## Jurnal Ekonomika
Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari’ah Vol.12 No 1, Maret 2023 e-ISSN: 25808117; p-ISSN: 25276379
===========================================================================

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
Yulisda Rata Widayanti 1 , Muhammad Ahyaruddin 2 dan Zul Azmi 3
Universitas Muhammadiyah Riau yulisda.purba25@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to examine the influence of budget planning, budget execution and budget accountability on the performance of the health operational assistance (BOK) budget at the Pekanbaru city health office. The population in this study were all employees of the Pekanbaru city health office, namely  the  Human  Resources  Sector,  Disease  Control  Sector,  Public  Health  Sector,  and  Health Service  Sector,  totaling  291  people.  The  sample  collection  technique  used  is  purposive  sampling. Purposive sampling is a sampling technique based on certain criteria. The data analysis method used is multiple analysis method with SPSS version 22.0. The results of the study show that budget planning, budget  execution  and  budget  accountability  affect  the  performance  of  the  Health  Operational Assistance budget at the Pekanbaru City Health Office.
Keywords: Budget Planning, Budget Execution, Budget Accountability and Budget Performance.

## Abstrak
Penelitian ini ditujukan sebagai penguji terkait pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta  pertanggungjawaban  anggaran  terhadap  kinerja  anggaran  bantuan  operasional  kesehatan  (BOK) di dinas kesehatan (Dinkes) kota Pekanbaru. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan karyawan Dinkes  kota  Pekanbaru  yaitu  Bidang-bidang  yakni  Sumber  Daya,  Pengendalian  Penyakit,  Kesehatan Masyarakat,  dan  Pelayanan  Kesehatan  sejumlah  291  orang  dan  menggunakan  teknik  pengumpulan sampel purposive  sampling yakni  teknik  untuk  mengambil  sampel  menurut  kriteria  yang  sudah ditentukan.  Sedangkan  metode  analisis  data  yang  dipergunakan  ialah  metode  analisis  berganda menggunakan  SPSS  versi  22.0.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwasanya  perencanaan, pelaksanaan  serta  pertanggungjawaban  anggaran  memengaruhi  kinerja  anggaran  BOK  pada  Dinkes Kota Pekanbaru.
Kata  Kunci: Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran,  Pertanggungjawaban  Anggaran  dan Kinerja Anggaran

## PENDAHULUAN
Siklus  tata  kelola  keuangan  daerah  mencakup  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  anggaran, penatausahaan/akuntansi serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang mana dibuat laporan  keuangan  dan  laporan  kinerja  sebagai  bukti  pertanggungjawabannya.  Kegiatan perencanaan  keuangan  daerah  dituangkan  menjadi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah. Berkaitan  dengan  kinerja  keuangan  yang  sedang  dibicarakan,  maka  pembicaraan  dalam penelitian  ini  menyangkut  Anggaran  Bantuan  Operasional  Kesehatan  khususnya  di  Dinas Kesehatan  (Dinkes)  Kota  Pekanbaru.  Bermacam-macam  upaya  sudah  dilakukan  serta  akan
dilakukan  peningkatan  oleh  pemerintahan  daerah  ataupun  pemerintahan  pusat  supaya  peranan serta  fungsi  puskesmas  sebagai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  primer  akan  semakin  mengalami peningkatan.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ialah satu di antara program unggulan kementerian kesehatan  sebagai  upaya  pemerintahan  guna  memberikan  bantuan  kepada  daerah  dalam pencapaian  sasaran  nasional  di  bidang  kesehatan  di  mana  menjadi  kewenangan  wajib  daerah, sebab  tidak  seluruh  kabupaten/kota  memiliki  anggaran  yang  cukup  ataupun  rasa  peduli  untuk membiayai  pembangunan  kesehatan,  terutama  di  puskesmas.  Isu  yang  berkembang  adalah terdapat  beberapa  kendala  yang  masih  sering  terjadi  mengenai  kinerja  anggaran  pada  Dinkes kota  Pekanbaru  seperti  di  tahun  2018,  di  kota  Pekanbaru  masih  terdapat  rendahnya  serapan anggaran  BOK  disebabkan  karena  kesibukan  puskesmas,  sehingga  sejumlah  program  yang berkaitan  dengan  BOK  belum  seluruhnya  terlaksana  dengan  baik.  Salah  satu  yang  menjadi kendala adalah persoalan perencanaan anggaran  yang kurang tepat, pelaksanaan anggaran  yang tidak efektif dan efisien serta laporan pertanggungjawaban anggaran yang tidak jelas.
Agar  berbagai  permasalahan  dapat  diatasi,  maka  diperlukan  anggaran.  Setelah  anggaran diperoleh,  maka  diperlukan  perencanaan  penggunaan  anggaran,  pelaksanaan,  pertanggung jawaban, dan terakhir akan diperoleh kinerja dari keseluruhan proses tersebut. Berkaitan dengan anggaran,  maka  berikut  ini  disajikan  tabel  anggaran  khususnya  Dinkes  Kota  Pekanbaru  Tahun 2019 yakni :
Tabel 1. Anggaran pada Dinkes Kota Pekanbaru Tahun 2019 No Uraian Anggaran 1 Pendapatan Rp.21.979.710.730 2 Belanja Rp.295.693.462.854 Belanja langsung Rp.176.620.519.491 Belanja tidak langsung Rp.119.372.943.363 3 Surplus/(defisit) (Rp.273.713.752.124)
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinkes kota Pekanbaru Tahun 2020.
Pendapatan  Dinkes  Kota  Pekanbaru  ialah  penerimaan  di  mana  berasal  dari  perolehan retribusi  jasa  umum  dari  pelayanan  di  mana  dilaksanakan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis Laboratorium  Kesehatan  serta  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Sapta  Taruna  sejumlah Rp.646.250.000,-  serta  pendapatan  asli  daerah  di  mana  sumbernya  dari  pendapatan  Badan Layanan  Umum  Daerah  puskesmas  sejumlah  Rp.21.333.460.730.  Jumlah  pendapatan  Dinkes
Kota  Pekanbaru  tahun  2019  ialah  sejumlah  Rp.  21.979.710.730,-.  Sedangkan  Pelaksanaan anggaran tersebut diuraikan pada tabel 2:
Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran pada Dinkes Kota Pekanbaru Tahun 2019 No Perencanaan Anggaran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 8,923,120,284.00 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Rp 5,764,649,082.00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 1,281,531,724.00 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Rp 50,635,360.00 5 Program Obat serta Perbekalan Kesehatan Rp 5,155,892,834.00 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 27,474,206,799.00 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp - 8 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan serta anak Rp 340,602,521.00 9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 130,575,410.00 10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 75,205,710.00 11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rp 1,514,789,168.00 12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 1,891,185,007.00 13 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dam prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringan Rp 5,997,431,351.00 14 Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paruparu/ RS Mata Rp 66,267,852,136.00 15 Program Pemeliharaan Sarana serta Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata Rp 413,212,460.00 16 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Rp 818,468,704.00 17 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Rp 72,685,395.00 18 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Rp - 19 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp 136,873,815.00 20 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan serta anak Rp 2,105,928,510.00 21 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Rp 47,898,151,035.00 22 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp 7,522,186.00
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinkes kota Pekanbaru Tahun 2020.
Menurut  tabel  2  di  atas,  maka  perencanaan  anggaran  bertumpu  pada  beberapa  program. Adapun  diantara  program  tersebut  yang  mendapatkan  anggaran  terendah  adalah  Program Pengawasan Obat serta Makanan dan Program peningkatan layanan kesehatan lanjut usia. Kedua program  tersebut mendapatkan  porsi  Rp.0.  sedangkan  program  dengan  anggaran  tertinggi  ialah Program  Pengadaan,  Meningkatkan  Sarana  serta  Prasarana  RS/RSJ/RS  Paru-paru/RS  Mata sejumlah  Rp  66,267,852,136.00  dan  Program  Peningkatan  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Badan Layanan  Umum  Daerah  Puskesmas  dengan  anggaran  sebanyak  Rp  47,898,151,035.00.  Adapun
pertanggung  jawaban  dari  anggaran  Dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  dapat  diperhatikan pada tabel berikut:
Tabel 3.
Pertanggung jawaban Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2019
No Indikator Capaian (%) 1 Pelayanan Kesehatan Ibu hamil 92,63 % 2 Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin 91,15 % 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 95,72 % 4 Pelayanan kesehatan Balita 75,27 % 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 64,77 % 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 15,91 % 7 Pelayanan kesehatan pada lansia 46,91 % 8 Pelayanan Kesehatan pengidap hipertensi 9,17 % 9 Pelayanan Kesehatan pengidap DM 39,18 % 10 Upaya Kesehatan jiwa pada ODGJ berat 34,23 % 11 Pelayanan kesehatan orang terduga TB 27,16 % 12 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya pertahanan tubuh manusia (HIV) 28,36 %
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinkes kota Pekanbaru Tahun 2020.
Adapun  perencanaan  serta  capaian  kinerja  dari  anggaran  Dana  Bantuan  Operasional Kesehatan dapat diperhatikan pada tabel berikut.
Tabel 4.

## Perencanaan serta capaian kinerja dari Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Tahun 2019 Indikator Sasaran Satuan Perencanaan/ Target Kinerja/ Relalisasi Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup Tahun Th 71,73 Th 72,22 Th Mortalitas Ibu Angka 29/100.000 KH 56/100.000 KH Mortalitas Bayi Angka 3/1.000 KH 2,3/1.000 KH Mortalitas Balita Angka 1/1.000 KH 0,2/1.000 KH Mewujudkan Reformasi dan dan Birokrasi Persentase Balita Gizi Buruk % <1 0,012 Nilai IKM Dinas Kesehatan Angka 88,31 78,163 Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Nilai Evaluas AKIP OPD Dinas kesehatan Kota Pekanbaru Kategori B CC
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinkes kota Pekanbaru Tahun 2020.
Dana  BOK  ialah  domain  Dinkes  sebagai  perangkat  daerah  di  mana  menjadi  unsur pelaksana  urusan  pemerintah  di  bidang  kesehatan.  Dinkes  kota  pekanbaru  sebagai  Instansi Pembina  sebagai  penanggungjawab  dalam  pengkoordiniran  perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, mempertanggungjawabkan  sebagai  pengawal  dalam  melaksanakan  serta  mengelola  BOK
sebagaimana  prinsip-prinsip  penatakelolaan  yang  baik  (good  governance)  yaitu  transparan, efektif, efisien, akuntabel serta tidak duplikasi dengan sumber pendanaan lain.
Maka menurut uraian data yang telah dikemukakan, disimpulkan permasalahan penelitian ini  yaitu  1)  tingginya  anggaran  BOK  dan  rendahnya  serapan  anggaran  BOK,  2)  meningkatnya jumlah kematian ibu: ibu hamil, bersalin dan nifas, 3) persentase penurunan kematian ibu dengan realisasi kinerja yang dinilai rendah, 4) capaian persentase penurunan kematian bayi yang tidak memuaskan.  Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  peneliti  memfokuskan  pada  kinerja  anggaran sangat berkaitan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban  anggaran  itu  sendiri.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Asmara  (2017),  Sarmin (2019), Fadhilatunnisa, Suwondo, Novianty (2021) dan Yuliani (2020) bahwasanya perencanaan anggaran  memengaruhi  kinerja  anggaran  secara  positif.  Namun  berbeda  dengan  penelitian Zulaikha  (2018)  yang  menyimpulkan  bahwa  perencanaan  penganggaran  berpengaruh  negatif secara simultan terhadap penyerapan anggaran.
Variabel selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran, sebagaimana penelitian Yuliani (2020) dan Somaliggi, et al (2020) dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan anggaran memengaruhi penyerapan  anggaran  secara  positif.  Penyerapan  anggaran  juga  dianggap  sebagai  bentuk  dari kinerja  anggaran.  Semakin  baik  penyerapan  anggaran,  akan  semakin  baik  juga  kinerja anggarannya.  Tetapi  berbeda  halnya  dengan  hasil  penelitian  Asmara.  2017,  di  mana menunjukkan  bahwasanya  pelaksanaan  anggaran  secara  signifikan  tidak  memengaruhi  kinerja anggaran (Asmara, 2017).
Variabel  ketiga  adalah  variabel  pertanggungjawaban  anggaran,  sebagaimana  penelitian Premananda  (2017)  hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwasanya  akuntabilitas  anggaran berimplikasi  positif  baik  secara  parsial  ataupun  simultan  pada  kinerja  anggaran.  Hal  tersebut tidak  seperti  penelitian  oleh  Putra  (2010)  di  mana  menyimpulkan  bahwa  pertanggung  jawaban yang  masuk  dalam  bentuk  good  governance  tidak  memengaruhi  kinerja  anggaran  secara signifikan.  Menurut  penelitian  di  atas,  terdapat  gap  empiris  atau  ketidakkonsistenan  hasil penelitian,  dimana  ada  penelitian  yang  menjelaskan  adanya  pengaruh  antara  variabel  yang diteliti,  namun  sebaliknya  ada  penelitian  yang  bertolak  belakang.  Maka  dar  itu,  penelitian  ini sangatlah  penting  supaya  dilaksanakan  penelitian  lebih  lanjut  serta  bisa  dijadikan  alasan  untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Alokasi Belanja Modal Teori Agensi
Teori agensi (agency theory) ialah sebagai hubungan antar agen (manajemen suatu usaha) dengan  prinsipal  (pemilik  usaha).  Teori  agensi  difokuskan  kepada  dua  individu  yakni  prinsipal serta  agen.  Prinsipal  melakukan  pendelegasian  pengambilan  keputusan  pertanggungjawaban kepada  agen.  Pengansumsian  prinsipal  ataupun  agen  sebagai  pelaku  ekonomi  yang  rasional  di mana  semata-mata  mendapatkan  motivasi  dari  kepentingan  pribadi,  tetapi  mereka  merasakan ketidakmudahan dalam melakukan pembedaan antara penghargaan atas preferensi, kepercayaan serta  informasi.  Hak  serta  kewajiban  dari  pemilik  usaha  serta  manajemen  suatu  usaha diterangkan  pada  suatu  perjanjian  kerja  di  mana  saling  memberikan  keuntungan  (Masdupi, 2005).  Pada  riset  akuntansi  manajemen,  teori  agensi  dipergunakan  sebagai  pengidentifikasi kolaborasi  kontrak  kerja  serta  sistem  informasi  di  mana  akan  mengoptimalkan  fungsi  manfaat pemilik usaha, serta hambatan perilaku yang timbul karena kepentingan manajemen suatu usaha (Raharjo, 2007).

## Anggaran Sektor Publik
Anggaran  Publik  ialah  suatu  dokumen  di  mana  mencerminkan  keadaan  keuangan  dari sebuah organisasi  yakni mencakup informasi terkait pendapatan, belanja, serta kegiatan. Secara singkat  bahwasanya  anggaran  publik  ialah  suatu  rencana  finansial  di  mana  mengungkapkan jumlah  biaya  atas  rencana-rencana  yang  telah  dibuat,  berapa  banyak  dan  bagaiman  cara mendapatkan uang untuk membiayai rencana itu (Indra, 2006)

## Kinerja Anggaran
Kinerja  anggaran  ialah  hasil  sistem  penganggaran  di  mana  diorientasikan  pada  output organisasi  serta  erat  kaitannya  dengan  Visi,  Misi,  serta  Rencana  Strategis  organisasi.  Alokasi sumber daya oleh kinerja anggaran dilakukan bukan pada satuan organisasi semata namun pada program  serta  menggunakan  pengukuran  output  untuk  indikator  kinerja  organisasinya  (Indra, 2006).  Penganggaran  ialah  mekanisme  serta  prosedur  untuk  mempersiapkan/merencanakan, mengaplikasikan  serta  memantau  anggaran.  Penganggaran  sektor  publik  ialah  hal  krusial  serta penting  untuk  perkembangan  perekonomian  serta  pembangunan.  Pelaksanaan  proses penganggaran  ialah  dalam  satu  tahun  dari  proses  mempersiapkan,  menyetujui,  melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi serta memantau (Zulaikah, dkk, 2018).

## BOK
Peraturan  Menkes  RI  No.  12  Tahun  2021  mengenai  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  DAK Non-fisik  Bidang  Kesehatan  Tahun  Anggaran  2021  menegaskan  bahwasanya  yang  dimaksud dengan  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK),  ialah  dana  yang  dipergunakan  membantu mengurangi  beban  warga  atas  biaya  terkait  kesehatan,  terutama  pelayanan  pada  Puskesmas, menurunkan mortalitas ibu, mortalitas bayi, serta malnutrisi.

## Perencanaan Anggaran
Perencanaan  anggaran  ialah  Subsistem  perencanaan  strategis  (strategic  planning),  secara teknis  dilakukan  dengan  sistem  anggaran  kinerja  di  mana  sebelumnya  dilakukan  perencanaan kinerja  terebih  dahulu.  Pengimplementasian  sistem  anggaran  kinerja  pada  susunan  anggaran diawali  dengan  merumuskan  isu  strategis  di  mana  ditanggapi  dengan  program  serta  kegiatan yang  relevan.  Pelaksanaan  proses  perencanaan  kinerja  ialah  ketika  penjabaran  Rencana Pembangunan  Jangka  Menegah  Daerah  (RPJMD)  ke  dalam  Rencana  Kerja  Pemda  (RKPD)  di mana termasuk perencanaan kerja tahunan pemda (Latif dkk, 2014).

## Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan  anggaran  ialah  tahapan  kegiatan  di  mana  pembuatannya  ialah  oleh  setiap pelaksana  anggaran  dalam  rangka  menyelenggarakan  kegiatan,  untuk  mewujudkan  anggaran sebagaimana  telah  direncanakan.  Pelaksanaan  anggaran  dilakukan  sesudah  anggaran  selesai direncanakan,  di  mana  mencakup  pemakaian  instrumen  yang  dibutuhkan,  pelaksana  anggaran, cara, waktu serta lokasi pelaksanaan anggaran.

## Pertanggung Jawaban Anggaran
Pertanggung  jawaban  secara  yuridis  terhadap  digunakannya  kewenangan  yang  melawan hukum  (menyalahgunakan  wewenang)  perlu  dilihat  dari  sudut  sumber  ataupun  terlahirnya wewenang.  Hal  ini  sesuai  (geen  bevoegdheid  zonderver  antwoordelijatau  there  is  no  authority without  responsibility)  tiap  menyerahkan  kewenangan  pada  pejabat  pemerintahan  tertentu tersirat  pertanggung  jawaban  dari  pejabat  yang  berkaitan  (Hardjon  &  Djatmiati,  2004).  Tata kelola keuangan negara terutama pada pengadaan barang serta jasa, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki  wewenang  yang  sifatnya  delegatif  dengan  artian  bahwasanya  pertanggungjawaban serta pertanggunggugatan dibebankan kepadanya.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengaruh  perencanaan  anggaran  terhadap  kinerja  anggaran  BOK  pada  Dinkes  Kota Pekanbaru
Proses perencanaan adalah satu di antara tahap penting pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.  Perencanaan  serta  penganggaran  yang  pelaksanaannya  tidak  sebagaimaan  semestinya dapat  memunculkan  kendala  bagi  perangkat  daerah.  Kurang  baiknya  perencanaan  serta penganggaran  dapat  mengakibatkan  penyerapan  anggaran  kurang  maksimal,  dua  hal  tersebut dapat berpengaruh pada kinerja organisasi perangkat daerah.
H1  : Didapati  pengaruh  perencanaan  anggaran  terhadap  kinerja  anggaran  BOK  pada  Dinkes Kota Pekanbaru

## Pengaruh  Pelaksanaan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Anggaran  BOK  Pada  Dinkes  Kota Pekanbaru
Pelaksanaan  anggaran  ialah  tahapan  yang  mana  sumber  daya  dipergunakan  untuk melakukan  kebijakan  anggaran.  Sesuatu  yang  bisa  saja  terjadi  ketika  anggaran  yang  tersusun baik  ternyata  pelaksanaannya  tidak  sesuai.  Persiapan  anggaran  yang  baik  ialah  awalan  baik secara  logis  ataupun  kronologis.  Tepatnya  pelaksanaan  anggaran  bergantung  pada  sejumlah faktor  sebagai  contoh  ialah  kemampuan  untuk  menangani  perubahan  dalam  lingkungan kebijakan serta kemampuan satuan kerja dalam pelaksanaannya.
H2  : Didapati  pengaruh  pelaksanaan  anggaran  terhadap  kinerja  anggaran  BOK  pada  Dinkes Kota Pekanbaru

## Pengaruh  pertanggung  jawaban  anggaran  terhadap  kinerja  anggaran  BOK  pada  Dinkes Kota Pekanbaru
Dinkes  kota  Pekanbaru  sebagai  Instansi  Pembina  di  mana  memiliki  pertanggungjawaban atas  pengkoordiniran  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  serta  Evaluasi  DAK  Bidang Kesehatan,  mempertanggungjawabkan  sebagai  pengawal  Pelaksanaan  serta  pengelolaan  BOK sebagaimana prinsip pengelolaan yang baik (good governance) yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel  serta  tidak  duplikasi  dengan  sumber  pembiayaan  lain.  Kemudian,  pelaporanan pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran  SKPD  dilakukan  secara  periodik  meliputi  laporan berikut; realisasi anggaran SKPD, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Neraca, Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan SKPD.
H3  : Didapati  Pengaruh  pertanggung  jawaban  anggaran  terhadap  kinerja  anggaran  BOK  pada Dinkes kota pekanbaru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif berarti merupakan pendekatan yang dilandaskan kepada filsafat positivism, dipergunakan untuk melakukan penelitian kepada populasi serta sampel yang telah ditentukan, pada proses mengumpulkan data digunakan instrumen peneliti, penganalisisan data  sifatnya  kuantitatif/statistik,  ditujukan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan (Sugiyono,  2017).  Sedangkan  jenis  data  yang  digunakan  yakni  data  primer,  dengan  menyebar kuesioner  di mana  sebelumnya  sudah  disediakan  jawabannya,  dengan  begitu  responden  tinggal memilih jawabannya.
Populasi  pada  penelitian  ini  ialah  seluruh  pegawai  Dinkes  kota  Pekanbaru  yakni  pada  Bidang- bidang  yakni  Sumber  Daya,  Pengendalian  Penyakit,  Kesehatan  Masyarakat,  serta  Pelayanan Kesehatan  dengan  jumlah  291  orang.  Adapun  teknik  pengumpulan  sampel  yang  dipergunakan ialah  purposive  sampling  yakni  teknik  dalam  mengambil  sampel  menurut  kriteria  yang  sudah ditentukan. Adapun responden pada penelitian ini antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Bendahara 1 orang, Kepala Seksi 1 orang, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1  orang,  dengan  demikian  sampel  dalam  penelitian  berjumlah  142  orang.  Sedangkan  kriteria sampenya ditentukan sebagai berikut :
1. Pegawai dinas kesehatan kota Pekanbaru
2. Mengetahui alur penganggaran pada bagiannya
3. Mengetahui dan berkaitan dengan pelaporan keuangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Normalitas
Ditujukan  untuk  dilakukan  uji  pada  model  regresi,  variabel  pengganggu  ataupun  residual  telah terdistribusi  normal  atau  tidak.  Dalam  pengujian  ini  dipergunakan  tabel  Kolmogorov-Smirnov memakai taraf signifikansi yakni 0,05 atau 5%.
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 142 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,37113332 Most Extreme Differences  Absolut ,058 Positif ,035 Negatif -,058 Test Statistic ,058 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
Menurut  hasil  tersebut,  pengujian  ini  memperlihatkan  hasil  nilai  signifikansinya  yakni  0,200  > 0,05, dengan demikian didapatkan kesimpulan bahwasanya nilai residual terdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinieritas  dilaksanakan  sebagai  penguji  terhadap  model  regresi  apakah  dijumpai korelasi  antar  variabel  independen.  Model  regresi  yang  baik  semestinya  tidak  didapati  korelasi antara variabel bebas (tidak mengalami multikolinieritas). Gejala kemultikolinieritasan diketahui melalui  hasil  VIF  (Variance  Inflation  Factor)  dari  variabel  independen  tersebut.  Apabila  hasil regresi  VIF  bernilai  <  10  maka  tidak  memperlihatkan  terdapatnya  gejala  multikolinieritas. Sebaliknya apabila VIF nilainya > 10, maka mengalami permasalahan multikolinieritas
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Bebas Toleransi VIF Kesimpulan Perencanaan Anggaran (X1) 0,535 1,870 Tidak terjadi multikolinieritas Pelaksanaan Anggaran (X2) 0,800 1,250 Tidak terjadi multikolinieritas Pertanggung jawaban Anggaran(X3) 0,633 1,580 Tidak terjadi multikolinieritas
Dapat  dilihat  bahwa  hasil  perhitungan  nilai  VIF  juga  memperlihatkan  hal  yang  sama  yakni variabel  independen  bernilai  toleransi  melebihi  0,1  dan  VIF  nilainya  <10,  maka  didapatkan kesimpulan bahwasanya tidak terdapat masalah multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi di penelitian ini
Uji Heterokedastisitas
Tabel 7.
Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients
Untuk mendeteksi terdapat atau tidak terdapatnya heteroskedastisitas maka dilihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Bila titik-titiknya tersebar disertai pola tidak jelas di atas serta di bawah angka  0  di  sumbu  Y,  maka  tidak  mengalami  permasalahan  keheteroskedastisitasan.  Menurut tabel di atas bisa dilihat bahwasanya pola titik-titik tersebar disertai pola yang tidak jelas diatas dan  dibawah  angka  0  di  sumbu  Y  maka  dengan  demikian  dalam  model  ini  dinyatakan  tidak mengalami permasalahan keheteroskedastisitasan.

## Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda
Menurut Tabel hasil gambar spss tersebut, didapatkan susunan persamaan regresi linier berganda yakni:

## Y = 3,069 + 0,156 Perencanaan Anggaran + 0,193 Pelaksanaan Anggaran + 0,566

## Pertanggung jawaban Anggaran
Menurut  model  regresi  tersebut  diperlihatkan  nilai  konstanta  adalah  3,069  berarti  bahwa  jika perencanaan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran  dan  prtanggung  jawaban  anggaran  diasumsikan konstan,  maka  variabel  dependen  yakni  kinerja  anggaran  akan  naik  sebanyak  3,069.  Koefisien regresi  variabel  X1  perencanaan  anggaran  diperoleh  sebesar  0,156.  Ini  berarti  setiap  kenaikan perencanaan  angaran  1%  atau  1  satuan  maka  akan  menyebabkan  kinerja  anggaran  meningkat sebanyak 0,156.
Koefisien  regresi  variabel  X2  pelaksanaan  anggaran  diperoleh  sebanyak  0,193.  Ini  artinya  tiap peningkatan pelaksanaan anggaran sebanyak 1% atau 1 satuan maka akan menyebabkan kinerja anggaran akan meningkat sebanyak 0,139. Koefisien regresi variabel X1 perencanaan anggaran
Tabel 8.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier BergandaCoefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 3,069  2,076 1,479 ,142 Perencanaan Anggaran (X1)  ,156 ,052 ,196 3,013 ,003 Pelaksanaan Anggaran (X2)  ,193 ,044 ,234 4,394 ,000 Pertanggung jawaban Anggaran (X3) ,566 ,054 ,629 10,512  ,000 a. Variabel Dependen: Y
diperoleh  sebesar  0,566.  Ini  berarti  setiap  kenaikan  pertanggung  jawaban  angaran  1%  atau  1 satuan maka akan menyebabkan kinerja anggaran akan mengalami peningkatan sebanyak 0,566. Uji Parsial (Uji T)
Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji T) Coefficients Variabel T Sig Perencanaan Anggaran (X1) 3,013 0,003 Pelaksanaan Anggaran (X2) 4,394 0,000 Pertanggung jawaban Anggaran (X3) 10,512 0,000
Menurut tabel tersebut, didapatkan kesimpulan hasil uji hipotesis yaitu:
1. Variabel  perencanaan  anggaran  mempunyai  nilai  t  hitung  yakni  3,013  dan  tingkat signifikannya  0,003.  Dengan  demikian  ditunjukkan  bahwasanya  tingkat  signifikan 0,003 < 0,05. Sehingga bisa dinyatakan variabel perencanaan anggaran  memengaruhi kinerja anggaran dengan signifikan.
2. Variabel  pelaksanaan  anggaran  mempunyai  t  hitung  bernilai  4,394  dan  tingkat signifikannya  0,000.  Dengan  demikian  ditunjukkan  bahwasanya  tingkat  signifikan 0,000  <  0,05.  Sehingga  bisa  dinyatakan  variabel  pelaksanaan  anggaran  memengaruhi kinerja anggaran dengan signifikan.
3. Variabel  pertanggung  jawaban  anggaran  mempunyai  t  hitung  bernilai  10,512  dan tingkat  signifikannya  0,000.  Dengan  demikian  ditunjukkan  bahwasanya  tingkat signifikan  0,000  <  0,05.  Sehingga  bisa  dinyatakan  variabel  pertanggung  jawaban anggaran memengaruhi kinerja anggaran dengan signifikan.
Uji Simultan (Uji F)
Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 1 Regression 582,278 3 194,093 101,044  ,000 b Residual 265,081 138 1,921 Total 847,359 141
a. Variabel Dependen: Y b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Dari  tabel  tersebut  variabel  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  anggaran mempunyai  nilai  f  hitung  101,044  dan  signifikansinya  yakni  0,000  dikarenakan  nilai  f  sig  =
0,000 < α = 0,05, dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwasanya perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung  jawaban  anggaran  secara  simultan memengaruhi  kinerja  anggaran  (Y)  pada  Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 11.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Summary b Model  R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 ,829 a ,687 ,680 1,386 a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Variabel Dependen: Y
Dari hasil pengujian pada tabel tersebut maka didapatkan adjusted R-square bernilai 0,680 (68%) dengan  artian  kemampuan  variabel bebas yakni  perencanaan,  pelaksanaan  serta pertanggungjawaban anggaran pada penelitian ini memengaruhi variabel dependen yakni kinerja anggaran  sejumlah  68%,  dan  sisa  sejumlah  32%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  model penelitian

## SIMPULAN
Menurut hasil penganalisisan teori serta estimasi data yang sudah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, dengan begitu dapat disimpulkan yakni:
a. Variabel perencanaan anggaran memengaruhi kinerja anggaran BOK pada Dinkes Kota Pekanbaru.
b. Variabel pelaksanaan anggaran memengaruhi kinerja anggaran BOK pada Dinkes Kota Pekanbaru.
c. Variabel  pertanggung  jawaban  anggaran  memengaruhi  kinerja  anggaran  BOK  pada Dinkes Kota Pekanbaru

## DAFTAR PUSTAKA
Alvin, F. H. (2009). Disiplin Kerja .
Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Ariyanti,  D.  (2014). Pengaruh  Kompensasi,  Motivasi,  dan  Keahlian  Terhadap  Kinerja Karyawan  (survei  terhadap  PT.  PLN  Persero  di  kecamatan  sumberlawang) .  Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Asmara,  A.  (2017). Jurnal  Keperawatan  dan  Kesehatan  Masyarakat .  Jember:  Universitas Jember.
Fadhilatunnisa,  A.,  Suwondo,  S.,  &  Novianty,  I.  (2021).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  Dan Penyerapan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Survei  Di  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). Indonesian Accounting Research Journal , 1 (2).
Gozali,  I.  (2011). Aplikasi  Multivariasi  Dengan  Program  IBM  SPSS  19 .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hardjon,  P.,  &  Djatmiati,  T.  S.  (2004). Argumentasi  Hukum .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Indra,  B.  (2006). Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran.  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Jensen,  &  Mekling.  (1976).  Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency  Cost  and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4).
Latif, A. (2014). Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Kontitusi . Yogyakarta: Total Media. Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Masdupi,  E.  (2005).  Analisis  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  pada  Kebijakan  Hutang  dalam Mengontrol Konflik Keagenan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia , 20 (1).
Noviawati,  I.,  &  Utami,  I.  (2014). Pengaruh  Locus  of  Control,  Keadilan  Distributif,  Keadilan Prosedural,  dan  Kepercayaan  terhadap  Senjangan  Anggaran .  3rd  Economic  &  Business Research Festival.
Priyatno,  D.  (2013). Analisis  Korelasi,  Regresi,  dan  Multivariate  Dengan  SPSS .  Yogyakarta: Gava Media.
Purwanto,  A.,  Erwan,  &  Sulistyastuti,  D.  R.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Untuk Administrasi Publik, Dan Permasalahan Sosial. Yogyakarta: Gaya Media.
Raharjo, B. (2007). Keuangan Akuntansi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Riduwan. (2017). Belajar Mudah Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Sarmin,  N.  F.  (2019). Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  Serta  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Studi  Kasus  Pada  Spkd  Kabupaten  Majene .  Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
Sembiring.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. E- Jurnal Universitas Atma Jaya , 15 (1).
Somaliggi,  N.,  Kamalia,  &  Munir,  S.  (2020).  Faktor  –  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan Realisasi  Anggaran  Bantuan  Operasional  Kesehatan(Bok)  Di  Puskesmas  Kota  Kendari. Journal of Nursing and Public Health , 9 (1).
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Sunarya,  H.  (2021).  Analisis  Kinerja  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Pertanggungjawaban  Serta Evaluasi  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pada  Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Journal of Accounting , 8 (2).
Sundari,  &  Aprilina.  (2017).  Pengaruh  Konservatisme  Akuntansi,  Intensitas  Aset  Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. Research Journal of Accounting and Accounting Computerization, 8 (1).
Supomo, B., & Indriantoro, N. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis . Yogyakarta: BPFE.
Waworuntu,  T.  S.  S.  (2013).  Evaluasi  Penyusunan  Anggaran  Sebagai  Alat  Pengendalian Manajemen Blu Rsup Prof.Dr. R.D. Kandou Manado. Jurnal Emba , 1 (3).
Yuliani, V. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dan Kompetensi SDM  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  BLUD  Triwulan  Iv  Tahun  2019  Pada  Uptd Puskesmas Di Kab. TegaL . Tegal: Universitas Pancasakti.
Yuliantini, N. N. D., Cantyawati, P. L., Pratiwi, N. W. I., & Indrayani, N. W. (2018). Eksistensi Dana  BOK  Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Puskesmas  Buleleng,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten Buleleng-Bali. Scientific Journal of Accounting and Humanic s, 8 (2).