Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Analisis Kualitas Kinerja Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Di Direktorat Kemitraan Agraria Tata Ruang Menggunakan Aplikasi Dashboard System
Nia Komalasari 1 , Djamaludin 2
1,2 Jurusan Teknik Informatika TI Universitas Islam Syekh-Yusuf Jln. Maulana Yusuf No 10 – Babakan  Kota Tangerang
1 nia@unis.ac.id
2 djamaludin@unis.ac.id
Intisari — Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas kinerja Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) dan Rencana  Tata  Ruang  (RTR)    dan  pengukuran  kinerja  secara  terus-menerus  untuk  memastikan  bahwa  proses  yang dijalankannya  dapat  mencapai  standar  mutu  tertentu,  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metodologi  pengembangan dashboard dengan kesesuaian Key Performance Indicators (KPI), hasil penelitian sudah diujicobakan dengan tampilan antar muka visual yang menyajikan KPI secara sekilas namun eyecathcing dalam satu layar.
Kata kunci — sistem dashboard, kualitas kinerja NSPK, RTR
Abstract — The purpose of this study was to determine the performance quality of the Standard Guidelines for Standards and Criteria (NSPK) and Spatial Planning (RTR) and continuous performance measurement to ensure that the processes carried out  can  achieve  certain  quality  standards,  the  analytical  method  used  is  the  dashboard  development  methodology  with  the suitability of the Key Performance Indicators (KPI), the results of the research  have been tested with a visual interface that presents KPI at a glance but eyecathcing on one screen.
Keywords — dashboard system, NSPK performance quality, RTR

## I. P ENDAHULUAN
Direktorat  Kemitraan  Agraria  dan  Tata  Ruang telah  menghasilkan  banyak  produk  atau output namun outcome -nya  belum  terukur  bagaimana implementasinya  di  daerah-daerah.  Salah  satu aktifitas  dalam  monitoring  dan  evaluasi  itu adalah dengan mengukur kualitas kinerja, dalam hal ini pengukuran Norma Standar Pedoman dan Kriteria  (NSPK)  dan  Rencana  Tata  Ruang (RTR).  Agraria  dan  Tata  Ruang  melakukan monitoring dan pengukuran kinerja secara terus- menerus untuk memastikan bahwa proses yang dijalankannya  dapat  mencapai  standar  mutu tertentu. Pengukuran kondisi kinerja NSPK dan RTR  memerlukan  data  dan  informasi  dari seluruh bagian. Informasi yang didapatkan perlu disajikan  dalam  bentuk  yang  mudah  dipahami. Dashboard merupakan  sebuah  alat  yang memberikan  tampilan  antar  muka  visual,  yang mengkonsolidasikan  dan  menyajikan Key
Performance  Indicators (KPI)  secara  sekilas dalam  satu  layar.  KPI  merupakan  indikator utama  dari  kinerja  proses  yang  dijalankan institusi.
Pada penelitian ini akan dilakukan perencanaan sistem dashboard untuk  kebutuhan  Direktorat Kemitraan  khusus  pada  penelitian  kualitas kinerja  NSPK  dan  RTR.  Metode  yang digunakan  pada  penelitian  ini  mengacu  pada metodologi  pengembangan dashboard yang pernah dikembangkan pada penelitian sebelumnya.  Metodologi  tersebut  menjamin kesesuaian antara KPI dashboard.
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi  masalah,  dan  pembatasan  masalah tersebut di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  cara  mengukur  kualitas  kinerja pembuatan  NSPK  dengan  mengguanakan Dashboard System di Tata Ruang
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
e-ISSN: 2656-0860
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi berbasis mobile terhadap penghematan biaya operasional monitoring dan evaluasi produk NSPK  dan  RTR  di  Direktorat  Perencanaan Kementrian Agraria Tata Ruang dan BPN

## A. Tujuan penelitian
1. Mengetahui  secara  pasti  perkembangan produk Norma Standar Pedoman Kriteria dan Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Strategis Kabupaten  yang  telah  dihasilkan  setiap
Kabupaten di seluruh Indonesia.
2. Mengetahui tingkat pemahaman stakeholder terhadap muatan NSPK.
3. Terlaksananya  koordinasi  dan  sinkronisasi Penyusunan NSPK sesuai dengan PERMEN;
4. Terlaksananya  koordinasi  dan  sinkronisasi Penyusunan RTRW;
5. Mengetahui  dengan  mudah  dan  jelas implementasi PERMEN di Dinas Kabupaten/Kota 6. Membuat  semua  hasil  dan  laporan  termuat dalam dashboard agar lebih mudah sinkronisasi,  untuk  proses  evaluasi  dan pengambilan keputusan

## B. Beberapa Teori Terkait
Aplikasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu Application yang  berarti  penerapan,  lamaran dan  penggunaan.  Secara  istilah  aplikasi merupakan  sebuah  program  siap  pakai  yang dipakai  untuk  melaksanakan  suatu  fungsi  bagi pengguna atau aplikasi yang lain dpat digunakan oleh sasaran yang dituju.
Perencanaan  dashboard  dilakukan  melalui  4 (empat)  aktifitas  utama  yaitu  analisis  meta- informasi  KPI,  perencanaan  fungsionalitas dashboard,  analisis  konten  dan  hierarkhi informasi, dan perencanaan hierarkhi komunikasi pengguna.

## C. Analisis Meta-Informasi Pengguna
Analisis  meta-informasi  dilakukan  untuk menemukan  elemen-elemen  informasi  yang menyertai  setiap  KPI  seperti  sumber  data, periode data, granularitas, ukuran dan
perhitungan, threshold ,  serta alert .  Prioritas untuk setiap KPI ditentukan dengan menggunakan  skala  1-4.  Skala  1  menyatakan prioritas ”paling penting”, skala 2 menyatakan ”penting”,  skala  3  menyatakan  ”sedang”,  dan skala 4 menyatakan ”biasa”(tidak
diprioritaskan).  Sedangkan  dari  7  bidang  yang ada,  dapat  diketahui  bahwa  bidang  akademik serta penelitian dan publikasi ilmiah merupakan bidang yang harus diutamakan.

## D. Perencanaan Fungsionalitas Dashboard
Perencanaan fungsionalitas dashboard didasarkan  pada  kebutuhan  bisnis  pengguna. CBQ  dari  hasil  identifikasi  kebutuhan  bisnis menjadi  dasar  dalam  menentukan  fungsionalitas dashboard.  CBQ  yang  diprioritaskan  oleh pengguna  menjadi  fungsi  utama  dashboard. Sedangkan  CBQ  yang  lain  menjadi  fungsi tambahan  bagi  dashboard.  Informasi  yang mendukung fungsi utama ditampilkan pada layar utama dashboard, sedangkan informasi pelengkap yang  mendukung  fungsi  tambahan,  disajikan dalam  layar  yang  berbeda.  Informasi  pelengkap tersebut dapat diakses melalui fasilitas drill down , tabs , maupun pivot .

## II. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Langkah  awal  yang  dilakukan  penyusun  dalam membangun  sistem  informasi  adalah  dengan menentukan  model  sistem  informasi  yang  akan dipakai. Dalam hal ini penyusun menentukan atau memilih model sistem informasi tersebut dengan salah satu model sistemnya menggunakan model sistem waterfall. Model sistem berstruktur seperti gambar di bawah ini :
Gambar 1. Model Sistem Waterfall
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Model  sistem  seperti  ini  menuntut  cara  yang teratur  dari  suatu  rangkaian  yang  mendekati perkembangan software (perangkat  lunak). Perkembangan software ini dimulai  dengan  suatu  tingkatan  kemajuan- kemajuan melalui analisis ( analyst ), perancangan  ( design ),  pengkodean  ( coding ), pengujian ( testing ) dan pemeliharaan ( maintenance ). Model sistem informasi seperti diatas meliputi beberapa aktifitas berikut:
a. System Engineering : Software (perangkat  lunak)  selalu  menjadi bagian dari sebuah sistem informasi yang besar. Maka  pekerjaan  awalnya  dimulai  dengan menentukan  syarat  untuk  semua  unsur  sistem itu,  kemudian  menentukan  pengolah  syarat- syarat tersebut pada software . Sistem ini sangat diperlukan  apabila  software  harus  disatukan dengan hardware (perangkat  keras),  manusia dan  dasar  fakta.  Teknik  dan  analisanya mencakup  pada  level  sistem  dengan  pola toplevel pada perancangan dan analisa.
b. Analyst (Analisis) :
Syarat  untuk  pengumpulan  cara  atau  proses yang  menunjang  agar  berfokus  pada  spesifik software (perangkat lunak). Untuk mengetahui sifat  dari  program  yang  akan  dibangun,  maka analisis software (perangkat  lunak)  harus mengerti  penuh  informasi  untuk software (perangkat  lunak)  itu  dan  fungsi  yang  diminta serta  dapat  menjelaskannya.  Syarat  sistem sebuah  software  (perangkat  lunak)  harus didokumentasikan karena nantinya akan ditujukan kepada pemakainya.
c. Design (Perancangan) :
Perancangan software (perangkat  lunak) merupakan  langkah  proses  yang  berfokus pada  program-program  struktur  data,  teknik software (perangkat  lunak),  prosedur  detail dan  penggolongannya.  Proses  perancangan juga  menjelaskan  syarat  ke  dalam  sebuah gambaran  dari software (perangkat  lunak) yang  telah  ditentukan  mutu  serta  kualitasnya sebelum dibuatkan kode. Syarat-syarat perancangan juga didokumentasikan dan akan
menjadi  bagian  dari  susunan software (perangkat lunak).
d. Coding (Pengkodean) :
Agar  dapat  dibaca  oleh software (perangkat lunak) sebuah perancangan harus diterjemahkan  secara  maksimal.  Langkah- langkah  untuk  memberi  kode  dilakukan pada tahap  ini.  Perancangan  memang  harus dilaksanakan  dengan  cara  yang  detail,  tapi untuk  pengkodean  dapat  menyelesaikan perancangan secara mekanikal.
e. Testing (Pengujian) :
Setiap  satu  kali  kode  dihasilkan,  maka pengujian  programnya  dimulai.  Proses  ujian berfokus  pada  logika  bagian  dalam software (perangkat  lunak)  yang  menjamin  semua pernyataan  telah  diuji  dan  pada  fungsional luar mengadakan pengetesan untuk menemukan kesalahan-kesalahan. Dan
menjamin bahwa definisi input akan menghasilkan  hasil  yang  sebenarnya  sesuai dengan permintaan.
f. Maintenance (Pemeliharaan) :
Suatu software (perangkat  lunak)  pada kenyataannya akan menjalani atau mengalami perubahan setelah disampaikan kepada penggunanya. Perubahan itu akan terjadi bila ditemui kesalahan.
Karena itu software (perangkat lunak) harus dapat menyesuaikan dalam perubahan lingkungan luar (eksternal)  atau  apabila  pemakainya  meminta peningkatan.  Pada  waktu  pemeliharaan  juga dibutuhkan  pendahuluan  pada  langkah-langkah programnya  untuk  membangkitkan  gairah  pada perbaikan yang terbaru.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Berikut  ini  disajikan  mengenai  profil responden  berdasarkan jabatan,  usia,  dan  masa kerja  di  7  (tujuh)  Provinsi  yaitu  Kalimantan Selatan,  Jawa  Barat,  Gorontalo,  Jawa  Tengah, Belitung, Sumatera Barat dan Bali di dinas yang
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
mengelola  Tata  Ruang  pada  daerah  tersebut yaitu  Dinas  Pekerjaan  Umum,  BAPPEDA Badan  Perencana  Pembangunan  Daerah  dan IAP (Ikatan Ahli Perencanaan).
Tabel 1 Profil Responden Berdasarkan Jabatan Jabatan Jumlah Persentase Eselon 3 Eselon 4 Praktisi Staf 7 16 3 20 15,2 34,8 6,5 43,5 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Tabel 2 Profil Responden Berdasarkan Usia Usia Jumlah Persentas e <30 30- 35 36- 40 41- 45 46- 50 >50 3 12
9 8 7 7 6.5 26.1
19.6
17.4 15.2
15.2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Responden yang mengisi kuesioner berumur antara  22  sampai  55  tahun,  responden  yang paling  banyak  mengisi  adalah  yang  berusia antara 30-35 yaitu sebanyak 12 orang.
Tabel 3 Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja Usia Jumlah Persentase 1-5 6-10 11-15 >15 22 17 4 3 47.8 37.0 8.7 6.5 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Responden  yang  mengisi  kuesioner  telah bekerja di bidang tata ruang antara 1 sampai 27 tahun,  dan  yang  paling  banyak  berada  pada rentang 1-5 tahun, yaitu sebanyak 22 orang.
Berikut  ini  rekapitulasi    berdasarkan  asal responden
Tabel 4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Asal Daerah Asal Responden Jumlah Praktisi 5 Provinsi 19 1. Jawa Barat 2. Kalimantan Selatan
3. Gorontalo
4. Jawa Tengah
5. Sumatera Barat 6. Bali 4 4 4 3 2 2 Kabupaten/Kota 22 1. Banjarbaru 2. Banjarmasin
3. Gorontalo
4. Tulungagung
5. Semarang
6. Kendal
7. Belitung 2 3 9 1 2 2 3 Total 46 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

## 3.2  Deskripsi Poin-poin Indikator Pendapat

## 1) 3.2.1  NSPK
Berikut  diuraikan  deskripsi  dari  setiap indikator  pendapat  dari  46  responden  terkait dengan NSPK.
Tabel 5 Pemahaman mengenai Konsep
Rencana Umum & Rinci Tata Ruang Pemah aman Jumla h Persentas e Paham Tidak paham 38 8 82.6 17.4 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman  responden  tentang  konsep umum  tata  ruang  dan  rencana  rinci  tata  ruang menunjukkan  bahwa  sebanyak  38  (82,6%) responden  sudah  menyatakan  memahami konsep umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang, sedangkan  sisanya 8 (17,4%) responden menyatakan belum memahami.

## Tabel 6
Pemahaman mengenai Kedudukan dan Fungsi RTR KSP/KSK Pemah aman Jumla h Persent ase Paham Tidak paham 28 18 60.9 39.1 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman responden tentang Kedudukan dan Fungsi  RTR  KSP/KSK  menunjukkan  bahwa sebanyak  28  (60,9%)  responden  menyatakan sudah  memahami  kedudukan  dan  fungsi  dari rencana tata ruang kawasan strategis
(provinsi/kabupaten/ kota) dalam
penyelenggaraan  penataan  ruang,  sedangkan sisanya  18  (39,1%)  responden  menyatakan belum memahami.
Tabel 7
Pemahaman mengenai adanya Peraturan Perundangan tentang RTR KSP/KSK Pemah aman Jumla h Persent ase Paham Tidak paham 32 14 69.6 30.4 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman  responden  tentang  Pertaturan Perundang-undangan  tentang  RTR  KSP/KSK menunjukkan  bahwa  sebanyak  32  (69,6%) responden  menyatakan  sudah  memahami adanya Peraturan Perundangan tentang rencana tata ruang kawasan strategis (provinsi/kabupaten/kota) dalam
penyelenggaraan  penataan  ruang,  sedangkan sisanya  14  (30,4%)  responden  menyatakan belum memahami.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai  rata-rata  responden  adalah  80,5  artinya responden  paham  tentang  adanya  Peraturan Perundang-undangan tentang RTR KSP/KSK

## Tabel 8
Pemahaman mengenai Pengertian Kawasan
Strategis Pemahama n Jumla h Persentase Paham 34 73.9
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
e-ISSN: 2656-0860 Tidak paham 12 26.1 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman  responden  mengenai  kawasan strategis  Provinsi/Kabupaten    (KSP/KSK) menunjukkan  bahwa  sebanyak  34  (73,9%) responden  menyatakan  sudah  memahami mengenai pengertian kawasan strategis Provinsi/Kabupaten,  sedangkan  sisanya  12 (26,1%) responden menyatakan
belum
memahami. Tabel 9 Pemahaman mengenai Kriteria Nilai Strategis dalam Penetapan KSP/KSK Pemahama n Jumla h Persentase Paham Tidak paham 23 23 50.0 50.0 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Pemahaman  responden  mengenai  Kriteria
Nilai  Strategis  dalam  Penetapan  kawasan strategis Provinsi/Kabupaten (KSP/KSK)
menunjukkan  bahwa  sebanyak  23  (50,0%) responden atau setengahnya menyatakan  sudah  memahami  mengenai
Kriteria  Nilai  Strategis  dalam  Penetapan kawasan
strategis Provinsi/Kabupaten (KSP/KSK),  dan  setengahnya  lagi  yaitu sebanyak  23  (50,0%)  responden  menyatakan belum sepenuhnya memahami.
Tabel 10 Pemahaman mengenai Peran Kawasan
Strategis (Provinsi/Kabupaten) dalam Pengembangan dan/atau Konservasi Wilayah Pemahama n Jumla h Persentase Paham Tidak paham 27 19 58.7 41.3 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Sebanyak 27 (58,7%) responden menyatakan sudah  memahami  Peran  Kawasan  Strategis (Provinsi/  Kabupaten)  dalam  Pengembangan dan/atau  Konservasi  Wilayah,  sedangkan, sedangkan  sisanya  19  (41,3%)  responden menyatakan belum sepenuhnya memahami.

## Tabel 11
Kemampuan Menyusun Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Kemampua n Jumlah Persentase Mampu Tidak mampu 16 30 34.8 65.2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Sebanyak 16 (34,8%) responden menyatakan memiliki  kemampuan  menyusun  rencana  tata ruang Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan,  sedangkan  selebihnya  30  (65,2%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memiliki kemampuan tersebut.
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Tabel 12 Pemahaman tentang tahapan penyusunan rencana tata ruang KSP/KSK Pemahama n Jumla h Persentase Paham Tidak paham 19 27 41.3 58.7 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Sebanyak 19 (41,3%) responden menyatakan sudah  memahami  tahapan  penyusunan  rencana tata ruang Kawasan Strategis
(Provinsi/Kabupaten),  sedangkan,  sedangkan selebihnya  27  (58,7%)  responden  menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai rata-rata responden adalah 63,4%
Artinya responden mengerti tentang tahapan penyusunan rencana tata ruang KSP/KSK
Tabel 13 Pemahaman tentang tipologi KSP/KSK Pemahama n Jumlah Persentase Paham Tidak paham 22 24
47.8 52.2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Sebanyak  22  (47,8%)  responden  menyatakan sudah  memahami  tipologi  Kawasan  Strategis (Provinsi/  Kabupaten),  sedangkan,  sedangkan selebihnya  24  (52,2%)  responden  menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai  rata-rata  responden  adalah  68,6%  artinya responden paham tentang tipologi KSP/KSK.
Tabel 14
Pemahaman tentang cara menentukan delineasi
KSP/KSK Pemahaman Jumlah Persentase Paham Tidak paham 21 25 45.7 54.3 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Sebanyak  21  (45,7%)  responden  menyatakan sudah  memahami  cara  menentukan  delineasi Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan,  sedangkan  selebihnya  25  (54,3%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memahami hal tersebut.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai rata-rata responden adalah 84,2%
Artinya responden paham tentang cara menentukan delineasi KSP/KSK
Tabel 15 Pemahaman tentang skala ketelitian peta rencana tata ruang KSP/KSK Pemahama n Jumlah Persentase Paham Tidak paham 25 21 54.3 45.7 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Sebanyak  25  (54,3%)  responden  menyatakan sudah  memahami  skala  ketelitian  peta  rencana
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
e-ISSN: 2656-0860 tata ruang Kawasan Strategis
(Provinsi/Kabupaten),  sedangkan,  sedangkan sisanya  21  (45,7%)  responden  menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai rata-rata responden adalah 67 Artinya  67%  responden  paham  tentang  skala ketelitian peta rencana tata ruang KSP/KSK
Tabel 16
Pemahaman tentang muatan rencana tata ruang KSP/KSK Pemahama n Jumlah Persentase Paham Tidak paham 21 25 45.7 54.3 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Sebanyak  21  (45,7%)  responden  menyatakan sudah  memahami  muatan  rencana  tata  ruang Kawasan
Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan,  sedangkan  selebihnya  25  (54,3%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memahami hal tersebut.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai rata-rata responden adalah 68,4 artinya 68,4 % responden paham tentang muatan rencana Tata Ruang
Tabel 17
Pemahaman tentang masa berlaku rencana tata
ruang KSP/KSK Pemahama n Jumlah Persentase Paham Tidak paham 31 15 67.4 32.6 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Sebanyak  31  (67,4%)  responden  menyatakan sudah  memahami  muatan  rencana  tata  ruang Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan  sisanya  15  (32,6%)  responden menyatakan  belum  sepenuhnya  memahami  hal tersebut.
Data hasil survey menggambarkan bahwa secara umum  responden  sudah  memahami  tentang norma,  standar,  pedoman  dan  kriteria  untuk semua komponen yaitu,  Pemahaman mengenai adanya  Peraturan  Perundangan  tentang  RTR KSP/KSK,  Pengertian  Kawasan  Strategis, Kriteria  Nilai  Strategis  dalam  Penetapan KSP/KSK, Peran
Kawasan
Strategis (Provinsi/Kabupaten)  dalam  Pengembangan dan/atau  Konservasi  Wilayah,  Kemampuan Menyusun  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Strategis,  tahapan  penyusunan  rencana  tata ruang KSP/KSK, tipologi KSP/KSK, menentukan delineasi KSP/KSK, skala ketelitian  peta  rencana  tata  ruang  KSP/KSK, muatan  rencana  tata  ruang  KSP/KSK,  masa berlaku  rencana  tata  ruang  KSP/KSK  dengan angka rata-rata 56,36% mendekati target untuk pemahaman NSPK adalah 60%
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

## 2) 3.2.2  RTRWN
Berikut  diuraikan  deskripsi  dari  setiap indikator  pendapat  dari  46  responden  terkait dengan RTRWN.
Tabel 18
Pemahaman tentang adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN Pemahama n Jumla h Persentase Paham Tidak paham 28 18 60.9 39.1 Total 46 100,0 Sumber: Hasil Pengolahan data 2018
Sebanyak  28  (60,9%)  responden  menyatakan sudah  memahami  tentang  adanya  perubahan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN, sedangkan,  sisanya  18  (39,1%)  responden menyatakan  belum  sepenuhnya  memahami  hal tersebut.
Tabel 19 Pemahaman tentang RTRWN Pemahama n Jumlah Persentase Paham Tidak paham 31 15 67.4 32.6 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Sebanyak  31  (67,4%)  responden  menyatakan sudah memahami tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Nasional  (RTRWN),  sedangkan, sisanya  15  (32,6%)  responden  menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut.
Tabel 20 Pemahaman mengenai muatan dari RTRWN Pemahaman Jumlah Persentase Paham Tidak paham 23 23 50.0 50.0 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman  responden  mengenai  muatan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional (RTRWN)  menunjukkan  bahwa  sebanyak  23
(50,0%) responden atau setengahnya menyatakan sudah memahami hal tersebut, dan setengahnya  lagi  yaitu  sebanyak  23  (50,0%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memahami.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai  rata-rata  responden  adalah  68,3  artinya sebanyak  68,3  responden  mengerti  mengenai muatan dari RTRWN.

## Tabel 21
Pemahaman mengenai perubahan muatan dari
RTRWN berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru Pemahama n Jumlah Persentase Paham Tidak paham 18 28 39.1 60.9 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman  responden  mengenai  perubahan muatan  dari  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional  (RTRWN)  berdasarkan  Peraturan
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
e-ISSN: 2656-0860
Pemerintah terbaru menunjukkan bahwa sebanyak  18  (39,1%)  responden  menyatakan sudah  memahami  hal  tersebut,  dan  selebihnya sebanyak  28  (60,9%)  responden  menyatakan belum sepenuhnya memahami.
Hasil dari pemahaman pendapat responden  ditindaklanjuti  dengan  uji  nilai dengan  melakukan  pertanyaan  konfirmatif. Hasil  uji  nilai  rata-rata  responden  adalah  76,3 artinya 76,3% responden memahami perubahan muatan  dari  RTRWN  berdasarkan  Peraturan Pemerintah terbaru.
Tabel 22 Perhatian terhadap arahan RTRWN dalam menyusun RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota Perhatian Jumlah Persentase Memperhatikan Tidak memperhatikan 35 11 76.1 23.9 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Perhatian  responden  terhadap  arahan  RTRWN dalam menyusun RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota  menunjukkan  bahwa sebanyak  35  (76,1%)  responden  menyatakan sudah  memahami  hal  tersebut,  dan  sisanya sebanyak  11  (23,9%)  responden  menyatakan belum sepenuhnya memperhatikan hal tersebut.
Tabel 23
Konsultasi ke Pemerintah Pusat tentang RTRWN Konsultasi Jumlah Persentase Melakukan Tidak melakukan 38 8 82.6 17.4 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Upaya  responden  untuk  melakukan  konsultasi ke  Pemerintah  Pusat  tentang  RTRWN  dalam menyusun  rencana  tata  ruang  baik  RTRW maupun RTR rinci
Provinsi/Kabupaten/Kota  menunjukkan  bahwa sebanyak  38  (82,6%)  responden  menyatakan berupaya  untuk  itu,  dan  sisanya  sebanyak  8 (17,4%) responden menyatakan belum sepenuhnya berupaya untuk itu.
Data  yang  diambil  dari  hasil  survey  dapat menggambarkan bahwa secara umum responden  sudah  memahami  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional untuk komponen- komponen  perhatian  terhadap  arahan  RTRWN dalam
menyusun
RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota,  perubahan  muatan dari RTRWN berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru, muatan dari RTRWN, adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN,  dengan angka rata-rata 62,7%.
3) 3.2.3  RTR Pulau/Kepulauan
Berikut diuraikan deskripsi dari setiap indikator pendapat dari 46 responden terkait dengan RTR Pulau/Kepulauan.
Tabel 24
Pemahaman mengenai Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan Pemahama n Jumlah Persentase Paham Tidak paham 16 30 34.8 65.2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman responden mengenai Rencana Tata Ruang  Pulau/Kepulauan  menunjukkan  bahwa sebanyak  16  (34,8%)  responden  menyatakan
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
sudah  memahami  hal  tersebut  dengan  jelas, sedangkan  selebihnya  sebanyak  30  (65,2%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memahami hal tersebut dengan jelas.
Tabel 25
Pemahaman mengenai bentuk legal aspek penetapan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan Pemahaman Jumlah Persentase Paham Tidak paham 18 28 39.1 60.9 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Pemahaman  responden  mengenai  bentuk  legal aspek penetapan Rencana Tata Ruang
Pulau/Kepulauan menunjukkan bahwa
sebanyak  18  (39,1%)  responden  menyatakan sudah  memahami  hal  tersebut  dengan  jelas, sedangkan  selebihnya  sebanyak  28  (60,9%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memahami hal tersebut dengan jelas.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai rata-rata responden adalah 36,5 Artinya  responden  tidak  paham  mengenai bentuk  legal  aspek  penetapan  Rencana  Tata Ruang Pulau/Kepulauan.
Tabel 26
Pemahaman mengenai peran dan fungsi dari
Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan Pemahama n Jumla h Persentase Paham Tidak paham 16 30 34.8 65.2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman  responden  mengenai  peran  dan fungsi dari Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan menunjukkan bahwa
sebanyak  16  (34,8%)  responden  menyatakan sudah  memahami  hal  tersebut  dengan  jelas, sedangkan  selebihnya  sebanyak  30  (65,2%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memahami hal tersebut dengan jelas.
Tabel 27
Pemahaman mengenai Muatan dari Rencana
Tata Ruang Pulau/Kepulauan Pemahaman Jumlah Persentase Paham Tidak paham 15 31 32.6 67.4 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Pemahaman  responden  mengenai  muatan  dari Rencana Tata
Ruang Pulau/Kepulauan menunjukkan  bahwa  sebanyak  15  (32,8%) responden  menyatakan  sudah  memahami  hal tersebut  dengan  jelas,  sedangkan  selebihnya sebanyak  31  (67,4%)  responden  menyatakan belum  sepenuhnya  memahami  hal  tersebut dengan jelas.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai  rata-rata  responden  adalah  66,4  artinya 66,4  responden  paham  mengenai  muatan  dari Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan
Data  yang  diambil  dari  hasil  survey dapat  menggambarkan  bahwa  secara  umum responden  belum  memahami  tentang  Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dengan komponen-komponen muatan dari Rencana Tata Ruang
Pulau/Kepulauan,  peran  dan  fungsi  dari Rencana  Tata  Ruang  Pulau/Kepulauan,  bentuk
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
legal  aspek  penetapan  Rencana  Tata  Ruang Pulau/Kepulauan, dengan  angka  rata-rata pemahaman RTR Pulau Kepulauan 35,33%.
4) 3.2.4  RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN)
Berikut diuraikan deskripsi dari setiap indikator pendapat  dari  46  responden  terkait  dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Tabel 28
Pemahaman mengenai RTR Kawasan Strategis Nasional Pemahama n Jumla h Persentase Paham Tidak paham 24 22 52.2 47.8 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Pemahaman responden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
menunjukkan  bahwa  sebanyak  24  (52,2%) responden  menyatakan  sudah  memahami  hal tersebut  dengan  jelas,  sedangkan  sisanya sebanyak  22  (47,8%)  responden  menyatakan belum  sepenuhnya  memahami  hal  tersebut dengan jelas.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai rata-rata responden adalah 84 artinya 84% responden  paham  mengenai  RTR  Kawasan Strategis Nasional
Tabel 29 Pemahaman mengenai Konsep Penetapan Kawasan Strategis Nasional Pemahaman Jumla h Persentase Paham Tidak paham 18 28 39.1 60.9 Total 46 100,0
Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Pemahaman  responden  mengenai  Konsep Penetapan Kawasan Strategis Nasional menunjukkan  bahwa  sebanyak  18  (39,1%) responden  menyatakan  sudah  memahami  hal tersebut  dengan  benar,  sedangkan  selebihnya sebanyak  28  (60,9%)  responden  menyatakan belum  sepenuhnya  memahami  hal  tersebut dengan benar.
Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai  rata-rata  responden  adalah  55  artinya responden  paham  mengenai  konsep  penetapan Kawasan Strategis Nasional.
Tabel 30 Pemahaman mengenai muatan pengaturan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional Pemahaman Jumlah Persentase Paham Tidak paham 17 29 37.0 63.0 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman  responden  mengenai  muatan pengaturan  dalam  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Strategis  Nasional  menunjukkan bahwa  sebanyak  17  (37,0%)  responden menyatakan  sudah  memahami  hal  tersebut dengan  benar,  sedangkan  selebihnya  sebanyak 29  (63,0%)  responden  menyatakan  belum sepenuhnya  memahami  hal  tersebut  dengan benar.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai  rata-rata  responden  adalah  81,5  artinya
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
responden paham mengenai muatan pengaturan dalam Rencana Tata Ruang KSN.
Tabel 31
Pemahaman mengenai Peran dan Fungsi dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Pemahaman Jumlah Persentase Paham Tidak paham 22 24 47.8 52.2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman  responden  mengenai  peran  dan fungsi  dari  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Strategis Nasional menunjukkan bahwa sebanyak  22  (47,8%)  responden  menyatakan sudah  memahami  hal  tersebut  dengan  benar, sedangkan  selebihnya  sebanyak  24  (52,2%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memahami hal tersebut dengan benar.
Tabel 32
Pemahaman mengenai Muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Pemahaman Jumlah Persentase Paham Tidak paham 18 28 39.1 60.9 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Pemahaman  responden  mengenai  muatan  dari Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Strategis
Nasional  menunjukkan  bahwa  sebanyak  18 (39,1%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan benar, sedangkan  selebihnya  sebanyak  28  (60,9%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memahami hal tersebut dengan benar.
Hasil  dari  pemahaman  pendapat  responden ditindaklanjuti
dengan  uji  nilai  dengan  melakukan  pertanyaan konfirmatif.  Hasil  uji  nilai  rata-rata  responden adalah  78.8  artinya  responden  memahami tentang  muatan  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Strategis Nasional.
Data  yang  diambil  dari  hasil  survey  dapat menggambarkan bahwa secara umum responden  belum  memahami  tentang  Rencana Tata  Ruang  Kawasan  Strategis  Nasional  pada komponen-komponen  Muatan  Rencana  Tata Ruang, Kawasan Strategis Nasional, Peran dan Fungsi  dari  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Strategis  Nasional,  muatan  pengaturan  dalam Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Strategis Nasional, Konsep Penetapan Kawasan Strategis Nasional,  dengan  angka  rata-rata  43,4%  yang masih di bawah 50%.

## 5) 3.2.5  Sistem Informasi Tata Ruang Nasional
(SITARUNAS)
Berikut  diuraikan  deskripsi  dari  setiap indikator  pendapat  dari  46  responden  terkait dengan  Sistem  Informasi Tata  Ruang  Nasional (SITARUNAS).
Tabel 33
Pemahaman mengenai Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional Pemahaman Jumlah Persentase Paham Tidak paham 15 31 32.6 67.4 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Pemahaman  responden  mengenai  Aplikasi Sistem  Informasi  Tata  Ruang  Nasional menunjukkan  bahwa  sebanyak  15  (39,1%) responden  menyatakan  sudah  memahami  hal tersebut  dengan  benar,  sedangkan  selebihnya
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
sebanyak  31  (67,4%)  responden  menyatakan belum  sepenuhnya  memahami  hal  tersebut dengan benar.
Tabel 34 Pemahaman mengenai Konten Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS) Pemahaman Jumlah Persentase Paham Tidak paham 10 36 21.7 78.3 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Pemahaman responden mengenai konten Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)  menunjukkan  bahwa  hanya sebanyak  10  (21,7%)  responden  menyatakan sudah  memahami  hal  tersebut  dengan  benar, sedangkan  selebihnya  sebanyak  36  (78,3%) responden  menyatakan  belum  sepenuhnya memahami hal tersebut dengan benar.
Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan  pertanyaan  konfirmatif.  Hasil  uji nilai  rata-rata  responden  adalah  86,75  artinya responden  paham  mengenai  konten  aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional.
Data  yang  diambil  dari  hasil  survey  dapat menggambarkan bahwa secara umum responden  sudah  mengetahui  tentang  aplikasi Sistem Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan angka rata-rata 86,75%.

## 3.4  Deskripsi Poin-poin Indikator Essay
Hasil  wawancara  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pendapat  responden    mengenai kinerja dan kualitas dari RTRWN, NSPK, RTR Pulau/Kepulauan,  RTR  KSN  dan  RDTR  KPN
yang  telah  di  lakukan  oleh  Pemerintah  Pusat dalam  mendukung  rencana  tata  ruang  di Provinsi dan Kabupaten.

## 6) 3.4.1 Tingkat Penggunaan NSPK
Berikut ini disajikan mengenai rekapitulasi tanggapan  responden  terhadap  pertanyaan berkaitan
dengan  Acuan  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala BPN  No.  37  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penyusunan  RTR  KSP  dan  KSK  dalam Penyusunan RTR.
Tabel 4 Acuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP dan KSK dalam

## Penyusunan RTR
No . Tanggapan  Jumlah Persentase (%) 1. Tidak Paham 2 4,3 2. Ya 44 95,7 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan  berkaitan  dengan  Acuan  Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Penyusunan  RTR  KSP  dan KSK  dalam  Penyusunan  RTR,  dapat  diketahui bahwa  mayoritas  tanggapan  menyatakan  Ya (69,6%), dan masih ada yang menyatakan Tidak Paham  (4,3%).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa secara  umum  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala BPN  No.  37  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penyusunan RTR KSP dan KSK sudah menjadi acuan  yang  baik  dalam  Penyusunan  RTR, meskipun  masih  diperlukan  tambahan  dan penjelasan  lebih  rinci,  terutama  berkaitan
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
dengan  Struktur  Ruang  dan  Rencana  Pola Ruang.
2.  Apakah  Anda  memiliki  saran  atau  masukan mengenai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.  37  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK?
Tabel 41 Saran atau Masukan mengenai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

## RTR KSP/KSK?
No. Tanggapan  Jumlah Persentas e (%) 1. Perlu penjelasan 24 52,2 2. Perlu sosialisasi 5 10,9 3. Sudah cukup 17 37,0 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan  saran  terhadap  Peraturan  Menteri ATR/Kepala  BPN  No.  37  Tahun  2016  tentang Pedoman  Penyusunan  RTR  KSP/KSK,  dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan menyatakan  perlu  penjelasan  (52,2),  dan  perlu sosialisasi  (10,9),  meskipun  terdapat  juga responden  yang  menyatakan  sudah  cukup (37,0%).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  secara umum Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penyusunan RTR KSP dan KSK sudah menjadi acuan yang baik dalam Penyusunan RTR.
Saran-saran  dan  masukan  yang  diajukan oleh  responden  terhadap  Peraturan  Menteri ATR/Kepala  BPN  No.  37  Tahun  2016  tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK berkaitan dengan adanya acuan dominasi fungsi
peruntukan  kawasan,  perlunya  diatur  terkait KSP lintas provinsi dan KSK lintas kabupaten, sosialisasi  ke  tingkat  pemerintah  daerah kota/kabupaten,  mempertimbangkan  kondisi dan  kebutuhan  daerah,  penyusunan  KSP  dan KAK  ditempatkan  sesuai  fungsinya  sebagai arahan  sehingga  tidak  perlu  rinci  khususnya untuk  skala  peta,  dan  penjelasan  berkaitan dengan  ketentuan  pada  muatan  struktur  ruang dan rencana pola ruang.
3.  Adakah  RTR  KSP/KSK  yang  sudah  Perda?
(jika ada lanjut pertanyaan no 4)
Tabel 42 Keberadaan RTR KSP/KSK
yang sudah Perda No. Tanggapa n Jumlah  Persentase (%) 1. Ada 11 23,9 2. Tidak 35 76,1 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan keberadaan RTR KSP/KSK yang sudah Perda,  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas tanggapan  responden  menyatakan  tidak  ada (76,1), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan ada (23,9%). Hasil ini menunjukkan  bahwa  secara  umum  belum  ada RTR  KSP/KSK  yang  sudah  ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.
4. Apa perbedaan muatan RTR KSP/KSK yang menggunakan  Permen  ATR/BPN  No.37/2016 tentang  Pedoman  Penyusunan  RTR  KSP/KSK dan yang tidak menggunakan Permen tersebut? (jika ada, Sebutkan!)
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Tabel 43 Perbedaan muatan RTR KSP/KSK menggunakan Permen ATR/BPN No.37/2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK
dengan Peraturan Lain No. Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Kurang paham 36 78,3 2. Terdapat perbedaan 3 6,5 3. Tidak ada 7 15,2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan  Perbedaan  muatan  RTR  KSP/KSK menggunakan  Permen  ATR/BPN  No.  37/2016 tentang  Pedoman  Penyusunan  RTR  KSP/KSK dengan  Peraturan  Lain,  dapat  diketahui  bahwa mayoritas  tanggapan  responden  menyatakan kurang  paham  (76,1),  meskipun  terdapat  juga responden yang menyatakan terdapat perbedaan (6,5%) dan tidak ada perbedaan (15,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden  kurang  paham  terhadap  Perbedaan muatan  RTR  KSP/KSK  menggunakan  Permen ATR/BPN  No.  37/2016  tentang  Pedoman Penyusunan  RTR  KSP/KSK  dengan  peraturan lain. Salah satu perbedaannya berkaitan dengan kedetailannya  yang  lebih  fokus  pada  nilai strategis
kawasan, dan kerincian penyusunannya. Data  yang  diambil  dari  hasil  survey  dapat menggambarkan bahwa secara umum responden  sudah  menggunakan  NSPK  dengan angka  rata-rata  95,7%  dari  target  penggunaan NSPK  sebesar  90%,  namun  masih  ada  yang harus  mendapat  perhatian  khusus  mengenai keberadaan RTR KSP/KSK yang sudah menjadi Perda.

## Saran responden terhadap NSPK
1. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penyusunan RTR  KSP  dan  KSK  sudah  menjadi  acuan yang baik dalam Penyusunan RTR, meskipun masih  diperlukan  tambahan  dan  penjelasan lebih  rinci,  terutama  berkaitan  dengan Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
2. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penyusunan RTR  KSP  dan  KSK  sudah  menjadi  acuan yang  baik  dalam  Penyusunan  RTR.    Saran- saran  dan  masukan  yang  diajukan  oleh responden  terhadap  Peraturan  Menteri ATR/Kepala  BPN  No.  37  Tahun  2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK  berkaitan  dengan  adanya  acuan dominasi fungsi peruntukan kawasan, perlunya  diatur  terkait  KSP  lintas  provinsi dan  KSK  lintas  kabupaten,  sosialisasi  ke tingkat  pemerintah  daerah  kota/kabupaten, mempertimbangkan  kondisi  dan  kebutuhan daerah, penyusunan KSP dan KAK ditempatkan sesuai fungsinya sebagai arahan sehingga  tidak  perlu  rinci  khususnya  untuk skala  peta,  dan  penjelasan  berkaitan  dengan ketentuan  pada  muatan  struktur  ruang  dan rencana pola ruang.
3. Sebagian  respondennya  menyatakan  bahwa sosialisasi  PERMEN  37  yang  dilakukan pemerintah  pusat  tidak  dirasakan  oleh pemerintah daerah.
4. Mayoritas tanggapan responden menyatakan belum menyusun (43,5%), meskipun terdapat juga  responden  yang  menyatakan sudah menyusun (56,5%)  namun  masih  terkendala dan  Stakeholder  yang  dilibatkan  dalam penyusunan  RTR  KSP/KSK  terdiri  dari pihak akademis, masyarakat, BPN/ATR dan
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
pemerintah daerah dalam bentuk FGD, serta SKPD terkait melalu rapat TKPRD.
5. Mayoritas tanggapan responden menyatakan belum menyusun (45,7%), meskipun terdapat responden yang
sudah  menyusun  namun  masih  menemui kendala pada pemetaan (21,7%) dan data dan informasi  (15,2%)  dalam  Penyusunan  RTR KSP/KSK.   Kendala-kendala yang dijumpai dalam  kegiatan  RTR  KSP/KSK  terdiri  dari kurangnya data, kurangnya waktu pelaksanaan,  asistensi  yang  berulang,  data dan  informasi  lahan  serta  izin  lokasi,  peta dasar  1:25.000  dan  1:50.000,  pemetaan, ketersediaan  data  yang  sulit  dijangkau transportasi,  penyusunan  peta,  kurangnya pemahaman  tentang  muatan,  informasi  dan data  dari  stakeholder  terkait,  kepemilikan lahan di kawasan, konflik dengan masyarakat dan lingkungan, kurangnya fasilitas pendukung dan SDM yang optimal, asistensi BIG  yang  berulang  dan  kurang  anggaran, SDM bidang pemetaan, proses asistensi yang harus  menunggu  jadwal  yang  ditetapkan, anggaran  asistensi  ke  ATR,  penentuan deliniasi,  tidak  adanya  data  sektoral  yang memadai untuk dilakukan analisis, pemahaman  RTR  KSP/KSK  antar  sektor yang tidak sama, peran serta para stakeholder yang  belum  maksimal,  perubahan  batas teritorial  dan  batas  daerah,  menterjemahkan kawasan  inti  dan  kawasan  penyangga  pada saat memasuki rencana struktur ruang.
6. Secara  umum  responden  merasa  tidak  ada
Langkah/tindakan  yang  dilakukan  untuk Mengatasi Kendala dalam Penyusunan RTR KSP/KSK.  Langkah-langkah  yang  dapat dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  dalam penyusunan RTR KSP/KSK yaitu terdiri dari
koordinasi  dengan  pemerintah  daerah, permohonan  percepatan  ke  BIG  dengan bantuan ATR, mengusulkan update data tata ruang  dan  penambahan  waktu  penyusunan, survei yang dilakukan baik untuk memperoleh  data  primer  maupun  sekunder, menunggu hasil revisi RTRW, berkonsultasi dengan pihak kementerian ATR, dibentuknya  TIM  revitalisasi,  sosialisasi tujuan  dilakukannya  RTR,  dilakukannya diklat  dan  atau  sosialisasi  cara  penyusunan RTR  KSP/KSK,  melibatkan  konsultan independen  berkaitan  dengan  asistensi  peta di BIG yang lokasinya ditempatkan di dekat kantor BIG, membuat kesepakatan dari hasil pertemuan  dengan  para  stakeholder  terkait, melakukan konsultasi secara intensif, merancang  suatu  pedoman  yang  mengacu pada  Permen  27/2016  dan  20/2011  serta pedoman  lainya  yang  dapat  menyesuaikan kondisi dan karakter KSP/KSK.

## 7) 3.4.2  Jumlah Pemda Yang Tidak Berkonsultasi
1. Pernahkah Anda berkonsultasi dengan pihak penyusun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.  37  Tahun  2016  mengenai  tata  cara penyusunan
kawasan strategis (provinsi/kabupaten)?
Tabel 44 Berkonsultasi dengan Pihak Penyusun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37
Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyusunan Kawasan Strategis (provinsi/kabupaten)
No.  Tanggapan Jumlah Persentas e (%) 1. Kurang paham 36 78,3 2. Terdapat perbedaan 3 6,5 3. Tidak ada 7 15,2
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
e-ISSN: 2656-0860 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan  Berkonsultasi  dengan  pihak  penyusun Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  No.  37 Tahun  2016  mengenai  Tata  Cara  Penyusunan Kawasan  Strategis  (provinsi/kabupaten),  dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan kurang paham (78,3%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan  terdapat  perbedaan  (6,5%)  dan tidak  ada  perbedaan  (15,2%).  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  secara  umum  responden kurang  paham  terhadap  berkonsultasi  dengan pihak  Penyusun  Peraturan  Menteri  ATR/BPN No.  37  Tahun  2016  mengenai  Tata  Cara
Penyusunan Kawasan Strategis (provinsi/kabupaten).
2.  Menurut  Anda,  apakah  muatan  Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 sudah  cukup  jelas?  Apakah  Peraturan  Menteri tersebut memerlukan sosialisasi lebih lanjut?
Tabel 45 Kejelasan Muatan Peraturan Menteri

## ATR/
Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 No . Tanggapan Jumlah Persentas e (%) 1. Kurang paham 36 78,3 2. Terdapat perbedaan 3 6,5 3. Tidak ada 7 15,2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap
pertanyaan berkaitan dengan Kejelasan Muatan Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  No.37 Tahun  2016,  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas tanggapan  responden  menyatakan  kurang paham  (78,3%),  meskipun  terdapat  juga responden yang menyatakan terdapat perbedaan (6,5%) dan tidak ada perbedaan (15,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden  kurang  paham  terhadap  kejelasan muatan  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN No. 37 Tahun 2016 .
Hasil ini memperlihatkan bahwa Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  No.  37 Tahun  2016  mengenai  tata  cara  penyusunan kawasan  strategis  (provinsi/  kabupaten)  perlu dilakukan sosialisasi lagi lebih lanjut.
3.  Apakah  pernah  ada  sosialisasi  dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah?
Tabel 46 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah No. Tanggapan Jum lah Persentase (%) 1. Kurang paham 36 78,3 2. Terdapat perbedaan 3 6,5 3. Tidak ada 7 15,2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan  Sosialisasi  dari  Pemerintah  Pusat  ke Pemerintah  Daerah,  dapat  diketahui  bahwa mayoritas  tanggapan  responden  menyatakan kurang paham (78,3%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan terdapat perbedaan (6,5%) dan tidak ada perbedaan (15,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
responden  kurang  paham  terhadap  Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah.
Hasil  ini  memperlihatkan  bahwa  secara umum  sebagian  respondennya  menyatakan bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah pusat tidak dirasakan oleh pemerintah daerah.
4.  Apakah  dalam  penyusunan  RTR  KSP/KSK melibatkan  segala  pihak,  stakeholder  apa  saja yang di libatkan? Dalam bentuk apa?

## Tabel 47 Keterlibatan Stakeholders dalam Penyusunan RTR KSP/KSK
No . Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Belum menyusun 20 43,5 2. Ya 26 56,5 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Keterlibatan Stakeholders dalam
Penyusunan  RTR  KSP/KSK,  dapat  diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan belum menyusun (43,5%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan ya  menyusun (56,5%).  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  secara  umum  responden belum menyusun terhadap Keterlibatan stakeholders dalam Penyusunan RTR KSP/KSK.
Stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan  RTR  KSP/KSK  terdiri  dari  pihak akademis, masyarakat, BPN/ATR dan pemerintah  daerah  dalam  bentuk  FGD,  serta SKPD terkait melalui rapat TKPRD.
5. Dalam penyusunan RTR  KSP/KSK terdapat kendala apa saja?
Tabel 48 Kendala dalam Penyusunan RTR

## KSP/KSK
No . Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Belum menyusun 21 45,7 2. Data dan informasi 7 15,2 3. Kepemilikan lahan 2 4,3 4. Pemahaman 1 2,2 5. Pemetaan 10 21,7 6. Peran serta stakeholder 1 2,2 7. Tidak ada 4 8,7 Total 46 100,0
Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan  Kendala  dalam  Penyusunan  RTR KSP/KSK,  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas tanggapan responden menyatakan belum menyusun (45,7%), meskipun terdapat responden yang sudah menyusun namun masih menemui  kendala  pada  pemetaan  (21,7%)  dan data dan informasi (15,2%) dalam Penyusunan RTR KSP/KSK.
Kendala-kendala  yang  dijumpai  dalam kegiatan RTR KSP/KSK terdiri dari kurangnya data,  kurangnya  waktu  pelaksanaan,  asistensi yang  berulang,  data  dan  informasi  lahan  serta izin  lokasi,  peta  dasar  1:25.000  dan  1:50.000, pemetaan, ketersediaan data yang sulit dijangkau transportasi, penyusunan peta, kurangnya pemahaman tentang muatan, informasi  dan  data  dari  stakeholder  terkait, kepemilikan  lahan  di  kawasan,  konflik  dengan masyarakat dan lingkungan, kurangnya fasilitas pendukung  dan  SDM  yang  optimal,  asistensi BIG yang berulang dab kurang anggaran, SDM
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
bidang  pemetaan,  proses  asistensi  yang  harus menunggu  jadwal  yang  ditetapkan,  anggaran asistensi  ke  ATR,  penentuan  deliniasi,  tidak adanya  data  sektoral  yang  memadai  untuk dilakukan analisis, pemahaman RTR KSP/KSK antar  sektor  yang  tidak  sama,  peran  serta  para stakeholder  yang  belum  maksimal,  perubahan batas teritorial dan batas daerah, menterkemahkan  kawasan  inti  dan  kawasan penyangga pada saat memasuki rencana struktur ruang.
6.  Langkah/Tindakan  apa  saja  yang  sudah dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam penyusunan RTR KSP/KSK?
Tabel 49 Langkah/Tindakan yang Dilakukan untuk Mengatasi
Kendala dalam Penyusunan RTR KSP/KSK No . Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Keberadaan BIG 3 6,5 2. Koordinasi 15 32,6 3. Pembaharuan data dan informasi 8 17,4 4. Sosialisasi 2 4,3 5. Tidak ada 18 39,1 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan  Langkah/Tindakan  yang  Dilakukan untuk  mengatasi  Kendala  dalam  Penyusunan RTR  KSP/KSK,  dapat  diketahui  bahwa mayoritas  tanggapan  responden  menyatakan Tidak ada Langkah/Tindakan (39,1%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan Koordinasi (32,6%) dan
Pembaharuan data dan informasi (17,4%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden  Tidak  ada  Langkah/tindakan  yang dilakukan  untuk  Mengatasi  Kendala  dalam Penyusunan RTR KSP/KSK.
Langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan dalam  mengatasi  kendala  dalam  penyusunan RTR  KSP/KSK  yaitu  terdiri  dari:  koordinasi dengan pemerintah daerah, permohonan percepatan  ke  BIG  dengan  bantuan  ATR, mengusulkan  update  data  tata  ruang  dan penambahan  waktu  penyusunan,  survei  yang dilakukan  baik  untuk  memperoleh  data  primer maupun  sekunder,  menunggu  hasil  revisi RTRW, berkonsultasi dengan pihak
kementerian ATR, dibentuknya TIM revitalisasi, sosialisasi tujuan dilakukannya RTR, dilakukannya  diklat  dan  atau  sosialisasi  cara penyusunan RTR KSP/KSK, melibatkan konsultan independen berkaitan dengan asistensi peta di BIG yang lokasinya ditempatkan  di  dekat  kantor  BIG,  membuat kesepakatan  dari  hasil  pertemuan  dengan  para stakeholder terkait, melakukan konsultasi secara intensif,  merancang  suatu  pedoman  yang mengacu  pada  Permen  27/2016  dan  20/2011 serta pedoman lainya yang dapat menyesuaikan kondisi dan karakter KSP/KSK.
Data  yang  diambil  dari  hasil  survey dapat  menggambarkan  bahwa  secara  umum responden  tidak  berkonsultasi  dengan  pihak Pusat dengan angka rata-rata
dibawah  50%  jauh  dari  target  untuk  tingkat Pemda yang tidak berkonsultasi sebanyak 70%

## 8) 3.4.3  Tingkat Penggunaan RTRWN
1.  Apakah  RTRWN  digunakan  sebagai  acuan dalam  membuat  Rencana  Tata  Ruang  di Provinsi/Kab/Kota?
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Tabel 50 RTRWN digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di
Provinsi/Kab/Kota No . Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Jarang 1 2,2 2. Ya 45 97,8 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan RTRWN digunakan  sebagai  acuan  dalam  membuat Rencana  Tata  Ruang  di  Provinsi/Kab/Kota, dapat  diketahui  bahwa  mayoritas  tanggapan responden  menyatakan  Ya  (97,8%),  meskipun terdapat  juga  responden  yang  menyatakan Jarang  (2,2%).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa secara umum responden menggunakan RTRWN sebagai  acuan  dalam  membuat  Rencana  Tat Ruang di Provinsi/Kab/Kota.
2.  Sejauh  mana  arahan  RTRWN  digunakan sebagai  acuan  dalam  menyusun  Rencana  Tata Ruang di Provinsi/ Kab/Kota?
Tabel 51 Arahan RTRWN sebagai Acuan dalam Menyusun Rencana Tata Ruang di
Provinsi/Kab/Kota No . Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Arahan KSN 11 23,9 2. Hierarki tata ruang 7 15,2 3. Masih ada keraguan 9 19,6 4. Penentuan KSP 10 21,7 5. Sudah cukup 9 19,6 Total 46 100,0
Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan  berkaitan  dengan  Arahan  RTRWN sebagai Acuan dalam Menyusun Rencana  Tata Ruang  di  Provinsi/Kab/Kota,  dapat  diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan  Arahan  KSN  (23,9%),  meskipun terdapat  juga  responden  yang  menyatakan Penentuan  KSP  (21,7%)  Sudah  Cukup  dan Masih  Ada  Keraguan    (19,6%).  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  secara  umum  responden menyatakan  Arahan  KSN  terhadap  Arahan RTRWN  sebagai  Acuan  dalam  Menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/ Kota.
Memperhatikan arahan KSN dalam perencanaan  pusat  kegiatan,  dalam  penentuan KSP, Terkait program serta penetuan PSN, KSN, stuktur  ruang  dan  system  perkotaan,  rencana diakomodir,  arahan  RTRW  Kota  senantiasa melihat kebijakan nasional untuk dsiingkronkan dengan program pembangunan kota/kabupaten, dalam  proses  penyusunan  raperda  dan  materi teknis,  Arahan  dalam  RTRWN  dijadikan sebagai dasar awal atau acuan, penentuan arahan prioritas kebijakan nasional, kesesuaian
rencana pola ruang, kesesuaian dengan kondisi daerah,  kesesuaian  RTRW  dengan  RTRWN, acuan  RTRWN  yang  harus  dijadikan  acuan, kebijakan  struktur  ruang  dan  kawasan  yang diprioritaskan  pada  kawasan  yang  berkaitan dengan  sistem  nasional,  proyek  strategis nasional yang harus diakomodir dalam RTRWN Nasional,  proyek  strategis  nasional  harus diakomodir  dalam  RTRW  Kabupaten/Kota, rencana  struktur  dan  ketentuan-ketentuan  yang ada  diadop  pada  RTRWP,  seluruh  kebijakan
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
nasional  tercantum  dalam  RTRW  Kota,  dan sesuai dengan hirarki struktur ruang.
3.  Apakah  pernah  ada  sosialisasi  dari
Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  daerah  terkait RTRWN?
Tabel 52 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTRWN No . Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Belum pernah 23 50,0 2. Pernah 21 45,7 3. Tidak tahu 2 4,3 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan  Sosialisasi  dari  Pemerintah  Pusat  ke Pemerintah  Daerah  terkait  RTRWN,  dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Belum pernah (50,0%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan  Pernah  (45,7%)  dan  tidak  tahu (4,3%).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  secara umum  responden  belum  pernah  mengikuti sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTRWN.
4. Apakah pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dilibatkan  dalam  proses  penyusunan/revisi RTRWN?
Tabel 53 Keterlibatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Proses Penyusunan/

## Revisi RTRWN
No.  Tanggapan
Jumlah Persentas e (%) 1. Belum pernah dilibatkan 25 54,3 2. Ya 21 45,7 Total 46 100,0
Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan  Keterlibatan  Pemerintah  Provinsi,
Kabupaten/Kota dalam Proses
Penyusunan/Revisi  RTRWN,  dapat  diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan  belum  pernah  dilibatkan  (54,3%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan  pernah  dilibatkan    (45,7%).  Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden  belum  pernah  dilibatkan  terhadap Keterlibatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Proses Penyusunan/Revisi RTRWN. 5. Apakah muatan RTRWN sudah mengakomodir kebutuhan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota?  Sebutkan  apabila  ada  yang belum terakomodir?
Tabel 54 Muatan RTRWN Mengakomodir Kebutuhan Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota No. Tanggapan  Jumlah Persentase (%) 1. Belum 2 4,3 2. Kurang paham 26 56,5 3. Sudah 17 37,0 4. Tidak tahu 1 2,2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan  Muatan  RTRWN Mengakomodir Kebutuhan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, dapat diketahui bahwa mayoritas  tanggapan  responden  menyatakan kurang paham (56,5%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan sudah mengakomodir (37,0%) dan belum mengakomodir (4,3%).
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum responden  kurang  paham  terhadap  Muatan
RTRWN Mengakomodir Kebutuhan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. 6. Apakah diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan  kepada  Pemerintah  Provinsi, Kabupaten/Kota terkait RTRWN?
Tabel 55 Sosialisasi Berkelanjutan kepada
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait RTRWN No. Tanggapan Jumlah Persenta se (%) 1. Ya, perlu 46 100,0 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Sosialisasi Berkelanjutan kepada Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  terkait RTRWN,  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas tanggapan  responden  menyatakan  ya,  perlu (100,0%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan ya, perlu terhadap Sosialisasi  Berkelanjutan  kepada  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota.

## Saran  Responden  terhadap  Penggunaan RTRWN
1.  Secara  umum  responden  menggunakan RTRWN  sebagai  acuan  dalam  membuat Rencana Tat Ruang di Provinsi/Kab/Kota. 2. Secara umum responden menyatakan arahan yang  terdapat  pada  KSN  sebagai  Acuan  dalam Menyusun Rencana Tata Ruang di
Provinsi/Kab/Kota. Pemda memperhatikan arahan KSN dalam perencanaan pusat kegiatan, dalam  penentuan  KSP,  Terkait  program  serta penetuan PSN, KSN, stuktur ruang dan system perkotaan,  rencana  diakomodir,  arahan  RTRW Kota  senantiasa  melihat  kebijakan  nasional untuk disingkronkan dengan program pembangunan  kota/kabupaten,  dalam  proses penyusunan  raperda  dan  materi  teknis,  Arahan dalam  RTRWN  dijadikan  sebagai  dasar  awal atau acuan, penentuan arahan prioritas kebijakan  nasional,  kesesuaian  rencana  pola ruang,  kesesuaian  dengan  kondisi  daerah, kesesuaian  RTRW  dengan  RTRWN,  acuan RTRWN yang harus dijadikan acuan, kebijakan struktur ruang dan kawasan yang diprioritaskan pada  kawasan  yang  berkaitan  dengan  sistem nasional,  proyek  strategis  nasional  yang  harus diakomodir  dalam  RTRWN  Nasional,  proyek strategis  nasional  harus  diakomodir  dalam RTRW  Kabupaten/Kota,  rencana  struktur  dan ketentuan-ketentuan  yang  ada  diadop  pada RTRWP, seluruh kebijakan nasional tercantum dalam  RTRW  Kota,  dan  sesuai  dengan  hirarki struktur ruang.
1. Secara  umum  responden  belum  pernah mengikuti sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTRWN.
2. Secara  umum  responden  belum  pernah dilibatkan terhadap Keterlibatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Proses Penyusunan/Revisi RTRWN.
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
e-ISSN: 2656-0860 3. Secara  umum  responden  kurang  paham terhadap  Muatan  RTRWN  Mengakomodir Kebutuhan Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota.
4. Secara umum responden menyatakan perlu Sosialisasi Berkelanjutan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

## 9) 3.4.4  Tingkat Penggunaan RTR Pulau/Kepulauan
Tingkat Penggunaan RTR Pulau/Kepulauan 1.  Apakah  RTR  Pulau/Kepulauan  digunakan sebagai  acuan  dalam  membuat  Rencana  Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota?
Tabel 56 RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata
Ruang di Provinsi/Kab/Kota No. Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Belum 6 13,0 2. Tidak tahu 9 19,6 3. Ya 31 67,4 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan  dalam  membuat  Rencana  Tata  Ruang  di Provinsi/Kab/Kota, dapat diketahui bahwa mayoritas  tanggapan  responden  menyatakan  ya (67,4%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan  tidak  tahu  (19,6%)  dan  belum (13,0%).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  secara umum responden menyatakan Ya terhadap RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam membuat
Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota.
2.  Sejauh  manakah  RTR  Pulau/Kepulauan digunakan  sebagai  acuan  dalam  menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota?
Tabel 57 RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota
No. Tanggapan Jumlah Persenta se (%) 1. Belum sesuai 4 8,7 2. Cukup sesuai 26 56,5 3. Kurang paham 15 32,6 4. Tidak sesuai 1 2,2 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan  dengan  RTR  Pulau/Kepulauan digunakan  sebagai  acuan  dalam  menyusun Rencana  Tata  Ruang  di  Provinsi/Kab/Kota, dapat  diketahui  bahwa  mayoritas  tanggapan responden menyatakan cukup sesuai (56,5%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan kurang paham (32,6%) dan belum sesuai  (8,7%).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa secara  umum  responden  menyatakan  cukup sesuai terhadap RTR Pulau/Kepulauan digunakan  sebagai  acuan  dalam  menyusun Rencanan Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota.
Memperhatikan  arahan  rencana  struktur dan pola ruang, arahan pemanfaatan, Sebagai acuan  dasar  penyusunan  provinsi  kepulauan, Belum  seintensif  RTRWN,  Penyesuaian RTRWN dengan RTR kepulauan, Dipertimbangkan  arahan  Struktir  Ruangnya, dan arahan fungsi wilayah secara umum,
3.  Apakah  pernah  ada  sosialisasi  dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah terkait RTR Pulau/Kepulauan?
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Tabel 58 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah terkait RTR

## Pulau/Kepulauan
No. Tanggapan Jumlah Persent ase (%) 1. Pernah 18 39,1 2. Tidak pernah 17 37,0 3. Tidak tahu 11 23,9 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan  dengan  Sosialisasi  dari  Pemerintah Pusat  ke  Pemerintah  Daerah  terkait  RTR Pulau/Kepulauan,  dapat  diketahui  bahwa mayoritas  tanggapan  responden  menyatakan pernah  (39,1%),  meskipun  terdapat  juga responden  yang  menyatakan  tidak  pernah (37,0%)  dan  tidak  tahu  (23,9%).  Hasil  ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan  pernah  ada  sosialisasi  dari Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah terkait RTR Pulau/Kepulauan.
Saran Responden terhadap Tingkat Penggunaan RTR Pulau/Kepulauan
1.  Secara  umum  responden  menyatakan  bahwa RTR  Pulau/Kepulauan  digunakan  sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota.
2.  Secara  umum  responden  menyatakan  bahwa cukup sesuai RTR Pulau/Kepulauan digunakan  sebagai  acuan  dalam  menyusun Rencanan Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota.Memperhatikan arahan rencana  struktur  dan  pola  ruang,  arahan pemanfaatan, Sebagai acuan dasar penyusunan provinsi kepulauan, Belum seintensif
RTRWN, Penyesuaian RTRWP dengan  RTR
kepulauan,  Dipertimbangkan  arahan  Struktir Ruangnya,  dan  arahan  fungsi  wilayah  secara umum,
3.  Secara  umum  responden  menyatakan  pernah ada  sosialisasi  dari  Pemerintah  Pusat  ke
Pemerintah Daerah terkait RTR Pulau/Kepulauan.
10) 3.4.5  Tingkat Penggunaan RTR KSN
1.  Apakah  kebijakan  yang  ada  di  RTR  KSN digunakan  sebagai  arahan  dalam  penyusunan Rencana Tata  Ruang  di  daerah?Kebijakan  mana saja  yang  digunakan  atau  tidak  digunakan? sebutkan alasannya?
Tabel 59 Kebijakan RTR KSN Digunakan sebagai Arahan dalam Penyusunan Rencana Tata

## Ruang di Daerah
No. Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Kurang paham 5 10,9 2. Tidak tahu 8 17,4 3. Ya, digunakan 33 71,7 Total 46 100,0
Sumber: Hasil pengolahan data 2018
Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Kebijakan RTR KSN Digunakan sebagai Arahan dalam Penyusunan Rencana Tata  Ruang di  Daerah,  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya, digunakan (71,7%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan  tidak  tahu  (17,4%)  dan  kurang paham  (10,9%).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa secara  umum  responden  menyatakan  Ya, digunakan  terhadap  Kebijakan  RTR  KSN Digunakan  sebagai  Arahan  dalam  Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah.
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
e-ISSN: 2656-0860 2.  Apakah  RTR  KSN  mendukung  dalam penyusunan RTRW dan RTR di Provinsi/Kabupaten? Tabel 60 Dukungan RTR/KSN dalam Penyusunan RTRW dan RTR di Provinsi/Kabupaten No.  Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Tidak 1 2,2 2. Tidak tahu 6 13,0 3. Ya, mendukung 39 84,8 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Dukungan RTR/KSN dalam Penyusunan RTRW dan RTR di Provinsi/Kabupaten/Kota,  dapat  diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya, mendukung (84,8%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan  tidak  tahu  (13,0%)  dan  tidak (2,2%).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  secara umum  responden  Ya,  mendukung  terhadap Dukungan  RTR/KSN  dalam  Penyusunan RTRW dan RTR di Provinsi/Kabupaten.
3.  Apakah  RTR  KSN  yang  ada  memberikan manfaat  pada  penyusunan  rencana  tata  ruang di daerah?
Tabel 61 Manfaat RTR KSN pada Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah No. Tanggapan Jumla h Persentase (%) 1. Tidak tahu 5 6,5 2. Ya, bermanfaat 41 78,3 Total 46 100,0
Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan  dengan  Manfaat  RTR  KSN  pada Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  di  Daerah, dapat  diketahui  bahwa  mayoritas  tanggapan responden menyatakan Ya, bermanfaat (78,3%),  meskipun  terdapat  juga  responden yang menyatakan tidak tahu (6,5%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan Ya, bermanfaat terhadap Manfaat RTR  KSN  pada  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang di Daerah.
4.  Apakah  pernah  ada  sosialisasi  dari Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  daerah tentang  RTR  KSN  (yang  sudah  perda)  di daerah tersebut?
Tabel 62 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah tentang RTR KSN (yang sudah perda) di Daerah
No.  Tanggapan Jumlah Persentas e (%) 1. Pernah 20 43,5 2. Tidak pernah 11 23,9 3. Tidak tahu 15 32,6 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan  dengan  Sosialisasi  dari  Pemerintah Pusat  ke  Pemerintah  Daerah  tentang  RTR KSN  (yang  sudha  perda)  di  Daerah,  dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden  menyatakan  pernah  (43,5%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan  tidak  tahu  (32,6%)  dan  tidak pernah (23,9%). Hasil ini menunjukkan bahwa
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
e-ISSN: 2656-0860
secara  umum  responden  menyatakan  pernah terhadap Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah  Daerah  tentang  RTR  KSN  (yang sudah Perda) di Daerah.
Saran Responden terhadap Tingkat

## Penggunaan RTR KSN
1.  Secara  umum  responden  menyatakan  setuju
Kebijakan  RTR  KSN  Digunakan  sebagai Arahan  dalam  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang di Daerah.
2. Secara umum responden menyatakan
mendukung terhadap RTR/KSN dalam Penyusunan RTRW dan RTR di
Provinsi/Kabupaten.
3.  Secara  umum  responden  menyatakan  bahwa ada  Manfaat  RTR  KSN  pada  Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah.
4.  Secara  umum  responden  menyatakan  pernah ada  sosialisasi  dari  Pemerintah  Pusat  ke Pemerintah  Daerah  tentang  RTR  KSN  (yang sudah Perda) di Daerah.

## 11) 3.4.6  Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)
1. Apakah instansi anda memiliki alamat website ?
(Ya/Tidak), Jika Ya, alamat website

## Tabel 63 Kepemilikan Website Instansi
No.  Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Tidak ada 17 37,0 2. Tidak tahu 4 8,7 3. Ya 25 54,3 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Kepemilikan Website
Instansi,  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya (54,3%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan Tidak ada (37,0%) dan tidak tahu (8,7%).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  secara umum  responden  menyatakan  Ya  terhadap Kepemilikan Website Instansi.
2.  Apakah  instansi  anda  menyajikan  data
RTRW Provinsi/Kab didalam website?
(Ya/Tidak) Tabel 64 PenyajianData RTRW Provinsi/Kab didalam Website No.  Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1. Tidak 22 47,8 2. Tidak tahu 2 4,3 3. Ya 22 47,8 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan  dengan  Penyajian  Data  RTRW Provinsi/Kab didalam Website, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya dan Tidak (47,8%), meskipun  terdapat  juga  responden  yang menyatakan  tidak  tahu  (4,3%).  Hasil  ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan  ya  dan  tidak  terhadap  Penyajian Data RTRW Provinsi/Kab didalam Website.
3.  Apakah  pernah  ada  sosialisasi  dari Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  daerah tentang Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)? Jika belum, apakah perlu adanya sosialisasi SITARUNAS?
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Tabel 65 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Tentang Aplikasi Sistem

## Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)
No. Tanggapan Jumla h Persentas e (%) 1. Ada 1 2,2 2. Belum dan perlu 36 78,3 3. Tidak ada 4 8,7 4. Tidak tahu 5 10,9 Total 46 100,0 Sumber: Hasil pengolahan data 2018 Hasil  rekapitulasi  berdasarkan  tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan  dengan  Sosialisasi  dari  Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tentang
Aplikasi  Sistem  Informasi  Tata  Ruang  Nasional (SITARUNAS), dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan  responden  menyatakan  belum  dan perlu (78,3%), meskipun terdapat juga responden yang  menyatakan  tidak  tahu  (10,9%)  dan  tidak ada (8,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum  responden  menyatakan  Belum  dan  perlu terhadap  Sosialisasi  dari  Pemerintah  Pusat  ke Pemerintah  Daerah  tentang  Aplikasi  Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS).

## Saran  Responden  terhadap  Sistem  Informasi
Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)
1. Secara umum responden menyatakan memiliki Website Instansi.
2.  Secara  umum  responden  menyatakan  cukup mengerti  terhadap  Penyajian  Data  RTRW Provinsi/Kab didalam Website.
3.  Secara  umum  responden  menyatakan  Belum ada sosialisasi dari Pusat terkait SITARUNAS dan perlu Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah  Daerah  tentang  Aplikasi  Sistem
Informasi Tata Ruang Nasional
(SITARUNAS).

## IV. K ESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil wawancara selama lima bulan adalah:
Norma  standar  pedoman  dan  kriteria  secara umum  sudah  dipahami    responden  memahami tentang  NSPK,  namun  masih ada  kekurangan  di komponen muatan RTR KSP/KSK, typologi KSP dan  KSK,  data  aspek  dalam    penyusunan  RTR KSP/KSK  dan  dokumen  materi  teknis.    Sudah melampaui target.
Tingkat  penggunaan  RTRWN  secara  umum sudah  dipahami  responden,  namun  masih  ada kekurangpahaman  pada  komponen  Sumber pendanaan untuk perwujudan struktur ruang dan pola  ruang  KSN,  Deliniasi  RTR  Kawasan Strategis  Nasional,  Skala  peta  dalam  RTR Kawasan Strategis Nasional, isu strategis nasional dari sudut kepentingan Kebencanaan.
Secara  umum    responden  memahami  tentang RTR  Pulau/Kepulauan,  namun  masih  ada kekurangpahaman  di  komponen  Peta  pola  dan struktur ruang RTR Pulau/Kepulauan, Skala peta untuk RTR Pulau dan Kepulauan, Rencana rinci yang  disusun  sebagai  penjabaran  dan  perangkat operasional  dan  Bentuk  legal  aspek  dari  RTR Pulau/Kepulauan.
Secara  umum  responden  memahami  tentang RTR  Kawasan  Strategis  Nasional,  namun  masih ada  kekurangpahaman  pada  komponen  Sumber pendanaan untuk perwujudan struktur ruang dan pola  ruang  KSN,  Deliniasi  RTR  Kawasan Strategis  Nasional,  Skala  peta  dalam  RTR Kawasan Strategis Nasional, isu strategis nasional dari sudut kepentingan Kebencanaan.
Secara  umum    responden  memahami  tentang sistem informasi Tata Ruang Nasional.
Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
R EFERENSI
[1] Mangkuprawira,  Tb.  Sjafari.  2003.  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Strategik.  Jakarta.  Ghaflia Indonesia.
[2] Riduwan.  2008.  Dasar-dasar  Statistika.  Bandung: Alfabeta
[3] http://www.pelajaran.co.id/2016/26/pengertian- aplikasi-dan-klasifikasi-aplikasi-menurut-para-ahli-
lengkap.html
[4] http://www.sumberpengertian.co/pengertian-e-
learning
[5] http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/577/jbptunikompp -gdl-purwitaang-28844-9-unikom_p-i.pdf
[6] https://id.wikipedia.org/wiki/Karya_ilmiah
[7] http://indahpermata6.blogspot.co.id/2013/06/pengerti an-rancang-bangun-dan-konsep.html