## NIKAH SIRRI : KEABSAHAN DAN AKIBATNYA

## Marita Lailia Rahman 1
Abstract: Marriage  is  a  very  important  institution  in  society.  The  existence  of  this institution is to legalize the legal relationship between a man with a woman. Because of the importance of marriage in a State, required registration of marriages. In Indonesia has  set  the  legal  registration  of  marriages.  With  the  recording  obtained  legality  of marriage. Recording weddings will also protect the rule of law, as well as keeping the benefit  of  the  community.  While  marriage  Sirri  is  listed  on  the  marriage  without  the legal institutions, the problems of marriage Sirri still a lot going on in the community. The impact becomes a complex problem in society, so it is still important to be studied. This paper will discuss the Sirri marriage between validity and consequences.
Keywords: Sirri Marriage, Validity and Consequence

## Pendahuluan
Penyebutan  nikah sirri pada  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  tidak  lain  adalah perkawinan  /  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  pada  pegawai  pencatat  nikah  atau  sering disebut nikah dibawah tangan. Di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah lahir Undang- undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975  yaitu dengan lahirnya peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974, sebagai hukum positif yang berlaku secara universal di Indonesia.
Dengan  telah  berlakunya  Undang-undang  /  hukum  perkawinan  tersebut  diatas  maka setiap warga Negara Indonesia dalam melaksanakan pernikahan / perkawinan harus mengikuti dan  berpedoman  kepada  Undang-undang  tersebut  tanpa  kecuali  namun  pada  kenyataannya sebagian  masyarakat  Indonesia  masih  banyak  yang  melaksanakan  perkawinan  diluar ketentuan Undang-undang no 1  tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2  yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut :
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan) berbunyi : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pasal 2 ayat 2 berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Menurut penulis masih banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakan perkawinan diluar  ketentuan  Undang-undang  perkawinan  adalah  pelaksanaan  perkawinan/pernikahan yang  tidak  dicatatkan  sebagaimana  pasal  2  ayat  2  diatas  walaupun  masyarakat  telah melaksanakan perkawinan sebagaimana pasal 2 ayat 1 diatas. Status hukum pernikahan sirri / tidak  dicatatkan  masih  diperselisihkan  keabsahannya  oleh  para  ahli  hukum  Islam  maupun praktisi  hukum  termasuk  akibat  hukumnya  dan  status  anak-anak  yang  dilahirkan  maupun harta benda yang diperoleh mereka yang menikah sirri.

## Pernikahan dalam Tradisi Islam
Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab  disebut dengan dua kata,  yaitu nikah (حاكن) dan zawaj (جاوز). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan  banyak  terdapat  dalam  Al-Quran  dan  hadis  Nabi.  Kata na-ka-ha banyak  terdapat  dalam Al-Quran  yang  berarti  kawin,  seperti  dalam  surat  An-Nisa  ayat  3.  Demikian  pula  banyak terdapat  kata  za-wa-ja  dalam  Al-Quran  dalam  arti  kawin,  seperti  pada  surat  Al-Ahzab  ayat 37. 2 Sedangkan  menurut  Imam  Syafi’i,  pengertian  nikah  ialah  suatu  akad  yang  dengannya
1 Institut Agama Islam Tribakti Kediri, email: marita.sweet@yahoo.co.id
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007), hlm.35
menjadi  halal  hubungan  seksual  antara  pria  dengan  wanita  sedangkan  menurut  arti  majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual. 3
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga),  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Pertimbangannya  ialah  sebagai  negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dimana  Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang  erat  sekali  dengan  agama  /  kerohanian,  sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang penting. 4
Perkawinan  adalah  akad  antara  calon  suami  istri  untuk  memenuhi  hajat  jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. 5 Sedangkan menurut KUHPer., Perkawinan merupakan persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hokum untuk hidup bersama-sama selama-lamanya. 6
Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama  dan  tata  kehidupan  masyarakat.  Dalam  rumah  tangga  berkumpul  dua  insan  yang berlainan  jenis  (suami  istri),  mereka  saling  berhubungan  agar  mendapat  keturunan  sebagai penerus  generasi.  Insan-insan  yang  berada  dalam  rumah  tangga  itulah  yang  disebut  dengan “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  adalah  keluarga  sejahtera  dan  bahagia  yang  selalu mendapat ridha dari Allah SWT. 7

## Tujuan Pernikahan dalam Islam
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan,  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan  kebutuhan  rohani.  Kebutuhan  jasmani  seperti,  sandang,  pangan,  papan,  kesehatan  dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohani seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.
Disamping  itu,  perkawinan  amat  penting  sebagai  suatu  bentuk  periakatan  karena makna  yang  terkandung  dalam  perkawinan  itu  sendiri.  Dalam  hukum  Islam  dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain:
a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab. 8

## Keabsahan Pernikahan dalam Tradisi Islam
Menurut hukum  Islam,  sahnya perkawinan harus memenuhi  rukun-rukun dan syarat- syarat  sebagai  berikut;  1)  adanya  calon  pengantin  laki-laki  dan  perempuan,  2)  Islam  dan
3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), 2
4 Ibid
5 Kaelany HD, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan , (Bandung: Bumi Aksara), 107
6 Ali  Afandi, Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  dan  Hukum  Pembuktian  Menurut  Undang-Undang  Hukum Perdata , (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 95
7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2008), 1
8 Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media, 2010), 109
baligh, 3) harus ada persetujuan bebas dari para pengantin, 4) harus ada wali nikah, 5) harus ada dua orang saksi Islam, dewasa, dan adil, 6) adanya mahar (mas kawin), 7) ijab dan qabul.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  maka  perkawinan  berikut  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  undang-undang  ini  berlaku,  yang dijalankan  menurut  hukum  yang  telah  ada  adalah  sah.  Demikianlah  penjelasan  umum  dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 9 Dari penjelasan umum Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974,  tentang  perkawinan  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa bagi  orang-orang  Islam  Indonesia  sahnya  perkawinan  apabila  dilakukan  menurut  hukum agamanya,  menurut  pasal  2  ayat  1  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974.  Dan juga pasal  2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan  Nomor 1 Tahun 1974  yang berbunyi  ” tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku”.
Sedangkan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Bab  II,  dasar-dasar  perkawinan, disebutkan dalam pasal 5 ayat 1; agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat . Dan dalam pasal 5 ayat 2; pencatatan perkawinan tersebut pada  ayat  1,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang  diatur    dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 . 10

## Diskursus Umum tentang Perkawinan dan Nikah Sirri
Secara  literal  Nikah  Sirri  berasal  dari  bahasa  Arab  “ nikah” yang  menurut  bahasa artinya  mengumpulkan,  saling  memasukkan,  dan  digunakan  untuk  arti  bersetubuh  (wathi). Kata  “nikah”  sering  dipergunakan  untuk  arti  persetubuhan  ( coitus ),  juga  untuk  arti  akad nikah.  Sedangkan  kata  Sirri  berasal  dari  bahasa  Arab  “ Sirr” yang  berarti  rahasia.  Dengan demikian  beranjak  dari  arti  etimologis,  nikah  sirri  dapat  diartikan  sebagai  pernikahan  yang rahasia  atau  dirahasiakan.  Dikatakan  sebagai  pernikahan  yang  dirahasiakan  karena  prosesi pernikahan  semacam  ini  sengaja  disembunyikan  dari  public  dengan  berbagai  alasan,  dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.
Nikah sirri yang dimaksud Pemakalah disini adalah pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah dibawah tangan sebagaimana  yang diatur oleh pasal 2 ayat  ( 2 ) Undang-Undang Nomor :  1  Tahun 1974   tentang perkawinan. Walaupun   Undang-Undang  Nomor :  1  Tahun 1974    pasal  2    telah  mengatur  tidak  membenarkan  adanya  nikah  sirri  namun  kenyataannya khususnya  di  Indonesia    (  rakyat  pada  umumnya,  Pejabat,  para  artis  )  banyak  yang melaksanakan hal tersebut dengan dalih / alasan yang penting telah sah dilaksanakan menurut hukum  agamanya  dan  adapun  dicatatkan  adalah  merupakan  bukti  formal  yang  tidak mempengaruhi sahnya/halalnya perkawinan.
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri
Dalam Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan dalam;
Pasal 30
:  Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari susunan masyarakat. Pasal 31 (1) :  Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan kedudukan  suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
9 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), 57
10 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, (Jakarta:Raja  Grafindo  Persada,  2005), 286
Pasal 31 (2) :  Masing-masing  pihak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan hukum. Pasal 31 (3) :   Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 (1) :   Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pasal 32 (2) :  Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 :  Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) :  Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya. Pasal 34 (2) :  Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal 34 (3) :  Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 11
Untuk pasal  34 (3) tersebut  akan sulit  bagi  suami  istri  yang pernikahannya tidak dicatatkan, karena tidak mempunyai bukti outentik bagi mereka.
2. Harta Benda dalam Pernikahan Dalam  Undang-Undang  Nomor  1:  Tahun  1974  juga  mengatur  harta  dalam perkawinan (gono-gini ): 12
Pasal 35 ayat ( 1 )  :  Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi harta benda bersama.
Pasal 35 ayat ( 2 )  :  Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36 ayat ( 1 )  :  Mengenai  harta  bersama,  suami  istri  dapat  bertindak  atas perjanjian kedua belah pihak.
Pasal 36 ayat ( 2 )  :  Mengenai  harta  bawaan  masing-masing,  suami  dan  istri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 :  Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila  terjadi  sengketa  terhadap  harta  bersama  tersebut  juga  akan  mengalami kesulitan karena tidak ada bukti outentik bagi  mereka  yang perkawinannya tidak dicatat.
3. Kedudukan Anak
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  :  Tahun  1974  mengatur  kedudukan  anak  yang dilahirkan dari perkawinan ialah : 13
Pasal 42 :  Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau akibat sebagai perkawinan yang sah.
Pasal 43 ayat ( 1 )  :  Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan perdata degan ibunya dan keluarga
11 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, (Jakarta:Raja  Grafindo  Persada,  2005), 238
12 Ibid, 239
13 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, (Jakarta:Raja  Grafindo  Persada,  2005), 240
ibunya.
Pasal 43 ayat ( 2 )  :  Kedudukan anak tersebut ayat ( 1 ) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 44 ayat ( 1 )  :  Seorang    suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  yang dilahirkan  oleh  istrinya,  bilamana  ia  dapat  membuktikan bahwa  istrinya  telah  berzina  dan  anak  itu  akibat  daripada perzinaan tersebut.
Pasal 44 ayat ( 2 )  :  Pengadilan  memberikan  keputusan  tentang  sah  /  tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
4. Faktor Penyebab Pernikahan Sirri
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  mengapa  masyarakat  masih  banyak  yang melakukan  nikah  sirri  /  nikah  yang  tidak  dicatatkan  di  lembaga  pencatatan  (  KUA  yang beragama Islam ) dan Catatan Sipil selain yang beragama Islam yaitu antara lain : 14
a. Adanya pemahaman / penafsiran terhadap maksud pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  :  Karena  dipisahkan  bunyi  ayat  1  dan  2  tersebut.  Memberikan penafsiran  yang  berbeda  ada  yang  berpendapat  yang  penting  sah  menurut  agama  dan mengenai  pencatatan  adalah  tidak  menghalangi  sahnya  perkawinan  dan  pencatatan adalah  merupakan  bukti  formal  sebagaimana  peristiwa  penting  dalam  kehidupan seseorang sebagaimana diuraikan diatas.
b. Tidak  mendapat  ijin  dari  isteri  dan  pengadilan  bagi  mereka  yang  ingin  nikah  /  kawin lebih dari satu ( poligami ) dan sulitnya mendapat ijin dari atasan bagi PNS, TNI. Polri dan Pejabat Negara.
c. Adanya kekhawatiran kehilangan hak pensiun bagi janda / duda yang berstatus pensiun sebagai PNS, TNI dan Polri.
d. Untuk  meghindarkan  dari  melakukan  perzinaan  /  kumpul  kebo  yang  dilarang  agama bagi mereka yang tidak memenuhi syarat diatas.
e. Adanya  pernikahan  poligami  terhadap  perempuan  yang  masih  dibawah  umur  atau wanita yang masih sekolah menunggu lulus sekolah atau wanita yang perlu pertolongan ekonomi untuk keperluan dia dan anak-anaknya.
f. Sangat  ringannya  sanksi  dari  Negara  terhadap  mereka  yang  melanggar  dan  sangat longgarnya budaya masyarakat terhadap sanksi moral bagi mereka yang melanggar.
g. Adanya  beban  biaya  apabila  dilakukan  secara  resmi  /  didaftarkan  di  KUA  /  Catatan Sipil

## Status Hukum Nikah Sirri
Pasal  2  ayat  (  1  )  UU  No.  1  tahun  1974  menyebutkan  :  ” Perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  ”. Dilakukan  menurut  masing-masing  agama,  mengandung  makna  suatu  perkawinan  akan  sah apabila  dilakukan  menurut  (  memenuhi  )  syarat-syarat  yang  ditentukan  agama  yang bersangkutan.  Perkawinan  suatu  pasangan  yang  beragama  Islam  akan  sah  apabila  dilakukan menurut ( memenuhi ) syarat-syarat agama ( hukum ) Islam.
Dengan demikian, berdasarkan pasal  2 ayat  ( 1)  suatu  perkawinan sah atau tidak sah dengan  segala  akibat  hukumnya,  sama  sekali  tidak  ditentukan  oleh  syarat-syarat  atau larangan-larangan yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama ( Agama Islam ).
14 Mudjito, Thesis , Nikah Sirri antara Realita dan Kepastian Hukum , (Kediri: Universitas Islam Kadiri, 2009), 4
Bagaimana kedudukan hukum dalam UU No. 1 tahun 1974, seperti syarat pencatatan perkawinan.  Pasal  2  ayat  (  2  )  menyebutkan  : ”  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”. Demikian nikah sirri dilihat dari perspektif hukum perdata, hukum nikah sirri ini adalah tidak sah.
Banyak  istilah  untuk  perkawinan  di  bawah  tangan  ini,  seperti  kawin  sirri,  kawin modin, kawin syar’i, kawin tumpeng dan sebagainya. Yang dimaksud kawin di bawah tangan ialah  perkawinan  yang  memenuhi  ketentuan  hukum  Islam  secara  materiil  sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 1/1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur dalam pasal 2 ayat ( 2 ) UU No. 1/1974.
Menurut  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  perkawinan  semacam ini adalah : 15
1. Tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  dianggap  tidak  pernah  ada  perkawinan  ( Wujuduhu ka’adamihi ) sehingga ia tidak menimbulkan  akibat hukum.
2. Tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  membatalkan  perkawinan  yang  baru  sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU No. 1 tahun 1974.
3. Tidak  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menjatuhkan  pidana  berdasarkan  ketentuan  pasal  219 KUHP.
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri, dan juga anak-anaknya.

## Urgensi Pencatatan Pernikahan
Pernikahan  memiliki  kedudukan  yang  sentral.  Sejalan  dengan  perkembangan  zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan  yang terjadi. Pergeseran  kultur  lisan  (oral)  kepada  kultur  tulis  sebagai  ciri  masyarakat  modern,  menuntut dijadikannya  akta,  surat  sebagai  bukti  autentik.  Saksi  hidup  tidak  lagi  bisa  diandalkan  tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan  demikian  salah  satu  bentuk  pembaruan  hukum  Islam  adalah  dimuatnya  pencatatan perkawinan  sebagai  salah  satu  ketentuan  perkawinan  yang  harus  dipenuhi.  Dikatakan pembaruan hukum  Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih maupun fatwa-fatwa ulama. 16
Dalam Pasal 2 peraturan pemerintah ditentukan: 17
1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain  agama  Islam, dilakukan oleh Pegawai  Pencatat Perkawinan  ada  kantor  catatan  sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam  berbagai  perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  yang  khusus  berlaku  bagi  tatacara pencatatan  perkawinan  berdasarka  berbagai  peraturan  yang  berlaku,  tatacara  pencatatan perkawinan  dilakukan  sebagai  mana  ditentukan  dalam  Pasal  3  sampai  dengan  pasal  9 Peraturan Pemerintah ini.
15 Ibid, 69
16 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006), 121
17 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 38
Dalam  suatu  negara  yang  teratur  segala  hal  yang  bersangkut  paut  dengan  penduduk harus  dicatat,  seperti  kelahiran,  kematian,  pernikahan  dan  sebagainya.  Lagipula  perkawinan bergandengan  erat  dengan  waris  mewaris  sehingga  perkawinan  perlu  dicatat  untuk  menjaga jangan sampai ada kekacauan.
Atas  dasar  pemikiran  ini  maka  kita  dapat  melihat  betapa  urgensinya  pencatatan perkawinan  itu.  Pencatatan  perkawinan  bertujuan  agar  terwujud  adanya  kepastian  hukum, ketertiban  hukum  dan  perlindungan  hukum  atas  perkawinan  itu  sendiri.  Dengan  demikian maka  pencatatan  perkawinan  merupakan  persyaratan  formil  sahnya  perkawinan.  Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.
Dengan  adanya  pencatatan  perkawinan  maka  eksistensi  perkawinan  secara  yuridis formil  diakui.  Dengan  demikian  maka  suatu  perkawinan  dianggap  sah  apabila  telah memenuhi dua syarat, yaitu : Pertama, Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan  dengan  syarat  dan  rukun  hukum  islam  dan  Kedua,  Telah  memenuhi  ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

## Dampak Negatif Pernikahan Sirri
Dengan  terjadinya  talak  di  'bawah  tangan'  maka  orang  tersebut  akan terdorong  pula  untuk  melakukan  nikah  di  bawah  tangan'.  Di  era  teknologi  maju  ini, orang mudah bepergian ke mana saja dan melakukan nikah di  bawah tangan di daerah mana yang dia kehendaki. Akibatnya si pelaku nikah di 'bawah tangan' ini, sangat mungkin terjadi,  akan  mempunyai  isteri  dan  anak  keturunan  di  'bawah  tangan'  di  mana-mana  tanpa diketahui oleh isteri dan anak-anaknya yang terdahulu.
Anak-anak  hasil  keturunan  dari  pernikahan  di  'bawah  tangan'  ini  sangat mungkin terjadi, pada suatu waktu setelah dewasa bertemu di sebuah kota  atau  tempat, saling  tertarik  satu  sama  lain  dan  menjalin  hubungan   pernikahan  secara  resmi  atau dibawah  tangan'.  Kejadian  semacam  ini  bisa  terjadi  tidak  hanya  akan  menimpa  seorang kakak  dengan  adiknya,  tapi  juga  bisa  menimpa  seorang  ayah  dengan  anak kandungnya,  seorang  paman  den gan  k epon akan n ya   at au  bahk a n  seo ra n g   k ak ek den gan  cuc u   kandungnya.  Jika  terjadi  pernikahan  tidak  secara  resmi  melalui  KUA, asal  usul  mereka  tidak  akan  dapat  diketahui  dengan  sebenarnya  karena  tidak   ada bukti-bukti  tertulis  yang  resmi  dikeluarkan  oleh  Pemerintah bahwa  mereka sebenarnya  ada  hubungan  muhrim  dan  haram  menikah  seperti   dimaksudkan  ayat  al Qur'an  Surat  An  Nisa'  (4)  ayat  22  dan  23,  dan  lainnya  tentang  orang -orang  yang haram  dinikahi  seseorang.  Akibatn ya,   berlangsunglah  'pernikahan'  yang  diharamkan oleh  agama  Islam,  sehingga  bertaburanlah  di  dalam  masyarakat  anak  yang  dilahirkan  di luar  pernikahan  yang  sah  menurut  hukum  Islam  dan  terjadilah  pelanggaran  hukum Islam di mana-mana.
Apabila  si  Suami  meninggal  dunia,  maka  Isteri  dan  anak -anak  yang dihasilkan dari pernikahan di 'bawahtangan' ini tidak akan mendapatkan  harta warisan dari  si  Suami  yang  meninggal  tersebut.  Apabila  dari   pernikahan di  bawah tangan' tersebut  diperoleh  anak  perempuan  maka  yang akan menjadi wali nikahnya di kemudian hari adalah Wali Hakim.

## Kesimpulan
Perkawinan  adalah  merupakan  Sunatullah  terhadap  makhluk  ciptaannya,  termasuk manusia  dimuka  bumi  ini,  Manusia  yang  melakukan  perkawinan  (nikah)  adalah  mengikuti ajaran Tuhan  (Allah) dan ajaran agamanya, namun perkawinan juga suatu perbuatan hukum yang mempunyai dimensi kehidupan bermasyarakat, untuk menjaga ketertibannya maka perlu
perkawinan  mengikuti  ajaran  agamanya  dan  mengikuti  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh penguasa  untuk  mengatur  ketertiban,perlindungan,dan  kepastian  hukum  di  masyarakat, Perkawinan  di  Indonesia  harus  mengikuti  aturan/ajaran  agamanya  dan  dicatat  sesuai  aturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 dan 2 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan).
Untuk  ketertiban,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  maka  perintah  dan  kewajiban mencatatkan  suatu  perkawinan  adalah  merupakan  perintah  agama  termasuk  agama  islam sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  An  Nisa’  ayat  59  artinya  ”Hai  orang-orang  yang beriman  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rosulnya  dan  Ulil  Amri  (penguasa)  diantara  kamu. Ketaatan kepada pemerintah (penguasa) adalah wajib. kecuali perintah musrik kepada Allah, apalagi  kalau  perintah  itu  sangat  bermanfaat  untuk  kebaikan  dan  kemaslahatan masyarakatnya.
Pencatatan  Perkawinan  sebagaimana  pasal  2  ayat  2  undang-undang  no  1  tahun  1974 adalah  untuk  kemaslahatan  dan  kebaikan  masyarakat.yaitu  suami/isteri,  anak-anak  yang dilahirkan dan harta benda yang diperoleh mereka dan untuk menghindari ketidak pastian dan kemadhorotan  (kesulitan  mereka)  dari  persoalan-persoalan  hukum  yang  timbul  dalam kehidupan  berkeluarga,  antara  lain  menjaga  kesucian  nasab  /  keturunan,  status  keturunan anak-anak mereka dan status harta benda mereka.
Status  hukum  perkawinan  sirri/  tidak  dicatat  /dibawah  tangan  masih  diperselisihkan keabsahannya oleh para ahli hukum maupun oleh praktisi hukum yaitu ada dua pendapat :1) Perkawinan  sah  apabila  telah  memenuhi  ketentuan  pasal  2  (1)  undang  –  undang  no  1  tahun 1974  yaitu  perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  agamanya  masing-masing dan  kepercayaannya  itu.  Dengan  demikian  sah  dari  segala  akibat  hukumnya  termasuk  anak- anak  dan  harta  benda  yang  diperolehnya.  2)  Perkawinan  sah  apabila  telah  memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu dilakukan menurut hukum  agamanya  masing-masing  dan  dicatatkan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Jadi keabsahannya bersifat kumulatif dengan demikian sah dari segala akibat hukumnya.

## Daftar Rujukan
Afandi,  Ali,  Hukum Waris,  Hukum  Keluarga,  dan  Hukum  Pembuktian  Menurut  Undang- Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
Akmal  Tarigan,  Amiur  Nuruddin  Azhari, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia , (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006).
Idris Ramulyo, Mohd, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta:Bumi Aksara, 2004).
Kaelany HD, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan , (Bandung: Bumi Aksara). Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2008).
Mubarok, Jaih, Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
Mudjito, Thesis , Nikah Sirri antara Realita dan Kepastian Hukum , (Kediri:Universitas Islam Kadiri, 2009).
Amin  Summa,  Muhammad, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, (Jakarta:Raja  Grafindo Persada, 2005).
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007).
Tutik,  Titik  Triwulan, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional, (Jakarta:  Kencana Prenada Media, 2010).