## KAJIAN POLA PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN GARUT BERBASIS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

## Study of Spatial Pattern of Environmental Carrying Capacity in Garut
Ardhy Firdian 1) , Baba Barus 2) *, Didit Okta Pribadi 3)
) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Garut, Jl. Pembangunan No. 181-183 Garut 44151
2) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
3) Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16003

## ABSTRACT
Enviromental carrying capacity was measured in three methods,i.e land capability, land carrying capacity and water carrying  capacity.  Garut  Regency  which  is  located  at  the  upstream  Cimanuk  Watershed  has  an  important  role  in  the sustainability of capacity for downstream area.  The aims of this study are: (1) to identify land use in Garut Regency in 2009, (2) to identify land capability in Garut Regency, (3) to assess the suitability of land use with land capability and space pattern in Garut Regency, (4) to identify the status of environmental carrying capacity in Garut Regency, and (5) to set a space pattern based  on  environmental  carrying  capacity.  Based  on  the  interpretation  of  Landsat  Satellite  Imagery  in  2009,  dryland agriculture has dominated the coverage about 45.4% and forest cover about 23.8%.  This study also shows that most area in Garut Regency is belong to Class IV land capability (36.4% of the regency area) without Class I of land capability.  Suitabilty evaluation between land cover and land capabilty describe that 48,45% area is suitable, 50.4% area is not suitable and 1.18% area is  conditionally  suitable depending on limitation factors that affect  land capability.  Another evaluation between space patern  and  land  capability  shown  that  59.0%  area  is  suitable,  32.1%  area  is  not  suitable,  and  8.84%  area  is  conditionally suitable.  Both status of land carrying capacity and water carrying capacity are deficit. According to spatial pattern based on land capability and existing forest, space that can be use as the preservation area is about 58.5% of the area, and  space that can be use as the cultivation area is about 41.5%  of the area of Garut Regency.
Keywords :  Land capability, land cover/use, spatial pattern, water carrying capacity

## ABSTRAK
Daya  dukung  lingkungan  dapat  diukur  dengan  3  metode,  yaitu  kemampuan  lahan,  daya  dukung  lahan,  dan  daya dukung air.  Kabupaten Garut yang terletak di hulu DAS Cimanuk mempunyai peran penting dalam menjamin keberlanjutan daya  dukung  daerah  hilir.  Studi  ini  dilakukan  di  Garut  yang  bertujuan  untuk:  (1)  mengidentifikasi  penggunaan  lahan  tahun 2009,  (2)  mengidentifikasi  kemampuan  lahan,  (3)  menilai  kesesuaian  penggunaan  lahan  dengan  kemampuan  lahan  dan perencanaan  ruang,  (4)  menilai  status  daya  dukung  lingkungan,  dan  (5)  menyusun  pola  perencanaan  spasial  berbasis  daya dukung lingkungan.  Berdasarkan interpretasi citra Landsat 2009, daerah pertanian lahan kering mendominasi dengan cakupan seluas  45.5%  dan  tutupan  hutan  sebesar  23.8%.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  kebanyakan  daerah  Garut  mempunyai kemampuan  lahan  kelas  4  (36.4%),  tanpa  ada  kemampuan  lahan  kelas  1.  Evaluasi  tutupan  lahan  dan  kemampuan  lahan menunjukkan  kesesuaian  48.5%,  yang  berarti  50.3%  daerah  ini  tidak  sesuai,  dan  1.18%  sesuai  bersyarat,  yang  ditentukan variabel  penentuan  kemampuan  lahan.  Evaluasi  kesesuaian  antara  perencanaan  ruang  dan  kemampuan  lahan  menunjukkan 59.0%  yang  sesuai,  32.1%  tidak  sesuai,  dan  8.84%  sesuai  bersyarat.  Sedangkan  evaluasi  daya  dukung  lahan  dan  air menunjukkan  status  defisit.    Berdasarkan  pola  spasial  dari  data  kemampuan  lahan  dan  keberadaan  hutan,  maka  sebagian wilayah  dapat  digunakan  sebagai  daerah  perlindungan  yaitu  sebesar  58.5%  dari  wilayah,  dan  sekitar  41.5%  wilayah  dapat digunakan sebagai daerah budidaya.
Kata kunci: Daya dukung air, kemampuan lahan, penutupan/penggunaan lahan, pola spasial,

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Ruang  menurut  Undang-undang  Nomor  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  didefinisikan  sebagai  wadah
yang  meliputi  ruang  darat,  ruang  laut,  dan  ruang  udara, termasuk  ruang  di  dalam  bumi  sebagai  satu  kesatuan wilayah,  tempat  manusia  dan  makhluk  lain  hidup, melakukan  kegiatan,  dan  memelihara  kelangsungan hidupnya.  Pemanfaatan dan  pengaturan pola serta struktur ruang  di  Indonesia,  diatur  melalui  undang-undang  tersebut
* Penulis Korespondensi:   Telp. +6281383600745;   Email. bababarus@yahoo.com
bertujuan untuk  mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan  berlandaskan wawasan  nusantara  dan  ketahanan  nasional.  Menurut Dardak  (2005)  rencana  tata  ruang  juga  merupakan  sebuah piranti untuk menjamin terpenuhinya bukan hanya hak-hak individu  seperti  keselamatan,  kesehatan,    lingkungan, kenyamanan, maupun kemudahan akses, namun juga untuk hak-hak publik.
Penerbitan  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya  Dukung  Lingkungan  Hidup  dalam  Penataan  Ruang Wilayah, telah membawa paradigma baru dalam penyusunan  tata  ruang  wilayah.    Konsep  mengenai  daya dukung  lingkungan  bukan  merupakan  sesuatu  hal  baru, namun  secara  teknis  legalisasi  serta  mekanisme  penentuan daya  dukung  lingkungan  hidup  adalah  sesuatu  yang  baru. Dalam  Permen  LH  ini  diwajibkan  penentuan  daya  dukung berbasis  kemampuan  lahan  (USDA,  1961).  Dari  hasil ujicoba tersebut juga diilustrasikan keberhasilan penggunaan  teknologi  SIG  dalam  penentuan  daya  dukung dan  revisi  tata  ruang.  Sejauh  ini  penentuan  daya  dukung dengan  teknologi  SIG  sudah  berkembang  dengan  berbagai variasi  pendekatan  dengan  metode  logika  boolean  dengan bobot berbeda yang berimplikasi ke hasil yang berbeda atau dengan  batas  yang  baur  yang  menghasilkan  batas  dan ukuran  yang  berbeda  (Reshmideve et  al., 2009)  yang semuanya  dapat  dipakai  dalam  pengelolaan  ruang  atau pemanfaatan sumber daya lahan sumber daya lahan.
Di  Kabupaten  Garut  saat  ini  sedang  dilakukan  revisi penataan ruang, dan menghadapi konflik penggunaan ruang karena keterbatasan daerah pengembangan karena besarnya daerah kawasan lindung  yang  mau dibuat, tetapi sejauh ini diduga  belum  dengan  baik  mempertimbangkan  daya dukung  lingkungan  hidup.    Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menentukan  luasan  dan  daerah  kawasan  lindung berdasarkan  daya  dukung  lingkungan  hidup  yang  secara fisik dilihat dari kemampuan  lahan dan status neraca air di Kabupaten Garut dan selanjutnya dipakai untuk mendukung penentuan kawasan lindung.

## Perumusan Masalah
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat,  wilayah Kabupaten  Garut  pada  akhir  tahun  perencanaan  akan diarahkan  sebagai  kawasan  lindung  dengan  persentase sebesar  85%,    dan  15%    dialokasikan  bagi  kawasan budidaya.  Kondisi  ini  sangat  berbeda  dengan  alokasi pemanfaatan  ruang  yang  tertuang  dalam  draft  RTRW Kabupaten  Garut  dengan  rincian  kawasan  lindung  sebesar 74.2%,  dan  kawasan  budidaya  sebesar  25.8%.    Perbedaan alokasi  pemanfaatan  ruang  tersebut  secara  tidak  langsung juga  akan  berpengaruh  terhadap  daya  dukung  lingkungan hidup  wilayah  tersebut.  Letak  Kabupaten  Garut  yang berada  di  wilayah  hulu  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) Cimanuk  menjadikan  wilayah  ini  memiliki  peranan  yang cukup penting sebagai kawasan perlindungan bagi daerah di bawahnya  sehingga  penggunaan  lahan  yang  terjadi  di
wilayah ini akan berdampak terhadap wilayah lainnya yang berada  di  bagian  hilir.  Dalam  hal  ini  perlu  dicari  solusi untuk  mengakomodasi  luas  kawasan  lindung  mengikuti status  daya  dukung  yang  diamanatkan  dalam  peraturan menteri  negara  LH  yang  merupakan  turunan  dari  UU Penataan Ruang tersebut.

## Kerangka Pemikiran
Perencanaan  tata  ruang  adalah  suatu  proses  untuk menentukan  struktur  ruang  dan  pola  ruang  yang  meliputi penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata  ruang  (UU  No.  26 Tahun  2007).    Proses  ini  harus  mempertimbangkan  daya dukung  lingkungan  hidup  agar  rencana  yang  dihasilkan dapat  menjamin  kelangsungan  aktifitas  masyarakat  di wilayah tersebut.
Dalam perkembangannya RTRW yang telah ditetapkan  dapat  mengalami  perubahan  baik  dalam  wujud struktur  maupun  pola  ruangnya  seiring  dengan  dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan pertumbuhan penduduk yang tergambar melalui penggunaan  lahan  saat  ini.    Selain  itu  perencanaan  tata ruang  yang  telah  dilakukan  pada  tingkatan  wilayah  yang lebih  rendah  seringkali  mengalami  deviasi  terhadap perencanaan tata ruang yang dilakukan pada tingkatan yang lebih tinggi.
Optimalisasi  penggunaan  lahan  perlu  dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keterpaduan perencanaan tata  ruang  di  tingkat  provinsi  dengan  kabupaten,  daya dukung  lingkungan  hidup  di  wilayah  tersebut  serta perkembangan aktifitas ekonomi masyarakat dan perkembangan penduduk (jumlah dan laju pertumbuhan).

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  antara  lain: (1) citra satelit Landsat 7+ ETM Tahun 2009, (2) Peta Rupa Bumi  Indonesia,  (3)  Peta Landsystem skala  1:250.000,  (4) Peta Landunit skala  1:50.000  dan  (5)  Data  DEM  resolusi spasial 30 m. Alat yang digunakan antara lain: (1) komputer yang  dilengkapi  perangkat  lunak  pengolahan  data  Sistem Informasi  Geografis  dan  citra  satelit,  (2)  GPS  dan  (3) kamera digital.

## Analisis dan Pengolahan Data
Pemanfaatan lahan aktual diperoleh melalui interpretasi  citra  satelit  Landsat  7  ETM+ Tahun  2009 Path 121  dan  122  Row  065.    Interpretasi  menggunakan  strategi klasifikasi terbimbing metode Maximum Likelihood (MLC). Kelas kemampuan lahan diidentifikasi dengan menggunakan peta sistem lahan dan peta unit lahan.  Hasil identifikasi terhadap parameter yang terdapat dalam atribut peta  tersebut  digunakan  sebagai  kriteria  dalam  menyusun kelas  kemampuan  lahan.    Perhitungan  evaluasi  kesesuaian dilakukan  terhadap  3  (tiga)  aspek,  yaitu:  (1)  kesesuaian pemanfaatan  lahan  aktual  terhadap  kemampuan  lahan,  (2) kesesuaian rencana pemanfaatan ruang terhadap
kemampuan  lahan  dan  (3)  kesesuaian  pemanfaatan  lahan aktual terhadap rencana pemanfaatan ruang.
Penentuan  status  daya  dukung  lingkungan  hidup dilakukan  dengan  menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu ketersediaan  dan  kebutuhan  lingkungan  hidup.  Melalui pendekatan dengan  metode ini, dapat diketahui status daya dukung  lingkungan  hidup  di  suatu  wilayah,  apakah  dalam kondisi surplus atau defisit.  Kondisi surplus diperoleh jika ketersediaan  lingkungan  hidup  lebih  besar  daripada kebutuhan  lingkungan  hidup.  Indikator  yang  digunakan untuk  menentukan  daya  dukung  lingkungan  hidup  adalah dengan  pendekatan  perhitungan  terhadap  ketersediaan  dan kebutuhan  lahan  dan  air  sebagaimana  tertuang  dalam Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  17 Tahun  2009  tentang  Pedoman  Penentuan  Daya  Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.
Status  daya  dukung  lingkungan  hidup,  baik  lahan maupun  air  diperoleh  dengan  membandingkan  nilai  antara ketersediaan  lahan  dan  air  serta  kebutuhan  lahan  dan  air. Jika  ketersediaan  lebih  besar  daripada  kebutuhan  maka daya dukung dinyatakan  dalam kondisi surplus , sedangkan jika ketersediaan lebih kecil daripada kebutuhan maka daya dukung dinyatakan dalam kondisi defisit .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penutupan dan Penggunaan Lahan
Penggunaan  lahan  adalah  cerminan  bentuk  fisik  atau cerminan aktifitas manusia yang terkait dengan fungsi suatu lahan, yang ditentukan oleh kondisi fisik dan non fisik, dan menggambarkan  sistem  pengelolaannya  (Rustiadi et  al., 2009),  sedangkan  penutupan  lahan  lebih  merupakan perwujudan  fisik  objek-objek  yang  menutupi  lahan  tanpa mempersoalkan  kegiatan  manusia  terhadap  objek-objek tersebut (Lillesand dan Kiefer, 1990).
Berdasarkan  hasil  interpretasi  citra  satelit  Landsat  7 ETM+  Tahun  2009,  terdapat  9  (sembilan)  jenis penutupan/penggunaan  lahan,  yaitu:  (1)  hutan,  (2) perkebunan, (3) pertanian lahan kering, (4) pertanian lahan basah,  (5)  permukiman,  (6)  pertambangan,  (7)  padang rumput, (8) tanah terbuka, dan (9) tubuh air.  Penutupan dan penggunaan  lahan  terbesar  terdapat  pada  pertanian  lahan kering,  dengan  luasan  mencapai  139,757  ha  atau  meliputi 45.5% wilayah, sedangkan penutupan terkecil terdapat pada penutupan  dan  penggunaan  tambang  seluas  202  ha  atau hanya  meliputi  0.07%  wilayah  Kabupaten  Garut  yang dimanfaatkan sebagai areal penambangan pasir.  Penutupan dan  penggunaan  lahan  lain  yang  cukup  dominan  adalah hutan  dan  pertanian  lahan  basah,  dengan  masing-masing luasan sebesar 73,285 ha dan 51,873 ha.

## Kemampuan Lahan
Terdapat  27  (dua  puluh  tujuh)  sub  kelas  kemampuan lahan  yang  ada  di  Kabupaten  Garut.    Luas  terbesar merupakan  sub  kelas  kemampuan  IV  dengan  faktor penghambat utama kelerengan (l) dan batuan (b).  Sub kelas ini secara spasial penyebarannya terdapat di  wilayah Garut
bagian  selatan,  sedangkan  sub  kelas  kemampuan  terkecil merupakan  sub  kelas  kemampuan  V  dengan  faktor penghambat  utama  ancaman  banjir  (o).    Sub  kelas kemampuan  ini  pada  kenyataannya  merupakan  daerah aluvial pada  muara  sungai  yang terbentuk dari sedimentasi material  tanah  yang  terbawa  aliran  sungai.    Luas  dan persentase  masing-masing  sub  kelas  kemampuan  lahan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.  Luas dan persentase sub kelas kemampuan lahan
No. Sub Kelas Kemampuan Luas (ha) Persen (%) Keterangan 1 II-k 1,122 0.36 Faktor Pembatas : 2 II-lk 3,515 1.14 b = Batuan 3 III-be 14,483 4.71 e = Erosi 4 III-k 7,122 2.31 k = Kedalaman Tanah 5 III-l 7,969 2.59 l = Lereng 6 III-lbe 2,285 0.74 t = Tekstur Tanah 7 III-lk 10,059 3.27 o = Bahaya Banjir 8 III-lt 873 0.28 d = Drainase 9 III-lte 1,636 0.53 1 0 III-t 6,767 2.20 1 1 III-te 1,660 0.54 1 2 III-tk 2,468 0.80 1 3 IV-b 1,085 0.35 1 4 IV-e 5,698 1.85 1 5 IV-k 907 0.29 1 6 IV-l 17,775 5.78 1 7 IV-lb 79,748 25.9 1 8 IV-le 3,751 1.22 1 9 IV-lk 2,915 0.95 2 0 V-o 171 0.06 2 1 VI-e 74,585 24.2 2 2 VI-l 12,353 4.02 2 3 VI-le 1,502 0.49 2 4 VII-e 5,212 1.69 2 5 VII-l 21,996 7.15 2 6 VIII-l 16,882 5.49 2 7 VIII-lt 2,951 0.96 2 8 Unclassified 155 0.05 Jumlah Total 307,646 100
Dilihat dari aspek kemampuan lahan tingkat sub kelas kemampuan  lahan,  dominasi  kemampuan  lahan  umumnya berada  pada  kelas  kemampuan  IV.  Faktor  dominan  yang menjadi penghambat utama adalah kelerengan (l) dan erosi (e)  yang  dapat  ditemukan  pada  semua  kelas  kemampuan. Faktor  kelerengan  (l)  merupakan  faktor  penghambat
terberat dalam konteks lahan  yang akan digunakan sebagai lahan  pertanian.    Modifikasi  terhadap  faktor  kelerengan  (l) masih memungkinkan melalui penerapan teknik konservasi tanah  dan  air.    Namun  untuk  kelas  kelerengan  curam  dan sangat  curam,  hal  ini  sangat  tidak  dianjurkan,  mengingat biaya yang dibutuhkan sangat besar sehingga menjadi tidak ekonomis  jika  akan  dimanfaatkan  untuk  budidaya pertanian.  Faktor  penghambat  lain  yang  cukup  dominan adalah  faktor  erosi  (e)  dimana  tinggi  rendahnya penghambat  faktor  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  lain, seperti  kelerengan  (l),  kondisi  tutupan  tanah,  tekstur  tanah dan  curah  hujan.    Perbaikan  terhadap  faktor  ini  dapat dilakukan  dengan  memperbaiki  kondisi  tutupan  dan penurunan kelas lereng.

## Evaluasi Kesesuaian
Berdasarkan  hasil  analisis  kesesuaian  pemanfaatan lahan  aktual  terhadap  kelas  kemampuan  lahan  persentase luas  kondisi  yang  sesuai  dan  kondisi  tidak  sesuai  relatif berimbang,  dimana  luas  areal  kondisi  sesuai  mencapai 149,062 ha atau meliputi 48.5% dari luas Kabupaten Garut, sedangkan  areal  yang  tidak  sesuai  mencapai  154,956 ha atau  meliputi  50.4%  wilayah  Kabupaten  Garut.    Secara keruangan,  penyebaran  kondisi  ini  banyak  ditemukan  pada pemanfaatan lahan aktual pertanian lahan kering di wilayah selatan  Kabupaten  Garut.    Secara  rinci  persentase
kesesuaian pemanfaatan lahan aktual terhadap dapat dilihat pada  Tabel  2,  sedangkan  sebaran  secara  keruangan  dapat dilihat pada Gambar 1a.
Secara umum sebaran kesesuaian rencana pemanfaatan  ruang  terhadap  kemampuan  lahan  didominasi oleh  kondisi  sesuai.    Kondisi  tidak  sesuai  dapat  ditemukan pada wilayah Garut bagian selatan, sebagian di ujung utara dan  di  wilayah  komplek  pegunungan  pada  daerah perbatasan  bagian  barat  dan  timur  yang  memanjang  dari utara  ke  selatan  sebagaimana  terlihat  pada  Gambar  1b. Tabel  3  menunjukkan  persentase  areal  yang  sesuai mencapai  59.0%  dari  seluruh  wilayah  Kabupaten  Garut, kondisi sesuai bersyarat meliputi 8.84% wilayah Kabupaten Garut  dan  kondisi  tidak  sesuai  sebesar  32.1%  dari  wilayah Kabupaten Garut.  Rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan  kemampuan  lahan  meliputi  hutan  lindung,  hutan konservasi,  sempadan  sungai/pantai,  perlindungan  geologi karst, hutan produksi terbatas, hutan produksi, perkebunan, perikanan  budidaya,  permukiman,  pertanian  lahan  basah, pertanian  lahan  kering  dan  peternakan.    Kondisi  sesuai bersyarat ditemukan pada rencana pemanfaatan ruang hutan produksi  terbatas,  perkebunan  dan  pertanian  lahan  kering, sedangkan  kondisi  tidak  sesuai  terdapat  pada  rencana pemanfaatan    ruang  hutan  produksi,  perikanan  budidaya, perkebunan,  permukiman,  pertanian  lahan  basah,  pertanian lahan kering dan peternakan.
Tabel 2.  Kesesuaian pemanfaatan lahan aktual terhadap kemampuan lahan
Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Aktual Persen (%) Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Aktual Persen (%) Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Aktual Persen (%) Sesuai Hutan 23.8 Sesuai Permukiman 0.00 Tidak Sesuai Perkebunan 0.06 Perkebunan 8.09 Bersyarat PLB 0.22 Permukiman 1.91 Permukiman 2.72 PLK 0.95 Pertambangan 0.07 PLB 10.2 PLB 6.46 PLK 3.40 PLK 41.1 Tubuh Air 0.26 Padang Rumput 0.08 Tanah Terbuka 0.70 Keterangan :  PLB = Pertanian Lahan Basah; PLK = Pertanian Lahan Kering

## Tabel 3.  Kesesuaian rencana pemanfaatan ruang terhadap kemampuan lahan
Kesesuaian Rencana Pemanfaatan Ruang Persen (%) Kesesuaian Rencana Pemanfaatan Ruang Persen (%) Kesesuaian Rencana Pemanfaatan Ruang Persen (%) Sesuai - Htn Lindung 25.6 Sesuai - Htn Produksi 0.54 Tidak Sesuai - Htn Produksi 0.01 - Htn Konservasi 3.94 Bersyarat Terbatas - Perikanan 0.01 - Sempadan 4.53 - Perkebunan 5.94 Budidaya Sungai/Pantai - PLK 2.36 - Perkebunan 0.87 - Perlindungan 0.01 - Permukiman 3.02 Geologi Karst - PLB 12.8 - Htn Produksi 3.50 - PLK 15.4 Terbatas - Peternakan 0.06 - Htn Produksi 0.04 - Perkebunan 7.13 - Perikanan 0.00 Budidaya - Permukiman 3.53 - PLB 7.28 - PLK 3.38 - Peternakan 0.08
Keterangan :  PLB = Pertanian Lahan Basah; PLK = Pertanian Lahan Kering
Tabel 4.  Kesesuaian rencana pemanfaatan ruang terhadap pemanfaatan lahan aktual Kesesuaian P emanfaatan Lahan Aktual Persen (%) Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Aktual Persen (%) Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Aktual Persen (%) Sesuai Hutan 23.2 Sesuai Pertambangan 0.07 Tidak Sesuai Permukiman 1.52 Pdg Rumput 0.08 Bersyarat PLB 1.28 Perkebunan 8.15 PLK 40.4 Permukiman 3.11 PLB 15.6 PLK 4.99 Tanah Terbuka 0.70 Tubuh Air 0.26
Keterangan :  PLB = Pertanian Lahan Basah; PLK = Pertanian Lahan Kering
Hasil  evaluasi  kesesuaian  pemanfaatan  lahan  aktual terhadap  rencana  pemanfaatan  ruang  seperti  terlihat  pada Tabel 4  menunjukkan  bahwa  luas  kondisi  sesuai  mencapai 56.7% dari luas  wilayah Kabupaten  Garut.   Kondisi sesuai hampir  terdapat  pada  semua  pemanfaatan  lahan  eksisiting dengan persentase luasan tertinggi terdapat pada pemanfaatan hutan.
Kondisi  sesuai  bersyarat  ditemukan  pada  daerah penambangan  pasir  di  kaki  gunung  Guntur.  Kondisi wilayah  pertambangan  yang  terbuka  serta  terdapat  pada areal  yang  memiliki  tekstur  berpasir  dan  kondisi  lereng yang  miring,  menyebabkan  areal  ini  memiliki  resiko  yang cukup tinggi untuk terjadinya tanah longsor sehingga areal
ini  dapat  dikategorikan  sebagai  wilayah  yang  tidak  sesuai. Pada  kondisi  tidak  sesuai,  luasan  terbesar  terdapat  pada penggunaan  lahan  pertanian  lahan  kering  dengan  luas mencapai  40.4%  wilayah  Kabupaten  Garut.    Kondisi  ini dapat  dijumpai  pada  wilayah  Garut  bagian  Selatan  serta Kecamatan  Samarang,  Pasirwangi  dan  Sukaresmi  seperti terlihat pada Gambar 1c.
Evaluasi  kesesuaian  terhadap  kemampuan  lahan menunjukkan  bahwa  dilihat  dari  segi  pemanfaatan  lahan aktual maupun segi rencana pemanfaatan ruang lahan-lahan yang  masih  belum  sesuai.    Faktor  dominan  yang  menjadi pembatas utama adalah faktor (l) dan erosi (e).
1a. Kesesuaian pemanfaatan lahan aktual terhadap kemampuan lahan
1b. Kesesuaian rencana pemanfaatan ruang terhadap kemampuan
lahan
1c  Kesesuaian pemanfaatan lahan aktual terhadap rencana pemanfaatan ruang.
Gambar 1.  Peta evaluasi kesesuaian terhadap kemampuan lahan.

## Daya Dukung Lingkungan Hidup
Perhitungan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan melihat 2 (dua) aspek, yaitu daya dukung lahan dan daya dukung air.  Perhitungan daya dukung lahan dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  nilai  produksi,  dimana total nilai produksi dari seluruh bioproduk  yang dihasilkan dikalkulasikan  dan  disetarakan  dengan  harga  beras. Perhitungan nilai produksi terhadap 11 (sebelas) kelompok komoditas  yang  meliputi  142  jenis  komoditas,  diperoleh nilai ketersediaan lahan setara luasan 613,469 ha sedangkan kebutuhan  lahan  yang  diperoleh  berdasarkan  kebutuhan lahan  untuk  setiap  penduduk  diperoleh  nilai  setara  luasan 721,809  ha  pada  jumlah  penduduk  sebanyak  2,380,981 jiwa.    Mengacu  kepada  nilai  ini,  dimana  nilai  kebutuhan lahan  lebih  besar  daripada  nilai  ketersediaan  lahan  dapat dikatakan kondisi daya dukung lahan dalam keadaan defisit . Perhitungan  daya  dukung  air  dilakukan  dengan memperhitungkan  aspek  ketersediaan  dan  kebutuhan  air. Faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan  air  adalah koefisien  limpasan,  curah  hujan  dan  luas  wilayah sedangkan  kebutuhan  air  dipengaruhi  oleh  jumlah
penduduk serta kebutuhan air untuk hidup layak bagi setiap penduduk.  Secara rinci perhitungan daya dukung air  dapat dilihat pada Tabel 5.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  Tabel  5,  kondisi ketersediaan  air  di  Kabupaten  Garut  mencapai  sebesar 1,752,635,062  m 3 th -1 sedangkan  kebutuhan  air  mencapai 3,809,569,600  m 3 th -1 ,  status  daya  dukung  air  dianggap dalam keadaan defisit .
Interpretasi  kondisi  daya  dukung  lingkungan  tersebut tidak  dapat  dilakukan  secara  harfiah.    P4W  IPB  (2009) menyatakan bahwa dalam kajian aspek daya dukung lahan, faktor  wilayah  sebagai  bagian  dari  sebuah  bioregion  besar perlu  diperhatikan.    Interaksi  antar  wilayah  serta  aliran bioproduk  dapat  mempengaruhi  status  daya  dukung  suatu wilayah.    Dalam  konteks  daya  dukung  air,  interpretasi terhadap status daya dukung air tidak menunjukkan kondisi ketersediaan air yang sebenarnya sehingga nilai ketersediaan  air  dalam  perhitungan  daya  dukung  air  lebih tepat  dikatakan  sebagai  ketersediaan  air  permukaan  yang dapat dimanfaatkan.
Tabel 5. Perhitungan status daya dukung air
FAKTOR RUMUS NILAI SATUAN A.  Ketersediaan Air Koefisien Limpasan Tertimbang 0.29 Curah Hujan Tahunan R 1,975 mm th -1 Luas Wilayah A 307,646 ha Ketersediaan Air SA = 10 x C x R x A 1,752,635,062 m 3 th -1 B.  Kebutuhan Air Jumlah Penduduk N 2,380,981 Jiwa Kebutuhan Air untuk Hidup Layak KHLA 1,600 m 3 th -1 Kebutuhan Air DA = N x KHLA 3,809,569,600 m 3 th -1 C.  Status Daya Dukung Air Ketersediaan Air SA 1,752,635,062 m 3 th -1 Kebutuhan Air DA 3,809,569,600 m 3 th -1
Status Daya Dukung Air
Defisit
Gambar 2.  Arahan pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan lahan.
Interpretasi  daya  dukung  lingkungan  dalam  kaitan dengan  tata  ruang  wilayah,  diterjemahkan  melalui  zonasi kawasan  lindung.    Kawasan  lindung  di  Kabupaten  Garut dalam perspektif RTRW Provinsi Jawa Barat, dialokasikan sebesar  85%  dari  keseluruhan  wilayah.    Hasil  identifikasi dan  interpretasi  terhadap  kemampuan  lahan  dan  kondisi tutupan  yang  ada,  luas  areal  yang  memungkinkan  untuk dijadikan kawasan lindung seluas 179,880 ha atau meliputi 58.5%  wilayah  Kabupaten  Garut  sedangkan  areal  yang memungkinkan  untuk  dijadikan  kawasan  budidaya  seluas 127,765  ha  atau  meliputi  41.5%  wilayah  Kabupaten  Garut seperti terlihat pada Gambar 2.

## SIMPULAN
Sumberdaya  lahan  merupakan  sumberdaya  yang terbatas  dan  memiliki  sifat  dan  karakteristik  mudah mengalami  degradasi  namun  sulit  untuk  mengembalikan kondisi  awal.    Pemanfaatan  sumber  daya  lahan  dalam konteks keruangan perlu memperhatikan aspek kemampuan lahan serta daya dukung lahan dan air.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  terhadap kesesuaian  lahan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemanfaatan lahan  aktual  dan  rencana  pemanfataan  ruang  belum memperhatikan  aspek  kemampuan  lahan.    Selain  itu ditemukan  juga  wilayah-wilayah  yang  dalam  pemanfaatan aktual belum sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.
Ditinjau  dari  aspek  daya  dukung  lahan  dan  air, menunjukkan  status  daya  dukung  keduanya  dalam  kondisi defisit .    Hal  ini  tidak  menunjukkan  bahwa  suatu  wilayah dalam  keadaan  rawan  tetapi  lebih  merupakan  indikator “ peringatan ”.
Dilihat  dari  aspek  kemampuan  lahan  dan  penutupan lahan,  arahan  pemanfaatan  ruang  bagi  kawasan  lindung
sebesar 58.5% sedangkan kawasan budidaya sebesar 41.5% dari luas wilayah Kabupaten Garut.

## DAFTAR PUSTAKA
Dardak,  H.  2005.  Revitalisasi  Penataan  Ruang  untuk Mewujudkan  Ruang  Nusantara  yang  Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan. Di dalam: Pattimura L, editor. Penataan  Ruang  untuk  Kesejahteraan Masyarakat:  Khazanah  Pemikiran  Para  Pakar, Birokrat,  dan  Praktisi .  Ed  ke-1.  LKSPI  Press, Jakarta. hlm 3-18.
Lillesand,  M.T.,  dan  Kiefer  R.W.    1990. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra .  Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
P4W IPB. 2009. Kajian Daya Dukung Lingkungan Provinsi Aceh. Laporan Akhir. Kementerian Negara Lingkungan  Hidup.  Deputi  Kementerian  Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan.
Reshmideve,  T.V.,  T.I.  Eldho,  and  R.  Jana,  2009.    A  GIS Integrated  Fuzzy  Rule  Base  Inference  System  for Land Suitability Evaluation in Agricultural Watershed.  Science  Direct:  Agricultural  System,  p. 101-109.
Rustiadi,  E,  S.  Saefulhakim,  dan  D.R.  Panuju.    2009.
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Crestpent  Press  dan  Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta.
USDA,  1961.  Agriculture  Handbook  No.  210:  Land Capability  Classification.  USDA  Soil  Conservation Service, Washington.