## Aplikasi Eletronik Manajemen Keuangan DIPA pada Lembaga Pendidikan Islam Negeri di Tengah Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya WFH

## Ali Marzuki Zebua
Dosen Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kerinci alimarzukizebua@iainkerinci.ac.id

## Abstrak
Tidak  dapat  di  elakkan  bahwa  pengaruh  muncul  dan  menyebarnya pandemi  Covid-19  sangat  memengaruhi  seluruh  sendi  kehidupan,  tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Keadaan ini pada akhirnya memancing respon  dari  para  pemangku  kepentingan  dan  pemangku  kebijakan pendidikan  dengan  mengubah  proses  serta  prosedur  kegiatan  di  dalam pendidikan.  Semua  kegiatan  perkantoran  dan  penatausahaan/administrasi di dalam pendidikan dilakukan secara online. Pada sisi yang lain, lembaga pendidikan  juga  dituntut  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  standar kesehatan  melalui  WFH.  Pada  tulisan  ini,  penulis  menyoroti  bagaimana sistem  aplikasi  online  manajemen  keuangan  DIPA  pada  lembaga pendidikan  Islam  Negeri  di  tengah  pandemi  Covid-19  dijalankan  secara efektif dan efisien sebagai bentuk upaya bekerja dari rumah ( Work From Home ).  Kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan  pada  saat  pandemi  ini melalui aplikasi e-SPM dalam penerapan prinsip accounting dan e-Rekon dalam  penerapan  prinsip auditing .  Aplikasi  ini  sangat  efektif  dalam menerapkan  protokol  kesehatan social  distancing .  Efek  dari  hal  ini  juga akan  efisiennya  penghematan  anggaran  perjalanan  dinas  lembaga pendidikan  Islam  Negeri.  Kegunaan  dari  tulisan  ini  sebagai  bentuk informasi  bagi  stakeholder  pendidikan  yang  mungkin  belum  banyak mengetahui  aplikasi-aplikasi  di  dalam  pengelolaan  keuangan  pendidikan Negeri.
Kata  Kunci  :  Covid-19,  e-SPM,  e-Rekon,  DIPA,  Pengelolaan  Keuangan Pendidikan

## Abstract:
It  is  inevitable  that  the  influence  of  the  emergence  and  spread  of  the Covid-19 pandemic has greatly affected all aspects of life, including in the world  of  education.  This  condition  ultimately  provokes  a  response  from stakeholders  and  education  policymakers  by  changing  the  processes  and procedures  for  activities  in  education.  All  office  and  administration activities  in  education  are  carried  out  online.  On  the  other  hand, educational  institutions  are  also  required  to  be  able  to  provide  standard health services through WFH. In this paper, the author is interested in how the DIPA online financial management application system at State Islamic education institutions in the midst of the Covid-19 pandemic is carried out
effectively and efficiently as a form of an effort to work from home (Work From Home ). Policies in financial management during this pandemic are through e-SPM application in applying accounting principles and e-Rekon in  applying  audit  principles.  This  app  is  very  effective  in  implementing social  distancing  health  protocols.  The  effect  of  this  will  also  be  the efficiency  of  the  official  travel  budgets  of  State  Islamic  education institutions.  The  usefulness  of  this  paper  is  a  form  of  information  for education  stakeholders  who  may  not  have  seen  many  applications  in  the management of public education finance.
Keywords  :  Covid-19,  e-SPM,  e-Rekon,  DIPA,  Educational  Financial Management

## Pendahuluan
Dari sekian banyak komponen-komponen dasar pendidikan, hal yang dianggap penting  adalah  uang  dan  pembiayaan.  Uang  dipandang  sebagai  darah  dalam  sebuah organisasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mutu SDM itu sendiri. Tetapi ada juga  yang  berpendapat  bahwa  uang  ibarat  kuda  dalam  organisasi.  Organisasi diibaratkan  sebagai  gerobak.  Pedati  tidak  berjalan  tanpa  ditarik  dengan  kuda. Pendidikan tidak  berjalan tanpa adanya biaya atau  anggaran. Dengan demikian, faktor penting  yang  menjadi  mutu  pendidikan  dan  jalannya  fungsi  pendidikan  SDM  yakni biaya pendidikan 1 .
Kita  tidak  dapat  menutup  mata  dan  telinga  akan  dampak  anggaran  Negara terhadap pendidikan kita yang dipangkas di masa  pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)  ini.  Banyak  lembaga  pendidikan  mengalami  defisit,  tidak  terkecuali lembaga  pendidikan  negeri  milik  pemerintah.  Di  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud)  misalnya,  pemangkasan  anggaran  untuk  penanganan pandemi  Covid-19  sebesar  5  Triliun.  Sementara  di  Kementerian  Agama,  anggaran dipangkas  sebesar  2,6  Triliun.  Anggaran  ini  menyebabkan  terhambatnya  program bagian  Dirjen  Pendidikan  Islam.  Kemenag  memotong  Uang  Kuliah  Tunggal  (UKT) mahasiswa  di  Perguruan  Tinggi  dan  dan  SPP  siswa  di  madrasah  yang  program  ini semata untuk mengurangi beban biaya pendidikan.
Dampak  dari  pemangkasan  anggaran  ini  berdampak  pada  lembaga  pendidikan negeri  sehingga  aggaran  DIPA-nya  (Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran)  mengalami pengurangan. Pemangkasan itu dialihkan kepada kegiatan kesehatan untuk menangani
1 Akdon  et  al., Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan ,  ed.  Pipih  Latifah  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2015), 266.
pandemi  Covid-19  ini.  Begitupun  dengan  lembaga  pendidikan  swasta. Cash  flow pendidikan  swasta  mengalami  penurunan  sehingga  pendapatan  lembaga  pendidikan swasta mengalami ancaman.
Turunnya  pendapatan  lembaga  pendidikan  swasta  ini  dikarenakan  banyaknya para  orang  tua  atau  wali  murid  mengalami  pemangkasan  gaji  di  tempat  kerjanya, bahkan  ada  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  sehingga  berdampak pada mandetnya pembayaran uang pendidikan bulanan atau semester anaknya, padahal pendapatan terbesar dari lembaga pendidikan swasta adalah dari uang bulanan dari para murid-muridnya.  Macetnya  pembayaran  uang  pendidikan  bulanan  atau  semester  ini menyebabkan para pengelola lembaga tersebut tidak mampu menggaji para guru/dosen dan stafnya, bahkan ada lembaga pendidikan yang mengambil tindakan PHK terhadap para guru/dosen dan stafnya tersebut.
Namun pemerintah melihat hal ini tidak tinggal diam. Sekolah/madrasah swasta misalnya,  pemerintah  memberikan  bantuan  melalui  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS Afirmasi dan BOS Kinerja ini difokuskan pada sekolah/madrasah  yang  paling  membutuhkan  dan  terdampak  pandemi  Covid-19. Dengan ketentuan sekolah/madrasah negeri dan swasta yang paling membutuhkan dana bantuan  tersebut  sebesar  Rp.  60  juta  per  sekolah  per  tahun.  Dana  tersebut  disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah/madrasah.
BOS  Afirmasi  dan  BOS  kinerja  ini  bisa  digunakan  untuk  kegiatan  yang  sama dengan BOS Reguler selama masa pandemi Covid-19. Penggunaan dana BOS tersebut dapat  digunakan  untuk  belanja  barang  kebutuhan  siswa  di  rumah  seperti  belanja pembelian pulsa, paket data internet, layanan pendidikan daring berbayar, pembayaran gaji tenaga guru dan staf jika mencukupi, sampai dengan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan Covid-19.
Sekolah/madrasah  yang  mendapat  dana  BOS  Afirmasi 2 tersebut  memiliki kriteria khusus. Pertama , sekolah/madrasah yang  berada di wilayah terpencil  dan atau terbelakang atau berada pada daerah perbatasan antar Negara. Kedua , dikhususkan bagi sekolah/madrasah  dengan  proporsi  siswa  dari  keluarga  miskin  yang  lebih  besar,
2 Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  Nomor  24  Tahun  2020 tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Afirmasi  dan  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) Kinerja, dana BOS Afirmasi , 2020.
sekolah/madrasah  yang  menerima  dana  BOS  Regulernya  lebih  rendah,  dan sekolah/madrasah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar.
Terkait  dengan  hal  di atas,  lembaga  pendidikan  tidak  hanya  berpangku tangan menerima  bantuan  dana  dari  pemerintah  tersebut.  Lembaga  pendidikan  di  masa  ini harus  lebih survive menyelaraskan  organisasi  dan  melindungi  aset  mereka  agar  tetap aman.  Jika  lembaga  pendidikan  kita  tidak  dapat  survive  maka  cerita  pembahasan perubahan pola kerja seperti pengaturan Work From Home (WFH) kemudian menjadi seakan tidak berguna.
Madrasah  Negeri  yang  pengelolaan  anggaran  DIPA-nya  diberi  otonomi langsung oleh pemerintah, sampai saat ini terlihat lancar-lancar saja dalam mencairkan anggaran  kegiatannya,  namun  untuk  sekolah-sekolah  negeri  umum  misalnya,  hal tersebut malah mengalami penyendatan pencairan anggaran. Hal ini menjadi kelebihan bagi  Madrasah  Negeri  dalam  memaksimalkan  penyerapan  anggaran  dan  lebih  flesibel dalam pencairan anggarannya. Contoh saja seperti pencairan dana sertifikasi guru yang dilakukan  rutin  tiap  bulan,  berbeda  dengan  sekolah  negeri  umum  yang  pencairannya bisa  sampai  tiga  bulan  sekali  karena  pencairan  anggarannya  langsung  dari  provinsi. Ditambah lagi  pada  masa  pandemi  Covid-19  ini,  intensitas  pengusulan  Surat  Perintah Membayar  (SPM)  anggaran  kegiatan  lembaga  dibatasi  oleh  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  sebagai  Bendahara  Umum  Negara  (BUN), menyebabkan  sekolah  umum  mengalami  hambatan  dalam  kegiatan  angagrannya.  Ini menjadi kelebihan bagi madrasah negeri dalam mengelola anggaran pendidikannya.
Sebagai  upaya  dalam  menjaga  jarak  ( social  distancing )  dalam  penanganan pandemi  Covid-19,  pihak  KPPN  melalui  Kementerian  Keuangannya  (Kemenkeu) menerapkan  pencairan  angaran  melalui  system  online.  Dahulu  sebelum  adanya pandemi Covid-19, pengusulan SPM dilakukan secara manual di KPPN.  Namun pada masa pandemi Covid-19 ini SPM diusulkan melalui system online. Terkait dengan hal tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Pusdiklat  Administrasi  Kementerian  Agama  RI 3 , maka  pengelola  keuangan  Negara  mulai  dari  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Pejabat Pembuat  Komitmen  sampai  dengan  juru  bayar  harus  memahami  aturan  mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaan anggaran, tata cara pengajuan pembayaran, tata cara
3 MODUL  PENATAUSAHAAN  PERBENDAHARAAN  MADRASAH  (PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN/MADRASAH) , 2018.
pelaporan, tata cara penghitungan pajak, tata cara pengadaan barang dan jasa, serta tata cara pertanggung jawaban keuangan.
Pengelola  keuangan  pendidikan  juga  dituntut  dalam  memberikan  transparasi dan  akuntabilitas 4 keuangannya  yang  harus  dipublikasikan  kepada  masyarakat. Demikian halnya juga dalam memutuskan besaran biaya pendidikan ditengah  pandemi ini,  pengelola  pendidikan  harus  tetap  mengkomunikasikannya  kepada  orang  tua  wali murid  dan  stakeholder  lainnya  pada  lembaga  pendidikannya  tersebut.  Oleh  sebab  itu diperlukan sebuah manajemen yang bisa menyelaraskan antaran kegiatan yang bersifat offline (manual) dan online (otomatis).
Tulisan  ini  akan  menyoroti  bagaimana  sistem  aplikasi  online  manajemen keuangan  pendidikan  pada  lembaga  pendidikan  Islam  negeri  sebagai  upaya  dalam mencegah  penyebaran  wabah  Covid-19 melalui WFH.  Berbeda  dengan  tulisan-tulisan lain  sebelumnya  yang  membahas  mengenai  keuangan  pendidikan  atau  pembiayaan pendidikan.  Misalnya  tulisan  Abidin  (2017) 5 yang  berjudul  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan  Tinggi  Dalam  Upaya  Peningkatan  Mutu  (Studi  Kasus  Pada  Perguruan Tinggi  Swasta  Menengah  di  Surabaya),  menyatakan  bahwa  manajemen  pembiayaan pendidikan  sebagai  salah  satu  faktor  dalam  peningkatan  mutu,  dikarenakan  jika manajemen  pembiayaan  transparan  dan  akuntabel,  maka  akan  timbul  adanya kepercayaan  dari  para  stakeholder  pendidikan  dan  hal  ini  akan  menjadi  motivasi  dari para civitas akademika dalam melaksanakan Tri Dharma PT pada PT swasta menengah di  Surabaya  dalam  melakukan  peningkatan  mutu  pada  bidangnya  masing-masing. Selanjutnya  tulisan  Komariah  (2018) 6 berjudul  konsep  manajemen  keuangan pendidikan  menyatakan  bahwa  sisi  otonomi  menjadi  peluang  pada  satuan  pendidikan dalam  mengelola  sekolah,  baik  pada  aspek  dalam  mengembangkan  kurikulum  atau pada  pendanaan,  namun  pada  sisi  lain  akan  menjadi  ancaman  jika  tidak  SDM  dan pembiyaannya  tidak  siap,  oleh  sebab  itu  kompetensi  kepala  sekolahnya  mutlak diperlukan  sehingga  guru  ataupun  karyawan  dapat  menyelenggarakan  pendidikannya dengan berkualitas. Penelitian Hermawan (2020) dengan judul Manajemen Pembiayaan
4 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional , 2003.
5 Achmad Anwar Abidin, “MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM UPAYA  PENINGKATAN  MUTU  (Studi  Kasus  Pada  Perguruan  Tinggi  Swasta  Menengah  di Surabaya),” Jurnal Penjaminan Mutu 3, no. 1 (2017): 87–99.
6 Nur Komariah, “KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN,” Jurnal Al-Afkar 6, no. 1 (2018): 67–94.
Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Aplikasi Keuangan: Studi Kasus di Sekolah Dasar Islam  Terpadu  Tahfidz  Quran  Al-Jabar  Karawang.  Penelitianny  ini  berdasarkan penggunaan  aplikasi  dalam  keuangan  pendidikan  yang  terkait  dengan bugeting, accounting dan auditing .
Pada  tulisan  ini,  persamaan  dengan  tulisan-tulisan  atau  penelitian  terdahulu terletak  pada  persamaan  teori  umum  saja  yang  terkait  dengan  keuangan  atau pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis menyoroti bagaimana sistem  aplikasi  manajemen  keuangan  DIPA  pada  lembaga  pendidikan  islam  negeri  di tengah pandemi Covid-19 sebagai upaya bekerja dari rumah (WFH). Sedangkan resech problem  penelitian  ini  adalah;  perubahan  pradigma  pengelolaan  keuangan  DIPA  dan bagaiman  system  yng  dijalankan.  Kedua,  Sistem  yang  digunakan  untuk  memastikan transparansi pelaporan keuangan.

## Manajemen Keuangan Pendidikan
Manajemen  keuangan  pada  dasarnya  mempunyai  dua  dasar  kata  yakni “manajemen”  dan  “keuangan”.  Kata  manajemen  ( management )  mempunyai  beberapa arti,  tergantung  pada  kontek  penggunaannnya.  Sesuai  dengan  prinsip  manajemen pendidikan 7 pada  umumnya,  kegiatan  pada  manajemen  keuangan  dilakukan  melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan/pengendalian.  Sedangkan  menurut  Depdiknas  (2007)  dalam  Manggar 8 , pengelolaan  keuangan  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  dalam  pengurusan (ketatausahaan)  keuangan  yang  meliputi  pencatatan,  perencanaan,  pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
Membahas  mengenai  manajemen  keuangan  pendidikan,  terlebih  dahulu membahas  mengenai  adanya  kaitan  antara  kualitas  pendidikan  dengan  manajemen keuangan.  Beberapa  penelitian  misalnya  mengungkapkan  bahwa  pendidikan  yang berkualitas  dengan  aspek  pembiayaan  mempunyai  pengaruh  yang  positif.  Pengaruh antara  pembiayaan  dengan  kualitas  pendidikan  yang  bermutu  jelasnya  saling  terkait.
7 Johannes  Manggar,  Yuli  Cahyono,  dan  Medira  Ferayanti, PENGELOLAAN  KEUANGAN SEKOLAH/ MADRASAH (Depok: LPPKS, 2013), 4.
8 Ibid.
Penelitian  Azhari 9 misalnya  menunjukan  bahwa,  pengaruh  manajemen  keuangan  atau pembiayaan  dalam  pendidikan  serta  fasilitas  pembelajaran  terhadap  mutu  sekolah secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan.
Menurut  Bastian 10 dalam  pelaksanaanya,  pembiayaan  harus  didasarkan  pada tingkat  kualitas  tertentu.  Banyak  faktor  yang  bisa  dilakukan  untuk  meningkatkan kualitas  pendidikan.  Jadi  biaya  bukanlah  salah  satu  jawaban  yang  harus  ditentukan lebih  awal.  Namun  biaya  menjadi  penyempurnaan  syarat  yang  harus  dipenuhi penyelenggaraan  pendidikan.  Dalam  hal  perlu  diupayakan  oleh  para  pengelola pendidikan  untuk  menunjukan  langkah  efisiensi  yang  dilakukan  serta  akuntabilitas dalam  pengelolaan  dana.  Sebab  tanpa  didukung  langkah  efisiensi  dan  akuntabilitas dalam  pengelolaan  dana,  berapa  pun  dana  yang  dikeluarkan,  aktivitas  yang  dilakukan lembaga  tidak  akan  berhasil  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Oleh  karena  itu, pengelola pendidikan dituntut untuk melakukan efisiensi dan akuntabilitas.
Menurut  Arikunto  dan  Yuliana  dalam  Arianti 11 manajemen  keuangan  secara umum  adalah  kegiatan  pembiayaan  meliputi  tiga  hal,  yakni budgeting (penyusunan anggaran), accounting (pembukuan)  dan auditing (pemeriksaan).  Sama  dengan pendapat  tersebut,  Thomas  H  Jones  dalam  buku  Manajemen  Pendidikan 12 juga mengurai  kegiatan  keuangan  dengan  tiga  tahap;  tahap  perencanaan  keuangan ( budgeting ), tahap pelaksanaan ( accounting ) dan tahap penilaian ( auditing ).
Sementara  itu,  komponen  utama  manajemen  keuangan  meliputi:  (1)  Prosedur anggaran;  (2)  Prosedur  akuntansi  keuangan;  (3)  Pembelanjaan,  pergudangan  dan prosedur pendistribusian; (4) Prosedur investasi; serta (5) Prosedur pemeriksaan. 13
Menurut  Suad  Husnan 14 manajemen  keuangan  adalah  manajemen  terhadap fungsi-fungsi  keuangan.  Sedangkan  fungsi  keuangan  merupakan  kegiatan  utama  yang
9 Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah,” Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah 23, no. 2 (2016): 26–36.
10 Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan (Jakarta: Erlangga, 2006), 192.
11 Dewi  Arianti,  “PENERAPAN  MANAJEMEN  KEUANGAN  PENDIDIKAN  di  MAN INSAN CENDEKIA  SERPONG”  (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH, 2014), 28.
12 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan , 1 ed. (Bandung: Alfabeta, 2008), 257.
13 E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Konsep,  Strategi,  dan  Implementasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 42.
14 UPI, Manajemen Pendidikan , 256.
harus  dilakukan  oleh  mereka  yang  bertanggungjawab  dalam  bidang  tertentu.  Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana.
Uang  atau  dana  pada  pendidikan  merupakan  sumber  daya  yang  berperan penting  dalam  terselenggaranya  proses  pendidikan  pada  satuan  pendidikan,  baik  pada jenjan  pendidikan  maupun  pada  jenis  pendidikannya.  Mengingat  pentingnya  hal  ini, maka uang yang ada pada sebuah lembaga pendidikan haruslah dikelola dengan sebaik mungkin  melalui  pola-pola  manajemen  keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip serta  standar  akuntansi.  Apalagi  pada  masa  pandemi  Covid-19  ini,  maka  pengelola keuangan benar-benar dituntut memahami pola dan prinsip manajemen keuangannya.
Di lembaga pendidikan negeri, uang atau dana pendidikan tertuang pada DIPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Mekanisme pengelolaan DIPA-nya pun telah di atur langsung oleh Kementerian Agama di bawah DJPB. Dalam hal budgeting misalnya,  pengusulan  anggaran  pada  lembaga  pendidikan  menggunakan  aplikasi RKAK/L  yang  pada  masa  pandemi  diganti  dengan  aplikasi  SAKTI  (Sistem  Aplikasi Terintegrasi)  yang  prosesnya  terkait  dengan  pengelolaan  APBN  dimulai  dari  proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga serta terintegrasi dengan DIPA Satuan Kerja (Satker) masing-masing. Begitu  juga  pada  hal  a ccounting nya,  menggunakan  aplikasi  SAS  untuk  pengusulan SPM,  GPP  sebagai  database  pegawai,  Persediaan  dan  Simak  BMN  untuk  pencatatan Barang  Milik  Negara  (BMN),  sementara  untuk auditing nya  menggunakan  aplikasi SAIBA  (Sistem  Aplikasi  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual)  untuk  melakukan rekonsiliasi  data  antara  Satker  pada  aplikasi  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK).
Keseluruhan  manajemen  keuangan  pada  lembaga  pendidikan  negeri  tersebut telah  berbasis  aplikasi.  Pengajuan  SPM  di  masa  pandemi  ini  sendiri  menggunakan  e- SPM  yang  dapat  di  akses  pada  laman  https://espm.kemenkeu.go.id/login.  Sedangkan pada  laporan  rekonsiliasi  (penyamaan)  data  antara  satker  pendidikan  dengan  KPPN menggunakan  e-Rekon  yang  dapat  di  akses  pada  laman  https://e-rekon- lk.kemenkeu.go.id/login.  Maksud  dari  dilakukannya  pengajuan  dan  laporan  secara online  ini  adalah  agar  para  pengelola  keuangan  pada  Satker  Pendidikan  tidak berinteraksi langsung oleh petugas yang ada pada KPPN sebagai penerima SPM.

## Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan
Dalam  prakteknya,  manajemen  (pengelolaan)  keuangan  adalah  tindakan  yang diambil  dalam  rangka  menjaga  kesehatan  keuangan  pada  sebuah  organisasi/lembaga. Oleh  sebab  itu,  dalam  membangun  sistem  pada  sebuah  manajemen  keuangan  yang baik, maka kita perlu mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik.
Menurut  Horngren  (1993)  dalam  Imron 15 ada  tujuh  prinsip  dari  manajemen keuangan  yang  harus  diperhatikan,  (1)  Standar  Akuntansi  ( Accounting  Standards ) dalam  pengelolaan  keuangan  pada  organisasi  harus  sesuai  dengan  prinsip  dan  standar akuntansi  yang  berlaku  secara  umum.  Artinya,  setiap  akuntan  di  seluruh  dunia  dapat memahami sistem yang digunakan pada organisasi; (2) Konsistensi ( Consistency ) yakni sistem  serta  kebijakan  keuangan  pada  sebuah  organisasi  harus  konsisten  waktu  ke waktu.  Pendekatan  yang  tidak  konsisten  terhadap  pengelolaan  keuangan  merupakan suatu  tanda  bahwa  terdapat  manipulasi  pada  pengelolaan  keuangan.  Namun  bukan berarti  bahwa  sistem  pengelolaan  keuangan  tidak  boleh  disesuaikan  ( conditional ) apabila  terjadi  perubahan  pada  organisasi;  (3)  Transparansi  ( Transparency )  artinya harus terbuka terkait dengan kinerjanya, dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan  rencana  dan  aktivitasnya  kepada  para  pemangku  kepentingan.  Termasuk  di dalamnya,  menyiapkan  laporan  keuangan  yang  lengkap  dan  tepat  waktu,  akurat  serta dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  dan  penerima  manfaat.  (4) Akuntabilitas  ( Accountability )  yakni  kewajiban  moral  atau  hukum  yang  melekat  pada individu, kelompok atau organisasi pengelola keuangan untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Semua pemangku  kepentingan  berhak  untuk  mengetahui  bagaimana  dana  dan  kewenangan digunakan.  Organisasi  harus  dapat  menjelaskan  bagaimana  dia  menggunakan sumberdayanya  dan  apa  yang  telah  dicapai  sebagai  pertanggungjawaban  kepada pemangku  kepentingan  dan  penerima  manfaat;  (5)  Kelangsungan  Hidup  ( Viability ) merupakan  suatu  ukuran  tingkat  keamanan  dan  keberlanjutan  keuangan  organisasi. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat stratejik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Manager dalam hal ini harus menyiapkan  sebuah  rencana  keuangan  yang  menunjukan  bagaimana  manajemen
15 Moh. Jamaluddin Imron, “MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH,” Al-Ibrah 1, no. 1 (2016): 69–93.
keuangan  di  dalamnya  dapat  melaksanakan  rencana  stratejiknya  dan  memenuhi kebutuhan  keuangannyanya.  (6)  Integritas  ( Integrity )  individu  yang  terlibat  di  dalam pengelolaan  keuangan  harus  mempunyai  integritas  yang  baik.  Selain  itu,  laporan  dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan  serta keakuratan pencatatan keuangan. (7) Pengelolaan ( Stewardship ) dalam manajemen keuangan harus dapat  mengelola  keuangannya  dengan  baik.  Harus  menjamin  bahwa  dana  tersebut digunakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  berhati-hati  dalam perencanaan  stratejik,  identifikasi  resiko-resiko  keuangan  dan  membuat  sistem pengendalian serta sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi.
Dalam  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2004 16 prinsip  pengelolaan  keuangan  pada dasarnya  harus  transparan  dan  akuntabel.  Telah  dijelaskan  juga  pada  pembahasan sebelumnya,  bahwa  pengelolaan  keuangan  pendidikan  sendiri  perlu  memperhatikan beberapa prinsip, yakni pada UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa, pengelolaan  keuangan  pendidikan  didasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
Sedangkan  Manggar 17 menyebutkan  ada  empat  prinsip  pengelolaan  keuangan yakni;  (1)  Transparansi.  Transparan  artinya  ada  keterbukaan.  Transparan  di  bidang pengelolaan  keuangan  berarti  adanya  keterbukaan  dalam  mengelola  suatu  kegiatan. Pada  lembaga  pendidikan,  pengelolaan  keuangan  yang  transparan  artinya  adanya keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan  lembaga  pendidikan,  yakni  keterbukaan sumber  keuangan  dan  jumlahnya,  rincian  penggunaan  dan  pertanggungjawabannya yang  jelas  sehingga  memudahkan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka  meningkatkan dukungan  orangtua,  masyarakat,  dan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  seluruh program  pendidikan  di  sekolah.  Adanya  transparansi  dapat  menciptakan  kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan  informasi  dan  menjamin  kemudahan  dalam  memperoleh  informasi  yang akurat  dan  memadai.  Beberapa  informasi  keuangan  yang  boleh  diketahui  oleh  semua warga sekolah dan orang tua siswa, misalnya rencana kerja anggaran sekolah/madrasah
16 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA , 2004.
17 Manggar, Cahyono, dan Ferayanti, PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH/ MADRASAH , 5–7.
(RKAS-M),sehingga bisa ditempel di papan pengumuman, di ruang guru, atau di depan ruang  tata  usaha.  Dengan  demikian,  siapa  pun  yang  membutuhkan  informasi  tersebut dapat mendapatkannya  dengan  mudah.  Orang  tua  siswa  bisa  mengetahui  jumlah  uang yang  diterima  dari  orang  tua  siswa  dan  pemanfaatannya  oleh  sekolah.  Perolehan informasi  ini  menambah  kepercayaan  orang  tua  siswa  terhadap  sekolah.  (2) Akuntabilitas.  Akuntabilitas  adalah  penilai  terhadap  performa  kerja  sebagai tanggungjawab  dalam  pekerjaan.  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pendidikan artinya  penggunaan  uang  sekolah  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Agar  terbangunnya akuntabilitas,  maka  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  adanya  [1] transparansi para penyelenggara pengelola pendidikan dengan menerima masukan dan mengikutsertakan  berbagai  komponen  di  dalamnya,  [2]  memiliki  standar  kinerja  di lembaga  yang  dapat  diukur,  dan  [3]  partisipasi  untuk  saling  menciptakan  suasana kondusif  dalam  pelayanan  masyarakat  dengan  prosedur  yang  mudah,  biaya  yang murah,  dan  pelayanan  yang  cepat.  (3)  Keefektifan.  Efektif  artinya  tercapainya  tujuan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Efektifitas  tidak  saja  pada  tercapainya  tujuan, namun  harus  ada  kesesuaian  kualitas  hasil  dengan  visi.  Pengelolaan  keuangan dikatakan  efektif  jika  kegiatan  dapat  mengatur  dan  membiayai  aktivitas  dalam mencapai tujuan lembaga dan kualitas outcomes -nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  (4)  Efisiensi.  Efisiensi  adalah  adanya  nilai  kuantitas  pada  hasil.  Efisiensi merupakan  perbandingan  masukan  ( input )  dengan  keluaran  ( output ),  antara  daya  dan hasil. Daya tersebut meliputi tenaga, pikiran, waktu serta biaya.
Prinsip  pengelolaan  keuangan  di  masa  pandemi  Covid-19  ini  sendiri  cukup berbeda. Menurut Menteri Keuangan 18 , program penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang  memaksa.  Prinsip Emergency atau urgency juga  menjadi  sangat  penting  dalam mengambil  kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah.  Presiden  sendiri menekankan  prinsip  kecepatan  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  namun  pada saat
18 Rahayu Puspasari, “Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020: Mewujudkan Akuntabilitas dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” https://www.kemenkeu.go.id/ , last modified 2020, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran- pers/siaran-pers-rakernas-akuntansi-dan-pelaporan-keuangan-pemerintah-2020-mewujudkan- akuntabilitas-dalam-penanganan-pandemi-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/.
yang  sama  ditekankan  bahwa  kecepatan  tidak  boleh  mengompromikan  akuntabilitas transparansi dan pengelolaan yang baik.
Terkait  dengan  prinsip  Horngren  (1993)  yang  dijelaskan  sebelumnya,  prinsip konsisten  dalam  manajemen  keuangan  bukan  berarti  tidak  boleh  disesuaikan ( conditional )  apabila  terjadi  perubahan  pada  organisasi,  apalagi  dalam  hal  ini  terjadi pada masa pandemi. Prinsip Emergency berlaku dalam hal ini dengan mengkondisikan sesuai  keadaan  saat  ini.  Prinsip  pengelolaan  keuangan  di  masa  pandemi  ini  akhirnya menggunakan  sistem  online  pada  beberapa  kegiatan  dalam  pengelolaan  aplikasi keuangannya.  Upaya  ini  juga  dalam  mewujudkan  daya  yang  meliputi  tenaga,  pikiran, waktu dan biaya para pengelola keuangan pada Satker pendidikan.

## Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan DIPA pendidikan adalah antara  lain:  (1)  Aplikasi  RKAK/L.  Aplikasi  RKAKL  merupakan  sebuah  alat  (tool) untuk  mempermudah  kerja  dalam  menyusun  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran Kementerian / Lembaga (RKAKL). (2) Aplikasi POK. Aplikasi POK ini berguna untuk memberikan  kemudahan  dalam  pembuatan  laporan-laporan  kegiatan  operasional.  (3) Aplikasi  SAS.  Sistem  Aplikasi  Satker  yang  selanjutnya  disebut  Aplikasi  SAS  adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan sebagai sarana untuk membuat Data Kontrak, RPD Harian, SPM, LPJ Bendahara bagi Satker. Pada Satker pendidikan SPM gaji guru dan  pegawai,  SPM  dana  sertifikasi  guru,  honorarium  kegiatan,  dana  BOS,  dana  rutin dan  sebagainya.  (4)  Aplikasi  PIN  PPSPM. Personal  Identification  Number (PIN) PPSPM adalah Tanda Tangan Elektronik Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) yang berisi  sederet  angka  yang  diverifikasi  autentikasinya  (keasliannya)  oleh  sistem  pada KPPN.  Tanda  Tangan  Elektronik  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. PIN  PPSPM  yang  dapat  diterima  aplikasi  Surat  Perintah  Pembayaran  Dana  (SP2D) KPPN  merupakan  bentuk  pernyataan  bahwa  SPM  adalah  benar  telah  diterbitkan  dan ditandatangani  oleh  PPSPM  satker  bersangkutan.  (5)  Aplikasi  GPP.  Aplikasi  GPP digunakan untuk mempermudah mengelolah gaji PNS pusat pada Satker. Aplikasi GPP adalah administrasi belanja pegawai yang lebih mudah dengan akurasi yang tinggi serta lebih  efisien  tenaga  dan  waktu.  (6)  Aplikasi  SIMAK  BMN.  Aplikasi  SIMAK-BMN
(Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara)  adalah  aplikasi yang  digunakan  untuk  mencatat  dan  mengorganisir  barang  milik  Negara,  mulai  dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang  milik  Negara.  (7)  Aplikasi  Persediaan.  Aplikasi  Persediaan  adalah  Sistem aplikasi  yang  diperuntukan  bagi  Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA), dengan  tujuan  memberikan  kemudahan  pengelolaan  Stok  barang  persediaan  untuk keperluan  operasional  kantor.  (8)  Aplikasi  SAIBA.  Dahulu  dinamakan  SAI  dan berubah  menjadi  Aplikasi  SAIBA  yang  merupakan  terobosan  aplikasi  akuntansi berbasis  akrual  yang  diharapkan  memenuhi  kebutuhan  informasi  laporan  keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (9) Aplikasi OM SPAN. Aplikasi  Online  Monitoring  Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (Aplikasi OM-SPAN)  adalah  aplikasi  yang  digunakan  dalam  rangka  memantau  transaksi  dalam Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (SPAN)  dan  menyajikan  informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat dalam rangka  memberikan  layanan  informasi  yang  cepat,  akurat,  terinci,  dan  terintegrasi mengenai implementasi SPAN.
Pada  masa  pandemi  Covid-19  sebagai  upaya  dalam  menerapkan  protokol kesehatan, maka melalui Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI  di bawah Direktorat  Sistem  Informasi  dan  Teknologi  Perbendaharaan  Negara,  di  launchinglah aplikasi  pengajuan  SPM  dalam  bentuk  eltronik  atau  online.  Berikut  beberapa aplikasinya,  (1)  Aplikasi  e-SPM.  Untuk  mengatasi  efisiensi  waktu  dan  tenaga  bagi beberapa  satker  dalam  mengantarkan  dokumen  SPM  secara  langsung  kepada  KPPN, telah  mengembangkan  sistem  Aplikasi  e-SPM.  Aplikasi  e-SPM  merupakan  sistem penyampaian ADK dan dokumen melalui jaringan internet dan tanpa tatap muka.  (2) Aplikasi  e-Rekon. E-Rekon dan LK adalah aplikasi berbasis web yang  dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi (penyamaan) data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## Aplikasi Online; Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pengaruh  munculnya  dan  menyebarnya  wabah Covid-19  amat  memengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan,  tidak  terkecuali  dunia pendidikan. Keadaan ini akhirnya memancing respon para pemangku kepentingan dan
pemangku  kebijakan  dunia  pendidikan  dengan  mengubah  proses  serta  prosedur kegiatan  di  dalam  pendidikan.  Semua  kegiatan  di  dalam  pendidikan  dilakukan  dalam jaringan  (daring).  Di  sisi  yang  lain,  lembaga  pendidikan  kitapun  dituntut  untuk  dapat memberikan  pelayanan  standar  kesehatan  melalui  WFH,  Pembatasan  Sosial  Skala Besar (PSBB) dan juga penerapan New Normal Era.
Lalu  pertanyaannya  adalah  bagaimana  ketentuan  pengajuan  SPM  ke  KPPN dalam  masa  darurat  Covid-19  ini.  Selama  masa  darurat  Covid  ini,  Kantor  Wilayah Direktoran  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb)  dan  KPPN  tetap  memberikan  pelayanan perbendaharaan  dengan  mempertimbangkan  protokol  kesehatan  penanganan  Covid-19 sampai ada penetapan kondisi lebih lanjut.
Untuk  layanan  pengajuan  SPM  ke  KPPN  sekarang  menggunakan  aplikasi  e- SPM  yang  dapat  diakses  menggunakan  internet.  Terdapat  beberapa  ketentuan  tentang pengajuan  SPM  oleh  satuan  kerja  kepada  KPPN  untuk  mencairkan  alokasi  dananya yang bersumber dari APBN. Ketentuan ini berlaku selama periode masa darurat Covid- 19  yang  ditetapkan  pemerintah  melalui  DJPb  Kemenkeu 19 ,  yakni  antara  lain:  (1) Mengutamakan  pengajuan  SPM  yang  sifatnya  PRIORITAS;  (2)  Pembayaran  tagihan dalam  rangka  penanganan  darurat  Covid-19;  (3)  Pembayaran  belanja  pegawai  dan penghasilan  PPNPN;  (4)  Pembayaran  belanja  bantuan  pemerintah  dan  bantuan  sosial; Pembayaran belanja mendesak lainnya; (5) Pengajuan SPM GUP dilaksanakan dengan ketentuan: a) Satker agar mengajukan SPM GUP Tunai dan SPM GUP KKP satu kali dalam  satu  bulan,  b)  Melakukan  simplikasi  pengajuan  GUP,  yaitu  satu  SPM  GUP Tunai agar memuat bebrapa kegiatan, output, dan lokasi yang berbeda sepanjang dalam jenis  belanja  yang  sama  sebagaimana  diatur  dalam  perdirjen  perbendaharaan  nomor PER-6/PB/2018 tentang tata cara penggabungan beberapa kegiatan, output, dan lokasi dalam  penerbitan  SPM  GUP,  PTUP,  dan  SPM  LS  kepada  bendahara  pengeluaran,  c) Pengajuan SPM TUP Tunai dan SPM TUP KKP hanya untuk keperluan yang bersifat prioritas dan mendesak berdasarkan pertimbangan kepala KPPN, d) Waktu pengajuan SPM  ke  KPPN  diatur  dengan  ketentuan,  waktu  penerimaan  SPM  secara  elektronik adalah  mulai  pukul  07.30  s.d.  12.00  waktu  setempat.  (6)  Kepala  Kanwil  DJPb
19 “BAGAIMANA  KETENTUAN  PENGAJUAN  SPM  KE  KPPN  DALAM  MASA DARURAT COVID-19?,” https://djpb.kemenkeu.go.id/ , last modified 2020, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-bagaimana-ketentuan- pengajuan-spm-ke-kppn-dalam-masa-darurat-Covid-19.html.
menetapkan  jumlah  maksimal  dokumen  SPM  dalam  satu  hari  layanan  yang  dapat diterima  oleh  KPPN  dalam  wilayah  kerjanya.  Ketentuan  mengenai  sanksi  terhadap keterlambatan  penyelesaian  tagihan  dalam  17  hari  kerja  dan  keterlambatan penyampaian data kontrak termasuk addendum kontrak dinyatakan tidak berlaku
Itulah  beberapa  ketentuan  mengenai  pengajuan  SPM  ke  KPPN  dalam  masa darurat Covid-19 oleh pemerintah pusat.
Untuk  meminimalkan  penyebaran  Covid-19  para  pengguna  layanan dipersilahkan  menggunakan  fasilitas  layanan  non  tatap  muka  seperti  melalui  telepon, email, whatsapp dan saluran komunikasi lain. Dalam hal satuan kerja tetap memerlukan layanan  secara  tatap  muka  agar  bersama  menerapkan protocol  social  distance seperti menjaga  jarak  aman,  mengenakan  masker,  menghindari  kontak  fisik  dan  kerumunan, serta terus menjaga sanitasi diri dan memanfaatkan sarana sanitasi yang tersedia.
Pada  kondisi  pandemi  Covid-19  menuntut  adanya  penyesuaian  dalam mekanisme pencairan maupun pengalokasiannya. Upaya penyerapan dana oleh satker- satker  melalui  pengajuan  SPM  diusahakan  seoptimal  mungkin.  Ada  beberapa perubahan  terkait  pencairan  dana  yang  dilakukan  oleh  KPPN.  Misalnya  pada  KPPN Tanjung Pinang yang menerapkan Tatanan Normal Baru ( New Normal ) di lingkungan wilayah  kerjanya,  sebagai  berikut:  (1)  Mengutamakan  pengajuan  SPM  yang  sifatnya prioritas,  seperti  pembayaran  tagihan  dalam  rangka  penanganan  keadaan  darurat COVID-19,  pembayaran  belanja  pegawai  dan  penghasilan  PPNPN  (Pegawai Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri),  pembayaran  belanja  bantuan  pemerintah  dan bantuan  sosial,  pembayaran  belanja  mendesak  lainnya;  (2)  Satker  agar  mengajukan SPM-GUP  Tunai  dan  SPM  GUP-KKP  satu  kali  dalam  satu  bulan,  jika  lebih  dari  satu kali  maka  diperlukan  surat  persetujuan  dari  Kepala  KPPN;  (3)  Pengajuan  SPM  TUP Tunai dan SPM TUP KKP hanya untuk keperluan yang bersifat prioritas dan mendesak berdasarkan  pertimbangan  Kepala  KPPN;  (4)  Waktu  penerimaan  SPM  secara elektronik  mulai  pukul  08.00  s.d  pukul  12.00  waktu  setempat  ;  (5)  Sanksi  terhadap keterlambatan  penyelesaian  tagihan  dalam  17  hari  kerja  dan  keterlambatan penyampaian data kontrak termasuk addendum kontrak dinyatakan tidak berlaku.
Panduan  yang  harus  dipedomani  di  masa new  normal ,  KPPN  Tanjung  Pinang menerapkan  beberapa  peraturan,  yakni:  (1)  mengikuti  prosedur  pencegahan  tertular Covid-19  dengan  mencuci  tangan  dan  memakai  masker;  (2)  melakukan  jaga  jarak
(physical/social  distancing);  (3)  mengadakan  pola  kerja  dari  rumah  (work  from home/WFH); (4) pelayanan kepada satker secara tatap muka ditiadakan; (5) pelayanan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), koreksi  SPM  dan  setoran  penerimaan  Negara,  penatausahaan  rekening  satker, penatausahaan  surat  masuk/keluar,  dan  layanan  lainnya,  dilakukan  secara  elektronik. Adapun berkas fisik yang harus diserahkan ke KPPN oleh petugas satuan kerja maupun kurir,  harus  melalui  protokol  kesehatan  berupa  pengecekan  suhu  badan  dengan thermogun,  memberikan  cairan  disinfektan  untuk  digunakan  di  telapak  tangan,  dan antri  sesuai  dengan  tanda  panduan  di  ruang  layanan;  (6)  pengiriman  berkas  secara elektronik  dari  satker  ke  KPPN  Tanjung  Pinang  melalui  e-SPM  bisa  dilakukan  pada pukul  08.00  s.d  12.00  WIB  (jam  kerja);  (7)  sebagian  pegawai  tetap  melakukan pekerjaan  di  kantor  ( work  at  office /WAO)  untuk  tetap  memenuhi Bussines  Core Process (BCP).
Sedangkan  KPPN  Bandar  Lampung 20 mengeluarkan  kebijakan  dalam  hal penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) melalui sarana elektronik  yaitu dengan dirilisnya  aplikasi  e-SPM.  KPPN  Bandar  Lampung  menerbitkan  aturan  dalam penyampaian  SPM  dengan  memproses  100  SPM  per  hari,  setiap  Satker  hanya dibolehkan  mengupload  maksimal  3  SPM  per  hari,  Satker  mengupload  berkas-berkas SPM yang terdiri dari ADK SPM, File PDF SPM, ADK Gaji, ADK Gaji PPNPN dan File CSV Rekapan SPM.
Langkah-langkah di atas merupakan upaya KPPN dan Satker Pendidikan dalam rangka mendukung optimisme “Mengawal APBN, Indonesia Maju” yang dicanangkan pemerintah.

## Penutup
Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak pada kehidupan,  antara  lain  terhadap  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional, penurunan  penerimaan  Negara  dan  peningkatan  belanja  Negara  serta  pembiayaan, sehingga  diperlukan  berbagai  upaya  Pemerintah  untuk  melakukan  penyelamatan
20 Tanggamus, “Ka TU Kemenag Tanggamus Sosialisasi SPM pada saat Darurat Pandemi Corona Covid 19,” https://lampung.kemenag.go.id/ , last modified 2020, https://lampung.kemenag.go.id/news-517989-.html.
kesehatan  dan  perekonomian  nasional,  dengan  fokus  pada  belanja  untuk  kesehatan, jaring pengaman sosial ( social safety net ) serta pemulihan perekonomian.
Dampak  dari  hal  tersebut  juga  pada  pengelolaan  keuangan  Negara  yang mengalami  perubahan  kebijakannya.  Di  masa  pandemi  Covid-19  saat  ini,  berbagai aktivitas  menjadi  terhambat.  Termasuk  layanan  pada  instansi  pemerintah  maupun lembaga  pendidikan.  Dalam  rangka  pencegahan  serta  penyebaran  Covid-19,  beberapa lembaga  pendidikan  mulai  menerapkan work  from  home (WFH)  sesuai  anjuran  dari pemerintah.
Demikian  pula  dengan  instansi  KPPN.  Sesuai  dengan  tugas  KPPN  adalah melaksanakan  kewenangan  perbendaharaan  dan  Bendahara  Umum  Negara  (BUN), penyaluran  pembiayaan  atas  beban  anggaran,  serta  penatausahaan  penerimaan  dan pengeluaran  anggaran  melalui  dan  dari  kas  negara  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Program  pemerintah  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan pandemi Covid-19 pada layanan di KPPN dilakukan tanpa tatap muka atau jaga jarak ( social distancing ). Satker pendidikan sebagai mitra kerja KPPN dapat memaksimalkan aplikasi  yang  sudah  berbasis  online  untuk  mengakses  layanan.    Seperti  e-SPM  dan  e- Rekon & LK. Layanan konsultasi memanfaatkan media komunikasi seperti whatsapp, media  sosial,  maupun  telepon  kantor.  Sedangkan  untuk  layanan  bimbingan  atau  pun sosialisasi, dilakukan melalui sarana video conference . Khusus untuk layanan pencairan anggaran,  lembaga  pendidikan  Negeri  dapat  mengakses  aplikasi  e-SPM.  Penggunaan aplikasi e-SPM tersebut untuk menggantikan layanan pencairan anggaran melalui surat elektronik resmi satuan kerja yang telah terdaftar resmi di KPPN
Di  masa  pandemi  ini,  layanan  KPPN  tidak  normal  sebagaimana  biasa.  Oleh karena  itu,  dalam  layanan  penerimaan  SPM  diberlakukan  pembatasan  waktu penerimaan  dan  jumlah  SPM  yang  diterima.  Hal  ini  juga  dapat  menghemat  biaya perjalanan  dinas  lembaga  pendidikan  Negeri.  Biaya  perjalanan  dinas  tersebut  bisa dialihkan untuk keperluan yang lebih prioritas dan mendesak. Aplikasi e-SPM ini juga memudahkan  satuan  kerja  untuk  mengajukan  SPM  dari  mana  pun  karena  bersifat daring.

## Daftar Pustaka
Achmad  Anwar  Abidin.  “MANAJEMEN  PEMBIAYAAN  PENDIDIKAN  TINGGI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya).” Jurnal Penjaminan Mutu 3, no. 1 (2017): 87–99. Akdon,  Kurniady,  Dedy  Achmad,  dan  Deni  Darmawan. Manajemen  Pembiayaan Pendidikan . Diedit oleh Pipih Latifah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
Arianti, Dewi. “PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN di MAN INSAN  CENDEKIA  SERPONG.”  UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH, 2014.
Azhari,  Ulpha  Lisni,  dan  Dedy  Achmad  Kurniady.  “Manajemen  Pembiayaan
Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah.” Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah 23, no. 2 (2016): 26–36.
Bastian, Indra. Akuntansi Pendidikan . Jakarta: Erlangga, 2006.
Imron,  Moh.  Jamaluddin.  “MANAJEMEN  PEMBIAYAAN  SEKOLAH.” Al-Ibrah 1, no. 1 (2016): 69–93.
Komariah, Nur. “KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN.” Jurnal Al- Afkar 6, no. 1 (2018): 67–94.
Manggar,  Johannes,  Yuli  Cahyono,  dan  Medira  Ferayanti. PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH/ MADRASAH . Depok: LPPKS, 2013.
Mulyasa,  E. Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Konsep,  Strategi,  dan  Implementasi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
Puspasari,  Rahayu.  “Rakernas  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  2020:
Mewujudkan Akuntabilitas dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi  Nasional.” https://www.kemenkeu.go.id/ . Last modified 2020. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-rakernas-akuntansi- dan-pelaporan-keuangan-pemerintah-2020-mewujudkan-akuntabilitas-dalam- penanganan-pandemi-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/.
Tanggamus. “Ka TU Kemenag Tanggamus Sosialisasi SPM pada saat Darurat Pandemi Corona  Covid  19.” https://lampung.kemenag.go.id/ .  Last  modified  2020. https://lampung.kemenag.go.id/news-517989-.html.
UPI,  Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan. Manajemen  Pendidikan .  1  ed.  Bandung:
Alfabeta, 2008.
“BAGAIMANA  KETENTUAN  PENGAJUAN  SPM  KE  KPPN  DALAM  MASA DARURAT  COVID-19?” https://djpb.kemenkeu.go.id/ .  Last  modified  2020. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830- bagaimana-ketentuan-pengajuan-spm-ke-kppn-dalam-masa-darurat-covid-19.html.

## MODUL  PENATAUSAHAAN  PERBENDAHARAAN  MADRASAH  (PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDIDIKAN/MADRASAH) , 2018.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  Nomor  24  Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja, dana BOS Afirmasi , 2020.
UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  2004  TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA , 2004.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , 2003.