## PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN INDONESIA
OLEH NURAINI DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI e-mail : gadis.nuraini@gmail.com

## ABSTRACT
Law  Number  32  Year  2004  About  local  governance,  that  further  arrangements  regarding  the  village, including the problem of the formation of the rules of the village (the village Regulations) arranged in the form of Regulatory regions of the County. The type of Research used in this study using normative legal research using "approach to legislation, (he was Johan Nasution, 2008:92). Research results show that in drawing up the rules of the village there are limitations that should be used as a general reference in the preparation of paraturan legislation i.e. the clarity of purpose; that each establishment of the legislation must  have  a  clear  purpose  to  be  achieved;  institutional  or  organ-forming  the  right;  that  any  kind  of legislation must be made by the institutions/officials forming legislation authorized. Such legislation may be  cancelled  or  annulled  by  law,  when  made  by  institutions/officials  who  not  authorized  conformity between  the  type  and  material  of  the  charge;    can  be  implemented;    navigability  and  kehasilgunaan; clarity  of formulation; that  any legislation  must  meet  the  openness  as  well  as  the  establishment  of the village Regulations contained in Act No. 10 of the year 2004 on the establishment of Regulations and Law Number 32 Year 2004 About Local governance as well as government regulation Number 72-year 2005 Of the village has not been regulated explicitly and intact.
Keywords: Village, Government Regulation, law

## A. LATAR BELAKANG
Negara Indonesia adalah negara hukum,dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  “Pemerintah  daerah  berhak menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi  dan  tugas  perbantuan”.sentralisasi  atau  desentralisasi”.  Selain  itu,  Negara Kesatuan  Republik  IndonesiAdalam  penyelenggaraan  pemerintah  menganut  asas desentralisasi dengan  memberikan kesempatan dan keleluasaan  kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, menurut Syamsudin Haris (2007  :  40)  menyatakan,  bahwa  ”sekurang-kurangnya  ada  2  (dua)  nilai  penting  yang menjadi  perhatian  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  berasaskan desentralisasi, yaitu nilai kesatuan dan nilai otonomi”.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  dipahami  bahwa  maksud  dan  tujuan otonomi daerah adalah memacu pemerataan dan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan  pendayagunaan  potensi  daerah  secara  optimal  dan  terpadu  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  menggalakkan  prakarsa  dan  peran  serta
aktif  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  secara  luas,  nyata  dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Pelaksanaan otonomi daerah ini sampai ke desa, hal ini termuat dalam UUD 1945 dengan  maksud  mempertahankan  pemerintahan  desa  bukanlah  dalam  semangat  agar desa  tetap  asli  menjalankan  fungsi  pemerintahan  tradisional  sebagai  masyarakat hukum adat, ”melainkan dimaksudkan untuk menjamin kehadiran satuan pemerintahan yang  dekat  dengan  rakyat”  (I  Gde  Pantja  Astawa,  2008:  hlm  327).  Selain  itu,  desa sebagai  satuan  pemerintahan  demokratis  dapat  menjadi  model  pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, kolektivitas, kekeluargaan dan lain sebagainya. Akan tetapi, isi rumah tangga desa dan tata cara penyelenggaraannya harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan baru masyarakat Indonesia yang maju dan moderen.
Salah satu unsur yang terpenting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa  agar  dapat  menjalankan  fungsi  pemerintahan  dan  pelayanan  seirama  dengan perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat  sekelilingnya  (desa).  Kalaupun  disebut modernisasi,  “tidak  berarti  membuang  atau  mengganti  sama  sekali  apa  yang  menjadi ciri  khas  pemerintahan  desa  seperti  nama  (dusun,  gampong,  nagari  dan  lain sebagainya)  atau  meniadakan  fungsi-fungsi  tradisional  yang  hidup  dan  terpelihara begitu  lamanya  (Bruggink,  199  :  61).  Pembaharuan  yang  dimaksud  adalah  pada  segi- segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.
Dengan  kata  lain,  ”belum  tampak  secara  utuh  dan  konseptual  mengenai pemerintahan  desa  baru  sebagai  pelaksana  pemerintahan  Republik  Indonesia  pada level paling bawah dalam struktur pemerintahan yang ada (Bruggink, 199 : 61).
Sehubungan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  Tentang  Desa  menentukan,  bahwa  Kepala  Desa  mempunyai  tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Di  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah  ditentukan,  bahwa  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  desa, termasuk  permasalahan  pembentukan  Peraturan  Desa  (Peraturan  desa)  diatur  dalam bentuk  Peraturan  Daerah  Kabupaten.Sesuai  dengan  itu,  ketentuan  Pasal  209  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  menentukan,  bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Berdasarkan  ketentuan tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  Peraturan  Desa  (Peraturan  desa)  dibuat  oleh  Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.  Kurangnya pasal terkait hal ini, menyebabkan pengaturan mengenai materi muatan, prosedur, tata cara pembentukan Peraturan  Desa  (Peraturan  desa)  dalam  hukum  positif  Indonesia  yang  diberikan  oleh negara demi tercapainya kepastian dan tertib hukum menjadi tidak jelas(Bruggink, 199 : 62).
Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis  membatasi dengan rumusan masalah “Bagaimanakah pembentukan Peraturan Desa.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  ”pendekatan  perundang-undangan,(  Bahder  Johan Nasution,  2008  :  92).  Pendekatan  ini  dilakukan  untuk  meneliti  peraturan  perundang- undangan yang berhubungan dengan pembentukan peraturan desa.
Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. Identifikasi  bahan  hukum  baik  primer,  sekunder,  maupun  tertier  dilakukan  secara kritis, logis, dan sistematis, dikumpulkan berdasarkan sistem kartu ( card system ), “yang memuat sumber yang tepat dari mana catatan itu diambil, informasi atau pendapat yang digunakan,  pokok  masalah  serta  kartu  yang  digunakan  adalah  kartu  kutipan,  kartu ulasan,  kartu  ikhtisar  hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  proses  pengolahan  data hukum  tersebut,  dengan  demikian  bahan  hukum  akan  disusun  dan  digolongkan menurut  bentuk,  jenis  dan  tingkatnya.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
a. Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti:
UUD  1945,  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Daerah, Yurisprudensi dan lain-lain.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
c. Bahan  hukum  tertier  yakni  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Dalammembahas  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini  metode  yang digunakan metode deduktif yaitu cara untuk melakukan analisis atas data

## Tinjauan Umum Peraturan Desa
Menurut  Satjipto  Rahardjodalam  peraturan  perundang-undangan  ada  ciri-ciri yang harus dimiliki, yaitu:
1. bersifat  umum  dan  komprehensif  yang  dengan  demikian  merupakan  kebalikan dari sifatsifat khusus dan terbatas.
2. bersifat  universal,  karena  ia  diciptakan  untuk  menghadapi  peristiwa-peristiwa yang  akan  datang  yang  belum  jelas  bentuk  konkritnya.  Oleh  karena  itu,  ia  tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. memiliki  kekuatan  untuk  mengoreksi  dan  memperbaiki  dirinya  sendiri.  Adalah lazim  bagi  suatu  peraturan  perundang-undangan  untuk  mencantumkan  klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

## Sedangkan dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Desa) dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:
1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori:  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Asas  lex  specialis  derogate  lex  generalis:  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  khusus  mengenyampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih umum.
3. Asas lex posterior derogate lex priori: peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian  mengenyampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lahir
terlebih dahulu jika materi yang  diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
4. Asas  Keadilan:  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus  mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. Asas  Kepastian  hukum:  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus  dapat menjamin  kepastian  hukum  dalam  upaya  menciptakan  ketertiban  dalam masyarakat.
6. Asas  Pengayoman:  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus  berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:  dalam peraturan perundang-undangan harus  memperhatikan  keseimbangan  antara  berbagai  kepentingan  dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. Asas  Kenusantaraan:  setiap  peraturan  perundang-undangan  merupakan  bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangannya.
9. Asas  Kebhinekatunggalikaan:  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus  daerah,  sistem  nilai  masyarakat  daerah,  khususnya  yang  menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat
Selain  asas-asas  di  atas,  perlu  diperhatikan  juga  beberapa  ketentuan  yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:
1. Ketentuan  Pidana  perlu  memperhatikan  asas  legalitas,  asas  tiada  hukuman tanpa  kesalahan,  asas  pembinaan  narapidana,  asas  praduga  tidak  bersalah ( presumption of innocence ).
2. Ketentuan  Peraturan  desa  perlu  memperhatikan  beberapa  asas  yang  lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian  berlaku,  asas  perjanjian  yang  berlaku  seperti  undang-undang misalnya  perjanjian  internasional  ( pacta  sunt  servanda) ,  asas  kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian
Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dirunut lebih lanjut, penetapan tentang Peraturan  Desa  sebenarnya  menimbulkan  banyak  pertanyaan.  Oleh  karena  peraturan desa atau nama lain seperti Gampong, Kampung, Huta, Nagari, Keucik, dan sebagainya hanyalah  merupakan  suatu  peraturan  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan pemerintahan semata, meskipun bersifat abstrak dan terus menerus, namun ”peraturan tersebut  lebih  bersifat  sebagai  kebijakan (beleidsregels). Seharusnya  “Desa” diakomodasi  sebagai  persekutuan  sosial  alami,  bukan  sebagai  satuan  terkecil administrasi pemerintahan.
Sebagai  perwujudan  demokrasi,  di  desa  dibentuk  badan  Perwakilan  Desa  atau dengan  sebutan  lain  yang  sesuai  dengan  budaya  yang  berkembang  di  Desa  yang bersangkutan.  Adapun  fungsinya  adalah  sebagai  lembaga  legislasi  dan  pengawasan dalam  hal  pelaksanaan  Peraturan  Desa,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai  dengan  kebutuhan  Desa.  Lembaga  ini  dimaksudkan  untuk  menjadi  mitra pemerintah  Desa  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Sedangkan  sumber pembiayaan Desa berasal dari pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Materi Muatan Peraturan Desa
Dalam menyusun peraturan desa terdapat batasan-batasan yang harus dijadikan acuan  umum  dalam  penyusunan  paraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  menentukan,  bahwa  dalam  menyusun  peraturan perundang-undangan  harus  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan  tujuan;  bahwa  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b. kelembagaan  atau  organ  pembentuk  yang  tepat;  bahwa  setiap  jenis  peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut
dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang
c. kesesuaian  antara  jenis  dan  materi  muatan;  bahwa  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus  benar-benar  memperhatikan  materi muatan yang tepat dengan jenis perundang-undangannya.
d. dapat  dilaksanakan;  bahwa  dalam  setiap  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  memperhatikan  efektifitas  peraturan  perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat  karena  memang  benar-benar  dibutuhkan  dan  bermanfaat  dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara
f. kejelasan  rumusan;  bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus memenuhi  persyaratan  teknis  penyusunan  peraturan  perundang-undangan, sistimatika, dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah  dimengeri  sehingga  tidak  menimbulkan  berbagai  macam  interprestasi dalam pelaksanaannya
g. keterbukaan;  bahwa  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  mulai  dari  perencanaan,  persiapan,  penyusunan,  dan  pembahasan bersifat  transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian  seluruh  lapisan  masyarakat mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan  masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
Sehubungan  dengan  itu,  dipahami  bahwa  materi  muatan  peraturan  desa  adalah seluruh  materi  dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan  desa  atau  yang  setingkat  serta penjabaran lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang di dalamnya  tidak  diperbolehkan  mengatur  tentang  ketentuan  pidana,  termasuk penyelenggaraan  urusan  desa,  misalnya,  Peraturan  Desa  APBDes,  Susunan  Organisasi Pemerintahan  Desa  dan  Tata  Kerja  Pemerintahan  Desa,  Peraturan  Desa  tentang Kedudukan  Keuangan  Kapala  Desa  dan  Perangkat  Desa,  dan  lain-lain.  Pada  dasarnya, Peraturan  Desa  merupakan  kesepakatan-kesepakatan  dari  komponen-komponen masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tertulis
2. Pembentukan Peraturan Desa
Melalui  otonomi  daerah  ini,  penyerahan  urusan  pemerintahan  yang  telah diserahkan  kepada  daerah  pada  dasarnya  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawab daerah sepenuhnya. Menurut Abdul Latief(2005:. 10)  menyatakan, bahwa ”wewenang dan  tanggung  jawab  tersebut  menyangkut  penentuan  kebijaksanaan,  perencanaan, pelaksanaan,  maupun  segi  pembiayaan”  pada  akhirnya  terbentuk  sebuah  produk hukum.
Proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  secara  garis  besar  di  bagi menjadi  dua  tahap  kegiatan,  kegiatan  pertama  adalah legal  drafting yang  seharusnya dilakukan oleh seorang ahli hukum atau orang yang berpendidikan hukum,  kemudian penyusunan  peraturan  perundang-undangan  adalah  proses  interaksi,  relasi  dan kebersamaan  yang  melibatkan  berbagai  pihak  kepentingan  meliputi  unsur-unsur; pemerintah/pemerintahan  daerah,  lembaga  supra  struktur,  infrastruktur,  lembaga sosial  masyarakat,  akademisi,  organisasi  profesional,  organisasi  kemasyarakatan,  dan masyarakat  lainnya  dan  penyusunan  rancangan  undang-undang/perda(Bahder  Johan Nasution  2009:26).Kegiatan  kedua  adalah  penyusunan  prolegnas  dan  prolegda, pengharmonisasian  dilakukan  dengan  konsultasi  kepada  menteri,  untuk  kelancaran pengharmonisasian menteri mengkoordinasikan pembahasan konsepsi dengan pejabat berwenang, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  patut  menurut  A. Hamid S.Attamimi adalah :
a) Cita hukum Indonesia;
b) Asas  negara  berdasar  atas  hukum  dan  asas  pemerintahan  berdasar  sistem konstitusi
c) Asas-asas lainnya
Diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 218 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  menyatakan  yang  dimaksud  perda  dan peraturan  kepala  daerah  dalam  ketentuan  ini  meliputi  peraturan  desa  dan  peraturan kepala desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan daerah, terutama  pengaturan  mengenai  desa  (Widodo  Ekatjahjana,2008:  96),  yang  menurut jenisnya terdiri dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa;
3. penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Desa;
4. penetapan sebutan untuk desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa;
5. penetapan keberadaan Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan di desa;
6. penetapan susunan organisasi pemerintahan desa
7. pembentukan  pemilihan  pencalonan  dan  pemilihan  anggota  Badan  Perwakilan Desa
8. penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa
9. penentuan  tanda  gambar  calon,  pelaksanaan  kampanye  dan  cara  pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa
10. penetapan besarnya anggota Badan Perwakilan Desa
11. pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat desa
12. penetapan yang berhak rnenggunakan hak pilih dalam pemilihan perangkat desa
13. penentuan  tanda  gambar  calon,  pelaksanaan  kampanye,  cara  pemilihan  dan biaya pelaksanaan pemilihan perangkat desa
14. penetapan jumlah perangkat desa
15. pernbentukan susunan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa
16. penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa
17. penentuan  tanda  gambar  calon,  pelaksanaan  kampanye,  cara  pemilihan  dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa
18. jenis  dan  besarnya  penghasilan,  tunjangan  dan  penghasilan  tambahan  kepala desa dan perangkat desa
19. pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa
20. penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa
21. ketentuan jenis-jenis pungutan desa
22. pendirian Badan Usaha Milik Desa
23. pendirian Badan Kerja Sama Desa
24. penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa
25. aturan-aturan  pelaksanaan  dan  peraturan  daerah  mengenai  pemerintah  desa; dan
26. peraturan desa lainnya sesuai dengan masalah yang berkembang di desa.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  adapun  mekanisme  penyusunan  dan penetapan suatu peraturan desa (Widodo Ekatjahjana,2008: 98), terdiri dari:
1. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pamerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
2. Naskah  Rancangan  Peratunan  Desa  disampaikan  kepada  para  anggota  Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum Rapat Badan Perwakilan Desa melaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa.
3. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan/atau Badan Perwakilan  Desa  dapat  menghadirkan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi peraturan desa tersebut.
4. Dalam rangka menetapkan peraturan desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan jumlah anggota  Badan  Perwakilan  Desa  dan  dianggap  tidak  sah  apabila  jumlah  Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dan ketentuan tersebut.
5. Apabila  rapat  Badan  Perwakilan  Desa  dinyatakan  tidak  sah,  kepala  desa  dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya.
6. Rapat  Badan  Perwakilan  Desa  dalam  penetapan  Peraturan  Desa  dapat  dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau.
7. Pengambilan  keputusan dalam penetapan  peraturan  desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
8. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil secara voting bendasarkan suara terbanyak.
9. Persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa.
10. Peraturan  Desa  yang  telah  mendapatkan  persetujuan  Badan  Perwakilan Desa  ditetapkan  dan  ditandatangani  oleh  Kepala  Desa  dan  Ketua  Badan Perwakilan Desa.
11. Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak lagi memerlukan pengesahan dari bupati, tetapi wajib melaporkan kembali kepada bupati.
Terkait  hal  ini  diatur  pula  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 Tentang Desa, yang termuat dalam satu bab dengan 8 Pasal yaitu:

## PERATURAN DESA

## Pasal 55
1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3) Peraturan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  penjabaran  lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 56
Peraturan  Desa  dibentuk  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.

## Pasal 57
Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

## Pasal 58
Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai  bahan  pengawasan  dan  pembinaan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah ditetapkan.
1) Untuk  melaksanakan  Peraturan  Desa,  Kepala  Desa  menetapkan  Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
2) Peraturan  Kepala  Desa  dan/atau  Keputusan  Kepala  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 60
1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
3) Peraturan  Desa  dan  Peraturan  Kepala  Desa  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 61
1) Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  yang  telah  disetujui  bersama sebelum  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  paling  lama  3  (tiga)  hari  disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
2) Hasil  evaluasi  Bupati/Walikota  terhadap  Rancangan  Peraturan  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
Pasal 62
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pedoman  Pembentukan  dan  mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
Sebagai  pemerintahan  daerah,  desa  memiliki  seluruh  tatanan  pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah  tangganya”.Salah satu unsur yang terpenting adalah ”pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan, seirama dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekelilingnya (desa)”.
Satu  hal  penting  yang  tidak  boleh  terlewatkan  adalah  partisipasi  masyarakat dalam  proses  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  berhak  memberi  masukan secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penetapan  maupun  pembahasan  rancangan undang-undang  dan  rancangan  peraturan  daerah.  Dari  ketentuan  ini,  dapat  dilihat bahwa apakah ruang bagi partisipasi masyarakat hanya terbuka bagi penyusunan dan penetapan undang-undang dan peraturan daerah.
Selanjutnya,  menurut  HAW.  Widjaja  (2010:327)  menyatakan  yang  dimaksud dengan Peraturan Desa adalah “semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pembahasan permasalahan di atas, maka dapat  disimpulkan bahwa  Pembentukan  Peraturan  Desa  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  serta  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa belum diatur secara jelas dan utuh.

## DAFTAR PUSTAKA
I  Gde  Pantja  Astawa, Problematika  Hukum  Otonomi  Daerah  di  Indonesia ,  Alumni, Bandung, 2008.
Syamsudin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah , LIPI Press, Jakarta, 2007
Bandingkan dengan HAW. Widjaja, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh , RajGrafindo Persada, Jakarta, 2010
Abdul  Latief, Hukum  dan  Peraturan  Kebijaksanaan  (Beleidsregel)  Pada  Pemerintahan Daerah , Cetakan 1, UII Press, Yogyakarta, 2005
Bahder  Johan  Nasution  dkk,  “Hukum  Perundang-undangan”,  Bahan  Ajar,  Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi, 2009,
Maria Farida  Indrati S, Ilmu Perundang-undangan Proses dan  Teknik  Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007
Widodo  Ekatjahjana, Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Dasar-dasar  dan Teknik Penyusunannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,