## ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO
Amiruddin Pabbu 1 dan Irpan 2 1,2 Universitas Indonesia Timur amiruddinpabbu4@gmail.com

## Abstrak
Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran pemilu  di  Kota  Palopo  dan  u n t u k   m e n g e t a h u i   faktor  apa  saja  yang  menghambat  dalam  penanganan pelanggaran  pemilu  di  Kota  Palopo.  Metode  Penelitian  yang  di  gunakan  yakni  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  penelitian  meliputi  pendekatan  perundang–undangan (statute  approach) dan  pendekatan Konseptual (conceptual  approaach) .  Teknik  Analisis  data  dianalisis  secara  kualitatif,  kemudian  dari  hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polisi dalam menegani  tindak  pidana  pemilihan  kepala  daerah  yaitu  menganalisa,  mengfilter  dan  menentukan  apakah pelanggaran  tersebut  merupakan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  atau  pelanggaran  administrasi  pemilhan umum  kepala  daerah.  Kendala  yang  di  hadapi  polisi  dalam  menangani  laporan  tindak  pidana  pelanggaran pemilu diantaranya bukti dalam proses peyidikan dan penyelidikan yang membuat kepolisian lambat dan tidak adanya saksi maupun orang yang mau memberikan kesaskian terhadap laporan tersebut, danan pihak kepolisian juga  sangat  terbebani  dengan  singkatnya  waktu  yang  di  amanahkan  oleh  undang-undang  untuk  melakukan proses penanganan laporan pelanggaran tindak pidana pemilu.
Kata kunci: Kepolisian, Pidana, Pemilu.

## Abstract
This study aims to determine the extent of the role of the police in handling election violations in Palopo City and to find out what factors hinder the handling of election violations in Palopo City. The research method used is  normative legal research  with a research approach that includes a  statutory approach and a conceptual approach.  Data  analysis  techniques  were  analyzed  qualitatively,  then  from  the  results  of  the  analysis  will  be poured descriptively. The results of this study indicate that the role of the police in dealing with criminal acts of regional head elections is to analyze, filter and determine whether the violation is an election crime violation or a regional head election administration violation. Obstacles faced by the police in handling  reports of criminal acts  of  election  violations  include  evidence  in  the  investigation  and  investigation  process  which  makes  the police slow and the absence of witnesses or people who want to testify to the report, and the police are also very burdened  with  the  short  time  mandated  by  the  police.  the  law  to  carry  out  the  process  of  handling  reports  of violations of election crimes.
Keywords: Police, Criminal, Election.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  terus  memperbaiki  citra  berdemokrasi di  mata  dunia  yang  ditandai  dengan  amandemen  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar. (Windiani. R, 2010)
Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  sebagai  peristiwa  politik  merupakan  bentuk  dari manifestasi  kedaulatan  rakyat  yang  tidak  lepas  dari  persoalan-persoalan  penegakan  hukum. Begitu  banyak  ketentuan  tentang  Pemilihan  Umum  terutama  yang  mengatur  tindak  pidana Pemilu  dimana  pelaksanaannya  didasarkan  pada  mekanisme  hukum  acara  pidana. Problemnya adalah dapatkah tindak pidana Pemilu yang bernuansa politik diselesaikan cepat
penyelesaiannya  didasarkan  pada  hukum  acara  dalam  keadaan  normal.  Hal  ini  menjadi berbeda ketika kewenangan Mahkamah Agung dalam mnyelesaikan perkara pemilu dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.
Awalnya  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  menjadi kewenangan  Mahkamah  Agung.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  menunjuk  Mahkamah  Agung  untuk  memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilu  kepala  daerah.    Pasal  106  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa keberatan  terhadap  penetapan  hasil  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah hanya  dapat  diajukan  oleh  pasangan  calon  kepada  Mahkamah  Agung  dalam  waktu  3  (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Keberatan  dimaksudkan  terkait  dengan  hasil  penghitungan  suara  yang  mempengaruhi terpilihnya  pasangan  calon.    Pengajuan  keberatan  kepada  Mahkamah  Agung  disampaikan kepada  pengadilan  tinggi  untuk  pemilihan  kepala  daerah  tingkat  provinsi  dan  pengadilan negeri  untuk  tingkat  kabupaten/kota.    Putusan  MA  terhadap  hasil  pemilu  bersifat  final  dan mengikat.  Dalam  melaksanakan  kewenangannya,  Mahkamah  Agung  dapat  mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah kabupaten dan kota yang bersifat final.
Kewenangan  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilu  kepala  daerah  kemudian diserahkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  setelah  perubahan  ketiga  atas  UU  No.    32  Tahun 2004.  Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 sebagai perubahan ketiga UU No.  32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan  wakil  kepala  daerah  oleh  Mahkamah  Agung  dialihkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pengalihan  kewenangan  itu  tidak  sekedar  pengalihan  institusional  penyelesaian perselisihan  belaka.    Pengalihan  itu  berimplikasi  terhadap  fungsi  dan  tugas  Mahkamah Konstitusi  yang  diberikan  mandat  sebagai  peradilan  konstitusi  yakni  mengawal  konstitusi berdasarkan  kehendak  rakyat  melalui  prosedur  demokrasi  serta  menjaga  terselenggarany pemerintahan  negara  yang  stabil  berdasarkan  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah dilihat  dari  sudut  pandang  dan  kerangka  prinsip-prinsip  dan  spirit  yang  terkandung  dalam UUD  1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.
Selanjutnya  adalah  bahwa  dengan  beralihnya  kewenangan  penyelesaian  sengketa pemilu  ini  mempunyai  implikasi  yang  timbul  dan  tentu  akan  sangat  berbeda  dalam  melihat berbagai sudut pandang yang terjadi pada kasus sengketa tersebut dengan memberi sifat dan
karakter  yang berbeda dalam penyelesaian sengketa pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi (Thalib,  A.  R,  2006).    Ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dilihat  dan  diartikan dalam  kerangka  prinsip-prinsip  dan  spirit  yang  terkandung  dalam  UUD    1945.    Dengan demikian memberi keleluasaan untuk menilai sebuah pelanggaran dan penyimpangan dalam keseluruhan  tahapan  proses  Pemilukada  dan  kaitannya  dengan  perolehan  hasil  suara  bagi pasangan  calon.    mempengaruhi  pemberian  suara  dan  khususnya  keterpilihan  calon  kepala daerah.
Sebagian  besar  konflik  yang  terjadi  di  Indonesia  merupakan  konflik  yang  bersifat horizontal, dan beberapa yang lainya bersifat vertical dan telah mengakibatkan banyk korban jiwa  atau  berbagai  bentuk  penderitaan  lain  yang  telah  berlangsung  lama.  Dalam  menangani konflik  ini  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya,  baik  yang  bersifat  preventif  dan refresif,  hal  ini  tampaknya  tidak  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi,  bahkan  terkadang menimbulkan konflik lain yg bersifat .
Akhir-akhir  ini  adanya  upaya  baru  telah  di  usahakan  guna  mengatasi  hal  ini  yaitu penyelesaian  konflik  yg  bersifat bottom  up di  mana  masyarakat  berperan  penting  dalam menyelesaikan konflik tersebut, dengan mengunakan cara ini di harapkan terjadinya win-win solution  dia  antara  pihak  yang  berkonflik,walaupun  dalam  hukum  positif  Indonesia  tidak mengenal  adanya  penyelesaian  non  litigasi  tetapi  dalam  perspektif  sosiologi  hukum  dengan melihat  efektiitas  berjalanya  hukum  di  masyarakat  dan  kemanfaatanya  maka  non  litigasi  di benarkan dalam pencegahan politik.
Sebagaimana yang terjadi sebelumnya di Kota Palopo, yang menjadikannya salah satu daerah yang rawan konflik di Provinsi Sulawesi selatan, hal yang terakhir menjadi perhatian publik yaitu masalah konflik antara pendukung pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun  2013. Kerusuhan  di  kota  Palopo  bermula  saat  Komisi  Pemilihan  Umum  Palopo menetapkan  pasangan  Judas  Amir-Ahmad  Syarifuddin  (JA)  sebagai  pemenang  pemilihan kepala  daerah  dengan  perolehan  37.469  suara.  Sedangkan  rivalnya,  Haidir  Basir  -  Thamrin Jufri (HATI) meraih 36.731 suara. Selisih antara keduanya hanya 738 suara.
Namun,  setelah  rapat  pleno  penetapan  Judas  Amir  –  ahmad  Syarifuddin  sebagai  wali kota dan wakil wali kota selesai, tiba-tiba sekitar 500 orang pendukung salah satu pasangan calon  bertindak  anarkis  dengan  melemparkan  batu  dan  bom  molotov.  Mereka  kemudian merusak  dan  membakar  sejumlah  bangunan  seperti  Kantor  Wali  Kota,  Kantor  camat  Wara Timur, DPD Partai Golkar, Harian Palopo Pos, dan beberapa fasilitas lainnya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  menggunakan  metode  penelitian normatif-empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris  ialah  penggabungan  antara  penelitian normatif dengan  adanya  penambahan dari berbagai  unsur-unsur  yuridis empiris (Amiruddin dan  Zainal  Asikin,  2006).  Dimana  Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  studi  dokumentasi  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Sedangkan  penelitian yuridis  empiris  ialah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat.
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  oleh  peneliti  di  Kota  Palopo  yaitu  Kepolisian  Resort Kota Palopo dan Kantor Komisi Pengawas Pemilu Kota Palopo. Dalam penelitian ini sumber data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer,  yaitu  data  yang  di peroleh  atau  sumber  melalui  wawancara  langsung  dengan  semua  yang  terlibaat  dalam konflik.  Sedangkan  data  sekunder,  yaitu  yang  di  peroleh  dari  buku-buku  serta  tulisan  yang berkaitan dengan penelitian ini.
Data  yang  di  peroleh  baik  primer  maupun  sekunder  di  analisis  secara  kualitatif kemudian  di  sajikan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan,  menguraikan  dan  mengambarkan sesuai dengan permaslahan yang erat kaitannya dengan penlitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran  Dan  Mekanisme  Kepolisian  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Pemilukada
Peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  tugas  kepolisian Negara  republik  Indo  nesia  sebelum  undang-undang  berlaku  adalah  undang-undang  nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian Negara republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710), sebagai penyempurnaan dari undang- undang  nomor  13  tahun  1961  tentang  ketentuan  -  Ketentuan  pokok  kepolisian  Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia telah  memuat  pokok-pokok  mengenai  tujuan,peranan  dan  tugas  serta  pembinaan profesionalisme  kepolisian,tetapi  rumusan  ketentuan  yang  tercantum  didalamnya  masih
mengacu kepada undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertahanan  Keamanan  Negara  Republik  Indonesia  (Lembaran  Negara  Tahun  1982  Nomor 51,Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun  1988  Nomor  3,Tambahan  Lembaran  Negara  nomor 3368),dan  undang-undang  nomor  2  tahun  1988  tentang  Prajurit  Angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia  (Lembaran  Negara  Tahun  1988  Nomor  4,Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3369), sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh  pula  kepada  sikap  perilaku  pejabat  kepolisian  dalam  pelaksanaan  tugas  di lapangan.
Oleh  karena  itu,  undang-undang  di  harapkan  dapat  memberikan  penegasan  watak kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Tri  Brata  dan  Catur Presatya  sebagai  sumber  nilai  kode  etik  kepolisian  yang  mengalir  dari  falsafah  pancasila. Perkembangan  kemajuan  masyarakat  yang  cukup  pesat,  seiring  dengan  merebaknya fenomena  supremasi  hukum,  hak  asasi  manusia,  globalisasi,  demokrasi,  desentralisasi, transparansi,  dan  akuntabilitas,  telah  melahirkan  berbagai  paradigma  baru  dalam  melihat tujuan,  tugas,  fungsi,  menyebabkan  pula  tumbuhnya  berbagai  tuntutan  dan  harapan masyarakat  terhadap  pelaksanaan  tugas  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.
Sejak  di  tetapkannya  perubahan  kedua  undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tentang pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI  NO.VI/MPR/2000  dan  MPR  RI  No.  VII/MPR/2000,  maka  secara  konstitusional  telah terjadi  perubahan  yang  menegaskan  rumusan  tugas,  fungsi,  dan  peran  kepolisian  Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Undang-undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih  memantapkan  kedudukan  dan  peranan  serta  pelaksanaan  tugas  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sebagai  bagian  Integral  dari  Reformasi  menyeluruh  segenap  tatanan kehidupan  bangsa  dan  Negara  dalam  mewujudkan  masyarakat  madani  yang  adil,  makmur, dan  beradab  nerdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Sesuai  dengan  undang-undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Perubahan  Kedua.  Ketetapan  MPR  RINo.  VI/MPR/2000  dan  ketetapan  MPR  RI  No. VII/MPR/2000,  keamanan  dalam  negeri  dirumuskan  sebagai  format  tujuan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  secara  konsisten  dinyatakan  dalam  perincian  tugas  pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi,
mengayomi,  dan  melayani  masyarakat.namun,dalam  peyelengaraan  fungsi  kepolisian, kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara  fungsional  di  bantu  oleh  kepolisian  khusus, penyidik  pegawai  sipil,  dan  bentuk-bentuk  pengamanan  swakarsa  melalui  pengembangan asas subsidiaritas dan asas paartisipasi.
Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini  secara  tegas  dinyakan  dalam  perincian  kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  yaitu  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya.
Namun,  tindakan  pencegahan  tetap  di  utamakan  melalui  pengembagan  asas  preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketrtiban masyarakat. Dalam  hal  ini  setiap  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  memeliki  kewenangan diskresi,  yaitu  kewenangan  untuk  bertindak  demi  kepentingan  umum  berdasarkan  penelian sendiri. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi dank ode etikn profesi agar tindakan pejabat kepolisian Negara Kepolisian Indonesia dapat dipertangungjawabkan,  baik  secara  hukum,  moral,  maupun  secara  teknik  propesi  dan terutama hak asasi manusia.
Begitu  pentingnya  perlindungan  dan  pemajuan  hak  asasi  manusia  karena  menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah memebentuk Undang-undang nomor  5  tahun  1998  tentang  ratifikasi  konvensi  menentang  peyiksaan  dan  perlakuan  atau penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau  merendahkan  martabat  manusia, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  ghak  asasi  manusia  dan  undang  –undang Nomor  26  tahun  2000  tentang  pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Setiap  anggota  Kepolisian Negara Republik  Indonesia wajib mempedomani dan menaati Ketentuan Undang-undang di atas.
Di samping memeperhatikan hak asasi  manusia  dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenanganya,  setiap  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  wajib  pula memeperhatikan  perundang-undangan  yang  berkaintan  dengan  tugas  dan  wewenanganya, antara  lain  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana,  ketentuan perundang undagan  yang menagtur ototnomi khusus , seperti Provinsi Nanggroe Darusalam dan  Provinsi  Papua  serta  pengaturan  perundang  undagan  lainya  yang  menjadi  dasar  hukum pelaksanaan tugas  dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang–undang  ini  menampung  pula  pengaturan    tentang  Keanggotaan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana  di  amanatkan  dalam  undang  –undang  nomor  43 tahun  1999  tentang  perubahan  atas  undang-undang    nomor  8  tahun  1974  tentang  pokok
pokok  kepegawaian  (Lembaran  Negara  tahun  1999  nomor  169,tambahan  lembaran  Negara Nomor  3890)  yang  menjadi  pengaturan  tertentu  mengenai  hak  anggota  kepolisian  Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian,maupun hak politik dan kewajibanya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
Subtansi lain yang baru dalam undang-undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional  yang  tugasnya  memeberikan  saran  kepada  presiden  tentang  arah  kebijakan kepolisian dan pertimbagan dalam pengangkatan dan pemeberhentian kapolri sesuai amanat ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap  kinerja  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sehingga  kemandirian  dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia Dapat terjamin.
Dengan  landasan  dan  pertimbagan  sebagaimna  telah  di  uraikan  sebelumnya,  dalam kebulatanya yang utuh secara menyeluruh, diadakan pergantian atas undang- undang Nomor susunan  dan  kedudukan,  fungsi,  tugas  dan  wewenang  serta  peranan  kepolisian,  tetapi  juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun di luar negeri.
Meskipun  demikian,  penerapan  undang-undang  ini  akan  di  tentukan  oleh  Negara Republik  Indonesia  terhadap  pelaksanaan  tugasnya  dan  juga  komitmen  masyarakat  untuk secara  aktif  berpartisipasi  dalam  mewujudkan  kepolisian  Negara  republic  Indonesia  yang mandiri, propesional, dan memenuhi harapan masyarakat.
Dasar dasar kebijakan aturan pilkada :
1. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP
5. PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (P4D) YO peraturan pemerintah RI No. 17 tahun 2005 tentang perubahan atas PP No. 15 tahun 2005 tentang P4D.
Didalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  ini, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan  yang mengandung ancaman pidana bagi setiap orang atau penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang melanggarnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu pada bagian  kedelapan,  paragraf  tujuh,  dari  pasal  115  sampai  pasal  119  yang  memuat  Ketentuan Pidana  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah.  Yang  mana  perbuatan  yang
dilarang  itu  juga  terjadi  penambahan  oleh  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  hanya  terdapat  27  bentuk  perbuatan  yang digolongkan tindak pidana, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bentuk perbuatan  yang  digolongkan  kedalam  tindak  pidana  pada  Pilkada  pun  telah  bertambah  3 bentuk.  Sehingga  perbuatan  yang  di  golongkan  kedalam  tindak  pidana  Pilkada  inipun bertambah  menjadi  30.  pada  UU  No.12  Tahun  2008  tentang  perubahan  kedua  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  pasal  1  angka  14  yang mengubah  Pasal  115,  terjadi  perubahan  tentang  pemidanaan.  Ancaman  pidana  penjara  dan denda  pada  pasal  115  yang  telah  diubah,  juga  terjadi  penambahan.  Sehingga  Pasal  ini mengandung ancaman pidana yang sangat berat bagi seseorang, anggota PPS, anggota PPK, anggota  KPU  Kabupaten/kota,  dan  anggota  KPU  Provinsi  yang  melakukan  perbuatan  pada pasal 115 ini.
Temuan  pelanggaran  pilkada  adalah  hasil  temuan  yang  di  peroleh  oleh  pengawas pilkada sesuai dengan tingkatan kewenangan di lapangan dan di lanjutkan dakam penerimaan laporan pengawasan pilkada. Adapaun mekanisme dan peran kepolisian dalam penyelesaian perkara  tindak  pidana  pilkada  dengan  adanya  laporan  pelanggaran  yang  di  sampaikan  oleh warga Negara republik  Indonesia  yang mempunyai  hak pilih,  pemantau pilkada dan peserta pilkada karena hak kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pengawas pilkada tentang telah,  sedang  atau  di  duga  akan  terjadinya  pelanggaran  sengketa  pilkada  atau  kepada  polri tentang terjadinya tindak pidana pilkada.

## B. Faktor Penghambat Dalam Penaganan Pelanggaran Pemilukada
Terdapat  beberapa  kendala  yang  di  hadapi  polisi  dalam  menyelesaikan  proses  tindak pidana  berupa  pelanggaran  pemilihan  kepala  daerah.  Secara  garis  besar  hampir  semua kendala  yang  di  hadapi  polisi  di  daerah  itu  sama,  Adapun  Kendala-kendala  tersebut  antara lain:

## 1. Kurangnya Alat Bukti
Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mengungkapkan suatu tindakan pidana berupa pelanggaran pemilihan umum bagi  polisi. Alat  bukti adalah segala sesuatu  yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  terdakwa.  polisi  dalam  menetapkan  tersangka  minimal berdasarkan  dua  alat  bukti.  Dalam  pasal  184  ayat  1  kitab  Undang-undang  hukum  acara pidana  (KUHAP)  di  sebutkan  bahwa  bukti  sah  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,
surat,  petunjuk  dan  keteragan  terdakwa.  Laporan  pelanggaran  pemilihan  umum  oleh  badan pengawasan pemilihan umum kepada polisi sering tidak di sertai bukti. Kesulitan polisi yang berhubungan  dengan  alat  bukti  adalah  tidak  adanya  saksi  yang  memberikan  keterangan tentang  pelanggaran  pemilihan  umum.  Hal  ini  seringkali  membuat  polisi  kesulitan mengembangkan  dan  mengungkapkan  kasus  pelanggaran  tindak  pidana  pemilihan  umum dalam waktu singkat.

## 2. Waktu Penanganan yang Terbatas
Dalam  penanganan  tindak  pidana  berupa  pelanggaran  pemilihan  umum  kepala  daerah oleh polisi telah d atur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah.  Polisi  di  tuntut  untuk  mengungkapkan  pelanggaran  pemilu  dalam  jangka  waktu  14 hari  di  mulai  dengan  tindakan  penyelidikan,  penyidikan  dan  berita  acara  pemeriksaan  yang harus diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk di lakukan penuntutan. Apabila berkas acara pemeriksaan di kembalikan oleh kejaksaan kepada polisi karena kurang lengkap maka dalam waktu 3 hari polisi di wajibkan untuk melengkapi berkas tersebut. Jangka waktu yang singkat ini  di  rasakan  sulit  jika  dibandingkan  dengan  jangka  waktu  penyidikan  yang  di  atur  dalam pasal 31 ayat 2 (perkap No. 12 Tahun 2009) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  Di  Lingkungan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  selanjutnya  mengatur  mengenai  batas  waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut:
Batas  waktu  penyelesaian  perkara  dihitung  sejak  diterimanya  Surat  Perintah Penyidikan meliputi:
a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah
Jangka  waktu  yang  sangat  singkat  ini  merupakan  kesulitan  sekaligus  tantangan  yang berat bagi polisi dalam mengungkapkan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah karena harus  menyelesaikan  tiga  proses  dalam  14  hari  yaitu  proses  penyelidikan,  penyidikan  dan berita acara pemeriksaan.

## KESIMPULAN
Peran  polisi  dalam  menegani  tindak  pidana  pemilihan  kepala  daerah  adalah  bersama dengan badan pengawasan pemilu dan kejaksaan menerima laporan mengganalisa,mengfilter dan  menentukan  apakah  pelanggaran  tersebut  merupakan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu atau  pelanggaran  administrasi  pemilu  kemudian  apabila  pelanggaran  tersebut  masuk  dalam pelanggaran  pidana  maka  pihak  kepolisian  melakukan  penyidikan  kemudian  meningkatkan ke proses penyelidikan, mencari alat bukti tambahan, memangil dan memeriksa saksi setelah semua  lengkap  kepolisian  membuat  berita  acara  pemeriksaan  dan  melanjutkan  kejaksaan untuk melakukan penuntutan.
Adanya beberapa kendala yang di hadapi polisi dalam menangani laporan tindak pidana pelanggaran  pemilu  diantaranya  kurangnya  alat  bukti  dalam  proses  peyidikan  dan penyelidikan  yang  membuat  kepolisian  lambat  dalam  proses  penanganan  laporan  dan  tidak adanya saksi maupun orang yang mau memberikan kesaskian terhadap laporan tersebut. Dan pihak  kepolisian  juga  sangat  terbebani  dengan  singkatnya  waktu  yang  di  amanahkan  oleh undang-undang  untuk  melakukan  proses  penanganan  laporan  pelanggaran  tindak  pidana pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2006). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Thalib,  A.  R.,  &  SH,  M.  (2006). Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  &  Implikasinya  dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Citra Aditya Bakti.
Windiani,  R.  (2010). Politik  Luar  Negeri  Indonesia  dan  Globalisasi. Diakses  dari https://www. ejournal. undip. ac. id/index. php/politika/article/download/4894/4438.
Undang-undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang  No.12  tahun  2008  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.32  Tahun
2004 Tentang Pemerintahan daerah
Undang-undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemiluhan Umum
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.15  Tahun  2008 Tentang  Pedoman  Beracara  dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah