JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam P–ISSN: 2655-9692
E-ISSN: 2746-5977
Vol.4, No. 2, Juli 2023

## TANTANGAN HUKUM PENGGUNAAN DATA BIOMETRIK DALAM KEPERLUAN BISNIS
*1 Rian Mangapul Sirait, 2 Roy Fachraby Ginting,
3 Chris Dayanti Br. Ginting *1,2,3 Universitas Audi Indonesia
*1,2,3 rhiandsiraid@gmail.com

## Abstrak
Penggunaan  data  biometrik  semakin  masif  dalam  berbagai  sektor  industri  di  Indonesia. Namun,  penggunaan  data  biometrik  ini  juga  menghadapi  tantangan  hukum  yang signifikan  terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  tantangan  yang  ditimbulkan  oleh  penggunaan teknologi  biometrik  dalam  sektor  bisnis  di  Indonesia  serta  mengeksplorasi  kekurangan dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  ada  saat  ini.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder  yang  mencakup  aspek  hukum  dan  literatur  terkait  perlindungan  data  pribadi. Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  digunakan  untuk  meneliti  berbagai  aturan hukum yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  penggunaan  data  biometrik  dihadapkan  pada  beberapa  tantangan, termasuk risiko penyalahgunaan data, kerugian keuangan bagi perusahaan akibat gugatan ganti rugi dari subjek data, dan potensi pelanggaran hak privasi. Terdapat juga kekurangan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang belum mencakup aturan mengenai tata  cara  mengajukan  gugatan  ganti  rugi,  hak  subjek  data  dalam  pemrosesan  data,  dan lembaga pelaksana perlindungan data pribadi. Kesimpulannya, diperlukan pembaruan dan peningkatan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  untuk  mencakup  aspek-atribut yang  belum  dicantumkan  dan  menangani  tantangan  hukum  terkait  data  biometrik  dalam bisnis di Indonesia. Selain itu, pembentukan lembaga pelaksana perlindungan data pribadi yang  jelas  dan  efektif  diperlukan  untuk  memastikan  perlindungan  yang  baik  bagi  data biometrik  dan  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  lebih  aman  dan  terpercaya  di  era digital yang semakin canggih
Kata kunci : Data Biometrik, Perlindungan Data Pribadi, Hak

## Abstract
The  use  of  biometric  data  is  increasingly  pervasive  across  various  industries  in Indonesia.  However,  this  utilization  also  faces  significant  legal  challenges  concerning the protection of  personal  data.  The purpose of  this research is  to  identify  and analyze the  challenges  posed  by  the  use  of  biometric  technology  in  the  business  sector  in Indonesia, as well as to explore the deficiencies in the current Personal Data Protection
Law.  This  study  adopts  a  normative  legal  research  method,  examining  literature  and secondary  data  covering  legal  aspects  and  relevant  literature  on  personal  data protection.  A  legislative  regulation  approach  is  used  to  investigate  various  legal  rules related  to  the  raised  issues.  The  results  and  discussion  of  this  research  reveal  that  the use  of  biometric  data  is  confronted  with  several  challenges,  including  the  risk  of  data misuse,  financial  losses  for  companies  due  to  compensation  claims  from  data  subjects, and  potential  violations  of  privacy  rights.  There  are  also  deficiencies  in  the  Personal Data  Protection  Law  that  do  not  encompass  regulations  on  the  procedures  for  filing compensation  claims, data  subjects' rights in  data processing, and the  establishment  of an  effective  institution  for  personal  data  protection.  In  conclusion,  an  update  and enhancement  of  the  Personal  Data  Protection  Law  are  required  to  include  the  missing aspects  and  address  the  legal  challenges  concerning  biometric  data  in  Indonesian businesses.  Additionally,  the  establishment  of  a  clear  and  effective  institution  for personal  data  protection  is  necessary  to  ensure  proper  safeguarding  of  biometric  data and  create  a  safer  and  more  trustworthy  business  environment  in  this  everadvancing digital era.
Keywords: 3 Biometric Data, Personal Data Protection, Privacy Rights

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang sangat masif dari beberapa dekade belakangan mengubah pola  transaksi  manusia  yang  dulunya  bersifat  tradisional  menjadi  berbasis  internet. Hadirnya  teknologi  memberikan  perubahan  yang  signifikan  pada  berbagai  aspek kehidupan  manusia,  khususnya  aspek  bisnis.  Kemunculan  internet  sebagai  akibat perkembangan teknologi menghubungkan dunia  dalam skala global  dan menghilangkan batasan fisik dalam transaksi bisnis. Adanya teknologi telah membuka kesempatan baru bagi  bisnis  untuk  dapat  bertumbuh  dan  bersaing  dalam  lingkungan  yang  semakin kompetitif.  Bisnis  dapat  berkembang  lebih  pesat  dengan  memanfaatkan  platform  yang telah  disediakan  internet  seperti  e-commerce  dan  media  sosial  untuk  menjangkau konsumen yang lebih luas, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan,  dan menciptakan nilai tambah bagi para pelanggannya.
Perusahaan dalam melakukan persaingan bisnis harus melakukan langkah-langkah  yang efektif  dan  efisien  dalam  menjangkau  pelanggan  demi  meningkatkan  pendapatan perusahaan dan menghemat pengeluaran. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan data. Saat ini data termasuk ke dalam faktor produksi dalam industri di era penggunaan  data  yang  masif  saat  ini.  Data  dapat  dikumpulkan,  diproses,  dikelola,  dan didistribusikan  kembali  oleh  pihak-pihak  tertentu.  Penggunaan  data  menjelma  menjadi hal yang krusial dalam dunia bisnis karena dapat memberikan insight yang berguna bagi perusahaan  untuk  mengetahui  customer  behavior,  market  trend  dan  kinerja  operasional perusahaan.  Perusahaan  dapat  mengidentifikasi  dan  mengoptimalkan  peluang  bisnis sehingga  menghasilkan  keputusan yang  lebih  tepat.  Data  yang  sering  digunakan  dalam mengidentifikasi  peluang  oleh  perusahaan  adalah  data  pribadi  pelanggan.  Penggunaan data  pribadi  pelanggan  untuk  melakukan  optimalisasi  kinerja  perusahaan  dalam melakukan  bisnis  dilakukan  berdasarkan  prinsip  keamanan,  kehati-hatian  dan kerahasiaan  data.  Dewasa  ini,  jenis  data  yang  relatif  aman  digunakan  untuk  menjaga keamanan dari segala bentuk ancaman pembobolan, penyalahgunaan dan penyelewengan penggunaan data adalah data biometrik.
Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Huruf  b  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data biometrik sebagai berikut: “Yang dimaksud  dengan  "data  biometric  adalah  data  yang  berkaitan  dengan  fisik, fisiologis,  atau  karakteristik  perilaku  individu  yang  memungkinkan  identifikasi  unik terhadap  individu,  seperti  gambar  wajah  atau  data  daktiloskopi.  Data  biometrik juga menjelaskan  pada  sifat  keunikan  dan/atau  karakteristik  seseorang  yang  harus  dijaga dan  dirawat,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  rekam  sidik  jari,  retina  mata,  dan sampel DNA.”
Data  biometrik  merupakan  satu  diantara  data  pribadi  yang  memiliki  tingkat keamanan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  data  lainnya  karena  memiliki  keotentikan  pada masing-masingnya.  Data  biometrik  tidak  terbatas  pada  aspek  fisiologis semata  (seperti: sidik  jari,  pola  telapak  tangan,  mata,  bentuk  wajah,  detak  jantung  dan  sebagainya) melainkan juga mencakup kebiasaan individu seperti pola suara, gaya berjalan, dan pola kegiatan rutinitas lainnya. Data biometrik memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan sulit  untuk  dibobol  karena  sifat  keotentikan  yang  dimiliki  sehingga  data  biometrik banyak  digunakan  beberapa  tahun  belakangan.  Teknologi  biometrik  pada  umumnya diperuntukan  untuk  proses  otentikasi  dan  identifikasi  individu.  Proses  otentifikasi  juga dikenal  sebagai  proses  one-to-one  yang  dimana  karakteristik  biometrik  individu dicocokan  dengan  data  mengenai  individu  tersebut  yang  telah  tersedia  di  data  base. Contoh  penggunaan  proses one-to-one ini  dapat  dijumpai  pada  saat  membuka smartphone  menggunakan  sidik  jari  atau  pengenalan  wajah.  Berbeda  dengan  proses identifikasi  yang  lebih  dikenal  dengan  proses  one-to-many  dimana  karakteristik biometrik individu yang tidak dikenal dibandingkan dengan data yang sejenis. Proses ini bertujuan  untuk  menghasilkan  kemungkinan  kecocokan,  dan  dengan  demikian mengidentifikasi  orang  tersebut.  Contoh  penggunaan  proses  one-to-many  dapat ditemukan pada sistem pengenalan wajah yang ada di Bandara.
Penggunaan  data  biometrik  telah  banyak  digunakan  dalam  berbagai  sektor  industri. Industri yang telah mengadopsi pemanfaatan data biometrik, diantaranya seperti:
1. Industri  transportasi.  industri  transportasi  telah  lama  menggunakan  data biometric  seperti  untuk  keamanan  bandara,  dan  banyak  maskapai  penerbangan kini menggunakan sistem penggunaan data biometrik untuk proses boarding.
2. Industri  Perhotelan.  Hotel  mengadopsi  teknologi  pengenalan  wajah  dan pemindai  sidik  jari  untuk  mengoptimalkan  prosedur  check-in  dan  memberikan akses ke kamar.
3. Industri  layanan  keuangan  dan  e-commerce,  biometrik  telah  menjadi  elemen vital  dalam  platform  keamanan  melalui  pemeriksaan  biometrik  melalui  wajah, sidik jari, dan pola telapak tangan.
4. Industri  Kesehatan.  Penggunaan  data  biometrik  pada  industri  Kesehatan  dapat dilihat  pada  penggunaan  gelang  pintar  yang  digunakan  untuk  melacak  detak jantung dan kadar oksigen secara terus menerus.
5. Industri  otomotif.  Industri  otomotif  menggunakan  analisis  wajah  dan  suara untuk  mendeteksi  keadaan  fisik  dan  emosi  pengemudi  dan  penumpang  untuk menyesuaikan pengaturan kendaraan (misalnya, musik, pencahayaan, suhu).
6. Industri  ritel.  Industri  ritel  menggunakan  data  biometric  dalam  melakukan analisis wajah dan pelacakan perilaku diimplementasikan untuk memahami
preferensi  pembeli,  namu juga untuk  mencegah kejahatan (misalnya, pencurian toko) dengan mendeteksi dan memberi peringatan perilaku mencurigakan.
Penggunaan  data  biometrik  yang  semakin  masif  di  pelbagai  industri  menimbulkan tantangan  yang  signifikan  dalam  upaya  perlindungan  hukum  bagi  entitas  yang  terdaftar memiliki  data  biometrik  pada  suatu  data  base  perusahaan  atau  organisasi.  Tantangan tersebut  harus  dibarengi  dengan  infrastruktur  aturan  hukum  yang  memadai  dan  dapat melindung  masyarakat  agar  menimbulkan  rasa  aman  dari  potensi  pembobolan  data pribadi  yang  semakin  hari  marak  terjadi.  Indonesia  telah  memiliki  aturan  khusus mengenai  perlindungan  data  pribadi,  yaitu  Undang  Undang  Nomor  27  Tahun  2022 Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Realitas  yang  terjadi  saat  ini  masih  terdapat beberapa  aspek  penting  yang  belum  dimuat  dalam  undang-undang  Perlindungan  data diantaranya yaitu: aturan mengenai tata cara mengajukan gugatan ganti rugi; hak subjek data  dalam  pemrosesan  data  pribadi;  dan  lembaga  pelaksana  perlindungan  data  pribadi. Berdasarkan  permasalahan  diatas,  perlu  dikaji  lebih  mendalam  tentang  Tantangan  yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan teknologi biometrik dalam sektor bisnis  di Indonesia dan  gambaran  kekurangan  aturan  hukum  mengenai  penggunaan  teknologi  biometric dalam bisnis di Indonesia.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dimana penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,bukan hanya  mengkaji  hukum  dari  segi  peraturan  perundang-undangan  saja  namun  meliputi aspek yang lebih luas lagi dan dapat ditelusuri dari bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan  di  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan  yaitu meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Adapun bahan hukum  primer  yang  digunakan  berkaitan  dengan  aturan  hukum  terkait  data  pribadi. Kemudian  untuk  bahan  hukum  sekunder  berupa  literatur atau buku, jurnal internasional dan  nasional,  serta  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  perlindungan konsumen atas penyebarluasan data biometrik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tantangan Penyalahgunaan Data Biometrik dalam Sektor Bisnis di Indonesia
1. Tantangan Bagi Perusahaan selaku Pengendali dan Prosesor Data
Tantangan  yang  harus  dihadapi  bagi  perusahaan  adalah  adanya  kerugian keuangan apabila terbukti melakukan penyalahgunaan data biometrik pemilik data.  Pemilik  data  yang  dalam  hal  ini  adalah  pengguna  layanan  atau pelanggan  dapat  mengajukan  gugatan  dan  meminta  ganti  kerugian  kepada perusahaan/organisasi apabila data yang dimiliki  terbukti telah disalahgunakan.  Hal  tersebut  telah  terakomodir  dalam  Pasal  12  Ayat  (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Perusahaan/organisasi  sebagai  pihak  pengendali  data  pribadi  memiliki kewajiban  untuk  mencegah  dan  melindungi  data  pribadi  dari  pemrosesan yang  tidak  sah.13  Dampak  bagi  perusahaan  selain  kerugian  keuangan  yaitu potensi  penurunan  minat  konsumen.14  Konsumen  cenderung  untuk menghindari  layanan  jasa  atau  produk  suatu  perusahaan  yang  memiliki permasalahan mengenai data. Penurunan minat konsumen  dapat mempengaruhi  kinerja  perusahaan  sehingga  berpotensi  menimbulkan kerugian bagi perusahaan secara materiil maupun  non matriil.
Dampak lain  yang dapat  dirasakan oleh perusahaan  yaitu adanya penurunan reputasi  perusahaan  yang  mempengaruhi  nilai  investasi  pada  perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat investasi pada suatu perusahaan adalah  bagaimana  perusahaan  menjaga  reputasi  yang  dimilikinya.  Adanya penurunan  nilai  investasi  akan  berpengaruh  pada  kondisi  keuangan perusahaan dan dapat menurunkan kualitas operasional perusahaan.

## 2. Tantangan Bagi Subjek Data
Data  biometrik  berbeda  dengan  data  pribadi  lainnya,  masing-masing  data biometrik bersifat unik dan tidak mungkin sama dengan lainnya. Penanganan pemrosesan  data  biometrik  memerlukan kehati-hatian  karena  data  tersebut mampu  merepresentasikan  suatu  entitas  dengan  akurat  sehingga  memiliki risiko  yang  tinggi  apabila  jatuh  pada  tangan  yang  salah.  Oleh  karena  itu perusahaan harus memastikan  bahwa  data  tersebut  hanya  digunakan  sesuai dengan  persetujuan  yang sah dan sesuai peraturan yang berlaku.
Penanganan data biometrik perlu memperhatikan hak pribadi masing-masing entitas pemilik data. Hak pribadi  yang dimaksud dalam  Penjelasan Pasal  26 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  adalah  hak  untuk  menikmati kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari segala  macam  gangguan,  hak  untuk  berkomunikasi  dengan  orang  lain  tanpa tindakan  memata-matai  dan  hak  untuk  mengawasi  akses  informasi  tentang kehidupan  pribadi  dan  data  seseorang.  Penyalahgunaan  data  biometrik  oleh perusahaan  atau  organisasi  berpotensi  menimbulkan  pelanggaran  etika  yang serius.  Dengan  memiliki  akses  terhadap  data  biometrik  konsumen, perusahaan dapat menciptakan ancaman terhadap privasi dan keamanan data individu.  Misal,  perusahaan  dapat  menggunakan  data  biometrik  tanpa persetujuan  untuk  mengirim  iklan  yang  tidak  diinginkan  dan mengganggu kehidupan  konsumen.  Selain  itu,  pengumpulan  data  biometrik  juga memberikan  wawasan  mendalam  tentang  perilaku  seseorang,  yang  dapat disalahgunakan  oleh  perusahaan  untuk  tujuan  yang  tidak  etis,  seperti penargetan produk atau layanan tanpa izin.
Dampak penyalahgunaan data biometrik yang lain yaitu potensi pelanggaran hak  privasi.  Hak  privasi  secara  sederhana  menurut  Warren  dan  Brandeis dalam  makalah  Wahyudi  Djafar  yang  berjudul  “Hukum  Perlindungan  Data Pribadi  di  Indonesia:  Lanskap,  Urgensi  dan  Kebutuhan  Pembaruan”  adalah hak  untuk  dibiarkan  sendiri (The Rights to be let alone). Hak untuk dibiarkan sendiri  yang  dikemukakan  oleh  Warren  dan  Brandeis  berdasarkan  pada prinsip kehormatan pribadi dan nilai-nilai martabat individu.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  menjamin  adanya  perlindungan terhadap  privasi  setiap  warga  negara,  hal  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  28  G  Ayat  (1) “perlindungan”  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  tidak  hanya  pada konteks  sebagai hubungan  langsung  melainkan  atas  informasi dan data pribadi. Selain itu, aturan hukum mengenai  perlindungan  data  pribadi  juga  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal Pasal 14 (2),21 Pasal 29 (1) 22 dan Pasal 32.
Data  Biometrik  yang  merupakan bagian dari data pribadi  memiliki  memiliki sifat  yang sensitif.  Data  biometrik  memerlukan  transparansi  dalam  segala  hal  pemrosesannya,
dimulai dari saat pengumpulan data, penyimpanan, perbaikan, transfer dan penghapusan. Transparansi  sangat  diperlukan  agar  dapat  mencegah  penyalahgunaan dikemudian  hari, misalnya  Informasi  biometric  individu  yang  dikumpulkan  secara  diam-diam  tanpa persetujuan dan partisipasi pengguna menimbulkan risiko pelanggaran privasi konsumen. Pengumpulan  data  biometrik  individu  dapat  mengungkapkan  informasi  sekunder seseorang  diluar  dari  tujuan  pengumpulan  data.  Misal,  dari  pengambilan  foto  wajah seseorang  dapat  mengungkapkan  informasi  kesehatannya  yang  mungkin  tidak  ingin diungkapkan.
Contoh lain pelanggaran privasi yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan data biometric yaitu adanya replikasi biometrik. Data biometrik pada awalnya memang merupakan data yang  relatif  aman,  namun  perkembangan  kemampuan  teknologi  saat  ini  seperti meningkatnya resolusi kamera ponsel pintar, media yang mampu menampilkan video 4K dengan resolusi tinggi, penyimpanan data berbasis cloud, kecerdasan buatan dan machine learning meningkatkan risiko keamanan data secara signifikan. Munculnya teknologi baru tersebut  sangat  memungkinkan  akan  terjadinya  replikasi  biometrik  yang  apabila disalahgunakan akan dapat merugikan pemilik data yang bersangkutan.

## B. Kekurangan  Aturan  Hukum  Tentang  Penggunaan  Data  Biometrik  dalam Sektor Bisnis di Indonesia
Data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data  Biometrik  termasuk  kedalam  data  pribadi  yang  bersifat  spesifik  disamping data  lainnya  seperti  data  informasi  Kesehatan,  data  genetika,  catatan  kejahatan, data  anak,  data  keuangan  pribadi  dan  data  lainnya.  Sedangkan  data  yang  bersifat umum  meliputi  nama  lengkap,  jenis  kelamin,  kewarganegaraan,  agama,  status perkawinan  dan  data  pribadi  yang  dikombinasikan  untuk  mengidentifikasi seseorang.
Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP)  secara  garis  besar mengkualifikasikan  aktor  yang  terlibat  dalam  Pemrosesan  data  menjadi  4,  yaitu Subjek  data,  Pengendali  data,  Prosesor  Data  dan  Lembaga.  UU  PDP  telah mengatur  bagaimana  hak  dari  subjek  data,  kewajiban  dari  Pengendali  data  dan prosesor  data  serta  kewenangan  lembaga  dalam  penyelenggaraan  perlindungan data pribadi. Diantara 4 faktor tersebut, pengendali data dan prosesor data memiliki peranan  yang  signifikan  dalam  pemrosesan  data.  Pengendali  data  adalah  pihak yang  menentukan  tujuan  dan  kendali  pemrosesan  data  sedangkan  prosesor  data adalah pihak yang melakukan pemrosesan data atas nama pengendali data.
Kekurangan  pertama  UU  PDP  terkait  tentang  tata  cara  gugatan  dan  pengajuan ganti rugi. Pasal 12 Ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa subjek data memiliki hak untuk  menggugat  dan  meminta  ganti  kerugian.  Namun  aturan mengenai  gugatan dan  kerugian  ini  masih  belum  diatur  dengan  jelas  terkait  siapa yang  bisa  digugat apabila  terjadi  pelanggaran  atau  penyalahgunaan  data,
khususnya data biometrik. Hal tersebut didasarkan adanya perbedaan istilah antara pengendali data dan prosesor data.
Secara kedudukan prosesor data mendapatkan kewenangan secara mandatoris dari pengendali  data  untuk  melakukan  pemrosesan  data,  dengan  kata  lain  kedudukan pengendali  data  lebih  tinggi  daripada  prosessor  data  dan  tanggungjawab  gugat berada  pada  pihak  yang  memberikan  mandat  yang  dalam  hal  ini  pengendali  data. Dengan  demikian  hak  untuk  menggugat  dan  ganti  rugi  subjek  data  hanya  dapat ditujukan  kepada  pengendali  data  sehingga  pengendali  data  tidak  dapat melimpahkan  kesalahan  kepada  prosesor  data.  Selain  pengendali  data,  pihak  lain yang  dapat  digugat  dan  dimintai  ganti  kerugian  oleh  subjek  data  adalah  lembaga yang  berwenang  yang  ditugaskan  melakukan  perlindungan  data  pribadi  apabila perumusan  dan  penetapan  kebijakan  dan  strategi  Perlindungan  Data  Pribadi  yang dirancang  oleh  lembaga  tidak  mampu  untuk  dapat  melindungi  data  pribadi khususnya  data  biometrik.  Hal  ini  harusnya  perlu  dijelaskan  dalam  penjelasan Pasal  12  Ayat  (1)  atau  aturan  turunan  dari  UU  PDP.  Selain  itu,  masih  belum terdapat mekanisme pengajuan gugatan baik terhadap pengendali data yang berada di  Indonesia  maupun  pengendali  data  yang  berada  di  luar  negeri  mengingat pelanggaran  data  pribadi  khususnya  data  biometric  bersifat  cross-border  yakni dapat melampaui batasan ruang administratif suatu negara.
Kekurangan  kedua  dalam  UU  PDP  yakni  terkait  dengan  hak  subjek hukum  yang belum  terakomodir  secara  komprehensif.  Subjek  pribadi  berhak  untuk mendapatkan  alternatif  pilihan  selain  setuju  dan  tidak  setuju  dalam  pengumpulan data  pribadi.  Pasal  20  Ayat  (2)  huruf  a  pada  pokoknya  menyatakan bahwa  dalam melakukan  pemrosesan  data  pribadi  pengendali  data  wajib  mendapatkan persetujuan  yang sah secara  eksplisit  dari subjek  data. Berdasarkan Pasal  20 Ayat (2)  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  subjek  data  hanya  memiliki  dua  pilihan  yaitu setuju  dan  tidak  setuju.  Kegiatan  bisnis  memerlukan  adanya  fleksibilitas  dalam melakukan  sebuah  perjanjian  dalam  hal  ini  memerlukan  perjanjian  dalam pemrosesan  data  pribadi.  Dalam  hal  perjanjian  bisnis  yang  mensyaratkan  data biometrik, subjek data harusnya dapat memilih alternatif pilihan selain setuju atau tidak  setuju.  Hal  ini  diperlukan,  mengingat  bahwa  data  pribadi  berkaitan  dengan hak  privasi  sehingga  subjek  data  berhak  untuk  menyerahkan  atau  tidak menyerahkan data yang dimiliki kepada pihak lain.
Selain itu, dalam pengumpulan data pribadi khususnya data biometrik, pengendali data  atau  prosesor  data  memiliki  syarat  dan  ketentuan  tertentu.  Subjek  data dianggap  telah  memahami  syarat  dan  ketentuan  apabila  menyetujui.  Syarat  dan ketentuan  yang  dimaksud  pada  dasarnya  sebuah  perjanjian  elektronik  yang berbentuk  click-wrap  agreement.  Dalam  click-wrap  agreement,  subjek  data dianggap  telah  setuju  apabila  melakukan  click  pada  bagian  persetujuan  (yang biasanya berisi: I Accept, OK, I Agree, dll ).
Perjanjian  click-wrap  agreement  ini  umumnya  muncul  ketika  seseorang  ingin mengunduh  perangkat  lunak,  mendaftarkan  akun  pada  platform  tertentu,  dan sejenisnya.  Sebagai  konsekuensinya,  subjek  data  harus  mematuhi  e-contract tersebut,  namun  terdapat  masalah  di  dalamnya,  terutama  pada  Syarat  dan Ketentuan  yang  berisikan  poin-poin  yang  dapat  diartikan  sebagai  klausula eksonerasi (exemption clause) .
Tujuan  dari  klausula  eksonerasi  ini  adalah  untuk  membatasi  atau  bahkan menghapus  tanggung  jawab  yang  seharusnya  ditanggung  oleh  pihak  pengendali data.  Dalam  hal  ini,  klausula  tersebut  jelas  merugikan  pihak  konsumen  karena mereka  dipaksa  untuk  tunduk  pada  aturan  yang  berdampak  negatif  bagi  mereka, sementara sebaliknya menguntungkan pengendali data pribadi.  Tidak  adanya  Hak subjek  data  untuk  mendapatkan  alternatif  pilihan  selain  setuju  dan  tidak  setuju membuat hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan data pribadi khususnya data  biometrik  sebagaimana  yang  diperintahkan  Undang-Undang  sulit  untuk terwujud.
Kekurangan  lainnya  terkait  dengan  UU  PDP  yaitu  mengenai  lembaga.  Pada  saat artikel  ini  ditulis  (Agustus  2023),  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  (PDP)  di Indonesia  mengalami  kekurangan  terkait  lembaga  yang  bertanggung  jawab langsung  atas  penyelenggaraan  perlindungan  data  pribadi.  Pasal  58  UU  PDP menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  perlindungan  data  pribadi  dilaksanakan  oleh lembaga  yang  bertanggung  jawab  kepada  presiden.  Namun,  hingga  saat  ini, lembaga  yang  dimaksud  dalam  Pasal  58  belum  terbentuk  atau  belum  jelas keberadaannya.
Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai lembaga mana yang akan memiliki wewenang  dan  tanggung  jawab  langsung  dalam  menangani  perlindungan  data pribadi di Indonesia. Selain itu, kewenangan lembaga yang dimaksud oleh Pasal 58 memiliki  irisan  dengan  lembaga  lain  yang  juga  terlibat  dalam  pengawasan  dan perlindungan  data  pribadi,  seperti  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kemkominfo  memiliki  peran  dalam  mengawasi  kebijakan,  regulasi,  dan  standar teknis  dalam  bidang  komunikasi  dan  informatika,  yang  mencakup  aspek perlindungan  data  pribadi.  Sementara  itu,  BSSN  bertanggung  jawab  dalam mencegah, mengatasi, dan menangani ancaman siber, termasuk perlindungan data dari  serangan  siber.  ketidakjelasan  mengenai  pembagian  kewenangan  antara lembaga-lembaga  terkait  perlindungan  data  pribadi.  Hal  ini  dapat  menimbulkan tantangan  dalam implementasi dan penegakan  UU PDP,  karena lembaga-lembaga tersebut  harus  bekerja  sama  secara  efektif  untuk  melindungi  data  pribadi  dengan tepat dan efisien.
Dalam  mengatasi  kekurangan  ini,  diperlukan  langkah-langkah  konkret  untuk membentuk lembaga yang akan bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan perlindungan  data  pribadi,  sesuai  dengan  amanat  Pasal  58  UU  PDP.  Selain  itu, diperlukan  koordinasi  yang  lebih  baik  antara  lembaga-lembaga  terkait  seperti Kemkominfo,  BSSN,  dan  lembaga  yang  berwenang  nantinya  untuk  memastikan ada  pembagian  tugas  yang  jelas  dan  efisien  dalam  melindungi data  pribadi  warga negara  Indonesia.  Upaya  ini  akan  membantu  menciptakan  lingkungan  yang  lebih aman dan terpercaya dalam penggunaan data pribadi di Indonesia.

## SIMPULAN
Penggunaan  data  biometrik  dalam  kegiatan  bisnis  di  Indonesia  menghadapi  beberapa tantangan hukum. Data biometrik yang bersifat sensitif dan memiliki risiko tinggi apabila terjadi  penyalahgunaan  karena  dapat  mewakili  individu  secara  akurat.  Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat ancaman terhadap keamanan
data  biometrik  meningkat  secara  signifikan.  Penyalahgunaan  data  biometrik  dapat berdampak  bagi  perusahaan  selaku  pengendali  data  dan  juga  kepada  individu  selaku subjek  data.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  infrastruktur  hukum  yang  memadai  untuk menangani permasalahan tersebut.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  masih terdapat  beberapa  hal  krusial  yang  belum  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  tersebut seperti: aturan mengenai tata cara mengajukan gugatan ganti rugi; hak subjek data dalam pemrosesan data pribadi; dan lembaga pelaksana perlindungan data pribadi. Saran untuk mengatasi tantangan hukum terkait penggunaan data biometrik dalam kegiatan bisnis di Indonesia  meliputi  pembaruan  dan  peningkatan  UU  PDP  (Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2022)  dengan  mencakup  aspek-atribut  yang  belum  dicantumkan,  seperti  aturan mengenai  tata  cara  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dan  hak  subjek  data  dalam pemrosesan  data  pribadi.  Selain  itu,  perlu  segera  membentuk  lembaga  pelaksana perlindungan data pribadi sesuai dengan amanat Pasal 58 UU PDP untuk menangani isu perlindungan data secara keseluruhan, termasuk  data biometrik. Edukasi  dan kampanye kesadaran  tentang  pentingnya  perlindungan  data  biometrik  harus  dilakukan  kepada masyarakat  dan  pelaku  bisnis.  Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  yang  memiliki  standar keamanan yang

## DAFTAR PUSTAKA
Aguirre, E., Mahr, D., Grewal, D., Ruyter, K. De, & Wetzels, M. (2014). Unraveling the Personalization Paradox: The Effect of Information Collection and Trust-Building Strategies  on  Online  Advertisement  Effectiveness.  Journal  of  Retailing,  1–17. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2014.09.005
Anastasia,  L., & Dewi,  T. (2021). Analisis Eknomi Terhadap Hukum dalam Kegagalan Perlindunga  Data  Pribadi  Penggan  E-Commerce.  Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan Keadilan. 9(3)
Bayu  Satrio,  M.,  &  Wih  Widiatno,  M.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data Pribadi  Dalam  Media  Elektronik  (Analisis  Kasus  Kebocoran  Data  Pengguna Facebook Di Indonesia). ICA of Law, 1(1), 49–61.
Bhatnagar, S., & Mishra, N. (2021). Conventional Biometrics and Hidden Biometric: A Comparative  Study  (pp.  473–481). https://doi.org/10.1007/978-981-15-7062-9_47 Bleier, A., Goldfarb, A., & Tucker, C. (2020). Consumer privacy and the future of data-based  innovation  and  marketing.  International  Journal  of  Research  in Marketing, 37(3), 466–480. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2020.03.006
Chang, Y., Fan, S., Libaque-saenz, C. F., & Lee, H. (2018). The role of privacy policy on consumers  ’  perceived  privacy.  Government  Information  Quarterly,  April,  1–15. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.04.002
Djafar,  W.  (2019).  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia :  Lanskap,  Urgensi dan  Kebutuhan  Pembaruan.  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah Mada, 1–14
Firmansyah Putri, D. D., & Fahrozi, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen  Melalui  Pengesahan  Ruu  Perlindungan  Data  Pribadi  (Studi  Kasus  E- Commerce Bhinneka.Com)
Borneo Law Review, 5(1), 46–68. https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014
Fitriani,  E.  (Ed.).  (2022).  Kumpulan  Policy  Brief  Universitas  Indonesia  Untuk Presidensi G-20 Indonesia 2022. Universitas Indonesia
Ghoffar, A., Penelitian, P., & Pengkajian, D. A. N. (2019). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital.
Gibson, C., Kropotov, V., Lin, P. Z., Mcardle, R., Yarochkin, F., Kropotov, V., Lin, P. Z., &  Mcardle,  R.  (2023).  Leaked  Today  ,  Exploited  for  Life  Affect  Your  Future. Trend Micro Research, 65–70.
Hertianto,  M.  R.  (2021).  Sistem  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kegagalan  Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Info Artikel. Kertha Patrika, 43(1), 93– 109. Indriyani,  M.  (2017).  Perlindungan  Privasi  dan  Data  Pribadi  Konsumen Daring  Pada Online
Marketplace System. Justitia Jurnal Hukum, 1(2).
https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152 Jain,  A.  K.,  Nandakumar,  K.,  &  Ross,  A.  (2016).  50  years  of  biometric  research :
Accomplishments  ,  challenges  ,  and  opportunities.  Pattern  Recognition  Letters, 79(1), 80–105. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2015.12.013
Keyser,  A.  De,  Bart,  Y.,  Gu,  X.,  Liu,  S.  Q.,  Robinson,  S.  G.,  &  Kannan,  K.  (2021).
Opportunities  and  challenges  of  using  biometrics  for  business :  Developing  a research  agenda.  Journal  of  Business  Research,  136(December  2020),  52–62. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.07.028
Khan, N., & Efthymiou, M. (2021). The use of biometric technology at airports: The case of  customs  and  border  protection  (CBP).  International  Journal  of  Information Management Data Insights, 1(2), 100049. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100049
Kusuma, A. C., & Rahmani, A. D. (2022). Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Kebocoran  Data  Pada  Bank  Indonesia).
SUPREMASI : Jurnal Hukum, 5(1), 46–63.
https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721
Nafiaah, R. (2020). PELANGGARAN DATA DAN PENCURIAN IDENTITAS PADA ECOMMERCE.  Cyberscurity  Dan  Forensik  Digital,  3(1),  7–13.  Jurnal  JURISTIC Universitas Audi Indonesia Vol. 1, No. 2, Oktober 2021 e-ISSN: 2809-2287 Novinna,  V.  (2020).  Perlindungan  Konsumen  dari  Penyebarluasan  Data  Pribadi  oleh Pihak Ketiga : Kasus Fintech Peer To Peer Lending. Udayana Master Law Journal, 9(1), 92–110. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07
Khairun  Nisa,  Chairina.  (2022).  Islam  Studi  Literatur  Kejahatan  Siber  Pada  Sistem Perbankan Syariah Di Era 4.0. Aghniya : Jurnal Ekonomi. 4(2), 218–224
Ramadhan,  P.  S.,  Nurarif,  S.,  Syahril,  M.,  Riani,  Y.,  &  Gulo,  N.  (2022).  Teknologi Biometrik  Menggunakan  Algoritma  Eigenface  Biometric  Technology  Using Eigenface  Algorithm.  Journal  of  Computing  Engineering,  System  and  Science (CESS), 7 (January), 43–54.
Santoso,  Z.  Z.  E.,  Krisdinanto,  N.,  &  Fiesta,  B.  R.  S.  (2023).  Studi  Netnografi Interaktivitas  e-WOM pada Followers Twitter Tokopedia Pasca  Krisis Kebocoran Data Pengguna. Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(1), 1–23.
Soemitra,  A.,  &  Adlina.  (2022).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Kebocoran  Data Pada  Jasa  Keuangan  Di  Indonesia.  Jurnal  Insitusi  Politeknik  Ganesha  Medan Juripol, 5, 288–303.
Thalib,  E.  F.,  Putu,  N.,  &  Meinarni,  S.  (2019).  Tinjauan  yuridis  mengenai  marketplace berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Ius:  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan, 7(2), 195–206. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622
Vidiana  Girinda  Wardani,  Hedi  Pudjo  Santosa,  D.  S.  (2023).  Pengaruh  Terpaan  Berita Kebocoran  Data  Penduduk  dan  Terpaan  Negative  E-Word  of  Mouth  di  Media Sosial
Terhadap  Tingkat  Kepercayaan  Masyarakat  Pada  Pemerintah  Pusat  dalam  Menangani Kasus Kebocoran Data. Jurnal Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro, 11(1), 1–10.
Wang,  F.,  &  Filippi,  P.  De.  (2020).  Self-Sovereign  Identity  in  a  Globalized  World :
Credentials-Based  Identity  Systems  as  a  Driver  for  Economic  Inclusion. Hypothesis and Theory, 2(January), 1–22. https://doi.org/10.3389/fbloc.2019.00028
Weitzberg,  K.,  Cheesman,  M.,  &  Martin,  A.  (2021).  Between  surveillance  and recognition : Rethinking digital identity in aid.
https://doi.org/10.1177/20539517211006744
Wijayanti,  A.  A.,  Ariawan,  I.  G.  K.,  &  Udayana,  H.  U.  (2021).  Upaya  Perlindungan Terhadap  Identitas Para  Pihak Dalam Praktik Cyber Notary. Acta  Vomitas Jurnal Hukum  Kenotariatan,  06(03),  679–  695. https://doi.org/10.17977/um019v4i1p29- 36