Halaman 54-71 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi

## Dida Rachma Wandayati
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
didarachma95@mail.ugm.ac.id

## Abstract
The lack of literature and understanding of law enforcement agencies regarding victimology in Indonesia is an  important  question  of  how  so  far  legal  protection  for  women  victims  of  sexual  harassment  in  the criminal  justice  system.   Several  internal  policies  regarding  how  to  handle  women's  cases  in  each  agency have  been  made,  but  they  need  to  be  reviewed  regarding  their  implementation  of  the  rights  of  women victims of sexual harassment. Victimology as a comprehensive and in-depth study of victims needs to be the foundation  of  the  Indonesian  criminal  justice  system.  In  this  study,  we  want  to  see  to  what  extent victimology is used in the Indonesian criminal justice system in looking at the cases of women victims of sexual  harassment. The  research  is  a  social  legal  research  with  a  descriptive  analytical  approach.  The results of the study indicate that sexual harassment as a type of sexual violence in Indonesia has not fully used  victimology  studies.   For  example,  it  has  not  been  regulated  through  valid  legal  policies,  law enforcement  has  not  had  a  perspective  on  women,  and  the  results  of  court  decisions  against  victims  of sexual harassment have not fully protected women's rights.
Keywords: Sexual harassment, criminal justice system, victimology.

## Pendahuluan
Tiga  tahun  terakhir  kekerasan  terhadap  perempuan  semakin  meningkat  baik kualitas  maupun  kuantitasnya.  Di  antara  jenis-jenis  kekerasan  yang  terjadi,  kekerasan terhadap perempuanlah  yang  banyak  mendapatan  perhatian,  karena  sifat  dan dampaknya yang  luas  bagi  kehidupan  kaum  perempuan  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya. Akibat dari hal tersebut, akan timbul dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki, sehingga kondisi ini akan menjadi hambatan bagi kemajuan perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ialah salah satu mekanisme sosial yang krusial, kemudian mendorong perempuan dalam subordinasi dibandingkan dengan laki-laki. 1
Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  pada  tahun  1993,  dalam  deklarasinya  tentang Penghapusan  Kekerasan  terhadap  Perempuan  menyatakan  bahwa  kekerasan  terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan  atau  penderitaan  perempuan  secara  fisik,  seksual  atau  psikologis,  termasuk ancaman  secara  sewenang-wenang,  baik  yang  terjadi  di  ranah  kehidupan  privat  atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga
1 “Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis | Perpustakaan Pusat, ” 7, accessed January 30, 2022, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=1113&keywords=.
maupun  komunitas,  termasuk  pemukulan,  penganiayaan  seksual  anak  perempuan  dalam keluarga, pemerkosaan, perkawinan, kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan hidup dan kekerasan terkait eksploitasi. 2
Catatan  Akhir  Tahun  (CATAHU)  Komnas  Perempuan  tahun  2019  telah membuktikan  bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan  dari  tahun  2016  hingga  2018 mengalami peningkatan. Jumlah pelaporan kasus tahun 2018 sebesar 406.178 3 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 14%. Data tersebut sebagaimana dihimpun dari  tiga  sumber  yakni  Pengadilan  Negeri  (PN)  dan  Pengadilan  Agama  (PA),  lembaga layanan  mitra  komnas  perempuan,  serta  Unit  Pelayanan  Rujukan  (UPR).  Kekerasan terhadap  perempuan  dapat  terjadi  dalam  ranah  privat  dan  public.  Pelecehan  seskual sebagai  bagian  dari  kekerasan  terhadap  perempuan,  menempati  angka  ketiga  terbesar dalam  ranah  komunitas  yakni  394  kasus  dari  urutan  pertama  pencabulan  (1.136  kasus), perkosaan (762), dan persetubuhan (156 kasus). Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan oleh kepolisian dan pengadilan karena dasar  hukum pasal- pasal terdapat dalam KUHP untuk menjerat pelaku.
Selanjutnya,  CATAHU  Komnas  Perempuan  tahun  2020  dan  2021,  pelecehan seksual dalam ranah komunitas lagi-lagi menempati angka ketiga dimana pada tahun 2020 pelecehan  seksual  yang  terjadi  sebanyak  (520  kasus)  dan  tahun  2021  (181  kasus). 4 CATAHU  Komnas  Perempuan  tahun  2021  menjadi  catatan  tersendiri,  dimana  terjadi pada  kondisi  pandemi  Covid-19  dan  terdapat  temuan  penurunan  jumlah  kasus.  Akan tetapi,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  kasus-kasus  pelecehan  seksual  yang  terjadi terhadap perempuan masih banyak terjadi diluaran sana. 5
Pelecehan  seksual  sebagai  bagian  dari  jenis  kekerasan  seksual  menurut  Komnas Perempuan  tentu  menjadi  catatan  tersendiri,  bahwa  pelecehan  seksual  dalam  KUHP  kita tidak  diatur,  sedangkan  kasusnya  cukup  masif  terjadi  disekitar  kita.  Bab  Kejahatan Kesusilaan  dan  Kesopanan  hanya  mengenal  zina,  cabul,  perkosaan  yang  tindak  pidanya berupa  fisik.  Sementara  hasil  pemantauan  menunjukan  adanya  kontak  non  fisik  berupa menghina,  merendahkan,  menyerang  atau  membuat  seseorang  merasa  dipermalukan, dihina,  dan  melanggar  kesopanan.  Kondisi  di  atas  membuat  korban  berada  pada  posisi yang  sulit  sehingga  kasus-kasus  itu  sering  tidak  terselesaikan,  bahkan  hilang  begitu  saja. Istilah  pencabulan  dan  persetubuhan  masih  digunakan  oleh  kepolisian  dan  pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Padahal pelecehan seksual mempunyai dimensi yang luas sebagaimana yang dijelaskan oleh Komnas Perempuan.
Meskipun  terdapat  UU  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 11 tahun  2008  Tentang  Informasi  Elektronik,  namun  UU  tersebut  hanya  bisa  digunakan
2 “SKRIPSI KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) (STUDI KASUS: KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SINJAI) NUR RIZKAH. - PDF Free Download,” accessed January 30, 2022, https://docplayer.info/29759184 -Skripsi-kinerja-pusat-pelayanan- terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-studi-kasus-kekerasan-seksual-di-kabupaten-sinjai-nur- rizkah.html.
3 Komnas  Perempuan,  2019,  Catatan  Akhir  Tahun  (CATAHU), Korban  Berbicara,  Data  Bicara, Sahkan  RUU  Penghapusan  Seksual  Sebagai  Wujud  Komitmen  Negara, (Jakarta:  Komnas  Perempuan), Hlm. 8.
4 “Komnas Perempuan,” accessed January 30, 2022, https://komnasperempuan.go.id/catatan -tahunan- detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019.
5 “Komnas Perempuan.”
Halaman 54-71 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
untuk  kekerasan  seksual  yang  terjadi  dalam  ruang  lingkup  yang  terbatas,  yaitu  korban adalah  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dalam  lingkup  perdagangan  orang  dan media  sosial. 6 Sedangkan  Pelecehan  seksual  memiliki  rentang  yang  sangat  luas 7 dari tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, main mata, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan  keinginan  seksual,  colekan  atau  sentuhan  di  bagian  tubuh,  gerakan  atau  isyarat  yang bersifat  seksual  sehingga  mengakibatkan  rasa  tidak  nyaman,  tersinggung,  merasa direndahkan  martabatnya  dan  mungkin  sampai  menyebabkan  masalah  kesehatan  dan keselamatan.
Korban pelecehan seksual sebagai orang yang dirugikan tidak sekedar mengganggu, tetapi  sudah  merupakan  masalah  yang  memprihatinkan  bagi  para  pihak  yang  dilecehkan karena membawa konsekuensi serius terhadap korban seperti dipermalukan, stres, terhina, direndahkan,  terintimidasi  bahkan  dapat  kehilangan  hal-hal  yang  paling  berharga  seperti pekerjaan  bahkan  kehormatan. 8 Korban  pelecehan  seksual  sering  diabaikan  bahkan mendapatkan  stigma  negatif  dalam  masyarakat.  Pelaporan  dalam  kepolisianpun mendaptkan  perlakuan  yang  tidak  menyenangkan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum sehingga  korban  sering  trauma  berulang.  Dalam  Kitab  Undang-Undng  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  Indonesia  masih  terbatas  pada  pengaturan  hak-hak  korban.  Sehingga diperlukan  studi  tentang  korban  untuk  melindungi  hak-hak  korban  khususnya  korban perempuan  dalam  system  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Adanya  persoalan  kekerasan terhadap  perempuan  dalam  system  peradilan  pidana,  kemudian  beberapa  organisasi perempuan dan apratur penegak hukum terbangun pemahaman bersama mengenai konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (SPT PKKTP) pada tahun 2003 sebagai konsep sistem peradilan yang berpihak pada penanganan korban dari beberapa  hal.  Akan  tetapi  SPT  PKKTP  pun  dalam  peaksanaannya  masih  mendapatkan beberapa catatan, karena pada praktik pelaksanaan belum sepenuhnya menerapkan konsep ini. Sehingga perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual masih  jauh dari perlindungan hukumnya.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR, membuat daftar panjang bagi jauhnya perlindungan perempuan korban Pelecehan Seksual.  Baleg  DPR  membuat  perubahan  terhadap  draf  RUU  PKS  yang  mana  telah disusun sebelumnya oleh Komnas Perempuan dengan tim ahlinya. Salah satu yang menjadi krusial  dari  perubahan  menjadi  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (TPKS)  adalah  tidak adanya perlindungan pada korban. Dalam RUU tersebut, terdapat larangan aparat penegak hukum  melakukan  tindakan  diskriminatif  dalam  proses  penegakan  hukum  tindak kekerasan  seksual.  Hal  ini  sama  halnya  dengan  mempertahankan  status  quo  yang  tidak berpihak  pada  korban.  Pada  bagian  pencegahan  kekerasan  masih  bersifat  umum  dengan tidak  memberikan  mandate  khusus  kepada  kementerian  atau  lembaga.  Kemudian  tidak adanya  pengaturan  yang  mewajibkan  pemerintah  dalam  pemenuhan  hak  korban  adalah bukti nyata negara lari dari tanggung jawab. Selain itu, tidak ada kewajiban Pusat Pelayanan
6 “Rancangan -Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan- Seksual.Pdf,” accessed January 30, 2022, https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan- Seksual.pdf.
7 “PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN | Sumera | LEX ET SOCIETATIS,” accessed January 30, 2022,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748.
8 “Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender / Romany Sihite | OPAC Perpust akaan Nasional RI.,” accessed January 30, 2022, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=357319.
Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi (Dida Rachma Wandayati)
Terpadu  untuk  melindungi  dan  memenuhi  hak-hak  korban. 9 RUU  TPKS  saat  ini  telah masuk  daftar  prolegnas  tahun  2022  sebagai  inisitaif  DPR.  Tentu  harapannya  substansi- substansi memuat perlindungan terhadap perempuan tidak hilang begitu saja.
Prespektif  viktimologi  hadir  dalam  mengkaji  korban  memberikan  orientasi  bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan, masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. 10 J. E Sahetapy menyatakan  bahwa  viktimologi  adalah  ilmu  atau  disiplin  yang  membahas  permasalahan korban dalam segala aspek. 11 Adanya prspektif viktimologi sangat penting untuk mengkaji dewasa ini terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana.
Pemahaman  tentang  pelecehan  seksual,  tentu  memiliki  prespektif  yang  tidak  bisa disamakan  dengan  tindak  pidana  lainnya.  Kejahatan  kesusilaan  tetap  memiliki  dimensi universal.  Tetapi,  ketika  masuk  pada  tahap  perumusan  aturannya,  serta  dalam  praktik penegakan  hukumnnya  justru  banyak  menimbulkan  berbagai  interpretasi  atau  penafsiran yang  berbeda-beda.  Dalam  kehidupan  sebuah  negara  maupun  masyarakat,  cenderung memberikan  reaksi  yang  berbeda  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelanggar kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan delik lainnya seperti, delik terahadap nyawa, harta dan sebagainya. Hal ini karena bentuk- bentuk  kejahatan  yang  dimaksud  mempunyai  karakteristik  baik  dari  segi  filosofis,  social, psikologis, politik dan lain-lain. Korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum Nasional posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam sistem peradilan pidana  hanya  sebagai  figuran,  bukan  sebagai  pemeran  utama  atau  hanya  sebagai  saksi (korban).  Dalam  kenyataannya  korban  suatu  tindak  pidana  sementara  oleh  masyarakat dianggap  sebagaimana  korban  bencana  alam,  terutama  tindak  pidana  dengan  kekerasan, sehingga korban mengalami cidera fisik, psikis, dan bahkan sampai meninggal dunia.

## Kerangka Konseptual Pengaturan Pelecehan Seksual
Pelecehan  seksual  sebagai  bagian  dari  kekerasan  seksual  yang  terjadi  terhadap perempuan  diakibatkan  adanya  relasi  kuasa  yang  timpang.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya  diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin  dan  gender  (gender  based  violence)  yang ada  kaitan  erat  antara  perbedaan  gender  (gender  differences)  dan  ketidakadilan  gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. 12 Dampak tersebut  selanjutnya  melahirkan  marginalisasi  atau  proses  pemiskinan  ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau  melalui  pelabelan  negatif,  kekerasan  (violence),  beban  kerja  berlebihan  seperti  kerja lebih  panjang  dan  lebih  banyak  (double  burden),  serta  sosialisasi  ideologi  nilai  peran gender. Realitas ini kemudian mengakibatkan ketidakadilan terjadi pada perempuan yang
9 “4 Poin Perubahan RUU P KS Ke RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Halaman All - Kompas.Com,” accessed January 30, 2022, https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/151500865/4-poin-perubahan- ruu-pks-ke-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all.
10 “Pe rlindungan Korban Suatu Perspektiv Viktimologi Dan Kriminologi, | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” 17, accessed January 30, 2022, https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=2768.
11 “SKRIPSI TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS. (Studi Kasus Di Kabupaten Wajo Tahun 2011 Sampai Tahun 2015) - PDF Free Download,” accessed January 30, 2022, https://adoc.pub/skripsi-tinjauan-viktimologis-terhadap-kecelakaan-lalu-linta.html.
12 “Analisis Gender Dan Transformasi  Sosial_Luh Anik.Pdf,” accessed January 30, 2022,
https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Analisis%20Gender%20dan%20Trans formasi%20%20Sosial_Luh%20Anik.pdf.
Halaman 54-71 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
berpotensi  membuat  perempuan  korban  mengalami  reviktimisasi,  menghambat  akses perempuan  untuk  mendapatkan  hak-haknya  serta  mendapatkan  perlindungan  dan keadilan.
Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan  sasaran  organ  seksual  atau  seksualitas  korban,  main  mata,  ucapan  bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman,  tersinggung,  merasa  direndahkan  martabatnya  dan  mungkin  sampai menyebabkan  masalah  kesehatan  dan  keselamatan. 13 Pelecehan  seksual  merupakan masalah  sosial  yang  mempengaruhi  korban  baik  dalam  ranah  di  tempat  kerja,  sekolahan, instansi militer, pertemuan sosial dan sebagainya yang memberi pengaruh baik psikologis, sosiologis, medis dan hukum. 14
Pada  prakteknya  Penuntut  Umum  mengunakann  dalil  Pasal  281  ayat  (1) KUHP 15 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “ barangsiapa  dengan  sengaja  dan  terbuka  melanggar  kesusilaan  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ” . Terlihat bahwa dalam pasal ini tidak secara eksplisit dijelaskan  jenis  kejahatannya,  hanya  menggunakan  kata “ kesusilaan ” .  Pelecehan  seksual dengan  pengertiannya  secara  luas  ternyata  tidak  dapat  dijangkau  dalam  KUHP  saat  ini. Pengaturaan  norma  yang  tidak  jelas,  tentu  akan  bermasalah  dalam  proses  penegakan hukum yakni aplikasi dan eksekusi dalam penanganan perkara pelecehan seksual.
Menurut  Jimly  Assidiqie,  penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 16 Sedangkan penegakan hukum pidana jika dilihat dari suatu proses  kebijakan  maka  penegakan  hukum  pada  hakekatnya  merupakan  penegakan kebijakan  melalui  beberapa  tahap.  Pertama,  tahap  formulasi  oleh  Legislatif  yaitu  tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi oleh  badan  Yudikatif  yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana  oleh  aparat-aparat  penegak hukum  dari  kepolisian,  kejaksaan  hingga  pengadilan.  Ketiga,  tahap  eksekusi  sebagai pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. 17
Ketentuan  peraturan  yang  belum  mengatur  pelecehan  seksual  tentu  akan berdampak pada penegakan hukumnya. Hal ini karena tahap formulasi adalah tahap yang paling  menentukan  dalam  suatu  penegakan  hukum  yang  apabila  ada  kesalahan  dalam pembuatan  akan  mempengaruhi  tahap  aplikasi  dan  eksekusi.  Pelecehan  seksual  pada tataran aplikasi korban sering mengalami blaming the victim dan jauh dari rasa keadilan.
13 “Instrumen Modul & Referensi Pemantauan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed January 30, 2022, https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi- pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan.
14 “Sexual Harassment on the Internet | Social Science Computer Review,” accessed January 30, 2022, https://dl.acm.org/doi/abs/10.1177/0894439304271540.
15 “Pasal 281 KUHP (Kitab Undang -Undang Hukum Pidana) – Yuridis.Id,” accessed Januar y 30, 2022, https://yuridis.id/pasal-281-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/.
16 “Penegakan_Hukum.Pdf,” accessed January 30, 2022, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
17 “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana / H. Muladi | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” accessed January 30, 2022, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=25464.
Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi (Dida Rachma Wandayati)

## Faktor-Faktor Perempuan Menjadi Korban Pelecehan Seksual
Faktor perempuan menjadi korban pelecehan seksual menurut temuan Rock, ialah kelompok-kelompok  masyarakat  yang  secara  tidak  proporsional  menurut  populasi (cenderung  lebih  banyak)  menjadi  korban  kejahatan  adalah  salah  satunya  perempuan. 18 Kasus  pelecehan  seksual  terjadi  karena  faktor  perempuan  sebagai  kelompok  rentan  yang dapat dilihat karena adanya sistem patriarki yang menghasilkan ketimpangan relasi gender yang  melahirkan  ketidakadilan  bagi  perempuan. 19 Korban  pelecehan  seksual  banyak dialami  perempuan  karena  perempuan  dianggap  lemah,  tidak  berdaya  yang  membuat perempuan  dikonotasikan  akan  tetap  diam  jika  mengalami  pelecehan  seksual  dan  tidak melaporkan apa yang mereka alami dalam masyarakat.
Menurut  Siswanto  Sunarso,  bahwa  hukum  (legal)  sebenarnya  juga  dapat menimbulkan  ketidakadilan,  sehingga  menimbulkan  seseorang  menjadi  korban.  Sehingga Negara  secara  tidak  langsung  juga  telah  menciptakan  adanya  korban  karena  peraturan- peraturan  terkait  pelecehan  seksual  belum  diatur  sehingga  dalam  peristiwa  nyata  korban pelecehan  seksual  sering  mengalami  blaming  the  victim.  Dalam  pemaknaan  korban,  di sistem hukum Indonesia baik dalam tataran akademik maupun praktik, pendasaran sebuah istilah  akan  selalu  merujuk  pada  definisi  tertulis  yang  ditentukan  di  dalam  sebuah peraturan perundang-undangan tertulis yang sedang berlaku.
Pembahasan yang paling mendasar untuk merujuk pada definisi korban ialah dari Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun  2014  yang  masih  terbatas  pada  korban  kejahatan.  Pasal  1  angka  2  dalam  UU  ini mendefinisikan  bahwa  korban  ialah  sebagai  orang  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Padahal viktimisasi  (victimization)  atau  aktifitas  yang  menimbulkan  korban  adalah  tidak  terjadi semata-mata  karena  kejahatan  belaka,  namun  juga  akibat  kecelakaan  transportasi, kecelakaan kerja, akibat bencana buatan manusia (human made disaster) ataupun bencana alam (natural disaster) dan sebab-sebab lainnya. 20
Menurut  Guglielmo  Gulotta,  bahwa  terjadinya  korban,  baik  korban  karena kejahatan,  korban  kecelakaan  atau  korban  dari  peristiwa  tertentu,  pada  dasarnya merupakan  hasil  interaksi  antara  pihak  korban  dan  pihak  yang  menimbulkan  korban. sehingga sampai pada diagnosa bahwa pada kasus terjadinya korban kejahatan, terjadi relasi antara  pelaku  dengan  korban. 21 Penulis  sepakat  benar  bahwa  dalam  pelecehan  seksual terjadi adanya relasi kuasa yaitu antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bukan karena keterlibatan  korban  untuk  adanya  suatu  kejahatan.  Misalnya  pada  analisis  Putusan  (No 42/Pid.B/2018/PN.Smn)  korban  adalah  seorang  perempuan  masih  muda  sedang berkuliah di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, sedang sendirian di Sanday Morning (Sanmor)  berupa pasar  di hari  mingu  pagi,  yang  ingin  membeli  kaos  kaki  tanpa ditemani oleh temannya. Terdapat relasi antara perempuan korban dengan seorang lelaki (pelaku)  sebagai  penjual  disalah  satu  pasar  tersebut  yang  sudah  berumur  43  tahun  dan melakukan  pelecehan  seksual  sebagaimana  putusan  pengadilan,  yang  artinya  terjadi  relasi kuasa berdasarkan relasi social serta umur pada kasus ini.
18 Muhammad Mustofa, “Viktimologi Posmodern,” Jurnal Kriminologi Indonesia 13, no. 2 (September 2, 2018), http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9087.
19 “Analisis Gender Dan Transformasi  Sosial_Luh Anik.Pdf.”
20 “Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi | Obsession News | Berita Analisis, Terpercaya,” September 23, 2016, https://www.obsessionnews.com/ruang-lingkup-korban-dan-ragam-viktimisasi/.
21 “BAB II.Pdf,” accessed January 30, 2022, https://eprints.umm.ac.id/67219/3/BAB%20II.pdf.
Halaman 54-71 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
Menurut  Benjamin  Mendelson  bahwa  viktimisasi  adalah  interaksi  antara  pelaku dengan  korban,  proses  interaksi  antara  pelaku  dengan  korban  saling  bersifat  aktif,  saling menciptakan  kondisi  viktimogen,  yaitu  kondisi  yang  mempermudah  seseorang  menjadi korban  (vulnerability)  atau  akibat  bahaya  yang  mengancam  seseorang,  dan  menggunakan istilah  viktimitas  (viktimity),  yang  bertolak  dari  real  social  afflication  of  victimity,  yaitu faktor-faktor  yang  menyebabkan  orang  mudah  menjadi  korban  atau  akibat  bahaya  yang mengancam.  Dalam  hal  ini  penulis  tidak  sependapat  karena  pada  kasus  ini  korban  tidak mempermudah  lelaki  (pelaku)  tersebut  untuk  melakukan  kejahatan  dalam  hal  ini pelecehan seksual. Karena dilihat dari lingkungan pada saat itu dalam kondisi ramai, sesak oleh  orang-orang  yang  sedang  ada  di  sunmor  untuk  membeli  kaos  kaki  ataupun  sedang berjalan berhimpitan satu dengan yang lainnya karena jarak antar penjual yang satu dengan yang  lainnya  relatif  berdekatan.  Bahwa  faktor  lingkungan  saat  itulah  yang  bisa mempengaruhi proses pelecehan seksual itu terjadi.
Jika  Arif  Gosita 22 dalam  bukunya,  bahwa  korban  turut  terlibat  dalam  adanya kejahatan,  maka  dalam  kasus  ini  tidak  ada  keterlibatan  korban  dalam  adanya  pelecehan seksual.  Pakaian  korban  yang  dikenakan  celana  semi  jeans  dan  baju  dalam  kondisi  yang sewajarnya  sama  dengan  pengunjung  lainnya.  Kemudian  dari  faktor  pelaku  (laki-laki) tersebut  ia  tidak  bisa  menempatkan  perilaku  seksnya  kepada  yang  sewajarnya.  Karena pelaku  telah  mempunyai  istri  yang  seharusnya  dapat  mengontrol  dirinya  untuk  tidak melakukan  tindakan  pelecehan  seksual  kepada  orang  lain.  Disisi  lain  proses  seseorang menjadi korban adalah peran pelaku sendiri dari pengaruh lingkungan, teknologi dengan melihat  video-video  porno,  atau  hiper  sex  yang  ada  dalam  diri  pelaku  sehingga  sering melakukan pelecehan seksual kepada banyak perempuan. 23

## Hak dan Perlindungan Korban Pelecehan Seksual
Jika dilihat dalam sistem hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, bahwa pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi  Manusia  yang  muncul  pada  tahun  1947  dan  disahkan  oleh  majelis  umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini kemudian disebut DUHAM,  sebagai  awal  kodifikasi  tentang  standar  pengakuan  hak  manusia  yang didalamnya  termasuk  hak  perempuan.  DUHAM  Sebagai  standart  umum  bagi  semua masyarakat  dan  semua  bangsa  untuk  berjuang  bagi  kemajuan  martabat  manusia. Selanjutnya  disamping  merumuskan  International  Bill  of  Rights,  dalam  waktu  yang bersamaan  PBB  mulai  menggunakan  perjanjian-perjanjian  untuk  menjamin  hak-hak  asasi manusia  di  bidang-bidang  spesifik.  Salah  satunya  adalah  konvensi  spesifik  utama  yang berkenaan dengan kaum perempuan yang telah diratifiaksi oleh Indonesia yakni konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW). 24
Berbagai  prinsip  yang  digariskan  diatas  mempunyai  nilai  yang  dapat  mendukung aspek viktimologi, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi perumusan hukum bagi  kepentingan  korban-korban  tindak  pidana  dalam  perumusan-perumusan  tata peraturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan pelanggaran hukum. Perkembangan dalam hukum nasional, sampai saat ini hak dan perlindungan bagi korban
22 “Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) /Arif Gosita | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” 7, accessed January 30, 2022, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=227119.
23 “SIPP,” accessed January 30, 2022, http://www.pn - sleman.go.id/sipp/list_perkara/sort/1/WE95UllNMmZydkZqZnV5bVYxOXA4T2Ewc05wbld5VHNReEFUeX lsK0JTMnR3QWh0TFJiYkU3bTBkeEQ2SnhPVHJxS0srMHJoRU5XdE40b0VNdkFTbXc9PQ==/key.
24 “Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW – Referensi HAM,” 1– 3, accessed January 30, 2022, https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/.
pelecehan seksual masih tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban, hal ini dapat terlihat  dalam  pengaturan  KUHAP  yang  masih  lebih  membahas  kepentingan  pelaku  dari pada korban.
Dalam  Pasal  17  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban 25 menjelaskan hak-hak korban sebagai berikut: Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: Hak-hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat Hak  atas  restitusi  atau  ganti  kerugian  yang  menjadi  tanggungjawab  pelaku  tindak pidana.
Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengn Peraturan Pemerintah.
Menurut  UU  tersebut  diatas,  meskipun  hak-hak  dan  kepentingan  korban  telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana korban tetap sebagai  figuran  atau  hanya  saksi  (korban)  dalam  persidangan  karena  hak-hak  dan kepentingan  korban  dalam  peradilan  (pidana)  masih  di  wakili  oleh  Polisi  dan  Jaksa. Selanjutnya  berdasarkan  The  Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of Crime and Abuse of Power, hak-hak korban perempuan harus diberikan seutuhnya seperti hak  memperoleh  informasi,  hak  didengar  dan  dipertimbangkan  kepentingannya  pada setiap  tahapan  proses  peradilan  pidana,  memperoleh  bantuan  yang  cukup,  memperoleh pelayanan yang cepat dalam penyelesaiakn perkara, hak untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi)  dan  hak  lain  sebaginya  perlu  benar-benar  dialksanakan  untuk  kepentingan korban.
Putusan  Nomor  42/Pid.B/2018/PN.Smn  hak  dan  perlindungan  korban  masih kurang  dalam  hal  pemenuhan  hak-haknya.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  awal  pelaporan  ke Polsek Bulak Sumur korban pertama kali memberikan keterangan kepada Bapak kepolisian yang berjaga. Korban merasa tidak nyaman karena bercerita kepada laki-laki bukan kepada Polwan  (polisi  wanita)  dari  unit  (PPA).  Meskipun  pada  hari  selanjutnya  korban  dimintai keterangan  kembali  oleh  unit  PPA  dan  bertemu  dengan  Polwan  akan  tetapi  dari  psikis korban  merasa  lelah  dan  trauma  berulang  karena  harus  bercerita  kembali  dari  awal. Selanjutnya  korban  dengan  inisiatif  sendiri  melaporkan  ke  Lembaga  Bantuan  Hukum untuk meminta pendampingan dalam prosesnya. Karena korban tidak mengetahui proses- proses yang akan dia alami kedepan dalam kasusya. LBH Yogyakarta kemudian menemani korban untuk proses BAP lanjutan di Polsek Bulak Sumur.
Pengumpulan  alat  bukti  korban  merasa  kelelahan  karena  proses  yang  panjang. Bahwa  dalam  kasus  ini  korban  harus  tetap  pergi  ke  kampus  untuk  kuliah  dan  harus mengurus  proses  di  kepolisian.  Proses  pengumpulan  alat  bukti  sempat  terkendala  karena saksi  dirasa  kurang.  Hingga  akhirnya  pihak  pendamping  menyarankan  kepolisian  untuk melengkapi  dengan  visum  et  psikiatrikum.  Dalam  kasus  ini  visum  et  repertum  tidak  bisa digunakan,  karena  tidak  ada  luka  fisik,  akan  tetapi  dilihat  dari  psikologis  korban  dapat diukur  kondisinya  oleh  psikolog.  Kepolisian  yang  kemudian  menyetujui  dan  akhirnya mengurus persuratan dan meminta bantuan kepada rumah sakit mitra yakni RSJ Grasia di Jl Kaliurang (tidak bisa mengakses), selanjutnya ke klinik rumah sakit di universitas tempat korban  kuliah.  Akan  tetapi  dari  pihak  rumah  sakit  universitas  tidak  mengakomodir  jenis visum psikiatrikum. Lalu dari RS tersebut disarankan ke RS Sarjito. Setelah itu korban ke RS  Sarjito  ditemani  oleh  pendamping  dan  kepolisian.  Setelah  mengurus  administrasi,
25 “1613.Pdf,” accessed January 30, 2022, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/u u/1613.pdf.
Halaman 54-71 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
ternyata  pihak  RS  mengatakan  bahwa  untuk  pemeriksaan  visum  psikiatrikum  perlu menginap  di  rumah  sakit  dan  melakukan  pembayaran.  Kepolisian  hanya  bisa  membantu biaya  sekitar  30  persen  (30%)  dan  sisanya  dimintai  kesepakatan  untuk  pihak  korban sebesar  (60%).  Korban  merasa  bingung,  karena  ia  tidak  mempunyai  uang,  dan  dari keluarga yang tidak mampu. Setelah itu akhirnya tidak jadi visum et psikiatrikum.
Hingga akhirnya pihak pendamping bekerjasama dengan Rifka Anisa untuk dapat mengakses  pelayanan  pendampingan  psikologi.  Setelah  itu  pihak  pendamping  LBH memberitahukan kepada polisi untuk membuat surat keterangan pendampingan psikologi ke Rifka Anisa. Setelah proses yang lama dalam pengumpulan alat bukti akhirnya korban bisa mendapatkan akses itu. Dari penjabaran tersebut, dapat terlihat kendala-kendala yang dialami oleh korban dalam tahap penegakan hukum dengan proses awal di kepolisian.
Selanjutnya berdasarkan The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of  Crime  and  Abuse  of  Power,  hak-hak  korban  perempuan  harus  diberikan  seutuhnya seperti  hak  memperoleh  informasi,  hak  didengar  dan  dipertimbangkan  kepentingannya pada  setiap  tahapan  proses  peradilan  pidana,  memperoleh  bantuan  yang  cukup, memperoleh pelayanan yang cepat dalam penyelesaiakn perkara, hak untuk mendapatkan ganti  kerugian  (restitusi)  dan  hak  lain  sebaginya  perlu  benar-benar  dialksanakan  untuk kepentingan korban.

## Korban Pelecehan Seksual dalam Viktimologi
Menurut Declaration of Basic Principels of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tahun 1985, diatur sebagai berikut: 26
“ Victims ” means  persons  who,  individually  or  collectively,  have  suffered  harm, including  physical  or  mental  injury,  emotional  suffering,  economic  loss  or  substantial impairment of their fundamental rights acts or omissions that are in violation of criminal laws  operative  within  Member  States,  including  those  laws  proscribing  criminal  abuse  of power.
A person may be considered a victim, under this Declaration, egardless of whether the  perpetrator  is  identified,  apprehended,  prosecuted  or  convicted  and  regardless  of  the familial  relationship  between  the  perpetrator  nd  the  victim.  The  term “ victim ” also includes,  where  appropriate,  the  immediate  family  or  dpendants  of  the  direct  victim  and prsons  who  have  suffered  harm  in  intervening  to  assist  victims  in  distress  or  to  prevent victimization.
Pembagian  penting  dalam  deklarasi  diatas,  Pertama,  penekanan  korban  bisa berupa  individu  ataupun  kolektf  (bersama-sama)  yang mengalami  kerugian  luka  fisik  atau mental,  emosional,  ekonomi  ataupun  kerusakan  substansial  atas  hak-hak  dasar,  akibat tindakan  atau  kelalaian  yang  melanggar  undang-undang  pidana  yang  berlaku  pada  suatu Negara.  Kedua,  bahwa  korban  dapat  terjadi  kepada  mereka  yang  meskipun  pelakunya teridentifikasi  memiliki  hubungan  dengan  korban  tidak  terbatas  pada  hal-hal  di  lua hubngan antara tindk pidana dengan akibat yng ditimbulkannya.
Arief Gosita dalam bukunya Siswanto Sunarso mengartikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan  kepentingan  dan  hak  asasi  yang  menderita.  Ruang  lingkup “ korban ” berdasarkan Deklarasi diatas sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief adalah bahwa yang  dimaksud  korban  ialah  orang-orang,  baik  secara  individu  atau  kolektif,  yang menderita  kerugian  akibat perbuatan  (tidak  berbuat)  yang  melanggar hukum  pidana  yang
26 S. H. Dr. Bambang Widiyantoro, “DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN,” Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 4, no. 1 (May 17, 2019): 1 – 12, https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859.
berlaku  disuatu  negara,  termasuk  peraturan-peraturan  yang  melarang  penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang  diakui  secara  internasional. 27 Hal  ini  bisa  diartikan  bahwa  seseorang  yang  menjadi korban  dari  perbuatan-perbuatan  (tidak  berbuat)  yang  walaupun  belum  merupakan pelanggaran  terhadap  hukum  pidana  nasional  yang  berlaku,  tetapi  sudah  merupakan pelanggaran  terhadap  norma-norma  HAM  yang  diakui  secara  Internasional  perlu diperhatikan  hak-haknya.  Selanjutnya  secara  yuridis  pengertian  korban  dalam  Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 28
Adanya  pengertian  diatas,  cukup  membantu  mendefinisikan  korban  pelecehan seksual  yang  kemudian  korban  dalam  lingkup  viktimologi  memiliki  arti  yang  luas  karena tidak  hanya  terbatas  pada  individu  yang  secara  nyata  menderita  kerugian,  tetapi  juga kelompok,  korporasi,  swasta,  maupun  pemerintah,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.
V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice). Timbulnya  korban  tidak  dapat  dipandang  sebagai  akibat  perbuatan  yang  ilegal,  sebab hukum  (legal)  sebenarnya  juga  dapat  menimbulkan  ketidakadilan,  selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto juga mengutip M Arief  Amrullah,  seperti  dalam  kejahtan,  konsep  tentang  korban  seharusnya  tidak  saja dipandang  dalam  pengertian  yuridis,  sebab  masyarakat  sebenarnya  selain  dapat menciptakan  penjahat,  juga  dapat  menciptakan  korban.  Dengan  demikian  korban ditempatkan  pada  posisi  sebagai  akibat  kejahatan  yang  dilakukan  terhadapnya,  baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara. 29
Menurut  Siswanto  Sunarso  adanya  korban  juga  bisa  diakibatkan  karena  hukum (legal)  yang  menimbulkan  ketidakadilan.  Hal  ini  bisa  terlihat  bahwa  secara  nasional pengaturan pelecehan seksual yang belum diatur dalam aturan yang jelas oleh negara tentu akan  menimbulkan  penegakannya  yang  sewenang-wenang  baik  kurang  berprespektif terhadap  korban  perempuan  maupun  dalam  pengadilan  putusan-putusan  yang  dihasilkan hakim masih jauh dari rasa keadilan. Sehingga korban mengalami penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice) yang berlapis.
Aliran  viktimologi  kritis  telah  dikenal  adanya  hak  korban  (rights  of  victims). Menurut  Sandra  Walklate  dan  Rob  Mawby,  viktimologi  kritis  menekankan  pada perkembangan  pemahaman  terkait  apa  yang  kemudian  selanjutnya  dieksplor  lebih  lanjut bertolak  dari  prespektif-prespektif  viktimologi  yang  lain  (positivis  dan  radikal),  yang mendasarkan  pada  sebuah  kenyataan  empiris,  serta  pemikiran  ilmiah  yang  objektif  dan
27 “Skripsi_BAKAL BUNDEL__(1)_Miftahul_utami_HTN_A[1].Pdf,” accessed January 30, 2022, http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3841/1/Skripsi_BAKAL%20BUNDEL__%281%29_Miftahul_ut ami_HTN_A%5B1%5D.pdf.
28 “UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [JDIH BPK RI],” accessed January 30, 2022, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014.
29 Bintara Sura Priambada, “VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PER ADILAN PIDANA TENTANG
KEPENTINGAN KORBAN Oleh,” n.d., 17.
Halaman 54-71 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
rasional. 30 Sehingga  sangat  perlu  dan  relevan  peran  viktimologi  sebagai  suatu  studi  yang mempelajari  tentang  korban,  penyebab  timbulnya  korban  dan  akibat-akibat  penimbulan korban  yang  merupakan  masalah  manusia  sebagai  suatu  kenyataan  sosial.  Pendekatan viktimologi kritis hadir sebagai pandangan yang melihat perkembangan korban dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mencoba menganalisis lebih luas penyebab timbulnya kejahatan. Viktimologi  kritis  menemukan  bahwa  kejahatan  tidak  hanya  timbul  karena  partisipasi korban,  tetapi  pada  struktur  sosial  yang  menyebabkan  seseorang  berpotensi  menjadi korban  kejahatan.  Viktimologi  kritis  berkembang  seiring  dengan  gerakan  perempuan  di Amerika, sedikit banyak pemikiran pada viktimologi kritis dipengaruhi oleh gerakan ini. 31 Viktimologi  kritis  jangkauan  analisisnya  tidak  lagi  menempatkan  pribadi  korban  sebagai penyebab  kejahatan,  tetapi  ada  faktor  lain  di  luar  korban  yang  membuat  seseorang dilemahkan,  sehingga  menjadi  sangat  potensial  menjadi  korban  kejahatan. 32 Faktor  lain tersebut adalah konstruksi sosial yang membuat korban perempuan dikonotasikan negatif, lingkungan  yang  ramai,  sesak  dan  padat  sehingga  membuat  timbulnya  korban  pelecehan seksual,  serta  negara  belum  membuat  suatu  peraturan  yang  konkrit  tentang  pelecehan seksual.  Oleh  karena  itu,  viktimologi  kritis  ini  harus  difokuskan  pada  hak-hak  korban karena kewajiban negaralah sebagai pelindung dari warga negara sebagaimana telah diatur dalam konstitusi UUD tahun 1945.
Pada  kasus  pelecehan  seksual,  korban  perempuan  merupakan  kelompok  rentan yang dilemahkan oleh sistem patriarki yang memandang perempuan terepresi dan terbatasi karena gendernya.  Korban secara  mendalam  perlu  didengar  pengalaman  dan  penderitaan yang  dialaminya  dengan  sikap  yang  bersprektif  kepada  korban.  Bahwa  berdasarkan viktimologi  kritis  dalam  melihat  korban  didasarkan  pada  realitas  sesungguhnya  yang dialami  oleh  korban  dengan  membangun  pemahaman  yang  berabasis  pada  pengalaman empiris korban.
Dalam viktimologi kritis telah hadir mengenai pengaturan hak korban, akan tetapi belum  lebih  komprehensif.  Selanjutnya,  pada  abad  ke-21  hadir  viktimologi  post-modern, yang lebih mendasarkan kembali pemikiran terkait hak-hak korban (rights of victims) yang saat  ini  mempengaruhi  pembentukan  aturan-aturan  terkait  pemenuhan  masalah  korban oleh  negara  termasuk  Indonesia.  Meskipun  aturan  dasar  mengenai  Pelecehan  Seksual belum diatur dalam Undang-Undang, tentu membuat perlindungan akan pemenuhan hak- hak  korban  masih  terabaikan.  Ada  beberapa  pengaturan  telah  terlihat  dari  mulai mengakomodirnya  pedoman-pedoman  dalam  penanganan  perkara  perempuan  dalam proses  penegakan  hukum  seperti  Perma  No  3  tahun  2017 33 tentang  Pedoman  Mengadili Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  dan  Pedoman  Kejaksaan  No  1  Tahun 2021 34 Tentang  Akses  Keadilan  Bagi  Perempuan  dan  Anak  dalam  Penanganan  Perkara Pidana.  Akan  tetapi  pengaturan  kunci  mengenai  tindak  pidana  pelecehan  seksual  sendiri belum ada pengaturannya di Indonesia.
30 Pamela Davies, Peter Francis, and Victor Jupp, Victimisation: Theory, Research and Policy (Basingstoke:
Macmillan, 2003),
https://librarysearch.northumbria.ac.uk:443/northumbria:default_scope:44UON_ALMA2129753100003181. 31 “Critical Victimology : International Perspectives (Book, 1994) [WorldCat.Org], ” 17 – 21, accessed January 30, 2022, https://www.worldcat.org/title/critical-victimology-international-perspectives/oclc/29844781.
32 Laili Nur Anisah and Laili Nur Anisah, “PENERAPAN MINIMUM ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA KORBAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL” (Universitas Gadjah Mada, 2017), http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128792.
33 “JDI MAHKAMAH AGUNG - RI,” accessed January 30, 2022, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994.
34 “Pedoman -Kejaksaan-RI-Nomor-1-Tahun- 2021.Pdf,” accessed January 30, 2022, http://mappifhui.org/wp - content/uploads/2021/03/Pedoman-Kejaksaan-RI-Nomor-1-Tahun-2021.pdf.
Viktimologi  postmodern  tidak  hanya  membicarakan  korban  kejahatan  setelah terjadinya  kejahatan.  Viktimologi  postmodern  mempromosikan  pula  langkah-langkah pencegahan  bagi  terjadinya  viktimisasi  kriminal.  Pemikiran  viktimologi  postmodern merupakan  pemikiran  yang  mengkritik  pemikiran-pemikiran  sebelumnya,  maka  untuk memahami  viktimologi  postmodern  perlu  memahami  dasar-dasar  paradigmatik postmodern  secara  umum  dan  kriminologi  postmodern  (dan  budaya)  secara  khusus  yang bertautan  dengan  viktimologi  postmodern.  Menurut  uraian  Milovanovic  dan  Arrigo sebagaimana  disintesakan  oleh  Arrigo  dan  Bernard, ‘ posmodern ’ ditujukan  kepada  suatu pendekatan  yang  tidak  lagi  mengakui  realita  sebagai  dominasi  dari  kebenaran-kebenaran mendasar, seperti hubungan sebab akibat, proses pemikiran linear, pertimbangan silogistas, asumsi  global  (generalisasi),  analisa  obyektif,  dan  lain-lain  konvensi  ilmu  modern. Postmodern  menolak  pemikiran  tersebut  karena  menghalangi  variable  Bahasa,  kondisi- kondisinya,  bentuk-bentuknya,  perubahan-perubahan,  dan  mendefinisikan  ulang  semua relasi-relasi sosial, semua praktik kelembagaan dan semua metode pencarian pengetahuan. 35 Prespektif  viktimologi  menjadi  peran  penting  dalam  melihat  sejauh  mana pengaturan  mengenai  perempuan  terkhusus  perempuan  korban  pelecehan  seksual  dalam hal  pengaturan  hukumnya,  pengakomodiran  kebutuhan-kebutuhan  korban  dalam  aturan hukum,  karena  tidak  hanya  hak-hak  yang  umum  saja,  terlebih  kekhususan  perempuan korban  pelecehan  seksual  yang  butuh  hak-hak  nya  dipenuhi  tidak  hanya  pada  saat penegakan  hukum  akan  tetapi  sebelum  berproses  dalam  peradilan  dengan  penanganan- penangan psikologi, hak-hak pada saat menjalani proses hukum hingga pasca setelah proses hukum  dilaksanakan  dengan  treatmen  perlindungan  yang  lebih  saat  kemabli  di  dalam masyarakat.

## Akses peradilan pidana korban pelecehan seksual
Secara  teoritis,  dalam  kepustakaan  baik  menurut  ruang  lingkup  sistem hokum  Anglo-Saxon  maupun  hokum  Eropa  Kontinental,  terminologi  peradilan  pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Namun secara umum, sistem peradilan pidana  adalah  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan.  Dalam  literatur, pengertian  sistem  peradilan  pidana  merujuk  pada  konsep  hukum  yang  bukan  sekedar ketentuan normatifnya, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya. 36
Sistem  peradilan  pidana  terdiri  dari  dua  suku  kata  yang  membentuknya, yaitu “ sistem ” dan  kata “ peradilan  pidana ” .  Sehingga  kedua  istilah  tersebut  tidak  dapat dilepaskan  dari  pembahasan  dalam  menjelaskan  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan “ sistem  peradilan  pidana ” .  Istilah  kata “ sistem ” telah  banyak  dirumuskan  para  ahli, sehingga bunyi difinisi dan batasannya pun berbeda-beda satu sama lainnya. Istilah sistem berasal  dari  perkataan  sistema  dalam  bahasa  Yunani.  Secara  umum,  sistem  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  rangkaian  diantara  sejumlah  unsur  yang  saling  terkait  untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tidak  teratur,  namun  terdiri  dari  unsur  yang  dapat  dikenal  untuk  saling  melengkapi  dan tersusun  secara  terorganisasi  karena  memiliki  maksud,  tujuan,  dan  sasaran  tertentu. 37 Tujuan  akhir  dari  sistem  peradilan  pidana  (SPP)  ini  tidak  lain  adalah  untuk  mencapai
35 Mustofa, “Viktimologi Posmodern.”
36 “1705127351.Pdf,” accessed January 30, 2022, http://e -journal.uajy.ac.id/23566/1/1705127351.pdf.
37 “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Pen egakan Hukum Di Indonesia – Prenada Media,” 8, accessed January 30, 2022, https://prenadamedia.com/product/sistem-peradilan-pidana-terpadu-dan-sistem- penegakan-hukum-di-indonesia/.
Halaman 54-71 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
keadilan  bagi  masayarkat. 38 Peradilan  pidana  merupakan  puncak  dari  seseorang  dalam memperjuangkan  hak-haknya.  Fungsi  ideal  pengadilan  sebagai  institusi  penegak  hukum adalah  meneggakkan  hukum  dan  keadilan.  Proses  peradilan  dimulai  dari  berkas  dari kepolisian  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  untuk  selanjutnya  ditentukan  Jaksa  yang  akan menangani  perkara  tersebut  untuk  selanjutnya  menjadi  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  di persidangan.
Adanya  permasalahan  dalam  sistem  peradilan  pidana  kemudian  Komnas Perempuan  dan  aparat  penegak  hukum  bersepakat  untuk  menerapkan  konsep  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPT PKKTP) sebagai sistem terpadu yang menunjukan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang  berwenang  menangani  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  akses  pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap prosesnya. 39 Konsep ini memuat prinsip-prinsip yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan.
Dalam kasus pelecehan seksual yang dialami korban (No 42/Pid.B/2018/PN.Smn) jaksa  yang  menangani  adalah  seorang  Perempuan.  Diharapkan  akan  bersprektif  kepada korban  dalam  proses  penegakan  hukumnya.  Pada  saat  itu  berkas  telah  lengkap  dan  P.21 yang selanjutnya siap di persidangkan. JPU pada kasus ini menggunakan pasal 281 ayat (1) KUHP  yang  berbunyi “ dengan  sengaja  dan  terbuka  melanggar  kesusilaan ” .  JPU memberikan  tuntutan  kepada  terdakwa  penjara  hanya  6  bulan  dan  membayar  biaya perkara  Rp  2000  rupiah.  Jika  dilihat  dalam  Pasal  281  ayat  (1)  KUHP  Jaksa  tidak memberikan tuntutan maksimal penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.  Kemudian  dalam  proses  persidangan disaat  saksi  korban  dimintai  kesaksiannya  dalam  persidangan  masih  merasa  ketakutan. Pihak  pendamping  mengajukan  kepada  jaksa  untuk  ikut  mendampingi  korban  di  dalam persidangan  yang  diharapkan  akan  disampaikan  kepada  hakim  akan  tetapi  tidak diperbolehkan, karena jaksa menganggap bahwa persidangannya dalam ranah tertutup.
Padahal  berdasarkan  Perma  No  3  Tahun  2017 40 Pendamping,  menurut  Pasal  1 angka  10,  adalah “ seseorang  atau  kelompok  atau  organisasi  yang  dipercaya  dan/atau memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  untuk  mendampingi  Perempuan  berhadapan dengan  hukum  dengan  tujuan  membuat  perempuan  merasa  aman  dan  nyaman  dalam memberikan  keterangan  selama  proses  peradilan  berlangsung ” .  Selanjutnya  Pasal  9 menyebutkan, “ hakim  dapat  menyarankan  perempuan  berhadapan  dengan hukum  untuk menghadirkan  pendamping  dan  hakim  dapat  mengabulkan  permintaan  perempuan berhadapan  dengan  hukum  untuk  menghadirkan  pendamping ” .  Akan  tetapi  jaksa  dalam hal ini masih belum bersprektif kepada korban serta minim melihat peraturan Perma baru tentang  Penangnan  Perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum,  sehingga  tidak memperbolehkan pendamping masuk bahkan tidak memberitahukan kepada hakim.
Hingga  akhirnya  pembacaan  putusan,  Hakim  memutuskan  terdakwa  dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu  rupiah).  Jika  dilihat  dalam  proses  persidangan  ini  hakim  memberikan  putusan  lebih rendah  dari  pada  tuntutan  jaksa  (terlepas  dari  bukti-bukti  dipersidangan)  yang  kurang memenuhi  rasa  keadilan  bagi  korban.  Kasus  pelechan  seksual  dalam  penjatuhan  pidana masih dianggap ringan. Selanjutnya korban hak-haknya masih jauh tidak terpenuhi untuk akses peradilan yang ramah bersprektif kepada korban perempuan.
38 “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Huk um Di Indonesia – Prenada Media,” 1.
39 R Sugiharto, “SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA,” n.d., 146.
40 “JDI MAHKAMAH AGUNG - RI,” accessed January 30, 2022, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994.
Kurang  diakomodir  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  padahal  telah  adanya kesepakatan bersama dalam menerapkan konsep SPPT-PKKTP, sebagaimana dikemukakan oleh  Shapland  bahwa  korban  tindak  pidana  menjadi “ forgotten  man ” dalam  sistem peradilan  pidana  atau  kurangnya  memperhatikan  peran  korban  dalam  proses  pidana. Sedangkan  Harding  mengatakan  bahwa  negara  melalui  pejabat  dalam  sistem  peradilan pidana  sedikit  kurang  memberikan  perhatian  pada  kebutuhan  korban.  Minimal  terdapat dua hal yang harus direnungkan bersama, selain untuk perlingungan terhadap korban serta menuju putusan yang memenuhi rasa keadilan. Pertama, atas “ jasa ” korban tindak pidana yang  memegang  peranan  penting  dalam  tahap  sub  sistem  kepolisian  dan  kedua,  atas kerugian  dan/atau  penderitaan  korban  yang  dialami. 41 Peran  viktimologi  postmodern kemudian  diaharapkan  dalam  criminal  justice  system  dapat  memberikan  perlindungan hukum  bagi  korban,  sebagai  upaya  pemenuhan  akan  hak-hak  serta  pemberian  bantuan hukum untuk memberikan rasa aman terhadap korban.
Meskipun  ada  beberapa  pengaturan  telah  terlihat  dari  mulai  mengakomodirnya pedoman-pedoman  dalam  penanganan  perkara  perempuan  dalam  proses  penegakan hukum  seperti  Perma  No  3  tahun  2017 tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan  dengan  Hukum  dan  Pedoman  Kejaksaan  No  1  Tahun  2021  Tentang  Akses Keadilan  Bagi  Perempuan  dan  Anak  dalam  Penanganan  Perkara  Pidana.  Akan  tetapi pengaturan  kunci  mengenai  tindak  pidana  pelecehan  seksual  sendiri  belum  ada pengaturannya  di  Indonesia.  Dalam  pelaksanaan  pedoman-pedoman  tersebut  di pengadilan dan kejaksaan perlu dikaji lebih mendalam lagi dalam hal isi materi dan dalam tataran pelaksanaannya.
Kendala-kendala yang dialami oleh korban dalam tahap penegakan hukum dengan proses awal di kepolisian, perlu dikaji lebih mendalam lagi oleh pemerintah dengan peran viktimologi  dalam  hal  ini  viktimologi  postmodern  untuk  lebih  gencar  melihat  dan memberikan kebutuhan akan hak-hak dari korban dalam setiap proses penyelidikan hingga nantinya  ketahap  selanjutnya  kejaksaan  dan  pengadilan.  Akomodir  hak-hak  korban disetiap proses diharapkan dapat membuat korban merasa nyaman, terpenuhi segala aspek hak-haknya  untuk  memberi  keadilan  bagi  korban.  Bagi  aparat  kepolisian,  viktimologi sangat  membantu  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan,  penanganan  korban,  melihat modus  operandi  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  serta  aspek-aspek  lainnya  yang  terkait. Sedangkan  bagi  kejaksaan  khususnya  dalam  proses  penuntutan  perkara  pidana  di pengadilan, viktimologi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat  ringannya  tuntutan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  pengendalian  sosial  (penegakan  hukum)  yang  sungguh-sungguh  oleh  penegak hukum. Meskipun telah adanya konsep dan kesepakatan untuk pelaksanaan SPPT PKKTP tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Padahal dalam konsep SPPT  PKKTP  beberapa  telah  mengakomodir  perlindungan  hak-hak  korban  tetapi  dalam pelaksanaan  belum  maksimal,  dan  perlu  adaya  kajian-kajian  kembali  secara  komprehensif bagi  korban  perempuan.  SPPT-PKKTP  kedepan  diharapkan  mulai  ditinjau  lagi  dari  segi substansi  dan  penerapannya  dapat  dilakukan  sebaik  mungkin  untuk  perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual.

## Kesimpulan
41 Khudzaifah Dimyati and Angkasa Angkasa, “Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System,” Hasanuddin Law Review 4, no. 3 (February 17, 2019): 366 – 76, https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1292.
Halaman 54-71 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
Pelecehan  seksual  memiliki  rentang  yang  sangat  luas  dari  tindakan  seksual  lewat sentuhan  fisik  maupun  non  fisik  dengan  sasaran  organ  seksual  atau  seksualitas  korban, main  mata,  ucapan  bernuansa  seksual,  menunjukkan  materi  pornografi  dan  keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Peraturan hukum Nasional  belum  mengatur  jenis  Pelecehan  Seksual  sehingga  dalam  tahap  penegakannya masih  jauh  dari  rasa  keadilan  terhadap  korban.  KUHAP  Indonesia  masih  terbatas mengenai pengaturan hak-hak korban.
Kurang diakomodir korban perempuan pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana  di  Indonesia  menjadi  catatan  krusial  untuk  adanya  pembenahan.  Terdapat beberapa hal yang harus direnungkan bersama, selain untuk perlindungan terhadap korban serta  menuju  putusan  yang  memenuhi  rasa  keadilan.  Pertama,  atas “ jasa ” korban  tindak pidana  yang  memegang  peranan  penting  dalam  tahap  sub  sistem  kepolisian  dan  kedua, dalam  penuntutan  perlu  mempunyai  landasan  hukum  yang  jelas  mengenai  pelecehan seksual  karena  akan  berpengaruh  terhadap  Jaksa  dalam  memberikan  tuntutannya, didasarkan  atas  kerugian  dan/atau  penderitaan  korban  yang  dialami,  ketiga,  menuju putusan  hakim  yang  lebih  mengakomodir  korban  perempuan.  Peran  viktimologi postmodern  kemudian  diaharapkan  dalam  criminal  justice  system  dapat  memberikan perlindungan  hukum  bagi  korban,  sebagai  upaya  pemenuhan  akan  hak-hak  serta pemberian  bantuan  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman  terhadap  korban.  Meskipun telah  ada  konsep  dan  kesepakatan  untuk  pelaksanaan  SPPT  PKKTP  tetapi  masih  belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
Viktimologi penting untuk dapat berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban  sebagai  manusia,  anggota  masyarakat,  dan  sebagai  warga  negara  yang  mempunyai hak  dan  kewajiban  asasi  yang  sama  dan  seimbang  kedudukannya  dalam  hukum  dan pemerintahan.  Viktimologi  bermanfaat  bagi  kinerja  aparatur  penegak  hukum,  seperti aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Viktimologi dapat pula dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

## Bibliography
“ 4 Poin Perubahan RUU PKS Ke RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Halaman All - Kompas.Com. ” Accessed January 30, 2022.
https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/151500865/4-poin-perubahan- ruu-pks-ke-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all.
“ 1613.Pdf. ” Accessed January 30, 2022.
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1613.pdf.
“ 1705127351.Pdf. ” Accessed January 30, 2022. http://e- journal.uajy.ac.id/23566/1/1705127351.pdf.
“ Analisis Gender Dan Transformasi  Sosial_Luh Anik.Pdf. ” Accessed January 30, 2022. https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Analisis% 20Gender%20dan%20Transformasi%20%20Sosial_Luh%20Anik.pdf. Anisah, Laili Nur, and Laili Nur Anisah. “ PENERAPAN MINIMUM ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA KORBAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL. ” Universitas Gadjah Mada, 2017. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128792.
Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi (Dida Rachma Wandayati)
“ BAB II.Pdf. ” Accessed January 30, 2022. https://eprints.umm.ac.id/67219/3/BAB%20II.pdf.
“ Critical Victimology : International Perspectives (Book, 1994) [WorldCat.Org]. ” Accessed January 30, 2022. https://www.worldcat.org/title/critical-victimology- international-perspectives/oclc/29844781.
Davies, Pamela, Peter Francis, and Victor Jupp. Victimisation: Theory, Research and Policy .
Basingstoke: Macmillan, 2003.
https://librarysearch.northumbria.ac.uk:443/northumbria:default_scope:44UON _ALMA2129753100003181. Dimyati, Khudzaifah, and Angkasa Angkasa. “ Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System. ” Hasanuddin Law Review 4, no. 3 (February 17, 2019): 366 – 76. https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1292.
Dr. Bambang Widiyantoro, S. H. “ DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN. ” Jurnal Ilmiah Hukum DE ’ JURE: Kajian Ilmiah
Hukum 4, no. 1 (May 17, 2019): 1 – 12. https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859.
“ Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW – Referensi HAM. ” Accessed January 30, 2022. https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi- cedaw/.
Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “ Instrumen Modul & Referensi Pemantauan. ” Accessed January 30, 2022.
https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan- detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan.
“ JDI MAHKAMAH AGUNG-RI. ” Accessed January 30, 2022.
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=4 6&func=fileinfo&id=3994.
“ JDI MAHKAMAH AGUNG-RI. ” Accessed January 30, 2022.
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=4 6&func=fileinfo&id=3994.
“ Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana / H. Muladi | OPAC Perpustakaan Nasional RI. ” Accessed January 30, 2022.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=25464.
“ Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis | Perpustakaan Pusat. ” Accessed January 30, 2022. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_deta il&id=1113&keywords=.
“ Komnas Perempuan. ” Accessed January 30, 2022.
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin- kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019.
“ Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) /Arif Gosita | OPAC Perpustakaan Nasional RI. ” Accessed January 30, 2022. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=227119.
Mustofa, Muhammad. “ Viktimologi Posmodern. ” Jurnal Kriminologi Indonesia 13, no. 2 (September 2, 2018). http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9087.
“ Pasal 281 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) – Yuridis.Id. ” Accessed January 30, 2022. https://yuridis.id/pasal-281-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/.
Halaman 54-71 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
“ Pedoman-Kejaksaan-RI-Nomor-1-Tahun-2021.Pdf. ” Accessed January 30, 2022. http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Kejaksaan-RI- Nomor-1-Tahun-2021.pdf.
“ Penegakan_Hukum.Pdf. ” Accessed January 30, 2022. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
“ PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN |
Sumera | LEX ET SOCIETATIS. ” Accessed January 30, 2022.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748.
“ Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender / Romany Sihite | OPAC Perpustakaan Nasional RI. ” Accessed January 30, 2022. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=357319.
“ Perlindungan Korban Suatu Perspektiv Viktimologi Dan Kriminologi, | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. ” Accessed January 30, 2022. https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=2768. Priambada, Bintara Sura. “ VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG KEPENTINGAN KORBAN Oleh, ” n.d., 17.
“ Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.Pdf. ” Accessed January 30, 2022. https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan- Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf.
“ Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi | Obsession News | Berita Analisis,
Terpercaya, ” September 23, 2016. https://www.obsessionnews.com/ruang-lingkup- korban-dan-ragam-viktimisasi/.
“ Sexual Harassment on the Internet | Social Science Computer Review. ” Accessed January 30, 2022. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1177/0894439304271540.
“ SIPP. ” Accessed January 30, 2022. http://www.pn- sleman.go.id/sipp/list_perkara/sort/1/WE95UllNMmZydkZqZnV5bVYxOXA4T 2Ewc05wbld5VHNReEFUeXlsK0JTMnR3QWh0TFJiYkU3bTBkeEQ2SnhPVHJx S0srMHJoRU5XdE40b0VNdkFTbXc9PQ==/key.
“ Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia – Prenada Media. ” Accessed January 30, 2022. https://prenadamedia.com/product/sistem- peradilan-pidana-terpadu-dan-sistem-penegakan-hukum-di-indonesia/.
“ SKRIPSI KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) (STUDI KASUS: KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SINJAI) NUR RIZKAH. - PDF Free Download. ” Accessed January 30, 2022. https://docplayer.info/29759184-Skripsi-kinerja-pusat- pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-studi-kasus-
kekerasan-seksual-di-kabupaten-sinjai-nur-rizkah.html.
“ SKRIPSI TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS.
(Studi Kasus Di Kabupaten Wajo Tahun 2011 Sampai Tahun 2015) - PDF Free Download. ” Accessed January 30, 2022. https://adoc.pub/skripsi-tinjauan- viktimologis-terhadap-kecelakaan-lalu-linta.html.
“ Skripsi_BAKAL BUNDEL__(1)_Miftahul_utami_HTN_A[1].Pdf. ” Accessed January 30,
2022. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3841/1/Skripsi_BAKAL%20BUND EL__%281%29_Miftahul_utami_HTN_A%5B1%5D.pdf.
Sugiharto, R. “ SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, ” n.d., 146.
“ UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [JDIH BPK RI]. ” Accessed January
Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi (Dida Rachma Wandayati)
30, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-
2014.