Volume  9 No. 1, Juni 2023
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp

## Demokratisasi Birokrasi: Studi Kasus Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Makassar
Aswar Hasan 1 , Najamuddin Arfah 2 , Resky Amalia P 3
1 Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia. 2 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Indonesia.
3 Universitas Pepabri Makassar, Indonesia. Email: 1 aswarhasan746@gmail.com, 2 najamuddinarfah@gmail.com, 3 reskyamaliah04@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Democratization; Bureaucracy; Public information
Kata Kunci: Demokratisasi; Birokrasi; Informasi publik
How to cite: Hasan, A., Arfah, N., & P., R.A. (2023). Demokratisasi Birokrasi: Studi Kasus Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Makassar. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 9 (1), 22-
34. This article aims to explain the implementation of bureaucratic democratization in the city of Makassar, especially in public information disclosure services. The background  for  this  writing  is  due  to  the  low  implementation  of  public information disclosure according to the mandate of Law number 14 of 2008 at the local government level. One of them is the Makassar city government, which has just issued guardianship in 2016 which was previously required 2 years after being  enacted,  namely  in  2010.  This  research  was  conducted  using  a  mixed method  by  simultaneously carrying  out qualitative methods and quantitative methods with  a focus  on understanding  apparatus, provision  of  facilities  and commitment of the mayor. Makassar in public information disclosure. Research uses interviews, surveys, observation and document studies in collecting data. This study found that the Democratization of Bureaucracy in public information disclosure  services  in  the  Makassar  city  government  has  been  running  even though it has not been optimal. this is because the knowledge and understanding of the bureaucratic apparatus is still not fully aware of Law number 14 of 2008 and the content contained therein. the provision of public services in the form of forming PPIDs in each OPD has still not reached 50%, namely only 36% and the commitment of the Mayor of Makassar has not been fully realized, this is indicated  by  the  slow  issuance  of  perwali  and  the  low  trust  of  OPD representatives for this commitment.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  memaparkan  terkait  penerapan  demokratisasi birokrasi  di  Kota  Makassar  khususnya  pada  layanan  keterbukaan informasi  publik.  Adapun  latar  belakang  penulisan  ini  karena  masih rendahnya penerapan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 di tingkat Pemerintah Daerah. Salah satunya yakni Pemerintah Kota Makassar yang baru menerbitkan perwali pada tahun 2016 yang sebelumnya dipersyaratkan 2 tahun setelah ditetapkan yakni tahun  2010.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mixed  method  dengan melakukan  secara  simultan  metode  kualitatif  dan  metode  kuantitatif dengan  fokus  pada  pemahaman  aparatur,  penyediaan  fasilitas  dan komitmen  Wali  Kota  Makassar  dalam  keterbukaan  informasi  publik. Penelitian  menggunakan  metode  wawancara,  survei,  observasi  dan studi dokumen dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan bahwa  demokratisasi  birokrasi  dalam  layanan  keterbukaan  informasi publik  di  pemerintah  Kota  Makassar  sudah  berjalan  walaupun  belum optimal. hal ini karena pengetahuan dan pemahaman aparatur birokrasi
masih  belum  sepenuhnya  mengetahui  UU  nomor  14  tahun  2008  serta muatan  yang  ada  di  dalamnya.  penyediaan  layanan  publik  berupa pembentukan PPID di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum mencapai angka 50% yakni hanya 36% serta komitmen Wali Kota Makassar  belum  sepenuhnya  hal  ini  ditandai  dengan  lambatnya penerbitan Perwali dan rendahnya kepercayaan representasi OPD atas komitmen tersebut.

## Pendahuluan
Pemerintahan yang baik harus mengedepankan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Denhardt dan Denhardt (2003;3) bahwa organisasi publik seharusnya dikelola dalam sistem demokrasi. Dimana dengan menerapkan sistem ini,  publik  dapat  terlibat  aktif  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik.  Birokrasi sebagai  mesin  penggerak  pemerintahan  penting  untuk  menerapkan  prinspi demokrasi.  Sebagai  negara  yang  demokratis,  penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia  harus  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Keban (2008:248) menjelaskan bahwa suatu birokrasi harus dibangun dengan memperhatikan  beberapa  penting,  seperti  mempriotitaskan  pelayanan  warga negara,  mendahulukan  kepentingan  umum,  melibatkan  masyarakat,  berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada, dan menghormati masyarakat. Dalam upaya membangun birokrasi yang lebih baik,  perlu  memperhatikan  pembenahan  struktur  yang  menyangkut  pengaturan diferensiasi (vertikal dan horisontal).
Bikrokrasi  dalam  membangun  struktur  harus  mempertimbangkan  konteks lingkungan, kompleksitas dari masing – masing bidang, dan kemampuan terhadap organisasi itu sendiri. Menurut Keban (2008), di Indonesia perbaikan struktur pada birokrasi pemerintahan seringkali mempertimbangkan dasar keinginan dari pada kebutuhan  yang  ada,  yang  dampaknya  menyebabkan  masalah  baru.  Seringkali posisi  dalam  struktur  baru  yang  dibentuk  untuk  mengakomodir  pejabat  senior yang  tidak  memperoleh  jabatan.  Selanjutnya,  penerapan  strategi  yang  tepat  yan mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan ekonomi, teknologi dan sosial akan  menjadi  kunci  keberhasilan  birokrasi  dalam  menghadapi  perubahan  dan perekmbangan tantangan.
Penerapan  strategi  yang  adaptif  pada  kemampuan  eksternal  dan  internal birokrasi  penting  menjadi  agenda  prioritas  dalam  upaya  penguatan  sistem pemerintahan  di  Indonesia  untuk  yang  akan  datang.  Selanjutnya,  pembenahan budaya  organisasi  yang  melibatkan  nilai,  norma-norma  serta  keyakinan, merupakan  hal  yang  sangat  penting  dikarenakan  hal  tersebut  membantu  setiap pegawai dalam memahami fungsi organisasi semestinya, dan nilai serta keyakinan yang dimiliki dalam membentuk perilaku berorganisasi.
Birokrasi yang tidak didasari demokratisasi akan menyisahkan pelaksanaan pemerintahan  yang  tidak  berpihak  pada  rakyat.  Tanpa  pemanfaatan  partisipasi dalam  pelayanan  publik  tidak  akan  mewujudkan  perbaikan  kinerja  pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dan mandat demokrasi (Karningsih 2019).
Indonesia  mengalami  banyak  perubahan  yang  siginifikan  pada  sistem demokrasi  pemerintahan  sejak  Indonesia  memasuki  zaman  Orde  Reformasi. Pergeseran  sistem  sentralistik  menjadi  sistem  desentralisasi,  serta  penguatan regulasi  melalui  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Selain  itu, pengelolaan  pemerintahan  tidak  lagi  tertutup  seperti  era  sebelum  reformasi. Karena pasca itu keterbukaan informasi publik menjadi suatu prinsip yang harus dijunjung tinggi (Hardiman 2018).
Keterbukaan  informasi  publik  ini  merupakan  amanat  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28F yang menjelaskan bahwa setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan  informasi  dan  berkomunikasi  dalam rangka  pengembangan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk memperoleh,  memiliki,  mencari,  mengolah,  menyimpan,  serta  menyampaikan informasi dengan memanfaatkan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya , secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.  14  Tahun  2008.  Undang-undang  ini  selanjutnya  mewajibkan  pada  setiap lembaga publik untuk membuat Pejabat. Pengelola. Informasi. dan Dokumentasi (PPID)  yang  telah  tertuang  dalam  perundang-undangan  pasal  13  UU  KIP (Keterbukaan  Informasi  Publik)    yang  tugasnya  membuat  dan  mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar atas dasar petunjuk  teknis  standar  layanan  informasi  publik  yang  diberlakukan  secara nasional.
Hak  untuk  memperoleh  informasi  pada  setiap  Badan.  Publik,  yang selanjutnya  dijadikan  sebagai  kewajiban  pada  setiap  Badan  Publik  untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik, sebagaimana telah dijelaskan dan diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang KIP. Selanjutnya ketentuan ini diatur secara teknik dan operasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 serta melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik dan Perki Nomor. 1 Tahun 2013 yang mengatur tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  setiap  lembaga  publik  dalam  hal  ini pemerintah  Kota  Makassar,  untuk  menyediakan  informasi  publik  setiap  saat. Dalam  upaya  penelusuran  dalam  menganalisis  demokratisasi  birokrasi  di  Kota Makassar  melalui  kebijakan  strategis  yang  telah  dibuat  oleh  Pemerintah  Kota Makassar  yaitu  Wali  Kota  Makassar.  Sehingga  penting  untuk  memahami  sistem kerja birokrasi dalam perpspektif demokratisasi yang berlandaskan pada prinsip dan  nilai  demokrasi  itu  sendiri,  khususnya  pada  demokratisasi  birokrasi  di Pemerintah  Kota  Makassar  khususnya  pada  transparansi  pelayanan  informasi publik.  sehingga  penting  untuk  mengetahui,  komitmen  dan  pelaksanaan demokratisasi birokrasi pada transparansi informasi publik di Kota Makassar.

## Kajian Literatur

## Demokratisasi
Penggambaran  yang  baik  mengenai  makna  demokrasi  dijelaskan  Pericles dalam pidatonya menyampaikan bahwa konstitusi. kita disebut demokrasi karena kekuasaan tidak berada di tangan minoritas tetapi pada seluruh rakyat. Ketika ada permasalahan  untuk  memutuskan  perkara  perdata  (antar  pribadi),  setiap  orang berkedudukan  sama  di  depan  hukum.  Dalam  menghadapi  permasalahan menempatkan seseorang dalam posisi yang memiliki tanggung jawab publik, yang harus  dipertimbangkan.  Bukanlah  keanggotaannya  di  suatu  kelas  tertentu, melainkan kemampuan nyata yang dimiliki oleh orang tersebut. Tak seorangpun, sepanjang  dia  siap  untuk  mengabdi  kepada  negara,  dapat  dihambat  karena kemiskinannya (Hagopian, 1985).
Menurut  Dahl  (1982)  menjelaskan  kriteria  dari  unsur  nilai-nilai  demokrasi, yaitu  persamaan  hak  pilih,  partisipasi  efektif,  pembeberan  kebenaran,  kontrol terakhir terhadap agenda dan pencakupan. Kelima kriteria ini harus dimiliki setiap institusi  publik  dalam  memberikan  pelayanan.  Hal  ini  karena  pelayanan  publik yang diharapkan harus menjujung nilai demokratis.

## Birokrasi
Birokrasi  merupakan  sebuah  sistem  organisasi  yang  resmi  pertama  kali muncul  dalam  karya  Max  Weber  pada  tahun  1947.  Baginya,  birokrasi  ialah  tipe ideal bagi setiap organisasi-organisasi formal. Ciri-ciri organisasi yang mengikuti sistem birokrasi. (Mustanir & Jusman, 2016).
Birokrasi  memiliki  peran  sentral  dalam  berjalannya  fungsi  negara,  Thoha (2009)  menjelaskan  posisi  sentral  birokrasi  dalam  menjalankan  fungsi  negara. Dimana  salah  satu  tugas  utama  yakni  sebagai a  highly  politiced yakni  sebagai pembuat  kebijakan.  Dalam  pembuatan  kebijakan  itu  sendiri,  pemerintah  tidak dapat melakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahapan mulai dari perumusan kebijakan itu sendiri, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi dari kebijakan itu sendiri.
Birokrasi  dengan  penerapan  prinsip  demokratitasi  diharapkan  mampu mendorong kea rah yang lebih efektif dan efisien. Walaupun demikian, berbagai konsep baru muncul untuk mengkritik konsep birokrasi awal yang dicanangkan Weber. Seperti Martini (2012) yang menyoroti struktur birokrasi  yang berjenjang menyebabkan proses yang tidak efisien, spesialisasi unit yang terganggu oleh ego sektoral,  mirip  dengan  organisasi  militer  serta  tingkat  kekauan  birokrasi  yang tinggi karena penekanan pada aspek legalitas yang terbatas akan improvisasi dan inovasi.

## Pelayanan Informasi publik
Denhardt  &  Denhardt  (2003)  menjelaskan  bahwa  hal  utama  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  demokratis  jika  dilihat  dari  perspektif New Public Service yaitu:
a. Serve citizens, not customers
Kepentingan  publik  adalah  merupakan  nilai  yang  menekankan  pentingnya kepentingan umum diatas kepetingan pribadi.  Sehingga dalam setiap proses pelayanan  publik  penting  untuk  fokus  pada  kolaborasi  dan  membangun kepercayaan  kepada  setiap  warga  negara,  serta  tidak  hanya  merespon tuntutan "customers" semata.
b. Seek the public interest
Penyelenggara  negara  harus  berperan  aktif  dalam  dalam  menghadirkan pelayanan untuk kepentingan publik. Tujua nnya yakni agar tercapa i solusi dengan menghadrikan kepentingan bersama dan tanggung jawab kolektif, bukan hanya berfokus pada pilihan-pilihan individual.
c. Value citizenship over entrepreneurship
Birokrasi  akan  lebih  baik jika  mengutamakan kepentingan  publik  dan berkomitmen memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat,  daripada dikelola oleh pegawai dengan midset bisnis yang menganggap uang publik sebagai milik pribadi mereka.
d. Think strategically
Setiap  kebijakan  maupun  program  pemerintah  harus  didasarkan  pada kepetingan  publik  sehingga  dapat  berjalan  lebih  efektif  melalui  pelibatan semua  elemen  dengan  proses  kolaborasi  dalam  mewujudkan  pelayanan publik yang prima.
e. Recognize that accountability is not simple
Penyelenggaraan pelayanan  publik  harus  menjadi prioritas ,  dengan mematuhi setiap regulasi yang berlaku , menghormati culture publik , taat atas norma  politik,  profesional,  serta  memperhatikan  kepentingan-kepentingan warga.
f. Serve rather than  steer
Penyelenggara layanan publik harus mengedepankan penggunaan bersama, di  mana  kepemimpinan  didasarkan kepetingan  dan  aspirasi  publik ,  bukan untuk sekadar  memerintah  dan  mengeksplorasi  masyarakat . Hal  ini  agar pelayanan  yang  dilakukan  jauh  lebih  berarti  daripada  upaya  untuk mengendalikan masyarakat.
g. Value people not just productivity
Birokrasi akan  mencapai impact  yang  lebih  baik jika mengedepankan pelayanan  partisipatif melalui  proses  kolaborasi dengan  melibatkan  semua stakelolder terkait sesuai dengan perannya masing – masing .

## Regulasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia
Landasan keterbukaan informasi publik tertuang dalam Pasal 28 F Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  menyatakan bahwa “ Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  Informasi untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ” . Selanjutnya pengaturan lebih spesifik tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan mixed  method dengan  melakukan  secara simultan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode campuran ini dilakukan untuk mendapatkan data yang komrehensif terkait fenomena aplikasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari nilai demokrasi dalam praktik birokrasi.
Penelitian  ini  fokus  proses  demokratisasi  birokrasi  dalam  pelayanan keterbukaan informasi publik di pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Penelitian ini juga berfokus pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar yang berkaitan  dengan  informasi  publik. Selain  itu,  penelitian ini akan  menel aah kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta komitmen wali Kota Makasar terhadap proses demokratisasi birokrasi yang terjadi.
Penelitian  menggunakan  metode  wawancara,  survei,  observasi dan  studi dokumen  dalam  mengumpulkan  data.  Untuk  wawancara,  peneliti  telah mewawancarai  57  Informan  yang  terdiri  dari  3  informan  kunci    54  responden. Untuk 3 informan kunci dilakukan dengan model deep interview yakni wali Kota Makassar,  sekretaris  Kota  Makassar,  dan mantan  Asisten  Bidang  Administrasi Umum  dan  Kepegawaian  Pemkot  Makassar  serta  survei  dilakukan  dengan menggunakan non-probability  sampling dengan  metode  kuota  dimana  setiap responden mewakili OPD yang merupakan terlibat dalam informasi publik. Survei dilakukan  dengan  menyebar  kuisioner  yang  berhasil  diisi  oleh  50  responden merupakan perwakilan OPD yang ada di lingkup Pemkot Makassar. 50 responden tersebut  adalah  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kebijakan terkait keterbukaan pelayanan informasi publik.
Selanjutnya data dianalisis melalui empat tahapan berikut. Pertama, dengan melakukan pengumpulan data secara relevan dan akurat sesuai kebutuhan dalam penelitian,  berdasarkan  batasan  definisi  operasional.  Selanjutnya,  Data  tersebut dapat diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, penelusuran dokumen dan tinjauan pustaka.
Kedua,  data  yang  telah  terkumpul  tersebut,  akan  direduksi  sesuai kebutuhan berdasarkan tingkat relevansi dan urgensi data yang  telah  diperoleh. Dalam artian, tidak semua data yang telah diperoleh, akan digunakan sebagai data analisis melainkan dilakukan reduksi data terlebih dahulu. Ketiga, penyajian data hasil analisis sebagai hasil dari penelitian dalam bentuk hasil konstruksi data yang
64 36 Persentase yang mengetahui Persentase yang tidak mengetahui
memberikan penjelasan dan interpretasi dalam terbentuknya pemahaman baru atas dasar  hasil  analisis  data  pada  objek  penelitian.  kemudian Keempat, penarikan kesimpulan  penelitian,  yaitu  dalam  bentuk  tahapan  penyajian  data  pada  level terakhir berupa jawaban atas sejumlah pertanyaan penelitian yang telah diajukan, demikian juga halnya jawaban atas tujuan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Demokratisasi Birokrasi Pada Pelayanan Informasi Publik di Kota Makassar
Dari  analisis  data,  ditemukan  terkait  fenomena  demokratisasi  birokrasi yakni  pada  pemaham  pegawai  Pemkot  Makassar  terkait  keterbukaan  informasi publik, penyediaan layanan informasi publik dan komitmen wali Kota Makassar dalam demokratisasi birokrasi. Adapun secara spesifik dianalisis sebagai berikut:

## Pengetahuan dan Pemahaman Pelaksana Terhadap keterbukaan informasi
Pelaksanaan demokratisasi birokrasi dapat terwujud jika pelaksana kebijakan mengetahui  dengan  baik  regulasi  yang  ada.  Hal  ini  karena  regulasi  mejadi pedoman  dalam  penerapannya  pada  setiap  institusi  pemerintah.  Sehingga  hal pertama yang diukur yakni sejauh mana pegawai Pemkot Makassar memahami UU Keterbukaan  Informasi  Publik.  Adapun  pemahaman  pelaksana  layananan keterbukaan informasi yakni sebagai berikut:
Diagram 1 . Pendapat Responden pada Pengetahuan atas UU No.14 Tahun 2008

## Sumber: Data Primer Penelitian, 2019
Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa  32 (64%) responden mengetahui tentang UU Keterbukaan Informasi.  Masih terdapat 18 (36%) informan yang belum atau  tidak  mengetahui.  Diagram  ini  mengidentifikasi  bahwa  lebih  dari  50% pegawai mengetahui tentang UU no.14 tahun 2008 tersebut, yang dimana undang- undang tersebut merupakan landasan hukum dalam menerbitkan setiap kebijakan yang ada Pemerintah Kota Makassar yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik. walaupun pada dasarnya secara ideal jika dilihat dari aspek sejak terbitnya UU tentang KIP sejak tahun 2008, maka praktisnya, seluruh pegawai yang ada pada lingkup  Pemerintah  Kota  seharusnya  sudah  mengetahuinya.  Dengan  demikian
40 60 Persentase yang Memahami Persentase yang tidak Memahami
masih terdapat sekitar 36% pegawai yang belum mengetahui, yang menandakan bahwa sosialisasi terkait regulasi keterbukaan informasi publik ini belum optimal di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Pelaksana kebijakan baru dapat menjalankan dengan baik jika aparatur publik tidak  hanya  mengetahui  tapi  juga  memahami  regulasi  yang  ada.  hal  ini  penting agar  dalam  memberikan  pelayanan  dan  menerapkan  prinsip  keterbukaan informasi pubik. Berikut ini jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memahami UU tentang keterbukaan informasi publik.
Diagram 2. Pendapat Responden pada Pemahaman atas UU No.14 Tahun 2008

## Sumber: Data Primer Penelitian, 2019
Data ini mengindikasikan bahwa  jumlah  pegawai yang  memahami dengan baik  UU  KI  masih  di  bawah  angka  50  persen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa mayoritas aparatur di lingkup Pemkot belum secara keseluruhan memahami UU KIP. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi lebih lanjut di lingkup internal Pemkot Makassar untuk meningkatkan pemahaman tentang UU KIP.
Hasil  data  masing – masing  SKPD  ini  juga  sejalan  dengan  penjelasan pemerintah Kota Makassar. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan RA yang juga pimpinan di bidang administrasi umum dan kepegawaian, bahwa:
“A paratur di Pemkot Makassar belum memiliki kemampuan diatas rata-rata secara menyeluruh  dalam  meningkatkan  kinerja  dan  citra  Pemkot  Makassar  sebagai pemerintah  yang  terbuka.  Promosi  keterbukaan  yang  selama  ini  dijalankan  masih sebatas menjawab tuntutan keterbukaan secara sporadis ”
Penjelasan  ini  menunjukkan  bahwa  aparatur  di  pemerintah  Kota  makassar belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait keterbukaan informasi. Sehingga upaya peningkatan kinerja dan citra Pemkot Makassar sebagai intitusi  yang  terbuka  belum  berjalan  optimal.  Hal  ini  karena  para  aparatur menjalankan keterbukaan informasi masih sebatas formalitas dan sporadis.

## Penyediaan Pelayanan Informasi Publik di Kota Makassar
Setiap  institusi  publik  sesuai  UU  no.14  tahun  2008  mengamanahkan terbentuknya  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  mengelola  informasi  publik.  Adapun setiap institusi maupun OPD diwajibkan membentuk pejabat pengelola informasi
36 74 Persentase jumlah PPID yang sudah terbentuk di OPD Makassar Persentase jumlah PPID yang belum terbentuk di OPD Makassar
dan  dokumentasi  (PPID)  di  instansinya.  Berikut  ini  persentasi  OPD  di  lingkup pemerintah Kota Makassar yang telah membentuk PPID.
Diagram 3. Pendapat Responden pada Pembentukan PPID di OPD Makassar

## Sumber: Data Primer Penelitian, 2019
Data  ini  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  36  persen  OPD  Pemkot Makassar  yang  membentuk  PPID.  Data  ini  mengindikasikan  masih  tergolong minim  dikarenakan  jumlah  OPD  yang  belum  membentuk  PPID  masih  diatas  50 persen yakni sekitar 74 persen dari keseluruhan OPD dilingkup pemerintah Kota Makassar.  Idealnya,  sesuai  amanat  UU  KIP  maka  seluruh  OPD  masing-masing harus  memiliki  PPID  sebagai  PPID  pembantu  yang  bertanggungjawab  kepada PPID utama dalam melakukan pelayanan informasi publik. Padahal amanat terkait pembentukan PPID ini telah diatur dan tertuang dalam Perwali tentang pelayanan informasi tentang keterbukaan informasi publik.
Pembentukan PPID di setiap OPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sangatlah  penting.  Hal  ini  karena  masyarakat  membutuhkan  berbagai  informasi yang beragam dari setiap OPD yang ada. Selain itu semakin tingginya kapasitas dan partisipasi publik dalam mengawal kinerja birokrasi menyebabkan permintaan untuk  akses  pelayanan  informasi  publik  yang  terkait  dengan  kinerja  masing  - masing OPD juga meningkat. Olehnya itu, mereka harus memberikan pelayanan sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur  pelayanan  informasi  publik sebagaiman yang telah diatur dalam kewenangan PPID bersangkutan. Keberadaan PPID di setiap OPD akan mencegah terjadinya sistem pelayanan informasi yang tidak sinergis. tidak terjadi ketumpang tindihan atau saling mengharap serta saling lempar  tanggung  jawab  ketika  telah  diharuskan  untuk  merespon  permintaan pelayanan informasi publik yang sifatnya mendesak.
Selanjutnya,  setelah  PPID  terbentuk  di  OPD  maka  persoalan  lebih  lanjut adalah sejauh mana PPID yang sudah terbentuk itu telah berfungsi sesuai aturan maupun  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  telah  disepakati  di  lingkup Pemerintah Kota Makassar. Adapun PPID diharapkan lebih optimal menyebarkan informasi  yang  akurat  kepada  masyarakat.  secara  teknis,  wali  Kota  Makassar memberikan  target  kepada  setiap  pejabat  pengelola  informasi  publik.  Hal  ini seperti yang dijelaskan oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdhan Pomanto:
84 16 Persentase  yang menyatakan
Walikota Komitmen Melaksanakan UU KI
Persentase  yang menyatakan Walikota Belum Komitmen
“ Kinerja  Pejabat  Pengelola  informasi  Publik  (PPID)  diimplementasikan  dengan penyebaran berita minimal lima berita dalam sehari, serta setiap aparatur sipil negara (ASN)  Kota  Makassar  harus  bertindak  menyebarkan  informasi  pada  sosial  media masing – masing, dengan memiliki minimal 100 followers”
Penjelasan ini menunjukkan bahwa PPID yang telah terbentuk di 36% OPD yang  ada  dilingkup  Pemerintah  Kota  Makassar  diberikan  target  untuk menyebarkan  informasi  minimal  lima  berita  sehari  dan  mendorong  setiap  ASN aktif  di  media  sosial.  Walaupun  demikian,  masih  adanya  74%  OPD  yang  belum membentuk PPID menandakan bahwa penyediaan pelayaan informasi dilingkup Pemkot Makassar belum berjalan optimal. Bahkan yang terbentuk masih dibawah 50%.  Sehingga  hal  ini  membuat  proses  demokratisasi  birokrasi  belum  dianggap berjalan dengan baik.

## Komitmen  Wali Kota Makassar dalam Keberlanjutan Keterbukaan Informasi Pubik
Salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan  demokratisasi  birokrasi  yakni  pada komitmen kepala daerah atas keterbukaan informasi publik. Komitmen ini diukur berdasarkan masing – masing OPD yang ada dalam lingkup Pemkot Makassar.
Diagram 4. Pendapat Responden pada Komitmen Wali Kota Makassar pada Keterbukaan Informasi Publik

## Sumber: Data Primer Penelitian, 2019
Data ini menunjukkan bahwa 42 informan atau sekitar 84% yang menyatakan bahwa  Wali  Kota  Makassar  memiliki  komitmen  dan  8  informan  atau  16%  yang berpendapat  bahwa  Wali  Kota  Makassar  belum  serius  untuk  menerapkan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, terdapat 84 persen yang menilai bahwa  Wali  Kota  Makassar  telah  menunjukkan  komitmennya  untuk  terbuka sehingga dapat dianggap bahwa komitmen tersebut sudah cukup layak digunakan dalam meningkatkan kepercayaan ( trust ) bagi aparatur di lingkup Pemerintah Kota Makassar  dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya  dengan  sepenuh  hati berdasarkan  apa  yang  telah  diamanhkan  oleh  Wali  Kota  Makassar  Muhammad Ramdhan  Pomanto  dalam  melaksanakan  prinsip  pelayanan  informasi  yang terbuka.
Wali Kota sebagai pimpinan dan penanggung jawab utama Pemkot Makassar harus  menunjukkan  komitmennya  dalam  keterbukaan  informasi  publik.  Hal  ini penting karena jajaran birokrasi sangat bergantung pada kebijakan dari wali Kota. Adapun komitmen Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdhan Pomanto seperti yang dijelaskan sebagai berikut:
“ Pemerintah  Kota  Makassar  sebagai  lembaga  publik  dalam  menjalankan  perannya dalam  mengelola  informasi  publik  seyogyanya  memahami  azas  yang  terkandung dalam  Undang-Undang  KIP  (Keterbukaan  Informasi  Publik)  utamanya  informasi yang dikecualikan, bersifat  ketat, dan  terbatas  atau membutuhkan uji  konsekuensi. Yang menjadi harapan kami untuk kedepannya koordinasi antara PPID utama dan PPID  Pembantu  dapat  ditingkatkan,  dan  pelayanan  pengaduan  masyarakat Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan secara efektif demi mewujudkan Makassar Dua Kali Tambah Baik ”
Penjelasan  ini  menunjukkan  bahwa  Wali  Kota  Makassar  mendorong penerapan azas keterbukaan informasi publik di  Kota Makassar. hal ini ditandai dengan  penguatan  koordinasi  antara  PPID  utama  dan  PPID  pembantu  dalam layanan  aduan  masyarakat  yang  sejalan  dengan  visi  Wali  Kota  Makassar  dalam mewujdukan Makassar dua kali tambah baik.
Berdasarkan data dan penjelasan Wali Kota Makassar menunjukkan bahwa proses demokratisasi birokrasi sudah berjalan di dalam pelaksaaan pemerintahan Kota  Makassar.  Namun,  level  demokratisasi  tersebut,  belum  sepenuhnya terlaksana secara maksimal jika dilihat dari indikator atau variabel demokrasi yang diteliti,  variabel  yang  dimaksud  yakni  transparansi,  partisipsi  masyarakat, akuntabilitas  publik,  kebijakan  serta  tindakan  pelayanan  berbasis  aturan  ( rule  of Law ).
Pelaksanaan  Demokratisasi  birokrasi  di  Pemerintah  Kota  Makassar,  telah terlaksana,  karena  dapat  dilihat  dari  adanya  Perwali  tentang  pembentukan  dan pemungsian  PPID  di  lingkup  Pemkot  Makassar  yang  menghasilkan  perubahan struktur dan sistem pengelolaan informasi publik. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat  dari  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  KIP.  Namun , pelaksanaan demokratisasi  belum  berlangsung  secara  merata dan  maksimal di  seluruh  OPD Kota Makassar . Adapaun Penyebabnya adalah masih terdapatnya pemahaman dan pengetahuan yang  belum  merata  di  kalangan  aparatur  birokrasi mengenai pentingnya  badan  publik  untuk  bersikap  transparan.  Oleh  karena  itu,  masih diperlukan upaya yang maksimal dalam penyampaikan informasi dan pemahaman yang  tepat sehingga keharusan  transparansi  dapat  dipahami  dengan  baik  dan benar oleh seluruh aparatur birokrasi . Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa masih terdapat 36 persen pegawai Pemerintah Kota Makassar yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi.
Kelemahan lainnya yang pemerintah Kota Makassar tidak cepat menjalankan amanat  UU  no  14  tahun  2008  tentang  KIP.  Hal  ini  ditandai  dengan  baru diterbitkannya kebijakan keterbukaan informasi publik dilingkup Pemerintah Kota Makassar  yakni  Perwali  No  51  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  PPID  dalam rangka  transparansi  pelayanan  Informasi  publik  pada  bulan  September  2016.
Dimana secara ideal Perwali ini harusnya terbit paling lambat tahun 2010 atau 2 tahun  setelah  UU  KIP  disahkan.  Hal  ini  menandakan  bahwa pemerintah Kota Makassar terkesan setengah hati dan kurang serius dalam merespons pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik secara proaktif.
Demokratisasi birokrasi pada pelayanan informasi publik di Kota Makassar masih  berada  di  antara  perspektif Old  Public  Administration dan  perspektif New Public Management. Untuk mencapai tahapan demokratisasi birokrasi yang sejalan dengan perspektif New Public Services secara simultan dan total di Pemerintah Kota Makassar  masih  menjadi  wacana  dan  harapan  publik.  Artinya,  transparansi memang  telah  dijalankan  sesuai  dengan  yang  dicanangkan  oleh  Wali  Kota Makassar.  Akan  tetapi  dalam  pengimplementasiannya  belum  mencapai  target. Padahal, sejatinya justru seharusnya persepektif teori New Public Services- lah yang semestinya terjadi dan diberlakukan, kemudian jika dikaitkan dengan konsekuensi demokratisasi  birokrasi  yang  terjadi  akibat  adanya  kewajiban  untuk  transparan dalam  rangka  memenuhi  hak  publik  untuk  tahu  dan  dilayani  pemenuhan  hak- haknya sebagai warga ( citizenship ).
Demokratisasi  birokrasi  secara  menyeluruh  di  lingkup  Pemerintah  Kota Makassar masih membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Khususnya pada internalisasi  nilai – nilai  demokrasi,  pembentukan  kelembagaan,  peningkatan komitmen  pimpinan  daerah  serta  penerapan  budaya  transparan  bagi  setiap aparatur dalam menjalankan tugasnya. Serta mendorong perubahan midset semua stakeholder  agar  berpikir  dan  bertindak  demokratis.  Olehnya  itu,  diperlukan terjadinya  penyempurnaan  struktur  dan  perubahan  kultur  serta  sikap  mental berupa perilaku birokrasi yang demokratis.

## Kesimpulan
Demokratisasi birokrasi dalam layanan informasi publik di Pemerintah Kota Makassar sudah berjalan walaupun belum optimal. hal ini diukur dalam tiga aspek yakni  pada  pertama,  pengetahuan  dan  pemahaman  aparatur  birokrasi  di Pemerintah  Kota  Makassar  masih  belum  sepenuhnya  mengetahui  UU  nomor  14 tahun  2008  serta  muatan  yang  ada  didalamnya.  Rendahnya  jumlah  pemahaman pada keterbukaan informasi publik yang hanya mencapai 40% menandakan bahwa aparatur  publik  belum  memiliki  kemampuan  yang  menyeluruh  dalam menjalankan  demokratisasi  dalam  layanan  informasi  publik.  Kedua,  penyediaan layanan  publik  berupa  pembentukan  PPID  di  tiap  OPD  masih  belum  mencapai angka  50%  yakni  hanya  36%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  layanan  transparasi informasi  publik  belum  memadai  di  setiap  OPD.  Ketiga,  komitmen  Wali  Kota Makassar belum sepenuhnya hal ini ditandai dengan lambatnya penerbitan Perwali tentang Pembentukan PPID dalam rangka transparansi pelayanan Informasi publik yang baru dilakukan pada tahun 2016 padahal harusnya paling lambat tahun 2010. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa baru 16% refresentasi OPD yang menyatakan Wali Kota Makassar komitmen menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Olehnya itu, disarankan agar demokratisasi birokrasi yang berkaitan dengan transparansi  informasi  publik  harus  dilakukan  dengan  memassifkan  sosialisasi terkait  regulasi  yang  berkaitan  dengan  keterbukaan  informasi  publik, pembentukan PPID di semua OPD serta meningkatkan dorongan publik agar Wali Kota  Makassar  meningkatkan  komitmen  dan  konsistensinya  dalam  menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemkot Makassar.

## Referensi
Dahl, Robert (1982) Analisa Politik Modern , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1982.
Denhard, Janet V. & Robert B.VDenhard, 2003. The New Public Service : Serving not Steering. NewYork : M.E. Sharpe Inc
Hagopian, Mark N (1978) ; Regimes, Movements, and Ideologies ;A Comparative introduction to Political Science, lonhma.inc, NewYork
Hardiman, F. B. (2018). Demokrasi dan Sentimentalitas . Yogyakarta: Kanisius .Istianto, Bambang,  Istianto  (2011).  Demokratisasi  Birokrasi.  Jakarta:  Mitra  Wacana Media
Karningsih,  K.  (2019).  Demokratisasi  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia. Mimbar Administrasi , 16 (2), 60-72.
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu . Gava Media, Yogyakarta Martini,  Rina.,  (2012).  Buku  Ajar  Birokrasi  dan  Politik,  Lembaga  Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang.
Mustanir,  A.,  &  Jusman.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Dan  Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Akmen, 13(3), 542 – 558.
Pemerintah  Republik  Indonesia  (2008)  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Kota Makassar (2016) Peraturan Wali Kota No 51 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PPID dalam Rangka Transparansi Pelayanan Informasi Publik Thoha,  Miftah.,  (2009). Membangun  Budaya  Birokrasi  Pemerintah,  Chapter  Book Governance  Reform  di  Indonesia:  Mencari  Arah  Kelembagaan  Politik  Yang Demokratis  dan  Birokrasi  Yang  Profesional ,  Gava  Media-MAP  Universitas Gadjah Mada, Hal: 299- 309