Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018): 207-231 ISSN 2085-9325 (print); 2541-4666 (online) DOI: http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2350
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 207

## Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya
Uun Dwi Al Muddatstsir Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa Email: uundwi@gmail.com

## Dessy Noor Farida
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Email: dessy_nf@walisongo.ac.id

## Early Ridho Kismawadi
Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa Email: kismawadi@gmail.com
Abstract: This study aims to determine the practice of accountability carried out  by  the  management  of  Al-Akbar  Mosque  in  Surabaya.  Accountability  is needed as a form of organizational management responsibility to worshipers.
The method used in this study is qualitative with a case study approach. The results of the study indicate that the manager has prioritized the interests and prosperity  of  the  mosque  compared  to  individual  interests.  Research  also shows  that  accountability  practices  are  carried  out  using  honesty  and  legal accountability,  process  accountability,  program  accountability  and  financial policy accountability.
Keywords: Accountability; Mosques; Stewardship
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akuntabilitas yang dilakukan  oleh  pengurus  Masjid  Al-Akbar  Surabaya.  Akuntabilitas  sangatlah dibutuhkan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pengelola  organisasi  kepada jamaah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pengelola  sudah mementingkan  kepentingan  dan  kemakmuran  masjid  dibandingkan kepentingan individu. Penelitian juga menunjukkan praktik akuntabilitas yang dijalankan  menggunakan  akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum,  akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan keuangan.
Kata Kunci: Akuntabilitas; Masjid; Stewardship
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
208 |

## Pendahuluan
Akuntabilitas  adalah cara  untuk bertanggung jawab  atas keberhasilan atau  kegagalan  melaksanakan  misi  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran  yang  sudah  diatur  sebelumnya,  melalui  suatu  media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo 2006). Islam  juga  telah  mengharuskan  akuntabilitas  sebagaimana  yang  telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 282.
Pada tahun 2015 Masjid Al-Akbar Surabaya (MAS) mengelola dana yang berasal dari dana bantuan donatur, kotak infaq, infaq penggunaan fasilitas MAS,  infaq  santri  lembaga  pendidikan,  dan  infaq  lain-lain  sejumlah Rp.13.970.818.095, jumlah yang tergolong sangat besar dan membutuhkan pengelolaan  dan  pencatatan  yang  baik  agar  bisa  dipertanggungjawabkan penggunaannya  kepada  seluruh  stakeholder.  Dalam  hal  ini  S,  Olusola,  dan Abiodun  (2013),  menambahkan  bahwa  apapun  bentuk  kepemilikan organisasi  membutuhkan  pengelolaan  yang  sesuai  terhadap  aktifitasnya demi terciptanya pertanggung jawaban yang baik.
Penelitian  terkait  akuntabilitas  sudah  pernah  dilakukan  untuk mengungkap keterkaitan akuntabilitas dan agama. Penelitian sejenis ini telah dilakukan oleh Kiswanto and Mukhibad (2011); Triyuwono and Roekhuddin (2000);  Randa  et  al.  (2011).  Penelitian  tersebut  fokus  pada  keterkaitan antara  akuntansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  organisasi  secara spiritual.  Sedangkan  penelitian  di  organisasi  Islam  telah  dilakukan Simanjuntak  dan  Januarsi  (2011);  Putri  (2013);  Hanafi  (2015),  yang menjelaskan  bahwa  bahwa  pengelola  organisasi  keagamaan  sangat memahami  pentingnya  transparansi  sebagai  bentuk  wujud  akuntabilitas namun masih memiliki kekurangan  dalam hal sumber  daya manusia  yang lemah dalam memahami akuntabilitas yang baik di organisasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Mintarti, dan Fitria (2018) di Masjid Baburrahmah Samarinda memfokuskan pada akuntabilitas berbasis keadilan dan Clash of
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 209 Jurisdictional Theory dan  teori  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sharia’te Enterprise Theory (SET). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Mintarti, dan Fitria (2018) menitikberatkan pada akuntabilitas formal dan informal pada beberapa masjid di Kalimantan Timur.
Sebagai  organisasi  yang  mengelola  dana  sumbangan  dari  masyarakat umum,  organisasi  keagamaan  seperti  masjid  sudah  seharusnya  mengelola dana  yang  masuk  dan  melaporkannya  secara  rinci  agar  bisa dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dana yang sudah diamanahkan oleh  para  penyumbang  kepada  pengurus  organisasi  keagamaan  tersebut agar tidak terjadinya fitnah. Akuntabilitas bukan hanya tentang kepatuhan terhadap  hukum  atau  standar  yang  berlaku,  tetapi  lebih  kepada  tujuan organisasi  dan  kepercayaan  publik.  Pemimpin  organisasi  nirlaba  didorong untuk  lebih  memerhatikan  bentuk  strategi  akuntabilitas  yang  dapat membantu  mereka  untuk  mencapai  misi  mereka  mendirikan  organisasi tersebut demi menciptakan kepercayaan public (Ebrahim 2003).
Untuk  mendapatkan  kepercayaan  publik  atas  pengelolaan  organisasi keagamaan masjid, pihak pengelola sudah seharusnya
mempertanggungjawabkan  atas  apa  yang  sudah  dilaksanakan  dalam mengelola  masjid.  Hal  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui praktik akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas  hukum  dan  kebijakan  keuangan  yang  dilaksanakan  oleh pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya. Dari akuntabilitas tersebut bisa terlihat apakah praktik akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pengurus masjid sudah sesuai  dengat  teori stedwarship, yaitu  mengutamakan  kepentingan organisasi  bukan  kepentingan  pribadi.  Karena  praktik  akuntabilitas  yang baik di masjid dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola masjid dalam mengelola dana yang salah satunya bersumber dari jamaah.
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
210 |

## Landasan Teori
Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori Donaldson dan Davis (1991)  yang  menjelaskan  situasi  dimana  pihak  manajemen  bertindak bukanlah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada hasil  utama  manajemen  untuk  kepentingan  perusahaan.  Dalam  teori  ini dijelaskan bahwa adanya asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakekatnya  dapat  dipercaya,  mampu  bertindak  dengan  penuh tanggungjawa, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, pihak manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik- baiknya  bagi  kepentingan  publik  maupun  stakeholder  (Kaihatu  2006). Implikasi  teori  stewardship  terhadap  penelitian  ini,  dapat  menjelaskan eksistensi  masjid  sebagai  lembaga  yang  dapat  dipercaya  dan  bertindak sesuai  dengan  kepentingan  publik  dengan  melaksanakan  tugas  dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan publik.
Akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban
mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo 2006). Menurut Sari, Mintarti, dan Fitria (2018) akuntabilitas merupakan suatu  bentuk dari  pertanggugjawaban  dari suatu entitas  terhadap  tanggungjawab  yang  diperoleh,  khususnya  dalam mengelola keuangan suatu entitas atau organisasi yang biasanya digunakan oleh  pengguna  informasi  keuangan  entitas  yang  berasal  dari  eksternal entitas tersebut.
Menurut Ellwood (1993) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:
1. Akuntabilitas  Kejujuran  dan  Akuntabilitas  Hukum.  Akuntabilitas kejujuran  ( accountability  for  probity )  terkait  dengan  penghindaran penyalahgunaan  jabatan  ( abuse  of  power ),  sedangkan  akuntabilitas
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 211
hukum  ( legal  accountability )  terkait  dengan  jaminan  adanya kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  lain  yang  disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas  Proses.  Akuntabilitas  proses  terkait  dengan  apakah prosedur  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  tugas  sudah  cukup baik  dalam  hal  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi,  sistem informasi  manajemen,  dan  prosedur  administrasi.  Akuntabilitas proses  termanifestasikan  melalui  pemberian  pelayanan  publik  yang cepat,  responsif,  dan  murah  biaya.  Pengawasan  dan  pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya markup dan pungutan-pungutan lain di  luar  yang  ditetapkan,  serta  sumber-sumber  inefisiensi  dan pemborosan  yang  menyebabkan  mahalnya  biaya  pelayanan  publik dan kelambanan dalam pelayanan.
3. Akuntabilitas  Program.  Akuntabilitas  program  terkait  dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan  apakah  telah  mempertimbangkan  alternatif  program  yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas  Kebijakan.  Akuntabilitas  kebijakan  terkait  dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus (case  study) dengan  jenis disciplined comparative yang mencoba membandingkan antara masalah dan teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  (Kamayanti  2016).  Studi  kasus merupakan  penelitian non  mainstream (kualitatif)  yang  lebih  menekankan pada proses dimana peneliti harus berinteraksi secara reguler dengan subjek penelitian di dalam lokasi penelitian, serta berfokus pada pemahaman, dan penafsiran  peneliti  atas  objek  penelitian  (Basuki  2016) . Pendekatan  studi
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
212 |
kasus  dalam  penelitian  ini  berguna  untuk  mengungkapkan  akuntabilitas yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya.
Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi  kualitatif  sehingga  lebih  menekankan  pada  masalah  proses  dan makna  dengan  mendeskripsikan  sesuatu  masalah  (Sugiyono  2012). Penelitian  ini  juga  bersifat  deskriptif  yaitu  untuk  mengungkapkan  dan menggambarkan  objek  dan  subjek  penelitian  apa  adanya,  dimana  peneliti akan mengunggapkan hasil dari temuan penelitian sesuai fakta di lapangan.
Ruang  lingkup  penelitian  terfokus  pada  Masjid  Nasional  Al  Akbar Surabaya  yang  beralamat  di  jalan  Masjid  Timur  No.  1  Surabaya.  Dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan praktik akuntabilitas dilihat dari dimensi  akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum,  akuntabilitas  proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas keuangan  yang  dikonsepkan oleh Mardiasmo (2000) untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan MAS.
Tabel 1. Daftar Informan Penelitian No  Nama Informan Jabatan 1 H. Soedarto Kabid Keuangan 2 Hendro Tjahjono Kabid Usaha dan Humas 3 Alfian, SE Bagian Akuntansi dan Bagian Penerimaan & Kabid infak 4 Nurfadillatul zunaida Bendahara Pengeluaran 5 Dani Arsitek/ Jamaah

## Sumber: Hasil Wawancara
Untuk  memperoleh  informasi  dan  data  yang  akan  diolah  dalam penelitian  ini,  maka  data-data  diperoleh  dengan  wawancara,  pengamatan dan  dokumentasi.  Wawancara  menggunakan  metode  semi structured agar
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 213
suasana tidak menjadi formal, lebih mengarah pada percakapan. Media yang dipakai adalah alat perekaman yang kemudian ditraskipkan dengan catatan tertulis. Proses wawancara dilakukan secara mendalam ( in-dept interview ) yaitu dengan melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan informan yang terlibat dengan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara tidak keluar dari topik yang sedang diteliti. Dapat dilihat pada Tabel  1.  Peneliti  mewawancarai  langsung  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam penelitian ini seperti pengurus bidang keuangan, staf akuntansi, bendahara pengeluaran,  Kepala  bidang  usaha  dan  humas,  administrasi  dan  jamaah masjid.  Wawancara  tersebut  dilakukan  pada  tanggal  3  Januari  2017  di sekretariat Masjid Al-Akbar Surabaya.
Pengamatan dilakukan secara bebas yang bertujuan untuk menyajikan gambaran  realistik  perilaku  saat  melakukan  aktifitas  pekerjaan  seperti menghitung  kotak  infak  serta  membuat  berita  acara  penghitungan. Pengamatan  juga  dilakukan  terhadap  publikasi  keuangan  masjid  dan kejadian lainnya untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian  ini observer dapat  melihat  secara  langsung  kejadian  secara  apa adanya.
Dokumentasi  diperoleh  dari  mempelajari  bahan  kepustakaan  seperti jurnal  yang  terkait dengan akuntabilitas  pada organisasi  keagamaan, serta peraturan  dan  keputusan  terkait  penetapan  pengelolaan  organisasi  Masjid oleh pihak yang berwenang.
Analisis data kualitatif dilakukan pada data yang sudah diperoleh dari hasil  wawancara  peneliti  dengan  pengurus  MAS  lalu  kemudian  dianalisis sehingga  menjadi  suatu  temuan.  Data  yang  diperoleh  antara  lain  laporan rencana  dan  realisasi  anggaran  penerimaan  dan  belanja  masjid  (RAPBM), laporan  neraca  masjid,  laporan  keuangan  surplus  defisit,  data  mekanisme penggunaan  fasilitas  dan  form  biaya  penyewaan,  formulir  permohonan pemakaian  fasilitas  dan  kuitansi  kas  masuk  yang  akan  dianalisis.  Tahapan
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
214 |
analisisnya  sebagai  berikut:  Pengumpulan  data  baik  dokumen,  arsip, informasi lainnya akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan peneliti.
Data hasil wawancara dengan pengurus MAS serta observasi yang telah dilakukan  akan  disusun  secara  sistematis  dan  selanjutnya  akan  diseleksi untuk  mendapatkan  data  yang  baik  sesuai  dengan  keperluan  penelitian. Penerapan  akuntabilitas  pada  MAS  akan  dibandingkan  dengan  penelitian terdahulu  terkait  entitas  nirlaba,  serta  data  yang  telah  dikumpulkan  akan dianalisis  untuk  mendapatkan  suatu  kesimpulan  yang  dapat  dijadikan sebagai  bahan  evaluasi  oleh  MAS  dan  organisasi  keagamaan  lainnya  agar terciptanya akuntabilitas yang baik demi memakmurkan masjid.

## Hasil dan Pembahasan

## Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
Dimensi atau bentuk akuntabilitas yang pertama dalam MAS yang akan dibahas adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Seluruh pengurus Masjid Al  Akbar  Surabaya  adalah  muslim  yang  meyakini  keberadaan  Allah  Swt. Namun masih adanya kejadian-kejadian ketidakjujuran membuat keimanan seseorang  itu  dipertanyakan.  Akuntabilitas  kejujuran  dibutuhkan  untuk melihat  sejauh  mana  pengelola  masjid  tarkait  motivasi  kejujuran  dalam menerima  amanah  sebagai  pengurus  masjid  dengan  penghasilan  yang diketahui di bawah rata-rata pekerjaan di organisasi lain.
Pendapatan  yang  sesuai  sangat  penting  untuk  bisa  menjauhkan  dari tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, dengan pendapatan yang tidak  sesuai  maka  akan  sangat  memungkinkan  untuk  para  pengelola melakukan  tindakan  yang  mengarah  kepada  hal  yang  merugikan  masjid seperti  penggelapan  dana  sedekah  dan  sebagainya.  Dari  hasil  wawancara diketahui  bahwa  pengelola  masjid  pernah  berfikiran  untuk  keluar  dan mencari  pekerjaan  lain  karena  malu  dengan  istri.  Sebagai  contoh,
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 215
penghasilannya Kabid Akuntansi dan Bendahara pengeluaran sekaligus infak hanya setengah dari penghasilan istri.
Diketahui  bahwa  para  pegawai  di  Masjid  Al  Akbar  Surabaya  bekerja semata-mata  tidak  mengharapkan  gaji  namun  dilakukan  dengan  sukarela dan penuh keikhlasan. Namun walaupun demikian dengan penghasilan yang di bawah UMR menurut peneliti tidak sesuai dengan pekerjaan mereka yang cukup  banyak  dan  seringkali  mengorbankan  waktu  libur  untuk  tetap  bisa melaksanakan kegiatan pekerjaan di masjid. Hal ini dapat memicu tindakan ketidakjujuran  yang  dilakukan  oleh  pengelola  masjid  tersebut.  Sebaliknya, penghasilan  yang  sesuai  dengan  apa  yang  telah  pengelola  lakukan  untuk masjid  akan  memicu  untuk  pengelola  tersebut  agar  bisa  bekerja  dengan lebih baik.
Asumsi  dasar  teori Stewrdship tentang  pengelola  sebagai  penerima amanah/pengelola  sangat  terlihat,  walaupun  begitu  besar  tanggung jawabnya  dalam  mengelola  masjid  tetap  ikhlas  dan  tulus  melayani masyarakat  umum  dan  jamaah  yang  memiliki  kepentingan  di  masjid. Walaupun penghasilan yang cukup rendah tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan, dan walaupun para pengelola masjid tidak meminta  imbalan  besar,  namun  sebaiknya  pihak  direksi  bisa  lebih mempertimbangkan  kembali  untuk  dapat  menambah  penghasilan  untuk pengelola karena tambahan penghasilan tersebut akan membuat karyawan lebih maksimal dalam bekerja.
Selanjutnya akuntabilitas hukum dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  pengurus  MAS  terkait akuntabilitas hukum. Di mana masjid yang berstatus Nasional berdasarkan SK Menteri No. 301 tahun 2003 menjadikan MAS menjadi masjid di bawah kewenangan  pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  yang  memiliki  kekuatan hukum  untuk  mengetahui  siapa  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab secara langsung dalam segala aspek pengelolaannya, berbeda dengan masjid yang dikelola oleh suatu yayasan tertentu.
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
216 |
Pengangkatan pengelola MAS tahun 2015 diatur dalam SK Gubernur No. 188/288/KPTS/013/2016  tentang  badan  pengelola  MAS  periode  tahun 2015-2018. Oleh karena itu peran pemerintah provinsi Jawa Timur sangat dominan.  Karena  semua  yang  bersangkutan  terkait  masjid  secara  tidak langsung  akan  dipertanggung  jawabkan  kepada  Gubernur  selaku  dewan pembina.  Namun  pengangkatan  pengelola  oleh  Pemerintahan  Provinsi sangat  disayangkan  karena  terlihat  bahwa  Kepala  Bidang  Keuangan merupakan pensiunan dari kantor gubernur dan dekat dengan para pejabat di pemerintahan.
Dari  penuturan  Kabid  Keuangan  dapat  diketahui  bahwa  beliau  tidak memiliki  dasar  pendidikan  yang  sama  dengan  pekerjaannya  dan  memiliki rangkap  jabatan  di  organisasi  lain  yang  bisa  mengakibatkan  kurang terfokusnya  pekerjaan  karena  harus  memikirkan  urusan  di  tempat  lain. Walaupun  demikian  dalam  pengelolaan  keuangan  kabid  keuangan  sudah berpengalaman di berbagai organisasi keagamaan yang ada di Jawa Timur sehingga  dipercaya  lagi  oleh  gubernur  untuk  mengelola  keuangan  pada Masjid Al-Akbar Surabaya walaupun sudah pensiun. Dengan demikian sudah seharusnya  gubernur  selaku  pimpinan  tertinggi  untuk  bisa  menempatkan orang-orang  yang  berkompeten  dan  masih  dalam  usia  produktif  untuk ditempatkan sebagai kabid keuangan.
Pegawai  di  Masjid  Al-Akbar  Surabaya  sudah  ada  yang  bekerja  hingga belasan tahun oleh sebab itu sebaiknya gubernur memberikan kesempatan kepada karyawan yang memiliki kompetensi untuk bidang keuangan yang sudah mengabdikan dirinya selama belasan tahun, menjadi kabid keuangan seperti  Bapak  Alfian  yang  masih  menjadi  staf  penerimaan  dan  akuntansi sejak  2001.  Padahal  seharusnya  pemprov  memberikan  kesempatan  untuk jenjang karir yang lebih baik untuk para pegawai yang sudah mengabdikan dirinya sejak lama di masjid tersebut.
Mekanisme  pemberdayaan  berupa  jenjang  karir  yang  jelas  dalam organisasi masjid dalam penelitian ini tidak terbukti, dikarenakan penetapan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 217
pengurus  inti  dilakukan  oleh  Pemprov  Jatim  yang  secara  rinci  tidak memahami permasalahan yang ada dalam internal masjid, karena Pemprov tidak  memfasilitasi  para  karyawan  untuk  berkembang  menduduki  posisi- posisi  penting  yang  ada  di  pengelolaan  masjid.  Karena  peneliti  sangat meyakini  bahwa  banyak  karyawan  yang  sudah  sejak  lama  mengabdikan dirinya  mampu  untuk  mengemban  tugas  tersebut,  peneliti  berpendapat bahwa  jika  ada  dari  internal  yang  mampu  maka  sudah  selayaknya  diberi kesempatan untuk bisa menjadi pengurus inti agar para karyawan tersebut merasa di hargai jerih payahnya serta terjadinya regenerasi dalam internal pengelolaan masjid Al Akbar.

## Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas  proses  yang  berkaitan  dengan  proses  administrasi  dan pengawasan  terhadap  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  agar terciptanya  kepercayaan  oleh  masyarakat  terhadap  pengelolaan  yang dilakukan  oleh  pengelola  MAS.  Dalam  proses  penghitungan  sedekah  juga sudah memiliki SOP yang jelas terkait tata cara penghitungan kotak sedekah setiap minggunya.
Menurut standar operasional prosedur (SOP) Masjid Al-Akbar Surabaya No 03.2-SOP-01 tentang SOP penghitungan infaq kotak amal diawali dengan persiapan,  mengelompokkan  pecahan  uang,  merapikan  uang  dari  lipatan, mensortir uang kertas, menghitung masing-masing pecahan, mencatat pada berita  acara,  penghitungan  ulang  dan  pengantaran  uang  ketempat penyimpanan dengan pengewalan petugas keamanan.
Selain dari kotak infaq masyarakat juga bisa memberikan sedekahnya secara  langsung  kepada  pihak  masjid  melalui  UPT  atau  unit  pelayanan terpadu.  Masjid  juga  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  untuk keperluan  jamaah  melalui  unit  pelayanan  terpadu,  masyarakat  bisa memanfaatkan itu untuk mengetahui segala yang berkaitan dengan MAS.
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
218 |
Dalam  proses  pengelolaannya  masjid  juga  memiliki  fasilitas  yang disewakan  untuk  kepentingan  umum  seperti  penyewaan  gedung  untuk resepsi pernikahan dengan proses dan prosedur dan biaya yang cukup jelas. Pengelola mesjid juga menyedakan unit pelayanan terpadu untuk melayani keperluan  jamaah  secara  luas.  Untuk  itu  proses  dalam  pendaftaran  untuk kegiatan penyewaan gedung resepsi cukup mudah dan akan dilayani secara maksimal, namun diharapkan agar bisa mendaftar setahun sebelum kegiatan akan  dilaksanakan,  dikarenakan  animo  msyarakat  sangat  tinggi  dalam melaksanakan  kegiatan  pernikahan  di  masjid.  Mekanisme  penggunaan fasilitas tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 1.
Gambar 1. Mekanisme Penggunaan Fasilitas
Dalam  penentuan  biaya  dalam  setiap  penyelenggaraan  resepsi pengelola  sengaja  mengenakan  tarif  yang  telah  disetujui  pihak-pihak  yang berkepentingan agar harganya tidak terlalu mahal dan masih bisa dijangkau.
1 Tahun
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 219
Keputusan  dikenakannya  biaya  dalam  penyewaan  gedung  resepsi pernikahan itu adalah untuk membiayai kebutuhan mesjid yang cukup besar. Semua itu di bawah tanggung jawab kepala bidang usaha dan humas.
Dalam akuntabilitas ini diketahui dalam proses pengelolaan mesjid juga masih  ada  ketidakseimbangan  antara  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh pengurus  mesjid  dengan  harapan  yang  diharapkan  oleh  jamaah,  masih adanya  keluhan-keluhan  oleh  jamaah  menjadikan  motivasi  bagi  pengurus untuk berusaha lebih baik lagi dalam pengelolaan MAS.
Selama ini para pengelola sudah berjuang dengan semaksimal mungkin, namun  selalu  ada  saja  keluhan  dari  jamaah  dan  ini  menjadikan  pengelola merasa  menjadi  duka  karena  terbebani  oleh  jamaah  yang  mengeluh. Pengelola juga sangat sadar akan kekurangannya tersebut dan akan dengan sungguh-sungguh  melakukan  perbaikan  demi  dapat  melayani  secara maksimal kepada jamaah,
Pada akuntabilitas ini juga dapat dilihat bagaimana hubungan yang erat antara  pengelola  dan  jamaah  masjid  dalam  melakukan  berbagai  kegiatan salah satunya saat mengumpulkan infak untuk korban bencana.
Dapat  dilihat  bagaimana  komunikasi  dan  silaturahmi  antara stewards dan  jamaah  terjalin  cukup  baik  dan  kepentingan  antara  manajer  dan principal  juga  terjalin  secara  maksimal  dengan  selalu  melibatkan  dalam setiap kegiatan yang bersifat demi kepentingan umat, karena stewards yakin bahwa  jika  melibatkan  para  jamaah  secara  langsung  maka  akan memperlihatkan kepada semua pihak bahwa pengurus sudah menjalankan pengelolaannya  secara  maksimal  dan  terbuka,  diharapkan  jamaah  bisa menjelaskan tentang pengelolaan masjid kepada jamaah lain secara langsung dan juga semua masukan dari jamaah juga di tindak lanjuti agar pengelolaan ke depan nya menjadi lebih baik lagi.
Penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  Siskawati, Ferdawati, dan Surya (2016) yang juga menemukan keterlibatan antara para
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
220 |
jamaah dalam aktifitas masjid, dimana pihak pengelola melibatkan jamaah untuk setiap kegiatan seperti kegiatan sosial. Masyarakat diajak untuk ikut berpartisipasi  agar  masyarakat  merasa  memiliki  masjid,  dengan  kata  lain bahwa  masjid  juga  merupakan  tanggung  jawab  bersama  untuk dimakmurkan.  Semua  itu  adalah  sikap  sukarelawan  dari  jamaah  secara bersama-sama dalam memakmurkan masjid.
Dalam  melakukan  observasi  fasilita-fasilitas  yang  dimiliki  oleh  masjid sangatlah baik dan sangat terjaga, dimana selama observasi peneliti melihat terus  menerusnya  para  petugas  kebersihan  membersihkan  masjid  untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid dan juga merapikan sesuatu yang dianggap  bukan  pada  tempatnya,  ini  membuat  jamaah  merasa  nyaman untuk  berlama-lama  di  masjid.  Karyawan  MAS  juga  selalu  diberikan kemampuan  dalam skill dan  keagamaannya  untuk  menunjang  aktifitas pengelolaan sehari-hari.
Dari  hasil  ini  ditemukan  bahwa  praktik  akuntabilitas  proses  MAS berjalan sangat efektif karena jamaah selaku principal bisa secara langsung berperan  aktif  dan  melihat  secara  langsung  pengelolaan  MAS  serta  selalu meningkatkan  kemampuan skill dan  keagamaan  karyawannya,  karena antara skill untuk bekerja  dan ilmu agama  harus seimbang, pengurus juga sangat  terlihat  perduli  dimana  pengurus  masjid  selalu  menerima  kritikan dan keluhan dari jamaah dan menjadi pengalaman untuk bisa diperbaiki lagi oleh pengurus demi kenyamanan principal atau jamaah.

## Akuntabilitas Program
Akuntabilitas  program  adalah  salah  satu  ujung  tombak  dari  pada kemakmuran  sebuah  organisasi  publik,  program-program  yang  telah direncanakan  setiap  awal  tahunnya  akan  memberikan  kesiapan  pengelola dalam melaksanakannya. Hasil observasi yang peneliti lakukan menemukan banyak kegiatan-kegiatan yang akan datang sudah dipublikasikan di mading masjid.  Dari  hasil  amatan  setelah  shalat  banyak  masyarakat  atau  jamaah
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 221
yang melihat pengumuman tersebut. Program yang diumumkan antara lain program ayo ngaji yaitu kajian Islam yang bisa diikuti oleh anak-anak dan dewasa.  Dalam  program  mengaji  tersebut  diberikan  pilihan  kajian-kajian keilmuan  seperti  baca  Al-Q ur’an,  tartil,  tafsir,  bahasa  ara b,  tilawah  dan menghafal Al-Q ur’an.
Kemudian di mading tersebut juga dipublikasikan program lain seperti kegiatan  hikmah  Maulid  yang  dilaksanakan  tanggal  11  Desember,  tabligh akbar pada 16 Desember, khitanan massal pada 24 Desember, donor darah dan KB implan pada 13 Januari 2017, pengobatan gratis untuk poli umum, gigi gratis yang dilakukan Poliklinik Masjid. Bukan hanya itu program yang dilaksanakan pada saat peringatan-peringatan tertentu saja, namun banyak lagi  program-program  yang  dilaksanakan  oleh  pengelola  untuk  melayani jamaah dan memberikan manfaat keada seluruh jamaah.
Gambar 2. Mekanisme Pengadaan Program
Mekanisme  pengadaan  program  dapat  dilihat  pada  gambar  2  dimana program  yang  dilaksanakan  masjid  selalu  dibuatkan  SK  untuk  setiap programnya, dimana langsung ditunjuk kepanitiaan dan penanggung jawab di setiap program acaranya. Setelah itu setiap bagian akan menganggarkan kebutuhannya  untuk  melaksanakan  program,  serta  selalu  diadakanya evaluasi setiap selesai kegiatan untuk bisa diambil pelajaran untuk program ke  depannya  sebagai  program  yang  bisa  menjadi  prioritas  di  tahun berikutnya. Untuk membuat program sukses MAS selalu mempublikasikan acara yang akan diadakan melalui media radio, dan memang terbukti bisa terpublikasi.
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
222 |
MAS memiliki media informasi elektronik radio yang bernama SAS FM untuk menyiarkan semua kegiatan dan kepentingan masjid, selanjutnya juga dipublikasikan  melalui  SMS  center,  mading  yang  ada  beberapa  unit  di berbagai sudut msajid serta media internet yaitu melalui situs resmi Masjid Al-Akbar  Surabaya.  Dari  uraian  di  atas  diketahui  MAS  sudah  menjalankan program  dengan  baik  dan  terencana,  dan  mempublikasikan  program- programnya dengan baik, serta tata cara pelaksanaannya juga terlihat sangat baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dirut.
Pimpinan  MAS  selalu  memberikan  motivasi  bagi  karyawannya  untuk bisa  sebaik  mungkin  dalam  pengelolaannya,  karena  mereka  harus  sadar betul  bahwa  apa  yang  mereka  dapatkan  adalah  semua  itu  dari  jamaah, mereka  bisa  lebih  sejahtera  lagi  jika  masyarakat  merasa  puas  dan  tidak segan-segan  untuk  memberikan  infaknya  jauh  lebih  besar  dari  sebelum- sebelumnya  juga  pengelola  bisa  memberikan  kepuasan  pelayanan  kepada jamaah.
Secara  umum stewards sudah  mencoba  dengan  berbagai  cara  untuk terus bisa melaksanakan pengelolaannya secara maksimal untuk terciptanya kemaslahatan umat .
Dari akuntabilitas program dapat terlihat pengelolaan yang cukup baik dalam  akuntabilitas  ini  dimana  pimpinan  berperan  aktif  untuk  bisa memotivasi bagi seluruh karyawan untuk bisa lebih melayani jamaah secara luas dengan memberikan program-program yang berguna dan bermanfaat bagi seluruh jamaah.

## Akuntabilitas Kebijakan Keuangan
Akuntabilitas  keuangan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  sensitif  pada suatu  organisasi,  karena  menyangkut  segala  hal  dalam  proses  operasional suatu  organisasi.  MAS  pada  tahun  2016  mengelola  dana  yang  bersumber dari dana bantuan dan donatur, infak kotak, penggunaan fasilitas, infak dari
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 223
lembaga  pendidikan,  zakat  dan  sedekah,  dan  lain-lain  sesuai  penuturan bagian keuangan.
Tahun  2016  dana  yang  dikelola  berjumlah  Rp.  13.970.818.095,  dana yang cukup besar  yang dikelola oleh masjid. Dalam  pengelolaan  keuangan masjid  memiliki  rencana  dan  realisasi  anggaran  penerimaan  dan  belanja yang  disingkat  dengan  RAPBM.  Dalam  penggunaan  dana  Masjid  Al  Akbar tergolong  sudah  sangat  baik  dibuktikan  dengan  sudah  terpisahnya  antara bagian  penerimaan  dan  penganggaran,  di  mana  setiap  pemasukan  akan dicatat  dan  langsung  diserahkan  kepada  bagian  pengeluaran.  Pada  bagian pengeluaran  juga  pengawasannya  cukup  baik  dimana  bagian  pengeluaran hanya bisa mengeluarkan uang secara langsung jika nominal uang tersebut tidak lebih dari Rp. 5.000.000, jika melebihi itu harus ada disposisi langsung dari kepala bidang keuangan agar bisa segera dicairkan.
Gambar 3. Mekanisme Pengeluaran Keuangan
Penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  Triyuwono  and Roekhuddin  (2000),  yang  meneliti  pada  lembaga  amil  zakat.  Dalam penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa  praktik  pengendalian  internalnya masih  sangat  lemah,  dimana  adanya  rangkap  jabatan  antara  bagian
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
224 |
penerimaan  dan  pengeluaran.  Hal  tersebut  sangat  berpotensi  untuk terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah pada kejadian penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Dalam pelaporannya MAS tergolong ke dalam organisasi yang modern dibandingkan dengan organisasi sejenis, yaitu sudah menggunakan aplikasi dalam pencatatan semua laporan keuangan.
Pada awalnya masjid  tidak menggunakan  aplikasi, sejak  Bapak  Alfian, staf  akuntansi  masuk  di  tahun  2001  pencatatannya  masih  secara  manual yaitu  hanya  menggunakan  microsoft  excell,  dengan  perkembangan  masjid yang cukup pesat dan transaksi keuangan yang cukup banyak maka dengan perlahan  pengelola  masjid  mulai  menyiapkan  aplikasi  untuk  membantu dalam  pelaporan  keuangan  dengan  cara  mengorder  aplikasi  yang  khusus digunakan  untuk  kepentingan  keuangan  masjid.  Namun  hanya menggunakan  alat  bantu  yaitu  microsoft  excell  untuk  mencatat  segala aktifitas  pengeluaran  dan  pemasukan  masjid.  Karena  semakin  banyaknya aktifitas  di  masjid  maka  pengurus  berinisiatif  untuk  memesan  aplikasi khusus buat kepentingan keuangan di mesjid sesuai yang dikatakan Bapak Alfian.
Penelitian ini sangat bertentangan dengan penelitian Simanjuntak dan Januarsi  (2011)  dimana  dalam  penelitiannya  yang  dilakukan  di  salah  satu masjid  di  Tangerang,  ditemukan  bahwa  pengelolaan  dan  pelaporan keuangannya  sangat  sederhana  di  mana  pengelola  hanya  menggunakan sistem pelaporan keuangan secara tradisional yang hanya membuat empat kolom  pelaporan  yaitu  kolom  pengeluaran,  pemasukan  dan  saldo  dan pelaporannya juga tidak dilakukan secara konsisten dan periodik.
Pelaporan yang diaplikasikan pada masjid sudah mengadopsi PSAK 45 tentang  entitas  nirlaba  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  untuk organisasi  seperti  masjid.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  diberikan  laporan keuangan berupa realisasi anggaran pendapatan belanja masjid, neraca, dan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 225
laporan  surplus  defisit  yang  tidak  diberikan  nominal.  Masjid  memang membuka  laporannya  namun  bukan  untuk  dibuka-buka.  Pihak  masjid mempersilahkan untuk siapa pun yang ingin melihat laporannya bisa secara langsung untuk melihatnya. MAS membuat laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan neraca, arus kas dan surplus defisit dan pada setiap hari J um’at dipublikasikan kepada seluruh jamaah mesjid.
Namun  hasil  observasi  peneliti  bahwa  pelaporan  keuangan  tidak disampaikan  secara  rinci  pada  layar  yang  ada  di  dalam  masjid  maupun dalam pengumuman. Pada saat pengumuman peneliti juga merekam sebagai bukti  temuan  bahwa  hanya  dan  pengumuman  total  infak  Jumat  yang  lalu tanpa  perincian  yang  jelas  seperti  pada  umumnya  masjid,  namun  hanya mengumumkan  pemasukan  minggu  lalu  dan  tata  tertib  pada  saat pelaksanaan  J um’at  sepert i  mengisi  shaf,  khatib  yang  akan  khutbah  serta pengumuman  terkait  program  acara  da ’ i  cilik  dan  cerdas  cermat,  donor darah  dan  KB  implan  di  parkir  timur  serta  pengajian  ahad  pagi  di  ruang utama masjid.
Dalam  melakukan  pengamatan  bahwa  para  pemberi  sedekah  yang memberikan  sedekahnya  langsung  pada  kotak  amal  maka  tidak  memiliki bukti kuat bahwa yang bersangkutan bersedekah secara formil. Namun jika jamaah  mau  memberikan  sedekah  secara  formil  maka  pihak  masjid mempersilahkan  langsung  untuk  bisa  diberikan  kepada  unit  pelayanan terpadu  dan  akan  diberikan  bukti  tanda  terima  sedekah  tersebut  secara formil agar memiliki bukti telah bersedekah. Hal in berguna untuk sebagai sistem pengawasan agar pemasukan masjid tercatat secara jelas.
Pengelolaan  keuangan  masjid  dipertanggungjawabkan  juga  kepada Pemprov setiap tahunnya.Secara keseluruhan akuntabilitas keuangan yang diterapkan pengelola sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan sertifikasi bersifat internasional yaitu ISO 9001:2008.
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
226 |
Masyarakat Jawa Timur harus berbangga karena masjid kebangaannya ini telah memiliki sertifikasi yang diakui secara internasional. Di Indonesia hanya  ada  dua  masjid  yang  memilikinya  salah  satunya  MAS.  Peneliti  juga sempat  mencari  info  tentang  masjid  yang  memperoleh  ISO  9001:2008 bahwa  ternyata  benar  Masjid  Al  Akbar  adalah  masjid  kedua  di  Indonesia yang memperoleh sertifikasi tersebut. Selain Al Akbar, masjid yang pertama memperoleh  sertifikasi  tersebut  adalah  salah  satu  masjid  yang  tergolong bukan  masjid  yang  terkenal  di  Jakarta  yaitu  masjid  Al-Ikhlash  Jati  Padang yang  terletak  di  Pasar  Minggu,  Jakarta  Selatan.  Masjid  tersebut  juga  yang memperoleh pertama kali sertifikasi tersebut di Asia Tenggara.
Salah  satu  standar  Sistem  Manajemen  Mutu  (SMM)  yang  telah berkembang  adalah  ISO  9001  versi  2008  lebih  mengutamakan  pada  pola business process yang terjadi dalam organisasi perusahaan. Dengan demikian hampir semua jenis usaha dapat mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 ini. Versi 2008 adalah versi terbaru yang diterbitkan pada Desember 2008 lalu. ISO 9001:2008 lebih mengedepankan pada efektivitas proses dari suatu organisasi (Hendartho 2018).
Dari akuntabilitas ini stewards selalu mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi. Terlihat bagaimana sikap pengelola mempertimbangkan risiko  yang  mungkin  saja  bisa  diminimalisir  dengan  pengendalian  internal dengan cara tetap diawasi dari pihak internal dan eksternal. Oleh sebab itu untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik,  pengelola  menerapkan pengawasan yang cukup ketat.
Penelitian ini bertentangan dengan penelitiannya Siskawati, Ferdawati, dan  Surya  (2016).  Dengan  menggunakan  studi  kasus  peneliti  menggali praktik  akuntabilitas  pada  masjid  Jami’  Sungai  Jambu, menemukan  bahwa masjid yang dianggap salah satu masjid yang ada di Sumatera Barat ini masih lemah  dalam  pengelolaan  kegiatannya,  di  mana  internal  kontrol  yang  ada dan  pengawasan  serta  pengelolaan  keuangan  yang  juga  masih  lemah. Sedangkan MAS memiliki sumber daya yang baik serta fasilitas penunjang
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 227
dalam  pengelolaan  keuangannya  seperti  aplikasi  untuk  membuat  laporan keuangan tersebut serta pengawasannya juga sudah dilakukan dengan baik.
Oleh karena itu  akuntabilitas  yang diterapkan oleh MAS sudah diakui oleh  dunia  internasional.  Pengendalian  secara  internal  dan  eksternal  juga telah  dijalankan  dengan  baik.  Oleh  sebab  itu  prestasi  tersebut  sebaiknya terus  dipertahankan  demi  terciptanya  kepercayaan  jamaah  terhadap pengelola dalam mengelola MAS secara baik. Namun masih adanya kendala publikasi  terkait  keuangan  menjadi  permasalahan,  sudah  selayaknya pengurus  mempublikasikan  terkait  keuangan  di  media  yang  dimiliki.  Dari hasil  amatan  bahwa  pengelola  tidak  mempublikasikan  keuangan  di  media yang bisa diakses secara langsung oleh para jamaah, seharusnya pengelola bisa mempublikasikan di mading bahkan hingga di website resmi masjid agar masyarakat luas bisa mengakses secara langsung. Selama ini pengelola hanya mengizinkan  secara  terbatas  terkait  keuangan  dengan  secara  langsung jamaah bisa menanyakan kepada pengelola di kantor.
Publikasi  sangatlah  penting  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pengelola  masjid  Al  Akbar  kepada  seluruh  jamaah  dan  masyarakat  agar pemikiran negatif yang selama ini beredar dapat dibuktikan dengan laporan terkait keuangan yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukannya.
Teori stedwardship dalam  penelitian  ini  sangatlah  terlihat  dimana pengelola  mengorbankan  waktunya  untuk  kepentingan  masjid  bukan kepentingan  individu  serta  pengelola  terus  memperbaiki  pengelolaannya dengan selalu terbuka akan kritikan dan masukan yang diberikan oleh para jamaah masjid demi memakmurkan Masjid Al-Akbar Surabaya.
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
228 |

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum  sudah  berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari pengelola tetap bertanggungjawab dalam mengelola masjid dan tetap ikhlas dan tulus dalam melayani masyarakat  umum  walaupun  memiliki  penghasilan  yang  cukup rendah dan tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan.
2. Akuntabilitas  Proses  juga  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini ditunjukkan  dengan  adanya  peran  aktif  jamaan  (principal)  secara langsung  dalam  kegiatan  masjid.  Pengurus  juga  terlihat  peduli dimana  mereka  menerima  kritikan  dan  keluhan  dari  jamaah  dan menjadikan  kritikan  tersebut  sebagai  upaya  memperbaiki  layanan lebih baik lagi demi kenyamanan jamaah.
3. Akuntabilitas  program  sudah  berjalan  efektif,  hal  ini  terlihat  dari peran  aktif  pimpinan  dalam  memotivasi  seluruh  karyawan  untuk bisa  melayani  jamaan  lebih  baik  dengan  memberikan  program- program yang berguna dan bermanfaat bagi jamaah.
4. Akuntabilitas kebijakan keuangan juga sudah berjalan dengan cukup baik.  Hal  ini  terlihat  dari  pencatatan  laporan  keuangan  yang dilakukan  MAS  sudah  menggunakan  aplikasi.  Dan  pelaporannya sudah sesuai dengan PSAK 45 tentang entitas nirlaba.
5. Secara keseluruhan akuntabilitas MAS sudah sangat baik disebabkan karena  akuntabilitas  yang  dihasilkan  sudah  terdokumentasi  dan sesuai  dengan  SOP  yang  ada  serta  ditunjukkan  kepada  jamaah sebagai principle bahkan  melibatkan  secara  langsung  dalam beberapa  aktivitasnya  dan  juga  pertanggungjawabannya  sudah dilaporkan  kepada  Pemprov  Jawa  Timur.  Namun  masih ditemukannya kelemahan  dimana direksi dan Gubernur tidak  bisa
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 229
memberdayakan  internal  pegawai untuk berada pada  posisi kabid keuangan  sehingga  kabid  keuangan  berasal  dari  pihak  eksternal organisasi,  dengan  usia  pensiun  serta  memiliki  rangkap  jabatan  di organisasi  lain  yang bisa  mengganggu  kinerjanya di masjid karena tidak fokus.
Terkait  publikasi  juga  pengelola  masjid  Al  Akbar  belum  mampu memaksimalkan  untuk  mempublikasikan  terkait  keuangan  masjid. Selayaknya  pengelola  dapat  mempublikasikan  di  seluruh  media  yang  ada termasuk  pada website resminya  agar  bisa  diakses  semua  pihak  dan masyarakat  sehingga  mereka  bisa  melihat  secara  langsung  dan  tidak berfikiran negatif terhadap pengelola.
Teori Stewardship berlaku pada pengelolaan masjid, dimana pengelola benar-benar melakukan pengelolaannya secara maksimal dan penuh dengan rasa  tanggung  jawab  dan  tanpa  pamrih,  yaitu  tanpa  memperdulikan  apa yang akan diperoleh sesudah melaksanakan, bahkan pengelola secara ikhlas menerima  pendapatan  yang  diberikan  MAS  ataupun  tidak  diberikan  sama sekali, karena mereka memiliki prinsip melayani jamaah dan bekerja sebagai ibadah bukan bekerja.

## Daftar Pustaka
Basuki.  2016. Metode  Penelitian  Akuntansi  Dan  Manajeman  Berbasis  Studi Kasus . surabaya: airlangga University Press.
Donaldson, Lex, and James H. Davis. 1991. “ Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governa nce and Shareholder Returns.” Australian Journal of Management 16 (1): 49 – 64.
https://doi.org/10.1177/031289629101600103.
Ebrahim, Alnoor. 2003. “Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs.”
World  Development 31  (5):  813 – 29.  https://doi.org/10.1016/S0305- 750X(03)00014-7.
Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, Early Ridho Kismawadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
230 |
Ellwood, Sheila. 1993. “Parish and Town Councils: Financial Accountability and  Management.” Local  Government  Studies 19  (3):  368 – 86. https://doi.org/10.1080/03003939308433687.
Hanafi, Rob y. 2015. “Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan  Fenomenologi  (Studi  Empiris  Pada  Masjid  Nurusy  Syifa’ Surakarta).”
Hendartho, Dony. 2018. “Analisis Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pada Sekolah Tinggi Ilmu Adminis trasi Mandala Indonesia.” Transparansi  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi 6  (2):  124 – 38. https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.37.
Kaihatu, Thomas S. 2006. “Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di  Indonesia.” Jurnal  Manajemen  Dan  Kewirausahaan 8  (1):  1 – 9. https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp. 1-9.
Kamayanti, Ari. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan . Yayasan Rumah Peneleh.
Kiswanto, Kiswanto, and Hasan Mukhibad. 2011. “An alisis Budaya Islam Dan Akuntabilitas.” Jurnal Dinamika Akuntansi 3 (2). https://doi.org/10.15294/jda.v3i2.1947.
Mardiasmo. 2000. Akuntansi Sektor Publik . yogyakarta: andi.
Mardiasmo, Mardiasmo. 2006. “Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik  Melalui  Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Sarana  Good Governance.” Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1).
Putri, Ayuko Bunga Pertiwi. 2013. “Akuntabilitas Dalam Perspektif Pondok Pesantren  (Studi  Fenomenologi  Pada  Pondok  Pesantren  Mamba’us Sholohin Gresik).” UNIVERSITAS AIRLANGGA. http://repository.unair.ac.id/442/.
Randa,  Fransiskus,  Iwan  Triyuwono,  Unti  Ludigdo,  and  Eko  Ganis
Sukoharsono.  2011.  “Studi  Etnografi  Akuntabilitas  Spiritual  Pada Organisasi  Gereja  Katolik  Yang  Terinkulturasi  Budaya  Lokal.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2 (1): 35 – 51. https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7109.
S,  Adebayo  O.,  Ayeni  Gabriel  Olusola,  and  Oyewole  Felicia  Abiodun.  2013. “Relationship  Between  Corporate  Governance  And  Organizational Performance : Nigerian Listed Organizations Experience.” International Journal of Business and Management Invention 2 (9): 1 – 6.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 231 Sari, Meri ska, Sri Mintarti, and Yunita Fitria. 2018. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan.” Kinerja 15 (2): 45. https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029.
Simanjuntak,  Dahnil  Anzar,  and  Yeni  Januars i.  2011.  “Akuntabilitas  Dan Pengelolaan  Keuangan Di  Masjid.”  In Simposium  Nasional  Akuntansi . http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5670.
Siskawati, Eka, Ferdawati Ferdawati, and Firman Surya. 2016. “Pemaknaan
Akuntabilitas  Masjid:  Bagaimana  Masjid  Dan  Masyarakat  Saling Memakmurkan?” Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma 7  (1):  70 – 80.
https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Alfabeta. http://onesearch.id/Record/IOS2726.slims-73890.
Triyuwono, Iwan, and Ro ekhuddin Roekhuddin. 2000. “Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pada Lazis (Studi Kasus Di Lazis X Jakarta).” The Indonesian Journal of Accounting Research 3 (2). http://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/43.