How to cite:
Bambang  Karsono,  Amalia  Syauket  (2023)  Meaningful  Participation  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance, (8) 3 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11469 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia    p–ISSN:  2541-0849  e-ISSN:

## 2548-1398 Vol. 8, No. 3, Maret 2023 MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG- UNDANGAN SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN OPEN GOVERNANCE

## Bambang Karsono, Amalia Syauket
Universitas Bhayangkara, Jakarta, Indonesia Bambang.karsono@dsn.ubharajaya.ac.id/amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Meaningful  participation  kembali  hangat  dibicarakan  akhir-akhir  ini  terkait  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Meaningful  participation   ditandai  dengan melekatnya  kewajiban  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  mempertimbangkan  dan menanggapi masukan atau saran masyarakat,. Karena peraturan perundang-undangan yang berlaku  dewasa  ini  dianggap  tidak  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  tidak  memberikan ruang  partisipasi  kepada  masyarakat  secara  maksimal.  Hal  tersebut  ditandai  dengan ketidakpuasan beberapa pihak yang berupaya menangguhkan keberlakuannya melalui Judicial Review . Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni mengapa meaningful  participation  begitu  signifikan  pengaruhnya  dalam  pembentukan  perundang- undangan  ?  penelitian  ini  masuk  dalam  ranah  ilmu  pemerintahan  sebagai  upaya membangun  Open  Governance.  Dengan  mengutamakan  data  sekunder  berupa  peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah, serta data faktual  yang  sesuai dengan topik yang  diangkat.Hasil  penelitian  ini  menerangkan  bahwa  meaningful  participation  begitu signifikan  pengaruhnya  dalam  pembentukan  perundang-undangan  karena   dengan dilakukannya  partisipasi  secara  maksimal  bermakna  bahwa  produk  peraturan  perundang- undangan memenuhi kualitas secara formil maupun materil serta diawasi oleh public dalam tata kelola pemerintahannya transparansi dalam proses pembentukan perundang-undangan dan mendapatkan legitimasi masyarakat serta manifestasi penegakkan kedaulatan rakyat.
Kata Kunci : hyper regulasi, meaningful pertisipation dan open governance.

## Abstract
Meaningful participation has been hotly discussed again recently related to the formation of  legislation.  Meaningful  participation  is  characterized  by  an  inherent  obligation  for lawmakers to consider and respond to community input or suggestions,. Because the laws
and regulations in force today are considered not to meet the needs of the community. does not provide space for participation to the community to the maximum. This was marked by the dissatisfaction of some parties who sought to suspend its applicability through Judicial Review. The problem raised in this study is why is meaningful participation so significant in  the  formation  of  legislation  ?  This  research  is  included  in  the  realm  of  government science as an effort to build Open Governance. By prioritizing secondary data  in the form of  laws  and  regulations,  scientific  books  and  journals,  as  well  as  factual  data  in accordance  with  the  topics  raised.  The  results  of  this  study  explain  that  meaningful participation has a significant influence in the formation of legislation because maximum participation  means  that  the  product  of  legislation  meets  the  quality  formally  and materially and is supervised by the public in its governance transparency in the process of forming legislation and gaining public legitimacy and manifestations of enforcing people's sovereignty.
Keyword : hyper regulation, meaningful pertisipation and open governance.

## Pendahuluan :
Sebelum  amandemen  UUD  1945,  kewenangan  pembentukan  undang-undang  melekat pada  presiden,  sedangkan  pasca  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  kewenangan  tersebut melekat  pada  DPR  (Ashiddiqie,  2017).  Oleh  karena  itu,  dapat  dipastikan  bahwa  sebagai konsekuensi  pergeseran  fungsi  legislasi,  saat  ini  pembentukan  undang-undang  melibatkan  dua pihak sekaligus dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif yakni DPR dan Presiden (Hakiki, 2022).  Keduanya  secara  bersama-sama  melakukan  pembahasan  dan  memberikan  persetujuan terhadap  sebuah  rancangan  undang-undang  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  20  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Namun, tidak serta merta hanya kedua  pihak  tersebut  yang  diperkenankan  untuk  turut  serta  dalam  perumusan  suatu  undang- undang, melainkan terdapat pihak lainnya yakni masyarakat (Pitoy, 2014).
Secara  historis  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  undang-undang  telah  diatur sejak  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Dimana secara singkat dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan  masukan  secara  lisan  maupun  tertulis  dalam  agenda  penyiapan  atau  pembahasan rancangan  undang-undang.  Kemudian,  pada  tahun  2011  diundangkan  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Perundang-Undangan  (UU  P3)  yang  mencabut  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004.  Undang-Undang  tersebut  memperluas  pengaturan  partisipasi masyarakat, yaitu bahwa masukan yang diberikan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai forum  seperti  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  (RDPU),  Kunjungan  Kerja,  Sosialisasi,  dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi (Yuan & Suprobowati, 2022).
Di  samping  itu,  secara  eksplisit  dijelaskan  pula  masyarakat  yang  dikehendaki  untuk memberikan  partisipasi  adalah  individu  maupun  kelompok  yang  memiliki  kepentingan  atas materi  rancangan  undang-undang  yang  dibahas.  Merujuk  pada  penjelasan  tersebut  dapat
disepakati bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang merupakan salah  satu  upaya  dalam  mengakomodir  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Sehingga  melalui partisipasi  masyarakat  diharapkan  segala  hal  yang  berpotensi  merugikan  masyarakat  dapat diantisipasi (Sapii et al., 2022).
Namun  tidak  dapat  dimungkiri  dalam  praktiknya  proses  pembentukan  undang-undang acap kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Hal tersebut ditandai  dengan  terdapatnya  pengajuan  permohonan  pengujian  formil  undang-undang  kepada Mahkamah Konstitusi sebagai respon terhadap terjadinya kecacatan dalam proses pembentukan undang-undang.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  pendekatan  kualitatif mengutamakan data  sekunder  berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku  dan  jurnal  ilmiah akan  dimaksimalisasikan,  serta  data  faktual  yang  relevan  dengan  topik  yang  diangkat,  untuk menjawab  rumusan  masalah  mengapa  meaningful  participation  begitu  signifikan  pengaruhnya dalam  pembentukan  perundang-undangan  (Sugiyono,  2016).  Pengumpulan  data  tersebut dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  (library  research).  Setelah  semua  bahan  terhimpun, selanjutnya  penulis  akan  menyajikan  dan  menganalisa  atau  mengkaji  bahan  tersebut,  sehingga dapat  dipastikan  bahwa  teknik  analisa  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  deskriptif kualitatif. Penelitian ini berada pada ranah  ilmu pemerintahan dengan fungsi pemerintah berupa pengaturan dalam rangka membangun open governance salah satu pilar Negara demokrasi.
Dengan  dilakukannya  ruang  partisipasi  public  secara  maksimal,    maka  suatu  peraturan perundangan  memenuhi  ketentuan  syarat  formil  dan  materiil    tetapi  juga  bermakna  bahwa perundangan  tersebut  mendapat  legitimasi  masyarakat.  Dengan  demikian  kegiatan  pemerintah dan pengelolaan Negara terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik, makna dari open  governance  yang  sesungguhnya,  transparansi  dalam  proses  pembentukan  perundang- undangan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Fenomena Hyper Regulasi Peraturan Perundang-Undangan
Fenomena  hyper  regulasi  atau  sering  disebut  juga  dengan  obesitas  regulasi, menunjukan banyaknya regulasi yang diterbitkan oleh Eksekutif.
2. Konsep  Meaningful  Participation  dalam pembentukan  produk  peraturan  perundang- undangan yang berkarakter responsif.
Menurut  Aji  (2020)  menyatakan  Sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  demokrasi, keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan  suatu  hal  yang  bersifat  penting  dan  krusial.  Sebab  rakyat  memiliki  hak  untuk melakukan  kontrol  terhadap  penguasa  serta  menghendaki  terciptanya  hukum  dan  kebijakan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  pada  hakikatnya  dalam  perumusan suatu hukum dan kebijakan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang akan menerima
dampak  keberlakuan  hukum  dan  kebijakan.  Namun,  pada  kenyataannya  sebagai  salah  satu aktor  pembentuk  undang-undang  sekaligus  representasi masyarakat,  DPR  dan  Presiden  acap kali  mengambil  kebijakan  dan  membentuk  undang-undang  yang  tidak  sesuai  dengan kepentingan konstituen.
Seta  (2020)  berpendapat  pada  negara  yang  menerapkan  demokrasi,  dalam penyelenggaraan  negara  seyogyanya  didasari  dengan  prinsip  partisipatif.  Melalui  partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana penyaluran aspirasi, pelibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik, antisipasi abuse of power yang dilakukan oleh pejabat, serta manifestasi penegakkan kedaulatan rakyat (Parlindungan & Toni, 2019; Roza, 2019).
Pada  dasarnya  UUD  NRI  1945  tidak  mengatur  maupun  menjelaskan  secara  eksplisit mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan.  Namun,  melalui  kehendak  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28C  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun  1945  menghendaki  pemberian  hak  bagi  tiap  orang  untuk  turut  serta  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  memajukan  dirinya  untuk  memperjuangkan  hak  kolektif dengan intensi membangun bangsa dan negara. Kemudian melalui UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai diatur.  Selanjutnya,  UU  P3  Tahun  2004  diganti  oleh  UU  P3  Tahun  2011  yang  memberikan perhatian peran partisipasi masyarakat diperluas dan menjadi lebih komperhensif (Sapii et al., 2022).
Sebagai das  sollen pengaturan  tersebut  diharapkan  mampu  mewujudkan  segala ketentuan yang telah diatur dalam tataran praktik. Sayangnya, secara das sein kehendak dan cita-cita  yang  terkandung  dalam  ketentuan  tersebut  tidak  dapat  terlaksana  secara  sempurna. Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  konsepsi  Undang-undang  (hukum)  yang  terbentuk  sebagai manifestasi  kristalisasi  dan  formulasi  kompromi  politik  merupakan  sebuah  produk  politik (Mahfud  MD,  2018).  Dalam  rangkaian  pembentukan  undang-undang  demi  mencapai kesepakatan dalam kompromi politik, sangat dimungkinkan pembentuk undang-undang tidak melaksanakan  aturan  mengenai  partisipasi  masyarakat  dengan  sebagaimana  mestinya. Akibatnya,  terdapat  beberapa  pihak  mendelegitimasi  undang-undang  yang  terbentuk,  sebab undang-undang  yang  terbentuk  dianggap  memiliki  kecacatan  proses.  Alhasil  berbagai  pihak melakukan upaya hukum yakni judicial review yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Langkah  tersebut  dilakukan  karena  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  untuk  menjaga  dan menegakkan konstitusi, seperti menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Petimbangan  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020, memastikan  terselenggaranya  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful participation)  setidaknya  terdapat  tiga  kriteria  yang  wajib  terpenuhi  diantaranya: pertama , hak  untuk  didengarkannya  pendapatnya  (right  to  be  heard), kedua ,  hak  untuk dipertimbangkan  pendapatnya  (right  to  be  considered),  dan ketiga ,  hak  untuk  mendapatkan tanggapan  atau  penjelasan  terhadap  pendapat  yang  telah  diberikan  (right  to  be  explained). Lebih  lanjut,  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful  participation)  harus  dapat dilakukan setidaknya pada tiga tahapan diantaranya  yakni pertama, pengajuan RUU.  Kedua,
pembahasan  bersama  oleh  Presiden  dan  DPR,  pembahasan  bersama  undang-undang  oleh Presiden,  DPR,  dan  DPD.  Ketiga,  persetujuan  bersama  undang-undang  antara  Presiden  dan DPR.
Oleh karena itu, melalui tiga kriteria dan tahapan tersebut akan memberikan parameter penilaian  yang  lebih  terukur  dalam  memastikan  kecacatan  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  melalui  segi  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful participation).  Pertimbangan  hukum  (ratio  decidendi)  dalam  putusan  tersebut  dianggap menjawab  kebutuhan  dalam  memastikan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  menyikapi  problematika  tersebut  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,  Mahkamah  menghendaki  aktualisasi konsep  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful  participation)  sebagai  bentuk pemenuhan  asas  keterbukaan  dalam  pembentukan  perundang-undangan,  serta  realisasi kehendak  pasal  22A  UUD  NRI  Tahun  1945.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dengan  peran Mahkamah  konstituisi  sebagai negative  legislator yang  memiliki  sifat  putusan erga  omnes yang  berarti  bahwa  para  pihak  secara  perorangan  maupun  lembaga  negara  terikat  terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (Sulistyowati et al., 2020).
Aktuliasasi  konsep  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  cara,  yaitu:  pengaturan dalam  taraf  undang-undang  dengan  merevisi  UU  P3  dan  melaksanakannya  sebagai  praktik konvensi  ketatanegaraan.  Pengaturan  partisipasi  masyarakat  dalam  UU  P3  masih  belum memenuhi  tiga  kriteria,  yakni  right  to  be  heard,  right  to  be  considered,  dan  right  to  be explained.  Untuk  menerapkan  konsep  meaningful  participation  tersebut  perlu  ditindaklanjuti dengan  memasukkannya  dalam  rencana  perubahan  RUU  P3.  Hal  ini  dilakukan  untuk melengkapi  pengaturan  partisipasi  masyarakat  dan  juga  memberikan  parameter  yang  jelas terhadap konsep meaningful participation.
Selanjutnya,  ketika  pembentuk  peraturan  enggan  memasukkan  konsep  meaningful participation  dalam  revisi  UU  P3,  maka  ada  satu  cara  lain  agar  konsep  tersebut  dapat diterapkan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Cara  tersebut  adalah  dengan cara  memasukkan  konsep  meaningful  participation  sebagai  bagian  dari  konvensi ketatanegaraan.  Artinya,  meskipun  tidak  dimasukkan  ke  dalam  norma  peraturan  perundang- undangan,  telah  terjadi  persetujuan  yang  dinyatakan  (express  agreement)  antara  DPR  dan Presiden untuk mempraktikkan konsep meaningful participation. Dengan demikian, DPR dan Presiden  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  menerapkan  3  (tiga) kriteria partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).
Sebab  dari  ketiga  kriteria  yang  diberikan  hanya  satu  kriteria  yang  telah  dilaksanakan dan terpenuhi yakni didengarkan pendapatnya (right to be heard). Sedangkan, kedua kriteria lainnya,  yaitu  dipertimbangkan  pendapatnya  (right  to  be  considered)  dan  mendapatkan tanggapan  atau  penjelasan  terhadap  pendapat  yang  telah  diberikan  (right  to  be  explained) belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal.  Oleh  karena  itu,  sebagai  upaya  aktualisasi  konsep partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful  participation)  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  hendaknya  dilakukan  pengaturan  secara  eksplisit  mengenai
hal tersebut dalam UU P3 atau melalui praktik konvensi ketatanegaraan. Kedua cara tersebut diharapkan  dapat  mengoptimalkan  aktualisasi  konsep  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna (meaningful  participation)  dalam  pembentukan  peraturan  peraturan  perundang-undangan melalui  adanya  jaminan  pertimbangan  dan  timbal  balik  masukan  atau  saran  yang  telah diajukan oleh masyarakat terhadap pembentuk undang-undang (Sapii et al., 2022).

## Implikasi Meaningful participation
Dalam  mewujudkan  negara  hukum  yang  demokratis  hal  yang  perlu  dipastikan  yakni keterbukaan  ruang  yang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  dapat  dipastikan  bahwa participatory dianggap lebih dominan apabila dibandingkan dengan representative democracy. Hal  tersebut  ditandai  dengan  terjadinya  pelibatan  masyarakat  dalam  berbagai  perumusan kebijakan  publik,  dengan  tidak  hanya  mengandalkan  tindakan  perwakilannya  yang  duduk  di parlemen (Haliim, 2016).  Melalui pemberlakuan UU P3 hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam  pembentukan  perundang-undangan  melekat  pada  setiap  individu  maupun  kelompok masyarakat.
Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  lebih  khususnya sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pertimbangan  hukumnya  secara  eksplisit  telah menghendaki perluasan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundangundangan. Di  samping  itu,  pada  bagian  amar  putusan  juga  dijelaskan  secara  implisit  bahwa mahkamah mewajibkan  pembentuk  undang-undang  untuk  merealisasikan  perluasan  hak  partisipasi masyarakat  melalui  perubahan  UU  P3.  Perluasan  yang  dimaksud  yakni  melalui  penerapan konsep  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful  participation).  Dibandingkan dengan  partisipasi  masyarakat  yang  diatur  dalam  UU  P3  yang  menghendaki  hubungan  satu arah,  konsep  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful  participation)  lebih menekankan  hubungan  timbal  balik  atau  dua  arah  antara  masyarakat  sebagai  pemberi masukan atau saran terhadap pembentuk undangundang sebagai pengambil keputusan.
Pada  hakikatnya,  partisipasi  masyarakat  dapat  dimaknai  sebagi  pemberian  masukan atau  saran  dalam  pembentukan  perundang-undangan.  Namun,  konsep  meaningful participation  menuntut  pembentuk  undang-undang  untuk  mempertimbangkan  dan memberikan tanggapan atas masukan atau saran yang diberikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, konsep tersebut memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.  Penerapan  konsep  tersebut  dianggap  akan  mendorong  pembentukan produk  peraturan  perundang-undangan  yang  berkarakter  responsif.  Sebab,  besarnya  ruang bagi  masyarakat  dalam  berpartisipasi  pada  proses  pembentukan  perundang-undangan  akan berimplikasi  terhadap  hukum  yang  terbentuk  benar-benar  bersifat  responsif  (Puri,  2017).  Di samping  itu,  secara  tidak  langsung  konsep  tersebut  mendorong  transparansi  dalam  proses pembentukan perundang-undangan.
Aktualisasi  konsep  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful  participation) saat  ini  menjadi  menjadi  agenda  yang  sangat  penting  untuk  direalisasikan.  Sebagai  negara yang  menganut  demokrasi,  pelaksanaan  segala  prosedur  dalam  pembentukan  peraturan
perundang-undangan akan berimplikasi terhadap respon publik. Dalam hal ini apabila proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  diselenggarakan  sesuai  dengan  ketentuan  atau prosedur  yang  berlaku,  maka  keberlakuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  akan memperoleh legitimasi publik. Sebaliknya, apabila proses pembentukan peraturan perundang- undangan  tidak  diselenggarakan  sesuai  dengan  ketentuan  atau  prosedur  yang  berlaku,  maka peraturan  perundang-undangan  yang  terbentuk  berpotensi  tidak  memperoleh  legitimasi masyarakat  (Basyir,  2014).  Produk  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  tidak  hanya tentang  mempunyai  legitimasi  hukum,  tetapi  juga  harus  mendapatkan  dan  mempunyai legitimasi secara sosial.
Melalui  aktualisasi  konsep  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful participation) yang diatur secara normatif dalam UU P3 dianggap akan memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan. Di mana melalui konsep tersebut masyarakat diberikan ruang yang  sangat  terbuka  dalam  turut  serta  merumuskan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan. Sehingga  potensi  maraknya  pengajuan  uji  formil  maupun  materil  undang-undang  kepada Mahkamah  Konstitusi  secara  tidak  langsung  akan  berkurang.  Hal  tersebut  sebagai  tanda bahwa  dari  segi  prosedur  maupun  subtansi  undang-undang  tersebut  telah  mencerminkan kehendak masyarakat.

## 3. Praktik Open Governance Melalui Meaningful Participation
Teori  kedaulatan  rakyat  (people  sovereignty)  pada  dasarnya  mengakui  bahwa  rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kemunculan teori ini merupakan wujud  perlawanan  terhadap  banyaknya  penyalahgunaan  kekuasaan  dari  kedaulatan  raja, sehingga  menjadi  sebab  terciptanya  tirani  dan  penderitaan  bagi  rakyat.  Teori  kedaulatan rakyat  ini  pula  yang  akhirnya  menjadi  prinsip  dasar  hingga  kemudian  melahirkan  konsep demokrasi (Muliati, 2016).
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  menggunakan  prinsip  demokrasi.  Prinsip tersebut terlihat secara konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, alenia  IV  yang  antara  lain  menegaskan  salah  satu  dasar  negara  yang  berbunyi:”kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan”.  Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh UUD 1945 menegaskan bahwa: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”.
Pelaksanaan  prinsip  dasar  demokrasi  menjadi  amanat  reformasi  di  Indonesia.  Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan  pemerintahan,  mulai  dari  pengambilan  kebijakan  sampai  pembentukan peraturan perundang-undangan. Adanya partisipasi dari masyarakat menjadi syarat utama dari terwujudnya  pemerintahan  yang  demokratis  tersebut  (Handoyo,  2018).    Senada  dengan  itu Stephanus Pelor (2018) juga memaknai partisipasi sebagai terbukanya kesempatan yang luas untuk  menyampaikan  saran,  kritik  serta  dilibatkan  dalam  pembentukan  kebijakan-kebijakan pemerintah  bagi  setiap  kelompok  masyarakat  berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  dari pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders).
Sementara  itu  Haryono  (2021)  menjelaskan  alasan  mendasar  tentang  pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah kebijakan, diantaranya yaitu: memberikan informasi  kepada  pemerintah  (informing  the  administration),  meningkatkan  kesediaan masyarakat  untuk  menerima  keputusan  (increasing  the  readiness  of  the  public  to  accept decisions), membantu perlindungan hukum (supplementing judicial protection), mendemokrasikan pengambilan keputusan (democratizing decision-making).
Meijer  (2012)  mendefinisikan  keterbukaan  pemerintah  sebagai  “…. sejauh  mana warga  dapat  memantau  dan  mempengaruhi  proses  pemerintah  melalui  akses  ke  informasi pemerintah  dan  akses  ke  arena  pengambilan  keputusan” Ini  menunjukkan  dua  dimensi pemerintahan  terbuka:  visi  atau  transparansi  melalui  akses  informasi,  dan  suara  atau partisipasi melalui akses ke arena pengambilan keputusan. Partisipasi yang efektif tanpa akses ke  informasi  sulit  dilakukan. Meskipun  partisipasi  itu  sendiri  merupakan  prasyarat  untuk mendapatkan  lebih  banyak  akses  informasi,  akses  informasi  tidak  serta  merta  berkontribusi pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi.
Open  government  menurut  Laurenti  (2017)  mencakup  tiga  hal  yakni  transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas.  Melalui transparansi, masyarakat memahami cara  kerja  pemerintah.  Dengan  keterlibatan  publik,  maka  publik  dapat  mempengaruhi  cara kerja  pemerintah  dalam  proses  kebijakan  pemerintah  dan  pelayanan  publik.  Akuntabilitas bermakna  bahwa  masyarakat  dapat  meminta  pemerintah  mempertanggungjawabkan  kinerja kebijakan dan pelayanannya.
Open  government  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  transparansi, partisipasi,  dan  akuntabilitas  pemerintah  untuk  memulihkan  kepercayaan  masyarakat (Andhika,  2017).  Dengan  demikian,  open  government  merupakan  sebuah  konsep  untuk menjembatani interaksi antara birokrat dan masyarakat. Peningkatan keterlibatan masyarakat mengarah  pada  aspirasi  masyarakat  yang  lebih  besar  dalam  pengambilan  keputusan  serta peningkatan  akuntabilitas  (Nurdin,  2018).  Dengan  demikian,  partisipasi  publik  sangat berkaitan  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Open  government  tidak  menjadi  bermakna apabila transparansi tidak terlaksana dengan baik (Maulana, 2018).
Asas Keterbukaan atau transparansi merupakan prasyarat lahirnya pemerintahan yang demokratis,  prinsip  keterbukaan  ini  seharusnya  mampu  diterjemahkan  secara  nyata  dalam berbagai  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan  termasuk  pembentukan  perundangan  sampai dengan peraturan daerah. Penerapan asas keterbukaan secara konsisten dan konsekuen dalam proses  pembentukan  perundangan  dan  peraturan  daerah  akan  menjadikan  perundangan  dan peraturan daerah yang dihasilkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jelas bahwa asas keterbukaan  dalam  proses  pembentukan  perundangan  dan    peraturan  daerah  memiliki  peran dan  fungsi  yang  penting  bagi  dihasilkannya  suatu  produk  Peraturan  Perundang-undangan yang berwatak responsif (Huzaeni & Anwar, 2021).
Dalam  Penjelasan  Pasal  5  Huruf  G  tentang  Asas  Keterbukaan  “Bahwa  dalam pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
Dengan  demikian  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk  memberikan  masukan  dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.”  Dari penjelasan  di  atas  dapat  digaris  bawahi  tentang  transparansi  dan  partisipasi  yang  menjadi pokok dari penjabaran asas keterbukaan.
Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) yang diatur secara normatif dalam UU P3,  menuntut  pembentuk  undang-undang  untuk  mempertimbangkan  dan  memberikan tanggapan atas masukan atau saran yang diberikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, konsep tersebut memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan.

## Kesimpulan
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi tanggungjawab Presiden  dan  DPR,  tetapi  juga  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Dalam  perkembangannya, melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang  di  dalam  dasar pertimbangannya  menghendaki  pembentukan  peraturan  perundangundangan  menerapkan partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (meaningful  participation).  Mahkamah  konstitusi memberikan  3  (tiga)  kriteria  meaningful  participation  yaitu:  didengarkan  pendapatnya  (right  to be  heard),  dipertimbangkan  pendapatnya  (right  to  be  considered),  dan  mendapatkan  tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan (right to be explained). konsep tersebut memperluas  makna  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Penerapan konsep tersebut dianggap akan mendorong pembentukan produk peraturan perundang-undangan yang berkarakter responsif. Sebab, besarnya ruang bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pembentukan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap hukum yang  terbentuk  benar-benar  bersifat  responsif.  Di  samping  itu,  secara  tidak  langsung  konsep tersebut mendorong transparansi dalam proses pembentukan perundang-undangan.
Dalam  Penjelasan  Pasal  5  Huruf  G  tentang  Asas  Keterbukaan  “Bahwa  dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan  bersifat  transparan  dan  terbuka.  Dengan demikian  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluasluasnya  untuk memberikan  masukan  dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.”14  Dari  penjelasan di  atas  dapat  digaris  bawahi  tentang  transparansi  dan  partisipasi  yang  menjadi  pokok  dari penjabaran asas keterbukaan.

## BIBLIOGRAFI
Aji,  A.  B.,  &  Randikaparsa,  I.  (2020).  Analisis  Yuridis  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daearah. J-LEE-Journal of Law, English, and Economics , 2 (01), 57–72. https://doi.org/10.35960/j-lee.v2i01.590
Andhika,  L.  R.  (2017).  Evolusi  konsep  tata  kelola  pemerintah:  Sound  governance,  dynamic governance  dan  open  government. Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan  Publik , 8 (2),  87–102. https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867
Ashiddiqie, J. (2017). Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan .
Basyir,  A.  (2014).  The  importance  of  academic  script  in  the  statutes  formatting  to  realize aspirasional  and  responsive  law. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 2 (2). https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.171
Hakiki,  Y.  R.  (2022).  Kontekstualisasi  Prinsip  Kekuasaan  sebagai  Amanah  dalam Pertanggungjawaban  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia. As-Siyasi:  Journal of Constitutional Law , 2 (1), 1–20. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813
Haliim,  W.  (2016).  Demokrasi  Deliberatif  Indonesia:  Konsep  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. Masyarakat Indonesia , 42 (1), 19–30. https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556
Handoyo,  B.  H.  C.  (2018).  Konstruksi  Pandangan  Critical  Legal  Theory  Tentang  the  Rule  of Law, the Meaning of Law, Dan the Law and Society. Arena Hukum , 11 (3), 434–453.
Haryono,  D.  (2021).  Metode  Tafsir  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian Konstitusional  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Jurnal  Konstitusi , 18 (4),  774–802. https://doi.org/10.31078/jk1843
Huzaeni,  M.  R.,  &  Anwar,  W.  R.  (2021).  Pelaksanaan  Asas  Keterbukaan  Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Dialektika Hukum , 3 (2), 213–230. https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754
Laurenti, M., Porro, S., Pirri, C. F., Ricciardi, C., & Chiolerio, A. (2017). Zinc oxide thin films for  memristive  devices:  a  review. Critical  Reviews  in  Solid  State  and  Materials  Sciences , 42 (2), 153–172. https://doi.org/10408436.2016.1192988
Maulana,  R.  Y.  (2018).  Desain  Kolaborasi  Penyediaan  Layanan  Pemerintahan  Berbasis  Open Government. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi , 2 (2), 71–82.
Meijer,  A.  J.,  Curtin,  D.,  &  Hillebrandt,  M.  (2012).  Open  government:  connecting  vision  and voice. International Review of Administrative Sciences , 78 (1), 10–29. https://doi.org/10.1177/0020852311429533
Muliati,  I.  (2016).  Pandangan  M.  Natsir  tentang  demokrasi:  Kajian  pemikiran  politik  Islam.
Tingkap , 11 (2), 129–139.
Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) , 5 , 1–17.
Parlindungan,  S.,  &  Toni,  G.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Ensiklopedia of Journal , 1 (2), 271829.
Pitoy,  H.  F. (2014).  Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Lex et Societatis , 2 (5). https://doi.org/10.35796/les.v2i5.4889
Puri,  W.  H.  (2017).  Progresif  di  Bidang  Agraria  di  Indonesia. Bhumi  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan , 3 (1 April).
Roza,  D.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  Untuk Mewujudkan  Indonesia  Sejahtera  Dalam  Pandangan  Teori  Negara  Kesejahteraan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (1), 131–144. https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185
Sapii,  R.  B.  S.,  Pratama,  Y.  D.,  Darosyifa,  T.,  &  Nasution,  A.  I.  (2022).  The  Existence  of Regional  Representative  Council  in  The  Position  of  The  Leaders  of  The  People’s Consultative Assembly. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 8 (1), 1–17.
Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (2), 154–166.
Stephanus  Pelor,  S.  H.  (2018).  Peranan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Terhadap Pembangunan  Politik  Dan  Demokrasi  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum , 3 (1), 131–146.
Sugiyono, P. D. (2016). Statistika Untuk Penelitian (ke-27). Bandung: Alfabeta Bandung .
Sulistyowati,  T.,  Nasef,  M.  I.,  &  Rido,  A.  (2020).  Constitutional  Compliance  Atas  Putusan Pengujian  Undang-Undang  Di  Mahkamah  Konstitusi  Oleh  Adressat  Putusan. Jurnal Konstitusi , 17 (4), 699–728. https://doi.org/10.31078/jk1741
Yuan,  L.  A.  P.,  &  Suprobowati,  G.  D.  (2022).  Analisis  Penyusunan  UU  Cipta  Kerja  Dalam Kaitannya Dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan Putusan MK  Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Souvereignty , 1 (3), 530–538.

## Copyright holder:
Bambang Karsono, Amalia Syauket (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: