Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## ANALISIS HUBUNGAN AKREDITASI RUMAH SAKIT DENGAN PENETAPAN RUJUKAN COVID-19 DI DKI JAKARTA

## Ricky Fathoni, Adang Bachtiar
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Email: ricky.fathoni@gmail.com, adang@post.harvard.edu

## Abstract
World Health Organization (WHO) declared Coranavirus Desease 2019 (COVID- 19)  was  pandemic  on  march  11,  2020.  In  Indonesia,  the  number  of  hospitals  that have  been  nationally  accredited  and  designated  as  COVID-19  referrals  by  the Governor of DKI Jakarta are 86 hospitals. Accreditation will assist hospitals in the COVID-19 pandemic by preparing and implementing clinical guidelines in the form of  Clinical  Practice  Guidelines.  This  study  aims  to  see  the  relationship  between accreditation status and the establishment of a COVID-19 referral hospital in DKI Jakarta.  The  study  used  a  cross-sectional  method  by  looking  at  the  relationship between the accreditation status of hospitals in DKI Jakarta and the establishment of  a  referral  hospital  for  COVID-19  prevention.  The  analyzed  data  are accreditation  status  according  to  levels.  The  sampling  technique  is  purposive sampling.  The  results  of  the  binary  logistic  regression  analysis  of  accreditation status  were  associated  with  the  designation  of  a  referral  hospital  in  DKI  Jakarta (p: <0.001). The results of the analysis obtained that the more accreditation status, the  higher  the  chance  to  be  designated  as  a  referral  hospital.  All  accredited hospitals  are  expected  to  be  able  to  provide  COVID-19  services  according  to  the standards set by the government.
Keywords: COVID-19, Referral Hospital, Accreditation of Hospital, Healthcare.

## Pendahuluan
World  Health  Organisazation (WHO)  menyatakan Coranavirus  Desease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.(Ghebreyesus, 2020) Data di Dunia menurut laporan WHO pada tanggal 18 Juni 2021, kasus terkonfirmasi berjumlah 177.108.695  orang,  dan  3.840.223  orang  meninggal  dunia.  Data  di  Indonesia  menurut Kementerian  Kesehatan  pada  tanggal  18  Juni  2021,  kasus  terkonfirmasi  berjumlah 1.963.266  orang,  dan  54.043  orang  meninggal  dunia.  Sedangkaan  di  DKI  Jakarta sendiri,  jumlah  kasus  terkonfirmasi adalah  463.552  orang,  dan  7.640  orang  meninggal dunia.(Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2020d)  Hal  ini  menunjukan bagaimana COVID-19 sangat mempengaruhi Indonesia, bahkan seluruh dunia.
Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam kriteria  kesehatan  masyarakat.(WHO,  2020)  Jika  dilihat  dari  kriteria  kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh WHO, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan adalah memastikan  tersedianya  pemeriksaan  skrining  COVID-19,  memiliki  mekanisme  untuk
isolasi  untuk  pasien  COVID-19,  semua  pasien  COVID-19  dapat  ditangani  sesuai standar  nasional,  semua  pasien  bukan  COVID-19  dengan  gejala  berat  dapat  ditangani sesuai  standar  nasional,  dapat  mengembangkan  kemampuan  pelayanan  COVID-19 minimal  20%  dari  kemampuan  total  dan  memastikan  tersedianya  petugas Infection Prevention  and  Control (IPC)  per  250  tempat  tidur.(WHO,  2020)  Hal ini  menunjukan bagaimana fungsi rumah sakit dalam penanganan COVID-19.
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki sejumlah 203 rumah sakit yang tersebar  di  lima  kota  administrasi  dan  satu  kabupaten  administrasi,(Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia,  2020a)  dengan  sejumlah  8  rumah  sakit  rujukan  yang ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor Hk.01.07/Menkes/275/2020,(Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2020b)  dan sejumlah  90  rumah  sakit  rujukan   yang  ditetapkan  dalam  Keputusan  Gubernur  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  987  Tahun  2020.(Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta, 2020) Data dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), terdapat dengan 167 rumah  sakit  yang  sudah  terakreditasi  di DKI  Jakarta.(KARS,  2021)  Rumah  sakit yang telah  terakreditasi  nasional  dan  ditetapkan  sebagai  rujukan  COVID-19  oleh  Gubernur DKI  Jakarta  sejumlah  86  rumah  sakit,  sedangkan  1  rumah  sakit  dengan  akreditasi internasional, dan 3 rumah sakit belum terakreditasi.(Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2020; KARS, 2021)
Akreditasi rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 12 Tahun  2020  tentang  Akreditasi  Rumah  Sakit,  adalah  pengakuan  terhadap  mutu pelayanan  Rumah  Sakit,  setelah  dilakukan  penilaian  bahwa  Rumah  Sakit  telah memenuhi  Standar  Akreditasi.  Selanjutnya  dijelaskan  tujuan  akreditasi,  antara  lain: meningkatkan  mutu  pelayanan  secara  berkelanjutan  dan  melindungi  keselamatan pasien;  melindungi  bagi  masyarakat,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  rumah  sakit,  dan institusi  rumah  sakit;  meningkatkan  tata  kelola  dan  tata  kelola  klinis;  dan  mendukung program  pemerintah  di  bidang  kesehatan.(Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, 2020c)  Akreditasi  rumah  sakit  di  Indonesia  diselanggarakan  oleh  Komisi  Akreditasi Rumah  Sakit  (KARS).  KARS  merupakan  lembaga  yang  melaksanakan  penilaian akreditasi  secara  independen  dan  memiliki  tanggung  jawab  kepada  menteri sebagaimana  dijelaskan  dalam  PMK  Nomor  417  Tahun  2011.(Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia, 2011)
Akreditasi  pada  awalnya  dianggap  beban  bagi  rumah  sakit,  dikarenakan  biaya untuk  dapat  lulus  akreditasi  dirasakan  sangat  besar.  Biaya  yang  besar  bukan  untuk penilaian  akreditasi,  namun  persiapan  terutama  perbaiakan  sarana  dan  prasarana. Seiring berjalannya waktu, akreditasi telah membawa banyak manfaat bagi rumah sakit. Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  beberapa  rumah  sakit,  telah menunjukan: akreditasi berpengaruh terhadap kelengkapan pengisian formulir informed consent ,(Herfiyanti,  2019)  akreditasi  memperbaiki  formulir  gawat  darurat,(Deharja  & Swari, 2017) akreditasi berhubungan dengan pembuatan identifikasi pasien,(Anugrahwati,  Hadi,  &  Haryanto,  2012)  dan  akreditasi  berdampak  positif terhadap  kesalamatan  pasien.(Mandawati,  Fu’adi,  &  Jaelan,  2018)  Akreditasi  akan
membantu  rumah  sakit  dalam  kondisi  pandemi  COVID-19  dengan  penyusunan  dan penerapan  pedoman  klinis  berupa  Panduan  Praktik  Klinis  (PPK).  Standar  akreditasi memastikan  PPK  menjadi  dasar  untuk  melakukan  evaluasi  mutu  dan  keselamatan pasien.(Djasri,  2020) Sehingga  diharapkan  rumah  sakit  yang  sudah  terakreditasi  dapat melakukan  perawatan  COVDI-19  dengan  baik.  Melihat  data  di  atas,  penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  hubungan  status  akreditasi  dengan  penetapan  rumah  sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta.

## Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode  potong  lintang  (Cross  Sectional)  dengan  melihat hubungan antara status akreditasi rumah sakit di DKI Jakarta dengan penetapan rumah sakit  rujukan  penanggulangan  COVID-19  sesuai  Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta Nomor 987 Tahun 2020. Data yang dianalisis merupakan data sekunder dari  publikasi  daftar  rumah  sakit  terakreditasi  oleh  KARS.  Jenis  data  yang  dianalisis merupakan  status  akreditasi  sesuai  tingkatan,  meliputi  Lulus  Perdana,  Tingkat  Dasar, Tingkat  Madya,  Tingkat  Utama,  dan  Tingkat  Paripurna.  Teknik  pengambilan  sampel adalah  purposive  sampling,  dengan  kriteria  rumah  sakit  dengan  nasional  baik  standar 2012  dan  2018,  serta  bukan  merupakan  rumah  sakit  rujukan  sesuai  dengan  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/275/2020.
Pengambilan  data  dari  publikasi  KARS  didapatkan  167  rumah  sakit  yang  sudah terakreditasi  nasional  baik  standar  2012 dan  2018.  Setelah  disesuaikan  dengan  kriteria pengambilan  sampel  didapatkan  159  rumah  sakit.  Sedangkan  rumah  sakit  rujukan COVID-19  sesuai  Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  987 Tahun 2020 adalah sejumlah 86.

## Hasil dan Pembahasan Karakteristik Sampel
Sampel  pada  penelitian  berjumlah  159  rumah  sakit,  dengan  mayoritas  status akreditasi  paripurna  sejumlah  88  rumah  sakit  (Gambar  1).  Adapun  rincian  status akreditasi  sesuai  urutan  sebesar:  lulus  perdana  10,1%;  tingkat  dasar  3,1%,  tingkat madya  18,2%;  tingkat  utama  13,2%;  dan  tingkat  paripurna  55,3%.  Jika  dilihat  jumlah rumah  sakit  yang  ditetapkan  menjadi  rujukan  COVID-19  dan  yang  tidak  berdasarkan status  akreditasi,  dirinci  sebagai  berikut:  lulus  perdana  3  rumah  sakit  rujukan  dan  13 tidak;  tingkat  dasar  1  rumah  sakit  rujukan  dan  4  tidak;  tingkat  madya  11  rumah  sakit rujukan  dan  18  tidak;  tingkat  utama  10  rumah  sakit  rujukan  dan  11  tidak;  dan  untuk tingkat paripurna 61 rumah sakit rujukan dan 27 tidak.

## Gambar 1. Status Akreditasi
Perhitungan  dengan  melihat  kepemilikan  rumah  sakit,  dibedakan  menjadi pemerintah  dan  non  pemerintah  (Gambar  2).  Kepemilikan  pemerintah  termasuk didalamnya  Kemenkes,  Kementrian  lain, Pemprov,  Pemda,  TNI/  POLRI,  dan  BUMN. Sedangkan  kepemilikan  non  pemerintah  antara  lain:  Perusahaan,  Organisasi  sosial, Organisasi  keagamaan,  Swasta  dan  lain.  Rincian  kepemilikan  pemerintah  sebesar 30,8%, sedanagkan non pemerintah sebesar 69,2%. Jika dilihat jumlah rumah sakit yang ditetapkan menjadi rujukan COVID-19 dan yang tidak berdasarkan kepemilikan, dirinci sebagai  berikut:  rumah  sakit  pemerintah  18  rumah  sakit  rujukan  dan  31  tidak, sedangkan rumah sakit non pemerintah 55 rumah sakit rujukan dan 55 tidak.

## Gambar 2. Kepemilikan Rumah Sakit
Perhitungan dengan melihat kelas rumah sakit, dibedakan menjadi kelas A, kelas B,  kelas  C,  dan  kelas  D  (Gambar  3).  Rincian  berdasarkan  kelas  rumah  sakit:  kelas  A sebesar  6,7%;  kelas  B  sebesar  39,6%;  kelas  C  sebesar  40,9%;  dan  kelas  D  sebesar 13,8%. Jika dilihat jumlah rumah sakit yang ditetapkan menjadi rujukan COVID-19 dan yang tidak berdasarkan kelas rumah sakit, dirinci sebagai berikut: kelas A 7 rumah sakit rujukan  dan  2  tidak;  kelas  B  43  rumah  sakit  rujukan  dan  20  tidak;  kelas  C  26  rumah sakit rujukan dan 39 tidak; dan untuk kelas D 10 rumah sakit rujukan dan 12 tidak.

## Gambar 3. Kelas Rumah Sakit
Rumah  sakit  di  Indonesia  sejumlah  total  2.846  dengan  proporsi  terbesar  di provinsi  Jawa  Timur  sebanyak  380  rumah  sakit,  provinsi  Jawa  Barat  sebanyak  352 rumah skit, provinsi Jawa Tengah sebanyak 296 rumah sakit, provinsi Sumatera Utara sebanyak  237  rumah  sakit;,  dan  provinsi  DKI  Jakarta  sebanyak  203  rumah sakit.(Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2020a)  DKI  Jakarta  dengan  jumlah penduduk sebanyak 10.467.629 jiwa dan jika dilihat dari jumlah tempat tidur sebanyak 23.081, sehingga memiliki rasio tempat tidur rumah sakit per penduduk sebesar 2,2 per 1.000  penduduk.(BPS  Provinsi  DKI  Jakarta,  2020;  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia, 2020a) Jumlah tempat tidur isolasi baik dengan tekanan negatif maupun yang tanpa  tekanan  negatif  di  DKI  Jakarta  adalah  sebanyak  4.352  tempat  tidur.(Dinas Kesehatan  DKI  Jakarta,  2021)  Persentase  tempat  tidur  isolasi  di  DKI  Jakarta  sebesar 18,9%,  nilai  ini  masih  di  bawah  standar  dalam  kondisi  wabah  menurut  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  14  Tahun  2021  yaitu  sebesar  30%  untuk  rumah  sakit pemerintah  dan  20%  untuk  rumah  sakit  swasta.(Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia, 2021) Perhitungan ini menunjukan DKI Jakarta membutuhkan jumlah tempat tidur  lebih  banyak,  terutama  dalam  kondisi  pandemi  COVID-19.  Nilai  persentase tersebut mungkin disebabkan proporsi rumah sakit pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan  rumah  sakit  non  pemerintah.  Selain  itu  mungkin  juga  disebabkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  14  Tahun  2021  merupakan  peraturan  yang  baru  ditetapkan pada tanggal 1 April 2021.

## Status Akreditasi dengan Penetapan Rujukan
Jumlah rumah sakit yang ditetapkan menjadi rujukan COVID-19 dan yang tidak berdasarkan status akreditasi (Tabel 1), dirinci sebagai berikut: lulus perdana 3 (18,8%) rumah sakit rujukan dan 13  (81,2%) tidak ; tingkat dasar 1 (20%) rumah sakit rujukan dan 4 (80%) tidak; tingkat madya 11 (47,6%) rumah sakit rujukan dan 18 (62,1%) tidak; tingkat utama 10 (47,6%) rumah sakit rujukan dan 11 (52,4%) tidak; dan untuk tingkat paripurna 61 (69,3%) rumah sakit rujukan dan 27 (30,7%) tidak.
Tabel 1. Regresi Logistik Biner Status Akreditasi Penetapan Rujukan Total  Nilai P OR 95% CI Ya Tidak Lulus Perdana 3 (18,8%) 13 (81,2%) 16 1 - Tingkat Dasar 1 (20%) 4 (80%) 5 1,083 0,087- 13,538 Tingkat Madya 11 (37,9%) 18 (62,1%) 29 2,648 0,614- 11,430 Tingkat Utama 10 (47,6%) 11 (52,4%) 21 3,939 0,862- 18,006 Tingkat Paripurna 61 (69,3%) 27 (30,7%) 88 <0,001  9,790 2,577- 37,189
Hasil  analisis  regresi  logistik  biner  status  akreditasi  berhubungan  dengan penetapan  rumah  sakit  rujukan  di  DKI  Jakarta  (p:  <0,001).  Hasil  analisis  didapatkan Odds  Ratio (OR)  dengan  95% Confidence  Interval (CI)  dari  status  tingkat  dasar  1,1 (95%  CI:  0,087-13,538);  status  tingkat  madya  2,6  (95%  CI:  0,614-11,430);  status tingkat  utama  3,9  (95%  CI:  0,862-18,006);  dan  status  tingkat  paripurna  9,8  (95%  CI: 2,577-37,189). Dapat diartikan semakin status akreditasi, maka semakin tinggi peluang untuk ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan.
Status  akreditasi  lulus  perdana  merupakan  akreditasi  program  khusus  dengan penilaian 4 Bab dari 15 Bab pada akreditasi Reguler. Sasaran program khusus ini adalah rumah sakit kelas D Pratama dan kelas D; rumah sakit kelas C tanpa subspesialistik; dan rumah  sakit  khusus  kelas  C  tanpa  subspesialistik.  Rumah  sakit  lulus  perdana  akan mendapatkan  bintang  1  (satu),  untuk  tiga  tahun  berikutnya  harus  mengikuti  program reguler.(Kanal  Pengetahuan  FKKMK  UGM,  2015)  Sedangkan  untuk  program  reguler terdapat empat penilaian, antara lain:
1. Tingkat Dasar
Rumah sakit non pendidikan memenuhi 4 dari 15 Bab mendapat nilai ≥ 80% dan Bab lain tidak mendapat nilai < 20%. Sedangkan untuk rumah sakit pendidikan salah satu dari empat Bab tersebut adalah Bab Institusi pendidikan pelayanan kesehatan.(Komite Akreditas Rumah Sakit (KARS), 2017)
2. Tingkat Madya
Rumah sakit non pendidikan memenuhi 8 dari 15 Bab mendapat nilai ≥ 80% dan Bab lain tidak mendapat nilai < 20%. Sedangkan untuk rumah sakit pendidikan salah satu dari  8  Bab  tersebut  adalah  Bab  Institusi  pendidikan  pelayanan  kesehatan.(Komite Akreditas Rumah Sakit (KARS), 2017)
3. Tingkat Utama
Rumah  sakit  non  pendidikan  memenuhi  12  dari  15  Bab  mendapat  nilai  ≥  80%  dan Bab lain tidak mendapat nilai < 20%. Sedangkan untuk rumah sakit pendidikan salah satu  dari  12  Bab  tersebut  adalah  Bab  Institusi  pendidikan  pelayanan kesehatan.(Komite Akreditas Rumah Sakit (KARS), 2017)
4. Tingkat Paripurna
Rumah  sakit  pendidikan  dan  non  pendidikan  memenuhi  minimal  80%  dari  seluruh Bab penilaian akreditasi.(Komite Akreditas Rumah Sakit (KARS), 2017).
Hasil  analisis  didapatkan Odds  Ratio (OR)  dengan  95% Confidence  Interval (CI) dari status tingkat dasar 1,1 (95% CI: 0,087-13,538), dapat diartikan status tingkat dasar memiliki peluang 1,1 kali lebih tinggi dari status lulus perdana untuk ditetapkan sebagai rumah  sakit  rujukan.  Hasil  analisis  status  tingkat  madya  2,6  (95%  CI:  0,614-11,430), dapat  diartian  status  tingkat  madya  memiliki  peluang  2,6  kali  lebih  tinggi  dari  status lulus  perdana.  Hasil  analisis  status  tingkat  utama  3,9  (95%  CI:  0,862-18,006),  dapat diartikan  status  tingkat  utama  memiliki  peluang  3,9  kali  lebih  tinggi  dari  status  lulus perdana. Sedangkan hasil analisis status tingkat paripurna 9,8 (95% CI: 2,577-37,189), dapat diartikan status tingkat paripurna memiliki peluang 9,8 kali lebih tinggi dari status lulus  perdana.  Hasil  ini  sesuai  dengan  bagaimana  status  akreditasi  menggambarkan kemampuan  suatu  rumah  sakit  dalam  mutu  pelayanan.(Anugrahwati  et  al.,  2012; Deharja & Swari, 2017; Herfiyanti, 2019; Mandawati et al., 2018).

## Kesimpulan
Dari  203  rumah  sakit  di  DKI  Jakarta,  yang  sudah  terakreditasi  nasioal  sejumlah 167  rumah  sakit.  Rumah  sakit  yang  menjadi  rujukan  sesuai  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  Hk.01.07/Menkes/275/2020  berjumlah  8  rumah sakit,  sehingga  rumah  sakit  menjadi  sampel  penelitian  berjumlah  159  rumah  sakit. Rumah sakit yang telah terakreditasi nasional dan ditetapkan sebagai rujukan COVID- 19 oleh Gubernur DKI Jakarta sejumlah 86 rumah sakit. Hasil analisis status akreditasi berhubungan  dengan  penetapan  rumah  sakit  rujukan  di  DKI  Jakarta  (p:  <0,001). Hasil analisis didapatkan Odds Ratio (OR) dari status tingkat dasar 1,1; status tingkat madya 2,6; status tingkat utama 3,9; dan status tingkat paripurna 9,8. Dapat diartikan semakin status  akreditasi,  maka  semakin  tinggi  peluang  untuk  ditetapkan  sebagai  rumah  sakit rujukan.
Penanggulangan  COVID-19  membutuhkan  bantuan  semua  rumah  sakit,  baik pemerintah  dan  non  pemerintah.  Seluruh  rumah  sakit  terakreditasi  diharapkan  dapat menyelenggarakan  pelayanan  COVID-19  sesuai  standar  yang  ditetapkan  pemerintah, baik yang ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan maupun yang tidak. Bagi pemerintah provinsi  DKI  Jakarta  diharapkan  dapat  meningkatkan  kapasitas  rumah  sakit  rujukan COVID-19.  Sehingga  pada  kondisi  lonjakan  kasus  pasien  mendapatkan  pelayanan terbaik.  Akreditasi  rumah  sakit  untuk  ke  depannya  juga  diharapkan  dapat  menyiapkan rumah sakit dalam menghadapi kondisi pandemi

## BIBLIOGRAFI
Anugrahwati,  R.,  Hadi,  Muhammad,  &  Haryanto,  Rohadi.  (2012).  Hubungan Pembuatan  Identifikasi  Pasien  Dengan  Pelaksanaan  Asuhan  Keperawatan Berdasarkan Standar Akreditasi Rumah Sakit. Akper-Manggala.E-Journal.Id , 1 (1),
52–64.
Bps  Provinsi  Dki  Jakarta.  (2020). Jumlah  Rumah  Sakit  Dan  Tempat  Tidur  Yang Tersedia  Menurut  Kabupaten/Kota  Administrasi  Dan  Status  Rumah  Sakit  Di Provinsi Dki Jakarta 2018-2020 .
Deharja,  Atma,  &  Swari,  Selvia  Juwita.  (2017).  Desain  Formulir  Assesment  Awal Medis Gawat Darurat Berdasarkan Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 Di Rumah Sakit Daerah Balung Jember. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Politeknik Negeri Jember , 358–363.
Dinas  Kesehatan  Dki  Jakarta.  (2021). Informasi  Ketersediaan  Bed  Rumah  Sakit Provinsi Dki Jakarta .
Djasri,  Hanevi.  (2020).  Corona  Virus  Dan  Manajemen  Mutu  Pelayanan  Klinis  Di Rumah Sakit. The Journal Of Hospital Accreditation , 2 (1), 1–2. Https://Doi.Org/10.35727/Jha.V2i1.62
Ghebreyesus,  T.  A.  (2020).  Who  Director-General’s  Opening  Remarks  At  The  Media Briefing On Covid-19 - 11 March 2020. Who Director General’s Speeches .
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2020). Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  987  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Keputusan  Gubernur  Nomor  378  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Rumah  Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Coronavirus Disease (Covid-19) . 9.
Herfiyanti, Leni. (2019). Pengaruh Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Anestesi  Pasien  Rawat  Inap  Terhadap  Pemenuhan  Standar  Nasional  Akreditasi Rumah Sakit ( Snars-1 ) Hpk. Teras Kesehatan , 1 (2), 89–98.
Kanal  Pengetahuan  Fkkmk  Ugm.  (2015).  Workshop  Standar  Akreditasi  Program Khusus Rs Pratama, Kelas D & C Non Pelayanan Sub Spesialistik.
Kars. (2021). Daftar Rumah Sakit Terakreditasi .
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2011).  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  417/Menkes/Per/Ii/2011  Tentang  Komisi  Akreditasi Rumah Sakit. Kementrian Kesehatan , 9.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020a).  Informasi  Sdm  Kesehatan Nasional. Badan Ppsdm Kesehatan, I Kementerian Kesehatan .
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020b). Keputusan  Menteri  Kesehatan
Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/275/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu . 20.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020c).  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Akreditasi  Rumah  Sakit. Orphanet Journal Of Rare Diseases , 14.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020d).  Situasi  Terkini  Perkembangan (Covid-19). Kemenkes , (September), 4.
Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2021). Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk  Pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor Kesehatan .
Komite Akreditas Rumah Sakit (Kars). (2017). Standar Akreditas Rumah Sakit Jilid I .
421.
Mandawati,  Murti,  Fu’adi,  Muhammad  Jauhar,  &  Jaelan.  (2018).  Dampak  Akreditasi Rumah  Sakit:  Studi  Kualitatif  Terhadap  Perawat  Di  Rsud  Krt  Setjonegoro Wonosobo. Nurscope :  Jurnal  Penelitian  Dan  Pemikiran  Ilmiah  Keperawatan , 4 (1), 23.
Who.  (2020).  Public  Health  Criteria  To Adjust  Public  Health  And  Social  Measures  In The Context Of Covid-19. Who , (May), 4.

## Copyright holder:
Ricky Fathoni, Adang Bachtiar (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: