## PENDAFTARAN TANAH TENTANG HAK MILIK DI TINJAU DARI NILAI EKONOMI
Oleh :
Elviana Sagala 1 , Ade Parlaungan Nasution 2 ,
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhan Batu

## ABSTRAK
Pendaftaran  tanah  dikenal  dengan  2  (dua)  macam  bentuk  pendaftaran  tanah  sebagaimana  di maksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu tentang Pendaftaran tanah untuk pertama kali yuabg berbunyi yaitu: Ayat (1) pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Ayat  (2) pendaftaran  tanah  secara  sistematik  didasarkan  pada  suatu  rencana  kerja  dan  di  laksanakan  di wilayah-wilayah  yang  ditetapkan    Menteri.  Ayat  (3)  dalam  hal  suatu  desa  /Kelurahan  belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran secara sporadik. Ayat (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Tanah  tidak  dapat  terpisahkan  dari  Ekonomi,  karena  setiap  orang  atau  subjek  hukum  selalu berkeinginan memiliki tanah tapi tidak mengurangi modal usahanya dan keuntungan tetap, dan tidak berkurang  tetapi  dapat  dijadikan  untuk  tambahan  mosal  usaha.  Untuk  mencari  modal  bagi  pelaku ekonomi  tidak  lah  sulit,  bila  ia  memiliki  tanah  yang  terdaftar  sebab  dapat  dijadikan  jaminan  pada Bank apabila  tanah tersebut  adalah tanah terdaftar,  karena  Undang-undang hak tanggungan  juncto Undang-Undang Pokok Agraria hanya dapat membebankan hak tanggungan serta memiliki kepastian hukum apabila tanah tersebut terdaftar.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Hak Milik, dan Nilai Ekonomi

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan  ekonomi,  sebagai  bagian dari  pembangunan  Nasional  yang  merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar 1945.
Dalam hal untuk memelihara kesinambungan  pembangunan  tersebut,  yang para  Pelakunya  meliputi  baik  pemerintah maupun Masyarakat sebagai orang perorangan dan  badan  hukum,  sangat  diperlukan  dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya    kegiatan  pembangunan  tentu saja meningkat pula keperluan akan
tersedianya  dana,  yang  sebagian  besar diperoleh melalui proses kredit perbankan.
Begitu  pentingnya  dana  tersebut  dalam proses pembangunan juga untuk kesejahteraan Masyarakat, juga pribadi, maka dalam hal ini pengaturan tentang perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan memberi kepastian  hukum  sangat  lah  penting  untuk pemberi dan penerima serta pihak lain.
Hal ini telah di tuangkan dalam Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  pasal 51  yang  berbunyi:  Hak  Tanggungan  yang dibebankan  pada  hak  milik,  hak  guna  usaha dan hak guna bangunan  tersebut dalam pasal 25, 33, 39 diatur dalam Undang-undang. Dan
undang-undang  tersebut  belum  terbentuk dengan  waktu  yang  cukup  lama  yaitu  lebih kurang 30 tahun dengan terbentuknya Undang- undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tanggal 9 April 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda Yang Berkaitan  Dengan  Tanah.  Yang  mana sebelumnya  tentang  hak  tanggungan  di  atur dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  sebagaimana  di  atur  dalam Pasal 57 Undang Undang Pokok Agraria yang berbunyi  Selama  Undang-undang  mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan- ketentuan  mengenai  hipotik  tersebut  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia  dan  Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.
Adapun  yang  di  maksud  dengan  hak tanggungan menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 yaitu  Pasal  1  angka  (1)  yang  berbunyi  Hak Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut  hak  tanggungan  adalah  jaminan  yang dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  5 tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut benda-benda  lain  yang  merupakan  satu kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan kepada  Kreditor  tertentu  terhadap  kreditor- kreditor lain.
Sedangkan  defenisi  lain  tentang  Hak Tanggungan  adalah  Hak  Jaminan  atas  tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  diutamakan  pada Kreditor  tertentu  terhadap  kreditor-kreditor lainnya.  Dalam  arti  jika  Debitor  cidera  janji, kreditor  pemegang  Hak  tanggungan  berhak menjual  melalui  lelang  umum  tanah  yang dijadikan jaminan menurut ketentuan prundang-undangan yang berlaku, dengan hak mendahulu daripada kreditor lainnya, kedudukan  utama  tersebut  tentu  harus mendahulukan piutang negara seperti pajak.
Dalam  hal  objek  tanah  yang  bisa  di bebani  hak  tanggungan  diatur  dalam  pasal  4 Undang  Undang  Hak  Tanggungan    yang berbunyi yaitu:
(1)  Hak  atas  tanah  yang  dapat  dibebani Hak Tanggungan adalah:
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha;
c. Hak Guna Bangunan.
(2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),Hak Pakai  atas  tanah  Negara  yang  menurut ketentuan  yang  berlaku  wajib  didaftar  dan menurut  sifatnya  dapat  dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.
(3)  Pembebanan  Hak  Tanggungan  pada Hak  Pakai  atas  tanah  Hak  Milik  akan  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(4)  Hak  Tanggungan  dapat  juga dibebankan  pada  hak  atas  tanah  berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada  atau  akan  ada  yang  merupakan  satu
kesatuan  dengan  tanah  tersebut,  dan  yang merupakan  milik  pemegang  hak  atas  tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di  dalam  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan yang bersangkutan.
(5)  Apabila  bangunan,  tanaman,  dan hasil  karya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4)  tidak  dimiliki  oleh  pemegang  hak  atas tanah,  pembebanan  Hak  Tanggungan  atas benda-benda  tersebut  hanya  dapat  dilakukan dengan  penandatanganan  serta  pada  Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.
Bahwa  hak  milik  adalah  hak  turun menurut  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  di punyai  oleh  orang  atas  tanah  dengan mengingat  ketentuan  dalam  pasal  6,  dan  hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain  hal  ini  dapat  dilihat  Pasal  20  Undang Undang Pokok Agraria.
Terkadang  masyarakat  tidak  mengerti apa  sebenarnya  sertipikat,  karena  masyarakat kebanyakan  mendaftarkan  hak  atas  tanahnya karena  kebutuhan  ekonomi  yaitu  menjadi jaminan  di  Bank  untuk  jaminan  pinjaman utang  nya  tersebut  barulah  mendaftarkan haknya  melalui  bantuan  pihak  Bank  dan Penjabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  rekanan dengan Bank.
Sementara dalam hal tersebut telah jelas pendaftaran  tanah  memiliki  nilai  ekonomi yang menguntungkan, karena dapat di gunakan untuk  mengambil  uang    yang  dijadikan  oleh orang atau Subjek Hukum sesuai
kebutuhannya yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk itu.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  diuraikan  diatas,  dapat  diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1. Mengapa masyarakat masih banyak yang belum mendaftarkan hak atas tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan?
2. Apakah hubungan pendaftaran hak atas tanah tentang hak milik dengan Nilai Ekonomi?

## II. PEMBAHASAN
2.1 Definisi Pendaftaran Tanah
Dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik atas tanah,  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah,  Pemerintah  wajib  mendaftar  seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia baik dengan pendekatan sistematis maupun Sporadis.
Pendaftaran  tanah  sebagaimana  bunyi Pasal 1 angka 1 Peraturan Perintah Nomor 24 tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  yaitu: pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus menerus,  berkesinambungan  dan  teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam  bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian  surat  tanda  buki  haknya  bagi bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta hak-hak  tertentu  yang  membebaninya  juncto Pasal 19 tentang pendaftaran tanah yaitu: Ayat  (1)  untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh pemerintah diadakam pendaftaran Tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ayat  (2)  pendaftaran  tersebut  dalam  ayat  (1) pasal ini meliputi:
a. Pengukuran,  perpetaan  dan  pembukuan tanah;
b. Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
Ayat  (3)  pendaftaran  tanah  diselenggarakan dengan  mengingat  keadaan  Negara  dan masyarakat  keperluan  lalu  lintas  55iding ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya,  menurut  pertimbangan Menteri Agraria.
Namun  perlu  juga  di  ketahui  bahwa sejarah  perkembangan  pendaftaran  tanah  di Indonesia  sering  dibagi  dalam  empat  sejarah yaitu:
a. Pendaftaran tanah Era Pra-Penjajahan
b. Pendaftaran Tanah Era Penjajahan
c. Pendaftaran Tanah Era Kemerdekaan
d. Pendaftaran  Tanah  Era  Undang  Undang Pokok  Agraria  (Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria)
Sejarah  pendaftaran  tanah  tersebut merupakan  aturan  yang  menjadi  dasar  dalam terbentuknya Undang Undang Pokok Agraria , dimana  pendaftaran  tanah  di  era  Pra  sejarah, pendaftaran tanah berdasarkan hukum adat dan ini terjadi sebelum zaman penjajahan sebagaimana  masih  diatur  dalam  Pasal  22 Undang  Undang  Pokok  Agraria,  sedangkan pendaftaran tanah era penjajahan  yaitu aturan yang dipakai adalah aturan di Negara penjajah, tapi dalam hal ini terjadi dualisme yaitu untuk penjajah  maka  dipakai  Undang  Undang negara penjajah, dan untuk bumi putra dipakai hak-hak adat, pada era kemerdekaan masa itu peraturan-peraturan lahir dan yang melahirkan keputusan  Presiden  nomor  55  tahun  1955 tentang  pembentukan  Menteri  Agraria  juncto Keputusan  Presiden  Nomor  190  Tahun  1957 tanggal  1  Juni  1957,Jawatan  Pendaftaran Tanah dialihkan didalam Kementerian Agraria dengan tugas:
a. Pengukuran,  pemetaan,  dan  pembukuan semua tanah di wilayah Indonesia
b. Pembukuan  hak-hak  atas  tanah  serta pencatatan pemindahan hak-hak tersebut
Dan  yang  berlaku  skarang  yaitu  era Undang  Undang  Pokok  Agraria.  Maka pendaftaran  tanah  merupakan  salah  satu  hak rakyat  untuk  mempertahankan  haknya  dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah.
2.2 Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk mendaftarkan hak atas tanah kita mendaftarkannya ke Kantor pertanahan dimana  letak  tanah  tersebut.  Dalam  hal  ini
tentu kita harus menyiapkan semua persyaratan  yang  secara  lengkap,  dan  hal  ini yang  sering  tidak  di  ketahui  oleh  masyarakat dan  enggan  untuk  mendaftarkan  tanahnya, disamping  tidak  tau  juga  karena  letak  kantor Pertanahan  yang  jauh.  Adapun  syarat-syarat yang  harus  di  siapkan  oleh  masyarakat  atau Subjek  hukum  yang  ingin  mendaftarkan  hak atas tanahnya, yaitu tentang hak Milik.
Pendaftaran  tanah  dikenal  dengan  2 macam bentuk pendaftaran tanah sebagaimana di  maksud  dalam  Pasal  13  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  yaitu tentang Pendaftaran tanah untuk  pertama kali yuabg berbunyi yaitu:
Ayat  (1)  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.
Ayat  (2)  pendaftaran  tanah  secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan  di  laksanakan  di  wilayah-wilayah  yang ditetapkan  Menteri
Ayat  (3)  dalam  hal  suatu  desa /Kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran secara sporadik.
Ayat  (4)  Pendaftaran  tanah  secara sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan  pihak yang berkepentingan.
Beda  dari  kedua  pendaftaran  tersebut adalah  apabila  yang  berinisiatif    untuk mendaftarkannya  adalah  Pemerintah,  dimana
dalam  suatu  wilayah  tertentu,  secara  serentak semua tanah dibuatkan sertipikatnya, maka hal tersebut disebut  pendaftaran secara  sistematis atau kalau saat ini dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL)
Jika  inisiatif  untuk  mendaftarkan  tanah berasal dari pemilik tanah tersebut sedangkan setelah  menunggu  beberapa  waktu  tidak  ada program  pemerintah  untuk  mensertifikatkan tanah di wilayah tersebut, maka pemilik tanah dapat berinisiatif untuk mengajukan pendaftaran/pensertifikatan  tanahnya  pada Kantor  Pertanahan  setempat.  Hal  inilah  yang disebut pendaftaran tanah secara Sporadik.
Kegiatan Pendaftaran Tanah (pasal 14 – 22  Peraturan  Pemerintah  24/1997)  sendiri terbagi atas:
1. Pembuatan peta dasar pendaftaran Pada proses ini, dilakukan pemasangan,  pengukuran,  pemetaan  dan pemeliharaan  titik  dasar  teknik  nasional. Dari Peta dasar inilah dibuatkan peta pendaftaran
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah
Agar tidak terjadi sengketa mengenai batas  kepemilikan  tanah  di  suatu  tempat, antara  pemilik  dengan  pemilik  lain  yang bersebelahan,  setiap  diwajibkan  untuk dibuatkan  batas-batas  pemilikan  tanah (berupa patok2 dari besi atau kayu). Dalam penetapan  batas-batas  tersebut,  biasanya selalu  harus  ada  kesepakatan  mengenai batas-batas  tersebut  dengan  pemilik  tanah yang  bersebelahan,  yang  dalam  bahasa
hukumnya dikenal dengan istilah contradictio limitative
3. Pengukuran  dan  pemetaan  bidang-bidang
tanah dan pembuatan peta pendaftaran Dari  batas-batas  tersebut,  dilakukan pengukuran untuk diketahui luas pastinya.  Apabila  terdapat  perbedaan  luas antara luas tanah yang tertera pada  surat  girik/surat  kepemilikan  lainnya dengan hasil pengukuran Kantor Pertanahan,  maka  pemilik  tanah  bisa mengambil 2 alternatif:
a. Setuju  dengan  hasil  pengukuran  kantor pertanahan
Jika  setuju,  maka  pemilik  tanah tinggal  menanda-tangani  pernyataan mengenai  luas  tanah   yang  dimilikinya dan  yang  akan  diajukan  sebagai dasar pensertifikatan.
b. Mengajukan  keberatan  dan  meminta dilakukannya pengukuran ulang tanah-tanah yang berada di sebelah tanah miliknya.
Untuk mencegah terjadinya
sengketa mengenai batas-batas tersebut, maka pada waktu dilakukannya pengukuran  oleh  kantor  pertanahan, biasanya pihak kantor pertanahan mewajibkan pemilik tanah (atau kuasanya)  hadir  dan  menyaksikan pengukuran  tersebut,  dengan  dihadiri pula  oleh  RT/RW  atau  wakil  dari kelurahan setempat.
4. Pembuatan daftar tanah
Bidang-bidang  tanah  yang  sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya  pada  peta   pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah
5. Pembuatan surat ukur.
Pembuatan  Surat  Ukur  merupakan produk  akhir  dari  kegiatan  pengumpulan dan pendaftaran tanah, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat tanah.
Syarat-syaratnya untuk mengajukan permohonan  pendaftaran  secara  sporadik yaitu:
1. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan  pensertifikatan  tanah  miliknya yang cakap hukum.
2. Surat kuasa (apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain).
3. Identitas  diri  pemilik  tanah  (pemohon), yang  dilegalisir  oleh  pejabat  umum  yang berwenang  (biasanya    notaries)  dan  atau kuasanya,
a. untuk  perorangan:  foto  copy  KTP  dan KK sedangkan untuk
b. badan  hukum  (dalam  hal  ini  Perushaan Terbatas/Yayasan/Koperasi):  anggaran dasar berikut seluruh perubahan- perubahannya  dan  pengesahannya  dari Menteri yang berwenang
4. Bukti  hak  atas  tanah  yang  dimohonkan, yaitu berupa:
a. surat  tanda  bukti  hak  milik  yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan
b. sertifikat  hak  milik  yang  diterbitkan berdasarkan  Penanaman  Modal  Asing No. 9/1959
c. surat  keputusan  pemberian  hak  milik dari  Pejabat  yang  berwenang,  baik sebelum  ataupun  sejak  berlakunya Undang  Undang  Pokok  Agraria,  yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah  dipenuhi  semua  kewajiban  yang disebut di dalamnya.
d. Petok pajak bumi/Landrente, girik, pipil,
ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah  No. 10/1961
e. Akta  pemindahan  hak  yang  dibuat  di bawah  tangan  yang  dibubuhi  tanda kesaksian  oleh  Kepala  Adat/Kepala Desa/kelurahan  yang  dibuat  sebelum berlakunya  Peraturan  Pemerintah      No. 10/1961  dengan  disertai  alas  hak  yang dialihkan, atau
f. Akta  pemindahan  hak  atas  tanah  yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
g. Akta  ikrar  wakaf/akta  pengganti  ikrar wakaf/surat  ikrar  wakaf  yang  dibuat sebelum  atau  sejak  mulai  dilaksanakan PP  No.  28/1977  dengan  disert5ai  alas hak yang diwakafkan, atau risalah lelang yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  yang berwenang,  yang  tanahnya  belum  di bukukan dengan disertai alas hak yang di alihkan, atau
h. Surat  penunjukan  atau  pembelian kaveling  tanah  pengganti  tanah  yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,  yang tanahnya belum  dibukukan  dengan  disertai  alas hak yang dialihkan, atau
j. Surat  keterangan  riwayat  tanah  yang pernah  dibuat  oleh  Kantor  Pelayanan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dengan disertai  alas  hak  yang  dialihkan  dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau
k. Lain-lain  bentuk  alat  pembuktian tertulis  dengan  nama  apapun  juga sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  II, Pasal  VI,  dan  Pasal  VII  ketentuan- ketentuan  konversi  Undang  Undang Pokok Agraria, atau
l. Surat-surat  bukti  kepemilikan  lainnya yang  terbit  dan  berlaku  sebelum diberlakukannya Undang Undang Pokok Agraria  (dan  dilegalisir  oleh  Pejabat yang berwenang – dalam hal ini biasanya Lurah setempat), atau
m. Bukti  lainnya,  apa  bila  tidak  ada  surat bukti  kepemilikan,  yaitu  berupa:  Surat Pernyataan  Penguasaan  Fisik  lebih  dari 20 tahun secara terus menerus dan surat keterangan Kepala Desa/Lurah
disaksikan oleh 2 orang tetua adat/penduduk setempat
5. Surat  Pernyataan  telah  memasang  tanda batas
6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
7. Foto  copy  SK  Ijin  Lokasi  dan  surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
8. Pembuatan  peta  dasar  pendaftaran,  Pada proses ini, dilakukan pemasangan, pengukuran,  pemetaan  dan  pemeliharaan titik dasar teknik nasional. Dari Peta dasar inilah dibuatkan peta pendaftaran
9. Penetapan batas bidang-bidang tanah
Berikut  ini  adalah  tahapan  pelaksanaan PTSL yang dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:
1. Penyuluhan: penyuluhan ini akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dilaksanakan  oleh  petugas  BPN  yang berada di wilayah desa atau kelurahan;
2. Pendataan: setelah dilaksanakan penyuluhan,  lalu  petugas  akan  melakukan pendataan  kepada  masyarakat  dengan menanyakan status kepemilikan tanah, cara perolehan  tanah  tersebut,  apakah  dari warisan,  hibah  ataupun  jual  beli  dan  juga bukti setor BPHTB dan PPh  (kecuali untuk masyarakat  yang tidak  mampu  dibebaskan untuk biaya ini) yang sudah dibayarkan;
3. Pengukuran,  setelah  melewati  proses administrasi dan dikatakan lolos, selanjutnya petugas akan melakukan pengukuran.  Pengukuran  tersebut  meliputi panjang  dan  lebarnya  tanah  yang  dimiliki, batas  tanah  yang  menjadi  pembatas  yang telah  mendapat  persetujuan  dari  pemilik tanah  yang  berbatasan,  bentuk  bidang  dan juga luas bidang tanahnya;
4. Sidang Panitia A: Sidang ini beranggotakan 3 orang BPN dan satu orang perwakilan dari desa atau kelurahan. Tujuan dari pengadaan sidang  ini  adalah  untuk  meneliti  data yuridis,  pemeriksaan  lapangan,  mencatat sanggahan,  menarik  kesimpulan  serta mendapatkan keterangan tambahan;
5. Pengumuman  dan  Pengesahan:  setelah melewati  sidang panitia, maka panitia akan mengumumkan hasilnya, lalu petugas akan melakukan pengesahan kurang lebih 14 hari setelah pengumuman itu ditempel di kantor desa  atau  kantor  kelurahan  ataupun  kantor pertanahan setempat. Apabila dalam jangka waktu  14  hari    setelah  pengumuman tersebut tidak ada sanggahan, artinya tanah yang  didaftarkan  aman,  bukan  tanah sengketa  dan  dapat  dilanjutkan  untuk penerbitan sertifikat. Pengumuman tersebut sekurang-kurangnya  berisi  nama  pemilik tanah,  luas  tanah,  letak  tanah  dan  bidang tanah;
6. Penerbitan  Sertifikat:  tahap  terakhir  yaitu penerbitan  sertifikat  oleh  kementrian Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  yang  menjadi  bukti  otentik seseorang atas kepemilikan tanah miliknya yang  dibagikan  langsung  kepada  pemilik tanah.
Adapun  biaya  untuk  program  ini dibebankan  kepada  pemerintah  atau  dengan kata lain gratis (tidak dipungut biaya). Peserta PTSL  hanya  dibebankan  untuk  membayar penyediaan  surat  tanah  untuk  tanah  yang belum  memiliki  surat  tanah,  pembuatan  dan
pemasangan  tanda  batas,  Bea  Perolehan  Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  jika terkena, dan lain-lain seperti materai, fotokopi Letter C ataupun biaya saksi.
Dari  uraian  tersebut  diatas  maka  bukan hal  yang  sulit  untuk  mendaftarkan  hak  milik atas tanah agar mendapatkan kepastian hukum.
2.3 Definisi Hak Tanggungan Adapun  yang  di  maksud  dengan  hak tanggungan menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 yaitu  Pasal  1  angka  (1)  yang  berbunyi  hak Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut  hak  tanggungan  adalah  jaminan  yang dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  5 tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut benda-benda  lain  yang  merupakan  satu kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan kepada  Kreditor  tertentu  terhadap  kreditor- kreditor lain.
Sedangkan  defenisi  lain  tentang  Hak Tanggungan  adalah  Hak  Jaminan  atas  tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  diutamakan  pada Kreditor  tertentu  terhadap  kreditor-kreditor lainnya.  Dalam  arti  jika  Debitor  cidera  janji, kreditor  pemegang  Hak  tanggungan  berhak menjual  melalui  lelang  umum  tanah  yang dijadikan jaminan menurut ketentuan prundang-undangan yang berlaku, dengan hak mendahulu daripada kreditor lainnya,
kedudukan  utama  tersebut  tentu  harus mendahulukan piutang negara seperti pajak.
Dalam hal pembebanan hak tanggungan ada hal-hal yang harus di perhatikan yaitu: 1. Adanya  objek  Hak  tanggungan  (Pasal  4 UUHT)
2. Adanya  pemberi  dan  pemegang  hak tanggungan (Pasal 8 UUHT)
3. Pemberian  hak  tanggungan  (Pasal  10 sampai dengan Paasal 13 UUHT)
4. Penerbitan sertipikat hak tanggungan (pasal 14-15 UUHT)
5. Peralihan  Hak  tanggungan  (Pasal  16-17 UUHT)
6. Hapus  nya  Hak  Tanggungan  (Pasal  18-19 UUHT)
7. Eksekusi  Hak  tanggungan  bila  cidera  janji atau wanprestasi (Pasal 20-21 UUHT)
8. Pencoretan  Hak  Tanggungan  (Pasal  22
UUHT)
Maka dalah hal ini pasal 4 UUHT telah menetapkan hak atas tanah termasuk hak milik yang dapat di bebankan hak tanggungan.
2.4 Definisi  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT)
Tentu kita ingin mengetahui bagaimana objek  jaminan  yang  kita  miliki  yang  menjadi jaminan  di  bank  untuk  utang  tertentu  di bebankan hak tanggungan ke kantor pertanahan  sehingga  sertipikat  sebagai  bukti kepemilikan  hak  kita  atas  tanah  memiliki kepastian hukum, maka dalam hal ini Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  yang  juga  merupakan Notarislah  yang  membuat  akta  pembebanan
hak  tanggungan)yang  akan  mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan  di  mana  objek  jaminan  berada. Dalam  hal  ini  kita  dapat  melihat  Peraturan pemerintah  nomor  37  tahun  1998  Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah

## 2.5 Definisi Ekonomi
Hukum ekonomi terbagi menjadi  2, yaitu:
a. Hukum  ekonomi  pembangunan,  yaitu seluruh  peraturan  dan  pemikiran  hukum mengenai  cara-cara  peningkatan  dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)
b. Hukum  ekonomi  sosial,  yaitu  seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara  pembagian  hasil  pembangunan ekonomi  secara  adil  dan  merata,  sesuai dengan  hak  asasi  manusia  (misal,  hukum perburuhan dan hukum perumahan)
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan  menciptakan  kemakmuran.  Inti  masalah ekonomi  adalah  adanya  ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.
Permasalahan itu kemudian menyebabkan
timbulnya kelangkaan.
Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang  lain  dalam  kehidupan  ekonomi  sehari-
hari  dalam  masyarakat.  Ekonomi  akan  selalu berbicara  tentang  modal  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat atau orang perorang maupun Badan Hukum.
Kepemilikan  tanah  juga  merupakan investasi  atau  pun  suatu  objek  yang  menjadi kebutuhan  Primer  karena  setiap  orang  akan selalu berfikir akan memiliki tanah baik untuk tempat tinggal, untuk usaha, atau untuk lahan perkebunan pertanian.
Tentu  untuk  hal  tersebut  setiap  orang atau  basan  hukum  harus  mengerti  bagaimana untuk  menjamin  kepastian  hukum  atas kepemilikan tanah tersebut.
Maka  pendaftaran  hak  atas  tanah adalah  hal  yang  harus  dilakukan  untuk menajmin  kepastian  hukum  dan  juga  untuk kepentingan  agar  uang  yang  dibelikan  dlam memperoleh  tanah  tersebut  dapat  di  ambil dengan  cara  megagunkan  objek  tersebut kepada  Bank  dan  di  peroleh  uang  yang berbentuk  utang  sehingga  dapat  dijadikan modal, tanah tetap dikuasai dan uang dapat di modalkan untuk kelangsungan hidup termasuk pelunasan cicilan utang.
2.6 Hubungan  Pendaftaran  Hak  Atas Tanah Tentang Hak Milik  Dari Nilai Ekonomi
Dari  uraian  tersebut  diatas  kita  akan dapat mengerti dan menjadi memahami bahwa pendaftaran  tanah  itu  sangat  lah  penting  dan memiliki nilai ekonomi.
Karena tanah itu tidak dapat terpisahkan dari Ekonomi, karena setiap orang atau subjek
hukum selalu berkeinginan memiliki tanah tapi tidak  mengurangi  modal  usahanya  dan keuntungan  tetap  tidak  berkurang  tapi dijadikan  untuk  tambahan  mosal  usaha sehingga  usaha  makin meningkat  dan kesejahteraan makin terpenuhi.
Untuk  mencari  modal  bagi  pelaku ekonomi tidak lah sulit, bila ia memiliki tanah yang  terdaftar  sebab  dapat  dijadikan  jaminan pada Bank apabila tanah tersebut adalah tanah terdaftar, karena Undang-undang hak tanggungan  juncto  Undang  Undang  Pokok Agraria  hanya  dapat  membebankan  hak tanggungan  serta  memiliki  kepastian  hukum apabila tanah tersebut adalah tanah terdaftar.
Untuk  itu  pendaftaran  tanah  sangatlah penting bagi ssetiap orang atau subjek hukum karena  kapanpun  diperlukan  akan  dapat memberikan  nilai  ekonomis  berupa  uang dengan  menajdikannya  jaminan  tanah  hak milik yang terdaftar bagi masyarakat.
Maka  dari  itu  hendaknya  setiap  orang atau  subjek  hukum  jangan  lagi  tidak mendaftarkan  hak  atas  tanahnya  sehingga memiliki  bukti  kepemilikan  berupa  sertipikat hak milik

## III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu:
Pentingnya  pendaftaran  hak  atas  tanah bagi  setiap  orang  atau  subjek  hukum  dengan bukti kepemilikan sertipikat hak milik karena memiliki  nilai  ekonomi  yang  akan  makin
bertambah nilainya  dan  mempermudah setiap pelaku  usaha  ekonomi  untuk  memperoleh modal  usahanya  dan  untuk  meningkatkan usahanya,  sebab  tanah  yang  terdaftar  dapat dijadikan  jaminan  untuk  memperoleh  modal usaha di Bank atau pembiyaan lainnya yang di atur dalam perundang-undangan. Dan ketidaktahuan  betapa  pentingnya  pendaftaran hak  atas  tanah  tentang  hak  milik  factor utamanya  banyaknya  masyarakat  yang  tidak mengerti  pentingnya  pendaftaran  hak  atas tanahnya  tersebut  dan  kurangnya  sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat atau kerjasama Pemerintah Desa dan kelurahan dengan Dosen Hukum  dan  Dosen  Hukum  Ekonomi  dengan meminta  Dosen  yang  ada  di  daerah  tersebut melakukan pengabdian di desa dan kelurahannya.

## 3.2 Saran
Pemerintah  harus  lebih  agresif  untuk terjun langsung ke  daerah  tempat wilayahnya untuk  memberikan sosialisasi  ke daerah  yang menurut pengamatan emerintah daerah tersebut  masih  banyak  yang  belum  terdaftar dan juga pemerintah Desa dan kelurahan untuk melakukan MOU
(memorandum of Understanding)  atau  permintaan  agar  Dosen Hukum  dan  Dosen  Ekonomi  didaerahnya melakukan  pengabdian  dan  penelitian  serta memberikan  pemamparan  tentang  apa  saja yang dibutuhkan desa itu agar masyarakatnya mengetahui  apa  yang  dianggap  Pemerintah desa  dan  kelurahan  penting  terutama  sekali tentang pentingnya pendaftaran tanah  tentang
hak milik yang bernilai ekonomi dan memiliki jaminan kepastian hukum, jangan justru takut karena  akan  mengurangi  terjadinya  jual  beli secara  dibawah  tangan  yang  diketahui Pemerintah desa dan Kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU

## Adjie, Habib. 2018.Hak Tanggungan Sebagai
Lembaga  Jaminan  Atas  Tanah,  Cetakan ke -1, CV. Mandar Maju: Bandung

## Chandra, S.2005. Sertipikat Kepemilikan Hak
Atas  Tanah,  Cetakan  Pertama  Kali,  PT Grasindo: Jakarta
Harsono,  Budi.  2009.  Hukum  Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan
Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya, Cetakan ke 9: Jakarta

## Lubis, Mhd Yamin & Lubis Abd Rahim. 2010.
Hukum  Pendaftaran  Tanah  Edisi  Revisi, CV. Mandar Maju: Bandung Lubis,  Mhd  Yamin  &  Lubis  Abd  Rahim.
2011.Pencabutan Hak, Pembebasan, Dan
Pengadaan  Tanah,  CV.  Mandar  Maju:
Bandung
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Hak
Tanggungan,  Cetakan  Pertama,  Sinar Grafika: Jakarta
Sutedi,  Adrian.2011.  Sertifikat  Hak  Atas Tanah,  Cetakan  Pertama,  Sinar  Grafika: Jakarta
2. UNDANG-UNDANG
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokk-Pokok Agraria
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungann Dengan Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah
Himpunan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
3. INTERNET https://irmadevita.com/2019/pendaftaran- tanah-sistematis-lengkap-ptsl/
https://irmadevita.com/2009/pensertifikatan- tanah-secara-sporadik/
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/peng ertian-ekonomi.html