MANIFESTASI NASIONALISME DIASPORA ARMENIA DAN AZERBAIJAN DALAM KONFLIK NAGORNO-KARABAKH
Rahayu A.H. Simangunsong 1 , Ani W. Soetjipto 2
1,2 Department of International Relations, Universitas Indonesia, Indonesia;
1 rahayusimangunsong07@gmail.com, 2 anisoetjipto@gmail.com

## Abstract
This  article  aims  to  see  how  the  diasporas’  nationalist  ideas  are  manifested  in  the homelands’  conflict  through  a  comparative  case  study  of  the  Armenian  and Azerbaijani  diasporic  nationalism  in  the  Nagorno-Karabakh  Conflict.  Factors affecting the efficacy of diasporic activity from Shain & Barth (2003) is used as the conceptual framework within which the comparison is conducted. The result of this case study indicates that the manifestation of Armenian diasporic nationalism tends to be  radical  while  Azerbaijani  diasporic  nationalism  tends  to  be  moderate.  In conclusion, this case study finds that there are various aspects other than nationalism that influence the dynamics of diaspora activism and need deeper investigation, for example  by  integrating  approaches  that  are  sensitive  to  the  experiences  of marginalized groups such as feminism and postcolonialism in the diaspora studies.

## Keywords: diaspora, diasporic nationalism, international relations

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana ide nasionalisme yang dimiliki diaspora terwujud  dalam  konflik  di  tanah  air  melalui  studi  kasus  komparatif  nasionalisme diaspora  Armenia  dan  Azerbaijan  dalam  Konflik  Nagorno-Karabakh.  Faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  aktivitas  diaspora  dari  Shain  &  Barth  (2003)  digunakan sebagai  kerangka  konseptual  untuk  perbandingan  yang  dilakukan.  Studi  kasus  ini menunjukkan  bahwa  manifestasi  nasionalisme  diaspora  Armenia  cenderung  radikal sementara nasionalisme diaspora Azerbaijan cenderung moderat. Sebagai kesimpulan, studi  kasus  ini  menemukan  bahwa  ada  berbagai  aspek  selain  nasionalisme  yang mempengaruhi dinamika aktivisme diaspora dan perlu diteliti lebih dalam, misalnya dengan  mengintegrasikan  pendekatan  yang  sensitif  terhadap  pengalaman  kelompok marjinal  seperti  feminisme  dan  poskolonialisme  dalam  pembahasan  mengenai diaspora.
Kata Kunci: diaspora, hubungan internasional, nasionalisme diaspora

## Pendahuluan
Diaspora  secara  luas  diakui  sebagai  kontributor  yang  signifikan  bagi  pembangunan negara asalnya melalui pengiriman remitansi (Sinatti & Horst, 2015: 134-135). Klaim ini  diperkuat  dengan  Laporan  Keuangan  Global  Bank  Dunia  tahun  2003  yang menunjukkan  bahwa  tren  investasi  dari  remitansi  diaspora  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  bantuan  pembangunan  resmi  (Raghuram,  2009:  104). Antusiasme  terhadap  potensi  remitansi  diaspora  bagi  pembangunan  negara  asal  ini juga  terlihat  dari  popularitas  isu  ini  dalam  tulisan  akademis  dalam  lensa  utilitarian. Selain  pembahasan  mengenai  peranan  remitansi  diaspora  dalam  agenda  ekonomi negara  asal  (Koinova  &  Tsourapas,  2018);  (Østergaard-Nielsen,  2001);  (Tölölyan, 1996),  pembahasan  mengenai  diaspora  dalam  kerangka  utilitarian  juga  menyoroti peran diaspora sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politis negara asal (Shain & Barth, 2003); (Koinova, 2009); (Koinova & Tsourapas, 2018); (Lie, 2001).
Tren  studi  diaspora  dalam  konteks  nasionalisme  yang  didominasi  oleh pendekatan utilitarian ini problematis karena dua hal. Pertama, pendekatan ini sangat menekankan  sentralitas  negara  dalam  melihat  diaspora  dan  nasionalisme  mereka. Pemerintah  negara  asal  menyadari  bahwa  diaspora  memiliki  potensi  dan  dukungan finansial  yang  diperlukan  untuk  menyokong  pembangunan  di  negara  asal  (Shain  & Barth,  2003:  471), lalu  pemerintah  negara  asal menjalin  hubungan  dengan  diaspora untuk  memperoleh  hasil  ekonomi  dan  politik  (Koinova  &  Tsourapas,  2018:  313). Dalam pendekatan ini, aktivitas nasionalisme yang digagas oleh komunitas diaspora menjadi  bermasalah  ketika  tidak  sejalan  dengan  kepentingan  negara  asal.  Dasar nasionalisme  dari  aktivisme  mereka  menjadi  seolah  layak  dipertanyakan  bila mengganggu  stabilitas  atau  merugikan  negara  asalnya.  Terutama  aktivitas  yang berkaitan dengan konflik di tanah air, peran diaspora sebagai sumber dukungan dana, senjata,  dan  obat-obatan  bagi  oraganisasi/kelompok  yang  tengah  berkonflik  dengan negara  sering  diasosiasikan  sebagai  aksi  separatisme  yang  mengancam  kedaulatan negara (Sulistiyono, 2011: 211-212), dan diterjemahkan sebagai tindakan yang tidak nasionalis.
Kedua, pendekatan ini kurang inklusif dalam melihat dinamika aktivisme yang dimiliki  diaspora. Karakteristik  dan  jenis  diaspora  beragam  dan  ide  mereka  tentang bagaimana  berkontribusi  terhadap  tanah air  juga  beragam.  Namun  keberagaman  ini
masih  kurang  direpresentasikan  dalam  studi  mengenai  diaspora  karena  adanya dominasi pendekatan pembangunan nasional dalam melihat relasi diaspora dan tanah air.  Padahal  komunitas  diaspora  memiliki  isu  lain  yang  berkelindan  dengan  ide nasionalisme  mereka,  misalnya  asimetri  gender  (Helmreich,  1992),  fragmentasi identitas  subnasional  dan  agama  (Kurien,  2017)  yang  mempengaruhi  aktivisme diaspora di tanah air. Salah satu contohnya adalah diaspora Indonesia yang terdiri atas beberapa  diaspora  subnasional,  misalnya  diaspora  Aceh  dan  diaspora  Maluku  yang mewujudkan rasa nasionalisme mereka dengan cara yang berbeda. Diaspora Aceh di Malaysia  berperan  penting  dalam  mendukung  gerakan  separatis  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) dan melanggengkan konflik internal selama tiga dekade di Indonesia (Missbach, 2013: 1065). Berbeda dengan diaspora Aceh, diaspora Maluku di Belanda yang  terbentuk  dari  era  penjajahan  Belanda  tidak  memiliki  nasionalisme  yang mengandung tujuan politik tertentu (Gusnelly, 2017: 40), wujud nasionalisme mereka dikaitkan  dengan  aktivitas  afektif  dan  nostalgia  terhadap  tanah  air  seperti  musik, makanan,  dan  penggunaan  bahasa  tanah  air  di  negara  tuan  rumah.  Kurangnya inklusifnya  pemahaman  mengenai  aktivisme  diaspora  ini  menunjukkan  bahwa nasionalisme  diaspora  masih  kurang  mendapat  perhatian  dari  akademsi  ilmu Hubungan Internasional.
Dua  permasalahan  utama  dalam  kajian  mengenai  diaspora  yang  dikaitkan dengan nasionalisme sebelumnya menjadi suatu panggilan untuk membahas isi dengan lebih  mendalam.  Nasionalisme  merupakan  salah  satu  bahasan  penting  dalam hubungan  internasional.  Nasionalisme  memberikan  rasa  kepemilikan  identitas nasional yang diperlukan negara untuk menjaga eksistensinya di dunia internasional (Halliday,  2001:  443).  Akan  tetapi,  studi  ilmu  Hubungan  Internasional  arus  utama masih  membatasi  konteks  nasionalisme  pada  teritori  dan  masyarakat  yang  ada  di dalamnya (Lie, 2001: 359). Dalam pandangan nasionalisme konvensional yang sarat dengan asumsi methodological nationalism ini, diaspora sebagai aktor independen dan unit  analisis  yang  penting  dalam  memahami  nasionalisme  masih  dikesampingkan. Kehadiran konsep nasionalisme diaspora dalam hubungan internasional menjadi salah satu jalan keluar dari perangkap metodologis tersebut.
Diaspora sebagai sebuah konsep selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.  Pada  awalnya,  diaspora  Yahudi  dan  Armenia  kuno  digunakan  sebagai  pola
dasar  untuk  menentukan  apa  itu  diasporisasi  dan  siapa  itu  diaspora.  Lalu  seiring dengan  globalisasi  dan  akseleraasi  migrasi  internasional,  konsep  diaspora  juga mengalami  perkembangan  dan  mulai  mencakup  berbagai  komunitas  imigran  selain Yahudi  dan  Armenia  kuno.  Diaspora,  meminjam  istilah  Clifford  (Clifford,  1994), sebagai travelling  concept dalam  debat  konseptual  masih  akan  terus  mengalami konstruksi  dan  rekonstruksi  makna.  Akan  tetapi,  dalam  tulisan  ini  penulis menggunakan definisi konsep diaspora dari Brubaker  sebagai landasan bagi analisis berikutnya. Brubaker melihat bahwa konsep diaspora memiliki tiga karakteristik dasar yaitu dispersi, tanah air dan pemeliharaan batas (Brubaker, 2005).
Perkembangan  istilah  diaspora  telah mendorong  perkembangan  studi  diaspora termasuk  dalam  kaitannya  dengan  isu  nasionalisme.  Istilah  nasionalisme  diaspora merujuk  pada  nasionalisme  jarak  jauh  yang  pertama  kali  diperkenalkan  pada  tahun 1992  oleh  Anderson  dalam  tulisannnya  yang  berjudul Long-Distance  Nationalism: World  Capitalism  and  the  Rise  of  Identity  Politics. Istilah  nasionalisme  jarak  jauh dipakai oleh Anderson untuk menggambarkan partisipasi politik tanpa tanggung jawab atau  akuntabilitas  dari  seorang  imigran.  Imigran  tersebut  bisa  memberi  kontribusi politik  dan  ekonomi  terhadap  gerakan  kelompok/pemerintah  di tanah airnya  namun tidak memiliki hak suara dan kewajiban membayar pajak pada tanah airnya (Anderson, 1992: 12). Nasionalisme yang dimaksud Anderson merujuk pada nasionalisme etnis yang muncul dari pengasingan. Fenomena yang terjadi adalah, para imigran merasa mereka secara politis terpinggirkan dan secara ekonomi tersubordinasi di metropolis, alhasil kehidupan emosional dan psikologi politik mereka sering kali tetap berorientasi ke tanah air. Hal ini kemudian menimbulkan perjuangan sosial dan politik yang keras dan  menghasilkan  gerakan  nasionalisme  (Anderson,  1992:  5-8).  Dalam  memahami nasionalisme  pada  konteks  diaspora,  penulis  mengadopsi  pemikiran  Smith  (Smith, 1991)  yang  mengatakan  bahwa  nasionalisme  adalah  ideologi  dari  bangsa,  bukan negara. Diaspora dalam hal ini dimaknai sebagai bagian dari komunitas bangsa yang dibayangkan (Anderson, 1983) dengan karakter etnis yang tidak dibatasi oleh teritori tertentu.
Peningkatan  perhatian  pada  isu  mengenai  nasionalisme  diaspora  dipicu  oleh semakin  dikenalnya  diaspora  sebagai  salah  satu  aktor  penting  yang  mampu menghubungkan ranah domestik dengan ranah internasional. Lebih spesifik, aktivitas
dan  pengaruh  diaspora  di  tanah  air  sebagai  salah  satu  kelompok  kepentingan kontemporer telah memperluas makna ‘politik dalam negeri' yang umumnya dibatasi oleh teritorial negara sehingga tidak hanya bermakna sebagai politik di dalam negara tetapi juga di dalam masyarakat  (Shain & Barth, 2003: 460-462). Aktivitas diaspora yang  berada  pada  lokus  yang  tidak  terbatas  serta  isu  yang  beragam  telah  menjadi tantangan yang nyata bagi hegemoni negara dalam memaknai nasionalisme.
Selanjutnya,  meskipun  signifikansinya  mulai  diakui  di  ranah  internasional terutama dalam isu ekonomi dan pembangunan, pembahasan diaspora dalam konteks politik identitas serta konflik di tanah air masih tidak umum dan marjinal dalam diskusi dan kajian ilmiah. Padahal, isu politik identitas diaspora sangat riil dan kerap terjadi baik  di  level  domestik  maupun  internasional.  Pada  bulan  September  tahun  2020, konflik  antara  Armenia  dan  Azerbaijan  di  Nagorno-Karabakh  kembali  mengalami eskalasi (Kramer, 2020). Beberapa aktor yang terlibat dalam konflik ini diantaranya adalah  Armenia  dan  Azerbaijan  dan  diaspora  masing-masing  negara.  Diaspora Armenia  yang  tinggal  di  luar  negeri  berkontribusi  dengan  mengirim  uang  atau bergabung dalam konflik sebagai kombatan. Sementara itu, diaspora Azerbaijan juga aktif,  mengorganisasikan  demonstrasi  dan  mengumpulkan  bantuan  kemanusiaan untuk  tentara  yang  terluka  dan  keluarganya  (B.  Baser  &  Féron,  2020).  Meskipun Armenia dan Azerbaijan secara historis dikenal sebagai pusat penting dari dua agama besar,  Kristen  (Armenia)  dan  Islam  (Azerbaijan),  namun  agama  tidak  menjadi penyebab konflik utama antara kedua pihak. Phillippe-Blumauer  menyatakan bahwa konflik  Nagorno-Karabakh  merupakan  konflik  teritorial  yang  berakar  kuat  dalam pencarian identitas nasional dan pengakuan internasional bagi masing-masing negara (Philippe-Blumauer,  2016).  Meskipun  diaspora  merupakan  bagian  dari imagined transnational  community (Chernobrov  &  Wilmers,  2019:  2)  dengan  identitas  dan aktivitas yang tidak dibatasi oleh teritori negara yang kaku,  namun perwujudan dari nasionalisme  mereka  masih  merujuk  pada  suatu  tanah  air/teritori  tertentu.    Dalam pembahasan  di  bagian  selanjutnya,  studi  kasus  diaspora  Armenia  dan  Azerbaijan dalam  konflik  Nagorno-Karabakh  akan  menunjukkan  bagaimana  manifestasi nasionalisme  diaspora  mempengaruhi  dua  negara  yang  sedang  terlibat  konflik sehingga sangat relevan untuk dibahas dalam kajian ilmu Hubungan Internasional.
Tulisan ini berupaya untuk melihat bagaimana ide nasionalisme yang dimiliki diaspora  terwujud  dalam  peranan  mereka  dalam  konflik  di  tanah  air.  Penulis menyadari bahwa meski bukan hal yang baru, kajian mengenai potensi dan peranan diaspora  dalam  konflik  di  tanah  air  masih  sedikit.  Maka  dari  itu,  tulisan  ini  dapat menghadirkan  perspektif  nonutilitarianisme  dengan  memberikan  penekanan  pada potensi  peranan  diaspora  dalam  keberlangsungan  konflik  di  tanah  air,  baik  sebagai agen  eskalasi  atau  resolusi  konflik.  Lebih  lanjut,  tulisan  ini  dibuat  sebagai  upaya peningkatan perhatian pada diaspora sebagai aktor nonnegara dan unit analisis yang penting dalam ilmu Hubungan Internasional.

## Konsep Diaspora
Masing-masing  fenomena  diaspora  itu  unik  sehingga  sulit  untuk  menentukan generalisasi pola manifestasi dari nasionalisme diaspora. Respons diaspora terhadap isu  nasionalisme  berbeda-beda  di  tiap  komunitas  diaspora.  Demikian  pula  dalam mempengaruhi  negara  asal  yang  merupakan  objek  nasionalisme  diaspora,  diaspora memiliki  pengaruh  dan  kapasitas  yang  berbeda-beda.  Shain  dan  Barth  menyoroti bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengaruh  diaspora di negara asal  yang  meliputi  situasi  di  negara  tuan rumah  dan  tanah  air,  tingkat  motivasi  dan kepentingan  diaspora,  dan  keeratan  hubungan  (keseimbangan  kekuasaan)  antara diaspora  dan  tanah  air  (Shain  &  Barth,  2003).  Ketiga  faktor  diatas  akan  digunakan untuk menganalisis manifestasi nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh.
Aspek pertama adalah  situasi di negara tuan rumah dan di negara asal. Sifat dasar rezim di negara tuan rumah menentukan kemampuan diaspora untuk mengatur pengaruh.  Secara  umum,  dalam  rezim  nondemokratis,  organisasi  masyarakat  sipil relatif  sulit  melakukan  aktivitas  atau  bahkan  dilarang.  Hal  ini  sehubungan  dengan diaspora yang dianggap memiliki efek erosif bagi persatuan nasional (Shain & Barth, 2003).  Seperti  halnya  di  negara  tuan  rumah,  tanah  air  yang  dapat  ditembus  secara demokratis cenderung rentan terhadap pengaruh diasporik. Selain itu, kondisi negara yang  miskin  sumber  daya  ideologis,  material,  dan  institusional  (baik  demokratis maupun tidak) umumnya diaspora memiliki pengaruh yang lebih besar (Shain & Barth, 2003).
Aspek  kedua  adalah  motivasi  dan  kepentingan  diaspora.  Diaspora  memiliki lintas  waktu,  masalah,  dan  motivasi  yang  beragam  untuk  mempengaruhi  tanah  air mereka. Siapa yang membangun identitas kolektif, dan untuk apa, sangat menentukan isi  simbolis  dari  identitas  ini,  dan  maknanya  bagi  mereka  yang  mengidentifikasi identitas  tersebut  sebagai  bagian  dari  dirinya  (Castells,  2010).  Suara  siapa  yang didengarkan  kemudian  akan  menentukan  apa  motivasi  atau  tujuan  dari  tindakan nasionalisme  yang  akan  dilakukan,  untuk  membentuk  tanah  air  baru,  merebut kedaulatan, menyelamatkan identitas, atau sekadar membantu keluarga dan kerabat di tanah air. Selain motivasi, dalam setiap komunitas diaspora mungkin ada perbedaan yang  signifikan  antarkelompok  terkait  kepentingan  mereka.  Diaspora  mungkin dimotivasi  kepentingan  masyarakat  di  tanah  air,  tanah  air,  komunitas  atau organisasinya (Shain & Barth, 2003). Shain mengidentifikasi ada empat kepentingan yang mempengaruhi sikap atau postur diaspora terhadap peristiwa di tanah air yaitu: 1) kepentingan utnuk mempertahankan identitas etnis mereka; 2) persaingan dengan tanah  air  untuk  kepemimpinan  komunitas  transnasional;  3)  kepentingan  organisasi atau  birokrasi  yang  berasal  dari  organisasi  diaspora;  dan  4)  kepentingan  dan  tujuan politik diaspora lainnya di negara tuan rumah (Shain, 2002).
Aspek  ketiga  adalah  kadar  keeratan  hubungan  diaspora  dengan  negara  asal. Terkait dengan pengaruh diaspora di tanah air, hubungan yang kuat diartikan sebagai sejauh mana tanah air membutuhkan sumber daya diaspora. Kebutuhan ini sebagian besar  diukur  melalui  sumber  daya  keuangan  yang  dapat  diinvestasikan  diaspora  di tanah air mereka atau melalui dukungan politik yang dapat mereka mobilisasi di negara asal  mereka.  Dengan  demikian jika tanah  air  membutuhkan  dukungan  diaspora  dan ada  kesatuan  suara  dalam  komunitas  diaspora  maka  kemampuan  diaspora  untuk mempengaruhi tanah air semakin besar (Shain & Barth, 2003).
Menurut  Shain  &  Barth  (Shain  &  Barth,  2003),  aspek-aspek  diatas  dapat mempengaruhi  keefektifan  pengaruh  diaspora  di  tanah  air  dengan  beberapa asumsi. Pertama, apabila negara tuan rumah dan tanah air memiliki rezim yang demokratis, peluang  diaspora  untuk  mempengaruhi  tanah  air  semakin  besar.  Kedua,  semakin 'lemah'  tanah  air,  baik  dalam  hal  kebutuhan  akan  aset  diaspora  dan  permeabilitas terhadap  tekanan  masyarakat  maka  semakin  besar  pengaruh  yang  akan  diberikan komunitas diaspora di tanah air. Ketiga, jika kekuatan hubungan antara diaspora dan
tanah air cenderung menguntungkan pihak pertama, maka diaspora akan lebih mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri tanah air. Analisis pada bagian berikutnya akan berangkat dari tiga asumsi ini.

## Metode Penelitian
Penulis  menyadari  bahwa  setiap  diaspora  itu  unik,  tidak  semua  diaspora  dapat dianalisis dengan dengan cara yang sama karena jenis, alasan, sumber solidaritas dan tujuan aktivisme mereka berbeda-beda. Masing-masing komunitas diaspora memiliki tingkat  keterikatan  atau  emosi  serta  berbagi  pemahaman  mengenai  tanah  air  yang berbeda. Berangkat dari pemahaman tersebut, penulis kemudian memutuskan untuk menggunakan  metode  studi  kasus  untuk  lebih  memahami  bagaimana  wujud  dari nasionalisme  diaspora  dalam  konflik  di  tanah  air  dengan  berfokus  pada  komparasi aktivisme diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam menanggapi konflik di Nagorno- Karabakh.
Kompleksitas  dan  kekhasan  fenomena  diaspora  ini  dapat  dikaji  dengan menggunakan desain penelitian komparasi kasus yang paling tidak mirip (least-similar case  comparisons) dari  Bennet  &  Elman.  Metode  ini  mengarahkan  peneliti  untuk memilih kasus dengan variabel terikat yang sama namun memiliki variabel bebas yang berbeda (Bennett & Elman, 2007). Dalam tulisan ini, variabel terikat yang dimaksud adalah pandangan nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan yang  sama terkait Nagorno-Karabakh sebagai tanah air yang memiliki makna khusus bagi identitas dan kesadaran  nasional  kedua  pihak.  Bagi  masing-masing  pihak,  teritori  Nagorno- Karabakh  merupakan  konstituen  penting  untuk  pembangunan  nasional  (Minasyan, 2016), representasi dan mobilisasi diaspora di tanah air (Voronkova, 2013). Sementara itu, variabel bebasnya adalah tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan manifestasi nasionalisme diaspora masing-masing diaspora yaitu (1) kondisi di negara asal dan di negara tuan rumah, (2) motivasi dan kepentingan organisasi diaspora, dan (3) keeratan hubungan diaspora dengan negara asal.

## Hasil dan Pembahasan

## Peran Diaspora sebagai Manifestasi dari Nasionalisme Diaspora
Diaspora, negara asal, dan negara tuan rumah dipertemukan dalam suatu relasi yang menghubungkan  satu  sama  lain  yang  dinamakan  dengan  relasi  triangular  (Safran, 1991).  Diaspora  menjadi  aktor  yang  dapat  menghubungkan  negara  asal  dan  negara tuan  rumah  sehingga  kedua  entitas  negara  tersebut  juga  memiliki  ruang  untuk mempengaruhi  satu  dengan  yang  lain.  Terkait  dengan  relasi  triangular  tersebut, diaspora  memiliki  beberapa  agenda  dan  kepentingan  salah  satunya  adalah  agenda nasionalisme.  Agenda  ini  kemudian  termanifestasi  dalam  tindakan  diaspora  atau peranan diaspora di negara asal maupun di negara tuan rumah.
Sebelumnya sudah ada beberapa penulis yang yang membahas peran diaspora bagi negara asal dan negara tuan rumah. Peran diaspora bagi negara asal diantaranya adalah  untuk  pembentukan  negara  (Lie,  2001),  pembangunan  nasional  (Naufanita dkk., 2018), agen demokratisasi (Koinova, 2009), agen resolusi dan pelestarian konflik (Shain,  2002),  dan  pelobi  kebijakan  luar negeri  di  tanah air  (Shain  &  Barth,  2003). Sementara  itu,  peranan  diaspora  di  negara  tuan  rumah  diantaranya  adalah  sebagai penghubung negara asal dan negara tuan rumah (Shain & Barth, 2003) (Safran, 1991) dan ekspansi konflik (Naim, 2002) (Shain & Barth, 2003). Tulisan ini berfokus pada pembahasan  mengenai  peranan  diaspora  di  negara  asal,  khususnya  dalam  situasi konflik di tanah air.
Peningkatan perhatian pada peranan politis komunitas diaspora dalam konflik di tanah air terjadi karena adanya pola konflik baru yang menimbulkan banyak diaspora pengungsi,  globalisasi  komunikasi,  dan  sulitnya  berasimilasi  dengan  masyarakat setempat membuat diaspora fokus pada urusan politik di tanah air (Demmers, 2001). Dalam situasi konflik di tanah  air, diaspora bisa berperan sebagai agen resolusi dan pelestarian  konflik.  Sebagai  agen  pelestarian  konflik  di  tanah  air,  diaspora  dapat menjadi  sumber  dukungan  dana,  politik,  dan  militer  untuk  kelompok  separatis  atau pemerintah  yang  sedang  berkonflik.  Sementara  itu,  sebagai  agen  resolusi  konflik, diaspora sebagai utusan tidak resmi pemerintah membangun jaringan diplomasi dan lobi  agar  negara  tuan  rumah  mendukung  pemerintah  tanah  airnya  atau  sebaliknya (Shain,  2002).  Akan  tetapi,  tren  literatur  menunjukkan  bahwa  kontribusi  diaspora dalam konflik tanah air yang lebih sering disoroti adalah terkait peranan mereka dalam
eskalasi  konflik,  dukungan  konstruktif  diaspora  dalam  transformasi  konflik  relatif jarang  disoroti  (Bahar  Baser  &  Swain,  2008).  Pilihan  diaspora  untuk  menjadi  agen pelestarian konflik atau agen resolusi konflik tidak bisa dilepaskan dari kepentingan yang dimiliki oleh diaspora tesebut.

## Nagorno Karabakh: Manifestasi Nasionalisme Diaspora yang Berbeda
Secara  historis,  konflik  Nagorno-Karabakh  dapat  dilihat  sebagai  warisan  dari kebijakan era Uni Soviet di wilayah Kaukasus Selatan. Pada tahun 1920 pemerintah Uni  Soviet  mengembangkan  kebijakan  pengorganisasian  wilayah  berbasis  etnis  dan saat itu Nagorno-Karabakh dimasukkan dalam otoritas Armenia. Namun tidak lama kemudian, tepatnya tahun 1993, keputusan ini dibatalkan oleh Stalin, yang kemudian memproklamasikan  Nagorno-Karabakh  sebagai  daerah  otonomi  Azerbaijan (Companjen,  2010).  Sejak  saat  itu  hingga  September  2020  lalu,  isu  kepemilikan Nagorno-Karabakh  masih  menjadi  konflik  yang  berkepanjangan  dan  kedua  negara tampak tidak memiliki niat untuk berkompromi. Armenia dan Azerbaijan (termasuk diaspora  masing-masing  negara)  sama-sama  melihat  Nagorno-Karabakh  sebagai bagian dari tanah air mereka, Armenia melihatnya sebagai tanah air dengan basis etnis, sementara  Azerbaijan  melihatnya  sebagai  tanah  air  berbasis  teritorial  atau  wilayah administratif.
Dalam mengidentifikasi bentuk manifestasi nasionalisme dari diaspora Armenia dan  Azerbaijan  terkait  konflik  Nagorno-Karabakh,  penulis  menggunakan  tipe mobilisasi diaspora dari Koinova. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa konflik Nagorno-Karabakh  merupakan  situs  perebutan  kedaulatan  tanah  air  antara  diaspora Armenia dan Azerbaijan. Koinova berargumen bahwa diaspora yang memiliki tanah air dengan kedaulatan terbatas dapat menjadi aktor yang radikal (diasosiasikan dengan kekerasan tingkat tinggi) dan moderat (diasosiasikan dengan kekerasan tingkat rendah) tergantung pada dinamika tanah air dan keterlibatan diaspora dengan elit transnasional (Koinova, 2012). Dinamika di tanah air menentukan strategi apa yang dipilih diaspora untuk mencapai kepentingannya di tanah air, kekerasan atau nonkekerasan. Selain itu, keterlibatan diaspora dengan elit transnasional, misalnya dengan organisasi diaspora yang berpengaruh, dapat meningkatkan kapasitas diaspora dalam mencapai kedaulatan bagi tanah airnya.
Sebelum  melihat  bentuk  akhir  dari  masing-masing  nasionalisme  diaspora, pembahasan  selanjutnya  akan  berupaya  untuk  mengidentifikasi  tiga  aspek  yang mempengaruhi manifestasi nasionalisme dari diaspora Armenia dan Azerbaijan terkait konflik  Nagorno-Karabakh.  Aspek  situasi  di  negara  tuang  rumah  dan  negara  asal mencakup (1) situasi di Armenia, (2) situasi di Azerbaijan, (3) situasi di negara dengan populasi  diaspora  Armenia  terbesar  (Rusia  dan  AS),  (4)  situasi  di  negara  dengan populasi  diaspora  Armenia  terbesar  (AS).  Sementara  itu,  aspek  motivasi  dan kepentingan diaspora mencakup (1) motivasi dan kepentingan diaspora Armenia dan (2)  motivasi  dan  kepentingan  diaspora  Azerbaijan.  Aspek  kadar  keeratan  hubungan diaspora dengan negara asal terdiri atas (1) hubungan diaspora Armenia dengan negara asal dan (2) hubungan diaspora Azerbaijan dengan negara asal.

## Situasi di Armenia
Armenia merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Kristen mula-mula dan secara demografi juga didominasi oleh etnis Armenia beragama Kristen.  Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menandai kemerdekaan Armenia. Pemerintahan Armenia baru kemudian memulai reformasi. Hal ini dimulai dengan menggeser sistem politik- ekonomi negara dari yang dikendalikan secara terpusat  dan diktaktor menjadi pasar bebas  dan  demokrasi  (Keshishian  &  Harutyunyan,  2013:  372).  Akan  tetapi,  dalam kasus  Armenia,  transisi  ini  sulit  dilakukan  karena  beberapa  faktor  yaitu  konflik Nagorno-Karabakh  dengan  Azerbaijan  yang  merenggut  ribuan  nyawa  dan  krisis ekonomi  yang  berkepanjangan  karena  sanksi  ekonomi  dari  Turki  (Keshishian  & Harutyunyan,  2013)  serta  blokade  jalur  gas  alam  oleh  Azerbaijan  (Howe,  2021). Faktor-faktor ini menjadikan Armenia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terburuk di dunia dan demokratisasi tidak bisa berlangsung secara penuh di negara ini. Dalam kondisi ini, pemerintah Armenia membutuhkan dukungan untuk bertahan dan salah satunya melalui bantuan diaspora.

## Situasi di Azerbaijan
Azerbaijan  adalah  negara  dengan  dengan  penduduk  mayoritas  Muslim  dan perekonomian yang sangat bergantung pada ekstraksi dan ekspor minyak dan gas alam khas Timur Tengah. Kekuatan politik dan ekonomi terkonsentrasi dan diwarisi dalam
keluarga  yang  berkuasa.  Keluarga  presiden Azeri dan  para  birokrat  teratas  yang menjalankan  pemerintahan  dan  monopoli  bisnis  di  setiap  industri  dan  perdagangan (khususnya  dalam  sektor  ekspor  minyak).  Dalam  konstitusi  negaranya,  Azerbaijan tercatat  sebagai  negara  dengan  sistem  pemerintahan  demokratis  akan  tetapi  pada praktiknya yang terjadi adalah demokrasi pura-pura atau tiruan. Situasi ini kemudian membuat  Azerbaijan  rentan  terhadap  isu  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan penggabungan kepentingan politik-bisnis yang mengerikan demi menjamin stabilitas ekspor  minyak  (Rasizade,  2011).  Meskipun  sama-sama  berada  dalam  krisis perekonomian,  Azerbaijan  tidak  seperti  Armenia  yang  menekankan  pentingnya bantuan diaspora dalam menopang perekonomian negaranya.

## Situasi di Rusia dan AS (Negara dengan Populasi Diaspora Armenia Terbesar)
Berdasarkan data statistik, populasi diaspora Armenia terbesar berada di Rusia. Akan tetapi,  rezim  otoritarian  di  Rusia  tidak  mendukung  perkembangan  aktivisme komunitas diaspora Armenia, terutama sebelum runtuhnya Uni Soviet. Pada masa itu, sekolah  dan  media  massa  Armenia  ditutup,  bahkan  kegiatan  Gereja  Armenia  (yang merupakan  salah  satu  institusi  terpenting  bagi  komunitas)  dilarang  ( Armenian Diaspora Communities: Russia , 2021). Selain Rusia, negara tuan rumah terbesar dan sangat  berpengaruh  bagi  pergerakan  diaspora  Armenia  adalah  Amerika  Serikat ( Armenian  Diaspora  Communities:  United  States  of  America ,  2021).  Iklim  yang demokratis  di  Amerika  Serikat  telah  membuat  aktivitas  diaspora  Armenia  dapat dilangsungkan dengan ruang yang leluasa. Sejumlah organisasi Armenia didirikan di Amerika Serikat, termasuk Armenian Union (organisasi Armenia pertama di Amerika Serikat) dan Armenian Revolutionary Federation (ARF) yang merupakan organisasi diaspora Armenia paling berpengaruh saat ini.
Situasi di Amerika Serikat (Negara dengan Populasi Diaspora Azerbaijan Terbesar) Saat  ini,  populasi  diaspora  Azerbaijan  terbesar  ada  di  Amerika  Serikat.  Mayoritas orang  Azerbaijan  di  Amerika  Serikat  bekerja  di  sektor  perbankan,  pabrik  dan perdagangan.  Sangat  sedikit  populasi  diaspora  Azerbaijan  yang  menempati  ruang politik seperti di pemerintahan dan universitas. Meskipun rezim demokratis Amerika Serikat telah menyediakan iklim yang kondusif bagi komunitas diaspora Azerbaijan
untuk  melangsukan  kegiatan  dan  menjalankan  agendanya,  namun  asosiasi-asosiasi diaspora Azerbaijan yang ada di AS masih terfragmentasi dan hanya berfungsi secara simbolis saja. Alhasil, organisasi diaspora Azerbaijan tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti organisasi diaspora Armenia di AS (Uslu & Kocaman, 2013).

## Motivasi dan Kepentingan Diaspora Armenia
Armenian  Revolutionary  Federation (ARF)  atau  Partai  Dashnak  adalah  organisasi transnasional  pan-Armenia  yang  mengklaim  dirinya  sebagai  penjaga  nasionalisme Armenia (Shain, 2002: 122). Partai Dashnak memiliki misi untuk menunjukkan pada dunia  bahwa  wilayah  Armenia  akan  direbut  kembali  suatu  hari  nanti,  dan  bahwa diaspora  masih  memiliki  salah  satu  karakteristik  pemerintahan,  yaitu  angkatan bersenjata,  betapapun  kecilnya  (Shain  &  Barth,  2003:  467).  Bagi  Partai  Dashnak, makna  ‘tanah  air’  disinonimkan  dengan  visi  negara  Armenia  yang  merdeka  dan independen (Schwalgin, 2004: 80). Dalam konteks Nagorno-Karabakh, hal ini berarti klaim penuh atas wilayah tersebut. Aktivisme nasionalisme diaspora Armenia melalui Partai  Dashnak  menekankan  retensi  identitas  pada  memori  di  dalam  diaspora, khususnya  memori  tentang  genosida  (Shain  &  Barth,  2003:  468).  Dalam  kasus Nagorno-Karabakh,  genosida  dan  anti-Turki  menjadi  motivasi  atau  penggerak kesadaran  nasionalisme  diaspora  Armenia  untuk  mengakuisisi  wilayah  tersebut (Ismailzade,  2011:  7).  Selain  motivasi  dan  kepentingan,  satu  hal  yang  penting  dari Partai  Dashnak adalah bahwa anggotanya terdiri dari diaspora-diaspora yang sudah mapan  dan  mampu  memberikan  kontribusi  ekonomi,  politik,  dan  militer  secara langsung pada tanah air (Østergaard-Nielsen, 2001: 228).

## Motivasi dan Kepentingan Diaspora Azerbaijan
Komunitas  diaspora  Azerbaijan  mengorganisasi  berbagai  asosiasi  acara  yang bertujuan untuk menginformasikan tentang agresi di Azerbaijan oleh Armenia kepada anggota komunitas lainnya. Kapasitas diaspora Azerbaijan dalam hal ini tidak sebesar kapasitas diaspora Armenia. Solidaritas budaya dan politik nasional dari orang-orang Azerbaijan  juga  tidak  spesifik  seperti  diaspora  Armenia.  Dalam  hal  kesadaran nasional,  komunitas  diaspora  Azerbaijan  tidak  memiliki  kesamaan  suara  dan  tidak berupaya  untuk  kepentingan  nasional  bersama.  Mayoritas  diaspora  Azerbaijan
menunjukkan sedikit minat dalam ketidakstabilan, separatisme atau reunifikasi dengan Azerbaijan yang diilhami oleh (nasionalisme) etnis (Grebennikov, 2013: 76). Pada isu Nagorno-Karabakh, kepentingan dan motivasi diaspora Azerbaijan masih kompatibel dengan  kepentingan  negaranya  yaitu  untuk  mempertahankan  kemerdekaan  atas teritorial mereka. Akan tetapi, berbeda dengan diaspora Armenia, diaspora Azerbaijan kurang  efektif  dan  lemah  dalam  melakukan  advokasi,  penggalangan  dana,  dan  lobi terhadap pemerintah.

## Hubungan Diaspora Armenia dengan Negara Asal
Keseimbangan kekuasaan antara diaspora Armenia dan tanah air menunjukkan bahwa diaspora memiliki posisi yang kuat dalam dinamika relasi kuasa dengan tanah airnya. Setelah  kemerdekaan,  ekonomi  Armenia  mengalami  resesi  dan  menjadi  salah  satu negara termiskin di dunia. Situasi ini kemudian membuat pemerintah Armenia tidak punya banyak pilihan dan akhirnya meningkatkan ketergantungan pada remitansi dari diaspora  Armenia.  Alhasil,  permeabilitasnya  terhadap  pengaruh  diaspora  semakin besar  dan  dengan  demikian  mengubah  keseimbangan  kekuasaan  antara  keduanya (Shain & Barth, 2003: 470-471). Berbeda dengan negara Armenia, diaspora Armenia kuat  dan  terorganisasi  dengan  baik  (Shain  &  Barth,  2003:  471),  bahkan  diaspora Armenia  juga  tergolong  sebagai  diaspora  paling  efektif  di  kalangan  komunitas diaspora lainnya (Uslu & Kocaman, 2013: 49). Selain kontribusi finansial, diaspora Armenia memiliki jaringan lobi yang kuat di negara tuan rumah untuk mengamankan simpati  diplomatik  terhadap  tanah  air  (khususnya  di  AS)  dan  diaspora  juga  dapat memberikan tekanan signifikan pada pemerintah Armenia dan bentuk opini publik.

## Hubungan Diaspora Azerbaijan dengan Negara Asal
Setelah memperoleh kemerdekaan, salah satu tugas utama yang dihadapi  pemerintah Azerbaijan  adalah  mengatur  orang-orang  Azerbaijan  yang  tinggal  di  luar  negeri. Kemudian, pada tahun 1993 pemerintah Azerbaijan mulai menjalin hubungan dengan diaspora  Azerbaijan  dan  mendorong  mereka  untuk  mengambil  bagian  aktif  dalam proses mewujudkan kepentingan  nasional. Pemerintah Azerbaijan menyadari bahwa diaspora memiliki potensi untuk membantu pencapaian kepentingan nasional ( About the Committee: History and Purpose of Creation , 2021). Dalam dinamika hubungan
antara  Azerbaijan  dengan  diasporanya,  negara  menempati  posisi  yang  lebih  kuat dibandingan  diaspora.  Sejalan  dengan  penjelasan  aspek  motivasi  dan  kepentingan diaspora Azerbaijan sebelumnya, diaspora Azerbaijan tidak memiliki kapabilitas yang signifikan (dibandingkan dengan diaspora Armenia) dalam mempengaruhi pemerintah tanah air. Terkait konflik Nagorno-Karabakh pun, peranan diaspora Azerbaijan tidak terlalu besar dalam mempengaruhi postur negaranya atas isu tersebut.
Berdasarkan  analisis  terhadap  tiga  aspek  yang  dapat  mempengaruhi manifestasi  nasionalisme  diaspora  Armenia  dan  Azerbaijan,  penulis  kemudian membuat  Tabel  1 di  bawah.  Meskipun  persepsi  masing-masing  diaspora  terhadap Nagorno-Karabakh  sebagai  tanah  air  sama  namun  manifestasi  dari  kesadaran nasionalisme  mereka  berbeda.  Penulis  menyoroti  bahwa  persepsi  nasionalisme  dan kapabilitas  diaspora  merupakan  pembeda  utama  dalam  tindakan  diaspora.  Ide nasionalisme  yang  kuat  dan  kapabilitas  yang  memadai  telah  membuat  diaspora Armenia  mampu  mempengaruhi  tanah  airnya  dan  melakukan  lebih  dari  sekadar menggalang  dana  dan  bantuan  humaniter  untuk  konflik  Nagorno-Karabakh. Sementara  itu,  diaspora  Azerbaijan  hanya  beraktivitas  di  seputar  pengorganisasian demonstrasi dan  pengumpulan  bantuan kemanusiaan untuk tentara yang terluka dan keluarganya (B. Baser & Féron, 2020).
Tabel 1. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Manifestasi Nasionalisme Diaspora Armenia dan Azerbaijan Terhadap Kasus Nagorno-Karabakh
No. Aspek Armenia Azerbaijan 1. Situasi di negara asal Rezim: demokrasi tidak utuh Situasi ekonomi: pasar bebas, krisis Rezim: demokratis (tiruan), Situasi ekonomi: despotisme, krisis Situasi di negara tuan rumah (negara dengan mayoritas populasi diaspora) Rezim: otoritarian (Rusia), demokratis (AS) Rezim: demokratis (AS) 2. Motivasi dan kepentingan diaspora
Didominasi oleh Partai Dashnak yang tujuannya adalah merebut kembali tanah air, diaspora mapan Diaspora tidak memiliki basis nasionalisme yang spesifik dan kemampuannya juga tidak signifikan 3. Hubungan diaspora dengan negara asal Pengaruh diaspora lebih kuat, dependensi Armenia
Negara lebih kuat, peran
diaspora tidak terlalu signifikan

## Sumber: hasil olahan penulis.
Eskalasi  konflik  pada  September  2020  tersebut  ternyata  tidak  berlangsung lama.  Pada  November  2020,  Armenia  dan  Azerbaijan  sepakat  menandatangani perjanjian  gencatan  senjata  dan  mengakhiri  konfrontasi  militer  antara  kedua  pihak. Berdasarkan  kesepakatan  tersebut,  Azerbaijan  akan  mempertahankan  wilayah Nagorno-Karabakh yang telah diambil selama konflik dan Armenia akan menarik diri dari beberapa daerah lain yang berdekatan dengan wilayah konflik. Azerbaijan melihat kesepakatan  ini  sebagai  satu  langkah  kemenangan  atas  Nagorno-Karabakh  namun Armenia  tampaknya  tidak  merasa  kalah  karena  perjuangannya  belum  berhenti sepenuhnya (“Armenia, Azerbaijan and Russia Sign Nagorno-Karabakh Peace Deal,” 2020). Singkatnya konflik ini kembali pada status awal sebelum eskalasi di September 2020, meskipun ada perjanjian yang mengikat namun masyarakat (termasuk diaspora) masing-masing  menolak  untuk  tunduk  secara  penuh  pada  kesepakatan  dan  tetap melanjutkan  agenda  masing-masing  di  Nagorno-Karabakh.  Situasi  ini  sebelumnya sudah pernah diprediksi oleh Minasyan (2016) dengan menyebutnya sebagai konflik beku. Negosiasi yang membutuhkan sumber daya politik yang besar dengan peluang keberhasilan yang tipis membuat pihak-pihak terlibat enggan untuk menjalankannya (Minasyan, 2016: 3). Kondisi status quo ini dinilai oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingan politik mereka, maka kemungkinan besar konflik ini masih akan melalui siklus eskalasi-negoisasi di masa yang akan datang karena konflik ini belum benar- benar selesai.

## Simpulan
Peningkatan  minat  terhadap  potensi  diaspora  turut  mendorong  pengkajian  ulang terhadap  konsep  nasionalisme  klasik  yang  cenderung  memusatkan  negara  sebagai satu-satunya unit analisis. Paradigma nasionalisme klasik tidak cukup relevan untuk menjelaskan  nasionalisme  yang  dimiliki  oleh  aktor  transnasional  seperti  diaspora, maka  dari itu,  nasionalisme  diaspora  dibentuk  untuk  menjembatani  kekosongan  ini. Kajian mengenai nasionalisme diaspora sangat beragam dan pada dasarnya sangat sulit
pada sokongan fiannsial
diaspora Manifestasi Nasionalisme Diaspora Radikal Kuat Moderat Lemah
untuk dihomogenisasi karena ada karakteristik, pengalaman, dan kekhasan yang unik dari  masing-masing  komunitas  diaspora.  Keberagaman  dan  kekhasan  ini  juga ditunjukkan  dalam  manifestasi  nasionalisme  diaspora  yang  berbeda  bagi  masing- masing kelompok diaspora.
Komparasi manifestasi nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam bagian  sebelumnya  telah  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  baik  dari  negara asal,  negara  tuan  rumah  maupun  internal  diaspora  itu  sendiri  yang  memengaruhi aktivisme  mereka  terkait  konflik  perebutan  teritori  Nagorno-Karabakh.  Akhir  kata, selama  pembuatan  tulisan  ini  penulis  menyadari  bahwa  nasionalisme  sebagai  basis solidaritas  dan  identitas  bersama  tidak  selalu  cukup  untuk  menjelaskan  dinamika aktivitas  diaspora  yang  terjadi  antara  diaspora  dengan  tanah  air,  diaspora  dengan negara  tuan  rumah,  dan  antarkomunitas  diaspora.  Maka  dari  itu,  penulis  kemudian merekomendasikan agar penelitian selanjutnya memperdalam kajian mengenai potensi lain  dari  diaspora  dengan  mengintegrasikan  pendekatan  yang  sensitif  terhadap pengalaman kelompok marjinal seperti feminisme dan poskolonialisme.

## Referensi
About the Committee: History and Purpose of Creation . (2021). State Committee on Work with Diaspora of The Republic of Azerbaijan.
http://diaspor.gov.az/en/tarix/
Anderson,  B.  (1983).  Introduction.  In lmagined  Communities:  Reflections  on  the
Origin and Spread of Nationalism (pp. 1–9). Verso Publication.
Anderson, B. (1992). Long-Distance Nationalism: World Capitalism and the Rise of Identity Politics. In Centre for Asian Studies Amsterdam .
Armenia,  Azerbaijan  and  Russia  Sign  Nagorno-Karabakh  Peace  Deal.  (2020, November 10). BBC News . https://www.bbc.com/news/world-europe-54882564 Armenian  Diaspora  Communities:  Russia .  (2021).  The  Office  of  the  High Commissioner for Diaspora Affairs. http://diaspora.gov.am/en/pages/15/russia
Armenian  Diaspora  Communities:  United  States  of  America .  (2021).  The  Office of The High Commissioner for Diaspora Affairs. http://diaspora.gov.am/en/pages/3/usa
Baser,  B.,  &  Féron,  É.  (2020,  November  13).  Nagorno-Karabakh,  Diaspora
Communities,  and  How  Tensions  Boiled  Over  on  Far  Away  City  Streets. The Conversation . https://theconversation.com/nagorno-karabakh-diaspora- communities-and-how-tensions-boiled-over-on-far-away-city-streets-149930
Baser, Bahar, & Swain, A. (2008). Diasporas as Peacemakers: Third Party Mediation in Homeland Conflicts. International Journal on World Peace , 25 (3), 7–28.
Bennett, A., & Elman, C. (2007). Case Study Methods in the International Relations
Subfield. Comparative Political Studies , 40 , 170–195.
https://doi.org/10.1177/0010414006296346
Brubaker, R. (2005). The “Diaspora” Diaspora. Ethnic and Racial Studies , 28 (1), 1– 19. https://doi.org/10.1080/0141987042000289997
Castells,  M.  (2010).  Communal  Heavens:  Identity  and  Meaning  in  the  Network Society.  In The  Power  of  Identity (pp.  5–70).  Blackwell  Publishing  Ltd. https://doi.org/10.1002/9781444318234.ch1
Chernobrov,  D.,  &  Wilmers,  L.  (2019).  Diaspora  Identity  and  a  New  Generation: Armenian Diaspora Youth on the Genocide and the Karabakh War. Nationalities Papers , 1–16. https://doi.org/10.1017/nps.2019.74 Clifford, J. (1994). Diasporas. Cultural Anthropology , 9 (3), 302–338. https://doi.org/10.1525/can.1994.9.3.02a00040
Companjen, F. J. (2010). Nagorno-Karabakh. Atlantisch Perspectief , 34 (4), 9–14. Demmers, J. (2001). Diaspora and Conflict: Locality, Long-Distance Nationalism, and Delocalisation of Conflict Dynamics. Javnost-The Public , 9 (1), 85–96. Grebennikov, M. (2013). The Puzzle of a Loyal Minority: Why Do Azeris Support the Iranian State? The Middle East Journal , 67 (1), 64–76.
Gusnelly,  G.  (2017).  Diaspora  dan  Identitas  Komunitas  Eksil  Asal  Indonesia  di Belanda. Jurnal Kajian Wilayah , 33–44. https://doi.org/10.14203/jkw.v8i1.760 Halliday, F. (2001). Nationalism. In J. Baylis & S. Smith (Ed.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (pp. 440–455). Oxford University Press.
Helmreich,  S.  (1992).  Kinship,  Nation,  and  Paul  Gilroy’s  Concept  of  Diaspora. Diaspora: A Journal of Transnational Studies , 2 (2), 243–249. https://doi.org/10.3138/diaspora.2.2.243
Howe, G. M. (2021). Armenia. In Encyclopedia Britannica . Ismailzade, F. (2011). The Nagorno-Karabakh Conflict: Current Trends and Future Scenarios . Istituto Affari Internazionali (IAI).
Keshishian,  F.,  &  Harutyunyan,  L.  (2013).  Culture  and  Post-Soviet  Transitions:  A Pilot  Study  in  the  Republic  of  Armenian. International  Journal  of  Politics, Culture and Society , 26 (4), 369–392. https://doi.org/10.1007/s10767-013-9162-
7
Koinova,  M.  (2009).  Conditions  and  Timing  of  Moderate  and  Radical  Diaspora Mobilization: Evidence from Conflict-Generated Diasporas. In Global Migration and Transnational Politics .
Koinova,  M.  (2012).  Four  Types  of  Diaspora  Mobilization:  Albanian  Diaspora Activism  for  Kosovo  Independence  in  the  US  and  the  UK. Foreign  Policy Analysis , 1–21. https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2012.00194.x Koinova, M., & Tsourapas, G. (2018). How Do Countries of Origin Engage Migrants and  Diasporas?  Multiple  Actors  and  Comparative  Perspectives. International Political Science Review , 39 (3), 311–321.
https://doi.org/10.1177/0192512118755843
Kramer, A. E. (2020). Armenia and Azerbaijan: What Sparked War and Will Peace
Prevail? The New York Times .
Kurien,  P.  (2017).  Majority  Versus  Minority  Religious  Status  and  Diasporic Nationalism:  Indian  American  Advocacy  Organisations. Nations  and Nationalism , 23 (2), 109–128. https://doi.org/10.1111/nana.12255 Lie, J. (2001). Diasporic Nationalism. Cultural Studies: Critical Methodologies , 1 (3),
355–362.
Minasyan,  S.  (2016).  The  Nagorno-Karabakh  Conflict  in  the  Context  of  South
Caucasus  Regional  Security  Issues:  An  Armenian  Perspective. Nationalities Papers , 1–9. https://doi.org/10.1080/00905992.2016.1237938 Missbach,  A.  (2013).  The  Waxing  and  Waning  of  the  Acehnese  Diaspora’s  Long-
distance Politics. Modern Asian Studies , 47 (3), 1055–1082. https://doi.org/10.1017/S0026749X12000571
Naim,  M.  (2002).  Missing  Links:  The  New  Diaspora. Foreign  Policy , 131 ,  95–96. https://doi.org/10.2307/3183431
Naufanita,  H.,  Yudono,  R.  M.,  &  Soetjipto,  A.  (2018).  Analisis  Wacana  Diaspora Indonesia:  Tinjauan  Konseptual  dalam  Hubungan  Internasional. Jurnal  Kajian Wilayah , 9 (2), 90–108.
Østergaard-Nielsen,  E.  (2001).  Diasporas  in  World  Politics.  In  D.  Josselin  &  W. Wallace  (Ed.), Non-state  Actors  in  World  Politics (pp.  218–234).  Palgrave Macmillan.
Philippe-Blumauer,  C.  (2016).  Nagorno-Karabakh:  A  Conflict  Entrenched  in Nationalistic Propaganda. Foreign Policy Research Institute .
Raghuram, P. (2009). Which Migration, What Development? Unsettling the Edifice of Migration and Development. Population, Space and Place , 15 (2), 103–117. https://doi.org/10.1002/psp.536
Rasizade, A. (2011). Azerbaijan’s Prospects in Nagorno-Karabakh with the End of Oil Boom. Iran and the Caucasus , 15 (1/2), 299–317. https://doi.org/10.1163/157338411X12870596615755
Safran, W. (1991). Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return.
Diaspora: A Journal of Transnational Studies , 1 (1), 83–99. https://doi.org/10.1353/dsp.1991.0004
Schwalgin,  S.  (2004).  Why  Locality  Matters:  Diaspora  Consciousness  and Sedentariness in the Armenian Diaspora in Greece. In C. Alfonso, W. Kokot, & K. Tölölyan (Ed.), Diaspora Identity and Religion: New Directions in Theory and Research (pp. 72–92). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203401057 Shain, Y. (2002). The Role of Diasporas in Conflict Perpetuation or Resolution. SAIS Review , 22 (2), 115–144. https://doi.org/10.1353/sais.2002.0052
Shain,  Y.,  &  Barth,  A.  (2003).  Diasporas  and  International  Relations  Theory.
International Organization , 57 (3), 449–479.
https://doi.org/10.1017/s0020818303573015
Sinatti,  G.,  &  Horst,  C.  (2015).  Migrants  as  Agents  of  Development:  Diaspora Engagement  Discourse  and  Practice  in  Europe. Ethnicities , 15 (1),  134–152. https://doi.org/10.1177/1468796814530120
Smith, A. D. (1991). Nationalism and Cultural Identity. In A. D. Smith (Ed.), National Identity (pp. 71–98). Penguin Books.
Sulistiyono,  S.  T.  (2011).  Diaspora  and  Formation  Process  of  Indonesianess: Introduction  to  Discussion. Historia:  Jurnal  Pendidik  dan  Peneliti  Sejarah , 12 (1), 209–228. https://doi.org/10.17509/historia.v12i1.12127
Tölölyan,  K.  (1996).  Rethinking  Diaspora(s):  Stateless  Power  in  the  Transnational Moment. Diaspora:  A  Journal  of  Transnational  Studies , 15 (1),  3–36. https://doi.org/10.1353/dsp.1996.0000
Uslu,  R.,  &  Kocaman,  S.  (2013).  The  Activities  of  the  Azerbaijani  Diaspora in  the United  States  of  America. The  2013  WEI  International  Academic  Conference Proceedings , 46–50.
Voronkova, A. (2013). Nationalism and Organized Violence in Nagorno-Karabakh: A
Microspatial  Perspective. Nationalism  and  Ethnic  Politics , 19 (2),  102–118. https://doi.org/10.1080/13537113.2013.761898