## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
PEMBAYARAN PAJAK DAN PERSEPSI PERPAJAKAN

## TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kisaran)
Aulia Trisna Setiadi 1) , Corinna Wongsosudono 2) , Sovia Lolita A.Pardede 3)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI Medan Email : auliatrisna445@gmail.com

## Abstrak/ Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pengetahuan  perpajakan,  kesadaran  pembayaran pajak,  dan  persepsi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajakdi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kisaran.Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib pajak  yang  tercatat  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kisaran  yang  berjumlah  1933  wajib  pajak  dan  sampel penelitian  sebanyak  95  orang.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  yang  dibagikan  secara langsung  kepada  95  wajib  pajak.  Hasil  Penelitian  dari  95  responden,  menunjukkan  bahwa  pengetahuan perpajakan,  kesadaran  pembayaran  pajak,  dan  persepsi  perpajakan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kisaran secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil perhitungan  yang telah dilakukan diperoleh nilai sig sebesar 0,000<0,05, sehingga hipotesis diterima. Secara parsial pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  nilai sig 0,990  >0,05,  maka  hipotesis  ditolak.  Sedangkan kesadaran pembayaran pajak dan persepsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai sig kesadaran pembayaran pajak sebesar 0,011 <0,05, maka hipotesis diterima  dan persepsi perpajakan sebesar 0,002 <0,05, maka hipotesis diterima.

## Kata Kunci :Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran Pajak, Persepsi Perpajakan,Kepatuhan Wajib Pajak.
The  goal  of  this  research  is  to  analyze  the  effect  of  tax  knowledge,  tax  payments  awareness,  and  tax perceptions  on  taxpayer  compliance  at  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kisaran. This  research  used quantitative research methods. The population  of this research  were taxpayers registered  at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, 1933 taxpayers and as many as 95 research samples. Data collection techniques using questionnaires  that  are  distributed  directly  to  95  taxpayers. The  results  of  95  respondent,  showed  that  tax knowledge, tax payment awareness and tax perceptionsilmutaneously affect to taxpayer compliance.  The result of  calculation  has  been  done  is  obtained  sig  value  of  0,00<0,05  so  the  hypothesis  is  accepted.  Partially  tax knowledge has no effect on taxpayer compliance with a sig value 0,990 >0,05 ,then the hypothesis is rejected. While  tax  payment  awareness  and  tax  perpections  affect  taxpayer  compliance,  by  sig  value  tax  payment awareness of 0,011 <0,05 so the hypothesis is accepted and tax perpections  of 0,002 <0,05 so the hypothesis is accepted.
Keywords :Tax knowledge, Tax payment awareness, Tax Perception, Taxpayer Compliance

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya dalam  melanjutkan  pembangunan  karena  pajak merupakan  sumber  pendapatan  negara  untuk membiayai  sebagian  besar  pengeluaran  negara. Penerimaan  pajak  terdiri  atas  penerimaan  pajak langsung  dan  pajak  tidak  langsung.  Penerimaan pajak  langsung  contohnya  Pajak  Penghasilan, sedangkan  penerimaan  pajak  tidak  langsung contohnya  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Bea  Materai, Bea  Balik  Nama  selain  sebagai  penerimaan  utama negara,  pajak  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab warga negara.Pemungutan  pajak  memang  bukan  suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar  pajak.  Pada  umumnya  masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari  pembayaran  pajak.  Kecenderungan  ini  terjadi karena  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan
(Burhan,2015).
Sebagai  lembaga  resmi  di  sektor  pajak, Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  institusi  di  bawah Menteri  Keuangan  yang  memiliki  tugas  untuk mengemban  penerimaan  pajak  dari  seluruh  warga negara. Menteri Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan  oleh  Dirjen  Pajak  kepada  seluruh warga  negara  melaluiiklan  pada  media  cetak  dan elektronik,  situs-situs  di  website,  dan  pelayanan Kring  Pajak  yang  akan  memudahkan  warga  negara untuk  mendapatkan  informasi  tentang    pajak. Negara  Indonesia  menganut  sistem  pemungutan pajak selfassessment  system yang  artinya  setiap Wajib  Pajak  bertanggung  jawab  sepenuhnya terhadap  kewaiiban  pembayaran  pajak,  pelaporan pajak  dan  pemberitahuan  pajak  yang  terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang
perpajakan  yang  berlaku.Pada  awal  tahun  1984, sejak  dimulai tax  reform sistem  perpajakan  di Indonesia  berubah  dari official  assesment  system menjadi self  assesment  system .  Dalam official assessment  system tanggung  jawab  pemungutan teletak  sepenuhnya  pada  penguasa  pemerintah, sedangkan  dalam self  assesment  system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar  atau  menyetor  dan melaporkan  besarnya  pajak  yang  terhutang  sesuai dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi  membayar  pajak,  dan  sistem  perpajakan  di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana  mungkin  wajib  pajak  disuruh  patuh apabila  mereka  tidak  mengetahui  bagaimana peraturan  perpajakan,  misalnya  bagaimana  wajib pajak disuruh untuk  menyerahkan SPT tepat  waktu jika  mereka  tidak  tahu  kapan  waktu  jatuh  tempo penyerahan  SPT.  Kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan  dengan  baik  maka  harus  dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak  yang  marak terjadi di  negara  ini  serta  kepercayaan  masyarakat  untuk membayar pajak juga meningkat.
Namun demikian tidaklah mudah mengunggah  kesadaran  masyarakat  khususnya Pengusaha  Kena Pajak untuk  taat  membayar pajak. Banyak  sekali  kendala  dalam  upaya  peningkatan penerimaan  dari  sektor  pajak,  salah  satunya  dari pengusaha-pengusaha daerah yang belum mempunyai  NPWP,  atau  pengusaha  daerah  yang sudah  mempunyai  NPWP  tetapi  tidak  membayar kewajiban pajaknya karena masyarakat menganggap  bahwa  pengurusan  pembuatan  NPWP untuk  pengusaha-pengusaha  ini  susah  dan  berbelit- belit, sehingga mereka sudah tidak bertemu dengan
pegawai atau birokrasi yang terlalu lama menanganinya.  Bahkan  ada  pengusaha  yang  malas membayar  pajaknya,  karena  pembayaran  pajak dianggap  tidak  penting,  dan  akan  mengurangi penghasilan  dari  usahanya  tersebut.  Padahal manfaat dari NPWP adalah memudahkan pengurusan  administrasi  dalam  pengajuan  kredit pada  bank,  pembuatan  Rekening  Koran  di  bank, pengajuan SIUP, pembayaran pajak final, pembuatan  paspor,  mengikuti  lelang  di  instansi pemerintah,  BUMN  dan  BUMD,  kemudahan pelayanan  perpajakan,  kemudahan  pengembalian pajak  bebas  dari  pengenaan  fiskal  luar  negeri. Dengan  demikian  hanya  pengusaha  yang  memang taat  membayar  pajak  saja  yang  mau  mendaftarkan atau  mengurus  kepemilikkan  NPWP  dan  tepat waktu  untuk  membayar  pajaknya  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya di Kisaran.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari peneliti  yang  dilakukan  oleh  Burhan  (2015)  dan khasanah (2013) yang menunjukkan bahwa sosialisasi  perpajakan,  pengetahuan  perpajakan, persepsi  wajib  pajak  tentang  sanksi  pajak  dan implementasi  PP  46  tahun  2013  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan  dengan  menggunakan  variabel  yang sama,  maka  peneliti  akan  melakukan  penelitian yang relatif sama akan tetapi dilakukan pada tempat dan  objek  pajak  yang  berbeda  dari  penelitian sebelumnya.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melanjutkan penelitian yang berjudul, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran  Pajak  Dan  Persepsi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kisaran)”.

## Identifikasi Masalah
1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah.
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan  oleh  pengetahuan  sebagian besar wajib pajak tentang pajak (peraturan perpajakan,  fungsi  pajak,  dan  sistem perpajakan yang digunakan) masih rendah.
3. Masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat terutama  wajib  pajak  untuk  membayarkan pajaknya  ke  kas  negara  yang  diakibatkan oleh kurang meratanya informasi perpajakan yang diterima masyarakat.

## Batasan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  maka  batasan  masalah  pada  penelitian  ini dibatasi pada Pengaruh antara variabel Pengetahuan Perpajakan,  Kesadaran  Membayar  Pajak,  Persepsi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di KPP Pratama Kisaran Kabupaten  Asahan.

## Rumusan Masalah
1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah  persepsi  perpajakan  berpengaruh secara  parsial  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah pengetahuan perpajakan,
kesadaran  membayar  pajak  dan  persepsi perpajakan  berpengaruh  secara  simultan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk  menganalisis  kesadaran  membayar pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk  menganalisis  persepsi  membayar pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menganalisis pengetahuan
perpajakan,  kesadaran  membayar  pajak dan  persepsi  perpajakan  berpengaruh secara  simultan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi

## Kegunaan Penelitian
1. Bagi Peneliti Lainnya
Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal  yang  berkaitan  dengan  kepatuhan wajib  pajak.  Serta  dapat  menambah wawasan  dan  pengetahuan  tentang  hal tersebut.
2. Manfaat Praktis
Wajib  Pajak  sebagai  wacana  berfungsi untuk  menambah  informasi  dalam  bidang perpajakan,  terutama  untuk  meningkatkan kesadaran  sebagai  Wajib  Pajak  bahwa pajak  yang  dibayarkan  merupakan  suatu kewajiban  yang  harus  dipenuhi  untuk membiayai Pembangunan Negara.
2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## Theory of Planned Behavior
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan  bahwa  perilaku  yang  ditimbulkan  oleh individu  muncul  karena  adanya  niat  untuk berperilaku.  Sedangkan  munculnya  niat  untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari,2007), yaitu: (l) Behavior Beliefs yaitu keyakinan  individu  akan  hasil  dari  suatu  perilaku dan  evaluasi  atas  hasil  tersebut,  (2) Norrrative
Beliefs yaitu  keyakinan  tentang  harapan  normatif orang  lain  dan  motivasi  untuk  memenuhi  harapan tersebut,  (3) Control  Beliefs yaitu  keyakinan tentang  keberadaan  hal-hal  yang  mendukung  atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan  dan
persepsinya  tentang  seberapa  kuat  hal-hal  yang mendukung  dan  menghambat  perilakunya  tersebut ( perceived power ).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  pendapat  Fidel  (2010:  53)  Wajib Pajak  Patuh  adalah  wajib  pajak  yang  ditetapkan oleh  Dirjen  Pajak  sebagai  Wajib  Pajak  yang memenuhi kriteria tertentu Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  Surat Pemberitahuan, meliputi :
1) Penyampaian Surat
Pemberitahuan  Tahunan  tepat waktu  dalam  3 (tiga) tahun terakhir 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang
terlambat  dalam  tahun  terakhir untuk  Masa  Pajak  Januari  sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa  Pajak  untuk  setiap  jenis pajak dan tidak berturut-turut 3)  Surat  Pemberitahuan  Masa  yang terlambat  sebagaimana  dimaksud pada  butir  2  telah  disampaikan tidak  lewat  dari  batas  waktu penyampaianSurat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
b. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk semua  jenis  pajak,  kecuali  tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur  atau  menunda  pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desembertahun sebelum  penetapan  sebagai  Wajib  Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
c. Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan  pendapat
Wajar  Tanpa  Pengecualian  selama  3(tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan :
1) Laporan  Keuangan  yang  diaudit harus  disusun  dalaln  bentuk panjang (long  form  report )  dan menyajikan  rekonsiliasi  laba  rugi komersial  dan  fiskal  bagi  wajib pajak  yang  wajib  menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 2) Pendapat  Akuntan  atas  Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik  yang  tidak  sedang  dalam pembinaan lembaga pemerintahan  pengawas  Akuntan
Publik.
d. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## Pengetahuan Perpajakan
Menurut Burhan (2015) dalam pengetahuan  dipengaruhi  oleh  banyak  hal,  antara lain faktor pendidikan formal.
1. Pendidikan Perpajakan
2. Persepsi dalam Masalah Perpajakan
3. Motivasi atau Keinginan untuk MempelajariPajak
4. Pengalaman dalam Perpajakan

## Kesadaran Membayar pajak
Menurut  Widayati  (2010)  menguraikan beberapa  bentuk  kesadaran  membayar  pajak  yang mendorong  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak. Pertama,  kesadaran  bahwa    pajak    merupakan bentuk  partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.  Kedua,
kesadaran bahwa penundaan  pembayaran pajak  dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena memahami  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak dan  pengurangan  beban  pajak  berdampak  pada kurangnya  sumber  daya  finansial  yang  dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga,  kesadaran  bahwa  pajak  ditetapkan  dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan  membayar  karena  pembayaran  pajak  disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

## Persepsi  Wajib  Pajak  tentang  Implementasi  PP Nomor 46 Tahun 2013
Penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013 dilaksanakan  mulai  dari  pertengahan  tahun  2013 yaitu  pada  bulan  Agustus  2013.  Pajak  Penghasilan yang  diatur  oleh  PP  Nomor  46  Tahun  2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan  Pajak  Penghasilan  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  46  Tahun  2013, merupakan  kebijakan  Pemerintah  yang  mengatur mengenai  Pajak  Penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).
Tujuan Pemerintah memberlakukan PP ini adalah
1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
2. mengedukasi wajib pajak untuk tertib administrasi,
3. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.
Objek Pajak yang dikenai Pajak
Penghasilan  berdasarkan  ketentuan  PP  Nomor  46 Tahun  2013  adalah  penghasilan  dari  usaha  yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  dengan peredaran bruto (omset)  yang tidak  melebihi  Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto
(omset) merupakan peredaran bruto semua gerai/ counter/outlet atau  sejenisnya  baik  pusat maupun  cabangnya.  Pajak  terutang  yang  harus dibayarkan  adalah  1%  dari  jumlah  peredaran  bruto (omzet).
Selain  itu  Direktorat  Jenderal  Pajak  (2013)  juga menyebutkan  kriteria  objek  pajak  yang  tidak dikenai  Pajak  Penghasilan  sesuai  ketentuan  PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:
a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
rambu-rambu  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan  pajak  dapat  tertib  dan  sesuai  dengan target yang diharapkan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak semakin  patuh  adalah  dengan  meningkatkan pengetahuan  dibidang  perpajakannya  Semakin tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  maka pemahaman dan pelakasanaan kewajiban perpajakan  semakin  baik  sehingga  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Persepsi  setiap  wajib  pajak itu  berbeda-beda  maka  Direktoral  Jenderal  Pajak menerapkan PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu sebagai pajak penghasilan bersifat final.

## Kerangka Konseptual
Wajib  Pajak  patuh  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  baik  dari  dalam  individu  maupun dari  luar  individu  tersebut.  Kepatuhan  wajib  pajak dapat  pula  dipengaruhi  oleh  Pengetahuan  yang dimiliki wajib pajak, Kesadaran yang dimiliki wajib pajak,  Persepsi  Wajib  Pajak  tentang  Implementasi PP  No.  46  tahun  2013  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Peraturan  baru  yang diterapkan  mulai  tahun  2013  dirasa  mempengaruhi kepatuhan  wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak yang tidak merata  tentang  peraturan  baru  akan  sangat mempengaruhi kepatuhan  wajib pajak.  Oleh karena itu,  pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh wajib  pajak  akan  mempengaruhi  patuh  tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan
Hipotesis Penelitian
H 1
:  Pengetahuan perpajakan berpengaruh kewajiban  perpajakannya,  Serta  akan  berdampak pula  pada  penerimaan  pajak  yang  diterima  oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan  perpajakan  yang  tinggi.  Jika  sistem yang  ada  telah  memberikan  kepuasan  terhadap wajib  pajak  maka  wajib  pajak  sendiri  akan  lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah  menyiapkan
terhadap kepatuhan wajib pajak H 2 :    Kesadaran membayar pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak H 3 : Persepsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H 1 H 2 Persepsi Perpajakan
( X 3 ) H 3 H 4 Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
Kesadaran
Pembayaran Pajak ( X 2 )
Pengetahuan Perpajakan ( X 1 )
H 4 :  Pengetahuan  perpajakan,  kesadaran
pajak,  dan  persepsi  pajakberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  jenis  penelitian  kuantitatif,  yaitu penelitian  yang  menekankan  analisis  datanya  pada data-data  numerikal  yang  diolah  dengan  metode statistik dalam rangka pengujian hipotesis.
Penelitian  ini  terdiri  dari  satu  variabel    dependen dan  tiga  variabel  independen.  Variabel  dependen dalam  penelitian  ini  adalah  Kepatuhan  wajib  pajak sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan perpajakan, Kesadaran membayar  pajak  dan  Persepsi  perpajakan.  Yang menjadi subjek penelitian adalah pengumpulan data kuesioner  yang  disampaikan  dan  dikumpulkan langsung  oleh  peneliti.  Sumber  data  primer  dari kuesioner  yang  digunakan  berasal  dari  para  wajib pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Kisaran Kabupaten  Asahan.  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama  Kisaran  yang  berada  di  jalan  Prof.  H.M. Yamin, SH. No. 79 Kisaran.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Kisaran Kabupaten Asahan. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 1933 Wajib Pajak Orang Pribadi yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Kisaran.  Guna efisiensi  waktu dan biaya,  maka tidak  semua  wajib pajak  orang  pribadi  tersebut  dijadikan  objek penelitian ini karena menggunakan random sampling  yaitu  di  mana  pengambilan  anggota sampel dari populasi dilakukan dengan menggunakan  batas  geografis  kemudian  sampel dikumpulkan secara acak pula dari tiap-tiap kluster. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :
𝑁 𝑛 = 1 +  𝑁(𝑒) 2
1933 𝑛 = 1 + 1933 (0,1) 2
= 95,08 atau dibulatkan 95

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengatur  sah atau  tidak  suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur oleh  kuesioner  tersebut  dengan  analisis corrected item-total  correlation. Pengujian  validitas  ini membandingkan  r hitung >  r tabel pada  taraf  signifikansi
5%  atau  10%  suatu  instrument  maka  data dinyatakan valid. (Ghozali 2009:49).

## Uji Reliabilitas
Alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan  indikator  dari  variabel  atau  konstruk. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha ( a ). Koefisien cronbach alpha yang lebih dari 0,60 menunjukkan  keandalan instrument. Selain  itu  semakin  mendekati  1  menunjukkan semakin  tinggi  konsistensi  internal  kesungguhan responden dalam menjawab semua item pertanyaan penelitian (Ghozali,2009:19).

## Uji Asumsi Klasik
Untuk  melakukan  uji  asumsi  klasik  atas data  primer  ini,  maka  peneliti  melakukan  Uji Normalitas  Data,  Uji  Multikolinearitas  dan  Uji Heteroskedastisitas,.

## Uji Normalitas Data
Untuk mengetahui apakah variabel independen  dan  variabel  dependen  yang  digunakan dalam  penelitian  berdistribusi  normal  atau    tidak. Uji  normalitas  dilakukan  dengan  uji kolmongorov Swirnov ,  jika  nilai  signifikansi  >  0,05  maka distribusi  data  normal  sebaliknya  jika  nilai signifikansi  <  0,05  maka  distribusi  data  tidak normal.

## Uji Multikolinieritas
Untuk  menguji  apakah  terdapat  kolerasi antar variabel bebas ( independen ). Model yang baik seharusnya  tidak  terjadi  adanya  kolerasi  antara variabel  bebas  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya multikolinieritas  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance serta variance  inflation  facktor (VIF)  <  10  nilai tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  regresi  menunjukan variansi antar variabel tersebar dan tidak sama. Untuk menguji  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  didalam penelitian  ini  menggunakan  uji  glejser  yaitu  dengan cara  meregresikan  nilai  absolute  residual  terhadap variabel independen ada atau tidaknya heteroskedastisitas  diketahui  terhadap  derajat  5%. Jika  nilai  α >0.05 maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas sebaliknya jika nilai α <0.05 maka terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Penelitian  ini menggunakan  Analisis
Regresi Linear Berganda. Analisis Regresi berganda  digunakan  untuk  mengukur  kekuatan  dua variabel  atau  lebih  dan  juga  menunjukan  arah hubungan  antara  variabel  dependen  dan  variabel independen.  Adapun  rumus  dari  Regresi  Linear Berganda  ( Multiple  Linear  Regresion )  adalah sebagai berikut:
Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e

## Uji Hipotesis
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  diuji dengan  menggunakan  model  regresi  berganda untuk  memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen yaitu Kepatuhan  Wajib  Pajakdalam  pengujian  hipotesis ini dapat dilakukan antara lain:

## Uji Secara Parsial (Uji t)
Untuk  menguji  apakah  variabel  bebas mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  variabel terikat.  Untuk  menguji  apakah  hipotesis  ditolak atau  diterima  dilakukan  perbandingan  tingkat signifikansi  <0,05  maka  hipotesis  diterima  dan apabila  tingkat  signifikansi  >0,05  maka  hipotesis ditolak.

## Uji Secara Simultan ( Uji F)
Pengujian  hipotesis  secara  simultan dengan  cara  membuktikan  apakah  pengaruh variabel independen  yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Persepsi
Perpajakan  berpengaruh  secara  simultan  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak .
Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  intinya  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  menerangkan variasi  variabel  independen.  Nilai  R 2 yang  kecil berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen dalam  menjelaskan  variasi  variabel    dependen sangat terbatas,  sebaliknya  nilai R 2 yang  mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir sama (Ghozali 2006).

## 4. HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## Pengujian Validitas
Jika  setiap  pertanyaan  dari  variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi perpajakan serta  variabel  dependen  yaitu  kepatuhan    wajib pajak  memiliki  koefisien  korelasi  >0,05  ini menunjukan  hasil  yang  signifikan.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  semua  pertanyaan  yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.

## PengujianReliabilitas
Berdasarkan  Nilai Cronbach`s  Alpha untuk  Variabel  Pengetahuan  Perpajakan  sebesar 0,962  atau  96,2  %,  Variabel  Kesadaran  Membayar Pajak  sebesar  0,985  atau  98,5%,  Variabel  Persepsi Perpajakan  sebesar  0,977  atau  97,7%.  Sedangkan nilai Cronbach`s Alpha
untuk
variabel KepatuhanWajib  Pajak  sebesar  0,986  atau  98,6% sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam  kuesioner  tersebut reliable karena  memiliki nilai Cronbach`s Alpha lebih dari 0,60.

## Uji Normalitas
Berdasarkanhasil uji normalitas
kolmogorov-swinov di atas diperoleh nilai signifikan  sebesar  0,091  atau  9,1%.  Karena signifikan  >  0,05  maka  dapatdisimpulkan  bahwa data terdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas
Berdasarkannilai korelasi
untuk
variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi perpajakan, mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel bebas tersebut tidak saling korelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Variabel Sig Constant 0,558 Pengetahuan Perpajakan 0,818 Kesadaran Membayar Pajak 0,802 Persepsi Perpajakan 0,433 Berdasarkan  tabel  hasil  uji  glejser diperoleh hasil setelah variabel pengetahuan perpajakan,  kesadaran  membayar  pajak  dan  persepsi perpajakan  menghasilkan nilai signifikan >0,05 yang berarti seluruh data terbebas dari heteroskedastisitas.
Gambar  diatas  memperlihatkan  titik-titik yang  menyebar  secara  acak,  tidak  membentuk  pola yang  jelas  atau  teratur,  serta  tersebar  baik  di  atas maupun  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Dengan demikian tidak terjadi Heteroskedastisitas.

## Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  parameter  dalam  persamaan regresi  berganda  di  atas,  maka  hubungan  masing- masing  variabel  independen  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  (Y)dapat  diinterpretasikan  sebagai berikut :
Y= 13,482 - 0,002X 1 + 0,436X 2 + 0,482X 3
1. Nilai  konstanta  (a)  sebesar  13,482  artinya  jika tidak  ada  variabel  independen  yang  terdiri  dari Pengetahuan Perpajakan (X 1 ), Kesadaran Membayar  Pajak  (X 2 ),  dan  Persepsi  Perpajakan (X 3 )  yang  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Y),  maka  besarnya  kepatuhan  wajib pajak adalah 13,482.
2. Koefisien  regresi  b 2 sebesar  0,436  artinya  setiap kenaikan  variabel  kesadaran  membayar  pajak (X 2 ),  akan  meningkat  sebesar  satu  satuan dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Hal  ini menunjukkan  terdapat  hubungan  positif  antara kesadaran membayar  pajak  (X 2 )  dengan kepatuhan  wajib  pajak  (Y),  maka  besarnya kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,436.
3. Koefisien  regresi  b 3 sebesar  0,482  artinya  setiap kenaikan  variabel  persepsi  perpajakan  (X 3 ), akan  meningkat  sebesar  satu  satuan  dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini
menunjukkan  terdapat  hubungan  positif  antara persepsi  perpajakan  (X 3 )  dengan  kepatuhan wajib  pajak  (Y),  maka  besarnya  kepatuhan wajib  pajak  akan  mengalami  peningkatan sebesar 0,482.

## Uji Secara Parsial (Uji t)
Variabel t Sig Constant 2,900 ,005 Pengetahuan Perpajakan -0,013 ,990 Kesadaran Membayar Pajak 2,611 ,011 Persepsi Perpajakan 3,220 ,002 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan
alpha  0,05.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh maka  hipotesis  diterima  untuk  variabel persepsi  perpajakan  (X 3 ).  Dengan  demikian, secara  parsial  variabel  persepsi  perpajakan (X 3 ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Uji Secara Simultan (Uji  F)
Menunjukkan  secara  simultan  nilai signifikan  sebesar  0,000.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  nilai  signifikan  lebih  kecil  dari  alpha  0,05. Dimana  kesimpulannya  adalah  bahwa  secara simultan  variabel  pengetahuan  perpajakan  (X 1 ), kesadaran membayar pajak (X 2 ), persepsi perpajakan  (X 3 )  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) hasil  pengujian  secara  parsial  sehingga  dapat menjelaskan  pengaruh  variabel  indenpenden  secara parsial.
1. Nilai  padavariabel  pengetahuan  perpajakan (X 1 )  dengan  nilai  signifikan    0,990    lebih besar  dari  alpha  0,05.Berdasarkan  hasil  yang diperoleh  maka  hipotesis  ditolak  untuk variabel pengetahuan perpajakan (X 1 ).
Dengan  demikian,  secara  parsial  variabel pengetahuan perpajakan (X 1 ) tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai  pada  variabel  kesadaran  membayar pajak (X 2 ) dengan nilai signifikan 0,011 lebih kecil  dari  alpha  0,05.Berdasarkan  hasil  yang diperoleh  maka  hipotesis  diterima  untuk variabel  kesadaran  membayar  pajak  (X 2 ).
Dengan  demikian,  secara  parsial  variabel kesadaran  membayar pajak (X 2 ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai  pada  variabel  persepsi  perpajakan  (X 3 ) dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari
Nilai Adjusted R square sebesar 0,158 atau  sama  dengan  15,8%,  Artinya  sebesar  15,8% variabel  Kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  dipengaruhi oleh  variabel  Pengetahuan  Perpajakan  (X 1 ), Kesadaran  Membayar  Pajak  (X 2 )  dan  Persepsi Perpajakan  (X 3 ).  Sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar 84,2%  dipengaruhi  variabel  lain  yang  tidak ditermasuk dalam penelitian ini.

## Pembahasan
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan

## Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  (X 1 )  telah membuktikan  tidak  terdapat  pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Melalui  hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar -0,013 dengan nilai taraf signifikan sebesar 0,990 tersebut lebih  besar  dari  α 0,05 .  Hal  ini  diduga  jika wajib  pajak  dengan  tingkat  pendidikan tinggi akan mampu berpikir dan  menelaah
bahwa fasilitas dari uang pajak, yang dapat mereka  rasakan  sejauh  ini  masih  sangat jauh  dari  kata  layak.Sedangkan  wajib pajak  dengan  tingkat  pendidikan  yang rendah  cenderung  kurang  memahami pentingnya  pajak  dalam  pembangunan,
sehingga tinggi atau rendahnya pengetahuan perpajakan tidaklah menjamin  wajib pajak tersebut akan patuh dalam membayar pajak.
2. Pengaruh  Kesadaran  Membayar  Pajak

## Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  (X 2 )  telah membuktikan  terdapat  pengaruh  antara kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Melalui  hasil
perhitungan yang telah dilakukan diperoleh  nilai    t hitung sebesar    2,611
dengan  taraf  signifikan  sebesar  0,011 tersebut  lebih  kecil  dari  α 0,05 .  Hal  ini diduga  karena  masyarakat  sadar  bahwa pembayaran  pajak  merupakan  suatu  hal yang sangat penting bagi Negara. Kesadaran  yang  tinggi  itu  sendiri  muncul tidak  lain  berasal  dari  adanya  motivasi wajib pajak.
3. Pengaruh  Persepsi  Perpajakan  Tentang
Implementasi  PP  No.46  Tahun  2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil  pengujian  hipotesis  (X 3 )  telah membuktikan  terdapat  pengaruh  antara persepsi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Melalui  hasil  perhitungan yang  telah  dilakukan  diperoleh  nilai  t hitung sebesar 3,220 dengan  nilai taraf signifikan sebesar  0,002  tersebut  lebih  kecil  dari  α
0,05 .  Hal  ini  karenapersepsi  wajib  pajak yang  baik  tentang  peraturan  perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.
4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Persepsi Perpajakan Terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  secara  simultan telah  membuktikan  terdapat  pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar  Pajak,  dan Persepsi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Melalui hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan diperoleh  nilai  taraf  signifikan  hasil sebesar  0,000 a tersebut  lebih  kecil  dari
0,05.
5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :
1. Secara  parsial  Pengetahuan  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
2. Secara  parsial  Kesadaran  membayar  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
3. Secara parsial Persepsi perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
4. Secara  simultan  Pengetahuan  perpajakan, Kesadaran  membayar  pajak,  dan  Persepsi perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Saran
1. Bagi  peneliti  selanjutnya,  disarankan  untuk menambah variabel independen selain yang ditelitih pada Kantor Pelayanan Pajak ini.
2. Bagi  penelitian  selanjutnya,  diharapkan dapat  menggunakan  pertanyaan    tertutup dan pertanyaan terbuka serta  wawancara
sebagai  instrumen  penelitiannya,  agar penelitian yang lebih lengkap.
3. Bagi pemerintah, sebagai pembuat
keputusan  dan  kebijakan  diharapkan  bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan  atas  kebijakan  yang  dikeluarkan khususnya tentang perpajakan.
4. Bagi  Instansi  pajak,  sebagai  wakil  dari pemerintah, instansi pajak seharusnya dapat bekerja dengan lebih baik dengan
mengutamakan kepentingan
rakyat
khusunya  wajib  pajak.  Sehingga  wajib pajak  tidak  keberatan  untuk  membayar pajaknya, serta penerimaan atas pajak akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Artiningsih.  (2013). Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak  Badan  dan  PelayananPerpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di Kantor PelayananPajakPratama Sleman .Skripsi. Yogyakarta. FalkutasEkonomi Universitas Negeri
Yogyakarta.
Burhan, Hana Pratiwi. (2015). Pengaruh Sosialisasi
Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,
Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan  Implementasi  PP  No.46  Tahun  2013 Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara) . Skripsi. Semarang.  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis
Universitas Diponegoro.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan
Republik Indonesia. (2013). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta. DJP.
Fermentasi.  (2013). Pengaruh  Pengetahuan  Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib  Pajak  di  KPP  Bandung  Karees . Bandung.
Fidel.  (2010). Cara  Mudah  &  Praktis  Memahami Masalah-Masalah
Perpajakan.
Jakarta.Rajagrafindo Persada.
Ghozali,  Imam.  (2013). Analisis  Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Ketujuh. Semarang.Undip.
Ishak, Muhammad.; Ikhsan, Arfan. (2005), Akuntansi  Keperilakuan ,  Salemba  Empat, Jakarta.
Jatmiko,  Nugroho  Agus.  (2006). Pengaruh  Sikap Wajib        Pajak        Pada        Pelaksanaan Sanksi  Denda,  Pelayanan  Fiskus  dan
Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di
KotaSemarang) .  Tesis.  Semarang.  Program Pasca  Sarjana  MagisterSains  Akuntansi Universitas Diponegoro.
Khasanah,  Septiyani  Nur.  (2013). Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor Wilayah  DirektoratJenderal  Pajak  Daerah Istimewa Yogyakarta . Skripsi.Yogyakarta.Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta.
Mustikasari,  Elia.  (2007). Kajian  empiris  tentang kepatuhan       wajib       pajak         badan di Perusahaan Industri Pengolahan .
Surabaya.  Jurnal  Simposium  Nasional AkuntansiX:1-41. Nasution,Darmin. (2005). Modernisasi Administrasi  Pajak .  Laporan  Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan RI
Pandiangan,  Liberti.  (2014). Modernisasi  dan Reformasi  PelayananPerpajakan .  PT  Elex Media Komputindo, Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan,Pengisian,Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. (http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/20 07/181~PMK.03~2007Per.htm Rahayu,  Sri.;  Ita,  Salsalina.  L.  (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan KPP Pratama  Bandung  “x”) .  Bandung.  Jurnal Akuntansi Vol.1, No. 2 November 2009: 119-138. Safri,  Ratriana  Dyah.  (2013). Pengaruh  Kesadaran
WajibPajakTerhadapKepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan PekerjaanBebas (Studi kasus KPP Pratama Yogyakarta) . Tugas Akhir.Yogyakarta.
Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kuantitatif dan R&D . Bandung. Alfabeta.
Sugiyono (2012). Metode Penelitian Bisnis.
Bandung: Alfabeta. Sunyoto (2011). Analisis Regresi dan Uji Hipotesis .
Yogyakarta. CAPS Widayati.;  Nurlis.  (2010). Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk
Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas (Studi  Kasus  PadaKPP  Pratama  Gambir. Purwokerto.  Jurnal  Simposium  Nasioanal Akuntansi XIII Purwokerto.
Winerungan,  Oktaviane  Lidya.  (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  WPOP diKPP Manado dan KPPBitung . Jurnal
EMBA, Vol.1, No.3. Universitas SamRatulangi Manado.
Witono, Banu. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada      Kepatuhan      Wajib      Pajak . Surakarta. Jurnal Akuntansi dan Keuangan,Vol.7,No.2 September 2008:196-20