## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENGKARYAAN DAN JASA TENAGA KERJA
ANTARA PT. SINAR JAYA PURA ABADI DAN

## PT. ASIANFAST MARINE INDUSTRIES

## Oleh:
R Juli Moertiono SH,M.Kn 1

## Abstract
The  outsourcing  system  uses  a  cooperation agreement  of  differences  in  interests  which are  brought  through  an  agreement.  The cooperative relationship between outsourcing companies and companies using outsourcing  services  is  certainly  tied  to  a written  agreement. PT.  Asianfast Marine Industries intends  to  use  the  services  of  a security workforce, who is ready to meet the need  for  labor  services  and  to  carry  out  the business  activities  of  the  company,  from  a labor  service  provider  company, PT.  Sinar Jaya Pura Abadi .
The  cooperation  agreement  between PT. Sinar  Jaya  Pura  Abadi and PT.  Asianfast Marine  Industries which  intends  to  employ security  workers  contains  19  (nineteen) Articles  i.e.  purpose  and objectives,  general provisions,  rights  and  obligations  of  the parties,  duties  and  responsibilities  of  first parties,  provisions  concerning  labor,  wages and  payment  method,  responsibility  and compensation, work safety, dispute resolution. The rights and obligations of the company  and  the  employed  workforce  are that PT.  Asianfast Marine  Industries is obliged  to  carry  out  the  contents  of  the cooperation  agreement  which  covers  the employed  workforce,  and  legal  protection for the labor in the event of default.
Keyword: Agreement, Cooperation, Labor
1 Dosen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan

## Abstrak
Sistem outsourcing menggunakan  perjanjian kerjasama  yang  berawal  dari  perbedaan kepentingan  yang  dicoba  dipertemukan  melalui kesepakatan.  Hubungan  kerjasama  antara Perusahaan outsourcing dengan  perusahaan pengguna  jasa outsourcing tentunya  diikat dengan  suatu  perjanjian  tertulis.  PT. Asianfast Marine  Industries bermaksud  menggunakan jasa  tenaga  kerja  keamanan  untuk  memenuhi kebutuhan  akan  jasa  tenaga  kerja  yang  siap  di pekerjaan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha perusahaan  dari  perusahaan  penyedia  jasa tenaga kerja PT. Sinar Jaya Pura Abadi.
Isi  perjanjian  kerjasama  antara  PT.  Sinar  Jaya Pura  Abadi  dengan  PT. Asianfast  Marine Industries yang bermaksud untuk menggunakan tenaga  kerja  kerja  keamanan,  dalam  kontrak ini memuat  19  (sembilan  belas)  Pasal  yaitu  : Maksud  dan  tujuan,  ketentuan  umum,  hak  dan kewajiban para pihak, tugas dan tanggungjawab pihak  pertama,  ketentuan  tentang  tenaga  kerja, upah dan cara pembayarannya, tanggung jawab dan ganti rugi, keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan.  Hak  dan  kewajiban  perusahaan dan  tenaga  kerja  yang  diperkerjakan  adalah PT.Asianfast  Marine  Industries berkewajiban melaksanakan  isi  perjanjian  kerjasama  yang meliputi tentang tenaga kerja yang diperkerjakan,  dan  mengenai  perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerja  apabila  terjadi wanprestasi.
Kata  kunci  :  Perjanjian,  Kerja  Sama,  Tenaga Kerja.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## BAB I PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Ketentuan  umum  dari  suatu  perjanjian terdapat dalam KUH Perdata pada Buku III Bab II,  sedangkan  mengenai  perjanjian  khusus diatur  dalam  Buku  III  bab  XVIII.  Pasal  1313 KUH  Perdata  yang  berbunyi,  yaitu: “Suatu perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Subekti mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada  orang  lain  atau  di  mana  2  (dua)  orang itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu hal”. 2
Perjanjian  kerja  yang  dalam  bahasa Belanda  disebut Arbeidsoverenkoms .  Menurut Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian  bahwa  “Perjanjian  Kerja  adalah suatu  perjanjian  dimana  pihak  yang  satu sebagai buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk  dibawah  perintahnya/bekerja  pada  pihak lainnya  sebagai  majikan  dengan  mendapatkan upah selama wakt u tertentu”.
Menurut  Undang-Undang    Nomor  13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya  disebut  UUK)  Pasal  1  angka  14, “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  serta hak dan kewajiban para pihak”.
Persaingan  usaha  yang  semakin  ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya  produksi  ( cost  of  production ).  Salah  satu solusinya  adalah  dengan  sistem outsourcing ,
2 R. Subekti. Hukum Perjanjian . Pembimbing Masa, 1980, Jakarta. h. 1.
dimana  dengan  sistem  ini  perusahaan  dapat menghemat  pengeluaran  dalam  membiayai sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  bekerja  di perusahaan yang bersangkutan.
Sistem outsourcing menggunakan
perjanjian kerjasama yang berawal dari perbedaan
kepentingan yang dicoba dipertemukan  melalui  kesepakatan.  Melalui perjanjian  perbedaan  tersebut  diakomodir  dan selanjutnya  dibingkai  dengan  perangkat  hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian,  pertanyaan  mengenai  sisi  kepastian dan  keadilan  justru  akan  tercapai  apabila perbedaan  yang  ada  di  antara  para  pihak terakomodir  melalui  mekanisme  hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang. 3
Menurut  Subekti  bahwa,  “Perjanjian kerjasama  hanya  mempunyai  daya  hukum intern  (kedalam)  dan  tidak  mempunyai  daya hukum  keluar”. 4 “Yang  bertindak  keluar  dan bertanggung  jawab  kepada  pihak  ketiga  adalah kerugian  di  antara  para  sekutu  diatur  dalam perjanjiannya,  yang  tidak  perlu  diketahui masyarakat”. 5
Hubungan
kerjasama antara Perusahaan outsourcing dengan  perusahaan pengguna  jasa outsourcing tentunya  diikat dengan  suatu  perjanjian  tertulis.  Perjanjian dalam outsourcing dapat  berbentuk  perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Perjanjian dalam outsourcing juga  tidak  semata-mata hanya  mendasarkan  pada  asas  kebebasan berkontrak  sesuai  Pasal  1338  KUH  Perdata,
3 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008), h.1 4 R. Subekti, Aspek-aspek Hukum
Perikatan Nasional . Alumni. 1976, Bandung. h 53.
5 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
namun juga harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan,  yaitu  Pasal  64,65,dan  66 UUK.
Perjanjian dalam outsourcing menggunakan  asas Lex  specialis  derogat  legi generalis yakni Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim)  yang  sama  dengan lex  generalis .
Seperti  halnya  UUK  dan  KUH  Perdata  sama- sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. 6
Perjanjian  yang  dilakukan  kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian  kerjasama  dalam  pengadaan  dan penggunaan  jasa  tenaga  kerja  sesuai  dengan kebutuhan adanya tenaga kerja satpam.
PT. Asianfast Marine Industries
merupakan  Perseroan  Terbatas  yang  bergerak di  Bidang Shipyard bermaksud  menggunakan jasa  tenaga  kerja  keamanan  ( Security )  untuk memenuhi  kebutuhan  akan  jasa  tenaga  kerja yang  siap  di  pekerjaan  dalam  pelaksanaan kegiatan  usaha  perusahaan  dari  perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT. Sinar Jaya Pura Abadi yang siap di pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan.
Dalam  rangka  mewujudkan  maksud  tersebut, maka  para  pihak  mengadakan  Perjanjian Kerjasama Pengkaryaan dan Penggunaan Jasa Tenaga Kerja.
Mencermati perjanjian kerjasama tersebut, penulis membuat judul untuk penulisan skripsi  dalam  rangka  menyelesaikan  Program Studi  S1 Ilmu  Hukum  di Fakultas  Hukum  UISU, yaitu  :  “ Perjanjian  Kerjasama  Dalam  Bidang
Pengkaryaan  Dan  Jasa  Tenaga  Kerja  Antara
6 Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (h. 56), di kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan.
PT. Sinar Jaya Pura Abadi Dan PT. Asianfast marine Industries ”.

## B.  Permasalahan
Permasalahan yang penulis teliti dirumuskan sebagai berikut : 1.  Bagaimana isi perjanjian kesepakatan kerjasama  antara  PT.Sinar  Jaya  Pura  Abadi dengan  PT. Asianfast  Marine  Industries tentang pengkaryaan dan penggunaan tenaga kerja ?
2.  Bagaimana  hak  dan  kewajiban  perusahaan dan tenaga kerja yang diperkerjakan ?
3.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap tenaga  kerja  apabila  terjadi  wanprestasi dalam  perjanjian  kerjasama  antara  PT.Sinar Jaya  Pura  Abadi  dengan  PT. Asianfast Marine Industries ?

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah :
1.  Untuk mengetahui isi perjanjian kesepakatan kerjasama antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi dengan  PT. Asianfast  Marine  Industries tentang pengkaryaan dan penggunaan tenaga kerja.
2.  Untuk  mengetahui  hak  dan  kewajiban perusahaan dan tenaga kerja yang dipekerjakan.
3.  Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum terhadap tenaga kerja apabila terjadi wanprestasi  dalam  perjanjian  kerjasama antara  PT.Sinar  Jaya  Pura  Abadi  dengan PT. Asianfast Marine Industries .

## D.  Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah : 1.  Bagi masyarakat luas penelitian ini dimanfaatkan  sebagai  bahan  bacaan  dan sumber informasi untuk mengetahui

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perjanjian penggunaan tenaga kerja menurut UUK.
2.  Bagi  praktisi  di  bidang  hukum  penelitian  ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan mengenai aspek hukum yang timbul mengenai ketentuan hukum mengenai
perjanjian penggunaan tenaga kerja menurut
UUK.
3.  Bagi lingkup akademik penelitian ini diharapkan  dapat  memberi  manfaat  bagi ilmuwan  dan  lembaga  tinggi  sebagai  bahan bacaan guna memperkaya khasanah
Universitas  Islam  Sumatera  Utara  ilmu pengetahuan khususnya di bidang Pelaksanaan  perjanjian  penggunaan  tenaga kerja  antara  PT.  Sinar  Jaya  Pura  Abadi dengan PT . Asianfast Marine Industries .

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Perjanjian Dalam Hukum Privat
1.Teori Perjanjian
Dalam  ilmu  hukum,  dikenal  beberapa ajaran  mengenai kapan suatu perjanjian dianggap lahir. Menurut Setiawan saat terjadinya perjanjian yaitu: a.  Teori kehendak ( wilstheorie)
Teori ini adalah yang tertua dan menekankan  kepada  faktor  kehendak. Menurut teori ini jika kita
mengemukakan  suatu  pernyataan  yang berbeda  dengan  apa  yang  dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.
b.  Teori pernyataan ( Verklaringstheorie )
Menurut  teori  ini,  kebutuhan  masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada
apa yang dinyatakan.
c.  Teori kepercayaan  ( Vetrouwenstheorie )
Teori  yang  sekarang  dianut,  juga  oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, di  mana  menurut  teori  ini  kata  sepakat terjadi jika  ada  pernyataan  yang  secara objektif dapat dipercaya.
d.  Teori ucapan ( Uitingstheorie )
Menurut  teori  ini  bahwa  persetujuan  terjadi pada  saat  orang  yang  menerima penawaran  telah  menyiapkan  surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran  tersebut.  Kelemahan  teori ini adalah bahwa sulit untuk menentukan saat terjadinya persetujuan dan  selain  itu  jawabannya  setiap  saat masih dapat berubah.
e.  Teori pengiriman ( Verzendingstheorie ) Menurut beberapa sarjana, terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban. Diterangkan  selanjutnya  bahwa  dengan dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut  dan  lagi  pula  saat  pengiriman dapat ditentukan secara tepat.
f. Teori pengetahuan ( Vernemeningstheorie )
Teori  ini mengemukakan  bahwa  persetujuan terjadi  setelah  orang  yang  menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.  Kelemahan  teori  ini  adalah sulit untuk
menentukan saat diketahuinya isi surat tersebut.
g.  Teori penerimaan ( Ontvangstheorie )
Menurut  teori  ini,  bahwa  persetujuan  terjadi pada  saat  diterimanya  surat  jawaban penerimaan  penawaran  oleh  orang yang menawarkan. 7
7 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum
Perikatan , Alumni, Bandung, 1979, h. 57

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut  Munir  Fuady,  teori yang  lainnya mengenai saat lahirnya perjanjian yaitu:
a.  Teori  penawaran  dan  penerimaan  ( offer
and acceptance )
Yang  dimaksudkan  dengan  teori  penawaran dan  penerimaan  adalah  bahwa  pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru  terjadi  setelah  adanya  penawaran ( offer )  dari  salah  satu  pihak  dan  diikuti dengan penerimaan
tawaran ( acceptance )  oleh  pihak  lain  dalam perjanjian  tersebut.  Teori  ini  diakui secara  umum  dalam  setiap  sistem hukum,  namun  pengembangan  dari teori  ini  banyak  dilakukan  di  negara- negara  yang  menganut  sistem  hukum Common Law .
b.  Teori kotak pos ( mailbox theory )
Menurut  teori ini,  suatu  penerimaan  tawaran dari suatu perjanjian sehingga perjanjian dianggap mulai terjadi adalah pada saat jawaban  yang  berisikan  penerimaan tersebut  dimasukkan  ke  dalam  kotak pos  ( mailbox ).  Pemikiran  di  belakang teori  ini  adalah  bahwa  perjanjian  efektif setelah  pihak  yang  ditawari  perjanjian sudah menerimanya dan sudah terlepas dari  kekuasaanya,  yakni  ketika  dia membalas surat penawaran dan memasukkannya ke dalam kotak surat.
c.  Teori dugaan
Teori  dugaan  yang  bersifat  subjektif  ini antara  lain  dianut  oleh  Pitlo.  Menurut teori ini, saat terjadinya suatu perjanjian adalah  pada  saat  pihak  yang menerima tawaran  telah  mengirim  surat  jawaban dan  dia  secara  patut  dapat  menduga bahwa  pihak  lainnya  (pihak  yang
menawarkan) telah mengetahui isi surat itu. 8
Pasal  1381  KUHPerdata  diatur  berbagai cara  hapusnya  perikatan  yang  lahir  dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang- undang dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah membatasi  para  pihak  untuk  menciptakan  cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian
Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat  sahnya  perjanjian  diatur  dalam  Pasal 1320  KUHPerdata.  Pasal  1320  KUHPerdata berbunyi:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap  untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tetentu;
4. suatu sebab yang halal.
Syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  merupakan syarat umum, yaitu:
Ad 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Yang  dimaksud  dengan  kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anatara  satu  orang  atau  lebih  dengan  pihak lainnya. 9 Menurut  Subekti,  yang  dimaksud dengan  sepakat  adalah  kedua  subjek  yang mengadakan  perjanjian  itu  harus  bersepakat, setuju  atau  seia-sekata  mengenai  hal-hal  yang pokok  dari  perjanjian  yang  diadakan  itu. 10 Apa yang  dikehendaki  oleh  pihak  yang  satu,  juga
8 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 49.
9 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis  (BW) , Sinar  Grafika,  Jakarta,  2002,  h. 162 10 Subekti, Hukum  Perjanjian Cetakan  ke- 12 , Intermasa, Jakarta, 1987 , h. 7

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dikehendaki oleh pihak lain.
Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.
Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya  mengandung  makna  bahwa  para  pihak yang  membuat  perjanjian  telah  sepakat  atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui  kehendak  masing-masing  yang dilahirkan  oleh  para  pihak  dengan  tidak  ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana  dapat  dinyatakan  secara  tegas  maupun diam-diam. 11
Ad 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
Yang  dimaksud  dengan  cakap  untuk membuat  suatu  perjanjian  berdasarkan  Pasal 1329 KUHPerdata adalah: “Setiap orang adalah cakap  untuk  membuat  perikatan-perikatan,  jika ia  oleh  undang-undang  tidak  dinyatakan  tak cakap”. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada asasnya  setiap  orang  yang  sudah  dewasa  dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. 12 Sedangkan      yang      dimaksud dengan      tidak      cakap      untuk  membuat  suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata adalah:  “Tak  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian adalah:
1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang  perempuan,  dalam  hal-hal yang  ditetapkan  oleh  undang-undang,  dan pada  umumnya  semua  orang  kepada  siapa undang-undang  telah  melarang  membuat perjanjian- perjanjian tertentu”.
11 Riduan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan  Asas- Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, 1989,h. 205
12 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Alumni, Bandung, 1979, h. 57
Ad 3. Suatu hal tertentu
Salah  satu  syarat  sahnya  suatu  perjanjian adalah  adanya  unsur  suatu  hal  tertentu.  Yang dimaksudkan  dengan  suatu  hal  tertentu  adalah objek  dari  suatu  perjanjian.  Suatu  perjanjian haruslah mempunyai objek ( bepaald onderwerp ) tertentu, sekurang-kurangnya
dapat ditentukan. 13 Ad 4. Suatu sebab yang halal Undang-undang
tidak memberikan pengertian  mengenai  sebab  ( causa ),  tetapi menurut  Yurisprudensi  yang  ditafsirkan  dengan causa adalah  isi  atau  maksud  dari  perjanjian. Dalam  Pasal  1335  KUHPerdata,  dinyatakan bahwa:  “Suatu  perjanjian  tanpa  sebab,  atau yang  telah  dibuat  karena  sesuatu  sebab  yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena  sesuatu  sebab  yang  palsu  atau terlarang.  Yang  dimaksud  dengan  sebab  yang terlarang  dalam  Pasal  1337  KUHPerdata adalah:  “Suatu  sebab  adalah  terlarang,  apabila dilarang  oleh  undang-undang,  atau      apabila berlawanan  dengan  kesusilaan  baik  atau ketertiban  umum”.  Perjanjian  yang  dibuat dengan  sebab  yang  demikian  tidak  mempunyai kekuatan. 14

## 3. Jenis-Jenis Perjanjian
Para  ahli  dibidang  perjanjian  tidak  ada kesatuan pandangan tentang pembagian perjanjian.  Ada  ahli  yang  mengkajinya  dari sumber  hukumnya,    namanya,    bentuknya,
aspek kewajibannya,
maupun aspek
13 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku  III  (Hukum  Perikatan  dengan  Penjelasan) , Alumni, Bandung, 1993, h.105
14 Ibid., h. 106-107.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
larangannya.  Berikut  ini  disajikan  jenis-jenis perjanjian berdasarkan pembagian diatas.
a.  Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya Perjanjian berdasarkan sumber
hukumnya  merupakan  penggolongan  perjanjian yang  didasarkan  pada  tempat  perjanjian  itu ditemukan. Jenis perjanjian lima macam,  yaitu;
1)  Perjanjian  yang  bersumber  dari  hukum keluarga,  seperti halnya perkawinan;
2)  Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu  yang  berhubungan  dengan  peralihan hukum benda,  misalnya peralihan hak milik;
3)  Perjanjian  obligator,    yaitu  perjanjian  yang menimbulkan kewajiban;
4)  Perjanjian  yang  bersumber  dari  hukum acara,    yang  disebut  dengan bewijsove- reenkomst;
5)  Perjanjian  yang  bersumber  dari  hukum publik,    yang  disebut  dengan publieck- rechtelijke overeenkomst.

## b.  Perjanjian Menurut Namanya
Penggolongan  ini  berdasarkan  pada nama  perjanjian  yang  terancatum  dalam  Pasal 1319  KUHPerdata.  Di  dalam  Pasal  1319 KUHPerdata  hanya  disebutkan  dua  macam perjanjian  menurut  namanya,    yaitu  perjanjian nominaat (bernama)  dan  perjanjian innominaat (tidak  bernama).  Perjanjian nominaat adalah perjanjian  yang  dikenal  dalam  KUHPerdata. Yang  termasuk  dalam  perjanjian nominaat adalah  jual  beli,    tukar-menukar,  sewa- menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam- meminjam,  pemberian  kuasa,  penanggung utang, perdamaian, dan lain-lain.
Sedangkan perjanjian innominaat adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan
berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini  belum  dikenal  KUHPerdata.  Yang  termasuk dalam perjanjian innominaat adalah leasing, beli sewa, franchise, perjanjian  rahim, join  venture, perjanjian  karya,  keagenan, production  sharing, dan  lain-lain.  Namun,  Vollmar  mengemukakan perjanjian jenis yang ketiga antara bernama dan tidak bernama,  yaitu perjanjian campuran.

## c.  Perjanjian Menurut Bentuknya
Di  dalam  KUHPerdata,  tidak  disebutkan secara  sistematis  tentang  bentuk  perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan  yang  tercantum  dalam  KUHPerdata maka  perjanjian  menurut  bentuknya  dapat dibagi  menjadi  dua  macam,    yaitu  perjanjian lisan  dan  tertulis.  Perjanjian  lisan  adalah perjanjian atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak  cukup  dengan  lisan  atau  kesepakatan para  pihak  (Pasal  1320  KUHPerdata).  Dengan adanya consensus maka  perjanjian  itu  telah terjadi.
Perjanjian  tertulis  merupakan  perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam  bentuk tulisan.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal  1682  KUHPerdata).  Perjanjian  ini  dibagi menjadi  dua  macam,  yaitu  dalam  akta  dibawah tangan  dan  akta  notaris.  Disamping  itu,  dikenal juga  pembagian  menurut  bentuk  lainnya,  yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan  perjanjian  yang  telah  dituangkan dalam bentuk formulir.

## d.  Perjanjian Berdasarkan Sifatnya
Penggolongan  ini  didasarkan  pada  hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya  perjanjian  tersebut.  Perjanjian  menurut sifatnya  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perjanjian  kebendaan  ( zakelijke  overeenkomst) dan  perjanjian  obligatoir.  Perjanjian  kebendaan adalah  suatu  perjanjian,  yang  ditimbulkan  hak kebendaan,  diubah  atau  dilenyapkan,  hal demikian  untuk  memenuhi  perikatan.  Contoh perjanjian  ini  adalah  perjanjian  pembebanan jaminan  dan  penyerahan  hak  milik.  Sedangkan perjanjian  obligatoir  merupakan  perjanjian  yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.
Di  samping  itu,  dikenal  juga  jenis perjanjian  dari  sifatnya,  yaitu  perjanjian  pokok dan  perjanjian accesoir .  Perjanjian  pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian  pinjam-meninjam  uang,  baik  kepada individu  maupun  kepada  lembaga  perbankan. Sedangkan  perjanjian accesoir merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian
pembebanan hak tanggungan atau fidusia.
e.  Perjanjian dari Aspek Larangannya Penggolongan  perjanjian  berdasarkan larangannya merupakan penggolongan
perjanjian  dari  aspek  tidak  diperkenankannya para  pihak  untuk  membuat  perjanjian  yang bertentangan dengan
undang-udang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan  perjanjian  itu  mengandung  praktik monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat. 15
Berdasarkan  jenis-jenis  diatas  sesuai dengan judul skripsi penulis termasuk perjanjian bernama  yaitu  perjanjian  melakukan  pekerjaan. Perjanjian kerja ini berlainan dengan perjanjian- perjanjian  lainnya,  karena  obyek  dari  perjanjian kerja  bukan  benda  seperti  perjanjian  jual-beli, perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
15 Akmaluddin Syahputra, Hukum Perdata Indonesia Jilid 2, Cita Pustaka Media Perintis, Medan, Februari 2012,h. 119-121
lainnya,  melainkan  hak  dan  kewajiban  antara majikan dan pekerja 16 .

## B.  Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja

## 1. Pengertian Tenaga Kerja
Tenaga  kerja  di  dalam  suatu  perusahaan merupakan golongan penduduk pada usia kerja yang  berlaku  di  Indonesia  antara  umur  15-  64 tahun,  menurut  pengertian  ini  orang  mampu bekerja  sesuai  dengan  kemampuannya.  Di dalam  Pasal  1  angka  2  UUK,  tenaga  kerja adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan  atau jasa,  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendir i maupun untuk masyarakat.
Menurut  Payaman  Simanjuntak,  tenaga kerja  ( man  power )  adalah  penduduk yang  sudah  atau  sedang  bekerja, sedang  mencari  pekerjaan,  dan  yang melaksanakan  kegiatan  lain,  seperti persekolahdan mengurus rumah tangga.  Pengertian  tenaga  kerja  dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur atau usia. 17
Tenaga  kerja  merupakan  pekerja  yang menghasilkan  barang  dan  jasa,  dan  tenaga kerja dapat dikatakan pekerja apabila dikategorikan  sebagai  mereka  yang  angkatan kerja  maupun  mereka  yang  bukan  angkatan kerja,  angkatan  kerja  adalah  mereka  yang bekerja dan yang tidak bekerja. 18

## 2. Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja
Adanya  hubungan  kerja  antara  pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dikarenakan  adanya  perjanjian  kerja.  Perjanjian kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh
16 Akmaluddin Syahputra, Hukum Perdata Indonesia Jilid 2, Cita Pustaka Media Perintis, Medan, Februari 2012,h. 134
17 Sendjun H. Manullang, Pokok Pokok Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h. 3
18 http://www.ilmu-ekonomi- id.com/2016/09/apa-yang-dimaksud-dengan-tenaga- kerja.html,  diakses  pada  tanggal  4  Juni  2017,  pukul 20.25 WIB

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban para  pihak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 UUK. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh  dalam  perusahaan  dapat  dibuat secara  tertulis  atau  lisan.  Perjanjian  kerja  yang berlaku antara pekerja dan perusahaan penyedia  jasa  tenaga  kerja  adalah  perjanjian kerja  untuk  waktu  tertentu  atau  tidak  tertentu yang  dibuat  secara  tertulis  dan  ditandatangani kedua belah pihak.
Penggunaan  tenaga  kerja  berdasarkan perjanjian kerja yang  telah dibuat atau
disepakati.  pekerjaan  yang  dapat  diserahkan
kepada perusahaan
penyedia
jasa pekerja/buruh  harus  merupakan  kegiatan  jasa penunjang  atau  yang  tidak  berhubungan langsung denga proses produksi. perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja  serta  perselisihan  yang  timbul  menjadi tanggung  jawab  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh.
Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan.  Dalam  hal syarat-syarat  diatas  tidak  terpenuhi  (kecuali mengenai ketentuan perlindungan kesejahteraan),  maka  demi  hukum  status hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi  hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

## 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak
a. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja
Menurut  UUK  menjelaskan  tentang  hak dan  kewajiban  para  tenaga  kerja  dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana undang-undang  tersebut  tersebut  berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan
kewajiban  para  tenaga  kerja  dari  para  pemberi pekerja  (pengusaha)  yaang  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan  dalam  ruang lingkup kerja.
Menurut  Notonegoro  yang  dimaksud dengan  hak  adalah  kekuasaan  untuk menerima  atau  melakukan  sesuatu  yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh  pihak  lain  manapun  juga  yang  pada prinsipnya  dapat  dituntut  secara  paksa olehnya.  Sedangkan  kewajiban  adalah beban  utuk  memberi  sesuatu  yang semestinya    dibiarkan    atau    diberikan meluluoleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat  dituntut  secara  paksa  oleh  yang berkepentingan. 19

## b. Hak dan Kewajiban Pengusaha
Setiap  pengusaha  mempunyai  hak  dan kewajiban,  adapun  pengertian  hak  pengusaha atau  pemberi  kerja  adalah  sesuatu  yang  harus diberikan  pengusaha  sebagai  konsekuensi adanya  pekerja  yang  bekerja  padanya  atau karena  kedudukannya  sebagai  pengusaha. 20
Berdasarkan UUK bahwa hak-hak pemberi kerja diantaranya :
a) Membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha;
b) Penutupan  perusahaan  ( lock  out )  sebagai akibat  gagalnya  perundingan  yang  harus dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang berlaku (kecuali tuntutan normatif dari pekerja/buruh
dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh);
c) Melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja dengan alasan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang.
Menurut Djumialdji F.X, Bahwa:
19 Danang  Sunyoto , Hak  dan  Kewajiban Bagi  Pekerja  dan  Pengusaha ,  Pustaka  Yustisia, Jogjakarta, 2013,  h. 27
20 Ibid , h. 50

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“Kewajiban  pengusaha  adalah  suatu prestasi yang harus dilakukan oleh pengusaha bagi kepentingan tenaga kerjanya. Pada dasarnya seorang pengusaha dapat melakukan dua hubungan yakni hubungan ketenagakerjaan  dan  hubungan  pemberian kuasa. Adapun kewajiban yang utama bagi pemberi kerja/pengusaha adalah membayar upah. Kewajiban-kewajiban lainnya dari pemberi kerja/pengusaha yaitu memberi  hari  istirahat,  mengatur  tempat kerja dan alat kerja, memberi suratketerangan,
bertindak sebagai
pemberi ke rja/pengusaha yang baik”. 21

## BAB III

## METODE PENELITIAN

## A.   Objek dan Lokasi Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah Perjanjian  Kerjasama  untuk  Waktu  Tertentu (PKWT).  Adapun  Lokasi  penelitian  ini  akan dilaksanakan  di  PT. Asianfast  Marine  Industries yang  beralamat  di  jalan  R.E  Martadinata, Sekupang – Batam.

## B.   Sifat Penelitian
Sifat penelitian bersifat deskriptif “Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan menggambarkan  keadaan  subjek  atau  objek dalam  penelitian  dapat  berupa  orang,  lembaga, masyarakat  dan  yang  lainnya  berdasarkan fakta- fakta  yang  tampak  atau  apa  adanya”. 22
Penelitian  yang  bertitik tolak  dari  permasalahan dengan  melihat  kenyataan  yang  terjadi  di lapangan dengan melakukan wawancara
dengan  narasumber  di  PT. Asianfast  Marine Industries Kota Batam, dan dengan menghubungkannya
dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
21 F.X.  Djumialdji , Perjanjian  Kerja ,  Bumi Aksara, Jakarta, h. 39
22 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 24

## C.  Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. ”pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis  perturan  perundang-undangan. 23
Dan  pendekatan  yuridis  empiris  dilakukan dengan  studi  dokumen  yang  relevan  dalam pandangan  permasalahan  skripsi  ini  dan melakukan wawancara kepada pihak
PT. Asianfast Marine Industries.

## D.  Teknik Pengumpulan Data

## 1. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah :
a.  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat  antara lain  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KUHPerdata. b.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan yang
memberikan penjelasan tentang  hukum  primer  antara  lain tulisan  atau  pendapat  pakar  hukum mengenai  Perjanjian  Penggunaan Jasa Tenaga Kerja.
c.  Bahan  hukum  tersier  yaitu  berupa kamus  besar  bahasa  Indonesia  dan kamus istilah hukum.
2.  Alat Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan  data menggunakan teknik pengumpulan data yaitu;
a.  Penelitian Kepustakaan ( Library Research ).  Dalam  hal  ini  penulis membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan
dokumentasi lainnya seperti majalah,
23 ibid , h. 25

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
internet serta sumber-sumber teoritis lainnya  yang  berhubungan  dengan penggunaan jasa tenaga kerja.
b.  Penelitian  Lapangan  ( field  research)
yaitu pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan melakukan wawancara dengan pimpinan PT. Asianfast Marine Industries Batam.

## E.   Analisis Data
Data  yang  terkumpul  tersebut  akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan  analisis  kualitatif  atau  dijabarkan dengan  kalimat.  Analisis  kualitatif  adalah “analisa  yang  didasarkan  pada  paradigma hubungan  dinamis  antara  teori,  konsep-konsep dan  data  yang  merupakan  umpan  balik  atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”. 24

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Isi  Perjanjian  Kerjasama  Antara  PT.
Sinar  Jaya  Pura  Abadi  dengan  PT. Asianfast  Marine  Industries Tentang Pengkaryaan  dan  Penggunaan  Tenaga Kerja
Perjanjian  kerjasama  yang  dibuat  oleh PT. Asianfast  Marine  Industries dan  PT.Sinar Jaya  Pura  Abadi  berawal  dari  kebutuhan  akan tenaga  kerja  keamanan.  PT. Asianfast  Marine Industries yang  membutuhkan  tenaga  kerja keamanan  kemudian  melakukan  kesepakatan kerjasama  dengan  PT.  Sinar  Jaya  Pura  Abadi sebagai perusahaan penyedian tenaga kerja.
Perjanjian  Kerjasama  Penyediaan  Jasa Tenaga  Keamanan  ( Security )  yang  dibuat  dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Oktober tahun 2014 antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi  dengan  PT. Asianfast  Marine  Industries Nomor  :  025/SJPA/SPK/X/14.  Basri  Bin  Haji Lewa,  sebagai  Direktur  PT.Sinar  Jaya  Pura Abadi  yang  berkantor  di  Komplek  Paradise Centre  Blok  A  No.  11-17  Batam,  selanjutnya disebut  Pihak  Pertama  dan  Pipin  Kusnadi, selaku  Direktur  Utama  PT. Asianfast  Marine Industries yang  berkedudukan  di  Jalan  R.E. Martadinata,  Sekupang –  Batam,  selanjutnya disebut Pihak kedua. Pengertian tenaga kerja dalam
perjanjian  ini  adalah  tenaga  kerja  yang  terikat kontrak  kerja  dengan  pihak  pertama.  Yang terdiri dari tenaga kerja yang dikenalkan kepada pihak  kedua.  Tenaga  kerja  yang  dikenalkan pihak  pertama  adalah  tenaga  kerja  yang diseleksi  dan  direkrut  oleh  pihak  pertama  untuk ditempatkan  dan  dikaryakan  oleh  pihak  kedua. Biaya  jasa  adalah  biaya  yang  dibayarkan  oleh pihak  kedua  kepada  pihak  pertama  atas  Jasa Penyediaan Tenaga Kerja.
Pihak  pertama  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk :

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a) Menyediakan  Tenaga  Kerja  berdasarkan permintaan  secara  tertulis  dari  pihak kedua,
b) Memberikan  daftar  nama  Tenaga  Kerja yang  dianggap  memenuhi  persyaratan serta  sesuai  dengan  kriteria  yang  diminta oleh pihak kedua,
c) Memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak kedua tentang batas waktu penggunaan tenaga kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kontrak berakhir.
d) Mengajukan dan membuat surat perpanjangan  Kontrak  (perjanjian)  kerja
apabila  ternyata  pihak  kedua  bermaksud untuk  memperpanjang  waktu  penempatan Tenaga Kerja.
e) Menjaga kerahasiaan pihak kedua
f) Tenaga  kerja  yang  akan  dipekerjakan  oleh pihak  pertama  pada  lokasi  pihak  kedua
adalah Tenaga Kerja yang telah mempunyai  kontrak  atau  hubungan  kerja dengan pihak pertama.
g) Pihak  pertama  mengirim  tagihan  kepada pihak  kedua  setiap  2-3  hari  sebelum  akhir bulan  pada  setiap  bulannya,  dengan jangka  waktu  pembayaran  paling  lambat tanggal  15  dan  dibayarkan  langsung  ke dalam rekening perusahaan, dengan
Nomor  rekening  yang  tertera  di  dalam tagihan pihak kedua.
h) Pihak kedua bertanggungjawab penuh atas pembayaran upah dan melakukan pemotongan  langsung  terhadap  pajak
penghasilan  atas  gaji  yang  dibayarkan kepada tenaga kerja.
i) Pihak  pertama  bertanggung  jawab  penuh terhadap kualitas dan kemampuan Tenaga Kerja yang  disalurkan  kepada  pihak  kedua dan  apabila  dianggap  tidak  mampu  untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana
disyaratkan  oleh  pihak  kedua  maka  pihak pertama  wajib  mengganti  Tenaga  Kerja yang  bersangkutan  dengan  Tenaga  Kerja yang lebih mampu.
j) Melaporkan  Tenaga  Kerja  kepada  Pihak yang  berwajib  apabila  Tenaga  Kerja  telah melakukan  suatu  tindak  pidana  (dalam  hal tertangkap  tangan  atau  terdapat  bukti permulaan yang cukup, dan untuk itu pihak kedua  wajib  memberitahukan  hal  tersebut paling  lama  24  (dua  puluh  empat)  jam sejak diketahuinya tindak pidana dimaksud kepada pihak pertama.
k) Tenaga  Kerja  yang  ditunjuk  oleh  pihak pertama  harus  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  pengamanan  harta  benda pihak  kedua  dan  lingkungan  yang  ada  di kawasan lokasi pihak kedua.
Pihak  kedua  memberikan  Pekerjaan kepada  pihak  pertama  untuk  melaksanakan Tugas  Jasa  Layanan  Keamanan/ Security di lingkungan kerja pihak kedua dan pihak pertama sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan pengamanan yang dimaksud.
Tenaga  Kerja  wajib  tunduk  pada peraturan dan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh pihak kedua dan pihak pertama, sepanjang tidak  menyalahi  atau  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Jika  terjadi  hal-hal  yang  menyangkut  hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pihak pertama maka  yang  bertanggung  jawab  sepenuhnya adalah pihak pertama.
Para pihak sepakat harga jasa penyediaan  tenaga  kerja  keamanan/ security berdasarkan  perjanjian  yang  telah  disepakati oleh  kedua  belah  pihak,  dan  akan  menjadi lampiran  dalam  perjanjian  ini.  Dan  pihak pertama  akan  mengirimkan  tagihan  kepada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pihak  kedua,  serta  pembayaran  terhadap tagihan di pihak pertama akan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dalam tagihan.
Masa  berlakunya  perjanjian  ini  adalah satu  tahun,  terhitung  dari  27  Oktober  2014 sampai dengan 26 April 2015 dan dapat ditinjau kembali  oleh  kedua  belah  pihak  setiap  akhir masa  perjanjian.  Dan  apabila  pihak  pertama bermaksud  untuk  melanjutkan  perjanjian  ini, maka  harus  menyampaikan  pemberitahuan tertulis,  paling  lambat  1  (satu)  bulan  sebelum masa berlaku perjanjian berakhir.
Apabila  salah  satu  pihak  bermaksud untuk  mengakhiri  perjanjian  sebelum  masa berlaku  perjanjian  berakhir, maka  kepada  pihak yang  bermaksud  untuk  melakukan  pembatalan, harus  menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis  paling  lambat  2  (dua)  bulan  sebelum rencana  pembatalan.  Akan  tetapi,  pembatalan kontrak oleh salah satu pihak, tidak serta merta menghilangkan kewajiban terhadap pihak lainnya,  dimana  pihak  yang  mengajukan pembatalan, dikenakan kewajiban untuk membayar  nilai  kontrak  untuk  sisa  waktu  yang belum dijalani.
Kedua  belah  pihak  sepakat  untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal  1266  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, dimana untuk pembatalan atas perjanjian  ini,  berdasarkan  klausul  atau  sebab yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Masing-masing  pihak  tidak  bertanggung jawab  dan  tidak  dapat  menuntut  ganti  rugi kepada pihak lainnya atas kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, apabila  kegagalan  tersebut  disebabkan  oleh terjadinya  keadaan  memaksa  sebagaimana dimaksud  di  atas  dan  pihak  tersebut  telah menggunakan  segala  upaya  terbaik  untuk
menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut.
Kewajiban  yang  tidak  dibebaskan  bagi para  pihak  dengan  adanya  keadaan  memaksa, adalah sebagai berikut :
a. Kewajiban  Pembayaran  yang  telah  jatuh tempo termasuk denda keterlambatan (jika ada)  yang  timbul  sebelum  terjadinya keadaan memaksa.
b. Ketidakmampuan  atau  kegagalan  salah satu  pihak  lainnya  dalam  melaksanakan perjanjian ini.
Usulan  perubahan  terhadap  perjanjian ini harus diajukan oleh pihak yang menginginkan  perubahan  kepada  pihak  lainnya paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.
Para  pihak  sepakat  memilih  domisili hukum  yang  umum  dan  tetap  di  Pengadilan Batam.  Apabila  terjadi  perselisihan  pendapat (sengketa)  dalam  pelaksanaan  perjanjian  ini, Para  pihak  bersepakat  untuk  menyelesaikan secara  musyawarah.  Apabila  dalam  waktu  30 (tiga puluh) hari setelah satu pihak mengirimkan Pemberitahuan Sengketa kepada pihak lainnya, tidak tercapai  kesepakatan  dalam musyawarah, maka  para  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan Sengketa tersebut melalui pengadilan di Batam.
Apabila terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian  ini  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku atau  dinyatakan  batal  oleh  hakim,  maka perjanjian  ini  tidak  batal  secara  keseluruhan akan  tetapi  para  pihak  dengan  itikat  baik  akan berunding  untuk  melakukan  perbaikan  atas ketentuan  tersebut  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan dibuatnya perjanjian ini.
Apabila  terdapat  perubahan,  tambahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian  ini,  maka  akan  dibuat  secara  tertulis

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari Perjanjian  ini.  Perjanjian  ini  dibuat  rangkap  2 (dua),  masing-masing  bermaterai  dan  memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh  kedua  belah  pihak  pada  24  Oktober  2014 sebagaimana tersebut di atas.

## B. Hak  Dan  Kewajiban  Perusahaan  Dan Tenaga Kerja Yang Diperkerjakan
Pada  prinsipnya  setiap  perjanjian  yang dibuat  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban antara  para  pihak.  Berdasarkan  Peraturan Tentang  Perusahaan  Yang  Menerima  Sebagian Pekerjaan/Perusahaan  Penyedia  Pekerja/Buruh Yang  Diberikan  Pekerjaan  Oleh  PT. Asianfast Marine Industries
Kewajiban  merupakan  tanggungjawab yang  harus  dipenuhi  perusahaan  terhadap pekerja. Tanggungjawab tersebut adalah : 1.  Membayar upah pokok 2.  Membayar upah lembur
3.  Tunjangan jabatan
4.  Tunjangan lain-lain
5.   Asuransi kesehatan.
Menurut  Pasal  1  ayat  30  UUK,  Upah adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan, atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah atau akan dilakukan.
Namun,  dalam  menetapkan  besarnya upah,  pengusaha  dilarang  membayar  lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan  pemerintah  setempat  (Pasal  90  ayat
1  UUK).  Apabila  pengusaha  memperjanjikan pembayaran  upah  yang  lebih  rendah  dari  upah minimum,  maka  kesepakatan  tersebut  batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UUK).

## C. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga
Kerja  Apabila  Terjadi  Wanprestasi Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Antara PT.Sinar  Jaya  Pura  Abadi  Dengan PT. Asianfast Marine Industries.
Prestasi  adalah  kewajiban  yang  harus dilaksanakan. Prestasi merupakan obyek perikatan.  Dalam  ilmu  hukum  kewajiban  adalah suatu  beban  yang  ditanggung  oleh  seseorang yang  bersifat  kontraktual/perjanjian  .  Hak  dan kewajiban  timbul  apabila  terjadi  hubungan antara  2  (dua)  pihak  yag  berdasarkan  pada suatu  kontrak  atau  perjajian.  Jadi  selama hubungan  hukum  yang  lahir  dari  perjanjian  itu belum  berakhir,  maka  salah  satu  pihak  ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Kewajiban tidak selalu muncul sebagai adanya kontrak, melainkan  dapat  pula  muncul  dari  peraturan hukum yang lebih ditentukan oleh lembaga yang berwenang.
Adapun  bentuk-bentuk  prestasi  yang disebutkan  dalam  pasal  1234  KUHPerdata, yaitu berupa :
1.  Memberikan sesuatu
2.  Berbuat sesuatu
3.  Tidak berbuat sesuatu
Ketiga  prestasi  tersebut  merupakan  kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur.
Wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi atau  lalai  melaksanakan  kewajiban  karena kesalahanya sebagimana yang ditentukan dalam  perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur dengan  debitur.  Apabila  pekerja  melakukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kelalaian dalam pemenuhan kewajibanya sehingga melanggar dari isi perjanjian.
Wanprestasi  tersebut  dapat  berupa empat macam, yaitu :
a.  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
b.  Melaksanakan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c.  Melakukan  apa  yang  dijanjikan,  namun terlambat,
d.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 25
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan  cara  menyelesaikan  sengketa  yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya dilaksanakan sepenuhnya kepada  para  pihak  dan  para  pihak  dapat memilih  pilihan  penyelesaian  sengketa  yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, mediasi,  konsiliasi,  atau  meminta  penilaian  dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhya dari  para  pihak.  Kebebasan    untuk  memilih bentuk  penyelesaian  yang  membedakan  antara penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Dari ketentuan Pasal  6  ayat  (2)  UU  No. 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, rumusan tentang negosiasi  pada  prinsipnya  adalah  memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan  sendiri  masalah  yang  timbul  di antara  mereka  secara  kesepakatan  dimana hasil  dari  kesepakatan  tersebut  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  sebagai  komitmen  yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.
Kenyataannya  negosiasi  merupakan cara  pertama  yang  akan  ditempuh  para  pihak
25 Subekti, Op.Cit , h.45
guna  menghindari  atau  mengatasi  suatu sengketa, karena merupakan cara termurah dan paling  tertutup  dari  pihak  lain  dibandingkan cara-cara  lainnya.  Negosiasi  adalah  proses konsensual  yang  digunakan  para  pihak  untuk memperoleh  kesepakatan  di  antara  mereka yang bersengketa.
Menurut Nurnaningsih Amriani, Bahwa :
“Komunikasi  dua  arah  yang  dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua  belah  pihak  memiliki  berbagai kepentingan  yang  sama  maupun  yang berbeda.  Negosiasi  merupakan  sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak  ketiga  penengah  yang  tidak berwenang mengambil keputusan,
maupun pengambil keputusan”. 26
Penyelesaian  sengketa  dengan  mediasi sekarang  ini  dibatasi.  Dibatasi  hanya  untuk sengketa  keperdataan  saja.  Di  Indonesia terdapat beberapa sengketa yang dapat diselesaikan  dengan  mediasi,  yakni  sengketa perbankan,  konsumen,  tenaga  kerja,  dan sengketa di pengadilan.
Menurut Gerry Goodpasper, Bahwa :
“Mediasi  adalah  proses  negosiasi pemecahan  masalah  dimana  pihak  luar yang  tidak  memihak  (impartial)  dan netral  bekerja  dengan  pihak  yang bersengketa  untuk  membantu  mereka memperoleh  kesepakatan  perjanjian dengan memuaskan”. 27
UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan  suatu  rumusan  yang  eksplisit  atas pengertian atau definisi dari konsiliasi. Bahhkan tidak  dapat  ditemui  satu  ketentuan  pun  dalam UU No. 30  Tahun 1999 ini mengatur mengenai konsiliasi.  Perkataan  konsiliasi  sebagai  salah
26 Amriani, Nurnaningsih, “ Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan” , Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h.23
27 Garry Goodpaster, “ Arbitrase di
Indonesia ”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, h. 11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
satu  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa dapat  ditemukan  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka  10  dan  Alenia  ke-9  Penjelasan  Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut.
Konsiliasi  memiliki  kesamaan  dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara damai.  Konsiliasi  dan  mediasi  sulit  dibedakan. Namun  menurut  Behrens,  ada  perbedaan antara  kedua  istilah  ini,  yaitu  konsiliasi  lebih formal  daripada  mediasi.  Konsiliasi  bisa  juga diselesaikan  oleh  seorang  individu  atau  suatu badan  yang  disebut  dengan  badan  atau  komisi konsiliasi.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1.  Isi  perjanjian  kerjasama  antara  PT.  Sinar
Jaya  Pura  Abadi  dengan  PT. Asianfast Marine  Industries adalah  PT.Sinar  Jaya Pura  Abadi  menyediakan  jasa  tenaga  kerja di bidang keamanan/ security
untuk
melaksanakan pekerjaan PT. Asianfast
Marine Industries ,
2.  Hak  dan  kewajiban  perusahaan  terhadap tenaga  kerja  yang  di  perkerjakan  adalah memberikan  upah  di  atas  upah  minimal
sesuai dengan
upah minimum provinsi/kota/kabupaten  (UMP/UMK)  Batam dan Asuransi kesehatan.
3. Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara PT.Sinar Jaya Pura Abadi dengan  PT. Asianfast  Marine  Industries
adalah  dalam isi  perjanjian  kerjasama  pada Pasal  10  tentang  Tanggung  Jawab  dan Ganti  Rugi  bahwa  PT.Sinar  Jaya  Pura Abadi  memberikan  perlindungan  hukum
berupa  ganti  rugi  berupa  pemberian  gaji selama masa perjanjian nya berakhir.

## B. Saran
1.  Perjanjian kerjasama hendaknya tidak hanya  menguntungkan  pengusaha  saja tetapi  menguntungkan  pekerja.  Hak-hak pekerja  lebih  diutamakan  dan  ditulis  secara terperinci dan dituliskan sanksi-sanksi apabila perjanjian dilanggar.
2.  Agar adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pekerja dengan
pengusaha  maka  seharusnya  dicantumkan hak-hak  apa  saja  yang  diterima  pekerja beserta  kewajibannya  dalam  perjanjian  yg terpisah yaitu dalam sebuah perjanjian kerja waktu tertentu.
3.  Hendaknya para pihak benar-benar memahami isi perjanjian kerjasama tersebut,  sehingga  tidak  akan  menimbulkan wanprestasi dan apabila terjadi wanprestasi maka para pihak harus mengikuti ketentuan yang  ada  pada  isi  perjanjian.  Jika  tidak tercapai  kesepakatan  maka  para  pihak dapat  menyelesaikannya  ke  Pengadilan. Maka  perlindungan  hukum  haruslah  sesuai dengan  UUK  dan  UU  Nomor  2 Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Daftar Bacaan
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas
Proporsionalitas Dalam Kontrak
Komersial , (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008)
Amriani, Nurnaningsih, “ Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan” , Jakarta : Rajawali Pers
Akmaluddin Syahputra, Hukum Perdata Indonesia Jilid 2, Cita Pustaka Media Perintis, Medan
Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (h. 56), di kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
Danang  Sunyoto , Hak  dan  Kewajiban  Bagi Pekerja  dan  Pengusaha ,  Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2013
Garry Goodpaster, “ Arbitrase di Indonesia ”, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1995
F.X.  Djumialdji , Perjanjian  Kerja , Bumi  Aksara, Jakarta
Mariam  Darus  Badrulzaman, KUH  Perdata Buku  III  (Hukum  Perikatan  dengan Penjelasan) , Alumni, Bandung, 1993
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Citra Aditya Bakti, Bandung
Riduan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas
Hukum Perdata , Alumni, Bandung,
1989
R. Subekti. Hukum Perjanjian . Pembimbing
Masa, 1980, Jakarta
R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional . Alumni. 1976, Bandung
Sendjun  H.  Manullang, Pokok  Pokok  Hukum Ketenaga  Kerjaan  Indonesia ,  Rineka Cipta, Jakarta, 1990
Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Alumni, Bandung
Salim, Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis (BW) , Sinar Grafika, Jakarta
Subekti, Hukum  Perjanjian Cetakan  ke-12 , Intermasa, Jakarta
Setiawan, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan , Alumni, Bandung