Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah Yudha Agung Nugraha
Yudhaagung@upnvj.ac.id
Imam Haryanto

## imamharyanto@upnvj.ac.id
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ( Pondok Labu)
Article History: Submitted : 05 Januari 2021; Accepted: 22 Februari 2021; Published: 11 Juni 2021

## Abstract
This artikel examines the Barriers to Registration of Geographical Indications of Sumedang Tofu  as  a  Regional  Potential  Asset,  and  the  Impact  on  its  Inclusion  in  Geographical Indications.  The  purpose  of  this  journal  is  to  know  the  barriers  to  registration  of  tofu  and tofu  geographic  indications  and  their  impact  on  their  inclusion  in  geographic  indications. The research method used in the research is Normative Juridical Research which means that it  is  carried  out  by  examining  library  materials  or  secondary  materials,  then  analyzing  the issues concerning Geographical Indications and their benefits to the region from which  it  is originated. The result of the analysis raises 2 themes discussed here: Barriers to Registration of  Geographical  Indications  of  Sumedang  Tofu,  and  the  impact  on  Product  Inclusion  in Geographical  Indications.  The  study  of  these  two  themes  is  very  useful  to  understand  the Importance  of  Registration  of  Geographical  Indications  and  also  the  benefits  generated  by inclusion in Geographical Indication products.
Keywords: Geographical Indications, Sumedang.

## Abstrak
Artikel    ini  mengkaji  tentang  Hambatan  Pendaftaran  Indikasi  Geografis  Tahu  Sumedang Sebagai  Aset  Potensial  Daerah, dan  Dampak  terhadap  Pencantumanya  Kedalam  Indikasi Geografis  .  Tujuan  Jurnal    ini  adalah  untuk  Mengetahui  Hambatan  Pendaftaran  Indikasi Geografis  Tahu  Sumedang  Serta  Dampak  terhadap  pencantumannya  kedalam  indikasi Geografis.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  Penelitian  Yuridis Normatif  yang    berarti  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan sekunder., kemudian menganalisis tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Indikasi Geografis dan manfaatnya Terhadap daerah yang menjadi asalnya. Hasil analisis memunculkan 2 tema yang dibahas di sini: Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang,  serta  dampak  terhadap  Pencantuman  Produk  Kedalam  Indikasi  Geografis. Kajian  tentang  kedua  tema  tersebut  sangt  berguna  untuk  memahami  Pentingnya Pendaftaran  Indikasi  Geografis  dan  juga  Manfaat  yang  dihasilkan  oleh  pencantuman kedalam produk Indikasi Geografis.
Volume 2 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 25 - 46
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Kata kunci : Indikasi Geografis , Sumedang

## A. PENDAHULUAN
Indonesia Merupakan wilayah yang dalam hal ini terdiri dari daratan yang berjumlah 1.922.570  Km 2 ,  perairan  3.257.483  Km 2 .  Jika  dilihat  secara  keseluruhan  maka  total wilayah Indonesia sekitar 5.180.053 km2, hal ini sesuai dengan data serta informasi yang di  sampaikan  Oleh  Badan  Informasi  Geospasial,  Dalam  hal  ini  Indonesia  merupakan negara  yang  dikenal  dengan  beragamnya  ideologi  yang  ada,  yang  mana  Indonesia  itu sendiri sangat menghargai perbedaan tersebut, sehingga dengan keberagaman perbedaan Indonesia  dijuluki  sebagai  negara  Multikultural  yang  didorong  oleh  faktor  banyaknya jumlah  penduduk  di  Indonesia  itu  sendiri,  karena  dalam  hal  ini    di  Indonesia  sendiri banyak  keberagaman  atau  heterogen  seperti  hal-  nya    dari  segi  etnis,  budaya,  agama. Berdasarkan  data  tersebut  juga  menimbulkan  dampak  terhadap  masyarakat  seperti  hal nya  beragamnya  etnis,  budaya,  dan  kebiasaan,  dalam  hal  lain  juga  berdampak  pada ragamnya pangan yang dihasilkan. 1 Sesuai dengan Ketentuan Undang- Undang  Nomor 18 Tahun  2012  terkait  dengan  pangan    Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  dikatakan    bahwa Pangan  itu  sendiri  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  paling  utama  dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  komponen  dasar  untuk mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Beberapa  contoh  produk  pangan yang  berasal  dari  Indonesia  adalah  Kopi  Gayo,  Ubi  Cilembu,  Tahu  Sumedang  dan  masih banyak lagi.
Banyaknya pangan yang dihasilkan oleh Indonesia itu sendiri tidak selalu berdampak besar  kepada  daerah.  Dengan  demikian  bukan  berarti  banyak  hasil  pangan  banyak  juga pendapatan,  seringkali  daerah-daerah  yang  ada  di  Indonesia  kurang  merasakan dampaknya, padahal daerah tersebut merupakan daerah asal daripada pangan itu sendiri, Pemerintah  memberikan  aturan  untuk  pangan  itu sendiri  baik  dari  pangan  yang  berasal dari suatu daerah, seperti hal nya aturan Terkait Indikasi Geografis. 2 Sesuai dengan Aturan yang  ada  di  Indonesia  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  di  dalam  Pasal  1  Angka  6  dikatakan  bahwa    Indikasi  Geografis
1 “Undang  -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan.”  (Jakarta: Sekretariat Negara, 2012).
2 “Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2016).
adalah  suatu  tanda  yang  menunjukkan  daerah  asal  suatu  barang  danjatau  produk  yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alarn, faktor manusia atau kornbinasi dari  kedua  faktor  tersebut  memberikan  reputasi,  Indonesia  memiliki  suatu  pengakuan terhadap suatu Hak kebendaan yang sah serta dijadikan pedoman hukum baik atas benda tidak  berwujud  yang  dapat  berupa  kekayaan  atau  kreasi  Intelektual,  atau  dalam  hal  lain dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain Industri, dan Indikasi Geografis, atau dengan kata lain Indonesia mempunyai Aturan yang diakui Terkait Hak Milik Intelektual. 3 dalam  hal  ini  penerapan  Indikasi  Geografis  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan bagi daerah asal suatu pangan, seperti hal nya daerah aceh dengan Kopi Gayo yang mana kopi  ini  sudah  terkenal  hingga  Mancanegara  yang  mana  tentunya  hal  ini  memberikan dampak  yang  positif  baik  untuk  daerah  asalnya  yaitu  aceh  dan  juga  petani  kopi  gayo, Contoh  lain  yaitu  Tahu  Sumedang  yang  mana  Tahu  itu  sendiri  sudah  terkenal  hampir diseluruh wilayah Indonesia. Kemudian Tahu Sumedang ini sendiri memiliki Tekstur, dan Citra  rasa  yang  khas  yang  dihasilkan  oleh  wilayah  asalnya  Yaitu  Sumedang  dan  sudah terdaftar di dalam Indikasi Geografis Khas wilayah Jawa Barat.
Pokok  penelitian  ini  berasal  dari  salah  satu    daerah  di  Jawa  Barat  yang  berbatasan langsung  dengan  ibu  kota  provinsi  bandung,  yaitu  Sumedang.  Kabupaten  Sumedang memiliki  jumlah  penduduk  yang mencapai  1  juta jiwa  dengan  luas  wilayahnyya  153.124 ha memiliki beragam potensi yang sangat akan bermanfaat seperti hal – nya sumber daya alam,  serta  hal  lainnya  seperti  makanan  khas,  kerajinan  Tradisional,  Peternakan, Kehutanan,  dan  Pertanian  dan  Potensi  yang  lumayan  berdampak  untuk  perekonomian yaitu  Sektor  Pariwisata.untuk  selanjutnya  Penelitian  ini  dikhususkan  Terhadap  Produk indikasi  Geografis  asal  sumedang  yaitu  Tahu  Sumedang  yang  mana  didalam  kajian  ini digunakan  untuk  melihat  dampak  yang  dihasilkan  oleh  pendaftaraan  tahu  sumedang  itu sendiri  kedalam  Indikasi  Geografis,  serta  bentuk  perlindungan  hukum  akibat pencantuman Kedalam Indikasi Geografis, Terutama bagi kota sumedang itu sendiri yang merupakan daerah asal daripada tahu itu sendiri. 4
Bahwasannya  penerapan  daripada  Indikasi  Geografis  itu  juga  dapat  membuat masyarakat sejahtera yang mana daerahnya akan dikenal melalui product yang dihasilkan, dan  juga  dapat  berdampak  terhadap  perkonomian  yang  ada  didalam  masyarakat  itu sendiri,  baik  untuk  pengolah  daripada  tahu  sumedang  maupun  pedagang  yang memasarkan  Tahu  Sumedang  itu  sendiri,  terkhusus  di  Daerah  Sumedang,  selain
3 Munir Fuady, “Pengantar Hukum Bisnis” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 203.
4 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, “Kabupaten Sumedang,” Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017, https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1051.
berdampak pada kesejahteraan juga berdampak kepada Wisatawan yang mana wisatawan yang  pergi  ke  sumedang  rata-  rata  ingin  menikmati  produk  khas  Daerah  Sumedang  itu Sendiri yaitu Tahu Sumedang.
Peran  pemerintah  terhadap  Pemberian  Informasi  serta  Pemahaman  Masyarakat mengenai  Indikasi  Geografis  itu  sendiri  belum  secara  menyeluruh  atau  dalam  hal  ini kurangnya Perhatian dari Pemerintah Daerah, Sehingga masyarakat itu lebih mengetahui dan Mengenai Istilah HKI itu sendiri hanya sebatas Paten dan Merek, sedangkan Indikasi Geografis  ini  sendiri  belum  sepenuhnya  masyarakat  pahami.  Dalam  hal  lain  juga masyarakat perlu mengetahui juga terhadap Indikasi Geografis, 5 perbedaan antara merek dan indikasi geografis  Yakni bahwasannya Konsep Indikasi Geografis itu sendiri diartikan sebagai konsep yang digunakan atau menjelaskan  asal  muasal suatu Produk atau barang yang  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  Indikasi  Geografis,  maka  dari  itu  pemahaman  ini perlu dikembangkan lagi agar Konsep Ini dipahami masyarakat. Kemudian manfaat yang dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  melalui  Indikasi  Geografis  yakni  apabila  Pemerintah pusat  atau  daerah  itu  sendiri  memiliki  keinginan  dan  hasrat  untuk  melakukan pengembangan  terhadap  faktor  alam  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah  dengan  cara  yang benar dan berdasarkan prinsip yang benar, serta peran dari masyarakat itu sendiri yang mana  masyarakat  disini  sebagai  faktor  pendukung  terwujudunya  sumber  daya  manusia yang  berkualitas,  Jika  Konsep  ini  ini  diberlakukan  bukan  hanya  daerah  saja  yang mendapatkan  manfaat  bahkan  negara  juga  dapat  merasakan  dampaknya,  Disisi  lain konsep  ini  akan  terlaksana  apabila  Produk  Tersebut  terdaftar  sebagai  Produk  Indikasi Geografis  yang  mana  dalam  hal  ini  apabila  Suatu  Produk  sudah  terdaftar  maka  akan mengakibatkan  adanya  Perlindungan  Hukum  oleh  Pemerintah.  Menurut  CST  Kansil, “perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  hukum  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun.  Dalam  hal  ini  berarti    Perlindungan  Indikasi Geografis  bertujuan  untuk  melindungi  kekhasan  atau  keaslian  tersebut  dari  pemalsuan atau  pemanfaatan  yang  tidak  seharusnya  sekaligus  memberi  kesempatan  dan perlindungan  kepada  masyarakat  wilayah  penghasil  produk  khas  untuk  mendapatkan manfaat  yang  maksimal  dari  produk  khas  tersebut. 6 Dalam  hal  ini  pengaturan  terkait perlindungan  ini  juga  ada  di  dalam  Sesuai  Ketentuan  Mengenai  Indikasi  Geografis  yang
5 Migni  Myriasandra,  “Tinjauan  Hukum  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 5.
6 C.S.T Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40.
diatur  didalam  Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2001  terkait  Merek,  sesuai  Pasal  56 Ayat (1) menjelaskan bahwa Indikasi Geografis Perlu dilindungi karena hal ini merupakan Suatu  Ciri  unik  atau  khas  yang  mana  hal  ini  menunjukan  suatu  asal  daripada  daerah penghasil  daripada  Indikasi  Geografis  tersebut,  hal  ini  didukung  juga  oleh  faktor  alam, masyarakat  maupun  kombinasi  dari  faktor  faktor  tersebut,  Perlunya  pendaftaran  Suatu Produk  kedalam  Indikasi  Geografis  itu  perlu  diberikan  perhatian  khusus,  selain  sebagai daya  tarik  sektor  pariwisata,  juga  sebagai  peningkatan  perekonomian  terhadap  daerah terebut,  tentunya  banyak  hal  yang  dirasakan  apabila  suatu  produk  atau  barang didaftarkan  kedalam  indikasi  Geografis,  oleh  sebab  itu  perlunya  peran  serta  pemerintah untuk  Memberikan  Perlindungan  terhadap  Indikasi  geografis  sehingga  konsumen  dapat merasakan  dampak  yaitu  mendapatkan  jaminan  kualitas  Produk,  Kreatifas  akan  terus berkembang,  Pendaftaran  yang  dimaksud  adalah  Bahwasannya  Bisa  dilakukan  oleh Perorangan Maupun Lembaga Perwakilan tentunya dengan Dokumen yang dilengkapi dan kemudian  dokumen  tersebut  diserahkan  kepada  kantor  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) Indonesia. 7

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  sumber kepustakaan sebagai bahan dasar atau data sekunder melalui penelusuran literatur untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 8 Sesuai dengan Penjelasan oleh  Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa  penelitian  ini    memberikan  pandangan terhadap  definisi  pendekatan  yurisdis  normatif  sebagai  sebuah  penelitian  hukum  yang mengandalkan  terhadap    bahan  kepustakaan  atau  dalam  kata  lain  data  sekunder,  lalu kemduian  hal  ini  dijadikan    sebagai  bahan  dasar  dengan  melakukan  penganalisisan  baik terhadap  Aturan  maupun  literature    terkait  untuk  mengkaji  penelitian  tersebut. 9 Semua data yang diperoleh serta informasi terkait sumber data sekunder lainnya yang dalam hal ini  sesuai  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  guna  menjawab  rumusan  masalah untuk  kemudian  dianalisis  lalu  kemudian  terciptanya  kesimpulan  sebagai  hasil  daripada penelitian.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan
7 “Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2001).
8 Ronny Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 93.
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  “Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat” (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.
konseptual ( conceptual approach ). Cara pendekatan undang-undang ini di lakukan dengan mengkaji dan memahami semua peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan  pokok  bahasan  penelitian.  Sedangkan  pendekatan  kasus  cara  yang  di  lakukan dengan  menelaah  kasus  yang  bersangkutan  dengan  pokok  pembahasan  penelitian. Pendekatan  konseptual  penulis  mempelajari  Pendapat  atau  doktrin  dari  para  ahli  yang membahas dan berkaitan dengan  ilmu hukum. 10 Penggunaan bahan hukum Primer dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pembahasan penelitian yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51  Tahun  2007  Tentang  Indikasi-Geografis  ,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merk. Penggunaan Bahan Hukum Sekunder  didalam penelitian ini di proleh dari studi  kepustakaan  dengan  menelaah  buku-buku  hukum,jurnal,artikel  yang  berkaitan dengan  bahasan  yang  di  teliti  guna  memberi  Informasi  mengenai  bahan  hukum  primer atau dalam hal lain sebagai faktor pendukung daripada penelitian ini. Penggunaan Bahan Hukum  Tersier  dalam  penelitian  ini  di  peroleh  melalui  internet,yaitu  untuk  melengkapi data  dari  bahan  primer  dan  sekunder  penelitian  ini  guna  memberi  petunjuk  atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. 11
Untuk  Pengumpulan  data,  maka  penulis  akan  menggunakan  data  melalui  Kajian kepustakaan  yang  meliputi  Beberapa  Pokok  Pokok  Arahan  yaitu,  Inventarisasi,  diartikan sebagai  Pengumpulan  daripada  buku  yang  selaras  dengan  topik  penelitian  dan  memiliki kaitan dengan Indikasi Geografis dan juga Pengaturannya serta buku buku lain yang saling memiliki  pembahasan  terkait  Indikasi  Geografis,  kemudian  Klasifikasi,  diartikan  sebagai pememilihan serta pengolahan data yang sudah didapatkan melalui bahan hukum primer, sekunder,  maupun  tersier,  dan  yang  terakhir  yaitu  Sistematis,  diartikan  sebagai Penyusunan  daripada  data  yang  didapatkan  yang  telah  melewati  proses  klasifikasi  serta sudah  menjadi  Uraian  yang  sistematis  dan  Teratur.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik Deskriptif Analisis yang menguraikan permasalahan secara rinci dan sistematis untuk kemudian dianalisis menggunakan teori hukum sebagai pisau bedah atas data  dan  peraturan  tentang  pokok  penelitian  yang  telah  diinventarisir  sebelumnya sehingga  menghasilkan  sebuah  hasil  penelitian  mengenai  Urgensi  Pendaftaran  Indikasi Geografis  Tahu  Sumedang  Sebagai  Aset  Potensial  Daerah  serta  dampak  terhadap pencantuman suatu Produk Kedalam Indikasi Geografis.
10 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 93.
11 Soerjono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 52.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pendaftaran Indikasi Geografis dan Hambatan Pendaftaran Tahu Sumedang
Beberapa  Perubahan  penting  dalam  penting  dalam  Pelaksanaan  Perlindungan Indikasi  Geografis,  Aturan  Indikasi  Geografis  terbaru  yang  termuat  didalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang pokok bahasannya mencakup Indikasi Geografis dan Merek Menjelaskan bahwa “ Dokumen Deksripsi Indikasi Geografis”. Penjelasan daripada Undang  –  Undang  Merek  lama  Nomor  15  Tahun  2001  karena  regulasi  indikasi  geografis jauh lebih terbatas, istilah itu tidak ada. Istilah yang setara dengan “ Dokumen Dekskripsi Indikasi Geografis”. Yang dipakai dalam Peraturan Pemerintah Tentang Indikasi Geografis 2007.  Alasan  untuk  mengubah  istilah  tersebut  adalah  untuk  meringankan  syarat Permohonan Pendaftaran. Sejak pemberlakukan Peraturan Pemerintah tersebut, beratnya pembuatan buku Persyaratan Indikasi Geografis, serta biaya konsultasi yang amat tinggi, telah  membuat  sejumlah  komunitas  produsen  mengurungkan  niatnya  untuk mendaftarkan produk mereka. Hal ini tentu bukan fenomena yang layak dibiarkan.
Salah  satu  Dokumen  daripada  Indikasi  Geografis  Adalah  Dokumen  Deskripsi,  yang mana isi daripada Dokumen Deskripsi ini yaitu mencakup pokok- pokok  informasi seperti hal nya  reputasi, kualitas, serta karakteristik barang dan  atau produk yang dalam hal ini berkaitan dengan faktor indikasi Geografis Baik barang maupun Produk yang dimohonkan Untuk Didaftarkan kedalam Indikasi Geografisnya. 12 Dokumen deskripsi Indikasi Geografis secara  pasti  mereduksi  ketebalan  halaman  dari  buku  persyaratan  indikasi  Geografis. Meskipun  demikian,  pengumpulan dan penyusunan informasi yang cukup untuk mengisi Dokumen Deskripsi tersebut tetap harus dilakukan. Uraian yang terdapat dalam bagian ini bermaksud  memberikan  gambaran  tentang  bentuk-  bentuk  informasi  yang  perlu  ada untuk akurasi pengisian dokumen Deskripsi Tersebut. 13
Materi  Muatan  Naskah  Teknis  untuk  kepentingan  Dokumen  Deskripsi  Indikasi Geografis harus tetap memuat aspek- aspek yang cukup lengkap dari eksistensi dan seluk beluk produk yang akan dilindungi. Yang mana aspek tersebut akan dibahas dibawah ini :
2. Lembaga Pengusul dan Pemegang Hak Indikasi Geografis
12 “Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2016).
13 Ahmad  M.  Ramli  dan  Miranda  Risang  Ayu  Polat,  “Hukum  Kekayaan  Intelektual  Indikasi  Geografis Dan Kekayaan Tradisi Dalam Teori Dan Praktik” (Bandung: Refika Aditama, 2019), 26.
Tahu sumedang adalah pangan khas sumedang yang digunakan dalam berbagai acara religi  dan  budaya  masyarakat  Jawa  Barat,  Sumedang  sendiri  mendapat  Julukan  Sebagai Kota  Tahu,  yang  mana  di  sumedang  itu  sendiri  Tahu  itu  sudah  banyak  dijual  oleh masyarakat  guna  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka,  karena  tahu  itu  juga  sebagai aset  potensial  terkhusus  bagi    sumedang  itu  sendiri.Sesuai  juga  dengan Berita  Resmi Indikasi Geografis Seri - A No. 07/Ig/Ii/A/2019 bahwa tahu sumedang ini diusulkan atau didaftarkan oleh  Perkumpulan Pengrajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang.
Pihak  didalam  pendaftaran  Indikasi  Geografis  Tahu  Sumedang  atau  dalam  kata  lain pemohon  pendaftaran  Indikasi  Geografis  ini  terdiri  dari  Perkumpulan  Pengrajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang, tentunya hal ini memberikan beberapa pertanyaan , terkait  yang  pertama  apakah  pihak  ini  saja  yang  diuntungkan  untuk  mendapatkan  Hak Ekslusif  daripada  Indikasi  Geografis  Tahu  Sumedang,  Alangkah  lebih  baiknya  bila pendaftaran  ini  Melalui  Badan  Hukum  Publik  yang  dalam  hal  ini  melalui  Pemerintah daerah  Sumedang,  agar  nantinya  dampaknya  bukan  hanya  dirasakan  bukan  hanya  oleh pengrajin, karena Tahu Sumedang ini sendiri Merupakan Suatu Ciri khas daripada Daerah Sumedang,  Bila  pendaftaran  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  Sumedang  maka  Proses didalam  Pendaftarannya  pun  tidak  akan  terkendala  seperti  sekarang,  karena  penulis menangkap  beberapa  hal  kenapa  Tahu  Sumedang  ini  belum  dilindungi,  sebab  terkait mengenai  Pemangku  Kepentingannya  dirasa  tidak  Menggambarkan  atau  Memberikan dampak  pada  daerah  Penghasilnya  itu  sendiri  akan  tetapi  Lebih  Kepada  Pihak  yang mendaftarkannya saja atau dalam kata lain kepada pengrajin dan pedagangnya saja, Akan berbeda  ketika  hal  ini  didaftrakan  Oleh  Pemerintah  Daerah  Sumedang,  tentunya prosesnya  tidak  akan  terkendala  hambatan,  karena  dalam  hal  ini  sudah  seharusnya indikasi  Geografis  ini  sendiri  Memberikan  dampak  yang  sangat  Besar  terutama  kepada daerah  asal  daripada  Produk  Tersebut,  sehingga  Pemerintah  Daerah  Sumedang  sangat memegang  Peranan  Penting  didalam  Pendaftran  Tahu  Sumedang  kedalam  Indikasi Geografis,  Sehingga  nantinya  produk  ini  dapat  di  komersilkan,  atau  lebih  jauhnya  di ekspor  ke  luar  negeri  dan  banyak  aktivitas  lainnya  yang  sangat  menguntungkan  bagi daerah  Sumedang  itu  sendiri.    Alasan  kenapa  penulis  menyarankan  lembaga  tersebut karena tentunya adanya uraian baik substantif dan administratif daripada suatu Indikasi Geografis,  sehingga  hal  ini  berarti  adanya  syarat  untuk  menulis  buku  riwayat  yang menguraikan Kedua Hal Tersebut.
3. Produk Atau Objek yang akan dilindungi
Tahu  Sumedang  telah  digunakan  oleh  masyarakat  daerah  sumedang  sebagai  mata pencaharian  baik  di  daerah  sumedang  itu  sendiri,  maupun  masyarakat  sumedang  yang dalam  hal  lain  berada  di  berbagai  daerah  mereka  memperkenalkan  produk  tahu sumedang  ini  dengan  cara  menjualnya.sehingga  dalam  hal  ini  sudah  seharusnya  tahu sumedang  itu  sendiri  dimasukan  kedalam  Indikasi  Geografis  karena  hampir  setiap masyarakat mengetahui tentang tahu sumedang dan sudah meiliki pandangan bahwa tahu ini jelas berasal dari Daerah Sumedang. Pendaftaran Indikasi Geografis oleh Jawa Barat itu sendiri  sudah  berhasil  didalam  beragam  produk  Indikasi  Geografis  Seperti  halnya Tembakau Mole, Beras Pandanwangi, Sawo Sukatali, Ubi Cilembu, Teh Java Preanger lalu Kemudian  Ubi  cilembut,  Dalam  hal  lain  Gerabah  Plered  juga  masih  didalam  proses penerbitan sertifikat, maka dalam hal ini Status Tahu Sumedang pun sama seperti Gerabah Plered  yang  mana  Pendaftaran  sudah  dilakukan  namun  masih  perlunya  peninjauan  oleh tim  ahli  indikasi  Geografis  Indoneisa  baik  dari  segi  persyatan,  kelengkapan,  maupun keunikan  daripada  produknya,“Tahun  ini  akan  masuk  Tahu  Sumedang.  Itu  benar-benar dilindungi.  Itu  usulan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  usahanya  dan  sudah terlindungi.  Jadi  tidak  ada  lagi  daerah  lain  yang  bisa  mengaku.  Jadi  menguatkan  dan melindungi kearifan lokal,”. 14
4. Karakteristik, Kualitas, dan Reputasi Produk
a. Karakteristik Produk
Perbedaan tahu sumedang dengan tahu biasa seperti tahu putih atau tahu kuning, ciri  khas tahu Sumedang adalah  berbentuk  kotak,  berwarna  kecokelatan,  dan  bagian luarnya renyah. Lebih nikmat disantap saat masih panas bersama cabai rawit hijau. Salah satu ciri khas dari tahu ini adalah kemasannya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, tahu dikemas  dalam  wadah  dari  anyaman  bambu  dan  dilapisi  daun  pisang,  atau  disebut bongsang. Pengemasan dengan cara tersebut dapat membuat tahu lebih awet.

## b. Reputasi Produk
Jika  melihat  Keberagaman  yang  dimiliki  Indonesia,  tentu  saja  dampak  ini dirasakan  dalam  Sektor  Pariwisata,  sehingga  Perspektif  wisata  yang  berbasis  alam  ini memiliki  keberagaman  jenis  salah  satu  bidangnya  yaitu  wisata  kuliner,  Wisata  Kuliner setiap  daerah  tentu  saja  memiliki  keunikan  serta  ciri  khas  masing-masing  dan  memiliki perbedaan  bagi  dari  segi  rasa,  maupun  konsep  yang  ditawarkan.  Contohnya  jika berkunjung ke Sumedang, wisatawan pasti ingin mencoba kelezatan tahu yang merupakan
14 Muhammad  Fikry  Mauludy,  “Tahu  Sumedang  Dan  Ubi  Cilembu  Akan  Segera  Dilindungi Kemenkumham,” PikiranRakyat.com, 2019, https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr- 01308665/tahu-sumedang-dan-ubi-cilembu-akan-segera-dilindungi-kemenkumham.
ciri  khas  kabupaten  Sumedang  ini.  Tahu  Sumedang  memang  berbeda  dengan  produk  – produk  tahu  lainnya.  Apalagi  jika  kita  merasakan  kerenyahan  dan  kelezatan  tahu Sumedang  Jembar  Manah.  Apalagi  letaknya  juga  mudah  dijangkau  dari  jalan  raya Sumedang, tepatnya  di jalan Samoja, Pasanggrahan Baru, Kec.  Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
c. Fungsi dan Pemasaran Produk
Seperti telah disinggung sebelumnya, fungsi tahu sumedang juga tidak hanya sekedar sebagai  pangan  khas  sumedang  melainkan  juga  merupakan  bagian  dari  sejarah  kota sumedang.  Sehingga  jika  berbicara  kepada  konteks  sejarah  maka  hal  ini  sangat  penting karena berkaitan dengan asal muasal produk itu sendiri yang mana produk ini berasal dari sumedang dan lekat dengan sejarah dan budaya sumedang.

## d. Keterunutan
Keterunutan  merupakan  penomoran  khusus  produk  –  produk  sebelum  di  lepas kepasar.  Penomoran  akan  memudahkan  penelusuran  produk  agar  identitas  dan  sumber atau  asal  bahan  baku  tiap  produk  yang  dilindungi  oleh  indikasi  geografis  mudah ditemukan,Keterunutan  sangat  diperlukan  untuk  mengindentifikasi  apakah  satu  produk ber-  indikasi  Geografis  merupakan  Produk  asli  yang  dibuat  oleh  para  anggota  kelompok perlindungan  suatu  indikasi  Geografis.  Keterunutan  indikasi  Geografis  bersifat  tertutup dan  hanya  diketahui  oleh  para  pemegang  hak.  Namun,  Penomoran  dapat  dibuat  sesuai dengan  kesepakatan  dalam  asosiasi  pemegang  Indikasi  Geografis.  Contohnya  sebagai berikut :
1. Nomor  tingkat  Pertama,  Berdasarkan  kabupaten  misalnya  :  Kabupaten  sumba barat, sumba barat daya, sumba tengah, dan sumba timur dinomori dengan nomor urut yang diletakkan paling depan
2. Nomor  tingkat  kedua,  berdasarkan  lokasi  penghasil  di  dalam  setiap  kabupaten, misalnya  :  Desa  lokasi  sentra  tenun,  desa  adat,  kampung  adat  yangbelum  atau tidak tercatat secara formal sebagai desa adat, tetapi menjadi produsen tenun ikat sumba  berdasarkan  hak-  hak  tradisional.  Penomorannya  diletakkan  setelah penomoran tingkat pertama.
3. Nomor tingkat Ketiga, berdasarkan kualitas kain: Kualitas Premium, Kualitas semi premium,  Kualitas  baik,  Penomorannya  diletakkan  setelah  penomoran  tingkat ketiga, dan seterusnya
e. Penggunaan Nama pada Kemasan Produk
Nama  atau  lokasi  yang  menggunakan  istilah  “  Tahu  Sumedang”  atau  penyebutan serupa  lainnya,  jika  telah  mendapat  perlindungan  indikasi  geografis  hanya  boleh digunakan  pada  produk-  produk  tahu  yang  berasal  dari  willayah  sumedang  dengan presentase  terbesar  pembuatan  dilakukan  di  daerah  sumedang  itu  sendiri  dengan mempergunakan  bahan-  bahan  dan  pengolahan  yang  sedapat  mungkin  berasal  dari Sumedang.

## f. Pengawasan Kualitas
Pengawasan  dan  pembinaan  dilakukan  untuk  menjamin  bahwa  sebagai  produk, kualitas, dan  keamanan tahu sumedang tetap konsisten  dengan  standar mutu  yang  telah disepakati oleh seluruh anggota pemegang hak dan dituangkan dalam Dokumen Deskripsi Indikasi  Geografis.  Pengawasan  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  hal  seperti,  secara eksternal  Maupun  internal.  Pengawasan  eksternal  dilakukan  oleh  konsumen,  Lembaga swadaya  Masyarakat,  media  serta  Tim  Ahli  Indikasi  Geografis  yang  berasal  dari Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Pengawasan  internal  dilakukan  oleh komunitas  pemegang  Indikasi  Geografis,  Pemimpin  Adat  dari  Wilayyah  Ulayat  tempat Produksi berasal, atau orang yang dikuasakan oleh pemimpin adat tersebut. 15

## 5. Tinjauan Dari Sektor Indikasi Geografis
Status  atau  Kondisi  daripada  Tahu  Sumedang  sebagai  pangan  khas  sumedang mendorong  para  pedagang  dan  masyarakat  pengolah  serta  pemerintah  daerah  kota sumedang  untuk  mendaftarkan  Produk  Tahu  Sumedang  kedalam  Indikasi  Geografis terkhusus di wilayah Jawa Barat. Apabila suatu Produk ingin daftarkan kedalam Indikasi Geografis  tentunya  ketentuan  yang  harus  di  penuhi  yaitu  terkait  menjamin  keaslian daripada produk tersebut seperti hal-nya Tahu Sumedang.
Sesuai dengan Ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis,  Proses  daripada  pendaftaran  Indikasi  Geografis  itu  Harus Memperhatikan  Pemenuhan  Persyaratan  yang  diminta,    Berdasarkan  Pasal  53  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2015  mengatakan  bahwa  perlindungan  Baru  bisa  dilakukan Apabila  sudah  dilakukan  Pendaftaran  Kepada  Menteri,  Pendaftaran  Ini  dapat  Dilakukan Oleh  2  Pihak.    Petama,  Lembaga  yang  mewakili  Kepentingan  Indikasi  Geografis  pada wilayah  Geografis  Tertentu  dan  yang  mana  Lembaga  ini  mempunyai  Peran  untuk Mendorong  Pemerintah  Untuk  Melindungi  Produk  yang  didaftrakan  Oleh  Lembaga Pewakilan  Ini,  Produk  ini  bisa  beragam  Jenisnya,  Bisa  Hasil  Industri,  Kerajinan  Tangan,
15 Ahmad  M.  Ramli  dan  Miranda  Risang  Ayu  Polat,  “Hukum  Kekayaan  Intelektual  Indikasi Geografis Dan Kekayaan Tradisi Dalam Teori Dan Praktik,” (Bandung: Refika Aditama, 2019), 65.
Maupun Produk Hasil  Sumber  daya  alam, Kedua, Pemerintah daerah atau dalam  hal  lain bisa dikatakan sebagai subyek hukum yang termasuk kedalam Bahan Hukum Publik, Hal yang  tidak  kalah  penting  berdasarkan  Aturan  Pasal  14  dan  19  itu  menyatakan  Bahwa Pendaftaran  Indikasi  Geografis  itu  bisa  dilakukan  sekalipun  Pemohon  Berada  diluar wilayah  Negara  Indonesia,  tetapi  wajib  Diajukan  tetap  Oleh  Kuasanya  yang  ada  Di Indonesia, Permohonan ini dapat terwujud apabila sudah adanya pengakuan dari Negara asalnya  atau sudah didaftarkan sesuai aturan yang terdapat pada negara asalnya.
Dalam  Hal  lain  Proses  Pendaftaran  Pengajuan  Permohonan  Indikasi  Geografis  Juga diatur  melalui  Peraturan  Pemetintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2007, didalamnya mencakup Persyaratan yang harus dipenuhi, sesuai Penjelasan didalam Pasal 5  Yakni,  Format  daripada  Permohonan  ini  ditulis  dengan  Bahasa  Indonesia  ,  yang dimohonkan  Oleh  Pemohon  Melalui  Kuasanya,  Ketentuan  lainnya  yaitu  Formulir  ini diserahkan  dalam  3  (tiga)  Rangkap  dan  ditujukan  Kepada  Direktorat  Jenderal,  Bentuk daripada  Permohonan  ini  Tentunya  sudah  diatur  Oleh  Direktorat  Jenderal,  Kembali  taK Kalah  Penting  Terkait  Pihak  –  Pihak  dalam  Permohonan  ini  yakni,  Lembaga  Perwakilan yang mewakili Daerah Penghasil Indikasi Geografis Tersebut, atau secara singkatnya Pihak pemangku  kepentingan  yang  berupaya  Memproduksi  Indikasi  Geografis  Tersebut,  atau dalam  hal  lain  Pihak  yang  Membuat  Hasil  industri  Baik  berupa  kerajinan  tangan  atau Pihak yang melakukan Kegiatan Ekonomi dari sektor perdagangan, Tentunya atau sudah jelas pihak yang berwenang lainnya yaitu Lembaga yang memiliki Kewenangan dan pihak yang terakhir yakni Kumpulan atau Kelompok Pengguna Barang Tersebut.
Ketentuan Lainnya yang dimuat didalam Pasal 6 Menjelaskan Bahwa Format ini harus berisikan, tanggal pengajuan, bulan pengajuan, maupun tahun pengajuan, serta tak kalah penting  yakni  nama  pemohon  itu  harus  secara  jelas  bisa  individu  maupun  Lembaga Perwakilan  Disertai  Dengan  Alamatnya,  Bila  Pemohon  Menyerahkan  Permohonan  ini kedapa  Kuasanya, Maka hal  Penting yang harus  ada  yakni Lampiran Terkait Surat Kuasa Khusus yang ditulis oleh Pemohon, disertai dengan Bukti Pembayaran biaya, Serta Pasal 6 ini  juga  Menjelaskan  Harus  adanya  Nama  Produk  Indikasi  Geografis  yang  didaftar  yang meliputi  Uraian  Terhadap  Ciri  khusus  Produknya,  Karaktristik,  Kualitas,  Serta  Hal pembeda antara Produk Indikasii  Geografis yang diajukan Oleh Pemohon dengan Indikasi Geografis  yang  sudah  ada,  Serta  Faktor  lain  yang  tentunya  harus  ada  yaitu  Asal  dan Keterkaitan  Lingkungan  Geografis  Dengan  Produk  yang  akan  didaftarkan,  tentunya Pembahasan  Faktor  ini  tidak  Hanya  Mencakup  Lingkungan  Geografis  saja,  namun  ada Faktor lain Beruapa Faktor Alam dan Juga Masyarakat atau Manusianya itu sendiri Karena Faktor ini Memberikan Peran Penting Didalam penjaminan Kualitas dan Karakteristik dari
Produk  Yand  dihasilkan,  Tentunya  Faktor  ini  Merupakan  Faktor  Penunjang  yang  Sangat Berpengaruh.; 16

## 6. Pertimbangan Indikasi Geografis
Beragamnya  Produk  Hasil  daripada  indikasi  geografis  mendorong  perlunya perlindungan  hukum    dan  disisi  lain  juga  keingin  masyarakat  itu  sendiri  yang  ingin mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  produk  yang  mereka  hasilkan,  mengingat sumber  daya  alam  yang  sangat  melimpah  di  Indonesia  serta  beranekaragamnya  atau heterogennya  masyarakat  Indonesia,  Disisi  Lain  Kekhasan  dalam  Produk  Indikasi Geografis  Indonesia  itu  sendiri  Disebabkan  oleh  faktor  atau  unsur  Letak  Geografis Indonesia  Itu  sendiri  yang  mana  Indonesia  ini  Sangat  Strategis,    Selain  Indonesia  Sangat Stategis  Indonesia  juga  memiliki  Pasar  penjualan  yang  luas  serta  memiliki  jumlah pendudukn yang sangat besar ( 200 juta orang), sehingga hal ini mengakibatkan Indonesia Sebagai  Negara  yang  sangat  Berperan  dalam  Perdagangan  Internasional,  Selain  dari penjelasan  itu  Pertimbangan  Indikasi  Geogarfis  ini  sangat  penting  sebab  Indonesia Sebagai  Bagian  dan  anggota  dari  WTO  dan  Trips  Agreement,  sehingga  dalam  hal  ini Indonesia memiliki kewajban untuk Ikut serta dalam Bidang Indikasi Geografis atau dalam hal ini Indonesia Harus bisa mengembangkan Indikasi Geografis.

## 7. Manfaat  Indikasi Geografis
Indikasi  Geografis  tentunya  memiliki  beragam  manfaat  yang  mana  manfaatnya  ini yaitu  Pemangku  Kepentingan  Indikasi  Geografis  ini  sendiri  dapat  menetapkan  Standar Produksi  dan  Prosesnya  ,  Juga  Untuk  Mengidentifikasi  Produk,  Kemudian  Indikasi Geografis  ini  sendiri  sebagai  langkah  Untuk  Mencegah  Praktek  Persaingan  Curang, Konsumen  Terlindungi.  Kemudian  Indikasi  Geografis  ini  juga  sebagai  penjamin  kualitas Produk  atau  dengan  kata  lain  Original  sehingga  memberikan  Rasa  tenang  kepada  para Konsumen, selain Itu Juga Indikasi Geografis bermanfaat untuk Membina Produsen Lokal, Menjalin  Kerjasama  Sesama  Pemegang  Hak  dan  Rangka  Memperkuat  Citra  Nama  dan Reputasi  Produk,  Lalu  hal  penting  lainnya  yaitu  Terhadap  Pengembangan  Agrowisata Reputasi  Kawasan  Indikasi  Geografis  itu  sendiri  akan  terangkat,  Selain  daripada Pelestarian lingukan atau alam dan pengetahuan Tradisional, Serta Sumber daya Hayati. 17

## 8. Permasalahan – Permasalahan  Indikasi Geografis
Permasalahan  Indikasi  Geografis  Di  Indonesia  banyak  Disebabkan  Oleh  kurangnya
16 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2007).
17 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pengenalan Indikasi Geografis,” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis.
perhatian  Pemerintah  salah  satunya  Kurang  tegasnya  Perlindungan  Hukum  Terhadap Indikasi  Geogarfis,  sehingga  dalam  praktiknya  banyak  produk  Indikasi  Geografis  yang tidak  dilindungi,  serta  dalam  hal  lain  juga  banyakya  terjadi  persaingna  curang  didalam bidang  Indikasi  Geografis,  Penegakan  hak  dan  Belum  adanya  Pengadministrasian,  Peran tenaga  ahli  untuk  mengawasi  dan  mengatur  produk  Indikasi  Geografis  dan  Juga Kurangnya Metode agar Produk Indikasi Geogarfis ini Berkualitas, tidak ada  pengeolalaan dari  produsen  sebagai  alat  pengolaan  dari  pemilik  indikasi  Geografis,  lalu  Kesadaran Hukum  dari  Pemangku  Kepentingan  yakni  Pengelola,  Pengolah,  Penemu,  Maupun Pendesain    Indikasi  Geografis  ini  masih  sangat  tidak  menjadi  aspek  yang  diperhatikan, padahal didalam Indikasi Geografis Kesadaran Hukum Ini sendiri sangat diperlukan agar Produsen dapat merasakan manfaatnya.
9. Proses  Dan  Perkembangan  Tahu  Sumedang  Didalam  Pendaftaran  Indikasi Geografis
Faktanya  Tahu  sumedang  itu  sendiri  sudah  didaftaran  kedalam  produk  indikasi geografis wilayah jawabarat pada tahun 2019,  Faktanya Tahu sumedang itu sendiri sudah didaftaran  kedalam  produk  indikasi  geografis  wilayah  jawabarat  pada  tahun  2019, Pemaknaan  Arti  daripada  Indikasi  Geografis  ini  dapat  berupa  nama  tempat,  daerah, wilayah,  kata,  penggambaran,  atau  kombinasi  dari  hal  hal  tersebut,  Sebenarnya  Indikasi Geografis Lebih dikenal sebagai ciri identik dari suatu produk asal daerah yang dalam hal ini  tentunya  tidak luput  terhadap  faktor  daerah nya tersebut  atau  disebut dengan faktor Geografis.
Sesuai  dengan  data  yang  didapatkan  penulis  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. 18 Sebagaimana,  dikatakan  didalam  Berita  Resmi  Indikasi  Geografis  Seri  -  A  No. 07/Ig/Ii/A/2019,  dalam  hal  ini  tahu  sumedang  belum  ada  terbitan  langsung  dari Direktorat  Merek  dan  Indikasi  Geografis  terkait  Indikasi  Geografis  daripada  tahu sumedang  ini,  dengan  kata  lain  proses  pendaftaraannya  sudah  terproses  dan  hanya menunggu  terbitan  dan  pencantuman  Tahu  sumedang  kedalam  Produk-produk  Indikasi Geografis  oleh  pemerintah  atau  Persyaratan  daripada  Pendaftaran  Tahu  sumedang  ini sendiri  dirasa  belum  lengkap  atau  masih  harus  dilengkapi  kembali  agar  segera dikeluarnya berita acara resmi indikasi geografis mengenai Perlindungan Tahu Sumedang.
Setelah  Produk  Tahu  sumedang  itu  dikategorikan  sebagai  indikasi  Geografis  maka
18 Perkumpulan  Pengerajin  Pengusaha  Pedagang  Tahu  Sumedang,  BERITA  RESMI  INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A, 07/IG/II/A/2019 (Indonesia, issued 2019),
https://dgip.go.id/images/humas/Berita_Resmi_Indikasi_Geografis/2019/Februari/BRIG-07.pdf.
pemerintah  Harus  dan  Mengupayakan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap produk  atau  barang  hasil  indikasi  geografis,  terkhusus  yang  dibahas  oleh  penulis  yaitu Tahu  Sumedang,  Sesuai  dengan  Pemahaman  yang  penulis  dapat  daripada  definisi Perlindungan  Hukum  Oleh Philipus  M.  Hadjon ,  yakni,  terdapat  pembagian  mengenai Perlindungan  Hukum, Pertama ,    bahwasanya  masyarakat  diberikan  peran  untuk menyampaikan  pendapatnya,  hal  ini  guna  menghindari  sengketa  yang  terjadi  antara Pemerintah  dengan  Masyarakat, Kedua , Perlindungan  yang  terjadi  dan  digunakan  untuk penyelesaian  sengketa  dengan  Kata  lain  Perlindungan  Ini  ada  Ketika  Sengketa  sudah Terjadi. 19
Adapun  yang menjadi keterkaitan terhadap perlindungan  hukum  Indikasi Geografis (IG) yakni:
1. Perlindungan  hukum  preventif  bersifat  untuk  mencegah,  mengantisipasi  adanya pelanggaran  terhadap  IG  maka  UUM  Jo  PP  No.51  tahun  2007  memberikan perlindungan hukum baik perdata maupun pidana
2. Perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa,  jika terjadi penyalahgunaan IG oleh pihak lain maka pemilik atau pemegang hak atas IG berhak  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga  karena pelanggaran  hak  atas  IG  atau  pemakaian  IG  secara  tanpa  hak  atau  melawan hukum.
Kemudian  juga  sesuai  dengan  Pemahaman  terkait  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  Yang  dikemukan  oleh Robert  M.  Sherwood yang  merupakan  Teori  Pertama yang  dikemukakan  Yakni Reward  Theory, yang    mengatakan  bahwa  apabila  penemu pencipta  atau  pendesain  layak  diberikan  penghargaan  dan  pengakuan  terhadap  hasil karya  intelektual  yang  dihasilkannya  yang  mana  hal  ini  sebagai  bentuk  Reward  atau Imbalan terhadap Upaya penemuan atau penciptaan karya intelektual Tersebut, Salah satu Bentuk  Pengakuan  Oleh  Pemerintah  terhadap  Penciptanya  yaitu  melalui  Perlindungan, yang  mana  Perlindungan  disini  Dimaksudkan  untuk  mengembangkan  Potensi  Indikasi Geografis sehingga manfaatnya dapat dinikmati Oleh Setiap Masyarakat. Dengan demikian maka sudah terlihat  jelas Keinginan  masyarakat terhadap Pencantuman Tahu Sumedang Kedalam Indikasi Geografis Tersebut banyaklah memberikan manfaat, juga harus disertai dengan  Perlindungan  Terhadap  Tahu  Sumedang  itu  sendiri  Sebagai  Produk  Indikasi Geografis.
Recovery  Theory yang  merupakan  teori  kedua dari  Robert  M  Sherwood yaitu
19 Philipus M Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 5.
Bahwa  Penjelasan  daripada  teori  ini  yakni  Perolehan  kembali  terhadap  hal  yang dikeluarkan, yaitu tentunya Penemu,pencipta,pendesain yang telah banyak mengorbankan waktu,  pembiayaan  serta  aktivitas  yang  menggunakan  fisik  yang  lebih  untuk menghasilkan  karya  Intelektualnya  Itu  Harus  mendapatkan  kembali  apa  yang  sudah  dia Keluarkan..  Teori Robert  M.  Sherwood yang  ketiga  yang  sejalan  dengan  kedua  teori diatas  adalah Incentive  Theory memiliki  makna  bahwa  Pendanaan  sangat  diperlukan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang dibutuhkan.
Jika  dikaitan  dengan  Bahasan  daripada  Penelitian  ini  maka  Teori-  Teori  yang  sudah dijelaskan tersebut Memiliki fungsi dan visi yang sejalan, yakni Perihal Pemberian Reward atau  Penghargaan  kepada  penemu,  pendesai,  pencipta,  Apabila  dikaitkan  dengan penelitian ini yaitu subjeknya terhadap pengolah dan pedagang tahu sumedang yang atas produk  yang  telah  dihasilkan  serta  juga  peran  pemerintah  daerah  sumedang  itu  sendiri didalam  mendampingi  pendaftaran  produk  tahu  sumedang.  Perlindungan  Pencegahan atau  dalam  kata  lain  Preventif  difungsikan  Sebagai  sarana  untuk  Mengantisipasi Terjadinya  Kecurangan  dari  pihak  lain  yang  tidak  Bertanggung  Jawab,  Karena  Hak Kekayaan Intelektual  Khususnya Indikasi Geografis dapat memberikan beragam manfaat seperti hal nya manfaat ekonomi terkhusus bagi pemiliknya maupun daerah asal daripada produknnya tersebut
10. Dampak  Yang  Dihasilkan  Tahu  Sumedang  Terhadap  Perekonomian  Kota Sumedang
Hak  Kekayaan  Intelektual  mengandung  prinsip  ekonomi.  Jika  Melihat  kaitan  antara Prinsip  Ekonomi  dan  Indikasi  Geografis  terlihat  bahwasannya  Prinsip  Ekonomi  itu mengatakan  bahwa masyarakat berada diwilayah  dimana dalam  hal  ini wilayah  tersebut memiliki indikasi Geografis dan Wilayah tersebut juga Mengolah dan melakukan Produksi terhadap  Indikasi  Geografis  tersebut  menjadi  suatu  barang  atau  ciri  khusus  dari  daerah tersebut yang memiliki nilai ekonomis dimana hal ini berkaitan juga dengan Kualitas dan Reputasi, sehingga hal ini merupakan  ciri dan  tidak dapat  dimiliki  oleh daerah  lain, Dari paparan  tersebut  terlihat  jelas  bahwasannya  sangat  pentingnya  dan  diperlukannya Pendaftaran Kedalam Indikasi Geografis atas barang atau produk hasil produksi daripada sumber daya alam yang berkaitan dengan Indikasi Geografis Tersebut.
Jika  dilihat  dari  Prinsip  ini  maka  produk  daripada  indikasi  geografis  ini  Jelas mendapatkan  Perlindungan  Hukum,  Jika  kaitannya  dengan  sektor    perekonomian  maka prinsip  ini  melindungi  komoditas  perdagangan  yang  artinya  setiap  perdagangan dilindungi  dan  dijamin  oleh  pemerintah  karena  itu  merupakan  keistimewaan  daripada Indikasi Geografis Itu sendiri,  Kegiatan yang melibatkan Indikasi Geografis yang memiliki
nilai  Ekonomi  sudah  dengan  jelas  dapat  memberikan  dampak  perekonomian  seperti  hal nya  mengangkat  kawasan  Penghasil  Indikasi  Geografis  Tersebut.  Aktivitsas  yang menunjukan  Ciri  atau  Karakter  sebagai  produk  unggul  di  setiap  daerah  di  Indonesia sangat  penting,  karena  banyak  nya  produk  unggulan  Indonesia  yang  tidak  mendapatkan pengaturan  indikasi  Geografis  sehingga  jika  dikaitan  dengan  hal  Hambatan  Indikasi Geografis  maka  ini  bisa  mengakibatkan  atau  memungkinkan  pihak  luar  negeri  untuk menggunakan potensi daripada Produk Indikasi  Geografis secara bebas.
Sistem  perekonomian  daerah  atau  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  apabila  ingin dijadikan  suatu  taraf  ukur  perekonomian  suatu  wilayah,  maka  pemerintah  terkhusus  di sumedang haruslah dapat dan  mampu menggali  sumber- sumber  pendapatan, salah satu yang  harus  dikembangkan  adalah  terkait    potensi  daripada  hak  kekayaan  intelektual, perlindungan  atas  indikasi  geografis  terkhusus  untuk  wilayah  Sumedang  Sebagai Penghasil  Tahu  Sumedang,  Selain  itu  juga  perlunya  perlindungan  terhadap  produk indikasi  Geografis  untuk  meningkatkan  kualitas  pangan  khas  sumedang  tersebut.  Peran pemerintah  untuk  terus  mencari  dan  menggali  dan  Perwujudan  Aktivitas  Ekonomi Berdasarkan  Prinsip  kerakyatan  yang  mana,    hasil  dari  perlindungan  Indikasi  Geografis akan berdampak dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri terkhusus untuk masyarakat sumedang
11. Cara  Agar  Indikasi  Geografis  Menjadi  Aset  Daerah  Yang  Potensial  Untuk Dikomersilkan
Salah  satu  Manfaat  Indikasi  Geografis  adalah  berguna  sebagai  Aset  Potensial, Sehingga  Perlunya  Pengkormesilan,  dalam  hal  lain  adanya  panduan  agar  indikasi Geografis  Dapat  Dikomersilkan  Yakni, Pertama ,  melakukan  Penilaian  kepada  setiap wilayah seperti hal nya daerah yang berkaitan dengan Reputasi, sehingga nantinya dapat dikenal  oleh  masyarakat  luas  serta  akan  berpotensi  Mendorong  Perekonomian  Wilayah Tersebut, Kedua, melakukan  aktivitsas  pengkajian  terkait  Keunikan  sehingga  nantinya produk  tersebut  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum. Ketiga ,  pencaharian  dan penetapan  batas  geografis  yang  dalam  hal  ini  tentungan  memberikan  pengaruh  yang cukup  signifikan  terdahap  ciri  kualitas  tersebut. Keempat ,  perlunya  pendaftaran  produk tersebut kedalam Indikasi Geografis pendaftaran ini diajukan kepada Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memegang peran penting didalam Perkembangan Produk Indikasi Geografis di Indoneisa . Kelima , peran pemerintah daerah dalam membuat Aturan terkait Indikasi Geografis yang dihasilkan oleh Daerahnya tersebut, gunanya peraturan itu adalah sebagai penjamin agar penghasil atau pendesain produk indikasi geografis menjadi nyaman, Keenam , perlunya  pemberian informasi terhadap generasi ke generasi didalam
masyarakat  tersebut  terkait  pentingnya  Indikasi  Geografis  terutama  untuk  daerah penghasilnya  itu  sendiri, Ketujuh ,  pembentukan  kelembagaan  yang  mengawasi  Indikasi Geografis  tersebut  sehingga  nantinya  produk  tersebut  akan  terus  berkembang  sehingga ketika produk tersebut sudah terjaga dampak yang dirasakan oleh daerah itu sendiri akan terasa terkhusus pada sektor perekonomian. 20
12. Kajian Perbedaan Terkait Pemegang Hak Indikasi Geografis
Melihat dari berbagai  negara  seperti contohnya Amerika Serikat,  terkait pengaturan mengenai  Indikasi  Geografis  itu  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  merek sertifikasi. Tentunya ini mengakibatkan sistem perlindungan yang ada di Amerika Serikat terhadap produk Indikasi Geografis menjadi tergolong luas, hal ini dapat dipahami karena sistem ini dapat memungkinkan kepada individu, klub, institusi swasta, ataupun institusi pemerintah  untuk  menjadi  pemegang  hak.  Di  Amerika  Serikat  Khususnya  pada Departemen Pertanian juga memegang merek sertifikasi atas merek multiproduk. Secara ringkas dapat dipahami bahwasannya indvidu dapat menjadi pemegang atas hak Indikasi Geografis asalkan melalui pendaftaran merek sertifikasi. Oleh sebab itu, pemegang hak di Amerika  Serikat  dalam  bidang  Indikasi  Geografis  tidak  hanya  tipikal  kolektif  ataupun Komunal Seperti yang umum berlaku di negara- negara lain, terutama di negara komunis yang ada di Eropa, tapi juga Individual. 21
Hal lain terkait penggunaaan merek sertifikasi terhadap produk Indikasi Geografis dapat menyebabkan individu atau dalam hal lain kelompok yang memegang hak sistem di Amerika  Serikat  baik  yang  dipegang  atau  didaftarkan  oleh  sekelompok  untuk  dilindungi sebagai  merek  kolektif.  Disisilain  kolektifitas  yang  dimaksud  lebih  kepada  pihak  yang berwenang seperti koperasi, asosiasi,  kelompok kerja  ataupun  organisasi. Merek kolektif ini  tentunya  beda  dengan  merek  sertifikasi.  Merek  kolektif  itu  sendiri  sangat  perpotensi untuk mendapatkan  hak ekslusif  atas mereknya tersebut. Hal  ini  Membuat Perlindungan Indikasi  Geografis  menjadi  lebih  kuat  daripada  jika  hanya  dilindungi  oleh  merek Sertifikasi, sebab merek sertifikasi tidak memberikan hak eksklusif, tetapi hanya memberi sertifkasi atau penjaminan terkait kandungan produk. 22
Catatan  penting  mengenai  Sistem  Perlindungan  di  Negara  Amerika  Serikat  yakni, reputasi  merupakan  suatu  kewajiban  pada  saat  suatu  Indikasi  Geografis  akan  diajkukan
20 Tatty Aryani Ramli et al., “Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM: Cara Agar Indikasi Geografis Menjadi Aset Daerah Yang Potensial Untuk Dikomersilkan,” Mimbar 26, no. 1 (2010): 81–91.
21 Miranda  Risang  Ayu,  “Geographical  Indications  Protection  in  Indonesia  Based  On  Cultural  Rights Approach” (Jakarta: Nagara, 2009), 91.
22 Miranda  Risang  Ayu,  “Geographical  Indications  Protection  in  Indonesia  Based  On  Cultural  Rights Approach” (Jakarta: Nagara, 2009), 83.
pendaftaran.  Hal  ini  disebabkan  oleh  Sistem  Merek,  yang  mana  Indikasi  Geografis  atau Penanda  Asal  Geografis,  Jika  Wujudnya  adalah  nama  tempat,  maka  akan  dikategorikan kedalam  Merek  Deskriptif,  karena  hanya  bersifat  terhadap  Produk  Merek  yang  akan dilindungi, sehingga dengan kata lain Merek ini daya Pembedanya Lemah, Dalam hal lain terkait Merek Deskriptif yakni, suatu tanda asal geografis, yang mana menunjukan nama wilayah  aatau  tempat  yang  hanya  merupakan  keterangan  asal  tempat,  diakui keberadannya,  diharuskan  dan  dilindungi  kebenarannya  sebagai  Nama  Dagang  ( Trade Name ) atau Indikasi Asal ( Indication Of Source ) yang tidak mensyarakatkan pendaftaran. 23
Lembaga  publik  di  Amerika  Serikat  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan perlindungan  terhadap  Indikasi  Geografis,  baik  terhadap  pengembangan  produk  yang akan  dilindungi  tersebut,  di  Amerika  Serikat  itu  sendiri  terdapat  lembaga  publik  seperti hal  nya  biro  alkohol,  tembakau,  perpajakan,  dan  Perdagangan  yang menetapkan  wilayah budidaya,  jenis  serta  kualitas  daripada  anggur  serta  tembakau  Amerika,  Lembaga  atau Biro  ini  nantinya  mendaftarkan  produk  tersebut  yakni  produk  Indikasi  Geografis  untuk minuman  anggur  dan  lembaga  ini  mempunyai  tugas  lain  yakni  mengelola  perdagangan serta  perpajakan,  seperti  contohnya  Kenya,  Terkait  Produk  unggulan  yang  berupa  kopi bahkan  yang  ada  di  direktorat  khusus,  yaitu  direktorat  Kopi,  Fungsi Direktorat  ini  yakni untuk  dapat  membantu  didalam  Mendaftarkan  atau  Produk  Kopi  untuk  Memakai  Merek Sertifikasi  Sebagai  Persona  Hukum.  Singkatnya,  Amerika  Serikat  itu  dapat  Melindungi Indikasi  Geografis  Sebagai  Hak  Komunal  maupun  hak  Individual.  Kewenangan  penjamin produk Indikasi Geografis ini tentunya melalui serifikasi oleh lembaga publik.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Pihak  didalam  pendaftaran  Indikasi  Geografis  Tahu  Sumedang  atau  dalam  kata  lain pemohon  pendaftaran  Indikasi  Geografis  ini  terdiri  dari  Perkumpulan  Pengrajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang, tentunya hal ini memberikan beberapa pertanyaan , terkait  yang  pertama  apakah  pihak  ini  saja  yang  diuntungkan  untuk  mendapatkan  Hak Ekslusif  daripada  Indikasi  Geografis  Tahu  Sumedang,  Alangkah  lebih  baiknya  bila pendaftaran  ini  Melalui  Badan  Hukum  Publik  yang  dalam  hal  ini  melalui  Pemerintah daerah  Sumedang,  agar  nantinya  dampaknya  bukan  hanya  dirasakan  bukan  hanya  oleh pengrajin, karena Tahu Sumedang ini sendiri Merupakan Suatu Ciri khas daripada Daerah Sumedang,  Bila  pendaftaran  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  Sumedang  maka  Proses
23 “Pasal 1 Dan Pasal 63 Undang- Udnang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis,” n.d.
didalam  Pendaftarannya  pun  tidak  akan  terkendala  seperti  sekarang,  karena  penulis menangkap  beberapa  hal  kenapa  Tahu  Sumedang  ini  belum  dilindungi,  sebab  terkait mengenai  Pemangku  Kepentingannya  dirasa  tidak  Menggambarkan  atau  Memberikan dampak  pada  daerah  Penghasilnya  itu  sendiri  akan  tetapi  Lebih  Kepada  Pihak  yang mendaftarkannya saja atau dalam kata lain kepada pengrajin dan pedagangnya saja.
Tentunya  dampak  daripada  Pencantuman  tahu  Sumedang  ini  sendiri  sangat Terkait  dengan  Ekonomi  dalam  lingkup  pengembangan  ekonomi  kawasan,  indikasi Geografis  memberikan  banyak  dampak  khususnya  kepada  pelaku  usaha  kreatif.  Secara Ekonomis,  Indikasi  Geografis  sangat  efisien  dalam  hal  pembiayaan  karena  haknya merupakan  produk  unggulan  kawasan.  Penggunaan  Indikasi  Geografis  dapat  secara signifikan melipat gandakan nilai jual dan memberikan nilai tambah dalam pemasarannya. Dampaknya,  Produk  lokal  yang  telah  menyandang  Indikasi  Geografis  juga  dapat  menjadi aset bagi Pengembangan Agrowisata.

## 2. Saran
Pendaftaran Indikasi  Geografis  Tentunya akan memberikan  Suatu  Hak  Ekslusif Pada Pemangku  Kepentingan  atau  terhadap  pihak  yang  mendaftarkan  Indikasi  Geografis Tersebut,  Kemudian  terkait  Pendaftaran  oleh  pihak  pihak  penulis  memberikan  saran kiranya  pendaftaran  daripada  Tahu  Sumedang  ini  dilakukan  Oleh  Pemerintah  Daerah Sumedang  agar  kepentingan  ini  atau  manfaat  ini  dirasakan  oleh  daerah  Sumedang  itu sendiri,  Karena  bila  didaftarkan  oleh  pedagang/  perkumpulan  maka  yang  mendapatkan manfaatnya hanya kepada Pedagang dan Perkumpulan itu sendiri dan Kota Sumedang itu Tidak  mendapatkan  Dampaknya,  Oleh  karennya  agar  tidak  terjadi  hambatan  seperti sekarang  dan  proses  yang  lama  tentunya  Pendaftaran  Indikasi  Geografis  ini  harus  jelas terkait Pihak Pemangku Kepentingannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  M.  Ramli  dan  Miranda  Risang  Ayu  Polat, Hukum  Kekayaan  Intelektual  Indikasi Geografis  Dan  Kekayaan  Tradisi  Dalam  Teori  Dan Praktik ,  Bandung: Refika Aditama,
2019.
Ayu,  Miranda  Risang, Geographical  Indications  Protection  in  Indonesia  Based  On  Cultural Rights Approach , Jakarta: Nagara, 2009.
C.S.T  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka,
1989.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual, Pengenalan  Indikasi  Geografis ,    Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  2020.  https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi- geografis.
Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Migni  Myriasandra, Tinjauan  Hukum  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007 , Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
Muhammad  Fikry  Mauludy.  “Tahu  Sumedang  Dan  Ubi  Cilembu  Akan  Segera  Dilindungi
Kemenkumham.” PikiranRakyat.com, 2019. https://www.pikiran-
rakyat.com/bandung-raya/pr-01308665/tahu-sumedang-dan-ubi-cilembu-akan- segera-dilindungi-kemenkumham.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kabupaten Sumedang.” Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
2017. https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1051.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2007  Tentang  Indikasi-
Geografis.” Jakarta: Sekretariat Negara, 2007.
Perkumpulan Pengerajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang. BERITA RESMI INDIKASI
GEOGRAFIS SERI - A. 07/IG/II/A/2019. Indonesia, issued 2019. https://dgip.go.id/images/humas/Berita_Resmi_Indikasi_Geografis/2019/Februari/
BRIG-07.pdf.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
Ramli, Tatty Aryani, Yeti Sumiyati, Rusli Iskandar, and Neni Ruhaeni, Urgensi Pendaftaran Indikasi  Geografis  Ubi  Cilembu  Untuk  Meningkatkan  IPM:  Cara  Agar  Indikasi Geografis Menjadi Aset Daerah Yang Potensial Untuk Dikomersilkan.” Mimbar 26, no.
1 (2010).
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk, Jakarta: Sekretariat Negara, 2001.
Undang  -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan,  Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Jakarta: Sekretariat Negara, 2016.