Volume 1 Tahun 2020, p. xx-xx p- ISSN : 2086-1281  e-ISSN : 2657-2079 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir
KONFLIK DAN PENGHULU; Pendekatan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Kaum Oleh  Penghulu Di Minangkabau
Muhamad Jamil 1
Sekolah Tinggi Yayasan Tarbiyah Islamiyah Padang, jamiljaey@gmail.com.

## Absract
The  function  of  the  Penghulu  in  Minangkabau  is  to  maintain  and  prosper  his  people.  Conflict  is  an obstacle to achieving the welfare goal. The headman as the leader of the Tribe has its own mechanism for  managing  conflict.  This  is  driven  by  the  values  of  locality  to  alleviate  existing  conflicts.  Form  of maintenance that strives for various conflicts that occur can be resolved by means of deliberation or commonly referred to as mediation. This article explains that in outline, the conflict is interpreted by the Minangkabau people with kusuik (tangled). Kusuik is classified according to the conditions of the individuals involved in the conflict, such as; Kusuik rambuik, Kusuik quill, kusuik banang, and kusuik tampuo nest. This conflict classification at the same time illustrates the conflict resolution that must be  taken  by  the  head  to  resolve  it.  The  mechanism  for  the  settlement  was  found;  (1)  Bulek  aie  ka pambuluah,  bulek  kato  ka  mufakat,  (2)  Koknyo  singkek  jan  diuleh,  ketek  jan  are  stirred,  bajalan luruih,  bakato  bana,  (3)  sadanciangbak  stale,  saciok  like  chicken,  talungkuik  eat  the  ground, talantang  samo  eat  the  wind;  ,  good  luck,  katako,  cilako,  (4)  nan  ka  finished,  nan  ka  gadang,  nan became a thorn in the dagiang, (5) sat seo ba samo ba roomy, sat down in the middle of the Sampik ba. The data was obtained through analysis of observations, interviews, and literacy based on case studies in Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung Tanah Datar Regency.

## Absrak
Fungsi  Penghulu  di  Minangkabau  adalah  memelihara  dan  mensejahterakan  kaumnya . Konflik merupakan  faktor  penghambat  mencapai  tujuan  kesejahteraan  itu.  Penghulu  sebagai  pemimpin Kaum  memiliki  mekanisme  tersendiri  dalam  mengelola  konflik.  Hal  ini  didorong  oleh  nilai-nilai lokalitas  untuk  mengentaskan  konflik  yang  ada.  Bentuk  dari  pemeliharaan  itu  mengupayakan berbagai  konflik  yang  terjadi  dapat  diselesaikan  dengan  cara  musyawarah  atau  lazim  disebut dengan  mediasi.  Artikel  ini  menjelaskan  bahwa  secara  garis  besar,  konflik  dimaknai  oleh masyarakat  Minangkabau  dengan kusuik (kusut). Kusuik ini  diklasifikasikan  menurut  kondisi individu-individu  yang  terlibat  konflik,  seperti; kusuik  rambuik,  kusuik  bulu  ayam,  kusuik  banang, dan  kusuik  sarang  tampuo .  Klasifikasi  konflik  ini  sekaligus  menggambarkan  resolusi  konflik  yang harus  ditempuh  oleh  penghulu  untuk  menyelesaikannya.  Mekanisme  dalam  penyelesaian ditemukan; (1) Bulek aie ka pambuluah, bulek kato ka mufakat, (2) Koknyo singkek jan diuleh, ketek jan digadangkan , bajalan luruih, bakato bana , (3) sadanciangbak basi, saciok bak ayam, talungkuik sama  makan  tanah,  talantang  samo  makan  angin,  tuah  sa  kato,  cilako ,  (4) nan  ka  habis,  nan  ka gadang, nan ka manjadi duri dalam dagiang , (5) duduak ba samo ba lapang-lapang, duduk surang ba sampik  sampik .  Data  tersebut  diperoleh  melalui  analisis  observasi,  wawancara,  dan  literasi berdasarkan studi kasus di Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
Key word ; Konflik, Penghulu, Mediasi, Pendekatan Mediasi

## PENDAHULUAN
Penghulu  merupakan  pemimpin  di dalam  kaumnya  dalam  daerah  kultur minangkabau(Graves,  2007.  Asrinaldi, 2017).  Berbicara  penghulu,  maka  kata yang  melekat  setelahnya  adalah  konflik. Pernyataan  ini  ditandai  dengan  filosofi pakaian  penghulu  di  Minangkabau yaitu “deta bakaruik” ,semacam dester atau ikat  kepala  berwarna  hitam  yang bentuknya  berkerut-kerut. Deta  bakaruik ini  merupakan  simbol  bahwa  penghulu harus  menyelesaikan  anggota  kaumnya yang  mengalami  konflik  (Edison  dan Nasrun, 2011).
Fungsi  sebagai  pemimpin  kaum tidak  dapat  mengelak  dari  tugas  dan kewajiban yang diembannya.Beban moral dalam  adat  merupakan  konsekuensi seorang penghulu tidak dapat menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  baik itu  dari  dan  atau  luar  kaumnya,  dengan sendirinya  menjadi  aib    bagi  pribadi penghulu  itu  dan  kaumnya.  Hakimi (1988)  menukilkan  sebuah  gurindam yang  menggambarkan  fungsi  seorang penghulu; “Kaluak paku
kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokkan.  Bao  manurun  ka  saruaso. Anak  dipangku  kamanakan  dibimbiang. Urang kampuang dipatenggangkan, tenggang adat jan binaso, tenggang sarato jo  agamo” (Kelok  paku  kacang  belimbing, tempurung  lenggang  lenggokkan,  bawa menurun  ke  Saruaso.  Anak  dipangku kemenakan  dibimbing,  Orang  kampung dipertenggangkan,  tenggang  adat  jangan binasa, tenggang beserta agama) Makna  ungkapan  di  atas  adalah anak dipangku dengan harta pencaharian, sedangkan kemenakan dibimbing dengan harta  pusaka  (Dt.  Mantiko  Marajo, wawancara:  2011).  Karena,  fungsi  dari harta pusaka adalah untuk kesejahteraan anggota  kaum.Selain  dari  itu,  tugas  dan kewajiban  penghulu  adalah  menjaga kelesatarianadatdanmenegakkanagama,s erta  mengimplementasikannya  dalam kehidupan bermasyarakat.
Dilihat  dari  filosofi  tersebut  selain bertugas sebagai pemimpin adat, penghulu  juga  merupakan  pemimpin spiritual  agama  yang  berkewajiban mengajak dan menyeru anggota kaumnya kepada  hal  yang  makruf  dan  melarang dari  yang  mungkar.  Sebagaimana  yang dikatakan  oleh  Dt.  Bandaro  Kali (wawancara,  2011),  bahwa  kewajiban utama  seorang  Penghulu  adalah amar makruf nahi mungkar. Untuk itu penghulu diibaratkan ‘paruh ayam’ yang membersihkan anggota badannya sendiri. Dengan  kata  lain,  penghulu  harus menempuh mediasi yang mempertemukan  individu-individu  yang berkonflik.
Kajian  mediasi  sebagai  cara  untuk menyelesaikan  konflik  telah  dikaji  oleh banyak  pakar  dari  bermacam  bidang pengetahuan, karena tidak ada masyarakat  yang  tidak  memiliki  konflik, bahkan  dalam  perspektif  teori  konflik masyarakat  itu  sesungguhnya  adalah konflik  (Zgourides  &  Zgourides,2000), seperti dalam bidang penyuluhan masyarakat  (  Salleh  &    Othman,  2008), hukum  (Thontowi,  2015),  pemberdayaan masyarakat  (Widjajanti,  2011).  Akan tetapi,  riset  yang  ada  menunjukkan bahwa  mediasi  yang  dilakukan  oleh penghulu  di  Minangkabau  belum  banyak disentuh.
Memperhatikan  penjelasan  di  atas, penghulu  adalah  mediator    yang menghubungkan  antara  satu  pihak  yang berselisih  dalam  kaum  atau  satu  pihak dengan beberapa pihak dalam kaum, jika terdapat perselisihan, pertentangan, persaingan tidak sehat yang mengakibatkan  terganggunya  perasaan dan pikiran dari pada anggota atau pihak- pihak dalam  keluarga yang berselisih itu. Lantas,  bagaimana  pendekatan  mediasi yang  dilakukan  oleh  penghulu  dalam menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di dalam kaumnya di Minangkabau?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  memusatkan  perhatian pada  isu-isu  penting  seputar  proses penyelesaian  konflik  yang  diperankan oleh penghulu sebagai pemimpin struktur-tradisional Minangkabau. Berawal  dari  sudut  pandang  bahwa konflik  menjadi  kemestian  bagi  setiap kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap bagian dari masyarakat mengambil bentuk  mekanisme  pertahan  diri  supaya keberlangsungan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Penelitian  dilakukan  di  Nagari Tabek  Patah  Kecamatan  Salimpaung Kabupaten
Tanah Datar Provinsi Sumatera  Barat.  Nagari  Tabek  Patah dihuni oleh masyarakat yang tergolong ke dalam  suku-suku  (kumpulan  kaum), yaitu;  suku:  Piliang,  Caniago,  Dalimo, Kutianyie,  Mandailing.  Menurut  H. Krisman  Dt.  Rajo  Nan  Kayo  (wawancara, 2011), dari 107 orang penghulu yang ada, hanya  60  orang  saja  yang  berdiam  di Tabek Patah, sisanya ada yang meninggal dan belum ada yang menggantikan.
Seluruh  penghulu  yang  ada  dari seluruh  kaum  yang  berdomisili  di  Nagari Tabek  Patah  sebanyak  60  orang merupakan  populasi.  Sampel  yang digunakan  pada  penelitian  kualitatif  ini, tidak  ada  sampel  acak,  tetapi sampel bertujuan  (purposive  sample) (Maleong,
2005, Dawson, 2002).
Penggalian informasi  ini  penulis  lakukan  kepada informan yang ditetapkan sendiri mengingat  tidak  semua  pengulu  pernah melakukan proses mediasi dalam menyelesaikan konflik dalam kaumnya. Sumber  data  utama,  dicatat melalui  catatan  tertulis  atau  melalui perekam.Data didapatkan melalui; observasi,  wawancara,  dan  analisis dokumen.Wawancara  terbuka  digunakan, supaya subjek mengetahui bahwa mereka sedang  diwawancara  dan  mengetahui maksud wawancara tersebut.

## KONFLIK dan  MEDIASI
Kata  konflik  sering  didengar  dalam kehidupan  sehari-hari.  Kata  konflik tersebut  selalu  diberi  tambahan  kata dibelakangnya  seperti;  konflik  sosial, konflik  politik,  konflik  adat,  konflik agama,  dan  lain  sebagainya.  Secara etimologi,  konflik  berasal  dari  kata konfigere,
konflictum, (saling berbenturan) ialah segala bentuk benturan,  tabrakan  dan  ketidaksesuaian, pertentangan,  perkelahian,  oposisi,  dan interaksi yang
antagonististis/bertentangan. Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (Tim Prima  Pena,  2006),  konflik  adalah pertentangan,  perselisihan,  ketegangan antara  kedua  belah  pihak.  Dalam  bahasa arab, perselisihan, pertentangan dimaksud ditunjukkan dengan kata ”ikhtilaf ” (Munawwir, 2002). Konflik  dapat  diartikan  berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki oleh para ahli, misalnya  sosiolog  Peter  J.  Bottke sebagaimana  dikutip  oleh  Outwaite (2008)  mendefenisikan  konflik  adalah perseteruan  atas  nilai,  atau  klaim  status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, dimana tujuan dari pihak yang berkonflik bukan  hanya  mendapat  apa-apa  yang diinginkannya,  tetapi  juga  menetralkan, melukai,  atau  menghilangkan  rivalnya. Dalam  kamus  psikologi  konflik  diartikan bersamaan  dua  atau  lebih  impuls  atau motif yang antagonistis (Chaplin, 2004).
Menurut  James  A.F.  Stoner  dan Charles  Wankel  sebagaimana  dikutip Juanita  (2002)  dikenal  ada  lima  jenis konflik  yaitu  konflik  intrapersonal, konflik  interpersonal,  konflik  antar individu  dan  kelompok,  konflik  antar kelompok dan konflik antar organisasi.Meskipun  demikian,  konflik merupakan  hal  yang  menghambat aktivitas pihak yang berkonflik disebabkan  akan  mengganggu  perasaan dan  pikirannya  (konflik  laten).  Apalagi konflik  yang  termanifestasi  ke  tengah masyarakat  (konflik  manifest).Upaya
penyelesaian  konflik  dapat  berbagai macam,
tergantung jenis
konfliknya.Namun, berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) nomor  8  tahun  2008,  setiap  konflik  yang terjadi  hendaknya  diselesaikan  dulu melalui mekanisme mediasi.
Mediasi  berasal  dari  kata  “media” yang berarti  perantara  atau penghubung. Secara  terminologi  mediasi  berarti kegiatan yang mengantari atau menghubungkan  dua  hal  yang  semula terpisah;  menjalin  hubungan  antara  dua kondisi  yang  berbeda;  mengadakan kontak  sehingga  dua  hal  yang  semula tidak  sama  menjadi  saling  terkait (Prayitno, 2004).
Dengan adanya pengantaraan  atau  penghubungan,  kedua hal  yang  tadinya  terpisah  menjadi  saling terkait;  saling  mengurangi  jarak;  saling memperkecil perbedaan dan memperbesar  kesamaan;  jarak  keduanya menjadi dekat.Kedua hal yang berbeda ini saling  mengambil  manfaat  dari  adanya perantaraan  atau  penghubungan  untuk keuntungan keduanya.
Lebih jelas Prayitno (2004) menerangkan  tujuan  mediasi  adalah tercapainya  kondisi  yang  positif  dan kondusif di antara para pihak-pihak yang berselisih.Kondisi  awal  yang  negatif  dan eksposif  diantara  kedua  belah  pihak diarahkan  dan  dibina  sedemikian  rupa sehingga  berubah  menjadi  kondisi  yang diinginkan bersama.
Sebagaimana ditunjukkan tabee berikut; KONDISI AWAL KEDUA BELAH PIHAK (sebelum mediasi) KONDISI  YANG  DI KEHENDAKI (sesudah mediasi) 1. Rasa
bermusuhan terhadap pihak lain
2. Adanya perbedaan dan/atau kesenjangan 1. Rasa  damai terhadap  pihak lain
2. Adanya kebersamaan terhadap orang lain 3. Sikap
disbanding pihak lain.
3. Sikap menjauhi pihak lain 4. Sikap  ingin menang sendiri terhadap pihak lain 5. Sikap  ingin membalas 6. Sikap  kasar dan negative 7. Sikap  mau benar sendiri 8. Sikap bersaing 9. Sikap destruktif terhadap pihak lain
mendekati pihak lain
4. Sikap  mau member dan menerima terhadap  pihak lain 5. Sikap memaafkan 6. Sikap lembut dan positif 7. Sikap  mau memahami
8. Sikap toleran
9. Sikap konstruktif terhadap pihak lain
Untuk  mencapai  kondisi  yang  diinginkan diperlukan  pendekatan  mediasi  yang berfungsi sebagai strategi resolusi konflik. Beberapa  pendekatan  dalam  mediasi adalah;
1. “Saya oke, kamu juga oke” Hubungan  yang  terjadi  dalam layanan  mediasi  hendaknya  didasari oleh  persepsi  dan  sikap “saya  oke, kamu  juga  oke” yang  merupakan kondisi bagi berkembangnya hubungan  yang  positif  dan  produktif (Eric  Berne,  1972  dalam  Prayitno, 2004:16). Kondisi ini belum tentu ada dan  terjadi  sejak  awal  melaksanakan layanan mediasi. Mungkin saja kondisi saat  itu “saya  oke,  kamu  tidak  oke” atau “kamu oke, saya tidak oke” , serta “saya dan kamu tidak oke”. Maka tugas konselor  mengembangkan  suasana tersebut menjadi “saya oke, kamu juga oke” melalui penegakan asas-asas serta berbagai  teknik  yang  ada  dalam konseling.
2. Komunikasi Secara Dewasa Komunikasi kedua belah pihak  yang  saling  bertikai  saling diwarnai  oleh  pembicaraan  yang kurang  menyenangkan  dan  tidak dapat  diterima  oleh  pihak  lain. Pembicaraan  atau  pesan-pesan  yang disampaikan  bernada  penekanan, tuntutan,  ungkapan  menyalahkan, menghukum, memerintah. Maka pembicaraan  yang  seperti  ini  harus diarahkan  kepada  berbicara  apa adanya,  secara  lugas  tanpa,  tanpa mengkritik. Apabila kedua belah pihak sudah  dapat  berbicara  secara  lugas, rasional,  apa  adanya,  maka  besar kemungkinan  dapat  terlaksana.  Maka tugas  konselor  adalah  mengarahkan pembicaraan  kearah  yang  rasional, objektif,  dan  lugas,  serta  apa  adanya dari peserta layanan mediasi.
3. Pendekatan komprehensif Teknik-teknik  yang  dipakai  oleh konselor  dalam  layanan  mediasi diarahkan pertama-tama agar peserta layanan  mempu  secara  melihat masalah  yang  mereka  hadapi  secara Gestalt,  menyeluruh,  komprehensif. Apabila  pandangan  menyeluruh  itu sudah  dikembangkan  dengan  baik, barulah  telaah  bagian-bagian  dapat dilakukan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa,  pembahasan  tentang  bagian- bagian tertentu itu harus selalu dalam kaitannya    dengan  pemahaman terhadap  keseluruhan  yang  telah dicapai terdahulu (Prayitno,
2004:18).
4. Pendekatan  Realistik,  Bermoral,  dan Bertanggungjawab
Glasser  (1965)  dalam  (Prayino, 2004:18)  dalam  uraiannya  tentang Reality  Therapy  menegaskan  bahwa kehidupan yang lebih baik didasarkan pada kaidah-kaidah realistic, bermoral  dan  tanggung  jawab. Dengan  kaidah  3  R  (Reality,  Right, Responsibility)  itu  kehidupan  akan berjala  dengan  baik.  Kaidah  realistic
menekankan  pentingnya  ditekankan hal-hal  yang  menjadi  kenyataan.  Apa pun  yang  dilakukan  harus  sesuai dengan kenyataan yang ada. Keyataan sekaligus  mengandung  kemungkinan dan  kenyataan  untuk  dilakukaknnya sesuatu.  Dalam  melakukan  sesuatu berdasarkan  kenyataan  yang  ada, seseorang  harus  memprhatikan  nilai dan  moral  yang  berlaku;  dan  lebih jauh,  perbuatan  itu  harus  dapat dipertanggungjawabkan. Secara kusus  Glasser  memaknai  tanggung jawab  sebagai  pengendalian  diri  dan ukuran  bahwa  upaya  seseorang untuk  memnuhi  kebutuhan  dirinya tidak  merugikan  orang  lain;  tidak mengganggu kepentingan orang lain.
5. Pendekatan “Politik” Pendekatan
“Politik”
seringkali  dilakukan  oleh  konselor dalam  mengupayakan  pengentasan masalah  yang  ada  diantara  pihak- pihak  yang  bertikai.  Dalam  hal  ini konselor  menghubungi  orang-orang atau  pihak-pihak  lain  yang  memiliki keterkaitan  dengan  masalah  yang sedang  dibahas.  Pihak-pihak  lain diupayakan    dapat  menyumbang kepada  pengentasan  masalah    yang dibahas itu.

## KONFLIK  DAN  MAKNA  MEDIASI  PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
Di  Minangkabau,  konflik  sangat identik  dengan kusuik (kusut).  Kusut adalah  kondisi  yang  tidak  sesuai  dengan yang  seharusnya,  seperti  benang  yang tidak  terurai.Segala  sesuatu  yang  tidak sesuai  dengan  yang  seharunya  (ideal) dinamai  dengan  kusut.  Menurut  Dt. Mantiko  Marajo    (wawancara,  2011), kusut  yang  lazim  di  Minangkabau  ada empat  yang  dikenal  dengan kusuik  nan ampek (kusut  yang  empat),  yaitu; kusuik rambuik (kusut  rambut), kusuik  bulu ayam (kusut  bulu  ayam), kusuik  banang
( kusut benang), dan kusuik sarang tampuo (kusut sarang tempoa).
Dalam  istilah  adat  Minangkabau tidak  dikenal  kata  mediasi.  Akan  tetapi, secara  empiris  proses  mediasi  ini  telah dilakukan oleh masyarakat  Minangkabau secara  turun  temurun.  Kususnya  ketika menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi  didalam  maupun  antar  kaum dalam  nagari.  Biasanya  penggunaan  kata dalam  menyebut  proses  penyelesaian konflik  yang  melibatkan  bebarapa  pihak ini dikenal dengan musyawarah. Musyawarah  ini  bukan  berarti  bermakna bahwa  pertemuan  yang  membahas sebuah  kesepakatan  yang  akan  dicari sebagaimana yang kita pahami selama ini, namun  juga  menggambarkan  proses penyelesaian  konflik  yang  melibatkan beberapa pihak yang difasilitasi atau yang dihubungkan  oleh  pihak  tertentu  yang disebut dengan mediator.
Pendapat  lain  yang  mengatakan pengertian  mediasi  dalam  istilah  adat Minangkabau  dijelaskan  oleh  Dt.  Tan Pahlawan  (wawancara,  2011),  adalah “ adok  adang  batamu  muko (berhadapan bertemu  muka)”.    Menurutnya,  hal  ini karena  didasari  oleh  undang-undang dalam nagari yang berbunyi;
“…Salah  cancang  mambari  pampeh, salah  bunuah  mambari  diat,  salah ambiak mangumbalikan, salah makan bamuntahkan, japuik baanta, salang  bapulangkan,  utang  babayie, piutang  ditarimo,  anak  babapak, kamanakan bamamak, songak disambunyikan, cakak balarai, mambantah  bahukum,  diisi  aie dikambangkan  lapiak,  adok  adang batamu  muko (salah  cencang memberi ganti, salah bunuh memberi denda, salah ambil mengembalikan, salah makan dimuntahkan, salah pinjam dikembalikan, hutang dibayar, piutang  diterima,  anak  berbapak,
kemenakan  bermamak,  bertengkar disembunyikan,  berkelahi  dilerai, membantah  dihukum,  diisi  air dikembangkan  tikar,  berhadapan bertemu  muka”    (Dt.  Sinaro  Kali, 2010).
Undang-undang dalam nagari merupkan  peraturan  umum  yang  harus dipatuhi oleh setiap individu di Minangkabau. Seseorang yang melakukan tindakan  di  atas,  maka    perkara  tersebut telah  melibatkan  orang  lain.  Setiap perkara  yang  melibatkan  orang  lain  atau beberapa  pihak  harus  diselesaikan dengan  berhadapan  bertemu  antara pelaku  dengan  pihak  lain    yang dirugikannya. Pertemuan dimaksud difasilitasi  oleh  pihak  yang  independen. Jika  persoalan  tersebut  terjadi  di  dalam kaum,  maka  yang  menyelesaikannya adalah  Penghulu  yang  bertindak  sebagai mediator. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah mengupayakan penyelesaian  konflik  antara  kedua  belah pihak.

## PENDEKATAN    MEDIASI  DALAM PENYELESAIAN  KONFLIK  INTERNAL KAUM DI MINANGKABAU
Dalam  Tambo  Adat  Minangkabau (tn,tt:18)  pengertian  penghulu  terbagi tiga,  yaitu;  1)  Penghulu  dalam  bahasa,  2) Penghulu  dalam  agama,  3)  dan  penghulu di  Minangkabau.  Penghulu  dalam  bahasa terdiri  dari  dua  kata  ( pangka =pangkal) dan  (hulu).  Penghulu  dalam  agama maksudnya adalah Nabi Muhammad Saw, dan Penghulu di Minangkabau yaitu;
“Ibarat  kayu  gadang  di  tangah padang, Ureknyo tampek ba selo
Dahannyo tampek bagantuan.Daunnyo tampek balinduang kapanasan
Tampek  ba  taduah  ka  hujanan.Nan jauh tampak tinggi Nan  gadang  jolong  ba  suo.Tinggi  di anjuang.Gadang di amba
Ka  pai  tampek  ba  tanyo.Ka  pulang tampek ba barito” (Seumpama  kayu  besar  di  tengah padang.  Uratnya  tempat  bersila.
Dahannya tempat bergantung. Daunnya tempat berlindung kepanasan, tempat berteduh kehujanan.Yang jauh tampak tinggi.Yang  besar  mula  bersua. Tinggi  dianjung.  Besar  diamba, Kalau  pergi  tempat  bertanya.  Kalau pulang tempat berberita).
Ninik  mamak  adalah  Penghulu  di Minangkabau dibesarkan oleh kemenakannya, didahulukan  salangkah, ditinggikan  sarantiang ,  adalah  untuk memimpin kemenakannya dengan kesepakatan kaum (waris), yang tugasnya adalah  untuk  memimpin  serta kusuik kamanyalasai,  karuah  kamampajaniah (kusut  yang  akan  menyelesaikan,  keruh yang akan menjernihkan).
Penjelasan  di  atas  memperjelas bahwa  Penghulu  dapat  diartikan orang yang  dipilih  berdasarkan  kesepakatan dalam  kaum  yang  berfungsi  sebagai pemimpin, pengayom, pelindung, pendidik, agar  kaumnya  mampu  hidup  selaras dengan  norma  agama  dan    adat  yang berlaku,  untuk  kehidupan  yang  lebih  baik di  dunia  dan  akherat .  Hal  ini  sejalan dengan  Firman  Allah  SWT,  Q.S.  At- Tahrim: 6
.... ا ًراَن ْمُكيِلْهَأ َو ْمُكَسُفْنَأ اوُق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي “Hai  orang-orang  yang  beriman jagalah  dirimu  dan  keluargamu dari siksa neraka…”
Dalam melaksanakan mediasi atau musyawarah untuk menjernihkan suasana  konflik  dalam  kaum,  Penghulu menggunakan  beberapa  pendekatan- pendekatan. Pendekatan dimaksud diselaraskan  dengan  pendekatan  mediasi sebagai acuan dalam mengumpulkan data dari  proses  penyelesaian  konflik  yang dilakukan oleh Penghulu di Minangkabau.
Pendekatan  musyawarah  itu  sebagai berikut;
1. Pendekatan ‘ saya oke, kamu ok’ Suasana “saya  oke,  kamu  juga oke” adalah  suasana  dimana  kedua belah pihak yang sedang bertikai mau melaksanakan  proses  mediasi.  Tentu saja  hal  ini  bukan  suatu  hal  yang mudah  karena  kedua  belah  sedang menyimpan energi yang siap diledakkan  kapan  saja.Untuk  itu diperlukan kemahiran dan kematangan mediator untuk menciptakan suasana demikian. Usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh penghulu untuk menciptakan suasana “saya  oke,  kamu  juga  oke” antara  lain sebagai berikut:
Pertama , penghulu memberikan pemahaman  kepada  para  pihak  yang sedang  bertikai  secara  terpisah, bahwa apa yang telah mereka lakukan sehingga  terjadi    konflik  adalah sesuatu hal yang tidak baik, dan kalau diketahui oleh orang lain diluar kaum, hal  ini  akan  menjadi  aib  bersama. Untuk  itu,  penghulu  mengajak  para pihak  agar  mau  dan  bersedia menurunkan ego masing-masing demi menjaga nama baik kaum.
Kondisi  psikologis  para  pihak yang  diselimuti  oleh  rasa  ingin menang,  merasa  benar,  dan  ingin menghancurkan  satu  sama  lain  yang dialami  oleh  para  pihak  ini,  ‘disiram’ oleh penghulu dengan menterjemahkan “nan  bana  kato baiyo,  nan  rajo  kato  mufakat (yang benar  kata  beriya,  yang  raja  kata mufakat)”.  Maksudnya  adalah  tidak ada lagi yang “beraja di hati” (angkuh, sombong,  merasa  diri  yang  paling hebat),  karena  konsep  kebenaran  itu dalam  keluarga  adalah  seiya  dan sekata,  beriya  dan  bertidak  pada  saat ada masalah (musyawarah).
Memberikan  pemahaman  ini dilakukan  oleh  penghulu  secara terpisah
karena penghulu
menghindari  kondisi  psikologis  yang sedang dialami oleh kedua belah pihak yang  sedang    labil.  Hal  ini  dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini  yang  akan  mengakibatkan persoalan  akan  bertambah  rumit, sekaligus  memudahkan  penghulu untuk  berbicara  dari  “hati  ke  hati” dengan salah satu pihak.
Kedua, usaha  penghulu  untuk menciptakan  kondisi “saya  oke,  kamu juga oke”, adalah menekankan pentingnya musyawarah dengan pihak  lain,  agar  pertemuan  dimaksud menghasilkan  kata  sepakat  dari keinginan  dan  permsalah  yang dihadapi  oleh  mereka.  Pepatah mengatakan bulek  aie  ka  pambuluah, bulek  kato  ka  mufakat (bulat  air  ke pembuluh, bulat kata ke mufakat). Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan “saya  oke,  kamu  juga  oke” yang dilakukan  oleh  penghulu  untuk menyelesaikan konflik sengketa tanah dalam  kaum  adalah; pertama dengan memberikan  pemahaman  lansung kepada  para  pihak  yang  bertikai, supaya mereka proaktif dan koorperatif  untuk  melakukan  proses musyawarah/mediasi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi,
dengan menterjemahkan nan bana kato baiyo, nan  rajo  kato  mufakat . Kedua ,  dengan menekan  kepada  kedua  belah  pihak tentang pentingnya musyawarah bulek  aie  ke  pembuluh,  bulek  kato  ka mufakat (bulat air ke pembuluh, bulat kata ke mufakat).
2. Pendekatan Komunikasi Secara
Dewasa Upaya  penghulu  menciptakan para pihak yang sedang bertikai dalam proses  penyelesaian  konflik  sengketa tanah dalam kaum ke arah “komunikasi  secara  dewasa  adalah; Pertama ,  memberikan  pemahaman
kepada  kedua  belah  pihak  supaya bagi pihak yang diberikan kesempatan berbicara, untuk berbicara apa adanya sesuai  dengan  topic  permasalahan. Hal  ini  sesuai  dengan  pepatah  adat sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Dt. Mantiko  Marajo    (wawancara,  2011) bahwa koknyo singkek jan diuleh, ketek jan  digadangkan , bajalan  luruih, bakato bana (pendek jangan disambung,  kecil  jangan  dibesarkan, berjalan  lurus,  berkata  benar)”. Maksudnya  adalah  persoalan  yang dibicarakan oleh pihak yang diberikan kesempatan  untuk  berbicara  itu jangan  membesarkan  masalah  yang ada, dan jangan mengecilkan masalah yang  ada,  maka  hendaklah  berbicara apa  adanya  sesuai  dengan  kenyataan yang ada. Kedua , memberikan pemahaman  supaya;  bagi  pihak  yang diberi  kesempatan  untuk  berbicara supaya  berbicara  dengan  tenang,  dan tidak  memancing  emosi  pihak  lain, dan  bagi  pihak  yang  belum  diberi kesempatan  supaya  menahan  diri menjelang  kesempatan  berikutnya. Pihak  yang  diberi  kesempatan  untuk berbicara    terkadang  merasa  di  atas angin,  dan  tidak  tenang.  Sehingga dalam  berbicara  akan  memancing suasana  menjadi  panas.  Hal  ini  yang diantisipasi  oleh  penghulu  dalam proses  mediasi/musyawarah  dalam kaumnya.
Ketiga, dengan  menghentikan pembicaraan  yang  tidak  berkaitan dengan  pokok  persolan  yang  sedang dibahas.Cara  penghulu  menghentikan pembicaraan  yang  tidak  berkaitan dengan  pokok  persoalan  yang  sedang dibahas  adalah  dengan  melihat pembicara  tersebut.Dengan  melihat pembicara  itu  dengan  pandangan tidak  enak,  si  pembicara  tersebut berhenti  berbicara  karena  sudah merasa dirinya salah dalam mengeluarkan kata-kata.Melihat dengan pandangan tidak enak
mengisyaratkan  bahwa  penghulu tidak menyukai kata-kata dari pembicara  yang  tidak  sesuai  dengan topic  pembicaraan,  atau  berkata  yang tidak menyenangkan.
3. Pendekatan Komprehensif Pendekatan komprehensif dimaksud  supaya  mediator  mampu mengusahakan  agar  para  pihak  yang sedang  bertikai  mampu  melihat persolan  yang  sedang  mereka  hadapi secara  menyeluruh.Keadaan  menjadi semakin  panas  diantara  para  pihak akibat  para  pihak  melihat  persolaan yang  mereka  hadapi  hanya  bahagian kecil dari sudut pandang yang sempit, yaitu dari sisi subjetivitas mereka saja. Pada  hal,  persoalan  yang  sedang dihadapi  mereka  tidak  akan  pernah selesai apabila para pihak mempertahankan  pendapat  hanya karena  berbeda  sisi  pandang  dalam melihat persoalan. Perlu disadari bahwa munculnya satu konflik yang melibatkan  berbagai  pihak  karena masing-masing  pihak  tidak  pernah saling  bertukar  informasi    tentang objek persengketaan mereka. Ditambah  lagi  dengan  kepribadian yang  tidak  baik,  sehingga  pokok persoalan  yang  seharusnya  tidak  ada malah bertambah besar.
Untuk  itu  harus  ada  upaya untuk  mengarahkan  pola  pikir  dari pragmatis-pesimis  akibat  para  pihak tidak  dengan  seutuhnya  melihat pokok  persolan,  ke  arah  pola  pikir baru  dengan  paradigma  permisif dilakukan  oleh  penghulu  dalam menyelesaikan  konflik  dalam  kaum sebagaimana  proses  penyelesaian konflik  sengketa  tanah  dalam  kaum “DT” adalah;
Pertama, penghulu menghimpun  seluruh  informasi  yang disampaikan  oleh  para  pihak  dengan mendatangi semua pihak yang terlibat
secara  terpisah.  Bagaimana  mungkin penghulu  akan  mampu  mengarahkan pola  pikir  para  pihak  dalam  melihat persoalan  yang  ada  kalau  penghulu sendiri  tidak  mengetahui  duduk perkara  yang  sebenarnya.  Untuk  itu, penghulu harus memperkaya wawasannya  tentang  persoalan  yang dihapi  oleh  anggota  kaumnya  yang sedang  bertikai      mulai  dari  kedua belah  pihak  dan  pihak  lain  yang mengetahui  duduk  perkara  yang sedang  dipersengketakan  oleh  kedua belah pihak.
Kedua, setelah  menghimpun semua  informasi  dari  kedua  belah pihak dan pihak lain yang mengetahui duduk perkara persoalan yang sedang dihadapi,  langkah  selanjutnya  adalah mengerucutkan  masalah  yang  telah dihimpun  tersebut  menjadi  masalah yang  mendasar  bagi  kedua  belah pihak sehingga menyebabkan terjadinya  konflik.  Dengan  demikian penghulu  mengetahui  dari  sisi  mana kedua  belah  pihak  berbeda  dalam melihat objek sengketa.
Ketiga, setelah mengetahui perbedaan  antara  pihak-pihak  yang bersengketa dalam melihat persoalannya, baru penghulu mempertemukan sisi penilaian masing-masing  pihak  terhadap  objek sengketa dengan memberikan pemahaman,  bahwa  apa  yang  mereka nilai  dan  anggap  selama  ini  tentang klaim  mereka  terhadap  tanah  pusaka yang  menjadi  objek  sengketa  hanya terpaku  dari  pandangan  sepihak  saja. Padahal objek sengketa perlu ditelaah dan dilihat dari berbagai sisi.
4. Pendekatan  Realistik,  Bermoral,  dan Bertanggungjawab Upaya penghulu dalam menciptakan  kondisi  para  pihak  yang sedang  bertikai  dalam  menyelesaikan konflik  dalam  kaumnya  dengan pendekatan  realistic,  bermoral,  dan
bertanggung jawab tergantung klasifikasi  persoalannya.  Dt.  Mantiko Marajo    (wawancara,  tgl  4  januari 2011)  menjelaskan  bahwa  untuk menyelesaikan  konflik  dalam  kaum, hendaknya dilihat bentuk persoalannya  seperti; nan  ka  habis, nan  ka  gadang,  nan  ka  manjadi  duri dalam dagiang (yang akan habis, yang akan  besar,  yang  akan  menjadi  duri dalam daging).
Nan ka habis (yang akan habis) adalah  bentuk  persoalan  yang  mudah mencari  ujung  dan  pangkalnya,  serta bukan  persoalan  yang  sangat  krusial, seperti;    orang  yang  mengambil  tebu sebatang  di  ladang  tebu.  Tebu sebatang  di  ladang  tebu  tidak  akan menyebabkan orang yang mempunyai ladang tebu itu  dirugikan,  akan tetapi persoalannya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Persoalan seperti  ini,  seharusnya  bisa  selesai dengan  mengganti  sebatang  tebu dengan  uang  yang  pantas  dan  sesuai dengan  harga  tebu  sebatang;  atau memaafkan  perbuatan  orang  yang mengambil  tebu  sebatang  tersebut. Dengan demikian persoalannya sudah selesai.
Pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab  dalam bentuk persoalan  “yang  akan  habis”  ini dilakukan penghulu dalam meyelesaikan  konflik  dalam  kaum adalah memberikan pemahaman kepada  pihak  yang  menuntut  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pihak lain  itu  tidak  merugikannya,  dan  jika merugikannya  tentu  pihak  lain  akan mengganti  sebesar  harga  yang  pantas untuk  digantinya.  Namun  alangkah indahnya  jika  pebuatan ini dimaafkan oleh  pihak  yang  menuntut.  Apalagi pihak yang berbuat ini adalah anggota keluarga  juga. Nan  ka  gadang (yang akan  besar),  adalah  bentuk  persoalan yang akan menjadi besar apabila tidak diselesaikan  dengan  segera,  seperti;
perkelahian dan pertengkaran, apalagi yang  menyangkut  tanah  pusaka. Perkelahian  dan  pertengkaran  akan mejadi besar apabila tidak diselesaikan  dengan  segera.  Dalam undang-undang dalam nagari terdapat: songak disambunyikan (bertengkar  disembunyikan), cakak balarai (berkelahi dilerai). Maksudnya adalah  jika  ada  anggota  kaum  yang bertengkar  dan  mendengar  orang bertengkar, maka orang yang bertengkar dan orang yang mendengar tersebut hendaknya menyembunyikan  hal  tersebut.  Kalau orang  yang  mendengar  tersebut membicarakan  perihal  pertengkaran ini  kepada  orang  lain,  maka  hal  ini sudah  menyalahi  undang-undang dalam  nagari.  Selanjutnya  “ cakak balarai (berkelahi dilerai), maksudnya adalah bahwa orang lain yang melihat perkelahian hendaknya melerai orang tersebut,  jika  tidak  orang  akan berprasangka  merestui  perkelahian yang  terjadi  di  depan  matanya  atau yang menyebabkan perkelahian.
Pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab yang dilakukan  oleh  penghulu  dalam menyelesaikan konflik dalam kaumnya dalam bentuk persoalan nan ka  gadang ini  adalah  dengan memberikan  pemahaman  kepada pihak  yang  bertikai  bahwa  apa  yang mereka  lakukan  sangat  bertentangan dengan  nilai  adat  dan  agama. Harusnya dalam kaum itu sadanciangbak  basi,  saciok  bak  ayam, talungkuik sama makan tanah, talantang  samo  makan  angin,  tuah  sa kato,  cilako  basilang (sedenciang seperti  besi,  secicit  seperti  ayam, telungkup sama makan tanah, telentang sama makan angin, bermartabat se kata, celaka bersilang). Maka dari itu diperlukan kebersamaan  dan  menghilangkan perbedaan  diantara  anggota  kaum,
dengan cara kembali kepada adat dan agama.
Nan  kamanjadi  duri  dalam dagiang (yang  akan  menjadi  duri dalam daging), adalah bentuk persoalan  yang  berhubungan  dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, seperti; kata-kata ancaman kepada  seseorang,  makian,  tidak berbicara sopan kepada penghulu dan orang  yang  lebih  tua.  Dalam  keadaan emosi, perkataan seringkali tidak bisa dikontrol  hingga  acap  membuat suasana  semakin  panas.  Perkataan yang  tidak  pantas  dan  layak  untuk diucapkan  ini  lama-kelamaan  akan menjadi duri dalam daging. Untuk itu, penghulu mengupayakan supaya pihak yang merasa tersakiti oleh pihak lain dengan kata-kata ini memberikan nasehat  supaya  pihak  yang  menyakiti itu  meminta  maaf  kepada  pihak  yang telah tersakiti.
5. Pendekatan “Politik”
Upaya  untuk  mengumpulkan informasi melalui pendekatan “politik” yang dilakukan oleh penghulu adalah melibatkan
perangkat  adat  dan  agama  yang dimilikinya  selain  dari  orang-orang yang  mengetahui  duduk  persoalan dimaksud.  Mengumpulkan  informasi melalui perangkat adat ini tergantung proporsi  masalahnya,  yaitu;  jika persoalan  yang  akan  diselesaikan  itu terkait  dengan sako dan pusako (peninggalan  yang  bersifat  immateri dan  materi),  Penghulu  lebih  banyak berhubungan  dengan mamak  kepala waris .  Mamak  kepala  waris  adalah orang  laki-laki  yang  tertua  yang  ada dalam kaum dimaksud yang mengetahui  seluk-beluk sako (gelar adat)  dan pusako (harta  peninggalan) kaum,  hal  ini  sesuai  dengan  pepatah adat yang mengatakan;
“Biriak-biriak  turun  ka  samak.Tibo  di samak  mamakan  padi.  Dari  niniek
turun ka mamak. Dari mamak turun ka kami, (Birik-birik  [sejenis  burung] turun  ke  semak.Tiba  di  semak memakan  padi.  Dari  ninik  turun  ke mamak.  Dari  mamak  turun  ke  kami). Maksudnya  adalah sako (gelar  adat) dan pusako (harta peninggalan) kaum itu  didapat  oleh  anggota  kaum  secara turun-temurun  dari  generasi  ke generasi.
Maka dalam hal ini, mamak kepala waris  adalah  generasi  yang  tertua yang  mendapat  amanat  dari  nenek moyang  terdahulu  menjaga sako dan pusako tersebut  supaya  dijelaskan kembali  kepada  kemenakan  atau generasi sesudahnya.Tujuannya adalah  supaya  tidak  terjadi  konflik dalam  kaumnya,  dan  meluruskan andai terjadi konflik di kemudian hari.
Jika  masalah  yang  terkait dengan  undang-undang  dalam  nagari, penghulu banyak berhubungan dengan manti .Tugas  dan  fungsi  manti adalah mengakkan peraturan- peraturan yang ada dalam nagari.Untuk itu manti harus mengerti dan  memahami  segala  seluk-beluk adat  dan  istiadat  yang  berlaku  dalam nagari.Jika  manti  tidak  mengetahui segala  peraturan  yang  ada  dalam nagari,  mustahil  segala  peraturan yang  ada  dapat  dilaksanakan  dengan baik oleh anggota kaum.
Dan  jika  masalah  tersebut berkaitan  dengan  persoalan  agama, seperti  masalah  perkawinan,  maka penghulu  akan  banyak  berhubungan dengan Malin atau  perangkat  agama yang lainnya seperti; imam, khatib dan bilal.  Orang-orang  ini  dalam  istilah adat  dinamakan nan  ampek  jinih (yang  empat  jernih),  yaitu  perangkat adat  yang  diangkat  bersama  dengan Penghulu  oleh kaumnya  untuk menangani  masalah  agama  dalam kaumnya. Pelibatan seluruh perangkat dalam  sruktur  kaum  ini  sejalan dengan  nilai  adat duduak  ba  samo  ba
lapang-lapang,  duduk  surang  ba sampik  sampik (duduk  berama berlapang-lapang, duduk sendiri bersempit-sempit).

## KESIMPULAN
Menyelesaikan konflik bukan perkara  yang  mudah  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Namun,  di  Minangkabau memiliki  berbagai  cara/metode  dalam mengelola  konflik  yang  ada.  Pendekatan- pendekatan  yang  digunakan  dalam menyelesaikan  konflik  di  Minangkabau ditinjau dalam mediasi ternyata memiliki kesamaan  pendekatan.  Akan  tetapi,  pada masyarakat
Minangkabau seorang
mediator  tidak  harus  memiliki  standar kusus tingkat pendidikan dan keterampilan akademik. Kecerdasan emosional dan  pengetahuan tentang alam minangkabau  cukup  untuk  seseorang menjadi  mediator  dalam  mengelola konflik  yang  ada  dalam  masyarakat sehingga  konflik  dapat  terselesaikan dengan  baik.  Resolusi  konflik  berbasis kearifan  lokal  ternyata  lebih  efektif dibanding  penyelesaian  melalui  jalur formal,  jika  pemimpin  dalam  struktur masyarakat itu memiliki pengetahuan dan berkemauan menjaga harmonisasi kehidupan masyarakatnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
A.W.  Munawwir,  2002,  Kamus  Al Munawwir  Indonesia  Dan  Arab, Surabaya, Pustaka Progresif
Asrinaldi,  2018,  Power  Network  of Penghulu  Adat  In  the  Concurrent Regional Election in West Sumatera, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Volume 21, Issue 1, July
Chaplin  JP,  2004,  Kamus  Lengkap Psikologi,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Chaterine  Dawson,  2002,  Practical Research  Methods;  A  usr  Friendly guide  to  mastering  research,  United Kingdom: Cromwell Press.
Edison  dan  Nasrun,  2011.  Tambo Minangkabau;  Budaya  dan  Hukum Adat  di  Minangkabau,  Kristal Multimedia: Bukit Tinggi
Elizabeth  E.  Graves,    2007,  ASAL-USUL ELITE  MINANGKABAU  MODERN, Respons  terhadap  Kolonial  Belanda Abad XIX/XX, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
Glasser, W, 1965, Reality Therapy: A New Approach  Psychioatry.  New  York:
Harper @Row Publishers.
Hakimi  Idrus,  1988,  Rangkaian  Mustika
Adat Basandi Syarak di Minangkabau,  Bandung:  Penerbit Remadja Karya CV Bandung
Jawahir  Thontowi,  2015,  Pengaturan Masyarakat  Hukum  Adat  dan Implementasi  Perlindungan  Hak- Hak
Tardisionalnya, Pandecta Research Law Journal, Vol. 10, No.1 Juanita,  2002,  Manajemen  Konflik  dalam Suatu Organisasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan  Universitas  Sumatera Utara Kali,  Dt.  Bandaro.  Interview,  January  4, 2011 Kesi Widjajanti, 2011, Model Pemberdayaan  Masyarakat,  Jurnal Ekonomi  Pembangunan  Volume  12, Nomor 1, Juni,
Lexy  J.  Maleong,  2005,  Metodologi
Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
Marajo, Dt. Mantiko. Interview, January 4, 2011
Outwaite,  William, 2008, Kamus Lengkap Pemikiran  Sosial  Modren  Edisi
Kedua,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group Pahlawan,  Dt.  Tan.  Interview,  December 23, 2010
Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) nomor 8 tahun 2008
Prayitno,  2004,  Layanan  Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok, Padang: Universitas Negeri Padang.
Salleh  dan  Othman,  2008,  Modelling  and Forecasting Malaysia’s tourism demand, Journal of Travel Research,
Volume 24 Issue 1.
Tim  Prima  Pena,  2006,  Kamus  Ilmiah Populer, Surabaya: Gita Media Press
Zgourides  &  Zgourides,  2000,  Sociology (Cliff’s  Quick  Review),  New  York: IDG Books Worldwide, Inc