## EFEKTIFITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Fahmi Putra Hidayat 1 , Asni 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : fahmiputra671@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-court dalam penyeleaian perkara,  hambatan  serta  efektifittas  e-court  di  Pengadilan  Agama  Kota  Makassar.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaittu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder bersumber dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang  dianggap  relevan  dengan  penelitian  yang  diangkat.  Penelitian  ini  menggunakan  uji keabsahan  data  yaitu  uji  kredibilitas  dan  uji  dependabilitas.  Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  lalu  disimpulkan  sebagai  hasil  akhir  dari  penelitian.Hasil  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  proses  pelaksanaan e-court di  Pengadilan  Agama  Makassar  yaitu sebagai berikut: pendafaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan e-court di  pengadilan  agama  Makassar  seperti  yang  diketahui  sistem  digital membutuhkan  jaringan  internet,  intranet (web  base), maupun  jenis  jaringan  lainya.  Secara umum dalam penggunaan akses internet  yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses e-court membutuhkan  akses  internet  yang  memadai.  Efektifias  pelaksanaan persidangan menggunakan sistem e-court di pengadilan agama Kota Makassar sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang.
Kata Kunci : e-Court , Efektifitas,  Pengadilan Agama.

## Abstract
This study aims to determine how the implementation of e-court in case settlement, obstacles and  effectiveness  of  e-court  at  the  Makassar  City  Religious  Court.This  research  is  a qualitative research using a descriptive juridical approach. The type of  data  used is  subject data  and  object  data  which  comes  from  primary  data  from  interviews  with  informants  and secondary  data  from  journals  and  other  sources  deemed  relevant  to  the  research  being appointed.  This  study  used  the  data  validity  test,  namely  the  credibility  test  and  the dependability test. The data obtained were analyzed and then concluded as the final result of the  study.  The  results  of  this  study  reveal  that  the  process  of  implementing  e-court  at  the Makassar  Religious  Court  is  as  follows:  registration  of  registered  user  accounts,  login  and case registration. As for the implementation of e-court at the Makassar religious court, as it is known,  the  digital  system  requires  an  internet  network,  an  intranet  (web  base),  and  other types  of  networks.  In  general,  the  use  of  internet  access  is  the  problem  with  the  network because  accessing  e-court  requires  adequate  internet  access.  The  effectiveness  of  the implementation of the trial using the e-court system at the Makassar City religious court has
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Fahmi Putra Hidayat, Asni
been effective, but the implementation of the trial is still lacking.
Keywords : e-Court, Effectiveness, Religious Court.

## A. Pendahuluan
Sesuai  dengan  Negara  demokrasi,  Indonesia  menganut  hukum.  Hukum  atau “hukm” (dalam bahasa arab) kemudian untuk  istilah dalam  Wikipedia Bahasa  Indonesia sendiri kata  Hukum  mempunyai  arti  suatu  sistem  yang  didalamnya  terdiri  dari  kekuasaan maupun  kelembagaan. 1 Bagian  terakhir  dari  defnisi  tadi  yakni  paksaan  berlakunya peraturan-peraturan  tersebut  dilaksanakan  oleh  “badan  yang  berwenang”.  Pengertian badan  yang  berwenang  adalah  badan  yang  kekuasaannya  diakui  dalam  masyarakat. Pengakuan ini dapat secara sosiologis, yakni berdasarkan kenyataan dari masyarakat itu sendiri,  ataupun  secara  yuridis,  yakni  menurut  aturan-aturan  yang  di  buat  dalam masyarakat itu sendiri. Karena ketika kita melihat sesuatu yang berakitan dengan hukum setidaknya  kita  melihat  keadilan  di  dalamnya  bukan  hanya  semata  diliihat  dari  sudut hukum tertentu saja. 2
Adapun  faktor  yang  kemudian  berat  dalam  melakukan  proses  hukum  itu    yaitu kebudayaan    yang  melahirkan  kosepsi-konsepsi  abstrak  yang  dibuat  oleh  gologan masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan  di  daerah  setempat. 3 Kadangkala  hal  tersebut yang  menadi  kendala  dalam  pelaksaan  hukum  di  Indonesia.  Diketahui  beberapa  faktor yang  mendukung  ketaatan  secara  umum  yaitu  :  Relevansi  aturan  hukum  secara  umum, adanya kejelasan hukum dari aturan hukum, bahkan sampai tahap pensosialisasian yang harus  optimal. 4 Begitu  pula  dengan  Pengadilan  Agama  yang  butuh  tanggapan/respon yang positif dai masyarakat.
1 Wikipedia Bahasa Indonesia.
2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum, h. 8.
3 Iffah  Rohmah, Penegakan  hukum, http://pustakakaryaifa.blogspot.com,  Diakses:  Tanggal  25  Juni 2020.
4 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence) , h. 375.
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Peradilan  merupakan  proses  penangan  perkara  serta  kewenangan  absolut. 5 Diantara kewenangannya  yang  paling  dominan,  yakni  bidang  perkawinan  khususnya  di  kasus perceraian.  Kemudian  didalam  tahapan  persidangan  di  Pengadilan  baik  dalam  perkara perdata  maupun  didalam  perkara  pidana,  pembuktian  merupakan  tahap  yang menentukan.  Terkait  hal  tersebut  condong  di  pasal  180  RBg/153  HIR  ayat  (1)  yang berbunyi “ jika dianggap berguna, maka pemimpin ataupun ketua itu dapat mengangkat seorang  atau  dua  orang  komisaris  pengadilan,    dengan  bantuan  panitera  yang  akan langsung  memeriksa  sesuatu  keadaan  ditempat  untuk  menamah  keterangan  para hakim”. 6
Membuktikan  adalah  menyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  suatu  peristiwa  yang dikemukakan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dimuka  Pengadilan.  Kemudian pembuktian  hanya  diperlukan  dalam  suatu  sengketa    di  hadapan  hakim.  Tugas  Hakim adalah  menetapkan  hukum  secara  spesifik.  Dalam  persidangan  para  pihak  mengajukan persitiwa  masing-masing  yang  saling  bertentangan  satu  sama  lain.  Dengan  demikian tugas  hakim  untuk  memeriksa  dan  menetapkan  manakah  ucapan  atau  persitiwa  yang lebih mendekati dengan kebenaran. 7
Di  tengah  era  globalisasi  komukasi  yang  semakin  terpadu  sehingga  memberikan perubahan  di  Pengadilan.  Dengan  menggunakan  sidang online atau  sidang  elektronik menjadi hal yang baru. Mahkamah Agung RI terus berupaya melakukan lompatan besar didalam  memberikan  sebuah  pelayanan.  Mahkamah  Agung  RI  telah  meluncurkan aplikasi E-Court yang melayani administrasi perkara secara elektronik, yaitu pendaftaran perkara,  pembayaran/panjar  biaya,  dan  pemanggilan  secara  elektronik.  Layanan administrasi  perkara  secara  elektronik  telah  memberikan  kemudahan  bagi  para  pihak yang berperkara. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI menjawab 3 persoalan utama  yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan,  yakni
5 Abd halim Talli, Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa ( Cet, II; Makassar: Alauddin University Press, 2016 ), h. 27.
6 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia ( Jil, I ; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014 ), h. 302.
7 Muh. Nasir, Hukum Acara Perdata ( Cet, II : Jakarta : Prena Damedia Group, 2001 ), h. 89.
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Fahmi Putra Hidayat, Asni
keterlambatan,  keterjangkauan,  dan  integritas.  Penggunaan  teknologi  informasi  dapat meminimalisir  waktu  penanganan  perkara,  mengurangi  intensitas  para  pihak  datang  ke pengadilan serta menganalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparatur pengadilan, dan  menghindari  masyarakat  dari  kekurangan  informasi  dan  pengetahuan  tentang pengadilan.
Sejak  diluncurkannya  tahun  2018  penerapan  administrasi  perkara  secara  elektronik dengan  drastsis  merubah  pradigma  yang  awalnya  mengharuskan  para  pihak  datang secara  langsung  ke  pengadilan  mendaftarkan  perkaranya.  Layanan  e-court  yang  hanya bermodalkan  telpohone  genggam  berbasis  elektronik  ini    hanya  dengan  mendaftarkan perkara  kliennya  tanpa  harus  datang  lagi  ke  pengadilan.    Untuk  perkembangan  e-court tidak  perlu  dikhawatirkan  lagi  sebab  telah  terdapat  payung  hukumnya    Mahkamah Agung  RI    Nomor  1  Tahun  2019  tentang  administrasi  erkara  dan  persidangan  di Pengadilan secara elektronik.
E-Court merupakan  sebuah  instrumen  Pengadilan  sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara online , taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan  secara online dan  Persidangan  secara online mengirim  dokumen persidangan. 8 Artian sendiri persidangan yang berbasis elektronik adalah keseluruhan proses dimana perihal memeriksa dan mengadili suatu perkara  di Pengadilan semuanya dilaksanakan  secara  online  dengan  di  dukung  oleh  perangkat  teknologi  informasi  dan komunikasi. Namun,  dengan  diterapkannya  persidangan  secara  elektronik  oleh Mahkamah  Agung  RI  tentunya  ini  berdampak  pada  perubahan  hukum  acara  yang dimana selama ini termasuk di dalam pengadilan agama. Pelayanan persidangan secara elektronik memang masih seumur jagung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI di beberapa lingkungan Peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI yang diterapkan pula  di  Peradilan  Agama.  Dimana  sidang  elektronik  sendiri  merupakan  implementasi dari peraturan MA (perma) Nomor 1 tahun 2009 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan  Agama  secara  elektronik.  Melalui  teknologi  informasi  bahkan  komunikasi
8 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court , 2019, h. 7.
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
terebosan  ini  mampu  dicetus  sebagai  kemudahan  kepada  para  pihak  pencari  keadilan sekaligus  dapat  membantu  memecahkan  berbagai  problematika  khususnya  di  dunia peradilan sendiri.
E-court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik  dengan  cara  meminimalisir  para  pihak  untuk  bertatap  muka  dan  datang  ke kantor  Pengadilan,  guna  mewujudkan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Dalam sidang elektronik memiliki teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara Persidangan  di  depan  laptop  atau personal  computernya. 9 E-Litigation merupakan  salah satu  dari  empat  fitur  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Agung  RI  sebagai  bagian integral dari  program  induk  bernama E-Court (Electronic  Court) .  Kemudian  perlu  diketahui bahwa  sidang  elektronik    berdasarkan  Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019  tidak  semua  perkara  di  Pengadilan  dapat  dilakukan  secara E- Litigation tetapi  baru  secara limitatif diberlakukan  terhadap  perkara  dengan  klasifikasi Gugatan,  dan  Bantahan  Permohonan. 10 Sidang  Pertama  tetap  akan  dilaksanakan  secara tatap muka di Pengadilan agama Makassar. Hakim akan meminta pengguna (khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat  Persetujuan  Prinsipal.  Kemudian  pada  sidang  pertama  para  pihak  sudah  lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dengan jangka waktu yang telah diatur.
Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dijawab  dan  dikaji  secara  ilmiah  sehingga  perlu  diketahui  sejauh  mana  efektifitas penerapan e-Court.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  mana bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis  Tentang  menuju  era  peradilan
9 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court , 2019, h. 10.
10 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court , 2019, h. 13.
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Fahmi Putra Hidayat, Asni
yang  berbasis  online.  Kemudian  untuk  lokasi  penelitian  yaitu  di  pengadilan  Agama Makassar  kelas  IA.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  tersebut  pendekatan yuridis  empiris  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  melihat  kenyataan  yang  ada dalam  praktek  dilapangan.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. 11 Selanjutnya  sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber data asli dari hasil wawancara peneliti, yang kedua sumber data sekunder  yaitu sumber data yang dari peneliti atau sumber data yang telah ada. Kemudian yang terakhir sumber data tersier  yaitu  sumber  data  gabungan  dari  primer  dan  sekunder.  Kemudian  metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## C.   Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Makassar
Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di  Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi.  Bila  sebelumnya  pengadministrasian  perkara  di  pengadilan  dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara.   Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk  memperlancar tugas-tugas  peradilan  tersebut  saat  ini  semakin  berkembang  pesat  melalui  peradilan elektronik (e-court). Informasi  di  Peradilan  yang  trasparansi  merupakan  sesuatu  yang menjadi  sorotan  karena  mengenai  hal  tersebut  masuk  dalam  kategori  hak  peradilan tersebut..  namun,  ditinjau  kembali  prosedur  yang  kadang  ribet  dan  riweh  membuat masyarakat malas berurusan dengan penegakan hukum. Apalagi saat ini pungli dimana- mana  yang  dilakukan  sendiri  oleh  okunum-oknum  di  pengadilan  Indonesia  mengenai hal-hal yang bersifat pelayanan publik.
11 Yudiono, 2013 , “Metode Penelitian ”, digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 9 September 2020.
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Sebanyak 394 kasus aduan terhitung dari 2014-2016 terkahir yang dilansir dari Laporan Ombudsman Republik Indonesia  mengenai jenis administrasi yang paling banyak aduan publiknya  merupakan  perkara  penundaan  yang  sudah  lama  dibiarkan  sebanyak  215 aduan  tersebut,  namun  yang  tertera  tidak  kompoten  melaksanakan  kinerjanya  dalam sistem  peradilan  sebanyak  117  aduan,  115  aduan  terhadap  penyimpangan.  Jika dibandingkan  dengan  Negara  Australia  mengenai  penerapan  pelaksanaan  pengadilan yang telah diterapkan online dispute resolution dimana pihak  yang mempunyai perkara dapat menyelesaikan perkaranya secara online. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 mengenai administrasi perkara di Pengadilan dilaksanakan secara elektronik serta  mulai  menggunakan  teknologi  informasi  guna  membantu  perbaikan  kinerja peradilan  tersebut.  sejalan  dengan  visinya  bahwa  Mahkamah  Agung  akan  menjadikan badan  peradilan  modern  dengan  berbasis  teknologi  informasi  yang  sangat  terpadu. Teknologi  informasi  yang  terpadu  tersebut  meruapakan salah  satu  solusi  dalam melakukan perubahan administrasi yang mengaju pada modernitas di Mahkamah Agung. Upaya  tersebut  mengatasi  tiga  hambatan  sekaligus  di  Pengadilan  Agama  yakni intergritas aparatur pengadilan, kesulitan mengakses informsi di Pengadilan dan terkhir hambatan mengenai penanganan perkara yang lambat.
Saat  ini  masyarakat,  khususnya  kaum  milenial  lebih  memilih  transaksi  dengan menggunakan  informasi  transaksi  elektronik  (ITE)  karena  memiliki  banyak  unggulan dan kemudahan. Perkembangan teknologi itu, tidak di sia-siakan oleh Mahkamah Agung (MA)  sebagai  lembaga  tinggi  negara  yang  menjadi  benteng  terakhir  penegakan hukum.Kabar    baiknya  lagi  penggunaan  aplikasi  elektronik  di  dukung  oleh  pemerintah kemudian dikeluarkanlah aturan e-court sebagai salah satu benuk implementasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik. 12 Dengan  di dukungnya sistem elektronik oleh pemerintah menjadikan penerapan sistem elektronik di Pengadilan  Agama  lebih  cekatan  untuk  melaksanakan  persidangan  berbasis  elektronik tersebut.  Untuk  lebih  mengenalkan  sistem  persidangan  tersebut  secara  elektronik  maka
12 Peraturan Presiden .2018
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Fahmi Putra Hidayat, Asni
Sosialisasi e-court oleh  Mahkamah  Agung  selama  ini  sangat  digencarkan  dan  disebar luaskan  di  beberapa  wilayah  hukum  pengadilan  agama    yang  tersebar  di  Indonesia termasuk  kota  Makassar.    Peneliti    kemudian  mencari  informasi  lebih  lanjut  mengenai kapan  kemudian  Pelaksanaan E-Court di  kota  makassar  dimulai,  adapun  hasil wawancara tersebut :
“Pelaksanaan E-Court terlaksana itu pada tahun 2019, itu masih baru terlaksana untuk di Pengadilan Agama Makassar ini.”
Berdasarkan hasil wawancra tersebut ternyata untuk pelaksanaan e-Court sendiri dimulai pada  tahun  2019. E-Court sendiri  merupakan  layanan  bagi  pengguna  terdaftar  untuk pendaftaran  perkara  secara  elektronik,  mendapatkan  taksiran  panjar  biaya  perkara  , pembayaran  dan  pemanggilan  yang  dilakukan  dengan  saluran  elektronik  dan  secara daring. E-court merupakan    salah    satu    bentuk    implementasi    SPBE,  sebagaimana tergambar  dalam   Peraturan    Mahkamah    Agung    Nomor    1  Tahun    2019    tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan  Secara  Elektronik. 13 PERMA No 1  tahun  2019   memperkenalkan    istilah   sistem    informasi  pengadilan,  yaitu    seluruh sistem  informasi  yang  disediakan  oleh Mahkamah Agung untuk memberi  pelayanan terhadap      pencari  keadilan    yang    meliputi   administrasi, pelayanan  perkara,  dam persidangan secara elektronik.
Berbicara  mengenai  pelaksanaan e-Court sendiri,  di  dalam  sidang  elektronik  dikenal beberapa istilah :
a. e-Filing (Pendaftaran Per kara Online di Pengadilan)
E-Filling atau  pendaftaran  perkara  berbasis  online  yang  dilakukan  setelah  terdaftar sebagai  pengguna  atau  pihak  tersebut  telah  memiliki  akun  aplikasi  e-court  dengan memilih  baik  itu  pengadilan  negeri,  pengadilan  agama  ataupun  pengadilan  TUN  yang telah  aktif  melakukan  pelayanan e-court .  seluruh  berkas  yang  dipergunakan  dalam pendaftaran  dikirim  secara  elektronik  melalui  aplikasi e-court Mahkamah  Agung Republik Indonesia (MARI).
13 Peraturan Mahkamah Agung  1/2019
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
b. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)
Pendaftaran  perkara  berbasis  online  yang  menggunakan e-court yang  pendaftarannya otomatis langsung mendaatkan rincian pembayaran, taksiran muncul berapa yang harus dibayarkan  oleh  pihak  yang  bersangkutan  kemudian  telah  tertera  nomor  pembayaran ( virtual account ) yang dibayarkan melalui saluran elektronik.
c. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
Untuk  aplikasi e-payment yang  digunakan  dalam  melakukan  pembayaran  mengenai panjar  yang  harus  diabayarkan  yang  telah  ditetapkan  dalam  aplikasi  e-skum  sebagai lanjutan dari pendafataran tersebut.

## d. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 Tahun 2018, menyebutkan bahwa panggilan untuk menghadiri  persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Mengenai pemanggilan secara elektronik yang dilakukan hanya kepada pihak yang  mendaftarakan  dirinya  secara  elektronik  dan  memiliki  bukti  tulis,  sedangkan tergugat  panggilan  pertama  dilakukan  melalui  jurusita  pengadilan  dan  dapat  dilakukan panggilan  secara  elektronik  yang  sebelumnya  terapat  persetujuan  secara  tertulis  untuk dipanggil  secara  elektronik.  Selain  itu  diperkirakan  yang  harus  paling  siap  dalam menghadapi penggunaan  e-court ini. 14 Pemanggilan  secara  elektronik  tersebut  adalah panggilan  yang  sah  selama  panggian  itu  ditujukan  kepada  domisili  yang  tertera  di pendaftaran elektronik. 15 Pemanggilan pihak merupakan tugas dari jurista. 16
e. e-Litigasi
E-litigasi yaitu  suatu  proses  administrasi  persidangan  yang  hanya  dilakukan  secara elektronik.  sistem  dimana  proses  administrasi  persidangan  dapat  dilakukan  secara elektronik.  Pertukaran  dokumen  persidangan  yaitu  hawaban,  replik,  duplik  serta
14 Rifqani  Nur  Fauziah  Hanif, E-court,  Berperkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik, djkn.kemenkeu.go.id, Diakses: 26 Juni 2020.
15 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Taahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
16 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan   Agama” (1989) Pasal 103.
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Fahmi Putra Hidayat, Asni
kesimpulan dapat dilakukan secara elektroni. Persidangan secara elektronik ini mengacu pada perma Nomor 1 Tahun 2019. E-litigasi merupakan bagian dari E-court. Meskipun e-Court  sendiri  terlaksana  pada  tahun  2019,  namun  untuk  e-litigasi  itu  sendiri  baru terlaksana  pada  tahun  2020.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  bapak  Rahmatullah  selaku hakim yang diwawancari oleh peneliti, ia menyatakan bahwa:
“e-Litigasi itu baru terlaksana pada tahun 2020. E-Court dulu baru kemudian e-litigasi”.
Adanya peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan  secara  elektronik  sebagai  bentuk  keseriusan  mahkamah  agung  dalam menanggapi  aspirasi  masyarakat  terkait  modernisasi  penyelenggaraan  peradilan  dan merupakan  reformasi  hukum  acara  yang  memanfaatkan    informasi  untuk  memfasilitasi bagi  yang  mendukung    perizinan  hak,  baik  gugatan    maupun  bantuan  yang  datang  ke pengadilan.

## 2. Hambatan E-Court di Pengadilan Agama Makassar
Berpacu  pada  asas  Peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  merupakan  wujud implementadi e-Court DI Peradilan Mahkamah Agung. Menurut  Perma nomor 3 Tahun 2018  mengenai    Administrasi  Perkara  yang  dilakukan  di  Pengadilan  secara  elektronik telah  menindaklanjuti  dengan  mengeluarkan  Suat  Keputusan  Direktur  Jendral  Badan Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018  tentang  petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik.
Tahun  2019 merupakan  lahirnya e-court di Pengadilan Agama Makassar. Tidak dapat dipungkiri  kecemasan  masyarakat  untuk  menggunkan  e-court  masih  jadi  tanda  tanya besar.  Maka  dari  itu,  peneliti  kemudian  menanyakan  kembali  mengenai  hambatan  apa saja yang kemudian pernah dialami oleh para pihak pengguna e-court tersebut. Adapun hasil wawancara dari pertanyaan tersebut dijawab oleh pihak pengadilan Agama sebagai berikut :
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
“Kalau  masalah  hambatan  E-Court  di  Pengadilan  Agama  Makassar  itu  bisa  dibilang tidak  ada  yah,  Bahkan  sebaliknya  memperlancar.  Hambatan  yang  mungkin  terjadi jaringan, namanya saja elektronik pasti jaringan”. 17
Berdasarkan  hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasannya secara umum dalam penggunaan  aplikasi  yang  berbasis  internet  yang  menjadi  hambatannya  yaitu  jaringan. Sehingga  untuk  mengakses e-court memang  dibutuhkan  akses  internet  yang  memadai. Dalam  perkembangannya,  e-court   ini  bisa  diakses  penggunanya  melalui  Laptop  dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasi mobile yang bisa diunduh dan di gunakan di smarthpnone masing-masing penggunanya. Yang pasti, sistem digital ini  membutuhkan    koneksi  jaringan  internet,  maupun  jenis  jaringan  lainnya. E- court memiliki  peran  penting  dalam    pelaksanaan  sidang  elektronik  untuk mempermudah  pelaksananya mengakses dimanapun.
“Kalau masalah pendaftran tidak ada hambatan kita hanya menghitung menit  atau jam dan orang menunggu dirumah jadi tidak perlu di kantror.” 18
Berdasarkan hal tersebut, pihak pengadilan agama Makassar memang hanya terkendala di  jaringan.  Otomatis  saat  jaringan  tidak  memadai  baik  pendafatran  dan  sebagainya semuanya  akan  terhambat.  Karena,  di  dalam  penggunaan  sistem  elektronik  hal  yang menjadi dasar penghambatnya yaitu akses jaringannya.

## 3. Efektivitas E-Court di Pengadilan Agama Makassar
Berdasarkan  pengertiannya  kata  efektivitas  sendiri  yaitu  salah  satu  termo  pengukur apakah  pelaksaan  di  dalam  organisasi  tersebut  telah  berhasil    mencapai  tujuannya. 19
Inipula  yang  kemudian  sedang  gencar  dilakukan  oleh  pengadilan  agama  yang  saat  ini menerapkan  sistem  baru.  Berdiri  di  atas  asas  kesempatan  untuk  membela  diri ,  e-court dalam  penerapannya  memberikan  paling  tidak  akses  yang    kepada  pihak    secara  luas untuk  mengajukan  pembelaannya  kepada  pihak  untuk  mengajukan  pembelaannya. Sedangkan  untuk  asas  Akuntabilitas,  penerapan e-court dalam  administrasi  untuk
17 Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar 8 Oktober 2020.
18 Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar 8 Oktober 2020
19 Asnawi, Efektvitas  Penyelenggaran  Publik,  Jurnal (  Vol,  I;  UMM;  2016  ),  h.  19,  Diakses  pada tanggal 15 februari 2020.
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Fahmi Putra Hidayat, Asni
perkara  secara  elektronik  menyimpan  jejak  digitak  selamnya  selain  itu  dapat  dikontrol oleh  publik  dapat  mencegah  berkas  hilang  dan  rusak.  Menurut  keterangan  dari  pihak Pengadilan  Agama  Makassar    pelaksanaan e-Court lebih  banyak  mendapatkan kemaslahatan  selama  proses  pelaksananaannya  seperti  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti,  ia  menerangkan  beberapa  kasus  yang  terjadi    diluar  dari  kota  Makassar  itu sendiri. Adapun keterangan yang di dapatkan peneliti sebagai berikut :
“Efektivitas  itu  terlihat  kalau  sudah  masuk  ke  dalam  proses  e-litigasi,  misalnya pembuktikan  dengan  sanksi  bisa  dilaksanakan  di  pengadilan  tempat  lain.  Misalnya  di Jakarta  bisa  yang  bersangkutan  di  pengadilan  agama  jakarta  bisa  disambungkan langsung ke Makassar. kalau misalnya manual sanksi mau di datangkan pasti biaya lagi banyak  dikeluarkan.Dan  kalau  bicara  data  itu  sudah  dibawa  ke  hukum.  Kalau  untuk kasus    e-Court  sudah  banyak.  Rata-rata  pengacara  sudah  menggunakan  e-court.  Tapi, kalau e-Litigasi itu masih terbatas karena pihak yang bersangkutan dapat memilih bawa perkara  bisa  dipilih  apakah  mau  secara  elektronik  ataupun  manual.  Cuman  baik  dia berperkara  secara  manual  atau  elektronik  dibuatkan  dulu  surat  pernyataan  apakah  dia mau  perkaranya  online  atau  tidak,karna  kan  kita  tidak  bisa  memkasa  orang  untuk diuruskan kasusnya. Tergantung dari pihak bersangkutan mau atau tidak menggunkan e- Court. Disini semua sudah ada data untuk e-Court ataupun data yang e-litigasi”. 20
Melihat  hal  tersebut,  peneliti  menangkap  hal  bahwa  perkara  yang  dilaksanakan  di Pengadilan  Agama  baik  itu  diluar  kota  Makassar  sendiri  kini  sudah  efektif  dilakukan, perihal  kasus  yang  diungkapkan  oleh  bapak  Rahmatullah  pelaksanaan e-court menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait. Cukup dengan pengririman keputusan para pihak baik itu antar kota
Pembayaran  perkara  juga  menjadi  semakin  ringkas,  karena  sistem e-payment memungkinkan  pembayaran  dilakukan  dari  bank  apapun  dengan  saluran  pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.
Melalui  pemanggilan  elektronik (e-summons) juga  mempermudah  proses  dan menghemat  biaya,  karena  pemanggilan  bisa  dilakukan  langsung  ke  domisili  elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat
20 Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar 8 Oktober 2020
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
tinggal  di  wilayah  yang  berbeda.  Hal  ini  memungkinkan  biaya  panggilan  ditekan seminimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi juga semakin mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan.  Hal yang sama terjadi pula di Sulawesi Selatan,  khususnya  beberapa  kota  yang  berada  di  dalamnya.  Pihak  Pengadilan  Agama Makassar mengungkapkan bahwa:
“Ada kasus yang beberapa hari  lalu ada pengacaranya di Sidrap dan ada Pare-Pare dan ini mempermudah serta menghemat biaya tidak perlu repot-repot ke sini sampai putusan kita baca putusan sudah diverifikasi hakim dan panitera, keluar salinan langsung bisa di dikirim  hasil  salinannya.  Sama-sama  menguntungkan  kedua  pihak  yang  bersangkutan  . lebih  hemat  waktu  dan  biaya  serta  jugatidak  perlu  antri.  kalau  hakim,  bisa menguploadnya kapan saja biasanya lebih pagi. Biasanya pembelaannya 1 jam setengah baru  bisa  diproses  sama  yang  disana.  Putusan  langsung  saja  dibaca  baru  dikasih panitera.kalau  pembayaran  bisa  melalui e-bangking. Setalah  panjar  bisa    setelah terbit nomor perkara sampai ke hakim sudah ada penetuan sidang, jutru sita hanya mengirim ke  emalinya  jadi  tidak  ada  istilah  tidak    bertemu.sepnajang  akitf  hpnya  bisa  diterima kapan saja”.
Berdasarkan  keterangan  tersebut,  penggunaan e-court selain  mempermudah  proses pelaksanaan  dalam  hal  pengiriman  berkas  perkara, e-court juga  menjadi  hal  alternatif yang  mempermudah  pembayaraannya.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Dory Reiling  dipercaya  dapat  mencegah  praktik  korupsi  di  lingkungan  peradilan  itu  sendiri. Penggunaan  teknologi  informasi  tentang  tata  kelola  administrasi  Dory  menyatkan teknologi tersebut mendukung dan memastikan melalui proses engadilan yang baik.Dory Reiling  kemudian  membagi  level  pemanfaatan  teknologi  informasi     pengadilan  ke dalam  tiga  tingkatan,  yaitu:   teknologi  informasi  dimanfaatkan  secara  berdiri  sendiri (stand-alone,  function  information  technologies )  teknologi  informasi  berbasis  sistem jaringan  (network  information  technologies)  dan  enterprise  teknologi  informasi dan  komunikasi eksternal.

## D. Penutup
Proses  pelaksanaan e-court di  Pengadilan  Agama  Makassar  yaitu  sebagai  berikut: pendafaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan e-court di  pengadilan  agama  Makassar  seperti  yang  diketahui  sistem  digital membutuhkan  jaringan  internet,  intranet (web  base), maupun  jenis  jaringan  lainya.
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Fahmi Putra Hidayat, Asni
Secara  umum  dalam  penggunaan  akses  internet  yang  menjadi  hambatan  ialah  jaringan sebab dalam mengakses e-court membutuhkan akses internet  yang memadai. Efektifias pelaksanaan persidangan menggunakan sistem e-court sudah efektif, namun pelaksanaan sidang  masih  kurang  karena  tahap  proses  persidangan  sendiri  menggunakan  e-litigasi dan dapat dikatakan masih kurang.
Kecanggihan  teknologi e-court tersebut  sebelum  ditawarkan  kepada  masyarakat seharusnya,  semua  advokat  sudah  menguasai  IT  terutama  untuk  penggunaan  teknologi tersebut.  Dan  untuk  mencapai  tujuan  e-court  yaitu  mempermudah,  sebaiknya  lebih digencarkan  atau  ditingkatkan  lagi  agar  masyarakat  tidak  sulit  lagi  datang  langsung  di lokasi. Serta untuk pengiriman berkas perkara, sebaiknya beberapa hari sebelum sidang terlaksana  sudah  dikrim  bukan  h-1  sebelum  pelaksanan  sidang,  karena  hambatan  yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut yaitu jaringan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali.A, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang(Legisprudence) , h. 375.
Halim  Talli,  Abd. Peradilan  Indonesia  Berketuhanan  Yang  Maha  Esa .(  Cet,  II;  Makassar: Alauddin University Press, 2016 ).2016
Nasir. M, Hukum Acara Perdata ( Cet, II : Jakarta : Prena Damedia Group, 2001 ).2001
Syamsuddin. R, Merajut Hukum di Indonesia ( Jil, I ; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014 ), h. 302.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum, h. 8.

## Jurnal
Asnawi, Efektvitas  Penyelenggaran  Publik,  Jurnal (  Vol,  I;  UMM;  2016  ),  h.  19,  Diakses pada tanggal 15 februari 2020.

## Website
Iffah Rohmah, Penegakan hukum, http://pustakakaryaifa.blogspot.com, Diakses: Tanggal 25 Juni 2020.
Fauziah Rifqani, E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik, djkn.kemenkeu.go.id, Diakses: 26 Juni 2020.
Yudiono. “Metode Penelitian ”, digilib.unila.ac.id, Diakses: 9 September.2013
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar

## Wikipedia Bahasa Indonesia.

## Perundang-undangan
Mahkamah Agung RI. Buku Panduan E-Court , 2019
Mahkamah  Agung  RI,  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Taahun  2019  Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Peraturan Presiden , 2018.
Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989) Pasal 103.
Peraturan Mahkamah Agung , 1/2019.
Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar . Hasil wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 8 Oktober 2020.