Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e - ISSN: 2721 - 4796, p - ISSN: 2828 - 495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## URGENSI KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA PERDAGANGAN ORANG “TRAFFICKING IN PERSONS”
Denny Simanjuntak 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) Email: denny.simanjuntak@gmail.com
Abstrak: Perdagangan  orang  ( trafficking  in  persons )  merupakan  kejahatan  lintas  negara  yang meresahkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai negara seperti yang terjadi antara  Indonesia dan Malaysia. Kejahatan perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat dengan cara mengksploitasi manusia untuk tujuan komersial dan seringkali melibatkan jaringan lintas negara. Indonesia dan Malaysia, sebagai negara tetangga di Asia Tenggara, memiliki permasalahan serius terkait perdagangan orang, dan kerja sama antara kepolisian kedua negara menjadi sangat penting. Kejahatan  ini  merugikan  korban  dan  melanggar  Hak  Asasi  Manusia,  dan  upaya  penanggulangannya memerlukan  kerja  sama  yang  erat  antara  lembaga  penegak  hukum,  pemerintah,  dan  organisasi  non- pemerintah. Kerja sama internasional sangat mendesak, mengingat aktivitas perdagangan orang melintasi batas  negara  dan  melibatkan  banyak  pelaku  dari  berbagai  negara.  Dalam  rangka  melindungi  hak-hak korban  dan  mengurangi  dampak  sosial  serta  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  perdagangan  orang,  kerja sama  internasional  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  menjadi  salah  satu  kunci  pendukung.  Penulisan artikel tentang urgensi kerja sama ini memiliki relevansi dalam meningkatkan pemahaman tentang isu ini dan memberikan rekomendasi bagi upaya penanggulangan yang lebih efektif.
Metode penulisan artikel yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penulisan artikel adalah teori kejahatan transnasional, teori kerjasama internasional dan konsep perjanjian internasional. Hasil penulisan artikel menunjukkan bahwa Trafficking in persons (TIP) adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, seperti pekerja paksa dan perbudakan seksual. Karakteristik TIP meliputi penyelundupan, eksploitasi, jaringan kriminal terorganisir, dan target korban  yang  rentan.  Indonesia  dan  Malaysia  adalah  negara  yang  neghadapi  permasalahan  TIP  sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi korban. Kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia sangat penting  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  TIP,  termasuk  pertukaran  informasi,  penegakan hukum  bersama,  perlindungan  korban,  dan  peningkatan  kesadaran  masyarakat.  Perjanjian  kerja  sama antara  kedua  negara  memperkuat  kerja  sama  dalam  pencegahan,  penanggulangan,  dan  pemberantasan TIP,  dengan  fokus  pada  pertukaran  informasi,  penegakan  hukum  bersama,  perlindungan  korban,  dan pencegahan.  Urgensi  kerja  sama  ini  mencerminkan  perlunya  pendekatan  komprehensif  dan  kolaboratif dalam melawan TIP, yang melibatkan perlindungan hak asasi manusia, pengungkapan jaringan TIP, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan kasus TIP dapat berkurang, dan korban dapat dilindungi dari eksploitasi yang merugikan.
Kata Kunci: TPPO, Trafficking in Persons , Human Trafficking

## Latar Belakang
Tindak  pidana  perdagangan  orang,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah " trafficking  in  persons," merupakan  salah  satu  kejahatan  lintas  negara  yang  semakin meresahkan dan memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan  komersial,  seperti  prostitusi,  kerja  paksa,  eksploitasi  seksual,  atau  eksploitasi pekerja.  Kejahatan  ini  seringkali  melibatkan  jaringan  perdagangan  manusia  yang kompleks dan lintas negara, membuatnya sulit untuk diberantas dengan efektif oleh satu negara saja ( Cockbain, Ella dan Kate, 2019).
Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, memiliki  permasalahan  serius  terkait  perdagangan  orang.  Kedua  negara  ini  sering menjadi  negara  asal,  transit,  atau  tujuan  bagi  korban  perdagangan  orang.  Para  korban seringkali terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang sangat merugikan, dan upaya untuk
memberantas perdagangan orang ini memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.
Dalam  menjerat  korbannya,  sindikat  TPPO  tidak  hanya  menggunakan  iming- iming  gaji  besar,  proses  dokumen  mudah,  cepat  dan  gratis,  tapi  juga  menggunakan "wajah  agama"  sebagai  senjata  ampuh  untuk  menipu  masyarakat  desa  NTT  yang mengultuskan  agama  sebagai  jalan  hidup  atau kredo .  Salah  satu  korbannya  adalah Meriance Kabu, penyintas  yang mengaku direkrut dengan bujukan kelompok doa dari satu desa terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat persuasi kelompok doa itu, dia  bekerja  sebagai  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  non-prosedural  pada  2014  di Malaysia.  Selama  delapan  bulan  bekerja  di  Malaysia,  Meriance  mengalami  "siksaan hingga  menyebabkan  luka-luka"  berdasarkan  dokumen  pengadilan  Indonesia  dan kesaksian  petugas  KBRI  Malaysia  yang  membesuknya  di  rumah  sakit.  Dokumen pengadilan  itu  merekam  putusan  terhadap  dua  perekrut  tenaga  kerja  di  NTT,  yang dijebloskan ke penjara. Meriance hanyalah satu dari segelintir Pekerja Migran Indonesia (PMI)  non-prosedural  yang  berasal  NTT  yang  berhasil  kembali  ke  Indonesia. Perekrutan  dari  desa  ke  daerah  transit  sampai  ke  Malaysia  dilakukan  oleh  sindikat dengan jaringan “berlapis dan terputus”. Apabila pelaku tertangkap di satu titik, maka tidak  akan  tersentuh  kepada  pelaku  di  atasnya.  Akhirnya  hanya  para  pelaku  di  desa hingga  Kupang  yang  umumnya  bisa  ditindak  [hukum],  sementara  para  pelaku  tingkat pada jaringan tingkat atas sulit dijangkau secara hukum. Sepanjang tahun 2014 hingga 2022, terdapat lebih dari 700 PMI asal NTT pulang dalam peti jenazah (bbc.com, 2023).
Perdagangan  orang  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  lintas  negara  yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan ini melibatkan penyelundupan, penjualan,  dan  eksploitasi  manusia  untuk  berbagai  tujuan  seperti  pekerjaan  paksa, perbudakan seksual, atau pengambilan organ tubuh. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara  yang  sering  dijadikan  sebagai  sasaran  atau  jalur  transit  oleh  para  pelaku perdagangan orang.
Kerja  sama  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  penanggulangan trafficking  in  persons adalah  sangat  penting  dan  mendesak.  Kejahatan  ini  melibatkan jaringan  yang  kompleks,  melintasi  batas  negara,  dan  melibatkan  banyak  pelaku  dari berbagai  negara.  Tanpa  kerja  sama  yang  efektif  antara  kedua  negara,  upaya penanggulangan dan penindakan terhadap trafficking in persons akan sulit dilakukan. Pentingnya kerja sama ini terletak pada beberapa faktor. Pertama, Indonesia dan Malaysia memiliki perbatasan yang terbuka dan rentan terhadap aktivitas trafficking in persons . Kedua, kedua negara memiliki perbedaan dalam sistem hukum dan penegakan hukum, sehingga kerja sama menjadi penting untuk memperlancar pertukaran informasi dan  bukti  yang  dibutuhkan  dalam  proses  penyelidikan  dan  penuntutan.  Ketiga,  kerja sama ini juga penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum, agen perlindungan korban, dan organisasi internasional.
Perdagangan orang seringkali melibatkan aktivitas lintas negara, di mana korban dapat  dipindahkan  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Ini  memerlukan  kerja  sama internasional  yang  kuat  untuk  mengidentifikasi,  menghentikan,  dan  menuntut  pelaku perdagangan orang. Korban perdagangan orang seringkali adalah individu yang rentan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup. Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia  dapat  membantu  melindungi  hak-hak  korban  dan  memberikan  perlindungan yang lebih baik.
Perdagangan  orang  memiliki  dampak  yang  serius  pada  korban  dan  masyarakat secara  keseluruhan.  Kerja  sama  dalam  penanggulangan  perdagangan  orang  dapat
membantu  mengurangi  dampak  sosial  dan  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan ini.  Baik  Indonesia  maupun  Malaysia  adalah  pihak  dalam  berbagai  perjanjian internasional  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan  perdagangan  orang,  seperti Protokol  Palermo.  Oleh  karena  itu,  ada  tanggung  jawab  hukum  untuk  bekerja  sama dalam melawan kejahatan ini.
Kepolisian memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan  lintas  negara.  Kerja  sama  antara  Kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  sangat penting  untuk  mengungkap  jaringan  perdagangan  orang  dan  menangkap  para  pelaku kejahatan ini. Oleh karena itu, penulisan artikel tentang urgensi kerja sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan perdagangan orang sangat relevan dan perlu dilakukan. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya kerja sama ini, diharapkan  akan  ada  upaya  yang  lebih  kuat  dalam  melawan  perdagangan  orang  dan melindungi hak-hak korban di kedua negara ini.
Dalam  konteks  ini,  penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  urgensi kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan trafficking in  persons .  Penulisan  artikel  ini  akan  mengkaji  berbagai  aspek  yang  mempengaruhi kerja sama ini, seperti hambatan-hambatan yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama ini
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  terkait urgensi  kerja  sama  internasional  kepolisian  indonesia  dan  malaysia  dalam penanggulangan  kejahatan  lintas  negara  perdagangan  orang  “ trafficking  in  persons”. Dengan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  urgensi  kerja  sama  ini,  diharapkan penulisan  artikel  ini  dapat  memberikan  rekomendasi  dan  saran  yang  konstruktif  bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam upaya penanggulangan trafficking in persons secara efektif.
Landasan Teori 1. Kejahatan Transnasional
Teori  kejahatan  transnasional adalah  suatu  pendekatan  dalam  studi  kejahatan yang  berfokus  pada  kejahatan  yang  melintasi  batas  negara. Teori  ini  mengakui  bahwa kejahatan tidak terbatas pada satu negara atau wilayah, tetapi dapat melibatkan berbagai negara dengan karakteristik yang berbahaya pada tingkat internasional. Teori Kejahatan Transnasional  mencoba  untuk  memahami  dan  menjelaskan  faktor-faktor  yang mempengaruhi terjadinya kejahatan lintas negara, serta dampaknya terhadap keamanan dan kemakmuran global ( Jones, Jackie dan Winterdyk, 2018).
Teori  ini  menganggap  bahwa  kejahatan  transnasional  tidak  hanya  melibatkan individu atau kelompok kejahatan , tetapi juga melibatkan  faktor-faktor sosial, politik, ekonomi,  dan  budaya  yang  melintasi  batas  negara.  Kejahatan  transnasional  dapat mencakup  berbagai  jenis  kejahatan,  seperti  perdagangan  narkotika,  perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan cyber. Teori ini  mencoba untuk menggambarkan karakteristik, penyebab, dan dampak kejahatan  yang  melintasi  batas  negara  serta  bagaimana  masyarakat  internasional  dan sistem hukum meresponsnya. Teori Kejahatan Transnasional mengakui bahwa kejahatan ini tidak dapat diatasi secara efektif oleh satu negara atau lembaga hukum nasional saja. Oleh  karena  itu,  kerjasama  internasional  dan  koordinasi  antar  negara  menjadi  penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional.
Pelaku  kejahatan  transnasional  seringkali  terdiri  dari  individu,  kelompok,  atau organisasi yang beroperasi di berbagai negara. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum, yurisdiksi yang berbeda, serta kerentanan dalam perbatasan negara untuk
melancarkan  kegiatan  kriminal  mereka.  Kejahatan  transnasional  dapat  mencakup berbagai  jenis  kejahatan,  termasuk  perdagangan  narkoba,  perdagangan  manusia, pencucian  uang,  peretasan (cybercrime) ,  perdagangan  senjata,  dan  banyak  lagi.  Yang membuatnya menjadi "transnasional" adalah fakta bahwa kejahatan tersebut melibatkan pelaku, korban, atau aset yang berada di lebih dari satu negara.
Kejahatan  transnasional  dapat  memiliki  dampak  yang  luas  dan  seringkali merugikan  banyak  negara  dan  masyarakat.  Misalnya,  perdagangan  narkoba  dapat menyebabkan penyalahgunaan zat terlarang di berbagai negara, sementara perdagangan senjata  dapat  mengancam  perdamaian  dan  stabilitas  regional.  Kejahatan  transnasional juga seringkali didorong oleh motif ekonomi, seperti keuntungan finansial yang tinggi. Pelaku  mencari  cara  untuk  memperoleh  keuntungan  secara  ilegal  atau  menghindari penegakan hukum di satu negara dengan beroperasi di negara lain yang memiliki hukum yang lebih lemah atau korupsi yang tinggi.
Kejahatan  transnasional  adalah  masalah  yang  kompleks  karena  melibatkan banyak  aktor,  melintasi  berbagai  yurisdiksi,  dan  seringkali  sulit  diidentifikasi  dan dihentikan.  Perubahan  teknologi  dan  globalisasi  juga  telah  membuatnya  semakin  sulit untuk  diberantas.  Untuk  menghadapi  kejahatan  transnasional,  banyak  negara  dan organisasi internasional telah bekerja sama untuk mengembangkan kerangka hukum dan alat-alat penegakan hukum yang memungkinkan penanggulangan yang lebih efektif. Ini mencakup  perjanjian  internasional,  kerja  sama  antarnegara,  dan  upaya  untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum global.
Beberapa  kejahatan  transnasional,  seperti  human  traficking,  terorisme  dan peretasan  cyber,  telah  dianggap  sebagai  ancaman  terhadap  keamanan  nasional  dan menjadi fokus perhatian pemerintah negara-negara. Teori Kejahatan Transnasional dapat membantu  para  peneliti,  pengambil  kebijakan,  dan  penegak  hukum  dalam  memahami karakteristik  dan  dinamika  kejahatan  yang  melintasi  batas  negara.  Hal  ini  juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin global dan kompleks ini.
2. Kerjasama Internasional
Teori  kerjasama  internasional adalah  pendekatan  dalam  studi  hubungan  internasional yang berfokus pada  kerja sama antara negara-negara dalam  mencapai tujuan bersama. Teori  Kerjasama  Internasional  adalah  kerangka  konseptual  yang  digunakan  untuk menjelaskan  bagaimana  negara-negara  berinteraksi  dan  bekerja  sama  dalam  konteks hubungan  internasional.  Teori  ini  mengkaji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  negara- negara untuk bekerja sama, sumber daya  yang mereka berikan dalam kerjasama, serta dampak  dari  kerjasama  internasional  itu  sendiri.  Teori  ini  mengakui  bahwa  negara- negara  memiliki  kepentingan  yang  saling  terkait  dan  dapat  mencapai  hasil  yang  lebih baik  melalui  kerja  sama  daripada  konflik ( Prasetya, Yuda,  2020).  Menurut  K.J.  Holsti (1988), kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:
Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat  menghasilkan  sesuatu,  dipromosikan  atau  dipenuhi  oleh  semua  pihak sekaligus,  pandangan  atau  harapan  dari  suatu  negara  bahwa  kebijakan  yang diputuskan  oleh  negara  lainnya  akan  membantu  negara  itu  untuk  mencapai kepentingan  dan  nilai-nilainya,  persetujuan  atau  masalah-masalah  tertentu  antara dua  negara  atau  lebih  dalam  rangka  memanfaatkan  persamaan  kepentingan  atau benturan  kepentingan,  aturan  resmi  atau  tidak  resmi  mengenai  transaksi  di  masa depan  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan  persetujuan,  transaksi  antar  negara untuk memenuhi persetujuan mereka.
Koesnadi Kartasasmita (1977) menyebutkan bahwa kerja sama internasional merupakan suatu  keharusan  sebagai  akibat  adanya  hubungan  interdependensi  dan  bertambah kompleksitas  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat  intenasional.  Kerja  sama merupakan  bentuk  interaksi  yang  paling  utama  karena  pada  dasarnya  kerja  sama merupakan  interaksi  yang  timbul  apabila  ada  dua  orang  atau  kelompok  yang  saling bekerjasama untuk memanfaatkan pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.
Teori  kerjasama  internasional  mencoba  untuk  menjelaskan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  kerja  sama  antara  negara-negara,  seperti  kepentingan bersama, saling ketergantungan, norma-norma internasional, dan institusi internasional. Teori  kerjasama  internasional  mencoba  menjelaskan  mengapa  negara-negara  memilih untuk  bekerja  sama  dalam  berbagai  isu  internasional.  Motivasi  untuk  kerjasama  bisa bervariasi,  termasuk  kepentingan  ekonomi,  keamanan,  lingkungan,  kemanusiaan,  atau politik.  Teori  ini  juga  mengakui  bahwa  kerja  sama  internasional  dapat  mencakup berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan sosial.
Teori  ini  memandang  negara-negara  sebagai  aktor  utama  dalam  sistem internasional  yang berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini  bisa  mencakup kerjasama, konflik, perdagangan, diplomasi, atau berbagai bentuk hubungan internasional lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan kompromi antara negara- negara  dalam  mencapai  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan.  Kerja  sama internasional dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti perjanjian bilateral, organisasi internasional, forum regional, dan kerangka kerja multilateral.
Salah satu konsep sentral dalam teori kerjasama internasional adalah keuntungan bersama atau "win-win." Negara-negara dianggap dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan  bekerja  sama  daripada  berusaha  secara  sendiri-sendiri.  Kerjasama  ini  dapat menghasilkan  manfaat  ekonomi,  politik,  atau  sosial  bagi  semua  pihak  yang  terlibat. Tujuan  dari  kerja  sama  internasional  adalah  untuk  mencapai  keamanan,  stabilitas, kemakmuran,  dan  kesejahteraan  bersama  antara  negara-negara.  Melalui  kerja  sama internasional,  negara-negara  dapat  saling  mendukung  dalam  mengatasi  tantangan global, seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, kemiskinan, dan penyakit menular.
Teori  ini  juga  mempertimbangkan  peran  organisasi  internasional  seperti  PBB, WTO,  IMF,  dan  lainnya  dalam  mendorong  kerjasama  internasional.  Organisasi- organisasi  ini  sering  bertindak  sebagai  fasilitator,  mediator,  atau  penyedia  platform untuk  negara-negara  berkoordinasi.  Dalam  prakteknya,  kerja  sama  internasional melibatkan  berbagai  aktor,  termasuk  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah,  lembaga internasional,  dan  masyarakat  sipil.  Kerja  sama  ini  dapat  berlangsung  dalam  berbagai tingkatan, mulai dari tingkat regional hingga global.
Dalam konteks keamanan internasional, teori kerjasama fokus pada upaya untuk mengurangi konflik dan ancaman keamanan antarnegara melalui perjanjian, aliansi, dan diplomasi.  Dalam  konteks  ekonomi  internasional,  teori  kerjasama  seringkali berhubungan  dengan  teori  perdagangan  dan  kesejahteraan.  Teori  ini  mengkaji bagaimana perdagangan bebas dan integrasi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan global dengan menciptakan keuntungan bersama melalui spesialisasi dan perdagangan.
Meskipun  kerjasama  adalah  tujuan  yang  diinginkan,  teori  ini  juga  mengakui bahwa  konflik  dan  kendala  seringkali  muncul  dalam  hubungan  internasional.  Negara- negara  dapat  memiliki  perbedaan  kepentingan  yang  kuat  atau  menghadapi  hambatan dalam mencapai kesepakatan.
Dalam konteks global yang semakin kompleks dan saling terkait, teori kerjasama internasional  memberikan  pandangan  yang  penting  dalam  memahami  dinamika hubungan  antarnegara  dan  upaya  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dalam  skala internasional. Teori Kerjasama Internasional membantu dalam memahami kompleksitas hubungan  antarnegara  dan  upaya-upaya  untuk  mencapai  tujuan  bersama  di  tingkat internasional.  Ini  memberikan  dasar  teoritis  bagi  analisis  dan  perancangan  kebijakan dalam  berbagai  konteks  internasional,  termasuk  perdagangan  internasional,  diplomasi, perlindungan lingkungan, keamanan, dan masalah-masalah global lainnya.
3. Perjanjian Internasional
Konsep  perjanjian  internasional merujuk  pada  perjanjian  yang  dibuat  dan disepakati  oleh  dua  atau  lebih  subjek  hukum  internasional,  yang  bisa  berupa  negara- negara  atau  organisasi  internasional.  Perjanjian  ini  juga  dikenal  dengan  sebutan perjanjian  internasional,  perjanjian  bilateral  (antara  dua  negara),  atau  perjanjian multilateral  (antara  tiga  atau  lebih  negara). Perjanjian  ini  dibuat  secara  tertulis  dan menghasilkan  hak  dan  kewajiban  di  bidang  hukum  publik  .  Konsep  perjanjian internasional melibatkan kesepakatan antara pihak-pihakyang terlibat untuk melakukan tindakan  tertentu  atau  mengatur  hubungan  mereka  dalam  berbagai  bidang,  seperti politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan sosial ( Simmons, dkk., 2018). Proses  pembuatan  perjanjian  internasional  melibatkan  beberapa  tahapan. Tahapan  pertama  adalah  negosiasi  atau  perundingan,  di  mana  pihak-pihak  yang berkepentingan berusaha mencapai kesepakatan tentang isu-isu yang akan diatur dalam perjanjian.  Setelah  negosiasi  selesai,  tahap  berikutnya  adalah  pengesahan,  di  mana negara-negara  yang  terlibat  secara  resmi  mengikatkan  diri  pada  perjanjian  tersebut. Pengesahan dapat dilakukan melalui ratifikasi (jika negara turut menandatangani naskah perjanjian),  aksesi  (jika  negara  tidak  turut  menandatangani  naskah  perjanjian), penerimaan  ,  atau  penyetujuan.  Setelah  pengesahan,  perjanjian  internasional  mulai berlaku dan mengikat para pihak. Pelaksanaan perjanjian ini dapat melibatkan langkah- langkah  seperti  implementasi  ke  dalam  hukum  nasional,  pemantauan,  penyelesaian sengketa, dan evaluasi.
Subjek  hukum  internasional  dapat  berupa  negara-negara,  organisasi internasional,  atau  aktor  non-negara  yang  diakui  secara  hukum  oleh  masyarakat internasional.  Negara-negara  adalah  subjek  utama  dalam  hukum  internasional,  dan mereka  memiliki  kapasitas  untuk  membuat,  menjalankan,  dan  mengakhiri  perjanjian internasional.  Perjanjian  internasional  dibuat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu yang dapat mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan internasional, perlindungan lingkungan,  keamanan  internasional,  hak  asasi  manusia,  dan  lain  sebagainya.  Tujuan perjanjian ini harus jelas dan terdefinisi dengan baik dalam teks perjanjian.
Perjanjian  internasional  harus  mengandung  ketentuan-ketentuan  hukum  yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Ini termasuk hak dan tanggung jawab masing- masing pihak, prosedur penyelesaian sengketa, dan ketentuan terkait implementasi dan pelaksanaan  perjanjian.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  internasional  harus mencapai  konsensus  atau  persetujuan  bersama  mengenai  isi  perjanjian.  Konsensus  ini dapat  dinyatakan  melalui  tanda  tangan,  persetujuan  tertulis,  atau  proses  pengesahan sesuai hukum dalam masing-masing negara.
Dalam  banyak  kasus,  perjanjian  internasional  harus  melewati  proses  ratifikasi atau  pengesahan  di  dalam  negara-negara  yang  terlibat.  Proses  ini  melibatkan persetujuan  dan  persetujuan  resmi  dari  lembaga-lembaga  pemerintahan  dalam  negara- negara tersebut untuk menyetujui perjanjian dan membuatnya mengikat secara hukum.
Setelah  ratifikasi  atau  pengesahan,  negara-negara  yang  terlibat  dalam  perjanjian  harus melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam hukum domestik mereka. Ini termasuk mengadopsi undang-undang atau regulasi nasional yang diperlukan untuk mematuhi perjanjian.
Perjanjian  internasional  biasanya  menyertakan  ketentuan  untuk  penyelesaian sengketa  antara  para  pihak.  Ini  dapat  melibatkan  mekanisme  penyelesaian  sengketa seperti  arbitrase  internasional  atau  pengadilan  internasional.  Beberapa  perjanjian internasional  mengatur  prosedur  perubahan  atau  pemutusan  perjanjian.  Perubahan biasanya  memerlukan  persetujuan  bersama  semua  pihak,  sedangkan  pemutusan perjanjian  dapat  terjadi  jika  ada  pelanggaran  serius  terhadap  perjanjian  atau  jika  para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
Perjanjian internasional merupakan alat utama dalam hukum internasional yang digunakan  untuk  mengatur  dan  mengatur  hubungan  antarnegara  serta  untuk  mencapai tujuan-tujuan  bersama  dalam  konteks  hubungan  internasional.  Perjanjian  ini  memiliki berbagai  bentuk  dan  cakupan,  mulai  dari  perjanjian  perdagangan  sederhana  hingga perjanjian-perjanjian kompleks yang mencakup isu-isu global yang kompleks.
Perjanjian  internasional  memiliki  peran  penting  dalam  hubungan  internasional karena  membantu  mengatur  interaksi  antara  negara-negara  dan  menciptakan  kerangka kerja  untuk  kerja  sama  dan  penyelesaian  sengketa.  Perjanjian  ini  juga  dapat  menjadi dasar  bagi  pembentukan  organisasi  internasional  dan  pengembangan  hukum internasional.
Pembahasan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang (Trafficking in persons) di Indonesia dan Malaysia
Kejahatan  lintas  negara  perdagangan  orang,  atau  yang  dikenal  sebagai trafficking  in  persons ,  merujuk  pada  tindakan  ilegal  yang  melibatkan  penyelundupan, penjualan,  dan  eksploitasi  manusia  untuk  berbagai  tujuan  seperti  pekerjaan  paksa, perbudakan  seksual,  atau  pengambilan  organ  tubuh.  Kejahatan  ini  melintasi  batas negara dan melibatkan jaringan  yang kompleks, termasuk pelaku dari berbagai negara ( Allain, Jean, 2017).
Trafficking in persons didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan  ,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan , penjeratan utang atau memberi bayaran atau  manfaat  ,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali atas orang  lain tersebut , baik  yang dilakukan di dalam negara  maupun antar negara , untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Karakteristik trafficking in persons meliputi:
1. Penyelundupan
Korban trafficking in persons sering kali diselundupkan melintasi perbatasan negara secara ilegal, baik dengan menggunakan jalur darat, laut, atau udara. Mereka sering kali  ditempatkan  dalam  kondisi  yang  tidak  aman  dan  tidak  manusiawi  selama perjalanan.
2. Eksploitasi
Korban trafficking  in  persons dieksploitasi  untuk  berbagai  tujuan,  termasuk pekerjaan  paksa,  perbudakan  seksual,  pengambilan  organ  tubuh,  atau  eksploitasi lainnya.  Mereka  sering  kali  dipaksa  bekerja  dalam  kondisi  yang  tidak  manusiawi, tanpa upah yang layak, dan tanpa hak-hak yang dijamin.

## 3. Jaringan Kriminal
Trafficking in persons melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan kompleks. Pelaku  kejahatan  ini  sering  kali  bekerja  dalam  kelompok  yang  terstruktur,  dengan peran yang terbagi-bagi, mulai dari perekrut, penyelundup, hingga pengeksploitasi.
4. Rentan
Korban trafficking in persons sering kali berasal dari kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, migran, dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan atau ketidakstabilan  sosial.  Mereka  sering  kali  menjadi  target  pelaku  kejahatan  karena kurangnya perlindungan dan kesadaran akan risiko.
Kejahatan  lintas  negara  perdagangan  orang,  atau  yang  dikenal  sebagai trafficking  in  persons ,  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  serius  yang  melibatkan penyelundupan,  penjualan,  dan  eksploitasi  manusia  untuk  berbagai  tujuan  seperti pekerjaan  paksa,  perbudakan  seksual,  atau  pengambilan  organ  tubuh.  Kejahatan  ini melintasi  batas  negara  dan  melibatkan  jaringan  yang  kompleks,  termasuk  pelaku  dari berbagai negara.
Di Indonesia, trafficking in persons menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak  individu,  terutama  perempuan  dan  anak-anak.  Indonesia  sering  dijadikan sebagai negara asal, transit, atau tujuan akhir bagi korban trafficking in persons . Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  tingginya  kasus trafficking  in  persons di  Indonesia  antara lain  kemiskinan,  ketidakstabilan  sosial,  kurangnya  pendidikan,  dan  kurangnya kesadaran akan risiko dan tindakan pencegahan.
Sementara  itu,  Malaysia  juga  menghadapi  tantangan  serupa  dalam penanggulangan trafficking  in  persons .  Negara  ini  menjadi  tujuan  akhir  bagi  banyak korban trafficking  in  persons ,  terutama  dalam  konteks  pekerja  migran.  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  tingginya  kasus trafficking  in  persons di  Malaysia  meliputi permintaan  tenaga  kerja  murah,  kurangnya  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  migran, dan adanya jaringan penyelundupan manusia yang terorganisir.
Kedua negara ini menyadari urgensi penanggulangan trafficking in persons dan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Indonesia dan Malaysia telah  menjalin  kerja  sama  dalam  hal  pertukaran  informasi,  pelatihan  petugas  penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, masih banyak hambatan yang perlu  diatasi,  seperti  perbedaan  dalam  sistem  hukum,  kurangnya  koordinasi  antara lembaga penegak hukum, dan kekurangan sumber daya.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  menjadi  sumber  (negara  asal),  jalur transit, dan tujuan bagi perdagangan orang. Banyak korban TIP berasal dari Indonesia dan dieksploitasi di dalam negeri atau dibawa ke negara-negara tujuan seperti Malaysia. Korban  perdagangan  orang  seringkali  adalah  individu  yang  rentan,  termasuk perempuan, anak-anak, dan pekerja migran. Mereka sering terjebak oleh janji pekerjaan yang  baik,  gaji  tinggi,  atau  proses  migrasi  yang  mudah.  Eksploitasi  yang  dilakukan terhadap korban TIP sangat beragam. Ini termasuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan seksual,  eksploitasi  pekerja,  pengambilan  organ  tubuh,  dan  lain-lain.  Sindikat  TIP seringkali  merupakan  organisasi  kriminal  yang  terorganisir  dengan  baik.  Mereka memanfaatkan  jaringan  lintas  negara  dan  memanipulasi  korban  dengan  berbagai  cara. Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menanggulangi  TIP, termasuk  penguatan  hukum  dan  penegakan  hukum,  penyuluhan  kepada  masyarakat, serta  perlindungan  terhadap  korban.  Pemerintah  juga  bekerja  sama  dengan  organisasi internasional dalam upaya ini.
Di sisi lain Malaysia seringkali menjadi negara tujuan bagi perdagangan orang, terutama dari Indonesia, Bangladesh, dan negara-negara  lain. Korban TIP di Malaysia dieksploitasi  dalam  berbagai  sektor,  termasuk  sektor  pekerjaan,  perhotelan,  dan prostitusi. Banyak korban TIP di Malaysia adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja  di  sektor  rumah  tangga  (PRT)  dan  sektor-sektor  lainnya.  Mereka  sering mengalami  eksploitasi  berupa  kerja  paksa,  kondisi  kerja  yang  buruk,  dan  pelecehan seksual. Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk memperketat peraturan dan undang-undang  terkait  TIP.  Namun,  penegakan  hukum  masih  menghadapi  tantangan, terutama  dalam  mengungkap  sindikat  TIP.  Malaysia  juga  telah  bekerja  sama  dengan negara-negara  tetangga,  termasuk  Indonesia,  dalam  upaya  penanggulangan  TIP.  Ini termasuk  pertukaran  informasi  dan  koordinasi  penegakan  hukum  lintas  negara. Malaysia  juga  telah  meningkatkan  upaya  perlindungan  terhadap  korban  TIP  dengan menyediakan layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, dan bantuan hukum.
Pentingnya  kerja  sama  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam penanggulangan trafficking in persons terletak pada beberapa hal. Pertama, kerja sama ini  memungkinkan  pertukaran  informasi  yang  lebih  efektif  antara  kedua  negara, termasuk  data  tentang  jaringan  penyelundupan  manusia,  modus  operandi,  dan identifikasi korban. Kedua, kerja sama ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif,  termasuk  penyelidikan,  penangkapan,  dan  penuntutan  terhadap  pelaku trafficking in persons . Ketiga, kerja sama ini juga memungkinkan upaya  perlindungan dan rehabilitasi yang lebih baik bagi korban trafficking in persons .
Perdagangan  orang  adalah  masalah  serius  yang  melintasi  batas  negara.  Upaya penanggulangan  TIP  memerlukan  kerja  sama  antar-negara,  perbaikan  hukum  dan penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah  eksploitasi.  Indonesia  dan  Malaysia  terus  bekerja  sama  untuk  mengatasi masalah  ini,  tetapi  tantangan  yang  ada  menunjukkan  perlunya  upaya  yang  lebih  kuat dan berkelanjutan untuk memerangi TIP di kawasan ini.
Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  Indonesia  dan  Malaysia  untuk  terus meningkatkan  kerja  sama  dalam  penanggulangan trafficking  in  persons .  Hal  ini melibatkan koordinasi yang erat antara lembaga penegak hukum, penguatan kerjasama bilateral  dan  regional,  serta  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang  risiko  dan tindakan pencegahan trafficking in persons . Dengan kerja sama yang efektif, diharapkan kasus trafficking in persons dapat ditekan dan korban dapat mendapatkan perlindungan yang layak.
Indonesia  dan  Malaysia  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengatasi masalah ini, termasuk pengesahan undang-undang, peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama  internasional,  dan  perlindungan  korban.  Meskipun  masih  banyak  hambatan yang perlu diatasi, penting bagi kedua negara ini untuk terus meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan trafficking in persons guna melindungi korban dan menghukum pelaku kejahatan ini.
Urgensi  Kerja  Sama  Internasional  Kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  Dalam Penanggulangan  Kejahatan  Lintas  Negara  Perdagangan  Orang  “Trafficking  in persons”.
Kejahatan  lintas  negara,  seperti trafficking  in  persons (perdagangan  manusia), merupakan  masalah  serius  yang  membutuhkan  kerja  sama  antara  negara-negara  untuk dapat ditangani secara efektif. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang terlibat dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  lintas  negara  ini,  khususnya  dalam penanggulangan trafficking in persons . Urgensi kerja sama antara Kepolisian Indonesia
dan  Malaysia  dalam  penanggulangan  kejahatan  lintas  negara Trafficking  in  persons (TIP)  sangatlah  penting. TIP  adalah  kejahatan  serius  yang  melibatkan  penyelundupan, penjualan,  atau  eksploitasi  manusia  dengan  tujuan  komersial,  dan  kerja  sama antarnegara menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini ( Chuang, Janie, 2014).
Trafficking in persons adalah kejahatan yang melibatkan penjualan, penyerahan, atau  perolehan  manusia  dengan  tujuan  eksploitasi,  seperti  perdagangan  seks,  kerja paksa, atau eksploitasi lainnya. Kejahatan ini melibatkan pergerakan manusia melintasi batas  negara  dan  seringkali  melibatkan  jaringan  lintas  negara  yang  kompleks. TIP melibatkan  seringkali  melibatkan  aktivitas  lintas  negara,  di  mana  korban  dapat dipindahkan  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Ini  membuat  penanganan  kasus  TIP menjadi rumit karena peristiwa tersebut melibatkan yurisdiksi yang berbeda
Sindikat  TIP  seringkali  merupakan  organisasi  kriminal  yang  kompleks  dan terorganisir  dengan  baik.  Mereka  memanfaatkan  jaringan  lintas  negara  dan menggunakan  metode  yang  canggih  untuk  memperlakukan  korban  dan  menghindari penegakan  hukum.  Kerja  sama  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam penanggulangan trafficking  in  persons sangat  penting  karena  kedua  negara  ini merupakan  negara  asal,  transit,  dan  tujuan  bagi  korban trafficking  in  persons .  Kerja sama  ini  melibatkan  pertukaran  informasi,  koordinasi  operasional,  dan  penegakan hukum yang efektif.
Pertukaran  informasi  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  sangat  penting dalam  penanggulangan trafficking  in  persons .  Informasi  mengenai  jaringan  lintas negara,  modus  operandi,  dan  identitas  pelaku  dapat  membantu  dalam  mengungkap kasus dan mengejar pelaku kejahatan. Pertukaran informasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme  bilateral,  seperti  pertemuan  antara  kepolisian  kedua  negara,  atau  melalui mekanisme internasional, seperti Interpol. Kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia memungkinkan pertukaran informasi yang penting dalam proses penyelidikan dan  penuntutan  kasus  TIP.  Informasi  ini  meliputi  data  intelijen,  jejak  keuangan,  dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan untuk mengungkap pelaku TIP.
Koordinasi  operasional  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  juga  sangat penting dalam penanggulangan trafficking in persons . Kerja sama dalam hal ini meliputi penyelenggaraan  operasi  bersama,  penggerebekan,  penangkapan,  dan  penyelidikan kasus.  Koordinasi  yang  baik  antara  kedua  kepolisian  dapat  mempercepat  proses penangkapan pelaku dan penyelamatan korban. Korban TIP seringkali adalah individu yang rentan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup. Oleh karena itu, kerja sama  antarnegara  dapat  membantu  melindungi  hak-hak  korban  dan  memberikan perlindungan yang lebih baik.
Penegakan hukum yang efektif juga merupakan bagian penting dari kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan trafficking in persons . Hal  ini  meliputi  penyelidikan  yang  mendalam,  pengumpulan  bukti  yang  kuat,  dan penuntutan  pelaku  kejahatan.  Kerja  sama  dalam  hal  ini  juga  melibatkan  proses ekstradisi  pelaku  antara  kedua  negara  jika  diperlukan. Penegakan  hukum  terhadap pelaku  TIP  memerlukan  kerja  sama  antarnegara  untuk  mengungkap  jaringan perdagangan  manusia  yang  kompleks.  Tanpa  kerja  sama  yang  efektif,  upaya penanggulangan dan penindakan terhadap TIP akan sulit dilakukan.
Kerja  sama  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  penanggulangan trafficking in persons memiliki manfaat yang signifikan. Dengan adanya kerja sama ini, kedua negara dapat saling mendukung dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan  korban trafficking  in  persons .  Kerja  sama  ini  juga  dapat  memperkuat
hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  bidang  keamanan  dan penegakan  hukum. Indonesia  dan  Malaysia  memiliki  perbedaan  dalam  sistem  hukum dan  penegakan  hukum.  Kerja  sama  antara  kedua  negara  menjadi  penting  untuk memperlancar  pertukaran  informasi  dan  bukti  yang  dapat  digunakan  dalam  proses peradilan.
Meskipun  kerja  sama  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam penanggulangan trafficking in  persons telah dilakukan,  masih terdapat tantangan  yang perlu  diatasi.  Beberapa  tantangan  tersebut  meliputi  perbedaan  hukum,  perbedaan budaya,  dan  kompleksitas  jaringan  lintas  negara.  Upaya  lanjutan  dalam  meningkatkan kerja  sama,  pertukaran  informasi,  dan  koordinasi  operasional  antara  kedua  kepolisian masih  diperlukan. TIP  adalah  masalah  yang  juga  menjadi  perhatian  regional  dan internasional. Baik Indonesia maupun Malaysia adalah pihak dalam berbagai perjanjian internasional  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan  TIP,  seperti  Protokol  Palermo. Oleh  karena  itu,  ada  tanggung  jawab  hukum  dan  moral  untuk  bekerja  sama  dalam melawan kejahatan ini.
Urgensi  kerja  sama  Kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  penanggulangan TIP  mencerminkan  perlunya  pendekatan  yang  komprehensif  dan  kolaboratif  untuk melindungi  hak  asasi  manusia,  mengungkap  jaringan  TIP,  dan  menghukum  pelaku kejahatan  ini.  Kerja  sama  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam penanggulangan  kejahatan  lintas  negara,  khususnya trafficking  in  persons ,  memiliki urgensi  yang  tinggi.  Pertukaran  informasi,  koordinasi  operasional,  dan  penegakan hukum  yang  efektif  merupakan  elemen  penting  dari  kerja  sama  ini.  Dengan  adanya kerja  sama  yang  baik  antara  kedua  negara,  diharapkan  dapat  mengurangi  kasus trafficking in persons dan melindungi korban dari eksploitasi yang merugikan.
Peran  Penting  Perjanjian  Kerja  Sama  Kepolisian  Dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan  Kejahatan  Transnasional  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (Trafficking in Persons) Antara Indonesia dan Malaysia.
Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang melibatkan pergerakan manusia melintasi batas negara dengan tujuan eksploitasi, seperti perdagangan seks, kerja paksa, atau eksploitasi lainnya. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang terlibat dalam permasalahan trafficking  in  persons ,  baik  sebagai  negara  asal,  transit,  maupun  tujuan bagi korban. Oleh karena itu, kerja sama antara kepolisian kedua negara menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini ( Goździak, Elżbieta dan Kathleen, 2020).
Perjanjian  kerja  sama  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam pencegahan dan pemberantasan trafficking in persons memiliki beberapa tujuan utama, antara  lain  meningkatkan  pertukaran  informasi  antara  kedua  kepolisian  mengenai jaringan trafficking  in  persons ,  modus  operandi,  dan  identitas  pelaku,  meningkatkan koordinasi  operasional  dalam  penyelenggaraan  operasi  bersama,  penggerebekan, penangkapan,  dan  penyelidikan  kasus trafficking  in  persons ,  meningkatkan  kapasitas penegakan  hukum  dan  penanganan  korban trafficking  in  persons ,  meningkatkan  kerja sama dalam hal ekstradisi pelaku kejahatan antara kedua negara jika diperlukan.
Pada  tahun  2015,  Indonesia  dan  Malaysia  menandatangani  Perjanjian  Kerja Sama  Kepolisian  Dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Kejahatan  Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Trafficking in persons ). Perjanjian ini adalah bentuk komitmen  bersama  untuk  mengatasi  permasalahan trafficking  in  persons (TIP)  yang meresahkan  kedua  negara.  Berikut  adalah  penjelasan  lebih  detail  mengenai  perjanjian kerja sama ini:

## 1. Tujuan Perjanjian
Tujuan utama dari perjanjian ini adalah meningkatkan kerja sama antara kepolisian Indonesia  dan  Malaysia  dalam  upaya  pencegahan,  penanggulangan,  dan pemberantasan TIP. Perjanjian ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kasus TIP yang terjadi di kedua negara dan melindungi hak-hak korban TIP.
2. Kerja Sama Investigasi Perjanjian  ini  memungkinkan  pertukaran  informasi  dan  bukti  antara  kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam kasus-kasus TIP. Hal ini memungkinkan kedua negara untuk  bekerja  sama  dalam  penyelidikan  dan  penuntutan  pelaku TIP  yang  melintasi batas negara.
3. Penegakan Hukum Bersama Dalam  kerangka  perjanjian  ini,  kedua  negara  sepakat  untuk  melakukan  penegakan hukum  bersama  terhadap  pelaku  TIP.  Ini  berarti  bahwa  pelaku  TIP  yang  berhasil ditangkap  di  salah  satu  negara  dapat  dikejar  dan  dituntut  di  negara  lainnya  jika terbukti melibatkan tindak pidana lintas negara.
4. Perlindungan Korban Perjanjian ini juga mencakup upaya perlindungan korban TIP. Kepolisian Indonesia dan  Malaysia  berkomitmen  untuk  bekerja  sama  dalam  memberikan  perlindungan kepada  korban  TIP,  termasuk  akses  ke  layanan  kesehatan,  bantuan  hukum,  dan tempat tinggal sementara.
5. Pelatihan dan Kapasitas
Perjanjian  ini  memungkinkan  kedua  negara  untuk  melakukan  pertukaran pengetahuan,  pengalaman,  dan  pelatihan  terkait  penanggulangan  TIP.  Hal  ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kedua pihak dalam melawan TIP.
6. Kerja Sama Regional dan Internasional Perjanjian  ini  tidak  hanya  mencakup  kerja  sama  antara  Indonesia  dan  Malaysia, tetapi  juga  mengakui  pentingnya  kerja  sama  regional  dan  internasional  dalam penanggulangan TIP. Kedua negara berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dan organisasi internasional yang relevan.
7. Pengelolaan Informasi Rahasia
Perjanjian ini juga mencakup ketentuan tentang pengelolaan informasi rahasia yang diberikan  dalam  konteks  kerja  sama  ini.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif dalam kasus-kasus TIP.
Perjanjian  Kerja  Sama  Kepolisian  Dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan Kejahatan  Transnasional  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  antara  Indonesia  dan Malaysia  adalah  langkah  penting  dalam  upaya  kedua  negara  untuk  mengatasi TIP.  Ini menunjukkan  komitmen  mereka  untuk  bekerja  sama  dalam  melindungi  hak  asasi manusia, menghukum pelaku TIP, dan mengurangi angka kasus TIP di wilayah tersebut. Dengan  adanya  perjanjian  ini,  diharapkan  kerja  sama  antara  kedua  negara  ini  akan semakin efektif dalam mengatasi masalah TIP yang melibatkan lintas negara.
Perjanjian ini memperkuat kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam  upaya  pencegahan,  penanggulangan,  dan  pemberantasan  TIP.  Ini  melibatkan pertukaran informasi, kerja sama  investigasi, dan penegakan hukum bersama terhadap pelaku  TIP.  Dengan  adanya  perjanjian  ini,  kedua  negara  dapat  bekerja  secara  lebih efektif dan koordinatif dalam mengatasi TIP yang melintasi batas negara. Perjanjian ini juga  mencakup  aspek  pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas.  Kepolisian  dari  kedua negara  dapat  melakukan  pertukaran  pengetahuan,  pengalaman,  dan  pelatihan  terkait
penanggulangan  TIP.  Ini  membantu  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam mengatasi TIP dengan lebih efektif.
Perjanjian  ini  memungkinkan  penegakan  hukum  bersama  terhadap  pelaku  TIP yang melarikan diri ke negara lain setelah melakukan tindak pidana. Jika seorang pelaku TIP  berhasil  ditangkap  di  salah  satu  negara,  negara  lain  dapat  membantu  dalam penuntutan pelaku tersebut. Hal ini memungkinkan pelaku TIP untuk dihadapkan pada hukuman  yang  sesuai  dengan  perbuatannya,  yang  pada  gilirannya  dapat  memberikan efek jera kepada pelaku lainnya.
Salah  satu  peran  kunci  dari  perjanjian  ini  adalah  memungkinkan  pertukaran informasi  yang  cepat  dan  bukti  yang  relevan  antara  kedua  negara.  Ini  sangat  penting dalam penyelidikan dan penuntutan kasus TIP. Informasi tersebut meliputi data intelijen, bukti  jejak  keuangan,  dan  bukti-bukti  lainnya  yang  dapat  digunakan  dalam  proses peradilan.  Perjanjian  ini  juga  mencakup  aspek  perlindungan  korban  TIP.  Kepolisian Indonesia  dan  Malaysia  berkomitmen  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban TIP,  termasuk  akses  ke  layanan  kesehatan,  bantuan  hukum,  dan  tempat  tinggal sementara. Ini membantu korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari pengalaman traumatis yang mereka alami.
Selain  penanggulangan,  perjanjian  ini  juga  mencakup  upaya  pencegahan  TIP. Kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dapat  berkoordinasi  untuk  mencegah  terjadinya kasus  TIP  baru  dengan  berbagi  informasi  tentang  potensi  perekrutan  dan  modus operandi  sindikat  TIP.  Perjanjian  ini  mengakui  pentingnya  kerja  sama  regional  dan internasional  dalam  penanggulangan  TIP.  Kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia berkomitmen  untuk  berkoordinasi  dengan  pihak  ketiga  dan  organisasi  internasional yang relevan dalam upaya mereka melawan TIP.
Perjanjian  Kerja  Sama  Kepolisian  antara  Indonesia  dan  Malaysia  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  TIP  merupakan  alat  penting  dalam  upaya  melawan kejahatan ini. Dengan kerja sama yang kuat antara kedua negara, diharapkan akan ada peningkatan  dalam  penanggulangan  TIP  di  wilayah  tersebut,  perlindungan  yang  lebih baik bagi korban, dan penindakan yang lebih efektif terhadap pelaku kejahatan TIP.

## Kesimpulan
Perdagangan  orang  atau trafficking  in  persons (TIP)  adalah  kejahatan  serius yang  melibatkan  penyelundupan,  penjualan,  dan  eksploitasi  manusia  untuk  berbagai tujuan  eksploitasi,  seperti  pekerjaan  paksa  dan  perbudakan  seksual.  TIP  melibatkan karakteristik  seperti  penyelundupan,  eksploitasi,  jaringan  kriminal  terorganisir,  dan target korban yang rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran. Indonesia dan  Malaysia  adalah  negara  yang  terlibat  dalam  masalah  TIP  sebagai  negara  asal, transit,  dan  tujuan  bagi  korban.  Kerja  sama  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TIP, termasuk pertukaran informasi, penegakan hukum bersama, perlindungan korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat.  Dengan  meningkatnya  kerja  sama  Indonesia  dan  Malaysia,  diharapkan dapat  mengurangi  angka  kasus  TIP  dan  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik kepada korban.
Urgensi  kerja  sama  Kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  penanggulangan kejahatan  lintas  negara,  khususnya trafficking  in  persons (TIP),  sangat  penting.  TIP adalah  kejahatan  serius  yang  melibatkan  eksploitasi  manusia  untuk  tujuan  komersial, dan kerja sama antarnegara menjadi kunci dalam menangani masalah ini. Sindikat TIP seringkali kompleks dan terorganisir dengan baik, memanfaatkan jaringan lintas negara dan metode canggih. Oleh karena itu, pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan
penegakan hukum yang efektif antara kedua negara sangat diperlukan. Meskipun sudah ada upaya kerja sama, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti perbedaan hukum dan budaya. Upaya lanjutan dalam meningkatkan kerja sama antara kedua negara masih diperlukan.  Urgensi  kerja  sama  ini  mencerminkan  perlunya  pendekatan  komprehensif dan kolaboratif dalam melawan TIP, yang melibatkan perlindungan hak asasi manusia, pengungkapan  jaringan  TIP,  dan  penegakan  hukum  yang  efektif.  Dengan  kerja  sama yang  baik,  diharapkan  kasus  TIP  dapat  berkurang,  dan  korban  dapat  dilindungi  dari eksploitasi yang merugikan.
Perjanjian  kerja  sama  antara  kepolisian  Indonesia  dan  Malaysia  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  TIP  bertujuan  meningkatkan  pertukaran  informasi, koordinasi  operasional,  penegakan  hukum  bersama,  perlindungan  korban,  pelatihan, serta kerja sama regional dan internasional. Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk bekerja efektif dalam  mengatasi TIP  yang  melintasi batas negara. Perjanjian ini memperkuat  kerja  sama  antara  kedua  kepolisian  dalam  pencegahan,  penanggulangan, dan  pemberantasan  TIP,  memungkinkan  penegakan  hukum  bersama  terhadap  pelaku TIP,  pertukaran  informasi  yang  cepat,  perlindungan  korban,  dan  upaya  pencegahan. Dengan  kerja  sama  yang  kuat,  diharapkan  akan  ada  penurunan  angka  kasus  TIP  dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Allain, Jean. 2017. White Slave Traffic in International Law. 1:1 Journal of Trafficking and Human Exploitation 1–40.
Chuang, Janie. 2014. Exploitation Creep and the Unmaking of Human Trafficking Law.
108:4 American Journal of International Law 609-649.
Cockbain, Ella & Kate Bowers. 2019. Human Trafficking for Sex, Labor, and Domestic Servitude:  How  Do  Key  Trafficking  Types  Compare  and  What  are  Their Predictors? 72:1 Crime, Law, and Social Change 9–34.
Goździak, Elżbieta M. & Kathleen M. Vogel. 2020. Palermo at 20: A Retrospective and Prospective. 6:2 Journal of Human Trafficking 109–118.
Jones, Jackie & John Winterdyk. 2018. Introduction Human Trafficking: Challenges and Opportunities for the 21st Century. 8:1 Oñati Socio-Legal Series 1–10.
KJ.  Holsti.  1988.  Politik  Internasional,  Kerangka  Untuk Analisis,  Jilid  II  Terjemahan.
Jakarta: Erlangga
Koesnadi  Kartasasmita.  1977.  Administrasi  Internasional,  Bandung:  Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi llmu Administrasi.
Prasetya,  Yuda.  2020.  Legal Analysis  of  Human  Trafficking  Case  as A  Transnational Organized  Crime  That  is  Threatening  State  Security. 4:1  Lex  Scientia  Law Review 143-150.
Simmons, Beth A., et al., 2018. The Global Diffusion of Law: Transnational Crime and the Case of Human Trafficking. 72:2 International Organisations 249–281. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64363357 diakses pada tanggal 21 September 2023