Available online Jurnal Al Ashriyyah http://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah Volume 7 No 2 Oktober 2021

## DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM WAWASAN AL-QUR’AN

## Muhammad Soleh Ritonga*
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Kampus A Jl. Nangka No.58C Tanjung Barat (TB Simatupang), Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530. Kampus B Jl. Raya Tengah No. 80, Kel.
Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
E-mail: * muhammadsolehrtg@gmail.com
No. Tlp/WA: 081298408623
Diterima: 8 September 2021; Diperbaiki: 20 September 2021; Disetujui: 28 September 2021

## Abstract
Islam is a religion that regulates people's lives. This includes democracy and law enforcement. In democracy there are several views of Muslim experts, some accept but on the condition that the  power  is  not  absolute  in  the  hands  of  the  people,  and  there  are  also  those  who  reject  it altogether. In the ulama democracy accepted in Islam is deliberation and consensus in matters that are in accordance with religious rules. In Islamic democracy, it is very radicalism. This can be  seen  from  the views  of  some  scholars  of  Tafsir  regarding  Surah  Al-Baqarah  verse  143  that Islam is not exceeding the limit. Meanwhile, good law enforcement can be created because of a well-executed democracy. In Islam, law  enforcement is a profession that is not easy. There are criteria and ethics for judges as law enforcers so that the law can produce a fair law. In the enforcement of the law must glorify God's commandments and have a sense of compassion or concern  and  a  deep  sense  of  justice  that  is  shown.  Democracy  and  law  enforcement  in  the perspective  of  the  Qur'an  there  are  ethics  that  must  be  done,  so  that  democracy  and  law enforcement cannot be separated from religion as secular views separate religion from worldly problems.  Religion  with  the  guidance  of  the  holy  book  Al-Qur'an  plays  an  important  role  in guiding democracy and good law enforcement.
Keywords; Deliberation, consensus, moderate, fair
Abstrak .
Islam  adalah  agama  yang  mengatur  kehidupan  dibergai  bidang.  Termasuk  dalam  demokrasi dan penegakan hukum. Dalam hal demokrasi terdapat beberapa pandangan para ahli muslim ada yang menerima tapi dengan syarat tidak mutlak kekuasaan di tangan rakyat, ada juga yang menolak  sama  sekali.  Dalam  penafsiran  ulama  demokrasi  yang  diterima  dalam  Islam  adalah musyawarah  kemufakatan  dalam  hal  yang  sesuai  aturan  agama.  Dalam  demokrasi  Islam sangat menentang dengan radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari pandangan beberapa ulama ahli  Tafsir  tentang  surat  Al-Baqarah  ayat  143  bahwa  Islam  adalah  moderat  tidak  melampaui batas.  Sedangkan  penegakan  hukum  yang  baik  itu  bisa  tercipta  karena  demokrasi  yang dijalankan  dengan baik. Dalam Islam para  penegak hukum adalah profesi yang tidak mudah ada  kriteria dan etika bagi hakim sebagai penegak hukum  supaya hukum bisa menghasilkan hukum  yang  adil.  Dalam  pnegakan  hukum  tersebut  haruslah  mengagungkan  peintah  Allah dan  mempunyai  rasa welas  asih  atau  prihatin  dan  rasa  mendalam  yang  ditunjukkan  dengan berlaku  adil.  Demokrasi  dan  Penegakan  hukum  dalam  wawasan  Al-Qur’an  ada  etika  yang harus dilakukan, sehingga demokrasi dan penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari agama sebagaimana  pandangan  sekuler  yang  memisahkan  agama  dengan  masalah  keduniawian. Agamalah dengan panduan kitab suci Al-Qur’an berperan penting dalam memandu demokrasi dan penegakan hukum yang baik.
Kata kunci; Musyawarah, mufakat,moderat, adil.
Tautan permanen/DOI: xxx

## Pendahuluan
Demokrasi  dalam  pandangan  para tokoh  Islam  ada  yang  menyatakan bahwa  menolak  sama  sekali  demokrasi, namun  ada  juga    demokrasi  bisa diterima  dengan  syarat  tertentu. 1 dalam hal  ini  demokrasi  harus  di  atur  oleh agama.
Berbeda dengan pandangan sekuler  bahwa  agama  tidak  boleh mengatur  keduniaian  termsuk  masalah politik, seperti demokrasi dan penegakan hukum dan lain-lainnya. 2
Dari  latar  belakang  ini,  penulis tertarik  untuk  meneliti  bagaimana pandangan  Islam  terhadap  demokrasi dan  penegakan  hukum?  Dalam  hal  ini sesuai  dengan  kitab  suci  Al-Qur’an, maka penelitian demokrasi dan penegakan  hukum  ini  diteliti  dengan berwawasan Al-Qur’an.
Dalam tinjuan pustaka sebelumnya,  bahwa  peniliti  sudah  ada yang  meneliti  tentang  demokrasi  dan penegakan  hukum  di  beberapa  jurnal, seperti  Demokrasi  dalam  Pandangan Islam  dan  Barat  yang  ditulis  oleh  Afifa Rangkti, penelitian ini hanya fokus pada perbedaan  antara  demokrasi  Islam dengan Barat. 3
Artikel  lainnya  adalah  tulisan Farida  Nur  ‘Afifah  tentang  Demokrasi dalam Al-Qur’an:Implementasi Demokrasi  di  Indonesia,  yang  hasil penelitiannya  mengungkap  demokrasi yang  diimplementasikan  di  Indonesia.
1 Afifa  Rangkuti  (2018).  Demokrasi  dalam Pandangan  Islam  dan  Barat,  dalam Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum , 5 (2): 49-59.
2 Fazlur  Rahman  (1405/1985).  I slam  dan Modrenitas. Bandung: Pustaka: 54.
3 Afifa Rangkuti (2018). …… 5 (2): 49-59
Hanya  satu  cara  yang  paling  tepat dengan  Islam  dalam  melaksanakan demokrasi,  yaitu  harus  melalui  prinsip- prinsip  yang  diatur    dalam  al-Qur’an. Dengan  cara  ini  maka  demokrasi  akan memanifestasikan nilai-nilai Ilahi  pada  semua  aspek  kehidupan, dengan  perumpamaan  apa  yang  telah dimplementasikan  nabi  Muhammad pada masyarakat Madinah yang termuat pada peraturan piagam Madinah. 4
Penelitian  lainnya  adalah  Eva  Iryani dengan  judul  Hukum  Islam,  Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Hasil kajiannnya adalah  Demokrasi dan HAM diatur  dalam  Al-Qur’an.  Islam  memiliki landasan  hukum  yang  kuat,  Al-Quran salah satunya. Demokrasi sering didefinisikan  sebagai  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia,  partisipasi dalam  pengambilan  keputusan  dan persamaan  di  depan  hukum.  Sejak  saat itu  muncul  idiom  demokrasi,  sebagai egalite (persamaan), persamaan (justice), kebebasan (freedom), hak asasi manusia (human  rights),  dan  segera.  Hak  Asasi Manusia  telah  ditetapkan  dalam  Al- Qur'an.  juga  diatur  dalam  hukum  di setiap negara. dijalankan dengan aturan yang ada. 5
Penelitian lainnya adalah Penegakan  Hukum  atas  Keadilan  dalam Pandangan  Islam,  olehM.  Rais  Ahmad. Hasil kajiannya adalah untuk memperoleh hukum dengan adil,
4 Farida  Nur  ‘Afifah    (2020).  Demokrasi dalam Al-Qur’an:Implementasi Demokrasi di Indonesia  dalam  J urnal  Kaca  Jurusan  Ushuluddin STAI AL FITHRAH. 10 (1): 6-32.
5 Eva  Iryani  Hukum  Islam.  (2017). Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 17 (2): 24-31.
ditentukan oleh faktor manusia. Keadilan  sosial  akan  tercipta  bila pemerintah menegakkan keadilan hukum yang adil, ada rasa saling tolong- menolong  dan interdependensi (adanya ketergantungan  sesama),  bukan  dengan kezaliman hukum yang diterapkan. 6i
Tujuan  Penelitian  ini  adalah untuk mendapatkan wawasan Al-Qur’an tentang  Demokrasi  dan  Penegakan Hukum.  Dan  menjadi  bantahan  bagi pandangan  sekuler  yang  menyatakan bahwa agama tidak boleh mengatur atau mencampuri  urusan  demokrasi  dan penegakan hukum.

## Metode
Metode  pengumpulan  data  pada penyusunan  artikel  ini,  menggunakan corak Librar y,  murni Library  Research, merupakan  metode  riset  kepustakaan, sedangkan pendekatannya menggunakan  pendekatan  kualitatif. Untuk  sumber  utamanya  adalah  Al- Qur’an,  Hadits,    Tafsir.  Sedangkan sumber  sekundernya  adalah  buku-buku dan jurnal-jurnal serta beberapa website yang ada hubungannya  dengan bahasan pada artikel ini.

## Hasil dan Pembahasan Penelitian
A. Pengertian Demokrasi
Demokrasi  adalah  kata  yang sudah mendunia termasuk sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Namun sebetulnya kata demokrasi bukanlah asli dari  bahasa  Indonesia.  Menurut  Prof. Sukron Kamil, beliau mengutip pendapat Peter
Jhones, yang menyatakan  bahwa  kata  demokrasi berasal  dari  bahasa  Yunani,  yang  terdiri
6 M.  Rais  Ahmad    (2013).  Penegakan Hukum atas Keadilan dalam Pandangan Islam dalam Jurnal Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR. 1 (2): 143-148.
dari  dua  kata  yang  digabung,  yaitu  kata demos dan kratos, mengandung  arti kekuasaan  oleh  rakyat.  Demokrasi adalah  suatu  sistem  politik  yang memberikan  perlakuan  yang  sama terhadap  orang  lain  pada  segi  politik, mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu  dipilih  secara  langsung  atau  tidak langsung dengan perwakilan yang dipilih lewat pemilu secara bebas untuk sarana  kontrol  yang  efektif. 7 ii Dalam dunia barat kekuasaan mutlak di tangan rakyat.  Hal  ini  senada  dengan pendapat sekuler.
Pada kehidupan masyarakat, sekularisasi berupaya untuk
menghilangkankan  peran-peran  dari keagamaan.  Masyarakat  akan  menjadi menjadi  sekular  disebabkan  agama sudah,  sebuah    ketika  agama  sudah tersingkirkan dalam kehidupan. Sekularisme  merupakan  kepercayaan bahwa  peroblematika  dalam  kehidupan sosial  kemasyarakatan  harus  bersis  dan tidak ada ikut campur dari semua aturan dogma dan agama. 8
Secara global sekularisme merupakan  paham  yang  menyatakan agama  tidak  berhubungan  dengan problematika keduniaan yaitu persoalan sosial  budaya  maupun  politik.  Agama hanya digunakan pada ritual keagamaan saja. Tingkah laku dan etika tidak bersumber dari agama tapi diambil dari  sumber  kesejahteraan  sosial  dan kehidupan sekarang. 9
Dalam pandangan sekuler demokrasi  tidak  boleh  diatur  oleh agama.  Agama  tidak  punya  otoritas
7 Sukron  Kami  (2013) Pemikiran  Poiitik Islam  Tematik, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grouop, cet 1: 85.
8 Ilyas  Bayunus  dan  Farit  Ahmad.  (1996). Sosiologi  Islam  Dan  Masyarakat  Kontemporer. Bandung: Mizan: 54.
9 Harun  Nasution.  (1975). Pembaharuan Dalam  Islam  Sejarah  Pemikiran  Dan  Gerakan. Jakrta: Bulan Bintang: 131.
dalam membangun politik yang termsuk dalam masalah demokrasi dan penegakan hukum.
Dalam  pandangan  tokoh  Islam, menentang pendapat  sekuler  tersebut seperti  padangat  Al-Maududii.  Menurut Al-Maududi,  beliau  menolak  dengan tegas akan demokrasi ala barat. Menurutnya, demokrasi itu memberikan kekuasaan sebesar-besarnya kepada rakyat  dan  tidak  dikenal  dalam  Islam, demokrasi cendrung sekuler yang merupakan hasll buatan manusia sekaligus merupakan pertentangan Barat  terhadap  agama.  Al-Maududi memperkenalkan istilah demokrasi Islami yang disebut dengan theodemokracy merupakan pemerintahan yang menggunakan sistem  demokrasi  dengan  berlandaskan pada  ilahiyah,  sistem  demokrasi  pada pemerintahan ini rakyat diberi kedaulatan tidak mutlak, kedaulatannya terbatas, harus mengikuti aturan agama. 10 dan Maududi, 1996:130) Begitu juga pendapat Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya  secara  mutlak.  Dalam demokrasi barat secara mutlak berada di tangan  rakyat.  Sementara  dalam  Islam memakai sistem syura kekuasaan adalah milik Allah, sebagai pemegang kekuasaan  tertinggi.  Manusia  hanyalah menjabarkan  dan  merumuskan  hukum sesuai  dengan  prinsip  yang  sudah digariskan  oleh  Allah.  Dan  untuk  hal yang  tidak  diatur  oleh  Allah  maka  yang dilakukan adalah mengadakan ijtihad. 11
Pendapat  dari  kedua  tokoh tersebut  di  atas  bersesuaian  dengan  Al- Qur’an.  Hal  tersebut  dapat  kita  lihat pada  surat  Ali  Imran  ayat  159  yang
10 Al-Maududiy,  Abu  al-A’la.  (1977).
Mabdi’u  al-Islam. Damaskus:  Dar  al-Qur’an  al- Karim: 130.
11 Afifa Rangkuti (2018). ….. 5 (2): 49-59
memerintahkan musyawarah untuk etika  dalam  berdemokrasi,  sebagaimana firman Allah:
اَمِبَف ةَْحَْر ِّم َن َِللّٱ َتنِل ْمَُلَ ْوَلَو َتنُك اًّظَف َظيِلَغ ِبْلَقْلٱ اوُّضَفنٱَل ْنِم َكِلْوَح ُفْعٱَف ْمُهْ نَع ْرِفْغَ تْسٱَو ْمَُلَ ْمُىْرِواَشَو ِف ِرْمَْلْٱ اَذِإَف َتْمَزَع ْلَكَوَ تَ ف ىَلَع َِللّٱ َنِإ ََللّٱ ُّبُِيُ َيِلِّكَوَ تُمْلٱ : نارمع لا﴿ ٩٥٩ ﴾
“Maka  berkat  rahmat  Allah  engkau (Muhammad)  berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  engkau bersikap  keras  dan  berhati  kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka  dan  mohonkanlah  ampunan untuk  mereka,  dan  bermusyawarahlah dengan  mereka  dalam  urusan  itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada  Allah.  Sungguh,  Allah  mencintai orang  yang  bertawakal”. (QS.  Ali  Imran [3] : 159)
Selama  Rasulullah  hidup  beliau sering mengimplementasikan musyawarah  dengan  sahabat-sahabat beliau  dalam  urusan  kenegaraan  datau kemasyarakatan  yang  perlu  menjadi perhatian bersama. 12
Di  masa  Rasulullah  majelis- majelis  perwakilan  seperti  yang  ada  di negara-negara sekarang ini belum diatur dan  mempunyai  anggota  tertentu  dan terbatas,  bersidang  pada  waktu  tertentu dan  mempunyai  peraturan-peraturan yang  lengkap.  Agama  Islam  itu  bersifat universal  untuk  segala  bangsa,  maka perlu  disesuaikan  dengan  tiap-tiap tempat  dan  diselaraskan  dengan  segala masa.  Sedangkan  keadaan  masyarakat
12 Muhammad  ‘Alî  al-Shâbûnî  (1420  H/ 1999 M). Shafwah al-Tafâsîr, Jakarta:  Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, cet 1, jilid 1: 240.
dan  pergaulan  di  suatu  tempat  atau  di sauatu masa sering berbeda dari tempat- tempat atau masa-masa yang lain. Maka kalau baginda nabi Muhammad menetapkan  peraturan  yang  sesuai dengan masa dan tempat beliau saat itu, beliau  tidak  terlepas  dari  kekhawatiran, kalau  di  kemudian  hari  umat  beliau menyangka  peraturan  itu  mesti  begitu, tidak  boleh  diubah  lagi  walaupun  tidak sesuai dengan keadaan tempat masa itu, menutup  mata,  mengikuti  susunan  dan peraturan yang ada saja, tidak memperhatikan tujuan dan manfaat dari permusyawarah  itu  disediakan.  Karena itu,  baginda  Nabi  menyerahkan  teknis dan  format  permusyawarahan  itu  pada kebijakan  umat  yang  sesuai  dengan masyarakat di tempat dan masa mereka, selaras dengan keadaan
dan
kemaslahatan mereka di waktu itu. 13
Kesepakatan musyawarah tersebut  adalah  kesepakan  yang  baik, tidak  melanggar  aturan  agama,tidak boleh  melakukan  kesepakatan  yang buruk, sebagaimana firman Allah:
اوُنَواَعَ تَو ىَلَع ِِّبْلٱ ىَوْقَ تلٱَو َلَو اوُنَواَعَ ت ىَلَع ِْثِْلْٱ ِن َوْدُعْلٱَو اوُقَ تٱَو ََللّٱ َنِإ ََللّٱ ُديِدَش ِباَقِعْلٱ ةدئالما﴿ : ٢ ﴾
“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat dosa  dan  permusuhan.  Bertakwalah kepada  Allah,  sungguh,  Allah  sangat berat  siksaan-Nya.” (QS.  Al-Maidah[5]  :
2)
Prinsip  tolong  menolong  harus pada  hal  yang  ditetapkan  Allah  akan kebolehan  dalam  mengerjakannya,  ada rasa  takut  kepada  Allah  bersekongkol dalam melakukan apa yang Allah larang, tidak mengadakan persekutuan
13 Sulaiman  Rasjid,  H.(2005). Fiqh  Islam , Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet 37: 504.
permukatan dalam hal kemaksiatan dan persekutuan  permukatan  dalam  hal menolak  hukum-hukum  yang  sudah ditetapkan Allah. 14

## B. Radikalisme
Dalam KBBI radikal
mempunyai  arti  secara  menyeluruh, habis-habisan, perubahan yang menyeluruh,  2.  Dalam  politik  amat keras menuntut  perubahan  (undang- undang,  pemerintahan  dan  sebagainya, 3. Dalam politik, maju dalam berpikir dan bertindak. Sedangkan radikalisme  adalah  paham  yang menganut cara radikal dalam politik. 15
Menurut  Kepala  Humas  dan Pusat  Informasi  BNPT  Irfan  Idris mengatakan  setidaknya  ada  empat  hal ciri  radikalisme.  Kriteria  ini  kemudian yang  dipakai  BNPT  untuk  memblokir situs  Islam  yang  mengancam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Kriteria  pertama,  yakni  radikalisme  bisa ditimbulkan  dari  ingin  melakukan perubahan  dengan  cepat  menggunakan kekerasan  mengatasnamakan  agama. Kedua, mengkafirkan orang lain. Ketiga, mendukung, menyebarkan dan mengajak  bergabung  dengan ISIS. Terakhir, memaknai jihad secara terbatas. 16
14 Jalâl  al-Dîn  Muhammad  ibn  Ahmad  Al- M ahallî  dan  Jalâl  al-Dîn  Abd  al-Rahmân  ibn  Abî Bakr  al-Suyûthî    (t.t). Tafsîr  al-Jalâlain, Qâhirah: Dâr al-Hadîts: 134.
15 Tim  Penyusun  Kamus  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2008). Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai  Pustaka,  .cet.  16: 1151-1152.
16 Irfan Idris.(15 Agustus 2019). I ni Kriteria Radikalisme Menurut BNPT sourches URL https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/1 5/03/31/nm2pur-ini-kriteria-radikalisme-menurut- bnpt.
Istilah radikalisme menurut Yusuf Qardhawi berasal dari kata al-tatharuf  yang  berarti  “berdiri  di ujung,  jauh  dan  pertengahan”.  Juga dapat  diartikan  dengan  berlebihan dalam menyikapi sesuatu, seperti berlebihan  dalam  hal  agama,  berfikir dan berprilaku. 17
Sedangkan, Adeed Dawisa sebagaimana  dikutip  Azyumardi  Azra menyatakan  bahwa  :  Istilah  radikal mengacu  kepada  gagasan  dan  tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan  tatanan  politik  mapan; negara-negara  atau  rejim-rejim  yang bertujuan  melemahkan  otoritas  politik dan  legitimasi  negara-negara  dan  rejim- rejim  lain;  dan  negara-negara  yang berusaha  menyesuaikan atau  mengubah hubungan-hubungan  kekuasaan  yang ada  dalam  sistem  internasional.  Istilah radikalisme  karenanya,  secara  intrinsik berkaitan dengan konsep tentang perubahan  politik  dan  sosial  pada berbagai tingkatan. 18
Belum  ada  kesepakatan  di  antara para ahli untuk menggambarkan
gerakan radikal sehingga memunculkan banyak
terminologi. Kalangan akademisi menilai definisi "radikal" belum dipaparkan secara spesifik oleh pemerintah.  Sehingga,  akhirnya  dapat dibedakan  antara  definisi  radikalisme dan  sifat  kritis.  Rektor  Universitas
Paramadina
Prof Firmanzah memandang  terminologi  radikal  masih sangat  ambigu.  Ini  berbeda  dengan
17 Yusuf Qardhawi, al-Shahwah al- Islamiyah bain al-Juhud wa al-Tatharuf , diterjamahkan  oleh  Hawin  Murthado  dengan  judul, Islam Radikal; Analisis terhadap Radikalisme dalam Ber-Islam, Solo: Era Intermedia, cet 1: 23.
18 Azyumardi  Azra.  (1996). Pergolakan Politik  Islam  Dari  Fundamentalisme,  Modernisme hingga Postmodernisme, Jakarta:  Paramadina,  cet  1:  147- 148.
terminologi terorisme yang sudah sangat jelas.  "Kalau  terminologi  terorisme sudah  jelas,  afiliasi  gerakan-gerakan yang  dianggap  radikal,  misal  terkait dengan  ISIS  atau  teror  bom,"  ujar Firmanzah  dalam  diskusi  Perspektif Indonesia  yang  digelar  Smart  FM  dan Populi Center di Jakarta, Sabtu (9/6/2018). Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan definisi yang lebih terperinci
terkait terminologi
radikalisme.  Sehingga,  perguruan  tinggi termasuk para rektor dapat membedakan. "Mana yang
membahayakan  keutuhan  NKRI  dan  itu menjadi  perhatian  kita  bersama,  mana yang  memang  masih  dalam  kategori sikap kritis," kata Firmanzah. 19
Dalam pandangan Islam,
radikalisme tidak mencerminakan demokrasi  dan  sangat  ditentang.  Islam bukanlah  agama  yang  radikal,  hal  ini dapat kita lihat dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah [2]:143
َكِل َذَكَو ْمُك َنْلَعَج ةَمُأ ا طَسَو اوُنوُكَتِّل َءاَدَهُش ىَلَع ِساَنلٱ َنوُكَيَو ُلوُسَرلٱ ْمُكْيَلَع ا ديِهَش اَمَو اَنْلَعَج َةَلْ بِقْلٱ ِتَلٱ َتنُك اَهْ يَلَع َلِإ َمَلْعَ نِل نَم ُعِبَتَ ي َلوُسَرلٱ نَِمِ ُبِلَقنَي ىَلَع ِوْيَ بِقَع نِإَو ْتَناَك ةَيرِبَكَل َلِإ ىَلَع َنيِذَلٱ ىَدَى َُللّٱ اَمَو َناَك َُللّٱ َعيِضُيِل ْمُكَن َيِإ َنِإ ََللّٱ ِساَنلٱِب فوُءَرَل ميِحَر : ةرقبلا﴿ ٩٤١ ﴾ Dan demikian pula Kami telah menjadikan  kamu  (umat  Islam)  "umat pertengahan"  agar  kamu  menjadi  saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul
19 Sakina  Rakhma  Diah  Setiawan.  (15 Agustus  2019). Akademisi  Minta  Pemerintah Perjelas Definisi Radikal sourches URL
https://nasional.kompas.com/read/2018/06/09/14491 851/akademisi-minta-pemerintah-perjelas-definisi- radikal.
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan)
kamu.
Kami
tidak menjadikan  kiblat  yang  (dahulu)  kamu (berkiblat)  kepadanya  melainkan  agar Kami  mengetahui  siapa  yang  mengikuti Rasul  dan  siapa  yang  berbalik  ke belakang.  Sungguh,  (pemindahan  kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah  diberi  petunjuk  oleh  Allah.  Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha  Penyayang  kepada  manusia.  (QS. Al-Baqarah [2]: 143)
Dalam bahasa
Arab
اًطَسَو bermakna ُ رايلخا yang  berarti  umat pilihan. 20 اًطَسَو adalah umat terpilih yang membawa  keadilan, 21 umat  terbaik. 22
Menurut Ar-Razy اًطَسَو mempunyai empat arti: 23 1. Sedang dan berbudi luhur
2. Berkeadilan dan moderat
3. Terpuji, banyak kelebihan
4. Pertengahan tidak melampaui batas
Dilihat  dari  beberapa  penafsiran ulama  di  atas  jelas  Islam  bukanlah termasuk  radikal,  Islam  adalah  moderat yang  mempunyai  budi  pekerti  yang mulia. Kalau ada yang radikal itu karena tidak  menjalankan  ajaran  Islam  secara benar. Bahkan  Islam  melarang  sikap radikal sebagaimana firman Allâh:
20 Muhammad  bi  Jarîr  bin  Yazîz  bin  Katsîr bin  Ghâlib  al-Âmiliy  Abû  Ja’far  al-Thabarî, Jâmi’ al-Bayân  fî  ta’wîl  al-Qur’ân. (1420  H/  2000  M). Bairût: Muassasah al-Risâlah. Cet 1.Juz 3: 141.
21 Jalâl  al-Dîin  Muhammad  ibn  Ahmad  Al- Mahallî  dan  Jalâl  al-Dîin  Abd  al-Rahmân  ibn  Abî Bakr  al-Suyûthî.    (t.t). Tafsîr  al-Jalâlain, Qâhirah: Dâr al-Hadîts: 72.
22 Abû  al-Fidâ`Ibn  Katsir  al-Damisqiy.
(1417  H/  1997  M). Tafsîr  al-Qur’ân  al-‘Azhîm, Bairût: Dâr al-Fikr. Cet. 1. Jjuz 1: 214.
23 Ahmad  al-Râzî  Fakhruddîn  Ibn  al- ‘Allâmah  Dhiyâu  al-Dîn  ‘Umar, Al-Tafsîr  Al-Kabîr wa Al-Mafâtîh Al-Ghaib. ... Juz 4: 108.
َلْىَ َيَ ِب َتِكْلٱ َل اوُلْغَ ت ِف ْمُكِنيِد َلَو اوُلوُقَ ت ىَلَع َِللّٱ َلِإ َقَْلْٱ اََنَِّإ ُحيِسَمْلٱ ىَسيِع ُنْبٱ ََيْرَم ُلوُسَر َِللّٱ ۥُوُتَمِلَكَو اَه  ىَقْلَأ َلِإ ََيْرَم حوُرَو ُوْنِّم اوُنِماَ َف َِللّٱِب ۦِوِلُسُرَو َلَو اوُلوُقَ ت ةَث َلَ ث اوُهَ تنٱ ا رْ يَخ ْمُكَل اََنَِّإ َُللّٱ و َلِإ دِح َو ۥُوَن َحْبُس نَأ َنوُكَي ۥُوَل دَلَو ۥُوَل اَم ِف ِت َو َمَسلٱ اَمَو ِف ِضْرَْلْٱ ىَفَكَو َِللّٱِب ليِكَو : ءاسنلا﴿ ٩٧٩ ﴾
Wahai  Ahli  Kitab!  Janganlah  kamu melampaui  batas  dalam  agamamu,  dan janganlah  kamu  mengatakan  terhadap Allah  kecuali  yang  benar.  Sungguh,  Al- Masih  Isa  putra  Maryam  itu  adalah utusan  Allah  dan  (yang  diciptakan dengan)  kalimat-Nya  yang  disampaikan- Nya  kepada  Maryam,  dan  (dengan tiupan)  roh  dari-Nya.  Maka  berimanlah kepada  Allah  dan  rasul-rasul-Nya  dan janganlah  kamu  mengatakan,  "(Tuhan itu)  tiga,"  berhentilah  (dari  ucapan  itu). (Itu)  lebih  baik  bagimu.  Sesungguhnya Allah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Mahasuci Dia  dari  (anggapan)  mempunyai  anak. Milik-Nyalah  apa  yang  ada  di  langit  dan apa  yang  ada  di  bumi.  Dan  cukuplah Allah  sebagai  pelindung. (QS.  An- Nisa'[4]:171)
Pada  ayat  di  atas  ahli  Kitab melampaui  batas  dalam  ucapannya manusia pun (nabi Isa) dianggap sebagai tuhan. 24 Ini  termasuk  contoh  radikal. Dan  Islam  melarang  ini.  Radikalisme tidak  mengenal  dari  mana  dia  berasal. Dia adalah pemahaman yang melampaui batas  kewajaran  baik  itu  di  bidang agama,  politik,  ekonomi,  budaya  dan lainnya.

## C. Penegakan Hukum
24 Jalâl  al-Dîin  Muhammad  ibn  Ahmad  Al- Mahallî  dan  Jalâl  al-Dîin  Abd  al-Rahmân  ibn  Abî Bakr al-Suyûthî, Tafsîr al-Jalâlain, ... : 132.
Penegakan hukum menurut Maroni sebagaimana yang dikutip Carto Nuryanto,  merupakan  rangkaian  proses untuk  menerapkan  nilai-nilai,  ide,  dan cita  hukum  yang  bersifat  abstrak menjadi  tujuan  hukum.  Tujuan  hukum atau  cita  hukum  memuat  moral  hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran. 25
Penegakan hukum dilakukan dalam  masyarakat  terbagi  kepada  dua yaitu,  secara  makro  dan  secara  mikro. Adapun secara Makro, penegakan hukum meliputi semua aspek kehidupan dalam  masyarakat,  berbangsa  maupun bernegara,  untuk  melaksankan  norma hukum yang ada. Baik itu  dalam ruang sempit  aspek  penal  (hukum  pidana maupun  aspek  non-penal  (di  luar hukum  pidana).  Sedangkan  secara mikro,  penegakan  hukum  ini  terbatas pada  proses  pemeriksaan  di  pengadilan termasuk proses dilakukannya penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap. Hakim merupakan salah satu dari penegak hukum yang mempunyai peran sangat  penting  dalam  mewujudkan keadilan  melalui  putusan-putusannya yang dilakukan oleh hakim. 26
Pada dasarnya, penegakan hukum bukan hanya semata-mata tugas dari  aparat  penegak  hukum,  tetapi menjadi  kewajiban  seluruh  komponen bangsa. Hal ini sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “Segala warga bersamaan
25 Carto  Nuryanto.  (2018).  Penegakan Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Putusannya  Antara Kepastian  Hukum  Dan  Keadilan.  dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah. 13 (1): 73..
26 Al-Jawi,  Muhammad  Nawawi,  Syeikh.
(tth,. Mirah  Labiid  Tafsiru  an-Nawawi, Dar  al- Kutub Islamiyyah: Jakarta,Juz 1: 194.
kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak  ada  kecualinya”.  Hal  ini  senada dengan Al-qur’an surat al-Maidah ayat 8:
اَهُّ يَ َيَ َنيِذَلٱ اوُنَماَء اوُنوُك َيِم َوَ ق َِِللّ َءاَدَهُش ِطْسِقْلٱِب َلَو ْمُكَنَمِرَْيَ ُناَ َنَش مْوَ ق ىَلَع َلَأ اوُلِدْعَ ت اوُلِدْعٱ َوُى ُبَرْ قَأ ىَوْقَ تلِل اوُقَ تٱَو ََللّٱ َنِإ ََللّٱ يرِبَخ اَِبِ َنوُلَمْعَ ت : ةدئالما﴿ ٨ ﴾
“Wahai  orang-orang  yang  beriman! Jadilah  kamu  sebagai  penegak  keadilan karena  Allah,  (ketika)  menjadi  saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap  suatu  kaum  mendorong  kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena  (adil)  itu  lebih  dekat  kepada takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah, sungguh,  Allah  Mahateliti  terhadap  apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah/5: 8)
Dari petunjuk redaksi ayat di atas dalam  Tafsir  Marâh  Labîd  li  Kasyfi Ma’nâ  Qur’ânim  Majîd  karya  Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menungkapkan  bahwa  ada  dua  beban kerja  yang  harus  dilaksanakan  orang yang beriman, yaitu:
1. Mengagungkan  perintah  Allah,  yaitu pada  redaksi  ayat اَ هيَُّأَٰٓ  َي َنيِ ذلَّ ٱ اوُنَماَء اوُهوُك َيِم ذوَق ِذ ِلِل Wahai  orang-orang  yang
beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, beban kerja  bagi  seorang  yang  beriman disini  adalah  mampu  melaksanakan tugas  perintah  secara  benar  dengan penuh    ketaatan  kepada  Allah  dan menjauhi berbagai larangan-Nya.
2. Mempunyai  rasa  simpati  dan  empati terhadap makhluk yang Allah ciptakan,  yaitu  pada  redaksi  ayat
َءَٰٓاَدَه ُش ط ْسِقْل أِب (ketika)  menjadi  saksi bersaksilah  dengan  adil,  saksi  harus
memberikan
keterangan sesuai
dengan fakta tidak menyalahi kenyataan dan bukti yang terjadi
Selanjutnya  kalimat َل َو ُْكذنَمِرْ َيَ ُناَـَن َش مْوَق ََٰٓ َلَع ذلَٱ اوُلِدْعَت , artinya  dan janganlah  kebencianmu  terhadap  suatu kaum  mendorong  kamu  untuk  berlaku tidak  adil,  Syaikh  Nawani  dalam tafsirnya  memberikan  penjelasan ل ىا اوجواتجو  ميهلع  اوروتج  نا  لع  موق  ضعب  كنلميح نا نىعلماو كيلع اؤاسا ناو ميهف اولدعا لب ميهف دلحا لع الا ادحا اولماعي ل نبا قالخا عيجم رم ٱ لىاعت الله فاستعالا كرتو فاصهالا ليبس artinya jangan karena  kebencian  terhadap  sebagian pihak  lalu  memberikan  putusan  yang menyimpang kepada mereka dan memberikan  hukuman  yang  melampai batas  terhadap  sebagian  pihak  tersebut, akan  tetapi  berbuat  adilllah  terhadap mereka  walaupun  mereka  berbuat  tidak baik terhadap kamu sebelumnya dengan artian bahwasanya Allah
memerintahkan kepada semuanya untuk  memutuskan  secara  adil  dan meninggalakan putusan yang lalim. 27
Sedangkan
menurut syaikhMuhammad ‘Alî al-Shâbunî dalam tafsir Shafwah  al-Tafâsîr, ةدش  كنلميح  ل ميهف لدعلا كرت لع ءادع لل كضغب ميهلع ءادتعالاو jangan  karena  terlalu  benci  terhadap lawan  sehingga  meninggalkan  berbuat adil  pada  mereka  dan  melakukan tindakan yang agresif terhadap mereka. 28
Adapun  teks  ayat  sesudahnya  adalah اوُلِدْع ٱ َوُه ُبَرْقَٱ َىَوْقذتلِل , artinya  berlaku
27 Al-Jawi,  Muhammad  Nawawi..  (tth). Mirah Labiid Tafsiru an-Nawawi …… : 194.
28 Al-Shabuni,  Muhammad  ‘Ali.  (tth). al- Shafwah  al-Tafasir, Beiru  :  Dar  al-Kutub  al- Islamiyyah,  Jilid 1: 330.
adillah.  Karena  (adil)  itu  lebih  dekat kepada  takwa.  Berbuat  adil  itu  tidak melihat  kepada  lawan  atau  kawan. Orang  yang  berbuat  adil  ini  akan terhindar  dari  kedurhakaan  kepada Allah  dan  terhindar  dari  azab  Allah. Sebagai  akhir  atau  ujung  ayat  tersebut dengan bunyi redaksi اوُقذت ٱَو َذلِل ٱ ذن ِ ا َذلِل ٱ ريِبَخ اَمِب َنوُلَمْعَت Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang  kamu  kerjakan.  Semua  hal  yang dilakukan  tidak  ada  yang  tersembunyi bagi  Allah,  Allah  akan  menampakkan perbuatan yang dilakukan dan memberikan balasannya. 29
Nabi Muhammad membagi hakim  kepada  tiga  bagian  sebagaimana sabda Rasul:
ُنْب  ُفَلَخ اَنَ ثَدَح  ُِّتْمَسلا  َناَسَح  ُنْب  ُدَمَُمُ اَنَ ثَدَح ْنَع َةَدْيَرُ ب ِنْبا ِنَع  مِشاَى  ِبَِأ ْنَع َةَفيِلَخ ِِّبَنلا ِنَع ِويِبَأ
- صلى الله عليه وسلم - ِف  ِناَنْ ثاَو ِةَنَْلْا  ِف  دِحاَو  ةَثَلَث ُةاَضُقْلا  َلاَق ِوِب ىَضَقَ ف َقَْلْا  َفَرَع  لُجَرَ ف ِةَنَْلْا  ِف ىِذَلا اَمَأَف ِراَنلا ِراَنلا  ِف َوُهَ ف ِمْكُْلْا  ِف َراَجَف َقَْلْا َفَرَع  لُجَرَو لُجَرَو وبأ  هاور(  ِراَنلا  ِف  َوُهَ ف   لْهَج  ىَلَع  ِساَنلِل  ىَضَق )دواد
30 ُ
...  Dari  Ibn  Buraidah  dari  ayahnya,  dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda  hakim  itu  ada  tiga golongan,  satu  golongan  masuk  surga sedangkan  dua  golongan  yang  lainnya msuk  neraka.  Adapun  golongan  yang masuk  surga  adalah  hakim  yang mengetahui  hukum  yang  sebenarnya menurut hukum Allah dan dia menghukum  dengan  hak  itu.  Sedangkan
29 Al-Jawi,  Muhammad  Nawawi.  (tth). Mirah Labiid Tafsiru an-Nawawi …: 194.
30 Abû  Dâwûd  Sulaimân  Ibn  al-Asy’ats  Al- Sajastâniy.  (t.t). Sunan  Abî  Dâwûd, Bairût:  Dâr  al- Kitâb  al-‘Arabiy.  Juz  3,  No.  3575.  Bab fî  al-Qâdhî Yakhtha’u. : 473
hakim  yang  mengetahui  hukum  yang sebenarnya  menurut  hukum  Allah  tapi dia  menyelewengkan  hukum  itu  maka hakim  tersebut  golongan  yang  masuk neraka  dan  hakim  yang  menghukum manusia  tanpa  ilmu  pengetahuan  maka diapun  termasuk  golongan  hakim  yang masuk neraka. (HR. Abu Daud)
Dalam Islam seleksi untuk hakim sangat  ketat,  menurut  imam Taqiyu  al- dîn harus  memenuhi  syarat  di  bawah ini: 31
1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Adil
6. Laki-laki
7. Mengerti al-Qur’an
8. Mengerti Hadits
9. Mengetahui Ijma’ ulama dan perselisihan paham mereka
10. Mengerti tetang Qiyas
11. Mengetahui bahasa Arab
12. Pendengaran bagus
13. Penglihatan bagus
14. Sadar
15. Memunyai kecakapan dalam berkomunikasi
Selaian  syarat  di  atas  seorang hakim  harus  mempunyai  etika,  karena kedudukan  hakim  adalah  kedudukan yang mulia, diantaranya adalah: 32
1. Berkantor di tengah negeri
2. Dapat  dijumpai  masyarakat  dengan mudah
31 Taqiyu al-Dîn Abî Bakrin Muhammad al- Husainiy  al-Hushniy  al-Damasyqiy  al-Syâfi’iy. (1422  H/2001  M). Kifâyatu  al-Akhyâr  fî  halli Ghâyati  al-Ikhtishâr. Bairut:  Dâr  al-Kutubu  al- ‘Ilmiyyah: 727-729.
32 Taqiyu al-Dîn Abî Bakrin Muhammad al- Husainiy  al-Hushniy  al-Damasyqiy  al-Syâfi’iy. (1422  H/2001  M). Kifâyatu  al-Akhyâr  fî  halli Ghâyati al-Ikhtishâr. …: 729-737.
3. Tidak  boleh  memutuskan  perkara  di masjid
4. Hakim harus menyamakan pada dua orang  berperkara  dalam  hal  tempat mereka,  berbicara  dan  perkataan manis tidaknya.
5. Tidak  boleh  menerima  pemberian dari rakyatnya
6. Jangan  memutuskan  perkara  ketika dalam  keadaan  ;  marah,  lapar,  haus, larut  malam,  sangat  susah,  sangat gembira,  ketika  sakit,  kebelet  buag hajat,  mengantuk  dan  cuaca  ekstrim panas atau dingin.
7. Memberikan kesempatan untuk pemohon  memberikan  keterangan sampai selesai setelah itu memberikan  kesempatan  pula  bagi terdakwa menyampaikan keterangannya,
8. Hakim tidak boleh menyuruh sumpah atas terdakwa tanpa kemauan atau keinginan dan persetujuan dari pemohon
9. Hakim  tidak  boleh  menunjukkan cara mendakwa dan membela kepada keduanya
10. Hakim  tidak  boleh  menrima  saksi yang tidak adil
11. Hakim  tidak  boleh  menerima  saksi musuh kepada musuhnya
12. Hakim  tidak  boleh  menerima  saksi ayah kepada anaknya atau sebaliknya
13. Surat-surat  hakim  kepada  hakim yang  lain  berisi  hukum  harus disaksikan  dua  rang  saksi  dan mereka  berdua  mengetahui  isi  surat itu

## Kesimpulan
Adanya perbedaan pendapat para tokoh Islam dalam menyikapi demokrasi dalam  sistem  pemerintahan,  ada  sikap penolakan  sama  sekali  terhadap  sistem demokrasi,  tapi  ada  juga  demokrasi asalkan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada
dalam al-Qur’an. Dalam kajian demokrasi  yang  berwawasan  Al-Qur’an maka  adanya  ayat  yang  menganjurkan demokrasi pada surat Ali Imran ayat 159. Ayat tesebut menggambarkan bagaimana  masalah  urusan  diselesaikan dengan jan musyawarah. Adapun format dan  teknis  musyawarah  sesuai  dengan kebijakan  umat  sesuai  kondisi,  tempat dan  masa.  Kesepakatan  musyawarah tersebut  adalah  kesepakan  yang  baik, tidak  melanggar  aturan  agama,tidak boleh  melakukan  kesepakatan  yang buruk, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2. Begitu pula  bahwa  penegakan  hukum  ada aturan  yang  ditetapkan  dalam  Al- Qur’an. Hal ini tergambar pada surat al- Maidah  ayat  8,  yang  memerintahkan agar  seorang  yang  beriman  harus mengagungkan  perntah  Allah,  agar benar-benar  menjadi  penegak  keadilan, jangan  karena  rasa  kebencian,  maka tidak  berlaku  adil.  Dengan  adanya  ayat yang  menganjurkan  demokrasi  dan penegakan  hukum.  Maka  Islam  tidak bisa dipisahkan dengan masalah- masalah  keduniawian  khususnya  pada demokrasi  dan  penegakan  hukum. Dengan  demikian  pendapat  sekuler tidak  sesuai  dengan  Al-Qur’an  atau pandangan agama Islam.

## References
Departemen  Agama  RI.  (1425  H/2004). Al-Qur’an dan
Terjemah , Surabaya: CV. Mekar.
Abû al-Fidâ`Ibn Katsir al-Damisqiy. (1417
H/  1997  M). Tafsîr  al-Qur’ân  al- ‘Azhîm, Bairût: Dâr  al-Fikr. Cet. 1. Jjuz 1: 214.
Abû  Dâwûd  Sulaimân  Ibn  al-Asy’ats  Al- Sajastâniy. (t.t). Sunan Abî Dâwûd, Bairût:  Dâr  al-Kitâb  al- ‘Arabiy. Juz 3, No. 3575. Bab fî al- Qâdhî Yakhtha’u. : 324.
Afifa  Rangkuti  (2018).  Demokrasi  dalam Pandangan  Islam  dan  Barat, dalam Jurnal  Ilmiah  Penegakan Hukum , 5 (2): 49-59.
Ahmad  al-Râzî  Fakhruddîn  Ibn  al- ‘Allâmah  Dhiyâu  al-Dîn  ‘Umar, Al-Tafsîr  Al-Kabîr  wa  Al-Mafâtîh Al-Ghaib. ... Juz 4: 108.
Al-Jawi,  Muhammad  Nawawi,  Syeikh. (tth,. Mirah  Labiid  Tafsiru  an- Nawawi, Dar al-Kutub
Islamiyyah: Jakarta,Juz 1: 194.
Al-Maududiy,  Abu  al-A’la.  (1977). Mabdi’u al-Islam. Damaskus:  Dar  al-Qur’an al-Karim: 130 .
Al-Shabuni,  Muhammad  ‘Ali.  (tth). al- Shafwah  al-Tafasir, Beiru  :  Dar al-Kutub  al-Islamiyyah,    Jilid  1: 330.
Azyumardi  Azra.  (1996). Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme,
Jakarta:
Paramadina, cet 1: 147-148.
Carto  Nuryanto.  (2018).  Penegakan Hukum  Oleh  Hakim  Dalam Putusannya  Antara  Kepastian Hukum  Dan  Keadilan.  dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah. 13 (1): 73.
Eva  Iryani  Hukum  Islam.  (2017).
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia  dalam Jurnal  Ilmiah Universitas  Batanghari  Jambi. 17 (2): 24-31.
Farida  Nur  ‘Afifah    (2020).  Demokrasi dalam  Al-Qur’an:Implementasi Demokrasi  di  Indonesia  dalam J urnal  Kaca  Jurusan  Ushuluddin STAI AL FITHRAH. 10 (1): 6-32.
Fazlur  Rahman  (1405/1985).  I slam  dan Modrenitas. Bandung:  Pustaka:
54.
Harun  Nasution.  (1975). Pembaharuan Dalam  Islam  Sejarah  Pemikiran Dan  Gerakan. Jakrta:  Bulan Bintang: 131.
Ilyas  Bayunus  dan  Farit  Ahmad.  (1996). Sosiologi  Islam  Dan  Masyarakat Kontemporer. Bandung: Mizan: 54 .
Irfan  Idris.(15  Agustus  2019).  I ni  Kriteria
Radikalisme Menurut BNPT sourches URL https://www.republika.co.id/beri ta/nasional/umum/15/03/31/nm2 pur-ini-kriteria-radikalisme- menurut-bnpt.
Jalâl al-Dîin Muhammad ibn Ahmad Al- Mahallî dan Jalâl al-Dîin Abd al- Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî.
(t.t). Tafsîr  al-Jalâlain, Qâhirah: Dâr al-Hadîts: 27.
M.  Rais  Ahmad    (2013).  Penegakan Hukum  atas  Keadilan  dalam Pandangan  Islam  dalam Jurnal Mizan;  Jurnal  Ilmu  Syariah,  FAI
Universitas  Ibn  Khaldun  (UIKA) BOGOR. 1 (2): 143-148.
Muhammad  ‘Alî  al-Shâbûnî  (1420  H/
1999  M). Shafwah  al-Tafâsîr, Jakarta: Dâr al-Kutub al-
Islâmiyah, cet 1, jilid 1: 240.
Muhammad bi Jarîr bin Yazîz bin Katsîr bin  Ghâlib  al-Âmiliy  Abû  Ja’far al-Thabarî, Jâmi’  al-Bayân  fî ta’wîl  al-Qur’ân. (1420  H/  2000 M). Bairût: Muassasah al-Risâlah. Cet 1.Juz 3: 141.
Sakina  Rakhma  Diah  Setiawan.  (15 Agustus  2019). Akademisi  Minta Pemerintah Perjelas Definisi Radikal sourches URL
https://nasional.kompas.com/read /2018/06/09/14491851/akademisi-
minta-pemerintah-perjelas- definisi-radikal.
Sukron  Kami  (2013) Pemikiran  Poiitik Islam  Tematik, Jakarta:  Kencana Prenada Media Grouop, cet 1: 85.
Sulaiman  Rasjid,  H.(2005). Fiqh  Islam , Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet 37: 504.
Taqiyu  al-Dîn  Abî  Bakrin  Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-
Damasyqiy al-Syâfi’iy.
(1422
H/2001  M). Kifâyatu  al-Akhyâr  fî halli Ghâyati al-Ikhtishâr. Bairut: Dâr  al-Kutubu  al-‘Ilmiyyah:  727- 729.
Tim  Penyusun  Kamus  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan. (2008). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, .cet. 16: 1151-1152.
Yusuf Qardhawi, al-Shahwah al- Islamiyah  bain  al-Juhud  wa  al- Tatharuf ,  diterjamahkan  oleh Hawin  Murthado  dengan  judul, Islam  Radikal;  Analisis  terhadap Radikalisme  dalam  Ber-Islam, Solo: Era Intermedia, cet 1: 23.