## PEMETAAN MEDIA LOKAL ACEH; KEHADIRAN, TANTANGAN SERTARELASINYA DENGAN POLITIK LOKAL

## Nellis Mardhiah
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar
Email: Nellismardhiah@gmail.com

## Abstract
Theoretically, the media and politics can not be separated. Media and politics are like two sides of the same coin in which each one requires another. This is what happened in Aceh. Media  and  political  links  are  highly  visible  in  the  practice  of  the  press  in  Aceh.  The presence of the media in Aceh seems very much to serve the political ambition through the news. The practice of the press industry looks like it is thick with the nuances of interest, which is interestingly studied with the approach of political economy. Political economy theorists see that there are certain groups that control economic institutions that then affect other social institutions, including the media and the press. In other words, the mastery of economic institutions  will lead to the mastery of almost all aspects of  life,  ranging from small things such as how to eat to big things like communication devices. The mastery is meant to perpetuate their economic power. In the context of Aceh specially post-enactment of the Law on Aceh Goverment. The presence of local media is not only a part of the vortex of  information,  but  also  present  as  part  of  local  political  democratization.  This  is  the challenge of the media or the local press itself. Does the media capable of maintaining its independence in managing information? or actually engaging in political practices in favor of certain political groups?
Keywords: Local Media, Political Economic Media, Elite Politic, Aceh.

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Kehadiran     suratkabar    lokal    dapat    dijadikan    indikator    dari    dinamika kehidupan lokal.   Berbagai   kegiatan    institusi   sosial   dalam   kehidupan   publik   akan muncul    dalam    media    lokal.        Otomatis    warga    akan      memerlukan  media    lokal. Masalahnya,  apakah  dinamika    masyarakat     lokal    sudah    bergerak    setelah    Era Otonomi?    Kalau    alam  pikiran  warga  masih  masih  didominasi   dengan  peristiwa- peristiwa  di   pusat,   sementara   kehidupan  publik   pada   tingkat   lokal   belum   cukup dinamis    dalam    otonominya,    kehadiran    media    lokal   belum   menjadi   kebutuhan langsung warga masyarakat.
Dari       sini       bisa       dipahami       fungsi       utama        media       pers,    yaitu      untuk menyediakan  informasi     bagi   person-person     yang   secara   aktual   berada    dalam berbagai      institusi      sosial.  Sering  disebut,  media  pers  hadir  sebagai  institusi  sosial, karenanya  dilekati  dengan  fungsi  yang      harus      dijalankannya      dalam      kehidupan masyarakat.    Keberadaan  dalam  kehidupan  sosial  ini  menjadikan    pengelola    media
sebagai   aktor   sosial   yang   harus   menjalankan  fungsinya   sesuai   dengan   harapan ( expectation )    dari    masyarakat.    Harapan    inilah    yang  menjadi pendorong     dalam menformat  fungsi  imperatif  yang  harus  dijalankan  oleh  media massa  sebagai  institusi sosial.   Ia   dapat   berupa   dorongan   psikologis   khalayak,   tetapi   yang   tak     kalah pentingnya     adalah    dorongan    sosiologis.    Jika    dorongan    pertama    membawa seseorang   ke  dunia  dalam  ( inner  world )   yang  bersifat   subyektif,   maka  dorongan kedua  membawa   seseorang   ke   dunia   luar   yang   bersifat   empiris   obyektif.   Media pers  akan  mensuplai  masyarakatnya  untuk  dapat  memasuki  dunia  yang  dipilihnya. Materi  informasi  fiksional  semacam  musik  akan  membawa  penggunanya  ke  dunia subyektif,   sedang   materi   faktual   seperti   berita   ( news )   digunakan   sebagai   dasar memasuki dunia sosial empiris.
Pilihan    seseorang    akan    informasi    ditentukan    oleh    posisinya    dalam struktursosial.  Adapun    informasi    selamanya    memiliki  fungsi    pragmatis    bagi penggunanya. Seseorang   yang   memiliki   peran dalam struktur   sosial, secara hipotetis dapat dibayangkan akan  lebih  memerlukan  materi      informasi faktual.  Karena  dengan informasi  faktual  ini    dia  menempatkan  dirinya  dalam  interaksi  sosial.  Sebaliknya, semakin tidak berperan seseorang dalam kehidupan sosial, dengan sendirinya secara relatif dia  tidak  memerlukan    informasi  faktual.    Ini  kiranya  dapat      menjelaskan  mengapa informasi  hiburan lebih banyak  peminatnya  di tengah  struktur masyarakat  yang bersifat elitis,  karena  terbatasnya  jumlah  warga  yang  memiliki  peran  sosial.  Dengan  kata  lain, melalui    terbatasnya    pengguna  informasi  faktual  dapat  dijadikan    indikator    atas terbatasnya    peran    warga    dalam    kehidupan    publik.    Dengan  begitu  skala  lingkup kehidupan  sosial dengan peran warga  di dalamnya, akan menentukan tipe informasi yang relevan baginya.
Dalam  konteks  Aceh  khusunysa  pasca  pemberlakuan  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh.  Kehadiran  media  local  tidak  hanya  sebagai  bagian  dari  pusaran informasi, melainkan juga hadir sebagai bagian demokratisasi politik local.  Inilah  yang menjadi  tantangan  dari  media  atau  pers  local  itu  sendiri.  Apakah  media  mampu menjaga  ke-independensi-annya  dalam  mengelola  informasi  atau  justru  terlibat  dalam praktik-praktik politik dalam mementingkan kelompok—kelompok politik tertentu.
Secara teoritis, media dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Media dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang sama di mana masing-masing elemen satu memerlukan elemen  lainnya.   Inilah  yang  terjadi  di  Aceh.  Kaitan  media  dan  politik sangat kentara dalam  praktik pers di Aceh. Kehadiran media di  Aceh tampak  sekali berupaya melayani ambisi  politik  melalui  pemberitaan.  Praktik  semacam  itu  persis  kesimpulan  Ignatius Haryanto (2011) ketika melihat pers lokal setelah sepuluh tahun Reformasi:
“Menjadi suatu praktik umum di mana media massa di berbagai wilayah tak bisa beroperasi  sebagai  perusahaan  yang  sehat,  tidak  profesional,  dan menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada dinamika yang terjadi dalam  politik  lokal  (mulai  dari  langganan  koran  oleh  kantor-kantor pemerintah,  iklan  ucapan  selamat  kepada pejabat, hingga berbagai bentuk suap lainnya.”
Praktik  industri  pers  seperti  itu  terlihat  kental  dengan  nuansa  kepentingan,  yang menarik  dikaji  dengan  pendekatan  ekonomi  politik.  Para  teoretikus  ekonomi  politik melihat  bahwa  ada  kelompok  tertentu  yang  mengendalikan  institusi  ekonomi  yang kemudian memengaruhi  institusi  sosial  lainnya,  termasuk media  dan  pers.  Dengan kata lain, penguasaan institusi ekonomi akan berujung pada penguasaan nyaris seluruh aspek kehidupan,  mulai  hal  kecil  seperti  cara  makan  hingga  hal  besar  seperti  perangkat
komunikasi.  Penguasaan  itu  dimaksudkan  untuk  melanggengkan  kekuasaan    ekonomi mereka.
Meskipun praktik yang kental kepentingan tersebut berlaku umum di dalam industri pers daerah di  Indonesia, menurut Haryanto  (2011), “tak mudah  bagi masyarakat untuk mengetahui” apa  yang sesungguhnya terjadi  di  sebaliknya. Tentu  saja  para  peneliti dan sarjana  yang  mesti  melihat  fenomena  tersebut  lebih  jauh.  Sayangnya,  tidak  banyak peneliti  yang  melakukannya.  Kenyataannya  ada  rangkap  kekosongan  akademis  di  sini. Pertama,  kajian  terhadap  pers  lokal  sendiri  bisa  disebut  minim.  Haryanto  (2011) menyebutnya sebagai “tidak  ada  data”.  Penelitian kebanyakan dilakukan terhadap “pers nasional”  (Hill  &  Sen,  2007),  yang  tentu  saja  ironis  di  tengah  fenomena  merebaknya industri pers lokal atau pers daerah (Robinson, 2008)
Kedua, telaah ekonomi politik untuk mengudar berbagai kepentingan yang berjalin- kelindan  di   balik  sebuah  kebijakan  cukup  lama   absen  dalam   dunia  akademik  di Indonesia.  Penyebabnya,  menurut  Vedy  R.  Hadiz,  kekuasaan  Orde  Baru  selama  lebih- kurang  32  tahun  melarang  analisis-analisis  kapitalisme  dan  kelas  dengan  pisau  bedah Marxisme,  padahal  analisis  terakhir  ini  merupakan  basis  dalam  teori  ekonomi  politik. Analisis  apa  pun,  ketika  menggunakan  pendekatan  tersebut,  dengan  segera  dianggap sebagai  Kiri  oleh  Orde  Baru.  Ironisnya,  saat  itu  kekuatan  kapital  sedang  tumbuh  di Indonesia  (Robinson,  2008)  yang  segera  memicu  para  sarjana  Indonesia  melakukan analisis  terhadapnya.  Walhasil,  dengan  sedikit  pengecualian,  yang  muncul  kemudian adalah analisis-analisis yang disebut Hadiz (2002) sebagai “ most banal forms and narrow behaviorism ”.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini ingin menjawab bagaimana peta/lanskap  media  lokal  di  Aceh  yang  meliputi  kehadiran,  tantangan  serta  relasinya dengan  politik  local  di  Aceh?  Penelitian  ini  menggunakan  data  kualitatif  sebagai  data primer  dan  serta  tidak  menutup  kemungkinan  data  sekunder  juga  digunakan  dalam penelitian ini. Selain itu penelitian  ini  berupaya  melihat  pemetaan  media  lokal  di  Aceh pasca-Orde   Baru, dinamika  ekonomi-politik  yang menyertainya, serta  sistem  pers  yang tumbuh  di  Aceh.  Argumen  yang  mendasarinya  adalah  bahwa  konteks  pasca-Orde  Baru serta  MoU  Helsinksi  menyediakan  kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  perkembangan industri  pers  lokal,  seiring  dengan  tumbuh  dan  masuknya  kapital  ke  daerah  serta munculnya aktor- aktor  politik  lokal  pasca-desentralisasi.  Karena  itu,  analisis  ekonomi politik    menjadi  penting  digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam  penelitian  ini,  yang hasilnya akan digunakan untuk melihat sistem pers yang tumbuh di Aceh.

## 2. KAJIAN LITERATUR

## Media Lokal: Berperan Positif atau Negatif?
Menyebut  dan  mendefinisikan  media  lokal  di  masa  sekarang  sebetulnya problematis.  Di dalam Understanding the Local Media , Meryl Alridge (2007) menyebut problem tersebut terutama  terkait  realitas  dunia  saat  ini  yang  semakin  mengglobal, ditandai  dengan temuan-temuan teknologi modern yang mengatasi hambatan jarak yang sebelumnya  menjadi    pemisah.  Globalisasi    yang  memungkinkan  interaksi    sosial antarwarga  dunia  secara real-time ,  yang  semakin  menyempurnakan  gagasan global village dari Marshall McLuhan,  pada  gilirannya  mengubah  kebudayaan  manusia  untuk tidak  hanya  berpikir tapi  juga  bertindak  secara  global.     Dan  media,  sebagai  sarana komunikasi  massa, demikian Alridge, merupakan pemain paling penting yang mendorong terjadinya globalisasi  (2007;  Hal  7-8)  Dengan  sifat  dasarnya  yang  global,  bagaimana mungkin kemudian ada yang dinamakan media lokal?
Rupanya,  menurut  Alridge,  di  tengah  gelombang  globalisasi,  kerinduan  pada lokalitas  juga  menguat.  Di  samping  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  global,  apa  yang disebut kenyataan hari ini tidak bisa tidak dibentuk oleh lokalitas yang dekat ( immediate locality ).  Dalam  definisi  globalisasi,  misalnya  yang  dikemukakan  Giddens,  ditekankan pentingnya keterlibatan lokal ( local involvement ) dalam pembentukan sebuah kejadian, di samping  tentu  saja  interaksi  lintas  jarak  ( interaction  across  distance )  yang  merupakan sumbangan  global.  Kerinduan  akan  lokalitas  itu,  menurut  Alridge,  menyebabkan preferensi  masyarakat  Inggris, negara  yang  dia  teliti,  terhadap  media  yang  mengangkat berita lokal sangat kuat (Ashadi, 2002).
Pemberitaan  atau  orientasi  lokal,  dalam  pandangan  Ashadi  Siregar,  merupakan salah satu ukuran untuk melihat apakah sebuah media bisa disebut media lokal atau tidak, di samping sirkulasi. Siregar membuat tiga “tingkatan” media berdasarkan orientasi dan sirkulasi  tersebut,  yang  merupakan “tingkatan” keduanya:  lokal,  regional,  dan  nasional. Menurut  Siregar,  “nasional  melingkupi  seluruh  wilayah  negara;  regional  mencakup sebagian  wilayah nasional,  bersifat  antar  daerah;  sedang lokal  mencakup satu  kota  atau daerah  terbatas.”  Dengan  kerangka  seperti  itu,  terbuka  kemungkinan  sebuah  media misalnya berorientasi lokal namun diedarkan secara nasional atau sebaliknya berorientasi regional  tapi sirkulasinya hanya lokal.  Apa yang disebut media lokal, dalam pandangan Siregar, sejatinya adalah yang berorientasi lokal dan wilayah sirkulasinya juga lokal.
Definisi  Siregar  tentulah  terasa  amat  longgar jika  dibandingkan definisi  dari  Bob Franklin (2006) yang mensyaratkan media lokal “dimiliki orang lokal, diproduksi secara lokal,  mempekerjakan  jurnalis  lokal,  melaporkan  apa  yang  menjadi  konsen  lokal,  dan dibaca  oleh  penduduk  lokal.”  Kalau  Siregar  hanya  menekankan  orientasi  pemberitaan dan  wilayah  edar,  Franklin  menambahkan  pemilik,  produksi,  dan  pekerja  media  mesti juga  bersifat  lokal.  Meskipun  membuat  definisi  ketat,  Franklin  pesimis  semua  syarat lokal  itu  bisa  dipenuhi.  Franklin  sendiri  menyebutkan,  di  masa  sekarang,  apa  yang disebut  media  lokal  tinggal  nama  semata.  Pemilik  media  lokal  kerap  kali  adalah kelompok jaringan media yang tidak hanya memiliki media di suatu daerah tetapi juga di daerah  lain,  bahkan  bisa  jadi  kelompok  industri  dari  negara  lain.  Dengan  kepemilikan yang  demikian,  produksi  bisa  berada  di  tempat  yang  jauh  serta  keputusan  redaksional ditentukan dari wilayah lain. Hal yang paling mengkhawatirkan, sebagai konsekuensinya, adalah  terputusnya  relasi  antara  masyarakat  suatu  wilayah  dan  media  yang  beredar  di sana. Sama  halnya  dengan  pendapat  Franklin,  relasi  kedua  hal  itu  juga  sangat  penting bagi  Siregar.  Keduanyalah  yang  disebut  Siregar  sebagai  orientasi  dan  sirkulasi,  yang sesungguhnya  menunjukkan  dua  fungsi  atau  peran  media:  sebagai  institusi  sosial  dan institusi bisnis. Kata Siregar,
Sebagai institusi sosial, [media] berorientasi ke luar (outward looking) untuk kepentingan masyarakat. Sebagai institusi bisnis, media massa sama halnya dengan setiap korporasi, yaitu menjalankan operasinya dengan orientasi ke dalam (inward looking), untuk kepentingan sendiri.
Dua  peran tersebut dalam  kenyataannya sulit  seiring sejalan  dan  kerap  menjadi dilema  dalam    kerja-kerja    jurnalistik,    termasuk    bagi    media    lokal.    Dalam    konteks Indonesia, perkembangan jumlah media lokal yang luar biasa pasca-Reformasi (Sutrisno, 2009) tidak hanya  disebabkan oleh  penghapusan SIUP sebagai  syarat  penerbitan media, melainkan  juga  buah  dari  dinamika  lokal  seiring  kebijakan  desentralisasi.  Perubahan lanskap  politik  Indonesia  yang  menjadikan  kabupaten  dan  kota  sebagai  basis  otonomi pada  gilirannya  membutuhkan  ruang  publik  bersama  yang  berfungsi  menghasilkan imajinasi komunitas dan identitas yang dicita-citakan. Dalam sejarah  Indonesia modern, media dianggap mampu memenuhi tugas tersebut (Anderson, 2009) Walhasil, meskipun
merupakan  institusi  bisnis,  media  lokal  sejatinya  tidak  melupakan  tugasnya  sebagai institusi  sosial.  Dua  peran  tersebut  seyogianya  berjalan  beriringan.  Pertanyaannya, apakah media lokal telah melaksanakan kedua tugas tersebut?
Walaupun  media  lokal  tumbuh  subur  pasca-Orde  Baru,  anehnya,  penelitian tentangnya tidak banyak dilakukan. Dalam refleksinya setelah satu dasawarsa Reformasi, Haryanto  (2011)  menyebut  “tidak  ada  data”  tentang  media  lokal.  Haryanto  jelas berlebihan dengan kesimpulan itu, karena kenyataannya, meskipun bisa dibilang sedikit, beberapa  riset  tentang  media  lokal  telah  dilakukan.  Secara  umum,  riset-riset  tersebut dapat  dikelompokkan  menjadi  dua:  peran  media  lokal  dinilai  positif  dan  sebaliknya perannya dianggap negatif.
Penelitian  Tessa  Piper  (2009)  misalnya  melihat  peran  yang  dimainkan  media bersifat positif, yakni memperkuat peran masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan pemerintahan  lokal  dan  menjalankan  kerja-kerja  pemberdayaan.  Media  lokal  juga membiakkan  kembali  akan  harapan  tumbuhnya  komunikasi  yang  demokratis  di  dalam masyarakat.
Sementara  itu,  penelitian  Eriyanto  (2008),  David  T.  Hill  (2011),  dan  Birgit Brauchler  (2011)  memandang  peran  media  lokal  sebagai  negatif.  Media-media  lokal tersebut memperkeruh konflik, bukan mendamaikan, serta berlaku klientelis dalam ajang kontestasi  politik  lokal. Peran  negatif itu  diambil media  dengan tujuan  mengambil  laba atau  keuntungan  sebanyak  mungkin  untuk  membesarkan  institusinya.  Mereka membuktikan  perkembangan  industri  media  lokal  pasca-Orde  Baru  ditunjang  oleh perilaku media  yang tidak  semestinya, yang di situ bertemu banyak sekali  kepentingan. Industri media lokal di suatu daerah, dengan demikian, butuh telaah yang bukan sekadar ekonomi  yang  konvensional,  melainkan  analisis  yang  mampu  melihat  celah  di  antara berbagai kepentingan itu.

## Ekonomi Politik dan Persebaran Kapital
Salah satu analisis yang mengulik berbagai kepentingan di balik sebuah fakta sosial atau  peristiwa  adalah  ekonomi  politik.  Pada  awalnya,  analisis  ini  merupakan  kritik terhadap analisis ekonomi  konvensional yang menekankan keseimbangan ( equilibrium ). Adam  Smith,  pencetus  teori  ekonomi  klasik  tersebut,  berpendapat  bahwa  kepemilikan uang atau modal akan menyebar dengan sendirinya melalui mekanisme yang murni pasar berdasarkan  prinsip  pertukaran  ( exchange ).  Dengan  prinsip  ini,  menggenggam  semua uang   dan   melepas   seluruh  barang   hanya    akan   membuat   harga   jatuh,   sebaliknya mengambil  semua  barang  dan  melepas  uang  akan  membuatnya  naik.  Kedua  sudut ekstrem itu tidak mungkin terjadi dan uang akan dengan sendirinya menyebar, yang pada akhirnya membuat keseimbangan antara kepemilikan uang dan barang. Salah satu kritik terhadap  ekonomi  klasik  ini  adalah  pengabaiannya  terhadap  berbagai  faktor  di  luar ekonomi seperti struktur sosial, akses informasi, dan lain-lain. Dengan kata lain, ekonomi tidak  mempertimbangkan  relasi  kuasa  yang  hendak  mengontrol  pasar  dan  produksi sekaligus.  Sebagai  kritik  terhadap  ekonomi  konvensional,  karena  itu,  ekonomi  politik didefinisikan sebagai  “relasi  sosial,  khususnya  relasi  kuasa,  yang  membentuk produksi, distribusi,  dan  konsumsi  sumber  daya”  (Mosco,  2009).  Komunikasi  tentu  saja  tidak berbeda  dari  dan  termasuk  sumber  daya  tersebut,  sehingga  produk  komunikasi  seperti koran  dan  distribusinya  serta  pilihan  konsumen  atasnya  juga  dibentuk  dan  dipengaruhi oleh  relasi  kuasa.  Dengan  tekanannya  pada  relasi  kuasa,  ekonomi  politik  banyak disumbang oleh tradisi Marxis.
Menurut Vincent Mosco (2009), ada empat karakteristik analisis ekonomi politik, yakni historis, multidisiplin, penekanan pada moral, dan praksis. Penjelasan singkat atas
keempatnya adalah bahwa berbagai kekuatan yang membentuk sebuah fakta sosial tidak begitu  saja  bisa  dipahami  dalam  suatu  babakan  waktu  tertentu,  karena  itu  perlu  dilihat dalam  rentang  perjalanan  sejarah  yang  panjang.  Demikian  pula,  suatu  fakta  sosial  itu tidak  cukup  hanya  dilihat  dari  suatu  sudut  atau  teori  saja,  melainkan  perlu  penggunaan banyak teori. Asumsinya adalah sebuah fakta sosial itu kompleks dan total. Berbeda dari analisis  lain  yang  “normal”-nya  hanya  untuk  kepentingan  ilmu,  ekonomi  politik  focus pada  relasi  sosial  yang  timpang  yang  merugikan  publik,  yang  hasilnya  tidak  sekadar refleksi, tetapi praktis dan dapat digunakan atau berguna bagi publik.
Dengan    karakteristiknya    yang    historis    dan    multidisiplin,    pendekatan    dalam ekonomi  politik  menjadi  sangat  luas.  Mosco  (2009)  sendiri  menyarankan  tiga  pintu masuk, yaitu  komodifikasi,  spasialisasi, dan  strukturasi. Pada  intinya  ketiganya  melihat relasi  kuasa  yang  membentuk  perubahan  nilai  dan  fungsi  sumber  daya  (komodifikasi), memengaruhi dinamika ruang di mana sumber daya berada (spasialisasi), dan mengatur praktik sosial dari sebuah sumber daya (strukturasi).
Di  Indonesia,  analisis  ekonomi  politik  tidak  banyak  berkembang  terutama  pada masa  Orde  Baru.  Penyebabnya, menurut  Vedi  R.  Hadiz,  politik  Orde  Baru  yang  selalu gusar  dengan  wacana  Kiri  dan  menganggapnya  sebagai  ancaman.  Berikut  kegundahan Hadiz (2013) atas kebijakan tersebut dan harapannya setelah Orde Baru runtuh:
“Ketiadaan  studi    ekonomi  politik    Indonesia    yang  serius  oleh    orang Indonesia,  menurut    saya,    dikarenakan    politik    marjinalisasi    Orde    Baru terhadap    analisis  Marxis.  Walaupun  tidak  semua  studi  ekonomi  politik diinspirasi Marxis—beberapa malah anti-Marxis—tema kembar kapitalisme dan kelas umumnya dianggap milik wacana Kiri. Karena itu, dengan sedikit pengecualian,  orang  Indonesia  menjadi  jarang  bersentuhan  dengan  isu-isu terkait  kebangkitan  kapitalisme  di  Indonesia.  Analisis  terhadap  politik  dan masyarakat  Indonesia  kemudian  cenderung ke  bentuk behaviorisme  sempit yang  sangat  dangkal.  Kejatuhan  Orde  Baru  dan  keterbukaan  ruang    politik yang  dihasilkannya  semoga  saja  melahirkan  studi  baru  ekonomi politik Indonesia  oleh  orang  Indonesia.  (Hadiz,  dalam  “Studies  in  the  Political Economy”; 2013)”
Meskipun bukan yang pertama, sebuah karya yang memberi pengaruh sangat besar dalam  kajian  ekonomi  politik  di  Indonesia,  bahkan  juga  di  Asia  Tenggara,  adalah Indonesia: The Rise of Capital karangan sarjana Australia Richard Robison, yang terbit perdana  pada  1986.  Hadiz  memujinya  sebagai  “perintis  jalan  yang  secara  signifikan mengubah  fokus  kajian  Asia  Tenggara  dan  Indonesia  pada  1980-an  dari  pendekatan tingkah-laku  ( behaviourism ),  sistem  dunia  ( world  system ),  dan  ketergantungan ( dependencia  theory )  menuju  ‘pendekatan’  ekonomi-politik.”  Buku  ini  pada  intinya membahas  pembentukan  kelas  kapitalis  baru  Indonesia bersamaan  dengan  membaiknya perekonomian  setelah  jalan  panjang  masa  penjajahan,  Orde  Lama,  dan  Orde  Baru. Penguasa kapital itu, menurut Robison, bukanlah borjuis Muslim tradisional yang pernah berpengaruh  pada  awal  abad  ke-20,  melainkan  para  pengusaha  Tionghoa  dan  kaum pribumi yang memegang kekuasaan birokrasi dan berhubungan dengan konglomerat.
Salah  satu  karya  yang  dipengaruhi  oleh  buku  Robison  adalah  disertasi  Daniel Dhakidae (1991) di Universitas Cornell. Judul disertasi tersebut secara terang mengambil frasa dari Robison: “The State, the Rise of Capital, and the  Fall of Political Journalism: Political  Economy  of Indonesian  News  Industry”.  Disertasi  ini  menunjukkan  bahwa kebangkitan  ekonomi  Orde  Baru  dan  campur  tangan  negara  terhadap  pers  membuat industri media bermetamorfosis dari  pers politik atau  pers perjuangan ke pers Pancasila atau  pembangunan.  Pers  terakhir  ini  menghilangkan  karakter  media  pada  masa  Orde
Lama  sebagai  alat  kompetisi  politik  menjadi  media  sebagai  institusi  bisnis  untuk meningkatkan kapital.
Setelah perubahan sangat penting dalam lanskap politik berupa jatuhnya Orde Baru dan  masuknya  Indonesia  ke  dalam  era  baru  Reformasi,  apa  yang  terjadi  dengan  kelas kapital? Bersama sang murid, Vedi R. Hadiz, Robison  (2011) menunjukkan bahwa tidak banyak  perubahan  terkait  mereka.  Meskipun  rezim  berganti,  struktur  kekuasaan  dan pengaruh  kelas  tidak  berubah.  Birokrat  politik  dan  pengusaha  mereorganisasi  dan mengonsolidasi kekuasaan untuk kemudian menegaskan diri sebagai sang oligarch . Meskipun  juga  melihat  adanya  kesinambungan  kapital  di  masa  Orde  Baru  dan Reformasi,  Edward  Aspinall  berpandangan  bahwa  terdapat  beberapa  perbedaan  dan perubahan  yang  cukup mencolok.  Dengan pengusaha Tionghoa  tetap  menjadi  penguasa kapital yang sangat penting, yang berubah sekarang antara lain menguatnya modal swasta dan  pribumi  yang  merupakan  buah  dari  kebijakan  proteksionis  Orde  Baru  terhadap keluarga  birokrat.  Selain  itu,  perubahan  sangat  mencolok  berkenaan  dengan  era desentralisasi  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  munculnya  pebisnis  lokal  serta terdistribusinya   modal    ke    daerah-daerah.   Hal   terakhir   ini,   menurut   Aspinall, memunculkan  efek  yang  kurang  menyenangkan  dari  otonomi  daerah:  para  pengusaha lokal  berlomba  menjadi  bupati  atau  gubernur  atau  anggota  legislatif,  yang  selanjutnya melakukan kontrol atas anggaran, serta pada gilirannya saling berkolusi untuk memupuk kekayaan. Praktik korupsi di daerah, demikian Aspinall, tidak pernah sekasat mata di era Reformasi,  yang  melibatkan  utamanya  penguasa  dan  birokrat  yang  sekaligus  juga pengusaha.
Bersamaan  munculnya  kelas  kapital  lokal  dan  terdistribusinya  modal  ke  daerah itulah industri  media  lokal  tumbuh  pasca-Orde  Baru.  Kecuali  oleh  pengusaha  lokal, industri pers  di  Jakarta  dan Jawa  kemudian  membikin media-media lokal  sebagai  anak usaha. Di tengah iklim korupsi yang kuat di daerah, media lokal menghidupi dirinya baik sebagai institusi sosial maupun bisnis, yang pada gilirannya membentuk apa yang disebut sistem media.

## Sistem Media
Ada  beberapa  cara  yang  digunakan  para  peneliti  untuk  melihat  kenyataan  dan sistem pers di sebuah negara. Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm di  dalam  buku  mereka  yang  telah  menjadi  klasik, Four  Theories  of  the  Press:  The Authoritarian,  Libertarian,  Social  Responsibility,  and  Soviet  Communist  Concepts  of What  the  Press  Should  Be  and  Do (1963),  menganjurkan  untuk  mengkaji  pandangan- dunia ( worldview , welltanschauung ) yang dianut  warga  negara  itu.  Mereka berpendapat bahwa  pandangan-  dunia  tersebut  akan  memengaruhi  dan  pada  gilirannya  tecermin  di dalam media. Mereka mengatakan,
“Untuk  melihat  sistem  sosial  dalam  hakikat  hubungannya  dengan  pers, seseorang  harus  mengulik  nilai-nilai  dasar  dan  asumsi  menyangkut masyarakat  dan  negara,  relasi-relasi  negara,  serta  pengetahuan  dan kepercayaan dasariah.”
Pendapat  Siebert,  Peterson, dan  Schramm  tersebut  telah  banyak dikritik  terutama karena  terlalu  normatif  dan  ahistoris  (Blumler,  1992),  bias  Barat  terutama  ketika menggambarkan pers Uni Soviet (Simpson, 1994), serta kunonya teori tersebut sehingga tidak  relevan  lagi  digunakan  setelah  Uni  Soviet  runtuh  pada  1980-an  (Picard,  1985). Yang sangat mendasar dari banyak kritik itu sesungguhnya mempersoalkan teori mereka
yang  sangat  deduktif:  bila  sistem  yang dianut  negara  adalah  A,  maka  sistem  pers  yang ada di negara itu juga A. Model penalaran silogis yang ada dalam pendapat Siebert, oleh para  pengkritiknya,  dianggap  mengabaikan  kenyataan  atau  fakta  yang  kerap  berbeda dengan sistem besar negara.
Achmad Zaini Abar (1995), salah seorang pengkritik empat teori pers ala Siebert, Peterson,  dan  Schramm,  menyatakan  bahwa  kenyataan  yang  berbeda  tersebut  sering terjadi terutama di negara dunia ketiga. Di dalam bukunya, Kisah Pers Indonesia: 1966- 1974 , Abar menunjukkan bahwa di Indonesia, yang merupakan negara dunia ketiga, pers jauh dari apa yang dicita-citakan oleh demokrasi Pancasila, sistem yang digadang-gadang oleh  Orde  Baru.  Di  bawah  Orde  Baru,  pers  Indonesia  adalah  pers  yang  terkungkung dalam  hegemoni  dan  ketakutan  sebab  sewaktu-waktu  pembredelan  bisa  terjadi  bila pemberitaannya tak memeroleh restu rezim.
Setidaknya  ada  dua  kelemahan  dalam  kritik  Abar terhadap Siebert  dkk.  Pertama, persoalan sebenarnya bukanlah apa yang dibilang oleh Abar sebagai inkonsistensi sistem dan  kenyataan,  melainkan  bahwa  demokrasi  Pancasila  benar-benar  dijadikan  sebagai sistem  oleh  Orde  Baru  juga  masih  bisa  diperdebatkan.  Belakangan  lebih  banyak  yang menyebut sistem pemerintahan Orde Baru adalah otoritarianisme. Walhasil, bila pendapat terakhir  ini  dipegangi,  sistem  pers  di  bawah  Orde  Baru  sesungguhnya  sesuai  dengan sistem yang dianut negara. Di sini inkonsistensi yang merupakan titik kritik Abar untuk Siebert dkk dengan sendirinya tidak tepat dan malah menguatkan pendapat mereka.
Kedua,  pendapat  Abar  bahwa  inkonsistensi  sistem  negara-sistem  pers  terjadi  di negara dunia ketiga jelas sangat bias Barat. Di dalam ilmu sosial cara pandang ini disebut orientalisme:  melihat  timur  atau  dunia  ketiga  sebagai  jelek  dan  barat  sebagai  maju  dan berperadaban.  Cara  pandang  yang  digunakan  Abar  ini  mengabaikan  banyak  fakta inkonsistensi yang juga terjadi di negara maju. Di Italia di masa kepemimpinan Perdana Menteri  Silvio  Berlusconi,  misalnya,  pers  dimiliki  dan  digunakan  oleh  penguasa  untuk kepentingan politiknya.  Fakta  bahwa  sistem  pers  yang dianut  negara-negara maju  tidak sama, meskipun mereka mengklaim diri sebagai penganut demokrasi, dengan sendirinya menunjukkan bahwa  di  sana  juga  terjadi  ketidaksamaan sistem  negara  dan  pers.  Paling tidak itu memperlihatkan bahwa sistem pers di negara maju tidaklah monolitik dan tidak mengikut saja, untuk mengatakan sesuai dengan, sistem yang dianut negara.
Meskipun kritiknya mengandung kelemahan, usulan Abar terkait pendekatan untuk melihat  sistem  pers  di  suatu  negara  menarik  disimak  lebih  lanjut.  Abar  menyebut pendekatan  usulannya  sebagai  pendekatan  struktural.  Pendekatan  yang  dipinjam  dalam analisis-analisis ilmu sosial, yang mulai marak pada 1970-an, itu berupaya melihat lebih jauh  dinamika  hubungan  pers  dengan  berbagai  kekuatan  sosial,  ekonomi,  dan  politik. Meskipun  menjelaskan  panjang-lebar  soal  pendekatan  struktural  yang  diusulkannya, Abar  abai  menunjukkan  variabel  yang  meyakinkan  yang  dia  gunakan  dalam  melihat sistem  pers  Indonesia.  Bukunya  kemudian  nyaris  bercerita  lepas  terkait  sejarah  pers  di paruh awal Orde Baru.
Pada  titik  itu,  apa  yang  ditulis  Daniel  C.  Hallin  dan  Paolo  Mancini  (2004) melengkapi  pendekatan  yang  dimaksud  Abar.  Sama  dengan  Abar,  Hallin  dan  Mancini juga mengkritik empat teori pers yang mereka sebut sebagai normatif. Sebagai gantinya, mereka  mengusulkan  pendekatan  yang  lebih  historis,  dengan  tujuan-tujuan  yang dijelaskan sebagai berikut:
“Kami  di  sini  bukan  ingin  untuk  mengukur  sistem-sistem  media  melawan yang  ideal  dan  normatif,  tapi  hendak  menganalisis  perkembangan historisnya  sebagai  institusi  dalam  konteks  sosial  tertentu.  Kami  ingin memahami mengapa sistem- sistem itu berkembang dalam  cara  yang unik; apa  peran  yang  mereka  mainkan  dalam  kehidupan  politik,  sosial,  dan
ekonomi; dan pola-pola relasi mereka dengan institusi sosial lainnya. Model jurnalisme kami merupakan model yang empiris, bukan normatif.”
Berbeda  dengan  Abar,  Hallin  dan  Mancini  menjelaskan  variabel  yang  digunakan untuk melihat sistem pers tersebut, yang seluruhnya ada empat variabel. Pertama, industri pers,  yang  ditekankan  pada  kuat  atau  lemahnya  sirkulasi  media.  Kedua,  paralelisme politik, yaitu hubungan media dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di masyarakat; sistem media merefleksikan kekuatan politik. Ketiga, profesionalisme jurnalis. Keempat, intervensi pemerintah terhadap pers.
Meskipun  yang  ditekankan  Hallin  dan  Mancini  dengan  menggunakan  empat variabel tersebut  adalah perbandingan sistem  pers di  beberapa  negara, pendekatan yang digunakannya jelas sekali memadai dipakai untuk melihat sistem pers di sebuah wilayah. Bahkan  dengan menggunakannya untuk  membandingkan sistem  pers  di  banyak  negara, pendekatan Hallin dan Mancini berarti telah dipakai dan memadai untuk melihat pers di wilayah-wilayah  yang  berbeda.  Alasan  inilah  yang  membuat  penelitian  ini  memilih pendekatan  Hallin  dan  Mancini.  Memang  ada  kritik  bahwa  pendekatan  mereka  terlalu mempertimbangkan  faktor  politik,  sebagaimana  anak  judul  buku  mereka, three  models media and politics , namun, sebagaimana kasus Aceh yang akan diulas di bawah, kaitan keduanya sangatlah erat.
Tinggal  persoalannya,  kalau  Halllin  dan  Mancini  melihat  pers  dalam  konteks politik negara, apakah bisa pendekatannya dipakai untuk melihat pers di sebuah provinsi di suatu negara? Apakah tidak cukup melihat sistem pers di tingkat negara lalu kemudian menderivasinya ke dalam sistem pers di daerah?
Pasca-Reformasi,  Indonesia  menerapkan  kebijakan  otonomi  daerah  secara berlebihan  di  Indonesia.  Banyak  hal  yang  sebelumnya  diatur  oleh  dan  menjadi kewenangan  pemerintah  pusat,  kemudian  didelegasikan  dan  menjadi  hak  daerah. Kebijakan desentralisasi ini, dalam pandangan banyak pengamat, mengubah secara total landscape politik  Indonesia.  Aktor-aktor  politik  lokal  bermunculan  d(eng)an memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah, termasuk sumber daya media. Media  di  daerah  kemudian  banyak  digunakan  untuk  melayani  kepentingan  elite-elite lokal tersebut. Meskipun urusan tentang regulasi media masih berada di pusat, kenyataan media di pusat atau daerah bisa berbeda sama sekali. Ini alasan pentingnya melihat pers di daerah di Indonesia terutama pasca-Reformasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Demokrasi dan Konstruksi Sosial dalam Media
Pandangan  penulis  menilai  posisi  media  massa  memegang  peranan yang   sangat penting    dalam    menjalankan    sistem   demokrasi.    Bahkan jurnalisme  juga  dianggap sebagai  pilar  demokrasi.  Media  dan  demokrasi  merupakan  hubungan  yang  tidak  dapat terpisahkan.  Keduanya  telah  melewati  sejarah    yang    panjang    dan    saling berkesinambungan  satu  sama  lain  sejak zaman feodal hingga saat ini. Media massa tanpa adanya demokrasi akan mengalami   kemandegan,   karena   media   massa   dapat   bersuara manakala difasilitasi  oleh  sistem  demokrasi.  Begitu  juga  sebaliknya,  demokrasi  akan terlihat sinarnya manakala difasilitasi oleh media massa.
Demokrasi  baru  dapat  dikatakan  berhasil  ketika  masyarakat well  informed dalam memberikan aspirasi politiknya. Artinya, masyarakat harus memiliki informasi yang cukup dalam menentukan keputusan politiknya dan bukan hanya asal pilih. Disinilah peran media massa  untuk  memberikan informasi   kepada    masyarakat    untuk    membantu    mereka
menentukan pilihannya.  Media  massa  bertanggung  jawab memberikan informasi tentang para kandidat dari sisi yang paling objektif sehingga akan menyehatkan persaingan politik di pemerintahan.
Seperti  halnya  Edmund  Burke  menyebut   media   massa  sebagai  pilar keempat demokrasi. Karena itu, media massa bertanggung jawab sebagai pengawas dan pengontrol para  pemegang  kekuasaan  seperti pemerintah,  para pemilik  modal,  dan  institusi-institusi lain  yang  sekiranya  berpotensi mempengaruhi masyarakat.  Fungsi media  massa  tersebut seharusnya  juga  dapat    meningkatkan    kewaspadaan    institusi-institusi    tersebut    dalam melakukan  aktivitasnya,  karena  apa  yang  dilihat  media  juga  akan  dilihat masyarakat.
Pendapat  lainnya  tentang  media  oleh  Karin  Wahl  Jurgenson  dalam Handbook  of Journalism Studies menulis, secara ringkas media massa, cetak, elektornik atau jurnalisme dalam demokrasi memiliki tiga peran,  yaitu (1) jurnalisme sebagai sumber  informasi, (2) jurnalisme  sebagai watchdog dan  pilar    keempat    demokrasi,    (3)    jurnalisme    sebagai mediator,    (4)    jurnalisme  sebagai  advokat.    Keempat    peran    jurnalisme  tersebut merupakan  tanggung  jawab  para  pengelola  media  yang  harus  dipenuhi  dalam  sistem pemerintahan  demokrasi  Dahl  (1998)  dalam  Katrin  Voltmer,  mengatakan  munculnya justifikasi  normatif  terhadap  media.  Pertama,  adanya  kebebasan  pers  ( free  pers )  yang menyediakan  ruang  debat  publik  dan  bebas  bersuara.  Hadirnya  ‘market place  of  ideas ’ dimana banyak ide/gagasan yang muncul. Media menjadi sebuah forum  dimana  berbagai macam  kelompok  bisa  mengekspresikan pendapatnya.  Sehingga,  bisa  disebut  bahwa media  menghadirkan  ruang publik ( public sphere ) yang akan mendorong terciptanya civil society .  Tetapi, disisi   lain   ada   pendapat   yang   bertentangan   mengenai   hal   ini, bahwa  banyaknya  opini/sudut  pandang  yang  berbeda  malah  membuat  perselisihan  di masyarakat.  Masyarakat  yang  menjadi  audiens  politik  tanpa  disertai  dalam  memilih informasi yang disampaikan, hanya akan membuat suatu hal yang cacat.
Membahas  konstruksi  sosial ( social  construction ),  tidak  lepas  dari apa yang  telah dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann,   dalam buku mereka berjudul “ the Social Construction of Reality: A Treatisein the Sociology of Knowledge’ . Berger dan Luckmann meyakini secara substantif bahwa  realitas  merupakan  hasil  ciptaan  manusia kreatif    melalui  kekuatan  konstruksi  sosial  terhadap  dunia  sosial  di  sekelilingnya, “ reality  is  socially constructed ”.
Konstruksi sosial berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial  yang  diciptakan oleh  individu  yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia  dalam  banyak  hal  memiliki  kebebasan  untuk  bertindak  di  luar  batas  kontrol struktur dan pranata sosialnya dimana individu  melalui respon-respons terhadap stimulus dalam  dunia  kognitifnya.  Dalam  proses  sosial,  individu  manusia  dipandang  sebagai pencipta  realitas  sosial  yang  relatif  bebas  di  dalam  dunia  sosialnya.  Namun  demikian, kebenaran  suatu  realitas  sosial  bersifat  nisbi,  yang  berlaku  sesuai  konteks  spesifik  yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
Pada proses konstruksi jika dilihat dari perspektif Berger dan Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga  bentuk realitas, yakni :
a. Objective   reality ,   merupakan   suatu   kompleksitas   definisi  realitas (termasuk ideologi  dan   keyakinan   )   serta   rutinitas   tindakan     dan tingkah  laku   yang telah    mapan  terpola,    yang    kesemuanya  dihayati  oleh  individu  secara  umum sebagai fakta.
b. Symblolic  reality ,  merupakan  semua  ekspresi  simbolik  dari  apa  yang  dihayati sebagai  “ objective  reality ” misalnya teks produk industri media, seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film.
c. Subjective  reality ,  merupakan  konstruksi definisi  realitas  yang  dimiliki  individu dan  dikonstruksi  melalui  proses  internalisasi.  Realitas  subjektif    yang    dimiliki masing-masing  individu  merupakan  basis untuk   melibatkan   diri   dalam   proses eksternalisasi,   atau   proses interaksi  sosial  dengan  individu  lain  dalam  sebuah struktur    sosial.  Melalui  proses  eksternalisasi  itulah  individu  secara  kolektif berpotensi melakukan  objektivikasi,  memunculkan  sebuah  konstruksi objective reality yang baru.
Selain  itu  juga  berlangsung  dalam  suatu  proses  dengan  tiga  momen simultan,  dalam konsep    untuk    menghubungkan    antara    yang    subjektif  dan  objektif  melalui  konsep dialektika, yaitu :
a. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia  sosio-kultural sebagai produk manusia. “ Society is a human product ”.
b. Objektivasi ialah  interaksi  sosial dalam dunia  intersubjektif  yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. “Society is an objective reality” .
c. Internalisasi ialah  individu  mengidentifikasi   diri  di  tengah  lembaga- lembaga sosial  atau   organisasi  sosial  di  mana   individu   tersebut menjadi anggotanya. “ Man is a social product ”.
d. Menurut  Heru  Nugroho  dalam Dekonstruksi  Wacana  SARA  Negara  dan Implikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia, gagasan konstruksi sosial  telah  dikoreksi  oleh  gagasan  dekonstruksi  yang  melakukan  interpretasi terhadap  teks,  wacana,  yang  terkenal  dengan  gagasan-gagasan deconstruction yang    kemudian    melahirkan    tesis-tesis    keterkaitan    antara  kepentingan ( interest )   dan  metode  penafsiran  ( interpretation )   atas  realitas  sosial.  Dalam dekonstruksi, kepentingan tertentu selalu  mengarahkan kepada pemilihan metode penafsiran.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Habermas  (1972)  dalam  Heru  Nugroho, mengatakan bahwa  terdapat  hubungan  strategis  antara  pengetahuan  manusia  (baik  empirik-analitik, historis  hermeneutik,  maupun  kritis)  dengan  kepentingan    (teknis,praktis,    atau    yang bersifat    emansifatoris)    walau    tidak  dapat  disangkal  bahwa  yang  terjadi  juga  bisa sebaliknya  bahwa  pengetahuan  adalah produk  kepentingan  Pendekatan  konstruksi sosial atas realitas Peter L Berger dan Luckmann telah direvisi dengan melihat  fenomena media massa  sangat  substantif  dalam  proses  eksternalisasi,  subyektivasi  dan  internalisasi  yang kemudian dikenal sebagai “konstruksi sosial media massa”. Bungin (2010) dalam Apriadi Tamburaka,    menjelaskan    bahwa    posisi    “konstruksi    sosial    media    massa”  adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapinya atas “konstruksi sosial atas realitas”. Menurut  perspektif  tersebut,  tahapan  dalam  proses  konstruksi  sosial  media  massa  itu terjadi melalui:
a. Tahap  menyiapkan  materi  konstruksi:  Ada  tiga  hal  penting  dalam tahapan ini yakni: keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, keberpihakan kepada kepentingan umum.
b. Tahap  sebaran  konstruksi:  prinsip  dasar  dari  sebaran  konstruksi  sosial  media massa  adalah    semua    informasi    harus    sampai  pada  khalayak  secara  tepat berdasarkan  agenda  media.  Apa  yang  dipandang  penting  oleh  media,  menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.
c. Tahap  pembentukan  konstruksi  realitas.  Pembentukan  konstruksi  berlangsung melalui:  (1)  konstruksi  realitas  pembenaran;  (2)  kedua  kesediaan  dikonstruksi oleh media massa; (3) sebagai pilihan konsumtif.
d. Tahap   Konfirmasi.  Konfirmasi  adalah  tahapan  ketika   media   massa maupun penonton  memberi  argumentasi  dan  akuntabilitas  terhadap  pilihannya  untuk terlibat dalam pembetukan konstruksi.
Pada  kenyataanya,  realitas  sosial  itu  berdiri  sendiri  tanpa  kehadiran individu baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial memiliki makna,  manakala realitas  sosial dikonstruksi dan dimaknai  secara subyektif  oleh  individu   lain   sehingga memantapkan  realitas  itu  secara obyektif.  Individu  mengkostruksi  realitas  sosial,  dan merekonstruksinya  dalam    dunia    realitas,    memantapkan    realitas    itu    berdasarkan suyektivitas individu lain dalam institusi sosialnya.

## Kepentingan  Ekonomi  Politik  dan  Realitas  yang  Termediasi  oleh Media
Tarik-menarik  kepentingan  antara  media  lokal  dengan  elit  politik  dalam  polemik pemilukada    Aceh    2012    dimungkinkan    terjadi    karena    beberapa  penyebab    yang berpangkal  pada  profesionalisme  media.  Profesionalisme media dapat dilihat dari produk akhir  media berupa isi atau teks,  yang  secara sederhana terlihat dari berita yang disajikan tentang  polemik  pemilukada  yang  ditampilkan  kurang  berimbang.  Selanjutnya  merujuk pada dinamika sosial budaya, ekonomi politik, konteks sejarah, dan regulasi media. Dalam proses  perpolitikan dan demokrasi,  media  massa  adalah  media yang  mempunyai tingkat pengaruh  yang  cukup  signifikan.  Pendekatan ekonomi politik  memfokuskan  pada  kajian utama tentang hubungan antara struktur  ekonomi-politik,  dinamika  media,  dan  ideologi media    itu  sendiri,  yang  kemudian  mengarah  pada  kepemilikan,  kontrol  serta  kekuatan operasional pasar media. Produksi media ditentukan oleh berbagai macam kondisi tekanan ekspansi  pasar  dan  juga  ditentukan  kepentingan  ekonomi-politik  pemilik  modal    dan pembuat      kebijakan      media.      Dimana      kepentingan            tersebut  berkaitan    dengan kebutuhan  untuk  memperoleh  keuntungan,  sebagai  akibat  dari  adanya  kecenderungan monopolistis dan proses integrasi, baik secara vertikal maupun horisontal.
Dalam  perspektif  ekonomi  politik  kritis  ekstensifikasi  dominasi  media  dikontrol melalui dominasi produksi isi media yang sejalan dengan preferensi pemilik modal. Proses komodifikasi media massa memperlihatkan dominasi peran kekuatan pasar.
Base  (2009)  dalam  Henry  Subiakto  dan  Rachmah  Ida,  menulis  bahwa  akar    dari ekonomi  politik   media   bermula   dari  pandangan-pandangan  dan konsepsi  yang  lahir dari  pakar culture  studies (studi  budaya)  seperti  Theodore  Adorno,  Richard  Hogart, Raymond  William,  dan  E.P.  Thompson  yang  memperkenalkan    teori  tentang    ‘ cultural materialism’ .    Menjelaskan    bahwa  budaya  telah  menjadi  komoditas  yang  dihasilkan dengan  kepentingan  tertentu  pembuatnya  untuk  kepentingan  memperoleh  keuntungan finansial.
Dalam  kepemilikan  media  massa,  Peter  Golding  dan  Graham  Murdock  (2000) dalam  Henry  Subiakto  dan  Rachmah  Ida,  berpendapat  bahwa  media  massa    adalah produsen  budaya  yang  lebih  berperan  sebagai  mesin  bisnis pencari keuntungan. Dimana ideologi kapitalisme telah meresap dalam institusi media, serta mewarnai hubungan antara pemilik  dan  para  pekerjanya.  Walau  teks  dan  isi  dari  berita  oleh  media  tersebut  tidak menampakkan  dukungannya  terhadap  kapitalisme,  tapi  pada  dasarnya  isinya  lebih mengarah untuk melayani kepentingan pasar. Perusahaan media sebagai institusi kapitalis, bisnisnya  telah  menjangkau  kemana-mana,  namun  kontrol  kepemilikan  terpusat  pada beberapa orang saja.
Melihat  dari  pendapat  tersebut,  jika  kita  melihat  ke  dalam  wacana  dari  setiap  isi pemberitaan media yang muncul, baik dalam bentuk teks, percakapan,  atau  apapun,  tidak dilihat  sebagai  sesuatu  yang  alamiah,  wajar  dan  objektif atau  netral,  tapi  merupakan
bentuk dari petarungan kekuasaan. Kekuasaan   yang   dimaksud   adalah   kontrol   dari satu   orang   atau kelompok  mengontrol  orang  atau  kelompok  lain  lewat  lewat  wacana yang telah  dikontruksi  dan  dibingkai.  Seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  lebih dan dominan mempunyai kekuasaan tidak  hanya dalam menentukan bagian mana  yang  perlu ditampilkan  dan  man  yang  tidak,  tetapi  juga  bagaimana  ia harus  ditampilkan.  Misalnya dapat dilihat dari perulangan berita, penonjolan realitas atau pemakaian kata-kata tertentu.
Ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh pemodal, para elite penguasa dan pengusaha berkolaborasi dalam mengatur isi media. Sehingga kebebasan dari pers ataupun jurnalis,  telah  disusupi  oleh  propaganda-  proganda  dari  kepentingan  segelintir  orang. Setiap berita telah dikonstruksi oleh pemodal dengan kekuatan politik dan bisnis.
Chomsky (2000) menilai bahwa adanya konspirasi dari para elite dalam mengontrol mengkonstruksi realitas kedalam berita dan informasi. Ia melihat media telah menjadi alat kepentingan  politik,  ekonomi,  militer,  dan  kultur  kalangan  penguasa.  Menurutnya,  para gate  keeper media  telah  menjadi  pion  politisi  dan  pemodal  untuk  mencari  keuntungan. Dengan  kata  lain,  atas  nama  politik    atau    bangsa,    para    penguasa    mengatur    setiap pemberitaan  sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka.
Realitas  politik  kekinian,  sangat  diburu  oleh  media.  Politik  selalu  menjadi  topik utama ( trending topic ) pemberitaan di mainstream media. Bahkan,  menjadi perbincangan renyah masyarakat di beberapa media sosial. Hampir  setiap  hari,  selalu  ada  politisi  yang muncul  di  televisi  dan  radio  sebagai    narasumber    talkshow    politik,    wawancara mendalam  di  koran  dan majalah, hingga eksis secara pribadi di berbagai account sosial. Realitas  yang  sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  politisi  beralih  panggung  ke  media, dengan  keberadaannya  yang  rajin  mengikuti  perkembangan  politik,  secara otomatis memberi peran pada politisi sebagai aktor utama dalam panggung politik media.
Beralihnya panggung politik dari kawasan keterwakilan ke ruang publik yang lebih luas  yakni  media,  membuat  para  politisi  sadar  akan penampilan mereka.  Performa  yang disuguhkan tidak  lagi hanya kualitas politik  namun juga seni penampilan dan seni peran. Bagaimana  pun  media  adalah  panggung,  sehingga  setiap  politisi  yang  tampil  harus menguasai “seni pementasan”. Saat politisi masuk media, mereka pun dibayar dan media juga  mendapat  iklan. Pada  akhirnya,  yang  ditakutkan  adalah  eksistensi  kini  tak  lagi diukur  dari hasil kerjanya melainkan seberapa sering tampil di media,  yang tentu hal ini merugikan sekaligus mengorbankan hak-hak politik publik.
Namun perlu disadari bahwa peran politisi di media bukan layaknya selebriti yang berperan  dengan  beda  karakter.  Mereka  harus  tampil  maksimal  ketika  menunjukkan tanggung  jawab  politik  yang  sebenarnya  dan  bukan  menyuguhkan  hal-hal  politik  yang bersifat  imajiner.  Perbedaan peran  yang dilakukan politisi terletak  pada  framing  politik, membangun  isu,  menyusun  wacana,  dan pengembangan pemaknaan  politik  bagi publik. Hal  itu  menjadi  modal    penting    bagi    politisi    dalam    menyadari    dan    mendefinisikan situasi politik yang terjadi di media.
Pendapat Erving Goffman (dalam Eriyanto, 2002), tentang definisi terhadap situasi dapat  dibedakan  menjadi  strip  dan  frame.  Strip  merupakan  sebuah  sekuen  aktivitas, sedangkan  frame  merupakan  pola  pengaturan  dasar  yang    digunakan    untuk mendefinisikan   strip.   Pemahaman  politisi   terhadap strip  politik  menjadi penting  agar peran  demi  peran  tak  melenceng  dari rundown politik  media.  Saat  tampil,  politisi  dan media  sama-sama  memegang  peran    penting    dalam    mengedukasi    publik    mengenai situasi    politik    yang  terjadi,  sehingga  sekuen politik  yang  akan dibahas  harus  dikuasai. Menurut  Siti  Aminah dalam  jurnalnya,  Politik  media  merupakan sebuah sistem politik, istilah ini untuk membandingkan dengan sistem-sistem lainnya,  seperti  politik  legislatif, politik    birokrasi,   politik    yudisial,    serta  politik  partai.  Dalam  setiap  domain  tersebut, dapat  diidentifikasi  peran  kunci,  kepentingan  yang  bermacam-macam,  aturan  perilaku
yang rutin, serta politik interaksi yang mapan, yang bila digabungkan dapat  memperjelas bentuk khusus dari perpolitikan.
Aminah menambahkan, bahwa terdapat 3 (tiga) pelaku dalam politik media,  yakni; politisi, jurnalis, dan orang-orang yang digerakkan oleh kepentingan khusus. Bagi politisi, tujuan dari politik media untuk dapat menggunakan komunitas massa dalam memobilisasi dukungan publik yang mereka perlukan untuk kemenangan dalam pemilu dan memainkan program ketika  duduk  di  ruangan  kerja.  Bagi  jurnalis,   tujuan  politik   media  untuk membuat  tulisan  yang  menarik  perhatian  khalayak  dan  menekankan  apa  yang  disebut dengan “suara independen dan signifikan dari para jurnalis”. Sedangkan  bagi  masyarakat, tujuannya  untuk  keperluan  mengawasi  politik dan menjaga politisi agar tetap akuntabel, dengan menggunakan basis usaha yang minimal.

## Gramsci dan Kekuatan Hegemoni dalam Mengontrol Media
Dalam  hal  awal  membahas  tentang  hegemoni,  sebenarnya  sangat  sulit mendefinisikannya.    Ini    rupanya    susah    untuk    dijawab    ketika    kita  membicarakan Gramsci,  karena,  setidaknya  dalam The  Prison  Notebooks ,ia  tidak  pernah  memberikan definisi  yang  pas  terhadap  istilah  itu.  Ini  mungkin  alasan  utama  kenapa  terdapat  begitu banyak  ketidak-konsistenan  dalam  literatur  hegemoni,  orang  cenderung  membentuk definisinya sendiri, berdasarkan pembacaan mereka sendiri terhadap Gramsci dan sumber- sumber lainnya.  Yang  menjadi  masalah di sini  adalah  bila  seseorang  membaca Gramsci secara setengah-setengah maka definisi mereka pun seperti itu.
Contohnya,  Martin  Clark mendefinisikan  hegemoni  sebagai  "cara kelas penguasa mengontrol  media  dan  pendidikan".  Meskipun  definisi  ini  mungkin  lebih  sempit  dari biasanya,  ia  mencerminkan  kesalahan-pembacaan  yang  biasa  terjadi  terhadap  konsep tersebut, yakni bahwa hegemoni adalah cara kelas penguasa mengontrol institusi-institusi yang  mengontrol  atau  mempengaruhi  pemikiran  kita.  Walau  demikian,  kebanyakan literatur  hegemoni  di  kalangan  akademik  dan  aktivis  mengambil  sudut  pandang  yang sedikit lebih lebar dari ini, dengan menyertakan lebih banyak institusi dalam pelakasanaan hegemoni  -  setidaknya    menyertakan  juga    militer  dan  sistem  politik.    Problemnya adalah  bahkan  ketika  institusi-institusi  ini diperhitungkan, fokusnya cenderung eksklusif kepada  kelas  penguasa,  dan  metode-metode     kontrolnya.        Hegemoni     sering        kali digunakan    untuk  menggambarkan cara kelas-kelas kapitalis menginfiltrasi pikiran rakyat dan  menerapkan  dominasinya.  Yang  luput  dari  definisi  ini  adalah  Gramsci  tidak  hanya menggunakan   istilah  "hegemoni"  untuk   menggambarkan  aktivitas kelas penguasa,  ia juga menggunakannya untuk mendeskripsikan pengaruh yang  diberikan  oleh  kekuatan- kekuatan  progresif.  Dengan  mencamkan  hal  ini,  kita  dapat  melihat  bahwa  hegemoni seharusnya  didefinisikan  sebagai  hal  yang  dilakukan  bukan  saja  oleh  kelas  penguasa, faktanya ia adalah proses di mana kelompok-kelompok sosial (apakah   mereka   progresif, regresif, reformis,   dan  lain sebagainya) meraih kekuasaan untuk memimpin, bagaimana mereka memperluas kekuasaan mereka dan mempertahankannya.
Untuk memahami apa yang coba dicapai oleh Gramsci ketika mengembangkan teori hegemoninya,  kita  butuh  melihat  konteks  historis  yang  ia  hadapi  maupun  perdebatan dalam pergerakan di masa itu. Istilah "hegemoni" sudah  umum digunakan oleh  lingkaran sosialis  sejak  awal  abad  20.  Penggunaannya  menunjukkan  bahwa  bila  suatu  kelompok digambarkan sebagai "hegemonik" maka ia menempati posisi kepemimpinan dalam suatu ranah politik  tertentu. Penggunaan  istilah  gegemoniya  (istilah  Rusia  untuk  hegemoni, sering diterjemahkan  sebagai vanguard )  oleh  Lenin  tampak  menyiratkan  suatu proses yang  lebih  mirip  dengan  apa  yang  digambarkan  oleh  Gramsci.  Dalam  upayanya mengkatalisis   Revolusi   Rusia,   Lenin   melakukan   pengamatan bahwa  ketika  dibiarkan
mengurus  sendiri,  kaum  pekerja  cenderung  hanya mencapai kesadaran  serikat  buruh, memperjuangkan  keadaan  yang  lebih  baik dalam sistem yang ada.  Untuk  menghadirkan perubahan revolusioner, ia berargumen  bahwa  kaum  Bolshevik  perlu  menempati  posisi hegemonik  dalam  perjuangan  menentang  rejim  tsaris.  Ini  artinya  bukan  saja memberdayakan  berbagai  serikat  pekerja  dengan  menyatukan  mereka,  tapi  juga melibatkan  semua  "strata  oposisi"  dalam  masyarakat  ke  dalam  gerakan,  menarik hubungan-hubungan  di  antara  semua  bentuk  "penindasan  politik  dan  kesewenang- wenangan otokratik”.
Namun, dalam periode paska revolusioner implikasinya berubah. Lenin berargumen bahwa  hal-hal  krusial  untuk  mendirikan  "hegemoni  proletariat".  hegemoni  proletariat adalah pertama,  kaum proletariat  perkotaan mempertahankan  aliansinya  dengan  kaum tani  pedesaan  (yang    merupakan  mayoritas  penduduk  Rusia)  untuk  mempertahankan kepemimpinan  nasional  dan  kedua  adalah  keahlian  kaum  kapitalis  lama  digunakan, dengan  memaksa mereka untuk  secara  efektif mengelola  industri-industri negara.  Kedua proses kepemimpinan  ini  yang dilakukan  via konsensus  dan penggunaan paksaan dalam pengembangan hegemoni akan memainkan peran yang krusial dalam teori Gramsci.  Dari tahun  1922-1923  Gramsci  berada  di  Rusia  ketika  perdebatan-perdebatan  ini  sedang menggelora dan setelah masa-masa  inilah kita  melihat  hegemoni mulai menempati peran sentral dalam tulisan- tulisannya.
Di    samping    pengaruh    yang    diakibatkan    oleh    jalannya    peristiwa    di  Rusia, Gramsci   juga   dipengaruhi   oleh   pengalaman   politiknya   sendiri. Gramsci  sangat terlibat  dalam  perjuangan  melawan  kapitalisme  dan  fasisme di Italia dan untuk beberapa waktu  ia  merupakan  pemimpin  Partai  Komunis  Italia.  Dalam  periode  setelah  Perang Dunia  I,  terdapat  optimisme  yang  besar di Eropa, dan khususnya di Italia, karena saat itu rakyat  melihat  penindasan yang dilakukan oleh kelas-kelas penguasa, sementara di Rusia suatu  alternatif sedang  berkembang,  sehingga  semacam  revolusi  kaum pekerja  di Eropa pun mulai tampak di permukaan.
Gramsci  tentunya  meyakini  optimisme  ini.  Peristiwa  yang  berlangsung  di  awal 1920an    tampak    mengonfirmasikan    ini.    Ketegangan    dalam    semua  strata  masyarakat adalah  tinggi,  terdapat  agitasi  massa  dan  rakyat  membentuk  dewan-dewan  pabrik  dan koperasi pekerja.  Tapi terlepas  dari mobilisasi yang intens  ini,  itu semua  padam dengan segera.  Serikat-serikat  buruh  terkooptasi,  koperasi  pekerja  menjadi  tersingkir  dan  tak kompetitif. Rakyat biasa diintimidasi oleh elit atau terpesona oleh daya tarik retorika fasis.
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  dalam The  Prison  Notebooks Gramsci  mengacu pada hegemoni untuk menggambarkan aktivitas kelompok yang sedang  dominan  maupun kekuatan-kekuatan  progresif.    Bagi  Gramsci,    apa  pun  kelompok  sosialnya,  kita  dapat melihat  bahwa  terdapat  tahapan  perkembangan    bersama  tertentu    yang    harus  mereka lalui  sebelum  mereka  dapat  menjadi  hegemonik.  Mengambil  dari  Marx,  persyaratan pertama  adalah  ekonomi:    bahwa    kekuatan    material    telah    cukup    dikembangkan sehingga  orang-orang  di  dalamnya  mampu  memecahkan  problem-problem  sosial  yang paling  mendesak.  Gramsci  kemudian  berlanjut  menyatakan  bahwa  terdapat tiga tingkat perkembangan  politik  yang  harus  dilalui  suatu  kelompok  sosial  agar  dapat mengembangkan gerakan yang dapat memulai perubahan.
Tahap    pertama    dari    ini   disebut    "korporat-ekonomis".    Seorang korporatis mungkin  adalah  apa  yang  kita  pahami  sebagai  individu  yang  mengutamakan kepentingannya  sendiri.  Seseorang  berafiliasi  dengan  tahap  korporat-ekonomis    sebagai fungsi  dari  kepentingan  pribadinya,  menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan orang  lain  untuk  memperoleh  keamanan  mereka  sendiri.  Serikat-buruhisme  mungkin merupakan contoh  terjelas  untuk  ini,  setidaknya  dalam kasus  di  mana  orang  bergabung dengan serikat  buruh  karena  takut  gajinya  dipotong,  dan  penyusutan.  Dalam  istilah ini,
kita  juga  dapat  memasukkan  kerjasama  jangka-pendek  antara  kapitalis-  kapitalis  yang sesungguhnya saling berkompetisi satu sama lainnya. Hal yang ditekankan  adalah:  pada tahap  perkembangan  historik    ini,  kelompok    yang  bersangkutan belum memiliki rasa solidaritas di antara anggota-anggotanya.
Dalam  tahap  kedua,  anggota-anggota  kelompok  mulai  menyadari bahwa  terdapat wilayah    kepentingan    yang    lebih    luas  dan    bahwa  terdapat  orang  lain  yang  berbagi kepentingan dengan mereka dan akan terus membagi kepentingan-kepentingan ini dalam masa  depan  yang  terjangkau.  Dalam  tahap  inilah  rasa  solidaritas  berkembang,  tapi solidaritas ini masihlah  hanya berbasiskan kepentingan ekonomi bersama. Tidak terdapat pandangan  dunia  bersama  atau  apa  pun  semacam  itu.  Solidaritas  seperti  ini  dapat mengarah pada  upaya-upaya  untuk  menggalakkan  reformasi-reformasi di  bidang  hukum untuk  memperbaiki  posisi  kelompok  tersebut  dalam  sistem  yang  ada,  tapi  belum  ada kesadaran  tentang    bagaimana  mereka,  dan  yang    lainnya,  dapat  diuntungkan  oleh pembentukan sistem yang baru.
Hanya  dengan  melewati  tahap  ketiga  maka  hegemoni dapat  benar-benar  menjadi mungkin.  Dalam  tahap  ini,  anggota-anggota  kelompok  sosial  mulai  menyadari kepentingan  dan  kebutuhan  untuk   menjangkau   melampaui  apa yang   dapat   mereka lakukan    dalam  konteks    kelas-kelas    mereka    tersendiri.  Yang  dibutuhkan  adalah  agar kepentingan mereka turut diusung oleh kelompok-kelompok  lainnya  yang  tersubordinasi seperti    halnya    mereka.  Inilah  yang  dipikirkan  oleh  Lenin  dan  kaum  Bolshevik  dalam membentuk aliansi dengan kaum tani - bahwa hanya dengan membuat revolusi Bolshevik juga  menjadi  revolusi  kaum  tani,  di  mana  kaum  tani  juga  melihat  itu  sebagi  revolusi mereka,    maka kaum  proletariat    perkotaan  dapat    mempertahankan  posisi kepemimpinannya.
Gramsci  memahami  bahwa  dalam  konteks  historis  yang  sedang  dikerjakannya, berjalannya  suatu  kelompok  sosial  dari  reformisme  atas  kepentingan  pribadi  menuju hegemoni  nasional dapat  terjadi  secara  efektif  via  partai  politik.  Dalam  formulasi  yang kompleks  ini,  beragam ideologi kelompok-kelompok  yang  beraliansi  akan  berkumpul. Tak  dielakkan  lagi akan   terjadi   konflik   antara   ideologi-ideologi   ini,   dan   melalui proses perdebatan dan pertarungan, satu ideologi, atau kombinasi penyatuan darinya, akan muncul  mewakili  kelas-kelas  yang  beraliansi.  Ideologi  ini  dapat  dibilang  hegemonik, kelompok  yang  mewakilinya  telah  meraih  posisi  hegemonik  atas  kelompok-kelompok yang  tersubordinasi.  Dalam  tahap  ini,  partai  mencapai  kedewasaan  dengan  meraih kesatuan antara tujuan ekonomi dan politik maupun kesatuan moral dan intelektual - dapat dikatakan sebagai saling berbagi suatu pandangan dunia.
Dengan   persatuan   ini   di   belakangnya,    partai   mentransformasi masyarakat untuk    meletakkan    persyaratan    bagi    ekspansi    kelompok  hegemonik.  Negara  menjadi mekanisme  untuk  melakukan  ini:  kebijakan  dihasilkan  dan  ditegakkan  untuk memungkinkan  kelompok  hegemonik  mencapai  tujuan-tujuannya  secara  efektif  dan menciptakan simetri antara tujuannya dan tujuan kelompok-kelompok  lainnya.  Meskipun tujuan-tujuan  ini  diformulasikan  dengan  pemikiran  untuk  memajukan  kepentingan  satu kelompok,    walau   demikian   tujuan-tujuan   tersebut    harus   dialami   oleh penduduk sebagai kepentingan  semua  orang.  Agar  ini berjalan efektif, kelompok  hegemonik  harus memiliki  suatu  bentuk  tertentu  dalam  menangani  kepentingan    kelas-kelas    yang tersubordinasi.    Kepentingan    yang    dominan  tidak  dapat  dengan begitu  saja  diterapkan kepada mereka.
Meskipun  Gramsci  menganggap  langkah-langkah  pragmatis  tersebut  dibutuhkan oleh tiap kelompok yang hendak meraih kekuasaan, ia juga memiliki kepedulian etis yang sangat  mendalam  terhadap  cara  berjalannya  proses  tersebut.  Dalam  pengertian  ini,  kita dapat menemukan dalam karya Gramsci perbedaan kualitatif antara pelaksanaan hegemoni
oleh kelompok regresif dan otoriter di satu pihak, dan kelompok-kelompok sosial di pihak lainnya. Dalam tingkat etika, Gramsci di atas segalanya ialah seorang anti- dogmatis  yang meyakini  bahwa  kebenaran  tak  dapat  diterapkan  begitu  saja dari  atas-ke-bawah,   tapi hanya  melalui  dialog  yang  konkrit  dan  simpatik dengan rakyat. Kalau hegemoni regresif melibatkan  penerapan  serangkaian  nilai-nilai  yang  tak  ternegosiasikan  kepada  rakyat, terutama  melalui  paksaan  (koersi)      dan      penipuan,      hegemoni      progresif      akan berkembang   dengan persetujuan (konsen) masyarakat yang diraih secara demokratis.
Jelaslah  bila  kita  menelusuri  sejarah,  kelas  kapitalis  memegang  hegemoninya terutama    melalui    berbagai    bentuk    paksaan    (koersi),    yang  berkisar  dari  penempatan militer secara langsung hingga bentuk-bentuk yang lebih  halus,  contohnya,  menggunakan kekuatan  ekonomi  untuk menyingkirkan lawan politik. Namun, adalah suatu kesalahan besar  untuk  berpikir  bahwa  kapitalisme  tidak  pula  bergantung  pada  pembangunan persetujuan  atau  konsensus.  Bahkan  dapat  diargumentasikan  bahwa  pembangunan- konsensus  kapitalismelah  yang  dari  sudut  pandang  strategis perlu kita  beri perhatian lebih  mendalam,  karena  di  tingkat  inilah  kita  berkompetisi  dengan  mereka.  Sifat  dan kekuatan  konsensus  ini  beragam.  Ada cara-cara di  mana kapitalisme  sukses  secara aktif menjual visinya kepada kelas-kelas yang tersubordinasi. Ini bukan berarti sekedar menjual visi  terdistorsi  tentang  suatu  masyarakat  yang  bebas,  merdeka,  inovatif,  tapi  juga menggunakan  ide-ide  ekonomi  borjuis  untuk  meyakinkan  kelas  pekerja  untuk  meyakini bahwa,    contohnya,    meskipun    kebijakan    kapitalis    adalah  kepentingan  utama  kelas kapitalis, mereka pun akan meraih keuntungan via dampak tetesan-ke-bawah ( trickle down effects ).  Kapitalisme  juga  dapat  memenangkan  persetujuan  atau  konsensus  di  antara mereka  yang  mungkin  tidak  mempercayai  bahwa  sistem  yang  ada  adalah  untuk kepentingan  mereka,  namun  meyakini  bahwa  tidak  ada  alternatif  atau  bahwa  alternatif akan lebih buruk - dengan kata lain,  dengan menggalakan keyakinan  bahwa sistem yang ada merupakan suatu keharusan yang dibutuhkan ( necessary evil ).
Abad ke-20 menyaksikan kapitalisme memperluas secara massif bentuk konsensus ini,   terutama   melalui   kontrol   korporasi   dalam   media   dan periklanan. Di Amerika Serikat khususnya, penggalakkan American dream , dan  semua  komoditas  tak  bermanfaat yang  dibutuhkan  untuk  meraihnya, tidak hanya berguna untuk menggenjot konsumsi dan sekaligus  menguntungkan  kepentingan  ekonomi  kaum  kapitalis;  ia  juga  menjual  suatu gaya  hidup  yang  hanya  dapat  diberikan  oleh  kapitalisme.  Ini  tentunya  dibantu  selama Perang  Dingin  dengan  berbagai  upaya  simultan  untuk  mencap  tiap  alternatif  terhadap kapitalisme  sebagai  perbudakan.  Kelas  kapitalis menentang tiap kebijakan yang berupaya menyaingi  media  milik  korporasi  dengan  menggunakan  kekuatan  politik  hegemoniknya untuk  menciptakan  kondisi-kondisi    bagi    pembangunan    konsensus    lebih    jauh,    yang kemudian  akan  memperluas  kepentingan  mereka.  Kelompok  hegemonik  akan  terus berjuang dengan cara-cara ini untuk mencapai tingkat konsensus yang lebih besar - dalam kasus  ini dengan  mengunci rakyat  ke  dalam cara  berpikir  yang kaku  dan menggilas tiap optimisme.
Beberapa  bentuk  serikat-buruhisme  tertentu  dapat  juga  menjadi contoh hegemoni kapitalis.  Apa  yang  Gramsci  sebut  sebagai  "sindikalisme"  (pandangan    bahwa    kondisi kelas  pekerja  dapat  diangkat  secara  maksimal dengan   meningkatkan   kekuatan   serikat buruh)   mencerminkan   suatu kelompok sosial (para pekerja) yang terperosok dalam tahap perkembangan  korporat-ekonomis  akibat  pengaruh  hegemonik  kapitalis,  terutama  para pembela perdagangan bebas (free trade), dalam ranah ideologi. Para pembela perdagangan bebas    berargumen  bahwa    negara  dan    masyarakat    sipil  harus  tetap  terpisah,  bahwa negara  harus  keluar  dari  ranah  ekonomi,  yang  berfungsi  secara  otonom  -  serahkan  itu kepada "tangan pasar yang tak kasat mata" dan seterusnya.
Kaum  sindikalis  mengadopsi  asumsi  tentang  pemisahan  antara  ranah  sosial  dan ekonomi di satu sisi dan ranah politik di sisi lainnya, dan mengasumsikan bahwa mereka dapat  membawa perubahan radikal tanpa perwakilan politik. Hasil konkrit dari ini adalah mereka  hanya  dapat  bernegosiasi  untuk  perbaikan-perbaikan  yang  berpengertian  sempit dalam ranah  ekonomi,  tanpa  perubahan  kebijakan  yang  memungkinkan kemenangan- kemenangan ini meraih basis yang lebih permanen. Sementara para pembela perdagangan bebas  justru  secara  aktif  terlibat  dalam  penentuan  kebijakan  (meskipun  klaim  mereka mengatakan lain) yang menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan kelas kapitalis.
Namun,  ketika  kepentingan  kelas  kapitalis  secara  langsung  terancam,  kekuatan hegemonik tak pelak lagi beralih ke paksaan. Tidak ada lagi ruang untuk menegosiasikan ini,  dalam  tatanan  hegemonik  yang  ada.  Dalam  tingkat  sederhana,    ini  dapat    berarti membuat  legislasi  yang  memungkinkan  polisi menyerang pekerja  yang  melaksanakan aksi-aksi  industrial,  yang  mengancam  profit  secara  langsung  tapi  ancaman  terbesar terhadap  kapitalis  adalah  perkembangan  alternatif  hegemonik  dalam  masyarakat  sipil. Ancamannya adalah  rakyat  akan  beralih  dari  fase  korporat-ekonomis,  dan  menyadari bahwa  kepentingan  mereka  bersinggungan  dengan  semua  pihak  yang  dipinggirkan  oleh kapitalisme dan melawan balik,  bahwa  mereka akan menyadari   kekuatan   mereka   dan menuntut   perubahan   radikal   karena   ini merupakan ancaman terbesar terhadap kapital, cara  paling  efektif  baginya  untuk  menggunakan paksaan  adalah dengan  memecah  belah aliansi-aliansi  progresif  antara  kelompok-kelompok  yang  tersubordinasi.  Ketika dihadapkan  pada  kekerasan  dan  ancaman-ancaman  ekonomi,  orang  lebih  tidak  mampu menghubungkan  dirinya  dengan  kelompok.  Kekuatiran  untuk  bertahan  hidup  berarti bahwa  tiap  orang  harus  mempertahankan  kepentingan  mereka  secara  individual. Hegemoni  progresif  dari  pergerakan  menjadi  terhambat,  karena tiap orang dipaksa untuk bertindak secara korporatis. Kelas penguasa juga dapat  berupaya  memecah  belah  gerakan secara    kasar    dengan    memanas- manasi perbedaan  ideologi,  contohnya  dengan berseru tentang agama.
Gramsci  memandang  bahwa  perkembangan  hegemoni progresif melibatkan   lebih banyak    keterbukaan,    demokrasi    dan    konsensus,  dibandingkan  paksaan.  Kalau  pun terdapat  paksaan,  itu  seharusnya  ada  untuk melawan  kekuatan-kekuatan reaksioner  yang hendak  menjegal perkembangan masyarakat.  Ini akan  memberikan  ruang  kepada  massa untuk  meraih  potensi  mereka.  Bagian  yang  besar  dari The  Prison  Notebooks diberikan untuk  mencari      tahu      apa      yang      dibutuhkan      untuk      mengembangkan      hegemoni semacam ini, dan banyak pemikir Gramscian sejak itu mendedikasikan diri mereka untuk menjawab teka-teki ini.
Sebagai  awalan,  kita  dapat  mengatakan  bahwa  hegemoni  yang  ada  mencoba menjaga  agar  kelompok-kelompok  yang  dikecewakan  dan  tersubordinasi  tetap  tercerai berai, hegemoni progresif yang hendak bangkit harusnya mempersatukan mereka. Gramsci tentunya melihat  tantangan yang ada  di  sini.  Dalam  situasi  historisnya  sendiri  (dan  tak diragukan  lagi  masih  demikian  pada  masa  kita  kini)  terdapat  rintangan-rintangan  yang cukup besar antara   kelompok-kelompok   yang   terpinggirkan   dalam   hal   pengalaman, bahasa dan pandangan-dunia. Namun, yang sama-sama dimiliki oleh semua kelompok ini adalah  tidak  ada  dari  mereka  yang  memiliki  perwakilan  politik  yang  memadai  dalam sistem yang ada. Gramsci menyebut  kelompok- kelompok yang tak memiliki perwakilan politik  ini  "subalternus".  Tantangan  kelompok  hegenomik  adalah  memberikan  kritik terhadap  sistem  yang  ada  dengan  sedemikian  rupa  sehingga  kelompok-kelompok subalternus tersebut menyadari kesamaan nasib mereka dan kemudian "bangkit" ke dalam kehidupan politik partai. Untuk memfasilitasi penggabungan oleh pihak-pihak lainnya ini, Gramsci  menekankan  perlunya  kelompok  hegemonik  untuk  bergerak  melampaui pemahaman kepentingannya sendiri yang korporatis- ekonomis,  mengorbankan beberapa
tujuan  ekonomi  yang  mendesak  demi  kesatuan  moral  dan  intelektual  yang  lebih mendalam. Ia harus meninggalkan prasangka-prasangka dan dogma-dogma tradisionalnya dan  mengambil  pandangan  yang  lebih  luas  bila  hendak  memimpin  sambil  mendapat kepercayaan  dan  konsensus  (keduanya  dibutuhkan  untuk  mengalahkan  kekuasaan  yang ada).
Bila  kekuatan  yang  segaris  ini  hendak  memiliki  pengaruh  historis  yang  penting, mereka  harus  langgeng  dan  secara  organik/menyatu  berhubungan  dengan  kondisi- kondisi  di  lapangan,  bukan  sekedar  konvergensi  sesaat.  Untuk  mengembangkan momentum massa, mereka harus mendemonstrasikan, baik dalam imajinasi rakyat maupun dalam aksi,  bahwa  mereka  mampu  meraih kekuasaan   dan   melaksanakan   tugas-tugas yang   mereka   tetapkan   sendiri. Tugas-tugas  ini  harus  secara  efektif  menjadi  tugas setiap  orang  -  mereka harus  mewakili tiap aspirasi,  dan menjadi pemenuhan dari tugas gerakan- gerakan yang tidak berhasil dalam generasi sebelumnya.
Berdasarkan    pada    teori    hegemoni    Gramsci,    kekuasaan    bagian    dari  proses hegemoni  itu.  Maka,  kekuasaan  diartikan  sebagai  kondisi  kemampuan  seseorang  atau kelompok  bertujuan untuk  mempengaruhi tingkah  laku  orang lain  atau  kelompok  sesuai dengan keinginan penguasa dan untuk mencapai kekuasaan itu dibutuhkan strategi-strategi mempertahankan  dan  melestarikan  kekuasaan.  Bahkan,  dengan  menautkan  kekerasan melalui militerisme.
Media    pada    dasarnya    mempunyai    fungsi    dan    peran    untuk  menyampaikan informasi  kepada  masyarakat.  Posisinya  begitu  strategis  di  masyarakat.  Bahkan,  media mampu membentuk struktur dan tatanan sosial baru masyarakat. Salah satunya media lokal yang dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat  yang besar dan kompleks di satu sisi, tapi sekaligus anomi.
Bagi  penguasa,  media  merupakan  alat  yang  paling  sesuai  untuk  menggiring masyarakat  kepada  kepatuhan  dan  kepentingan  penguasa.  Media  bisa  saja    dijadikan sebagai  alat  propraganda.  Sehingga,  tidak  heran  kerja sama kepentingan politik sering terjadi  antara  elite  politik  dengan  organisasi  kepemilikan  media  massa.  Kolaborasi  itu untuk  membangun  struktur  masyarakat    sebagaimana    yang    mereka    inginkan    dalam rangka melanggengkan  kekuasaan.  Melihat  kondisi  seperti  itu,  Gramsci  menilai media massa merupakan perangkat hegemoni dari penguasa. Di negara demokratis,   media massa turut  serta  dalam  penentuan  kebijakan  kekuasaan  politik.  Pada  pemilukada  di  Aceh, misalnya,  telah  terjadi  kolaborasi  antara  penyelenggara  kekuasaan  politik  dengan  salah satu  media lokal.   Selain  itu,  media  massa  bahkan  menjadi pendukung  suatu  partai atau kandidat  pemegang  kekuasaan  politik.  Pesan  yang  disajikan  cenderung  menumbuhkan citra positif dari program partai atau  kandidat.  Dengan demikian   sulit    melihat   posisi kenetralan    media.    Ia   tidak    lepas    dari kepentingan penguasa  atau  pun pengusaha. Media,  dengan  teks,  gambar,  dan  berbagai  simbol  lain  kemudian  menjadi  teror  yang menyusup  di  balik  kesadaran  manusia.  Ia  bisa  menjadi  sebentuk  teror  yang  baik, mencerahkan,  dan  mencerdaskan.  Sebaliknya,  media  massa  juga  bisa  menjadi  mimpi buruk. Menjadi teror kesadaran, lalu menggiring kesadaran kita pada apa yang dikehendaki media.
Terlepas    dari   pro    dan    kontra,   teori  kultivasi    mengemukakan    bahwa  realitas pada media dianggap sebagai realitas yang sesungguhnya. Dimana kejadian yang disajikan oleh  media  media  dianggap  sebagai  representasi  keadaan  sesungguhnya  di  masyarakat. Terlihat  pada  pemilukada  Aceh 2012, media  lokal Aceh (Serambi Indonesia  dan Modus Aceh) memberitakan kondisi pemilukada Aceh yang tidak kondusif berpolemik. Padahal, berita  itu bertolak   belakang  dengan   kondisi  sesungguhnya.   Media   seolah  membuat hiper    realitas,    membesar-besarkan  realitas  dengan    menaikan  skala    isunya.  Dengan
demikian, siapa yang mengendalikan pesan media massa dapat pula mengendalikan opini publik. Siapa yang mengendalikan opini publik dia pun akan memiliki kekuasaan.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Abar,  Akhmad  Zaini, Kisah  Pers  Indonesia,  1966-1974 ,  (Yogyakarta:  LKiS,  1995).
Alridge, Meryl, Understanding the Local Media , (Berkshire & New York: McGraw-Hill & Open University Press, 2007).
Anderson,  Benedict  R.  O’G., Imagined  Communities:  Reflections  on  the  Origin  and Spread of Nationalism , (London: Verso, 1983).
Aspinall,  Edward,  “Kemenangan  Modal?  Politik  Kelas  dan  Demokratisasi  Indonesia”,
Prisma , 32, 1 (2013).
Blumler, Jay G., Jack M. McLeod, Karl Erik Rosengren (eds.), Comparatively Speaking: Communication   and   Culture   Across   Space   and   Time ,   (California:   Sage Publications, 1992).
Brauchler,  Birgit,  “The  Transformation  of  Media  Scene:  From  War  to  Peace  in  the Moluccas, Eastern  Indonesia”, Kishna Sen  &  David  T.  Hill  (eds.), Politics  and the Media in Twenty-First Century  Indonesia:  Decade  of  Democracy , (London & New York: Routledge, 2011): 119-  40.
Burhanuddin  &  Jamaluddin,  “Out  of  Frame:  Studi  Pemberitaan  Pemilukada  Provinsi Jambi   2010   oleh Media Lokal di Jambi”, laporan penelitian, (2010).
Dhakidae, Daniel,  “The  State,  the  Rise  of  Capital  and  the  Fall  o f  Political  Journalism:
Political  Economy  of  Indonesian  News  Industry”,  disertasi  di  Cornell University, (1991).
Durham  &  Douglas  M.  Kellner  (eds.), Media  and  Cultural  Studies:  KeyWorks , (USA: Blackwell, 2006).
Eriyanto,  “Koran,   Bisnis,   dan   Perang”,   Andreas  Harsono   &   Budi   Setiyono   (eds.), Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat , (2008): 203-232.
Eriyanto, Media dan Konflik  Ambon:  Media,  Berita,  dan  Kerusuhan  Komunal  di
Ambon, 1999-  2002 ,  (Jakarta: Kantor Berita Radio 68H, 2003).
Franklin,  Bob,  “Local  Journalism  and  Local  Media:  Contested  Perceptions,  Rocket Science
and Parallel  Universes”,  Bob  Franklin  (ed.), Local Journalism and Local Media:   Making the Local  News ,  (London  &  New York: Routledge, 2006).
Hadiz, Vedi R., “Komoditas, Modal, dan Wajah Ekonomi-Politik Bangsa”, Prisma , 32, 1,
(2013).
Hadiz,  Vedi  R.,  “Studies  in  the  Political  Economy  of  New  Order  Indonesia”, Kyoto Review of Southeast Asia , 1 (2002).
Hallin, Daniel C. & Paolo Mancini, Comparing Media System: Three Models of Media and Politics , (Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2004).
Haryanto,  Ignatius,  “Menilik  Pers  Lokal  10  Tahun  Setelah  Reformasi”, Jurnal  Dewan Pers ,   5 (2011).
Hill, David T. & Krishna Sen, The Internet in Indonesia’s New Democracy , (London & New   York:   Routledge, 2007).
Hill,  David  T.,  “Media  and  Politics  in  Regional  Indonesia:  The  Case  of  Manado”, Krishna  Sen  &  Terence  Lee  (eds.), Political  Regimes  and  the  Media  in  Asia , (London & New York:   Routledge, 2008): 188-207.
Hill, David T., “On the Border: Local Media in the Land of Papua”, Kishna Sen & David
T. Hill (eds.), Politics  and  the  Media  in  Twenty-First  Century Indonesia:  Decade of Democracy , (London & New York: Routledge, 2011): 26-48.
Ida,  Rachmah,  “Reorganisation  of  Media  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia: Ownership, Power   and  Influence  of  Local  Media  Entrepeneurs”,  Krishna
Sen & David T. Hill (eds.), Politics   and the  Media in Twenty-First Century Indonesia: Decade of   Democracy ,  (London  &  New  York:  Routledge,  2011): 13-25.
Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah , (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).
Lim,   Merlyna, @Crossroads:   Democratization   and   Corporatization   of   Media   in Indonesia , (Arizona: Participatory Media Lab & Ford Foundation, 2011).
Lim,  Merlyna, The  League  of  Thirteen:  Media  Concentration  in  Indonesia ,  (Arizona: Participatory Media Lab & Ford Foundation, 2012).
McLuhan, Marshall, War and Peace in the Global Village , (New York: Bantam, 1968).
Mosco,  Vincent, The  Political  Economy  of  Communication ,  2nd  edition,  (London, California, New Delhi, & Singapore: Sage, 2009).
Nordholt,  Henk  Schulte  &  Gerry  van  Klinken  (eds.), Renegotiating  Boundaries:  Local Politics in Post-Soeharto Indonesia , (Leiden: KITLV, 2007 Obet, “Relasi Kapitalisme dengan Organisasi Media”, www.koranpembebasan.wordpress.com- /2013/11/13/relasi-kapitalisme- dengan- organisasi-media/, diunduh pada 12 Desember 2014.
Picard,  Robert  G., The  Press  and  the  Decline  of  Democracy:  The  Democratic  Socialist Response in Public Policy , (Connecticut: Greenwood Press, 1985).
Piper,  Tessa, Keeping  Local  Government  Honest:  Local  Media’s  Role  in  Ensuring
Government Accountability , (Jakarta: UNDP Indonesia, 2009).
Robison,  Richard  &  Vedi  R.  Hadiz, Reorganising  Power  in  Indonesia:  The  Politics of Oligarchy in an Age of Markets , (London & New York: RoutledgeCurzon, 2004).
Robison, Richard, Indonesia: The Rise of Capital , (Jakarta: Equinox, 2008 [edisi perdana terbit   1986]).
Rogers, Everett M., A History of Communication Study: A Biographical Approach , (New York: Free Press, 1994).
Siebert,  Peterson,  and  Schramm, Four  Theories  of  the  Press:  The  Authoritarian, Libertarian, Social   Responsibility, and Soviet  Communist  Concepts of  What the Press Should Be and Do , (Urbana: University of Illinois Press, 1963).
Simpson, Christopher, Science  of  Coercion:  Communication Research and  Psycological Warfare 1945-1960 , (Oxford: Oxford University Press, 1994).
Siregar,  Ashadi,  “Perkembangan  Media  Cetak  Lokal”,  makalah  disampaikan  dalam seminar Being   local in National Context: Understanding Local Media   and  Its Struggle, Surabaya, 14 Oktober 2002.
Sreberny, Annabelle, “The Global and the Local in International Communications”, M.G.
Sutrisno,  Petrus  Suryadi,  “Fenomena  Kebangkitan  Industri  Pers  Daerah/Media  Lokal”,
Jurnal   Dewan Pers , 5 (2011): 77-90.