Vol. 4 No. 1 June 2023 DOI https://doi.org/10.35878/santri . v4i1.810 ISSN 2722-8223 (e) | 2830-4659 (p)
https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/santri

## Fiqh Sosial Paradigm for Understanding the Universal Values of Pancasila
Tutik Nurul Janah 1 , Siti Nur Ami’in 2 1,2 Institut Pesantren Mathali’ul Falah Pati, Indonesia Email: 1 tutik.nurul.janah@gmail.com , 2 iin@ipmafa.ac.id

## Abstract
This  paper  is  the  result  of  research  on  interpreting  the  universal  values of Pancasila according to the paradigm of fiqh sosial. This research is a qualitative research. This research uses a descriptive method. The Fiqh Sosial paradigm refers to the thoughts of Kiai Sahal Mahfudh who believes that the purpose of human existence in this world is to get happiness in the world and heaven. This goal will be achieved if humans do not separate the implementation of the two functions. Namely the function ibadatullah and imaratul ardli. The first precept of Pancasila which contains religious values is a function of ibadatullah which will always be connected with the other four precepts. The first precept  of  Pancasila,  which  is  the  spirit  of  the  other  precepts,  also  shows  the compatibility  of  understanding  that  the  function  of  ibadatullah  is  the  basis  for  the important task of humans in caring for the universe (imaratul ardli). This study aims to provide  insight  to  the  public  about  the  paradigm  of  fiqh  sosial  in  interpreting  the universal values of Pancasila .
Keywords: paradigm, fiqh sosial, universal values, pancasila .

## Pendahuluan
Pancasila  merupakan  ideologi  yang  digali  dari  cipta,  karya  dan  karsa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai dasar  Pancasila  menjadi  cita-cita  masyarakat  Indonesia  yang  sekaligus menunjukan karakter bangsa yang hendak dibangun. Pancasila mendasari dan menjiwai  semua  proses  penyelenggaraan  negara  serta  menjadi  rujukan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  dalam  bersikap  dan  bertindak  (Kariadi,  Dodik  dan Wasis Suprapto, 2017).
Rumusan  Pancasila  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  berbunyi:  1)  Ketuhanan  yang  maha  Esa;  2) Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab;  3)  Persatuan  Indonesia;  4)  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila dapat dilihat sebagai kumpulan lima nilai uni-dimensional yang menjadi acuan perilaku bangsa Indonesia (Kariadi, Dodik dan Wasis Suprapto, 2017). Selain
nilai uni-dimensional, Pancasila juga memiliki nilai-nilai universal yang menjadi keyakinan umat manusia dalam mencapai kemaslahatan kehidupan. Nilai-nilai universal Pancasila yang dimaksudkan di sini meliputi: nilai ketuhanan atau nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan atau nasionalisme, nilai demokrasi, dan nilai social justice atau keadilan sosial.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai dapat berarti kadar, mutu, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yg menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Secara istilah nilai dapat dimaknai  sebagai  penghargaan  terhadap  suatu  hal  yang  dapat  menjadi  dasar penentu tingkah laku manusia (Rauf, 2016). Sedangkan kata ‘universal’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti umum atau berlaku untuk semua orang. Dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nilai universal Pancasila adalah  nilai  atau  suatu  hal  berharga  yang  menjadi  dasar  perilaku  manusia Indonesia dan diyakini kebenarannya oleh manusia pada umumnya.
Kelima  sila  dalam  Pancasila  merupakan  hasil  kesepakatan  agung  para pendiri bangsa yang dalam proses penetapannya telah melewati perdebatan dan dinamika  yang  cukup  kuat.  Perdebatan  ini  terjadi  terutama  dalam  proses penetapan  sila  pertama  Pancasila,  yakni  ‘Ketuhanan  yang  Maha  Esa’.  Sila pertama Pancasila yang dikenal hari ini, sesungguhnya merupakan sila pertama Piagam  Jakarta,  yang  berbunyi:  ‘Ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya’.  Setelah  melalui  perdebatan  panjang, ketujuh  kata  dalam  sila  pertama  ini  kemudian  dihapus,  sehingga  hari  ini  sila pertama Pancasila berbunyi ‘Ketuhanan yang Maha Esa’.
Piagam Jakarta (dan juga Pancasila), disusun oleh Panitia Sembilan yang terdiri  dari:  Soekarno,  Moh.  Hatta,  Achmad  Soebardjo,  Muhammad  Yamin, Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, A.A.  Maramis  (Indra,  1978).  Pasca  Proklamasi  kemerdekaan  Indonesia, keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka di antara negara-negara lain  di  dunia,  boleh  dikata  belum  mencukupi.  Karenanya,  perlu  diambil keputusan  untuk  menata  Indonesia  dan  menetapkan  perangkat  negara  yang layak  mendapatkan  pengakuan  kedaulatan  dari  negara  lain.  Perangkat  yang dimaksud di sini antara lain: menetapkan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden dan lain-lain alat kelengkapan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, ada usulan dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Bali (Sunda Kecil) untuk merubah  rumusan  Sila  pertama  yang  berbunyi  Ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang
Maha Esa. Akhirnya, dengan mempertimbangkan masukan tersebut, maka kata- kata“dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya (tujuh kata)” yang awalnya termaktub dalam Piagam Jakarta disepakati untuk diganti menjadi “ Yang Maha Esa” (Ida Bagus Brata, 2017).
Akibat  kejadian  tersebut,  sejarah  kemudian  mencatat  bahwa  polemik penghapusan  tujuh  kata  tersebut  tidak  berhenti  begitu  saja.  Hingga  hari  ini, masih terdapat sekelompok umat Islam yang menganggap penghapusan tujuh kata  dalam  sila  pertama  tersebut  sebagai  bentuk  ‘kekalahan’  umat  Islam Indonesia dalam proses penyusunan dan penetapan dasar negara. Di sisi lain, sebagian  besar  umat  Islam  justru  berpendapat  sebaliknya.  Nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila  dianggap  sebagai  nilai  universal  yang  tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat pertama banyak disuarakan oleh kelompok  ‘kanan’  yang  cenderung  memaknai  ajaran  Islam  secara  tekstual. Sedangkan pendapat kedua lebih banyak disuarakan oleh kelompok wasathiyyah yang cenderung memaknai ajaran Islam secara kontekstual.
Hubungan  antara  Islam  dan  Pancasila  mencerminkan  hubungan  antara Islam dan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Hubungan ini bersifat dialektis baik dalam artian pembenturan maupun penyelarasan. Pola pembenturan justru terjadi pada masa  awal  perumusan  Pancasila  dan  sistem  kenegaraan.  Sedangkan  pola penyelarasan terjadi bersamaan dengan munculnya para cendekiawan muslim pada periode selanjutnya (Arif, 2018). Pendapat yang menyatakan pentingnya penyelarasan dalam memaknai Pancasila berdasarkan ajaran agama ini menarik untuk  dikaji.  Beragam  perspektif  yang  digunakan  untuk  melihat  kesesuaian antara  nilai-nilai  Pancasila  dan  ajaran  Islam  harus  terus  dikembangkan  demi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
Paradigma fiqh sosial merupakan salah satu perangkat yang penting untuk dijadikan tolak ukur dalam melihat kesesuaian tersebut. Hal ini karena fiqh sosial merupakan  hasil  pemikiran  seorang  ulama  asli  Indonesia  yang  memiliki perhatian  dalam  persoalan  kebangsaan,  ke-Indonesiaan  dan  kontekstualisasi hukum  Islam. Fiqh  sosial sebetulnya  identik  dengan  pemikiran  dua  ulama Indonesia, yakni Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Ali Yafie. Akan tetapi, paradigma fiqh sosial yang dimaksud dalam tulisan ini lebih mengarah pada fiqh sosial dalam pemikiran Kiai Sahal Mahfudh. Paradigma fiqh sosial yang digagas oleh Kiai Sahal Mahfudh  menarik  untuk  dijadikan  sebagai  cara  pandang  dalam  memahami keterhubungan antara Islam dan Pancasila. Paradigma fiqh sosial dapat dijadikan sebagai  alternatif  cara  pandang  untuk  menguatkan  kompleksitas  perdebatan ideologis di antara umat Islam dalam melihat Pancasila.
Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang paradigma fiqh sosial Kiai  Sahal  dalam  memaknai  nilai-nilai  universal  pancasila.  Penelitian  ini berupaya  menjawab  pertanyaan,  bagaimanakah  paradigma fiqh  sosial dalam memaknai  nilai-nilai  universal  Pancasila.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai paradigma fiqh sosial dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan sasaran yang terbatas. Akan tetapi dengan keterbatasan itu, dapat  digali  sebanyak  mungkin  data  mengenai  sasaran  penelitian.  Dengan demikian,  walaupun  sasaran  penelitian  terbatas,  tetapi  kualitas  data  menjadi tidak  terbatas.  Semakin  berkualitas  data  yang  dikumpulkan,  maka  semakin berkualitas  pula  penelitiannya  (Burgin,  2013).  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif.  Metode  deskriptif  digunakan  karena penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  kepada  masyarakat mengenai paradigma fiqh sosial Kiai Sahal dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila.
Penelitian dimulai dengan menetapkan rumusan masalah dan melakukan penggalian  data.  Data  merupakan  sumber  informasi  yang  didapatkan  oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh diolah sehingga menjadi informasi baru yang bermanfaat bagi pembaca. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tiga sumber yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.  Data  primer  adalah  data  yang  diambil  dari  sumber  data  primer  di lapangan.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber kedua  atau  sumber  sekunder  (Burgin,  2013).  Data  sekunder  merupakan  data yang  diperoleh  penulis  untuk  mendukung  data  primer.  Data  primer  dalam penelitian  ini  adalah  hasil  penelitian  terdahulu  tentang  nilai-nilai  universal Pancasila dan paradigma fiqh sosial . Data sekunder dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan  pendukung  terkait  paradigma fiqh  sosial Kiai  Sahal  dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila.
Adapun  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis data  kualitatif  dilakukan  dengan  tiga  tahapan.  Yaitu  tahap data  reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing/verification atau kesimpulan  atau  verifikasi. Pertama; reduksi  data.  Mereduksi  data  berarti merangkum  data  yang  diperoleh  di  lapangan,  kemudian  memilih  data  yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah penulis dalam melakukan  pemetaan.  Berdasarkan  pemetaan  tersebut,  penulis  akan  memiliki
rujukan  dalam  proses  pengumpulan  data  lanjutan.  Dalam  penelitian  ini,  data diperoleh  melalui  pemilahan  terhadap  data  yang  terkumpul  untuk  kemudian dirangkum,  dan  diseleksi. Kedua; penyajian  data.  Penyajian  data  yang  paling sering  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  berupa  teks  yang  bersifat naratif.  Penyajian  data  berupa  teks  naratif  tersebut  dilakukan  dengan  cara mengelompokkan  data  sesuai  dengan  kategorinya. Ketiga; kesimpulan  atau verifikasi. Langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek  yang  sebelumnya  kurang  jelas  sehingga  menjadi  jelas  setelah  diteliti. Simpulan  dalam  penelitian  ini  merupakan  hasil  analisis  dan  verifikasi  data mengenai paradigma fiqh sosial Kiai Sahal dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila.

## Hasil dan Pembahasan Nilai-Nilai Universal Pancasila
Pancasila  merupakan  dasar  negara  Republik  Indonesia.  Presiden Soekarno menyebut Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari lima buah mutiara yang telah lama terpendam di dalam kalbu bangsa Indonesia (Burgin, 2013). Pancasila berasal dari dua kata, ‘Panca’ yang berarti lima, dan ‘Sila’ yang berarti dasar. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia memiliki keunikan bila dibandingkan dengan sejumlah identitas lainnya. Pancasila bukan sekedar identitas  dalam  wujud  lambang  yang  bersifat  fisik,  namun  Pancasila  juga merupakan identitas bangsa yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia. Identitas sebagai penanda bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga meliputi nilai-nilai dan konsepsi. Pancasila adalah penanda bagi Indonesia yang bersifat  nonfisik  (Winarno,  2020).  Kesahihan  dan  validitas  Pancasila  sebagai norma dasar ( grundnorm ) atau sumber tertinggi harus dianggap final dan diterima tanpa dipersoalkan atau dipertanyakan lagi. Hal ini dikarenakan, apabila tidak diasumsikan demikian, maka kedudukan Pancasila sebagai norma dasar tertinggi dalam  kehidupan  bernegara,  akan  selalu  menjadi  persoalan  yang  tidak  akan pernah  usai  untuk  diperdebatkan.  Pancasila  sebagai grundnorm tidak  perlu diragukan lagi dan harus diterima sebagai sesuatu yang sahih dan valid (Basarah, 2017).
Berdasarkan  pemikiran  filsafati,  Pancasila  pada  hakikatnya  merupakan suatu  nilai.  Nilai  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  abstrak.  Nilai  tidak  dapat ditangkap oleh indra. Nilai mengandung harapan yang menjadi pendorong bagi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan (Rauf, 2016). Kelima sila dalam
Pancasila  pada  hakikatnya  memiliki  suatu  nilai  yang  merupakan  perasan  atau intisari dari sila-sila Pancasila. Nilai yang dimaksud adalah: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan (Rauf, 2016). Atau  dapat  juga  dikatakan  bahwa,  nilai  universal  yang  terkandung  dalam Pancasila sesungguhnya mengandung lima nilai, yakni 1) nilai ketuhanan atau nilai religius; 2) nilai kemanusiaan; 3) nilai persatuan atau nasionalisme; 4) nilai kerakyatan atau demokrasi; 5) nilai keadilan sosial atau social justice.
Nilai  ketuhanan  merupakan  nilai  yang  terkandung  dalam  sila  pertama Pancasila,  yakni  ‘Ketuhanan  yang  Maha  Esa’.  Nilai  ketuhanan  ini  juga  dapat dimaknai sebagai nilai religius yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia Indonesia. Sejak dahulu kala, manusia Indonesia adalah manusia yang religius . Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki keyakinan bahwa terdapat kekuatan  agung  yang  menggerakkan  semesta.  Sebelum  bangsa  Indonesia mengenal enam agama resmi yang diakui saat ini, (agama Islam, Kristen, Katolik, Budha,  Hindu  dan  Konghucu),  nenek  moyang  bangsa  Indonesia mengejawantahkan  sikap  religiusnya  dengan  kepercayaan  terhadap  Animisme dan Dinamisme. Kepercayaan terhadap adanya kekuatan yang menggerakkan alam  semesta  (Dinamisme)  dan  roh-roh  yang  bersemayam  terhadap  benda- benda (Animisme), inilah yang diakui oleh para pendiri bangsa ini, sebagai wujud sikap  religius  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia.  Kepercayaan  ini  juga menunjukkan  bahwa  nilai  religius  selalu  menjadi  bagian  penting  dalam kehidupan manusia Indonesia.
Nilai  kemanusiaan  merupakan  nilai  yang  terkandung  dalam  sila  kedua Pancasila, yakni ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’. Keyakinan terhadap nilai kemanusiaan  merupakan  perwujudan  kepedulian  masyarakat  Indonesia terhadap manusia lainnya. Menarik untuk dikaji bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila diperkuat dengan pernyataan bahwa kemanusiaan haruslah lahir dari sikap  yang  adil  dan  beradab.  Dalam  hal  ini  terdapat  penekanan  bahwa  rasa kemanusian  harus  mengedepankan  adab  dan  keadilan  sejak  dalam  pikiran. Kepedulian  dan  sikap  memanusiakan  manusia  harus  lahir  dari  hati  nurani dengan tanpa mempedulikan perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua ini dapat dimaknai sebagai nilai tertinggi kesadaran kemanusiaan manusia Indonesia terhadap harkat martabat dirinya dan manusia lainnya.
Nilai persatuan atau nilai nasionalisme merupakan nilai yang terkandung dalam  sila  ketiga  Pancasila,  yakni  ‘Persatuan  Indonesia’.  Nilai  persatuan  yang terkandung  dalam  Pancasila  ini  dalam  pemaknaan  secara  universal  dapat
dipahami sebagai kata lain dari nasionalisme atau rasa kebangsaan. Hal ini karena diyakini bahwa persatuan masyarakat suatu negara harus dilandasi dengan ikatan emosional yang lahir dari perasaan sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, Indonesia. Bangsa dalam bahasa Inggris disebut ‘Nation’. Nation dalam bahasa  Inggris  memiliki  kesamaan  makna  dengan ‘Wangsa’ dalam  bahasa sansekerta. Nation dan Wangsa secara  bahasa  berarti  persekutuan  hidup  dari orang-orang  atau  kelompok  manusia  yang  memiliki  kesamaan  keturunan (Winarno, 2020). Secara Istilah, konsep bangsa memiliki dua pengertian. Yakni pengertian secara sosiologis-antropologis dan pengertian secara politis. Menurut pengertian  sosiologis-antropologis  bangsa  berarti  persekutuan  hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat suatu daerah yang sama dan tunduk  kepada  kedaulatan  negara  sebagai  kekuasaan  tertinggi.  Masyarakat tersebut diikat dalam kekuasan politik, yakni negara (Winarno, 2020).
Bangsa  Indonesia  lahir  sebelum  lahirnya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). Jika NKRI lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia lahir jauh sebelumnya. Kelahiran Indonesia sebagai sebuah bangsa, ditandai  dengan  ikrar  para  pemuda  untuk  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Ikrar yang kemudian dikenal dengan  istilah  Sumpah  Pemuda  ini  pertama  kali  diucapkan  dalam  Kongres Pemuda  II,  28  Oktober  1928.  Kongres  Pemuda  dipelopori  antara  lain  oleh Muhammad  Yamin,  Wongso  Negoro,  Kuncoro  Purbopranoto,  dan  lainnya. Sumpah  Pemuda  merupakan  cerminan  kesadaran  para  pemuda  mengenai pentingnya memiliki identitas kebangsaan yang sama. Seruan untuk tidak lagi membeda-bedakan suku, pulau, dan organisasi, lahir karena tekad para pemuda untuk  bersatu  dalam  merebut  kemerdekaan  Indonesia.  Semangat  persatuan pada waktu itu sangat menonjol, mereka bertekad untuk bersatu padu dalam sebuah bangsa yang sama, yakni bangsa Indonesia (Karyanti, 2010).
Nilai kerakyatan atau nilai demokrasi merupakan nilai yang terkandung dari  sila  keempat  Pancasila,  yakni  ‘Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Nilai kerakyatan dalam sila keempat  ini  menunjukkan  kesadaran  awal  mengenai  pentingnya  kehadiran negara  yang  berpihak  kepada  rakyat.  Sila  keempat  Pancasila  memberikan landasan pemikiran bahwa para pendiri negara ini tidak menghendaki Indonesia lahir sebagai negara monarki. Pada hakikatnya, inti keberlangsungan negara ini, berasal  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Hal  inilah  yang  mendasari
konsep dasar Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan melaksanakan sistem ketatanegaraannya berdasarkan demokrasi Pancasila.
Secara teoritik, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat, dibedakan dari sistem otoritarian yang dikelola dari, oleh, dan untuk kekuasaan. Karena dunia modern tidak lagi memberikan dukungan dan  pembenaran  moral  bagi  berlakunya  otoritarianisme,  maka  demokrasi menjadi  satu-satunya  alternatif  sistem  pemerintahan  yang  menghendaki dukungan  dan  pembenaran  bagi  dirinya.  Demokrasi  diterima  sebagai “kebenaran”  politik  karena  definisinya  yang  sederhana  dan  mencitrakan kemuliaan (Mahfudh, 2001a).
Demokrasi, dalam pemahaman normatif dapat dipahami sebagai sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Hal ini tergambar dari pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Affan Gafar, selain pemahaman yang  bersifat  normatif,  terdapat  pula  pemahaman  yang  bersifat  empirik. Menurut  pemahaman  secara  empiris,  diantara  indikator  suatu  negara  disebut sebagai negara yang demokratis adalah dari seberapa banyak ruang gerak yang diberikan pemerintah kepada warga negara untuk berpartisipasi. Warga negara atau  rakyat,  dalam  sistem  demokrasi  selalu  mendapatkan  fokus  perhatian (Sudrajat, 2016).
Nilai keadilan sosial merupakan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yakni ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Nilai keadilan dalam sila kelima ini berbeda dengan keadilan dalam pemaknaan sila kedua. Sila kelima  merupakan  cita-cita  dan  tujuan  terbesar  dari  keberadaan  Indonesia sebagai  sebuah  negara-bangsa.  Nilai  keadilan  merupakan  nilai  universal  yang diyakini  oleh  manusia,  apapun  agamanya.  Keadilan  sosial  berbeda  dengan keadilan  individual.  Keadilan  sosial  mengandaikan  Indonesia  mampu menghadirkan  kebersamaan,  kesamaan,  dan  keadilan  dalam  keragaman rakyatnya. Keadilan sosial berarti menunaikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan.
Pancasila  sebagai core  philosophy negara  Indonesia  memiliki  konsekuensi dalam menempatkan dasar negara Indonesia tersebut sebagai staat fundamental norm . Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis- ideologis  untuk  mewujudkan  cita-cita  negara,  baik  sebagai  tujuan  prinsip konstitualisme  sebagai  negara  hukum  formal  maupun  cita-cita  kenegaraan sebagaimana  terkandung  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Yakni,  melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Purwosaputro, 2019).
Pada  dasarnya,  Pancasila  dan  UUD  1945  mengandung  dimensi  yang saling terkait. Yakni sebagai dasar negara dan dasar kebangsaan. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah adalah konsensus yang mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dari konsensus itu dapat dibangun sistem politik dan sistem hukum.  Sebagai  dasar  kebangsaan,  konsensus  tersebut  dipahami  sebagai kesepakatan  final  yang  sangat  diperlukan  untuk  dijadikan  fondasi  bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang kuat, tangguh dan mandiri. Pembakuan terhadap sendi-sendi pokok kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dilakukan secara terus menerus (Ali, 2009).
Secara kultural, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilainya berakar  pada  nilai-nilai  kebudayaan  dan  religiusitas  yang  dimiliki  bangsa Indonesia  sebelum  mendirikan  negara.  Sedangkan  dalam  proses  pendirian negara,  dengan  diilhami  pandangan-pandangan  dunia  tentang  kenegaraan disintesiskan secara eklektis, sehingga merupakan suatu local genius dan sekaligus sebagai suatu local wisdom bangsa Indonesia (Purwosaputro, 2019).

## Paradigma Fiqh sosial Kiai Sahal
Fiqh  sosial  merupakan  pemikiran  yang  identik  dengan  dua  ulama Indonesia.  Yakni  Kiai  Ali  Yafie  dan  Kiai  Sahal  Mahfudh.  Adapun  dalam penelitian ini, paradigma fiqh sosial yang digunakan adalah paradigma fiqh sosial Kiai  Sahal.  Kiai  Sahal  merupakan  Kiai  Sahal  seorang  ulama  progresif  yang berupaya  untuk  menggugah  kesadaran  mengenai  pentingnya  mengembalikan fiqh pada watak asalnya, yakni fiqh yang responsif terhadap persoalan-persoalan sosial (Janah, 2023).
Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Paradigma secara umum adalah suatu  cara  pandang  tentang  sesuatu  yang  di  dalamnya  mengandung  sejumlah asumsi, teori, model dan solusi tertentu mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar suatu kajian (Rahardjo, 2018). Paradigma fiqh sosial Kiai Sahal digali berdasarkan  keyakinan  bahwa  tujuan  kehidupan  manusia  di  dunia  adalah mencapai  kebahagian  dunia  dan  akhirat  ( sa’adah  al  daraini ).  Kiai  Sahal menyatakan  bahwa  bagian  terpenting  dalam  kesadaran  manusia  adalah memahami tujuan keberadaannya di dunia. Dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini, manusia dituntut untuk melaksanakan kedua fungsinya secara berkelindan. Yakni fungsi manusia sebagai ibadatullah sekaligus sebagai imaratul ardli. Fungsi ini tidak boleh dipahami secara terpisah.
Fungsi imaratul  ardli memberikan  manusia  keleluasaan  dalam memaksimalkan daya upayanya untuk hifdz al din (menjaga agama), hifdz al nafs (menjaga jiwa), hifdz al nasl (menjaga keturunan), hifdz al ‘aql (menjaga akal) dan hifdz al mal (menjaga harta). Sedangkan fungsi ibadatullah menempatkan manusia sebagai  makhluk  Allah  SWT  yang  memiliki  keterbatasan  dalam  setiap  ikhtiar yang dilakukan. Karenanya, ikhtiar tidak boleh dipisahkan dari sikap tawakal. Oleh karena itu, menurut Kiai Sahal, kebahagian dunia dan akhirat ini tidak akan dicapai  oleh  manusia  tanpa  melaksanakan  dua  fungsi  kemanusiaannya.  Fiqh merupakan  disiplin  ilmu  yang  memadukan  dimensi Ilahiyyah dan dimensi insaniyyah . Kiai Sahal menyatakan bahwa memahami sejarah perkembangan fiqh dengan hanya mengandalkan paradigma ilmu-ilmu sosial tidak akan sampai pada kesimpulan  yang  benar.  Demikian  pula  sebaliknya,  apabila  fiqh  hanya  dilihat sebagai  sesuatu  yang  sakral,  maka  akan  terjebak  pada  hasil  kajian  yang  tidak bijaksana (Nurur Rohmah, 2017).
Kiai Sahal merupakan ulama yang lahir dan melalui proses pendidikannya di Pesantren. Ketajaman pemikiran Kiai Sahal dapat dilihat dari karya-karya tulis yang dihasilkannya dan gerakan sosial yang diinisiasinya. Karya dan gerakan Kiai Sahal  yang  belakangan  dikenal  dengan  istilah  ‘fiqh  sosial’  sejauh  ini menunjukkan progresifitasnya dalam pemikiran dan gerakan di satu sisi. Di sisi lainnya, Fiqh sosial Kiai Sahal juga menunjukkan pemikiran wasathiyyah ala ulama pesantren  yang  menempatkan  keimanan,  kemanusiaan  dan  semangat kebangsaan sebagai satu kesatuan.
Sikap wasathiyyah dan pandangan kenegaraan Kiai Sahal dapat dilihat dari kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama  (Rois  Am  PBNU).  Kiai  Sahal  merupakan  salah  satu  ulama  pesantren sekaligus  Rois  Am  Nahdlatul  Ulama  yang  dalam  perjalanannya  tidak  pernah menolak Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai asas tunggal organisasi. Sejarah  juga  mencatat  bahwa  Nahdlatul  Ulama  merupakan  organisasi  sosial keagamaan yang terdepan dalam menerima asas tunggal Pancasila (Kuniawan, 2020).  Nahdlatul  Ulama  merupakan  organisasi  pertama  yang  menerima Pancasila sebagai asas tunggal di tengah banyak organisasi dan partai politik yang masih belum bisa menerimanya. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ini bahkan dideklarasikan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS NU) pada tahun 1983 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur (N.F., 2022). Sikap Nahdlatul Ulama sebagai organisasi juga mendapatkan dukungan dari sebagian besar ulama pesantren. Termasuk di dalamnya  adalah  Kiai  Sahal  Mahfudh.  Bahkan  Kiai  Sahal  juga  secara  khusus
menuliskan pula tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Kiai Sahal, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan keadilan adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan, dan saling berhubungan sebagai pra kondisi dan sebab-akibat terhadap  bagian  lainnya.  Demokrasi  tanpa  keadilan  dan  HAM  hanya  akan menjadi sistem yang mungkin sama saja dengan sistem yang lain. Begitu pula HAM tanpa demokrasi dan keadilan, atau keadilan tanpa demokrasi dan HAM (Mahfudh, 2001a).
Paradigma  Fiqh  sosial  mendorong  upaya  pengejawantahan  prinsip sa’adatuddarain untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  keseimbangan  kehidupan manusia, di dunia dan akhirat (Sulikhah, 2017). Fiqh sosial memandang bahwa fiqh perlu dibaca sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan serta untuk merealisasikan kemaslahatan umum ( al-maṣla ḥ ah al-āmmah ) (Hakim, 2019). Kiai Sahal menekankan bahwa Fiqh sosial tidak sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kacamata hitam putih, Tetapi fiqh sosial juga menjadikan fiqh  sebagai  paradigma  pemaknaan  sosial  (Mahfudh,  2012).  Paradigma  fiqh sosial dibangun dari keyakinan bahwa manusia memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi ibadatullah (kawulane Gusti Alloh) dan fungsi imaratul ardli (merawat bumi). Dua fungsi ini harus dilaksanakan secara berkelindan dan tanpa terpisahkan. Hal ini  karena  dipahami  bahwa  hanya  dengan  melaksanakan  dua  fungsi  tersebut secara  berkelindan  lah,  maka  manusia  dapat  mencapai  tujuan  kebahagiaanya (sa’adatuddaraini).
Dari  paradigma  yang  dibangun  tersebut,  fiqh  sosial  memiliki  lima  ciri pokok  yang  menonjol.  Kelima  ciri  pokok  ini  yang  kemudian  lebih  dikenal sebagai lima prinsip dasar fiqh sosial, yakni: (1) Interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual;  (2)  Perubahan  pola  bermadzhab  dari  tekstual  ( qauli )  kepada bermadzhab  secara  metodologis  (madzhab manhaji );  (3)  Verifikasi  mendasar mana  ajaran  yang  pokok  ( ushul )  dan  mana  yang  cabang  ( furu’ );  (4)  Fiqh dihadirkan  sebagai  etika  sosial,  bukan  hukum  positif  negara;  (5)  Pengenalan metodologi  pemikiran  filosofis,  terutama  dalam  masalah  budaya  dan  sosial (Mahfudh, 2012).
Kiai Sahal merupakan ulama pesantren yang mendasarkan pemikirannya berdasarkan  kesadaran  akan  pentingnya  penyatuan  fungsi  kemanusiaan manusia . Orang-orang  pesantren  -termasuk  Kiai  Sahal-  dalam  sejarahnya memiliki peran multidimensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu  terkait  dengan  peran  di  bidang  pendidikan,  maupun  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara (Ghofarrozin, 2021). Orang-orang pesantren melalui Nahdlatul Ulama, dalam sejarahnya juga tercatat sebagai kelompok masyarakat
yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Penerimaan ini merupakan kontribusi konkritnya terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan asas tunggal di Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  yang  masyarakatnya  mayoritas  beragama  Islam mendudukan para ulama sebagai unsur terpenting dalam transformasi gagasan dan  perubahan  sosial.  Kiai  merupakan  sosok  yang  menjadi  rujukan  dalam berbagai hal (Jannah (Ed.), 2015). Bukan hanya dalam persoalan ibadah, namun ulama  juga  menjadi  rujukan  dalam  persoalan  politik,  ekonomi,  sosial  hingga persoalan kebangsaan.

## Paradigma  Fiqh  sosial  Kiai  Sahal  dalam  Memaknai  Nilai  Universal Pancasila
Paradigma  fiqh  sosial  memandang  sila  pertama  Pancasila  sebagai pengejawantahan kesadaran bangsa Indonesia dalam menempatkan kediriannya sebagai ibadatullah atau makhluk Allah SWT. Sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa menandai nilai dasar bagi bangsa Indonesia. Dengan menempatkan sila pertama sebagai pusat bagi keempat sila yang mengelilinginya, maka dapat dipahami bahwa sejak awal mula penyusunan Pancasila, telah disadari bahwa ‘Ketuhanan’ merupakan pusat dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ketuhanan  yang  Maha  Esa  sebagai  ruh  yang  pergerakan  manusia,  dalam pandangan fiqh sosial disebut dengan fungsi ibadatullah . Adapun Fungsi Imaratul ardli dipahami  sebagai  fungsi  yang  tidak  hanya  menuntut  tanggung  jawab manusia  untuk  peduli  kepada  manusia  lainnya.  Namun,  lebih  dari  itu,  fungsi imaratul  ardli menuntut  manusia  untuk  peduli  terhadap  lingkungan  sosial  dan lingkungan  alamnya.  Hal  ini  karena  dipahami  bahwa  alam  semesta  sebagai ciptaan  Allah  SWT  tidak  hanya  terdiri  dari  manusia.  Fungsi imaratul  ardli mendorong  seorang  muslim  untuk  menebarkan  rahmah  bagi  alam  semesta. Seorang muslim seharusnya menyayangi sesama manusia dengan tanpa melihat perbedaan  agama,  suku,  bangsa  dan  ras  manusia.  Penekanan  ini  penting diberikan karena memahami paradigma fiqh sosial dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila, harus dimulai dari pemahaman terhadap fungsi penciptaan manusia.
Nilai  universal  Pancasila  meliputi:  1)  Nilai  ketuhanan  atau  nilai  religius dalam sila pertama 2) Nilai kemanusiaan dalam sila kedua; 3) Nilai persatuan dan nasionalisme pada sila ketiga; 4) Nilai permusyawaratan dan demokrasi pada sila keempat; 5) Nilai social justice pada sila kelima. Apabila kelima nilai Pancasila dimaknai  dengan  menggunakan  paradigma  fiqh  sosial,  maka  dapat  dipahami bahwa  tujuan  utama  kehidupan  manusia  adalah  mencapai  kebahagiaan  dunia
akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka nilai religius dalam sila pertama Pancasila  dipandang  sebagai  pengejawantahan  fungsi ibadatullah bagi  kaum muslimin di Indonesia. Fungsi ibadatullah yang dalam paradigma fiqh sosial mesti dilaksanakan  secara  berkelindang  dengan  fungsi imaratul  ardli dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan nilai religius dalam sila pertama Pancasila yang  tidak  boleh  terpisah  dengan  pelaksanaan  nilai-nilai  dalam  keempat  sila lainnya. Dengan demikian, nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila dalam  perspektif  fiqh  sosial  didudukkan  sebagai  fungsi ibadatullah manusia. Sedangkan nilai yang terkandung pada sila kedua, ketiga, keempat dan kelima merupakan perwujudan dari fungsi imartul ardli seorang muslim Indonesia. Pada  hakikatnya,  manusia  Indonesia  sepenuhnya  menyadari  bahwa kemanusiaan  manusia  memiliki  nilai-nilai  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan sehari-hari.  Nilai  yang  terkandung  pada  sila  pertama  yaitu  mengandung  nilai bahwa tujuan dari manusia yang merupakan makhluk dari Allah SWT. Semua pelaksanaan  dalam  penyelenggaraan  negara,  politik  negara,  serta  peraturan hukum perundang-undangan harus berlandaskan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Selain nilai ketuhanan atau nilai religius, nilai dalam sila kedua yang menjunjung tinggi  nilai  serta  harkat  martabat  manusia  sebagai  makhluk  Allah  SWT  yang beradab (Dewi, 2021). Sila kedua Pancasila menghadirkan kesadaran manusia sebagai seorang individu yang terkait dengan individu lainnya. Setiap individu memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  setara.  Kemanusiaan  yang  diejawantahkan dengan  tanpa  melihat  perbedaan  ras,  agama,  suku  dan  golongan.  Sila  kedua Pancasila  juga  mengandung  nilai  kesadaran  moral  manusia  yang  didasarkan menitikberatkan pada pentingnya bersikap adil sejak dalam pikiran. Adil sejak dalam pikiran menjadikan manusia tidak mudah menghakimi atau merendahkan orang lain.
Persatuan Indonesia sebagai sila yang ketiga memiliki nilai, mendudukkan manusia sebagai makhluk sosial yang memilih untuk mengikatkan diri sebuah negara-bangsa. Negara-bangsa yang bernama Indonesia hadir sebagai pengikat bagi masyarakat yang merasa sebagai satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Indonesia  sebagai  ikatan  kebangsaan,  bahkan  telah  lahir  sebelum  Indonesia sebagai  negara  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Nilai nasionalisme  dalam  sila  ketiga  ini  merupakan  bagian  penting  bagi  kesadaran muslim Indonesia bahwa sangat penting untuk mengorganisir diri dalam sebuah negara  bangsa.  Hal  ini  dikarenakan  keyakinan  umat  Islam  yang  menyatakan bahwa kejahatan yang terorganisir akan dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir.  Maka,  kesadaran  untuk  menerapkan  nilai-nilai  persatuan  dalam
sebuah ‘nation’ menjadi bagian dari keyakinan bahwa menjadi Indonesia adalah wasilah untuk mencapai kemaslahatan. Melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk mencapai kemaslahatan, dalam paradigma fiqh sosial dianggap sebagai salah satu bentuk pengejawantahan fungsi imaratul ardli (merawat bumi).
Adapun  sila  keempat  yang  berbunyi  ‘Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan’  mengandung  nilai pentingnya  pelaksanaan  musyawarah  untuk  mufakat  dalam  proses berdemokrasi. Prinsip demokrasi yang menekankan hakikat keberadaan negara dan segala kebijakan serta kekayaan yang ada di dalamnya harus bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, meniscayakan peran penting keberadaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat  Pancasila  ini  menunjukkan  pilihan  sadar  bangsa  Indonesia  untuk mengikatkan diri dalam sebuah negara-bangsa. Ikatan ini kemudian melahirkan kesepakatan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan dan sistem hukum yang dipakai. Maka, dalam paradigma fiqh sosial, kesepakatan agung ini diyakini sebagai bagian dari upaya kemaslahatan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti,  nilai  demokrasi  merupakan  pilihan  manusia  Indonesia  dalam  upaya mewujudkan fungsi imaratul ardli .
Keadilan  sosial  merupakan  nilai  yang  terkandung  dalam  sila  kelima Pancasila. ‘Keadilan sosial’ merupakan cita-cita tertinggi yang ingin dicapai oleh dan  untuk  masyarakat  Indonesia.  Bahkan,  dapat  dikatakan  bahwa  pada hakikatnya,  keberadaan  Negara  Kesatuan  Republik  ini  sesungguhnya merupakan  wasilah  untuk  mencapai  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Sila  kelima  sebagai  cita-cita  tertinggi  bangsa  Indonesia,  diyakini bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dicapai.  Butuh  waktu,  keyakinan  dan kebersamaan  sebagai  suatu  bangsa  untuk  mencapainya.  Keadilan  sosial bukanlah cita-cita yang mampu dicapai hanya oleh orang per-orang saja. Akan tetapi,  keadilan  sosial  merupakan  cita-cita  bersama  bangsa  Indonesia  yang diyakini akan tercapai apabila manusia Indonesia secara konsisten menjalankan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan  Indonesia,  serta  nilai  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Bagi manusia Indonesia, nilai keadilan sebagaimana yang termaktub pada sila kelima haruslah secara terus menerus diupayakan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam memaknai keadilan itu sendiri, sering terdapat perbedaan perspektif yang mengakibatkan perbedaan pendapat dalam menilai  ketercapaian  keadilan.  Tentu  saja  hal  ini  dikarenakan  adil  itu  sendiri
memiliki  beberapa  pemaknaan.  Menurut  Aristoteles,  secara  umum  keadilan dapat dibagi dua. Yakni keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif  merupakan  keadilan  yang  dilihat  berdasarkan  ‘kesamaan’.  Keadilan komutatif  meyakini  bahwa  keadilan  akan  tercipta  jika  masing-masing  pihak mendapatkan bagian yang sama. Sedangkan keadilan distributif meyakini bahwa keadilan akan tercipta jika para pihak mendapatkan bagian sesuai dengan porsi hak,  kewajiban,  dan  resiko  yang  mesti  ditanggung  oleh  masing-masing  orang (Janah,  2021a).  Perbedaan  perspektif  dalam  memaknai  ketercapaian  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini pada merupakan tantangan bagi seluruh bagian dari bangsa Indonesia.
Belum  tercapainya  sila  kelima  Pancasila  hingga  saat  ini,  disadari  oleh rakyat Indonesia. Penting untuk digaris bawahi, bahwa meskipun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dapat dicapai, namun bukan berarti rakyat Indonesia  berhak  sekehendaknya  merubah  bentuk  negara  dan  sistem pemerintahan yang ada. Keyakinan bahwa secara konseptual nilai-nilai Pancasila telah sesuai dengan tujuan dan fungsi utama manusia merupakan dasar terhadap pilihan bernegara. Artinya, walaupun secara nilai telah terdapat kesesuaian dalam memaknai  Pancasila,  namun  dalam  implementasinya,  perlu  upaya  lebih  keras bagi seluruh bagian bangsa ini agar dapat mencapai cita-cita tertinggi bangsa. Yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Kesimpulan
Kiai  Sahal  dalam  pemikiran  fiqh  sosialnya  menyatakan  bahwa  tujuan utama keberadaan manusia di dunia adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan  di  akhirat.  Tujuan  tersebut  hanya  dapat  tercapai  apabila  manusia melaksanakan fungsi penciptaannya secara berkelindan. Yakni fungsi ibadatullah dan fungsi imaratul ardli. Sila pertama Pancasila yang mengandung nilai religius merupakan fungsi ibadatullah yang akan selalu terhubung dengan keempat nilai dalam  sila  kedua,  ketiga,  keempat  dan  kelima.  Implementasi  dari  saling keterkaitan  antara  lima  nilai  yang  terkandung  dalam  kelima  sila  Pancasila, dipandang secara paradigmatik sebagai perwujudan fungsi ibadatullah dan fungsi imartul ardli manusia yang saling berkelindan dan tak terpisahkan. Sila pertama Pancasila yang menjadi ruh bagi keempat sila lainnya merupakan perwujudan fungsi ibadatullah yang  menjadi  ruh  bagi  pelaksanaan  fungsi imaratul  ardli (merawat semesta) bagi manusia Indonesia.
Daftar Pustaka
Ali,  A.  S.  (2009). Negara  Pancasila  Jalan  Kemaslahatan  Bangsa .  Penerbit  Pustaka LP3ES.
Arif, S. (2018). Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan . PT. Elex Media Komputindo.
Basarah, A. (2017). Bung Karno, Islam dan Pancasila . Konstitusi Press.
Burgin,  M.  B.  (2013). Metode  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi,  Format-Format Kuantitatif,  Kualitatif  untuk  Studi  Sosiologi,  Kebijakan  Publik,  Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran . Penerbit Kencana Prenada Media Group.
Dewi,  M.  A.  N.  &  D.  A.  (2021).  Implementasi  Nilai  Dasar  Pancasila  Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di Kehidupan Sehari. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 3 .
Ghofarrozin, A. dan & T. N. J. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019. Jurnal Islamic Review , 10 .
Hakim, Muh. L. (2019). Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Islamic  Review :  Jurnal  Riset  Dan  Kajian  Keislaman . https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174
Ida Bagus Brata, dan I. B. N. W. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. Jurnal Santiaji Pendidikan , 1 .
Indra, Moh. R. (1978). Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi . Sinar Grafika.
Janah, T. N. (2021). Contract Drafting dalam Teori dan Praktik . Penerbit Tandus.
Janah, T. N. (2023). Fiqih Sosial: Persinggungan Pemikiran KH Sahal Mahfudh dan KH Ali Yafie. Nuonline.or.Id .
Jannah  (Ed.),  T.  N.  (2015). Metodologi  Fiqh  Sosial:  dari  Qauli  Menuju  Manhaji . STAIMAFA PRESS.
Kariadi, Dodik dan Wasis Suprapto, W. (2017). , Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural, Citizenship  Jurnal  Pancasila  dan  Kewarganegaraan. Citizenship  Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 5 .
Karyanti,  T.  (2010).  Sumpah  Pemuda  dan  Nasionalisme  Indonesia. Majalah Ilmiah Informatika , 1 .
Kuniawan,  A.  (2020).  NU,  Asas  Tunggal  Pancasila,  dan  Pandangan  Syariat Islam. Nuonline .
Mahfudh, M. S. (2001a). Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Keadilan: Wacana, Realitas, dan Prospek .
Mahfudh, M. S. (2012). Nuansa Fiqh Sosial . Penerbit LKiS.
Mahfudh, MA. S. (2001b). Demokratisasi dan Pendidikan Demokrasi .
N.F., M. S. (2022). Tiga Pertimbangan NU Terima Pancasila sebagai Asas Tunggal, NUonline, 3 Juni 2022, Link:
Nurur Rohmah. (2017). Memahami Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh “Fiqh Sebagai Etika Dan Gerakan Sosial. Jurnal Islam Nusantara , 1 .
Purwosaputro, A. S. dan. (2019). , Aksiologi Pancasila. Jurnal Ilmiah CIVIS , VIII .
Rahardjo, M. (2018). Paradigma Interpretif .
Rauf, W. P. P. S. dan R. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Bingkai NKRI . Penerbit Mitra Wacana Media.
Sudrajat,  A.  (2016).  Demokrasi  Pancasila  dalam  Perspektif  Sejarah. Jurnal Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah , 8 .
Sulikhah, A. Z. dan S. (2017). Paradigma Fiqh Sosial Atas Kemiskinan Dalam Gerakan“ Empowering Menuju Kemakmuran Umat.” Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman .
Winarno. (2020). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . PT. Bumi Aksara.