## Research Article
Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia
Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun * , Iryana Anwar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
* yohanisantonraharusun@stihbiak.ac.id

## ABSTRACT
Changes in various regional government laws were not followed by changes in various sectoral laws which resulted in inconsistent provisions of sectoral and regional laws. The problem of inconsistency of statutory regulations in the implementation of local government that is a consequence of changes in the form, model, and pattern of legal policy formats in the reform era. This study seeks to examine various law inconsistencies in the governmental  administration. This type of research is a normative juridical research where secondary data are  used in  analyzing the  research focus obtained through literature review.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  overlapping  authorities  of  local  and  central administration  include  1)  inconsistency  of  sectoral  and  government  statutory  authorities  2) inconsistency  of  legislation  and  its  implementation  3)  inconsistency  of  funding  /  financing  4) inconsistency  of  law  enforcement,  and  5)  inconsistency  of supervision  and  coaching.  Therefore,  it  is necessary  to  rearrange  and  harmonize  the  regulated  sectoral  and  regional  laws  under  the  legal umbrella of the Omnibus Law because it avoids the inconsistency between sectors in the regional and central administrations.
Keywords:  Regulatory  Inconsistency;  Regional  Government  Administration;  Regional autonomy.

## ABSTRAK
Perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh perubahan berbagai perundang-undangan  sektoral  yang  menyebabkan  terjadi  inkonsisten  ketentuan  undang-undang sektoral  dan  daerah.  Permasalahan  inkonsistensi  aturan  undang-undang  dalam  pelaksanaan kepemerintahan  di  daerah  sebagai  konsekuensi  dari  perubahan  bentuk,  model,  dan  pola  format kebijakan hukum era reformasi. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk Inkonsistensi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data  sekunder  digunakan  dalam  menganalisis  fokus  penelitian  yang  diperoleh  melalui  kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk  menata  perundang-undangan  pemerintahan  daerah,  yang  tidak  diikuti  berubahnya  ketentuan undang-undang  sectoral  menyebabkan  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  pemerintah  daerah  dan pusat  dalam  pelaksanaan  administrasi  kepemerintahan  di  daerah  diantaranya  :  1)  inkonsistensi kewenangan  perundang-undangan  sektoral  dan  Pemerintahan  2)  inkonsistensi  perundang-undangan dan  implementasinya  3)  inkonsistensi  pendanaan  /  pembiayiaan  4)  inkonsistensi  penegakan  hukum, dan  5)  inkonsistensi  pengawasan  dan  pembinaan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penataan  kembali (identifikasi),  evaluasi  dan  harmonisasi  perundang-undangan  sektoral  agar  sejalan  dengan  undang- undang pemerintahan daerah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.
Kata Kunci: Inkonsistensi Peraturan; Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah.

## A. PENDAHULUAN
Peraturan  mengenai  sistem  pemerintahan daerah di Indonesia sempat mengalami  berbagai perubahan  pra  orde  baru.  Perubahan  sistem ketatanegaraan  dan  politik  yang  diyakini  pada saat  itu  turut  berperan  dalam  terjadinya perubahan  sistem  pemerintahan  daerah  tersebut (Raharusun,  2014).  Tidak  mudah  untuk memahami  berbagai  kebijakan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dalam  kerangka  otonomi daerah  (desentralisasi),  apabila  tidak  memahami pola perkembangan otonomi daerah (desentralisasi)  yang  terbentuk  dari  beragam karakteristik  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah  yang  terus  mengalami  dinamika perkembangan  dan  perubahan  sejak  tahun berlakunya  Desentralisatie  Wet  1903  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintahan  Kolonial  Belanda pada  waktu  itu  di  Indonesia  (pemerintahan  orde lama).
Setelah kemerdekaan Indonesia (pemerintahan  orde  baru),  tercatat  telah  terjadi delapan  kali  pergantian  Peraturan  Perundang- undangan  Pemerintahan  Daerah,  dan  saat  ini berlaku “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014” tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  merupakan amandemen  dari  peraturan  sebelumnya  yakni “Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004”  karena dianggap  sudah  tidak  berkesesuaian  dengan perkembanganm  sistem  ketatanegaraan,  kondisi dan sistem pemerintahan daerah saat ini.
Perubahan format politik dan ketatanegaraan  Indonesia  pasca  reformasi
menyebabkan pelaksanaan pemerintahan daerah mengalami  dinamika  perubahan  yang  signifikan. Transformasi  tersebut  didorong  oleh  adanya transformasi kerangka hukum sistem pemerintahan  daerah  masa  orde  baru  ke kerangka hukum sistem pemerintahan daerah era reformasi yang selanjutnya diamandemen dengan peraturan  terkini  yakni  “Undang-undang  Nomor 23 Tahun Tahun 2014”.
Secara  makro  substansial  perubahan berbagai  perundang-undangan  pemerintahan daerah  tersebut,  tidak  diikuti  oleh  perubahan berbagai  perundang-undangan  sektoral  yang menyebabkan seringkali terjadi inkonsisten antara undang-undangan  sektoral  dan  peraturan pemerintahan daerah, misalnya dalam pengelolaan  sektor  sumber  daya  alam  sektor kehutanan dan sektor pertambangan mineral dan batubara  (UU  No.4/2009  sebagaimana  telah diubah  dengan  UU  No.3/2020),  di  mana  sektor pertambangan  mempunyai  peranan  penting dalam  memberikan  nilai  tambah  secara  nyata bagi pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah secara  berkelanjutan.    Namun  hal  ini  ,  dalam pelaksanaannya  masih  terkendala  atau  tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah,  terutama  dalam  hal pemberian  perizinan,  sehingga  penyelenggaraan sektor  pertambangan  mineral  dan  batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai  tambah  yang  optimal  bagi  daerah  sebagai salah  satu  sumber  pendapatan  yang  sangat strategis  bagi  daerah.  Dengan  keluarnya  UU  No

## 3/2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana rezim UU tersebut telah  memberikan  kewenangan  yang  besar  bagi Pemerintah  Pusat  untuk  mengatur  pemberian perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah  Daerah.  Sehingga  diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan antara Pusat  dan  Daerah  dalam  pengelolaan  sektor sumber  daya  alam  pertambangan  agar  sejalan dengan UU Pemda.
Permasalahan  inkonsistensi  peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pemerintahan  daerah  terus  berlangsung  hingga sekarang.  Walaupun  seringkali  pemerintah melakukan  berbagai  langkah  kebijakan  dalam menata  perundang-undangan  pemerintahan daerah,  namun  tidak  diikuti  dengan  perubahan undang-undang sektoral. Hal ini juga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pusat.
Konsep “rule of law” yang dijunjung negara Indonesia  adalah  konsep  yang  penting  dalam memberikan  kesetaraan  hak  dan  kesempatan untuk semua pihak dalam rangka menghasilakan pemerintahan  yang  akuntabel,  mengembangkan perekonomian  yang  simultan,  menjunjung  tinggi hak  asasi.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan sistem  pemerintahan  yang  berlandaskan  hukum akan  mencegah  berbagai  kekacauan  negara akibat korupsi, sehingga perekonomian, pendidikan,  kesehatan  suatu  bangsa  akan
terjamin  termasuk  mendorong  konsistensi perundang-undangan  dalam  pelaksanaan  suatu sistem pemerintahan.
Konstitusi  Indonesia  sebetulnya  telah merepresentasikan  konsep  “ rule  of  law ”  tersebut yang  terdapat  dalam  UUD  1945  pasal  1  ayat  3 yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  merupakan negara  yang  berlandaskan  pada  hukum. Walaupun  konsep  “ rule  of  law ”  merupakan keinginan bersama, akan tetapi menurut (Marmor, 2008), konsep  “ rule of law ”  begitu kompleks  dan rumit  untuk  dijelaskan.  Para  ilmuan  huku  sejauh ini  masih  bertentangan  satu  sama  lain  dalam merumuskan  landasan  umum  mengenai  konsep tersebut. Hal ini disebabkan karena konsep  “ rule of law ” akan berhubungan erat dengan watak dak karakter tertentu dari masing-masing negara.
Meskipun adanya kesulitan dalam menetapkan  prinsip  dasar  yang  berkesesuaian untuk  menilai  kepatuhan  negara  dalam menerapkan konsep “ rule of law ”, yang terpenting adalah  bagaimana  Negara  (Pemerintah)  sebagai sistem  hukum  secara  konsisten  menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan  konstitusi  sebagai  fundamental  law dalam praktik ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai fundamental  law ,  setiap  konstitusi  harus  1) menjamin  hak  asasi  warga  negara,  2) menetapkan  regulasi  yang  fundamental  dalam suatu sistem ketatanegaraan, dan (3) memberikan batasan dan pembagian
kewenangan  yang  fundamental  dalam  suatu sistem ketatanegaraan (Harahap, 2009).
Sebagai  negara  hukum  berdasarkan konstitusi, maka sejak kelahirannya, pemerintahan  Orde  Baru  dengan  tegas menyampaikan  komitmennya  terhadap  peraturan perundang-undangan  (UUD  1945),  termasuk komitmen dalam melaksanakan sistem pemerintahan  otonomi  daerah  yang  tertuang  di dalam  UUD  1945  (Hoessein,  2009).  Komitmen tersebut  seharusnya  menempatkan  landasan konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah  dan  pusat  berjalan  secara  simultan. Kedua  asas  tersebut  tidak  dikotomis,  berbeda halnya  saat  Indonesia  menganut  sistem  Negara Republik  Indonesia  Serikat.  Pemerintah  dan masyarakat Indonesia pada umumnya telah sejak lama menyepakati komitmen tersebut.
Pertanyaan  yang  timbul  adalah  bagaimana mengaktualisasikan asas-asas organisasi pemerintah  yang  telah  lama  diterima  secara doktrin  dalam  bingkai  format  politik  Orde  Baru? Masa Orde Baru, proses pembentukan kebijakan yang  akan  melandasi  dan  menggerakkan mekanisme  penyelenggaraan  sentralisasi  dan desentralisasi  ternyata  berlangsung  cukup  lama. Kebijakan tersebut terdapat di dalam perundang- undangan  No.  18  Tahun  1965  yang  dianggap bertentangan  dengan  dengan  semangat  Orde Baru.  Melalui  Ketetapan  No.  XXI/MPRS/1966, MPR  menugaskan  Presiden  dan  DPRGR  untuk segera membentuk UU baru guna menggantikan UU No. 18 Tahun 1965.
Oleh  karena  itu,  DPRGR  dan  pemerintah pusat  wajib  memberikan  independensi  bagi pemerintahan  daerah  dengan  kata  lain  setiap kewenangan  yang  sifatnya  nasional  ditetapkan dalam perundang-undangan, namun sebagiannya dikelola  dan  diselenggarakan  seutuhnya  oleh daerah  termasuk  keuangan  dan  instrument pemerintahannya.  Di  samping  itu,  kepegawaian daerah  seutuhnya  dikeolal  oleh  pemerintahan daerah otonom. Untuk memungkinkan terselenggaranya  otonomi  seluas-luasnya,  perlu konsisten  terhadap  berbagai  ketentuan  undang- undang dalam pelaksanaan sistem pemerintahan baik Daerah maupun Pusat.
Dalam kaitan ini, perundang-undangan pra orde  baru  terkait  sistem  pemerintahan  daerah yang sering bertransformasi mendorong sistematisasi  pemerintahan  daerah.  Perubahan yang  sering  terjadi  tersebut  sejalan  dengan terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan dan politik ketika itu (Oentarto, Suwandi & Riyadmadji, 2004)
Selain inkonsistensi pelaksanaan kewenangan antar berbagai Peraturan Perundang-undangan  tersebut,  juga  terjadi inkonsistensi  penegakan  hukum,  kontrol  dan pembinaan, dan pembiayaan utamanya kebijakan “ money  follow  function ”  yang  merupakan  sekian dari  tujuh  unsur  yang  selalu  membangun  sistem pemerintahan  daerah  yaitu,  (i)  Urusan  dan kewenangan;  (ii)  kelembagaan;  (iii)  personil;  (iv) sumber  keuangan;  (v)  perwakilan;  (vi) manajemen  pelayanan  publik;  dan  (vii)
pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dari  pendekatan  sistem,  ketujuh  elemen dasar  tersebut  adalah  elemen  dasar  yang membangun  sistem  Pemerintahan  Daerah.  Oleh karena  itu,  tujuh  unsur  tersebut  akan  senantiasa berkorelasi  dengan  sistematisasi  Pemerintah Daerah.  Sistematisasi  pemerintahan  tersebut harus  terintegrasi  dan  inklusif  sehingga  tidak menghasilkan outcomes yang  kurang  efektif  dan optimal. Mengutamakan hanya terhadap penguatan  satu  dari  sekian  unsur  dasar  justru menimbulkan ketidak efektifitasan dalam menguatkan  otonomi  secara  utuh.    Oleh  karena itu,  perlu  konsisten  terhadap  penguatan  ketujuh unsur  dasar  yang  ada  agar  penguatan  terhadap pemerintah  daerah  betul-betul  berjalan  dengan efektif. Upaya yang tidak konsisten dan setengah- setengah justru mempersulit dalam penyelesaian secara  menyeluruh  terkait  permasalahan desentralisasi (Lobubun, 2019).
Tanpa  memahami  proses  perkembangan otonomi  yang  ada  dalam  berbagai  karakteristik undang-undang  pemerintahan  daerah,  maka akan  sulit  bagi  kita  untuk  menerima  setiap kebijakan  otonomi  darah.  Melihat  berbagai  motif perkembangan  otonomi  daerah  tentunya  akan menjadi  dasar  untuk  mengkaji  bagaimana otonomi  daerah  itu  berkembang  (otonomi instimewa/khusus), dan juga karakteristik undang- undang dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Selain  itu,  dengan  penelusuran  perkembangan berbagai  karakter  undang-undang  sektoral
maupun  pemerintahan  daerah  diketahui  bahwa terdapat  inkonsistensi  ketentuan  undang-undang dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
Beranjak  dari  latar  belakang  tersebut  di atas,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini adalah  apa  saja  bentuk  Inkonsistensi  Undang- Undang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan?
Beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  masih  seringnya  ditemui berbagai inkonsistensi penyelenggaraan pemerintahan yakni: 1) inkonsistensi kewenangan perundang-undangan sektoral dan Pemerintahan Daerah  (Amin, & Achmad, 2020; Andryan, 2019; Muhajir  et  al.,  2019;  Simatupang,  2020;  Susetio, 2013;  Wibawa,  2019),  2)  inkonsistensi perundang-undangan dan implementasinya (Aditya, & Winata, 2018; Jati, 2012; Pattuju, 2020; Rakia, Maharuddin & Sahertian, 2022; Setiawan, 2017; Wibowo & Mariyam, 2021), 3) inkonsistensi pendanaan  /  pembiayiaan  (kebijakan  money follow function) (Hastuti, 2018; Ningsih, Wirahadi, &  Fontanella,  2018;  Pranasari  &  Fitri,  2020),  4) inkonsistensi  penegakan  hukum  (Astuti,  & Sa’adah,  2019;  Manao,  2018;  Setiyowati,  & Ispriyarso,  2019;  Subekti,  2016),  dan  5) inkonsistensi  pengawasan  dan  pembinaan (Sulistyo,  Antikowati  &  Indrayati,  2014;  Astuti,  & Sa’adah,  2019;  Ilyas,  2012;  Setiyowati,  & Ispriyarso, 2019).
Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan  bahwa  banyaknya  disharmonisasi ketentuan  undang-undang,  maka  sangat  penting dalam penelitian ini untuk mengkaji secara detail
bagaimana disharmonisasi peraturan perundang- undangan  terjadi  dalam  penyelenggaraan otonomi  daerah.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  apa  saja  bentuk inkonsistensi  perundang-undangan  yang  terjadi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  otonomi daerah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif,  di  mana  data  yang  digunakan  adalah data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  kajian pustaka  dengan  mengkaji  berbagai  literatur  dan dokumen  yang  diperlukan  dalam  rangka menjawab  permasalahn  penelitian.  Data  yang telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara deskriptif kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Inkonsistensi  kewenangan  perundang- undangan  sektoral  dan  Pemerintahan Daerah.
Secara  konstitusional,  terdapat  dua  hal pokok  untuk  memaknai  konsepsi  Negara  Hukum berdasarkan  konstitusi,  yakni  berkenaan  dengan bagaimana negara berwenang dalam penguasaan bumi dan sumber daya alam (SDA), dan  bagaimana  tujuan  atas  penguasaan  sumber daya  alam  oleh  negara.  Tentang  penguasaan negara  terhadap  SDA  ini,  Mahkamah  Konstitusi (MK) sudah menentukan wewenang negara  atas sumber  daya  alam  yang  berperan  untuk
mengurus,  mengatur,  mengawasi,  mengelola, dan membuat kebijakan. Semuan peran tersebut secara  konstitusional  harus  dilaksanakan  oleh Negara  yang output nya  adalah  menghadirkan kemakmuran bagi rakyat sebesar-besarnya yang kemudian diuraikan menjadi 4 prinsip yaitu rakyat secara merata memperoleh manfaat dari sumber daya  alam,  rakyat  memperoleh  manfaat  dari sumber  daya  alam,  rakyat  turut  serta  dalam penentuan pemerolehan sumber daya  alam,  dan hak  rakyat  dalam  menikmati  sumber  daya  alam harus dihormati setiap saat (Redi, 2015).
Hal yang menjadi tantangan dalam konsep penguasan  SDA  oleh  Negara  adalah  pada tujuannya.  Lima  kewenangan  tersebut  berfungsi sebagai  alat/instrument  dalam  mencapai  suatu tujuan.  Sehingga,  seluruh  ketentuan  undang- undang  yang  menyangkut  terkait  bidang  SDA, harus  secara  konsisten  dan  jelas  dapat menguraikan  lima  kewenangan  negara  tersebut. Akan  tetapi,  permasalahan  utama  peraturan undang-undang  SDA  adalah  terkait  dengan apakah  peraturan  tersebut  dapat  memberikan kemakmuran  bagi  rakyat  sebesar-besarnya  saat diimplementasikan nantinya? Jika tidak, meskipun tertulis  bahwa  peraturan  tersebut  berisi  lima kewenangan tersebut, dan jika hal tersebut justru tidak  merefleksikan  tujuannya  secara  kotekstual, maka  peraturan  tersebut  justru  tetap  tidak  akan bisa  merealisasikan spirit konstitusi  (Amin,  & Achmad, 2020) sehingga kemudian menyebabkan  inkonsistensi  terhadap  semua ketentuan  undang-undang  dalam  pelaksanaan
berbagai kewenangan antar sektor terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Berkaitan  dengan  ketentuan  undang- undang  yang  merupakan  satu  dari  sekian konkretisasi  hukum,  yang  menjadi  pertanyaan adalah  seperti  apakah  hukum  dan  peraturan perundang-undangan yang
mampu menerjemahkan semangat konstitusi?
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  bagaimana  kalau terjadi inkonsistensi kewenangan baik perundang- undangan  pemerintahan  daerah  dan  sektoral? Terdapat  tiga  jawaban  terhadap  pertanyaan pertama,  yaitu  suatu  hukum  haruslah  dapat menghadirkan  kemanfaatan,  kepastian,  dan keadilan (Andryan, 2019; Fattah, 2013).
Sedangkan  terhadap  jawaban  kedua dibahas  dengan  pendekatan  deskriptif  analitis dan  fakta  empiris  dilihat  dari  perspektif pelaksanaan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi)  termasuk  otonomi  khusus/istiewa dalam  praktik  penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia. Realitas yang ada di sejumlah daerah menunjukkan bagaimana kebijakan otonomi telah memberikan kebebasan untuk membuat berbagai terobosan  yang  baik  dalam  penyelenggaraan layanan  umum  untuk  masyarakat,  dan  juga peningkatan  sistem  pengelolaan  pemerintahan berdasarkan elemen-elemen dasar pemerintahan daerah (Muhajir et al., 2019). Akan tetapi, dalam berbagai  aspek,  penyelenggaraan  kebijakan hukum  otonomi  daerah  dan  desentralisasi termasuk  politik  hukum  desentralisasi  asimetrik dalam  pelaksanaannya  dianggap  tidak  mampu
merealisasikan janjinya, yakni menuntaskan issue terkait  relasi  daerah  dan  pusat  secara  ekstensif, dan  juga  komitmen  Pemerintah  dalam meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat  khususnya  di  daerah  dan  juga  realisasi semangat  demokrasi  diragukan  oleh  berbagai kalangan  (Simatupang,  2020;  Susetio,  2013; Wibawa, 2019).
Berdasarkan sejumlah fakta permasalahan Desentralisasi, (termasuk desentralisasi asimetrik) di Indonesia  memperlihatkan sejumlah fakta yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi  kewenangan  baik  ketentuan undang-undang  pemerintahan  daerah  dan sektoral  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, antara  lain:  (i)  adanya  ketidakjelasan  pembagian urusan  dan  kewenangan  sektoral  secara konkuren  baik  pemerintahan  kota/kabupaten, provinsi dan pusat yang menimbulkan perbedaan ketidakteraturan,  persepsi,  inkonsistensi  dan ketidakjelasan  wewenang  pemerintahan  di berbagai  sector  (Susetio,  2013),  (ii)  pembuatan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah (termasuk  pelaksanaan  desentralisasi  asimetrik) yang  cenderung  tidak  konsisten  yang  kemudian menimbulkan pertentangan peraturan perundang- undangan, baik skala lolak maupun nasional yang menyebabkan terjadi ketimpangan pembangunan (Simatupang,  2020);  (iii)  belum  jelasnya pemberian  kewenangan  baik  yang  merupakan tugas  pilihan  atau  wajib  dan  terkesan  sama  di berbagai  daerah  oleh  karena  itu  sering menyebabkan  kebingungan  dalam  memilah  dan
memilih  karena  tidak  semuanya  berkesesuaian dengan  kebutuhan  dan  karakter,  dan  keuangan masing-masing  daerah;  (iv)  Norma,  Standar, Prosedur  dan  Kriteria  (NPSK)  menjadi  syarat wajib dalam berbagai kebijakan pemerintah yang mana  kegamangan  unit  sektoral  terhadap  syarat NSPK berakibat menurunnya kualitas pelaksanaan  kebijakan  oleh  pemerintah  daerah. Meskipun  daerah  diberikan  kebebasan  untuk bertindak  sebelum  dikelurakannya  NSPK,  akan tetapi  sedikit  sekali  inovasi  daerah  dalam menentukan  kualitas  layanan  umum  mereka sendiri.  Dianggap  inovatif  meskipun  belum  ada ketentuan  terhadap  suatu  kegiatan  jika  suatu program  atau  kegiatan  dapat  menghasilakan inovasi  dalam  memberikan  layanan  publik  atau secara  kompetitif  mampu  meningkatkan  potensi daerah, serta mengutamakan kepentingan umum dari  pada  pribadi  (Andryan,  2019),  (v)  dukungan personil yang menguasai bidang tuganya masing- masing  tidak  cukup  cakap  dalam  dalam menjalankan  program  pemerintahan  yang merupakan  kewenangan  daerah.  Berbagai urusan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  akan konsisten  dijalankan  manakala  tidak  terjadi politisasi  dalam  jabatan  birokrasi  karir.  Birokrasi karir  yang  lemah  dan  tidak  kompeten  dalam bidang  tugasnya  cenderung  memperlemah pelaksanaan  setiap  kebijakan  pemerintah  yang merupakan  kewenangan  daerah,  sehingga inkonsistensi  setiap  ketentuan  undang-undang yang  menjadi  pedoman  dalam  penyelenggaraan birokrasi  pemerintahan  sering  terjadi  (Amin,  &
Achmad,  2020),  dan  (vi)  mekanisme  pembinaan dan  pengawasan  yang  lemah.  Sinergitas pengawasan,  pembinaan  dan  juga  aturan  yang jelas  dan  tegas  mengharuskan  kepastian  peran pengawasan  dan  pembinaan  oleh  Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) (Simatupang, 2020).
Pengawasan  serta  pembinaan  terhadap kota/kabupaten membutuhkan kepastian kewenangan  dari  seorang  gubernur  yang merupakan  delegasi  pemerintah  pusat  dalam menjalankan  fungsi  dan  perannya  yakni mengawasi  dan  membina  pemerintah  daerah. Tugas dan fungsi pembinaan ini juga berlaku bagi daerah-daerah  yang  melaksanakan  kebijakan desentralisasi asimetrik
(otonomi
khusus/istimewa)  (seperti  Aceh,  Papua  dan Yogyakarta). Permasalahan-permasalahan tersebut  di  atas,  terjadi  sebagai  akibat inkonsistensi  kewenangan  baik  ketentuan undangundang  pemerintah  sektoral  maupun daerah  yang  menimbulkan  disharmonisasi ketentuan  undang-undang  penyelenggaraan pemerintahan  tidak  berjalan  secara  efektif  dan optimal.  Sebagai  contoh  misalnya;  banyaknya ketentuan  undang-undang  dalam  sektor  SDA cenderung  melanggar  dasar  harmonisasi horizontal dan vertikal. Apalagi seringkali didapati inkonsistensi internal dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, terjadi tumpang tindih/inkonsistensi pengaturan  di bidang sumber daya  alam,  khusus  inkonsistensi  baik  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1960  terkait  UUPA, Undang-undang  Nomor  41  tahu  1999  terkait
UUK, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 terkait  UUP  yang  kemudian  diamandamen dengan  Undang-undang  Nomor  4  tahun  2009 terkait Minerba.
Sebagai catatan mengenai UU Minerba ini ternyata belum menetapkan dengan tegas terkait hak  ulayat  komunitas  adat,  sedangkan  kegiatan eksplorasi  seringkali  bersentuhan  dengan  hak ulayat  masyarakat  (Santoso,  2012).  Karena tempat  yang  menjadi  aktivitas  penggalian minerba  kebanyakan  berlangsung  di  luar  Jawa, sehingga sengketa sering terjadi yang melibatkan masyarakat  hukum  adat  dengan  hak  ulayatnya (Nugroho,  2014).  Oleh  karena  itu,  apakah peraturan  perundang-undangan  terkait  Minerba mengabaikan  konsekwensi  ini?  dan/atau  apakah UU Minerba dirancang dengan anggapan  bahwa kompensasi kerugian kepada masyarakat hukum adat  tidak  ubahnya  seperti  kompensasi  kerugian terhadap  masyarakat  biasa?  hal  ini  tentunya harus  diperhatikan  mengingat  kompensasi kerugian  bagi  masyarakat  hukum  adat  harus mempertimbangkan  baik  apa  saja  dampak kerugiannya  dan  seperti  apa  bentuk  kompensasi kerugiannya  yang  mampu  memenuhi  rasa keadilan bagi mereka.
Aktivitas  penggalian  minerba  yang berbenturan  terhadap  masyarakat  hukum  adat dengan  hak  ulayatnya  bisa  berdampak  pada berbagai  kerugian  mengingat:  (i)  sumber  daya alam,  lahan  pekarangan,  pertanian,  akses  ke hutan  praktis  akan  hilang,  (ii)  bangunan  yang mereka  miliki  hilang,  (iii)  sumber  penghidupan
dan pendapatan otomatis hilang, (iv) masyarakat akan  kehilangan  kehidupan  dan  budaya.  Oleh karena  itu,  bentuk  ganti  kerugian  yang  dapat dilakukan berupa penyediaan bangunan, relokasi, penyediaan  tanah  milik  bersama,  dan  akses menuju  hutan.  Kompensasi  kerugian  karena hilangnya  sumber  pendapatan  bisa  berupa penyediaan  lapangan  pekerjaan,  pendanaan abadi,  pelatihan,  pembangunan  fasilitas  publik dan permodalan, dll.
Inkonsistensi  pengaturan  sektor  SDA  ini adalah  masalah  klasik  sejak  dulu  karena ketidakharmonisan  ketentuan  peraturan  undang- undang  di  sektor  SDA  yang  kemudian  berakibat terhadap  (a)  menurunnya  kuantitas  dan  kualitas bahkan  kelangkaan  SDA,  (b)  kesenjangan komposisi pemanfaatn dan  penguasaan SDA, (c) sering  terjadi  sengketa  dan  konflik  dalam pemanfaatan  dan  penguasaan  SDA  baik  antara masyarakat  hukum  adat  dengan  sector  atau masyarakat  hukum  adat  dengan  pemerintah (Muhajir et al., 2019).
Penyelesaian masalah inkonsistensi ketentuan  undang-undang  pemerintahan  daerah dan  sektoral  tidaklah  gampang  mengingat  tiap sektor  melandaskan  kebijakannya  berdasarkan ketentuan  perundang-undanga  sektoral  yang memiliki  status  posisi  yang  sama.  UUPA,  yang sebelumnya  diperuntukkan  bagi  sistematisasi ketentuan perundang-undangan SDA, mengalami disintegrasi  semenjak  tahun  1970-an  saat diberlakukannya  perundang-undangan  sektoral. UU sektoral secara keseluruhan tidak mereferensi
UUPA, semua ketentuan undang-undang sektoral langsung  merujuk  pada  UUD  1945  khususnya Pasal  33  ayat  (3)  (Ruslina,  2012).  Oleh  karena itu,  diperlukan grand  design atau blue  print sistematisasi ketentuan undang-undang pemerintahan daerah dan sektoral sehingga tidak menimbulkan disharmonisasi dan konflik kewenangan  antara  sektor  SDA  dengan peraturan  perundang-undangan  pemerintahan daerah.
Inkonsistensi  substansi  undang-undang SDA  terjadi  bersamaan  dengan  ketiadaan  unit pelaksana yang berperan dalam mengorganisasikan  ketentuan  undang-undang SDA  dalam  pelaksanaanya  dengan  peraturan perundang-undangan  pemerintahan  daerah  agar tidak  terjadi  disharmonisasi  kewenangan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  pada  masing- masing sektor dengan visi dan misi yang bisa jadi bertentangan  satu  sama  lain.  Hendaknya  bisa dipertimbangkan oleh Indonesia dengan eksistensi “ Ministry of Land and Resources” yang terdapat  di  Cina  yang  tujuannya  adalah mencegah  inkonsistensi  ketentuan  undang- undang sektoral  dan pemerintahan  daerah.  Oleh karena  itu,  ketentuan  undang-undang  sektoral harusnya  mengacu  pada  ketentuan  undang- undang  pemerintahan  daerah.  Selain  itu,  pada tahap perancangan suatu RUU yang berasal dari Pemerintah (Presiden) dan DPR seringkali tugas penyelarasan,  penyatuan  dan  penguatan gagasan  RUU  (termasuk  tahapan  perencanaan, pembentukan, dan pembahasan) yang diatur oleh
kementerian  yang  melaksankan  kebijakan pemerintahan  di  sektor  hukum  sifatnya  hanya formalitas semata.
Walaupun tugas pengharmonisasian sudah ditugaskan  kepada  Kemenkumham,  akan  tetapi hasilnya  sering  tidak  sesuai  dengan  harapan mengingat  adanya  sejumlah  tantangan.  Oleh karena  itu,  dalam  penyusunan  suatu  RUU  mesti perlu  dilakukan  pengujian  yudisial  untuk ketentuan undang-undang sektoral yang cenderung  berlawanan  satu  sama  lain  oleh karena  itu  tidak  menimbulkan  inkonsistensi  yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya komitmen bersama antara  Pemerintah  dan  DPR-RI  melakukan pengharmonisasian  melui  Omnibus  Law  dan perbaikan  di  bidang  legislative  review  melalui program  legislasi  nasional  (Prolegnas)  terhadap ketentuan  undang-undang  pemerintahan  daerah dan  sektoral,  maka  selama  itu  pula  akan  terus terjadi  inkonsistensi  kewenangan  baik  ketentuan undang-undang  sektoral  dan  pemerintahan daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Oleh  karena  itu,  pentingnya  sinkronisasi  dan sinergitas  relasi  pemerintahan  daerah  dan  pusat terkait kebijakan nasional, terutama pembenahan dan penataan kembali ketentuan undang-undang pemerintahan  daerah  dan  sektoral  kedalam Omnibus  Law  Sektoral  sehingga  diharapkan melalui  harmonisasi  penataan  perundang- undangan  Sektoral  ke  dalam  Omnibus  Law tersebut  dapat  memberikan  kepastian  dan
keadilan  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
Pembenahasan  di  tingkat  pusat,  misalnya dimulai dengan membenahi hubungan koordinasi antar  Kementerian  Dalam  Negeri  dengan Kementerian  terkait  lainnya  dalam  pelaksanaan berbagai  progam  pembangunan  di  daerah sehingga  tidak  terjadi  intervensi  kewenangan dan/atau tumpang tindih kewenangan dan aturan antar  kementerian  terkait  dengan  pemerintah daerah yang seringkali menghambat pembangunan di  daerah. Intervensi kewenangan pusat  terhadap  daerah  atau  tumpang  tindihnya kewenangan  dan  aturan  inilah  yang  kemudian menjadi  pemicu  terjadinya  inkonsistensinya berbagai  kebijakan  nasional  di  daerah  (baca: peraturan  perundang-undangan).  Selain  itu, pemerintah  pusat  tampaknya  tidak  memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan daerah yang membuat inkonsistensi daerah terhadap berbagai kebijakan  nasional.  Oleh  karena  itu,  peraturan perundang-undangan sektoral seperti Pendidikan, Kesehatan,  Sumber  Daya  Alam  (Pertambangan, Kehutanan),  Perikanan  dan  Keuangan  perlu mengacu  pada  ketentuan  undang-undang pemerintah  daerah.  Selain  itu,  agar  memperkuat pengawasan  serta  pembinaan  pelaksanaan pemerintahan  daerah,  maka  kewenangan pemerintah  daerah  sebagiannya  dialihkan  ke provinsi.  Sebab,  pengawasan  dan  pembinaan terhadap 34 Provinsi yang ada saat ini barangkali lebih  mudah  dibandingkan  Kabupaten/Kota  yang jumlahnya lebih  dari  500. Misalnya, kewenangan
Pemerintah  provinsi  saat  ini  hanya  diberikan sekitar  20-25  persen,  maka  pemberian kewenangan perlu berimbang 50-50.
Berbagai  wewenang  strategis  mulai  dari perizinan perikanan, kehutanan, dan pertambangan,  perlu  diatur  secara  lebih transparan  dan  akuntabel  dan  sebaiknya diserahkan  menjadi  kewenangan  Pemerintah Provinsi  (Gubernur)  selaku  wakil  Pemerintah Pusat agar lebih mudah diawasi dan lebih mudah dikontrol.  Mengingat,  selama  ini  terjadi inkonsisten  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota yang  seringkali  menyalahgunakan  dan/atau memanfaatkan  kewenangan  untuk  tujuan  lain yang  berpotensi  terjadinya  korupsi  di  sektor- sektor  tersebut.  Hal  ini  perlu  diatur  secara  tegas dan  konsisten  untuk  menghindari  terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Walikota/Bupati demi  mengatasnamakan  kepentingan  pelayanan publik  di  daerah.  Pemerintah  daerah  memang berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan  publik  dan  membangun  manajemen palayanan  publik  (Hamid,  2011),  dengan mengacu  pada  prinsip  layanan  publik  sesuai dengan  kebijakan  pemerintah  yang  dilimpahkan kepada  pemerintah  daerah  (Nuriyanto,  2014), namun  hal  tersebut  tidak  kemudian  menjadi alasan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  bertindak semaunya  dalam  menetapkan  kebijakan  publik. Olehnya  itu,  perlu  diatur  dan  diawasi  sehingga tidak  terjadi  penyimpangan  dari  kewenangan yang  menyebabkan  terjadinya  inkonsistensi
terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Inkonsistensi  Perundang-Undangan  Dan Implementasinya
Suatu  norma  hukum  yang  tertuang  dalam sistem  undang-undang  bisa  bersifat  larangan, perintah,  larangan,  pembebasan  atau  perizinan. Perumusan norma hukum, selain memperhatikan asas-asas  hukum  ( rechtsbeginsel )  yang  akan memberikan tujuan umum  (ratio legis) dari suatu ketentuan  undang-undang,  juga  memperhatikan kesesuaian  instrumen  penyusunan,  konsistensi baik  karakteristik  dan  substansi  peraturan perundang-undangan  dan  kepastian  dari  suatu penetapan (Fendri, 2011).
Menurut  Rahardjo  (1983),  melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari: (a) peraturan, (b) masyarakat  yang  merupakan  sebagai  sasaran peraturan, (c) kegiatan birokraksi penyelenggara; (d)  konteks  ekonomi,  budaya,  politik,  dan  sosial, yang  dapat  mempengaruhi  berbagai  elemen hukum  itu  sendiri  (baca:  peraturan  perundang- undangan:  kursif  oleh  penulis)  tersebut menjalankan  apa  yang  menjadi  bagiannya. Mengenai  hubungan  antara  suatu  peraturan hukum  dengan  warga  negara  yang  menjadi sasaran  dari  peraturan  tersebut  pada  dasarnya adalah  berpola  “harapan  dan  pelaksanaannya” ( expectation and performance ),  yaitu  berisi harapan  agar  peranan  dari  warga  negara (termasuk  pemerintah:  kursif  oleh  penulis), sebagaimana  dilukiskan  dalam  peraturan  itu dapat dilaksanakan atau dipenuhi oleh mereka.
Masalah  lain  dalam  pelaksanaan  suatu peraturan perundang-undangan adalah mengenai “budaya hukum” ( legal culture ) antara kedudukan pemerintah  dan  masyarakat. Legal  culture tersebut  merupakan  sikap  ataupun  nilai-nilai kemasyarakatan  yang  bersentuhan  dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum  (yang  termasuk  peraturan  perundang- undangan) adalah bagian dari suatu praktik sosial lainnya,  misalkan  budaya,  ekonomi,  politik,  dan sosial.  Artinya  bahwa  hukum  merupakan  bagian yang  tak  terpisahkan  dengan  praktik  sosial kemasyarakatan  sebagai  fungsi  utamanya. (Warasih,  2005).  Hukum  berjalan  antara  dua panggung  yang  berbeda,  yakni  aspek  nilai  atau pun  aspek  kebiasaan.  Oleh  karena  itu,  ketika suatu  hukum  diberlakukan  sering  terjadi pertentangan.  Tatkala  hukum  dengan  berbagai nilai-nilai  yang  terkandung  didalamnya  akan diberlakukan,  justru  kemudian  bersinggungan dengan  sejumlah  aspek  yang  berpengaruh (Aditya, & Winata, 2018).
Bicara  soal  hukum  sebagai  sistem,  (Lee, 2017)  mengemukakan  bahwa  terdapat  berbagai elemen  yang  termuat  dalam  hukum  yakni,    1) elemen  struktur  yang  merupakan  konvensi  yang dibuat  oleh  struktur  hukum  misalnya  pengadilan adminitrasi  dan  negeri  yang  berperan  dalam mendorong  berlakunya  norma  hukum.  Elemen struktur menguatkan asas dan pelayanan hukum yang  sistematis,  2)  elemen  substansi  yang merupakan  aturan  hukum  yang  diperlukan  oleh mereka  yang  diatur  ataupun  para  penegak
hukum,  3)  elemen  hukum  kultural  yang merupakan  sikap,  ide,  pendapat  dan  harapan hukum.  Kultur  hukum  ini  sendiri  terbagi  menjadi dua  jenis  yakni  “ internal  legal  culture” (budaya hukum para pengacara dan hakim) dan “ exeternal legal  culture” (budaya  hukum  masyarakat)  (Jati, 2012; Nelken, 2014).
Pemerintah  sebagai  pembuat  berbagai peraturan  perundang-undangan  juga  perlu membangun  sistem  hukum  yang  berorientasi pada  budaya  di  lingkungannya  pemerintah sebagai basis pembuat dan bekerjanya ketetapan undang-undang  senantiasa  taat  terhadap  dasar hukum  hukum  serta  mengembangkan  budaya hukum  secara  konsistensi  dalam  menegakan hukum  dan  pemberlakuan  aturan  undang- undang.  Sehingga,  hukum  dan  aturan  undang- undang  sebagai  sistem  dan  budaya  hukum  di lingkungan  Pemerintah  dirasa  sangat  penting dalam  praktik  penyelenggaraan  pemerintahan. Konsistensi Pemerintahan terhadap pemberlakuan  suatu  peraturan  perundang- undangan  juga  akan  sangat  ditentukan sejauhmana  budaya  hukum  di  lingkungan pemerintah  berjalan  secara  konsisten  seiring dengan  budaya  hukum  masyarakat.  Masyarakat akan menaati aturan undang-undang yang dibuat pemerintah, manakala Pemerintah juga konsisten dalam  pemberlakuan  aturan  undang-undang (Pattuju, 2020).
Hukum  maupun  aturan  undang-undang selalu ditentukan oleh kondisi keberadaanya, oleh sebab  itu  tidaklah  aneh  jika  ketidakharmonisan
tersebut sering terjadi antara das sollen dan das sein .  Artinya  bahwa  terdapat  perbedaan  baik hukum secara teori dan praktik. Dalam hubungan ini,  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat pemerintah  tidak  boleh  dimaknai  sebatas  teori semata  dan  selebihnya  mengabaikan  praktis dalam  penerapannya.  Di  sinilah,  salah  satu esensi dari pada hubungan antara budaya hukum masyarakat  dan  budaya  hukum  pemerintah,  di mana baik masyarakat maupun pemerintah dapat saja  menjadi  penghambat  bagi  tidak  bekerjanya sistem  hukum  dan  aturan  undang-undang. Negara  juga  perlu  disadarkan  bahwa  ketaatan terhadap  budaya  hukum  dalam  perspektif  aturan undang-undang  harus  konsisten  hingga  pada tataran hukum dalam praktiknya.
Budaya hukum bagi masyarakat Indonesia, cenderung menilai hukum dari aspek kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Mereka  biasanya tidak  selalu  peduli  akan  adanya  berbagai peraturan  dan  prosedur  yang  dibuat  pemerintah. Masyarakat  berpikir  yang  terpenting  adalah bagaimana  hukum  harus  dapat  melindungi  dan lebih  berorientasi  mensejahterakan  rakyat,  tidak untuk  menyengsarakan.  Kesadaran  masyarakat merupakan  determinan  materiil  yang  timbul  dan bekerjanya  hukum  di  masyarakat,  sehingga pemberlakuan  hukum  di  masyarakat  perlu senantias  mengacu  terhadap  kepekaan  hukum masyarakat,  maka  hal  ini  tentu  menjadi  tugas utama Pemerintah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Struktur masyarakat bisa jadi justru menjadi mengaanggu dan atau
menfasilitasi agar hukum bisa diimplementasikan secara  efektif  (Rakia,  Maharuddin,  &  Sahertian, 2022; Warasih, 2005). Dalam kaitan ini, peraturan perundang-undangan  akan  bisa  diberlakukan dengan  baik  dan  optimal  manakala  masyarakat memiliki kesadaran atau kepekaan hukum.
Salah satu keberhasilan Pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  juga  akan ditentukan  oleh  sejauh  mana  Pemerintah membangun kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah agar masyarakat  tidak  resisten  terhadap  aturan undang-undang  yang  ada.  Sehingga,  negara diharapkan  tetap  konsisten  terhadap  segala aturan  undang-undang  yang  dibuatnya.  Hal  ini mengingat  dari  semua  aturan  undang-undang yang  ada  memberikan  indikasi  kearah inkonsistensi  Pemerintah  terhadap  berbagai pembentukan  peraturan  perundang-undangan semakin  tidak  terkendali  dan  cenderung melahirkan  bentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  instan  dan  hanya  merespons keinginan  sesaat  untuk  jangka  pendek  sehingga masing-masing  instansi  negara  bersaing  untuk membuat  aturan  perundang-undangan.  Padahal kenyataannya,  tidak  semua  undang-undang  itu bisa  dilaksanakan.  Akibatnya,  saat  periode reformasi, jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia membengkak secara drastis bahkan banyak peraturan yang tidak berkualitas sehingga sulit dilaksanakan (karena bukan termasuk materi muatan  undang-undang),  tetap  dipaksakan
menjadi  undang-undang.  Indonesia  terus mengalami hyper  regulation yang  cenderung terus  merusak  pembangunan  sistem  hukum  di Indonesia.
Penyebab  masih  bermasalahnya  kualitas undang-undang  yang  dibentuk  di  Indonesia antara  lain  disebabkan  oleh  beberapa  penyebab yaitu:  (a)  permasalahan  yang  berkaitan  dengan penyusunan  dan  realisasi  Program  Legislasi Nasional  (b)  permasalahan  dalam  proses harmonisasi  RUU  terhadap  aturan  undang- undang  yang  ada;  (c)  masih  lemahnya keikutsertaan  rakyat  dalam  pembentukan undang-undang;  (d)  belum  terlembaganya  fungsi dan  ketiadaan  pola  evaluasi  undang-undang;  (e) efektivitas  alat  kelengkapan  DPR  dalam pelaksanaan  fungsi  legislasi;  (f)  ketersediaan waktu  dan  pilihan  fokus  pembahasan;  (g) kemampuan  dan  motivasi  anggota  DPR  sebagai pembentuk undang-undang (kurangnya komitmen sebagai law maker ); (h) kurangnya tanggungjawab Pemerintah untuk menyukseskan pembentukan  undang-undang  yang  berkualitas; (i)  anggaran  pembentukan  undang-undang;  (j) pengaruh kepentingan asing dalam pembentukan undang-undang dan (k) ketiadaan kementerian/lembaga  yang  berperan  dalam mensingkornisasi  dan  membuat  indeks  aturan undang-undang  sektoral  di  bidang  SDA  untuk menghindari  tumpang  tindih  dan  inkonsisten aturan  dalam  pelaksanannya  (Setiawan,  2017; Wibowo, & Mariyam, 2021) .
Beranjak dari permasalahan yang menghambat pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut di atas, perlu  dicarikan solusi yang  dapat  dilakukan  oleh  DPR  dan  Presiden (Pemerintah)  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas undang-undang  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, perlu  beberapa  langkah  strategis  sebagai  upaya peningkatan kualitas undang-undang di Indonesia,  yaitu:  pertama,  membenahi  kebijakan hukum  nasional  yang  terkait  aturan  undang- undang;  kedua,  mengoptimalkan  peran  dan fungsi  lembaga  yang  melaksanakn  kebijakan hukum  pemerintah;  ketiga;  perlunya  lembaga yang  berperan  mensingkronisasi  aturan  undang- undang  sektoral  untuk  menghindari  tumpang tindih  dan  inkonsisten  antara  aturan  dalam pelaksanannya;  keempat,  perlunya  kapasitas personil  (SDM)  aparatur  yang  berkualitas  dan professional;  kelima;  perlunya  perbaikan  sistem perencanaan,  mekanisme  penyusunan  dan pembahasan; keenam, perlunya indeks peraturan perundang-undangan  sebagai  intrumen  evaluasi dan  kontrol  terhadap  jenis  dan  hierarki  berbagai aturan  undang-undang  yang  ada;  ketujuh, perlunya  aturan  perundang-undangan  terkait keikutsertaan  rakyat  dalam  penentuan  aturan undang-undang. Ketujuh langkah-langkah strategis  tersebut  perlu  dibenahi  agar  proses pembentukan aturan undang-undang di Indonesia bisa  terlaksana  dengan  baik  dan  konsisten  dan juga  selalu  taat  terhadap  dasar  penyusunan aturan  undang-undang  yang  baik,  yakni  tujuan yang  jelas;  pejabat  dan  institusi  penyusun  yang
baik;  keserasian  baik  hierarki,  jenis,  dan substansi;  mampu  dijalankan;  efektifitas  dan kepraktisan;  kesimpulan  yang  jelas;  dan transparansi (partisipatif).
Penguatan  terhadap  dasar  penyusunan aturan  undang-undang  dapat  menguatkan konsistensi berbagai aturan undang-undang yang dibentuk  DPR  dan  pemerintah.  Pembentukan aturan  undang-undang  yang  tanggung  dan setengah-setengah  justru  menurunkan  kualitas aturan  undang-undang  konsistensi  dalam pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan. Akibatnya  terjadi  inkonsistensi  antara  aturan dengan pelaksanaan. Hanya berkonsentrasi satu dari  sekian  dasar  penyusunan  undang-undang justru  menyebabkan  semakin  tidak  konsistennya berbagai  peraturan  perundang-undangan  dalam pelaksanaannya.  Dalam  kaitan  ini,  terdapat  dua faktor yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi antara  aturan  dan  pelaksanaan  kebijakan  yaitu: pertama;  faktor  penyelenggaraan  pemerintahan itu  sendiri;  dan  kedua;  faktor  pembinaan  dan pengawasan,  evaluasi  dan  monitoring  dari Pemerintah Pusat yang tidak berjalan efektif dan optimal,  maka  tentu  saja  penyelenggaraan pemerintahan  dan  penegakan  aturan  hanya sebagai  lips  service  yang  menyebabkan Pemerintah  Pusat  seringkali  dianggap  tidak berhasil  atau  gagal  untuk  memenuhi  kewajiban konstitusionalnya  sebagai  regulator  –yang senantiasa  menjunjung  tinggi  dan  lebih mengedepankan kepentingan penegakan peraturan perundang-undangan daripada
kepentingan  lainnya,  sehingga  menghindari terjadinya  inkonsistensi  antara  aturan  dengan pelaksanaanya  dalam  praktik  penyelenggaraan pemerintahan.
3. Inkonsistensi  Pendanaan  /  Pembiayiaan (Kebijakan Money Follow Function )
Transformasi  yang  substansial  di  sektor keuangan yakni hadirnya konsepsi keseimbangan rasio keuangan baik di daerah maupun pusat. Hal ini  menyebabkan  adanya  transformasi  yang signifikan mengingat implementasi keuangan baik daerah  dan  pusat  tampaknya  tidak  proporsional dalam  beberapa  dasawarsa.  Dalam  ketentuan Undang-undang Nomor 22/1999 khususnya pasal 79 ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi:  (i)  hasil  retribusi,  pajak,  badan  usaha, dan  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang merupakan  sekian  dari  pendapatan  asli  daerah (PAD) (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), hasil Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  penerimaan  dari sumber  daya  alam  (SDA),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK), dan Bea Perolehan Hasil Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan sekian dari dana  perimbangan.  (iii)  Dana  Pinjaman  Daerah; (iv)  pendapatan  daerah  lainnya.  Daerah  juga mempunyai  diskresi  yang  luas  dalam  menggali sumber  retribusi  dan  pajak  daerah  tersebut asalkan  memenuhi  kriteria  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  34/2000  yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang Nomor 28/2009.
Daerah juga mempunyai diskresi yang luas dalam  pemanfaatan  anggarannya  tanpa  ada
arahan atau supervisi yang mengikat sebagaimana di masa lalu. Permasalahan utama terkait sektor keuangan daerah yakni transparansi dan  keadilan  yang  selama  ini  justru  terjadi inkonsistensi  hubungan  keuangan  pusat  dan daerah  berdasarkan  kebijakan Money  Follow Function (Hastuti,  2018).  Dalam  kaitan  ini, terdapat tiga hal yang mendorong relasi yang adil di sektor keuangan yakni: (i) diberikan pembagian hasil  retribusi,  pajak  dan  non-pajak  daerah  yang adil. Sehingga hal ini menyiratkan “ fiscal capacity ” Pemerintahan  Daerah.  (ii)  kemampuan  daerah menetapkan secara objektif kebutuhan pembiayiaan  dalam  memberikan  layanan  yang diperlukan.  Sehingga  hal  ini  menyiratkan “fiscal need” Pemerintah  Daerah.  (iii)  subsidi  yang terukur  dan  adil  diperoleh  daerah  dalam pembiayiaan  “ fiscal  gap ”  akibat  adanya perbedaan  antara  “ fiscal  capacity ”  dan  “ fiscal need ” (Ningsih,  Wirahadi,  &  Fontanella,  2018). Selain  ketiga  permasalahan  tersebut  di  atas, Pemerintahan  Daerah  saat  ini  tidak  satu  pun mampu  memperkirakan  objektifitas  kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor demikian yang juga mempersulit  keseimbangan  keuangan  dan keterbukaan  baik  daeran  ataupun  pusat (Pranasari, & Fitri, 2020). Sehingga, selisih yang ada  “ fiscal  gap ”  dari  “ fiscal  capacity ”  dan  “ fiscal need ” yang merupakan asas dalam pelaksanaan grant system atau mekanisme subsidi.
4. Inkonsistensi Penegakan Hukum
Permasalahan  penegakan  hukum  di Indonesia  ( law  enforcement ),  semestinya  bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun  sebagai  bangsa,  tentu  menjadi tanggungjawab  kita  bersama.  Mengakarnya persoalan  pelanggaran  hak  asasi,  korupsi, perizinan  yang  sulit,  konflik  horizontal,  dan sulitnya memperoleh kepastian hukum, penyelenggaraan  pemerintahan  yang  tidak optimal  dan  efektif,  dan  penegakan  hukum  yang lemah  merupakan  potret  permasalahan  hukum yang  selalu  terjadi  dalam  setiap  derap  denyutan hukum  di  Indonesia.  Meskipun  demikian,  upaya memperkuat  ke  arah law  enforcement selalu diikuti  oleh  upaya  melemahkan  penerapan law enforment baik  oleh  aparat  penegak  hukum maupun aparat Pemerintah (Manao, 2018).
Terdapat  tiga  elemen  dalam  penerapan hukum,  yakni  elemen  hukum  yang  hendak diimplementasikan,  lembaga  pelaksana,  petugas dari lembaga pelaksana secara umum terdiri dari Lembaga-lembaga yudisial dan administratif baik itu hakim, jaksa, polisi, dan beberapa lembaga di jajaran  eksekutif.  Permasalahan  yang  sering mucul dalam penerapan hukum adalah seringkali aturan  undang-undang  yang  akan  diterapkan hanya agar terlaksananya aturan pemerintah dan tidak  langsung  sepenuhnya  terkait  pada  aspirasi rakyat ( wetgeving als instrument van negeringsbeleid )  (Rahayu,  2019).  Meskipun hukum  yang  akan  diterapkan  tidak  langsung sepenuhnya  terkait  pada  aspirasi  rakyat,  namun
sesuai  prinsip  kepastian  hukum  haruslah  tetap diterapkan.
Menurut
Rahardjo (1983),
Rechtssicherkeit ,  atau security  rechtszekerheid (kepastian  hukum)  merupakan  hal  baru  Ketika suatu  hukum  diberlakukan.  Kepastian  hukum dapat  dimaknai  dalam  4  hal  yakni  1)  bahwa hukum  bersifat  positif  karena  sebagai  undang- undang  ( Gesezliches  Recht ),  2)  hukum berdasarkan  atas  fakta  ( Tatsachen ),  dan  bukan putusan yang ditetapkan hakim, 3) fakta haruslah disimpulkan  secara  jelas  dan  tegas  agar  tidak keliru dalam memaknainya, juga selain itu adalah pelaksanaanya mudah, 4) menghindari perubahan  hukum  positif  yang  terlalu  sering. Kepastian hukum tidak akan menjadi bermasalah ketika  diterapkan  pada  negara-negara  yang benar-benar  telah  memegang  prinsip  demokrasi dan berpegang pada prinsip “ Rule of Law ” (Dicey, 2012)  atau  “ Rechstaat ”,  di  mana  hukum  yang dibuat  sudah  merefleksikan  keadilan  bagi masyarakat  mengingat  hukum  tersebut  memiliki sifat aspiratif, oleh karena itu penegakkan hukum merefleksikan kepastian hukum dan rasa keadilan (Anggono, 2014). Sebaliknya, bagi negara-negara yang berada pada fase peralihan menuju konsep “ Rechstaat” atau  “ rule  of  law” ,  kemungkinan pemberlakuan  hukum  yang  ada  belum merefleksikan  kepastian  dan  rasa  keadilan  bagi masyarakat  mengingat  hukum  yang  dibentuk belumlah  aspiratif  (tidak  seutuhnya  mampu mengekspresikan  dan  merefleksikan  nilai-nilai sosial kemasyarakatan), justru acapkali dianggap
sebagai  hukum  yang  merefleksikan  kepentingan penguasa  sehingga  mengesampingkan  rasa keadilan  (Anggono,  2014).  Oleh  karena  itu,  agar mampu menciptakan kondisi aktivitas masyarakat hukum yang dapat memelihara kepastian hukum, maka diperlukan beberapa faktor pendukung.
Menurut  (Jayadi,  2015),  terdapat  tiga  faktor pendukung  agar  hukum  dan  keadilan  dapat ditegakkan  yakni  1)  harus  ada  ketentuan  hukum yang  selaras  dengan  harapan  masyarakat,  2) harus  ada  petugas  yang  professional,  Tangguh, dan  berintegritas  dalam  penegakan  hukum,  3) Ketiga,  masyarakat  harus  memiliki  kepekaan hukum  yang  menguatkan  pelaksanaan  “ law enforcement ”.  Terkait  dengan  peraturan  hukum, mutlak diperlukan peraturan perundang- undangan  yang  dibuat  berdasarkan  hati  nurani. Dengan  adanya  peraturan  demikian  maka  tidak perlu  memaksa  masyarakat  untuk  mematuhi hukum  karena  mereka  sendiri  merasakan  harus berbuat  demikian  karena  peraturan  tersebut dianggap berguna dan mengayominya. Kepastian hukum  menjadi  sangat  berbahaya  manakala dikaitkan  dengan  penerapan  undang-undang yang  diindikasikan  bukan  substansi  perundang- undangan,  karena  kondisi  hukum  dan  ketentuan undang-undang di Indonesia yang sarat beraroma hukum  positif  akan  menyebabkan  penerapan hukum  menjadi  terkungkung  dan  terbungkam dalam  bingkai  formalistik.  Artinya,  dalam penerapan  hukum  aparat  penegak  hukum (termasuk  pemerintah)  hanya  memahami  hukum secara  tekstual  yang  diproduk  oleh  penguasa
yang memiliki otoritas atasnya tanpa memperdulikan  apakah  hal  tersebut  memang layak menjadi materi undang-undang. Kondisi ini akan  menimbulkan  apa  yang  disebut  sebagai “inkonsistensi” dalam law Enforcement (Setiyowati,  &  Ispriyarso,  2019).  Hukum  dan peraturan  perundang-undangan  hanya  dibuat sebagai  deretan  pasal-pasal  yang  tak  bermakna yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum, terutama  dalam  konteks  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  menimbulkan  inkonsistensi dalam pelaksanaannya.
Masyarakat  Indonesia  memandang  bahwa implementasi  hukum  yang  kuat  atau  lemah  oleh petugas  pelaksana  hukum  akan  menentukan kesan terhadap pemberlakuan hukum itu sendiri. Jika  implementasi  hukum  oleh  aparat  lemah, rakyat  akan  memberikan  kesan  bahwa  hukum sudah  mati.  Sedangkan,  jika  pemberlakuan hukum  itu  konsisten  dan  kuat,  maka  rakyat secara  otomatis  akan  memberikan  kesan  bahwa hukum  eksis  dan  wajib  untuk  mematuhinya (Juwana,  2006).  Padahal,  dalam  melakukan penerapan hukum, aparat dan pemerintah masih dihinggapi  beberapa  permasalahan  yang  salah satunya  bersumber  dari  pembuatan  aturan undang-undang,  karena  perundang-undangan tersebut  justru  banyak  yang  bermasalah,  yang mana  selama  ini  pembentukan  undang-undang dianggap  sebagai  jalan  pintas  untuk  memenuhi tuntutan dari berbagai masalah sosial yang timbul di  masyarakat  (Subekti,  2016).  Tiap  institusi Negara  bersaing  dalam  membuat  aturan
perundang-undangan. Kenyataannya, tidak semua  undang-undang  itu  bisa  dilaksanakan. Akibatnya,  sejak  berakhirnya  era  Orde  Baru, jumlah  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  membengkak.  Indonesia  mengalami hyper  regulations (hiper  regulasi)  (Anggono, 2014).  Padahal,  hiper  regulasi  bisa  merusak sistem hukum. Hiper regulasi bisa mengakibatkan hukum makin terealienasi.  Terlalu banyak aturan justru  memberikan  kesan  terhadap  masyarakat seakan akan bukan dalam kondisi hidup yang ril. Alienasi  tersebut  terjadi  saat  berbagai  aturan diberlakukan,  akan  tetapi  aturan-aturan  tersebut justru  gagal  untuk  ditegakkan.  Aturan  seperti  itu justru  melemahkan  kontrol  koordinasi  hukum pada umumnya.
Oleh karena itu, hampir semua pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia dalam pelaksanaannya selain merusak otoritas  sistem  hukum  secara  keseluruhan,  juga inkonsistensi  baik  dalam  pelaksanaannya maupun  dalam  “ law  enforcement” yang cenderung  memperlemah  sistematisasi  aturan undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan baik daerah maupun pusat. Selain itu,  kurangnya  kontrol,  supervisi  dan  kepatuhan terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan  menyebabkan  lemahnya  penegakan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain  itu,  masih  banyaknya  Perda  tentang retribusi dan Pajak Daerah yang justru dibatalkan oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  (Manao,  2018; Mulyani, 2020) karena dianggap bermasalah atau
melanggar  ketentuan  undang-undang  dan  tidak sesuai dengan  hajat publik, melumpuhkan  akses barang antar daerah, serta terjadinya pemborosan  karena  biaya  ekonomi  yang  terlalu tinggi.  Peraturan  daerah  yang  bermasalah tersebut  kebanyakan disebabkan  karena Pemerintah  Daerah  cenderung  mengambil retribusi  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang.  Banyaknya  Perda  yang  tidak disetujui Kemendagri, menunjukkan bahwa selain kurangnya  supervisi,  fasilitasi,  monitoring  dan evaluasi  serta  kurangnya  pengawasan  dan pembinaan  oleh  Pusat  kepada  daerah kabupaten/kota,  juga  menunjukkan  inkonsistensi penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan Pusat  dalam  menegakkan  berbagai  aturan undang-undang  yang  dibuatnya  dalam  rangka penyelenggaraan  Pemerintahan  adalah  sebuah keniscayaan  (Astuti,  &  Sa’adah,  2019). Law enforcement dan  konsistensi  menjadi  kata  kunci terhadap berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Oleh  karenanya,  manakala pemerintah  daerah  dalam  tidak  konsisten  dalam menjalanakan law  enforcement terhadap berbagai  kebijakan  regulasi,  maka  sanksi  tegas harus dijatuhkan kepada pemerintah daerah yang melakukan  pelanggaran.  Sebab,  salah  satu kelemahan  utama  dalam  penerapan  otonomi daerah  (termasuk  otonomi  khusus/istimewa) adalah kurang jelasnya sanksi bagi daerah yang melakukan  pelanggaran  atas  aturan  undang- undang yang berlaku. Di samping itu, belum ada
muatan sanksi yang tegas dalam aturan undang- undang  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan Pemerintah  sendiri  sulit  untuk  menegakan peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

## 5. Inkonsistensi Pengawasan dan Pembinaan
Pemerintah  Pusat  bertanggung  jawab dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap  pelaksanaan  pemerintahan Daerah (Herry, 2014) termasuk pemberian sanksi yang  jelas  dan  tegas  dalam  rangka mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah  yang  diselenggarakn  oleh  pemerintahan daerah.  Upaya  pengawasan,  pembinaan,  serta sanksi  tegas  tersebut  pastinya  membutuhkan kepastian  peran  dan  fungsi  pengawasan  dan pembinaan  oleh  Kementerian  dan  Lembaga nonkementerian yang berperan dalam menjalankan  pembinaan  secara  teknis.  Peran kolaborative  kedua  Lembaga  tersebut  tentunya dapat  menguatkan  Daerah  terkait  proses administrasi  kepemerintahannya.  Namun  dalam realitas  penyelenggaraan  pemerintahan  terjadi inkonsistensi  antar  level  pemerintahan  Daerah dan  pusat  yang  disebabkan  karena  belum jelasnya  kedua  peran  kolaboratif  tersebut. Gubernur  yang  merupakan  penanggung  jawab langsung Pemerintahan Pusat bertanggung jawab melaksanakan  pengawasan  dan  pembinaan. Oleh  karena  itu,  gubernur  bertanggung  jawab dalam  memimpin  daerah  otonomi  dan penanggung  jawab  Pemerintah  Pusat  (Ilyas, 2012).  Gubernur  berperan  dalam  mengontrol pelaksanaan  administrasi  kepemerintahan  di
wilayah  provinsi.  Sementara  itu,  seorang Gubernur  juga  berperan  melaksanakan  mandate dari  Pemerintah  Pusat  dalam  melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah  Daerah  (kota/kabupaten).  Terkait perannya  sebagai  penanggung  jawab  langsung pemerintah  pusat,  relasi  antara  gubernur  dan pemerintah  kota/kabupaten  hanya  sebatas  relasi yang  bersifat  hierarkhis.  Sementara  itu, pengawasan  dan  Pembinaan  tersebut  diatur langsung oleh kementerian secara nasional.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  diberikan pembinaan  oleh  kementerian  teknis,  Lembaga Kementerian  Dalam  Negeri,  lembaga  non kementerian,  khususnya  menteri  yang  berperan dalam  melaksanakan  pembinaan  umum  yakni pengembangan,  fasilitasi,  dan  konsultasi  terkait kebijakan  penyelenggaraan  otonomi  daerah ataupun  otonomi  khusus.  Sementara  itu, pembinaan  umum  dan  teknis  dilakukan  oleh Gubernur  dan  perangkat  gubernur  yang bertanggung jawab secara langsung sebagai wali pemerintahan  pusat.  Pembinaan  umum  adalah seperti  fasilitasi,  konsultasi,  pendidikan  dan pelatihan, konsultasi, fasilitasi, dan pengembangan  dan  penelitian  terkait  kebijakan Otonomi  Daerah  ataupun  Otonomi  Khusus. Apabila  seorang  gubernur  kemudian  tidak  dapat melaksanakan  pembinaan  teknis  maka  bisa dibantu  oleh  Pemerintah  Pusat.  Adapun Pengawasan  yang  bersifat  teknis  terkait pelaksanaan  administrasi  kepemerintahan  di Daerah khususnya di bidang keuagan terdiri dari
pemantauan  dan  audit  dan  juga  pelaksanaan bimbingan  teknis  oleh  Badan  pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), khususnya mengenai manajemen keuangan dalam penyelenggaraan desentralisasi (otonomi daerah) (Astuti & Sa’adah, 2019).
Terkait dengan pengawasan dan pembinaan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan administrasi kepemerintahan di Daerah,  faktanya  implementasi  relasi  kolaboratif baik  pengawasan  dan  pembinaan  belum berlangsung secara konsisten dan efektif. Hal ini disebabkan  karena  Pertama;  masih  lemahnya pengawasan  baik  dari  pemerintah  pusat  kepada daerah  maupun  lemahnya  pengawasan  dari gubernur  selaku  wakil  pemerintah  terhadap kota/kabupaten,  yang  mana  sampai  sekarang pemerintah  kota/kabupaten  masih  menganggap bahwa relasi antara pemerintahan kota/kabupaten  dan  provinsi  tidaklah  bersifat hirarkis  oleh  karena  itu  seorang  gubernur dianggap  tidak  berwenang  dalam  proses pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  di kabupaten  atau  kota.  Meskipun  faktanya, Gubernur  berperan  sebagai  “ Tutelage  Power ” dalam melaksanakan mandat dari pusat sehingga memiliki hak untuk menolak kebijakan kabupaten atau kota apabila tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi dan kepentingan publik.
Oleh karena itu, perlu ada ketentuan yang tegas  dan  sistematis  yang  mereflekasikan  peran dan  fungsi  Gubernur  terkait  tanggung  jawabnya
dalam  melakukan  pengawasan,  pembinaan  dan koordinasi.  Langkah  ini  antara  lain  dimaksudkan agar mengoptimalisasikan pelaksanaan penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  agar tetap  berjalan  dalam  koridor  pengawasan  dan pembinaan  dan  pengawasan  oleh  Pemerintah Pusat.  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  serta Perangakat  Daerah  lainnya  tidak  dapat  berjalan sendiri  tanpa  adanya  suatu  pengawasan  dan pembinaan  dari  Pemerintah  Pusat.  Pengawasan dan  pembinaan  tersebut  merupakan  program yang  cenderung  dimaksudkan  dalam  rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan administrasi kepemerintahan  baik  yang  wajib  maupun  pilihan dan  khususnya  terkait  perundang-undangan daerah  dan  kepala  daerah.  Daerah  diberikan kebebasan  dalam  Penyelenggaraan  berbagai program yang sifatnya wajib ataupun pilihan yang tentunya  disesuaikan  dengan  sumber  keuangan dan kapasitas SDA pegawai di tiap-tiap daerah.
Agar  penyelenggaraan  otonomi  daerah (termasuk  kebijakan  desentralisasi  asimetrik), berlangsung  optimal,  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  dapat  membina  dan  mengawasi pemerintahan  yang  ada  kabupaten  atau  kota, terutama  dengan  memanfaatkan  sumber-sumber keuangan  daerah  (termasuk  sumber  keuangan yang  berasal  dari  dana  otonomi  khusus)  yang diperuntukkan  untuk  membiayai  pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, dan
pemerintahan.  Sehingga,  pembinaan  dan pengawasan ini menjadi hal sangat penting –yang perlu  dilakukan  agar  pemanfaatan  sumber- sumber  keuangan  yang  diberikan  pemerintah pusat  dapat  dialokasikan  atau  dimanfaatkan secara efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai peruntukannya. Kedua; penjatuhan sanksi yang  lemah  terhadap  pelanggaran  aturan undang-undang. Sejumlah pelanggaran terutama pelanggaran  penggunaan  anggaran  daerah hingga  penyalahgunaan  kewenangan  yang kemudian  mengarah  ke  tindakan  korupsi  oleh Pemerintah  Daerah  justru  tidak  dijatuhi  sanksi yang tegas. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28/1999 terkait Bebas  dan  bersih  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme bagi penyelenggara negara. Selain itu, hal  tersebut  juga  tidak  sesuai  dengan  prinsip umum  pelaksana  yang  terdiri  dari  prinsip pelaksana  negara  yang  tertib,  prinsip  kepastian hukum, prinsip proporsionalitas, prinsip akuntabilitas  dan  professional  serta  prinsip kepentingan  publik.  Ketiga;  kurangnya  supervisi dan  sosialisasi  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah.  Pelanggaran  yang  sering dijumpai  diakibatkan  karena  supervisi  yang dilakukan masih tergolong minim oleh Pemerintah Pusat  (Sulistyo,  Antikowati,  &  Indrayati,  2014; Ilyas,  2012).  Pelanggaran  lain  pun  diakibatkan karena  sosialisasi  yang  minim  diberikan  ke pemerintah  daerah  oleh  karena  itu  pemerintah daerah membuat suatu kebijakan yang terkadang
tidak  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang yang lebih tinggi.
Diterapkannya pengawasan represif seringkali mengundang kelemahan dalam bentuk sulitnya  untuk  mengawasi  kebijakan-kebijakan daerah yang bermasalah oleh pusat. Di samping itu,  sistem  pengawasan  represif  tersebut  juga seringkali  menimbulkan  keengganan  daerah untuk  melaporkan  kebijakan  daerah  yang  dibuat berdasarkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  kepada pusat  ( Sulistyo,  Antikowati,  &  Indrayati,  2014). Jadi  peran  pemerintah  pusat  persis  seperti petugas  pemadam  kebakaran.  Oleh  karena  itu, agar  kebijakan  desentralisasi  (otonomi  daerah) bisa  memberikan  pendidikan  politik  bagi  daerah dan menyediakan layanan yang optimal dan yang semuanya  harus  bermuara  pada  peningkatan kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  dan  juga mewujudkan  sistem  demokrasi,  sehingga supervisi  yang  efektif  perlu  diupayakan  dalam rangka tercapainya tujuan tersebut.
Dalam  kaitan  ini,  peran  gubernur  perlu ditingkatkan sebagai penanggung jawab pemerintah  pusat  sebagai  pengawas,  evaluator, dan  fasilitator  supaya  kebijakan  otonomi  daerah dapat  berjalan  lebih  optimal.  Pengawasan gubernur  ini  tidak  terbatas  hanya  terkait manajemen keuangan akan tetapi termasuk juga mengawasi  administrasi  kepemerintahan  seperti kelembagaa, personil dan pengelolaan pelayanan umum,  dan  kewenangan.  Dapat  disimpulkan bahwa  pemerintah  pusat  bertanggung  jawab terhadap pelaksanaan
administrasi
kepemerintahan  di  semua  tingkatan.  Hal  ini sebagai  konskuensi  terhadap  konsepsi  konsep Negara  Kesatuan  yang  mana  Pemerintah  Pusat memegang  kendali  kepemerintahan.  UUD  1945 pun  memberikan  mandat  terhadap  kebijakan desentralisasi  (otonomi  daerah),  sehingga sebagian  kewenangan  kepemerintahan diberikan ke  daerah  melalui  spirit  otonomi  yang  sebesar- besarnya untuk mengatur dan mengurus. Namun seluas  apapun  hak  otonomi,  pemerintah  pusat tetaplah  bertanggung  jawab  dalam  melaksakan kepemimpinan.  Dengan  kata  lain  Pemerintah Daerah memiliki Batasan kewenangan yang telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  kebijakan yang  dibuat  hendaknya  tidak  melanggar  prinsip nasional.  Dengan  demikian,  konsistensi  dan keharmonisan  kebijakan  Pemerintah  daerah  dan Pusat  bisa  berjalan  dengan  optimal.  Sehingga punishment dan reward harus  diberikan  secara tegas  bagi  daerah  yang  melanggar  ketentuan desentralisasi (otonomi daerah) yang menyimpang dari prinsip nasional.
Dalam  rangka  menata  format  untuk mengoptimalkan  peran  pemerintah  dalam memberikan  supervisi,  fasilitasi,  dan  monitoring- evaluasi  sebagai  langkah  strategi  yang  dapat dipertmbangkan  kedepan,  yaitu:  Pertama; membentuk  perangkat  dekonsentasi  yang bertugas membantu gubernur, dibiayai oleh pusat dan  mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan tugas-tugas  dekonsentasi  kepada  Pemerintah Pusat  sehingga  pelaksanaan  pengawasan  dan pembinaan,  supervisi,  monitoring  dan  evaluasi
terhadap Daerah dapat berjalan lebih efektif  dan optimal  sehingga  berbagai  kesulitan  dari  segi manajerial,  terutama  dari  segi  biaya  tentu  jauh lebih  efisien  dan  tidak  membutuhkan  biaya  yang besar jika dilakukan oleh perangkat dekonsentrasi yang  ditugas  di  daerah.  Sebaliknya  kalau pelaksanaan  pembinan  dan  pengawasan, supervisi,  monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan langsung  oleh  pemerintah  pusat,  maka konsekuensinya  pada  beban  anggaran  negara yang sangat besar. Kedua; peran gubernur harus senantiasa direvitalisasi. Gubernur mesti bertanggung  jawab  melaksanakan  pengawasan dan  pembinaan  otonomi  daerah  di  level kabupaten  atau  kota.  Sebagai  sesama  daerah otonomi,  pemerintahan  provinsi  tidak  memegang pimpinan  bagi  kabupaten  atau  kota  akan  tetapi bertanggung  jawab  langsung  atas  peran Pemerintah  Pusat  sebagaimana  semangat Negara  Kesatuan  gubernur  bertanggung  jawab melaksankan pengawasan dan membina otonomi daerah  (termasuk  kabupaten/kota  dalam  rangka pelaksanaan  otonomi  khusus).  Gubernur  harus berani  memperingatkan  bupati/walikota  kalau pemerintah kabupaten/kota menelantarkan pelayanan  publik,  karena  pemerintah  pusatlah melalui  gubernur  yang  memegang  tanggung jawab  akhir  dari  pelaksanaan  kebijakan desentralisasi (termasuk desentralisasi asimetrik). Ketiga;  pemerintah  pusat  perlu  melakukan sosialisai secara intens terkait kebijakan  regulasi secara konsisten kepada Pemerintahan kabupaten,  kota  dan  Provinsi  sehingga
menghindari  terjadinya  multi-interprestasi  atau inkonsistensi  terhadap  berbagai  peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah  pusat  dan  daerah  saling  bersinergi dan  memiliki  kesamaan  persepsi  untuk menghindari terjadinya sengketa kekuasaan  baik di  daerah  maupun  Pusat.  Keempat;  ketegasan dalam  penegakan  perlu  dilakukan  dengan memberikan sanksi bagi pemerintah daerah yang menyalahgunakan  kewenangannya.  Hal  ini penting,  sebab  salah  satu  kelemahan  utama dalam penerapan berbagai aturan adalah kurang jelasnya  sanksi  bagi  kabupaten/kota  (Setiyowati, &  Ispriyarso,  2019).  Di  samping  itu,  dari  aspek regulasi  daerahnya  sendiri  tidak  diatur  adanya sanksi  yang  jelas  dan  tegas.  Kelima;  institusi pengawas  sebaiknya  hanya  satu  untuk  internal dan  satu  lainnya  untuk  pengawasan  eksternal dalam pelaksanaan berbagai aturan. Pengawasan  internal  lebih  diarahkan  untuk membantu kepala daerah mengetahui sejauhmana  kebijakan  yang  dibuatnya  telah dilaksanakan oleh SKPD. Sedangkan pengawasan  eksternal  adalah  dilakukan  untuk menilai  sejauhmana  kabupaten  dan  kota  telah menjalankan program-programnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## D. SIMPULAN
Sebagai  catatan  akhir  dari  penulisan  ini adalah  bahwa  sebagai  negara  hukum, Pemerintah  semestinya  menempatkan  hukum dan  peraturan  perundang-undangan  sebagai
panglima di atas segala kepentingan. Kepentingan  lain  selain  kepentingan  nasional jangan  sampai  mendistorsi  ketentuan  undang- undang  sebagai  refleksi  kepentingan  nasional. Sehingga,  Pemerintah  baik  sebagai  regulator maupun  sebagai  pelaksana  berbagai  peraturan perundang-undangan harus senantiasa konsisten menjunjung  tinggi  setiap  ketentuan  undang- undang  dalam  tata  kelola  ketatanegaraan  dan pelaksanaan  kepemerintahan.  Dalam  hubungan ini,  maka  pemerintah  pun  dituntut  untuk senantiasa konsisten dan menjamin terlaksananya  setiap  ketentuan  undang-undang yang  mengatur  hubungan  kewenangan  daerah dan Pusat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
Sikap konsistensi Pemerintah ini harus dapat terintegrasi  dengan  setiap  ketentuan  undang- undang  yang  mengatur  hubungan  kewenangan Daerah  dan  pusat,  antara  lain;  menjamin konsistensi  antara  ketentuan  undang-undang Pemerintahan Daerah dan Sektoral. Oleh karena itu,  perlu  dilakukan  evaluasi,  harmonisasi  dan identifikasi peraturan perundang-undangan sektor (antara  UU  Sektoral  dengan  UU  Pemda), misalnya  harmonisasi  antara  UU  sektor pertambangan  dengan  UU  Penda.  Hal  ini dimaksudkan  agar  menciptakan  hubungan kewenangan  yang  harmonis  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah.  Selain  itu,  harmonisasi regulasi ini juga dimaksudkan untuk menciptakan kepastian  hukum  dalam  penerapan  undang- undang  Sektoral  di  daerah  agar  tidak
bertentangan  dengan  UU  Pemda  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Oleh karenanya, Pemerintah Pusat harus benar-benar menjamin  konsistensi  berbagai  perundang- undangan  sektoral  dengan  pelaksanaannya. Karena,  seringkali  perubahan  dan  pembentukan UU Pemda tidak diikuti dengan pembentukan UU Sektoral,  yang  mengakibatkan  terjadi  tumpang tindih  kewenangan  antara  sektor.  Hal  ini dimaksudkan untuk menjamin konsisten terhadap pengaturan  pembiayaan  terkait  dengan  prinsip money  follow  function atau  dalam  istilah  penulis “uang  mengikuti  urusan”  yang  melahirkan authority (kewenangan). Disamping itu, Pemerintah harus dapat menjamin dan konsisten terhadap law enforcement terkait penyelenggaraan  pemerintahan;  dan  Pemerintah juga  senantiasa  menjamin  dan  konsisten terhadap  pengawasan  dan  pembinaan  terkait relasi Daerah dan pusat terkait penyelenggaraan pemerintahan.  Hanya  dengan  sikap  konsistensi Pemerintah tersebut, penyelenggaraan pemerintahan  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan lebih  optimal  dalam  koridor  negara  kesatuan ( unitary  state )  antara  pusat  dan  daerah.
Sebaliknya,  kalau  saja  pemerintah  tidak  dapat menjamin  konsisten  terhadap  setiap  ketentuan undang-undang yang menetapkan penyelenggaraan pemerintahan akan berimplikasi terjadinya  sikap  inkonsistensi  terhadap  berbagai ketentuan undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat terhadap hilangnya kepercayaan publik
kepada  Pemerintah  yang  memungkinkan terjadinya  tindakan/gerakan  sentrifugal  dan sentripetal dalam penyelenggaraan desentralisasi (otonomi daerah) antara pusat dan daerah akibat menguatkannya  sentralisasi  kewenangan  Pusat yang  dapat  mengancam  terjadinya  gerakan disintegrasi (sentrifugal) dalam paham kebangsaan (nasionalisme) dalam wadah NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Aditya, Zaka Firma., & Winata, Muhammad Reza.
(2018).  Rekonstruksi  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan  Kesejahteraan ,  Vol.9,  (No.1),  pp.79–
100. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976
Amin,  Rizal  Irvan.,  &  Achmad.  (2020).  Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang- undangan Di Indonesia. Res Publica , Vol.4,
(No.2),  pp.205–220.  https://jurnal.uns.ac.id/ respublica/article/viewFile/45710/28706
Andryan.  (2019).  Harmonisasi  Pemerintah  Pusat Dengan  Daerah  Sebagai  Efektifitas  Sistem Pemerintahan. Jurnal  Legislasi  Indonesia ,
Vol.16,(No.4),pp.419–432.https://e-jurnal. peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/560
Sulistyo,  Yuri.,  Antikowati.,  &  Indrayati,  Rosita.
(2014).  Pengawasan  Pemerintah  Terhadap Produk  Hukum  Daerah  (Peraturan  Daerah) Melalui  Mekanisme  Pembatalan  Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan  Daerah. E-Journal  Lentera Hukum ,Vol.1,(No.1),pp.1–12.  https://doi.org/
10.19184/ejlh.v1i1.559
Astuti,  Desi  Dwi.,  &  Sa’adah,  Nabitatus.  (2019). Pelimpahan  kewenangan  BPK  Kepada perwakilan  BPK  dalam  pemeriksaan  di daerah. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia ,Vol.1,(No.1),pp.52–63.https:// ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/vi ew/4278/2356
Fattah, D. (2013). Teori Keadi Lan Menurut John
Rawls. Jurnal TAPIs , Vol.9,(No.2),pp.30–45. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TA PIs/article/view/1589
Fendri,  A.  (2011).  Perbaikan  Sistem  Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.2,(No.2),pp.1–20. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i02.1157
Hamid, A. (2011). Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan  Publik. Jurnal  Academica ,
Vol.3,(No.1),pp.535–546.  http://jurnal.untad. ac.id/jurnal/index.php/academica/article/vie w/2293
Hastuti,  P.  (2018).  Desentralisasi  Fiskal  Dan
Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.
Simposium  Nasional  Keuangan  Negara ,
Vol.1,  (No.1),  pp.784–799.  https://jurnal. bppk.kemenkeu.go. id/snkn/article/view/293
Herry,  M.  (2014).  Penataan  Kewenangan Pemerintah  Daerah  Bidang  Pertanahan  Di Masa  Mendatang. De  Jure  Jurnal  Hukum dan  Syariah ,Vol.6,(No.1),pp.79–94.  https://
doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3194
Ilyas,  H.  (2012).  Pembinaan  Dan  Pengawasan
Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  Pemerintah Daerah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs  Governance ,  Vol.4,(No.4),pp.273– 280.  https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.
273-280
Jati, Wasisto R. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi  Daerah  di  Indonesia:  Dilema Sentralisasi  atau  Desentralisasi. Jurnal Konstitusi ,  Vol.9,  (No.4),  pp.743–769.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/ar ticle/view/152
Jayadi,  A.  (2015).  Problematika  Penegakan Hukum  Dan  Solusinya. Jurnal  Ilmu  Syariah Dan  Hukum ,  Vol.15,  (No.2)  ,pp.1–11.
https://doi.org/doi.org/10.24252/al-risalah.
v15i2.2451
Juwana,  H.  (2006).  Penegakan  Hukum  Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen  Bagi  Solusi  Di  Indonesia.
Indonesian  Journal  of  International  Law ,
Vol.3,(No.2),pp.2012–2241.  https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.398
Lee,  Yong-Shik.  (2017).  General  Theory  of  Law and Development. Cornell International Law Journal ,Vol.50,(No.3),pp.415–471.  https:// scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol50/iss3/2
Manao, D. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan
Wewenang  oleh  Aparatur  Pemerintah  Dari Segi  Hukum  Administrasi  Dihubungkan
Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi. Wawasan Yuridika , Vol.2, (No.1), pp.1–22. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i1. 158
Muhajir,  Mumu.,  Sumardjono,  Maria  SW., Manurung,  Timer.,  &  Ferdinand,  Julius. (2019). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan  Tata  Kelola  Sumber  Daya  Alam di  Indonesia. Jurnal  Antikorupsi  Integritas , Vol.5,(No.2),pp.1–13.  https://doi.org/10.326 97/integritas.v5i2-2. 479
Mulyani,  B.  (2020).  Dekonstruksi  Pengawasan Peraturan  Daerah  Setelah  Berlakunya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
Tentang Cipta Kerja. Juridica , Vol.2, (No.1),
pp.91–113.https://doi.org/10.46601/juridica. v2i1.183
Nelken, D. (2014). Thinking About Legal Culture. Asian  Journal  of  Law  and  Society ,
Vol.1,(No.2),pp.255–274.https://doi.org/10.
1017/als.2014.15
Ningsih, Silvia., Wirahadi, Afridian., & Fontanella,
Amy. (2018). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis  Kinerja  dengan  Konsep  Money Follow  Program  Dalam  Perencanaan  dan Penganggaran  Kota  Padang. Jurnal Akuntansi & Manajemen , Vol.3,(No.1),pp.1– 16. https://doi.org/10.30630/jam.v13i1.28
Nugroho,  W.  (2014).  Konstitusionalitas  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  Mengelola Hutan  Adat:  Fakta  Empiris  Legalisasi Perizinan. Jurnal  Konstitusi ,  Vol.11,  (No.1), pp.109–129.https://jurnalkonstitusi.mkri. id/index.php/jk/article/view/5
Nuriyanto.  (2014).  Penyelenggaraan  Pelayanan
Publik Di
Indonesia, Sudahkah Berlandaskan  Konsep  “Welfare  State”? Jurnal Konstitusi , Vol.11,(No.3),pp.428–453. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/ar ticle/view/34
Pattuju,  Nikodemus  R.  (2020).  Inkonsistensi
Vertikal  Peraturan  Perundang-Undangan (Studi  Terhadap  Perda  Kota  Sukabumi  No.
13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol). Alethea:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
Vol.3,(No.2),pp.99–116.  https://doi.org/10. 24246/alethea.vol3.no2.p99-116
Pranasari,  Melati  Ayuning.,  &  Fitri,  Suci  Emilia.
(2020). The Implementation Of
Restructuring Program And Activities Based On The Money Follow Program In Regions. Jurnal  Tata  Kelola  Dan  Akuntabilitas Keuangan  Negara ,Vol.6,(No.2),pp.163–177.
https://doi.org/10.28986/jtaken.v6i2.447
Rahayu,  Dwi  A.  (2019).  Pembangunan  Hukum Sebagai  Upaya  Peningkatan  Daya  Saing Daerah. Jurnal Cakrawala Hukum , Vol.10,(No.1),pp.1–8.https://doi.org/doi:10. 26905/idjch.v10i1.3181
Rakia, Sakti., Muharuddin., & Sahertian, Marthin.
(2022). Pelaksanaan Kewenangan Gubernur  dalam  Konsep  Otonomi  Khusus Papua. Justisi ,  Vol.8,  (No.1),  pp.1–14. https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1479
Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan
Negara  Atas  Sumber  Daya  Alam. Jurnal Konstitusi, Vol.12,(No.2),pp.401–421.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/ar ticle/view/12210
Ruslina,  E.  (2012).  Makna  Pasal  33  Undang-
Undang  Dasar  1945  Dalam  Pembangunan
Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi ,Vol.9,(No.1),pp.49–82.https:// jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/vi ew/124
Santoso,  U.  (2012).  Eksistensi  Hak  Pengelolaan
Dalam  Hukum  Tanah  Nasional. Mimbar Hukum ,Vol.24,(No.2),pp.187–375. https://doi.org/10.22146/jmh.16130
Setiawan,  I  Kadek.  (2017).  Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan
Kewenangan  Dan  Biaya  Pemberian  Izin Usaha  Mikro. Jurnal  Legislasi  Indonesia , Vol.14,(No.3),pp.325–332. https://doi.org/ 10.54629/jli.v14i3.134
Setiyowati, Lis., & Ispriyarso, Budi. (2019). Upaya Preventif  Dalam  Rangka  Pengawasan Terhadap  APBD  Melalui  Penjaringan Aspirasi  Masyarakat  Oleh  DPRD. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia , Vol.1, (No.2),  pp.250–265.  https://doi.org/10.147
10/jphi.v1i2.250-265
Simatupang,  T.  (2020).  Disharmoni  Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang
Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah  dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum Nasional). Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure ,Vol.20,(No.2),pp.221–232.  https://doi. org/10.30641/dejure.2020.V20.221-232
Subekti,  R.  (2016).  Kebijakan  Pemberian  Ganti
Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. Yustisia ,Vol.5,(No.2),pp.376–394. https:// doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754
Susetio,  W.  (2013).  Disharmoni  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Bidang  Agraria. Lex  Jurnalica ,  Vol.10,  (No.3),  pp.135–147. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Le
x/article/view/361
Wibawa,  Kadek  Cahya  S.  (2019).  Penegasan
Politik  Hukum  Desentralisasi  Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan
Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah Daerah  di  Indonesia. Administrative  Law and  Governance  Journal ,  Vol.2,(No.3),pp.
400–412.  https://doi.org/https://doi.org/10. 14710/alj.v2i3.400-412
Wibowo,  Agus.,  &  Mariyam,  Siti.  (2021). Kontekstualisasi  Hukum  Agraria  Dibidang Pertanahan  Setelah  Otonomi  Daerah  Di Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia ,Vol.3,(No.3),pp.396–406. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.396-406

## BUKU
Anggono,  Bayu  D.  (2014). Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia .
Jakarta: Konpress.
Dicey, Albert V. (2012). Introduction to the Study of the Law of the Constitution . Indianapolis: Liberty Fund.
Harahap, K. (2009). Konstitusi Republik Indonesia Menuju  Perubahah  Ke-5 (3rd  ed.).  Jakarta:
PT Grafitri Budi Utami.
Hoessein, B. (2009). Perubahan Model, Pola dan
Bentuk  Pemerintahan  Daerah:  Dari  Era Orde  Baru  ke  Era  Reformasi  Edisi  Revisi .
Jakarta:  Departemen  Ilmu  Administrasi
FISIP UI.
Lobubun, M. (2019). Hukum Pengelolaan Sumber Daya  Alam:  Studi  terhadap  Sumber  Daya
Alam  Tambang  dan  Hutan  Papua .
Yogyakarta: Litera.
Marmor, A. (2008). The Ideal of The Rule of Law .
California:  USC  Legal  Studies  Research
Paper Series.
Oentarto., Suwandi, I Made., & Riyadmadji, Dodi.
(2004). Menggugat Format Otonomi Daerah
Masa  Depan .  Jakarta:  Samitra  Media
Utama.
Rahardjo,  S.  (1983). Permasalahan  Hukum  di
Indonesia . Jakarta: Alumni.
Raharusun,  A.  (2014). Desentralisasi  Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Studi  Terhadap  Format  Pengaturan
Asimetrik  di  Yogyakarta,  Aceh  dan  Papua Dalam  Periode  1950-2012 .  Yogyakarta:
Genta Publishing.
Warasih,  E.  (2005). Pranata  Hukum  Sebuah
Telaah  Sosilogis .  Jakarta:  PT.  Suryandaru
Utama.