Volume 30, No.1, January – May 2020 p-ISSN : 2338-2686 e-ISSN : 2597-4564
Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JEBA doi: 10.20473/jeba.V30I12020.6245

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ISU PAJAK LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO)

## CELLINIA TUTER
Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: celliniatuter@yandex.com

## ARTICLE HISTORY
Received: 1 Februari 2020
Revised
3 March 2020 Accepted: 19 March 2020 Online available: 9 Mei 2020
Keywords: Perception, Environmental Tax ,

## ABSTRACT
This  study  aims  to  enrich  the  literature  on  public  policy,  especially  tax policy environment is important to protect the natural kseimbangan and to  contribute  to  the  government  about  how  this  environmental  tax policy should be implemented in the future with regard to the interests of local communities are far remote.
This  study  used  a  qualitative  approach  to  the  sources  of  data  used  are primary  data  in  the  form  of  interviews  with  stakeholders,  such  as governments,  small  businesses,  and  the  general  public  and  secondary data  such  as  library  materials,  such  as  laws  and  regulations  on environmental  taxes.  Objects  in  this  study  is  Sitaro  Islands  Regency (Sitaro). The  results  of  this  study  indicate  that  the  level  of  awareness  of  the various  parties  in  Sitaro  Islands  District  is  still  lacking;  There  are  three areas  that  must  be  considered  government  in  formulating  tax  policy environment  that  is  the  process  of  establishing  an  environmental  tax policy, the  imposition of  environmental tax  rate  basis  and  management of  environmental  taxes;  Environmental  taxes  can  serve  as  regulatory functions  and  functions  budgetair;  Public  perceptions  of  the environmental  tax  is  the  first  goal  for  the  interest  in  protecting  the environment  from  pollution  and  the  second  is  to  increase  government revenue;  The  local  government  is  considered  more  appropriate  in determining  the  environmental  tax  policy  than  the  central  government since the area is more aware of the conditions of their respective regions; Environmental  taxes  can  be  applied  as  long  as  proportionally;  Sitaro Islands District which is a remote area already requires an environmental tax for air pollution that is currently underway and is used to protect the local ecosystem.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## LATAR BELAKANG
Lingkungan  hidup  sebagai  media  hubungan  timbal  balik  antara  makhluk  hidup dengan unsur alam yang menjadi suatu kesatuan yang dapat menentukan daya dukung lingkungan  hidup  terhadap  pembangunan.  Fenomena  yang  sering  terjadi  dimana manusia  secara  membabibuta  mengeksploitasi  lingkungan  hidup  sesuai  keinginannya, tanpa menghiraukan dampak buruk yang ditimbulkan akibat aktivitas yang dilakukannya.
Sulawesi  Utara  salah  satu  contohnya,  seperti  daerah  lainnya  di  Indonesia,  juga kaya akan potensi alamnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan hasil alam terjadi juga di daerah ini. Salah satunya adalah pencemaran air laut dan biotanya yang disebabkan oleh PT. Newmont Minahasa Raya (PT.NMR) yang bergerak di industri tambang.  Perusahaan  ini  melakukan  aktivitas  operasional  dengan  membuang  limbah kotor  ke  teluk  buyat  sehingga  merusak  ekologi  dan  kelangsungan  hidup  masyarakat sekitar  Teluk  Buyat.  Dampak  dari  kasus  Teluk  Buyat  ini  tidak  hanya  tercemar  di  sekitar Kabupaten Minahasa, tetapi menyebar di beberapa daerah di Sulawesi Utara, seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, dan Ratotok (Kumurur, 2006).
Dengan  adanya  permasalahan  lingkungan  hidup  yang  timbul  di  muka  bumi  ini, menyebabkan  diperlukannya  suatu  kebijakan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Salah satu bentuk dari pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak lingkungan yaitu merupakan pungutan yang bersifat insentif  permanen  yang  bertujuan  mengurangi  pencemaran  dan  menekan  biaya penanggulangannya (Hardjasoemantri, 2005).
Namun  penerapan  terhadap  pajak  lingkungan  di  Indonesia  hingga  tahun  2014 masih  belum  memiliki  kepastian  dalam  pelaksanaannya.  Pungutan  pajak  lingkungan rencananya akan dituangkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU  PDRD).  Rancangan  Undang-Undang  tersebut  mengusulkan  akan  ditetapkan  pajak lingkungan dengan tarif sebesar 0,5% dari biaya produksi total perusahaan yang aktivitas operasionalnya  mencemari  lingkungan  (Abdullah,  2009).  Pajak  sebesar  itu  rencananya akan dikenakan kepada perusahaan manufaktur dengan nilai produksi di atas Rp 300 juta per  tahun.  Walaupun  demikian,  usulan  pajak  lingkungan  dalam  rancangan  undang- undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  tersebut  ditolak  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat (Haryadi, 2006).
Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pajak lingkungan menjadi fokus dalam penelitian ini. Daerah yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat di salah satu daerah  di  Sulawesi  Utara  yaitu  Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro  (Sitaro) yang  terletak  di  ujung  utara  propinsi  Sulawesi  Utara.  Perekonomian  Kabupaten Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro  didominasi  oleh  sektor  perdagangan  yang
mengandalkan  komoditas  andalan  daerah  ini,  baik  di  bidang  pertanian,  perkebunan maupun perikanan dan kelautan serta sektor wisata maritim dan bahari.
Permasalahan  lingkungan  sekarang  menjadi  isu  pentingan  bagi  kabupaten  ini. Mulai  dari  bencana  banjir  dan  puting  beliung  yang  merusakkan  beberapa  kampong  di tahun  2014  serta  problem  sampah.  Air  minum  juga  menjadi  problem  utama  karena kabupaten  ini  yang  terdiri  dari  47  pulau  kecil  ini  dikelilingi  oleh  laut  yang  luas  dan  air minum tergantung dari sungai yang sudah mengalami sedimentasi dan tercemar. Salah satu daerah di kabupaten ini yaitu Ulu, mengalami permasalahan penyediaan air minum karena  sumber  air  baku  yang  digunakan  untuk  pengolahan  air  sudah  mulai  tercemar akibat aktivitas tambang inkonvensional sehingga menyebabkan air baku menjadi keruh. Di  Kabupaten  kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro  juga  terdapat  industri  kecil  rumah tangga seperti industri tempe, tahu dan rumah makan yang menghasilkan limbah.
Dengan  demikian  kabupaten  Sitaro  yang  merupakan  kepulauan  terkecil  sangat menggantungkan  hidup  masyarakatnya  dengan  kondisi  alam  dan  lingkungannya.  Jika udara,  tanah  dan  air  yang  disana  tercemar  maka  sangat  sulit  bagi  kapubaten  yang berbentuk kepulauan kecil ini untuk mempertahankan ekonomi dan hidupnya.
Untuk  itu  perlu  diketahui  bagaimana  pandangan  masyarakat  di  kabupaten  ini mengenai wacana pajak lingkungan yang ditujukan untuk melindungi kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.

## TINJAUAN PUSTAKA
Fungsi Pajak
Pemerintah  memungut  pajak  dengan  berbagai  alasan  dan  fungsinya.  Pajak berfungsi  sebagai  sumber  utama  penerimaan  negara  ( budgetary ),  alat  pengatur ( regulatory ),  alat  penjaga  stabilitas  dan  sebagai  sarana redistribusi  pendapatan (Wahyutomo, 1994; Chidir, 1993).
Pajak berfungsi sebagai budgetair adalah fungsi pajak yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara (Wahyutomo, 1994; Chidir, 1993).
Pajak juga  berfungsi  sebagai  alat pengatur atau  regulator.  Fungsi  ini  menjadikan pajak  sebagai  instrumen  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  sesuai  dengan  rencana dan keinginan pemerintah (Pudyatmoko, 2002).
Selain  fungsi  budgetair  dan  fungsi  regulator,  pajak  juga  mempunyai  fungsi sebagai  alat penjaga  stabilitas  (Fidel, 2008:3).  Artinya  pajak  berfungsi  sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian.
Dan yang tak kalah pentingnya adalah pajak berfungsi sebagai sarana redistribusi pendapatan (Fidel, 2008:3).
Fungsi dan Jenis Pajak Lingkungan
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Menurut  Haryadi  (2006)  selaku  Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Bidang  Kebijakan Publik,  Perpajakan,  dan  Sistem  Fiskal  menyatakan  fungsi  utama  dari  pajak  lingkungan adalah  sebagai  regulator  karena  pajak  lingkungan  digunakan  untuk  mencapai  suatu tujuan tertentu sesuai rencana pemerintah.
Menurut  European  Environment  Agency  (EEA,  2000),  menyatakan  bahwa “ environmental taxes classified according to their point of application are usually levied on  polluting  activities .”  Artinya,  pajak  lingkungan  dapat  diklasifikasikan  menurut  jenis polutan  di  suatu  lingkungan.  Contohnya  pajak  atas  jumlah  polutan  dalam  air  limbah (misalnya Biochemical  Oxygen  Demand (BOD), Chemical  Oxygen  Demand (COD))  dan polusi  udara  ( sulphur  dioxide (SO 2 ), oxides  of  nitrogen (NO x )).  Pajak  lingkungan  juga dapat diklasifikasikan menurut bidang operasi, meliputi pajak energi, pajak transportasi (seperti pajak atas kendaraan) dan pajak atas polusi dan sumber daya alam non - energi (seperti pajak atas emisi, produk non - energi, bahan baku dan limbah).
Terkait  dengan  jenis-jenis  dari  pajak  lingkungan,  pajak  lingkungan  merupakan jenis pajak yang baru di Indonesia. Pajak lingkungan di Indonesia bisa berupa pajak yang dipungut  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dan  bisa  juga  merupakan pengembangan dari jenis pajak-pajak yang sudah ada (Haryadi, 2006).
Masalah Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro  (Sitaro)  merupakan  salah  satu kabupaten  kecil  yang  berada  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Keberadaannya  pun  tidak banyak  orang  yang  mengetahuinya.  Kabupaten  ini  menjadi  objek  penelitian  ini  untuk memperkenalkan  ke  masyarakat  Indonesia  bahwa  terdapat  pulau  kecil  yang  memiliki beberapa  keunggulan  yang  sepatutnya  diketahui,  diantaranya  dari  sektor  pariwisata, banyak  sekali  objek  wisata  yang  dapat  dikunjungi  seperti  keindahan  panorama  bawah laut / terumbu karang.
Selain  sektor  pariwisata,  pastinya  sektor  pertanian/perkebunan,  seperti  pala, kelapa,  dan  cengkih.  Sektor  perikanan  juga  tidak  kalah  dari  sektor  yang  lainnya  di kabupaten ini.
Dengan  beberapa  keunggulan  yang  ada,  tentunya  adapula  kelemahan  yang mendampingi  di  kabupaten  ini  terutama  di  masalah  lingkungan.  Pada  Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini, industri berkapasitas besar masih dibilang kurang, tetapi masyarakat cukup terganggu dengan hal tersebut.
Menurut  Jhon  Kardo  sebagai  Kepala  Seksi  Pemilihan  Lingkungan  Hidup  di Kabupaten  Kepulauan  Sitaro,  terdapat  satu  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  aspal yang cukup mengganggu lingkungan.
Kemudian  masalah  listrik  juga  cukup  mengganggu  lingkungan,  karena  di kabupaten ini listrik yang digunakan masih berasal dari Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
belum dari PLN sehingga pada prosesnya, juga asap pembuangan gasnya keluar melalui corong yang mengakibatkan udara sekitar Kabupaten Kepulauan Sitaro ini tercemar.
Menurut  surat  kabar  dari  suara  sitaro,  Dra  Mey  Welang  menyatakan  resiko pencemaran  lingkungan  akibat  merambahnya  usaha  perbengkelan  di  Kepulauan  Siau kian  hari  meningkat.  Karena  para  pengusaha  atau  pemilik  bengkel  tersebut  masih  saja membuang  Bahan  Beracun  Berbahaya  (B3)  di  sembarang  tempat  seperti  oli  bekas (Suarasitaronews, 2014)
Dari beberapa kasus yang telah terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro  ini  dapat  menjadi  bukti  bahwa  kasus  pencemaran  lingkungan  menjadi  isu  yang penting di daerah ini.
Melihat  keadaan  bahwa  kondisi  keseimbangan  alam  di  Indonesia  semakin menurun  dan  kebijakan  pajak  lingkungan  ditolak  penerapannya,  maka  studi  tentang kebijakan  pajak  lingkungan  tetap  harus  dilaksanakan  demi  tersedianya  dana  khusus untuk konservasi lingkungan.
Untuk itu, studi ini mengambil topik mengenai persepsi masyarakat umum, para pelaku bisnis kecil, serta pemerintah terhadap wacana pajak lingkungan. Studi ini dapat mendukung  agar  isu  ini  tetap  bergulir  di  masyarakat  sehingga  pemerintah  dapat mempertimbangkan  lagi  kebijakan  mengenai  pajak  lingkungan.  Subjek  studi  adalah  di Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro  (Sitaro)  yang  merupakan  kepulauan terpencil tapi menyimpan potensi kerusakan alam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dimana  Kabupaten  Kepulauan  Siau Tagulandang  Biaro  (Sitaro)  yang  menjadi  obyek  penelitian.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  dengan  sumber  data  yang  digunakan  adalah data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
Prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  dengan  penelitian kepustakaan  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan perpajakan, lingkungan hidup, maupun yang terkait dengan pajak lingkungan itu sendiri, disertai  pula  dari  buku,  artikel  dari  koran  dan  arsip  atau  data  yang  dipublikasikan  oleh pemerintah dan dengan penelitian lapangan.
Penelitian lapangan akan dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara  dilakukan    dengan  pihak-pihak  yang  terkait  yaitu  pemerintah,  para  pelaku bisnis yang tergabung dalam Ikatan Kecil Menengah dan masyarakat umum.
Informan  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik snowball  sampling dimana  teknik penentuan  sampel  yang  mula-mula  jumlahnya  kecil  kemudian  membesar.  Total
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
responden  dalam  penelitian  ini  adalah  40  orang.  Terdapat  beberapa  pertanyaan  yang diajukan dalam wawancara sebagai pedoman dalam penelitian ini.
Untuk  dokumentasi  berupa  laporan  atau  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  interaktif,  yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (Sutop, 2002).
Dalam penelitian ini yang dilakukan untuk pengujian keabsahan data ialah dengan teknik triangulasi (Emzir, 2010). Pengecekan derajat kepercayaan dilakukan melalui mekanisme pengumpulan data sesuai dengan yang disampaikan dalam prosedur pengumpulan data.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
Kesadaran Terhadap Pajak Lingkungan
Tingkat  kesadaran  baik  pemerintah,  para  pelaku  bisnis  kecil,  dan  masyarakat  umum  di Kepulauan Sitaro ini lebih banyak mengarah kepada belum menyadari adanya  isu pajak lingkungan di Indonesia. Terlihat jelas dari berbagai jawaban dan alasan yang diberikan atas adanya penerapan pajak lingkungan di Indonesia.
Menurut hasil survei wawancara dengan kalangan pemerintahan yakni oleh Ibu Chany D. Frans  sebagai  Kepala  Bidang  Perindustrian  di  Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang Biaro (Sitaro), beliau menyatakan bahwa “ Iya saya menyadari karena itu sangat penting untuk pengembangan Indonesia ke depan .” 1
Maksud  beliau  tersebut,  dengan  adanya  pajak  lingkungan  pastinya  pengembangan Indonesia  ke  depan  bisa  menjadi  lebih  baik,  tidak  hanya  pajak  lingkungan  ini  berperan untuk  lingkungan  saja,  melainkan  dengan  adanya  pajak  tersebut  berarti  ada  tambahan pendapatan  yang  akan  diperoleh  pemerintah  untuk  mengelola  pendapatan  tersebut sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya.
Perbedaan  respon  dinyatakan  oleh  salah  satu  responden  dari  kalangan  masyarakat umum yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yakni oleh Bapak Leonardo Ponto bahwa “ Kalau sampai saat ini belum menyadari adek dan belum tau adanya penerapan pajak lingkungan di Indonesia .” 2 Dengan adanya pengakuan dari Bapak  Leonardo  Ponto  ini  setidaknya  dari  kalangan  masyarakat  umum  juga  dapat dikatakan masih kurang kesadarannya terhadap pajak lingkungan di Indonesia.
Tingkat kesadaran baik dari pemerintah daerah, kalangan pelaku bisnis yang tergabung dalam  Ikatan  Kecil  Menengah/IKM,  dan  masyarakat  umum  di  Kabupaten  Kepulauan Sitaro  ini  memang  masih  dikatakan  kurang,  karena  kebanyakan  belum  menyadari  akan
1 Hasil Wawancara dengan Ibu Chany D. Frans, Kepala Bidang Perindustrian, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
2 Hasil Wawancara dengan Bapak Leonardo Ponto, Masyarakat Umum, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
adanya penerapan pajak lingkungan ini yang disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai pajak lingkungan.

## Usulan Bentuk Kebijakan Pajak Lingkungan
Empat  responden  yang  diwawancarai  dari  pihak  pemerintah  memberikan  tanggapan yang sama, yaitu setuju terhadap penerapan pajak lingkungan di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu responden dari pihak pemerintah, yang dikatakan oleh Bapak  Nanggolansisi  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Seksi  Pemilihan  Kehutanan  dan Lingkungan  Hidup  yang  menyatakan  bahwa  “S angat  setuju  dengan  adanya  penerapan pajak lingkungan tersebut, melihat bagaimana pentingnya lingkungan untuk masyarakat terutama di Kabupaten ini. ” 3
Alasanpun  diutarakan  oleh  beliau  untuk  setuju  dengan  penerapan  pajak  lingkungan, yaitu  “ Karena  sejauh  ini  lingkungan  berperan  sekali  terhadap  kehidupan  masyarakat kalau  lingkungan  itu  dirusak  untuk  memperbaharui  lingkungan  itu  kita  ambil  dananya darimana? Jadi dengan adanya pajak ini kita doronglah pajak yang dikasih ini kita buat untuk  mengembalikan  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  perusahaan tersebut .” 3
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Nanggolansisi  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Seksi Pemilihan  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup,  beliau  memberikan  pandangan  bahwa “ Pajak lingkungan ini hendaknya harus diterapkan seefektif mungkin, dan dipergunakan sebaik-baiknya kalau boleh dipakai grade (tingkatan) kalau sumber daya diambil banyak ya pasti dia berbanding lurus dengan kerusakan  yang ditimbulkan, jadi kita hitung saja dari situ, kan kita boleh menghitung pajak dari situ sumber daya alam yang dipakai dan dari  situ  dikenakan  pajaknya,  tapi  pajaknya  ini  kita  buat  untuk  memperbaharui lingkungan kita spesifik aja jadi kalau boleh seperti itu .” 4
Beberapa  pandangan  diatas  merupakan  tanggapan  dari  pihak  pemerintah  selaku pengambil  kebijakan  yang  berada  di  Kabupaten  Kepulauan  Sitaro  yang  nantinya  dapat menjadi  acuan  untuk  pemerintah  pusat  dalam  memperkenalkan  pajak  lingkungan sebagai kebijakan yang baru di masa yang akan datang.
Untuk  pihak  kalangan  para  pelaku  bisnis  Ikatan  Kecil  Menengah  (IKM),  dari  total  15 responden,  seluruhnya  memberikan  tanggapan  setuju  dengan  diterapkannya  pajak lingkungan  di  Indonesia.  Hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  salah  satu  pebisnis IKM yaitu pada IKM Akelabo dengan pemiliknya yang bernama Ibu Tamaka, bisnis usaha pembuatan  roti  memberikan  pernyataan  bahwa  “ Ya,  sekali  lagi  saya  sampaikan  saya
3 Hasil  Wawancara dengan  Bapak  Nanggolansisi,  Kepala  Seksi  Pemilihan Kehutanan dan  Lingkungan  Hidup, Kabupaten  Kepulauan Sitaro.
4 Hasil  Wawancara dengan  Bapak  Nanggolansisi,  Kepala  Seksi  Pemilihan Kehutanan dan  Lingkungan  Hidup, Kabupaten  Kepulauan Sitaro.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
sangat  setuju  agar  kita  menjaga  lingkungan  kita  dengan  baik,  tidak  sengaja,  artinya dalam hal ini kita selalu hati-hati dan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan .” 5
Tentunya  dengan  respon  yang  positif  terhadap  adanya  penerapan  pajak  lingkungan, adapula  pandangan  atau  harapan  dari  para  pebisnis  IKM  terhadap  dampak  yang mungkin terjadi dari penerapan pajak lingkungan.
Berbagai  pendapat  yang  dilontarkan  kalangan  pebisnis  untuk  saran  yang  diperlukan, seperti  salah  satunya  yaitu  Bapak  Daniel  Takaendengang  yang  merupakan  pemilik  IKM Tanaki  dengan  usaha  keripik  ubi  menyatakan  “ Kalau  saran  saya  untuk  pembebanan pajak ini kita lihat usaha-usaha, ketika usahanya dia besar ya untuk pembebanan pajak mungkin  disesuaikan  dengan  besaran  usaha  itu,  dan  juga  mungkin  sesuai  dengan besaran limbah yang dihasilkan dari usaha itu. ” 6
Dari  pandangan,  saran  dan  harapan  yang  diungkapkan  oleh  pihak  pemerintah,  para pelaku  bisnis  IKM  dan  masyarakat  umum  di  Kabupaten  Kepulauan  Sitaro  dapat disimpulkan  ada  tiga  area  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  pusat  jika  akan menerapakan  pajak  lingkungan.  Tiga  area  tersebut  adalah  proses  pembentukan kebijakan  pajak  lingkungan,  pengenaan  dasar  tarif  pajak  lingkungan  dan  pengelolaan hasil pajak lingkungan.
Pembentukan  kebijakan  pajak  lingkungan  harus  melibatkan  pihak  DPR,  DPRD,  DPD, masyarakat bisnis baik besar maupun kecil dan pemerintah. Pengenaan dasar tarif pajak lingkungan  dapat  ditentukan  berdasarkan  jumlah  sumber  daya  alam  yang  diambil, jumlah total asset yang dimiliki, jumlah limbah yang dihasilkan dan kadar limbah beracun yang dihasilkan.
Sedangkan  harapan  yang  diungkapkan  oleh  masyarakat  umum  dan  para  pelaku  bisnis IKM  atas  pengelolaan  hasil  pajak  lingkungan  adalah  supaya  pajak  lingkungan  dapat menjadi alat preventif terhadap kerusakan lingkungan.

## Pandangan Terhadap Tujuan Pajak Lingkungan
Pandangan  terhadap  pajak  lingkungan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk mendukung  efektifitas  dalam  penerapan  pajak  lingkungan  di  masa  yang  akan  datang. Semua  reponden  kalangan  pemerintah  sepakat  bahwa  tujuan  dari  pajak  lingkungan untuk  perlindungan  lingkungan.  Salah  satunya  adalah  Bapak  Jhon  Kardo  Nanggolansisi selaku  Kepala  Seksi  Pemilihan  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa
5 Hasil Wawancara dengan Ibu Tamaka, IKM Akelabo, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
6 Hasil Wawancara dengan Bapak Daniel Takaendengang, IKM Tanaki, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
“ Diharapkan  tujuannya  untuk  kelestarian  lingkungan  dan  memberikan  manfaat  yang besar bagi lingkungan kita .” 7
Tanggapan  masyarakat  umum  pun  tidak  berbeda  jauh  dengan  kalangan  pelaku  bisnis IKM  dan  pemerintah.  Dilihat  dari  tujuan  pajak  lingkungan,  dari  21  responden  yang mewakili  masyarakat,  12  responden  dari  masyarakat umum  memandang  bahwa  tujuan pajak lingkungan secara umum digunakan untuk kepentingan lingkungan.
Seperti  saat  mewawancarai  Bapak  R.  Kadisi  menyatakan  bahwa  “ Agar  supaya  pertama dengan  adanya  pajak  lingkungan,  lingkungan  tidak  semakin  minim  untuk  dicemari terlebih untuk orang-orang yang kurang kesadaran .” 8
Sedangkan lima responden lainnya memandang bahwa pajak lingkungan berguna untuk meningkatkan  pendapatan  pemerintah  dan  tidak  hanya  untuk  lingkungan  saja.  Salah satunya  oleh  Ibu  Yunita  Komaling,  beliau  menyatakan  bahwa  “ Sejauh  mana  yang  saya tau tentang pajak itu merupakan suatu pendapatan, jadi mulai pajak itu ada pendapatan dari daerah itu mungkin, atau di negara itu sendiri .” 9
Hasil  wawancara  dengan  responden  dari  kalangan  pemerintah,  pelaku  bisnis  IKM  dan masyarakat umum menyimpulkan bahwa tujuan pajak lingkungan adalah pertama untuk kepentingan  dalam  melindungi  lingkungan  dari  pencemaran  dan  yang  kedua  adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.
Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa pajak lingkungan dapat berfungsi sebagai  fungsi  budgetair  dan  regulator.  Fungsi  budgetair  adalah  untuk  kepentingan pemerintah  dalam  meningkatkan  pendapatan  dan  fungsi  regulator  sebagai  alat  untuk membentuk suatu perilaku yang peduli akan kebersihan lingkungan.

## Yuridiksi Wewenang Pemungut Pajak Lingkungan
Hasil  wawancara  dengan  responden  dari  pemerintah  mendapatkan  pandangan repsonden  terhadap  yurisdiksi  wewenang  pemungut  pajak  lingkungan.  Kebijakan  pajak lingkungan  dapat  dimasukkan  ke  dalam  Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah atau dibuatkan Undang-Undang Pajak Lingkungan tersendiri.
Dari  empat  responden  yang  mewakili  pihak  pemerintah,  tiga  responden  menyatakan bahwa  pajak  lingkungan  lebih  baik  masuk  ke  dalam  kewenanagan  pemerintah  daerah sebagai  pemungut.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  salah  satu  responden  yaitu  Bapak  Jhon Kardo  Nanggolansisi  sebagai  Kepala  Seksi  Pemilihan  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup bahwa “ Karena kita di daerah alangkah lebih jelas atau bagusnya dalam bentuk Undang- Undang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  daerah  kita  karena  kan  yang  berdiri perusahaan  di  daerah  kita  sehingga  nantinya  masukan  tersebut  untuk  memperbaharui
7 Hasil  Wawancara dengan  Bapak  Nanggolansisi,  Kepala  Seksi  Pemilihan Kehutanan dan  Lingkungan  Hidup, Kabupaten  Kepulauan Sitaro.
8 Hasil Wawancara dengan Bapak R. Kadisi, Masyarakat Umum, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
9 Hasil Wawancara dengan Ibu Yunita Komaling, Masyarakat Umum, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
lingkungan  di  daerah  kita  masing-masing .” 10 Dengan  adanya  pendapat  dari  beliau, karena  langsung  tepat  pada  daerah  masing-masing  sehingga  kontribusinya  lebih kelihatan  dan  dapat  langsung  digunakan  untuk  kepentingan  lingkungan  di  daerah  itu tanpa harus melalui proses yang panjang.
Namun  satu  responden  yaitu  Bapak  Jostanlie  De  Son  Bogar  sebagai  Sekretaris  DPRD Kabupaten    Kepulauan  Sitaro,  beliau  menyatakan  bahwa  “ Undang-Undang  Pajak Lingkungan  tersendiri,  alasan  karena  lingkungan  terpisah,  sehingga  lingkungan merupakan  hal  yang  kompleks  disitu .” 11 Dari  tanggapan  yang  berbeda  ini,  beliau  lebih mengharapkan  pajak  lingkungan  dapat  menjadi  Undang-Undang  tersendiri  karena lingkungan ini cakupannya bisa luas, sehingga alangkah baiknya apabila terpisah dari hal yang  lain  sehingga  benar-benar  terfokuskan  hanya  pada  lingkungan  tidak  dengan  yang lainnya.

## Visibilitas Pajak Lingkungan
Hasil  wawancara  dengan  pihak  pelaku  bisnis  IKM  memberikan  pandangan  bagaimana visibilitas  penerapan  pajak  lingkungan  di  daerah  Kabupaten  Kepulauan  Sitaro.  Bagi mereka  secara  keseluruhan  mereka  setuju  terhadap  penerapan  pajak  lingkungan  asal kebijakan  tersebut  dapat  diterapkan  secara  adil  dalam  membebani  biaya  pajak tambahan terhadap pelaku bisnis kecil dan masyarakat umum.
Hal  ini  diungkapkan  oleh  Bapak  Corneles  Baweleng,  pemilik  dari  IKM  Paseng  dengan usahanya  tanah  liat  dan  tempurung  menyatakan  bahwa  “ Sudah  tepat,  tetapi  dengan catatan dimana pajak pembayaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk pengusaha dalam  hal  nantinya  pengenaan  pajak  lingkungannya  harus  dihitung  secara  tepat  ada tidaknya limbah yang berasal dari perusahaan tersebut sehingga dapat adil juga dalam penerapannya .” 12
Pendapat  dari  Bapak  Corneles  ini  beliau  memang  menyatakan  sudah  tepat,  tetapi alangkah  baiknya  apabila  pemerintah  sebagai  pengambil  kebijakan  tidak  hanya memperhatikan  pengenaan  pembayaran  pajak  lingkungan  saja,  harus  juga  dapat mengawasi  atau  mengontrol  ke  lapangan  sudah  sesuai  perusahaan  tersebut  harus bertanggungjawab atas limbah yang dikeluarkan atau sebaliknya.
Tiga  responden  dari  pihak  para  pelaku  bisnis  IKM  menyatakan  ketidaksetujuannya terhadap tambahan biaya pajak lingkungan ini. Seperti salah satunya diungkapkan oleh Bapak  Hendrik  Abram  selaku  pemilik  IKM  Tatahadeng  dengan  usahanya  yaitu  meubel
10 Hasil Wawancara dengan Bapak Nanggolansisi, Kepala Seksi Pemilihan Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
11 Hasil Wawancara dengan Bapak Jostanlie De Son Bogar, Sekretaris DPRD Kabupaten  Kepulauan Sitaro.
12 Hasil Wawancara dengan Bapak Corneles Baweleng, Masyarakat Umum, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
menyatakan bahwa “ Kalau menurut saya, saya tidak setuju penerapan pajak lingkungan, karena menambah biaya pajak yang saya bayar selama ini, karena usaha IKM ini usaha yang  bermodal  sedikit  dan  menghasilkan  laba  yang  sedikit  pula  katakanlah  pas-pasan digunakan  untuk  makan  sehari-hari  dan  biaya  anak  sekolah .” 13 Tentunya,  untuk  suatu perusahaan  industri  yang  besar  membiayai  pajak  lingkungan  bukan  merupakan  beban yang  terlalu  berat  karena  memang  industrinya  juga  mengeluarkan  limbah  berbahaya untuk lingkungan.
Berbeda  halnya  dengan  usaha  Ikatan  Kecil  Menengah  (IKM)  ini,  para  pelaku  bisnis  ini merasa tidak mengeluarkan limbah berbahaya hanya kebanyakan limbah rumah tangga yang  tidak  berbahaya,  kemudian  dengan  pendapatan  yang  tidak  terlalu  banyak  akan merasa lebih keberatan untuk menanggung biaya pajak lingkungan sehingga diharapkan lebih proposional dan adil.
Kebutuhan Kepulauan Sitaro Terhadap Pajak Lingkungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro saat ini masih tidak begitu mendapat dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan tersebut karena kurangnya perusahaan besar yang ada di  Kabupaten  ini.  Namun  tumbuhnya  ekonomi  di  kabupaten  ini  membawa  banyak perusahaan baik besar maupun kecil untuk menjalankan bisnis mereka di kabupaten ini. Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Joice  Kumaat  selaku  Kepala  Bidang  Pajak  dan  Retribusi DPPKMD menyatakan bahwa tidak hanya dari PLN saja, beliau memberikan pendapatnya yaitu  “ Di  Sitaro  ini,  limbah  dari  rumah  sakit,  PLN,  dan  bengkel-bengkel  karena  kalau industri  belum  terlalu  berkembang  di  Sitaro  ini .” 14 Tetapi  limbah  yang  paling mengganggu  yang  banyak  dinyatakan  oleh  responden  di  kalangan  pemerintah  ini  yaitu limbah dari asap aspal.
Pihak pelaku bisnis IKM juga berpendapat bahwa pencemaran lingkungan belum menjadi problem  akut  di  kabupaten  ini  karena  mereka  mampu  mendaur  ulang  limbah  yang dihasilkan  oleh  produksi  mereka.  Contohnya,  Ibu  Ellen  Pumpente  yang  merupakan pemiliki  IKM  Blessing,  beliau  menyatakan  bahwa  “ limbahnya  kan  kita  disini  usahanya meubel jadi bikin-bikin kursi, bikin-bikin sofa, nah lebih-lebihnya artinya sisa-sisanya dari kayu  bisa  dipergunakan  sebagai  bahan  bakar  dan  kalau  bikin  sofa  kalau  misalnya  ada potongan-potongan busa yang lebih kita biasanya buatkan bantal-bantal untuk sofa dan sisa-sisa kainnya yang lain kita masukin ke jok biar dia tidak menimbulkan limbah atau tidak mengotori lingkungan gitu .” 15
Tingkat  pencemaran  di  daerah  Kabupaten  Kepulauan  Sitaro  yang  dirasakan  oleh masyarakat  umum  adalah  pencemaran  udara  dari  PLN,  pabrik  aspal  dan  kendaraan
13 Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrik Abram, IKM Tatahadeng, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
14 Hasil Wawancara dengan Ibu Joice Kumaat, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi DPPKMD, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
15 Hasil Wawancara dengan Ibu Ellen Pumpente, IKM Blessing, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
bermotor. Masyarakat umum disini lebih banyak memikirkan lingkungan yang ditempati bebas dari polusi karena apabila bebas dari polusi tentunya kesehatan para masyarakat umum pun terjamin.

## KESIMPULAN
Dari  wawancara  dengan  pemerintah,  para  pelaku  bisnis  IKM  dan  masyarakat  umum diketahui  bahwa  Kabupaten  Kepulauan  Sitaro  yang  merupakan  daerah  terpencil  saja sudah membutuhkan adanya pajak lingkungan karena udara disana sudah tercemar. Masalah  lingkungan  dan  kebijakan  apa  yang  diambil  oleh  pemerintah  meruapakan masalah yang kompleks. Jika pajak lingkungan diterapkan kemungkinan besarnya adalah beban  masyarakat  akan  semakin  tinggi.  Pajak  lingkungan  juga  harus  bersikap  adil  bagi usaha besar dan kecil dan usaha yang menghasilkan limbah bahaya dan tidak berbahaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy.  2009. Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  RUU  PDRD . http://syukriy.wordpress.com/2009/08/08/pajak-daerah-dan-retribusi- daerah-dalam-ruu-pdrd/ , diakses 7 Juli 2014.
Chidir, Ali. ASH. 1993. Hukum Pajak Elementer . Bandung: PT. Eresco.
Dresner,  S.,  et.  al.  2006a. Social  and  Political  Responses  to  Ecological  Tax  Reform  in Europe : An Introduction To The Special Issue . Journal of Energy Policy 34 : 895-904.
-----------------------.  2006b.  History  and  Social  Responses  to  Environmental
Tax Reform In The United Kingdom. Journal of Energy Policy 34 : 930-939.
European  Environment  Agency.  2000. Environmental  Taxes:  Recent  Developments  in Tools for Integration . http://reports.eea.eu.int/Environmental_Issues_No_18/en , 7 Juli 2014.
Emzir. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data . Jakarta:Rajawali Pers.
Fidel. 2008. Pajak Penghasilan . Jakarta: Carofin Publishing. Hardjasoemantri,  Koesnadi.  2005. Hukum  Tata  Lingkungan .  Gajah  Mada  University Press:Yogyakarta.
Haryadi.  2006. Pemerintah  Ngotot  Pajak  Lingkungan  Masuk  RUU  Pajak  dan  Retribusi Daerah . http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14900/pemerintah- ngotot-pajak-lingkungan-masuk- diakses tanggal 7 Juli 2014.
Hasan,  D.,  &  Dinarjati,  E.P.  2008. Tinjauan  Terhadap  Rencana  Penerapan  Pajak Lingkungan  Sebagai  Instrumen  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia .  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Kumurur, Veronica.  2006. Pencemaran  Perairan  Teluk  Buyat,  Sulawesi  Utara  Indonesia . http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/oleh-veronica-kumurur-kasus- buyat.html , diakses 8 Agustus 2014.
Makmun.  2009. Badan  Kebijakan  Fiskal  :  Green  Taxes  Versus  Green  Insentive . http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kolom/detailkolom.asp?NewsID=N1403 01017 , diakses 9 Juli 2014.
Pudyatmoko, Y. Sri. 2002. Pengantar Hukum Pajak . Yogyakarta: PT. Andi.
Suarasitaronews. 2014. Awas!! B3 Bisa Mencemarkan Lingkungan. http://www.suarasitaronews.com/2014/04/awas-b3-bisa-mencemarkan- lingkungan.html , diakses tanggal 9 November 2014.
Sutop,HB.  2002.  Metode Penelitian  Kualitatif  Dasar  Teori  dan  Terapannya  dalam Penelitian . Surakarta:Universitas Sebelas Maret.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1984  sebagaimana  telah  diubah terakhir  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomer  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Wahyutomo, Imam. 1994. Pajak . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.