## Abdul  Gani Isa
Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

## Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk

## Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim
Al-Qur’an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan Hudud

## Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai  C ivil Society di Aceh
Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul  Kadir Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

## Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi  Syariat Islam di Aceh

## Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

## Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

## Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian  Hukum Islam dan Pranata Sosial

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam  dan Pranata Sosial Vol.  14,  No.  1,  2012

## PENGARAH
Nazaruddin A.Wahid

## PENANGGUNG JAWAB
Muhammad Yasir Yusuf
KETUA Kamaruzzaman
SEKRETARIS Husni Mubarrak

## BENDAHARA
Ayumiati

## EDITOR
Abdul Jalil Salam Hafas Furqani Nilam Sari Ali Azharsyah Chairul Fahmi Dedi Sumardi

## LAY OUT
Azkia
SEKRETARIAT Rasyidin Ubaidillah
MEDIA  SYARI'AH , is  a  six-monthly  journal  published  by  the  Faculty  of  Sharia and  Law  of  the State  Islamic  University  of  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  The  journal  is  published  since  February  1999 (ISSN. 1411-2353). Number,  0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution,  so that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and  progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA  SYARI'AH , editorial  Board  composed  of  national  and  international  academia,  part  of which  are  academicians  of  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the  State  Islamic  University  of  Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.
Editor Office :

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, Provinsi Aceh – 23111 E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id No. Telp (0651)7557442, Fax. (0651) 7557442

## Table of Contents

## Articles
1 Abdul Gani Isa Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)
39

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
65 Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk
97 Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim
Al-Qur’an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan Hudud

## 121 Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai C ivil Society di Aceh

## 145 Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul Kadir
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu- Islam Modern
283 Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## 201 Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

## 231 Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
245 Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam
Reposisi Teungku Dayah Sebagai C ivil Society di Aceh

## Nirzalin
Abstrak : Panggung  sejarah sosial politik  Aceh  mencatat,  bahwa keberadaan  Teungku Dayah  sebagai civil  society  sangat
mengemuka dan menentukan.
Kenyataannya,
kapasitas kewacanaan  yang  mumpuni  dan  independensi  politik  telah berhasil menjadi  energi bagi Teungku  Dayah   dalam   mendesak elite  negara  agar  menempatkan  kepentingan  rakyat  sebagai  titik tolak  pelbagai  kebijakan  politik  pembangunan. Namun  memasuki pertengahan  era  Orde  Baru  hingga  dengan  era  pasca  Orde  Baru wibawa politik Teungku Dayah mengalami  krisis  di  Aceh. Hal  ini berimplikasi  pada melemahnya pula  peran Teungku Dayah sebagai civil  society.  Padahal  peran  Teungku  Dayah  sebagai  civil  society sangat  dibutuhkan  karena  pelbagai mal  praktik  kekuasaan  elite negara seperti suap-menyuap, korupsi dan kolusi terus berkembang dan  berkesinambungan.  Sementara  aktor  civil  society  lainnya seperti  Lembaga  Swadaya Masyarakat  dan  kaum  akademisi belum berakar  dimasyarakat  sehingga  mereka  belum  terlalu  dapat diharapkan.  Tulisan  ini  mengeksplorasi  bagaimana  konsep  civil society  itu  dan  mengapa  pentingnya  mereposisi  Teungku  Dayah sebagai kekuatan civil society di Aceh.
Kata  Kunci: Revitalisasi, Teungku Dayah, Civil Society
Abstract : The stage  of socio-political history  of Aceh notes that  the existence  of  teungku  dayah  as  civil  society  very  prominent  and decisive.  In  fact,  the  capacity  of  a  qualified  discourse  and  political independent  has  managed to  become  energy  for teungku  dayah in urging the  state elite to  put  the  interest of  the  people  as a starting point for the  development  of various  policy.  But  into  the  middle  of the  new  order  era  to  the  post  new  order  era  their  political authority  crisis  in  Aceh.  It  also implies a  weakening of  their  role as  civil  society. But  their  role  as  civil  society  is  needed  because various  mal  practice  of  power  by  state  elite  such  as  bribery, corruption,  and  collusion  growing  and  sustainable.  While  other civil  society  such  as  NGO  and  academics  has  not  taken  root  in community  so that  they  can not  be  expected. This  article explores how  the  concept  of  civil  society  and  why  the  importance  of repositioning teungku dayah as a force of civil society in Aceh.
Keywords: Revitalization, Teungku Dayah, Civil Society

## PENDAHULUAN
eberadaan    Teungku    Dayah1      dalam    masyarakat Aceh  sangat   sentral   dan   menentukan.  Hal itu  terkait dengan    kapasitasnya  sebagai    elite  agama    yang terdidik    dan    selalu    diposisikan  sebagai  elite    sosial yang    selalu    berpihak  kepada    kepentingan  masyarakat dalam   pelbagai   tindakannya.
Kedua  elemen    esensial    tersebut    mengukuhkan  mereka sebagai    elite  sosial      kharismatik  di  Aceh  (Hurgronje,  1985: 175).  Sebagai  elite  agama  lokal  yang  terdidik   Teungku  Dayah berperan sebagai pengajar  agama  Islam  ( religious teaching ), dan dayah2  sebagai  lembaga pendidikan  Islam  tradisional masyarakat    Aceh  selain    merupakan  media   terpenting  dalam proses    transformasi  keilmuan  Islam  juga  berfungsi  sebagai instrumen  utama    bagi  Teungku  Dayah  dalam  memperkuat kohesivitas  sosial,  gerakan    sosial-politik  dan    peran    mediasi dialektis    lainnya  antara  dirinya,  masyarakat   dan  dunia luar.
Dalam    kapasitas    sebagai  pendidik  ( religious  teaching ),
Teungku  Dayah    diakui    berpengetahuan  dan    memiliki wawasan    yang  luas  mengenai  ilmu    keislaman  sehingga diyakini    tidak    ada  anggota  masyarakat    lainnya    yang sepadan  dengan   kapasitas   keilmuan  dan   wawasan   mereka. Keyakinan  itu    bertambah  kuat    dengan      adanya pembenaran  dan   doktrinasi  teologis   (al-Qur’an-al-Hadith) bahwa    mereka  adalah      pewaris  nabi  dan  pembawa  warta yang  permanen  dari  Tuhan.3    Berdasarkan  pengakuan tersebut  dalam   domain sosial  keagamaan masyarakat   Aceh, Teungku  Dayah  kemudian  diposisikan  sebagai  pemegang otoritas tafsir utama bahkan tunggal ( regime of significant/logocentrism ) terhadap pelbagai  teks keislaman.

## K
Sementara      sebagai    elite    sosial    yang    kharismatik, tindakan-tindakan    Teungku    Dayah    selalu  diikuti    secara fanatik.    Kedua  domain  sosial  tersebut    menjadi  basis pembenar  ( base  of  justification )  terhadap  kukuhnya legitimasi    dan    pengaruh  teungku    dayah    dalam    masyarakat Aceh  yang  tidak  hanya    pada    ranah    keagamaan  tetapi    juga melingkupi  wilayah    sosial,      budaya    dan      politik    praktis sekaligus.   Keberadaan  mereka   yang  sangat   menentukan  di masyarakat    pada    gilirannya    menjadi  sumberdaya  politik pula  bagi  mereka  dalam  melakukan  agensi  kepentingan- kepentingan  masyarakat  pada  negara.  Karena  itu  tidak mengherankan  hingga  dengan    awal  dekade  1990-an  setiap kebijakan  politik    pembangunan  yang  dicanangkan  oleh negara  di  Aceh  selalu  berada    dibawah  pengaruh  dan  restu para  Teungku  Dayah.
Namun  pasca  Orde    Baru  keberadaan  dan    pengaruh mereka    dalam    ranah    sosial  politik    Aceh  semakin    lemah. Meskipun    secara  konstitusional  (qanun)  keberadaan Teungku  Dayah  dikukuhkan  sebagai  mitra  negara  dalam pelbagai  kebijakannya  di  Aceh,  namun  dalam  praktiknya mereka  hanya  diposisikan  sebagai    aktor    simbolik  untuk melegitimasi  sebuah      kebijakan  daripada  aktor    yang  ikut menentukan.    Dengan    kata  lain,  mereka    pada    era  pasca Orde    Baru  justeru    terpinggirkan  dari  arena    politik pemerintahan  di  Aceh  (Nirzalin,  2012:    367).    Tidak diperhitungkannya  lagi  Teungku  Dayah    dalam    formulasi kebijakan  praktik    pemerintahan  di  Aceh  sejatinya    tidak konstruktif  bagi  kepentingan  masyarakat.  Sebab  di  luar media   massa  dan   LSM, Teungku  Dayah   adalah   salah  satu komponen civil society yang sangat  penting  bagi  Aceh.
Mereka  adalah    pengawas    kekuasaan  dan    sekaligus
kelompok  penekan  ( pressure group ) yang efektif  bagi  negara agar  senantiasa  melakukan  kebijakan  yang    bersesuaian dengan    kepentingan  masyarakat.  Berangkat    dari  realitas tersebut    maka    tulisan    ini  hendak  mengeksplorasi  lebih lanjut  mengapa  teungku    dayah  tidak  lagi  mampu  menjadi kekuatan civil  society di  Aceh?  Bagaimana  upaya  yang  harus dilakukan agar  mereka  dapat  berposisi  kembali   sebagai civil society ?.  Namun,  sebelum mengulas kedua  persoalan di  atas tulisan   ini  memaparkan terlebih   dahulu apa  itu civil society dan  bagaimana  genealogi  dan  evolusi  teoritik  dari  konsep civil society itu  sendiri.

## GENEALOGI  KONSEP CIVIL  SOCIETY
Terminologi civil  society pertama  kali  diperkenalkan oleh  budayawan  dan  orator    terkenal    dari  Roma,    Marcus Tullius    Cicero    (106-143)  dengan    sebutan civilis  societas yang    berarti    masyarakat  beradab.  Cicero  memandang masyarakat    beradab  adalah    masyarakat    yang  memiliki karakteristik berbudaya,  tinggal  di  kota  atau  daerah   urban, tunduk  pada    hukum  ( ius  civile )  dan    berkerja    sama  untuk melindungi  kepentingan umum  ( public interest )  (Baso,1999: 35).  Namun  istilah civil  society yang    lebih    dalam      secara filosofis    dalam      khazanah    keilmuan  sosial    baru berkembang setelah Aristoteles memunculkan  ide konseptualnya  dengan  sebutan politike  koinonia yang  berarti masyarakat  atau    komunitas  politik. Istilah    itu dimaksudkan  oleh    Aristoteles    sebagai      suatu    komunitas atau masyarakat   yang  mempunyai  kebebasan,  etika  politik, sederajat    dan    mempunyai  sistem    hukum  dalam interaksinya (Cohen & Arato, 1992:  84).
Perguliran   waktu  dan   benturan  antara   idealitas   dengan realitas,  hubungan  kekuasaan antara negara  dan  masyarakat
mendorong  berkembangnya  konseptualisasi  teoritik civil society terutama di  Eropa  dan   Amerika  Serikat.  Para  filosof, sosiolog    dan    politikolog  silih    berganti    hadir    dengan pemikiran-pemikirannya.    Kenyataan      ini    juga    sekaligus memberi    pertanda    pergerakan  evolutif  teoritisasi civil society itu    sendiri.    Setelah    diawali    oleh    Cicero    dengan konsep civilis  societas dan  Aristoteles  dengan politico koinonia masih  melontarkan  isu-isu  teoritik  pembedaan antara  komunitas civil  society yang    beradab  dimana diidealkan  dengan    komunitas  masyarakat    barbar    yang masih  mengedepankan  kekerasan    dalam    membingkai pola-pola  hubungan    kekuasaan  ketimbang  akal  budi. Konsep civil society dibawah kendali  para  pemikir  berikutnya secara  perlahan  terus  melepaskan  rangkaian  teoritik civil society dari  sekedar  pembeda  antara  masyarakat    kota  yang dianggap  beradab dengan  masyarakat  non  kota.
Thomas  Hobbes menempatkan civil society sebagai  suatu kondisi    politik    dimana  warga  negara  melakukan  kontrak sosial ( social  contract )  antara pemegang    kekuasaan (pemerintah)  dengan    warga.  Dalam      kontrak      sosial    ini warga    negara    dituntut  wajib    mematuhi  pemerintah  dan sebaliknya  pemerintah  berkewajiban  melindungi  hak-hak warga.  John  Locke  menempatkan civil  society sebagai kesatuan sikap masyarakat dalam menyerahkan
kekuasaannya  kepada  pemerintah  untuk  digunakan  bagi kepentingan  publik    (Locke,  1974:    146    dan    159).    Jika Hobbes  dan    Locke  memandang civil  society secara  positif maka  lain  halnya    dengan    dua  sosiolog      Jerman    yaitu Fridrich  Von   Hegel  dan Karl Marx.
Hegel  dan    Marx  menganggap civil  society sebagai sesuatu    yang  tidak    terlalu    signifikan    dalam  kehidupan
bernegara.   Bahkan  Hegel  bersikap  sinis  terhadap civil society atau  yang  dia  sebut  sebagai Burgerlishe  Gesselchaft .  Hegel menilai civil society sebagai  suatu  sistem  kemasyarakatan yang terbentuk  semata-mata  berdasarkan  kebutuhan  masing- masing  kelompok.  Karena  itu civil  society cenderung memburu  kepentingan  pribadi,  serakah,    boros,    kurang hangat    dan    tidak    kohesif. Civil  society ini  pada  gilirannya akan  runtuh dan  digantikan oleh  kekuasaan Negara  (Cohen dan  Arato, 1992:  102).
Karl  Marx  mereduksi civil  society hanya    sebagai  suatu bagian    dari  alat  produksi  ekonomi.  Dia  dibutuhkan untuk melawan kekuasaan negara  yang  dikuasai  oleh  kaum  borjuis. Tatkala  kaum  buruh  menguasai  negara  dan    negara  tidak dibutuhkan  lagi  karena    masyarakat    sudah    setara  maka negara  akan  berakhir  ( whitering away of the state ). Maka  pada saat  itu  pula civil  society juga  harus  punah  (Marx  and  Engel, 1955  : 55-56).   Lain  lagi  dengan   neo  Marxis  Italia,  Gramsci. Sosiolog  ini  menempatkan civil  society sebagai  sesuatu  yang sangat  penting    dan  harus  dikembangtumbuhkan  dalam kehidupan  kenegaraan.  Menurut  Gramsci civil  society tidak hanya    masyarakat    ekonomi  tetapi    mencakup  juga masyarakat    politik  dan  agama. Civil  society punya  otonomi dan  kepentingannya sendiri  berhadapan dengan  negara  yang dikuasai    oleh  aparatus    yang  cenderung  melakukan kekerasan  (Gramsci,1971:245-246).
Laju    gerak    evolutif    konsep civil  society semakin matang   melalui   buah   pikiran   Tocquiville. Teoritikus   sosial yang    melandasi  konseptualnya  berlandaskan  fenomena sosial    di      Amerika    ini  menyebutkan  bahwa    wujud civil society itu    ada    dalam    berbagai    asosiasi    sukarela    yang dibangun oleh  masyarakat   seperti  asosiasi  komersial semisal
perusahaan,  agama,  moral,    asosiasi  pers,  partai  politik  dan sebagainya. Civil  society memiliki  ciri-ciri  kesukarelaan, keswasembadaan ( self  generating ), keswadayaan ( self supporting ), kemandirian  tinggi  berhadapan  dengan    negara ( independen  from  the state )  dan   keterikatan  dengan   norma- norma  atau   nilai-nilai hukum  yang  diikuti   oleh   warganya (Tocquiville,  1956:  181-187).
Dalam  ranah  keislaman, rujukan praktik civil society atau masyarakat   madani dapat  ditemukan secara  normatif dalam piagam    madinah  dan    secara  praktis    pada    era kepemimpinan  politik    Nabi  Muhammad  SAW  dalam masyarakat    Madinah.  Menurut  Nurcholish  Madjid    tidak lama   setelah menetap  di  Madinah  Nabi  Muhammad  SAW secara  kongkrit   meletakkan  dasar-dasar masyarakat madani dengan    bersama-sama  unsur    penduduk Madinah menggariskan  ketentuan  hidup  bersama  dalam      suatu dokumen  yang    dikenal      sebagai    “Piagam    Madinah” ( Mitsaq    al-Madinah ).    Dalam  dokumen  tersebut  umat manusia  untuk  pertama  kalinya  diperkenalkan  antara  lain kepada  wawasan kebebasan,  terutama  dibidang  agama   dan ekonomi  serta    tanggung      jawab    sosial    dan    politik. Membangun  masyarakat    yang  berperadaban  itulah    yang dilakukan  Rasulullah  SAW  selama  sepuluh  tahun  di Madinah.  Beliau    membangun  masyarakat    yang    adil, terbuka    dan    demokratis  dengan  landasan  taqwa  kepada Allah  SWT  dan  taat  kepada    ajaranNya    (Madjid,    1998:  164 dan  167).
Namun    perlu      digarisbawahi    bahwa      meskipun kebebasan    merupakan    salah      satu    elemen  esensial    dari civil  society, tetapi   hal  itu  sama   sekali  tidak   bermakna  suatu kebebasan  yang  tanpa  batas,    aturan    atau    norma-norma.
Sebab  kiprah    masyarakat madani ( civil  society )  yang  bebas tidak  terkekang    bukanlah  suatu    gagasan  yang  harus disambut  hangat,    melainkan  pikiran    yang  sungguh mengerikan.  Setiap chaos (kekacauan)  akan  mudah  menjadi dasar    pembenaran  tampilnya  orang  kuat  yang  hendak mengatasinya.  Sehingga  masyarakat  madani  dengan  kiprah bebas  tidak  terkendali  akan  justeru  menciptakan  lawannya sendiri  yaitu  otoritarianisme.  Dikalangan para  ulama  terkenal adanya  ungkapan  bijak  “kebebasan  seseorang  terbatasi    oleh kebebasan  orang  lain  ( Hurriyatul  Mar’i  Mahdudat-un  Bi Hurriyati Siwwah-hu ), (Madjid,  1996:  6).
Sebagai  masyarakat    yang  beradab  maka civil  society adalah    masyarakat    yang  mengedepankan  kebebasan, penghormatan    terhadap  pluralisme  dan    hukum  adalah bagian    integral    yang    selalu  melandasi  sikap  dan  perilaku anggotanya.  Namun  peran  yang  sangat  penting    dari  suatu kelompok civil  society dalam    kehidupan  kenegaraan adalah terletak pada kemampuannya menjaga penunaian kepentingan  publik   oleh  negara.  Dalam   konteks   itu,  maka civil  society harus    menjadikan  dirinya  sebagai  kelompok penekan  ( pressure  group )  terhadap  kemungkinan  dominasi kekuasaan negara  dan kesewenang-wenangan yang  mungkin dilakukannya.

## TEUNGKU DAYAH  SEBAGAI CIVIL  SOCIETY
Secara  genealogis,    umumnya  teungku-teungku  dayah yang    memiliki  kewibawaan    tinggi    di  Aceh  saat  ini memiliki akar  intelektual yang  seragam.  Mereka  merupakan anak  didik  atau  di  didik  oleh    murid    dari  lulusan    dayah Darussalam  Labuhan  Haji  Aceh  Selatan.    Dayah    yang terakhir   itu, didirikan  dan  dipimpin oleh hadratus Teungku Syeikh  Muhammad  Muda  Waly  Al-Khalidy  (1917-1961),
yang  di  Aceh  terkenal    sebagai  seorang  ahli  tasawuf    pada zamannya (Leight,  2007:  27-28).
Realitas   kesamaan  jaringan    keilmuan  ini   tidak   hanya berhasil     mengikat    Teungku   Dayah dalam   satu  komunitas yang  solid  tetapi  juga  memberikan keuntungan   bagi  mereka dalam      saling  menyokong  kewibawaannya  di    masyarakat. Jaringan    keilmuan  ini    berhasil    membentuk  suatu  sistem interaksi    di  antara    mereka.    Menurut  Giddens,    sistem  ini merupakan  pola-pola  relasi  dalam  pelbagai  kelompok,  dari kelompok kecil, kelompok intim,  kelompok jaringan-jaringan sosial  hingga  organisasi-organisasi  besar  yang  membentuk pola-pola  hubungan  dan    pengulangan  (reproduksi)  bentuk interaksi  sosial  serta  membentuk  satu  jaringan    sosial  yang menguntungkan para  agen/aktor (Giddens, 1976:  131).
Senada      dengan      Giddens,      Bourdieu      menyebutkan bahwa    jaringan    keilmuan   ini   sebagai salah   satu   modal sosial    terpenting  dalam    pengukuhan  suatu    kekuasaan. Karena    hubungan  dan  jaringan    hubungan  merupakan sumber    daya  yang  berguna    untuk    menentukan  dan mereproduksi  kedudukan-kedudukan  sosial    (Haryatmoko, 2006:   11).   Selain   sebagai   sumber   daya   keilmuan, jaringan keilmuan  ini  juga  menjadi  salah  satu  modal    politik terpenting  dari  para  Teungku  Dayah  dalam    memobilisasi masyarakat    untuk    mendukung  sikap  politik    mereka  dan sekaligus  melakukan  tekanan  politik    terhadap  pelbagai kebijakan  negara.
Kerja-kerja  sosial  politik  mereka  berhasil  mendorong masyarakat  melakukan  tindakan-tindakan  konstruktif untuk kehidupan  mereka  sendiri  dan  disisi  lain  berhasil  pula menekan  pemerintah  selalu  memperhatikan  kepentingan
Islam    dan    masyarakat    dalam    pelbagai    kebijakannya. Realitasnya,  sejak  zaman    kesultanan  Aceh  para    teungku dayah    lah    yang  sering  mengepalai  pembukaan  areal  tanah persawahan  baru,    pembangunan  irigasi,  penyusunan kampung-kampung, jalan-jalan dan sebagainya  (Sufi, 2006  : 145-146).
Teungku  Sayyid  Abdurrahman  Zahir  yang  lebih  dikenal dengan    Habib  Abdurrahman  misalnya,  mempelopori reformasi    pemahaman  ibadah  yang  pada    awalnya    hanya dipahami  sebagai  praktik- praktik  vertikal  ( hablun  minallah ) an  sich seperti  shalat,    zikir  dan    tahlilan  menjadi  ibadah sebagai konsep  integratif  antara  kewajiban-kewajiban  shalat dan    tindakan-tindakan  praktis    sosial  ( hablun  minannas ).
Ibadah   yang  bersifat  integratif  antara  praktik-praktik vertikal (teologis)  dan    horizontal  (sosial)      merupakan    ibadah yang   sesungguhnya.   Adapun    ibadah   dalam    konstruksi terakhir ini   menurut  Habib   justeru     mendesak  dan   sangat dibutuhkan  oleh    masyarakat      Aceh.  Melalui  transformasi kesadaran  reformasi    teologis  ini  lalu  Habib    berhasil menggerakkan  masyarakat    untuk  melakukan  aktivitas pembangunan  seperti    pembangunan  jembatan  dan    jalan secara  gotong- royong  (Siegel, 2003:  60).
Hal  yang  sama  dilakukan  oleh  Teungku  Chiek  di  Pasie, Teungku  Chiek  di  Bambi,  Teungku Chiek   di  Truengcampli dan    Teungku    Chiek    di    Ribee.    Mereka    merupakan penggagas    dan    agen  (penggerak)  pembangunan  irigasi  di wilayahnya    masing-masing.  Teungku Chiek di  Pasi bersama-  sama  masyarakatnya  membangun  irigasi  dengan tali  airnya  bernama  Lueng  Bintang  sepanjang 40  kilometer. Berikutnya    Teungku    Chiek    Bambi    membangun  irigasi dengan Lueng (selokan)  Guda  Agam  sepanjang  40
kilometer,  Teungku    Chiek    di  Truengcampli  dengan    Lueng Trungcampli  yang  memiliki  panjang  45  kilometer  dan Teungku  Chiek  di  Ribee  membangun  irigasi  pula  yang bernama  Lueng  Ribee  yang  panjangnya  35  kilometer. Sedangkan    Abu  Beureueh    pada    tahun  1963    berhasil membangun  irigasi  Melalui    irigasi-irigasi  yang  dibangun oleh    para  teungku    dayah    tersebut    maka  areal  persawahan yang sangat  luas  itu  mendapatkan pengairan yang cukup.
Begitu  pula  dengan    Teungku  Muhammad  Daud Beureueh    pada    1963    di  Pidie.  Dalam    catatan  Siegel,  Abu Beureueh  menggerakkan tidak  kurang  dari  2000  orang  untuk membangun  irigasi  guna  mengairi    ribuan  hektar    sawah tadah    hujan    di  daerahnya,  Beureunun.  Irigasi  yang dibangun  oleh Beureuh  itu  memiliki panjang  17  kilometer, 2,5  meter    lebar  dan    1,5  meter    kedalaman.  Pekerjaan monumental  dan   menandai  awal  dari   modernisasi  sistem pertanian  di    Aceh  ini    dimulai  pada  tanggal    14  Juli  dan berakhir   pada   tanggal  18  Agustus  1963.   Menarik  tidak  ada satupun  anggota  masyarakat    yang  dibayar    dan    meminta untuk    dibayar    dalam    proses    pekerjaan  irigasi  ini  bahkan banyak   di  antara   anggota  masyarakat   menyumbang pohon kelapa  dan  bambu  yang  mereka  miliki  untuk    keperluan pembangunan  irigasi  tersebut.    Ketika    Gubernur  datang menjenguk masyarakat yang sedang menyelesaikan pembangunan  irigasi  itu,  ia  mengatakan,  luar  biasa  jika proyek  irigasi  ini    dibangun  oleh    pemerintah  maka    akan menghabiskan  dana   tidak  kurang   dari  100.000.000 (seratus juta)  rupiah. Ini  adalah  jumlah uang  yang  sangat  besar  pada waktu  itu  (Siegel, 2003:  63).
Peran  keaktoran  atau  agensi  lainnya  yang  tidak  kalah penting  adalah  peran  dalam  ranah  politik.  Kenyataan
Teungku    Dayah    sebagai    entitas    yang  tidak    memiliki ketergantungan  apapun  terhadap  kekuasaan  struktural (independen)    menjadi  sumberdaya  politik      bagi    seorang Teungku    Dayah  di  Aceh  sehingga    ia  dengan    bebas    dapat bersuara    kritis    dalam    melakukan  pembelaan  terhadap kepentingan  masyarakat    (Abdullah,  1987:    169).    Dalam posisi    independen  yang  memungkinkan  mereka  bersikap kritis  itu  teungku    dayah  memainkan  peran  strategis  sebagai penghubung aspirasi  (agen) masyarakat terhadap kekuasaan  struktural  yang  lebih   tinggi.  Tidak  jarang  dalam konteks  lokalitas    Aceh  khususnya,  suara-suara  yang disampaikan  Teungku  Dayah    menjadi  garis  kebijakan negara  (struktur)  sehingga    masyarakat    merasakan  betapa pentingnya  keberadaan  seorang    teungku  dayah  dalam kehidupan  mereka.
Peran    ini    dilakukan  melalui    seruan-seruan  kritis terhadap  pelbagai    hal     menyimpang  yang  dilakukan  oleh para    penguasa      atau    pemerintah.  Habib      Abdurrahman misalnya,      berdasarkan  prinsip amar  ma’ruf dan nahyi mungkar melakukan  gerakan  pelarangan  terhadap  judi sabung  ayam  yang  menjadi  budaya    dan    kegemaran  para uleebalang/ bangsawan    (Siegel,  2003:    49).    Tindakan    si teungku   Habib   ini  tergolong   sangat  berani   pada  waktu  itu (abad    ke-19)   karena uleebalang adalah kelompok  penguasa ( ruling  class )  yang    disegani    dan    ditakuti  oleh    masyarakat Aceh.  Begitupula  apabila    pemerintah  mengajak    untuk melakukan  sesuatu    hal  namun  sesuatu    itu  dinilai    tidak benar atau  baik  serta  terbukti   tidak  disukai  oleh  masyarakat mereka  dengan   tegas  menolaknya,  seperti yang ditunjukkan oleh  salah  satu  Teungku  Dayah  kharismatik  Abu  Hasballah Nisam  yang  menolak secara  tegas  ajakan   pemerintah  untuk bergabung  dengan    Golkar    (Golongan  Karya)  di  era  Orde
Baru.  Karena  menilai    pemerintah melalui    dukungan Golkar, telah  berbuat tidak  adil  terhadap orang Aceh (Nirzalin, 2012: 98).
Sikap  kritis  juga  tidak  pernah  absen  disuarakan  oleh mereka  apabila  ada  perilaku  atau  kebijakan-  kebijakan pemerintah yang dinilai  tidak  adil,  bertentangan dengan  nilai- nilai  Islam    dan  merugikan  kepentingan  masyarakat.  Pada tahun  1970-an  para  teungku    dayah    berhasil    mendesak pemerintah  Aceh  menyepakati  pelarangan  maksiat    di  Aceh seperti  judi,  prostitusi  dan  minuman  beralkohol. begitupula pada  1984  tekanan-tekanan politik   yang  dilakukan oleh  para teungku    dayah  membuat  pemerintah  Orde    Baru  tidak berhasil    membangun  pabrik    alkohol  di    Aceh  Timur (Amiruddin,  2005  :  58-59).    Realitas  di  atas  menegaskan keberadaan  teungku    dayah  di  Aceh  sebagai  bagian    dari civil sosiety yang  sangat    penting.  Sebagai civil  society mereka tidak    hanya    mampu  menjadi  aktor  penggerak    masyarakat dalam    melakukan  tindakan-tindakan  untuk      kepentingan mereka    sendiri  tetapi    juga  sekaligus  menjadi  kelompok penekan  ( pressure  group )  yang  sangat  diperhitungkan  oleh negara  dalam    memformulasikan  pelbagai  kebijakan  politik di  Aceh.

## REVITALISASI  TEUNGKU  DAYAH  SEBAGAI CIVIL SOCIETY
Namun  sejak    paruh      akhir    era    Orde    Baru    keberadaan teungku      dayah    sebagai civil  society semakin      melemah  di Aceh.  Hal    itu    dapat    diamati  dari    melemahnya  pengaruh mereka    dalam  mendorong  masyarakat    mengikuti  seruan- seruan  politik   dan    absennya  pula   pengaruh  mereka dalam mengintervensi  kebijakan  negara  di  Aceh  (Nirzalin,  2012: 315-348).  Realitas  tersebut    antara  lain  dapat    diamati  dari
tidak  diikutinya  lagi  seruan-seruan  politik    Teungku  Dayah oleh  orang  Aceh  baik  dalam    pemenangan  figur  yang  mereka dukung    dalam    Pemilukada  Gubernur,  Bupati  maupun Walikota    dan    partai    politik      mereka    PDA  (Partai    Daulat Aceh)    dalam      pemilu  Legislatif    Aceh.  Nyatanya    figur-figur yang  mereka  dukung    maupun  partai  politik    yang  mereka dirikan    kalah  dalam  pemilu  di  Aceh.  Begitu  pula  dengan kebijakan negara  di  Aceh relatif  absen  dari  intervensi  teungku dayah  sekalipun berhubungan  dengan    qanun-qanun  syari’at Islam.  Jika  mereka  terlibat    tidak  lebih  hanya    menjadi  aktor simbolik  yang  sekedar    memberi  legitimasi    dan    justifikasi teologis  daripada penentu kebijakan itu  sendiri.
Ada  beberapa  realitas  yang  terjalin  secara  berkelindan yang mendorong  melemahnya  eksistensi mereka  sebagai civil society .  Pertama,    melemahnya  penguasaan  wacana    sosial politik.      Realitas  ini  terjadi    sebagai  konsekuensi  langsung dari  ditinggalkannya  tema-tema  pembelajaran  sosial-politik dalam kurikulum  dayah.  Jika  diurut kebelakang  akar persoalan  ini  dimulai  pasca  intervensi    Belanda  di  Aceh.  Era pemerintahan  Belanda  di  Aceh  yang  dimulai  sejak  1874 sampai  1875  memberi  dampak  yang  signifikan  terhadap terjadinya    pergeseran    radikal    terhadap  pola  pembelajaran dayah.  Hal  ini terkait  erat dengan  kebijakan politik  Belanda  di Aceh.  Lewat  jargon  bersahabat  dengan  Islam  Ibadah  dan berperang  dengan    Islam  Politik,  Belanda  memerangi  habis- habisan  elite  politik    dari  kalangan  agamawan  (Teungku Dayah)    dan    mempersulit  semua    aktivitas    politismenya. Termasuk    tindakan  turunannya  adalah    lewat    masukan  dari Hurgronje  melakukan  sensor    ketat    terhadap  kurikulum dayah.  Semua  kurikulum dayah  yang  berbau    politis  dan  anti kemapanan  tidak  diizinkan  diajarkan  di  dayah    jika membangkang  maka    Belanda    tidak    segan-segan    membumi
hanguskan  dayah    dan  tentu    saja  tidak  terkecuali  Teungku Dayahnya.
Sebaliknya,    Belanda    memberi  ruang    seluas-luasnya terhadap  aktivitas    Islam    Ibadah.    Melalui  kebijakan  politik ini    Belanda    mendirikan  dan    merenovasi  mesjid-mesjid (termasuk  mesjid    raya  Baiturrahman), meunasah-meunasah dan  bahkan  memfasilitasi pengadaan  kitab-kitab non  politis. Terhadap    para  Teungku-Teungku  yang  sejalan    dengan kebijakan  Belanda    diangkat    menjadi Qadhi (hakim  agama). Diberi    gaji  dan    pelbagai    keistimewaan  lainnya    sebagai aparatur  negara    (Gobee  &  Andrianse,    XXII  :  1990). Kebijakan  politik    ini  bersamaan  dengan    pembakaran terhadap dayah- dayah  kritis  pada  era  Belanda  pada  akhirnya mendorong  banyak    Teungku    Dayah    lebih    memilih berkompromi    dengan      kebijakan    Belanda      itu    untuk menghindari  kerusakan    dan   kepunahan pendidikan  dayah di    Aceh.  Untuk    keleluasaan  melakukan  pembelajaran agama    Islam    kepada  masyarakat    akhirnya    dayah-dayah meninggalkan mempelajari kitab-kitab politik dan
sebaliknya  lebih      berkonsentrasi    pada      kitab-kitab  ibadah. Realitas   ini   merubah  profil   teungku    dayah   di masyarakat dari  tempat  dan  bagian  dari  elite politik  di Aceh berubah hanya menjadi sumber  rujukan keagamaan  saja.   Begitupula    dalam hal   pengaruh  mereka   terhadap  negara.   Keberadaan  mereka semula    sebagai      aktor    yang  berpengaruh  secara  politik    dan agama    sekaligus      menjadi  menyempit  hanya  dalam    hal keagamaan saja dalam  pelbagai  formulasi kebijakan.
Kedua,    himpitan  struktural.  Sejak  era    Kerajaan,    baik kerajaan    Islam    Peureulak,    Pase,      Aceh  Darussalam    hingga dengan      awal    Orde      Baru    Teungku    Dayah      adalah      figur yang    independen.  Kebebasan    eksistensial    politik    itu
menempatkan  mereka    menjadi  aktor    yang bebas menyuarakan  kepentingan  Islam  dan  masyarakat  khususnya dalam  urusan  politik.  Tidak  mengherankan  kenyataan  ini mengukuhkan  mereka    menjadi  aktor    yang  disegani    dan sangat    diperhitungkan  dalam    setiap  peristiwa  politik    di Aceh.  Namun  memasuki  pertengahan  Orde  Baru  hingga dengan    era  pasca  Orde  Baru  hubungan  kekuasaan  antara teungku    dayah    dengan    struktur    atau    negara    berubah. Negara  yang  sebelumnya  membiarkan  Teungku    Dayah berada    di    luar    arena    kepitan    politik    akibat    dari kepentingan-kepentingan  pragmatisme  kekuasaan  berubah menjadi mesin  magnetik  yang menarik Teungku  Dayah  berada dalam  gengaman kekuasaannya.
Di era Orde  Baru kooptasi struktural dilakukan oleh  rezim Orde  Baru  terhadap  teungku    dayah  melalui    strategi memberi imbalan apapun yang dibutuhkan agar bekerjasama  dengan    rezim  dan  sebaliknya    memberi ancaman-ancaman  apabila    menolak  bekerjasama    ( carrot and  stick). Strategi persuasif  dengan   memasang  wajah  manis dan    shaleh    dijalankan  oleh    aparatur  Orde    Baru  yang menjadi  kader    Golkar    di  daerah    terutama  mereka    yang menduduki  posisi    puncak    baik    sebagai  Gubernur,  Bupati dan    Walikota.    Sementara    strategi  mengancam  dijalankan oleh    aparatur  militer.  Melalui  kedok  bantuan-bantuan pembangunan  dayah,  diberangkatkan  haji  dan  pemberian fasilitas  mobil    teungku    dayah  ditarik  oleh  rezim  Orde  Baru berada  dalam    gengaman  mesin  politiknya.  Lalu  rezim  Orde Baru  memanfaatkan  pesona  kharismatik  teungku  dayah  dan memobilisasi mereka  untuk  melakukan  justifikasi    terhadap praktik-praktik  pembangunanisme    dan    penanggulangan konflik  antara    pemerintah  dengan    Gerakan    Aceh  Merdeka (GAM),  terutama  periode    1980-an  hingga  awal  1990-an
(Iskandar et.al,  2003:  78-95).
Pasca  Orde    Baru,  dominasi  kekuasaan  struktural terhadap  Teungku  Dayah    dilakukan  dengan  strategi    yang berbeda.  Tidak  ada  lagi  strategi    mengancam  dengan menggunakan aparatur  militer sebagaimana di era Orde  Baru. Tidak pula  dilakukan lagi oleh  elite  Golkar  (Golongan Karya), sebab  rezim  Orde  Baru  yang  menjadi  nakhoda  Golkar  telah runtuh  oleh  gerakan  reformasi    di  Indonesia  tahun  1998. Pasca  Orde  Baru,  ruang  dan  struktur   politik  Aceh mengalami perubahan  signifikan.  Struktur  politik  negara  yang  bersifat otoriter    dan  tertutup  berubah  menjadi  demokratis  dan terbuka.  Sementara    ruang    politik    yang    sekuler    mengikuti sistem   nasional  berubah  menjadi  serba   Islam setelah  Aceh diberi  otonomi khusus   yang  salah  satu  kekhususannya  dapat mengimplementasikan  syari’at  Islam dalam    pelbagai kebijakan daerah.
Namun  kekhususan  ini   pula   yang   menyebabkan  elite yang   sedang   memerintah  di   Aceh membutuhkan justifikasi simbolik-teologis  dari  teungku    dayah.    Sebab  mereka    adalah pemimpin  Islam  di  Aceh.  Dalam    posisi milieu politik    yang sudah    berubah  ini,  elite  yang  sedang  memerintah  di    Aceh menggunakan  syari’at  Islam    sebagai    alat    dan    sumberdaya untuk   melakukan  dominasi kekuasaannya terhadap  teungku dayah.    Strategi  persuasif    yang  digunakan  oleh    rezim    Orde Baru  terhadap  teungku      dayah    tetap    dipertahankan. Namun    teknik    persuasinya    dimodifikasi    sesuai  dengan kebutuhan  aktual.    Jika  Orde    Baru  mempersuasikan  teungku dayah  melalui   jargon  demi pembangunan  Aceh  maka  rezim pasca  Orde    Baru  melakukannnya  dengan    menjulangkan jargon demi  tegaknya  syari’at Islam  secara kaffah  di  Aceh.
Gelontoran  pemikat      persuasi    berupa      pelbagai    donasi maupun  fasilitas    sebagaimana  yang  dilakukan  Orde  Baru juga  dipertahankan namun dibuat   ketergantungan yang  lebih dalam.    Rezim  pasca  Orde  Baru  merampas  independensi teungku    dayah  tidak  hanya  melalui    bantuan  yang  bersifat sepintas    lalu  tetapi      mengikatnya  secara  permanen. Kemandirian  ekonomi  dayah    diubah  menjadi  tergantung pada   negara    melalui    bantuan    pembangunan  fisik    dayah yang    berjumlah    ratusan  juta  rupiah  setiap    dayah    setiap tahunnya.  Bantuan    ini  bahkan    resmi    dianggarkan  melalui APBA  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Aceh).  Teungku dayah  dan  aparaturnya  yang  sebelumnya  tidak  pernah memperoleh  insentif    apapun  dari  pemerintah  kini  sudah memperoleh insentif.  Meskipun tidak  terlalu  besar  tetapi  hal ini  cukup    menarik    minat    mereka    untuk    bersekutu  dengan elite  yang sedang  memerintah.
Kedua    realitas    subtansial  tersebut,    pertama  telah menyebabkan  teungku      dayah    kehilangan  kemampuan untuk      menempatkan  dirinya    sebagai    pusat    referensi masyarakat      dalam    tindakan-  tindakan  politik    mereka    dan kedua    hilangnya  independensi  karena    terdominasi  oleh kekuasaan  negara      menyebabkan    mereka      kehilangan kemampuan    bersuara      kritis    dan      sekaligus    menjadi medium  antara    kepentingan  mereka dan masyarakat terhadap  pemerintah.  Kenyataan    ini  menyebabkan  wibawa politik    mereka    mengalami  krisis  dalam    panggung    sosial Aceh.  Akibatnya,  keberadaan  mereka    yang  pada    era-era sebelumnya  dijadikan  sebagai    salah    satu civil  society yang sangat  berpengaruh  kini  telah  pudar.  Namun  sebagai  elite sosial  yang  berbasis  desa  dan  memiliki  sumberdaya  politik yang  komplit,  peran    mereka    sebagai civil  society sejatinya sangat   dibutuhkan  oleh   masyarakat.   Hal  ini  terkait dengan
realitas  relatif  belum      mengakarnya  pengaruh  kaum intelektual kampus di  Aceh khususnya di  wilayah  perdesaan. Begitupula    dengan    keberadaan  LSM  (Lembaga    Swadaya Masyarakat/NGO).  Eksistensi  mereka  yang  sangat  tergantung dengan    pendanaan  para  kapitalis    asing  dicurigai  sebagai memiliki agenda  tersembunyi  oleh  warga  kampung di  Aceh. Keberadaan  Teungku  Dayah    sebagai civil  society dapat dikokohkan kembali   dengan   memperkuat kembali   kapasitas penguasaan  wacana  sosial  politik    mereka.    Hal  ini dibutuhkan  sebagai    media    menempatkan  kembali    mereka sebagai  salah  satu  aktor  referensi  penting  masyarakat  dalam menentukan  tindakan-tindakan  politik mereka.  Untuk keperluan  ini,    maka    dayah    selayaknya    menempatkan kembali    pembelajaran  kitab-kitab  sosial  politik    sebagai bagian  dari  kurikulum utama.
Selain    itu,    untuk    memperkuat  kembali    kemampuan berkontestasi  dengan    struktur    sehingga  sikap  kritis  selalu dapat   disuarakan  maka  teungku   dayah  perlu  segera  menarik diri  dan    sekaligus  menjaga    jarak  dengan    negara.    Hal  ini dapat    dilakukan  melalui    penciptaan  kembali    kemandirian ekonomi  dayah.  Untuk    keperluan  ini  dayah  sejatinya  dapat mengoptimalkan  kembali    lahan-lahan  pertanian  yang dimiliki. Begitu pula  dengan  usaha-usaha barang  dan  jasa serta sumberdaya produktif lainnya   ( entrepreunership ). Hal  ini  akan membuka  ruang    keleluasaan  sekaligus  energi  bagi  mereka dalam  melakukan perannya sebagai civil society yaitu  menekan elite  struktural dan  sekaligus  menjaga  kekuasaan  negara  agar selalu  berpihak  terhadap  kepentingan rakyat  dalam    pelbagai kebijakannya.  Keberhasilan  melakukan  kedua  hal  diatas memberi keuntungan  ganda  bagi  teungku    dayah.  Disatu  sisi kewibawaan  politik    mereka    kembali    kokoh    dimasyarakat dan  disisi  lain  keberadaan  mereka sebagai civil society kembali
diperhitungkan dalam  ranah  sosial  Aceh.

## KESIMPULAN
Keberadaan  Teungku  Dayah  sebagai  kekuatan civil society di
Aceh sepanjang sejarahnya terbukti mampu
mengintervensi  kebijakan  negara    selalu    berpihak  pada kepentingan    masyarakat.  Hal  ini    menjadi  memori  yang selalu    dirindukan  oleh    masyarakat    Aceh  ketika    dalam realitas    aktual  keberadaan  mereka  sebagai civil  society terus meredup. Sementara  negara  sebagai  lembaga  kekuasaan  yang dikontruksikan  oleh    rakyat  untuk    menjamin  kepentingan dan    kesejahteraan  mereka    justeru  dipandang  semakin mengecewakan. Malpraktik  kekuasaan negara  terhadap rakyat dengan    pelbagai  korupsi    dan  kolusi  yang  dipamerkan  oleh para  aparatusnya terus  saja berkesinambungan.
Pada  tataran   empiris   inilah   keberadaan  teungku   dayah sebagai    kekuatan civil  society di  Aceh  mendesak  untuk diperkuat  kembali.    Untuk  melakukan  hal  ini  teungku    dayah perlu  melakukan  dua  hal  pertama,  memperkuat  kembali kapasitas    penguasaan  wacana    sosial  politik.    Karena  itu, dayah  sudah    seharusnya  kembali    menjadikan  kitab-kitab sosial-politik sebagai
bagian dari kurikulum
pembelajarannya  di  dayah-dayah.  Dengan    cara  ini  teungku dayah      mampu  berkontestasi  wacana  dengan      negara. Bahkan   mampu  melahirkan  wacana   tandingan  ( counter  of discourse ).    Kedua, menarik   diri  dari  dominasi dan  kooptasi negara  terhadap  teungku    dayah.  Hal  ini  dapat    dilakukan melalui    penciptaan  kembali    kemandirian  ekonomi  dayah. Sebab  akar  dari  beroperasinya  dominasi  kekuasaan  negara terhadap  teungku    dayah  sejak  era  Orde  Baru  hingga  dengan era  pasca  Orde  Baru  berasal    dari    hilangnya  independensi ekonomi  ini.    Ketergantungan  ekonomi  dayah    pada    negara
menjadi  alat  bagi  elite  negara  di  Aceh  melakukan  penetrasi kekuasaannya  pada  teungku    dayah  dan  lalu  menjadikan mereka  sebagai  sarana  legitimatif    pelbagai  kepentingan kebijakannya

## ENDNOTES:
1  Teungku  Dayah  adalah  sebutan lokal  masyarakat  Aceh terhadap ulama    tradisional  (elite  agama  Islam).  Mereka        diyakini    memiliki pengetahuan  agama    (Islam)    yang   luas,   memimpin     dan   lulusan   dari dayah  tradisional  (dayah/pondok  pesantren  yang  hanya    mempelajari ilmu-ilmu  agama,    hal    itu      berbeda  dengan  dayah    modern  yang mengintegrasikan  pendidikan      ilmu-ilmu  agama    dan    ilmu-ilmu sekuler/pendidikan umum  sekaligus),   berdomisili  di   gampoeng  (daerah pedesaan),  kharismatik    dan   memiliki  komunitas pengikut yang  fanatik. Lihat,   Nirzalin, Relasi Kekuasaan Teungku-Murid, Studi di Dayah Tanoh Abeu Kabupaten Aceh  Besar ,  (Lhokseumawe:   LPPM  Universitas   Malikussaleh, Penelitian  Hibah   Propinsi   Nanggroe   Aceh Darussalam, 2004), hlm.  15
2  Dayah  adalah  lembaga  pendidikan tradisional Islam  yang  mirip dengan  pesantren di wilayah  Indonesia lainnya,  namun ia  khas  Aceh ditilik dari  segi  asal  usul  ( genealogi ) nya.  Dayah  berasal  dari  kata  Arab Zawiyah yang  berarti    sudut.    Kata  zawiyah  tersebut    oleh  orang  Aceh  kemudian disebut   dengan   Dayah  dan  siswa  yang belajar  di dalamnya disebut  murid. Lihat, M. Hasbi  Amiruddin, Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh, (Lokseumawe : Nadya  Foundation, 2003),   hlm.  33.   Sementara, pesantren secara indigenous merupakan  milik  tradisi    Hindu  dan    di  Indonesia  sudah ada  sejak  pada    masa  kekuasaan  kerajaan    Hindu-Budha.  Ketika  Islam datang,    tujuan    lembaga    ini  di  arahkan  kepada    tujuan    Islam  atau  dengan kata  lain  Islam  tinggal  meneruskan  dan    mengislamkan  lembaga pendidikan  yang  sudah    ada  itu.  Lihat,  Nurcholish  Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan ,  (Jakarta  : Paramadina, 1997),  hlm.  3
3  Keyakinan  tersebut    didasarkan  pada  doktrin  normatif  yang menyatakan  “ al-ulama  warasatul  al-anbiya’ ,  Ulama  adalah    pewaris  nabi (al-hadith).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Taufik. 1987. Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia . Jakarta:  LP3ES
Amiruddin, M. Hasbi.  2005. The Response  of The Ulama  Dayah to The Modernization of Islamic Law in Aceh. Bangi: UKM
Baso,  Ahmad.    1999. Civil  Society  versus Masyarakat  Madani, Arkeologi  Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia . Bandung:  Pustaka  Hidayah
Cohen  Jean,  L & Arato, Andrew.  1992. Civil Society and Political
Theory . Cambridge: The MIT Press
Giddens,    Antony.  1976. New  Rules  of    Sociological  Method .
London:  Hutchinson
Gramsci,  Antonio.    1971. Selection  From  The  Prison  Note  Books .
New  York: International Publishers
Gobee,  E  &  C.Adriaanse.    1990. Nasihat-Nasihat  C.  Snouck Hurgronje  Semasa  Kepegawaiannya  Kepada Pemerintah
Hindia Belanda 1889-1936,  Jilid II . Jakarta:  INIS
Hurgroje,    Snouck,  C.  1985. Aceh  di  Mata  Kolonialis .  Jakarta: Yayasan Soko  Guru
Haryatmoko.  2006. Politik  Melirik  Agama  Karena  Seks: Panoptisme, Kekuasaan dan Erotisme . Yogyakarta: Basis
Iskandar,  Heri.  et.al,  Peny.  2003. Namaku  Ibrahim  Hasan, Menebah  Tantangan  Zaman. Jakarta:  Yayasan  Malem Putera
Locke,  John.  1974. Two  Treatises  of  Government .  New  York: Hafner  Publishing Company
Leight, Barbara.  2007. Daya Tahan dan Karakteristik Dayah Salafi di  Aceh:  Studi  Kasus  Dayah  Darussalam Aceh  Selatan .

## Banda  Aceh: Aceh Institute
Madjid,  Nurcholish.1998. Cita-cita  Politik  Islam  di  Era
Reformasi . Jakarta: Paramadina
1996. Propek Demokratisasi,  HAM  dan Posisi Civil Society. Jakarta: Media Indonesia
.1997. Bilik-Bilik  Pesantren,  Sebuah  Potret  Perjalanan .  Jakarta  : Paramadina
Marx,  Karl And  F. Engels.  1955. On  Religion .  Moscow:  Foreign
Languages  Publishing House
Nirzalin.    2012. Ulama  dan  Politik di  Aceh , Menelaah Hubungan Kekuasaan  Teungku  Dayah  dan  Negara .  Yogyakarta:
Maghza  Pustaka
2012. Islamic  Shari’a  Politics  And  Teungku  Dayah’s  Political Authority  Crisis  In  Aceh. Yogyakarta:  Jurnal  Studi Pemerintahan Universitas  Muhammadiyah
2004. Relasi  Kekuasaan  Teungku-Murid,  Studi  di  Dayah  Tanoh Abeu  Kabupaten  Aceh  Besar .Lhokseumawe:  LPPM
Universitas  Malikussaleh
Sufi, Rusdi  dkk.  2006. Tgk. Hasan Krueng Kalee dan Teuku Nyak Arief, Profil  Ulama  dan  Umara Aceh . Banda  Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam
Siegel, James, T. 2003. The Rope of God . USA: The University  of Michigan  Press  Tocqueville,  Alexis de.  1956. Democracy in America . New  York: Vintage Books