## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT
Lilik Fitriana*, Dr. Eddy Asnawi*, Dr. Yeni Triana*
*Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau
Email : lilikfitriana02@gmail.com

## ABSTRACT
To ensure legal protection for hemodialysis service providers, both for hospitals as service providers, medical personnel and health workers as service providers, the Government has stipulated Minister of Health Regulation Number 812/Menkes/PER/VII/2010 concerning the Implementation of Dialysis Services  in  Service  Facilities.  Health.  As  long  as  doctors  or  health  workers  in  carrying  out  their duties in providing hemodialysis health services to patients are still guided by professional standards, medical service standards and standard operating procedures, legal protection for the practice of these services is a right guaranteed by law. Furthermore, there are 3 (three) pillars so that doctors and health workers become professionals, namely obeying the law, discipline, and ethics. To ensure the  implementation  of  quality  hemodialysis  services  and  provide  legal  protection  for  each hemodialysis service provider.
Keywords: Legal Protection, Service Provider, Hemodialysis

## ABSTRAK
Untuk  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  penyelenggara  pelayanan  hemodialisa,  baik  bagi rumah  sakit  sebagai  pemberi  pelayanan,  tenaga  medis  maupun  tenaga  kesehatan  sebagai  pemberi pelayanan,  maka  Pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 812/Menkes/PER/VII/2010  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Dialisis  Pada  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan.  Selama  dokter  atau  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  tugasnya  memberikan pelayanan  kesehatan  hemodialisa  kepada  pasien  masih  berpedoman  pada  standar  profesi,  standar pelayanan  medis  dan  standar  prosedur  operasional,  maka  perlindungan  hukum  terhadap  praktek pelayanan tersebut merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya ada 3 (tiga) pilar agar dokter dan tenaga kesehatan menjadi profesional, yaitu taat hukum, disiplin, dan etika. Untuk menjamin  terselenggaranya  pelayanan  hemodialisa  yang  bermutu  dan  memberikan  perlindungan hukum bagi setiap penyelenggara pelayanan hemodialisa,
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyelenggara Pelayanan, Hemodialisa

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  kesehatan  merupakan bagian  dari  pembangunan  nasional  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran, kemauan,  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi setiap  orang  guna  mewujudkan  derajat
1 Ns.  Ta’adi, Hukum  Kesehatan  Sanksi  & Motivasi bagi Perawat , Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012, hal. 5.
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan  kesehatan  merupakan  upaya seluruh  warga  negara  Indonesia,  baik  swasta maupun pemerintah. 1
Salah  satu  upaya  terbesar  abad  ini adalah merumuskan standar universal tentang
hak  asasi  manusia  dalam  deklarasi  yang terkenal dengan “ The Universal Declaration of Human Rights ”. 2
Sejalan  dengan  amanat  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  pada  pasal  28  H  ayat  (1)  telah ditegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan,  maka dalam  pasal  34  ayat  (3)  disebutkan  bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik yang memadai.
Penyakit  ginjal  kronis  (PGK)  adalah jenis  penyakit  degeneratif  dengan  prevalensi terbesar  di  dunia.  Pada  PKG,  ada  gangguan struktural  atau  fungsional  ginjal  lebih  dari  3 bulan, dimana terjadi penurunan fungsi ginjal yang  suatu  saat  akan  mencapai  stadium penurunan tertentu yang tidak dapat dihindari dan  sering  bermanifestasi  tanpa  gejala sehingga dapat berkembang ke stadium lanjut menjadi penyakit ginjal stadium akhir (disebut juga  penyakit  gagal  ginjal  kronis  atau end stage  renal  disease ).  Dengan  diagnosis penyakit sebagai Gagal ginjal kronis memerlukan terapi pengganti ginjal. 3
Hak  atas  pelayanan  kesehatan  yang juga  dimiliki  oleh  pasien  yang  mengalami penurunan  fungsi  ginjal  dapat  dilakukan
22 Erikkson  Sitohang.  2014. Prinsip  Hukum Dalam  Tata  Kelola  Rumah  Sakit .  Jurnal  Yuridika. Fakultas  Hukum  Universitas  Mahendradatta.  Volume 29 No 1, Januari - April 2014
3 Irene  Ranny  Kristya  Nugraha.  2016.
Kompetensi
Sumberdaya Manusia
Dalam
Penyelenggaraan  Hemodialisis  di  Rumah  Sakit Dihubungkan  Dengan  Asas  Perlindungan  Hukum . SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 | No. 1 | Th. 2016
dengan terapi pengganti ginjal. Ada beberapa cara  yang  dapat  dilakukan  dalam  terapi penggantian  fungsi  ginjal  salah  satunya dengan  memberikan  pelayanan  hemodialisa. Hemodialisis  (HD)  adalah  prosedur  di  mana darah  dikeluarkan  dari  tubuh  pasien  dan diedarkan  dalam  mesin  di  luar  tubuh  yang disebut dialyzer. 4 Dalam  kondisi  seperti  itu, pasien  gagal  ginjal  memiliki  ketergantungan pada  tindakan  hemodialisis.  Bahkan  pada beberapa kasus, pasien yang sudah dinyatakan gagal  ginjal  terpaksa  menjalani  hemodialisis secara rutin sepanjang hidupnya. Oleh karena itu,  jumlah  pasien  di  unit  pelayanan hemodialisa cenderung meningkat. 5
Terapi  hemodialisis  adalah  suatu teknologi tinggi dengan menggunakan peralatan  khusus  sebagai  terapi  untuk mengeluarkan  sisa-sisa  metabolisme  tubuh atau racun tertentu dari peredaran darah seperti air,  natrium,  kalium,  hidrogen,  urea,  kreatin, asam urat dan zat lain melalui membran semi permeabel. sebagai pemisah. darah dan cairan dialisat  pada  ginjal  buatan,  tempat  terjadinya proses difusi, osmosis dan ultrafiltrasi. 6
Selain  menggunakan  teknologi  tinggi dan peralatan khusus, terapi hemodialisa juga membutuhkan biaya yang cukup mahal karena
4 Supriyadi, dkk. 2011. Tingkat Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Terapi Hemodialisis. Jurnal Kesehatan  Masyarakat.  Vol.    6  (2)  (2011)  107-112. Universitas Negeri Semarang. ISSN 1858-1196
5 Pernefri.  Simposium  Nasional  Peningkatan Pelayanan  Penyakit  Ginjal  Kronik  Masa  Kini  dan Indonesian  Renal  Registry  Joglosemar      2012. Yogyakarta: Pernefri Wilayah Yogyakarta; 2012
6 Brunner  dan  Suddarth.  2001.  Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 Volume 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
dipengaruhi oleh harga perbekalan kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai. Demikian pula standarisasi tenaga medis dan paramedis yang melakukan tindakan pelayanan kesehatan bagi  pasien  hemodialisa  harus  memenuhi standar  tertentu  sesuai  dengan  Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Pelayanan
Kesehatan. Sarana yang menyatakan bahwa: Penyelenggaraan
pelayanan  hemodialisa  harus  memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan, persyaratan  tersebut  meliputi  sarana  dan prasarana, peralatan dan tenaga kerja.
Pelayanan kesehatan  yang  baik  dan bermutu  merupakan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  setiap  rumah  sakit  dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, harus didukung  oleh  tenaga  kesehatan  yang profesional seperti dokter, bidan, perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
Perlindungan hukum  bagi  tenaga kesehatan  oleh  pemerintah  sangat  bervariasi. Semua  aspek  hukum  dalam  peraturan  hukum kesehatan  menjadi  instrumen  hukum  yang secara khusus menentukan perilaku/tata tertib, keharusan/larangan  melakukan  sesuatu  yang berlaku bagi pihak-pihak  yang terkait dengan usaha tenaga kesehatan. Selain kompetensi dan kewenangan  klinis,  diperlukan  juga  regulasi yang mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan.    Hal  ini  akan  memberikan
7 Irene. Ibid hal:94
perlindungan  hukum  bagi  kedua  dokter  yang bekerja  di  rumah  rumah  sakit  dan/atau  klinik sebagai  pusat  fasilitas  pelayanan  kesehatan serta bagi pasien yang membutuhkan penanganan penyakit, karena energi yang baik kesehatan dan penderita adalah manusia yang berhak untuk jaminan perlindungan hukum. 7
Namun ,  pada  kenyataannya  seringkali muncul  permasalahan  di  lapangan.  Peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang hak  dan  kewajiban  tenaga  kesehatan  masih cenderung lemah substansinya karena pengaturan  tentang  hak  dan  kewajiban  masih relatif  sangat  terbatas,  ketentuan  mengenai kewajiban tertentu tidak disertai (nihil). sanksi hukum  jika  terjadi  pelanggaran,  bahkan  tidak sedikit ketentuan pasal yang terkesan tumpang tindih, mendua dan mengkriminalisasi tindakan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Sehingga perlu bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk  melakukan  upaya  pengaturan  regulasi untuk  mengoptimalkan  pelayanan  sesuai dengan amanat undang-undang dalam melaksanakan  perlindungan  hukum  terhadap tenaga kesehatan.
Keberadaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) sebagai penunjang  kegiatan  hemodialisa  yang  ada sangat berarti bagi kesehatan bagi masyarakat. Namun sangat disayangkan keberadaan tenaga kesehatan saat ini khususnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hemodialisa masih belum memadai, baik dari
segi jumlah maupun kompetensi sesuai dengan pedoman  pelayanan  hemodialisa  di  fasilitas pelayanan kesehatan dan juga Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang Praktik Kedokteran .
Perlindungan  bagi  tenaga  kesehatan telah diatur oleh pemerintah melalui Pasal 24 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  1996  tentang Tenaga  Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa “Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan  kewenangannya.  dengan  standar profesi  tenaga  kesehatan”.  Perlindungan terhadap  pasien  sebagai  penerima  pelayanan kesehatan tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran dimana  secara  umum  disebutkan  bahwa penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  harus dapat  menjamin  perlindungan  bagi  pasien. pasien.  Sedangkan  perlindungan  hukum  bagi rumah  sakit  termasuk  dalam  salah  satu  hak fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tertuang dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  (f)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit  dimana  “Setiap Rumah
Sakit berhak memperoleh perlindungan hukum dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan”.
Perlindungan  hukum  pelayanan  cuci darah  tertuang  dalam  bentuk  peraturan
8 Abdulkadir  Muhammad.  2007.Hukum  dan Penelitian  Hukum.  Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, hlm 52
perundang-undangan  yaitu  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  812
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan  Dialisis  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan.  Tanpa  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  pelayanan cuci darah pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan cuci darah, batas- batas  hukum  mengenai  cuci  darah  masih belum  jelas,  sehingga  baik  pasien  maupun fasilitas  pelayanan  kesehatan  dapat  dengan mudah dikenakan tuntutan hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini menkaji  bahan  hukum  yang  dilakukan  secara mendalam  terhadap  konsep  hukum  dan  teori hukum  yang  ada  relevansinya  dengan perlindungan  hukum  bagi  penyelenggara pelayanan kesehatan hemodialisis pada fasilitas  pelayanan  kesehatan  masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum normatif berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif, prinsip  dan  doktrin  hukum,  temuan  hukum dalam kasus-kasus ini, sistem hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 8
Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Bahan  hukum  disajikan  dalam  bentuk  teks naratif  melalui  dialog  antara  teori  hukum,
norma  hukum,  hasil  penelitian  dan  analisis penelitian  yang  dihubungkan  satu  sama  lain sesuai  dengan  pokok  permasalahan  sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh ( comprehensive), all inclusive dan systematic . Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  kepustakaan.  Analisis  dilakukan secara  kualitatif.  Metode  analisis  dilakukan dengan cara menafsirkan dan membahas bahan penelitian  berdasarkan  asas  hukum,  teori hukum,  pemahaman  hukum,  norma  hukum, dan  konsep  yang  berkaitan  dengan  materi pelajaran.  Analisis  dilakukan  secara  deduktif, yaitu  menarik  kesimpulan  dari  suatu  masalah yang  bersifat  umum  terhadap  masalah  yang sedang dihadapi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan  Hukum  Terhadap Tenaga Medis Dalam Menjalankan Pelayanan Kesehatan
Indonesia  adalah  negara  hukum,  oleh karena itu segala sesuatunya harus berdasarkan hukum (asas legalitas). Hukum menurut S.M. Amin,  S.H.  sebagaimana  dikutip  oleh  C.S.T Kansil  adalah  kumpulan  aturan  yang  terdiri dari norma dan sanksi yang disebut hukum dan tujuan  hukum  adalah  untuk  memelihara ketertiban  dalam  pergaulan  manusia,  agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. 9
9 C. S. T. Kansil., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta,  2002, hal. 38.
10 Sajipto Raharjo., Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 18.
11 Ayih  Sutarih, Sinkronisasi  Pengaturan Pelimpahan  Wewenang  Tindakan  Medis  Kepada
Hukum  juga  memiliki  fungsi.  Fungsi hukum  adalah  untuk  melindungi  kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam rangka kepentingan tersebut. Alokasi kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan luas dan dalamnya. 10
Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan  hukum  sebagai  pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka dapat  menikmati  semua  hak  yang  diberikan oleh  hukum.  Tindakan  medis  atau  tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan,  menghilangkan  atau  mengurangi penderitaan  meskipun  harus  dilakukan,  tetapi tindakan  medis  tersebut  kadang-kadang  atau sering dirasakan tidak menyenangkan. Tindakan  medis  adalah  tindakan  yang  hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. 11
Perlindungan  hukum  adalah  tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan  sewenang-wenang  oleh  penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati martabat sebagai manusia. 12
Perawat  Untuk  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  Sakit , Hermeneutika Vol. 2 No. 1, 2018,hal. 11.
12 Aris  Prio  Agus  Santoso,  dkk.  2020. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut  Pandang  Hukum  Administrasi  Negara .  Seminar
3.2 Unsur-Unsur
Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis Pada

## Rumah Sakit
Dalam  hal  memberikan  pelayanan hemodialisa  di  rumah  sakit,  unsur  terpenting yang harus tersedia adalah unsur ketersediaan sumber  daya.  Sumber  daya  manusia  yang dibutuhkan  dalam  pelayanan  hemodialisa terdiri  dari  Konsultan  Ginjal  Hipertensi (KGH),  Konsultan  Spesialis  Penyakit  Dalam Penyakit  Ginjal  Konsultan  Hipertensi  (Sp.PD KGH),  Tenaga  Kesehatan  berupa  Perawat Tingkat  Lanjut,  Teknisi  Elektronik  yang mengerti mesin hemodialisa, Staf Administrasi. 13
Sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan hemodialisa  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia  Nomor  812  Tahun  2010  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah:
1. Spesialis  penyakit  dalam,  konsultan ginjal  hipertensi.  Dalam  hal  ini konsultan  ginjal  hipertensi  berperan sebagai  pengawas  unit  cuci  darah dengan  tugas  membina,  mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan cuci darah di unit cuci darah yang bersangkutan.
Nasional & Call For Paper Hubisintek 2020 Universitas Duta Bangsa Surakarta
2. Dokter spesialis penyakit dalam terlatih  dengan  sertifikat  pelatihan hemodialisis,
3. Perawat yang mahir dalam hemodialisis,
4. Teknisi elektromedis dengan pelatihan khusus dalam mesin dialisis.
Berdasarkan kompetensi dan kewenangannya,  seorang  konsultan  spesialis hipertensi  ginjal  bertindak  sebagai  supervisor dan  mengawasi  suatu  prosedur  hemodialisis. Selain  dokter  spesialis  penyakit  dalam  yang merupakan konsultan ginjal hipertensi, dokter spesialis  penyakit  dalam  yang  tersertifikasi dalam pelatihan hemodialisa memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan hemodialisa, dan juga dapat berperan sebagai penanggung jawab hemodialisa apabila rumah sakit tidak memiliki dokter spesialis penyakit dalam. untuk hipertensi..
Perawat  yang  berkompeten  dalam melakukan  hemodialisa  adalah  perawat  yang minimal  lulusan  D3  Akademi  Keperawatan, yang  sudah  memiliki  STR  (Surat  Tanda Registrasi)  melalui  uji  kompetensi  yang diselenggarakan oleh PPNI (Persatuan Perawat Nasional  Indonesia)  dan  sudah  memiliki sertifikat pelatihan hemodialisa yang diselenggarakan oleh Pernefri.
Teknisi  elektromedik  yang  memiliki kompetensi  di  bidang  hemodialisa  minimal lulusan STM/D3 Akademi Teknik Elektro, dan memiliki sertifikat pelatihan hemodialisa.
Untuk  dapat  memberikan  pelayanan Hemodialisa  diperlukan  beberapa  izin  sesuai dengan lokasi unit yang akan didirikan/didirikan.  Perizinan  unit  cuci  darah di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit  (baik  pemerintah  maupun  swasta) mengikuti  izin  rumah  sakit  disertai  verifikasi dari  PERNEFRI  setelah  unit  memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Perizinan  pendirian  Unit  Dialisis  di Rumah  Sakit  memuat  persyaratan  sebagai berikut:
1. Unit  cuci  darah  di  rumah  sakit  harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan.
2. Izin pendirian Unit Dialisis diajukan ke Dinas Kesehatan disertai verifikasi dari PERNEFRI  setelah  unit  tersebut memenuhi persyaratan yang
dipersyaratkan.
3. Izin  berlaku  selama  5  tahun  dan diperpanjang setelah memenuhi akreditasi yang dilakukan oleh tim dari Dinas  Kesehatan  bersama  organisasi profesi (PERNEFRI).
Selain kompetensi yang harus dimiliki sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing  dan sertifikat  pelatihan  cuci  darah  yang  telah diselenggarakan,  sumber  daya  manusia  yang melakukan tindakan hemodialisa juga memerlukan kewenangan untuk dapat melaksanakan  praktik  medis  yang  diberikan
14 Kewenangan  klinis  ( clinical  privilege ) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah  sakit  untuk  suatu  periode  tertentu  yang dilaksanakan  berdasarkan  penugasan  klinis  (clinical
oleh  Rumah  Sakit  kepada  pihak  rumah  sakit. sumber  daya  manusia  yang  bersangkutan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran  di  rumah  sakit  diberikan  dalam bentuk keistimewaan klinis ( clinical privillege ). 14 ( clinical  appointment );  Rumah sakit  harus  memberikan  kewenangan  klinis kepada sumber daya manusia terkait tindakan hemodialisa. Kewenangan klinis yang diberikan oleh rumah sakit menjadi acuan bagi dokter,  perawat,  dan  teknisi  elektromedik sebagai sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya di bidang hemodialisa.
Kewenangan  klinis  ini  diberikan kepada  tenaga  kesehatan  melalui  penugasan klinis  agar  SDM  dapat  melakukan  tindakan hemodialisa sesuai kompetensinya.
3.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan

## Kesehatan
Kebijakan  negara  dalam  membentuk undang-undang di bidang kesehatan merupakan  landasan  yuridis  yang  dapat menjadi pedoman bagi masyarakat umum dan tenaga  kesehatan  pada  khususnya.  Untuk  itu, negara dalam mengatur dan melindungi tenaga kesehatan  telah  membuat  beberapa  undang- undang di bidang kesehatan antara lain:
appointment); lihat Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia
Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011  tentang  Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit
1. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004

## Tentang Praktik Kedokteran
Dalam  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur dengan  jelas  mengenai  perlindungan  dokter atau  dokter  gigi  dalam  melakukan  tindakan medis  yaitu  tentang  Hak  dan  Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi Pasal 50 Dokter atau Dokter  Gigi  dalam  melaksanakan  praktik kedokteran berhak :
1) Memperoleh perlindungan hukum selama  menjalankan  tugasnya  sesuai dengan  standar  profesi  dan  prosedur operasi standar;
2) Memberikan  pelayanan  medis  sesuai standar  profesi  dan  prosedur  operasi standar;
3) Memperoleh  informasi  yang  lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
4) Menerima biaya layanan.
Sedangkan  sesuai  dengan  Pasal  51 Kewajiban  Dokter  atau  Dokter  Gigi  dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1) Memberikan  pelayanan  medis  sesuai dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur  operasional  serta  kebutuhan medis pasien;
2) Merujuk  pasien  ke  dokter  atau  dokter gigi  lain  yang  memiliki  keterampilan atau kemampuan yang lebih baik, jika tidak  dapat  melakukan  pemeriksaan atau pengobatan;
3) Menyimpan  segala  sesuatu  yang diketahuinya  tentang  pasien,  bahkan setelah pasien meninggal;
4) Melakukan  pertolongan  darurat  atas dasar  kemanusiaan,  kecuali  ia  yakin bahwa  ada  orang  lain  yang  bertugas dan mampu melakukannya; dan
5) Menambah pengetahuan dan mengikuti perkembangan  ilmu  kedokteran  atau kedokteran gigi.
Selain  itu,  dokter  atau  dokter  gigi terikat  dengan  Kode  Etik  Kedokteran  dalam menjalankan  perannya  sebagai  tenaga  medis, dan  keberadaan  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009

## Tentang Kesehatan
Dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Tenaga Kesehatan  berhak  atas  kompensasi  dan perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan tugasnya  sesuai  dengan  profesinya.  Dalam Payat (2) disebutkan bahwa Tenaga Kesehatan dalam  melaksanakan  tugasnya  berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
Sementara  itu,  dalam  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam hal seorang  tenaga  kesehatan  diduga  lalai  dalam menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui mediasi.
3. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk menyelenggarakan  upaya  kesehatan  (Bab  I Ketentuan  Umum  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Tenaga Kerja).
Tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan praktiknya memiliki beberapa hak, antara lain hak untuk:
1) Memperoleh perlindungan hukum selama  melaksanakan  tugas  sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan  Profesional,  dan  Standar Prosedur Operasional;
2) Memperoleh  informasi  yang  lengkap dan  benar  dari  Penerima  Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
3) Menerima biaya untuk layanan;
4) Memperoleh
perlindungan
keselamatan  dan  kesehatan  kerja, perlakuan  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, moral,
kesusilaan, dan nilai-nilai agama;
5) Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
6) Menolak keinginan Penerima
Pelayanan  Kesehatan  atau  pihak  lain yang  bertentangan  dengan  standar
15 Undang-Undang  No.  36  Tentang  Tenaga Kesehatan Bab Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Pasal 57 Hak
profesi,  kode  etik,  standar  pelayanan, standar  prosedur  operasional,  atau ketentuan peraturan perundang- undangan;  dan  memperoleh  hak-hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 15
Sedangkan  kewajiban  yang  harus dijalankan dan dibimbing antara lain:
1) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik wajib:
a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesional, Standar Operasional Prosedur,  dan  etika  profesi  serta kebutuhan  kesehatan  Penerima Pelayanan Kesehatan;
b. Mendapat persetujuan dari Penerima  Pelayanan  Kesehatan atau  keluarganya  atas  tindakan yang akan dilakukan;
c. Menjaga  kerahasiaan  kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, perawatan, dan tindakan yang dilakukan; dan
e. Merujuk  Penerima  Pelayanan Kesehatan kepada Tenaga
Kesehatan  lain  yang  memiliki kompetensi  dan  kewenangan yang sesuai.
2) Kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku  bagi  Tenaga  Kesehatan  yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan. 16
Melihat  beberapa  undang-undang  di atas,  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya dalam  menjalankan  tugasnya  penuh  dengan risiko,  karena  kemungkinan  pasien  cacat bahkan  kematian  setelah  dirawat  oleh  dokter atau  staf  dapat  terjadi,  meskipun  dokter  telah menjalankan  tugasnya  di  sesuai  dengan Standar Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau Standar Pelayanan Medis yang baik. Situasi  seperti  ini  seharusnya  disebut  sebagai risiko  medis,  dan  risiko  ini  terkadang ditafsirkan  oleh  pihak  di  luar  profesi  medis sebagai medical malpractice .
Standar  Profesi  menurut  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  2052  Tahun  2011 tentang  Izin  Praktik  dan  Penyelenggaraan Kedokteran adalah batas kemampuan minimal berupa  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap profesional  yang  harus  dikuasai  oleh  seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melaksanakan  kegiatan  profesi  di  masyarakat secara mandiri yang dilakukan oleh organisasi profesinya. 17
Standar Pelayanan menurut Permenkes Nomor  1438  Tahun  2010  tentang  Perizinan Standar Pelayanan Medis merupakan pedoman
16 Undang-Undang  No.  36  Tentang  Tenaga Kesehatan Bab Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Pasal 58 Kewajiban
yang harus ditaati oleh dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran.
Dengan  berpedoman  pada  standar profesi,  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) dan/atau  standar  pelayanan  kesehatan  yang baik,  maka  perlindungan  hukum  Tenaga Kesehatan dijamin oleh undang-undang.

## IV. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Unsur-unsur  dalam  penyelenggaraan pelayanan  cuci  darah  di  rumah  sakit adalah sarana, prasarana, dan peralatan yang mendukung tindakan hemodialisa,  sumber  daya  manusia yang terdiri dari tenaga kesehatan yaitu dokter spesialis penyakit dalam, konsultan  hipertensi  ginjal  sebagai pengawas dan/atau penanggung jawab. unit hemodialisis di rumah sakit, dokter spesialis  penyakit  dalam  terlatih  yang bersertifikat dialisis sebagai penanggung jawab unit hemodialisis di rumah  sakit,  dokter  umum  terlatih dengan  sertifikat  pelatihan  dialisis yang  berfungsi  sebagai  dokter  yang melaksanakan  prosedur  hemodialisis sehari-hari,  perawat  kejuruan  dan perawat  profesional  terlatih  dengan hemodialisis sertifikat, pelatihan dialisis teknisi elektromedis 17 Desriza Ratman, Aspek Hukum Penyelenggaraan  Praktek  Kedokteran  Dan  Malpraktek Medik (Bandung: Keni Media, 2014), hlm. 8
bersertifikat  dan  telah  mengikuti pelatihan  mesin  hemodialisis  dan mesin pendukung hemodialisis 2. Unsur-unsur  yang  terkandung  dalam asas  perlindungan  hukum  adalah terselenggaranya  pelayanan  kesehatan sesuai  dengan  kompetensi  tenaga kesehatan  sesuai  dengan  bidangnya masing-masing,  keistimewaan  klinis dan kewenangan klinis ( clinical privilege )  yang  dimiliki  oleh  tenaga kesehatan  yang  diperoleh  dari  rumah sakit  yang  bersangkutan,  standar profesional  sumber  daya  manusia. dokter, perawat, dan teknisi elektromedis), prosedur operasi standar yang  berlaku  di  rumah  sakit,  hak pasien, hak rumah sakit 3. Selama  dokter  atau  tenaga  kesehatan
dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam memberikan pelayanan kesehatan
hemodialisa  kepada  pasien  masih berpedoman  pada  standar  profesi, standar  pelayanan  medis  dan  standar prosedur operasional, maka
perlindungan  hukum  merupakan  hak yang  dijamin  oleh  undang-undang. Selanjutnya  ada  3  (tiga)  pilar  agar dokter  atau  dokter  gigi  dan  tenaga kesehatan  menjadi  profesional,  yaitu taat hukum, disiplin, dan etika.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abdulkadir  Muhammad.  2007. Hukum  dan Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT Citra Aditya Bakti
Brunner  dan  Suddarth.  2001. Keperawatan Medikal  Bedah Edisi  8  Volume  2. Jakarta:  Penerbit  Buku  Kedokteran EGC
Desriza Ratman, 2014. Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek
Kedokteran  Dan  Malpraktek  Medik . Bandung: Keni Media
Ns. Ta’adi, 2012. Hukum Kesehatan Sanksi &
Motivasi bagi Perawat , Buku Kedokteran EGC, Jakarta Pernefri. 2012. Simposium Nasional Peningkatan  Pelayanan  Penyakit Ginjal  Kronik  Masa  Kini  dan Indonesian Renal Registry Joglosemar .  Yogyakarta:  Pernefri
Wilayah Yogyakarta
Sajipto  Raharjo.  2006. Ilmu  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung
S.  T.  Kansil.,  2002. Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang
Tenaga Kesehatan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  1996  tentang Tenaga Kesehatan

## Permenkes  Nomor  1438  Tahun  2010  tentang
Izin Standar Pelayanan Kedokteraan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011  tentang Penyelenggaraan  Komite  Medik  Di Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/PER/VII/2010  Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Dialisis
Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

## 3. Jurnal
Ayih  Sutarih,  2018. Sinkronisasi  Pengaturan
Pelimpahan  Wewenang  Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah Sakit , Jurnal Hermeneutika Vol. 2 No.
1,
Aris  Prio  Agus  Santoso,  dkk.  2020. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan  dalam  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara . Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2020 Universitas Duta Bangsa
Surakarta
Erikkson  Sitohang.  2014. Prinsip  Hukum Dalam  Tata  Kelola  Rumah  Sakit . Jurnal  Yuridika.  Fakultas  Hukum
Universitas  Mahendradatta.  Volume 29 No 1, Januari - April 2014 Irene Ranny Kristya Nugraha. 2016. Kompetensi  Sumberdaya  Manusia Dalam Penyelenggaraan Hemodialisis di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Asas Perlindungan Hukum . SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 | No.
1 | Th. 2016
Supriyadi, dkk. 2011. Tingkat Kualitas Hidup Pasien  Gagal  Ginjal  Kronik  Terapi Hemodialisis . Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol.  6 (2) (2011) 107-112.
Universitas  Negeri  Semarang.  ISSN 1858-1196