## TINJUAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG TELAH DIHIBAHKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Dina Paramitha Hefni Putri * 1 , Ahmad Maulana Bahri 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda radinaparamitha@gmail.com, ahmadmaul@gmail.com
Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 10 Juni 2021
2018

## 2018

## Abstract
The grant is a contract that is still often done by the people of Indonesia, this may be due to the grants including acts that are recommended or prescribed by religion. However, by most people, a grant is only understood as a form of giving, without realizing what is meant by the grant itself. Grants, namely KHI and Civil Code do not allow it. Imam Syafi'i said that if the grant has been considered perfect by receiving the permission of the grant giver, or the party giving the grant has handed over the goods given, then such a grant has taken place perfectly. A grant that goes on like that  is  not  valid  to  be  withdrawn,  except  for  a  father.  Legislation  that  regulates  the  issue  of withdrawal  of  grant  items  includes  the  Civil  Code  (KUH  Perdata),  Sharia  Economic  Law Compilation  (KHES),  and  Islamic  Law  Compilation  (KHI).  In  the  three  laws  and  regulations include all matters relating to the grant, especially regarding the withdrawal of the grant items.

## Keywords: Withdrawal of Grant assets, Compilation of Islamic Law, Compilation
* Alamat korespondensi: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda E-mail: radinaparamitha@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Manusia  diciptakan  selain  sebagai  makhluk  individu  juga  sebagai  makhluk  sosial.  Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban. Begitu pula sebagai makhluk  sosial,  manusia  hendaknya  dapat  menjaga  hubungan  baik  dengan  sesama, menumbuhkan  rasa  kepedulian  sosial  serta  rasa  kesetiakawanan.  Karena  dalam  kehidupan, manusia  selalu membutuhkan  bantuan  dari  orang  lain.  Selain  itu,  manusia  diciptakan  dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.
Allah  menjadikan  manusia  dengan  saling  membutuhkan  satu  sama  lain,  supaya  mereka saling  tolong-menolong,  tukar-menukar  keperluan  dalam  segala  urusan  yang  menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau  perusahaan  dan  lain-lain,  baik  dalam  urusan  kepentingan  sendiri  maupun  untuk kemaslahatan  umum.  Dengan  cara  demikian,  kehidupan  masyarakat  menjadi  teratur,  pertalian antara  yang  satu  dengan  yang  lain  menjadi  baik.  Sistem  perilaku  tersebut  dalam  Islam  disebut dengan istilah mu’amalah .
Ada beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali silaturrahmi, di antaranya adalah memberikan  harta  kepada orang  lain  tanpa  mengharapkan  imbalan,  yang  dikenal  dengan  nama hibah.  Hibah  adalah  penyerahan  kepemilikan  suatu  barang  kepada  orang  lain  tanpa  imbalan apapun. (Widya Anggaraeni, 2006).
Hibah  merupakan  akad  yang  masih  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia,  hal  ini mungkin  disebabkan  hibah  termasuk perbuatan  yang  dianjurkan  atau  disyariatkan  oleh  agama. Akan tetapi oleh kebanyakan orang, hibah hanya dipahami sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari  apa  yang  dimaksud  dengan  hibah  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  harus  ada  undang- undang  yang  mengatur  tentang  hibah  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  maka  diharapkan masyarakat  dapat  mengerti  apa  yang  dimaksud  dengan  hibah,  tujuan hibah, cara melaksanakan hibah,  menghindari  larangan-larangan  di dalamnya,  menghindari  hal-hal  yang  merusak  akad hibah,  menghindari  persengketaan,  dan  sebagainya.  Agar  segala  perbuatan  atau  transaksi mu’amalah yang  dilakukan  selalu  berdasarkan  apa  yang  sudah  digariskan  oleh  Allah  SWT sehingga tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kafir, zhalim, dan fasik.
Hibah merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Tetapi  yang  menjadi  pokok  pengertian  dari  hibah  ini  selain  unsur  keikhlasan  dan  kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain adalah pemindahan hak manfaat dan hak miliknya. Di dalam hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak manfaat dan hak milik dari sejumlah kekayaan (Abdul  Djamali, 2002).
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu benda secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk dimiliki. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4 menyatakan hibah  adalah  penyerahan  kepemilikan  suatu  barang  kepada  orang  lain  tanpa  adanya  imbalan apapun
Ada  salah  satu  pasal  dalam  KHES  yang  menjelaskan  tentang  penarikan  kembali  barang hibah adalah diperbolehkan dengan syarat penerima hibah menyetujui penarikan kembali barang hibah  tersebut  oleh  pemberi  hibah.  Hal  ini  terdapat  dalam  pasal  712  KHES  yang  berbunyi: “Penghibah  dapat  menarik  kembali  harta  hibahnya  setelah  penyerahan  dilaksanakan,  dengan syarat si penerima menyetujuinya.”
Penarikan kembali barang hibah jelas merendahkan hikmah tersebut. Bagaimana seseorang yang menyerahkan hartanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan akad yang ikhlas  tanpa  mengharap  bantuan  apapun  namun  kemudian  menarik  kembali  apa  yang  telah  ia berikan.
Barang  hibah,  yakni  KHI  dan  KUH  Perdata  tidak  memperbolehkannya.  Imam  Syafi‟i mengatakan  apabila  hibah  telah  dinilai  sempurna  dengan  adanya  penerimaan  dengan  seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang  demikian  ini  telah  berlangsung  sempurna.  Hibah  yang  berlangsung  seperti  itu  tidak  sah ditarik  kembali,  kecuali  bagi  seorang  bapak.  Praktik  penarikan  kembali  barang  hibah  yang diperbolehkan  oleh  salah  satu  peraturan  yang  menjadi  pegangan  Pengadilan  Agama  untuk memutuskan suatu perkara yakni KHES telah merusak hikmah dan tujuan yang terkandung dalam

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif  atau doktrinal yang  penjelasannya  ialah‘’Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan hukum lain. (Soejono Soekanto,dan Sri Mamudji, 2004).
Penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  penelitian  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder serta bahan maupun bahan non hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Di  Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  persoalan  penarikan  kembali barang hibah di antaranya terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES),  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Di  dalam ketiga  peraturan  perundang-undangan  tersebut  mencakup  semua  hal-hal  yang  berkaitan  dengan hibah terutama mengenai penarikan kembali barang hibah. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan  di  dalam  pengaturannya,  namun  secara  umum  banyak  juga  kesamaan-kesamaan mengenai  aturan  tentang  penarikan  kembali  barang  hibah  di  dalam  ketiga  peraturan  perundang- undangan tersebut.
Unsur-unsur hikmah yang terkandung dalam praktik hibah tersebut agar fungsi utama hibah sebagai  kemaslahatan  bersama  dan  sebagai  salah  satu  bentuk  tolong-menolong  antar  sesama manusia tidak hilang atau tetap terjaga.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  merupakan  himpunan  dari  kaidah- kaidah  hukum  yang  pada  asasnya  mengatur  kepentingan-kepentingan      perseorangan        dan sebagian    dari kepentingan masyarakat. Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materil dan hukum perdata formil.
Sumber  pokok  hukum  perdata  ( Burgerlijkrecht )  ialah  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Sipil ( Burgerlijk  Wetboek ),  disingkat  KUHS  (BW).  KUHS  sebagian  besar  adalah  hukum  perdata Perancis,  yaitu Code  Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di  Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil , yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang  hukum  Romawi  ( Corpus  Juris  Civilis ),  yang  pada  zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsurunsur hukum kanoniek (hukum  agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.
KUH Perdata terdiri atas empat buku, yaitu :
a. Buku  I,  tentang  Orang  (ada  17  bab),  yang  memuat  Hukum  Perorangan  dan  Hukum Kekeluargaan
b. Buku II, tentang  Kebendaan  (memuat  21  bab)  yang  banyak  kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih mawaris
c. Buku III, tentang perikatan (memuat 18  bab),  yang  berisi  Hukum  Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu (berkaitan dengan masalah muamalah)
d. Buku IV, tentang Pembuktian dan Daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum
Penarikan  hibah  dalam  KUH  Perdata  terdapat  dalam  Bagian  Keempat  tentang  penarikan kembali  dan  penghapusan  hibah  mulai  pasal  1688-1693.  Pasal  1688  menyatakan  bahwa  suatu penghibahan  tidak  dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :
a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.
Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas
barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia  alpa  dalam  memenuhi  syarat-syarat  penghibahan  itu.  Dalam  hal  demikian  penghibah  boleh menjalankan  hak-haknya  terhadap  pihak  ketiga  yang  memegang  barang  tak  bergerak  yang  telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.
Kedua hal terakhir yang disebut dalam pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan  hak  kebendaan  lain  oleh  penerima  hibah,  kecuali  kalau  gugatan  untuk  membatalkan penghibahan  itu  susah  diajukan  kepada  dan  didaftarkan  di  Pengadilan  dan  Dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam pasal 616.
Hal tersebut pada pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama  dengan  buah  dan  hasilnya  terhitung  sejak  hari  gugatan  diajukan  kepada  Pengadilan, sekiranya  barang  itu  telah  dipindahtangankan  maka  wajiblah  dikembalikan  harganya  pada  saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada  penghibah  atas  hipotek  dan  beban  lain  yang  telah  diletakkan  olehnya  di  atas  barang  tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.
Gugatan  yang  disebut  dalam  pasal  1691  gugur  setelah  lewat  satu  tahun,  terhitung  dari  hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika  gugatan  itu  telah  mulai  diajukan  oleh  penghibah  atau  penghibah  ini  meninggal  dunia  dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.
Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan Buku Pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tuntutan  hukum  tersebut  dalam  pasal  1691,  gugur  dengan  lewatnya  waktu  satu  tahun, terhitung  mulai  hari  terjadinya  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  alasan  tuntutan  itu  dan  dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap  para  ahli  warisnya  penerima  hibah,  atau  oleh  para  ahli  warisnya  penghibah  terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan  untuk menari
Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima  hibah  diwajibkan  mengembalikan  barang  yang  dihibahkan  itu  dengan  hasil-hasilnya terhitung  mulai  hari  diajukannya  gugatan,  atau  jika  barang  sudah  dijualnya,  mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti- rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan  beban-beban  lainnya  yang  telah  diletakkan  olehnya  di  atas  benda-benda  tak  bergerak,  juga sebelum gugatan dimasukkan.
Tuntutan  hukum  tersebut  dalam  pasal  1691,  gugur  dengan  lewatnya  waktu  satu  tahun, terhitung  mulai  hari  terjadinya  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  alasan  tuntutan  itu  dan  dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap  para  ahli  warisnya  penerima  hibah,  atau  oleh  para  ahli  warisnya  penghibah  terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan  untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya,  namun  ia  tidak  melakukan  tuntutan  hukum  dalam  waktu  yang  cukup  lama  itu,  ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.
K etentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam  ketentuan  pasal  1688,  yang  mana  menurut  pasal  ini  kemungkinan  untuk  mencabut  atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan  sangat  tegas  menyatakan  bahwa  hibah  tidak  dapat  ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
Para  ulama  mazhab  Hanafi  mengatakan,  orang  yang  memberi  hibah  diperkenankan  dan  sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih
sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi  hibah  telah  menyerahkan  barang  yang  diberikan,  maka  hibah  yang  demikian  ini  telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.
Jumhur  ulama  mengatakan  bahwa  pemberi  hibah  tidak  boleh  menarik/mencabut  hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri .
Pasal  1688  menegaskan,  suatu  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  maupun  dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:
a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan;
b. Jika  si  penerima  hibah  telah  bersalah  melakukan  atau  membantu  melakukan  kejahatan yang  bertujuan  mengambil  jiwa  si  penghibah,  atau  suatu  kejahatan  lain  terhadap  si penghibah;
c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.
Maka  jika  dibandingkan  antara hukum Islam dengan Pasal 1688 KUH Perdata, maka penulis condong  pada  Hukum  Islam.  Apabila  ditelusuri  secara  lebih  mendalam,  istilah  hibah  itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan  jasa.  Menghibahkan  tidak  sama  artinya  dengan  menjual  atau  menyewakan.  Oleh  sebab  itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.
Hibah  dalam  arti  pemberian  juga  bermakna  bahwa  pihak  penghibah  bersedia  melepaskan haknya  atas  benda  yang  dihibahkan.  Dikaitkan  dengan  suatu  perbuatan  hukum,  hibah  termasuk salah  satu  bentuk  pemindahan  hak  milik.  Pihak  penghibah  dengan  sukarela  memberikan  hak miliknya  kepada  pihak  penerima  hibah  tanpa  ada  kewajiban  dan  penerima  itu  untuk mengembalikan  harta  tersebut  kepada  pihak  pemilik  pertama.  Dalam  konteks  ini,  hibah  sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad  hibah  maka  pihak  penerima  dipandang  sudah  mempunyai  hak  penuh  atas  harta  itu  sebagai hak miliknya sendiri.
Berdasarkan  keterangan-keterangan  di  atas,  dengan  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  hibah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di kala ia masih hidup tanpa  mengharapkan  imbalan  dan  balas  jasa.  Oleh  sebab  itu,  hibah  merupakan  pemberian  yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.
Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka  pihak  pemberi  hibah  tidak  boleh  meminta  kembali  harta  yang sudah dihibahkannya, sebab hal  itu  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hibah.  Pada  dasarnya  pemberian  adalah  haram  untuk diminta  kembali,  baik  hadiah, sadaqah,  hibbab maupun washiyyat ,  karena  itu  para  ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

## KESIMPULAN
Menurut  KHI  mengaturnya  di  dalam  pasal  212  yang  berbunyi  hibah  tidak  dapat  ditarik kembali,  kecuali  hibah  orang  tua  kepada  anaknya.  Dari  ketiga  hukum  normatif  yang  mengatur tentang  penarikan  kembali  barang  hibah  tersebut  hanya  KHES  yang  membolehkan  penarikan kembali  barang  hibah,  sedangkan  KHI  dan  KUH  Perdata  tidak  membolehkannya  kecuali  hibah orang tua kepada anaknya.
Tentang  penarikan  hibah  diatur  dalam  ketentuan  pasal  1688,  yang  mana  menurut  pasal  ini kemungkinan  untuk  mencabut  atau  menarik  kembali  atas  sesuatu  hibah  yang  diberikan  kepada orang  lain  ada,  sedangkan  dalam  Pasal  212  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan  sangat  tegas menyatakan  bahwa  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  kecuali  hibah  orang  tua  kepada  anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688  KUH  Perdata  bahwa  hibah  dapat  dicabut  kembali  kecuali  jika  karena  terjadi  tiga  hal sebagaimana telah disebut sebelumnya.

## REFERENSI
Abdul  Djamali,  2002, Hukum  Islam  Berdasarkan  Ketentuan  Kurikulum  Konsorsium  Ilmu Hukum Mandar Maju, Bandung.
Ahmad Rofiq,1997. Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Abdurrrahmân  al-Jazirî,  1972. Kitab  al-Fiqh  ‘alâ  al-Mazâhib  al-Arba’ah ,  Beirut:  Dâr  al-Fikr, 1972, Juz III.
Ibnu Rusyd, 1409 H/1989. Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid , Juz II, Beirut: Dâr Al- Jiil,
Soejono  Soekanto,dan  Sri  Mamudji,  2004, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Cet.  VIII,  Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Widya  Anggaraeni  2006, Tanggung  Gugat  Pemberi  Hibah  Akibat  Pembatalan  Hibah, karya cipta, Surabaya