## MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN PADA PERBANKAN SYARIAH

## Diana Novita
Prodi Perbankan Syariah STIE Syariah Indonesia Purwakarta Jln. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat INDONESIA
novitadiana973@gmail.com
Intisari —  Kepatuhan  sudah  menjadi  suatu  keharusan  dalam  bisnis  perbankan.  Bahkan  dapat menjadi  sebuah  isu  global  saat  ini  atupun  dimasa  yang  akan  datang  maka  dari  itu  bank  harus memenejemen dengan baik karena  manajemen  risiko ini  merupakan  upaya  penting  yang  harus dilakukan oleh setiap lembaga keuangan atau bank, sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi. Upaya yang harus dilakukan oleh bank Islam dalam menyalurkan pembiayaan tersebut   adalah  manajemen   risiko.  Manajemen risiko   merupakan  upaya yang  dilakukan  oleh orang  atau  lembaga  dalam  mengantisipasi permasalahan-permasalahan  yang  bisa  saja  timbul dalam    suatu  pekerjaan  atau  bisnis.  Manajemen  risiko  di  bank  syariah  telah  diatur  oleh    bank Indonesia  dalam  rangka  menjaga  eksistensi  dan meningkatkan  kualitas  bank  syariah.  Strategi SWOT    yang    dapat  ditempuh  adalah  dengan  memperkuat  regulasi  internal  bank,  merekrut karyawan    yang    kompeten,    revitalisasi    yang    maksimal    dan    ketat,    membangun    sistem manajemen  risiko  yag  handal,  mengutamakan pembiayaan  di  sektor  UMKM/SME,  melakukan emosional    servis,  meningkatkan   kemampuan    FRM,    penerapan  office    channeling,  memperkuat klausul perjanjian.
Kata kunci — bank syariah, manajemen, kepatuhan, tanggung jawab, risiko
Abstract — Compliance has become a necessity in the banking business. It can even become a global issue  at  the  moment  or  in  the  future,  therefore  banks  must  manage  well  because  this  risk management is an important effort that must be done by every financial institution or bank, in an effort to minimize losses due to the risks that occur. The effort that must be made by Islamic banks in  channeling  the  financing  is  risk  management.  Risk  management  is  an  effort  made  by  people  or institutions  in  anticipating  problems  that  could  arise  in  a  job  or  business.  Risk  management  in Islamic  banks  has  been  regulated  by  Indonesian  banks  in  order  to  maintain  the  existence  and improve the quality of Islamic banks. The SWOT strategy that can be pursued is by strengthening bank  internal  regulations,  recruiting  competent  employees,  maximizing  and  strict  revitalization, building  a  reliable  risk  management  system,  prioritizing  financing  in  the  MSME  /  SME  sector, carrying  out  emotional  services,  improving  FRM  capabilities,  implementing  channeling  offices, strengthen the agreement clause Keywords — islamic banking, management, responsible, risk

## I. PENDAHULUAN
Bisnis  adalah  suatu  aktivitas  yang  selalu berhadapan dengan risiko dan return. 1 Bank syariah adalah  salah  satu  unit  bisnis  dalam  pengelolaan dana.  Dengan  demikian,  bank  syariah  juga  akan menghadapi  risiko  manajemen  bank  itu  sendiri.
1 Juan  Junardi,  “ Manajemen  Risiko  Perbankan  dan Asuransi  Syariah ”,  diakses  dari  website  (http://  juan- antend.blogspot.com/2015/06/risiko-kepatuhan.html?m=1), pada tanggal 14/12/2018.
Bahkan  jika  kita  cermati  secara  mendalam,  bank syariah merupakan bank yang rentan dengan sebuah risiko.  Karena  dalam  menjalankan  aktivitasnya banyak  berhubungan  dengan  produk-produk  bank yang  mengandung  banyak  risiko  seperti  produk mudharabah,  musyarakah,  dan  sebagainya.  Oleh karenanya  sebuah  perbankan/lembaga  keuangan syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh  keuntungan  yang  optimum  dan  juga risiko  dalam  perbankan  merupakan  suatu  kejadian
potensial, baik yang dapat diperkirakan ( anticipated ) maupun yang tidak dapat diperkirakan ( unanticipated )    yang  berdampak  negatif  terhadap pendapatan dan permodalan bank
Secara  spesifik,  ada  11  risiko-risiko  yang  akan dihadapi  oleh  perbankan  syariah  dalam  kegiatanya salah  satu  risiko  yang  akan  di  hadapi  oleh  bank syariah  adalah  resiko  kepatuhan  ( compliance  risk ), yang merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya  atau  tidak  dilaksanakannya  peraturan perundangan  dan  ketentuan  lainnya  yang  berlaku Perbankan syariah. Dan juga tidak akan berhadapan dengan  risiko  tingkat  suku  bunga  secara  langsung, karena  bank  syariah  tidak  menggunakan  instrumen bunga dalam operasionalnya

## II. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN
Resiko  kepatuhan  adalah  resiko  yang  harus  di terima  oleh  bank  syariah  karena  tidak  mematuhi dan  tidak  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan,  ketentuan-ketentuan  serta  prinsi-prinsip syariah. 2 Bank  Indonesia  pun    memberikan  pe- ngertian  terkait  risiko  kepatuhan  sebagai  risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dan ketentuan  yang  berlaku  semestinya.  Sementara  itu ada  juga  yang  memberikan  pengertian  bahwa Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan  karena  tidak  mematuhi  atau  tidak melaksanakan  perturan  perundang-undangan  dan ketetapan lain yang berlaku, 3 karena dalam praktek- nya,  risiko  kepatuhan  melekat  pada  risiko  bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Resiko  kepatuhan  merupakan  timbulnya  kerugian baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang diakibatkan  oleh  tidak  dipatuhinya  atau  tidak  di- laksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan  lainnya  yang  berlaku.  Dari  beberapa pengertian di  atas pada  dasarnya menejemen risiko kepatuhan merupakan sebuah risiko bank baik bank konvensional  ataupun  syariah  karena    tidak melakukan  atau  tidak  patuh  terhadap  peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan bahkan  prinsip-prinsip  syariah  yang  telah  di tetapkan,  dengan  adanya  manajemen  risiko  ini dapat  mengatasi  atau  mengantisipasi  terjadinya risiko tersebut.
2 Bambang Rianto Rustam, ”Manajemen Risiko perbankan syariah di Indonesia” .(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 233.
3 Ikatan  Bankir  Indonesia,” Memahami  Bisnis  Syariah ”,
(Jakarta,PT Granmedia Pustaka Utama), 362.
Risiko  kepatuhan  ini  dapat  bersumber  dari perilaku  hukum,  berupa  perilaku  aktivitas  bank yang  menyimpang  atau  melanggar  dari  ketentuan atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, 4 dan  Perilaku  organisasi,  berupa  perilaku  atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. 5 Bentuk risiko ini di antaranya ketidakmampuan suatu bank syariah  untuk  memenuhi  dan  melaksanakan  aturan supervisor  tentang  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku diantaranya tertera pada ketentuan:
a. KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum),  merupakan  ketentunan  untuk mengembalikan  kondisi  permodalan  bank sesuai dengan standart internasional sebagaimana  keadaan  sebelum  terjadi  krisis perbankan. 6 Dengan  begitu  ketika  bank mengalami  kerugian  atau  hal-hal  yang membuat  bank  itu  harus  tutup  dapat mengantisipasinya  ada  cadangan  modal  yang telah di siapkan sebelumnya
b. KAP  (Kantor  Akuntan  Publik),  merupakan sebuah badan usaha berfungsi sebagai tempat akuntan publik dalam menjalannkan tugasnya. 7 Semua  bank,  lembaga  keuangan atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan  transaksi  atau  perputan  uang  maka harus  melakukan  pelaporan  dan  semuanya akan tergabung di kantor akuntan
c. LDR (Loan  to  Deposit  Ratio) merupakan ketentuan  dalam  penentu  rasio  keuangan perusahaan  perbankan  yang  berhubungan dengan  aspek  likuiditas  atau  bank  tersebut tidak memenuhi supervisor lainnya. 8 d. PPAP (Penyisihan  Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat), merupakan  upaya  kebijaksanaan  atas  risiko kerugian kredit yang timbul akibat kolektibilitas  yang  merupakan  klasifikasi status  pembayaran  angsuran  atau  pinjaman beserta bunganya dalam artian nyata. 9
4 Bambang  Rianto,  ” Manajemen  Risiko  Perbankan Syariah ”, 233.
5 Ikatan Bankir, ” Memahami Bisnis Syariah ”, 362.
6 Donis  Risatawan,  ” Kewajiban  Penyediaan  Modal Minimum  (KPMM)  bagi  Bank  Umum ”,  diakes  dari  website (http://managing-people-for  improvement.blogspot.com/2013/ 06/kewajiban-penyediaan-modal-minimum-kpmm.html),  pada tanggal 5/1/2019.
7 Wikipedia Ensiklopedia Bebas,” Kantor akuntan publik ”, diakses  dari  website  (https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_ akuntan_publik),  pada tanggal 5/1/2019.
8 Arlan  Widiantara,  ” pengertian  Loan  to  Deposit  Ratio ”, diakses  dari  website  (http://arlan-widiantara-blogspot.com/ 2013/ 04/pengertian-loan-to-deposit-ratio-ldr.html), pada tanggal 5/1/2019.
9 Wikipedia  Ensiklopedia  Bebas,  ” Penyisihan  Peng- hapusan  Aktiva  Produktif ”  diakses  dari  website  (https:/
e. BMPK (Batas Maksimum
Pemberian Kredit)  ,  merupakan  persentase  maksimal realisasi  penyediaan  dana  terhadap  modal BPR  yang  mencakup  kredit  dan  penempatan dana BPR di bank lain, kecuali giro 10 .
f. PDN (Posisi Devisa Neto), kententuan  selisih bersih antara Aktiva dan Pasiva dalam neraca (on balance sheet.) 11
g. RKAT  (Rencana  Kerja  Anggaran  Tahunan), pada  RKAT  ini  bagaimana  memilih  strategi yang  tepat.  Analisa  SWOT (Strengths, Weaknesses,  Opportunities,  Threats) bisa dikatakan  sebagai  strategi  yang  tepat  dalam hal  ini. 12 Karena  untuk  mengukur,  melihat dan juga sebagai  bahan  evaluasi  sejauh mana kekuatan yang dimiliki pada sebuah lembaga, apa  saja  peluang  untuk  mengembangkan lembaga tersebut, apa yang menjadi kelemahan  hingga  menjadi  sebuah  ancaman untul  lembaga  itu  semua  harus  diperhatikan karena  menyangkut  keberlangsungan  sebuah lembaga,
h. GWM  (Giro  Wajib  Minimum)  merupakan dana  atau  simpanan  minimum  yang  harus dipelihara  oleh  bank  dalam  bentuk  saldo rekening  giro  yang  ditempatkan  di  Bank Indonesia. 13 Besaran pada GWM ini titetapkan oleh bank sentaral sebesar presentase  tertentu  sesuai  dari  dana  pihak ketiga  dan  biasanya  GWM  ini  ditetapkan dalam bentuk giro pada bank sentral.
Risiko  kepatuhan  bertujuan  untuk  menentukan tingkat  dan  kecenderungan  risiko  kepatuhan  (PBI no.  5/8/PBI/2003). 14 tidak  hanya  itu  risiko  juga memiliki  fungsi,  fungsi  kepatuhan  tersebut  ialah serangkaian  tindakan  publik  ini.atau  langkah- langkah  yang  bersifat  ex-ante (preventif) untuk memastikan  bahwa  kebijakan,  ketentuan,  sistem, dan  prosedur,  serta  kegiatan  usaha  yang  dilakukan
/id.wikipedia.org/wiki/Penyisihan_Penghapusan_Aktiva_Prod uktif), pada tanggal 5/1/2019.
10 Bank  Indonesia,  ” perbankan ”,  diakses  dari  website (https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_1113 09.aspx), pada tanggal 5/1/2019.
11 Purna Ismail, ” Posisi  Devisa  Neto ” diakses dari website (http://deipoonx.blogspot.com/2012/06/posisi--devisa--neto-- pdn.html), pada tanggal 5/1/2019.
12 Zinsari,  ” Rahasia  Membuat  Rencana  Kerja  Tahunan Bank  Perkreditan  Rakyat ”,  diakses  dari  website  (https:// zinsari.wordpress.com/2013/10/24/rahasia-membuat-rencana- kerja-tahunan-bank-perkreditan-rakyat/), pada tanggal 1/5/2019.
13 Otoritas Jasa Keuangan, “ Giro Wajib Minimum: Instru- men Moneter Untuk Atur Uang Bereda ”, diakses dari website (https:// sikapiuangmu.ojk.go.id/ FrontEnd/ CMS/ Article /333), pada tanggal  5/1/2019.
14 Tatang  Turhanum, “Risiko  Kepatuhan”, di  akses  dari website (http://gubuktatang.blogspot.com/2016/05/makalah- resiko-kepatuhan-compliance.html), pada tanggal 31/1/2019
oleh  Bank  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Bank Indonesia  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  termasuk  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah (bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah),  serta  memastikan  kepatuhan  Bank terhadap  komitmen  yang  dibuat  oleh  Bank  kepada Bank  Indonesia  dan  otoritas  pengawas  lain  yang berwenang.  Pokok  pokok  pengaturan  Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  dalam  Pelaksanaan  Fungsi Kepatuhan 15 Pada Bank Umum adalah:
a. Fungsi  kepatuhan  merupakan  bagian  dari pelaksanaan framework manajemen  risiko. Fungsi  kepatuhan  melakukan  pengelolaan risiko  kepatuhan  melalui  koordinasi  dengan kerterkait.  Dapat  ditarik  garis  bahwa  inti dari  fungsi  kepatuhan  disini  ialah  adanya koordinasi.
b. Pelaksanaan  fungsi  kepatuhan  menekankan pada  peran  aktif  dari  seluruh  elemen organisasi  kepatuhan  yang  terdiri  dari Direktur  yang    membawahkan  Fungsi  Ke- patuhan,  Kepala  unit  kepatuhan  dan  satuan kerja  kepatuhan  untuk  mengelola  risiko kepatuhan, jadi semua yang saling keterkaitan  mempunyai  perannya  masing- masing
c. Menekankan  pada  terwujudnya  budaya kepatuhan  dalam  rangka  mengelola  risiko kepatuhan,  karena  tak  jarang  orang  lupa kepada budaya kepatuhan yang sudah ada.
d. Kepatuhan  merupakan  tanggung  jawab personil  seluruh  bagian  dari  bank  terhadap tone from the top, dengan cara memberikan prioritas  yang  tinggi  kepada  manjemen resiko,  kepatuhan  kepada  kebijakan  dan regulasi  dan  standar  perilaku  yang  beretika tinggi pada seluruh jajaran.
e. Status  independensi  yang  disandang  dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan
efektifitas  pelaksanaan  tugas  dan  meng- hindari  konflik  kepentingan (conflict  of  in- terest), agar  semuanya  terlaksana  dengan teratur dan terarah.
Kepatuhan  terhadap  hukum,  norma-norma  dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank- bank,  sehingga  sesuai  dengan  harapan  dari  para nasabah,  pasar  dan  masyarakat  secara  keseluruhan. Bank  yang  lalai  menjalankan  peran  dan  fungsi kepatuhan  akan  berhadapan  langsung  dengan  apa yang  dikenal  dengan  compliance  risk  yang didefinisikan  oleh Basel  Commitee  on  Banking
15 Tatang, ” Resiko Kepatuhan ”, diakses dari website (http:// gubuk-tatang.blogspot.com/2016/05/makalah-resiko-kepatuh- an-compliance.html?m=1), pada tanggal 28/12/2018.
Supervision sebagai  risiko  hukum  atau  sanksi- sanksi  hukum,  kerugian  keuangan/materi  atau tercermarnya  reputasi  bank  sebagai  akibat  dari pelanggaran  terhadap  hukum,  regulasi-regulasi, aturan-aturan,  dihubungkan  dengan  norma-norma organisasi  yang  menjadi  aturan  internal  suatu bank. 16 Secara  lebih  luas  lagi,  ketidak  patuhan perbankan  nasional  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  stabilitas  perekonomian  nasional  karena bank  tempat  perputaran  uang  di  dalam  sebuah negara dan juga bisa dikatakan sebagai  oksigennya perekonomia, salah satu Kisruh krisis multidimensi yang  melanda  Indonesia  yeiut  bermulai  pada pertengahan  tahun  1997  beberapa  tahun  lampau yang  merupakan  bukti  nyata.  Pakar  perbankan menjelaskan  bahwa  kelalaian  perbankan  nasional dalam  menjalankan  peran  dan  fungsi  kepatuhan yang  inheren  dengan  sistem  perbankan  nasional saat itu, seperti:
a. Pengawasan  Intern  yang  kurang  memadai, ada  banyak  faktor-faktor  pendukung  dalam pengawasan  ini  dan  kemungkinan  faktor pendukung  tersebut  kurang  sehingga  tidaak terkontrol dengan baik dalam pengawasannya
b. Pelanggaran  oleh  pemilik/manajemen  bank, salah  satu  saja  yang  melakukan  pelanggaran di  dalam  sebuah  lembaga  akan  berdampak besar terhadap keberlangsungan suatau lembaga keungan atau perbankan
c. Kurangnya  ketaatan terhadap  ketentuan kehati-hatian, maka dari itu ketaatan terhadap kententuan  harus  dengan  kehati-hatian  dalam artian  harus  seteliti  mungkin  dan  harus bertanggung jawab
d. Kecerobohan  dalam  mengelola  bisnis,  dalam pengelolaan  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang tidak  di  inginkan  maka  dalam  pengelolaan harus  di  manajemen  sebaik  mungkin  sedetail mungkin  sehingga  kecerobohan  tersebut setidaknya dapat diminimalisir dengan baik.
e. Berbagai  penyimpangan  yang  disengaja, biasanya hal ini terjadi karena adanya oknum atau  orang-orang  yang  hanya  menginginkan sebuah  keuntungan  dan  melupakan  akan tanggung jawab yang sesungguhnya.
semua itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehancuran perekonomian nasional secara keseluruhan. Berikut ada sepuluh Prinsip Kepatuhan  Menurut BASEL  Committee 17 yang
16 Ikatan Bankir, “Memahami Bisnis Syariah”, 363. 17 Tatang, ” Resiko Kepatuhan”, diakses dari  website (http: //gubuk-tatang.blogspot.com/2016/05/makalah-resiko-kepatu- han-compliance.html?m=1), pada tanggal 28/12/2018.
diperlukan  untuk  melaksanakan  fungsi  kepatuhan perbankan  sebagaimana  yang  dijelaskan  sebagai berikut:
a. BoD  Bank  bertanggung  jawab  mengatur manajemen  risiko  kepatuhan  bank.  Dengan begitu risiko-risiko terhadap kepatuhan seauatu bank akan sedikit berkurang
b. Pejabat  Eksekutif  bank  bertanggungjawab terhadap  pengelolaan  risiko  kepatuhan  bank yang efektif.
c. Pejabat  Eksekutif  bank  bertanggungjawab untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan  kebijakan  kepatuhan untuk  memastikan  bahwa  hal  tersebut  sudah dipantau  dan  dievaluasi  serta  dilaporkan kepada  BoD  sebagai  suatu  upaya  untuk mengelola risiko kepatuhan bank.
d. Pejabat  eksekutif  bank  bertanggungjawab untuk  membuat  fungsi  kepatuhan  secara efektif  dan  permanen  sebagai  bagian  dari kebijakan kepatuhan bank.
e. Fungsi kepatuhan bank harus independen
f. Fungsi  kepatuhan  bank  harus  memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya secara efektif.
g. Tanggungjawab  fungsi  kepatuhan  bank  harus dapat  membantu  pejabat  eksekutif  dalam mengelola  risiko  kepatuhan  secara  efektif yang  dihadapi  oleh  bank.  Jika  terdapat beberapa  tanggung  jawab  yang  harus  di- lakukan  oleh  pegawai  yang  berbeda  divisi, pembagian tanggung jawab setiap divisi harus jelas.
h. Hubungan  antara  internal  audit  yang  harus memperhatikan  ruang  lingkup  yang  luas  dari aktifitas  fungsi  kepatuhan  sehingga  harus menjadi  subjek review secara  periodik  yang dilakukan oleh fungsi internal audit.
i. Isu  lintas  negara,  dimana  Bank  harus  patuh terhadap  pelaksanaan  hukum  dan  regulasi- regulasi  dalam  semua  area  yuridiksi  dimana bisnis  dijalankan  dan  organisasi,  struktur fungsi  kepatuhan,  dan  semua  tanggung jawabnya  haruslah  konsisten  dengan  semua hukum lokal dan persyaratan regulator.
j. Terkait  dengan outsourching maka  fungsi kepatuhan  harus  selaras  dengan  aktivitas manajemen risiko bank.
Tugas  spesifik  dari  fungsi  kepatuhan  dapat  di outsourching kan,  tetapi  harus  berkenaan  dengan hal-hal  yang  dapat  diawasi  oleh  kepala  divisi
kepatuhan.  Dalam  perbankan,  reputasi  menjadi bagian  yang  sangat  penting  untuk  menjamin peningkatan  kinerja  secara  berkesinambungan. Reputasi suatu bank yang baik dapat terbangun, jika bank tersebut mampu menjalankan peran dan fungsi kepatuhan  dengan  baik  pula  islam  sendiri mempunyai konsep  yang lengkap dan komprehenst yaitu akhlaqul  karimah  dan  ketakwaan    pada Allah Swt.  yang    menjadi  pendorong  utama  bagi penganutnya  untuk  bertindak  jujur  dan    menerima amanah  serta  patuh  terhadap  aturan.  Sebagaimana dinyatakan  dalam  hadits  Rasulullah  saw.  yang diriwayatkan  oleh  Aisya  ra. yang  artinya, "Sesungguhnya  Allah  menyukai  apabila  seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik’’ dalam hadist  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa allah  lebih  menyukai  seseorag  yang  melakukan perkerjaan  dengan  baik  sesuai  prosedur  yang  telah di  tetapkan,  tidak  hanya  itu  dalam  al-quran  surat An-Nissa ayat 59, allah berfirman اوُعيِطَأَو  َهَّللا  اوُعيِطَأ  اوُنَمآ  َنيِذَّلا  اَهُّ يَأ  اَي ِم  ِرأمَألْا  ِلِوُأَو  َلوُسَّرلا أمُكأن ۖ أنِإَف أمُتأعَزاَنَ ت ِف ء أيَش ُهوُّدُرَ ف َلِإ ِهَّللا ِلوُسَّرلاَو أنِإ أمُتأنُك َنوُنِمأؤُ ت ِهَّللاِب ِمأوَ يألاَو ِر ِخ ألْا ۖ َكِلََٰذ رأ يَخ

## ُنَسأحَأَو
ًليِوأأَت
Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah dan  taatilah  Rasul  (nya),  dan  ulil  amri  di  antara kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang  sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-nissa:59)
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa allah tidak hanya  memerintahkan  untuk  taat  kepada-NYA  dan kepada Rasullul tetapi juga harus taat kepada setiap pemimpin  yang  di  dunia  baikdalam  pemimpin negara  maupun  dalam  pemimpin  di  sebuah lemabaga  kita  harus  taat  dan  patuh  atas  peraturan atau ketentuan  apa  yang telah di  tetapkan di  dalam sebuah  lembaga  terutama  di  lembaga  keuangan syariah.  Tidak  hanya  itu  di  jelaskan  pula  pada  QS. Al-muminum:  8  yang  sama  bunyinya  dengan  QS. Al-Ma’arij: 32, Allah berfirman:
َنوُعاَر أمِهِدأهَعَو أمِِتِاَناَمَِلْ أمُه َنيِذَّلاَو
Dan  orang-orang  yang  memelihara  amanat- amanat  (yang  dipikulnya)  dan  janjinya. (QS.  Al- Ma’arij: 32)
Lalu,  ditegaskan  pula  oleh  allah  pada  dua  surat yang  memiliki  ayat  yang  sama  bahwa  allah  benar- benar  menegaskan  kepada  manusia  untuk  selalu amanat,  karena  amanat  ini  berhubungan  dengan sebuah  kepercayaan  orang  lain  terhadap  kita  , ketika  kita  di  beri  sebuah  amanat  maka  kita  harus menjaga  amanat  itu,  tidak  melanggarnya  atau sampe  lupa  terhadap  amanat  tersebut  atau  bahkan melanggar  ketentuan-kentetuan  dari  amanat  itu sendiri.

## III. T ELAAH / KRITIK TERHADAP FENOMENA RISIKO INHEREN
Pada  dasarnya  Risiko  inheren  merupakan  risiko yang  melekat  pada  kegiatan  bisnis  bank  syariah, baik  yang  dapat  dikuantifikasikan  maupun  yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank syariah, pada intinya resiko inheren ini  dapat  membantu  sebuah  bank  atau  lembaga keuangan  dalam    menyeimbangkan  kelangsungan kinerja  sistem  sebuah  bank  atau  lembanga keuangan.  Dalam  hal  ini  terdapat  beberapa indikator  atau  parameter  penting  yang  berkaitan dengan risiko kepatuhan 18 dintarnya ialah:
a. Jenis  dan  signifikasi  pelanggakaran  yang dilakukan
Resiko  inheren  yang berkaitan dengan jenis  dan signifikasi  pelanggaran  yang  dilakukan  pada bank  dapat  dilihat  dari  jumlah  sanksi  denda kewajiban  membayar  yang  dikenakan  kepada bank syariah dari otoritas. Selain itu juga dilihat dari jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan  yang dilakukan  oleh  Bank  syariah.  Cangkupan pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan  yang  berlaku    dan  komitmen  kepada Bank Indonesia, termasuk sanksi yang dikenakan atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  bank syariah,  agar  bank  dapat  bekerja  sesuai  dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah di tetapkan.
b. Frekuansi pelanggaran atau rekam jejak Pada frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh bank  syariah  atau  rekam  jejak  kepatuhan  bank syariah  dalam  penentuannya  dapat  dilihat  dari jenisan  frekuensi  yang  sama  yang  ditemukan pada  setiap  tahunnya  dalam  tiga  tahun  terakhir dan  juga  signifikasi  tindak  lanjut  bank  syariah
18 Bambang  Rianto, “Manajemen  Risiko  Perbankan  Sya- riah di indonesia” 234
atas  temuan  tersebut.  Frekuensi  ini  bersifat historis  dengan  melihat  tren  kepatuhan  bank syariah  selama  tiga  tahun  terakhir  untuk mengetahui  jenis  penggaran  apakah  yang dilakukan  berulang  ataukah  memang  atas kesalahan  tersebut  tidak  dilakukan  perbaikan signifikan  oleh  bank  syariah.  Oleh  karena  itu sangat  penting  sekali  suatu  perbankan  untuk melakukan  rekam  jejak  agar  jika  terjadi  sesuatu mudah untuk di analisa.
c. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  atas  transaksi keuangan tertentu Pada  resiko  inheren  yang  berkaitan  dengan pelanggaran  terhadap  ketentuan  atas  transaksi keuangan  tertentu.  Pada  bank  syariah  dapat dilihat dari frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada  transaksi  keuangan  tertentu,  karena dikhawatirkan  tidak  sesuai  dengan  standar  yang berlaku  pada  umum.  Maka  dari  itu  bank  harus ada  frekuensi  pelanggaran  dalam  transaksi keuangan.  Sebagai  contoh  adalah  pelanggaran terhadap UCP, ISDA, ICC, ataupun pada standar lainnya  yang  berlaku  secara  umum  pada  sektor keuangan .

## IV. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Penerapan  pada  manajemen  risiko,  khususnya pada  manajemen  risiko  kepatuhan  di  lembaga keuangan  syariah  atau    bank  syariah  setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.
A. Pengawasan  aktif  dewan  komisaris,  direksi,  dan DPS.
Bank  syariah  wajib  melakukan  penerapan manajemen  risiko  melalui pengawasan aktif dewan komisaris,  direksi,  dan  DPS  dalam  penanganan risiko  kepatuhan.  Selain  itu,  dewan  komisaris, direksi,  dan  DPS  harus  juga  memahami  risiko kepatuhan  yang  dihadapi  dan  memberikan  arahan yang  jelas,  agar  suatu  saat  jika  terjadi  pelanggaran dapat  di  indefikasi  secara  jelas,  selain  itu  juga dengan melakukan pengawasan, dan mitigasi secara aktif  serta  mengembangkan  budaya  manajemen risiko di bank syariah. Dewan komisaris dan direksi harus  memastikan  struktur  organisasi  memadai, menetapkan  tugas,  dan  tanggung  jawab  yang  jelas pada masing-masing unit serta memastikan kecukupan  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya insani  (SDI)  yang  merupakan  salah  satu    faktor yang    sangat    penting  bahkan    tidak    dapat dilepaskan    dari    sebuah  kegiatan  baik  Lembaga keuangan syariah maupun dalam sebuah
perusahaan, untuk mendukung penerapan
manajemen  risiko  efektif  juga  merupakan    kunci yang    menentukan    perkembangan  pada  sebuah lembaga syaiah. Sesuai dengan regulasi berikut ini, ada  hal-hal  spesifik  yang  perlu  diperhatikan  dalam pelaksanaan  pengawasan  aktif  dewan  komisaris, direksi,  dan  DPS  yang  mencakup  hal-hal  sebagai berikut.
1. Kewenangan  dan  tanggung  jawab  dewan komisaris  dan  direksi  serta  DPS  (Dewan Pengawas Syariah)
a. Dewan  komisaris  dan  direksi  harus memastikan  bahwa  manajemen  risiko untuk  risiko  kepatuhan  dilakukan  secara terintegrasi  dengan  manajemen  risiko lainnya  yang  dapat  berdampak  pada  profil risiko  kepatuhan  bank  syariah.  Dengan begitu  akan  adanya  kontroling  dengan jelas.
b. Dewan  komisaris  dan  direksi  harus memastikan  bahwa  setiap  permasalahan kepatuhan  yang  timbul  dapat  diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan  oleh  satuan  kerja  kepatuhan untuk menghidari adanya ketidak efektifan sehingga akan berdampak pada semuanya.
c. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam manajemen  risiko  untuk  risiko  kepatuhan dengan  tanggung  jawab  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  yang  berlaku mengenai  pelaksanaan  fungsi  kepatuhan bank umum, 19 antara lain sebagai berikut.
1) Merumuskan  strategi  guna  mendorong terciptanya  budaya  kepatuhan.  Dengan adanya  strategi  untuk  memudahkan dalam  menyusun  budaya  kepatuhan dengan  memperhatikan  tingkat  risiko yang  akan  diambil  dan  toleransi  risiko yang  ditetapkan,  serta  menghitung dampak  risiko  terhadap  kecukupan permodalan
2) Mengusulkan  kebijakan  kepatuhan  atau prinsip-prinsip  kepatuhan  yang  akan ditetapkan  oleh  direksi.  Jadi  semua berpendapat  mengenai  kebijakan  apa saja yang akan tetapkan.
3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan  yang  akan  digunakan  untuk menyusun  ketentuan  dan  pedoman
19 Bambang,  “ Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di Indonesia ”, 235.
internal  bank  syariah.  Dengan  adanya sistem  diharapkan  seua  dapat  me- laksanakan  sesuai  dengan  prosedur  ke- patuhan yang telah ditetapkan.
4) Memastikan  bahwa  seluruh  kebijakan, ketentuan,  sistem,  dan  prosedur  serta kegiatan  usaha  yang  dilakukan  bank syariah  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan  begitu  dapat  meminimalkan risiko kepatuhan bank syariah, dan juga diberlakukannya kontroling atau penecekan bertahap.
5) Melakukan  tindakan  pencegahan  agar kebijakan  dan  atau  keputusan  yang diambil  direksi  bank  syariah  atau pemimpin  kantor  cabang  bank  syariah asing  tidak  menyimpang  dari  ketentuan otoritas  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Jika  terlihat akan adanya penyimpangan maka harus langsung melakukan tindakan pencegahan agar penyimpangan
tersebut tidak semakin banyak
6) Melakukan  tugas-tugas  lainnya  yang terkait dengan fungsi kepatuhan
d. Direktur yang membawahi fungsi
kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada otoritas sesuai dengan ke- tentuan yang berlaku mengenai
pelaksanaan  fungsi  kepatuhan  baik  pada bank  konvensional  maupun  bank  syariah dan ketentuan-ketentuan lain yang  terkait.
Dapat  kita simpulkan bahwa  memberikan kebebasan  dalam  pelaporan  tidak  dibatasi namun kebebasan disini tetap memperhatikan ketentuan-ketentuanya e. Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi (review) atas kebijakan  manajemen  risiko  khususnya aspek  kepatuhan  yang  terkait  dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Dengan begitu akan  terlihat  apa  saja  yang  memang  perlu di perhatikan, tidak hanya pada pelaksanaa kegiatan  kebijakan  saja    dan  memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. f. Dewan Pengawas Syariah harus mengevaluasi  pertanggungjawaban  direksi atas  pelaksanaan  kebijakan  manajemen risiko  khususnya  aspek  kepatuhan  yang
terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Dalam  pengevaluasian  ini  semua  terlibat dalam pengawasan syariah karena penerapan manajemen risiko adalah tanggung jawab semua pihak, tak terkecuali  Dewan  Komisaris  dan  Direksi. Oleh  karena  Karena  itu  Dewan  Komisaris dan  Direksi  bertanggung  jawab  terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko.
2. Sumber daya insani
Pejabat  dan  staf  di  satuan  kerja  kepatuhan dilarang untuk ditempatkan pada posisi ketika harus menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan 20 karena dikhawatirkan jika terjadi sesuatu akan lepas dari tanggung jawab maka dari itu pejabat dan staf tidak di tetapkan pada posis untuk menghadapi  konflik kepentingan. Karena  Pejabat  dan  staff  yang  ditempatkan pada  masing-masing  satuan  kerja  tersebut memiliki  pemahaman  mengenai  risiko  yang melekat  pada  setiap  produk  dan  aktivitas perusahaan,  paham  mengenai  faktor-faktor risiko  yang  relevan  dan  kondisi  pasar  yang mempengaruhi produk dan aktivitas perusahaan,  serta  mampu  mengestimasi dampak  dari  perubahan  faktor-faktor  tersebut terhadap kelangsungan usaha perusahaan. 21 3. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan
Dalam mengelola Manajemen Risiko
Kepatuhan diperlukan adanya organisasi yang meliputi pada:
a. Bank  syariah  harus  memiliki  fungsi manajemen  risiko  untuk  risiko  kepatuhan yang  memadai  dengan  wewenang  dan tanggung  jawab  yang  jelas  untuk  masing- masing  satuan  atau  unit  kerja  yang melaksanakan  fungsi  manajemen  risiko untuk  risiko  kepatuhan.  Oleh  karena  itu sangat  penting  bagi  perbankan  dalam menerapkan  wewenang  dan  tanggung jawab yang jelas kepada satuan unit kerja.
b. Bank  syariah  harus  memiliki  satuan  kerja kepatuhan yang independen yang memiliki tugas,  kewenangan,  dan  tanggung  jawab sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  yang
20 Bambang,  “ Manajemen  Risiko  Perbankan  syariah  di Indonesia ”, 236.
21 Fakhruroji Hasan, “ Peran Dewan Komisaris dan Direksi Dalam  Manajemen  Risiko ”,  diaksen  dari  website,  (https:// fakhrurrojihasan.wordpress.com/2016/02/03/peran-dewan- komisaris-dan-direksi-dalam-manajemen-risiko/),pada  tanggal 29/1/2019.
berlaku mengenai pelaksanan fungsi
kepatuhan  bank  umum    yang  mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) Membuat langkah-langkah dalam rangka  mendukung  terciptanya  budaya kepatuhan  pada  seluruh  kegiatan  usaha bank  syariah  pada  setiap  jenjang organisasi.  Pembuatan  langkah-langkah ini cukup penting agar
semuanyaterstruktur dengan rapih.
2) Memiliki  program  kerja  tertulis  dan melakukan  identifikasi,  pengukuran, monitoring,  dan  pengendalian  terkait dengan  manajemen  risiko  untuk  risiko kepatuhan.  Ini  bertujuan  agar  program kerja  dapat  terlaksana  dengan  baik sehingga risiko kepatuhan dapat terkendali.
3) Menilai dan mengevaluasi secara efektifivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,  sistem,  dan  prosedur  yang dimiliki bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh  karerna  itu  mengevaluasi  dan menilai  secara  efektivitas  diperlukan pada sebuah perrbankan untuk mengetahui  sebera  besar  kebijakan- kebijan  atau  peraturan  perundang- undagan di laksanakan.
4) Melakukan pengkajian ulang merekomendasikan  pemutakhiran  dan penyempurnaan  kebijakan,  ketentuan, sistem,  maupun  prosedur  yang  dimiliki oleh  bank  syariah  agar  sesuai  dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum  di  tetapkan  atau  disahkan kebijakan tersebut. Pengkajian ulang ini sangat penting dilakukan jika tidak me- lalui proses
pengkajian ulang dikhawatirkan  ada  kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai.
5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan,  sistem,  dan  prosedur  serta kegiatan usaha bank syariah telah sesuai dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan  begitu  ketentuan  peraturan perundang-undangan
dapat
dilaksanakan atau dapat ditetapkan.
6) Melakukan  tugas-tugas  lainnya  yang terkait dengan fungsi kepatuhan. Karena
fungsi  keputahan  memilki  banyak tugas-tugas maka dari itu tugas-tugas itu harus di kerjakan.
B. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Bank  syariah  perlu  menambahkan  penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan,  prosedur,  dan  penetapan  limit  untuk risiko  kepatuhan. 22 Agar  dapat  menguatkan kebijakan  ataupun  prosedur  yang  telah  ditetapkan, Selain  melaksanakan  aspek-aspek  tersebut,  bank syariah atau lembaga keuangan syariah menerapkan langkah-langkah dalam  penerapan aspek pada tiap- tiap  kebijakan  diantara  tiap-tiap  kebijkannya  ialah sebagai berikut:
a. Strategi manajemen risiko Strategi  manajemen  risiko  untuk  risiko kepatuhan  merupakan  bagian  integral  yang tidak  terpisahkan  dari  strategi  manajemen risiko  bank  syariah  secara  keseluruhan. Karena  strategi  ini  merupakan  langkah  awal agar  dapat  menimimalisir  terjadinya  sebuah risiko  pada  bank  terutama  pada  risiko kepatuhan.
b. tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko
Pada  dasarnya  bank  syariah  harus  mematuhi peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, baik  tulisan  maupun  jiwa (spirit) dari ketentuan tersebut. 23 Dengan begitu seseorang tidak  akan  berani  ketika  akan  berniat  untuk malnggar ketentuan perundang-undangan yang  telah  di  tetapkan.  Hal  ini  menyebabkan bank  syariah  seharusnya  tidak  memiliki toleransi  sama  sekali  atas  risiko  kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan  tepat  dalam  menangani  risiko  ini  apabila terjadi.
c. Kebijakan dan prosedur Kebijakan dan prosedur didalamnya meliputi:
a. Bank syariah wajib memiliki rencana kerja kepatuhan  yang  memadai.  Dengan  adanya rencana kerja maka semuanya akan terarah dengan baik.
b. Bank syariah harus memastikan efektivitas penerapan  manajemen  risiko  untuk  risiko kepatuhan, dengan begitu penerapan manajemen  risiko  tersebut  lebih  terkonsep dengan  baik,  terutama  dalam  rangka
22 Bambang,  “ Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di Indonesia”, 236.
23 Bambang,  “ Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di Indonesia”, 237.
penyusunan  kebijakan  dan  prosedur  telah sesuai  dengan standar  yang berlaku secara umum,  ketentuan,  dan  atau  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  antara lain yang berkaitan dengan:
1) ketepatan penetapan limit, pada penetapan  Limit  harus  terkait  dengan risiko, artinya penggunaan limit mencerminkan  risiko  yang  diambil bank.  Limit  juga  harus  memberikan ruang  cukup  bagi  unit  bisnis  dalam melakukan  aktivitas  dan  memanfaatkan peluang-peluang  yang  tersedia  tanpa terlalu  terikat  secara  kaku  oleh  sistem limit.
2) kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan  transaksi  yang  melampaui limit,  maka  dari  itu  tidak  boleh melampaui  limit  yang  telah  ditetapkan, namun jika melampaui limit maka harus mendapat  perhatian  pada  Satuan  Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direksi.
3) penerapan kebijakan pengecekan
kepatuhan  melalui  prosedur  secara berkala dalam artian pengecekan dilakukan secara bertahap.
4) ketepatan  waktu  mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap  jenjang  organisasi,  karena  akn berpengaruh terhapad pelaporan
berikutnya.
5) kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru, agar produk baru tersebut dapat berkembang dengan baik.
6) kecukupan  laporan  dan  sistem  data terutama  dalam  rangka  pengendalian terhadap  akurasi,  kelengkapan,  dan integritas  data,  data  tersebut  sangat dibutuhkan  oleh  karena  itu  dalam  pem- buatan  data  harus  secar  rinci  dan  jelas data dan bukti harus sesuai.
d. Limit
Penetapan  limit  untuk  risiko  kepatuhan mengacu  pada  cakupan  penerapan  secara umum  yang  ditetapkan  bank  syariah.  Maka dari  itu  setiap  bank  memiliki  limit  masing- masing tergantung kebutuhan bank tersebut.
C. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan.
Secara spesifik bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam melakukan penerapan  manajemen  risiko  melalui  proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian  risiko  serta  SIM  atau  biasa  disebut sistem  informasi  manajemen  pada  risiko  yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang  harus  dimiliki  dan  dikembangkan  sesuai dengan  kebutuhan  Bank,  dalam  rangka  penerapan manajemen  risiko  yang  efektif.  Dengan  begitu  ada beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  perbankan dalam  tiap  proses  yang  dimaksud  ialah  sebagai berikut.
1. Identifikasi  risiko  kepatuhan  Bank  syariah harus  melakukan  identifikasi  dan  analisis terlebih dahulu agar dapat diperhatikan secara detail  terhadap  beberapa  faktor  yang  dapat meningkatkan  eksposur,  yang  merupakan resiko  timbul  dari  sumber  daya  internal seperti  para  pekerja  atau  berasal  dari  sumber daya eksternal risiko kepatuhan, seperti:
a. jenis  dan  kompleksitas  kegiatan  usaha bank  syariah,  termasuk  produk  dan aktivitas  baru.  Oleh  karena  itu  perlu adanya pembaruan-pembaruan dalam kegiatan  usaha  bank  syariah  agar  lebih berinovasi.
b. jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan  bank  syariah  terhadap kebijakan  dan  prosedur  internal,  peraturan perundang-undangan,  dan  ketentuan  yang berlaku  serta  praktik  dan  standar  etika bisnis  yang  sehat.  Dalam  hal  ini  dapat  di katakan  bahwa  adanya  pengukuran  yang dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur bank syariah.
2. Pengukuran risiko kepatuhan Bank  syariah  dapat  menggunakan  indikator atau  parameter  dalam  Pengukuran  risiko kepatuhan yang berupa jenis, signifikansi, dan Frekuensi  pelanggaran  terhadap  ketentuan yang  berlaku  atau  rekam  jejak  kepatuhan bank  syariah,  perilaku  yang  mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. 24
Indikator  tersebut  dapat  dijadikan  sembagai acuan  dalam  pengururan  resiko  kepatuhan pada  bank  syariah  atau  lembaga  keuangan bank syariah
3. Pemantauan risiko kepatuhan Merupakan  satuan  atau  unit  kerja  yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk
24 Bambang, “ Manajemen Risiko Perbankan Syariah ”, 238.
risiko  kepatuhan  wajib  untuk  memantau  dan melaporkan  risiko  kepatuhan  yang  terjadi kepada  direksi  bank  syariah,  baik  sewaktu- waktu  pada  saat  terjadinya  risiko  kepatuhan maupun  secara  berkala.  Dengan  ungkapan lain  dapat  dikatakan  bahwa  unit  kerja  yang melaksanakan  fungsi  Manajemen  Risiko kepatuhan  wajib  untuk  memantau  dan melaporkan  risiko  kepatuhan  yang  terjadi kepada  direksi  Bank,  baik  sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan maupun secara  berkala.  Suatu  bank  dapat  membuat laporan  hasil  pemantauan  risiko  kepatuhan setiap  bulan  dan  disampaikan  kepada  pim- pinan  unit  kerja  terkait  dan  direktur kepatuhan untuk dapat ditindaklanjuti dengan baik. 25 Dapat  disimpulkan  bahwa  pemantaun disini merupakan pemantauan terhadap fungsi-fungsi  kepatuhan  risiko  pada  perb- ankan syariah.
4. Pengendalian risiko kepatuhan
Bank  syariah  harus  memastikan-dalam  hal bank  syariah  memiliki  kantor  cabang  di  luar negeri  bahwa  bank  syariah  memiliki  tingkat kepatuhan  yang  memadai  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  negara di  mana  kantor  cabang  bank  syariah  berada. Dengan begitu bank harus memastikan bahwa bank  memiliki  tingkat  kepatuhan  yang memadai  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  sebuah  negara dimana kantor cabang bank tersebut berada.
5. Sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan
Pelaksanaan  sistem  informasi  manajemen risiko  kepatuhan  merupakan  bagian  dari sistem  informasi  manajemen  yang  harus dimiliki pada sebuah perbank dan dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  di suatu bank dalam rangka penerapan manajemen  risiko  yang  efektif.  Pada  sistem informasi manajemen  risiko  bank   digunakan untuk  mendukung    pada  pelaksanaan  proses identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen  risiko  aspek  risiko  kepatuhan setidaknya  mencakup  laporan  atau  informasi mengenai:
25 Tatang  Turhanum, “Resiko  Kepatuhan  (Compliance  )”, di  akses  dari  website,  (http://gubuktatang.blogspot.com /2016/05/makalah-resiko-kepatuhan  compliance.  html),  pada tanggal 31/1/2019.
a. eksposur  risiko  kepatuhan  pada  laporan atau  informasi  eksposur  risiko  kepatuhan yang    mencakup  pada  eksposur  kuantitatif yaitu  nilai  yang  terkandung  dan  kualitatif yang merupakan hasil dari secara keseluruhan.
b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta  penetapan  limit  dimana  kebijakan tersebut  harus  di  patuhi  dan  dilaksan  agar dapat mengurangi tingkat risiko kepatuhan di sebuah bank.
c. realisasi  pelaksanaan  manajemen  risiko aspek  risiko  kepatuhan  dibandingkan dengan  target  yang  ditetapkan,  dengan adanya  perbandingan  tersebut  agar  dapat diukur  secara  nyata  tingkap  pelaksanaan manajemen  risiko  kepatuhan  pada  sebuah bank syariah.

## V. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Sistem  pengendalian  intern  merupakan  suatu perencanaan  yang  meliputi  struktur  organisasi  dan semua  metode  dan  alat-alat  yang  dikoordinasikan yang digunakan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam  lembaga  keuangan  syariah  dengan  tujuan untuk  menjaga  keamanan  harta  milik  perbankan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong  efisiensi,  dan  membantu  mendorong dipatuhinya  kebijakan  manajemen  yang  telah ditetapkan. 26
Bank syariah perlu memiliki sistem pengendalian  internal  dalam  melakukan  penerapan manajemen  risiko  untuk  risiko  kepatuhan  yang bertujuan untuk memastikan tingkat  responsif bank syariah  terhadap  penyimpangan  standar  yang berlaku  secara  umum,  seperti  ketentuan,  atau peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 27 Adapun  tujuan  dari  sistem  pengendalian  internal meliputi:
a. Menjaga kekayaan organisasi. karena kekayaan  ini  bukan  kekayaan  pribadi  akan tetapi  kekayan  semua  yang  terlibat  di dalamnya.
b. Memeriksa  ketelitian  dan  kebenaran  data akuntansi.  Jika  tidak  diteliti  dikhawatirkan akan ada kesalahan dalam pembuatnya.
26 Kurniawan  Budi  Raharjo, “Pemahaman  SPI”, di  akses dari  website  (https://  kurniawanbudi04.wordpress.com  /2013 /01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/),pada tanggal 31/1/2019.
27 Bambang  Rianto, “Manajemen  Risiko  Perbankan  Sya- riah di Indonesia ” 238.
c. Mendorong efisiensi. Bertujuan untuk mempermudah  atau  meminimalisir  terhadap pengendalian internal d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.jika tidak ada dorongan yang kuat kebijkan ini tidak akan dipatuhi.
Dilihat  dari  tujuan  tersebut  maka  sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu:
a. Pengendalian  Intern  Akuntansi (Preventive

## Controls)
Pengendalian  Intern  Akuntansi  dibuat  untuk mencegah terjadinya
inefisiensi yang tujuannya  adalah  untuk    menjaga  kekayaan perusahaan  dan  memeriksa  keakuratan  data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Hal ini  sangat  diperlukan  karena  mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan pada perbankan.
b. Pengendalian Intern Administratif (Feedback Controls).
Pengendalian  Administratif  dibuat  untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakkan
manajemen  yang  berlaku  dan  dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi, Contoh:  pemeriksaan  laporan  untuk  mencari penyimpangan  yang  ada,  untuk  kemudian diambil tindakan. Karena pengendalian administrasi  juga  sangat  penting  seperti  hal- nya  pengendalian  intern  akuntasi  yang  harus melauli proses pengecekan atau pemeriksaan. Selain  itu  juga  sistem  pengendalian  internal mempunyai peran, peran tersebut meliputi:
a. Membantu  manajemen  dalam  mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi.  Karena  dalam  menegendalikan sebuah organisasi dibutuhkanya saling kerjasama antar satu pihak degan pihak lain.
b. Menciptakan  pengawasan  melekat,  menutupi kelemahan  dan  keterbatasan  personel,  serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan  dan  kecurangan.  Menutupi  disini dalam  artian  bukan  untik  melakukan  suatu kebohongan  akan  tetapi  untuk  meminimalisir tingakn kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
c. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel  dan  pendekatan  audit  yang  akan diterapkan pada perbankan.
d. Membantu auditor dalam memastikan efektifitas  audit,  dengan  keterbatasan  waktu
dan biaya audit. Dengan begitu semunya akan berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
Lingkungan Pengendalian Adalah kondisi lingkungan organisasi yang sehat untuk mendukung penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal, 28 yang komponennya terdiri dari:
a. Integritas  dan  nilai-nilai  etika  yang  tertanam dalam  budaya  organisasi,  yang  harus  tetap dijaga.
b. Komitmen  terhadap  kompetensi,  dan  juga harus  menjaga  komitmen  itu  agar  dapat dipercaya
c. Peran  dan  pengaruh  dewan  komisaris  serta komite  audit  juga  terlibat  dalam  peran  serta pengendalian inten.
d. Filosofi manajemen dan gaya operasi organisasi, dengan adanya filosofi manajemen dapan  menjadikan  sebuah  perbandingan terhadap manajemen terdahulu dan manajemen saat ini yang dilaksanakan.
e. Struktur organisasi  yang mampu memberikan kejelasan  wewenang  dan  tanggung  jawab dengan  baik,  ini  sangat  enting  sekali  dalam kejelasan pada struktur organisasi.
f. Budaya  dan  aturan  yang  sehat  dalam mekanisme penetapan otoritas dan tanggungjawab, hal ini harus sangat diperhatikan  karena  saat  ini  kebanyakan orang  sudah  tidak  sehat  dalam  melaksanakan aturan yang berlaku.
g. Kebijakan  dan  praktik  yang  sehat  di  bidang sumber  daya  manusia.  Dengan  begitu kebijakan  tersebut  akan  terlaksana  dengan baik tidak akan ada kendala.
Dalam  sistem  pengendalian  internal  juga  ada pengaruh faktor-faktor eksteren organisasi meliputi pada Prosedur Pmahaman sistem pengenalan, Pada Pemahaman sistem pengenalan ini  mencakup pada memahami  lingkungan  pengendalian,  Memahami disain  kebijakan-kebijakan  dan  prosedur  pada masing-masing  komponen  sistem  pengendalian internal  dan  mengevaluasi  penerapan  kebijakan dan  prosedur.  Mengevaluasi  merupakan  sangat penting  dalam  segala  hal  terutama  dalam manajemen evaluasi ini harus dilaksanakan karena untuk  mengukur  sejauh  mana  tingkat  keberhasilan itu tercapai. Pemahaman tersebut  dapat   dilakukan dengan cara:
28 Kurniawan, “pemahaman  SPI”, di  akses  dari  website ( https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemaha man-spi-sistem-pengendalian-intern/),pada tanggal 29/1/2019.
a. Review atau  mengulang  pengalaman  dengan klien dalam penugasan audit sebelumnya.
b. Wawancara  dengan  manajemen,  staff,  serta personel pelaksana.
c. Inspeksi dokumen dan catatan. Inspeksi disini merupakan  sebuah  tindakan  untuk  melihat sesuatu  yang  dekat  guna  untuk  mempelajari sesuatu  hal  secara  lebih  lanjut  dan  untuk menemuan berbagai masalah yang ada.
d. Observasi  aktivitas  dan  operasi  perusahaan. Diberlakukannya observasi dan operasi tersebut  untuk  melihat  atau  memantau aktivitas apa saja yang terjadi ada perusahaan atau pada lembaga keuangan.
Pada  sistem  pengendalian  internal  juga  terdapat elemen-elemen, 29 elemen-elemen tersebut meliputi: a. Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor  yang  secara  bersamaan  mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian.
b. Sistem Akuntansi
Sistem  akuntansi  ini  tidak  hanya  digunakan untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen.  Agar  semua  pengeluaran  dan pemasukan terdata dengan rapih.
c. Prosedur Pengendalian
Prosedur  pengendalian  merupakan  kebijakan dan  aturan  mengenai    kelakuan  karyawan yang  dibuat  untuk  menjamin  bahwa  tujuan pengendalian  manajemen  dapat  tercapai. Secara  umum  prosedur  pengendalian  yang baik terdiri dari:
1) Penggunaan  wewenang  secara  tepat  untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Dalam  organisasi,  setiap  transaksi  hanya terjadi  atas  dasar  otorisasi  dari  pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui  terjadinya  transaksi  tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus di- buat  sistem  yang    mengatur  pembagian atas    wewenang  untuk  otorisasi  agar terlaksananya setiap transaksi yang
dijalani. Dengan adanya pembagian wewenang  ini  akan  mempermudah  jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi
29 Kurniawan, “Pemahaman  SPI”, di  akses  dari  website (https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemaha man-spi-sistem-pengendalian-intern/),pada tanggal 31/1/2019.
membatasi  aktivitas  transaksi  hanya  pada orang-orang  yang  terpilih  jadi  tidak  pada sebarang  orang.  Otorisasi  juga    mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.
2) Pembagian tugas.
Pembagian  tugas  ini  sangat  penting  untuk memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu  fungsi  tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahakn fungsi operasi dan pe- nyimpanan dari fungsi pencatatan diharapkan catatan akuntansi yang disiapkan  dapat  mencerminkan  transaksi yang  sesungguhnya  terjadi  pada  fungsi operasi  dan fungsi  penyimpanan dan tidak ada  unsru  yang  tidak  jelas.  Jika  semua fungsi disatukan, akan membuka
kemungkinan terjadinya pencatatan
transaksi  yang  sebenarnya  tidak  terjadi,
sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya,  dan  sebagai  akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.
3) Pembuatan  dan  penggunaan  dokumen  dan catatan yang memadai.
Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan  dokumen  dan  catatan  yang memadai  untuk  membantu  meyakinkan adanya  pencatatan  transaksi  dan  kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan  yang  memadai  akan  menghasilkan informasi  yang  teliti  dan  dapat  dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu  organisasi,  biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang  secara  tepat.  Kegiatan  ini  me- rupakan  kegiatan  umum  dimana  tidak hanya  di  perbankan  saja  namun  di kegiatan-kegiatan  lain  yang  berkaitan dengan  sebuah  manajemen  akan  me- lakukan  hal  yang  sama  seperti  keterangan di atas.
4) Keamanan  yang  memadai  terhadap  aset dan catatan pada perbankan.
Keamanan yang memadai meliputi pembatasan pada akses ke tempat penyimpanan  aset  dan  catatan  perusahaan untuk  menghindari  terjadinya  pencurian aset  dan  data-data  informasi  perusahaan. Keamanan  memang  sangat  di  butuhkan sekali  terutama  dalam  kemanan  yang mencakup  data-data  penting  karena  data tersebut merupakan kunci
keberlangsungannya sebuah bank.
5) Pengecekan independen terhadap kinerja. Semua  catatan  mengenai  aktiva  yang  ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan  aktiva  yang  ada  secara  fisik. Pengecekkan  ini  harus  dilakukan  oleh suatu  unit  organisasi  yang  independen (selain  unit  fungsi  penyimpanan,  unit fungsi  operasi  dan  unit  fungsi  pencatatan) untuk  menjaga  objektivitas  pemeriksaan. Jadi  harus  ada  pengecekan  secara  berkala agar  data  dengan  fakta  itu  sesuai  dan akurat.
d. Penilaian Resiko ( Risk Assesment )
Semua  organisasi  memiliki  risiko,  dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam  suatu  aktivitas,  baik  aktivitas  yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah di identifikasi  dapat  di  analisis  dan  evaluasi sehingga  dapat  di  perkirakan  intensitas  dan tindakan  yang  dapat  meminimalkannya  dan jika memang risiko itu terjadi kita mengendalikannya  dengan  baik  sehingga mencegah risiko-risiko berikutnya.
e. Informasi dan komunikasi Informasi dan komunikasi merupakan
elemen-elemen yang penting dari pengendalian  intern  perusahaan.  Informasi tentang  lingkungan  pengendalian,  penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan  oleh  manajemen  Winnebago pedoman  operasional  dan  menjamin  ketaatan dengan  pelaporan  hukum  dan  peraturan- peraturan  yang  berlaku  pada  perusahaan, karena  sebuah  masalahpun  bisa  timbul  dari sebuah  informasi  yang  tidak  akurat  dan komunikasi yang tidak sejalan. Informasi juga diperlukan  dari  pihak  luar  perusahaan.
Manajemen  dapat  menggunakan  informasi jenis  ini  untuk  menilai  standar  eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

## VI. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA KASUS RESIKO KEPATUHAN
Fenomena  kasus  resiko  kepatuhan  ini  kita contohkan pada bank Syariah Rania  yang memiliki gross  income atau  biasa  disebut  penghasilan  kotor yang  belum  di  potong  oleh  pajak  dan  laian-lain sebesar  artinya  penghasilan  kotor  pada  bank  rania syariah  adalah  Rp5  miliar.  Bank  syariah  ini menerapkan  model  internal.  Komite  Manajemen Risiko  telah  menetapkan loss  given  event (LGE) yaitu  perkiraan  kerugian  yang  akan  diderita  oleh bank  sebagai  akibat  terjadinya  default 30 sebesar 15%.  Kebijakan exposure  indicator ditetapkan seperti yang terlihat pada Tabel 11.2

## Tabel 11.2
Risiko, Nominal, dan Dasar Exposure Indicator
Bentuk Resiko Nominal Dasar Exposure Indicator Ketikamampuan memenuhi ketentuan GWM 2 M Maksimum denda BI Ketidakmampuan  memenuhi ketentuan KPMM 2 M Maksimum denda BI Ketidakmampuan  memenuhi ketentuan KAP dan PPAP 2 M Maksimum denda BI Ketidakmampuan  memenuhi ketentuan BMPK 2 M Maksimum denda BI Ketidakmampuan  memenuhi ketentuan PDN 2 M Maksimum denda BI Ketidakmampuan  memenuhi ketentuan RKAT 2 M Maksimum denda BI Ketidakmampuan  memenuhi ketentuan LDR 2 M Maksimum denda BI Ketidakmampuan  memenuhi ketentuan lain BI 2 M Maksimum denda BI Ketidakpatuhan  unit  opera- sional  terhadap  kebijakan  ma- najemen 2 M Gross Income
Exposure indicator adalah nilai atau volume dari suatu  aktivitas tertentu  yang mewakili  volume atau
30 Ratni,” istilah  dalam  menejemen  risiko ”,  diakses  dari website, (http://ratni__itp.staff.ipb.ac.id//2012/06/06/istilah- dalam-manajemen-resiko/), pada tanggal 28/1/2019.
nilai keseluruhan aktivitas operasional bank syariah dan  nilai  ini  diperoleh  pada  akhir  hari  pengukuran risiko kepatuhan.
Besaran  probabilitas  risiko  kepatuhan  biasanya didefinisikan sebagai berikut.
Tabel 11.3

## Probabilitas Risiko Kepatuhan
Peluang Pesentase Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
< 1,25%
1,25-2,5% 2,5-10% 10-20% > 20%
Jadi  pada  probabilitas  risiko  bank  syariah bermacam-macam  peluang  dari  peuang  sangat rendah  hingga  sangat  rendah  tergantung  pada kondisi  suatu  bank  dan  juga  presntase  tersebut tergantung  peluang  yang  di  terima  oleh  bank tersebut.
Probabilitas risiko Bank Syariah Rania ditetapkan 0,05.  Hitunglah expected  loss -nya  dan  total  risiko kepatuhannya?
Jawab: Expected 055  adalah  perkalian average probability atau resiko konsumen dengan perkiraan kerugian  atau  biasa  di  sebut    LGE  dan    nilai  pada suatu  aktifitas  atau  biasa  di  perbankan  disebut dengan exposure  indicator .  Pada  kasuss  tersebut Expected ditetapkan  seperti  yang    terlihat  pada Tabel 11.4.  berikut ini.

## Tabel 11.4

## Penentuan risiko kepatuhan Bank Rania
N o. Risiko Proba bilitas LGE Exposure Indiator (juta) Expec ted Loss (ribu) 1 Ketidakmamp uan  memenuhi dan melaksanakan KPMM 0.05 0.15 2.000 15 2 Ketidakmamp uan  memenuhi dan melaksanakan KAP dan PPAP 0.05 0,15 2.000 15 3. Ketidakmamp
N o. Risiko Proba bilitas LGE Exposure Indiator (juta) Expec ted Loss (ribu) uan  memenuhi dan melaksanakan BMPK 0.05 0,15 2.000 15 4. Ketidakmamp uan  memenuhi dan melaksanakan PDN 0.05 0,15 2.000 15 5 Ketidakmamp uan memenuihi dan melaksanakan RKAT 0.05 0,15 2.000 15 6 Ketidakmamp uan  memenuhi dan melaksanakan GWM 0.05 0,15 2.000 15 7 Ketidakmamp uan  memenuhi dan melaksanakan LDR 0.05 0,15 2.000 15 8 Ketidak mampuan memenuhi dan melaksanakan ketentuan BI 0.05 0,15 2.000 15 9 Ketidakpatu- han unit ope-r- asional ter- hadap ke- bijakan manajemen 0.05 0,15 2.000 15 Jumlah 135.000.000 Risiko kepatuhan Dibagi 9 15.000.000 Risiko kepatuhan 15.00 0.000 Dibagi 9 5 miliar  0,3% Gross Income 5.000.000.000
Dapat ditarik kesimpulan dari tabel diatas bahwa risiko  kepatuhan  Bank  Syariah  pada  bank  syariah Rania sebesar Rp 15.000.000 atau  jika kita dirubah kedalam  bentuk  prsentase  ada  sekitar  0,30%  dari pendapatan  kotor  yang  diterima  oleh  bank  syariah raniya.  Pendapatan  kotor  disini  senilai  Rp 5.000.000.000.  Dengan  demikian,  risiko  kepatuhan yang  terjadi  pada  Bank  Syariah  Rania  dapat dikategorikan  sangat  rendah (low) Karena  tidak mencapai 1,25%
Dengan  demikian  Kriteria  risiko  pada  bank syariah ditampilkan sebagai berikut.

## Tabel 11.5

## KriteriaRisiko Kepatuhan
Kriteria predikat Predikat Di bawah atau sama dengan 2,5 % dari gross income Low Sangat rendah Di antara, 2,5% dari gross income Low to Moderate Rendah Di antar 5% - 7,5% dari gross income Moderate Cukup Tinggi Di antara 7,5% dari gross income Moderate to High Tinggi Di atas 10% dari gross income High Sangat Tinggi
Pemeringkatan  tersebut  sesuai  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  Nomor  13/23/  PBI/2011  tanggal  2 November  2011  tentang  Penerapan  Manajemen Risiko  Bagi  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit Usaha  Syariah  (UUS)  Pasal  10  Ayat  (d)  bahwa Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit  Usaha Syariah  (UUS)  harus  menetapkan  peringkat  risiko karena pada penetapan penilaian peringkat risiko di bank  syariah    merupakan  dasar  bagi  bank  untuk mengkategorikan  peringkat  risiko  bank.  Peringkat risiko ini dapat bagi  menjadi beberopa kategorikan diantaranya  ialah, low,  low  to  moderate,  moderate moderate to high, dan yang terakhir yaitu high.
Selain  melakukan  penilaian  tersebut,  bank biasanya  juga  menentukan  limit  risiko  kepatuhan, Untuk  penentuan  limit  risiko  kepatuhan,  besaran nilai  dapat  ditetapkan  maksimal  10  kali  jumlah modal  yang  dialokasikan  untuk  risiko  kepatuhan. Dengan begitu Besaran 10 kali ini dapat digunakan untuk  menyesuaikan  dengan  formula  profil  risiko yang  menetapkan  bahwa  profil  risiko  tinggi  adalah representasi  dari  kondisi  nilai  risiko  kepatuhan lebih  bersar  sekitar  10%  dari  maksimum  nilai kerugian  yang  mungkin  saja  timbul  jika  bentuk- bentuk risiko kepatuhan terjadi pada bank tersebut.

## VII. K ESIMPULAN
Menejemen  risiko  kepatuhan  merupakan  sebuah risiko bank baik bank konvensional ataupun syariah karena    tidak  melakukan  atau  tidak  patuh  terhadap peraturan  perundang-undangan  atau  ketentuan- ketentuan bahkan prinsip-prinsip syariah yang telah di  tetapkan,  dengan  adanya  manajemen  risiko  ini dapat  mengatasi  atau  mengantisipasi  terjadinya risiko  tersebut.  Bentuk  risiko  ini  di  antaranya
ketidakmampuan suatu bank syariah untuk memenuhi  dan  melaksanakan  aturan  supervisor tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku  diantaranya  tertera  pada  ketentuan  yang meliputi:  KPMM  (Kewajiban  Penyediaan  Modal Minimum),  KAP  (Kantor  Akuntan  Publik),  LDR (Loan  to  Deposit  Ratio),  PPAP  (Penyisihan Penghapusan  Aktiva  Produktif  Bank  Perkreditan Rakyat),  BMPK  (Batas  Maksimum  Pemberian Kredit),  PDN (Posisi  Devisa  Neto), RKAT (Rencana  Kerja  Anggaran  Tahunan),  GWM  (Giro Wajib Minimum). Selain itu  manajemen kepatuhan meliki  fungsi  ialah  serangkaian  tindakan  publik ini.atau  langkah-langkah  yang  bersifat  ex-ante ( preventif )  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan, ketentuan,  sistem,  dan  prosedur,  serta  kegiatan usaha  yang  dilakukan  oleh  Bank  telah  sesuai dengan  ketentuan  Bank  Indonesia  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan  Prinsip  Syariah  (bagi  Bank  Umum  Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah),  serta  memastikan kepatuhan  Bank  terhadap  komitmen  yang  dibuat oleh  Bank  kepada  Bank  Indonesia  dan  otoritas pengawas lain yang berwenang.
Dalam  manajemen  risiko  kepatuhan  di  suatu perbankan  tidak  akan  pernah  lepas  dengan  risiko inheren  maka  dari  itu    terdapat  beberapa  indikator atau  parameter  penting  yang  berkaitan  dengan risiko  kepatuhan  dantarnya:  Jenis  dan  signifikasi pelanggakaran yang dilakukan, Frekuansi pelanggaran atau rekam jejak, Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.
Bank  syariah  wajib  melakukan  penerapan manajemen  risiko  melalui pengawasan aktif dewan komisaris,  direksi,  dan  DPS  dalam  penanganan risiko  kepatuhan,  selanjutnya  bank  syariah  perlu menambahkan  penerapan  beberapa  hal  untuk  tiap aspek  dalam  melaksanakan  kebijakan,  prosedur, dan  penetapan  limit  untuk  risiko  kepatuhan.  Agar dapat menguatkan kebijakan ataupun prosedur yang telah  ditetapkan  pada  pelaksanakan  aspek-aspek tersebut,  bank  syariah  harus  menerapkan  langkah- langkah  pada  aspek  setiap  kebijakan.  Adanya,  lalu dalam  penerapan  manajemen  risiko  harus    adanya Proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan.
Bank syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal  dalam  melakukan  penerapan  manajemen risiko untuk risiko kepatuhan  yang bertujuan untuk memastikan tingkat responsif bank syariah terhadap penyimpangan  standar  yang  berlaku  secara  umum, seperti  ketentuan,  atau  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku.  Pada  Pemahaman  sistem pengenalan  ini    mencakup  pada  memahami lingkungan pengendalian, Memahami disain kebijakan-kebijakan  dan  prosedur  pada  masing- masing  komponen  sistem  pengen¬dalian  internal dan  mengevaluasi  penerapan  kebijakan  dan prosedur.  tidak  hanya  itu  di  dalam  pengendalian intern juga elemen-elemen yang meliputi; lingkungan Pengendalian, istem Akuntansi, prosedur  Pengendalian,  penilaian  resiko (Risk Assesment) ,  Informasi  dan  komunikasi,  pada elemen  tersebut  yang  terpenting  ialah  elemen  pada informasi  dan  komunikasi  karena  itu  merupa  suatu hal  penting  di  sebuah  lembaga  baik  lembaga keuangan.
Dalam  studi  kasus  yang  terdapat  pada  fenomena ke  6  dapat  kita  tarik  kesimpula  bahwa  pada  bank syariah rania tersebut tingan resiko kepatuhan yang d  diterima  masuk  kedalam  kategori  sangat  rendah karena  ketika  di  eriksa  atau  di  hitung  hasil  yang keluar  ialah  sekitar  0,30  %  itu  artinya  kurang  dari batas mnimul sejumlah 1,25% , bisa dikatakan bank rania  sudah  mulai  melakan  pedoman  manajemen resiko kepatuhan ini sesuai dengan yang seharusnya perbankan  lakukan  yatu  seperti  ank  harus melakukan  identifikasi  dan  analisis  terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada rugi laba dan permodalan Bank, Bank harus memastikan  efektivitas  penerapan  manajemen risikokepatuhan.  Dan  juga  dalam  alur  proses manajemen  resiko  kepatuhan  harus  menerapkan beberapa  alur  diantaranya  yaitu:  alur  proses manajem  risiko  kepatuhan,  pengukuran  risiko kepatuhan, pemantauan risiko kepatuhan, pengendalian  resiko  kepatuhan,  sistem  informasi manajemen risiko kepatuhan, dan sistem pengendalian internal.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Alhamdulillah  puji  syukur  kita  panjatkan kehadirat allah SWT yang tiada hentinya memberika nikmat  yang begitu banyak kepada kita semua,  terimakasih  kepada  orang  tua  yang  selalu mensuport selalu mendukung dan mendoakan untuk kelancaran  menempuh  pendidikan  ini,  terimakasih kepada  bapak  Jalaludin.S.E.,  ME.  yang  telah membantu  dan  mengajarkan  serta  membimbing kami  dalam  pengeditan  ini  merupakan  ilmu  yang sangat  bermanfaat  sekali  untuk  saya  pribadi, terimakasih  teman-teman  semua  yang  selalu  saling mendukung  dan  membantu  dalam    kelancaran
membuat  jurnal  ini,  terimakasih  kepada  pihak kampus  yang  telah  menyediakan  tempat  dan  juga fasilitas  lain  untuk  saya  mengerjakan  tugas  jurnal ini,  semoga  allah  selalu  memberikan  keberkahan dalam hidup kita semua dan menjadikan kita semua tergolong kedalam orang-orang yang bertaqwa yang allah jaminkan untuk masuk syurga, aamiin.

## R EFERENSI
.
[1] Rustam  Rianto  Bambang,  Manajemen  Risiko perbankan syariah di Indonesia,Jakarta, Salemba Empat, 2013, 234.
[2] Indonesia  Bankir  Ikatan  ,  Memahami  Bisnis Syariah,  Jakarta,  PT  Granmedia  Pustaka Utama, 362.
[3] Ristawan Donis, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum  (KPMM)  bagi  Bank  Umum,  diakes dari web http://managing-people-for improvement.blogspot.com/2013/
06/kewajiban-penyediaan-modal-minimum- kpmm.html, pada tanggal 5/1/2019.
[4] Bebas Ensiklopedia Wikipedia, Kantor akuntan publik, diakses dari web https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_ akuntan_publik,  pada tanggal 5/1/2019.
[5] Widiantara  Arlan,  pengertian  Loan  to  Deposit Ratio,  diakses dari web http://arlan-widiantara- blogspot.com/  2013/  04/pengertian-loan-to- deposit-ratio-ldr.html, pada tanggal 5/1/2019.
[6] Bebas  Ensiklopedia  Wikipedia,  Penyisihan Penghapusan  Aktiva  Produktif,  diakses  dari web https://id.wikipedia.org/wiki/Penyisi- han_Penghapusan_Aktiva_Produktif, pada
tanggal 5/1/2019.
[7] Indonesia    Bank,  Perbankan,  diakses  dari  web https:// www.bi.go.id/id/ peraturan/perbankan/Pages/pbi_111309.aspx,
pada tanggal 5/1/2019
[8] Ismail  Purna,  Posisi  Devisa  Neto,  diakses  dari web
http:// deipoonx.blogspot.com/2012/06/posisi-devisa- neto-pdn.html, pada tanggal 5/1/2019.
[9] Zinsari,  Rahasia  Membuat  Rencana  Kerja Tahunan Bank Perkreditan Rakyat, diakses dari web https:// zinsari.wordpress.com/2013/10/24/ rahasia-membuat-rencana-kerja-tahunan-bank- perkreditan-rakyat/, pada tanggal  1/5/2019.
[10] Keuangan Jasa Otoritas, Giro Wajib Minimum: Instrumen  Moneter  Untuk  Atur  Uang  Bereda,
diakses dari web https://sikapi-
uangmu.ojk.go.id/  FrontEnd/  CMS/  Article /333, pada tanggal  5/1/2019. [11] Turhanum Tatang, Resiko Kepatuhan, http://gubuk-
tatang.blogspot.com/2016/05/makalah-resiko- kepatuhan-compliance.html?m=1, pada tanggal 28/12/2018.
[12] Hasan Fakhruroji, Peran Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Manajemen Risiko, diakses dari web, https://fakhrur-roji-
hasan.wordpress.com/2016/02/03/peran-
dewan-komisaris-dan-direksi-dalam- manajemen-risiko/, pada tanggal 29/1/2019
[13] Ratni,  Istilah  Dalam  Menejemen  Risiko, diakses dari web, http://ratni_itp.staff.ipb.ac.id/2012/06/06/istilah -dalam-manajemen-resiko/, pada tanggal
28/1/2019. [14] Raharjo  Budi  Kurniawan,  Pemahaman  SPI,  di akses dari website https:// kurniawanbudi04.wordpress.com /2013
/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian- intern/,  pada tanggal 31/1/2019 .