## Al-Mizan
(e-Journal)

## Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam
Nurul Amalia Syahrullah Yulianto 1 , Nur Mohamad Kasim 2 , Erman I. Rahim 3
1,2,3 Universitas Negeri Gorontalo email: amaliakadji@gmail.com; nurkasm@ung.ac.id; erman@ung.ac.id
Author Correspondence: amaliakadji@gmail.com
Abstract: The death penalty is one of the issues that has pro and con views. This paper contains behaviours that cause death penalty sanctions and the application of the death penalty in Indonesia based on  Indonesian criminal law and Islamic law. This paper is a normative legal research. The determination of this type of research is based on the consideration that the orientation of this study is more intended to find  legal  rules,  legal  principles  and  legal  doctrines  in  order  to  answer  the  legal issues at hand. The results show that the death penalty is not in line with respect for human rights that must be respected and protected, while in Islamic teachings, if it occurs, the term qisas (retaliation in kind) is known, namely if someone kills, then the reply is also murder, but on the other hand the term forgiveness from the victim's family is known, so qisas is not applied.
Keywords:  Death Penalty; Murder; Indonesian Criminal Law; Islamic Law; Qisas

## Existence of Death Penalty for Murder Case Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Law
Abstract: Hukuman mati menjadi salah satu isu yang memiliki pandangan pro dan kontra.  Tulisan  ini  memuat  perilaku-perilaku  yang  menyebabkan  sanksi  hukuman mati  dan  penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia  berdasarkan  hukum  pidana  di Indonesia  dan  hukum  Islam.  Tulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif. Penentuan  tipe  penelitian  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  orientasi dari kajian ini lebih dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hukuman  mati  tidak  sejalan  dengan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, sedangkan dalam ajaran Islam, jika terjadi dikenal istilah qisas, yaitu jika seseorang membunuh, maka balasannya adalah pembunuhan juga, namun di sisi lain dikenal istilah pemaafan dari keluarga korban, sehinga qisas tidak diberlakukan.
Kata Kunci:  Hukuman Mati; Pembunuh; Hukum Pidana Indonesia; Hukum Islam; Qisas

## A. Pendahuluan
Hak  asasi  manusia  (HAM)  begitu  dilindungi  di  Indonesia.  Hal  ini dibuktikan  dengan  beberapa  peraturan  perundangan  di  Indonesia  yang  membahas mengenai hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  pasal  1  a yat  1  dituliskan  bahwa  “Hak  asasi  manusia ialah  suatu  hak  yang  telah  ada  pada  manusia  sebagai  suatu  ciptaan  Tuhan  Yang Maha Esa, sehingga hak tersebut sudah sepatutnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.” 1 Namun, meskipun dalam  perundangan  tersebut  sudah  mengatur  mengenai  hak  asasi  manusia,  namun kenyataannya  banyak  pelanggaran  terhadap  HAM,  yaitu  penghilangan  nyawa seseorang  yang  dilakukan  dengan  cara  dibunuh.  Nyawa  manusia  tentunya merupakan  sesuatu  yang  melekat  pada  diri  manusia  sejak  lahir,  sehingga  sudah sepatutnya  dilindungi.  Kenyataannya,  di  Indonesia  sendiri  masih  cukup  banyak kasus pembunuhan.
Pembunuhan  tentunya  merupakan  suatu  perbuatan  yang  keji  yang menyebabkan  kerugian.  Kerugian  tersebut  menimpa  korban  serta  kerabat  korban. Pembunuhan  dalam  pengertian  Kitab  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  ialah  suatu tindakan menumpas nyawa orang lain yang dilakuka secara sengaja. 2 Berdasarkan KUHP,  pembunuhan  itu  sendiri  terdiri  dari  beberapa  jenis  diantaranya; pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, serta pembunuhan  yang  diminta  oleh  korban. 3 Sementara  itu,  dalam  hukum  Islam pembunuhan  terbagi  menjadi  dua  jenis:  pembunuhan  yang  tidak  diperbolehkan, yaitu yang secara sadar membunuh orang lain tanpa adanya sebab, dan pembunuhan yang dibolehkan, yaitu membunuh musuh saat peperangan. 4
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2 Martinus Halawa, Zaini Munawair dan Sri Hidayani, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”, Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum 2 , no. 1 (2020): 9-15. 3 Ibid. 4 Iman ing Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Islam , ” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 13, no. 2 (2013): 1-12.
Dalil  dalam  Alquran  yang  membahas  mengenai  pengharaman  membunuh antara  lain:  QS.  al-Isra/17:  31  dan  33;  QS  al-Maidah/5:  32  dan  45;  dan  QS  al- Baqarah/2 :  178.  Kemudian  dalam  Madzhab  Syafi’ i  dan  Madzhab  Hambali merincikan  jenis-jenis  pembunuhan  menjadi  beberapa  di  antaranya:  pembunuhan sengaja,  pembunuhan  semi  sengaja,  dan  pembunuhan  tersalah.  Sanksi  terhadap pembunuhan dalam ajaran  Islam pada umumnya adalah hukuman qisas. Hukuman kisas adalah penerapan hukuman yang sama seperti yang dilakukan pelaku terhadap korban.  Dalil  mengenai  hukuman  qisas  terdapat  dalam  QS  al-Baqarah/2:  178, sehingga berdasarkan hukuman qisas tersebut, sanksi terhadap pelaku pembunuhan adalah dibunuh atau hukuman mati. 5
Di antara negara yang menganut hukuman mati, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura,  dan  Arab  Saudi. 6 Namun,  prosedur  yang  diterapkan  tiap  negara  tentu saja berbeda. 7 Di Arab Saudi, hukuman mati berlandaskan pada hukum kisas yang berdasarkan  syariat  Islam. 8 Sementara  itu,  di  Indonesia  hukuman  mati  diterapkan terhadap  kasus  yang  mengancam  keamanan  negara,  terorisme,  pemberontakan terhadap  negara  sahabat,  tindakan  yang  melanggar  kemanusiaan,  tindak  pidana yang  dilakukan  saat  perang,  narkotika,  psikotropika,  pembunuhan  berencana,  dan korupsi  yang  menyalahgunakan  dana  bencana  alam. 9 Hukuman  mati  di  Indonesia telah  ada  sejak  diterapkannya  hukum  adat.  Selanjutnya  pada  awal  orde  reformasi dirilislah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara  tegas  menerapkan  sanksi  hukuman  mati  terhadap  pelaku  korupsi. Selanjutnya,  perundangan  yang  juga  mengatur  mengenai  sanksi  hukuman  mati  di antaranya: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti-Terorisme. 10
5 Ibid.
6 Sahid HM, “Tinjauan Syari’ah Terhadap Hukum Pidana Mati , ” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 2, no. 1 (2012): 46-67.
7 Ibid. 8 Roni  Efendi,  “Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Pidana  Islam , ” Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah 16, no. 1 (2017): 125-143.
9 Yohanes  S  Lon,  “Penerapan  Hukuman  Mati  di  Indonesia  dan  Implikasi  Pedagogisnya , ” Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa 14, no. 1, (2020): 47-55.
10 Dede Kania, “Cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2014):137-148, http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2787

## Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam
Hukuman  mati  sudah  sepatutnya  diterapkan  kepada  pelaku  pembunuhan, terutama pembunuhan berencana. Hal ini dikarenakan hukuman mati memberikan dampak  negatif  terhadap  korban  dan  kerabatnya,  serta  dapat  juga  mengacaukan tatanan  hidup  di  lingkungan  masyarakat.  Namun  realitasnya,  hukuman  mati  tidak mendapatkan  persetujuan  dari  semua  pihak.  Terdapat  banyak  pro  dan  kontra terhadap penerapan hukuman mati ini. Aspek-aspek yang mendasari adanya pro dan kontra ini di antaranya: terkait moral dan etik, hak asasi manusia, norma religious, serta efektivitas dari hukuman mati tersebut. Pendapat-pendapat yang pro dengan hukuman  mati  dikarenakan  anggapan  bahwa  hukuman  mati  dianggap  dapat memberikan  keadilan  terhadap  korban  dan  keluarganya,  serta  hukuman  mati dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. 11
Meskipun  dianggap  dapat  memberikan  keadilan  terhadap  korban  dan keluarganya,  nyatanya  banyak  juga  yang  tidak  setuju  dengan  adanya  hukuman mati.  Pihak  yang  kontra  terhadap  hukuman  mati  berasal  dari  kalangan  yang meninggikan  HAM,  karena  menurut  mereka  pidana  mati  ini  sangat  bertentangan dengan  hak  asasi  manusia  yang  menyatakan  bahwa  setiap  manusia  berhak  untuk hidup. 12 Selain  itu,  mereka  yang  kontra  dengan  hukuman  mati  juga  meragukan mengenai  keefektifan  hukuman  mati  dalam  mengurangi  kejahatan  yang  akan datang.  Cesare  Becaria  berpendapat  sebagaimana  dikutip  Kholiq  bahwa  hukuman mati tidak dapat menahan suatu kejahatan agar tidak terjadi lagi. 13
Terlepas  dari  adanya  pro  dan  kontra  mengenai  hukuman  mati,  nyatanya hukuman mati ini masih menjadi sanksi yang sah berlaku di Indonesia. Di sisi lain, hukuman  mati  ini  masih  perlu  diterapkan  terhadap  pelaku  pembunuhan.  Hal  ini dikarenakan  pembunuhan  itu  sendiri  saja  sudah  melanggar  hak  asasi  korban,
11 Arie  Siswanto,  “Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hukum  Internasional , ” Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , Edisi April 2009: 7-20. Lihat pula, Rohmatul Izad, “Pida na Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi, Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies 1, no. 1 (2019), http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1826
12 Syamsul Hidayat dan Hasan Asy’ari, “ The Controversy of Applying the Death Sentence for Criminal Acts Related to Drugs ”, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 1, no. 3 (2013): 500- 522, https://doi.org/10.12345/ius.v1i3.252
13 M. Abdul Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam  RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), ” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 14, no. 2 (2007):
185-209.
sehingga  apa  masih  perlu  terlalu  mengedepankan  hak  asasi  pelaku  dalam memberikan sanksi pembunuhan itu sendiri saja sudah berdampak negatif terhadap korban serta keluarga korban, sehingga atas dasar itulah penulis mengkaji tentang urgensi  hukuman  mati  itu  sendiri  dalam  perspektif  hukum  pidana  Indonesia  dan hukum Islam.

## B. Hukuman Mati dalam Perspektif Perundangan-Undangan di Indonesia
Pidana mati sampai sekarang masih terus diterapkan di Indonesia. Indonesia merupakan  salah  satu  negara  di  antara  58  negara  yang  masih  mengaplikasikan sanksi  hukuman  mati. 14 Dilansir  dari  data  Lembaga  HAM  Internasional,  jumlah orang  yang  dipidana  mati  di  Indonesia  lumayan  banyak.  Tindakan-tindakan  yang dapat  menyebabkan  sanksi  pidana  mati  berdasarkan  Rancangan  Undang-Undang (RUU) KUHP di antaranya: terorisme (pasal 242, pasal 249, pasal 251), terorisme dengan bahan-bahan kimia (pasal 244), memudahkan atau membantu aksi terorisme (pasal 247), perluasan pidana terorisme (pasal 250 ayat 1), aksi yang memudaratkan keamanan  penerbangan  (pasal  262  ayat 2),  memberontak  terhadap  negara  sahabat (pasal 269 ayat 2), penyelewengan narkotika (pasal 505, pasal 506), penyelewengan narkotika ketika di luar Indonesia (pasal 511), penyelewengan psikotropika (pasal 513, pasal 521), penyelewengan psikotropika ketika di luar Indonesia (pasal 518), penghilangan nyawa manusia dengan perencanaan. 15
Selain  mengenai  tindakan-tindakan  yang  dapat  disanksi  dengan  hukuman mati,  perundangan  di  Indonesia  juga  membahas  mengenai  pelaksanaan  eksekuti hukuman  mati  sebagaimana  tertuang  dalam  Penetapan  Presiden  Nomor  2  Tahun 1964, diantaranya:
a. Pasal  1  disebutkan  terpidana  mati  bisa  ditembak  secara  berulang  kali  hingga menyebabkan  kematian,  sehingga  berdasarkan  pasal  ini,  penembakan  pada hukuman mati tidak hanya dilakukan sekali saja.
14 Ahmad  Mukhlish  Fariduddin  dan  Nicolaus  Yudistira  Dwi  Tetono, “ Imposition  of  the Death  Penalty  for  Corruptors  in  Indonesia  from  A  Utilitarian  Perspective ,” Integritas:  Jurnal Antikorupsi 8, no. 1(2022): 1 – 12. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903.
15 Yon Artiono Arba’i, Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 112-113.

## Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam
b. Pasal  14  ayat  4  dinyatakan  ketika  terpidana  masih  menunjukkan  tanda-tanda masih  hidup  setelah  ditembak,  maka  Bintara  Regu  Penembak  diperintahkan untuk melakukan tembakan terakhir.
c. Pasal 14 ayat 3 disebutkan pengeksekusian dilakukan dengan cara menembak jantung terpidana mati. 16
Adapun  sanksi  terhadap  pembunuhan  dalam  perundangan  di  Indonesia berdasarkan jenis-jenis pembunuhan, yaitu: 17
a. Pembunuhan Disengaja
Pembunuhan  yang  disengaja  ialah  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan adanya  kehendak  dari  pelaku.  Dalam  pembunuhan  ini,  pelaku  memang menginginkan  korban  untuk  meninggal.  Pembunuhan  ini  dalam  KUHP  termaktub di dalam Pasal 338-Pasal 350.
Pembunuhan  yang  disengaja  kemudian  terbagi  menjadi  beberapa  bentuk diantaranya:
1) Pembunuhan  biasa,  yaitu  jarak  dari  niat  dan  tindakan  pembunuhan  tidak berlangsung  lama.  Pembunuhan  ini  dimaktubkan  dalam  Pasal  338  KUHP. Sementara  itu,  sanksi  terhadap  pembunuhan  ini  berdasarkan  pasal  tersebut adalah dipenjara dengan waktu maksimal 15 tahun.
2) Pembunuhan  yang  diikuti,  disertai,  atau  didahului  dengan  aksi  pidana  lain, yaitu  telah  terjadi  tindak  pidana  lain  sebelum  pembunuhan,  di  mana  tindak pidana  lain  tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  pembunuhan.  Apabila tindak  pidana  selain  pembunuhan  tersebut  belum  terjadi,  maka  disanksi berdasarkan Pasal 339 KUHP, yaitu dengan sanksi penjara seumur hidup, atau dengan jangka waktu tertentu maksimal 20 tahun. Apabila tindak pidana lain sudah  terjadi,  maka  disanksi  dengan  sanksi  pembunuhan  dan  sanksi  tindak pidana lain tersebut.
16 Ibid.,  144.  Bandingkan  Republik  Indonesia,  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
17 Rafida Sinulingga dan R. Sugiharto, “Studi Kompara si Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam  dalam  Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, ” Sultan Agung Fundamental Research Journal 1, no. 1 (2020), 31-43.
3) Pembunuhan  berencana,  yaitu  suatu  pembunuhan  yang  dilaksanakan  dengan menyusun  rencana  terlebih  dahulu.  Sanksi  dari  pembunuhan  ini  dimaktubkan dalam Pasal 340 KUHP yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup dengan waktu maksimal 20 tahun.
4) Pembunuhan  bayi  yang  dilakukan  ibunya,  dimana  terbagi  menjadi  beberapa jenis, yaitu; pembunuhan bayi tidak direncanakan yang diatur dalam Pasal 341 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun, dan pembunuhan bayi yang direncanakan  yang  diatur  dalam  Pasal  342  KUHP  dengan  hukuman  penjara maksimal 9 tahun.
5) Pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  kehendak  korban,  yaitu  pembunuhan  ini dilakukan  karena  adanya  permintaan  dari  korban,  di  mana  kehendak  korban tersebut  memang  terbukti  benar  adanya.  Pembunuhan  ini  diatur  dalam  Pasal 344 KUHP dengan sanksi maksimal 12 tahun penjara.
6) Membantu seseorang bunuh diri, yaitu pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 345 KUHP dengan sanksi penjara maksimal 4 tahun.
7) Menggugurkan janin, yaitu pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. 18
b. Pembunuhan Tidak Disengaja
Pembunuhan  ini  terjadi  tanpa  adanya  kesengajaan  dari  pelaku  untuk membunuh  korban.  Dalam  arti  lain,  pelaku  tidak  menghendaki  adanya  kematian. Pembunuhan  jenis  ini  diatur  dalam  Pasal  359  KUHP.  Berdasarkan  pasal  tersebut, sanksi  terhadap  pembunuhan  ini  yaitu  penjara  maksimal  5  tahun  atau  hukuman kurungan dengan waktu maksimal setahun.
Dengan  latar  belakang  demokrasi,  penetapan  pidana  mati  dalam  beberapa undang-undang  Indonesia  pada  dasarnya  dibahas  oleh  legislatif.  Legislatif  adalah wakil  rakyat  dan  wakil  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat Jean-Jacques  Rousseau  sebagaimana  dikutip  Alrah  bahwa  pada  dasarnya  seluruh
18 Besse  Muqita  Rijal  Mentari,  “Saksi  Pidana  Pembunuhan  dal am  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  dengan  Hukum  Islam”, AL-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  23,  no.  1(2020):  1-38, https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33

## Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan
rakyat  hukum  didasarkan  pada  kesepakatan  masyarakat  yang  mengungkapkan kehendak bersama. 19
Syarat  sanksi  pidana  mati  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  pada dasarnya  telah  sesuai  dengan  teori  perjanjian  masyarakat  ataupun  konsitusi. Olehnya  itu  sangat  relevan  mengaitkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Dasar (UUD) Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) dengan Pasal 28J.
Pasal 28 A:
Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya. 20
Pasal 28I:
(1)  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai  pribadi  dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 21
Pasal 28J:
(1) Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 22
Terapan  hukuman  mati  memiliki  tujuan,  baik  secara  hukum  (hukum) maupun  manusiawi  (kepentingan  umum).  Jika  hukuman  mati  tidak  memiliki pengaruh  atau  nilai  bagi  pelakunya,  maka  nilainya  terletak  pada  kesan  yang diberikannya kepada orang lain sebagai pencegah umum.
19 Zikraini  Alrah,  “Kontrak Sosial  dalam  Pandangan  Rousseau,” Paradigma:  Jurnal  Kalam dan Filsafat 1, no. 1 (2019): 1-14.
20 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Perubahan Kedua).
21 Ibid.
22 Ibid.

## C. Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  berasal  dari  agama  Islam,  yaitu  hukum yang  diturunkan  oleh  Allah  swt.  untuk  kemaslahatan  hamba-hamba-Nya  di  dunia dan  akhirat.  Ruang  lingkup  hukum  Islam  mencakup  segala  aspek  kehidupan,  baik dari segi syakhsiyah (perdata), siyasah (tata negara), muamalah (ekonomi), maupun jinayah (pidana). Jika terkait hukum jinayah (pidana) dikenal ada beberapa istilah diantaranya:
1. Qisas,  yaitu  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  pelaku  pembunuhan  yang disengaja. Dalilnya terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 178.
2. Hukuman  mati  yang  dilakukan  dengan  cara  penyaliban  terhadap  pelaku pencurian  yang  mengakibatkan  korban  terbunuh.  Dalilnya  terdapat  dalam  QS al-Maidah/5: 33.
3. Hukuman  rajam,  yaitu  melempari  batu  pelaku  perzinaan  yang  sudah  menikah sampai  meninggal.  Dalil  mengenai  hukuman  ini  terdapat  dalam  hadis Rasulullah  saw.  yang  diriwayatkan  Abu  Daud  yang  artinya: “Hukuman  bagi pezina  yang  belum  menikah  adalah  dicambuk  seratus  kali,  lalu  diasingkan selama  setahun.  Hukuman  bagi  pezina  yang  sudah  menikah  adalah  dirajam sampai mati.”
4. Hukuman  mati  terhadap  seseorang  yang  murtad  keluar  dari  Islam  lalu membelot kepada kelompok musuh Islam. 23
Suatu  dalil  yang  memuat  mengenai  dasar  adanya  hukuman  mati  dalam Islam adalah QS al-Baqarah/2: 179 yang dalam bentuknya adalah qisas. Hukuman mati qisas  diturunkan  Allah  swt.  sebagai  sanksi  terhadap  pelaku  pembunuhan didasarkan oleh alasan seseorang yang telah membunuh, maka harus dirampas juga hak  hidupnya.  Konsep  hukuman qisas  ini  menunjukkan  bahwa  Islam  menjunjung suatu  perbuatan  sama  terhadap  suatu  perbuatan  yang  telah  dilakukan,  sehingga apabila seseorang membunuh, maka yang paling adil adalah dibunuh juga. 24
23 Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati…”
24 Ibid.
Jumhur ulama fiqh mengklasifikasikan jenis-jenis pembunuhan berdasarkan perspektif hukum Islam, yaitu:
1. Pembunuhan  sengaja,  yaitu  pembunuhan  yang  dengan  sengaja  menginginkan kematian pada korban. Alat yang digunakan dalam pembunuhan ini yaitu alat yang  bisa  mematikan  korban.  Korban  dalam  pembunuhan  ini  ialah  seseorang yang  Allah  larang  untuk  dihilangkan  nyawanya  atau  berjulukan mas’ um  ad- dam (darahnya terpelihara).
2. Pembunuhan  semi  sengaja,  yaitu  pembunuhan  ini  dilakukan  dengan  sengaja namun  tidak  menggunakan  alat  yang  membahayakan  nyawa,  seperti  tongkat dan yang lainnya.
3. Pembunuhan  tersalah,  yaitu  pembunuhan  ini  terjadi  tidak  secara  sengaja, namun  terdapat  insiden  yang  ternyata  berujung  kematian.  Contohnya  ialah seseorang  yang  melempar  suatu  benda  lalu  benda  tersebut  tidak  sengaja mengenai korban dan menyebabkan kematian. 25
Sanksi  dari  pembunuhan  dalam  hukum  Islam  disebut qisas,  namun  hanya berlaku  untuk  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  sengaja.  Sementara  itu, hukuman diyat  diperuntukkan  sebagai  sanksi  pembunuhan  tidak  langsung.
Meskipun  begitu,  menurut  ulama  Hanafiah, qisas  juga  dapat  diberikan  kepada pelaku pembunuhan tidak langsung. 26 Sementara itu dalam kitab fiqh disebutkan qisas juga dapat diterapkan terhadap kasus pelukaan. 27
Penerapan  hukuman  dalam  Islam  disebabkan  adanya  anggapan  suatu perbuatan  harus  dibalas  dengan  perbuatan  yang  sama,  sehingga  dengan  adanya qisas menunjukkan bahwa agama Islam memperlakukan semua manusia itu sama. 28 Berdasarkan aturan qisas tersebut, mana yang membunuh harus dibunuh juga agar bisa  adil  terhadap  korban  dan  keluarganya.  Aksi  pembunuhan  menimbulkan ketidakamanan  dalam  masyarakat.  Suatu  hukuman  diterapkan  dalam  Islam  untuk
25 Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Islam…”
26 Ibid. 27 Ali  Sodiqin,  “ Restorative  Justice  dalam  Tindak Pidana  Pembunuhan:  Perspektif  Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, ” Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 49, no. 1 (2015): 63-100.
28 Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati…”
mencegah  adanya  perilaku  pidana  serta  agar  terciptanya  lingkungan  sosial  yang baik. 29
Berdasarkan  QS  al-Baqarah/2:  179  disebutkan  bahwa  hukuman qisas  ini memiliki  tujuan  untuk  mengayomi  kelangsungan  hidup  manusia.  Hukum qisas diberlakukan dengan tujuan reformatif, yaitu agar pelaku memperbaiki perilakunya dan  untuk  memperbaiki  perilaku  masyarakat,  sehingga  hukum qisas  ini  juga memberi  pelajaran  kepada  masyarakat  yang  lain  untuk  tidak  melakukan  perilaku yang  sama.  Bertolak  belakang  dengan  pendapat  para  petinggi  HAM  yang mengatakan  bahwa  hukuman  mati  merampas  hak  asasi,  sedangkan qisas  dalam perspektif  Islam  berbeda. Qisas  dalam  Islam  justru  menjamin  hak  asasi  manusia yaitu  hak  untuk  hidup  yang  merupakan  pemberian  Allah  swt.,  sehingga  apa  yang telah Allah swt. Berikan pada hakikatnya tidak bisa direnggut oleh seseorang pun. Dengan  adanya  hukum  kisas  ini,  justru  Allah  swt.  mencegah  agar  hak  hidup seseorang  tidak  bisa  direnggut  oleh  siapapun. 30 Dalam  hukum  Islam  itu  sendiri, apabila  pelaku  sudah  diampuni  oleh  keluarga  korban,  maka  hukuman qisas  bisa gugur,  sehingga  dapat  dilihat  hukuman qisas  ini  juga  melihat  kepada  hak  pelaku sebagai manusia. 31
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yuliana,  terpidana  mati mengalami  dampak  positif  dari  hukuman  mati  yang  diterimanya,  yaitu  terpidana mati merasakan perasaan bersalah kemudian berusaha untuk memperbaiki dirinya. 32 Para ahli hukum Islam memaparkan tujuan dari adanya qisas, diantaranya menjaga keamanan  hidup  masyarakat  agar  tidak  terjadi  kekacauan  serta  menghiasi kehidupan sosial manusia dengan kebaikan. 33 Pelaksanaan hukuman mati di dalam hukum  islam  yaitu  dilaksanakan  secara  terbuka,  sehingga  masyarakat  umum  pun
29 Sodiqin, “ Restorative Justice …” 30 Ibid. 31 Efendi, “Pidana Mati…” 32 Yuliana  Yuliana ,  “Dampak  Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Terhadap  Kondisi  Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia”, Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) 1, no. 1 (2016), 39-54, https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10804
33 Febri  Handayani,  “Pidana  Mati  Ditinjau  dari  Perspektif  Teori  Hukum  dan  Kaitannya dengan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di  Kejaksaan  Negeri  Pekanbaru  dan  Pengadilan  Negeri Pekanbaru, ” Hukum Islam 16, no. 1 (2016): 47-70.
bisa  melihat  pelaksanaan  hukuman  mati. 34 Hal  ini  dapat  memberikan  rasa  takut kepada  masyarakat  yang  melihat,  sehingga  ada  keinginan  untuk  tidak  melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan sanksi hukuman mati.

## D. Eksistensi Qisas dalam Hukum Islam
Hukum  Islam  merupakan  sumber  hukum  bagi  umat  Islam  memiliki  tujuan hukum  yang  sangat  mulia  untuk  mencapai  keadilan  dan  kedamaian  dalam bermasyarakat. Tujuan hukum ini tercapai dengan berbagai alternatif, baik berupa peringatan  maupun  hukuman  yang  terkandung  dalam  Alquran  dan  hadis  sebagai landasan  bermuamalah  dengan  sesama  umat  manusia.  Salah  satunya  adalah hukuman qisas yang memiliki tujuan sangat mulia.
Kata qisas  dari  segi  bahasa  mengandung  makna  menelusuri  jejak.  Hal  ini semakna  dengan  penjelasan  Ibrahim  An i s  sebagaimana  dikutip  Bunyamin,  jika makna tersebut dikaitkan dengan kejahatan, maka kerabat korban berhak mengikuti penelusuran  jejak  kejahatan  pelaku. 35 Qisas  dalam  Alquran  merupakan  sanksi hukum  yang  ditetapkan  bagi  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  apa  yang  telah dilakukannya  terhadap  si  korban  sebelumnya. 36 Penuntutan qisas  merupakan  hak bagi  pewaris  korban.  Pemberian  hak  kepada  ahli  waris  tersebut  menunjukkan bahwa  hukuman qisas  memiliki  tujuan  tersendiri. 37 Tujuan qisas  dalam  Alquran dijelaskan QS al-Baqarah/2: 178-179:
ْلا ُمُكْيَلَع َبِتُك اْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ
َيِفُع ْنَمَف ۗىٓثْ نُْلِْبِ ىٓثْ نُْلْاَو ِدْبَعْلِبِ ُدْبَعْلاَو ِ رُْلِْبِ ُّرُْلَْا  ۗىٓلْ تَقْلا  ِفِ ُصاَصِق
ُهَل ْنِم ِهْيِخَا ءْيَش عاَبِ تاَف ۢ ِفْوُرْعَمْلِبِ َدْعَ ب ىٓدَتْعا ِنَمَف ۗ ةَْحَْرَو ْمُكِ بَّر ْن ِم  فْيِفَْتَ َكِلٓذ ۗ ناَسْحِِبِ ِهْيَلِا  ءۤاَدَاَو ُهَلَ ف َكِلٓذ باَذَع مْيِلَا ( ١٧٨ ) َنْوُقَّ تَ ت ْمُكَّلَعَل  ِباَبْلَْلْا  ِلِوُا  آ ي  ةوٓيَح ِصاَصِقْلا  ِفِ ْمُكَلَو ( ١٧٩ )
34 Muhammad  Afif,  “Dikotomi  Pidana  Mati  Sebagai  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 1 (2021): 15-33. 35 Bunyamin  Bunyamin,  “Qisas  dalam  Al - Qur’an:  Kajian  Fiqih  Jinayah  dalam  Kasus Pembunuhan,” Al- ‘Adl 7, no. 2 (2014): 110-124.
36 Asih  Puspo  Sari,  “Pemberian  Grasi  dan  Maaf  dalam  Bingkai  Kajian  Teoritik  Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif da n Hukum Islam),” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 5, no. 1 (2020): 73-90.
37 Devi  Nilam  Sari,  “Implementasi  Hukuman  Qisas  sebagai  Tujuan  Hukum  dalam  Al - Qur’an,” Muslim Heritage 5, no. 2 (2020): 263-286.

## Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  kepadamu  (melaksanakan) Qisas  berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunuh.  Orang  merdeka  dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan.  Siapa  yang  memperoleh  maaf  dari  saudaranya  hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu.  Siapa  yang  melampaui  batas  setelah  itu,  maka  ia  akan  mendapat azab  yang  sangat  pedih  (178).  Dalam  Qisas  itu  ada  (jaminan)  kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa ((179). 38
Tujuan  hukuman  yang  ditetapkan  dalam  syariat  Islam  merupakan  realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan hal-hal buruk yang mungkin terjadi baik secara umum maupun secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. 39 Adapun mengenai penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam Islam terbentuk dari dua teori, yaitu teori absolut dan  relatif,  standar  keadilan  penerapan  hukuman  mutlak  adalah  dengan menyesuaikan  kehendak  masyarakat  dan  sekaligus  mempertimbangkan  bentuk, kualitas,  dan  kuantitas  kejahatan  yang  dilakukan.  Sedangkan  pada  hukum  dalam arti bahwa dirinya merupakan suatu yang formal, maka dalam hal ini lebih dititik beratkan  pada  fungsi  ditetapkannya  hukuman,  artinya  bahwa  penerapan  hukuman mutlak  diupayakan  agar  terwujud  suatu  keadilan,  dan  keadilan  diwuudkan  atas pemberian  perlindungan  hukum  yang  berperan  sebagai  gambaran  adanya  fungsi hukum  yang  mempunyai  konsep  bahwa  hukum  bertujuan  memberikan  suatu ketertiban, keadilan, kepastian, kedamaian dan kemanfaatan hukum.
Dalam  implemetasinya,  hukum qisas  sering  dipandang  sebelah  oleh beberapa  kalangan  sebagai  hukum  rimba,  karena  sering  mengedepankan pembebanan  fisik.  Pendapat  seperti  ini  jelas  menyesatkan,  karena  hanya  melihat qisas  dari  sisi  simbolik-artifisial.  Juga  akan  berbahaya  apabila  otoritas  yang memiliki kewenangan mengadili dalam penetapan hukuman juga memandang qisas semata-mata  untuk  tujuan  pembalasan,  bukan  berdasarkan  pada  keadilan  dan membuat jera para pelaku kejahatan.
38 Kementerian Agama RI., Qur’an Kemenag in Word v.3, Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat.
39 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 112.
Penetapan hukum qisas sudah dieksplisitkan dalam Alquran, yaitu di dalam QS al-Baqarah/2: 179 yang menegaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum qisas yaitu  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  manusia.  Secara  tekstual  ada  paradoks antara simbol hukum qisas dengan tujuan dasarnya, yaitu antara pembunuhan dan kelangsungan  hidup.  Tujuan  pemidanaan  pada  dasarnya  untuk  mencapai  keadilan, sehingga  model  pencapaiannya  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  model retributive  justice  dan  model  restorative  justice.  Model  retributive  justice menegakkan  keadilan  berdasarkan  pada  filsafat  pembalasan,  sedangkan  model restorative justice berpijak pada filsafat pemulihan. Selain itu QS al-Baqarah/2: 179 menjelaskan bahwa dasar filosofis diberlakukannya hukum qisas bukanlah bersifat retributif  saja.  Teori  retributif  dalam  tujuan  pemidanaan  disandarkan  pada  alasan bahwa pemidanaan merupakan morally justifed (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya.
Tujuan  pemidanaan  dilepaskan  dari  tujuan  apapun,  sehingga  pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan hukuman qisas bersifat retributif yaitu  memberi  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  dan  kerusakan.  Hal  ini  memiliki konsekuensi bahwa tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum qisas, karena yang demikian itu menyalahi tujuan dasarnya. Inilah sebabnya mengapa setiap ada kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi  Muhammad saw. tidak langsung dikenai hukuman qisas. Bahkan hal yang kali pertama disarankan oleh beliau adalah menyuruh wali korban untuk memaafkan. Tindakan Nabi Muhammad saw. ini tentu saja  sejalan  dengan  QS  al-Baqarah/2:  179,  karena  asas  pelaksanaan qisas  adalah kesepadanan ( musawamah), dalam arti kesamaan antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang diterima.
Dari sinilah para fukaha merumuskan tingkatan jenis pembunuhan sekaligus tingkatan hukumannya. Semakin tinggi tingatan kejahatannya, maka semakin berat pula  hukuman  yang  akan  diterima.  Hukuman qisas  dalam  struktur  hukuman  ini berkedudukan  sebagai  hukuman  maksimal,  yakni  hukum qisas  (hukuman  mati) tetap dapat dijatuhkan namun sebagai alternatif terakhir.
Hukum qisas  menurut  pemikiran  fukaha  dijatuhkan  kepada  pembunuhan jenis  ‘ amdun  (pembunuhan  sengaja),  yaitu  tindak  kejahatan  pembunuhan  yang dilakukan atas dasar rasa sengaja dengan menggunakan senjata seperti batu, pisau, api,  benda  tajam  maupun  alat  lainnya  yang  memang  lazim  digunakan  untuk membunuh.  Imam  Hanafi  mengatakan  bahwa  unsur  niat  atau  sengaja  merupakan suatu  hal  yang  tersembunyi,  dan  tidak  dapat  diketahui  kecuali  ada  bukti  yang mendukungnya,  yaitu  penggunaan  alat  yang  bisa  digunakan  untuk  membunuh, maka  alat  tersebut  berperan  sebagai  bukti  adanya  unsur  atau  al- qasdu. Selain itu, hakim juga harus tetap memperhatikan rekam jejak kriminal pelaku sebagai unsur eksternal yang dapat menyebabkan terjadinnya tindakan pembunuhan.
Pelanggaran  atas  tindak  pidana  pembunuhan  mengandung  unsur keperdataan dalam hukum Islam dengan memberikan ruang kepada keluarga korban untuk menentukan penyelesaian perkara pidana. Keluarga korban yang ditinggalkan memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  upaya  restoratif  dan  menentukan  sanksi apa  yang  akan  di  berikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  guna memulihkan  kerugian  yang  telah  dialaminya.  Maksud  dari  keadilan  restoratif adalah    jalan  penyelesaian  kasus  pidana  yang  melibatkan  pelaku  dan  keluarga korban  melalui  jalur  non  penal.  Upaya  keadilan  restoratif  hukum  Islam  dalam tindak pidana pembunuhan, yaitu dengan melibatkan pelaku, korban atau dalam hal ini keluarga korban, serta hakim sebagai representasi dari masyarakat untuk proses mediasi dan eksekusi.
Imam Qurthubi mengemukakan pendapatnya bahwa tidak ada yang berbeda pendapat bahwa hak qisas itu hanya dimiliki oleh para pewaris korban. Merekalah pihak  yang  diperbolehkan  untuk  menuntut  pelaksanaan  qisas  atau  sanksi-sanksi yang  lain.  Hal  ini  karena  Allah  swt.  meminta  seluruh  umat  muslimin  untuk memberlakukan qisas.  Akan  tetapi,  seluruh  umat  muslimin  tidak  mungkin  untuk melakukan hal itu pada satu waktu. Olehnya itu, umat muslim memilih pihak yang berkuasa  untuk  mewakilkan  mereka  dalam  pemberlakuan qisas  dan  semua  sanksi yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt. 40
40 Sari, “Pemberian Grasi ... ”

## Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam
Selain  itu  dapat  diberikan  penggantian  rugi.  Jika  dilihat  dari  jenis pelanggarannya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: ganti rugi pidana, yaitu ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana ( jinayah) dengan sanksi qisas atau diyat; dan ganti rugi perdata, yaitu ganti rugi yang terjadi karena  pelanggaran  terhadap  hukum  perdata  (muamalah). 41 Adapun  dalam  kasus pembunuhan, maka ganti rugi yang digunakan adalah diyat.
Keluarga  korban  adalah  orang  yang  terdampak  langsung  atas  terjadinya tindak  pidana  pembunuhan  memiliki  hak  untuk  menentukan  bentuk  sanksi  yang harus dijalani oleh pelaku yaitu dapat berupa qisas, diyat, ataupun pemaafan tanpa diyat  sekalipun.  Pelaku  merupakan  orang  yang  harus  bertanggungjawab  atas kerugian  yang  telah  ditimbulkannya,  maka  dari  itu  diwajibkan  untuk bertanggungjawab secara sukarela untuk memenuhi jenis hukuman atas permintaan keluarga  korban,  selain  itu  hakim  sebagai  representasi  atas  hak-hak  masyarakat harus bertindak sebagai mediator, mengawasi bahkan mengeksekusi apabila dalam musyawarah tersebut korban menginginkan dilaksanakan hukuman qisas.

## E. Kesimpulan
Hukuman  mati  sampai  saat  ini,  masih  diterapkan  di  beberapa  negara, terutama  di  negara-negara  Islam.  Meskipun  begitu,  masih  banyak  pro  dan  kontra terhadap  hukuman  mati.  Kontra  terhadap  hukuman  mati  ini  datang  dari  para petinggi  HAM  dengan  pandangan  hukuman  mati  ini  merenggut  hak  asasi  pelaku sebagai manusia. Sedangkan yang pro berpendapat bahwa dengan adanya hukuman mati  ini  dapat  memberikan  kepuasan  serta  keadilan  terhadap  korban  dan keluarganya. Selain itu, hukuman mati ini dinilai tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun.
Tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  sanksi  hukuman  mati  diantaranya ialah  pembunuhan  berencana.  Dalam  hukum  Islam,  pembunuhan  berencana diberikan  sanksi  dengan  hukuman qisas.  Qisas  itu  sendiri  memiliki  konsep membalas  perbuatan  sesuai  perbuatan  tersebut,  sehingga qisas  terhadap  kasus
41 Ibid.
pembunuhan, maka pelaku diberikan hukuman mati. Berbeda dengan pendapat para petinggi HAM, qisas dalam hukum Islam sendiri justeru menjunjung tinggi HAM. Dengan adanya hukuman qisas ini, Allah swt. menjamin agar nyawa seseorang yang merupakan pemberian dari-Nya tidak bisa diambil oleh siapapun. Hanya Allah swt. yang berhak mengambil nyawa manusia. Namun hukuman qisas bisa gugur apabila pelaku sudah dimaafkan oleh keluarga korban, sehingga  nampak hukum Islam juga menjamin hak pelaku untuk bertobat dan memperbaiki dirinya.

## Daftar Pustaka
Afif, Muhammad. “Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. ” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 1 (2021): 15-33.
Alrah,  Zikraini. “Kontrak  Sosial  dalam  Pandangan  Rousseau . ” Paradigma:  Jurnal Kalam dan Filsafat 1, no. 1 (2019): 1-14.
Arba’i, Yon Artiono . Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
Bunyamin Bunyamin. “Qisas dalam Al - Qur’an: Kajian Fiqih Jinayah dalam Kasus Pembunuhan. ” Al- ‘Adl 7, no. 2 (2014): 110-124.
Efendi,  Roni. “Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Pidana Islam. ” Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah 16, no. 1 (2017): 125-143.
Fariduddin, Ahmad Mukhlish, dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, “ Imposition of the  Death  Penalty  for  Corruptors  in  Indonesia  from  A  Utilitarian Perspective. ” Integritas: Jurnal Antikorupsi 8, no. 1(2022): 1 – 12.
Halawa, Martinus, Zaini Munawair dan Sri Hidayani. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain. ” Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum 2, no. 1 (2020): 9-15.
Handayani,  Febri. “Pidana  Mati  Ditinjau  dari  Perspektif  Teori  Hukum  dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru, ” Hukum Islam 16, no. 1 (2016): 47-70.
Hidayat,  Syamsul,  dan Hasan  Asy’ari . “ The  Controversy  of  Applying  the  Death Sentence  for  Criminal  Acts  Related  to  Drugs. ” Jurnal  IUS:  Kajian  Hukum dan Keadilan 1, no. 3 (2013): 500-522, https://doi.org/10.12345/ius.v1i3.252
Izad,  Rohmatul. “Pidana  Hukuman  Mati  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Etika Deontologi, Al-Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  and  Family  Studies  1,  no.  1
(2019), http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1826

## Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam
Kania, Dede. “Cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia . ” Jurnal Ilmu Hukum 5 , no. 2 (2014):137-148, http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2787
Kholiq, M. Abdul. “Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi  Komparatif Menurut Hukum Islam). ” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 14, no. 2 (2007): 185-209.
Lon,  Yohanes  S. “Penerapan  Hukuman  Mati  di  Indonesia  dan  Implikasi Pedagogisnya. ” Kertha  Wicaksana:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan Mahasiswa 14, no. 1, (2020): 47-55.
Mentari,  Besse  Muqita  Rijal. “Saksi  Pidana  Pembunuhan  dalam  Kitab  Undang - Undang  Hukum  Pidana  dengan  Hukum  Islam. ” AL-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah
Hukum 23, no. 1(2020): 1-38, https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33
Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras, 2008.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
_____. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang  Dijatuhkan  Oleh  Pengadilan  di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sahid HM. “Tinjauan Syari’ah Terhadap Hukum Pidana  Mati . ” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 2, no. 1 (2012): 46-67.
Sari,  Asih  Puspo. “Pemberian  Grasi  dan  Maaf  dalam  Bingkai  Kajian  Teoritik Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Komparatif  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam). ” Al- Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 5, no. 1 (2020): 73-90.
Sari, Devi Nilam. “Implementasi Hukuman Qisas sebagai Tujuan Hukum dalam Al - Qur’an . ” Muslim Heritage 5, no. 2 (2020): 263-286.
Sinulingga,  Rafida,  dan R.  Sugiharto,  “Studi  Kompara si  Sanksi  Pidana Pembunuhan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan Hukum  Islam  dalam  Rangka  Pembaharuan  Hukum  Pidana. ” Sultan  Agung Fundamental Research Journal 1, no. 1 (2020), 31-43.
Siswanto,  Arie. “Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hukum  Internasional . ” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , Edisi April 2009: 7-20.
Sodiqin,  Ali. “ Restorative  Justice  dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan:  Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. ” Asy- Syir’ah : Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 49, no. 1 (2015): 63-100.
Yuliana  Yuliana. “Dampak  Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Terhadap  Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia. ” Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) 1, no. 1 (2016): 39-54.
Yusuf,  Imaning. “Pembunuhan  dalam  Perspektif  Islam . ” Nurani:  Jurnal  Kajian Syari’ah dan Masyarakat 13, no. 2 (2013): 1-12.