PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Freedom Abetnego Siahaan 1 , Sri Redjeki Hartono 2

## ABSTRAK
BUMN  merupakan  pelaku  ekonomi  yang  sangat  vital  perannya  dalam Pembangunan  Nasional.  Peran  BUMN  yang  sangat  vital  tersebut  ternyata  tidak diikuti  dengan  kinerja  BUMN  yang  membaik    justru  sebaliknya,  kinerja  BUMN malah  mengecewakan.  Salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  guna mengembangkan  BUMN  agar  menjadi  perusahaan  yang  kinerjanya  baik,  efisien, profesional  dan  transparan  adalah  melalui  mekanisme  privatisasi.  Privatisasi BUMN  merupakan  salah  satu  bagian  dari  upaya  pembenahan  guna mendayagunakan  dan  mengembangkan  BUMN  sehingga  BUMN  dapat memberikan  kontribusi  yang  maksimal  kepada  negara.  Dalam  pelaksanaan privatisasi  hendaknya  semua  pihak  yang  terkait  mampu  untuk  bekerja  sama  dan saling  mendukung  sehingga  pelaksanaan  program  privatisasi  dapat  berjalan dengan efektif.
Kata Kunci: Privatisasi, BUMN.

## ABSTRACT
State  Owned  Enterprises  (SOE’s)  is  a  vital  economic  actor  in  National Development. The vital role of SOE’s in fact was not followed by the improvement of its performance, otherwise It was disappointing. One choice that can be taken in  order  to  develop  the  SOE’s  to  get  better  performance,  efficient,  professional and transparent is through privatization mechanism. Privatization of SOE’s    is an effort  to  empower  and  develop  the  SOE’s  so  that  It  can  give  maximum contribution  to  the  state.  In  the  implementation  of  privatization,  all  the  parties concerned  should  be  able  to  work  together  and  support  each  other  so  that privatization can run effectively.
Keywords: Privatization, State Owned Enterprise (SOE’s)
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Badan  Usaha  Milik  Negara
(BUMN) merupakan pelaku ekonomi yang didirikan oleh negara
berdasarkan Pasal 33 ayat 2
Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyatakan  “bahwa  segala  sesuatu yang  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak  harus  dikuasai  oleh  negara” dan  implementasi  penguasaannya antara lain ditafsirkan dilakukan oleh pelaku ekonomi yaitu BUMN. Selain BUMN  pelaku  ekonomi  lainnya adalah  Swasta  dan  Koperasi.  Dalam menjalankan kegiatan usahanya,
BUMN, Swasta dan Koperasi melaksanakan peran saling mendukung  berdasarkan  demokrasi
ekonomi.
BUMN  pada  awalnya  dibentuk karena  adanya  keyakinan  bahwa pemerintah  mempunyai  kemampuan untuk  menghasilkan  sendiri  barang dan jasa serta mendistribusikannya di pasar. Kondisi ini mendorong intervensi pemerintah dalam operasional BUMN menjadi dominan. Inkonsistensi dan
ketidakjelasan ini selanjutnya
membawa dampak infleksibilitas operasional,  lingkungan  kerja  yang pasif  dan  kurang  kreatif,  lebih  patuh pada  prosedur  pemerintah  daripada menjalankan norma berbisnis, transaksi  biaya  yang  tinggi  dan akhirnya  terjadi  inefisiensi  BUMN yang  didirikan  oleh  negara  memiliki dua bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan  dan  Perusahaan  Umum. Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang
BUMN menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan (Persero)
adalah BUMN yang berbentuk perseroan  terbatas  yang  modalnya terbagi  dalam  saham  yang  seluruh atau  paling  sedikit  51%  (lima  puluh satu  persen)  sahamnya  dimiliki  oleh Negara  Republik  Indonesia  yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.  Perusahaan  Perseroan ini sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Pengertian    Perusahaan Umum  (Perum)  menurut  Pasal  1 angka  (4)  adalah  BUMN  yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak  terbagi  atas  saham,  yang bertujuan  untuk  kemanfaatan  umum berupa  penyediaan  barang  dan/atau jasa yang  bermutu  tinggi dan
sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.  Dibentuknya  Perusahaan Umum  adalah  sebagai  implementasi
kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Namun dari kedua bentuk  BUMN  tersebut  diatas,  yang dapat  diprivatisasi  hanyalah  BUMN yang berbentuk Perseroan saja.
Privatisasi  merupakan  simbol  dari upaya  mengurangi  peranan  negara dan memberi kepercayaan dan kesempatan  kepada  swasta  dalam sistem  perekonomian  suatu  negara untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Privatisasi  BUMN  merupakan
salah satu bagian dari upaya pembenahan  guna  mendayagunakan dan  mengembangkan  BUMN  untuk dapat  menjadi  perusahaan  yang efisien dan produktif dalam penyelenggaraan  bidang  usahanya.
Konsep dasar dari privatisasi  BUMN
adalah terjadinya pengalihan
kepemilikan  dari  negara  kepada swasta.  Dengan  demikian,  privatisasi BUMN diharapkan
dapat meringankan  beban  pemerintah  baik secara finansial maupun administratif
dalam penyelenggaraan BUMN. 3

## 2. Metode Penelitian
Penelitian yang berjudul “Privatisasi  Badan  Usaha  Milik Negara”  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis-normatif  yang membutuhkan  data  akurat  yang dititik  beratkan  pada  data  sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.  Data  sekunder  tersebut berupa  bahan-bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  serta  bahan hukum tersier.
3. Kerangka Teori
Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang
menjalankan  jenis  usaha  bersifat tetap,  terus-menerus  dan  didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku serta  bekerja  dan  berkedudukan dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 3 4
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  No.19  tahun  2003
3 Aminuddin Ilmar, 2004, Privatisasi BUMN di Indonesia, Makassar, Hasanuddin University Press, hlm 32.
4 Kamus ,2008, Kamus Hukum, Bandung,
Citra Umbara,    hlm 49.
tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara, yang  dimaksud  dengan  Badan  Usaha Milik  Negara  atau  yang  sering disingkat  dengan  BUMN,  adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki oleh  negara  melalui  penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  negara  yang  dipisahkan. BUMN  adalah  suatu  entitas  privat yang tujuan utamanya adalah
mengejar  keuntungan  berdasarkan prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang artinya adalah bahwa BUMN sebagai
perusahaan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan  oleh  perusahaan  pada
umumnya.
Privatisasi  menurut  ketentuan Pasal  1  angka  12  Undang-Undang No.19  tahun  2003  tentang  Badan Usaha Milik Negara adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun  seluruhnya,  kepada  pihak lain  dalam  rangka  meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar  manfaat  bagi  negara dan  masyarakat,  serta  memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
Privatisasi  BUMN  umumnya dimaksudkan  sebagai  salah  satu
upaya untuk memberdayakan BUMN baik dari segi manajemen, permodalan atau pembiayaan maupun pengurangan  campur  tangan  negara serta  memberi  kesempatan  kepada swasta untuk mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Melalui privatisasi BUMN diharapkan manajemen BUMN  bebas  dalam  menentukan gerak perusahaan, menetapkan kebijakan investasi dan pendanaannya serta pemenuhan sumber daya manusianya. 5
Pelepasan saham BUMN dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara, diantaranya yang sering digunakan adalah dengan cara Strategic Sales , Initial Public Offering (IPO) dan Private
Placement .  Ada  2  (dua)  alasan mengapa  pelepasan  saham  BUMN diperlukan: pertama, membebaskan intervensi  politik  dan kedua, untuk transparansi dan pengawasan masyarakat. Keterangan tersebut diatas  memberikan  gambaran  bahwa politik dan bisnis mempunyai karakter  dan  tujuan  yang  berbeda, mencampuradukkan  tujuan  politik dan bisnis dalam fungsi BUMN akan
5 Aminuddin Ilmar, Op Cit, hlm 37.
mengorbankan  kepentingan  bisnis suatu  BUMN.  Organ  pemerintah
dapat mempergunakan BUMN sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politiknya atau melaksanakan program instansi
induknya, sementara pegawai BUMN dapat  berlindung  dibalik  tirai  fungsi sosial  dan  tugas  pemerintah  atas suatu kegagalan BUMN.
Pilihan  privatisasi  diharapkan menjadi  solusi  yang  efektif  terhadap masalah  in-efisiensi  BUMN.  Melalui mekanisme privatisasi, mayoritas saham dialihkan kepada pihak swasta.  Dengan  demikian,  campur tangan  birokrasi  diputuskan  dan kelemahan  mendasar  (inefisiensi) BUMN  dapat  segera  diatasi.  Karena itu, manajemen BUMN mesti sepenuhnya  ditangani  oleh  kalangan swasta yang memang memiliki kamampuan  yang  profesional  untuk mengelola  BUMN.  Dalam  konteks inilah privatisasi dimaksudkan sebagai  upaya  peningkatan  kegiatan penyebaran  kepemilikan  perusahaan mengakses  pendanaan,  teknologi, manajemen modern dan pasar
internasional. 6
Dalam
melaksanakan kebijakan  privatisasi  BUMN  tidak lepas dari dasar hukum yang mengaturnya.  Dasar  hukum  bagi pelaksanaan privatisasi BUMN antara lain  Undang-Undang  Dasar  1945, Undang-Undang  No.19  tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara, dan  Peraturan  Pemerintah  No.59 tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  No.33  tahun 2005  tentang  Tata  Cara  Privatisasi Perusahaan  Perseroan.  Dasar  hukum bagi  privatisasi  tersebut  haruslah konsisten,  jika  tidak  maka  proses privatisasi  akan  mengalami  kendala baik  internal  maupun eksternal.  Agar program  privatisasi  berjalan  dengan baik,  diperlukan  payung  hukum  dan peraturan yang jelas, sehingga semua pihak  yang  terlibat  dapat  memahami dengan baik.

## B.  HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
1.  Latar  Belakang  dan  Tujuan Dilakukannya
Kebijakan 6 Azwir Dainy Tara, 2003, Menggugah BUMN Membangun Ekonomi Rakyat,
Jakarta, Nuansa Madani, hlm 75.

## Privatisasi BUMN Di Indonesia
Privatisasi  terhadap  BUMN yang  ada  di  Indonesia  sekarang  ini dianggap  menjadi  suatu  hal  yang sangat  vital  guna  pengembangan
BUMN. Pelaksanaan privatisasi terhadap BUMN diharapkan membuat BUMN menjadi lebih sehat dan berdaya saing. Privatisasi BUMN
dilakukan  tentunya  bukan  tanpa sebab, ada hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan privatisasi  BUMN  di  Indonesia,
hal-hal tersebut antara lain:
a.  Inefisiensi  yang  terjadi  pada

## BUMN
Inefisiensi merupakan masalah yang paling umum dalam BUMN. Inefisiensi ini dikarenakan BUMN dalam menjalankan  kegiatan  bisnisnya diberikan keistimewaan oleh
pemerintah berupa proteksi, monopoli,  dan  subsidi  sementara kinerja BUMN tidak membaik dan kualitas  produk  yang  dihasilkan juga  kurang  bagus  dengan  harga yang tinggi.
Keistimewaan-keistimewaa
n  tersebut  diatas  menyebabkan BUMN  menjadi  sangat  nyaman bergantung pada pemerintah, BUMN  tidak  berupaya  untuk mandiri  dan bekerja secara efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan.  Hal  ini  menyebabkan BUMN  semakin  kesulitan  untuk berkompetisi  dengan pihak swasta yang  memanfaatkan  aset  yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya.    Tingginya  biaya yang  dikeluarkan  BUMN  untuk menghasilkan  produk  barang/jasa tidak  dibarengi  dengan  kualitas yang  baik,  sehingga  produk  yang dihasilkan  BUMN  kalah  dari produk  yang  dihasilkan  pihak swasta.
b.  Pengelolaan  BUMN  yang  tidak profesional dan transparan
BUMN selaku pelaku ekonomi  nasional  yang  sangat diandalkan  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional sudah  selayaknya  dikelola  secara profesional dan transparan. Namun  seringkali  yang  terjadi malah  sebaliknya,  pengelolaan BUMN  dilakukan  secara    tidak profesional dalam  bidangnya serta
tidak tranparan.
Hal ini disebabkan  dari  kuatnya  pengaruh politik dalam tubuh BUMN.
Transparansi  dalam  BUMN penting guna menjaga agar BUMN dijalankan secara profesional. Dengan adanya tranparansi  maka  masyarakat  atau pihak  lain  juga  dapat  mengetahui perkembangan  yang  terjadi  dalam BUMN, masyarakat sebagai pihak yang  juga  berkepentingan  akan kesehatan dan peningkatan kinerja BUMN  dalam  hal  ini  juga  dapat menjadi  pengawas  akan  kegiatan yang  dilakukan  BUMN  sehingga BUMN tetap terkontrol dan diharapkan semakin meningkatkan kinerjanya.
c.  Integrasi  vertikal  yang  berlebihan pada BUMN
Pengelola  BUMN  sering terhambat  dalam  melaksanakan kebijakan  perusahaan  dikarenakan seringnya  kebijakan  pemerintah
sangat intervensif sehingga manajemen BUMN sering mengalami hambatan dalam
pengambilan keputusan
manajerial.  Tingginya  intervensi pemerintah dikarenakan akan menduanya  tujuan  BUMN  yaitu untuk  kepentingan  publik  dan mencari keuntungan sebagai entitas privat.
Rendahnya  kinerja  bisnis BUMN  juga  bukan  semata-mata dikarenakan kesalahan para profesional  pengelolanya,  tetapi juga dikarenakan struktur organisasi dan keberadaannya
yang tidak menguntungkan. BUMN berada dibawah
departemen teknis sehingga otomatis  ada  kecenderungan  dari para  pengelola  BUMN  untuk menjaga  hubungan  ekstra  baik dengan pimpinan departemen teknisnya  daripada  konsumennya. Hal  ini  tidak  aneh  karena  pada akhirnya  penentuan  siapa  yang berhak  menduduki  posisi  puncak dalam BUMN tidak lebih ditentukan oleh prestasi bisnis atau konsumennya,  melainkan  lebih pada  pimpinan  departemen  teknis yang membawahinya.
d.  Praktik-praktik  ilegal  dan  korupsi di tubuh BUMN
Tingginya praktik-praktik ilegal  dalam  tubuh  BUMN  juga menjadi  salah  satu  hal  yang melatarbelakangi  diprivatisasinya BUMN.  Salah  satu  contohnya ialah  pernyataan  Menteri  Negara
BUMN Dahlan Iskan yang menyatakan  bahwa  BUMN  yang bergerak  dalam  bidang  konstruksi rawan  terlibat  kasus  korupsi. 7
Praktik ilegal seperti suap, pengadaan  barang  dan  jasa  yang tidak  sesuai  prosedur,  korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta beberapa  praktik  ilegal  lain  dalam pengelolaan  BUMN  menunjukkan banyaknya  pihak yang  ingin mendapatkan keuntungan dari
BUMN.  Praktik-praktik  ilegal  ini menyebabkan BUMN tidak bekerja  dengan  semestinya  dan sulit untuk bekerja secara
profesional  guna  pengembangan BUMN.
Sebagai suatu perusahaan
sangat  tidak  baik  jika  jalannya perusahaan  harus  dicampuri  dengan tujuan-tujuan  yang  bukan  merupakan tujuan bisnis. Hal ini akan
7 Kompas.com, Dahlan: Kontraktor BUMN
Paling Rawan Korupsi, 4 Juni 2012.
menyebabkan  terganggunya  proses peningkatan efisiensi yang merupakan  suatu  hal  yang  harus dilakukan  suatu  perusahaan  yang ingin  berkembang.  Orang  banyak yang  mengatakan  slogan”  kegiatan bisnis  bukanlah  kegiatan  sosial”.  Hal ini  tentu  ada  maksudnya,  tak  lain adalah  jika  tujuan  bisnis  perusahaan dicampuri dengan tujuan sosial maka akan  berdampak  buruk  pada  kinerja perusahaan  yang  tujuan  utamanya adalah mendapatkan keuntungan, dalam hal ini BUMN. Oleh karena itu perlu kiranya agar pelaksanaan kegiatan usaha BUMN tidak dicampuri dengan tujuan  yang bukan tujuan bisnis.
Pelaksanaan  privatisasi  BUMN juga  didasarkan  pada  tujuan  tertentu yang  ingin  dicapai,  tujuan  tersebut yaitu untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam  pemilikan  saham  Persero dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi,
kemandirian,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban dan kewajaran.

## 2.  Pelaksanaan  Privatisasi  BUMN
Di Indonesia
Pelaksanaan  privatisasi  BUMN di Indonesia sudah dimulai pada awal tahun  1980,  yang  merupakan  bagian dari  sistem  pembinaan  BUMN  yang diarahkan  untuk  mewujudkan good corporate  governance. Sedangkan
istilah  BUMN  baru  dikenal  sejak diterbitkannya  PP  No.3/1983  tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan
(Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Persero (Persero).
Pada  pelaksanaan  privatisasi BUMN, bukan berarti kendali negara atas  BUMN  yang  bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena  negara  tetap  menjalankan fungsi  penguasaan  melalui  regulasi sektoral  tempat  BUMN  yang  di privatisasi  melaksanakan  kegiatan usahanya.
Pedoman  bagi pelaksanaan privatisasi  BUMN  di  Indonesia sebagai pelaksana dari
Undang-Undang  No.19  tahun  2003 yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.33 tahun  2005  tentang  Tata  Cara Privatisasi  Perusahaan  Persero  dan Peraturan  Pemerintah  No.59  tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  No.33  tahun
2005. Dalam melaksanakan program privatisasi,  pemerintah  tidak  dapat bertindak  sendiri.  Perusahaan  yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria  yang  telah  ditentukan  perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR-RI sesuai dengan ketentuan  pasal  82  UU  No.19  tahun 2003 yang berbunyi:
(1) Privatisasi harus didahului
dengan  tindakan  seleksi  atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan  pada  kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah,
(2)      Terhadap  perusahaan  yang telah  diseleksi  dan  memenuhi kriteria  yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Hal  ini  sangat  perlu  dilakukan untuk  mengurangi  resistensi  dari masyarakat  luas  karena  DPR-RI merupakan  representasi  masyarakat Indonesia. Konsultasi kepada
DPR-RI  dilakukan  dengan  harapan pelaksanaan privatisasi dapat berjalan dengan lancar.
Persero yang dapat di privatisasi  sekurang-kurangnya  harus memenuhi kriteria sebagai
industri/sektor  usaha  yang  kompetitif atau industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
Sebaliknya,  persero  yang  tidak  dapat diprivatisasi  adalah  persero  yang bidang  usahanya  berdasarkan  pada peraturan perundang-undangan hanya boleh  dikelola  oleh  BUMN,  persero yang  bergerak  di  sektor  usaha  yang berkaitan  dengan  pertahanan  dan keamanan  negara,  persero  yang bergerak  di  sektor  tertentu  yang  oleh pemerintah diberi tugas khusus
melaksanakan  kegiatan  tertentu  yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan persero yang bergerak  di  bidang  usaha  sumber daya alam.
Peraturan  Pemerintah  No.33 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No.59  tahun  2009,  keduanya  hanya mengatur privatisasi
Persero, sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  di sektor tempat persero yang
bersangkutan  melakukan  kegiatan usahanya.  Sebaliknya,  Perusahaan Umum  (Perum),  menurut  UU  No.19 tahun  2003  tentang  BUMN  tidak dimungkinkan  untuk  di  privatisasi. Persero  dapat  di  privatisasi  karena selain  dimungkinkan  oleh  ketentuan di  bidang  Pasar  Modal  juga  karena pada  umumnya  telah  bergerak  dalam sektor-sektor  yang  kompetitif  dan pelaksanaan privatisasi harus senantiasa  memperhatikan  manfaat bagi kepentingan rakyat.
Pemerintah  dapat  melakukan program privatisasi di negara Indonesia setelah DPR-RI memberikan
persetujuan atas RAPBN  yang  di  dalamnya  terdapat target  penerimaan  negara  dari  hasil privatisasi. Rencana privatisasi sebagaimana  dimaksud  dituangkan dalam  program  tahunan  privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR-RI.
Pada  saat  pengusulan  RAPBN kepada DPR-RI, pemerintah menyertakan  daftar  BUMN  yang akan  di  privatisasi  dalam  tahun anggaran  yang  bersangkutan  untuk memenuhi  target  penerimaan  negara dari hasil privatisasi yang
direncanakan dalam RAPBN tersebut. Dengan demikian,
persetujuan  yang  diberikan  oleh
DPR-RI atas RAPBN yang dimaksud sudah termasuk didalamnya persetujuan  atas  rencana  privatisasi BUMN  yang  akan  dilaksanakan  oleh pemerintah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 24 UU No.17 tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara.  Rencana
privatisasi yang telah disetujui
DPR-RI tersebut selanjutnya
dituangkan  dalam  program  tahunan privatisasi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 PP No.33 tahun 2005.
Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran,  dan  prinsip  harga  terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar. Dalam  hal  ini  kondisi  pasar  yang dimaksud adalah kondisi pasar
Domestik dan Internasional.
Pelaksanaan privatisasi di
Indonesia  berdasarkan  Pasal  78 Undang-Undang  No.19  tahun  2003 tentang  BUMN  hanya  dimungkinkan dengan  tiga  macam  metode  saja, yaitu:
a.  Penjualan  saham  berdasarkan ketentuan pasar modal ( Initial Public Offering )
b.  Penjualan  saham  langsung  kepada investor ( Strategic Sales )
c. Penjualan saham kepada manajemen  dan/atau  karyawan yang bersangkutan ( Employee and/or Management Buy Out )
Setelah
dilakukannya
privatisasi  diharapkan  akan  terjadi perubahan  atas  budaya  perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang  saham  baru,  baik  melalui penawaran umum ( go public ) ataupun  melalui  penyertaan  langsung ( direct  placement ).  Perusahaan  akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan  persyaratan-persyaratan keterbukaan ( disclosure ) yang merupakan  persyaratan  utama  dari suatu  proses  go  public,  atau  adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya  pemegang  saham  baru. Budaya  perusahaan  yang  berubah tersebut  akan  dapat  mendorong peningkatan  kinerja  perusahaan  yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam
berkompetisi
dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional,  bahkan  global  sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan  kontribusi  yang  lebih besar terhadap perekonomian
nasional  dalam  bentuk  barang  dan jasa  yang  semakin  berkualitas  dan terjangkau harganya,
serta penerimaan  negara  dalam  bentuk pajak yang akan semakin besar pula.
3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi  dan  Cara  Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Privatisasi BUMN DI Indonesia Pelaksanaan kegiatan
privatisasi  tersebut  tidaklah  mudah, terdapat  beberapa  kendala  baik  yang bersifat  yuridis  maupun  non  yuridis yang  dihadapi  yang  menyebabkan terhambatnya  pelaksanaan  privatisasi tersebut.  Kendala-kendala  tersebut menyebabkan  pelaksanaan  program privatisasi  menjadi  tidak  lancar  dan bahkan  program  privatisasi  tersebut tidak mencapai tujuan.
Kendala yang bersifat Yuridis yaitu  penegakan  hukum  yang  sulit dalam pelaksanaan privatisasi. Kendala  ini  terutama  terjadi  bila privatisasi  dilaksanakan  dengan  cara penjualan saham berdasarkan ketentuan  pasar  modal.  Hal  ini dikarenakan hingga sekarang perkembangan  pasar  modal  masih mempunyai  sektor  yuridis  yang lemah,  cukup  banyak  lubang  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  tujuan yang  destruktif  oleh  siapa  saja  dari para  pelaku  pasar  modal  tersebut. Tindakan  tersebut  dapat  berupa rekayasa, lips service, insider trading, pengelabuan,  kongkalikong dan  sebagainya  yang  sebagian  besar tidak  dapat  terdeteksi  secara  jelas. 8
Selain  itu,  pelaksanaan  privatisasi BUMN  juga  dapat  dilakukan  dengan cara  yang    tidak    fair.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  banyaknya  kasus-kasus legal yang  tidak  dapat segera dipecahkan  oleh  penegak  hukum Indonesia  terhadap  pelaku  ekonomi pada pasar modal Indonesia. Pelanggaran  terbesar  berturut-turut adalah  kasus-kasus  yang  berkaitan
8 Jurnal:Pandu Patriadi, Segi Hukum Bisnis Dalam Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham Di Pasar Modal Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Maret 2004 , hal 69.
dengan keterbukaan informasi, benturan  kepentingan,  perdagangan
saham, insider trading , dan manipulasi pasar. 9
Kendala  privatisasi  yang  Non Yuridis  yaitu  pengaruh  politik  dalam pelaksanaan  privatisasi.  Pelaksanaan privatisasi  juga  tidak  luput  dari aktivitas  politik  yang  ada.  Hingga saat ini banyak kekuatan politik yang ingin  mengontrol  dan  menjadikan BUMN  sebagai  “sapi  perahan”. Belum  lagi  terdapat  banyak  sekali kepentingan  yang  ada  dalam  tubuh BUMN  yang  saling  tarik-menarik antara elit  politik dengan manajemen BUMN.  Politisi  menjadikan  BUMN sebagai  wadah  untuk  memberikan reward bagi  loyalis  dan  sebaliknya pihak manajemen BUMN
memberikan  “ upeti ”  karena  telah memperoleh  posisi  yang  baik  di BUMN  yang  bersangkutan.  Istilah Upeti  ini  sejalan  dengan  pernyataan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan di  Televisi  yang  mengatakan  bahwa BUMN  telah  menjadi  sapi  perahan Anggota  DPR  yang  menginginkan
9 Pandu Patriadi, Ibid, hal 71.
upeti dari para petinggi BUMN 10 .
Hal ini semakin menunjukkan bagaimana  tokoh  politik  memiliki peran  yang  sangat  besar  dalam terlaksananya program kebijakan privatisasi  yang  sudah  direncanakan. Niat  tokoh  politik  untuk  menjadikan BUMN sebagai sapi perahan tentunya  menyebabkan  terganggunya pelaksanaan privatisasi BUMN tersebut.  Misalnya,    dengan  lamanya proses  persetujuan  Program  Tahunan Privatisasi oleh DPR dapat menyebabkan  program  privatisasi yang  sudah  direncanakan  kehilangan momentum  pelaksanaan  privatisasi. Hal  ini  juga  bisa  disebabkan  karena tidak  dominannya  partai  pemerintah di DPR, akibatnya persetujuan Program  Tahunan  Privatisasi  sering terlambat  dan  privatisasi  BUMN menjadi kehilangan momentum.
Kendala  berikutnya  adalah perbedaan persepsi diantara stakeholder  dan  juga  masyarakat. Tidak  dapat  dipungkiri  meskipun para stakeholder dalam suatu BUMN sama-sama  menginginkan  kemajuan
10 Suara Anda,“ Dahlan Iskan & Sapi Perah DPR ”Metro TV pukul 19.00 WIB, tgl 26-12-2012.
untuk  suatu  BUMN,  namun  mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda mengenai  cara  yang  akan  ditempuh untuk  mencapai  tujuan  yang  mereka tetapkan.  Hal  ini  adalah  suatu  yang wajar,  karena  tidak  semua  pihak memiliki  persepsi  yang  sama  akan suatu  hal.  Suatu  hal  yang  baik menurut  pandangan  seseorang  belum tentu baik menurut pandangan orang lain, begitu juga para stakeholder  dalam  BUMN,  beberapa mungkin  setuju  privatisasi  dilakukan untuk  membenahi  BUMN  namun pihak  yang  lain  kurang  setuju  dan berpendapat  dengan  cara  yang bukan privatisasi lebih baik dalam
membenahi  BUMN.  Begitu  pula halnya masyarakat yang sering berbeda pandangan mengenai privatisasi  yang  dianggap  hanya sebagai penjualan aset negara semata. Hal ini sering menjadi hambatan jika tidak ditindaklanjuti dengan baik.
Kultur  dalam  BUMN  itu sendiri  juga  dapat  menjadi  kendala yang menyebabkan pelaksanaan privatisasi menjadi terhambat.
Hampir di semua lini dan level dalam BUMN,  mulai  dari  tingkat  Menteri hingga  jajaran  Direksi  berperilaku sebagai pemegang saham, di samping
fungsi-fungsi  lain  yang  dimiliki pemerintah sebagai regulator. Akibatnya  setiap  keputusan  selalu melalui  proses  yang  panjang  dan memakan  waktu  lama.  Ini  berbeda dengan  kultur  di  swasta,  dimana operasionalisasi perusahaan pada umumnya  langsung  ditangani  oleh pihak manajemen tanpa selalu menghadapi  intervensi  langsung  dari pemegang  saham.  Jika  dilihat  dari perspektif  waktu,  maka  proses  go public  swasta  cuma  memerlukan waktu  beberapa  bulan  sedangkan BUMN  membutuhkan  waktu  lebih dari satu tahun.
Kendala-kendala diatas apabila  terus  dibiarkan  tentu  akan menghambat proses pelaksanaan kegiatan privatisasi BUMN kedepannya,  beberapa  cara  atau solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:
a.  Untuk  kendala  yang  bersifat yuridis  yaitu  penegakan  hukum yang  sulit  dalam  pelaksanaan privatisasi  BUMN  dapat  diatasi dengan cara mempersiapkan pengaturan  hukum  yang  lebih lengkap dan jelas baik Undang-Undang maupun
peraturan-peraturan pendukung
lainnya sebelum kebijakan
privatisasi  dilaksanakan.  Dengan demikian  para  penegak  hukum mempunyai  kekuatan  yang  lebih kuat  dalam  menegakkan  hukum dalam pelaksanaan privatisasi.
Penegakan  hukum  yang  baik tentunya akan menciptakan
pelaksanaan  privatisasi  yang  fair dan mencapai tujuan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk negara dan BUMN itu sendiri..
b.  Untuk  kendala-kendala yang
bersifat  Non  Yuridis  dapat  ditempuh dengan cara:
1)  Menerapkan  prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik  ( Good Corporate Governance )
Penerapan  prinsip  tata
kelola  perusahaan  yang  baik ( Good  Corporate  Goverannce )
bukan  saja  hanya  tugas  Direksi BUMN, melainkan juga
pemegang sahamnya yang
dalam hal ini adalah Pemerintah.  Dalam  penerapan prinsip  ini  perlu  kesediaan  dari pengelola BUMN yaitu
Komisaris  dan  Direksi  BUMN untuk  melaksanakan tata kelola perusahaan yang berarti meletakkan manajemen
profesional  sebagai  tata  cara pengelolaan  usaha,  selain  itu perlu juga kesediaan dari pemerintah untuk
melaksanakan tata kelola perusahaan  yang  baik  kepada BUMN.  Hal  ini  karena  salah satu bias tata kelola perusahaan adalah  terlalu  kuatnya  campur tangan pemilik dalam
perusahaan  sehingga  membuat perusahaan  itu  sendiri  tidak mampu  mengembangkan  tata kelola  perusahaan  yang  baik. Pemerintah bukan saja Presiden dan Kabinet, namun juga Parlemen DPR. Bagi pemerintah  sebagai  pemegang saham,  dibutuhkan  kesediaan untuk meletakkan BUMN sebagai  sebuah  lembaga  bisnis yang  mandiri  dan  dikelola sebagaimana sebuah bisnis, dan bukan  sebagai  bagian  dari organisasi  publik/politik  atau bagian  kekuasaan.  Selama  itu masih  belum  tercapai,  maka pelaksanaan tata kelola
perusahaan  pada  BUMN  pasti mengalami kendala  yang besar, dan  berarti  juga  kendala  bagi pemulihan ekonomi secara keseluruhan karena BUMN akan menjadi bagian dari
kepentingan
kekuasaan
daripada  kepentingan  rakyat, baik  rakyat  sebagai  konsumen maupun rakyat sebagai pemilik.
2)  Sosialisasi  secara  kontinu mengenai konsep dasar privatisasi
Agar  program  privatisasi dapat  berjalan  dengan  mulus
dan  minim  hambatan  maka sosialisasi secara kontinu tentang konsep dasar privatisasi
adalah  salah  satu  langkah  yang dapat  ditempuh.  Pemerintah perlu menyusun program
kampanye nasional secara konseptual dan terencana.
Dengan  demikian  bukan  hanya stakeholder  saja  tetapi  juga
seluruh lapisan masyarakat
benar-benar  memahami  dan menyadari  peran  strategis  dari kebijakan privatisasi BUMN.
Masyarakat dan para stakeholder
harus bisa
menangkap esensi dari program privatisasi  BUMN.  Sama  juga halnya bahwa pemerintah harus membuat  pilihan  terhadap  pola privatisasi secara terencana dan dengan pertimbangan yang matang, sehingga dapat
mendatangkan hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Dainy Tara, Azwir, 2003, Menggugah BUMN Membangun
Ekonomi  Rakyat, Jakarta,  Nuansa Madani.
Ilmar,  Aminuddin,  2004, Privatisasi BUMN  di  Indonesia, Makassar, Hasanuddin University Press.
Iskan,  Dahlan, Dahlan:  Kontraktor BUMN  Paling  Rawan Korupsi, Kompas.com, 4 Juni 2012.
Kamus, 2008, Kamus Hukum,
Bandung, Citra Umbara.
Patriadi,  Pandu,  2004, Segi  Hukum Bisnis  Dalam  Kebijakan  Privatisasi BUMN Melalui Penjualan
Saham  Di  Pasar  Modal  Indonesia, Jurnal: Kajian Ekonomi dan
Keuangan.
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang  No.19  Tahun  2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan  Pemerintah  No.33  tahun 2005  tentang  Tata  Cara  Privatisasi Perusahaan Perseroan.
Peraturan  Pemerintah  No.59  tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No.33 Tahun
2005  tentang  Tata  Cara  Privatisasi Perusahaan Perseroan.