PERBANDINGAN  PARTISIPASI  RAKYAT  DALAM PEMBENTUKAN  DAN  PERUBAHAN  KONSTITUSI INDONESIA,  THAILAND,  DAN  AFRIKA  SELATAN: SUATU PENELITIAN AWAL COMPARATIVE INVOLVEMENT OF PEOPLE'S PARTICIPATION IN THE FORMATION AND CHANGE
OF CONSTITUTION OF INDONESIA, THAILAND, AND SOUTH AFRICA: PRELIMINARY RESEARCH
Muhammad Nur Jamaluddin a

## ABSTRAK
Pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  tetap  menjadi  sumber kontestasi akademik dan politik yang berlangsung di berbagai negara. Kekakuan amandemen formal menghasilkan perdebatan kontroversial atau  konstitusi  yang  ada  tidak  diterapkan  karena  tekanan  sosial, ekonomi,  atau  politik  berkelanjutan.  Faktanya,  partisipasi  rakyat dalam  pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  Indonesia,  Thailand dan  Afrika  Selatan  sangatlah  terbatas.  Rakyat  yang  terlibat  dalam proses  pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  hanya  mewakili golongan  tertentu  saja  dan  mempunyai  kekuatan  yang  penting  dan dominan. Rakyat juga tidak dilibatkan dari awal proses pembentukan dan  perubahan  konstitusi,  sehingga  partisipasi  rakyat  dalam pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  belum  optimal.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  perbedaan  partisipasi  rakyat  dalam pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  Indonesia,  Thailand  dan
Afrika Selatan terdapat dalam cara dan bentuk optimalisasi partisipasi rakyatnya,  sedangkan  persamaannya  ketiga  konstitusi  mengatur tentang  kuorum  yang  dihadiri  lembaga  yang  mengesahkan  dalam proses pembentukan dan perubahan konstitusi. Kemudian ketentuan yang  jelas  mengenai  partisipasi  rakyat  yang  dijadikan  sebagai prosedur  dalam  pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  hanya terdapat dalam Pasal 255 ayat (4) Konstitusi Kerajaan Thailand 2017, dan Pasal 59 Konstitusi Afrika Selatan 1996, sedangkan  di Indonesia tidak  menentukan  secara  eksplisit  dalam  konstitusinya  bahwa partisipasi  rakyat  harus  dijadikan  sebagai  prosedur  dalam pembentukan dan perubahan konstitusi.
Kata  kunci: partisipasi  rakyat;  pembentukan  konstitusi;  perubahan konstitusi; Indonesia; Thailand; Afrika Selatan.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: muhnurjamaluddin@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i2.368 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The establishment and amendment of the Constitution remains a source of ongoing academic and political contestation in various countries. The rigidity of the rules of formal amendments has resulted in a highly controvercial  debate  or  the  provisions  of  the  existing  constitution  not  applied  due  to  sustained  social, economic,  or  political  pressures.  In  fact,  the  people's  participation  in  the  formation  and  change  of Constitution of Indonesia, Thailand and South Africa is limited. People involved in the process of forming and  changing  the  Constitution  represent  only  certain  classes  and  the  notabene  has  an  important  and dominant force. The people are also not involved from the beginning of the Constitution formation and changes, so that the participation of the people in the formation and change of Constitution has not been carried out optimally. The results showed that the differences in involvement of the people's participation in the formation and change of the Constitution of Indonesia, Thailand and South Africa are found in the manner and form of the optimization of the participation of the people, while the similarities of these three constitutions govern quorum procedures in the process of forming and changing the constitution that must be attended by the Parliament and/or institutions that have the Then the clear provisions of the participation of the people used as a procedure in the formation and amendment of the Constitution only contained in Article  255  paragraph  (4)  of  the  Royal  Constitution  of  Thailand  2017,  and  Article  59  The  National Assembly  of  South  Africa  Republic  1996,  kwhereas  in  Indonesia  does  not  determine  explicitly  in  its constitution that the participation of the people should be used as a procedure in the formation and change of constitution.
Keywords: involvement  of  people's  participation;  constitutional  formation;  constitutional  change, Indonesia; Thailand, and Afrika Selatan.

## PENDAHULUAN
Konstitusi  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  bagi  setiap  bangsa  dan negara,  baik  yang  sudah  merdeka  maupun  yang  baru  saja  memperoleh kemerdekaannya. 1 Konstitusi  ialah  sekelompok  ketentuan  yang  mengatur  organisasi negara  dan  susunan  pemerintahan  suatu  negara. 2 Konstitusi  di  dalam  suatu  negara dianggap  penting  karena  konstitusi  tersebut  merupakan  aturan  dasar  untuk penyelenggaraan negara.
Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain,  namun  tentu  dapat  dibedakan. 3 Hal  ini  pula  yang  menyebabkan  tidak  ada  satu negara  pun  di  dunia  ini  yang  tidak  mempunyai  konstitusi,  teramsuk  di  dunia  barat 4 bahkan pernah mengalami amandemen atau perubahan dalam konstitusinya.
Konstitusi biasanya dirancang untuk bertahan guna memastikan stabilitas politik. Namun, konstitusi bukan merupakan dokumen abadi dalam waktu tertentu yang harus
1 Syahuri, Taufiqurrohman. (2014). Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia . Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 28.
2 Bagir Manan dalam Arto, A. Mukti. (2001). Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm. 10.
3 Martosoewignjo, Sri Soemantri. (2006). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi , Edisi Revisi. Bandung: Alumni. hlm. 1-2.
4 Urgensi konstitusi dalam suatu negara sesuai dengan akar historisnya di Dunia Barat adalah untuk menentukan batas wewenang  penguasa,  menjamin  hak  rakyat  dan  mengatur  jalannya  pemerintahan.  Jadi,  melalui  konstitusi  suatu negara  akan  dapat  diketahui  tentang  keberadaannya,  baik  bentuk  kedaulatan  maupun  sistem  pemerintahannya. Martosoewignjo, Sri Soemantri. Idem . hlm. 2.
bertahan dan terlepas dari perubahan keadaan nilai-nilai warga negara. Terlebih bahwa konstitusi  antara  negara  satu  dengan  negara  lainnya  tentu  memiliki  perbedaan  dan persamaan,  salah  satunya  yaitu  mengenai  pembentukan  dan  perubahan  konstitusi. Pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  yang  paling  mudah  dianggap  sebagai perubahan  formal  dalam  teks  konstitusi  tertulis  dicapai  melalui  proses  yang  secara khusus  ditunjuk  oleh  teks  konstitusi  itu  sendiri.  Bagaimanapun,  mengenai pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  dalam  beberapa  tahun  terakhir  melahirkan keragaman  literatur  yang  membuat  jelas  bahwa  pemahaman  terhadap  pembentukan dan  perubahan  konstitusi  melibatkan  berbagai  perspektif  dan  pendekatan  yang  jauh melampui gagasan pembentukan dan perubahan tekstual. 5 Salah satunya dalam hal ini melalui pendekatan perbandingan ( comparative approach ).
Nilai  penting  yang  terdapat  dalam  perbandingan  direfleksikan  dalam  kegiatan penyelidikan  dan  penelitian  oleh  para  ilmuwan.  Gagasan,  ide,  prinsip  dan  teorinya: semuanya  itu  dapat  diformulasikan  dan  dikatakan  sebagai  hasil  dari  metode  suatu perbandingan. 6 Perbandingan  yang  dimaksud  adalah  perbandingan  hukum. Perbandingan  hukum  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  implementasi  sistematis dari  metode  perbandingan  terhadap  bidang  hukum,  khususnya  yang  dibahas  dalam artikel ini yaitu perbandingan  partisipasi rakyat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi Indonesia, Thailand, dan Afrika Selatan.
Sebelum  memulai  lebih  jauh  akan  dibedakan  terlebih  dahulu  mengenai pembentukan dan perubahan konstitusi. Perkembangan yang terjadi di setiap negara menghendaki  untuk  membentuk  konstitusi,  atau  konstititusi  yang  telah  terbentuk diubah  sebagian  atau  sepenuhnya  sehingga  menimbulkan  ada  atau  tidak  adanya kesinambungan dalam struktur dan prinsip-prinsip yang mendasari tatanan konstitusi sebelum  dan  selanjutnya.  Perbedaan  ini  terjadi  antara  pembentukan  dan  perubahan konstitusi, tentu saja tidak mudah dipraktikan oleh beberapa negara, karena masih ada beberapa lapisan yang membedakan secara luas terhadap parameter tatanan konstitusi yang  ada  serta  pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  yang  dapat  menggantikan konstitusi  asli.  Meskipun  amandemen  terakhir  mungkin  dicapai  melalui  perubahan
5 Lawrence Goldstone. (2011). Inherently Unequal: The Betrayal of Equal Rights by the Supreme Court, 1865-1903 . New York: Walker & Co. hlm. 34. Dalam artikel yang ditulis oleh Heinz Klug, yang dipublikasi melalui The Annual Review of Law and Social Science is online at lawsocsci.annualreviews.org, hlm. 96.
6 Hall. (1963). Comparative Law and Social Theory , Cetakan Kedua. Baton Rouge. hlm. 9. Lihat pula dalam tulisan Faiz, Pan Mohamad.  (2008). Perbandingan  Hukum  3  (Perkembangan  Ilmu  Perbandingan  Hukum) .  Available  online  from: https://panmohamadfaiz.com/2008/01/24/perbandingan-hukum-3-2/. [Accessed June 01, 2020].
tekstual formal, interpretasi, atau praktik ketatanegaraan (konvensi). 7 Hal tersebut tetap memiliki dampak secara signifikan mengubah tatanan konstitusi sebelumnya, seperti dalam kasus partisipasi rakyat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi.
Menurut Jayal yang dikutip oleh John J. Wiliams bahwa partisipasi rakyat yaitu keterlibatan  langsung/keterlibatan  orang-orang  yang  ikut  terlibat  dalam  urusan perencanaan,  pemerintah  dan  program  pembangunan  secara  keseluruhan  di  tingkat lokal, yang telah menjadi bagian integral dari praktik demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. 8 Adapun  yang  dimaksud  dalam  artikel  ini  yaitu  partisipasi  rakyat  dalam pembentukan  dan  perubahan  konstitusi.  Memahami  perbedaan  pembentukan  dan perubahan konstitusi ini membutuhkan cara alternatif guna memahami secara spesifik proses  pembentukan  konstitusi  itu  terjadi  dari  awal  hingga  akhir  belum  melakukan perubahan,  atau  perubahan  konstitusi  yang  mengubah  sebagian  dengan  cara menghapus,  menambah  dan  atau  melengkapi  muatan  materi  konstitusi  yang  sudah terbentuk,  atau  bahkan  memahami  perubahan  konstitusi  itu  penyusunan  tatanan konstitusi yang sama sekali baru.
Pembentukan konstitusi Indonesia bahwa pada perjalanannya Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  1945  merupakan  produk  dari  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  yang  disahkan  dan  ditetapkan  pada  hari Sabtu, 18 Agustus 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis dituangkan dalam sebuah dokumen  formal,  dimana  partisipasi  rancangan  awalnya  dilakukan  oleh  Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan 2 (dua) masa sidang yaitu tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan tanggal 10 s.d. 17 Juli 1945. 9
Partisipasi  rakyat  merupakan  ukuran  dalam  pembentukan  dan  perubahan konstitusi  dalam  suatu  negara  demokrasi.  Tingkat  partisipasi  yang  rendah  dapat tercermin  dari  amandemen  yang  dihasilkan  dari  suatu  konstitusi.  Di  indonesia amendemen telah dilakukan empat kali terhadap UUD NRI 1945 yang masih memiliki kelemahan dan dianggap belum mencerminkan konstitusi yang baik untuk saat ini. 10
7 Sanford Levinson. (1995). Responding to Imperfection: The Theory and Practice of Constitutional Amendment . Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, ed. hlm. 17. Dalam artikel yang ditulis oleh Heinz Klug, yang dipublikasi melalui The Annual Review of Law and Social Science is online at lawsocsci.annualreviews.org, hlm. 96.
8 Niraja Gopal Jayal. (1999). Democracy and the State: Welfare, Secularism and Development in Contemporary India . New Delhi: Oxford University Press. hlm. 20. Dalam artikel yang ditulis oleh John J. Wiliams. (2006). “Community Participation Lessons from Post- Apartheid South Africa”. Policy Studies , 27(3), 197.
9 Thaib. Dahlan ( et.al ). (2004). Teori dan Hukum Konstitusi . Jakarta: Rajawali Press. hlm. 83.
10 Pasaribu, Reny R. (2009). Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah: Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sumba Barat . Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijaka Indonesia. hlm. 171.
Melihat proses perubahan UUD NRI 1945, ternyata perubahan yang diharapkan dapat menjadi  salah  satu  upaya  proses  perubahan  yang  sejalan  dengan  tujuan  reformasi menuju demokrasi, masih cukup jauh dari yang diharapkan. Ketertutupan proses dan tidak  adanya  mekanisme  pengelolaan  aspirasi  yang  jelas  menyebabkan  partisipasi dimaknai hanya sebatas pertemuan formal para pembuat kebijakan dengan rakyatnya sedangkan  partisipasi  rakyat  merupakan  kunci  penting  dalam  pembentukan  hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat. 11
Masalah  lain  yang  mengundang  banyak  kritik  adalah  transparansi  proses amendemen. 12 Kritik tidak bersangkut-paut dengan rapat-rapat MPR, yang kebanyakan terbuka untuk umum, melainkan dengan rapat-rapat negosiasi, yang dilakukan secara tertutup, dan yang didalamnya banyak usulan amandemen krusial disepakati. Hadar Gumay beranggapan bahwa rapat tertutup semacam itu berdampak negatif terhadap amandemen itu sendiri. 13
Perlu  diketahui  permasalahan  yang  sangat  menarik  untuk  dicatat  adalah keputusan  yang  diambil  oleh  parlemen  Thailand  atas  dorongan  rakyat,  untuk memberikan  wewenang  mengubah  konstitusi  kepada  lembaga  independen  di  luar parlemen.  Suatu  hal  yang  sangat  langka,  yang  hanya  dimungkinkan  oleh  dorongan yang  begitu  kuatnya  dari  rakyat  melalui  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), akademisi, serta tokoh politik yang berpengaruh. People’s Constitution , demikian sebutan bagi konstitusi Thailand tahun 1997. 14
Keberhasilan  partispasi  dan  konstitusi  rakyat  dalam  proses  pembentukan  dan perubahan  konstitusi  di  Thailand  sangat  lengkap  dan  mengandung  semangat demokrasi  partisipatoris. 15 Selaim  itu  Afrika  Selatan  berhasil  dalam  melaksanakan democratic  constitution  making, 16 melalui  “ outreach  program ”  (program  penjangkauan)
11 Ibid.
12 Indrayana, Denny. (2007) Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran . Bandung: Mizan. hlm. 134.
13 Ibid.
14 Julukan ini diberikan oleh masyarakat sendiri yang telah memiliki sense of belonging atas konstitusi yang dihasilkannya sendiri, melalui Majelis Pembentuk Konstitusi ( Constitutional Drafing Assembly, CDA ). Penamaan ini juga tepat karena di dalamnya diatur hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan hak rakyat untuk mengajukan suatu undang-undang dan meminta pengusutan atas pejabat publik yang diduga korupsi, dengan adanya petisi dari minimal 50.000 (lima puluh ribu) warga. Cit Susanti, Bivitri. (2001). Pengalaman Thailand Konstitusi Baru,  Konstitusi  Rakyat .  Available  online  from:  https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3388/font-size1- colorff0000bpengalaman-thailandbfontbrkonstitusi-baru-konstitusi-rakyat/. [Accessed June 01, 2020].
15 Susanti, Bivitri. Ibid.
16 Democratic constitution making merupakan proses pembuatan konstitusi yang melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dalam rangka untuk mencapai proses yang lebih demokratis dan menghasilkan muatan materi yang sebenarnya dari konstitusi itu sendiri. Lihat pula dalam artikel yang ditulis oleh Jamaluddin, Muhammad Nur. (2020 ). “The Role of the People  in  the  Amendment  of  the  1945  Constitution  Based  on  Democratic  Constitution  Making:  Future  Prospects”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 7(1), 20.
yang luas dan masif dengan memanfaatkan berbagai bentuk media massa seperti pers, radio dan televisi. 17 Konstitusi yang berlaku saat ini merupakan konstitusi kelima dalam sejarah  Afrika  Selatan,  dan konstitusi  ini  secara  resmi  berjudul  “Konstitusi  Republik Afrika Selatan 1996”. 18
Berdasarkan 3 (tiga) contoh pembentukan dan perubahan konstitusi yang terjadi di  Indonesia,  Thailand  dan  Afrika  Selatan,  akan  diteliti  mengenai  perbandingan partisipasi rakyatnya. Urgensi partisipasi rakyat ini diharapkan mampu menyelesaikan beberapa  permasalahan  yang  cenderung  terjadi  pada  pembentukan  dan  perubahan konstitusi  suatu  negara.  Sesuai  uraian  latar  belakang  maka  peneliti  tertarik  untuk membandingkan  partisiapsi  rakyat  dalam  pembentukan  dan  perubahan  konstitusi Indonesia,  Thailand  dan  Afrika  Selatan,  melalui  dua  pertanyaan  mendasar,  yakni: pertama, bagaimana perbedaan dan persamaan partisipasi rakyat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi di Indonesia, Thailand, dan Afrika Selatan? Kedua, apakah ada  prosedur  partisipasi  rakyat  dalam  pembentukan  dan  perubahan  konstitusi  di Indonesia, Thaildand, dan Afrika Selatan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ). 19
Sebagai  komparatum  yaitu  pembentukan  dan  perubahan  konstitusi,  dengan komparandum  hukum  konstitusi,  sedangkan  yang  menjadi  tertium  comparationist yaitu  partisipasi  rakyat.  Dengan  hipotesis:  Di  Afrika  Selatan,  partisipasi  masyarakat merupakan salah satu ketentuan dalam pembentukan undang-undang. Dari berbagai bentuk partisipasi yang dilakukan di Afrikas Selatan, terdapat beberapa bentuk yang dapat  menjadi  masukan  bagi  konsep  partisipasi  masyarakat  di  Indonesia.  Demi terwujudnya  demokrasi,  partisipasi  masyarakat  sebaiknya  menjadi  syarat  dalam pembentukan  undang-undang  dengan  adanya  mekanisme  lebih  lanjut  sebagai pedoman pelaksanaan 20
17 Jamaluddin, Muhammad Nur. (2020). “The Role of the People in the Amendment of the 1945 Constitution Based on Democratic Constitution Making: Future Prospects”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 7(1), 31.
18 Jamaluddin, Muhammad Nur. Ibid .
19 Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, membandingkan hukum suatu negara dengan  hukum  negara  lain  untuk  memperoleh  persamaan  dan  perbedaannya.  Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2016). Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grouup. hlm. 132-133.
20 Hidayati, Siti. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), Sekretariat Badan Geologi - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol 3, No 2 (2019)
Metode  analisis  dilakukan  dengan  pendekatan  model  partisiapsi  Arnstein  SR (1969). Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima  kegiatan.  Partisipasi  masyarakat  tersebut  menurut  Arsnstein  cenderung bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Gradasi  peserta  dapat  digambarkan dalam  sebuah  tangga  dengan  delapan  tingkatan  yang  menunjukkan  peningkatan partisipasi: 21
No Tangga/
Tingkatan Partisipasi
Hakekat Kesertaan Tingkatan Pembagian Kekuasaan 1. Manipulasi ( Manipulation ) Permainan oleh pemerintah Tidak ada partisipasi 2. Terapi ( Therapy ) Sekedar  agar  masyarakat  Tidak marah/ sosialisasi 3. Pemberitahuan ( Informing ) Sekedar  pemberitahuan  searah/ sosialisasasi Tokenism/ sekedar justifikasi agar mengiyakan 4. Konsultasi ( Consultation ) Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya 5. Penentraman ( Placation ) Saran  Masyarakat  diterima  tapi tidak selalu dilaksanakan 6. Kemitraan ( Partnership ) Timbal balik dinegosiasikan Tingkat kekuasaan ada di masyarakat 7. Pendelegasian Kekuasaan ( Delegated Power ) Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)
8. Kontrol Masyarakat ( Citizen control ) Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat
Jenjang  partisipasi  masyarakat  terhadap  program  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  dalam  8  tingkat  partisipasi  masyarakat  dengan berdasarkan  kekuasaan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  sesuai  tabel  tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Manipulation,  merupakan  tingkatan  partisipasi  yang  paling  rendah,  dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi  untuk  memperoleh  dukungan  publik  dan  menjanjikan  keadaan  yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi;
21 Arnstein SR. 1969. A Leadder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, Volume 35 (4), p. 27.
2. Therapy,  pemegang  kekuasaan  memberikan  alasan  proposal  dengan  berpura- pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada  mengubah  pola  pikir  masyarakat  daripada  mendapatkan  masukan  dari masyarakat itu sendiri;
3. Informing,  pemegang  kekuasaan  hanya  memberikan  informasi  kepada masyarakat  terkait  proposal  kegiatan,  masyarakat  tidak  diberdayakan  untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan,  tetapi  tidak  ada  umpan  balik  atau  kekuatan  untuk  negosiasi  dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya  memiliki  sedikit  kesempatan  untuk  mempengaruhi  rencana  yang  telah disusun;
4. Consultation,  masyarakat  tidak  hanya  diberitahu  tetapi  juga  diundang  untuk berbagi  pendapat,  meskipun  tidak  ada  jaminan  bahwa  pendapat  yang dikemukakan  akan  menjadi  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan. Metode  yang  sering  digunakan  adalah  survei  tentang  arah  pikiran  masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat;
5. Placation,  pemegang  kekuasaan  (pemerintah)  perlu  menunjuk  sejumlah  orang dari  bagian  masyarakat  yang  dipengaruhi  untuk  menjadi  anggota  suatu  badan publik,  di  mana  mereka  mempunyai  akses  tertentu  pada  proses  pengambilan keputusan.  Walaupun  dalam  pelaksanaannya  usulan  masyarakat  tetap diperhatikan,  karena  kedudukan  relatif  rendah  dan  jumlahnya  lebih  sedikit dibandingkan  anggota  dari  pemerintah  maka  tidak  mampu  mengambil keputusan;
6. Partnership,  masyarakat  berhak  berunding  dengan  pengambil  keputusan  atau pemerintah,  atas  kesepakatan  bersama  kekuasaan  dibagi  antara  masyarakat dengan  pemerintah.  Untuk  itu,  diambil  kesepakatan  saling  membagi  tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi;
7. Delegated  power,  pada  tingkatan  ini  masyarakat  diberi  limpahan  kewenangan untuk  membuat  keputusan  pada  rencana  tertentu.  Untuk  menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak
dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah;
8. Citizen  control,  masyarakat  dapat  berpartisipasi  di  dalam  dan  mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan  untuk  mengatur  program  atau  kelembagaan  yang  berkaitan  dengan kepentingannya.  Masyarakat  mempunyai  wewenang  dan  dapat  mengadakan negosiasi  dengan  pihak-pihak  luar  yang  hendak  melakukan  perubahan.  Usaha bersama  warga  ini  langsung  berhubungan  dengan  sumber  dana  untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

## PEMBAHASAN
Partisipasi Rakyat Indonesia dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi
Partisipasi  rakyat  Indonesia  dalam  pembentukan  dan  perubahan  konstitusi diantaranya:
a. Partisipasi Lembaga Perwakilan Pembentuk Konstitusi (Pos Kolonial)
Partisipasi rakyat Indonesia dalam konstitusi dilakukan melalui perwakilan lembaga  (BPUPKI)  setelah  kemerdekaan  yang  memiliki  tugas  merumuskan konstitusi dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan UUD 1945 itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di Negara Republik Indonesia. 22
Negara  bangsa  (Nation-state)  dapat  digunakan  sebagai  basis  dalam menentukan Identitas Konstitusi (Constitutional Identity). Indonesia termasuk ke dalam  Negara  bangsa  pos-kolonial,  karena  terbentuk  dari  sejarah  panjang perlawanan untuk terlepas dari sejarah panjang perlawanan untuk terlepas dari penjajahan  (dekolonisasi)  bangsa  Belanda  dan  Jepang.  Kedudukan  Indonesia sebagai  Negara  bangsa  pos-kolonial  memiliki  pengaruh  dalam  pembentukan identitas konstitusi, sehingga identitas konstitusi tersebut terbentuk dari tujuan historis pembentukan konstitusi Indonesia dan oleh karena itu Indonesia memiliki identitas konstitusi pos-kolonial berdasarkan UUD 1945. Identitas konstitusi pos- kolonial  yang  dimiliki  Indonesia  dapat  dilihat  dari  norma-norma  yang  bersifat fundamental yang terdapat dalam UUD 1945 23
22 Syahuri, Taufiqurrohman. (2011). Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum . Jakarta: Kencana. hlm. 3-8.
23 Hidayati, Siti. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), Sekretariat Badan Geologi - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 3, No 2 (2019)
Dampak  pos  kolonial  terhadap  partisipasi  yang  muncul  pertama  kali berkenaan dengan substansi isi konstitusi yang memasukan agama Islam dalam konstitusi,  sehingga  menimbulkan  kontroversi  pada  umat  agama  lainnya  salah satunya  kristen,  sehingga  dilakukan  perubahan.  Akhirnya  dengan  ikhlas golongan Islam merelakan dihapusnya tujuh kata dalam Mukkadimah, dua kata dalam Pasal 6 ayat (1), dan tujuh kata dalam Pasal 29 ayat (1) demi terwujudnya persatuan Indonesia. 24
Perubahan UUD 1945 hendaknya dapat melibatkan partisipasi rakyat secara aktif,    karena  pembuatan  konstitusi  secara  demokratis  dipandang  sebagai instrumen  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  lain. 25 Ide-ide  konstitusi  demokratis merupakan bagian dari kesepakatan dasar rakyat yang melahirkan aturan-aturan untuk mengatur hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kelemahan  partisipasi  rakyat  di  Indonesia  dalam  konstitusi  tidak  adanya consensus dalam  arti  partisipasi  langsung,  tetapi  hanya  perwakilan  lembaga pembentuk konstitusi. Namun demikian masih terdapat corak demokrasi melalui musyawarah  untuk  menyelesaikan  masalah  isu  konstitusi  dalam  kelembagaan yang tentunya mengikutsertakan masukan partisipasi rakyat secara mufakat.
Sebuah  proses  yang  lebih  demokratis  dalam  pembuatan  konstitusi  akan menghasilkan  konstitusi  yang  lebih  demokratis,  karena  di  dalamnya  mengakui hak-hak yang lebih mendasar bagi warganya serta memberikan jalan lebih baik untuk warganya dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan publik. 26
b. Partisipasi Lembaga Perwakilan (MPR) Sebelum Reformasi
Peningkatan partisipasi rakyat dipandang sebagai salah satu yang penting bagi  pembuatan  konstitusi  era  modern  ini.  Partisipasi  aktif  rakyat  dalam pembuatan konstitusi merupakan nilai intrinsik untuk rakyat yang demokratis. 27
Namun keberlanjutannya proses partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi di Indonesia  masih  tetap  berjalan  tidak  secara  langsung  tetapi  dengan
24 Basalim, Umar. (2002). Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformas. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu. hlm. 39.
25 Ibid .
26 Samuels.  (2008).  “Post -Conflict  Peace-Building  and  Constitution- Making”,  668;  Zachary  Elkins,  Tom  Ginsburg  and Justin Blount, “The Citizen as Founder: Public Participation in Constitutional Approval”. Temple Law Review 81(1), 381. Dalam  tulisan  yang  disusun  oleh  Crombrugge,  Ronald  Van.  (2017). “Belgium  And  Democratic  Constitution -Making: Prospects For The Future?” , Netherlands Journal of Legal Philosophy , 46(1), 14. Netherlands: Eleven international publishing and made available to Univ. Catholique de Louvain UCL.
27 Christopher Zurn. (2015). “Democratic Constitutional Change: Assessing Institutional Possibilities”, SSRN Working Paper. Available online from: http:// papers. ssrn. com/ sol3/ papers. cfm ?abstract_ id= 2630363. [Accessed December 15, 2019].
memfungsikan kelembagaan perwakilan yaitu MPR. Pelaksanaan cara perubahan UUD diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1999 tentang  Peraturan  Tata  Tertib  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia. 28
Pelibatan  rakyat  tersebut  hanya  berlaku  untuk  perwakilan  dalam  setiap bidang yang dianggap berhubungan dengan agenda perubahan UUD 1945, dan itu  pun  dilibatkan  tidak  dari  awal  proses  perubahan  UUD  1945,  sehingga partisipasi  rakyat  dalam  perubahan  UUD  1945  secara  aktif  belum  terlaksana secara  optimal.  Prosedur  pengaturan  perubahan  diatur  dengan  Pasal  37  UUD 1945:
(1) Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dapat  diagendakan dalam  sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh sekurang-kurangnya  1/3  dari  jumlah  anggota  Majelis  Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  diajukan  secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar,  sidang  Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dilakukan dengan  persetujuan  sekurang-kurangnya  lima  puluh  persen  ditambah  satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Secara  prosedural  formal  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai pelibatan  rakyat  dalam  pembentukan  maupun  perubahan  UUD  1945  sebab faktanya,  praktik  di  Indonesia  selama  4  (empat)  kali  amandemen  belum  dapat mengoptimalkan partisipasi rakyat secara langsung dan aktif dalam perubahan UUD 1945, sebagaimana dalam Pasal 37 UUD 1945 perubahan hanya dilakukan oleh  MPR.  Artinya  bahwa  perubahan  UUD  1945  hanya  dapat  dilakukan  oleh lembaga  perwakilan,  yang  tidak  melibatkan  partisipasi  rakyat  secara  langsung dan aktif  dalam proses perubahan tersebut.
28 Reschentia, Beby. (2016). Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Jurnal Online Fakultas Hukum Universitas Riau , 3(1), hlm. 138.
c. Insiatif Rakyat (DPR) Setelah Reformasi
Inisiatif DPR dan/atau inisiatif masyarakat. Adapun bentuk pelibatan yang dilakukan oleh DPR misalnya melalui RDPU dan kunjungan kerja. Dalam RDPU, kelompok  yang  dianggap  dapat  mewakili  masyarakat  diundang  untuk menyampaikan  aspirasinya  dalam  rangka  pembahasan  suatu  undang-undang. Berbeda  halnya  dengan  kunjungan  kerja.  Kunjungan  kerja  adalah  saat  DPR menjemput bola menghampiri masyarakat dan melihat langsung apa yang terjadi sebagai pengalaman untuk merangsang persepsi saat pembahasan.
Pembentukan  konstitusi  adalah  bagian  dari  pembangunan  hukum  yang mencakup  pembangunan  sistem  hukum  nasional  dengan  tujuan  mewujudkan tujuan  negara  yang  dilakukan  mulai  dari  perencanaan  atau  program  secara rasional,  terpadu  dan  sistematis.  Undang-Undang  Dasar  1945  mengatur  bahwa kewenangan membentuk undang-undang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dan  Presiden.  Sejak  tahun  2011,  proses  pembuatan  undang-undang mengacu pada satu Undang-Undang yaitu UU No. 12 Tahun 2011. Secara garis besar proses pembentukan Undang-Undang terdiri dari beberapa tahap yaitu:
1) Proses  persiapan  pembentukan  undang-ndang  yang  merupakan  proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Daerah.
2) Proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
3) Proses pengesahan oleh Presiden.
4) Proses  pengundangan  oleh  Menteri  yang  tugas  dan  tanggungjawabnya  di bidang peraturan perundang-undangan
d. Ruang Publik
Bentuk  keterlibatan  publik  yang  diinisiasi  oleh  masyarakat  juga  beragam macamnya. Ada diskusi, unjuk rasa, hingga judicial review. Penyampaian aspirasi melalui  media  juga  tidak  jarang  dilakukan.  Partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan undang-undang penting karena undang-undang yang berasal dari masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama dan daya guna yang efektif  sehingga  dapat  memecahkan  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat. Dalam sistem demokrasi, hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang  partisipasi terbuka  seluas-luasnya  bagi setiap  lapisan  masyarakat.  Tetapi jaminan tersebut juga disertai dengan berbagai upaya berkesinambungan untuk
mendorong  tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur partisipasi masyarakat sebagai berikut:
(1) Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau  kelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  atas  substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap  Rancangan Peraturan  Perundang-undangan  harus  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.
DPR sebagai lembaga perwakilan berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Isu-isu yang dibawa masyarakat dalam proses pembentukan suatu RUU belum tentu akan diterima oleh fraksi di DPR. Dalam analisis yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu, ternyata  ruang  partisipasi  publik  dalam  proses  pembuatan  peraturan  perundang- undangan masih sangat rendah. Paling tidak persoalan tersebut dapat dilihat dari lima tahapan  yang  biasa  dilakukan  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia. Menurut Wawan Ichwanuddin 29

## 1) Tahap penyusunan program legislasi nasional
Keterlibatan  masyarakat  dalam  tahap  konsultasi  dan  komunikasi dimungkinkan  untuk  memberi  masukan  dan  memantapkan  Ranlegnas (Perancangan  Legislasi  Nasional).  Sayangnya,  tidak  jelas  siapa  yang dimaksud  dengan  wakil  masyarakat  dalam  forum  tersebut  karena  semua ditunjuk oleh pemerintah.
2) Penyusunan prakarsa rancangan undang-undang.
29 Joko  Riskiyono,  Pengaruh  Partisipasi  Publik  dalam  Pembentukan  Undang-Undang:  Telaah  Atas  Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Perludem, Jakarta: 2016, hlm. 209.
Ada dua tahap masyarakat bisa terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan  forum  konsultasi.  Namun  keduanya  bersifat  fakultatif  tergantung  dari niat dan kepentingan pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat.
3) Proses perancangan undang-undang di DPR
Peran masyarakat dapat dilakukan melalui perguruan tinggi yang diberi tahu Badan  Legislasi  DPR  untuk  membuat  RUU.  Perancangan  masyarakat tergantung  keikutsertaan  kalangan  civil  society  untuk  berpartisipasi. Perancangan oleh P3LI DPR (Pusat Pengkajian Layanan Informasi) dan Setjen DPR  yang  melibatkan  kalangan  akademisi  atau  LSM  untuk  memberikan masukan.
4) Proses pengusulan di DPR
Dalam tahap ini tidak ada peran serta masyarakat karena sifatnya DPR hanya menyampaikan informasi saja.
5) Pembahasan di DPR
Peran  serta  masyarakat  terletak  dalam  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum (RDPU). Sayangnya, RDPU tersebut lebih banyak inisiatif dari DPR sehingga tidak terlihat dari kelompok masyarakat mana yang didengarkan dan dapat memberi masukan.

## Partisipasi Rakyat Thailand dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi
Hasil pembahasan atas partisipasi rakyat Thailand dalam konstitusi yaitu ada dua aspek  proses  pembentukan  konstitusi  yang  sangat  partisipatif  dan  isi  konstitusi Thailand  yang  sangat  lengkap  dan  mengandung  semangat  demokrasi  partisipatoris. Beberapa hal terkait partisipasi rakyat meliputi 30
a. Keinginan Rakyat
Keputusan  yang  diambil  oleh  parlemen  Thailand  atas  dorongan  rakyat, untuk memberikan wewenang mengubah konstitusi kepada lembaga independen di luar parlemen. Suatu hal yang sangat langka, yang hanya dimungkinkan oleh dorongan yang begitu kuatnya dari rakyat melalui LSM, akademisi, serta tokoh politik yang berpengaruh.
30 Susanti,  Bivitri.  (2001). Pengalaman  Thailand  Konstitusi  Baru,  Konstitusi  Rakyat ( Bagian  Keinginan  Bersama ).  Available online from: https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3388/font-size1-colorff0000bpengalaman- thailandbfontbrkonstitusi-baru-konstitusi-rakyat/. [Accessed June 15, 2020].
Hal  ini  dimungkinkan  karena  rakyat  Thailand  sudah  amat  jenuh  dengan kondisi  politik  yang  sangat  labil  dan  korupsi  yang  merajalela.  Peristiwa monumental yang mendorong kesadaran itu adalah terjadinya insiden " Black May " pada  1992.  Namun  setelah  itu,  perdebatan  yang  berkepanjangan  terjadi  di parlemen Thailand mengenai apa dan bagaimana reformasi yang akan dilakukan.
Pertama,  partisipasi  rakyat  Thailand  dalam  proses  awal  pembuatan konstitusi  dilakukan  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  Thailand Constitutional Drafting  Assembly (CDA)  yaitu  sebuah  lembaga  khusus  dan  independen  yang resmi  dibentuk  untuk  secara  khusus  mempunyai  tugas  merancang  draft konstitusi, proses seleksi keanggotaan CDA; menetapkan 240 hari sebagai masa kerja  perancang  konstitusi,  dan  meratifikasi  mekanisme-mekanisme  konstitusi yang  baru.  Pembentukan  CDA  yang  terdiri  dari  99  (sembilan  puluh  sembilan) anggota dengan rincian 76 (tujuh puluh enam) anggota diambil dari tiap provinsi, dengan  satu  provinisi  berhak  menempatkan  satu  warganya  dalam  CDA. Sementara sisinya diambil dari para pakar di bidang hukum publik, ilmu politik, dan  administrasi  publik  yang  diajukan  oleh  universitas-universitas  dan  dipilih oleh parlemen.
Kedua  terbentuknya  Komite  Pengembangan  Demokrasi  ( Democracy Development  Committee,  DDC ).  Adapun  tugas  komite  tersebut  yaitu  untuk membuat  rekomendasi  prioritas  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  untuk melakukan perubahan secara mendasar. Sebagai sebuah usulan yang kemudian diajukan ke CDA. Proses pemilihan perwakilan tiap provinsi dilakukan melalui pendafataran bebas dengan kriteria usia 40 (empat puluh) tahun dan pendidikan minimal strata satu (S1). Berikutnya setiap kandidat saling memilih diantara para kandidat  untuk  menghasilkan  10  (sepuluh)  kandidat  paling  teratas.  Kemudian parlemen memilih satu dari 10 (sepuluh) nama yang diajukan sebagai wakil tiap provinsi. Adapun syarat utama yang ditegaskan dalam amandemen.
Konstitusi Kerajaan Thailand yakni kewajiban CDA untuk menyelenggarakan  survei  pendapat  masyarakat  melalui  dengan  pendapat  dan memformulasikan draf untuk dipresentasikan dihadapan parlemen dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari. Apabila mayoritas parlemen menyetujui melalui voting, referendum akan dilaksanakan dan referendum tersebut akan dianggap menyetujui apabila dihasilkan suara secara mayoritas sederhana dari pemilih.

## b. Merekam Keinginan Rakyat
Tugas CDA pada akhirnya hanyalah “merekam apa yang diinginkan rakyat dan memformulasikannya dalam bahasa konstitusi”. Tidak kurang dari 980.0000 (sembilan ratus delapan puluh ribu) rakyat dari total keseluruhan 60 (enam puluh) juta  warga  negara  Thailand  berpartisipasi  menyampaikan  aspirasinya.  Adapun bentuk  partisipasi  tersebut  berupa  dengar  publik,  survei,  polling,  maupun pengiriman  surat.  Upaya  untuk  mengoptimalkan  partisipasi  rakyat,  setiap perwakilan  provinsi  diwajibkan  membentuk  subkomisi  di  daerah-daerah. Anggota subkomisi tersebut adalah para kandidiat yang awalnya bersaing untuk menjabat sebagai wakil provinsi dalam CDA. Subkomisi mempunyai kewajiban menyelenggarakan  rangkaian  kegiatan  dan  survei  dalam  rangka  mendapatkan masukan dari masyarakat.
Pengajuan  kerangka  pemasalahan  dalam  tahap  pertama  yang  dijadikan dasar  dalam  perumusan  konstitusi  baru  adalah  3  (tiga)  masalah  pokok  yaitu masalah korupsi, demokrasi parsipatoris, dan perubahan sistem politik. Ketiganya disampaikan  kepada  masyarakat  guna  mendapatkan  kritik  dan  masukan. Selanjutnya  CDA  berkumpul  di  Bangkok  untuk  memulai  draf  pertama  yang menghabiskan waktu selama 4 (empat) bulan. Kemudian draf ini dipresentasikan secara bersamaan di berbagai provinsi oleh subkomisi. Berikutnya dalam kurun waktu  2  (dua)  bulan,  rakyat  berhak  mengajukan  kritik  dan  saran.  Persoalan sederhana  pun  seperti  keinginan  nelayan  agar  hak-hak  menangkap  ikan  dan mendapatkan  perahu  gratis  dimasukkan  dalam  konstitusi,  pun  kaum  buruh meminta  agar  hak-haknya  terpenuhi  mendapatkan  jaminan  kesejahteraan  yang diakui oleh negara.
e. Pengesahan oleh Parlemen
Tenggat waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari tepatnya pada 16 Agustus 1997  sesuai dengan  yang  diperintahkan  konstitusi  (yang  sudah  diamandemen), CDA  menyepakati  untuk  mengajukan  draf  konstitusi  kepada  parlemen  untuk disahkan.  Parlemen  hanya  dapat voting untuk  menyatakan  setuju  atau  tidak setuju, sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam perubahan atas konstitusi yang berlaku.  Apabila  hasilnya  adalah  ketidaksetujuan  parlemen,  referendum  harus segera dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan rakyat.
Pemilihan  proses  semacam  ini  dilandasi  pada  kesadaran  bahwa  yang dihasilkan secara parsipatoris oleh lembaga independen di luar parlemen tidak boleh  dibongkar  kembali  oleh  parlemen.  Mengingat  sifat  dasar  politik  yang berdasarkan  kepentingan,  bukan  mustahil  desain  baru  bernegara  yang  sudah disusun  oleh  rakyat  tersebut  bisa  dimentahkan  lagi  apabila  parlemen  diberi wewenang untuk membahasnya isinya satu per satu.
f. Konstitusi Rakyat
People' s Constitution. Demikian sebutan bagi konstitusi Thailand tahun 1997.
Julukan  ini  diberikan  oleh  masyarakat  sendiri  yang  telah  memiliki  sense  of belonging atas konstitusi yang dihasilkannya sendiri, melalui CDA. Penamaan ini juga tepat karena di dalamnya diatur hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  hak  rakyat  untuk  mengajukan  suatu undang-undang  dan  meminta  pengusutan  atas  pejabat  publik  yang  diduga korupsi, dengan adanya petisi dari minimal 50.000 (lima puluh ribu) warga.
Partisipasi  LSM  dan  media  untuk  ikut  memfasilitasi  proses  partisipasi rakyat  perlu  dicermati.  Berbagai  LSM  melakukan  advokasi  dalam  mengajukan masukan dan memobilisasi keikutsertaan rakyat dalam dengan pendapat ( public hearing )  yang  dilakukan  CDA.  Ada  juga,  LSM perempuan  membuat  “Jaringan Perempuan  dan  Konstitusi”  ( Women  and  Constitution  Network )  untuk mengadvokasikan dimuatnya hak perempuan dan anak dalam konstitusi. Selain itu membuat sandiwara di taman-taman ( street drama ) dan melakukan lobi kepada anggota CDA.
Dukungan dari media masa berupa penyiaran diskusi-diskusi internal CDA dan forum dengan pendapat yang diorganisasikan CDA. Tidak dapat dipungkiri bahwa  bagaimanapun  proses  perumusan  konstitusi  merupakan  sebuah  proses politik. Sebenarnya banyak lobi yang dilakukan dan saran yang diajukan. Namun, transparansi  menjadi  prinsip  utama  CDA,  lobi  yang  dilakukan  pun  dapat diketahui oleh masyarakat melalui media. Berdasarkan hal tersebut, permainan politik yang tidak menguntungkan rakyat pun dapat dicegah.
The  1997  Konstitusi  Thailand,  yang  sering  disebut  "konstitusi  rakyat", dianggap sebagai tengara dalam hal tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyusunan serta sifat demokratis yang menetapkan legislatif bikameral , yang keduanya dipilih. Banyak hak asasi manusia secara eksplisit diakui untuk
pertama kalinya, dan langkah-langkah ditetapkan untuk meningkatkan stabilitas pemerintah terpilih.

## Partisipasi Rakyat Afrika Selatan dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi
Partisipasi rakyat Afrika Selatan dalam pembentukan dan perubahan konstitusi terdapat berbagai bentuk dalam melaksanakan partisipasi masyarakat menggambarkan public outreach, public hearings, petitions, public education, committee proceedings and house sittings, and the use of constituency offices yang yang diuraikan sebagai berikut: 31

## a. Public outreach
Semua lembaga legislatif memiliki kegiatan  public participation outreach yang  dilaksanakan  di  komunitas  kota  dan  daerah  pedesaan.  Kegiatan  ini dilaksanakan  dengan  berbagai  tipe  dan  format.  Sebagai  contoh  yaitu  kegiatan sektoral  parlemen  (untuk  remaja,  disabilitas,  orangtua,  pekerja,  dan  wanita), program sekolah,  workshop peran dalam penyusunan Undang-Undang, dan lain- lain. Untuk mendorong agar masyarakat dapat terlibat terutama di daerah yang sumber  dayanya  rendah  dan  tidak  terorganisir,  maka  legislatif  menyediakan transportasi,  akomodasi,  konsumsi,  pendampingan  dalam  petisi,  mengajak parlemen  ke  komunitas,  dan  pelatihan  di  daerah  pedesaan.  Lembaga  memiliki mailing  list  dari  masyarakat  yang  diundang  secara  perseorangan  untuk berpartisipasi,  dan  data  ini  sudah  terkomputerisasi  dan  terdaftar.  Selain  itu terdapat  pengkategorisasian  terhadap  partisipan  berdasarkan  sektor  seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
b. Public hearings
Public hearings biasanya dilaksanakan dalam penyusunan Undang-Undang serta  Peraturan  Daerah.  Prosesnya  biasanya  memerlukan  pemberitahuan, workshop  pra  dengar  pendapat  dengan stakeholder ,  mobilisasi  masyarakat  dan submission  dalam    public  hearing,  finalisasi  post-hearing  submission  dan membuat  daftar  materi  RUU  untuk  dijadikan  masukan.  Semua  Komite melaksanakan  public  hearing  dan  prosesnya  terbuka  untuk  masyarakat.  Secara umum untuk memfasilitasi public hearing dilakukan kegiatan:
31 Renee Scott, An Analysis of Public Participation in the South African Legislative Sector , Stellenbosch University, Stellenbosch: 2009, hlm. 81-96. Cit Hadiati. Siti.
a) Penyimpanan rekaman komite prosiding
b) Ringkasan dari komite prosiding dipublikasikan
c) Mempublikasikan rekaman transkrip dari prosiding
d) Mempublikasikan data anggota pemilih
e) Mempublikasikan  ringkasan  Undang-Undang  atau  kebijakan  dengan  bahasa sederhana
f) Mengadakan public hearing untuk RUU
g) Mengadakan public hearing untuk kebijakan
h) Mempublikasikan public hearing
i) Mengumumkan  undangan  untuk  semua  masyarakat  untuk  hadir  atau membuat masukan
j) Mengundang ahli untuk dengar pendapat komite
k) Prosiding komite dibuka ke masyarakat
c. Petitions
Sebuah petisi adalah permintaan formal kepada Parlemen untuk melakukan intervensi  dalam  suatu  masalah.  Dapat  berupa  permintaan  bantuan  untuk masalah  tertentu  atau  untuk  pemulihan  keluhan.  Partisipasi  publik  dalam pembuatan  undang-undang,  pengawasan  dan  proses  Parlemen  lainnya merupakan ketentuan konstitusional yang penting bagi demokrasi Afrika Selatan. Parlemen  telah  mengembangkan  sejumlah  cara  untuk  mempromosikan keterlibatan publik dalam pekerjaan lembaga tersebut. Salah satu cara masyarakat dapat menggunakan hak mereka untuk berpartisipasi di Parlemen adalah dengan mengajukan petisi.
d. Public Education
Pendidikan  masyarakat  diakukan  melalui  kunjungan  sekolah,  edukasi materi, pelatihan dalam pembentukan peraturan, petisi dan peran legislatif dan pameran. Target utamanya yaitu pelajar, kantor perwakilan konstituen, lembaga swadaya masyarakat, anggota komunitas, dan pekerja pengembangan komunitas. Kelompok  ini  dihubungi  melalui  berbagai  metode  termasuk  pertemuan,  iklan, selebaran,  radio,  kantor  konstituen,  pemerintah  daerah,  pekerja  pengembangan komunitas,  dan non-governmental organisations.  Kegiatan  ini  masih  diperlukan hanya perlu diperluas target peserta dengan metoda pendidikan yang tepat agar tujuannya  tercapai.  Tantangannya  yaitu  kurangnya  sumber  daya  manusia
penyelenggara,  perencanaan  dan  program,  kurangnya  anggaran,  kurangnya partisipan,  pengembangan  materi pendidikan,  kesulitan  dukungan  logistik  dan teknis, kendala bahasa, area geografi yang harus menjadi arahan, mencapai target peserta dan lain sebagainya.
e. Committee Proceedings and House Sittings
Memperbolehkan masyarakat untuk mengakses Committee Proceedings dan hadir  dalam  Parlemen  merupakan  aspek  yang  penting  dalam  partisipasi masyarakat.  Kegiatan  ini  diumumkan  melalui  berbagai  cara,  seringkali  melalui radio,  koran,  tempat  umum,  dan  internet.  Organisasi  komunitas,  NGO, pengusaha, partai politik, ahli dan masyarakat umum diundang untuk memberi masukan dalam Committee Proceedings dan lembaga membuat daftar yang hadir.
Kegiatan ini sangat positif sebagai perwujudan tranparansi dan akses informasi oleh  masyarakat.  Dalam committee  proceeding dilakukan  pemrosesan  masukan- masukan dari masyarakat yang kemudian diserahkan kepada Parlemen. Tindak lanjut dari Parlemen disampaikan kembali kepada stakeholder terkait. Berdasarkan survey Parliamentary Monitoring Group pada tahun 2015-2016 sebenarnya banyak masyarakat yang ingin terlibat tapi terkendala masalah biaya
f. The Use of Constituency Offices
Kantor konstituen didanai oleh lembaga legislatif dan menjadi tempat bagi anggota Parlemen untuk konstituennya bekerja, sehingga seperti menjadi kantor partai  politik.  Semestinya  ia  dapat  lebih  berperan  aktif  dalam  memfasilitasi partisipasi  publik.  Kantor  konstituen  umumnya  tidak  berinteraksi  secara  baik dengan komunitas, pemerintah daerah. Sehingga kurang dirasa manfaatnya oleh masyarakat
g. Monitoring and Evaluation
Monitoring berfungsi mengetahui pelaksanaan dari program. Mekanismenya terdiri dari strategi, perencanaan, laporan berkala, bulanan, dan triwulan  begitu  juga  dengan  laporan  evaluasi  proyek,  statistik  masukan, kehadiran  pihak-pihak,  dan  kunjungan  lapangan.  Evaluasi  melihat  bagaimana implementasi dari strategi sehingga dapat dikaji aspek negatif dan meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi.  Program  partisipasi  publik  dievaluasi  triwulan  dan tahunan, menggunakan standar evaluasi, melalui laporan, kuesionair, workshop pasca dengar pendapat, dan rencana kegiatan tahunan

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Perbandingan  Partisipasi  Rakyat  dalam  Pembentukan  dan  Perubahan  Konstitusi Indonesia, Thailand dan Afrika Selatan
Indonesia, Thailand dan Afrika Selatan merupakan negara yang sedang berupaya mewujudkan  demokrasi  dalam  berbagai  segi  kehidupan  bernegara.  Kondisi  sosial politiknya  tidak  jauh  berbeda  terlihat  dari  kesamaan  dalam  terjadinya  proses pemberdayaan  rakyat  secara  partisipatif  dalam  berbagai  aspek  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terdapat persamaan dan perbedaan antara partisipasi masyarakat di Indonesia, Thailand dan Afrika Selatan dalam pembentukan dan perubahan konstitusi.
Persamaan  partisiapsi  di  Indonesia,  Thailand,  dan  Afrika  Selatan  sama-sama mengatur  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  dan  perubahan konstitusi.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  undang-undang  merupakan kewajiban  lembaga  legislatif,  lembaga  perwakilan  rakyat,  atau  parlemen.  Sama-sama adanya survei pendapat masyarakat sebagai RUU di legislatif melalui dengar pendapat dan  memformulasikan  draf  untuk  dipresentasikan  dihadapan  parlemen  dengan persetujuan referendum melalaui kuorum dan voting mayoritas. Adanya upaya lobi- lobi  perwakilan  melalui  rapat  dengar  pendapat  umum,  kunjungan  kerja,  sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi dalam konteks public hearing sebagai sosialisasi. Dalam  mengakomodir  dorongan  rakyat  sebagai  pihak  luar  yang  untuk  memberikan wewenang  mengubah  konstitusi  melalui  LSM,  akademisi,  serta  tokoh  yang  dapat dilaksanakan dalam bentuk partisipasi ruang publik berupa dengar pendapat, survei, polling,  maupun  pengiriman  surat.  Dari  hasil  konstitusi  perlu  adanya  persetujuan masyarakat sehingga rakyat berhak mengajukan kritik dan saran seperti halnya melalui mahkamah sebagai lembaga independen di luar parlemen yang tidak boleh dibongkar kembali oleh parlemen.
Perbedaan  nampak  dalam  bentuk  partisipasi,  di  Indonesia  hampir  serupa dengan Thailand dan Afrika Selatan yang secara umum berupa rapat dengar pendapat umum,  kunjungan  kerja,  sosialisasi;  dan/atau  seminar,  lokakarya,  dan/atau  diskusi. Partisipasi rakyat di Afrika  Selatan pada  praktiknya  ditambah  dengan  adanya petisi, termasuk di Thailand partisipasi merupakan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung, bahkan masyarakat secara perseorangan dapat difasilitasi
oleh  komite  dalam  menyampaikan  keinginan  pendapatnya.  Legilatif  lebih  terbuka terhadap  keterlibatan  masyarakat  terlihat  dari  lebih  beragamnya  praktek  bentuk partisipasi  dengan  tidak  boleh  melarang  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  mengikuti rapat konstititusi. Hasil masukan dari partisipasi masyarakat didokumentasi kemudian diolah untuk menjadi bahan bagi legislatif dan kemudian tindak lanjutnya disampaikan kepada mahkamah.  Berbeda dengan partisipasi di Indonesia penyusunan konstitusi di legislatif  lebih  bersifat  tertutup  dan  tidak  diumumkan  ke  publik  sebelum  disahkan, sehingga  hanya  pihak-pihak  berkepentingan  yang  diundang  saja  yang  hadir  dalam rancangan draft.

## Prosedur  Partisipasi  Rakyat  dalam  Pembentukan  dan  Perubahan  Konstitusi Indonesia, Thailand dan Afrika Selatan
Prosedur partisipasi masyarakat dalam konstitusi di Thailand dan Afrika Selatan sebagai  suatu  kewajiban  dan  harus  diikutsertakan,  sehingga  ada  peraturan standardisasi  model  partisipatoris  yang  diberlakukan.  Di  Thailand  dengan  konstitusi rakyat atau People' s Constitution 1997 yang kemudian diatur dalam Pasal 255 ayat (4) Konstitusi Kerajaan Thailand 2017 dan di Afrika Selatan berdasarkan pasal 59 Konstitusi Afrika  Selatan  1996.  Sedangkan  di  Indonesia  prosedur  partisipasi  rakyat  dalam konstitusi sifatnya tidak wajib. dan hanya sebagai masukan sesuai Pasal 117 Peraturan Dewan Perwakilan  Rakyat  Nomor  1  Tahun 2014  tentang Tata  Tertib DPR (Peraturan DPR  NO.  1  Tahun  2014)  mengatur  bahwa  dalam  penyusunan  rancangan  undang- undang,  anggota,  komisi,  atau  gabungan  komisi,  dapat  meminta  masukan  dari masyarakat  sebagai  bahan  bagi  panitia  kerja  untuk  menyempurnakan  konsepsi rancangan  undang-undang.    Sehingga  sampai  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki standardisasi model untuk pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam konstitusi yang diberlakukan.
Secara menyeluruh nampak perbedaan dilihat dari spesifikasi derajat partisipasi, Indonesia berada pada tahap consultation. Hal ini dikarenakan Indonesia melakukan pelibatan  terhadap  masyarakat  dalam  pembentukan  undang-undang,  tetapi  tetap keputusan akhir berada di tangan legislatif. Masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu tidak ada jaminan bahwa kelompok masyarakat yang menjadi partisipan merupakan
masyarakat  yang  terdampak  atau  terkait  dengan  suatu  rancangan  undang-undang. Berbeda  dengan  Thailand  dan  Afrika  Selatan  berada  pada  tahapan  placation.  Posisi kedua  negara  tersebut  sekalipun  pola  pemerintahan  berbeda  yaitu  Kerajaan  dan Republik,  namun  keduanya  lebih  mengedepankan  partisipasi  masyarakat  secara langsung dalam mengajukan saran terhadap perubahan konstitusi sesuai kepentingan masyarakat melalui pelibatan pihak luar dalam kelembagaan publik independen yang ditunjuk oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arto, A. Mukti. (2001). Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi
Pers.
Basalim,  Umar.  (2002). Pro-Kontra  Piagam  Jakarta  di  Era  Reformas. Jakarta:  Pustaka Indonesia Satu.
Gutmann and Dennis Thompson. (1996). Democracy and Disagreement: Why Moral Disa- greement Can Not Be Avoided in Politics and What Can Be Done about It . Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hall. (1963). Comparative Law and Social Theory , Cetakan Kedua. Baton Rouge.
Hardjono. (2009). Legitimasi Perubahan Konstitusi (Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945) .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hassen Ebrahim. (1998). The Soul of a Nation: Constitution-Making in South Africa . Oxford: Oxford University Press.
Indrayana,  Denny.  (2007) Amandemen  UUD  1945:  Antara  Mitos  dan  Pembongkaran . Bandung: Mizan.
Kusuma, A.B. (2009). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 , Edisi Revisi. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Lawrence Goldstone. (2011). Inherently Unequal: The Betrayal of Equal Rights by the Supreme Court, 1865-1903 . New York: Walker & Co.
Martosoewignjo,  Sri  Soemantri.  (2006). Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi ,  Edisi Revisi. Bandung: Alumni.
Martosoewignjo,  Sri  Soemantri.  (2006). Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi ,  Edisi Revisi. Bandung: Alumni.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2016). Penelitian  Hukum, Edisi  Revisi.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Niraja Gopal Jayal. (1999). Democracy and the State: Welfare, Secularism and Development in Contemporary India . New Delhi: Oxford University Press.
Notosusanto,  Nugroho.  (1981). Proses  Perumusan  Pancasila  Dasar  Negara .Jakarta:  Balai Pustaka.
Pasaribu,  Reny  R.  (2009). Menilai  Tanggung  Jawab  Sosial  Peraturan  Daerah:  Studi  Kasus Provinsi  DKI  Jakarta,  Kabupaten  Bulukumba  dan  Kabupaten  Sumba  Barat .  Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijaka Indonesia.
Sanford  Levinson.  (1995). Responding  to  Imperfection:  The  Theory  and  Practice  of Constitutional Amendment . Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, ed.
Sastrawijaya,  Safiyudin.  (1980). Sekitar  Pancasila,  Proklamasi  dan  Konstitusi .  Bandung: Alumni.
Siri Gloppen. (1997). South Africa: The Battle over the Constitution . Aldershot: Ashgate.
Syahuri,  Taufiqurrohman.  (2011). Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek  Hukum . Jakarta: Kencana.
Syahuri, Taufiqurrohman. (2014). Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia .
Bogor: Ghalia Indonesia.
Thaib. Dahlan ( et.al ). (2004). Teori dan Hukum Konstitusi . Jakarta: Rajawali Press.
Yamin, Hadji Muhammad. (1971). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 , Djilid Pertama, Cet Ke-2. Jakarta: Siguntang.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  (2010). Naskah  Komprehensif  Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan  Hasil  Pembahasan  1999-2002 ,  Buku  I  Latar  Belakang,  Proses  dan  Hasil Pembahasan  UUD  1945,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

## Jurnal
Cristina  Murray.  (2000).  “A  Constitutional  Beginning:  Making  South  Africa’s  Final Constitution”, UALR Law Review , 23(1).
Crombrugge,  Ronald  Van.  (2017). “Belgium  And  Democratic  Constitution -Making:
Prospects For The Future?” , Netherlands Journal of Legal Philosophy , 46(1).
Heinz Klug. (1996). “Participating in the Design: Constitution -Making in South Africa,
Review of Constitutional” , 3(18).
Hidayati,  Siti.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  (Studi Perbandingan  Indonesia  Dengan  Afrika  Selatan),  Sekretariat  Badan  Geologi  - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ), Jurnal Bina Mulia Hukum  Vol 3, No 2 (2019)
Jamaluddin, Muhammad Nur. (2020). “The Role of the People in the Amendment of the 194 5 Constitution Based on Democratic Constitution Making: Future Prospects”,
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 7(1).
James  Fishkin.  (2013). “Deliberation  by  the  People  Themselves:  Entry  Points  for  the Public Voice”, Election Law Journal , 12(503).
John J. Wiliam s. (2006). “Community Participation Lessons from Post -Apartheid South Africa”. Policy Studies , 27(3).
Reschentia,  Beby.  (2016).  Prosedur  Peruban  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Sebelum  dan  Sesudah  Perubahan, Jurnal  Online  Fakultas Hukum Universitas Riau , 3(1).
Samuels. (2008). “Post -Conflict Peace-Building and Constitution- Making”, 668; Zachary Elkins,  Tom  Ginsburg  and  Justin  Blount,  “The  Citizen  as  Founder:  Public Participation in Constitutional Approval” . Temple Law Review 81(1).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Africa’s Constitution Of 1996 (Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996).
Thailand’s Constitution Of 2017 ( Konstitusi Kerajaan Thailand Tahun 2017).

## Sumber Lain
Arnstein SR. 1969. A Leadder of Citizen Participation . Journal of the American Planning Association, Volume 35 (4).
Christopher Zurn. (2015). “Democratic Constitutional Change: Assessing Institutional Possibilities”, SSRN Working Paper. Available online from: http:// papers. ssrn. com/ sol3/ papers. cfm ?abstract_ id= 2630363. [Accessed December 15, 2019].
Constitute.  (2017).  “Thailand’s  Constitution  Of  2017”.  Available  online  from: https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017.pdf?lang=en.
[Accessed 18 June, 2020].
Faiz,  Pan  Mohamad.  (2008). Perbandingan  Hukum  3  (Perkembangan  Ilmu  Perbandingan Hukum) . Available online from: https://panmohamadfaiz.com/2008/01/24/perbandingan-hukum-3-2/. [Accessed June 01, 2020].
South African Government. (1996). “Constitution of the Republic of South Africa, 1996 - Ex planatory Memorandum”. Available online from:
https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996- explanatory-memorandum.  [Accessed June 20, 2020].
Susanti, Bivitri. (2001). Pengalaman Thailand Konstitusi Baru, Konstitusi Rakyat . Available online  from:  https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3388/font-size1- colorff0000bpengalaman-thailandbfontbrkonstitusi-baru-konstitusi-rakyat/. [Accessed June 01, 2020].