## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 152-155 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.484 https://djournals.com/arbitrase

## Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Terhadap Pajak Daerah di Sumatra Utara
Luffi Nabila Siregar*, Shita Tiara
Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan Jalan Garu II No. 93, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia Email: 1,* nabilanabila1803@gmail.com, 2 shitatiara201@gmail.com Email Penulis Korespondensi: nabilanabila1803@gmail.com
Abstrak −Penelitian  ini  bertujuan  untuk  bagaimana  untuk  mengetahui  pengaruh  pajak  daerah  terhadap  pendapatn  daerah,  belanja daerah  serta  pembiayan  daerah  di  sumatra  utara.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualit atif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang yang telah di lakukan Kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan di tahun 2018-2019 sedangkan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan sehingga mempengaruhi  pendapatan daerah Sumatra utara. Serta Penerimaan Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah,belanja daerah serta pembiayaan daerah di sumatra utara.
Kata Kunci : Kontribusi; Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah
Abstract −This study aims to determine how to determine the effect of local taxes on regional income, regional spending and regional financing in North Sumatra. The type of research used in this research is descriptive qualitative. The analysis technique used in this research is to conduct field studies and literature studies. Based on the results of research that has been carried out, the contribution of local tax revenue has increased in 2018-2019, while in 2020-2021 it has decreased, affecting the regional income of North Sumatra. As well as Regional tax revenues contribute to increasing local revenue, regional spending and regional financing in North Su matra.
Keywords: Contribution; Local Original Revenue; Local Taxes

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Daerah  merupakan  salah  satu  alat  dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pemerintah  daerah  ini merujuk  pada  otoritas  administratif  di  suatu  daerah  yang  lebih  kecil  dari  sebuah  negara  dimana  negara  Indonesia merupakan  sebuah  negara  yang  wilayahnya  terbagi  atas  daerah-daerah  Provinsi.  Daerah  provinsi  itu  dibagi  lagi  atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal  apabila  penyelenggaraan  urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang  yang  mengatur  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan  yang  melekat  pada  setiap  urusan  pemerintah  yang  diserahkan  kepada  daerah  menjadi  sumber  keuangan daerah.Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan  keuangan  negara  dari  presiden  sebagian  diserahkan  kepada  gubernur/bupati/wali  kota  selaku  kepala pemerintah  daerah  untuk  mengelola  keuangan  daerah  dan  mewakili  pemerintah  daerah  dalam  kepemilikan  kekayaan daerah yang dipisahkan.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari  sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.  Rancangan  Perda  provinsi  tentang  APBD  yang  telah  disetujui  bersama  dan  rancangan  Peraturan  Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat  3 (tiga) hari  disampaikan kepada Menteri Dalam  Negeri  untuk  dievaluasi.  Rancangan  Perda  kabupaten/kota  tentang  APBD  yang  telah  disetujui  bersama  dan rancangan Peraturan Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan  dalam  APBD  dan  dilakukan  melalui  rekening  kas  daerah  yang  dikelola  oleh  Bendahara  Umum  Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan  dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja  SKPD.Yang  termasuk  dalam  belanja  langsunga  diantaranya  adalah  :  belanja  pegawai  (upah  dan  honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat  sampai akhir bulan Februari 2022 mencapai Rp1,52 triliun atau 7,67% dari total  anggaran  belanja  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  data  dari  Kanwil  DJPb  Provinsi  Sumatera  Utara,  realisasi  ini terkontraksi 13,22%  dipicu kontraksi pada realisasi Belanja Modal mencapai 73,77%. Sementara realisasi Transfer ke

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 152-155 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.484 https://djournals.com/arbitrase
Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp5,54 triliun atau 13,90% dari total anggaran TKDD. Dari sisi APBD, realisasi pendapatan APBD Sumatera Utara sebesar Rp1,74 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah  Pusat  mencapai  70,19%  yang  menunjukkan  dukungan  dana  pusat  melalui  TKDD  masih  menjadi  faktor dominan untuk pendanaan di Sumatra Utara.
Pada  triwulan  I-2022,  pembiayaan  daerah  untuk  Rumah  Tangga  (RT)  mengalami  perbaikan  namun  korporasi kembali  bersifat hati-hati di tengah ketidak pastian akibat peningkatan kasus Omicron di bulan Februari hingga Maret 2022. Peningkatan penyaluran kredit RT didorong oleh pertumbuhan kredit KPR dan KKB di tengah dukungan kebijakan Pemerintah untuk mendorong konsumsi. Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi mengalami penurunan yang bersumber dari menurunnya pertumbuhan kredit modal kerja yang menunjukkan perilaku wait and see. Selanjutnya, dengan pangsa 26,63% dari keseluruhan total kredit, penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut membaik yang bersumber dari perbaikan kinerja investasi. Secara keseluruhan, risiko kredit baik untuk rumah tangga, korporasi maupun UMKM menunjukan penurunan dan tetap terjaga di bawah level 5%.
Tabel 1. Realisasi Anggaran Pemerintahan Provinsi Sumatra Utara Tahun Pendapatan Belanja Pembiayaan 2019 13.079.598.635.469,30  10.163.516.832.105,30  (283.239.791.175,00) 2020 12.916.359.750.490,99  10.935.643.264.218,05  236.597.7738.158,25 2021 14.034.036.626.478,57  13.225.393.166.670,32  288.850.054.431,19
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  tertarik  mengkaji  sejauh  mana  peran  pemerintah  provinsi  Sumatera  utara dalam  pengelolaan  pendapatan  daerah,  belanja  daerah,  pembiayaan  daerah  serta  pajak  daerah  agar  dapat  memberi kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  pendapatan  asli  daerah  provinsi  Sumatra  utara  sehingga  mampu  melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi yang jadi teladan bagi daerah provinsi lain yang ada pada indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Desain Penelitian
Desain  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  kualitatif  yaitu  data  berupa  keterangan  untuk menjelaskan  angka-angka  atau  deskriptif  mengenai  data  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  yaitu  Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah Terhadap Pajak Daerah.

## 2.2 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian
Penelitian ini dilakukan di  kota binjai  provinsi  Sumatra utara khususnya pada badan pusat  statistic kota binjai, hal ini senantiasa menjadi bahan pertimbangan karena menganggap dinas tersebut sangat berpengaruh dalam pengelolaan data pemerintah daerah.

## 2.3 Definisi operasional Dan Pengukuran Variabel
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain:
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, sedangkan variabel independennya adalah pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas digunakan model persamaan regresi yaitu:
Y = pajak daerah = Diukur dalam satuan rupiah X1 = pendapatan Daerah = Diukur dalam satuan rupiah X2 = belanja Daerah = Diukur dalam satuan rupiah X3 = pembiayaan daerah = Diukur dalam satuan rupiah

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  usaha  yang  mengumpulkan    bahan-bahan  yang  berhubungan  dengan  penelitian yang dapat berupa  fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid ( sebenarnya), realible  ( dapat dipercaya), dan objektif  (  sesuai  dengan  kenyataan)    Dalam  melakukan  pengumpulan  data  penulis  melakukan  pencarian    data sekunder,baik  berupa  laporan-laporan,dokumen-dokumen,  maupun    literatur  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah penelitian  ini  Yaitu  menggunakan  data  Time  series  tahun  2012  –  2022  yang  bersumber  dari  laporan  realisasi  APBD Pemerintah kabupaten/kota yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) kota binjai .

## 2.5. Analisis data
Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) untuk  menguji  pengaruh  variabel-variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Hubungan  antara  variabel  tersebut dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut :

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 152-155 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.484 https://djournals.com/arbitrase
Dimana: Y = pajak daerah X1
= Pendapatan Daerah
X2
= Belanja Daerah X3 = pembiayaan daerah a = Konstanta b1,b2,b3 = Koefisien Regresi e = Kesalahan Pengganggu

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Deskripsi Variabel Yang Diteliti
Metode  pengujian  hipotesis  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  metode  regresi berganda.Berikut  ini  pembahasan  definisi  operasional  yang  menjelaskan  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini :
1. Pajak Daerah ( Variabel dependen )
Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD diukur dalam satuan Rupiah/Tahun.
2. Pendapatan Daerah ( Variabel independen )
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana  lancar,  yang  merupakan  hak  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh daerah.pendapatan daerah dapat dilihat dari laporan realisasi APBD  diukur dalam satuan rupiah/tahun.
3. Belanja  Daerah ( Variabel independen )
Belanja daerah  adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.dapat dilihat pada laporan realisasi APBD diukur dalam satuan  rupiah/tahun.
4. Pembiayaan daerah(variabel independen)

## 3.2 Pembahasan
Pembahasann ini bertujuan untuk membandingkan data penelitian dengan teori yang telah di jelaskan sebelumnya.maka pembahasan  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  data  pendapatan  daerah  ,belanja  daerah  serta  pembiayaan  daerah terhadap pajak daerah.teori yang di jelaskan bahwa pendapatan daerah menurut mardiasmo(2013) pendapatan asli daerah adalah  penerimaan  yang  di  peroleh  dari  sektor  pajak  daerah,retribusi  daerah,hasil  perusahaan  milik  daerah,hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## 1. Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.
Tabel 2. Pehitungan Pajak Kendaraan
NO TAHUN REALISASI (B) PAD (C) (RUPIAH) KONTRIBUSI 𝒃 𝒄 𝒙𝟏𝟎𝟎 (%) 1. 2018 2.048.416.695.396,00  5.287.469.402.000 0,0039 2. 2019 1.995.480.813.304,00  5.761.270.412.000 0,0035 3. 2020 2.129.303.940.098,00  7.583.849.755.000 0,0029 4. 2021 2.275.499.564.512,00  5.991.151.366.000 0,0038
Diketahui  bahwa  kontribusi  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  PAD  selama  tahun  2018-2021mengalami penurunan. dimana tingkat kontribusinya hanya mencakup persentase kisaran 0,0039% hingga 0,0038%.Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa penerimaan Pajak kendaraan bermotor di sumatra utara menurun mulai tahun 2018 – 2021

## 2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Tabel 3. Perhitungan Pajak Bahan Baku Kendaraan Bermotor
NO  TAHUN REALISASI (B) PAD (C) (RUPIAH) KONTRIBUSI 𝒃 𝒄 𝒙𝟏𝟎𝟎 (%) 1. 2018 879.614.026.777,00 5.287.469.402.000 0,0017

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 152-155 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.484 https://djournals.com/arbitrase
NO  TAHUN REALISASI (B) PAD (C) (RUPIAH) KONTRIBUSI 𝒃 𝒄 𝒙𝟏𝟎𝟎 (%) 2. 2019 666.216.293.511,00 5.761.270.412.000 0,0012 3. 2020 812.843.402.651,00 7.583.849.755.000 0,0011 4. 2021 224.164.945.715,00 5.991.151.366.000 0,00038
Diketahui  bahwa  kontribusi  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  terhadap  PAD  selama  tahun  2018- 2021mengalami  penurunan drastis. dimana tingkat  kontribusinya hanya mencakup persentase kisaran 0,0017%  hingga 0,00038%.Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di sumatra utara menurun mulai tahun 2018 – 2021.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang yang telah di lakukan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Kontribusi penerimaan pajak  daerah  mengalami  peningkatan  di  tahun  2018-2019  sedangkan  pada  tahun  2020-2021  mengalami  penurunan sehingga mempengaruhi  pendapatan daerah Sumatra utara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) adalah rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  APBD  merupakan  dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.  Kepala  daerah  mengajukan  rancangan  Perda  tentang  APBD  disertai  penjelasan  dan  dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Untuk kinerja PNBP terealisasi Rp190,98  miliar  atau  10,14%  dari  target  PNBP  dengan  kontributor  penerimaan  terbesar  berasal  dari  Pendapatan Pelayanan  Kepolisian,  Pendapatan  Jasa  Kesehatan,  Pendapatan  Jasa  Transportasi,  Komunikasi  dan  Informatika,  dan Pendapatan Pendidikan. Realisasi ini tumbuh 42,25%  yang menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi yang semakin baik didukung  reformasi  struktural.  Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari  sumber-sumber dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  Undang-Undang  yang  terdiri  dari  Pendapatan  Pajak Daerah,Pendapatan Retribusi Daerah,Lain-Lain PAD yang Sah,Pendapatan dari Pengembalian.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih disampaikan kepada Ibu Shita Tiara, SE,Ak,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulisan dalam  menyelesaikan  artikel  ini.  Seluruh  staf  pegawai  Badan  Pusat  Statistik  kota  Binjai  yang  telah  membuat  penulis dalam menyelesaikan artikel ini yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

## REFERENCES
Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. 14(2), 85–91. 14801-Full_Text (1). (n.d.).
Dinata, G., & Hamka Kampus Air Tawar Padang, J. (n.d.). ANALISIS KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN  PAD  SEBELUM  DAN  SESUDAH  OTONOMI  DAERAH  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera Barat) of Regional Own Revenue and Growth of Regional Own Revenue.
Laporan_Realisasi_Anggaran_2021. (n.d.). 101-Article Text-280-1-10-20220627. (n.d.). BPS. 2021. Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka . Sumut: BPS Sumatera Utara.
Hardani,  Adriani  Helmina,  Ustiawaty  Jumari,  and  Utama  Evi  ,Fatmawati.  2020. Metodi  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia . Pertama. Yogyakarta: Buku Litera Yoyakarta. Nita, Adriyani. Budiman, Muliyani Sri, and Ratna. wijayani Dianing. 2019. Perpajakan . Jawa Tengah: Badan  Penerbit Universitas Muria Kudus.
Surakarta,  U.  M.  (n.d.).  PENGARUH  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  DAN DANA  PERIMBANGAN TERHADAP  BELANJA DAERAH SERTA ANALISIS FLYPAPER EFFECT (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013) Naskah Publikasi Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7254-14118-1-PB. (n.d.).
Sudarmana,  I.  P.  A.,  &  Sudiartha,  G.  M.  (2020).  PENGARUH  RETRIBUSI  DAERAH  DAN  PAJAK  DAERAH  TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 9 (4), 1338. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06 EKONOMI PEMBANGUNAN 1 CETAK . (n.d.).
Jurusan  Ekonomi  Pembangunan  Fakultas  Ekonomi,  M.,  Umm,  B.,  &  Afafun  Nisa,  A.  (2017).  ANALISIS  PENGARUH PENDAPATAN  ASLI  DAERAH,  DANA  ALOKASI  UMUM,  DAN  BAGI  HASIL  PAJAK  TERHADAP  PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA di PROVINSI JAWA TIMUR. In Jurnal Ilmu Ekonomi .