## HAK NAFKAH BEKAS ISTRI PNS SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI PP NO 10 TAHUN
1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg)
Anisa Dyah Paramita 1 , Muh. Jufri Ahmad 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email:

## ABSTRAK
Perceraian  merupakan  suatu  peristiwa  putusnya  perkawinan,  setelah  perceraian  pasti  akan  timbul beberapa  perkara  salah  satunya  adalah  pemberian  nafkah  setelah  perceraian.  Perceraian  antara masyarakat  yang  bukan  PNS  dengan  PNS  berbeda  karena  perceraian  dan  perkawinan  PNS  di  atur dalam PP no. 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990 dimana pemberian nafkah setelah bercerai juga diatur di dalamnya, pemberian nafkah kepada bekas istri PNS berbeda dengan masyarakat yang bukan PNS karena masyarakat yang bukan PNS di atur dalam KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian nafkah setelah perceraian PNS menurut PP no.10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 dan analisa kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian normatif bahan hukum yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang  undangan,  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  literature,  buku,  dan  jurnal  hukum  serta putusan pengadilan agama. Hasil penelitian ini adalah apabila suami yang berprofesi PNS men talak istrinya  maka  istri  berhak  mendapatkan  1/3  gaji  dari  suami,  namun  aturan  tersebut  bertentangan dengan  KHI  maka  pemberian  1/3  gaji  sangat  tidak  relevan  dan  harus  di  revisinya  aturan  tersebut. Namun  pada  putusan  No.  1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg  suami  berkewajiban  memberikan  1/3  gaji  nya kepada bekas istri serta membayar biaya perkara selama persidangan.
Kata Kunci : PNS , Nafkah, Perceraian,

## ABSTRACT
Divorce is an event where a marriage breaks up, after a divorce, several cases will arise, one of which is the provision of a living after the divorce. Divorce between people who are not civil servants and civil servants is different because divorce and marriage of civil servants are regulated in PP no. 10 of 1983  in  conjunction  with  PP  No.  45 of  1990  where  the  provision  of  a  living  after  a  divorce  is  also regulated in it, the provision of a living to the ex-wife of civil servants is different from people who are not civil servants because people who are not civil servants are regulated in the KHI. This study aims to determine the provision of a living after the divorce of civil servants according to PP no. 10 of 1983 in conjunction with PP no. 45 of 1990 and the case analysis of decision no. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg. The  method  used  for  this  research  is  a  normative  research  method.  The  legal  materials  used  are primary and secondary legal materials, primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials consisting of literature, books, and legal journals as well as religious court decisions. The results of this study are that if a husband who is a civil servant divorces his wife, the wife is entitled to get 1/3 of the salary from her husband, but this rule is contrary to the KHI, so giving 1/3  of  the  salary  is  very  irrelevant  and  the  rule  must  be  revised.  However,  in  the  decision  No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg the husband is obliged to give 1/3 of his salary to his ex-wife and pay court fees during the trial.
Keywords: PNS, divorce, alimony
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## PENDAHULUAN
Pernikahan  dalam  bahasa  Arab disebut dengan al-nikah  yang  bermakna  al-wathi dan  al-dammu  wa  al  tadakhul.  Terkadang  juga  disebut  dengan  al-dammu  wa  al- jam’u yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefenisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis 1 . Untuk lebih  jelasnya,  adapun  beberapa  definisi  tentang  perkawinan  dari  pakar  Indonesia, menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk  hidup  bersama  secara  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia(Yuliantri 2020)
Perkawinan  di  atur  dalam  undang  undang  no  16  tahun  2019  atas  perubahan undang  undang  no.  1  tahun  1974  hukum  perkawinan  berlaku  bagi  warga    negara  yg beragama islam. Perkawinan berdasarkan BW ialah suatu ikatan yg sah antara seorang perempuan   serta laki laki dalam undang undang hanya memanyang perkawinan berasal keperdataan saja, pada hal ini BW melarang melakukan upacara perkawinan berdasarkan aturan kepercayaan  sebelum perkawinan berdasarkan undang undang.
Perceraian  merupakan  peristiwa  putusnya  perkawinan  yang  biasanya  di  mulai dengan talak, perceraian juga di atur dalam undang undang perkawinan . Pegawai negeri sipil (PNS) memiliki aturan tersendiri mengenai perkawinan dan perceraian, dimana saat PNS ingin bercerai harus mendapatkan izin dari atasan mereka berdasarkan  PP no. 10 tahun  1983  jo  PP  no  45  tahun  1990  yang  apabila  terjadi  pelanggaran  maka  akan dikenakan sanksi disiplin.
dari  peristiwa  perceraian  maka  akan  terjadinya  pembagian  harta  termasuk pemberian  nafkah  bekas  istri  dari  suami.  Pemberian  nafkah  kepada  bekas  istri  diatur dalam KHI dan juga untuk PNS diatur dalam PP no 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990 dimana  akan  terdapat  beberapa  perbedaan  tentang  pembagian  nafkah  setelah perceraian  dari  masyarakat  yang  bukan  PNS  dengan  PNS  hal  ini  dikarenakan  PNS merupakan contoh teladan bagi masyarakat yang bukan PNS.
Tampak jelas terjadi perselisihan aturan terkait pemberian hak nafkah kepada bekas istri. Menjadi menarik untuk dibahas karena perselisihan aturan ini menjelaskan bahwa pemberian hak nafkah bekas istri menurut KHI hanya pada waktu iddah sedangkat PNS
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
yang  mentalak  istrinya  harus  memberikan  sebagian  gajinya  sebesar  1/3  kepada  bekas istri hingga bekas istri tersebut menikah lagi. Brdasarkan uraian pendahuluan yang telah diuraikan  di  atas  tersebut  maka  dapat  ditarik  rumusan  masalah  sebagai  berikut  : Bagaimana  hukum  islam  mengatur  kewajiban  nafkah  yang  diberikan  seorang  suami terhadap bekas istri setelah perceraian?, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap PP N.  10  tahun  1983  Jo.  PP  No.  45  tahun  1990  tentang  kewajian  Pegawai  Negeri  Sipil memberi nafkah kepada bekas isteri setelah perceraian?

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  untuk  menyelesaikan penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif  dimana  menggunakan  pendekatan undang  undang,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus  dengan  membaca beberapa  jurnal  dan  juga  reset  analisis  putusan  dari  pengadilan  agama.  Guna memecahkan  permasalahan  yang  sedang  di  teliti  tentang  hak  nafkah  bekas  istri  PNS dengan  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  merupakan  undang undang, jurnal hukum, karya ilmiah dan juga skripsi terdahulu serta menganalisis putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1. Hak  nafkah  bekah  istri  setelah  perceraian  ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum Islam dan PP no. 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990
3.1.1 Hak nafkah bekas istri setelah perceraian menurut KHI
Perceraian  adalah  peristiwa  yang  timbul  akibat  putusnya  suatu perkawinan,  di  Indonesia  sendiri  perkawinan  di  atur  pada  undang  undang perkawinan  no.16  tahun  2019  tentang  perubahan  atas  undang undang no.1 tahun  1974.  Perceraian  menimbulkan  beberapa  masalah  atau  urusan  pasca putusnya  perkara,  salah  satunya nafkah untuk  istri  setelah  cerai.  Perceraian diatur  dalam  hukum  islam  dan  juga  hukum  negara  namun  ada  sedikit perbedaan  antara  perceraian  pegawai  negeri  sipil  dengan  perceraian masyarakat yang bukan PNS.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 8  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983  tentang  izin  Perkawinan  dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa : (1) Apabila perceraian terjadi  atas  kehendak  Pegawai  Negeri  Sipil  pria maka  ia  wajib  menyerahkan sebagian  gajinya  untuk  penghidupan  bekas  isteri  dan  anak-anaknya.  (2) Pembagian  gaji  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  ialah  sepertiga  untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan  sepertiga  untuk  anak  atau  anak-anaknya.  (3)  Apabila  dari  perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. (4) Apabila perceraian  terjadi  atas  kehendak  isteri,  maka  ia  tidak  berhak  atas  bagian penghasilan dari bekas suaminya. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu. (6) Apabila bekas  istri  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  kawin  lagi,  maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.  Dalam  Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  tentang perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  disebutkan  bahwa  : “Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983 tentang  izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6 Tentang Disiplin Pegawai Negeri”. (Murni 2014)
Ibn  Katsir  dan  al-Qurthubi  menjelaskan  bahwa  kelebihan  suami  atas istri adalah bahwa suami bertangung jawab nafkah pada istrinya. Dasar inilah yang  menyebabkan  seorang  suami  berhak  menjadi  pemimpin  dalam  rumah tangga  karena  adanya  kewajiban  memberikan  nafkah  itu.  Quraish  Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau (fiil madi/past tense) pada surah an-Nisa (4): 34, yakni anfaqu (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian  nafkah  seorang  suami  kepada  seorang  istri  telah  menjadi  suatu
kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini.(Nilkhairi 2017)
Nafkah diatur dalam  kompilasi  hukum  islam  dan  nafkah  yang  di  atur dalam PP no 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 yang mengatur tentang pernikahan dan  pembagian  harta  PNS  dan di  dalamnya  juga  di  atur tentang pemberian nafkah pasca cerai yang di berikan kepada bekas istri. Diantara dua aturan  di  atas  sama  sama  mengatur  tentang  pembagian  nafkah  istri  pasca perceraian namun dengan berbeda ketentuan dimana pemberian dan jangka waktu yang berbeda antara masyarakat yang bukan PNS dan PNS. Dan yang di bahas  penulis  disini  adalah  perbedaan  ketentuan  yang  menyebabkan beberapa problema di kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai PNS.
Dalam kompilasi hukum islam pembagian nafkah pasca perceraian di atur dalam pasal 149 kompilasi hukum islam dimana suami wajib menafkahi istri selama masa iddah dan juga  memberikan Mut'ah yang layak \baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul. Masa iddah(saat tunggu)  merupakan  seorang  iteri  yang  putus  perkawinannya  dari  suaminya, baik  putusan  sebab  perceraian,  kematian,  juga  atas  keputusan  pengadilan. Masa iddah tadi hanya berlaku bagi isteri yang telah melakukan korelasi suami isteri.  Lain  halnya  Jika  isteri belum  melakukan  korelasi  suami  isteri  (qablaal- dukhul),  tidak  memiliki  masa  iddah.  Anjuran  ini  memiliki  tujuan  yaitu  jika hubungan  pernikahan  terpaksa  diputuskan,  maka  hubungan  baik menggunakan  mantan  istri  dan    keluarganya  wajib    tetap  dijaga  dan dipertahankan  meskipun  harus memberikan  mut‟ah.  pemberian  tersebut harus dilakukan dengan tulus dan  sopan tanpa memberikan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.
Pemberian  nafkah  menurut  pasal  149  kompilasi  hukum  islam  hanya wajib memberikan nafkah iddah dan mutah kepada istri dimana hal itu hanya berjangka 40 hari untuk memberi penghidupan yang layak pada istri. Adapun dalam  Pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  bahwa  :  “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:
a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b.  memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama dalam  iddah,  kecuali  bekas  isteri  telah  di  jatuhi  talak  ba’in  atau  nusyus  dan dalam keadaan tidak hamil;
c.  melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya,  dan  separoh apabila qobla al dukhul;
d.  memberikan  biaya  hadhanah  untuk  anak-anaknya  yang  belum mencapai umur 21 tahun.(Widyakso and Wiryani 2021)
dalam  hukum  islam  pada  pasal  41  huruf  (C)  Undang – undang perkawinan  pengadilan  agama  dapat  mengatur  kewajiban  mantan  suami memberikan nafkah pasca perceraian sebagai nafkah penghidupan pasca cerai dan mengatur kewajiban pada bekas istri pasca cerai. Pemberian nafkah juga ditentukan oleh hakim pengadilan agama dan di dasarkan dengan penghasilan bekas  suami,  perceraian  talak  juga  berdampak  besar  bagi  putusan  hakim karena besarnya pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah tidak di tertulis jelas  nominalnya  di  dalam  undang-  undang.  Namun  meskipun  istri  tidak menuntut  nafkah  tersebut  hakim  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur kewajiban  pemberian  nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah  demi  mewujudkan keadilan  dan  kemaslahatan  bagi  kedua  belah  pihak  terutama  menjamin kehidupan bekas istri pasca bercerai.
Berdasarkan  pasal  149  kompilasi  hukum  islam  nafkah  yang  wajib diberikan hanya nafkah iddah dan nafkah mut’ah pembagiannya sendiri hanya di dasarkan kemampuan bekas suami dikarenakan tidak adanya aturan yang menjelaskan nominalnya.
1. Nafkah mut’ah
Seperti  yang  dijelaskan  bahwa  nafkah  nut’ah  t idak  di  cantumkan dengan  jelas  nominal  yang  harus  di  berikan,  hanya  berpacu  dengan kempampuan dari bekas suami. Nafkah ini berupa hal hal yang menyenangkan tidak  harus  berupa  uang  seperti  pakaian  dan  berupa  pelayanan  agar menyenangkan  hati  mantan  istri,  hal  ini  di  berikan  guna  memberikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
penghormatan terakhir kepada bekas istri yang di talak oleh suaminya. Nafkah mut’ah  juga  di  gunakan  sebagai  bekal  istri  untuk  melanjutkan  kehidupan setelah  bercerai,  serta  untuk  membersihkan  hati  kaum  wanita  dan menghilangkan kehawatiran terjadinya penghinaan kaum pria terhadapnya.
At-Thabari menjelaskan mengenai laki-laki yang menikahi wanita dan ia  tidak  menentukan  maharnya  kemudian  menceraikannya,  maka  Allah memerintahkan  agar  ia  memberikan  mut’ah  kepadanya  sesuai  dengan kesanggupannya, jika mampu hendaklah memberinya seorang pembantu atau yang semisalnya, jika tidak maka hendaklah memberinya 3 helai baju atau yang semisalnya. Nafkah mut’ah wajib diberikan oleh mantan suami sebagaimana terdapat dalam KHI pasal 1   58 dengan syarat. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dukhul , 2). Perceraian itu atas kehendak suami.  (Cookson and Stirk 2019)
2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah
Istri yang diceraikan suaminya berhak menerima nafkah iddah, maskan dan kisyah berupa rumah dan beberapa helai pakaian, hal ini di jelaskan dalam KHI pasal 149 b dimana bekas istri berhak dan suami wajib memberikan nafkah iddah  selama  40  hari.  KHI  pasal  149  b  yang  berbunyi:  “memberi  nafkah, maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama  dalam iddah ,  kecuali  bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
Mengenai  kadar  nafkah  yang  diberikan,  KHI  pasal  80  ayat  2  mengatakan “suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal tersebut tidak menetapkan secara pasti mengenai ketetapan berapa kadar nafkah yang harus dikeluarkan suami terhadap istri.
3. Hak mahar yang belum di bayar
Mahar sendiri berarti mas kawin sedangkan dalam arti lain pemberian wajib suami kepada istri guna memberi penghormatan kepada istri dan juga untuk  menimbulkan  rasa  kasih  atau  cinta  istri  terhadap  calon  suami. Pemberian mahar sendiri juga tercantum dalam al- qur’an dalam surat an - nisa ayat  4  islam  sendiri  sangat  menghargai  kedudukan  wanita  salah  satunya
mewajibkan  pemberian  mahar.  Mahar  tersebut  menjadi  hak  mutlak  wanita dan  tidak  ada  orang  lain  yang  bisa  menggunakan  mahar  itu  tanpa  seizing wanita terkecuali wanita tersebut melakukan khulu’ atau perceraian yang di kehendaki  istri.  Jika  wanita  melakukan  khulu’  maka  wanita  tersebut  wajib mengembalikan  semua  bagian  mahar  yang  telah  diberikan  kepadanya. Pemberian  mahar  juga  harus  sesuai  kemampuan  calon  suami  namun  tidak merendahkan  wanita  karena  kepemilikan  mahar  tersebut  akan  menjadi  hak istri sepenuhnya, pemberian mahar juga harus memenuhi tiga syarat yaitu :
a) Mahar tidak boleh berupa barang haram
b) Mahar tidak boleh berupa barang hasil ghasab atau curian
c) Mahar juga harus jelas keadaannya dan wujudnya
Apabila mahar belum sepenuhnya di bayarkan dan terjadi perceraian maka  suami  tetap  wajib  untuk  melunasi  mahar  tersebut.  Ketetapan  ini tertuang  dalam  KHI  pasal  149  c  yang berbunyi “melunasi  mahar  yang masih terhutang  seluruhnya,  dan  separoh  apabila  qobla  ad- dukhul.”  Pasal  ini didasarkan  kepada  firman  Allah  swt  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  237.  Ayat tersebut  dapat  disimpulkan  apabila  terjadi  perceraian  sebelum  adanya hubungan  kelamin  maka  suami  cukup  membayar  setengah  dari  mahar  yang telah ditetapkan. (Kartika 2021)
Apabila  suami  mengajukan  permohonan  cerai  talak  tanpa menggabungkan  dengan  pembagian  harta  bersama,  maka  isteri  dapat mengajukan  gugatan  rekonpensi  yang  menuntut  harta  bersama  dibagi  dua antara suami isteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  antara  gugatan  perceraian  sebagai  pokok perkara,  sangat  erat  jalinan  kaitannya  dengan  gugatan  pembagian  harta bersama. Juga sangat dibutuhkan cara penyelesaian yang bersaman di antara keduanya oleh para pihak yang berperkara. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disa ndangnya, maka kew ajiban terse but tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (mut’ah)
yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya. (Cookson and Stirk 2019)

## 3.1.2 Hak  nafkah  bekas  istri  setelah  perceraian  menurut  PP  no  10  tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990
Pengaturan  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  yang  secara  khusus berlaku  bagi  masyarakat  mayoritas,  yakni  golongan  muslim,  adalah  undang undang no. 16 tahun 2019 atas perubahan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  yang  mendasarkan  ketentuan-ketentuan  di dalamnya  pada  Kodifikasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  normanorma  syariah. Undang-Undang ini kemudian diperbarui dengan perubahan parsial dalam UU No.16 Tahun 2019, yang memuat beberapa ketentuan perubahan, termasuk usia minimal perkawinan yang di naikan bagi perempuan, dari 16 menjadi 19 tahun.  Keberadaan  UU  No.1  Tahun  1974  sekaligus  menjadikan  pluralisme hukum  perkawinan  di  Indonesia  semakin  terdifraksi.  Rezim  hukum perkawinan, yang dengan demikian juga menyangkut hukum-hukum perdata lain, terbagi menjadi tiga, yakni rezim hukum nasional, rezim hukum Islam, dan rezim hukum adat.  Perceraian,  yang  pada  hakikatnya  adalah  bagian  integral dari  hukum  perkawinan,  turut  terbagi-bagi  dalam  berbagai  pola  pengaturan yang berbeda satu dengan lainya. (Hukum and Pegawai 2022)
Prosedur  dan  perizinan  berakhirnya  hubungan  perkawinan,  atau perceraian  bagi  PNS  memiliki  perbedaan  tahapan  yang  mencolok  dengan masyarakat  biasa,  meski  pada  akhirnya,  tetap  pengadilan  yang  memberi keputusan  final-yuridis.  Dalam  hal  ini,  Pengadilan  Agama  bagi  PNS  yang beragama  (atau  menikah  secara)  Islam,  dan  Pengadilan  Negeri  bagi  non- muslim. Perbedaan utamanya, adalah bahwa sebelum gugatan perceraian PNS dapat sampai di meja hijau, terlebih dahulu harus memperoleh perizinan dari atasanya  dalam  hierarki  hubungan  kerja.  Pengaturan  ini  bahkan  mendapat bentuk  baku  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam regulasi tersebut,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
negara  turut  mengintervensi  perizinan  hak  privat  PNS  dalam  dua  konteks, yakni perkawinan dan perceraian (Hukum and Pegawai 2022)
Peraturan  yang  mengatur  pembagian  sempat  menjadi  pro  dan  kontra dan menjadi sorotan di akhir tahun 2000 karena gaji sang suami di bagi tiga menurut aturan dalam pasal 8 PP no.10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 yaitu 1/3 untuk menghidupi anak, 1/3 untuk nafkah pasca cerai yang di berikan kepadan bekas istri hingga bekas istri tersebut menikah lagi dan 1/3 lagi untuk sang  suami.  Yang  menjadi  problematika  adalah  pemberian  1/3  gaji  yang  di berikan  kepada  bekas  istri  hingga  beliau  menikah  kembali,  hal  itu  terlihat sangat memberatkan pihak laki – laki dan juga aturan ini bertentangan dengan hukum  positif  dan  juga  aturan  dalam  KHI.  Peraturan  di  atas  juga  dilakukan untuk menekan angka perceraian dan membuat PNS berpikir secara matang untuk  memutuskan  bercerai.  Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  ini  dilatar- belakangi  oleh  pemikiran  bahwa  PNS  ialah  unsur  aparatur  negara  dan    abdi rakyat,  yang  wajib    sebagai  teladan  bagi  warga    dalam  hal  tingkah  laku  dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
Proses perceraian antara pegawai negeri sipil dengan masyarakat yang bukan  PNS  sebenarnya  sama  namun  hal  yang  membedakan  hanya  PNS penggugat harus mendapatkan surat izin dari atasan sedangkan pihak tergugat harus  menyertakan  surat  keterangan  dari  atasannya,  aturan  tersebut  diatur dalam PP no.10 tahun 1983 jo PP no.45 tahun 1990 dan bersifat mengikat dan diperjelas lagi penerapannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun  1984  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 tahun 1983.
Dalam  penjelasannya  aturan  tersebut  dibuat  guna  memberi  keadilan bagi kedua belah pihak, dan apabila ada pihak melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sesuai dengan PP no no. 30 tahun 1980 tentan peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Mengenai surat  izin  tersebut  merupakan  bagian  dari  aturan  disiplin  PNS  bukan merupakan aturan hukum positif jadi jika ada PNS yang tidak memiliki surat izin dan sudah mendaftarkan perkaranya maka sidang akan tetap berlanjut dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
hal  itu  tidak  mempengaruhi  putusan  hakim,  seorang  PNS  yang  belum menyertakan  surat  izin  dalam  persidangan  akan  di  beri  toleransi  selama  3 bulan untuk menyertakan surat izin ke pengadilan agama, namun jika setelah 6 bulan surat izin tersebut tak kunjung diserahkan maka hakim wajib memberi peringatan  tentang  sanksi  disiplin  apabila  perceraian  tetap  bejalan.(Iskandar and Maksudi 2015)
Guna  meneliti  lebih  jelas  tentang  problem  yang  ditimbulkan  oleh peraturan  pemberian  nafkah  pasca  cerai  PNS  maka  peneliti  menyertakan contoh  perkara  putusnya  perkawinan  PNS.  Data  perkara  khusus  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  juncto  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2019 ada beberapa kasus perceraian  yang  Penggugat  atau  Tergugatnya  berprofesi  sebagai  PNS, Berdasarkan hasil putusan di Pengadilan Agama malang  yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :
Pemohon, umur 37 tahun, agama islam pekerjaan PNS yang bertempat tinggal di kota malang di damping kuasa hukum AGUS SAFI’I,S.H dan A.M APIK DWINUGROHO,S.H  pekerjaan  advokad.  Melawan  termohon  umur  34  tahun, agama  islam,  pekerjaan  PNS,  yang  bertempat  tinggal  di  kota  malang selanjutnya disebut sebagai termohon.

## DUDUK PERKARA
Pemohon  mengajukan  gugatan  cerai  talak  pada  tanggal  18  september 2019  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Malang dengan Nomor  1867/Pdt.G/2019/PA  Mlg. tanggal  18  September  2019,  dengan  dalil- dalil  sebagai  berikut:  1.  Bahwa  Pemohon  telah  menikah  dengan  Termohon Pada  tanggal  02  November  2012  berdasarkan  kutipan  Akta  Nikah  Nomor  : XXXX; hasil pernikahan di karuniai sanak berumur 3 tahun awal mula perkara timbul  pada  tahun  ke  7  pernikahan  dimana  pemohon  mengaku  rumah tangganya kurang harmonis, selain itu juga di pengaruhi oleh faktor keuangan dimana  termohon  ingin  membangun  rumah  di  Surabaya  nambun  tidak  di
setujui  oleh  pemohon.  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon dengan  Termohon  tersebut  terjadi  pada  bulan  Mei  2017  antara  Pemohon dengan  Termohon  sudah  pisah  ranjang  selama  5  bulan  hingga  sekarang. Selama  itu  Termohon  sudah  tidak  memperdulikan  Pemohon  serta  tidak  ada lagi hubungan batin. Namun juga dari sisi termohon membuat pembelaan dan mendatangkan  sejumlah  saksi  yang  menduga  bahwa  pemohon  berselingkuh dengan  adanya  pemohon  mulai  tertutup perihal  akun  sosial media  dan  juga handphone  nya.  dari  duduk  perkara  diatas  dan  petimbangan  hukum  serta pernyataan saksi maka hakim mengadili sebagai berikut :

## MENGADILI
Dalam Provisi :
1. Menolak  gugatan  provisi  Termohon  tentang  perlindungan  hak  Termohon  dan  anak untuk tempat tinggal yang layak yang terpisah dari Pemohon baik saat di Malang atau Surabaya  sejak  Pemohon  mengusir  Termohon  dan  selama  proses  perceraian  ini berlangsung dengan nilai Rp 250.000 per hari;
2. Menolak gugatan provisi Termohon agar Pemohon dihukum menyerahkan sepertiga gajinya untuk Termohon dan sepertiga gajinya untuk anak;
3. Menolak gugatan provisi Termohon agar Pemohon dihukum menyerahkan tunjangan istri dari negara mulai bulan Juli 2018 sampai saat ini;
4. Menyatakan  gugatan  provisi  Termohon  tidak  dapat  diterima  (niet  onvanklijk verklaard) untuk selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi : 1.
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2.
2. Memberikan  ijin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  u ntuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Malang;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  kepada  Penggugat  berupa:  −  Kekurangan nafkah madliyah selama 1 tahun sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); −
Nafkah  iddah  selama  3  bulan  sebesar  Rp  6.000.000,- (enam  juta  rupiah);  −  Mut’ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan  Tergugat  untuk  menyerahkan  kepada  Penggugat  1/3  (sepertiga)  gaji Tergugat  sebagai  PNS  untuk  penghidupan  bekas  isterinya  (Penggugat)  selama Penggugat tidak kawin lagi;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir 16 Mei 2016, dengan memberi hak kepada Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk, atau mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  kepada  Penggugat  1/3  (sepertiga)  gaji Tergugat  sebagai  PNS  untuk  penghidupan  seorang  anak  Penggugat  dan  Tergugat bernama ANAK, lahir 16 Mei 2016, sampai anak tersebut dewasa;
6. Menyatakan  gugatan  Penggugat  untuk  selain  dan  selebihnya  tidak  dapat  diterima;

## Dalam  Konvensi  dan  Rekonvensi  :  −  Membebankan  kepada  Pemohon
Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sebesar  Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Demikianlah  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan Majelis  yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu  tanggal  4  Maret  2020  Masehi, bertepatan  dengan  tanggal  02  Rajab  1441  Hijriyah,  oleh  kami  Dra.  Hj. Masnukha,  M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  Mashudi,  M.H.  dan  Dra.  Hj. Hamimah,  M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  dengan  didampingi oleh  Muti’atulilah,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti.  Penetapan  tersebut dibacakan  pada  hari  itu  juga  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon  dan  Termohon.  Hakim Anggota, Drs. H. Mashudi, M.H. Ketua Majelis, Dra. Hj. Masnukha, M.H. Dra. Hj. Hamimah, M.H. Panitera Pengganti, Muti'atulilah, S.H.
Perincian Biaya : 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- 1. ATK Rp. 75.000,- 2. PNBP  Panggilan  Pertama  Rp.  20.000,-  3.  Biaya  Panggilan  Rp.  725.000,-  4. Redaksi Rp. 10.000,- 5. Meterai Rp. 6.000,- Jumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Dari  perkara  perceraian  diatas  timbul  beberapa  masalah  khususnya pembagian  nafkah  pasca  perceraian  yaitu  penyerahan  1/3  gaji  yang  harus diberikan kepada bekas istri hal itu di atur dalam PP no. 10 tahun 1983 jo PP no.  45  tahun1990  tentang  perkawinan  dan  perceraian  PNS.  Mengenai pemberian  nafkah  pasca  perceraian  sebesar  1/3  gaji  kepada  bekas  istri bertentangan dengan aturan dalam kompilasi hukum islam yang sebenarnya laki  laki  atau  bekas  suami  hanya  wajib  menafkahi  selama  masa  iddah  dan meberikan  nafkah  mut’ah  pada  bekas  istri  sebagaimana  di  atur  dalam  pasal 149 KHI. Aturan ini memberikan pertentangan hukum   kalangan PNS karena menimbulkan  problematika  ketika  berakhirnya  pemberian  nafkah  tersebut hingga  bekas  istri  menikah  lagi,  menjadi  suatu  masalah  ketika  bekas  istri memutuskan tidak menikah lagi namun bekas suami menikah lagi maka beban nafkah yang di tanggung akan memberatkan pihak laki – laki. Aturan tersebut sebenarnya  tidak  relevan  diterapkan  pada  kehidupan  bermasyarakat khususnya PNS.

## KESIMPULAN
Menurut hukum islam pemberian nafkah kepada bekas istri hanya diberikan selama masa iddah, memberi mut’ah setelah perceraian dan membayar mahar yang belum dibayarkan. Bekas  istri  tidak  berhak  mendapatkan  nafkah  iddah  apabila  isteri  belum  melakukan hubungan suami isteri (qablaal- dukhul), pemberian mut’ah semata mata untuk memberi pegangan  kepada  bekas  istri  setelah  perceraian  dan  jumlahnya  sesuai  dengan kemampuan suami, pemberian mahar yang belum dibayarkan apabila sewaktu menikah suami belum memberikan mahar kepada istri. Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban pemberian nafkah setelah cerai yang ada pada PP no. 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990  seharusnya  diberi  keringanan  waktu  dalam  memberikan  nafkah  1/3  gaji  kepada bekas istri dikarenakan tidak selamanya bekas suami mampu menafkahi dua istri sekaligus saat  bekas  suami  menikah  lagi,  dan  dalam  kondisi  bekas  istri  menyatakan  tidak  mau menikah lagi  maka  akan  sangat  memberatkan  pihak  dari  laki – laki.  Disamping  itu  juga bertentangan  dengan  aturan  dalam  pasal  149  KHI,  alangkah  baiknya  aturan  tersebut disamakan dengan aturan dalam KHI.

## DAFTAR PUSTAKA
Cookson, Maria Dimova, and Peter M. R. Stirk. 2019. “No Title No Title No Title.”
Hukum, Reformulasi, and Perceraian Pegawai. 2022. “Reformulasi Hukum Perceraian Pegawai
Negeri Sipil Dalam Penyetaraan Hak Privat Warga Negara.” 1(02):153– 61.
Iskandar, Abu Bakar, and Beddy Iriawan Maksudi. 2015. “Penerapan Disiplin Dalam Rangka Peningkatan Kinerja.” 1:62– 68.
Kartika, Siti Dewi. 2021. “Jurnal Ulumul Syar’i, Juni 2021.” 10(1):1– 23.
Murni, Siti. 2014. “( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh ).” 2(2):19– 26.
Nilkhairi, N. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah  Kepada  Bekas  Isteri  Pasca  Perceraian  (Studi  Analisis  ….” Qiyas:  Jurnal  Hukum Islam Dan Peradilan (10):209 – 24.
Widyakso, Rendra, and Fifik Wiryani. 2021. Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi Pns . Vol. 2.
Yuliantri, Annita T. R. I. 2020 . “KABANJAHE KABUPATEN KARO ( Tinjauan Kompilasi Hukum Islam ) September 2020 / Safar 1442 H.” (September).