yang  pantas untuk  di  berikan  sanksi  administratif. Kriteria  yang  paling  penting  ialah apabila perusahaan  pertambangan  tersebut  tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang mengikatnya dan melakukan pelanggaran krusial yang merugikan negara.
Salah satunya ialah perusahaan pertambangan  yang  tidak  melaksanakan kewajiban yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang- undangan terkait melakukan reklamasi dan pasca  tambang  terhadap  area  lahan  bekas tambang tersebut. Hal ini telah diatur dalam
Pasal  151  (1)  Undang-Undang  Nomor  04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Oleh  karenanya, ketentuan  norma  hukum mengenai  penjatuhan  sanksi  terhadap perusahaan pertambangan atas pelanggaran tersebut  dapat  ditemukan  pada  sejumlah peraturan perundang-undangan terkait.
Dalam Undang-Undang  Nomor  04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah  mengakomodasi  mengenai sanksi hukum yang  dapat  diberikan  kepada perusahaan  pertambangan.  Sanksi  hukum tersebut  berupa  sanksi  administratif  dan sanksi  pidana.  Untuk  ketentuan  norma hukum  sanksi  administratif,  telah  diatur secara  jelas dalam BAB  XXII  Undang- Undang  Nomor  04  Tahun  2009  tentang Mineral  dan  Batubara berupa  peringatan tertulis,  penghentian  sementara  sebagian atau  seluruh  kegiatan  eksplorasi  atau operasi produksi dan pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.
Sedangkan, untuk  ketentuan  norma hukum sanksi  pidana,  telah  diatur  secara tegas dalam  BAB  XXIII  Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Keberadaan sanksi pidana sendiri dinilai  sebagai sarana  terakhir  (ultimum remedium) dalam  menegakkan  hukum kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Dengan  ketentuan pemberian sanksi  pidana  ini  dilakukan  bila  sanksi administratif belum mampu menyelesaikan pelanggaran tersebut bila ternyata ditemukan  adanya  unsur  pidana  dalam pelanggaran tersebut.
Sejauh  ini,  sanksi  yang lebih  sering digunakan dalam
menyelsaikan pelanggaran tersebut ialah sanksi administratif.  Hal  ini  merujuk  pada  data dari  narasumber  terkait,  bahwa  90  persen sanksi  yang  diberikan  kepada  perusahaan pertambangan  adalah  sanksi  administratif, sedangkan 10 persen sanksi yang diberikan kepada  perusahaan  pertambangan  ialah sanksi pidana. Biasanya sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan  tertulis,  penghentian  sementara atau seluruh kegiatan aktivitas
pertambangan,  hingga  pencabutan  izin usaha pertambangan.
Selain  itu, Peraturan  Pemerintah Nomor  78  Tahun  2010  tentang  Reklamasi dan  Pasca  Tambang sebagai  pelaksana ketentuan norma hukum mengenai reklamasi  dan  pasca  tambang  yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juga  mengatur  mengenai  sanksi hukum.
Namun,  yang  berbeda  ialah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi  dan  Pasca  Tambang hanya mengatur  lebih  jelas  mengenai  pemberian sanksi  administratif  kepada  perusahaan pertambangan yang melakukan
pelanggaran tersebut.
Ketentuan  norma  hukum  mengenai sanksi administratif sendiri dapat ditemukan  pada BAB  IX  Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi  dan  Pasca  Tambang yang mengatur bahwa apabila ditemukan pelanggaran  perusahaan  pertambangan terhadap  revitalisasi  lingkungan  untuk memperbaiki  fungsi  lingkungan  hidup melalui reklamasi dan pasca tambang yang benar dan baik, maka dapat dijatuhi sanksi administratif berupa  peringatan  tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan IUP, IUPK, dan IPR.
Seiring  berjalannya  kedua  peraturan perundang-undangan tersebut, menimbulkan stigma perbedaan pandangan yang  melahirkan  pertentangan  mengenai tanggung jawab pelaksanaan reklamasi dan pasca  tambang  yang  dilaksanakan  oleh perusahaan pertambangan.
Di  satu  sisi Peraturan  Pemerintah Nomor  78  Tahun  2010  tentang  Reklamasi dan  Pasca  Tambang ingin  menegaskan tanggung  jawab  tersebut  mutlak  milik perusahaan  pertambangan  dan  tidak  akan hilang meskipun perusahaan pertambangan telah  mengikuti  prosedur  diantaranya membayar  dana  jaminan  reklamasi  dan pasca  tambang  sehingga  konsekuensi hukumnya  bila  perusahaan  pertambangan tidak  melaksanakan  reklamasi  dan  pasca
tambang dapat dijatuhi sanksi administratif, namun di sisi lain Undang-Undang Nomor 04  Tahun  2009 tentang  Mineral  dan Batubara  tidak  menegaskan  hal  tersebut dan  terkesan  membolehkan  perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajibannya  melakukan  reklamasi  dan memberikan  tanggung  jawab  tersebut kepada  pihak  lain  yang  melakukan reklamasi  dan  pertambangan  melalui  dana jaminan reklamasi dan pasca tambang yang telah ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan tersebut.
Dengan  kata  lain  kedua  peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan  konflik dualisme penerapan di  lapangan  yang  menyulitkan  Pemerintah Daerah setempat untuk menjatuhkan sanksi kepada  perusahaan  pertambangan  yang tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk melakukan  reklamasi  dan  pasca  tambang. Hal  ini  juga  dirasakan  sendiri  oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Ketidak pahaman perusahaan pertambangan di Kota Samarinda terhadap kedua peraturan perundang-undangan yang kontradiktif  tersebut,  menjadi  ajang  bagi perusahaan  pertambangan  untuk  berbuat nakal meninggalkan begitu saja lahan bekas tambang yang telah dipergunakannya.
Oleh  karenanya Pemerintah  Kota Samarinda mensiasati  hal  tersebut dengan memberlakukan  sebuah  kebijakan  yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan  terkait  pertambangan  sebagai pelaksana setiap  norma  hukum  yang  ada dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2010  tentang  Reklamasi  dan  Pasca Tambang khususnya wilayah area pertambangan di Kota
Samarinda.Kebijakan tersebut ialah Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2013 tentang  Reklamasi  dan  Pasca  Tambang yang dianggap dapat mewakili kondisi riil sektor industri pertambangan di Kalimantan  Timur  khususnya  di  Kota Samarinda.
Hanya  saja  penggunaan  kebijakan daerah  tersebut  lebih  menekankan  kepada langkah  preventif  ketimbang  represif,
sehingga peraturan mengenai sanksi hukum terhadap  perusahaan  pertambangan  yang melakukan pelanggar terkait tidak terlaksananya reklamasi dan pasca tambang tidak  diatur  dalam  kebijakan  daerah  ini. Namun, bukan berarti menghilangkan sifat sanksi  hukumnya.  Dengan  kata  lain, Pemerintah  Kota  Samarinda  tetap  dapat memberikan sanksi hukum bila ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap
ketentuan norma hukum yang berlaku. Penggunaan kebijakan daerah tersebut diharapkan mampu
meminimalisir pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan oleh  perusahaan  pertambangan  melalui sejumlah  tindakan  preventif  yang  telah diakomodir sedemikian rupa dalam Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
Tindakan  preventif tersebut  berupa pengawasan  pelaksanaan reklamasi  dan pasca  tambang  terhadap  seluruh  kegiatan pertambangan di wilayah daerah Kalimantan Timur yang telah diatur dalam BAB  VI  Pengawasan  Peraturan  Daerah Nomor  08  Tahun  2013  tentang  Reklamasi dan Pasca Tambang.
Kemudian,  ketentuan  norma  hukum dalam Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun 2013  tentang  Reklamasi  dan  Pasca Tambang juga  mengatur  mengenai  yang berhak melaksanakan pengawasan reklamasi  dan  pasca  tambang ialah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan  Timur,  dan  dibantu  oleh Komisi  Pengawas Reklamasi  dan  Pasca Tambang Daerah.
Lebih lanjut, kebijakan daerah tersebut kemudian dirinci lagi lebih jelas dalam hal pengaturan  mengenai  ketentuan  norma hukum dalam mengakomodasi mekanisme dan  tata  cara  pemilihan Komisi  Pengawas Reklamasi  dan  Pasca  Tambang  Daerah yang dibentuk  berdasarkan  Peraturan Gubernur  Nomor  53  Tahun  2015  tentang Komisi  Pengawas  Reklamasi  dan  Pasca Tambang Daerah.
Perincian  ketentuan  norma  hukum mengenai Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah dalam pelaksanaan
reklamasi dan pasca tambang di
Kalimantan Timur
dikarenakan kedudukannya  memiliki peranan  penting terhadap  pengawasan  reklamasi  dan  pasca tambang  di  wilayah  Kalimantan  Timur, dimana  komisi  ini  merupakan  ujung tombak terlaksananya reklamasi dan pasca tambang  guna  meminimalisir  pelanggaran dan  pemberian  sanksi  hukum  terhadap perusahaan  pertambangan di  wilayah Kalimantan Timur.
Hal  ini  terlihat  dari  inti  tugas  Komisi Pengawas  Reklamasi  dan  Pasca  Tambang Daerah meliputi kebenaran antara dokumen rencana  reklamasi  pasca  tambang  dan realisasi  pelaksanaan  reklamasi  pasca tambang, dan menerima laporan pengaduan atas dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
Laporan  tersebut  harus  disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur sekurang-kurangnya enam bulan sekali dan apabila dalam laporan pengawasan Komisi Pengawas  Reklamasi  dan  Pasca  Tambang Daerah wajib ditemukan unsur pelanggaran administratif dan unsur tindak pidana maka Komisi  Pengawas  Reklamasi  dan  Pasca Tambang Daerah Kalimantan Timur wajib menyerahkan kepada instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemudian terkait penggunaan kebijakan  daerah  yang  diberlakukan  oleh Pemerintah  Kota  Samarinda  menuai  hasil yang  memuaskan. Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  penanggung  jawab terkait  di  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Provinsi  Kalimantan  Timur,  tahapan- tahapan  yang  di  atur  dalam Peraturan Daerah  Nomor  08  Tahun  2013  tentang Reklamasi  dan  Pasca  Tambang telah diberlakukan terhadap perusahaan
pertambangan yang tidak beroperasi lagi di wilayah Kota Samarinda memberikan hasil yang positif.
Tidak ditemukannya perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran  terkait  tidak  dilaksanakannya reklamasi  dan  pasca  tambang  oleh perusahaan  pertambangan  terhadap  area
lahan bekas tambang yang dipergunakannya. Hal ini karena
perusahaan pertambangan tersebut mengikuti prosedur sesuai dengan kebijakan daerah yang diberlakukan khususnya di area Kota Samarinda.
Adapun prosedur atau tahapan tersebut diantaranya: tahap evaluasi yang diberikan oleh  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Provinsi  Kalimantan  Timur  terhadap perusahaan pertambangan yang sudah tidak beroperasi  lagi  di  Kota  Samarinda berupa pengawasan  terhadap  kegiatan  reklamasi dan  pasca  tambang  yang  dilakukan perusahaan pertambangan mulai dari tahap metode penambangan terbuka (backfilling) yaitu mengisi  lubang  tambang  yg  ada dibelakang sehingga  tambang  didepan  isi dibelakang.
Metode tersebut telah ditentukan sesuai perencanaan  pertambangan,  yang  telah diatur  secara  jelas  di  dalam  dokumen AMDAL perusahaan pertambangan tersebut.  Sedangkan  tahapan  yang  harus dilakukan  oleh  perusahaan  pertambangan di  Kota  Samarinda  dalam  melaksanakan reklamasi  harus  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Evaluasi ini dimaksudkan untuk menghindari  perusahaan  pertambangan yang ada di wilayah Kota Samarinda tidak melaksanakan kewajibannya  melakukan reklamasi  dan  pasca  tambang serta  hanya meninggalkan dana jaminan reklamasi.
Estimasi  waktu  tahap  evaluasi  ini dilakukan  selama tiga  bulan,  enam  bulan hingga  satu  tahun  sampai  pencairan  dana jaminan  reklamasi  dan  pasca  tambang dikembalikan kepada perusahaan pertambangan di wilayah Kota Samarinda. Dengan ketentuan pencairan dana jaminan reklamasi  dan  pasca  tambang  dapat diberikan  bila  perusahaan  pertambangan
tersebut dianggap telah berhasil melaksanakan reklamasi.
Berdasarkan pada data yang disampaikan mengenai perusahaan pertambangan yang melaksanakan
reklamasi  dan  pasca  tambanga  dan  masih
dalam  tahapan-tahapan  sesuai  dengan kebijakan  daerah  tersebut,  maka  dapat penulis gambarkan melalui bagan berikut: Bagan  tersebut  menunjukkan  bahwa perusahaan pertambangan
yang melaksanakan reklamasi dan pasca tambang  dalam  tahap  penataan  lahan reklamasi  dan  pasca  tambang  memiliki presentasi lebih banyak dibandingkan tahap penanaman  lahan  reklamasi  dan  pasca tambang, dan tahap pemantauan  reklamasi dan pasca  tambang  sehingga  belum  ada satupun  perusahaan  pertambangan  di  Kota Samarinda  yang  telah  berhasil  melakukan reklamasi dan pasca tambang serta berhasil mencairkan  dana  jaminan  reklamasi  dan pasca tambang.
Keberadaan  evaluasi  pengawasan dan pembinaan yang  diberikan  oleh  Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan dibantu oleh Komisi Pengawas  Reklamasi  dan  Pasca  Tambang Daerah inilah  yang  menggantikan  fungsi sanksi  hukum  terkait  mencegah  terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan reklamasi  dan  pasca  tambang  yang dilakukan  oleh  perusahaan  pertambangan sebagai tanggung jawabnya.
Namun, tentu saja keberadaan evaluasi pengawasan dan pembinaan dalam kebijakan  daerah  ini  tidak  menghilangkan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan pertambangan bila ternyata
evaluasi tersebut tidak mampu mencegah  timbulnya  pelanggaran  terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
Dengan kata lain, Dinas Pertambangan dan  Energi  Provinsi  Kalimantan  Timur mewakili  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota masih dapat memberikan sanksi administratif  berupa  surat  peringatan  satu, dua, tiga hingga sampai dengan pencabutan izin  usaha  pertambangan  kepada  setiap perusahaan  pertambangan  yang  ditemukan melakukan pelanggaran administratif dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
Begitu  pula  bila  ternyata  ada  unsur tindak pidana dalam melaksanakan reklamasi  dan  pasca  tambang  maka  Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan  Timur  dapat  menyerahkannya kepada  instansi  yang  berwenang  untuk diproses sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
Pada  akhirnya,  keberadaan  sanksi hukum  (sanksi  administratif  dan  sanksi pidana) sebagai norma hukum menjadi alat kontrol  sosial bagi pemerintah  daerah setempat
terhadap perusahaan pertambangan yang melakukan
pelanggaran  atau  ketidakpatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  termasuk

## Perusahaan Pertambangan Melaksanakan Reklamasi dan Pasca Tambang
Tahap  Penataan Lahan Reklamasi dan Pasca Tambang Tahap Penanaman Lahan Reklamasi dan Pasca Tambang Tahap Pemantauan Reklamasi dan Pasca Tambang
salah satunya pelanggaran tidak terlaksananya reklamasi dan pasca tambang sebagai kewajiban mereka demi mewujudkan  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan hukum sesuai dengan cita-cita konsep  pembangunan berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  dalam  peraturan perundang-undangan pertambangan.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “ Kewajiban Perusahaan Pertambangan
dalam Melaksanakan Reklamasi  Dan  Pasca  Tambang  di  Kota
Samarinda” maka dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya dipahami oleh perusahaan pertambangan pelaksanaan reklamasi  dan  pasca  tambang  merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab moriil dalam mengembalikan  fungsi  lingkungan  hidup demi  menciptakan  konsep  pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ternasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang  di  wilayah  Kota  Samarinda mengingat  kondisi  rill  Kota  Samarinda yang hampir sebagian wilayahnya merupakan lahan pertambangan yang dekat dengan  pemukiman  masyarakat  lokal, sehingga  wajar  bila  Pemerintah  Kota Samarinda menuntut perusahaan pertambangan  melakukan  kewajibannya bukan  hanya  meninggalkan  sejumlah  dana jaminan  reklamasi  dan  pasca  tambang terhadap  area  lahan  bekas  tambang  yang dipergunakannya.  Inilah  yang  melahirkan kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  08 Tahun  2013  tentang  Reklamasi  dan  Pasca Tambang. Kebijakan daerah ini merupakan instrument  hukum  sebagai  pelaksana ketentuan norma hukum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi  dan  Pasca  Tambang  yang  juga menegaskan  pelaksanaan  reklamasi  dan pasca  tambang  mutlak  dilakukan  kepada perusahaan pertambangan sebagai kewajiban  yang  tidak  dapat  dihilangkan
begitu  saja  sekalipun  membayar  dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.
Selain  itu  pertentangan  Undang- Undang  Nomor  04  Tahun  2009  tentang Mineral  dan Batubara  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang menimbulkan  konflik  dualisme  penerapan di  lapangan  yang  menyulitkan  Pemerintah Daerah setempat untuk menjatuhkan sanksi kepada  perusahaan  pertambangan  yang tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang.
Oleh  karenanya  Pemerintah  Kota Samarinda  mensiasati  hal  tersebut  dengan memberlakukan kebijakan Peraturan
Daerah  Nomor  08  Tahun  2013  tentang Reklamasi  dan  Pasca  Tambang  yang dianggap dapat mewakili kondisi riil sektor industri  pertambangan  di  Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda.
Sejauh ini, selama penggunaan kebijakan  daerah  tersebut  diberlakukan  di Kota  Samarinda  belum  ditemukannya perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran  terkait  tidak  dilaksanakannya reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan  pertambangan  terhadap  area lahan bekas tambang yang dipergunakannya. Dengan kata lain kebijakan daerah tersebut mampu meminimalisir  pelanggaran  yang  dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
Hanya  saja  ketentuan  norma  hukum mengenai  sanksi  hukum  yang  dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan tidak  ditemukan  dalam  kebijakan  daerah ini,  hal  ini  karena  penggunaan  kebijakan daerah  tersebut  lebih  menekankan  kepada langkah  preventif  ketimbang  represif. Namun,  bukan  berarti  tidak  daiturnya ketentuan  norma  hukum  mengenai  sanksi hukum  dalam  kebijakan  tersebut  dapat menghilangkan  sifat  sanksi  hukumnya. Dengan  kata  lain,  Pemerintah  Kota Samarinda  tetap  dapat  memberikan  sanksi
hukum bila ditemukan pelanggaran- pelanggaran  terhadap  ketentuan  norma hukum  yang  berlaku,  baik  itu  merupakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Oleh karenanya penulis memiliki saran yaitu sebaiknya dalam rangka mewujudkan kepastian  hukum,  dan  keadilan  hukum perlu diberikan batasan  yang tegas dengan merevisi Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara  yang  dinilai  rancu  terhadap tanggung  jawab  perusahaan pertambangan dalam  melaksanakan  reklamasi  dan  pasca tambang  agar  pelaksanaan  reklamasi  dan pasca tambang tersebut tidak bisa dialihkan atau  dihapuskan  sekalipun  perusahaan pertambangan  tersebut  telah  menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.
Selain itu juga diharapkan kedepannya masyarakat juga ikut berpartisipasi menjadi faktor  utama  penyebab  penjatuhan  sanksi hukum  kepada  perusahaan  pertambangan yang  tidak  melaksanakaan  reklamasi  dan pasca  tambang,  bukan  hanya  menunggu evaluasi pengawasan dari Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi
Kalimantan  Timur  dan  Komisi  Pengawas Reklamasi  dan  Pasca  Tambang  Daerah, sehingga masyarakat yang melihat pelanggaran  administratif  maupun  pidana dapat  melaporkan  dan  laporan  tersebut dapat menjadi faktor utama jatuhnya sanksi hukum  kepada  perusahaan  pertambangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arif,  I.,  2007.  Perencanaan  Tambang  Total sebagai Upaya Penyelesaiaan Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Asballah,  Raja,  2003, Hubungan  Reklamasi dengan  Komponen  Perkembangan
Kawasan,  Tesis,  Program  Studi MPKD,  Program  Pasca  Sarjana UGM, Yogyakarta
Bengen  G,  Dietriech,  2001,  Ekosistem  dan Sumberdaya  Alam  Pesisir  dan  Laut, Sinopsis,  Pusat  Kajian  Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Anton  M.  Moeliono,  dkk,  1995,  Kamus Umum  Bahasa  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta
Hayati  Tri.,  2014.,  Era  Baru  Hukum Pertambangan  di  Bawah  Rezim UU No 4 Tahun 2009. BukuBeta: Jogja Huijebrs  Theo.,  1995.,  Filsafat  Hukum.,
Penerbit KANASIUS (Anggota
IKAPI): Yogyakarta.,
Salim  HS.,  2012,  Hukum  Pertambangan
Mineral dan Batubara., Sinar Grafika: Jakarta Salim  HS.,  2012,  Hukum  Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia., Sinar Grafika: Jakarta Supramono Gatot., 2012., Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.,, Rineka Cipta: Jakarta

## B. Daftar Perundang-Undangan
- Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  04  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang  Pelaksanaan  Reklamasi  dan Pascatambang  Pada  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan  Pemerintah  Nomor  78
Tahun  2010  tentang  Reklamasi  dan Pascatambang - Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun 2013  tentang  Reklamasi  dan  Pasca Tambang - Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015  tentang  Komisi  Pengawas Reklamasi  dan  Pasca  Tambang Daerah

## C. Media Cetak
Kaltim Post. Samarinda Post.
D. Media Internet. Anonim. https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_j awab_sosial_perusahaan. Anonim. 2016. Batubara.
http://www.indonesia- investments.com/id/bisnis/komoditas/bat u-bara/item236 . Anonim.  9  Anak  Tewas  akibat  Lubang Tambang  Maut  Tambang  di  Samarinda. http://liputanislam.com/berita/9-anak- tewas-akibat-lubang-tambang-maut-di- samarinda/ Walhi  Kalsel.  Memperbaiki  Lahan Tambang dengan Mikroorganisme. http://klipingtambang.blogspot.co.id/200 6/07/memperbaiki-lahan-bekas-tambang- dengan.html.,