Penyelesaian Konﬂik Berbasis Desa di Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosorejo, Jawa Tengah)
M. Ya’kub Aiyub Kadir* DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a9

## Abstrak
Penyelesaian konﬂik berbasis desa harus menjadi acuan dalam pengembangan hukum di Indonesia  yang  semakin  formalis k  dan  jauh  dari  rasa  keadilan  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  karena  pengaruh  penerapan    sistem  hukum  warisan  Belanda  yang  masih mendominasi. Tulisan ini menggunakan metode peneli an empiris dengan mengumpulkan data melalui studi lapangan di Desa Yosorejo, Jawa Tengah, sebagai fakta yang kemudian menjadi  argumen  untuk  mengkri si  lajunya  formalisasi  hukum  di  Indonesia  di  tengah derasnya  inﬁlterasi  budaya  asing  dan  perkembangan  teknologi  informasi.  Keberhasilan masyarakat Desa Yosorejo dalam meredam dan meminimalisasi konﬂik diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk menganalisa kembali sistem hukum yang didasarkan  kepada  kearifan  lokal sebagai hukum  yang  hidup  dalam proses  penyelesaian konﬂik.
Kata  kunci :  desa  Yosorejo,  hukum  formal,  kearifan  lokal,  pengembangan  hukum, penyelesaian konﬂik.
Village-based Conﬂict Se lement in Indonesia (A Study in Village Yosorejo, Middle Java)

## Abstract
Amidst the rigid and formal legal development, the local wisdom-based conﬂict se lement could be the alterna ve basis to farther the legal development in Indonesia. The rigid legal development is due to the overwhelmingly domina on from the remnant of colonial Dutch legal system s ll inherited un l today. This paper used empirical methodology through ﬁeld study in Yosorejo Village, Middle Java Province. This paper will use the ﬁeld study data as statement of fact as argument that the ongoing culture inﬁltra on from foreigners and the massive  technology  development  might  adversely  impact  the  exis ng  situa on  of  legal development  in  Indonesia.  Therefore,  the  success  of  local  people  of  Yosorejo  Village  to minimize conﬂict might become a turning point for the Indonesian government to take into account the development of local wisdom as a living law in conﬂict se lement processes in its current legal development.
Keywords :  Yosorejo  village,  formal  law,  local  wisdom,  legal  development,  conﬂict se lement.
*  Dosen  Fakultas  Hukum  Unsyiah,  Jl.  Putro  Phang  No.  1,  Kopelma  Darussalam,  Banda  Aceh, m.yakub.akadir@unsyiah.ac.id , S.Ag. (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh), LL.M. (Oxford Brookes University, United
Kingdom)
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Secara geograﬁs, Desa Yosorejo terletak di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan,  Provinsi  Jawa  Tengah.  Persisnya  43  km  arah  selatan  Kabupaten Pekalongan,  dengan  ke nggian  1300m  di  atas  permukaan  laut,  luas  wilayahnya mencapai 7.358,523 Ha. Batas wilayah sebelah utara adalah Kecamatan Doro dan Talun,  sebelah  selatan  dengan  Kecamatan  Wanayasa  Kabupaten  Banjar  Negara, sebelah  timur  dengan  Kecamatan  Bandar  Kabupaten  Batang,  dan  sebelah  barat dengan  Kecamatan  Lebakbarang.¹  Dengan  kondisi  yang  jauh  dari  pusat  kota  di Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kecamatan Petungkriyono tergolong terisolir dari berbagai akses kehidupan kota, seper  akses transportasi, pendidikan, ekonomi, dan poli k.
Kehidupan pedesaan yang santun dengan adat Jawa yang kental dan kondisi alam pegunungan yang berhawa dingin memberikan kehidupan yang nyaman dan sejuk. Hanya sekitar 1 atau 2 jam di pagi hari disinari matahari, kemudian kabut mulai merebak menutupi pandangan. Hal ini menjadikan daerah ini menarik dalam konteks  dinamika  perilaku  masyarakat  dalam  memahami  dan  menyelesaikan perselisihan  secara  sederhana  di  tengah  dominasi  sistem  hukum  formal  yang legis k.  Nilai-nilai  kebersamaan  dan  kebijaksanaan  yang  terlihat  dari  berbagai upaya  yang  dilakukan  untuk  meminimalisasi  atau  menghindari  konﬂik-konﬂik tersebut  pantas  untuk  diapresiasi.  Nilai-nilai  ini  tertanam  secara  turun-temurun secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain.
Tingkat pendidikan yang rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD), dan sebagian kecil Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) baru dibangun dalam 2 tahun terakhir, sehingga belum ada lulusan satupun. Demikian juga dengan universitas, yang hanya terdapat di kota Pekalongan, sekitar 40 km dari kota kecamatan Mudal. Tidak ada transportasi tetap kecuali doplak² yang berfungsi hanya untuk membawa hasil kebun dan sapi ke kota pada hari dan jam tertentu.³ Namun  demikian,  hal  ini  dak  menyebabkan  masyarakat  desa  menjadi  dak beraturan dan berkonﬂik.
Nilai-nilai kearifan lokal masih sangat kental terlihat, seper  bagaimana se ap kali mengunjungi rumah masyarakat desa, akan selalu disuguhi air teh atau kopi serta kue, bahkan pada saat waktu makan, akan langsung dipersiapkan makanan. Selain  itu  dak  nampak  ada  rasa  kecurigaan  kepada  para  pendatang,  yang menandakan kehidupan yang masih sederhana dan alami tanpa ada prasangka dan ketakutan  kepada  pihak  pendatang  luar.  Namun  sayangnya,  pemerintah  terlihat
¹   Lihat secara lengkap di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Sta s k (BPS) Pekalongan, Kecamatan Petungkriyono dalam Angka 2008 , Bappeda dan BPS Pekalongan, Juni 2009, hlm. 1. ²   Doplak  adalah  sejenis  mobil pick  up L-  300  yang  menjadi  transportasi  publik  utama  masyarakat  di Petungkriyono. Doplak selain mengangkut hasil pertanian dan peternakan, juga manusia.
³   Jadwal doplak pada umumnya adalah di pagi hari yaitu pukul 4 pagi dan di sore hari pada pukul 3 sore.
kurang  memperha kan  kondisi  fasilitas  pendidikan  di  daerah  ini.  Bahkan  ada sebuah SD di Desa Wonodadi yang muridnya hanya berjumlah 12 orang dan gurunya seringkali  dak hadir.⁴
Teknologi sederhana seper  televisi sudah mulai masuk ke daerah ini sekitar sepuluh tahun yang lalu, dengan memakai baterai dan sumber daya listrik air. Hal ini membuat  masyarakat  mengenal  pola-pola  kehidupan  kota.  Pengaruh  kehidupan kota  lambat  laun  semakin  terasa,  seper   para  remaja  sudah  ada  yang  bergaya rambut punk, memiliki  telepon  genggam,  dan  mendengarkan  musik-musik  kota. Bagi sebagian warga, menonton berita juga hal yang lumrah, sehingga mereka tetap mengetahui informasi terkini tentang kondisi bangsa dan negara di luar mereka. Namun  demikian,  beberapa  tradisi  dalam  rangka  penghormatan  terhadap  alam masih dilakukan.
Alam menjadi pemberi inspirasi utama dalam kehidupan masyarakat desa. Alam mengajari mereka bagaimana mempertahankan hidup dan bersikap. Masyarakat seper   ini  dapat  digolongkan  sebagai  masyarakat  bersahaja/sederhana  yang digunakan  oleh  Soerjono  Soekanto:  “Masyarakat  bersahaja  dak  mempunyai pengadilan maupun konsepsi mengenai negara”.⁵ Lebih lanjut beliau menjelaskan “…kekuatan yang mengikat yang didasarkan pada ketergantungan yang terwujud dalam  hubungan  mbal  balik  yang  terwujud  dalam  proses  saling  menukar  jasa dalam bentuk upacara-upacara, adanya pengawasan umum menambah kekuatan mengikat dari aturan-aturan hukum tersebut”.⁶ Hal ini semakin menarik jika kita dapat  melihat  perbedaan  corak  perilaku  hukum  dalam  masyarakat  berbeda  di Indonesia dan menemukan benang merah di mana perdamaian, kerukunan, dan kondisi alam akan memberikan warna hukum tertentu. Meskipun situasi Yosorejo, Petungkriyono yang marginal tapi mereka sudah berbudaya madani”.⁷
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini hendak mengungkapkan dua  persoalan, Pertama, mengenai  apa  saja  konﬂik-konﬂik  yang  terjadi  dan bagaimanakah  penyelesaiannya  dalam  perspek f  masyarakat  sederhana  di  Desa Yosorejo, dan kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan pola penyelesaian konﬂik dalam masyarakat sederhana di Desa Yosorejo dapat bertahan di tengah hegemoni penyelesaian sengketa li gasi formal di Indonesia. Penulis berharap penyelesaian sengketa berbasis desa ini dapat menjadi acuan dalam pembangunan hukum di Indonesia sekarang ini.
⁴   Informasi dari Sehat Ihsan Shadiqin yang menjadi guru penggan  pada saat gurunya  dak hadir pada tanggal 19
Januari 2010.
⁵   Soerjono Soekanto, Antropologi Hukum, Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat , Jakarta: CV. Rajawali, 1998, hlm. 11.
⁶   Baca selengkapnya di Soerjono Soekanto, Ibid., hlm. 1.
⁷   Wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Petungkriyono pada hari Kamis, 21 Januari 2010.

## B.  Metode Peneli an
Peneli an ini dilakukan di Desa Yosoreja, dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Desa-desa ini diambil karena letak  geograﬁsnya  yang  jauh  dari  kota  besar  dan  masyarakatnya  yang  masih tergolong sederhana. Peneli an ini dilakukan dengan pedekatan empiris, dengan mendeskripsikan perilaku masyarakat desa dalam hubungannya dengan sebuah sistem  hukum  penyelesaian  sengketa,  yang  merupakan  salah  satu  metode peneli an  dalam  antropologi  hukum.⁸ Dalam  pengumpulan  data,  peneli an  ini menggunakan dua teknik, yaitu studi lapangan untuk menghimpun data primer dan  studi  pustaka  untuk  menghimpun  data  sekunder.  Studi  lapangan  dilakukan dengan teknik wawancara langsung (semi-struktur) dan  dak langsung (alamiah) serta merasakan langsung kondisi di lapangan dengan  nggal bersama masyarakat Desa Yosoreja selama 2 minggu. Diskusi dan wawancara langsung dilakukan dengan beberapa  stakeholder  seper Ketua  Rukun  Warga  (RW),  Ketua  Rukun  Tetangga (RT), Kepala Desa, Kepala Kantor Urusan Agama Petungkriyono, Staf Kantor Camat Petungkriyono, Ketua Pengadilan Negeri Petungkriyono, Ketua Pengadilan Agama Pekalongan,  polisi  di  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  Petungkriyono,  dan  masyarakat secara  umum.  Selanjutnya  data  yang  diperoleh  dikelompokkan  sesuai  dengan isinya  dan  dianalisa  secara  kualita f,  untuk  kemudian  disusun  secara  sistema s sesuai dengan perumusan masalah di atas.

## C.  Hasil Peneli an dan Pembahasan

## 1.  Tata Pemerintahan Desa Yosorejo
Struktur  pemerintahan  di  Kecamatan  Petungkriyono  dimulai  dari  en tas  paling kecil yaitu RT, RW atau dusun, Kepala Desa, dan Camat.⁹ Se ap RT mempunyai seorang ketua RT yang dipilih oleh masyarakat yang  dak mendapatkan imbalan apa-apa baik dari masyarakat maupun pemerintah. Kepala RW atau Kepala Dusun (Pak Bawu)¹⁰ dipilih oleh masyarakat dengan pemilihan langsung dan mendapat gaji  Rp500.000  per  bulan,  sedangkan  kepala  desa  mendapatkan  gaji  sebesar Rp750.000  per  bulan.  Kepala  dusun/RW  membantu  kepala  desa  dalam  hal administrasi desa, seper  membuat kartu tanda penduduk (KTP), sedangkan ketua RT hanya bertugas mengkoordinasikan kerja bak  dan menyelesaikan konﬂik antar warga di  ngkat pertama secara berjenjang.
Berkaitan  dengan  masalah  kehidupan  keagamaan,  penduduk  Desa  Yosorejo mayoritas beragama Islam, sehingga Desa Yosorejo mempunyai tradisi keagaaman tersendiri. Terdapat beberapa orang ustadz yang dikirim secara bergilir selama  ga
⁸   Lihat  motode  peneli an  Antropologi  Hukum  dalam  Hilman  Hadikusumah, Pengantar  Antropologi  Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 2004, hlm. 8-17.
⁹   Sebagai contoh Dusun Sikucing, Desa Yosorejo yang terdiri dari 3 RT (RT 1, 2, dan 3). ¹⁰   Pak Bawu adalah nama panggilan informal untuk kepala dusun di Kecamatan Petungkriyono.
bulan oleh pasantren di Pekalongan. Ustadz tersebut bekerja selama  ga hari di ap- ap  dusun.  Kemudian  di  se ap  malam  tertentu  dalam  seminggu  diadakan ’wiritan’ warga  di  se ap  dusun  yang  dilakukan  di  rumah  warga  secara  bergilir, sementara di malam jumat diadakan ’wiritan’ untuk seluruh desa. Para ustadz ini nampak masih berusia muda, dan kegiatannya di Desa Yosorejo merupakan bagian dari pengabdian mereka dalam menuntut ilmu di pesantren. Desa Yosorejo terdiri dari 4  dusun  (RW)  dan  12  RT,  yaitu  dusun  Dranan,  Garung, Candi,  dan  Sikucing. Sedangkan  jumlah  Kepala  Keluarga  di  Desa  Yosorejo  adalah  sekitar  349  Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 1605 jiwa.

## Desa-Desa di Kecamatan Petungkriyono
Sumber: Data KUA Kecamatan Petungkriyono 2009.
¹¹   Desa Gumelem merupakan desa yang paling makmur jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Petungkriyono. Desa ini dikenal sebagi penghasil kentang yang dikirim sampai ke Jakarta. Hal ini juga didukung dengan angka paling banyak yang berqurban (28 orang) pada hari raya qurban tahun 2009. Data tersebut diperoleh dari Kantor Urusan Agama Petungkriyono 2010.
No. Nama Desa Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan 1 Simego 1.811 928 883 2 Songgodadi 1.118 571 547 3 Curugmuncar 492 247 245 4 Gumelem¹¹ 808 408 400 5 Tiogohendro 2.592 1.310 1.280 6 Yosorejo 1.656 824 832 7 Tlogopakis 2.128 1.111 1.017 8 Kasimpar 878 438 440 9 Kayupuring 1.371 687 684 Jumlah 12.852 6.542 6.328
Penyelesaian Konﬂik Berbasis Desa di Indonesia (Stukas Desa Yosorejo) 165

## 2.  Hukum Dalam Masyarakat Sederhana
Dalam  rangka  memberi  deﬁnisi  terhadap  hukum,  banyak  ahli  yang  berupaya memberi  pendapatnya,  misalnya  Simorangkir,  yang  melihat  dari  sudut  pandang norma f  dan  yuridis  formal,  bahwa  hukum  adalah  “aturan-aturan  yang  bersifat memaksa,  yang  menentukan  ngkah  laku  manusia  dalam  suatu  lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap aturan-aturan tadi akan diambil  ndakan berupa hukuman tertentu”.¹² Penjelasan ini memberi pemahaman bahwa hukum hanya ada dalam masyarakat yang modern di mana sudah terdapat lembaga-lembaga pembuat aturan-aturan pengikat  se ap  warga  negaranya  dalam  wilayah  hukum  tertentu,  serta  akan diberikan sanksi bagi si pelanggar.
Pada masyarakat sederhana, tentu deﬁnisi ini  dak dapat diterapkan, karena masyarakat  ini  dak  mempunyai  lembaga  pembuat  hukum  serta  lembaga penegakannya. Penulis menganggap Desa Yosorejo mewakili masyarakat sederhana yang dapat dibedakan dengan masyarakat modern di perkotaan. Situasi ini  dak dapat ditafsirkan bahwa masyarakat sederhana  dak mempunyai hukum, karena masyarakat ini hidup dalam keter ban dan kedamaian. Jika terdapat konﬂik, akan dengan  mudah  dapat  diselesaikan.  Karena  itu  ada  upaya  dari  para  antropolog hukum  untuk  melihat  fenomena  ini  sebagai  sebuah  proses  bekerja  dan  fungsi hukum  dalam  masyarakat  secara  keseluruhan.¹³  Inilah  yang  menghasilkan  kese- pakatan  bahwa  hukum  adalah  ‘kontrol  sosial’.  Sehingga,  hukum  juga  dipahami sebagai nilai-nilai budaya yang secara konkrit ada dalam norma-norma sosial yang selalu  terumus  dalam  se ap  bentuk  kehidupan  bersama  dari  manusia  sebagai pedoman yang diajarkan kepada para warganya supaya dijadikan pedoman dalam berperilaku.¹⁴  Penjelasan  ini  paling  dak  dapat  memberikan  dasar  pemahaman dalam mencari hubungan antara hukum dan budaya.
Koentjoroningrat memberikan deﬁnisi hukum sebagai “suatu ak vitas dalam suatu kebudayaan yang memiliki fungsi pengawasan sosial.”¹⁵ Is lah hukum  dak hanya  dilihat  secara  norma f,  tapi  menjadi  sebuah  unsur  yang  terlibat  langsung dalam  tata  kelola  kehidupan  suatu  masyarakat.¹⁶  Jadi,  hukum  harus  dikaitkan
¹²   Simorangkir JCT, Pelajaran Hukum Indonesia , Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 13. ¹³   Antropologi Hukum sebagai sebuah perspek f untuk melihat berbagai macam corak hukum yang lahir dan berkembang dari berbagai corak dan ragam kebudayaan. Mempelajari Antropologi Hukum berar  kita melihat sebuah realitas, kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan di masyarakat. Lihat Fokky Fuad, ”Antropologi Hukum, Sebuah Pengakuan atas Keberagaman Hukum”, h p://www.uai.ac.id/index.php/ in/hukum/91-antropologi-hukum-sebuah-pengakuan-atas-keberagaman-hukum ,  diakses  2  Maret  2010. Antropologi  Hukum  dapat  pula  berar   ilmu  yang  mempelajari  perilaku  manusia  dalam  kaitannya  dengan aturan hukum. Lihat Hilman Hadikusumah, Op.cit. , hlm. 8-9. ¹⁴   Lihat Ihromi (ed), Antropologi Hukum Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984, hlm. 2-3. ¹⁵   Lihat Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1989, hlm. 7. ¹⁶   F. Von Benda-Beckman, ”From the Law of Primi f Man to the Social Legal Study of Complex Socie es”, Makalah disampaikan pada Seminar Antropologi Hukum , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989, hlm. 26.
dengan segenap unsur-unsur yang ada dalam masyarakat seper  ekonomi, poli k, kekerabatan, agama, dan adat is adat yang mempengaruhi baik secara langsung maupun  dak langsung terhadap proses hukum dalam masyarakat. Aturan-aturan yang  hidup  dalam  masyarakat  juga  disebut  hukum  adat  yang  diperkenalkan pertama  kali  oleh  Snouck  Hurgronje,  yang  dikembangkan  kemudian  oleh  Van Vollenhoven, yang memberi deﬁnisi hukum adat sebagai “keseluruhan  ngkah laku posi f  yang  di  satu  pihak  mempunyai  sanksi  hukum,  dan  di  pihak  lain  dak dikodiﬁkasikan.”¹⁷ Aturan tersebut turun-temurun secara alami dari satu generasi ke generasi yang lain tanpa ada hambatan berar . Sifat yang mengikat secara sosial begitu  efek f  dalam  masyarakat  terisolir  seper   di  Kecamatan  Petungkriyono khususnya Desa Yosorejo.¹⁸

## 3.  Ragam Konﬂik dan Cara Penyelesaiannya
Konﬂik adalah pertentangan atau perselisihan terhadap apa saja, baik antara dua pihak  atau  lebih,  yang  mbul  dari  kepen ngan  yang  berbeda-beda.  Pihak  yang berkonﬂik bisa individu, kelompok, ataupun ins tusi. Pertentangan kepen ngan itu mbul  karena  persaingan  untuk  menguasai  suatu  wilayah  dan  memanfaatkan sumber  daya  lainnya  atau  potensi-potensi  kekuasaan,  atau  karena  ke dak- sepakatan  ideologi  tentang  nilai-nilai  dan  norma-norma,  sehingga  konﬂik merupakan bagian yang  dak dapat dihindarkan dalam kehidupan sosial. Wujud konﬂik bisa bermacam-macam seper  pertentangan mulut, perkelahian, peradilan, revolusi, bahkan peperangan.¹⁹
Menurut  Nader  dan  Todd,  konﬂik  atau  sengketa  dapat  dibedakan  menjadi  3 tahapan:
1.  Pra-konﬂik,  yaitu  keadaan  yang  didasari  rasa  dak  puas  seseorang  atau kelompok;
2.  Konﬂik, keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan  dak puas tersebut; dan
3.  Post-konﬂik, keadaan di mana konﬂik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ke ga.²⁰
Konﬂik  atau  sengketa  dapat  terjadi  dalam  situasi  dan  masyarakat  apa  saja, demikian  juga  dalam  masyarakat  Desa  Yosorejo.  Persoalan-persoalan  dalam hubungan sosial  dak dapat dihindari, baik terkait dengan ekonomi, poli k, rumah
¹⁷   Iman Sudiyat, Azas Azas Hukum Adat , Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 5. ¹⁸   Untuk  melihat  perilaku  umum  orang  Jawa,  lihat  Hilman  Hadikusumah, Antropologi  Hukum  Indonesia , Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 153-168. ¹⁹   Lihat Hunter dan Whi en, Encyclopedia of Anthropology , New York, Hagerstown, San Franscisco: Harper and Row Publisher, 1976, hlm. 88.
²⁰   Laura Nader dan Harry F. Todd, The Dispu ng Process, Law In Ten Socie es , New York: Colombia University Press, 1978, hlm. 34.
tangga, dan sebagainya. Berdasarkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat, adanya kepercayaan bahwa hidup harus ’nerimo’ secara turun-temurun, menye- babkan penyelesaian konﬂik lebih bersifat internal daripada eksternal. Rasa malu akan konﬂiknya diketahui oleh orang luar masih sangat kental, sehingga sulit bagi mereka untuk mengungkapkan secara detail sebuah konﬂik yang terjadi. Dengan demikian,  salah  seorang  Kepala  Dusun  di  Desa  Yosorejo  menyatakan  ”tidak  ada konﬂik berar  di desa ini, masalah umumnya diselesaikan secara kekeluargaan.”²¹ Tarmanto,  seorang  polisi  asli  dari  Yosorejo  menyatakan  jika  ada  perkelahian, biasanya  selesai  dengan  sendirinya,  salah  satu  pihak  akan  mengalah.  Namun demikian penulis menemukan beberapa jenis konﬁlik yang terjadi di desa-desa di kecamatan Petungkriyono, antara lain:

## a.  Konﬂik dengan Alam Sekitar
Dari data rekapitulasi gangguan ketentraman dan keter ban/kriminalitas di Kantor Kecamatan Petungkriyono, pada tahun 2009, dari 18 bentuk kejadian yang disebut dalam da ar,²² hanya terdapat 8 kasus banjir dan tanah longsor. Hal ini sering terjadi di musim hujan, di mana lereng-lereng gunung longsor dan menutupi jalan. Untuk mengatasi hal ini, pihak kecamatan selalu menyiapkan petugas siang dan malam yang  berjaga  di  Kantor  Kepala  Desa  atau  kecamatan  untuk  selalu  siap  mem- bersihkan  jalan  yang  longsor.  Hal  ini  menunjukkan  konﬂik  yang  terjadi  bukanlah konﬂik antar manusia tapi lebih kepada konﬂik antara manusia dengan alam. Selain itu, penyelesaiannya juga dikelola secara baik di  ngkat desa, di mana petugas yang berjaga di kantor mengajak warga sekitar untuk membersihkan tanah-tanah longsor tersebut, ataupun bencana alam lainnya. Unsur kebersamaan dan gotong royong menjadi  landasan  perbuatan  tersebut,  karena  dak  ada  budget  khusus  untuk menangani konﬂik masyarakat Desa dengan alam sekitar.

## b.  Konﬂik atau Sengketa Keluarga
Berdasarkan  data  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Petungkriyono,²³ dapat dilihat bahwa pada tahun 2009, di Desa Yosorejo terdapat 2 kasus (satu talak, satu  cerai)  dari  9  kasus  talak  cerai  di  Kecamatan  Petungkroyono.  Berdasarkan informasi dari Pak Bawu di salah satu dusun di Desa Yosorejo, hal ini terjadi murni karena ke dakcocokan. Namun, berdasarkan data dari pihak KUA sebab terjadinya perselisihan dan perceraian semuanya adalah karena alasan ‘meninggalkan suami atau isteri’. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa orang dari Desa Yosorejo yang  pergi  merantau  ke  kota  seper   Pekalongan,  Semarang,  Sumatera,  bahkan
²¹   Wawancara dengan Bapak Solihin, Kepala Dusun Sikucing Desa Yosorejo, 20 Januari 2010. ²²   Seper  pembunuhan, perjudian, perzinaan, pemerasan, aniaya berat, pemalsuan, pencurian berat, kenakalan remaja, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian motor (curanmor), narko ka, kecelakaan, bunuh diri, penculikan, penipuan, pengrusakan, kebakaran, dan lain-lain.
²³   Data ini diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Petungkriyono, Bapak Imron, S.Ag., 21 Januari 2010.
Jakarta. Hal ini sangat berbeda dengan kecamatan lain di Pekalongan, yang mana hampir seper ga suami atau istri meninggalkan keluarga dan anak untuk bekerja di Malaysia.²⁴ Hal tersebut  menjadi salah satu  dari penyebab perceraian di daerah ini.²⁵
Dari 2 (dua) kasus perceraian di Desa Yosorejo, terindikasi bahwa satu kasus terjadi  dalam  usia  perkawinan  di  bawah  satu  tahun,  sedangkan  satu  kasus  lagi dalam  masa  perkawinan  5-10  tahun.  Para  pihak  adalah  lulusan  SD  yang  bekerja sebagai  petani  dan  karyawan.²⁶  Berdasarkan  pemantauan  penulis, sangat  jarang masyarakat di Desa Yosorejo yang menjadi karyawan, besar kemungkinan karyawan di sini adalah pekerja yang sudah merantau keluar dari kecamatan tersebut. Pada umumnya,  warga  masyarakat  melaksanakan  perkawinan  pada  usia  yang  cukup muda,  mempelai  laki-laki  pada  umumnya  berusia  19-25  tahun,  sedangkan mempelai perempuan antara 16-19 tahun. Meskipun menurut data ini usia paling kecil perkawinan adalah usia 16 tahun, akan tetapi menurut Pak Roni, seorang staf Kantor  Kecamatan  Petungkriyono,  terdapat  indikasi  bahwa  usia  mereka  masih berada  di  bawah  16  tahun  tetapi  menulis  di  KTP  16  tahun  atau  lebih,  sehingga mungkin saja ada usia yang di bawah 16 tahun yang juga melakukan perkawinan.²⁷
Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kajen,²⁸ merupakan pengadilan yang mewadahi  yurisdiksi  rela f  untuk  wilayah  Kecamatan  Petungkriyono,  sebagai berikut:
²⁴   Hasil  wawancara  dengan  Panitera  Muda  Bagian  Hukum,  Pengadilan  Agama  Pekalongan,  Jawa  Tengah,  26
Januari 2010.
²⁵   Kasus-kasus lain tergolong sangat sedikit, seper  1 kasus asal usul anak, 1 kasus dispensasi kawin, 4 kasus wali
Adhal, dan 4 kasus kewarisan di tahun 2007, begitu juga di tahun 2008 dan 2009,  dak ada angka kenaikan kasus-kasus lain selain perceraian.
²⁶   Data dari Kantor Urusan Agama Petungkriyono, 31 Desember 2009.
²⁷   Wawancara dengan Bapak Roni, staf bagian pemerintahan Kecamatan Petungkroyono.
²⁸   Kabupaten Kajen merupakan pemekaran dari Kabupaten Pekalongan. Karena merupakan suatu kabupaten baru, belum semua infrastruktur kabupaten tersedia, bahkan ada sebagian kantor yang masih tunduk di bawah Kabupaten Pekalongan, seper  Pengadilan Negeri Pekalongan.
Perceraian 2008 2009 Cerai Talak 254 313 Cerai Gugat 727 823 Jumlah Kasus 981 1136
Penyelesaian Konﬂik Berbasis Desa di Indonesia (Stukas Desa Yosorejo)
Sebagai  perbandingan,  di  kecamatan  tetangga  lain  seper   data  dari  Pengadilan Agama  Pekalongan  tentang  laporan  perkara  yang  diterima  tentang  perceraian sebagai berikut:
Jumlah kasus talak cerai di Kecamatan Petungkriyono tentu  dak berbanding lurus dengan besarnya angka di Pengadilan Agama tersebut. Ini berar  kasus perceraian yang terda ar di Pengadilan Agama Kajen adalah kebanyakan dari kecamatan selain Petungkriyono. Kondisi ini memperjelas keunikan Petungkriyono dari kecamatan- kecamatan  yang  lain.  Kondisi  ini  mungkin  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosiologis masyarakat  yang  masih  memegang  teguh  pada  nilai-nilai  kebersamaan,  ke- tenangan, dan penyelesaian konﬂik berbasis kearifan lokal.
Hal ini juga didukung oleh masih jauhnya akses perubahan gaya hidup dari kota. Bagimanapun,  kehidupan  kota  yang  lebih  hedonis  dan  materialis  akan  memberi perubahan cukup besar terhadap pola  ngkah laku suatu masyarakat. Oleh karena itu, kondisi ini sangat mungkin berubah 10-20 tahun mendatang ke ka akses orang luar semakin besar dan mudah di Petungkriyono. Secara umum, kasus-kasus konﬂik keluarga dapat terselesaikan dengan baik di  ngkat kepala dusun.
c.  Konﬂik Poli k Di  Dusun  Sikucing,  Desa  Yosorejo  terjadi  konﬂik  antara  kepala  dusun  dengan masyarakat.  Masyarakat  merasa  dak  nyaman  dengan  kepemimpinan  Kepala Dusun, sehingga melaporkannya kepada Kepala Desa dan mengusulkan pemilihan Kepala  Dusun  baru.  Setelah  terpilih  Kepala  Dusun  baru  secara  aklamasi,  Kepala Dusun lama masih merasa dirinya sebagai pemimpin karena kepala dusun yang baru belum dilan k.²⁹ Masyarakat Desa Yosorejo  dak begitu suka berkonﬂik, akan tetapi jika  ada  sesuatu  yang  dak  sesuai  dengan  kehendak  mereka,  masyarakat  dak segan untuk mengadu. Kepala Desa secara tersirat menjelaskan bahwa masyarakat dak  suka  melihat  pemimpin  yang  hanya  pandai  berbicara,  akan  tetapi  kurang
²⁹   Kepala Dusun lama merasa ada oknum warga yang melapor ke Kepala Desa tentang kekuranganya, akan tetapi setelah Kepala Desa meminta warga untuk mencari buk -buk ,  dak ditemukan buk -buk  tersebut. Namun demikian  keinginan  masyarakat  sangat  kuat,  sehingga  beliau  menyerahkan  jabatan  Kepada  Dusun  kepada Bapak Kepala Desa. (Data dari hasil wawancara pada 16 Januari 2010)
Perceraian 2007 2008 2009 Cerai Talak 99 97 84 Cerai Gugat 180 264 195 Jumlah Kasus 279 36 279
dalam melakukan aksinya, seper  jika ada acara kerja bak , hanya masyarakat yang diminta berpar sipasi, sedangkan beliau selaku pemimpin sendiri  dak ikut serta. Pola penyelesaian konﬂik poli k dengan melapor ke pejabat lebih  nggi merupakan model  penyelesaian  khas  masyarakat  Desa  Yosorejo.  Mereka  akan  melakukan ndakan- ndakan  yang  terus  berjenjang  untuk  mencapai  keinginan  penyele- saiannya. Di sini  dak terlihat ada budaya kekerasan dalam penyelesaian konﬂik, melainkan lebih mengutamakan jalur struktural dan damai.
d.  Konﬂik Pertanahan Selama  ga tahun terakhir,  dak ada kasus apapun yang berkaitan dengan konﬂik pertanahan, kecuali satu kasus konﬂik batas tanah di Dusun Dranan yang berhasil diselesaikan oleh Kepala Desa. Biasanya, konﬂik antar warga diselesaikan di  ngkat RT, kemudian jika  dak selesai dibawa ke Pak Bawu, jika  dak selesai juga maka permasalahan akan dibawa ke Kepala Desa. Selanjutnya, jika tetap  dak selesai, biasanya  Kepala  Desa  akan  menyerahkan  kasus  tersebut  ke  pihak  kepolisian. Menurut catatan, hanya ada satu kasus yang sampai dilaporkan ke kepolisian, yaitu kasus  pencurian  Tank  Penyemprot  tanaman  (akhir  2007)  di  gubuk  dekat  lahan warga.  Pencurinya  adalah  orang  pendatang,  akan  tetapi  Kepala  Desa  dak mengetahui kelanjutan dari kasus tersebut setelah ditangani oleh pihak kepolisian.
Pertanahan menjadi potensi konﬂik ke depan jika  dak segera ditanggulangi. Selain status kepemilikan tanah warga yang belum jelas, konﬂik dapat terjadi karena warga  harus  tetap  membayar  pajak  .  Kepala  Dusun  Rowo,  Telago  Pakis mengungkapkan bahwa persoalan pertanahan di sini yang sudah diukur oleh Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  untuk  dibuat  ser ﬁkat,  akan  tetapi  sampai  sekarang dak  kunjung  kabarnya.  Padahal,  warga  sudah  membayar  ongkos  pengukuran. Beliau menunjukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari kantor pajak sebagai buk  kepemilikan tanah. Tentu ini sangat mempriha nkan, di mana beliau tetap harus membayar pajak meskipun tanpa surat kepemilikan tanah.
Konﬂik pertanahan bisa juga terjadi disebabkan karena masuknya perusahaan yang membeli tanah warga dengan harga murah seper  PT Medan Jaya pada tahun 1995 yang hendak membangun pabrik di Desa Igir Gede untuk penanaman dan pengolahan  jamur.  Namun,  pada  saat  krisis  moneter  sekitar  tahun  1998, perusahaan  yang  dimaksud  mengalami  kebangkrutan.  Padahal,  PT  Medan  Jaya sudah  terlanjur  membeli  tanah  seluas  12  Ha  (per  meter  dihargai  Rp1000)  dan membangun pondasi untuk pabrik. Ke dakjelasan rencana pembangunan pabrik mendorong warga untuk membeli kembali lahan pabrik. Ternyata pada akhirnya diketahui  tanah  itu  sudah  berpindah  tangan  ke  pemilik  baru  yaitu  warga Karangkobar, Banjarnegara dengan harga per meter Rp3000. Hingga kini sebagian lahan terbengkalai karena  dak ada yang mengolah dan sebagian besar lahan sudah diratakan/dipadatkan sehingga lapisan tanah yang gembur telah hilang.
Cara  masyarakat  desa  menyelesaikan  konﬂik  secara  berjenjang  ini  dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

## Bagan Penyelesaian Konﬂik di Desa Yosorejo
Telihat  tahapan  yang  panjang  dalam  penyelesaian  secara  informal  namun masyarakat  lebih  memilih  hal  ini.  Hal  ini  juga  mungkin  dipengaruhi  oleh kepercayaan  masyarakat  justru  rendah  terhadap  penyelesaian    konﬂik  secara formal.
Seorang polisi di kepolisian Sektor Petungkriyono, Tarmanto, yang merupakan orang  asli  dari  Dusun  Dranan,  menjelaskan  bahwa  hanya  terdapat  12  anggota kepolisian termasuk Kepala Polsek, lalu selama bertugas hampir  dak ada kasus yang ditangani, kecuali di tahun 2008 terdapat kasus pencurian tank semprot di
Desa  Gumelem.  Sedangkan  kasus-kasus  lain  biasanya  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan  di  ngkat  dusun  atau  desa.³⁰  Ke adaan  kasus-kasus  konﬂik  dan sengketa di kepolisian sebagai aparat penegak hukum formal dapat disebabkan oleh beberapa faktor:
1.  Kesamaan profesi sebagai petani dan peternak sehingga mempunyai kesamaan waktu is rahat dan kegiatan lainnya;
2.  Kesamaan  suku,  dak  ada  satupun  pendatang  yang  nggal  di  desa  tersebut sehingga perkembangannya berjalan searah;
3.  Tidak ada diskriminasi gender, laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja, di ladang atau di kebun kebun karet;
4.  Budaya sungkan dan rasa malu masih sangat  nggi;
5.  Adanya kontrak sosial dan kontrol sosial yang  nggi dalam se ap tata kehidupan masyarakat;
6.  Adanya polisi desa di se ap desa yang berada di bawah koordinasi kepala desa, bukan dari kepolisian;
7.  Kondisi alamnya yang masih natural, belum terjamah;
8.  Kepercayaan bahwa mereka  dak boleh menjual makanan pokok seper  beras dan  jagung,  sehingga  kebutuhan  pokok  mereka  dalam  batas  tertentu  sudah terjamin;
9.  Hampir semua keluarga mempunyai ternak sapi sampai 4 (empat) ekor sebagai investasi untuk membeli motor, rumah, dan sebagainya; dan
10. Perkawinan  sangat  mudah,  dengan  rentang  mahar  Rp30.000  sampai  dengan Rp1.300.000 rupiah³¹ mereka sudah dapat menikah, dan umumnya masyarakat desa menikah pada usia muda.
Selain  10  hal  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  desa-desa  di  kecamatan Petungkriyono juga masih melaksanakan tradisi dan kearifan lokal yang mengikat kebersamaan mereka yang juga merupakan simbol-simbol penyelesaian konﬂik.
4. Simbol-Simbol Penyelesaian Konﬂik sebagai Kearifan Lokal
a. Selametan
‘Selametan’ merupakan  hal  yang  menjadi  kebiasaan  dalam  masyarakat  Desa  di Kecamatan  Petungkriyono  dalam  rangka  membina  keharmonisan  hubungan dengan arwah leluhur dan Tuhan. Kegiatan dilakukan antara lain dengan membakar kemenyan, menghidangkan makanan dan minuman tertentu, serta pembacaan doa di hadapan beberapa orang yang khusus diundang untuk acara tersebut. Selametan biasanya dilakukan di dalam rumah. Sebagai contoh, di Desa Tlogopakis diadakan
³⁰   Wawancara dengan Tarmanto pada 19 Januari 2010 di Kantor Polisi Sektor Petungkriyono. ³¹   Menurut Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Petungkriyono, pada 21 Januari 2010 terjadi pesta perkawinan termahal di Petungkriyono, di mana sebelumnya belum pernah ada jumlah mahar melebihi Rp1,300,000,-.
selametan  40  hari  setelah  perluasan  rumah  pak  lurah.³²  Tiap  bulan  Syuro, masyarakat Desa juga mengadakan selametan dengan menggunakan bubur merah dan bubur pu h.
b. Sesajen
Sesajen  merupakan  sebuah  kebiasaan  yang  turun  temurun  untuk  menghorma ruh-ruh leluhur dan makhluk halus lainnya yang dipercayai sering berkunjung dalam waktu dan tempat tertentu, seper  se ap Kamis malam dan se ap malam Jumat Kliwon. Sesajen dapat berbentuk makanan atau minuman seper  air kopi atau teh, air  pu h,  bungkusan  nasi,  ketela  bakar,  dan  bunga  mawar.  Semua  barang  itu diletakkan  dalam  ‘penamban’,  sebuah  wadah  yang  terbuat  dari  seng  yang  biasa dipakai untuk menghidangkan air kepada tamu. Masyarakat percaya bahwa dengan menghorma   leluhur  dan  makhluk  halus  yang  datang  akan  berdampak  posi f dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, jika  dak memberi sesajen, para leluhur dan makhluk halus akan murka dan berakibat bencana dalam berbagai bentuk.
Di  Desa  Wonodadi,³³  sesajen  diletakkan  di  turbin  listrik  yang  ada  di  dekat jembatan. Sesajen diberikan oleh masyarakat secara bergiliran pada se ap Kamis malam.  Sesajen  diantar  pada  sore  hari  di  Hari  Kamis.  Di  dusun  Telago  Hendro, terdapat sebuah danau di mana se ap dua tahun sekali masyarakat membenamkan kepala binatang sebagai suatu kepercayaan yang turun temurun. Sesajen juga dapat berbentuk pengadaan ak vitas tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat di Desa Simego yang selalu mengadakan ronggeng atau tayuban se ap bulan legen (Dzulkaidah).  Jika  dak  dilakukan,  diyakini  akan  terjadi  bencana  seper   adanya orang gila atau paceklik dan gagal panen.
c. Tahlilan/Yasinan
Tahlilan atau yasinan dilakukan sebagai sarana untuk berkumpul antara masyarakat setelah  sehari-hari  selama  seminggu  bekerja  di  kebun  atau  di  hutan.  Keyakinan agama dan kebutuhan sosial sebagai tempat kumpul mingguan menjadikan tahlilan terus bertahan sebagai ins tusi sosial tempat berkumpul dan saling tukar-menukar informasi.  Pada  sebagian  tempat,  hanya  prak k  tahlilan  semata  yang  dilakukan, seper  di dusun Sikucing Desa Yosorejo. Sedangkan di desa lain dilakukan yasinan dan tahlilan. Selesai ritual bacaan, biasanya tersedia makanan dan minuman dari tuan rumah yang dipilih secara bergilir se ap minggu. Tahlilan ini biasanya dipimpin oleh ustadz-ustadz yang dikirim secara bergilir oleh pesantren-pesantren di daerah Pekalongan.
³²   Ilustrasi kegiatan selametan 40 hari pelebaran rumah Kepala Desa di Desa Tlogopakis pada 17 Januari 2010 : 10 orang ’tetua’ (tokoh) Desa duduk melingkari hidangan makanan dan pembakaran kemenyan. Tetua membaca mantera dalam bahasa Jawa, Al-fa hah, shalawat, dan doa.
³³   Laporan Sehat Ihsan Shadiqin, Op.cit.
d. Penghormatan terhadap Tempat dan Situs-Situs Kuno
Di Igir Gedhe, Simego, terdapat suatu ’Kolam Larangan’. Tempat ini terkenal angker. Menurut cerita warga, pernah terjadi kejadian beberapa anak SMA yang sedang berkemah  di  dekat  sana  mengalami  kesurupan  karena  melanggar  larangan. Larangan  tersebut  antara  lain  adalah  buang  air  kecil  atau  meludah  di  kolam tersebut. Selain itu, di Desa Songgodadi juga terdapat Situs Nogokertolo atau Situs Linggoyoni I, atau yang lebih dikenal dengan Nogokortoloi (Abad IV-XII M), di mana se ap  tahun  diadakan  selametan  nasi  hitam  dan  ayam  pu h.  Desa  ini  dianggap sebagai tempat yang paling aman, karena dilindungi oleh 3 Mbah Kyai, yaitu Kyai Serak, Maja Sutra, Pagang, yang kuburannya ada di desa tersebut. Di desa tersebut terdapat mo o: “walaupun tak punya yang pen ng tak ganggu teman”. Sekretaris Kecamatan,  Samsudit,  memperingatkan  Penulis  agar  menjaga  tradisi-tradisi pantangan dalam mitos-mitos masyarakat di sini. Beliau menyatakan ”masyarakat di sini (Petungkriyono) sangat tentram dan kondusif,  dak terlalu mengurusi poli k, petani dan peternak, ilegal loging  dak ada, yang perlu cuma infrastruktur”.
e. Jimat dan Supra Natural
Jimat  merupakan  sebuah  benda  yang  diyakini  dapat  menolak  bahaya  ataupun mendatangkan  keberuntungan.  Se ap  bayi  yang  lahir  dan  ibu  yang  melahirkan diberikan sebuah jimat oleh Bu Dukun. Jimatnya harus dipakai sampai bayi sudah besar  dan  bisa  mandiri.  Bermacam-macam  cara  pakai  jimat  yang  diberikan,  ada yang dipakai di peni  di baju, dikalungkan, dan ada juga yang diikatkan di selendang yang  sering  dipakai  untuk  menggendong  bayi.  Masyarakat  dak  mengetahui  isi jimat  secara  persis,  tapi  mereka  menerimanya  secara  turun  temurun.  Jimat  itu diberikan dan dipercayai bisa menolak mara bahaya bagi si bayi dan ibu yang baru saja melahirkan.³⁴
Di Desa Songgowedi, apabila ada orang yang kesurupan, akan dibawa ke pak lebai . Bila ada yang akan melangsungkan hajatan, menikah, atau mendirikan rumah, maka  masyarakat  desa  akan  datang  menghadap  ke pak  lebai untuk  meminta wejangan hari baik. Harapannya, agar    dak akan terjadi sesuatu yang akan jadi petaka  di  masa  depan.  Ada  juga  yang  datang  untuk  meminta  petuah  agar  lekas mendapat  jodoh  dan  persoalan-persoalan  kehidupan  lainnya.³⁵  Pengkultusan  ini akan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan konﬂik-konﬂik sosial.
f. Penghormatan terhadap Hari-Hari Tertentu
Ibu  Si   dari  Desa  Karanggongdang  menjelaskan  bahwa  di  se ap  Jumat  Kliwon, Jumat Wage, dan Selasa Kliwon, para petani  dak pergi ke sawah karena mereka percaya  di  hari-hari  itu  para  leluhur  datang  ke  dusun  untuk  menyambangi keturunannya(‘ niliki anak putu ’). Sehingga, tabu bagi mereka untuk meninggalkan
³⁴   Laporan harian Retno Ariwijayan , hlm. 4. ³⁵ Ibid.
rumah dan menggarap sawah. Mereka  dak ingin meninggalkan rumah saat leluhur datang  berkunjung.  Ke ka  Penulis  hendak  menuju  air  terjun  Curug  Muncar bertepatan dengan Jumat Kliwon, di mana dipercaya semua arwah leluhur turun ke bumi, pak Bawu melarang Penulis menuju ke sana. Menurut cerita, seorang siswa SMP  meninggal  setelah  ‘kemasukan’  karena  mengambil  setangkai  bunga  dari Curug.³⁶  Selain  itu,  dalam  menentukan  hari  baik  untuk  perkawinan,  mereka menggunakan hitungan sendiri yang biasanya dengan meminta nasehat dari orang yang dipercaya di sana.³⁷

## 5.  Hegemoni Hukum Formal dan Kontrol Sosial
Hal yang menarik dalam masyarakat Desa Yosorejo adalah masih kuatnya kontrol sosial  dalam  tata  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  yang  meminimalisasi  keinginan untuk melakukan kejahatan terhadap yang lain. Kehidupan pedesaan yang saling membutuhkan  membuat  masyarakat  desa  seolah-olah  bersatu  dalam  budaya, kepercayaan, dan kepen ngan. Hal ini didukung oleh faktor-faktor, seper  masih belum banyaknya masyarakat luar yang masuk ke wilayah ini, sehingga homogenitas masyarakat  masih  terjaga.  Susahnya  akses  transportasi,  menyebabkan  banyak orang luar enggan untuk masuk ke wilayah ini.
Kondisi  tata  kelola  desa  yang  demokra s  dan  mengutamakan  kepen ngan bersama  mendorong  kepada  bentuk  penyelesaian  konﬂik  yang  alami  di  ngkat paling  rendah  dari  RT  masing-masing.  Tingkat  kepercayaan  terhadap  pemimpin desa yang  nggi memudahkan penyelesaian persoalan tanpa harus membawanya ke  ngkat yang lebih  nggi. Ke ka kontrol sosial masih kuat, fungsi hukum formal dengan ins tusinya  dak begitu bermakna. Fungsi lembaga penegak hukum seper polisi hanya bersifat formalitas semata, terlebih lagi lembaga pengadilan, kejaksaan, dan  sebagainya.  Hukum  kebiasaan  yang  merupakan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat dirasa jauh lebih efek f dalam penyelesaian konﬂik dalam masyarakat ini.
Selain itu, sistem di Pengadilan Kabupaten Kajen dan Pekalongan masih sangat mempriha nkan.  Budaya  hukum  yang  formalis  sangat  terasa.  Akses  terhadap informasi pengadilan begitu sulit untuk didapat. Meskipun sudah tersedia mesin informasi di lobi Kantor Pengadilan, akan tetapi ternyata pada kenyataannya belum berfungsi.  Berdasarkan  hasil  pertemuan  dengan  Ketua  Pengadilan  Negeri
³⁶   Wawancara dengan Bapak Mertua Pak Bawu Gunung Cilik, Desa Songgodadi pada 22 Januari 2010.
³⁷   Perkawinan  dak boleh hitungannya lebih dari 30, akan lebih baik apabila jumlahnya 27. Jadi yang dimaksud adalah se ap pasangan yang akan menikah dihitung weton-nya lalu dijumlahkan. Misalnya, si gadis (calon mempelai wanita) lahir pada hari kamis kliwon, maka berar  Kamis (8) + Kliwon (8) = 16, sementara si pemuda (calon mempelai pria) lahir pada selasa (3) + wage (4), berar  jumlahnya 7, lalu 16+7 = 23, maka mereka boleh menikah. Senin: 4, Pon: 7, Selasa: 3, Wage: 4, Rabu: 7, Kliwon: 8, Kamis: 8, Pahing: 9, Jumat: 6, Legi: 5, Sabtu: 9.
Wawancara dengan Pak Bawu Sikucing, 23 Januari 2010.
Pekalongan,  Ketua  Pengadilan  Agama  Pekalongan,  Kajen,  dan  Kejaksaan Pekalongan, dapat dipahami tentang budaya hukum yang masih jauh dari budaya hukum masyarakat. Hukum adalah untuk formalitas, bukan hukum untuk keadilan, apalagi untuk masyarakat. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan menyatakan bahwa “Saya bukan orang sini, jadi  dak tau apa-apa. Saya sebelumnya bertugas di Jakarta Selatan, saya baru enam bulan di sini, jadi  dak menger  tentang kondisi hukum di sini…”.³⁸ Pola ke daktahuan dan (mungkin) rasa  dak ingin tahu ini menjadi salah satu faktor penyebab Pengadilan semakin jauh dengan rasa keadilan masyarakat. Pengadilan  seolah-olah  terpisah  dari  sosiologis  masyarakat  dalam  yurisdiksinya. Pengadilan  seper   ’fatamorgana  keadilan’.  Maka,  beruntunglah  masyarakat Petungkroyono yang karena ’ditakdirkan’ secara geograﬁs terisolir sehingga lebih mengutamakan penyelesaian perkara di luar peradilan. Fenomena gunung es ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, sebagai warisan dari sistem dan budaya hukum penjajah Belanda.³⁹
Pemaknaan hukum oleh masyarakat ini mengisyarakatkan sebuah kondisi di mana  sistem  hukum  impor  yang  selama  ini  kita  gunakan  dak  berfungsi  dalam masyarakat yang sudah secara kuat memiliki nilai sendiri. Sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Petungkriyono dapat dijadikan sebagai alterna f sistem hukum di  Indonesia.  Tentu  hal  ini  memerlukan  para  ahli  untuk  mendesain  ulang  sistem hukum Indonesia yang lebih adil dan beradab. Menurut Satjipto Rahardjo, dengan kuatnya  arus  pemikiran  ’posi vis  norma f’  yang  mendominasi  alam  pemikiran kaum intelektual dan arsitek hukum di tanah air. Sudah sepatutnya kita melihat sisi- sisi lain dari hukum untuk dapat menyembuhkan ’penyakit-penyakit hukum’ yang tumbuh berkembang di Indonesia.⁴⁰
Pendekatan tatanan hukum di sini adalah menyalahi pendekatan dominan yang mengedepankan  penyelesaian  kasus  secara  formal  yuridis.  Padahal,  banyak kekurangan  yang  diakibatkan  oleh  sistem  peradilan  dan  keadilan  kita,  seper misalnya  lamanya  proses  dan  biaya  perkara,  serta  jauh  dari  rasa  keadilan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan, ” dak jarang hukum dipakai sebagai instrumen  kekuasaan,  padahal  hukum  secara  historis  bernuansa  membela  yang lemah dan terpinggirkan”.⁴¹
Perebutan  penguasaan  sumber  daya  alam  akan  menjadi  hal  yang  sensi f  di masa yang akan datang saat pihak investor mulai mengelola beberapa sumber daya
³⁸   Wawancara dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, 26 Januari 2010. ³⁹   Penjelasan lebih lanjut lihat MY Aiyub Kadir, ”The Applica on of the Law of Self-Determina on in Postcolonial Context:  A  Guideline”, East  Asia  Journal  and  Interna onal  Law ,  Vol  8,  Issue  1,  2016;  dan  MY  Aiyub  Kadir, ”Revisi ng Self-determina on Conﬂict Se lements in Indonesia Context”, Indonesian Law Review , Volume 5, Issue 2, 2015. ⁴⁰   Lihat Satjipto Rahardjo, Sisi Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Jakarta: Penerbit Kompas, 2006, hlm. 10-11. ⁴¹ Ibid., hlm. xiv.
alam  di  daerah  tersebut.  Pihak  masyarakat  tradisional  mempertahankan penguasaan sumber daya alamnya dengan alasan konsum f, sementara pihak luar pengusaha  (perusahaan)  berpegang  kepada  aturan  formal  untuk  maraup kepen ngan bisnis. Dari kondisi ini, akan terus berkembang menjadi suatu konﬂik terbuka dalam memperebutkan sumber daya alam yang semakin terbatas. Konﬂik yang terjadi, apabila  dak dapat diselesaikan dengan pranata penyelesaian konﬂik yang  ada,  akan  dapat  merusak  struktur  pranata  sosial  masyarakat  tersebut. Sebagaimana  masyarakat  Jawa  pada  umumnya,  pemaknaan  terhadap  konﬂik sangat  tertutup.  Konﬂik  lebih  diutamakan  disimpan  di  dalam  ha   daripada diungkapkan kepada pihak luar. Ada beberapa hal yang menarik untuk dicerma dalam pola masyarakat Petungkriyono mengelola konﬂik.

## D. Penutup
Penyelesaian  konﬂik  berbasis  desa  di  masyarakat  Desa  Yosorejo  Kecamatan Petungkriyono  masih  berlandaskan  kepada  penyelesaian  di  luar  pengadilan, dengan mempercayai pimpinan desa sebagai fasilitator dalam forum penyelesaian konﬂik. Masing-masing pihak tunduk dan patuh atas segala keputusan pemimpin tersebut. Semua konﬂik dan sengketa dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa harus  berproses  ke  sistem  hukum  formal  nasional.  Kondisi  geograﬁs  yang menyebabkan sulitnya komunikasi dan transportasi, rendahnya  ngkat pendidikan, kepercayaan terhadap pemimpin desa, dan sifat mengalah ’nerimo’ adalah nilai- nilai penunjang bertahannya pola penyelesaian sengketa berbasis desa ini.
Hukum  formal  negara  dak  begitu  berar   bagi  masyarakat  sederhana  yang kehidupannya masih bergantung pada alam. Hukum yang hidup dalam masyarakat (living  law)  jauh  lebih  efek f  dalam  penyelesaian  konﬂik  di  daerah  pedalaman dibandingkan  dengan  hukum  formal  yang  jauh  dari  rasa  keadilan  masyarakat. Sampai saat ini perkembangan sistem hukum Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem hukum warisan penjajah Belanda yang lebih menekankan kepada hak-hak individualis,  yang  lambat  laun  mereduksi  nilai-nilai  sosial  dalam  masyarakat Indonesia.  Keberhasilan masyarakat Desa Yosorejo meredam dan meminimalisasi konﬂik  dapat  menjadi  acuan  bagi  penegak  hukum  nasional  untuk  menganalisa kembali sistem hukum nasional yang sudah terlalu jauh dari norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

## Da ar Pustaka

## Buku
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Sta s k Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Petungkriyono dalam Angka 2008 , Bappeda dan BPS Pekalongan, Juni 2009.
Hilman Hadikusumah, Antropologi Hukum Indonesia , PT. Alumni, Bandung, 2006. _________________, Pengantar  Antropologi  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bak , Bandung, 2004. Hunter dan Whi en, Encyclopedia of Anthropology, Harper and Row Publisher , New York, Hagerstown, San Franscisco, 1976. Ihromi (ed), Antropologi Hukum Indonesia , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984. Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat , Liberty, Yogyakarta, 1985. Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi , Aksara Baru, Jakarta, 1989. Nader, Laura dan Harry F. Todd, the Dispu ng Process, Law In Ten Socie es , New York: Colombia University Press, 1978. Satjipto Rahardjo, Sisi Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia , Penerbit Kompas, Jakarta, 2006. Simorangkir JCT, Pelajaran Hukum Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. Soerjono Soekanto, Antropologi Hukum, Materi Pengembangan Hukum Adat , CV. Rajawali, Jakarta, 1998.

## Dokumen Lain
F. Von Benda-Beckman, ”From the Law of Primi f Man to the Social Legal Study of Complex Socie es”, Makalah disampaikan pada Seminar Antropologi Hukum , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989.
MY Aiyub Kadir, ”Revisi ng Self-determina on Conﬂict Se lements in Indonesia Context”, Indonesian Law Review, Volume 5, Issue 2, 2015.
______________, ”The Applica on of the Law of Self-Determina on in Postcolonial Context: A Guideline”, East Asia Journal and Interna onal Law , Vol 8, Issue 1, 2016.
Fokky Fuad, ”Antropologi Hukum, Sebuah Pengakuan atas Keberagaman Hukum”, h p://www.uai.ac.id/index.php/in/hukum/91-antropologi-hukum-sebuah- pengakuan-atas-keberagaman-hukum , diakses 2 Maret 2011. Laporan Harian Retno Ariwijayan . Laporan Sehat Ihsan Shadiqin di Desa Wonodadi. Wawancara dengan Bapak Mertua Pak Bawu Gunung Cilik, Desa Songgodadi, 22
Januari 2010.
Wawancara  dengan  Bapak  Roni,  staf  Bagian  Pemerintahan  Kecamatan Petungkroyono.
Wawancara dengan Bapak Solihin, Kepala Dusun Sikucing Desa Yosorejo, 20 Januari 2010.
Wawancara dengan Bapak Warnoto pada 16 Januari 2010 di Dusun Sikucing. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Petungkriyono,
Bapak Imron, S.Ag., 21 Januari 2010. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Petungkriyono, 21 Januari 2010.
Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, 26 Januari 2010. Wawancara dengan Pak Bawu Sikucing, 23 Januari 2010 Wawancara dengan Pak Ribut.
Wawancara dengan Panitera Muda Bagian Hukum, Pengadilan Agama Pekalongan,
Jawa Tengah, 26 Januari 2010.
Wawancara  dengan  Tarmanto,  19  Januari  2010,  di  Kantor  Polisi  Sektor
Petungkriyono.
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Petungkriyono,  2009,  Laporan  Tahunan,  31
Desember 2009.
Pengadilan Agama Pekalongan, Laporan Pengadilan Agama Pekalongan 2008 dan 2009.