## Artikel
Pengaruh      Implementasi      Kebijakan    Dan    Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan    Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
Syahruddin 1 , Aenal Fuad Adam 2 ; Syahrabudin Husein Enala 3 * ;Frederikus Antonius Mana 4, dan Muhammad Novan Prasetya 5
12345 Universitas  Musamus  Merauke
* Korespondensi : syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id
Abstrak
Masalah  penelitian  ini  berkisar  tentang,  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  dan  Mutu  Pelayanan Terhadap  Kepercayaan  (Trust)  Masyarakat  Dalam  Pembuatan  KTP-elektronik  Pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskripsi . Data yang  terkumpul  melalui angket  diolah  dengan komputer melalui program Excel dan SPSS, dengan rumus persamaan regresi, selanjutnya ditafsirkan dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan sampel dari semua Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBombana. Hasil-hasil pengujian linearitas regresi dan analisis data yang diperoleh dari ketiga hipotesis ternyata populasi regresi linear, karena diperolehnya F hitung yang signifikan pada alfa = 0,05. dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga hipotesis kerja yang diajukan seluruhnya diterima. hal ini didukung oleh data empirik dengan diperolehnya koefisien-koefisien regresi yang positif,    sehingga implementasi kebijakan pembuatan KTP-elektronik  mutu pelayanan baik  secara terpisah maupun secara terpadu berpengaruh terhadap kepercayaan  (trust)  masyarakat.Untuk  meningkatkan  Kepercayaan  ( Trust )  masyarakat  yang  lebih baik  sehingga  akan  menghasilkan  pencapain  terget  Pembuatan  KTP  Elektronik  Pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana yang maksimal  diperlukan Implementasi kebijakan dan Mutu Pelayanan karena jika Implementasi Kebijakan efektif dan Mutu Pelayanan baik maka  Kepercayaan  ( Trust )  Masyarakat  akan  cenderung  meningkat,  Sebaliknya  jika  Implementasi Kebijakan dan Mutu Pelayanan Kurang efektif dan tidak baik maka Kepercayaan (Trust) masyarakat akan cenderung menurun
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Mutu Pelayanan, Kepercayaan (Trust).

## Abstract
The problem of this research revolves around, the Influence of Implementation of Service Policies and Quality  on Community Trust  in Making Electronic KTP at Bombana Regency Population  and Civil  Registration Office. This study  uses a quantitative approach with a description  method. Data collected through questionnaires, processed with computers through Excel and SPSS programs, with regression equation formulas, then interpreted analyzed and described in accordance with the research objectives  by  using  a  sample  of  all  employees  in  the  district  population  and  civil  registration departement  of  Bombana.  From  the  results  of  the  regression  linearity  research  and  data  alasysis obtainedfrom the tree hypoteses it turns out that the linear regression population, because the F count is  signifikan  at  alpha  =0,05.  And  the  results  of the  study  indicate  that  all  three  proposed  workyng hypotesis are entirely accepted, this is data by obtaining positive regression coefficients, so that the implementation of the policy of making electronic ID Cards of service quality both separately and in integrated manner affects the trust of the public.To increase public trust better si that it will result in
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
achieving the terget of making electronic ID Cards at the maximum population and civil registration departement of bombana regency, policy implementation and service quality is needed because if the policy  implementation  is  effective  and  the  service  quality  is  good,  public  trust  will  tend  to increase,conversely  if  the  implementationof  policies  and  service  quality  is  lacking  and  ineffective then public trust will tend to decrease.
Keywords: Implementation of Policy, Service Quality,  Trust

## 1. Pendahuluan
Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu Undang- Undang  yang  mengatur  tentang  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  yang  merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pesatnya pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan yang mengakibatkan masyarakat menginginkan mutu pelayanan yang lebih baik. Mutu pelayanan pada masyarakat akan mencerminkan kepercayaan masyarakat seutuhnya dari aparatur  pemerintah.  Inti  dari  kepercayaan  masyarakat  adalah  adanya  sikap  menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk pada masyarakat. Good  Governance atau  tata  pemerintahan  yang    baik,  merupakan,  merupakan  bagian  dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai pasca  krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. (Farazmand, 2017)
Hardjasoemantri  (2005:  2)  mengemukakan  bahwa  setelah  dimulainya  reformasi, keinginan untuk memperoleh good governace dan clean government masih jauh dari harapan. Berbagai kendala dalam bentuk gejolak politik, ekonomi, social budaya, hukum, pemerintahan yang simpang siur serta timbulnya ketidak pastian yang bermuara pada keresahan dan letupan- letupan  yang  justru  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat.  Pemerintahan Kabupaten  yang  merupakan  ujung  tombak  pertama  dalam  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.  Dalam  melayani  masyarakat,pemerintah  Kabupaten  juga  tidak  terlepas  dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relative belum  memuaskan. Hal  ini  terutama  berkaitan  dengan  baik  buruknya  sumberdaya  aparatur  pemerintah  yang professional.
Kondisi pelaksanaan pelayanan e-KTP  di Kabupaten Bombana belum mencapai hasil optimal bahkan masih relatif rendah dari segi pencapaian target pemerintah yang seharusnya pelayanan e-KTP sudah harus dituntaskan pada Desember 2018, namun sampai 31 Desember 2018  penduduk wajib  KTP baru 20,78 persen yang  baru  menerima  KTP  elektronik, bahkan untuk tiga tahun terakhir sejak tahun 2016, 2017, dan Tahun 2018 penduduk wajib KTP yang baru  menerima  KTP  elektronik  baru  41,01  persen.  ( sumber :  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana Tahun 2018)
Rendahnya pencapaian target pelayanan KTP elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bombana  menurunkan  kepercayaan  masyarakat  yang  didukung oleh  kritik  dan  saran  yang  disampaikan  melalui  kotak  saran  yang  disediakan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pecatatan  Sipil  Kabupaten  Bombana  seperti:  1)  pelayanan  belum maksimal;  2)  diskriminasi;  3)  pernyataan  tidak puas;  4)  tidak  tersedianya  prasarana.Kondisi tersebut,seringkali ada masyarakat yang menunggu untuk waktu yang cukup lama,masih adanya  pegawai  atau  aparat  yang  kurang  proaktif  dalam  memberikan  informasi  kepada masyarakat,  kondisi  pelayanan  seperti  ini  yang  berimplikasi  rendahnya  kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim, M. I. T., et al (2018) yang  menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik  terkait  dengan  tidak  adanya
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
pendataan  atau  belum  terdaftar  di  catatan  sipil  akibat  pegawai  yang  kurang  proaktif  dalam melaksanakan tugasnya.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  pengaruh  implementasi kebijakan  terhadap  kepercayaan (Trust) Masyarakat  dalam  pembuatan  KTP  Elektronik pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bombana;  untuk  mengetahui pengaruh  mutu  pelayanan  terhadap  kepercayaan (Trust) masyarakat  dalam  pembuatan KTP Elektronik  pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana; dan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijkan dan mutu pelayanan secara bersama- sama  terhadap kepercayaan (Trust) masyarakat dalam pembuatan KTP Elektronik  pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. Penelitian ini sudah sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya dilihat dari beberapa point. Misalnya penelitian yang di  tulis  oleh  Purnamasari,  M.,  et  al  (2017)  yang  hanya  menyoroti  tentang  tujuan  kebijakan dalam implementasi serta sumberdaya dan karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, A., et al (2022) penelitian ini berangkat dari implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Pringsewu, yang berfokus pada pengamatan bagaimana serangkaian gambaran dan pelaksanaan implementasi kebijakan.
Dari  beberapa  penelitian  yang  terdahulu  diatas  penelitian  yang  penulis  akan  lakukan memiliki beberapa hal kebaharuan diantaranya; peneliti ini akan membahas tentang bagaimana pengaruh  implementasi  kebijakan  terhadap  kepercaan  masyarakat  lebih  khusus  dalam pembuatan E KTP di kabupaten bombana, dimana penelitian sebelumnya hanya berfokus pada implementasi kebijakan pada tujuan, sumberdaya dan karakteristik. Atas dasar inilah penelitian ini  memiliki  sesuatu  yang  terbaru  yang  kemudian  bisa  dikembangkan  dan  akan  menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan kedepannya khususnya dibidang Implementasi kebijakan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei.  Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  satu variabel  terhadap  variabel  lain.  Variabel  yang  akan  dikaji  terdiri  atas  dua  macam,  yakni: variabel  terikat  dan  variabel  bebas.  Menurut  Sugiono  (2018)  Penelitian  survei  merupakan metode  penelitian  yang  mengumpulkan data  dari  responden  dengan  menggunakan kuesioner atau  wawancara.  Sedangkan  Variabel  terikat  adalah  apa  yang  sedang  diukur  dalam percobaan.sementara  Variabel  bebas  adalah  variabel  yang  nilainya  mempengaruhi  variabel lainnya, yaitu variable terikat.
Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  total  sampling.  Total  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  di  mana  jumlah  sampel  sama  dengan  populasi.  Menurut Sugiono  (2018)  Alasan  mengambil  total  sampling  karena  jumlah  populasi  yang  kurang  dari 100,  sehingga  seluruh  populasi  sebayak  62  orang  pegawai  dijadikan  sampel  penelitian semuanya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data langsung melalui wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui pelaksanaan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana. Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari masyarakat yang telah menerima pelayanan pembuatan KTP elektronik, yang ditetapkan secara proposive sampling yaitu menunjuk orang- orang  yang  dianggap  paling  mengetahui  tentang  masalah  yang  diteliti,  berjumlah  3  orang. (Sugiyono, 2018)
Jenis data dalam penelitian ini adalah merupakan data Primer yang diperoleh berdasarkan sumbernya,yang  meliputi  angka,skala,  dan  lainya    yang  diperoleh  dengan  cara  wawancara langsung  ,observasi,  serta  kuisioner,  dimana  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan penelitian  kuantitatif,  karena  data  yang  diperoleh  nantinya  berupa  angka.Dari  angka  yang
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisisdata dan kemudian  data yang dihasilkan akan  ditaungakan dalam  Penelitian  ini  yang  terdiri  atas  tiga  variabel,  yaitu:  1)  implementasi kebijakan  (X1);  2)  mutu pelayanan(X2)  ;  dan  3)  kepercayaan  ( trust )  masyarakat  (Y).Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  Kuisioner,  wawancara  dan dokumen. (Sugiyono, 2018)
Selanjutnya data di uji dalam Uji Validitas adalah suatu uji ketelitian atau ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang dan akan diukur dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau data yang akurat. Dan Uji Reliabilitas  adalah Sebuah alat ukur atau pernyataan dalam angket  dikategorikan  reliable  (andal).  Jika  alat  ukur  yang  digunakan  dapat  mengukur  secara konsisten atau stabil meskipun pernyataan tersebut di ajukan dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas  dilakukan  terhadap  butir  pernyataan  atau  pernyataan  yang  sudah valid.  Koefisien reliabilitas  instrumen  dihitung  dengan  menggunakan  rumus Alpha  Cronbach. koefisien reliabilitas instrumen dilakukan melalui program Excel.
Teknik pengukuran data dengan menggunakan skala  liker. Teknik analisis data dengan menggunakan Penggunaan teknik analisis data secara deskriptif untuk memperoleh gambaran karakteristik penyebaran skor setiap variabel yang diteliti. Analisis deskriptif digunakan dalam hal penyajian data, ukuran sentral, dan ukuran penyebaran. Penyajian data menggunakan daftar distribusi  dan  histogram.  Ukuran  sentral  meliputi  mean,  median,  dan  modus.  Ukuran penyebaran  meliputi  varians  dan  simpangan  baku.  Uji  persyaratan  analisis  yang  digunakan adalah  uji  normalitas.Uji  normalitas  galat  taksiran  regresi  dengan  menggunakan  teknik Lilliefors danUji linearitas dengan menggunakan uji ANAVA(Ridwan 2005: 119). Terhadap hipotesis  Penelitian  dilakukan  untuk  memperoleh  data  sehingga    dilakukan  pengujian dengan cara lebih maksimal untuk mencapai tujuan dalam  penelitian seingga diperlukan suatu pengujian  yang  diakui  dan  diterima  serta  yang  akurat  yaitu  :  (1)analisisregresi, (2)analisiskorelasi, (3)analisis determinasi
Dalam pengelolaan uji  Hipotesis Statistik diperlukan penjelasan dari uji yang dilakukan sebagaimana tedapat pengaruh variable satu terhadap variable lain dimana dalam uji statistik ini  yang  merupakan  X 1 adalah  Implementasi  kebijakan  dan  X 2 adalah  Mutu  Pelayanan sedangkan Y adalah Kepercayaan Masyarakat.
1.  H 0 : ß 1 = 0; (X 1 tidak berpengaruh terhadap Y) H 1 : ß 1 ≠ 0; (X 1 berpengaruh terhadap Y) 2.  H 0 : ß 2 = 0; (X 2 tidak berpengaruh terhadap Y) H 1 : ß 2 ≠ 0; (X 2 berpengaruh terhadap Y) 3.  H 0 : ß 1 ≠ß 2 = 0; (X 1 dan X 2 berpengaruh terhadap Y) H 1 : ß 1 ≠ß 2 ≠ 0; (X 1 dan X 2 berpengaruh terhadap Y)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Deskripsi Data
3.1.1. Deskripsi  Skor Implementasi Kebijakan (X 1 )
Deskripsi skor yang dicapai 62 pegawai dari 15 butir instrumen implementasi kebijakan dalam skala frekuensi verbal lima pilihan dengan rentang skor teoretis 15-75 adalah: rentang skor  empiris  39-66  total  skor  3411,  rata-rata  55,016,  dan  simpangan  baku  39,131.  pada penyajian data melalui tabel distribusi frekuensi dengan banyaknya kelas 8 dan lebar kelas 3, diperoleh frekuensi absolut tertinggi 21, frekuensi absolut terendah 1, modus 58. dan median 57.  Selanjutnya  distribusi  frekuensi  skor  implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dalam  Tabel 3.1.1
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
Tabel 3.1.1 Distribusi Frekuensi Skor Implementasi Kebijakan.
No Interval f absolute f relative f kumulatif 1 39 – 41 1 1,61 1,61 2 42 – 44 4 6,45 8,06 3 45– 47 4 6,45 14,52 4 48 – 50 8 12,90 27,42 5 51 – 53 4 6,45 33,87 6 54 – 56 7 11,29 45,16 7 57 – 59 21 33,87 79,03 8 60 – 66 13 20,97 100 Jumlah 62 100
Sumber: Pengujian Uji Normalitas Galat Taksiran Y atas X1

## 3.1.2. Deskripsi  Skor Mutu Pelayanan (X 2 )
Deskripsi skor yang dicapai 62 pegawai dari 15 butir instrumen implementasi kebijakan dalam skala frekuensi verbal lima pilihan dengan rentang skor teoretis 15-75 adalah: rentang skor empiris 45-70 total skor 3689, rata-rata 59,5 dan simpangan baku 37,729. pada penyajian data  melalui  tabel  distribusi  tabel  frekuensi  absolut  terendah 2,  modus 16.  dan  median  60,5. dan distribusifrekuensi skor implementasi kebijakan dapat disajikan dalam Tabel 3.1.2 sebagai berikut:
Tabel 3.1.2 Distribusi Frekuensi Skor Mutu Pelayanan
No Interval f absolute f relative f kumulatif 1 45 – 47 2 3,23 3,23 2 48 – 50 2 3,23 6,45 3 51– 53 9 14,52 20,97 4 54– 56 7 11,29 32,26 5 57 – 59 8 12,90 45,16 6 60 – 63 16 25,81 70,97 7 64– 67 13 20,97 91,94 8 68 – 70 5 8,06 100 Jumlah 62 100 Sumber:  Pengujian Uji Normalitas Galat Taksiran Y atas X2

## 3.1.3. Deskripsi  Skor Kepercayaan (Trust) Masyarakat (Y)
Deskripsi  skor  yang  dicapai  62  Pegawai  dari  20  butir  instrumen  kepercayaan  ( trust ) masyarakatdalam  skala  frekuensi  verbal  lima  pilihan  dengan  rentang  skor  teoritis  20-100 adalah:  rentang  skor  empiris  55-89,  total  skor  4663,  rata-rata  75,209,  dan  simpangan  baku 58,430 pada penyajian data melalui tabel frekuensi dengan banyaknya kelas 8 dan lebar kelas 4, diperoleh frekkuensi absolute tertinggi 13 dan frekuensi absolut  terendah 1, modus 67 dan median 76. Selanjutnya distribusi frekuensi skor kepercayaan ( trust ) masyarakatdapat disajikan dalam Tabel. 3.1.3
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
Tabel 3.1.3 distribusi frekwensi Kepercayaan ( Trust ) Masyarakat
No Interval f absolute f relative f kumulatif 1 55– 58 2 3,23 3,23 2 59 – 62 1 1,61 4,84 3 63– 66 4 6,45 11,29 4 67– 70 10 16,13 27,42 5 71 – 74 10 16,13 43,55 6 75 – 78 13 20,97 64,52 7 79– 82 11 17,74 82,26 8 83 – 89 11 17,74 100 Jumlah 62 100
Secara  keseluruhan  deskripsi  skor  ketiga  variabel  penelitian  dapat    dirangkum  dalam tabel berikut:
Tabel 3.1.4 Rekapitulasi Statistik Dasar
Jenis Data Statistik Dasar Rata-rata Simpangan Baku Modus Median Implementasi Kebijakan 55,016 39,131 58 57 Mutu Pelayanan 59,5 37,729 61 60,5 Kepercyaan ( Trust ) Masyarakat 75,209 58,430 67 76
Sumber:   Pengujian Uji Normalitas Galat Taksiran Yatas X1

## 3.2. Pengujian Persyaratan Analisis Data
3.2.1 Uji Normalitas
Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan derngan menggunakan analisis regresi  dan  korelasi.  Untuk  keperluan  ini  perlu  dilakukan  uji  persyaratan  analisis korelasi  dan  regresi,  yaitu  uji  normalitas  data.  Pengujian  normalitas  data  dilakukan dengan  menggunakan  uji  Lilliefors  yang  diuji  pada  α=  0,05.  Kriteria  pengujian hipotesis  adalah  Ho  diterima  jika  berdistribusi  normal,  dan  Ho  ditolak  jika  tidak berdistribusi normal. Secara singkat dapat dituliskan: Ho diterima jika Lo (L hitung) < Lt (L tabel ) dan Ho ditolak jika Lo (L hitung) > Lt (L tabel).
Tabel 3.2.1. Rangkuman Hasil Normalitas Data
No Variabel N L hitung L tabel Kesimpulan 1 Y atas X1 62 0,0976 0,1008 Galat taksiran berasal dari populasi
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
memiliki distribusi normal 2 Y atas X2 62 0,0845 0,1008 Galat taksiran berasal dari populasi memiliki distribusi normal 3 X2 atas X1 62 0,0307 0,1008 Galat taksiran berasal dari populasi memiliki distribusi normal
Sumber:  Uji Normalitas  Galat Taksiran
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  nilai  L hitung ketiga  variabel  penelitian  lebih  kecil  dari nilai L tabel pada taraf signifikansi α = 0,05. Hal ini berarti bahwa sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

## 3.3. Pengujian Hipotesis Penelitian
3.3.1 Pengaruh Implementasi Kebijakan (X 1 ) Terhadap Kepercayaan (Trust)

## Masyarakat (Y)
Hipotesis  pertama  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh positif antara implementasi kebijakan terhadap kepercayaan ( trust ) masyarakat. Dari hasil  pengujian  regresi  dan  korelasi  sederhana  kepercayaan  ( trust )  masyarakat  (Y)  terhadap implementasi kebijakan (X1) diperoleh konstanta a sebesar 49,077 dan  koefisien arah regresi b sebesar 0,475, sehingga hubungan antara kedua variabel tersebut ditunjukkan oleh persamaan garis regresi: Ŷ= 49,077 + 0,475 X 1
Untuk  mengetahui  derajat  keberartian  dan  kelinearan  persamaan  garis  regresi  maka dilakukan uji  F.  Untuk  jelasnya  hasil  uji  F  atas  signifikansi  koefisien  regresi  dan  kelinearan model regresi terdapat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel: 4.3.1.2 ANAVA Regresi Linear Ŷ = 49,077 + 0.475X ₁
Sumber Varians DK JK RJK F hitung F tabel(0,05) F tabel(0,01) Total 62 3564,247 Koefisien (a) 1 350702,726 10,68 3,95 6,95 Regresi (bIa) 1 538,537 538,537 Sisa 60 3025,737 50,43 Tuna Cocok 20 864,34 43,22 0,80 1,705 2,211 Galat 40 2161,4 54,04
Sumber: Penghitungan Uji Signifikan dan Linearitas dugaan Regresi
Keterangan :
Dk = Derajat kebebasan
Jk = Jumlah Kuadrat Rjk  = Rerata Jumlah Kuadrat
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
Hasil pengujian signifikansi regresi menunjukkan F h = 10,68 > F (0,01 : 1/43) = 6,95 dan hasil pengujian kelinearan regresi menunjukkan F h = 0,80 < F t (0,01, 16/33) = 2,211, yang berarti regresi kepercayaan  ( trust )  masyarakat  (Y)  atas  implementasi  kebijakan  (X 1 )  sangat  signifikan  dan pengaruh keduanya bersifat linear. Dengan demikian maka implementasi kebijakan merupakan salah satu prediktor kepercyaan ( trust ) masyarakat.
Tabel  4.3.1.3 Uji  Signifikansi  Koefisien  Regresi  Implementasi  Kebijakan  (X 1 )  terhadap
Kepercyaan (TrusIt) Masyarakat (Y)
N Korelasi Koefisien Korelasi ( r y1 ) t hitung T tabel (dk = 60) 0,05 0,01 62 X1 dan Y 0,687 3,268 1,670 2,390
Sumber: Penghitungan Uji Signifikan dan Linearitas dugaan Regresi
Hasil  pengujian  keberartian  koefisien  korelasi  menunjukkan  pengaruh  antara implementasi kebijakan (X 1 )  terhadap kepercayaan ( trust ) masyarakat (Y) bersifat positif dan sangat  signifikan,.  Dengan  demikian  maka  menerima  hipotesis  pertama  yang  menyatkan: “Terdapat  pengaruh  positif  implmentasi  kebijakan  terhadap  kepercayaan  ( trust )  masyarakat pemohon KTP ”.
3.3.2 Pengaruh Mutu Pelayanan (X 2 ) Terhadap Kepercayaan (Trust) Masyarakat (Y)
Dari  hasil  pengujian  regresi  dan  korelasi  sederhana  antara  kepercayaan  ( trust ) masyarakat  (Y)  terhadap  mutu  pelayanan  (X 2 )  diperoleh  konstanta a sebesar  32,824  dan koefisien  arah  regresi b sebesar  0.712  sehingga  pengaruh  antara  kedua  variabel  tersebut ditunjukkan oleh persamaan garis regresi: Ŷ= 32,824+ 0.712X 2 . sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.3.2.1 Tabel ANAVA Ŷ= 32,824+ 0.712X 2 .
Sumber Varians Dk JK RJK F hitung F tabel(0,05) F tabel(0,01) Total 62 3564,274 Koefisien (a) 1 350702,726 29,24 3,95 6,95 Regresi (bIa) 1 1167,917 1167,917 Sisa 60 2396,356 39,94 Tuna Cocok 20 380,26 19,01 0,38 1,705 2,211 Galat 40 2061,4 50,40 Sumber: Penghitungan Uji Signifikan dan Linearitas dugaan Regresi Keterangan DK = Derajat kebebasan;
JK = Jumlah Kuadrat; RJK = Rerata Jumlah Kuadrat;
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
Hasil  pengujian  signifikansi  regresi  menunjukkan  F h =  29,242    >  F (0,01; 2/59) =  6,95  dan hasil  pengujian  kelinearan  regresi  menunjukkan  F h =    0,38  <  F (0,01;  26/22) =  2,21.  Hal  ini menunjukkan  regresi  kepercayaan  ( trust )  masyarakat    (Y)  atas  mutu  pelayanan  (X 2 )  sangat signifikan dan hubungan keduanya bersifat linear.
Kekuatan  pengaruh  antara  mutu  pelayanan  terhadap  Kepercayaan  ( Trust )  Masyarakat dapat  ditunjukkan  oleh  koefisien  regresi  sebesar  0,572;  dan  hasil  uji  signifikansi  koefisien korelasi antara variabel tersebut terlihat pada Tabel.
Tabel: 3.3.2.2 Uji Signifikansi Koefisien Korelasi mutu pelayanan (X 2 ) terhadap   Kepercayaan ( Trust ) Masyarakat (Y) N Korelasi Koefisien Korelasi (r y2 ) t hitung t tabel(dk= 59) 0,05 0,01 62 X2 dan Y 0,572 5,408 1.670 2,390
Sumber: Penghitungan Uji Signifikan dan Linearitas dugaan Regresi Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara mutu pelayanan (X 2 ) dengan kepercayaan ( trust ) masyarakat  (Y) bersifat positif dan sangat signifikan, dengan kata lain  semakin  baik  mutu  pelayanan  semakin  tinggi  kepercayaan  ( trust )  masyarakat.  Dengan demikian maka menerima hipotesis kedua yang menyatakan: “Terdapat pengaruh positif mutu pelayanan  terhadap  kepercayaan  ( trust )  masyarakat.pemohon  KTP  pada  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bombana  sehingga  dalam  hal  pemberian Layanan  terhadap  masyarakat  pemohon  KTP  Elektronik  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana akan semakin meningkat dan baik.
3.3.3 Pengaruh Implementasi Kebijakan (X 1 ) dan Mutu Pelayanan (X 2 ) Secara  Bersama-sama Terhadap Kepercayaan (Trust) Masyarakat (Y)
Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat terdapat pengaruh  positif  implementasi  kebijakan  (X 1) dan  mutu  pelayanan  (X 2) secara  bersama-sama terhadap kepercayaan ( trust ) masyarakat. (Y) Dan hasil uji  regresi dan korelasi jamak diperoleh nilai  konstanta  regresi a o sebesar  22,014  nilai  koefisien  regresi a 1 sebesar  0,593  dan  nilai koefisien a 2 sebesar  0,424.  Dengan    demikian  maka  bentuk  pengaruh  antara  variabel  bebas dengan  variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  ditunjukan  oleh  persamaan  garis  regresi  linier jamak: Ŷ  =  22,014  +  0,593X 1 +  0,424X 2 . Untuk mengetahui derajat keberartian persamaan garis regresi jamak di dalam penelitian ini maka dilakukan uji F. untuk jelasnya hasil uji F atas tersebut signifikansi koefisien regresi jamak terdapat dalam  tabel.
Tabel: 3.3.3.1. ANAVA Uji Keberartian dan Kelinearan Model Regresi
Ŷ  =  22,014  +  0,593X 1 + 0 , 424X 2 Sumber Dk JK RJK F hitung F tabel Varians  = 0,05  = 0,01 Total 61 3564,274 - - Regresi 2 1354,013 677,006 18,072 3,198 5,10 Sisa 59 2210,261 37,462 Sumber: Uji keberartian Koefisien  Regresi Ganda
Keterangan :
DK
= Derajat kebebasan
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana

## JK = Jumlah Kuadrat
RJK = Rerata Jumlah Kuadrat
Dari hasil pengujian signifikansi regresi diperoleh F hitung = 18,072 > F (0,01;  2/59 = 5.10 yang  berarti  regresi  ganda  Y  atas  X 1 dan  X 2 sangat  signifikan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa kepercayaan ( trust ) masyarakat (Y) atas implementasi kebijakan (X 1 ) dan mutu pelayanan (X 1 ) samgat signifikan. Hal ini berarti implementasi kebijakan dan mutu pelayanan secara bersama- sama merupakan prediktor  kepercayaan ( trust ) masyarakat.
Persamaan  garis  regresi Ŷ =  22,014    +    0,593X 1 +    0,424X 2 berarti  bahwa  setiap pertambahan 1 skor pada variabel implementasi kebijakan dan mutu pelayanan secara bersama- sama  dapat  menyebabkan  pertambahan  kepercayaan  ( trust )  masyarakat  sebesar  1,017  pada konstanta  22,  014.  Kekuatan  hubungan  antara  variabel-variabel  tersebut  ditunjukkan  oleh koefisien  korelasi  jamak  sebesar  0,616.  Uji  signifikansi  koefisien  jamak  terlihat  dalam penelitian ini sebagaimana  pada table berikut:
Tabel  3.3.3.2. Uji  Keberartian  Koefisien  Regresi  Ganda  Implementasi  Kebijakan  (X 1 )  dan Mutu  Pelayanan  (X 2 )  secara  bersama-sama  Terhadap  Kepercayaan  ( Trust )
Masyarakat (Y).
N Korelasi Koefisien Korelasi Jamak F hitung F tabel 0,05 0,01 62 Ry.12 0,616 18,072 3,198 5,10

## Sumber:  Uji Keberartian Koefisien  Regresi
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh antara implementasi kebijakan dan mutu pelayanan secara bersama-sama bersifat positif dan sangat signifikan, dengan koefisien determinasi  sebesar  0,622.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  implementasi kebijakan  dan  mutu  pelayanan  secara  bersama-sama  maka  akan  semakin  meningkat  pula kepercayaan ( trust ) masyarakat, dimana 62,2% varians yang terjadi pada kepercayaan ( trust ) masyarakat  pemohon  KTP  elektronik  dijelaskan  secara  bersama-sama  oleh  implementasi kebijakan dan mutu pelayanan melalui persamaan garis regresi: Ŷ =  22,014  +  0,593X 1 + 0,424X 2 .
Hasil  pengujian  regresi  dan  korelasi  jamak  tersebut  membuktikan  bahwa  hipotesis ketiga  yang  menyatakan:  “Terdapat  pengaruh  positif  implementasi  kebijakan  dan  mutu pelayanan  secara  bersama-sama  terhadap  kepercayaan  ( trust )  masyarakat  pemohon  KTP elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana,” dapat diterima.

## 4. Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian ketiga hipotesis penelitian terbukti menolak H 0 . Variabel- variabel  implementasi  kebijakan    (X 1 ),  mutu  pelayanan  (X 2 )  berpengaruh  positif  dan  sangat signifikan terhadap kepercayaan ( trust ) masyarakat (Y). Pengaruh positif dan  sangat signifikan antara variabel bebas dan vairiabel terikat dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa identifikasi dari suatu tujuan yang ingin capai pada Dinas Dukcapil Kabupaten Bombana dalam melakukan pelayanan KTP  elektronik    sudah  jelas,  baik  dan  sangat  tepat,  dan  memudahkan  pemeritah  untuk megidentifikasi  keberadaan  masyarakat.  Sehingga  banyak  masyarakat  yang  sudah    merasa nyaman    dengan    hal    tersebut.    Dan    juga  kebanyakan    dan    hampir  semua  pegawai  Dinas
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
Dukcapil Kabupaten Bombana sudah melakukan pelayanan pada masyarakat dengan baik dan tepat  waktu,  dan  hal  ini  akan  mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  dalam  hal  pelayanan Kepemilikan  Dokumen  Kependudukan  KTP  Elektronik  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan SipilKabupaten Bombana.Dari hasil wawancara tersebut di atas memperkuat teori yang  dikemukakan  oleh  Nugroho  (2008)  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  adalah sebagai suatu  taktik dan  strategi yang     diarahkan  untuk  mencapai suatu  tujuan  dengan senantiasi melakukan identifikasi dari suatu tujuanyang ingin capai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan harus  menggunakan  taktik  dan  strategi  untuk  mencapai  tujuan,  pada  Dinas  Dukcapil Kabupaten Bombana dalam melakukan pelayanan KTP elektronik bahwa  taktik dan strategi  untuk  mencapai  tujuan  dari berbagai langkah  untuk  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan. Pelayanan  KTP  elektronik di  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Bombana  sudah meras  nyaman,  kebersihan  cukup,  dan  ketersedian  prasarana  sudah  cukup  memadai,  namun ketersedian  AC  belum  ada,  dan  akses  masyarakat  untuk  sampai  pada  Dinas  Dukcapil Kabupaten  Bombana  masih  dirasakan  sangat  sulit,  karena  sebagian  masyarakat  ada  yang bertempat tinggal di pulau-palau.  Dan  juga kebanyakan  dan  hampir semua pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Bombana sudah melakukan pelayanan pada masyarakat dengan baik dan tepat waktu, dan hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut  di  atas  memperkuat  teori  yang  dikemukakan  oleh  Nugroho  (2008)  bahwa implementasi  kebijakan  adalah  sebagai suatu  taktik  dan  strategi yang  diarahkan  untuk mencapaisuatu tujuan dengan menggunakan taktik atau suatu strategi dari berbagai langkah untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.begitupun  dengan tangibel yaitu  pegawai  sudah disiplin,  sudah  ada  kepastian  pelayanan,  sudah  sesuai  dengan  dijanjikan.    Dan  hal  ini  akan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Hal  ini  memperkuat  teori  yang  dikemukakan  oleh Widodo (2001) bahwa mutu pelayanan harus selalu memperhatikan tangibel (bukti fisik). Realibility  (Kehandalan)  dalam  pemberian  layanan  kepada  masyarakat  pemohon  KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bahwa cukup baik terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan sudah dilakukan dengan cermat, namun  hal  itu  akan  terkendala  jika  kondisi  jaringan  tidak  mendukung.  Hal  tersebut memperkuat  teori  memperkuat  teori  yang  dikemukakan  oleh  Widodo  (2001)  bahwa  mutu pelayanan harus selalu memperhatikan realibility (kehandalan). Mutu  pelayanan  harus  dilakukan  dengan responsiveness (ketanggapan ) ,  terutama dalam melakukan pelayanan KTP  elektronik bahwa responsiveness (ketanggapan ) dari hasil  wawancara  ketiga  informan  mereka  mengemukakan  bahwa  pelayanan  KTP elektronik  di  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Bombana  yaitu  pegawai  sudah  memberikan bantuan kepada masyarakat, pegawai sudah memberikan solusi pada masyarakat, pegawai sudah memberikan pelayanan sesuai waktu yang telah ditentukan danhaliniakanmeningkatkankepercayaan  masyarakat.  Hal  tersebut  memperkuat  teori  yang dikemukakan  oleh  Widodo  (2001)  bahwa  mutu pelayanan harus  selalu  memperhatikan responsiveness (ketanggapan ). Mutu  pelayanan  juga  harus  dilakukan  dengan assurance (jaminan),  terutama  dalam  melakukan  pelayanan  KTP  elektronik  bahwa assurance (jaminan)  dari  hasil  wawancara  bahwa  pelayanan  KTP  elektronik  di  Dinas  Dukcapil Kabupaten  Bombana  yaitu  pegawai  sudah  memberikan  jaminan  kepastian  untuk menepati  janji,  pemenuhan  kebutuhan  permintaan  masyarakat  selalu  diupayakan,  sudah diberikan jaminan kepastian waktu dalam melakukan pelayanan danhaliniakanmeningkatkankepercayaan  masyarakat.  Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas memperkuat  teori  yang  dikemukakan  oleh  Widodo  (2001)  bahwa  mutu  pelayanan  harus selalu memperhatikan assurance (jaminan) . Mutu pelayanan harus dilakukan dengan empaty
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
(perhatian),  terutama  dalam  melakukan  pelayanan  KTP  elektronik  bahwa empaty (perhatian)  dari  hasil  wawancara  ketiga  informan  mereka  mengemukakan  bahwa pelayanan  KTP  elektronik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Bombana yaitu pegawaisudah jelas  dengan menyampaikan informasi tentang tahapan dan cara  dalam  bermohon  KTP  Elektronik,  pegawai  tidak  membedakan  antara  masyarakat, danhaliniakanmeningkatkankepercayaan  masyarakat.  Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas memperkuat  teori  yang  dikemukakan  oleh  Widodo  (2001)  bahwa  mutu  pelayanan  harus selalu memperhatikan empaty (perhatian).
Peningkatan  implementasi  kebijakan  akan  mengakibatkan  pada  peningkatan kepercayaan  ( trust )  masyarakat.  Dengan  demikian,  peningkatan  kepercayaan  ( trust ) masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan  efektivitas  implementasi  kebijakan pemerintah. Peningkatan mutu pelayanan akan mengakibatkan pada peningkatan kepercayaan ( trust )  masyarakat.  Dengan  demikian,  peningkatan  kepercayaan  ( trust )  masyarakat  dapat dilakukan  melalui  peningkatan  mutu  pelayanan  dengan  penciptaan  dan  pemeliharaan  nilai- nilai,  norma-norma,  dan  aturan-aturan  organisasi  jelas  dalam  melayani.Peningkatan implementasi kebijakan dan mutu pelayanan secara bersama-sama akan mengakibatkan pada peningkatan  kepercayaan  ( trust )  masyarakat.  Dengan  demikian,  peningkatan  kepercayaan ( trust )  Masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan  implementasi  kebijakan  dan  mutu pelayanan.
Dalam  implementasi  kebijakan  hendaknya  pemerintah  memberi  dorongan  dan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuannya, memotivasi pegawai untuk berprestasi, memberi kesempatan yang luas kepada pegawai dalam melaksanakan  pelayanan dengan baik. Bahwa pembenahan mutu pelayanan juga perlu dilakukan dengan memberikan penghargaan bagi para pegawai yang berprestasi atau memberikan insentif yang sesuai kepada para pegawai sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada pemohon KTP eletronik yang optimal  pada  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bombana. Serta  pemimpin  harus  mengontrol  pekerjaan  para  pegawai  dan  juga  control  dari  bawahan keatasan sehingga akan tercipta  kebersamaan dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan ( trust ) masyarakat pemohon KTP eletronik. Dalam hal implementasi kebijakan dan mutu pelayanan yang dilakukan oleh pihak pada  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bombana  perlu memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  pegawai  untuk  dapat  meningkatkan kompetensinya  dalam  melaksanakan  pelayanan  yang  sesuai  harapan  masyarakat  sehingga dapat meningkatkan kepercayaan ( trust ) masyarakat pemohon KTP-elektronik.

## 5. Kesimpulan
Implementas kebijakan yang terdiri dari dimensi identifikasi tujuan yang ingin dicapai dan  taktik  atau  strategi  untuk  mencapai  tujuan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepercayaan ( trust ) masyarakat. Artinya, dari kedua dimensi tersebut telah dilaksanakan atau diterapkan  tapi  belum  maksimal  atau  belum  sesuai  harapan.  Kendalanya  menurut  hasil penelitian  ini  adalah:  (a)  masih  rendahnya  analisa  penggunaan  anggaran  dan  kurangnya pegawai dalam hal pemberian layanan serta sarana Pembuatan KTP Elektronik pada Tingkat Kecamatan    ;  (b)  implementasi  kebijakan  belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana;  (c) implementasi kebijakan kurang dilaksanakan dengan baik oleh para pegawai.
Mutu pelayanan yang terdiri dimensi tangible , reliability , responsiviness, assurance, dan empaty berpengaruh berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan ( trust ) masyarakat. Artinya,  dari  kelima  dimensi  tersebut  telah  dilaksanakan  atau  diterapkan  tapi  belum optimal atau  belum  sesuai  harapan.  Kendalanya  menurut  hasil  penelitian  ini  adalah:  (a)  masih
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
rendahnya  pelayanan  pegawai    terutama  menyangkut  waktu  dan  cara  pelayanan;  (b)  masih adanya perbedaan sikap pelayanan secara normatif dengan sikap pelayanan secara faktual yang dilakukan oleh pegawai terungkap dari banyaknya keluhan yang dirasakan masyarakat dalam pengurusan KTP elektronik; (c) masih adanya kecenderungan diskriminasi  dalam pelayanan KTP elektronik.
Kepercayaan Masyarakat  yang terdiri dari dimensi identifikasi tujuan yang ingin dicapai dan taktik atau strategi untuk mencapai tujuan dan mutu pelayanan dengan dimensi tangible , reliability , responsiviness, assurance, dan empaty secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap  kepercayaan  ( trust )  masyarakat.  Artinya,  dari  ketujuh  dimensi  tersebut  telah dilaksanakan atau diterapkan dalam meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat tapi belum optimal atau belum sesuai harapan. Kendalanya menurut hasil penelitian ini adalah: (a) masih rendahnya keterbukaan dari pegawai mengenai  waktu penyelesaian pelayanan KTP elektronik; (b masih rendahnya peran pegawai dalam menyampaikan informasi secara terbuka baik diminta maupun tidak diminta.

## Referensi
Farazmand, A. (2017). Governance Reforms: the Good, the Bad, and the Ugly; and the Sound: Examining the Past and Exploring the Future of Public Organizations. Public Organiz , 595–617.
Hardjasoemantri, K. (2005). Hukum Tata Lingkungan, Ed. 8, Cet. 18. Yogyakarta: Yogyakarta Gajahmada University Press.
Jaya,  A.  (2016).  Standar  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Di  Kantor  Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Ilmu Administrasi Negara , 86-99. Kadarisman,  A.,  &  Gemiharto,  I.  (2017).  TATA  KELOLA  PEMERINTAHAN  DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI INDONESIA (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar  Pelayanan  Minimal  di  Kota  Cimahi  Provinsi  Jawa  Barat). Jurnal  Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi , 1-10.
Karim, M. I., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di  Bidang  Kesehatan  Masyarakat  Melalui  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Amanna gappa , 53-63.
Kuzairi,  U.,  Yuswadi,  H.,  Budiharjo,  A.,  &  Patriadi,  H.  B.  (2017).  Implementasi  Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan publik bidang pelayanan kesehatan (studi kasus pada rumah sakit umum dr. H. Koesnadi Bondowoso). Politico , 1-14.
Nugroho,  M.,  &  Halik,  A.  (2016).  Penerapan  Standar  Pelayanan  Publik  Pada  Kelurahan  di Wilayah Kota Kediri. HP17: Jurnal Hasil Penelitian . Nugroho, R. (2008). Public Police Teori Kebijakan, Analisis, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi,  Evaluasi,  Revisi  Risk  Manajemen  dalam  Kebijakan  Publik  Kebijakan Sebagai  The  Fifth  Estate,  Metode  Penelitian  Kebijakan. Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo Kelompok gramedia.
Priyanto, A. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua,Siswa Terhadap Layanan Pendidikan di Sekolah (Studi pada SekolahUnggulan di Kabupaten Jombang). STKIP PGRI Jombang , 1-11.
Purnamasari,  M.,  &  Pradana,  B.  (2017).  Implementasi  kebijakan  Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya. JURNAL POLITIKOM INDONESIANA , 62-78.
Ridwan. (2005). Pengantar Statistika. Bandung: Alfabeta.
Pengaruh   Implementasi   Kebijakan  Dan  Mutu Pelayanan     Terhadap     Kepercayaan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dukcapil Kabupaten Bombana
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan  Publik  (Review  Terhadap  Peraturan  Pemerintah). Jurnal  Samudra Ekonomika , 175-185.
Umar,  Z.  (2017).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Standar  Pelayanan  Mininal  Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 1-13.
Wijaya,  A.,  Hamdi,  M.,  Kawuryan,  M.  W.,  &  Pudjianto,  W.  S.  (2022).  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  STANDAR  PELAYANAN  MINIMAL  DI  RSUD  PRINGSEWU DALAM  RANGKA  PENINGKATAN  MUTU  PELAYANAN  PUBLIK. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik , 262-277.