Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1170            pp. 870-890

## Research Article
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Dodi Yarli Rusli 1 , Yadi Janwari 2 , Sofyan Al-Hakim 3
1. IAI Tazkia Bogor; dodiyarli@gmail.com 2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  January  24, 2024 Revised :  February 18, 2024 Accepted :  March 28, 2024 Available online    :  April 30, 2024
How to Cite: Dodi Yarli, Yadi Janwari and Sofyan Al- Hakim (2024) “Historical Analysis of the Islamic Fiscal Policies of Fatimid Egypt, Mamalik, Safavid Persia, and Mughol India”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(2), pp. 870 – 890. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1170.
Historical  Analysis of the Islamic Fiscal Policies of Fatimid Egypt, Mamalik, Safavid Persia, and Mughol India
Abstract . The history of fiscal policy in Islam during the Fatimid and Mamaalik periods in Egypt, the Syafawiyah in Persia, and the Mughals in India, can be divided into two main phases: the glory phase and the decline phase. In the glory phase, historical records show that fiscal management under the governments  of  these  caliphates  generated  revenue  surpluses.  This  situation  contributes  to  the country's economic stability and security. The Fatimids, Mamaaliks, Syafawiyahs, and Mughols in India implemented  fiscal  policies  that  encouraged  increasing  state  income  from  diverse  sectors  such  as agriculture, trade, and industry. The state's largest sources of income come from taxes, tīmār, mu ḳ ā ṭ a'a, waqf  and  ghanimah.  High  income  is  used  to  support  the  country's  progress  through  financing

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
territorial expansion, infrastructure development, education and health. However, during the decline phase,  the  Fathimiyah,  Mamaalik,  Syafawiyah  and  Mughol  experienced  budget  deficits.  Decreasing state income, failure to westernize the economy, high war costs, and high state debt are factors causing deficits in their fiscal policy.
Keywords: Fiscal Policy of the Fatimid, Mamaalik, Syafawi, and Mughol Monarchies
Abstrak. Sejarah  kebijakan  fiskal  dalam  Islam  selama  masa  Fathimiyah  dan  Mamaalik  di  Mesir, Syafawiyah di Persia, serta Mughol di India, dapat dibagi menjadi dua fase utama: fase kejayaan dan fase kemunduran. Pada fase kejayaan, catatan sejarah menunjukkan bahwa manajemen fiskal di bawah pemerintahan  kekhalifahan-khalifahan  tersebut  menghasilkan  surplus  pendapatan.  Keadaan  ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Fathimiyah, Mamaalik, Syafawiyah, dan Mughol di India menerapkan kebijakan fiskal yang mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor-sektor  beragam  seperti  pertanian,  perdagangan,  dan  industri.  Sumber  pendapatan  terbesar negara  berasal  dari  pajak,  tīmār,  mu ḳ ā ṭ a ’ a,  perwakafan,  dan  ghanimah.  Pendapatan  yang  tinggi digunakan untuk mendukung kemajuan negara melalui pembiayaan perluasan wilayah, pembangunan infrastruktur,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Namun,  pada  fase  kemunduran,  Fathimiyah,  Mamaalik, Syafawiyah,  dan  Mughol  mengalami  defisit  anggaran.  Penurunan  pendapatan  negara,  kegagalan westernisasi  perekonomian,  biaya  perang  yang  tinggi,  dan  tingginya  utang  negara  menjadi  faktor- faktor penyebab terjadinya defisit dalam kebijakan fiskal mereka.
Kata kunci: Kebijakan Fiskal MonarkiFatimiyyah, Mamaalik, Syafawi, dan Mughol

## PENDAHULUAN
Peradaban  Islam  telah  membentuk  fondasi  yang  unik  dan  tak  tertandingi, memberikan  berbagai  petunjuk  yang  memegang  peran  kunci  dalam  proses pertumbuhannya. Keistimewaan dan nilai-nilai tersebut memiliki dampak signifikan terhadap  perkembangan  peradaban,dengan  beragam  perbeedaan  yang  berharga, perubahan, dan  interpretasiyang  jelasdari  berbagai peradaban terdahulu  (AsSirjani, 2011: 23). Hal tersebut mencerahkan keberadaan Islam di berbagai wilayah, termasuk di Mesir, tempat di mana Islam berkembang pesat. Bahkan, Mesir sebagai pusat Islam mampu mencapai puncak kejayaannya.
Dalam  catatan  sejarah  peradaban  Islam,  MonarkiFatimiyah  pada  abad  ke-10 tercatat  sebagai  salah  satu  monarkiyang  meraih  pencapaian  gemilang.  Monarkiini pertama kali dibentuk oleh Uubaidillah al-Mahdi, yang mulai berkuaasa pada tahun 909  Maseehi dan  berakhir pada  tahun  1171  M  (Esposito,  2004:  44).  Sebagai  pendiri monarkiFatimiyah, Ubaidillah al-Mahdi, yang merupakan cuvu Ismail  bin Ja’faar al- Sadiq,  termasuk  dalam  pengikutSyi’ah  Ismaailiyah.  Ismaailiyah  adalah  salahsatu seekte Syi’ah yangmeyakini bahwa Isma'il adalah imamsetelah Ja'far al-Sadiq.
Munculnya DaulahFatimiyah sebagai sebuah DaulahSyiah dalam dunia Islam, dan  perannya  yang  antagonis  terhadap  penguasa  Muslim  pada  masa  itu,  seperti DaulahAbbasiyah  diBaghdad  (TimurTengah)  dan  Moonarki  Umayyah  di  Asbania (Spanyol), merupakanfenomena yyang penting bagi umatIslam (Hitti, 1974: 23). Selain itu,  keberhasilan  Daulah  Fatimiyah  dalam  mengembangkan  kehidupan  warganya, sistemadministrasi,  pengetahuan,  seni,  an  arsitektur,  serta  kemundurannya  dan berbagai penyebabnya, juga merupakan aspek-aspek yang patut diketahui.
Dinasti  Fatimiyah  dikenal  dengan  proses  pergantian  kepemimpinan  yang

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
disebut dengan monarki, di mana kepemimpinan beralih melalui sistem penunjukan langsung.  Meskipun  sistem  politiknya  mengalami  banyak  perubahan  karena pergantian  kepemimpinan turun temurun,  banyak yang  berpendapat  bahwa sistem politik  MonarkiFatimiyah dapat dianggap sebagai  moonarki otokratis  (Karim,  2012: 45).
Aspek menarikdari DaulahFatimiyah yang pperlu diperhatikan dalam konteks politik  dankenegaraan  adalah  upayanya  untuk  menggabungkan  agama  dan pemerintahan.  Ini  terlihat  dalam  sejarah  kelahirannya,  di  mana  pemimpinnya dianggap sebagai Imam Mahdi. DaulahFatimiyah tidakhanya menentang kekuasaan Bani  Abbasiyah  di  Baghdad  dan  Bani  Umayyah  di  Spanyol,  tetapi  juga  mengklaim bahwamereka memiliki otoritas tertinggi untukmemerintah seluruh kerajaan Islam (Sunanto,  2007:  65).  Namun,  pada  kenyataannya,  pola  kepemimpinan  oleh  para imamFatimiyah sering kali mencerminkan sikap materialistik dihadapan masyarakat dalam bentuk pencapaian kemakmuran.

## METODE PENELITAN
Secara  garis  besar,    metodologi  penelitian  dapat  dijelaskan  sebagai  suatu pendekatan ilmiah untukmengumpulkan data dengan maksud dan tujuan tertentu. Pendekatan  ilmiah  ini  mencirikan  kegiatan  penelitian  yang  berdasarkan  pada karakteristik ilmu pengetahuan, sepertirasional,empirisdan sistematis. Rasionalitasmenunjukkan  bahwa  penelitian  dilakukandengan  makna  yang  dapat dicapai melalui dayanalar manusia. Empiris mencerminkan penggunaan metode yang dapat diamati oleh indera manusia, memungkinkan oranglain untuk mengamati dan memahami metode yang di gunakan. Sistematis merujuk pada proses penelitian yang mengikuti langkah-langkah logis tertentu.
Metode  ini  menerapkan  pendekatan  deskriptif  analitis  yang  menggunakan pendekatan sejarah. Yang mana melibatkan pemeriksaan dan analisiskritis terhadap catatann serta peninggalan  masa  lampau dalam  bentuk tulisan tertulis.  Dan semua itu,  berdasarkan  bentuk,  berbagaiperistiwa,  suasana,dan  durasi  topik yang  relevan, pion-pion yang dianalisis akan diuraikan dan atau disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fatimiyyah Mesir
1. Berdirinya DaulahFatimiyyah
Sebelum meninggal pada tahun 874 M, Abdullah  bin Maimon menunjuk Abu Abdullah al-Shi'i, seorang pengikut penuh semangat dari Yaman, sebagai pemimpin gerakan  Syi’ah  Ismailiyah  (S.M.  Amin,  2015:  21).  Abu  Abdullah  al-Shi'i  kemudian mengklaim dirinyasebagai pelopor al-Mahdi.
Abu  Abdillah  Shi'i  melakukan  perjalanan  keAfrika  Utara  dan  berhasil mendapatkan dukungan  2 suku  barbar  Kitama dan  Zirid, gubernur provinsi  Ifrikia, berkat  pidatonya  yang  luar  biasa  dan  antusias.  Philip  K.  Hitti  menyatakan  bahwa setelah memperoleh kekuasaan yang kuat, Abu Abdullah Shi'i mengirim surat kepada Imam  Ismaili,  yakni  Sa’id  binMuhammad  alHabib  atau  al-Husain  bin  Ahmad, untukdatang ke AfrikaUtara. Abu Abdillah al-Shi’i kemudian menunjuk Sa’id sebagai penguasa.

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Tepatnya  padatahun  909  M,  Sa’id  berhasil  merrebut  kekuasaan,mengusir pemimpinterakhir  DaulahAglabia,  Ziadatora  III,  dari  Tunis,  dan  mendudukinya sendiri. Sa’id kemudian diangkat sebagai khalifah pertamadengan gelar Ubaidillah al- Mahdi  (Sulasman,  2013:  67).  Atas  dasar  itu,  berdirilah  pemerintahan DaulahFatimiyyah  pertama  diAfrika,  dan  alMahdi  menjadikhalifah  dari  Daulah tersebut  yang  berkedudukan  di  Raqqodah  daerahQairuwan  Maghrib.  Ibu  kota pemerintahan  kemudian  pindah  kepulau  Jummah,  yang  dinamakan  kota  al- Mahdiyyahsetelah Ubaidillah al-Mahdi mempelopori pembangunan di pulau tersebut pada tahun 303 H/1005 M.
DaulahFatimiyyah  mendapatkan  namanya  dariputri  Nabi  Muhammad Sallallahu  ‘alaihi  Wasallam,  Fatimah  al-Zahra  dan  juga  istri  Ali  bin  Abi  Thalib  ra. Ubaidillah al-Mahdi mengklaim sebagai keturunan Ali Ibn Abi Thalibdan Fatimah al- Zahra  melalui  Ismail, putraJa'far al-Sadiq.  Pengangkatan  ini  memperkuat anggapan dansekaligus  legitimasi  Daulahsebagai  penguasa  yangmemiliki  kekuatan  untuk mengendalikan dan memerintah seluruh kerajaanIslam. Kekuasaan DaulahFatimiyyah berlangsung selama 262tahun (296-567H/909-1171M).

## 2. Perluasan Daerah Kekuasaan
Mesir  menjadi  pusat  kekuasaan  yang  melibatkan  wilayah-wilayah  seperti AfrikaUtara,  Sisilia,  pantai  LautMerah  Afrika,  Palestine,  Siria, Yemen,  dan Hijaz  di bawah kepemimpinan Ubaidillah. Pemerintahannyadidirikan di Istana Aghlabiyah, Raqqodah,  di  pinggiran  KotaQairuwan.  Ubaidillah  membuktikan  dirinyasebagai pemimpin yang sangat cakap danberbakat, memperluaskekuasaan hingga mencakup wilayahAfrika dari Maroko hingga perbatasanMesir (Lapidus, 2014: 65).
Sesudah kematian Ubaidillah Mahdi padatahun 934 M, putranya Abual-Qa'im mewarisi gelaral-Qa'im dan memerintah selama 15tahun. Pada tahun 935 M, al-Qa'im mengirim  armadanyauntuk  menyerang  pantaiutara  Perancis  dan  berhasil merebutpantai Genoa dan Calabria. Namun, al-Qa'im meninggal padatahun 949 M saat  berusaha  menaklukkanMesir.  Penerusnya  adalah  putranya  Mansur,  yang berhasil mengalahkantentara Abu Yazd al-Makaddi Mesir. Setelah kematian Mansur, tahtanya diambil alih oleh Abu Tamim-Ma'ad, yang bergelaral-Mu'iz.
3. Ideologi Monarki Fatimiyyah
Setelah secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Daulahbaru, DaulahFatimiyah  memulai  tugas  mereka  dengan  memperkuat  kedudukan  mereka dihadapan kaum Muslimin bahwa mereka adalah keturunan langsung dari putri Nabi dan  istri  Ali  binAbi  Thalib,  yaitu  Fatima  al-Zahra.  Merekamengklaim  hak  mereka untuk memerintah berasal dari Tuhan dan menyatakan diri sebagai pemimpin Islam yang sah. Daulah Fatimiyah juga mencerminkan simbolisme Abbasiyah, Bizantium, otoritas filosofis, dan politik Ismailiyah. Mereka menyatakan diri sebagai imam yang sejati  dan  menentang  tradisi  tersembunyi  Syi’ah  dari  imam - imam  Syi’ah  yang mendahuluinya  (Lapidus,  2014:  32).  Citra  diri  sebagai  lembaga  khalifah  dan  imam yangsah menegaskan kesinambungan otoritas politik dan spiritual yang berasal dari Nabi, sejalan dengan keyakinan Syi’ah Ismailiyah, pendiri Daulah Fatimiyah, bahwa Tuhan mewakili diri-Nya di dunia ini.

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Konsep imamah menjadi landasan sistem pemerintahan dalam DaulahFatimiyah.  Dalam  pandangan  mereka,  imamah  dianggap  sebagai  fondasi utama  agama  dan  prinsip  dasar  Islam.  Bagi  penganut  Syi'ah,  seseorang  yang  tidak memiliki  imam  dianggap  sesat,  dan  meninggal  dalam  kondisi  ini  dianggap  sebagai kafir  dan munafik  (Salim,  2015:  55). Keabsahan  imamahhanya  dapat  terjadi melalui Nash, yakni penetapan atau wasiat. Keyakinan ini menyatakan bahwa kepemimpinan khalifah dimulai ketika Nabi menunjuk Ali  sebagai imam di Ghadir Khum. Apabila seorang imam melanggar kerangka ini, dapat menyebabkan perpecahan dalam aliran dan situasi politik yang berpotensi mengguncang dasar negara.
4. Masa Keemasan dan Kontribusi Fatimiyyah Terhadap Peradaban Islam
Daulah  Fatimiyah  memberikan  kontribusi  yang  sangat  signifikan  terhadap peradaban  Islam,  khususnya  terkait  kehidupan  masyarakat,  sistem  adminisstrasi, serta  kemajuan  ilmu  pengetahuan,seni,  dan  arsitektur.  Mereka  menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
MonarkiFatimiyah  membangun  Masjid  Al  Azhar,  yang  tidak  hanya  menjadi tempat  ibadah  tetapi  juga  menjadi  pusat  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Pada akhirnya, masjid ini berkembang menjadi Universitas AlAzhar, yang menjadi salah satu universitas Islam tertua dan paling dihormati oleh ulama Sunni. Universitas ini menjadi  pusat  pembelajaran  yang  melibatkan  berbagai  disiplin  ilmu  pengetahuan dan menjadi tempat belajar bagi banyak ulama terkemuka. Monarki Fatimiyah juga mendirikan  perpustakaan  Daral-Ilmi  yang  berisi  berbagai  buku  ilmiah,  dan perpustakaan ini dipadukan dengan Dar al-Hikmah.
Dengan demikian, Monarki Fatimiyah berperan besar dalam memajukan ilmu pengetahuan, mengembangkan pendidikan, dan menciptakan lingkungan intelektual yang  mendukung  kemajuan  pengetahuan  di  dunia  Islam.  Upaya  mereka  dalam membangun  institusi  pendidikan  dan  menyediakan  akses  ke  literatur  ilmiah berpengaruh dalam perkembangan peradaban Islam pada masa itu.

## 5. Ilmu Fiqih, Fiskal, Ekonomi serta Perdagangan
Pada  periode  MonarkiFatimiyah  di  Mesir,  keilmuan  fiqih  mengalami perkembangan signifikan dengan munculnya beberapa tokoh ahli fiqih dari berbagai madzhab.  Di  antara  tokoh-tokoh  tersebut,  terdapat  ulama  beraliran  Malikiyyah seperti  Abu  Baakar  anNi’mall  (w.380)  dan  Abdurahman  bin  Abdulloh  al  Ghafiqi  al Misri, yang terkenal sebagai penulis Musnad al-Muwattho’. Mesir juga menjadi pusat pengembangan Madzhab As Syafi'i, dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Nasr bin Basshar (w.477) dan Qadi Ali bin al-Husain al Khul’i.
Dalam  konteks  fikih  Ahlus  Sunnah,  Monarki  Fatimiyah  juga  melihat perkembangan  di  kalangan  kelompok  Syi'ah  Isma'iliyyah.  Tokoh-tokoh  seperti  An Nu’man  bin  Muhammad  bin  Hayaa’un  al-Maghriibi  dan  Ya’qub  bin  Kaas  menjadi perwakilan fiqh dalam lingkup tersebut.
Dalam bidang ilmu bahasa dan Nahwu, Daulahini menunjukkan perhatiannya dengan menugaskan pakar bahasa khusus untuk mengoreksi setiap koleksi dari kitab- kitab koleksi mereka. Beberapa ulama terkenal dalam bidang ini pada masa Daulah Fatimiyah antara lain Al-Qazas an-Nahwi dan Al-Muhlab an-Nahwi.

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Selain  itu,  Monarki  Fatimiyah  memberikan  kontribusi  besar  terhadap kemakmuran  ekonomi  Mesir  dan  dinamisme  budayanya.  Hubungan  perdagangan dengan  dunia  luar  (non-Islam),  termasuk  India  dan  negara-negara  Kristiani Mediterania, berkembang pesat. Fustat menjadi pusat perdagangan utama, menjadi kota perdagangan yang mengirim dan menerima barang dari berbagai wilayah. Mesir pada  masa  ini  juga  mengalami  kemajuan  di  sektor  farming,  terutama  di  kawasan pinggiran sungai Nil dan lahan pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan  demikian,  Monarki  Fatimiyah  tidak  hanya  berkontribusi  pada perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  keilmuan  fiqih,  tetapi  juga  menciptakan kondisi ekonomi yang makmur dan beragam budaya yang dinamis di Mesir pada masa pemerintahannya.
Sungai  Nil  memegang  peran  vital  dalam  kelangsungan  hidup  masyarakat Mesir, namun fluktuasi airnya dapat menjadi tantangan. Kadang-kadang, Sungai Nil mengalami  kekurangan  air,  menyulitkan  akses  terhadap  suplai  air  bersih,  pakan hewan  ternak,  dan  irigasi  tanaman.  Sebaliknya,  terkadang  sungai  ini  mengalami pasang  yang  tinggi,  menyebabkan  banjir  yang  dapat  merusak  tanaman  dan  lahan pertanian.  Untuk  mengatasi variasi  ini,  masyarakat  Mesir  mengembangkan strategi adaptasi yang efektif.
Salah satu cara yang digunakan adalah pembangunan gundukan dan tanggul setinggi  banjir  untuk  melindungi  tanah  pertanian  dari  dampak  banjir  yang merugikan.  Ini  membantu  menjaga  tanah  tak  tersentuh  dan  mencegah  kerusakan tanaman akibat air berlebih.
Pertanian di Mesir mengikuti pola musim Sungai Nil, yang dibagi menjadi dua musim:
a. Musim  Dingin  (periode Desember-Maret): Pada musim ini, air sungai mengalir dari  arah  Sungai  Nil.  Pada  periode  ini,  masyarakat  menanam  tanaman  seperti gandum, kapas, dan pohon ghoni yang membutuhkan banyak air.
b. Musim Panas (periode April-Juli): Disaat air Sungai Niil mulai surut, masyarakat mengunakan alat untuk menggangkat air dan mengairi sawah. Pada musimm ini, tanaman  seperti  padi,  tebu,  semangka,  anggur,  jeruk,  dan  tanaman  lainnya ditanam.
Dengan  mengatur  waktu  penanaman  berdasarkan  musim  Sungai  Nil, masyarakat  Mesir  dapat  mengoptimalkan  hasil  pertanian  mereka  dan  mengatasi tantangan yang muncul akibat fluktuasi air sungai tersebut.

## Mamaalik
Monarki Mamaalik di Mesir memiliki warisan peradaban yang memiliki dampak global  dalam  konteks  sejarah.  Konsep  kosmopolitanisme  Islam  yang  diterapkan  di bawah  pemerintahan  Mamaalik  menciptakan  suatu  realitas  sejarah  di  mana terbentuknya prinsip-prinsip politik, ekonomi, dan budaya tidak terbatas oleh sistem dan  mekanisme  yang  rumit.  Menurut  Toynbee  (1965:  1355),  MonarkiMamaalik mewarisi peradaban yang berfungsi sebagai peradaban global.
Kosmopolitanisme Islam di bawah pemerintahan Mamaalik menciptakan suatu kerangka  yang  menyatukan  berbagai  aspek  kehidupan,  menciptakan  ruang  untuk pembentukan  prinsip-prinsip yang bersifat inklusif. Sejarah tersebut menunjukkan

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
bahwa  Mamaalik  membuka  jalan  bagi  formulasi  kembali  prinsip-prinsip  politik, ekonomi, dan budaya tanpa dibatasi oleh sistem yang terlalu kompleks.
Dalam konteks modern, jika umat Islam kini dihadapkan pada kebutuhan untuk merekonstruksi  pola  kehidupan  mereka,  hal  tersebut  mungkin  mencakup pengulangan sejarah, yakni merumuskan kembali pengalaman yang telah ada dalam masyarakat Muslim. Ini mencerminkan kebutuhan untuk meninjau kembali prinsip- prinsip  yang  telah  ada  dalam  sejarah  Islam,  menggali  nilai-nilai  yang  relevan,  dan mengadaptasinya ke dalam konteks kehidupan masa kini.
Membahas  Monarki  Mamaalik  sebagai  suatu  bentuk  pengulangan  sejarah memberikan  dampak  positif  dalam  meringankan  beban  psikologis  reaktualisasi pengalaman.  Hal  ini  melibatkan  pergeseran  cakrawala  dari  wawasan  yang  ada sekarang  ke  wawasan  yang  lebih  komprehensif.  Dalam  pembahasan  mengenai Monarki  Mamaalik,  fokus  pada  sisi  substansi  menjadi  penting,  bukan  hanya  pada realitasnya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penegasan-penegasan  yang  dilakukan melalui analisis kritis dan penelitian kembali berbagai dukungan historis yang ada.
Dalam  konteksini,  melihat  kondisi  objektif  Monarki  Mamaalik  di  Mesir menuntut  sikap  inklusivisme.  Hal  ini  karena  mengabaikan  aspek  sejarah  yang merupakan  rangkaian  pengalaman  manusia  dalam  menjawab  tantangan  hidup, terlepas  dari  apakah  mereka  menghadapi  kegagalan  atau  keberhasilan,  dapat dianggap sebagai suatu absurditas.
Berdasarkan  penelusuran  sejarah,  pertengahan  abad  ke-13  dapat  dianggap sebagai  periode  krisis.  Monarki  Mamaalik  menghadapi  tantangan  zaman  dan terpuruk  dalam  jeratan  perubahan  zaman.  Eksistensi  kaum  Mamaalik  saat  itu terjebak  dalam  zaman  kehancuran  pemerintahan  Islam  secara  umum.  Meskipun prakarsa  kaum  Mamaalik  dalam  membentuk  sistem  pemerintahan  lebih  terpusat pada  skala  kecil,  yaitu  Mesir  sebagai  negara,  prestise  mereka  dalam  memperkuat rezim dapat diakui melalui proyek percontohan dalam membentuk suatu negara yang berskala besar (Nasution, 1996: 112).
Secara umum, model pemerintahan yang diterapkan  oleh Monarki Mamaalik dapat  dijelaskan  sebagai  "oligarkhi,"  yang  artinya  pemerintahan  dijalankan  oleh sekelompok  kecil  orang  dari  golongan  tertentu  (Kamus  Besar,  1989:  625).  Dalam prakteknya, model ini melibatkan banyakpersonel militer sebagai basis pertahanan dan  pemenuhan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  menjaga  fundamentalitas sebuah negara.
Pada  masa  Monarki  Ayyubiyyah  di  Mesir,  terdapat  organisasi  rakyat  yang terorganisir  dengan  potensi  untuk  membentuk  kekuatan  militer  yang  signifikan. Militerisasi  Mesir  dipimpin  oleh  budak-budak  yang  tergabung  dalam  paguyuban- paguyuban.  Dalam  sejarah  kekuasaan  Ayyubiyyah,  militer  budak  menjadi  garda terdepan sebagai elit politik yang unggul, baik dari segi fisik maupun popularitasnya.
Menurut  M.  Lombard,  militer  budak  ini  dijadikan  pengawal  pribadi (bodyguard)  Sultan  Ayyubi  dan  menjadi  cikal  bakal  untuk  pembentukan  Monarki Mamaalik  (Lombard,  1975:  195).  Secara  lebih  definitif,  istilah  Mamaalik  merujuk kepada keturunan budak-budak dari berbagai jenis dan kebangsaanyang membentuk rezim  baru  di  Mesir  (Syalaby,  1977:  197).  Pembentukan  negara  independen  yang diprakarsai  oleh  para  budak  ini  merupakan  fenomena  yang  mencolok.  Perlakuan

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
istimewa  dan  prioritas  yang  diberikan  oleh  Sultan  Ayyubi  kepada  Mamaalik  pada akhirnya  meruntuhkan  struktur  birokrasi  Monarki  Ayyubiyyah.  Terutama setelahMu'iz  Aybak  (1250-1257  M.)  muncul  sebagai  tokoh  penting  dari  kelompok Mamaalik,  mereka  mendominasi  pemerintahan  Mesir  (Briu's,  1987:  216).  Dalam waktu  singkat,  pamor  Mamaalik  menjadi  terkenal  di  seluruh  duniaTimur.  Dengan dukungan para sultan Mamaalik, terbuka peluang bagi terbentuknya suatu monarki yang berkelanjutan.
Pada awal Monarki Mamaalik, keberadaannya sangat diakui berkat prestasi luar biasa  mereka  dalam  menahan  serangan  penjajah  dan  pasukan  Salib.  Tokoh-tokoh seperti  Syaf  alDin  Qutuz  (1259-1260 M)  dan  Zahir-Baybars  (1260-1277  M)  membela Mesir melawan serangan Hulagu dan pasukan Salib dengan gigih. Pertempuran Ain Jalut (Goliath's Spring), yang terjadi di Palestina pada tahun 1260 M, menjadi saksi bisu keberanian militer Monarki Mamaalik (Saunders, 1980: 182).
Tentang  pembentukan  Monarki  Mamaalik,  sejarawan  memiliki  pandangan berbeda.  Harun  Nasution,  misalnya,  menyatakan  bahwa  kemenangan  dalam Pertempuran  Ain Jalut meningkatkan posisi Zahir Baybars menjadi sultan pertama Monarki Mamaalik. Dalam pengertian sejati suatu dinasti, yaitu otoritas berada pada sultan yang dikendalikan oleh para amir dan birokrasi (Nasution, 1985: 81).
MonarkiMamaalik menguasai wilayah Mesir dan Siria selama 267 tahun, dari abad ke-13 hingga awal abad ke-16, mulai dari tahun 1250 M hingga 1517 M. Zaman Mamaalik  dianggap  sebagai  periode  pertengahan  (middle  ages),  dan  Monarki Mamaalik memanfaatkan masaini untuk menciptakan sejarah Mesir Islam (Goitein, 1968:  245).  Kekuasaan  Mamaalik  dibagi  menjadi  dua  periode,  yaitu  Monarki Mamaalik Bahriyah (Sea Mamluks) dari 1250 hingga 1382 M, dan Monarki Mamaalik Burjiyah  (Mamluks  of  the  Citadel)  dari  1382  hingga  1517  M.  Monarki  Mamaalik Burjiyah  dikenal  karena  para  Mamaaliknya  dilatih  secara  militer  dan  tinggal dibenteng (citadel) yang bermenara (burj) atas inisiatif Sultan al Mansur Sayf al Din Qalawun (1280-1290 M.), dan ini dipertahankan oleh al Zahir Sayf al Din Barquq (1382- 1399).  Ada  perbedaan  latar  belakang  di  antara  Mamaalik  dalam  beberapa  aspek (Smith, 1989: 250).

## Masa Perkembangan
Kemenangan Monarki Mamaalik atas pasukan Hulagu memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan politik mereka. Monarki Mamaalik didirikan dengan sistem hirarki  yang  kompleks,  di  mana  para  mamluk  sultan  berada  dipuncak  struktur kekuasaan.  Militer,  yang  dikomandoi  oleh  sultan,  mampu  mengatasi  sisa-sisa kekuasaan  Ayyubiyyah  di  Siria.  Beberapa  pasukan  Salib  di  Levant  dan  kelompok Ismaili  di  Siria  berhasil  dihancurkan.  Wilayah  Monarki  Mamaalik  berkembang hingga  mencakup  Cyrenaica  (Barqah)  di  Barat,  Nubia  dan  Hijaz  di  Selatan,  serta Sisma (Gunung Taurus) di Utara (Bosworth, 1993: 190).
Dengan  fondasi  yang  diletakkan  oleh  Baybars,  para  sultan  Mamaalik  terus memperkuat  kekuasaan  mereka.  Para  sultan  dan  amir,  yang  juga  merupakan Mamaalik,  membentuk  pasukan  pribadi  seperti  al  Mamaalik  al  Sutianiyah  dan  al Mamaalik  al  Umara  (Brill's,  1987:  217).  Selain  kelompok  budak,  terdapat  juga pasukannon-budak (halqah) yang terdiri dari pelarian tentara Mongol (al Wafidiyah).

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Sistem pengambilan calon tentara non-Muslim oleh Monarki Mamaalik diatur dengan  selektifitas  tinggi,  sehingga  loyalitas  mereka  dapat  dijamin  (Pipes,  1993:11). Karier  awal  dalam  militer  sangat  penting  untuk  mendukung  stabilitas  negara, meskipun di kemudian hari terkadang terjadi persaingan di antara mereka. Monarki Mamaalik menjalin perjanjian dengan raja-raja Mongol dan Eropa, seperti perjanjian dagang dengan Karel dari Anjou, raja Sisilia, dan kakak dari Louis IX. Selanjutnya, mereka  menjalin  perjanjian  denganJames  dari  Aragon  dan  Alfonso  dariSevilla. Monarki Mamaalik membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia (Hitti, Tt.: 676).
Perdagangan bebas lintas batas negara membantu memperbaiki sektor ekonomi Mesir.  Perdagangan  internasional,  terutama  antaraLaut  Tengah  dan  Samudera Hindia,  memainkan  peran  kunci  dalam  mendukung  perekonomian  pemerintahan. Perdagangan dengan Eropa, khususnya perdagangan antara Eropa dan Timur Jauh melalui  Timur  Dekat,  menjadi  kebutuhan  penting  bagi  Mesir,  baik  dalam  hal perdagangan  maupun  pajak  yang  dihasilkan  dari  perdagangan  tersebut.  Selama periode  kekuatan  Monarki  Mamaalik,  pemerintah  memberikan  perlindungan  dan dorongan kepada perdagangan, membawa Mesir ke arah pembangunan baru dalam seni  dan  tulisan.  Kemajuan  ekonomi  mendukung  perkembangan  seni  dan budaya, termasuk  seni  bangunan,  model  keramik,  ukiran,  dan  kerajinan  artistik  lainnya. Kairo,  sebagai  pusat  Monarki  Mamaalik,  telah  dan  masih  menjadi  salah  satu  kota yang indah dalam dunia Muslim (Lewis, 1988: 167).
Baybars adalah seorang pemimpin yang serius dalam pembangunan. Dia aktif merekonstruksi jaringan komunikasi dan transportasi, baik antar kota maupun antar manca  negara.  Monarki  Mamaalik  di  bawah  kepemimpinan  Baybars  melakukan rehabilitasi daerah secara periodik. Mereka menggali terusan-terusan, membangun pelabuhan-pelabuhan, dan menghubungkan kota Kairo dengan Damaskus, mencapai prestasi  besar  dalam  pengembangan  infrastruktur.  Baybars  dan  para  penguasa Mamaalik  lainnya  secara  rutin  menjalankan  dinas  pos,  memperbaiki  pekerjaan umum, mempercantik masjid-masjid, dan mendirikan badan-badan keagamaan serta badan-badan amal. Bangunan monumental, seperti masjid dan sekolah, dinisbahkan pada nama Sultan Baybars sendiri (Hitti, Tt.: 229).
Mesir, terutama Kairo, menjadi pusat penting bagi perkembangan intelektual dan kebudayaan Islam, dengan bahasa Arab sebagai basisnya (Nasution, 1992: 610). Pada zaman Mamaalik, Kairo menjadi tempat kelahiran penulis terkenal, seperti Ibnu Taymiyah yang juga seorang pemikir reformis, Ibnu Khaldun, al Suyuthi, dan banyak ilmuwan lain yang terkenal. Ilmu pengetahuan yang berkembang di Mesir mencakup bidang  sejarah,  kedokteran,  matematika,  dan  agama  (Fahruddin,  1985:  156). Kemajuan ilmu pengetahuan ini terjadi dengan cepat karena Mesir menjadi tempat perlindungan  bagi  para  ilmuwan  asal  Baghdad  yang  melarikan  diri  dari  serangan Mongol (Margoliouth, 1977: 158).

## Masa Kejenuhan
Pada  akhirnya,  pemerintahan  militer  oligarki  Monarki  Mamaalik  mengalami masa jenuh, di mana solidaritas di antara mereka semakin melemah. Keberlanjutan solidaritas  yang  memberikan  kekuatan  kepada  Mamaalik  menjadi  semakin  rapuh
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
(Pipes,  1993:  159).  Perubahan  kekuatan  antarbangsa  membuat  jalur-perdagangan utama  dikuasai  oleh  feodalisme  asing  (Yatim,  1996:  128).  Situasi  ini  membuat penderitaan Monarki Mamaalik semakin kompleks.
Pada tahun 1517 M, pasukan Usmani menyerbu dan menghancurkan pasukan militer Mamaalik. Alasan utamanya adalah Sultan Salim ingin merebut Mesir untuk memperluas wilayah kekuasaannya (Hassan, 1989: 318). Ancaman dari luar, terutama dari  Kekaisaran  Ottoman,  dapat  dihindari  jika  para  sultan  Mamaalik  dapat mengantisipasi dengan baik. Sejarah mungkin akan  berbicara lain jika kelemahan- kelemahan  ini  diatasi  sejak  awal.  Kelemahan-kelemahan  yang  melemahkan kekuasaan  Monarki  Mamaalik  dapat  diidentifikasi  sejak  awal  berdirinya,  tetapi kelemahan  yang  sesungguhnya  terlihat  pada  periode  kedua,  setelah  wafatnya Mu'ayyad  Shaukh  (w.  1421  M.).  Para  sultan  yang  memerintah  Mesir  dalam periode tersebut terbukti lemah (Hassan, 1989: 313).
Kebobrokan  mentalitas  dalam  kepemimpinan  Mamaalik  tidak  sebanding dengan  prestasi  spektakuler  yang  telah  mereka  capai.  Revivalisme  kekhalifahan Abbasiyyah di Mesir menunjukkan kebobrokan mental lebih bersifat-politis daripada religius,  dengan  tujuan  memperluas  wilayah  kekuasaan  melalui  patron  khalifah. Pemimpin  yang  korup  cenderung  menciptakan  kelesuan  jiwa,  dan  masyarakat kehilangan  hegemoni  rohaniah.  Jika  spiritualitas  pemimpin  tidak  berkembang, kreativitas  intelektual  yang  tinggi  tidak  akan  muncul.  Dalam  kasus  ini,  stagnasi intelektual  dapatdilihat  melalui  perbandingan  paham  yang  diadopsi  oleh  setiap sultan.
Perekonomian  yang  tidak  berkembang  disebabkan  oleh  kelalaian  para  sultan dalam  kebijakan  fiskal.  Politik fiskal  yang  hanya  berorientasi pada  penarikan  uang dari  perdagangan  transit  tanpa  pertimbangan  konsekuensinya  berdampak  pada keruntuhan  perekonomian  rakyat.  Pajak  yang  tinggi  dan  devaluasi  uang  negara berdampak  pada  penurunan  pendapatan  per  kapita,  merugikan  rakyat  secara signifikan.  Monopolisasi  produksi,  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  juga berdampak negatif pada rakyat. Kesalahan-kesalahan ini berpotensi menghancurkan kelangsungan negara (Hassan, 1989: 322).
Ketika  mengenang  kehancuran  MonarkiMamaalik,  sejumlah  pakar  sejarah menyebutkan  bahwa  faktor  alam,  seperti  wabah  penyakit  dan  kelaparan,  mungkin ikut  berperan  dalam  kejatuhan  mereka.  Mesir  memang  pernah  dilanda  wabah penyakit dan bahaya kelaparan yang sangat merugikan ribuan umat. Namun, penting untuk  melakukan  identifikasi  lebih  lanjut  dan  mengeksplorasi  penyebab-penyebab yang lebih kompleks.
Jika  hasil  penelitian  mengindikasikan  adanya  kelaparan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  wabah  penyakit  menjadi  konsekuensi  dari  situasi  tersebut. Dalam konteks ini, wabah penyakit bisa menjadi dampak dari faktor-faktor seperti kekurangan  gizi,  kepadatan  penduduk,  dan  sanitasi  yang  buruk.  Namun,  perlu diperhatikan bahwa kelaparan dan wabah penyakit tidak selalu bersifat alami, tetapi juga  dapat  dipengaruhi  oleh  tindakan  manusia,  terutama  dalam  hal  administrasi pemerintahan dan kebijakan publik.
Selain  itu,  ada  pandangan  yang  mengarah  kepada  fenomena  negatif  di  akhir kekuasaan Monarki Mamaalik, seperti korupsi dan pemborosan. Kelemahan dalam

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
administrasi dan tata kelola pemerintahan dapat memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika terjadi korupsi dan pemborosan sumber daya, maka kebijakan publik yang seharusnya menjaga kesejahteraan rakyat dapat menjadi tidak efektif, mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar.
Oleh karena itu, untuk memahami lebih jelas peran faktor alam dan dampak tindakan manusia dalam kehancuran Monarki Mamaalik, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif dan multi dimensional. Ini melibatkan analisis terhadap aspek- aspek seperti kondisi ekonomi, administrasi pemerintahan, kebijakan  publik, serta faktor-faktor alam yang mungkin memengaruhi keadaan tersebut.

## Syafawi Persia
Sejarah  Iran,  yang  sebelumnya  dikenal  sebagai  Kerajaan  Persia,  memiliki perkembangan yang panjang dan beragam. Pergantian sebutan dari Persia menjadi Iran pada tahun 1935 mencerminkan salah satu babak penting dalam sejarah modern negara tersebut.
Pada awalnya, sebutan Persia dikenal sebagai nama yang digunakan oleh bangsa Iran  dan  dunia  internasional.  Namun,  pada  masa  kekuasaan  Raja  Reza  Khan  pada tahun 1935, dia mengumumkan bahwa nama negara tersebut akan diubah menjadi Iran.  Keputusan  ini  didorong  oleh  beberapa  pertimbangan,  termasuk  semangat nasionalisme  dan  upaya  untuk  menghilangkan  asosiasi  dengan  sejarah  feodal  dan kolonial.
Sejarah Islam di Iran dimulai pada tahun 637 M selama Perang Qadisiyyah dan peperangan Nahavand. Pada saat itu, pasukan Muslim di bawah pimpinan Umar bin Khattab  berhasil  menaklukkan  Persia  dan  membawa  masuk  Islam  ke  wilayah tersebut.  Peperangan  Nahavand  pada  tahun  641  M  menandai  jatuhnya  seluruh Imperium Persia yang dipimpin oleh Raja Yazdajird ke tangan Muslimin.
Setelah  penaklukan  tersebut,  agama  Islam  menyebar  di  Iran,  menggantikan agama Zoroaster yang sebelumnya dominan. Proses ini membawa perubahan budaya, sosial,  dan  politik  yang  signifikan  dalam  sejarah  Iran.  Puncaknya,  Islam  menjadi pondasi bagi identitas Iran modern, meskipun dengan nuansa dan kekayaan budaya yang tetap melekat.
Penting untuk dicatat bahwa perubahan sebutan dari Persia menjadi Iran pada tahun  1935  bukan  hanya  sebatas  perubahan  nama,  tetapi  juga  mencerminkan transformasi sosial dan politik yang lebih luas dalam sejarah modern Iran.
Pada abad ke-9 dan ke-10 M, wilayah Persia mengalami perubahan kekuasaan dengan  munculnya  dinasti-monarki  seperti  Samanid,  Gaznawi,  dan  Saljuk.  Pada awalnya,  wilayah  Persia  secara  praktis  berada  di  bawah  kekuasaan  penuh Kekhalifahan  di  Baghdad  pada  tahun  820  M.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu, dinasti-monarki lokal mulai muncul dan mengambil alih kendali di berbagai wilayah Persia.
Monarki Samanid, yang berkuasa dari tahun 892 hingga 999 M, adalah salah satu  monarki  pertama  yang  muncul  di  Persia.  Mereka  mendirikan  pemerintahan otonom  di  Khurasan,  wilayah  timur  Persia.  Sementara  itu,  MonarkiGaznawi  (999- 1037 M.) dan Monarki Saljuk (1037-1157 M.) juga ikut berperan dalam mengubah peta kekuasaan di Persia.

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Selain itu, MonarkiTahiriy (820-872 M.) didirikan di Khurasan setelah Khalifah al-Makmun memberikan wewenang kepada panglima perangnya, Tahir bin Husain. Monarki  ini  menjadi  salah  satu  monark  iawal  yang  muncul  setelah  perubahan kekuasaan di wilayah tersebut.
Sementara  itu,  Monarki  Safawi  muncul  pada  periode  belakangan  di  Persia. Ismail,  pendiri  Monarki  Safawi,  berasal  dari  keluarga  Tarekat  Safawiyyah  yang memiliki  pengaruh  besar  di  wilayah  tersebut.  Monarki  Safawi  memainkan  peran penting dalam sejarah Persia, terutama di bidang politik dan agama.
Perubahan  dan  pergantian  monarki  ini  mencerminkan  dinamika  kompleks dalam  sejarah  Persia,  yang  terus  berkembang  melalui  berbagai  periode  dan monarkiyang berkuasa.
Cerita tentang Monarki Safawi diawali dengan Ali, putra dan pengganti Haidar, yang  dibebaskan  bersama  saudaranya  Ibrahim  dan  Ismail  oleh  Rustam,  putra mahkota Ak-Koyunlu. Ali bersaudara kemudian kembali ke Ardabil, tetapi hubungan dengan  Rustam  tidak  berlangsung  lama,  dan  Rustam  malah  berbalik  memusuhi mereka, menyerang dan menyebabkan Ali terbunuh pada tahun 1494 M.
Setelah  kematian  Ali,  kepemimpinan  gerakan  Safawiyyah  dilanjutkan  oleh Ismail, yang saat itu baru berusia tujuh tahun. Selama lima tahun, Ismail  bersama pasukannya  berkumpul  di  Gilan,  mempersiapkan  kekuatan,  dan  menjalin  kontak dengan  pengikut-pengikutnya  di  Azerbaijan,  Suriah,  dan  Anatolia.  Pasukan  yang dipersiapkan oleh Ismail dinamakan Qizilbash, yang berarti baret merah.
Pada  tahun  1501  M,  pasukan  Qizilbash  yang  dipimpin  oleh  Ismail  berhasil mengalahkan  Ak-Koyunlu dalam pertempuran  dekat Nakhchivan. Kemenangan ini membuka jalan bagi mereka untuk merebut Tibriz, pusat kekuasaan Ak-Koyunlu. Di Tibriz, pada tahun yang sama, Ismail  memproklamirkan berdirinya MonarkiSafawi dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama.
MonarkiSafawi kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abbas I. Monarkiini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan budaya, terutama  dalam  seni,  ilmu  pengetahuan,  dan  arsitektur.  Selain  itu,  mereka  juga memainkan  peran  penting  dala m  menyebarkan  ajaran  Syi’ah  di  wilayah  tersebut. Monarki Safawi membawa kemajuan signifikan di berbagai bidang, mencakup politik, militer, ekonomi, dan pendidikan:

## Bidang Politik dan Militer:
MonarkiS afawi, di bawah pemerintahan Ismail I, berhasil melakukan ekspansi wilayah  kekuasaan.  Meskipun  ada  periode  kemandekan  pada  masa  pemerintahan Tahmasp I, Ismail II, dan Khudabanda, namun Abbas I berhasil mengatasi krisis ini dengan mentransformasi sistem politik melalui konsolidasi kekuatan militer.

## Bidang Ekonomi:
Stabilitas politik yang diperoleh pada masa pemerintahan Abbas I merangsang pertumbuhan  ekonomi  Monarki  Safawi.  Penaklukan  kepulauan  Hurmuz  dan transformasi  pelabuhan  Gumrun  menjadi  Bandar  Abbas  memberikan  kekuasaan Safawiyyah  atas  jalur  perdagangan  antara  Barat  dan  Timur.  Selain  sektor
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
perdagangan, Monarki Safawi juga mengalami kemajuan dalam pertanian, terutama hasil pertanian dari Sabit yang sangat subur.

## Bidang Pendidikan:
Kemajuan ekonomi membuka jalan bagi perkembangan pendidikan dan seni. Tradisi ilmu pengetahuan yang telah berakar dalam sejarah Persia terus berkembang pesat pada masa Monarki Safawi. Banyak ilmuwan terkemuka, seperti Baharuddin al- Syaroezi, Sadaruddin al-Syaroezi, dan Muhammad al-Baqir ibn Muhammad Damar, lahir dan berkontribusi dalam bidang filsafat, sejarah, teologi, dan ilmu pengetahuan umum.
Namun, kejayaan Monarki Safawi tidak bertahan lama setelah pemerintahan Abbas  I.  Penguasa-penguasa  berikutnya  cenderung  lemah,  dan  kemunduran bertahap  membawa  monarki  ini  ke  arah  kehancuran.  Meskipun  demikian,  perlu diapresiasi  bahwa  Monarki  Safawi  meninggalkan  warisan  berharga  yang mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan pada masa silam.

## Mughol India
India  memiliki  sejarah  yang  sangat  kaya  dan  kompleks,  dengan  berbagai pengaruh  budaya,  agama,  dan  kekuasaan  yang  membentuk  perkembangannya. Monarki Mughol, yang mencakup periode yang cukup panjang dari 1526 hingga 1857 M,  adalah  salah  satu  monarki  Islam  terkemuka  yang  memerintah  di  India  dan meninggalkan  jejak  penting  dalam  sejarah  dan  kebudayaan  India.  Berikut  adalah gambaran singkat tentang Monarki Mughol:
1. Pendiri Monarki Mughol - Babuur  (1526-1530 M) Babuur    adalah  pendiri  Monarki  Mughol  yang  berasal  dari  Turki-Mongol.  Ia berhasil  memenangkan  Pertempuran Panipat pada tahun 1526 dan mendirikan Kekaisaran Mughol di India.
2. Keberagaman  Budaya:  Monarki  Mughol  menunjukkan  toleransi  terhadap keberagaman budaya dan agama. Kaisar-kaisar Mughol menggabungkan elemen- elemen kebudayaan Islam dengan kekayaan budaya India.
3. Kemegahan di Bawah Kaisar Akbar (1556-1605 M) Kaisar  Akbar  dikenal  sebagai  penguasa  yang  bijaksana  dan  maju.  Ia memprakarsai  kebijakan  toleransi  agama,  membangun  infrastruktur,  dan mendukung  seni  dan  sastra.  Monarki  Mughol  sebagai  Pusat  Kebudayaan:  Era Akbar  dikenal  sebagai  masa  keemasan  kebudayaan  Mughol,  dengan berkembangnya seni arsitektur, seni lukis, dan sastra.
4. Periode Kemunduran dan Ketinggian Kembali di Bawah Shah Jahan (1628-1658 M)
Shah Jahan: Kaisar Shah Jahan dikenal sebagai pembangun Taj Mahal, monumen indah  yang  dihasilkan  sebagai  tanda  cinta  kepada  istrinya  Mumtaz  Mahal. Kemunduran  Ekonomi:  Meskipun  kemegahan  arsitektur  dan  seni  terus berkembang,  periode  ini  juga  menyaksikan  tekanan  ekonomi  dan  pajak  yang berat terhadap rakyat.
5. Periode Kemunduran Lanjutan dan Akhir Monarki(1658-1857 M)

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Penurunan  Ekonomi  dan  Pemerintahan  yang  Lemah:  Kaisar-kaisar  yang mengikuti,  terutama  pada  periode  akhir,  menghadapi  penurunan  ekonomi, perpecahan  internal,  dan  tekanan  dari  kekuatan  Eropa.  Pemberontakan  Sepoy (1857): Monarki Mughol berakhir setelah Pemberontakan Sepoy pada tahun 1857, yang mengakhiri pemerintahan langsung oleh Kekaisaran Mughol.

## Warisan MonarkiMughol di India
Monarki  Mughol  meninggalkan  warisan  yang  signifikan  di  India,  termasuk diantaranya :
a. Arsitektur Megah: Taj Mahal, Fatehpur Sikri, dan Benteng Delhi adalah contoh arsitektur megah dari era Mughol.
b. Seni dan Sastra: Pengembangan seni lukis miniatur, puisi, dan sastra.
c. Toleransi Agama: Kebijakan toleransi agama yang diperkenalkan oleh Akbar.
d. Sistem  Tata  Negara:  Beberapa  prinsip  tata  negara  Mughol,  seperti  sistem  tata negara dan administrasi, memengaruhi perkembangan selanjutnya di India. Meskipun  Monarki  Mughol  berakhir  pada  abad  ke-19,  warisan  budaya, arsitektur, dan kebijakan  pemerintahannya tetap memainkan peran penting dalam sejarah India dan membentuk identitas India yang beragam. Sejarah Monarki Mughol mencerminkan kekayaan dan kompleksitas perjalanan India pada masa itu. Berikut adalah  ringkasan  lebih  lanjut  mengenai  berdirinya  dan  perkembangan  Monarki Mughol:

## Pemberontakan Sepoy dan Akhir Monarki Mughol
Pemberontakan Sepoy (1857) ini menandai akhir pemerintahan langsung oleh Monarki  Mughol.  Meskipun  Monarki  Mughol  berakhir,  warisan  budaya,  seni arsitektur, dan pengaruh politiknya tetap terlihat di India hingga hari ini.
Dengan Monarki Mughol sebagai salah satu bagian penting dari sejarah India, perjalanan dan warisannya memainkan peran besar dalam membentuk karakter dan identitas negara tersebut.
Alam  Khan,  kerabat  Ibrahim  Lodi,  dan  Daulat  Khan,  Gubernur  Lahore, mengirim  utusan  ke  Kabul  untuk  meminta  bantuan  dari  Babuur    dalam menggulingkan  pemerintahan  Ibrahim  Lodi  di  Delhi.  Babuur    dengan  cepat menanggapi permintaan tersebut. Pada tahun 1525 M, Babuur  berhasil  menguasai wilayah Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu, dia memimpin pasukannya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 M, terjadi pertempuran sengit di Panipat antara  Ibrahim  Lodi  dan  Zahiruddin  Babuur,  yang  dikenal  sebagai  pertempuran Panipat I. Ibrahim Lodi tewas, dan kekuasaannya beralih ke tangan Babuur. Sejak saat itu, Daulah Mughol berdiri di India, dengan Delhi sebagai ibu kotanya.
Berdirinya Daulah Mughol memicu persatuan raja-raja Hindu Rajput di seluruh India,  seperti  Rana  Sanga,  yang  bersatu  untuk  membentuk  angkatan  perang  besar dan  menyerang  Babuur.  Walaupun  pasukan  gabungan  Hindu  berusaha  melawan, Babuur    berhasil  mengalahkannya.  Sementara  itu,  di  Afghanistan,  masih  terdapat kelompok  yang  loyal  kepada  keluarga  Lodi.  Mereka  mengangkat  adik  kandung Ibrahim Lodi, yaitu Mahmud, sebagai sultan. Namun, Sultan Mahmud Lodi dengan

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
mudah dikalahkan oleh Babuur  dalam pertempuran di dekat Gogra pada tahun 1529 M (Ahmed, 2003).
Pada tahun 1530 M, Babuur  wafat pada usia 48  tahun, meninggalkan wilayah kekuasaan  yang  luas.  Kekuasaan  tersebut  kemudian  diwariskan  kepada  putranya, yakni Humayun. Selama pemerintahan Humayun (1530-1540 dan 1555-1556 M), negara menghadapi ketidakstabilan karena menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan dari  musuh-musuhnya.  Salah  satu  tantangan  signifikan  adalah  pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat, yang memisahkan diri dari Delhi. Pada tahun 1540 M, terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanauj, di mana Humayun mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri ke Kandahar, lalu menuju Persia.
Dalam masa pengasingan tersebut, Humayun mengorganisir kekuatannya dan mengenali  tradisi  Syi’ah.  Pada  periode  tersebut,  Persia  dipimpin  oleh  penguasa Safawiyyah  yang  bernama  Tahmasp.  Setelah  menghabiskan  lima  belas  tahun membangun  kekuatannya  selama  pengasingan  di  Persia,  Humayun  kembali menyerang  musuh-musuhnya  dengan  dukungan  dari  raja  Persia.  Dengan  bantuan tersebut,  Humayun  berhasil  mengalahkan  Sher  Khan  setelah  lima  belas  tahun perjalanan  menjauh  dari  Delhi.  Ia  kembali  ke  India  dan  merebut  kembali  takhta kekaisaran Mughol pada tahun 1555 M.
Pada  tahun  1556,  Humayun  wafatsetelah  terjatuh  dari  tangga  istananya  pada bulan  Januari,  dan  kemudian  digantikan  oleh  putranya,  Akbar  Khan.  Akbar  Khan, yang naik tahta pada usia 15 tahun, pada awal pemerintahannya menyerahkan urusan kenegaraan kepada Baira m Khan, seorang penganut Syi’i. Awal masa pemerintahan Akbar  ditandai  dengan  berbagai  pemberontakan.  Bairam  Khan  harus  menghadapi sisa-sisa pemberontakan keturunan Sher Khan yang masih berkuasa di Punjab. Selain itu,  ancaman  pemberontakan  terhadap  pemerintahan  Akbar  muncul  dari  seorang penguasa Gwalior dan Agra.
Ketika  pasukan  Hemu  mencoba  memasuki  kota  Delhi,  Bairam  Khan menanggapi  pemberontakan  tersebut  dengan  memimpin  pasukan  besar. Pertempuran antara kedua pihak dikenal sebagai pertempuran Panipat II pada tahun 1556  M.  Pasukan  yang  dipimpin  oleh  Bairam  Khan  berhasil  memenangkan pertempuran  ini,  sehingga  wilayah  Agra  dan  Gwalior  dapat  dikuasai  sepenuhnya (Yatim 2002:147 – 149).
Setelah  Akbar  mencapai  kedewasaan,  ia  berupaya  untuk  menghilangkan pengaruh yang sangat kuat dari Bairam Khan, yang terlalu memaksakan kepentingan aliran  Syi’ah.  Bairam  Khan  mencoba  memberontak,  namun  usahanya  berhasil dipadamkan oleh Akbar di Jullandur pada tahun 1561 M.
Setelah berhasil menyelesaikan masalah dalam negeri, Akbar mulai melakukan ekspansi wilayah. Ia berhasil menguasai berbagai daerah, termasuk Chundar, Ghond, Chritor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Admadnagar, dan Ashgar..
Seiring  dengan  pertumbuhan  dan  keberhasilan,  Akbar  dewasa  kemudian berupaya  menyingkirkan  Bairam Khan,  yang  telah  memiliki  pengaruh  yang  sangat kuat  dan  terlalu  memaksakan  kepentingan  aliran  Syi’ah.  Bairam  Khan  mencoba memberontak,  namun  usahanya  dapat  dikalahkan  oleh  Akbar  di  Jullandur  pada tahun 1561 M.

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Setelah  berhasil  menyelesaikan  persoalan-persoalan  dalam  negeri,  Akbar memulai  ekspansi  wilayahnya.  Dia  berhasil  menguasai  sejumlah  daerah,  termasuk Chundar, Ghond, Chritor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa,  Deccan,  Gawilgarh,  Narhala,  Admadnagar,  dan  Ashgar.  Pada  masa pemerintahan  Akbar,  terjadi  kemajuan  signifikan  dalam  ilmu  pengetahuan  dan peradaban.  Pertumbuhan  ekonomi  tercermin  dari  perkembangan  sektor  pertanian dan perindustrian.
Setelah Akbar, penguasa berikutnya adalah Jahangir (1605-1628 M), putra Akbar. Jahangir adalah penganut ahlusunnah wal jamaah. Pemerintahan Jahangir ditandai oleh  beberapa  pemberontakan,  termasuk  pemberontakan  di  Ambar  yang  sulit dipadamkan.  Pemberontakan  juga  muncul  dari  dalam  istana  yang  dipimpin  oleh Kurram,  putranya  sendiri.  Dengan  bantuan  panglima  Muhabbat  Khar,  Kurram berhasil menangkap dan menyekap Jahangir.
Namun, berkat upaya permaisuri, permusuhan antara ayah dan anak berhasil didamaikan. Setelah kematian Jahangir, Kurram naik takhta dengan gelar Muzaffar Shahabuddin  Muhammad  Shah  Jehan  Padishah  Ghazi.  Pemerintahan  Shah  Jehan (1627-1658  M)  ditandai  oleh  munculnya  pemberontakan  dan  perselisihan  di antara anggota keluarganya sendiri. Adiknya, Syahriar, bahkan mendeklarasikan diri sebagai kaisar di Lahore, tetapi Shah Jehan berhasil menyelesaikan pemberontakan tersebut.
Pada pemberontakan tahun 1657 M, Shah Jehan mengalami sakit, dan terjadi persaingan  antara  anak-anaknya  dalam  rangka  untuk  mendapatkan  gelar  kaisar. Dalam persaingan tersebut, Aorangzeb berhasil memenangkan pertarungan setelah mengalahkan saudara-saudaranya, Dara, Sujak, dan Murad (Mahmudunnasir, 1994, p. 369).
Aorangzeb, Sultan Mughol terakhir yang memerintah dari tahun 1658 hingga 1707 M, memegang gelar Alamgir Padshah Ghazi. Dia dikenal sebagai penguasa yang pemberani dan bijaksana, sejalan dengan kebesaran raja pendahulunya, Akbar. Pada tahap akhir masa pemerintahannya, Aorangzeb berhasil menguasai Deccan, Bangla, dan  Aud.  Sistem  pemerintahannya  menunjukkan  perbedaan  yang  signifikan  dari pemerintahan yang ada sebelumnya, khususnya dalam konteks hubungannya dengan masyarakat Hindu.
Aorangzeb, sebagai penguasa Mughol, mengubah kebijakan konsiliasi terhadap Hindu  dengan  mengimplementasikan  beberapa  kebijakan  pada  tahun  1659  M. Beberapa  langkahnya  termasuk  larangan  terhadap  minuman  keras,  perjudian, prostitusi,  dan  penggunaan  narkotika.  Pada  tahun  1664,  dia  mengeluarkan  dekrit yang melarang praktik sati, yakni pembakaran diri seorang janda setelah suaminya meninggal, tanpa kemauan yang bersangkutan. Praktik ini kemudian dihapus secara resmi  selama  masa  penjajahan  Inggris.  Aorangzeb  juga  memberlakukan  larangan pertunjukan  musik  di  istana,  memberikan  poll-tax  untuk  non-Muslim  agar  bisa memilih  (1668  M),  memerintahkan  perusakan  kuil-kuil  Hindu,  dan  mendukung pengkodifikasian hukum Islam yang dikenal sebagai Fatwa Alamgiri.
Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Hindu  dan  memicu  pemberontakan  pada  masanya.  Meskipun  Aorangzeb  berhasil meredam  beberapa  pemberontakan,  namun  tidak  sepenuhnya  sukses.  Saat

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Aorangzeb meninggal pada tahun 1707 M, banyak wilayah yang memisahkan diri dari Kekaisaran Mughol, dan pemberontakan oleh kelompok Hindu terus berlanjut.
Setelah  wafatnya  Aorangzeb,  kepemimpinan  Daulah  Mughol  dipegang  oleh para  sultan  yang  kurang  kuat,  yang  tidak  mampu  mempertahankan  eksistensi Kekaisaran  Mughol.  Pada  akhirnya,  Daulah  ini  mencapai  akhirnya  di  bawah pemerintahan  raja  terakhir,  Bahadur  Shah  II  (1837-1858  M).  Masa  keemasan peradaban  dan  pemikiran  Islam  selama  pemerintahan  Akbar  dan  tiga  penerusnya, yaitu Jehangir, Syah Jehan, dan Aorangzeb, menjadi landasan bagi kemajuan tersebut. Sayangnya,  perkembangan  tersebut  tidak  dapat  dipertahankan  oleh  penguasa- penguasa yang datang setelah mereka.
Pada masa pemerintahan Syah Jehan, banyak orang Portugis menetap di Hugli, Bengala,  dan  mereka  dieksploitasi  dengan  dikenakan  pajak  dan  upaya  penyebaran agama Kristen. Setelah wafatnya Syah Jehan pada tahun 1658 M, terjadi persaingan di istana untuk merebut takhta. Akhirnya, kerajaan Mughol terbagi menjadi beberapa wilayah,  termasuk  klaim  Shuja  sebagai  Raja  di  Bengala  dan  Murad  sebagai Raja  di Ahmadabad.  Shuja  berupaya  menguasai  pemerintahan  Delhi,  namun  pasukan Aorangzeb berhasil mengalahkannya pada tahun 1658 M.
Kemudian,  Aorangzeb  memerangi  pasukan  Murad  dan  berhasil  meraih kemenangan. Akibatnya, Aorangzeb secara resmi dinobatkan sebagai Raja Mughol. Selama  masa  MonarkiMughol,  terdapat  beberapa  kemajuan  dalam  peradaban  dan keilmuan, antara lain:

## Bidang Politik dan Administrasi Pemerintah
Pada  masa  pemerintahan  Akbar,  prestasi  diraih  melalui  implementasi kebijakan  Sulakhul  atau  toleransi  universal.  Keberhasilannya  tercermin  dalam perluasan wilayah kekuasaan, melibatkan Chubdar, Ghond, Chitor, Kashmir, Bengal, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Upaya ini berlanjut hingga masa pemerintahan Aorangzeb. Akbar menetapkan kebijakan- kebijakan  penting,  termasuk  perancangan  sistem  pemerintahan  yang  melibatkan sistem militer di seluruh daerah taklukannya. Administrasi daerah diorganisir dengan kepemimpinan  seorang  sipah  salar  (kepala  komandan)  untuk  tingkat  distrik  dan faudjar  (komandan)  untuk  tingkat  sub-distrik.  Seiring  dengan  itu,  landasan institusional  dan  geografis  dibentuk  untuk  memperkuat  kekuatan  imperium. Pemerintahan Mughol pada umumnya dipimpin oleh elit militer dan politik dengan latar belakang yang beragam, termasuk dari Iran, Turki, Afghanistan, dan Muslim asli India (Thohir, 2004, p. 205).

## Bidang Ekonomi dan Sosial
Kemantapan stabilitas politik yang diterapkan  oleh Akbar membawa dampak positif  pada  sektor  lainnya,  khususnya  ekonomi.  Kerajaan  Mughol  berhasil mengembangkan  program-program  di  bidang  pertanian,  pertambangan,  dan perdagangan. Fokus utama program tersebut adalah pada sektor pertanian, di mana hubungan antara pemerintah dan petani diatur dengan baik. Sistem ini melibatkan unit-unit  lahan  pertanian  kecil  yang  tergabung  dalam  pargana  (desa).  Mukkadam memimpin komunitas petani dan berperan sebagai perantara antara pemerintah dan

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
petani.  Setiap  petani  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyumbangkan  hasil pertaniannya,  sehingga  mereka  mendapatkan  perlindungan  dari  kejahatan.  Hasil pertanian  meliputi  biji-bijian,  kacang-kacangan,  tebu,  sayuran,  rempah-rempah, tembakau,  kapas,  dan  bahan-bahan  pewarna.  Selain  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian juga diekspor ke Eropa, Arabia, dan Asia Tenggara. Di samping  itu,  hasil  kerajinan  seperti  kain  tenun  dan  kain  tipis  dari  bahan  Gordyin diproduksi secara masif di Gujarat dan Bengal. Pada masa pemerintahan Syah Jehan, pembangunan  ekonomi  diawali  dengan  pengembangan  sistem  irigasi.  Sistem perpajakan yang baik dikelola sesuai dengan sistem zabt, dan industri pertanian serta perdagangan mulai berkembang.

## Bidang Seni dan Budaya
Pada  masa  Monarki  Mughol,  terutama  pada  masa  pemerintahan  Akbar, pencapaian terbesar dalam bidang seni adalah pembangunan Istana Fatehpur Sikri di Sikri,  serta  pembangunan  vila  dan  masjid-masjid  yang  memukau.  Pada  masa pemerintahan Syah Jehan, seni mencapai puncaknya dengan pembangunan berbagai struktur megah seperti masjid berlapiskan mutiara, Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana di Lahore (Yatim, 2002, hal. 150 – 151).
Pada  masa  Aorangzeb,  seni  terus  berkembang  dengan  munculnya  karya  seni lukis,  gubahan  syair,  dan  kehadiran  sejarawan.  Meskipun  masa  pemerintahan Aorangzeb ditandai dengan kebijakan yang lebih konservatif, namun perkembangan seni  dan  budaya  masih  tetap  berlanjut,  menciptakan  warisan  seni  yang  kaya  dan beragam.

## Bidang Agama
Masuknya  Islam  ke  India  memunculkan  sejumlah  konflik  terkait  perbedaan kepercayaan,  yang  wajar  mengingat  wilayah  tersebut  merupakan  tempat berkembangnya dua agama besar, yaitu Hindu dan Islam. Para penguasa Islam, yang berusaha  menerapkan  keadilan  dalam  pelaksanaan  ibadah,  kadang  menghadapi kesulitan  karena  munculnya  kecurigaan  dan  kesalahpahaman  politik  di  antara pemeluk agama tersebut. Sultan Akbar mencoba melakukan akomodasi antara kedua agama ini melalui ajaran baru Din Illahi pada tahun 1582 M, namun usahanya tidak mendapat respon positif dari para ulama Islam.
Upaya  lain  yang  dilakukan  Akbar  termasuk  pernikahannya  dengan  seorang Hindu, dengan harapan mengurangi pertentangan antara dua agama besar di India. Meskipun perbedaan kasta muncul sebagai hasil  dari perkawinan tersebut,  namun hal ini dapat dianggap menguntungkan perkembangan Islam. Seiring waktu, muncul aliran kepercayaan baru seperti Syi'ah. Pada masa pemerintahan Aorangzeb, risalah hukum Islam juga diperkenalkan.
Konflik  antara  Islam  dan  Hindu  mendorong  munculnya  aliran  kepercayaan baru, termasuk agama Sikh pada abad ke-15. Sikhisme, yang merupakan sinkretisme antara Islam dan Hindu, didirikan oleh Guru Nanak (1469-1539 M). Agama Sikh terus berkembang  di  bawah  kepemimpinan  guru-guru  selanjutnya,  seperti  Guru  Govind Singh  (1675-1708  M).  Meskipun  dihadapi  tantangan  dari  umat  Islam  dan  Hindu,
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
penganut Sikh berhasil  membentuk identitas tersendiri dan membangun kekuatan baru di Asia Selatan.

## Bidang Pengetahuan
Pada  masa  ini,  banyak  buku  ensiklopedia  dan  kumpulan  ilmu  pengetahuan lahir,  sehingga  sering  disebut  sebagai  zaman  mausu’at.  Dalam  periode  ini,  juga muncul pemikir-pemikir baru, tetapi ijtihad mereka terbatas pada mazhab (Hasyim, 1975,  p.  308).  Kemunduran  peradaban  dan  pemikiran  Islam  pada  masa  Monarki Mughol disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
a. Stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughol.
b. Kemerosotan  moral  dan  hidup  mewah  di  kalangan  elit  politik,  menyebabkan pemborosan dalam penggunaan uang negara.
c. Pendekatan Aorangzeb yang terlampau kasar dalam menerapkan ide-ide puritan dan  kecenderungan  asketisnya,  sehingga  konflik  antar  agama  sulit  diatasi  oleh para sultan sesudahnya.
d. Semua pewaris tahta kerajaan pada fase terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam  bidang  kepemimpinan,  sehingga  tidak  mampu  mengatasi  kemerosotan politik dalam negeri (Yatim, 2002: 163).

## KESIMPULAN
Sejarah kebijakan fiskal dalam Islam selama masa Fathimiyah dan Mamaalik di Mesir, Syafawiyah di Persia, serta Mughol di India, dapat dibagi menjadi dua fase utama:  fase  kejayaan  dan  fase  kemunduran.  Pada  fase  kejayaan,  catatan  sejarah menunjukkan  bahwa  manajemen  fiskal  di  bawah  pemerintahan  kekhalifahan- khalifahan  tersebut  menghasilkan  surplus  pendapatan.  Keadaan  ini  berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Fathimiyah, Mamaalik, Syafawiyah, dan  Mughol  di  India  menerapkan  kebijakan  fiskal  yang  mendorong  peningkatan pendapatan negara dari sektor-sektor beragam seperti pertanian, perdagangan, dan industri.  Sumber  pendapatan  terbesar  negara  berasal  dari  pajak,  tīmār,  mu ḳ ā ṭ a ’ a, perwakafan, dan ghanimah.
Pendapatan  yang  tinggi  digunakan  untuk  mendukung  kemajuan  negara melalui pembiayaan perluasan wilayah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pada fase kemunduran, Fathimiyah, Mamaalik, Syafawiyah, dan Mughol  mengalami  defisit  anggaran.  Penurunan  pendapatan  negara,  kegagalan westernisasi  perekonomian,  biaya  perang  yang  tinggi,  dan  tingginya  utang  negara menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya defisit dalam kebijakan fiskal mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Z. A. (1979). Sejarah Islam dan Ummatnya . Jakarta: Bulan Bintang. Amin, A. (1936). Duha al-Islam (The Morning of Islam) . Cairo: Lajnat al- Ta’lif wa al - Tarjama wa al- Nashr.
Ahmed,  A.  S.  (2003). Rekonstruksi  Sejarah  Islam:  Di  Tengah  Pluralitas  Agama  dan Peradaban (A. Nst, trans.). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Amin, S. M. (2015). Sejarah Peradaban Islam . Amzah. As-Sirjani,  R.  (2011). Sumbangan  Peradaban  Islam  pada  Dunia .  Jakarta:  Pustaka  Al Kautsar. Esposito, J. L. (2004). The Islamic World: Abbasid caliphate-Historians (Vol. 1). Oxford University Press.
Adonis. 2009. As- Sabit wa al-Mutahawwil: Bahs} fi al- Ibda’ wa al -Itba inda al-Arab (Arkeologi  Sejarah  Pemikiran  Arab).  Translated  by  Khoirun  Nahdiyyin. Yogyakarta: LkiS.
Bosworth,  C.E.  1993.  The Islamic  Dinasties, Cet  I.  Terjemahan  oleh  Ilyas  Hasan. Bandung: Mizan.
BriU's, EJ. 1987. First Encyclopaedia of Islam. Vol. V. New York: T.p. Bayat, Asef. 2001. Pos Islamisme . Yogyakarta: LkiS.
Esposito, John L. 2002. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan. Fahruddin,  Fuad  Moh.  1985. Perkembangan  Kebudayaan  Islam. Cetakan  I.  Jakarta: Bulan Bintang.
Goitein, S.D. 1968. Studies in Islamic History and Institution. Leiden: EJ. Brill. Grunebaum,  G.E.  Von.  1970. Classical  Islam  a  History. Cetakan  I.  London:  George Alien & Unwim.
Hamka. (1975). Sejarah Ummat Islam III. Jakarta: Bulan Bintang.Hasyim, A.  (1975). Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Hassan, Ibrahim. 1989. Islamic History and Culture, Djahdan Humam (Penj.), Sejarah dan Kebudayaan Islam. Cetakan I. Yogyakarta:Kota Kembang. Hasan, H. I. (1958). Tarikh al-Daulah al-Fatimiyyah Fi al-Magrib, wa Misr, wa Suriyah wa Bilad al- Arab . Cairo: Kuttab al-Fatimiyyin. Hitti, P. K. (1974). History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present . The Macmilland Press Ltd.
Ismail,  H.  F.  (2017). Sejarah  &  Kebudayaan  Islam  Periode  Klasik  (Abad  VII-XII  M) . IRCiSoD.  Karim,  M.  A.  (2012). Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam . Yogyakarta: Bagaskara.
Khadduri,  Majid.  1999.  The  Islamic  Conception  of  Justice.  Translated  by  Mochtar Zoeni and Joko S Kahhar. Surabaya: Risalah Gusti.
Lapidus,  I.  M.  (2014). A  history  of  Islamic  societies .  Cambridge  University  Press. Nurhakim, M. (2020). Sejarah & peradaban Islam .
Lapidus, Ira M. 2000. Sejarah Sosial Umat Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mufrodi, Ali. 1999. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Mahmudunnasir,  S.  (1994).  Islam  Konsepsi  dan  Sejarahnya(A.  Affandi,  trans.).
Bandung: Remaja Rosdakarya.
P. Yatim, B. (2002). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Rajawali Press.
Redaksi, D. (1994). Ensiklopedi Islam . Jakarta: PT. Ichtiar Islam Baru van Houeve. Salim, al-S. A. A. S. dan S. al-S. A. A. (2015). Sejarah Bangsa Mesir, Cet. I . Pustaka al- kautsar.  Sanders, P. (1994). Ritual, Politics, and the City in Fatimid Cairo (Suny Series in Medieval Middle East History) . State University of New York Press.
Sayyid, D. A. F. (1992). Daulat Fathimiyah fi Misr Tafsir Jadid . Cairo: Dar El Masriyah Lil Bananiyah. Sulasman,  S.  (2013). Sejarah  Islam  di  Asia  dan  Eropa  (dari  masa klasik  hingga  masa  modern) . Bandung: CV Pustaka Setia.

## Dodi Yarli Rusli, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India
Sunanto,  M.  (2007). Sejarah  Islam  Klasik:  Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  Islam . Kencana Prenada Media Group. Sihbudi, Riza. 1989. Dinamika Revolusi Iran . Jakarta: Pustaka Hidayah. Thohir, A. (2009). Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam (Vol. 1, Issue 1). RajaGrafindo Persada.
Thohir, Ajid. 2009. Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno Linguistik dan Geo Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Thohir, A. (2004). Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Mencetak Akar- akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam . Jakarta: Raja Grafindo Thabathaba'i,  Muhammad  Husayn.  1989.  Shi'ite  Islam  (Syi’ah:  Asal  Usul  dan Perkembangannya).  Translated  by  Djohan  Efendi.  Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti.
Watt,  W.  M.  (1990). Kejayaan  Islam:  kajian  kritis  dari  tokoh  orientalis .  PT.  Tiara Wacana Yogya.
Yamani. 2002. Filsafat Islam antara Al-Farabi dan Khomeni . Jakarta: Mizan. Zubaidah, S. (2016). Sejarah Peradaban Islam . Medan: Perdana Publishing.