Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3929-3936
Urgensi Pemberdayaan Tanah Wakaf Muhammadiyah di Wilayah Bengkulu
Sawati 1*) ,  Amrizal 2) 1,2 Pascasarjana, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta *Email korespondensi: sawatibinmuir@gmail.com

## Abstract
This  research  method  uses  descriptive  qualitative,  collective  data  by  conducting  in-depth  interviews  with  the chairman and deputy chairman of the Pimpinan Wilayah Muhammadiyah and leadership and deputy leadership of the Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Qualitative data analysis using the Nvivo12 Plus software. The results of the study prove that the management of waqf land assets in PWM Bengkulu, in general, has been going well starting in terms of planning, coordinating, implementation, and supervision even though there are obstacles that are encountered in the field, while in the context of monitoring the management of Muhammadiyah waqf asset,s it  is  supervised  by  each  assembly  concerned  and  an  internal  audit  is  also  carried  out  by  the MuhammadiyahCentral Leadership LPPK. Waqf land in the Muhammadiyah Bengkulu area has been used mostly for  da'wah  activities  with  facilities  for  building  mosques,  education  consisting  of  Kindergarten  Schools  to Universities,  the  Health  Sector  byestablishing  hospitals,  the  social  sector  planning  for  the  establishment  of  a Jumpo Home and productive waqf in the form of leasing land and 3 shophouses. The problems or challenges faced by PWM Bengkulu in managing waqf assets are quite dynamic, among them there are still uncertified waqf asset lands..

## Keywords: Waqf Land, Empowerment, Waqf Management
Saran  sitasi :  Sawati.,  &  Amrizal.  (2023).  Urgensi  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Muhammadiyah  di  Wilayah Bengkulu . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 3929-3936. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10868
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10868

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Islam,  wakaf  merujuk  pada  tindakan menyediakan  aset  untuk  kepentingan  masyarakat, individu,  keluarga,  atau  penerima  manfaat  lain  yang sesuai dengan hukum Islam. Sepanjang sejarah Islam, berbagai fasilitas seperti masjid, sekolah, universitas, rumah  sakit,  sumur  umum,  dan  bahkan  infrastruktur seperti  jalan  telah  diberikan  oleh  individu  melalui wakaf (Hakim, 2010).
Contoh terkenal dari wakaf yang dikembangkan oleh  pihak  swasta  adalah  kereta  api  Hijaz  di  Arab Saudi  saat  ini,  kemudian  contoh  sejarah  lainnya  di mana  mercusuar,  yang  merupakan  prototipe  barang publik, dibangun oleh individu melalui wakaf. Lebih penting lagi, aset wakaf telah memainkan peran kunci dalam  mendukung  kepentingan  sosial  dan  ekonomi dengan mempromosikan agama, pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, ketahanan pangan, dan perubahan dari desa ke perkotaan. Pada abad ke- 10,  wakaf  menjadi  alat  efektif  untuk  mendanai pembangunan sosial ekonomi di berbagai masyarakat
Muslim, termasuk di Timur Tengah dan Afrika Utara (Siregar & Khaerudin, 2009).
Saat ini, peran wakaf di beberapa negara Muslim terbatas pada aspek-aspek agama seperti pemeliharaan masjid, kuburan, dan beberapa pesantren. Aset wakaf ini umumnya dikelola oleh Kementerian Agama yang dibentuk untuk tujuan pengelolaan wakaf (Irwansyah et  al.,  2022).  Namun,  di  negara  lain  seperti  Kuwait, Singapura, dan Afrika Selatan, wakaf memiliki peran yang  lebih  luas  dalam  berbagai  layanan  sosial.  Ada beberapa  inisiatif,  yang  juga  didorong  oleh  entitas independen seperti Islamic Development Bank (IDB), yang  bertujuan  untuk  menghidupkan  kembali  wakaf sebagai  alat  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan mengintegrasikannya  dalam  strategi  pembangunan. Ini  termasuk  upaya  seperti  menyusun  strategi penanggulangan kemiskinan yang menggunakan dana wakaf, selain dari perannya dalam aspek keagamaan, pendidikan,  dan  dakwah.  Ketika  mengkaji  sejarah wakaf  di  Aljazair,  terutama  sebelum  masa  kolonial, pada  zaman  Ottoman,  dapat  dilihat  bahwa  sistem
wakaf  secara  umum,  dan  lembaga  wakaf  secara khusus,  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam kehidupan masyarakat (Muhajir, 2017).
Pemberdayaan tanah wakaf adalah suatu langkah yang penting dalam konteks pengelolaan sumber daya tanah  di  masyarakat  Muslim.  Analisis  SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dapat membantu kita memahami urgensi dari pemberdayaan tanah  wakaf  ini.  Pertama,  dalam  hal  kekuatan (Strengths), tanah wakaf memiliki potensi yang besar sebagai  sumber  pendapatan  dan  pemberi  manfaat sosial. Pendapatan dari tanah wakaf dapat digunakan untuk  membiayai  pendidikan,  pelayanan  kesehatan, dan  proyek-proyek  sosial  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Tanah  wakaf  juga  dapat menjaga  warisan  budaya  dan  nilai-nilai  keagamaan. Namun, terdapat juga kelemahan (Weaknesses) dalam pemberdayaan tanah wakaf. Banyak tanah wakaf tidak dioptimalkan  secara  efisien  karena  masalah  hukum, administrasi,  dan  manajemen.  Selain  itu,  kurangnya kesadaran  akan  potensi  tanah  wakaf  juga  menjadi masalah.
Dalam hal peluang (Opportunities), pemberdayaan  tanah  wakaf  dapat  memanfaatkan perkembangan  ekonomi  dan  teknologi.  Misalnya, dengan penggunaan teknologi digital dalam manajemen  tanah  wakaf,  dapat  meningkatkan efisiensi  pengelolaan.  Selain  itu,  masyarakat  juga semakin  sadar  akan  pentingnya  peran  tanah  wakaf dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Tetapi,  ada  pula ancaman (Threats) yang perlu diperhatikan. Misalnya, spekulasi  tanah  dan  penggusuran  tanah  wakaf  oleh pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  bisa  menjadi ancaman  serius.  Selain  itu,  perubahan  peraturan pemerintah atau konflik sosial juga dapat menghambat pemberdayaan tanah wakaf.
Wakaf  memberikan  kontribusi  penting  dalam menciptakan  pekerjaan  dan  jabatan,  bahkan  di  luar konteks keagamaan. Selain itu, wakaf juga membantu meringankan  beban  fakir  miskin,  baik  di  dalam maupun di luar negara, seperti melalui pembangunan dua  masjid  suci,  promosi  pendidikan,  penyediaan pelayanan  publik,  perbaikan  jalan,  pembiayaan benteng,  dan  banyak  hal  lainnya.  Namun,  selama periode  kolonial,  lembaga  wakaf  di  Aljazair mengalami kemunduran yang signifikan (Munandar et al.,  2022).  Pemerintah  kolonial  Perancis  berusaha untuk  mengambil  alih  wakaf  dan  mengurangi  peran efektifnya  dalam  masyarakat.  Mereka  menyadari pentingnya wakaf dalam memberdayakan masyarakat
dan membuat mereka lebih mandiri, sehingga mereka berusaha untuk mengendalikan wakaf untuk kepentingan mereka sendiri..
Kementrian  Agama  Indonesia  mencatat  bahwa Indonesia  memiliki  403.845  lokasi  tanah  wakaf dengan  total  luas  mencapai  1.566.672.406  meter persegi. Namun, hanya sekitar 75% dari tanah wakaf ini yang memiliki sertifikat resmi. Pengelolaan tanah wakaf  sering  kali  dilakukan  secara  tradisional  dan konsumtif,  dan  hal  ini  dapat  dijelaskan  seperti pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas, dan  umumnya  dianggap  sebagai  harta  tak  bergerak yang  hanya  digunakan  untuk  kepentingan  ibadah (Syakur et al., 2018). Padahal, wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber keuangan yang dapat digunakan untuk  kesejahteraan  umat.  Wakaf  tidak  hanya memberikan manfaat kepada para penerima manfaatnya,  tetapi  juga  memberikan  pahala  kepada individu  yang  mendonasikan  harta  mereka  untuk wakaf, bahkan setelah mereka meninggal.
Banyak  masyarakat  menyerahkan  harta  mereka untuk  wakaf  kepada  tokoh-tokoh  di  lingkungan mereka, seperti ulama, kyai, ustadz, atau tokoh adat, secara lisan. Hal ini seringkali berujung pada masalah hukum,  terutama  ketika  ada  sengketa  antara  ahli waris.  Para  pengelola  wakaf  (nazhir)  juga  mungkin tidak memiliki keahlian yang cukup untuk mengelola wakaf dengan baik. Minat dan kesadaran masyarakat untuk  mendaftarkan  harta  wakaf  secara  resmi  dan legal  masih  rendah.  Hal  ini  telah  mengakibatkan banyak masalah terkait penyalahgunaan dan sengketa terkait tanah wakaf (Suhendi, 2018).
Di Provinsi Bengkulu, wakaf bukanlah hal yang asing. Wakaf dikelola secara umum dan juga melalui organisasi. Harapannya, tanah yang diwakafkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Indonesia  telah  mengatur wakaf  secara  resmi  melalui  Undang-Undang  RI  No. 41 Tahun 2004, khususnya dalam Pasal 43. Selain itu, ada  lembaga  resmi  yang  mengawasi  wakaf  di Indonesia,  yaitu  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI). Untuk  meningkatkan  pemberdayaan  tanah  wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf di bawah Kementerian  Agama  telah  meluncurkan  panduan mengenai  pemberdayaan  tanah  wakaf  produktif strategis di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada tantangan  dalam  optimalisasi  pengelolaan  tanah wakaf.  Sebagai  contoh  positif,  Wakaf  tanah  yang dikelola  oleh  Muhammadiyah  di  Bengkulu  telah diberdayakan  dengan  baik.  Salah  satu  upaya
pemberdayaan adalah dengan mengelola tanah wakaf untuk  tujuan  pengembangan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan.
Hasil  riset  dari  Akmaluddin,  (2017)  diketahui bahwa  Peran  wakaf  dalam  amal  usaha  pendidikan Muhammadiyah di PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu sangat penting. Sejak tahun 1978, wakaf telah menjadi bagian integral dari pengelolaan lembaga pendidikan di wilayah tersebut. Dalam upaya ini, PCM Bengkulu IV  telah  berhasil  membangun  dan  merawat  gedung serta  sarana  prasarana  pendidikan  di  kompleks mereka,  menciptakan  lingkungan  belajar  yang kondusif  bagi  siswa-siswa.  Selain  itu,  lembaga  ini juga  memberikan  bantuan  kepada  anak-anak  yang terpaksa  putus  sekolah  karena  masalah  ekonomi, membantu  mereka  menyelesaikan  pendidikan  mulai dari  tingkat  SD  hingga  MA.  Pencapaian  ini  juga tercermin  dalam  jumlah  lulusan  yang  sukses  dari lembaga  pendidikan  yang  dikelola  oleh  PCM Bengkulu  IV,  dengan  ratusan  siswa  berhasil  lulus setiap  tahun.  Meskipun  pengelolaan  sehari-hari sekolah/madrasah  dilakukan  oleh  masing-masing institusi  pendidikan,  PCM  Bengkulu  IV,  sebagai wazir,  tetap  memainkan  peran  penting  dalam pembinaan dan pengawasan melalui Dikdasmen PCM Bengkulu  IV.  Kolaborasi  yang  kuat  antara  wakaf, PCM  Bengkulu  IV,  dan  lembaga  pendidikan  ini menjadi contoh nyata bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen  kunci  dalam  mendukung  pendidikan  dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan  akses  pendidikan  dan  kesejahteraan masyarakat di Bengkulu IV.
Indonesia  memiliki  potensi  wakaf  yang  sangat besar, seperti yang terungkap dalam Sistem Informasi Wakaf.  Ada  sekitar  427.651  lahan  wakaf  yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi Bengkulu juga memiliki catatan tanah wakaf sebanyak 2.384 dengan total luas mencapai 435,46 hektar. Besar dan tersebarnya tanah wakaf yang terdata ini tentunya membawa  potensi  keuangan  yang  signifikan  dalam konteks  Islam.  Sayangnya,  secara  umum,  instrumen keuangan  wakaf  di  Indonesia  masih  belum dimanfaatkan secara optimal (Zainal, 2020).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Santoso,  (2014) Wakaf tanah Hak Milik dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf  (PPAIW).  Diwajibkan  juga  daftarkan  ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertifikat Wakaf sebagai  tanda  bukti  haknya.  Diprovinsi  Bengkulu sendiri ditemukan tanah wakaf yang belum ditangani
dengan  baik  secara  menyeluruh  sehingga  terdapat tanah wakaf yang belum menjadi hal yang produktif. Bahkan  fakta  dilapangan  ditemukan  tidak  sedikit tanah  wakaf  yang  terkesan  terbelangkalai  karena belum ada upaya pemberdayaannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian kualitatif  dengan  objek  penelitiannya  Majelis  wakaf dan  kehartabendaan  Provinsi  Bengkulu  yang  terdiri dari  9  Pimpinan  Daerah  Bengkulu  yang  merupakan populasi. Sementar sample pada penelitian terdiri dari 5  Pimpinan  daerah.  Kolektif  data  menggunakan wawancara,  metode  survei  dan  dokumentasi. Informan  penelitian  ini  merupakan  merupakan pimpinan Majelis Wakaf dan Kehartabedaan Muhammadiyah Provinsi Bengkulu. Sasaran
penelitian ini mengeksplorasi implementasi manajemen  tanah  wakaf  di  Majelis  wakaf  dan kehartabendaan Provinsi Bengkulu sementara analisis data  menggunakan  software  NVIVO12  Plus  untuk mempermudah manajemen penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Tanah  wakaf  di  wilayah  Bengkulu  pada umumnya  sudah  termanfaatkan  dan  terdata  cukup baik. Namun sebagian belum termanfaat dan statusnya nya masih dalam proses bahkan sebagian lagi sudah di serobot  oleh  masyarakat  karena  kesibukan  dan lengahnya pihak pimpinan Wilayah yang tidak sempat memproses  status  dan  pemanfaatan  tanah  wakaf tersebut.
Kondisi ini sebetul hampir dialami oleh sebagian besar  oleh  Pimpinan  Wilyah  Muhammadiyah  di seluruh Indonesia, masih ada tanah wakaf yang status dalam proses sertifikasi, ada yang belum disertifikasi, dalam status perkara di pengadilan dan mirisnya lagi tanah  wakaf  Muhammadiyah  diserobot  oleh  pihak- pihak  tertentu.  Hal  ini  selalin  di  nyatakan  oleh Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Bengkulu  juga diperkuatak oleh pernyataan wakil Pimpinan Wilyah Muhammadiyah Bengkulu. Implementasi / Penggunaan  untuk  peruntukan  tanah  wakaf  di Pimpinan  Wilayah  Bengkulu  hampir  keseluruhan sudah dimanfaatkan dengan baik , ada sebagian yang belum tergarap terkendala SDM dan Biaya.
Wakaf  tidak  berupa  benda  semata  saja,  tapi berupa uang juga, Contoh dengan uang ikrar wakaf itu ada perjanjian dengan ikrar pemberi dan penerima di
pergunakan untuk apa wakaf tunai menurut pewakif. Pelaksanaan tanah wakaf di bidang pendidikan saat ini terlaksana  dengan  baik,  karena  hampir  semua  tanah atau bangunan wakaf di gunakan untuk pendidikan di semua tingkatan. Dari nara sumber menyatakan panti jumpo  di  Bengkulu  sudah  ada  perencanaan  Untuk pemanfaatan  tanah  wakaf  muhammadiyah  di pergunakan untuk Panti jompo di nasional pun belum ada namun untuk ke depan masih tahap pembahasan.
Pelaksanaan  pemberdayaan  tanah  wakaf  di bidang  rumah  sakit  sejak  tahun  2022  sudah  masuk tahap proses perizinan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Masalah pemanfaatan tanah wakaf ada untuk masjid, madrasah, perguruan  tinggi  yang  di  kampus  satu  dan  panti Asuhan. ada di daerah-daerah tapi rinciannya itu ada di  simam  online,  Untuk  panti  jompo  di  Bengkulu belum ada.
Di manfaatkan untuk bisnis ada yang terletak di suprapto itu ada 3 buah ruko dan di boarding school ada tanaman pisang dan cabe sistem sewa. Kemudian rencana  untuk  kedepan  boarding  school  itu  akan diserahkan ke PDM kota pengelolaannya Selanjutnya ada tanah yang baru terletak di SD Muhammadiyah 1 akan dibangun berupa Green Hose yang bisa sewakan. Tanah  waqaf  ini  masih  dalam  proses  pengembalian nama  yang  pribadi  ke  menjadi  perserikatan  .  terus akan memaksimalkan tanah yang sudah di wakafkan . Sistemnya bagi hasil kalo di kota itu saja yang ada di kota  kalo  di  daerah  daerah  masih  sedikit  belum  di berdayakan.  Sudah  banyak  tanah  wakaf  sudah  d manfaatkan seperti masjid sekolah dll.
Pemberdayaan bidang Pendidikan, Tanah waqaf yang ada di propinsi Bengkulu dominan di berdayakan ke  bidang  Pendidikan.  Pemberdayaan  Tanah  Waqaf untuk  Panti  Jumpo.  Selama  ini  Pimpinan  Wilayah Bengkulu memang  belum diprogramkan, akan  tetapi kedepannya  mulai  tahun  2023  sudah  di  programkan untuk pembangunan Panti Jompo.
Pemberdayaan Tanah Waqaf Untuk Rumah Sakit Sekarang sedang proses pembangunan Rumah Sakit di Tanah Waqaf yang terletak di komplek Muhammadiyah  Kampung  Bali.  Pemberdayaan Tanah  Waqaf  Bidang  Pendidikan  Bisnis  dan Produktif.  Tanah  Waqaf  untuk  Produktif  dan  Bisnis ini  sudah  di  mulai  tahun  2021  sampai  sekarang, dengan di mulai buka beberapa Indomaret, Klinik dan
penanaman  pisang  untuk  di  jual  ke  Luar  Propinsi Bengkulu. untuk bisnis ada yang terletak di Suprapto itu  ada  3  buah  ruko  dan  di  boarding  school  ada tanaman  pisang  dan  cabe  sistem  sewa.  Kemudian rencana  untuk  kedepan  boarding  school  itu  akan diserahkan ke PDM kota pengelolaannya Selanjutnya ada tanah yang baru terletak di SD Muhammadiyah 1 akan dibangun berupa Green Hose yang bisa sewakan. Rencana  ke  depan  Tanah  Waqaf  yang  belum termanfaatkaan ini, akan di serahkan ke pihak ke dua untuk di garap dengan sistem sewa 60/40. Koordinasi Tanah  Waqaf  bidang  Pendidikan  dan  Bisnis. Pimpinan  Wilayah  akan  Koordinasi  dengan  Majlis Dikdasmen, Majlis Wakaf dan kehartabendaan, Majlis Pengembangan  cabang  dan  ranting,  juga  ke  bagian Lazis, Majlis Tarjih.
Pelaksanaan perberdayaan tanah wakaf dibidang Rumah  Sakit.  Pelaksanaannya  PWM  Bengkulu  dan semua  majlis  bersinergi  masalah  rumah  sakit, Pelaksanaan  perberdayaan  tanah  wakaf  dibidang pendidikan Bisnis atau produktif. Bidang Pendidikan itu  di  manfaatkan  dari  TK,  SD,  SMP  dan  ada  juga universitas  ada  4  tanah  wakaf  untuk  menjadi  4 kampus.  tapi  tidak  semua  wakaf  tapi  ada  juga  tanah hibah dan ada juga yang di beli.
Urgensi  pemberdayaan  tanah  wakaf  untuk membiayai  perkembangan  AUM  itu  sendiri,  di Bengkulu kan masih bnyk lahan tidur . kedepeannya kalo untuk sekarang kita bnyk keterbatasan baik dana dan dari SDM juga namun kita juga kedepannya akan tata  ulang  tanah  wakaf  yang  masih  terbengkali  dan belum  di  urus  akan  kita  data  dan  nanti pemberdayaannya.kalo  untuk  tanah  wakaf  yang terbengkalai  itu  tidak  bnyk  karena  sudah  di manfaatkan  untuk  Pendidikan,  klinik  pondok pesantren.  Tanah  terbengkalai  itu  biasanya  dari  jauh dan susah dalam jangkauan. dengan adanya simam ini nanti  akan  secara  berangsur  di  selesaikan  karena sudah ada data yang bisa menjadi pedoman . Karena banyak  tanah  yang  kurang  di  manfaatkan  banyak tanah di srobot dan dari itu akan di lakukan pendataan dan di ambil lagi.
Dibawah ini di deskripsi daftar tabel tanah wakaf di  masing  PDM  yang  berada  di  Provinsi  Bengkulu, seperti  apa  deskripsi  dari  kondisi  tanah  masing sebagai berikut:
Tabel 1 Data Tanah wakaf di PDM Bengkulu Tengah No Nomor Sertifikat Atas Nama Pemilik Lokasi 1 SHM 20, 17, 12, 14, 18, 19, 16, 13 dan 45 Suardi S, SE Talang Empat 2 94/PPAT/TL. IV/1997 Eddy Ismadi Talang Empat 3 95/PPAT/TL. IV/1997 Eddy Ismadi Talang Empat 4 97/PPAT/TL. IV/1997 Eddy Ismadi Talang Empat 5 98/PPAT/TL. IV/1997 R. Suprabowo Talang Empat 6 100/PPAT/TL. IV/1997 Eddy Ismadi Talang Empat 7 101/PPAT/TL. IV/1997 Eddy Ismadi Talang Empat 8 102/PPAT/TL. IV/1997 Eddy Ismadi Talang Empat 9 103/PPAT/TL. IV/1997 Eddy Ismadi Talang Empat 10 104/PPAT/TL. IV/1997 Eddy Ismadi Talang Empat 11 105/PPAT/TL. IV/1997 Eddy Ismadi Talang Empat
Dari Tabel diatas dapat diberikan deskrisi tanah Wakaf yang berada di PDM Bengkulu tengah terdapat sembilan  sertifikat  semua  atas  nama  pribadi  bapak suardi berlokasi di daerah Talang Empat, dalam hal ini disaran  segera  untuk  dibalik  nama  atas  nama persyarikatan Muhammadiyah, jika dilihat disini ada ketidak  paham  Nazir  mengurus  administrasi  tanah wakaf milik persyarikatan, pada seharus dari awal di urus proses administrasi atas nama persyarikatan, Jika sertifikat  atas  nama  perorangan  akan  menimbul masalah dikemudian hari, karena secara fakto hukum tanah tersebut atas nama perseorangan atau pribadi.
Demikian  juga  terdapat  sepuluh  sertifikat  aset tanah Muhamamdiyah di buat atas nama pribadi bapak Eddy Ismadi luas sekitar seribu meter persegi, faktor ini  bisa  karena  ketidak  pahaman  Nazir  di  PDM masing-masing bagaimana prosdur pengurusan tanah wakaf  milik  persyariakat  Muhamamdiyah,  sehingga diharapkan  dalam  singkat  sesegera  mungkin  dibalik nama atas nama persyarikatan Muhammadiyah.
Dalam pengelolaan aset tanah di PWM Bengkulu ,  sesuai  dengan  arahan  dari  ketentuan  dari  majeleis wakaf dan keharta bendaan Pusata bahwa seluruh aset tanah  milik  Muhammadiyah  yang  ada  di  provinsi Bengku harus di input ke sistem informasi manajemen aset Muhammadiyah. Hasilwawancara dengan Majelis  wakaf  PWM  Bengkulu  Tanah  yang  ada  di Pimpinan Wilyah Muhammadiyah Bengkulu sudah di input juga ke Data Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah  (SIMAM)  dan  pada  saat  ini  masih ada 2 daerah yang belum ada di data SIMAM Yakni PDM  Kota  dan  PDM  Rejang  Lebong.  Status  tanah wakaf Sebagian besar sudah ada sertifikat , Sebagian juga  masih  proses  ,  yang  jadi  permasalahan  juga sekrang  itu  pengubah  nama  dari  pribadi  menjadi
perserikatan  .  sekarang  ini  mau  di  balik  namakan menjadi  perserikatan  karena  dulu  masih  perorangan. Kalo  sekarang  di  Pimpinan  Wilyah  Muhammadiyah Bengkulu  ada  wakaf  baru  yang  di  pagar  dewa  dan kebun  rosa  da  lagi  yang  dekat  satu  kampus  satu  itu juga masih proses langsung oleh PWM.
Untuk tanah-tanah wakaf yang dimiliki perserikatan  rata-rata  memiliki  sertifikat,    walaupun beberapa  masih  ada  tahap  penyelesaian seperti tanah wakaf di kampung bali, wakaf dari keluarga abu jamin mertua  gubernur  abu  jamil.ke  dua  tanah  wakaf  di bentiring  kompleks boarding  school wakaf  dari marzuki usman dan telah bersertifikat serta pajak pun sudah dibayar oleh PWM dan untuk pajak di kampung bali  telah  dibayar  oleh  Universitas  Muhammadiyah Bengkulu sehingga ke tiga komplek panti al mubarogh sudah  sertifikat  induk  tapi  sudah  di  serahkan  ke Pimpinan  Wilyah  Muhammadiyah  Bengkulu.  Ke empat  kebun  ros  sudah  di  serahkan  oleh  keluargra ikrammulah  di  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah Kepahiang  terdapat  sertifikat  tanah  kompleks pungguk meranti ada 2 hasil sertifikat tanah wakaf.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong  daerah  PAL  10.  Tanah  wakaf  di  Rejang lebong  sekarang  ada  yang  dalam  berproses  di Pengadilan  sebesar  15  hektar  karena  banyak masyarakat  yang  mengakui  tanah  tersebut  dan kebetulan  yang  diamanahi  untuk mengurus  sertifikat wakaf  meninggal  dunia,  Namun  Pimpinan  Wilyah Muhammadiyah  Bengkulu  mengalami  kesulitan mencari  sertifikat  nya  karena  tidak  disimpan  di Pimpinan  Wilyah  Muhammadiyah  Bengkulu  (Badan Pertanahan  Nasional)  ada  arsipnya  .  Untuk  daerah Selatan  seperti  Kaur,  Muko-Muko,  Benteng,  Seluma diserahkan  ke  masing-masing  PDM  tetapi  nanti
setelah  sertifikat  selesai  diserahkan  ke  Pimpinan Wilyah Muhammadiyah Bengkulu, Sertifikat yang di amanahkan  ke  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah Bengkulu  kita  titip  di  berangkas  Universitas Muhammadiyah  Bengkulu.  Hal  ini  sering  luput  dari pemikiran yaitu pemisahan antara tanah dengan tanah status  Hibah.  Dari  hasil  wawancara  dengan  Majelis Wakaf  dan  kehartabendaan  Muhammadiya  Benkulu memperkuat  pernyataan  ketua  Pimpinan  Wilyah Muhammadiyah  Bengkulu  bahwa  Tanah  Wakaf  di Muhammadiyah  sudah  ada  yang  setifikat  ada  yang belum dan ada juga sedang dalam proses balik nama dari perorangan dibalik nama atas nama Muhammadiyah.
Penggunaan  untuk  peruntukan  tanah  wakaf  itu bisa  di  aspek  Pendidikan  seperti  di  kampung  bali terdapat pendirian SD dan Muhammadiyah Boarding School dengan  luas  sekitar  13  hektar  dari  Bapak Marzuki Usman. Telah di manfaatkan sepertiga untuk sekolah, masjid, asrama putra, Gedung pertemuan. Di daerah  Al-Mubaroq  dari  Bapak  Muktar  Hakim  di gunakan untuk panti asuhan.
Belum  lagi  di  daerah-daerah  lainnya  yang notabenenya  juga  di  gunakan  untuk  pendidikan kemudian  untuk  panti  asuhan  dan  usaha  usaha ekonomi. Tanah wakaf dari orang tua kandung bapak Azis  Ahmad  mantan  Gubernur  Bengkulu  dulu  di peruntukan  untuk  panti  asuhan.  Lalu  berkembang menjadi  Pendidikan,  berkembang  lagi  menjadi Sekolah  Menegah  Atas  (SMA),  dan  sebagian  lagi dijadikan menjadi Gedung dakwah. Pada saat ini tanah tersebut  dikembangkan  menjadi  kampus  satu Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam rangka pemberdayaan  tanah  wakaf  tersebut  pada  saat  ini Perencanaan pemberdayaan tanah wakaf. Di kampung bali  itu  sedang  di  bangun  rumah  sakit  PKU Muhammadiyah  di  sana  dengan  mengunakan bangunan-bangunan  sebelumnya.  Yang  mengelolah PDM kota Bengkulu dan tidak membangun dari awal akan  tapi  memberdayakan  semaksimal  mungkin bangunan  yang  sudah  ada,  Kedua  di  lokasi  MBS masih  terdapat  tanah  wakaf  sekitar  7  hektar  di rencanakan  untuk  rumah  sakit  dan  Pendidikan sementara  di  kampus  5  Universitas  Muhammadiyah Bengkulu  dapat  di  gunakan  juga  untuk  rumah  sakit dan Pendidikan.

## 3.2. Pembahasan
Kehadiran  wakaf  memang  sudah  sejak  lama  di Indonesia, namun sampai dengan saat ini masih belum
dilakukan  secara  optimal.  Untuk  itu  penting  sekali bagi  lembaga  wakaf  di  Indonesia  dapat  mengelola wakaf secara lebih optimal dan produktif. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kenyataannya di negeri kita, kondisi  tanah  wakaf  justru  banyak  yang  menurun nilainya  karena  tidak  adanya  pemeliharaan  dan pengembangan  asset  secara  baik.  Untuk  itu diperlukannya adanya pembaharuan dalam pengelolaan  wakaf  khususnya  wakaf  produktif  yang bisa  diadopsi  dari  negara  lain  yang  sudah  maju. Muhammadiyah  sudah  dari  awal  sebagai  pelopor dalam  pengelolaan  aset  wakaf,  begitu  juga  di  PWM Bengkulu.  Hampir  disemua  PWM  Muhammadiyah mengelola bidang agama, pendidikan, kesehatan dan panti sosial. Manajemen Aset Muhammadiyah sudah berjalan cukup baik, apa lagi sekarang sudah didukung dengan  teknologi  denagn  program  sistem  Informasi Manajemen  aset  Muhmmadiyah,  seluruh  aset  tanah wakaf  maupun  tanah  hibah  atau  dibeli  sendiri  oleh persyariakat mhamamdiah dapat berjalan dengan baik, sehingga  dapat  dengan  mudah  melakukan  pendataan terhadap  aset  Muhammadiyah  yang  berada  di Indonesia bahkan di luar negeri.
Dalam Pengelolaan wakaf agar dapat memaksimalkan  maka  diperlukan  manajemen  yang profesional,  memahami  manajemen  resiko  mengacu pada riset Sari & Murtani, (2020) bahwa Manajemen risiko  kepatuhan  syariah  dalam  penyediaan  rumah wakaf tidak dipraktikkan; praktek kurang komprehensif  dalam  hal  pengelolaan  risiko  dalam penyediaan rumah wakaf dan; Hasil dari penelitian ini adalah  dihasilkannya  daftar  sintesa  yang  terdiri  dari proses  dan  langkah-langkah  manajemen  risiko kepatuhan  syariah  dalam  penyediaan  rumah  wakaf- zakat.
Disamping  Pengelolaan  secara  konvensional, diharapakan  Majelis  wakaf  dan  Kehartabendaan Muhammadiyah  perlu  melakukan  langkah-langkah inovatif  agar  memudahkan  dalam  pengelolaan  aset tanah  dapat  memanfaat  perkembangan  teknologi, sehingga  jangkau  untuk  memperoleh  sumberdana lebih mudah, karena salah satu faktor hambatan dalam pemberdayaan aset wakaf salah satu nya adalah fator pendanaan,  seperti  hasil  riset  Faizal  et  al.,  (2021) digitalisasi  ZISWAF  melalui  fintech  efektif  dan hasilnya  melebihi  target.  Di  sisi  lain,  menurut beberapa  sarjana,  beberapa  bentuk  operasi  fintech mengandung  unsur  non-Islam.  Oleh  karena  itu, perjanjian  Baznas  harus  secara  tegas  menyatakan bahwa fintech harus memisahkan dana ZISWAF dari
dana  pengguna  fintech  lainnya  agar  tidak  dianggap sebagai float fund untuk ditempatkan di BI; dan tidak memanfaatkan dana ZISWAF. Baik Baznas, muzakki, maupun mustahik tidak dapat mengambil keuntungan dari  penyimpanan  dana.  Fintech  syariah  menjadi solusi  praktis  bagi  UPZ  Masjid  untuk  meningkatkan inklusi  zakat.  Sayangnya,  Indonesia  belum  memiliki regulasi terkait fintech syariah.
Persyarikatan  Muhammadiyah yang sudah lama berdiri  dan  berkiprah  dalam  pengelolaan  dana filantropi  dalam  rangka  dakwah  perlu  segera beradaptasi dalam melakukan manajemen pengelolaan  aset  wakaf  oleh  sebab  itu  memberikan pelatihan  kepada  sumberdaya  manajemen  wakaf  di Muhammadiyah. Wakaf filantropi merupakan bentuk amal yang tahan lama dengan potensi keuntungan atau manfaat  yang  dimaksudkan  untuk  peningkatan spiritual dan ekonomi masyarakat. Kajian ini mencoba meninjau kembali konsep wakaf dengan menganalisis makna  literal  dan  teknisnya,  legitimasinya  dalam perspektif  Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah.  Ini  juga menganalisis  beberapa  pandangan  klasik  dan kontemporer yang berkaitan dengan konseptualisasinya  dan  menelusuri  asal-usulnya dalam warisan Islam. Istibdal, pertukaran harta wakaf, sebagai  sarana  kelangsungan  hidup  harta  wakaf  dan tantangan terkaitnya juga dibahas.
Pengelola  aset  wakaf  di  Muhammadiyah dibidang  keagamaan,  pendidikan,  rumah  sakit  dan panti jumpo sudah terbukti, sehingga hampir diseluruh wilayah,  daerah  sampai  kecabang,  namun  wakaf produktif belum banyak digarap oleh Muhammadiyah meskipun dibeberapa wilayah sudah mulai, seperti di wilayah Bengkulu ada aset wakaf berupa menyewakan toko dan lahan yang belum digarap, hal senada  juga  dapat  dibuktikan  dari  riset  (Sipan  et  al., 2021). Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki isu- isu manajemen persewaan yang membatasi
pencapaian
keberlanjutan keuangan
CWP.
Menggunakan teknik wawancara mendalam mendalam  pada  tujuh  (7)  CWP  sebagai  studi  kasus yang meliputi negara bagian Johor, Selangor, Penang dan  WPKL.  Wawancara  semi-terstruktur  dilakukan dengan  enam  (6)  pengelola  harta  wakaf  (WPM)  dan dua  puluh  satu  (21)  penyewa  untuk  mendapatkan perspektif  mereka  mengenai  masalah  pengelolaan persewaan  menurut  atribut  TM.  Dari  hasil  temuan ditemukan bahwa atribut usaha persewaan merupakan isu yang paling banyak disuarakan oleh penyewa dan WPM  yang  diikuti  dengan  perjanjian  persewaan,
penetapan dan penegakan sewa. Sedangkan pemilihan penyewa  dan  atribut  pengelola  harta  wakaf  kurang kritis.  Oleh  karena  itu,  solusi  telah  diusulkan  untuk meningkatkan  keberlanjutan  CWP  sementara  prinsip Syariah  dan  kebutuhan  wakaf  dipatuhi  dalam spektrum penuh manajemen persewaan wakaf.
Pengelolaan  dana  filantropi  membutuhkan pengelolaan dengan prinsip Good Corporate Governance agar  tercipta  kepercayaan  masyarakat terhadap  lembaga  tersebut,  demikian  juga  dengan Persyarikatan Muhammadiyah sudah sangat dipercaya masyarakat,  namun  perlu  lebih  meningkatkan  lagi dengan  meningkatkan  manajemen  seperti  yang dibuktikan  oleh  riset  Alfiah  et  al.,  (2020).  Wakaf dipercayai  menjadi  instrumen  keuangan  sosial  yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembanungna.  Namun,  meskipun  kontribusi  wakaf besar, potensi dan manfaat wakaf belum sepenuhnya dikelola.  Menyadari  hal  tersebut,  lembaga  yang bertanggung  jawab  mengelola  aset  wakaf  perlu meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi akuntabilitasnya  terhadap  pemangku  kepentingan terkait,  sejalan  dengan  perspektif  maqasid  wakaf. Penelitian ini bertujuan eksplorasi indikator pengukuran  kinerja  lembaga  wakaf  berdasarkan organisasi  nirlaba,  mengingat  kesamaan  dengan organisasi  nirlaba,  dan  perspektif  maqasid  wakaf. Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini akan melakukan dua tahap pengumpulan dan analisis data: tinjauan  literatur  dan  wawancara  semi-terstruktur dengan pengelola wakaf dan ulama Islam.
Persyarikatan Muhammadiyah sebagai lembagai sosial  keagamaan  yang  menhimpun  dana  filantropi, Keyakinan  akan  pertanggungjawaban  ganda  yaitu kepada Allah dan manusia telah memperkuat persepsi mutawali  tentang  pentingnya  pertanggungjawaban. Selain
itu,
dalam menunjukkan
pertanggungjawabannya  dalam  mengelola  wakaf kepada pemangku kepentingan, mutawalli menggunakan  berbagai  mekanisme.  Selain  itu, mutawali  juga  bertanggung  jawab  untuk  melihat pertanggungjawaban kepada dirinya sendiri.

## 4. KESIMPULAN
Manajemen Aset tanah wakaf di PWM bengkulu secara  umum  sudah  berjalan  dengan  baik  mulai  dari segi  Perencanaan  kegiataan,  berkoodinasi  dengan majelis-majelis  yang  terkait  dengan  bidang  masing- masing  seperti  dengan  majelis  dikti,  majelis dikdasmen,  Majelis  dakwah.  Implementasi  dari
perencanaan  dalam  pemanfaatan  aset  wakaf  berjalan sesuai  dengan  rencana,  meskipun  ada  kendala- kendala  yang  temuai  dilapangan,  sementara  dalam rangka pengawan pegelolaan aset wakaf Muhammadiyah  diawasi  oleh  masing  majelis  yang bersangkutan  dan  juga  dilakukan  audit  Internal  oleh LPPK Pimpinan Pusat Muhamadiyah.
Ada Bidang kegiatan amal usaha Muhammadiyah  terdiri  dari  Bidang  dakwah  dengan fasiltias  Membangun  Masjid  ,  Pendidikan  terdiri sekolah  dan  perguruan  tinggi,  Bidang  kesehatan dengan  rumah  sakit,  Bidang  sosial  perencanaan pendirian  Panti  Jumpo  dan  pada  saat  ini  di  PWM Bengkulu sudah ada aset tanah wakaf Muhammadiyah yang  dijadikan  sebagai  wakaf  produktif  berupakan menyewakan lahan tanah aset yang belum sempat di berdayakan,  ada  3  buah  ruko  yang  disewak  dan  1 bisnis retail Indomaret yang sudah berdiri sejak tahun 2021
Permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh PWM  Bengkulu  dalam  mengelola  aset  wakaf  cukup dinamis, diantara nya masih ada tanah aset wakaf yang belum disetifikasi, kemudian ada sebagian aset tanah wakaf  yang  diserobot  oleh  warga,  karena  belum dikelola  atau  masih  dibiarkan  terbengkalai,  sebagai PDM bengkulu ada yang membuat sertikat aset wakaf tanah Muhammadiyah atas nama Pribadi.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Suami dan anak-anak yang telah mendukung untuk penulis terus belajar. Tak lupa penulis  berterima  kasih  kepada  keluarga  JIEI  telah diberi  kesempatan  untuk  memberikan  kontribusi menulis bagi JIEI.

## 6. REFERENSI
Akmaluddin.  (2017).  Peran  Wakaf  Dalam  Amal Usaha Pendidikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah  (PCM)  Bengkulu  IV  Kota
Bengkulu.  In Institut  Agama  Islam  Negeri Bengkulu .
https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklu s/article/view/
Alfiah,  E.,  Herawati,  M.,  &  Novitasari,  R.  (2020).
Manajemen POAC  Wakaf di Indonesia. ZISWAF , 7 (2).
Faizal, M., ARIFFIN, N., MOHAMMAD ZAINI, Y., ABDUL  BASIR,  M.,  &  AMIR  FAZLIM,  J. @YUSOFF.  (2021).  Wakaf  Sebagai  Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pendidikan Peringkat  Sekolah  di  Malaysia :  Satu  Tinjauan. Journal  of  Contemporary  Islamic  Law, 6 (2), 105–113.
Hakim, A. (2010). Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari ’ Ah. Jurnal Ilmiah CIVIS , 4 (11), 21–28.
Irwansyah, S., Hadiyanto, R., & Nuzula, Z. F. (2022).
Mewujudkan  Kemandirian  Pesantren  Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (03), 3613–3626. Muhajir, A. (2017). Pola Pemberdayaan ZIS Yayasan Lima  Belas  Juli  (Yaliju)  dalam  Meningkatkan Ekonomi  Masyarakat  Dhu’afa. Bimas  Islam ,
10 (IV), 753–784.
Munandar,  A.  N.,  Pakkana,  M.,  &  Amrizal.  (2022).
Waqf Forest Development Strategy in Cibunian Bogor. Journal  of  Islamic  Economics) , 14 (2), 327–342.
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishadDOI :https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.28119 Santoso, U. (2014). Kepastian Hukum Wakaf Tanah
Hak Milik. Perspektif , 19 (2), 71.
https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.10 Sari,  S.  W.,  &  Murtani,  A.  (2020).  Strategi  Rumah Yatim  Dalam  Meningkatkan  Penghimpunan Zakat  Infaq  Sedekah  Di  Kota  Medan  (Studi Kasus  Rumah  Yatim  Kota  Medan). Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , 1 (1), 266–276. http://e-journal.potensi- utama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/763 Siregar,  H.  S.,  &  Khaerudin,  K.  (2009).  Fiqh Mu’amalah  Teori  dan  Implementasi.  In Nucl. Phys .
Suhendi,  H.  H.  (2018).  Optimalisasi  Aset  Wakaf Sebagai  Sumber  Dana  Pesantren  Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf  Pesantren  Baitul  Hidayah). Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) , 1 (1), 1– 20. https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417
Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi,
E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  di Kabupaten  Jember. AL-IHKAM:  Jurnal  Hukum & Pranata Sosial , 13 (1), 73. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187
Zainal, V. R. (2020). Pengelolaan Dan Pengembangan
Wakaf  Produktif. Al-Awqaf:  Jurnal  Wakaf  Dan Ekonomi Islam , 9 (1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al- awqaf.v9i1.32