ANALISIS KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA
Dr. Yundy Hafizrianda, SE, M.Si hariman.andalan@gmail.com
Dr. Ida Ayu Purba Riani, SE, M.Si purbariani@gmail.com
Boy Pieter Nizu Kekry, SE, M,Si kekryboy@gmail.com

## Abstract
In  general,  the  aim  of  this  study  is  to  measure  and  analyze  the  quality  of  regional  financial management in the Papua Provincial Government in a structured and comprehensive manner. Where the  measurement  and  analysis  methods  used  include  a  model  of  fiscal  independence,  the effectiveness and efficiency of local government revenue, as well as expenditure ratio models. Based on  the  results  of  measurements  with  the  local  government  budgeting  management  analysis  tools founds  that  overall  the  quality  of  local  government  budgeting  management  of  the  Provincial Government  of  Papua  is  good.  The  indicators  of  the  quality  of  local  government  budgeting management  can  be  seen  from  the  timeliness  in  preparing  the  APBD-Induk    and  APBD-Perubahan, the  efficiency  and  effectiveness  of  local  government  revenue,  the  ratio  of  PAD  to  local  government revenue, absorption of Government Expenditure, the trend of SILPA, and BPK's opinion on LKPD. The quality  of  local  government  budgeting  management  by  using  the  Timeliness  Indicator  in  the preparation  of  the  APBD-Induk  and  APBD-Perubahan  looks  varied  and  said  to  be  of  good  quality, especially  in  2015  and  2016,  both  the  determination  of  APBD-Induk  and  APBD-Perubahan  indicated on time. Furthermore, when analyzed in the trend of local government revenue, categorized quite well, where  the  level  of  efficiency  and  effectiveness  is  high,  but  its  independence  is  still  very  low.  In  the composition of local government expenditure, capital expenditure tends to be always above employee expenditure, besides that the absorption capacity of local government expenditure is good because it averages  close  to  90%  per  year  during  the  2013-2015  period,  so  that  the  overall  quality  of  local government  budgeting  management  when  observed  from  the  performance  of  local  government expenditure  rated  good.  Next,  in  the  SILPA  APBD  position,  it  tends  to  be  always  in  a  fluctuating positive value during 2013-2015, and categorized as good quality. Finally, based on the opinion of the BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) on the LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), throughout 2015-2018 the Papua Province always received the title of WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), so from the  development  of  this  opinion  indicated  that  the  local  government  budgeting  management  of  the Provincial Government of Papua is very good.
Key Word : Budget Performance, Budget Management, Quality Of Management

## PENDAHULUAN
Semenjak  diberlakukannya  otonomi  daerah  hingga  saat  ini  telah  terjadi  banyak perubahan  dalam  tatanan  pemerintahan  maupun  kebijakan-kebijakan  baik  nasional  hingga daerah,  diantaranya  yang  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dasar-dasar kebijakan  mengenai  perubahan  fundamental  di  bidang  keuangan  diantaranya  ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  yang  berisi  standar  dalam
penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah.  Diharapkan  adanya  perubahan  ini  setiap  daerah  mampu  menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah dan pembangunan daerahnya.
Serangkaian  perubahan  tersebut  juga  mengarahkan  pengelolaan  keuangan  daerah pada  awalnya  berdasarkan  konsep money  follow  function, yang  selanjutnya  mengalami perubahan  mendasar  di  tahun  2015  menjadi money  follow  program  priority yaitu perencanaan  dan  penganggaran  yang  lebih  menekankan  pada  program-program  yang bersifat  prioritas,  dimana  pendekatan  yang  digunakan  bersifat  (HITS)  Holistik-Tematik, Integratif  dan  Spasial.    Akan  tetapi,  implementasi money  follow  program priority di Provinsi Papua  selama  periode  2014-2018  tampaknya  belum  optimal.  Hal  ini  karena outcome dan impact dari  hasil  pengelolaan  keuangan  daerah  sepanjang  waktu  tersebut  terlihat  kurang berkualitas.  Dari  aspek  ekonomi  misalkan,  perkembangannya  cenderung  sangat  fluktuatif yang  menyebabkan  perekonomian  Papua  menjadi  penuh  ketidakpastian  ( uncertainty economics ).  Pada  tahun  2013  laju  pertumbuhan  ekonomi  Papua  bisa  mencapai  8,55%, namun  di  tahun  2014  mengalami  kontraksi  yang  sangat  dalam  sebesar  3,65%.  Kemudian ekspansif  kembali  hingga  angka  tertinggi  di  tahun  2016  mencapai  9,14%.  Akan  tetapi kembali  lagi  melambat  karena  mengalami  kontraksi  sebesar  4,64%  di  tahun  2017,  dan terakhir di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Papua sebesar 6,83%.
Sementara  untuk  tingkat  kemiskinan,  akselerasi  penurunannya  selama  tahun  2013- 2018  hanya  mencapai  -0,76%  per  tahun,  dimana  pada  tahun  2018  tercatat  kemiskinan  di Provinsi  Papua  sebesar  27,74%,  masih  paling  tinggi  diantara  semua  wilayah  provinsi  di Indonesia.  Kondisi  ini  semakin  memprihatinkan  bila  diperhatikan  lebih  jauh  pada ketimpangan  distribusi  pendapatan  masyarakat  yang  masih  terlihat  tinggi,  dalam  hal  ini pemerintah Provinsi Papua hanya mampu menurunkan angka Gini Ratio rata-rata  pertahun sebanyak  -0,0084  poin  selama  periode  2013-2018,  yang  mana  pada  tahun  2018  tercatat angka Gini Ratio sebesar 0,3690 poin.
Fenomena yang sama juga tampak jelas pada peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), secara real time percepatannya juga kurang memuaskan sepanjang tahun 2013- 2018  karena  hanya  tumbuh  sebesar  1,32%  per  tahun.  Walaupun  terindikasi  lebih  cepat pertumbuhannya  di tingkat  nasional,  namun  karena daerah  lain  juga  mampu  meningkatkan IPM,  akhirnya  sampai  dengan  tahun  2018,  IPM  Provinsi  Papua  masih  yang  terendah  di Indonesia yaitu sebesar 60,06 poin.
Berbagai indikator makro sosial ekonomi yang dideskripsikan di atas mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan selama ini oleh pemerintah provinsi belum  begitu  efektif  untuk  memperbaiki  kondisi  kesejahteraan  masyarakat  Papua  pada umumnya. Hal ini disebabkan, salah satunya karena belum berkualitasnya perencanaan dan penganggaran  yang  dilakukan  oleh  setiap  OPD  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya masing-masing.
Selain  persoalan  dalam  alokasi  belanja  daerah,  pemerintah  provinsi  juga  belum mampu  mengatasi  permasalahan  pada  pengelolaan  pendapatan  daerah,  khususnya  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Peningkatan  PAD  merupakan  salah  satu  modal keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  daerah,  karena  PAD  menentukan kapasitas  daerah  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan,  baik  pelayanan  publik, maupun pembangunan (Alhusain et al , 2017). Berdasarkan publikasi dari Bappenda Provinsi Papua  (2018),  tercatat  selama  tahun  2013-2017,  rata-rata  PAD  Provinsi  Papua  hanya mampu mencapai 8,01% dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut menandakan bahwa Provinsi Papua selama ini belum mandiri, yang masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat  untuk  membiayai  segala  kewajiban  terkait  dengan  pengeluaran  pembangunan  dan pengeluaran rutin pemerintah provinsi. Fakta ini sekaligus mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pajak sampai saat ini sangat lemah dan tidak signifikan.
Berdasarkan  capaian  indikator  makro  sosial  ekonomi,  serta  implementasi perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di  atas,  Provinsi  Papua  sepertinya  masih menyimpan  berbagai  persoalan  dalam  tatanan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Walaupun
perkembangan  Opini  BPK  selama  tahun  2016-2018  sangat  memuaskan  karena    selalu mendapatkan  predikat  WTP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian),  namun  capaian  tersebut  tidak memberikan  kesimpulan  yang  sejalan  dengan  perkembangan  indikator-indikator  makro sosial ekonomi, serta hasil evaluasi RPJMD dan pengendalian  APBD sebelumnya. Beranjak pada  kondisi  faktual  inilah  yang  menjadi  acuan  perlunya  dianalisis  lebih  jauh  mengenai Kualitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Di  Provinsi  Papua,  dengan  tujuannya antara  lain  : (1) mengukur dan menganalisis kualitas  pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua  secara  terstruktur dan  komprehensif;  (2) mengidentifikasi  adanya persoalan  kualitas pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berbasis  kepada  prioritas  pembangunan  dalam  ruang lingkup  perangkat  daerah;  dan  (3)  merumuskan  rekomendasi  aplikatif,  bagi  Pemerintah Provinsi  Papua  dalam  kerangka  terwujudnya  pengelolaan  keuangan  daerah  yang berkualitas.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Studi
Secara garis besarnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam Proses ini terdiri atas  dua  bagian  yakni  pendekatan  kuantitatif  dan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kuantitatif  dalam  proses  ini  digunakan  untuk  mempelajari  dan  menemukan  fenomena  atau gejala-gejala  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  provinsi  papua,  yang  mana  mampu memberikan  kontribusi  positip  terhadap  kinerja  kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di Provinsi Papua. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Siyoto dan Ali, 2015). Pada pendekatan ini dibuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata- kata, laporan terinci dari berbagai pandangan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

## 2. Jenis Dan Kebutuhan Data
Jenis data yang dihimpun untuk dianalisis dalam kajian ini pada umumnya berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak  langsung, yang  telah  dipublikasikan  oleh  pihak  atau  sumber  lain.  Dalam  kerangka  proses  analisis
kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Papua,  terdapat  kebutuhan  data  dasar yang  menjadi  input  dalam  kajian  ini,  antara  lain:  (1)  Data  APBD;  (2)  Dokumen  DPA  Induk dan  perubahan;  (3)  Data-data  Sosial  Ekonomi  Papua;  (4)  waktu  penetapan  APBD-I/P;  dan (5) hasil Opini BPK.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  rangka  pengumpulan  data  dan  dasar  berdasarkan  rencana  kebutuhan  data dalam Analisis Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, maka  teknik yang diterapkan dalam menghimpun data dan informasi ialah teknik dokumentasi, pada beberapa lembaga  resmi  yang  memproduksi  Data  atau  memaksimalkan  data online pada  beberapa website resmi pemerintah.

## 4. Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  diterapkan  dalam  menangkap  fenomena  yang  terjadi terkait  Kualitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Kerangka  Penganggaran  di  Provinsi Papua, antara lain:

## a. Kemandirian Fiskal
Kemandirian  fiskal  diukur  berdasarkan  rasio  perbandingan  antara  Pendapatan  Asli Daerah dengan total transfer dan pinjaman daerah sebagai berikut (Halim,2012) :
Adapun kriteria yang digunakan adalah:
Tabel 1. Kriteria Kemandirian Fiskal Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 - 25 Instruktif Rendah 25 - 50 Konsultatif Sedang 50 - 75 Partisipatif Tinggi 75 - 100 Delegatif Sumber : Halim (2012) Kemandirian Fiskal = Pendapatan Asli Daerah Transfer+Pinjaman x 100%    … … … … … … … … . (1)

## b. Tingkat Efektifitas Penerimaan Daerah
Tingkat efektifitas penerimaan daerah diukur berdasarkan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan daerah dengan target penerimaan daerah, dengan formulanya (Halim, 2012) :
Dengan kriterianya :
Tabel 2.
Kriteria Tingkat Efektifitas Penerimaan Daerah
Prosentase Ketergantungan Keuangan Daerah < 40 Sangat Tidak Efektif 40 - 60 Tidak Efektif 60 - 80 Cukup Efektif 80 - 100 Efektif > 100 Sangat Efektif
Sumber : Halim (2012)

## c. Rasio-Rasio Belanja Daerah
Pengukuran  rasio  belanja  daerah  ini  mencakup  rasio  daya  serap,  dan  proporsi  dari suatu  komponen  belanja  terhadap  total  belanja  daerah  baik  itu  pada  program  maupun kegiatan prioritas, dimana masing-masing diukur dengan formula :
100% ………………………………………….………..(3)
Dimana R adalah realisasi belanja, dan T adalah pagu indikatif pada APBD perubahan
100% ……………………………………………..(4)
Dimana B i adalah komponen belanja ke “i" , dan B d total belanja daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Penetapan APBD
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006,  Pengelolaan keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah. Secara  umum  dalam  Permendagri  ini  diatur  mengenai  kekuasaan  pengelolaan  keuangan
Tingkat Efektifitas = Realisasi Pendapatan Target Pendapatan x 100% ………………….…. (2)
daerah,  serta  hal  yang  terkait  dengan  APBD  mulai  dari  azas  umum,  struktur,  rancangan, penetapan,  pertanggungjawaban  hingga  perubahan.  Termasuk  juga  pembinaan  dan pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah,  kerugian  daerah,  dan  pengelolaan  keuangan BLUD.
Pengelolaan  keuangan  daerah  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  menghasilkan gambaran  tentang  kapasitas  atau  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  mendanai penyelenggaraan  pembangunan  daerah,  sehingga  analisis  pengelolaan  keuangan  daerah menjelaskan  tentang  aspek  kebijakan  keuangan  daerah,  yang  berkaitan  dengan pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  daerah  guna  mewujudkan  visi  dan  misi  Gubernur Provinsi Papua.
Gambar 1.
Ranking Ketepatan Waktu Penetapan APBD-Induk Provinsi Papua Tahun 2011-2016
Sumber: Ditjen Bina KEUDA Kemendagri, 2019 (data diolah)
Gambar 2.
Ranking Ketepatan Waktu Penetapan APBD-Perubahan Provinsi Papua

## Tahun 2011-2016
Sumber: Ditjen Bina KEUDA Kemendagri, 2019 (data diolah)
Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Papua selama tahun 2011-2016 dapat dinilai  sangat  fluktuatif.  Begitu  juga  dengan  urutan  penetapan  waktunya  jika  dilihat  secara nasional juga turun naik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak  konsisten  menjaga  kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  baik.  Namun demikian, secara rata-rata selama periode tersebut dapat dikatakan Penetapan APBD Papua sudah tepat waktu.
Seperti  halnya  APBD-Induk,  ketepatan  waktu  penetapan  APBD-P  Provinsi  Papua selama  tahun  2011-2016  sangat  fluktuatif.  Dengan  kecenderungan  urutan  penetapannya secara  nasional  terus  mengalami  peningkatan.  Secara  rata-rata  selama  periode  2011-2016 dapat dikatakan Penetapan APBD-P Papua sudah tepat waktu
Tabel 3.
Penilaian Kualitas ketepatan Waktu Penyusun APBD Provinsi Papua Tahun 2011-2016
Sumber: Ditjen Bina KEUDA Kemendagri, 2019 (data diolah)
APBD  direncanakan,  disusun,  ditetapkan  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah daerah dan DPRD melalui peraturan daerah. Hal ini merupakan amanah bagi daerah untuk melakukan penyusunan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  telah  disempurnakan dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  dan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011.  Kenyataan  penyusunan  APBD  yang  terjadi  sering menghadapi  kendala  baik  dari  tahap  perencanaan,  penganggaran  sampai  pada  tahap penetapan APBD menjadi Peraturan Daerah.
Terlihat  perkembangan  penilaian  ketepatan  penyusunan  APBD  di  Provinsi  Papua, tidak secara konsisten ditetapkan pada tahun anggran berjalan. Sepanjang tahun 2011-2016 setidaknya hanya pada tahun dan 2015 dinilai baik dari segi penetapan APBD-I dan APBD-P
ditetapkan  sangat  tepat  waktu.  Sementara  Tahun  anggran  lainnya,  terlihat  cukup berpluktuatif  ketepatan  waktu  penetapan.  Namun  Berdasarkan  dinamika  waktu  penetapan APBD-Induk  dan  APBD-Perubahan,  maka  sepanjang  periode  2011-2016  pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua dapat dinilai memiliki Kualitas Yang Baik

## 2.  Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kinerja Pendapatan Daerah
Pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  dituntut  untuk  siap  menerima  beban  dan tanggungjawab  yang  berkaitan  dengan  potensi  yang  dimilikinya  dalam  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Ini  berarti  pemerintah  provinsi  harus  dapat memanfaatkan peluang yang ada, dan menggali lebih banyak sumber pendapatan yang baru dan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Tabel 4.
Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2015
Sumber : LKPJ Periode 2013-2015, Data Unaudited (data diolah)
Rendahnya  PAD  di  Provinsi  Papua  dihadapkan  pada  permasalahan  yang  rumit.  Di samping  harus  meningkatkan  penerimaan,  daerah  juga  harus  memacu  produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan  layanan publik di Provinsi Papua. Pencapaian PAD tahun 2013-2015  dari target yang direncanakan
terlihat sangat efektif, namun untuk per komponen PAD dan rinciannya  capaiannya Variatif. Contohnya  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terlihat  kurang  efektif  di  tahun  2015, padahal  tahun  sebelumnya  sangat  efektif  demikian  juga  untuk  pendapatan  dari  PT  jasa Raharja. Disisi lain, untuk komponen Lain-lain PAD yang sah perlu perhatian untuk jasa giro dan pendapatan bunga, walaupun hasilnya sangat efektif namun perlu diperhatikan apakah ini lebih disebabkan karena adanya  dana idle. Disamping itu juga,  Tidak semua data target tersedia,  terutama  untuk  retribusi  pelayanan  jasa  kesehatan  dan  Bagian  Laba  atas penyertaan modal pada BUMN. Jika diperhatikan lebih detail lagi, Walaupun hasilnya sangat efektif secara keseluruhan, perlu perhatian terkait dengan per rincian komponen PAD karena ada  kecenderungan  semakin  kecil  capaian  realisasi  dibanding  target  terutama  untuk komponen pajak daerah.
Tabel 5.

## Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013-2015
Sumber : LKPJ Periode 2013-2015, Data Unaudited (data diolah)
Realisasi  pajak  dan  retribusi  terlihat  meningkat dari  rahun  2013-2015  dengan  biaya pengelolaan  pajak  dan  retribusi  yang  terlihat  fluktuatif  menurun.  Kondisi  ini  menujukan bahwa  realisasi  pajak  dan  retribusi  tahun  2013-2014  jika  dibandingkan  dengan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  pengelolaannya  terlihat  semakin  efisien.    Tahun  2013  besaran  rasio efesiensi mencapai  3,34%  dan  tahun 2015 terlihat semakin turun yaitu sebesar 2,10%.
Provinsi Papua masih mendapatkan predikat memiliki rasio PAD yang rendah, kondisi ini  berlangsung  terus-menerus  hingga  pada  tahun  2013-2015.  Secara  kumulatif  terlihat terjadi  peningkatan  Realisasi  PAD  yang  positif,  namun  kondisi  ini  masih  belum  mampu memperbaiki kinerja kemandirian keuangan di Provinsi Papua.
Dari  sisi  kemandirian,  terlihat  angka  rasionya  fluktuatif  dan  masih  dibawah  angka 10%  yang  mengindikasikan  pola  hubungan  yang  intruktif  yaitu  masih  tinggi/dominannya pengarahan  atau  campur  tangan  pemerintah  pusat  dalam  pelaksanaan  otonomi  di  Papua. Tahun  2014  terlihat  sempat  angkanya  mencapai  8,82%  atau  meningat  dibanding  tahun sebelumnya  namun  di  tahun  2015    terlihat  kembali  menurun  menjadi  7,73%.  Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah di provinsi Papua belum cukup berkualitas.
Tabel 6.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013-2015
Sumber : LKPJ Periode 2013-2015, Data Unaudited (data diolah)
Penilaian  kualitas  kinerja  pendapatan  daerah  diukur  berdasarkan,  3  indikator  yakni Efektifitas pendapatan Asli Daerah yang mana menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam  merealisasikan  setiap  target  komoponen  pendapatan  asli  daerah.  Selanjutnya Efisiensi  Keuangan  Daerah,  dimana  lebih  condong  kepada  konsep  ekonomis,  sedangkan Kemandirian  keuangan  Daerah  ialah  salah  satu  bentuk  konsekuensi  logis  dalam  era desentralisasi fiskal yang mana memiliki dampak kepada otonomi fiskal di provinsi papua.
Tabel 6.
Penilaian Kualitas Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2013-2015
Terlihat  jelas  bahwa,  pada  tahun  2013-2015  hanya  kemandirian  keuangan  yang memiliki predikat penilaian rendah sekali yang mana hal ini memiliki makna pola hubungan keuangan  antara  pusat  dan  daerah  yang  disebut  dengan  intruksif  yang  mana  memiliki  arti bahwa  Provinsi  Papua  masih  tergantung  dari  dana  yang ditransfer  oleh  Pemerintah  Pusat. Pemerintah Provinsi papua, belum mampu untuk menemukan dan mengelola sumber daya di  Papua  dalam  rangka  menciptakan  kinerja  otonimi  fiskal  tersebut.  Sehingga  penilaian kualitas  dari  segi  Pendapatan  Daerah,  dengan  tingkat  efektifitas  dan  efisiensi  keuangan daerah  selama  periode  2013-2015  terkategori  sangat  baik,  namun  karena  kemandiriannya selalu sangat rendah maka kualitas dinilai tergolong cukup baik saja.

## 3. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kinerja Belanja Daerah
Penetapan  kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  menggunakan  indikator alokasi  belanja  untuk  kesejahteraan  masyarakat  cukup  sulit  mengukurnya,  karena  per definisi belanja yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat sangat subyektif dengan beragam  pendapat  dan  pandangan  masing-masing  ahli.  Dalam  analisis  ini,  untuk sederhananya digunakan perbandingan antara belanja untuk kebutuhan aparatur dan kantor, dengan yang bukan atau dianalogikan langsung ke masyarakat.
Menurut  sebagian  besar  pakar,  termasuk  opini  yang  selalu  disampaikan  oleh Kemenkeu bahwa porsi belanja modal yang ideal adalah sama dengan atau lebih dari 30%, khususnya  untuk  daerah-daerah  yang  sedang  berkembang  dimana  pembangunan infrastruktur  sangat  dibutuhkan  sekali.  Berpatokan  dengan  konsep  berpikir  ini  maka  rasio belanja  modal  sebesar  30%  tersebut  dijadikan  sebagai  angka  minimum  untuk  mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam analisis ini.
Tabel 7. Alokasi Belanja Program Tahun 2014-2016
Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)
Pada  tahun  2014  terdapat  sekitar  Rp.  3,880  Triliun  yang  digelontorkan  untuk pendanaan program/Kegiatan di Provinsi Papua. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan cukup besar  telah  mencapai  Rp.5,188  Triliun.  Peningkatan  ini  disebabkan  adanya  penambahan total  pendapatan  daerah.  Dalam  pendanaan  belanja  program  langsung,  terdapat  2 komponen yakni Kantor & Aparatur dan Langsung Ke masyarakat.
Gambar 3.
Proporsi Belanja Langsung Ke Masyarakat Tahun 2014-2016
Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)
Secara porsi alokasi anggaran yang dialokasikan untuk yang sifatnya belanja kepada masyarakat  baik  itu,  dalam  rangka  pembangunan  pendidikan,kesehatan,  ekonomi, infrastruktur  cukup  besar  alokasi  Pemerintah  provinsi  papua.  Sepanjang  tahun  2014-2016 rata-rata diatas 80 persen. Walaupun terlihat terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi 82 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 83 persen. Secara umum, sebenarnya PEMPROV PAPUA  telah  berpihak  kepada  masyarakat,  yang  mana  tujuan  utama  dalam penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  bersama  yakni kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya.
83.23 83.23 82.54 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2014 2015 2016
Gambar 4.
Perbandingan Porsi Belanja Modal dgn Pegawai
Tahun 2013-2015

## Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)
Kualitas  anggaran  terhadap  komponen,  sangat  krusial  untuk  diperhatikan.  Dimana walaupun  secara  absolut  nilai  alokasi  anggaran  lebih  besar  dibandingkan  belanja  tidak langsung,  namun  secara  proporsi  alokasi  kepada  belanja  pegawai  pada  belanja  langsung dominan  besar,  maka  hal  ini  mengindikasikan  adanya  kelemahan  perhatian  APBD  kepada publik.  Struktur  Anggaran  Belanja  Daerah  Provinsi  Papua  sepertinya  tidak  terlihat  seperti kondisi tersebut apabila dilihat  sepanjang tahun 2013-2015. Anggaran Belanja Daerah lebih besar  pada  belanja  modal.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa,  Pemerintah  Provinsi  Papua sangat menaruh perhatian terhadap solusi permasalahan Papua.
Tabel 8.
Komposisi Alokasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2013-2015
Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)
Sepertinya  tidak  terperinci  jika  melihat  suatu  dokumen  APBD,  jika  tidak  melihat sejauh kemana APBD itu dibelanjakan. Pada prinsipnya, pola APBD di provinsi papua masih diarahkan  untuk  penciptaan  input  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat.
Terpampang  komponen  Belanja  Jalan,  irigasi  dan  jaringan  cukup  menguras  APBD  dalam pendanaan  Program  Belanja  Langsung.  Ditahun  2013  sebanyak  58  persen  meningkatkan cukup tajam higga tahun 2015 sebanyak 73 persen. Alokasi terkecil terlihat digunakan untuk belanja  aset  tetap  lainnya  dengan  proporsi  yang  menurun,  yaitu  dari  2,43%  di  tahun  2013 menjadi  0,44  di  tahun  2015.  Secara  total  jika  dibandingkan  dengan  belanja  modal  dan belanja  pegawai  terlihat  bahwa  belanja  pegawai  konsisten  terlihat  menurun  sebaliknya belanja modal konsisten terlihat meningkat. Kodisi ini dapat disimpukan bahwa pengelolaan belanja daerah di provinsi Papua berkualitas baik.
Realisasi  daya  serap  belanja  daerah  tahun  2013-2015  terlihat  fluktiatif  menurun dengan  capaian  dibawah  100%.  Capaian  terendah  belanja  daerah  terlihat  di  tahun  2014 yaitu  89,44%.  Begitu  juga  daya  serap  komponen  belanja  operasi,  modal  dan  tak  terduga terlihat lebih rendah dari tahun 2013 dan 2015. Daya serap yang rendah dapat diindikasikan sebagai  kegagalan  birokrasi  pemerintah  yang  berakibat  pada  hilangnya  sebagian  manfaat belanja yang sudah dialokasikan untuk mendanai program/kegiatan prioritas.
Gambar 5. Daya Serap Belanja Tahun 2013-2015

## Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)
Jika  di  rinci  per  komponen  belanja,  daya  serap  belanja  terendah  yaitu  belanja  tak terduga yang memang dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak  diharapkan  terjadi  berulang,  seperti  kebutuhan  tanggap  darurat  bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dan dana pendamping DAK, yang tidak tertampung  dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  pada  tahun  anggaran  tersebut,  termasuk
pengembalian  atas  kelebihan  penerimaan  daerah  tahun-tahun  sebelumnya.  Artinya  jika rendah daya serapnya hal-hal tak terduga tersebut tidak terjadi seperti yang diasumsikan.

## 4.  Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kondisi SILPA APBD
Pemda  yang  menetapkan  APBD  defisit  mungkin  saja  memiliki  SILPA  realisasinnya yang  lebih  besar  daripada  APBD  surplus.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  komponen pembiayaan  neto  yang  diperhitungkan  dalam  penentuan  angka  SILPA.  Terkait  SILPA  ini terdapat  dikotomi  pemikiran,  ada  yang  mengatakan  seharusnya  tidak  ada  SILPA  dalam APBD, dan ada yang memilih SILPA dibolehkan.
Bagi  yang  menginginkan  tidak  ada  SILPA  beranggapan  bahwa  seluruh  anggaran yang  ada  harus  terserap  semuanya  untuk  merealisasikan  program-program  kerja. Sementara  yang  menetapkan  ada  SILPA  berpikiran  karena  dimungkinkan  adanya  efisiensi dalam belanja, rendahnya daya serap belanja, target pendapatan daerah yang tidak terwujud maksimal atau sebaliknya pendapatan yang melebihi target, dan sebagainya.
Diantara  dua  pandangan  tersebut,  ada  yang  lebih  moderat  yaitu  SILPA  yang sebaiknya  semakin  rendah.  Dalam  hal  ini  dianggap  SILPA  sulit  dihindari,  namun  harus terkendali yang tidak boleh terus menerus meningkat. Akan tetapi, pandangan tersebut tidak diiringi  dengan  batas  minimum  SILPA  yang  ideal  tersebut  berapa?  Oleh  karena  itu  dalam analisis  ini  pengukuran  kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah  hanya  sebatas  dengan memperhatikan  kecenderungan  SILPA  setiap  tahunnya,  dimana  semakin  membaik kualitasnya jika SILPA cenderung menurun, sebaliknya dianggap kualitasnya tidak baik.
Tabel 9.
Perkembangan SILPA APBD  Tahun 2013-2015
Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)
Anggaran  surplus  terjadi  di  tahun  2013  dan  2014,  kondisi  ini  menunjukkan  adanya penerimaan    yang  lebih  besar  dari  belanja  yang  dimanfaatkan  untuk  mendanai  program kegiatan, sedangkan tahun 2015 kondisi sebaliknya terjadi yaitu penerimaan lebih kecil dari pengeluaran  yang  dilakukan pemerintah.  SiLPA yang  merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya terlihat meningkat. Untuk pembiayaan pengeluaran terlihat cenderung menurun besarannya. Untuk SILPA, terlihat positip angkanya dan  ada  kecenderungan  menurun  jika  dibanding  tahun  2013  dan  2014.  kondisi  ini  berarti dapat  dikatakan  sudah  cukup  berkualitas  namun  Pemerintah  daerah  provinsi  Papua  perlu memanfaatkannya  SILPA  tersebut  untuk    penambahan  program/kegiatan  prioritas  yang dibutuhkan,  penambahan  volume  program/kegiatan  yang  telah  dianggarkan,  dan/atau pengeluaran pembiayaan untuk pmbentukaan dana cadangan atau penyertaan modal.

## 5. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Opini LKPD
Salah  satu  peran  dan  tujuan  menyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) adalah untuk menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik  daerah  (Kepala  Daerah  dan  DPRD)  dalam  rangka  pengambilan  kebijakan  fiskal pemerintah daerah. LKPD dikatakan berkualitas jika dapat memberikan informasi keuangan secara  relevan,  handal,  dapat  diperbandingkan  dan  dapat  dipahami  sebagai  dasar pengambilan  kebijakan.  Berikut  ini  dapat  dilihat  perkembangan  Opini  BPK  terhadap  LKPD Provinsi Papua selama periode 2013-2016.
Tabel 10.
Perkembangan Opini BPK Terhadap LKPD Provinsi Papua Tahun 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 WDP WTP DPP WTP WTP WTP WTP
Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2019 (data diolah)
Upaya  Pemerintah  Provinsi  Papua  untuk  memperbaiki  kinerja  penatausahaan, pertanggungjawaban  dan  pelaporan  keuangan  daerah  selama  tahun  2013-2014
membuahkan  hasil  yang  sangat  baik.  Hal  ini  ditandai  dengan  diperolehnya  Opini  WTP (Wajar  Tanpa  Pengecualian)  dari  BPK  pada  tahun  2015,  yang  kemudian  berlanjut  sampai dengan  tahun  2018,  sehingga  Pemerintah  Provinsi  Papua  berhasil  mencetak  Opini  WTP sebanyak  4  kali  berturut-turut.  Meskipun  demikian,  BPK  masih  menemukan  sejumlah permasalahan  yang  hendaknya  menjadi  perhatian  Pemerintah  Provinsi  Papua  diantaranya penganggaran  pendapatan  pajak,  belanja  bagi  hasil  pajak,  defisit  dalam  perubahan  APBD 2018  belum  sesuai  ketentuan,  kesalahan  penganggaran  belanja  perubahan  APBD  dan pertanggungjawaban  perjalanan  dinas  masih  ada  yang  belum  didukung  bukti  pertanggung jawabannya (BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, 2019).
Beberapa  poin  penting  yang  menunjang  pencapaian  Opini  WTP  pada  Pemerintah Provinsi  Papua  selama  ini  antara  lain:  (1)  regulasi  yang  terkait  dengan  pengelolaan keuangan  daerah  semakin  dilengkapi  seperti  pengelolaan  dana  otsus;  (2)  pokok-pokok pengelolaan  keuangan  daerah,  pengelolaan  barang  milik  daerah;  (3)  tindak  lanjut  atas catatan  laporan  keuangan  BPK  semakin  baik  dan  meningkat;  (4)  mulai  tahun  2015  sesuai dengan Permendagri Nomer 64 Tahun 2015 pemerintah provinsi telah menerapkan Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual;  (5)  semakin  membaiknya  SPI  dalam  tata  kelola keuangan daerah;  dan (6) penataan asset, piutang dan persediaan yang semakin baik dan mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PP  No.  71  Tahun  2010)  Berbasis  Akrual (Permendagri No. 64 Tahun 2015).

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a.  Secara  keseluruhan  kualitas  pengelolaan  daerah  dalam  perencanaan  penganggaran dapat  dikatakan  berkualitas  baik.  Indikator  kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah  ini dilihat  dari  ketepatan  waktu  dalam  penyusunan  APBD  dan  APBD-P,  total  PAD terhadap    Total  Pendapatan,  belanja  program  yang  dialokasi  untuk  kesejahteraan masyarakat,  tingginya  realisasi  pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  rendahnya  SILPA, serta Opini BPK atas LKPD yang semakin meningkat;
b.  Kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  menggunakan  Indikator  ketepatan waktu  dalam  penyusunan  APBD  dan  APBD-P  Tahun  2011-2016  terlihat  variatif  dan dapat dikatakan  berkualitas  baik.  Tahun  2011,  penetapan  perda  APBD  tanggal  8-12- 2010 atau sangat tepat waktu dan untuk APBD-P tanggal 14-11-2011 atau sangat tidak tepat  waktu  sehingga  dapat  dikatakan  cukup  berkualitas.  Tahun  2012,  penetapan perda APBD tangal 8-3-2011 atau sangat tidak tepat waktu, dan APBD-P tanggal 22- 10-2012  atau  tepat  waktu  sehingga  dapat  dikatakan  cukup  baik/cukup  berkualitas. Tahun 2013, penetapan APBD tanggal 7-1-2013, atau tidak tepat waktu dan APBD-P tanggal  27-9-2013  atau  sangat  tepat  waktu  sehingga  dapat  dikatakan  cukup berkualitas.  Tahun  2014  penetapan  APBD  dan  APBD-P  tidak  ada  informasi  tentang tanggal  penetapan.  Tahun  2015,  penetapan  APBD  tanggal  19-12-2014  atau  sangat tepat  waktu  dan  APBD-P  tanggal  8-9-2015  atau  sangat  tepat  waktu  sehingga  dapat dikatakan  sangat  berkualitas.  Tahun  2016,  penetapan  APBD  tanggal  8-1-2015  atau tidak  tepat  waktu  dan  APBD-P  tanggal  13-10-2016  atau  tepat  waktu  sehingga  dapat dikatakan cukup berkualitas;
c.  Dengan  menggunakan  indikator  total  PAD  dengan  Total  pendapatan  maka  dapat dikatakan  secara  umum  berkualitas  cukup  baik.  Dilihat  dari  Rasio  efisiensi  dapat dikatakan sepanjang tahun 2013-2016 cukup berkualitas pengelolaannya. Hal ini dilihat dari  rasio  realisasi  antara  komponen  pendapatan  yaitu  pajak  dan  retribusi  dengan biaya yang dikeluakan untuk pengelolaannya angkanya semakin menurun dan berada pada angka di bawah 4% sehingga dapat dikategorikan sangat efisien;
d.  Rasio  efektifitas  capaian  PAD  terhadap  target  yang  direncanakan  sepanjang  tahun 2013-2016 menunjukkan kategori sangat efektif, namun perlu mendapatkan perhatian terutama  terkait  dengan  per  rincian  komponen  PAD  karena  jika  diperhatikan  belum semuanya  efektif.  Disamping  itu  untuk  yang  capaian  yang  belum  efektif  dan  yang sangat efektif perlu mendapatkan perhatian dikarenakan apakah memang kesenjangan penerimaan tersebut terjadi karena target pendapatan ditentukan lebih rendah ataukah terlalu tinggi dari potensi yang sebenarnya;
e.  Dari  sisi  kemandirian,  terlihat  angka  rasionya  fluktuatif  yang  menurun  dengan  rasio masih  di  bawah  angka  10%.  dengan  pola  hubungan    yang  intruktif.  Kondisi  ini mengindikasikan  masih  tinggi/dominannya  pengarahan  atau  campur  tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi di Papua;
f.  Proporsi  belanja  pegawai  terhadap  total  belanja  daerah  terlihat  konsisten  menurun sebaliknya  proporsi belanja  modal  terhadap total  belanja  konsisten  terlihat  meningkat namun belum menunjukkan kondisi ideal.  Jika di rinci berdasarkan kelompok belanja modal,  maka  proporsi  terbesar  belanja  jalan,  irigasi  dan  jaringan  menempati  posisi terbesar dan meningkat. Secara umum dapat disimpukan bahwa pengelolaan belanja daerah di provinsi Papua belum berkualitas baik;
g.  Untuk  SILPA,  terlihat  positip  angkanya  dan  ada  kecenderungan  menurun  jika dibanding  tahun  2013  dan 2014.  kondisi  ini  dapat  dikatakan  sudah  cukup  berkualitas namun  Pemerintah  daerah  provinsi  Papua  perlu  memanfaatkannya  SILPA  tersebut untuk  penambahan program/kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program/kegiatan  yang  telah  dianggarkan,  dan/atau  pengeluaran  pembiayaan  untuk pembentukaan dana cadangan atau penyertaan modal.
2. Saran
a.  Untuk  meningkatkan kualitas APBD, proses penyusunannya harus  tepat waktu mulai dari  penyusunan  RKPD,  KUA  PPAS,  SE  dan  pedoman  penyusunan  RKA  SKPD, penyusunan  RKA  SKPD/PPKD,  Pembahasan  dengan  Legislatif  sampai  pada penetapan  APBD.  Komitmen  atas  ketepatan  waktu  penyusunan  dokumen perencanaan  dan  penganggaran  tersebut  dimakudkan  agar  baik  eksekutif  maupun legislatif  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  melakukan  kajian  lebih  mendalam  atas dokumen tersebut;
b.  Dalam  upaya  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  kualitas  pendapatan  daerah  yang bersumber  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  pemerintah  daerah  harus melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai
dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya. Sehingga tidak terjadi kesenjangan anggaran  antara  target  dan  realisasi  akibat  kurangnya  pengawasan  dan  kegiatan penagihan  ataupun  terjadi  varians  anggaran  karena  terlalu  rendah  atau  terlalu tingginya  penetapan  target  yang  tidak  sesuai  dengan  potensinya.  Upaya  ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah, efisiensi dan efektifitas PAD;
c.  Mendorong  perusahaan  daerah  yang  menjalankan  fungsi  pemupukan  laba  ( profit oriented )  agar  mampu  menghasilkan  keuntungan  atau  deviden  dalam  rangka meningkatkan  PAD,  demikian  juga  untuk  perusahaan  yang  menjalankan  fungsi kemanfaatan  umum  ( public  oriented )  harus  mampu  meningkatkan  kualitas  layanan dan cakupannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.  Terkait  Daya  serap Belanja  yang tidak  mencapai  100%,  maka perlu dilakukan  kajian mendalam  dan  mendapatkan  perhatian  pemerintah  daerah  apakah  karena  adanya efisiensi  karena  capaian  output  yang  sudah  100%  atau  disebabkan  karena  adanya unsur kesengajaan terkait penggelembungan Belanja.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhusain,  A.  S., et  al .  Kebijakan  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
BPKAD Provinsi Papua. 2018. Penerimaan Dan Pengalokasian
Dana  Otonomi  Khusus  Papua  Tahun  2002-2016.  Badan  Pengelola  Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura.
BPS Provinsi Papua. 2016. Papua Dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
________________________.  2015.  Papua  Dalam  Angka  Tahun  2015.  Badan  Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
________________________.  2014.  Papua  Dalam  Angka  Tahun  2014.  Badan  Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
Daryanto,  A.,  dan  Hafizrianda,  Y.  2010.  Metode  Kuantitatif  Untuk  Perencanaan Pembangunan. IPB-Press, Bogor.
Deputi  BPRDOD  RI.  2012.  Pembangunan    Daerah    Dalam    Angka    2012.  Deputi  Bidang Pengembangan Regional  dan Otonomi Daerah, Bappenas RI, Jakarta.
DJPK  KEMENKEU  RI.  2019.  APBD  dan  Neraca  Daerah.  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
Ekawarna, S.U., Sam, I., dan Rahayu, S. 2009. Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Jambi
Halim, A. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah.Salemba Empat, Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. Yogyakarta.
Musgrave,  R.  A.,  dan  Musgrave,  P.B. 1984.  Public  Finance  in  Theory and  Practice.  Fourth Edition. McGraw-Hill Book Company, New York.
Nurhidayat.  2005.  Otonomi  Daerah Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah,  UU RI  No.  32  Tahun  2004  &  UU  RI  No.  33  Tahun  2004.  Penerbit  Nuansa  Aulia, Bandung.
SEKDA  Provinsi  Papua.  2013.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  nomor  14  Tahun  2013 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Provinsi  Papua Tahun 2013-2018. Seketaris Daerah Provinsi Papua, Jayapura.
SETNEG  RI.  2001.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Seketariat Negara RI, Jakarta.
____________ . 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Seketariat Negara RI, Jakarta.
____________.  2014.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Seketariat Negara RI, Jakarta.
____________.  2008.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2008 Tentang  Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Seketariat Negara RI, Jakarta.
Siyoto, S., dan Ali, S. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media, Yogyakarta.
Suparmoko.  1991.  Keuangan  Negara  Dalam  Teori  dan  Praktik,  edisi  empat,  BPFE-UGM, Yogyakarta.
TP2K. 2017. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD Provinsi Papua TA 2013-2016.  Tim  Pengendali  Program  dan  Kegiatan    Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Jayapura.