IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014 TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PRODUK RAHN (STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALU PLASA)

## Nazil Fahmi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu Email: nazilfahmi1998@gmail.com

## Nasaruddin
Fakultas Syariah IAIN Palu Email: nas2015prudential@gmail.com

## Fadliah Mubakkirah
Fakultas Syariah IAIN Palu Email: mubakkirah@gmail.com
Abstract. This study aims to provide knowledge and understanding of the implementation  of  the  National  Sharia  Council  Fatwa  of  the  Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number: 92 / DSN-MUI / IV / 2014 concerning the  financing  of  rahn  products  at  the  Pegadaian  Syariah  Branch  Palu Plasa. This research was designed using descriptive research type, using a qualitative  approach  in  data  collection  techniques.  After  the  data  is collected and passed the data analysis process, a conclusion is drawn using a  deductive  mindset.  The  results  of  this  study  indicate  that  the implementation reviewed in the Fatwa rules of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number. 92 / DSN-MUI / IV / 2014 has stipulated that the fatwa on Financing accompanied by Rahn in all  forms  of  financing  or  distribution  of  funds  of  Islamic  Financial Institutions (LKS) may be guaranteed with collateral (rahn) in accordance with several provisions in the fatwa. So, financing on rahn products run by Pegadaian Syariah Branch Palu Plasa has met the provisions in the fatwa .
Keywords: DSN-MUI fatwa, Pegadaian Syariah, Palu Plasa, financing, rahn products
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  terhadap  implementasi  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014 terhadap pembiayaan pada produk rahn di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.  Penelitian  ini  di  desain  dengan  menggunakan  jenis  penelitian
deskriptif,  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  teknik pengumpulan  data.  Setelah  data  terkumpul  dan  melewati  proses  analisis data, maka diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impelementasi yang ditinjau pada aturan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI)  Nomor.  92/DSN-MUI/IV/2014  telah  menetapkan  bahwa  fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn dalam semua bentuk pembiayaan atau  penyaluran  dana  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  boleh  dijamin dengan  agunan  (rahn)  sesuai  dengan  beberapa  ketentuan  dalam  fatwa tersebut.  Jadi,  pembiayaan  pada  produk  rahn  yang  dijalankan  oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.
Kata  kunci: Fatwa  DSN-MUI,  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, Pembiayaan, produk rahn

## Pendahuluan
Sistem ekonomi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 mengandung nilai yang sama dengan nilai-nilai yang terdapat pada sistem  ekonomi  Islam  yang  berlandaskan  pada  al-quran  dan  hadis Rasulullah Muhammad saw. Persamaan nilai tersebut adalah usaha untuk mencapai nilai keadilan dalam bidang ekonomi untuk setiap individu baik dengan menggunakan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  maupun  dengan  menggunakan  sistem ekonomi Islam. Sehingga relevansi ekonomi Islam untuk diterapkan tidak  perlu  dipertanyakan  kembali.  Kemudian  Indonesia  telah melaksanakan praktik perekonomian dengan menggunkakan prinsip syariah.  Praktik  tersebut  dapat  dijumpai  di  lembaga-lembaga keuangan,  baik  lembaga  keuangan  bank  maupun  non  bank. Misalnya, bank syariah, asuransi syaraiah dan pegadaian syariah. 1
Perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia merupakan  tolak  ukur  dalam  kemajuan  ekonomi  syariah  di Indonesia. Jika dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah
1 Habib Wakidatul Ihtiar, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang  Disertai  Rahn,  vol.  03,  no.1
(Tulungagung: An-nisbah, 2016). 25. http://ejournal.iain-
tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210. (01 Agustus 2019 ).
di  Indonesia,  maka  tidak  asing  lagi  mendengar  kalimat  motto  dari salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  yaitu  “mengatasi masalah  tanpa  masalah”.  Motto  ini  diidentikan  dengan  lembaga pegadaian  syariah.  Perkembangan  pegadaian  syariah  merupakan hasil  representasi  dari  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10    menegaskan  misi  yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak  berubah  hingga  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. 2
Pembiayaan  merupakan  tugas  pokok  lembaga  keuangan, termasuk  lembaga  keuangan  syariah  yang  berupa  pemberian  dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan sendiri terdiri dari  beberapa  jenis  dan  model.  Seluruhnya  menjadi  pilihan  bagi masyarakat  ataupun  pihak  yang  membutuhkan  dalam  menentukan model  pembiayaan  yang  akan  digunakan.  Sebagai  hal  yang  baru, tentunya  model  pembiayaan  yang  disertai  rahn  masih  belum memiliki  payung  hukum  secara  syar’i.  Untuk  menjawab permasalahan  tersebut,  Majelis  Ulama  Indonesia,  dalam  hal  ini Dewan  Syariah  Nasional  mengeluarkan  fatwa  perihal  pembiayaan yang disertai rahn ( al-tamwil al-mautsuq bil-rahn ). 3
Kehadiran  fatwa  perihal  pembiayaan  yang  disertai  rahn  ( al- tamwil  al-mautsuq  bil-rahn )  ini,  menjadikan  solusi  atas  keresahan masyarakat umum, terkhusus pada nasabah dari Pegadaian Syariah. Dan menjadikan tolak ukur terhadap pengetahuan masyarakat pada pembiayaan yang disertai rahn ( al-tamwil al-mautsuq bil-rahn ) yang
2 Kutipan ini diperoleh dari tulisan Ari Agung Nugraha seorang Manager Pegadaian  Syariah  Cabang  Sei  Panas-  Batam.  Tulisannya  mengangkat  judul tentang  “  Gambaran  Umum  Kegiatan  Usaha  Pegadaian  Syariah  ”,  (Batam:
Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas- Batam, 2010). http://ulgs.tripod.com./aboutme.htm. (20 September 2019)
3 Habib Wakidatul Ihtiar, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:
92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang  Disertai  Rahn,  vol.  03,  no.1 (Tulungagung: An-nisbah, 2016). 25. http://ejournal.iain-
tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210. (01Agustus 2019).
diterapkan  oleh  Pegadaian  Syariah  dengan  didasarkan  pada  fatwa yang  berlaku.  Karena  sebagai  bukti  kurangnya  pengetahuan masyarakat,  terutama  nasabah  Pegadaian  Syariah  khususnya Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa Kota Palu adalah masyarakat yang  masih  mengenal  dengan  biaya  ujrah,  ketika  mereka  ingin menggadai  barang  jaminan  yang  dijaminkan  masih  diterapkan  di Pegadaian  Syariah. 4 Namun,  bila  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  nomor  92  tahun  2014,  Pegadaian  Syariah  sudah tidak  menerapkan  ujrah  (biaya  sewa)  dalam  penetapan  biaya  tapi beralih menjadi biaya mu’nah (biaya pemeliharaan) terhadap barang jaminan. 5
Bukti  ini  menjadikan  dasar  untuk  ditetapkannya  fatwa tersebut,  pastilah  berawal  dari  sebuah  latar  belakang  dan  alasan- alasan penting. Selain itu, proses ijtihad yang dilakukan oleh DSN- MUI  dalam  menetapkan  fatwa  diatas  juga  menarik  untuk  dikaji dalam  lingkup  pengimplementasian  terhadap  kalangan  siapa  pun, terutama  masyarakat.  Dengan  demikian,  untuk  memecahkan masalah tersebut tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan berikut ini:
Bagaimana  implementasi  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-
MUI/IV/2014 terhadap pembiayaan pada produk rahn di Pegadaian
Syariah Cabang Palu Plasa?
Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  terhadap pembiayaan  pada  produk  rahn  di  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu Plasa.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  kategori  penelitian  lapangan  ( field research ),  maksud  dan  tujuan  penulis  mengambil  penelitian
4 Nur  Muzdalifah,  Nasabah  Produk Rahn di  Pegadaian  Syariah  Cabang Palu Plasa, wawancara , Palu. (05 Agustus 2019).
5 Rezki  Octavian,  Karyawan  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, wawancara, Palu. (01 Agustus 2019).
lapangan  ( field  research )  ini  adalah  untuk  mempelajari  secara intensif  tentang  latar  belakang  keadaan  sekarang,  dan  interaksi lingkungan  suatu  unit  sosial,  baik  secara  individu,  kelompok, lembaga,  atau  masyarakat. 6 Penelitian  ini  di  desain  dengan menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif,  dan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Yang  selanjutnya  Neuman  mengungkapkan bahwa  data  kualitatif  adalah  dalam  bentuk  teks,  kata-kata  tertulis, frase-frase,  atau  simbol-simbol  yang  mendeskripsikan  atau mempresentasikan  orang-orang,  tindakan-tindakan,  dan  peristiwa- peristiwa  dalam  kehidupan  sosial. 7 Dalam  rangka  mempermudah peneliti  dalam  mengumpulkan  data-data,  ada  beberapa  teknik pengumpulan  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang dibutuhkan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  penelitian.  Adapun beberapa  teknik  penelitian  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik pengumpulan  yang  disebutkan,  sehingga  dapat  mempermudah dalam  mengakses  bahan-bahan  atau  sumber-sumber  yang dibutuhkan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pembiayaan Syariah
Kegiatan pembiayaan syariah meliputi sejumlah pembiayaan yang terdiri dari sejumlah akad sebagai berikut:
a. Pembiayaan  jual  beli,  yaitu  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  barang  melalui  transaksi  jual  beli  sesuai  dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad  yang  digunakan  dalam  pembiyaan  jual  beli  antara  lain murabahah , salam , dan Istishna’ .
b. Pembiayaan  investasi,  yaitu  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan
6 Sumadi  Suryabrata, Metodologi  Penelitian ,  Cet.  23,  (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2012),  80.
7 Lihat pendapat dari Bogdan dan Bikken tentang pengertian data, dan juga pengertian  data  kualitatif  dari  pendapat  Neuman  pada  buku  yang  dikarang oleh Muhamad, Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Islam:  Pendekatan  Kuantitatif (Dilengkapi  dengan  Contoh-contoh  Aplikasi:  Proposal  Penelitian  dan Laporannya) , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 108.
usaha  produktif  dengan  pembagian  keuntungan  sesuai  dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad  yang  digunakan  dalam  pembiayaan  investasi  antara  lain mudharabah , musyarakah , mudharabah  musytarakah ,  dan musyarakah mutanaqishah .
c. Pembiayaan jasa, pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan)  dan/atau  pemberian  pelayanan  dengan  dan/atau  tanpa pembayaran  imbal  jasa  ( ujrah )  sesuai  dengan  perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan  dalam  pembiayaan  jasa  antara  lain ijarah , ijarah muntahiyah bittamlik , hawalah atau hawalah bil ujrah, wakalah atau wakalah bil ujrah , kafalah atau kafalah bil ujrah, ju’alan . 8
Secara  hukum,  fatwa  DSN-MUI  menyatakan  semua  bentuk pembiayaan/penyaluran  dana  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) boleh dijamin dengan agunan ( rahn ) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. 9
Selain  menawarkan  pembiayaan  yang  disertai rahn sesuai fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  pada  Pegadaian Syariah.  Maka  Pegadaian  Syariah  juga  mengembangkan  lini pembiayaan  berbasis  syariah  dengan  sejumlah  produk  dalam prakteknya, yakni pembiayaan: a. Rahn :  Pembiayaan rahn dari  Pegadaian  Syariah  adalah  solusi tepat kebutuhan dan cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya  dalam  waktu  15  menit  dana  cair  dan  aman penyimpanannya.  Jaminan  berupa  barang  perhiasan,  elektronik, atau kendaraan bermotor.
b. Arrum : Pembiayaan arrum pada Pegadaian Syariah memudahkan para  pengusaha  kecil  untuk  mendapatkan  modal  usaha  dengan jaminan  BPKB  dan  emas.  Kendaraan  tetap  pada  pemiliknya
8 Lihat  bagian  prinsip  dan  kegiatan  usaha  pembiayaan  syariah  pada  buku yang dikarang oleh Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2017), 351-352.
9 Lihat  ketentuan  umum  pada  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSN- MUI/IV/2014  tetang  pembiayaan  yang  disertai rahn , Situs  Resmi  DSN-MUI ,  4.
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/ (15 Oktober 2019)
sehingga  dapat  digunakan  untuk  mendukung  usaha  sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan.
c. Amanah :  Pembiayaan amanah dari  Pegadaian  Syariah  adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. 10
2. Implementasi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional
a. Implementasi Fatwa
Fatwa  dalam  pengertian  Ensiklopedi  Islam  adalah  pendapat atau  keputusan  mengenai  ajaran  Islam  yang  disampaikan  oleh lembaga  atau  perorangan  yang  diakui  otoritasnya  yakni mufti . 11
Fatwa bisa untuk memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan. Selain  fatwa  dapat  memberikan  solusi  atas  pertanyaan  yang diajukan,  dapat  juga  berfungsi  sebagai  respon  atas  perkembangan permasalahan  yang  bersifat  kekinian  atau  kontemporer  karena masyarakat  membutuhkannya  sesuai  dengan  perkembangan  dan perubahan  zaman.  Hubungannya  antara  pembiayaan  dengan  fatwa adalah,  pembiayaan  merupakan  tugas  pokok  lembaga  keuangan, termasuk  lembaga  keuangan  syariah  yang  berupa  pemberian  dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan sendiri terdiri dari  beberapa  jenis  dan  model.  Seluruhnya  menjadi  pilihan  bagi masyarakat  ataupun  pihak  yang  membutuhkan  dalam  menentukan model pembiayaan yang akan digunakan. Fenomena yang muncul di masyarakat  akhir-akhir  ini  ialah  terjadinya  akad  pembiayaan  yang didalamnya disertakan rahn (gadai). Sebagai hal yang baru, tentunya model pembiayaan yang disertai rahn masih belum memiliki payung hukum  secara syar ’ i .  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut, Majelis  Ulama  Indonesia,  dalam  hal  ini  Dewan  Syariah  Nasional mengeluarkan  fatwa  perihal  pembiayaan  yang  disertai rahn ( al- tamwil  al-mautsu>q  bil-rahn ).  Sebagai  salah  satu  bukti  dari
10 Lihat bagian prinsip dan kegiatan usaha pembiayaan syariah pada buku yang dikarang oleh Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , .412- 414
11 Lihat pengertian kata fatwa pada buku yang dikarang oleh Huston Smith, Ensiklopedi Islam (Ringkas) , cet. 2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 98.
implementasi  fatwa  ini  harus  diterapkan  pada  lembaga  keuangan syariah  adalah  kecocokannya  antara  pembiayaan  yang  diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.
Fatwa  memberikan  kebolehan  (halal)  pada  beberapa  jenis akad  pembiayaan  untuk  disertai rahn .  Akad  tersebut  terdiri  yakni: akad  utang-piutang  ( al-dain ),  jual  beli  ( al-ba ‟ i )  yang  tidak  tunai, sewa-menyewa  ( ijarah )  yang  pembayaran  ujrahnya  tidak  tunai, musyarakah (perkongsian), mudharabah ,  dan  akad amanah (untuk menghindari  penyelewengan  perilaku).  Jika  implementasi  fatwa mampu  diterapkan  pada  lembaga  keuangan  syariah,  maka  Fatwa merupakan kaidah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam  rangka  memperlancar  aktivitas  ekonomi  syariah,  apakah bentuknya  telah  ditransformasi  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan  ataupun belum ditransformasikan. 12
b. Dewan Syariah Nasional
1) Sejarah dan Pengertian Dewan Syariah Nasional
Pada  saat  ini,  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Lembaga  Bisnis Syariah  dan  Lembaga  Perekonomian  Syariah  di  Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Untuk mendukung perkembangan  tersebut  diperlukan  dukungan  para  pihak  terkait guna  memberikan  pembinaan,  pengawasan,  dan  arahan  yang memungkinkan perkembangan lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan sehat dan berkelanjutan.
Salah  satu  bentuk  dukungan  yang  diberikan  Majelis  Ulama Indonesia  adalah  dibentuknya  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  pada  tanggal  10  Februari  1999. DSN-MUI  dibentuk  untuk  melaksanakan  tugas  MUI  dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerannya guna
menumbuhkembangkan  usaha  bidang  keuangan,  bisnis,  dan ekonomi syariah di Indonesia.
12 Andi Fariani, Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi  Islam  di  Indonesia ,  vol.  12.  no.  1  (Jakarta:  al-Ihkam,  2017),  101. http://ejournal. stainpamekasan. ac.id/index.php /alihkam /article / view/1191/951. (16 Oktober 2019).
Sebagai  lembaga  yang  otoritatif  dalam  bidang  fatwa  terkait keuangan,  bisnis,  dan  perekonomian  syariah  pada  umumnya, DSN-MUI  perlu  melakukan  penataan  organisasi  yang  kuat dengan didasari pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
kemandirian,
kesetaraan, dan
profesionalisme. 13
Adapun  pengertian  dari  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama  Indonesia,  diatur  pada  bagian  Anggaran  Dasar  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan:
Pasal 1 ayat 1:
Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia,  yang selanjutnya  disingkat  DSN-MUI,  adalah  lembaga  yang melaksanakan  tugas  MUI  dalam  menetapkan  fatwa  dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan  usaha  bidang  keuangan,  bisnis,  dan ekonomi syariah di Indonesia. 14
2) Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional Tugas  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia diatur pada Bab III Tugas dan Wewenang DSN-MUI pada Pasal 4 ayat 1-12, yang menyebutkan:
Pasal 4
DSN-MUI mempunyai tugas:
a) Menetapkan  fatwa  atas  system,  kegiatan,  produk,  jasa  LKS, dan LPS lainnya.
b) Mengawasi  penerapan  fatwa  melalui  DPS  di  LKS,  dan  LPS lainnya.
13 Lihat pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  pada  bagian  Mukadimah. https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/. (15 Oktober 2019)
14 Lihat pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  pada  bagian  Ketentuan  Umum. https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/. (15 Oktober 2019)
c) Membuat  pedoman  implementasi  fatwa  untuk  lebih menjabarkan  fatwa  tertentu  agar  tidak  menimbulkan  multi penafsiran  pada  saat  di  implementasikan  di  LKS  dan  LPS lainnya.
d) Mengeluarkan  surat  edaran  (ta’limat)  kepada  LKS  dan  LPS lainnya.
e) Memberikan  rekomendasi  calon  anggota  dan/atau  mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS dan LPS lainnya.
f) Memberikan  rekomendasi  calon  ASPM  dan/atau  mencabu rekomendasi ASPM.
g) Menerbitkan  pernyataan  kesesuaian  syariah  atau  keselarasan syariah  bagi  produk  dan  ketentuan  yang  diterbitkan  oleh otoritas terkait.
h) Menerbitkan  pernyataan  kesesuaian  syariah  atas  system, kegiatan, produk, jasa di LKS, dan LPS lainnya.
i) Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan.
j) Menyelenggarakan  program  sertifikasi  keahlian  syariah  bagi
LKS dan LPS lainnya. k) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. l) Menumbuh  kembangkan  penerapan  nilai-nilai  syariah  dalam kegiatan  perekonomian  pada  umumnya  dan  keuangan  pada khususnya. 15
Wewenang  dari  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia  juga  diatur  dalam  Bab  III  Tugas  dan  Wewenang  DSN- MUI pada Pasal 5 ayat 1-6, yang menyebutkan:
Pasal 5
DSN-MUI mempunyai wewenang, yaitu:
a) Mengeluarkan  fatwa  yang  mengikat  DPS  di  masing-masing Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dan  menjadi  dasar tindakan hukum terkait.
15 Lihat pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  pada  bagian  Tugas  dan  Wewenang DSN-MUI. https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/. (15 Oktober 2019)
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  yang berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia.
c) Memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama- nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan  dalam  pembahasan  ekonomi  syariah,  termasuk otoritas  monoter/lembaga  keuangan  dalam  Negeri  maupun luar Negeri.
e) Memberikan  peringatan  kepada  LKS  untuk  menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
f) Mengusulkan  kepada  instansi  yang  berwenang  untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 16
3. Latar Belakang DSN-MUI Menetapkan Fatwa No. 92/DSN-
MUI/IV/2014
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI)  dalam  menetapkan  fatwa  No.  92  Tahun  2014  ini  dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu:
Pertama,  fatwa-fatwa  DSN-MUI  tentang rahn dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn . Kedua, lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis rahn . 17

## 4. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa
Konsep  operasi  syariah  mengacu  pada  sistem  administrasi model  yaitu  azas  rasionalitas,  efisiensi  dan  efektifitas  yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah /ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha
16 Ibid.
17 Habib Wakidatul Ihtiar, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang  Disertai  Rahn ,  vol.  03,  no.1
(Tulungagung: An-nisbah,
2016). 30-31. http://ejournal.iain-
tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210. (15 Oktober 2019 )
lain. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktur terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.
Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari  tahun  2003.  Menyusul  kemudian  pendirian  ULGS  di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Dan 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. 18
Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tanggal  16  Desember  2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep  syariah meskipun harus diakui belakang bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum  Islam  antara  lembaga  keuangan  dan  pihak  lain  untuk penyimpanan  dana  dan/atau  pembiyayaan  kegiatan  usaha,  atau kegiatan  lainnya  yang  sesuai  dengan  syariah.  Seiring  berjalannya waktu,  pegadaian  syariah  masuk  di  Kota  Manado  dan  berhasil menduduki peringkat terbaik dan omset tertinggi di kantor wilayah Manado perkembangan pegadaian syariah mengalami peningkatan, hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  membuka  cabang-cabang  di seluruh  wilayah  Indonesia  salah  satunya  di  Sulawesi  Tengah, tepatnya di Kota Palu, sehingga pada tanggal 10 Maret 2004 dibuka kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plasa di Kota Palu. 19
Hadirnya  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa  di  tengah masyarakat  Kota  Palu  yang  telah  dulu  mengenal  Pegadaian Konvensional  bukan  hal  yang  mudah.  Memerlukan  usaha  yang sangat giat untuk memperkenalkan Pegadaian yang berbasis  Islam untuk  merebut  hati  masyarakat.  Sehingga  pimpinan  dari  para  staf melakukan  berbagai  langkah  pemasaran  dalam  memperkenalkan Pegadaian  Syariah  untuk    merebut  hati  masyarakat    melalui pemasaran  produk  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan.  CPS  Palu Plasa  dituntut  untuk  mempunyai  strategi  pertahanan  pertahanan untuk merebut dan nempertahankan nasabah melalui kualitas produk
18 Sejarah  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, dokumentas i,  Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (06 Januari 2020). (06 Januari 2020)
19 Ibid. (06 Januari 2020)
dan jasa, yaitu waktu penyerahan lebih cepat, pelayanan yang lebih baik  dibandingkan  pesaingnya,  dan  empati  yang  tinggi  kepada nasabah  agar  ikut  dalam  persaingan.  Alasan  pegadaian  membuka pegadaian  syariah  adalah  pertama  upaya  untuk  mempertahankan posisi  pasar  dengan  jalan  memberikan  respon  atas  tuntutan masyarakat  luas  yang  membutuhkan  transaksi  jasa  keuangan  yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba dan kedua adalah menggapai ridha Allah sesuai dengan dengan al-Quran dan hadis.
5. Produk dan Jenis Akad pada Pembiayaan Produk rahn
a. Produk rahn
Produk ini merupakan produk andalan pada Pegadaian Syariah yang  merupakan  pinjaman  mudah  dan  praktis  untuk  memenuhi kebutuhan  dana  bagi  masyarakat  dengan  menggunakan  sistem syariah. 20
b. Jenis Akad pada Pembiayaan pada Produk rahn
Produk ar-rahn menggunakan  jenis  akad rahn .  Dengan ketentuan  produk ar-rahn ini, nasabah  memberikan  atau menyerahkan barang jaminan kepada pihak pegadaian, dengan cara menyerahkan  agunan  berupa  emas  batangan,  emas  perhiasan, berlian,  elektronik,  dan  kendaraan  bermotor. 21 Sesuai  ketentuan umum  pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  92/DSN- MUI/IV/2014 menyebutkan bahwa:
Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:
25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn ;  fatwa  DSN-MUI  Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI
Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily . 22
20 Lihat  tentang  produk ar-rahn pada  situs  resmi  Pegadaian  Syariah. https://pegadaiansyariah .co.id/ rahn . (24 Januari 2020)
21 Jenis  akad rahn , dokumentas i,  Pegadaian Syariah  Cabang  Palu  Plasa, Palu. (16 Januari 2020)
22 Lihat  ketentuan  umum  pada  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSN- MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai rahn, Situs Resmi DSN-MUI , 4. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/ (16 Januari 2020)
Dijelaskan  juga  pada  ketentuan  umum  pada  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Nomor:  25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn ; menyebutkan:
Murtahin (penerima  gadai)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang) sampai semua utang ra>hin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 23
6. Barang  Jaminan  yang  Diterima  Pegadaian  Syariah Cabang Palu Plasa
a. Handphone
b. Emas
c. Barang eletronik seperti laptop, kamera dan tv
d. Tupperware
e. Motor atau Mobil.
7. Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa
Nasabah  merupakan  salah  satu  rukun  dari  bermualamah  di Pegadaian  Syariah.  Dalam  istilah  muamalah,  nasabah  disebut sebagai ra>hin .  Adapun  yang  menjadikan  syarat  sebagai  nasabah ( ra>hin )  adalah  cakap  bertindak  hukum,  dan  juga  layak  untuk melakukan transaksi kepemilikan. 24 Hal ini, juga disampaikan oleh salah satu pegawai dari Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Pihak pegadaian syariah akan melihat nasabah ( ra>hin ) yang berkeinginan untuk  memilih  produk-produk  yang  sudah  ada  diterapkan  di Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa.  Adapun  karyawan  tersebut menyampaikan bahwa:
Kalau  di  syariah,  nama  muamalahnya  itu ra>hin . Ra>hin adalah nasabah  pegadaian  yang  mempunyai  barang  jaminan  sesuai ketentuan yang ada di pegadaian syariah. Ra>hin adalah nasabah yang mempunyai barang jaminan seperti emas, barang elektronik,
23 Lihat ketentuan umum angka 1 pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn, Situs Resmi DSN-MUI , 3.
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/ (16 Januari 2020)
24 Muhammad  Nur  Rianto  Al-Arif, Lembaga  Keuangan  Syariah  (Suatu Kajian Teoretis Praktis) , Cet. 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 284.
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
15
kendaraan  atau  bukti  kepemilikan  (BPKB  dan  sertifikat),  dan tupperware . 25
Berikut ini disajikan tabel jumlah nasabah sesuai produk yang dipilih  oleh  nasabah  dalam  bemuamalah  di  Pegadaian  Syariah Cabang Palu Plasa:
Tabel 4.1 Jumlah nasabah Per-Bulan November 2019-Desember 2019 26 No Produk Realisasi Nov-19 Des-19 1 2 3 4 1 Amanah 144 142 2 Arrum 322 309 3 Rahn 3.792 3.748 Total 4.258 4.199
Tabel  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  jumlah  nasabah  per- Bulan  November  2019  sampai  perakhir  Bulan  Desember  2019, cukup  ada  perubahan  dari  jumlah  nasabah  yang  memilih  produk- produk  yang  ada  di  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa. Perubahan dapat terlihat dari jumlah nasabah yang memilih produk rahn . Terlihat ada penurunan jumlah nasabah dalam memilih ketiga dari  produk  tersebut.  Produk rahn terdapat  penurunan  jumlah nasabah sebanyak 44 nasabah, dari jumlah nasabah pada akhir Bulan November  2019  sebanyak  3.792  menjadi  3.748  pada  akhir  Bulan Desember  2019.  Alasan  kenapa  ada  perubahan  jumlah  nasabah perakhir  Bulan  November  2019  sampai  perakhir  Bulan  Desember 2019 yang semakin menurun, penulis menyempatkan waktu untuk
25 Reni  .A.  Hipan,  Pegawai  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, wawancara , Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu (02 Januari 2020)
26 Reni  .A.  Hipan,  Pegawai  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, wawancara , Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)
menanyakan  alasannya  pada  pihak  Pegadaian  Syariah,  melalui wawancara.  Pihak  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, menyebutkan:
Bisa jadi, karna sudah menyelesaikan akad atau kreditnya sudah lunas.  Di  kita  terhitung  nasabah  aktif,  jika  nasabahnya  masih mempunyai kredit. 27
8. Prosedur Pembiayaan pada Produk Rahn
Prosedur atau tahapan dalam pembiayaan produk rahn dimulai dengan  nasabah  datang  ke  kantor  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu Plasa  dengan  membawa  syarat  dan  memenuhi  beberapa  ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan produk rahn . 28 Adapun syarat yang harus  dipenuhi  dalam  pembiayaan  produk rahn adalah  sebagai berikut:
1) Membawa fotocopy KTP atau Identitas lainnya.
2) Mengisi formulir permintaan rahn .
3) Menyerahkan barang jaminan. 29
Setelah  nasabah  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  sudah disepakati  dengan  pihak  pegadaian,  prosedur  selanjutnya  yaitu nasabah  menerima  dan  setuju  terhadap  uraian marhun (barang jaminan),  penetapan  besarnya  taksiran marhun (barang  jaminan), marhuh  bih (uang  pinajaman),  tarif mu’nah (biaya)  pemeliharaan, mu’nah (biaya) akad, biaya pemeliharaan marhun (barang jaminan) dalam  proses  lelang  (jika  ada),  biaya  proses  lelang  (jika  ada),  bea lelang  sebagaimana  dimaksud  pada  Surat  Bukti Rahn (SBR)  atau nota  transaksi  (struk)  sebagai  tanda  bukti  yang  sah  penerimaan marhun bih (uang pinjaman) dan uang kelebihan lelang (jika ada). Kemudian  prosedur  dari  barang  yang  diserahkan  sebagai marhun
(barang jaminan) adalah milik ra>hin (nasabah) dan/atau kepemilikan
27 Reni  .A.  Hipan,  Karyawan  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, wawancara , Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu (06 Januari 2020)
28 Prosedur  pembiayaan  produk rahn , dokumentasi ,  Pegadaian  Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (30 Januari 2020)
29 Reni  .A.  Hipan,  Karyawan  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, wawancara , Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
17
sebagaimana pasal 1977 KUH-Perdata dan/atau milik pemberi kuasa atas marhun (barang jaminan) yang dikuasakan kepada nasabah dan menjamin  bukan  berasal  dari  hasil  kejahatan,  tidak  dalam  objek sengketa  dan/atau  sita  jaminan.  Setelah  itu, ra>hin (nasabah) menyatakan  telah  berutang  kepada murtahin (pegadaian)  dan berkewajiban  untuk  membayar marhun  bih (uang  pinjaman)  dan mu’nah (biaya pemeliharaan) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan marhun bih (uang  pinjaman)  jika  ada.  Dan mu’nah (biaya pemeliharaan) akad pada saat perpanjangan. 30
Marhun (barang  jaminan)  yang  telah  dilunasi  dan  belum diambil  oleh  nasabah,  terhitung  sejak  tanggal  pelunasan  sampai dengan sepuluh hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi sepuluh hari dari tanggal pelunasan marhun (barang jaminan) tetap belum  diambil,  maka  nasabah  sepakat  dikenakan  jasa  penitipan. Besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di pegadaian atau sebesar yang tercantum di nota transaksi (struk). Jika marhun (barang  jaminan)  mengalami  kerusakan  atau  hilang  yang  tidak
30 Prosedur  pembiayaan  produk rahn , dokumentasi ,  Pegadaian  Syariah
Cabang Palu Plasa, Palu.. (30 Januari 2020)
Golongan Marhun bih (utang) Tarif per 10 hari (n% x taksiran marhun ) A 50.000 s.d 500.000 0,47% B1 510.000 s.d 5.000.000 0,73% C1 5.050.000 s.d 20.000.000 0,73% D 20.050.000 s.d ke atas 0,64% Tabel Tarif mu’nah per 10 hari pada produk pembiayaan rahn .
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
disebabkan  oleh  suatu  bencana  alam,  maka murtahin (pegadaian) akan  memberikan  ganti  kerugian  setelah  diperhitungkan  dengan marhun  bih (uang  pinjaman)  dan mu’nah (biaya)  pemeliharaan sesuai  ketentuan  penggantian  yang  berlaku  di murtahin
(pegadaian). 31
Marhun  bih (uang  pinjaman)  sampai  dengan  tanggal  jatuh tempo  tidak  dilakuakan  pelunasan  dan/atau  perpanjangan  akad, maka  Pegadaian  melakukan  penjualan marhun (barang  jaminan) melalui  lelang.  Jika  proses  pelaksanaan  lelang  sudah  terjadi  dan mendapatkan hasil penjualan lelang marhun (barang jaminan), maka hasil  penjualan  tersebut  setelah  dikurangi marhun  bih (uang pinjaman), mu’nah lelang (jika ada), dan bea lelang yang merupakan kelebihan  yang  menjadi  hak rahin (nasabah).  Jangka  waktu pengambilan  uang  kelebihan  selama  satu  tahun  sejak  tanggal pemberitahuan  hasil  lelang  kepada  nasabah.  Dan  jika  lewat  waktu dari  jangka  waktu  pengambilan  uang  kelebihan  lelang,  nasabah menyatakan  setuju  untuk  menyalurkan  uang  kelebihan  lelang tersebut  sebagai  sedekah  yang  pelaksanaannya  diserahkan  kepada pegadaian.  Jika  hasil  penjualan  lelang marhun (barang  jaminan) tidak  mencukupi  untuk  melunasi  kewajiban  nasabah  berupa dikurangi marhun  bih (uang  pinjaman), mu’nah lelang  (jika  ada), biaya proses lelang (jika ada), dan bea lelang, maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut. 32
Nasabah  dapat  melakukan  ulang rahn , atau  minta  tambah marhun bih (uang pinjaman) selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan biaya mu’nah (biaya) pemeliharaan dan mu’nah (biaya)  akad  yang  masih  harus  dibayar.  Jika  terjadi penurunan nilai taksiran marhun (barang jaminan) pada saat ulang rahn ,  maka  nasabah  wajib  melakukan  pelunasan  atau  mengangsur (mencicil) marhun  bih (uang  pinjaman)  atau  menambah marhun (barang jaminan) agar sesuai dengan taksiran baru. Caranya nasabah untuk  melakukan  ulang rahn adalah  nasabah  dapat  datang  sendiri untuk melakukan ulang rahn atau minta tambah marhun bih (uang pinjaman)  atau  mengangsur marhun  bih (uang  pinjaman)  atau
31 Ibid. (30 Januari 2020)
32 Ibid. (30 Januari 2020)
pelunasan atau menerima marhun (barang jaminan), atau menerima uang  kelebihan  lelang,  dan/atau  dapat  dengan  memberikan  kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan kolom  yang  tersedia,  dengan  melampirkan  fotokopi  KTP  nasabah dan  penerima  kuasa  serta  menunjukkan  asli  KTP  penerima  kuasa. Dalam hal nasabah atau kuasanya melakukan pengambilan marhun (barang  jaminan)  atau  pengambilan  uang  kelebihan  lelang,  maka hanya  dilayani  di  Kantor  Cabang  Syariah/Unit  Syariah  Pegadaian yang menerbitkan Surat Bukti Rahn . 33
Apabila  nasabah  meninggal  dunia  dan  terdapat  hak  dan kewajiban terhadap murtahin (pegadaian) ataupun sebaliknya, maka hak  dan  kewajiban  dibebankan  kepada  ahli  waris ra>hin (nasabah) sesuai  dengan  ketentuan  waris  dalam  hukum  Republik  Indonesia. Dan  apabila  dikemudian  hari  terjadi  perselisihan,  maka  akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila terjadi kesepakatan  akan  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Agama setempat. 34
Berikut di bawah ini gamabr alur model bisnis produk rahn di Pegadaian Syariah: 35
9. Implementasi  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada Produk Rahn
Ketentuan  Fatwa  Nomor  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang pembiayaan yang disertai rahn pada nomor ketiga angka satu bahwa
33 Kuasa nasabah untuk melakukan pengambilan marhun (barang jaminan), dokumentasi , Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (30 Januari 2020)
34 Ibid. (29 Januari 2020)
35 Lihat gambar alur model bisnis produk rahn pada situs resmi Pegadaian
Syariah, https://pegadaiansyariah.co.id/ rahn . (01 Februari 2020)
Gambar
Alur Model Bisnis Produk Rahn di Pegadaian
Syariah
barang  jaminan  ( marhun )  harus  berupa  harta  ( ma>l )  berharga  baik benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  boleh  dan  dapat diperjual-belikan,  termasuk  aset  keuangan  berupa  sukuk,  efek syariah atau surat berharga syariah. 36 Maka implementasi ketentuan tersebut  dalam  praktik  di  Pegadaian  Syariah  sesuai  dari  hasil wawancara dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu  Plasa.  Barang    jaminan  yang  diterima  Pegadaian  Syariah Cabang  Palu  Plasa  yakni  hendphone,  emas,  kendaraan  (motor ataupun  mobil),  elektronik  lainnya  sampai  tuperware. 37 Namun, sesuai  hasil  pantauan  atau  observasi,  kebanyakan  nasabah  di Pegadaian Syariah menggadaikan barang jaminannya dalam berupa emas dibandingkan dengan barang lainnya yang bisa dijaminkan di pegadaian.
Fatwa  Nomor  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  pembiayaan yang disertai rahn pada  nomor ketiga  angka dua bahwa dalam hal barang  jaminan  ( marhun )  merupakan musya' (bagian  dari kepemilikan  bersama/ part  of  undivided  ownership ),  maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya. 38 Implementasi  fatwa  dalam  produk  ini  yakni barang  yang  diserahkan  sebagai marhun (barang  jaminan)  adalah milik rahin (nasabah) dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH-Perdata  dan/atau  milik  pemberi  kuasa  atas marhun (barang jaminan)  yang  dikuasakan  kepada  nasabah  dan  menjamin  bukan
36 Lihat ketentuan terkait barang jaminan ( marhun ) nomor ketiga angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 5. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/ (13 Maret 2020)
37 Reni  .A.  Hipan,  Karyawan  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, wawancara , Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu (02 Januari 2020)
38 Lihat ketentuan terkait barang jaminan ( marhun ) nomor ketiga angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 5. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/ (13 Maret 2020)
berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan. 39
Dewasa  ini,  pemahaman  penulis  adalah  sekalipun  redaksi pasal  1977  ayat  (2)  tidak  mengisyaratkan  pemegang  untuk mendapatkan  penggantian  uang  yang  telah  dibayarkan  olehnya untuk mendapatkan benda itu, iktikadnya harus baik. Namun sudah sewajarnya,  bahwa  hal  itu  harus  dipenuhi  (iktikad  aik  harus  ada), karena  pada  dasarnya  orang  yang  iktikadnya  buruk  tidak mendapatkan perlindungan hukum.
Ketentuan  Fatwa  Nomor  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang pembiayaan yang disertai rahn pada nomor ketiga angka tiga yang menyebutkan bahwa barang jaminan ( marhun ) boleh diasuransikan sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan/atau kesepakatan. 40 Dan adapun penerapan ketentuan fatwa dalam produk ini  adalah  pegadaian  akan  memberikan  ganti  kerugian  apabila barang  jaminan  yang  berada  dalam  penguasaan  pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana  alam  ( force  majeure )  jang  ditetapkan  pemerintah.  Ganti rugi  diberikan  setelah  diperhitungkan  dengan marhun  bih (uang pinjaman)  dan mu’nah (biaya)  pemeliharaan  sesuai  ketentuan penggantian yang berlaku di pegadaian. 41
Ketentuan  terkait  utang  ( marhun  bih/dain )  dalam  Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka satu dan tiga, disebutkan bahwa:
Ketentuan terkait Utang ( marhun bih/dain )
1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
39 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
40 Lihat ketentuan terkait barang jaminan ( marhun ) nomor ketiga angka tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 5. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/ (13 Maret 2020)
41 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
3. Utang  harus  jelas  jumlah  (kuantitas)  dan/atau  kualitasnya serta jangka waktunya; 42
Penerapan  ketentuan  fatwa  ini  dalam  praktek  di  Pegadaian Syariah  adalah  pihak  nasabah  menyatakan  telah  berutang  kepada pegadaian  dan  berkewajiban  untuk  membayar marhun  bih (uang pinjaman).  Maksud  dari  kalimat  tersebut,  pihak  nasabah  telah menerima beberapan uang pinjaman setelah nasabah menjaminkan atau  menggadaikan  barang  jaminannya  kepada  pihak  pegadaian. Dan  kemudian  jangka  waktu  akad  maksimum  120  (seratus  dua puluh) hari pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang rahn ), mengangsur marhun bih ( uang pinjaman) dan minta tambah marhun bih (uang pinjaman) sebelum dan/atau sampai jatuh tempo. 43
Selanjutnya dalam ketentuan terkait utang ( marhun bih/dain ) nomor  keempat  angka  empat  pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014  disebutkan  bahwa  utang  tidak  boleh bertambah  karena  perpanjangan  jangka  waktu  pembayaran. 44 Jadi, penerapan ketentuan fatwa ini dalam produk rahn disebutkan apabila terjadi  perpanjangan  pinjaman  (akad)  untuk  tanggal  jatuh  tempo, tanggal  lelang,  besaran marhun  bih (uang  pinjaman),  besaran mu’nah (biaya)  akad,  dan  rincian marhun (barang  jaminan), tercantum dalam nota transaksi (struk). 45
Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka satu dalam Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  92/DSN-MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa ketentuan terkait akad pada prinsipnya, akad rahn
42 Lihat  ketentuan  terkait  utang  ( marhun  bih/dain )  nomor  keempat  angka satu  dan  tiga  pada  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 5.
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/ (13 Maret 2020)
43 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
44 Lihat  ketentuan  terkait  utang  ( marhun  bih/dain )  nomor  keempat  angka empat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 5. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/ (13 Maret 2020)
45 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
dibolehkan  hanya  atas  utang-piutang  ( al-dain )  yang  antara  lain timbul  karena  akad qardh . 46 Utang-piutang  yang  dimaksud  timbul karena akad qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang  diterima  pada  waktu  yang  telah  disepakati  bersama. 47
Penerapan  fatwa  dalam  Pegadaian  Syariah  pada  produk  ini  yakni nasabah  menerima  dan  setuju  terhadap  uraian  barang  jaminan, penetapan besarnya taksiran marhun (barang jaminan), marhun bih
(uang pinjaman), tarif mu’nah (biaya) pemeliharaan, mu’nah (biaya) akad,  biaya  pemeliharaan marhun (barang  jaminan)  dalam  proses lelang  (jika  ada),  biaya  proses  lelang  (jika  ada),  bea  lelang sebagaimana  dimaksud  pada  Surat  Bukti Rahn (SBR)  atau  nota transaksi sebagai tanda bukti yang sah penerimaan marhun bih (uang pinjaman) dan uang kelebihan lelang (jika ada). 48
Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka tiga (poin a) dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  92/DSN- MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa:
Ketentuan terkait Akad Barang  jaminan  ( marhun )  dalam  akad  amanah  hanya  dapat dieksekusi apabila pemegang amanah al-Amin , antara lain syarik , mudharib ,  dan musta'jir )  melakukan  perbuatan moral  hazard , yaitu: a. Ta’addi ( ifrath ),  yaitu  melakukan  sesuatu  yang  tidak boleh/tidak semestinya dilakukan; 49
46 Lihat ketentuan terkait akad  nomor kelima angka satu pada Fatwa DSN- MUI  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang  Disertai Rahn , Situs  Resmi  DSN-MUI ,  5.  https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/  (13  Maret 2020)
47 Lihat ketentuan umum al-qardh nomor pertama angka satu dan dua pada Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang al-Qardh , Situs  Resmi DSN-MUI , 5. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/2/ (13 Maret 2020)
48 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
49 Lihat  ketentuan  terkait  akad,  nomor  kelima  angka  tiga  (poin  a)  pada Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang
Implementasi ketentuan fatwa ini dalam praktik di Pegadaian Syariah  adalah  nasabah  menyatakan  tunduk  dan  mengikuti  segala peraturan  yang  berlaku  di  pegadaian  sepanjang  ketentuan  yang menyangkut utang piutang dengan akad rahn . 50
Fatwa  Nomor  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  pembiayaan yang disertai rahn pada nomor keenam angka tiga bahwa dalam hal rahn ( dain/marhun  bih )  terjadi  karena  peminjaman  uang  (akad qardh ), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan)  atas marhun yang  besarnya  harus ditetapkan  pada  saat  akad  sebagaimana  ujrah  dalam  akad  ijarah. 51 Maka, penerapan ketentuan fatwa dalam produk ini adalah marhun (barang  jaminan)  yang  telah  dilunasi  dan  belum  diambil  oleh nasabah, terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi sepuluh hari dari tanggal  pelunasan marhun (barang  jaminan)  tetap  belum  diambil, maka  nasabah  sepakat  dikenakan  jasa  penitipan.  Besaran  jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di pegadaian atau sebesar yang tercantum di nota transaksi (struk). 52
Fatwa  Nomor  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  pembiayaan yang disertai rahn pada nomor ketujuh angka satu bahwa akad rahn berakhir  apabila  Rahin  melunasi  utangnya  atau  menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan marhun kepada rahin . 53 Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 6. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/ (13 Maret 2020)
50 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
51 Lihat ketentuan terkait pendapatan murtahin , nomor keenam angka pada Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 6. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/ (13 Maret 2020)
52 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
53 Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad rahn , nomor ketujuh angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 6. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/ (13 Maret 2020)
Maka ketentuan fatwa ini jika diimplementasikan dalam praktik di pegadaian  khususnya  pada  produk  ini  adalah  nasabah  dibatasi dengan  jangka  waktu  sampai  akad  maksimum  120  (seratus  dua puluh) hari pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang rahn ), mengangsur marhun bih (uang pinjaman) dan minta tambah marhun bih (uang pinjaman) sebelum dan/atau sampai jatuh tempo. 54
Ketentuan  terkait  penyelesaian  akad rahn nomor  ketujuh angka dua dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN- MUI/IV/2014  disebutkan,  bahwa  dalam  hal rahin tidak  melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan/ memberitahukan  tentang  kewajibannya. 55 Maka  penerapan  dalam Pegadaian  Syariah  khususnya  produk  ini  adalah  pihak  pegadaian mempunyai  kewajiban  untuk  menghubungi  nasabah  dalam  bentuk surat peringatan. Surat peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah agar menyelesaikan kewajiban membayar angsuran sesuai waktu yang sudah disepakati bersama. 56
Ketentuan  terkait  penyelesaian  akad rahn nomor  ketujuh angka  tiga  (poin  a)  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan, bahwa:
Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan  asas  keadilan  dan  kemanfaatan  pihak-pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:
a. Menjual  paksa  barang  jaminan  ( marhun )  sebagaimana  diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); 57
54 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
55 Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad rahn , nomor ketujuh angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 6. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/ (13 Maret 2020)
56 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
57 Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad rahn , nomor ketujuh angka tiga (poin  a)    pada  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Disebutkan di dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002  tentang rahn (ketentuan  ketiga  angka  5), bahwa  hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang, biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta biaya  penjualan. 58 Maka  penerapannya  adalah  nasabah  dapat memberikan  kuasa  kepada  pegadaian  untuk  menjualkan  barang jaminan  yang  telah  jatuh  tempo.  Apabila  nilai  penjualan  barang jaminan dapat memenuhi kewajiban nasabah kepada pegadaian. 59 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN- MUI/IV/2014 nomor kedelapan disebutkan, bahwa:
Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa  berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 60
Implementasi  ketentuan  fatwa  ini  dalam  Pegadaian  Syariah adalah  apabila  terjadi  perselisihan  di  kemudian  hari  akan diselesaikan  secara  musyawarah  untuk  mufakat  dan  apabila  tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. 61

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa impelementasi  yang  ditinjau  pada  aturan  Fatwa  Dewan  Syariah
Pembiayaan yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 7.
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/7/ (06 Februari 2020)
58 Lihat ketentuan umum ketentuan tiga angka lima pada Fatwa DSN-MUI Nomor:  25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn , Situs  Resmi  DSN-MUI ,  3. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/3/ (03 Februari 2020)
59 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
60 Lihat  nomor  kedelapan  pada  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSN- MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn , Situs Resmi DSN-MUI , 7. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/7/ (03 Februari 2020)
61 Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa , Kantor. (13 Maret 2020)
Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor.  92/DSN- MUI/IV/2014  telah  menetapkan  bahwa  fatwa  tentang  Pembiayaan yang  Disertai  Rahn  dalam  semua  bentuk  pembiayaan  atau penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan  agunan  (rahn)  sesuai  dengan  beberapa  ketentuan  dalam fatwa tersebut. Jadi, pembiayaan pada produk rahn yang dijalankan oleh  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa  telah  memenuhi ketentuan-ketentuan  dalam  fatwa  tersebut.  Implementasi  fatwa  ini pun disesuaikan dengan memperhatikan prosedur pembiayaan yang disertai rahn telah disesuaikan dengan alur model bisnis dari masing- masing  produk  pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa.  Baik prosedur pada model bisnis dari pembiayaan produk rahn.

## Daftar Pustaka
A.  Hipan,  Reni,  Karyawan  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa, wawancara , Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa: Palu. (02
Januari 2020)
Anshori,  Abdul  Ghofur, Gadai  Syariah  di  Indonesia  (Konsep, Implementasi,  dan  institusionalisasi) ,  Cet.  1,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “ Fatwa DSN-
MUI  Nomor:  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah ”, Situs Resmi DSN-MUI , https://dsnmui.or.id/kategori/
fatwa/page/ (17 Februari 2020).
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “ Fatwa DSN-
MUI  Nomor:  19/DSN-MUI/IV/2001  Tentang Al-Qardh ”, Situs Resmi DSN-MUI , https://dsnmui.or.id/kategori
/fatwa/page/ (13 Maret 2020).
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “ Fatwa DSN- MUI  Nomor:  25/DSN-MUI/III/2002  Tentang Rahn ”, Situs Resmi DSN-MUI , https: // dsnmui.or.id / kategori/fatwa/page/
(13 Maret 2020).
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “ Fatwa DSN-
MUI  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  Tentang  Pembiayaan yang Disertai Rahn ”, Situs Resmi DSN-MUI , https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/ (15 Oktober 2019). Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia,  “  Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016  tentang  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah  Tangga  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia ”, Situs Resmi DSN-MUI , https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/. (Diakses 15 Oktober 2019) Dokumentasi, Pegadaian  Syariah  Cabang  Palu  Plasa ,  Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.
Fariani,  Andi, Urgensi  Fatwa  MUI  dalam  Pembangunan  Sistem
Hukum Ekonomi Islam di Indonesia , vol. 12. no. 1, Jakarta: Al- Ihkam ,  2017.  http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/ alihkam/article/view/1191/951. (16 Oktober 2019).
Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat , Cet. 4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Hasan,  Abdul  Halim, Tafsir  Al-Ahkam ,  Cet.  1,  Jakarta:  Kencana,
2006.
Ihtiar,  Habib  Wakidatul, Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang Disertai Rahn , vol. 03, no.1, Tulungagung: An-nisbah , 2016. http://ejournal.iain-
tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210  (01
Agustus 2019).
M.Fauzan, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah ,  Cet.  2,  Jakarta: Kencana, 2017.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah , Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Muhamad, ed. 1, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif  (Dilengkapi  dengan  Contoh-contoh  Aplikasi: Proposal Penelitian  dan Laporannya) , Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2008.
Mustofa,  Imam, Fiqih  Mu’amalah  Kontemporer ,  Cet.  1,  Kota
Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
Nugroho,  Alfian  Handina,  ,  Ratna  Puspitasari,  Euis  Puspitasari,
Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca dalam Mata Pelajaran IPS pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumber , vol.  5,  no. 2, Cirebon: Jurnal Edueksos , 2016. http: // www.syekhnurjati.ac.id /jurnal /index.php /edueksos/article/view/1167/846. (23 September 2019)
Nur  Iman  Sari,  Amik  Amalia, Pembiayaan  Murabahah  Disertai
Jaminan  Perspektif  Fatwa  DSN-MUI  No.  92/DSN-
MUI/IV/2014  (Studi  Kasus  di  BMT  Istiqomah  Unit  II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung) , Skripsi, Kabupaten Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017.
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5837/ (01 Agustus 2019)
Octavian, Rezki, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ,
wawancara , Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa: Palu. (06 Januari 2020)
Pegadaian  Syariah  Cabang  Sei  Panas  Batam,  “  Gambaran  Umum
Kegiatan  Usaha  Pegadaian  Syariah  ”, Official  Website Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Batam . http://ulgs.tripod.com./ aboutme.htm. (20 September 2019)
Rianto  Al-Arif,  Muhammad  Nur, Lembaga  Keuangan  Syariah (Suatu Kajian Teoretis Praktis) , Cet. 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
Shidiq,  Sapiudin, Fikih  Kontemporer ,  Cet.  2,  Jakarta:  Kencana,
2017.
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Sholahuddin, Muhammad, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam ,
Katalog dalam Terbitan, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
Smith,  Huston, Ensiklopedi  Islam  (Ringkas) ,  Cet.  2,  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2002.
Soemitra,  Andri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Cet.  7, Jakarta: Kencana, 2017.
Sugiyono, ed. 3, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D) , Bandung: Alfabeta, 2018.
Suryabrata,  Sumadi, Metodologi  Penelitian ,  Cet.  23,  Jakarta:  PT
Rajagrafindo Persada, 2012.
Toriquddin,  Mohamad, Teori  Maqâshid  Syarî’ah  Perspektif  Al-
Syatibi ,  vol.  06,  no.1,  Malang:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum, 2014. http://ejournal.uin-malang.ac.id /index.php/syariah/article/view  /3190/5031.    (19  September 2019).
Yupiter, Nurul Huda, Hendri Tanjung, Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pegadaian, Jakarta , vol. 4,
no. 1, Jakarta: Al-falah (Journal of Islamic Economic) , 2019. https : // garuda . ristekdikti . go .id / documents/detail/1041077. (16 Oktober 2019).