## ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN TENTANG KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DENGAN BERDASAR CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE
ATAU BUKTI TIDAK LANGSUNG (STUDI PUTUSAN NO.777/PID.B/2016/PN.JKT.PST KASUS JESSICA KUMALA WONGSO)
Miftahul Chaer Amiruddin 1 , Rahman Samsuddin 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Miftahulchaeramiruddin@gmail.com

## Abstrak
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan circumstantial evidence dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. Circumtantial evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. (2)  Majelis  hakim  menggunakan  bukti  tidak  langsung  atau circumstantial  evidence yaitu  berupa  saksi Testimonium  de  auditu ,  keterangan  saksi-saksi  yang  saling  bersesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa,  dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang  masuk  dalam  alat  bukti  petunjuk.  Serta  keterangan-keterangan  ahli  yang  saling  bersesuaian  dengan peristiwa  yang  berada  di  persidangan  dan  berupa  alat  bukti  surat  berupa  surat  visum,  dan screnshoot  chat . Implikasi  penelitian  yaitu  diharapkan  adanya  kajian  yang  lebih  mendalam  mengenai  penggunaan  bukti  tidak langsung  atau circumstantial  evidence dalam  proses  pembuktian  pidana  karena  di  khawatirkan  dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid.

## Kata Kunci: Pembuktian, Keyakinan Hakim, Circumstantial Evidence, KUHAP

## Abstract
This type of research is library research, with a conceptual research approach and a case approach. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The results of this study indicate that, (1) The  position  of  circumstantial  evidence  in  the  evidence  system  in  the  criminal  court  is  only  as  a  support  or reinforcement  of  one  of  the  evidences.  Circumtantial  evidence  is  defined  as  a  form  of  evidence  that  may  be considered  by  judges  in  relation  to  facts  that  are  not  directly  seen  by  eye  witnesses.  (2)  The  panel  of  judges shall use indirect evidence or circumstantial evidence, namely in the form of witnesses Testimonium de auditu, testimony  of  witnesses  which  are  mutually  consistent  with  the  testimony  of  the  Defendant,  and  where  the testimony  of  the  witness  and  the  testimony  of  the  defendant  are  entered  into  evidence  of  evidence.  And  the CCTV footage included in the evidence of the instructions. As well as expert statements that are in accordance with  the  events  at  the  trial  and  in  the  form  of  documentary  evidence  in  the  form  of  a  visum,  and  screnshoot chat. The implication of this research is that it is hoped that there will be a more in-depth study regarding the use of indirect evidence or circumstantial evidence in the process of proving a crime because it is feared that it could interfere with the validity of other evidence, so it should be regulated more rigidly.
Keywords: Proof, Judge Conviction, Circumstantial Evidence, KUHAP

## PENDAHULUAN
Jika  berbicara  tentang  hukum,  secara  sederhana  segera  terlintas  dalam  pikiran peraturan-peraturan  atau  seperangkat  norma  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam suatu masyarakat. Karakter dari hukum adalah aspek kepribadian yang dimiliki hukum dan berlaku  pada  suatu  kalangan  masyarakat  (bangsa),  yang  sesuai  dengan  letak  geografis, sebagai  jiwa  bangsa  ( volkegeist ),  sebagai  budaya  bangsa  ( nation’s  culture )  yang mempengaruhi pandangan, sikap dan perilaku pembentuk hukum dan juga penegak hukum. Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  sistem  hukum  campuran,  dengan  sistem  hukum
utamanya  yaitu  hukum  Eropa  Kontinental  atau  lebih  dikenal Civil  Law ,  dimana  bahwa semua  aturan  hukum  harus  dikodifikasikan  kedalam  suatu  undang-undang  baik  itu  hukum tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Mengenai  sistem  hukum Civil  Law yang  diterapkan  di Indonesia maka akan mengerucut pada sistem hukum pidana dan hukum perdata.
Terkait  hukum  pidana,  sudah  menjadi  pendapat  umum  bahwa  hukum  pidana  bersifat hukum publik. Kedudukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh Hukum pidana adalah kepentingan umum. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang mengatur tentang penentuan, pelaku, dan sanksi tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidan  (KUHP),  sedang  hukum  pidana  formil  mengatur  tentang pelaksanaan  tata  cara  beracara  didalam  pengadilan  dan  sebagai  pedoman  atau  dasar  untuk para penegak hukum melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materil  yang dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pada  tahap  pemeriksaan  beracara  di  pengadilan  berdasarkan  KUHAP,  jika  suatu perkara  pidana  telah  dilakukannya  penuntutan,  selanjutnya  perkara  tersebut  diajukan  ke pengadilan.  Perkara  pidana  tersebut  diperiksa,  diadili  dan  diputus  oleh  Majelis  Hakim. Sistem  pembuktian  diatur  dalam  pasal  183  KUHAP  yang  berbunyi  “Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Alat bukti dapat diartikan sebagai segala hal  yang  dapat  digunakan  untuk  membuktikan  perihal  kebenaran  suatu  peristiwa  di pengadilan.
Alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu : (1) Keterangan saksi, Berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu  peristiwa  pidana yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  dan pengetahuannya itu. Dalam proses pemeriksaan dipersidangan jika diadili dengan satu saksi maka  itu  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  saksi  menurut asas  unus  testis  nulus  testis .  (2). Keterangan ahli, Berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang  diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan.  (3).  Surat Didalam  KUHAP  sendiri  tidak  didefinisikan  secara  jelas  tentang  terkait  definisi  alat  bukti surat.  Tetapi  hanya  memberikan  penjelasan  bahwa  surat  termasuk  alat  bukti  yang  sah.  (4).
Petunjuk, Berdasarkan pada pasal 188 ayat 1 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan siapa pelakunya. Pada pasal  188 ayat  2 KUHAP dijelaskan bahwa “petunjuk  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  hanya  dapat  diperoleh  dari:  keterangan  saksi,  surat,  keterangan terdakwa”.  (5).  Keterangan  terdakwa,    berdasarkan  pada  pasal  189  ayat  1  KUHAP, keterangan  terdakwa  adalah  ialah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  disidang  tentang  perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
Maka  diluar  dari  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  pasal  184  ayat  1  KUHAP  tidak dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Colin  Evans  membagi  bukti  dalam  dua kategori yaitu bukti lansung atau direct evidence dan bukti tidak lansung atau circumtantial evidence .  Dengan  demikian,  dalam  konteks  persidangan  pengadilan  tidak  ada  pembedaan antara direct  evidence dan circumstantial  evidence ,  namun  tentang  kekuatan  pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan. Circumstantial evidence didefinisikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak lansung dilihat saksi mata.  Berdasarkan  keyakinan  Hakim  dalam  memutus  atau  menjatuhkan  suatu  pemidanaan harus  didukung  dengan  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah.  Penjumlahan  dari  sekurang- kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan  penjumlahan  kedua  alat  bukti  tersebut  harus  “saling  menguatkan”,  dan  tidak saling bertentangan antara alat  bukti  yang satu  dengan  alat bukti  yang lain; atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan  saling  menguatkan,  maupun  penggabungan  antara  keterangan  seorang  saksi  dengan keterangan  terdakwa,  asalkan  keterangan  saksi  dengan  keterangan  terdakwa  saling berkesesuaian.  Hakim  secara  mutlak  harus  memutuskan  perkara  atau  alasan  pembuktian pengakuan. Tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya, dengan apa yang diputuskan oleh Hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti keadilan. Hukum juga tidak  bisa  diidentikkan  dengan  keadilan,  karena  hukum  itu  sebagai  sarana  sedangkan keadilan sebagai tujuan.
Didalam  proses  pemeriksaan  pembuktian  kasus  Jessica  Kumala  Wongso,tidak  ada seorangpun  saksi  yang  melihat  Jessica  menaruh  racun  sianida  didalam  kopi  yang  Jessica pesan  untuk  korban  Mirna,  dan  rekaman  CCTV  pun  tidak  merekam  bahwa  yang  menaruh racun  sianida  kedalam  kopi  tersebut  adalah  Jessica.  Jika  berdasarkan  pasal  1  butir  26 KUHAP, untuk bisa dikatakan sebagai saksi haruslah ia melihat, mendengar dan merasakan
sendiri.  Dengan  mempertimbangkan  hal  tersebut,  perlu  diketahui  bahwa  bagaimana pertimbangan  keyakinan  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  tanpa  adanya  bukti langsung direct  evidence dengan  tidak  terpenuhinya  dua  alat  bukti  yang  sah  tetapi mendasarkan pada bukti tidak langsung atau circumstantial evidence . Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim  Dalam Memutus Perkara  Berdasar Circumtantial  Evidance Atau  Bukti  Tidak  Langsung.  (Studi  Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang digunakan oleh penulis  yaitu metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan lansung dengan topik permasalahan yang  diangkat.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual ( Conceptual  Approach )  dan  pendekatan  kasus  ( Case  Approach ).  Pendekatan  konseptual yaitu  peneliti  merujuk  prinsip-prinsip  hukum.  Prinsip-prinsip  yang  digunakan  dapat ditemukan  dalam  pandangan-pandangan  sarjana  ataupun  doktrin-doktrin  hukum.  Meskipun tidak  secara  eksplisit,  konsep  hukum  dapat  juga  ditemukan  di  dalam  undang-undang. Pendekatan  ini  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pada  topik  pertama. Dalam  menggunakan  pendekatan  kasus,  yang  perlu  dipahami  adalah ratio  decidendi ,  yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  metode  penelitian kepustakaan.  Data  kepustakaan  yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  yang bersumber  dari  peraturan  perundangundangan,  buku-buku,  dokumen  resmi,  publikasi,  dan hasil penelitian. Analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  analisis kualitatif. Analisis  kualitatif  adalah  cara  menganalisis  data  yang  bersumber  dari  bahan  hukum berdasarkan  kepada  konsep,  teori,  peraturan  perundangundangan,  putusan  hakim,  doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan  Circumstantial  Evidance  Atau  Bukti  Tidak  Langsung  Dalam  Sistem Pembuktian Pada Peradilan Pidana.
Sistem  pembuktian  yang  dianut  dalam  KUHAP  yaitu  menganut  sistem  “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara  ekstrim.  Dari  keseimbangan  tersebut,  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang secara  negatif  “menggabungkan”  ke  dalam  dirinya  secara  terpadu  sistem  pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya terdapat didalam Pasal  183  KUHAP,  yang  berbunyi  :  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Beberapa  hal  yang  fundamental  terkait  suatu  pembuktian.  Ada  empat  hal  terkait konsep  pembuktian,  yakni  pertama,  suatu  bukti  haruslah  relevan  dengan  sengketa  atau perkara  yang  sedang  diproses,  artinya  bukti  tersebut  berkaitan  dengan  fakta-fakta  yang menunjuk  pada  suatu  kebenaran  dari  suatu  peristiwa.  Kedua,  suatu  bukti  haruslah  dapat diterima  atau admissible .  Ketiga,  hal  yang  disebut  sebagai exclusionary  direction  rules didefinisikan  sebagai  prinsip  hukum  yang  mensyaratkan  tidak  diakuinya  bukti  yang diperoleh  secara  melawan  hukum.  Keempat,  dalam  konteks  pengadilan,  setiap  bukti  yang relevan  dan  dapat  diterima  harus  dapat  dievaluasi  oleh  hakim.  Dalam  teori,  wujud  bukti dapat  beraneka  ragam  seperti  saksi  mata,  ahli,  dokumen,  sidik  jari,  DNA,  dan  lain sebagainya.  Apa  pun  bentuknya,  Colin  Evans  membagi  bukti  dalam  dua  kategori,  yaitu bukti  langsung  atau direct  evidence dan  bukti  tidak  langsung  atau circumtantial  evidence . Kendatipun  demikian,  dalam  konteks  persidangan  pengadilan  tidak  ada  perbedaan  antara direct  evidence dan circumtantial  evidence ,  namun  perihal  kekuatan  pembuktian pembedaan  tersebut  cukup  signifikan. Circumtantial  evidence diartikan  sebagai  bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak lansung dilihat oleh saksi  mata.  Saksi  menurut  Pasal  1  angka  26  KUHAP:  “orang  yang  dapat  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Terkait dengan pasal 1 angka 26 KUHAP, seseorang yang mendengar peristiwa tersebut bisa dikatakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence.
Sedangkan  menurut  Hukum  Islam,  kesaksian  adalah  pemberitaan  yang  pasti  yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh  dari  orang  lain  karena  beritanya  telah  tersebar.  Kewajiban  untuk  menjadi  saksi dan memberikan kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) 282 :
...   د           ء                  ل                        ... و ل
“Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil ”
Definisi  lain  juga  dapat  dikemukakan  dengan  “pemberitaan  akan  hak  seseorang  atas orang  lain,  baik  hak  tersebut  bagi  Allah  ataupun  hak  bagi    manusia.”  Pemberitaan  yang dimaksudkannya adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan. Syarah kesaksian adalah identik dengan al – bayyinah yang artinya segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya  tanpa  menyembunyikan  sedikitpun.  Kewajiban  ini  berdasarkan  firman  Allah S.W.T.  .S Al-Maidah (  : 8:
ق               ء    ل                                 و                            و      ق      و ل

## “Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah  kamu  sebagai  penegak  keadilan  karena
Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.”
Maksudnya adalah jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah Swt. bukan karena  manusia  atau  mencari  popularitas.  Dan  jadilah  kalian  "menjadi  saksi  dengan  adil" maksudnya secara  adil dan bukan secara curang. Dan tegakkanlah kebenaran, keadilan itu terhadap  orang  lain  meskipun  kamu  membencinya.  Caranya  adalah  dengan  menyuruh mereka  melakukan  yang  ma'ruf  dan  mencegah  dari  yang  mungkar,  dalam  rangka  mencari ridha Allah Swt.
ق                  ء    ل
Asy-syahadah (kesaksian) disini yang dimaksud meyatakan kebenaran kepada Hakim, supaya diputuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Atau hakim itulah yang menyatakan kebenaran  dengan  memutuskan  atau  mengakuinya  bagi  yang  melakukan  kebenaran.  Jadi pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat  sebelah, baik  terhadap orang  yang disaksikan maupun  peristiwa  yang  disaksikan,  tak  boleh  berat  sebelah,  baik  karena  kerabat,  harta
ataupun  pangkat,  dan  tak  boleh  meninggalkan  keadilan,  dikarenakan  kefakiran  atau kemiskinan.
Keterangan  saksi Testimonium  de  auditu sebenarnya  dapat  dipakai  sebagai  alat  bukti petunjuk dalam acara pidana. Mengingat sistem hukum  Indonesia adalah Civil  Law, maka prinsip  utamanya  mempunyai  kekuasaan  mengikat,  karena  berupa  peraturan  yang terkodifikasi  berbentuk  undang-undang  dan  kepastian  hukum  menjadi  tujuannya.  Bukti tidak langsung sebagai  bukti  yang disajikan di  pengadilan tidak berasal lansung dari saksi mata  atau  peserta  kejahatan.  Ini  bisa  menjadi  bukti  fisik  atau  keadaan  di  mana  penjelasan yang  masuk  akal  dapat  membuktikan  bahwa  bukti  tidak  langsung  adalah  faktor  yang berkontribusi  serta  penjelasan  tentang  kejahatan.  Dengan  demikian,  kedudukan circumstantial evidence dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana sangat signifikan. Jika  ingin  digunakan,  hanyalah  sebagai  pendukung  atau  penguat  dari  salah  satu  alat  bukti yang dimaksud.
B. Pertimbangan  Keyakinan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Dengan  Berdasar Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)
Putusan  hakim  merupakan  mahkota  dan  puncak  dari  suatu  perkara  yang  sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus  memperhatikan  segala  aspek  di  dalamnya,  mulai  dari  perlunya  kehatia-hatian, dihindari  sedikit  mungkin  ketidakcermatan,  baik  yang  bersifat  formal  maupun  materiil sampai  dengan  adanya  kecakapan  teknik  membuatnya.  Kalau  seorang  hakim  akan menjatuhkan  suatu  putusan,  maka  ia  akan  selalu  berusaha  agar  putusannya  nanti  seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin.
Putusan  hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara,  diharapkan  tidak  hanya  melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja tetapi juga diharapkan harus mempertimbangankan  rasa  keadilan  dan  kemanfaatannya.  Pertimbangan  pada  terhadap keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  haruslah  dapat  diwujudkan  demi  untuk penegakkan  hukum  yang  baik.  Dalam  suatu  putusan  haruslah  dikemukakan  pertimbangan- pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar  putusan  ( strachmaat ),  di  mana  dalam  pertimbangan-pertimbangan  itu  dapat  dibaca
alasan-alasan yang jelas mengenai tujuan putusan tersebut diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.
Bagian pertimbangan sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar  putusan  dan  justru  bagian  pertimbangan  itulah  yang  menjadi  roh  dari  seluruh  materi putusan,  bahkan  putusan  yang  tidak  memuat  pertimbangan  yang  cukup (onvoeldoende gemootiveerd ) dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan ada dibatalkan oleh pengadilan  yang  lebih  tinggi.  Pertimbangan-pertimbangan  hukum  dalam  putusan  disebut ratio decidendi , yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.
Ratio Decidendi dalam putusan membuntikan unsur delik terkait dengan kasus Mirna, yang orang ketahui dia seorang perempuan yang menjadi korban meminum kopi beracun di sebuah café. Perbincangan di café terhadap kasus kopi beracun, memberi kesan seolah-olah Jessica  memang  yang  menaruh  racun  di  kopi  yang  diminum  Mirna.  Di  dalam  putusan Jessica  Kumala  Wongso  yang  didakwakan  adalah  dakwaan  tunggal  tindak  pidana pembunuhan  berencana,  hakim  telah  sampai  kepada  putusannya  yang  menjatuhi  pidana penjara  selama  20  (dua  puluh)  tahun.  Pertimbangan-pertimbangan  hukum  hakim  dalam putusannya untuk membuktikan unsur delik tersebut dengan mengkaitkannya dengan segala sesuatu  yang  berkaitan  antara keyakinan Hakim,  pendapat  ahli,  fakta hukum dan peraturan hukum.  (a)  Unsur  “barang  siapa”;  (b   Unsur  “dengan  Sengaja”;  (c)  Unsur  “direncanakan terlebih dahulu” (d  Unsur “merampas nyawa orang lain”
Analisa  Kasus,  pada  kasus  ini  Majelis  hakim  sulit  mendapatkan  saksi-saksi  yang melihat,  mendengar  atau  mengalami  sendiri  peristiwa,  yang  harus  dibuktikan,  motif  atau latar  belakang  tersebut  berkaitan  dengan  kasus  pembunuhan  Mirna.  Maka  majelis  hakim membuktikan  suatu  peristiwa  kasus  pembunuhan  Mirna,  dibuktikan  terlebih  dahulu  motif atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yaitu berupa saksi Testimonium de auditu keterangan  saksi  Arief  (suami  korban),  saksi  Kristie,  saksi  Dermawan  Salihin  (orang  tua korban)  yang  saling  berkesesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa,  dan  dimana  keterangan saksi  itu  dan  keterangan  terdakwa  masuk  kedalam  alat  bukti  petunjuk.  Dan  diperkuat  oleh keterangan  dari  ahli  psikiatri  forensik  dr.  Natalia  Widiasih,  SpKJ  yang  mengatakan  bahwa “kepribadian  Terdakwa  memiliki  potensi  untuk  berprilaku  agresif  terhadap  diri  sendiri
maupun  terhadap  orang  lain  bila  ia  berada  dalam  situasi  tekanan  dan  tidak  mendapat dukungan  sosial  yang  adekuat”  dan  diperkuat  oleh  surat  hasil  Visum  et  Repertum Psychiatrikum Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 pada tanggal 15 Maret 2016.
Majelis  hakim  berkeyakinan  dikarenakan  selama  kurang  lebih  51  menit  sejak minuman  79  VIC  disajikan,  Jessica  yang  menguasainya  di  meja  54  dengan  diperkuat rekaman  CCTV  sebagai  alat  bukti  petunjuk.  Majelis  hakim  mempertimbangkan  mengacu kepada pemahaman dari hati nurani Majelis Hakim yang dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan, seperti penyampaian ahli pidana Prof. Dr. Edwar Omar Sharif Hiariej,SH.,M.Hum., dipersidangan yang sependapat dengan ahli Pidana Prof. Dr.Jur Andi  Hamzah.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pendapat  ahli  kriminolog  Prof.  Dr.  Ronny  Rahman Nitibaskara  yang  disimpulkan  bahwa  dari  hasil  pengamatan  alat  bukti  petunjuk  CCTV, ditemukan  bahasa  tubuh  dari  Terdakwa  yang  menunjukkan  ketegangan  dan  kecemasan sebelum saksi Hanie dan korban Mirna datang di meja 54.
Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna yaitu disebabkan oleh efek toksik atau (racun) Sianida. Hal ini berkesesuaian dengan kondisi mulut korban dimana pada  dalam  bibir  korban  berubah  warna  seperti  terbakar,  dilidah  terasa  panas,  perih mengakibatkan  korban  mengibas-ngibaskan  tangannya  kemulut,  sebagaimana  diterangkan saksi  Hanie  dan  terlihat  direkaman  CCTV  dan  hal  ini  juga  dialami  oleh  saksi  Hanie  dan saksi  Devi  beserta  saksi-saksi  lain  dari  petugas  café  Olivier  yang  juga  ikut  mencicipi minuman  VIC  tersebut.  Kemudian,  terkait  dengan  penyakit  yang  diderita  korban  Mirna, Menurut pendapat ahli Forensik Patologi dr. Slamat Purnomo, SpF, DFM dan pendapat ahli Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, DFM, SH harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban Mirna. Hal ini dibuktikan dari fakta keterangan suami korban (saksi Arief) dan ayah korban (saksi DermawanSalihin) kalau 80 Mirna tidak pernah memiliki penyakit lama, sekaligus membuktikan bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit

## KESIMPULAN
Kedudukan circumstantial evidence dalam sistem  pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. Circumtantial evidence diartikan  sebagai  bentuk  bukti  yang  boleh  dipertimbangkan  hakim  terkait  fakta-fakta  yang tidak  langsung  dilihat  oleh  saksi  mata. Circumstantial  evidence adalah  bukti  yang membutuhkan  pembuktian  lebih  lanjut  sebelum  menarik  kesimpulan  atas  bukti  tersebut.
Yang  dapat  dikatakan  sebagai  alat  bukti  tidak  langsung  atau circumstantial  evidence yaitu saksi yang mendengar, saksi Testimonium de auditu , dan alat bukti petunjuk.
Pertimbangan  Keyakinan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Dengan  Berdasar Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung pada Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst  Kasus  Jessica  Kumala  Wongso,  Majelis  hakim  sulit mendapatkan  saksi-saksi  yang  melihat,  mendengar  atau  mengalami  sendiri  peristiwa  yang harus  dibuktikan.  Maka  majelis  hakim  membuktikan  suatu  peristiwa  kasus  pembunuhan korban  Mirna,  dibuktikan  terlebih  dahulu  motif  atau  latar  belakang  terjadinya  suatu peristiwa  pidana  tersebut  dan  motif  atau  latar  belakang  tersebut  berkaitan  dengan  kasus pembunuhan  korban  Mirna.  Majelis  hakim  menggunakan  bukti  tidak  langsung  atau circumstantial evidence yaitu berupa saksi Testimonium 82 de auditu , keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian  dengan keterangan terdakwa, dan dimana keterangan saksi  itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa  yang  berada  di  persidangan  dan  berupa  alat  bukti  surat  berupa  surat  visum,  dan screnshoot  chat .  Dengan  ini  keyakinan  hakim  timbul  dengan  sudah  berdasarkan  dua  alat bukti yang sah berdasarkan pasal 183 KUHAP.
Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau circumstantial  evidence dalam  proses  pembuktian  karena  di  khawatirkan  dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid. Bukti tidak langsung atau circumstantial evidence biasanya digunakan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan ganti kerugian, sedangkan dalam hukum pidana berkaitan pembatasan hak asasi  manusia  sehingga  penggunaan  bukti  tidak  langsung  atau circumstantial  evidence rentan  melanggar  hak  asasi  manusia  dari  terdakwa,  dimana  proses  pembuktian  itu  benar- benar  harus  dibuktikan  secara  langsung  walaupun  bukti  tidak  lansung  itu  cukup  signifikan dalam proses peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press. Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
Alfitra.  2018. Hukum  Pembuktian  Dalam  Beracara  Pidana,  Perdata,  Dan  Korupsi  Di Indonesia . Raih Asa Sukses: Jakarta.
Ali, Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
Ali, Mohammad Daud. 2014. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia . Rajawali Pers: Depok.
Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika : Jakarta.
Atmasasmita, Romli. 2017. Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld). Gramedia : Jakarta.
Bakhri,  Syaiful.  2018. Dinamika  Hukum  Pembuktian  Dalam  Capaian  Keadilan .  Rajawali Pers : Depok.
Di Pradja, Soema, R Achmad. 1978. Asas-Asas Hukum Pidana . Alumni : Bandung.
Efendi, A’an. Dkk. 2017. Ranuh, Teori Hukum . Sinar Grafika : Jakarta Timur.
Efendi, Jonaedi. 2018. Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat . Kencana : Depok.
Gunadi, Ismu. Jonaedi Efendi. 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Kencana : Jakarta.
Harahap,  M  Yahya.  2015. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP .  Sinar Grafika: Jakarta.
Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori & Hukum Pembuktian. Penerbit Erlangga: Jakarta.
Hartono.  2010. Penyidikan  &  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum Progresif . Sinar Grafika : Jakarta.
Irsan,  Koesparmono.  Armansyah.  2016. Panduan  Hukum  Pembuktian  Dalam  Hukum Perdata Dan Hukum Pidana . Gramata Publishing : Bekasi.
Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi . Alfabeta : Bandung.
Kamil, Ahmad. 2012. Filsafat Kebebasan Hakim . Kencana : Jakarta.
Kanter,  E.Y.  &  S.R  Sianturi.  2018. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan Penerapannya . Storia Grafika : Jakarta.
Kelsen, Hans. 2019. Pengantar Teori Hukum . Nusa Media : Bandung.
Kementrian Agama. 2011. Al-Quran Dan Terjemahnya . CV Insan Kamil : Bandung.
Mappiasse, Syarif. 2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim . Kencana: Jakarta. Margono. 2019. Asas Keadilan, Kemanfaatan  & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim . Sinar Grafika: Jakarta Timur.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2017. Penelitian  Hukum.Jakarta  :  Kencana  Natsif,  Fadli  Andi. 2016.  Kejahatan  HAM  (Persrpektif  Hukum  Pidana  Nasional  Dan  Hukum  Pidana Internasional) . Rajawali Pers : Jakarta.
Natsif, Fadli Andi. 2018. Ketika Hukum Ber-Bicara . Prenada : Jakarta.
Pangaribuan, Arist dkk. 2017. Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Rajawali Pers:
Depok.
Prodjodikoro,  Wirjono.  2014. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Refika  Aditama: Bandung.
Rifai, Raja Grafindo: Depok
Ahmad.  2018. Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif .  Sinar Grafika: Jakarta.
Sampara, Said. Dkk. 2017. Metode Penelitian Hukum . Kretakupa Print : Makassar.
Sambas,  Nandang  &  Mahmud,  Ade.  2019 Perkembangan  Hukum  Pidana  Dan  Asas-Asas Dalam RKUHP . Refika : Bandung.
Seni, Oemar. 1984. Hukum Hakim Pidana . Penerbit Erlangga: Jakarta.
Sholihin,  Firdaus  &  Wiwin,  Yulianingsih.  2015. Kamus  Hukum  Kontemporer .  Sinar Grafika: Jakarta Timur.
Subekti, R. 2015 . Hukum Pembuktian . Balai Pustaka: Jakarta Timur.
Sunggono, Bambang. 2016. Metode Penelitian Hukum . Rajawali Pers: Depok.
Suteki  &  Galang  Taufani.  2018. Metodologi  Pemelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan Praktik) . Rajawali Pers : Depok
Syamsudin,  M.  &  Salman  Luthan.  2018. Mahir  Menulis  Studi  Kasus  Hukum .  Kencana  : Jakarta.
Syamsuddin,  Rahman  &  Ismail  Aris.  2014 Merajut  Hukum  Di  Indonesia .  Mitra  Wacana Medis : Jakarta.
Syamsuddin,  Rahman.  2013. Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Integrasi  Keilmuan .  Alauddin University Pres : Makassar.
Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syri’ah Komponen MKK . Pustaka Setia: Bandung.
Zulfa,  Achjani,  Eva.  Dkk.  2017. Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  Dan  Sistem Pemasyarakatan