## SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

## TENGKU ERWINSYAHBANA
Asrama  Singgasana  I  Kodam  I/BB,  Jl.  Prasaja  No.  K-281  Medan

## Abstrak
Perkawinan  termasuk  sebagai  kebutuhan  dasar (asasi)  setiap  manusia,  yang  tujuannya  adalah  untuk membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Dimasukkannya  unsur  kalimat  “Ketu- hanan  Yang  Maha  Esa”  dalam  pengertian  per- kawinan  yang  disebutkan  pada  Pasal  1  UU  No.  1 Tahun  1974,  menunjukkan  bahwa  perkawinan tidak  dapat  dipandang  hanya  sebagai  urusan  yang bersifat  pribadi  (individual),  melainkan  harus  juga dipandang  sebagai  hubungan  hukum  antara  se- orang  pria  dengan  seorang  wanita  dalam  satu rumah  tangga  yang  memiliki  nilai-nilai  religius berdasarkan  pada  Pancasila  sebagai  falsafah  hidup Bangsa  Indonesia.
Kata kunci: Perkawinan,  negara  hukum,  Pancasila.

## Abstract
Marriage  is  included  as  basic  needs  (rights)  of  every human  being,  whose  goal  is  to  establish  a  family  or household who are happy and eternal  by Belief  in God Almighty. The inclusion of elements of  the phrase “Be- lief in  God  Almighty”  within  the  meaning of  marriage mentioned in Article 1 of  Law no. 1  of  1974, indicating that the  marriage can not  be  viewed  simply  as  a mat- ter  of  personal  (individual),  but  must  also  be  viewed as the legal relationship between a man and a  woman in a household that has religious values   based  on the Pancasila  as  a  life  philosophy  of  the  Indonesian  na- tion.

## A.  Pendahuluan
Manusia  merupakan  mahluk  ciptaan  Tuhan  yang  mempunyai  berbagai  macam kebutuhan  dalam  hidupnya  dan  setiap  manusia  tentu  menginginkan  pemenuhan kebutuhannya  secara tepat  untuk  dapat hidup  sebagai  manusia  yang sempurna,  baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Maslow 1 mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan- kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki). Maslow menyebutkan salah satu kebutuhan dasar  manusia  adalah  kebutuhan  untuk  menyalurkan  nafsu  seksnya  merupakan  ke- butuhan fisiologis ( the physiological needs ).
Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk me- nyalurkan  kebutuhan  seks  manusia,  karena  perkawinan  mempunyai  makna  atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang ( the belongingness and love needs ).
Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. 2 Al- nikah yang bermakna al-wathi ’ dan al-dammu wa al-tadakhul . Ada kalanya juga disebut
1 Abraham  H.  Maslow, Motivation  and  Personality ,  Harper  &  Row  Publishers,  New  York,  1970,  hlm.  35-47.
2 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia ,  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah/Pentafsiran  Al-Qur’an, Jakarta,  1973,  hlm.  468.
dengan al-dammu  wa  al-jam ’ u atau  ibarat ‘ an  al-wath  wa  al- ‘ aqd yang  bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. 3 Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga “ ziwaaj ”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan ( majaaz ). 4 Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah “ wathaa ” yang berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. 5
Wirjono Prodjodikoro, 6 mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu,  dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa  kalau  dipandang  sepintas  lalu  saja,  maka  suatu  perkawinan  merupakan  suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib 7 menganggap  bahwa  perkawinan  sebagai  perjanjian  suci  antara  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedang R. Subekti 8 mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
Perkawinan merupakan penjanjian (akad), tetapi makna penjanjian yang dimaksudkan di  sini  berbeda  dengan  perjanjian  seperti  yang  di  atur  dalam  Buku  III  KUH  Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo, 9 mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin  tersebut  tidak  bahagia  atau  perkawinan  itu  tidak  kekal  dan  tidak  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/ kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.
3 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Studi  Kritis  Perkembangan Hukum  Islam  dan  Fikih,  UU  No.  1/1974  Sampai  KHI ,    Prenada  Media,  Jakarta,  2004,  hlm.  38.  Bandingkan juga  dengan  A.W.  Munawwir, Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap ,  Pustaka  Progressif, Surabaya,  Cetakan  Keduapuluh  Lima,  2002,  hlm.  1461.  Lihat  juga  As-Shan’ani, Subulus  Salam , Penerjemah  Abu  Bakar  Muhammad,    Al-Ikhlas,  Surabaya,  Cetakan  Pertama,  1995,  hlm.  393.
4 Abdurrahman  al-Jaziri, al-Fiqh  ‘Ala  al-Madzahib  al-Arba’ah ,  Dar  al-Fikr,  Juz.  IV,  Beirut,  t.t,  hlm.  1-3. Lihat  juga  Maghfirah,  “Definisi  Nikah  dan  Pengaruhnya  terhadap  Istimbath  Hukum, Jurnal Hukum Islam ,  Vol.  VIII-No,  6,  Desember  2007,  hlm.  648.
5 Rachmadi  Usman  (1), Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta,  2006,  hlm.  268.
6 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Sumur,  Bandung,  1981,  hlm.  7-8.
7 Sayuti  Thalib, Hukum  Kekeluargaan  di  Indonesia ,    UI-Press,  Jakarta,  Cetakan  Kelima,  1986,  hlm.  47.
8 R.  Subekti, Pokok-pokok  Hukum  Perdata ,  Intermasa,  Jakarta,  1985,  hlm.  23.
9 Mohd.  Idris  Ramulyo  (1), Hukum  Perkawinan,Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dan Zakat  Menurut  Hukum  Islam ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  1995,  hlm.  44.

## B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Dasar Hukum Keluarga Indonesia
Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena  ketika  berbicara  keluarga  maka  yang  perlu  disepakati  bahwa  keluarga  itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium “ ubi sociates ibi ius ” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan. Seperti yang  dikatakan  Muhammad  Amin  Summa 10 bahwa  dari  keluarga  baru  terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, maka sejak saat itu baru mulai berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.
Berbicara  mengenai  hukum  keluarga,  maka  tidak  terlepas  dari  persoalan  hukum perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak. Secara sederhana  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  keluarga  merupakan  hukum  yang mengatur hubungan suami dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, serta  hubungan  yang  terkait  dengan  harta  benda  perkawinan,  atau  aturan  hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri (hubungan semenda).
Melalui ikatan perkawinan, sebenarnya juga akan terjadi hubungan yang nantinya baru  ada  setelah  meninggalnya  salah  satu anggota  keluarga,  yaitu  terkait  dengan  hak untuk mewarisi terhadap harta dari pewaris (anggota keluarga yang meninggal dunia). Suatu pertanyaan yang muncul adalah: “apakah hukum waris merupakan bagian dari hukum  keluarga?”  Kalau melihat  sebab  timbulnya  hak  untuk mewarisi  karena  ikatan perkawinan, maka hukum waris seharusnya juga termasuk bagian dari hukum keluarga, tetapi jika melihat sistematika hukum perdata menurut doktrin, maka sistematika hukum keluarga dengan hukum waris dipisahkan.
Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara subtansial terjelmakan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum  Kewarisan  dan  Buku  III  tentang  Hukum  Perwakafan. 11 Ketiga  peraturan
10 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,    RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  hlm. 4-5.
11 Ahmad  Zaenal  Fanani,  “Membumikan  Hukum  Keluarga  Berperspektif  Keadilan  Jender” Makalah ,  Bahan Penyuluhan  Hukum  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.  1  Tahun  1974  tetang Perkawinan  dan  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  Departemen  Agama  RI Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam,  Jakarta,  2002,  hlm.  3.
perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama, 12 sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya adalah menangani  masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.
Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserak dalam beberapa aturan hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, belum sepenuhnya dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  unifikasi  hukum  dalam  lapangan  hukum  keluarga. Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih berlaku sampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”.
Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sesempurna seperti  yang  diharapkan. 13 Untuk  mengatakan  bahwa  UU  No.  1  Tahun  1974  belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar perkawinan;  (2)  syarat-syarat  perkawinan;  (3)  pencegahan  perkawinan;  (4)  batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.
Melihat hal-hal diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, yang jika dibandingkan dengan aturan hukum keluarga yang terdapat dalam KUH Perdata, maka ada beberapa hal yang tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, tetapi diatur dalam KUH Perdata, yaitu tentang: (1)  anak  angkat  (adopsi),  (2)  orang  yang  hilang  (tiada  ditempat);  dan  (3)  orang  yang diletakkan di bawah pengampuan ( curatele ). Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak, orang hilang dan pengampuan, maka ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata digunakan sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu, walaupun secara garis besarnya UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan merupakan upaya unifikasi hukum, tetapi sesungguhnya unifikasi tersebut belum sempurna, kecuali hanya usaha unifikasi dalam bidang hukum perkawinan dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan ini juga belum sempurna seperti yang diharapkan.
12 Terkait  kewenangan  Peradilan  Agama  terdapat  dalam  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama jo  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  jo UU  No.  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas  UU  Nomor  7  tahun  1989.  Dalam  pasal  49,  ada  9 (sembilan)  kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk  menangani  persoalan  hukum  umat  Islam  di  bidang perkara  tertentu  yaitu  (1)  perkawinan,  (2)  waris,  (3)  wasiat,  (4)  hibah,  (5)  wakaf,  (6)  infaq,  (7)  shadaqah, (8)  zakat  dan  (9)  ekonomi  syari’ah.  Ulasan  lengkap  tentang  Pengadilan  Agama  Lihat  M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  UU  No.  7  Tahun  1989 ,    Sinar  Grafika,  Jakarta,  Edisi Kedua,  2007,  hlm.  17.  Lihat  juga  Jaenal  Aripin, Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di Indonesia ,  Kencana,  Jakarta,  2008,  hlm.  6.
13 Djuhaendah  Hasan  mengatakan  bahwa  ketentuan  tentang  hukum  keluarga  yang  diatur  dalam  UU  No. 1  Tahun  1974  hanya  secara  garis  besarnya  saja,  apabila  terdapat  kekurangan  maka  harus  dicari  pada hukum  yang  berlaku  sebelumnya  sesuai  Pasal  66.  Lihat  Djuhaendah  Hasan, Hukum  Keluarga:  Setelah Berlakunya  UU  No.  1/1974 ( Menuju  ke  Hukum  Keluarga  Nasional ),  Armico,  Bandung,  1988,  hlm.  18.

## C.  Perkawinan pada Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila
Sistem hukum tidak dapat dimaknai hanya dalam pengertian hubungan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya dalam jenjang hirarkis, tetapi juga mencakup pengertian lembaga (organinasi), diikuti dengan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh suatu  otoritas  lembaga  (organisasi)  yang  berwenang.  Keberhasilan  proses  penegakan hukum  sangat  terkait  dengan  tercapainya  rasa  keadilan  masyarakat  sebagai  elemen penting dalam sistem hukum yang demokratis. John Rawls 14 melihat pentingnya sistem hukum untuk melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan, oleh karena itu kehadiran sistem  hukum merupakan  suatu  keharusan dalam  suatu  masyarakat. Menurut  Rawls bahwa suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang sifatnya memaksa yang dipayungi peraturan-peraturan  bagi  publik  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  individu  warga masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial.
Friedman  mengatakan  bahwa  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  selalu menyaratkan  berfungsinya  semua  komponen  sistem  hukum,  yang  terdiri  dari  tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure) , komponen substansi hukum (legal  substance) dan  komponen  budaya  hukum (legal  culture). Struktur  hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan  dan  norma-norma  aktual  yang  dipergunakan  oleh  lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau  budaya  hukum  merupakan  gagasan-gagasan,  sikap-sikap,  keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum, 15 dan dalam perkembangan berikutnya, Friedman menambahkan komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (legal impact). 16
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, tetapi termasuk  juga di  dalamnya lembaga atau  organisasi yang  mempunyai otorisasi untuk  membentuk  dan  menjalankan  sistem  hukum  tersebut.  Sistem  tersusun  atas sejumlah  sub  sistem  sebagai  komponennya  yang  saling  berkaitan  dan  berinteraksi. Menurut Mochtar Kusumaatmadja komponen sistem hukum itu terdiri atas: (1) asas- asas  dan kaidah-kaidah;  (2)  kelembagaan hukum;  dan  (3) proses-proses  perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan. 17
Berbicara tentang sistem hukum perkawinan, maka perlu dipahami bahwa sistem hukum yang dimaksudkan di sini adalah sistem hukum nasional yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945), dengan kata lain merupakan sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan
14 John  Rawls, A  Theory  of  Justice ,  The  Belknap  Press  of  Harvard  University  Press  Cambridge,  Massachusetts, 1971,  hlm.  235.
15 Lawrence  M.  Friedman  (1), Law  and  Society  An  Introduction ,  Prentice  Hall  Inc.,  New  Jersey,  1977,  hlm. 6-7.  Lihat  juga  dalam  Satya  Arinanto, Politik  Pembangunan  Hukum  Nasional  dalam  Era  Pasca  Reformasi , Universitas  Indonesia,  Jakarta,  2006,  hlm.  11.
16 Lawrence  M.  Friedman  (2), American  Law:  An  invalueable  Guide  to  The  Many  Faces  of  The  Law,  and  How it  Affects  Our  Daily  Lives ,  W.W.  Norton  &  Company,  New  York,  1984,  hlm.  16.
17 Bernard  Arief  Sidharta  “Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum”,  dalam  Jurnal  Hukum Jentera , Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  Jakarta,  Edisi  3-Tahun  II,  November  2004,  hlm.  76-77.
pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari sistem hukum perkawinan yang masih bercorak plurastik.
Bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang diangkat dari nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara moderen. Nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upaya untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara, maka bangsa Indonesia mendasarkannya pada suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu Pancasila. Sesuai ciri khasnya ini dan proses pembentukan negara, maka bangsa Indonesia mendirikan negara yang memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan  negara  lain,  oleh  sebab  itu  istilah  negara  hukum Indonesia tentunya harus dibedakan dengan istilah negara hukum pada negara lain. Atas dasar ini pula ciri hukum di Indonesia tidak dapat disamakan dengan ciri hukum yang berlaku di negara lain, tetapi tidak berarti bahwa asas-asas hukum yang berlaku umum pada  setiap  negara  yang  ada  di  dunia  dan  diakui  oleh  bangsa-bangsa  lain  diabaikan (dikesampingkan).
Hukum  sebenarnya  berakar  dan  terbentuk  dari  berbagai  aspek  kehidupan  mas- yarakat, sehingga secara tidak langsung sebenarnya hukum itu sendiri ikut membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, sedapat mungkin dalam pembentukan hukum suatu negara hendaklah memperhatikan aspek dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak menjadikan produk hukum itu sendiri berdampak  negatif  bahkan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam masyarakat.  Atas  dasar  ini,  maka  hukum  yang  dirumuskan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan nilai-nilai yang dimaksud di Negara Indonesia adalah nilai-nilai yang telah terkristalisasi dalam Pancasila.
Berbicara tentang hukum dan negara hukum, maka pertama kali yang muncul dalam pemikiran seseorang adalah terkait makna negara hukum itu sendiri. Jimly Asshiddiqie pernah mengatakan bahwa: 18
“Gagasan  negara  hukum  dibangun  dengan  mengembangkan  perangkat  hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, sistem hukum perlu dibangun ( law making ) dan ditegakkan ( law enforcing ) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Jaminan tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar yang berkedudukan  tertinggi  ( the  supreme  law  of  the  land ),  dibentuk  pula  sebuah Mahkamah  Konstitusi  yang  berfungsi  sebagai  “ the  guardian ”  dan  sekaligus  “ the ultimate interpreter of the constitution ”.
18 Jimly  Asshiddiqie  (1),  “Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia”,  http://jimly.com,  diakses  tanggal  17  Oktober 2 0 1 1 .
Negara hukum sering disamakan dengan istilah “ rechtsstaat ” dan “ the rule of law ”. Istilah rechtsstaat dan the  rule  of  law pada  hakikatnya  mempunyai  makna  berbeda. Istilah rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law, sedangkan the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara Anglo  Saxon  yang  bertumpu  pada Common  law.  Civil  law menitikberatkan  pada administration law , sedangkan common law menitikberatkan pada judicial . 19
Oemar  Seno  Adjie 20 mengemukakan  tiga  bentuk  negara  hukum  yaitu: rechtstaat dan rule of law , socialist legality dan negara hukum Pancasila. Antara rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Konsep rule of law hanya pengembangan semata dari konsep rechtstaats , sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist legality mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, di mana rechtstaats d an rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan Amerika Serikat. Konsep socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Ketiga konsep itu lahir  dari  akar  sama,  yaitu  manusia  sebagai  titik  sentral  ( antropocentric) yang menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.
UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula istilah negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia  berdasar  atas  hukum  ( rechtstaats ),  tidak  berdasar  atas  kekuasaan  belaka ( machtstaat ),  tetapi  maksud rechtstaat dalam  konsepsi  UUD  1945  dan  cara implementasinya dalam kehidupan negara tidak ditemui penjelasan lebih lanjut. Oleh sebab itu, konsep negara hukum barat seperti yang dikemukakan oleh Julius Stahl dapat dijadikan standar (ukuran) untuk menentukan elemen penting dari negara hukum yang diistilahkan dengan rechtstaat , yaitu perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan pemerintahan negara, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang, serta peradilan tata usaha negara. 21 Demikian pula pandangan dari A.V. Dicey yang dianggap sebagai  orang pertama  yang  mengembangkan istilah rule  of  law dalam  tradisi  sistem hukum Anglo-Amerika, yang menurutnya rule of law mengandung tiga elemen penting, yaitu: absolute supremacy of law , equality before the law dan due process of law , dan ketiga konsep ini sangat terkait dengan kebebasan individu serta hak-hak asasi manusia. 22 Semua konsep negara hukum barat ini bermuara pada perlindungan atas hak-hak dan kebebasan individu yang dapat diringkas dalam istilah dignity of man dan pembatasan kekuasan,  serta  tindakan  negara  untuk  menghormati  hak-hak  individu  yang  harus diperlakukan  sama.  Oleh  sebab  itu  harus  ada  pemisahan  kekuasaan  negara  untuk menghindari absolutisme dari satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya, serta  perlunya  lembaga  peradilan  yang  independen  untuk  mengawasi  dan  jaminan dihormatinya aturan-aturan hukum yang berlaku, dan dalam praktik negara-negara Eropa
19 Lihat  Azyumardi  Azra  dalam  Tim  ICCE  UIN  Jakarta, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  Masyarakat  Madani , Prenada  Media,  Jakarta,    2003,  hlm.  117.
20 Oemar  Seno  Adjie, Peradilan  Bebas , Negara  Hukum ,    Erlangga,  Jakarta,  1980,  hlm.  34.
21 Jimly  Asshiddiqie  (2), Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,    Sekretariat  Jenderal  Mahkamah Konstitusi  RI,  Jakarta,  2006,  hlm.  152.
22 A.V.  Dicey, Introduction  to  the  Study  of  the  Law  and  the  Constitution ,    MacMilland  and  Co.,  Ninth  Edition, London,  1952,  hlm.  202-203.

## TE NGKU  ERWINSYAHBANA
Kontinental  memerlukan  peradilan  administrasi  negara  untuk  mengawasi  tindakan pemerintah  agar tetap  sesuai  dan  konsisten dengan  ketentuan  hukum.  Atas dasar  ini dapat  dikatakan  bahwa  pandangan  negara  hukum  barat  didasari  oleh  semangat pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak individu.
Setelah  mengkaji  perkembangan  praktik  negara-negara  hukum  moderen,  Jimly Asshiddieqie, 23 akhirnya menyimpulkan bahwa ada duabelas prinsip pokok negara hukum ( rechtstaat) yang berlaku  di  zaman sekarang,  yaitu  supremasi hukum  ( supremacy  of law ), persamaan dalam hukum ( equality before the law ), asas legalitas ( due process of law ), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan HAM, bersifat  demokratis,  berfungsi  sebagai  sarana  mewujudkan  tujuan  negara  serta transparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang  menyangga  berdiri  tegaknya  satu  negara  hukum  moderen  dalam  arti  yang sebenarnya.
Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di barat, walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum yang dikenal di barat dan jika membaca dan memahami yang dibayangkan Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep rechtstaat , karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat. 24 Terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini rechtstaat , maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen rechtstaat maupun rule of law menjadi bagian dari prinsip- prinsip Negara Hukum Indonesia.
Berbeda  dengan rechtstaat dan rule  of  law ,  serta socialist  legality ,  maka  dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau yang dapat diistilahkan sebagai Negara Hukum Pancasila, selain memiliki unsur-unsur elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat maupun rule of law , juga memiliki unsur-unsur yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal  secara umum.  Menurut Hamdan  Zoelva, 25 bahwa perbedaan  ini terletak  pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara  negara  dan  agama,  prinsip  musyawarah  dalam  pelaksanaan  kekuasaan pemerintahan, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.
23 Jimly  Asshiddiqie  (2), Op.  Cit .,  hlm.  151-162.
24 Satjipto  Rahardjo  mengatakan  bahwa  negara  hukum  adalah  konsep  modern  yang  tidak  tumbuh  dari dalam  masyarakat  Indonesia  sendiri,  tetapi  “barang  impor”.  Negara  hukum  adalah  bangunan  yang “dipaksakan  dari  luar”.  Lebih  lanjut  menurut  Satjipto,  proses  menjadi  negara  hukum  bukan  menjadi bagian  dari  sejarah  sosial  politik  bangsa  kita  di  masa  lalu  seperti  terjadi  di  Eropa,  tetapi  apa  yang dikehendaki  oleh  keseluruhan  jiwa  yang  tertuang  dalam  Pembukaan  dan  Pasal-pasal  UUD  1945, demikian  juga  rumusan  terakhir  negara  hukum  dalam  UUD  1945  setelah  perubahan  adalah  suatu yang  berbeda  dengan  konsep  negara  hukum  barat  dalam  arti rechtstaat maupun rule  of  law . Lihat  dalam Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum  Progresif ,  Penerbit  Buku  Kompas,  Jakarta,  2006,  hlm.  48 .
25 Hamdan  Zoelva,  “Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Pancasila,”  http://www.setneg.go.id.,  diakses  tanggal 2  November  2010.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  memberikan  arti  bahwa  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum, selanjutnya hukum juga yang berlaku sebagai norma di dalam negara, sehingga Negara Indonesia harus dibangun menjadi sebuah negara hukum.
Sesuai  dengan  makna  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila,  maka  bangsa Indonesia  memiliki  sifat  kebersamaan,  kekeluargaan,  serta  sifat  religius  dan  dalam pengertian inilah maka bangsa Indonesia pada hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Rumusan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada Negara Indonesia,  yaitu  bukan  merupakan  negara  sekuler  yang  memisahkan  antara  agama dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, terlihat jelas dalam Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974,  yang  memberikan  pengertian  bahwa  perkawinan  ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebenarnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya plurarisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  Penjelasan  Umum  UU  No.  1  Tahun  1974  angka  3 disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan  ketentuan-ketentuan  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari  yang bersangkutan.
Sesuai dengan Penjelasan Umum tersebut, terlihat bahwa Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisah antara agama dan negara. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bukti bahwa  walaupun  negara  menginginkan  adanya  aturan  hukum  perkawinan  yang merupakan produk negara (legislatif), tetapi tidak berarti aturan hukum yang terdapat dalam  hukum  agama  ataupun  kepercayaan  seseorang  dikesampingkan  oleh  negara, berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama. Oleh sebab itu,

## TE NGKU  ERWINSYAHBANA
menurut  Sution  Usman  Adji 26 dikatakan  bahwa  UU  No.  1  Tahun  1974  dengan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyangkut berbagai aspek, antara lain: aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, aspek agama, aspek kejiwaan dan aspek hukum.
Adanya rumusan kalimat “... dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan  kepercayaannya  itu”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  menunjukkan makna  bahwa  aspek  agama  tidak  dapat  diabaikan  oleh  para  pihak  yang  akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Berbeda misalnya dengan aturan hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdata yang di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa undang- undang memandang perkawinan dari hubungan keperdataan. Menurut Subekti 27 bahwa Pasal 26 ini hendak menyatakan sahnya perkawinan hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  KUHPerdata,  sedangkan  syarat-syarat  menurut hukum agama dikesampingkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdata tentunya tidak sesuai dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, karena Indonesia  bukan  negara  sekuler  yang  memisahkan  antara  agama  dengan  negara, sedangkan salah satu aspek dalam perkawinan adalah aspek agama.
Berbeda dengan perkawinan dalam sistem Negara Hukum Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (isteri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sidi Gazalba sebagaimana yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo 28 bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin  tersebut  tidak  bahagia  atau  perkawinan  itu  tidak  kekal  dan  “tidak  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

## D. Penutup
Persoalan  mendasar  dalam  bidang  hukum  pada  masa  sekarang  terutama  terkait dengan masalah ketidakpastian hukum, sehingga sering menjadi hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Hal ini terjadi karena peraturan perundang- undangan yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas atau multitafsir. Selain itu  juga  disebabkan  oleh  adanya  peraturan  perundang-undangan,  baik  pada  tataran undang-undang  maupun  peraturan  pelaksana  di  bawahnya  yang  merupakan  produk kolonial masih berlaku di Indonesia yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Ketidakpastian hukum juga terdapat dalam bidang hukum perkawinan, hal ini terjadi
26 Sution  Usman  Adji, Kawin  Lari  dan  Kawin  Antar  Agama ,    Liberty,  Yogyakarta,  1989,  hlm.  3.
2 7 R.  Subekti, Op.  Cit ,  1985,  hlm.  23.
28 Lihat  dalam  Mohd.  Idris  Ramulyo  (1), Op.  Cit .,  hlm.  44.  Lihat  juga  dalam  Mohd.  Idris  Ramulyo  (2), Hukum  Perkawinan  Islam,  Suatu  Analisis  dari  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum Islam ,  Bumi  Aksara,  Jakarta,  1996,  hlm.  2.
karena adanya ketentuan dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa ketentuan hukum  produk kolonial  dinyatakan tidak  berlaku, tetapi  hanyalah terbatas pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang ini. Dapat ditafsirkan bahwa, jika suatu aturan yang terkait dengan perkawinan tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka dasar hukum yang dipergunakan tentunya dikembalikan pada aturan hukum produk kolonial,  padahal secara  yuridis normatif aturan  hukum tersebut  tidak sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha unifikasi hukum dalam bidang perkawinan belum sempurna dan akibatnya tentu belum dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang hukum perkawinan.
Semestinya hukum harus memberikan jaminan bagi terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lainnya, yaitu substansi hukum  ( legal  subtance ),  struktur  hukum  ( legal  structur )  dan  budaya  hukum  ( legal culture ). Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, kepastian hukum akan menjadi sebuah wacana dan mimpi di siang bolong, dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah negara  yang  berlandaskan  hukum,  harus  didukung  dengan  keberadaan  peraturan perundang-undangan yang memadai dan  mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum, inilah yang dimaksudkan oleh Friedman sebagai substansi hukum.

## E.  Daftar Pustaka
Buku/Kamus
A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law and the Constitution , MacMilland and Co., London, Ninth Edition, 1952.
A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap , Pustaka Progressif, Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002.
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah , Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t. Abraham H. Maslow, Motivation and Personality , Harper & Row Publishers, New York, 1970.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI , Prenada Media, Jakarta, 2004.
As-Shan’ani, Subulus Salam , Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, Cetakan  Pertama,  1995.
Dadan Muttaqien, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia ,  UII-Press, Yogyakarta, Edisi Kedua, 1999.
Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 ( Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional ), Armico, Bandung, 1988.
Eman Suparman, Hukum Waris Islam Indonesia dalam Perspektif Islam , Adat dan BW ,
Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, 2011.
Hans Kelsen, General Theory of Law and State , Translators Anders Wedberg,  Russel and Russel, New York, 1945.
Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia ,  Kecana, Jakarta, 2008.
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,    Sekretariat  Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable Guide to The Many Faces of The Law, and How it Affects Our Daily Lives , W.W. Norton & Company, New York, 1984. Lawrence M. Friedman, Law and Society An Introduction , Prentice Hall Inc., New York, 1977. Lili Rasjidi, “Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional,” dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta , SH ,  Penyunting  Sri  Rahayu Oktoberina  dan  Niken  Savitri,  Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2008
M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 , Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2007.
Mahmud  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia ,  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur’an, Jakarta, 1973.
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ( Kumpulan Karya Tulis ), Alumni, Bandung, Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian, Cetakan Kedua, 2006.
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,    Alumni, Bandung, Edisi Pertama, 2002.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , RajaGrafindo Persadak, Jakarta, 2004.
Oemar Seno Adjie, Peradilan Bebas , Negara Hukum , Erlangga, Jakarta, 1980.
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata ,  Intermasa, Jakarta, 1985.
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Rachmadi Usman, Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif ,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006 . Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi ,
Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia ,UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar ), Liberty, Yogyakarta, 2002.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum ,  UAJY, Yogyakarta, 2010.
Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama , Liberty, Yogyakarta, 1989.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , Sumur, Bandung, 1981.
26 Sumber  lain  menyebutkan  bahwa  kedudukan  Onderafdeling  Tungkal  berada  di  Taman  Raja  Tungkal Ulu.  Lihat  Anonim,  Op.Cit,  hal.  109.
27 Ibid

## Jurnal/Makalah
Ahmad Zaenal Fanani, “Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender” Makalah , Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU  No.  1  Tahun  1974  tetang  Perkawinan  dan  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam,  Jakarta:  Departemen  Agama  RI  Direktorat  Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002.
Bernard Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jurnal Hukum Jentera ,  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  Edisi  3-Tahun  II, November  2004.
Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum Islam , Vol. VIII-No, 6, Desember 2007.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  “Masalah  Pluralisme  Dalam  Pemikiran  Dan  Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)”, Makalah , disampaikan pada acara Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, Jakarta: Universitas Al Azhar, 21 November 2006.

## Internet
Farizal Nuh, “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional (Tinjauan Perspektif dan Prospektif)” http://pabondowoso.com, diakses tanggal 17 November 2011.
Hamdan Zoelva, “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila,” http://www. setneg.go.id., diakses tanggal 2 November 2010.
Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, http://jimly.com, diakses tanggal 17  Oktober  2011.