How to cite: Prayudi  Budi  Utomo 1 ,  Binoto  Nadapdap 2 , Wiwik Sri Widiarty 3 (2024)  Analisis  Dampak  Regulasi  Importasi Hasil  Perikanan  (2017-2023)  Dalam  Perspektif  Hukum  Investasi, (6)  3, https://doi.org/10.46799/syntax-
idea.v6i3.3076
E-ISSN:
2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## Analisis Dampak Regulasi Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) Dalam
Perspektif Hukum Investasi
Prayudi Budi Utomo 1 , Binoto Nadapdap 2 , Wiwik Sri Widiarty 3 1,2,3 Universitas Kristen Indonesia, DKI Jakarta, Indonesia Email: prayudi_29@yahoo.com

## Abstrak
Regulasi  investasi  di  Indonesia  memiliki  peran  krusial  dalam  meningkatkan  peluang usaha  dan  investasi.  Namun,  terdapat  masalah  tumpang  tindih  antara  regulasi  dan pelaksanaan  perizinan  di  lapangan  yang  perlu  diperbaiki  agar  lebih  efektif.  Selain regulasi,  manajemen  birokrasi  juga  perlu  mendapat  perhatian  untuk  meningkatkan investasi,  karena  pelaksanaannya  masih  kurang  efisien.  Perbaikan  regulasi  investasi, penanaman  modal,  dan  peningkatan  efisiensi  pelaksanaannya  akan  berkontribusi  besar terhadap  peningkatan  investasi  dan  peluang  usaha  di  Indonesia.  Masalah  utama  dalam pengelolaan  sumber  daya  perikanan  di  Indonesia  melibatkan  kebijakan  ekonomi  yang mendorong eksploitasi sumber daya perikanan dan kekurangan sistem pengelolaan dan penegakan hukum yang kuat. Sistem pemerintahan pusat dan daerah, program kerja, dan organisasi juga perlu disesuaikan agar mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan.  Melalui  penelitian  yuridis  normatif,  data  hukum  utama,  teori,  konsep,  dan asas-asas  hukum,  serta  peraturan  perundang-undangan  relevan  dipelajari.  Reformasi kebijakan,  penguatan  sistem  regulasi,  penyederhanaan  impor,  dan  investasi  dalam infrastruktur  dapat  meningkatkan  lingkungan  bisnis.  Konsultasi  dan  diskusi  antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyelaraskan regulasi yang diperlukan dan memberikan kemudahan berusaha. Pembentukan regulasi melalui harmonisasi  peraturan  terkait  investasi  hasil  perikanan  perlu  mengikuti  prinsip-prinsip hukum  investasi  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  menarik  bagi  investor. Pemerintah  Indonesia  juga  harus  membuat  regulasi  yang  mendukung  investasi  pada sektor perikanan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci: Dampak Regulasi, Importasi Hasil Perikanan, Hukum Investasi.

## Abstract
Investment  regulations  in  Indonesia  play  a  crucial  role  in  enhancing  business opportunities and investments. However, there exists an issue of overlapping regulations and  implementation  permits  in  the  field  that  need  to  be  addressed  for  greater effectiveness. Besides regulations, bureaucratic management also requires attention to improve investments due to its current lack of efficiency. The enhancement of investment regulations, capital injection, and improved implementation efficiency will significantly contribute  to  increased  investments  and  business  prospects  in  Indonesia.  The  primary issue in managing fisheries resources in Indonesia involves economic policies promoting the  exploitation  of  fisheries  resources  and  a  lack  of  a  robust  management  and  law enforcement  system.  Central  and  regional  government  systems,  work  programs,  and organizations  need  adjustments  to  support  sustainable  development  in  the  fisheries
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 3, March 2024
sector.  Through  normative  juridical  research,  primary  legal  data,  theories,  concepts, legal principles, and relevant legislation are studied. Policy reforms, regulatory system strengthening,  import  simplification,  and  infrastructure  investments  can  improve  the business  environment.  Consultations  and discussions  among the government,  industry, and other stakeholders can align necessary regulations and ease business processes. The formation  of  regulations  through  the  harmonization  of  investment-related  rules  in fisheries  should  adhere  to  investment  law  principles  to  create  an  appealing  business environment for investors. The Indonesian government should also establish regulations supporting  investments  in  the  fisheries  sector  to  achieve  resource  sustainability  and economic growth.
Keywords: Regulatory Impact, Fisheries Imports, Investment Law.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  potensi  perikanan  yang  terbesar  di  dunia,  baik  perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap ( capture fisheries ) dan perikanan budidaya ( aquaculture ), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Dari angka  ini,  potensi  produksi  lestari  ( Maximum  Sustainable  Yield  =  MSY )  perikanan tangkap laut sebesar 9,3  juta  ton/tahun dan perikanan tangkap di  peraian darat  (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut  ( mariculture ), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (darat) (Presiden, 2017).
Perairan  laut  Indonesia  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  18/Permen-KP/2014  tentang  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia, dibagi menjadi 11 WPPNRI. Setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya ikan  yang  menyebabkan  perbedaan multi-spesies,  multi-gear,  multi-habitat, dan multi- stakeholder di  setiap  WPPNRI.  Oleh  karena  itu,  tantangan,  isu,  tujuan,  dan  sasaran  di masing-masing  WPPNRI  akan  berbeda  sehingga  strategi  dan  implementasi  tindakan pengelolaan perikanannya di setiap WPPNRI berbeda-beda (Albasri & Pratama, 2019).
Indonesia  menghadapi  persaingan  yang  semakin  ketat  untuk  mendapatkan investasi  karena  peran  penanaman  modal  semakin  penting  di  era  globalisasi.  Hal  ini disebabkan  oleh  kebutuhan  besar  akan  modal  pembangunan.  Dengan  menekankan peningkatan  investasi  di  Indonesia,  Presiden  Joko  Widodo  menegaskan  janjinya  untuk mengubah  Indonesia  (Sugiarto,  2019)  (Sugiarto,  2019).  Di  Indonesia,  investasi mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  pembangunan ekonomi yang inklusif. Penanaman modal asing (PMA) mendominasi realisasi investasi pada semester I-2023, yang meningkat 16,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Firdaus & Djuanda, 2023). Pemilik modal dan investor selalu mengutamakan untuk melakukan investasi di negara yang memiliki kepastian hukum dan kepastian berusaha (Harjono, 2012).
Menurut  kaidah  hukum  investasi,  peraturan  impor  komoditas  perikanan  dapat memengaruhi kemudahan usaha ( ease of doing business ), atau kemudahan bisnis, melalui berbagai  aspek,  seperti  prosedur  impor,  biaya,  dan  kejelasan  dan  kepastian  hukum. Peraturan  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  dapat  meningkatkan  kemudahan  usaha,
sementara peraturan yang rumit dan tidak jelas dapat menghambatnya. Salah satu contoh peraturan  terkait  impor  komoditas  perikanan  adalah  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Kebijakan  dan  Pengaturan  Impor,  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Kebijakan  dan Pengaturan Impor (Aprianti et al., 2020). Selain itu, kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas dapat meningkatkan diversifikasi ekspor dan mendukung diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk rencana untuk ekspansi dan investasi bisnis di luar negeri. Namun, untuk  mendukung  usaha  tersebut,  peraturan  impor  komoditas  perikanan  harus  diatur dengan jelas dan mudah dipahami, serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum investasi. Hal  ini  penting  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  dan  memudahkan  pelaku  usaha dalam berinvestasi di sektor perikanan.
Sementara  itu,  produksi  ikan  nasional,  baik  dari  perikanan  tangkap  maupun budidaya, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1% per tahun selama periode 2020-2022. Produksi  perikanan  budidaya  pun  diharapkan  terus  meningkat,  dengan  target  nilai produksi mencapai 250 triliun rupiah pada tahun 2024. Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memastikan pertumbuhan industri perikanan yang berkelanjutan melalui pembangunan ekonomi biru turut mendukung upaya peningkatan produksi dan investasi di sektor ini (Arka & Lastariwati, 2023).
Permasalahan  muncul  pada  industri  pengolahan  perikanan  domestik  Indonesia mengalami penurunan pasokan bahan baku ikan sebagai akibat dari banyaknya investasi asing bidang perikanan (penangkapan ikan) di Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan perikanan Indonesia kehilangan uang, dan beberapa pabrik pengolahan ikan gulung tikar. Menurut  Asosiasi  Pengalengan  Ikan  Indonesia,  di  Jawa  Timur  semula  ada  7  (tujuh) industri pengalengan ikan tuna, tetapi sekarang hanya 3 (tiga). Di Sulawesi Utara, semula ada  4  (empat)  industri  pengalengan  ikan  tuna,  tetapi  sekarang  hanya  2  (dua)  setelah investor  dari  Filipina  mengambil  alih  mereka.  Di  Bali  hanya  ada  satu  fasilitas,  yang sebelumnya memiliki dua fasilitas pengalengan ikan tuna. Di Medan dan Lampung, tiga fasilitas pengolahan ikan telah ditutup (Ramlan & Erwinsyahbana, 2017).
Meningkatkan  daya  saing  investasi  di  Indonesia  dapat  terganggu  jika  hasil perikanan  diimpor  tidak  sesuai  dengan  hukum  investasi.  Pemilik  modal  dan  investor selalu  lebih  suka  melakukan  investasi  di  negara  yang  memiliki  kepastian  hukum  dan kepastian  berusaha  (Harjono,  2022).  Oleh  karena  itu,  peraturan  hukum  yang  dapat memberikan  keamanan,  kepastian,  dan  keadilan  bagi  investor.  Namun,  kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi yang tidak konsisten dapat menghambat investasi di  Indonesia.  Selain  itu,  kemajuan  industri  perikanan  Indonesia  menghadapi  banyak tantangan  yang  signifikan.  Beberapa  di  antaranya  adalah  tata  cara  yang  tidak  jelas, kurangnya modal, luas lahan tambak yang terbatas, dan peraturan yang tidak jelas. Dalam perdagangan  internasional,  negara  sering  melindungi  kepentingan  nasionalnya  melalui regulasi  dan  kebijakan  (Marlina  &  Nizmi,  n.d.).  Oleh  karena  itu,  untuk  memfasilitasi investasi  di  Indonesia, peraturan perizinan harus  dianalisis dan dievaluasi  (Nasional & Nasional, n.d.).
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  mengelola  sumber  daya  ikan, sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  (UUD  1945).  Nilai  budaya  lokal  harus  menentukan  pengelolaan sumber daya perikanan, dan pemerintah harus memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor  45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang  Perikanan  (UU  Perikanan)  menekankan  bahwa  hukum  adat  dan  kearifan  lokal harus  dipertimbangkan  saat  mengelola  perikanan.  Meskipun  demikian,  perlu  diingat bahwa  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  juga  melibatkan  elemen  teknis  seperti pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber  daya  ikan,  dan  implementasi  serta  penegakan  hukum  peraturan  perundang- undangan perikanan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia merupakan usaha yang kompleks yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan aspek teknis terkait pengelolaan perikanan.
Indonesia  perlu  melakukan  impor  ikan  karena  ketersediaan  ikan  dari  produksi dalam  negeri  fluktuatif,  dipengaruhi  oleh  dinamika  musim  dan  kondisi  cuaca.  Industri pengolahan ikan membutuhkan kontinuitas pasokan bahan baku, seperti pada tahun 2023, di  mana industri  pengalengan membutuhkan 233.768 ton  bahan baku, sedangkan yang tersedia hanya 190.576 ton, memerlukan impor untuk pemenuhan kekurangan. Selain itu, beberapa jenis ikan tertentu, seperti ikan salmon, tidak dapat diproduksi di dalam negeri, mengingat  keterbatasan  produksi  lokal  dan  kelangkaan  sumber  daya  ikan.  Data  BPS menunjukkan bahwa impor hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 5%  per  tahun  selama  periode  2017-2023,  dari  289.557  ton  pada  tahun  2017  menjadi 366.773 ton pada tahun 2023.
Meskipun impor ikan diperlukan, terdapat regulasi yang mengatur impor ikan di Indonesia,  seperti  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  6  Tahun  2023 tentang  Penyusunan  Neraca  Komoditas  Perikanan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah Indonesia tahu betapa pentingnya menjaga keberlanjutan usaha di sektor hulu dan sektor hilir perikanan.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  ikan  di  Indonesia,  impor  ikan  diperlukan  untuk mengurangi kelangkaan sumber daya ikan dan memastikan pasokan ikan yang memadai bagi industri pengolahan dan konsumsi masyarakat . Diharapkan importasi hasil perikanan secara terkendali dapat mendorong kemudahan investasi Indonesia.
Pemerintah  Indonesia  perlu  mengambil  tindakan  konkret  untuk  meningkatkan investasi di sektor perikanan, yang saat ini menghadapi tantangan signifikan seperti iklim investasi yang tidak ramah dan perbedaan klasifikasi bisnis antar kementerian. Reformasi kebijakan,  penyederhanaan  impor,  investasi  infrastruktur,  dan  penguatan  regulasi menjadi  kunci  dalam  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  mendukung  pertumbuhan industri  perikanan.  Diperlukan  dialog  aktif  antara  pemerintah,  industri,  dan  pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara regulasi dan kemudahan berusaha, yang dapat memicu pertumbuhan industri dan meningkatkan investasi di sektor perikanan.  Selain  itu,  regulasi  impor  hasil  perikanan  harus  dibentuk  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  hukum  investasi,  sehingga  menciptakan  lingkungan bisnis yang kondusif. Pemerintah juga harus mencapai keseimbangan yang tepat antara pengaturan impor hasil perikanan, keberlanjutan sumber daya, dan kepentingan investasi, dengan  merumuskan  regulasi  yang  mendukung  pertumbuhan  sektor  perikanan  sejalan dengan aspek keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi.
Dapat  disimpulkan  bahwa,  menyoroti  potensi  besar  sektor  perikanan  Indonesia serta  tantangan  yang  dihadapi,  termasuk  penurunan  pasokan  bahan  baku  bagi  industri pengolahan  perikanan  domestik.  Peran  investasi  dalam  pertumbuhan  ekonomi  sektor perikanan  menjadi  penting,  namun  keberhasilannya  bergantung  pada  kepastian  hukum dan kepastian berusaha yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, peraturan impor harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum investasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang
kondusif.  Pengelolaan  sumber  daya  perikanan  yang  berkelanjutan  juga  ditekankan, dengan  memperhitungkan  nilai  budaya  lokal  dan  kearifan  lokal,  sambil  tetap memperhatikan  aspek  teknis  terkait  pengelolaan  perikanan.  Dengan  demikian, pendekatan  yang  seimbang  antara  kebutuhan  industri,  keberlanjutan  sumber  daya,  dan kepentingan  investasi  menjadi  kunci  dalam  merumuskan  kebijakan  perikanan  yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menyelidiki dampak regulasi  importasi  hasil  perikanan  (2017-2023)  dalam  perspektif  hukum  investasi  di Indonesia.  Sebagai  penelitian  doktrinal,  pendekatan  ini  memanfaatkan  data  sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana. Fokusnya adalah pada konsep, asas, dan kaidah hukum, dan penelitian ini juga mencakup  tiga  sumber  hukum:  primer  (Undang-Undang  Dasar,  Undang-Undang Perikanan, dll.), sekunder (buku, jurnal, doktrin, kasus-kasus), dan tersier (kamus bahasa hukum,  ensiklopedia,  majalah).  Penelitian  ini  merupakan  jenis  deskriptif  analitis  yang menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  mempertimbangkan  hubungan  antara regulasi  dan  teori  hukum,  serta  praktik  pelaksanaan  hukum  positif  yang  relevan.  Dua pendekatan  digunakan:  pendekatan  perundang-undangan  untuk  mengidentifikasi hambatan pelaksanaan regulasi dan pembentukan regulasi importasi hasil perikanan, serta pendekatan  konsep  untuk  memahami  pembentukan  regulasi  importasi  hasil  perikanan dalam  perspektif  hukum  investasi  Indonesia.  Metode  pengumpulan  data  adalah  studi dokumenter  dengan  menganalisis  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif, analisis perspektif, dan analisis destruktif sekaligus  kualitatif,  dengan  menekankan  logika  deduktif.  Penelitian  ini  juga  mencatat sejumlah penelitian terkait untuk memastikan kebaruan kontribusinya. Namun, terdapat kekurangan  dalam  penjelasan  yang  mendalam  tentang  metode,  kurangnya  penjelasan tentang  proses  penelitian,  keterbatasan  penelitian,  validitas,  dan  kontribusi  baru  yang perlu diperhatikan untuk memperkuat keandalan dan relevansi hasil penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Dampak Regulasi Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) DALAM Perspektif Hukum Investasi Indonesia
A. Hambatan Dalam Pelaksanaan Regulasi Importasi Hasil Perikanan Terhadap Kemudahan Investasi Berusaha
Dalam  teori  negara  kesejahteraan,  regulasi  impor  hasil  perikanan  mengacu pada  upaya  pemerintah  untuk  mengontrol  impor  hasil  perikanan  untuk  menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan meningkatkan daya saing produk perikanan dalam  perdagangan  internasional.  Melalui  perjanjian  internasional  seperti Code  of Conduct  for  Responsible  Fisheries ,  pemerintah  mengatur  perdagangan  komoditi perikanan di pasar internasional (Ekspor, 2014). Di Indonesia, PP No. 9 Tahun 2018 tentang  Tata  Cara  Pengendalian  Impor  Komoditas  Perikanan  dan  Komoditas Pergaraman  sebagai  Bahan  Baku  dan  Bahan  Penolong  Industri  mengatur perdagangan komoditi perikanan di pasar internasional. Untuk membantu distribusi hasil perikanan, pemerintah juga mengatur sistem logistik ikan nasional.
Sistem  Logistik  Ikan Nasional (SLIN) mengatur  hasil perikanan dan rantai data  dari  pengadaan,  penyimpanan,  transportasi,  dan  distribusi.  SLIN  dirancang untuk  memenuhi  permintaan  ikan  nasional  dan  mematuhi  PP  No.  57  Tahun  2015 tentang  Sistem  Jaminan  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan  serta  Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Pasal 33 ayat (3).
Regulasi  importasi  hasil  perikanan  mengacu  pada  upaya  pemerintah  untuk mengatur  impor  hasil  perikanan  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial ekonomi masyarakat nelayan. Di Indonesia, ini berkaitan dengan UU No. 16 Tahun 1964  tentang  Bagi  Hasil  Perikanan  yang  membantu  menyejahterakan  masyarakat nelayan,  serta  kebijakan  pemerintah  seperti  Inpres  No.  5  Tahun  1993  tentang Peningkatan  Penanggulangan  Kemiskinan,  Keppres  No.  190  Tahun  1998  tentang Jaring  Pengamanan  Sosial,  Keppres  No.  124  Tahun  2001 juncto Keppres  No.  8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, dan Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Djauhari, 2007). Selain itu,  gagasan  bahwa  negara  sepenuhnya  menguasai  sumber  daya  perikanan  alam Indonesia  juga  memainkan  peran  penting  dalam  mencapai  kesejahteraan  nelayan. Dalam konteks ini, pengelolaan mutlak sumber daya perikanan dan memberi ruang bagi industri nasional dan komunitas nelayan Indonesia menjadi fokus utama dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi (Ramlan, 2020).
Sumber daya alam perikanan Indonesia menjadi sasaran investasi negara lain, terutama  investasi  asing,  yang  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan  nelayan tradisional. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan secara independen oleh  industri  nasional  dan  masyarakat  nelayan  Indonesia  menjadi  penting  dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengontrol dan mengelola sumber daya perikanan secara mutlak, serta memberikan kesempatan bagi industri  nasional  dan  masyarakat  nelayan  Indonesia  untuk  berpartisipasi  secara independen  dalam  pengelolaan  bisnis  industri  perikanan  di  Indonesia.  Dari  segi undang-undang,  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan  memberikan  pedoman  bagi  unit  kerja  di  lingkungan  Kementerian Kelautan dan Perikanan  terkait dengan kerangka hukum  dan keuangan. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN- KP/2015 mengatur hambatan tarif dalam perdagangan hasil perikanan antara negara. Selain itu, tindakan teknis hambatan perdagangan (TBT) yang dilakukan oleh negara mitra dagang Indonesia, seperti Amerika Serikat, menarik perhatian di seluruh dunia, dengan dampak potensial pada ekspor perikanan Indonesia (Marlina & Nizmi, n.d.).
Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk mengontrol importasi hasil perikanan dan kemudahan investasi dalam upaya mewujudkan negara kesejahteraan  Indonesia  berdasarkan  pancasila.  Pengembangan  sektor  baru  di Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  bersama  dengan  insentif  fiskal  dan  non-fiskal untuk  mendorong  KEK  sebagai  sumber  pertumbuhan  ekonomi  baru  di  seluruh Indonesia adalah salah satu langkah tersebut. KEK telah menetapkan beberapa target, termasuk: (Rachbini & Adi, 2004).
1. Realisasi investasi sebesar 117,8 triliun dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 63.416 orang; dan
2. Realisasi investasi baru sebesar 61,9 triliun dan target penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 78.774 orang pada tahun 2023.
Pemerintah  telah  mengaktualisasikan  nilai-nilai  konstitusi  UUD  1945  dan Pancasila  yang  telah  dibangun  sejak  lama.  Selain  itu,  UU  Penanaman  Modal, diharapkan  dapat  menguntungkan  negara  semaksimal  mungkin  dengan meningkatkan  ekspor,  mengganti  impor,  dan  mengumpulkan  devisa  (Satria  & Wulandari,  2012).  Pemerintah  Indonesia  bertujuan  untuk  mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. Mereka juga  berusaha  untuk  mengolah  potensi  ekonomi  menjadi  kekuatan  ekonomi  riil dengan menggunakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  anggaran  untuk  investasi  dalam  berbagai bidang, seperti badan layanan umum, badan pengelola, dan dana lingkungan hidup. Menganggarkan ini diharapkan akan menguntungkan kesejahteraan masyarakat dan kemudahan  investasi  bisnis.  Secara  keseluruhan,  undang-undang  yang  mengatur importasi dan investasi di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila telah diperbarui dan  disempurnakan  dengan  tujuan  menciptakan  lingkungan  investasi  yang memudahkan investasi dan meningkatkan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus.
Dalam  teori  perlindungan  hukum,  kemudahan  investasi  berusaha  dapat dipengaruhi oleh regulasi importasi hasil perikanan. Kepastian hukum dalam hal ini sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan  investasi  berjalan  dengan  baik. Perlindungan  hukum  tidak  hanya  mencakup  keyakinan  bahwa  hukum  itu  benar, tetapi juga bahwa putusan badan peradilan berlaku. Perlindungan investor asing di Indonesia  harus  diprioritaskan  oleh  pemerintah,  terutama  dalam  hal  keamanan, fasilitas,  peraturan  tenaga  kerja,  dan  perlindungan  hukum.  Selain  itu,  pemerintah dapat  meningkatkan  iklim  investasi  dengan  memberikan  insentif  di  bidang perpajakan  dan  non-perpajakan,  memperbaiki  berbagai  produk  hukum  dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang memastikan iklim investasi yang sehat, memperbaiki sistem penegakan hukum, dan menyediakan penyelesaian sengketa yang adil dan efisien (Manurung, 2013).
Di  Indonesia,  peraturan  importasi  hasil  perikanan  terdiri  dari  beberapa peraturan  yang  bertujuan  untuk  memberi  pelaku  usaha  kepastian  hukum  dan kepastian  berusaha.  Permen  KP  No.  24  Tahun  2021  tentang  Penyusunan  Neraca Komoditas  Perikanan  mengatur  cara  penyusunan  neraca  komoditas  perikanan, distribusi  alokasi  impor  komoditas  perikanan,  evaluasi,  dan  perubahan  neraca komoditas  perikanan.  Secara  umum,  tujuan  dari  penyusunan  neraca  komoditas perikanan adalah menyediakan data dan informasi ketersediaan dan kebutuhan ikan dalam negeri serta memastikan rencana kebutuhan impor komoditas perikanan yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan riil Pelaku Usaha. Selain itu, Permendag No. 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan mengatur bahwa impor hasil  perikanan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bahan  baku  dan/atau  bahan  penolong industri hanya dapat dilakukan oleh pelaku bisnis tertentu.
Faktor-faktor  seperti  keamanan  pangan,  konsistensi  pelaksanaan  undang- undang,  tingkat  penerapan  teknologi  yang  rendah,  pembangunan  infrastruktur perikanan  yang  tidak  merata  di  berbagai  sentra,  keterbatasan  tingkat  pemberian modal, kurangnya pemanfaatan potensi kelautan Indonesia, dan masalah regulasi di negara  tujuan  adalah  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  regulasi importasi  hasil  perikanan.  Selain  itu,  produksi  ikan  nasional  dan  impor  hasil perikanan juga dapat dipengaruhi oleh elemen alam seperti perubahan pola musim ikan,  cuaca,  dan  hama  dan  penyakit  ikan.  Studi  menunjukkan  bahwa  pengawasan efektif  oleh  kementerian  dan  lembaga  dapat  menghambat  implementasi  kebijakan
post-border (Basuki, 2020). Tujuan menyusun neraca komoditas perikanan adalah untuk memastikan bahwa persetujuan rencana kebutuhan impor komoditas perikanan kepada pelaku usaha dapat dipantau dan diawasi penggunaannya, sebagaimana diatur dalam Permen KP No. 6 Tahun 2023 mengatur hal ini. Neraca komoditas perikanan mencakup  prosedur  penyusunan,  alokasi  impor,  evaluasi,  dan  perubahan  neraca komoditas  perikanan.  Sebagai  contoh,  Direktorat  Jenderal  Industri  Agro Kementerian  Perindustrian  memverifikasi  rencana  kebutuhan  industri,  yang mencakup impor komoditas perikanan sebagai bahan baku penolong untuk industri, sebagaimana diatur dalam Permen KP No. 6 Tahun 2023.
Salah  satu  hambatan  yang  mungkin  dihadapi  saat  menerapkan  regulasi importasi  hasil  perikanan  adalah  perizinan  investasi,  kebijakan  ekspor  dan  impor, serta kepastian hukum dalam berusaha. Salah satu hambatan yang mungkin dihadapi adalah  perizinan  investasi.  Untuk  meningkatkan  investasi  baik  dari  penanaman modal  dalam  negeri  maupun  asing,  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  upaya untuk  mempercepat  proses  perizinan  investasi,  seperti  memberikan  perizinan investasi dalam waktu 3 jam. Selain itu, ada undang-undang yang mengatur ekspor dan  impor,  seperti  PP  No.  29  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Perdagangan,  yang  mengatur  kebijakan  dan  pengendalian  ekspor  dan  impor,  serta standardisasi,  pengembangan  ekspor,  distribusi  barang,  dan  pengawasan  kegiatan perdagangan.
Kemudahan  investasi  berusaha  dalam  kerangka  negara  kesejahteraan  dapat dipengaruhi oleh regulasi importasi hasil perikanan. Namun, program omnibus law yang  bertujuan  untuk  menghapus  berbagai  undang-undang  yang  menghalangi investasi  dianggap  dapat  mendorong  investasi  di  Indonesia.  Meskipun  demikian, sektor usaha tertentu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara harus tetap dilindungi oleh pemerintah. Ini termasuk sektor pertanian dan kelautan serta usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Karena  dapat  meningkatkan  daya  saing, investasi,  dan  ekspor  nasional,  kemudahan  impor  tujuan  ekspor  juga  dapat mempengaruhi kemudahan investasi. Namun, regulasi impor dan ekspor harus tetap memperhatikan  kepentingan  petani,  nelayan,  pembudidaya  ikan,  petambak  garam, dan bisnis mikro dan kecil lainnya yang menghasilkan komoditas.
Terima  kasih  atas  informasinya.  Kesimpulan  dari  tulisan  tersebut menyiratkan  bahwa  penting  untuk  menciptakan  iklim  penanaman  modal  yang kondusif dengan regulasi yang jelas dalam sektor perikanan di Indonesia. Beberapa faktor  utama  yang  dapat  meningkatkan  daya  tarik  investasi  meliputi  perlindungan hukum, stabilitas politik, regulasi yang jelas, keamanan ekonomi, peluang berusaha yang adil, pengakuan terhadap investasi asing, dan pengurangan risiko.
Sementara sektor perikanan di Indonesia memiliki potensi ekonomi besar, ada beberapa hambatan yang dapat menghambat investasi, seperti keterlambatan proses perizinan,  kurangnya  koordinasi,  ketergantungan  pada  pasar  ekspor,  keterbatasan infrastruktur,  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  dan  kebijakan  pemerintah yang terbatas.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  disarankan  bahwa  pemerintah  harus meningkatkan  regulasi  yang  mendukung  investasi  dan  perdagangan,  serta membangun  infrastruktur  laut  untuk  mengoptimalkan  potensi  sektor  perikanan. Selain  itu,  upaya  untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap  modal  asing  dan meningkatkan inklusi keuangan juga menjadi fokus.
Implementasi  regulasi  importasi  hasil  perikanan  dianggap  sebagai  faktor yang dapat memengaruhi kemudahan investasi berusaha. Oleh karena itu, koordinasi yang baik, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, dan penyusunan peraturan pelaksanaan  yang  baik  menjadi  kunci  dalam  menciptakan  iklim  investasi  yang kondusif.
Langkah-langkah seperti omnibus law dan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan menyederhanakan proses perizinan usaha.  Meskipun  demikian,  penting  untuk  memastikan  bahwa  implementasinya dilakukan dengan transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Akhirnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur  yang  memadai,  dan  dukungan  terhadap  perikanan  berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dalam sektor perikanan dan memaksimalkan potensinya untuk kesejahteraan masyarakat.
Maka  Penulis  menyimpulkan  bahwa  regulasi  impor  hasil  perikanan mencakup  pengawasan  Kementerian  Perdagangan  atas  perizinan  impor.  Untuk mendapatkan  perizinan  untuk  beroperasi  di  subsektor  pemasaran  ikan  dan pengolahan ikan, perusahaan dan investor harus memenuhi persyaratan lengkap dan benar.  Pemerintah  juga  membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas)  untuk  mengawasi  dan menyelesaikan  masalah  perizinan  yang  menghambat  pelaksanaan  usaha  di  sektor perikanan. Pengembangan produk dan sentra perikanan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan,  supervisi,  dan  konsultasi,  skema  permodalan,  dan  penelitian  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  adalah  fokus  pemerintah  untuk meningkatkan  nilai  tambah  hasil  perikanan.  Dengan  menggunakan  pemasaran digital,  kolaborasi  dengan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  untuk meningkatkan nilai tambah produk  perikanan, dan strategi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pemerintah dapat mengembangkan sentra olahan ikan. Dengan  adanya  upaya-upaya  ini,  nilai  tambah  produk  perikanan  dapat  terus meningkat  melalui  pengembangan  produk,  pelatihan,  dan  penelitian  ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain  itu,  penulis  menemukan  bahwa  Perpres  No.  32  Tahun  2022  tentang Neraca komoditas mencakup beberapa hal-hal yang berkaitan dengan implementasi undang-undang yang berkaitan dengan importasi hasil perikanan yang memberikan investasi berusaha. Pemerintah harus memberikan kemudahan dan kepastian dalam upaya meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja, menurut Pasal 2 huruf b.  Selain  itu,  pasal  3  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  Sistem  Neraca  Komoditas (SNANK) harus memiliki data dan informasi tentang pasokan komoditas perikanan. SNANK juga harus digunakan sebagai  acuan untuk penerbitan persetujuan ekspor dan impor, acuan untuk  data dan informasi  tentang situasi  konsumsi  dan produksi komoditas berskala nasional, dan acuan untuk penerbitan perizinan yang bertujuan untuk  mendukung  operasi  ekspor  dan  impor  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemerintah non-kementerian. Selain itu, Pemrmen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar  Kegiatan  Usaha  dan  Produk  Pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko  Sektor  Kelautan  dan  Perikanan,  Permen  KP  ini  lebih  mengatur standar  kegiatan  usaha  dan  produk  untuk  penyelenggaraan  perizinan  berusaha berbasis  risiko  dalam  sektor  kelautan  dan  perikanan;  ini  menunjukkan  bahwa peraturan yang berlaku mengatur investasi berusaha dalam sektor perikanan.

## A. Pembentukan  Regulasi  Importasi  Hasil  Perikanan  Terhadap  Kemudahan Investasi Dalam Perspektif Hukum Investasi Indonesia
Dalam  hal  hukum  investasi  Indonesia,  perbaikan  regulasi  telah  dilakukan untuk membuat investasi lebih mudah dan aman. Tujuan dari langkah strategis ini adalah  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif,  menciptakan lapangan  kerja,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah menerapkan sistem omnibus  UU Cipta  Kerja untuk membuat  hukum  lebih mudah dan  lebih  pasti,  serta  meningkatkan  lingkungan  investasi  yang  kompetitif  di Indonesia. Investasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi sebuah negara, dan kebijakan investasi Indonesia juga mencakup kebijakan investasi secara umum dan kebijakan investasi di Indonesia. Selain itu, investasi langsung melibatkan pemegang saham secara aktif dalam pengelolaan bisnis dan bertanggung jawab secara langsung terhadap kerugian, investasi tidak langsung melibatkan pemegang saham secara tidak langsung dalam pengelolaan bisnis.
Kemudahan  investasi  dalam  studi  teori  negara  kesejahteraan  dapat dipengaruhi  oleh  peraturan  yang  dibuat  untuk  impor  hasil  perikanan.  Investasi  di sektor  tersebut  dapat  meningkat  jika  aturan  mempermudah  impor  hasil  perikanan. Sebagai contoh, Indonesia berusaha meningkatkan nilai perdagangan dan investasi dengan mencari terobosan dan melakukan tindakan strategis, seperti mempercepat proses  perijinan  importasi  komoditas  perkebunan,  pertanian,  dan  perikanan  dari negara  lain.  Selain  itu,  Kementerian  Perindustrian  mengatakan  bahwa  untuk meningkatkan  daya  saing  industri  domestik,  kebijakan  substitusi  impor  dapat mendorong  investasi.  Akan  tetapi,  peraturan  importasi  harus  mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, undang-undang  yang  mengatur  importasi  harus  memenuhi  syarat  untuk memfasilitasi investasi dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena  itu,  untuk  mencapai  tujuan  kesejahteraan  negara,  regulasi  importasi  hasil perikanan  harus  mempertimbangkan  kesejahteraan  masyarakat,  keberlanjutan sumber daya perikanan, dan kemudahan investasi.
Investasi  di  sektor  perikanan  Indonesia  terus  meningkat  meskipun  ada kendala. Realisasi investasi di sektor perikanan pada semester pertama tahun 2022 mencapai  4,04 triliun rupiah, naik  36,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor produk kelautan dan perikanan juga meningkat 15,89% menjadi 2,74 miliar rupiah atau Rp40,59 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya (Ulfa  et  al.,  2023).  Dengan  menjamin  keberlanjutan  sumber  daya  perikanan, melindungi  nelayan,  dan  meningkatkan  nilai  tambah  produk  perikanan,  peraturan importasi hasil perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peraturan  ini  dapat  memastikan  bahwa  impor  hasil  perikanan  memenuhi  standar keberlanjutan dan keamanan pangan. Beberapa peraturan mengatur importasi produk perikanan di Indonesia, termasuk:
1. Permendag No. 66 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Permendag No. 23 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan. Peraturan ini mengatur persyaratan  impor  hasil  perikanan  seperti  persetujuan  impor,  pelaporan perubahan dokumen, dan persyaratan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri; dan
2. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengatur hal-hal terkait dengan impor hasil perikanan.
Pemerintah  Indonesia  giat  mendorong  kemudahan  investasi  dalam  sektor perikanan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Regulasi impor hasil perikanan, seperti Permendag No. 66/2018 dan Permen KP No. 6/2023,  menetapkan  aturan  dan  prosedur  untuk  menjamin  keberlanjutan  sektor. Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  konteks  hukum  investasi  melibatkan perizinan,  bea  cukai,  standar  kualitas,  ketentuan  lingkungan,  proses  peradilan, kemudahan administrasi, promosi investasi, dan partisipasi stakeholder.
Penerapan regulasi ini dimaksudkan untuk mendukung investasi, melibatkan perusahaan  industri  pengolahan  ikan,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  lainnya. Proses impor melibatkan persetujuan dari Menteri, dan digunakan Sistem Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (SPBE).  Selain  itu,  perusahaan  importir harus memiliki izin usaha yang sesuai, seperti izin usaha mikro dan kecil (TDU-PHP) untuk skala mikro dan kecil.
Harmonisasi  regulasi  impor  hasil  perikanan  menjadi  kunci  untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan daya saing. Strategi  melibatkan  penyederhanaan  prosedur,  pembebasan  bea  masuk,  dan  non- diskriminasi  antara  ekonomi  asalnya.  Pemerintah  juga  terus  bekerja  untuk menciptakan peraturan yang memudahkan investasi  melalui insentif, promosi,  dan konsultasi dengan stakeholder.
Harmonisasi peraturan impor hasil perikanan diharapkan akan meningkatkan investasi,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah mengambil  langkah-langkah  seperti  INS,  insentif  fiskal,  dan  infrastruktur  untuk mendukung  pertumbuhan  sektor.  Peraturan  impor  yang  baik  dapat  mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi nelayan, dan meningkatkan nilai tambah produk.
Upaya  harmonisasi  peraturan  ini  bersifat  lintas-sektoral,  melibatkan koordinasi  antar-kementerian  dan  pihak  terkait.  Melibatkan  semua  pihak  terkait, termasuk pelaku usaha dan masyarakat  sipil,  dianggap penting untuk  menciptakan regulasi  yang  komprehensif  dan  responsif.  Dengan  melibatkan  semua  pihak, diharapkan  regulasi  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan mendukung pertumbuhan sektor perikanan secara berkelanjutan.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  harus  terus-menerus  mencari  langkah-langkah terobosan deregulasi perizinan untuk meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi. Hal ini penting karena Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara- negara ASEAN dalam peringkat kemudahan investasi. Harmonisasi perizinan tidak berarti  menghilangkan  tugas  pemerintah  dalam  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan hidup, tetapi untuk memastikan bahwa tugas tersebut dijalankan dengan lebih  efisien  dan  efektif  serta  tidak  menghambat  investasi  atau  usaha.  Pemerintah telah  menyiapkan  langkah  untuk  menghadapi  investasi-investasi  yang  akan berdatangan ke Indonesia, seperti Online Single Submission (OSS) yang merupakan sistem  perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  yang  dipersiapkan  untuk investasi  berskala  besar  sehingga  akan  mempercepat  pelayanan.  Deregulasi  dapat berbentuk penghapusan atau penyederhaan. Harmonisasi regulasi dan perizinan yang lebih baik dapat membantu meningkatkan daya saing, investasi, dan ekspor nasional. Upaya harmonisasi regulasi dan perizinan telah menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing dan investasi.
Regulasi  perikanan  harus  mewakili  kepentingan  nasional  Indonesia, mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  melindungi  lingkungan,  dan  memberikan manfaat  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan.  Selama  proses  pembuatan, keterlibatan pihak-pihak terkait dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya dapat membantu memastikan bahwa regulasi tersebut efektif dan memfasilitasi investasi di sektor  perikanan.  Untuk  memberikan  keamanan  hukum  bagi  penanaman  modal asing,  regulasi  investasi  di  Indonesia  diperlukan.  Tetapi  semarak  investasi  juga ditingkatkan oleh komitmen birokrasi dan pelaksanaan regulasi di lapangan. Segala bentuk penanaman modal (investasi) dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun  asing  untuk  melakukan  usaha  di  Indonesia  dengan  tujuan  meningkatkan ekonomi negara dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

## KESIMPULAN
Pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan konkret untuk meningkatkan investasi di sektor perikanan dengan langkah-langkah seperti reformasi kebijakan, penyederhanaan impor,  investasi  infrastruktur,  dan  penguatan  regulasi.  Diperlukan  dialog  aktif  antara pemerintah,  industri,  dan  pemangku  kepentingan  untuk  mencapai  keseimbangan  yang optimal  antara  regulasi  dan  kemudahan  berusaha,  yang  dapat  memicu  pertumbuhan industri dan meningkatkan investasi di sektor perikanan. Regulasi impor hasil perikanan harus dibentuk dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum investasi, sambil menjaga keseimbangan  antara  pengaturan  impor,  keberlanjutan  sumber  daya,  dan  kepentingan investasi.  Meskipun  demikian,  tantangan  seperti  iklim  investasi  yang  tidak  ramah  dan perbedaan  klasifikasi  bisnis  antar  kementerian  mungkin  timbul  dalam  implementasi solusi-solusi ini. Oleh karena itu, perlu rencana tindak lanjut yang komprehensif untuk memastikan  keberhasilan  langkah-langkah  tersebut  dalam  mendukung  pertumbuhan sektor perikanan dan keberlanjutan ekonomi di masa depan.

## BIBLIOGRAFI
Albasri,  H.,  &  Pratama,  I.  (2019).  Potensi  dan  Pengelolaan  Budi  Daya  Laut  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Indonesia  (WPPNRI)  715. Potensi  Sumber  Daya Kelautan Dan Perikanan WPPNRI 715 .
Aprianti, E., Krisnafi, Y., & Siregar, A. N. (2020). Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan  Perikanan  Nomor  74  Tahun  2016  Terhadap  Impor  Produk  Perikanan  (Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya). Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia , 12 (2), 109–122.
Arka,  R.  T.,  &  Lastariwati,  B.  (2023).  Inovasi  Produk  Snack  Bar  Subtitusi  Ikan  Tuna (Tuna  Bar)  Sebagai  Pengganti  Sarapan  Generasi  Z. Prosiding  Pendidikan  Teknik Boga Busana , 18 (1).
Basuki,  S.  (2020).  Kebijakan  Post  Border  dan  Ketidakpastian  Regulasi  Pemeriksaan Barang Impor di Indonesia. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 4 (1), 86–102. Djauhari,  D.  (2007).  Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Indonesia  (Studi  Tentang Kebijakan  Regulasi  dan  Institusionalisasi  Gagasan  Kesejahteraan  Sosial  Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 14 (4). Ekspor, W. (2014). Ikan dan Produk Ikan. Edisi Juni , 20 .
Firdaus,  R.,  &  Djuanda,  G.  (2023).  Risiko  Investasi  Pada  Tiga  Jenis  Investasi  Yang Populer  Di  Indonesia  (Saham,  Reksadana,  Dan  Obligasi)  Metode  Value  At  Risk. Penerbit Tahta Media .
Harjono, D. K. (2012). Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap  Pemberlakuan Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal .  Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
Harjono,  D.  K.  (2022). Arbitrase  Sebagai  Sarana  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di Indonesia . UKI Press.
Manurung,  W.  G.  (2013).  Analisis  Terhadap  Perlindungan  Investor  Asing  Dalam Kegiatan  Penanaman  Modal  Di  Sumatera  Utara  (Studi  Putusan  Ma-ri  No.  382 K/tun/2010). USU Law Journal , 1 (1), 14194.
Marlina, F. S., &  Nizmi, Y. E. (n.d.). Upaya  Indonesia Dalam  Menghadapi  Hambatan Teknis  Perdagangan:  Seafood  Import  Monitoring  Program  Terhadap  Ekspor Perikanan  Indonesia  Ke  Amerika  Serikat  Tahun  2014-2018. Jurnal  Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (1), 1–15. Nasional, p. A. D. A. N. E. H., & nasional, b. P. H. (n.d.). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka . Presiden, D. P. (2017). Potensi Perikanan Indonesia. Retrieved from Wantimpres. Go. Id: Https://Wantimpres. Go. Id/Id/2017/04/Potensi-Perikanan-Indonesia . Rachbini, D. J., & Adi, R. (2004). Ekonomi Politik Kebijakan dan strategi pembangunan . Yayasan Obor Indonesia.
Ramlan, R. (2020). [Jurnal] Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia  Oleh  Negara  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Nelayan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen .
Ramlan,  R.,  &  Erwinsyahbana,  T.  (2017).  Konsep  Penguasaan  Mutlak  Sumber  Daya Alam  Perikanan  Indonesia  Oleh  Negara  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Nelayan. LITIGASI , 18 (2), 301–338.
Satria, D., & Wulandari, F. (2012). Aktualisasi Nilai-Nilai Konstitusi Dalam Kebijakan Perdagangan Indonesia di Tingkat Regional dan Multilateral. Journal of Indonesian Applied Economics , 5 (2).
Sugiarto,  E.  C.  (2019).  Melanjutkan  Pembangunan  Infrastruktur  dan  Indonesia  Maju.
Retrieved from Setneg. Go.
Id: Https://Www. Setneg. Go. Id/Baca/Index/Melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju . Ulfa,  N.,  Kustiawan,  K.,  &  Swastiwi,  A.  W.  (2023). Implementasi  Hubungan Internasional  Sentra  Kelautan  Dan  Perikanan  Terpadu  (Skpt)  Terhadap Pertumbuhan  Ekspor  Perikanan  Di  Kabupaten  Natuna  2019-2022 .  Universitas Maritim Raja Ali Haji.

## Copyright holder:
Prayudi Budi Utomo 1 , Binoto Nadapdap 2 , Wiwik Sri Widiarty 3 (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: