## Menentukan Prioritas Penanganan Ruas Jalan Nasional di Pulau Bangka

## Raymond Benardus Munthe
Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komplek Perkantoran Dan Pemukiman Terpadu Air Itam, Pangkalpinang E-mail: ray87_smile@yahoo.com

## Bagus Hario Setiadji
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl.Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: bhsetiadji@yahoo.com

## Suseno Darsono
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl.Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: sdarsono@hotmail.com

## Abstract
National  road  are  crucial  to  the  economy  and  it  spurs  the  economic  development  potential  of  the  area contained  in  the  province  of  Bangka  Belitung  Archipelago.  National  road  lines  is  the  busiest  traffic  lane linking  inter-cities/regencies  in  Bangka  Island  requires  maximum  handling  but  the  ability  of  the  central government  in  providing  funding  is  very  limited.  Prioritization  of  road  handling  must  be  done  evenly  as needed so that the purpose of the existence of these roads remains unfulfilled. The purpose of this study was to  determine  the  priority  handling  of  national  road  Lines  in  Bangka  Island  by  the  method  of  Analytical Hierarchy  Process  (AHP)  using  6  (six)  criteria.  Data  results  of  the  questionnaire  showed  that  of  6  (six) criteria  taken  in  this  study  namely  accessibility  (19.3%)  is  the  most  dominant  criteria.  Followed  mobility (17.6%),  the  condition  of  roads  (17.1%),  current  road  segment  (16.3%),  the  development  of  regional (15.9%), and Economic of Gross Regional Domestic Product (13.8%). By entering the 6 (six) criteria to 21 segments,  the  roads  segment  that  became  the  priority  of  road  handling  is  Sungailiat  –  Boundary  of Pangkalpinang  followed Tanjung Gudang - Lumut, and the next successive.
Keywords: Priority, Road maintenance, Analytical Hierarchy Process (AHP).

## Abstrak
Jalan  nasional  sangat  berperan  penting  bagi  perekonomian  dan  memacu  pengembangan  potensi  ekonomi daerah  di  provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Ruas  jalan  nasional  merupakan  jalur  lalu  lintas  yang menghubungkan antar  kota/kabupaten  di  Pulau  Bangka  mengharuskan  penanganan  jalan  secara  maksimal namun  kemampuan  pemerintah  pusat  dalam  menyediakan  dana  sangat  terbatas.  Penentuan  prioritas penanganan  ruas  jalan  harus  dilakukan  secara  merata  sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga  tujuan  dari keberadaan  jalan  tersebut  tetap  terpenuhi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menentukan  prioritas penanganan  Jalan  nasional  di  Pulau  Bangka  dengan  metode  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP) menggunakan  6  (enam)  kriteria.  Data  hasil  kuesioner  menunjukkan  bahwa  dari  6  (lima)  kriteria  yang diambil  dalam  penelitian  ini  yakni  aksesibilitas  (19,3%)  merupakan  kriteria  yang  paling  dominan.  Diikuti fungsi  mobilitas  (17,6%),  kondisi  ruas  jalan  (17,1%),  arus  lalu  lintas  (16,3%),  pengembangan  wilayah (15,9%),  dan  ekonomi  menurut  produk  domestik  regional  bruto  (13,8%).  Dengan  memasukkan  6  (enam)
kriteria  tersebut  terhadap  21  ruas,  ruas  jalan  yang  menjadi  prioritas  pertama  adalah  Sungailiat  –  Batas Kota Pangkalpinang diikuti ruas jalan Tanjung Gudang - Lumut dan seterusnya.
Kata-kata Kunci: Prioritas, Penanganan jalan, Analytical Hierarchy Process (AHP)

## Pendahuluan
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  merupakan salah  satu    provinsi  muda  di  Indonesia  dimana secara  resmi  terbentuk  sesuai  dengan  Undang- Undang  No.  27  Tahun  2000  pada  tanggal  21 November  2000.  Sebagai  wilayah  yang  sedang berkembang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai  permasalahan  yang  hampir  sama dengan  provinsi  lain  yang  ada  di  Indonesia  yaitu kurang  meratanya  pembangunan  di  setiap  daerah khususnya  pengembangan  infrastruktur  jalan. Belum  meratanya  pembangunan  yang  dilakukan mengakibatkan  terjadinya  kesenjangan  wilayah ( regional  disparity )  baik  dari  sisi  sosial,  ekonomi, budaya,  dan  pendidikan.  Beberapa  kendala  utama yang  dihadapi  dalam  penanganan  jaringan  jalan antara  lain  adalah  luasnya  wilayah  yang  harus ditangani,  pusat-pusat  komunitas  yang  tersebar, distribusi  penduduk  dan  sumber  daya  ekonomi yang tidak merata, dan pola pikir masyarakat yang masih bersifat kedaerahan.
Menurut  Surat  Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009, panjang ruas jalan nasional khususnya di Pulau Bangka adalah 356,13 Km.  Selama  ini  program  penanganan  jalan nasional  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung hanya  didasarkan  pada  tingkat  kerusakan  kondisi jalan  dan  masa  pelayanan  jalan  setelah  dilakukan pemeliharaan  berkala  atau  peningkatan  jalan sebelumnya.  Dalam  penentuan  kebijakan  dalam prioritas  penanganan  jalan  nasional,  kriteria- kriteria yang digunakan saat ini sebagai pertimbangan  belum  mewakili  secara  keseluruhan permasalahan yang ada di lapangan.
Dengan  semakin  meningkatnya  tingkat  volume kendaraan  dan  umur  pelayanan,  jaringan  jalan cenderung  mengalami  penurunan  kondisi  yang dapat  dilihat  dari  tingkat  kerusakan  pada perkerasan  jalan  tersebut.  Agar  tingkat  kerusakan jalan  dapat  diminimalkan  dan  layak  digunakan oleh  pengguna  jalan,  jaringan  jalan  tersebut  perlu dikelola  agar  dapat  berfungsi  dengan  baik  untuk masa pelayanan yang panjang.
Keterbatasan  anggaran  yang  tersedia  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan penanganan  tiap  ruas  jalan  nasional  yang  ada  di Pulau  Bangka.  Selain  itu,  ketersediaan  sumber daya  manusia  dan  peralatan-peralatan  yang
terbatas  juga  mempengaruhi  kinerja  pemerintah dalam kegiatan pemeliharaan tersebut.
Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  kebijakan  dan perencanaan  yang  efektif  dari  pemerintah  dalam penanganan  infrastruktur  jaringan  jalan  baik pemerintah  pusat  maupun  daerah  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Pemerintah  sebagai pengguna anggaran perlu menentukan perencanaan yang  tepat  dalam  prioritas  penanganan  jalan  agar jaringan  jalan  berfungsi  dengan  baik  dalam meningkatkan perkembangan wilayah.
Untuk  menjamin  tersedianya  pelayanan  publik bagi  masyarakat,  maka  berdasar  pasal  3  ayat  3 Peraturan  Pemerintah  No.25/2000  bahwa  daerah wajib  melaksanakan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM).  Dalam  hal  ini  standar  pelayanan  minimal merupakan  kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat (pasal  2  ayat  4  butir  b).  Dengan  kata  lain  bahwa untuk  setiap  bidang  pelayanan  harus  ditetapkan suatu standar oleh Departemen Teknis terkait yang wajib dilaksanakan oleh daerah
Standar  Pelayanan  Minimal  ini  dikembangkan dalam  sudut  pandang  publik  sebagai  pengguna jalan,  dimana  ukurannya  merupakan  common indikator  yang  diinginkan  oleh  pengguna.  Ada  3 (tiga)  keinginan  dasar  para  pengguna  jalan,  yang kemudian dikembangkan  menjadi dasar penentuan SPM yakni:
1. Kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang).
2. Tidak macet (lancar setiap waktu).
3. Dapat  digunakan  sepanjang  tahun  (tidak  banjir waktu musim hujan).
Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Mengetahui  parameter-parameter  apakah  yang perlu dipertimbangkan dalam prioritas penanganan jalan nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
b. Menentukan  ruas  jalan  nasional  mana  saja  di Pulau  Bangka  yang  diprioritas  untuk  dilakukan penanganan jalan.

## Metode Penelitian

## Proses penelitian
Proses  pelaksanaan  penelitian  yang  dilakukan adalah sebagai Gambar 1:
1. Memasukkan data dari kuesioner Hasil kueisoner yang diperoleh akan dikumpulkan  dan  dimasukkan  ke  dalam  tabel- tabel  yang  kemudian  akan  diolah  menjadi bahan perhitungan berikutnya.
2. Melakukan  perhitungan  pembobotan  pada kriteria. Melakukan perhitungan pemobotan pada kriteria, dan alternatif pada tiap tingkat hierarki sesuai dengan rumus-rumus perhitungan metode  AHP.  Rumus  dan  cara  perhitungannya dijelaskan  pada  landasan  teori  dan  pengolahan data.  Perhitungan  ini  akan  menghasilkan tingkat  bobot  kepentingan  tiap  kriteria,  dan alternative.
3. Pengujian konsistensi Pada tahap ini dilakukan perhitungan konsistensi  kepada  bobot  setiap  kriteria  dan alternatif.  Pengujian  konsistensi  dilakukan untuk  mengetahui  apakah  data-data  yang diperoleh  memang  layak  untuk  dikelola  dan hasil  yang  diperoleh  layak  juga  untuk digunakan  dan  diterapkan.  Jika  hasil  uji  yang diperoleh  tidak  konsisten,  maka  langkah selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  mengulang kembali hasil perhitungan dengan tepat.
4. Pembobotan terhadap masing-masing kriteria Setelah menganalisis kuesioner yang merupakan  sumber  data  primer  dari  responden secara  langsung  dengan  metode Analitycal Hierarchy  Process (AHP),  diperoleh  tingkat kepentingan  terhadap  masing-masing  kriteria yang  mana  dianggap  paling  mempengaruhi dalam  menentukan  prioritas  pemeliharaan jalan.  Kemudian  dilakukan  penilaian  atau skoring  berdasarkan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  instansi  terkait  ataupun survey secara  langsung  untuk  dianalisis  menurut kondisi rill masing-masing ruas jalan.
5. Analisis sensitivitas Analisis  sensitivitas  pada  AHP  dapat  terjadi untuk  memprediksi  keadaan  apabila  terjadi perubahan  yang  cukup  besa,  misalnya  terjadi perubahan  bobot  prioritas  karena  adanya perubahan  kebijaksanaan  sehingga  muncul usulan  pertanyaan  bagaimana  urutan  prioritas alternatif  yang  baru  dan  tindakan  apa  yang perlu dilakukan.
6. Uji realibilitas dan validitas Uji  validitas bertujuan  untuk  melihat  apakah instrumen (alat ukur) yang digunakan valid atau memang  sesuai  dengan  variabel  yang  diukur. Instrumen  yang  valid  berarti  alat  ukur  yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur)
itu valid. Valid berarti  instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya  diukur,  sedangkan  uji  realibilitas digunakan  untuk  mengetahui  konsistensi  alat ukur,  apakah  alat  pengukur  yang  digunakan dapat  diandalkan  dan  tetap  konsisten  jika pengukuran  tersebut  diulang.  Dalam  hal  ini, pengujian realibilitas dan validitas akan dibantu dengan  alat  yaitu Statistical  Package  For Social Science (SPSS) 17.
7. Analisa masalah Dari  hasil  pengolahan  data,  akan  memberikan hasil  urutan  ruas  jalan  yang  menjadi  prioritas pemeliharaan  dengan  menggunakan  metode pengambil  keputusan  AHP.  Hasil  yang  di dapatkan  akan  berbeda  –  beda  dari  setiap pengambil    keputusan  karena  persepsi  yang berbeda  dari  setiap  manusia.  Maka  dari  itu diberikan  bobot  yang  berbeda  beda  antara jawaban responden dimana bobot para responden  di  tentukan  dengan  pengolahan  cara matematis.
8. Kesimpulan Hasil  dari  AHP,  akan  didapatkan  tingkat kriteria  dan  sub  kriteria  yang  menurut responden  memiliki  pengaruh  dari  yang terbesar  sampai  yang  terkecil.  Dari  analisa tersebut akan digabungkan dengan hasil analisa data  sekunder  untuk  masing-masing  ruas  jalan nasional yang menjadi pertimbangkan, kemudian  dilakukan  perangkingan  terhadap ruas-ruas jalan nasional untuk menjadi prioritas penangan  terlebih  dahulu  yang  dilakukan  oleh Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.
9. Selesai
Langkah  awal  yang  dilakukan  adalah  melakukan wawancara  dan  tanya  jawab  terlebih  dahulu terhadap pihak-pihak terkait/pakar yang pekerjaannya  berhubungan  langsung  dengan  topik yang  ingin  dibahas  sehingga  mendapat  informasi awal  untuk  melanjutkan  kegiatan  pengumpulan data  selanjutya.  Pengumpulan  data  selanjutnya adalah  dengan  cara  pembagian  kuesioner  terhadap pihak-pihak  yang  berpengaruh  untuk  mengambil keputusan dalam penentuan prioritas pemeliharaan jalan  nasional.  Pemilihan  dilakukan  berdasarkan kriteria  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya  dan kemudian akan dibandingkan tingkat kepentingannya  yang  disusun  di  dalam  form kuesioner  dan  diberikan  pilihan  nilai  kepentingan bobot antar kriteria tersebut serta juga dibandingkan dengan pemilihan penentuan prioritas pemeliharaan jalan nasional.

## Gambar 1. Alir penelitian
Selanjutnya  kuesioner  yang  selesai  dibuat,  segera disebarkan  kepada  para  pengambil  keputusan, kemudian  hasil  dari  kuesioner  tersebut  akan menjadi  bahan  pengolahan  dan  perhitungan  untuk metode AHP.
Analytical Hierarchy Process (AHP)
Menurut Saaty , 1993, proses pengambilan keputusan  pada  dasarnya  adalah  memilih  suatu
alternatif.  Peralatan  utama  AHP  adalah  sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia.  Dengan  hirarki,  suatu  masalah  kompleks dan  tidak  terstruktur  dipecahkan  ke  dalam kelompok-kelompoknya  dan  kemudian  kelompok- kelompok  tersebut  diatur  menjadi  suatu  bentuk hirarki.
Penyusunan kuesioner yang digunakan Identifikasi masalah
Tujuan penelitian: Mencari kriteria dan ruas jalan nasional yang menjadi pertimbangan dalam prioritas penanganan jalan Fakta di lapangan Kajian pustaka Mulai Pengumpulan data
Data primer: Wawancara terhadap ahli/pakar dalam mencari informasi dan masukan dalam penentuan kriteria Pemilihan kriteria digunakan Data Sekunder: 1.  Data inventarisasi jalan 2.  Data kondisi jalan & foto- foto survai
3.  LHR dan kecepatan waktu tempuh minimum kendaraan
4.  Data Statistik dari BPS
5.  Data luas wilayah.
6.  Data jumlah dan penyebaran penduduk
7.  Data pertumbuhan jumlah penduduk.
8.  Data pertumbuhan lalu
lintas. 9.  Peta jaringan jalan nasional 10. Penelitian terdahulu yang sejenis Tidak Pengolahan hasil kuesioner
Penentuan bobot relatif antara kriteria Analisis pembobotan dengan metode AHP Perbandingan urutan prioritas metode AHP dengan pemerintah Kesimpulan dan saran Analisis skala prioritas Selesai Uji konsistensi (CR < 0,1) Ya Penyebaran kuesioner

## Langkah-langkah dalam metode AHP meliputi:
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
2. Membuat  struktur  hirarki  yang  diawali  dengan tujuan  umum,  dilanjutkan  dengan  subtujuan- subtujuan,  kriteria  dan  kemungkinan  alternatif- alternatif  pada  tingkatan  kriteria  yang  paling bawah.
3. Membuat  matriks  perbandingan  berpasangan yang  menggambarkan  kontribusi  relatif  atau pengaruh  setiap  elemen  terhadap  masing- masing  tujuan  atau  kriteria  yang  setingkat  di atasnya.  Perbandingan  dilakukan  berdasarkan judgment dari  pengambil  keputusan  dengan menilai  tingkat  kepentingan  suatu  elemen dibandingkan terhadap elemen yang lainnya.
4. Melakukan perbandingan berpasang-an sehingga diperoleh judgment seluruhnya n [( n – 1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.
5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya.  Jika  tidak  konsisten  maka pengambilan data diulangi.
6. Mengulangi  langkah  3,  4,  dan  5  untuk  seluruh tingkat hirarki.
7. Menghitung  vektor  eigen  dari  setiap  matriks perbandingan  berpasangan.  Nilai  vektor  eigen merupakan  bobot  setiap  elemen.  Langkah  ini untuk  mensintesis judgment dalam  penentuan prioritas  elemen-elemen  pada  tingkat  hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
8. Memeriksa  konsistensi  hirarki.  Jika  nilainya lebih  dari  10  persen  maka  penilaian  data judgment harus diperbaiki.
Dalam  penelitian  ini,  kriteria  yang  digunakan dalam  penentuan  prioritas  penanganan  jalan nasional di Pulau Bangka adalah :

## 1. Kriteria aksesibilitas
Aksesbilitas  adalah  suatu  ukuran  kemudahan  bagi pengguna  jalan  untuk  mencapai  suatu  pusat kegiatan  (PK)  atau  simpul-simpul  kegiatan  di dalam  wilayah  yang  dilayani  jalan.  Dalam  kriteria aksesibilitas,  data  yang  digunakan  adalah  panjang jalan  dalam  satuan  kilometer  dan  luas  wilayah berdasarkan  tiap  kecamatan  untuk  masing-masing ruas  jalan  dalam  satuan  kilometer  persegi.  Dalam proses  skoring,  penilaian  yang  digunakan  dalam kriteria aksesibilitas ada pada Tabel 1.
Indeks  aksesibilitas  jalan  yang  termasuk  kategori memenuhi adalah lebih besar 1,5 km/km 2 . Artinya wilayah  dengan  luas  1  km 2 terdapat  jalan sepanjang 1,5 km yang melayani wilayah tersebut. Untuk  Indeks  Aksesibilitas  lebih  besar  dari  1,5 km/km 2 diberikan  skor  1.  Sementara  itu,  untuk
wilayah dimana dalam wilayah dengan luas 1 km 2 , hanya  terdapat  jalan  maksimal  sepanjang  0,5  km yang  melayani  wilayah  tersebut  akan  diberikan skor 4. Untuk wilayah yang memiliki panjang jalan yang  rendah  akan  diprioritaskan  untuk  dilakukan penangan  jalan  untuk  meningkatkan  Indeks Aksesibilitas di wilayah tersebut.

## Tabel 1. Penilaian skor untuk kriteria aksesibilitas
No Indeks aksesibilitas / IA (km/km 2 ) Skor 1 IA > 1,5 1 2 1 ≤ IA ≥ 1,5 2 3 0,5 < IA ≥ 1 3 4 0 ≤ IA ≥ 0,5 4

## 2. Kriteria mobilitas
Mobilitas  adalah  ukuran  kualitas  pelayanan  jalan yang  diukur  oleh  kemudahan  per  individu masyarakat  melakukan  perjalanan  melalui  jalan untuk  mencapai  tujuannya.  Data  yang  dibutuhkan dalam  kriteria  mobilitas  ini  adalah  panjang  jalan dalam  kilometer  dan  jumlah  penduduk  yang dilayani  untuk  masing-masing  ruas.  Dalam  proses skoring,  penilaian  yang  digunakan  dalam  kriteria mobilitas adalah:

## Tabel 2. Penilaian skor untuk kriteria mobilitas
No Indeks mobilitas / IM (km/1000 orang) Skor 1 IM > 5 1 2 3 ≤ IM ≥ 5 2 3 1,5 < IM ≥ 3 3 4 0 ≤ IM ≥ 1,5 4
Indeks  mobilitas  jalan  yang  termasuk  kategori memenuhi  adalah  lebih  besar  5  km/1000  orang. Artinya  jalan  dengan  panjang  jalan  5  kilometer dalam  melayani  1000  orang  untuk  ruas  jalan tersebut. Untuk indeks aksesibilitas lebih besar dari 5  km/1000  orang  diberikan  skor  1.  Sementara  itu, untuk  wilayah  dimana  dengan  panjang  1,5  Km hanya  mampu  melayani  1000  orang    maka  akan diberikan skor 4.
3. Kriteria arus lalu lintas
Derajat  kejenuhan  (DS)  menjadi  parameter  dalam penilaian  terhadap kondisi  arus lalu lintas. Derajat kejenuhan  adalah  perbandingan  arus  lalu  lintas terhadap  kapasitas.  Ini  merupakan  indikator  suatu ruas  jalan  dikatakan  baik  atau  buruk,  berdasarkan asumsi  jika  ruas  jalan  makin  dekat  dengan kapasitasnya  kemudahan  bergerak  makin  terbatas. Setelah  volume  dihitung  dalam  menggunakan satuan mobil penumpang per jam/smp yang sesuai, maka  berdasarkan  definisi  derajat  kejenuhan,  DS
dihitung  dengan  membagi  nilai  volume  kendaraan (Q)  dalam  satuan  smp/jam  dengan  kapasitas  (C) dalam satuan smp/jam.
Tabel 3. Penilaian skor untuk kriteria arus lalu lintas
No Derajat kejenuhan /DS Skor Keterangan 1 0,21 – 0,44 1 Arus stabil, tetapi kecepatan operasi masih normal 2 0,45 – 0,74 2 Arus masih stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan 3 0,75 – 0,84 3 Arus mulai tidak stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan 4 0,85 – 1,00 4 Arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti
4. Kriteria kondisi ruas jalan
Data  kekasaran  perkerasan  ( roughness )  diperoleh dari  survei  memakai  alat Roughmeter NAASRA dan  memberikan  nilai International  Roughness Index (IRI)  yang  menjadi  parameter  untuk melakukan  penilaian  kondisi  perkerasan  secara fungsional.  Data  kondisi  permukaan  perkerasan diperoleh  berdasarkan  survei  visual  setiap  100 meter  dengan  menggunakan  form  survei  standar Bina  Marga.  Hasil  survei  diolah  berdasarkan Manual  Bina  Marga,  untuk  menghasilkan  nilai Surface Distress Index (SDI).
Setelah  mengetahui  nilai  rata-rata International Roughness  Index (IRI) dan Surface  Distress  Index (SDI),  dilakukan  penentuan  kondisi  ruas  jalan tersebut sesuai dengan Tabel 4.

## Tabel 4. Penilaian skor untuk kriteria kondisi ruas jalan
No  Kondisi ruas jalan Skor 1 Baik 1 2 Sedang 2 3 Rusak Ringan 3 4 Rusak Berat 4 5. Kriteria pengembangan wilayah Dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diputuskan beberapa aspek yang disepakati  untuk  program  kerja  lima  tahun mendatang untuk dikembangkan di tiap-tiap daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan  sosial.  Adapun  aspek-aspek  yang menjadi  prioritas  dalam  pengembangan  wilayah yaitu pengembangan  wilayah pariwisata, pertanian dan  perkebunan,  revitalisasi  pelabuhan,  dan pertambangan.  Untuk  mendukung  meningkatkan perkembangan  daerah  yang  dijadikan  prioritas dalam pengembangan wilayah, diperlukan infrastruktur jalan yang memadai.
6. Kriteria  ekonomi  menurut  produk  domestik regional bruto (PDRB)
PDRB  menjadi  salah  satu  indikator  penting  untuk mengetahui  kondisi  perekonomian  suatu  wilayah dalam  satu  periode  tertentu.  PDRB  atas  dasar harga  berlaku  (ADHB)  menggambarkan  nilai tambah  bruto  barang  dan  jasa  akhir  yang dihasilkan  oleh  seluruh  unit  ekonomi  berdasarkan harga  pada  setiap  tahun.  Penentuan  skoring berdasarkan  produk  domestik  regional  bruto adalah  ruas  jalan  yang  terletak  pada  wilayah kabupaten/kota yang memiliki tingkat  PDRB yang rendah  akan  lebih  diprioritaskan  daripada  tingkat PDRB yang tinggi.
Tabel 5. Penilaian skor untuk kriteria pengembangan wilayah
No  Prioritas pengembangan wilayah Cangkupan aspek Skor 1  Pengembangan pariwisata 1 1 2  Revitalisasi pelabuhan 2 2 3  Pengembangan pertanian dan perkebunan 3 3 4  Revitalisasi pertambangan 4 4
Tabel 6. Penilaian skor untuk kriteria ekonomi menurut produk domestik regional bruto
No Nilai PDRB (Rp) Skor 1  PDRB > 7.500.000.000 1 2  5.000.000.000 ≤ PDRB ≤ 7.500.000.000 2 3  2.500.000.000 ≤ PDRB ≤ 5.000.000.000 3 4  PDRB < 2.500.000.000 4
Selain itu, data sekunder yang digunakan adalah:
1. Data  inventarisasi  jalan  berupa  lebar  jalan, kelas jalan, dan panjang jalan.
2. Data  kondisi  jalan  berupa  kondisi  jalan  (IRI dan  SDI),  data  lalu  lintas  harian  rata-rata (LHR), data kecepatan rata-rata
3. Data  luas  wilayah  tiap  kabupaten/kota,  luas wilayah, dan peta ruas jalan nasional.
4. Data jumlah dan penyebaran penduduk
5. Data rencana pengembangan wilayah menurut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Data produk domestik regional bruto (PDRB)

## Populasi
Dalam  penelitian  itu,  populasi  yang  dipilih merupakan orang yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan bekerja khusus di bidang jalan dan jembatan serta memiliki peran dalam pengambilan keputusan  untuk  penentuan  kegiatan  pemeliharaan jalan  nasional  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung.  Jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini berjumlah tiga puluh tujuh orang.

## Teknik sampling
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih  responden atau informan yang memiliki pekerjaan ataukeahlian yang bergerak di bidang pemeliharaan  jalan  serta  turut  dalam  memberi masukan  atau  pengambilan  keputusan  dalam penentuan  kegiatan pemeliharaan jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Wahana (1996)  dalam Kurniasari (2005), penentuan  jumlah  sampel  dalam  penelitian menggunakan rumusan sebagai berikut:
......................................................   (1)
dimana:
n  = jumlah sampel/ responden
N  = jumlah populasi D  = derajat kecermatan (level of significance)
Dalam  studi  ini,  derajat  kecermatan  yang  diambil adalah  10%,  hal  ini  menunjukkan  tingkat kecermatan studi dapat dikategorikan cermat untuk tingkat  kepercayaan  90%.  Dalam  penelitian  ini, populasi  yang  digunakan  adalah  populasi  terbatas yaitu  37  orang.  Jumlah  responden  yang  diambil adalah:

## Analisis dan Pembahasan

## Uji validitas
Uji  validitas bertujuan  untuk  melihat  apakah instrumen  (alat  ukur)  yang  digunakan  valid  atau memang  sesuai  dengan  variabel  yang  diukur. Instrumen  yang  valid  berarti  alat  ukur  yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid.  Valid  berarti   instrumen  tersebut  dapat digunakan  untuk  mengukur  apa  yang  seharusnya diukur.  Dari  rekapitulasi  jawaban  dari  responden, kemudian  dengan  alat  bantu  SPSS  17  didapatkan corrected item-total correlation /r hitung. Berdasarkan  tabel  nilai-nilai  r product  moment , maka r tabel = 0,4329. Bila r hitung > r tabel maka kuesioner yang digunakan termasuk kategori valid, sedangkan  jika  r  hitung  <  r  tabel,  maka  kuesioner yang digunakan termasuk kategori tidak valid. Dari hasil  perhitungan  di  atas,  maka  hasil  uji  validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7.

## Uji realibilitas
Data  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  merupakan variable atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan realibel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang terhadap  pernyataan  adalah  konsisten  atau  stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan yang menyangkut  konsistenan  jawaban  jika  diujikan berulang  pada  sampel  yang  berbeda.  Program SPSS  memberikan  fasilitas  untuk  mengukur realibilitas untuk uji statistik Cronbach Alpha.
Bila Cronbach Alpha (α) > r tabel, maka kuesioner yang digunakan termasuk kategori signifikan/reliabel.  Sedangkan  jika  Cronbach Alpha  (α)  <  r  tabel,  maka  kuesioner  yang digunakan  termasuk  tidak  signifikan/reliabel.n Dalam  penelitian  ini,  nilai  Cronbach  Alpha  (α) 0,507  >  r  tabel  (0,4329)  berarti  kriteria  yang digunakan reliable/signifikan.
Dari  hasil  kuisioner  diperoleh  hasil  perbandingan dalam  bentuk  matriks  perbandingan  berpasangan antara  kriteria-kriteria  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebagaimana pada Tabel 8.

## Tabel 7. Hasil uji validitas
No Kriteria R hitung  R tabel  Keterangan 1  Aksesibilitas 0,575 0,4329 Valid 2  Mobilitas 0,575 0,4329 Valid 3  Arus lalu lintas 0,530 0,4329 Valid 4  Kondisi ruas jalan 0,474 0,4329 Valid 5  Pengembangan wilayah 0,487 0,4329 Valid 6  Ekonomi menurut produk domestik regional bruto 0,591 0,4329 Valid
Tabel 8. Matriks perbandingan berpasangan kriteria terhadap tujuan Kriteria  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 1 1,64  1,28  1,20  0,78 1,25 K2 0,61 1 1,32  1,07  1,55 1,06 K3 0,78  0,76 1 1,12  1,33 1,03 K4 0,83  0,93  0,90 1 1,13 1,55 K5 1,28  0,65  0,75  0,89 1 1,40 K6 0,80  0,94  0,97  0,64  0,72 1 Keterangan: K1  =  kriteria aksesibilitas K2  =  kriteria mobilitas K3  =  kriteria arus lalu lintas jalan
K4  =  kriteria kondisi ruas jalan K5  =  pengembangan wilayah K6  =  ekonomi menurut produk domestik regional bruto
Untuk  model  AHP  matrik  perbandingan  dapat diterima  jika  nilai  ratio  konsisten  tidak  lebih  dari 10%  atau  sama  dengan  0,1.  Karena  nilai  CR  = 0,0011  <  0,1  maka  matriks  perbandingan  dapat diterima/konsisten.

## Tabel 9. Rekapitulasi bobot kriteria secara keseluruhan responden
No Kriteria Bobot 1 Aksesibilitas (K1) 0,193 2 Mobilitas (K2) 0,176 3 Arus lalu lintas (K3) 0,163 4 Kondisi ruas jalan (K4) 0,171 5 Pengembangan wilayah (K5) 0,159 6 Ekonomi menurut produk domestik regional bruto (K6) 0,138

## Proses skoring alternatif berdasarkan variabel
Setelah  menganalisis  kuesioner  yang  merupakan sumber data primer dari responden secara langsung dengan metode AHP, diperoleh tingkat kepentingan terhadap  masing-masing kriteria  yang mana  dianggap  paling  mempengaruhi  dalam menentukan  prioritas  pemeliharaan  jalan.  Dalam penelitian ini, urutan kriteria yang dianggap paling mempengaruhi  yaitu  kriteria  aksesibilitas,  kriteria mobilitas,  kriteria  kondisi  ruas  jalan,  kriteria  arus lalu  lintas  jalan,  kriteria  pengembangan  wilayah, dan  kriteria  ekonomi  menurut  produk  domestik regional bruto.
Dalam  menentukan  prioritas  penangan  ruas  jalan, pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  menggunakan penilaian  terhadap  kondisi  kemantapan  jalan  yang diperoleh dari nilai International  Roughness Index (IRI) dan nilai SDI serta tingkat derajat kejenuhan (DS).  Berikut  adalah  Tabel  11  yang  merupakan perbandingan  hasil  prioritas  penanganan  jalan antara  metode  AHP  dengan  penilaian  dari pemerintah.  Dari  hasil  penilaian  tersebut,  Satuan Kerja  Perencanaan  dan  Pengawasan  Jalan  dan Jembatan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung memiliki  prioritas  yang  berbeda  dengan  hasil  dari metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 10. Total skoring untuk tiap ruas jalan dengan metode analytical hierarchy process
Prioritas Nama ruas jalan Total bobot 1 Jalan Sudirman Pangkalpinang (No. Ruas 009.11.K) 0,65 2 Jalan Yos Sudarso Pangkalpinang (No. Ruas 009.12.K) 0,61 3 Jalan Sungailiat-Batas Kota Pangkalpinang (No. Ruas 009) 0,57 4 Jalan Air Bara-Toboali (No. Ruas 014) 0,56 5 Jalan Depati Ukur/Jalan Mentok Pangkalpinang (No. Ruas 006.11.K) 0,64 6 Jalan Tanjung Kelian-Ibul (No. Ruas 001) 0,69 7 Jalan Namang-Koba (No. Ruas 011) 0,60 8 Jalan Batas Kota Pangkalpinang-Namang (No. Ruas 010) 0,68 9 Jalan Ibul-Kelapa (No. Ruas 002) 0,73 10 Jalan Lumut-Sungailiat (No. Ruas 008) 0,69 11 Jalan Toboali-Sadai (No. Ruas 015) 0,77 12 Jalan Puding Gebak-Puding Besar (No. Ruas 005) 0,63 13 Jalan Tanjung Gudang-Lumut (No. Ruas 007) 0,68 14 Jalan Puding Besar-Batas Kota Pangkalpinang (No. Ruas 006) 0,72 15 Jalan Mayor Syafri Pangkalpinang (No. Ruas 010.11.K) 0,60 16 Jalan Mesjid Jami’ Pangkalpinang (No. Ruas 006.12.K) 0,60 17 Jalan Soekarno-Hatta Pangkalpinang (No. Ruas 012.K) 0,68 18 Jalan Koba-Batas Kabupaten (Bangka Tengah/Selatan) (No. Ruas 012) 0,60 19 Jalan Batas Kabupaten (Bangka Tengah/Selatan)-Air Bara (No. Ruas 013) 0,64 20 Jalan Batas Kabupaten (Bangka/Bangka Barat)-Puding Gebak (No. Ruas 004) 0,72 21 Jalan Kelapa-Batas Kabupaten (Bangka/Bangka Barat) (No. Ruas 003) 0,72
Tabel 11. Perbandingan hasil prioritas penanganan jalan antara metode AHP dengan penilaian dari pemerintah
Prioritas Metode AHP Prioritas Penilaian dari pemerintah 1 Jalan Sungailiat-Batas Kota Pangkalpinang (No. Ruas 009) 1 Jalan Sungailiat-Batas Kota Pangkalpinang  (No. Ruas 009) 2 Jalan Tanjung Gudang-Lumut (No. Ruas 007) 2 Jalan Yos Sudarso Pangkalpinang (No. Ruas 009.12.K) 3 Jalan Batas Kota Pangkalpinang-Namang (No. Ruas 010) 3 Jalan Tanjung Gudang-Lumut   (No. Ruas 007) 4 Jalan Air Bara-Toboali (No. Ruas 014) 4 Jalan Batas Kota Pangkalpinang-Namang (No. Ruas 010) 5 Jalan Toboali-Sadai (No. Ruas 015) 5 Jalan Lumut-Sungailiat (No. Ruas 008) 6 Jalan Lumut-Sungailiat (No. Ruas 008) 6 Jalan Puding Besar-Batas Kota Pangkalpinang (No. Ruas 006) 7 Jalan Puding Besar-Batas Kota Pangkalpinang (No. Ruas 006) 7 Jalan Mesjid Jami’ Pangkalpinang (No. Ruas 006.12.K) 8 Jalan Mesjid Jami’ Pangkalpinang (No. Ruas 006.12.K) 8 Jalan Air Bara-Toboali (No. Ruas 014) 9 Jalan Namang-Koba (No. Ruas 011) 9 Jalan Namang-Koba (No. Ruas 011) 10 Jalan Yos Sudarso Pangkalpinang (No. Ruas 009.12.K) 10 Jalan Tanjung Kelian-Ibul (No. Ruas 001) 11 Jalan Tanjung Kelian-Ibul (No. Ruas 001) 11 Jalan Puding Gebak-Puding Besar (No. Ruas 005) 12 Jalan Puding Gebak-Puding Besar (No. Ruas 005) 12 Jalan Batas Kabupaten (Bangka Tengah/Selatan)-Air Bara (No. Ruas 013) 13 Jalan Batas Kabupaten (Bangka Tengah/Selatan)-Air Bara (No. Ruas 013) 13 Jalan Sudirman Pangkalpinang (No. Ruas 009.11.K) 14 Jalan Sudirman Pangkalpinang (No. Ruas 009.11.K) 14 Jalan Ibul-Kelapa (No. Ruas 002) 15 Jalan Ibul-Kelapa (No. Ruas 002) 15 Jalan Toboali-Sadai (No. Ruas 015) 16 Jalan Depati Ukur/Jalan Mentok Pangkalpinang (No. Ruas 006.11.K);
Jalan Mayor Syafri Pangkalpinang (No.
Ruas 010.11.K);
Jalan Soekarno-Hatta Pangkalpinang (No. Ruas 012.K); Jalan Koba-Batas Kabupaten (Bangka Tengah/Selatan) (No. Ruas 012) 16 Jalan Depati Ukur/Jalan Mentok Pangkalpinang (No. Ruas 006.11.K) 17 Jalan Kelapa-Batas Kabupaten (Bangka/Bangka Barat) (No. Ruas 003); Jalan Batas Kabupaten (Bangka/Bangka Barat)-Puding Gebak (No. Ruas 004) 17 Jalan Mayor Syafri Pangkalpinang (No. Ruas 010.11.K) 18 Jalan Soekarno-Hatta Pangkalpinang (No. Ruas 012.K) 19 Jalan Koba-Batas Kabupaten (Bangka Tengah/Selatan) (No. Ruas 012) 20 Jalan Kelapa-Batas Kabupaten (Bangka/Bangka Barat) (No. Ruas 003); 21 Jalan Batas Kabupaten (Bangka/Bangka Barat)-Puding Gebak (No. Ruas 004)
Gambar 2. Perbandingan prioritas penanganan jalan antara metode AHP dengan penilaian dari pemerintah

## Kesimpulan
Setelah  dilakukan  analisis  dalam  menyusun prioritas  penanganan  jalan  nasional  di  Pulau Bangka  pada  dua  puluh  satu  ruas  jalan  yang dijadikan sebagai daerah penelitian maka diperoleh kesimpulan yaitu:
1. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kriteria  aksesibilitas,  kriteria  mobilitas, kriteria  arus  lalu  lintas,  kriteria  kondisi  ruas jalan,  kriteria  pengembangan  wilayah,  dan kriteria  ekonomi  menurut  produk  domestik regional bruto.
2. Dari  analisis  AHP,  menurut  responden  kriteria yang  sangat  berpengaruh  dalam  menentukan prioritas  pemeliharaan  jalan  adalah  kriteria aksesibilitas  (0,193)  lalu  diikuti  kriteria mobilitas  (0,176),  kriteria  kondisi  ruas  jalan (0,171), kriteria arus lalu lintas (0,163), kriteria pengembangan  wilayah  (0,159),  dan  kriteria ekonomi  menurut  produk  domestik  regional bruto (0,138).
3. Dalam  analisis  sensitivitas,  kriteria  yang memiliki tingkat sensitivitas yang paling tinggi adalah  kriteria  pengembangan  wilayah  dimana bobotnya mengalami penurunan sepuluh persen dari  bobot  awal  yaitu  0,159  menjadi  0,143. Sedangkan  kriteria  yang  memiliki  tingkat
sensitivitas  yang  paling  rendah  adalah  kriteria mobilitas dimana bobotnya mengalami penurunan  sepuluh  persen,  urutan  prioritas mengalami perubahan yang mempengaruhi dua ruas jalan.
4. Dalam  penelitian  ini,  tipe  penanganan  yang sesuai  dengan  kriteria-kriteria  yang  menjadi pertimbangan adalah peningkatan jalan. Penanganan  ruas  jalan  dengan  peningkatan jalan dimaksudkan tidak hanya untuk memperbaiki  kondisi  ruas  jalan,  tetapi  juga untuk  dapat  meningkatkan  tingkat  indek aksesibilitas,  indeks  mobilitas,  menurunkan tingkat  derajat  kejenuhan  pada  ruas  jalan, meningkatkan  peran  daerah  untuk  mengalami peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian, sedangkan bila penanganan ruas jalan dengan kegiatan pemeliharaan jalan hanya bertujuan  untuk  memperbaiki  pelayanan  ruas jalan  tersebut.  Untuk  kegiatan  pemeliharaan, kriteria  yang  dapat  digunakan  adalah  kriteria kondisi  ruas  jalan,  arus  lalu  lintas,  dan pengembangan wilayah.

## Saran
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  dan  rumusan kesimpulan  penelitian,  maka  ada  beberapa  saran penting dari hasil penelitian ini yaitu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 17 17 1 3 4 8 15 5 6 7 9 2 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AHP Pemerintah Peringkat Nama ruas jalan
1. Penentuan prioritas penanganan jalan menggunakan  metode  AHP  dengan  kriteria aksesibilitas,  mobilitas,  arus  lalu  lintas  jalan, kondisi ruas jalan, pengembangan wilayah, dan ekonomi menurut PDRB dapat dipertimbangkan  untuk  digunakan  sebagai metode analisis pembanding.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kriteria-kriteria
yang digunakan sebagai faktor pembanding.
3. Pihak yang berwenang harus selalu mengupdate data-data terbaru untuk  membantu penelitian  selanjutnya  yang  juga  berguna  bagi perkembangan infrastruktur di Pulau Bangka.
4. Pihak  yang  berwenang  dalam  menentukan urutan penanganan peningkatan jalan hendaknya memiliki dasar pertimbangan prioritas  yang  jelas  dan  terbuka  sehingga  bila terdapat kendala dalam melanjutkan penanganan  pada  ruas  jalan  selanjutnya  maka jalan  yang  memiliki  prioritas  utama  telah dikerjakan terlebih dahulu.

## Daftar Pustaka
Anonim,  2014. Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Republik  Indonesia  Tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Bidang  Pekerjaan  Umum  dan
Penataan  Ruang, Kementerian  Pekerjaan  Umum. Jakarta.
Arikunto,  S.,  2006. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek 2 , Rineka Cipta, Jakarta.
Iskandar,  H.,  2011.  Kajian  Standar  Pelayanan Minimal  Jalan  untuk  Jalan  Umum  Non-Tol (Minimum Service Standard Analysis for Non Toll Roads), Jurnal  Pusjatan  Kementerian  Pekerjaan Umum , Bandung.
Ismiyati,  2003. Statistik  dan  Aplikasi Program
Pasca Sarjana , Universitas Diponegoro, Semarang.
Maulidya,  Mifa,  2014.  Prioritas  Penanganan  Jalan Nasional  Berdasarkan  Metode  Analisis  Multi Kriteria (Studi Kasus di Kota Banda Aceh) , Jurnal Teknik Sipil Unsiyah Vol. 3 No. 2 – Mei 2014, 119- 129.
Saleh,  M.,  Sofyan,  2013.  Penerapan  Metode Analytical  Hierarchy  Process  Dalam  Penentuan Prioritas  Penanganan  Pemeliharaan  Jalan  di  Kota Banda  Aceh. Jurnal  Transportasi  Vol.  13  No.  2  - Agustus 2013, 75-84 .
Wan,  Zulfikar,  2013.  Manajemen  Ruas  Jalan  dan Skala  Prioritas  Penanganan  Jalan  di  Kota Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Jurnal Teknik Sipil Untan Vol. 13 No. 1 - Juni 2013 .