Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  Sistem  Informasi Akuntansi  Berbasis  Komputer  dan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah Pegawai  yang  bekerja  pada  bagian  akuntansi  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kepulauan  Aru.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah Purposive Sampling . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan diukur dengan menggunakan analisis regresi berganda  yang  pengolahannya  melalui software SPSS  23.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa SIA berbasis komputer tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  sedangkan  SPIP  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
Kata  Kunci: Sistem  Informasi  Akuntansi  Berbasis  Komputer,  Sistem  Pengendalian Internal   Pemerintah, Laporan Keuangan

## Abstract
This  research  aims  to  empirically  test  the  influence  of  Computer-Based  Accounting Information  Systems  and  Government  Internal  Control  Systems  on  the  Quality  of Financial  Statements.  The  population  in  this  study  is  all  employees  in  the  Regional Government of Aru Islands Regency. The sample in this study is an employee who works in  the  accounting  department  of  the  Aru  Islands  Regency  Regional  Government.  The sampling  technique  used  is  Purposive  Sampling.  The  research  method  used  is quantitative  research  method.  The  data  was  obtained  through  the  dissemination  of questionnaires and measured using multiple regression analysis processed through SPSS
23 software. The results of this study showed that computer-based SIA has no effect on the  quality  of  financial  statements  while  SPIP  has  a  significant  positive  effect  on  the quality of financial statements.
Keywords: Computer-Based  Accounting  Information  System,  Government  Internal Control System, Financial Statements
¹PSDKU Aru, Universitas Pattimura, email: tinhocoolz@gmail.com ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura email: selva_temalagi@yahoo.com
Yustinus Lambyombar 1 , Selva Temalagi 2

## PENDAHULUAN
Salah satu elemen penting dalam menunjang kegiatan operasional (bisnis) suatu perusahaan adalah  pencatatan  keuangan  (laporan  keuangan).  Pencatatan  keuangan  yang  dilakukan  dan disajikan dengan baik dan benar, akan memudahkan stakeholders perusahaan dalam menganalisis kinerja  keuangan  perusahaan,  pada  awalnya,  pencatatan  data  keuangan  ini  dilakukan  secara manual,  yaitu dengan menggunakan kertas, dan itu berlangsung hingga tahun 1980-an. Namun, dengan  perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat,  pencatatan  keuangan  sistem  manual  secara perlahan mulai ditinggalkan.
Saat  ini,  sebagian  besar  atau  bahkan  hampir  semua  perusahaan  sudah  menggunakan pencatatan  keuangan  dengan  menggunakan  sistem  komputer  karena  dinilai  lebih  efisien  dan efektif, pencatatan keuangan (akuntansi) dengan menggunakan komputer  inilah  yang kemudian disebut  sebagai  komputerisasi  akuntansi  (sistem  akuntansi  berbasis  komputer).  Inilah  latar belakang dan sejarah komputer akuntansi yang perlu diketahui.
Berkaitan  dengan  pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  56  tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah (SIKD), menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem  yang  mendokumentasikan,  mengadministrasikan,  serta  mengolah  data  pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah.  Sedangkan  informasi  keuangan  daerah  adalah  segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan.
Dalam  rangka  penyelenggaraan  sistem  informasi  keuangan  daerah.  Laporan  keuangan pemerintah  yang  dihasilkan  harus  memenuhi  prinsip  -  prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan mengikuti  standar  akuntansi  pemerintahan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintahan  Nomor  24 Tahun  2005.  Laporan  keuangan  pemerintah  kemudian  disampaikan  kepada  DPD/DPRD  dan masyarakat  umum  setelah  di  audit  oleh  badan  pemeriksa  keuangan.  Laporan  keuangan  yang dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah  akan  digunakan  oleh  beberapa  pihak  yang  berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi  yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor publik. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak positif pada pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan  Aru,  karena  pada  umumnya  teknologi  informasi  sudah  terbukti  dapat  memberikan kemudahan  dalam  membantuk  kegiatan  di  sektor  publik  dan  manfaatnya  dapat  dirasakan masyarkat.
Untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu bentuk agent  kepada  principal.  Bilamana  terjadi  kepentingan  yang  berbeda  antara  principal  dan  agent maka  akan  menimbulkan  masalah  keagenan,  sehingga  mereka  dapat  memiliki  persepsi  yang berbeda  untuk  mengitrepertasikan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  daerah. Dengan demikian di penyelenggara pemerintahan di tuntut harus mampu mengaplikasikan sistem informasi dalam semua pekerjaannya. Namun banyak kedapatan para penyelenggara pemerintahan yang juga belum mampu dengan maksimal mengaplikasikan sistem tersebut.
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
Berbagai hal yang ditemui oleh penyelenggara pemerintahan dalam bidang masing–masing yang  masih  banyak  menggunakan  tenaga  pembantu,  dalam  hal  ini  operator  pelaksana  dalam melakukan berbagai tanggungjawab pekerjaan.
Kinerja merupakan kondisi  yang harus diketahui  dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang dikembangkan  suatu  organisasi  serta  mengetahui  dampak  positif  dan  negative  suatu  kebijakan oprasional yang diambil.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  adalah  sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam PP  tersebut  menyebutkan  bahwa  tujuan  SPIP  bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  untuk memadai  bagi  tercapainya:  a.)  Efektifitas  dan  efisiensi  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan pemerintahan  Negara;  b.)  Kendala  laporan  keuangan;  c.)  Pengamanan  asset  Negara;  dan  d.) Ketaatan tehadap peraturan perundang-undangan.
Sementara dalam penelitian Dedi Rianto (2013) menyebutkan bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepat  waktuan,  serta  pengendalian  internal  akuntansi  berpengaruh  signifikan  terhadap keterandalan.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  Nyoman  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa kapasitas  sumberdaya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  system  pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Adapun  yang  melatar  belakangi  penelitian  ini  karena  dari  beberapa  periode,  Kabupaten Kepulauan  Aru  mendapat  predikat  disclaimer  atau  tidak  memberikan  pendapat  dari  badan pemeriksa  keuangan  (BPK)  atas  pertanggung  jawaban  pengelolaan  keuangan  berupa  Laporan Keuangan Pemerintah dan juga menemukan permasalahan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun  2019  hasil  telusuran  media  online  (http://www.malukuterkini.com/2020/07/07bpk-lkpd- kabupaten-aru-masi-dislcamer). Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran pertanggungjawaban dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga kemungkinan bahwa laporan keuangan Kabupaten Kepulauan  Aru  yang  belum  maksimal.  Karena  dalam  instansi  pemerintahan  tersebut  kurang memadainya  computer,  jaringan  maupun  sumber  daya  manusia  yang  di  sediakan  di  dalam pemerintahan tersebut sehingga menghambat transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah  daerah,  sebab  dimana  pengguna  informasi  keuangan  penting  di  lakukan  karena pengguna data mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan analisis.
Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang  Pembentukan  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur,  Kabupaten  SeramBagian  Barat,  dan Kabupaten  Kepulauan  Aru  di  Propinsi  Maluku  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ); termasuk dalam Kabupaten yang di sahkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah otonom.
Otonomi  Daerah  adalah  kewenangan  Daerah  Otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (pasal  1  huruf  (h)  U.U.  Nomor    22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
sendiri  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  Sesuai  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2003 Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  Seram  Bagian  Timur  dan  Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.
Adapun  beberapa  pantauan  terkait  peran  Aparatur  Sipil  Negera  di  kabupaten  Kepulauan Aru,  yang  dalam  menjalankan  tugas  dan  pekerjaanya  masih  menggunakan  tenaga operator computer sebagai  asisten  dalam  membantu  menyelesaikan  berbagai  pekerjaanya,  hal  ini  dapat berarti  banyak  dari  pegawai  yang  belum  mampu  mengetahui  dengan  maksimal  cara mengoperasikan  sistem,  baik  sistem  informasi  atau  Sistem  Informasi  Akuntansi  berbasis komputer,  kurangnya  peran  atasan  tertinggi  dalam  mengontrol  bawahannya  dalam pertanggungjawaban pekerjaan masing – masing, Lost Control yang demikian sangat berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian hasil kenirja para bawahan pada level terendah.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hasnidar  (2016)  yang  telah meneliti  tentang  Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Berbasis  Komputer  dan  Pengendalian Internal  Terhadap  Kualitas  Keuangan  Di  Instansi  Pemerintahan  Kabupaten  Bone.  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan juga pada populasi yang  digunakan.  Objek  pada  penelitian  sebelumnya  adalah  Kabupeten  Bone  sedangkan  objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kepulauan Aru. Pada penelitian sebelumnya, populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pengguna eksternal yaitu DPRD Kabupaten Bone sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah para Aparatur Sipil Negara (Bendahara dan pejabat pengambil keputusan) pada Organisasi Peramgkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  dirumuskan  sebagai  berikut:  1) Apakah  sistem  informasi  akuntansi  berbasis  komputer  berpengaru  terhadap  kualitas  laporan keuangan?  2)  Apakah  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan?
Sehubungan dengan latar belakang serta identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini  adalah:  1)  Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Berbasis Komputer  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.  2)  Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Berharap  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya mengenai  sistem  akuntansi  berbasis  computer  dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  dan diharapkan juga dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevakuasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan praktik-praktik Sistem Informasi Berbasis Komputer  yang  dianggap  telah  memadai.  2)  Bagi  pihak  lain,  diharapkan  dapat  menjadi  bahan referensi  atau  masukan  untuk  penelitian  selanjutnya,  khususnya  mengenai  topik-topik  yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## Kajian Teori
Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis  dan  memahami  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  diterimanya  penggunaan teknologi  komputer  yang  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Fred  Davis  pada  tahun  1986.  TAM merupakan  hasil  pengembangan  dari  Theory  of  Reasoned  Action  (TRA),  yang  lebih  dahulu dikembangkan  oleh  Fishbein  dan  Ajzen  pada  1980.  TAM  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan memperkirakan  penerimaan  ( acceptance )  pengguna  terhadap  suatu  sistem  informasi.  TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
terhadap  suatu  tekhnologi  dalam  suatu  organisasi.  TAM  menjelaskan  hubungan  sebab  akibat antara  keyakinan  (akan  manfaat  suatu  sistem  informasi  dan  kemudahan  penggunaannya)  dan perilaku, tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna/user suatu sistem informasi.
Fishbein dan Ajzen (1975 dalam Sanjaya, 2005). TRA merupakan model yang secara luas mengkaji psikologi sosial mengenai perilaku seseorang yang dilakukan secara sadar. Berdasarkan TRA, minat berperilaku berkaitan erat dengan perilaku spesifik individu  dan merupakan proses yang  dilakukan  secara  sadar.  Sedangkan  sikap  dan  norma  subyektif  adalah  anteseden  perilaku tersebut. Sikap merupakan perasaan positif atau negatif tentang target perilaku, sedangkan norma subjektif  adalah  persepsi  seseorang  tentang  orang  lain  atau  sekelompok  orang  atau  referensi lainnya  yang  memikirkan  apa  yang  dilakukan  atau  tidak  harus  dilakukan  mengenai  perilaku tertentu.  Dalam  konteks  teknologi  informasi  (dalam  penelitian  ini  penggunaan  internet),  para peneliti akan mengidentifikasi keyakinan yang menonjol pada subjek berdasarkan pada investigasi sebelumnya.  Atribut-atribut  yang  menonjol  berkaitan  dengan  teknologi  informasi  secara  tidak langsung dapat mempengaruhi minat dan norma subjektif dan selanjutnya dikelompokkan sebagai variabel internal. Dengan demikian TRA menangkap variabel-variabel internal melalui beberapa variabel eksternal yang berkaitan dengan teknologi informasi (Palupi dan Tjahjono, 2010).
Sistem  Informasi  Akuntansi  adalah  suatu  sistem  dalam  sebuah  organisasi  yang bertanggung jawab untuk penyiapan Informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun   di   luar   perusahaan.
Computer  Based Information System (CBIS) atau  yang dalam  Bahasa  Indonesia disebut juga  Sistem  Informasi  Berbasis  Komputer  merupakan  sistem  pengolah  data  menjadi  sebuah informasi yang berkualitas, berguna bagi penerimanya, dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem Informasi “berbasis komputer” mengandung arti bahwa komputer Menurut Turban (dalam Kusrini, 2006) Sistem pakar adalah program computer yang menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian suatu wilayah pengetahuan tertentu.
Amin  Widjaja  Tunggal  (2010:195)  berpendapat  bahwa  “  Pengendalian  Internal  adalah suatu proses yang yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang  didesain  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  tentang  pencapaian  tiga  golongan  tujuan berikut  ini:  (a)  keandalan  pelaporan  keuangan  (b)  Efektifitas  dan  efesiensi  operasi,  dan  (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008  disebutkan  bahwa,  untuk mencapai  pengelolaan  keuangan  negara  yang  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel, menteri/pimpinan  lembaga,  gubernur,  dan  bupati/walikota  wajib  melakukan  pengendalian  atas penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan.  Pengendalian  atas  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan  tersebut  dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ini dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.
Adapun  unsur  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  berdasarkan  PP  60  tahun  2008 antara  lain  :  a)  Lingkungan  pengendalian,  b)  Penilaian  resiko  c)  Kegiatan  pengendalian  d) Informasi dan komunikasi e) Pemantauan pengendalian intern.
Laporan  keuangan  sesuai  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SPAP)  No.1 menjelaskan  definisi  sebagai  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi- transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Laporan  keuangan  menjadi  alat  yang
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
digunakan untuk menunjukan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan  yang  sangat  membantu  pemakai  laporan  keuangan,  karena  kadang  kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi di setiap satuan kerja.
Tujuan  dari  laporan  keuangan  sektor  publik,  berbeda  dengan  sektor  swasta.  Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik  menurut Goverment  Accounting  Standard  Board (2009:54)  adalah  sebagai  berikut: Mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  fungsinya,  Melaporkan  hasil  operasi,    Melaporkan kondisi keuangan, Melaporkan sumberdaya jangka panjang.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  merupakan  fase  terakhir  dari  proses akuntansi pemerintah daerah. Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  rakyat  atas  pengelolaan  dana  publik  baik  dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.
Komponen  laporan  keuangan  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni: 1)  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  2) Laporan  Perubahan  Saldo  Angaran  Lebih  (Laporan  Perubahan  SAL),  3)  Neraca,  4)  Laporan Operasional  (LO)    5)  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE),  6)  Catatan  atas Laporan Keuangan (CALK).

## Penelitian Terdahulu
Tabel 1. Penelitian Terdahulu No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 1 Nurendah Ragillita Untary (2015) Pengaruh  system  informasi  akuntansi, system  pengendalian  intern  dan  kualitas sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas laporan  keuangan  daerah  dengan  faktor eksternal sebagai pemoderasi Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa system informasi akuntansi, system pengendalian  internal  dan  kualitas  sumber daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan 2 Hasnidar (2016) Pengaruh  sistem  informasi  akuntansi berbasis  komputer  dan  pengendalian internal  terhadap  kualitas  keuangan  di instansi pemerintahan Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa sistem informasi akuntansi berbasis komputer  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  sedangkan  system  pengendalian internal  pemerintah  berpengaruh  positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 3 Novtania Mokoginta (2017) Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa sistem  pengendalian  intern  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  kualitas  lapoan keuangan  sedangkan  sistsem  akuntansi
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 4 Frista Cahirina (2019) Pengaruh  penerapan  system  informasi akuntansi  terhadap  kualitas  laporan keuangan Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa penerapan system informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

## Pengembangan Hipotesis
Menurut Hasnidar (2016), dalam hal system informasi akuntansi dalam penyajian informasi yang  lengkap  maka  akan  menciptakan  kualitas  laporan  keuangan  serta  nantinya  menimbulkan kualitas laporan keuangan yang baik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa system informasi akuntansi berbasis komputer tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. H1:  Sistem  Informasi  Akuntansi  Berbasis  Komputer  Berpengaruh  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan.
Menurut Hasnidar (2016), menyatakan bahwa masih ditemukannya kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai  informasi  yang  disyaratkan.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  system pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
H2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Model Penelitian
Gambar 1 Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Sampel  dalam  peleitian  ini  Bendahara  Pengeluaran  dan  PPK  (Pejabat  Penatausahaan Keuangan).  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  kuesioner.  Kuesioner  dibatasi berdasarkan skala likert dengan skala 1-5 berdasarkan tingkat persetujuan responden (Lalita,2019). Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  Purposive  Sampling  yakni pengambilan anggota sampel dangan kriteria sebagai berikut: 1.  Pejabat
Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, 2. Lama kerja minimal satu tahun ke atas. Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data primer. Jenis  penelitian adalah penelitian kuantitatif yaitu skor jawaban kuesioner masing – masing responden. Variabel independen: Sistem informasi akuntansi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Variabel  dependen:  Kualitas  Laporan Keuangan. Uji Kualitas Data: Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Multikolinearitas, heteroskedastisitas dan Uji Normalitas. Uji Hipotesis: Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji- T.
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(Y) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer (X1)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 20 Dinas, dan 5 Badan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel dalam penelitian  ini  adalah  PPK  dan  Bendahara  pada  masing-masing  OPD.  Adapun  kuesioner  yang disebar adalah sebanyak 50 buah kuesioner dan semuanya kembali sehingga kuesioner yang diolah adalah 50 buah kuesioner
Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation SIA BERBASIS KOMPUTER 50 28.00 45.00 38.1400 4.08586 SPIP 50 23.00 45.00 35.1200 4.73648 KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 50 23.00 45.00 37.3200 4.49689 Valid N (listwise) 50
Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Tabel 3. Uji Normalitas Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a,b Mean 0 Std. Deviation 3.20523833 Most Extreme Differences Absolute 0.086 Positive 0.067 Negative -0.086 Test Statistic 0.086 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .701 a .492 .470 3.27272

## Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Nilai  Adjusted  R  Square  (R2)  sebesar  0.49.2%  atau  49.2%.  Koefisien  determinasi  Adjusted  R Square  (R2)  sebesar  0.49.2  memberi  pengertian  bahwa  49.2%  kualitas  laporan  keuangan  dapat dijelaskan  oleh  SIA  berbasis  komputer  dan  SPIP    sedangkan  50.8%  dijelaskan  oleh  variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
Tabel 5. Hasil Uji Statistik t Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10.89 4.395 2.478 0.017 SIA 0.231 0.176 0.21 1.311 0.196 SPIP 0.502 0.152 0.528 3.3 0.002

## Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Nilai signifikansi hasil uji t pada SIA berbasis komputer (X1) sebesar 0.196>0,05, hal ini berarti  menolak  H1  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  SIA  (X1)  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y).  Signifikansi  nilai  hasil  uji  t  pada  SPIP  (X2)  sebesar 0.002<0,05 yang berarti menerima H2 sehingga dapat disimpulkan bahwa SPIP (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
Pengujian statistik pada hipotesis (H1) menunjukkan bahwa SIA Berbasis Komputer (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Pada tabel dapat dilihat hasil nilai uji statistik t variabel SIA sebesar 1.311 dengan nilai signifikansi t sebesar 0.196 lebih besar dari α = 0,05. Dengan demikian hipotesis H1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa SIA berbasis komputer tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  ini  membuktikan  bahwa  tidak  adanya  pengaruh signifikan SIA berbasis komputer terhadap kualitas laporan keuangan. Terkait dengan fenomena pada  latar  belakang  penelitian  ini,  dapat  dikatakan    bahwa  penerapan  SIA  yang  tidak  optimal tentunya tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Penerapan SIA berbasis komputer  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  berarti  SIA  tidak  memenuhi fungsinya dalam hal  ini memberikan informasi secara tepat  waktu  yang  merupakan bagian dari nilai informasi yang dapat dicapai dengan peran teknologi yang digunakan di dalam organisasi.
Pengujian statistik pada hipotesis (H2) menunjukkan bahwa SPIP (X2) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Pada tabel dapat dilihat hasil nilai uji statistik t variabel SPIP sebesar 3.300 dengan nilai signifikansi t sebesar 0.002 lebih kecil dari α = 0,05. Dengan demikian hipotesis H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil pengujian hipotesis kedua ini membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan SPIP terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  yang dijalankan  secara  efektif  dan  efisien  tentunya  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik dari internal pemerintah maka laporan keuangan  tentunya  dapat  memenuhi  karakteristik/nilai  informasi  yang  disyaratkan  untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan hal ini akan berdampak positif terhadap opini atas laporan keuangan tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  dapat  diambil kesimpulan  sebagai  berikut:  1.  Hipotesis  Pertama  (H1)  menunjukkan  bahwa  Sistem  Informasi Akuntansi Berbasis Komputer tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2.  Hipotesis  Kedua  (H2)  menunjukkan  bahwa  SPIP  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan.
Adapun  Keterbatasan  dalam  penelitian  ini:  1.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan di dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua  yaitu sistem informasi akuntansi berbasis  komputer  dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  sedangkan  mungkin  saja  masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 2. Adanya keterbatasan penelitian  dengan  menggunakan  kuesioner  yaitu  terkadang  jawaban  yang  diberikan  oleh  sampel tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 3. Adanya keterbatsan penelitian dengan tidak secara keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru menjadi Sampel dalam penelitian ini sehingga mungkin saja mempengaruhi kualitas penelitian ini.
Implikasi  penelitian  ini  membuktikan  pentingnya  pengendalian  internal  yang  baik  dari pimpinan terhadap kinerja pegawai agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem  pengendalian  internal  yang  baik  menjadikan  pegawai  bekerja  sesuai  dengan  tujuan organisasi sehingga kualitas yang dihasilkan juga baik

## REFERENSI
Frista Cahirina, 2019, Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal
Governmental  Accounting  Standards  Board  (GASB)  issued  Statement  No.  54,  Fund  Balance Reporting and Governmental Fund Type Definitions
Hasnidar,  2016  Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Berbasis  Komputer  Dan  Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Keuangan Di Instansi Pemerintahan Kab. Bone (Studi Kasus Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kab. Bone).
Nurendah Ragilita Untary, 2015, Pengaruh system informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah  dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi.
Novtania Mokoginta, 2017, Pengaruh system pengendalian intern dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, jurnal.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2005  Tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Rahadi,  Dedi  Rianto.  2013.  “Peranan  Teknologi  Informasi  Dalam  Peningkatan  Pelayanan  Di Sektor publik”. Disampaian dalam Seminar Nasional Teknologi. Yogyakarta
Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Arti Dari Otonomi Daerah Adalah “Hak, Wewenang, Dan Kewajiban  Daerah  Otonom  Guna  Mengatur  Dan  Mengurus  Sendiri  Urusan Pemerintahannya Serta Kepentingan Masyarakat Seseuai Dengan Undang – Undang Yang Berlaku.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah