## KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA
Helena Sumiati 1 , Ardiansah 2 , Bagio Kadaryanto 3
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 28265 E-mail : helenasumiatihs@gmail.com
2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 28265 E-mail : ardiansyah2000@yahoo.com
3 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 28265 E-mail : bagio.kadaryanto@gmail.com

## Abstrak
Pasal  3  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  mengatakan  untuk  memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Namun  dalam perjalanan  waktu  keberadaan  Peraturan  Pendaftaran  ini  dianggap  belum  maksimal  karena  ada  beberapa  kendala  diantaranya keterbatasan  dana  dan  tenaga  sehingga  penguasaan  tanah-tanah  sebagian  besar  tidak  didukung  oleh  alat  pembuktian  yang memadai. Selain itu Peraturan Pemerintah ini belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran tanah dengan waktu yang singkat dan hasil yang memuaskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yang membahas tentang kepastian hukum sertifikat hak milik atas tanah dalam hukum pertanahan Indonesia.  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kepastian hukum sertifikat hak milik atas tanah adalah belum sesuai dengan kepastian hukum mengenai objek hak atas tanah, subjek hak atas tanah dan mengenai kepastian atas tanah dan dengan jaminan negara  ini  diberikan  kepada  pemilik  atau  pemegang  sertifikat  dapat  diberikan  karena  tanahnya  sudah  terdaftar  dalam  sistem administrasi pertanahan negara. Idealnya kepemilikan tanah agar memiliki kepastian hukum yang sesuai adalah perlindungan bagi pemegang hak atas tanah yang secara yuridis formal merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, namun demikian tindakan  untuk  menindak  setiap  pihak  yang  melakukan  pendudukan  atas  tanah  oleh  pihak  tertentu  secara  tidak  sah  harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik sosial, ataupun konflik antara warga dengan Pemerintah.

## Kata Kunci : Kepastian hukum, Sertifikat, Pertanahan

## Abstract
Article 3 letter a Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration says to provide legal certainty and legal  protection  to  rights  holders  of  land  parcels,  apartment  units  and  other  registered  rights  so  that  they  can  easily  prove themselves as holders of the rights concerned. . However, in the course of time, the existence of this Registration Regulation is considered to have not been optimal because there are several obstacles including limited funds and personnel so that control of land is largely not supported by adequate evidence. In addition, this Government Regulation is not sufficient to provide the possibility for the implementation of land registration in a short time and with satisfactory results. The type of research used in the  writing  of  this  research  is  Normative  legal  research,  which  discusses  the  legal  certainty  of  land  title  certificates  in Indonesian land law. From the results of the research, it can be concluded that the legal certainty of land title certificates is not in accordance with legal certainty regarding the object of land rights, the subject of land rights and regarding certainty over land and with this state guarantee given to the owner or certificate holder it can be given because the land is already registered. in  the  state land  administration  system.  Ideally, land  ownership  in  order  to  have  appropriate  legal certainty is  protection for land  rights  holders  which  are  legally  formal  rights  for  every  Indonesian  citizen,  however  actions  to  take  action  against  any party who occupies land by certain parties illegally must be carried out with care.  -be careful not to cause social conflict or conflict between citizens and the government.

## Keywords: Legal certainty, Certificate, Land

## PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  tanah,  hal  ini  tidak  terlepas  dan  erat  kaitannya  dengan  hajat  hidup  orang  banyak.  Tanah merupakan  sumber  kehidupan  dan  merupakan  harta  kekayaan  yang  mempunyai  nilai  tinggi.  Tanah  juga  merupakan  sumber daya  alam  yang  terpenting  sekarang  ini,  di  saat  populasi  manusia  terus  meningkat  sementara  luasnya  tetap  dan  tidak bertambah. 1 Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  adalah  sebutan  lain  dari  Undangundang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang
1 A.P.Parlindungan, Pedoman Pelaksana UUPA dan Tatacara PPAT, (Bandung: Alumni Bandung, 1987), Hal. 51.
Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria.  Undang-undang  ini  disahkan  dan  diundangkan  pada  tanggal  24  September  1960  di Jakarta. 2 Tujuan  dikeluarkannya  UUPA  adalah  untuk  mengakhiri  dualisme  hukum  agraria  di  Indonesia  pada  saat  itu.  Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarasa sejak proklamasi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum agraria  berdasarkan  hukum  barat  (kolonial)  dan  sebagian  kecil  lainnya  berdasarkan  hukum  adat. 3 Hukum  agraria  yang berdasarkan  hukum  barat  jelas  memiliki  tujuan  dan  sendi-sendi  dari  pemerintah  jajahan.  Hal  ini  dapat  dipastikan  bahwa pemberlakuan hukum agaria tersebut jelas tidak akan mampu mewujudkan cita-cita Negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), yaitu Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4
Salah satu tujuan dari pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  mengenai  hak  atas  tanah  bagi  rakyat  Indonesia  seluruhnya.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat mewujudkan hal tersebut  diselenggarakan pendaftaran tanah.  Pendaftaran tanah dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) : 5
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tanah dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.
Hasil  dari  proses  pendaftaran  tanah,  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  didaftar  diberikan  surat  tanda  bukti  hak yang  disebut  sertipikat.  Sertipikat  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  adalah berupa satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan dari suatu bidang tanah yang didaftar.
Terselenggaranya  pendaftaran  tanah  memungkinkan  bagi  para  pemegang  hak  atas  tanah  dapat  dengan  mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya. Bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur dapat  dengan  mudah  untuk  memperoleh  keterangan  yang  diperlukan  mengenai  tanah  yang  menjadi  objek  perbuatan  hukum yang akan dilakukan. Bagi pemerintah dapat membantu dalam melaksanakan kebijakan di bidang pertanahannya.
Pada  awalnya  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  diadakan  menurut  ketentuanketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  Tentang  Pendaftaran  Tanah.  Namun  dalam  perjalanan  waktu  keberadaan  Peraturan Pendaftaran  ini  dianggap  belum  maksimal  karena  ada  beberapa  kendala  diantaranya  keterbatasan  dana  dan  tenaga  sehingga penguasaan tanah-tanah sebagian besar tidak didukung oleh alat pembuktian yang memadai. Selain itu Peraturan Pemerintah ini belum  cukup  memberikan  kemungkinan  untuk  terlaksananya  pendaftaran  tanah  dengan  waktu  yang  singkat  dan  hasil  yang memuaskan.  Karena  tidak  ada  batas  waktu  dalam  mendaftarkan  tanah  yang  diperoleh  setelah  peralihan  hak,  selain  itu  yang mendaftar  tidak  harus  Pejabat  Pembuat  Akta  tanah  tetapi  bisa  juga  pemilik  baru  dari  hak  atas  tanah  sehingga  seringkali tanahnya tidak didaftarkan Untuk memperbaiki kelemahankelemahan ini dikeluarkanlah peraturan mengenai pendaftaran tanah yang baru untuk lebih menyempurnakan peraturan pendaftaran tanah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 6
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetap mempertahankan tujuan dan sistem yang digunakan dalam Pasal 19 UUPA jo PP Nomor 10 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya  sehingga  banyak  terdapat  tambahan,  hal  ini  terlihat  dari  jumlah  Pasal  yang  lebih  banyak  dan  isi  Peraturan Pemerintah  tersebut  yang  lebih  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dalam  hal  kepemilikan  tanah.  Salah  satunya  terdapat dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa :
(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
(2) Dalam  hal  suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertipikat  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak  lain  yang  merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu (5) lima tahun  sejak  diterbitkannya  sertipikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertipikat  dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan  mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Pada ayat (1) Pasal ini mengandung makna bahwa sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam  sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. 7 Sedangkan  ayat  (2)  Pasal  ini  lebih  menegaskan  lagi  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang sertipikat tanah, dimana mengandung beberapa syarat, diantaranya :
2 Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia , (Jakarta: Rienika Cipta, 1991), Hal.. 47.
3 Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria , (Jakarta: Karunika, 1988), Hal.. 445.
4 Ibid ., Hal.. 48.
5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2002), Hal.. 21.
6 Suhariningsih, Tanah terlantar, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), Hal.. 277.
7 A.P. Parlindungan, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah , Cetakan I, (Bandung: Alumni, 1993), Hal.. 35.
a. Sertipikat tanah diperoleh dengan itikad baik;
b. Pemegang hak atas tanah harus menguasai secara fisik tanahnya selama jangka waktu tertentu yaitu sejak lima tahun diterbitkannya sertipikat tanah tersebut;
c. Sejak lima tahun diterimanya sertipikat hak atas tanah bila tidak adanya keberatan dari pihak ketiga maka keberadaan sertipikat tanah tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi;
Akibat dari semakin pentingnya keperluan akan tanah dan lajunya pertumbuhan penduduk akan menimbulkan berbagai masalah dibidang pertanahan, terutama dalam masalah kepemilikan dan penguasaan tanah berupa sengketa-sengketa tanah serta penggunaannya  yang  sering  tumpang  tindih,  sehingga  tidak  sesuai  lagi  dengan  peruntukannya.  Sehubungan  dengan  itu  perlu adanya dukungan berupa jaminan akan kepastian hukum dibidang pertanahan, sehingga hak–hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat akan terlindungi.
Dalam perkembangan dewasa ini banyak terjadi sengketa berkaitan dengan tanah, salah satunya sengketa yang sering terjadi  adalah  sengketa  tanah  yang  mengalami  tumpang  tindih  atau  disebut  juga  surat  sertifikat  ganda  ( overlapping ).  Surat sertifikat tumpang tindih merupakan surat-surat yang menyuratkan satu bidang tanah yang sama. Dengan demikian satu bidang tanah  diuraikan  dengan  dua  surat  atau  lebih  yang  berlainan  datanya.  Baik  tumpang  tindih  seluruh  bidang  maupun  tumpang tindih  sebagian  tanah  tersebut.  Surat  sertifikat  tumpang  tindih  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  ditemukan  dalam masyarakat, tingginya masalah pertanahan. 8
Ketentuan  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  tersebut  sebenarnya  bukan  merupakan  suatu  ketentuan  baru,  karena  konsep  dari Pasal  ini  merupakan  konsep  yang  dipakai  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  pada  hukum  dapat  sebelum  berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Konsep yang digunakan dalam Pasal ini  adalah “ rechtsverwerking ” yang sudah diterapakan  sebelum  Peraturan  Pemerintah  24  Tahun  1997  berlaku  bahkan  jauh  sebelum  UUPA  ada.  Meskipun  kepemilikan tanah telah diatur sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan dalam hal kepemilikan sebidang tanah, misalnya saja  terhadap  sebidang  tanah  yang  sudah  dikuasai  oleh  subjek  hukum  selama  bertahun-tahun  dan  telah  dilengkapi  dengan sertifikat.  Terhadap  tanah  itu masih  ada  pihak  luar  yang menuntut hak atas  tanah  tersebut.  Permasalahan  ini  sering terjadi  di berbagai  daerah  di  Indonesia.  Sampai  dengan  saat  ini  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  yang seharusnya  dapat  menjadi  jalan  keluar  bagi  permasalahan  di  atas  masih  mendapatkan  banyak  pro  dan  kontra.  Mengingat keberadaan Kepastian Hukum terhadap Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh  pendaftaran  tanah  di  Indonesia,  dimana  sertipikat  bukanlah  merupakan  alat  bukti  yang  mutlak  melainkan  sertipikat merupakan alat bukti yang kuat.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut Bagaimanakah  Bagaimanakah  kepastian  hukum  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  dalam  hukum  pertanahan  Indonesia?  Dan idealnya  kepemilikan  tanah  agar  memiliki  kepastian  hukum  yang  sesuai  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

## METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  jenisnya  maka  penelitian  ini  dapat  digolongkan  kepada  penelitian normatif yang  membahas  tentang Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam  menjelaskan  dan menjawab  permasalahan  penelitian adalah  pendekatan  undang-undang/yuridis  yakni  pendekatan  yang digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  undang-undang/peraturan  yang  terkait  dengan  permasalahan  penelitian. Pendekatan  penelitian  yang digunakan penulis  dalam penelitian ini  adalah  menggunakan pendekatan  Undang-Undang  ( Statue Approach ),  pendekatan  Historis  (S tory  Approach ),  Pendekatan    Konseptual  ( Conceptual  Approach ) , dan  Pendekatan perbandingan hukum ( Comparison approach). Peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah . 9

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia
Hak  milik  adalah  hak  yang  sangat  asasi  dan  merupakan  hak  dasar  yang  dijamin  konstitusi.  Kepastian  hukum  tanah yang  bagi  yang  belum  sertifikat  terhadap hak tanah  bersertifikat,  apabila  dihubungkan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sedangkan berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa “setiap orang berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara  sewenang-wenang  oleh  siapa  pun”. Sementara itu, UUPA sebagai peraturan dasar hukum tanah nasional mengatur bahwa “hak milik atas tanah adalah hak turun- temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” (Pasal 20 UUPA). Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut “Hak”. Makna dari sebutan itu adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang disebut hak milik atas benda itu atau
8 Ibid., Hal.. 40.
9 Peter Mahmud Marzuku, Penelitain Hukum , Cetakan Ke- 11, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal.. 93.
yang dikenal dengan istilah “ property right ”. Kata milik itu sendiri dalam makna hukum lebih menekankan pada hak dari pada kepada  bendanya.  Aspek  hukum  itu  penting  untuk  mencapai  keamanan  hukum  yang  diperlukan  untuk  kepemilikan  tanah. Semua hak kebendaan atas tanah adalah barang-barang yang terdaftar. Sebuah hak kebendaan adalah : 10
1. Sebuah hak yang mengikuti objek ( droit de suite );
2. Sebuah  hak  yang  memiliki  prioritas  terhadap  hak-hak  kebendaan  ( in  rem :  perihal  sesuatu)  yang  lebih  muda ( droit de priorite, prior tempore potior iure ); dan
3. Sebuah  hak  yang  memiliki  prioritas  terhadap  hak-hak  perorangan  ( in  personam :  perihal  seseorang)  secara umum ( droit de preference ). 11
Negara  memiliki  kekuasaan  untuk  menguasai  tanah  yang  berada  dalam  wilayah  kekuasaannya.  Hal  ini  dipertegas bahwa  negara  tidak  hanya  menguasai  tanah  tetapi  juga  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  peruntukkan  tanah-tanah  itu. UUPA telah mengatur dengan jelas hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, dan hak tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan sebagainya. Pengertian  bumi  meliputi  permukaan  bumi  (yang  disebut  tanah),  tubuh  bumi  di  bawahnya  serta  yang  berada  di  bawah  air. Dengan demikian pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. 12 Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang memberikan wewenang kepada negara untuk:
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukkan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan ruang angkasa;
2. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa; dan
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Sedangkan kepemilikan surat hak atas tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum diatur dalam Pasal 19 UUPA, yang menyatakan:
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah  diselenggarakan  dengan mengingat  keadaan  negara  dan masyarakat,  keperluan lalu  lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1)  di  atas,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari  pembayaran  biaya-biaya tersebut.
Berdasarkan  atas  Pasal  19  UUPA  tersebut  di  atas,  maka  ditegaskan  dalam  Pasal  3  PP  Nomor  24  Tahun  1997  telah diatur lebih lanjut sebagai penegasan tentang hak tersebut sebagai berikut:
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk  Pemerintah  agar  dengan mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Sehingga jelaslah PP Nomor 24 Tahun 1997 ini telah memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, yaitu:
1. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
2. Di zaman informasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor digaris depan haruslah terpelihara dengan baik setiap  informasi  yang  diperlukan  untuk  sesuatu  bidang  tanah,  baik  untuk  pemerintah  sendiri  sehingga  dapat merencanakan  pembangunan  negara  dan  juga  bagi  masyarakat  sendiri  informasi  itu  penting  untuk  dapat memutuskan  suatu  yang  diperlukan  dimana  terlihat  tanah,  yaitu  data  fisik  dan  yuridisnya  termasuk  satuan rumah  susun.  Infomasi tersebut  bersifat terbuka  untuk  umum  artinya  dapat  diberikan  informasi apa  saja  yang diperlukan atas sebidang tanah/bangunan yang ada.
3. Sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan suatu hal yang wajar. 13
10 Muchtar  Wahid, Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah:  Suatu  Analisis  dengan  Pendekatan  Terpadu  Secara  Normatif  dan  Sosiologi , (Jakarta: Republika, 2008), Hal. 43.
11 Arie Sukanti Hutagalung, dkk, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia , (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), Hal.. 6.
12 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I: Hukum Tanah Nasional , (Jakarta: Djambatan, 2003), Hal.. 6.
13 Parlindungan, AP, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997) , (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal.. 2.
UUPA menegaskan bahwa pemberian hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu diberikan untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dimilikinya tanah dengan hak-hak penggunaannya tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas  pada  tanah  sebagai  permukaan  bumi.  Pemanfaatan  tanah  selalu  berbarengan  dengan  pemanfaatan  apa  yang  ada  di permukaan  bumi  dan  di  atasnya.  Oleh  karenanya  hak-hak  atas  tanah  bukan  hanya  memberikan  wewenang  untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi  yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya. Dengan demikian makna yang dimiliki dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti  sebagian  tertentu  dari  permukaan  bumi.  Namun,  wewenang  penggunaan  yang  bersumber  pada  hak  atas  tanah  tersebut diperluas  hingga  meliputi  sebagian  tubuh  bumi  yang  ada  di  bawah  tanah  dan  air  serta  ruang  angkasa  yang  ada  di  atasnya. 14 Dalam pengertian konteks agraria, tanah berarti permukaan bumi paling luar berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hukum tanah di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja yaitu aspek  yuridisnya  yang  disebut  dengan  hak-hak  penguasaan  atas  tanah.  Dalam  hukum,  tanah  merupakan  sesuatu  yang  nyata yaitu  berupa  permukaan  fisik  bumi  serta  apa  yang  ada  diatasnya  buatan  manusia.  Walaupun  demikian  perhatian  utamanya adalah  bukan  tanahnya  itu,  melainkan  kepada  aspek  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  serta  perkembangannya.  Objek perhatiannya  adalah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  berkenaan  dengan  tanah  yang  dimiliki  dan  dikuasai  dalam  berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah.
Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah, memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas  dan  dilaksanakan  secara  konsisten  sesuai  dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  tercapai melalui  pendaftaran  tanah.  Sebagai  bagian  dari  proses  pendaftaran  tanah,  sertifikat  sebagai  alat  pembuktian  hak  atas  tanah terkuat  pun  diterbitkan.  Dokumen-dokumen  pertanahan  sebagai  hasil  proses  pendaftaran  tanah  adalah  dokumen  tertulis  yang memuat data fisik dan data yuridis tanah bersangkutan. Dokumen-dokumen pertanahan tersebut dapat dipakai sebagai jaminan dan menjadi pegangan bagi pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut. 15 Pembaruan bidang hukum agraria khususnya  pendaftaran  tanah  dilaksanakan  dengan  perubahan-perubahan  peraturan  pendaftaran  tanah,  hal  ini  dimaksudkan dalam rangka lebih untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah meliputi:
1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan
3. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dikenal adanya dua sistem pendaftaran tanah yaitu:
1. Sistem  publikasi  positif  yaitu  sistem  dimana  pendaftaran  tanah  seseorang  dalam  daftar-daftar  umum  karena memperoleh hak dengan itikad baik tidak dapat diganggu gugat. Sehingga pemegang hak dikemudian hari akan kehilangan haknya dan hanya mendapatkan ganti rugi; dan
2. Sistem  publikasi  negatif  yaitu  sistem  dimana  bahwa  terdaftarnya  seseorang  dalam  daftar  umum  sebagai pemegang hak, tidak mengakibatkan bahwa yang sebenarnya berhak akan kehilangan hak nya, dengan kata lain pemegang hak terdahulu bisa kehilangan hak nya apabila terbukti dengan putusan pengadilan bahwa pemegang hak dikemudian hari dibenarkan oleh putusan pengadilan.
Pendaftaran tanah juga mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk melakukan  pendaftaran haknya. Secara etimologi sertifikat  berasal  dari  bahasa  Belanda  “ certificaat ”  yang artinya  surat  bukti  atau  surat keterangan  yang membuktikan  tentang sesuatu. Maka sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain  keadaan  tersebut  menyatakan  bahwa  ada  seseorang  yang  memiliki  bidang-bidang  tanah  tertentu  dan  pemilikan  itu mempunyai  bukti  yang  kuat  berupa  surat  yang  dibuat  instansi  yang  berwenang.  Dilihat  dari  aspek  jaminan  yang  diberikan dengan  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak  atas  tanah  (sertifikat  hak  atas  tanah),  sebagai  alat  pembuktian,  maka rechts kadaster (pendaftaran tanah) mengenal dua macam sistem, yaitu sistem negatif dan sistem positif.
Selama  ini,  masalah  pertanahan  khususnya  yang  terkait  dengan  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan  tanah  sangat mudah terjadi. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah banyaknya peta yang digunakan oleh suatu kantor pertanahan untuk  memetakan  bidang-bidang  tanah  yang  terdaftar  sehingga  kepastian  letak  suatu  persil  atau  bidang  tanah  menjadi  tidak terjamin.  Permasalahan  tersebut  dapat  diatasi  apabila  ada  kepastian  data  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  terdaftar  pada kantor  pertanahan.  Untuk  menciptakan  kepastian  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  terdaftar  tersebut  harus  dibangun  satu sistem peta pendaftaran secara tunggal. Dengan peta tunggal, setiap bidang tanah yang terdaftar hanya akan dipetakan pada satu peta  untuk  satu  wilayah  dalam lokasi  yang  bersangkutan. Untuk menjamin  kepastian hak  dan  kepastian hukum apabila tanah sudah  dikuasai  oleh  masyarakat  yang  waktunya  sudah  cukup  lama  dan  tidak  ada  sanggahan  pihak  lain,  maka  tanah  tersebut sudah  menjadi tanah negara  bebas.  Dalam hal  ini  diperlukan  pembuktian  tertulis  yang  diketahui  Lurah atau  Kepala  Desa  dan Camat  setempat  untuk memenuhi  unsur  kepastian hukum. Oleh  sebab  itu,  diperlukan  pengumuman  di mass media  cetak  bila diperlukan yang dapat berupa media elektronik yang dikenal dalam hukum perdata sebagai asas publisitas.
Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dibebankan kepada pemerintah yang oleh Pasal 19 ayat (1)  UUPA  ditentukan  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Menurut  penjelasan  dari  UUPA,  pelaksanaan  kegiatan pendaftaran  tanah merupakan  kewajiban  dari  pemerintah  bertujuan  menjamin kepastian hukum  yang  bersifat rechts cadaster . Rechts  cadaster artinya  untuk  kepentingan  pendaftaran  tanah  saja  dan  hanya  mempermasalahkan  haknya  apa  dan  siapa
14 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah ... Op. Cit., , Hal.. 18.
15 Florianus SP Sangsung, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah , (Jakarta: Visimedia, 2007),  Hal.. 1-2.
pemiliknya.  Kepastian  hukum  yaitu  sesuatu  yang  bersifat  tetap  dijamin  melalui  undang-undang  atau  ketetapan  lainnya  oleh negara yang dapat melindungi segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Dengan diterbitkannya sertifikat sebagai hasil akhir kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kalinya,  maka  terwujud  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi pemegang haknya. Dalam rangka pembuktian hak atas tanah, maksud diterbitkannya hak atas tanah adalah agar dengan mudah dapat  membuktikan nama yang tercantum dalam sertifikat sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Kepastian  hukum  harus  diterapkan  untuk  mencapai  keadilan  dan  kebijakan  pertanahan  dapat  dilaksanakan  secara konsisten. Dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan  diberikan  sertifikat  hak  atas  tanah.  Sertifikat  diterbitkan  untuk  kepentingan  pembuktian  pemegang  hak  yang bersangkutan  sesuai  dengan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  telah  didaftarkan  dalam  buku  tanah.  Dengan  data  fisik  dan  data yuridis  yang  tercantum  didalam  sertifikat  harus  sesuai  dengan  data  yang  tercantum  didalam  buku  tanah  dan  surat  ukur  yang bersangkutan.  Pendaftaran  atas  bidang  tanah  dilakukan  agar  mendapatkan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah maupun  pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan  tanah.  Penggunaan  tanah  harus  disesuaikan  dengan  keadaannya  dan  sifat daripada  haknya,  hingga  bermanfaat  baik  bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang  mempunyainya  maupun  bermanfaat  pula bagi masyarakat dan negara. Ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. UUPA juga memperhatikan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan  tercapai  tujuan  pokok  yaitu  kemakmuran,  keadilan  dan  kebahagiaan  bagi  rakyat  seluruhnya.  Dalam  rangka  tercapainya keadilan,  kemakmuran, perlindungan,  dan  kepastian hukum  dengan  adanya  pendaftaran  tanah  dan  penerbitan  sertifikat,  maka akan tercapailah kepastian hukum akan hak-hak atas tanah, karena data yuridis dan data fisik yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut diterima sebagai data yang benar. Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti atas tanah yang telah terdaftar dan didaftar  oleh  badan resmi  yang  sah  dilakukan  oleh negara atas  dasar  undang-undang.  Sehingga  dengan pengeluaran  sertifikat ini,  menandakan  telah  ada  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan,  dan  pendaftaran  ini  akan  menciptakan  keuntungan  akibat pelaksanaan administrasi pertanahan yang sah.
Kepastian  hukum  mengenai  hak  atas  tanah  untuk  memberikan  kepastian  mengenai  objek  hak  atas  tanah,  kepastian mengenai  subjek  hak  atas  tanah  dan  kepastian  mengenai  status  hak  atas  tanah.  Konsepsi  hukum  sertifikat  hak  atas  tanah merupakan  tanda  bukti  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  hukum  yang  berwenang,  yang  berisi  data  yuridis  dan  data  fisik  yang digunakan  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  dengan  tujuan  guna  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan kepastian hak atas sebidang tanah yang dimiliki atau dipunyai oleh seseorang maupun badan hukum. Dengan adanya sertifikat hak maka diharapkan secara yuridis dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan hak oleh negara bagi pemegang hak atas tanahnya.  Jaminan  negara  ini  diberikan  kepada  pemilik  atau  pemegang  sertifikat  dapat  diberikan  karena  tanahnya  sudah terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan negara.
Pilihan  kebijakan  hukum  pertanahan  tentang  stelsel  publisitas  negatif  (berunsur  positif)  mengacu  pada  sistem pendaftaran  tanah  di  dunia  dikenal  dua  model  atau  jenis  pendaftaran  tanah  yang  disebut  dengan pertama ,  model  sistem pendaftaran akta ( registration of deeds ) atau disebut pula pendaftaran tanah dengan stelsel publisitas negatif dan kedua , model sistem  pendaftaran  tanah  ( registration  of  title )  atau  disebut  dengan  stelsel  publisitas  positif  (sistem torrens ). 16 Pokok-pokok tujuan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, adalah untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat  tani,  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  meletakkan  dasar-dasar  untuk  kesatuan  dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, serta meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah  bagi  seluruh  rakyat.  Kepastian  hukum  bagi  pemilik  hak  atas  tanah,  oleh  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sendiri disebutkan,  hanya  dapat  diperoleh  melalui  prosedur  pendaftaran  tanah.  Dalam  mewujudkan  tanah  untuk  keadilan  dan kesejahteraan, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu:
1. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran;
2. Pertanahan harus  berkontribusi  secara nyata  untuk meningkatkan  tatanan  kehidupan  bersama  yang  lebih  berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah;
3. Pertanahan  harus  berkontribusi  nyata  dalam  menjamin  berkelanjutan  sistem  kemasyarakatan  kebangsaan  dan kenegaraan  Indonesia  dengan  memberikan  akses  seluas-seluasnya  pada  generasi  yang  akan  datang  pada  sumber- sumber ekonomi; dan
4. Pertanahan harus  berkontribusi  secara nyata  dalam  menciptakan  tatanan  kehidupan  bersama  secara harmonis  dengan mengatasi  berbagai  sengketa  dan  konflik  pertanahan  dan  menata  sistem  pengelolaan  yang  tidak  lagi  melahirkan sengketa dan konflik dikemudian hari. 17
Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah, memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas  dan  dilaksanakan  secara  konsisten  sesuai  dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  tercapai melalui  pendaftaran  tanah.  Sebagai  bagian  dari  proses  pendaftaran  tanah,  sertifikat  sebagai  alat  pembuktian  hak  atas  tanah terkuat  pun  diterbitkan.  Dokumen-dokumen  pertanahan  sebagai  hasil  proses  pendaftaran  tanah  adalah  dokumen  tertulis  yang memuat data fisik dan data yuridis tanah bersangkutan. Dokumen-dokumen pertanahan tersebut dapat dipakai sebagai jaminan
16 Ibid. , Hal.. 22.
17 Sudantoko, Djoko dan Hamdani, Muliawan , Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan , (Jakarta: PT PP Mardi Mulya, 2009), Hal.. 85.
dan menjadi pegangan bagi pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut. 18 Pembaruan bidang hukum agraria khususnya  pendaftaran  tanah  dilaksanakan  dengan  perubahan-perubahan  peraturan  pendaftaran  tanah,  hal  ini  dimaksudkan dalam rangka lebih untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah meliputi:
1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan
3. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dikenal adanya dua sistem pendaftaran tanah yaitu: 19
1. Sistem  publikasi  positif  yaitu  sistem  dimana  pendaftaran  tanah  seseorang  dalam  daftar-daftar  umum  karena memperoleh  hak  dengan  itikad  baik  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Sehingga  pemegang  hak  dikemudian  hari  akan kehilangan haknya dan hanya mendapatkan ganti rugi; dan
2. Sistem publikasi negatif yaitu sistem dimana bahwa terdaftarnya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang hak, tidak  mengakibatkan  bahwa  yang  sebenarnya  berhak  akan  kehilangan  hak  nya,  dengan  kata  lain  pemegang  hak terdahulu bisa kehilangan hak nya apabila terbukti dengan putusan pengadilan bahwa pemegang hak dikemudian hari dibenarkan oleh putusan pengadilan.
Pendaftaran tanah juga mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk melakukan  pendaftaran haknya. Secara etimologi sertifikat  berasal  dari  bahasa  Belanda  “ certificaat ”  yang artinya  surat  bukti  atau  surat keterangan  yang membuktikan  tentang sesuatu. Maka sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain  keadaan  tersebut  menyatakan  bahwa  ada  seseorang  yang  memiliki  bidang-bidang  tanah  tertentu  dan  pemilikan  itu mempunyai  bukti  yang  kuat  berupa  surat  yang  dibuat  instansi  yang  berwenang.  Dilihat  dari  aspek  jaminan  yang  diberikan dengan  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak  atas  tanah  (sertifikat  hak  atas  tanah),  sebagai  alat  pembuktian,  maka rechts kadaster (pendaftaran tanah) mengenal dua macam sistem, yaitu sistem negatif dan sistem positif. 20
Dalam  sistem  negatif  bahwa  sertifikat  tersebut  hanya  dapat  dipandang  sebagai  suatu  bukti  permulaan  hak  atas tanahnya, atau sertifikat sebagai salah satu alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempersoalkannya kembali. Pemilik  tanah diberikan  jaminan lebih  kuat, apabila  dibandingkan  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pihak  ketiga. Dengan demikian, maka pemilik tanah dapat menggugat haknya atas sebidang tanah dari mereka yang terdaftar pada kadaster. Dengan mengandung  unsur  positif,  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pihak  yang  dengan  iktikad  baik  menguasai  sebidang tanah yang didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan dengan diterbitkannya sertifikat sebagai salah satu alat bukti yang  kuat.  Kepada  yang memperoleh hak  atas  tanah akan diberikan  jaminan  lebih  kuat, pihak  ketiga harus percaya  dan  tidak perlu khawatir bila pada suatu ketika mereka atau orang-orang yang tercatat dalam daftar umum akan kehilangan haknya atau dirugikan.
Selama  ini,  masalah  pertanahan  khususnya  yang  terkait  dengan  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan  tanah  sangat mudah terjadi. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah banyaknya peta yang digunakan oleh suatu kantor pertanahan untuk  memetakan  bidang-bidang  tanah  yang  terdaftar  sehingga  kepastian  letak  suatu  persil  atau  bidang  tanah  menjadi  tidak terjamin.  Permasalahan  tersebut  dapat  diatasi  apabila  ada  kepastian  data  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  terdaftar  pada kantor  pertanahan.  Untuk  menciptakan  kepastian  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  terdaftar  tersebut  harus  dibangun  satu sistem peta pendaftaran secara tunggal. Dengan peta tunggal, setiap bidang tanah yang terdaftar hanya akan dipetakan pada satu peta  untuk  satu  wilayah  dalam lokasi  yang  bersangkutan. Untuk menjamin  kepastian hak  dan  kepastian hukum apabila tanah sudah  dikuasai  oleh  masyarakat  yang  waktunya  sudah  cukup  lama  dan  tidak  ada  sanggahan  pihak  lain,  maka  tanah  tersebut sudah  menjadi tanah negara  bebas.  Dalam hal  ini  diperlukan  pembuktian  tertulis  yang  diketahui  Lurah atau  Kepala  Desa  dan Camat  setempat  untuk memenuhi  unsur  kepastian hukum. Oleh  sebab  itu,  diperlukan  pengumuman  di mass media  cetak  bila diperlukan yang dapat berupa media elektronik yang dikenal dalam hukum perdata sebagai asas publisitas.
Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dibebankan kepada pemerintah yang oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Menurut penjelasan dari  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah  merupakan  kewajiban  dari  pemerintah  bertujuan  menjamin kepastian  hukum  yang  bersifat rechts  cadaster . Rechts  cadaster artinya  untuk  kepentingan  pendaftaran  tanah  saja  dan  hanya mempermasalahkan  haknya  apa  dan  siapa  pemiliknya. 21 Kepastian  hukum  yaitu  sesuatu  yang  bersifat  tetap  dijamin  melalui undang-undang atau ketetapan lainnya oleh negara yang dapat melindungi segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Dengan diterbitkannya  sertifikat  sebagai  hasil  akhir  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kalinya,  maka  terwujud  jaminan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  haknya.  Dalam  rangka  pembuktian  hak  atas  tanah,  maksud diterbitkannya  hak  atas  tanah  adalah  agar  dengan  mudah  dapat    membuktikan  nama  yang  tercantum  dalam  sertifikat  sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Seiring  dengan  perkembangan  ekonomi  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  tanah,  maka  pendaftaran tanah sangatlah penting guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah, yang selanjutnya dikonkretkan dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut sebagai alat pembuktian yang kuat. Demikian pentingnya peranan sertifikat, sehingga  kekuatan  pembuktiannya  tidak  hanya  berlaku  eksternal/terhadap  pihak  luas,  tetapi  juga  mempunyai  daya  kekuatan
18 Florianus SP Sangsung, Tata Cara Mengurus ... Op.Cit., Hal.. 1-2.
19 Ibid , Hal.. 4.
20 Ibid, Hal.11.
21 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional , (Bandung: Bina Cipta, 1976), Hal.. 10.
internal, yakni memberikan rasa aman bagi para pemegang/pemiliknya serta ahli warisnya agar ahli warisnya di kemudian hari tidak  mengalami  kesulitan,  dalam  arti  tidak  perlu  bersusah  payah  untuk  mengurusnya;  paling-paling  harus  menjaga keamanannya  serta  menghindari  kerusakannya.  Dalam  rangka  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum,  maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi,  data  yang  berkaitan  dengan  aspek  fisik  dan  yuridis  dari  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar,  dinyatakan terbukti untuk umum (asas publisitas), sementara dalam hal mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang tanah  atau  satuan  rumah  susun,  termasuk  peralihan,  pembebanan  dan  hapusnya  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  satuan  rumah susun, wajib didaftar.
Kepastian  hukum  mengenai  hak  atas  tanah  untuk  memberikan  kepastian  mengenai  objek  hak  atas  tanah,  kepastian mengenai subjek hak  atas  tanah  dan  kepastian  mengenai  status  hak  atas  tanah. 22 Konsepsi  hukum  sertifikat  hak  atas  tanah merupakan  tanda  bukti  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  hukum  yang  berwenang,  yang  berisi  data  yuridis  dan  data  fisik  yang digunakan  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  dengan  tujuan  guna  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan kepastian hak atas sebidang tanah yang dimiliki atau dipunyai oleh seseorang maupun badan hukum. Dengan adanya sertifikat hak maka diharapkan secara yuridis dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan hak oleh negara bagi pemegang hak atas tanahnya.  Jaminan  negara  ini  diberikan  kepada  pemilik  atau  pemegang  sertifikat  dapat  diberikan  karena  tanahnya  sudah terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan negara.

## 2. Idealnya  kepemilikan  tanah  agar  memiliki  kepastian  hukum  yang  sesuai  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Tanah  dan  pertanahan  merupakan  unsur  vital  dalam  kehidupanberbangsa  dan  bernegara,  karena  menjadi  sumber- sumber  keadilan  dankemakmuran  masyarakat.  Hubungan  bangsa  Indonesia  dengan  tanahmencirikan  hubungan  yang  bersifat abadi. 23 Pemberian jaminan hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersediamya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas. Tanah dan bangunan merupakan benda-benda yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanah dan bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (kebutuhan papan) yang mempengaruhi eksistensi tiap- tiap  individu  karena  setiap  manusia  membutuhkan  tempat  untuk  menetap.Hak-hak  atas  tanah  mempunyai  peranan  sangat penting  dalam  kehidupan  manusia  ini,  makin  maju  masyarakat,  makin  padat  penduduknya,  akan  menambah  lagi  pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah itu. 24
Kebutuhan akan tanah dewasa  ini  semakin meningkat  sejalan  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk,  jumlah  badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. Untuk  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  atas  bidang  tanah,  memerlukan  perangkat  hukum  yang  tertulis,  lengkap,  jelas dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan yang berlaku. 25
Dalam  era  globalisasi  dan  liberalisasi  perekonomian  dewasa  ini,  maka  peranan  tanah  bagi  berbagai  keperluan  akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan ini, memerlukan  tersedianya  perangkat hukum  yang  tertulis, lengkap dan  jelas  yang  dilaksanakan  secara  konsisten  sesuai dengan jiwa  dan  isi  ketentuan-ketentuannya.  Selain  itu,  dalam  rangka  menghadapi  berbagai  kasus  nyata  diperlukan  pula terselenggaranya  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  memungkinkan  bagi  para  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  dengan  mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur,  untuk  memperoleh  keterangan  yang  diperlukan  mengenai  tanah  yang  menjadi  obyek  perbuatan  hukum  yang  akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. 26
Alas  hak  diartikan  sebagai  bukti  penguasaan  hak  atas  tanah  secara  yuridis  dapat  berupa  alat-alat  bukti  yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat pula berupa riwayat pemilikan  tanah  yang  pernah  diterbitkan  oleh  pejabat  pemerintah  sebelumnya  maupun  bukti  pengakuan  dari  pejabat  yang berwenang.  Alas  hak  secara  yuridis  ini  biasanya  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dengan  suatu  surat  keputusan,  surat keterangan, surat pernyataan, akta otentik maupun surt dibawah tangan lain-lain. 27
Upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk jaminan akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seseorang ialah dengan dilakukannya suatu pendaftaran hak atas tanah sebagaimana rumusan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960 tentang  peraturan  dasar  Pokokpokok  Agraria.  Adanya  kepastian hukum hak-hak  atas tanah  bagi  setiap orang  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  19  ayat  1  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan pendaftaran  tanah di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia  yang disempurnakan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftara  Tanah.  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  berkepentingan  mengatur  perlindungan  hukum  terhadap
22 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah ... Op. Cit., Hal.. 25.
23 Badan Pertanahan Nasional, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2012 , (Jakarta: BPN RI, 2013), Hal.. 1.
24 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum , (Malang: Bayumedia, 2007), Hal.. 1.
25 Florianus SP Sangsung, Tata Cara Mengurus...Op. Cit. , Hal.. 2.
26 Ibid, Hal. 18.
27 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah , (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hal.. 237.
pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  berkepastian  hukum,  bermanfaat,  dan  berkeadilan  dengan  cara  merespon  kebutuhan serta  keinginan  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  kehidupan  masyarakat  secara  transparan,  tanpa  tipu  daya,  intimidasi  atau diskriminasi,  dimana  semua  orang ialah  sama  di hadapan hukum  dan  atas  perlindungan hukum  yang  sama  tanpa  diskriminasi apapun. 28
Hak-hak  subyek  hukum  atas  suatu  bidang  tanah  dengan  alat  bukti  berupa  suatu  sertipikat  harus  dilindungi  mengingat sertifikat  hak  atas  tanah  merupakan  bukti  tertulis  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Umum  yang  berwenang,  oleh  karenanya  menurut Pasal  164  HIR  dan  Pasal  1866  KUHPerdata  merupakan  bukti  otentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna,  dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan dengan tegas bahwa sertipikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Suatu sertifikat hak atas tanah dapat digugat oleh pihak lain yang berkepentingan yang merasa dirinya dirugikan. Dalam hal sertifikat ganda hak atas tanah, maka akan timbul suatu tumpang tindih dan ketidakpastian mengenai siapakah yang berhak untuk memegang hak atas tanah. Dengan demikian harus ada bentuk perlindungan hukum agar menjadi pasti siapa sebenarnya pemegang yang sah suatu hak atas tanah yang telah disertifikasikan.
Perlindungan hukum yang dapat diberikan bisa secara preventif dan secara represif yang meliputi :
1. Dalam  ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  telah memberikan  perlindungan,  dimana  seseorang  yang  tercantum namanya  dalam  sertifikat  tidak  dapat  diajukan  gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi  sepanjang  tanah  itu  diperoleh  dengan  itikad  baik  dan  dikuasai  secara  nyata  oleh  pemegang  hak  yang bersangkutan. 29
2. Peran hakim sangat dibutuhkan dalam memeriksa dan memastikan kebenaran dari keterangan dalam sertifikat. Hakim harus  membuktikan,  meneliti  dan  memeriksa  asal-usul  sertifikat. 30 Harus  diselidiki  bahwa  orang  yang  mengajukan pendaftaran hak atas tanah memang berhak atas tanah tersebut, maksudnya bahwa ia memperoleh hak atas tanah secara sah  dari  pihak  yang  berwenang  yang  mengalihkan  hak  atas  tanahnya,  dan  kebenaran  dari  keterangan  lainnya  yang tercantum  dalam  sertifikat.  Sehingga  nantinya  dapat  ditentukan  siapa  pemegang  sah  hak  atas  tanah  dan  ia  bisa mendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut.
Pada umumnya, sertifikat hak atas tanah diterbitkan sebagai suatu wujud bukti kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat hak atas  tanah  juga  memiliki  fungsi  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  atas  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Hal  ini  telah  ditentukan dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  Undang-Undang  Pokok  Agraria  secara  implisit.  Dikatakan  secara  implisit  karena  ketentuan tersebut hanya mengatur bahwa sebagai proses akhir dari pendaftaran tanah yaitu pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi dalam ketentuan tersebut tidaklah menyebutkan sertifikat tanah sebagai surat tanda  bukti hak  secara langsung.  Setelah  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran Tanah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tepatnya pada Pasal 13 ayat (3) menentukan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat.
Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa, “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.” Hal ini berarti bahwa data fisik, yang meliputi keterangan mengenai letak, batas dan luas tanah serta data yuridis yang meliputi keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani tanag tersebut, yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya. 31 Dalam  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  ditegaskan  bahwa  dalam pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif, namun juga mengandung unsur sistem positif. Stelsel positif dituangkan dalam hal adanya campur tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kantor Pertanahan terhadap peralihan-peralihan hak  atas  tanah  yang  memberikan  jaminan  bahwa  nama  orang  yang  terdaftar  benar-benar  yang  berhak  tanpa  menutup kesempatan kepada  yang  berhak  sebenarnya  untuk  masih  dapat  membelanya. 32 Jadi,  walaupun  sertifikat merupakan alat bukti yang  kuat, namun  keabsahannya  tetap  dapat  digugat  oleh  pihak  lain  dengan  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  kuat  yang  dapat membuktikan sebaliknya.
Dalam hal adanya dua sertifikat atas sebidang tanah atau sertifikat ganda, maka ada kemungkinan bahwa kedua sertifikat tersebut sama-sama memiliki kekuatan yang sah menurut undang-undang. Sehingga dalam hal ini, hanya hakim lah yang dapat memutus pihak mana yang berhak atas hak atas tanah dari salah satu pihak yang memegang sertifikat ganda yang bersangkutan. Namun,  kewenangan  hakim  dalam  menentukan  pemegang  sah  hak  atas  tanah  dengan  adanya  sertifikat  ganda  dapat menimbulkan  putusan  disparitas  sehingga dapat  menimbulkan kecemburuan  antara  pemegang  sertifikat  ganda hak  atas  tanah. Sebagai alat pembuktian yang kuat, maka sertifikat harus menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang
28 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Hal.. 29.
29 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal.. 194.
30 Ibid ., hlm. 13.
31 Urip Santoso, Hukum Agraria:.. Op. Cit., hlm. 318-319.
32 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak.. Op.Cit. , hlm. 103.
hak milik atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. 33
Menurut  Maria  S.W.  Sumardjono  bahwa  hukum  menghendaki  kepastian.  Hukum  Pertanahan  Indonesia  menginginkan kepastian siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah. Di dalam realitasnya, pemegang sertifikat atas tanah belum  merasa  aman  akan  kepastian  haknya,  bahkan  sikap  keraguraguan  yang  seringkali  muncul  dengan  banyaknya  gugatan yang  menuntut  pembatalan  sertifikat  tanah  melalui  pengadilan, 34 dan  menurut  Muchtar  Wahid,  berpendapat  bahwa  sertifikat tanah  sebagai  produk  pendaftaran  yang  memenuhi  aturan  hukum  normatif,  belum  menjamin  kepastian  hukum  dari  sudut pandang sosiologi hukum, 35 yang dimaksud oleh beliau kepastian hukum dari sudut pandang sosiologi hukum itu ialah realitas sosial  yang  terjadi  di  masyarakat,  dengan  memperhatikan  kemampuan  pemerintah,  maka  pelaksanaan  pendaftaran  tanah dilakukan secara bertahap.
Sebagai langkah awal dilakukan pengukuran desa demi desa untuk memenuhi ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah yang  memuat  titik  –  titik  dasar  tehnik  dan  unsur-unsur  geografis  serta  batas  fiksik  bidang-bidang  tanah,  pada  wilayah  yang belum  dilakukan  secara  sistematik,  peta  dasar  pendaftraan  tanah  sangat  diperlukan  untuk  mengidentifikasi  dan  menentapkan letak  tanah  yang  akan  didaftarkan  secara  sporadik,  dan  selanjutnya  menjadi  dasar  untuk  pembuatan  peta  pendaftaran. Sehubungan dengan pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, baik mengenai subjek maupun objeknya, maka pemerintah mengharuskan dilakukan pengumuman mengenai hak –hak atas tanah, yang meliputi :
1. Pengumuman mengenai subjek yang menjadi pemegang hak yang dikenal dengan sebagai asas publisitas dengan maksud agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang subjek dan objek atas satu bidang tanah. Adapun implementasi dari asas publisitas ini yaitu dengan mengadakan pendaftaran tanah.
2. Penetapan  mengenai  letak,  batas-batas,  dan  luas  bidang–bidang  tanah  yang  dipunyai  seseorang  atas  sesuatu  hak  atas tanah, dikenal sebagai asas spesialitas dan implementasinya ialah dengan mengadakan Kadaster, dengan demikian, maka seseorang  yang  hendak  membeli  suatu  hak  atas  tanah  tidak  perlu  melakukan  penyelidikan  sendiri,  karena  keterangan mengenai  subyek  dan  objek  atas  suaru  bidang  tanah  dapat  diperoleh  dengan  mudah  pada  instansi  pemerintah  yang ditugaskan menyelenggarakan Pendaftaran Tanah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  kajian  yang  telah diuraikan,  berikut  disajikan kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  terhadap  permasalahan  yang telah dibahas: Pertama, kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia adalah belum sesuai dengan kepastian hokum mengenai objek hak atas tanah, subjek hak atas tanah dan mengenai kepastian atas tanah dan dengan jaminan negara ini diberikan kepada pemilik atau pemegang sertifikat dapat diberikan karena tanahnya sudah terdaftar dalam  sistem  administrasi  pertanahan  negara. Kedua, sengketa  kepemilikan  tanah  baik  secara  yuridis  dan  secara  sosiologis, serta  tidak  Idealnya  kepemilikan  tanah  agar  memiliki  kepastian  hukum  yang  sesuai  adalah  perlindungan  bagi  pemegang  hak atas  tanah  yang  secara  yuridis  formal  merupakan  hak  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia,  namun  demikian  tindakan  untuk menindak setiap pihak yang melakukan pendudukan atas tanah oleh pihak tertentu secara tidak sah harus dilakukan dengan hati- hati  agar  tidak  menimbulkan  konflik  sosial,  ataupun  konflik  antara  warga  dengan  Pemerintah.  Pemegang  sertifikat  hak  atas tanah,  karena  dengan  dilakukannya  pendaftaran  tanah  berarti  akan  tercipta  kepastian  hukum,  kepastian  hak  serta  tertib administrasi  pertanahan  sehingga  semua  pihak  terlidungi  dengan  baik,  baik  pemegang  sertifikat,  pemegang  hak  atas  tanah, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah maupun pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P.Parlindungan, Pedoman Pelaksana UUPA dan Tatacara PPAT, (Bandung: Alumni Bandung, 1987)
Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia , (Jakarta: Rienika Cipta, 1991)
Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria , (Jakarta: Karunika, 1988)
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2002)
Suhariningsih, Tanah terlantar, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009)
A.P. Parlindungan, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah , Cetakan I, (Bandung: Alumni, 1993)
Peter Mahmud Marzuku, Penelitain Hukum , Cetakan Ke- 11, (Jakarta: Kencana, 2011)
Muchtar  Wahid, Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah:  Suatu  Analisis  dengan  Pendekatan  Terpadu  Secara Normatif dan Sosiologi , (Jakarta: Republika, 2008)
Arie Sukanti Hutagalung, dkk, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia , (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012)
33 Ibid, hlm. 11.
34 Soemarjono, Maria S.W., Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi , (Jakarta: Kompas, 2001), Hal.. 18.
35 Muchtar  Wahid, Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah:  Suatu  Analisis  dengan  Pendekatan  Terpadu  Secara  Normatif  dan  Sosiologi , (Jakarta: Republika, 2008), Hal.. 22.
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  dan  Pelaksanaannya.  Jilid  I:  Hukum  Tanah Nasional , (Jakarta: Djambatan, 2003)
Parlindungan, AP, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997) , (Bandung: Mandar Maju, 2009)
Florianus SP Sangsung, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah , (Jakarta: Visimedia, 2007)
Sudantoko,  Djoko  dan  Hamdani,  Muliawan ,  Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi  Pembangunan ,  (Jakarta:  PT  PP  Mardi Mulya, 2009)
Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  Hukum  dan  Perkembangan  Hukum  Dalam  Pembangunan Nasional ,  (Bandung:  Bina  Cipta, 1976)
Badan Pertanahan Nasional, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2012 , (Jakarta: BPN RI, 2013)
Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum , (Malang: Bayumedia, 2007)
Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah , (Bandung: Mandar Maju, 2008)
Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012)
Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
Soemarjono, Maria S.W., Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi , (Jakarta: Kompas, 2001)
Muchtar  Wahid, Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah:  Suatu  Analisis  dengan  Pendekatan  Terpadu  Secara Normatif dan Sosiologi , (Jakarta: Republika, 2008)