## Peran  Advokat  Alumni  Fakultas  Syariah  Dalam  Menyelesaikan  Perkara Diperadilan ‎Umum Makassar
The Role Of Advocates Graduating From The Faculty Of Sharia In Completing Cases In ‎The Civil Justice Of Makassar
Nursalam, Marillang, Hamzah Hasan Dirasah Islamiyah/Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ‎ Email: 80500216013@uin-alauddin.ac.id.
marilang_s@yahoo.com hamzahhasan643@yahoo.com Info Artikel Abstract Diterima 04 Mei 2020 Revisi I 22 Mei 2020 Revisi II 08 Juni 2020 Disetujui 22 Juni 2020 Penelitian  ini  berjudul  Peran  Advokat  Alumni  Fakultas  Syariah  Dalam Menyelesaikan  ‎Perkara  di  Peradilan  Umum  Makassar.  Penelitian  ini mendeskripsikan bagaimana peran ‎advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan  perkara  di  peradilan  umu  ‎Makassar?.  Untuk  menjawab terhadap  permasalahan  tersebut  maka,  penulis  menggunakan  ‎empat metode  pengumpulan  data;  observasi,  wawancara,  angket  dan dokumentasi.  Pada  ‎Field  research  penulis  menguunakan  instrument observasi  dan  wawancara.  Pengolahan  ‎datanya  secara  kualitatif  serta teknik analisis data yang penulis gunakan dale; Editing, ‎koding, tabulasi data,  analisis  data  dan  interpretasi  data.  Adapun  sampel  dari  penelitian ini  ‎adalah  Advokat  Alumni  Fakultas  Syariah.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa advokat ‎alumni fakultas syariah, tidak berbeda jauh dengan  advokat  lulusan  hukum  umum  yang    ‎mempunyai  kapasitas  yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat ‎profesional, hal tersebut  diliahat  dari  jumlah  perkara  yang  diselesaikan  oleh advokat  ‎alumni  syariah  di  peradilan  umum  makassar.  Proses  menjadi advokat  yang  dilewati  oleh  ‎alumni  fakultas  syariah  memenuhi  syarat sebagai advokat dan advokat yang alumni ‎fakultas syariah sudah banyak dan  tersebar  di  beberapa  kabupaten  di  Sulawesi  Selatan.  ‎Sikap masyarakat  terhadap  advokat  alumni  fakultas  syariah  menerima  dan mngapresiasi ‎atas kapasitas dan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara diperadilan  umum,  ‎masyarakat  beranggapan  peran  advokat  alumni fakultas  syariah  sangat  dirasakan  ‎kehadirannya  ditengah-tengah masyarakat khususnya di Makassar‎.
Kata Kunci : Peran Advokat, Alumni Syariah.
This research discusses the role of advocates graduating from Faculty of Sharia in completing ‎cases in the Civil Justice of Makassar. It gathers its research  data  through  observations,  ‎interviews,  questionnaires  and documentations, and then processes them through coding, data ‎tabulation, data  analysis  and  data  interpretation.  The  research  samples  are advocates  graduating  ‎from  Faculty  of  Sharia.  The  findings  suggest  that
Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara ‎Diperadilan ‎Umum Makassar
Nur Salam, Marillang, Hamzah Hasan
advocates  graduating  from  faculty  of  sharia  have  ‎equal  ability  as  those graduating  from  common  law  programs,  as  indicated  by  the  number of ‎cases completed by advocates from faculty of sharia in the Civil Justice of  Makassar.  The  advocate  ‎candidates  from  faculty  of  sharia  are  also qualified  in  completing  the  devilling  process  set  by  the  ‎state  and  are currently spread across regencies in South Sulawesi. Additionally, public has  been  ‎accepting  and  appreciative  toward  advocates  graduating  from faculty of sharia as well as their ‎works‎.
Keywords: The role of advocate, graduating from Faculty of Sharia

## A. PENDAHULUAN
Profesi  advokat  merupakan profesi  yang terhormat  dan mulia  (officium nobile) karena  seorang  advokat  mengabdikan  ‎dirinya  kepada  kepentingan  masyarakat  untuk memperjuangkan  haknya  dan  bangsa  bukan  hanya  kepada  kepentingan  pribadi. Advokat  ‎merupakan  salah  satu  aktor  penting  dalam  penegakan  hukum  untuk menegakkan  keadilan  yang  sebenarnya  dan  pelindung  hak  asasi  manusia  di Indonesia.  ‎Salah  satu  peran  seorang  advokat  yaitu  sebagai  pengawas  dan  pengawal tegaknya  keadilan.  Indonesia  ‎sebagai  negara  hukum  melekat  ciri  mendasar  antara  lain perlindungan  hukum  atas  perjuangan  hak-‎hak  asasi  manusia,  persamaan  masyarakat dihadapan  hukum  (equality  before  the  law),  peradilan  yang  bersih  bebas  dan  tidak memihak ‎dan tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lain apalagi sampai yang dikatakan mafia hukum.‎
Pasal  5  ayat  1  Undang-undang  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat menjelaskan  ‎‎“Advokat‎ adalah‎ sebagai‎ penegak‎ hukum”‎ disebut‎ penegak‎ hukum‎ yang‎ mendampingi ‎terlapor, pelapor, tergugat, penggugat, dan tersangka atau terdakwa dalam persidangan,  advokat  tidak  hanya  menjadi  sebagai  obyek  tetapi  juga  menjadi  subyek bersama  para  ‎penegak-penegak  hukum  lain  yang  secara  bersama  sama  berupaya mencapai  putusan  yang  seadil-adilnya  Pada  ‎prakteknya,  kedudukan  terdakwa  atau tersangka (yang berperkara) itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti ‎polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat  ‎untuk membantu masyarakat yang berproses hukum agar proses peradilan seimbang.‎
Bangku  penasihat  hukum  atau  pengacara  atau  yang  dikenal  saat  ini  dengan sebutan  advokat  yang  harusnya  mempunyai  kewajiban  untuk  menegakkan  ‎keadilan dengan  seadil-adilnya  dengan  cara  membela  para  terdakwa  atau  tersangka  yang  butuh keadilan  untuk  membela  haknya  karena  pada  prakteknya  dilapangan  Advokat  sering tidak  terlihat  atau  kosong  di  berbagai  bangku  ‎persidangan.  Pemandangan  seperti  itu sudah  sering  terlihat  di  berbagai  meja  hijau  lembaga  peradilan  yang  ada  di  ‎Indonesia. Ini  terjadi  diduga  bukan  hanya  karena  kurangnya  jumlah  pengacara  atau  ‎advokat, melainkan karena nilai-nilai sosial para advokat yang mulai mengendor bahkan hampir luntur.  ‎Peran  sosial  yang  mengendur  itu  terjadi  karena  pergeseran  nilai  untuk menjadi  ‎seorang  advokat  yang  mempunyai  tingkat  idealisme  yang  tinggi,  bukan  lagi melalui penanganan perkara orang miskin atau rakyat kecil.‎
Masuknya  sarjana  Hukum  Islam  (advokat  alumni  syariah)  dan  kesetaraaan posisi ‎dengan Sarjana Hukum umum dalam profesi sebagai Advokat, di sisi lain bukan hanya  merupakan  hasil  perjuangan  ‎wakil-wakil  rakyat,  justru  inilah  awal  dari perjuangan  masyarkat  Indonesia  untuk  mecapai  keadilan.  ‎Regulasi  yang  ada  atau Undang-undang telah memberi kesempatan dan keluasan kepada Sarjana Hukum Islam
tanpa  ada  ‎diskriminatif  untuk  menjadi  Advokat.  Yang  menjadi  masalah  adalah sanggupkah  Advokat  Sarjana  Hukum  ‎Islam  menjawab  semua  tantangan  ditengah- tengah  masyarakat  yang  membutuhkan  keadilan  dan  sekaligus  memiliki  kapasitas keilmuan dan skil yang handal ‎terhadap advokat sarjana lain yang berpendidikan tinggi hukum. Untuk menjawab persoalan dan masalah tersebut, perlu diteliti lebih mendalam beberapa ruang peluang yang dimiliki dan sekaligus tantangan yang akan dihadapi ‎oleh advokat sarjana alumni fakultas syariah untuk memasuki wilayah kerja profesi advokat. Peluang  disertai  dengan  beberapa  tantangan  advokat  sarjana  hukum  islam  ‎untuk memasuki  dunia  profesi  advokat  semakin  terbuka  lebar.  Hal  ini  didasarkan pada  ‎pertimbangan  hukum  bahwa  alumni  fakultas  syariah,  Telah  mempunyai  dasar hukum, yakni Undang-undang No. 18 tahun ‎‎2003 tentang profesi advoka. ‎
Dasar  hukum  tersebut  secara  yuridiksi  sarjana  Hukum  Islam  memiliki kedudukan  yang  ‎sama  dengan  sarjana  hukum  lainnya  untuk  menjadi  patriot  keadilan yaitu  seorang  advokat  yang  kewenangannya  terlegitimasi  di  semua  ‎lingkungan  sektor peradilan yang ada di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan dasar hukum sebelumnya yakni  SEMA  ‎Nomor  1  tahun  1998  tertanggal  2  September  1998,  yang  membuka peluang  kesempatan  bagi  alumni  fakultas  ‎syariah  untuk  menjadi  seorang  advokat praktek  khusus  untuk  lingkungan  Peradilan  Agama.  ‎Meski  dalam  kenyatannya  bahwa Advokat akumni fakultas syariah bias berpraktek (sidang) di semua lingkungan  ‎peradilan  karena  kartu  atau  berita  Acara  Sumpah  (BAS)  yang  dikeluarkan oleh  Pengadilan  Tinggi  tempat  calon  advokat  disumpah  dan  dilantik  tidak  dibedakan dengan  ‎pengacara  sarjana  hukum,  dan  materi  ujiannyapun  sama  antara  pengacara Sarjana hukum ‎Islam dengan pengacara sarjana hukum.‎
Fenomena  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  beranggapan bahwa  ‎bagaimana  mungkin  advokat  alumni  fakultas  syariah  bisa  menyelesaikan perkara  ‎diperadilan  umum,  sedangkan  mereka  alumni  fakultas  syariah,  adanya pengalaman dari ‎advokat alumni fakultas syariah yang merasa dikerdilkan kapasitasnya dalam ‎menyelesaikan perkara di peradilan umum
Pengacara alumni fakultas Syariah bisa menjadi alternatif sebagai Advokat yang mempunyai  nilai  sosial  yang  tinggi  ditambah  nilai  agama  dan  ‎dipercaya  oleh masyarakat/klien,  setelah  saat  ini  ada  persepsi  atau  anggapan  bahkan  kecenderungan masyarakat  kurang  ‎mempercayakan  kasus  yang  dihadapinya  (klien)  dan  kurang  puas terhadap  kinerja  dalam  menangani,  menyelesaikan  dan  mendampingi  dan  pengalaman sepak terjang advokat yang saat ini dianggap ‎sebagai salah satu aktor penyebab semakin jauhnya rasa keadilan dan bobroknta atau terpuruknya penegakkan hukum  yang ada di Indoensia. Dengan gelar Sarjana ‎Hukum Islam atau sarjana syariah yang memiliki rasa dan  nilai  dimensi  religius  dan  nilai-nilai  moral,  akan  menjadi  salah  satu  modal  utama dan  tersendiri  bagi  advokat  alumni  syariah  ‎yang  cukup  signifikan  dan  menjanjikan. Legitimasi  terhadap  kredibilitas  Advokat  alumni  syariah  ini  bukanlah  semata- mata ‎mengada-ada, tetapi berdasarkan fakta empiris  yang ada di lapangan.‎
Predikat advokat alumni fakultas syariah memiliki muatan nilai tersendiri ‎ketika diperhadapkan  dengan  alumni  sarjana  hukum  umum  lainnya.  Hal  tersebut  sekaligus merupakan  ‎kelebihan  sarjana  advokat  alumni  fakultas  syariah  dibandingkan  dengan predikat  sarjana  hukum  umum  dalam  proses  mengembalikan  kembali  citra  nama  baik advokat  dan  ‎mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat.  Kelebihan  ini  yang  melekat pada  nama  sarjana  alumni  fakultas  ‎syariah  ini  sekaligus  juga  menjadi  tanggung  jawab
Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara ‎Diperadilan ‎Umum Makassar
Nur Salam, Marillang, Hamzah Hasan
moral  secara  individu,  komunitas  dan  ‎organisasi  yang  mesti  dipertanggungjawabkan. Dengan  gelar  sarjana  hukum  islam  yang  agamis  melekat  pada  sarjana  syariah terkandung  ‎kewajiban  moral  dan  nilai  sosial  untuk  memberikan  kontribusi  dan  peran yang  nyata  dalam  membangun  keadilan  peradaban  ‎bangsa.  Terutama  advokat  alumni fakultas  syariah  yang  menjatuhkan  pilihannya  ingin  mempunya  konstribusi  dalam tegaknya  hukum  ‎lebih  terkhusus  lagi  yang  telah,  sedang  dan  akan  terjun  langsung  di dunia  praktisi  sebagai  seorang  profesi  advokat.  Di  ‎tengah  kondisi  bangsa  ini  yang diamati karena jauhnya rasa ketidak adilan yang dirasakan oleh masyarakat dan praktek penegakan  hukum  yang  ‎lemah  dan  kejahatan-kejahatan  lainnya  yang  sebagian masyarakat  mengangnggap  banyak  nya  mafia  atau  permainan  dipengadilan,  maka keberadaan dan peran advokat dari ‎sarjana syariah dapat menampilkan situasi baru. ‎
Advokat  alumni  fakultas  syariah  dapat  memberikan  situasi  yang  baru  dan pencerahan  bagi  suasana  ‎penegakan  hukum  yang  mendung  dewasa  dan  kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hokum saat ini. Untuk mendapatkan klien bagi  advokat  alumni  fakultas  syariah  yang  ‎pemula  tidaklah  mudah,  sangat  berbeda dengan  advokat  yang  berpengalaman  yang  mempunyai  latar  belakang  hukum  murni. Sebab  klien  ‎akan  datang  sendiri  dengan  modal  pengalaman.  Namun  terkadang  ada hukum  pasar,  jika  dalam  mencari  pengacara  klien  akan  ‎mencari  advokat  yang  handal dan sudah kenal, dan untuk meningkatkan profesi itu maka ‎diperlukan pengetahuan dan skil yang mumpuni yang harus dimiliki bagi advokat alumni syariah yang pemula. ‎
Undang-undang  yang  selama  ini  ditunggu  dan  dituntut  oleh  para  Advokat  dan masyarakat  kini  telah  ada.  Walaupun  dipahami  bahwa  undang-undang  ini  belum  bisa dikatakan ‎sempurna, karena disisi lain masih ada beberapa kontroversi atas beberapa hal yang diatur  ‎dalam undang-undang tersebut, juga  karena masih banyak hal  yang belum diatur dalam undang-‎undang secara rinci dan lengkap. Akan tetapi sebagai langkah awal untuk menata tegaknya keadilan dan profesi Advokat ‎undang-undang tersebut sudah di anggap cukup sebagai dasar hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan alasan ‎bahwa objek yang diteliti membutuhkan data akurat  yang berupa data deskriptif yakni data ‎yang bersifat tertulis yang didapatkan dari berbagai sumber seperti beberapa informan,  ‎fenomena,  dokumentasi,  ataupun  peristiwa  tertentu,  baik  secara  individual maupun ‎kelompok dalam rangka meneliti berbagai aspek yang berkaitan dengan peran advokat  ‎alumni  fakultas  syariah  dalam  menyelesaikan  perkara  di  peradilan  umum Makassar.‎
Lokasi  Penelitian  di  wilayah  hukum  Kota  Makassar.  Adapun  sumber  data penilitian  ‎ini  adalah  data  primer,  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dari narasumber  yakni,  ‎Advokat  alumni  fakultas  syariah  dan  masyarakat  yang  pernah berperkara  di  Peradilan  ‎Umum  Makassar  serta  masyarakat  pencari  keadilan  lainnya. Sekunder yaitu data yang ‎diperoleh dari literature seperti buku-buku, majalah, internet, media  cetak  serta  sumber  lain  ‎yang  dianggap  sesuai  dengan  sasaran  penelitian.  Data tersebut  juga  diambi  dan  diperoleh  dari  dokumentasi  ‎yang  dimiliki  dari  Pengadilan Umum  serta  kantor  Advokat  di  Makassar,  sesuai  bahan  yang  ‎dibutuhkan  dalam penelitian  ini.  Selanjutnya  dilakukan  inventarisasi  data,  pengolahan  data,  ‎dan  analisis
data.  dan  tartier  yaitu  bahan  yang  memberi  petunjuk  maupun  penjelasan  lebih  ‎lanjut mengenai bahan data primer dan bahan data sekunder. ‎
Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  observasi, metode  ‎observasi  dilakukan  dengan  cara  mencermati  secara  langsung  peran  advokat alumni  ‎fakultas  syariah  dalam  menyelesaikan  perkara  diparadilan  umum  makassar, wawancara,  ‎metode  wawancara  atau  interview  terpimpin  ini  dilakukan  dengan  cara mewawancarai  ‎beberapa  masyarakat  pencari  keadilan  dan  advokat  yang  berada  di pengadilan  umum  ‎makassar.  angket  dari  20  masyarakat  yang  pernah  di  selesaikan perkaranya  dan  masyrakat  ‎pencari  keadilan  dipengadilan,  dan  dokumentasi,  Peneliti melakukan    dan  mengambil  dokumentasi  dengan  ‎memakai  media  kamera  dan  alat perekam  suara.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  penelitian  yang  ‎dilakukan  memiliki  bukti nyata  bahwa  proses  penelitian  yang  dilakukan  benar,  ‎sehingga  bisa  menjadi  bukti keabsahan data terhadap data tertulis.‎
Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  dengan  memalui  lima tahapan,  ‎yaitu:  editing,  pada  tahapan  ini,  setelah  mengumpulkan  data  dari  daftar pertanyaan dan wawancara langsung, setelah dibaca dan dicermati kembali  ada hal-hal yang  perlu  disingkat  dan  disederhanakan  oleh  peneliti  Jadi,  editing  bertujuan untuk ‎memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data.‎
‎Setelah  tahap  editing  selesai,  maka  data-data  yang  berupa  jawaban-‎jawaban responden perlu diberi kode untuk memudahkan dalam menganalisis data. Hal ini untuk memudahkan peneliti agar data yang didapat bisa diberikan tanda sesuai latar belakang responden, selanjutnya dilakukan tahap  Tabulasi ‎data  yaitu memasukkan data kedalam tabel  agar  memudahkan  pembaca  memahami  hasil  penelitian  dalam  bentuk  penyajian data. sehingga data yang diperoleh dari ‎lapangan sudah tersusun dan terangkum dalam table-tabel  yang  mudah  dipahami  ‎maknanya.  Selanjutnya  peneliti  bertugas  untuk memberi  penjelasan  kemudian  ‎menggunakan  kalimat  atas  data-data  yang  telah diperoleh.‎
Kemudian terakhir dilakukan Interpretasi data, yaitu menafsirkan data yang telah dikumpulkan  agar  lebih  terperinci  dan  menghasilkan  kesimpulan-kesimpulan  yang mudah dipahami oleh pembaca.

## C. PEMBAHASAN
Kapasitas  Advokat  Alumni  Fakultas  Syariah  dalam  Menyelesaikan  Perkara  di Peradilan ‎Umum
Mahasiswa fakultas syariah yang mempunyai keinginan untuk menjadi advokat, harus ‎ mempersiapkan  dirinya  sejak  berada  dibangku  kuliah,  sebab  menjadi  seorang advokat ‎ tidaklah  mudah,  kalaulah  ilmu  yang  diandalkan  bermodal  hanya  ilmu  dari bangku  kuliah ‎ tidak  menggali  dari  bacaan  ataupun  diskusi  dengan  seorang  advokat, maka  sangat  mustahil ‎ untuk  bisa  lulus  dari  Ujian  Pendidikan  Advokat,  sesuai  dengan prosedur  yang  ditetapkan ‎ oleh  undang-undang  dan  hasil  wawancara  peniliti,  bahwa untuk menjadi seorang advokat:
1. PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)
Yang  bisa  melaksanakan  PKPA  atau  DIKPA  (Pendidikan  Profesi  Advokat)  ialah organisasi  advokat,  sedangkan  yang  dapat  mengikuti  Pendidikan  profesi  advokat ialah :
a. Fakultas Hukum
Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara ‎Diperadilan ‎Umum Makassar
Nur Salam, Marillang, Hamzah Hasan
b. Fakultas Syariah
c. Perguruan tinggi Hukum Militer, dan
d. Perguruan tinggi ilmu kepolisian
Mengenai persyaratan calon peserta pendidikan profesi :
a. Mengisi pendaftaran formulir yang telah disiapkan.
b. Foto copy Ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum yang telah di legalisir oleh yang berwenang
c. Past Foto latar merah 4 lembar yang berukuran 4X6.
d. Membayar biaya yang telah ditentukan oleh penyelenggara pendidikan profesi advokat.
e. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh sesi pembelajaran pendidikan.
Hal  ini  tidak  memiliki  aturan  yang  baku  dari  Negara  akan  tetapi  mengenai persyaratan calon peserta tergantung kebijakan organisasi advokat tersebut.
2. UPA (Ujian Profesi Advokat)
Setelah  mengikuti  pendidikan  profesi  advokat,  calon  advokat  harus  mengikuti UPA  yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  advokat.  Dalam  UPA  yang  dilaksanakan  oleh Persatuan  Advokat  Indonesia  (PERADIN)  ditentukan  bahwa  yang  dapat  mengikuti UPA  adalah  pihak-pihak  yang  telah  mengikuti  DIKPA  (pendidikan  khusus  profesi advokat)  yang  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  yang  memiliki  fakultas  hukum  atau syariah  atau  institusi  lain  yang  mendapat  persetujuan  dari  organiasi  advokat.  Peserta yang lulus UPA akan mendapatkan sertifikat lulus dari organisasi advokat. Hal tersebut menurut hemat peneliti menjadi kelemahan dari fakultas syariah  yang berkesan sedikit mempelajari mengenai ilmu hukum murni.

## 3. Magang
Calon  advokat  alumni  fakutas  syariah  yang  telah  mengikuti  PKPA  dan dinyatakan  lulus  UPA  dipersilahkan  untuk  magang,  karena  untuk  dapat  diangkat sebagai advokat, harus memiliki pengalaman sebagai advokat magang selama 2 tahun,
Hasil  dari  wawancara  terkait  dengan  magang  ini,  ialah  peneliti  beranggapan bahwa tidak ada aturan baku mengenai magang yang terpenting calon advokat tersebut memiliki surat  keterangan bahwa dia telah magang dikantor advokat  tersebut.  Magang juga  sebenarnya  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi  tempat  calon  advokat  mengikuti PKPA  dan  UPA,  seperti  kebijakan  organisasi  yang  dikeluarkan  Perhimpunan  Advokat Indonesia (PERADI) bahwa persyaratan magang sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia (WNI)
b. Bertempat tinggal di Indonesia
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara (TNI POLRI)
d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
e. Tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
f. Telah mengikuti Pendidikan Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bersangkutan dan telah lulus Ujian Advokat.
Setelah  mengikuti  pendidikan  dan  dinyatakan  lulus  dalam  ujian  calon  advokat menyerahkan  dokumen-dokumen  yang  harus  diserahkan  ke  lembaga  atau  organisasi
advokat  yang telah mengadakan pendidikan profesi  advokat  dan ujian profesi  advokat, dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:
a. surat pernyataan Kantor Advokat yang ingin ditempati magang.
b. Laporan  Penerimaan  Calon  Advokat  Magang  dari  kantor  advokat  yang bersangkutan
c. Fotokopi KTP calon Advokat magang
d. Pas  foto  yang  berwarna  (berlatar  belakang  warna  merah)  dari  calon  advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar, untuk kepentingan Kartu anggota advokat magang.
e. Surat  pernyataan  tidak  berstatus  pegawai  negeri  sipil  (PNS),  anggota  TNI  atau Kepolisian RI atau pejabat negara
f. Foto  copy  ijazah  pendidikan  tinggi  hukum  yang  telah  dilegalisir  oleh  yang berwenang pada perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya.
g. Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi Advokat yang diikuti dan diselenggarakan oleh organisasi yang bersangkutan.
h. Foto copy sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi yang bersangkutan
i. Foto copy kartu tanda advokat (KTA) dari pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping (yang telah resmi atau sudah disumpah)
j. Surat keterangan dari kantor advokat tempat magang.
k. Laporan  penanganan  perkara  bagi  calon  advokat  yang  telah  bekerja  dan  telah ikut  membantu  penanganan  sedikitnya  2  perkara  pidana  dan  3  perkara  perdata dari advokat pendamping
Organisasi  advokat  akan  mengeluarkan  Izin  Sementara  Praktik  Advokat  segera setelah  diterima  laporan  penerimaan  calon  dvokat  magang  dari  kantor  advokat  tempat magang.  Laporan  tersebut  harus  juga  disertai  dengan  foto  berwarna  Calon  Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang merah) yang berukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
Berikut  ini  adalah  hal-hal  yang  wajib  dipenuhi  calon  advokat  magang  selama melaksanakan magang di kantor advokat:
1. Selama  masa  magang  yaitu  2  tahun,  Calon  Advokat  harus  membuat  sekurang kurangnya  2    laporan  persidangan  perkara  pidana  yang  bukan  merupakan  perkara sumir dan 4  Laporan Sidang perkara perdata, dengan syarat:
a. Laporan  Sidang  tersebut  adalah  laporan  atas  setiap  sidang  yang  dimulai  (dari awal hingga akhir kasus) pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.
b. Perkara  dimaksud  tidak  harus  merupakan  perkara-perkara  atau  kasus  yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.
2. Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan bimbingan, pelatihan, parktek beracara  dan  kesempatan  praktik  di  bidang  lainnya  kepada  Calon  Advokat,  antara lain:
a. Ikut serta dalam penanganan atau pendampingan kasus, baik itu di bidang non litigasi maupun litigasi;
b. Melakukan  penganalisaan  lebih  dalam  atau  penelitian  hukum  atas  kasus  yang ditangani di dalam maupun di luar Kantor Advokat tempat magang.
Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara ‎Diperadilan ‎Umum Makassar
Nur Salam, Marillang, Hamzah Hasan
c. Menyusun  dan  mempersiapkan  konsep,  laporan  tentang  pekerjaan  yang dilakukannya  berupa  memo,  minuta,  korespondensi  e-mail,  perjanjian- perjanjian,  mengarsipkan  segala  jawaban  replik  duplik  pledoi  dan  dokumen hukum lainnya;
d. Menganalisa  perjanjian  atau  kontrak  yang  dibuat  atau  dikeluarkan  dari  kantor advokat.
Selain kewajiban, calon advokat magang juga memiliki hak. Calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut:
1. Berhak  mendapatkan  pendampingan  oleh  advokat  pendamping  selama  masa magang  di  kantor  advokat  dan  masuk  langsung  untuk  ikut  beracara  dengan ketentuan tidak memiliki hak untuk berbicara;
2. Berhak untuk tidak dimintai imbalan materi oleh kantor advokat tempat melakukan magang;
3. Berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;
4. Berhak mendapatkan Izin Sementara Praktik Advokat sesuai ketentuan;
5. Berhak di masukkan namanya di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, tertulis Advokat Pendamping;
6. Pada  akhir  masa  magang,  calon  advokat  berhak  mendapatkan  Surat  Keterangan Magang  dari  kantor  advokat  sebagai  bukti  bahwa  Calon  Advokat  tersebut  sudah menjalani  magang  untuk  memenuhi  persyaratan  magang  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.
Untuk  dapat  diangkat  sebagai  advokat,  calon  advokat  harus  telah  memenuhi tahapan-tahapan  dan  persyaratan  sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Selain  itu,  ada  syarat lain  yakni  telah  berusia  minimal  25  tahun.  Setelah  diangkat  oleh  organisasi  advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Akan tetapi, advokat yang baru diangkat oleh organisasi  advokat  belum dapat  menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.
Sumpah advokat  ini dilakukan sebagai  salah satu syarat wajib seorang advokat sebelum  resmi  sebagai  advokat  dan  bersentuhan  langsung  dengan  masalah-masalah yang  dialami  oleh  masyarakat  (klien),  pengambilan  sumpah  advokat  dilakukan  di Pengadilan Tinggi setempat sehingga bisa mendapatkan BAS (Berita Acara Sumpah)

## Kapasitas  Advokat  Alumni  Fakultas  Syariah  dalam  Menyelesaikan  perkra  di Peradilan umum
Advokat  menjalankan  tugas  profesinya  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan hukum  untuk  kepentingan masyarakat  pencari keadilan, selain dalam proses peradilan, peran Advokat  juga terlihat di  jalur  profesi  di  luar pengadilan.  Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin  berkembangnya  kebutuhan  hukum  masyarakat  terutama  dalam  memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.
Peran advokat  alumni  fakultas syariah dalam memberikan bantuan hukum  bagi kepentingan  klien  yang  mempunyai  tujuan  untuk  melakukan  mediasi  atau  sebagai mediator  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  sangat  menentukan.  Peran  yang  dimaksud advokat di sini adalah bagaimana seorang advokat dapat menjalankan profesinya sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya  serta  sesuai  dengan  kode  etik  dan  sumpah  advokat. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pemberian  jasa  hukum  yang  dilakukan  advokat adalah  mendampingi,  menjadi  kuasa  hukum  atau  penasehat  hukum,  memberikan
pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat (klien) baik bersifat sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium.
Tentu menjadi kesulitan tersendiri jika advokat yang telah dipilih sebagai wakil memang  tidak  menguasai  keseluruhan  inti  atau  substansi  persoalan  yang  dimohonkan oleh pemohon atau Penggugat. Untuk mengatasi hal ini advokat Syariah dituntut untuk mengetahui  lebih  banyak  persoalan  atau  materi-materi  hukum,  sehingga  dalam menangani perkara bisa lebih berkompeten utamanya dalam hal kapasitas itelektual bisa dilihat dari seberapa jauh dalam jenjang pendidikan dalam bidang hukum.
Hal  tersebut  menurut  hemat  peneliti  perlu  mengadakan  penilitian  dengan berbagai  metode  penelitian,  yaitu  dapat  dirumuskan  beberapa  tabel  yang  memberikan batasan kepada kapasitas advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara.
Tabel 4.1 No Tahun Total Status Pendidikan S1 S2 S3 1 2014 2 2 2 2015 3 2 1 3 2016 5 5 4 2017 7 7 5 2018 7 5 2 Jumlah 24 23 3 status pendidikan advokat (intelektual) Sumber: wawancara advokat syariah
Peneliti  melihat  pendidikan  advokat  dari  tahun  2014  hingga  2018  bahwa  ada peningkatan  kesadaran  alumni  fakultas  syariah  untuk  mengabdikan  dirinya  pada masyarakat  sebagai  advokat  dari  tahun  ke  tahun  hingga  saat  ini  banyak  dari  alumni fakultas  syariah  yang  mengikuti  pelatihan  advokat  dan  menyadari  bahwa  ilmu  dan pendidikan  harus  ditingkatkan  demi  kapasitas  dan  kinerjanya.  Selain  jenjang pendidikan,  kapasitas  advokat  syariah  juga  bisa  dilihat  dari  kinerja  dalam  menangani perkara.
Tabel 4.2 No Tahun Jumlah Perkara yang diterima Pidana Perdata 1 2014 2 8 2 2015 5 10 3 2016 6 20 4 2017 8 25 5 2018 11 31 6 Jumlah 32 94 Kinerja advokat alumni syariah
Sumber: wawancara advokat alumni fakultas syariah syariah Bahwa perkara yang ditangani advokat alumni fakultas syariah dari lima tahun terakhir  ini  terus  meningkat,  popularitas  dan  kinerjanya  semakin  dipercaya  oleh
Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara ‎Diperadilan ‎Umum Makassar
Nur Salam, Marillang, Hamzah Hasan
masyarakat,  bahkan  hingga  saat  ini  melebihi  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  Mulai  dari menyelesaikan  perkara  pada  tingkat  pertama  hingga  terakhir  terus  menambah pengalaman dari advokat tersebut, terbukti dari hasil wawancara dan tersebut. Bagi  advokat  alumni  syariah  tidak  mengenal  kata  lelah  untuk  mendampingi masyarakat  dalam  menyelesaikan  perkaranya  diperadilan  umum,  mulai  dari  persoalan atau kecil, sederhana bahkan besar tetap ditangani,  sekalipun menguras  banyak fikiran dan waktu, karena mereka sangat paham betul bahwa antara masyarakat dan pemerintah atau  masyarakat  dan  masyarakat,  masing-masing  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang bisa  dia  dapatkan,  sesuai  dengan  prinsip  bahwa  kinerja  atau  usaha  tidak  akan  pernah
mengkhianati hasil. Tabel 4.3 No Tahun Dimenangkan Ditolak PN PT MA PN PT MA 1 2014 8 2 2 2015 10 3 1 1 3 2016 22 3 1 4 2017 25 4 2 1 1 5 2018 34 7 1 6 Jumlah 99 19 5 3 1 Moralitas advokat alumni syariah
Sumber: arsip kantor beberapa advokat alumni fakultas syariah
Moralitas  seorang  advokat  alumni  fakultas  dapat  dilihat  dari  banyaknya  kasus yang  ditangani  setiap  tahunnya  dan  mengalami  peningkatan,  bahwa  sampai  saat  ini belum  ada  didapatkan  seorang  advokat  alumni  fakultas  syariah  yang  bermain  kasus “mafia‎ kasus”‎ menyogok  hakim  atau  jaksa,  sehingga  sampai  saat  ini  advokat  alumni fakultas  syariah  masih  terjaga  marwah  nya  sebagai  advokat  yang  agamis,  membela kebenaran  tak  pandang  bulu  dengan  berpegang  teguh  pada  prinsip equality  before  the law bahwa kita semua sama dimata hukum dan apapun latar belakang dari masyarakat (klien)  yang  dibela  pasti  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dari  advokat  alumni fakultas syariah.
Advokat  alumni  fakultas  syariah  dalam  menyelesaikan  perkara  diperadilan umum  seharusnya  memiliki  kapasitas  yaitu  Intelektual,  kinerja  dan  moralitas.  Hal tersebut  bisa  dilihat  dari  pendidikan,  jumlah  kasus,  dan  hubungan  yang  baik  antara advokat dengan kliennya.

## Sikap  Masyarakat  terhadap  Advokat  Alumni  Fakultas  Syariah  dalam  Membela Perkara di Peradilan Umum
Saat  ini  citra  profesi  sebagai  seorang  advokat  yang  mulia  (Officium  Nobile) babak  belur  di  mata  masyarakat  banyak.  Perbuatan  individual  beberapa  advokat  yang menempuh jalan atau menghalalkan segala cara dalam menangani kasus atau membela klien tidak mengedepankan idealisme dan nilai sosial atau jauh dari niat hati yang tulus untuk  menegakkan  keadilan  membuat  wibawa  profesi  ini  terpuruk.  Sebagian  dari mereka  terlibat  dalam  mafia  hukum  bahkan  melanggar  sumpah  atau  janjinya  sebagai advokat,  dari  merekayasa  kasus  hingga  menyogok  polisi,  jaksa  hingga  hakim. Akibatnya,  para  advokat  dianggap  turut  bertanggung  jawab  terhadap  bobroknya lembaga peradilan yang jauh dari keadilan.
Kode  etik  advokat  Indonesia  menyebutkan  beberapa  kepribadian  advokat Indonesia, yakni jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, bermoral tinggi, serta  menjunjung  tinggi  hukum.  Profesi  advokat  memang  berada  di  antara  dua  jurang: lembah  kebenaran  dan  kejujuran  di  sisi  kanannya  dan  lembah  kejahatan  dan kebohongan di sisi kiri.
Karena itu menurut hemat peneliti, akan selalu ada dua jenis advokat. Pertama, advokat  yang  berkarier  menurut  fungsi  sejatinya  sebagai  pembela  hak-hak  seorang terdakwa  dan  patuh  pada  Kode  Etik  Advokat.  Advokat  jenis  ini  melakukan  tugasnya tidak  bertujuan  semata-mata  untuk  memperoleh  imbalan  materi,  tapi  lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.
Kedua, advokat yang membela klien tanpa peduli yang ia bela benar atau salah. Advokat  jenis  ini  bukan  menjadikan  profesi  advokat  untuk  mengungkap  kebenaran. Tujuan utama mereka adalah kemenangan, ketenaran, dan uang. Lebih tragis lagi, dalam memperjuangkan  kepentingan  klien,  mereka  tak  segan-segan  menabrak  norma-norma hukum dan moral masyarakat serta mengabaikan kode etik profesi.
Selain  pada  polisi,  jaksa,  dan  hakim,  tanggung  jawab  penegakan  hukum  dan reformasi  hukum  di  Indonesia  juga  diemban  pada  pundak  para  advokat.  Masyarakat mengharapkan idealisme advokat yang menjunjung tinggi cita-cita negara sebagaimana termaktub  dalam  undang-undang  Advokat,  kode  etik,  dan  sumpah  advokat  dapat mewujudkan  nyata  dalam  sikap  dan  perilaku  para  advokat  Indonesia.  Dengan  kembali pada fungsi yang hakiki profesi advokat inilah citra buruk atau negatif advokat sebagai pembela  penjahat  dan  perusak  wajah  hukum  bisa  diminimalisir  atau  bahkan dihilangkan.
Jika  sebagian  besar  advokat  telah  berpegang  teguh  pada  cita-cita  utama menegakkan  hukum  dan  keadilan,  bisalah  kita  menyebut  profesi  advokat  sebagai officium nobile, profesi yang mulia dan terhormat.
Advokat  alumni  fakultas  syariah  diharapkan  hadir  ditegah-tengah  masyarakat yang  notabene  berlatar  belakang  syariah  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  keagamaan sehingga tidak mudah tergiur dengan sogokan-sogokan dari manapun, memperjuangkan kebenaran dan keadilan semata,
Setelah melakukan penelitian pada masyarakat  yang pernah ditangani kasusnya oleh  advokat  alumni  fakultas  syariah  dan  masyarakat  yang  sedang  berperkara dipegadilan,  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  ada  yang  menerima,  menolak  dan ragu-ragu dengan alasan dan pertimbangannya masing-masing.
Masyarakat yang menerima bermaksud bahwa mereka mengaku senang dengan kehadiran  advokat  yang  berlatar  belakang  syariah  karena  dianggap  jujur  dan  bersikap adil dalam menangani perkara, seperti yang dikatakan oleh dg. Bantang yang tinggal di kecamatan bajeng sebagai tergugat dalam perkara perdata (Perbuatan Melawan Hukum) pada pengadilan Negeri sungguminasa Gowa.
Masyarakat  yang baru mengetahui bahwa advokat bisa juga dari latar belakang syariah mengaku berharap penuh bisa mengembalikan citra nama baik advokat sebagai profesi yang mulia.
Adapula  masyarakat  beberapa  narasumber  yang  peneliti  temui  yang  menolak bukan  berarti  menolak  dalam  artian  sebagai  advokat  akan  tetapi  menolak  karena mungkin kecewa dengan predikat advokat syariah yang malah tidak mencerminkan latar belakangnya,
Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara ‎Diperadilan ‎Umum Makassar
Nur Salam, Marillang, Hamzah Hasan
Peneliti  beranggapan  bahwa  bukan  berarti  latar  belakangnya  yang dipermasalahkan  akan  tetapi  individu  dari  advokatnya  pribadi  yang  tidak  mampu berlaga  seperti  advokat  syariah  yang  lainnya.  Bahkan  ada  juga  beberapa  masyarakat yang enggan untuk memberikan pendapatnya tentang advokat alumni fakultas syariah.
Peneliti  melihat  bahwa  hal  ini  bentuk  keragu-raguan  dari  sebagian  masyrakat untuk  ditangan  kasusnya  oleh  advokat  alumni  fakultas  syariah.  Artinya  masyarakat meragukan kapasitas  intelektual  dari seorang advokat  alumni  fakultas syariah, padahal untuk  menjadi  seorang  advokat  tidaklah  mudah  karena  ada  proses  yang  dijalani sehingga  dikatakan  sebagai  advokat.  Berikut  tabel  hasil  penelitian  wawancara  oleh masyarakat terkait penilaiannya terhadap advokat.
Tabel 4.3 respon masyarakat terhadap advokat syariah Menerima Menolak Ragu-ragu Jumlah 13 3 4 20
Sumber:  wawancara  langsung  kepada  masyarakat  yang  telah  ditangani  kasusnya  dan masyarakat pencari keadilan dipengadilan.
Dari 20 responden yang ditemuai 13 menerima bahkan puas dengan kinerjanya, ada  yang  pernah  ditanagani  langsung  kasusnya  dan  ada  juga  keterangan  dari  pencari keadilan  di  Pegadilan,  3  menolak  dengan  alasan  kecewa  dengan  perilaku  dan  4  yang enggan memberikan keterangan diantara ada  yang memberikan keterangan tetapi tidak menolak dan tidak menerima.
Sehingga  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  kehadiran  advokat  alumni fakultas  syariah  dalam  dunia  penegakan  hukum  mendapatkan  respon  yang  positif  dari masyarakat karena kebanyakan masyarakat yang menilai baik dan menerima ketimbang menolak dan ragu-ragu.

## D. PENUTUP Kesimpulan
Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini sebagai berikut:
1. Kapasitas advokat alumni fakultas syariah dapat  dinilai dari intelektual, kinrja dan moralitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata advokat alumni fakultas  syariah  sebagai  aktor  penegak  hukum  yang    mempunyai  kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat.
2. Proses menjadi advokat  yang dilewati oleh alumni fakultas syariah mulai dari mengikuti Pendidikan khusus profesi advokat sampai mendapatkan berita acara sumpah  dari  pengadilan  tinggi  makassar  semuanya  telah  memenuhi  syarat sebagai advokat.
3. Sikap  masyarakat  terhadap  advokat  alumni  fakultas  syariah  mendapatkan apresiasi karena kebanyakan masyarakat menerima dan  puas dengan kapasitas dan  kinerja  yang  dilakukan  oleh  advokat  alumni  fakultas  syariah  dalam menyelesaikan perkara kliennya.

## Saran
Advokat alumni fakultas syariah yang merupakan advokat dengan latar belakang syariah  sebaiknya  lebih  meningkatkan  pelayanannya  dalam  memberi  jasa  bantuan hukumnya  dan  mengedepakan  sikap  jujur  dan  adil  dalam  melaksanakan  tugasnya, terutama lebih memperdalam ilmu bidang hukum pidana.
Advokat  alumni  fakultas  syariah  diharapkan  bisa  menjadi  alternatif  dari  sekian banyak  keluhan  masyarakat  terhadap  advokat  dan  bisa  mengembalikan  citra  advokat sebagai  profesi  yang  mulia. Masyarakat  yang  berhadapan  dengan  kasus  hukum  tidak lagi  membedakan  antara  advokat  alumni  fakultas  syariah  dan  advokat  alumni  fakultas hukum  lainnya,  sebab  tidak  mudah  untuk  bisa  menjadi  seorang  advokat,  saat  setelah diambil  sumpahnya  oleh  hakim  pada  pengadilan  tinggi  berarti  alumni  fakultas  syariah tersebut dianggap mampu untuk menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi kliennya, adapun persoalan jauh dari predikat syariahnya namun bukan berarti latar belakangnya yang disalahkan akan tetapi personal dari advokat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Ahmadi,  dan  Cholid  Narbuko. Metodologi  Penelitian. Cet.  VIII;  Jakarta:  Bumi Aksara, 2007.
Asmara  M.  Galang, Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012.
Arikunto, Suharsimi. Menejemen Penelitian. Cet. IV; Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Basah,  Sjachran. Mengenal  Peradilan  di  Indonesia. Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 1995
Budiyana. Peran, Fungsi dan Perkembangan Advokat. Depok: Sinar Keadilan, 2016.
Bungin, Burhan. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan  Model Aplikasi. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Dewi, Gamala. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
Fuady, Munir Teori Negara Hukum Modern. Bandung: Refika Aditama,2011.
Fidel, Review Ujian Advokat . Jakarta: PT.Gramedia, 2010.
Halim  ,  A.  Ridwan. Peradilan  Umum  di  Indonesia. Jakarta:  PT.  Pradnya  Paramita, 1987.
https://www.kemenkumham.go.id/ .Diakses pada tangggal 18 November, 2018.
http://bendalbendol.blogspot.com/2010/06/advokat.html .  diakses  pada  tanggal  26 september 2018
Kementerian Agama, Al-Qur’an‎dan‎Terjemahnya . Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum . Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2001.
Muhajir,  Neong. Metedologi  Penelitian  Kualitatif .  Cet.  VIII;  Yogyakarta:  Rake Selatan, 1998.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta, Prenada Media, 2005.
Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara ‎Diperadilan ‎Umum Makassar
Nur Salam, Marillang, Hamzah Hasan
Moleong,    J  Lexy. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Cet.  XXVII;  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2010.
Martinus  Sahrani  dan  Ilham  Gunawan. Kamus  Hukum .  Cet.I;  Jakarta:  Restu  Agung, 2002.
Musfa’ah,‎Nur‎Laila.‎ Peradilan  Agama di  Indonesia. Bandung:  Pustaka  Bani  Quraisy, 2014)
Muhammad,  Rusli. Potret  Lembaga  Pengadilan  Indonesia. Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2006.
Mannan , Bagir. Peran  Advokat  Mewujudkan  Peradilan  Yang  bersih  dan  Berwibawa.
Jakarta: IKAHI, 2015.
Mertokusumo,  Sudikno. Sejarah  Peradilan  dan Perundang-undangannya  di  Indonesia sejak  1942  dan  apakah  kemanfaatannya  bagi  bangsa  Indonesia .Yogjakarta: Liberti, 1983.
Nadapdap, Binoto. Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat. Jakarta: Jalan Permata, 2008.
Naibaho, Haposan. Advokat dan Kode Etik . http://haposanrendynaibaho. blogspot.com/p/advokat.html. diakses pada tanggal 26 september 2018.
Purnomo Setiady Akbar, dan Husaini Usman. Metode Penelitian Sosial. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat Rambe, Ropaun , Teknik Praktek Advokat Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI,
2001.
Rahardjo,  Sajipto. Permasalahan hukum di Indonesia . Bandung: sinar grafika 2000.
Republik‎Indonesia,‎“Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat.
Republik‎ Indonesia,‎ “Undang-undang  RI  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman,”‎ dalam‎ S.F‎ Marbun,‎ Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Yogyakarta: Liberty, 2006.
Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.07.UM.01.06 Tahun 1983.
Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian . Bandung:  2009.
Rosdalina, Peran  Advokat  Terhadap  Penegakan  Hukum  Di  Pengadilan  Agama .  Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015..
Rosyadi,  Rahmat. Advokat  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum  Positif . Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2003.