Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb

## Kesesuaian rencana pembangunan kampus PDD-PSDKU IPB Sukabumi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi
Mursalin 1* , G. Prayoga 1 , T. Permadi 1
1 Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia
Abstrak . Program studi di luar domisili (PDD) – program studi di luar kampus  utama  (PSDKU)  adalah  program  yang  diinisiasi dan  difasilitasi  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat bekerja sama dengan IPB  yang direncanakan berlokasi di Kota  Sukabumi.  Tujuannya  untuk  pemerataan  akses pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di Jawa  Barat.  Berdasarkan  regulasi  yang  berlaku,  rencana pembangunan  ini  wajib  memiliki  AMDAL,  yang  dalam prosesnya  wajib  mematuhi  kesesuaian  terhadap  rencana tata ruang wilayah (RTRW) kawasan tersebut. Hal itu juga termasuk  ke  dalam  skema  penilaian  dokumen  AMDAL pada  uji  tahap  proyek.  Tulisan  ini  hendak  mengkaji bagaimana  kesesuaian  program  pembangunan  kampus terhadap  RTRW  yang  ada.  Gedung  kampus  direncanakan dibangun  di  Kelurahan  Babakan,  Kecamatan  Cibeureum, Kota  Sukabumi.  Kajian  berlangsung  pada  tahun  2018, dengan melakukan tumpang susun ( overlay ) menggunakan software ArcGIS  versi  10.4.1  antara  titik  koordinat  lokasi rencana  pembangunan  dengan  RTRW  Kota  Sukabumi periode  tahun  2011-2031.  Hasil overlay menunjukkan bahwa  lokasi  rencana  pembangunan  adalah  sesuai berdasarkan tiga poin yang diatur yakni rencana struktur ruang,  rencana  pola  ruang  dan  rencana  penetapan kawasan  strategis  Kota  Sukabumi.  Program  rencana pembangunan  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi  sangat  sesuai dengan  peruntukan  ruang  yang  diatur,  yakni  berada  di dalam  kawasan  pendidikan  dan  pembangunan  sarana pendidikan.
Kata kunci: RTRW, PDD-PSDKU, kampus, Sukabumi, IPB
Abstract . The  study  program  outside  the  domicile  (PDD)-the  study program  outside  the  main  campus  (PSDKU)  is  a  program initiated  and  facilitated  by  the  West  Java  Provincial Government in collaboration with IPB which is planned to be located in Sukabumi City. The goal is to equalize access to education,  increase  human  resource  capacity  and  develop science and technology in West Java. Based on the applicable regulations,  this  development  plan  must  have  an  EIA document,  which  in  the  process  must  comply  with  the existing  regional  spatial  plan  (RTRW)  of  this  area.  This  is also included in the EIA document judgement scheme at the project  stage  test.  This  paper  aimed  to  examine  the suitability of the campus development program toward the existing RTRW. The campus building is planned to be built in Babakan  Village,  Cibeureum  District,  Sukabumi  City.  The study  took  place  in  2018,  by  overlaying  using  ArcGIS software  version  10.4.1  between  the  coordinates  of  the development plan location with the Sukabumi City RTRW for the period of 2011-2031. The overlay results indicated that the location of the development plan is appropriate based on the  three  points,  namely  the  spatial  structure  plan,  the spatial  pattern  plan  and  the  determining  of  strategic  area plan  of  Sukabumi  City.  The  campus  PDD-PSDKU  IPB Sukabumi development  program is in accordance with the space allocation, which is located in the education area and development of educational facilities area.
Keywords: RTRW, PDD-PSDKU, campus, Sukabumi, IPB

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  menginisiasi  dan  memfasilitasi pengembangan  program  studi  di  luar  domisili  (PDD) – program  studi  di  luar kampus utama (PSDKU) bersama dengan tiga perguruan tinggi ternama di Jawa Barat  yaitu  ITB,  IPB  dan  Unpad.  Program  tersebut  bertujuan  dalam  rangka pemerataan  akses  pendidikan,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia (SDM), pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Jawa Barat. Selain itu,
* Korespondensi Penulis Email : mursalin_1000island@yahoo.co.id
program ini juga tercantum dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan dalam PerMenDikNas Nomor 20  Tahun 2011.
Saat ini, IPB menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan PDD-PSDKU di Kota Sukabumi. Dasar hukum penyelenggaraannya: (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2)  PerMenDikNas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi dan (3) PerDa Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) tahun 2013 – 2018. Arah pengembangan tata kelola kampus PDD-PSDKU IPB Sukabumi akan disiapkan menjadi kampus berbasis IT ( information technology ) meliputi tiga hal besar  yaitu  transaksi  data,  data storage dan business  intelligent .  Arah pengembangan  kurikulum  sekolah  vokasi  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi  secara garis  besar  akan  mengusung  6  (enam)  dimensi,  yaitu hard  skill di  bidang pertanian terpadu dan lima softskill meliputi leadership , entrepreneurship, social awareness, environmental and sustainability dan ethic / value .
Berdasarkan  UU  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  PP  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  Izin Lingkungan dan PerMenLH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),  bahwa  rencana  pembangunan  kampus  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi dengan luas lahan ≥5 ha (± 14,1 ha) wajib memiliki AMDAL.  Salah satu syarat wajib dalam proses kajian lingkungan suatu pembangunan adalah terpenuhinya kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik  nasional,  provinsi,  atau  kabupaten/kota,  sesuai  ketentuan  peraturan perundangan.  Merujuk  pada  PerMenLH  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Tata Laksana  Penilaian  dan  Pemeriksaan  Dokumen  Lingkungan  Hidup  serta Penerbitan  Izin  Lingkungan,  kesesuaian  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan dengan RTRW termasuk dalam uji tahap proyek (pada skema penilaian AMDAL).
Perencanaan tata ruang mengacu pada metode yang digunakan sebagian besar oleh sektor publik, yakni untuk mempengaruhi distribusi kegiatan dalam satuan ruang tertentu pada masa yang akan datang (CEC 1997 in Morphet 2011). Perencanaan  tata  ruang  juga  merupakan  instrumen  atau  alat  untuk pembangunan  berkelanjutan,  karena  secara  efektif  dapat  memastikan  suatu pembangunan  yang  berkelanjutan  dengan  sistem  perencanaan  baru  yang menyeimbangkan  kepentingan-kepentingan  dari  berbagai  pihak  pengguna ruang (Gorzym-Wilkowski 2017).
Oleh karena itu, urgensi dari kesesuaian terhadap rencana tata ruang ini sangatlah  penting  untuk  ditaati  dan  dilaksanakan  pihak  perencana  kegiatan.
Informasi kesesuaian tersebut umumnya disajikan dalam bentuk peta tumpang susun ( overlay ) antara peta batas tapak proyek rencana kegiatan dengan peta RTRW  yang  berlaku.  Tulisan  ini  mengkaji  bagaimana  kesesuaian  program rencana  pembangunan  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi  dengan  RTRW  yang  ada sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian
Gedung  kampus  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi  direncanakan  dibangun  di Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi pada titik koordinat 106°57’20” BT  dan 06°56’29”  LS ( Gambar  1 ).  Luas  lahan  keseluruhan  yang disiapkan  untuk  pembangunan  kampus  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi  sebesar ±14,1  ha  yang  saat  ini  masih  berupa  sawah  dan  kebun  lahan  kering.  Waktu pelaksanaan kajian berlangsung pada tahun 2018.
Gambar 1. Lokasi rencana pembangunan kampus PDD-PSDKU IPB di Kota Sukabumi.

## 2.2. Prosedur analisis data
Kajian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  tumpang  susun  ( overlay )  antara titik  koordinat  dari  lokasi  rencana  pembangunan  kampus  PDD-PSDKU  IPB Sukabumi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Sukabumi periode tahun  2011-2031.  Tumpang  susun  atau overlay bertujuan  untuk  mengetahui
secara visual kesesuaian titik koordinat lokasi terhadap peruntukkan kawasan yang telah diatur dalam RTRW yang berlaku (Dekolo and Oduwaye 2005; Trung et  al .  2006;  Bunch et  al .  2012).  Proses overlay menggunakan software ArcGIS versi 10.4.1 (Wang et al . 2014; Effendi et al. 2018a; Effendi et al. 2018b).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk  pada  PerDa  Kota  Sukabumi  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Rencana Tata  Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031, terdapat tiga poin  yang  dapat  dijadikan  perbandingan  kesesuaian  dengan  RTRW  Kota Sukabumi. Tiga poin yang dapat dijadikan perbandingan adalah: 1) Kesesuaian terhadap  rencana  struktur  ruang  Kota  Sukabumi;  2)  Kesesuaian  terhadap rencana pola ruang Kota Sukabumi; 3) Kesesuaian terhadap rencana penetapan kawasan strategis kota (KSK) Sukabumi.

## 3.1. Kesesuaian terhadap rencana struktur ruang Kota Sukabumi
Lokasi  rencana  pembangunan  kampus  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi berdasarkan  rencana  struktur  ruang  dalam  RTRW  Kota  Sukabumi  termasuk dalam Sub Wilayah Kota (SWK) V ( Gambar 2 ). SWK V dengan luas ±623 ha salah satunya mencakup sebagian Kelurahan Babakan. Berdasarkan fungsinya, SWK V memiliki  fungsi  sebagai  lokasi  rencana  pengembangan  pendidikan  tinggi  dan perkantoran pemerintahan.
Fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa  lokasi  yang  akan  digunakan  sebagai rencana  pembangunan  kampus  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi,  tepatnya  di Kelurahan  Babakan,  sangatlah  sesuai  dengan  peruntukan  rencana  struktur ruang  yang  ada.  Pendidikan  tinggi  yang  akan  disediakan  oleh  IPB  melalui Program  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  ini  juga  dapat  menjadi  solusi  bagi kurangnya  sarana  pendidikan  tinggi  dengan  kualitas  yang  mumpuni  di  Kota maupun Kabupaten Sukabumi.

## 3.2. Kesesuaian terhadap rencana pola ruang Kota Sukabumi
Berdasarkan rencana pola ruang Kota Sukabumi dalam RTRW  yang ada, lokasi  rencana  pembangunan  kampus  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi  masuk  ke dalam rencana kawasan budi daya. Rencana Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  huruf  b  PerDa  Kota  Sukabumi  Nomor  11 Tahun 2012, meliputi kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, peruntukan industri, ruang terbuka non hijau, perkantoran, pariwisata, peruntukan ruang bagi sektor informal dan peruntukan lainnya (pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pertanian, penelitian, pergudangan, pertahanan dan keamanan).
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 2. Kesesuaian lokasi rencana pembangunan PDD-PSDKU IPB di Kota Sukabumi dengan rencana struktur ruang dalam RTRW Kota Sukabumi periode tahun 2011-2031.
Hasil overlay terhadap peta rencana pola ruang Kota Sukabumi 2011-2031, lokasi rencana pembangunan berada pada kawasan peruntukan lainnya, yaitu sebagai  kawasan  pelayanan  pendidikan  ( Gambar  3 ).  Hal  tersebut  semakin memperkuat hasil sebelumnya, karena dengan begitu terdapat dua bukti yang menunjukkan  bahwa  lokasi  rencana  pembangunan  kampus  ini  sangat  sesuai dengan peruntukan yang tertera dalam RTRW Kota Sukabumi.

## 3.3. Kesesuaian terhadap rencana penetapan kawasan strategis kota (KSK) Sukabumi
Penetapan KSK Sukabumi meliputi 3 arah pengembangan yakni KSK pusat kota  dengan  sudut  kepentingan  ekonomi,  KSK  lingkar  selatan  dengan  sudut kepentingan  ekonomi  dan  KSK  Cibeureum  dengan  sudut  kepentingan  sosial budaya. Secara administratif dan diperkuat dengan hasil overlay peta ( Gambar 4 ),  lokasi  rencana  pembangunan  kampus  berada  pada  KSK  Cibeureum. Berdasarkan PerDa Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 65 Ayat (2), KSK Cibeureum  direncanakan  sebagai  daerah  penataan  kawasan  zona  inti pendidikan dan kawasan perkantoran pemerintah, serta pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan dan fasilitas transportasi penunjang kawasan pendidikan & kawasan perkantoran.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 3. Kesesuaian lokasi rencana pembangunan PDD-PSDKU IPB di Kota Sukabumi dengan rencana pola ruang dalam RTRW Kota Sukabumi periode tahun 2011-2031.
Gambar 4. Kesesuaian lokasi rencana pembangunan PDD-PSDKU IPB di Kota Sukabumi dengan rencana penetapan kawasan strategis dalam RTRW Kota Sukabumi periode tahun 2011-2031.
Pembangunan  kampus  PDD-PSDKU  IPB  Sukabumi  menilik  pada  sisi kebutuhan akan pendidikan tinggi di Kota/Kabupaten Sukabumi, cukup penting untuk dilakukan. Pendidikan adalah faktor penting dalam rangka peningkatan kualitas  SDM  guna  menunjang  keberhasilan  pembangunan  di  suatu  daerah. Menurut Suparno (2009) in Purnomo (2012), SDM merupakan hal yang penting karena  keunggulan  kompetitif  sebuah  negara  pada  akhirnya  akan  ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki negara tersebut.
Salah satu variabel untuk melihat kualitas SDM yang sekaligus juga dasar adanya pendirian kampus PDD-PSDKU IPB Sukabumi adalah Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Tinggi (APK PT). APK PT adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tinggi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Nilai dari APK PT dinyatakan dalam bentuk persentase.  APK PT Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam kurun waktu  2011-2015 mengalami kecenderungan meningkat, namun relatif masih jauh berada di bawah APK PT Nasional  (31,1%),  terutama  untuk  Kabupaten  Sukabumi  ( Tabel  1 ).  Nilai tersebut  akan  semakin  jauh  tertinggal  apabila  dibandingkan  dengan  APK  PT Nasional milik negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan terutama Korea Selatan ( Tabel 2 ).
Tabel 1. Angka partisipasi kasar jenjang pendidikan tinggi (APK PT) di
Kota dan Kabupaten Sukabumi tahun 2011-2015. No Tahun APK PT (%) Kota Sukabumi Kabupaten Sukabumi 1 2011 13,31 7,83 2 2012 20,52 7,83 3 2013 27,05 17,57 4 2014 23,35 19,40 5 2015 21,63 12,64 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2018) Tabel 2. Angka partisipasi kasar jenjang pendidikan tinggi (APK PT) di beberapa negara Asia.
No Negara APK PT (%) 1 Malaysia 38,0 2 Thailand 54,0 3 Singapura 78,0 4 Korea Selatan 98,2
Sumber : Republika.co.id (2017)
Selama  kurun  waktu  2014-2016,  berdasarkan  data  BPS  Kota  Sukabumi (2017), persentase rata-rata jumlah penduduk usia sekolah cukup banyak yakni sebesar  22,33%  atau  sebanyak  70.996  jiwa.  Jumlah  penduduk  rata-rata  pada usia  SLTA  kurang  lebih  sebanyak  22,65%  atau  16.016  jiwa.  Jumlah  tersebut
sangatlah besar dan sebanyak kurang lebih 16 ribu jiwa tersebut adalah jumlah calon  potensial  yang  akan  selalu  tersedia  untuk  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan tinggi setiap tahunnya. Jumlah tersebut pula yang kini membutuhkan sarana atau wadah untuk menampung potensi yang dimiliki.
Hadirnya  IPB  di  Kota  Sukabumi  melalui  program  PDD-PSDKU  IPB Sukabumi  dirasa  akan  menjadi  solusi  bagi  kekurangan  yang  saat  ini  dimiliki. Apalagi  IPB  berfokus  pada  bidang  ilmu  pertanian  secara  luas  mulai  dari pertanian  itu  sendiri,  lalu  perikanan,  kehutanan  dan  peternakan.  Selain  itu, dengan visinya menjadi kampus berbasis IT, bidang-bidang ilmu tersebut akan diarahkan  pada  aplikasi  bersama  teknologi  masa  kini,  sehingga  modernisasi akan  semakin  dikenal  oleh  para  civitas  akademikanya,  yang  juga  memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan dengan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Potensi besar tersebut seperti adanya ekosistem laut disertai aktivitas pelabuhannya, ekosistem hutan dan potensi peternakan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pada uraian di atas, bahwa program rencana pembangunan PDD-PSDKU IPB Sukabumi sangat sesuai dengan RTRW Kota Sukabumi periode tahun 2011-2031. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana  penetapan  kawasan  strategis  Kota  Sukabumi,  lokasi  rencana pembangunan kampus berada di dalam kawasan pendidikan dan pembangunan sarana pendidikan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Kementerian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi,  Institut  Pertanian  Bogor  Cq.  Program  Studi  di  Luar Domisili/Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi yang telah memfasilitasi kajian ini dan atas kerja samanya dalam penyediaan data serta informasi sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2017. Kota Sukabumi dalam angka 2017. BPS Kota Sukabumi. Sukabumi.
[BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2018. Angka partisipasi kasar (APK) menurut kabupaten/kota dan jenjang pendidikan tahun 2011-2015 [internet].  Tersedia  di:  https://jabar.bps.go.id/statictable/2016/10/02/ 99/angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenjang- pendidikan-tahun-2011-2015.html.
Bunch  MJ,  Kumaran  TV  and  Joseph  R.  2012.  Using  geographic  information systems  (GIS)  for  spatial  planning  and  environmental  management  in India: critical considerations. International Journal of Applied Science and Technology 2(2):40-54.
Dekolo SO and Oduwaye L. 2005. GIS in urban and  regional planning. NITP Lagos State Chapter CPD Workshop. 1-15.
Effendi H, Permatasari PA, Muslimah S and Mursalin. 2018a.  Water quality of Cisadane  River  based  on  watershed  segmentation.  IOP:  Earth  and Environmental Science 149(2018) 012023.
Effendi H, Sabila MF and Setiawan Y. 2018b. Correlation between water quality and  land  use  change  in  Ciliwung  Watershed.  Nature  Environment  and Pollution Technology 17(1):139-144.
Gorzym-Wilkowski  WA.  2017.  Spatial  planning  as  a  tool  for  sustainable development: Polish realities. Barometr Regionalny 15(2):75-85.
Morphet J. 2011. Effective practice in spatial planning. Routledge. New York. PerDa  (Peraturan  Daerah)  Kota  Sukabumi  Nomor  11  Tahun  2012  tentang rencana tata ruang wilayah Kota Sukabumi tahun 2011-2031.
PerDa (Peraturan Daerah) Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 tentang rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  Provinsi  Jawa  Barat (RPJMD) tahun 2013 – 2018.
PerMenDikNas  (Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional)  Nomor    20    Tahun 2011 tentang penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi.
PerMenLH (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup) Nomor 5 Tahun 2012 tentang  jenis  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  wajib  memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.
PerMenLH (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup) Nomor 8 Tahun 2013 tentang  tata  laksana  penilaian  dan  pemeriksaan  dokumen  lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan.
PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
Purnomo A. 2012. Karakteristik penganggur terbuka, setengah penganggur dan pertumbuhan  ekonomi  di  Propinsi  Jawa  Timur  (analisis  data  Sakernas Agustus tahun 2010). Jurnal Bumi Indonesia 1(2):111-120.
Republika.co.id.  2017.  APK  perguruan  tinggi  tak  sebanding  dengan  jumlah kampus [internet]. Tersedia di: http://www.republika.co.id/berita/pendi dikan/dunia-kampus/17/11/20/ozpyyo280.
Trung NH, Tri LQ, van Mensvoort MEF and Bregt AK. 2006. Application of GIS in land-use planning: a case study in the  coastal Mekong Delta of Vietnam. International  Symposium  on  Geoinformatics  for  Spatial  Infrastructure Development  in  Earth  and  Allied  Sciences  1-6.  Japan-Vietnam
Geoinformatics  Consortium  (JVGC)  Institute  for  Environment  and Resources (IER-HCMC).
UU (Undang-Undang) Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. UU  (Undang-Undang)  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
Wang Q, M’Ikiugu MM and Kinoshita I . 2014. A GIS-based approach in support of spatial planning for renewable energy: a case study of Fukushima, Japan. Sustainability 6(4):2087-2117.