Sidiq Haryono, Ida Busneti . Analisis Portfolio Investasi Bpkh Untuk Menjaga Sustainability Keuangan Haji (7) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## ANALISIS PORTFOLIO INVESTASI BPKH UNTUK MENJAGA SUSTAINABILITY KEUANGAN HAJI
Sidiq Haryono, Ida Busneti Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia Email: sidiqharyono@gmail.com

## Abstract
Fair in Hajj finances when BPKH is able to guarantee that all prospective pilgrims (waiting list) are guaranteed departure.  The challenge of maintaining the financial sustainability  of  the  Hajj  is  getting  tougher  considering  that  the  Hajj  Organizing Cost (BPIH) continues to increase while the amount of funds deposited by pilgrims in the form of Hajj Travel Costs (bipih) tends to remain constant.  Sustainability can be met as long as the need for BPIH can be covered with bipih deposits and the value of benefits generated from AUM managed by BPKH.  BPIH has a cost structure of 95%  in  foreign  currency  while  96%  of  investment  and  placement  assets  are denominated in rupiah.  BPIH is influenced by exogenous variables that cannot be managed by BPKH considering that there is no investment portfolio directly related to Hajj service activities in KSA.  This research aims to determine the minimum yield required  from  AUM  to  maintain  sustainability,  the  financial  condition  of  BPKH during this year is estimated with the portfolio pattern as currently by BPKH and to determine the financial  condition  of  BPKH if the AUM portfolio  is  in  accordance with the limits required by PP No. 5 2018. The research uses the latest summary data for 2022 as a database.  Then an assessment is made of all independent variables that affect the minimum value of benefits needed to be compared with the assessment of the benefits that can be obtained from the existing portfolio and if using the AUM BPKH  portfolio  scenario  that  has  been  adjusted  to  the  investment  limits.    In accordance with the assessments and analysis of the gap, the Hajj finances in 2023 have experienced a deficit.  By allocating investment in the business sector related to  pilgrimage,  at  least  it  can  increase  the  average  yield  from  6.86%  per  year  to 8.73% per year.  in 2023. Scenario 2 also concludes that investment in class assets that  are  directly  related  to  pilgrimage  can  provide  a  natural  currency  hedging function as well as protection against changes in product and service prices (cost hedging).
Keywords: Sustainability, yield, AUM, BPIH, Cost Hedging, natural currency hedging

## Pendahuluan
Ibadah haji adalah salah satu dari rukun islam yang lima. Haji wajib bagi  setiap ummat  islam  yang  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakannya.  Kemampuan  yang dimaksud  termasuk  kemampuan  dalam  fisik,  waktu  dan  biaya  untuk  perjalanan melaksanakan ibadah haji.
Sebagaimana di firmankan oleh Allah SWT dalam surat Al Imran ayat 97  :
ََنيِمَلََٰعْلٱ  َِنَع  َ ىِنَغ  ََّللَٱ  َّنِإَف  ََرَفَك  نَم َو  ًََۚليِبَس  َِهْيَلِإ  ََعاَطَتْسٱ  َِنَم  َِتْيَبْلٱ  َ ج ِح  َ ِساّنلٱ  ىَلَع  َِّ ِللَََو Artinya:  "...mengerjakan  haji  adalah  kewajiban  manusia  terhadap  Allah,  yaitu  (bagi) orang  yang  sanggup  mengadakan  perjalanan  ke  Baitullah.  Barangsiapa  mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imran: 97).
Syarat wajib  haji adalah  mampu  secara  fisik  dan  juga  finansial.  Hal  ini dikarenakan  saat  pergi  ibadah haji membutuhkan  fisik  yang  kuat  serta  finansial  yang cukup untuk mencapai perjalanan ke Mekah. Oleh sebab itu persoalan lama masa tunggu bagi  jamaah  haji  (usia  keberangakan  saat  melaksanakan  haji)  dan  juga  kemampuan pengelolaan  keuangan  haji  secara  tidak  langsung  dapat  berdampak  pada  pemenuhan syarat wajib haji.
Sampai dengan Mei 2022 total waiting list jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi  telah mencapai 5.201.997 untuk jemaah haji regular dan 103.077 untuk waiting list jemaah  haji  khusus.  Dengan  kuota  haji  sebesar  204.000  per  tahun  untuk  jemaah  haji regular sebagaimana yang diberikan di tahun 2019, maka calon jamaah reguler rata-rata harus  menunggu  23  tahun  untuk  dapat  melaksanakan  ibadah  haji.  Dan  rata-rata  waktu tunggu  untuk  haji  khsusus  adalah  6  tahun  jika  merujuk  pada  quota  di  tahun  2019. Lamanya  waktu  tunggu  tersebut  dan  jumlah  calon  jamaah  haji  yang  sangat  besar memberikan  dampak  pada  peningkatan  dana  akumulasi  keuangan  haji  yang  terus bertumbuh.
Mengingat potensi akumulasi dana yang sedemikian besar dan perlu pengelolaan yang  professional  untuk  memperoleh  azas  kemanfaatan  yang  besar  untuk  jamaah  haji Indonesia, maka pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan UU No 34 tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. UU ini menjadi dasar bagi munculnya PP Nomor 110 tahun 2017 mengenai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sesuai Pepres No. 110/2017, BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Organ pimpinan BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
Atas  dasar tersebut  BPKH sebagai  Badan Hukum  Publik yang berfungsi dalam pengelolaan  keuangan  perhajian  memiliki  tujuan  yakni  (1)  kualitas  Penyelenggaraan Ibadah Haji; (2) rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyeleggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan (3) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
Dalam mengelola keuangan haji BPKH harus mampu bertindak secara adil, yakni menjamin bahwa seluruh calon jamaah haji yang telah mendaftar dapat diberangkatkan untuk  menunaikan  ibadah  haji.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya  kesinambungan
( sustainability ) dalam pengelolaah keuangan haji agar prinsip keadilan bagi calon jamaah haji tersebut terjamin. Sebagaimana dalam QS An -Nisa ayat 58 :
ََّللَٱ َّنِإ ََۗ ۦِهِب مُكُظِعَي اّمِعِن ََّللَٱ َّنِإ ََِۚلْدَعْلٱِب َ اوُمُكْحَت نَأ َ ِساّنلٱ ََنْيَب مُتْمَكَح اَذِإ َو اَهِلْهَأ َ َٰىَلِإ َِتََٰن ََٰمَ ْلْٱ َ او دَؤُت نَأ َْمُكُرُمَْأَي ََّللَٱ َّنِإ ا ًري ِصَب اًًۢعيِمَس ََناَك
Artinya  :  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Pemenuhan  amanat  kepada  calon  jamaah  haji  adalah  bagaimana  pengelolaan keuangan  haji  dapat  berkesinambungan  mampu  memenuhi  seluruh  kebutuhan  biaya penyelenggaraan ibadah haji dari hasil akumulasi pengelolaan dana dan besaran pokok yang telah disetorkan oleh calon jamaah haji yang berangkat. BPKH harus sangat berhati- hati agar pemenuhan kebutuhan biaya tersebut terbebas dari praktek system ponzy, agar tidak terjadi kezhaliman jamaah haji yang telah berangkat terhadap jamaah haji tunggu.
Berikut pertumbuhan dana kelolaan haji yang saat ini dikelola oleh BPKH.

## Sumber: Website BPKH
Grafik 1. Pertumbuhan dana kelolaan keuangan haji (dalam Trilyun Rupiah)
Pertumbuhan  dana  kelolaan  keuangan  haji  yang  terus  bertumbuh  tersebut memberikan  tantangan  bagi  BPKH  untuk  dapat  mengelola  akumulasi  dana  haji  secara baik  dan  benar  selama  calon  jamaah  berada  dalam  masa  tunggu.  Sehingga  dapat memberikan  kepastian  kepada  seluruh  calon  Jemaah  haji  bahwa  dana  dan  kesempatan mereka untuk diberangkatkan haji selalu dapat dipenuhi baik saat ini atau dalam jangka panjang. Tantangan BPKH untuk menjaga sustainability keuangan haji tersebut semakin berat mengingat realita Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (disebut BPIH) dari beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan sementara besarnya setoran dana dari jamaah haji berupa Biaya Perjalanan  Ibadah Haji (disebut  bipih) dalam sepuluh  tahun terakhir cenderung tetap yakni di kisaran Rp 35 juta yang terdiri dari Rp 25 juta setoran awal pada saat pendaftaran untuk memperoleh nomor porsi dan pelunasan bipih kurang lebih Rp 10 juta. Sementara pada penyelenggaran ibadah haji di tahun 2022 atau 1443 H tahun ini, total biaya BPIH untuk perorang jamaah haji adalah Rp 98 juta.  Melihat komposisi di tahun  1443H  tersebut  maka  kontribusi  subsidi  dari  nilai  manfaat  yang  diberikan  oleh BPKH dibandingkan dengan besaran biaya yang disetorkan sendiri oleh jamaah haji yang berangkat adalah Rp 63 juta berbanding dengan Rp 35 juta atau 64,2% pemenuhan biaya BPIH per jamaah disuport oleh nilai manfaat BPKH.
112.3 124.3 144.5 155.89 2018 2019 2020 2021
Total nilai subsidi di tahun 1443H untuk keberangkatan 92,825 jamaah haji adalah sebesar Rp 5,76 trilyun sementara total nilai manfaat yang berhasil diperoleh oleh BPKH di  tahun  2021  tersebut  adalah  sebesar  Rp10,55  trilyun.  Masih  terdapat  sisa  saldo  nilai manfaat untuk penyelenggaran ibadah haji di tahun 1443H tersebut. Namun jika quota haji ditahun mendatang dikembalikan sepenuhnya menjadi 231.000 termasuk quota haji khusus maka kebutuhan subsidi yang diperlukan akan berkisar lebih dari Rp 13 trilyun atau  lebih  besar  dibandingkan  dengan  historis  perolehan  nilai  manfaat  di  tahun-tahun sebelumnya.
Berikut  grafik  perkembangan nilai  manfaat  pengelolaan keuangan haji dalam 5 tahun terakhir:

## Sumber: Laporan Keuangan BPKH
Grafik 2: Perkembangan Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji (Rp Trilyun)
Selain  dipergunakan  untuk  memberikan  subsidi  kepada  jamaah  haji  yang berangkat  di  tahun  yang  bersangkutan,  nilai  manfaat  yang  diperoleh  oleh  BPKH  dari pengelolaan  akumulasi  dana  AUM  keuangan  haji  juga  wajib  dipergunakan  untuk membayar nilai manfaat secara berkala ke rekening virtual (VA) setiap calon jemaah haji. Kewajiban untuk membuat rekening virtual account dan mengalokasikan sebagian nilai manfaat  tahunan  kedalam  rekening  VA  tersebut  ditujukan  agar  dalam  jangka  panjang setiap kebutuhan BPIH per jamaah haji di support oleh bipih plus akumulasi dana yang tersedia di VA.
Besaran BPIH tahun 1443 H yang bersumber dari nilai manfaat dan dana efisiensi untuk jamaah haji regular berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun  2022  tanggal  2  Juni  2022  adalah  sebesar  Rp5.395.746.393.353,34  untuk  92,825 jamaah haji regular. Nilai tersebut diluar nilai virtual account yang telah didistribusikan ke seluruh jamaah haji yang berangkat masing-masing kurang lebih sebesar Rp 4 juta atau kurang  lebih  senilai  Rp  371,3  milyar.  Dari  kepres  tersebut  juga  diperoleh  perhitungan BPIH per jamaah haji berkisar di  angka Rp 98 juta (biaya BPIH per jamaah haji yang berangkat dari embarkarsi Jakarta adalah sebesar Rp 97,917,922,05) di tahun 1443H.
Dengan menggunakan beberapa sumber data yang diolah maka alokasi BPIH per jamaah haji tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut:
5.28 5.70 7.37 7.43 10.55 2017 2018 2019 2020 2021 NILAI MANFAAT

## Tabel 1. Estimasi Rincaian BPIH 2022

## Dalam juta rupiah
Sumber: dari berbagai sumber, data diolah
Gambar 1. Komposisi AUM BPKH Dari  table  tersebut  terlihat  bahwa  95%  kewajiban  BPKH  yaitu  BPIH  dalam komponen  valas  yakni  SAR  atau  USD  Dollar.  Sementara  portfolio  investasi  dan  atau penempatan pada AUM BPKH sebagian besar dalam denominasi rupiah yang mencapai 96%. Hal ini menunjukan adanya risiko pasar yang sangat besar dimana kewajiban BPKH adalah dalam bentuk valas SAR atau USD sedangkan sumber dana di dominasi oleh IDR.
Nilai manfaat yang diperoleh oleh BPKH bersumber dari akvita produktif berupa portfolio  Investasi  atau  Penempatan  baik  dalam  instrument  keuangan  maupun  dalam bentuk  investasi  langsung  atau  tidak  langsung  lainnya.  Kewajiban  BPKH  bukan mengembalikan  sejumlah  rupiah  setoran  awal  jamaah  haji  dalam  bentuk  cash  atau deposito melainkan berupa pemenuhan biaya kebutuhan untuk penyelenggaraan ibadah haji sehingga setiap jamaah haji tunggu dapat diberangkatkan.
Dalam  pelaksanaannya  BPKH  dihadapkan  atas  berbagai  macam  resiko  yang bersumber  dari  dalam  negeri  ataupun  dari  luar  negeri.  Ketidakpastian  ekonomi  yang timbul  akibat  pandemic  covid  19  meningkatkan  resiko  keuangan  BPKH,  terjadinya pandemi  covid  19  juga  memberikan  dampak  terhadap  terjadinya  resesi  ekonomi  di beberapa  negara.  Dampak  tidak  langsung  penurunan  ekonomi  dunia  terhadap kelangsungan ibadah haji  adalah tidak stabilnya  nilai  tukar rupiah sebagai  acuan dasar biaya keberangkatan haji yang hingga saat ini masih didasarkan kepada nilai US Dollar dan Saudi Arab Riyal (SAR). Semakin melemahnya nilai tukar rupiah berdampak kepada semakin  tingginya  beban  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  keberangkatan  calon jemaah haji. Dengan 96% asset portfolio BPKH dalam bentuk instrument keuangan mata uang rupiah sementara menilik komposisi BPIH  95% dalam bentuk valas atau terekspose risiko valas menunjukan adanya risiko pasar ( net open position ) yang dihadapi BPKH. Instrument keuangan di Indonesia, saat ini memang terbatas dalam bentuk valas dengan tingkat return yang lebih tinggi. Sedangkan dalam peraturan UU juga disebutkan bahwa  penilaian  keuangan  haji  menggunakan  perhitungan  rupiah.  Kedua  hal  ini  yang diperkirakan  menjadi  salah  satu  alasan  komposisi  portfolio  Investasi  dan  Penempatan masih di dominasi dalam mata uang rupiah. Walau dalam peraturan UU yang berlaku juga tidak disebutkan adanya pelarangan melakukan investasi dalam bentuk mata uang asing.
2019 2022 Penerbangan 30 35 Hotel 21 25 Transport Lokal 3,5 4 Katering 4 8 Uang Saku 6 6 Maktab (Masyair) 2 15 Total BPIH 71 98 BIPIH dalam SAR 66,5 93
Rasio SAR/BPIH 94% 95% Komponen BPIH Tahun
Bahkan  BPKH  diberikan  keleluasaan  untuk  melakukan  investasi  langsung  atau  tidak langsung baik di dalam negeri atau luar negeri.
Sustainability keuangan haji dapat dipenuhi selama kebutuhan BPIH setiap tahun dapat dicover dengan setoran bipih dan nilai manfaat yang dihasilkan. Prosentase minimal nilai manfaat yang dibutuhkan untuk mengcover BPIH tersebut ditentukan oleh besaran quota jamaah haji regular yang diberangkatkan, besaran BPIH, bipih dan AUM.
Mengingat  adanya mistmacth mata  uang  antara  kewajiban  dan  aset  keuangan BPKH, maka untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan haji, dapat dicapai dengan natural  currency  hedging dan cost  hedging .  N atural  currency  hedging bisa dilakukan  dengan  menjaga  keseimbangan  komposisi  jumlah  aset  produktif investasi BPKH dalam bentuk valuta asing. Hal ini agar sesuai dengan porsi kewajiban BPIH dalam valuta asing, dengan tetap mempertimbangkan nilai manfaat investasi yang optimal. Sementara  itu, cost  hedging dapat  dilakukan  apabila  BPKH  mampu  menjaga variabel yang mempengaruhi struktur biaya haji, seperti kebijakan fiskal di Arab Saudi, volatilitas nilai tukar, inflasi, regulasi pembatasan sosial yang berdampak pada struktur biaya dan biaya lain terkait protokol kesehatan. (Sidiq, 2022)
Sementara  dari  tabel  komponen  biaya  BPIH  sangat  ditentukan  oleh  factor eksternal  diantaranya  adalah  kebijakan  fiskal  di  KSA  seperti  pemberlakukan  PPN  atas transaksi  jasa/barang  yang  terkait  dengan  perhajian,  inflasi  di  KSA  dan  Indonesia, standard  kualitas  dan  kuantitas  layanan  jasa  perhajian  seperti  jumlah  makan,  kualitas hotel  pemondokan,  dan  peraturan  terkait  dengan new  normal paska  Covid19  seperti standard makanan, standard hotel, standard transportasi  dan kesehatan serta nilai  tukar rupiah  terhadap  SAR  atau  USD.  Beberapa  factor  eksternal  ini  diperkiraan  akan memberikan  andil  yang  besar  untuk  peningkatan  BPIH  dimasa  yang  akan  datang sementara investasi yang dilakukan oleh BPKH dalam bentuk instrument keuangan dalam mata  uang  rupiah  tidak  cukup  mampu  mempengaruhi  kebijakan  harga  dari  beberapa faktor ekternal tersebut.
Oleh  karenanya  beberapa  faktor  penentu  BPIH  tersebut  saat  ini  masih  diluar kontrol BPKH, sehingga membuat rentan dalam jangka panjang jika biaya BPIH tersebut meningkat  sementara  sumber  pendapatan  dari  portfolio  investasi  BPKH  tidak terkoneksikan  secara  langsung  dengan  infrastuktur  penyedia  jasa  dan  produk  untuk pelaksanaan haji.

## Metode Penelitian
Penelitian ini terfokus pada bagaimana kemampuan keuangan BPKH di 10 tahun y.a.d. dalam memenuhi seluruh kewajiban nya, berdasar pada dua scenario yakni:
1. Skenario portfolio investasi dengan komposisi instrument investasi sebagaimana yang saat ini (existing) dimiliki BPKH.
2. Skenario  portfolio  investasi  dengan  komposisi  instrument  investasi  sesuai  dengan batasan alokasi yang diberikan oleh PP no 5 Tahun 2018
Kemampuan keuangan BPKH tersebut diukur dengan membandingkan proyeksi nilai manfaat dari kedua skenario dengan minimum nilai manfaat yang dibutuhkan untuk
memberikan  subsidi  BPIH  kepada  jamaah  haji  berangkat,  alokasi  nilai  manfaat  ke masing-masing rekening virtual account jamaah haji tunggu dan biaya opersional BPKH. Adapun model dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Skenario ke -1 :
Dengan melakukan proyeksi nilai manfaat dalam waktu 10 y.a.d dengan menggunakan pola  portfolio  Penempatan  dan  Investasi  BPKH  sebagaimana  yang  saat  ini  dimiliki oleh BPKH.
Kemudian  dari  hasil  proyeksi  nilai  manfaat  tersebut  dibandingkan  dengan  proyeksi minimun  nilai  manfaat  yang  dibutuhkan  oleh  BPKH  dari  asumsi  proyeksi  BPIH, proyeksi alokasi virtual account dan asumsi biaya operasional BPKH.
Gambar 2. Bagan perhitungan surplus / defisit dengan skenario ke-1
2. Skenario ke -2 :
Dengan melakukan proyeksi nilai manfaat dalam waktu 10 y.a.d dengan menggunakan pola portfolio Penempatan dan Investasi BPKH sesuai dengan batasan yang diberikan oleh PP No 5 Tahun 2018.
Gambar 3. Bagan perhitungan surplus / defisit dengan skenario ke-2 Minimum Weighted Average Return yang dibutuhkan dari portfolio Investasi dan Penempatan  AUM  BPKH  ditentukan  oleh  beberapa  varibel  utama  keuangan  BPKH, yaitu:
a. Quota: Total quota haji yang diberangkatkan di tahun yang bersangkutan.
Proyeksi Minimum Nilai Manfaat yang dibutuhkan Subsidi BPIH Alokasi Virtual Account Biaya Operasional BPKH Quota Berangkat Bipih Inflasi di KSA & INA Kurs IDR/SAR Standard Layanan (Kualitas dan Kauntitas) Kebijakan Fiskal KSA Nilai Manfaat Realisasi + (x) % Nilai Manfaat Realisasi + (x) % V S Surplus Defisit Proyeksi Nilai Manfaat dengan pola existing portfolio 26,8% 70,7% 1,9% 0,1% 0,4% Penempatan pada Bank Surat Berharga Investasi Langsung - BMI Investasi Langsung - APIF Investasi Lainnya - PYD Proyeksi Minimum Nilai Manfaat yang dibutuhkan Subsidi BPIH Alokasi Virtual Account Biaya Operasional BPKH Quota Berangkat Bipih Inflasi di KSA & INA Kurs IDR/SAR Standard Layanan (Kualitas dan Kauntitas) Kebijakan Fiskal KSA Nilai Manfaat Realisasi + (x) % Nilai Manfaat Realisasi + (x) % V S Surplus Defisit Proyeksi Nilai Manfaat dengan portfolio sesuai PP No 5 Th 2018 Investasi Langsung; 20,0% Investasi Lainnya; 10,0% Investasi Emas; 5,0% Penempatan di BPS BPIH; 26,0% Investasi Surat Berharga; 38,8%
Semakin besar jumlah quota haji yang diberangkatkan berdampak pada peningkatan kebutuhan  pemenuhan  total  BPIH.  Hal  ini  juga  akan  menuntut  semakin  tingginya yield dari return investasi dan penempatan.
b. BPIH: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji per masing-masing jamaah haji regular. BPIH adalah biaya riil yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh kebutuhan jamaah haji  mulai  dari  persiapan,  pelaksanaan  ibadah  haji  di  KSA  dan  sampai  dengan pemulangan haji, termasuk juga untuk penyediaan living cost.
c. Bipih: Bipih yang dibayarkan oleh jamaah regular yang berangkat. Terdiri dari setoran awal jamaah haji ditambah biaya pelunasan haji yang dibayarkan pada saat keberangkatan haji dan saldo virtual account yang dialokasikan oleh BPKH.
d. Subsidi: Subsidi nilai manfaat untuk per masing-masing jamaah haji. Adalah besarnya subsidi yang diberikan ke masing-masing jamaah haji dihitung dari BPIH per jamaah haji dikurangi dengan bipih yang dibayarkan oleh jamaah haji.
e. Virtual Account: Alokasi virtual account untuk seluruh jamaah haji tunggu dan haji berangkat.
Adalah alokasi dari sebagian nilai manfaat yang diperoleh oleh BPKH dari kelolaan AUM untuk ditransfer ke masing-masing rekening virtual account jamaah haji.
f. AUM: Total AUM kelolaan BPKH.
Adalah total dana yang dikelola oleh BPKH bersumber dari akumulasi outstanding setoran dana dari seluruh jamaah haji tunggu.
g. % Inv/AUM: Rasio penempatan dan investasi terhadap AUM.
AUM  kelolaan  BPKH  dikelola  kedalam  Penempatan  pada  produk  keuangan perbankan di BPS BPIH dan pada beberapa produk Investasi baik dalam bentuk surat berharga,  investasi  langsung  maupun  investasi  lainnya.  Berdasarkan  UU,  BPKH ditargetkan untuk menjaga rasio investasi minimum berada di 70% dari total AUM dan juga menjaga likuiditas dengan menempatkan pada instrument penempatan dan investasi yang ber tenor kurang dari 1 tahun sebesar 2 kali BPIH.
Dari beberapa varibel tersebut diatas, minimum weighted average (min. yield %) dari AUM dapat diformulasikan sebagai berikut:
Min.yield AUM % = f (Quota, BPIH, bipih, subsidi, biaya opec., VA, AUM)
Min.yield AUM % = Total Nilai Manfaat Minimum / AUM Total Nilai Manfaat Minimum = Total Subsidi + Biaya Operasional + Alokasi Virtual
Account
Sementara minimum  weighted  average dari  investasi  yang  dialokasikan  oleh BPKH dalam memenuhi minimum porsi AUM Investasi terhadap total AUM adalah 70% dapat diformulasikan sebagai berikut:
Min. yield Inv. % = ((Min.yield AUM % - (0,3*yield Penempatan))/0,7)
Yield  Penempatan  adalah  rata-rata  pendapatan  yang  diperoleh  dari  penempatan  pada produk  perbankan  di  BPS  BPIH  seperti  giro,  tabungan  dan  deposito.  Semakin  rendah yield Penempatan tersebut maka dibutuhkan minimum yield investasi yang semakin lebih besar.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  Penelitian  dari  kemampuan  portfolio  existing  untuk  mengcover  proteksi keuangan untuk 10 tahun yad
Berikut hasil dari penghitungan proyeksi nilai manfaat, AUM proyeksi dan gap surplus  atau  minus  antara  proyeksi  nilai  manfaat  dengan  target  nilai  manfaat  yang dibutuhkan  untuk  menutupi  kebutuhan  subsidi  BPIH,  biaya  operasional  dan  alokasi virtual account.
Tabel 2. Perhitungan Gap Proyeksi Nilai Manfaat dengan Minimal Nilai Manfaat yang dibutuhkan – Skenario ke -1
Return dari instrument lainnya yakni investasi langsung dari penyerataan di BMI dan  APIF  belum  dapat  mendorong  tercapainya  nilai  manfaat  yang  optimal  terkait  dari porsi investasi yang relative sangat kecil dibandingkan dari total AUM.
Total  proyeksi  nilai  manfaat  juga  telah  memperhitungkan  AUM  performa  atas surplus  atau  deficit  operasional  keuangan  BPKH  di  tahun  sebelumnya.  Mengingat  di
2023 2024 2025 2026
2027 2028 2029 2030 2031 2032 Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal
(Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Penempatan pada Bank 26,8% 44,26 45,74 47,01 48,12 48,93 49,41 49,52 49,20 46,37 42,69 Surat Berharga 70,7% 116,72 120,64 123,98 126,90 129,05 130,32 130,60 129,76 122,29 112,60 Investasi Langsung - BMI 1,9% 3,20 3,31 3,40 3,48 3,54 3,57 3,58 3,56 3,35 3,09 Investasi Langsung - APIF 0,1% 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 Investasi Lainnya - PYD 0,4% 0,64 0,66 0,68 0,70 0,71 0,71 0,72 0,71 0,67 0,62 AUM Dengan Memperhitungan Saldo Surplus/Negatif Nilai Manfaat 100,0% 165 170,54 175,25 179,39 182,43 184,22 184,61 183,43 172,87 159,17 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 165 175 185
195 205 215 225 235 245 255
2023
2024 2025
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Nilai Manfaat
(Rp Trilyun) Nominal
(Rp Trilyun) Nominal
(Rp Trilyun) Nominal
(Rp Trilyun) Nominal
(Rp Trilyun) Nominal
(Rp Trilyun) Nominal
(Rp Trilyun) Nominal
(Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Penempatan pada Bank 4,5% 1,99 2,06 2,12 2,17 2,20 2,22 2,23 2,21 2,09 1,92 Surat Berharga 7,7% 9,01 9,31 9,57 9,80 9,96 10,06 10,08 10,02 9,44 8,69 Investasi Langsung - BMI 9,0% 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 0,28 Investasi Langsung - APIF 2,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 Investasi Lainnya - PYD 5,5% 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 11,33 11,71 12,04 12,32 12,53 12,65 12,68 12,60 11,87 10,93 15,80 16,99 17,90 19,28 20,73 22,26 23,86 33,16 35,57 38,10 -4,46 -5,28 -5,86 -6,96 -8,21 -9,61 -11,18 -20,57 -23,70 -27,17 165,00 170,54 175,25 179,39 182,43 184,22 184,61 183,43 172,87 159,17 Nilai Manfaat Minimum Yang Dibutuhkan
Gap Proyeksi Nilai Manfaat - Nilai Manfaat Minimum Yang Dibutuhkan AUM Dengan Memperhitungan Saldo Surplus/Negatif Nilai Manfaat Total Proyeksi Nilai Manfaat Komposisi Instrument N o m i Jenis Aktiva Produktif Proyeksi Jenis Penempatan dan/atau Investasi N o m i n Yield (%) Proyeksi Keterangan AUM  Proyeksi Tanpa Dipengaruhi oleh Gap Proyeksi Nilai Manfaat - Nilai Manfaat Yang Dibutuhkan
(dalam Trilyun Rupiah)
tahun  proyeksi  2023  telah  mengalami  gap  deficit  nilai  manfaat  proyeksi  dengan  nilai manfaat  minimal  yang  dibutuhkan,  maka  AUM  dengan  memperhitungkan  saldo surplus/deficit memiliki slope yang berbeda.
Total  nilai  manfaat  proyeksi  di  tahun  2023  adalah  Rp11,33  trilyun  sedangkan kebutuhan minimal nilai manfaat adalah Rp15,8 trilyun. Dengan demikian di tahun 2023 keuangan haji telah mengalami  negative atau defisit.  Jika defisit tersebut dibiayai  oleh pokok AUM yang dikelola oleh BPKH, maka AUM akan tergerus sebesar Rp 4,46 trilyun. Kondisi defisit tersebut terjadi diseluruh tahun proyeksi selama 10 y.a.d.
Untuk memberangkatkan total 2,730,000 jamaah haji selama 10 tahun tersebut, total  desifit  sebesar  Rp126,9  trilyun  sehingga  AUM  berkurang  dari  Rp  255  trilyun menjadi  tersisa  Rp  159,17  trilyun.  Berkurangnya  AUM  sebesar  Rp  123  trilyun  dalam periode 10 tahun tersebut equivalent dengan jumlah setoran awal dari 5,075,916 jamaah. Artinya sejumlah 4,919,844 jamaah tersebut BPKH berpotensi gagal untuk tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji.
Sumber : data diolah
Adanya  defisit  yang  terjadi  terus  menurus  selama  10  y.a.d  akan  menyebabkan slope  AUM  memiliki  slope  pertumbuhan  negative  yang  tentu  saja  hal  ini  akan mempengaruhi sustainability keuangan haji dalam jangka panjang.
Hasil Penelitian dari kemampuan portfolio investasi dengan scenario sesuai dengan UU dan dampaknya terhadap keuangan haji 10 th y.a.d.
Berikut hasil dari penghitungan proyeksi nilai manfaat, AUM proyeksi dan gap surplus  atau  minus  antara  proyeksi  nilai  manfaat  dengan  target  nilai  manfaat  yang dibutuhkan  sesuai  asumsi  dan  proyeksi  dengan  scenario  portfolio  investasi dan/penempatan sesuai dengan batasan yang tertuang dalam UU atau PP.
165 170.54 175.25 179.39 182.43 184.22 184.61 183.43 172.87 159.17 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Grafik 13. AUM awal Vs AUM dengan memperhitungkan Gap Surplus/Defisit dengan minimal Nilai Manfaat yang dibutuhkan - skenario 1
AUM Dengan Memperhitungan Saldo Surplus/Negatif Nilai Manfaat
AUM Tanpa Dipengaruhi oleh Gap Proyeksi Nilai Manfaat - Nilai Manfaat Yang Dibutuhkan

## Tabel 3 Perhitungan Gap Proyeksi Nilai Manfaat dengan Minimal Nilai Manfaat
yang dibutuhkan – Skenario ke -2
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  perhitungan  proyeksi  nilai  manfaat  dengn portfolio  sesuai  batasan  yang  disyaratkan  dalam  UU  atau  PP  masih  belum  mencukupi
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Investasi Langsung 20,0% 33,00 35,00 37,00 39,00 41,00 43,00 45,00 47,00 49,00 51,00 Equity di BMI 1,8% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Equity di APIF 0,1% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 New ILN - Building Ownership - Hotel 17,9% 29,50 31,50 33,50 35,50 37,50 39,50 41,50 43,50 45,50 47,50 New ILN - Equity di Cathering Factory 0,2% 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Investasi Lainnya 10,0% 16,50 17,50 18,50 19,50 20,50 21,50 22,50 23,50 24,50 25,50 PYD pada BPS BPIH 1,0% 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,55 Sindikasi - Co Financing 4,0% 6,60 7,00 7,40 7,80 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20 New ILN - Rent Hotel - Long Term 5,0% 8,25 8,75 9,25 9,75 10,25 10,75 11,25 11,75 12,25 12,75 Investasi Emas 5,0% 8,25 8,75 9,25 9,75 10,25 10,75 11,25 11,75 12,25 12,75 Penempatan di BPS BPIH 26,0% 43,22 43,99 48,14 50,53 52,64 54,78 60,67 70,50 73,50 76,50 Investasi Surat Berharga 38,8% 64,03 68,37 70,33 74,34 78,22 81,97 81,88 77,69 72,53 73,82 AUM Dengan Memperhitungan Saldo Surplus/Negatif Nilai Manfaat 100,0% 165 173,61 181,83 189,95 197,56 204,55 210,85 216,29 213,08 207,64
Jenis Aktiva Produktif N o m i Komposisi Instrument Proyeksi 2023 2024 2025 2026
2027 2028 2029 2030 2031 2032 165,00 175 185 195 205 215 225 235 245 255 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Nilai
Manfaat (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal
(Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Nominal (Rp Trilyun) Investasi Langsung 12,1% 3,98 4,22 4,46 4,70 4,93 5,17 5,41 5,65 5,88 6,12 Equity di BMI 9,0% 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Equity di APIF 2,5% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 New ILN - Building Ownership - Hotel 11,9% 3,50 3,74 3,98 4,22 4,46 4,69 4,93 5,17 5,41 5,64 New ILN - Equity di Cathering Factory 68,0% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Investasi Lainnya 13,6% 2,24 2,38 2,51 2,65 2,78 2,92 3,05 3,19 3,33 3,46 PYD pada BPS BPIH 6,5% 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 Sindikasi - Co Financing 10,5% 0,69 0,73 0,77 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98 1,03 1,07 New ILN - Rent Hotel - Long Term 17,5% 1,44 1,53 1,62 1,70 1,79 1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 Investasi Emas 10,5% 0,87 0,92 0,97 1,02 1,08 1,13 1,18 1,23 1,29 1,34 Penempatan di BPS BPIH 5,5% 2,38 2,42 2,65 2,78 2,89 3,01 3,34 3,88 4,04 4,21 Investasi Surat Berharga 7,7% 4,94 5,28 5,43 5,74 6,04 6,33 6,32 6,00 5,60 5,70 14,41 15,21 16,02 16,89 17,73 18,56 19,30 19,95 20,14 20,83 15,80 16,99 17,90 19,28 20,73 22,26 23,86 33,16 35,57 38,10 -1,39 -1,78 -1,88 -2,40 -3,01 -3,70 -4,56 -13,22 -15,43 -17,27 165,00 173,61 181,83 189,95 197,56 204,55 210,85 216,29 213,08 207,64 Gap Proyeksi Nilai Manfaat - Nilai
Manfaat Minimum Yang Dibutuhkan
AUM Dengan Memperhitungan Saldo Surplus/Negatif Nilai Manfaat
Jenis Penempatan dan/atau Investasi
N o m i n Yield (%) Proyeksi Total Proyeksi Nilai Manfaat Nilai Manfaat Minimum Yang Dibutuhkan

## Keterangan
AUM  Proyeksi Tanpa Dipengaruhi oleh
Gap Proyeksi Nilai Manfaat - Nilai Manfaat
Yang Dibutuhkan
(dalam Trilyun Rupiah)
untuuk  menutupi  nilai  manfaat  minimum  yang  dibutuhkan  agar  mampu  mengcober kewajiban  penyediaan  BPIH,  alokasi  virtual  account  dan  biaya  opersional  BPKH. Ditahun  2023,  sudah  terdapat  gap  antara  proyeksi  nilai  manfaat  yang  dapat  dihasilkan dengan  nilai  manfaat  minimum  yang  dibutuhkan  sebesar  minus  Rp  1,39  trilyun.  Gap negative  tersebut  diperoleh  sebab  proyeksi  bilai  manfaat  yang  dapat  dihasilkan  adalah sebesar  Rp  14,41  trilyun  sementara  total  kebutuhan  untuk  penyediaan  BPIH,  virtual account dan biaya operasional mencapai Rp 15,8 trilyun. Kondisi ini tetap terus berlanjut sampai dengan 10 tahun y.a.d.
Namun  demikian  secara  umum  kondisi  dengan  scenario  portfolio  AUM  BPKH  sesuai batasan yang tertuang dalam UU dan PP telah mampu memberikan nilai manfaat yang lebih  besar  dan  gap  negative  yang  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  komposisi sebagaimana portfolio existing yang dimiliki oleh BPKH.
Dengan  scenario  tersebut,  AUM  dalam  masa  10  tahun  y.a.d  tetap  mengalami  slope pertumbuhan yang negative artinya terdapat pokok dari setoran jamaah haji tunggu yang digunakan  untuk  memberangkatkan  jamaah  haji  berangkat.  Total  AUM  dari  pokok setoran  awal  jamaah  haji  yang  terpaksa  digunakan  untuk  mensubsidi  jamaah  haji berangkat  sesuai  dengan  proyeksi  BPIH,  bipih  dan  beberapa  indicator  lainnya  sesuai dengan  asumsi  yang  telah  disampaikan  sebelumnya  adalah  sebesar  Rp  49,36  trilyun dalam masa 10 tahun tersebut atau sebesar setoran awal jamaah haji sebanyak 1,894,214 calon jamaah (asumsi setoran awal adalah tetap sebesar Rp 25 juta per orang).
Sumber : data diolah
Dari grafik diatas membandingkan AUM yang berasal dari total setoran jamaah haji tunggu tanpa memperhitungkan saldo surplus/negative operasional keuangan BPKH dengan  AUM  yang  telah  disesuaikan  dengan  negative  operasional  sehubungan  dengan nilai manfaat yang diproyeksikan masih dibawah dari kebutuhan minimum nilai manfaat yang seharusnya diperoleh oleh BPKH. Ditahun 2032 total AUM yang tersedia setelah tergerus  untuk  mengcover  seluruh  kewajiban  BPKH  adalah  sebesar  Rp  205,24  trilyun
165 173.61 181.83 189.95 197.56 204.55 210.85 216.29 213.08 207.64 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Grafik 14. Slope AUM awal Vs AUM dengan memperhitungkan Gap Surplus/Defisit dengan minimal Nilai Manfaat yang dibutuhkan - skenario 2
AUM Dengan Memperhitungan Saldo Surplus/Negatif Nilai Manfaat AUM Tanpa Dipengaruhi oleh Gap Proyeksi Nilai Manfaat - Nilai Manfaat Yang Dibutuhkan
sedangkan  total  setoran  awal  dari  jamaah  haji  tunggu  di  tahun  tersebut  diperkirakan adalah Rp 255 trilyun, terdapat gap negative sebesar Rp 49,36 trilyun.
Adanya  defisit  yang  terjadi  terus  menurus  selama  10  y.a.d  akan  menyebabkan slope  AUM  memiliki  slope  pertumbuhan  yang  negative  yang  tentu  saja  hal  ini  akan mempengaruhi sustainability keuangan haji dalam jangka panjang.

## Kesimpulan
Jurnal penelitian ini bertujuan memperdalam kajian sustainabilitas keuangan haji dengan menggunakan beberapa data data ikhtisar terkini tahun 2022 dan pemberangkatan haji di tahun 1443H sebagai basis data untuk kemudian dilakukan proyeksi seluruh variable yang mempengaruhi nilai manfaat minimum yang dibutuhkan untuk meng-cover subsidi BPIH, alokasi  nilai  manfaat  ke  rekening  virtual  account  dan  biaya  operasional.  Kemudian dibandingkan  dengan  proyeksi  nilai  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dengan  scenario menggunakan  existing  portfolio  yang  dikelola  oleh  BPKH  dan  dengan  menggunakan scenario  jika  portfolio  Investasi  dan  Penempatan  BPKH  telah  menyesuaikan  batasan investasi sesuai dengan amanah PP No 5 Tahun 2018.
Beberapa  point  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  jurnal  penelitian  keuangan  haji  ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  proyeksi  atas  seluruh variable  utama  yang  ikut  mempengaruhi  nilai  manfaat  dari  aset  Penempatan  dan Investasi dan kewajiban keuangan haji yang terdiri dari penyediaan pemenuhan Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH),  alokasi  nilai  manfaat  ke  rekening  virtual account dan biaya operasional BPKH. Batasan penelitian adalah melakukan proyeksi keuangan haji untuk 10 tahun y.a.d.
2. Setelah  itu  dilakukan  analisa  keberlangsungan  keuangan  haji  sebagai  implikasi  dari dinamika alokasi pemilihan portfolio Penempatan dan/atau Investasi serta kewajiban keuangan haji di masa depan pada keberlanjutan keuangan haji
3. Penelitian  ini  menggunakan  asumsi-asumsi  yang  digunakan  untuk  proyeksi, ditetapkan melalui judgement, kondisi actual terkini dengan menggunakan basis data ikhtisar 2022, kecenderungan kebijakan public yang diambil oleh pihak terkait seperti DPR dan Kemenag dalam menetapkan bipih dan BPIH, factor eksternal di KSA seperti halnya dampak dari visi Saudi 2030 yang akan berpengaruh terhadap sturktur BPIH dan jumlah quota.
4. Dalam melakukan proyeksi, khususnya pada nilai manfaat yang dapat diperoleh baik dari  scenario  1  dan  scenario  2,  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  mikro individual  data.  Proyeksi  dihitung  berdasarkan  pendekatan  riil  nilai  manfaat  yang dimungkinkan diperoleh dari jenis-jenis instrument yang saat ini dikelola oleh BPKH dan  juga  dari  beberapa  sample  potensi  bisnis  yang  diukur  berdasarkan  experience penulis dan data eksternal yang relevan untuk masing-masing jenis industri atau jenis instrumentnya.    Hal  ini dilakukan  agar  proyeksi  nilai  manfaat  mampu  memprediksi potensi nilai manfaat dalam dua scenario sesuai dengan model portfolio yang saat ini
dikelola oleh BPKH dan juga potensi nilai  manfaat  dari jenis investasi  lansung dan investasi lainnya yang hingga tahun 2021 masih relative kecil (dibawah 3%).
5. Batasan  porsi  Penempatan  dengan  Investasi  lebih  didasarkan  pada  pemenuhan ketersediaan  dana  likuiditas  sebesar  minimal  2X  BPIH,  dimana  porsi  alokasi  untuk Penempatan dibatasi tidak lebih dari 30% dari total AUM.
6. Kecenderungan penetapan Bipih yang jauh lebih kecil dari biaya riil perjalanan haji (BPIH) membuat terdapat subsidi yang ditanggung bersama oleh seluruh jemaah yang terdaftar untuk diberikan ke jemaah haji yang berangkat. Hal ini kurang sesuai dengan prinsipَSyariahَterkaitَdenganَistito’ah.َSubsidiَbiayaَperjalananَhajiَsemakinَbesarَ dengan kenaikan BPIH yang lebih tinggi dari kenaikan Bipih. Bipih cenderung stagnan di  level  Rp  35  juta  dan  mengingat  penetapan  Bipih  adalah  keputusan  politik  maka periodisasi  perubahan  Bipih  dapat  diharapkan  berubah  setelah  pilpres  2024 berlangsung.
7. Kenaikan BPIH dipengaruhi oleh beberapa variable exogen diluar kendali BPKH saat BPKH belum memiliki instrument investasi di perhajian. Lebih dari 95% porsi struktur BPIH adalah terekspose risiko SAR dan risiko harga pada produk dan jasa pelaksaan perhajian. Tidak memiliki instrument investasi yang terkait dengan produk dan/atau jasa di perhajian, sama artinya dengan telah mengambil risiko pasar yang sangat besar bagi BPKH terkhusus risiko atas flutuasi harga layanan jamaah haji di KSA.
8. Dengan  menggunakan  scenario  1  dan  scenario  2  untuk  portfolio  investasi  yang dikelola  BPKH,  besaran  Bipih  dan  BPIH  sesuai  dengan  proyeksi  maka  system keuangan  haji  mulai  tahun  2023  sudah  mengalami  defisit  dimana  akumulasi  nilai manfaat  sudah  tidak  mampu  untuk  mengcover  subsidi  sehingga  berpotensi menggunakan  dana  setoran  awal  dari  jamaah  haji  tunggu  untuk  membiayai  subsidi biaya pemberangkatan jamaah haji.
9. Sistem perhitungan jumlah setoran pelunasan dana jemaah haji yang berlaku saat ini tidak berpengaruh terhadap besarnya subsidi.  Imbal  hasil dana setoran awal  jemaah yang diperuntukkan bagi jemaah (VA) hanya akan menambah nilai total uang jemaah, dan berdampak pada turunnya setoran pelunasan Bipih. Subsidi akan tetap bergerak sebesar sebesar Bipih – BPIH.
10. Yield  Imbal  hasil  dari  seluruh  AUM  existing  relative  rendah  yakni  di  level  6,86%, dimana dai  70,07% dialokasikan pada Surat  Berharga yang relative memiliki return fixed  dengan  rata-rata  tenor  maturity  15,63  tahun.  Sedangkan  dengan mempertimbangkan  BPIH  terakhir  di  tahun  1443  H  yang  mencapai  Rp  98  juta, pelaksanaan haji yang terbilang sukses paska pandemic yang dimungkinkan quota haji regular di dorong kembali ke 210 ribu (terakhir di 204 ribu ditambah 10 ribu), inflasi di KSA dan pelemahan kurs IDR terhadap SAR yang mencapai 5,7% per tahun, dan terkait  dengan  beberapa  varibel  bebas  lainnya  maka  di  proyeksikan  minimum  nilai manfaat yang dibutuhkan oleh BPKH atau minimum yield yang seharusnya di tahun 2023 adalah  11,47% p.a. Suatu  angka yang sangat  sulit  dicapai  jika investasi  yang dilakukan  oleh  BPKH  tetap  berfokus  pada  instrument  keuangan  dalam  negeri berbasiskan debt.
11. Dengan  mengalokasikan  Investasi  Langsung  dan  Investasi  Lainnya  pada  beberapa sector usaha terkait dengan produk dan layanan jasa perhajian, sampai batasan yang disarankan oleh PP No 5 Tahun 2018, setidaknya mampu meningkatkan rata-rata yield nilai manfaat dari kelolaan BPKH pada scenario ke-2 meningkat menjadi 8,73% p.a. di tahun 2023. Memang dengan scenario ke-2 pun, kondisi keuangan BPKH tetap akan mengalami  defisit  namun  delta  negatifnya  jauh  lebih  kecil  jika  dibandingkan  retun yang diperoleh oleh BPKH jika masih menggunakan model portfolio saat ini.
12. Skenario  ke-2  juga  memberikan  kesimpulan  bahwa  investasi  pada  jenis  instrument atau  aset  kelas  yang  terkait  langsung  dengan  perhajian  dapat  memperoleh  tingkat return  on  investment  atau  yield  yang  lebih  besar  dan  disaat  yang  sama  mampu memberikan  fungsi  perlindungan  mata  uang  rupiah  ( natural  currency  hedging )  dan juga perlindungan atas perubahan harga produk dan jasa (cost hedging) dikarenakan sebagai pemilik investasi atas aset kelas yang digunakan untuk melayani jamaah haji harga  dapat  dikendalikan  sendiri  oleh  BPKH.  Istilahnya  adalah  BPKH  memiliki kantong kanan dan kantong kiri.

## BIBLIOGRAFI
BPKH (2020). Peratuan BPKH No. 5 Tahun 2020.
Indonesia  (2014). “Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Haji. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5605.”  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
Miksalmina. (2015). Strategi Hedging Pada Pengelolaan Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia  Terhadap  Resiko  Fluktuasi  Nilai  Tukar  US  Dollar.  Fakultas  Ekonomi UniversitasَSyiahَKualaَNagrooَAcehَDarussalam,َIndonesia.َQEَJournalَ│Vol.04َ - No.01
Pemerintah  Indonesia  (2018).”Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Haji.” Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
Pemerintah Indonesia (2022). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5  Tahun 2022. Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi.
Rahmatina. (2018). Strategi Asset Allocation Untuk Optimalisasi Pengelolaan Investasi Dana Haji di Indonesia. Kajian Akademik Pengelolaan Keuangan Haji
Setyawan, A., Wibowo, H., & Kamal, M. (2020). Analysis of Optimization Model of Haji Financial Investment Portfolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of the  Republic  of  Indonesia). JURNAL  EKONOMI  DAN  PERBANKAN  SYARIAH , 8 (1). https://doi.org/10.46899/jeps.v8i1.173
Sidiq  (2022. https://www.mnctrijaya.com/news/detail/50226/kelola-uang-haji-rp-158- trilliun-praktisi-keuangan-syariah-sarankan
Ulya,  E.  R.  (2019).  Bidang  Investasi  Oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)
Indonesia. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang .
Website (2022). https://kursdollar.org/real-time/SAR/
Website (2022). https://id.tradingeconomics.com/saudi-arabia/inflation-cpi
Website (2022) https://bpkh.go.id Laporan Keuangan BPKH Tahun 2021 Audited
Website (2022). https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-01-27/cocok-untuk-jangka-
panjang-ini-hasil-investasi-emas-10-tahun
Website (2022) https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik- perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---April-2022.aspx
Website (2022) https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan- tahunan
Website (2022) https://www.phei.co.id/Data/HPW-dan-Imbal-Hasil
Copyright holder: Sidiq Haryono, Ida Busneti (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: