Volume. 5 No. 1 (2021)

## KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNGKO LOR KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
H. Carkim 1 , Abdul Wahid 2 , Rohadi Rohadi 3 , Siti Alisah 4 1 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon 2 3 4 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon, Jawa Barat 45153, Indonesia Email: carkim@gmail.com , abdul.wahid@umc.ac.id , rohadi.mh@umc.ac.id , siti.alisah@umc.ac.id

## Abstract
Ideally, the allocation of village funds is sought so that its management can be efficient and effective in the directions for which the funds are given. So the allocation of the Village Fund is a manifestation of the fulfillment of the village's right to carry out its autonomy, to realize the growth and development of Bungko Lor Village, Kapetakan District, Cirebon Regency, and to obtain financing in the form of a budget to carry out authority and  at the same time support the implementation of good development. The purpose of this study is to determine the management of village funds and the obstacles in managing village funds  in  Bungko  Lor  Village,  Kapetakan  District,  Cirebon  Regency.  The  results  of  this  study  are  as  follows:  1.  The management of Bungko Lor village funds, Kapetakan District, Cirebon Regency is to see the priority of using village funds to finance  the  implementation  of  programs  and  activities  in  the  field  of  Village  Development  and  Village  Community Empowerment. The technical mechanism for managing village funds refers to the Cirebon Regent Regulation Number 25 of 2015  concerning  Village  Financial  Management,  starting  from  the  stages  of  planning,  implementation,  reporting  and accountability. 2. The management of village funds in Bungko Lor Village, Kapetakan District, Cirebon Regency has obstacles in implementation, namely a) Human resources that are not yet reliable and incompetent in managing village finances; b) low self-reliance of village communities; c) Direct community supervision by the community in managing village funds in Bungko Lor village has not yet occurred; d) community participation is very weak, sometimes it is carried out only unilaterally; e) Community understanding there are still many people who do not understand and do not know the use of village funds.
Keywords: Juridical Study, Management, Village Fund.

## Abstrak
Idealnya pengalokasian dana desa diupayakan agar dalam pengelolaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai  dengan  arahan  diberikannya  dana  tersebut.  Maka  pengalokasian  Dana  Desa  merupakan  wujud  dari pemenuhan  hak  desa  untuk  menyelenggarakan  otonominya,  dalam  rangka  terwujudnya  pertumbuhan  dan perkembangan  Desa  Bungko  Lor,  Kecamatan  Kapetakan,  Kabupaten  Cirebon  secara  merata  dan  untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangan dan sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan  yang  baik.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  desa  dan hambatannya dalam pengelolaan dana desa di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.  Pengelolaan  dana  desa  Bungko  Lor,  Kecamatan  Kapetakan, Kabupaten Cirebon adalah melihat prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan  dibidang  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Adapun  teknis  dan  mekanisme pengelolaan dana desa mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa,  dimuali  dari  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban. 2. Pengelolaan dana desa di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon memiliki hambatan dalam mmplementasi, yaitu a) Sumber daya manusia yang belum handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa; b) rendahnya swadaya masyarakat desa; c) Pengawasan masyarakat secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Bungko Lor masih belum terjadi; d) partisipasi masyarakat sangat lemah, terkadang dilakukan hanya sepihak; e) Pemahaman masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa.
Kata Kunci: Kajian Yuridis, Pengelolaan, Dana Desa.

## A. Pendahuluan
Keberadaan  Desa  secara  yuridis  formal diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1
Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa,  diharapkan  segala kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  desa dapat  diakomodir  dengan  lebih  baik. Pemberian  kesempatan  yang  lebih  besar  bagi desa  untuk  mengurus  tata  pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan  antar  wilayah,  kemiskinan,  dan masalah  sosial  budaya  lainnya  dapat diminimalisir. 2 Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa yang  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan dan  belanja  derah  kabupaten/kota  dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 3
1 Octrian  TSL  dkk,  Implementasi  Program Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Di  Desa  Punagaya  Kecamatan  Bangkala Kabupaten  Jeneponto,  Jurnal    Otoritas,  Vol.  III  No.1 April 2013, h. 68.
2 Deputi  Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan Keuangan  Daerah, Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  & Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa, (Jakarta:  Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015), h. 1.
Salah  satu  perwujudan  Undang-undang Desa  tersebut  adalah  pemberian  dana  yang besar  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara yang ditaksir hingga angka satu milyar rupiah  per  Desa.  Penyelenggaraan  dana  desa tentu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya harapan-harapan tersebut terlebih dalam  bidang  pembangunan.  Program  dana desa ini merupakan wujud pengakuan Negara terhadap  desa.  Sebagaimana  diketahui  bahwa desa  memiliki  beberapa  keistimewaaan  yang dapat  dilihat  sekilas  dalam  penjelasan  definisi desa. Secara definitif, desa merupakan kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan asli yang bersifat istimewa dan berdasarkan hak asal-usul.  Bahkan  keistimewaan  desa  dapat terlihat  dari  pengaturan  pemerintahan  desa yang dilandasi atas pemikiran akan partisipasi, keanekaragaman, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan otonomi asli. 4 Pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat  yang  sejahtera  akan  menjadikan negara  kuat  dan  mampu  bersaing  dengan negara-negara  yang  lain.  Kesejahteraan merupakan  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena itu kesejahteraan  merupakan  nilai  utama  yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap  manusia.  Dana  desa  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  mewujudkan kesejahteraan.  Oleh  karena  itu  harus  dikelola dengan baik agar efektif dan efisien. 5
3 Lihat  Undang-Undang  RI  Nomor  6  Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa.
4 HAW Widjaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2010), h. 1.
5 Endah Dwi Winarni, Pertanggungjawaban Pidana Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Berdasarkan  PP  Nomor  8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten  Pati), Jurnal  Daulat  Hukum  Vol.  1.  No.  1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, h. 272.
Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana  Desa  membawa  banyak  manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian,  wewenang  tersebut  jika  tak diimbangi  dengan  sadar  hukum  justru  akan membawa  kesulitan  bagi  aparat  desa,  juga menimbulkan  kerugian  bagi  warga  desa. Padahal  desa  merupakan  cikal  bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia.  Jauh  sebelum  bangsa-negara modern  terbentuk,  kelompok  sosial  sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara. 6
Konsekuensi dari pemberian kewenangan  ekonomi  terhadap  desa  maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan  yang  harus  diperoleh  desa khususnya  yang  berasal  dari  pemerintah  di tingkat  atasnya,  yaitu  pemerintah  daerah kabupaten/kota, pemerintah propinsi maupun pemerintah  pusat.  Atas  dasar  itulah  dalam peraturan  perundang-undangan  mengatur tentang  pemberian  hak  keuangan  melalui kebijakan  pemberian  Alokasi  Dana  Desa (ADD). Adapun dasar hukum mengenai hal itu adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan  pelaksanaannya  melalui  Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 97 ayat (2)  bahwa  pengalokasian  bagi  hasil  pajak  dan retribusi  daerah  dilakukan  berdasarkan ketentuan  60%  (enam  puluh  persen)  dibagi secara  merata  kepada  seluruh  desa,  dan  40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional realisasi  penerimaan  hasil  pajak  dan  retribusi dari desa masing-masing, dan pasal 100 tentang Belanja  Desa  ditetapkan  dalam  Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan
6 Ni’matul  Huda, Perkembangan  Hukum  Tata Negara  (Perdebatan  dan  Gagasan  Penyempurnaan) ,
( Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 361.
7 Enos  Paselle  dkk, Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Bagi  Pembangunan ,  Jurnal
dengan  ketentuan  paling  sedikit  70%  (tujuh puluh  persen)  dari  jumlah  anggaran  belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyaraakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh  persen)  dari  jumlah  anggaran  belanja desa  digunakan  untuk  penghasilan  tetap  dan tunjangan  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. 7
Desa  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam  segala  aspek,  baik  dalam  pelayanan ( public  good ),  pengaturan (public  regulation ),  dan pemberdayaan masyarakat ( empowerment ). Peranan  pemerintah  Desa  memang  dirasa sangat  dibutuhkan  dalam  berbagai  aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian peme- rintah Desa pada sarana prasarana  Desa  juga  sangat  diperlukan  demi terwujudnya  pembangunan  yang  seutuhnya. Desa  sebagai  salah  satu  ujung  tombak organisasi  pemerintah  dalam  mencapai keberhasilan  dari  urusan  pemerintahan  yang asalnya  dari  pemerintah  pusat.  Perihal  ini disebabkan  Desa  lebih  dekat  dengan masyarakat  sehingga  program  dari  peme- rintah  lebih  cepat  tersampaikan.  Desa mempunyai  peran  untuk  mengurusi  serta mengatur  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangu- nan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan  Desa. 8 Menjalankan  fungsi-
Administrative Reform, Vol 6, No 2, Juni 2018, h. 52- 53.
8 Andi Siti Sri Hutami, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 10, Nomor 1, Januari 2017, h.10-19.
fungsi  pemerintahan  Desa,  aparat  Desa dihadapkan  dengan  tugas  yang  cukup  berat, mengingat  Desa  sebagai  entitas  yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini,  perananan  Pemerintah  Desa  sangat diperlukan  guna  menunjang  segala  bentuk kegiatan  pembangunan.  Berbagai  bentuk perubahan  sosial  yang  te-  rencana  dengan nama  pembangunan  diperkenalkan  dan dijalankan  melalui  Peme-rintah  Desa.  Untuk dapat  menjalankan  peranannya  secara  efektif dan  efesien,  Pemerintah  Desa  perlu  terus dikembangkan  sesuai  dengan  perkembangan kemajuan  masyarakat  Desa  dan  lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat  Desa  disebabkan  adanya  gerakan pembangunan  Desa  perlu  diimbangi  pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya.  Sehingga,  desa  dan  masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.
Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan  Nasional  dan  Pem-bangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian  besar  masyarakat  yang  bermukim  di perdesaan  dalam  rangka  upaya  meningkatkan ke-sejahteraan  mereka.  Dalam  pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem  dari  sistem  penye-lenggaraan pemerintahan  di  Indonesia,  sehingga  desa memiliki  kewenangan,  tugas  dan  kewajiban untuk  mengatur  dan  me-ngurus  kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelengarakan  kewenangan,  tugas,  dan kewajiban  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  maupun  pem-bangunan  maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. 9
9 Chandra  Kusuma  Putra,  Ratih  Nur  Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Studi  pada  Desa
Adapun dalam pelaksanaan dari pembangunan di desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan,  Kabupaten  Cirebon  dikelola dengan  baik  agar  supaya  dalam  perencanaan serta  pelaksanaan  pembangunan  bisa  berjalan dengan  baik.  Ketika  dalam  pelaksanaannya mengedapankan  sikap  transparansi  dari pengelolaan  Dana  Desa,  maka  hal  demikian bisa membuat pelaksanaan pembangunan Desa atau  pembangunan  Infrastruktur  Desa  bisa diketahui  oleh  masyarakat  dan  ketika  adanya kekurangan dalam dana atau dana tersisa bisa dilaporkan dan bisa diketahui oleh masyarakat dan  bisa  diperlihatkan  kepada  masyarakat. Oleh  karenanya  dalam  setiap  perencanaan ataupun dalam pelaksanaan bahkan pengelolaan Dana Desa yang telah diprogramkan bisa terbuka demi mewujudkan Desa mandiri dan sejahtera.
Pemerintah Desa Bungko masih kurang optimal dalam memberikan pemahaman terkait pengelolaan  Dana  Desa,  sehingga  masyarakat kurang memahami mengenai proses pengelolaannya.  Kondisi  seperti  ini  bisa membuat  ketidak  puasaan  masyarakat  dalam pelayan  dari  Pemerintah  Desa  Bungko  Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.
Idealnya  pengalokasian  dana  desa diupayakan  agar  dalam  pengelolaannya  dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan arahan  diberikannya  dana  tersebut.  Maka pengalokasian  Dana  Desa  merupakan  wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan  otonominya,  dalam  rangka terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan Desa  Bungko  Lor,  Kecamatan  Kapetakan, Kabupaten  Cirebon  secara  merata  dan  untuk mendapatkan  pembiayaan  berupa  anggaran guna melaksanakan kewenangan dan sekaligus menunjang  pelaksanaan  pembangunan  yang baik.
Wonorejo  Kecamatan  Singosari  Kabupaten  Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, h. 1203- 1212.
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui  pengelolaan  dana  desa  dan hambatannya dalam pengelolaan dana desa di Desa  Bungko  Lor,  Kecamatan  Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

## B. Metodologi Penelitian
Di  dalam  penelitian  hukum  ini digunakan metode penelitian normatif-empiris dengan tahapan penelitian pertama, dilakukan tipe  penelitian  normatif  dengan  mengkaji ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku  dan kedua,  dikombinasikan  penelitian  empiris dengan mengkaji penerapan pada peristiwa in concreto guna  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan. 10
C. Pembahasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bungko Lor  Kecamatan  Kapetakan  Kabupaten Cirebon 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat  oleh  Pemerintah  Desa  di  ruang publik  atau  ruang  yang  dapat  diakses masyarakat Desa, yaitu: 11
a. Bidang Pembangunan Desa Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan  Desa  yang  ditujukan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan  kemiskinan  dengan  prioritas penggunaan  Dana  Desa  diarahkan  untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana
10 Chrisye  Mongilala, Kajian  Yuridis  Mengenai Pengelolaan  Dan  Pertanggungjawaban  Dana  Desa  Di Kabupaten  Minahasa  Selatan ,  Lex  et  Societatis,  Vol. IV/No. 6/Juni/2016, h. 80.
prasarana  dasar  untuk  pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi,  Energy,  informasi  dan komunikasi.
2) Pengadaan,
pembangunan, pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana prasarana  pelayanan  sosial  dasar  untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat pendidikan dan kebudayaan.
3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana prasarana  ekonomi  untuk  mewujudkan Lumbung  Ekonomi  Desa  yang  meliputi usaha  ekonomi  pertanian  berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi  pertanian  berskala  produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran, usaha ekonomi  berskala  produktif  lainnya  yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk  unggulan  yang  meliputi  aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana prasarana  lingkungan  untuk  pemenuhan kebutuhan  kesiapsiagaan  menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan  kejadian  luar  biasa  lainnya, pelestarian lingkungan hidup.
5) Pengadaan,
pembangunan, pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana prasarana  lainnya  yang  sesuai  dengan kebutuhan  Desa  dan  ditetapkan  dalam Musyawarah Desa.
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dana Desa digunakan untuk membiayai program  dan  kegiatan  bidang  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas masyarakat  Desa  dengan  mendayagunakan
11 Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Pembagian  Dan Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa  Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.
potensi  dan  sumberdayanya  sendiri  sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain: 12 ▪ peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan  pembangunan  Desa;  b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
▪ pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
▪ pengembangan sistem informasi Desa;
▪ dukungan  pengelolaan  kegiatan  pelayanan sosial  dasar  di  bidang  pendidikan, kesehatan,  pemberdayaan  perempuan  dan anak,  serta  pemberdayaan  masyarakat marginal  dan  anggota  masyarakat  Desa penyandang disabilitas;
▪ dukungan  pengelolaan  kegiatan  pelestarian lingkungan hidup;
▪ dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana  alam,  penanganan  bencana  alam serta  penanganan  kejadian  luar  biasa lainnya;
▪ dukungan  permodalan  dan  pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
▪ dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok  masyarakat,  koperasi  dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
▪ pengembangan  keijasama  antar  Desa  dan keijasama Desa dengan pihak ketiga; dan
▪ bidang  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat Desa  lainnya  yang  sesuai  dengan  analisa kebutuhan  Desa  dan  ditetapkan  dalam Musyawarah Desa.
2. Perencanaan Dasar pembiayaan
program penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan pembangunan  kawasan  pedesaan  berasal  dari APBDes. APBDes Desa Bungko Lor disusun setiap tahun. Dasar penyusunan APBDes, yaitu RKPDes  Bungko  Lor  yang  merupakan program pembangunan tahunan desa,
12 Pasal  10  ayat  (1)  Peraturan  Bupati  Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian

## RKPDes  tersebut  dibuat  dalam  bentuk Peraturan Desa Bungko Lor.

## 3. Pelaksanaan
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam  rangka  menjalankan  kewenangan  desa dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa. Penerimaan  dan  pengeluaran  juga  harus didukung  oleh  bukti-bukti  yang  lengkap  dan sah.  Untuk  melaksanakan  program  kegiatan yang telah disusun, Kepala Desa Bungko Lor membentuk  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK) melalui Musrenbangdes.
4.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban a. Pelaporan Laporan Realiasasi Pelaksanaan
APBDesa  Bungko  Lor  disampaikan  kepada Bupati  Cirebon  melalui  camat,  terdiri  dari:  1) Laporan  Semester  Pertama,  disampaikan paling  lambat  pada  akhir  bulanJuli  tahun berjalan;  2)  Laporan  Semester  Akhir  Tahun, disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan Januari tahun berikutnya.
b. Pertanggungjawaban
Laporan  Pertanggung  jawaban  Realisasi Pelaksanaan  APBDesa  Bungko  Lor  setiap akhir  tahun  anggaran  disampaikan  kepada Bupati  Cirebon  melalui  Camat  Kapetakan terdiri  dari  Pendapatan,  Belanja,  dan Pembiayaan  yang  telah  ditetapkan  dengan Peraturan  Desa.  Setelah  Pemerintah  Desa Bungko  Lor  dan  BPD  Bungko  Lor  telah sepakat  terhadap  Laporan  Pertanggung jawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa Bungko  Lor  dalam  bentuk  Peraturan  Desa, maka  Perdes  ini  disampaikan  kepada  Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Laporan Pertanggung  jawaban  Realisasi  Pelaksanaan APBDesa Bungko Lor sebagaimana tercantum dalam  pada  pasal  41  Permendagri  No. 113/2014,  telah  disampaikan  paling  lambat  1
Dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa  Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.
(satu)  bulan  setelah  tahun  anggaran berkenaan. 13
Hambatan  Pengelolaan  Dana  Desa  di Desa  Bungko  Lor  Kecamatan  Kapetakan Kabupaten Cirebon
Pengelolaan  keuangan  desa  yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Bungko Lor,  Kecamatan  Kapetakan,  Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan  dana  desa  memiliki  hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Sumber  daya  manusia  yang  belum  handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penghambat  dalam  pengelolaan  keuangan desa, sehingga pemerintah desa menggunakan  jasa  pihak  ketiga  dalam pembuatan  dan  penyusunan  laporan  yang dibutuhkan  untuk  pengelolaan  keuangan desa.  Minimnya  kualitas  sumber  daya manusia  aparat  desa  dalam  beberapa  hal terbatasnya
pembuatan
laporan pertanggungjawaban  atas  kegiatan  yang sudah  dilakukannya  di  wilayahnya,  adanya koordinasi  yang  kurang  baik  terhadap instansi  terkait  sehingga  menghambat proses  pelaksanaan  program  dalam pengelolaan dana desa.
2. Rendahnya  swadaya  masyarakat  desa Bungko  Lor,  Kecamatan  Kapetakan, Kabupaten  Cirebon  merupakan  cerminan dari  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  desa yang  masih  dinilai  kurang  sejahtera. Swadaya  masyarakat  desa  Bungko  Lor dinilai  sangat  kurang,  padahal  swadaya masyarakat  merupakan  Pendapatan  Asli Desa  (PADes)  yang  sah.  Kurangnya swadaya  masyarakat  merupakan  cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakan desa yang masih dinilai kurang sejahtera.
13 Hasil Observasi dan wawancara pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 15.15 WIB.
3. Pengawasan  masyarakat  secara  langsung oleh  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana desa  di  desa  Bungko  Lor  masih  belum terjadi,  hal  tersebut  terjadi  dikarenakan kurang  pahamnya  masyarakat  akan  adanya program  dana  desa  sehingga  perlu  adanya sosialisasi  dan  transparansi  penggunaan dana desa dari pemerintah desa.
4. Partisipasi masyarakat di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon bahwa  mekanisme  perencanaan  tersebtu belum  memperlihatkan  sebagai  bentuk perencanaan yang efektif karena partisipasi masyarakat rendah dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan  desa.  Pada  kenyataannya partisipasi  masyarakat  sangat  lemah, terkadang  dilakukan  hanya  sepihak. Sehingga  tidak  semua  masyarakat  desa mengetahui  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan  dan  mengakibatkan  masyarakat berfikir  kegiatan  tersebut  merupakan proyek.
5. Pemahaman  masyarakat  masih  banyak masyarakat  yang  tidak  paham  dan  tidak mengetahui  penggunaan  dana  desa, sehingga  kurangnya  partisipasi  masyarakat dalam  menyampaikan  keinginan  dan aspirasinya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan  dana  desa  Bungko  Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon adalah  melihat  prioritas  penggunaan  dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Adapun teknis dan mekanisme pengelolaan dana desa mengacu pada Peraturan Bupati
Cirebon  Nomor  25  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dimuali  dari tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan dana desa di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon memiliki  hambatan  dalam  mmplementasi, yaitu a) Sumber daya manusia yang belum handal  dan  tidak  berkompeten  dalam pengelolaan  keuangan  desa;  b)  rendahnya swadaya  masyarakat  desa;  c)  Pengawasan masyarakat secara langsung oleh masyarakat dalam  pengelolaan  dana  desa  di  desa Bungko  Lor  masih  belum  terjadi;  d) partisipasi  masyarakat  sangat  lemah, terkadang  dilakukan  hanya  sepihak;  e) Pemahaman  masyarakat  masih  banyak masyarakat  yang  tidak  paham  dan  tidak mengetahui penggunaan dana desa.

## Daftar Pustaka
Octrian  TSL  dkk,  Implementasi Program  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Punagaya Kecamatan  Bangkala  Kabupaten  Jeneponto, Jurnal  Otoritas, Vol. III No.1 April 2013.
Endah  Dwi  Winarni, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP  Nomor  8  Tahun  2016  (Studi  Kasus  Di  Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati), Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X.
Enos Paselle dkk, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan , Jurnal  Administrative  Reform,  Vol  6,  No  2, Juni 2018.
Andi Siti Sri Hutami, Analisis Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Abbatireng Kecamatan Gilireng,
Kabupaten Wajo,
Government:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, Volume 10, Nomor 1, Januari 2017.
Chandra  Kusuma  Putra,  Ratih  Nur Pratiwi,  Suwondo, Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Studi  pada  Desa  Wonorejo  Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.
Chrisye  Mongilala, Kajian  Yuridis
Mengenai  Pengelolaan  Dan  Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan , Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6/Juni/2016. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah.  2015.
Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  &  Konsultasi Pengelolaan  Keuangan  Desa, (akarta:  Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
HAW  Widjaya.  2010. Otonomi  Desa Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ni’matul  Huda.  2014. Perkembangan Hukum  Tata  Negara  (Perdebatan  dan  Gagasan Penyempurnaan) , Yogyakarta: FH UII Press.
Undang-Undang  RI  Nomor  6  Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa.
Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  97 Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Pembagian Dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.
Hasil  Observasi  dan  wawancara  pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 15.15 WIB.