## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI

## Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Mahmud Mulyadi
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, E-mail: mulyadi_mahmud@yahoo.com

## 1. Pendahuluan
Masuknya delik korupsi ke dalam RKUHP, mengundang berbagai perdebatan. Ada pendapat yang beranggapan bahwa dengan dimasukannya delik korupsi ini ke dalam RUU, maka tindak pidana korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa dan serius. Penarikan delik korupsi dan beberapa tindak pidana khusus lain ke dalam RKUHP
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata Kunci: Korupsi, R-KUHP,
Formulasi, Kodifikasi
Cara pengutipan: Mahmud Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana
Khusus Dalam R- KUHP. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 02
No 01 Edisi April 2021 (hlm. 96-112)
Riwayat Artikel: Dikirim: 15 Maret 2021
Direview: 23 Maret 2021 Direvisi: 29 Maret 2021 Diterima: 10 April 2021 Artikel ini menjelaskan fenomena kebijakan formulasi hukum pidana sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana yang mengkajia mengenai perumusan norma hukum sebagai tindak pidana khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Ketersebaran norma hukum dalam Tindak Pidana Khusus di berbagai perundang-undangan membutuhkan suatu kodifikasi dalam satu Undang-undang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi dari suatu upaya harmonisasi dan keteraturan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus kepada pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana implementasi kebijakan formulasi hukum pidana terhadap perumusan tindak pidana khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia? Adapun hasil dari peneltiian ini, yang merupakan penelitian secara konseptual, menunjukan bahwa perumusan tindak pidana korupsi di dalam RUU KUHP merupakan bagian dari misi penal reform untuk menertibkan dan mengharmonisasikan berbagai ketentuan Tindak Pidana Khusus yang selama ini pengaturannya berserak di luar KUHP bagaikan jamur di musim hujan. Sehingga, upaya kebijakan formulasi terhadap tindak pidana khusus ke dalam R-KUHP tersebut patut memperoleh dukungan secara akademis.
Copyright © 2021JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.
sudah menjadi perdebatan lama. Bahkan, sejak 2013, beberapa diskusi telah diselenggarakan untuk membahas perlu atau tidak memasukan delik korupsi dalam RKUHP. Muncul pro dan kontra antara sesama pakar hukum, ataupun secara kelembagaan. Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) saat itu, Prof JE Sahetapy pernah meminta agar pemerintah menarik RKUHP dari proses pembahasan yang tengah berlangsung DPR. Oleh karena RKUHP tersebut tidak juga ditarik dari DPR, ia meminta pemerintah bersama DPR untuk mengeluarkan delik korupsi dalam RKUHP. Masuknya delik korupsi dalam RKUHP dikhawatirkan akan menghilangkan sifat kekhususannya. Delik korupsi akan menjadi delik umum, sehingga keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menjadi "terancam". Belum lagi persoalan mengenai tata cara penanganan korupsi yang selama ini memberikan kewenangan khusus kepada KPK. 1
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan sejumlah surat yang isinya meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan delik korupsi dari RKUHP. KPK menganggap masuknya delik itu akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Ada sepuluh poin yang menjadi alasan KPK menolak masuknya delik korupsi dalam RUU yang rencananya akan disahkan pada Agustus mendatang itu. Berikut adalah ringkasannya: 2
1) KPK keberatan terhadap RKUHP yang pada pokoknya keberatan atas dimasukannya delik korupsi ke dalam RKUHP.
2) KPK menilai proyek kodifikasi melalui R-KUHP berpotensi mengabaikan sejumlah aturan seperti Ketetapan MPR tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, Putusan Mahkamah Konstitusi dan melanggar Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia. Kedua peraturan itu menegaskan Indonesia harus memiliki lembaga khusus anti korupsi yang pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
3) Sejarah dunia dan Indonesia telah membuktikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengakibatkan ambruknya sistem ekonomi negara dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Krisis moneter 1998 telah menunjukan itu kepada Indonesia. Peristiwa itu kemudian melahirkan ketetapan MPR Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan itu menjadi salah satu landasan pembentukan KPK serta UU Tipikor.
4) UU Tipikor mengatur tiga belas jenis tindak pidana korupsi, mulai dari korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara hingga merintangi proses hukum pelaku korupsi. Tiga belas jenis tindakan itu berdiri sendiri dan tidak bisa dikategorikan dalam core crime (tindak pidana pokok) bila diintegrasikan dalam RKUHP.
5) UU Tipikor yang menjadi landasan KPK bertindak memiliki sepuluh kelebihan dibandingkan tindak pidana lain. Kelebihan UU Tipikor membuat KPK dapat menjerat seluruh pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa kelebihan UU Tipikor antara lain, tidak dihapuskannya hukuman pidana bagi pelaku yang
1 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a468474748df/akhir-nasib-delik-korupsi- dalam-rkuhp, Akhir Nasib Delik Korupsi dalam RKUHP.
2 https://nasional.tempo.co/read/1094959/10-alasan-kpk-tolak-masuknya-delik-korupsi- dalam-rkuhp/full&view=ok
mengembalikan duit korupsi; KPK bisa menjerat korporasi yang melakukan korupsi; dan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.
6) KPK menyatakan upaya kodifikasi terhadap ketentutan pidana lain, termasuk korupsi ke dalam RKUHP terinspirasi dari aturan serupa yang diterapkan di Belanda. Namun, KPK meminta pemerintah dan DPR juga dapat membandingkan kondisi korupsi di Belanda di Indonesia. Di Belanda, tindakan korupsi tidak semasif seperti di Indonesia. “Apakah relevan dan masuk akal negeri Belanda dijadikan tolak ukur?”
7) Suatu tindak pidana yang masuk dalam kodifikasi akan sulit diamandemen dan selalu ketinggalan zaman. Bentuk kejahatan yang terus berkembang membuat norma hukum yang dikodifikasi tak mampu menjangkau bentuk kejahatan baru. Hal ini menurut KPK berbeda dengan KUHP di Belanda yang secara berkala direvisi.
8) KPK menyatakan sedang terjadi tren menarik mengenai pembentukan lembaga khusus antikorupsi yang diatur secara dalam konstitusi. KPK mencatat ada 30 negara yang saati ini sudah melakukan hal itu.
9) KPK menganggap memasukan delik korupsi dalam RKUHP bertentangan dengan politik hukum dan kebutuhan negara. Memasukan delik korupsi sama saja mengingkari komitmen bersama yang memandang Indonesia mengalami darurat korupsi.
10) KPK mempertanyakan apakah pemerintah dan DPR melakukan studi banding ke luar negeri saat berencana memasukan tindak pidana khusus ke dalam RKUHP? KPK juga bertanya apa keputusan ini sudah melalui pengkajian ilmiah? Bila tidak, KPK menilai itu sangat beresiko. Memasukan tindak pidana khusus dalam RKUHP akan menghilangkan determinasi dalam implementasi peraturan itu.
Indonesia Corruption Watch (ICW) memprotes masuknya delik tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal ini terkait pembahasan RKUHP di parlemen. Aktivis ICW, Laola Ester, menilai hal ini dapat membuat aparat penegak hukum memiliki diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri) untuk menerapkan pasal terhadap tersangka dan terdakwa korupsi. Dalam draf RKUHP per 2 Februari 2018, terdapat enam pasal yang diadopsi langsung dari pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Di antaranya, Pasal 687 RKUHP senada dengan Pasal 2 UU Tipikor, Pasal 688 RKUHP dengan Pasal 3 UU Tipikor, dan Pasal 689 RKUHP dengan Pasal 4 UU Tipikor. Laola menyatakan bila pasal-pasal ini lolos, maka yang paling terkena imbas adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK bakal tak punya lagi kewenangan penindakan dan penuntutan dan Pada akhirnya, KPK hanya akan menjadi komisi pencegahan korupsi. 3
3 https://tirto.id/nasib-kpk-bila-delik-korupsi-masuk-dalam-rkuhp-cLEs. RKUHP juga berpotensi membuat Pengadilan Tipikor mati suri. Sebab, dalam Pasal 6 UU No 46 tentang Pengadilan Tipikor, institusi tersebut diberi kewenangan memeriksa dan mengadili perkara tipikor sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Jika tipikor diatur dalam RKUHP, maka kasus diadili di pengadilan umum. Sementara pengadilan umum dikenal sebagai institusi yang banyak membebaskan koruptor. Delik tipikor dalam RKUHP justru menguntungkan koruptor. Ancaman hukuman bagi koruptor di Pasal 687 RKUHP lebih rendah dari UU
Berbagai kritikan di atas, sangat layak untuk diperhatikan oleh perumus R- KUHP. Salah satu misi dari R-KUHP ini adalah mengharmonikan berbagai ketentuan Tindak Pidana Khusus yang selama ini pengaturannya berserak di luar KUHP bagaikan jamur di musim hujan. Masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi di dalam R-KUHP menurut saya adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Namun menjadi kewajiban kita untuk mengkritisi dan memberikan masukan, supaya pegaturan tindak pidana korupsi dalam R-KUHP ini tidak menjadi ikhtiar yang justru memperlemah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Artikel ini akan menjelaskan mengenai perumusan norma hukum yang telah ditetapkan sebagai representasi dari tindak pidana khusus yang dalam proses pengundangannya—dalam konteks pembaharuan hukum pidana, dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP), berkaitan dengan korelasinya dengan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan formulasi hukum pidana terhadap perumusan tindak pidana khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R- KUHP) sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

## 2. Pembahasan
2.1. Belajar dari sejarah dalam membangun kebijakan: Antan tak patah, lesung tak pecah
Rentang sejarah yang panjang, diskursus tentang tindak pidana korupsi selalu menghias kehidupan manusia. Bangsa Sparta telah membuktikan dirinya tak terkalahkan di daratan dan mampu mempertahankan kekuasaannya sampai 371 SM. Sampai akhirnya dikalahkan oleh orang Thebes di perang Leuctra. Salah satu prinsip utama yang ditanamkan dalam pendidikan bangsa Sparta adalah cinta terhadap hidup sederhana dan memusuhi kemewahan duniawi. Namun, Herodetus yang hidup pada masa kejayaan Sparta ini, membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa “tidak ada orang Sparta yang bisa menolak suap.” Memang Orang-orang Sparta adalah patriot- patriot sejati, begitulah cerita yang terdengar dalam bingkai kesejarahan, namun Raja Pausanias (yang memenangkan perang di Platea) merupakan penghianat bangsa Sparta yang “menerima suap” dari Raja Persia Xerxes. 4
Tipikor. Jumlah denda dalam RKUHP yang digolongkan dalam Kategori II juga lebih rendah. Di UU Tipikor kategori II pelaku korupsi minimal dijatuhi hukuman Rp 50 juta. Tapi di RKUHP jumlahnya turun hanya Rp10 juta." Juru Bicara KPK, Febri Dianysah mengatakan dengan menempatkan korupsi sebagai kejahatan biasa dengan mengaturnya dalam KUHP, ancaman pidana yang lebih rendah, dan keringanan hukuman untuk perbuatan-perbuatan percobaan korupsi, dapat membawa Indonesia berjalan mundur dalam hal pemberantasan korupsi.
4 Bertrand Russell (2007). Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 132-133. Tak bisa diingkari selama periode yang panjang, bangsa Sparta telah mencapai tujuan utamanya, yaitu terciptanya suatu ras yang terdiri dari para serdadu yang tak tertaklukkan. Pertempuran Thermopylae (480 SM), meskipun secara teknis berakhir dengan kekalahan,
Begitu juga dalam penggalan sejarah di abad pertengahan (abad V-XV), 5 pengaruh kekuasaan yang cenderung tyrani dan feodal, ditengarai juga mencikal bakal lahirnya korupsi dan nepotisme. 6 Peperangan yang tiada henti membutuhkan biaya sangat besar sehingga pajak dikenakan kepada rakyat atas nama kesetiaan. 7 Belum lagi para penguasa yang sedih melihat kemiskinan rakyatnya, namun berpesta pora dibalik tembok-tembok istana. Lahirnya revolusi prancis, salah satu sebabnya karena sikap penguasa yang korup dengan kekuasaan yang absolut (tirani) dan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan (lahirnya doktrin arbitrium judicis).
Jejak sejarah feodalisme di Nusantara pada abad pertengahan diwakili oleh tiga kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Sejarah kekuasaan di Kerajaan Singosari diwarnai kekuasaan yang berdarah karena perebutan tahta. Sedangkan pusat kekuasaan Majapahit ada ditangan raja dengan keluarga raja menjadi lingkaran kekuasaanya. Majapahit mengganti penguasa lokal dilingkaran Jawabhumi 8 dengan anggota keluarga kerajaan hasil perkawinan politik merupakan contoh yang membuktikan kepatriotan mereka. Pertempuran ini juga telah diabadikan dalam Film “300” (catatan penulis). Thermopylae adalah cela sempit diantara gunung-gunung, yang d tempat ini diharapkan pasukan Persia bisa dilawan. Tiga ratus pasukan Sparta, disertai pasukan cadangan, berhasil memukul mundur serangan pasukan Persia dari depan. Namun kemudian pasukan Persia berhasil menemukan jalan melingkar di antara pegunungan dan menggempur tentara Sparta baik dari belakang, maupun dari depan.
5 Alfi Arifian (2017). Sejarah Dunia Abad Pertengahan 500-1400 M, dari Pemberontakan Odoacer hingga Runtuhnya Sisntesis Thomisme, Cetakan ke-1. Yogyakarta: SOCIALITY, h. 5. Periode Abad Pertengahan yang ditandai dengan jatuhnya Kekaisaran Romawai Barat, bersatunya monarki-monarki lokal suku Jerman di bekas wilayah kekuasaan Romawi, serta kemenangan Kristiani atas paganisme di zaman Romawi, mengakhiri periode sejarah Eropa Kuno (Antikuitas). Zaman ini juga disebut abad religi, di mana dominasi agama (gereja) menjadi penentu prisip moralitas dan dominasi kekuatan politik dan kehidupan masyarakat. Gereja mengklaim bahwa hanya gereja yang berhak menentukan kehidupan, pemikiran, politik dan ilmu pengetahuan.
6 Hutton Webster (2016). Sejarah Dunia Lengkap, diterjemahkan dari Buku World History (1921). Yoyakarta: Indoliterasi, h. 173. Feodalisme Eropa muncul di negara-negara yang membentuk kekaisaran Charlemagne (Raja Charles Agung 768-814 M dari Kekaisaran Romawi Suci), yaitu di Prancis, Jerman dan Italia Utara. Feodalisme juga menyebar ke Bohemia, Hungaria, Polandia dan negara-negara kristen di Spanyol. Dasar masyarakat feodalisme biasanya adalah urusan tanah. Masa ini, Bangsawan feodal dikelilingi oleh masyarakat yang bergantung kepadanya. Bangsawan feodal ini mempraktekkan hak-hak kedaulatannya kepada mereka dengan menarik pajak dan meminta mereka untuk memberikan bantuan meliter, bahkan bangsawan ini bisa mengadili orang-orang di pengadilannya.
7 Silahkan tonton Film Robinhood (2018). Berdasarkan sejarahnya, Robin Hood adalah seorang tentara Salib yang memiliki keahlian memanah. Dalam film, Robin Hood akan melancarkan pemberontakan terhadap petinggi di kerajaan Inggris yang saat itu kekuasaan kerajaan berada dalam sub ordinasi Gereja. Robinhood beserta komandan Moornya melakukan perlawanan terhadap para petinggi kerajaan yang korupsi. Film ini akan menceritakan awal kisah Robin sebelum ia menjadi pencuri yang budiman dalam legendaris Inggris. Baca juga dalam https://tirto.id/sinopsis-robin-hood-2018.
8 Edna C. Pattisina dan A. Ponco Anggoro. Majapahit, Politk Kekuasaan dan Maritim dalam Membaca Indonesia Menyatukan Kepingan, Desk Polhuk Harian Kompas (2018). Jakarta: PT.
atau orang yang bisa diandalkan loyalitasnya. Sisa sisa dari kekuasaan yang nepotis ini masih sering dijumpai hingga saat ini dalam prilaku elit politik di Indonesia saat ini. Akhirnya kekuasaan turun temurun dalam suatu rezim keluarga, baik untuk Gubernur, walikota atau bupati, bahkan sampai ke kecamatan.
Sejarawan Hendaru Tri Hanggoro, menyatakan, jejak korupsi di Tanah Air juga dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saat itu, jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf. Kelompok petugas pajak yang disebut mangilala drwya haji ini disebut dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi dalam buku Peradaban Jawa karya Supratikno Raharjo. Sejarawan Onghokham dalam buku Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong juga menyoal petani yang sering menjadi sasaran penyelewengan para mangilala drwya haji. Praktik korupsi besar-besaran juga terjadi pada masa tanam paksa. Saat itu disebutkan, petani hanya bisa mendapat 20 persen hasil panennya dan diduga juga hanya 20 persen yang dibawa ke Negeri Induk (Kerajaan Belanda). Selebihnya 60 persen hasil bumi Nusantara diambil pejabat lokal dari desa hingga kabupaten. 9
Periode Orde Lama Sejak Indonesia merdeka, pasca 1945, korupsi juga telah mengguncang sejumlah partai politik. Sejarawan Bonnie Triyana menceritakan, skandal korupsi menimpa politisi senior PNI, Iskaq Tjokrohadisurjo, yang adalah mantan Menteri Perekonomian di Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kasus lain adalah Menteri Kehakiman Mr Djody Gondokusumo (menjabat 30 Juli 1953-11 Agustus 1955) yang tersandung perkara gratifikasi dari pengusaha asal Hongkong, Bong Kim Tjhong, yang memperoleh kemudahan memperpanjang visa dari Menteri Kehakiman. 10
Korupsi bukanlah masalah yang baru karena sejak dari dahulu korupsi telah mewarnai berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Secara sinis sebuah jurnal asing menyatakan bahwa “ corruption is way of life in Indonesia”. Komentar ini sangat pedas dan menyakitkan tetapi jauh hari sebelumnya Bung Hatta di tahun 60-an pernah
Kompas Media Nusantara, h. 6. Dalam menjalankan sumpahnya, Gajahmada menggunakan strategi mandala yang diadopsinya dari seorang Ahli Strategi India, yaitu Kautilya. Strategi Mandala memadukan perang dan diplomasi untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam konsep Mandala, wilayah Majapahit dibagi dalam sejumlah istilah seperti Jawabhumi (terbentang dari Yogyakarta, Madura dan Bali), Nusantara (meliputi wilayah Maluku dan Sumatera) dan Mitreka Satata. Terhadap penguasa Perdikan (Provinsi) di lingkaran Jawabhumi, Majapahit menarik pajak dan meminta dukungan militer. Misalnya Armada Perang Laut Majapahit berasal dari perdikan di Tuban, Surabaya dan Gresik. Sedangkan terhadap penguasa di lingkran Nusantara, Majapahit memonopoli perdagangan dan menuntut loyalitas. Ikatan dilakukan dengan perkawinan atau kekerasan militer. Penguasa wajib mengirimkan upeti dan datang ke Majapahit setahun sekali untuk menunjukan loyalitas.
9 https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi dari Kerajaan
Nusantara hingga Reformasi. Sejarawan Yayasan Nation Building, Didi Kwartanada, menceritakan, salah satu teori genealogi korupsi Indonesia modern berasal dari masa pendudukan militer fasis Jepang. Didi, mengutip sejarawan National University of Singapore, Syed Hussein Alatas, mengklaim kekuasaan Jepang yang militeristik mempekerjakan aparatur lokal yang berkemampuan rendah dan serakah. Akibatnya, korupsi, pasar gelap, dan pelbagai penyimpangan terjadi secara marak meski jika ketahuan akan dihukum keras pihak Jepang.
10 Ibid .
mengemukakan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya. Pernyataan Bung Hatta ini mungkin telah menjadi suatu kenyataan yang sulit dibantah sekarang ini karena skala korupsi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir semakin menggila. 11
Pada masa Pemerintahan Orde Baru (1966-1998), perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) menjadi semacam penyakit kelambagaan yang merasuki segala aspek kehidupan sosial bangsa Indonesia. Tindakan KKN ini menjadi penyakit yang kronis yang berdampak fatal di bidang ketatanegaraan, hukum, birokrasi, pendidikan dan lain sebagainya. Kalangan yang mempunyai kepentingan ( vested interests) membangun suatu aliasi yang terdiri dari unsur-unsur kapitalis semu berupa crony capitalism, yaitu oknum-oknum kapitalis yang hanya bisa muncul dan subur karena fasiltas istimewa, koneksi, dan kolusi dengan rezim penguasa ORBA.
Pasca kejatuhan Rezim ORBA dan sampai saat ini, korupsi masih banyak menghiasi perjalanan bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin terpola dan tersistematis, lingkupnya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime) dan kejahatan transnasional. 12
Banyak negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, oleh sebab itu, masalah korupsi sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. 13 Beberapa negara menginginkan agar perampasan aset korupsi diperlakukan sebagai hak yang tidak bisa dihapus atau dicabut. 14 Aset korupsi merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara dan negara lah yang berhak untuk mengelola aset atau kekayaan negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara.
11 Sudirman Said dan Nizar Suhendra (2002). Korupsi dan Masyarakat Indonesia dalam Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku I Dari Puncak sampai Dasar. Hamid Basyaib et.al (Ed). Jakarta: Yayasan Aksara, h. 97-98. Meskipun banyak ditentang oleh ahli kebudayaan, fakta-fakta menunjukan bahwa perilaku korup telah menjadi keseharian kita. Perbuatan yang diulang-ulang dan menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita, tentu pantas menjadi bagian dari kebudayaan.
12 Marwan Effendy (2007), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, h. 1.
13 Purwaning M. Yanuar (2007), Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia , Bandung : Alumni, h. 10.
14 Ibid ., h. 10-11. Istilah yang tidak dapat dihapus dan dicabut diacu kepada konsep hak-hak yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari pemilik hak tersebut. Dimana hak ini melekat pada diri manusia tanpa perlu adanya pengakuan. Beberapa Filsuf menyatakan bahwa siapa pun yang menyangkal hak-hak ini adalah salah. Teori hukum alam dari John Locke didasarkan pada gagasan bahwa setiap individu memiliki hak dasar tertentu yang tidak dapat dihapus atau dicabut sepanjang menyangkut kehidupan, kemerdekaan, dan kekayaan.
Kenyataannya, jalur pidana tidak cukup ampuh untuk meredam, mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi ( criminal policy) yang mengintegrasikan pendekatan hukum pidana (penal policy) dan pendekatan tanpa menggunakan hukum pidana ( non penal policy).

## 2.2. Beberapa Catatan Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam R-KUHP
Suatu Tindak pidana (terutama tindak pidana korupsi) dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. 15
Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial ( social policy). Kebijakan sosial dapat berupa kebijakan di bidang politik, ekonomi, hukum, perpajakan, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, perumahan yang layak, kesehatan lingkungan kehidupan dan lain sebagainya, yang berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 16
Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan ( criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum ( legal system). 17
Menurut Friedman sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. 18 Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum ( legal structure), 19 substansi hukum ( legal substance), 20 dan budaya hukum
15 Mahmud Mulyadi (2012), Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Disampaikan pada acara Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan Sasaran Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat, BPKP Kantor Perwakilan Sumatera Utara, h. 3.
16 Diana M. DiNitto (2000). Social Welfare, Politics and Public Policy . Boston: Allyn & Bacon, h. 2.
17 Mahmud Mulyadi (2008). Criminal Policy: Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan, USU Press, h. 20.
18 Lawrence M. Friedman (1984). American Law an Introduction. (Selanjutnya disebut buku I). New York: W.W. Norton & Company, h. 4.
19 Lawrence Friedman (1975). The Legal System; A Social Science Perspective. (Selanjutnya di sebut buku II). New York: Russel Sage Foundation, h. 14. The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound “.
20 Lawrence M. Friedman (Buku I), Op. Cit., hal 6. Substansi hukum ( legal substance ) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut.
( legal culture). 21
Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut, sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. 22 Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.
Kebijakan penanggulangan kejahatan ( criminal policy) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum ( law enforcemen policy) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau partisipasi yang aktif dalam penanggulangan kejahatan. Kerterlibatan masyarakat ini sangat penting karena menurut G. Pieter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan ( criminal policy) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjunya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. 23
Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan ( a rational total of the responses to crime). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan ( criminal policy of designating human behavior as crime). 24
R-KUHP sebagai bagian dari penal policy, telah menegaskan dirinya beralaskan paham aliran neo klasik, yaitu suatu aliran yang menjaga titik keseimbangan antara perbuatan dan pelaku kejahatan. Tentunya paham neo klasik ini akan mempengaruhi norma-norma yang dirumuskan dalam pasal-pasal R-KUHP. Sebagaimana yang telah saya kemukakan di atas bahwa salah satu misi dari R-KUHP ini adalah mengharmonikan berbagai ketentuan Tindak Pidana Khusus yang selama ini pengaturannya berserak di luar KUHP bagaikan jamur di musim hujan. Oleh karena itu permusan pasal-pasal tindak pidana korupsi di dalam R-KUHP menurut saya adalah sesuatu yang wajib didukung. Bukan berarti R-KUHP bebas dari kritikan dan
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-rang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja ( law in the book ), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat ( the living law ). 21 Ibid , h. 7. Unsur yang terakhir, yaitu budaya hukum ( legal culture ) adalah; “ people’s attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system. ”
22 Ibid.
23 G. Pieter Hoefnagels (1972). The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime. Holland: Kluwer Deventer, h. 57.
24 Ibid., h. 99-100
masukan. Justru kewajiban kita semua mengktitisi dan memberikan masukkan cerdas supaya pegaturan tindak pidana korupsi dalam R-KUHP ini tidak menjadi ikhtiar yang justru memperlemah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

## 3.3. Analisis

## 3.3.1. Ketentuan Peralihan Dalam Pasal 781 R-KUHP
Dalam beberapa diskusi, baik secara formal maupun secara informal, dengan rekan- rekan dari Biro Hukum KPK dan dari ICW, Peneliti menjelaskan bahwa masuknya ketentuan tindak pidana korupsi dalam R-KUHP, nyaris tidak bisa terelakkan. Hal ini karena menyangkut wilayah penal policy sebagai bagian dari criminal policy, terutama untuk mengharmonisasi berbagai ketentuan tindak pidana khusus, yang selama ini berserak di luar KUHP.
Yang perlu kita lakukan adalah mencermati aturan-aturan peralihan dalam RUU, terkait korelasi keberadaan R-KUHP dengan keberlakuan UU Tipikor sebagai suatu sistem terbuka. Dengan kata lain, masuknya delik Tipikor ke dalam R-KUHP bukan bertujuan menegasikan UU Tipikor dan memperlemah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, melainkan semakin memperkuat keberadaan UU Tipikor dan memperkuat penegakan hukumnya.
Ketentuan peralihan dalam Pasal 781 ayat (1) R-KUHP, menyatakan bahwa: “Pada saat UU ini mulai berlaku, hukum acara pidana yang diatur dalam UU yang menyimpangi UU tentang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan UU yang mengatur mengenai hukum acara masing- masing.” Kemudian di ayat (2) dinyatakan bahwa “Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang telah diatur dalam undang-undangnya masing-masing yang telah diatur dalam undang- undangnya masing-masing untuk menerapkan sebagian tindak pidana tertentu dalam buku II ini, masih tetap dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.”
Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 781 RUU di atas, maka menurut saya dapat menjawab berbagai kekhawatiran beberapa pihak atas keberadaan RUU ini terkait penegakan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diurai di atas. Hal ini karena ketentuan peralihan dalam Paal 781 R-KUHP telah menjembatani harmonisasi dengan UU Khusus lainnya, termasuk UU Tipikor, yaitu:
a. Bahwa hukum acara pidana yang diatur secara khusus dalam UU Tipikor masih tetap berlaku, sepanjang UU Tipikor tidak melakukan perubahan;
b. KPK masih berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan dalam UU KPK dan UU Tipikor;
c. Pengadilan Tipikor tetap berlaku bagi aparat penegak hukum untuk pemeriksaan perkara Tipikor;
3.3.2. Ketentuan Peralihan Dalam Pasal 782 ayat (1) dan ayat (2) R-KUHP
Pasal 782 R-KUHP merumuskan:
(1) Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II KUHP, harus disesuaikan dengan buku I dengan melakukan perubahannya masing-masing;
(2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan, maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang di luar KUHP;
Berdasarkan Pasal 782 R-KUHP di atas, maka cukup mengkhawatirkan sebagian kalangan terhadap beberapa ketentuan khusus di UU Tipikor yang menyimpang dari Buku I KUHP. Misalnya tentang status “percobaan dan pembantuan” yang jika di KUHP dikurangi hukumannya 1/3 dari ancaman pidana pokok. Sedangkan di dalam UU Tipikor, “percobaan dan pembantuan” dianggap delik yang selesai dan diancam dengan hukuman yang sama dengan pidana pokoknya. Apalagi di dalam Pasal 782 ayat (2) R-KUHP telah menegaskan bahwa Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan, maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang di luar KUHP.
Kekhawatiran di atas sebenarnya tidak perlu, jika semua pihak membaca secara utuh dari pasal-perpasal tindak pidana korupsi dalam R-KUHP. Hal ini karena telah ditegaskan dalam Pasal 702 R-KUHP bahwa: “ Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.”

## 3.3.3. Penerapan Pasal 5 UU Tipikor (Pasal 690 R-KUHP) dan Pasal 12 UU Tipikor (Pasal 697 R-KUHP) tentang Delik Suap
Berbagai kasus terkait delik suap yang marak terjadi di Indonesia, baik kasus-kasus yang kena OTT KPK, maupun kasus suap yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian, dalam penangannnya tidak bisa membedakan mana ketentuan Pasal 5 dan mana ketentuan Pasal 12 huruf a dan b. Pengaturan delik suap ini dalam R-KUHP, yaitu di Pasal 690 R-KUHP dan Pasal 697 R-KUHP sebaiknya diperjelas sehingga bisa mengatasi kekeliruan dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.
Sebagai contoh, pada kasus penyuapan kepada Marianus, Ambrosia (Bupati Ngada NTT) oleh seorang pengusaha Wilhelmus Iwan Ulumbu (Dirut PT Sinar 99 Permai). Wilhelmus diduga menyuap Marianus terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, NTT. Wilhelmus diketahui merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek di Kabupaten Ngada sejak 2011. Dalam kasus ini, Marianus diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus. Selain itu, suap ini
juga diduga terkait dengan sejumlah proyek di Pemkab Ngada untuk 2018. Marianus diduga menjanjikan proyek-proyek tersebut dapat digarap Wilhelmus. 25
Jaksa KPK mendakwa Marianus, Ambrosia (Bupati Ngada NTT) dengan Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor, sedangkan pengusahanya Wilhelmus Iwan Ulumbu (Dirut PT Sinar 99 Permai) didakwa dengan Pasal 5 UU Tipikor yang jauh lebih ringan sanksi pidananya dibandingkan dengan Pasal 12 huruf (a). Dalam persidangan di Surabaya, saya katakan bahwa pada kasus penyuapan terkait kepala daerah dengan pengusaha, seharusnya kedua pelaku itu dikenakan Palsal 12 huruf (a) bukan pasal 5 UU Tipikor. Hal ini karena kedua pelaku telah saling bekerjasama dalam melakukan tindak pidana penyuapan pasal 12 huruf (a) tersebut. Hampir semua kasus penyuapan kepala daerah, didakwa dan diputus pasal yang berbeda seperti di atas. Untuk lebih jelasnya argumentasi Peneliti, maka diuraikan penjelasannya berikut ini. 26
Rumusan Pasal 5 UU Tipikor ini diadopsi oleh R-KUHP pada pasal 690 R-KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Sedangkan Rumusan Pasal 12 UU Tipikor: “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau
25 https://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/13394641/kronologi-ott-bupati-ngada- marianus-sae.
26 Mahmud Mulyadi (2018). Kajiam terhadap Delik Suap dalam Tindak Pidana Korupsi. Makalah disampaikan pada Sidang Keterangan Ahli atas Permintaan KPK dalam Kasus Bupati Ngada NTT, PN Surabaya, 21 Agustus 2018.
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
Unsur Pasal 12 buruf (a) UU Tipikor
Unsur Objektif
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji;
b. bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
c. bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
Unsur objektif yang sering dilupakan dan menjadi inti yang menandakan adanya permufakatan jahat antara pemberi dan penerima dalam pasal 12 huruf (a) sehingga ancaman pidananya lebih berat dari Pasal 5 adalah unsur “Menggerakkan”. Kata “menggerakan” ini sebagai salah satu unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf (a), ditemukan padanannya dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yaitu sama dengan “Membujuk atau menggerakkan orang lain”. Dalam kontek tindak pidana penipuan, Menurut SR. Sianturi pengertian menggerakan ( bewegen) dalam konteks ini adalah “tergeraknya hati si korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan, tanpa adanya suatu permintaan dengan tekanan, walapuan si korban merasa ragu-ragu dan pernah melakukan penolakan.” Dalam prakteknya perbuatan si pelaku lebih cenderung menggunakan suatu rayuan sehingga si korban mau melakukan perbuatan yang sebenarnya merugikan si korban itu sendiri. 27 Jadi Pengertian membujuk atau menggerakan orang lain pada Pasal 378 KUHP ini bermakna penggunaan tindakan- tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan, maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
Namun unsur “menggerakan” pada Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor, lebih cenderung mengarah kepada terminologi UITLOCKER (Membujuk atau menggerakkan) dalam ketentuan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan ( delneming). Hal ini dapat dijelaskan bahwa Pada Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor, Subjek hukum (pegawai negeri atau penyelenggara negara) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Secara A-contrario, makna yang dalam Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor ini adalah:
1) Ada sesorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, namun dirinya tidak melakukan sendiri tindak pidana tersebut;
2) Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Subjek hukum (dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara)
3) pegawai negeri atau penyelenggara negara diberikan hadiah atau janji sebagai bentuk daya upaya yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor ini;
27 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya , Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1983, h. 631
4) Dengan hadiah atau janji ini dimaksudkan untuk menggerakan pegawai negeri atau penyelenggara negara supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
5) Unsur “menggerakkan” ini merupakan inti sifat jahatnya perbuatan pelaku karena telah ada perencanaan terlebih dahulu serta perbuatan antara pemberi dan pemerima sama-sama perbuatan aktif;
6) Hadiah ini telah diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; (bedanya dengan Pasal 12 huruf (b), Hadiah diberikan setelah perbuatan atau sebagai akibat dari adanya perbuatan).
7) Janji ini telah diucapkan atau disampaikan terlebih dahulu sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
Selain pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek pelaku tindak pidana pada Pasal 12 huruf (a) ini, maka pemberi hadiah atau janji tersebut juga sebagai pelaku yang harus dituntut sama dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, walaupun dalam Pasal 12 huruf (a) hanya disebutkan “Penerima saja”, karena dalam UITLOCKER (Membujuk atau menggerakkan) 28 berposisi sama sebagai pelaku kejahatan dalam pasal 12 huruf (a) ini. Jadi tidak boleh dipisahkan antara penerima dengan pemberi, karena dalam praktek sering pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan ini menurut saya keliru.
Hal ini karena pada Pasal 5 UU Tipikor, tidak ada unsur “menggerakkan” seperti dalam Pasal 12 huruf (a) di atas, (“menggerakkan ini inti sifat jahatnya perencanaan dan perbuatan aktif). Tidak ada pasal 55 KUHP, Sehingga di buat pasal 5 ayat (2). Hal ini bermakna bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut pada awalnya, tidak ada niat sama sekali untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini si “pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut” bersifat pasif, sedang si “pemberi atau orang yang menjanjikan sesuatu” tersebut bersifat aktif.

## 3.3.4. Gratifikasi Seks dan Perdagangan Pengaruh
R-KUHP belum mengatur tentang delik gratifikasi sek dan perdagangan pengaruh. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam UNCAC adalah Trading in Influence atau disebut juga perdagangan atau pemanfaatan pengaruh. Pada Pasal 18 UNCAC, dirumuskan bahwa setiap negara wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk
28 P.A.F. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, CV. Sinar Baru Bandung, Bandung, 1984, h. 606. Prof. van Hamel merumuskan uitloken itu sebagai suatu bentuk deelneming atau ikut serta yaitu: “kesengajaan mengerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan”.
menetapkan sebagai suatu tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya. 29
United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi tahun 2003, merupakan Konvensi yang disusun sejak tahun 2000 oleh Majelis Umum PBB dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Tujuan utama UNCAC adalah meningkatkan dan memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk pencegahan dan penindakan korupsi. 30
Dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi, maka Trading in Influence, kerap dimainkan oleh para pejabat untuk melakukan intervensi, misalnya pada Kasus Setya Novanto. Oleh karena itu perlu dipikirkan kembali untuk memuat delik-delik Trading in Influence di dalam R-KUHP.
Begitu juga dengan gratifikasi sek, terkait dengan tindak pidana korupsi, maka perlu diperhatikan dalam R-KUHP. Beberapa kasus yang melibatkan adanya keterkaitan antara korupsi dengan gratifikasi yang berbau sek. Dengan kata lain, lebih tepatnya pemberian itu berupa objek kepuasan tetapi dalam bentuk wanita. Diantaranya adalah kasus suap impor daging sapi yang ada unsur gratifikasi seks didalamnya karena diketemukan wanita dan sejumlah uang saat penggeledahan oleh KPK. Kasus suap oleh Hakim Setiabudi yang disinyalir juga terdapat unsur gratifikasi seks atau pemberian berupa layanan seks. 31

## 4. Kesimpulan
Sejarah panjang tindak pidana korupsi menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menegaskan sikap soleh intelektual dan soleh sosial sehingga dapat memberikan masukan atas perumusan yang tepat dalam hukum positif Indonesia. Perumusan tindak pidana korupsi di dalam R-KUHP merupakan bagian dari misi penal reform untuk menertibkan dan mengharmonisasikan berbagai ketentuan Tindak Pidana Khusus yang selama ini pengaturannya berserak di luar KUHP bagaikan jamur di musim hujan. Oleh karena itu perumusan pasal-pasal tindak pidana korupsi di dalam
29 Krisna Harahap (2006). Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung. Bandung, Grafitri, h. 201.
30 Baca http://www.gresnews.com/berita/tips/90001-perdagangan-pengaruh-dalam-uncac/
31 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/207, Ukhuwansyah hasby. Gratifikasi seks dalam perspektif hukum pidana berdasarkan undang-undang Tindak pidana korupsi. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jln. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, H. 5.
R-KUHP menurut saya adalah sesuatu yang wajib didukung. Ikhtiar inteketualitas kita semua untuk mengkritisi dan memberikan masukan supaya pegaturan tindak pidana korupsi dalam R-KUHP ini tidak menjadi faktor yang memperlemah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pembahruan tindak pidana korupsi di dalam hukum pidana materiil R-KUHP ini, harus disesuaikan dengan pembaharuan hukum pidana formillnya dalam R-KUHAP.

## Referensi
Alfi Arifian (2017). Sejarah Dunia Abad Pertengahan 500-1400 M, dari Pemberontakan Odoacer hingga Runtuhnya Sintesis Thomisme, Cetakan ke-1. Yogyakarta: SOCIALITY.
Bertrand Russell (2007). Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio- Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Diana M. DiNitto (2000). Social Welfare, Politics and Public Policy. Boston: Allyn & Bacon,
Edna C. Pattisina dan A. Ponco Anggoro. Majapahit, Politk Kekuasaan dan Maritim dalam Membaca Indonesia Menyatukan Kepingan, Desk Polhuk Harian Kompas (2018). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Film Robinhood (2018) https://tirto.id/sinopsis-robin-hood-2018 .
G. Pieter Hoefnagels (1972). The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime. Holland: Kluwer Deventer.
Hutton Webster (2016). Sejarah Dunia Lengkap, diterjemahkan dari Buku World History (1921). Yoyakarta: Indoliterasi.
Krisna Harahap (2006). Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung. Bandung, Grafitri.
Lawrence Friedman (1975). The Legal System; A Social Science Perspective. (Selanjutnya di sebut buku II). New York: Russel Sage Foundation.
________, (1984). American Law an Introduction. New York: W.W. Norton & Company Marwan Effendy (2007), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya;
Mahmud Mulyadi (2008). Criminal Policy: Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan, USU Press.
_______, (2012), Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Disampaikan pada acara Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan Sasaran Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat, BPKP Kantor Perwakilan Sumatera Utara.
_______, (2018). Kajian terhadap Delik Suap dalam Tindak Pidana Korupsi. Makalah disampaikan pada Sidang Keterangan Ahli atas Permintaan KPK dalam Kasus Bupati Ngada NTT, PN Surabaya, 21 Agustus 2018.
Purwaning M. Yanuar (2007), Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung : Alumni.
P.A.F. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, CV. Sinar Baru Bandung, Bandung, 1984.
Sudirman Said dan Nizar Suhendra (2002). Korupsi dan Masyarakat Indonesia dalam Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku I Dari Puncak sampai Dasar. Hamid Basyaib et.al (Ed). Jakarta: Yayasan Aksara,
S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta : Alumni AHM- PTHM, 1983.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a468474748df/akhir-nasib-delik- korupsi-dalam-rkuhp, Akhir Nasib Delik Korupsi dalam RKUHP.
https://nasional.tempo.co/read/1094959/10-alasan-kpk-tolak-masuknya-delik- korupsi-dalam-rkuhp/full&view=ok
https://tirto.id/nasib-kpk-bila-delik-korupsi-masuk-dalam-rkuhp-cLEs.
https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi. Sejarawan Yayasan Nation Building
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/13394641/kronologi-ott-bupati- ngada-marianus-sae.
http://www.gresnews.com/berita/tips/90001-perdagangan-pengaruh-dalam-uncac/
http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/207, Ukhuwansyah hasby. Gratifikasi seks dalam perspektif hukum pidana berdasarkan undang- undang Tindak pidana korupsi. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jln. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung .