## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LOKAL MELALUI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL DI AREA KPH TERNATE-TIDORE
Abdul Kadir Kamaluddin 1 , Mahdi Tamrin 1
1 Program Studi Kehutanan, Universitas Khairun, Ternate email: dul_alzi@yahoo.com ; adhy.nagkokotu@gmail.com Manuscript recieved:15-11-2019 Revision Accepted: 30-11-2019

## Abstrak
Pembangunan kehutanan Indonesia dengan skema perhutanan sosial lebih menitikberatkan pada upaya  pemberdayaan  secara  partisipatif  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam mengelolah  potensi  sumberdaya  hutan  di  sekitarnya.  Penelitian  ini  bertujuan  (1)  menganalisis pola pengembangan ekowisata pada area perhutanan sosial di hutan desa Akebalanda Kelurahan Moya; (2) mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial pada area  ekowisata  hutan  desa  Akebalanda  Kelurahan  Moya;  dan  (3)  menganalisis  keterlibatan stakeholder dalam  membangun  kemitraan  untuk  pengembangan  ekowisata  di  hutan  desa Akebalanda Kelurahan Moya. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif dengan pendekatan beberapa teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) seperti: pemetaan  kawasan,  penelusuran  lokasi,  sketsa  area  ekowisata,  diagram  venn  dan  wawancara semi  terstruktur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  ekowisata  Akebalanda Kelurahan  Moya  mengadopsi  pola  pengembangan  ekowisata  yang  berbasis  masyarakat. Pembangunan ekowisata di Kelurahan Moya merupakan bagian dari program perhutanan sosial yang  berorientasi  pada  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dimaksudkan  untuk mewujudkan  kemandirian  masyarakat  untuk  dapat  hidup  dengan  baik  melalui  pemanfaatan potensi  sumberdaya  hutan  berbasis  lokal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Pendampingan, workshop dan pelaksanaan bimbingan teknis perhutanan sosial (BIMTEK-PS) merupakan bentuk keterlibatan  stakeholder  untuk  pengembangan  perhutanan  sosial  di  Kota  Ternate  dan  HPHD Akebalanda  secara  khusus  dengan  melibatkan  berbagai  pihak,  diantaranya  akademisi,  praktisi dan LSM serta para pihak terkait sebagai mitra pengembangan perhutanan sosial Maluku Utara dan Kota Ternate secara khusus.
Kata kunci : Pemberdayaan, Perhutanan Sosial, Ekowisata

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.  Konsep ini  menggambarkan sebuah paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat “ people centred, participatory, empowering, and sustainable ” (Chambers, 1992). Menurut  (Purnomo,  2013),  pemberdayaan  masyarakat    merupakan  upaya  untuk meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dan  kemandirian  melalui  pendekatan  partisipatif sehingga  masyarakat  memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  potensi  kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri. Sementara menurut (Noor, 2011), dalam rangka  untuk  memberdayakan  masyarakat  dapat  dikaji  dari  tiga  aspek  yaitu:  (a). Enabling, menciptakan  suasana  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  dapat  berkembang;  (b). Empowering ,  memperkuat  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  dalam  berbagai  peluang  yang

## TECHNO: JURNAL PENELITIAN
Jurnal homepage : http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno Volume 08 Nomor 02 Oktober 2019 DOI: http://dx.doi.org/10.33387/tk.v8i2.1350
akan  membuat  masyarakat  semakin  berdaya;  (c). Protecting ,  melindungi  dan  membela kepentingan masyarakat lemah.
Pemberdayaan  masyarakat  menjadi  perhatian  publik  dan  dinilai  sebagai  salah  satu pendekatan  yang  sesuai  untuk  mengatasi  berbagai  masalah  sosial  dan  ekonomi  terutama kemiskinan,  yang  dilaksanakan  oleh  berbagai  elemen  mulai  dari  pemerintah,  swasta  dan oraganisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya.  Menurut  (Widayanti,  2012)  menyatakan  pemberdayaan  masyarakat dimaksudkan  untuk  memandirikan  masyarakat agar  dapat  menghadapi  berbagai  tantangan kehidupan di lingkungannya.
Permasalahan sosial, ekonomi, dan kebijakan tentunya juga akan mempengaruhi pengelolaan hutan secara berkelanjutan khususnya dalam pengembangan ekowisata. Dalam pengelolaan perhutanan  sosial  bukan  saja  masyarakat  yang  terlibat,  namun  berbagai  bentuk  partisipan juga  ikut  campur  dalam  pengelolaan  hutan  seperti  pemerintah,  LSM,  koperasi,  perbankan, perguruan  tinggi  dan  lembaga  kemasyarakatan  sebagai  mitra  dalam  pembangunan kehutanan.
Pembangunan  kehutanan  Indonesia  dengan  skema  perhutanan  sosial  menitikberatkan  pada upaya pemberdayaan secara partisipatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola  potensi  sumberdaya  hutan  di  sekitarnya.  Perhutanan  sosial  sendiri  merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan  adat  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  setempat  sebagai  pelaku  utama  untuk meningkatkan  kesejahteraannya,  keseimbangan  lingkungan  dan  dinamika  sosial    budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (KLHK, 2018).
Kota  Ternate  memiliki  beragam  potensi  baik  potensi  alam  maupun  potensi  budaya,  namun beragamnya  potensi  tersebut  tidak  banyak  yang  termanfaatkan  oleh  masyarakat. Pengembangan  ekowisata  bisa  menjadi  pilihan  tambahan  dengan  dukungan  dari  berbagai pihak  termasuk  pemerintah  dalam  pengembangan  ekowisata  daerahnya.  Selain  itu,  dengan adanya area ekowisata akan memungkinkan adanya perlindungan-perlindungan (pelestarian) alam  karena  salah  satu  yang  ditawarkan  dari  adanya  ekowisata  adalah  keasrian  sebuah kawasan. Oleh karena itu, dengan  perkembangan wisata ini akan diperoleh keuntungan dari segi  ekonomi  dan  lingkungan  dengan  adanya  sumber  pendapatan  baru  yang  bisa memberikan kontribusi dan mengubah perekonomian masyarakat serta keuntungan lainnya dari  segi  lingkungan,  dimana  dengan  adanya  area  ekowisata  akan  menjadikan  masyarakat selalu  menjaga  lingkungan  dari  kerusakan-kerusakan  yang  bisa  terjadi,  karena mengedepankan  aspek  keasrian  lingkungan  sebagai  sebuah  aksi  nyata  melalui  ekowisata yang ditawarkan.
Adanya  pengembangan  ekowisata  sebagai  salah  satu  program  pemberdayaan  masyarakat pada  skema  hutan  desa  yang  dikelola  oleh  Lembaga  Pengelola  Hutan  Desa  (LPHD) Akebalanda  di  wilayah  kerja  KPH  Ternate-Tidore  akan  memberikan  manfaat  yang  berarti bagi  masyarakat  setempat.  Pengelolaan  hutan  desa  oleh  masyarakat  di  tuntut  untuk  tidak hanya  menjual  hasil  panen  dari  hasil  hutan  secara  langsung  namun  dapat  memanfaatkan lahan  yang  dimiliki  untuk  dijadikan  tempat  wisata  dengan  menyediakan  berbagai  fasilitas yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  wisatawan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  membahas
tentang  pemberdayaan  masyarakat  melaui  ekowisata  sebagai  salah  satu  perwujudan pemberdayaan masyarakat pada program perhutanan sosial dengan skema Hutan Desa (HD) di Kelurahan Moya, Kota Ternate.
Penelitian  ini  bertujuan:  (1)  menganalisis  pola  pengembangan  ekowisata  pada  area perhutanan  sosial  di  hutan  desa  Akebalanda  Kelurahan  Moya,  (2)  mengetahui  bentuk pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial pada area ekowisata hutan desa Akebalanda  Kelurahan  Moya  (3)  menganalisis  keterlibatan  stakeholder  dalam  membangun kemitraan untuk pengembangan ekowisata di hutan desa Akebalanda Kelurahan Moya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  hutan  desa  Akebalanda  Kelurahan  Moya,  Kota  Ternate. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposive sampling dengan pertimbangan lokasi tersebut  merupakan  wilayah  pengembangan  ekowisata  pada  areal  perhutanan  sosial, Lembaga  Pengelola  Hutan  Desa  (LPHD)  Akebalanda.  Penelitian  dilaksanakan  selama  tiga bulan dimulai pada bulan Juli hingga September 2019.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif dengan pendekatan  beberapa  teknik Participatory  Rural  Appraisal (PRA)  seperti;  pemetaan  kawasan, penelusuran lokasi, sketsa area ekowisata, diagram venn, dan wawancara semi terstruktur.
Pengumpulan data PRA dilakukan secara langsung di kelompok masyarakat pengelola Hutan Desa Akebalanda Kelurahan Moya dengan pendekatan:
1. Observasi,  dilakukan  melalui  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan  dengan melibatkan diri dan berinteraksi sosial dalam masyarakat.
2. Focus Group Discussion (FGD)
3. Studi literatur, yang didasarkan atas laporan-laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal, karya ilmiah dan sebagainya. Disamping itu juga dilakukan pencatatan pada data-data sekunder yang terdapat di instansi-instansi yang ada kaitannya dengan penelitian.

## ANALISIS DATA
Data dan informasi yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, meliputi kondisi wilayah, letak, luas  kawasan,  pola  pengelolaan  ekowisata,  kondisi  pemukiman,  pendidikan,  pendapatan masyarakat, dan kegiatan ekonomi masyarakat dari ekowisata yang dikelola masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelurahan  Moya  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  berbatasan  dengan  hutan  lindung gunung Gamalama, termasuk dalam wilayah Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Batas- batas  kelurahan  ini  yakni  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kelurahan  Soa,  sebelah  timur berbatasan  dengan  Kelurahan  Salahudin,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kelurahan Marikrubu, dan sebelah barat berbatasan dengan hutan lindung Gamalama (BPS, 2018).

## Gambar 1. Sketsa Ekowisata HPHD Akebalanda Kel. Moya (sumber: Desain Gambar Penulis)
Hutan Lindung Gamalama termasuk di dalamnya Hutan Desa Akebalanda merupakan salah satu  hutan  lindung  di  Gunung  Gamalama  Kota  Ternate  yang  mempunyai  peranan  penting dalam  pengaturan  tata  air  tanah  dan  perlindungan  lingkungan  yakni  merupakan  sumber mata  air  untuk  para  pendaki  gunung  Gamalama.  Luas  wilayah  Hutan  Desa  Akebalanda secara  keseluruhan  adalah  139  ha.  Sebagian  besar  wilayahnya  berupa  perbukitan  dengan kemiringan  di  atas  50%.  Menurut  (Rayes,  2007)  menyatakan  bahwa  kemiringan  lahan merupakan  salah  satu  peranan  penting  dalam  menentukan  kemampuan  suatu  lahan.  Dari luasan lahan tersebut masyarakat memanfaatkan dengan menanam berbagai jenis tanaman di antaranya  adalah  jenis  tanaman  perkebunan,  pertanian,  buah-buahan  dan    berbagai  jenis tanaman sayuran.

## Pengembangan Ekowisata Akebalanda
Pengembangan  ekowisata  Akebalanda  merupakan  satu  bentuk  pemberdayaan  oleh pemerintah  melalui  program  perhutanan  sosial  yang  dikelola  secara  langsung  oleh masyarakat  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  ekonomi  kelompok  pengelola secara khusus dan masyarakat secara umum dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Ekowisata  merupakan  salah  satu  bentuk perluasan  dari  pariwisata  alternatif  yang  timbul sebagai  konsekuensi  dari ketidakpuasan  terhadap  bentuk  pariwisata  yang  kurang memperhatikan  dampak sosial  dan  ekologis,  namun  lebih  mementingkan  keuntungan ekonomi dan kenyamanan manusia semata (Nugraheni, Hartomo, & Patworo, 2002). Menurut (Lindsay,  2003) menyebutkan  bahwa  ekowisata  muncul  sebagai  konsep  yang  menyatukan antara kepentingan  pemerhati  lingkungan  dan  ahli  pembangunan.  Ekowisata menekankan pentingnya konservasi ekologi tanpa meninggalkan kepentingan sosial ekonomi masyarakat lokal.  Menurut  (Denman,  2001) menyatakan  bahwa  ekowisata  dikembangkan  berdasarkan pada  pengetahuan lokal,  ekowisata  mampu  menyediakan  pendapatan  untuk  masyarakat lokal,  dan mendorong  komunitas  untuk  lebih  menghargai  kehidupan  liar  di  sekelilingnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi konservasi.
Pengembangan ekowisata Akebalanda Kelurahan Moya dilakukan dengan mengadopsi pola ekowisata  yang  berbasis  masyarakat.  Pola  ini  mendukung  dan  memungkinkan  keterlibatan penuh  oleh  masyarakat  melalui  kelompok  setempat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengelolaan  usaha  ekowisata  dan  segala  keuntungan  yang  diperoleh.  Ekowisata  berbasis masyarakat  merupakan  usaha  ekowisata  yang  menitikberatkan  peran  aktif  komunitas.  Hal
tersebut  didasarkan  kepada  kenyataan  bahwa  masyarakat  memiliki  pengetahuan  tentang alam  serta  budaya  yang  menjadi  potensi  dan  nilai  jual  sebagai  daya  tarik  wisata,  sehingga pelibatan  masyarakat  menjadi  mutlak.  Pola  ekowisata  berbasis  masyarakat  mengakui  hak masyarakat  lokal  dalam  mengelola  kegiatan  wisata  di  kawasan  yang  mereka  miliki  secara adat ataupun sebagai pengelola (Ditjen, 2009).
Ekowisata  berbasis  masyarakat  dapat  menciptakan  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa wisata  untuk  turis, fee pemandu,  ongkos  transportasi, homestay ,  menjual  kerajinan  dan  lain- lain (Ditjen, 2009). Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli masyarakat lokal setempat yang pada akhirnya akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar masyarakat atau kelompok tani hutan (KTH) yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata. Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri.
Implementasi  ekowisata  HPHD  Akebalanda  perlu  dipandang  sebagai  bagian  dari perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan di suatu kawasan hutan baik itu kawasan lindungn,  produksi  maupun  kasawasan  koservasi.  Untuk  itu,  pelibatan  para  pihak  terkait mulai  dari  level  komunitas,  masyarakat,  pemerintah,  dunia  usaha  dan  organisasi  non pemerintah diharapkan membangun suatu jaringan dan  menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing.
Beberapa aspek kunci dalam ekowisata berbasis masyarakat pada kawasan hutan adalah; (1) Masyarakat membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) untuk pengelolaan kegiatan ekowisata di wilayahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (LSM maupun perguruan tinggi); (2) Prinsip local ownership yang dikembangkan (pengelolaan dan kepemilikan  oleh  masyarakat  setempat)  diterapkan  sedapat  mungkin  terhadap  sarana  dan prasarana  ekowisata  serta  kawasan  ekowisata  yang  dibangaun  oleh  LPHD  Akebalanda Kelurahan Moya.

## Pemberdayaan Masyarakat Melalui Skema Perhutanan Sosial
Pembangunan  ekowisata  di  Kelurahan  Moya  merupakan  bagian  dari  program  perhutanan sosial  yang  berorientasi  pada  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dimaksudkan  untuk mewujudkan kemandirian masyarakat untuk dapat hidup dengan baik melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui  program pembangunan ekowisata juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kawasan yang baik guna melindungi kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi,  seperti  misalnya  ancaman  hilangnya  sumber-sumber  potensi  budaya  yang  ada dimasyarakat. Menurut (Nalayani, 2016) menyatakan pemberdayaan masyarakat melalui jasa lingkungan (ekowisata) adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung  yang  disajikan  dalam  suatu  struktur  kehidupan  masyarakat  yang  menyatu dengan alam, tata cara serta tradisi yang berlaku di masyarakat lokal.
Pembagunan  ekowisata  merupakan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  memiliki maksud  sebagai  upaya  untuk  memberikan  ruang  serta  daya  kepada  masyarakat.  Menurut (Ramos & Prideaux, 2014), pemberdayaan adalah proses yang menggambarkan sarana yang individu  dan  kelompok  memperoleh  kekuasaan,  akses  ke  sumber  daya  dan  keuntungan kontrol  atas  hidup  mereka.  Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa  dengan  adanya
pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat dapat mandiri dengan diberikannya akses atas sumber daya lokal yang dimilik masyarakat.
Pemberdayaan  bisa  dikatakan  sebagai  sebuah  proses  bagaimana  orang  menjadi  cukup  kuat untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan  dan  pengontrolan  atas  kebijakan  yang mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Pemberdayaan  menekankan  bahwa  setiap  orang  dapat memperoleh  keterampilan,  pengetahuan  dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk  mempengaruhi kehidupannya,  dan  kehidupan  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  melaksanakan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di  HPHD  Akebalanda  Kelurahan  Moya  sebagai  salah satu  destinasi  wisata  Kota  Ternate  diperlukan  sikap  aktif  dari  masyarakat  untuk pengembangan dan keberlanjutan.
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dipaparkan  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  pemberdayaan masyarakat bisa  dilihat dari  beberapa sisi, hal  tersebut dapat digambarkan dengan merujuk sisi pemberdayaan masyarakat yang diungkapkan oleh (Kartasasmita, 1997) sebagai berikut: 1. Menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang ( enabling ).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat ( empowering ).
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah  yang  lemah  menjadi  bertambah  lemah,  oleh  karena  kekurang  berdayaan  dalam menghadapi yang kuat.
Perwujudan  dari  beberapa  poin  diatas  adalah  masyarakat  diajak  untuk  turut  berpartisipasi aktif  dalam  rangka  mengembangkan  potensi  lokal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dengan membangun ekowisata sebagai destinasi wisata baru di Kota Ternate.
Pengembangan ekowisata HPHD Akebalanda saat ini sedang dan telah membangun beberapa fasilitas  untuk  mendukung  sarana  dan  prasana  pengunjung  atau  wisatawan  dengan membangun aksesibilitas jalan, tempat parkir, panggung selfie, rumah pohon, serta beberapa fasiltas pengujung lainnya. Selain itu dengan adanya ekowitasa tersebut masyarakat menjadi mampu  dan  berkembang  dengan  mengolah  lahan  sekitar  lokasi  ekowisata  untuk  menanam beberapa jenis  sayuran maupun buah-buahan. Dengan demikian hasilnya dapat dijual pada setiap  pengunjung  yang  datang  menikmati  keindahan  alam  Kota  Ternate  dari  lokasi ekowitasa Akebalanda.
Gambar 2. Pengembangan Ekowisata Akebalanda Kelurahan Moya (sumber: Dokumentasi Penulis)
Peningkatan kemampuan merupakan tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan  potensi  lokal  yang  ada  disekitar  masyarakat.  Menurut  (Suryani,  2014)
pemberdayaan  merupakan  proses  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat  seseorang  atau kelompok  masyarakat,  melalui  penguatan  kemampuan  belajar  sepanjang  hayat (life  long learning) sebagai  proses  yang  dapat  memutakhirkan  pengetahuan,  kecakapan,  dan kemampuan  lainnya  yang  berguna  bagi  kehidupan.  Dengan  demikian,  kehadiran  lokasi ekowitasa  baru    tersebut  masyarakat  memiliki  kesempatan  untuk  mendapat  tambahan penghasilan  selain  penghasilan  utama  yaitu  dalam  bidang  pertanian  yang  dikembangkan disekitar lokasi ekowisata Akebalanda.

## Kerjasama Kemitraan dalam Pengembangan Ekowitasa Akebalanda
Indikator  keberhasilan  pengembangan  usaha  jasa  lingkungan  (ekowisata)  secara  umum membutuhkan  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  memberikan  kontribusi  yang  konstruktif dari  berbagai  elemen  yang  ada,  dan  harus  bertanggungjawab  penuh  atas  rencana pengembangan  yang  disusun  bersama-sama  secara  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu, pengembangan  kerjasama  kemitraan  dari  berbagai  pihak  ( stakeholder )  merupakan  poin penting untuk mencapai tujuan.
Gambar 3. Tahapan Rencana Pengembangan Pembangunan Ekowisata

## Gambar 4. Diagram VEEN Hubungan Kemitraan Pengembangan Ekowisata
Pendekatan  di  atas  digunakan  untuk  penyempurnaan  suatu  rencana  pengembangan ekowisata  melalui  partisipatif  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  dan  pemantauan  serta evaluasi keberhasilan kegiatan pengembangan usaha jasa lingkungan melalui ekowisata.

## Keterlibatan Stakeholder dalam Ekowisata Akebalanda
Gambaran  tentang  keterlibatan  stakeholder  dalam  ekowisata  desa  Akebalanda  dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Bimbingan teknis perhutanan sosial (BIMTEK-PS) dilaksanakan pemerintah yang  secara  teknis  dilaksanakan  oleh  Balai  Perhutanan  Sosial  (PSKL)  Maluku-Papua dengan  melibatkan  berbagai  pihak,  diantaranya  akdemisi,  praktisi  dan  LSM  serta  para pihak  terkait  sebagai  mitra  pengembangan  perhutanan  sosial  Maluku  Utara  dan  Kota Ternate Secara khusus.

## Gambar 5. Bimbingan Teknis Perhutanan Sosial
2. Pendampingan Perhutanan Sosial
Pendampingan  Perhutanan  Sosial  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  bersama masyarakat  secara  kontinu  untuk  pengelolaan  hutan  lestari  yang  dilaksanakan  dalam kawasan  hutan  negara  atau  hutan  hak/hutan  adat,  sehingga  masyarakat  mampu mengorganisasikan  dirinya  maupun  kelompoknya  dalam  mengakses  informasi  pasar, teknologi,  pemodalan  dan  sumber  daya  lainnya  sebagai  upaya  meningkatkan produktivitas,  efisiensi  usaha,  pendapatan  dan  kesejahteraannya  serta  meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Keberlanjutan Perhutanan Sosial di Maluku Utara
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  83  Tahun  2016  Tentang Perhutanan Sosial merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dikalangan masyarakat. Selain itu, dengan perhutanan sosial juga  dapat  diatur  hubungan  hukum  antar-warga/komunitas  dengan  hutan  dalam  upaya peningkatan mutu pengelolaan hutan lestari.
Perhutanan  sosial  juga  mengasumsikan  bahwa  pihak  yang  paling  merasakan  keberhasilan atau  kegagalan  pengelolaan  hutan  adalah  masyarakat  di  sekitar  hutan.   Karena  itu,  mereka harus  mendapat  insentif  paling  tinggi  untuk  mengurus  usaha  kehutanan  sebagai  sumber kehidupan  sekaligus   mencegah  kerusakan.  Perhutanan  sosial  juga  diharapkan  dapat mengurangi  kemiskinan  dan  konflik  terkait  dengan  akses  terhadap  lahan.  Bagi  kelompok yang  tidak  sepaham,  perhutanan  sosial  dikhawatirkan  lebih  sebagai  pembagian  dan pengelolaan dibandingkan pelestarian hutan.
Pokja  PPS  (2016)  dalam  lokakarya  Percepatan  Perhutanan  Sosial  Maluku  Utara  melaporkan bahwa melalui Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS)-Ditjen PSKL Maluku Utara diberikan akses pengelolaan kawasan hutan dengan penerapan lima skema perhutanan sosial.  Berdasarkan  SK  Menteri  LHK  No.  4865  /  2017,  Malut  memiliki  Peta  Indikatif  Areal Perhutanan  Sosial  (PIAPS)  seluas  128.672  ha.  Sementara  kegiatan  perhutanan  yang  sudah dikembangkan  di  Maluku  Utara  saat  ini  (2019)  adalah  seluas  20.750  ha,  terdiri  atas  HKm (7.659 ha), HD (21.679 ha), HTR (19.438 ha) dan Hutan Adat (58.169,89 ha).

## KESIMPULAN
1. Pengembangan ekowisata Akebalanda Kelurahan Moya mengadopsi pola pengembangan ekowisata  yang  berbasis  masyarakat.  Pola  ini  mendukung  dan  memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat melalui kelompok dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh.
2. Pembangunan ekowisata di Kelurahan Moya merupakan bagian dari program perhutanan sosial  yang  berorientasi  pada  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dimaksudkan untuk  mewujudkan  kemandirian  masyarakat  untuk  dapat  hidup  dengan  baik  melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan berbasis lokal yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Pendampingan,  workshop  dan  pelaksanaan  bimbingan  teknis  perhutanan  sosial (BIMTEK-PS) merupakan bentuk keterlibatan stakeholder untuk pengembngan perhutanan sosial di Kota Ternate dan HPHD akebalanda secara khusus dengan melibatkan berbagai pihak,  diantaranya  akdemisi,  praktisi  dan  LSM  serta  para  pihak  terkait  sebagai  mitra pengembangan perhutanan sosial Maluku Utara dan Kota Ternate Secara khusus.

## SARAN
Perhutanan  sosial  di  Maluku  Utara  relatif  baru,  untuk  itu  harus  menjadi  perhatian  khusus untuk  kajian-kajian  tentang  pengembangan  perhutanan  sosial  di  wilaya  ini.  Program perhutanan  sosial  sudah  menjadi  program  Nasioanl  dengan  menggunakan  lima  skema pengembangan  yaitu  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  Hutan  Desa  (HD),  Hutan  Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan yang berdampak positif terhadap kemandirian masyarakat melalui kelompok-kelompok yang dibentuk.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini didanai oleh DIPA Unkhair 2019. Kami berterima kasih kepada Ketua Kelompok HPHD Akebalanda, kelurahan Moya Kota Ternate Tengah. Kami juga berterima kasih kepada Dr.  Sri  D.A.S  dan  Dr.  Suratman  Sujud  atas  komentar  yang  sangat  memperbaiki  naskah penelitian kami.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS, B. P. S. K. T. (2018). Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2017. In BPS Kota Ternate .
Chambers, R. (1992). Rural apprasial: rapid, relaxed and participatory . Institute of Development Studies (UK).
Denman, R. (2001). Guidelines for community-based ecotourism development . WWF International.
Ditjen, P.-D. (2009). Prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat. In Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia. Jakarta .
Kartasasmita, G. (1997). Membangun Sumber Daya Sosial Profesional. Disampaikan Pada Kongres Ke VII HIPIIS. Medan , 21 .
Lindsay, H. E. (2003). Ecotourism: the Promise and Perils of Environmentally-Oriented Travel. Cambridge Scientific Abstracts. Available on-Line at Http://Www. Csa. Com/Hottopics/Ecotour1/Oview. Html .
Nalayani, N. N. A. H. (2016). Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) .
Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. CIVIS , 1 (2/Juli).
Nugraheni, Y. L. K., Hartomo, D. O., & Patworo, H. P. (2002). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Perusahaan Terhadap Kelengkapan Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Dian Ekonomi) , 8 , 75–91.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
[POKJA-PPS], 2017. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Maluku Utara. Ternate
Purnomo, D. (2013). Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar .
Ramos, A. M., & Prideaux, B. (2014). Indigenous ecotourism in the Mayan rainforest of Palenque: empowerment issues in sustainable development. Journal of Sustainable Tourism , 22 (3), 461–479.
Rayes, M. L. (2007). Metode inventarisasi sumber daya lahan. Andi. Yogyakarta .
Suryani, A. (2014). Pendidikan Indonesia Menuju 2025: Permasalahan, Tantangan, dan Alternatif Kebijakan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 1 (1).