## Volume 3 No. 1, Juli  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Bukittinggi)

## Benni Rusli
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: bennirusli@gmail.com

## Abstract
This study discusses the aplitation of good faith in the process to make agreements, and barriers to what is found in its applications and any effort taken to overcome barriers to the application of in good faith. This study  uses  sociology  juridical  approach,  with  methods  of  collecting  data  such  as;  documents,  deed  of consumer financing agreement, interviews with informants, the data were analyzed qualitatively that by connecting  with  legislation,  jurisprudence  and  expert  opinion.  The  Research  found  that  applying  the principle  of  good  faith  has  not  been  fully  carried  out  by  a  Creditor  that  is  in  the  sense  of  subjective, honesty to not conceal material facts and the obligation to explain material facts to prospective debito and debofors were also not in good faith the obligations in  the form carefully examine the material facts in financing  agreement,  barriers  found  in  the  form  of  briet  negotiation  process  until  the  signing  of  the agreement, the procedures prescribed consumer finance. Companies limit the opportunity to understand the facts material to the maximum. The lack of consumer willingness to question the material facts that will be agreed.
Keywords: Implementation; Good Faith Azaz; Financing Agreement; Consumer

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  penerapan  itikad  baik  dalam  proses  pembuatan  perjanjian,  dan hambatan apa yang ditemukan dalam penerapannya serta apa upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam  penerapan  asas  itikad  baik.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  dengan metode  pengumpul  data  berupa,  dokumen  berupa  akta  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  wawancara dengan  informan,  kemudian  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif,  yakni  dengan menghubungkan  dengan  perundang-undangan,  yurisprudensi  dan  pendapat  ahli.  Dari  penelitian  ini ditemukan bahwa penerapan asas itikad baik belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yakni  dalam  arti  subjektif,  kejujuran  untuk  tidak  menyembunyikan  fakta  material  dan  kewajiban menjelaskan fakta material kepada konsumen, dan konsumen juga belum sepenuhnya beritikad baik dalam bentuk menjalankan kewajibannya meneliti secara seksama fakta material dalam perjanjian pembiayaan. Hambatan  yang  ditemukan  berupa  singkatnya  proses  negosiasi  sampai  penanda-tanganan  perjanjian, prosedur  yang  ditentukan  perusahaan  pembiayaan  membatasi  kesempatan  konsumen  memahami  fakta material secara maksimal, dan dari konsumen kurangnya kemauan untuk mempertanyakan fakta material yang akan disepakati.
Kata kunci: Penerapan; Asas Itikad Baik; Perjanjian Pembiayaan; Konsumen

## A. PENDAHULUAN
Di  dalam  kehidupan  sehari-hari  ditemukan  berbagai  macam  transaksi  yang dilahirkan setiap saat yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tertulis, yang sering disebut dengan Perjanjian. Perjanjian yang dilahirkan dalam berbagai transaksi tersebut banyak pula dilakukan dalam bentuk tertulis atau sering disebut dengan istilah kontrak. Perjanjian  tertulis  yang  dilahirkan  tersebut  sering  pula  berbentuk  Perjanjian  Standar atau  diistilahkan  dengan  Kontrak  Standar (Standart  Contract). Standar  kontrak merupakan  perjanjian  yang  telah  ditentukan  dan  telah  dituangkan  dalam  bentuk formulir.  Kontrak  ini  telah  ditentukan  secara  sepihak  oleh  salah  satu  pihak,  terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.
Hordius  mengemukakan  bahwa  syarat-syarat  baku  adalah  syarat-syarat  konsep tertulis  yang  dimuat  dalam  beberapa  perjanjian  yang  masih  akan  dibuat,  yang jumlahnya  tidak  tentu,  tanpa  membicarakan  isinya  lebih  dahulu.  Inti  dari  perjanjian baku  menurut  Hordius  adalah  isi  perjanjian  itu  tanpa  dibicarakan  dengan  pihak  lain, sedangkan  pihak  lainnya  hanya  diminta  untuk  menerima  atau  menolak  isi  perjanjian tersebut. 1
Menurut  Darus  Badrulzaman, “Bahwa  standar  kontrak  merupakan  perjanjian yang telah dibakukan. Ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:
1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya (ekonominya) kuat.
2. Masyarakat  (debitur)  sama  sekali  tidak  ikut  bersama-sama  menentukan  isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis).
5. Dipersiapkan secara missal dan kollektif.” 2
Kontrak Baku atau kontrak standar, definisinya juga dapat dilihat dalam Undang- undang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Nomor 8 tahun 1999), dalam Pasal 1 butir  10  menyatakan,  bahwa  klausul  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan    dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan  terlebih  dahulu secara sepihak
1 Salim H.S. (2004). Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak). Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 107.
2 Ibid.
oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Salah satu faktor yang menghambat terwujudnya kebebasan berkontrak di tengah masyarakat  adalah  bentuk  perjanjian  standar  yang  menjadi  fenomena  diberbagai transaksi yang dilakukan, sehingga tiada cara lain salah satu pihak harus menerima saja apa  yang  diinginkan  oleh  pihak  lain.  Fenomena  perjanjian  standar  atau  baku  ini disebabkan  posisi  antara  kedua  pihak  yang  tak  seimbang,  dimana  yang  satu  lebih membutuhkan yang lain, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.
Menurut  Ridwan  Khairandy  dalam  bukunya  Itikad  Baik  dalam  kebebasan berkontrak  menyatakan  bahwa :  “Belakangan  terbukti  bahwa  kebebasan  berkontrak memiliki  banyak  kelemahan  dan  kritik  baik  dari  segi  akibat  negatif  yang ditimbulkannya  maupun  dari  kesalahan  berpikir  yang  melekat  di  dalamnya.  Kritik tersebut umumnya dikaitkan gagalnya sistim ekonomi laissez faire yang menjadi dasar kebebasan  berkontrak,  sehingga  kemudian  berkembang  dotrin  negara  kesejahteraan (welfare  state). Kebebasan  berkontrak  dalam  kenyataannya  juga  dapat  menimbulkan ketidakadilan. Asumsi kebebasan berkontrak adalah adanya keseimbangan posisi tawar menawar  para  pihak,  tetapi  dalam  kenyataannya,  sangat  sulit  menemukan  adanya kesejajaran posisi tawar tersebut, sehingga perumusan isi perjanjian dapat  didominasi oleh  salah  satu  pihak.  Dalam  perkembangannya  terbukti  pula  pendekatan  subjektif yang  melekat  dalam  kebebasan  memiliki  banyak  kelemahan.  Kontrak  tidak  dapat ditafsirkan  secara  subjektif  dengan  mengacu  kepada  maksud  atau  kehendak sesungguhnya dari para pihak.”. 3
Dalam  perjanjian  standar  atau  baku  memungkinkan  satu  pihak  menentukan  isi perjanjian  secara  sepihak,  tanpa  perlu  memberikan  kesempatan  pada  pihak  lawan membaca,  mempelajari,  meminta  penjelasan  sedetail  mungkin,  apalagi  menawar  atau menolak  seluruh  atau  sebagian  dari  apa  yang  diinginkan  pihak  lawan  yang menyodorkan  isi  perjanjian  yang  sudah  dibakukan  tersebut.  Perjanjian  standar dirasakan  telah  menimbulkan  ketidakadilan,  karena  dalam  realita  pihak  lawan  harus
3 Ridwan  Khairandy.  (2003). Iktikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak .  Jakarta  :  FH-UI-Pascasarjana, hlm.  346 - 347.
menerima apa saja, termasuk tak perlu tahu secara detail isi dan maksud dari apa yang tertuang dalam suatu perjanjian yang sudah standar tersebut, sehingga terkesan itikad baik  dalam  pembuatan  perjanjian  tidak  dikedepankan.  Dan  bisa  juga  terkesan  ada paksaan  secara  tak  langsung  dari  pihak  lawan  dalam  pembuatan  perjanjian,  sehingga akhirnya  lahir  juga  suatu  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  perjanjian.  Jika  terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian (disebut juga dengan wanprestasi atau ingkar janji) pihak  yang  melanggar  tersebut  harus  menerima  sanksi,  walaupun  sebelumnya  tidak mengetahui  secara  detail  isi  perjanjian  atau  dalam  praktek  pihak  lain  diharuskan menanggung beban atas sanksi yang diberikan.
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH  Perdata,  suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  mengikat  sebagai  undang- undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Suharnoko, “dalam praktek , berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang  untuk  mencampuri  isi  perjanjian,  sehingga  tampaknya  itikad  baik  bukan saja  harus  ada  pada  pelaksanaan  perjanjian,  tetapi  juga  pada  saat  dibuatnya  atau ditandatanganinya  perjanjian.  Misalnya,  dalam  kasus  Ny.  Boesono  dan  R.  Boesono melawan  Sri  Setianingsih  perkara  No.  341/K/Pdt/1985,  tanggal  14  Maret  1987, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa bunga pinjaman sebesar 10 %  perbulan  adalah  terlalu  tinggi  dan  menimbulkan  ketidakadilan.  Pengadilan menurunkan tingkat suku bunga dari 10 % menjadi 1 % perbulan.” 4
Walaupun  itikad  baik  menjadi  asas  yang  sangat  penting  dalam  hukum  kontrak dan  telah  diterima  dalam  berbagai  hukum  nasional  dan  internasional,  tetapi  sampai sekarang permasalahannya tentang definisi itikad baik tetap sangat abstrak. Tidak ada pengertian itikad baik yang diterima secara universal. Itikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata harus didasarkan pada kerasional dan kepatutan. Itikad baik pra  kontrak  tetap  mengacu  kepada  itikad  baik  yang  bersifat  subjektif.  Itikad  yang bersifat subjektif ini digantungkan pada kejujuran para pihak. Dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak, pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menjelaskan fakta
4 Suharnoko. ( 2005). Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus . Jakarta : Prenada Media,  hlm. 4 – 5.
material  yang  berkaitan  dengan  pokok  yang  dinegosiasikan  sedangkan  debitur memiliki  kewajiban  untuk  meneliti  fakta  material  tersebut.  Terciptanya  itikad  baik dalam tahap pra kontrak ini sangat dipengaruhi ajaran culpa in contrahendo. 5
Menurut  Ridwan  Khairandy  berdasarkan  putusan  pengadilan  di  Indonesia, standar  itikad  baik  dalam  pra  kontrak  didasarkani  prinsip  kecermatan  dalam berkontrak.  Dengan  asas  ini,  para  pihak  masing-masing  memiliki  kewajiban  untuk menjelaskan  dan  meneliti  fakta  material  yang  berkaitan  dengan  kontrak  tersebut. Standar  itikad  baik  pelaksanan  kontrak  adalah  standar  objektif.  Dengan  standar  ini, perilaku  para  pihak  dalam  melaksanakan  kontrak,  dan  penilaian  terhadap  isi  kontrak harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan. 6
Putusan  pengadilan  Indonesia  mengikuti  perkembangan  sikap Hoge  Raad, yang menyatakan bahwa: bilamana dua pihak sedang berunding untuk membuat perjanjian, maka timbul antara mereka, menurut Hoge Raad , suatu hubungan hukum khusus yang disebut  prekontraktuil  dan  yang  dikuasai  oleh  itikad  baik.  Ajaran  ini  dikemukakan dalam putusan HR 15 November 1957 NJ 1958 No. 67 dan dijelaskan dalam beberapa putusan lain. Dari putusan-putusan itu ternyata bahwa menurut Hoge Raad para pihak yang berunding masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang berasaskan atas itikad baik, yaitu berkewajiban untuk memeriksa (onderzoekplicht) dan kewajiban untuk memberitahukan (mededelingsplicht). 7
Fenomena lain pada transaksi pengadaaan  kenderaan bermotor, khususnya  roda dua  yang  dituangkan  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  berdasarkan pengamatan sering terjadi permasalahan, seperti penarikan objek/kenderaan bermotor yang  dibiayai  dalam  perjanjian  pembiayaan,  yang  disebabkan  berbagai  hal,  sehingga menimbulkan  sengketa  diantara  para  pihak.  Disini  timbul  pertanyaan,  apakah  waktu pembuatan  perjanjian  kedua  belah  pihak  telah  mengedepankan  itikad  baik,  yakni: Apakah Pemberi Fasilitas Pembiayaan/Perusahaan Pembiayaan telah menjelaskan atau memberitahukan  semua  fakta  material  yang  disepakati  dalam  Perjanjian?  Apakah
5 Ridwan Khairandy. Op. cit., hlm. 346 - 347.
6 Ibid, hlm. 348.
7 P.L.  Wery.  (1990). Perkembangan  Hukum  tentang  Itikad  Baik  di  Nederland (Makalah).  Jakarta  : Percetakan Negara RI,  hlm. 15.
Penerima  Fasilitas  Pembiayaan/konsumen  telah  memeriksa  atau  meneliti  fakta-fakta material yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen tersebut?
Masalah yang dihadapi oleh para konsumen berkaitan dengan proses pembuatan atau lahirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen, diantaranya:
1. Terbatasnya kesempatan konsumen mempelajari dan memahami isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang akan disepakati tersebut.
2. Terbatasnya  kesempatan  pihak  perusahaan  pembiayaan  untuk  menjelaskan sejelas-jelasnya  kepada  konsumen  mengenai  isi  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen yang akan disepakati tersebut.
3. Keterbatasan  kesempatan  pihak  perusahaan  pembiayaan  menjelaskan  dan pihak  konsumen  menanyakan  tentang  sanksi  yang  penting  yang  harus ditanggung oleh salah satu pihak, jika melanggar perjanjian yang disepakati.
4. Tidak semua konsumen menerima salinan  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen dari  perusahaan  pembiayaan,  sehingga  kesulitan  memahami  apa  yang  telah mereka sepakati.
5. Ketika  menerima  sanksi  atas  pelanggaran  isi  perjanjian,  sering  konsumen merasa tidak pernah memperjanjikan hal tersebut.
Berdasarkan latar belakang  di atas yang  menjadi permasalahan  dalam penelitian ini,  yaitu  Bagaimana  penerapan  asas  Itikad  Baik  dalam  Proses  Pembuatan  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  pada  Perusahaan  Pembiayaan  di  kota  Bukittinggi?  Kemudian Faktor-faktor apa saja yang menghambat diterapkannya asas Itikad Baik dalam Proses Pembuatan  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  pada  Perusahaan  Pembiayaan  di  kota Bukittinggi?

## B. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Hukum  Sosiologis/Empiris (Socio  Legal Research), yakni  dengan  menggunakan  bahan-bahan  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  erat  kaitannya  dengan  objek  penelitian  atau  melihat  norma-norma
hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analistis, yaitu dengan penelitian ini diharapkan diperoleh  gambaran  menyeluruh,  lengkap  dan  sistimatis  mengenai  penerapan  asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di lokasi penelitian. Dan apa yang dipaparkan  tersebut  akan  dilakukan  analisis  terhadap  aspek  yang  berkaitan  dengan Hukum Perjanjian.
2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian dari informan dan  responden,  diantaranya  pimpinan  perusahaan  pembiayaan  sebagai pemberi  fasilitas  pembiayaan  dan  konsumen  sebagai  penerima  fasilitas pembiayaan.
b. Data  Skunder, yaitu  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  perpustakaan ( library research ), berupa:
1) Bahan  Hukum  Primer, yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari berbagai  peraturan  perundangan-undangan,  seperti  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPdt),  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-undang  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan lainnya.
2) Bahan  Hukum  Skunder, yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari buku,  jurnal,  hasil  penelitian,  dan  sebagainya  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian, seperti jurnal Sosiosains (Pascasarjana UGM).
3) Bahan  Hukum  Tersier, yaitu  bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  skunder,  berupa  kamus  hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya, seperti: Kamus Hukum edisi lengkap  Bahasa  Belanda – Indonesia – Inggris  oleh  Yan  Pramadya Puspa, Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poewadarminta.

## 3. Metode Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  terdiri dari:
a. Studi  Dokumen, untuk  mendapatkan  data  sekunder  guna  mendukung penelitian  ini  dilakukan  terhadap  dokumen-dokumen  yang  diperoleh  di lokasi  penelitian  yang  berkaitan  objek  penelitian,  khususnya  mengenai Perjanjian  Pembiayaan  dibuat  oleh  debitur/konsumen  dengan kreditur/Perusahaan Pembiayaan di kota Bukittinggi.
b. Wawancara  mendalam (in  depth  interviewing) , dilakukan  terhadap informan yakni debitur/konsumen dan kreditur/pimpinan atau karyawan Perusahaan  Pembiayaan  yang  ada  di  kota  Bukittinggi,  dengan menggunakan  pedoman  wawancara (interview  guide) yang  telah  disusun dan disiapkan sebelumnya.
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Terhadap data yang diperoleh dan terkumpul, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Editing, yakni  memeriksa  keseluruhan  data  yang  sudah  dikumpulkan untuk  memastikan  ada  atau  tidak  ada  kesalahan,  serta  diperbaiki  sesuai dengan pemasalahan penelitian.
b. Analisis  Data, yakni  dengan  menganalisis  secara  kualitatif,  maksudnya membuat  penafsiran  terhadap  data  yang  diperoleh  dengan  mengkaitkan dengan  teori-teori,  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi, pendapat  ahli  dan  konsep-konsep  yang  dikemukakan,  sehingga  dapat menjawab  permasalahan  yang  dirumuskan  serta  akhirnya  diperoleh kesimpulan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fakta  Material  yang  ditemukan  dalam  Akta  Perjanjian  Pembiayaan  yang membuktikan Penerapan Asas Itikad Baik tidak terlaksana sepenuhnya, diantaranya:

## Fakta Material Dalam Akta Perjanjian
Analisanya -  Akta  Perjanjian  Pemberian  Jaminan Fidusia  dibuat  dengan  akta  dibawah tangan. -  Berdasarkan  ketentuan  pasal  5  ayat  1
Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  pembebanan
benda  dengan  Jaminan  Fidusia  harus dibuat dengan akta notaris.
-  Segala  resiko  hilang  atau  musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima  Fasilitas  /Pemberi  Jaminan, sehingga  dengan  hilang  atau  musnahnya Barang  Jaminan  tidak  meniadakan, mengurangi  atau  menunda  pemenuhan kewajiban-kewajiban  Penerima  Fasilitas terhadap  Pemberi  Fasilitas  sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
- Resiko hilang atau musnahnya barang jaminan  hanya  menjadi  beban  pihak Debitur,  sedangkan  Kreditur  tidak  ikut menanggung  resiko.  Untuk  peristiwa tertentu, misalnya bencana alam, sudah sepantasnya Kreditur juga ikut menanggung  resiko  yang  menimpa barang  jaminan.  Pasal  18  ayat  1.a Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak dilaksanakan.
-  Apabila  Penerima  Fasilitas  tidak  dapat melunasi seluruh/sisa hutang pembiayaan,  maka  Pemberi  Fasilitas berhak sebagaimana Penerima
Fasilitas/Pemberi  Jaminan  setuju  untuk menarik  atau  mengambil  barang  jaminan dan melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan  seluruh/sisa  hutang  pembiayaan yang  masih  ada  dari  Penerima  Fasilitas atau  dari  pihak  lain  siapapun    yang menguasai barang jaminan tersebut.
- Proses  eksekusi  barang  jaminan menurut  pasal 29  Undang-undang
Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia, harus melalui prosedur tertentu. - Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan persetujuannya
kepada Pemberi Fasilitas  untuk mengalihkan atau menjaminkan  semua  hak  atau  piutang yang  timbul  dari  perjanjian  ini  kepada
-  Pasal  18  ayat  1.d  dan  1.h  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
tidak dilaksanakan.
pihak lain, dengan cara dan dalam bentuk apapun  juga  baik  seluruh  maupun sebagian.
-  Apabila  terjadi  gejolak  moneter  yang mengakibatkan  kenaikan  suku  bunga pinjaman,  maka  Kreditur  berhak  untuk menyesuaikan tingkat suku bunga tersebut dan  menyesuaikan  jumlah  kewajiban pembayaran angsuran Debitur dan memberitahukannya secara tertulis kepada
Debitur.  Atas  perubahan  tersebut  Debitur dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikuti penyesuian tersebut.
- Resiko  yang  disebabkan  gejolak moneter  merupakan  beban  Kreditur, maka  tidak  sepantasnya  dibebankan kepada  Debitur.  Pasal  1338  ayat  3 KUHPerdata  tentang  itikad  baik  dalam pelaksanaan perjanjian tidak dilaksanakan.
-  Seluruh  kewajiban  Debitur  kepada Kreditur,  dapat  ditagih  seketika  dan sekaligus,  tanpa  pemberitahuan  secara tertulis  terlebih    dahulu  kepada  debitur, atau  tanpa  somasi  lagi,  sehingga  suatu peringatan  dengan  surat  juru  sita  atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi  salah  satu  keadaan,  yaitu  “debitur lalai  membayar  angsuran  secara  penuh pada tanggal yang  telah ditetapkan.
- Prosedur  penagihan  kewajiban debitur oleh kreditur dilakukan dengan cara-cara  sewenang-wenang,  sehingga debitur  diperlakukan  dengan  tidak semestinya atau kreditur sudah memperlihatkan  itikad  tidak  baik. Sesuai dengan pasal 7 huruf a Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha  beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan usahanya. Dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan, maka: 1).  Pemberi  Fasilitas  berhak  menuntut
pelunasan  kepada  Penerima  Fasilitas, sebagaimana  Penerima  Fasilitas  setuju
-  Pasal  29  Undang-undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, tidak dilaksanakan.
untuk  melakukan  pelunasan  atas  seluruh atau  sisa  hutang  pembiayaan  yang  masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.
2).  Apabila  Penerima  Fasilitas  tidak melunasi
seluruh/sisa hutang pembiayaan,  maka  Pemberi  Fasilitas berhak sebagaimana
Penerima
Fasilitas/Pemberi  Jaminan  setuju  untuk menarik  atau  mengambil  barang  jaminan dan melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan  seluruh/sisa  hutang  pembiayaan yang  masih  ada  dari  Penerima  Fasilitas atau  dari  pihak  lain  siapapun  yang menguasai barang jaminan tersebut.
Hasil  penelitian  berdasarkan informasi  yang  diperoleh  dari  informan  di  lokasi penelitian,  yang  membuktikan  Penerapan  Asas  Itikad  Baik  tidak  terlaksana sepenuhnya, diantaranya:
Hasil Penelitian Analisanya - Tidak semua debitur/konsumen mendapat salinan akta Perjanjian Pembiayaan. Untuk  mendapatkan  salinan sangat tergantung kemauan debitur
meminta  pada  kreditur  setelah  ditanda tanganinya akta perjanjian pembiayaan.
- Kesempatan debitur mengetahui apa yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya menjadi terbatas .
- Kreditur hanya menjelaskan sebagian fakta material  yang  dimuat  dalam  perjanjian pembiayaan  yang  akan  disepakati  dengan debitur.
- Debitur  tidak  memahami  seluruh fakta material yang disepakati dengan kreditur,  yang  berpotensi  merugikan debitur dikemudian hari.
Dari  hasil  penelitian  di  lokasi  penelitian  dan  setelah  dianalisa  dengan menghubungkan  dengan  yurisprudensi,  pendapat  ahli  atau  dotrin,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1. Pihak Perusahaan Pembiayaan dan calon Konsumen seharusnya menerapkan asas Itikad  baik  sejak  dari  tahap  negoisasi  sampai  ditanda  tanganinya  akta  Perjanjian Pembiayaan.
Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  oleh  Suharnoko,  bahwa  dalam  praktek, berdasarkan  asas  itikad  baik  hakim  memang  menggunakan  wewenang  untuk mencampuri  isi  perjanjian,  sehingga  tampaknya itikad  baik bukan  saja  harus  ada pada  pelaksanaan  perjanjian,  tetapi  juga pada  saat  dibuatnya  atau ditandatanganinya perjanjian . Misalnya, dalam kasus Ny. Boesono dan R. Boesono melawan  Sri  Setianingsih perkara  No.  341/K/Pdt/1985,  tanggal  14  Maret  1987, Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia memutuskan  bahwa  bunga  pinjaman sebesar  10  %  perbulan  adalah  terlalu  tinggi  dan  menimbulkan  ketidakadilan. Pengadilan menurunkan tingkat suku bunga dari 10 % menjadi 1 % perbulan. Tetapi  kenyataanya  tidak  sepenuhnya  hal  itu  dapat  diterapkan,  karena  proses pembuatan  Perjanjian  Pembiayaan  begitu  singkat,  sehingga  hasilnya  tidak maksimal  bagi  para  pihak  untuk  mendiskusikan  segala  hal  tentang  fakta  material yang termuat dalam akta Perjanjian Pembiayaan yang akan mereka sepakati.
2. Itikad  Baik  dalam  pembuatan  Perjanjian  atau  proses  negosiasi  sampai penandatanganan bersifat subjektif, berarti diperlukan kejujuran  para pihak untuk tidak  menyembunyikan  sesuatu  terhadap  pihak  lain,  menjelaskan  dan  meneliti fakta material yang akan disepakati dengan sejujurnya.
Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Ridwan Khairandy, bahwa Itikad baik pra kontrak  tetap  mengacu  kepada  itikad  baik  yang  bersifat  subjektif.  Itikad  yang bersifat  subjektif  ini  digantungkan  pada  kejujuran  para  pihak.  Dalam  proses negosiasi  dan  penyusunan  kontrak,  pihak  kreditur  memiliki  kewajiban  untuk menjelaskan  fakta  material  yang  berkaitan  dengan  pokok  yang  dinegosiasikan sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk meneliti fakta material tersebut.
Tetapi  kenyataannya  kejujuran  tersebut  tidak  sepenuhnya  dilakukan  oleh  pihak perusahaan pembiayaan maupun pihak konsumen. Tidak sepenuhnya isi perjanjian dibacakan,  dijelaskan  sejelas-jelasnya  kepada  pihak  konsumen,  sehingga kesalahpahaman,  ketidaktahuan  tentang  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban pihak  konsumen  akan  sering  terjadi  dikemudian  hari  setelah  akta  Perjanjian Pembiayaan tersebut ditanda tangani.
3. Itikad  Baik  juga  berarti  adanya  kewajiban  dari  calon  konsumen  untuk  memeriksa fakta  material  dan  kewajiban  pihak  perusahaan  pembiayaan  memberitahukan segala hal yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan.
Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh P.L. Wery, bahwa putusan pengadilan Indonesia  mengikuti  perkembangan  sikap Hoge  Raad, yang  menyatakan  bahwa: bilamana  dua  pihak  sedang  berunding  untuk  membuat  perjanjian  maka  timbul antara mereka, menurut Hoge Raad , suatu hubungan hukum khusus yang disebut prekontraktuil dan yang dikuasai oleh itikad baik . Ajaran ini dikemukakan dalam putusan  HR  15  November  1957  NJ  1958  No.  67 dan  dijelaskan  dalam  beberapa putusan lain.   Menurut P.L. Wery, dalam putusan HR 15 November 1957 NJ 1958 No. 67, menurut Hoge Raad para pihak yang berunding masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban  yang  berasaskan  atas  itikad  baik,  yaitu berkewajiban  untuk memeriksa (onderzoekplicht) dan kewajiban untuk memberitahukan (mededelingsplicht).
Kenyataanya  banyak  dari  calon  konsumen  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya memeriksa terlebih dahulu apa yang akan disepakatinya dengan seksama, sehingga nanti  tidak  merasa  dirugikan  dengan  isi  perjanjian  yang  terlanjur  disepakati.  Dari pihak  perusahaan  pembiayaan  juga  tidak  sepenuhnya  memenuhi  kewajibannya memberitahukan segala hal yang berkaitan dengan isi Perjanjian Pembiayaan pada calon  konsumen,  karena  pihak  perusahaan  pembiayaan  yang  sejak  awal mempersiapkannya  aktanya  tentu  pihak  yang  lebih  banyak  mengetahui  dan memahami isi perjanjian tersebut dibandingkan calon konsumen.
4. Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  lokasi  penelitian  pada  kedua  perusahaan pembiayaan belum sepenuhnya diterapkan asas Itikad Baik dalam pra-kontrak atau dalam proses pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen,
Hal ini terlihat dari tidak sepenuhnya pihak perusahaan pembiayaan melaksanakan kewajibannya memberitahukan atau menjelaskan sejelas-jelasnya isi perjanjian yang akan  disepakati  dan  di  pihak  konsumen  juga  tidak  sepenuhnya  melaksanakan kewajibannya  memeriksa  atau  meneliti  secermatnya  isi  perjanjian  yang  akan disepakati  sebelum    menyetujuinya  dan  menanda  tanganinya.  Akibat  dari  tidak diterapkannya sepenuhnya asas Itikad Baik dalam pra kontrak oleh masing-masing pihak, akan berakibat dan berpotensi merugikan bagi Pihak Konsumen yang tidak memahami isi perjanjian sejelas-jelasnya, sehingga nantinya diharuskan memenuhi suatu  kewajiban  yang  tidak  dipahami  dan  diketahuinya  sejak  awal  perjanjian dibuat.  Dan  bagi  pihak  perusahaan  pembiayaan  dengan  tidak  ada  kemauan  dari pihak konsumen memeriksa atau meneliti isi perjanjian dengan seksama berakibat dan berpotensi pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat atau sulit menerima hak- haknya dikemudian hari.

## C. PENUTUP
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan, diantaranya,  bahwa  penerapan  asas  Itikad  Baik  belum  sepenuhnya  dilakukan  oleh perusahaan  pembiayaan  maupun  konsumen.  Perusahaan  pembiayaan  belum sepenuhnya  menerapkan  asas  itikad  baik  secara  subjektif  yakni kejujuran  untuk  tidak menyembunyikan fakta material dan memenuhi kewajiban menjelaskan sejelas-jelasnya fakta material perjanjian pembiayaan kepada konsumen. Konsumen belum sepenuhnya menerapkan  asas  itikad  baik  dalam  bentuk  memenuhi  kewajiban  meneliti  dengan seksama  draf  akta  perjanjian  pembiayaan  yang  akan  disepakati.  Untuk  itu  pihak perusahaan  pembiayaan  perlu  meninjau  kembali  prosedur  pembuatan  Perjanjian Pembiayaan  yang  telah    ditentukan  supaya pihak  konsumen  punya  kesempatan  yang lebih  banyak  untuk  mendalami  fakta  material  yang  akan  disepakati  dan  memberi
kesempatan  draf  akta  Perjanjian  Pembiayaan  dipelajari  dengan  seksama  oleh  calon konsumen.
Faktor  yang  menghambat  asas  Itikad  Baik  tidak  diterapkan  sepenuhnya disebabkan  beberapa  hal,  diantaranya:  proses  lahirnya  perjanjian  pembiayaan berlangsung  sangat  singkat  dan  sederhana,  prosedur  yang    berlaku  pada  pihak perusahaan  pembiayaan  membatasi  kesempatan  konsumen  mendapatkan  penjelasan yang  sejelas-jelasnya  tentang  fakta  material  yang  akan  disepakati,  seperti  proses transaksi yang harus tuntas dalam jangka waktu tertentu. Dari pihak konsumen tidak ada  kemauan  dan  keberanian  untuk  mempertanyakan  atau  meneliti  tentang  fakta material yang akan disepakati, konsumen begitu yakin dan percaya isi perjanjian tidak akan  merugikannya,  kondisi  konsumen  yang  lebih  banyak  menginginkan  proses transaksi  cepat  selesai  sekaligus  sepeda  motor  dapat  langsung  diterima.  Untuk  itu peraturan  perundang-undangan  tentang  perlindungan  konsumen  perlu    mengatur tentang  lembaga  pengawas  terhadap  perjanjian  standar/baku  yang  dibuat  antara perusahaan  pembiayaan  dengan  konsumen,  supaya  dapat  memberikan  perlindungan yang  maksimal  kepada  calon  konsumen  yang  berpotensi  dirugikan,  terutama  dalam tahap  negosiasi  dengan  perusahaan  pembiayaan  pada  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Herlien  Budiono.  (2006). Asas  Keseimbangan  bagi  Perjanjian  Indonesia  (Hukum  Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia ). Bandung: Citra Aditya Bakti.
P.L.  Wery  (1990), Perkembangan  Hukum  tentang  Itikad  Baik  di  Nederland (Makalah). Jakarta: Percetakan Negara RI,
Reh  Bungana  br  PA  dkk, Perjanjian  Pembiayaan  dengan  sistim  Bagi  Hasil  melalui  Baitul Maal Wat Tamwil , dalam Jurnal Sosiosains (Pascasarjana UGM), Vol. 18 No. 3 Juli 2005.
Ridwan  Khairandy.  (2003). Iktikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak .  Jakarta:  FH-UI- Pascasarjana.
Salim  H.S  (2004). Hukum  Kontrak  (Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak). Jakarta:  Sinar Grafika.
--------------. (2003). Perkembangan Hukum Kontrak Innominnat di Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.
Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : Grasindo.
Suharnoko. (2005). Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus . Jakarta : Prenada Media. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.