## Peran BPOM dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pangan Tanpa Izin Edar

## Tresya 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jl. Slamet Riyadi Brorni Kota Jambi (0741) 65351

## Abstrak
Pangan merupakan kebutuhan dasar sebagai hak setiap manusia dan sebagai salah satu faktor penentu kualitas sumber daya  manusia.  Ketidakseimbangan  gizi  akibat  konsumsi  pangan  yang  tidak  terjamin  berdampak  pada  kesehatan masyarakat selaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keamanan pangandan peran BPOM sebagai pihak yang membantu dalam pengawasan terhadap keamanan pangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan  dalam  metode  pendekatan  ini,  penulis  melakukan  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  penelitian  yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetaui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.
Kata Kunci : Keamanan Pangan, Peran BPOM, Pengawasan

## Abstract
Food  is  a  basic  need  as  the  right  of  every  human  being  and  as  one  of  the  determinants  of  the  quality  of  human resources.  Nutritional  imbalances  due  to  unsure  food  consumption  have  an  impact  on  public  health  as  consumers. This study aims to find out and analyze the  security of the  food and the role of the BPOM as a party that assists in monitoring food security. The method used is an approach in this approach method, the author employs an empirical juridical approach, namely research conducted on existing legal facts by conducting research directly into the field to determine the implementation and problems that arise.
Keywords: Food Safety, Role of BPOM, Supervision

## PENDAHULUAN
Pangan  memegang  peranan  penting  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Oleh karena  itu,  pemenuhan  penyediaan  pangan  juga  tergolong  sebagai  hak  asasi  manusia.  Kemampuan menyediakan pangan bagi rakyat merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. 2
Keamanan pangan ( food safety ) merupakan hal-hal yang membuat makanan itu aman untuk dimakan, bebas  dari  faktor-faktor  penyebab  penyakit  misalnya  banyak  mengandung  sumber  penular  penyakit ( infactius agent ), mengandung bahan kimia beracun, dan mengandung benda asing ( foreign objects ). Kesadaran  konsumen  pada  pangan  adalah  memberikan  perhatian  terhadap  nilai  gizi  dan  keamanan pangan  yang  dikonsumsi.  Faktor  keamanan  pangan  berkaitan  dengan  tercemar  tidaknya  pangan  oleh cemaran  mikro  biologis,  logam  berat,  dan  bahan  kimia  yang  membahayakan  kesehatan.  Untuk  dapat memproduksi  pangan  yang  bermutu  baik  dan  aman  bagi  kesehatan,  tidak  cukup  hanya  mengandalkan pengujian  akhir  di  laboratorium  saja,  tetapi  juga  diperlukan  adanya  penerapan  sistem  jaminan  mutu  dan sistem  manajemen  lingkungan,  atau  penerapan  sistem  produksi  pangan  yang  baik ( GMP –  Good Manufacturing Practices ) dan penerapan analisis bahaya dan titik kendali kritis (HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Point). 3
Pangan  yang  bermutu  dan  aman  dapat  dihasilkan  dari  dapur  rumah  tangga  maupun  industri  pangan. Dapat  dikatakan  bahwa  industri  pangan  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  beredarnya  pangan  yang memenuhi  standar  mutu  dan  keamanan  yang  telah  ditetapakan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  juga  telah melakukan  sederetan  usaha  atau  langkah  pengendalian  kontaminan  pangan  melalui  inspeksi,  registrasi, analisa  produk  akhir  untuk  menentukan  apakah  produk  yang  dihasilkan  oleh  suatu  industri  pangan merupakan produk yang aman dikonsumsi. Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang berbahaya,  pemerintah telah  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah
1 Tresya, SH, MH,. Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
2 Hafzah, Kedaulatan Pangan , Pustaka Sinar Harapan, 2006 , hlm 13.
3 https://delfistefani.wordpress.com/2013/12/15/makalah-ketahanan-pangan/ diakses pada tanggal 18 Oktober 2018
keamanan  pangan.  Instansi  pemerintah  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  terhadap  peredaran  produk pangan  olahan  diseluruh  Indonesia  adalah  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Penemuan makanan yang kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar cenderung meningkat pada bulan puasa dan hari raya. Peningkatan itu mencapai dua kali lipat.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  diatas  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  adalah bagaimana peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pangan tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya ?
Berdasarkan  latar  belakang  dan  persoalan  penulisan  yang  telah  dirumuskan,  penulisan  ini  bertujuan untuk  mengetahui  peran  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  terhadap  pangan  tanpa  izin  edar  dan mengandung bahan berbahaya di Kota Jambi.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  perusahaan  yang  memproduksi  berbagai  jenis makanan  sebagai  bahan  informasi  dan  referensi,  sehingga  bias  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam merancang strategi untuk pengembangan produk yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.
Bagi  penulis  merupakan  sarana  pengembangan  wawasan  serta  pengalaman  dalam  menganalisis permasalahan  khususnya  di  kemanan  pangan  dan  peran  BPOM,  dan  bagi  kalangan  akademisi  dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih mendalam.

## METODE PENELITIAN
Dalam  metode  pendekatan  ini,  penulis  melakukan  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  meletakkan  hukum  sebagai  sistem  norma.  Sistem  norma  adalah  asas-asas,  norma,  kaidah  dari peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran). 4 Tipe  penelitian  ini dilakukan  dengan  menganalisis  ketentuan  peraturan-peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Bahan hukum  yang  dikaji dan di analisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang  yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan  eksekutif  dan  putusan  agen-agen  administrasi. 5 Dengan  demikian,  bahan hukum  primer  meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  yang  tidak  dikodifikasi  seperti  hukum  adat,  yurisprudensi, traktat dan bahan hukum yang merupakan warisan penjajahan seperti KUHP, bahan hukum sekunder. Dalam penelitian  ini  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku-buku  hukum,  artikel-artikel  tentang hukum,  kamus  hukum  atau  ensiklopedia hukum  dan  koran  atau  majalah  yang  berkaitan  dengan  penelitian proposal  skripsi  ini  dan  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 6 Situs-situs  internet  memiliki  peranan  penting  dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. 7
Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter.  Studi  dokumenter  merupakan  studi  yang  mengkaji  tentang  berbagai  dokumen-dokumen,  baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. 8 Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  merupakan  analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata- kata  atas  temuan-temuan  dan  karenanya  ia  lebih  mengutamakan  mutu/kualitas  dari  data  dan  bukan kuantitas. 9
4 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13.
5 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Kencana, Jakarta, 2016, hlm 13.
6 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , hlm 16.
7 I Made Pasek Diantha, Op.Cit , hlm 147.
8 Ibid .
9 Ibid .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya optimalisasi peran bersama antara Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan berbagai  lembaga  terkait  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  produk  makanan  kadaluarsa,  produk berformalin dan berkeqamasan rusak terutama pada saat menjelang Ramadhan dan lebaran. Lembaga terkait ini  mempuyai  peran  yang  strategis  dalam  penanggulangan  makanan  dan  obat-obatan  yang  kadaluarsa, berformalin  dan  berkemasan  rusak,  misalnya  dilibatkannya  lembaga  Kepolisian  dan  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  (Disperindag)  yang  tersebar  Kabupaten/Kota Provinsi  guna  untuk  melakukan  penyitaan dan  pencabutan  izin  usaha  apabila  ketentuan  keamanan  mengenai  pengan  dilanggar.  Operasi  pasar  secara sebagai  salah  satu  upaya  untuk  meminimalisir  penyimpangan  dan  tindak  pidana  yang  dilakukan  dalam perdagangan.  Upaya  ini  tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  intensitas  peredaran  produk  makanan  yang bermasalah.
Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  harus  senantiasa  mengembangkan  pemantauan  dan pengawasan  terhadap  makanan  dan  obat-obatan  yang  beredar  luas  di  masyarakat.  Pencegahan  sejak  dini harus dilakukan agar tidak ada korban. Program-program  Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga  harus  berintegrasi  agar  hasilnya  juga  maksimal. Sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  melakukan pengawasan  obat  dan  makanan  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  diharapkan  memiliki kebijakan strategis dan tindakan kongkrit yang langsung menyentuh ke masyarakat.  Permasalahan makanan kadaluwarsa  bukan  hanya  menjadi  isu  kelas  menengah  ke  atas,  namun  hampir  menyentuh  seluruh  lapisan masyarakat, dan tak jarang, masyarakat yang menengah ke bawah lah yang sering menjadi korban.
Kewenangan terbesar penertiban makanan bermasalah ada di  Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), disamping lembaga lain yang juga berwenang. Untuk itu diharapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan  (BPOM)  mengambil  inisiatif  untuk  koordinasi  dengan  instansi  lain,  meskipun  harus  diakui terkadang ada kendala teknis pengawasan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Begitupun lanjutnya,  dalam  situasi  frekuensi  transaksi  kebutuhan  pokok  begitu  melonjak  dan  tingkat  kehati-hatian masyarakat  menurun,  maka  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  dan  instansi  lain  perlu memperkuat  koordinasi  pengawasan.Bagaimanapun  masih  adanya  dugaan  makanan  kadaluarsa  di  pasaran atau pusat perbelanjaan perlu perhatian serius dari pemerintah. Artinya jangan sampai masyarakat dirugikan.
Untuk  mengatasi  maraknya  peredaran  makanan  yang  kadaluarsa,  berformalin  dan  berkemasan rusak, Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dalam  Pasal  111  ayat  (1)  menyatakan bahwa  “makanan  dan  minuman  yang  digunakan  masyarakat  harus  didasarkan  pada  standar  dan/atau persyaratan kesehatan”.
Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang tidak  memenuhi  ketentuan  standar,  persyaratan  kesehatan,  dan/atau  membahayakan  kesehatan  dilarang untuk  diedarkan,  ditarik  dari  peredaran,  dicabut  izin  edar  dan  disita  untuk  dimusnahkan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  itu  kita  berharap  semoga  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan (BPOM) dapat melakukan penertiban terhadap produk makanan yang ditenggarai bermasalah dan berpotensi menimbulkan  korban jiwa.
Tugas  Utama  BPOM  berdasarkan  Pasal  67  Keputusan  Presiden  Nomor  103  Tahun  2001,  BPOM melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  pengawasan  Obat  dan  Makanan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan  - sub  bidang  Obat  dan  Perbekalan  Kesehatan,  mengamanatkan  bahwa  “pengawasan  dan  registrasi  makanan minuman  produksi  rumah  tangga  merupakan  urusan  pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.
Tanggung jawab ini tentunya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, tanpa mengorbankan  salah satu pihak (pihak konsumen dan pelaku usaha).
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, disebutkan  bahwa faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena
10 Makmur, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan , PT. Refika Aitama, Bandung, 2011, hlm 73.
itu,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  bagi pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  unluk  melakukan  upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Mengenai  sanksi  pidana  dalam  Undang-undang  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  62  mengenai  pelaku usaha  dan/atau  pengurus  yang  melakukan  tindak  pidana,  dengan  pidana  denda  paling  banyak  sebesar  500 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah.
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 63, berupa:
a) perampasan barang tertentu;
b) pengumuman keputusan hakim;
c) pembayaran ganti rugi;
d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e) kewajiban penarikan barang dari peredaran;
f) pencabutan izin usaha.
Untuk  itu  perlu  diterapkan  sanksi  hukum  pidana  dan  administrasi  kepada  mereka  yang  sengaja mengedarkan dan menjual produk makanan bermasalah.
Sekecil  apapun  sanksi  yang  diberikan  tetap  penting  ditegakkan  agar  masyarakat  lebih  aman  dan nyaman  menjalani  puasa  dan  lebaran. Intinya,  perlu  adanya  pengawasan  pangan  terhadap  pangan kedaluarsa,  pangan  ilegal,  label,  pangan  rusak,  dan  lain-lain  termasuk  pengawasan  penggunaan  bahan berbahaya dalam pangan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pengawasan yang berkelanjutan kedepannya.
Menyikapi  kondisi  saat  ini  maka  konsumen  harus  jeli  dan  hati-hati  dalam  berbelanja.  Misalnya menyangkut keamanan pangan yang mempunyai efek samping ( side effect ) sangat berbahaya dan merugikan masyarakat  apabila  keamanan  pangan  tidak  dikontrol  (manajemen  kontrol)  yang  baik.  Untuk  itu  maka Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  bersama  lembaga  terkait  harus  diusahakan  maksimal sehingga  keselamatan  dan  kesehatan  konsumen  dapat terjamin.  Semoga  saja  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan  (BPOM)  dan  lembaga  terkait  lainnya  dapat  berkerja  professional  demi  tercapainya  keamanan pangan yang layak konsumsi.

## SIMPULAN
Kerjasama  dibutuhkan  dari  pihak  BPOM  dan  konsumen,  konsumen  harus  selektif  dan  hati-hati memilih  dan  memilah,  mana  makanan  yang  sehat  dikonsumsi  dan  mana  makan  yang  kurang  sehat  atau bahkan  berbahaya  bagi  kesehatan.  Pihak  produsen  jaga  harus  ikut  serta  menjaga  kesehatan  konsumen, berhati-hati  dalam  memproduksi  makanan  olahannya,  harus  memilih  bahan-bahan  yang  tidak  berbahaya bagi  kesehatan,  harus  mematuhi  aturan-aturan  yang  berlaku,  jangan  hanya  mementingkan  kepentingannya sehingga kepentingan konsumen diabaikan. Barang yang tidak layak dijual harus dibuang atau disingkirkan dan tidak dijajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Hafzah, Kedaulatan Pangan , Pustaka Sinar Harapan, 2006. Makmur, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan , PT. Refika Aitama, Bandung, 2011

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  pada  Bidang  Kesehatan  -  sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## Internet
https://delfistefani.wordpress.com/2013/12/15/makalah-ketahanan-pangan/diakses  pada  tanggal  18  Oktober 2018