DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v3i4 Received: 22 Februari 2022 ,   Revised: 12  Maret 2022, Publish: 20 April 2022

## PENGARUH  KOMPETENSI  APARATUR,  BUDAYA  KERJA  DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KINERJA
SISTEM

## PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SUMBAWA
Heri Kusmanto 1 , Achmad Fauzi 2 , Lalu Edy Herman Mulyono 3
1) Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka , herikusmanto237@gmail.com
2) Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka
3) Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

## Korespondensi Penulis: Heri Kusmanto 1
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kompetensi  aparatur,  budaya kerja  dan  kualitas  layanan  terhadap  kinerja    Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  di Kabupaten  Sumbawa.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptip  kuantitatif.  Jenis  data yang  digunakan  yaitu  data  primer  didaparkan  dari  hasil  penyebaran  kuisioner  kepada  para karyawan  4  perangkat  daerah  di  Kabupaten  Sumbawa  sebagai  refresentasi.  Sampel  dalam penelitian  adalah  136  responden.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah purposive sampling menggunakan  SEM-PLS (Structural  Equation  Modeling–Partial  Least  Squares). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, budaya kerja dan kualitas layanan berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  di Kabupaten Sumbawa.
Kata  kunci :  Kompetensi  Aparatur,  Budaya  Kerja,    Kualitas  Layanan,  Kinerja,  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi diperlukan sumber daya manusia sebagai aset yang  paling  penting  dan  berharga  serta  merupakan    faktor    yang  sangat  sentral  dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia yang dalam pelaksanaannya  dikelola  dan  diurus  oleh  manusia.  Tak terkecuali aparatur dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara.
Memasuki  dunia  industri  4.0  dan  kebijakan  pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden nomor  95  tahun  2018  tentang  Sitem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) mengharuskan  setiap  pemerintah  untuk  semua  tingkatan  baik  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi  maupun  Pemerintah  Darah  di  tingkat  Kabupaten/Kota  untuk  menjalankan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,  secara  tidak  langsung  menciptakan  budaya  kerja  baru  di lingkungan aparatur sipil negara, yang tadinya setiap pekerjaan dilakukan secara manual, saat ini  sudah  mulai  dilakukan  dengan  menggunakan  perangkat  teknologi  informasi  dan
komunikasi  atau  sistem  digitalisasi.  Dengan  diterapkannya  SPBE,  diharapkan  tata  kelola pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  transparan  dan  akuntabel  dapat  diwujudkan  yang  pada akhirnya pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai penerima layanan.
Untuk  mengetahui  sejauhmana  tingkat  pelaksanaan  SPBE  pada  tiap  tingkatan pemerintahan,  Pemerintah  melalui  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  SPBE,  dan  sebagai  hasil  penilaian  di tahun 2019, terlihat pada gambar 1.1 di bawah ini :
Gambar 1.  Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sumbawa tahun 2019
Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  dinilai  dengan  metode  tingkat kematangan  SPBE  yang  merupakan  kerangka  kerja  untuk  mengukur  derajat  kematangan penerapannya yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Dari nilai  indeks  di  atas,  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  mendapat  nilai  dengan  kategori “CUKUP”
Dengan predikat SPBE kategori CUKUP,  Peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam lagi  faktor-faktor  apa  saja  yang  masih  belum  optimal  dalam  penerapan  SPBE  itu  sendiri sehingga  kedepan  dapat  dijadikan  referensi  terhadap  sejauhmana  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa  melalui  Perangkat  Daerah  yang  ada  dapat  melakukan  perbaikan  pelayanan  mulai dari  proses  bisnis,  kompetensi  SDM  dan  lain  sebagainya  sehingga  terciptanya  pelayanan publik  yang  lebih  cepat,  tepat,  mudah  dan  nyaman  dengan  penerapan  SPBE  yang  lebih komprehensif.

## KAJIAN PUSTAKA

## Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  menjelaskan  bahwa    Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  yang  selanjutnya  disingkat  SPBE  adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  memberikan  layanan  kepada pengguna SPBE. Sementara itu Mark Forman (2005), pengertian e-government secara umum dapat  didefinisikan  sebagai  penerapan  TIK  untuk  meningkatkan  kinerja  dari  fungsi  dan layanan  pemerintah  tradisional.  Apabila  selama  ini  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan dilakukan  secara  manual  atau  tradisional,  maka  dengan  menggunakan  teknologi  informasi, maka  kinerja  pemerintahan  dapat  lebih  ditingkatkan  dalam  upaya  melakukan  pelayanan kepada masyarakat.

## Kinerja
Sedarmayanti  (2007),  menyatakan  bahwa  kinerja  karyawan  merupakan  hasil  kerja karyawan  yakni  sebuah  proses  manajemen  atau  suatu  organisasi  secara  keseluruhan  yang hasil kerjanya tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur. Hal
ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  seorang  karyawan  merupakan  hasil  dari  sebuah  proses manajemen  organisasi  secara  komprehensip  yang  diukur  dari  bukti  nyata  dari  proses  kerja baik  secara  fisik  maupun  administratif.  Pengukuran  kinerja  seorang  karyawan  itu  penting dilakukan  oleh  seorang  Pimpinan,  hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauhmana  seorang karyawan mampu mengemban tugas dengan baik yang dapat dilihat dari waktu penyelesaian pekerjaan, apakah berada pada jalur yang benar dan menggunakan prosedur yang tepat, serta hasil yang diperoleh apakah memenuhi target sesuai dengan yang diharapkan.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik,  menurut  Sinambela  (2008)  diartikan  sebagai  setiap  aktivitas pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalani sebuah kegiatan, dan hasilnya tidak selalu berbentuk  barang  tetapi  juga  jasa.  Penyelenggaraan  pemerintahan,  program  pembangunan dan  pembinaan  sosial  kemasyarakatan  merupakan  sebuah  aktualisasi  dari  pelayanan  publik yang  dilakukan  oleh  Pemerintah,  program  pembangunan  itu  sendiri  tidak  hanya  berbentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk non fisik berupa jasa pelayanan itu sendiri sebagai bagian dari pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurut  Supriyono  (2003),  pelayanan  publik  yang  berkualitas  memiliki  beberapa kriteria dan indikator sebagai berikut:
1) Tepat dan relevan , artinya pelayanan harus mampu memenuhi profesi, harapan dan kebutuhan individu atau masyarakat.
2) Tersedia dan terjangkau , artinya pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap orang atau kelompok yang mendapat prioritas.
3) Dapat  menjamin  rasa  keadilan ,  artinya  terbuka  dalam  memberikan  perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang sama.
4) Dapat  diterima , artinya pelayanan memiliki kualitas apabila dilihat dari teknis/cara, kualitas,  kemudahan,  kenyamanan,  menyenangkan,  dapat  diandalkan,  tepat  waktu, cepat, responsif, dan manusiawi.
5) Ekonomis  dan  efisien ,  artinya  dari  sudut  pandang  pengguna  pelayanan  dapat dijangkau dengan tarif dan pajak oleh semua lapisan masyarakat.
6) Efektif , artinya menguntungkan bagi pengguna dan jasa lapisan masyarakat.

## Budaya Kerja
Nawawi    (2003)  menyatakan  budaya  kerja  merupakan  kebiasaan  yang  dilakukan berulang-ulang  oleh  pegawai  dalam  suatu  organisasi,  pelanggaran  terhadap  kebiasaan  ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Jadi, budaya kerja dapat dikatakan sebuah konvensi dalam suatu lingkungan kerja yang mengarah kepada kebiasaan yang positif dalam rangka mencapai tujuan organisasi itu sendiri dimana setiap anggota organisasi akan memiliki tanggungjawab moral apabila kebiasaan tersebut tidak diindahkan.
Dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan  pemerintahan  berbasis  teknologi  informasi, Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Dengan  terbitnya  Perpres  tersebut,  maka  Pemerintah  di setiap  jenjang  mulai  dari  tingkat  Pusat  sampai  ke  Tingkat  Kabupaten/Kota  harus melaksanakan  pelayanan  pemerintahan  berbasis  teknologi  informasi,  mulai  pemanfaatan teknologi  dalam  memberikan  pelayanan  publik,    pengembangan  kapasitas  Aparatur,  sampai dengan  membiasakan  pola  kerja  dengan  cara  smart  dan  terintegrasi,  yang  secara  tidak langsung berpengaruh terhadap budaya kerja aparatur pelayanan.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi  memiliki  pengertian  yang  sama  dengan capability (kemampuan). Seseorang  yang  kompeten  adalah  yang  memiliki  kemampuan,  pengetahuan  dan  keahlian untuk  melakukan  sesuatu  secara  efisien  dan  efektif.  Ateng  Kusnandar  Adi  Saputra.(2019). Kompetensi  merupakan  karakteristik  sikap  dan  perilaku  yang  efektif  yang  akan  menentukan kinerja  unggul  dalam  pekerjaan.  Kompetensi  akan  mendorong  seseorang  untuk  memiliki kinerja terbaik sehingga dapat sukses dalam organisasi (Sudarmanto, 2009). Oleh karena itu, apabila  menghendaki  organisasi  dapat  berhasil,  maka  setiap  organisasi  harus  dapat mengembangkan kompetensi para pegawainya. Ismail (2020) menyatakan bahwa jenis – jenis kompetensi adalah sbb :
• Kompetensi  Dasar  (Threshold  Competency) ;  yaitu  karakteristik  utama  yang  harus dimiliki  oleh  seseorang  agar  dapat  melakukan  tugas-tugas  dalam  pekerjaannya. Misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain.
• Kompetensi  Pembeda  (Differentiating  Competency) ;  yaitu  berbagai  faktor  yang membedakan  individu  yang  kinerjanya  tinggi  dengan  individu  yang  kinerjanya rendah.
• Personal Competency ;  yaitu kemampuan individu dalam hal-hal  yang berhubungan dengan perkembangan kepribadian seseorang.
• Profesional  Competency ;  yaitu  kemampuan  individu  dalam  hal-hal  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  dan  penyelesaian  tugas-tugas  tertentu  dalam pekerjaan.
• Social  Competency ;  kemampuan  individu  dalam  hal-hal  yang  berhubungan  dengan kehidupan dan kepentingan sosial.

## Kerangka Pemikiran
Seorang  peneliti  perlu  mengetahui    jenis    penelitian  terlebih  dahulu,  sehingga  peneliti dapat  menyusun  kerangka  pemikirian  dari  penilitian  yang  ditelitinya.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif,  yang  dalam  prosesnya  mengacu  pada  context  of justification,  yang  pada  dasarnya  menguji  teori  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian melalui kerangka berfikir yang dirumuskan dalam kerangka berfikir. (Lestari, 2019).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  atau  dalam  bahasa  lain  adalah  desain  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  menggunakan  desain  deskriptif  kuantitatif,  metode  penelitian deskriptif  kuantitatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena  dengan  menggunakan angka  yang  menggambarkan  karakteristik  subyek  yang  diteliti.  Jenis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  tujuan  agar  supaya  kedua  data  ini  dapat  saling melengkapi dan membantu peneliti dalam mengamati setiap fenomena yang ada.
Adapun,  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  para  PNS  /  aparatur yang  bertugas  pada  beberapa  Perangkat  Daerah  sebagai  refresentasi  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa yaitu Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil (47 orang) dan Dinas Penanaman Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu  (  34  orang)  sebagai  refresentasi  Perangkat  Daerah yang  berhubungan  langsung  terhadap  pelayanan  kepada  masyarakat,  kemudian  Badan Perencanaan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  (47  orang)  serta  Badan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (68  orang)  sebegai    refresentasi  dari  Perangkat  Daerah  yang  melayani  antar perangkat daerah, sehingga total jumlah populasi sebanyak 196 orang. Agar dapat dikatakan sebagai representative dalam penentuan sampel, maka non-probability sampling (non-random sampel) menjadi salah satu teknik yang dianggap cocok oleh peneliti. Oleh karena itu, teknik pengambilan  sampel  jenis purposive  sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  yang didasarkan  pada  pertimbangan  peneliti  mengenai  sampel-sampel  mana  yang  paling  sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi ( representatif ).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  instrumen  angket  atau  kuesioner  untuk mendapatkan  data  primer  Angket  atau  kuesioner  merupakan  instrumen  berupa  daftar pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  yang  harus  dijawab  atau  diisi  (dipilih)  oleh  responden sesuai dengan petunjuk pengisian (Sanjaya, 2015: 255). Sedangkan menurut Arikunto (2006) Kuesioner  yaitu  sekumpulan  pertanyaan  tertulis  dibangun  sesuai  topik  permasalahan  yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau  hal-hal  yang  diketahui. Dalam  penelitian  ini  skala  yang  dipakai  adalah  skala  ordinal dengan  format Likert .    Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan SEM-PLS (Structural Equation Modeling–Partial Least Squares) dengan WarpPLS 7.0 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Validitas Konvergen
Uji validitas konvergen dilakukan melalui dua tahap yakni penilaian berdasarkan nilai AVE dan Commmunality dan penilaian berdasarkan nilai factor loading atau outer loading . Penilaian  berdasarkan  nilai  AVE  dilakukan  untuk  menguji  validitas  konvergen  instrumen secara  keseluruhan  (gabungan  item  pernyataan)  dalam  satu  variabel  penelitian.  Sedangkan penilaian  berdasarkan  nilai factor  loading bertujuan  untuk  menguji  validitas  konvergen masing-masing  indikator  atau  pernyataan  variabel  laten.  Apabila  nilai  AVE  >  0,6  maka instrumen dinyatakan memenuhi syarat validitas konvergen.  Sebaliknya,  Apabila nilai AVE <  0,6  maka  instrumen  dinyatakan  tidak memenuhi  syarat  validitas  konvergen.  Apabila  nilai factor  laoding  indikator  >  0,7  maka  indikator  dinyatakan  memenuhi  syarat  validitas konvergen.  Sebaliknya,  Apabila  nilai  factor  laoding  indikator  <  0,7  maka  indikator dinyatakan tidak memenuhi syarat validitas konvergen (drop).
Tabel 1 Nilai AVE dan Communality Masing-masing Variabel Laten Variabel Laten AVE Communality BD 0.791090 0.791090 KA 0.696888 0.696888 KIN 0.629645 0.629645 KL 0.726286 0.726286
Tabel  di  atas  menunjukkan  nilai  AVE  dan  communality  masing-masing  variabel  > 0,6.  Karena  itu  berdasarkan  nilai  AVE  masing-masing  instrumen  untuk  mengukur  variabel penelitian ini dinyatakan memenuhi syarat validitas konvergen.
Tabel 2 Nilai Factor Loading Masing-masing Indikator Variabel Laten Variabel Laten Indikator Factor Loading Keputusan
Variabel Laten Indikator Factor Loading Keputusan Budaya Kerja BD1 0.84777 Valid BD2 0.92022 Valid BD3 0.89875 Valid Kompetensi Aparatur KA1 0.75837 Valid KA2 0.78728 Valid KA3 0.8755 Valid KA4 0.84657 Valid KA5 0.89795 Valid Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KIN1 0.79036 Valid KIN2 0.83006 Valid KIN3 0.87889 Valid KIN4 0.88621 Valid KIN5 0.75592 Valid KIN6 0.57876 Drop Kualitas Layanan KL1 0.87183 Valid KL2 0.81075 Valid KL3 0.86061 Valid KL4 0.86434 Valid
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  semua  item  atau  indikator  variabel  budaya  kerja, kompetensi  aparatur  dan  kualitas  layanan  dinyatakan  memnuhi  syarat  validitas  konvergen. Sedangkan  variabel  kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  terdapat  satu  indikator (KIN6)  dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat  validitas  konvergen  karena  memiliki  nilai  factor loading < 0,7.

## Validitas Diskriminan
Validitas  diskriminan  dilakukan  melalui  dua  tahap  yakni  penilaian  berdasarkan perbandingan nilai akar AVE dalam satu variabel dengan semua nilai korelasi antar variabel laten  dan  penilaian  berdasarkan  nilai cross  loading .  Instrumen  dinyatakan  memenuhi  syarat validitas  diskriminan  apabila  nilai  akar  AVE  variabel  lebih  besar  daripada  semua  nilai korelasi antar variabel laten. Sebaliknya instrumen dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila nilai akar AVE kurang dari salah satu atau semua nilai korelasi antar variabel laten. Jika nilai cross loading > 0,7 maka indikator dinyatakan memenuhi syarat. Sebaliknya jika nilai cross loading < 0,7 maka indikator dinyatakan tidak memenuhi syarat (drop).
Tabel 3 Nilai Akar AVE Masing-masing Indikator Variabel Laten Variabel Laten AVE Akar AVE BD 0.79109 0.88943 KA 0.69689 0.83480 KIN 0.62965 0.79350 KL 0.72629 0.85222 Tabel 4 Korelasi Antar Variabel Laten BD KA KIN
KA 0.83139 KIN 0.81939 0.84488 KL 0.79448 0.81568 0.80230
Variabel laten budaya kerja (BD) dan kualitas layanan (KL) memiliki masing-masing nilai  akar  AVE  lebih  besar  dari  semua  korelasi  antar  variabel  laten,  sehingga  instrumen dinyatakan  memenuhi  syarat  validitas  diskriminan.    Sedangkan  variabel  laten  kompetensi aparatur  (KA)  dan  kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (KIN)  masing-masing memiliki  nilai  akar  AVE  kurang  dari  salah  satu  nilai  korelasi antar  variabel laten,  sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat validitas konvergen. Indikator dengan nilai cross loading <  0,7  atau  paling  rendah  pada  variabel  laten  dikeluarkan  dari  model  agar  syarat  validitas diskriminan terpenuhi.

## Reliabilitas
Uji reliabilitas variabel laten yang diukur dengan composite reliability dan cronbach’s alpha dari  kumpulan  indikator  dari  masing-masing  variabel  laten.  Kumpulan  indikator variabel laten dinyatakan memenuhi syarat reliabilitas jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 dan nilai Composite Reliability > 0,7.
Tabel 5 Nilai Composite Reliabilitas dan Cronbachs Alpha AVE Composite Reliability Cronbachs Alpha BD 0.791090 0.919009 0.868475 KA 0.696888 0.919678 0.890208 KIN 0.629645 0.909310 0.877363 KL 0.726286 0.913833 0.874624
Masing-masing  variabel  laten  memiliki  nilai  Cronbachs  alpha  >  0,6  dan  composite reliability  >  0,7.  Karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  kumpulan  indikator  baik  variabel budaya kerja, kompetensi aparatur,  kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun variabel kualitas layanan dinyatakan memenuhi syarat reliabilitas.

## HASIL PENGUJIAN INNER MODEL
Model Persamaan
Berdasarkan  persamaan  tersebut  diperoleh  bobot  pengaruh  variabel  kompetensi aparatur,  budaya  kerja,  dan  kualitas  layanan  adalah  masing-masing  0,391,  0,273  dan 0,237 terhadap kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kelayakan Model (R 2 )
Nilai  R  Square  0,75;  0,50  dan  0,25  dapat  disimpulkan  bahwa  model  kuat,  moderate dan  lemah  (Ghozali;  2016  :  78).  Berdasarkan  gambar  4.1  diperoleh  nilai  R 2 sebesar 0,721.  Hal  tersebut  menunjukkan  model dikategorikan  baik  dalam  memprediksi  kinerja sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik.  Dengan  kata  lain,  kemampuan  variabel  laten eksogen  kompetensi  aparatur, budaya kerja,  dan  kualitas  layanan  dalam  memprediksi variabel  laten  endogen  kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  adalah  sebesar 72,1%.
Effect Size (F 2 )
Effect size merupakan nilai absolut untuk mengukur kontribusi sebuah variabel laten eksogen  terhadap  variabel  laten  endogen  jika  variabel  tersebut  dikeluarkan  dari  model. Perubahan  nilai  R 2 dapat  digunakan  untuk  melihat  apakah  pengaruh  variabel  laten eksogen  terhadap  variabel  laten  endogen  memiliki  pengaruh  yang  substantif.  Hal  ini dapat diukur dengan effect size (F 2 ), dengan rumus berikut.
Effect size (F 2 ) dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni lemah (0,02), moderat (0,15), dan besar (0,35) (Solihin dan Ratmono, 2020: 55).
Tabel 6 Effect Size Masing-masing Variabel Laten Eksogen
Overall R 2 Exclude Exogenous Variable R 2 Exclude F 2 Kategori 0,721 Kinerja aparatur (KA) 0,687 0,122 Lemah Budaya kerja (BD) 0,702 0,068 Lemah Kualitas layanan (KL) 0,706 0,054 Lemah
Besarnya  effect  size  kinerja  aparatur,  budaya  kerja,  dan  kualitas  layanan  adalah masing-masing  0,122,  0,068  dan  0,054  atau  semua  dikategorikan  memiliki  effect  size lemah terhadap kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  melalui  uji  t.  Pada  SmartPLS,  output  uji  t dihasilkan  melalui  metode resampling  bootstrapping .  Hipotesis  dinyatakan  diterima apabila nilai t-stat > 1,96. Sebaliknya,  Hipotesis dinyatakan ditolak apabila nilai t-stat < 1,96
Gambar 4.2 Tampilan Output Metode Resampling Bootstrap SmartPLS Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Hipotesis Pengaruh t-stat Keputusan Keterangan H1 KA --> KIN 7,157 H1 diterima Signifikan H2 BD --> KIN 5,004 H2 diterima Signifikan H3 KL --> KIN 4,868 H3 diterima Signifikan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  aparatur berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik.  Hal  ini berarti  secara  Bersama-sama  antara  penetapan  kinerja  harian,  sikap  ramah  dan  menghargai setiap  pelanggan,  cermat  dan  responsive,  pemahaman  terhadap  tugas  dan  kemampuan menyelesaikan  tugas  dengan  baik  sesuai  target  yang  ditunjukkan  oleh  aparatur  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  di  Kabupaten Sumbawa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kompetensi  aparatur  dalam  hal penetapan  kinerja  harian,  sikap  ramah  dan  menghargai  setiap  pelanggan,  cermat  dan responsive,  pemahaman  terhadap  tugas  dan  kemampuan  menyelesaikan  tugas  dengan  baik sesuai  target,  maka  akan  menghasilkan  kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.
Budaya  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik,  hal  ini  berarti  pula  bahwa  budaya  kerja  (kemampuan  bekerjasama  dan  bekerja dengan tim, bersikap terbuka dan bekomunikasi dengan tim, dan bekerja secara professional) memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik di    Kabupaten  Sumbawa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  budaya  kerja  yang tercipta dalam suatu organisasi maka semakin baik pula kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kualitas  layanan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  sistem  pemerintahan berbasis elektronik. Artinya bahwa kualitas layanan dengan indicator bekerja secara tepat dan sesuai  harapan  masyarakat,  pelayanan  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat,  perlakuan  adil  dan tidak diskriminatif serta sikap reponsif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  di  Kabupaten  Sumbawa.  Nilai  yang valid/tinggimenunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kualitas  layanan  maka  semakin  tinggi  pula kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kompetensi  aparatur,  budaya  kerja  dan  kualitas  layanan  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  di  Kabupaten  Sumbawa.  Hal  ini berarti  bahwa  pengaruh  variabel  bebas  (independen)  secara  simultan  berpengaruh  terhadap variable terikat (devenden) yaitu peningkatan kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sumbawa.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian    dan  kesimpulan  yang  tersaji  di  atas,  maka  dapat disampaikan  saran  oleh  penulis  yang  sekiranya  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  oleh pemangku  kebijakan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  terhadap  beberapa  hal  sbb  : Pemerintah  Daerah  harus  mendorong  dan  memberi  kesempatan  yang  sama  terhadap  para aparatur dalam peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan teknis, Pendidikan structural, tugas belajar bagi pegawai yang berpendidikan rendah, dan bentuk pengembangan kapasitas  lainnya,  sehingga  setiap  aparatur  mampu  berfikir  analitik  terhadap  masalah  yang semakin kompleks, mampu melahirkan ide-ide kreatif, serta mampu bertanggungjawab dalam penyelesaian  tugas  secara  professional  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing; Budaya kerja yang baik akan tercipta jika seluruh komponen dalam suatu organisasi mampu menciptakan  sebuah  kondisi  yang  mendukung  kea  rah  itu,  untuk  itu  keteladanan  seorang pemimpin  dalam  sebuah  organisasi  sangatlah  menentukan  tercipatnya  budaya  kerja  yang baik,  dimana  seorang  pemimpin  dituntut  bersikap  professional,  mampu  memberdayakan seluruh potensi organisasi secara kolektif kolegial, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai salah satunya melalui terciptanya budaya kerja yang baik.
Sebuah pelayanan yang baik tercermin dari sikap aparatur dalam melayani, untuk itu dibutuhkan konsep pengembangan diri bagi aparatur melalui pelatihan dan proses penyadaran baru bagi aparatur agar tetap terkontrol baik perilaku, sikap,  maupun tutur kata. Karena pada dasarnya  dominannya  pengaruh  konsep  diri  berbanding  lurus  dengan  kualitas  layanan  yang dilakukan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja.

## DAFTAR RUJUKAN
Andri  Irawan  (2018). Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis  E-Government  Pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke (Merauke; STIA Karya Dharma Merauke) h.25 Andri  Irawan  (2018). Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis  E-Government  Pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke (Merauke; STIA Karya Dharma Merauke) h.25 Ayu Triningsih, Hevi Kurnia Hardini, Saaiman.(2016) Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan  Administrasi  Kependudukan  Di  Kabupaten  Blitar  (Malang,  Universitas Muhammadiyah Malang)
Ayu Triningsih, Hevi Kurnia Hardini, Saaiman.(2016) Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan  Administrasi  Kependudukan  Di  Kabupaten  Blitar  (Malang,  Universitas Muhammadiyah Malang)
Dewi  Kunthi  Anggarini,  dkk  (2018)  Pengaruh  Penerapan  e  Government  terhadap  budaya kerja  pegawai  negeri  sipil  di  badan  pendapatan  daerah  provinsi  kalimantan timur(Samarinda, Universitas Mulawarman)
Diah Indriani Suwondo, dkk (2015) Hubungan Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan (Surabaya, Universitas Kristen Petra)
Etty Puji  Lestari (2019), Seminar dan  workshop Penelitian Universitas Terbuka Tanggerang Selatan
Etty Puji Lestari (2019). Seminar dan  Workshop Penelitian (Tanggerang Selatan;Universitas Terbuka)
H.  ATENG  KUSNANDAR  ADISAPUTRA . Kompetensi  PNS,  Apa,  Mengapa  dan Bagaimana (Artikel BKPSDM Buleleng, 2019). Artikel Januari 2019
Indah  Woro  Mahanani,  dkk  (20xx)  Pengaruh  Budaya  Kerja  dan  Kepuasan  Kerja  terhadap kinerja karyawan dengan komitmen karyawan sebagai variabel  (Semarang, Universitas Diponegoro).
Indeks  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Tahun  2018,  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-Jakarta
Indrajit,  Richardus  Eko.  2004.  E  Government  (Strategi  Pembangunan  dan  Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Penerbit Andi: Yogyakarta Laporan  Evaluasi  Pelayanan  Publik  Perangkat  Daerah  Tahun  2019,  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa-Sumbawa Besar
Layaman,  Suci  Hartati .  Studi  Efektivitas  Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan  Kejaksan  Kota Cirebon (Cirebon;Universitas Muhammadiyah Cirebon) h.19
Lerbin Roberto Aritonang (2014). Metode Penelitian Bisnis (Tanggerang Selatan;Universitas Terbuka)
Ma’ruf Abdullah. (2014). Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan (Yogyakarta, Aswaja Pressindo). Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Muchlisin Riadi Kualitas Pelayanan Publik ( KGK Klaten 2019)
Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
Peraturan  Presiden  nomor  95  tahun  2018  tentang  Sitem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE).
Rachmadi,  Muhhamad  dan  Muslim.  2015. Manajemen  Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif Islam . (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Vol 14 No.2). Hlm 155.
Ririn  Nur  Indah  Sari,  Hady  Siti  Hadijah. Peningkatan  Kinerja  Pegawai  Melalui  kepuasan Kerja  Dan  Disiplin  Kerja (Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas
Pendidikan Indonesia) Jurnalpendidikanmanajemenperkantoran Vol.1
No.1,Agustus2016,Hal. 204-214
Sudarmanto,  (2009), Kinerja  dan  Pengembangan  Kompetensi  SDM,  Teori,  Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) Sugiyono, P. D. (2014). Metode Penelitian Manajemen (3rd ed.). Bandung: Alfabeta Tubagus Ismail. Kapabilitas (Tanggerang Selatan:Universitas Terbuka, 2020) materi inisiasi
5 Mata Kuliah Manajemen Kinerja