## Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan
H. Muhammad Asri Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Polisiasri@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Pengadilan  Kota  Sorong  dengan  mengambil  sebanyak  2 orang Hakim, 3 orang saksi dan terdakwa sebagai sampel pengamatan yang diberikan wawancarai. Teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi  dan  wawancara  terstruktur  dengan  responden,  juga diadakan  wawancara  bebas  dengan  para  pegawai  tertentu  serta  menelaah  naskah-naskah  asli (dokumen). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pada perkara Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Son Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah. Terdakwa MUNAWAR KHALIL Alias ALE telah  terbukti  melanggar  Pasal  55  UU  RI  No.  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi. Namun, menurut penulis hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum pidana lebih tepat jika memutus terdakwa melanggar Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong lalai  dalam  menerapkan  hukum  dengan  tidak  mempertimbangkan  secara  matang  dakwaan  dari Jaksa  Penuntut  Umum.  Majelis  Hakim  menjatuhkan  vonis  kepada  terdakwa  Pasal  55  Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 bukan Pasal 53 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001, sehingga putusan hakim dapat dikatakan keliru.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Bahan Bakar Minyak, Subsidi, Ijin Usaha

## PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia di bidang produksi minyak, sejak saat itu juga banyak terjadi tindak pidana terhadap penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak (selanjudnya  disingkat  BBM)  yang  disubsidi  oleh  pemerintah  terhadap  perlindugan  di  bidang produksi  khususnya  terhadap  produksi  BBM.    dan  tak  tanggung-tanggung  pelakunya  warga indonesia,  hal  ini  tentunya  berpengaruh  besar  dan  sangat  sensitif    dampaknya  terhadap kelansungan hidup orang banyak, sebab kerugian yang di timbulkan dalam perbuatan hukum ini yaitu terbatasnya pasokan BBM ke masyarakat.
Tindak pidana Pengangkutan bahan bakar minyak tampa ijin usaha hal ini di karenakan harga BBM yang bersubsidi jauh lebih rendah harganya jika di bandingkan dengan harga BBM yang tidak disubsidi  oleh pemerintah, tindak pidana seperti ini biasa dilakukan oleh orang yang
tertentu  Setelah melakukan pesngangkutan bahan bakar minyak kemudian menjualnya ke masing- masing tempat dengan harga yang relatif tinggi.
Mungkin  indonesia  satu-satunya  Negara  anggota  OPEC  yang  menderita  apabilah terjadinya kenaikan harga minyak internasional. Masalah ini berlansung dari tahun ketahun seolah- olah kita tidak berdaya dan tentunya secara mudah kita dapat katakan bahwa salah satu penyebabny adalah kualitas manejemen Migas nasional yang kurang memandai.
Undang-undan Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah disahkan dan di undangkan  pada  tanggal  23  November  2001  merupakan  tonggak  sejarah  dalam  memberikan landasan hukum bagi langkah-langka pembaruhan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan  Gas  Bumi  yang  terdiri  dari  usaha  hilir  yang  terdiri  dari  pengololahan,  pengangkutan  dan penyimpanan,  dan  niaga  tersebut  terdapat  kegiatan  penyimpanan  pendistribusian  BBM  dan pengangkutan  gas  bumi  melalui  pipa,  agar  penyediaan  dan  pendistribusian  BBM  dapat  di laksanakan.  Sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  pasal  55  Undang-Undang  RI  Nomor  22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Maka  tindakan  pidana  yang  di  lakukan  oleh  pelaku  tersebut  yang  di  lakukan  degan mengunakan mobil, yang di lakukan dengan tujuan untuk memperoleh  keuntungan  yang besar maka dilakukan tindakan pengangkutan bahan bakar minyak tamp ijin usaha pengangkutan.
Dari uraian di atas maka tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tampa ijin usaha pengangkutan kususnya yang terjadi di kota sorong, maka itu  peranan  pemerintah  merupakan  salah  satu  syarat  penting  dalam  pencegahan  terjadinya pengangkutan  bahang  bakar  minyak  tampa  ijin  usaha  pengangkutan  terhadap  pendistribusian BBM bersubsidi di Kota Sorong.
Tidak meratanya pendistribusian hasil komonitas bumi di daerah dan banyanyaknya daerah kepulauan  yang  mata  pencarian  sebagai nelayan,  membutuhkan  hasil  bumi terkhusus  di  daerah kepulauan, salah satu dari olahan minyak dan gas bumi yaitu bahan bakar minyak berupa bensin dan solar.
BPH migas adalah badan yang di bentuk berdasarkan pasal 8 ayat (4) dan pasal 46 undang- undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. BPH migas diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 67 tahun 2002  jo keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang badang pengatur penyediaan pendistribusian BBM Migas pasal 46 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  penyediaan  dan
pendistribusikan  bahan  Bakar  Minyak  dan  Pengangkutan  Gas  bumi.  Pasal  53  huruf  c  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001  Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang  melakukan  penyimpanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  23  tampa  Ijin  Usaha penyimpanan dipidana; (1)  Bagamana Tinjauan Hukum  Tindak Pidana Terhadap Pengangkutan Bahan  Bakar  Minyak  Subsidi  Tanpa  Ijin  Usaha  Pengangkutan  (Studi  Kasus  No  : 105/pid/b/2017/pn son); (2) Kendala-kendala apa yang di hadapi dalam Penegakan hukum tindak pidana terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan?

## PEMBAHASAN

## Pengertian Penegakan Hukum
Pengertian  penegakan  hukum  dapat  di  rumuskan  sebagai  usaha  melaksanakan  hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran  memulihkan  hukum  yang  dilanggar  itu  supaya  dapat  ditegakan  kembali.  Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus dilakukan ataupun  yang  dibolehkan  dan  sebaliknya.  Bahkan  yang  diperhatikan  dan  digarap  oleh  hukum adalah  justru  perbuatan  yang  disebut  terakhir  ini,  baik  perbuatan  melawan  hukum  yang  benar- benar terjadi maupun  perbuatan  hukum  yang  mungkin  akan terjadi.  Perhatian  dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dalam bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum dalam arti yang terbatas atau sempit.
Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normative  atau  melakukan  sesuatu  atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam  memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila diperlukan, aparetur penegak hukum itu diperkenenkan untuk menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas,  penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan  hukum  itu  hanya  menyangkut  penegakan  peraturan  yang  formal  dan  tertulis  saja. Karena    itu,  penerjemahan  perkataan  “law  enforcement”  ke  dalam  bahasa  Indonesia  dalam menggunakan  perkataan  “penegakan  hukum”  dalam  arti  luas  dan  dapat  pula  digunakan  istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.
Pembeda antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya  ini  bahkan  juga  timbul  dalam  bahasa  Inggris  sendiri  dengan  dikembangkannya istilah “the rule of law” versus “the rule of just law” atau dalam istilah “the rule of law and not of man” versus istilah “the rule of law” yang berarti “the rule of man by law” dalam istilah “the rule of  law”  terkandung  makna  pemerintahan  oleh  hukum,  tetapi  bukan  dalam  arti  yang  formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah “the rule of just law”.
Dalam istilah the rule of law and not of man” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya  pemerintahan  suatu  negara  hukum  modern  itu  dilakukan  oleh  hukum,  bukan  oleh orang.  Istilah  sebaliknya  adalah  “the  rule  by  law”  yang  dimaksudkan  sebagai  pemerintah  oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan  upaya  yang  dilakukan  utuk menjadikan  hukum,  baik  dalam  arti  formil yang  sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi  diberi  tugas  dan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  menjamin  berfungsinya  norma- norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## Penegakan Hukum Objektif
Seperti disebut dimuka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian  hukum  formal  dan  hukum  materil.  Hukum  formal  hanya  bersangkutan  dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai- nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam  bahasa  yang  tersendiri,  kadang-kadang  orang  membedakan  antara  pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian “law enforcement” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum  materil,  diistilahkan  dengan  penegakan  keadilan.  Dalam  bahasa  Inggris  juga  terkadang dibedakan antara konsepsi “court of law” dalam arti pengadilan hukum dan “court of justice” atau pengadilan  keadilan.  Bahkan,  dengan  semangat  yang  sama  pula,  Mahkama  Agung  di  Amerika Serikat  disebut  dengan  istilah  “supreme court  of justice”.  Istilah-istilah  itu  dimaksudkan  untuk menegaskan  bahwa  hukum  yang  harus  ditegakkan  itu  pada  intinya  bukanlah  norma  aturan  itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.  Masalah penegakan hukum, baik secara “in abstracto” maupun secara “in concreto” merupakan masalah aktual  yang akhir- akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum dianggap teratur  juga  oleh  pihak-pihak  lainnya.  Oleh  karena  itu,  maka  manusia  sebagai  mahkluk  yang senantiasa  hidup  bersama  dengan  sesamanya,  memerlukan  perangkat  patokan  agar  tidak  terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut tidak lain merupakan pedoman untuk berprilaku secara pantas yang sebenarnya  merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.
Patokan-patokan  untuk  berprilaku  pantas  tersebut,  kemudian  dikenal  dengan  sebutan norma atau patokan-patokan untuk berprilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma  atau  kaidah.  Norma  atau  kaidah  tersebut  mungkin  timbul  dari  pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Kadang kala norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia (yang ajeg), sebagai suatu abstraksi dari prilaku berulang-ulang yang nyata.
Norma atau kaidah tersebut untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, khususnya menegenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar  manusia  mempunyai  kehidupan  yang  berima,  sedangkan  norma  atau  kaidah  kesusilaan bertujuan  agar  manusia  mempunyai  hati  nurani  yang  bersih.  Di  samping  itu  maka  norma  atau kaidah  mengatur  pula  kehidupan  antar  pribadi  manuisa,  khususnya  mengenai  bidang-bidang
kesopanan  dan  hukum.  norma  atau  kaidah  kesopanan  bertujuan  agar  manusia  mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang-orang lain. Norma atau  kaidah  hukum  bertujuan  agar  tercapai  kedamaian  di  dalam  kehidupan  bersama,  di  mana kedamaian berarti suatu keserasian antara keterikanatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sihingga tugas hukum adalah tidak lain dari pada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

## Istilah Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar  feit.  Walaupun  istilah  ini  terdapat  dalam  WvS  Belanda,  dengan  demikian  juga  WvS Hindia  Belanda  (KUHP),  tetapi  tidak  ada  penjelasan  resmi  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan strafbaar feit itu.
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang- undangan yang ada maupun dalam  berbagai  literatur  hukum  sebagai  terjemahan  dari  istilah  strafbaar  feit  adalah  sebagai berikut;
Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang- undanagan pidana kita.  Hampir  seluruh  peraturan  perundang-undangan  menggunakan  istilah  tindak  pidana;  (a) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya azas-azas hukum pidana, Mr. H.J. Van Schravendijk dalam bukun pelajaran tentang hukum pidana Indonesia;  (b)  Delik,  yang  sebenarnya  berasal  dari  bahasa  latin  delictum juga  digunakan  untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit; (c) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai  dalam  pokok-pokok  hukum  pidana  yang  ditulis  oleh  Mr.  M.H.  Tirtamidjaja;  (d) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau ringkasan tentang hukum pidana, begitu juga Mr. H.J. Van Schravendijk dalam bukunya pelajaran tentang hukum pidana Indonesia; (e) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang- undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak; (f) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljadno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku azas-azas hukum pidana.
Strafbaar  feit,  terdiri  dari  tiga  kata,  yakni  straf,  baar,  dan  feit.  Dari  tujuh  istilah  yang digunakan  sebagai  terjemahan  dari  strafbaar  feit  itu,  tenyata  straf  diterjemahkan  dengan  pidana dan  hukum.  Perkataan  baar  dapat  diterjemahkan  dengan  dapat  dan  boleh.  Sementara  itu  feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

## Pengertian Tindak Pidana
Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidan, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang disebut dengan tindak pidana. Dari istilah saja, dapat kita temui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaar feit, dan sebagainya.
Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, yang dibentuk oleh kesadaran dalam membarikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.71 Didalam perundang-undangan  dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang sering juga disebut delict. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit sebenarnya merupakan istilah resmi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah delict.
Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai istilah tindak pidana, antara lain; (a)  Moeljatno  berpendapat  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; (b) Pompe merumuskan bahwa suatu tindakan yang menurut suatu rumusan  undang-undang  telah  dinyatakan  sebagai  tindakan  yang  dapat  dihukum;  (c)  Vos merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan  perundang-undangan;  (d)  Simons  merumuskan  strafbaar  feit  adalah  suatu  tindakan melanggar  hukum  yang  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seseorang  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya,  yang  dinyatakan  sebagai  dapat  dihukum;  (e)  J.E. Jonkers  merumuskan  peristiwa  pidana  adalah  perbuatan  pidana  yang    melawan    hukum (wederrechttlijk)   yang  berhubungan  dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan;  (f)  Wirjono  Prodjodikoro,  bahwa  tindak  pidana  itu adalah  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  pidana;  (g)  H.J  Van Schravendijk  merumuskan  perbuatan  yang  boleh  dihukum  adalah  kelakuan  orang  yang  begitu bertentangan  dengan  keinsyafan  hukum  sehingga  kelakuan  itu  diancam  dengan  hukuman,  asal dilakukan  oleh  seseorang  yang  karena  itu  dipersalahkan;  (h)  E.  Utrecht  menerjemahkan  istilah strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu  perbuatan  handelen  atau  doein-positif  atau  sarana  melalaikan  natalen-negatif,  maupun
akibatnya  (keadaan  yang  timbul  karena  perbuatan  atau  melalaikan  itu).  Peristiwa  pidana merupakan  suatu  peristiwa  hukum  (rechtfeit),  yaitu  peristiwa  kemasyatakatan  yang  membawa akibat yang diatur oleh hukum.
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang  yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

## Unsur-Unsur tindak Pidana
Unsur Rumusan Tindak Pidana Dari Sudut Teoritis
Artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah  melihat  bagaimana  yang  tercermin  pada  bunyi  rumusannya.  Menurut  Moeljatno,  unsur tindak pidana adalah; (1) Perbuatan; (2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); (3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
Menurut  R.  Tresna  tindak  pidana  trdiri  dari  unsur-unsur;  (1)  Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); (2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (3) Diadakan tindakan penghukuman.
Menurut  Vos,  unsur  tindak  pidana  adalah;  (1)  Kelakuan  manusia;  (2)  Diancam  dengan pidana; (3) Dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut J.E Jonkers (penganut paham monism) unsur tindak pidana adalah; (1) Perbuatan (yang);  (2)  Melawan  hukum  (yang  berhubungan  dengan);  (3)  Kesalahan  (yang  dilakukan  oleh orang yang dapat); (4) Dipertanggungjawabkan.
Menurut H.J Van Schravendijk unsur tindak pidana adalah; (1) Kelakuan (orang yang); (2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; (3) Diancam dengan hukuman; (4) Dilakukan oleh orang (yang dapat); (5) Dipersalahkan/kesalahan.

## Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang
Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dari  rumusan-rumusan  tindak  pidana  tertentu  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu; (1) Unsur tingkahlaku; (2) Unsur melawan hukum; (3) Unsur kesalahan; (4) Unsur akibat konstitutif; (5) Unsur keadaan
yang  menyertai;  (6)  Unsur  syarat  tambahan  untuk  dapatnya  dituntut  pidana;  (7)  Unsur  syarat tambahan  untuk  memperberat  pidana;  (8)  Unsur  syarat  tambahan  untuk  dapatnya  dipidana;  (9) Unsur objek hukum tindak pidana; (10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; (11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
Dari 11 (sebelas) unsur itu, diantaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

## SIMPULAN
Pada  perkara  Nomor  105/Pid.B/2017/PN.Son  Majelis  Hakim  memutuskan  bahwa terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah. Terdakwa  MUNAWAR  KHALIL  Alias  ALE  telah  terbukti melanggar  Pasal  55  UU  RI  No.  22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun, menurut penulis hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum pidana lebih tepat jika memutus terdakwa melanggar Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Dalam  memutus  suatu  perkara,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sorong  lalai  dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara matang dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun  2001  bukan  Pasal  53  Undang-  undang  Nomor  22  Tahun  2001,  sehingga  putusan  hakim dapat dikatakan keliru.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2006. Etika Profesi Hukum. Bandung :PT Citra Aditya Bakti.
Adami Chazawi, 2002.Pelajaran Hukum Pidan Bagian I. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Barda  Nanawi  Arif,  2008.  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.
Pipin Syarifin,2000. Hukum Pidana Indoneisa. Bandung: Bustaka Setia
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  2001.Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.  Jakarta:Ghalia Indonesia.
Siswanto  Sunarso,2004.  Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum.
Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001.Penelitian Hukum Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta:Rajawali Pers.
Sudarto, 2006.Kapita Selekta Hukum Pidana.Bandung:PT Alumni.
T. H.Ranidajita, 1994. Eksistensi Pidana dalam Hukum administrasi Negara, FH Undip.
Wirjono Prodjodikkono, 2003.Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung :Refika Aditama,