Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat)
Putra Sanjaya 1 , Murlita 2 , Rahman 3 , Boris Brahmono 4
1,2,4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Kota Pagar Alam
3 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam Email: putrasanjaya.00000000@gmail.com , murlitaaja@gmail.com , rahmanbinyahan@gmail.com, boris.brahmono@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the process of managing village finances in Nanti Giri Village, Jarai District, Lahat Regency. and to find out what obstacles were faced when managing village finances. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data used are primary data and secondary data. The respondents in this study consisted of three people, namely  the  village  head,  village  secretary,  and  head  of  financial  affairs. Data  obtained  based  on observation, interviews, and documentation. From the results of this study, it was revealed that village financial management in Nan Giri Village, Jarai District, Lahat Regency has been going well in accordance with the procedures for Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, but there are still obstacles, one of which is the unstable internet network due to the Head of Finance Affairs still using the internet network sourced from personal cellphones and the unavailability of village wiffi which causes financial recording through the SISKEUDES application to be hampered. The  next  obstacle  is  the  unavailability  of  online-based  accountability  information  media  for  the community such as the village website which can facilitate the village government in conveying its accountability to the community through online media and also make it easier for the community to access village financial information online. due to the lack of knowledge of the village government in the field of technology.
Keywords: Village; Finance; Management

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer serta data skunder. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan KAUR keuangan. Data diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diungkapkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada diDesa Nanti Giri Kecamatan Jarai  Kabupaten  Lahat  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  prosedur  Peraturan
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono
Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, namun masih terdapat kendala salah satunya jaringan internet yang kurang stabil dikarenakan KAUR Keuangan masih menggunakan jaringan internet yang bersumber dari HP pribadi dan belum tersedianya wiffi desa yang menyebabkan  pencatatan  keuangan  melalui  aplikasi  SISKEUDES  menjadi  terhambat. Kendala selanjutnya adalah belum tersedianya media informasi pertanggungjawabankepada masyarakat berbasis online seperti website desa yang dapat memudahkan pemerintah desa dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui media online dan juga memudahkan masyarakat untuk mengakses mengenai  informasi  keuangan  desa  melalui  online.  dikarenakan  faktor  minimnya pengetahuan pemerintah desa dibidang teknologi.
Kata kunci : Desa; Keuangan; Pengelolaan

## Pendahuluan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat pada pasal 1 ayat 1  yang berbunyi ; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Des,  2018).  Keuangan  desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari APBN yang di peruntukan bagi daerah/desa melalui APBD yang digunakan untuk keperluan  dalam  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Dengan  adanya dana tersebut dapat diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada didesa  dan  mampu  menunjang  fasilitas  umum  yang  ada  di  desa  (Soleh,  2014). Pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui basis kas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efesien.
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  dengan  basis  kas.  Basis  kas  merupakan pencatatan  transaksi  pada  saat  kas  diterima  dan  keluarkan  dari  rekening desa.Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementrian Dalam Negeri (Raharjo, 2020). Saat ini sistem informasi yang dikelola oleh kementerian dalam negeri bekerjasama dengan BPKP adalah Sistem  Keuangan  Desa  (  SISKEUDES)  yang sudah  menggunakan  aplikasi online (Raharjo, 2020) . Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa nanti  giri,  kecamatan  jarai,  kabupaten  lahat  harus  mengikuti  asas-asas  yang berlaku  berdasarkan  peraturan  menteri  dalam  negeri  no  20  tahun  2018  tentang pengelolaan keuangan desa dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa  terbagi  menjadi  4  yakni  :  transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat)
Transparansi  dalam  keuangan  desa  sangat  penting  di  lakukan  dengan memberikan informasi secara terbuka mengenai sumber dana, pengeluaran, dan laporan keuangan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa dan memastikan bahwa dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan bersama.pengelolaan keuangan desa juga perlu dilakukan dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini meliputi pelaporan keuangan  pihak  yang  berwenang,  serta  penegakan  hukum  bagi  pihak  yang melakukan  tindakan  korupsi  atau  penyalahgunaan  keuangan  desa.Partisipasi masyarakat desa juga perlu ditingkatkan dalam mengelola keuangan desa. Hal ini dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  penyusunan  anggaran desa,  memonitoring  dalam  penggunaan  dana  desa,  dan  memberikan  masukan atas program yang akan dilaksanakan.
Dalam melakukan  keuangan desa juga perlu dilakukan asas mengenai tertib dan  disiplin  anggaran,  hal  ini  menuntut  agar  anggaran  yang  di  susun  dan  di laksanakan  harus  sesuai  dengan  prinsip  akutansi  keuangan  yang  berlaku  serta mengikuti  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penggunaan  anggaran harus dicatat dengan baik dan transparan, sehingga setiap pengeluaran dapat di pertanggungjawabkan  secara  jelas.Dengan  menerapkan  prinsip  transparansi, akuntabilitas  dan  partisipatif,  serta  tertib  dan  disiplin  anggaran  diharapkan pengelolaan  keuangan  desa  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efesien  sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara optimal. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa adalah media informasi di  desa  yang  dapat  di  akses  oleh  masyarakat  serta  berfungsi  sebagai  media transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat masih kurang lengkap serta  keterbatasan  jaringan  internet  dalam  pencatatan  keuangan  desa  melalui aplikasi siskeudes.Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten  Lahat  dan  untuk  mengetahui  kendala-kendala  pada  saat  proses pengelolaan keuangan desa diDesa Nanti Giri, KecamatanJarai, KabupatenLahat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggungkap fakta, fenomena dan keadaan  yang  terjadi  saat  penelitian  berjalan,  dan  mengambarkan  mengenai Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  ada  Desa  Nanti  Giri,  Kec.  Jarai,  Kab.  Lahat. Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang bertugas sebagai PKPKD dan PPKD  yang  berjumlah  tiga  orang  aparatur  pemerintah  Desa  yaitu  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa  dan  Kaur  Keuangan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan Oktober 2022 hingga bulan Mei 2023. Teknik pengumpulan data dengan Teknik Wawancara  (Interview),  Pengamatan  (Observasi)  dan  Dokumentasi  (Sugiyono, 2019). Adapun analisis data dengan menggunakan metode analisis data dengan reduksi  data/data  reducation,  penyajian  data/data  display,  dan  penarikan kesimpulan/conclusion.
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono

## Pembahasan
1. Pengelolaan Keuangan Desa
a. Perencanaan
Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Nanti Giri diawali melalaui    pembuatan  rancangan  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) dalam kurun waktu 6 tahun selama periodesasi masa jabatan di lantiknya kepala  desa.  Kepala  desa  kemudian  membuat  suatu  tim  khusus  penyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang digunakan untuk melakukan musyawarah dalam pembahasan  penyusunan RPJM Desa.
RPJM  yang telah ditetapkan di desa Nanti Giri yang kemudian dijabarkan melalui  rencana  kerja  pemerintah  (RKP)  desa,  pada  saat  penyusunan  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan dengan musyawarah desa, Rencana Kerja Pemerintah  (RKP)  desa  menjadi  pedoman  pemerintah  desa  nanti  giri  dalam penyusunan  APBDesa  untuk  dapat  mengetahui  perencanaan  pengelolaan keuangan desa pada desa dapat di lihat dari wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:
“untuk perencanaan mengenai penyusunan perdes dan APBDesa kita harus mengikuti  langkah-langkah  yang  berasal  dari  hasil  musyawarah  dengan masyarakat yang sudah di cantumkan kedalam RKP dan RPJM (Zamzami, 2023).
Penjelasan  Serupa  dijelaskan  Kembali  Oleh  Sekretaris  Desa  Nanti  Giri  Ibu Ande beliau menyatakan bahwa:
“dalam  penyusunan  rancangan  peraturan  dan  APBDesa  dirancang dan  disusun  oleh  saya  selaku  sekretaris  berlandasan  RKPdesa  dan selanjutnya kita sampaikan kepada kepala desa, barulah kepala desa menyampaikan  ke  BPD  untuk  diadakan  musyawarah  desa.” (Pernandis, 2023)
Berdasarkan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Sekretaris  Desa merancang peraturan dan APBDesa berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun berkenaan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan  kepada  BPD  dan  diadakan  musyawarah  bersama  masyarakat. Selanjutnya berikut wawancara dengan Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:
“Ya  yang  melaksanakan musyawarah  desa  itu  adalah  BPD,  jadi  yang melaksanakannya  itu  bukan  kepala  desa  melainkan  BPD.  Nah  setelah  hasil musyawarah dari masyarakat barulah diberikan kepada sekretaris desa kemudian di koordinasikan  kepala desa (Zamzami, 2023) .”
Berdasarkan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam melaksanakan  musyawarah  desa  mengenai  penyusunan  rancangan  peraturan desa  dan  APBDesa  dilakukan  oleh  BPD  dengan  melibatkan  masyarakat  Desa Nanti  Giri  selanjutnya  hasil  musyawarah  tersebut  akan  diberikan  kepada Sekretaris Desa untuk di setujui oleh Kepala Desa agar dapat di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.
Selanjutnya berikut hasil wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono

## beliau menyatakan bahwa :
“untuk mengenai rancangan peraturan desa itu kita sepakati dulu secara bersama-sama  dengan  BPD  jika  BPD  sudah  menerima  dan  setuju  atas rancangan  tersebut,  selanjutnya  saya  serahkan  kepada  kecamatan” (Zamzami, 2023)
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setelah diadakan musyawarah  desa  membahas  mengenai  rancangan  peraturan  desa  tentang APBDesa  yang  telah  disetujui  secara  bersama-sama  antara  BPD.  Langkah selanjutnya,  Kepala  Desa  Nanti  Giri  akan  menyerahkan  rancangan  mengenai peraturan desa kepada Bupati Kabupaten Lahat melalui Camat Jarai.
Tabel  1.  Proses  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa    Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018
No Permendagri No 20 Tahun 2018 Penerapan Pelaksanaan di Desa Nanti Giri Catatan Sesuai Tidak sesuai 1.  Sekretaris desa mengkordinasi ✓ Kurangnya partisipasi masyarakat saat
melakukan musyawarah desa 2.  Rencana  penyusunan  APBD berdasarkan  RKP  desa  tahun berkenaan  dan  di  sampaikan kepada kepala desa ✓ 3.  Rencana peraturan desa tentang  APBDesa  disepakati paling  lambat  bulan  oktober tahun berjalan ✓ 4.  Rancangan  peraturan  desa tentang APBDesa yang sudah disepakati bersama kemudian oleh kepaala desa disampaikan  kepada  bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati.
✓
Sumber: Data  Skunder  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

## b. Pelaksanaan
Pelaksanaan  keuangan  di  Desa  Nanti  Giri,  Kecamatan  Jarai,  Kabupaten Lahat. Telah dilaksanakan sesuai dengan penetapan rencana pemerintah desa dan telah sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri  No  20  Tahun  2018.  Untuk  dapat  mengetahui  mengenai  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat kita lihat dari wawancara Kepala Desa Nanti
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono
Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:
“ pihak  pemerintah  desa  nanti  giri  berserta  pelaksana  pengelolaan keuangan  desa  telah  menyesuaikan  diri  dengan  petunjuk  teknis  yang tercantum  dalam  peraturan  menteri.  Dan  merujuk  pada  peraturan menteri dalam negeri No 20 tahun 2018. ” (Zamzami, 2023).
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Nanti  Giri  telah  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  langkah- langkah  dari  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  tentang pengelolaan keuangan desa.
Selanjutnya,  terdapat  pelaksanaan  yang  mana  Kepala  Desa  Nanti  Giri memberikan  tugas  kepada  Kaur  dan  Kasi  pada  penyusunan  dokumen pelaksanaan  anggaran  paling  lama  3  hari  kerja,  dan  setelah  peraturan  desa mengenai  APBDesa  serta  peraturan  kepala  desa  tentang  penjabaran  APBDesa yang  ditetapkan.  Berdasarkan  argumen  tersebut  didukung  berdasarkan  hasil wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa: “disini  saya  menugaskan  dalam  penyusunan  dokumen  pelaksanaan anggaran kepada kaur dan kasi selama 3 hari dan dokumen pelaksanaan anggaran  ini  disusun  setelah  ditetapkannya peraturannya  apbdesa  dan ketetapan peraturan kepala desa” (Zamzami, 2023).
Berdasarkan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  proses penyusunan  dokumen  pelaksanaan  anggaran  (DPA)  dilakukan  oleh  Kaur  dan Kasi dalam jangka waktu 3 hari kerja, Setelah itu apabila penyusunan dokumen pelaksanaan  anggaran  (DPA)  telah  selesai.  maka  selanjutnya,  dokumen pelaksanaan  tersebut  akan  diberikan  kepada  sekretaris  desa  untuk  diverifikasi mengenai  rancangan  dokumen  pelaksanaan  anggaran  (DPA)  dan  kemudian diserahkan  kepada  kepala  desa  untuk  dapat  disetujui  mengenai  rancangan dokumen  pelaksanaan  anggaran  (DPA)  yang  telah  diverifikasi  oleh  Sekretaris paling  lama  selama  15  hari  kerja  terhitung  pada  saat  dokumen  pelaksanaan anggaran (DPA) diberikan. berikut hasil wawancara Sekretaris Desa Nanti Giri Ibu Ande beliau menyatakan bahwa:
“setelah  saya  menerima  DPA  yang  diberikan  oleh  kaur  dan  kasi selanjutnya  saya  melakukan  verifikasi  terlebih  dahulu  mengenai program  kegiatan  yang  akan  dilakukan,  besaran  anggaran  yang  akan dikeluarkan, jadwal penarikan dananya dan jadwal kegiatannya, setelah saya verifikasi barulah saya serahkan kepada kepala desa untuk disetujui mengenai DPA yang telah saya verifikasi” (Pernandis, 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila Sekretaris  Desa  telah  menerima  DPA  dari  Kaur  dan  Kasi  maka  selanjutnya Sekretaris Desa memverifikasi program kegiatan terlebih dahulu, yang berisikan program kegiatan, besaran anggaran, jadwal penarikan dana dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan, Setelah selesai di verifikasi maka akan diserahkan kepada kepala desa agar DPA yang telah di verifikasi tersebut dapat di sepakati.
Selanjutnya  apabila  Kepala  Desa  telah  menyetujui  Dokumen  Pelaksana
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono
Anggaran  (DPA)  tersebut  maka  barulah  Kaur  keuangan  menyusun  rencana anggaran kas apabila rencana anggaran kerja telah selesai akan diberikan kepada sekretaris  untuk  diverifikasi  dan  disetujui  oleh  Kepala  Desa.  Berikut  hasil wawancara Kaur Keuangan Desa Nanti Giri Ibu Ika beliau menyatakan bahwa:
“argumen  itu  memang  benar  kaur  keuangan  menyusun  rencana anggaran kas desa berupa aliran dana yang masuk dan yang keluar yang nantinya akan digunakan untuk program-program kegiatan yang tertera didokumen pelaksana anggaran, jika telah selesai akan diberikan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi setelah itu diajukan kepada kepala desa untuk disetujui” (Eka, 2023).
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun anggaran kas desa memang benar dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Nanti  Giri.  Yang  didalamnya  berisikan  rencana  anggaran  kas  desa  yakni  aliran dana  yang  masuk  dan  keluar  dan  nantinya  akan  digunakan  dalam  program- program  kegiatan  yang  telah  tertera  didalam  dokumen  pelaksanaan  anggaran. Sekretaris  Desa  akan  menerimanya  dan  akan  memverifikasi  untuk  diajukan kepada Kepala Desa Nanti Giri untuk mendapat persetujuan.
Pelaksanaan  kegiatan  harus  sesuai  berdasarkan  dokumen  pelaksana anggaran  (DPA)  yang  telah  disetujui  oleh  Kepala  Desa  dan  APBDesa  berjalan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang telah di tetapkan. Hal ini terlihat dari keterkaitan  setiap  kegiatan  desa  dengan  rencana  kerja  anggaran.  Selama  proses pengelolaan  keuangan  desa,  juga  melibatkan  partisipasi  aktif  dari  seluruh masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. untuk proses pelaksanaan kegiatan dan  pengalokasian  dapat  dilihat  berdasarkan  hasil  Wawancara  Sekretaris  Desa Nanti Giri Ibu Ande beliau menyatakan bahwa:
“ya  benar  untuk  setiap  pelaksanaan  kegiatan  kita  harus  berpacu  pada dokumen  pelaksana  anggaran  dan  proses  pelaksanaan  sesuai  dengan rencana  kerja  anggaran  mereka,  yang  rencana  kerja  anggaran  desa tersebut  telah  direncanakan  dengan  baik.  Mereka  telah  menjalankan kegiatan  yang  dijadwalkan  untuk  bulan  ini  dan  dana  yang  diperlukan telah tersedia” (Pernandis, 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam menjalankan  kegiatan  untuk  setiap  bulan  telah  diatur  dan  dijadwalkan  untuk mengenai dana pun telah tertera. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatannya juga harus  berpacu  pada  dokumen  pelaksanaan  anggaran  yang  proses  pelaksanaan telah  sesuai  pada  rencana  kerja  dan  rencana  kerja  anggran  desa  tersebut  telah direncanakan dengan baik.
Tabel  2.  Proses  Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa    Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018
No PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 Penerapan pelaksanaan di Desa Nanti Giri Catatan Sesuai Tidak sesuai 1. Menyusun rencana DPA ✓

## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat)
2. Menyusun rencana RAK
✓ 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa ✓
Sumber: Data  Skunder  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## c. Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  desa  merupakan  kegiatan  pencatatan  yang dilakukan  bendahara,kemudian  bendahara  diwajibkan  melakukan  pencatatan terhadap  seluruh  transaksi  baik  pengeluaran  maupun  penerimaan  (Purwanti, 2020).  Dalam  proses  penatausahaan  menggunakan  sistem  keuangan  desa  yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Untuk  memahami  lebih  lanjut  mengenai  proses  penatausahaan  pengelolaan keuangan desa, dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ika Kaur Keuangan Desa Nanti Giri beliau menyatakan bahwa:
"proses  penatausahaan  administrasi  terkait  pertanggungjawaban mengenai  keuangan  desa,  pengarsipan  nota  belanja  dan  pencatatan keuangannya  dilakukan  melalui  saya  dengan  menggunakan  aplikasi siskeudes." (Eka, 2022).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat simpulkan bahwa dalam proses penatausahaan kaur keuangan desa nanti giri telah menggunakan sistem aplikasi siskeudes,  yang  didalamnya  berisikan  administrasi  yakni  pertanggungjawaban keuangan desa.
Kaur  keuangan  melakukan  pencatatan  penerimaan  dan  pengeluaran  yang dilakukan desa diantaranya adalah buku pembantu bank, Buku pembantu pajak dan  buku  pembantu  panjar  kaur  keuangan  desa  bertanggung  jawab  dalam melaporkan  tutup  buku  kepada  Sekretaris  Desa,  yang  harus  dilakukan  paling lambat  dalam  waktu  10  bulan  berikutnya.  berikut  hasil  Wawancara  Kaur Keuangan Desa Nanti Giri Ibu Ika beliau menyatakan bahwa:
“ya untuk mengenai proses penerimaan dan pengeluaran keuangan kita melakukan pencatatan kedalam buku kas melalui aplikasi siskeudes dan saya akhiri pencatatannya diujung bulan dan setiap 9 bulan sekali saya lakukan  perekapan  mengenai  rincian  keuangan  dan  selanjutnya  buku hasil  pencatatan  tersebut  saya  serahkan  kepada    sekretaris  untuk dilakukan pemeriksaan” (Eka, 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Kaur Keuangan  akan  selalu  melakukan  pencatatan  mengenai  penerimaan    dan pengeluaran kedalam buku pembantu kas umum melalui aplikasi siskeudes dan akan diakhiri mengenai pencatatannya setiap ujung bulan, dan kemudian langkah selanjutnya kaur keuangan akan menyerahkan buku pembatu kas tersebut kepada sekretaris untuk di periksa.
Sekretaris  Desa  melakukan  verifikasi  dan  evaluasi  terhadap  laporan  yang
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono
dilaporkan  tersebut.  Hasil  verifikasi  dan  evaluasi  ini  akan  disampaikan  oleh Kepala  Desa  nanti  giri  berikut  hasil  wawancara  Sekretaris  Desa  Nanti  Giri  Ibu Ande beliau menyatakan bahwa:
“setelah buku kas saya terima selanjutnya saya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta mengevaluasi pencatatan buku kas yang dilakukan oleh  kaur  keuangan  yang  mana  didalam  buku  kas  tersebut  berisikan pengeluaran untuk program kegiatan yang tertera di APB Desa apabila telah  sesuai  kemudian  saya  serahkan  kepada  kepala  desa” (Pernandes, 2023).
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila Sekretaris Desa  telah  menerima  buku  kas  dari  kaur  keuangan  maka  sekretaris  akan melakukan pemeriksaan yakni dengan mengevaluasi pencatatan buku pembantu kas umum dan jika telah selesai maka akan di serahkan kepada kepala desa.
Akan  tetapi  dalam  proses  adminitrasi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  kaur keuangan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa terdapat kendala yaitu  jaringan  internet  yang  kurang  stabil  sehingga  kendala  tersebut memperhambat proses pencatatan dan penginputan administrasi keuangan desa. Berikut  hasil  wawancara  Kaur  Keuangan  Desa  Nanti  Giri  Ibu  Ika  beliau menyatakan bahwa:
“aplikasi  siskeudes  dalam  proses  pengaksesannya  selalu  terkendala dijaringan  yang  menyebabkan  proses  penginputan  dan  pencatatan administrasi keuangan desa terhambat” (Eka, 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam proses  penginputan  dan  pencatatan  administrasi  yang  diakses  pada  aplikasi siskeudes terdapat hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa nanti giri yakni jaringan  yang  tidak  stabil  sehingga  proses  tersebut  terganggu.    selanjutnya dijelaskan  kembali  oleh  Ibu  Ika  Selaku  Kaur  Keuangan  Desa  Nanti  Giri menyatakan bahwa:
“Untuk  faktor  jaringan  internet  disebabkan  belum  tersedianya  wiffi khusus  desa.  selama  ini  untuk  internet,  kita  hanya  menggandalkan internet dari hp pribadi saya. jadi ya itu tadi, kadang kalau jaringan dihp saya tidak 4G itu tidak bisa masuk ke aplikasi s iskeudes” (Eka, 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam melakukan pencatatan keuangan terdapat kendala dijaringan internet yang tidak stabil  dikarenakan  beberapa  faktor.  Faktor  utamanya  internet  yang  digunakan oleh  kaur  keuangan  untuk  mengakses  aplikasi  siksuedes  hanya  menggunakan internet  berbasis  hp  pribadi  yang  dimiliki  kaur  keuangan.selain  faktor  utama, terdapat juga faktor lain. didesa nanti giri belum tersedia wiffi desa. yang dapat mempermudahkan kaur keuangan beserta pemerintah desa dalam menjalankan aktivitas berbasis internet. Berikut hasil wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami menyatakan bahwa:
“Pasti,  nanti  kedepannya  kita  akan  selalu  memperbaiki  fasilitas  yang belum  tersedia,  untuk  sekarang  ini  kita  lagi  fokus  terhadap
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono
pembangunan kantor kepala desa. setelah pembangunan kantor kepala desa telah terealisasikan nanti kita akan pasangkan wiffi di lingkungan kantor  kepala  desa  supaya  memudahkan  pemerintah  desa  dalam menjalankan aktifitasnya (Zamzami, 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  saat  ini Kepala  Desa  dan  seluruh  perangkat  Desa  Nanti  Giri  masih  berfokus  dalam melakukan renovasi pembangunan kantor kepala desa dan jika sudah terlaksana, Kepala  Desa  Nanti  Giri  akan  memperbaiki  kekurangan  yang  lainnya.  salah satunya,  kepala  desa  akan  meningkatkan  lagi  fasilitasnya.  Terutama  dibidang sarana yang ada dikantor Desa Nanti Giri dengan cara akan memasangkan wiffi dilokasi  tersebut,  sehingga  kedepannya  kegiatan  pemerintahan  dapat  berjalan dengan lancar.
Tabel  3.  Proses  Penatausahaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018
No PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 Penerapan Pelaksanaan di Desa Nanti Giri Catatan Sesuai Tidak sesuai 1.  Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan ✓ Ketidakstabilan jaringan internet pada saat pengaksesan siskeudes dalam melakukan pencatatan keuangan 2.  Kaur  keuangan  mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan ✓ 3.  Kaur keuangan desa melaporkan tutup buku kepada sekretaris desa paling  lambat  tanggal  10 bulan berikutnya ✓ 4.  Sekretaris  desa  melakukan verifikasi  dan  evaluasi  dan kemudian dilaporkan kepada kepala desa ✓
Sumber: Data  Skunder  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## d. Pelaporan
Setelah  melakukan  penatausahaan  mengenai  keuangan  desa,  kepala  desa memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  APBDesa semester  pertama  kepada  bupati  melalui  camat.  Berikut  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan  dengan  Kepala  Desa  Nanti  Giri    Bapak  Zamzami  beliau
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono

## menyatakan bahwa:
“untuk laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan itu selalu kita kirim  melewati  camat  nanti  barulah  camat  jarai  menyampaikannya kepada bupati kabupaten lahat.” (Zamzami, 2023).
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaporan keuangan  yang  berisikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  dan  laporan realisasi  kegiatan,  kepala  desa  nanti  giri  akan  menyampaikan  laporan  tersebut kepada Bupati Kabupaten Lahat melalui Camat Jarai.
Pelaporan  keuangan  desa  juga  dilakukan  melalui  aplikasi  Siskeudes  yang terhubung langsung dengan aplikasi Siskeudes milik pemerintah pusat sebagai alat untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut  mengenai  pelaporan  keuangan  desa  dapat  ditemukan  dalam  wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Nanti Giri Ibu Ika beliau menyatakan bahwa:
"ya setiap pelaporan terkait keuangan didesa itu semua sudah dilakukan penyusunan dan pencatatannya dengan baik melalui aplikasi siskeudes dan  terdapat  keterhubungan  dengan  aplikasi  Siskeudes  yang  dimiliki oleh pemerintah pusat serta diawasi oleh kementerian keuangan. Melalui aplikasi  tersebut,  pelaporan  dapat  terhubung  secara  langsung  dengan sistem yang ada" (Eka, 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaporan keuangan  desa  berupa  laporan  pelaksanaan  APBDesa  sudah  diinput  dengan menggunakan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (SISKEUDES)  yang  terhubung langsung ke pemerintah pusat dan  proses tersebut diawasi oleh badan penyelidik keuangan serta kementerian keuangan.
Tabel  4.  Proses  Pelaporan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018
No Permendagri no 20 tahun 2018 Penerapan pelaksanaan di Desa Nanti Giri Catatan Sesuai  Tidak sesuai 1. Laporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan kepada  camat  oleh  kepala desa nanti giri. ✓ 2. Menyusun laporan pelaksanaan APBDesa ✓ 3. Laporan  pelaksaan  APBDesa berisi  laporan  pelaksanaan APBDesa dan realisasi kegiatan. ✓
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono
Sumber: Data  Skunder  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## e. Pertanggungjawaban
Menurut  ketentuan  yang  berlaku,  pada  tahap  pertanggungjawaban,  Kaur keuangan  desa  diharuskan  untuk  melaporkan  dan  memusyawarahkan penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  kepada  Kepala  Desa  dan semua  pihak  yang  terlibat.  Tujuannya  adalah  untuk  membahas  laporan pertanggungjawaban APBDesa secara bersama-sama. Berikut wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:
“ bentuk  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  dilakukan  melalui musyawarah  desa  terkait  laporan  pertanggungjawaban.  Dalam musyawarah  tersebut,  dihadiri  oleh    BPD,  Kadus  1,  Kadus  2,  Kadus  3 serta lembaga desa lainnya. Kepala desa menyampaikan semua kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan
APBDesa serta
pertanggungjawaban  yang  telah  dilakukan dan  informasi  tersebut  juga disampaikan melalui pemasangan baliho yang terletak di depan masjid nurul islam nanti giri, terkait realisasi pertanggungjawaban kepala desa pada tahun anggaran sebelum” (Zamzami, 2023).
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa nanti giri  telah  melakukan  pertanggungjawabannya  kepada  masyarakat  dan menginformasikan  melalui  media  informasi  tatap  muka  kepada  masyarakat dengan  melakukan  musyawarah  desa.  selain  itu,  kepala  desa  nanti  giri  juga menyampaikan  informasi  mengenai  pertanggungjawabannya  melalui  media informasi luar dengan menggunakan baliho berisi laporan realisasi APBDesa yang berada didepan masjid nurul islam nanti giri.
Akan  tetapi  didesa  nanti  giri  belum  mempunyai  media  informasi  secara online yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.  selanjutnya  berikut  hasil  wawancara  kepala  desa  bapak  zamzami  beliau menyatakan bahwa:
“didesa  nanti  giri  ini  belum  tersedia  media  informasi  berbasis  online” (Zamzami, 2023).
Selanjutnya  dijelaskan  kembali  oleh kepala desa  nanti  giri  bapak zamzami yang menyatakan bahwa :
“untuk faktor, sepengetahuan saya disebabkan aparatur pemerintah desa masih banyak kurang paham dan ahli dibidang teknologi yang ada dalam memanfaatkan  dan  juga  dalam  menggunakan  teknologi  yang  sudah berkembang saat ini” (Zamzami, 2023).
Selanjutnya  dijelaskan  kembali  oleh kepala desa  nanti  giri  bapak zamzami yang menyatakan bahwa :
“Ya,  rencana  kedepannya  kita  akan  memperbaiki  kendala  tersebut dengan melakukan peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah desa khusus  dibidang  teknologi.  harapannya  kedepannya  nanti  setelah
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono
dilakukan  peningkatan  tersebut  aparatur  pemerintah  desa  jadi  lebih paham  mengenai  teknologi.  Dan  pertanggungjawaban  dapat  berjalan lebih  baik  lagi  terutama  di  bidang  media  informasi  agar  masyarakat dapat  lebih  mudah  mendapatkan  informasi  mengenai  keuangan  desa secara online“ (Zamzami, 2023).
Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pertanggungjawabannya  pemerintah desa nanti giri belum menyediakan media  informasi  secara  online  yang  berisikan  APBD  dan  laporan  realisasi APBDesa  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat  secara  online.  Kendala  tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang ada didesa khususnya pemerintah desa yang ahli dibidang IT masih sangat minim. Pemerintah desa kedepannya juga akan merencanakan untuk memperbaiki faktor penyebab kendala tersebut dengan melakukan  peningkatan  kapasitas  pengetahuan  khususnya  pemerintah  desa dibidang teknologi agar nanti pemerintah desa lebih paham dalam menggunakan teknologi yang ada dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dibidang media informasi dapat terealisasikan terutama di media online.
Selanjutnya  Laporan  pertanggungjawaban  tersebut  disampaikan  kebupati paling  lambat  selama  3  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran.  berkenaan ditetapkannya peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:
“mengenai laporan pertanggungjawaban realisas ipelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kita sampaikan setiap akhir tahun kepada camat” (Zamzami, 2023).
Berdasarkan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahap pertanggungjawaban kepala desa Nanti Giri
menyampaikan pertanggungjawabannya berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  anggaran  dan  pendapatan  dan  belanja  desa  yang  disampaikan kepada bupati kabupaten lahat melalui Camat Jarai.

## Tabel 5. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan
Permendagri No 20 Tahun 2018
No Permendagri No 20 tahun 2018 Penerapan pelaksanaan di desa nanti giri Catatan Sesuai Tidak sesuai 1. Kepala desa menyampaikan laporan  realisasi  APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. ✓ Belum tersedianya
media online seperti web desa, atau media sosial desa yang memungkinkannya masyarakat untuk 2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 ✓
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat) Putra Sanjaya, Murlita, Rahman, Boris Brahmono
bulan  setiap  akhir  tahun
anggaran.
mengetahui keuangan desa secara online. 3. Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat  melalui  media informasi. ✓
Sumber: Data  Skunder  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## Simpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa  pemerintah  desa  telah  sesuai  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan desa  pada  Desa  Nanti  Giri,  Kecamatan  Jarai,  Kabupaten  Lahat  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban berdasarkan  peraturan  menteri  dalam    negeri  nomor  20  tahun  2018  tentang pengelolaan keuangan desa.
Dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten  Lahat.  Ditemukan  beberapa  kendala  yang  perlu  diperhatikan.  Salah satu  kendala  utama  yang  ditemukan  pada  saat  melakukan  penelitian  adalah jaringan  internet  yang  tidak  stabil  yang  disebabkan  oleh  faktor  kaur  keuangan masih  menggunakan  jaringan  internet  melalui  hp  pribadi  milik  kaur  keuangan dikarenakan  belum  tersedianya  wiffi  khusus  desa.  kendala  selanjutnya  yaitu kurangnya media informasi pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kemasyarakat didesa nanti giri disebabkan oleh pemerintah desa belum memiliki media online. Dikarenakan,  factor minimnya pengetahuan aparatur  desa  dibidang  teknologi  sehingga  menyebabkan  pertaggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat masih belum berjalan efektif.

## Daftar Pustaka
Andeka Pernandis. “Pengelolaan Keuangan Desa.” Lahat: Putra Sanjaya, 2023.
Menteri Dalam Negeri RI. “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” Physical Review B . Jakarta, 2018.
Raharjo,  Muhamad  Mu’iz. Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dan  Aset  Desa .  Jakarta:  PT Bumi Aksara, 2020.
Soleh,  Chabib,  dan  Heru  Rochmansjah. Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Bandung: Fokusmedia, 2014.
Titi Putri Eka T. “Pengelolaan Keuangan Desa.” Lahat: Putra Sanjaya, 2023.
Zamzami. “Pengelolaan Keuangan Desa.” Lahat: Putra Sanjaya, 2023.