Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476

## Pajak Penghasilan Atas Anak Angkat Yang Berpenghasilan
Suparna Wijaya 1 *, Annisa Febriana Safira 2
1,2) Politeknik Keuangan Negara STAN sprnwijaya@pknstan.ac.id , annisafeb76@gmail.com *Penulis Korespondensi Diajukan
: 22 Juni 2021
Disetujui
: 20 Juli 2021
Dipublikasikan  : 1 Agustus 2021

## ABSTRACT
Adoption  have  legal  consequences  for  both  adopted  children,  adoptive  parents,  and  biological parents. The legal consequences can be seen in terms of civil law, customary law, Islamic law, and also taxes. In civil law, customary law, and also Islamic law, the legal consequences of adopting a child  are  related  to  the  inheritance  rights  of  an  adopted  child.  Meanwhile,  in  tax  the  legal consequences of adopting children are related to Non-Taxable Income (PTKP) and the income of adopted children. Provisions related to inheritance rights for adopted children are very clear in the three laws, but the provisions regarding PTKP and the income of adopted children in taxes are not so clear. Based on the results of the study, it was found that there were still differences of opinion regarding PTKP and the income of adopted children. Differences related to PTKP arise when the adopted child has earned income, where the majority of interviewees argue that the adopted child can still be counted as PTKP of his adoptive parents and for the imposition of taxes on the income of the adopted child it is also combined with the adoptive parents. However, there is a opinion that when the adopted child has earned income, it will be counted as PTKP of the biological parents and for  the  imposition  of  taxes  on  the  income  of  the  adopted  child  it  will  also  be  combined  with  his biological parents.

## Keywords: adopted children; inheritance rights; PTKP; income

## PENDAHULUAN
Anak merupakan karunia Tuhan kepada orang tua sehingga seorang anak dianggap lebih berharga daripada harta lainnya seperti rumah, uang, tanah, dan lain sebagainya ( Fatoni, 2016 ). Oleh karena itu, setiap  orang  tua  pasti  mengharapkan  kehadiran  seorang  anak  di  kehidupan  keluarganya  untuk melanjutkan  keturunan  serta  mewarisi  kekayaan  miliknya.  Namun,  tidak  semua  orang  tua berkesempatan  untuk  memiliki  seorang  anak,  terdapat  beberapa  orang  tua  yang  tidak  bisa  memiliki anak  karena  faktor  biologis  yaitu  sulit  untuk  mendapatkan  keturunan.  Oleh  karena  itu,  banyak  dari mereka yang berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan seorang anak, salah satunya melalui pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan adopsi. Selain orang tua yang tidak dapat memiliki keturunan, banyak dari orang tua yang sudah memiliki keturunan juga melakukan pengangkatan anak dengan  berbagai  alasan  yang  melatarbelakanginya,  salah  satu  contohnya  adalah  pengangkatan  anak yang dilakukan oleh seorang artis tanah air yaitu Ruben Onsu.
“Betrand Peto Putra Onsu Resmi Menjadi Anak Ruben Onsu” ( Herfianto, 2019 ) merupakan salah satu judul berita yang sempat menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru Indonesia. Adanya berita tersebut memperlihatkan bahwa fenomena pengangkatan anak pada masa sekarang sudah menjadi hal yang  lazim  di  seluruh  kalangan  masyarakat  di  Indonesia  baik  masyarakat  kelas  bawah  hingga masyarakat kelas atas seperti artis. Alasan dibalik keputusan untuk melakukan pengangkatan anak pun
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476
bermacam-macam. Menurut Bakhtiar dan Yustiana (2017) , terdapat beberapa alasan dan motif yang melatarbelakangi pengangkatan anak seperti ingin memiliki seorang anak yang merawat dan menjaga di  hari  tua,  untuk  menjaga  tali  pernikahan  atau  kebahagiaan  keluarga,  memiliki  keyakinan  bahwa dengan  mengangkat  anak  dapat  membuatnya  memiliki  anak  sendiri,  rasa  kepedulian  terhadap  anak terlantar  yang  tidak diurus oleh orang tuanya, mengikuti jejak temannya, dan/atau untuk  menambah atau mendapatkan pekerjaan.
Fenomena pengangkatan anak, baik yang dilakukan melalui panti asuhan maupun yang dilakukan secara langsung dari orang tua kandung, kemungkinan besar cukup banyak terjadi di Indonesia. Namun sayangnya, belum terdapat rekapan data yang valid terkait jumlah anak yang diadopsi setiap tahunnya yang terlihat dari data statistik maupun data dari penelitian sebelumnya yang tidak memaparkan secara pasti terkait dengan jumlah anak yang diadopsi ( Siregar & Santoso, 2018 ). Fakta tersebut menunjukkan bahwa belum ada transparansi terkait proses pengangkatan anak di Indonesia maupun anak yang tinggal dengan keluarga lain. Keluarga lain adalah selain orang tua kandung termasuk orang tua asuh, wali, atau orang tua angkat ( Windiarto et al., 2020 ).
Proses pengangkatan anak diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan dengan tujuan agar anak  angkat  mendapatkan  kepastian,  keadilan,  dan  legalitas  dalam  hukum  serta  dokumen  hukum ( Pratiwi,  2016 ).  Dengan  dilakukannya  penetapan  pengadilan  dalam  proses  pengangkatan  anak  tentu saja akan meminimalisasi terjadinya sengketa di kemudian hari. Salah satu contoh sengketa yang terjadi akibat tidak adanya penetapan pengadilan pada proses pengangkatan anak adalah sengketa waris antara di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sengketa tersebut terjadi karena almarhum tidak memiliki anak kandung sehingga seluruh harta warisannya diberikan kepada anak angkat yang mengaku sebagai anak kandung. Hal ini berakibat pada dilanggarnya aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (a) yang menyatakan bahwa “Terhadap anak angkat yang  tidak menerima  wasiat diberi  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya” ( Mujib, 2020 ). Permasalahan lainnya terjadi dalam perpajakan terkait PTKP dan penghasilan anak angkat belum banyak  dibahas  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya  terutama  di  Indonesia.  Pada  umumnya penelitian tentang anak angkat yang dilakukan adalah terkait tax exclusion for adopting children with special needs ( Smith, 2005 ), kedudukan hukum anak angkat dalam hak waris ( Usman, 2013 ), kekuatan akta hibah untuk anak angkat ( Malahayati et al., 2019 ), dan warisan anak angkat menurut hukum adat Tolaki  Kabupaten  Konawe  Selatan  ( Tolo  &  Marlin,  2020 ).  Adapun Pudyatmoko  (2015) melakukan penelitian dengan narasumber mahasiswa fakultas hukum terhadap jumlah PTKP bagi anak kandung yang  berpenghasilan  dan  yang  tidak  berpenghasilan.  Selanjutnya,  penelitian  yang  lain  yaitu  pajak penghasilan anak di bawah  umur  ( Zelenak, 1993 ; Milligan & Stabile, 2011 ; Dahl & Lochner, 2012 ; Ramadhani, 2017 ; Dewi, 2020 ).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  terkait  dengan  suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi (Saunders et al., 2007 ). Terdapat tiga tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum dan pajak di Indonesia,  mengetahui  dampak  pengangkatan  anak  terhadap  PTKP  wajib  pajak  orang  pribadi;  dan mengetahui perlakuan perpajakan terhadap penghasilan yang diperoleh anak angkat.

## STUDI LITERATUR
Penelitian  yang dilakukan oleh Gunawan dan Putranto (2020 ) menjelaskan bahwa terdapat tiga hukum waris di Indonesia yaitu hukum waris perdata (BW), hukum waris islam, dan hukum waris adat. Dalam hukum  waris  adat, anak angkat hanya memiliki  hak atas  harta bersama  yang  artinya ia tidak berhak  atas  harta  pusaka,  selain  itu  ia  juga  dapat  menutupi  hak  mewaris  dari  ahli  waris  asal. Selanjutnya,  anak  angkat  bukan  merupakan  pewaris  dari  orang  tua  angkatnya  menurut  ketentuan hukum islam melainkan merupakan pewaris dari orang tua kandungnya. Namun, terhadap anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah yang berasal dari harta warisan orang tua angkatnya. Pada penelitian yang penulis lakukan terdapat pembahasan terkait dengan kedudukan anak angkat dalam waris tepatnya dalam bagian kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum dan pajak di Indonesia. Namun, pada
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476
dasarnya  penelitian  yang  dilakukan  penulis  lebih  berfokus  terhadap  permasalahan  perpajakan  yang ditimbulkan ketika anak angkat tersebut sudah memperoleh penghasilan pada saat dia belum dewasa.
Selanjutnya Smith  (2005) menunjukkan  bahwa  terhadap  wajib  pajak  yang  melakukan pengangkatan  anak  yang  berkebutuhan  khusus  diberikan  pengecualian  pajak  sebesar  $6.000  dari penghasilan kotornya dan untuk jenis adopsi lainnya diberikan pengecualian pajak sebesar $5.000 dari penghasilan kotornya. Ketentuan tersebut memang hanya berlaku hingga tanggal 31 Desember 2001, tetapi Economic  Growth  and  Tax  Relief  Reconciliation  Act  of  2001 (EGTRRA)  memperpanjang ketentuan  tersebut  dan  juga  memperbesar  pengecualian  pajaknya  menjadi  sebesar  $10.000  hingga tahun  2010.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  adanya  perubahan  dalam  ketentuan tentang  pengecualian  pajak  tersebut  telah  membuat  adanya  ambiguitas  dalam  undang-undang  yang harus  diperbaiki  agar  undang-undang  tersebut  dapat  konsisten  dengan  maksud  dan  tujuannya. Penelitian yang penulis lakukan hanya sebatas pada pengecualian pajak atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah PTKP bagi anak angkat secara umum karena di Indonesia tidak mengenal adanya anak angkat berkebutuhan khusus sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Smith tersebut.
Sedangkan Dewi (2020) menunjukkan bahwa ketika seorang anak yang masih berusia di bawah 18  tahun  telah  mendapatkan  penghasilan  sendiri  maka  perlakuan  perpajakannya  akan  digabungkan dengan  orang  tuanya.  Namun,  permasalahan  muncul  ketika  orang  tua  dari  anak  tersebut  bertindak sebagai manajer dari si anak dan juga wali dari anak tersebut. Menurut beliau, pengenaan pajak bagi penghasilan orang tua harus berbeda antara penghasilan sebagai manajer dengan penghasilan sebagai wali  dari  anak  sehingga  aturan  terkait  dengan  penggabungan  penghasilan  tidak  dapat  diterapkan. Penelitian  yang  penulis  lakukan  lebih  berfokus  pada  perlakuan  perpajakan  bagi  penghasilan  yang diperoleh anak angkat dan penghasilan tersebut tidak terbatas pada penghasilan yang berasal dari sosial media saja namun segala bentuk penghasilan yang ada.

## METODE
Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait  suatu  pemahaman  dalam  hal  ini  adalah  kedudukan  anak  angkat  dalam  perspektif  hukum  dan pajak  di  Indonesia,  pengaruh  pengangkatan  anak  terhadap  PTKP  wajib  pajak  orang  pribadi,  serta perlakuan  perpajakan  atas  penghasilan  yang  diperoleh  anak  angkat.  Moleong  (2010,  dikutip  dalam Muhammad,  2013 )  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek  penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain  secara holistic dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Terdapat dua jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data  sekunder  diperoleh  dengan  memahami  buku,  jurnal,  ketentuan  perpajakan,  dan  data  dari  BPS. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa ahli di bidang perpajakan, yaitu :
No Nama lengkap (Inisial) Pekerjaan 1 Hanik Susilawati Muamarah (DS1) Dosen Jurusan Pajak PKN STAN 2 DS2 (nama samaran) Dosen Jurusan Pajak PKN STAN 3 Arbi Aprianto (DS3) Pegawai KPP Pratama Cilacap 4 Benny Setiawan (DS4) Dosen Jurusan Pajak PKN STAN 5 DS5 (nama samaran) Account Representative KPP Pratama Cilacap 6 DS6 (nama samaran) Account Representative KPP Pratama Cilacap
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Menurut Sugiyono (2012, dikutip dalam Puri, 2015 ), studi kepustakaan berarti melakukan kajian teoritis yang berkaitan dengan nilai-nilai, budaya, serta norma yang tumbuh pada situasi sosial yang diteliti dengan mencari literatur-literatur ilmiah. Dalam metode studi lapangan penulis melakukan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476
pengamatan dan wawancara. Selanjutnya dilakukan trianguliasi data untuk menemukan hasil penelitian sesuai tujuan dalam penelitian ini.

## HASIL
Data sekunder yang peneliti peroleh untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum  dan  pajak  di  Indonesia  adalah  jurnal  yang  berasal  dari  penelitian Balaati  (2013) yang menyatakan dalam hukum perdata terdapat beberapa aturan yang mengatur terkait dengan anak angkat meliputi Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  1983,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sementara dalam hukum islam terdapat ketentuan KHI Pasal 171 huruf h yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang  dalam  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Selanjutnya diperoleh hasil penelitian dari ( Anita, 2017 ) tentang anak angkat dari kaum Tionghoa jika merupakan  anak  perempuan  maka  proses  pengangkatan  anak  yang  telah  dilakukan  akan  batal  demi hukum. Staatsblad 1917 Nomor 129 dinyatakan bahwa  ketika seorang anak diangkat oleh  orang tua angkat maka anak angkat akan mendapatkan nama dari bapak angkatnya, selain itu anak angkat akan dianggap sebagai anak dari perkawinan yang sah, serta anak angkat akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya ( Rais, 2016 ). Sedangkan dalam hukum adat yang ada di Indonesia terdapat tiga sistem kekerabatan  yang  paling  mendominasi  meliputi  sistem  kekerabatan  patrilineal,  matrilineal,  dan  juga parental  yang  ketiganya  memiliki  implikasi  terhadap  kedudukan  anak  angkat  dalam  hukum  adat terutama dalam kaitannya dengan waris ( Gunawan & Putranto, 2020 ). Adapun dalam ketentuan terkait dengan legitieme portie bagi anak angkat terdapat dalam KHI tepatnya dalam Pasal 209 ayat (2) yang menyatakan  bahwa  “Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.
Sementara itu, untuk mengetahui dampak anak angkat  yang berpenghasilan dalam PTKP wajib pajak orang pribadi, diperoleh data sekunder berupa UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) huruf d,  anak  angkat  merupakan  salah  satu  tanggungan  dari  wajib  pajak  sehingga  dapat  diperhitungkan menjadi PTKP dari wajib pajak. Namun demikian terdapat batasan anak angkat yang diatur dalam S- 112/PJ.41/1995 yang menyebutkan bahwa kriteria anak angkat dalam pajak antara lain seseorang yang belum  dewasa  (belum  berusia  18  tahun  dan  belum  pernah  menikah),  bukan  merupakan  keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari wajib pajak, dan menjadi tanggungan sepenuhnya (secara nyata  tidak  mempunyai  penghasilan  sendiri).  Terkait  batasan  ini  maka  peneliti  menggunakan  data primer  untuk  mengulasnya,  yaitu  dengan  mencari  pendapat  berbagai  narasumber  terkait  ketentuan PTKP bagi anak angkat. Selanjutnya untuk  memberikan gambaran mengenai perlakukan perpajakan terhadap anak angkat yang berpenghasilan, peneliti menggunakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU PPh yang  menyatakan  bahwa  penghasilan  anak  akan  digabung  dengan  orang  tuanya.  Namun  demikian, dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut anak yang dimaksud apakah anak kandung atau anak angkat.
Selanjutnya  untuk  memperoleh  gambaran  lebih  rinci,  maka  peneliti  menggunakan  data  primer yang berasal dari narasumber yang merupakan ahli di bidangnya. Sehingga peneliti bisa menggunakan triangulasi untuk merangkai berbagai data tersebut dalam pembahasan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum dan Pajak di Indonesia
Menurut Balaati  (2013) ,  dalam  hukum  perdata  terdapat  beberapa  aturan  yang  mengatur  terkait dengan anak angkat meliputi Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Staatsblad 1917 Nomor 129 merupakan suatu peraturan yang berisikan ketentuan pengangkatan anak yang hanya
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476
berlaku bagi masyarakat Tionghoa yang mana dalam proses pengangkatan anak hanya anak laki-laki saja  yang  dapat  diangkat  dengan  menggunakan  akta  notaris,  sehingga  apabila  anak  yang  diangkat merupakan  anak  perempuan  maka  proses  pengangkatan  anak  yang  telah  dilakukan  akan  batal  demi hukum ( Anita, 2017 ).
Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, UU Nomor 23 Tahun 2002, dan PP Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak angkat harus melalui penetapan  pengadilan  (DS2).  Penetapan  dari  pengadilan  dalam  proses  pengangkatan  anak  pada dasarnya penting untuk dilakukan karena dengan dilakukannya penetapan dari pengadilan maka status dari  anak  angkat  tersebut  akan  menjadi  jelas  sebab  salah  satu  tahapan  yang  dilakukan  dalam  proses pengangkatan  anak  adalah  pencatatan  dan  pendokumentasian  serta  pelaporan  pengangkatan  anak kepada Departemen Sosial RI oleh instansi sosial sehingga proses pengangkatan anak yang dilakukan tersebut tercatat dalam dokumen negara dan juga diakui secara positif di Indonesia. Selain memberikan kejelasan status bagi anak angkat, adanya penetapan pengadilan juga memberikan perlindungaan baik bagi anak angkat itu sendiri, orang tua angkat, maupun orang tua kandung. Perlindungan ini diperlukan apabila di kemudian hari terdapat sesuatu hal atau permasalahan yang menimpa anak angkat sehingga diperlukan  wali  atau  pengampu  untuk  bertanggung  jawab.  Adapun  DS4  (2021)  berpendapat  bahwa meskipun pengangkatan anak dilakukan dengan tidak melalui penetapan pengadilan maka anak angkat tersebut tetap dianggap sah karena terdapat pengaturan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007.
Setelah  seorang  anak  diangkat  oleh  orang  tua  angkatnya  baik  yang  dalam  pengangkatannya melalui penetapan pengadilan atau tidak maka akan memunculkan adanya akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Salah satu akibat hukum yang muncul adalah terkait dengan hak mewaris (DS2).  Mendukung  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  DS2,  dalam  ketentuan  yang  terdapat  dalam Staatsblad  1917  Nomor  129  dinyatakan  bahwa  ketika  seorang  anak  diangkat  oleh  orang  tua  angkat maka anak angkat akan mendapatkan nama dari bapak angkatnya, selain itu anak angkat akan dianggap sebagai  anak  dari  perkawinan  yang  sah,  serta  anak  angkat  akan  menjadi  ahli  waris  dari  orang  tua angkatnya ( Rais, 2016 ).
Sedangkan dalam hukum adat yang ada di Indonesia terdapat tiga sistem kekerabatan yang paling mendominasi  meliputi  sistem  kekerabatan  patrilineal,  matrilineal,  dan  juga  parental  yang  ketiganya memiliki  implikasi  terhadap  kedudukan  anak  angkat  dalam  hukum  adat  terutama  dalam  kaitannya dengan  waris.  DS2  (2021)  memberikan  contoh  misalnya  suku  batak,  kemudian  daerah  Bali  itu patrilineal  sehingga  anak  perempuan  tidak  mendapatkan  hak  waris.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa hukum waris itu masih pluralistis, ada yang menggunakan hukum perdata, hukum adat, atau hukum islam.  Sejalan  dengan  pendapat  dari  DS2, Gunawan  dan  Putranto  (2020) menyatakan  bahwa  dalam sistem kekerabatan patrilineal yang mana kedudukan anak laki-laki lebih mendominasi atau menonjol dibandingkan  dengan  kedudukan  anak  perempuan,  telah  membuat  anak  laki-laki  menjadi  ahli  waris dari orang tuanya.
Lebih  lanjut, Gunawan  dan  Putranto  (2020) juga  menjelaskan  tentang  kedudukan  anak  angkat dalam  waris  di  dua  sistem  kekerabatan  lainnya  yaitu  sistem  kekerabatan  matrilineal  dan  sistem kekerabatan  parental.  Sistem  kekerabatan  matrilineal  maka  kedudukan  anak  perempuan  lebih mendominasi  sehingga  yang  berhak  atas  harta  warisan  dalam  sistem  ini  adalah  anak  perempuan. Namun,  hubungan  kewarisan  tersebut  tidak  terjadi  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkat sehingga anak angkat tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Sedangkan sistem kekerabatan parental yang mana garis keturunan ditarik dari sisi bapak dan juga dari sisi ibu sehingga kedudukan anak  perempuan  dengan  anak  laki-laki  adalah  sama.  Salah  satu  daerah  yang  menerapkan  sistem kekerabatan parental ini adalah daerah Jawa. Dalam hukum adat Jawa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan adalah anak angkat masih berhak atas harta warisan dari orang tua kandungnya karena hubungan kekeluargaan di antara keduanya belum terputus; anak angkat berhak atas harta warisan dari orang  tua  angkatnya  namun  dengan  jumlah  terbatas  yang  tidak  boleh  melebihi  bagian  dari  anak kandung; dan anak angkat berhak atas harta gono-gini.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476

## Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam
Berbanding terbalik dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata terkait dengan perlunya penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak, dalam hukum islam tidak terdapat ketentuan terkait  dengan  perlunya  penetapan  pengadilan  dalam  rangka  pengangkatan  anak  (DS2).  Pernyataan DS2 tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 171 huruf h yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”
Meskipun  telah  terjadi  pengangkatan  anak,  menurut Rais  (2016) ,  dalam  hukum  islam  terdapat beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan kedudukan anak angkat yang sedikit berbeda dengan anak kandung, meliputi nama ayah angkat tidak diberikan kepada anak angkat; di antara anak angkat dengan ayah angkat dan juga antara ibu angkat dengan saudara angkat tidak terdapat hubungan darah sehingga  meskipun  tinggal  dalam  satu  rumah  keduanya  tetap  harus  menjaga  aurat,  tidak  boleh berkhalwat,  serta  tidak  terdapat  hubungan  perwalian  antara  ayah  atau  saudara  angkat  dengan  anak angkat perempuan ketika menikah; dan tidak ada hubungan kewarisan.
Dari tiga ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pengangkatan anak dalam sudut pandang hukum islam  merupakan  salah  satu  bentuk  manifestasi  iman  yang  dilakukan  dengan  cara  memberikan kesejahteraan  kepada  anak  yang  diangkat  dengan  tanpa  memutus  pertalian  darah  atau  nasab  yang terjalin  di  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya  ( Gunawan  &  Putranto,  2020 ).  Dengan tidak  terputusnya  pertalian  darah  atau  nasab  yang  terjalin  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua kandungnya  maka  anak  angkat  tetap  menjadi  pewaris  dari  orang  tua  kandungnya  ketika  nanti  di kemudian hari orang tua kandungnya meninggal dunia ( Rais, 2016) .
Sebagai  akibat  dari  anak  angkat  yang  tetap  menjadi  pewaris  dari  orang  tua  kandungnya  maka dalam  hubungan  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkat  tidak  terdapat  hubungan  kewarisan  sesuai dengan  ketentuan  ketiga  yang  dikemukakan  oleh  Gunawan  dan  Putranto.  Ketentuan  tersebut  juga sejalan  dengan  pendapat  dari  salah  satu  narasumber,  DS1  (2021)  menyatakan  bahwa  secara  agama, anak angkat tidak mendapatkan warisan. Mendukung pendapat dari DS1, narasumber lain menyatakan bahwa anak angkat persyaratannya harus dibuat penetapan oleh pengadilan bahwa dia akan menjadi anak angkat dan menurut islam anak angkat itu tidak mendapat warisan (DS2, 2021).
Meskipun  berdasarkan  hukum  islam  (hukum  fikih)  anak  angkat  bukan  merupakan  ahli  waris, namun menurut DS1 (2021), anak angkat masih dapat menjadi ahli waris apabila pembagian warisan tersebut sampai ke ranah pengadilan atau dengan kata lain anak angkat dapat menjadi ahli waris sesuai dengan  KHI  apabila  telah  memenuhi  aspek  legal  yang  dalam  hal  ini  adalah  adanya  penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak tersebut. Ketentuan terkait dengan legitieme portie bagi anak angkat terdapat dalam KHI tepatnya dalam Pasal 209 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Terhadap anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta warisan  orang  tua  angkatnya.”  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa meskipun anak angkat bukanlah pewaris dari harta orang tua angkatnya namun demi keadilan orang tua angkat dapat memberikan harta warisannya dengan jumlah maksimal 1/3.

## Kedudukan Anak Angkat dalam Pajak
Pajak tidak punya ketentuan tentang definisi anak angkat, maka akan mengikuti ketentuan yang berlaku menurut hukum (DS2, 2021). Kedudukan anak angkat dalam pajak hanya terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk  setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga)  orang  untuk  setiap  keluarga.”  Berdasarkan  pasal  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kedudukan anak angkat dalam pajak hanya berkaitan dengan PTKP yang berarti bahwa anak angkat dapat digolongkan sebagai tanggungan dari wajib pajak. Selanjutnya, untuk hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat pajak tidak memiliki aturan yang berkaitan dengan hal tersebut
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476
sebagaimana  yang  terdapat  dalam  hukum  perdata  dan  juga  hukum  islam.  Dalam  pajak,  ketentuan mengenai waris hanya berkaitan dengan apakah waris yang dibagikan tersebut merupakan objek pajak atau bukan objek pajak sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf b.

## Dampak Pengangkatan Anak terhadap PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi
Dampak Anak Angkat Tidak Berpenghasilan dalam PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada  bagian  kedudukan  anak  angkat  dalam  pajak  telah  disebutkan  bahwa  sesuai  dengan  UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) huruf d, anak angkat merupakan  salah satu tanggungan dari wajib  pajak  sehingga  dapat  diperhitungkan  menjadi  PTKP  dari  wajib  pajak.  Pemberian  tambahan PKTP bagi wajib pajak yang memiliki anak angkat didasarkan pada teori daya pikul yang menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh wajib pajak dengan mempertimbangkan  besaran  penghasilan,  kekayaan,  serta  pengeluaran  dari  wajib  pajak  (Chrissanni, 2017).  Sesuai  dengan  teori  tersebut,  pengeluaran  wajib  pajak  menjadi  salah  satu  hal  yang  dijadikan sebagai  pertimbangan,  hal  ini  karena  setelah  wajib  pajak  melakukan  pengangkatan  anak  tentu  saja wajib  pajak  diharuskan  untuk  memenuhi  seluruh  kebutuhan  dari  anak  angkat  sebagaimana  yang dilakukan terhadap anak kandung. Oleh karena itu, seluruh biaya hidup yang dikeluarkan wajib pajak untuk anak angkat harus diperhitungkan dalam pajak untuk mewujudkan keadilan.
Pertimbangan  biaya  hidup  dalam  pajak  tercermin  dalam  PTKP  yang  dibatasi  sebanyak  tiga tanggungan saja sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008. Menurut beberapa narasumber  seorang  anak  angkat  dapat  diperhitungkan  sebagai  PTKP  wajib  pajak  sepanjang  anak tersebut masih berusia di bawah 18 tahun, belum memiliki penghasilan, dan juga belum menikah. Hal tersebut  dipertegas  dalam  S-112/PJ.41/1995  yang  menyebutkan  bahwa  kriteria  anak  angkat  dalam pajak antara lain seseorang yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah), bukan  merupakan  keluarga  sedarah  atau  semenda  dalam  garis  lurus  dari  wajib  pajak,  dan  menjadi tanggungan sepenuhnya (secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri).
Penentuan PTKP dari wajib pajak didasarkan pada kondisi pada saat awal tahun buku. DS3 (2021) berpendapat bahwa perlakuan perpajakan untuk PTKP bagi anak angkat dengan anak kandung tidak terdapat perbedaan dalam penentuan kapan saat terhitungnya anak angkat dalam PTKP wajib pajak. Seperti  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  pajak  tidak  memiliki  standar  untuk  anak  angkat sehingga mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Aturan terkait dengan anak angkat yang saat ini sedang  berlaku  adalah  PP  Nomor  54  Tahun  2007  yang  mana  dalam  PP  tersebut  dijelaskan  bahwa seorang  WNI  dapat  melakukan  pengangkatan  anak  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan berdasarkan peraturan perundang-undangan (melalui penetapan pengadilan).
Seorang anak angkat yang dalam proses pengangkatannya hanya dilakukan berdasarkan pada adat kebiasaan  setempat  tanpa  adanya  dokumen  hukum  tidak  dapat  dikatakan  sah  sehingga  tidak  dapat diperhitungkan  sebagai  PTKP  wajib  pajak  dan  begitu  pula  sebaliknya  (DS5,  2021).  Mendukung pendapat  dari  DS5,  DS1  (2021)  memiliki  pandangan  bahwa  dalam  rangka  perhitungan  PTKP  wajib pajak  yang  memiliki  anak  angkat  diperlukan  sebuah  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  anak  angkat tersebut  memang  benar-benar  anak  angkat  dari  wajib  pajak.  Sebaliknya  DS3  (2021)  memiliki pandangan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam penentuan apakah anak angkat dapat diperhitungkan atau tidak ke dalam PTKP wajib pajak baik karena anak tersebut diangkat berdasarkan adat kebiasaan setempat maupun karena berdasarkan peraturan perundang-undangan (melalui penetapan pengadilan).
DS1  (2021)  berpendapat  bahwa  perbedaan  tersebut  terjadi  karena  pada  tahun  1995  DJP  tidak terlalu banyak melakukan pengaturan tentang PTKP karena pada kurun waktu tersebut tidak banyak permasalahan dalam kaitannya dengan PTKP dan juga karena besaran PTKP pada saat itu yang tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan besaran PTKP pada saat ini sehingga kondisi yang terjadi pada tahun 1995 sudah jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2021 yang mana pada saat ini cukup banyak permasalahan terkait PTKP tepatnya di daerah perkotaan. Mendukung pendapat dari DS1,  tiga  narasumber  lainnya  juga  sepakat  bahwa  S-112/PJ.41/1995  sudah  tidak  relevan  dengan kondisi  yang  terjadi  pada  saat  ini  sehingga  harus  dilakukan  pembaharuan  dengan  aturan  yang  lebih
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476
jelas lagi. Hal ini karena apabila terus terjadi ketidakselarasan di antara kedua peraturan tersebut maka akan menjadi celah bagi wajib pajak untuk menyalahgunakannya.
Adapun  DS4  (2021)  menyatakan  bahwa  S-112/PJ.41/1995  bukan  merupakan  pengaturan  lebih lanjut dari Pasal 7 UU Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini karena dalam Pasal 7 hanya disebutkan bahwa untuk pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah atau besaran PTKP diatur dalam PMK yang mana PMK terbaru tentang PTKP adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Selain mencerminkan kemudahan bagi wajib pajak, ketentuan yang tercantum dalam S-112/PJ.41/1995 juga mencerminkan bahwa ketentuan dalam  perpajakan  lebih  menekankan  pada  substansinya  daripada  administratif  atau  dengan  kata  lain ketentuan perpajakan menganut prinsip substance over form . Hal ini karena meskipun wajib pajak tidak memiliki penetapan pengadilan bagi anak angkatnya namun ketika memang secara nyata menanggung biaya hidup maka sudah dapat dikategorikan sebagai tanggungan dari wajib pajak. Dampak Anak Angkat Berpenghasilan dalam PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi
Permasalahan terkait PTKP muncul ketika  anak angkat telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Permasalahan yang terjadi adalah apakah anak angkat tersebut masih dapat diperhitungkan ke dalam  PTKP  dari  orang  tua  angkatnya  atau  tidak.  Hal  ini  karena  dalam  S-112/PJ.41/1995  yang dimaksud dengan tanggungan sepenuhnya adalah nampak secara nyata tidak memiliki penghasilan.
Mayoritas narasumber berpendapat bahwa ketika anak angkat telah memiliki penghasilan sendiri maka  anak  angkat  tersebut  masih  dapat  dianggap  sebagai  tanggungan  wajib  pajak  sehingga  masih diperhitungkan dalam PTKP dari wajib pajak. Menurut DS1 (2021), hal tersebut terjadi karena ketika anak angkat telah memiliki penghasilan sendiri maka ia belum memiliki kemampuan untuk mengelola penghasilannya layaknya orang dewasa, anak tersebut belum bisa menentukan akan digunakan untuk apa saja uang hasil pekerjaannya tersebut. Selain itu, salah satu syarat anak angkat adalah belum dewasa yang artinya adalah belum berusia 18 tahun, sehingga yang mampu untuk mengelola penghasilan dari anak angkat tersebut adalah orang dewasa yang terdapat dalam keluarganya yakni orang tua angkat. Adapun  DS2  (2021)  juga  menyatakan  bahwa  ketika  anak  angkat  berpenghasilan  maka  dianggap sebagai penghasilan orang tua angkatnya ketika terdapat penetapan pengadilan.
Namun, DS4 (2021) berpendapat bahwa ketika seorang anak angkat telah memiliki penghasilan sendiri  maka  ia  sudah  tidak  dapat  lagi  dikategorikan  sebagai  tanggungan  dari  orang  tua  angkatnya. Menurut  beliau  ketika  seorang  anak  angkat  telah  berpenghasilan  maka  ia  sudah  memenuhi  syarat objektif  dan  juga  subjektif  dalam  aturan  perpajakan  sehingga  harus  memiliki  NPWP.  Namun,  anak angkat tersebut belum dewasa sehingga tidak bisa memenuhi ketentuan administratif dalam kaitannya dengan pembuatan NPWP, pelaporan SPT Tahunan, pembukaan rekening, dan lainnya. Hal ini karena anak  yang  belum  dewasa  dianggap  belum  cakap  hukum  sehingga  tidak  dapat  melakukan  perbuatan hukum seperti penandatanganan dokumen. Terdapat dua kondisi terhadap anak angkat berpenghasilan, meliputi  (1)  anak  angkat  masih  memiliki  keluarga  kandung  maka  akan  menjadi  entitas  keluarga kandungnya; dan (2) anak angkat sudah tidak memiliki keluarga kandung maka akan menjadi entitas sendiri karena telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif, sehingga peran dari orang tua angkat hanyalah sebagai kuasa atau wakil dari wajib pajak (anak angkat) sesuai Pasal 32 UU KUP.

## Perlakuan Perpajakan terhadap Penghasilan yang Diperoleh Anak Angkat
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  saat  ini  fenomena  anak  di  bawah  umur  yang  telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu. Cukup banyak anak- anak di bawah umur yang telah berpenghasilan dan bahkan penghasilan yang diperolehnya lebih besar dibandingkan  dengan  penghasilan  dari  orang  tuanya. Jayani  (2019) dalam  penelitiannya menggambarkan bahwa jumlah anak di bawah umur yang telah bekerja baik yang terdapat di wilayah perdesaan maupun perkotaan menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif.
Anak  dalam  ketentuan  perpajakan,  narasumber  DS4  (2021) menjelaskan  bahwa  yang  termasuk dalam  kategori  anak  yang  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (4)  tersebut  merupakan  anak  kandung  saja, sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang anak kandung  yang  belum  dewasa,  berusia  di  bawah  18  tahun  dan  berstatus  belum  menikah,  memiliki
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476
penghasilan  maka  kewajiban  perpajakan  dari  anak  tersebut  akan  diwakilkan  oleh  orang  tuanya, sebaliknya ketika anak angkat yang memiliki penghasilan maka kewajiban perpajakan dari anak angkat tersebut  tidak  dapat  lagi  diwakilkan  oleh  orang  tua  angkatnya.  Hal  ini  karena  klausul  “anak”  dalam Pasal  8  ayat  (4)  tersebut  hanya  berlaku  bagi  anak  kandung  sehingga  ketika  anak  angkat  memiliki penghasilan  sendiri  maka  ia  telah  memenuhi  syarat  objektif  dan  juga  syarat  subjektif  sebagaimana dimaksud  dalam  UU  Perpajakan.  Dengan  begitu  anak  angkat  harus  melakukan  kewajiban perpajakannya sendiri yaitu dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ketika telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, selama anak angkat tersebut belum memiliki KTP atau belum dewasa maka kewajiban perpajakan dari anak angkat akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya.
Berbanding  terbalik  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  DS4,  lima  narasumber  lainnya sepakat bahwa ketika seorang anak angkat memiliki penghasilan sendiri maka perlakuan  perpajakan bagi  penghasilan  tersebut  akan  digabungkan  dengan  penghasilan  dari  orang  tua  angkatnya.  Hal  ini karena menurut para narasumber klausul “anak” yang terdapat pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008 tidak hanya berlaku bagi anak kandung saja tetapi juga berlaku bagi anak angkat. Selain berdasarkan pada penjelasan Pasal 8 tersebut, dalam beberapa sistem kekerabatan di Indonesia kecuali sistem kekerabatan matrilineal juga menerapkan prinsip keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis sehingga penghasilan dari  anak angkat  akan  digabungkan dengan orang tua angkatnya (DS2, 2021). DS2 (2021) dalam pendapatnya menekankan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia tidak  mengatur  tentang  penentuan  wali  atau  wakil  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  seorang anak angkat sehingga mengikuti ketentuan hukum yang mengatur tentang perwalian.
Dalam hukum perdata diatur bahwa ketika dalam proses pengangkatan anak terdapat penetapan pengadilan maka yang berhak untuk mewakili hak serta kewajiban perpajakan dari anak angkat tersebut adalah orang tua angkatnya. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sembiring (2017, dikutip dalam Salahuddin, 2017 ) yang menyatakan bahwa ketika seorang anak diangkat dengan penetapan  pengadilan  maka  akan  memiliki  kedudukan  yang  sama  seperti  anak  kandung  di  keluarga angkatnya, sehingga hak dan kewajiban orang tua kandung telah beralih kepada orang tua angkat.
DS1  (2021)  menambahkan  bahwa  terdapat  perbedaan  perlakuan  pajak  penghasilan  bagi penghasilan  anak  angkat  antara  yang  dalam  proses  pengangkatannya  melalui  penetapan  pengadilan dengan  yang  tidak  melalui  penetapan  pengadilan  atau  dengan  kata  lain  hanya  berdasarkan  adat kebiasaan  yang  berlaku  di  daerah  setempat.  Perbedaan  perlakuan  perpajakan  tersebut  terjadi  karena adanya kesulitan dalam membuktikan apakah anak angkat tersebut memang benar-benar anak angkat dari  wajib  pajak  atau  bukan.  Jika  proses  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  telah mendapatkan  penetapan  pengadilan  maka  akan  ada  dokumen  tertulis  yang  diakui  oleh  hukum  di Indonesia sehingga pembuktiannya akan menjadi lebih mudah, namun ketika wajib pajak yang dalam proses pengangkatan anak tidak mendapatkan penetapan pengadilan atau hanya secara lisan saja tanpa ada dokumen tertulis yang diakui oleh hukum di Indonesia maka pembuktiannya akan sulit sehingga perlakuan perpajakannya tentu akan berbeda dengan anak angkat yang melalui penetapan pengadilan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan KUH Perdata,  anak angkat merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun dengan adanya batasan jumlah warisan yang disebut legitieme portie . Dalam hukum adat, hak  waris dari anak angkat mengikuti penggunaan sistem kekerabatan yaitu patrilineal (hanya anak angkat laki- laki), matrilineal (tidak berhak), atau parental (jumlah terbatas). Anak angkat dalam hukum islam tidak mendapatkan  waris  dan  masih  menjadi  ahli  waris  orang  tua  kandungnya.  Namun,  orang  tua  angkat dapat memberikan wasiat wajibah maksimal sebesar 1/3 dari harta warisannya. Ketentuan perpajakan hanya mengatur PTKP untuk anak angkat dan waris yang dikecualikan dari objek pajak. Dampak anak angkat  tidak  berpenghasilan  adalah  dapat  menambah  PTKP  orang  tua  angkatnya,  sepanjang  belum dewasa. Sedangkan ketika seorang anak angkat yang belum dewasa telah berpenghasilan terdapat dua pandangan atas PTKP orang tua angkatnya, yaitu yang memperbolehkan menambah PTKP orang tua angkat  dan  tidak  boleh  menambah  PTKP  orang  tua  angkat.  Pandangan  terakhir  melihat  bahwa  jika
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476
sudah berpenghasilan maka tidak memenuhi syarat anak angkat, sehingga akan diperhitungkan dalam PTKP orang tua kandungnya, karena pada dasarnya merupakan entitas tersendiri. Namun, ketika orang tua kandung telah meninggal dunia, maka dia merupakan entitas sendiri yang akan menjadi wajib pajak. Namun demikian, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya akan diwakilkan oleh orang tua angkat sesuai  dengan  Pasal  32  UU  KUP  karena  dia  belum  dewasa.  Ketika  seorang  anak  angkat  memiliki penghasilan maka perlakuan perpajakan bagi penghasilan dari anak angkat tersebut akan digabungkan dengan orang tua angkatnya sebagai salah satu bentuk dari penerapan prinsip keluarga merupakan satu kesatuan  ekonomis  sepanjang  proses  pengangkatan  anak  tersebut  dilakukan  melalui  penetapan pengadilan, sedangkan ketika pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat maka perlakuan perpajakan bagi penghasilan anak angkat akan digabungkan dengan orang tua kandungnya. Namun terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa atas penghasilan anak angkat belum dewasa akan digabungkan dengan penghasilan dari orang tua kandungnya dalam perlakuan perpajakannya.

## Implikasi
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  tidak  berhasil  mendapatkan  narasumber  dari  orang  tua  yang mengangkat anak yang berpenghasilan, orang tua kandung, dan/atau anak angkat yang berpenghasilan.

## REFERENSI
Anita,  P.  (2017). Perlindungan  hukum  hak  waris  anak  angkat  warga  negara  Indonesia  keturunan Tionghoa  sehubungan  dengan  surat  keterangan  waris  yang  dibuat notaris [Thesis,  Universitas Andalas]. E-Skripsi Universitas Andalas. http://scholar.unand.ac.id/23696/
Bakhtiar,  H.  S.,  &  Yustiana.  (2017).  Legal  arrangements  regarding  the  adoption  of  children  in Indonesia. International  Journal  of  Humanitis  and  Social  Science  Invention , 6 (2),  34–44. https://ssrn.com/abstract=3666214
Balaati,  D.  (2013). Prosedur  dan  penetapan  anak  angkat  di  Indonesia. Lex  Privatum , 1 (1),  138–145. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1023
Chrissanni, Y. B. (2017). Peranan PPAT dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)  on  line  atas  transaksi  jual  beli  tanah  dan  bangunan  di  Kota  Magelang [Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. Repositor Unissula. http://repository.unissula.ac.id/9792/
Dahl, G. B., & Lochner, L. (2012). The impact of family income on child achievement: Evidence from the  earned  income  tax  credit. American  Economic  Review , 102 (5),  1927–1956. https://doi.org/10.1257/aer.102.5.1927
Dewi, R. S. (2020). Pajak penghasilan pada subjek penghasilan di bawah umur melalui media sosial. Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum , 22 (2), 186–198. https://doi.org/http://doi.org/10.33096/aijih.v23i2.54
Fatoni,  A.  (2016). Praktek  adopsi  di  Desa  Sawangan  Kecamatan  Patikraja  Kabupaten  Banyumas perspektif  hukum  islam  dan  hukum  positif [Skripsi,  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Purwokerto]. Digital Repository. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/203/
Gunawan, & Putranto, M. R. D. (2020). Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris di Indonesia. Media Luris , 3 (2), 161–180. https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18688
Herfianto,  H.  (10  Oktober  2019).  Betrand  Peto  Putra  Onsu  resmi  menjadi  anak  Ruben  Onsu. Liputan6.com .  https://www.liputan6.com/showbiz/read/4083053/betrand-peto-putra-onsu-resmi- menjadi-anak-ruben-onsu
Jayani,  D.  H.  (17  Oktober  2019). Jumlah  pekerja  anak  usia  5-17  tahun  mengalami  penurunan . Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/tren-pekerja-anak-usia-5-17- tahun
Mahkamah Agung. (1983). Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah- Agung/3.-Surat-Edaran-Mahkamah-Agung/Tahun-1983/ Malahayati, Abbas, S., & Dahlan. (2019). Kekuatan hukum akta hibah untuk anak angkat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 21 (2), 187–208. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448
Milligan, K., & Stabile, M. (2011). Do child tax benefits affect the well-being of children? evidence from  Canadian  child  benefit  expansions. American  Economic  Journal:  Economic  Policy , 3 (3), 175–205. https://doi.org/10.1257/pol.3.3.175
Muhammad, A. A. (2013). Kesadaran hukum masyarakat Kampung Mahmud untuk memiliki sertifikat atas  hak  ulayat  studi  kasus  di  Kampung  Adat  Mahmud  Desa  Mekarrahayu  Kecamatan  Marga Asih  Kabupaten  Bandung [Skripsi,  Universitas  Pendidikan  Indonesia].  Repository. http://repository.upi.edu/406/
Mujib, N. (2020). Anak angkat dan sengketa waris . Pengadilan Negeri Jakarta Timur. https://www.pa- jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris
Pratiwi,  I.  P.  (2016).  Akibat  hukum  pengangkatan  anak  yang  tidak  melalui  penetapan  pengadilan.
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum . http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1691
Pudyatmoko, Y. S. (2015). Pengaturan batas penghasilan  tidak kena pajak bagi anak antara keadilan distributif dan pelindungan anak (Studi terhadap pandangan mahasiswa fakultas hukum UAJY). Justitia Et Pax , 31 (2), 57–85.
https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/1344 Puri, S. W. (2015). Strategi berbasis menu engineering dalam upaya meningkatkan volume penjualan menu  dessert  di  The  Rooses  Restaurant  The  Amaroossa  Hotel  Bandung [Skripsi,  Universitas Pendidikan Indonesia]. Repository. http://repository.upi.edu/21953/
Rais,  M.  (2016).  Kedudukan  anak  angkat  dalam  perspektif  hukum  islam,  hukum  adat  dan  hukum perdata  (Analisis  komparatif). Diktum :  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum , 14 (2),  183–200. http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232
Ramadhani,  R.  (2017). Pungutan  pajak  penghasilan  terhadap  subyek  pajak  dibawah  umur [Thesis, Universitas Airlangga]. Universitas Airlangga Repository. http://repository.unair.ac.id/60260/
Salahuddin, S. (2017). Analisis yuridis kewajiban anak angkat untuk memelihara orang tua angkatnya [Thesis, Universitas Sumatera Utara].Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20533
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research methods for business students (Fourth Edi). Pretince Hall/ Financial Times.
Siregar, Y. T., & Santoso, M. B. (2018). Peran pekerja sosial dalam adopsi anak. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (3), 202–218. https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i3.22676
Smith, S. R. (2005). The tax exclusion for adopting children with special needs. Tax Notes , 925–932. https://taxprof.typepad.com/taxprof_blog/files/2005-16325-1.pdf
Tolo,  H.  S.  B.,  &  Marlin.  (2020).  Penerimaan  warisan  anak  angkat  menurut  hukum  adat  tolaki Kabupaten  Konawe  Selatan. Sultra  Research  of  Law:  Jurnal  Hukum , 2 (1),  42–53. http://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/view/21
Usman, S. (2013). Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris. Lex Privatum , 1 (4), 136–147. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3071
Windiarto, T., Yusuf, A. H., Nugroho, S., Latifah, S., Solih, R., & Hermawati, F. (2020). Profil anak Indonesia
2019 . Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/e56dc-15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf
Zelenak, L. (1993). Children and the income tax. Tax Law Review , 49 .
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/taxlr49&id=359&div=&collection=