## MANAJEMEN ASET BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PLEDO KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR

## Bernafus Adito MG
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana aditobernafus1996@gmail.com
Yohanes Demu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana demujohanis@yahoo.co.id
Maria P. L. Muga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana maria.muga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Manajemen  aset  merupakan  sebuah  komponen yang harus  di  terapkan dengan  baik  agar sebuah  organisasi  atau  lembaga  dapat  berjalan  efektif  dan  efisien  dalam  meningkatkan pendapatannya.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa Pledo  Kecamatan  Witihama  Kabupaten  Flores  Timur  tentang  bagaimana  penerapan  manajemen aset.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  bagaimana  penerapan  manajemen  aset pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  Pledo  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Siregar  yang memuat lima aspek penting yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan  dan  pengendalian.  Adapun  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  (Deskriptif),  dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen aset pada Badan Usaha Milik Desa Pledo belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih  kurangnya  kompetensi  ataupun  wawasan  dari  sumber  daya  manusia  mengenai pengelolaan/manajemen  aset  yang  baik,  kemudian  belum  adanya  sama  sekali  proses  legal  audit yang  dilakukan,  dan  belum  adanya  pengembangan  yang  dilakukan    berkaitan  dengan  sistem informasi  manajemen  aset  yang  mampu  mengakomodasi  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  oleh BUMDes Pledo.
Kata Kunci : Manajemen aset, Badan Usaha Milik Desa

## ABSTRACT
Asset  management  is  a  component  that  must  be  implemented  properly  so  that  an organization or institution can run effectively and efficiently in increasing its revenue. This study was  conducted    on  Village  Owned  Enterprises  (BUMDes)  in  Pledo  Village,  Witihama  District, East Flores Regency, about how to apply the asset management. The purpose of this study is to describe  the  storms  in  which  asset  management  is  applied  to  the  Pledo  Village  Medical  and Education  Agency  in  accordance  with  the  theory  by  Siregar  which  include  several  important aspects,  namely  asset  inventory,  legal audit, asset  valuation,  asset  optimization, monitoring and control.  The  type  of  the  research  used  in  this  study  was  qualitative  research  (Descriptive)  with observation technique, interviews and documentation or pict the picture. Based on the results of the study, it can be concluded that asset management of Pledo Village has not yet going well. This is  because  there  is  still  a  lack  of  competence  or  insight  from  human  resources  regarding  good asset management, then the absence of a single audit process that has been carried out, and the absence  of  required  retaliation  related  to  an  asset  management  information  system  capable  of accommodating all activites carried out by BUMDes Pledo.
Keywords : Asset Management, Vilage Owned Enterpries

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara dengan  angka kemiskinan  penduduk  tertinggi, namun  dalam  beberapa  tahun  terakhir  tingkat kemiskinan  di  Indonesia  menurun.  Kendati demikian jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia  masih  sangat  tinggi,  dengan  jumlah penduduk miskin yang ada di desa lebih tinggi dibandingkan  dengan  penduduk  miskin  yang berada  di  kota.  Kemiskinan  merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah,  terutama  masalah  kemiskinan yang  ada  di  desa.  Salah  satu  cara  yang  telah diupayakan oleh pemerintah untuk pengentasan  kemiskinan  terutama  kemiskinan yang berada di desa adalah dengan melakukan pembangunan desa.
Pelaksanaan pembangunan  desa  harus  ditunjang  dengan pendapatan  desa  yang  kuat,  maka  desa memerlukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  agar  desa  nantinya  mampu meningkatkan pendapatan desa.
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa  merupakan  sebuah  instrumen kebijakan  formal  pembangunan  bangsa  yang meletakan  desa  sebagai  sebuah  komunitas masyarakat indonesia yang mesti diberdayakan guna mencapai kemandirian dan kesejateraan  masyarakat  dengan  demikian Undang  Undang  tersebut  merupakan  sebuah ruang  kebijakan  yang  memberikan  otoritas kepada  desa  untuk  mengeksplorasi  potensi lokalnya untuk pembangunan masyarakat baik secara  pribadi  maupun  kolektif.  Bertitik  tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan  rakyat  Indonesia  mempunyai  kewajiban untuk  menggali,  mengolah  dan  membina potensi  yang  ada  tersebut  guna  mencapai masyarakat  yang  adil    dan  makmur  sesuai dengan  Undang  Undang  Dasar  1945.  Hal  ini merupakan  sebuah  konsekuensi  logis  bagi bangsa  Indonesia  yang  memang  sebagian besar  penduduknya  hidup  di  daerah  pedesaan dari  keseluruhan  penduduk  di  Indonesia, sehingga  titik  sentral  pembangunan  adalah daerah  pedesaan.  Arti  penting  pembangunan pedesaan  adalah  bahwa  dengan  menempatkan desa  sebagai  sasaran  pembangunan,  usaha
untuk  mengurangi  berbagai  kesenjangan pendapatan,  kesenjangan  kaya  dan  miskin, kesenjangan  desa  dan  kota  akan  dapat diminimalisir.
Desa  dalam  batasan  otonomi  asli  dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi  dan  keuangannya  dalam  rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya. Dengan  mengelola  sumber  daya  lokal  berupa sumber  daya  manusia  (penduduk),  sumber daya  modal  (uang),  sumber  daya  alam  (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial. Pemerintahan  desa  dilaksanakan  oleh  kepala desa  sebagai  Badan  Eksekutif  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  Badan Legislatif.  Pemerintahan  desa  inilah  yang selanjutnya  mengayomi  masyarakat  serta mengurus  kepentingan  desa  dalam  bidang pemerintahan,  dan  pembangunan.  Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten,  namun  diperlukan  juga  suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya  keseimbangan  dana  pembangunan. Desa  sangat  membutuhkan  suatu  lembaga yang  dapat  mengelola  potensi  desa  dengan maksimal  maka  didirikanlah  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal  dari  kekayaan  desa  seperti  industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.
Badan  Usaha  Milik  Desa  merupakan lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial ( social institution ) dan komersial  ( commercial  institution ).  Selain  itu BUMDes  juga  berperan  sebagai  lembaga sosial  yang  berpihak  pada  kepentingan masyarakat  melalui  kontribusinya  dalam penyediaan  pelayanan  sosial.  Sedangkan sebagai  lembaga  komersial  bertujuan  mencari keuntungan  melalui  penawaran  sumber  daya lokal ke pasar.
Badan  Usaha  Milik  Desa  menjadi  andalan dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa, sebelum adanya Undang-Undang Desa, sampai  dengan  tahun  2014  telah  didirikan 8.189  BUMDes.  Kemudian  pada  tahun  2015 terbentuk  sebanyak  6.274  BUMDes,  tahun 2016  terbentuk  sebanyak  14.132  BUMDes, tahun  2017  terbentuk  sebanyak  14.744 BUMDes,  tahun  2018  terbentuk  sebanyak 5.874  BUMDes,  dan  pada  tahun  2019 didirikan  sebanyak  1.878  BUMDes,  bahkan sepanjang pandemi Covid-19 pada 2020 dapat didirikan  43  BUMDes,  serta  di  tahun  2021 sebanyak  6.132  BUMDes,    jadi  secara keseluruhan  telah  ada  57.266  BUMDes  yang ada di Indonesia (sumber: Mendes PDTT).

## Tabel 1.
Bumdes  yang  terbentuk  dari  tahun  2014-
2021 Tahun BUMDes terbentuk 2014 8.189 2015 6.274 2016 14.132 2017 14.744 2018 5.874 2019 1.878 2020 43 2021 6.132 Total 57.266 Sumber : Mendes PDTT Tabel 2. Perkembangan  BUMDes  di  Kabupaten Flores Timur 2014-2019 Tahun BUMDes terbentuk 2014-2016 15 2017 24 2018 18 2019 14 Total 71 Sumber : RKPD Kabupaten Flotim 2021
Melihat  data  ini  dapat  disimpulkan bahwa  jumlah  BUMDes  yang  terbentuk  tiap tahun  mengalami  peningkatan,  dengan  ini menunjukan  adanya  kesadaran  pemerintah desa  dan  masyarakat  untuk  mengelola  potensi yang  ada  di  desa  untuk  bisa  meningkatkan pendapatan  asli  desa  dan  juga  perekonomian masyarakat desa. Namun disamping
terbentuknya  BUMDes  yang  dilakukan  oleh desa-desa,  banyak  juga  BUMDes  yang  tidak dapat mengembangkan potensi yang sudah ada karena  keterbatasan  atau  kurangnya  wawasan dari pengelola tentang BUMDes itu sendiri.
Desa  Pledo  merupakan  salah  satu  desa yang  ada di  Kecamatan  Witihama,  Kabupaten Flores  Timur, Provinsi  Nusa Tenggara  Timur. Desa  pledo  terbentuk  pada  tahun  1964  dari beberapa  perkampungan,  setelah  menjadi sebuah  desa  kemudian  di  mekarkan  lagi menjadi  dua  desa  yaitu  Desa  Pledo  dan  Desa Lamaleka.  Sejak  berdirinya  hingga  sekarang Desa  Pledo  sudah  mengalami  10  kali pergantian  kepemimpinan. Desa Pledo sendiri cukup  dikenal  dengan  salah  satu  tempat destinasi  wisata  tepatnya  di  dusun  3  yaitu Pulau  Pasir  Mekko  yang  masuk  nominasi Anugerah  Pesona  Indonesia  pada  tahun  2020. Desa  Pledo  ini  merupakan  salah  satu  desa yang  juga  memiliki  BUMDes  yang  didirikan dan  diatur  sesuai  dengan  Peraturan  Desa Nomor  20  Tahun  2018    tentang  pembentukan Badan  Usaha  Milik  Desa.  Desa  Pledo memiliki  program  usaha  tambak  garam, menyediakan jasa sewa peralatan seperti tenda jadi,  kursi,  meja,  dan  penerangan,  dan  juga memiliki  salah  satu  tempat  hiburan  yang cukup  terkenal  dan  ramai  di  kunjungi  oleh masyarakat  di  wilayah  Witihama  yang  diberi nama  Kampung  Kreatif.  Kegiatan  usaha  yang direncanakan yang akan dikembangkan adalah bidang  pariwisata,  yaitu  destinasi  pasir  putih Mekko. Melihat dari beberapa usaha yang ada, BUMDes  Pledo  memiliki  cukup  banyak  aset sehingga  diperlukan  suatu  manajemen  aset yang  baik  sehingga  aset-aset  yang  ada  bisa digunakan secara efektif dan efisien.
Manajemen  aset  adalah  ilmu  dan  seni untuk  memandu  pengelolaan  kekayaan  yang mencakup  proses  merencanakan  kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai,
mengoperasikan,  memelihara,  membaharukan atau  menghapuskan  hingga  mengalihkan  aset secara  efektif  dan  efisien    (Gima  2013). Manajemen  aset  ini  sendiri  sebenarnya  terdiri dari  5  tahapan  kerja  yang  satu  sama  lainnya saling  berhubungan  dan  terintegrasi,  yaitu inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian  aset, optimalisasi  aset  dan  pengembangan  sistem
infomasi  manajemen  aset,  dalam  pengawasan dan pengendalian aset.
BUMDes  Pledo  memiliki  beberapa  aset seperti  kas,  piutang,  bangunan,  tanah,  dan beberapa  properti  seperti  tenda  jadi,  kursi  dan meja,  mesin  tambak  garam  dimana  ini merupakan  ast-aset  dari  beberapa  usaha  yang dimiliki.  Tetapi  melihat  kondisi  yang  ada bahwa  beberapa  aset  tersebut  rupanya  belum dikelola  dengan  baik  dalam  hal  inventarisasi aset,  mengoptimalkan  aset,  pengembangan aset, ataupun pemeliharaan untuk aset.
Peneliti  menemukan  beberapa  masalah yang  muncul  pada  penelitian  di  BUMDes Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores  Timur  yaitu,  yang  pertama  bahwa kurangnya  sumber  daya  manusia  yang kompeten  dan  kekurangan  tenaga  kerja. Sumber  daya  manusia  yang  rendah  sebagai salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  dalam manajemen  aset.  Sumber  daya  manusia  yang kurang  dalam  hal  ini  adalah  pengetahuan tentang manajemen aset. Pengetahuan tersebut bisa  berupa  pemahaman  tentang  manajemen aset dan tata cara penatausahaan. Kedua, yaitu ketidaktertiban administrasi di dalam pengendalian  inventarisasi  seperti  pendataan yang  masih  kurang  baik  serta  sistem  yang kurang  baik  dalam  hal  pendataan  setiap  aset sehingga  menyebabkan  proses  pencatatan  dan inventaris  aset  tidak  semua  diketahui.  Ketiga, yaitu  kurang  optimalnya  anggota  BUMDes dalam  mengembangkan  atau  mengelola  aset seperti  tidak  menyampaikan  laporan  barang yang  hilang,  ataupun  pinjam  dan  rusak. Laporan  yang  harus  dibuat  oleh  setiap  bidang tidak  selalu  dibuat  dan  tidak  punya  data  yang harus dicatat dalam laporan pembukuan.
Berdasarkan masalah yang sudah
dipaparkan  di  latar  belakang  tersebut  maka peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh tentang “Manajemen Aset Badan Usaha Milik Desa  di  Desa  Pledo,  Kecamatan  Witihama, Kabupaten Flores Timur”.

## KAJIAN TEORI

## Otonomi Daerah
Menurut    UU  Nomor  23  Tahun  2014 otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dengan  kata  lain  otonomi  daerah  adalah  hak penduduk  yang  tinggal  dalam  suatu  daerah untuk  mengatur,  mengurus,  mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan  menghormati  peraturan  Undang- Undang yang berlaku.

## Desa
Menurut    Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2014  ,  desa  adalah  desa  dan  desa  adat yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Pengertian ini pun sama dengan apa yang  termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014    dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014    tentang desa,  namun  hal  ini  akan  terlihat  sedikit berbeda  jika  dibandingkan  dengan  aturan sebelumnya  yaitu  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1999  bahwa  desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah kabupaten.

## Badan Usaha Milik Desa
Menurut  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Nomor  4 Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha  Milik  Desa  bahwa  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  merupakan  institusi  yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat  untuk  mengelola  institusi  tersebut berdasarkan  kebutuhan  dan  ekonomi  desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-
undang  yang  berlaku  atas  kesepakatan  antar masyarakat  desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa dimaksudkan  untuk  mendorong  tumbuh  dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat,serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa.

## Manajemen Aset
Manajemen  Aset  ini  sendiri  dibagi dalam  5    (lima)    tahapan    kerja    yang  saling berhubungan    dan    terintegrasi    yaitu: Inventarisasi    Aset,    Legal    Audit,    Penilaian Aset,  Optimalisasi  Aset  dan  Pengembangan Sistem  Informasi  Manajemen  Aset, (Siregar ,2004) . Hal  ini  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1) Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik, dan
yuridis/legal.  Aspek  fisik  terdiri  dari bentuk,  luas,  lokasi,  volume/jumlah, jenis  alamat  dan  lain-lain.  Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan  dan  lain-lain.  Proses  kerja yang  dilakukan  adalah  pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan  pembukuan/administrasi  sesuai dengan tujuan manajemen aset.
2) Legal  audit  merupakan  satu  lingkup kerja  manajemen  aset  yang  berupa inventarisasi  status  penguasaan  aset, sistem  dan  prosedur  penguasaan  atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, strategi  untuk  memecahkan  berbagai permasalahan  legal,  strategi  untuk memecahkan  berbagai  permasalahan legal  yang  terkait  dengan  penguasaan ataupun  pengalihan  aset.  Permasalahan legal  yang  sering  ditemui  antara  lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai  pihak  lain,  pemindahtanganan aset  yang  tidak  termonitor,  dan  lain- lain.
3) Penilaian  aset  merupakan  satu  proses kerja  untuk  melakukan  penilaian  aset yang  dikuasai.  Biasanya  ini  dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen.  Hasil  dari  nilai  tersebut
akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui  nilai  kekayaan  maupun informasi  untuk  penetapan  harga  bagi aset yang ingin dijual.
4) Optimalisasi  aset  merupakan  satu proses  kerja  dalam  manajemen  aset yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan potensi fisik,
lokasi, nilai,
jumlah/volume,  legal  dan  ekonomi yang  dimiliki  aset  tersebut.  Dalam tahapan  ini,  aset-aset  yang  dikuasai diidentifikasi  dan  dikelompokan  atas aset  yang  memiliki  potensi  dan  tidak memiliki  potensi.  Aset  yang  memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan  sektor-sektor  unggulan yang  menjadi  tumpuan  dalam  strategi pengembangan  baik  dalam  jangka pendek,  menengah  maupun  jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan  hal  tersebut  harus  terukur dan  transparan.  Sedangkan  aset  yang tidak  dapat  dioptimalkan  harus  dicari faktor  penyebabnya.  Apakah  faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi  yang  rendah  maupun  faktor lainnya.  Hasil  akhir  dari  tahapan  ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran,  strategi,  dan  program  untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.
5) Pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan  satu  permasalahan  yang sering  menjadi  hujatan  kepada  sebuah organisasi.  Satu  sarana  yang  efektif untuk  meningkatkan  kinerja  aspek  ini adalah pengembangan Sistem Informasi  Manajmen  Aset  (SIMA). Melalui SIMA transparansi kerja dalam pengelolaan  aset  sangatlah  terjamin tanpa  perlu  adanya  kekhawatiran  akan pengawasan  dan  pengendalian  yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu  akan  diakomodasi  dalam  sistem dengan menambahkan aspek
pengawasan dan
pengendalian, sehingga  setiap  penanganan  terhadap satu  aset  termonitor  jelas  mulai  dari lingkup  penanganan  hingga  siapa  yang bertanggungjawab menanganinya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Penelitian  kualitatif  melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris,   seperti   studi   kasus,   pengalaman pribadi,      instropeksi,      riwayat      hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan momen    rutin    dan    problematis,    serta maknanya  dalam  kehidupan  individual  dan kolektif (Gumilang, 2016). Berdasarkan keterangan  ahli  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu rangkaian  kegiatan  untuk  memperoleh  data yang  bersifat  apa  adanya  tanpa  ada  dalam kondisi tertentu dan hasilnya lebih menekankan  makna.  Pada  penelitian  ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti  ingin  menyandingkan  penerapan manajemen aset pada BUMDes Pledo berdasarakan  teori  yang  dikemukakan  oleh Siregar.  Sehingga  jenis  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif  adalah  metode yang  dianggap  paling  tepat  untuk  mencapai tujuan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Inventarisasi Aset
Menurut  toeri  yang  dikemukakan  oleh Siregar  tentang    inventarisasi  aset  bahwa proses kerja yang dilakukan pada inventarisasi aset adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi secara sistematis sesuai  dengan  tujuan  manajemen  aset. Inventarisasi  aset  merupakan  suatu  hal  yang sangat  penting  sekali  dalam  hal  manajemen atau  dalam  mengelola  aset.  Inventarisasi dikatakan  sangat  penting  karena  terdapat kegiatan  pencatatan  yang  berguna  untuk mengetahui  jumlah  barang  atau  aset  yang dimliki oleh sebuah entitas.
Tahapan  inventarisasi  aset  ini  BUMDes Pledo  belum  sepenuhnya  melakukannya, dikatakan  demikian  karena  selain  BUMDes Pledo  sudah  melakukan  inventarisasi  aset dengan  cukup  baik  mulai  dari  pendataan
terhadap  aset  yang  dimiliki  saat  dilakukan pengadaan, kemudian memberikan penomoran atau  kode  terhadap  barang/aset  yang  dimiliki, namun  berdasarkan  teori,  BUMDes  Pledo belum  melakukan  tahap  pengelompokan  dan masih  melakukan  pencatatan  terhadap  aset- aset  yang  ada  dengan  sistem  pencatatan  yang sederhana.  Sesungguhnya  dengan  adanya kegiatan  inventarisasi  yang  baik  mempunyai manfaat  bagi  BUMDes  Pledo  sendiri,  agar dapat mengendalikan, memanfaatkan, mengamankan,  serta  mengawasi  setiap  aset yang  dimiliki,  kemudian  dengan  adanya inventarisasi yang baik juga dapat mengetahui bahwa  aset  tersebut  sudah  dimanfaatkan dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  dan fungsinya. Sehingga yang menjadi permasalahan  pada  aspek  inventarisasi  ini adalah masih minimnya pengalaman pengelola BUMDes  sehingga  proses  pencatatan  masih menggunakan  sistem  yang  sederhana  dan belum terlalu maksimal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yayu  (2017), yang  menyatakan  bahwa  inventarisasi  atau pengelolaan BUMDes belum maksimal namun cukup memadai dikarenakan proses inventarisasi atau pencatatan masih
menggunakan metode yang sederhana.
2. Legal Audit Teori  Siregar  mengatakan  bahwa  aspek legal  audit  sebagai  lingkup  kerja  manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan  atau  pengalihan  aset,  identifikasi dan  mencari  solusi  atas  permasalahan  legal, dan  strategi  untuk  memecahkan  berbagai permasalahan  legal  yang  terkait  aset  pada sebuah  lembaga.  Pada  proses  legal  audit, seperti  yang  telah  dipaparkan  diatas  bahwa proses  legal  audit  yang  dilakukan  dengan tertib  inventarisasi  akan  menyajikan  data secara valid.
Tahapan  legal  audit  yang  dilakukan  oleh BUMDes  Pledo  kurang  berjalan  dengan  baik bahkan tidak dijalankan sama sekali, dibuktikan  dengan  pengakuan  dari  berbagai kutipan  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  di  lapangan.  Salah  satunya  adalah mereka beranggapan bahwa tidak ada masalah
dengan proses ini sehingga tidak di data sama sekali.  Pada  dasarnya  untuk  melakukan inventarisasi  itu  menjadi  tertib  kadang terkendala dalam hal pelaksanaan legal audit.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Demetouw,dkk 2017    yang  menyatakan  bahwa  legal  audit penting  sekali  berupa  status  penguasaan  aset, ataupun  pengalihan  aset,  yang  bertujuan memberikan  kepastian  kepemilikan  aset, namun  pada  penelitian  ini  kurang  ada pengaruh  yang  signifikaan  dari  legal  audit. Pada  penelitian  ini  dikatakan  tidak  dijalankan karena  kurangnya  kesadaran  mengenai  hak milik  atau  kepastian  kepemilikan,  para pengelola  BUMDes  beranggapan  bahwa  tidak ada  masalah,  namun  akan  bermasalah  ketika dilakukan audit.
3. Penilaian Aset Tahapan  penilaian  aset  menurut  toeri
Siregar  merupakan  sebuah  tahap  dalam manajemen  aset  yang  tidak  terlepas  dari  dua hal  sebelumnya  yaitu  inventarisasi  dan  legal audit.  Penilaian  barang  atau  aset  merupakan sebuah  proses  ilmiah  yang  dilakukan  oleh seorang  atau  tim  penilai  untuk  mendapatkan estimasi  nilai  suatu  barang  dengan  melihat berbagai aspek seperti lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran, kondisi  dan  kelengkapan  data lainnya untuk mendukung nilai suatu aset.
Berdasarkan  paparan  wawancara  diatas dapat  diketahui  bahwa  BUMDes  Pledo  belum sepenuhnya  melakukan  proses  penilaian  yang benar  dan  optimal  terhadap  aset-aset  yang dimiliki.  Harusnya    ada  tim  penilai  yang bersifat  independen  untuk  menilai  atau mengestimasi nilai dari aset terkait berdasarkan aspek-aspek yang sudah disebutkan  tadi,  namun  hingga  saat  ini  belum adanya  tim  penilai  yang  turun  untuk  menilai aset-aset  yang  dimiliki  sehingga  BUMDes masih  menggunakan penafsiran  orang  tertentu saja.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mufly,  dkk (2020) yang menunjukan bahwa penilaian aset penting dalam hal memperoleh informasi nilai aset  untuk  keberlangsungan  sebuah  entitas. Hal  ini  belum  dilakukan  sepenuhnya  karena
kurang  kompetennya  pengelola  BUMDes dalam melakukan penilaian terhadap aset.
4. Optimalisasi Aset Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan oleh Siregar bahwa optimalisasi aset merupakan suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan  potensi  fisik,  lokasi,  nilai, jumlah/volume,  legal  dan  ekonomi  yang dimiliki  aset  tersebut.  Dalam  tahapan  ini  aset dikelompokan  menjadi  aset  berpotensi  dan aset  yang  tidak  berpotensi.  Aset  berpotensi adalah aset-aset yang memiliki unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan  baik  jangka  pendek,  jangka menengah, maupun jangka panjang.
Sedangkan  aset  yang  tidak  berpotensi  atau yang  tidak  dapat  dioptimalkan  harus  dicari faktor penyebabnya.
Proses  optimalisasi  aset  pada  BUMDes Pledo belum dijalankan sepenuhnya, walaupun sudah  berjalan  dengan  cukup  baik,  hal  ini dapat  dilihat  dari  aset  berpotensi  yang digunakan  dengan  baik  dalam  artian  bahwa aset  BUMDes  sudah  dipergunakan  dan dimanfaatkan  secara  maksimal.  Namun  pada tahap ini masih terdapat kurang kesadaran atau inisiatif  pengelola  BUMDes  tiap  unit  untuk memberikan  laporan  terkait  dimanfaatkannya aset-aset  yang  ada.  Dalam  sebuah  lembaga usaha,  aset-aset  yang  dimiliki  harus  dikelola dan  dimanfaatkan  sesuai  fungsinya  masing- masing,  karena  aset  yang  berpotensi  apabila dioptimalkan  dalam  penggunaannya  maka akan menambah pendapatan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  (2019) yang  menegaskan  bahwa  optimalisasi  aset diharapkan  dalam  waktu  singkat  dapat menghasilkan  penggunaan  dan  pemanfaatan aset yang efektif dan efisien.
5. Pengawasan dan Pengendalian.
Teori  Siregar  mengatakan  bahwa  salah satu  sarana  yang  efektif  untuk  meningkatkan kinerja pada tahap pengawasan dan pengendalian  adalah  pengembangan  Sistem Informasi  Manajemen  Aset  (SIMA),  sehingga melalui  SIMA  transparansi  kerja  dalam pengelolaan  aset  sangatlah  terjamin  tanpa
perlu  adanya  kekhawatiran  akan  pengawasan dan pengendalian yang lemah.
Proses  pengawasan  dan  pengendalian belum  dijalankan  sepenuhnya  oleh  BUMDes Pledo, dikatakan demikian karena pengawasan yang  dilakukan  selama  ini  lebih  banyak  ke pemeriksaan  terhadap  dokumen  pencatatan atau  administratif  pembukuan,  sehingga  perlu adanya  koordinasi  yang  baik  juga  dengan pengawas  lembaga  untuk  mengetahui  secara detail  keadaan  aset  BUMDes  Pledo  yang sebenarnya.  Lebih  lanjut  terkait  pengendalian BUMDes  juga  belum  melakukan  sebuah sistem  informasi  yang  baik  dalam  hal  ini Sistem  Informasi  Manajemen  Aset  yang mampu  mengakomodasi  keempat  aspek  yang lainnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mufly,  dkk (2020)  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan dan pengendalian  telah  berkontribusi  terhadap pemberdayaan  masyarakat  melalui  BUMDes. Adapun  penelitian  Moses  (2017 ) menegaskan bahwa adanya pengaruh positif antara pengawasan  dan  pengendalian  aset  terhadap optimalitas sebuah aset.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 1. Inventarisasi aset pada pokok pengelompokan belum dijalankan dengan baik  dikarenakan  kurang  atau  minimnya pengetahuan  pengelola  BUMDes  terkait dengan  proses  pencatatan  yang  baik  dan benar.  Jadi  pokok  permasalahan  terkait hal  ini  terletak  pada  wawasan  sumber daya  manusia  yakni  pengelola  BUMDes terkait dengan proses pembukuan, sehingga  perlu  adanya  sosialisasi  dan bimbingan  teknis  dari  pihak  pemerintah yang bermitra dengan pemateri berkompeten  agar  mampu  menambah wawasan  tentang  manajemen  aset  yang baik.
2. Belum  adanya  proses  legal  audit  yang dilakukan  oleh  BUMDes  Pledo,  padahal pokok manajemen aset ini sangat penting sekali berkaitan dengan kepastian hukum kepemilikan dari aset-aset yang ada.
3. Aset yang berpotensi sudah dipergunakan dan  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh BUMDes Pledo namun karena kurangnya kesadaran  dan  kurangnya  kompetensi atau  wawasan  sumber  daya  manusia dalam  mengembangkan  aset-aset  yang ada di desa Pledo.
4. BUMDes Pledo belum melakukan sebuah sistem  informasi  manajemen  aset  dengan baik pada tahap pengawasan dan pengendalian,  padahal  dengan  sistem informasi  ini  keempat  aspek  yang  lain akan  diakomodasi  dalam  sebuah  sistem, sehingga  setiap  penanganan  terhadap suatu  aset  termonitor  jelas  mulai  dari lingkup  penanganan  hingga  siapa  yang bertanggungjawab menanganinya.
5. BUMDes  Pledo  pada  umumnya  sudah melakukan  kegiatan  manajemen  aset namun  sesuai  temuan  belum  sepenuhnya dijalankan  dan  ada  satu  hal  yang  bahkan tidak dijalankan sepenuhnya yaitu berkaitan dengan proses legal audit.

## Saran
1. Bagi Objek Penelitian
a. Agar proses pencatatan berjalan secara maksimal  dan  pengembangan  usaha untuk  dapat  menambah  pendapatan, maka  dibutuhkan  wawasan  yang  kuat mengenai  badan  usaha  milik  desa, sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak  pemerintah  desa  untuk  dapat meningkatkan  kompetensi  mengenai manajemen  aset  melalui  sosialisasi, bimbingan  teknis,  dan  pelatihan  yang berkesinambungan  dengan  pemateri yang berkompeten di bidang manajemen/pengelolaan aset pada sebuah  lembaga  seperti  Badan  Usaha Milik Desa ini.
b. Diharapkan  untuk  BUMDes  agar mengembangkan sebuah sistem informasi  manajemen  aset  karena selama ini BUMDes masih menggunakan  informasi  dari  mulut ke mulut.  Melalui  sistem  ini  transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangatlah terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran  akan  pengawasan  dan pengendalian yang lemah.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai acuan atau referensi dalam pencarian informasi  terkait  manajemen  aset  Badan Usaha Milik Desa, dengan tetap membandingkan  atau  menyesuaikan  dengan referensi  lainnya  yang  serupa.  Penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan  data    yaitu  teknik  observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga informasi dan data-data yang disajikan rasanya masih memiliki kekurangan karena keterbatasan  peneliti,  oleh  karena  itu  untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan lebih banyak
teknik pengumpulan  data  seperti focus  group discussion  (FGD), studi  kasus (case  study), ataupun  angket  (kuesioner),    untuk  menjamin keakuratan informasi secara utuh dan penjelasan yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Demetouw,  Moses  dkk.  2017.  “Pengaruh
Manajemen  Aset  Terhadap  Optimalisasi
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura.” Jayapura: Universitas Cenderawasih. Gima  Sugiama.  2013. Manajemen  Aset Pariwisata . Bandung: Guardaya Intimarta. Mufly  mahiry,  dkk.  2020.  “Manajemen BUMDes  Tridadi  Makmur  Desa  Tridadi Kabupaten  Sleman  Perspektif  Maqasid
Syariah”.
Yogyakarta: Universitas
Ahmad Dahlan.”
Peraturan  Desa.  n.d.  “Peraturan  Desa  Nomor 20  Tahun  2018  Tentang  Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  2015. “Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran.” Peraturan  Pemerintah.  2014.  “Nomor  43 Tahun 2014 Tentang Desa.”
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia. 2014.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Desa.”
Siregar, Doli. D. 2004. Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Undang  -  undang.  1999.  “Undang  Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Desa.” Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  n.d. “Tentang Desa.”
Yayu  Putri  Senjani.  2017.  “Peran  Sistem
Manajemen Pada Bumdes Dalam
Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa.” Yogyakarta:  Sharia  Accounting,  Faculty of  Islamic  Economic  and  Business,  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.