## Strategi Percepatan Penguasaan Teknologi dan Industri Pertahanan: Studi Kasus Korea Selatan

## Y. H. Yogaswara 1
Abstrak :  Permasalahan  utama  Indonesia  dalam  penguasaan  teknologi  dan  industri  pertahanan terletak  pada  lemahnya  regulasi  sistem  akusisi  pertahanan  yang  mengakomodir  proses penyerapan  teknologinya.  Rendahnya  kualifikasi  dan  keahlian  peneliti  dan  perekayasa  turut memperparah lambatnya penyerapan teknologi. Selama kedua permasalahan mendasar tersebut tidak  diselesaikan,  maka  perkembangan  teknologi  dan  industri  pertahanan  tidak  akan  membaik secara  signifikan.  Untuk  itu  diperlukan  solusi  yang  fokus  untuk  langsung  mengatasi  kedua permasalahan  tersebut.  Dengan  pendekatan  studi  kasus  terhadap  perkembangan  teknologi  dan industri  pertahanan  Korea  Selatan  yang  hanya  dalam  waktu  tiga  dekade  terakhir  telah  mampu menyamai perkembangan negara maju selama satu abad, karya tulis ini menyarankan tiga strategi untuk  mengejar  ketertinggalan  Indonesia  di  bidang  ini.  Pertama  adalah  reformasi  sistem  dan prosedur  akusisi  pertahanan  melalui  pelaksana  tunggal  langsung  di  bawah  Menteri  Pertahanan. Reformasi  tersebut  secara  organisasi  diformalkan  dalam  Lembaga  Akusisi  Pertahanan  yang membawahi  Badan  Litbang  Teknologi  Pertahanan  dan  Badan  Penjamin  Mutu  Teknologi Pertahanan.  Integrasi  institusi  litbang  pertahanan  di  Kemhan  dan  seluruh  litbang  angkatan  ke dalam  Badan  Litbang  dan  Badan  Penjamin  Mutu  Teknologi  Pertahanan  adalah  strategi  kedua yang  ditujukan  untuk  optimalisasi  penyerapan  teknologi  serta  menghasilkan  produk  litbang  yang berkualitas  dan  sinergis.  Strategi  terakhir  adalah  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia Lembaga  Akuisisi  Pertahanan  melalui  proses  rekrutmen  yang  transparan  dan  akuntabel; Penempatan  personel  yang  sesuai  kualifikasi  dan  keahlian  yang  dibutuhkan;  Sistem  dan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif; Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; Penjaminan pakta integritas setiap personel yang terlibat; Serta pengawasan berbasis ombudsman. Kerjasama litbang dengan institusi litbang pertahanan di luar Kemhan dan TNI serta perguruan tinggi atau alih status  personel  dari  lembaga  tersebut  ke  dalam  Lembaga  Akuisisi  Pertahanan  dapat  menjadi solusi  taktis  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia.  Tiga  strategi  tersebut  diyakini  mampu mempercepat  penguasaan  teknologi  dan  industri  pertahanan  di  Indonesia  dan  mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap alutsista impor.
Kata Kunci : akuisisi, teknologi, industri, pertahanan
1 Latar Belakang 1 Pembinaan
dan peningkatan kemampuan  pertahanan  negara  tidak  dapat dilepaskan  dari  penguasaan  teknologi  dan industri  pertahanan  sebagai  inti  dalam pemenuhan  kebutuhan  alat  utama  sistem senjata  (alutsista)  bagi  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI).  Walaupun  telah  didukung regulasi serta kesempatan untuk modernisasi alutsista  yang  akhir-akhir  initerbuka  lebar, namun  kapasitas  kemampuan  teknolgi  dan industri pertahanan Indonesia tetap
rendah.Pemerintah Indonesia masih
menghadapi sejumlah hambatan yang  belum terselesaikan, sehingga membutuhkan kebijakan pertahanan yang  dirumuskan dengan  baik  dan  koheren  (RSIS  Indonesia Programme,  2012).Perkembangan  industri pertahanan  nasional  yang  sehat,  teknologi yang dinamis, serta kemampuan penyerapan yang maksimal membutuhkan kebijakan yang praktis,  kokoh  dan  fleksibel.Salah  satu  poin penting adalah perlunya penguatan kapasitas penelitian dan pengembangan (litbang) pertahanan  melalui  ofset  teknologi  atau kolaborasi  internasional  (RSIS  Indonesia Programme, 2013).
Beberapa  negara  industri  baru  di  Asia pada  tahun  1960-an  sampai  1990-an  yang dikenal  sebagai Four  Asian  Tigers yaitu Hongkong,  Singapura,  Korea  Selatan  dan Taiwan dapat dijadikan cermin untuk perbaikan di Indonesia. Negara-negara tersebut dikenal juga
sebagai NewlyIndustrializing  Countries (NIC) pertama  yang  mampu  berkompetisi  secara internasional pada beberapa dekade terakhir. Pencapaian  NIC  tersebut  pada  prinsipnya didapat  dengan  carafokus  pada  strategi penguasaan  teknologi  yang  paling  relevan dengan kebutuhan negara, pada aspek yang paling menguntungkan, kemudian mengasimilasi,  adaptasi  dan  improvisasi teknologi-teknologi  yang  diimpor  tersebut
1 Penulis  adalah  Perwira  Pertama  TNI Angkatan Udara. Saat ini menjalankan tugas belajar program Doktor bidang Flight Dynamics,  Guidance  and  Control;  Dept.  of Aerospace  Engineering di  kampus Korea Advanced
Institute of Science and Technology (KAIST) atas beasiswa LPDP RI. Sejak  Februari  2014  tinggal  di  Daejeon, Korea  Selatan  bersama  istri  dan  tiga  anak laki-lakinya.  Penulis  dapat  dihubungi  melalui email yh.yogaswara@kaist.ac.kr .
(Thee,  2005).Dari  keempat  negara  tersebut, Korea  Selatan  yang  paling  sesuai  untuk dijadikan model dalam percepatan penguasaan teknologi dan industri pertahanan di Indonesia. Selain
pencapaiannyayang luar biasa, Korea Selatan  juga  memiliki  kerjasama  pertahanan yang  strategis  dengan  Indonesia  untuk alutsista  matra  darat,  laut,  maupun  udara (SIPRI, 2017).Dengan melakukan studi kasusproses  penguasaan  teknologi  dan industri  pertahanan  yang  diterapkan  oleh Korea
Selatan, karya tulis ini merekomendasikan  tiga  strategi  yang  sesuai untuk  diaplikasikan  di  Indonesia  dengan pendekatan  yang  lebih  realistis  dan  taktis. Dengan demikian, Indonesia dapat mempercepat  penguasaan  teknologi  dan industri  pertahanan  untuk  meningkatkan harkat,  martabat,  wibawa  dan  kehormatan Indonesia di mata dunia.

## 2 Identifikasi Masalah
Penguasaan dan peningkatan
kemampuan  pertahanan  negara  melalui pembelian  alutsista  di  Indonesia  dengan program  berbasis Transfer  of  Technology (ToT,  selanjutnya  disebut  sebagai  transfer teknologi) menjadi pimadona dalam beberapa  tahun  terakhir.  Transfer  teknologi sebagai  pengalihan  kemampuan  dan  teknik know-how teknologi modern dari negara maju ke negara berkembang, dimana  umumnya  di Indonesia dilaksanakan melalui skema Foreign  Direct  Investment (FDI), Technical Licensing Agreement (TLA)atau  disebut  juga Foreign  Licensing (FL),  dan Capital  Goods Import (CGI)  (Thee,  2005).  Namun  seluruh skema  dalam  program  transfer  teknologi inibelum  mampu  menambah  pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan memperluas kemampuan  untuk  pengorganisasian  dan pengelolaan  sumberdaya  manusia  Indonesia secara  efektif.  Permasalahan  utama  kondisi ini disebabkan belum adanya regulasi skema transfer  teknologi  yang  spesifik,  sedangkan tuntutan penguasaan teknologi sangat tinggi. Pertentangan  antara  beberapa  kebijakan, distribusi  aturan  pada  beberapa  lembaga, koordinasi yang tidak efektif serta persaingan  antar  lembaga  memperburuk kemampuan  Indonesia  untuk  menerima transfer teknologi(Thalib, 2014).
Permasalahan tersebut di atas teridentifikasi bermuara pada aspek lemahnya sistem akuisisi pertahanan, dimana
pengadaan alutsista hanya untuk pemenuhan kebutuhan  saja  tanpa  dijadikan  kesempatan untuk  penguasaan  teknologinya.  Kalaupun ada  skema  ofset,  transfer  teknologi,  atau kerjasama  internasional  dalam  pengadaan alutsista,  aspek  kedua,  yaitu  rendahnya kemampuan litbang pertahanan, memberikan dampak  yang  signifikan  dalam  gagalnya pengalihan  pengetahuan,  kemampuan,  dan metodedalam  penguasaan  teknologi  dan industri  pertahanan  di  Indonesia.  Selama kedua  permasalahan  mendasar  tersebut tidak  diselesaikan,  maka  perkembangan teknologi  dan  industri  pertahanan  tidak  akan membaik  secara  signifikan,  yang  pada akhirnya  Indonesia  akan  tetap  bertumpu pada impor alutsista.

## 3 Kontribusi
Karya tulis ini diharapkan dapat berkontribusi  untuk  memberikan  wawasan baru  tentang  proses  penguasaan  teknologi dan  industri  pertahanan  di  Korea  Selatan serta mengambil pelajaranyang dapat diimplementasikan secara strategis di Indonesia.  Selanjutnya,  karya  tulis  ini  juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan  bagi  para  pejabat  terkait  dan pemangku  kepentingan  untuk  menetapkan regulasi  dan  mengambil  kebijakandalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan  nasional  yang  optimal,  efektif,
dan efisien.
4 Penguasaan Teknologi Pertahanan di Korea Selatan
4.1 Tinjauan Umum
Sejak  terlepas  dari  Perang  Korea  pada akhir  tahun  1950-an,  Korea  Selatan  dalam keadaan  terpuruk  dengan  sumberdaya  alam yang  miskin  dan  sumberdaya  manusia berpendidikan  rendah.  Pada  tahun  1962, Korea  Selatan  meluncurkan  program First Five Year Economic Development Plan yang diantaranya  fokus  pada  peningkatan  taraf pendidikan  dan  penyerapan  teknologi  baru. Melalui  kebijakan  tersebut,  100%  warga Korea Selatan berhasil melaksanakan pendidikan dasar pada tahun 1970. Pemerintah  juga  memberikan  beasiswa besar-besaran kepada warganya untuk mendapat  pendidikan  tinggi  di  kampus- kampus terbaik dunia.
Berbeda dengan negara-negara berkembang yang bertumpu pada skema FDI dan  FL  untuk  menyerap  teknologi  baru, Korea  Selatan  justru  melakukannya  dengan
skema  pinjaman  luar  negeri  jangka  panjang. Dana  hasil  pinjaman  tersebut  kemudian digunakan untuk membiayai investasi industri yang jenisnya ditentukan pemerintah. Investasi  ini  mendorong  impor  masif  barang teknologi  tinggi  dengan  skema  CGI  dan pembangunan  industri  strategis.  Selanjutnya industri  tersebut  melakukan  rekayasa  balik ( reverse  engineering )  untuk  mendapatkan teknologi yang diperlukan dari barang-barang yang  diimpor.  Proses  rekayasa  balik  ini melibatkan  kerjasama  sinergi antara  industri, perguruan tinggi dan lembaga litbang.
Pendekatan  ini  memiliki  dua  peran penting di awal perkembangan Korea Selatan, yaitu  membantu  industri  untuk  menguasai teknologi  baruserta  menarik  kembali  peneliti dan  perekayasa  yang  ada  di  luar  Korea Selatan.  Pada  tahun  1980,  Korea  Selatan hanya  memiliki  321  laboratorium  litbang industri  dengan 5.100  orang peneliti, dimana hanya 56 orang lulusan Ph.D. Duapuluh tujuh tahun kemudian berkembang menjadi 14.975 laboratorium dengan lebih dari 190.000 orang peneliti  termasuk  sekitar  10.000  orang lulusan Ph.D. Dengan demikian, perkembangan  teknologi  yang  dicapai  Korea Selatan selama tiga dekade melebihi pencapaian negara-negara industri di Amerika  dan  Eropa  selama  satu  abad (Chung, 2009).

## 4.2 Perkembangan Teknologi
Pertahanan Perkembangan teknologi pertahanan
Korea  Selatan  tidak  kalah  cepat  dengan perkembangan teknologi yang lainnya. Dengan  prinsip  dan  pendekatan  yang  sama, teknologi pertahanan Korea Selatan semakin maju dengan dimulainya program ofset pada tahun 1983.  Melalui  program  ofset  ini,  Korea Selatan mampu melaksanakan ekspor produknya  ke  luar  negeri,  mendukung produksi  teknologi  pertahanan  domestik, pelaksanaan  pemeliharaan  dan  perbaikan mandiri, serta memfasilitasi transfer teknologi dari  negara  lain.  Pemerintah  Korea  Selatan sangat mendukung proyek kerjasama internasional yang berfokus pada pengembangan  teknologi  dari  negara  maju berupa kolaborasi riset internasional, kerjasama  teknologi  dengan  negara  maju, dan kerjasama lainnya.Korea Selatan bekerjasama  dengan  16  negara  maju, dimana  Amerika,  Inggris,  Jerman,  Perancis dan  Italia  adalah  lima  besar  negara  yang
terkait  dengan  program  ofset  (Lee  &  Lee, 2013).
Pelaksanaan  program  ofset  pertahanan Korea Selatan  terdiri  atas dua kategori, yaitu skema  ekspor  dan  transfer  teknologi.Skema ekspor sangat menguntungkan Korea Selatan  dalam  bentuk  penyediaan  lapangan pekerjaan  dan  membangun  basis  industri pertahanan. Sedangkan melalui skema transfer teknologi,
Korea
Selatan mendapatkan  paket  data  teknologi,  bantuan dan  dukungan  teknis,  pendidikan  dan pelatihan, technology  know-how ,  dan  lain sebagainya.  Teknologi  yang  didapatkan melalui  skema  ini  umumnya  diserap  melalui sektor  tenaga  manusia  dan  diaplikasikan melalui  program  riset,  proses  manufaktur, serta  operasi  dan  pemeliharaan  materiil pertahanan.Akhir-akhir  ini  Korea  Selatan menitikberatkan program ofset pertahanannya pada skema transfer teknologi(Han & Park, 2004).
Sejak  tahun  1990-an  Korea  Selatan fokus  pada  pengembangan  senjata  mutakhir berteknologi  tinggi  yang  menjadi state of  the art .  Untuk  efektifitas  penyerapan  muatan teknologi tersebut, Korea Selatan mendirikan Agency  for  Defense  Development (ADD) sebagai  pemain  kunci  yang  diprioritaskan sebagai  penerima  transfer  teknologi  dan pelatihan.  Sedangkan  industri  pertahanan menduduki  posisi  kedua  sebagai  penerima transfer  teknologi.  Teknologi  pesawat  dan peluru  kendali  merupakan  grup  industri terbesar  yang  mencapai  60%  dari  total pencapaian  program  ofset  pertahanan.  Grup industri terbesar selanjutnya adalah komunikasi  dan  elektronik  sebesar  11%  dan kapal  laut  sebesar  10%.  Sedangkan  senjata kaliber  kecil  dan  artileri,  amunisi  dan  bahan peledak,  serta  kendaraan  militer  merupakan grup  industri  terkecil  masing-masing  kurang dari 5%(Han & Park, 2004).

## 4.3 Sistem Akuisisi Pertahanan
Seluruh prestasi dan penguasaan teknologi  pertahanan  yang  dicapai  Korea Selatan  tidak  terlepas  dari  regulasi  yang dinamis  mengikuti  perkembangan  jaman. Untuk mereformasi kegiatan akuisisi pertahanan  yang  transparan  dan  terhindar dari  korupsi,  pada  tanggal  1  Januari  2006, Korea  Selatan  mendirikan  lembaga Defense Acquisition  Program  Administration (DAPA). Lembaga  negara  khusus  yang  berada  di bawah Ministry of National Defense (MND) ini bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan
kemampuan pertahanan, pengadaan kebutuhan  materiil  militer,  dan  promosi industri pertahanan (ROK Act Number 13593, 2016,  Article33).  Seluruh  proses  akuisisi pertahanan  dari  mulai  materiil  terbaru berbobot  teknologi  tinggi  hingga  penyediaan perlengkapan personel lapangan dilaksanakan  oleh  DAPA.  Selain  itu,  DAPA juga  bertugas  untuk  mengelola  proyek peningkatan kemampuan pertahanan, menerbitkan  regulasi  industri  pertahanan, regulasi  ekspor-impor  materiil  pertahanan, formulasi  anggaran,  serta  pelaksanaan  riset, analisa,  pengujian,  dan  evaluasi  teknologi pertahanan  untuk  matra  darat,  laut,  dan udara.Untuk  menjalankan  fungsinya  ini, lembaga litbang pertahanan ADD diintegrasikan  ke  dalam  DAPA.Lembaga penjamin mutu Defense Agency for Technology and Quality (DTaQ)dibentuk  dan berada sejajar dengan ADD di bawah DAPA.
Proses akuisisi pertahanan untuk Angkatan  Bersenjatadi  Korea  Selatan  yang meliputi Republic of Korea (ROK) Army, Navy, Air  Force ;  seluruhnya  dikelola  terpusat  oleh DAPA.  Prosedur  akuisisi  diawali  dengan pengusulan  kebutuhan  materiil  pertahanan yang  diajukan  oleh  masing-masing  kepala staf  angkatan.  Selanjutnya  para  kepala  staf yang  tergabung  dalam Joint  Chiefs  of Staff (JCS)  dan  MND  melakukan  analisa bersama  untuk  finalisasi  kebutuhan  tersebut dengan  mempertimbangkan  tujuan  strategis dalam  operasi  gabungan  maupun  efisiensi. Keterlibatan  organisasi  militer  dalam  akuisisi pertahanan  hanya  sampai  pada  tahap  ini, karena selanjutnya kebutuhan materiil pertahanan  tersebut  dikelola  oleh  DAPA. Setelah DAPA berhasil mengadakan, materiil tersebut diserahkan kepada Angkatan Bersenjata untuk penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan.
DAPA  melaksanakan  analisa  awaluntuk perencanaan  akuisisi,  termasuk  rencana anggaran  untuk  usulan  kebutuhan  yang diterimanya.  Dari  hasil  analisa  tersebut, DAPA  dapat  menentukan  alternatif  untuk usulan  yang  diterimanya  pada  dua  solusi, yaitu  pembelian  atau  litbang.  Pembelian  itu sendiri  dapat  berupa  pengadaan  lokal  dari industri nasional, impor dari luar negeri, atau sewa. Sedangkan litbangdilaksanakan dengan semangat kemandirian yang didukung  oleh  personel  dan  lembaga  yang kredibel  hingga  dihasilkan  prototipe  sebagai produk  awal.  Keterlibatan  penuh  DAPA hanya  sampai  pada  tes  dan  evaluasi  yang
dilaksanakan  ADD  berdasarkan  persyaratan teknis yang disusun DTaQ terhadap prototipe hasil litbang maupun materiil hasil pembelian. Setelah  itu,  DAPA  berfungsi  memberikan asistensi  dalam  alur  produksi  massal, pembelian massal, pengiriman pada pengguna, penggunaan operasional, pemeliharaan,  hingga  penghapusan  material tersebut(ROK  Act  Number  14610,  2017; DAPA, 2017).
Untuk  mempertahankan  DAPA  sebagai lembaga yang kredibel, efisien, dan profesional,  beberapa  regulasi  diberlakukan terhadap personel yang mengawaki lembaga ini.Setiap posisi di DAPA memiliki persyaratan  kualifikasi  dan  keahlian  tertentu untuk mendukung fungsinya dalam melaksanakan perencanaan, penelitian, rekayasa,  analisa,  tes,  evaluasi,  dan  lain sebagainya  (ROK  Act  Number  14610,  2017, Article7).  Kualifikasi  dan  keahlian  tersebut utamanya  dinyatakan  melalui  persyaratan pendidikan  formal  pascasarjana,  kursus, publikasi  ilmiah,  riwayat  pekerjaan  dan persyaratan tambahan lainnya untuk menduduki  posisi  yang  sesuai  tingkatannya. DAPA dipimpin oleh pejabat sipil dan diawaki oleh  personel  sipil  maupun  militer  yang sesuai  dengan  persyaratan  di  atas.  Untuk meningkatkan  performa  personel,  MND  dan DAPA  dapat  memberikan  hibah  dan  hadiah kepada  personelnya  yang  berhasil  meneliti dan  mengembangkan  material  pertahanan yang  unggul  atau  teknologi  inti  yang terhubung  terhadap  materiil  tersebut  (ROK Act  Number  14610, 2017,  Article40).  Namun pada sisi lain, untuk meningkatkan transparansi  serta  mengantisipasi  korupsi dan penyimpangan, MND dan DAPA mewajibkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan  program  akuisisi  pertahanan  untuk menyatakan pakta integritas. Pakta integritas tersebut  berisi  larangan  untuk  meminta, menjanjikan, memberi, dan menerima segala jenis  yang  bernilai  dari  orang  yang  terlibat dalam  akuisisi.  Personel  DAPA  dan  yang terlibat dengan proyeknya juga dilarang untuk menyampaikan  informasi  terkait  program akuisisi  pertahanan  kepada  yang  tidak berhak.Selain itu, DAPA juga mengoperasikan  sistem  ombudsman  internal untuk  melaksanakan  investigasi  jika  terjadi hal-hal  yang  tidak  sesuai  untuk  selanjutnya dikoreksi  atau  dilanjutkan  penindakan(ROK Act Number 14610, 2017, Article6).

## 4.4 Proses Litbang Pertahanan
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya bahwa untuk menyerap teknologi pertahanan secara  efektif  dan  efisien,  Korea  Selatan memfokuskan  transfer  teknologi  pada  ADD dan  industri  pertahanan.  ADD  merupakan satu-satunya  lembaga  riset  pertahanan  di Korea  Selatan  dan  telah  menjelma  menjadi lembaga  riset  pertahanan  kelas  dunia.  ADD berkontribusi untuk menguatkan dan mencapai  kemandirian  pertahanan  nasional dengan cara melaksanakan survey, penelitian,  pengembangan,  dan  pengujian terhadap  senjata,  peralatan,  dan  perbekalan yang  dibutuhkan  untuk  pertahanan  nasional termasuk  aspek  sains  dan  teknologi  yang terkandung  di  dalam  materiil  pertahanan tersebut  (ROK  Act  Number  13238,  2015, Article1).
Proses litbang terhadap materiil pertahanan  dilaksanakan  dan  dipimpin  oleh ADD  setelah  disetujui  dan  disahkan  oleh DAPA.  Untuk  melaksanakan  fungsi  litbang pertahanan,  ADD  dilengkapi  dengan  pusat litbang  sistem  senjata  darat,  sistem  senjata maritim  dan bawah air,  sistem  senjata udara dan  peluru  kendali,  peperangan  elektronik dan  informasi,  serta  divisi  litbang  teknologi inti ( core technology ) yaitu teknologi mutakhir yang lazim digunakan pada mayoritas sistem senjata.Sedangkan  untuk  tes  dan  evaluasi material hasil litbang maupun uji penerimaan material  hasil  pembelian,  ADD  memiliki fasilitas  uji  yang  komprehensifdan  akuntabel untuk  seluruh  matra  serta  materi  uji  dan evaluasi materiil pertahanan(ADD, 2012a).
Sejajar dengan ADD,
DTaQ melaksanakan
perencanaan teknologi pertahanan, manajemen kualitas pertahanan, sertifikasi materiil pertahanan, intelijen teknologi pertahanan, serta promosi teknologi pertahanan  (ROK  Act  Number  13238,  2015, Article32;  DTaQ,  2015).  Dengan  fungsinya tersebut, DTaQ dan ADD berkoordinasi untuk menghasilkan  material  litbang  yang  sesuai dengan  perencanaan  dan  spesifikasi  teknis dari  DTaQ.  Adapun  dengan  Angkatan Bersenjata, ADD berkoordinasi dalam konfirmasi persyaratan yang diusulkan satuan  terkait.  Pada  kondisi  tertentu,  ADD berhak  untuk  menggunakan  fasilitas  dan perbekalan  di  satuan  Angkatan  Bersenjata apabila  diperlukan  untuk  melaksanakan tugasnya  (ROK  Act  Number  13238,  2015, Article21).  ADD  juga  dapat  melaksanakan proyek litbang bersama-sama dengan industri,  perguruan  tinggi,  maupun  lembaga litbang  lainnya.  Industri  dapat  terlibat  dalam
manufaktur prototipe maupun produksi massal.  Sedangan  perguruan  tinggi  dan lembaga  litbang  dapat  terlibat  dalam  litbang dasar  maupun  aplikasi  teknologi  inti  (ADD, 2012b).  Dalam  kaitannya  kerjasama  litbang, ADD  tetap  berdiri  sebagai  pimpinan  proyek. Adapun kepemilikan hak kekayaan intelektual (HAKI)  dari  hasil  litbang  harus  dimiliki  oleh negara  dan  ADD,  atau  dimiliki  bersama dengan  lembaga  terkait  melalui  perjanjian. DAPA  dan  ADD  dapat  memberikan  lisensi HAKI  yang  dimilikinya  kepada  lembaga  riset untuk  dikembangkan  ataukepada  industri pertahanan  untuk  produksi  massal(ROK  Act Number 14610, 2017, Article31-2).

## 5 Strategi Percepatan Penguasaan Teknologi dan Industri Pertahanan di Indonesia
Ditinjau  dari  payung  hukum,  Pemerintah c.q.  Kementerian  Pertahanan  RI  (Kemhan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab  dalam  pembinaan  teknologi  dan industri  pertahanan  (UUNo.  3  Tahun  2002, Pasal  16  (6),  Pasal  20  (2),  Pasal  23;UUNo. 34 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 3(2);UUNo. 16  Tahun  2012).  Regulasi  penguasaan teknologi  dan  industri  pertahanan  melalui transfer  teknologi  dan  ofset  telah  diatur  pula secara  umum  melalui  Kebijakan  Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (PerpresNo.  97  Tahun  2015).  Dengan landasan  tersebut  dan  dihubungkan  dengan perkembangan teknologi dan industri pertahanan  saat  ini,  Kemhan  memiliki  posisi kuat  untuk  memberikan  solusiyang  fokus terhadap  permasalahan  yang  ada.  Secara umum, solusi yang  diperlukan adalah memperkuat  sistem  akuisisi  pertahanan  dan meningatkan kemampuan litbang pertahanan. Berkaca dari studi kasus Korea Selatan,karya tulis  ini  menyarankan  tiga  strategi  untuk mengejar ketertinggalanIndonesia dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan. Strategi pertama adalah reformasi sistem dan prosedur akusisi pertahananmelaluipelaksana tunggal
pengadaan  materiil  pertahanan  langsung dibawah  Menteri  Pertahanan.  Pelaksana tunggal berupa Lembaga Akuisisi Pertahanan (LAP) inidapat mensinergikan seluruh sumberdaya  secara  optimal,  efektif  dan efisien  dalam  proses  pengadaan  alutsista untuk mendukung rencana strategis Kemhan dan  TNI.  Ide  besar  dalam  strategi  ini  adalah memposisikan  TNI  sebagai  tentara  yang
profesional dengan cara mengurangi keterlibatan  TNI  dalam  proses  pengadaan alutsista  sehingga  dapat fokus untuk berlatih dan mengembangkan kemampuan operasionalnya.  Sebagaimana  diilustrasikan pada Gambar 1, melalui sistem dan prosedur yang  baru,  keterlibatan  TNI  dalam  proses akuisisi  berada  pada  tahap  pengusulan kebutuhan  setiap  matra  melalui  masing- masing  Kepala  Staf  Angkatan.  Selanjutnya Menteri  Pertahanan,  Panglima  TNI,  dan Kepala  Staf  Angkatan  mengevaluasi  dan memutuskan  kebutuhan  alutsista  dengan mengacu  pada  analisa  kebutuhan  dan rencana strategis pertahanan. Proses pengadaan  selanjutnya  dilaksanakan  oleh LAP  melalui  program  pembelian  maupun litbang.  Program  pembelian  dilaksanakan berbasis  industri  domestik  maupun  impor dengan  skema  transfer  teknologi,  dimana keduanya sama-sama berperan dalam menyerap  teknologi  baru.  Adapun  program litbang dilaksanakan LAP hingga menghasilkan  prototipe  yang  sesuai  dengan persyaratan  teknis  yang  telah  dirumuskan dalam perencanaan akuisisi.Produksi massal dapat dilaksanakan oleh industri yang terlibat dalam  program  litbang  atau  melalui  tender terbuka.  Selanjutnya  materiil  pertahanan yang  telah  lulus  uji  dan  evaluasi  oleh  LAP akan  diserahterimakan  kepada  satuan  TNI yang mengusulkannya. Strategi ini merupakan  bagian  yang  paling  menantang karena  selain  membutuhkan  koordinasi  dan sinergi  antar  pemangku  kepentingan,  namun juga  secara  teknis  berhubungan  langsung dengan  perubahan  regulasi  pelaksanaan pengadaan alutsista bersama regulasi turunannya(Permenhan  No. 17 Tahun 2014).
Hambatan non teknis
dalam mempertahankan status  quo sistem  akuisisi tidak  kalah  menantang,  sehingga  diperlukan kemauan  politik  yang  kuat  dari  Kemhan sebagai regulator, para pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya.
Gambar 1 . Sistem dan Prosedur Akuisisi Pertahanan Indonesia
Integrasi badan litbang pertahanan merupakan  strategi  kedua  yang  tidak  kalah penting dan  menantang untuk  direalisasikan. Terpisahnya  institusi  litbang  pertahanan  di Kemhan  dan  tiap  angkatan  menyebabkan lemahnya proses penyerapan teknologi baru, tidak terkoordinasinya program litbang, hingga bermuara pada pemborosan anggaran dan sumberdaya. Integrasi seluruh institusi  litbang  pertahanan  menjadi  Badan Litbang  Teknologi  Pertahanan  (Balitbang Tekhan)  di  bawah  LAP  menjadi  organisasi seperti  Gambar  2,adalah  satu-satunya  solusi untuk  optimalisasi  penyerapan  teknologi serta  menghasilkan  produk  litbang  yang berkualitas dan sinergis. Balitbang Tekhan ini adalah pelaksana LAP dalam program litbang, transfer  teknologi,  hingga  pendampingan teknis.Kelengkapan  Balitbang  Tekhan  terdiri dari  Pusat  Litbang  Teknologi  Inti,  Teknologi Matra Darat, Teknologi Matra Laut, Teknologi Matra  Udara,  serta  Pusat  Uji  dan  Evaluasi. Selain  Balitbang,  diperlukan  juga  distribusi sumberdaya  dari  institusi  litbang  lama  ke Badan Penjamin Mutu Teknologi Pertahanan (BPM  Tekhan)  untuk  fungsi  perencanaan teknologi  dan  analisa  kebutuhan  berbasis rekayasa sistem, manajemen kualitas, sertifikasi materiil pertahanan, serta koordinasi litbang lintas institusi.Secara organisasi,  struktur  eselon  dapat  diterapkan sesuai  dengan tugas, fungsi, dan  wewenang setiap jabatan pada lembaga tersebut.
Gambar 2 . Organisasi Lembaga Akuisisi Pertahanan Indonesia
Harus diakui bahwa rendahnya
kualifikasi  dan  keahlian  peneliti  di  setiap institusi litbang saat ini memperparah ketertinggalan teknologi dan industri pertahanan  Indonesia.  Untuk  itu,  strategi ketiga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya  manusia  yang  mengawaki  LAP, khususnya fungsi peneliti, perekayasa, analis, dan  penjamin  mutu.  Untuk  mendapatkan personel  yang  sesuai  dengan  fungsi  bidang
tugasnya,  diperlukan  regulasi  yang  jelas dalam rekrutmen melalui persyaratan kualifikasi dan keahlian yang sesuai. Sebagai contoh,  kualifikasi  peneliti  secara  formal didapatkan  melalui  pendidikan  doktoral  dari perguruan  tinggi  yang  diakui  secara  resmi oleh  pemerintah  (UU  No.  12  Tahun  2012, Pasal 20).Persyaratan kualifikasi dan keahlian  lainnya  dapat  disesuaikan  dengan fungsi  bidang  tugasnya.  Sedangkan  untuk meningkatkan  produktivitas,  perlu  dibuat regulasi  dimana  personel  LAP  dapat  fokus melaksanakan  fungsi  peneliti,  perekayasa, analis,  penjamin  mutu,  dan  fungsi  teknis lainnya,  tanpa  beban  pertanggungjawaban administrasi  yang  berlebihan.  Pada  sisi  lain, untuk meningkatkan akuntabilitas dan antisipasi penyalahgunaan wewenang, setiap personel  LAP  diwajibkan  mengisi  dan menandatangani  pakta  integritas.  Selain  itu, sistem pelaporan berbasis ombudsman dapat diterapkan untuk pengawasan prosedur yang lebih ketat.
Solusi  taktis  pengawakan  LAP  yang berkualitas  adalah  dengan  melaksanakan kerjasama program litbang dengan  beberapa lembaga pemerintah di luar Kemhan dan TNI yang  terkait  dengan  teknologi  pertahanan maupun  alih  status  personel  dari  lembaga tersebut  ke  dalam  LAP.  Lembaga  yang dimaksud  tersebut  diantaranya adalah  Pusat Teknologi Industri
Pertahanan dan
Keamanan, Badan Pengkajian dan Penerapan  Teknologi  (PTIPK  BPPT,  2017); Pusat Teknologi  Pertahanan dan Keamanan, Institut  Teknologi  Bandung  (Pustekhankam ITB, 2017); serta Fakultas Teknologi
Pertahanan,  Universitas  Pertahanan  (Unhan, 2016).  Adapun  pengawakan  personel  sipil dan militer di LAP dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbasis  program,  kualifikasi,  dan keahlian yang dibutuhkan.Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan fungsi  dan  tugas  pokoknya  dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

## 6 Kesimpulan
Permasalahan  utama  Indonesia  dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan  mengerucut  pada  lemahnya regulasi  sistem  akusisi  pertahanan  untuk mengakomodir proses penyerapan teknologi. Permasalahan  lainnya  adalah  kualifikasi  dan keahlian  peneliti  dan  perekayasa  yang rendah  sehingga  memperparah  lambatnya penyerapan  teknologi  pertahanan.  Selama kedua  permasalahan  mendasar  tersebut
tidak  diselesaikan,  maka  perkembangan teknologi  dan  industri  pertahanan  tidak  akan membaik  secara  signifikan,  yang  pada akhirnya  Indonesia  akan  tetap  bertumpu pada  impor  alutsista.  Untuk  itu  diperlukan solusi yang fokus untuk langsung mengatasikedua permasalahan tersebut.
Perkembangan  Korea  Selatan  hanya dalam  waktu  tiga  dekade  terakhir  telah mampu  menyamai  perkembangan  negara maju  selama  satu  abad.  Studi  kasus penguasaan teknologi dan industri pertahanan  Korea  Selatan  dapat  menjadi solusi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia  di  bidang  ini.  Berkaca  dari  Korea Selatan,  tiga  strategi  yang  sesuai  dengan kondisi Indonesia diusulkan dalam karya tulis ini untuk mengatasi permasalahan yang telah teridentifikasi di atas. Strategi pertamaadalah reformasi  sistem  dan  prosedur  akusisi pertahanan melalui pelaksana tunggal
langsung di bawah Menteri Pertahanan.Reformasi tersebut secara
organisasi diformalkan dalam  Lembaga Akusisi Pertahanan yang membawahi Badan
Litbang  Teknologi  Pertahanan  dan  Badan Penjamin Mutu Teknologi Pertahanan. Integrasi  institusi  litbang  pertahanan  di Kemhan  dan  seluruh  litbang  angkatan  ke dalam  Badan  Litbang  dan  Badan  Penjamin Mutu  Teknologi  Pertahanan  adalah  strategi kedua  yang  ditujukan  untuk  optimalisasi penyerapan  teknologi  serta  menghasilkan produk litbang yang berkualitas dan sinergis. Strategi  terakhir  adalah  peningkatan  kualitas sumberdaya  manusia  Lembaga  Akuisisi Pertahanan  melalui  proses  rekrutmen  yang transparan dan akuntabel;Penempatan personel yang sesuai kualifikasi dan keahlian yang  dibutuhkan;  Sistem  dan  lingkungan kerja yang produktif dan kondusif; Pendidikan dan  pelatihan  berkelanjutan;  Penjaminan pakta integritas setiap personel yang terlibat; Serta  pengawasan  berbasis  ombudsman. Kerjasama  litbang  dengan  institusi  litbang pertahanan  dan  perguruan  tinggi  atau  alih status  personel  tersebut  ke  dalam  Lembaga Akuisisi  Pertahanan  dapat  menjadi  solusi taktis  peningkatan  kualitas  sumberdaya manusia.Tiga strategi tersebut diyakini mampu  mempercepat  penguasaan  teknologi dan  industri  pertahanan  di  Indonesia  dan mengakhiri ketergantungan terhadap alutsista impor.

## Persantunan
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima kasih  dan  penghargaan  kepada  Panglima TNI  dan  Kepala  Staf  TNI  Angkatan  Udara atas izin tugas belajar dan bantuannya; serta kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  RI  (LPDP  RI)  sebagai  pemberi beasiswa  pendidikan.  Atas  dukungannya, Penulis  dapat  melaksanakan  pendidikan Program Doktor
bidang
Aerospace
Engineering di Korea  Advanced  Institute  of Science  and  Technology (KAIST),  Korea Selatan;  mengikuti Guided  Weapon  Course di The  Defence  Academy  of  the  United Kingdom ;serta  penelitian  di Centre  for Autonomous  and  Cyberphysical  Systems, Cranfield University , Inggris.

## Kepustakaan
Agency  for  Defence  Development  (ADD), 2012a. Test and Evaluation. Available at: http://add.re.kr/  [Accessed  September 28, 2017].
Agency  for  Defence  Development  (ADD),
2012b. Weapon System and Technology.
Available  at:  http://add.re.kr/  [Accessed September 28, 2017]. Chung, S., 2009. Innovation,
Competitiveness  and  Growth:  Korean Experiences.  In The  Annual  Bank Conference on Development Economics (ABCDE)  by  The  World  Bank  and  the Government of Republic of Korea . Seoul, pp. 1 –29.
Defense  Acquisition  Program  Administrator (DAPA), 2017. Weapon System Acquisition. Available at: http://www.dapa.go.kr/mbshome/mbs/da pa_eng/subview.jsp?id=dapa_eng_0301
00000000  [Accessed  September  28, 2017].
Defense  Agency  for  Technology  and  Quality (DTaQ), 2015. What We Do. Available at: http://www.dtaq.re.kr/en/work/analysis.js p [Accessed September 28, 2017].
Han,  N.S.  &  Park,  J.S.,  2004.  The  Defense Offset Policy in South Korea. The Korea Institute for Defense Analyses Papers , 4.
Lee, H. & Lee, J., 2013. Korean Offset Trade Model  in  Defense  Industry. Advanced Science and Technology Letters ,
34(Business 2013), pp.58 –61. Peraturan  Menteri  Pertahanan  RI  Nomor  17 Tahun 2014, 2014. Pelaksanaan Pengadaan  Alat  Utama  Sistem  Senjata di  Lingkungan  Kementerian  Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia ,
Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2015,
2015. Kebijakan  Umum  Pertahanan Negara  Tahun  2015-2019 ,  Jakarta:
Lembaran  NegaraRepublik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 200.
PTIPK BPPT, 2017. Pusat Teknologi Industri Pertahanan  dan  Keamanan  (PTIPK).
Available at: http://ptipk.bppt.go.id/ [Accessed September 28, 2017].
Pustekhankam  ITB,  2017.  Pusat  Teknologi Pertahanan  dan  Keamanan –  Institut
Teknologi Bandung (Pustekhankam ITB).
Available at: https://pustekhan.itb.ac.id/tentang-kami/
[Accessed September 27, 2017].
Republic of Korea Act  Number  13238,  2015.
Act  on  The  Agency  for  Defense Development , Seoul: Ministry of
Government Legislation.
Republic of Korea Act  Number  13593,  2016.
Government  Organization  Act ,  Seoul:
Ministry of Government Legislation.
Republic of Korea Act  Number  14610,  2017.
Defense Acquisition Program Act , Seoul:
Ministry of Government Legislation. RSIS Indonesia Programme, 2013. Indonesia ’s Emerging Defence
Economy:  The  Defence  Industry  Law and  Its  Implications ,  Nanyang:  S.
Rajaratnam  School  of  International Studies. RSIS Indonesia Programme, 2012. Revitalizing Indonesia’s Defence Industrial  Base :  Agenda  for  Future Action ,  Nanyang:  S.  Rajaratnam  School of International Studies.
Stockholm  International  Peace  Research
Institute  (SIPRI),  2017.  Transfers  of
Major  Weapons  of  South  Korea  to Indonesia:  Deals  with  Deliveries  or Orders  Made  for  2005  to  2016. Trade Registers . Available at: http://armstrade.sipri.org/armstrade/pag e/trade_register.php [Accessed September 25, 2017].
Thalib,  A.,  2014.  Technology  Transfer  in Indonesia:  Legal  Perspective. UUM Journal  of  Legal  Studies ,  5(14),  pp.75 – 92.
Thee,  K.W.,  2005.  The  Major  Channels  of International  Technology  Transfer  to Indonesia:  An  Assessment. Journal  of the  Asia  Pacific  Economy ,  10(2),
pp.214 –236.
Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2012,
2012. Pendidikan Tinggi , Jakarta: Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun  2012,
2012. Industri  Pertahanan ,  Jakarta: Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 183.
Undang-Undang  RI  Nomor  34  Tahun  2004, 2004. Tentara Nasional Indonesia , Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.
Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2002,
2002. Pertahanan  Negara ,  Jakarta: Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 3.
Universitas  Pertahanan,  2016.  Fakultas Teknologi  Pertahanan.  Available  at: http://www.idu.ac.id/fakultas/fakultas- teknologi-pertahanan/ [Accessed September 27, 2017].