## PEMBERDAYAAN POTENSI NARAPIDANA DALAM MEMBANTU KEGIATAN PEMBINAAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang)

## Syamsuriul
Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Barat Email: syamsuriul@gmail.com

## ABSTRACT
Based on PP No. 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for the Implementation of the  Rights  of  Correctional  Inmates,  that  prisoners  who  have  contributed  to  assisting development  activities  in  prisons  can  be  given  additional  remission,  in  addition  to  general remission and special remission. The Lapas Kelas IIA Padang is assumed to have long held a program to empower potential prisoners in assisting development activities. However, it is not yet known whether these activities have been effective or not. The problems studied are: First, how is the implementation of the empowerment of potential prisoners in assisting development activities  at  the  Lapas  IIA  Padang?  Second,  what  are  the  inhibiting  factors  for  empowering the  potential  of  prisoners  in  assisting  coaching  activities  at  the  Lapas  IIA  Padang?  This research  is  a  legal  research  with  descriptive-analytical  specifications.  The  approach  used  is juridical-normative  as  the  main  approach  which  is  supported  by  a  juridical-empirical approach.  The  data  used  are  secondary  data  as  main  data  and  primary  data  as  supporting data,  which  were  collected  through  library  research  and  field  studies  using  interview  and observation  techniques.  The  data  that  has  been  collected  is  then  analyzed  qualitatively  and presented  in  a  qualitative  descriptive  manner.  Based  on  the  results  of  the  discussion  and analysis,  conclusions  were  obtained:  First,  Empowerment  of  potential  prisoners  in  assisting coaching  activities  at  the  Lapas  IIA  Padang  includes:  (1)  planning  and  implementing education  Package  A,  Package  B,  and  Package  C;  (2)  English  language  development;  (3) interior  making  training;  (4)  coaching  reading  Iqra  'and  the  Koran;  and  (5)  sports development.  It's  just  that  not  all  of  these  activities  can  run  effectively.  Second,  there  are several  factors  that  hinder  the  implementation  of  the  empowerment  of  potential  prisoners  at the Lapas IIA Padang, both internal and external, including: some inmates  who have special skills  are  still  reluctant  to  involve  themselves  in  assisting  development  activities;  lack  of interest  in  prisoners  to  become  participants  in  coaching  activities;  limited  facilities  and infrastructure available; lack of attention from the prison authorities to mobilize competency- based coaching activities; the lack of rewards given by the prison to prisoners who are active in  coaching  activities;  and  the  limited  number  of  correctional  officers  deployed  to  conduct training.
Keywords: Potential Prisoner, Coaching, Coordinator, Tamping

## ABSTRAK
Berdasarkan  PP  No.  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan  Pemasyarakatan,  bahwa  narapidana  yang  telah  berjasa  dalam  membantu  kegiatan pembinaan  di  Lapas  dapat  diberikan  remisi  tambahan,  di  samping  remisi  umum  dan  remisi
khusus.  Lapas  Kelas  IIA  Padang  diasumsikan  telah  lama  menyelenggarakan  program pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan. Namun sampai saat ini belum diketahui apakah kegiatan  tersebut sudah berjalan efektif atau tidak. Permasalahan yang  diteliti  adalah:  Pertama,  Bagaimanakah  pelaksanaan  pemberdayaan  potensi  narapidana dalam  membantu  kegiatan  pembinaan  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang?  Kedua,  Bagaimanakah faktor penghambat pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas  Kelas  IIA  Padang?  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi deskriptif-analitis.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis-normatif  sebagai  pendekatan utama yang didukung pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan  dan  studi  lapangan  dengan  teknik  wawancara  dan  observasi.  Data  yang  sudah terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif. Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis  diperoleh  kesimpulan:  Pertama,  Pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang meliputi: (1)  perencanaan  dan  pelaksanaan  pendidikan  Paket  A,  Paket  B,  dan  Paket  C;  (2)  pembinaan bahasa Inggris; (3) pelatihan pembuatan interior; (4) pembinaan membaca Iqra’ dan al-Qur’an; dan (5) pembinaan olah raga. Hanya saja tidak semua kegiatan tersebut dapat berjalan efektif. Kedua,  ada  beberapa  faktor  penghambat  pelaksanaan  pemberdayaan  potensi  narapidana  di Lapas Kelas IIA Padang, baik yang bersifat internal maupun eksternal, di antaranya: sebagian narapidana  yang  memiliki  keahlian  khusus  masih  enggan  melibatkan  diri  dalam  membantu kegiatan pembinaan; minimnya minat narapidana untuk menjadi peserta kegiatan pembinaan; terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia;  kurangnya  perhatian  pihak  Lapas  untuk menggerakkan  kegiatan  pembinaan  yang  berbasis  kompetensi;  minimnya reward yang diberikan  oleh  pihak  Lapas  kepada  narapidana  yang  aktif  dalam  kegiatan  pembinaan;  dan terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan yang dikerahkan untuk melakukan pembinaan.
Kata Kunci: Potensi Narapidana, Pembinaan, Pemuka, Tamping

## PENDAHULUAN
Sejak Indonesia merdeka (17 Agustus 1945), tata cara penyelenggaraan pidana hilang kemerdekaan  (pidana  penjara  dan  pidana  kurungan)  masih  mengacu  kepada  peraturan perundang-undangan  kepenjaraan  warisan  kolonial  Belanda,  di  antaranya Reglement Penjara ( Gestichten  Reglement /  Stb.  1917-708). 1 Hal  itu  dimaksudkan  untuk  mengisi  kekosongan hukum  (peraturan  perundang-undangan)  tentang  kepenjaraan. 2 Namun  demikian,    setelah beberapa tahun peraturan perundang-undangan kepenjaraan warisan kolonial Belanda tersebut diterapkan, ternyata tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penjatuhan pidana hilang kemerdekaan terhadap pelaku  tindak  pidana  haruslah  dimaksudkan  sebagai  perlindungan  terhadap  seluruh  warga negara Indonesia, baik terhadap pelaku tindak pidana, korban, maupun masyarakat luas.
Berdasarkan  gagasan  Sahardjo  (Menteri  Kehakiman  tahun  1959-1963)  dalam pidatonya di Istana Negara tanggal 5 Juli 1963 yang berjudul, “Pohon Beringin Pengayoman Hukum  Pancasila/  Manipol/  Usdek”  dan  hasil  Konferensi  Direktorat  Pemasyarakatan  di Lembang  (Bandung)  tanggal  17  April  1964,  maka  Kepala  Direktorat  Pemasyarakatan Kementerian  Kehakiman  mengubah  sistem  kepenjaraan  menjadi  sistem  pemasyarakatan melalui  Surat  Instruksi  Nomor  J.H.G.8/  506  tanggal  17  Juni  1964  kepada  seluruh  jajaran
1 Iqrak  Sulhin, Diskontinuitas  Penologi  Punitif:  Sebuah  Analisis  Geneologis  Terhadap  Pemenjaraan , Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 103
2 Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
kepenjaraan.  Berbeda  dengan  sistem  kepenjaraan,  sistem  pemasyarakatan  lebih  menekankan perlakuan  yang  manusiawi  dan  unsur  pembinaan  (edukasi,  rehabilitasi,  dan  integrasi  sosial) terhadap narapidana sebagaimana yang tertuang dalam Konferensi Lembang. 3
Setelah  31  (tiga  puluh  satu)  tahun  berjalan,  maka  sistem  pemasyarakatan  semakin diperkokoh  melalui  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan;  sedangkan  sistem kepenjaraan  dihapuskan  dengan  cara  mencabut  sejumlah  peraturan  perundang-undangan kepenjaraan warisan kolonial Belanda. 4 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan tonggak sejarah pembaharuan hukum tentang kepenjaraan (pemasyarakatan) di Indonesia.
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  2  UU  No.  12  Tahun  1995  bahwa  tujuan pemasyarakatan  adalah  untuk  membentuk  warga  binaan  pemasyarakatan  menjadi  manusia Indonesia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak pidana  sehingga  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  berperan  aktif  dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
Di  antara  materi  yang  diatur  dalam  UU  No.  12  Tahun  1995  adalah  tentang  asas-asas pembinaan  dalam  sistem  pemasyarakatan,  di  antaranya:  (1)  pengayoman;  (2)  penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan narapidana; (3) pendidikan dan bimbingan terhadap narapidana;  (4)  pemenuhan  hak-hak  dasar  narapidana;  dan  (5)  kehilangan  kemerdekaan merupakan  satu-satunya  penderitaan,  tidak  boleh  ditambah  lagi.  Pengayoman  dimaksudkan bahwa  yang  dilindungi  bukan  hanya  korban  tindak  pidana,  tetapi  juga  terpidana  dan masyarakat  luas  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.  Penghargaan  terhadap harkat dan martabat kemanusiaan merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945  sebagaimana  yang  telah  ditegaskan  di  atas.  Pendidikan  dan  bimbingan  terhadap narapidana merupakan pola pembinaan yang sangat efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan  reintegrasi  sosial.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Sahardjo  bahwa  perbaikan  moral  dan pertobatan  bagi  narapidana  tidak  akan  dapat  dicapai  melalui  penyiksaan  dan  pemisahan narapidana  dari  masyarakat,  namun  metode  yang  paling  efektif  untuk  mencapai  tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah melalui pendidikan dan bimbingan. 5 Pendidikan dan bimbingan  yang  diberikan  kepada  mereka  hendaklah  ditujukan  untuk  memperbaiki kepribadian  (moral)  dan  kecakapan  hidup  dengan  berbagai  keterampilan  yang  dibutuhkan dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  pembinaan  yang  dilakukan  terhadap  narapidana  dan anak  pidana  memang  betul-betul  bertujuan  untuk  membangun  sumber  daya  manusia  yang bermoral dan memiliki kecakapan hidup ( live skills ).
Salah  satu  program  pembinaan  yang  ditawarkan  oleh  UU  No.  12  Tahun  1995  adalah pengurangan  masa  pidana  (remisi)  bagi  narapidana  dan  anak  pidana  yang  memenuhi  syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 PP No. 32 Tahun  1999  menegaskan  bahwa  setiap  Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang  telah  berjasa membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai Pemuka (narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  kegiatan  pembinaan  di  Lapas)  dapat  diberikan  remisi tambahan  di  samping  remisi  umum  dan  remisi  khusus.  Kemudian  berdasarkan  Peraturan
3 C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan , Nusa Aulia, Bandung, 2020, hlm. 201
4 Pasal 53 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
5 Ktut Sudiri Panyarikan, Dr. Sahardjo, S.H ., Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, hlm. 53
Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  7  Tahun  2013  ditambahkan  satu  lembaga  pembinaan lagi yang bernama “tamping” (tahanan pendamping) yang bertugas membantu Pemuka dalam melaksanakan kegiatan. 6
Salah  satu  pranata  pelaksana  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Sumatera  Barat  yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Lapas Kelas IIA Padang. Pada mulanya  Lapas  ini  dihuni  oleh  narapidana  dan  tahanan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan. Namun sejak tahun 2017 Lapas ini khusus digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana, karena tahanan yang berada di wilayah hukum Peradilan Umum di Kota Padang ditempatkan di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang.  Pada  saat  ini  (Juni  2021)  Lapas  Kelas  IIA Padang dihuni oleh 948 orang narapidana yang terdiri dari berbagai kasus. 7 Berdasarkan data sementara pada Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIA Padang pada Juni 2021 bahwa penghuni Lapas  tersebut  terdiri  dari  narapidana  kasus:  narkotika  (672  orang),  perlindungan  anak  (140 orang),  pencurian  (41  orang),  pembunuhan  (37  orang),  tindak  pidana  korupsi  (18  orang), perampokan (7 orang), kekerasan dalam rumah tangga (5 orang), dan lain-lain. 8
Adapun tingkat pendidikan penghuni Lapas Kelas IIA Padang dari masa ke masa terus bervariasi.  Berdasarkan  data  sementara  bahwa  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  terdapat  6  orang narapidana tamatan D.III, 17 orang tamatan S1, 1 orang tamatan S2, dan 1 orang tamatan S3. Berdasarkan  tingkat  pendidikan  dan  status  sosial  para  narapidana  tersebut,  maka  dapat diasumsikan  bahwa  sebagian  mereka  memiliki  kecakapan  dan  keterampilan  khusus  yang mungkin dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pembinaan di Lapas bersangkutan.
Menurut keterangan Yunifar bahwa Lapas Kelas IIA Padang telah lama melaksanakan pemberdayaan  narapidana  dalam  membantu  kegiatan  pembinaan  di  Lapas,  termasuk narapidana  yang  memiliki  keahlian  dan  kecakapan  khusus.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik meneliti  lebih  lanjut  bagaimanakah  pelaksanaan  pemberdayaan  potensi  narapidana  dalam membantu  kegiatan  pembinaan  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  dari  perspektif  sosiologi  hukum pidana,  terutama  narapidana  yang  memiliki  keahlian  dan  kecakapan  khusus.  Hal  itu disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  di  antaranya: Pertama ,  belum  ditemukan  penelitian  yang mendeskripsikan  tentang  pemberdayaan  potensi  narapidana  dalam  membantu  kegiatan pembinaan di Lapas perspektif sosiologi hukum pidana, terutama di Lapas Kelas IIA Padang; Kedua , Lapas Kelas IIA Padang diduga kuat terus-menerus memiliki narapidana terpelajar dan memiliki keahlian khusus, karena terletak di ibukota Provinsi Sumatera Barat serta terletak di pusat  lembaga  pendidikan,  baik  pendidikan  dasar  dan  menengah  maupun  pendidikan  tinggi; Ketiga ,    Lapas  Kelas  IIA  Padang  diasumsikan  telah  melaksanakan  program  pemberdayaan narapidana  dalam  membantu  kegiatan  pembinaan  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pembinaan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif-analitis,  yaitu  penelitian  yang  menjelaskan dan menganalisis objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan menganalisis pemberdayaan potensi  narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di
6 Pasal  1  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Pengang-katan  dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan
7 http://smslap.ditjenpas.go.id (diakses 25 Juni 2021)
8 Data pada Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIA Padang (25 Juni 2021)
Lapas  Kelas  IIA  Padang,  serta  berbagai  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan pemberdayaan  potensi  narapidana  dalam  membantu  kegiatan  pembinaan  di  Lapas bersangkutan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  sebagai  pendekatan  utama yang  didukung  dengan  pendekatan  yuridis-empiris. Yang  dimaksud  dengan  pendekatan yuridis-normatif  dalam  hal  ini  adalah  kajian  terhadap  norma-norma  hukum  yang  terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan dan pelibatan narapidana yang memiliki keahlian dan kecakapan khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan  yuridis-empiris  (yuridis-sosiologis)  dalam  hal  ini  adalah  kajian  terhadap  fakta- fakta empiris yang terjadi di Lapas Kelas IIA Padang berkaitan dengan pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan narapidana lainnya.
Dalam  perspektif  penelitian  hukum,  data  dapat  diklasifikasikan  kepada  dua  bentuk: data primer ( primary data / data utama) dan data sekunder ( secondary data ). Yang dimaksud data  primer  dalam  hal  ini  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  sebagai  objek penelitian, baik berupa hasil wawancara maupun hasil observasi. Dalam penelitian ini, sumber data  primer  berasal  dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  petugas  pemasyarakatan  dan narapidana yang terlibat langsung dengan kegiatan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Padang, serta didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan selama tahun 2019-2021. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  bahan kepustakaan  hukum.  Di  antara  yang  termasuk  data  sekunder  adalah  dokumen-dokumen hukum, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain. 9
Adapun  teknik  pengumpulan  data  primer  penelitian  ini  dilakukan  melalui  observasi dan  wawancara.  Sedangkan  data  sekunder  penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara  melakukan kajian  kepustakaan  dan  dokumen  hukum  guna  menemukan  asas-asas  hukum,  norma  hukum, aturan  hukum,  dan  teori-teori  hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum  pidana  dan  pembinaan narapidana secara normatif.
Analisis  data  dalam  penelitian  sebagian  besar  dilakukan  secara  kualitatif,  baik terhadap  data  primer maupun  data  sekunder.  Selanjutnya  hasil  penelitian  ini  disajikan  secara deskriptif-analitis.

## PEMBAHASAN

## A. Pemberdayaan Potensi Narapidana  dalam Membantu  Kegiatan Pembinaan  di Lapas Kelas IIA Padang
Sebagaimana  terlihat  dalam  uraian  terdahulu  bahwa  sebagian  narapidana  Lapas Kelas  IIA  Padang  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  khusus.  Di  antara  keahlian  dan kecakapan  khusus  yang  mereka  miliki  adalah  ilmu  pengetahuan  umum,  keterampilan bahasa Inggris, desain interior, keterampilan membaca al-Qur’an, seni membaca al-Qur’an, azan  dengan  suara  merdu,  dan  bidang    olah  raga,  khususnya  cabang  badminton.  Dari  946 orang narapidana (data 24 Agustus 2021) Lapas Kelas IIA Padang, paling tidak ada 6 (lima) orang  narapidana  yang  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  khusus  yang  sedang diberdayakan untuk membantu kegiatan pembinaan narapidana lainnya.
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 11-12
Dalam  rangka  membantu  kegiatan  pembinaan  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang,  pihak Lapas  memberdayakan  mereka  untuk  mengembangkan  keahlian  dan  keterampilan  khusus mereka  kepada  narapidana  lainnya.  Oleh  karena  itu,  paling  tidak  ada  tiga  pertimbangan pihak Lapas Kelas IIA Padang untuk memberdayakan mereka: (1) narapidana bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan khusus ( skills ) yang sangat bermanfaat bagi narapidana lainnya dan sejalan dengan program pembinaan; (2) jumlah dan potensi tenaga pembinaan di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  sangat  terbatas;  dan  (3) anggaran  untuk  mendatangkan  tenaga ahli dari luar Lapas untuk pembinaan sangat minim.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  tujuan  pidana  maka  dalam  hal  ini  ada  beberapa  teori. Menurut  penganut  teori reformation bahwa  tujuan  penjatuhan  pidana  (terutama  pidana hilang  kemerdekaan)  adalah  untuk  memperbaiki  dan  merehabilitasi  pelaku  tindak  pidana menjadi orang baik dan berguna dalam masyarakat, serta mendatangkan manfaat bagi orang banyak  dan  juga  bagi  dirinya  sendiri.  Dengan  demikian  tujuan  penjatuhan  pidana  hilang kemerdekaan  dalam  pandangan  penganut  teori  ini  adalah  untuk  memperbaiki  narapidana bersangkutan,  baik  moral  maupun  keterampilan  hidup  mereka.  Pandangan  ini  muncul didasarkan atas asumsi bahwa terpidana melakukan tindak pidana didorong oleh kelemahan moral dan minimnya keterampilan hidup ( skills ). Oleh karena itu, negara melalui lembaga pembinaan  (Lapas)  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memperbaiki  moral  dan  keterampilan hidup mereka.
Menurut penganut teori deterrence bahwa tujuan pidana hilang kemerdekaan adalah untuk  mencegah  narapidana  bersangkutan  untuk  mengulangi  tindak  pidana  dan  sekaligus mencegah masyarakat luas. Dalam pandangan penganut teori ini, penjatuhan sanksi pidana hilang kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk mencegahnya untuk tidak mengulangi  tindak  pidana  pada  masa  yang  akan  datang.  Dengan  penjatuhan  pidana tersebut,  masyarakat  luas  diharapkan  tidak  melakukan  hal  yang  sama.  Teori  ini  lebih dikenal  juga  dengan  teori  prevensi  khusus  dan  prevensi  umum  ( generale  preventie dan speciale preventie ).
Menurut  penganut  teori restraint (pengekangan)  bahwa  tujuan  pidana  hilang kemerdekaan  adalah  untuk  mengasingkan  yang  bersangkutan  dari  masyarakat.  Dalam pandangan  para  penganut  teori  ini,  pelaku  tindak  pidana  hendaklah  diasingkan  dari masyarakat luas, sehingga masyarakat aman dan yang bersangkutan tidak mengganggu lagi.
Menurut  penganut  teori restribution bahwa  tujuan  pidana  hilang  kemerdekaan adalah  pembalasan  terhadap  perbuatan  yang  telah  dilakukan  terpidana.  Dalam  rangka menegakkan keadilan dalam masyarakat, maka kejahatan pelaku harus dibalas dengan yang setimpal.  Dengan  cara  demikian,  yang  bersangkutan  pasti  akan  merasakan  bagaimana akibat perbuatannya.
Jika  dikaitkan  dengan  teori-teori  pemidanaan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan narapidana lainnya di Lapas Kelas IIA Padang sangat sesuai dengan teori reformation dan deterrence, namun  tidak  sesuai  dengan  teori restribution dan teori  restraint. Dikatakan  sangat  sesuai dengan  teori reformation dan deterrence, karena tujuan  pemberdayaan  potensi  narapidana yang  dilakukan  oleh  Lapas  Kelas  IIA  Padang  dimaksudkan  untuk  melakukan  pembinaan dan  pengembangan  keterampilan  hidup.  Bagi  narapidana  yang  bersangkutan, pemberdayaan potensi yang ia miliki merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi dirinya
untuk  mau  berbagi  ( sharing )  keterampilan  dan  keahlian  yang  ia  miliki.  Sedangkan  bagi narapidana  yang  dijadikan  sebagai  peserta  pembinaan  juga  merupakan  sebuah  metode pembinaan yang berorientasi kepada pendidikan dan pembinaan kecakan hidup ( live skills ) Pemberdayaan potensi narapidana yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus pada  dasarnya  merupakan  rangkaian  kegiatan  pembinaan  dan  implementasi  asas-asas pembinaan  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  terutama:  (1)  asas  pendidikan;  (2)  asas  pembimbingan;  dan  (3)  asas penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia.  Pemberdayaan  6  orang  narapidana yang  memiliki  keahlian  khusus  tersebut bukanlah  semata-mata  membantu  kegiatan,  tetapi pada hakikatnya mereka juga sedang menjalani pembinaan dalam bentuk pemberdayaan.
Pemberdayaan  potensi  narapidana  dalam  membantu  kegiatan  pembinaan  bagi narapidana lainnya, pada dasarnya juga merupakan implementasi dari pemenuhan hak-hak narapidana  terkait  dengan  remisi  tambahan  bagi  narapidana  yang  telah  berjasa  dalam membantu  kegiatan  pembinaan  di  Lapas,  sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, serta turunannya.
Jika  dikaitkan  dengan  efektivitas  pemberdayaan  potensi  narapidana  yang  memiliki keahlian  khusus,  ternyata  masih  belum  semua  kegiatan  tersebut  berjalan  efektif.  Hal  itu terjadi  pada  kegiatan  pendidikan  umum  yang  diampu  oleh  Narapidana  1  (IK)  yang merencanakan  pendidikan  paket  A,  Paket  B,  dan  paket  C.  Narapidana  1  (IK)  telah dipercayakan oleh pihak Lapas untuk mengelola bidang pendidikan umum, namun kegiatan ini  masih  mengalami  kebuntuan,  karena  minimnya  dukungan  dari  narapidana  di  Lapas bersangkutan. Oleh karena itu, program pendidikan Paket A, Paket B,  dan  Paket C belum membawa  dampak  positif  kepada  narapidana  lainnya.  Persoalan  yang  sama  juga  dialami oleh  Narapidana  2  (BS)  dalam  bidang  pembinaan  keterampilan  bahasa  Inggris.  Pada mulanya kegiatan ini diikuti oleh 40 orang narapidana, namun lama kelamaan  peminatnya semakin hilang. Kondisi yang sama juga dialami oleh Narapidana 3 (AR) yang ahli dalam bidang  desain  interior  belum  banyak  membawa  dampak  positif  terhadap  keterampilan narapidana lainnya, karena sangat minimnya sarana yang tersedia di Lapas. Demikian juga kegiatan  olah  raga  yang  diampu  oleh  Narapidana  6  tidak  dapat  berjalan  efektif,  karena sempitnya lahan yang tersedia di Lapas Kelas IIA Padang untuk mengadakan kegiatan olah raga.
B. Faktor Penghambat Pemberdayaan Potensi Narapidana di Lapas Kelas IIA Padang 1. Kendala Internal
Yang  dimaksud  dengan  kendala  internal  dalam  hal  ini  adalah  kendala  yang berasal dari diri narapidana bersangkutan, di antaranya adalah: Pertama , sebagian besar narapidana masih merasa enggan untuk membantu kegiatan pembinaan, meskipun yang bersangkutan  memiliki  keahlian  yang  sangat  bermanfaat  bagi  narapidana  lainnya. Biasanya  yang  enggan  tersebut  adalah  narapidana  tindak  pidana  korupsi.  Hal  itu disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  di  antaranya  bahwa  mereka  sebelumnya  merupakan pejabat  pemerintahan  dan  orang  yang  disegani  oleh  masyarakat,  serta  telah  terbiasa menjadi manajer. 10 Kedua, minimnya minat narapidana untuk menjadi peserta kegiatan pembinaan.  Dari  semua  kegiatan  pembinaan  yang  melibatkan  potensi  narapidana  yang
10 Wawancara  dengan  Yunifar  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  (8 September 2021)
memiliki keahlian dan keterampilan khusus, ternyata satu kegiatan yang berjalan efektif, yaitu kegiatan pengajaran Iqra’ dan al-Qur’an, serta ceramah umum bidang keagamaan di  Mesjid  yang  diampu  oleh  Narapidana  4  (SDR).  Sedangkan  jenis  kegiatan  lainnya kurang  mendapat  apresiasi  dari  sejumlah  pihak  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang. Ketiga, sebagian  narapidana  yang  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  khusus  masih  tidak percaya  diri  untuk  membimbing  narapidana  lainnya.  Hal  itu  disebabkan  banyaknya muncul ocehan yang tidak nyaman dari narapidana lainnya. Oleh karena itu, narapidana bersangkutan  lebih  memilih  sikap  pasif,  ketimbang  menyibukkan  diri  dalam  kegiatan pembinaan.

## 2. Kendala Eksternal
Yang  dimaksud  dengan  kendala  eksternal  dalam  hal  ini  adalah  kendala  yang disebabkan  oleh  faktor  dari  luar  diri  narapidana  bersangkutan,  di  antaranya  adalah: Pertama , sarana dan prasarana untuk memberdayakan potensi narapidana yang memiliki keahlian  dan  kecakapan  khusus  masih  sangat  terbatas.  Hal  itu  disebabkan  sangat terbatasnya  ruangan  yang  tersedia  untuk  penyelenggaraan  pembinaan.  Kenyataan tersebut  dialami  oleh  Narapidana  1  (IK),  Narapidana  2  (BS),  Narapidana  3  (AR),  dan Narapidana  6  (WR).  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Narapidana  1  (IK)  bahwa  fasilitas yang  ada  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  tidak  mendukung  untuk  pelaksanaan  pendidikan Paket  A,  Paket  B,  dan  Paket  C,  karena  luas  lokasi  dan  jumlah  ruangan  yang  tersedia belum  memungkinkan  untuk  penyelenggaraan  kegiatan  tersebut. Kedua, kurangnya perhatian pihak Lapas Kelas IIA Padang untuk menggerakkan kegiatan pembinaan yang berbasis  kompetensi.  Berdasarkan  pengamatan  penulis,  narapidana  yang  dilibatkan dalam  kegiatan  pembinaan  masih  terbatas  pada  narapidana  yang  mau  ikut  secara sukarela,  sedangkan  narapidana  yang  dipandang  memeiliki  kompetensi  tidak  begitu dirangkul  untuk  ikut  berperan  aktif  dalam  kegiatan  pembinaan.  Kenyataan  tersebut terlihat  dalam  hal  pemberdayaan  narapidana  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak begitu  dilibatkan  dalam  membantu  kegiatan  pembinaan,  padahal  mereka  memiliki sejumlah  kompetensi  yang  sangat  bermanfaat  untuk  dikembangkan  di  Lapas bersangkutan.  Demikian  juga,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Lapas  Kelas  IIA Padang  sejak  tahun  2020,  ternyata  hampir  semua  tamping  yang  diangkat  adalah  untuk kegiatan  kebersihan,  dan  sangat  sulit  menemukan  pengangkatan  tamping  dalam  bidang pendidikan dan kegiatan kerja yang berbasis kompetensi. Ketiga, minimnya reward yang diberikan  oleh  pihak  Lapas  Kelas  IIA  Padang  kepada  narapidana  yang  aktif  dalam kegiatan  pembinaan.  Oleh  karena  itu,  narapidana  tidak  begitu  tertarik  untuk  berperan aktif dalam membantu kegiatan pembinaan,  karena tidak ada benefit yang akan mereka peroleh.  Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku    bahwa  Pemuka diberikan  remisi  tambahan  selain  remisi  umum  dan  remisi  khusus.  Akan  tetapi,  pihak Lapas  kurang  memberikan  peluang  bagi  narapidana  untuk  mendapatkan  kesempatan tersebut.  Kenyataan  tersebut  terlihat  bahwa  lembaga  pembinaan  “Pemuka”  baru diaktifkan  kembali  pada  bulan  Juli  2021,  sedangkan  pada  tahun-tahun  sebelumnya lembaga tersebut dijadikan vakum. Keempat, terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan  yang  dikerahkan  untuk  melakukan  pembinaan,  karena  sebagian  besar dikerahkan  untuk  menjaga  keamanan  dan  tenaga  administrasi.  Pada  Subsi  Bimaswat terdapat 5 (lima) orang petugas pembinaan kepribadian narapidana, namun 3 (tiga) orang
di  antaranya  sudah  dikerahkan  untuk  melakukan  tugas  administrasi  pembinaan.  Pada Subsi Bimbingan  Kerja terdapat  6 (enam) petugas pemasyarakatan yang mendampingi kegiatan  kerja,  namun  kadang-kadang  juga  dikerahkan  untuk  menjaga  keamanan  dan kegiatan  lainnya. Kelima, minimnya  biaya  yang  tersedia  untuk  kegiatan  pembinaan. Meskipun  negara  telah  menyediakan  biaya  untuk  kegiatan  pembinaan  kepribadian  dan kegiatan  kerja  melalui  anggara  Lapas  bersangkutan,  namun  biaya  tersebut  belum memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembinaan,  seperti  pembelian  sarana  pendidikan dan sarana imbingan kerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan  dan  analisis,  yang  telah  diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Pemberdayaan  potensi  narapidana  dalam  membantu  kegiatan  pembinaan  narapidana lainnya di Lapas Kelas IIA Padang meliputi kegiatan: (1) perencanaan dan pelaksanaan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C; (2) pembinaan keterampilan bahasa Inggris; (3)  pelatihan  pembuatan  interior;  (4)  pembinaan  bidang  baca  Iqra’  dan  al-Qur’an;  dan (5) pembinaan kegiatan olah raga, terutama cabang badminton. Hanya saja tidak semua kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif, selain kegiatan pengajaran baca Iqra’ dan al-Qur’an, serta kegiatan pengajian umum.
b. Dalam  melaksanakan  pemberdayaan  potensi  narapidana  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang ternyata  masih  banyak  ditemukan  kendala.  Kendala-kendala  tersebut  meliputi:  kendala internal  dan  kendala  eksternal,  di  antaranya pertama ,  sebagian  narapidana  yang memiliki keahlian khusus masih merasa enggan untuk melibatkan diri dalam membantu kegiatan pembinaan; kedua , minimnya minat narapidana untuk menjadi peserta kegiatan pembinaan;  dan ketiga ,  sebagian  narapidana  yang  memiliki  keahlian  dan  keterampilan khusus  masih  tidak  percaya  diri  untuk  membimbing  narapidana  lainnya.  Sedangkan kendala yang bersifat eksternal adalah: pertama , terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lapas Kelas IIA Padang untuk kegiatan pembinaan yang melibatkan potensi narapidana; kedua ,  kurangnya  perhatian  pihak  Lapas  Kelas  IIA  Padang  untuk menggerakkan kegiatan pembinaan yang berbasis kompetensi; ketiga , minimnya reward yang diberikan oleh pihak Lapas Kelas IIA Padang kepada narapidana yang aktif dalam kegiatan  pembinaan; keempat ,  terbatasnya  jumlah  petugas  pemasyarakatan  yang dikerahkan  untuk  melakukan  pembinaan,  karena  sebagian  besar  dikerahkan  untuk menjaga keamanan dan tenaga administrasi; dan kelima , minimnya biaya yang tersedia untuk kegiatan pembinaan.
B. Saran
Terkait  dengan  persoalan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  penulis  perlu mengemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait.
1. Petugas  pemasyarakatan  (pejabat  struktural  dan  nonstruktural)  di  Lapas  Kelas  IIA Padang  hendaklah  terus  memandang  narapidana  sebagai  mitra  pembinaan.  Dalam melakukan pembinaan di Lapas, narapidana yang memiliki keahlian khusus sangat perlu dilibatkan dalam membantu kegiatan. Sebagian mereka pasti memiliki keahlian tertentu yang  mungkin  saja  tidak  dimiliki  oleh  petugas  pembinaan  di  Lapas,  karena  masing-
masing mereka memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang beraneka ragam.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  mengatasi  kekurangan  tenaga  pembinaan  dan keahlian  yang  dimiliki  oleh  petugas  pemasyarakatan  maka  narapidana  yang  memiliki keahlian  khusus  sangat  perlu  dilibatkan  dalam  proses  pembinaan  di  Lapas,  meskipun dalam kondisi yang serba terbatas.
2. Wali  pemasyarakatan  dan  petugas  pembinaan  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  hendaknya terus  menggali  potensi-potensi  khusus  yang  dimiliki  oleh  sebagian  narapidana  untuk dikembangkan  lebih  lanjut  kepada  narapidana  lainnya.  Potensi  khusus  tersebut  sangat memungkinkan  pihak  Lapas  untuk  memberdayakannya  daripada  mendatangkan  tenaga ahli  dari  luar,  karena  hal  itu  akan  mendatangkan  nilai-nilai  positif  bagi  Lapas  dan narapidana  bersangkutan,  serta  narapidana  lainnya.  Oleh  karena  itu,  keberadaan narapidana  di  Lapas  tidak  hanya  sekedar  menunggu  waktu  habis  masa  pidana,  tetapi memang  mendatangkan    manfaat  yang  besar  untuk  kemajuan  sumber  daya  manusia Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan UU No. 12 Tahun 1995.
3. Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang  dan  pejabat-pejabat  terkait  perlu  memberikan reward kepada  narapidana  yang  berkontribusi  dalam  kegiatan  pembinaan  di  Lapas.  Pemberian reward tersebut  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  peningkatan  kualitas  pembinaan narapidana di Lapas bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Ahmad  Redi, Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2018.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Anis  Widyawati  dan  Ade  Adhari, Hukum  Penitensier  di  Indonesia ,  Rajawali  Pers,  Depok, 2020.
Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019.
BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan , Jakarta, 2015
Eva Achjani Zulfa,  ( et.al .)., Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan , Rajawali Pers, Depok, 2017.
Iqrak  Sulhin, Diskontinuitas  Penologi  Punitif:  Sebuah  Analisis  Geneologi  Terhadap Pemenjaraan , Kencana, Jakarta, 2016.
Ktut  Sudiri  Panyarikan, Dr.  Sahardjo,  S.H .,  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia, 1983.
Mompang L. Panggabean, Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia , UKI-Press, Jakarta, 2005.
P.A.F.  Lamintang  dan  Fransiscus  Theojunior  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
-------, Hukum Penitensier Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986
Sugeng Pujileksono, Sosiologi Penjara , Intans Publishing, Malang, 2017
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1995  Nomor  77;  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3614)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)
Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999  tentang  Remisi  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223)
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Pemuka  dan  Tamping  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 357)
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  Pemuka  dan  Tamping  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 632)