## Research Article

## Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa
Sherlock H Lekipiouw * & Andress D Bakarbessy Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
* lekipiouw.sherlock@gmail.com

## ABSTRACT
Village regulations in Indonesia have generalized state saniri to be the same as the Village Consultative Body  (BPD),  even  though  the  construction  of  state  sanitation  is  different  from  that  of  the  BPD.  The purpose  of  this  research  is  to  analyze  problems  in  village  regulations  in  Indonesia,  especially  those governing state saniri and to analyze the generalized juridical consequences of state saniri becoming BPD, the research method used is normative juridical. The results of the study show that based on the formulation of the norms of the Village Consultative Body (BPD) or what is referred to by another name, it has the authority to make village regulations and supervise the implementation of village governance. State Saniri is a system of power and is institutionalized in 2 (two) institutions, namely Saniri Rajapatti which  carries  out  the  government  and  complete  Saniri  which  formulates  policies,  as  well  as  1  (one) forum, namely Saniri Besar as a forum for accountability for the state government. The State Saniri is not an institution so it is different from the BPD.  It is necessary to synchronize the existence of BPD with  State  Saniri,  so  that  the  construction  of  state  Saniri  is  not  generalized  to  be  the  same  as  BPD construction.
Keyword: Saniri Negeri; Village Law; Village Consultative Council.

## ABSTRAK
Regulasi  Desa  di  Indonesia  telah  menggeneralisir  saniri  negeri  menjadi  sama  dengan  badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  padahal  konstruksi  Saniri  Negeri  berbeda  dengan  konstruksi  BPD. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  masalah  dalam  regulasi  desa  di  Indonesia  khususnya  yang mengatur  tentang  saniri  negeri  dan  menganalisis  konsekuensi  yuridis  tergeneralisirnya  saniri  negeri menjadi BPD, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rumusan norma Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Saniri Negeri merupakan suatu sistem kekuasaan dan terlembaga dalam 2 (dua) lembaga yaitu saniri rajapatti yang melaksanakan pemerintahan dan saniri lengkap yang merumuskan kebijakan,  serta  1  (satu)  forum  yaitu  saniri  besar  sebagai  forum  pertanggungjawaban  pemerintah negeri. Saniri Negeri bukanlah lembaga sehingga berbeda dengan BPD.  Perlu dilakukan sinkronisasi keberadaan BPD dengan Saniri Negeri, agar konstruksi saniri negeri tidak digeneralisasi menjadi sama dengan konstruksi BPD.
Kata Kunci: Saniri Negeri; Undang-Undang Desa; Badan Permusyawaratan Desa.

## A. PENDAHULUAN
Penjelasan  Pasal  18  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum Amandemen) angka 2 yang menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar  250 Zelfbesturende  landschappen dan Volkgemeenschappen yang tumbuh dan berkembang  dalam  semangat  persatuan  yang dibingkai  dengan  semboyan  Bhinneka  Tunggal Ika  (Anggoro,  2017). Menurut  Zayanti  Mandasari bahwa Zelfbesturende  landschappen dapat diterjemahkan  sebagai  daerah-daerah  istimewa yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri, seperti kerajaan, sedangkan Volkgemeenschappen merupakan self  governing community berupa  kesatuan  masyarakat  hukum adat yang terlihat dalam bentuk desa di Jawa dan Bali,  nagari  di  Minangkabau,  dusun  marga  di Palembang (Mandasari, 2014).
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI  Tahun  1945)  merupakan  pengakuan terhadap  hak  asal  usul  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Indonesia secara yuridis- normatif.  Menurut  Ni’matul  Huda  bahwa pengakuan  dan  penghormatan  dalam  konstitusi menempatkan  KMHA  sederajat  dan  sama pentingnya  dengan  kesatuan  pemerintahan lainnya,  seperti  kabupaten  dan  kota  (Rosyada, Warassih, & Herawati 2018).
Desa  adat  sebagai  perwujudan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  merupakan  desa  yang menjaga  dan  memelihara  tradisi,  budaya  dan masih  kental  pengaruh  adat  istiadatnya
(Romadhon  dkk,  2018).  Dalam  mengatur  dan menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, yang  dikenal  dengan  istilah  otonomi  desa (Purnamasari,  2019).  Konsep  Desa  adat  di wilayah  Maluku  tengah,  kepulauan  lease  dan pulau  ambon  dikenal  dengan  istilah  Negeri.  Hal ini  menurut  Efriani  dkk  menunjukkan  bahwa masih eksisnya hak asal usul berupa adat istiadat dan  budaya  sebagai  warisan  leluhur  dalam kehidupan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan desa di Indonesia, termasuk yang ada di Maluku (Efriani dkk, 2021).
Salah satu perwujudan hak asal usul dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri di wilayah Maluku  tengah,  Kepulauan  Lease  Dan  Pulau Ambon  adalah  adanya  kelembagaan  Raja  dan Saniri  Negeri.  Keberadaan  Raja  sebagai  kepala pemerintahan negeri adalah sama dengan kepala desa,  sedangkan  keberadaan  Saniri  Negeri dalam  praktiknya  di  Maluku  Tengah,  Kepulauan Lease  Dan  Pulau  Ambon  didasarkan  pada ketentuan  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa) bahwa  “Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) atau yang  disebut  dengan  nama  lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.
Keberadaan  Saniri  Negeri  dalam  tradisi pemerintahan  adat  dan  hukum  adat  di  wilayah Maluku  tengah,  kepulauan  lease  dan  pulau Ambon meliputi:
1) Saniri  Rajapati,  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan;
2) Saniri  Lengkap,  yang  merumuskan  berbagai kebijakan di negeri; dan
3) Saniri Besar, berupa
forum pertanggungjawaban
penyelenggaraan pemerintahan negeri.
Hal  tersebut  menujukan  bahwa  Saniri Negeri melingkupi 3 (tiga) lembaga dengan peran dan  fungsi  yang  berbeda.  Sementara  itu, pengaturan  Saniri  Negeri  di  Maluku  tengah  dan kota  Ambon  diatur  melalui  Perda,  diantaranya Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Negeri menyebutkan bahwa Saniri Negeri adalah badan legislatif  negeri  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  bersama-sama  kepala  pemerintah negeri  membahas  dan  menyepakati  Peraturan Negeri,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat,  serta  mengawasi  penyelenggaraan pemerintahan  negeri  oleh  pemerintah  negeri, serta dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten  Maluku  Tengah  Nomor  01  Tahun 2006 Tentang Negeri bahwa Saniri Negeri adalah lembaga/badan  perwujudan  demokrasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negeri  dan sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan negeri,  berfungsi  sebagai  badan  legislatif  yang bersama-sama  kepala  pemerintah  negeri membentuk  Peraturan  Negeri,  serta  merupakan badan  yang  mendampingi  kepala  pemerintahan negeri dalam memimpin negeri sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
Pengaturan  Saniri  Negeri  dalam  Perda Kota Ambon dan Perda Maluku Tengah mengatur tentang  Saniri  Negeri  sebagai  1  (satu)  lembaga, padahal  menurut  sistem  pemerintahan  adat bahwa  kelembagaan  saniri  negeri  tercermin dalam  3  (tiga)  lembaga  dengan  peran  yang berbeda-beda,  hal  ini  berbeda  dengan pengaturan  saniri  negeri  menurut  Perda  Kota Ambon dan Maluku Tengah yang cenderung lebih mengakomodir keberadaan saniri  negeri sebagai lembaga dengan nama lain dari BPD.
Dengan demikian terlihat ada kesenjangan antara  hukum  adat  yang  selama  ini  berlaku  di masyarakat  Maluku  khususnya  tentang  Saniri Negeri setelah adanya regulasi desa di Indonesia, bahwa  keberadaan  Saniri  Negeri  dilemahkan dengan  upaya  menyamakan  Saniri  Negeri dengan keberadaan BPD, hal inilah yang menjadi gap  analisis  dalam  penelitian  ini,  sehingga penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan kontribusi  terhadap  penegasan  eksistensi  Saniri Negeri.  Dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  masalah  dalam  regulasi  desa  di Indonesia  khususnya  yang  mengatur  tentang saniri  negeri  dan  menganalisis  konsekuensi yuridis  tergeneralisirnya  saniri  negeri  menjadi BPD.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  – penelitian  sebelumnya  yang  membahas  tentang regulasi  desa  di  Indonesia.  Adapun  penelitian sebelumnya  yang  membahas  tentang  regulasi desa  yaitu  membahas  tentang  Eksistensi Peraturan  Desa  Sebagai  Perwujudan Good
Gevornance Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan (Studi  Di  Desa  Putatgede  Kecamatan  Ngampel Kabupaten  Kendal)  (Panujiningsih,  2019), penelitian  tersebut  memiliki  perbedaan  dengan penelitian ini yang terletak pada fokus kajiannya, penelitian  tersebut  fokus  membahas  eksistensi peraturan  desa  dikaitkan  dengan good governance. Selanjutnya penelitian lain yang juga membahas  tentang  politik  hukum  pembentukan desa  adat  di  Indonesia,  penelitian  tersebut berbeda  jika  dibandingkan  dengan  penelitian  ini karena  penelitian  ini  fokus  pada  pembahasan tentang  masalah  dalam  regulasi  desa  yaitu tergeneralisirnya  saniri  negeri  menjadi  badan permusyawaratan  desa  (Rauf,  2016).  Penelitian lainnya  yang  juga  membahas  tentang  regulasi desa di Indonesia yaitu penelitian tentang Upaya Preventif  Aparat  Desa  Dalam  Penanggulangan Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang masalah dalam regulasi desa yaitu tergeneralisirnya saniri negeri menjadi badan  permusyawaratan  desa  (Bhakti,  & Gunawan, 2020).
Selain  penelitian-penelitian  tersebut  ada juga  penelitian  internasional  yang  membahas tentang regulasi desa di indonesia yaitu penelitian oleh  i  Wayan  Wesna  Astara,  yang  mambahas tentang  Kebijakan  Publik  dan  Peran  Petugas Pengamanan Adat (Pecalang) Toleransi Beragama  di  Desa  Adat  Kuta-Bali.  Penelitian tersebut  berbeda  dengan  penelitian  ini  yang membahas tentang masalah dalam regulasi desa
yaitu  tergeneralisirnya  saniri  negeri  menjadi badan  permusyawaratan  desa  (Astara,  2017). Penelitian  lainnya  yaitu  membahas  tentang kepemimpinan strategis desa adat dalam  rangka konservasi  dan  pembangunan  laut  di  maluku tenggara di Indonesia, yang dilakukan oleh Dirk J. Steenbergen. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian  ini  yang  membahas  tentang  masalah dalam regulasi desa yaitu tergeneralisirnya saniri negeri  menjadi  badan  permusyawaratan  desa (Steenbergen,  2016).  Berdasarkan perbandingan dengan  5  (lima)  penelitian  sebelumnya  yang sama-sama  membahas  tentang  regulasi  desa  di indonesia  maka  bisa  dikemukakan  bahwa penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian- penelitian  sebelumnya  sehingga  penelitian  ini memiliki nilai kebaharuan dan penting serta layak untuk dilakukan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada penulisan  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif.  Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan, penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi.  Data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  data hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Selanjutnya data  hukum  sekunder  tersebut  dianalisis  secara
deskriptif analitis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## C. HASIL & PEMBAHASAN

## 1. Tergeneralisirnya  Saniri  Negeri  Menjadi Badan Permusyawaratan Desa
Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan  dari rechtsgemeenschap atau beberapa literatur menyebutnya adatrechtsgemenschap yang  dalam  terjemahan bahasa  Indonesia  adalah  Persekutuan  Hukum Adat  (Setiadi,  2009).  Masyarakat  Hukum  Adat merupakan  suatu  kelompok  yang  saling mengikatkan diri untuk tunduk dalam suatu sistem hukum  adat  sebagai  suatu  persekutuan  hukum, dan  berada  dalam  satu  wilayah  yang  sama maupun atas dasar kesamaan keturunan (Thaib, Hamidi, & Huda, 2005).
Perlindungan  hukum  terhadap  kesatuan masyarakat  hukum  adat  dipertegas  dalam konstitusi  setelah dilakukan amandemen terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur  dalam undang-undang. Menurut  K C Wheare  sebagaimana  dikutip  oleh  Dahlan  Thaib dkk bahwa konstitusi mengikat karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum,
dan dibuat untuk dan atas nama rakyat”. Dengan demikian,  pengaturan  mengenai  kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD  NRI  Tahun  1945  merupakan  jaminan konstitusional  yang  ditetapkan  oleh  negara  atas nama  rakyat  terhadap  keberadaan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  NKRI,  sehingga pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat  bukan  hanya  berasal  dari  negara saja, tetapi merupakan wujud pengakuan seluruh rakyat  Indonesia  terhadap  eksistensi  kesatuan masyarakat  hukum  adat,  sebagaimana  menurut Zayanti  Mandasari  bahwa  diaturnya  masyarakat hukum adat dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah suatu  bentuk  pengakuan  terhadap  keberadaan masyarakat hukum adat oleh negara.
Dengan  demikian,  cara  pandang  dan  cara menghadapi  masyarakat  hukum  adat  oleh pemerintah  harus  seimbang  dengan  berbagai kelompok  masyarakat  maupun  setiap  warga negara lainnya, dan tidak hanya sebatas wacana untuk  mengakui,  menghormati,  dan  melindungi semata tetapi benar-benar harus terimplementasi dalam berbagai kebijakan maupun tindakan yang dibuat oleh negara.
Penjelasan  UU  Desa  menyatakan  bahwa wujud dari dari kesatuan masyarakat hukum adat masih  ada,  hidup  dan  hidup  di  wilayah  NKRI, seperti  huta/nagori  di  Sumatera  Utara,  gampong di  Aceh,  nagari  di  Minangkabau,  marga  di Sumatera  bagian  selatan,  tiuh  atau  pekon  di Lampung,  desa  pakraman/desa  adat  di  Bali,
lembang  di  Toraja,  banua  dan  wanua  di Kalimantan.
Terkait dengan hal tersebut maka kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  berada  di  wilayah Maluku  Tengah,  Kepulauan  Lease  dan  Pulau Ambon sebagai persekutuan genealogis territorial,  yang  dikenal  dengan  istilah Negeri. Salah satu kewenangan Negeri adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan  hak,  asal  usul,  adat  istiadat  dan hukum adat.
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Penetapan Kembali  Negeri  Sebagai  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  Dalam  Wilayah  Pemerintahan Provinsi  Maluku,  yang  selanjutnya  disebut dengan  Perda  Negeri,  telah  mengatur  tentang keberadaan  Negeri  di  Provinsi  Maluku,  yang dapat  dilihat  dalam  Pasal  2  yang  menegaskan bahwa “ditetapkannya  Negeri  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  adat  dimaksudkan  untuk  mengatur  batas wilayah,  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  berdasarkan  hak, asal  usul,  dan  adat  istiadat  setempat  yang berbeda  di  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.” Ketentuan tersebut menegaskan  Negeri  berhak  melaksanakan pemerintahan  sendiri  berdasarkan  hak  asal  usul dan  adat  istiadat  sebagai  suatu  desa  adat menurut  sistem  pemerintahan  adat  yang  masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat negeri.
Menurut Rina Pusparani, Nuraida Kubangun,  and  Efilina  Kissiya  yang  mengutip pandangan  Ziwar  Efendi  bahwa  susunan pemerintahan negeri dalam perkembangannya di masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  ditetapkan dalam keputusan landraad Amboina No.14 Tahun 1919  yang  mengatur  bahwa  Pemerintah  Negeri merupakan regent en de kepala soas’s. Selain itu, dalam  keputusan landaard  Amboina No.  30
Tahun 1919 disebutkan
bahwa negorijbestuur adalah regent  en  de Kepala-Kepala  Soa (Pusparani,  Kubangun,  & Kissya,  2017).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  pemerintahan  negeri  dilaksanakan oleh Raja dan Kepala-Kepala Soa.
Raja  dan  kepala-kepala  soa  sebagai pelaksana  pemerintahan  negeri  dikenal  dengan istilah Saniri  Rajapatti ,  badan  ini  berfungsi  untuk melaksanakan pemerintahan negeri dan dipimpin oleh  Raja  (Effendi,  1987)  Selain terdapat Saniri Rajapati dalam sistem pemerintahan negeri, juga ada  lembaga  yang  dikenal  dengan Saniri Negeri Lengkap. Keberadaan Saniri  Negeri Lengkap merupakan perwakilan dari Soa.
Soa  adalah  persekutuan  territorial  yang terdiri  dari  beberapa  marga  atau  “ matarumah ” yang berasal dari keturunan yang berbeda-beda , tua-tua  adat,  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang berpengaruh  seperti mauweng yang  merupakan kepala  kerohaniaan  adat,  seiring  dengan dikenalnya  agama,  maka  peran  mauweng  telah diganti dengan tokoh agama (pendeta/imam), Kewang melaksanakan  fungsi
untuk menjaga wilayah Negeri, baik di darat  dan di  laut, Kapitan melaksanakan  peran  sebagai pemimpin  ketika  terjadi  perang  atau  konflik dengan  kelompok  yang  lain; Marinyo adalah seorang  yang  bertanggung  jawab  untuk mengkomunikasikan keputusan pemerintah (Raja)  kepada  staf  pemerintah  negeri  maupun kepada  masyarakat; Tuan  Negeri  atau Tuan Tanah merupakan pemimpin dan pelaksana adat.
Tugas Saniri
Negeri Lengkap adalah menentukan kebijaksanaan dan membuat peraturan  -  peraturan  yang  berlaku  di  Negeri bersama dengan Saniri Rajapatti . Pimpinan Saniri Negeri  Lengkap ini  adalah  Raja.  Selain  itu, terdapat
Saniri Negeri Besar
yang menyelenggarakan  rapat  terbuka  antara Saniri Rajapatti dan Saniri  Negeri  Lengkap dan  semua warga masyarakat pria dewasa yang berumur 18 tahun  ke  atas.  Rapat  ini  dilaksanakan  1  (satu) tahun  sekali  biasanya  di  awal  tahun  atau  pada akhir tahun dan berlangsung di rumah adat yang di sebut Baileo dan dipimpin oleh Raja.
Berbagai  uraian  tersebut  menunjukkan bahwa  lembaga  saniri  yang  ada  di  kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  Maluku  terdiri  dari: 1.Saniri  rajapati  yang  terdiri  dari  oleh  Raja  dan kepala-kepala  soa,  yang  juga  bertindak  sebagai badan  peradilan  yang  disebut  dengan makametrajapatty ;  2.  Saniri  lengkap  yang merupakan  perwakilan  anggota  masyarakat khususnya  perwakilan  dari  soa,  tokoh  adat  dan tokoh  masyarakat;  3.  Saniri  besar  yang merupakan forum pertanggungjawaban.
Berdasarkan pelaksanaan fungsi kelembagaan  Saniri  tersebut  dapat  diketahui bahwa  Saniri  merupakan  sistem  kekuasaan dalam  sistem  pemerintahan  adat  di  Maluku Tengah,  Kepulauan  Lease  dan  Pulau  Ambon. Sistem kekuasaan tersebut meliputi: 1.kekuasaan pemerintahan,  yang  dilaksanakan  oleh  Saniri Rajapatti  yang  dikepalai  oleh  Raja,  termasuk keberadaannya  sebagai  lembaga  peradilan  di negeri;  2.  kekuasaan  merumuskan  kebijakan, yang dilaksanakan oleh Saniri Lengkap, dan Raja berkedudukan  sebagai  Ketua  Saniri  Lengkap;  3. forum  pertanggungjawaban  oleh  Saniri  Rajapati terhadap  masyarakat,  yang  dilaksanakan  oleh Saniri Besar.
Dengan demikian, praktik penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan negeri di Maluku Tengah,  Pulau  Ambon  Dan  Pulau  Lease menunjukkan  bahwa  Raja  merupakan  pemimpin dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam kekuasaan Saniri Rajapatti, serta pemimpin Saniri Lengkap  dalam  membuat  berbagai  kebijakan  di Negeri, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  forum Saniri  Besar.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa dalam sistem pemerintahan negeri menempatkan Raja  sebagai  pemegang  kekuasaan  yang dominan dan terpusat.
Terkait  dengan  hal  tersebut  maka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negeri  memiliki  unsur  kesamaan  dengan pengalaman sejarah ketatanegaraan di masa lalu, misalnya  di  Inggris  sebagaimana  yang
disampaikan  oleh  Mahfud  MD  yang  dikutip  oleh Saldi Isra bahwa bahwa “ raja sebagai pemegang kekuasaan  yang  mutlak  baik  itu  kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif ” (Isra, 2010).
Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  Haposan Siallagan bahwa kekuasaan raja sangat luas dan absolut  sehingga  berpotensi  terjadinya  tindakan yang  sewenang-wenang  dari  raja  (Siallagan, 2016).
Dalam  perkembangannya,  terpusatnya kekuasaan negara di tangan individu atau jabatan tertentu  sebagaimana  praktik  oleh  kerajaan maupun  negara  di  masa  lalu,  telah  mengalami berbagai  kritik  dan  ditentang  dengan  gagasan baru  mengenai  negara  hukum  yang  salah  satu unsurnya  menekankan  perlu  adanya  pemisahan kekuasaan  dalam  suatu  negara.  Pandangan  ini dikembangkan  untuk  membatasi  maupun mengurangi  dominasi  kekuasaan  raja  dalam memimpin  pemerintahan,  membuat  suatu peraturan,  maupun  dalam  menyelenggarakan peradilan,  kemudian  kewenangan-kewenangan tersebut  diserahkan  pada  suatu  badan kenegaraan  yang  berdiri  sendiri  dan  terpisah (Juanda,  2004)  sebagaimana  pandangan  Jhon Locke dalam membagi kekuasaan dalam negara atas  3  (tiga)  kekuasaan,  yaitu:  membentuk Undang-undang,  melaksanakan  undang-undang, dan  kekuasaan  federatif  adalah  hubungan  luar negeri (Rahmatullah, 2013).
Ajaran Jhon Locke kemudian dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  Montesquieu dengan  ajaran  trias  politica  yang  membagi
kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan untuk membuat undang-undang, untuk melaksanakan  undang-undang,  dan  untuk menghakimi  (Antari,  2020).  Terkait  dengan  hal tersebut  maka  keberadaan  Saniri  Negeri  juga merupakan suatu sistem kekuasaan yang terbagi menjadi  Saniri  Rajapatti  yang  melaksanakan pemerintahan,  Saniri  Lengkap  yang  membuat kebijakan  di  negeri,  dan  Saniri  Besar  sebagai forum  pertanggungjawaban  penyelenggaraan pemerintahan negeri.
Salah satu materi muatan UU Desa adalah mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa/desa  adat  yang  meliputi  Pemerintah Desa/Desa  Adat  dan  Badan  Permusyawaratan Desa/Desa  Adat,  Lembaga  Kemasyarakatan Desa,  dan  lembaga  adat.  BPD  sebagai  bagian dari  lembaga  pemerintahan  di  tingkat  desa melaksanakan  fungsi  pemerintahan  dengan melakukan  tugas  seperti  mengakomodir  dan menyampaikan  aspirasi  warga  desa,  mengawasi pelaksanaan  tugas  kepala  desa,  dan  bersama- sama  dengan  kepala  desa  merencanakan, membahas,  menyepakati  dan  menetapkan rancangan  peraturan  desa  (ranperdes)  menjadi peraturan desa (Perdes).
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa  (UU  Desa) menetapkan bahwa:
“Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara demokratis”.
Keanggotaan  BPD  berdasarkan  Pasal  56 ayat (1) UU Desa merupakan wakil dari penduduk Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110  Tahun 2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa (Permendagri  BPD)  menetapkan  bahwa  Badan Permusyawaratan  Desa  yang  selanjutnya disingkat  BPD  atau  yang  disebut  dengan  nama lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Pasal  5  Permendagri  BPD  mengatur bahwa :
1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan keterwakilan  perempuan  yang  pengisiannya dilakukan  secara  demokratis  melalui  proses pemilihan  secara  langsung  atau  musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
3. Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
memperhatikan  jumlah  penduduk  dan kemampuan Keuangan Desa.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  wilayah  dalam  desa  seperti wilayah dusun, RW atau RT.
Selanjutnya  dalam  Pasal  6  mengatur  bahwa Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:
1. Pengisian  berdasarkan  keterwakilan  wilayah; dan
2. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
Kelembagaan  BPD  menurut  Pasal  27  ayat  (1) Permendagri  BPD  bahwa  Kelembagaan  BPD terdiri  atas:  pimpinan;  dan  bidang.  ayat  (2) menetapkan bahwa Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 1). 1 (satu) orang ketua; 2). 1 (satu) orang wakil ketua; dan 3). 1 (satu) orang sekretaris.
Berdasarkan  Pasal  55  UU  Desa  bahwa  BPD mempunyai  fungsi: 1.  membahas dan menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa bersama  Kepala  Desa;  2.  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa;  dan  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Berdasarkan  berbagai  ketentuan  tersebut dapat  diketahui  bahwa  BPD  terdiri  dari  wakil penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dipilih secara demokratis. Keanggotaan BPD berjumlah gasal,  yang  paling  sedikit  berjumlah  5  (lima) orang, dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.  Hal  tersebut  juga  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Ambon  Nomor  8  Tahun  2017
Tentang  Negeri  (Perda  Negeri  Kota  Ambon), dalam Pasal 58 yang mengatur mengenai jumlah anggota  saniri  negeri  berjumlah  5  (lima)  sampai dengan 9 (Sembilan) orang.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka dapat  diketahui  bahwa  pengaturan  Perda  Negeri Kota  Ambon  dan  Perda  Negeri  Maluku  Tengah tentang Saniri Negeri telah mengurangi beberapa ciri  dan  karakter  adat  saniri  negeri  berdasarkan hak  asal  usul,  sehingga  saniri  negeri  telah bertransformasi  secara  kelembagaan  dan  fungsi sesuai  dengan  apa  yang  diatur  oleh  hukum negara  berdasarkan  UU  Desa  dan  berbagai peraturan  pelaksanannya  termasuk  Perda  Kota Ambon dan Maluku Tengah.
Keberadaan  BPD  menurut  hukum  negara jika  disandingkan  dengan  keberadaan  Saniri Negeri  menurut  hukum  adat  di  Maluku  tengah, pulau  ambon  dan  pulau-pulau  lease  memiliki beberapa  perbedaan  yang  cukup  mendasar. Pasal  1  angka  4  UU  Desa  menegaskan  bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hal ini menunjukkan  bahwa  BPD  adalah  sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa; anggota BPD berasal dari wakil  penduduk  desa;  wakil  penduduk  desa merupakan representasi perwakilan wilayah; dan dipilih secara demokratis.
Sementara  itu,  keberadaan  saniri  negeri secara kelembagaan diwujudkan dalam
kelembagaan Saniri  Rajapatti,  Saniri  Lengkap dan Saniri Besar. Saniri Rajapatti terdiri dari Raja dan Kepala Soa adalah badan eksekutif dibawah pimpinan Raja. Dieter Bartels menyatakan bahwa istilah saniri rajapatti berarti dewan penguasa dan wakil-wakilnya,  merupakan  cabang  kekuasaan eksekutif  dan  administrative  (Bartels,  2017). Sementara  itu,  menurut  Frank  L  Cooley  bahwa secara  keanggotaan saniri  rajapatti dipilih menurut garis keturunan tertentu dan merupakan pemimpin tradisional di desa (Cooley, 1987).
Dengan demikian saniri rajapatti merupakan lembaga eksekutif yang keanggotaannya terdiri dari Raja dan Kepala Soa, dan  dipilih  menurut  garis  keturunan  tertentu.  Hal ini  tentunya  berbeda  dengan  BPD  yang keanggotaannya  berdasarkan  pada  hasil pemilihan  oleh  masyarakat  desa  yang  berasal dari  keterwakilan  wilayah  dan  perempuan. Sementara  itu ,  Saniri  Negeri Lengkap menurut keanggotaannya terdiri dari saniri rajapatti, wakil- wakil Soa (bukan  kepala  soa),  kepala  adat, kewang,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  dan tuan  tanah.  Ziwar  Effendi  menyatakan keanggotaan saniri lengkap antara 12  -15 orang. Hal  ini  tentunya  berbeda  juga  dengan  jumlah keanggotaan BPD antara 5 - 9 orang. Selain itu, dapat  juga  diketahui  bahwa  saniri  lengkap dipimpin  oleh  Raja  yang  merupakan  kepala pemerintahan negeri, sedangkan dalam konstruksi keanggotaan BPD tidak boleh  berasal dari  pemerintahan  desa,  baik  itu  kepala  desa maupun  perangkat  desa  lainnya  sebagaimana
diatur  dalam  Pasal  64  huruf  e  UU  Desa  yang menyatakan bahwa Anggota Badan
Permusyawaratan  Desa  dilarang  merangkap jabatan  sebagai  Kepala  Desa  dan  perangkat Desa.
Lebih lanjut mengenai Saniri Negeri Besar merupakan forum penyelenggaraan rapat  lengkap  yang  bersifat  terbuka oleh Saniri Negeri  Lengkap dan  semua  warga  masyarakat pria dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Hal ini  menunjukkan  bahwa  Saniri  Besar  hanya sarana pertemuan yang melibatkan Saniri Negeri Lengkap dengan masyarakat yang sudah dewasa atau yang sudah memiliki hak pilih sebagaimana pandangan Dieters Bartels, dan diselenggarakan di  baileo  (rumah  adat)  1  (satu)  tahun  sekali. Berdasarkan  konstruksi  kelembagaan  BPD  dan Saniri  Negeri  tersebut,  maka  dapat  diketahui bahwa Saniri Negeri secara umum adalah sistem kekuasaan  yang  ada  di  Negeri  yang  terlembaga dalam  saniri  rajapatti,  saniri  lengkap  dan  saniri besar,  sedangkan  BPD  adalah  lembaga penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa  selain Kepala Desa.
Saniri negeri dan BPD secara keanggotaan adalah  berbeda,  karena:  Pertama, Saniri Rajapatti terdiri  dari  raja  dan  kepala  soa,  yang dipilih  berdasarkan  garis  keturunan  tertentu, sedangkan  BPD  adalah  perwakilan  masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan  perempuan  yang  pengisiannya dilakukan  secara  demokratis  melalui  proses pemilihan  secara  langsung  atau  musyawarah
perwakilan.  Kedua, Saniri  Lengkap memiliki keanggotaan  yang  berasal  dari saniri  rajapatih dan  jabatan-jabatan  adat  yang  ada  di  Negeri, sedangkan BPD dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah  dan  perempuan.  Ketiga,  sementara  itu Saniri  Besar tentunya  berbeda  dengan  BPD karena saniri besar adalah forum pertanggungjawaban  sedangkan  BPD  adalah lembaga perwakilan masyarakat di desa.
Sementara  itu  dari  aspek  fungsinya  dapat diketahui  bahwa:  Pertama, Saniri  Rajapatti melaksanakan kekuasaan eksekutif dan administratif,  sedangkan  BPD  melaksanakan fungsi  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  fungsi  perwakilan  dan  fungsi pengawasan. Kedua, Saniri Lengkap melaksanakan  fungsi  membuat  kebijakan  di Negeri,  sedangkan  BPD  melaksanakan  fungsi pembentukan  peraturan  perundang-undangan (peraturan Desa). Dengan demikian, keberadaan saniri lengkap dan BPD memiliki aspek kesamaan dari  fungsi  membuat  kebijakan  (perundang- undangan  di  desa).  Ketiga, Saniri  Besar merupakan forum pertanggungjawaban mengenai jalan  pemerintahan  oleh  raja,  hal  ini  tentunya berbeda dengan BPD yang merupakan salah satu organ pemerintahan di desa yang memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  diketahui bahwa Saniri Negeri dan BPD berbeda dari aspek kelembagaan  maupun  fungsi,  kecuali  terhadap Saniri  Lengkap  yang  dari  fungsi  memiliki kesamaan  dengan  BPD  karena  sama-sama
merumuskan kebijakan (hukum) yang akan dibuat oleh  negeri/desa,  tetapi  dari  aspek  keanggotaan memiliki  latar  belakang  keanggotaan  yang berbeda.
Dalam  praktiknya,  dengan  berlakunya  UU Desa  maka  keberadaan  Saniri  Negeri  dan  BPD yang pada hakikatnya berbeda tetapi diperlakukan sama, kecuali terhadap kelembagaan  Saniri  Lengkap.  Hal  tersebut  juga diuraikan  oleh  Pieter  S  Soselisa,  dkk  bahwa eksistensi  Saniri  Negeri  saat  ini  adalah  sebagai Lembaga/Badan  penyelenggaraan  Pemerintah Negeri  sebagai  perwujudan  demokrasi  dan memiliki  fungsi  untuk  membentuk  Peraturan Negeri  bersama  dengan    Kepala    Pemerintahan Negeri,  serta  memiliki  fungsi  pengawasan  untuk mengawasi  Kepala  Pemerintahan  Negeri  dalam melaksanakan  tugas  dan wewenangnya, bahkan juga  memberikan  saran,  nasehat,  pertimbangan dan  teguran  kepada  pemerintah  negeri  jika melakukan  tindakan  yang  dapat  merugikan kepentingan  negeri  (Soselisa  dkk,  2014). Berbagai fungsi tersebut adalah fungsi dan tugas yang  relative  sama  dengan  fungsi  BPD, sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang desa.  Hal  ini  tentunya  bertentangan  dan  tidak mencerminkan  eksistensi  Saniri  Negeri,  tetapi lebih  cenderung  mengadaptasi  kelembagaan, serta  peran  dan  tugas  BPD  sehingga  membuat keberadaan Saniri Negeri menjadi lemah.
Praktik  ini  membuat  sejarah  terulang kembali  dalam  perkembangan  ketatanegaraan
dan pemerintahan adat di Indonesia pada Tahun 1979  dengan  diberlakukannya  Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang  menyeragamkan  bentuk  desa  di  Indonesia yang  berdampak  pada  status,  kedudukan  dan eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat,  yang  secara  perlahan-lahan  terkikis identitas  diri  karena  adanya  penyeragaman administrasi  Pemerintahan  Desa  yang  berlaku secara nasional (Hattu, 2005).
Keadaan tersebut mengakibatkan kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di Provinsi  Maluku  memang  tetap  hidup,  tumbuh dan  berkembang,  akan  tetapi  perkembangannya cenderung  dan  berangsur  angsur  melemah ketimbang berkembang menjadi lebih kuat. Salah satu  sebabnya  adalah  identitas  kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  memperoleh legitimasi  menurut  hukum  adat  setempat  tidak mampu mempertahankan diri apabila diperhadapkan  dengan  kebijakan  politik  hukum nasional,  walaupun  mempunyai  landasan konstitusional  yang  kuat.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam konstruksi Saniri Negeri yang dikonstruksikan untuk menyerupai BPD sebagaimana  diatur  dalam  UU  Desa  beserta berbagai peraturan pelaksananya.
Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1 angka  20  Perda  Negeri  Kota  Ambon  yang menyatakan  bahwa  Saniri  Negeri  adalah  badan legislatif  negeri  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  bersama-sama  kepala  pemerintah negeri  membahas  dan  menyepakati  Peraturan
Negeri,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat,  serta  mengawasi  penyelenggaraan pemerintahan  negeri  oleh  pemerintah  negeri, serta dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten  Maluku  Tengah  Nomor  01  Tahun 2006 Tentang Negeri bahwa Saniri Negeri adalah lembaga/badan  perwujudan  demokrasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negeri  dan sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan negeri,  berfungsi  sebagai  badan  legislatif  yang bersama-sama  kepala  pemerintah  negeri membentuk  Peraturan  Negeri,  serta  merupakan badan  yang  mendampingi  kepala  pemerintahan negeri dalam memimpin negeri sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
Ketentuan  tersebut  mendefenisikan  Saniri Negeri  sebagai  suatu  lembaga  semata,  padahal Saniri Negeri merupakan sistem kekuasaan yang terlembaga  dalam  Saniri  Rajapatih,  Saniri Lengkap  dan  Saniri  Besar.  Hal  ini  membuat keberadaan  Saniri  Negeri  tidak  memiliki  arah ketika  harus  berhadap-hadapan  dengan  dengan hukum negara, karena tidak dapat mempertahankan  eksistensinya  dan  cenderung mengikuti  pengaturan  negara  (Sari,  2020). Realitas  ini  merupakan  sebuah  paradoks  dalam dinamika pengakuan dan perlindungan masyarakat  hukum  adat,  karena  secara konstitusional  mendapat  perlindungan  dalam konstitusi  tetapi  dalam  realitasnya  hak-hak masyarakat hukum adat selalu mendapat tekanan jika  berhadapan  dengan  hukum  negara.  Hal  ini menurut Ade Saptomo menunjukkan bahwa relasi
diantara  hukum  negara  dan  hukum  adat  sering juga  menciptakan  disharmonisasi  diantara keduanya sehingga dapat menjadi pemicu konflik. Situasi  ini  membuat  adanya  pilihan  bagi masyarakat  untuk  tunduk  dan  taat  pada  salah satu  hukum  saja  dan  cenderung  mengabaikan keberadaan hukum yang lain (Saptomo, 2010).
Sementara  itu,  Bernard  Tanya  lebih menegaskan  bahwa  kontradiksi  diantara  budaya (hukum  adat)  dengan  hukum  yang  modern (hukum Negara) menjadi dilema bagi masyarakat yang  masih  memelihara  dan  hidup  dengan  adat istiadat  karena  menciptakan  beban  bagi masyarakat, dan terpaksa menyenangkan Negara dengan  cara  menaati  hukum  Negara,  sehingga secara  terpaksa  juga  keberadaan  hukum  adat akan diabaikan (Tanya, 2006)
Realitas  tersebut  juga  telah  mengglobal sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Blanca  A. Camargo,  Anke  Winchenbach  ,  Mario  Vazquez- Maguirre  bahwa  The  global  issue  of  indigenous and  tribal  peoples  has  placed  them  as  a vulnerable  group  with  various  challenges  due  to climate  change,  loss  of  habitat  and  victims  of racismso that it has an impact on the existence of indigenous  peoples  who  are  weak  in  various relationships with various other community groups as  well  as  in  relations  with  the  state  (Camargo, Winchenbach, & Vázquez-Maguire, 2022).
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya interaksi  antara  hukum  negara  yang  secara formalistik  dibentuk  untuk  mengendalikan  dan mengatur  masyarakat  melalui  prosedur-prosedur
dan  birokrasi  penyelenggara  negara  (Rahardjo, 2010) sebagai perwujudan kehendak penyelenggara negara, akan berbenturan dengan keberadaan  hukum  adat  yang  bersumber  dari tradisi  yang  didasarkan  pada  pengalaman  turun temurun atau hak asal usul, yang berkonsekuensi akan  selalu  menempatkan  posisi  hukum  negara lebih  dominan  terhadap  hukum  adat.  Kondisi tersebut  terlihat  dalam  keberadaan  Saniri  Negeri yang  dikonstruksikan  untuk  memenuhi  ciri  yang dimiliki oleh BPD sebagaimana yang diatur dalam pengaturan  hukum  negara  agar  mendapatkan legalitas  dan  pengakuan  negara.  Dalam  konteks inilah maka saniri negeri kehilangan esensi dalam penyelenggaraan  pemerintahan  adat  baik  dari aspek fungsi maupun kelembagaannya, sehingga dapat  termarginalisasi  keberadaanya  oleh eksistensi BPD.
2. Konsekuensi  yuridis  tergeneralisirnya saniri negeri menjadi BPD
Upaya  untuk  mempertahankan  eksistensi saniri  negeri  sesuai  dengan  hak  asal  usul masyarakat di Maluku Tengah, Pulau Ambon dan Kepulauan  Lease  perlu  dilakukan  mengingat bahwa Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap  eksistensi  KMHA  beserta  hak  asal usulnya.  Keberadaan  KMHA  telah  ada  jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,  sebagaimana  pandangan  HAW Widjaja yang dikutip oleh A.D. Bakarbessy bahwa before  the  formation  of  a  political  society  and government in Indonesia, villages already existed
and  had  traditions,  customs  with  their  own  laws and  were  relatively  independent (Bakarbessy, 2014). Bahkan secara spesifik menurut Taliziduhu Ndaraha  yang  dikutip  oleh  Galuh  Candra Purnamasari  bahwa  Pemerintahan  desa  pada saat  Pemerintah  Hindia  Belanda  telah  diakui keberadaannya,  sehingga  desa  adat  telah  ada sebelum  terbentuknya  Indonesia  (Purnamasari, 2019).
Menurut  Sulastriyono  bahwa  pengakuan dan  penghormatan  terhadap  KMHA  bermakna bahwa  adanya  pengakuan  dan  penghormatan negara  terhadap  keberadaan  hukum  adat, maupun  lembaga/institusi  yang  dimiliki  oleh KMHA  (Sulastriyono,  2014).  Dengan  demikian, negara  secara  konstitusional  telah  memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat  hukum  adat  berdasarkan  hak  asal usulnya,  termasuk  keberadaan  saniri  negeri menurut  hukum  adat  yang  berlaku  di  maluku tengah, pulau ambon dan kepulauan lease. Untuk itu,  saniri  negeri  baik  secara  kelembagaan maupun  fungsinya  telah  diakui  dan  dihormati keberadaannya  oleh  negara  sehingga  perlu dijaga  eksistensinya  dengan  mempertahankan sistem,  bentuk,  dan  norma  hukum  adat  yang masih dijaga dan dipelihara oleh KMHA.
Dalam  praktiknya,  adanya  kecenderungan melemahnya  eksistensi  Saniri  Negeri  karena  ciri saniri  negeri  telah  dikonstruksikan  sama  dengan BPD.  Hal  ini  tentunya  memberikan  dampak terhadap  lemahnya  eksistensi  Negeri,  karena melemahnya  Saniri  Negeri  yang  merupakan
bagian  dari  sistem  pemerintahan  adat sebagaimana  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pengakuan  Dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  yang mengatur  bahwa  Identifikasi  KMHA  dilakukan dengan  mencermati:  a.  sejarah  Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
Menurut  Koentjaraningrat  sebagaimana dikutip  oleh  Didik  Sukriono  bahwa  desa merupakan  entitas  sosial  yang  memiliki  identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi atau pranata lokal  yang  beragam,  pemerintahan  yang demokratis  dan  memiliki  otonomi  khas  (asli) dalam  mengatur  kehidupannya  sendiri  ( self governing community ) termasuk berhak mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan adat (Sanjaya, & Sugiartha, 2014)
Gagasan  pendiri  bangsa  bahwa  Desa sebagai  suatu  komunitas  otonom  berdasarkan keaslian  adat  istiadat  selalu  dikaitkan  dengan asal-usul yang senantiasa dihormati.
Penghormatan  tersebut  ditunjukan  dengan adanya  pengakuan  dalam  konstitusi  maupun dalam berbagai peraturan perundangan- undangan yang pernah mengatur mengenai desa (Mustaghfirin, 2011).
Zudan  Arif  Fakrulloh  menyatakan  bahwa gagasan pendiri bangsa bahwa desa berdasarkan hak  asal  usul  dan  adat  senantiasa  harus dihormati  dengan  adanya  pengakuan  dalam
konstitusi  maupun  dalam  berbagai  peraturan perundangan-undangan  yang  pernah  mengatur mengenai desa (Bakarbessy, 2018).
Dalam  kaitan  dengan  hal  tersebut,  maka keberadaan  saniri  negeri  yang  dijamin  dalam Pasal 18B UUDNRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)  bahwa  “Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  atau yang  disebut  dengan  nama  lain adalah  …..”.  serta  ketentuan  Bab  XIII  mengenai Ketentuan  khusus  desa  adat  telah  memberikan jaminan  agar  pengaturan  mengenai  desa  adat diatur  sesuai  dengan  ciri  dan  kekhususannya masing-masing.  Untuk  itu,  keberadaan  saniri negeri  juga  perlu  diatur  sesuai  dengan  ciri  dan kekhusuannya  tanpa  harus  mengadopsi  semua peran  dan  fungsi  dari  BPD  dan  sepanjang  tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945  dan  UU  Desa,  mengingat  pengakuan  dan penghormatan Negara terhadap KMHA merupakan  pengakuan  bersyarat  sepanjang masih  hidup,  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  NKRI  dan  diatur  dalam UU,  maka  kekhususan  atau  kebiasan  KMHA harus  dapat  menyesuaikan  dengan  syarat tersebut.
Dengan  demikian,  Pemerintah  Daerah yang selanjutnya memiliki kewajiban untuk dapat menerjemahkan  eksistensi  desa  adat  dan kelembagaan  desa  adat  dalam  produk  hukum  di daerah.  Terkait  dengan  hal  tersebut  maka menurut  Sulastriyono  bahwa  pengakuan  dan
penghormatan negara terhadap KHMA dapat juga terealisasi dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah (provinsi,  Kabupaten/Kota),  yang  substansinya menghormati dan mengakui keberadaan KMHA.
Menurut  ketentuan  Pasal  109  UU  Desa bahwa Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum  adat  ditetapkan  dalam  peraturan  daerah Provinsi. Berdasarkan ketentuan ini maka Pemda Provinsi Maluku, Pemda Kota Ambon dan Pemda Kabupaten Maluku Tengah  agar dapat mengatur kembali  keberadaan  Saniri  Negeri  sebagai kelembagaan  pemerintahan  adat  sesuai  dengan hak  asal  usul  dalam  peraturan  perundang- undangan  yaitu  di  dalam  Peraturan  Daerah. Pengaturan  tersebut  baiknya  lebih  menegaskan keberadaan  jenis  badan  saniri  yang  lebih  mirip dengan BPD yaitu Saniri Negeri Lengkap karena memiliki kesamaan fungsi.
Selain  itu,  perlu  juga  direvitalisasi kedudukan  Raja  di  dalam  kelembagaan  Saniri Negeri Lengkap, yang menurut hukum adat saniri Negeri  lengkap  dipimpin  oleh  Raja  yang merupakan kepala pemerintahan negeri, sedangkan  dalam  konstruksi  keanggotaan  BPD tidak boleh berasal dari pemerintah desa, baik itu kepala  desa  maupun  perangkat  desa  lainnya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  64  huruf  e  UU Desa  yang  menyatakan  bahwa  Anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  dilarang  merangkap jabatan  sebagai  Kepala  Desa  dan  perangkat Desa;  Dengan  demikian,  peran  Raja  sebagai
kepala  pemerintahan  negeri  dapat  disesuaikan dengan pengaturan ini untuk tidak dapat diangkat sebagai  kepala  Saniri  Lengkap.  Dengan demikian, keberadaan Saniri Negeri sesuai tugas dan perannya dapat terus dipertahankan sebagai bentuk jaminan terhadap eksistensi KMHA.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut Permasalahan dalam regulasi  desa  di  Indonesia  khususnya  yang mengatur  tentang  saniri  negeri  bahwa  Saniri Negeri merupakan suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan  yang  dipraktikan  oleh  kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah, Pulau Lease dan Pulau Ambon yang dilaksanakan oleh Saniri  Rajapatti,  Saniri  Lengkap  serta  Saniri Besar.  Sedangkan  BPD  adalah  lembaga penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa  selain kepala  desa,  yang  dari  aspek  kelembagaan  dan fungsi  berbeda  dari  saniri  negeri.  Akan  tetapi dalam  implementasinya  saniri  diperlakukan seperti  BPD  berdasarkan  hukum  Negara,  yaitu berdasarkan  pada  ketentuan  UU  Desa  dan peraturan pelaksanaanya.
Konsekuensi yuridis tergeneralisirnya saniri negeri menjadi BPD yaitu menunjukkan dominasi hukum  negara  terhadap  hukum  adat  dalam pembentukan  saniri  negeri.  Hal  ini  membuat saniri negeri kehilangan esensi sebagai lembaga pemerintahan  adat  karena  harus  memenuhi  ciri- ciri  yang  dimiliki  oleh  BPD.  Dengan  demikian, perlu  dilakukan  sinkroniasi  terhadap  keberadaan
BPD  dengan  Saniri  Negeri,  sehingga  konstruksi saniri  negeri  tidak  bisa  digeneralisasi  menjadi sama  dengan  konstruksi  BPD.  Untuk  itu  perlu ditegaskan  keberadaan  Saniri  Negeri  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku  maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anggoro,  T.  (2017).  Kajian  Hukum  Masyarakat Hukum  Adat  Dan  Ham  Dalam  Llngkup Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,  Vol.36,
(No.4),pp.487-498.
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20298301&loka si=lokal#
Antari, Putu Eva D. (2020). Implementasi Fungsi
Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Dalam  Upaya  Memperkuat  Sistem Presidensial Di Indonesia. Refleksi Hukum:
Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.4,  (No.2),  pp.217-
238.https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2. p217-238
Astara, I Wayan Wesna. (2017). Public Policy and
Role  of  Traditional  Security  Officer (Pecalang)  of  Religious  Tolerance  in  the
Traditional  Village  Kuta-Bali. Journal  of
Law, Policy and Globalization , Vol.67,(No.1),pp.94–108. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JL PG/article/viewFile/39954/ 41074
Bakarbessy,  Andress  D.  (2014).  Position  Of  The Village In The Terms Of The Constitutional
Construction  Of  The  Unitary  State  Of  The Republic Of Indonesia In The Implementation Of The Regional
Autonomy. International  Journal  of
Advanced  Research ,  Vol.2,  (No.2). http://www.journalijar.com/article/872/positi on-of-the-village-in-the-terms-of-the- constitutional-construction-of-the-unitary- state-of-the-republic-of-indonesia-in-the- implementation-of-the-regional-autonomy/
Bakarbessy,  Andress  D.  (2018).  Interaksi  Antara Negara  Dan  Desa  Adat  Dalam  Konstruksi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
Sasi ,Vol.24,(No.1),pp.59-72.
https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.119 Bhakti, Indira Swasti Gama Bhakti., & Gunawan,
Tri  Agus.  (2020).  Upaya  Preventif  Aparat Desa  dalam  Penanggulangan  Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Journal of  Public  Administration  and  Local Governance ,Vol.4,(No.1),pp.49–64. https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1980 Camargo,  Blanca  A.,  Winchenbach,  Anke.,  & Vázquez-Maguirre, Mario. (2022).
Restoring the dignity of indigenous people:
Perspectives  on  tourism  employment.
Tourism Management Perspectives , Vol.41.https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.1 00946
Efriani.,  Dewantara,  Jagad  Aditya.,  Fransiska,
Meliya.,  Ramadham,  Iwan.,  &  Agustinus, Edy.(2021).  Eksistensi  Adat  Dalam Keteraturan  Sosial  Etnis  Dayak  Di
Kampung  Bonsor  Binua  Sakanis  Dae.
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , Vol.6, (No.1),pp.87-106. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p87- 106
Mandasari,  Z.  (2014).  Politik  Hukum  Pengaturan Masyarakat  Hukum  Adat  (Studi  Putusan Mahkamah  Konstitusi). Jurnal  Hukum  Ius Quia  Iustum ,  Vol.21,  (No.2),  pp.227-250. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2. art4
Mustaghfirin,  H.  (2011).  Sistem  Hukum  Barat,
Sistem  Hukum  Adat,  Dan  Sistem  Hukum Islam  Menuju  Sebagai  Sistem  Hukum
Nasional sebuah Ide Yang Harmoni. Jurnal Dinamika Hukum , Vol.11,(No.1), pp.89–96. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Ed sus.265
Panujiningsih,  Ulfa.  (2019).  Eksistensi  Peraturan
Desa Sebagai Perwujudan Good Gevornance Dalam Pelaksanaan
Pembangunan  (Studi  Di  Desa  Putatgede Kecamatan  Ngampel  Kabupaten  Kendal). Indonesian  State  Law  Review  (ISLRev),
Vol.1,(No.2),pp.183–204. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islr ev/article/view/38438
Pieter  S,  Soselisa.,  Rahanra,  Ivonny  Y.,
Chaniago, Wahyu F., & Alhamid, Rugayah.
(2021). Eksistensi Saniri Dalam Pemerintahan  Negeri  Suli  Kecamatan Salahutu  Kabupaten  Maluku  Tengah.
Komunitas:  Jurnal  Ilmu  Sosiologi ,  Vol.4,
(No.1),pp.14-26.
https://doi.org/10.30598/komunitasvol4issu
e1page14-26 Purnamasari,  Galuh  C.  (2019).  Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan
Permusyawaratan  Desa  Menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  (Studi  Bpd  Desa  Kunjang). Refleksi Hukum:Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.3,  (No.2), pp.161-174.
https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p161
-174
Pusparani, Rina., Kubangun, Nuraida., & Kissiya,
Efilina.  (2017).  Sistem  Pemerintahan Negeri  di  Pulau  Ambon  dan  Pulau-pulau Lease. Pedagogika: Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan , Vol.5, (No.2),pp. 69- 90.https://doi.org/10.30598/pedagogikavol5 issue2page69-90
Rahmatullah I. (2013). Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam sistem ketatanegaraan  di  Indonesia. Jurnal  Cita Hukum ,Vol.1,(No.2).DOI: 10.15408/jch.v1
i2.2992
Rauf,  Muhammad.  (2016).  Politik  Hukum Pembentukan  Desa  Adat  dalam  Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jurnal De Lega Lata ,  Vol.1,  (No.2),  pp.408–417.https://e- journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/ WK/article/view/153
Romadhon,  Ahmad  Heru.,  Harianti,  Isnin.,
Rohyana,  Nabilah.,  &  Agustina,  Melisa .
(2018).  Dinamika  Pranata  Pemerintahan
Desa  Adat  Dalam  Dimensi  Hukum  Tata Negara. Jurnal Hukum Media Bhakti , Vol.2,
(No.2).https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.2
5
Rosyada,  Amrina.,  Warassih,  Esmi.,  & Herawati, Ratna. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap  Kesatuan  Masyarakat  Hukum
Adat  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Sosial. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.20, (No.1),pp.1-22.
https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021
Sanjaya,  Dewa  Bagus.,  &  Sugiartha,  Wayan. (2014).  Harmonisasi  Integrasi  Desa
Pakraman  dengan  Desa  Dinas  yang
Multietnik dan Multiagama
dalam
Menghadapi  Pergeseran,  Pelestarian,  dan
Konflik  di  Bali. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora ,  Vol.2,  (No.2),  pp.265–274. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha. v2i2.2183
Sari, Ni Luh Arianingsih. (2020). Pengakuan  dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum  Adat  (dalam  Perspektif  Negara Hukum). Ganec Swara , Vol.14, (No.1), pp.
439-445.
https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119
Siallagan,  H.  (2016).  Penerapan  prinsip  negara hukum  di  Indonesia. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu Sosial  dan Humaniora, Vol.18,
(No.2),pp.122-128. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v1 8i2.9947
Steenbergen, Dirk J (2016). Strategic Customary Village Leadership in the Context of Marine
Conservation and Development in Southeast  Maluku,  Indonesia. Human
Ecology ,Vol.44,(No.2),pp.311–327.
https://doi.org/DOI 10.1007/s10745-016- 9829-6 Sulastriyono.  (2014).  Filosofi  Pengakuan  dan Penghormatan Negara Terhadap
Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia.
Yustisia ,Vol.3,(No.3),pp.97-108. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556

## TESIS
Hattu,  H.  (2005). Pemberian  Wewenang
Pengelolaan Wilayah Laut Kepada Daerah Otonom Terhadap Hak Petuanan
Masyarakat  Adat  di  Pulau  Ambon  dan Pulau-pulau  Lease .  Universitas  Sam Ratulangi.

## BUKU
Bartels,  D  .  (2017). Di  bawah  naungan  Gunung Nunusaku. Jakarta: Gramedia.
Cooley  Frank  L.  (1987). Mimbar  dan  Tahta (Hubungan Lembaga-lembaga Keagamaan dan  Pemerintahan  di  Maluku  Tengah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Effendi,  Z.  (1987). Hukum  Adat  Ambon-Lease .
Jakarta: Pradnya Paramita.
Isra,  S.  (2010). Pergeseran  Fungsi  Legislasi;
Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer
dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia .
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Juanda.  (2004). Hukum  Pemerintahan  Daerah  –
Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah .
Bandung: Alumni.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif
. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Saptomo,  A.  (2010). Otonomi  dan  Kebangkitan
Daerah: Sebuah Test Case Dalam Hukum dan Kearifan Lokal . Jakarta: Grasindo.
Setiadi, T. (2009). Intisari Hukum Adat Indonesia .
Bandung: Alfabeta
Tanya,  Bernard  L.  (2006). Hukum  Dalam  Ruang
Sosial . Yogyakarta: Genta Publishing.
Thaib, Dahlan., Hamidi, Jazim., & Huda, Ni’Matul.
(2005). Teori  dan  Hukum  Konstitusi.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.