## Pengelolaan  BUMDES Harapan Berkembang Kabupaten Tegal
Ghea Dwi Rahmadiane 1* , Bahri Kamal 2 1,2) Politeknik Harapan Bersama, Indonesia
1) ghea.dwi@poltektegal.ac.id, 2) bahrikamal17@gmail.com Corresponding Author Diajukan : 22 Agustus 2023 Disetujui : 29 Agustus 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
To  encourage  the  realization  of  community  participation,  Bumdes  administrators  and  village government must work together in planning programs and still consider existing social values, so that in carrying out development programs it can provide welfare to  the community and be able to create strong community participation in Bumdes management. The purpose of this study was to  determine  community  participation  and  its  inhibiting  factors  in  the  management  of  Bumdes Harapan Berkembang. In this study using descriptive statistical analysis. The population in this study were Village Officials, Bumdes Management, and the people in the East Mejasem Village. The  sample  in  this  study  was  determined  using  the  sampling  technique  used  was  purposive sampling,  where  samples  were  taken  based  on  certain  criteria.  After  analyzed  with  Cohen  and Uphoff's  theory  which  shows  community  participation  in  management  activities,  namely participation  in  planning,  participation  in  implementation,  participation  in  benefits,  and participation in evaluation, it can be seen that community participation in Bumdes management was at the Degrees of Citizen Powers or Partnership, namely Bumdes Harapan Berkembang has achieved citizen power, so that at this level multi-stakeholder cooperation formed in formulating or  implementing  policies  and  programs.  According  to  Arnstein,  new  participation  really  occurs when people have sufficient levels of wealth and the highest level of people's sovereignty was the occurrence of social control and citizen control in which important decisions and controllers of development  in  the  hands  of  the  people.  There  were  factors  that  hinder  the  successful management of Bumdes Harapan Berkembang, namely internal and external factors.

## Keywords: BUMDES management; community participation; Degrees of Citizen Powers

## PENDAHULUAN
Partisipasi  masyarakat  acapkali  dibicarakan  di  berbagai  daerah,  baik  di  perkotaan  maupun pedesaan,  karena  kita  dapat  melihat  seberapa  besar  dampak  dari  partisipasi  masyarakat, partisipasi  ini  menentukan  kesusksesan  suatu  rencana  atau  program  di  sekitarnya,  kesuksesan suatu program tanpa keterlibatan masyarakat tidak bisa berjalan dengan optimal, maka diperlukan keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  atau  program,  agar  program  dapat  berjalan  dengan baik  (Savitri  et  al.,  2022).  Program-program  yang  telah  direncanakan  berkaitan  dengan pembangunan  masyarakat,  sehingga  sangat  penting  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam proses pembangunan tersebut (Abras et al., 2021).
Perencanaan  partisipatif  merupakan  rencana  yang  melibatkan  seluruh  masyarakat  dalam mencari  solusi  atas  pemecahan  masalah  yang  perlu  dihadapi  untuk  mencapai  kondisi  yang diinginkan,  dalam  tujuan  dan  prosesnya  dengan  partisipasi  masyarakat,  dan  bermanfaat  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  (Maros  et  al.,  2020). Adapun  yang  menjadi  titik  fokus  dalam  riset  ini  merupakan  faktor  penghambat  dalam
pelaksanaan partisipasi masyarakat di Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal antara lain faktor internal dan faktor eksternal.
Pengelolaan Bumdes bukan hanya mewadahi usaha perekonomian desa namun juga sebagai implikasi  dari  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  (Agustin  &  Mustoffa,  2023).  Soetomo (Soetomo,  2018)  mengatakan  bahwa  hadirnya  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  suatu pendekatan yang memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya  masyarakat  setempat  untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  proses  pembangunan. Oleh  karena  itu,  tujuan  Badan  Usaha  Desa  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa,  seperti Kementerian  Desa,  Pembangunan  dan  Migrasi  Daerah  Terdegradasi  Republik  Indonesia,  dapat dicapai  dengan  partisipasi  masyarakat  (Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017).
Bumdes  Harapan  Berkembang  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  dikelola  oleh pemerintah desa dan masyarakat Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Bumdes Harapan  Berkembang  berdiri  sejak  2020  dengan  unit  usaha  peternakan  kambing,  sewa  ruko, sembako  murah,  dan  pengelolaan  sampah.  Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  Bumdes  Harapan Berkembang  Kabupaten  Tegal  karena  berdasarkan  observasi  yang  telah  dilakukan  bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes masih belum optimal karena sejak awal berdiri sampai  tahun  2022  pengelolaan  unit  usaha  mengalami  kerugian,  pengurus  tidak  aktif  dalam mengelola  unit  bisnis,  dan  modal  habis  untuk  kegiatan  operasional.  Hal  tersebut  memunculkan masalah  yang  menarik  untuk  dikaji,  yaitu  bagaimana  partisipasi  masyarakat  pada  pengelolaan Bumdes  Harapan  Berkembang  bisa  terealisasi  sebagaimana  mestinya.  Kapasitas  Kepala  Desa juga  penting  untuk  mempengaruhi  masyarakat  agar  masyarakat  lebih  termotivasi  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  Desa  (Ali  et  al.,  2019).  Untuk  mendorong  partisipasi masyarakat,  perangkat  desa  harus  mampu  menciptakan  sinergi  dalam  perencanaan  program dengan  tetap  memperhatikan  nilai-nilai  sosial  yang  ada.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  program pembangunan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  dapat  menciptakan  partisipasi masyarakat yang kuat dalam pengelolaan Bumdes (Hendrawati & Mira Pramudianti, 2020).
Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal dan mengetahui faktor  penghambat  terjadinya  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal. Teori utama ( grand theory ) yang dijadikan dasar dalam riset  ini  adalah  Teori  Cohen  dan  Uphoff  yang  menggambarkan  tentang  adanya  4  (empat)  jenis kegiatan  yang  memperlihatkan  partisipasi  masyarakat  di  dalam  kegiatan  pembangunan,  yaitu partisipasi  dalam  perencanaan,  partisipasi  dalam  pelaksanaan,  partisipasi  dalam  Benefit (pemanfaatan  hasil-hasil),  dan  partisipasi  dalam  evaluasi.  Menurut  Arnstein,  partisipasi  baru benar-benar terjadi bila memiliki kadar kedaulatan rakyat yang cukup dan kadar kedaulata rakyat tertinggi  adalah  terjadinya  kontrol  sosial  ( social  control  and  citizen  control )  dimana  keputusan penting  dan  partisipasi  dalam  pengelolaan  ada  di  tangan  rakyat.  Penelitian  ini  menjadi  berbeda dari  penelitian  sebelumnya  yang  lebih  kepada  pembangunan  daerah  seperti  pada  penelitian Meray,  et  al  (Josie  Geraldy  Meray  et  al.,  2016)  dan  Harfis  H.,  et  al  (Harfis  et  al.,  2019),  maka penelitian  ini  mengacu  pada  permasalahan  yang  ada  maka  teori  utama  akan  diterapkan  pada analisa partisipasi masyarakat pada pengelolaan Bumdes.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilakukakan  oleh  Meray,  et  al  (Josie  Geraldy  Meray  et  al.,  2016)  dalam artikel  yang  berjudul  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pengembang  Pariwisata  Pantai Mahembang  Kecamatan  Kakas  menganalisis  tentang  partisipasi  masyarakat  mulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis  sama-sama  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dan  perbedaannya  penelitian  ini menggunakan  metode  kuantitatif-kualitatif,  sedangkan  penulis  menggunakan  metode  kualitatif. Hasil  penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  30  responden  dengan  presentase  100%  menyadari atas  pengembangan  kawasan  pantai  Mahembang  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  dan menambah penghasilan masyarakat di sekitar. Partisipasi masyarakat kawasan pantai Mahembang
dapat  ditunjukkan  dalam  tingkat  partisipasi  tenaga  (insentif),  keterampilan  dan  kemahiran (inisiatif), dan buah pikiran (interaktif).
Penelitian  Tiballa  (Tiballa,  2017)  dalam  artikel  yang berjudul  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pelaksanaan  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Swarga  Bara  Kabupaten Kutai  Timur  mendeskripsika  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  Bumdes.  Penelitian  ini menguraikan  tentang  faktor-faktor  penghambat  partisipasi  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini disebutkan pula tentang partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil,  dan  evaluasi  program-program  dari  Bumdes.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitin deksriptif kualitatif.
Penelitian Harfis H., et al (Harfis et al., 2019) yang berjudul Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  menyampaikan  bahwa  faktor  penghambat  yang ditemukan  kurangnya  keterlibatan  dalam  mengamankan,  memelihara  dan  memanfaatkan  hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Teori Yadav dalam Theresia (Aprilia  Theresia,  2014)  digunakan  dalam  melihat  kegiatan  partisipasi  masyarakat,  yaitu partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  partisipasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  partisipasi dalam  pemantauan  dan  evaluasi  pembangunan  dan  partisipasi  dalam  pemanfaatan  hasil-hasil pembangunan.  Populasi  melibatkan  seluruh  Perangkat  Desa  dan  masyarakat.  Teknik  penentuan sampel  Perangkat  Desa  digunakan  metode  Sensus  dan  masyarakat  teknik  Purposive  Sampling. Pengumpulan data dengan angket dan wawancara, analisa data dengan teknik pengukuran Rating Scale.

## METODE
Data  primer  didapatkan  secara  langsung  dari  narasumber  melalui  jawaban  wawancara mengenai  partisipasi  masyarakat  dan  faktor-faktor  penghambatnya  dalam  pengelolaan  Bumdes Harapan  Berkembang  Kabupaten  Tegal. Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  Perangkat  Desa, Pengurus  Bumdes,  dan masyarakat  yang  ada  di  Desa  Mejasem  Timur.  Sampel dalam penelitian ini  ditentukan  menggunakan  teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive sampling ,  dimana  sampel diambil  berdasarkan  kriteria-kriteria tertentu  (Sugiyono,  2014),  antara lain  Perangkat  Desa  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BumDes)  Harapan  Berkembang  Kabupaten  Tegal,  Masyarakat  yang  secara  aktif  terlibat  dalam pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BumDes)  Harapan  Berkembang  Kabupaten  Tegal,  dan Masyarakat yang hadir dalam Musdes Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Harapan Berkembang Kabupaten Tegal. Sampel yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengurus Bumdes, dan Tokoh  Masyarakat  di  Desa  Mejasem  Timur,  Kecamatan  Kramat,  Kabupaten  Tegal.  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik nonprobability sampling yaitu snowball  sampling .  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif  mengacu  pada  Teori  Cohen  dan  Uphoff  dengan  membandingkan  tangga  partisipasi sebagai berikut:
8 Citizen control
➔ Degrees of
Citizen Power 7 Delegated power
6 Partnership 5 Placation ➔ Degree of Tokenism 4 Consultation 3 Informing 2 Therapy ➔ Non Participation 1 Manipulation Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein Sumber gambar : Tiballa (Tiballa, 2017)

## HASIL
Desa  Mejasem  Timur merupakan  desa  yang  cukup  maju  dalam ruang  lingkup  perekonomian. Mata  pencaharian  masyarakat  desa  dominan  dengan  pertanian,  tidak  heran  jika  banyaknya persawahan di wilayah Desa Mejasem Timur. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diadakan oleh pemerintah  desa.  Sedangkan  kepemilikan  modal  dan  pengelolaan  usahanya  diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bumdes Harapan Berkembang berdiri sejak tahun 2020  Modal  awal  yang  diterima  Bumdes  Harapan  Berkembang  Mejasem  Timur  di  tahun  2020 senilai Rp 20.000.000,- dan di tahun 2021 Bumdes Harapan Berkembang mendapatkan tambahan modal  senilai  Rp  75.000.000,-.  Dalam  berjalannya  waktu  usaha  yang  dilakukan  oleh  Bumdes Harapan Berkembang dalam mengelola modal yang ada menemui beberapa kendala sesuai yang dinyatakan oleh salah satu pengurus Bumdes Harapan Berkembang menyatakan bahwa:
“ Di  awal  pembentukan  Bumdes,  masyarakat  kurang  tertarik  dengan  Bumdes.  Rapat  diundang tidak datang dan sibuk bertani, kerja, dan aktivitas lainnya. Setelah pengelolaan dan hasil seperti ini ya baru terasa dan meragukan kinerja pengurus .”
Koordinator  pengurus  Bumdes  Harapan  Bersama  juga  menyampaikan  bahwa  selain  kendala dari  sumber  daya  manusia,  faktor  lain  juga  mempengaruhi  pengelolaan  Bumdes,  hal  tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:
“ Pengurus juga memiliki kegiatan pekerjaan di luar pengelolaan Bumdes, keterbatasan keahlian pengurus dalam mengelola dan mencatat laporan keuangan, namun memang yang utama peran masyarakat .”
Sejak  pengelolaan  modal  awal,  unit  usaha  yang  ada  di  Bumdes  Harapan  Berkembang  antara lain  peternakan  kambing,  sewa  ruko,  sembako  murah,  pengelolaan  sampah.  Masalah  yang dihadapi  masing-masing  unit  yaitu  salah  satunya  pada  unit  peternakan  kambing  mengalami kegagalan dikarenakan kambing yang ada pada peternakan mengalami sakit atau terserang hama yang  mengakibatkan  kambing  tersebut  mati.  Pada  awal  pembelian  terdapat  8  (delapan)  ekor kambing dan setelah berjalannya waktu ada beberapa kambing yang mati yaitu sejumlah 7 (tujuh) ekor  karena  terserang  penyakit,  selain  itu  kendala  yang  dihadapi  yaitu  pada  awal  pembelian kambing mendekati Hari Raya Idul Adha dan secara otomatis harga kambing pada saat itu sedang naik.  Hal  tersebut  mengakibatkan  kerugian  yang  dialami  unit  peternakan  kambing  Bumdes Harapan  Berkembang  semakin  tinggi.  Kini  sisa  kambing  yang  ada  hanya  1  ekor  dan  dititipkan pada peternak kambing yang ada di Desa MejasemTimur.
Pada  kegiatan  sembako  murah  juga  mengalami  beberapa  masalah  yaitu  di  antaranya,  pihak Bumdes  akan  mengadakan  kegiatan  sembako  murah  untuk  warga,  tetapi  kegiatan  tersebut dilakukan  secara  mendadak  dan  hal  tersebut  membuat  proses  pembelian  bahan-bahan  sembako dilakukan tidak  sesuai  dengan  perhitungan  harga  yang  akan  dijual,  dengan  kata  lain melakukan pembelian di tempat swalayan yang harganya lebih mahal. Ketika dilaksanakan program kegiatan tersebut, yang dihasilkan hanya kerugian yang didapatkan. Jumlah dana yang dibelanjakan lebih besar  dari  jumlah  dana  yang  didapatkan  dari  hasil  penjualan  sembako  murah.  Setelah dipertimbangkan  karena  tidak  ingin  menyaingi  warga  yang  ada  di  Desa  Mejasem  Timur,  maka kegiatan tersebut hanya dilakukan satu kali.
Pada  unit  pengelolaan  sampah  Bumdes  Harapan  Berkembang  juga  mengalami  beberapa kendala  antara  lain  yaitu  menumpuknya  sampah  yang  berada  di  TPS  yang  berlokasi  di  dekat Balai  Desa  Mejasem  Timur  yang  diakibatkan  oleh  banyaknya  sampah  yang  ada  di  masyarakat sedangkan truk pengangkut sampah dari DLH sering tidak datang sesuai jadwal yang sudah ada. Sampah  yang  dibuang  di  tempat  pembuangan  sampah  bukan  hanya  sampah  rumah  tangga  saja, pembongkaran  sampah  ketika  di  tempat  pembuangan  sampah  tidak  tertib  sehingga  sampah melebar kemana-mana. Besaran iuran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah tidak dapat menutupi  semua  dana  operasional  yang  digunakan  di  unit  pengelolaan  sampah.  Iuran  yang didapat dari masyarakat hanya sebesar Rp10.000,- per rumah.
Bumdes  Harapan  Berkembang  dari  awal  kegiatan  sampai  lebih  dari  satu  tahun  belum melakukan  pelaporan  pertanggungjawaban  atas  dana  yang  digunakan  ke  pihak  pemberi  modal, dalam  hal  ini  tentunya  pemerintah  Desa  Mejasem  Timur  sebagai  penangung  jawab  modal  yang harus mendapatkan akses atau hasil pertanggungjawaban dari semua dana atau modal yang sudah diberikan.  Tetapi  karena  adanya  kurangnya  pengetahuan  sumber  daya  manusia  yang  ada  serta
kurangnya  pengalaman  yang  ada,  maka  proses  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas dana yang sudah dikelola bisa dikatakan sangat jauh dari target yang diharapkan. Selama hampir satu  tahun  bahkan  lebih  belum  berhasil  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  tersebut.  Serta kurangnya  rasa  kepedulian  antar  anggota  di  dalam  struktur  keanggotaan  Bumdes  Harapan Berkembang Mejasem Timur membuat semakin susahnya para anggota untuk berkoordinasi  dan bekerjasama dalam proses penyusunan.

## PEMBAHASAN
Partisipasi  masyarakat  memberikan  kesempatan  dan  kewenangan  yang  lebih  luas  kepada masyarakat  untuk  secara  bersama-sama  memecahkan  permasalahan  yang  ada  salah  satunya mengenai  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Tanpa  adanya  partisipasi  masyarakat  maka keberhasilan  pengelolaan  Bumdes  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik  (Zeyn  &  Nia  Nuraeni, 2023).  Teori  Cohen  dan  Uphoff  yang  mengemukakan  tentang  adanya  empat  macam  kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pengelolaan, yaitu partisipasi dalam perencanaan,  partisipasi  dalam  pelaksanaan,  partisipasi  dalam Benefit (pemanfaatan  hasil-hasil), dan  partisipasi  dalam  evaluasi.  Proses  partisipasi  atau  peran  aktif  masyarakat  Desa  Mejasem Timur  Kabupaten  Tegal  dalam  pengelolaan  Bumdes  Harapan  Berkembang  Kabupaten  Tegal sesuai dengan empat tahapan Teori Cohen dan Uphoff.
Pertama,  partisipasi  dalam  perencanaan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan Bumdes Harapan Berkembang sangat penting dilakukan agar keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui  adanya  kebebasan  bagi  masyarakat  untuk  memberikan  usulan,  ide-ide,  atau  gagasan mengenai  penggunaan  dana  desa  bagi  kegiatan  pembangunan  dengan  cara  melalui  rapat  atau musyawarah  yang  diadakan  antara  pengelola  Bumdes,  pemerintah  terkait,  dan  masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan mengenai pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang masih  belum  optimal,  karena  pada  saat  pengurus  Bumdes  berupaya  untuk  mengundang masyarakat  untuk  berdiskusi,  masyarakat  tidak  hadir  dan  berpartisipasi  secara  langsung  dalam perencanaan mengenai pengelolaan Bumdes, selain itu ide/gagasan dari masyarakat masih belum dapat tergali karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai Bumdes dan peruntukannya.
Kedua,  partisipasi  dalam  pelaksanaan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan Bumdes  lebih  menekankan  kepada  keterlibatan  masyarakat  secara  langsung.  Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk unit usaha yang ada di Bumdes Harapan  Berkembang  antara lain  peternakan  kambing,  sewa  ruko,  sembako  murah, pengelolaan sampah.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Bumdes  dapat  dikatakan  belum optimal,  dikarenakan  dengan  semua  upaya  yang  dilakukan  oleh  pengurus  Bumdes,  tanggung jawab  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  menjadi  berkurang.  Hal  ini  juga disebabkan  masih  kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  akan  Bumdes,  bahwa dengan  adanya  pengurus  bukan  berarti  masyarakat  lepas  tangan  terhadap  pengelolaan  Bumdes. Hal  ini  menyebabkan  kurangnya  masyarakat  yang  memberikan  sumbangan  baik  berupa  tenaga, keahlian,  atau  keterampilan  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  program  pengelolaan  Bumdes berlangsung.
Ketiga, partisipasi dalam Benefit (pemanfaatan hasil-hasil pengelolaan). Partisipasi masyarakat dalam  pemanfaatan  hasil-hasil  pembangunan  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  menggunakan, memanfaatkan, menjaga, serta memelihara hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa agar  dapat  bertahan  lama  dan  tidak  mudah  rusak.  Partisipasi  masyarakat  dalam  memanfaatkan hasil-hasil  pengelolaan  Bumdes  masih  belum  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  masih belum dapat memanfaatkan hasil-hasil pengelolaan Bumdes secara bijak yang disebabkan masih kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan  manfaat  pengelolaan  Bumdes.  Selain  itu  masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pengelolaan sehingga hasil-hasil pengelolaan  Bumndes  tidak  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  dalam  jangka  waktu  yang panjang.
Keempat,  partisipasi  dalam  evaluasi.  Partisipasi  masyarakat  dalam  evaluasi  pengelolaan Bumdes  ini  lebih  ditekankan  kepada  mengawasi  dan  mengontrol  setiap  proses  pelaksanaan.
Evaluasi pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang dilaksanakan secara koordinasi terbatas dan kondisional oleh pengurus Bumdes dan pemerintah desa untuk membahas hasil-hasil pengelolaan Bumdes  yang  sudah  dilaksanakan.  Tim  pengabdian  masyarakat  Politeknik  Harapan  Bersama menyarankan  untuk  membuat  laporan  kegiatan  pengelolaan  Bumdes  dan  memaparkan  pada Musyawarah  Desa  dengan  pendampingan  tim  pengabdian  masyarakat.  Pada  proses  evaluasi pengelolaan,  selain  membahas  hasil-hasil  pengelolaan,  masyarakat  diberikan  kebebasan  untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut baik dalam bentuk saran, kritik, atau  pengaduan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  evaluasi  pengelolaan  Bumdes  Harapan Berkembang dapat dikatakan cukup optimal, karena sejak awal pengelolaan Bumdes masyarakat kurang berpartisipasi, namun setelah adanya kegiatan Musyawarah Desa, masyarakat sudah mulai sadar dan memberikan penilaian terhadap hasil-hasil pengelolaan Bumdes.
Menurut  Arnstein,  partisipasi  baru  benar-benar  terjadi  bila  memiliki  kadar  kedaulatan  rakyat yang cukup dan kadar kedaulatan rakyat tertinggi adalah terjadinya kontrol sosial ( social control and  citizen  control )  dimana  keputusan  penting  dan  pengendali  pembangunan  ada  di  tangan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa berada pada tingkat partisipasi Kekuatan masyarakat  ( Degrees  of  Citizen  Powers )  atau  Kerjasama  ( Partnership )  yaitu  Bumdes  Harapan Berkembang  telah  mencapai citizen  power ,  sehingga  pada  level  ini  terbentuknya  kerjasama multipihak  dalam  merumuskan  atau  melaksanakkan  kebijakan  dan  program.  Setelah  adanya program  pengabdian  masyarakat  dari  Politeknik  Harapan  Bersama  dan  pendampingan Musyawarah  Desa,  masyarakat  sudah  mulai  memahami  dan  berpartisipasi  dalam  pengelolaan Bumdes. Hasil wawancara dengan Kepala Desa mendukung hasil penelitian, bahwa
“ Adanya  pendampingan  dari  Politeknik  harapan  Bersama  untuk  melakukan  sosialisasi, penyusunan  laporan  keuangan  Bumdes,  dan  musyawarah  desa  terkait  pembahasan  Bumdes, masyarakat sudah mulai berpartisipasi .”
8 Citizen control ➔ Degrees of Citizen Power 7 Delegated power 6 Partnership 5 Placation ➔ Degree of Tokenism 4 Consultation 3 Informing 2 Therapy ➔ Non Participation 1 Manipulation
Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein pada Bumdes Harapan Berkembang Sumber gambar: data diolah (2023)

## KESIMPULAN
Setelah dianalisis dengan Teori Cohen dan Uphoff  yang menunjukkan partisipasi masyarakat di  dalam  kegiatan  pengelolaan,  yaitu  partisipasi  dalam  perencanaan,  partisipasi  dalam pelaksanaan, partisipasi dalam Benefit (pemanfaatan hasil-hasil), dan partisipasi dalam evaluasi, dapat  diketahui  partisipasi  masyarakat  terhadap  pengelolaan  Bumdes  berada  pada  tingkat partisipasi Kekuatan masyarakat ( Degrees of Citizen Powers ) atau Kerjasama ( Partnership ) yaitu Bumdes  Harapan  Berkembang  telah  mencapai citizen  power ,  sehingga  pada  level  ini  terbentuk kerjasama  multi  pihak  dalam  perumusan  atau  implementasi  kebijakan  dan  program.  Menurut Arnstein, partisipasi  baru  benar-benar terjadi  bila memiliki  kadar kedaulatan rakyat  yang  cukup dan  kadar  kedaulata  rakyat  tertinggi  adalah  terjadinya  kontrol  sosial  ( social  control  and  citizen control ) dimana keputusan penting dan pengendali pembangunan ada di tangan rakyat.
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  peneliti  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  semua  pihak  atas  bantuan  dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Terima kasih khusus kepada Tim Jurnal Owner  yang  membantu  menerbitkan  ulasan  penelitian.  Kemudian  terima  kasih  juga  kami haturkan kepada P3M Politeknik Harapan Bersama yang menjadi penyedia finansial kegiatan ini.

## REFERENSI
Abras, A., Fava, A. C. P. e., & Kuwahara, M. Y. (2021). Women Heads of State and Covid-19 Policy Responses. Feminist Economics , 27 (1–2), 380–400.
Agustin,  M.  W.,  &  Mustoffa,  A.  F.  (2023).  Analisis  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). Owner: Riset & Jurnal Akuntansi , 7 (3).
Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas’ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. Sosiohumaniora , 21 (3), 349–354. Aprilia  Theresia.  (2014). Pembangunan  Berbasis  Masyarakat:  Acuan  Bagi  Praktisi,  Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat . Jakarta: Alfabeta.
Harfis,  H.,  Sopyan,  S., & Afrizal,  D.  (2019).  Faktor Penghambat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis , 1 (2), 30–37.
Hendrawati,  E.,  &  Mira  Pramudianti.  (2020).  Partisipasi,  Transparansi  dan  Akuntabilitas Perencanaan  dan  Penganggaran  Dana  Desa. Jurnal  Riset  Akuntansi  Kontemporer , 12 (2), 100–108.
Josie  Geraldy  Meray,  Sonny  Tilaar,  &  Esli  D  Takumansang.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Pengembangan  Pariwisata  Pantai  Mahembang  Kecamatan  Kakas. Spasial , 3 (3), 47–55.
Maros,  A.,  Sunaryo,  J.,  &  Hidayat,  N.  Al.  (2020).  Faktor  Penghambat  Partisipasi  Masyarakat Dalam Perencanaan. Sinamu , 2 (1), 1–6.
Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia.  (2017).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun  2017  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pen . 1–5. Savitri,  E.,  Andreas,  Volta  Diyanto,  &  Tatang  Ary  Gumanti.  (2022).  Accountability  of  Village Fund Management in Riau Province. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer , 14 (2), 131–138. Soetomo.  (2018).  Strategi-Strategi  Pembangunan  Masyarakat.  In Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar . Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen . CV. Alfabeta.
Tiballa, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  di  Desa  Swarga  Bara  Kabupaten  Kutai  Timur. EJournal  Ilmu  Pemerintahan , 2017 (1), 445–456.
Zeyn,  E.,  &  Nia  Nuraeni.  (2023).  The  Effect  of  Budgeting  Participation  and  Organizational Commitment on The Performance of Local Government Institutions. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer , 15 (1), 121–128.