## JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN
Vol. 8 No. 2 Desember 2023 | Hal. 156 – 167
https://doi.org/10.21067/jmk.v8i2.8177

## Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas
Marsianus Reresi a, 1* , Bernard Antonius Rahawarin a, 2 , William Ngoranubun a, 3 a Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon, Indonesia
1 marsianusreresi@gmail.com* *korespondensi penulis
Informasi artikel
: ABSTRAK Received: 15 Maret 2023; Revised: 29 April 2023;
Accepted: 19 Juni 2023.
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis relasi guru dan peserta didik dalam  perspektif  teori  Pierre  Bourdieu  tentang  kekerasan  simbolik.  Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengamati secara langsung perilaku guru  dan  peserta  didik  dalam  berelasi  dan  berinteraksi  di  lingkungan  sekolah. Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri  8 Saumlaki, Kabupaten Kepulauan  Tanimbar,  Ambon.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni observasi,  wawancara  mendalam,  dan  studi  dokumentasi.  Subjek  penelitian  dipilih dengan menggunakan teknik snowball. Hasil penelitian menemukan bahwa melalui teknik analisis secara deskriptif ditemukan bahwa bahwa dalam relasi guru dan siswa terkandung  kekerasan  simbolik  yang  tidak  disadari  karena  minimnya  pemahaman dan  kesadaran  guru  dan  siswa  serta  adanya  ketidaksetaraan  kuasa  simbolik.  Maka perlu  strategi  untuk  mewujudkan  sekolah  yang  bebas  dari  kekerasan  simbolik. Rekomendasi penelitian, adanya kebijakan sekolah yang menekankan budaya sekolah yang  lebih  dialogis  tanpa  ada  unsur  kekerasan  simbolik.  Guru  hendaknya mengembangkan  pemahaman  dan  kesadaran  yang  obyektif  mengenai  kekerasan simbolik  dan  adanya  pengakuan  objektif  melalui  habitus.  Peserta  didik  sebaiknya bersikap  kritis  terhadap  perilaku  guru  yang  mengandung  kekerasan  simbolik  dan berani menyampaikan kepada guru.
Kata-kata kunci:
Kekerasan Simbolik; Relasi Kuasa; Guru;
Peserta Didik.

## ABSTRACT
Keywords: Symbolic Violence; Power Relations; Teachers; Students. The  Critical  Analysis  of  Symbolic  Violence  between  Teachers  and  Students  in
High School. This study aims to critically examine the relationship between teachers and  students  in  the  perspective  of  Piere  Bourdieu's  theory  of  symbolic  violence. Researchers  used  a  phenomenological  approach  to  directly  observe  the  behavior  of teachers  and students  in  relating  and  interacting  within  the school  environment.  The research  was  conducted  at  SMAN  8  Saumlaki,  Tanimbar  Islands  District.  Data collection  techniques  used  are  observation,  in-depth  interviews,  and  documentation studies.  Research  subjects  were  selected  using  the  snow  ball  technique.  The  analysis technique  uses  data  triangulation  analysis.  The  results  of  the  study  show  that  in  the teacher-student relationship there is symbolic violence which is not realized because of the lack of understanding and awareness as a result of the imbalance of symbolic power between  the  teacher and  the  dominated students.  So a strategy  is  needed  to  realize  a school that is free from symbolic violence. The research recommends, the existence of school policies that emphasize a more dialogical school culture without any element of symbolic violence. Teachers should develop an objective understanding and awareness of  symbolic  violence  and  objective  recognition  through  habitus.  Students  should  be critical of teacher behavior that contains symbolic violence and dare to convey it to the teacher.
Copyright © 2023 (Marsianus Reresi, dkk). All Right Reserved
How to Cite : Reresi, M., Rahawarin, B. A., & Ngoranubun, W. (2023). Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 8 (2), 156–167. https://doi.org/10.21067/jmk.v8i2.8177
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3

## Pendahuluan
Sekolah  merupakan  wadah  pembentukan  dan  pengembangan  diri  peserta  didik (Nashihin, 2019; Roosyidah, & Sutarna, 2016). Melalui aktivitas pendidikan di sekolah, terjadi hubungan antara guru dan peserta didik. Kualitas relasi dan interaksi guru dan peserta didik menjadi  penentu  pencapaian  output  pendidikan.  Jalinan  yang  diharapkan  antara  guru  dan peserta didik tentu saja bersifat menyenangkan, harmonis, penuh cinta dan keakraban. Guru dalam menjalankan tugas memberikan bimbingan, mengarahkan, memotivasi, mengendalikan, dan  mengembangkan potensi siswa, diharapkan tampil sebagai motivator bagi peserta didik dalam  belajar,  menjadi  sandaran  bagi  siswa  dan  bahkan  menjadi  wadah  bagi  peserta  didik mendapatkan kasih sayang. Dengan begitu peserta didik akan merasa aman dan tampil percaya diri saat berada di lingkungan sekolah (Amirulloh, 2018; Bilqis, Karina, & Latipah, 2019).
Harapan akan mutu hubungan yang harmonis antara guru dan siswa sepertinya masih menjadi utopia karena fenomena kekerasan masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang  seharusnya  menjadi  wadah  bagi  peserta  didik  untuk  hidup  nyaman,  bebas mengekspresikan dirinya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki  dan jauh dari bentuk kekerasan, justru ditemukan adanya pelbagai bentuk tindakan kekerasan di sekolah. Relasi dan interaksi guru dan peserta didik yang diwarnai dengan tindakan kekerasan menjadi penyebab peserta  didik  kehilangan  rasa  percaya  diri,  motivasi  belajar  menjadi  lemah  dan  secara  sadar maupun  tak  sadar  memandang  sekolah  sebagai  wadah  yang  menakutkan  (Sidjabat,  2021). Situasi  memprihatinkan  ini  memberi  dampak  negatif  terhadap  mutu  proses  dan  sekaligus output pendidikan.
Secara  umum  kekerasan  merupakan  sikap  semena-mena  dari  pihak  dominan  dan memiliki  kuasa  terhadap  pihak  subdominant  yang  berada  dipengaruh  kekuasaan.  Kekerasan biasanya  bersifat  destruktif  yang  dapat  meninggalkan  bekas  luka  serius  secara  fisik  maupun perasaan traumatis yang mendalam secara psikis. Peserta didik yang menjadi objek kekerasan akan merasa terisolir secara sosial, minder, tertekan, dan bahkan menurunkan motivasi belajar. Bentuk kekerasan yang sering dialami siswa di sekolah berupa kekerasan fisik, verbal, mental, dan kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang beroperasi dalam alam ketidaksadaran  dalam  diri  pelaku maupun  diri  korban  karena  itu  sering tidak  dirasakan  dan dikenali. Kekerasan ini sering terjadi melalui mekanisme kultural.
Kekerasan simbolik terjadi akibat penyelewengan modal simbolik oleh pihak papan atas atau yang memiliki kuasa terhadap pihak yang dipandang marginal. Hubungan dan interaksi antara kedua pihak terjadi secara tidak seimbang atau tidak setara. Kekerasan simbolik sebagai operasi  pemaksaan  pemikiran  dari  pihak  yang  dominan  dan  mempersepsikan  diri  serta memposisikan diri sebagai pihak yang benar terhadap agen-agen sosial yang terdominasi.
Sekolah dapat menjadi lahan subur terjadinya kekerasan simbolik terlebihi dalam relasi dan interaksi antara guru dan peserta didik. Hasil observasi awal menegaskan bahwa SMAN 8 Saumlaki  merupakan  sekolah  yang  dipandang  oleh  masyarakat  Tanimbar  sebagai  sekolah “unggulan”.    Sekolah  yang  berdiri  sejak  tahun  2008  ini  sangat  diminati  oleh  masyarakat  di Kepulauan  Tanimbar.  Sekolah  yang terakreditatsi  A  (unggul)  pada tahun 2021  ini  dipandang berkualitas proses dan output pendidikan oleh masyarakat Tanimbar, juga dikategori sebagai sekolah ramah anak.
Keberadaan  dan  pelbagai  prestasi  yang  diraih  sekolah  tersebut  memicu  ketertarikan peneliti melakukan telaah kritis terhadap relasi  guru dan peserta didik di SMAN 8 Saumlaki Kepulauan Tanimbar yang ditinjau dari pandangan Pierre Bourdieu tentang kekerasan simbolik
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
dalam  rangka  mempertanyakan  kondisi  hubungan  guru  dan  peserta  didik  di  lingkungan sekolah.  Telaah  kritis  ini  hendak  menelusuri  dan  menguak  secara  objektif  ada,  namun terkadang tidak disadari keberadaanya.
Berdasarkan latar belakang  penelitian, maka pertanyaan sentral yang hendak dipecahkan dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  kondisi  riil  relasi  guru  dan  peserta  didik  di  SMAN  8 Saumlaki Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  dalam perspektif  kekerasan  simbolik.  Tujuan  dari penelitian  ini  yakni  mendeskripsikan  kondisi  riil  relasi  guru  dan  peserta  didik  di  SMAN  8 Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta menawarkan solusi alternatif model relasi guru dan peserta didik tanpa kekerasan simbolik.
Penjelasan  tentang  kepustakaan,  pertama,  konsep  dasar  kekerasan  simbolik.  Pierre Bourdieu  (1930-2002)  seorang  sosiolog,  dan  juga  seorang  filsuf  kritis  dari  Perancis memperkenalkan  kekerasan  simbolik  sebagai  patron  penguasaan  budaya  yang  lebih  kuat terhadap budaya yang lemah yang secara tidak sadar dihidupi oleh masyarakat yang tercermin dalam  tindakan  diskriminatif.  Bourdieu  memproklamasikan  istilah  “kekerasan  simbolik”, “kuasa  simbolik",  dan  “domi nasi  simbolik"  untuk  menandasakan  makna  yang  sama  yakni sebagai  kuasa  yang  semena-semena  dari  pihak  dominan  untuk  menciptakan  dan  mengubah realitas.
Mekanisme kekerasan simbolik terjadi akibat dari keyakinan pihak korban terhadap aktor dan bahkan merasa berhutang budi serta loyal (John B Thompson dan Haqqul Yaqin, 2003). Menurut Bourdieu, dalam dominasi simbolis kekuasaan yang dipaksakan oleh pihak superior kepada subordinat berlangsung secara halus dan bahkan tidak terasa oleh sasaran kekerasan (Haryatmoko, 2010).
Kekerasan  simbolik  merekat  dalam  setiap  bentuk  tindakan  dan  mental  individu,  dan menjadi  pengendali  yang  mengesahkan  atau  membenarkan  pemegang  kekuasaan  dalam tatanan sosial. Kekerasan ini tidak diketahui namun dinikmati sebagai sebuah kelaziman oleh pihak  yang  menjadi  santapan  kekerasan,  dan  tetap  bereksistensi.    Hal  ini  terjadi  sebab  ada ketergantungan  absolut  secara  sosial.  Pandangan  ini  sejajar  dengan  pendapat  Fashri, menurutnya  kekerasan  simbolik  merupakan  kekerasan  yang  lembut  dan  tidak  terlihat terimplementasi  melalui  jalan  simbolis  komunikasi  dan  pihak  korban  tidak  mengetahui keberadaannya karena ketidaktahuan (Fashri Fauzi, 2014: 243).
Pertautan  kekerabatan  sosial  yang  terjalin  menjadi  arena  istimewa  untuk  memahami hegemoni yang bergerak atas nama prinsip simbolik yang dimaklumi dan dihalalkan baik oleh pihak  pengendali  maupun  pihak  yang  dikendalikan.  Prinsip  itu  antara  lain  norma,  kultur, penalaran,  gaya  tutur,  perilaku,  karakteristik,  dan  stigma  (Haryatmoko,  2010).  Prinsip  ini menyerang  dan  menentukan  pola  pikir,  perspektif,  reaksi  batin,  tanggapan  dan  perilaku individu (Haryatmoko, 2007).
Dalam arena kultural dan sosial, aktor dominan memainkan kuasanya untuk menyatukan atau  sebaliknya  memisahkan,  melestarikan  atau  menghancurkan  makna  sosial  serta merepresentasi  diri  dan  kaumnya  sebagai  nilai  yang  harus  diinternasilasikan  oleh  kaum marginal.  Dan  peran  itu  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  alami  dan  sah  untuk  kepentingan kelompok yang mendominasi (Martono, 2012).
Konsep kekerasan simbolik milik Pierre Bourdieu bertolak dari gagasan tentang adanya struktur  kelas  dalam  realita  sosial  yang  secara  sistematis  sebagai  relasi  dialektika  dalam menentukan diseminasi budaya dan ekonomi. Menurut Bourdieu, kekerasan simbolik berada dalam arena kekuasaan dan karena itu kekerasan merupakan akar dan buah praktik kekuasaan.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
Ketika  sebuah  kelas  dominan  menguasai  kelas  subdominan  maka  di  dalam  operasi  itu  akan menghasilkan kekerasan simbolik. Adanya struktur kelas dalam masyarakat menjadi  efek dari adanya ketidaksejajaran atau disharmoni atau distingsi (William E Deal dan Timothy Kandler Beal, 2004).
Kekerasan  simbolik  cenderung  dilakukan  oleh  agen  dari  kelas  primer  terhadap  kaum sekunder dalam masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki kaum borjuis mendominasi kaum papa (Martono, 2012). Itu artinya sistem sosial masyarakat terpola ke dalam kelas kapital dan kelas nonmodal.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  Bourdieu  mengungkapkan  beberapa  konsep  dasar yakni,  modal,  arena  dan  habitus.  Ide  dasar  ini  kemudian  mengarahkan  pada  mekanisme kekerasan  simbolik.  Berikut  ini  dijelaskan  beberapa  paham  kunci  untuk  memahami  makna kekerasan simbolik menurut Bourdieu, yakni: pertama, modal. Bourdieu memaknai modal tidak sebatas kepemilikan materi, barang atau benda melainkan lebih dari pada itu sebagai daya atau hasil kerja. Modal menjadi daya simbolik dan berpengaruh secara kultural dan sosial. Modal juga  diartikan  sebagai  kekuasaan  dalam  berinteraksi  dengan  dunia  di  luar  diri  individu  atau kelompok. Dalam relasi sosial itu terjadi alterasi atau metamorfosis dalam wujud materi atau daya simbolik (Bourdieu, 2006).
Bourdieu  memetakan  jenis  modal  menjadi  empat  bagian  yaitu:  (1)  modal  ekonomi mencakup  fasilitas  produksi  dan  finansial  yang  mudah  dialterasi  ke  kapital  atau  modal  lain (Bourdieu,  2018;  Haryatmoko,  2010);  (2)  modal  sosial  adalah  sekumpulan  sumber  daya  yang terkait dengan jaringan dan hubungan dalam rangka penentuan kedudukan sosial dan agregasi modal.  Wujud  modal  sosial  anta  lain  kemampuan  kolaborasi  yang  melahirkan  kepercayaan, loyalitas,  solidaritas.    Semua  wujud  kapital  sosial  itu  bertumbuh  dan  berkembang  dalam keluarga,  masyarakat,  organisasi  maupun  institusi;  (3)  modal  budaya  merupakan  aset kemampuan  seseorang  yang  menentukan  kedudukan  sosial.  Misalnya  sikap,  kecakapan berbahasa, life style, adat-istiadat, bakat,pengetahuan, kepemilikan ijazah, gelar akademik dan sejennisnya (Martono, 2012:33). Bourdieu membagi kapital budaya ke dalam tiga bentuk yakni, Pertama, kapital budaya yang terintegrasi ke dalam diri dan bertahan lama, misalnya  bakat dan pengetahuan  seseorang  yang  diperoleh  dari  hasil  pendidikan  Kedua,  kapital  budaya  objektif dalam  rupa  kepemilikan  barang  atau  benda  karena  memiliki  modal  ekonomi.  Misalnya memiliki  buku  dan  karya  seni.  Ketiga,  kapital  budaya  yang  terinstitusi.  Misalnya  gelar pendidikan, anggota konsorsium, delegatus suatu institusi dan reputasi lainnya (Haryatmoko, 2010:17).  (4)  modal  simbolik  merupakan  daya  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk  meraih kekuasaan yang diakui secara sah, seperti pristise, ketenaran, kehormatan karena gelar, nama besar  keluarga  atau  nama  besar  kelompok,  jabatan, pemilihan tempat  tinggal, mobil mewah (Haryatmoko, 2007).
Bagi  Bourdieu,  komposisi  modal  yang  dimiliki  seseorang  akan  berpengaruh  signifikan terhadap kedudukan sosial dan kuasa simbolik. Dengan demikian makin tinggi pula dominasi sosial  di  tengan  masyarakat.  Sebaliknya  makin  kecil  kapital  yang  dimiliki  seseorang  maka terbuka peluang untuk dikuasai oleh pemilik modal.
Penjelasan  kedua  mengenai  arena.  Konsep  arena  menunjuk  pada  tempat  pertarungan kekuatan,  dan  perjuangan  aktor  mempertahankan  atau  mengubah  struktur  hubungan- hubungan kekuasaan melalui modal yang dimiliki atau akumulasi kapital. Arena merupakan lapangan bagi para agen berkompetisi mempertunjukan kuasa simboliknya. Dalam arena terjadi pendistribusian modal secara tidak sejajar, sehingga ada yang menguasai dan ada yang dikuasai
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
tergantung  dari  seberapa  banyak  aktor  memiliki  kapital  dan  memainkan  kepemilikan kapitanya.
Arena sosial memiliki memiliki aturan mainnya tersendiri atau habitus yang khas. Maka setiap  pelaku  yang  masuk  dalam  suatu  lintasan  sosial  harus  menguasai  kode  atau  aturan mainnya.  Setiap aktor selalu berhadapan dengan arena sosial, habitus dan posisi dalam arena. Keberhasilan pelaku sangat ditentukan oleh besaran kapital yang dimiliki dan posisi pelaku di arena  sosial  serta  habitus  yang  dituntut.  Nilai  kapital  tergantung  pada  jenis  arena  dan pertaruhan yang dimainkan (Haryatmoko, 2007).
Dalam pertarungan aktor di arena menimbulkan terbentuknya kelas. Diskursus tentang kelas erat kaitannya dengan konsep modal karena setiap kelas memiliki sikap, selera, kebiasaan, perilaku atau bahkan modal yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan munculnya hubungan antar kelas yang tidak harmonis.
Menurut Bourdieu kelas masyarakat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: (a) kelas dominan yakni  mereka  yang  memiliki  berbagai  modal  dan  mampu  menguasai  kelas  lainnya.  (b)  kelas borjuasi kecil adalah kelas menengah yang memiliki hasrat untuk meningkatkan status sosial yang  sederajat  dengan  kelas  dominan  namun  mereka  tidak  punya  kemampuan  untuk memaksakan identitasnya kepada kelas lain. (c) kelas populer adalah kaum papa yang pasrah terhadap tindakan pendominasian kelas dominan (Martono, 2012).
Penjelasan ketiga, habitus. Bourdieu menggunakan konsep habitus dalam menganalisis masyarakat  untuk  mengatasi  problem  dikotomi  antara  individu-masyarakat,  agen-struktur sosial,  kebebasan-determinisme.  Dalam  hal  ini,  Bourdieu  menjelaskan  habitus  sebagai mekanisme  dan  strategi  dominasi.  Habitus  merupakan  stuktur  mental  yang  terinternalisasi dalam diri setiap individu yang menghasilkan serangkaian pola persepsi, pemahaman, apresiasi dan  evaluasi  realitas  di  luar  diri.  Habitus  menjadi  produk  dunia  sosial  dan  karena  itu  selalu berada  dalam  proses  strukturisasi.  Habitus  berfungsi  sebagai  prinsip  yang  mengatur  praktik kehidupan (Bourdieu, 2006). Habitus terwujud dalam kebiasaan individu atau masyarakat yang diyakini sebagai pedoman berpikir dan berperilaku. Karena itu, habitus dapat menggerakkan perilaku, mempengaruhi sturktur kognitif untuk melakukan suatu tindakan, dan bahkan dapat membantu  individu  untuk  beradaptasi  dengan  posisi  yang  ditempati  dalam  lingkup  sosial (Haryatmoko, 2007).
Habitus  tumbuh  dan  berkembang  secara  alami  namun  keberadaannya  tidak  bersifat permanen dalam diri individu atau kelompok melainkan terus mengalami perubahan. Hal ini senada  dengan  pandangan  George  dan  Douglas  (2005),  yang  berpandangan  bahwa  habitus tidaklah  bersifat  permanen  namun  terus  mengalami  perubahan  dan  berkembang  dalam lingkungan sosial.
Bentuk-Bentuk  Kekerasan  Simbolik.  Titik  pertemuan  antara  kekuasaan  dan  kekerasan yakni pada kapital simbolik. Kekerasan berada dalam pusaran kekuasaan sebagai cara ampuh menciptakan  dan  melestarikan  praktik  dominasi  dalam  lintasan  sosial.  Kelas  dominan berkspansi secara secara perlahan namun pasti tanpa disadari oleh sasaran kekerasan.
Praktek  kekerasan  simbolik  terwujud  dalam  dua  bentuk  yakni  (Haryatmoko,  2007): Pertama,  Bentuk  dan  mekanisme  eufimisme  yang  bekerja  atas  dasar  keharusan,  kesetiaan, penegasan, kebaikan, peraturan dan tata tertib, kegunaan, perintah, kepercayaan, keselarasan, jasa,  pahala,  sopan-santun,    kewajiban,  pemberian  bonus,  belas  kasih,  pencitraan,  dan kesediaan,  sehingga  tidak  tampak,  tidak  dapat  dikenali  sebagai  kekerasan  dan  bahkan berlangsung  di  bawah  alam  bawah  sadar.,  keselarasan,  kebaikan,  penegasan,.  Dalam  kondisi
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
tersebut  nilai-nilai  disusupkan  untuk  melegitimasi  kuasa  demi  merebut  atau  memperkokoh kekuasaan (Jazeri, 2009).
Kedua, Bentuk dan mekanisme  sensoriasi, yang menjadikan kekerasan simbolik terasa sebagai upaya pelestarian nilai yang diklaim sebagai “moral kehormatan”, yang dipertentangkan dengan  “moral  rendah”.  Wujud  “moral  kehormatan”,  antara  lain  kesantunan,  kesucian, kedermawanan. Sedangkan  “moral  rendah”  tercermin  dalam  tindakan  asusila,  tindakan kriminal, tindakan kekerasan, kerasukan dan ketidakpantasan (Martono, 2012).

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller metode penelitian kualitatif adalah penelitian sosial yang berbasis  pada  pengamatan  terhadap  manusia  dalam  hubungan  dengan  bahasa  dan peristilahannya  (Moleong,  2009).  Senada  dengan  itu,  menurut  Sugiyono  (2012)  penelitian kualitatif  dilakukan  pada  kondisi  yang  natural  demi  memperoleh  makna  atau  nilai  yang terkandung di balik data yang tampak. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif aktivitas penelitian  berkembang  sesuai  dengan  situasi  lapangan  yang  menekankan  pada  catatan lapangan  saat  penelitian  berlangsung.  Metode  penelitian  kualitatif  dipilih  karena  diyakini bahwa  melalui  peneliti  akan  memperoleh  gejala-gejala  yang  terjadi  di  lapangan  secara menyeluruh ketika peneliti terjun langsung ke lapangan, tinggal dan ikut merasakan keadaan lapangan terkait dengan objek penelitian. Dengan perolehan data secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya  maka  peneliti  dapat melakukan  pendeskripsian  terkait objek  kajian  dan  kemudian  menafsirkan  makna.  Penelitian  dilakukan  di  kelas  X  SMA  8 Saumlaki  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  sejak  bulan  Juni  s/d  Oktober  2022.  Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala aktivitas di lapangan terkait objek kajian (Gulo, 2003).  Dalam  hal  ini  peneliti  mengamati  dan  mencatat  segala  aktivitas  terkait  kekerasan simbolik dalam relasi guru dan peserta didik. Peneliti mewancarai 50 siswa kelas X dan 15 guru serta Kepala Sekolah. Data pengamatan dan wawacara ditunjang dengan data dokumen yang diperoleh. Keseluruhan data penelitian yang diperoleh akan analisis secara kualitatif.

## Hasil dan pembahasan
Hasil temuan pertama, bentuk dan mekanisme kekerasan simbolik di SMAN 8 Saumlaki. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk  dan  mekanisme  kekerasan  simbolik  dalam interaksi guru dan siswa di SMAN 8 Saumlaki terjadi melalui eufemisme dan sensorisasi. Bentuk dan mekanisme eufemisme yang tampak dominan dalam wujud (a) perintah dan larangan, (b) peraturan  dan  tata  tertib,  (c)  pemberian  bonus,  (d)  kepercayaan,  (e)  hukuman  atau  sanksi. Sedangkan,  bentuk  dan  mekanisme  sensorisasi  berupa  (a)  ancaman  dan  paksaan,  (b) pemarginalan.
Berikut bentuk dan mekanisme eufemisme diuraikan sebagai berikut:  Pertama, Perintah dan  Larangan.  Perintah  dan  larangan  adalah  wujud  kekerasan  simbolik  melalui  bentuk  dan mekanisme eufemisme yang dilakukan guru SMAN 8 Saumlaki kepada siswa agar melakukan atau  menjalankan  sesuatu  yang  diperintahkan  dan  sekaligus  menekankan  pengontrolan terhadap sikap siswa yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas pada lingkungan SMAN 8  Saumlaki.    Dengan  menggunakan  kuasanya,  guru  menuturkan  memberikan  perintah  dan larangan yang berintonasi tinggi kepada siswa dan siswa pun wajib mengikuti perintah guru. Perintah dan larangan yang disampaikan harus dilaksanakan. Siswa tidak memiliki kesempatan
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
untuk  mempertimbangkan  apakah  perintah  dan  larangan  yang  disampaikan  guru  dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan.
Ketika  mendengar  perintah  dan  larangan  guru,  siswa  langsung  menunjukan  perilaku kesediaannya  untuk  melaksanakan.  Kalimat  perintah  dan  larangan  yang  sering  terlontarkan misalnya: “Maju ke depan kelas”, “Duduk diam”, “Pimpin doa”, “Jawab pertanyaan Ibu”, “Yang tidak kumpul tuga s kerjakan di luar kelas sekarang”, “Keluar dari ruangan kelas”. “Tunggu Bapak di Ruang Kerja”, “Cepat lari” “Angkat kursi”, “Tidak boleh ribut”, “Jangan main gila”, “Cepat ke sini”, “Siswa yang lain diam”, “Lain kali tidak boleh mengulangi lagi sikapmu itu”, “Jangan ulangi perbuatan yang tidak baik”, “Jangan lakukan lagi pelanggaranmu”, “Lain kali jangan terlambat lagi”.  Perintah  dan  larangan  guru  kepada  siswa  menandaskan pendominasian  guru  terhadap siswa sebagai sub dominan. Siswa sebagai pihak korban tidak berani membantah dan cenderung patuh dan pasrah serta melakukan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh guru sebagai kelas dominasi.
Kedua,  Peraturan  dan  Tata  Tertib.  Guru  SMA  8  Saumlaki  berpandangan  bahwa  dalam mendisiplinkan  siswa  perlu  ada  standar  perilaku  yang  dapat  diukur  terkait  kedisiplinan  diri siswa. Kriteria minimal perilaku itu termuat dalam peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Melalui pengkondisian pola perilaku siswa melalui peraturan dan tata tertib sekolah  maupun  kelas  maka  penyimpangan  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan dapat terpantau dan terukur sehingga dapat diminimalisir. Peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah SMAN 8 Saumlaki, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, wajib mengikuti upacara bendera, disiplin waktu (masuk sekolah tepat waktu, kumpul tugas tepat  waktu),  menjaga  ketertiban  kelas,  menghargai  sesama,  berpakaian  rapi.  Berhadapan dengan pengkondisian tersebut, siswa pun memakluminya sebagai suatu kewajaran dan harus ada demi menertibkan perilaku mereka (Gultom, 2022; Agustina, 2022).
Ketiga,  Pemberian  Bonus.  Demi  memotivasi  siswa  agar  giat  belajar,  berani mengungkapkap pendapat, dan disiplin, maka guru memberikan bonus/reward/pujian kepada siswa. Dalam hal ini tindakan guru memberikan bonus kepada siswa menjadi wujud eufemisme yang  dilakukan  Guru  SMAN  8.  Siswa  melakukan  kehendak  guru  karena  termotivasi  untuk memperoleh pujian, bonus, hadiah dari guru. Data lapangan membuktikan adanya pemberian bonus, misalnya, “siapa yang bisa menjawab soal Ibu maka dia dapat nilai 100”, “Bagus sekali pendapa tmu”, “Kamu rajin sekali”, “Hebat kamu”, “Luar biasa”, Coba dari dulu seperti begini, kan  Ibu  senang  melihatnya”.  Selain  kata -kata  pujian  pemberian  bonus  juga  berupa  materi misalnya kepala sekolah memberikan tropi dan piagam bagi siswa yang berprestasi. Pemberian bonus diberikan kepada siswa baik secara individu maupun di kelas dan bahkan melalui ajang apel sekolah, saat pembagian LHBS di depan orang tua.  Motivasi guru kepada siswa melalui pemberian  bonus  secara  kasat  mata  dipandang  oleh  guru  dan  siswa  sebagai  satu  bentuk apresiasi  atau  penghargaan  terhadap  prestasi  siswa.  Namun  pemberian  bonus  unsur persyaratan  yang  harus  dipenuhi  siswa  sehingga  pemberian  bonus  dapat  menjadi  upaya intimidasi guru kepada siswa dan karena itu menjadi wujud eufemisme.
Keempat,  Kepercayaan. Guru  menanamkan  kepercayaan  kepada  peserta  didik  dengan cara  meyakinkan  peserta  didik  mengenai  sesuatu  yang  diyakini  kebenarannya.  Berikut  data wawancara  yang  menyatakan  eufemisme  berupa  kepercayaan  terjadi  di  SMAN  8  sebagai berikut: “Kela s ini orang-orangnya pintar- pintar pasti dapat menjawab pertanyaan ibu guru”, “Bukankah kalian semua hebat - hebat, pasti tahu jawabannya”, “Anda memiliki kemampuan dan bakat yang luar biasa yang diberikan Tuhan, karena itu anda harus kembangakan agar berguna
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
bagi banyak orang”, “Pak guru bangga dengan kamu, pak guru berharap, anda terus berlatih meningkatkan  kemampuan  critical  thinking  dalam  membangun  case  building  sesuai  motion yang diterima”.  Data di atas menunjukan bahwa kepercayaan guru terhadap siswa m erupakan bentuk pemotivasian agar kepercayaan diri siswa berkembang namun secara tanpa sadar siswa dipaksakan untuk harus mampu menjawab karena sudah dianggap hebat dan pintar. Siswa akan merasa malu atau minder ketika tidak mampu menjawab pertanyaan guru. Begitu pula peserta didik  harus  mengembangkan  dirinya  karena  jika tidak maka  akan mengecewakan  guru  yang telah membanggakan dirinya.
Kelima. Hukuman atau Sanksi. Salah satu wujud kekerasan simbolik bentuk eufemisme yakni hukuman atau sanksi yang diberikan guru terhadap peserta didik. Bentuk eufemisme ini dapat dilihat pada data berikut:
“Ini  teguran  pertama  untukmu,  kalau  kamu  masih  melanggar  maka  kamu  diberi  surat panggilan orang tua kamu harap dapat mengerti pembinaan yang telah diberikan oleh guru kepada kamu demi merubah pribadi kamu. Yang belum mengumpulkan tugas maka tidak  boleh  ikut  pembelajaran.  Anda  harus  mengerjakan  di  luar  kelas  selama  jam pelajaran berlangsung. Di akhir jam pelajaran tugas wajib dikumpulkan. Tulis 100 kalimat permintaan maaf l alu kirim ke wa guru”.
Hal yang berkaitan dengan masalah kedisiplinan peserta didik pemberian hukuman atau sanksi menjadi solusi jitu yang diterapkan guru untuk membuat peserta didik merasa jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar peraturan.
Bentuk dan mekanisme sensorisasi yang tampak dominan di SMAN 8 Saumlaki, antara lain: (a), Ancaman dan Paksaan (b) Pemarjinalan. Bentuk dan mekanismenya diuraikan sebagai berikut:  Pertama,  Ancaman  dan  Paksaan.    Kuasa  Simbolik  yang  dimiliki  guru  menjadi  dasar guru melakukan kekerasan simbolik terhadap peserta didik dengan menciptakan kondisi batin peserta didik tidak nyaman dan peserta didik terpaksa melakukan sebagaimana kehendak guru. Wujud ancaman dan paksaan yang tampak misalnya, “Tuntaskan tugasmu di luar kelas selama jam pelajar an jika tidak maka anda tidak lulus mata pelajaran ini”, “Sebelum ulangan rambutmu sudah harus terlihat rapi, jika tidak maka tidak diijinkan masuk ke ruang ujian”, “Yang tidak bisa pimpin doa dalam bahasa daerah, dia tidak boleh ikut pelajaran”, “Sampai B apak lihat kamu masih buat ulah di kelas maka kamu berjemur di bawah tiang bendera”, “Awas jika tidak kumpul tugas  tepat  waktu”,  “Cepat  Kerjakan  tugasmu”,  “Cepat  jawab”.  Dalam  posisi  yang  terancam peserta  didik  mau  dan  tidak  mau  harus  melakukannya,  Modal  simbolik  yang  dimiliki  guru menempatkan  guru  berada  pada  kelas  dominan.  Apapun  ancaman  guru  peserta  didik  tetap menjalaninya dengan setiap.
Kedua, Pemarjilanan .  Guru  menjelek-jelekkan  perbuatan  peserta  didik  misalnya “kampungan”,  Kalau  su  dari  kampung  jangan  bertindak  kayak  orang  kampung”,  “Bodoh”, “Tolol”,  “Nau - nau”,  “Lola  sekali  otakmu”.  Berhadapan  dengan  tindakan  pemarjinalan  itu, peserta didik menerima dengan lapang dada meskipun merasa malu. Hal ini tampak dalam data lapangan,  misalnya:  “Saya  merasa  malu  namun  saya  harus  diam”,  “Saya  menerima  dengan senang hati karena sadar akan kesalahan”, “Saya menerima dan merubah perilaku”, “Saya Kaget serta  merasa  bersalah”.  Data  ini  menunjukan  bahwa  secara  tidak  sadar  guru  memandang peserta didik memiliki “derajat rendah” dan menghendaki agar peserta didik memiliki “derajat yang tinggi” atau dalam bahasa Bourdieu memiliki “Moral kehormatan” dan peserta didik pun mengakuinya.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
Hasil  temuan  kedua,  penyebab  terjadinya  kekerasan  simbolik  di  SMAN  8  Saumlaki. Berdasarkan  data  penelitian,  penyebab  terjadinya  kekerasan  simbolik  dalam  bentuk  dan mekanisme eufemisme dan sensorisasi di SMAN 8 Saumlaki dapat ditandaskan sebagai berikut: pertama,  Pemahaman  guru  yang  minim  tentang  kekerasan  simbolik.  Guru-guru  di  SMAN  8 Saumlaki tidak menyadari bahwa kekerasan simbolik dalam bentuk dan mekanisme eufemisme dan sensorisasi yang mereka lakukan dalam kelas maupun di lingkungan sekolah secara umum. Bagi  guru  yang  mereka  lakukan  dan  tampilkan  di  hadapan  peserta  didik  merupakan  upaya mengontrol  atau  mengawasi  perilaku  peserta  didik  demi  menertibkan  dan  mendisiplinkan peserta  didik  bukan  dalam  rangka  melakukan  kekerasan  simbolik.  Hal  ini  tampak  dalam beberapa  data  wawancara,  misalnya  “Karena  peraturan  berfungsi  sebagai  pengatur  semua kegiatan di sekolah sehingga segala kegiatan di sekolah dapat berjalan tertib dan lancar.
Peserta  didik  adalah  seorang  pelajar  yang  wajib  mematuhi  segala  peraturan  yang diterapkan  guru  di  sekolah”,  “Karena  dengan  disiplin  peserta  didik  tidak  mengganggu  jam bel ajar di kelas”, “Karena sekolah merupakan Lembaga formal yang mempertemukan peserta didik dari semua kalangan dan diharapkan tidak terjadi perbedaan yang mencolok satu dengan yang lain (harus sama) dalam berpakaian ”, “Karena semua proses yang terjadi di s ekolah diatur dengan  waktu”,  “Karena  dengan  kedisiplinan  maka  peserta  didik  dapat  mengikuti  kegiatan belajar dan dapat tercipta situasi pembelajaran yang menyenangkan”, “Karena peraturan dapat mengajarkan  peserta  didik  tentang  kedisiplinan”,  “Saya  wajib  me ngikuti  peraturan  sekolah karena memang saya seorang pelajar dan mengenyam pendidikan di sekolah. Jika saya ingin dibina menjadi peserta didik yang disiplin maka saya harus mengikuti aturan yang mengikat saya  di  sekolah”.  Dari  pelbagai  alasan  tersebut  dapa t  dikemukakan  bahwa  peserta  didik memandang peraturan dan tata tertib sekolah maupun kelas sebagai alat pengontrol perilaku mereka  dan  bahkan  menjadi  budaya,  kebiasaan  atau  gaya  hidup  yang  diistilahkan  Bourdieu sebagai  habitus  tanpa  disadari  dipaksakan  oleh  guru  kepada  peserta  didik.  Kondisi  ini menunjukkan adanya kekerasan simbolik pada peserta didik (Martono, 2019).
Kedua, adanya pola relasi yang tidak setara antara guru sebagai pihak yang dominan dan peserta  didik  sebagai  pihak  yang  terdominasi.  Praktik  eufimisme  dan  sensorisasi  oleh  guru dipandang  lumrah  oleh  peserta  didik.  Peserta  didik  menganggap  bahwa  tindakan  guru bukanlah  kekerasan  melainkan  kewajaran  dalam  mendisiplinkan  peserta  didik  dan menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  (Damayanti,  Andarwulan,  &  Aswadi,  2019).  Demi mewujudkan  lingkungan  sekolah  yang  kondusif  maka  guru  menegakan  moral  kehormatan secara  terhadap  peserta  didik  yang  melakukan  pelanggaran.  Namun  Guru  mengakui  bahwa ancaman dan paksaan, serta pemarginalan tidak dengan maksud merendahkan peserta didik melainkan sebagai wujud tindakan tegas guru kepada peserta didik. Guru juga tidak bermaksud menampilkan diri sebagai seorang pribadi yang otoriter dan yang memiliki kuasa melainkan guru  memposisikan  diri  sebagai  sosok  yang  menjaga  kredibilitas  dan  konsisten.  Guru berkeyakinan  bahwa  jika  peserta  didik  menghidupi  moral  kehormatan  maka  lingkungan sekolah dan lingkungan kelas menjadi kondusif.
Dalam hal ini guru bertindak sebagai motivator bagi peserta didik untuk menumbuhkan kepercayaan  diri  peserta  didik.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Djamarah  bahwa  sebagai motivator,  guru  hendaknya  dapat  mendorong  anak  didik  agar  bergairah  dan  aktif  belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi edukatif (2010: 45). Sebaliknya peserta  didik  meyakininya  sebagai  kebenaran.  Peserta  didik  juga  memandang  tindakan pendisiplinan guru sebagai suatu kewajaran karena guru yang bertugas sebagai orang tua kedua
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
bagi  seluruh  peserta  didiknya.  perintah  dan  larangan,  peraturan  dan  tata  tertib,  pemberian bonus, kepercayaan, sopan santun, hukuman atau sanksi ancaman dan paksaan, pemarginalan merupakan cara wajar yang harus diterapkan guru kepada peserta didik.
Hasil temuan ketiga, strategi mencegah kekerasan simbolik dalam relasi guru dan peserta didik  di  SMAN  8  Saumlaki.  Kekerasan  simbolik  merupakan  kekerasan  yang  sudah  tertanam dalam kebiasaan dan sudah menjadi habitus. Kekerasan simbolik yang terjadi dalam relasi dan interaksi  guru  dan  peserta  didik  sering  sulit  dikenal  dan  diidentifikasi  namun  bukan  berarti tidak dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berhadapan dengan fakta adanya kekerasan simbolik  di  SMAN  8  maka  penulis  hendak  menyajikan  beberapa  strategi  untuk  mencegah kekerasan simbolik dalam relasi guru dan peserta didik di SMAN 8 Saumlaki, sebagai berikut:
Pertama,  Sosialisasi  penyadaran  tentang  bentuk  dan  mekanisme  kekerasan  simbolik. Kekerasan  simbolik  yang  terjadi  disebabkan  oleh  karena  pemahaman  yang  minim  dari  guru maupun peserta didik tentang bentuk dan mekanisme kekerasan simbolik. Maka sekolah dalam hal ini para guru perlu menyadari dan memahami tentang kekerasan simbolik. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada para guru dan peserta didik. Melalui sosialisasi maka para guru  dan  peserta  didik  memiliki  kesadaran  dan  pemahaman  yang  memadai  sehingga  dapat memutus rantai adanya bentuk dan mekanisme kekerasan simbolik di sekolah
Kedua, Menguak secara objektif adanya kekerasan simbolik guru kepada peserta didik. Setelah  guru  dan  peserta  didik  memahami  dan  menyadari  tentang  bentuk  dan  mekanisme kekerasan simbolik maka sekolah dalam hal ini para guru perlu mengakui bahwa pembiasaan, pengawasan,  tutur  kata,  dan  perilaku  yang  ditampilkan  guru  terhadap  peserta  didik mengandung bentuk dan mekanisme kekerasan.
Ketiga,  Keyakinan  kelas.  Sekolah  perlu  menciptakan  kondisi  agar  peserta  didik  dapat menentukan sendiri perilaku yang diterima oleh semua orang. Perilaku diyakini memiliki nilai positif  yang  dapat  menciptakan  suasana  kelas  yang  kondusif,  saling  menghargai  dan menyenangkan dalam interaksi dengan guru dan sesama peserta didik.
Keempat,  Menjadikan  peraturan  sebagai  kesepakatan.  Dalam  hal  ini  guru  melibatkan peserta didik dalam menciptakan kesepakatan Setiap pendapat dihargai dan akomodasi sebagai kesepakatan. Perilaku-perilaku yang ditampilkan dirangkum menjadi nilai-nilai yang disepakati bersama.  Kedisiplinan  harus  datang  dari  peserta  didik  berdasarkan  keyakinan  dan  kemauan bukan  karena  rasa  takut  atau  karena  ingin  dihargai.  Dengan  demikian  peserta  didik  merasa senang menjalankan kesepakatan yang menjadi panduan yang harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam mengontrol diri sendiri.  Kelima, Kekerasan simbolik yang terjadi di sekolah dapat dilawan dengan sikap guru yang dialogis.

## Simpulan
Kekuasaan  simbolik  sering  terjadi  dalam  bentuk  dan  mekanisme  eufemisme  dan sensorisasi  yang  sifatnya  halus  sehingga  tidak  mudah  teridentifikasi.  Hal  inilah  yang menyebabkan kaum terdominasi seringkali merasa tidak keberatan untuk berada dalam arena dominasi. Bentuk  dan  mekanisme  eufemisme  yang  tampak  dominan  di  SMAN  8  Saumlaki dalam wujud perintah dan larangan; peraturan dan tata tertib; pemberian bonus; kepercayaan; hukuman atau sanksi. Sedangkan bentuk dan mekanisme sensorisasi yang dominan terjadi di SMAN  8  Saumlaki  terwujud  dalam  ancaman  dan  paksaan  serta    pemarginalan  yang mengakibatkan peserta didik merasa malu, kaget, takut, tertekan, terpaksa dan tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresi diri secara otentik, namun menerima sebagai suatu kewajaran.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
Penyebabnya  yakni  terletak  pada  pemahaman  yang  minim  dari  para  guru  terkait  kekerasan simbolik serta adanya pola relasi yang tidak sederajat. Solusi strategis yang ditawarkan adalah perlu adanya pengkondisian iklim sekolah yang bebas dari kekerasan simbolik.  Beberapa saran yang hendak diutarakan dari tulisan ini yakni: Pertama, bagi Sekolah. Perlu adanya Kebijakan sekolah  yang  menekankan  budaya  sekolah  yang  lebih  dialogis  tanpa  ada  unsur  kekerasan simbolik.  Kedua,  bagi  Guru.  Guru  hendaknya  mengembangkan  pemahaman  dan  kesadaran tentang  tentang  kekerasan  simbolik  serta  pengakuan  yang  objektif  terhadap  adanya  habitus kekerasan simbolik di sekolah. Ketiga, bagi peserta didik. Peserta didik sebaiknya bersikap kritis terhadap  perilaku  guru  yang  mengandung  kekerasan  simbolik  dan  berani  menyampaikan kepada guru. Keempat, bagi para peneliti. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya baik secara metodologi maupun fokus kajian.

## Referensi
Agustina,  D.  (2022).  Makna  Kekerasan  dalam  Perspektif  Guru  dan  Siswa.  Jurnal  Pendidikan Sosiologi Undiksha, 4(3), 122-130.
Amirulloh, S. (2018). Kekerasan Simbolik dalam Mewujudkan Ekosistem Pendidikan Kondusif di  Madrasah  Aliyah  Negeri  Kota  Batu  (Doctoral  dissertation,  University  Of Muhammadiyah Malang).
Bilqis, F., Karina, T., & Latipah, I. C. (2019). Peran konselor dalam mewujudkan sekolah aman dan damai bagi siswa. Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 2(3), 115-122.
Bourdieu, Pierre. (2006). The Logic of Practice. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Bourdieu,  P.  (2018).  Structures,  habitus,  practices.  In  Rethinking  the  Subject  (pp.  31-45).
Routledge.
Damayanti, G., Andarwulan, T., & Aswadi, A. (2019). Mekanisme Eufemisme Dan Sensorisasi: Kekerasan  Simbolik  Dalam  Tuturan  Dosen.  Retorika:  Jurnal  Bahasa,  Sastra,  dan Pengajarannya, 12(2), 223-234.
Fashri, Fauzi. (2014) Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol. Yogyakarta: Jalasutra.
Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole.
Metahumaniora, 12(2).
Haryatmoko.  (2017)  Etika  Komunikasi:  Manipulasi  Media,  Kekerasan  dan  Pornografi, Yogyakarta: Kanisius.
Haryatmoko.  (2010).  Dominasi  Penuh  Muslihat,  Akar  Kekerasan  dan  Diskriminasi.  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Hasbullah, (2009). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
Jazeri, M. (2009). Pertarungan simbolik dalam wacana bantuan khusus mahasiswa. Litera, 8(1). John B Thompson dan Haqqul Yaqin (2003) Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia (2003),
Martono,  N.  (2012)  Kekerasan  Simbolik  Di  Sekolah:  Sebuah  Ide  Sosiologi  Pendidikan  Pierre. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Martono, N. (2019). Sekolah inklusi sebagai arena kekerasan simbolik. Sosiohumaniora, 21(2), 150-158.
Kirk dan Miller dalam Moleong, J Lexy. (2009) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Ritzer.  (2005)  George  dan  Douglas  J.  Goodman.  Teori  Sosiologi  Modern  diterjemahkan  oleh Alimandan. Jakarta: Kencana.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 8 (2) 2023  Hal 156 - 167 Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Marsianus Reresi 1 , Bernard Antonius Rahawarin 2 , William Ngoranubun 3
Roosyidah,  H.,  &  Sutarna,  N.  (2016,  August).  Profesionalisme  Guru  Sekolah  Dasar  dalam Pembentukan Akhlak Siswa. In Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan.
Nashihin, H. (2019). Konstruksi Budaya Sekolah Sebagai Wadah Internalisasi Nilai Karakter. At- Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah, 8(1), 131-149.
Sarwono,  Jonathan.  (2006)  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif,  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Sidjabat,  B.  S.  (2021).  Membesarkan  anak  dengan  Kreatif:  Panduan  Menanamkan  Iman  dan moral kepada anak sejak Dini. Pbmr Andi.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Syaiful  Bahri  Djamarah.  (2010).  Guru  dan  Anak  Didik  dalam  Interaksi  Edukatif,  Jakarta:  PT Rineka Cipta
W. Gulo. (2003). Metodologi Penelitian, Jakarta: Grasindo
William  E  Deal  dan  Timothy  Kandler Beal.  (2004).  Theory  for  Religious  Studies,  New  York : Routledge.