## TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BANDAR BENER MERIAH

## BANK SYARIAH INDONESIA'S RESPONSIBILITY FOR THE DISTRIBUTION OF SOCIAL ASSISTANCE IN THE HOPE FAMILY PROGRAM IN BANDAR BENER MERIAH DISTRICT

## Aldar

## ABSTRAK
Dalam  istilah  Perbankan,  nasabah  adalah  orang  atau  badan  usaha  yang  mempunyai rekening  simpanan  atau  pinjaman  pada  bank.  Hal  ini  mengenai  tanggung  jawab  Bank Syariah  Indonesia  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  Program  Keluarga  Harapan,  setelah berlakunya  Qanun  No  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  maka seluruh Bank Konvensional di Provinsi Aceh ditutup selanjutnya proses penyaluran bantuan sosial dilaksanakan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia.  Semenjak  berlakunya  Qanun  tersebut  pihak Bank Syariah menerapkan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Bank Konvensional HIMBARA, sehingga banyak terjadi buku tabungan dan kartu kesejahteraan sosial tidak dapat disalurkan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, peneliti  ingin  mendalami  bagaimana  tanggung  jawab  Bank  Syariah  Indonesia  dalam penyaluran  bantuan  sosial  supaya  Keluarga  Penerima  manfaat  bisa  menerima  bantuan sosialnya secara adil. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tanggung jawab Bank Syariah Indonesia  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  Program  Keluarga  Harapan  telah  melakukan tanggung  jawabnya,  hal  ini  dinyatakan  selama  kurun  waktu  7  Tahun  data  penerima bantuan  tidak  singkron  dengan  data  DUKCAPIL,  akibat  ketidak  singkronan  data  tersebut berakibat bagi penerima bantuan sosial tidak dapat dicairkan bantuan sosialnya oleh pihak Bank. Namun hal tersebut dapat diselesaikan, agar penerima bantuan sosial dapat dicairkan kembali  bantuannya  oleh  pihak  Bank  dengan  catatan  penerima  bansos  didampingi  oleh Pendamping PKH untuk menjelaskan kepada pihak bank.
Kata kunci: tanggung jawab, BSI, Bantuan Sosial, PKH, KPM.

## ABSTRACT
In  banking  terms,  a  customer  is  a  person  or  business  entity  that  has  a  savings  or  loan account  with  a  bank.  This  concerns  the  responsibility  of  Bank  Syariah  Indonesia  in distributing social assistance for the Family Hope Program, after the enactment of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, all Conventional Banks in Aceh Province were closed then the process of distributing social assistance was carried out by Bank  Syariah  Indonesia.  Since  the  enactment  of  the  Qanun,  Sharia  Banks  have implemented  different  provisions  from  the  provisions  applicable  to  HIMBARA Conventional Banks, so that there have been many savings books and social welfare cards that  cannot  be  distributed.  Through  a  qualitative  approach  with  empirical  juridical methods, researchers want to explore how the responsibility of Indonesian Sharia Banks is in distributing social assistance so that beneficiary families can receive social assistance fairly. The results of the study stated that the responsibility of Bank Syariah Indonesia in distributing  social  assistance  for  the  Family  Hope  Program  had  carried  out  its responsibilities, this was stated during a period of 7 years the beneficiary data was out of
sync  with  the  DUKCAPIL  data,  due  to  the  asynchronous  data  it  resulted  in  social assistance recipients not being able to disbursed social assistance by the Bank. However, this can be resolved, so that the social assistance recipients can be disbursed by the Bank, provided  that  the  social  assistance  recipient  is  accompanied  by  a  PKH  Facilitator  to explain to the bank.
Keywords: responsibility, BSI, Social Assistance, PKH, KPM.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  bagian  dari  masyarakat  internasional,  sehingga  Pemerintah melaksanakan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menjadi perumusan lebih  lanjut "Declaration Universal of Human Rights" atau Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  seperti  hak  atas  standar  kehidupan  yang  lebih baik.  Deklarasi  universal  HAM  di  Paris,  10  Desember  1948  itu,  khususnya  hak-hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  lebih  diperjelas  dalam  Konvensi  Internasional  tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai ajakan moral internasional kepada sebagian Negara  di  dunia  yang  menjadi  anggota  PBB  supaya  memperhatikan  hak  atas  standar kehidupan yang lebih baik, dengan sendirinya mensyaratkan pemenuhan hak atas pakaian, perumahan,  dan  pangan. 1 Negara  harus  memenuhi  hak  warga  negara  dalam  bentuk perlindungan hukum atas terpenuhinya hak untuk mendapatkan jaminan sosial. 2
Negara Indonesia adalah Negara hukum yang melindungi kesejahteraan rakyatnya (welfare statee) sebagaimana telah tertulis dalam Pembukaan UUD 1945(UUD 1945) akan tercapai  apabila  negara  berperan  aktif  dalam  mengelola  dan  mengatur  perekonomian sebagaimana  dimaksud  Pasal  33  UUD  1945  yang  di  dalamnya  terdapat  tanggung  jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.
Negara  menerapkan  kebijakan  publik  termasuk  hukum  dalam  bentuk penganugerahanhak-hak  sosial" (the  granting  of  social  rights) kepada  warga  negara. Pengorganisasian  perekonomian  didukung  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang dijiwai  semangat  cita-cita  nasional  dalam  Pembukaan  UUD  1945  dan  terutama  Pasal  33 dan 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bersamaan dengan itu, segera menyelesaikan faktor-faktor yang melingkupi masalah kemiskinan, seperti cara pandang terhadap masalah
1 Nita, Fauzia Sembayang, Gambaran Umum Bank Syariah , Jakarta, Alvabet, 2003, hlm. 12.
2 Sutia  Fadli,  et  al.  “Tanggungjawab  Negara  terhadap  Kebakaran  Hutan  di  Indonesia  Ditinjau  dari Perspektif  Hukum  Internasional”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh .  Vol.7,  No.2, 2019, Pp. 48-76.
kemiskinan  dan  budaya  yang  justru  melanggengkan  kemiskinan  itu.  Kebijakan  Negara yang berpihak kepada warga yang miskin atau yang biasa disebut option for the pro poor , seyogianya  yang  bersifat  penerapan  dari Pancasila  sebagai  falsafah  Negara,  terutama  sila ke-lima dan ke-dua, Pembukaan Alinea ke empat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Tahun  1945  yang  harus  tercermin  di  dalam  berbagai  kebijakan  publik  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kategori  Conhran  dan  Malone,  sebuah  kebijakan dimaknai  sebagai  publik  (kebijakan  publik)  bila  kebijakan  tersebut  berkaitan  dengan keputusan dan tindakan Pemerintah yang didesain untuk menyelamatkan persoalan rakyat. Tentu  saja  persoalan  rakyat  yang  dimaksud  adalah  kemiskinan,  jadi  sepanjang  urusan  itu berkaitan  dengan  tujuan  keadilan  sosial  sebagai  filsafat  politik  berdirinya  negara,  maka dengan cepat hal itu dapat direspons sebagai hajat hidup publik. 3
Dalam  kurun  waktu  yang  panjang  Program  Keluarga  Harapan  diharapkan  dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil  dalam  menanggulangi  kemiskinan  yang  dihadapi  di  negara-negara  tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. 4 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian  uang  tunai  kepada  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  berdasarkan persyaratan  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dengan  melaksanakan  kewajibannya sehingga memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah.
J. E. Sahetapy, menyatakan dalam dunia penegakan hukum faktor kemiskinan juga menjadi  faktor  penghambat  dalam  rangka  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran,  terlepas dari  kemiskinan  yang  endemiknya  di  Indonesia  itu,  di  sebutkan  mengenai  apakah karena kemiskinan  struktural,  kemiskinan  karena  faktor  politik-ekonomi-sosial-budaya, kemiskinan  karena  dampak  globalisasi  dengan  faktor Neoliberalisme,  Neokapitalisme ataupun Neokolonialisme. 5 Negara  dituntut  mampu  mengatasi  berbagai  penyebab kemiskinan dengan berbagai kebijakan yang efisien dan efektif.
Sejak  awal  Tahun  2007  Pemerintah  Indonesia  telah  melaksanakan  Program Keluarga Harapan (PKH) untuk upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM)  yang  ditetapkan  sebagai  keluarga penerima  manfaat  (KPM).  Merupakan  salah  satu
3 Franz Magnis Suseno, "Filsafat Sebagai IImu Kritis", Yogyakarta, Kanisius, 1992, hlm. 8.
4 Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 201 9, Jakarta, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ,  2018, hlm. 1.
5 J. E. Sahetapy, Selamat Datang Kemiskinan , catatan lepas dalam Newsletter, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia . Vol. 9, No. 2 (Maret-April 2009): hlm. 35.
langkah  dari  Pemerintah  dalam  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemberian  bantuan sosial bersyarat, untuk waktu yang singkat Program Keluarga Harapan diharapkan mampu membantu  Keluarga  Miskin  mengurangi  beban  pengeluaran.  Dalam  kurun  waktu  yang menengah Program Keluarga Harapan diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan  generasi  yang  Iebih  sehat  dan  cerdas.  Dalam  kurun  waktu  yang  panjang Program  Keluarga  Harapan  diharapkan  dapat  memutus  rantai  kemiskinan  antar  generasi. Program  Perlindungan  Sosial  yang  juga  dikenal  di  dunia  internasional  dengan  istilah Conditional  Cash  Transfers  (CCT) ini  terbukti  cukup  berhasil  dalam  menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. 6 Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  program  pemberian  uang  tunai  kepada Rumah Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  berdasarkan  persyaratan  dan  ketentuan  yang  telah ditetapkan  dengan  melaksanakan  kewajibannya  sehingga  memenuhi  persyaratan  sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah.
Di akhir Tahun 2020 Pemerintah Aceh mulai memberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah yang mana dengan berlakunya Qanun ini di seluruh wilayah Provinsi Aceh hanya Bank Syariah yang boleh beroperasi sedangkan Bank  Konvensional  dialih  fungsikan  menjadi  Bank  Syariah  termasuk  juga  seluruh  Bank Himbara yang cabang dan unit diwilayah Provinsi Aceh.
Reza  Aditya  Pamuji,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Dan  Tanggung  Jawab Bank  Terhadap  Nasabah  Yang  Mengalami  Kerugian  (Studi  Kasus  Pencurian  Dana Simpanan  Nasabah  Dengan  Modus  Card  Skimming)”.  Dalam  penelitian  ini, menyimpulkan  bahwa,  bank  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang  dialami  nasabah atas  pencurian  dengan  modus  card  skimming,  dengan  syarat  wajib  dibuktikan  dengan rekaman  kamera  cctv  dan  tidak  ada  unsur  kelalaian  dari  pihak  nasabah  yang  menjadi korban. Perlindungan hukum kepada nasabah berkaitan dengan pertanggungjawaban yang diberikan  pihak  bank  yaitu  berdasarkan  UndangUndang  No.  8  Tahun  1999  tentang Tanggung  Jawab,  PBI  No.  16/1/PBI/2014  tentang  Tanggung  Jawab  Jasa  Sistem Pembayaran  dan  POJK  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Tanggung  Jawab  Sektor  Jasa Keuangan.
6 Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 201 9, Jakarta, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ,  2018, hlm. 1.
Istiqomah,  “Analisis  Program  Keluarga  Harapan  untuk  meningkatkan Kesejahteraan ekonomi perspektif Maqashid Syariah”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa,  secara  konsep,  program  keluarga  harapan  di  Kecamatan  Tirtoyudo  dalam perspektif Maqashid syariah yaitu: dalam menjaga agama melalui silaturahmi yaitu dengan pertemuan  kelompok,  dalam  menjaga  akal  melalui  jangkauan  pendidikan  dan  perubahan cara dalam menjaga jiwa melalui akses kesehatan dalam menjaga keturunan penjagaan atas kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, dalam menjaga harta melalui peningkatan bidang ekonomi  para  penerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan.  Sedangkan  dalam penerapannya,  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Tirtoyudo  perspektif Maqashid syariah yaitu  dalam  penerapan  pertama,  penetapan  sasaran  penerima  bantuan  Program Keluarga  Harapan  yaitu  ibu  hamil  dan  menyusui  dalam  hal  ini  termasuk  menjaga keturunan, sedangkan sasaran bayi lima tahun dalam kesehatan termasuk kedalam menjaga jiwa  dan  sasaran  bagi  anak-anak  usia  sekolah  untuk  melanjutkan  pendidikannya  hali  ini termasuk menjaga akal. Penerapan kedua, pertemuan dan memberitahukan yaitu terjadinya silaturahmi  antar  pemeluk  agama  hal  ini  termasuk  kedalam  menjaga  agama,  selain  itu dalam  proses  Pemberitahuan  dan  pertemuan  kelompok  diadakan  sharing  dan  diskusi seputar  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi  hal  ini  termasuk  kedalam  menjaga  akal. Penerapan  ketiga,  penyaluran  dan  bantuan  evaluasi  program  yaitu  dengan  memberikan tambahn pendapatan bagi penerima program keluarga harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk bidang pendidikan melalui bantuan tunai berupa uang.
Kesejahteraan  sosial  diatur  dengan  Undang-Undang.  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono  di  Jakarta  pada  tanggal  16  januari  2009  Undang-Undang  No  11  tahun  2009 tentang kesejahteraan sosial mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 januari 2009 oleh  Menteri  hukum  dan  hak  asasi  manusia  Andi  Mattalatta  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 12.  Dan  penjelasan atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2009  tentang  kesejahteraan  sosial  ditempatkan  dalam  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.
Berlakunya  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan Syariah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  bahwa  “Bank  Syariah  berfungsi:  a. menghimpun  dan  menyalurkan  dana  dari  nasabah  dan  kegiatan  usaha  lainnya  sesuai prinsip  syariah;  dan  b.  melaksanakan  fungsi  sosial  dalam  bentuk  menerima  dana  ang berasal dari: 1. Zakat dan infak atas nama BMA atau BMK; dan 2. Sedekah, hibah, wakaf,
uang  atau  dana  sosial  untuk  kepentingan  umat  Islam.  Ayat  (2)  pelaksanaan  fungsi  sosial sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  per Undang-Undangan.
Pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui Bank/Pos penyalur kepada penerima bantuan sosial  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  mengenai  belanja  bantuan  sosial  pada Kementerian  Negara/Lembaga  yaitu:  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 228/PMK.05/2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 254/PMK.05/2015  tentang  Belanja  Bantuan  Sosial  pada  Kementerian  Negara/Lembaga, dan  (2)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  254/PMK.05/2015  tentang  Belanja  Bantuan Sosial  pada  Kementerian  Negara/Lembaga  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Negara/Lembaga.
Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal yang baru bagi Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah.  Namun,  selalu  terjadi  permasalahan  dalam  penyalurannya. Melihat permasalahan bantuan sosial yang terjadi di daerah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener  Meriah  yang  sudah  cukup  banyak  dapat  terlihat  dari  kritikan  yang  terjadi  terkait proses  penyaluran  bantuan  sosial.  Kritikan  tersebut  tidak  hanya  datang  dari  masyarakat saja  melainkan  dari  para  pejabat  dan  tokoh  masyarakat  ditingkat  desa  dan  kecamatan, seperti  halnya  yang  disampaikan  oleh  Reje  Kampung  Bukit  Wih  Ilang  (Sirwan) memberikan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam penyaluran bantuan sosial  ini.  Kritikan  tersebut  terkait  dengan  data  yang  tidak  terintergrasi  dengan  data kependudukan.  Beliau  mengatakan,  bahwa  setiap  Kementerian  memiliki  survey  data masing-masing  yang  mengakibatkan  data  dimiliki  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah tidak singkron. 7 Ketidak singkronan data inilah yang berakibat penolakan bantuan sosial di Pemerintah Desa oleh sejumlah Reje Kampung di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener  Meriah, mereka  menolak  bantuan sosial  dari  Pemerintah  Pusat  lantaran  belum  ada data  yang  valid  dan  dinilai  tumpang  tindih  dengan  data  yang  terdaftar  sebagai  penerima bantuan lainnya.
Hal yang lain yang juga bisa menjadi pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah terlalu banyaknya jenis bantuan. Kemudian kritikan persoalan pendataan oleh Reje  Kampung  Makmur  Sentosa  (Putra),  beliau  menyatakan  seharusnya  Pemerintah
7 Sirwan, Reje Kampung Desa Bukit Wih Ilang, Wawancara 01 Desember 2021.
memperbaharui  kualifikasi  data  penerima  bantuan  sosial,  jangan  menggunakan  data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  Kementerian  Sosial  yang  memverifikasi  data terakhir dilakukan pada Tahun 2015. 8 Karena, seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa data penerima yang berubah.
Kondisi  pandemi  Covid-19  juga  menjadi  perhatian  bagi  negara  karena  anggaran yang  dikucurkan  lebih  besar  dibandingkan  sebelumnya. 9 Sinkronisasi  data  bagi  penerima PKH  serta  pengawasan  dana  harus  dilakukan  sehingga  tidak  terjadi  penyalahgunaan anggaran.
Jika dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dari  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  dari  Pemerintah  Pusat  di  Kecamatan  Bandar Kabupaten Bener Meriah adalah adanya data penerima bantuan yang tidak diupdate secara berkala.  Data  penerima  bantuan  sosial  seharusnya  setiap  tahun  dilakukan  update  dan verifikasi  data,  sehingga  jika  terjadi  bencana  ataupun  tidak  terjadi  bencana,  Pemerintah sudah  siap  dengan  data  siapa  saja  yang  harus  diberikan  bantuan  sosial  sesuai  peraturan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir Miskin  sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal  8  bahwa  penetapan  kriteria  fakir  miskin dilakukan oleh Menteri Sosial. Setelah itu Menteri Sosial melakukan proses verifikasi dan falidasi  data  fakir  miskin  yang  dilakukan  secara  berkala  minimal  dua  tahun  sekali.  Hasil verifikasi  dan  falidasi  pendataan  itu  kemudian  dilaporkan  kepada  Bupati/Wali  kota. Bupati/Wali  kota  kemudian  melaporkan  kepada  Gubernur  untuk  diteruskan  kepada Menteri. Sementara bagi fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri kepada Lurah  atau  Kepala  Desa.  Bagi  keluarga  yang  belum  terdaftar  sebagai  fakir  miskin  wajib melapor  kepada  Lurah  atau  Kepala  Desa  jika  terjadi  perubahan  data  pada  anggotanya. Nantinya  data  itu  yang  akan  diverifikasi  dan  falidasi  kembali  oleh  Bupati/Wali  kota sebelum disampaikan kepada Menteri Sosial. 10
Pemerintah Daerah khususnya di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah juga mengalami  banyak  permasalahan  dalam penyaluran  bantuan  sosial  PKH.  Ketidak tepatan sasaran yang menjadi permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial di Desa juga adalah  masalah  data  yang  tidak  diupdate  sementara  bantuan  segera  disalurkan.  Mengacu
8 Putra Armansyah, Reje Kampung Makmur Sentosa, Wawancara 03 Desember 2021.
9 Yusrizal, “Tanggung Jawab Negara terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid- 19”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh . Vol.10, Edisi Khusus, 2020, Pp. 22-36.
10 Nur Baiti, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, 23 Januari 2022.
pada permasalahan yang tadi dalam pelaksanaan program PKH dapat disimpulkan bahwa Pemerintah  sejatinya  telah  berusaha  untuk  memenuhi  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan implementasi  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  34  ayat  1.  Sejatinya,  upaya  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  tersebut  selaras  dengan  Peraturan  Konstitusi  terkait  dengan bantuan sosial PKH Pemerintah telah merencanakan program PKH dan merealisasikannnya  dengan  tujuan  untuk  membantu  mensejahterakan  rakyat.  Namun demikian,  pengawasan  yang  dilakukan  akan  dioptimalkan  sehingga  tidak  menimbulkan permasalahan lain dimasa yang akan datang. 11
Kewajiban  seorang  nasabah  bank  dimulai  dari  mengisi  dan  menandatangani formulir  yang  disediakan  oleh  bank,  sesuai  dengan  produk  atau  layanan  jasa  yang diinginkan  oleh  calon  nasabah.  Jangan  lupa  untuk  mengisinya  secara  jelas,  lengkap,  dan jujur. Kemudian, nasabah wajib melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank, yaitu menyetorkan dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dana awal tersebut cukup bervariasi jumlahnya, tergantung dari jenis produk atau layanan jasa yang diinginkan. 12
Setelah  memenuhi  persyaratan  tersebut,  maka  secara  resmi  telah  menjadi  seorang nasabah  perbankan.  Selanjutnya, sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 4 kewajiban nasabah sebagai konsumen, adalah:
1) Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan atau jasa,
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa,
3) Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati,
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Melengkapi Undang-Undang diatas, pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  No.  1  Tahun  2013,  juga  dikatakan  bahwa  memiliki  itikad  yang  baik  kepada Lembaga  Jasa  Keuangan  atau  maksudnya  adalah  tidak  mempunyai  keinginan  atau  niat untuk  menyalahgunakan  produk  atau  jasa  dan  memberikan  informasi  dan/  atau  dokumen yang  akurat,  jujur,  jelas,  dan  tidak  menyesatkan.  Merupakan  kewajiban  yang  harus dilakukan oleh konsumen keuangan.
Bantuan  Sosial  PKH  merupakan  terobosan  masa  kini  terkait  program  penanganan sosial.  Masuknya  era  teknologi  pun  berdampak  pada  sistem  keuangan  yang  semakin
11 Andika Kinnusi, Koordinator Kabupaten PKH Bener Meriah, Wawancara, 20 januari 2022.
12 Radian, Kepala Kantor Cabang Pembantu BSI Pondok Baru 2, Wawancara, 16 januari 2022.
canggih.  Seiring  dengan  dunia  perbankan  yang  semakin  modern  Pemerintah  pun  turut memanfaatkannya sebagai solusi alternatif sebagai media penyaluran bantuan sosial PKH agar  sampai  ketangan  penerima  secara efesien. 13 Pemerintah melalui  Dirjen  Linjamsos  di Kementeria  Sosial  merupakan  pemberi  bantuan  PKH  dengan  melalui  beberapa  tahapan hingga  sampai  ke  rekening  KPM  selaku  penerima  bantuan  sosial. 14 Pemerintah meluncurksn sistem non tunai ini dengan memberikan rekening bagi penerima bansos atas namanya  sendiri,  dan  rekening  tersebut  dapat  menerima  beberapa  jenis  bansos  dengan kegunaanya  masing-masing.  Penyaluran  bansos  PKH  didasari  dengan  berbagai  landasan yuridis  yang  telah  peneliti  uraikan  yakni  dengan  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri Sosial dan keputusan Dirjen Linjamsos.
Rekening yang dipegang KPM selaku penerima selain dapat berfungsi sebagaimana layaknya buku tabungan pada umumnya, juga terdapat berbagai fitur lain dari kartu KPM PKH  atau  KKS  atau  juga combo  card. Adapun  jika  penerima  bantuan  sosial  PKH menerima  rekening  untuk  salah  satu  program  BPNT  maka,  rekening  itu  pun  sama,  dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menyalurkan bantuan lainnya.
Pelaku usaha mikro kecil dan koperasi dapat terlibat dalam penyaluran bansos PKH ini  dengan  cara  mendaftar  ke  lembaga  Bank  untuk  menjadi  agen  E-Warong.  E-Warong menjadi agen partner Pemerintah dalam penyaluran berbagai program bansos seperti PKH dan  juga  BPNT.  Yakni  usaha  yang  akan  dijadikan  partner  dalam  penyaluran  bansos. Cakupan  wilayah  program  PKH  yang  mencakup  wilayah  pelosok  dan  terpencil memungkinkannya  memiliki  permasalahan  tersendiri  yakni  tersedianya  akses  perbankan didaerah. Karenanya Pemerintah juga membuka kesempatan partner sip bagi pelaku usaha mikro kecil untuk berpartisipasi menajadi agen penyalur didaerah-daerah.
Pasal  11  Layanan  prinsipal  perlu  digunakan  oleh  Bank  Negara  untuk menaksimalkan  interkoneksi  dan  interpora  militas  agar  penyaluran  menjadi  lebih  baik. Interkoneksi  yang  tergabung  dari  beberapa  lembaga  bank  negara  yang  disebut  dengan Bank  Himbara.  Bank-bank  plat  merah  membangun  layanan  bersama  yang  tergabung dengan  nama  Himbara  (Himpunan  Bank  Negara)  untuk  memudahkan  koneksi  dan koordinasi  antar  Pemerintah  dengan  bank  ataupun  antar  bank  dengan  bank  penyalur  lain agar tercipta kesepahaman terkait pelaksanaan program.
13 Safrijal  Putra,  Petugas  Penyalur  Bantuan  Pemerintah  KCP  BSI  Pondok  Baru  2, Wawancara, 17 januari 2022.
14 Arfarina, Koordinaor PKH Kecamtan Bandar, Wawancara, 18 januari 2022.
Pasal  12  menyatakan,  pihak  bank  selaku  penyalur  harus  memberi  laporan  terkait aktivitas  penarikan  bantuan  yang  dilakukan  KPM  selaku  penerima  bantuan.  Pada prakteknya,  setelah  data  penerima  bansos  diterima  dan  ditransfer  oleh  pihak  bank,  maka bank merilis data penerima dan juga besaran uang yang diterima KPM PKH. Data tersebut dibagikan  kepada  Kemensos  RI  sebagai  bahan  laporan  penyaluran  bansos  untuk  dapat digunakan sebagai bahan kontrol untuk didaerah.
Pada Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa untuk melengkapi berbagai kemungkinan kurangnya  suatu  norma  untuk  mengatur  teknis  yang  dibutuhkan.  Maka  selanjutnya  akan dilengkapi  dalam  peraturan  Menteri  dalam  hal  ini  Peraturan  Menteri  Sosial  RI  selaku Kementerian yang mengurus bantuan-bantuan sosial.
Mekanisme  pencairan  bantuan  sosial  PKH  merupakan  bagian  terpenting  dari program ini. Dari berbagai program pendahulunya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial inilah yang kerap terjadi permasalahan untuk menghindari berbagai potensi permasalahan maka  Kementerian  Sosial  menertibkan  berbagai  teknis  dan  terus  membuat  berbagai terobosan  salah  satunya  dengan  menertibkan  Permensos  RI  No  1  Tahun  2018  yang memperjelas mekanisme Program Keluarga Harapan.
Untuk  optimalisasi  Program  Bantuan  Sosial,  diperlukan  utilisasi  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  pada  Penerima  Bansos.  Hal  ini  agar  penyaluran  program  Bansos menjadi  tepat  sasaran  dan  valid.  Mulai  dari  Tahun  2017,  Pusat  Data  Informasi Kesejahteraan Sosial sudah melakukan pemadanan NIK pada Data Terpadu Kesajahteraan Sosial  dengan  NIK  pada  Ditjen  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Hasil  pemadanan  itu masih  terdapat  penerima   bantuan  sosial  dengan  NIK  penerima  Bantuan  sosial  belum padan  dengan  NIK  Penduduk  catatan  sipil.  Dalam  rangka  penyempurnaan  Data  NIK Penerima  Bansos  yang  ada  di  DTKS,  maka  tahun  ini  Pusdatin  Kesejahteraan  sosial berencana  melaksanakan  Monitoring  Kualitas   DTKS  di  10  Provinsi  yang  tersebar  pada 128  Kabupaten/Kota  dengan  sasaran  wilayah  adalah  31.646  Desa/Kelurahan  pada  2.598 Kecamatan  bersama  PT.  Biro  Klasifikasi  Indonesia  (Persero)  sebagai  pihak  pelaksana. Pekerjaan  Monitoring  Kualitas  DTKS  ini  akan  dilaksanakan  selama  3  (tiga)  bulan mendatang.  Sebagai  salah  satu  rangkaian  kegiatan  pada  tahap  persiapan  pada  tanggal  19 Agustus 2020 telah dilaksanakan Kick Of Meeting antara pihak Pusdatin Kesos dengan PT BKI,  Persero  dengan  agenda  pemaparan  rencana  kerja  dan  penyamaan  persepsi  terkait dengan  pelaksanaan  pekerjaan  Monitoring  Kualitas  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial
Tahun  2020.  Selanjutnya,  akan  disusul  tahapan  pekerjaan  lainnya  seperti:  sosialisasi, bimbingan teknis petugas lapangan, pelaksanaan Monitoring dan pengolahan data.
Di  awal  bulan  Februari  2021  Pemerintah  melakukan  merger  tiga  Bank  Syariah Nasional milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi satu Bank Syariah Indonesia. Kemudian  di  bulan  September  Tahun  2021  Bank  Syariah  Indonesia  Kantor  Cabang Pembantu  Pondok  Baru  dua  mulai  melakukan  distribusi  Buku  Tabungan  dan  Kartu Kesejahtraan  Sosial  yang  digunakan  untuk  melakukan  Pengambilan  Bantuan  Sosial  PKH oleh  KPM  PKH  di  Kecamatan  Bandar  berdasarkan  data  hasil  Migrasi  dari  Bank  BRI  ke Bank Syariah Indonesia berdasarkan data BNBA yang diterima dari Pusat Data Informasi Kementerian  Sosial,  Adapun  di  bulan  Desember  Tahun  2021  masih  terdapat  287  KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan KKS PKH di Kabupaten Bener Meriah, Untuk Kecamatan Bandar terdapat 51 KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan KKS penundaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Petugas Penyalur Bantuan Pemerintah (PPBP) karena bertentangan dengan Petunjuk Teknis  berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial Nomor:02/3/OT.02.01/12/2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Peyaluran  Bantuan  Sosial  Non Tunai  Program  Keluarga  Harapan  Tahun  2021,  sehingga  mulai  menimbulkan permasalahan,  terdapat  51  KPM  yang  tidak  memiliki  kesesuaian  NIK  antara  data  BNBA Bank  Syariah  Indonesia  dengan  KTP  KPM  PKH,  serta  ada  6  KPM  PKH  yang  sebelum migrasi masih terdata dalam aplikasi EPKH sebagai peserta PKH, akan tetapi masih tidak masuk  dalam  daftar  penyaluran  Butab  dan  KKS  oleh  Petugas  Penyalur  Bantuan Pemerintah  dari  Bank  Syariah  Indonesia.  Dengan  tidak  memiliki  Buku  Tabungan  dan KKS, sehingga KPM tersebut tidak bisa melakukan penarikan Bantuan Sosial PKH.
Permasalahan  data  terpadu  kesejahteraan  sosial  dan  data  penerima  bantuan  sosial yang meliputi program keuarga harapan, program kartu sembako/BPNT dan bantuan sosial tunai. Selama ini masih banayak masyarakat yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial  dan  penerima  bantuan  sosial  data  Nomor  Induk  Kependudukannya  tidak  padan dengan data Dinas Penduduk Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, bahkan masih ada yang  belum  melakukan  perekaman e-ktp .  dalam  menindak  lanjuti  permasalahan tersebut Menteri  Sosial  Risma  Harini,  telah  berkirim  surat  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  perihal pemadanan  Nomor  Induk  Kependudukan  data  terpadu  kesejahteraan  sosial  dan  penerima bantuan sosial dengan bidang Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Menteri  Sosial  meminta  bantuan  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  menyampaikan kepada  seluruh  Bupati/walikota  penerima  bantuan  sosial  agar  segera  melakukan pemadanan  data  penerima  bantuan  sosial  dengan  data  kependudukan  dan  melakukan perekaman  Kartu  Tanda  Penduduk  bagi  penerima  bantuan  sosial  yang  belum  memiliki kartu  elektronik.  Salah  satu  gebrakan  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Sosial  adalah pemadanan  NIK  di  DTKS  dan  penerima  bantuan  sosial  dengan  Kependudukan  Catatan Sipil Dalam Negeri.
Adanya data penerima bantuan sosial PKH  yang tidak padan antara DTKS Dinas Sosial  Kabupaten  Bener  Meriah  yang  telah    diinput  dalam    sistem  SXNG  dengan  data Kependudukan dalam sistem di Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah.  Kemudian  bagi  KPM  PKH  yang  memiliki  saldo  nol  serta  KPM  PKH  yang  tidak keluar  list  namanya  dalam  SP2D  serta  nama  KPM  PKH  yang  tidak  terdapat  lagi  dalam BNBA  terbaru,  sehingga  tidak  dapat  menerima  bantuan  sosial.  Hal  ini  terjadi  akibat Kementerian Sosial melalui perintah Menteri dan ahli IT  Kementerian Sosial melakukan penyempurnaan  DTKS  dalam  sistem  SIXNG  berubah  menjadi  data  New  DTKS.  Dalam proses  tersebut  telah  ditidurkan  21  juta  data  DTKS  yang  diduga  ganda.  Sementara dilapangan  banyak  penerima  yang  masih  layak  terhenti  bantuannya,  dikarenakan  proses tersebut.
Dalam  hal  ini  pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial  membuat  suatu  kebijakan yaitu  seperti  tertuang  dalam  Permensos  Nomor  13  Tahun  2014  yang  berisi  mengenai pembentukan SLRT/PUSKESOS yaitu sumber daya manusia yang membantu pemerintah dalam hal pendataan mengenai masyarakat pra sejahtera dan penanggulangan kemiskinan ditingkat  Kabupaten/Kota  dan  dibawahnya,  dirancang  untuk  mempercepat  keluarga miskin,  rentan  mengakses  bantuan  program  perlindungan  sosial  dan  penanggulangan kemiskinan di pusat dan di daerah, membantu mengidentifikasi kebutuhan keluarga miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan non pemerintah sesuai dengan  kebutuhan  mereka,  guna  mendata,  membantu  mengidentifikasi  keluhan  keluarga miskin dan rentan miskin melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan-keluhan dengan baik.
Kemiskinan  merupakan  persoalan  yang  kompleks,  kemiskinan  tidak  hanya berkaitan  dengan  masalah  rendahnya  tingkat  pendapatan  dan  konsumsi,  tetapi  berkaiatan juga  dengan  rendahnya  tingkat  pendidikan,  kesehatan,  ketidak  berdayaannya  untuk
berpartisipasi  dalam  pembangunan  serta  berbagai  masalah  yang  berkenaan  dengan pembangunan manusia. Kemisikinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi,  tetapi  juga  kegagalan  memenuhi  hak-hak  dasar  dan  perbedaan  perlakuan  bagi seseorang  atau  kelompok  orang  dalam  menjalani  kehidupan  secara  bermartabat. Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesejahteraan, kemiskinan  sebagai  pengukur  bahkan  sebagai  tanda  bahwa  masyarakat  tersebut  kurang sejahtera.
Dari  permasalahan  mengenai  kemiskinan,  pemerintah  mempunyai  pengaruh  besar dalam  proses  penanggulangan  kemiskinan.  Kemiskinan  di  Indonesia  merupakan  masalah yang  sedang  dihadapkan  oleh  pembangunan  nasional  dalam  meningkatkan  kinerja perekonomian  guna  tercipta  lapangan  kerja  dan  tertatanya  kehidupan  dengan  tujuan terwujudnya  kesejahteraan  penduduk  Indonesia.  Agar  dapat  tercapainya  tujuan  tersebu, maka kemiskinan harus disembuhkan atau dikurangi.
Dalam  optimalisasi  Program  Bantuan  Sosial,  diperlukan  utilisasi  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  pada  Penerima  Bansos.  Hal  ini  agar  penyaluran  program  Bansos menjadi tepat sasaran dan valid. Mulai dari Tahun 2017, Pusdatin Kesos sudah melakukan pemadanan  NIK  pada  Data  Terpadu  Kesajahteraan  Sosial  dengan  NIK  pada  Ditjen Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Hasil  pemadanan  itu  masih  terdapat  penerima   bantuan sosial  dengan  NIK  penerima  Bansos  belum  padan  dengan  NIK  Dukcapil.  Dalam  rangka penyempurnaan Data NIK Penerima Bansos yang ada di DTKS, maka tahun ini Pusdatin Kesos  berencana melaksanakan  Monitoring  Kualitas   DTKS  di  10  Provinsi  yang  tersebar pada  128  Kabupaten/Kota  dengan  sasaran  wilayah  adalah  31.646  Desa/Kelurahan  pada 2.598  Kecamatan  bersama  PT.  Biro  Klasifikasi  Indonesia  (Persero)  sebagai  pihak pelaksana.  Pekerjaan  Monioring  Kualitas  DTKS  ini  akan  dilaksanakan  selama  3  (tiga) bulan mendatang. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan pada tahap persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020 telah dilaksanakan Kick Of Meeting antara pihak Pusdatin Kesos dengan PT BKI, Persero dengan agenda pemaparan rencana kerja dan penyamaan persepsi terkait dengan  pelaksanaan  pekerjaan  Monitoring  Kualitas  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial Tahun  2020.  Selanjutnya,  akan  disusul  tahapan  pekerjaan  lainnya  seperti  :  sosialisasi, bimbingan teknis petugas lapangan, pelaksanaan Monitoring dan pengolahan data.
Adapun di bulan Desember Tahun 2021 masih terdapat 287 KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan KKS PKH di Kabupaten Bener Meriah, Untuk Kecamatan Bandar  terdapat  51  KPM  PKH  yang  belum  Menerima  Buku  Tabungan  dan  KKS
penundaan  penyaluran  bantuan  sosial  Program  Keluarga  Harapan  yang  dilakukan  oleh Petugas  Penyalur  Bantuan  Pemerintah  (PPBP),  sehingga  mulai  menimbulkan permasalahan,  terdapat  51  KPM  yang  tidak  memiliki  kesesuaian  NIK  antara  data  BNBA Bank  Syariah  Indonesia  dengan  KTP  KPM  PKH,  serta  ada  6  KPM  PKH  yang  sebelum migrasi masih terdata dalam aplikasi EPKH sebagai peserta PKH.
Sebelum  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  menjadi  penyalur  bantuan  sosial  di Kecamatan  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah,  adalah  Bank  BRI  Konvensional,  Bank Mandiri,  dan  Bank  BNI.  Indetitas  yang  digunakan  dalam  penyaluran  bantuan  sosisal menggunakan  Nomor  peserta  kemudian  setelah    berlakunya  Qanun  No  11  Tahun  2018 tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  maka  seluruh  Bank  Konvensional  di  Provinsi  Aceh ditutup  selanjutnya  proses  penyaluran  bantuan  sosial  dilaksanakan  oleh  Bank  Syariah Indonesia  berdasarkan  hasil  MoU  dengan  Kementerian  Sosial  dengan  beralihnya  Bank penyalur  dari  Bank  Konvensional  ke  Bank  Syariah  Indonesia.  Didalam  Bank  Syariah Indonesia identitas yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial menggunakan Nomor Induk Kependudukan KTP. Sehingga terdapat banyak permasalahan dalam mensingkronkan data saat melakukan pendestribusian KKS peserta KPM PKH.
Perbedaan data antara DTKS yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial dengan  data  penerima  bansos  yang  dimiliki  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  sebagai  acuan dalam  penyaluran  bantuan  sosial  di  Kecamatan  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah. Hal  ini terjadi akibat  terlalu lama data DTKS tidak pernah diupdate serta tidak ada alokasi biaya untuk  kegiatan  sosialisasi  dan  super  visi  yang  menunjang  proses  update  data  DTKS. Demikian  sejak  Tahun  2015  hingga  Tahun  2022,  tidak  pernah  ada  pemuktakhiran  DTKS sehingga selama kurun waktu 7 Tahun data penerima bantuan tidak singkron dengan data DUKCAPIL,  akibat  ketidak  singkronan  data  tersebut  berakibat  bagi  penerima  bantuan sosial tidak dapat dicairkan bantuan sosialnya oleh pihak Bank. Oleh karena itu penerima bantuan  sosial  dapat  dicairkan  kembali  bantuannya  oleh  pihak  Bank  dengan  catatan penerima  bansos  didampingi  oleh  Pendamping  PKH  untuk  menjelaskan  kepada  pihak bank.
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2017  tentang  Penyaluran  Bantuan  Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program  penanggulangan  kemiskinan  yang  meliputi  perlindungan  sosial,  jaminan  sosial, pemberdayaan  sosial,  rehabilitasi  sosial,  dan  pelayanan  dasar.  Penyaluran  bantuan  sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang
berdasarkan  penetapan  Pemberi  Bantuan  Sosial.  Adapun  mekanisme  penyaluran  bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama  Penerima  Bantuan  Sosial.  Yang  dimaksud  dengan  rekening  atas  nama  penerima bantuan  sosial  adalah  rekening  yang  mencakup  seluruh  program  bantuan  sosial  yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing- masing  program  bantuan  sosial.  Rekening  tersebut  memiliki  fitur  uang  elektronik  dan tabungan ( basic saving account ) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera).  Dalam  hal  penerima  bantuan  sosial  telah  memiliki  rekening  untuk  salah  satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2018  tentang  Program Keluarga  Harapan  ditetapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  penyaluran  program perlindungan  sosial  yang  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan  dalam  bentuk  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  sebagai  bantuan  sosial  bersyarat  yang  bertujuan  untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran  bantuan  sosial  PKH  sebagai  salah  satu  upaya  mengurangi  kemiskinan  dan kesenjangan  dengan  mendukung  perbaikan  aksesibilitas  terhadap  layanan  kesehatan, pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial  guna  meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga  miskin dan  rentan,  bantuan  sosial  PKH  berupa  uang  kepada  seseorang,  keluarga,  kelompok  atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mempunyai  penduduk  yang  sangat banyak,  maka  diperlukan  peningkatan  pembangunan  untuk  menopang  kesejahteraan penduduknya.  Sebagaimana  yang  telah  di  jelaskan  bahwa  pembangunan  nasional  adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan  global.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  sebagai  pemimpin  negara  mempunyai tugas  utama  untuk  memajukan  kesejahteraan  rakyat  dan  wajib  menjamin  agar  setiap warganya mencapai kesejahteraan dengan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.
Kesejahteraan  sosial  merupakan  salah  satu  Hak  Asasi  Manusia,  dengan  demikian maka  pembangunan  kesejahteran  sosial  merupakan  perwujudan  dari  upaya  mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Selain itu, amanatnya bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Selama  ini  berbagai  masalah  sosial  utamanya  kemiskinan  tidak  kunjung  dapat diatasi,  atau  paling  tidak  dikurangi.  Tidak  meratanya  kesejahteraan  secara  ekonomi maupun  sosial,  masyarakat  hidup  jauh  dari  kesejahteraan  sosial  yang  diamanatkan Undang-undang.  Di  dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.
Kemiskinan  merupakan  konsep  yang  berdimensi  ganda  (multidimensional),  yaitu dimensi  ekonomi,  politik  dan  sosial-psikologis.  Secara  ekonomi,  kemiskinan  dapat didefinisikan  sebagai  kekurangan  sumberdaya  yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  meningkatkan  kesejahteraan  sekelompok  orang.  Secara  politik, kemiskinan  dilihat  dari  tingkat  akses  terhadap  kekuasaan  (power).  Kekuasaan  dalam pengertian  ini  mencakup  tatanan  sistem  politik  yang  dapat  menentukan  kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.
Berdasarkan  ketiga  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  dengan penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  pada  obyek  serta  letak  obyek kajiannya,  adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  Untuk  mengetahui  Tanggung  Jawab Bank Syariah Indonesia terhadap penyaluran Bantuan sosial program keluarga harapan Di Kecamatan  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah,  untuk  mengetahui  hambatan  dalam pendistribusian  Buku  Tabungan  dan  Kartu  Kesejahteraan  Sosial  KPM  PKH,  dan  untuk mengetahui  Upaya  Hukum  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia agar  KPM  PKH dapat menerima Butab dan KKSnya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  atau  disebut  dengan  penelitian  lapangan  yaitu  mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  dalam masyarakat. Pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas- asas dalam peraturan perundang-undangan Adapun Undang –Undang yang diteliti didalam Penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.
Pendekataan ini  bertujuan  untuk menelaah  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  Tanggung  jawab  Bank  Syariah  Indonesia  terhadap  penyaluran  Bantuan  sosial program keluarga harapan.
Adapun  teknik  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  teknik  pengambilan  sampel  yaitu  dengan non  random sampling yakni purposive sampling . Teknik purposive sampling adalah metode penetapan sampel  dengan  memilih  beberapa  sampel  tertentu  yang  dinilai  sesuai  dengan  tujuan  atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Adapun populasi yang digunakan adalah yang berkaitan  dengan  penelitian  ini,  untuk  digunakan  sebagai  landasan  berpikir  serta merupakan titik tolak awal dalam Analisis penelitian ini
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh  dari  menelaah  buku-buku  dan  peraturan  per  Undang-Undangan,  dengan  cara mengorganisasikan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2017  tentang  Penyaluran  Bantuan  Sosial Secara  Non  Tunai  menjelaskan  bahwa  penyaluran  bantuan  sosial  merupakan implementasi  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  meliputi  perlindungan  sosial, jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  rehabilitasi  sosial,  dan  pelayanan  dasar. Penyaluran  bantuan  sosial  secara  non  tunai  dilaksanakan  terhadap  bantuan  sosial  yang diberikan  dalam  bentuk  uang  berdasarkan  penetapan  Pemberi  Bantuan  Sosial.  Adapun mekanisme  penyaluran  bantuan  sosial  dilaksanakan  oleh  Pemberi  Bantuan  Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Yang dimaksud dengan  rekening  atas  nama  penerima  bantuan  sosial  adalah  rekening  yang  mencakup seluruh  program  bantuan  sosial  yang  diterima  oleh  penerima  bantuan  sosial  dan  dapat dibedakan  penggunaannya  untuk  masing-masing  program  bantuan  sosial.  Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (basic saving account) yang dapat diakses  melalui  kartu  kombo  (Kartu  Keluarga  Sejahtera).  Dalam  hal  penerima  bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga  Harapan  ditetapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  penyaluran  program
perlindungan  sosial  yang  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan  dalam  bentuk  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  sebagai  bantuan  sosial  bersyarat  yang  bertujuan  untuk mengurangi  beban  pengeluaran  dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin  dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat  miskin,  tidak  mampu,  dan/atau  rentan  terhadap  risiko  sosial.  Sasaran  PKH merupakan  keluarga  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  Data  Terpadu  Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM dan OTM) yang memiliki komponen  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial.  Sasaran  PKH  Akses merupakan  keluarga  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  DTPFM  dan  OTM  yang memiliki  komponen  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial  yang  ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan berada di wilayah-wilayah:
1) Pesisir dan pulau-pulau kecil,
2) Daerah tertinggal/terpencil; dan atau,
3) Perbatasan antar negara.
Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka  pembangunan  kesejahteran  sosial  merupakan  perwujudan  dari  upaya  mencapai tujuan  bangsa  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sila  kelima  pancasila  menyatakan  bahwa  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Selain  itu,  amanatnya  bahwa  Negara  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan umum.  Selama  ini  berbagai  masalah  sosial  utamanya  kemiskinan  tidak  kunjung  dapat diatasi,  atau  paling  tidak  dikurangi.  Tidak  meratanya  kesejahteraan  secara  ekonomi maupun  sosial,  masyarakat  hidup  jauh  dari  kesejahteraan  sosial  yang  diamanatkan Undang-undang.  Di  dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2009 Tentang  Kesejahteraan Sosial,  “Kesejahteraan  Sosial  adalah  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spritual,  dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”
Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yaitu dimensi  ekonomi,  politik  dan  sosial-psikologis.  Secara  ekonomi,  kemiskinan  dapat didefinisikan  sebagai  kekurangan  sumberdaya  yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi
kebutuhan  hidup  dan  meningkatkan  kesejahteraan  sekelompok  orang.  Secara  politik, kemiskinan  dilihat  dari  tingkat  akses  terhadap  kekuasaan  (power).  Kekuasaan  dalam pengertian  ini  mencakup  tatanan  sistem  politik  yang  dapat  menentukan  kemampuan sekelompok  orang  dalam  menjangkau  dan  menggunakan  sumberdaya.  Kemiskinan secara  sosial-psikologis  menunjuk  pada  kekurangan  jaringan  dan  struktur  sosial  yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.
Bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib, tidak harus diberikan  setiap  tahun  anggaran  kecuali  dalam  keadaan  tertentu  dapat  berkelanjutan artinya  bahwa  belanja  bantuan  sosial  dapat  diberikan  untuk  mempertahankan  taraf kesejahteraan sosial dan atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.
Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Sosial  juga  mengatur  kebijakan  adanya penyaluran  bantuan  sosial.  Jadi  teman-teman  pendamping  itu  disebar  di  seluruh kecamatan dengan system silang, misalnya pendamping PKH Kabupaten Bener Meriah melakukan Koordinasi dan Pendampingan KPM PKH di kecamatan Bandar, jadi intinya para  pendamping  tidak  melepas  begitu  saja  KPM  PKH  dalam  mengurus  Persyaratan Migrasi Bank di wilayah yang mereka dampingi sehingga Proses melengkapi berkas bisa berjalan.  Dalam  Proses  melengkapi  pesyaratan  terdapat  pendataan  terkait  pendapatan berapa,  keadaan  rumahnya  bagaimana,  asetnya  apa  saja,  dan  lain-lain.  Dengan  adanya proses melengkapi berkas tersebut akan ditentukan siapa saja yang akan kita ajukan dari KPM  PKH.  Sedangkan  untuk  proses  KPM  PKH  yang  belum  lengkap  berkas,  kita mengintruksikan  kepada  para  pendamping  agar  dapat  mengedukasi  para  KPM  PKH bahwa  vaksin  Covid  19  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  yang  diberikan Negara kepada rakyat sebagaimana hal ini merupakan salah satu tugas pemerintah. Saat kebijakan  ini  kami  jalankan  ternyata  banyak  sekali  KPM  PKH  yang  telah  menerima BUTAB  dan  KKS  baik  secara  Pendampingan  dan  secara  mandiri.  Jadi  bisa  dikatakan cukup  efektif  untuk  dijadikan  metode  penyelesaian  kasalahan  data  dalam  proses pendistribusian Butab dan KKS. 51
Adapun  di  bulan  Desember  Tahun  2021  masih  terdapat  287  KPM  PKH  yang belum  Menerima  Buku  Tabungan  dan  KKS  PKH  di  Kabupaten  Bener  Meriah,  Untuk Kecamatan Bandar terdapat 51 KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan
51 Mahmuddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, 27 Januari 2022.
KKS penundaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh  Petugas  Penyalur  Bantuan  Pemerintah  (PPBP),  sehingga  mulai  menimbulkan permasalahan, terdapat 51 KPM yang tidak memiliki kesesuaian NIK antara data BNBA Bank Syariah Indonesia dengan KTP KPM PKH, serta ada 6 KPM PKH yang sebelum migrasi masih terdata dalam aplikasi EPKH sebagai peserta PKH.
Sebelum  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  menjadi  penyalur  bantuan  sosial  di Kecamatan  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah,  adalah  Bank  BRI  Konvensional,  Bank Mandiri,  dan  Bank  BNI.  Indetitas  yang  digunakan  dalam  penyaluran  bantuan  sosisal menggunakan  Nomor  peserta  kemudian  setelah    berlakunya  Qanun  No  11  Tahun  2018 tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  maka  seluruh  Bank  Konvensional  di  Provinsi  Aceh ditutup  selanjutnya  proses  penyaluran  bantuan  sosial  dilaksanakan  oleh  Bank  Syariah Indonesia  berdasarkan  hasil  MoU  dengan  Kementerian  Sosial  dengan  beralihnya  Bank penyalur  dari  Bank  Konvensional  ke  Bank  Syariah  Indonesia.  Didalam  Bank  Syariah Indonesia identitas yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial menggunakan Nomor Induk Kependudukan KTP. Sehingga terdapat banyak permasalahan dalam mensingkronkan data saat melakukan pendestribusian KKS peserta KPM PKH.
Perbedaan data antara DTKS yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial dengan  data  penerima  bansos  yang  dimiliki  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  sebagai  acuan dalam  penyaluran  bantuan  sosial  di  Kecamatan  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah. Hal  ini terjadi akibat terlalu lama data DTKS tidak pernah diupdate serta tidak ada alokasi biaya untuk  kegiatan  sosialisasi  dan  super  visi  yang  menunjang  proses  update  data  DTKS. Demikian  sejak  Tahun  2015  hingga  Tahun  2022,  tidak  pernah  ada  pemuktakhiran  DTKS sehingga selama kurun waktu 7 Tahun data penerima bantuan tidak singkron dengan data DUKCAPIL,  akibat  ketidak  singkronan  data  tersebut  berakibat  bagi  penerima  bantuan sosial tidak dapat dicairkan bantuan sosialnya oleh pihak Bank. Oleh karena itu penerima bantuan  sosial  dapat  dicairkan  kembali  bantuannya  oleh  pihak  Bank  dengan  catatan penerima  bansos  didampingi  oleh  Pendamping  PKH  untuk  menjelaskan  kepada  pihak bank. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial juga mengatur kebijakan adanya penyaluran bantuan  sosial.  Jadi  teman-teman  pendamping  itu  disebar  di  seluruh  kecamatan  dengan system  silang,  misalnya  pendamping  PKH  Kabupaten  Bener  Meriah  melakukan Koordinasi  dan  Pendampingan  KPM  PKH  di  kecamatan  Bandar,  jadi  intinya  para pendamping  tidak  melepas  begitu  saja  KPM  PKH  dalam  mengurus  Persyaratan  Migrasi Bank di wilayah yang mereka dampingi sehingga Proses melengkapi berkas bisa berjalan.
Dalam  Proses  melengkapi  pesyaratan  terdapat  pendataan  terkait  pendapatan  berapa, keadaan  rumahnya  bagaimana,  asetnya  apa  saja,  dan  lain-lain.  Dengan  adanya  proses melengkapi  berkas  tersebut  akan  ditentukan  siapa  saja  yang  akan  kita  ajukan  dari  KPM PKH.  Sedangkan  untuk  proses  KPM  PKH  yang  belum  lengkap  berkas,  kita mengintruksikan kepada para pendamping agar dapat mengedukasi para KPM PKH bahwa vaksin Covid 19 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada rakyat sebagaimana hal ini merupakan salah satu tugas pemerintah. Saat kebijakan ini kami jalankan  ternyata  banyak  sekali  KPM  PKH  yang  telah  menerima  BUTAB  dan  KKS  baik secara  Pendampingan  dan  secara  mandiri.  Jadi  bisa  dikatakan  cukup  efektif  untuk dijadikan  metode  penyelesaian  kasalahan  data  dalam  proses  pendistribusian  Butab  dan KKS. 61
Bansos  PKH  merupakan  terobosan  masa  kini  terkait  program  penanganan  sosial. Masuknya  era  teknologi  pun  berdampak  pada  sistem  keuangan  yang  semakin  canggih. Seiring  dengan  perkembangan  dunia  perbankan  yang  semakin  modern  Pemerintah  pun turut  memanfaatkannya  sebagai  solusi  alternatif  sebagai  media  penyaluran  bansos  agar sampai  ke  tangan  penerima  secara  efesien.  Pemerintah  melalui  Dirjen  Linjamsos  di Kementerian  Sosial  merupakan  pemberi  bantuan  PKH  dengan  melalui  beberapa  tahapan hingga sampai ke rekening KPM selaku penerima bansos. Pemerintah meluncurkan sistem non-tunai ini  dengan memberikan  rekening  bagi  penerima  bansos,  atas  nama  sendiri,  dan rekening  tersebut  dapat  menerima  beberapa  jenis  bansos  dengan  kegunaannya  masing- masing.  Penyaluran  bansos  PKH  didasari  dengan  berbagai  landasan  yuridis  yang  telah peneliti uraikan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  81/PMK.05/2012  Tentang  Belanja Bantuan  Sosial  pada  Kementerian/Lembaga,  bansos  merupakan  pengeluaran  berupa transfer  uang,  barang,  atau  jasa  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  pusat/daerah  kepada masyarakat  guna  melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  terjadinya  risiko  sosial, meningkatkan  kemampuan  ekonomi,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Risiko  yang dimaksud  disini  adalah  kejadian  atau  peristiwa  yang  dapat  menimbulkan  potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau  masyarakat  sebagai  dampak  dari  krisis  sosial,  krisis  ekonomi,  krisis  politik,
61 Mahmuddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, 27 Januari 2022.
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.
Penyaluran PKH Kemensos dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap yaitu (Januari,  April,  Juli,  Oktober)  melalui  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI).  Bantuan  sosial yang  disalurkan  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  memiliki  kurun  waktu yakni  selama  120  hari,  apabila  KPM  PKH  tidak  mengambil/menarik  uang  dari ATM/KKS  yang  sudah  diberikan  kepada  KPM,  maka  bantuan  yang  telah ditransfer/diberikan oleh pusat ditarik kembali oleh pusat untuk Kas Negara. Akan tetapi bantuan tersebut dapat disalurkan/dicairkan kembali apabila dari Dinas Sosial mengirim surat kepada Kemensos selanjutnya kepada Kementerian/Lembaga/Daerah.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa bab sebelumnya, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  :  Tanggung  jawab  Bank  Syariah  Indonesia  di  Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yakni memberikan pelayanan sangat baik. Seiring proses migrasi  ke  syariah,  agar  Penyaluan  Bantuan  Sosail  PKH  Pasca  Migrasi  Bank  di  BSI semakin mudah, bukan semakin rumit. Sehingga, kehadiran BSI memberikan kenyamanan bagi  masyarakat  yang  Menjadi  KPM  PKH  di  Desa-Desa  dalam  Wilayah  Kecamatan Bandar,  terjadinya  hambatan  dalam  pendistribusian  Buku  Tabungan  dan  Kartu  Keluarga Sejahtera  yaitu  adanya  perubahan  kebijakan  dalam  data  PKH  yang  sebelumnya  berbasis nomor  peserta  Menjadi  Nomor  Induk  Kependudukan,  harus  semakin  bagus,  termasuk pelayanannya, dan akurasi Pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Kaeluarga Sejahtera, upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  agar  KPM  PKH  dapat menerima  Buku  Tabungan  dan  Kartu  Kaeluarga  Sejahtera,  yaitu  melalui  Proses  migrasi Bank  yang  tergabung  dalam  Himpunan  Bank  Negara  (HIMBARA)  yaitu  Bank  BRI Kovensional,  BNI  Kovensional,  Mandiri  Kovensional,  Pasca  Berlakunya  Qanun  Aceh tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  bank  konvesional  tersebut  bertransformasi  menjadi BNI  Syariah,  BRI  Syariah  dan  Bank  Syariah  Mandiri  ke  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI) pada hari pertama, pertangaal 1 Fabruari 2021 menjadi satu bank yaitu BSI di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Franz Magnis Suseno, "Filsafat Sebagai IImu Kritis", Yogyakarta, Kanisius, 1992.
J.  E.  Sahetapy, Selamat  Datang  Kemiskinan ,  catatan  lepas  dalam  Newsletter, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia . Vol. 9, No. 2 (Maret-April 2009).
Kementerian  Sosial  RI, Pedoman  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  Tahun  201 9, Jakarta, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Kementerian  Sosial  RI, Pedoman  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  Tahun  201 9,
Jakarta, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Mahmuddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, 27 Januari 2022. Nita, Fauzia Sembayang, Gambaran Umum Bank Syariah , Jakarta, Alvabet, 2003.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  1  Tahun  2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## C. Skripsi, Tesis, Desertasi dan Jurnal
Sutia  Fadli,  et  al.  (2019).  “Tanggungjawab  Negara  terhadap  Kebakaran  Hutan  di  Indonesia Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Internasional”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Malikussaleh . Vol.7, No.2, Pp. 48-76.
Yusrizal,  (2020).  “Tanggung  Jawab  Negara  terhadap  Pengawasan  Bantuan  Sosial  Selama Pandemi Covid-19”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh . Vol.10, Edisi Khusus, Pp. 22-36.