Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.1, Juni 2021, Hal.137-150 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## RELEVANSI HUKUMAN MATI TERHADAP PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Naufal Al farisy, Mitro Subroto Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. E-mail: naufalalfarisy99@gmail.com

## ABSTRAK
Hukuman mati hingga saat ini masih menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membantu peninjauan ualang penghormatan hak asasi manusia dalam upaya penjatuhan hukuman mati bagi terpidana atau tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data data serta sumber yang ada menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu dan data yang didapatkan. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukan adanya relevansi penghormatan hak asasi manusia terhadap hukuman mati.
Kata Kunci: Hukuman mati, narapidana, HAM, hukum

## ABSTRACT
The death penalty is still reaping the pros and cons in society. With this research, it is hoped that it will  be  able  to  help  review  respect for  human rights  in  an  effort  to  impose  the  death penalty  for convicts or suspects. This study uses a descriptive qualitative research method, namely by describing the  data  and  existing  sources  using  a  literature  study  based  on  previous  research  and  the  data obtained. The results of this study indicate the relevance of respect for human rights to the death penalty.
Keywords: Death penalty, prisoners, human rights, law

## A. PENDAHULUAN
Mati memang sudah ada yang mengatur dan merupakan takdir dari masing- masing  individu  atas  kuasa  yang  diberikan  oleh  Sang  Pencipta.  Tetapi  apabila manusia yang menetapkan kapan terjadi kematian itu terjadi sebagai peradilan dari perbuatan yang telah dilakukan atau bisa dikatakan sebagai hukuman dan balasan atas perbuatan merugikan dan melanggar peraturan yang telah dilakukan. Hukuman mati  ini  telah  ada  dari  zaman  dahulu,  bahkan  sebelum  adanya  sistem Pemasyarakatan  dan  masih  pada  zaman  pembalasan  dengan  membuat  pelaku tersebut  jera  yang  tak  segan  penghukuman  tersebut  menyebabkan  pelaku  atau tersangka  kehilangan  nyawa.  Hingga  zaman  sekarang  yang  sudah  canggih  ini, dimana  sistem  Pemasyarakatan  yang  memiliki  prinsip  “memanusiakan  manusia” sudah diterapkan masih ada hukuman mati yang dikhususkan kepada narapidana kelas  kakap,  atau  narapidana  yang  sudah  memiliki  catatan  kriminal  dan hukumannya pun berlapis lapis dan dikategorikan mengancam keselamatan bangsa dan negara. Untuk dapat memutuskan vonis hukuman mati ini tentunya bukanlah jalan yang mudah, diperlukan banyak peninjauan dan penyelidikan terhadap kasus kasus yang mengarah pada vonis hukuman mati. Berbagai pertimbangan , mulai dari  penghormatan  hak  asasi  manusia  yang  sangat  menentang  masih  adanya pemberlakuan  vonis  hukuman  mati  ini,  kehidupan  narapidana  seperti  anak  atau keluarganya dan lain-lain. Namun, apabila memang vonis yang sudah sangat berat dengan menjatuhkan hukuman mati ini dipilih maka narapidana akan ditempatkan pada  sel  atau  penjara  khusus  yang  memiliki  tingkat  keamanan  tinggi  atau  super tinggi (supermaksimumsecurity) agar menjaga narapidana untuk tidak melakukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah divonis tidak serta merta langsung  dieksekusi  akan  tetapi  masih  ada  upaya  untuk  meringankan  hukuman, seperti grasi dari Presiden. Beberapa terpidana mati berhasil mendapatkan grasi dari Presiden  Indonesia  atas  perubahan  perilaku  menjadi  lebih  baik  selama  proses pembinaan di dalam penjara dan karena terpidana mati tersebut sudah memenuhi syarat sah mendapat grasi.
Walaupun demikian hukuman mati ini masih menimbulkan banyak pro dan
Naufal Al farisy: Relevansi Hukuman...
kontra  bagi  masyarakat  Indonesia  pada  khususnya  serta  masyarakat  dari  seluruh dunia pada umumnya , apalagi jika terdapat terpidana mati yang berasal dari WNA (warga negara asing) maka kasus tersebut harus melibatkan dua negara atau lebih dalam pengambilan keputusan dan penyelesaiannya.
Masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  mendukung  adanya  hukuman mati terlebih pada kasus kasus yang sangat merugikan negara, contoh korupsi dan teroris. Kedua kasus tersebut sangat tidak didukung oleh masyarakat dan bangsa karena  sangat  merugikan  negara  beserta  rakyatnya.  Maka  dari  itu  banyak masyarakat yang masing setuju akan penerapan hukuman mati ini bagi narapidana yang  sudah  terlalu  merugikan  negara  dan  masyarakat  banyak.  Selain  dari masyarakat yang mendukung, masyarakat yang tidak setuju pun tidak kalah banyak. Biasanya timbul dari kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai hak asasi manusia serta aktivis Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak- hak yang sudah ada dan dibawa manusia dari dalam perut ibunya sampai manusia tersebut meninggal bahkan saat sudah tidak ada pun hak nya masih dihargai, hak hak  tersebut  tidak  dapat  dikurangi  atau  dihilangkan  oleh  siapapun  dan  alasan apapun karena pada kodratnya  merupakan anugerah dari Tuhan Yang maha Esa. Narapidana  ini  jika  dikatakan  melanggar  hak  asasi  manusia  memang  melanggar yaitu pada hak kebebasan bergerak. Karena hak kebebasan bergerak berkurang atau dibatasi.  Akan  tetapi  pengecualian  bagi  penjara  karena  merupakan  lembaga pembinaan  bagi  para  manusia  yang  melanggar  peraturan.  Dan  membatasi kebebasan bergerak mereka ini adalah satu satunya hak yang diperbolehkan untuk dibatasi sebagai penghukuman dari perbuatan yang telah dilakukan. Maka dari itu masyarakat yang sadar hak asasi manusia ini menolak adanya hukuman mati karena sudah melanggar banyak hak yang seharusnya dihormati dan dihargai oleh setiap orang terhadap orang lainnya. Dengan pemberatan hukuman namun tidak dengan hukuman mati, merupakan pembelaan yang selalu diberikan oleh para pendukung hak asasi manusia tentunya atas dasar rasa kemanusiaan. Padahal sudah terdapat tata  cara  pelaksanaan  hukuman  mati  yang  diatur  dalam  Undang-undang No.2/PNPS/1964.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskripstif  yang mendiskripsikan peranan dari penerapan penghormatan hak asasi manusia  dalam pengambilan  keputusan vonis  hukuman  mati  dan  seberapa  besar  keefektifannya. Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  studi  literatur  atau  studi  pustaka  yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, hukum serta artikel-artikel terdahulu yang memiliki keterkaitan serta data data yang ada sekarang.

## C. PEMBAHASAN
Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan oleh penulis menemukan beberapa pembahasan mengenai hukuman mati dari pandangan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia harus diterapkan pada sistem pemenjaraan di Indonesia yang sekarang  sudah  beralih  pada  sistem  Pemasyarakatan.  Nelson  Mandela  Rules (NMR) menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang harus ditaati dalam  proses  pembinaan  narapidana,  dan  hak  kebebasan  bergerak  adalah  satu- satunya hak yang dapat dibatasi atau dikurangi. Selain itu, hukuman mati ini pun melanggar hak hidup yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Karena hukuman mati ini  memiliki  perbedaan  yang  sangat  mengerikan,  yakni  merenggut  kehidupan seseorang.
Daftar eksekusi di Indonesia selama dan setelah masa Soeharto Yea r Tersangk a Usia (Jenis kelami n) Kewarganegar aan Kasus Loka si 2016 Freddy Budiman[19 ] 39 (♂) Indonesia Perdagangan narkoba Surabaya Seck Osmane[19] 38 (♂) Senegal/Nigeria Perdagangan narkoba Humphrey Jefferson Ejike[19] (♂) Nigeria Perdagangan narkoba Michael Titus Igweh[19] (♂) Nigeria Perdagangan narkoba
Naufal Al farisy: Relevansi Hukuman...
Yea r Tersangk a Usia (Jenis kelami n) Kewarganegar aan Kasus Loka si 2015 Ang Kiem Soei (♂) Belanda Perdagangan narkoba Tangera ng Marco Archer 53 (♂) Brasil Perdagangan narkoba Jakarta Daniel Enemuo 38 (♂) Nigeria Perdagangan narkoba Namaona Denis 48 (♂) Malawi Perdagangan narkoba Rani Andriani 38 (♀) Indonesia Perdagangan narkoba Tangera ng Tran Bich Hanh[20] (♀) Vietnam Perdagangan narkoba Martin Anderson (♂) Nigeria Perdagangan narkoba Raheem Agbaje Salaami (♂) Nigeria Perdagangan narkoba Sylvester Obiekwe Nwolise (♂) Nigeria Perdagangan narkoba Okwudili Oyatanze (♂) Nigeria Perdagangan narkoba Zainal Abidin (♂) Indonesia Perdagangan narkoba Rodrigo Gularte 42 (♂) Brasil Perdagangan narkoba Andrew Chan 31 (♂) Australia Perdagangan narkoba Bali Myuran Sukumaran[ 21] 34 (♂) Australia Perdagangan narkoba Bali 2014 Tidak ada 2013 Ademi (atau Adami atau Adam) Wilson alias Abu (♂) Malawi Perdagangan narkoba Suryadi Swabuana (♂) Indonesia Pembunuhan Jurit bin Abdullah (♂) Indonesia Pembunuhan
Yea r Tersangk a Usia (Jenis kelami n) Kewarganegar aan Kasus Loka si Ibrahim bin Ujang (♂) Indonesia Pembunuhan 2012 Tidak ada 2011 Tidak ada
2010 Tidak ada
2009 Tidak ada
2008 Amrozi bin Nurhasyim (♂) Indonesia Terorisme Bali Imam Samudra (♂) Indonesia Terorisme Bali Huda bin Abdul Haq alias Mukhlas (♂) Indonesia Terorisme Bali Rio Alex Bulo alias Rio Martil (♂) Indonesia Pembunuhan Tubagus Yusuf Maulana alias Usep (♂) Indonesia Pembunuhan Sumiarsih (♀) Indonesia Pembunuhan Sugeng (♂) Indonesia Pembunuhan Ahmad Suradji (♂) Indonesia Pembunuhan Samuel Iwuchukuwu Okoye (♂) Nigeria Narkotika Hansen Anthony Nwaliosa (♂) Nigeria Narkotika 2007 Ayub Bulubili (♂) Indonesia Pembunuhan 2006 Fabianus Tibo (♂) Indonesia Kerusuhan Poso Marinus Riwu (♂) Indonesia Kerusuhan Dominggus Dasilva (♂) Indonesia Kerusuhan
Naufal Al farisy: Relevansi Hukuman...
Yea r Tersangk a Usia (Jenis kelami n) Kewarganegar aan Kasus Loka si 2005 Astini Sumiasih (♀) Indonesia Pembunuhan Turmudi (♂) Indonesia Pembunuhan 2004 Ayodya Prasad Chaubey (♂) India Perdagangan narkoba Sumatra Utara Saelow Prasad Thailand Perdagangan narkoba Sumatra Utara Namsong Sirilak Thailand Perdagangan narkoba Sumatra Utara 2003 Tidak ada 2002 Tidak ada 2001 Gerson Pande (♂) Indonesia Pembunuhan Nusa Tenggar a Timur Fredrik Soru (♂) Indonesia Pembunuhan Nusa Tenggar a Timur Dance Soru  (♂) Indonesia Pembunuhan Nusa Tenggar a Timur 2000 Tidak ada 1999 Tidak ada 1998  Adi Saputra  (♂) Indonesia Pembunuhan Bali 1997 Tidak ada 1996 Tidak ada 1995 Chan Tian Chong Indonesia Narkotika Karta Cahyadi (♂) Indonesia Pembunuhan Jawa Tengah Kacong Laranu (♂) Indonesia Pembunuhan Sulawesi Tengah 1994 Tidak ada 1993 Tidak ada 1992 Sersan Adi Saputro (♂) Indonesia Pembunuhan 1991 Azhar bin Muhammad (♂) Indonesia Terorisme 1990 Satar Suryanto (♂) Indonesia Subversif (politik, ka sus 1965)
Yea r Tersangk a Usia (Jenis kelami n) Kewarganegar aan Kasus Loka si Yohannes Surono (♂) Indonesia Subversif (politik, ka sus 1965) Simon Petrus Soleiman (♂) Indonesia Subversif (politik, ka sus 1965) Noor alias Norbertus Rohayan (♂) Indonesia Subversif (politik, ka sus 1965) 1989 Tohong Harahap (♂) Indonesia Subversif (politik, ka sus 1965) Mochtar Effendi Sirait (♂) Indonesia Subversif (politik, ka sus 1965) 1988 Abdullah Umar (♂) Indonesia Subversif (politik, ak tivis Islamisme) Bambang Sispoyo (♂) Indonesia Subversif (politik, ak tivis Islamisme) Sukarjo (♂) Indonesia Subversif (politik, ka sus 1965) Giyadi Wignyosuha rjo (♂) Indonesia Subversif (politik, ka sus 1965) 1987 Liong Wie Tong alias Lazarus (♂) Indonesia Pembunuhan Tan Tiang Tjoen (♂) Indonesia Pembunuhan Sukarman (♂) Indonesia Subversif (politik, ka sus 1965) Sumber : Wikipedia
Dua sisi keterkaitan penjatuhan hukuman mati yaitu sebagai pelanggaran HAM dan disisi lain termasuk penegakan HAM. Pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia berupa hak untuk hidup maupun hak lainnya yang pasti akan hilang dengan terlaksananya penjatuhan hukuman mati tersebut. Inilah yang sering ditentang  oleh  kaum  aktivis  peduli  dan  penegak  Hak  Asasi  Manusia.  Mereka beranggapan  bahwa  hukuman  mati  akan  menghilangkan  seseorang  dari  bumi
Naufal Al farisy: Relevansi Hukuman...
sudah  menyalahi  takdir  maupun  kehendak  dari  Sang  Pencipta,  maka  dari  itu hukuman mati akan melanggar penghormatan hak asasi manusia dan penghargaan terhadap  setiap  individu  yang  hidup  di  bumi  meskipun  orang  tersebut  telah melakukan  perbuatan  merugikan  bahkan  membahayakan.  Sebisa  mungkin  para penegak hak asasi manusia ini mengupayakan keringanan hukuman bagi tersangka atau  terpidana  mati.  Hak  hidup  dan  mendapat  perlindungan  terdapat  dalam ketentuan UDHR (Universal Declaration of Human Rights).159 Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.” Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan  Politik  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights-ICCPR) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (Second optional Protocol) atas  perjanjian  Internasional  mengenai  hak-hak  Sipil  dan  Politik  tahun  1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.160 Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak  Sipil  dan  Politik  atau  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR) menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang.
Pernyataan kedua mengenai hukuman mati ini merupakan penegakan hak asasi manusia. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, kali ini penjatuhan vonis  hukuman  mati  dianggap  sebagai  bentuk  penegakan  hak  asasi  manusia. Mengacu dari prinsip “lebih baik kehilangan satu orang bersalah, daripada banyak orang  baik”  ibarat  nya  membuang  jarum  dalam  jerami.  Karena  terpidana  atau tersangka ini dianggap sebagai sebuah “jarum” atau keburukan dalam kebaikan. Membawa  nilai  negatif  kepada  kelompok  sekitarnya  bahkan  mengancam keselamatan  banyak  orang.  Untuk  penegakan  hak  asasi  manusia  berupa perlindungan hak asasi manusia maka penjatuhan hukuman mati kepada tersangka dianggap sebagai jalan terbaik untuk memutus rantai kejahatan yang membawa kecemasan di dalam lingkungan.
Alasan  yang  menyatakan  setuju  dengan  dilaksanakannya  pidana  mati  terhadap pelaku kejahatan. (Djoko Prakoso, 1987: 25-28) :
1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat
POSITUM, Vol.6, No.1, Juni 2021
tidak  akan  diganggu  lagi  oleh  orang  ini  sebab  “mayatnya  telah  dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”.
2) pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
3) Dengan  alat  represi  yang  kuat  ini  kepentingan  masyarakat  dapat  terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
4) Terutama  jika  pelaksanaan  eksekusi  di  depan  umum  diharapkan  timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
5) Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan  sehingga  masyarakat  dibersihkan  dari  unsur-unsur  jahat  dan  buruk  dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.
Dari  kedua  statement  diatas,  masih  banyak  menuai  perdebatan  yang  sangat rumit  mengenai  sebab  dan  akibat  dari  kelompok  masing-masing  baik  yang  pro maupun kontra terhadap penjatuhan hukuman mati ini.
Meskipun sudah banyak di dunia sudah tidak menerapkan hukuman mati, tetapi masih ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati. Seperti Indonesia, Amerika  Serikat,  Tiongkok,  India  dan  Arab  Saudi.  Sejarah  mencatat  terdapat beberapa  metode  dalam  penerapan  hukuman  mati  diantaranya  yaitu  hukuman cambuk,  hukuman  pancung,  sengatan  listrik,  hukuman  gantung,  suntik  mati, hukuman tembak, rajam , kamar gas, dan diinjak dengan gajah. Dari banyaknya jenis penghukuman mati tersebut, Indonesia menerapkan hukuman tembak yang dilaksanakan di dalam hutan atau tempat tertutup di pulau Nusakambangan, yang tidak  sembarang  orang  dapat  memasukinya.  Tim  tembak  pun  dipilih  dan  dari beberapa orang dalam tim tersebut tidak mengetahui di dalam senapan siapa yang terdapat peluru aktif. Dalam sistem Pemasyarakatan pun memanusiakan manusia sehingga terpidana pun tidak akan disakiti dengan menembak berkali-kali namun diupayakan ditembak sekali langsung mati agar tidka menyakiti terpidana dan itu pun diawasi oleh dokter yang berkompeten di bidang tersebut.
Di  Indonesia  sudah  puluhan  orang  dieksekusi  mati  mengikuti sistem KUHP peninggalan  kolonial  Belanda.  Bahkan  selama Orde  Baru korban yang  dieksekusi  sebagian  besar  merupakan  narapidana  politik.Walaupun amendemen kedua konstitusi UUD '45, pasal 28I ayat 1, menyebutkan: "Hak untuk
Naufal Al farisy: Relevansi Hukuman...
hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun",  tetapi peraturan  perundang-undangan  dibawahnya  tetap  mencantumkan  ancaman hukuman  mati.Kelompok  pendukung  hukuman  mati  beranggapan  bahwa  bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas  juga  punya  hak  untuk  hidup  dan  tidak  disiksa.  Untuk  menjaga hak hidup masyarakat,  maka  pelanggaran  terhadap  hak  tersebut  patut  dihukum mati.Hingga  2006  tercatat  ada  11  peraturan  perundang-undangan  yang  masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.
Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada  umumnya  menunjukkan  75%  dukungan  untuk  adanya  vonis  mati.  Namun dengan adanya penghormatan Hak Asasi Manusia terhadap keputusan pemberian hukuman  mati  cukup  efektif  sebagai  upaya  pengajuan  keringanan  hukuman  dan pemberian grasi ataupun hal hal lain yang menyebabkan hukuman mati ini tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan.

## D. PENUTUP
Dengan  adanya  kelompok  pro  dan  kontra  di  dalam  masyarakat  ini, menunjukan  adanya  perhatian  dan  ketertarikan  masyarakat  untuk  ikut  serta menanggapi  dan  menyikapi  masalah  penjatuhan  hukuman  mati  yang  terjadi  di negeri ini. Secara tidak langsung masyarakat berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan  atau  keputusan  terkait  penjatuhan  hukuman  mati  bagi  terpidana  mati sebuah  kasus.  Namun  demikian  dengan  munculnya  pro  dan  kontra  ini  harus dibarengi dengan pelaksanaan penghormatan hak asasi manusia bagi setiap insan di dunia.
Pengaturan  pidana  mati  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  bertentangan dengan  hak  asasi  manusia  yaitu  hak  untuk  hidup  yang  tercantum  dijamin  oleh Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga di jamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa pasal pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Universal  Declaration  of  Human  Rights,
International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  dan  beberapa  instrumen lainnya.  Selain  melanggar  hak  hidup  terpidana,  pelaksanaan  hukuman  mati  di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain
Naufal Al farisy: Relevansi Hukuman...

## DAFTAR PUSTAKA
Adjustment. 2001. Haney, Craig. U.S. Department of Health and Human Services The Urban Institute.
Andy  Hochstetler  dan  Matt
DeLisi, Ibid.
Architecture of Fear. 1997. Ellin, Nan. New York: Prineton Architectural
Press, Inc
Crime Prevention Through Environmental Design. 2013. Crowe, Timothy.
Elsevier
Basic Design Methods. 2007. Jormakka, Kari. Birkhäuser Architecture
Byrd, T., Cochran, J., Silverman, I., & Blount, W. (2000). Behind bars: An assessment of
the effects of job satisfaction, job-related stress, and anxiety of jail
employees inclination to quit. Journal of Crime and Criminal Justice, 23,
69-89.
Camp, S. D., & Lambert, E. (2006). The influence of organizational incentives absenteeism. Criminal Justice Policy Review, 17, 144-172.
Dobbs, Ibid.
Dobbs,  Rhonda  R.,  and  Courtney  A.  Waid.  "Prison  Culture."  Encyclopedia  of
Prisons & Correctional Facilities. Ed. . Thousand Oaks, CA: SAGE, 2004.
SAGE Reference Online.
Dwidja  Priyatno, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia ,  Refika Aditama, Bandung, 2006.
Homel, R. & Thomson, C. (2005). Causes and prevention of violence in prisons, dalam Sean O‟Toole & Simon Eyland (Eds.), Corrections criminology.
Sydney: Hawkins Press.
Long Walk to Freedom. 1995. Mandela, Nelson. Back Bay Books
Mary  F.  Bosworth,  Encyclopedia of  Prisons  and  Correctional  Facilities  Vol.2,
2005, SAGE Publication, California.
Mary F. Bosworth, Ibid.
Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan Puslitbang  Hak  Sipil  dan  Politik,  Pemenuhan  Hak  atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan
Pemasyarakatan, 2012, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.
Puslitbang  Transformasi  Konflik,  Potensi  Konflik  Kekerasan  antar  Kelompok
Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, 2011, Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM.
Pengantar Sosiologi. 2004. Sunarto, Kamanto. Jakarta: Lembaga Penerbitan
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Shanhe Jiang, Ibid.
Shanhe Jiang, Inmate Misconduct: A Test of the Deprivation, Importation, and
Situational  Models,  The  Prison  Journal  September 2002,  hlm  335-354;
Andy Hochstetler, Matt DeLisi, Importation, deprivation, and varieties of serving time: An integrated-lifestyle-exposure model of prison offending, Journal of Criminal Justice 33, 2005.
Six Concepts, Excerpt from Architecture and Disjunction. 1994. Tschumi,
Bernard. Cambridge. The MIT Press.
The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Post-Prison
Thinking About Prison and its Impact in the Twenty-First Century. Mauer,
Mark.     OHIO STATE JOURNAL OF CRIMIN