## IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
(RASKIN) DAN DAMPAKNYA BAGI KELUARGA DI KELURAHAN KENANGA KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
Robiatul Adawiyah (Robiah), Sitti Faoziyah (Faoziyah), Yayat Suryatna (Yayat)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON

## Robiah594@gmail.com
ABSTRAK
Robiatul  Adawiyah,  14123541355,  Implementasi  Program  Beras  Untuk  Keluarga  Miskin (Raskin)  dan  Dampaknya  Bagi  Keluarga  Di  Kelurahan  Kenanga  Kecamatan  Sumber Kabupaten  Cirebon, Skripsi, Cirebon:  Jurusan  Pengembangan  Masyarakat  Islam  (PMI) Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Kemiskinan  merupakan  situasi  kesengsaraan  dan  ketidakberdayaan  yang  dialami  seseorang  baik akibat  ketidakmampuannya  memenuhi  kebutuhan  hidup  maupun  akibat  ketidakmampuan  negara atau  masyarakat  memberikan  perlindungan  sosial  kepada  warganya.  Sejak  kemerdekaan  banyak yang direncanakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya upaya pemerintah dalam  mengentaskan  kemiskinan  dalam  hal  pangan  yakni  Program  Raskin  yang  sudah  14  tahun dilaksanakan oleh pemerintah.
Program Raskin adalah program subsidi beras untuk keluarga miskin. Upaya pemerintah membuat program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan Nasional serta perlindungan sosial pada  Rumah  Tangga  Miskin-Penerima  Manfaat  (RTS-PM)  dari  program  Raskin.  Program  Raskin muncul pada tahun 2002 sebagai bentuk evaluasi dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras pada pertengahan tahun 1998.Salah satu Desa/Kelurahan yang memperoleh Program Raskin adalah Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program Raskin di Kelurahan Kenanga terhadap  kesejahteraan  masyarakat  yang  dapat  direpresentasikan  dari  kondisi  hidup masyarakatnya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif-kualitatif.  Teknik penarikan informan dengan menggunakan purposive serta menggunakan tiga teknik pengumpulan data,  yaitu  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  analisis  data  di  lapangan  model  Miles  dan  Huberman,  yakni  dengan  melakukan  reduksi data,  penyajian  data  serta  verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan.  Setelah  data  terkumpul,  maka langkah selanjutnya adalah melakukan triangulasi atau penggabungan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  Raskin  yang  ada  di  Kelurahan Kenanga tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, baik itu  faktor  dari  masyarakat  maupun  dari  pihak  pemerintahnya  itu  sendiri.  Namun  pada  dasarnya, ketidaksesuaian  program  Raskin  tersebut  merupakan  kesalahan  pemerintah  dalam  hal  pendataan warga  miskin  dan  proses  implementasi  yang  kurang  perhatian  khusus,  sehingga  program  Raskin yang  ada  di  Kelurahan  Kenanga  tidak  berdampak  pada  peningkatan  perekonomian  masyarakat Kenanga.
Kata kunci: Kemiskinan, implementasi, program Raskin, RTS-PM.

## Abstract
Robiatul  Adawiyah,  14123541355,  Implementation  Program  Rice  for  Poor  Families  (Raskin)  and Impacts  For  Families  In  the  village  Sumber  District  Kenanga  Cirebon,  Thesis,  Cirebon:  Islamic Community Development Department (PMI) of the Faculty of Islamic Theology Preaching Adab IAIN
Sheikh Nurjati Cirebon.
Poverty is a situation of misery and helplessness  experienced by a person either due to inability to meet their daily needs as well as due to the inability of the state or society provide social protection to
its citizens. Since the independence of many planned by the government to alleviate poverty. One of them is the government's efforts to alleviate poverty in terms of food that Raskin is already 14 years carried out by the government.
Raskin  is  rice  subsidy  program  for  poor  families.  Government  efforts  to  make  this  program  is expected  to  improve  national  food  security  and  social  protection  to  poor  households-beneficiaries (RTS-PM) of the Raskin  program. Raskin appeared in 2002 as  a form of evaluation of the program Special  Market  Operation  (OPK)  Rice  in  mid-1998.Salah  the  Village  /  Sub  obtaining  Raskin  is Kenanga village Sumber District Cirebon.
The  purpose  of  this  study  to  describe  the  program  implementation  in  Sub  Kenanga  Raskin  on  the welfare  of  society  can  be  represented  on  the  conditions  of  life  in  society.  The  method  used  in  this research is descriptive qualitative. Mechanical withdrawal informants by using purposive and used three data collection techniques, ie observation, interviews, and documentation. The analysis in this study  using  data  analysis  in  the  field  model  of  Miles  and  Huberman,  namely  by  performing  data reduction, data presentation and verification or conclusion. After the data is collected, the next step is
to perform triangulation or merger.
The results of this study indicate that the implementation of Raskin program in the Village Boxwood is  not  in  accordance  with  government  regulations.  This  is  due  to  several  factors,  both  factors  of society  and  of  the  government  itself.  But  basically,  the  mismatch  of  the  Raskin  program  is  the government's fault in terms of data collection and the implementation process of the poor who lack special attention, so programs that exist in the Village Raskin Kenanga no impact on improving the economy of the community Kenanga.
Keywords: Poverty, implementation, Raskin program, RTS-PM
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Kemiskinan  mempunyai  dampak  negatif yang  bersifat  menyebar  ( multiplier  effect ) keseluruh tatanan
masyarakat.
Kemiskinan  dapat  membunuh  mimpi generasi  muda  Indonesia  dalam  menatap masa  depan.  Bagaimana  genarasi  muda ke  depan  dapat  membayangkan  cerahnya masa depan apabila pada hari ini mereka dihantui  antara  makan  dan  tidaknya besok  (Syaifullah,  2009:  26).  Kemiskinan merupakan  penyebab  utama  kerawanan pangan.
Program  Raskin  adalah  program  untuk keluarga  miskin  yang  mana  sudah dilaksanakan  sejak  tahun  2002  sebagai bentuk  evaluasi  dari  program  Operasi
Pasar Khusus (OPK) beras pada pertengahan  tahun  1998,  merupakan program  subsidi  beras  yang  dilaksanakan secara  nasional,  lintas  sektoral,  baik secara horizontal maupun vertikal. Tujuan  program  Raskin  yakni  untuk mengurangi  beban  pengeluaran  Rumah Tangga  Miskin  melalui  pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran  Raskin  didasarkan  pada  data Perlindungan  Sosial  tahun  2011  yang dilaksanakan  BPS  yang  menjadi  sumber Basis  Data  Terpadu  yang  dikelola  oleh
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K).  program  Raskin merupakan  implementasi  dari  Instruksi Presiden  tentang  Kebijakan  Perberasan Nasional.  Keberhasilan  program  Raskin dapat  diukur  dengan  tercapainya  6  T (Enam  Tepat)  yaitu:  Tepat  Sasaran Penerima  Manfaat,  Tepat  Waktu,  Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas.
Kelurahan  Kenanga  merupakan  salah satu  kelurahan  yang  menerima  Program Beras  Untuk  Keluarga  Miskin  (Raskin). Pada  tahun  2015  Kelurahan  Kenanga menerima  441  karung  beras  (per  karung 15  Kg)  Raskin  dari  Bulog.  Pelaksanaan dilakukan  dari  bulan  Januari  sampai dengan  Desember  2015  sebesar  6.615  Kg dan  penambahan  3  (tiga)  bulan  yaitu bulan  ke  13,  14,  dan  15  dengan  total sebanyak  99.225  Kg.  Raskin  dibagikan kepada  RTS-PM  berjumlah  441  KK Miskin.  Penerima  jatah  Raskin  sama seperti tahun 2014 tidak ada penambahan yakni sebesar 441 KK. Sistem pengambilan  dan  pendistribusian  di Kelurahan Kenanga yakni Bulog mengirim  ke  Kelurahan,  Kelurahan menyalurkan  kepada  setiap  RT.  Setelah itu, masyarakat mengambil dan membayar Raskin ke RT setempat.
Realita  yang  terjadi  di  Kelurahan Kenanga  adalah  mayoritas  RTS-PM hanya  menerima  seperempat  dari  jatah asli,  terdapat  warga  yang  cukup  mampu menerima  jatah  Raskin  dan  ketentuan harga  yang  berbeda  dengan  aturan pemerintah  yakni  Rp  1.700/kg.  hal  ini terjadi Karena
mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat berdasarkan hasil  musyawarah  Kelurahan  Kenanga, maka  pendistribusian  beras  Raskin dengan  sistem  bagi  rata.  Sehingga  istilah Raskin  sering  disebut  oleh  masyarakat Kenanga adalah Rasta (beras dibagi rata). Karena  masyarakat  yang  mampu  pun ingin mendapatkan jatah beras Raskin. 1
1.2 Penelitian Terdahulu
Kajian  tentang  Program  Raskin  dari beberapa penelitian sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan peneliti. Mariyam Musawa, dengan judul
“Implementasi  Program  Beras  Miskin (RASKIN) di Wilayah Kel. Gajahmungkur Kec.  Gajahmungkur  Kota  Semarang, Tahun  2009” .  (Tesis)  Program  Pasca Sarjana  Diponegoro.  Hasil  penelitian
Penelitian ini menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perancanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  masing-masing tahapan dan keseluruhan program seperti adanya  kesalahan  sasaran  meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Dalam pentargetan  ditemui  adanya  kesalahan sasaran  ( mistargeting )  meskipun  dalam tingkat  relatif  rendah.  Hal  ini  terindikasi dari  adanya  rumah  tangga  tidak  miskin ( leakage )  yang  menjadi  penerima  Raskin dan  adanya  rumah  tangga  miskin ( undercoverage )  yang  belum  menjadi penerima.  Peneliti  ini  pun  menyarankan pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.
1 Wawancara dengan Ibu Zahrotul Aeni, S.Pd selaku
RT 01 RW 02 Blok Pesantren Kel. Kenanga,
28 Mei 2016.
Yanita  Sari,  dengan  judul “Analisis Efektivitas dan Efesiensi Distribusi
RASKIN  (Studi  Kasus  di  Desa  Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat) Tahun 2007” (Skripsi)  Program  Studi  Agribisnis Departemen  Sosial  Ekonomi  Pertanian
Universitas Sumatera Utara. Hasil Penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa harga  beras  Raskin  yang  diterima  oleh Rumah  Tangga  Miskin  berbeda  dengan harga  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah serta  tingkat  keefektifan  pendistribusian beras belum tepat, karena masih terdapat kesalahan
dalam
Rumah Tangga
Miskin/Rumah  Tangga  Sasaran,  jumlah, harga,  administrasi  dan  kualitas  beras. Padahal,  program  pendistribusian  Raskin memberikan  surplus  kepada  penerima manfaat  beras  karena  harga  Raskin  yang berlaku  pada  kondisi  keseimbangan  lebih rendah  daripada  harga  yang  seharusnya mereka bayarkan.
Nurhayati, dengan judul “Evaluasi Program  Beras  Miskin  (RASKIN)  di  Kel. Kampung  Mulang  Kec.  Tanjungpinang Timur  Kota  Tanjungpinang  Pada  Tahun 2012,  Tahun  2014”. (Journal) Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hasil Penelitian ini menunjukkan  bahwa  belum  optimalnya pelaksanaan  program  Raskin  tersebut dikarenakan  ketidak  akuratan  pendataan sasaran penerima manfaat, waktu penerimaan  beras  Raskin  serta  buruknya kualitas  beras  miskin  (miskin)  tersebut. Penelitian  ini  menyarankan  perlu  adanya pendataan  langsung  ke  masyarakat sehingga  tidak  hanya  berdasarkan  data dari  Badan  Pusat  statistik  (BPS),  perlu adanya  koordinasi  pihak  Kelurahan  dan Bulog  serta  perlu  adanya  pengecekan kualitas beras yang diterima.
Heri  S.  Bungkaes,  J.  H.  Posumah  &
Burhanuddin Kiyai. Dengan judul “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program  Raskin  dengan  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan  Kec.  Gemeh  Kab.  Kepulauan Talaud,  Tahun  2013” (Journal  ACTA DIURNA). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolan program beras untuk keluarga miskin  (Raskin)  belum  secara  optimal tercapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat,  khususnya  RTM  sebagai
penerima  program  Raskin  masih  berada pada  kategori  “sedang”  atau  menengah.
Terdapat perbedaan
tingkat kesejahteraan  RTM  antara  sebelum  dan sesudah  pelaksanaan  program  Raskin, dimana  tingkat  kesejahteraan  RTM penerima program Raskin jauh lebih baik disbanding  tingkat  kesejahteraan  RTM sebelum memperoleh manfaat dari program  Raskin.  Hasil  peneliti  ini  pun menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan yang positif antara efektivitas pengelolaan  program  Raskin  dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan  Kecamatan  Gemeh  Kabupaten Kepulaua Talaud serta menyarankan agar program  ini  terus  dilaksanakan  secara berkelanjutan terus menerus memperbaiki manajemen pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau  seluruh  RTM  yang  ada  di titik distribusi (Desa)
Kajian  kali  ini  ingin  memaparkan secara  langsung  realita  penerima  Raskin dan  dampak  yang  dirasakan  oleh masyarakat  penerima  program  Raskin. Tujuan  penelitian  ini  agar  para  ahli kebijakan  dan  pemerintah  bisa lebih  baik lagi  dalam  merumuskan,  melaksanakan, pengawasan  dan  evaluasi  suatu  program agar permasalahan yang manjadi penghambat  keberhasilan  program  bisa teratasi  dengan  baik  dan  tepat  serta masyarakat merasakan dampak  baik dari adanya program tersebut.
1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan  permasalahan  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana  proses  implementasi  Program Raskin  di  Kelurahan  Kenanga  Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana  dampak  pemberian  program Raskin  terhadap  keluarga  miskin  di Kelurahan  Kenanga  Kecamatan  Sumber Kabupaten Cirebon?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  peneliti  dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk  mengetahui  proses  implementasi pengelolaan  program  Raskin  di  Kelurahan Kenanga  Kecamatan  Sumber  Kabupaten Cirebon.
b. Untuk  mengetahui  dampak  pemberian program  Raskin  terhadap  keluarga miskin di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

## 1.5 Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  bagi  semua  pihak yang terkait dengan program Beras untuk Keluarga  Miskin  di  Kelurahan  Kenanga, antara lain:
- Memberikan  kontribusi  pemikiran  bagi pembuat  kebijakan  termasuk  program Raskin  sehingga  dapat  memperbaiki implementasi program dikemudian hari
- Menjadi  sumbangan  pemikiran  untuk pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah dan  pemerintah  kelurahan/desa  dalam implementasi  program  Raskin  untuk masyarakat  miskin  diharapkan  dapat mengurangi  beban  masyarakat  miskin serta  mensejahterakan  masyarakat yang mendapat program Raskin supaya program tersebut dalam perumusan dan pelaksanaannya bisa lebih baik lagi.

## 1.6 Signifikansi
Program Raskin termasuk dalam program Perlindungan  Sosial  berupa  bantuan sosial berupa beras dengan tujuan Tujuan program  Raskin  yakni  untuk  mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan keluarga sudah ada sejak tahun 1998 dan masih berjalan sampai sekarang. Penelitian  ini  tidak  hanya  melihat program dari implementasinya saja, tetapi lebih  meneliti  kepada  berbagai  persoalan yang  timbul  setelah  program  tersebut diimplementasikan  dan  dampaknya  di masyarakat  terutama  keluarga  penerima Raskin. Konsep Kemiskinan Menurut Suharto (2009) mengungkapkan  bahwa  kemiskinan memiliki  banyak  definisi.  Sebagian orang  memahami  sebagian  kemiskinan dari perspektif subyektif dan komparatif,  sementara  yang  lainnya melihatnya  dari  segi  moral  dan evaluatif.  Meskipun  sebagian  besar konsepsi  mengenai  kemiskinan  yang sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut dimensi  material,  sosial,  kultural, institusional  dan  struktural.  Karena,
kemiskinan mempunyai dampak negatif yang  bersifat  menyebar  ( multiplier effect )  keseluruh  tatanan  masyarakat (Syaifullah 2009: 26). Persoalan kemiskinan mampu memengaruhi ketahanan  sosial  masyarakat  dan ketahanan nasional. Meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, bunuh  diri,  dan  bentuk  frustasi  sosial lain  terutama  yang  dialami  kalangan pemuda  yang  pesimis  mengaruhi  hidup karena  ketiadaan  etos  kerja,  modal sosial  ekonomi  dan  kesempatan  untuk aktualisasi  diri  ikut  pula  memengaruhi ketahanan sosial bangsa.
Kemiskinan  pada  hakikatnya menunjuk  pada  situasi  kesengsaraan dan  ketidakberdayaan  yang  dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat  memberikan  perlindungan sosial  kepada  warganya.  Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  minimal untuk  hidup  layak  (BPS  dan  Depsos, 2002:3 dalam Suharto 2006).
Berdasarkan studi SMERU, Suharto  (2006:  132)  menunjukkan Sembilan  kriteria  yang  menandai kemiskinan. 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan  dasar  (pangan,  sandang, dan papan);
2. Ketidakmampuan  untuk  berusaha karena cacat fisik maupun mental;
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan  sosial  (anak terlantar,  wanita  korban  tindak kekerasan  rumah  tangga,  janda miskin,  kelompok  marjinal  dan terpencil);
4. Rendahnyan  kualitas  sumberdaya manusia  (buta  huruf,  rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit- sakitan)  dan  keterbatasan  sumber alam  (tanah  tidak  subur,  lokasi terpencil,  ketiadaan  infrastruktur jalan, listrik air);
5. Kerentanan  terhadap  goncangam yang  bersifat  individual  (rendahnya pendapatan  dan  aset),  maupun
massal (rendahnya modal sosial dan fasilitas umum);
6. Ketiadaan  akses  terhadap  lapangan kerja  dan  mata  pencaharian  yang memadai dan berkesinambungan;
7. Ketiadaan
akses terhadap kebutuhan  dasar  hidup  lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
8. Ketidaaan  jaminan  masa  depan (karena  tiadanya  investasi  untuk pendidikan  dan  keluarga  atau  tidak adanya  perlindungan  sosial  dari negara dan masyarakat);
9. Ketidakterlibatan  dalam  kegiatan sosial.

## Perlindungan Sosial
Perlindungan  sosial  dapat  didefinisikan sebagai  segala  bentuk  kebijakan  dan intervensi  publik  yang  dilakukan  untuk merespon  beragam  resiko, kerentanan  dan kesengsaraan,  baik  yang  bersifat  fisik, ekonomi  maupun  sosial,  terutama  yang dialami  oleh  mereka  yang  hidup  dalam kemiskinan.
Tiga  tujuan  utama  perlindungan sosial (Suharto, 2009:42-43) adalah untuk:
1. Mencegah  dan  mengurangi  resiko yang  dialami  manusia  sehingga terhindar  dari  kesengsaraan  yang parah dan berkepanjangan;
2. Meningkatkan kemampuan kelompok- kelompok  rentan  dalam  menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan  dan  ketidakamanan sosial-ekonomi;
3. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin  untuk  memiliki  standar  hidup yang bermartabat sehingga
kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi dan generasi lainnya. Perlindungan  sosial  mencakup  lima elemen  utama,  yakni  pasar  tenaga  kerja, asuransi  sosial,  bantuan  sosial,  skema mikro  dan  berbasis  komunitas,  serta perlindungan  anak  (ADB,  2005;  Suharto, 2009b).
1) Pasar tenaga kerja ( labour market ) Perlindungan  sosial  harus  menyentuh aspek pekerjaan.
2) Asuransi Sosial ( social insurance ) Asuransi sosial adalah skema perlindungan  sosial  yang  diterima seseorang  berdasarkan  kontribusinya
yang  berupa  premi,  iuran  atau tabungan.
Michael Raper (2008) mengartikan  bantuan  sosial  adalah bantuan  penghasilan  yang  diberikan kepada warga Negara yang kehilangan pekerjaan karena pemutusan  hubungan  kerja,  sakit, cacat  tubuh,  harus  merawat  orang tua/anak-anak, orang tua tunggal atau pensiun.  Bantuan  ini  berasal  dari penghasilan umum pemerintah, bukan merupakan bantuan dari  pihak manapun, dan bersifat residual. Program-program sosial mencakup  berbagai  jenis  tindakan publik yang didesain untuk mentransfer  sumber-sumber  kepada orang-orang  yang  memenuhi  syarat yakni meraka yang lemah dan rentan, seperti anak-anak korban perang atau korban  bencana  alam/sosial,  dan ODKK.  Mereka  memiliki  hak-hak sosial  yang  wajib  dipenuhi  Negara terlepas  dari  ketidakmampuannya member  kontribusi  premi.  Bentuk- bentuk bantuan sosial dapat berupa:
- Transfer uang atau barang, seperti
Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Pelayanan sosial atau kesejahteraan yang berupa konseling, penyuluhan atau program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). - Subsidi temporer, seperti Program
Raskin.
- Skema “pengamanan sosial”, yakni pengamanan  (safeguard)  yang diberikan kepada kelompok- kelompok rentan menyusul adanya  dampak-dampak  negatif jangka pendek akibat diterapkannya  suatu  kebijakan. Skema  ini  biasanyab  terkait  dan sering  dipadukan  dengan  subsidi temporer.  Misalnya,  pemberian BLT,  sembako  murah  menyusul kebijakan  pengurangan  subsidi BBM.
3) Skema  mikro  dan  berbasis  komunitas ( micro  and  area-based  schemes  to protect communities )
Perlindungan  sosial  skema  mikro  dan berbasis
komunitas
memberi
perlindungan  terhadap  sekelompok orang. Kebijakan  perlindungan  sosial  bagi kelompok miskin perlu
mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai berikut:
 Skema-skema yang dibangun mampu memberikan perlindungan yang  memadai  bagi  penerima pelayanan;
 Terhindar  dari penciptaan  budaya ketergantungan diantara penerima pelayanan;
 Mendorong  efisiensi,  transparansi dan akuntabilitas
dalam perencanaan,  implementasi  dan pengawasan program;  Sejalan dengan kebijakan pembangunan  ekonomi  dan  sosial makro, khususnya yang menyangkut kemampuan anggaran,  kebijakan  fiskal,  dan strategi nasional investasi sosial;
 Diselenggarakan  oleh  lembaga yang  teoat  dan  kredibel,  serta diyunjang  oleh  teknologi  dan sumberdaya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi tinggi.
Kebijakan Program Raskin di Indonesia Awal mula adanya program Raskin dimulai  saat  dilakukan  Operasi  Pasar Khusus  akibat  terjadinya  krisis  moneter tahun 1997 disertai kemarau kering serta kebakaran  hutan  dan  ledakan  serangan hama belalang, wereng coklat pada waktu itu telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Disamping itu  harga  pupuk  dan  obat  pemberantas hama mengalami kenaikan pula.
Akibatnya biaya hidup petanipun meningkat  dengan  adanya  kenaikan harga  pupuk  tersebut.  Harga  beras  pun naik  sejak  bulan  Mei  1977  sampai  pada puncaknya yakni pada bulan Juni 1998. dalam Rakor Ekuin tanggal 24 Juni 1998  yang  membahas  khusus  mengenai mekanisme  penyaluran  bantuan  pangan kepada  masyarakat  yang  mengalami rawan  pangan,  yang  akhirmya  sampai pada  keputusan  untuk  melaksanakan program bantuan pangan melalui Operasi Pasar Khusus yang operasionalnya dilaksanakan  oleh  BULOG.  Penunjukan
BULOG untuk melaksanakan program ini antara  lain  karena  beberapa  asalan seperti  kesiapan  sarana  pergudangan, SDM  dan  stok  beras  BULOG  yang tersebar  di  seluruh  Indonesia,  dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG mendistribusikan terlebih dahulu berasnya , kemudian baru ditagihkan  kepada  pemerintah.  Oleh karena  itu  dengan  penunjukan  BULOG akan  memungkinkan  program  bantuan pangan  ini  dapat  segera  dilaksanakan. Pada  tahun  2002,  nama  program  diubah dengan  Raskin  (Beras  untuk  Keluarga Miskin)  dengan  tujuan  agar  lebih  dapat tepat sasaran.
Program Raskin Kebijakan  Program  Subsidi  Beras Bagi  Masyarakat  Berpendapatan  Rendah merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan  Nasional  yang  dilaksanakan dalam  rangkaian  upaya  dalam  mencapai kemandirian  dan  kedaulatan  pangan. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok  masyarakat  berpendapatan rendah  bertujuan  untuk  mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima  Manfaat  (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program Raskin merupakan implementasi  dari  Instruksi  Presiden tentang  Kebijakan  Perberasan  Nasional. Presiden menginstruksikan
kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non  Kementrian  tertentu, serta  Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk  melakukan  upaya  peningkatan pendapatan  petani,  ketahanan  pangan, pengembangan  ekonomi  perdesaan  dan stabilitas  ekonomi  nasional.  Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan  untuk  menyediakan  dan meyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok  masyarakat  berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Sasaran  program  Raskin  2015
menurut  Pedoman  Umum  Raskin  2015 adalah  berkurangnya  beban  pengeluaran 15,530,897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran  beras  bersubsidi  dengan
alokasi  sebanyak  15/Kg/RTS.    Manfaat program Raskin antara lain : Peningkatan ketahanan  pangan  ditingkat  rumah tangga  sasaran,  sekaligus  mekanisme perlindungan  sosial  dan  penanggulangan kemiskinan,  Peningkatan  akses  pangan baik  secara  fisik  (beras  tersedia  di  TD), maupun  ekonomi  (harga  jual  yang terjangkau)  kepada  RTS,  Sebagai  pasar bagi  hasil  usaha  tani  padi,  Stabilisasi harga  beras  di  pasaran,  Pengendalian inflansi  melalui  intervensi  pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi  sebesar  RPp.1.600.-/kg,dan menjaga  stok  pangan  masional  dan Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
Pagu  Raskin  kecamatan  dan desa/kelurahan/  pemerintah  setingkat tahun  2015  merupakan  besaran  jumlah Raskin RTS yang menerima Raskin tahun
2015 disetiap kecamatan dan desa/keluarahan/pemrintah setingkat yang dilaksanakan untuk RTS-PM Raskin untuk di kecmatan dan desa/kelurahan/pemrintah  setempat  pada tahun  2015  berdasarkan  DPM  2015  yang berasal  dari  Basis  Data  Terpadu  untuk program Perlindungan Sosial yang bersumber    dari  PPLS  2011  hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang  telah  dimutakhirkan  melalui  FRP 2014 ke Sekretariat TNP2Ksesuai tenggat yang  telah  ditentukan  (Pedu,  Raskin 2015)
Efektivitas    Program  Beras  Miskin
(Raskin) yakni dengan mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program  Raskin  adalah  tepat  sasaran penerima  manfaat,  tepat  jumlah,  tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.
1. Tepat  sasaran  penerima  manfaat; Raskin  hanya  diberikan  kepada RTM  penerima  manfaat  Raskin hasil  musyawarah  desa/kelurahan yang  terdaftar  dalam  DPM-1  dan diberikan identitas.
2. Tepat  jumlah;  jumlah  beras Raskin  yang  merupakan  hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama  12  bulan  sesuai  dengan hasil musyawarah desa/kelurahan.
3. Tepat  Harga;  harga  beras  Raskin sebesar Rp 1.700/Kg dititik distribusi 4. Tepat  waktu;  waktu  pelaksanaan distribusi  beras  Raskin  kepada Penerima  Manfaat  Raskin  sesuai dengan rencana distribusi
5. Tepat  administrasi;  terpenuhinya persyaratan  administrasi  secara benar dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas; terpenuhinya kualitas  beras  yang  baik  sesuai dengan standar kualitas Bulog. Metode Penelitian Peneliti  dalam  meneliti  Program Raskin menggunakan
pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskriptif.
Berdasarkan  pada  pendekatan  yang dilakukan  peneliti,  sumber  data  dalam penelitian  skripsi  ini  adalah  masyarakat yang  menjadi  sumber  informasi  yang dapat  memberikan  data  sesuai  dengan masalah yang diteliti.
Proses  pengumpulan  data  yang dilakukan adalah tinggal bersama masyarakat  ( live  in )  untuk  melakukan metode  observasi  secara  mendalam tentang  keadaan  masyarakat  yang sebenarnya. Metode lain  yang digunakan adalah  wawancara  mendalam,  observasi, dokumentasi, data primer data sekunder, dan  data  informan.  Teknik  penentuan informan  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah purposive sampling , dimana  penentuan  informan  dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti, dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan  analisa  dalam  penelitian  ini.
Dalam  analisis  data,  penelitian  ini menggunakan analsis data model penelitian  kualitatif  versi  Miles  dan Hubermas  yang  terdiri  dari  tiga  alur kegiatan  yang  bersamaan,  yaitu  reduksi data,  penyajian  data,  serta  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI  PROGRAM  RASKIN  DI
KELURAHAN KENANGA
1. IImplementasi  Program  Raskin  di Kelurahan Kenanga
Kelurahan  Kenanga  merupakan salah  satu  kelurahan  yang  menerima Program  Beras  Untuk  Keluarga  Miskin
(Raskin). Masyarakat yang mendapatkan jatah  Raskin  yang  tercatat  yakni  sekitar 441  KK/warga  miskin. 2 Masyarakat Kenanga mendapatkan jatah beras setiap bulannya terkadang sebulan bisa dua kali pembagian.  Pagu/Pasokan  beras  Raskin yang  diterima  di  kelurahan  tergantung dari Kebijakan pusat.
Sistem pengambilan
dan pendistribusian  di  Kelurahan  Kenanga yakni  Bulog  mengirim  ke  Kelurahan sebagai  tempat  TD  (Titik  Distribusi), Kelurahan  menyalurkan  kepada  setiap RT  sebagai  tempat  TB  (Titik  Bagi). Setelah  itu,  masyarakat  mengambil  dan membayar  Raskin  ke  RT  setempat. Jangka  waktu  pembayaran  Raskin  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Kelurahan kepada  RTS-PM  yakni  3  (tiga)  hari. Setelah  itu,  RT  menyetorkan  ke  kantor kelurahan.  Harga  yang  harus  dibayar oleh penerima Raskin yakni 2000/Kg.
Bagan  : Alur Distribusi Raskin di

## Kelurahan Kenanga
Sumber: Hasil wawancara dengan informan Pola  ini  jika  dilihat  dari  gudang Bulog  sampai  RTS-PM  menggunakan Pola  Reguler  karena  RTS-PM  akan mengambil  jatah  beras  Raskin  di RT/RW/Dusun.  Tapi  pada  penyaluran Raskin dari TD ke TB menggunakan jasa ojek.
1.1 Sasaran Program Raskin
Hasil  wawancara  dengan  informan, secara tidak langsung memberikan kejelasan bahwa dalam proses penambahan  kuota  warga  Pra  KS  untuk mendapatkan  bantuan  seperti  Program Raskin. Gampang dalam  hal  pendataan warga  miskin,  susah  dalam  proses verifikasi  di  BPS.  Hal  ini  memang dibuktikan  dari  Basis  Data  Terpadu  yang dikelola oleh TNP2K menggunakan bersumber  dari data PPLS  2011 hasil dari pendataan  BPS  (Pedum  Raskin  2015:  30).
Sehingga
bisa diprediksi bahwa pemerintah  masih  menggunakan  data
2 Sumber:  Lembaran Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kenanga, Tahun 2014
PPLS tahun 2011 dan tidak menerima data yang baru.
Persoalan  tersebut  menjadi  pemicu pada masalah kesalahan sasaran ( mistargeting )  dalam  tingkat  yang  cukup serius.  Hal  ini  terindikasi  dari  adanya rumah  tangga  tidak  miskin  yang  menjadi penerima  Raskin  ( leakage )    dan  adanya rumah  tangga miskin  yang  belum  menjadi penerima Raskin ( undercoverage ). Beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi kesalahan sasaran yakni semakin meningkatnya  RTM  (Rumah  Tangga Miskin)  dan  sebagian  rumah  tangga  ada yang  tidak  terdaftar  namanya  sebagai penerima  program  Raskin  padahal  rumah tangga  tersebut  berhak  menerima  jatah Raskin.  Sehingga  memunculkan  kebijakan bagi  rata  yakni  keluarga  yang  miskin  dan keluarga  yang  cukup  mampu  sama-sama mendapatkan jatah Raskin.
Untuk  jumlah  alokasi  pagu  Raskin Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat Tahun  2015  dari  27  Kabupaten/Kota jumlah  totalnya  yakni  2.615.790  RTS-PM. Kemudian  Kabupaten  Cirebon  menerima alokasi  pagu  Raskin  yakni  176.715  RTS- PM.  Sedangkan  Kecamatan  Sumber menerima alokasi pagu Raskin berdasarkan keputusan Pemda yakni 5.950 RTS-PM  dan  untuk  Kelurahan  Kenanga sendiri jumlah RTS-PM yakni 441 RTS-PM
3 . Mengingat  keterbatasan  anggaran pemerintah,  maka  tidak  semua  rumah tangga  yang  didata  dalam  PPLS  2011 (Pendataan  Program  Perlindungan  Sosial tahun  2011)  menjadi  RTS-PM  program Raskin  (Pedum  Raskin  2015).  Oleh  sebab itu,  di  Kelurahan  Kenanga  sendiri  jumlah penerima program Raskin tidak mengalami  kenaikan  atau  penurunan karena masih menggunakan data penerima Raskin  tahun  2011  yakni  441  KK Miskin/RTS-PM.
1.2 Tujuan dan manfaaat program Raskin Tujuan program Raskin adalah mengurangi  beban  pengeluaran  Rumah Tangga  Sasaran  melalui  pemenuhan
3 Sumber: Petunjuk Teknis Program Raskin 2014 untuk Kelurahan Kenanga. Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Cirebon
sebagian kebutuhan pangan beras (Pedum Raskin 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah berharap  dari  adanya  program  Raskin akan  mengurangi  beban  pengeluaran rumah  tangga  miskin  dalam  memenuhi kebutuhan  pangan  setiap  harinya  yakni beras.  Tujuan  program  ini  pun  sejalan dengan  program  Program  Perlindungan Sosial (salah satu program tersebut yakni program  Raskin)  yakni  dilaksanakan suatu  program  bantuan  sosial  untuk melindungi  mereka  yang  tidak  miskin agar  tidak  menjadi  miskin  dan  mereka yang  sudah  miskin  agar  tidak  menjadi lebih  miskin.  Intinya  program  Raskin bisa  dijadikan  sebagai  salah  satu alternatif  program  pemerintah  untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan  orang  jatuh  miskin  di Indonesia.
1.3 Ketepatan  waktu  dan  administrasi Raskin Berdasarkan
hasil
wawancara dengan  RT  sebagai  Tim  Pelaksana  di Titik  Bagi  mengungkapkan  bahwa  jika masyarakat tidak segera membayar tunai
Raskin maka akan terjadi keterlambatan distribusi
Raskin untuk bulan selanjutnya.
Perihal  diatas,  membuktikan  bahwa ketidaktepatan  waktu  pendistribusian beras Raskin membuat masyarakat harus rela  membeli  beras  di  warung  untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya.
Berdasarkan  hasil  pemaparan  di atas,  menunjukkan  bahwa  masyarakat dan RT dituntut untuk segera membayar beras  Raskin  ke  Kelurahan.  Padahal terdapat  masyarakat  yang  belum  bisa membayar  tapi  ingin  mendapatkan  jatah tersebut.  Akan  tetapi,  karena  prosedur kelurahan sehingga tidak jarang terdapat RT  yang  menjual  beras  untuk  warga miskin ke warung dan membayar Raskin bagi warga yang menunggak pembayaran Raskin untuk bisa menyelesaikan administrasi  di  Kantor  Kelurahan. Seharusnya  pihak  yang  terkait  sebelum memutuskan  suatu  kebijakan  harus dilihat dari kemampuan masyarakat.
1.4 Kualitas dan kauntitias Raskin Beras  untuk program  Raskin  adalah beras  dengan  kualitas  medium  hasil
pengadaan  Perum  Bulog  dengan  Inpres Kebijakan  Perberasan  yang  berlaku. 4 Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis, kualitas  dari  beras  Raskin  menurut  ibu Kealiyah menyatakan bahwa Raskin yang sering  diterima  berbau  ( tengik )  dan berkutu  sehingga  jika  dinanak  dicampur dengan beras warung agar enak pada saat dimakan  untuk  keluarga.  Berdasarkan hasil  wawancara  yang  dilakukan  diatas mengenai  keketapan  kualitas  dalam penerimaan  bantuan  Raskin,  maka penulis  menyimpulkan  bahwa  kualitas beras  Raskin  yang  diberikan  kepada masyarakat  miskin  atau  Rumah  Tangga Sasaran  adalah  sangat  buruk,  berbau, tengik dan tidak layak untuk dikonsumsi. Hal  ini  bisa  dikarenakan  beras  tidak diperiksa terlebih dahulu kualitasnya oleh petugas  Raskin  dari  Kelurahan  Kenanga saat  pendistrubusian  dilaksanakan  dari Gudang Perum Bulog ke Kelurahan. Pada mekanisme  pelaksanaan  Program  Raskin yang  tertera  dalam  Pedoman  Umum (Pedum) penyaluran beras Raskin (2015:33) “Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus melakukan  pengecekan  kualitas  dan kuantitas  beras  yang  diserahkan  oleh Satker  Raskin  di  TD”  Hasil  ini menunjukkan meskipun pemerintah terus memperbaiki  kualitas  Raskin  akan  tetapi masih  belum  ada  perubahan  pada implementasi  Raskin  di  masyarakat sampai  sekarang.  Padahal  pangan  sangat mempengaruhi  pertumbuhan  generasi bangsa.  Sebab,  beras  termasuk  kedalam kebutuhan  dasar  dalam  konteks  keluarga Indonesia.
Jumlah  jatah  yang  diterima  masyarakat RTS-PM  Kel  Kenanga  yakni  2,5  Kg  ini pun  masih  terjadi  kesalahan  karena ternyata  beras  satu  karung  tidak semuanya berisi 15 Kg.
Berdasarkan hasil
wawancara, masyarakat  seperti  mendapatkan  durian jatuh  tapi  tertimpa  tangga  pula. Masyarakat  seperti  dipermainkan  oleh bantuan  pemerintah  tersebut.  Karena, disamping  sudah  terjadi  penurunan jumlah  beras  menjadi  2,5  Kg  tapi, masyarakat  tidak  mengetahui  kalau
4 Sumber: Pedum Raskin 2015
jatah  tersebut apakah  benar  2,5  Kg  atau tidak.  Ini  membuktikan  bahwa  pada tingkat  RT  pun  terjadi  penyelewengan jumlah Raskin yang diterima RTS-PM.
1.5 Harga Raskin di tingkat RTS-PM
Raskin  merupakan  subsidi  pangan upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan ketahanan  pangan  dan  memberikan perlindungan  pada  keluarga  miskin melalui  pendistribusian  beras  dimana masing-masing  keluarga  akan  menerima beras  sebanyak  15  kg/KK/bulan  dengan harga  netto  Rp  1.600/kg  di  Titik Distribusi  (desa/kelurahan).  Pemerintah menetapkan  harga  Raskin  Rp  1.600/kg dengan  maksud  dapat  meringankan beban  pengeluaran  untuk  pangan  bagi warga  yang  kurang  mampu  atau  rumah tangga miskin (Pedum Raskin 2015).
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian menunjukkan
bahwa masyarakat Kenanga  harus  membayar  Raskin  Rp.
2.000/Kg. Perbedaan harga tersebut yaitu sebesar  Rp  300.  Padahal  ketentuan  dari Pedum  Raskin  2015  bahwa  harga  beras Raskin
yang
telah ditetapkan pemerintah  Rp.  1.600/Kg  (pada  tahun 2016  harga  Raskin  berubah  menjadi R.1.700/kg). Harga tersebut adalah harga di  Titik  Distribusi  (Kelurahan/Desa). Namun  harga  tersebut  bisa  berubah  di tingkat  RTS-PM  dengan  alasan  untuk biaya  membeli  plastik  dan  ojek.  Hal  ini menjadi  salah  satu  faktor  perbedaan harga  di  tingkat  pemerintah  dan  RTS- PM.
1.6 Hambatan-hambatan Program Raskin di Kelurahan Kenanga
Pemerintah  mengakui  ada  enam titik  kelemahan  yang  harus  dibenahi dalam  pengucuran  bantuan  Raskin. Keenam titik kelemahan tersebut meliputi 5 :
1. Kekurangtepatan penerima manfaat
2. Rendahnya kuantitas beras
3. Rendahnya frekuensi distribusi
4. Tingginya harga tebus Raskin
5. Rendahnya kualitas Raskin
6. Formalitas administrasi Sedangkan  dari  hasil  wawancara dengan  informan  di  lapangan,  kendala
5 Sumber: Laporan TNP2K Tantangan Meningkatkan Efektifitas Program Raskin Final
yang  dihadapi  program  Raskin  di Kelurahan Kenanga ini antara lain:
1) Penyimpangan  kualitas  yang  sering jelek,  diikuti  dengan  penyimpangan harga  beras  yang  seharusnya  Rp 1.700/Kg menjadi Rp 2.000/kg.
2) Penggunaan kartu Raskin sudah tidak diberlakukan  lagi  karena  mayoritas masyarakat meminta jatah Raskin.
3) Data  RTS  dari  BPS  sudah  tidak  valid untuk  digunakan  karena  ada  warga miskin  yang  tidak  mempunyai  kartu tidak  dapat  dan  orang  mampu  yang tidak  mempunyai  kartu  mendapatkan jatah  Raskin  sehingga  menimbulkan tuntutan dan kecemburuan sosial.
4) Kebijakan  ketua  RT  bahwa  semua warga dapat beras ( Rasta )
mengakibatkan  pembagian  Raskin tidak  sesuai  aturan  (15  kg/RTS),  hal ini  diakibatkan  kurang  sadarnya warga  mampu  yang  seharusnya  tidak dapat tetapi menuntut untuk mendapatkan bagiannya.
5) Jumlah  beras  yang  “dimanipulasi” oleh  RT  dan  ketentuan  administrasi yang  tidak  melihat  kondisi  RTS-PM program Raskin.
2. Dampak program Raskin bagi
keluarga
Implementasi  program  Raskin  yang diterima  masyarakat  miskin  Kelurahan Kenanga mayoritas masyarakat mendapatkan jatah  2,5  Kg  meskipun  terdapat  RT  yang membaginya  3-4  kg/KK.  Meskipun  begitu, tetap saja terjadi penyelewengan jumlah jatah Raskin yang seharusnya diterima masyarakat.  Hal  ini  sudah  lama  terjadi, awalnya  masyarakat  pernah  merasakan mendapatkan  jatah  1  karung  tapi  setelah  itu berkurang menjadi 5 Kg untuk warga lain dan yang  terjadi  sampai  sekarang  masyarakat miskin hanya mendapatkan Raskin 2,5 Kg. Grafik  penurunan  jumlah  distribusi Raskin kepada RTS
Sumber: Analisis yang diolah
Program Raskin jika implementasinya sesuai  aturan  pemerintah  maka  keluarga RTS  akan  terasa  manfaatnya  karena pengeluaran  rumah  tangga  berkurang setiap  bulannya  karena  mendapatkan jatah Raskin 15 kg. Masyarakat pun dalam memenuhi kebutahan primer akan terpenuhi.  Karena  pangan  (beras)  adalah suatu  kebutuhan  primer  bagi  masyarakat yang  sangat  berperan  penting  dalam kehidupan.  Selain  itu  RTS  pun  bisa membeli  kebutuhan-kebutuhan  rumah tangga  lainnya  yang  belum  bisa  terbeli pada  waktu  dulunya.  Namun  kenyataan itu  hanya  bisa  terbayang  tidak  bisa tergapai.
Hal  di  atas  membuktikan  bahwa program  tersebut  belum  efektif  untuk meringankan  pengeluaran  biaya  rumah tangga  RTS-PM.  Padahal  tujuan  dari adanya program Raskin yakni mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran  melalui  pemenuhan  sebagian kebutuhan  pangan  beras  (Pedum  Raskin 2015:  13).  Tujuan  program  tersebut sangatlah  bagus  untuk  dijalankan  sesuai aturan  karena  meringankan  beban  warga miskin  dalam  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.  Namun,  pada  kenyataannya masyarakat belum merasakan sepenuhnya manfaat program Raskin.
Sedikit  dampak  yang  dirasakan  oleh penerima program Raskin terhadap perekonomian  keluarga  karena  jatah  yang mereka  terima  juga  sedikit  hanya  bisa dikonsumsi  untuk  2  hari  sehingga pengeluaran  pun  tetap  sama  karena setelah  beras  Raskin  habis  harus  membeli beras  untuk  memenuhi  kebutuhan  hari selanjutnya.
Melihat  hal  ini,  program  yang  sudah dilaksanakan  sejak  tahun  1998  bisa dikatakan  belum  berhasil.  Meskipun program ini berkoordinasi dengan kementrian  lain  dan  penanggung  jawab atas  pelaksanaan  Program  Raskin  selalu berganti. Tapi, hasil implementasi program menunjukkan  tidak  ada  perubahan  yang signifikan.  Apalagi  jika  dikaitkan  dengan perubahan  ekonomi  keluarga  penerima program  Raskin  setelah  mendapatkan jatah  beras  setiap  bulannya.  Pengeluaran dan  pemasukan  rumah  tangga  tidak mengalami  perubahan  setelah  RTS-PM
20 Kg
5 kg
2,5 kg
menerima jatah Raskin. Seperti penuturan ibu  Kaeliyah  yang  tetap  membeli  beras  di toko  untuk  mencampur  beras  Raskin  agar enak  pada  saat  dimakan  serta  untuk makan  hari  berikutnya  jika  beras  Raskin sudah habis. Padahal jika membeli beras di toko  lebih  mahal  yakni  sekitar  Rp 9.000/kilonya dari pada harga beras Raskin Rp 1.700/kg.
Bagan 11 : Analisis perbandingan harga beras Raskin dengan beras di Toko
Sumber:  Data  primer  yang diolah Bagan  di  atas,  menjelaskan  tentang perbandingan  membeli  beras  Raskin  dan membeli  beras  di  Toko.  RTS  harus mengeluarkan  biaya  rumah  tangga  yang tidak  sedikit  membeli  beras  untuk  7  hari saja yakni Rp 135.000.
Menurut  beberapa  manfaat  dari program Raskin menurut Pedoman Umum Raskin  2015  yakni  sebagai  peningkatan ketahanan  pangan  di  tingkat  Rumah Tangga  Sasaran,  sekaligus  mekanisme perlindungan  sosial  dan  penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pangan baik  secara  fisik  (beras  tersedia  di  TD), maupun  ekonomi  (harga  jual  yang terjangkau)  kepada  RTS.  Dilihat  dari manfaatnya sangat bagus untuk masyarakat  jika  implementasi  sesuai dengan  aturan  pemerintah.  Tapi  pada ujung-ujungnya  masyarakat  harus  tetap mengeluarkan  biaya  rumah  tangga  yang tinggi  untuk  mencukupi  kebutuhan  setiap harinya.
Pada  setiap  program  intinya  untuk membantu  masyarakat  miskin.  Dengan adanya  program  Raskin,  masyarakat  yang tadinya  tidak  mampu  membeli  beras, diharapkan  kemudian  berubah  menjadi terbantu  dan  mampu  untuk  membeli karena  harganya  relatif  murah.  Maslow mengatakan dalam Sumarnonugroho
(1984:  6)  dalam  Soetomo  (2013:  15),  ada
beberapa  jenis  kebutuhan  yang  tersusun secara hierarkis sebagai berikut: kebutuhan  fisik  atau  dasar,  kebutuhan rasa aman, kebutuhan mendapat dukungan sosial, kebutuhan untuk dihargai,  dan  kebutuhan  aktualisasi  diri.
Program Raskin termasuk dalam kebutuhan dasar manusia sehingga menjadi  wajib  untuk  keluarga  Indonesia mengkonsumsi beras. Realita  yang  terjadi  di  masyarakat, implementasi  Program  Raskin  tidak seperti prosedur yang ditetapkan pemerintah. Sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan seperti salah satunya kesalahan  sasaran  penerima  program Raskin.  Dari  hal  tersebut,  memungkinkan dampak dari adanya program Raskin tidak dirasakan  oleh  masyarakat.  Salah  satu faktor  penghambat  keberhasilan  program yakni  pendekatan  dalam  implementasi program Raskin menggunakan pendekatan top  down yang  sangat  umum.  Karena masyarakat hanya menerima bantuan dari pemerintah  tanpa  mengetahui  manfaat dan tujuan dari program untuk keluarga.
Penentuan RTS yang dapat menerima  Raskin  sudah  diputuskan  oleh kelurahan  yaitu  dari  BPS,  berupa  kartu yang  sudah  ada  nama  dan  alamatnya. Tetapi ada warga miskin yang tidak dapat Raskin.  sebaliknya  warga  yang  cukup mampu  mendapatkan  kartu    sehingga terjadi  keresahan.  Untuk  mengatasi masalah  ini  ketua  RT  berperan  dalam mengatur  pembagian  Raskin  kepada warganya.  Sehingga  terjadilah  sistem pembagian  beras  dibagi  rata  ( Rasta ). Orang yang cukup mampu pun mendapatkan jatah Raskin. Padahal  penduduk  miskin  dalam suatu  masyarakat  pasti  akan  mengalami perubahan  kondisi  baik  itu  karena  warga tersebut  pindah  rumah,  meninggal  serta mempunyai  anggota  keluarga  baru  atau perubahan lainnya. Pemerintah Kelurahan pun  pernah  berupaya  untuk  mengajukan penambahan  data  warga  miskin  ke  pusat. Tujuan  dari  penambahan  tersebut  agar masyarakat  miskin  yang  belum  menerima program  bantuan  dari  pemerintah  dapat merasakan  program  tersebut  seperti program  PKH,  Program  Raskin,  bantuan untuk  kesehatan  berupa  pemberian  kartu
KIP,  dan  program  KKS.  Sehingga, keluarga  miskin  yang  belum  tercantum namanya  dalam  program  bisa  merasakan dan  memanfaatkan  program  pemerintah karena itu  adalah  kewajiban  suatu  negara dalam  melindungi  warganya  dari  berbagai guncangan  dan  kerentanan  sosial  serta termasuk  dalam  perlindungan  sosial. Sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 11 tahun 2009  tetang  kesejahteraan  sosial  yang menjelaskan  bahwa  perlindungan  sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah  dan  menangani  resiko  dari guncangan dan kerentanan sosial.
KESIMPULAN DAN SARAN Program Raskin dalam implementasinya masih terdapat kesalahan,  seperti  ketidaktepatan  sasaran penerima  manfaat,  kualitas  beras  Raskin yang diterima selalu buruk, jumlah Raskin yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  aturan pemerintah yakni 15 kg/bulan/RTS, pernah terjadi
ketidaktepatan waktu pendistribusian  Raskin  di  masyarakat, administrasi  Raskin  yang  memaksa  harus tepat  waktu  pembayaran  ke  kantor Kelurahan  sehingga  dari  RT  jika  terdapat warga  yang  belum  mengambil  harus  rela menanggung  hal  tersebut,  harga  Raskin yang  berbeda  di  tingkat  pemerintah  dan RTS.
Permasalahan  tentang  Basis  Data Terpadu  atau  pendataan  warga  miskin masih menggunakan data PPLS 2011 yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya ketidaktepatan  sasaran  ( mistargeting )  dan menimbulkan permasalahan-
perrmasalahan  lainnya  begitupun  dalam konteks  implementasi  program  Raskin  di Kelurahan  Kenanga.  Padahal  pemerintah kelurahan pernah
mengajukan penambahan  RTS,  tapi  hasilnya  tetap sama  nama  dan  alamatnya  tidak  ada penambahan  jumlah  RTS.    Sehinga memunculkan  kebijakan  adanya  sistem pembagian  beras  dibagi  rata  ( Rasta )  di masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena perubahan  kondisi  ekonomi  masyarakat berubah sehingga bertambah jumlah warga miskin  tapi  tidak  sepadan  dengan  jatah yang  diterima  karena  terdapat  kendala, banyak  pula  masyarakat  yang  mampu ingin mendapatkan jatah Raskin.
Dampak  dari  implementasi  program Raskin  dari  hasil  penelitian  yakni  tidak mempengaruhi perekonomian karena jatah yang  sedikit  jumlah  yang  diterima  dan hanya bisa dikonsumsi dua hari untuk satu keluarga.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan tujuan  dari  adanya  program  Raskin  yakni mengurangi  beban  pengeluaran  Rumah Tangga  Sasaran  melalui  pemenuhan sebagian  kebutuhan  pangan  beras  (Pedum Raskin  2015:  13).  Sebab,  pengeluaran masyarakat  tidak  berkurang  tapi  tetap sama  setelah  mendapatkan  program bantuan Raskin.
Masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan  sehari-harinya  setelah  beras Raskin  habis.  Setelah  itu,  masyarakat harus membeli beras di toko dengan harga yang  jauh  berbeda    per  kilonya  dengan harga Raskin agar  kebutuhan beras selalu tercukupi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial . Bandung: Refika Aditama Chavchay  Syaifullah.  2009. Generasi  Muda Menolak  Kemiskinan .  Klaten:  Cempaka Putih.
Gunawan,  Imam.  2015. Metode  Penelitian Kualitatif  Teori  dan  Praktik .  :Jakarta: Bumi Aksara Jamasy,  Owin  (2004) keadilan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Jakarta. Belantika. Soetomo. 2013. Strategi-strategi Pembangunan  Masyarakat .  Yogyakarta: Tentara Pelajar Sugiyono. 2007. Metodologi Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D . Bandung: Alfabeta.
Kelurahan  Kenanga.  2015. Profil  Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon . Kemenkokesra Pedoman Umum Raskin 2010,
2015 dan Kemenko Bid. Pemb. Manusia
& Perempuan Tahun 2016.
Khudori. 2008. Ironi Negeri beras . Yogyakarta: INSISTPress Lembaran Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kenanga, Tahun 2014
Petunjuk  Teknis  Program  Raskin  2014.  Tim
Koordinasi  Program  Raskin  Kabupaten
Cirebon Tahun 2014
Raper, Michael. 2008. Negara Tanpa Jaminan Sosial:  Tiga  Pilar  Jaminan  Sosial  di Australia  &  Indonesia  (Social  Security and  Social  Protection  Australia  and Indonesia  Neighbours  Program  April 2006). Jakarta:  TURC  (Trade  Union
Rights Centre).
Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan  Sosial  di  Indonesia  : Menggagas  Model  Jaminan  Sosial Universal  Bidang  Kesehatan .  Bandung:
Alfabeta ……………...(2010). Membangun  masyarakat memberdayakan rakyat . Bandung: Refika    Aditama.
Bps.go.id http://bps.go.id/brs/view/1158/ di akses  pada  tanggal  10  Mei  2016  pukul 09:00 WIB.
Bungkaes,  Heri  Risal  dkk.
Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan      Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kecamatan Kepualan Talaud .  Journal  “Acta  Diurna”  edisi April 2013. ( http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/a ctadiurna/article/view/1380 di  akses pada  tanggal  06  Mei  2016  pukul  14:50
WIB) Laporan  TNP2K Tantangan  Meningkatkan Efektivitas Program Raskin .
http://www.tnp2k.go.id di  unggah  pada tanggal 06 Mei 2016 pukul 14:52 WIB. Lembaga  Penelitian  SMERU.  2012. Tinjauan Efektivitas  Pelaksanaan  Raskin  Dalam Mencapai Enam Tepat . Jakarta.
LP3ES, Laporan  Kegiatan  Pelaksanaan  dan Perkembangan Tahap 3 Monitoring dan Evaluasi  Program  Raskin, Jakarta, 2013. Sari,  Yanita.  2007. Analisis  Efektivitas  dan Efisiensi  Distribusi  Raskin  (Studi Kasus  Desa  Securai  Utara,  Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat) . (Skripsi). Universitas  Sumatera  Utara  Medan. ( http://repository.usu.ac.id/bitstream/12 3456789/7492/1/09E00242.pdf diakses pada  tanggal  16  Mei  2016.pukul  15:41 WIB) Musawa,  Mariam.  2009. Studi  Implementasi
Program  Beras  Miskin  (Raskin)  di
Wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. (Tesis). Program
Pascasarjana  Universitas  Diponegoro Semarang. ( https://core.ac.uk/download/files/379/11 724038.pdf diakses pada  tanggal 5 Juni 2016 pukul 14:28 WIB) Nurhayati.  2014. Evaluasi  Program  Beras
Miskin (Raskin) di Kelurahan Kampung
Bulang Kecamatan Tanjungpinang
Timur  Kota  Tanjungpinang  Pada Tahun  2012. (Journal)  Universitas Maritim  Raja  Alihaji  Tanjungpinang. ( http://jurnal.umrah.ac.id/wp- content/uploads/gravity_forms/1ec61c9c b232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/J URNAL-NASKAH-PUBLIKASI.pdf diakses pada tanggal  5 Juni 2016 pukul 14:20 WIB) www.okezone.com diakses  pada  tanggal  26 September 2016 pukul 05:11 WIB. http://bappenas.go.id/files/8914/0055/5278/BU KU_1_RKP_2015.pdf 10.59 24 11 http://bappenas.go.id/files/8514/0055/6593/BU KU_III_RKP_2015.pdf 11.00 24 11 www.korankaltara.co/mobile/read/news/2015/2 548/peserta-raskin-naik-jadi-18-3-juta- orang.html
http://www.bulog.co.id/sejarah.php 11.14 28.11.2016