## PRIORITAS PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA/NEGERI DI KOTA AMBON, MALUKU

## PROBLEM PRIORITY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ON VILLAGES IN AMBON CITY, MALUKU
Galih Kurniawan Sidik 1 , Achmad Djazuli 2
1 Institut Agama Islam Tazkia – Bogor 2 Institut Agama Islam Tazkia – Bogor Email : galih@tazkia.ac.id

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  mengamanahkan  Pemerintah  Desa  untuk  dapat mengelola  keuangannya  secara  efektif.  Akan  tetapi,  pada  pelaksanaannya,  pengelolaan keuangan desa masih belum efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prioritas permasalahan pada pengelolaan keuangan desa/negeri di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Metode yang  digunakan  adalah  Analytic  Network  Process  (ANP).  Hasil  analisis  pada  penelitian  ini menunjukkan bahwa subkultur kekuasaan menjadi variabel permasalahan yang paling dominan pada pengelolaan keuangan desa/negeri Kota Ambon. Selain itu, berdasarkan hasil analisis juga dapat diketahui bahwa variabel-variabel yang memiliki pengaruh lebih besar adalah: sub kultur kekuasaaan, sub kultur ekonomi, adanya rencana pembangunan desa secara periodik, adanya regulasi yang tertata dengan baik, sub kultur sosial, adanya pengelolaan BUMDesa yang efektif, serta adanya kemitraan dengan dunia usaha (swasta).
Kata Kunci : ANP, efektifitas, keuangan desa, tata kelola

## ABSTRACT
Law  No.  6  of  2014  mandates  the  Village  Government  to  be  able  to  manage  its  finances effectively. However, in its implementation, village financial management is still not effective. The purpose of this study is to analyze priority problems in village / state financial management in Ambon  City,  Maluku  Province.  The  method  used  is  the  Analytic  Network  Process  (ANP).  The results showed that the power subculture is the most dominant problem variable in Ambon City's village / village financial management. In addition, based on the results of the analysis it can also be seen that the variables that have a greater influence are: the power sub-culture, the economic sub-culture,  the  existence of  periodic village  development  plans,  the  existence  of  well-ordered regulations, social sub-culture, the existence of BUMDesa management which effective, as well as partnerships with the business (private).
Keywords  :  ANP, effectiveness, governance, villages financial.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa peraturan pelaksanaan atas  UU Nomor 6 Tahun 2014 telah  diterbitkan,  baik  berupa  peraturan  pemerintah  (PP),  Peraturan  Menteri,  Peraturan Bupati/Walikota.  Beberapa  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  adalah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  111  Tahun  2014  tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang telah diganti dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Permendagri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  Perangkat  Desa,  Permendagri  Nomor  84  Tahun  2015  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Desa,  Permedagri  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Pengelolaan  Aset  Desa,  Permendagri  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sejalan  dengan  tuntutan  dinamika  pembangunan  bangsa,  perlu  dilakukan  pembangunan kawasan  perdesaan.  Pembangunan  kawasan  perdesaan  merupakan  perpaduan  antar  desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan  partisipatif  (Aziz,  2016;  Elvina  dan  Musdhalifah,  2019).  Oleh  sebab  itu, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.
Dalam  melaksanakan  pembangunan  desa  dan  kawasan  perdesaan  tersebut  diperlukan sumber  pendanaan/pendapatan  desa.  Desa  mempunyai  sumber  pendapatan desa  yang  terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kebupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  bantuan  keuangan  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan tidak mengikat dari berbagai pihak.
Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota diberikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan  wisata  skala  desa,  pengelolaan  tambang  mineral  bukan  logam  dan  tambang  batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan. Sayangnya,  optimalisasi  sumber-sumber  pendapatan  tersebut  oleh  pemerintahan  desa belum banyak dilakukan. Hampir seluruh pendapatan desa masih berasal dari bantuan keuangan APBD  Kabupaten/Kota  dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Bagi  Hasil  Pajak  dan Retribusi, serta alokasi anggaran pemerintah pusat melalui APBN, yang disebut dengan Dana Desa.  Hanya  sebagian  kecil  berasal  dari  masyarakat  maupun  bantuan  pihak  swasta  serta pendapatan asli desa.
Dalam  konsep  “desa  membangun”,  pemerintah  desa  didorong  untuk  mampu menyelenggarakan  pembangunan  desa  yang  terencana  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam konsep ini, pemerintahan desa diminta untuk mengidentifikasi seluruh  sumber  pendapatan  desa,  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  dan  merencanakan penggunaan dana-dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan masayarakat desa, menggali dan mengembangkan  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  masing-masing  desa,  yang  pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat desa.
Namun  demikian,  fakta  sampai  dengan  saat  ini  masih  menunjukkan  pemerintahan  desa belum  sepenuhnya  memahami  dan  mampu  menyusun  APBDesa.  Terdapat  kemungkinan APBDesa  yang  disusun  belum  mencerminkan  keinginan/kebutuhan  desa  yang  sesungguhnya. Menurut  Permendagri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa, penyusunan  APBDesa  berdasarkan  pada RKP  Desa yang sudah sinkron  dengan  RPJM Desa dan RPJM Kabupaten/Kota. Permasalahan yang muncul adalah periode RPJM Desa yang ada tidak  selalu  sesuai  dengan  program  pembangunan  desa  yang  diamanatkan  aturan-aturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014, terutama terkait dengan prioritas penggunaan dana desa.
Di samping itu, tidak semua desa melakukan revisi (perubahan) RPJM Desa pasca terbitnya UU  tersebut.  Desa/negeri  di  wilayah  Kota  Ambon  misalnya,  memiliki  periodisasi  RPJM  Desa 2011-2016, dan saat dana desa disalurkan desa/negeri tidak melakukan revisi program dalam RPJM Desa maupun RKP Desa. Dalam proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa peran pemerintah Kota Ambon lebih dominan, karena Kepala Desa (Bapa/Ibu Raja) dan BPD (Saniri) memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan  yang  terbatas  dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan desa.
Dalam periode tahun 2015-2018, pemerintah sudah merealisasikan dana desa yang terus meningkat,  yaitu  sebesar  Rp20,80  Trilyun  pada  Tahun  2015,  sebesar  Rp46,70  Trilyun  pada Tahun  2016,  sebesar  Rp60,00  Trilyun  pada  Tahun  2017,  dan  sebesar  Rp60,00  Trilyun  pada Tahun  2018.  Sementara  untuk  Tahun  2019,  pemerintah  sudah  mengalokasikan  anggaran sebesar Rp70,00 Trilyun.
Tujuan penggunaan dana desa yang telah ditetapkan sesuai ketentuan, seharusnya dapat menjamin bahwa meningkatnya penyaluran dana desa ke desa seharusnya dapat meningkatkan pelayanan  publik  di  desa,  mengurangi  kemiskinan  di  desa  secara  signifikan,  memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa yang selama ini masih terjadi, dan pada akhirnya dapat memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan seperti  yang  dikehendaki  dalam  nawacita.  Pengelolaan  keuangan  desa  (termasuk  dana  desa sebagai  porsi  terbesar  saat  ini)  secara  efektif  harus  diterapkan  guna  mendorong  tercapainya tujuan tersebut.
Penggunaan  seluruh  pendapatan  desa,  termasuk  dana  desa  dan  ADD,  harus dipertanggungjawabkan  oleh  pemerintahan  desa  secara  akuntabel.  Namun  dalam  prakteknya, masih  banyak  ditemukan  permasalahan-permasalahan  terkait  pengelolaan  dana  desa,  antara lain: dalam tataran input, proses dan output terdapat permasalahan pengalokasian dana desa per desa tidak sesuai dengan formulasi sesuai ketentuan, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum  Daerah  (RKUD)  ke  Rekening  Kas  Desa  (RKD)  terlambat,  terdapat  Pemerintah Kabupaten/Kota  yang  menetapkan  syarat  tambahan  atas  penyaluran  dana  desa,  penggunaan dana  desa  dan  ADD  yang  tidak  sesuai  peruntukan,  realisasi  dana  desa  tidak  dapat dipertanggungjawabkan,  korupsi  dana  desa  oleh  Kepala  Desa/Perangkat  Desa,  penunjukkan pendamping  desa  oleh  Pemerintah  Provinsi  tidak  sesuai  ketentuan,  perangkat  desa  tidak
melakukan  fungsinya  untuk  melakukan  bimbingan  ke  desa-desa,  realisasi  dana  desa  tidak melibatkan/memberdayakan masyarakat setempat, dan seterusnya.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  mengindikasikan  pemerintahan  desa,  yang  sejak awal merupakan community self governance (Aziz 2016), sebenarnya belum cukup siap untuk menjalankan  tugas  dan  fungsi  layaknya  sistem  pemerintahan  otonomi  daerah  yang  ada  di kabupaten/kota.  Banyaknya  pengaturan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  juga  mengancam  sifat  sosial  komunitas  desa  yang  seharusnya  memiliki kebebasan  dalam  menentukan  dan  memenuhi  kebutuhannya.  Outcome  dari  pengelolaan keuangan  desa,  sejak  dimulainya  penyaluran  dana  desa  langsung  ke  desa  untuk  melakukan pembangunan,  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  juga  belum  terlihat  secara nyata.  Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut,  maka rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah bagaimana  prioritas  permasalahan  pada  pengelolaan  keuangan  desa/negeri  di  Kota  Ambon Provinsi Maluku.

## LANDASAN TEORI
Adisasmita  (2011:35)  mendefinisikan  “pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan”. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,  disebutkan  bahwa  tahapan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  meliputi  perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  serta  pembinaan  dan pengawasan.  Efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa  dipengaruhi  oleh  efektivitas  proses perencanaan  pembangunan  desa,  dimana  desa  harus  mampu  secara  jelas  menetapkan tujuannya  dan  strategi  pencapaian  tujuan  tersebut.  Mengingat  kondisi  aparatur  pemerintahan desa, pada saat penelitian ini dilakukan, yang masih minim pengetahuan dan kemampuan dalam penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  maupun  pembangunan,  maka  pembinaan  dan pengawasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan.
Perencanaan  keuangan  desa  harus  sejalan  dengan  proses  perencanaan  pembangunan desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan setidaknya penyusunan RPJM Desa harus disusun dengan mengikutsertakan unsur masyarakat  desa  dan  dengan  mempertimbangkan kondisi  obyektif  desa  dan  prioritas  program dan kegiatan kabupaten/kota.
Skema pengelolaan keuangan desa berdasarkan Adisasmita (2011:35) dan Permendagri 20 Tahun 2018 dapat digambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:

## Gambar 1 Skema Analisa Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Diolah dari Adisasmita (2011:35) dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Pelaksanaan keuangan desa harus dipertangungjawabkan oleh pengelola keuangan desa. Dalam  konteks  ini,  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa,  yang  terdiri  dari  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan,  kepada Bupati/Walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  tersebut  dilampiri  Format  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31  Desember  Tahun  Anggaran  berkenaan,  dan  Format  Laporan  Program  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa, untuk ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pembinaan  dan  pengawasan  keuangan  desa  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  dan  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dari Kabupaten/Kota  kepada  Desa,  sedangkan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  wajib  membina  dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Analytic Network Process (ANP). ANP merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan berdasarkan banyak kriteria (Multiple Criteria Decision Making  - MCDM) yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty (2008:85).  Metode  ini  merupakan  pendekatan  baru  pada  metode  kualitatif  yang  merupakan perkembangan  dari  metode Analytic Hierarchy  Process (AHP).  Kelebihan  ANP adalah  metode pengambilan keputusan yang prosesnya sederhana sehingga dapat digunakan dalam masalah yang  kompleks.  Menurut  Ascarya  (2012) secara  umum  ada  tiga  tahapan  dalam  metode  ANP, yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstruksi  Model,  mengingat  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif, maka fase    pertama    ANP    dihasilkan    dari    metode  penelitian      kualitatif  yang  kemudian dikonfirmasi kepada pakar yang merupakan narasumber dari penelitian ini.
2. Kuantifikasi Model, dalam fase ini digunakan kuesioner dengan 9-Point Numeric  Scala Rating.    Data    kuesioner    ditabulasi    dalam    aplikasi    excel  kemudian  diinput  dalam aplikasi Super Decision yang digunakan dalam analisis ANP. Menurut Ascarya kuesioner
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan
yang  berasal  dari  setiap  narasumber  diinput  pada  jaringan    ANP  tersendiri.    Hasil tabulasi  dan input akan menghasilkan supermatriks beserta koefisien eigen vector-nya.
3. Analisa  Hasil,  dengan  digunakannya  responden  atau  narasumber  maka  perlu  dicari kecenderungan  jawaban  dari  para  responden  tersebut  agar  tercipta  konsesus  berupa perbandingan   atau   pairwise   comparasion.
Ketiga tahapan tersebut digambarkan pada Gambar 2 sebagai berikut: Gambar 2 Tahapan Dalam Metode ANP
Sumber: Ascarya dan Yumanita (2011)
Pada  penelitian  ini,  metode  ANP  digunakan  untuk  menganalisis  skala  prioritas permasalahan pada pengelolaan keuangan desa/negeri di Kota Ambon Provinsi Maluku. Dengan metode ini analisis data mencakup analisis obyek penelitian:  (1) menurut sudut pejabat struktural yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan desa, yaitu pejabat pada pemerintahan Provinsi Maluku dan Kota Ambon; (2) menurut sudut pandang pihak- pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala Desa (Bapa/Ibu Raja),  Ketua  BPD  (Saniri),  Sekretaris  Desa dan  Bendahara  Desa;  (3)  menurut sudut  pandang para  pemangku  kepentingan  di  desa/negeri,  antara  lain  konsultan/pendamping  desa;  serta  (4) menurut sudut pandang ahli yang relevan dengan obyek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Hasil analisis studi pustaka menghasilkan dekomposisi permasalahan yang dikelompokkan berdasarkan sub kultur dalam teori good governance Pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1  Dekomposisi Masalah Dalam Metode ANP Subkultur Teori Elemen Rincian Subkultur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan, Adisasmita (2011:35), Permendagri 113/2014 1. Perencanaan 1. Sinkron dengan RKP 2. Didukung dengan sumber dana yang pasti 3. Menyatakan secara jelas apa yang akan dilakukan, siapa yang bertanggungjawab, bagaimana dilakukan, kapan dilakukan. 4. Sistem dan prosedur perencanaan yang jelas 2. Pelaksanaan 1. Realisasi penerimaan dan pengeluaran melalui Rekening Kas Desa 2. Penerimaan dan pengeluaran didukung dengan bukti yang sah 3. Realisasi berdasarkan APBDesa yang telah disahkan 3. Penatausahaan 1. Tertib 2. Cermat 3. Memiliki pedoman yang jelas 4. Pelaporan 1. Timelines 2. Transparan (full disclosure) 3. Informatif 4. Pedoman yang jelas 5. Pertanggungjawaban 1. Validitas bukti 2. Kelengkapan bukti 3. Pedoman pertanggungjawaban 6. Pembinaan dan Pengawasan 1. Memiliki standar/pedoman 2. Dilakukan oleh orang yang kompeten 3. Direcanakan dengan baik 4. Memberikan feedback (rekomendasi) untuk perbaikan 5. Terdapat mekanisme monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Penataan  Regulasi, DAPP-BAPENAS (2012) Penataan Regulasi dalam Pembangunan Ekonomi Desa 1. Terlalu banyak regulasi (hyper regulation) 2. Regulasi saling bertentengan (conflicting) 3. Tumpang tinding (overlapping) 4. Multitafsir (multi intepretation) 5. Tidak taat azas (inconsistency) 6. Tidak efektif 7. Menciptakan beban yang tidak perlu (unnecessary burden) 8. Menciptakan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) Rencana Pembangunan Desa, Undang- Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Rencana  Pembangunan  Desa Secara Periodik 1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RKJP Desa) 4. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) Subkultur Ekonomi Penglolaan BUMDesa,  Ridlwan (2014) 1. Prinsip Pengelolaan BUMDesa 1. Kooperatif 2. Partisipatif 3. Emansipatif 4. Transparan 5. Akuntabel 6. Sustainable 2.  Resource  Based  View  (RBV), Barney  (1991),  De  Massis  et.  al. (2011) 1. Modal sosial 2. Modal manusia 3. Modal finansial 3. Stake  holder  therory, Mitchell et. al. (1997) 1. Kekuasaan 2. Legitimasi 3. Urgensi Subkultur Sosial Pemberdayaan Masyarakat  Desa, Winarni (1998) Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan 2. Memperkuat potensi atau daya
3. Terciptanya kemandirian
Sumber: Berbagai jurnal dan narasumber (dimodifikasi peneliti)
Dari  hasil  pengolahan  data  hasil  kuesioner  terhadap  klaster  sub  kultur/  governance  yang meliputi sub kultur kekuasaan, sub kultur ekonomi, dan sub kultur sosial diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Gambar 3.
Gambar 3 Pengaruh Klaster Sub Kultur/Governance
Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa para pakar yang menjadi responden pada penelitian  ini  meyakini  bahwa  pada  tataran  sub  kultur/governance,  faktor  kekuasaan  menjadi faktor  yang  saat  ini  dianggap  paling  berpengaruh  terhadap  efektifitas  pengelolaan  keuangan desa,  diikuti  oleh  faktor  ekonomi  dan  faktor  sosial.    Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa Pemerintah sebagai regulator harus memperhatikan dan menjadikan Faktor Kekuasaan sebagai prioritas utama dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan Keuangan Desa.
Selanjutnya hasil analisa ANP – pada klaster kekuasaan seperti disajikan dalam Gambar 4 di bawah ini terlihat bahwa pada sub klaster Kekuasaan, adanya rencana pembangunan desa secara periodik dianggap menjadi faktor yang paling berpengaruh, diikuti oleh adanya regulasi yang tertata dengan baik dan tata kelola keuangan yang efektif.
Gambar 4  Pengaruh Klaster Kekuasaan
Sedangkan pada subklaster Rencana Pembangunan Desa, hasil pengolahan ANP disajikan dalam Gambar 5 berikut.

## Gambar 5 Pengaruh Perencanaan Pembangunan Desa
Dalam  Grafik  diatas  terlihat  bahwa  Adanya  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  (RPJM  Desa)  dianggap  sebagai  faktor  yang  paling  berpengaruh  dan  harus  dijadikan sebagai prioritas utama yang harus dibenahi  oleh Pemerintah. Jika melihat nilai bobot prioritas dari setiap faktor yang ada pada sub klaster Perencanaan Pembangunan Desa, bobot terkecil adalah  Adanya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  sebesar  0,97,  selisih  antar  faktor tersebut sangat kecil. Artinya, para pakar yang menjadi responden pada penelitian ini sepakat bahwa semua faktor pada sub klaster Perencanaan Pembangunan Desa menjadi prioritas yang harus dibenahi.
Selain aspek perencanaan desa, dalam subkultur kekuasaan diungkapkan juga pentingnya sub  klaster  regulasi  yang  tertata  dengan  baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat desa/negeri di Kota Ambon memerlukan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang  jelas,  lengkap,  tidak  tumang  tindih,  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  lainnya,  serta praktis dan mudah dipahami serta dilaksanakan. Dalam sub klaster regulasi yang tertata dengan baik ini hasil ANP yang diperoleh disajikan dalam Gambar 6 berikut.
Gambar 6 Pengaruh Penataan Regulasi
Dari persepsi para pakar yang menjadi responden dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa  regulasi  yang  taat  azas  dan  regulasi  yang  tidak  menciptakan  beban  yang  tidak  perlu merupakan dua faktor yang paling mempengaruhi penataan regulasi yang baik. Artinya regulasi yang  seharusnya  ada  hendaknya  taat  azas  (sesuai  dengan  kaidah-kaidah  regulasi)  dan  tidak menimbulkan beban yang tidak perlu.
Sub Kultur Kekuasaan juga mengidentifikasi faktor tata kelola keuangan yang baik sebagai salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa/negeri di Kota Ambon.  Berdasarkan hasil analisis diketahui  bahwa faktor pembinaan dan pengawasan  yang  rekomendasinya  dapat  ditindaklanjuti,  yang  memberikan feedback untuk perbaikan, perencanaan keuangan desa yang sinkron dengan RKP, pelaporan keuangan desa yang transparan, dan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh orang yang kompeten merupakan  faktor-faktor  yang  memberikan  pengaruh  terbesar  dalam  sub  klaster  tata  kelola keuangan desa yang baik.
Variabel-variabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  tata  kelola  keuangan  desa  masih  banyak tergantung  pada  pihak-pihak  yang  berada  di  luar  struktur  pemerintahan  desa/negeri  yang memiliki  tugas  dan  kewenangan  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap pengelolaan keuangan desa/negeri. Peran tersebut dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon termasuk Pendamping Desa.
Selanjutnya  dalam  sub  kultur  ekonomi  diidentifikasi  faktor  pengelolaan  BUMDesa  yang efektif  dan  kemitraan  dengan  dunia  usaha  sebagai  dua  faktor  penting  yang  berpengaruh terhadap sub kultur ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gambar 7) Gambar 7 Pengaruh Klaster Ekonomi
Dari garifk tersebut terlihat bahwa Adanya pengelolaan BUMDesa yang efektif merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam sub klaster ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Namun  jika  dilihat  perbedaan  dengan  faktor  Adanya  kemitraaan  dengan  dunia usaha (swasta), yaitu sebesar 0,05 maka dapat dikatakan bahwa kedua faktor tersebut memiliki dampak yang hampir sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/negeri di Kota Ambon.
Untuk  mewujudkan  BUMDesa  yang  efektif  terdapat  variabel  yang  paling  menentukan pengelolaan  BUMDesa  yaitu  pemodalan  finansial,  yang  saat  ini  didapatkan  dari  penyertaan modal dari keuangan desa, disamping sumber daya manusia yang belum kompeten.
Selain  itu  dapat  diketahui  juga  bahwa  faktor  adanya  modal  finansial  dalam  pengelolaan BUMDesa merupakan faktor terpenting, yang menunjukkan bahwa untuk menjalankan BUMDesa secara  efektif  modal  finansial  merupakan  faktor  yang  paling  diperlukan.  Namun  tingkat kepentingan faktor ini juga hampir sama besarnya dengan faktor-faktor seperti: Adanya prinsip partisipatif  dalam  pengelolaan  BUMDesa,  Adanya  modal  manusia  dalam  pengelololaan BUMDesa, serta Adanya prinsip akuntabel dalam pengelolaan BUMDesa. Faktor-faktor tersebut yang  diyakini  para  pakar  dalam  kuesioner  ANP  dalam  penelitian  ini  yang  paling  berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BUMDesa. Sementara itu, dalam sub klaster kemitraan dengan pihak swasta hasil pendapat para pakar disajikan  dalam  Gambar  8.  Dengan  hasil  yang  tidak  berbeda  jauh,  prinsip-prinsip  yang ditawarkan dalam kemitraan dengan dunis usaha seperti prinsip saling menguntungkan, prinsip saling  membesarkan  dan  prinsip  saling  membutuhkan  merupakan  prinsip-prinsip  yang  penting dalam membina kemitraan antara desa/negeri dengan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/negeri.
Gambar 8 Pengaruh Kemitraan Dengan Dunia Usaha
Dalam  sub  kultur  sosial  diperoleh  informasi  bahwa  faktor  Adanya  upaya  kemandirian masyarakat dan Adanya Pengembangan Kemampuan Masyarakat diyakini oleh para responden dalam penelitian ini sebagai faktor yang paling mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  pengolahan  ANP  atas  sub  kultur sosial ini disajikan pada Gambar 9 berikut.
Gambar 9 Pengaruh Klaster Sosial
Berdasarkan  hasil-hasil  tersebut  terlihat  bahwa  variabel-variabel  yang  memiliki  pengaruh lebih besar adalah: sub kultur kekuasaaan, sub kultur ekonomi, adanya rencana pembangunan desa  secara  periodik,  adanya  regulasi  yang  tertata  dengan  baik,  sub  kultur  sosial,  adanya pengelolaan  BUMDesa yang efektif,  adanya kemitraan  dengan  dunia  usaha  (swasta).  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel-variabel  tersebut  merupakan  permasalahan  yang dianggap paling memiliki tingkat prioritas yang tinggi.
Terkait  sub  kultur  kekuasaan,  dapat  dijelaskan  bahwa  masyarakat  desa/negeri  di  Kota Ambon secara umum masih merupakan masyarakat tradisional, yang mengandalkan intervensi dari  sub  kultur  kekuasaan  (Pemerintah  Kota  Ambon  atau  Pemerintah  Desa/Negeri).  Semakin baik sub kultur kekuasaan ini akan semakin penting dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/negeri.
Terkait  dengan  sub  kultur  ekonomi  (sektor  privat)  dapat  dijelaskan  bahwa  variabel  ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat dicapai bilamana sektor privat juga berpartisipasi. Peningkatan ekonomi ini dilakukan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan, yaitu pengembangan dunia usaha berbasis partisipasi masyarakat.
Selanjutnya, adanya perencanaan pembangunan desa secara periodik merupakan variabel penting  yang  menjelaskan  bahwa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa/negeri diperlukan  perencanaan  pembangunan  yang  baik  dan  terjadwal  secara  periodik.  Dengan demikian  pengukuran  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa/negeri  dapat  dilakukan secara periodik juga.
Adanya  tata  kelola  keuangan  yang  efektif  merupakan  variabel  penting  berikutnya.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa/negeri  di  Kota  Ambon  dapat dicapai  dengan  intervensi  pemerintahan  setempat,  partisipasi  sektor  swasta,  perencanaan pembangunan  desa  secara  periodik,  regulasi  yang  tertata  dengan  baik,  serta  tata  kelola keuangan  yang  efektif.  Efektivitas  tata  kelola  keuangan  dijelaskan  berdasarkan  teori  Gibson (1996:  36) yang  meliputi  kejelasan  tujuan,  strategi  untuk  mencapai  tujuan,  proses  analisa dan perumusan  kebijakan  yang  mantap,  perencanaan  yang  matang,  penyusunan  program  yang tepat,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan,  serta  sistem  pengawasan  dan pengendalian yang bersifat mendidik.

## REKOMENDASI  KEBIJAKAN
Rekomendasi
Analisis permasalahan pada pengelolaan keuangan desa/negeri di Kota Ambon, Provinsi Maluku  pada  penelitian  ini  berdasarkan  tiga  subkultur  yaitu  subkultur  kekuasaan,  subkultur ekonomi, dan subkultur sosial. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa subkultur kekuasaan menjadi variabel permasalahan yang paling dominan dibandingkan subkultur yang lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat desa/negeri di Kota Ambon secara umum masih merupakan masyarakat  tradisional,  yang  mengandalkan  intervensi  dari  sub  kultur  kekuasaan  (Pemerintah Kota  Ambon  atau  Pemerintah  Desa/Negeri).  Semakin  baik  sub  kultur  kekuasaan  ini  akan semakin penting dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/negeri. Selain itu, berdasarkan hasil analisis juga dapat diketahui bahwa variabel-variabel yang memiliki pengaruh lebih besar adalah: sub kultur kekuasaaan, sub kultur ekonomi, adanya rencana pembangunan desa  secara  periodik,  adanya  regulasi  yang  tertata  dengan  baik,  sub  kultur  sosial,  adanya pengelolaan BUMDesa yang efektif, serta adanya kemitraan dengan dunia usaha (swasta).
Kebijakan
Bedasarkan hasil dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai rekomendasi  kebijakan  yaitu:  Peningkatan  SDM  yang  dilakukan  untuk  dapat  menyusun perencanaan  pembangunan  yang  mantap,  terwujudnya  tata  kelola  pengelolaan  keuangan berdasar  prinsip  transparan,  akuntabel,  efektif,  efisien,  ekonomis,  dan  disiplin  anggaran, pengelolaan BUMDesa yang efektif dan peningkatan kemampuan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo, 2011, Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu Ascarya,  2012.  Konsep  Dasar  ANP:  Pendekatan  Baru  dalam  Penelitian  Kualitatif.  Pusat Pendidikan dan Studi Kebank- sentralan. Bank Indonesia. Jakarta.
Ascarya  dan  Yumanita  D.,  2011.  Determinan  dan  persistensi  margin  perbankan  konvensional dan syariah di Indonesia, Working Paper Series No. WP/10/04
Aziz,  N.  L.  L.,  2016).  The  Village  Autonomy  And  The  Effectiveness  Of  Village  Fund.  Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193–211.
Barney,  Jay,  1991.  “Firm  Resources  and  Sustained  Competitive  Advantage”,  Journal  of Management, 1991, Vol. 17, No. 1, 99-120
DAPP-BAPENAS,  2012.  Laporan  Akhir  Koordinasi  Strategis  Reformasi  Regulasi  Tahun  2012 Direktorat  Analisa  Peraturan  Perundang-undangan.  Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
De Massis, A., Kotlar, J., Frattini, F., Chrisman, J. J., & Nordqvist, M., 2016. Family governance at work: Organizing for new product development in family SMEs. Family Business Review, 29(2), 189-213
Elvina  dan  Musdhalifah,  2019.  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  melalui  Partisipasi  dan Implementasi  Kebijakan  dengan  Efektivitas  Pembangunan  Program  Dana  Desa  sebagai Variabel Intervening. JSHP Vol. 3 Nomor 1 2019.
Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Kedelapan Jilid Satu, Terjemahan Nunuk Ardiani, Jakarta: Binarupa Aksara
Mitchell, R.K., Agle, B.R., & Wood, D.J., 1997. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of who and What Really Counts.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  111  Tahun  2014  tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun  2015  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ridlwan,  Z.,  2014.  Urgensi  Badan  USAha  Milik  Desa  (Bumdes)  dalam  Pembangun Perekonomian Desa. Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440.
Saaty,  Thomas  L,  2008.  Decision  Making  with  the  analytic  network  process,  Int.J.  Services Sciences, Vol I No. 1
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Winarni,  Tri,  1998.  Memahami  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Partisipatif  dalam  Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta: Adita Media