AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index
Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi’) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)
The Practice of Profit Sharing Cooperation of Goat (Kambi') in Islamic Law Perspective (Case Study of Tangru Village, Malua District, Enrekang Regency)
Aswanto Muhammad Takwi Hede a , Azwar b* , Akhmad Hanafi Dain Yunta c , Muhammad Hudzaifah d
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: aswanto@stiba.ac.id
b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba . ac.id c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmadhanafi@stiba . ac.id d Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: m.hudzaifah@gmail.com *corresponding author
A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T Article history: Received: 18 October 2022 Revised: 25 October 2022 Accepted: 25 October 2022 Published: 4 November 2022 This study aims to: (1) determine the practice of sharing goats (kambi') in Tangru  Village,  Malua  District,  Enrekang  Regency;  and  (2)  knowing  the views  of  Islamic  law  on  the  practice  of  sharing  the  results  of  the  goat (kambi')  livestock.  This  research  is  a  qualitative  research  through  field research with a normative and empirical juridical approach. The results of the study show the following things. First, the practice of kambi' in Tangru Village can be briefly described as follows: (1) related to the contract, the practice of kambi' in Tangru Village is a cooperation agreement in animal husbandry,  with  the  object  of  the  contract,  namely  goats,  with  a  profit- sharing mechanism; (2) related to rights and obligations, livestock owners and breeders are entitled to get results according to the agreement, livestock owners  are  obliged  to  hand  over  capital  to  breeders,  while  breeders  are obliged to care for and breed goats as the object of the contract; (3) related to  risk  coverage,  the  occurrence of  losses  on  capital  will  be  borne  by  the livestock owners as long as the losses arise due to something unintentional; and (4) regarding profit sharing, the parties agree on a 50:50 distribution ratio.  Second,  in  the  view  of  Islamic  law,  the  practice  of  the  contract  is permissible, as long as it is carried out in accordance with the pillars and conditions. However, there are several notes that should be noted, namely: (1)  the  cooperation  agreement  is  not  made  in  writing;  (2)  there  is  no agreement regarding the potential loss that occurs due to negligence of the breeder; (3) there are still some cooperation actors who have not determined the profit-sharing ratio at the beginning of the contract, but only stipulate it after the goat gives birth for the first time. Keywords: profit and lost sharing, muḍārabah, goat, kambi’, Islamic law A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengetahui  praktik  bagi  hasil  ternak kambing ( kambi’ ) di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang; dan  (2)  mengetahui  pandangan  hukum  Islam  terhadap  praktik  bagi  hasil ternak  kambing  ( kambi’ )  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  melalui  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukan hal-hal sebagai berikut. Pertama ,  praktik kambi’ di  Desa  Tangru  secara  singkat  dapat diuraikan sebagai berikut: (1) terkait akad, praktik kambi’ di Desa Tangru adalah akad kerja sama dalam peternakan, dengan objek akad yaitu kambing,
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
dengan mekanisme bagi hasil; (2) terkait hak dan kewajiban, pemilik ternak dan peternak berhak mendapatkan hasil sesuai kesepakatan, pemilik ternak berkewajiban  menyerahkan  modal  kepada  peternak,  sedangkan  peternak berkewajiban  merawat  dan  mengembangbiakkan  kambing  sebagai  objek akad; (3) terkait pertanggungan resiko, terjadinya kerugian pada modal, akan ditanggung  oleh  pemilik  ternak  selama  kerugian  tersebut  timbul  akibat sesuatu hal yang tidak disengaja; dan (4) terkait pembagian keuntungan, para pihak bersepakat dengan nisbah pembagian 50:50. Kedua , dalam pandangan hukum  Islam,  praktik  akad  tersebut  dibolehkan,  selama  dilakukan  sesuai dengan rukun  dan  syarat-syaratnya.  Hanya  saja,  terdapat beberapa  catatan yang patut diperhatikan, yaitu:  (1) akad kerja sama tidak dilakukan secara tertulis;  (2)  belum  ada  kesepakatan  terkait  dengan  potensi  kerugian  yang terjadi karena kelalaian peternak; (3) masih terdapat beberapa pelaku kerja sama yang belum menetapkan nisbah pembagian keuntungan di awal akad, tetapi baru menetapkannya setelah kambing melahirkan pertama kali.

## How to cite:
Aswanto  Muhammad  Takwi  Hede,  Azwar,  Akhmad  Hanafi  Dain  Yunta,  Muhammad  Hudzaifah,  “Praktik  Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi’) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 2, No. 2 (2022): 170-184. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655.

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  membutuhkan  bantuan  orang  lain.  Tidak akan sempurna kehidupan seseorang tanpa bantuan dan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan berbagai akad kerja sama yang dibolehkan tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya. Kerja sama dalam Islam bermacam-macam bentuk dan bidangnya, di antaranya kerja sama dalam bidang perdagangan, pertanian, industri, dan lainnya, salah satunya yaitu pada bidang peternakan.
Hewan ternak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hewan ternak menyediakan sumber pangan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia, juga bantuan dalam perjalanan sebagai alat transportasi dan berbagai hal lainnya. Allah Swt. menyebutkan manfaat hewan ternak dalam Q.S. al-Mu’minun/21: 23,
اَهْ يِف ْمُكَلَو اَِنِْوُطُب ِْفِ اَِِّمّ ْمُكْيِقْسُن ًۗ ةَْبِْعَل ِماَعْ نَْلْا  ِفِ ْمُكَل َّنِاَو
َنْوُلُكَْتَ اَهْ نِمَّو ٌةَْيِْثَك ُعِفاَنَم Terjemahnya:
Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami  memberi  minum  kamu  dari  sebagian  apa  yang  ada  dalam  perutnya  (air susu),  padanya  terdapat  banyak  manfaat  untukmu,  dan  sebagian  darinya  kamu makan. 1
Hewan  ternak  juga  dibutuhkan  dalam  berbagai  ritual  ibadah,  seperti  dalam pelaksanaan ibadah kurban, akikah, menunaikan zakat (zakat hewan ternak) dan sebagai dam  pada  saat  melakukan  ibadah  haji.  Karena  tingginya  kebutuhan  manusia  terhadap hewan  ternak,  beternak  menjadi  salah  satu  profesi  yang  cukup  menjanjikan  dan  tidak sedikit masyarakat yang menjadikan hewan ternak sebagai sumber penghasilan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah memelihara hewan ternak dan memperoleh penghasilan darinya. Rasulullah saw. bersabda,
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: Syamil al-Qur’an, 2010), h.343.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
َ ق ىَلَع اَهاَعْرَأ ُتْنُك .ْمَعَ ن :َلاَقَ ف ؟َتْنَأَو :ُهُباَحْصَأ َلاَقَ ف .َمَنَغْلا ىَعَر  َّلِْإ  اِيِبَن َُّللَّا َثَعَ ب اَم َةَّكَم ِلْهَِلِ َطيِراَر 2
Artinya: “Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia memelihara kambing.” Para sahabat bertanya, “Dan engkau?” Rasulullah saw. menjawab, “Benar, aku pernah memeliharanya  dengan  upah  beberapa qiraṭ bagi  penduduk  Makkah.”  (H.R Bukhari)
Salah  satu  bentuk  muamalah  yang  seringkali  dilakukan  masyarakat  pedesaan berkaitan dengan hewan ternak adalah kerja sama bagi hasil, yaitu seorang yang menjadi pemilik  modal  menyerahkan  modal  berupa  hewan  ternak  kemudian  diberikan  kepada orang lain untuk dikelola. Adapun keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua  belah  pihak.  Kerja  sama  seperti  ini  dalam  syariat  Islam  dikenal  dengan  akad muḍᾱrabah .
Muḍārabah merupakan salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip profit  and  loss  sharing ,  dilakukan  sekurang-kurangnya  oleh  dua  pihak,  dimana  pihak pertama  memiliki  dan  menyediakan  modal  ( ṣaḥibul  māl ),  sedangkan  pihak  kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu disebut ( muḍārib ). 3 Praktik muḍārabah telah ada sejak zaman jahiliah dan pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menjadi rasul, yakni ketika Nabi bekerja  sama  dalam  perdagangan  bersama  Khadijah. Muḍārabah berasal  dari  kata al- ḍarb (برضلا) dari fi’il برضي  -  برض yang berarti memukul dan berjalan. 4 Selain al-ḍarb, ada juga al-qirāḍ (ضارقلا) dari kata ضرقلا yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. 5 Secara syariat, muḍārabah adalah akad kerja sama dalam sistem bagi  hasil dengan pihak pertama menjadi pemilik modal dan pihak kedua menjadi pekerja. 6
Di  antara  hadis  yang  berkaitan  dengan muḍārabah adalah  hadis  yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, dimana Nabi saw. bersabda,
ٌث َلََث َّنِهيِف ُةَكََبْْلا : ُعْيَ بْلا َلِإ ، ٍلَجَأ ،ُةَضَراَقُمْلاَو ُط َلَْخَأَو ُِِبْْلا ِيِْعَّشلِبِ ، ِتْيَ بْلِل َلْ ِعْيَ بْلِل ( ُهاَوَر ُنْبا ْهَجاَم ) 7 Artinya:
“Ada  tiga  hal  yang  mengandung  berkah,  yaitu  jual  beli  yang  ditangguhkan, melakukan qiraḍ (memberi  modal  kepada  orang  lain),  dan  mencampurkan gandum  kualitas  baik  dengan  kualitas  rendah  untuk  keperluan  rumah  tangga, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Mājah) Hadis ini menjelaskan kebolehan akad muḍārabah , seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi  bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu  perbuatan yang berkah.
Hadis  lain  yang  berkaitan  dengan muḍārabah adalah  hadis  yang  diriwayatkan oleh al-Dāraquṭnī,
2 Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 3 (Cet. I; t.t. Dār ṭauq alNajāh, 1422 H), h. 88.
3 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah , (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 32.
4 Ibrāhim musṭafā dkk , al-Mu’jam al-Wasīṭ , Juz I (Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah 1431 H), h. 536.
5 Adib Basri dan Munawwir , Al-Bisri Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Indonesia-Arab , (Surabaya: Pustaka Progressif, 1992), h. 592.
6 Ibrāhim musṭafā dkk , al-Mu’jam al-Wasīṭ , h. 537.
7 Hafidz Abi Abdillah Muḥammad Ibnu Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2 (Darul Fikri, 207-275 M), h. 768.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
َناَك ُساَّبَعْلا ُنْب ِدْبَع ِبِلَّطُمْلا اَذِإ َعَفَد لْاَم ةَبَراَضُم َطََتَْشِإ ىَلَع ِهِبِحاَص ْنَأ َكُلْسَي َلْ ِهِب ،ا رَْبَ َلَْو ُلِزْنَ ي ِهِب ، يًِداَو َلَْو يَِتَْشَي ِهِب َتاَذ ٍدِبَك ٍةَبْطَر ْنِإَف َلَعَ ف َوُهَ ف ،ٌنِماَض َعَفَرَ ف ةَطْرُش َلِإ ِلوُسَر َِّللَّا ىَّلَص َُّللَّا ِهْيَلَع ِهِلآَو َمَّلَسَو ُهَزاَجَأَف ( ُهاَوَر يِنْطُقَراَّدلا ) 8
Artinya:
“Abbās  bin  ‘Abdul  Muṭṭallib  menyerahkan  harta  sebagai muḍārabah ,  ia mensyaratkan  kepada muḍārib- nya  agar  tidak  mengarungi  lautan  dan  tidak menuruni  lembah,  serta  ia  tidak  memberi  hewan  ternak,  jika  persyaratan  itu dilanggar,  ia  ( muḍārib )  harus  menaggung  resikonya.  Ketika  persyaratan  yang ditetapkan Abbās itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya.” (H.R. al-Dāraquṭnī)
Hadis  ini  menjelaskan  bahwa  paman  Nabi,  Abbās,  pernah  melakukan  akad muḍārabah , dan memberikan syarat-syarat kepada muḍārib . Rasulullah saw. mengetahui hal  tersebut  dan membenarkannya. Hadis  ini menunjukkan kebolehan melakukan akad muḍārabah dan  bolehnya ṣaḥibul  māl memberikan  syarat-syarat  tertentu  kepada muḍārib .
Praktik  kerja  sama  bagi  hasil  ternak  di  masyarakat  Kab.  Enrekang,  Provinsi Sulawesi  Selatan,  dikenal  dengan  istilah kambi’ .  Ada  banyak  sebab  yang  melatari terjadinya  praktik  kerja  sama  ini,  namun  paling  banyak  didasari  oleh  sifat  tolong- menolong.  Terkadang  ada  yang  mampu  memelihara  ternak  namun  terkendala  karena tidak adanya modal, maka pemilik modal membantu dengan memberikan modal. Kadang juga pemilik ternak sudah tidak sanggup lagi untuk memelihara ternaknya, karena faktor penyakit atau usia, sehingga pemilik ternak tersebut meminta bantuan kepada orang lain untuk memelihara ternaknya.
Dalam praktiknya, pemilik  modal menyerahkan  modal berupa kambing  kepada pengelola dan biasanya kambing yang dijadikan modal adalah kambing betina, adapun kambing  jantan  hanya  sebagai  pelengkap.  Kambing  betina  tersebut  merupakan  modal awal  karena  yang  akan  dibagi  nantinya  adalah  hasil  dari  perkembangbiakannya. Ketentuan  pembagiannya  adalah  apabila  kambing  tersebut  melahirkan  anak,  maka hasilnya dibagi dua antara pemodal dan pengelola. Pembagian hasil dari anak kambing tersebut,  ada  dua  cara,  yaitu: pertama ,  bisa  dengan  cara  pengelola  dan  pemilik  modal mendapatkan bagian berupa anak dari kambing tersebut; kedua , anak kambing tersebut dijual  terlebih  dahulu  kemudian  hasilnya  dibagi  sesuai  kesepakatan.  Dalam  perjanjian awal akad, sudah ditentukan kapan mulai pemeliharaan, namun tidak ada perjanjian batas waktu  perawatan  ataupun  pengambilan  hasil  dari  kambing  tersebut,  dan  terdapat ketidakjelasan  pada  situasi  saat  mengalami  kerugian  akibat  kelalaian  peternak  terkait dengan  penanggungan  kerugiannya.  Hal  tersebut  dikhawatirkan  dapat  menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan kedua belah pihak juga hanya melalui akad lisan, tanpa adanya saksi. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun.
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengamati dan mengkaji  lebih jauh praktik bagi hasil hewan ternak kambing ( kambi’ ) di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, khususnya dalam  perspektif  atau  tinjauan  hukum  Islam.  Beberapa  penelitian  terdahulu  telah mencoba mengkaji praktik muamalah pada hewan ternak. Di antaranya, yaitu:
8 Al-Imam Al- Hafidz Ali Bin Umar, Sunan Al-Dāraquṭnī (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 204.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
Penelitian  oleh Siti  Aminah dengan judul  “Kajian Terhadap Bagi  Hasil  Ternak Kambing  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah  (Studi  Kasus  di  Desa  Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)” 9 menyimpulkan bahwa bagi hasil ternak  kambing  di  Desa  Sanggar  Buana  merupakan  akad syirkah muḍārabah . Syirkah yang dilakukan di Desa Sanggar Buana menggunakan bagi hasil dengan anak kambing. Bagi  hasil  dengan  anak  kambing  ini  diperbolehkan,  dengan  syarat syirkah dilakukan sesuai  dengan  rukun  da  syarat-syarat syirkah ,  dan  tidak  dengan  merugikan  masing- masing pihak. Secara hukum Islam, syirkah itu diperbolehkan sebagai dasar hukum Al- Qur'an dan sunah.
Penelitian  oleh Dzulzalali Wal  Ikram  dengan judul “Praktik Bagi  Hasil Hewan Ternak  (Asesang)  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Desa  Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa)” 10 menyimpulkan bahwa praktik asesang di Desa Manuju tersebut rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi pola pembagian  hasilnya  belum  sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  pembagiannya  dibagi secara merata di antara kedua pihak tanpa mengkalkulasi modal dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh para pihak.
Penelitian oleh Yuriza Ahmad Gustina Munthe dengan judul “Analisis Penerapan Sistem  Bagi  Hasil  Belah  Sapi  dalam  Peternakan  Sapi  di  Desa  Lobu  Rampah,  Kec. Merbau,  Kab.  Labuhanbatu  Utara” 11 menyimpulkan  bahwa  pada  pelaksanaan  praktik bagi  hasil  ternak  sapi  yang  dilakukan  sudah  memenuhi  kriteria  yang  benar  menurut beberapa ulama, yaitu dari segi akad, rukun dan syarat, hanya saja masih ada kekurangan dimana  pemilik  modal  masih  ikut  campur  dalam  menentukan  proses  penjualan  sapi. Masyarakat  yang  melakukan  perjanjian  hanya  dengan  asas  saling  percaya  dan  belum menuliskannya  dalam  surat  perjanjian.  Dalam  ekonomi  Islam,  menurut  konsep muḍārabah, praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara ṣaḥibul māl dan muḍārib adalah akad lisan bukan tulisan, dan modal awal yang diberikan pemilik  modal  itu  masih  hewan  ternak  bukan  berupa  uang  tunai.  Waktu  kerja  sama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan di antara kedua belah pihak.
Penelitian  oleh  Munalia  dengan  judul  “Sistem  Bagi  Hasil  Pemeliharaan  Sapi Menurut Perspektif Akad Mudharabah (Studi kasus di Desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh besar)” 12 menyimpulkan bahwa sistem pemeliharaan sapi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rabeu sesuai dengan konsep akad muḍārabah dilihat dari segi rukun dan  syarat,  yang  mengakibatkan  kerja  sama  pemeliharaan  sapi  menjadi  cacat  karena wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pemelihara yaitu kecurangan atau ketidakadilan dalam pembagian hasil. Faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal salah satunya adalah kebiasaan masyarakat Desa Rabeu yang melakukan
9 Siti Aminah, “Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)” Skripsi (Metro Lampung: Fak Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. 2017).
10 Dzulzalali Wal Ikram, “Praktik Bagi Hasil Hewan Ternak ( Asesang ) Dalam Perspektif Hukum Islam  (Studi  Kasus  Di  Desa  Manuju,  Kecamatan  Manuju,  Kabupaten  Gowa)” Skripsi (Makassar:  Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan bahasa Arab STIBA Makassar. 2019).
11 Yuriza  Ahmad  Gustina  Munthe  “Analisis  Penerapan  Sistem  Bagi  Hasil  Belah  Sapi  Dalam Peternakan  Sapi  Di  Desa  Lobu  Rampah  Kecamatan  Marbau  Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara, Skripsi (Medan: Fak. Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).
12 Munalia “Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad mudharabah (Studi kasus di  desa  Rabeu  Kecamatan  Kuta  baro,  Aceh  besar)” Skripsi (Banda  Aceh:  Fak  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam 2019).
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
akad  kerja  sama  secara  lisan.  Sistem  pemeliharaan  sapi  menggunakan  cara  pembagian keuntungan yang tidak sesuai seperti ucapan/kesepakatan di awal akad tidak dibolehkan dalam syariah islam dan menjadi batal. Di lihat dari konsep muḍārabah , pembatalan akad muḍārabah bisa terjadi karena pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan.
Meskipun beberapa penelitian tersebut di atas telah mengkaji praktik muamalah pada  hewan  ternak,  akan  tetapi  penelitian-penelitian  tersebut  belum  mengkaji  praktik akad muḍārabah pada  jenis  hewan  ternak  kambing  yang  berlokasi  di  Kabupaten Enrekang  dari  perspektif  atau  tinjauan  hukum  Islam.    Oleh  karena  itu,  penelitian  ini dilakukan  dengan  tujuan,  yaitu:  (1)  untuk  mengetahui  sistem  praktik  bagi  hasil  ternak kambing ( kambi’ ) yang terjadi di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang; dan  (2)  untuk  mengetahui  pandangan  hukum  Islam  terhadap  praktik  bagi  hasil  ternak kambing  ( kambi’ )  di  Desa  Tangru,  Kecamatan  Malua,  Kabupaten  Enrekang  tersebut. Secara teoretis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  perkembangan  ilmu pengetahuan dan menjadi sumber bacaan atau rujukan (referensi) bagi peneliti yang akan datang . Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat  tentang  kerja  sama  bagi  hasil  ternak  kambing  yang  sesuai  dengan  hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  melalui  penelitian lapangan  ( field research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  melalui penelitian  lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Tangru,  Kecamatan  Malua, Kabupaten  Enrekang.  Adapun  yang  menjadi  alasan  peneliti  memilih  lokasi  ini  karena masyarakat  daerah  ini  sebagian  penduduknya  melakukan  akad  kerja  sama  bagi  hasil ternak kambing.
Dalam  metode  pendekatan,  peneliti  menggunakan:  (1)  pendekatan  yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama berdasarkan teori-teori, konsep-konsep dan asas hukum dalam syariat; (2) pendekatan yuridis empiris, yaitu  pendekatan  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  hukum normatif  ( in  action )  pada  setiap  peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat. 13 Dengan kata lain,  pendekatan ini digunakan dengan melakukan observasi dan melihat secara langsung kenyataan di lapangan.
Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: (1) data primer, yaitu data yang langsung diambil atau diterima oleh pengumpul data. 14 Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  secara  langsung  dari masyarakat  atau  narasumber  melalui  wawancara  berkenaan  dengan  bagi  hasil  ternak tokoh  masyarakat,  pemilik  ternak,  pengembala  dan  masyarakat  setempat;  (2)  data sekunder, yaitu data atau informasi dari literatur-literatur yang dijadikan pendukung data pokok yang bisa memperkuat data atau sumber data yang bisa menambahkan info atau data tambahan pokok atau primer.
Dalam  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  metode  sebagai  berikut:  (1) observasi, yaitu melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti, berupa  observasi  non partisipasi  yaitu peneliti melakukan observasi,  tapi tidak  melibatkan  diri  dalam  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  subjek  penelitian;  (2) wawancara, yaitu melalui tanya-jawab dan pertukaran informasi dan ide sehingga dapat
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 134.
14 Sugiono, Metode penilitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D , (Bandung; Alfabeta, 2009) h. 229.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik  tertentu; 15 (3)  dokumentasi,  yaitu  melalui catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu,  berupa  tulisan,  gambar  atau  karya-karya monumental, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 16

## PEMBAHASAN

## Gambaran Lokasi Penelitian
Desa Tangru adalah salah satu desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Malua, Kabupaten  Enrekang,  dikelilingi  oleh  area  persawahan  dan  perbukitan  yang masyarakatnya hidup rukun dan damai. Desa Tangru terbagi atas tiga Dusun, yaitu Dusun Tangru,  Dusun Kalawean, dan Dusun Dante. Wilayah Desa Tangru secara umum berupa daerah  pegunungan  dengan  hamparan  padang  ilalang  yang  dijadikan  sebagai  tempat rerumputan penggembalaan, ladang dan hutan. Adapun batas Desa Tangru, yaitu sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Balla;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Perangian;
c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Batunoni;
d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Parinding.
Masyarakat Desa Tangru merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, termasuk kegiatan gotong-royong. Misalnya, jika salah satu warga membangun rumah, seluruh warga Desa Tangru  saling  bahu-membahu  untuk  membantu  sesuai  kemampuannya,  baik  itu  dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak, semuanya turut membantu,  minimal ikut meramaikan. Begitu pula ketika salah satu warga melaksanakan suatu acara, warga Desa Tangru  akan  membantu  tanpa  imbalan  dari  orang  yang  dibantunya  tersebut.  Gotong- royong  dalam  masyarakat  Desa  Tangru  menjadi  sebuah  kebiasaan  yang  baik  yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini.
Desa Tangru memiliki jumlah penduduk sekitar 1624 jiwa yang terdiri dari 808 jiwa laki-laki dan 816 jiwa perempuan dengan jumlah kepala kelurga (KK) sebanyak 397 KK. 17 Masyarakat di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, seluruhnya beragama  Islam.  Tidak  ada  satupun  warga  yang  beragama  selain  agama  Islam.  Desa Tangru memiliki empat masjid yang terbagi di tiga dusun, yaitu Masjid Hidayah di Dusun Tangru,  Masjid  Nurul  Hikmah  dan  Masjid  al-Jihad  di  Dusun  Kalawean,  dan  Masjid Baburrahman di Dusun Dante.
Mata  pencaharian  masyarakat  di  Desa  Tangru  sebagian  besar  dalam  sektor pertanian  dan  perkebunan,  sehingga  pekerjaan  penduduk  Desa  Tangru  sebagian  besar adalah petani ataupun buruh tani. Selain dari sektor pertanian, masyarakat Desa Tangru banyak  yang  mencari  penghasilan  tambahan  dengan  memelihara  ternak.  Alasan masyarakat  Desa  Tangru  banyak  yang  menjadikan  beternak  hewan  sebagai  sumber penghasilan tambahan adalah karena pengerjaannya yang tidak memakan waktu banyak dan bisa dilakukan di sela-sela pekerjaan mereka.
Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Tangru
15 Sugiono , Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan R & D , h. 222.
16 Sugiono , Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan R & D , h. 240.
17 Faisal (44) wawancara , Tangru, 10 Agustus 2022.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
Praktik bagi hasil merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam peternakan yang dilakukan di Desa Tangru. Masyarakat menyebut praktik tersebut sebagai sebutan kambi’ , yang  berarti  bagi  hasil  pada  peternakan.  Kerja  sama  dilakukan  oleh  pemilik  kambing dengan  menyerahkan  modal  berupa  kambing  untuk  dipelihara,  dan  yang  menerima kambing  itu  bertindak  sebagai  pengelola  untuk  memberi  makan  dan  merawat,  serta mengembangbiakkan kambing tersebut. 18
Berdasarkan hasil wawancara dengan Mukmin, praktek bagi hasil ternak kambing telah lama dilakukan secara turun-temurun. 19 Kerja sama bagi hasil ternak kambing yang dilakukan  dapat  membantu  perekonomian  masyarakat.  Kerja  sama  ternak  kambing  ini biasanya dilakukan dengan orang yang sudah dikenal baik, seperti tetangga, saudara, atau teman.  Kerja  sama  bagi  hasil  kambing  ini  adalah  akad  yang  banyak  diterapkan  oleh masyarakat  di  Desa  Tangru,  sehingga  keseharian  masyarakat  tidak  lepas  dari  praktik kambi’.
Praktik  kerja  sama  bagi  hasil  kambing  ( kambi’ )  di  Desa  Tangru,  Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dapat digambarkan sebagai berikut:

## 1. Akad
Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhajir, praktik bagi hasil ternak kambing digambarkan sebagai berikut:
“Pemilik  kambing  menyerahkan  kambingnya  kepada  peternak  dengan kesepakatan hasil dibagi dua, satu bagian untuk pemilik kambing dan satu bagian untuk peternak. Untuk pakan ditanggung peternak, apabila kambing sakit maka peternak bisa meminta dana kepada pemilik untuk membeli obat.  ” 20
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh Muhajir dengan peternak adalah akad kerja sama dalam peternakan, dengan objek akad yaitu  kambing.  Mekanisme  pembagian  hasil  dalam  praktik  kerja  sama  yang  dilakukan oleh Muhajir disebutkan dalam akad, sehingga meminimalisir perselisihan di kemudian hari tentang mekanisme pembagian hasil.
Selaras  juga  seperti  yang  diutarakan  oleh  Lamin  sebagai  pemelihara  ternak kambing,
“Pemilik  kambing  menyerahkan  kambingnya  untuk  dirawat  kepada  peternak, dengan ketentuan apabila kambing tersebut melahirkan maka hasilnya dibagi dua, bagian  masing-masing  mendapat  1/2.  Pakan  dan  biaya  perawatan  menjadi tanggungan peternak, kecuali pemilik ternak mau menyediakan pakan.” 21
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemilik  ternak  dan peternak  melakukan akad secara langsung  diman  pemilik ternak selaku pemilik modal menyerahkan  ternaknya  kepada  peternak  selaku  pengelola  modal  dan  peternak menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan kerja sama tersebut.

## 2. Hak dan kewajiban pemilik ternak dan peternak
Ada  beberapa  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  praktik  akad muḍārabah di Desa Tangru yang harus dipenuhi oleh keduanya, baik pemilik kambing maupun  peternak.  Adapun  hak  dan  kewajiban  pemilik  kambing  dan  peternak  adalah sebagai berikut:
18 Rahman (50 tahun), pemilik kambing, Wawancara, Tangru, 20 Juli 2022.
19 Mukmin (43 tahun), Peternak, Wawancara , Tangru, 20 Juli 2022.
20 Muhajir (42 tahun), Pemilik ternak, Wawancara , Tangru, 19 Juli 2022.
21 Lamin (48 tahun), Peternak, Wawancara , Tangru, 20 Juli 2022.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655

## a. Hak dan kewajiban pemilik ternak
1) Mendapatkan hasil sesuai kesepakatan
Pemilik ternak memiliki hak dari hasil ternak dari kambing yang diberikan kepada peternak, besarnya bagian hasil untuk pemilik ternak sesuai yang telah disepakati dengan peternak di awal akad.
2) Menyerahkan modal kepada peternak.
Pemilik  ternak  dalam  praktik  akad muḍārabah kambing  di  Desa  Tangru memberikan kambingnya kepada peternak untuk dirawat dan dikembangbiakkan selama akad muḍārabah berlangsung.
b. Hak dan kewajiban peternak
1) Mendapatkan hasil sesuai kesepakatan
Peternak  memiliki  hak  bagian  dari  hasil,  jumlahnya  tergantung  dengan kesepakatan bersama.
2) Merawat kambing
Peternak  juga  memiliki  kewajiban  untuk  merawat  kambing  sebagai  objek  akad bagi hasil. Perawatan yang dimaksud yaitu  memberi makan dan minum serta memberi obat apabila kambing tersebut terkena penyakit.
3) Mengembangkan modal Sudah menjadi kewajiban peternak untuk mengembangkan modal. Mengembangkan  modal  dalam  praktik  bagi  hasil  kambing  yaitu  dengan mengembangbiakkan kambing tersebut karena hasil yang akan dibagi adalah anak dari kambing  modal.  Jika  peternak  hanya  dititipi  kambing  betina  maka  biasanya  peternak mencari kambing jantan milik orang lain untuk membantu membuahi kambing tersebut.

## 3. Pertanggungan resiko kerugian
Mengenai  pertanggungan  resiko,  terjadinya  kerugian  pada  modal,  akan ditanggung penuh oleh pemilik ternak selama kerugian tersebut timbul akibat sesuatu hal yang tidak disengaja, misalnya kambing mati, hilangnya kambing atau lainnya. Adapun kerugian  yang  dialami  peternak  adalah  kerugian  waktu  dan  tenaga  selama  memelihara kambing  tersebut.  Apabila  kerugian  itu  terjadi  akibat  kelalaian  peternak,  maka  dalam praktik kambi’ di  Desa  Tangru,  belum  ada  ketetapan  tentang  pertanggungan  kerugian tersebut.  Hal  ini  karena  dalam  praktiknya  belum  pernah  terjadi  kasus  seperti  itu,  ini disebabkan  karena  para  peternak  sudah  berpengalaman  dan  sangat  amanah  dalam menjalankan tugasnya.

## 4. Sistem pembagian keuntungan
Pada  pembahasan  pembagian  keuntungan  dalam  kerja  sama  bagi  hasil  yang dilakukan  di  Desa  Tangru  ini,  hasil  yang  penulis  dapat  pada  saat  wawancara    dengan pemelihara  dan  pemilik  ternak  kambings  di  Desa  Tangru  ini  yaitu  seperti  yang  telah diutarakan oleh Rahman sebagai pemilik ternak kambing,
“Sistem  bagi  hasil  atau  pembagian  keuntungan  dari  kerja  sama  yang  saya  dan pemilik  kambing  lakukan  ini  ada  dua  macam  sistem  pembagian.  Sistem  yang pertama  jika  kambing  yang  digunakan  kambing  betina,  maka  sistem  bagi  hasil yang  digunakan  yaitu  dengan  cara  membagikan  anak  kambing  yang  dipelihara oleh  peternak  dengan  pembagian  satu  untuk  pemilik  kambing  dan  satu  untuk pemelihara.  Contohnya,  jika  kambing  betina  yang  dipelihara  oleh  peternak  itu
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
melahirkan maka anak kambing jika ada dua anak maka masing-masing mendapat satu, jika anak kambingnya hanya satu maka kambing itu dijual terlebih dahulu kemudian hasilnya dibagi dua. Sistem pembagian keuntungan yang ke dua yaitu jika  kambing  jantan,  maka  sistem  bagi  hasil  yang  digunakan  berbeda  dengan sistem  bagi  hasil  dari  ternak  kambing  yang  berjenis  kelamin  betina,  ditentukan harga terlebih dahulu terhadap kambing yang akan dipelihara, lalu jika kambing sudah  besar  dan  siap  untuk  dijual  maka  dari  hasil  penjualan  disisihkan  terlebih dahulu  dari  harga  kambing  yang  telah  ditetapkan  pada  saat  akad  yang  menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua.” 22
Sedangkan dalam wawancara dengan Mukmin,
“Sistem  pembagian  keuntungan  yang  saya  dan  pemilik  kambing  gunakan  itu adalah sistem pembagian hasil penjualan. Sistem pembagian keuntungan tersebut yaitu dengan cara anak yang telah dilahirkan oleh induk kambing dijual terlebih dahulu ketika sudah cukup umur untuk dijual, baik itu satu, dua atau tiga. Hasilnya kemudian dibagi 50% untuk pemilik kambing dan 50% untuk saya”. 23
Berdasarkan hasil dari wawancara bersama pemilik kambing dan peternak dapat disimpulkan bahwasanya pembagian keuntungan pada kerja sama yang mereka lakukan jika  kambing  modal  yang  digunakan  kambing  betina,  yaitu  ada  dua  sistem  pembagian keuntungan.  Sistem  pembagian  keuntungan  yang  pertama  yaitu  di  bagi  dengan  anak kambing. Sistem yang kedua yaitu dengan membagikan keuntungan dari hasil penjualan kambing ketika sudah layak jual. Jika yang digunakan kambing jantan maka ditetapkan harga  awal,  ketika  penjualan  harga  jual  dikurangi  selisih  harga  awal  kemudian  dibagi 50% masing-masing pihak.
Walaupun ada perbedaan pada cara membagi keuntungan hasil akad ini, namun jumlah  yang  diterima  masing-masing  pihak  sama,  yaitu  satu  bagian  banding  satu. Menurut Mukmin, sudah terjadi perubahan pada bagian yang diterima pemilik ternak dan peternak, sebelumnya bagian yang diterima pemilik ternak lebih banyak yaitu dua bagian banding satu. Hal ini kemudian berubah seiring waktu karena para peternak tidak mau lagi menerima tawaran untuk  bekerja sama  apabila   persentase pembagian keuntungan masih dua bagian banding satu.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Tangru
Akad kerja sama dalam Islam memiliki aturan-aturan tertentu sehingga tidak ada pihak  yang  dirugikan  atau  dizalimi.  Syariat  juga  memberikan  ketentuan-ketentuan mengenai sah atau tidaknya akad yang dilakukan. Suatu kerja sama dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.
Adapun tinjauan hukum Islam terhadap bentuk atau akad kerja sama pemeliharaan kambing yang sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Tangru yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

## 1. Para pelaku akad
Dalam akad muḍārabah, harus ada dua pihak yang melakukan akad, yaitu sāhibul māl atau  pemilik  modal  dan muḍārib atau  pengelola  modal.  Pemilik  modal  yaitu seseorang  yang  bersedia  menyediakan  modal  untuk  usaha/kerja  sama  yang  akan
22 Rahman (50 tahun), Pemilik ternak, Wawancara , Tangru, 20 Juli 2022.
23 Lamin (48 tahun), Peternak, Wawancara , Tangru, 20 Juli 2022.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
dilakukannya,  pemilik  modal  menyerahkan  kambing  kepada  pemelihara  untuk  di rawatnya.  Kemudian  ada  pengelola  modal  sebagai  pihak  yang  bertugas  untuk mengusahakan supaya modal yang diberikan memperoleh keuntungan. Dalam hal kerja sama pemeliharaan kambing ini, yang menjadi pengelola adalah pihak yang merawat dan menjaga  kambing  tersebut.  Orang  yang  menyediakan  modal  dan  yang  mengelolanya haruslah orang yang telah balig dan berakal bukan anak-anak yang masih kecil, atau orang gila, dan harus melakukan kerja sama itu dengan suka rela. Dalam kerja sama kambi’ di Desa Tangru, hal-hal ini sudah terpenuhi.

## 2. Objek akad
Objek akad pada akad kambi’ di Desa Tangru adalah hewan ternak yang biasanya diternakkan yaitu kambing atau sapi. Dalam hal modal, juga sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pemilik kambing dan pemelihara sebagai pengelola sudah sama-sama mengetahui harga dari anak kambing yang dibeli oleh pemilik modal ketika diserahkan kepada pemelihara. Walaupun modal dalam bentuk kambing, praktek kerja sama seperti ini tetap dibolehkan dan sesuai dengan akad muḍārabah muqayyadah . Akad muḍārabah  muqayyadah yaitu muḍārabah yang  membolehkan  pemilik modal menentukan objek usaha. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, hal ini adalah  boleh. 24 Maksudnya  adalah  apabila  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  pemilik modal adalah sesuatu hal yang wajar dan tidak membatasi pemelihara untuk mendapatkan keuntungan maka akad muḍārabah muqayyadah dibolehkan, sedangkan apabila pemilik modal  memberi  syarat  yang  mengakibatkan  pemelihara  tidak  mendapatkan  modalnya maka  akad muḍārabah  muqayyadah itu  tidak  sah.  Pada  praktek  bagi  hasil  kambing  di Desa Tangru, syarat yang ditentukan pemilik modal adalah jenis usaha, yaitu memelihara kambing.  Jenis  usaha  ini  tidak  membuat  pemelihara  tidak  mendapatkan  keuntungan karena  keuntungan  diambil  langsung  dari  kambing  tersebut  setelah  kambing  itu melahirkan  anak  atau  setelah  penjualan  kambing.  Karena  syarat  itu  tidak  akan menyebabkan  kerugian  bagi muḍarib ,  maka  kerja  sama  pemeliharaan  kambing  ini dibolehkan.

## 3. Akad dan ijab kabul
Bentuk akad dalam praktek kerja sama kambi’ di Desa Tangru ini dilakukan secara lisan yaitu dengan adanya ucapan serah terima modal berupa kambing yang dimiliki oleh pemodal yang kemudian diserahkan kepada pengelolanya. Cara akad seperti ini sudah sah karena kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak ada yang diwakilkan oleh orang lain untuk melakukan akad kerja sama ini. Tetapi menurut peneliti, akan lebih baik jika akad ini  dilengkapi  dengan  bukti  tertulis  seperti  surat  perjanjian  yang  ditanda  tangani  oleh kedua belah pihak dan  menyertakan saksi.  Hal  ini  berguna untuk  mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

## 4. Pertanggungan resiko kerugian
Dalam akad muḍārabah , kerugian yang terjadi bukan akibat dari kesalahan dan kelalaian  peternak  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pemilik  modal,  sedangkan  kerugian peternak atau pengelola adalah waktu dan tenaga yang dia habiskan selama menjalankan kerja  sama.  Adapun  jika  kerugian  terjadi  atas  dasar  kelalaian  dan  kesalahan  pengelola atau peternak tentu pengelola harus menanggung kerugian tersebut, karena pemilik modal
24 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , h.206
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
akan  dirugikan  jika  dia  harus  menanggung  kerugian  yang  terjadi  akibat  kesalahan pengelola modal.
Pada perjanjian kerja sama muḍārabah kambing yang dilakukan masyarakat Desa Tangru,  ada  ketentuan  apabila  terjadi  kerugian  yang  tidak  disebabkan  oleh  pengelola, yaitu kerugian tersebut menjadi tanggungan dari pemilik modal. Namun untuk kerugian terjadi atas dasar kelalaian pengelola modal, tidak ada ketetapan atau ketentuan tentang hal  tersebut.  Berdasarkan  hasil  wanwancara  dengan  Mukmin,  hal  ini  didasari  karena selama  praktik  bagi  hasil  ini  dilaksanakan,  belum  pernah  terjadi  kasus  kerugian  yang terjadi akibat kelalaian peternak, karena itu para pelaku kerja sama ini merasa tidak perlu menetapkan  ketentuan  terkait  hal  tersebut. 25 Padahal  kemungkinan  hal  tersebut  terjadi tetap  ada.  Karena  tidak  adanya  ketentuan  atas  hal  tersebut,  ada  kemungkinan  pemilik kambing  terzalimi apabila terjadi kerugian yang  didasari oleh kelalaian atau kesalahan peternak.  Sudah  seharusnya,  apabila  kerugian  tersebut  dikarenakan  kelalaian  atau disebabkan  oleh  pihak  yang  memelihara  maka  pihak  pemilik  kambing  tersebut  berhak meminta ganti rugi memerlukan. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dapat dikatakan bahwa  kerja  sama kambi’ memerlukan  akad  (perjanjian)  yang  lebih  jelas  lagi,  untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam  akad  perjanjian  bagi  hasil  ternak kambing.

## 5. Pembagian keuntungan
Dalam  pembagian  keuntungan  pada  akad muḍārabah, diperlukan  kesepakatan para pihak pada awal kontrak, tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, para  pihak  diberi  kebebasan  sesuai  kesepakatan  bersama.  Masyarakat  Desa  Tangru membagi  keuntungan  sesuai  dengan  kebiasaan  yang  berlaku  pada  umumnya  dab pembagian keuntungannya itu harus sudah disebutkan dengan jelas ketika pemilik modal menyerahkan  kambingnya  kepada  peternak.  Dilihat  dari  persentase,  pembagian keuntungan  dalam  kerja  sama  pemeliharaan  kambing  ini  sesuai  dengan  konsep muḍārabah dan tidak merugikan salah satu pihak. Pembagian hasil di Desa Tangru pada umumnya adalah satu kambing banding satu atau 50:50. Seperti yang diketahui bahwa pembagian keuntungan dibolehkan sesuai dengan persentase yang diinginkan oleh kedua belah pihak asalkan keduanya rela dan tidak ada yang dirugikan. Apabila telah memenuhi semua ketentuan rukun dan syarat maka kerja sama tersebut dianggap sah di dalam agama Islam.
Namun pada praktiknya, ada beberapa pelaku kerja sama yang belum menetapkan nisbah  pembagian  keuntungan  di  awal  akad,  tetapi  baru  menetapkan  pembagian keuntungan  setelah  kambing  melahirkan  pertama  kalinya.  Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan,  ditemukan  beberapa  kasus  dimana  kedua  belah  pihak  belum  menetapkan perihal pembagian hasilnya, baik itu jumlah dan jenisnya dan baru menetapkannya ketika kambing  tersebut  melahirkan.  Kerja  sama  seperti  ini  mengandung  unsur garar (ketidakjelasan), dan muamalah yang mengandung unsur garar seperti ini diharamkan. Rasullah  saw.  telah  melarang  muamalah  yang  mengandung garar berdasarkan  pada hadis:
ِعيب ْنع َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر ىََنِ :َلاَق َةَرْ يَرُه  ِبَِأ ْنَعَو رَرَغلا ِعيب ْنعو ِةاصلحا 26
Artinya:
25 Mukmin (46 tahun), Peternak, Wawancara , Tangru, 20 Juli 2022.
26 Muslim ibn al-Hajjaj, Ṣaḥīh Muslim , Juz 3, h. 1153
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
Dari Abu Hurairah, ia berkata, “ Rasulullah saw. melarang jual beli al-ḥaṣah dan jual beli garar .”
Jual beli ḥaṣah adalah jual beli dengan lemparan kerikil. Contohnya adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan, “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian. Jual beli ḥaṣah dan  jual  beli garar dilarang  karena  mengandung  unsur  ketidakjelasan  yang  bisa merugikan  salah  satu  pelaku  transaksi.  Larangan  muamalah  yang  mengandung  unsur garar bukan hanya untuk jual beli tapi berlaku untuk jenis muamalah lainnya.
Tujuan hukum dalam bidang muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu menarik kemanfaatan bersama dan menolak kemudaratan. Hukum Islam di  bidang  muamalah  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  segala  sesuatu  yang  bermanfaat boleh  dilakukan,  sedangkan  yang  mendatangkan  mudarat  dilarang  karena  akan memberikan dampak kerugian di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Ahmad Azhar Basyir, secara garis besar prinsip-prinsip  hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah adalah sebagai berikut:
a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunah rasul.
b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
c. Muamalah  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
d. Muamalah  dilaksanakan  dengan  memelihara  keadilan,  menghindarkan  dari  unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 27
Praktik kerja sama bagi hasil ternak kambing ( kambi ’) yang dilakukan masyarakat Desa  Tangru  mengandung  unsur  maslahah  karena  dapat  memberikan  manfaat  kepada masyarakat  dalam  bidang  ekonomi  sehingga  masyarakat  yang  tidak  mampu  namun memiliki kemampuan dalam bidang peternakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan memperoleh  keuntungan  darinya.  Pemilik  harta  juga  diuntungkan  karena  bisa mengembangkan hartanya tanpa harus mengelolanya secara langsung.
Di dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa dalam bermuamalah atau bekerja sama, kedua belah pihak harus memenuhi dan menepati perjanjian kesepakatan yang telah mereka  buat.  Bila  suatu  akad  yang  dibuat  oleh  para  pihak  telah  memenuhi  rukun  dan syaratnya,  maka  para  pihak  wajib  memenuhi  akad  tersebut  dan  para  pihak  wajib melaksanakan  kewajiban  yang    timbul  dari  akad  tersebut.  Kewajiban  memenuhi kesepakatan  ini  mendapat  penegasan  kuat  baik  dalam  Al-Qur’an,  hadis-hadis,  maupun dalam  kaidah  hukum  Islam  dan  pendapat  ulama.  Beberapa  ayat  yang  menegaskan wajibnya memenuhi akad/kesepakatan yang dibuat para pihak antara lain dalam Q.S. al- Maidah,
َلَع ٓىَلْ تُ ي اَم  َّلِْإ ِمَٓعْ نَْلِٱ ُةَميَِبَ مُكَل ْتَّلِحُأ ۚ ِدوُقُعْلٱِب
۟اوُفْوَأ ۟اأوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَهي يَأَٓيَ
ًۗ ٌمُرُح ْمُتنَأَو ِدْيَّصلٱ ىِِلُِمُ َْيَْغ ْمُكْي
ُديِرُي اَم ُمُكَْيَ ََّللَّٱ َّنِإ 28
Artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan  bagimu binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (Yang  demikian  itu)
27 Imroatul Mutiah, “Analisis Praktek Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Barurejo. Kec Siliragung Kab Banyuwangi”. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Hukum Islam , X No 1 (2018): h. 191.
28 Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Tafsir Perkata, h.106.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655
dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut  yang  dikehendaki- Nya”
Ayat  di  atas  menjelaskan  perintah  untuk  memenuhi  akad-akad  atau  perjanjian- perjanjian yang telah dibuatnya, yang dimaksud dengan akad (perjanjian) mencakup janji setia hamba kepada Allah Swt. dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam hubungan sesama manusia seperti jual beli dan segala jenis akad lainnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, masyarakat Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, telah lama melakukan kerja sama bagi hasil kambing. Praktik kambi’ di Desa Tangru secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama , terkait akad, praktik akad ( kambi’ ) di Desa  Tangru  adalah  akad  kerja  sama  dalam  peternakan,  dengan  objek  akad  yaitu kambing, dengan mekanisme bagi hasil. Kedua , terkait hak dan kewajiban, pemilik ternak berhak  mendapatkan  hasil  sesuai  kesepakatan  dan  berkewajiban  menyerahkan  modal kepada peternak, sedangkan peternak berhak mendapatkan hasil sesuai kesepakatan dan berkewajiban  untuk  merawat  dan  mengembangbiakkan  kambing  sebagai  objek  akad. Ketiga , terkait pertanggungan resiko, terjadinya kerugian pada modal, akan ditanggung penuh oleh pemilik ternak selama kerugian tersebut timbul akibat sesuatu hal yang tidak disengaja. Keempat ,  terkait  pembagian  keuntungan,  terdapat  dua  macam  sistem pembagian. Sistem  yang pertama, yaitu  jika kambing yang digunakan kambing  betina, maka  sistem  bagi  hasil  yang  digunakan  yaitu  dengan  cara  membagikan  anak  kambing yang dipelihara oleh peternak dengan nisbah pembagian 50%:50%. Sistem yang kedua, yaitu jika kambing jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi  hasil dari ternak  kambing yang berjenis  kelamin betina,  ditentukan  harga terlebih dahulu terhadap kambing yang akan dipelihara, lalu jika kambing sudah besar dan siap untuk dijual maka dari hasil penjualan disisihkan terlebih dahulu dari harga kambing yang telah ditetapkan pada saat akad yang menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua.
Kedua,  praktik  akad  bagi  hasil  kambing  di  Desa  Tangru,  Kecamatan  Malua, Kabupaten Enrekang merupakan akad muḍārabah . Dalam pandangan hukum Islam, akad praktik  akad  tersebut  dibolehkan,  selama  dilakukan  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat- syaratnya. Hanya saja, terdapat beberapa catatan terkait dengan praktik akad muḍārabah kambing  di  Desa  Tangru. Pertama ,  akad  kerja  sama  tidak  dilakukan  secara  tertulis. Olehnya,  akan  lebih  baik  jika  akad  ini  dilengkapi  dengan  bukti  tertulis  seperti  surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan menyertakan saksi. Hal ini berguna  untuk  mencegah  terjadinya  perselisihan  di  kemudian  hari. Kedua ,  belum  ada kesepakatan terkait dengan potensi kerugian yang terjadi atas dasar kelalaian pengelola modal. Olehnya, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh para pihak  untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga , masih terdapat beberapa pelaku kerja sama yang belum  menetapkan  pembagian  keuntungan  di  awal  akad,  tetapi  baru  menetapkan pembagian keuntungan setelah kambing melahirkan pertama kalinya, baik terkait jumlah maupun jenisnya. Kerja sama seperti ini mengandung unsur garar (ketidakjelasan), dan muamalah yang mengandung unsur garar seperti ini diharamkan. Oleh karenanya, hal ini patut  menjadi  perhatian  serius  oleh  para  pihak  demi  kesempurnaan  akad  dan  praktik muamalah tersebut sesuai hukum Islam.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 170-184 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655

## DAFTAR PUSTAKA
al-Bukhāri, Muḥammad ibn Ismā’īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī , Juz 3 Cet. I; t.t. Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.
Aminah, Siti, “Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah  (Studi  Kasus  di  Desa  Sanggar  Buana  Kec.  Seputih  Banyak  Kab.  Lampung Tengah)” Skripsi, Metro  Lampung:  Fak  Syariah  Institut  Agama  Islam  Negeri  Metro Lampung, 2017.
Basri, Adib, dan Munawwir , al-Bisri . Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Indonesia-Arab. Surabaya: Pustaka Progressif, 1992. al-Hajjaj, Muslim ibn, Ṣaḥīh Muslim , Juz 3 Beirūt: Dār Iḥyāa al-Turāṡ, t,th. Ikram, Dzulzalali Wal, “Praktik Bagi Hasil Hewan Ternak ( Asesang ) Dalam Perspektif Hukum Islam  (Studi  Kasus  Di  Desa  Manuju,  Kecamatan  Manuju,  Kabupaten  Gowa)” Skripsi, Makassar:  Fak.  Syariah  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Islam  dan  Bahasa  Arab  STIBA  Makassar, 2019.
Ilmi, Makhalul. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah. Yogyakarta: UII Press, 2002.
Kementerian Agama Republik Indonesia. Terjemah Tafsir Perkata. Bandung: Syamil al-Qur’an, 2010.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
Munalia. “Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad mudharabah (Studi kasus di desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh besar)” Skripsi , Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
Munthe,  Yuriza  Ahmad  Gustina.  “Analisis  Penerapan  Sistem  Bagi  Hasil  Belah  Sapi  Dalam Peternakan  Sapi  Di  Desa  Lobu  Rampah  Kecamatan  Marbau  Kabupaten Labuhan  Batu Utara” Skripsi , Medan:  Fak.  Ekonomi  Islam  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara, 2018.
Musṭafā, Ibrāhim dkk . al-Mu’jam al-Wasīṭ , Juz I Istanbul: al- Maktabah al-Islāmiyyah 1431 H Mutiah, Imroatul. “Analisis Praktek Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen dalam Perspektif Hukum  Ekonomi  Islam  di  Desa  Barurejo.  Kec  Siliragung  Kab  Banyuwangi”. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Hukum Islam , X No 1 (2018): h. 191. Mutiah, Imroatul. “Analisis Praktek Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen dalam Perspektif Hukum  Ekonomi  Islam  di  Desa  Barurejo.  Kee  Siliragung  Kab  Banyuwangi”. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Hukum Islam , X No 1 (2018) h. 180-195 Sābiq , Sayyid. Fiqh al-Sunnah , Cet. III; Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1988. al-Qazwini, Hafidz Abi Abdillah Muḥammad Ibnu Yazid. Sunan Ibnu Majah, Jilid 2;  Darul Fikri, 207-275 M.
Sugiono. Metode penilitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2009. Umar, Al-Imam Al-Hafidz Ali Bin. Sunan Al-Dāraquṭnī, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Faisal (44), Wawancara , Tangru, 10 Agustus 2022. Lamin (48 tahun), Peternak, Wawancara , Tangru, 20 Juli 2022. Muhajir (42 tahun), Pemilik ternak, Wawancara , Tangru, 19 Juli 2022. Mukmin (43 tahun), Peternak, Wawancara , Tangru, 20 Juli 2022. Mukmin (46 tahun), Peternak, Wawancara , Tangru, 20 Juli 2022.
Rahman (50 tahun), Pemilik ternak, Wawancara, Tangru, 20 Juli 2022.