## Model Komunikasi Humas Pemerintah Nagari (Studi pada Nagari III Koto Aur Malintang sebagai Nagari Berprestasi Informatif di Provinsi Sumatera Barat)
Ilham Havifi 1) ; Revi Marta 2) ; Lusi Puspika Sari 3)
1) Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Science, Andalas University
2) Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Science, Andalas University
3) Department of Political Science, Faculty of Social and Political Science, Andalas University Email: 1) ilhamhavifi@gmail.com ; 2) unirevi@gmail.com ; 3) lusipuspikasari@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received 10 Mei 2023]
Revised [28 Mei 2023]
Accepted [21 Juni 2023]

## ABSTRAK
Keterbukaan informasi publik menjadi jembatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Desa dan Nagari untuk peninjaurn pembangunan. Bahkan Nagari III Koto Aur  Malintang  Kabupaten  Padang  Pariaman  Provinsi  Sumatera  Barat,  berhasil  meraih penghargaan berprestasi “Informatif” dari Komisi Informasi Sumatera Barat yang mengemas komunikasi  Nagari  kepada  Masyarakat  dari  seluruh  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat. Pemetaan  model  komunikasi  di  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  penting  untuk  dilihat  karena pemerintahan Nagari ini memiliki struktural Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) atau yang  biasa  dikenal  dengan  Humas  Pemerintah.  Humas  Pemerintah  ini  mengelola  roda aspirasi masyarakat di Nagari sehingga berperan atas kemajuan Nagari. Model komunikasi Humas  Pemerintah  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  ini  dipelajari  secara  detil  proses, karakteristik, power  relations dengan  perspektif  komunikasi  pemerintahnya.  analisis penelitian dimulai dengan memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi humas pemerintah sebagai  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  berfungsi  sebagai  pengelola  dan penyampai  dokumen  yang  dimiliki  oleh  badan  publik  sesuai  dengan  amanat  UU  14/2008 tentang  keterbukaan  informasi  publik  di  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  Provinsi  Sumatera Barat.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan  kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. subjek penelitian adalah Pejabat Humas Pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang, Wali Nagari, praktisi media, dan pemangku kepentingan yang mewakilkan  masyarakat  Nagari.  Hasil  penelitian  melihat  model  komunikasi  humas pemerintah memiliki peran dalam pembangunan hubungan fungsional dengan publik melalui kerjasama  dengan  pemangku  adat  bersama  anak  Nagari  dalam  rangka  publikasi  kegiatan Nagari III Koto Aur Malintang sehingga menunjang pemerataan pembangunan di Nagari.

## ABSTRACT
Openness  of  public  information  is  a  bridge  for  the  regional  government  of  West  Sumatra Province with the Village and Nagari governments for development reviews. Even Nagari III Koto  Aur  Malintang,  Padang  Pariaman  Regency,  West  Sumatra  Province,  won  an "Informative"  achievement  award  from  the  West  Sumatra  Information  Commission  which packaged Nagari's communications to the public from all regions of West Sumatra Province. Role Communication mapping in Nagari III Koto Aur Malintang is important to look at because the  Nagari  Government  has  a  Public  Information  Management  Officer  (PPID)  structure  or commonly  known  as  Government  Public  Relations.  Government  Public  Relations  manages the aspirations of the people in the Nagari so that it plays a role in the progress of the Nagari. The Nagari Government Public Relations communication model is studied in detail about the process,  characteristics,  power  relations  with  the  government's  communication  perspective. This research analysis begins with mapping the problems faced by government public relations as  an  Information  Management  and  Documentation  Officer  functioning  as  a  manager  and transmitter  of  documents  owned  by  public  bodies  in  accordance  with  the  mandate  of  Law 14/2008  concerning  public  information  disclosure  in  Nagari  Iii  Koto  Aur  Malintang,  West Sumatra  Province.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  approach  with  a constructivism  paradigm.  research  subjects  were  Government  Public  Relations  Officers  in Nagari III Koto Aur Malintang, Wali Nagari, media practitioners, and stakeholders representing the Nagari community.  The results of the study show  that the government's public relations communication model has a role in developing functional relationships with the public through collaboration  with  customary  stakeholders  with  Nagari  children  in  the  context  of  publishing Nagari III Koto Aur Malintang activities so as to support equitable development in Nagari.

## KEYWORDS
Model  Komunikasi,  Humas Pemerintah, Nagari
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Komunikasi dapat menjadi solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah  yang  sedang  dihadapkan  dengan  berbagai  kasus  ditengah  Pro-Kontra  kebijakan  di  tingkat
Pemerintah  Pusat  maupun  di  Pemerintah  Daerah.  Ketimpangan  pembangunan  dan  tidak  meratanya pembangunan masyarakat menjadi sumber permasalahan utama yang dihadapkan Pemerintah saat ini. Resiko  kegagalan  komunikasi  dalam  (Liu,  2021)  dapat  memperburuk  pandangan  masyarakat  terhadap proses pembangunan ini, terutama pada masyarakat daerah yang dalam hal ini pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Resiko kegagalan komunikasi dapat memperburuk pandangan masyarakat dari berbagai  dampak  kebijakan  diambil  pemerintah  dalam  pengelolaan  masyarakatat  desa  yang  dalam penelitian ini melihat Desa di Provinsi Sumatera Barat yang secara administratif disebut Nagari.  Berbagai informasi tidak  bisa  dikontrol  apabila  instansi  Pemerintah  dan  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  tidak  dapat meng- counter pengelolaan  informasi  yang  beredar  di  masyarakat  atas  pelayanan  sosial,  ekonomi,  dan pendidikan masyarakat nagari dari hal positif sampai hal negatif. Disinilah peran humas Pemerintah dan Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  perlu  memberikan  informasi  kebijakan  dan  berbagai  program  pemerintah Nagari  dengan  sebaik-baiknya  kepada masyarakat  Nagari  sehingga  program  dan  kebijakan  pemerintah dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
Struktur  humas  pemerintah  yang  dimiliki  Nagari  ini  berfungsi  membangun  citra  dan  mengelola komunikasi.  Dengan  komunikasi  orang  dapat  mencapai  kesamaan  pandangan  yang  selanjutnya bertransformasi kepada kerjasama yang baik. Oleh sebab itu komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai sukses, yang dalam penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh humas  Pemerintah  pada  aspek  politik  untuk  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  melalui  Komunikasi Pemerintah  dengan  situasi  politik  daerah  yang  saat  ini  cukup  menarik  untuk  diamati  dengan  kultur Minangkabau  dan  masyarakat  yang  dinamis dalam  berpolitik  tentu  upaya  Nagari III  Koto Aur  Malintang Sumatera Barat dalam menghasilkan kinerja yang baik perlu menjadi perhatian.
Komunikasi dapat menjadi solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah  yang  sedang  dihadapkan  dengan  berbagai  kasus  ditengah  Pro-Kontra  kebijakan  di  tingkat Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah (Husain, 2013). Ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya pembangunan masyarakat menjadi sumber permasalahan utama yang dihadapkan Pemerintah saat  ini.  Resiko  kegagalan  komunikasi  dapat  memperburuk  pandangan  masyarakat    terhadap  proses pembangunan ini, terutama pada masyarakat daerah yang dalam hal ini pada Pemerintah daerah Provinsi Sumatera  Barat.  Menariknya,  keterbukaan  informasi  publik  menjadi  jembatan  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  dengan  Desa  dan  Nagari  untuk  peninjauan  pembangunan,  bahkan  Nagari  III  Koto  Aur Malintang  berhasil  meraih  prestasi  pertama  yang  mengemas  komunikasi  Nagari  kepada  Masyarakat dengan  kategori  informatif  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Oleh  sebab  itu  komunikasi  memegang  peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai sukses pembangunan masyarakat nagari untuk menciptakan keterbukaan  informasi  publik  yang  baik  sehingga  terbentuk  kesamaan  pemahaman  dan  aspirasi masyarakat dalam pembangunan Nagari.
Pemetaan  komunikasi  di  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  penting  untuk  dilihat  karena  Pemerintah Nagari  memiliki  Struktural  Pejabat  Pengelola  Informasi  Publik  (PPID)  atau  yang  biasa  dikenal  dengan Humas  Pemerintah.  Humas  Pemerintah  ini  mengelola  roda  aspirasi  masyarakat  di  Nagari  sehingga berperan  atas  kemajuan  Nagari.  Model  komunikasi  Humas  Pemerintah  Nagari  ini  dipelajari  secara  detil proses, karakteristik, power relations dengan perspektif komunikasi Pemerintahnya. analisis penelitian ini dimulai  dengan  memetakan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  humas  Pemerintah  sebagai  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik di Nagari III Koto Aur Malintang Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan  kualitatif  dengan  paradigma  konstruktivisme.  subjek  penelitian  adalah  Pejabat  Humas Pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang, Wali Nagari, praktisi media, dan pemangku kepentingan yang mewakilkan  masyarakat  Nagari.  Hasil  penelitian  melihat  model  komunikasi  humas  Pemerintah  memiliki peran dalam pembangunan hubungan fungsional dengan publik melalui kerjasama dengan pemangku adat Bersama anak Nagari dalam rangka publikasi kegiatan Nagari III Koto Aur Malintang sehingga menunjang pemerataan pembangunan di Nagari.
Dalam  hal  ini  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Pembantu  Sekretariat Pemerintah Nagari Daerah (Nagari III Koto Aur Malintang) Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi  publik  bagi  pemohon  informasi.  PPID  Pembantu  Sekretariat  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang Sumatera Barat memperoleh penghargaan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Hal ini dapat terlihat dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan semua sistem informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informastif atau cukup infomatif bagi semua kalangan.
Dalam  konteks  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam  pengelolaan  Pemerintahan menjadi  suatu  tuntutan  utama  terhadap  peningkatan  kinerja  pelayanan  aparatur  negara.  Ini  semakin dirasakan dan penting, karena pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha  yang  kondusif.  Pemerintah  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  Sumatera  Barat  merupakan  lembaga
pemerintah yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi Nagari III Koto Aur Malintang. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi  setiap  anggota  dewan  untuk  menyampaikan  informasi  terkait  pembangunan  yang  bersifat  aspiratif kepada  masyarakat.  Maka  keberhasilan  pembangunan  di  Sumatera  Barat,  perlu  disampaikan  kepada publik.
Dalam penerapannya, Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang meraih prestasi terbaik pertama dalam pengelolaan keterbukaan informasi public sumbar. PPID Sekretariat Nagari III Koto Aur Malintang Provinsi  Sumatera  Barat  berhasil  mengemas  Informasi  yang  baik  sebagai  humas  Pemerintah  dalam membangun hubungan fungsional dengan Publik secara kelembagaan dengan menjalin kemitraan dengan media  massa,  cetak,  maupun  online  dalam  rangka  pembangunan  masyarakat  di    Nagari  III  Koto  Aur Malintang Sumatera Barat. Oleh karena itu, kajian Komunikasi Pemerintah pada humas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat dalam penelitian ini diharapkan dapat dipelajari secara detil proses, karakteristik, power relations dengan perspektif ilmu komunikasi, lebih khusus di humas Pemerintahnya. Oleh karena itu, penelitian yang melihat Model Komunikasi Humas Pemerintah Nagari ini bertujuan untuk mengurai  proses  bagaimana  Pemerintah  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  sebagai  Nagari  Berprestasi Informatif di Provinsi Sumatera Barat dalam dalam memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat sebagai salah satu indikator Percepatan Pembangunan nigari sebagai Nagari maju.

## LANDASAN TEORI

## Humas Pemerintah
Humas  (Hubungan  Masyarakat)  merupakan sebuah  fungsi  manajemen  yang  membangun  serta menjaga komunikasi antara organisasi/instansi dengan masyarakat.  Humas yang baik pada hakikatnya memberikan pengaruh terhadap kesuksesan dan kegagalan organisasi. Humas di dalam pemerintah harus menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat, baik di dalam instansi atau di luar instansi. Kualitas komunikasi ini dapat mempengaruhi suasana kerja (work situation) intansi dimana humas berada (Chatra, 2020). Praktisi humas pemerintah berupaya membentuk nilai-nilai, pemahaman, dan sikap dari masyarakat sejalan  dengan  pemerintahan.  Humas  pemerintah  memiliki  fungsi  mengedukasi  masyarakat  untuk meningkatkan  kepedulian  masyarakat  yang  akan  berdampak  kepada  pembentukan  citra  pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jefkins  (2003) mengenai tujuan dari Public Relations , dimana pendapat Jefkins  terkait  dengan  tujuan public  relations sebelumnya  berhubungan  dengan  aktivitas  pengelolaan kehumasan  dalam  membangun  citra  dan  kinerja  pemerintahan.  Sehingga  fungsi  kehumasan  dapat terorganisir dengan baik dan tepat (Widjaja, 2002)
Dalam prakteknya, di Indonesia humas pemerintah ini dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang pelaksana keterbukaan Informasi Publik (KIP).  Wujud dari UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP menjadi koridor untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, menjadi penting  untuk  diimplementasikan  oleh  semua  badan  publik  dengan  pembentukan  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) sebagai pengelolanya. Pelayanan Informasi Publik adalah suatu usaha yang  dilakukan  oleh  suatu  Badan  Publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  masyarakat.  Pelayanan informasi  publik  dilakukan  oleh  PPID.  Kegiatannya  melayani  dan  memberikan  informasi  sesuai  dengan informasi yang diminta oleh pemohon informasi.

## Penghargaan Lembaga Publik dari Komisi Informasi Sumatera Barat
Komisi Informasi Sumatera Barat secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan pembinaan kepada seluruh badan publik di Provinsi Sumatera Barat. Monev ini merupakan program yang strategis dalam rangka memotret kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Tahun 2022 ini, Komisi Informasi Sumbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 398 Badan Publik se Sumbar. Dari hasil monev ini disimpulkan bahwa terjadi kenaikan kepatuhan badan publik.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  penguatan  dan  peningkatan  kualitas  layanan  informasi  publik  di Sumatera Barat. Dengan peningkatan kualitas ini tentu saja pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, demi terwujudnya masyarakat yang madani (sumbarporv.go.id/2022)
Penghargaan  Keterbukaan  Informasi  dari  Komisi  Informasi  Sumbar,  Nagari  III  Koto  Malintang sempat memperoleh  keterbukaan  informasi di  Tahun  2020  dan  terkini  di  Tahun  2022  ini. Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang, kembali menjemput Nagari Informatif terbaik kedua tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Pada tahun ini lembaga publik kategori Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang masuk tiga besar nagari informatif. Penghargaan dari Komisi Informasi Sumbar 2022 ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatra Barat dengan ajang terkahir Desember 2022.

## Nagari III Koto Aur Malintang
Konsep  Nagari  belum  terhapus  dari  pemikiran  masyarakat  Minangkabau  karena  dia  telah  ada sejak abad ke 15 dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakatnya dalam lingkungan mereka. Bisa juga dikatakan bahwa sistem ini belum mampu digantikan oleh sistem negara bangsa yang terbentuk pasca penjajahan. Dalam penelitian ini diperlihatkan bagaimana pandangan masyarakat Minangkabau tentang Nagari sebagai simbol politik mereka secara tidak langsung yang dapat ditangkap dari pemaknaan mereka terhadap  nagari.  Nagari  III  Koto  Malintang,  merupakan  salah  satu  Nagari  di  Provinsi  Sumatera  Barat dengan gambaran  geografis  sebagai  salah  satu  Nagari  di  Kecamatan IV  Koto  Aur Malintang  dan  pusat pemerintahan  Kecamatan  IV  Koto  Aur  Malintang.  Pada  Tahun  2011  yang  lalu  Nagari  ini  dimekarkan menjadi empat Nagari yaitu Nagari III Koto Aur Malintang dengan pusat pemerintahan di Batu Basa Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan pusat pemerintahan di Aur Malintang, Nagari III Koto Aur Malintang Utara  dengan  pusat  pemerintahan  di  Padang  Lariang  dan  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  Timur  dengan pusat pemerintahan di Durian Jantung. (nagari3kotoamal.id)

## Model Komunikasi
Model  komunikasi  merupakan  alat  untuk  menjelaskan  atau  untuk  mempermudah  penjelasan komunikasi. Dalam pandangan Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Oleh karena itu model bisa disebut sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori atau penyederhanaan teori. Fungsi  model komunikasi paling tidak bisa melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kendala komunikasi dalam perspektif teoritik. Komunikasi manusia adalah  proses  yang  melibatkan  individu-individu  dalam  suatu  hubungan,  kelompok,  organisasi  dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Kegiatan  komunikasi Public  Relations pada  umumnya  menggunakan  teori  J.  Grunig  and  Hunt  sebagai pedoman bagi para pelaku public relation terutama untuk menerapkan hubungan terhadap interaksi yang terjadi  dalam  proses public  relation (Ruslan, 2011).  Model  ini  lebih  mengutamakan  cara  seorang Public Relations berhubungan dengan publik internal maupun eksternalnya. Seorang PR harus selalu menjaga citra positif instansi/Lembaga/perusahaan dimanapun Ia berada melalui berbagai cara/teknik pendekatan menggunakan  berbagai  media.  Menurut  Grunig  (2002) public  relation dalam  konsep  dan  praktik  dalam proses komunikasi yaitu terdapat 4 model: (1) Model-Publicity or Press Agentry atau yang disebut dengan press  agentry  model  (keagenan  pers  atau  model  propaganda),  (2) Model-Public  Information yang merupakan  public  information  model  (model  informasi  publik),  (3) Model-Two  Way  Asymmetrical model dengan  asimetris  dua  arah),  dan  (4) Model-Two  Way  Symmetrical model  simetris  dua  arah.  (Ruslan 2008:103).

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Pendekatan yang digunakan untuk melihat model komunikasi humas pemerintah Nagari III Koto Aur  Malintang  adalah  dengan  analisis  Konten  Kualitatif  karena peneliti  lebih  tertarik  pada  makna  terkait dengan  pesan  daripada  dengan  berapa  kali  variabel  pesan  terjadi.  Dalam  analisis  isi  dikenal  tiga pendekatan:  deskripsi,  eksplanatif  dan  prediktif.  Kajian  ini  bersifat  deskriptif  karena  bertujuan  untuk memberikan deskripsi aspek ‐ aspek ataupun karakter suatu pesan atau teks (Eryanto, 2011), bukan untuk mencari  hubungan  ataupun  menguji  hipotesa.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  induktif yang  berpotensi  mengembangkan  kategori ‐ kategori  ke  dalam  sebuah  model  atau  kerangka  dengan meringkas data mentah yang kompleks. Analisa secara induktif merupakan prosedur untuk menemukan konsep, tema, ataupun model berdasarkan interpretasi analis ataupun peneliti melalui pembacaan yang detail terhadap teks.
Peneliti penting menetapkan waktu dan lokasi penelitian untuk mencapai target dari penelitian yang dilaksanakan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  2022  hingga  Desember  2022.  Penelitian  ini merupakan penelitian berkelanjutan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian dilaksanakan di Nagari yang memperoleh pengharagaan dan prestasi dengan kategori “Informatif” dari Komisi Informasi Sumatera Barat, yakni di Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, terkhusus pada humas pemerintah pada struktur pemerintahan Nagari tersebut. Pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu: Pertama, melakukan observasi langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari humas politik dalam mengelola keterbukaan informasi dan publikasi pelaksaan tugas tugas dari  pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat. Kedua, Melakukan  tanya  jawab  lisan  secara  langsung  dengan responden  penelitian  untuk  mengumpulkan  data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan. Ketiga,
mengumpulkan data dengan cara penelusuran dan pencatatan data, dokumen, arsip, maupun referensi yang relevan dengan model komunikasi humas pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Penelitian yang melihat Model Komunikasi Humas Pemerintah Nagari ini bertujuan untuk mengurai proses bagaimana Pemerintah Nagari III Koto Aua Malintang sebagai Nagari Berprestasi Informatif pada tahun 2022 dalam ajang yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan kategori “Informatif” yang terurai dalam memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat sebagai salah satu indikator Percepatan Pembangunan nagari sebagai Nagari mandiri. Humas pemerintah di Nagari ini sangat berperan  dalam  menciptakan  informasi  yang  terbuka  kepada  masyarakat  nagari  mengenai  berbagai aktifitas  kegiatan  pemerintah  nagari  seperti  menyelenggarakan  pemerintahan  nagari,  melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari sebagai tugas  utama  dari  pemerintah  nagari.  Bahkan  dalam  rancangan  dana,  tahapan  penggunaan  dana,  dan penggunaan dana Nagari tertuang pada media informasi yang digunakan Nagari III Koto Aua Malintang untuk  disampaikan  kepada  seluruh  masyarakat  manapun  tanpa  Batasan  akses  publik,  seperti  website, media sosial serupa facebook, Instagram, sampai media baru yang tergolong baru yakni Tiktok.
Melihat  dari  struktur  organisasi  di  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  memiliki  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai bagian struktur Pemerintahannya dalam membantu tugas Wali Nagari selaku  pimpinan  Nagari.  Hal  yang  sangat  berbeda  dari  Nagari-Nagari  lainnya  yang  lebih  fokus  pada manajemen  administratif  pemerintah  dalam  aktifitas  pelayanan  publik  yakni  masyarakat  Nagari. Pemerintah  Nagari  III  Koto  Aur Malintang memiliki  bagian  yang  dapat  mendorong  terciptanya  Informasi publik  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  mengikuti  dengan  baik  setiap  proses berkembangnya  Nagari  yang  memiliki  kemandirian  yang  baik.  Diurai  melalui  model  komunikasi  humas pemerintah yang dilakukan PPID Nagari, penelitian ini menekankan aktifitas humas nagari dapat berperan sebagai salah satu indikator percepatan dengan membangun informasi yang terbuka kepada masyarakat.

## Model  komunikasi  humas  pemerintah  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  Sumatera  Barat  dalam penerapan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Nagari

## 1.  Model Publicity-Press Agentry
Model komunikasi ini, Humas Nagari III Koto Aur Malintang melakukan kampanye melalui proses komunikasi searah (one way process) untuk tujuan publisitas informasi yang lebih condong ke pemerintah nagari sebagai penyamai informasi utama, khususnya informasi umum untuk masyarakat Nagari, media massa  untuk  meminimalisir  (manipulasi)  unsur-unsur  negatif  yang  timbul  dari  aktifitas  pemerintahan (organisasi). Inisiatif selalu berada di Wali Nagari dan PPID selaku pengirim informasi (source or sender), dan  termasuk  model  ini  dimanfaatkan  dalam  proses  komunikasi  periklanan  seperti  iklan  layanan masyarakat  dari  nagari  mengenai  info  kesehatan,  ekonomi,  pendidikan,  dan  berbagai  bentuk  aktivitas komunikasi yang dilakukan pemerintah Nagari untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Gambar 1. Tampilan Laman Website Nagari III Koto Aur Malintang.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  website  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  ( http://www.nagari3kotoamal.id/ ) yang pada laman utama-nya menampilkan profil nagari dan korongnya, lalu struktur lembaga, organisasi, kader, relawan, berbagai badan usaha nagari. Lalu tersedia secara khusus bagian informasi website dari aktifitas humas pemerintah nagari yakni memberikan informasi kepada masyarakat berupa PPID nagari, zona integritas, jadwal pelayanan informasi, alur mekanisme permohonan publik, hak pemohon informasi publik,  alur  mekanisme  layanan  keberatan  informasi  publik,  sengketa  informasi  publik,  daftar  informasi publik, daftar informasi yang dikecualikan, formulir, regulasi informasi publik, katalog, dan laporan-laporan PPID. Selain itu, website nagari menyediakan menu pelayanan nagari, informasi publik, potensi, kegiatan PKK,  bantuan  untuk  masyarakat,  warta  nagari,  prestasi,  peta  nagari,  kerjasama  nagari,  prosedur peringatan dini dan keadaan darurat, SOP pemerintahan dan statistik nagari. Hal yang lebih menarik juga terdapat  informasi  smart  nagari  pada  website  berupa  layanan  online,  sipena  online,  CCTV  Nagari, streaming nagari.

## 2.   Model Public Information
PPID  sebagai  Humas  Pemerintah  Nagari III Koto  Aur Malintang  pada model  komuniikas humas pemerintah ini bertindak seolah-olah sebagai Journalist in resident . Berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadapat pemerintah nagari melalui proses komunikasi searah (one way process) dan tidak mementingkan  persuasif  dalam  memberikan  informasi  publik.  Seolah-olah  bertindak  sebagai  wartawan dalam menyebarluaskan publisitas, informasi dan berita ke publik. Disini humas pemerintah menggunakan media sosial sebagai media informasi-nya, hal ini seperti yang dikatakan Ibu Etriyanti selaku PPID Nagari III Koto Aur Malintang:
“Selama  ini  masnyarakat  nagari  sangat  banyak  menggunakan  media  sosial  meskipun begitu  informasi  tentang  nagari  kurang  didapat  masyarakat.  Segala  informasi  terkait nagari  disampaikan  lewat  PPID  yang  disajikan  melalui  konten  kreatif  di  media  sosial, sehingga menarik perhatian masyarakat” (Wawancara dengan Etriyanti, 5 Mei 2023)
Ada  beberapa  media  sosial  yang  digunakan  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  seperti  Facebook, Instagram, Tiktok dengan nama akun @nagari3kotoamalofficial. Di samping itu, melalui media sosial PPID mampu mengendalikan berita sesuai kebutuhan pemerintah nagari dan mudah dipahami masyarakat yang tertuang melalui konten-konten informasi seolahnya sebuah informasi dari media massa. Unsur kebenaran dan  objektivitas  pesan  (informasi)  selalu  diperhatikan  PPID  dalam  menyajikan  informasi  karena  konten informasi  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  lebih  banyak  terkait  aktifitas  pemerintah  Bersama masyarakat dalam membangun nagari.
Gambar 2. Tampilan Konten Tiktok Nagari III Koto Aur Malintang, 11 Ribu Like. Sumber: Olahan Penulis, 2023
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  salah  satu  konten  informasi  yang  dibuat  oleh  PPID  Nagari  yang menginformasikan  mengenai  peringatan  Hut  Bhayangkara  ke-76  tahun  2022  di  Nagari  III  Koto  Aur Malintang yang diposting pada tanggal 18 Juni 2022 dan mendapat respon tinggi dari masyarakat dengan 11 ribu like (penyuka) di Tiktok Nagari III Koto Aur Malintang yang mengambarkan informasi yang diberikan kepada masyarakat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

## 3.   Model Two Way Asymmetrical
Model komunikasi humas pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang melakukan aktifitas program “kampanye” melalui komunikasi dua arah, dan penyampaian pesan-pesan berdasarkan hasil riset serta strategi  komunikasi  persuasif  publik  secara  ilmiah (scientific  persuasive) .  Unsur  kebenaran  informasi diperhatikan untuk membujuk publik agar mau bekerja sama, bersikap terbuka sesuai harapan pemerintah nagari beserta program pemerintah untuk pelayanan public nagari. Dalam model ini masalah feedback dan feed forward dari pihak masyarakat sebagai publik pemerintah nagari diperhatikan, serta berkaitan dengan informasi mengenai khalayak diperlukan sebelum melaksanakan komunikasi. Komunikasi yang dibangun PPID  melalui  model  ini  digambarkan  dalam  pengelolaan  pembangunan  masyarakat  yang  sebelumnya sudah  dipetakan  kondisi  aktualnya.  Salah  satu-nya  kondisi  Pendidikan  di  nagari,  wali  nagari menyampaikan informasi melalui program “setiap rumah dan kartu keluarga untuk memiliki 1 sarjana” untuk pembangunan kualitas hidup masyarakat. Azwar selaku Wali Nagari Program mengatakan:
“Salah  satu  program  kepemimpinan  yang  dilaksanakan  seperti  program  1  KK  (Kartu Keluarga)  1  Sarjana.  Jadi  kami  membangun  Kerjasama  dengan  berbagai  Perguruan Tinggi terutama di Sumatera Barat untuk memastikan pemuda Nagari dapat melanjutkan Pendidikan  dan  meraih  sarjana  sehingga  memiliki  daya  saing  dan  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  Nagari  yang  mandiri”.    (Wawancara  dengan  Azwar,  26  September 2022)
Aktifitas komunikasi humas pemerintah dalam model ini sangat tergambar dari salah satu program Wali Nagari dengan melakukan banyak “Kerjasama” dengan Perguruan Tinggi untuk peningkatan Pemuda di Nagari, selain itu bentuk Kerjasama juga diinformasikan melalui laman website Nagari. Tidak hanya itu, disektor  ekonomi,  PPID  selaku  humas  Nagari  juga  melakukan  pemantauan  perkembangan  BumNag (Badan  Usaha  Milik  Nagari)  yang  ini  terlihat dari  ada-nya  pemantauan  perkembangan  BumNag  dengan diinformasikannya  Laporan  Neraca  BumNag  pada  website  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang  bagian  menu pemerintahan  yang  mengeaskan  ini  model Two  Ways Asymmetrical yang  dilakukan  humas  pemerintah nagari. Disini kekuatan, membangun hubungan (relationship) dan pengambilan inisiatif selalu didominasi oleh pemerintah nagari (sources) untuk memantau dan  meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nagari yang mandiri.

## 4.   Model Two Way Symmetrical
Model komunikasi yang dilakukan humas pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang digambarkan dalam bentuk simetris dua arah. Komunikasi dilakukan dalam bentuk propaganda (kampanye) melalui dua arah  timbal balik  yang  berimbang,  seperti  Musrembang  dan  berfungsinya Lembaga Masyarakat  Nagari, seperti  Bamus  (Badan  Permusyawarahan  Nagari),  KAN  (Kerapatan  Adat  Nagari),  LPM  (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan TP-PKK (Tim Penggerak PKK) yang SK pembentukkan diinformasikan di  laman  website  Nagari  bagian  menu  pemerintahan. Model  ini mampu  memecahkan  atau  menghindari terjadinya suatu konflik dengan memperbaiki pemahaman publik secara strategis agar dapat diterima, dan dianggap  lebih  etis  dalam  penyampaian  pesan-pesan  (informasi)  melalui  teknik  komunikasi  membujuk ( persuasive  communication )  untuk  membangun  saling  pengertian,  dukungan  dan  menguntungkan  bagi kedua belah pihak. Model-model komunikasi di atas, bagi PR dipergunakan dengan model yang berbeda untuk  tujuan  berbeda  dan  dalam  situasi  yang  berbeda pula  secara  tepat  serta  efektif,  baik  untuk tujuan penelitian  maupun  kegiatan  secara  praktikal.  Musyawarah  dan  Mufakat  sangat  berperan  penting  disini, misalnya saja pengelolaan Anggaran Nagari dilakukan melalui musyawarah dan seluruh struktur lapisan masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengelolaannya. Menariknya lagi, model ini humas pemerintah nagari juga memanfaatkan ruang publik yang dimiliki Nagari III Koto Aur Malintang, salah satu-nya melalui lapau nagari. Azwar selaku Wali Nagari III Koto Aur Malintang mengatakan:
“Semua program Nagari dan berbagai permasalahan juga dibahas di lapau-lapau nagari. Masyarakat dapat memperoleh dan bertukar informasi terbaru mengenai keberlangsungan nagari. Informasi pekerjaan, politik, ekonomi, sosial, budaya dikumpas tuntas di lapau. Masyarakat nagari sangat gemar ke lapau” (Wawancara dengan Azwar, 8 Oktober 2022)
Lapau dalam  (Havifi, 2023)  dikenal  tidak  hanya  warung  kopi  saja  bagi  masyarakat  Minangkabau, tetapi  juga  sebagai  ruang  pendidikan  sebagai  tempat  ajang  bertukar  pikiran  masyarakat  yang  disuguhi tempat  minum  kopi  dan  pembeli  minuman  kopi  bertemu.  Jadi,  lapau  di  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang
berperan bukan hanya sekedar mendapatkan segelas kopi untuk diminum, akan tetapi juga sebagai suatu media  interaksi  antara  sesama  pengunjung.  Lapau  digunakan  pemerintah  nagari  menjadi  ruang  bagi masyarakat yang dapat dinikmati, ditempati oleh siapa saja, sehingga fungsi tersebut membuat kedai kopi menjadi sarana komunikasi dan tempat berdiskusi, menyamakan pemikiran dan pemahaman, dan sarana sosialisasi  pemerintah  nagari  sehingga  model  komunikasi  Humas  pemerintah  Nagari  “ Two  Ways Symmetrical” berlangsung efektif melalui musyawarah dan diskusi melalui ruang public nagari.
Humas Nagari sebagai salah satu indikator Percepatan Pembangunan Nagari  dengan memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat melalui Model komunikasi yang dilakukan PPID Nagari
Humas Pemerintah saat ini tidak hanya berada pada komposisi pemerintahan yang berada dipusat masyarakat  Ibu  Kota  saja.  Melalui  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  humas  pemerintah  juga  lahir  dan sangat berperan di pemerintahan daerah yang terdapat pada struktur daerah paling bawah. Pemerintahan daerah  di  Desa  yang  dalam  penelitian  ini  di  daerah  Desa  atau  Nagari.  Humas  Nagari  diadopsi  dari penerapan  tugas,  fungsi,  aktifitas  yang  dilakukan  oleh  Humas  Daerah  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  Kriyantono,  (2021:  162)  dalam  Buku  Humas  Pemerintahnya,  tugas  humas  pemerintah  daerah sebagaimana tercantum dalam Permenkominfo No.14 Tahun 2016 Humas Daerah bertugas merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi kebijakan, dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan, Menyusun norma, standar,  dan  kriteria,  memberikan  bimbingan  teknis  dalam  pengelolaan  opini  dan  aspirasi  public, pengelolaan  informasi,  penyedia  konten,  pelayanan  informasi  public,  layanan  infrastruktur,  layanan manajemen  data,  integrasi  layanan  publik,  layanan  keamanan  informasi,  layanan  sistem  komunikasi, layanan pengembangan berbasis aplikasi, penyelenggara ekosistem TIK, layanan nama domain Lembaga, penyelenggara Government Chief Informations , dan pengembangan sumber daya TIK.
Peranan  Humas  pemerintah  disini  menjabarkan  bagaimana  posisi  penting  yang  dilahirkan  oleh Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang di dalam struktur organisasi nya yakni PPID (Pejabat Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi)  dimana  bekerja  sebagai  menyampai  semua  informasi  yang  dilakukan pemerintah nagari untuk kemajuan masyarakat nagari. Upaya-upaya yang dilakukan PPID ini sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Ibu Etriyanti selaku PPID Nagari III Koto Aur Malintang bahwa:
“PPID  di  pemerintahan  nagari  III  Koto  Aur  Malintang  berperan  untuk  memberikan kemudahan  dan  transparansi  dana  Nagari  kepada  Masyarakat.  PPID  mengelola informasi seputar pemerintahan dan pemerdayaan masyaraka, kesenian dan postingan hampir seluruh aktifiat nagari” (Wawancara dengan Etriyanti, 5 Mei 2023)
Hal inilah yang menggambarkan peran penting PPID di  Nagari III Koto Aur Malintang merupakan salah satu Nagari di Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan merupakan pusat pemerintahan Kecamatan IV Koto  Aur  Malintang  Kabupaten  Padang  Pariaman  yang  secara  Geografis  Nagari  ini  lebih  dekat  dengan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengunjungi Nagari III Koto Malintang bisa  dikatakan  harus  menempuh  perjalanan  yang  cukup  menantang  namun  seketika  usaha  menuju perjalanan  dibayar  lunas  Ketika  sampai  di  nagari  yang  disambut  dengan  tata  nagari  yang  cukup  baik, terutama dari semua media informasi yang dimanfaatkan dengan baik, seperti baliho dan billboard digital informasi  terkait  nagari.  Adanya  Kerjasama  dan  koordinasi  yang  baik  dari  setiap  struktur  pemerintahan mendukung peranan PPID sesuai yang dikatakan PPID Nagari III Koto Aur Malintang bahwa:
“Awalnya  ada  kolaborasi  dengan  Capil  kabupaten  dan  kemudian  kolaborasi  dengan organisasi  di  nagari  sebagai  pendukung  sehingga  mendapatkan  respon  yang  baik” (Wawancara dengan Etriyanti, 5 Mei 2023)
Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan tingkat intensitas pemerintah Nagari berkomunikasi dengan  masyarakat  sangat  baik  yang  membawa  nagari  ini  berprestasi  Keterbukaan  informasi  publik Sumatera  Barat.  Kantor pemerintahan  Nagari  III  Koto  Aur  Malintang,  disuguhi  dengan  tata  ruang  kantor yang sangat informatif denga nada nya mesin pelayanan yang dapat diakses secara digital bahkan  bisa digunakan  dihari  libur  kerja.  Ada-nya  papan  informasi  alur  dan  prosedur  untuk  memperoleh  pelayanan publik yang sangat mudah dipahami maysrakat dari segala lini usia. Terkait dengan kondisi nagari yang dapat  dikatan  sangat  informatif  terutama  dari  komisi  informasi  Sumatera  Barat,  tentu  dibutuhkan Pemerintahan Nagari yang profesional yang bisa menggali dan mengelola berbagai potensi yang ada serta bisa  mengayomi  semua  pemangku  kepentingan  di  Nagari.  Peran  sentral  Pemerintahan  Nagari  salah satunya  terletak pada  peran  Wali  Nagari  dan  dilahirkannya  PPID  sehingga  Humas  pemerintah  di nagari sangat berprean dengan baik membuat keberhasilan Nagari sebagai wilayah yang otonom menjadi maju dan sejahtera.
Melihat upaya-upaya komunikasi yang dilakukan PPID selaku Humas Pemerintah Nagari III Koto Aur  Malintang  dalam  penerapan  keterbukaaan  informasi  melalui  model  komunikasi  yang  sudah tergambarkan  sebelumnya,  dapat  dijadikan  model  acuan  dan  pedoman  yang  digunakan  nagari  untuk kemajuan masyarakat dalam nagari yang mandiri. Model komunikasi humas pemerintah di Nagari III koto Aur  Malintang  ini  dijadikan  sebagai  alat  untuk  menjelaskan  atau  untuk  mempermudah  penjelasan komunikasi pemerintah nagari kepada masyarakat nagari. Model komunikasi humas pemerintah ini disebut sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori atau penyederhanaan teori. Fungsi model komunikasi humas pemerintah ini melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kendala komunikasi sehingga informasi yang disampaikan pemerintah nagari dapat berjalan dengan baik, terbuka, dan sangat mudah dipahami masyarakat.
Proses  komunikasi  yang  melibatkan  individu-individu  dalam  suatu  hubungan  pemerintah  nagari dengan  masyarakat  secara  umum,  kelompok  nagari  seperti  Bamus  (Badan  Musyawarah  Nagari), Pemangku Adat, Pemuda Nagari, sehingga dapat yang respon dan menciptakan pesan yang sangat adaptif dengan kondisi masyarakat terkini melalui berbagai media komunikasi efektif baik secara langsung maupun melalui media baru, Tiktok Nagari (@nagari3kotoamalofficial). Disinilah peran Humas Nagari sebagai salah satu  indikator  Percepatan  Pembangunan  Nagari  dalam  memberikan  informasi  yang  terbuka  kepada masyarakat melalui Model komunikasi yang dilakukan PPID Nagari III Koto Aur Malintang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  model komunikasi Humas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang ini dipelajari secara detil proses, karakteristik, power  relations  dengan  perspektif  komunikasi  pemerintahnya.  analisis  penelitian  dimulai  dengan memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi humas pemerintah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik di Nagari III Koto Aur Malintang Provinsi  Sumatera  Barat..  Penelitian  yang  melihat  Model  Komunikasi  Humas  Pemerintah  Nagari  ini bertujuan  untuk mengurai  proses  bagaimana  Pemerintah  Nagari III  Koto  Aua Malintang  sebagai  Nagari Berprestasi  Informatif  pada  tahun  2022  dalam  ajang  yang  diselenggarakan  Komisi  Informasi  Provinsi Sumatera  Barat  dengan  kategori  “Informatif” yang  terurai  melalui model  komunikasi  humas  pemerintah yang  dilakukan  PPID  Nagari,  penelitian  ini  menekankan  aktifitas  humas  nagari  dapat  berperan  sebagai salah satu indikator percepatan dengan membangun informasi yang terbuka kepada masyarakat nagari melalui 4 model komunikasi humas pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang, yakni: (1) Model-Publicity or Press  Agentry (2) Model-Public  Information (3) Model-Two  Way  Asymmetrical, dan (4) Model-Two  Way Symmetrical.
Humas Nagari sebagai salah satu indikator Percepatan Pembangunan Nagari dengan memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat melalui Model komunikasi yang dilakukan PPID Nagari melalui Model  komunikasi  humas  pemerintah  di  Nagari  III  koto  Aur  Malintang  ini  dijadikan  sebagai  alat  untuk menjelaskan  atau  untuk  mempermudah  penjelasan  komunikasi  pemerintah  nagari  kepada  masyarakat nagari. Dengan melihat upaya-upaya komunikasi yang dilakukan PPID selaku Humas Pemerintah Nagari III  Koto  Aur  Malintang  dalam  penerapan  keterbukaaan  informasi  melalui model  komunikasi  yang  sudah tergambarkan  sebelumnya,  dapat  dijadikan  model  acuan  dan  pedoman  yang  digunakan  nagari  untuk kemajuan masyarakat dalam nagari yang mandiri.

## Saran
Bagi  Pemerintah  Nagari,  menghadirkan  PPID  dalam  struktur  pemerintahan  sangat  berperan menjadikan  nagari  III  Koto  Aur  Malintang  menjadi  nagari  mandiri.  PPID  harus  diberi  ruang  yang  lebih interaktif  dalam  menyajikan  data,  sehingga  informasi  yang  diberikan  melalui  model  komunikasi  humas pemerintah yang cukup efektif kepada masyarakat dapat selalu baru ( up to date ).
PPID  selaku  humas  pemerintah  nagari,  agar  lebih  kreatif  menyajikan  data  informasi  kepada masyarakat  melalui  konten-konten  informasi  kreatif  yang  disajikan  melalui  website,  media  sosial,  dan media  ruang  publik  masyarakat  nagari  sehingga  masyarakat  dengan  mudah memahami  informasi  yang beriringan dengan cepatnya transisi masyarkat menjadi lebih maju di nagari yang kuat dan mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Chatra, Emeraldy. Diego. Havifi, Ilham. (2020). Posisi Humas Pemerintah dalam Krisis Komunikasi Akibat Perusakan KWBT Mandeh. Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.7 No.2 Desember 2020
Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jefkins  (2003 : 54)
Grunig, L. A., Grunig, J.E., Dozier, David M. 2002. Excellent Public Relations and Effective Organizations, A Study of Communication Management in Three Countries. New Jersey – London: El Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
Husain,  Z.  (2013).  ‘Effective  communication  brings  successful  organizational  change’. The  Business  & Management Review , ol.3 Number-2, January
Kriyantono, R. (2021). Best Practice Humas (Public Relations) Bisnis Dan Pemerintah: Manajemen Humas, Teknik Produksi Media Publisitas dan Public Relations Writing Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
Liu, B. F. dan Levenshus A. B. 2012. ‘Crisis Public Relations for Government Communicators’ dalam Lee,
M.,Neeley G,. Stewart K.. The Practice of Government Public Relations . Boca Raton – New York: CRC Press
Rosady,  Ruslan.  (2011).  Metode  Penelitian:  Public  Relations  dan  Komunikasi.  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Rosady, Ruslan.  (2003). Manajemen  Public  Relations  dan  Media  Komunikasi. Bandung : Raja Grafindo Persada
Reklam  AB,  Jupiter.  2008. Crisis  Communications  Handbook .  Huskvarna:  Swedish  Emergency Management Agency (SEMA)
Widjaja , H. A. W., 2002 . Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), Jakarta: Bumi Aksara