## Tria Patrianti & Rizanto Binol
Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia Strategic Brand & Reputation, Redmaroon, Jakarta, Indonesia tria.patrianti@umj.ac.id, rizanto.binol@gmail.com

## Abstrak
Awal  tahun  2019,  Indonesia  menorehkan  prestasi  menjadi  negara  di  peringkat  pertama  destinasi  wisata  halal dunia,  versi  Global  Muslim  Travel  Index  (GMTI)  2019.   Prestasi  ini  tidak  terlepas  dari upaya  Tim  Percepatan Pariwisata  Halal  Kementerian  Pariwisata  Republik  Indonesia  (Kemenpar)  yang  telah  mendisain  dan  membuat strategi pengembangan pariwisata halal untuk menambah perolehan devisa negara. Lima destinasi utama wisata halal di Indonesia  yaitu  Lombok, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat dan DKI Jakarta, juga  telah berkontribusi pada prestasi Indonesia di kancah internasional dengan  upaya komunikasi  mereka dengan stakeholder strategis pariwisata  halal  di  masing-masing  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  menganalisis  komunikasi pemerintah  dan  menganalisis  key  messages  yang  dibuat  public  relations  pemerintah  tentang  pariwisata  halal. Pendekatan  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik    wawancara  bersama  pembina tim  pengembangan  wisata  halal  Kemenpar,  humas  Pemprov  DKI  Jakarta,  pelaku  industri  pariwisata  halal,  dan praktisi public relations yang berada di tim pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Menggunakan konsep public  relations  dan  messaging  development,  tulisan  ini  diharapkan  berkontribusi  pada  perkembangan  industri pariwisata  di  Indonesia  melalui  perspektif  public  relations  dan  pengembangan  pesan  pariwisata  halal.    Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagai regulator untuk pariwisata halal, Kemenpar belum melakukan aktivitas komunikasi  dengan  pendekatan  public  relations  yang  optimal  melalui  penyampaian  pesan  pariwisata  halal kepada  masyarakat  Indonesia  sendiri.    Exposure  tentang  pariwisata  halal  di  Indonesia  belum  sepenuhnya dipahami  oleh  masyarakat  dan  awareness  tentang  industri  pariwisata  halal  sebagai  bagian  dari  gaya  hidup muslim  di  Indonesia,  belum  sampai  pada  tahap  yang  menggembirakan  dibandingkan  dengan  negara  tetangga Malaysia.
Kata Kunci: Messaging Development, Muslim Friendly, Pariwisata Halal, Public Relations

## PUBLIC RELATIONS AND MESSAGING DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM IN INDONESIA

## Abstract
As for the Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 results, the major highlight is Indonesia moving to be the top destination of World Halal Tourism. This achievement was inseparable from the efforts of the Halal Tourism Acceleration  Ministry  of  Tourism  of  the  Republic  of  Indonesia  (Kemenpar)  who  had  designed  and  made development  strategy  of  halal  tourism  to  increase  foreign  exchange  earnings.  Five  major  halal  tourism destinations  in  Indonesia,  namely  Lombok,  Aceh,  West  Sumatra,  West  Java  and  DKI  Jakarta,  have  also contributed  to  Indonesia's  achievements  in  the  international  arena  with  their  communication  efforts  along  with strategic  stakeholders  of  halal  tourism  in  each  region.  This  article  aims  to  find  out  and  analyse  government communications  and  key  messages  developed  by  government  public  relations  on  halal  tourism.  This  research approach  is  a  qualitative  method  using  interviewi  techniques  with  the  advisory  board  of  halal  tourism development  team  of  the  Ministry  of  Tourism,  Jakarta  Provincial  Government,  halal  tourism  industry  players, and public relations practitioners respectively. Using the concept of public relations and messaging development, this  paper  is  expected  to  contribute  to  the  development  of  the  tourism  industry  in  Indonesia  through  the perspective  of  public  relations  and  the  development  of  halal  tourism  messages.  This  study  reveals  that  as  a regulator  for  halal  tourism,  Kemenpar  has  not  carried  out  communication  activities  with  an  optimal  public

## PUBLIC RELATIONS & MESSAGING DEVELOPMENT: PENGEMBANGAN PESAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF PUBLIC RELATIONS
relations approach through messaging development on halal tourism for its public. The exposure of halal tourism in Indonesia is not yet fully understood by the community and awareness of the halal tourism industry as part of the Muslim lifestyle in Indonesia, has not reached an encouraging stage compared to neighbouring Malaysia.
Keywords:  Messaging Development, Muslim Friendly, Pariwisata Halal, Public Relations

## PENDAHULUAN
Industri  pariwisata  merupakan  sektor  ekonomi utama  di  Indonesia  yang  berkontribusi  pada devisa  negara  dan  berada  di  peringkat  kedua setelah  CPO  (Crude  Palm  Oil)  atau  Kelapa Sawit.  Pada  tahun  2020,  sektor  pariwisata bahkan diproyeksikan akan menjadi kontributor  terbesar  bagi  penerimaan    devisa negara    di  Indonesia  (Pusdatin  Kemenpar, 2014).  Seiring  dengan  perkembangan  industri pariwisata,  tren  pertumbuhan  pasar  pariwisata halal  dunia  pun  terus  meningkat.  Sejak  tahun 2013,  menurut  laporan    Thomson  Reuters  dan Dinar  Standard,  pendapatan  bisnis  pariwisata halal    di  dunia  senilai  US$  137  milyar  dan mencapai US$ 181 milyar di tahun 2018 yang lalu  (Mohsin, Ramli, & Alkhulayfi, 2016).
Di  Indonesia  sendiri,  Pariwisata  halal merupakan  salah  satu  program  prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dikerjakan sejak tahun 2012 lalu saat Marie Eka Pangestu menjabat  sebagai  Menteri  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  (Kemenpar).    Komitmen pemerintah  untuk  mengembangkan  pariwisata halal  ditunjukkan  dengan  melakukan  soft launching pariwisata halal pada bulan Desember  2012.  Perjalanan  ditetapkannya konsep pariwisata halal direspon oleh berbagai pihak,  termasuk  industri  pariwisata.    Saat  itu, tanggapan  pelaku  industri  belum  merespon dengan  baik.    Hal  ini  ditunjukkan  dengan penurunan  peringkat  Indonesia  di  Global Muslim  Travel  Index  (GMTI)  2013  dimana Indonesia turun ke peringkat enam.
Sebelumnya,  Indonesia  ada  di  posisi  ke-lima (GMTI 2011).
Global  Muslim  Travel  Index  (GMTI)
2015  memasukkan  Indonesia  ke  dalam kelompok  destinasi  Organisation  of  Islamic
Cooperation  (OIC).  Studi  GMTI  menganalisis data  lengkap  yang  meliputi  100  destinasi dengan  hasil  rata-rata  berdasarkan  sembilan kriteria  seperti  kecocokan  sebagai  destinasi liburan  keluarga  dan  keamanan  (kunjungan wisatawan  muslim,  destinasi  liburan  keluarga, perjalanan  yang  aman),  ketersediaan  layanan dan  fasilitas  muslim  friendly  di  destinasi wisata (makanan halal, kemudahan akses untuk beribadah,  layanan  dan  fasilitas  bandara, pilihan  akomodasi),  dan  halal  awareness (mengutamakan kehalalan, kemudahan komunikasi).
Di era pemerintahan Jokowi, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan  evaluasi  dan  memutuskan  untuk mengganti  nama  Wisata  Syariah  menjadi Pariwisat Halal, serta membentuk tim Percepatan  Pariwisata  Halal  Indonesia  agar dapat  memiliki  daya  saing  dengan  destinasi wisata  halal  negara  lainnya  pada  tahun  2016. Strategi pengembangan Pariwisata Halal ditekankan  pada  pendekatan  muslim  friendly, yaitu memberikan kenyamanan dan kemudahan  bagi  wisatawan  muslim  pada  a) tersedia  makanan  dan  minuman  yang  tersedia kehalalannya,  b)  tersedia  fasilitas  yang  layak dan  nyaman  untuk  bersuci  dengan  air,  c) tersedia  fasilitas  yang  memudahkan  untuk beribadah,  dan  d)  produk  dan  jasa  pelayanan pada usaha-usaha  beserta objek - objek wisata, kondusif    terhadap  “Gaya  Hidup  Halal”. (Sofyan,  n.d.).  Pendekatan  ini  menghasilkan naiknya peringkat Indonesia menjadi peringkat ke-tiga.
Data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga  tahun  2030,  jumlah  wisatawan  muslim (wislim)  diproyeksikan    menembus  angka  230 juta  di  seluruh  dunia,    Sementara  itu, pertumbuhan  pasar  pariwisata  halal  Indonesia
di  tahun  2018  mencapai  18%  dengan  jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung  ke  destinasi  wisata  halal  prioritas Indonesia  mencapai  2,8  juta  dengan  devisa mencapai  lebih  dari  40  triliun.  Mengacu  pada target  capaian  20  juta  kunjungan  wisatawan mancanegara  (wisman)  yang  harus  diraih  di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan  25%  atau  setara  5  juta  dari  20 juta  wisman  adalah  wisatawan  muslim (CrescentRating, 2019) .
Potensi perkembangan industri pariwisata  halal  di  Indonesia  didukung  oleh jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia  , tinggniya  jumlah  kedatangan  wisatawan  dari negara-negara  UEA,  dan  fasilitas  pendukung muslim  friendly  yang  telah  ada  di  beberapa destinasi  pariwisata.    Ketika  pariwisata  halal ditetapkan  oleh  pemerintah,  fasilitas  dan  daya dukung  industri  pariwisata  halal  merupakan ekstensi  dari  pariwisata  umum  yang  telah  ada sebelumy .  Lima destinasi pariwisata halal pun ditetapkan  oleh  Kemenpar,  yaitu  Aceh, Sumatera Barat, Lombok, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Kelima destinasi tersebut diprioritaskan sebagai tujuan wisatawan karena memiliki  daya  dukung  muslim  friendly  yang lebih  mudah  dikembangkan  menjadi  destinasi pariwisata  halal.    Secara  prinsip,    konsep pariwisata  halal  di  Indonesia  merupakan extended  version  facilities  and  services  untuk wisatawan  muslim  sebagaimana  yang  sudah disampaikan sebelumnya.yaitu sebagai berikut;
a)  tersedia  makanan  dan  minuman  yang
tersedia kehalalannya, b) tersedia fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci dengan air, c) tersedia  fasilitas  yang  memudahkan  untuk beribadah,  dan  d)  produk  dan  jasa  pelayanan pada usaha-usaha  beserta objek - objek wisata, kondusif    terhadap  “Gaya  Hidup  Halal”. (Sofyan,  n.d.).    Oleh  karena  itu,  industri pariwisata  halal  di  Indonesia  mengacu  pada prinsip perpanjangan atau ekstensi dari fasilitas dan  pelayanan  dari  pariwisata  umum  yang telah  ada  sebelumnya,  namun  dalam  kemasan muslim  friendly  seperti  ketersediaan  unsur pendukung di atas.
Prestasi Indonesia di kancah internasional  pada  industri  pariwisata  halal tidak  berbanding  lurus  dengan  komunikasi yang  dijalankan  oleh  pemerintah.    Pada perspektif public relations, pemerintah pusat cq Kemenpar  belum  menjalankan  diseminasi informasi  yang  bertujuan  untuk  menimbulkan pengertian dan pemahaman publik akan esensi dan  pariwisata  halal,  let  alone  industri pariwisatanya sendiri. Polemik tentang konsep halal  dan  Syariah  pada  industri  pariwisata, hingga  saat  ini  masih  menjadi  perdebatan publik  di  kalangan  pemerintah  daerah,  yang menjadi  prioritas  pengembangan  destinasi wisata  halal  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah Pusat.
Komunikasi  pemerintah  baik  dari Pemprov  DKI  Jakarta  belum  memuat key messages yang  dapat  menimbulkan  pengertian dan pemahaman publik tentang pariwisata
Tabel 1.2 Media monitoring “Pariwisata Halal” Judul / Berita/Media Statements
Kata Pakar Pariwisata Soal Wisata Halal Tak Ada Kaitan dengan SARA
Ketua  Umum  Perkumpulan  Pariwisata  Halal  (PPHI) Riyanto  Sofyan  kerberatan  wisata  halal  diplesetkan dengan nada SARA, menjadi Arabisasi dan Islamisasi. Menurutnya, membangun brand dan mensosialisasikan
“Istilah  pariwisata  halal  itu  pertama  kali booming  di  dunia  global  bukan  dari Indonesia  melainkan  dari  negara-negara yang  mayoritas  non-muslim.Tujuannya untuk  mendatangkan  wisatawan  muslim mancanegara,  seperti  warga  Malaysia,
wisata  halal  di  Indonesia  ini  bukan  perkara  enteng sehingga  jangan  dirusak  hanya  untuk  kepentingan jangka  pendek  dan  politik  praktis  (travel.detik.com  /
29-06-2019) Singapore, Timur Tengah, Eropa, Amerika,  Australia,  agar  mereka  tetap nyaman  berwisata  dan  tidak  melanggar larangan agama, terutama saat makan dan minum. Menjamin kepuasan para wisatawan,  adalah  amanah  Undang- Undang  No.  10  Tahun  2009  tentang
Kepariwisataan  dan  Undang-Undang  No. 8  tahun  1999,  tentang  Perlindungan Konsumen,  Jadi  tidak  ada  yang  ilegal tentang  penyelenggaran  pariwisata  halal. (Riyanto Sofyan) .

## Ma’aruf Amin dan Arief Yahya Siap Genjot Wisata Religi
Wakil  Presiden  RI  Terpilih  KH.  Ma’aruf  Amin  dan Menteri  Pariwisata  Arief  Yahya  sepakat  tingkatkan kualitas  wisata  halal  di  Indonesia.  Hal  ini  terungkap saat  keduanya  menghadiri  Sarasehan  Pengembangan Wisata Religi di Pesantren An Nawawi Tanara, Serang Banten, Jumat (/www.liputan1.com / 4-07-2019).
Dalam sambutannya, Menpar Arief Yahya menyampaikan  3  hal  utama  komitmen untuk  pengembangan  wisata  Serang. Yaitu  Masterplan  Pengembangan  Wisata Religi  di  Serang,  implementasi  kebijakan pengembangan  SDM  pariwisata,  Dan pengembangan Wisata Tirta di Kalimati.
“Tindaklanjut  ini  akan  selesai  pada  29 Agustus  2019.  Semua  akan  bekerja  sama mewujudkannya,”  ujar  Menpar  Arief Yahya (Arief Yahya)

## Pariwisata Halal Bukan Arabisasi
Ketua  Umum  Perkumpulan  Pariwisata  Halal  (PPHI) Riyanto  Sofyan  keberatan  “Wisata  Halal”  diplesetkan dengan nada SARA, menjadi “Arabisasi.”
(http://www.tribunnews.com/29-06-2019) Ketua  Umum  Perkumpulan  Pariwisata Halal  (PPHI)  Riyanto  Sofyan  keberatan
“Wisata  Halal”  diplesetkan  dengan  nada SARA, menjadi “Arabisasi.”
“Istilah  Pariwisata  Halal  digunakan  oleh negara-negara yang mayoritas non muslim!  Tujuannya  untuk  mendatangkan wisatawan  muslim  mancanegara,  seperti warga Malaysia, Singapore, Timur Tengah,  Eropa,  Amerika,  Australia,  agar mereka  tetap  nyaman  berwisata  dan tidak melanggar  larangan  agama.” (Riyanto Sofyan)
Incar  Wisatawan  Muslim  Dunia,  Ini  yang Dilakukan Kemenpar
Sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  Muslim cukup  besar,  Indonesia  memang  belum  setenar  negara Muslim  misalnya  UEA  dalam  hal  tujuan  wisata  halal. Melihat  potensi  yang  dimiliki  serta  jumlah  wisatawan Muslim yang besar, Kemenpar akan segera mengeluarkan  Pedoman  Penyelenggaraan  Pariwisata
Pedoman ini harus dibuat karena kita saat ini  tidak  memilikinya.  Dulu  ada, lalu  kita cabut,  ini  namanya  bukan  peraturan  tapi pedoman,  bisa  digunakan.  Kalau  tidak memiliki (pedoman), tidak ada standar, itu tidak  boleh.  Undang-undang  mengatakan setiap  layanan  yang  diberikan  pada konsumen  wajib  memberikan  standar
Halal. (m.viva.co.id/25-06-2019) usaha ( Arief Yahya )

## Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Segera Diluncurkan
Kementerian  Pariwisata  Republik  Indonesia  segera keluarkan  pedoman  dan  rencana  strategis  (renstra) penyelenggaraan  pariwisata  halal  yang  akan  menjadi standar bagi para pelaku industri. Indonesia .( https://republika.co.id/berita/ 26-06-2019)
Sebelumnya kita tidak memiliki pedoman, dulu  ada  bersifat  peraturan,  tapi  dicabut lagi  karena sifatnya  wajib,  kalau  yang  ini bersifat  pedoman  untuk  mereka  yang ingin dan membutuhkan untuk pengembangan wisata halal ( Arief Yahya)
Sejak  pertama  kali  dirancang  konsep pariwisata  halal  pada  20162  lalu  hingga  saat ini,  pesan  yang  disampaikan  pemerintah  pusat masih  seputar  pengelolaan  isu  konsep  Halal. Seperti  yang  diberitakan  media massa, masyarakat  dan  publik  serta  pihak-pihak  yang terkait dengan pariwisata halal masih ada yang merasa  keberatan  oleh  konsep  halal  dan menganggap bahwa dengan melekatkan terminologi  halal,  maka  industri  pariwisata akan terhambat.
Selanjutnya,  konsep  halal  dikaitkan dengan  ‘Arabisasi’  dan  ‘Islamisasi’.    Kedua hal tersebut merupakan bukti bahwa pengembangan  pesan  pariwisata  halal  yang dilakukan  pemerintah  belum  meningkatkan pengetahuan  dan  pemahaman  publik  akan pentingnya pariwisata halal bagi pengembangan  sektor  ekonomi  di  Indonesia. Tim  percepatan  pariwisata  halal  Kemenpar menyatakan  bahwa  sebenarnya  pariwista  halal merupakan  ekstensi  atau  perluasan  dari pelayanan  dan fasilitas  yang  sebelumnya  telah ada  di  sektor  pariwisata  umum.    Selain polemik  halal  vs arabisasi dan islamisasi  yang dinyatakan pada pemberitaan media, munculnya  beragam  konsep  wisata religi  pada perkembangan  pariwisata  halal  di  Indonesia menjadi  persepsi  pemangku  kepentingan  yang mengarah pada konsep wisata Syariah. Hal ini menyebabkan  kejelasan  informasi  tentang konsep halal semakin ‘kabur’.
Konsep dan pesan inti tentnag pariwisata halal belum sepenuhny dikemas dan dikembangkan  sesuai  dengan  key  message
concept  dari  Smith  (2013)  bahwa  pesan  yang terarah  harus  memuat  kejelasan,  ringkas,  dan dapat  dipahami  oleh  target  audience.    Pesan pun harus memiliki unsur kekuatan Bahasa dan slogan  serta  terminologi  yang  dapat  diingat oleh  publik,  serta  unsur  ethical  language  yang tidak menimbulkan ketidakpercayaan audience.

## METODE
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  studi  literatur  dan indepth interview dengan tenaga ahli pengembangan  wisata  halal  di  Kementerian Pariwisata,  Pelaku  industri  pariwisata  halal, dan praktisi public relations.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam beberapa literatur, kajian Public Relations  di  industri  pariwisata  umum  dan pariwisata halal masih terbatas.  Belum banyak studi  tentang  upaya  mengkomunikasikan konsep dan destinasi pariwisata halal menggunakan  perspektif  public  relations.
Bahkan,  di  industri  pariwisata  umum  pun, public  relations  masih  belum  dapat  diterapkan karena  tidak  adanya  model  public  relations yang  sesuai.    Marketing  atau  pemasaran  dan promosi  mendominasi  pendekatan  pada  ranah pariwisata  umum  dan  pariwisata  halal. (Huertas, 2008)
Bagaimana  dengan  pola  komunikasi dan  pengembangan  pesan  pariwisata  halal  di Indonesia?  Melalui perspektif public relations, pemerintah pusat sebenarnya telah mengembangkan  pendekatan  hubungan  atau relasi  dengan  publik  strategis.    Pada  beberapa aktivitas public relations, Kemenpar menyebarluaskan releases kepada media untuk menumbuhkan  publisitas  bagi  pembangunan image  atau  citra  yang  positif  bagi  pemerintah pusat  atau  Kemenpar.    Dari  sekian  banyak pemberitaan tentang  pariwisata  halal  yang  ada di  Indonesia,  key  messages  yang  berkembang adalah tentang prestasi naiknya rating
Indonesia di deretan negara yang mengembangkan parwisata halal.  Pemeringkat rating  industri  halal,  Crescenting,  menjadi referensi  penting  Kemenpar  sebagai  fact  sheet bagi upaya publisitas untuk media
Namun, public relations bukan sekedar publisitas.    Elemen  ini  merupakan  sebuah komponen  pada  tahapan  komunikasi  yang bertujuan  untuk  menumbuhkan  atensi  media, sementara  public  relations  mencakup  empat tahapan  proses  yang  memerlukan  perencanaan dan  komunikasi  strategis  untuk  beragam publik.    Komponen  penting  pada  public relations  modern  ditujukan  untuk  membangun hubungan baik dengan public (Dennis, 2006).
Dalam konteks pariwisata halal, pengembangan  pesan  pariwisata  halal  yang sebaiknya dilakukan oleh komunikator Kemenpar  bukan  hanya  mendiseminasikan keberadaan  dan  pencapaian  penting  industry pariwisata halal di Indonesia melalui publisitas kepada media, namun upaya menjalin hubungan  baik  pada  publik  strategisnya. Selain  pelaku  industry,  pemerintah  daerah sebagai stakeholder penting Kemenpar memerlukan  pembinaan  yang  sustain  akan pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  konsep pariwisata halal.
Berdasarkan wawancara dengan tenaga ahli komunikasi dari tim pengembangan pariwisata  halal  Kemenpar,  dinyatakan  bahwa beberapa  pemerintah  daerah  yang  sebelumnya
telah sepakat untuk mengikuti konsep pariwisata  halal  kini  destinasi  halal  tersebut ada  yang  ‘mundur’  karena  merasa  ‘berat’ dengan  konsep  halal  yang  mereka  pamahi sebagai ‘islamisasi’ dan ‘arabisasi’.  Bali, yang sebelumnya  juga  dirancang  untuk  tujuan wisata  halal,  karena  kurangnya  pemahaman tentang  konsep  halal,  tidak  bersedia  untuk diikutsertakan  menjadi  destinasi  halal.    Belum lagi  beberapa  daerah  yang  telah  dijadikan sebagai  destinasi  halal,  saat  ini  masih  terlibat pada  ‘perang  opini’  diantara  pemangku kepentingan  di  daerah  tersebut;  apakah  tetap halal atau Syariah, dan lain sebagainya.
Pendekatan  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah  dalam  perspesktif  public relations,  yaitu  membina  hubungan  baik dengan  publik,  sebenarnya  sudah  dilakukan oleh Kempenpar. Bahkan, setelah menjalankan  komunikasi  dengan  pemerintah daerah  dimana  daerahnya  dijadikan  program pengembangan  destinasi  halal,  pemerintah pusat  menyediakan  bimbingan  teknis  dan kelembagaan atau aturan untuk pengembangan pariwisata halal tersebut.
Menurut UU no 10 tahun 2009, semua standar  usaha  pariwisata,  ditetapkan  oleh Kemenpar.  Namun,  seperti  yang  dinyatakan oleh  Bapak  Riyanto  Sofyan,  pembina  tim pengembangan dan percepatan pariwisata halal Kemenpar, harus ada komitmen dari pimpinan daerah  untuk  mengembangkan  pariwisata halalnya.    Pendekatan  dengan  public  strategis Kemenpar  yaitu  pemerintah  daerah,  belum sepenuhnya  dapat  diterjemahkan  dengan  baik oleh masing-masing pimpinan daerah. Sebagai contoh,  hingga  saat  ini  Sumatera  Barat  masih belum final menetapkan pengembangan pariwisatanya  apakah  akan  mengembangkan pariwisata halal atau Syariah.
Jika  merujuk  pada  data  jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia,  pemerintah  daerah  sejatinya  dapat melihat  potensi  yang  sangat  besar  bagi pertumbuhan  ekonomi dari sector pariwisata.
Tabel 1.2 : Jumlah Kedatangan Wisatawan Internasional& Muslim ke Indonesia dan negara

## ASEAN dan UAE
TOURIST  ARRIVALS 2016 INDONESIA SINGAPORE

## MALAYSIA
THAILAND UAE 2015 TURKEY INTL TOURIST S VISIT 12,023,971 16,403,595 26,545,936 32,588,303 14,837,000 25,352,21 3 INTL MUSLIM T OURIST VISIT 2,416,686 4,152,500 6,435,763 5,290,297 n.a. 5,158,944 % TOTAL INTERNA TIONAL MUSLIM TOURIST S 22% 25% Sourc 24% e: Sofyan Hospitalit y ‘s Analysis 16% From Minintry of
Tourism of Indonesia n.a.
, UNWTO Highlights 2016, WTTC R 20% eport 2016 and various sources

## Sumber: Sofyan Hospitality International
(2018)
Tabel di atas menggambarkan peluang yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  daerah  yang telah  ditetapkan  sebagai  destinasi  Halal Tourism  di  Indonesia.    Meski  jumlahnya  di bawah  Malaysia  dan  Thailand,  di  lingkup ASEAN, namun jumlah kedatangan wisatawan muslim  ke  Indonesia  membutuhkan  destinasi yang muslim  freiendly atau  yang  memiliki konsep halal  tourism. Konsep Halal  Tourism diartikan;  1)  tersedia  makanan  dan  minuman yang  terjamin  kehalalannya,  2)  Tersedia fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci dengan  air,  3)  Tersedia  fasilitas  yang memudahkan untuk  beribadah, dan 4) Produk dan  jasa  pelayanan  pada  usaha-usaha    beserta objek - objek wisata, kondusif  terhadap “Gaya Hidup Halal (Sofyan Hospitality Intl 2018). Daerah  yang  telah  ditetapkan  sebagai salah  satu  prioritas  pengembangan  destinasi halal, yaitu Jakarta, merupakan daerah pertama yang  telah memiliki fasilitas Halal Hospitality sejak  tahun  1992.  Hotel  Sofyan,  satu-satunya hotel yang telah menggunakan konsep Syariah
di  Jakarta    Berdasarkan  hasil  wawancara dengan pemilik jaringan Sofyan Hotel, Riyanto Sofyan,  dinyatakan  bahwa  animo  wisatawan muslim  yang  datang  ke  DKI  Jakarta  cukup besar sehingga sangat relevan jika pengembangan  destinasi Halal  Tourism di Indonesia setelah Lombok, Aceh, Sumbar, dan Jawa Barat, adalah DKI Jakarta.
Namun,  pesan  inti  tentang  pariwisata
Halal di DKI Jakarta juga belum dikembangkan  dan  dikelola  dengan  baik. Butuh  komitmen  pempimpin  daerah  untuk menyelaraskan  pesan-pesan  komunikasi  bagi pengembangan pariwisata halal di DKI Jakarta. Kementerian  Pariwisata  telah  mencanangkan DKI  Jakarta  untuk  menjadi  destinasi  halal dengan  berbagai  pertimbangan  diantaranya sebagai berikut; 1) Jakarta menjadi pintu utama masuknya  wisatawan  muslim  international selain  Batam  dan  Bali,  2)  Jakarta  merupakan ibu  kota  negara  dengan  melting  pot  budaya dari seluruh nusantara yang memiliki keunikan untuk dieksplorasi oleh wisatawan muslim , 3)
Jakarta  merupakan  destinasi  yang  memiliki atraksi  cukup  banyak  dan  bervariasi  untuk diminati  oleh  wisatawan  muslim  ,  serta  4) fasilitas  muslim  friendly  seperti  masjid  dan mushola  yang  banyak  di  setiap  penjuru  kota. Untuk  lokasi  yang  dikembangkan  menjadi destinasi  pariwisata  halal  ,  pemerintah  pusat (Kemenpar)  Pemerintah  Pusat  mensupport Promosi  dan  Pemasaran,    Bimbingan  Teknis untuk penegmbangan destinasi, dan  Peraturan atau  regulasi  untuk  destinasi  halal.    Sejak 2015, Jakarta belum beranjak untuk mengangkat  Halal  Tourism  sebagai  destinasi pariwisata halal meskipun strategi
pengembangan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Raides,  Kepala  Bidang  Informasi Publik  Dinas  Komunikasi,  Informasi  dan Statistik  (Diskominfotik),  menjelaskan  bahwa Pemprov  DKI  Jakarta  sangat  mendukung ditetapkannya  kota  Jakarta  sebagai  salah  satu destinasi  halal  di  DKI  Jakarta.    Dengan  target di  tahun  2023  sebanyak  1  juta  wisatawan, Jakarta  cukup  komit  untuk  menjadi  daerah pengembangan  destinasi  halal.    Namun,  key message  untuk  disampaikan  kepada  publik tidak  dapat  begitu  saja  disampaikan  karena, Diskominfotik  tidak  akan  menyampaikan informasi  terkait  kebijakan  jika  belum  ada keputusan dari pimpinan tertinggi.
Kemenpar,  sebagai  regulator  memang memiliki  wewenang  untuk  mendisain  sebuah kebijakan namun kaitannya dengan pengembangan  destinasi  halal  di  tingkat daerah,  Disbudpar  tidak  memiliki  garis  lurus dengan  Kemenpar.  Oleh  karena  itu,  selama belum  ada  kebijakan  dari  pimpinan  daerah, Dispubdar  tidak  akan  melaksanakan  aktivitas berupa  implementasi  kebijakan.    Selanjutnya, Diskomintik  sebagai  penyampai  informasi tentang  program  dan  kebijakan  pemerintah terkait destinasi halal, tidak dapat menjalankan tugasnya.    Belum  ada  pesan  inti  atau  key massages  tentang  destinasi  halal  di  DKI Jakarta  yang  dikeluarkan  secara  resmi  oleh pemangku  kepentingan  di  DKI  Jakarta.
Selanjutnya, Raides menyatakan bahwa  selama  belum  jelas  payung  hukumnya tentang  wisata  halal  di  DKI  Jakarta,  maka seluruh  informasi  tentang  wisata  halal  atau destinasi  DKI  Jakarta  sebagai  wisata  halal, tidak akan disampaikan kepada publik melalui pesan-pesan  inti  wisata  halal  kepada  media massa.  Karena, Diskominfotik sebagai leading sector penyampaian informasi pemerintah pada publik,  tidak  akan  menyampaikan  opini, namun  fakta  dan  data.    Sebaliknya,  Kemenpar menyatakan  bahwa  saat  Bimbingan  Teknis  ke Dinas  Budpar  DKI  Jakarta,  telah  disampaikan susunan disain dan strategi untuk DKI Jakarta. Ada tiga hal yang mendapat perhatian yaitu; a) Atraksi  ,  b)  Amenitias,  dan  c)  Aksesibilitas.
Saat  ditetapkannya  Kota  Tua  sebagai  atraksi halal  tourism,  masih  terjadi  perdebatan  karena amenitas
(restoran terdekat) masih menghidangkan menu tidak halal.
Pemerintah  pusat,  seperti  dinyatakan
Riyanto,  hanya  merekomendasikan.    Yang memilih  tetap  Pemerintah Daerah.    Pusat  baru mengkurasi,  sesuai  atau  tidak.    Namun,  dapat diamati  bahwa  konsep  pariwisata  halal  belum menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Kabid Informasi  Publik  Diskominfotik  bahwa  Halal Tourism belum menjadi prioritas pembangunan  di  DKI  Jakarta,  meskipun Sandiaga  Uno,  saat  itu  wakil  gubernur, seringkali menyatakan tentang proyeksi wisata halal  untuk  DKI  Jakarta.    Beliau  bahkan sempat  menyatakan  bahwa  untuk  pariwisata halal,  DKI  Jakarta  akan  mengembangkan segitiga  Istiqlal,  Lapangan  Banteng  dan  Pasar Baru,  dengan  sejenis  fly  over  untuk  berjualan. Wacana  itu  terhenti  dan  belum  ada  penjelasan berikutnya.

## SIMPULAN
Indonesia telah ‘memetik’ hasil dari perjalanan mengembangkan  konsep  pariwisata  halalnya. Pada  tahun  ini  akhirnya  Indonesia  berada  di posisi  pertama    destinasi  pariwisata  halal
dunia.    Kemenpar  sebagai  leading  sector pengembangan  industri  pariwisata  halal  di Indonesia,  telah  menetapkan  lima  destinasi pariwisata halal prioritas yaitu Lombok, Aceh, Sumatera  Barat, Jawa  Barat,  dan  DKI  Jakarta. yang  berpeluang  menjadi  target  kedatangan wisatawan  yang  membutuhkan  halal  tourism. Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah pusat  dalam  hal  ini  Kemenpar,  masih  belum maksimal  mengembangkan  key  messages pariwisata  halal,  sehingga  prinsip  pariwisata halal  sebagai  extended  facilities  and  services dari  pariwisata  umum  yang  telah  ada sebelumnya,  yaitu  konsep  muslim  friendly, masih  kurang  dipahami  dengan  baik  oleh publik strategisnya.

## DAFTAR PUSTAKA
CrescentRating. (2019). Global Muslim Travel Index 2019.
Dennis,  Deuschl  (2006).    Travel  and  Tourism
Public Relations. Elsevier. Massachusets. Huertas,  A.  (2008).  Public  relations  and tourism: Fighting for the role of public relations  in  tourism.  Public  Relations Review, 34(4), 406–408. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2008.0 7.001 Jaelani,  Aan.  (2017).  Industri  Wisata  Halal  di
Indonesia, Potensi dan Prospek.
[Internet].  [Diunduh  08  Januari  2018]. Terdapat pada
https://www.researchgate.net/publicati on/312465032_Industri_wisata_halal_ di_Indonesia_Potensi_dan_prospek
Kemenpar.  (2009).  Undang-undang  Republik
Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan.
Jakarta:
Kemenpar
Kemenpar.  (2015).  Kajian  Pengembangan
Wisata Syariah. Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. Jakarta
Mohsin,  A.,  Ramli,  N.,  &  Alkhulayfi,  B.  A.
(2016, July 1). Halal tourism: Emerging opportunities. Tourism Management  Perspectives.  Elsevier.
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.0
Sofyan  Riyanto  (2018).  Sofyan  Hospitality International,  Kementerian  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jakarta.
Sofyan,  R.  (n.d.).  Halal  Tourism  Indonesia- PROGRAM KERJA-FINAL- converted. Jakarta
Smith,  Ronald  D.  (2005).  Strategic  Planning for Public Relations, London, Lawrene Erlbaum Associates.
Smith,  Ronald  D.,  (2013).    Strategic  Planning for  Public  Relations.    New  York.
Routledge.
Ruslan, Rosady, 1999. Manajemen Humas dan Manajemen  Komunikasi.  Jakarta.  PT. Raja Grafindo Persada