Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Analisa Penjatuhan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

## 1992 Tentang Perbankan Beserta Perubahannya

## Satria Anggara Pinandita
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespondensi: satriaanggarap@gmail.com

## Abstract
Criminal  acts,  crimes,  and  law  violations  continue  to  evolving  along  with  the  development  of technology and economic growth. Which also results in the arising of crime in the banking sector. In the  prevailing  laws  and  regulations,  Crime  in  the  Banking  Sector  may  be  subject  to  criminal  and administrative  sanctioning.  Criminal  sanctions  and  administrative  sanctions  against  Crimes  in Banking are regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Law  Number  7  of  1992  concerning  Banking.  In  the  imposition  of  criminal  sanctions  and administrative sanctions, individuals and Financial Services Institutions in the Banking Sector can be imposed.

## Keywords: Banking Crime, Banking, Criminal Sanctions, Administrative Sanctions

## Abstrak
Tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran hukum terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya lahirnya Kejahatan di Bidang Perbankan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kejahatan di Bidang Perbankan dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi Pidana dan sanksi administratif terhadap Kejahatan di Bidang Perbankan  sendiri  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penjatuhan sanksi pidana maupun sanksi administratif tersebut dapat dijatuhi kepada individu maupun kepada Lembaga Jasa Keuangan di Sektor Perbankan itu sendiri.
Kata Kunci: Kejahatan Perbankan, Perbankan, Sanksi Pidana, Sanksi Administratif

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Besarnya  dampak  yang  ditimbulkan akibat pengelolaan bank yang tidak profesional,  telah  mendorong  pemerintah melakukan tindakan preventif maupun represif melalui  pengaturan  bisnis  perbankan.  Secara normatif,  pengaturan  aktivitas  perbankan tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan  beserta peraturan  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  merubah  norma-norma  tertentu  di dalamnya  (“ Undang-Undang  Perbankan ”), dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya. Berdasarkan  pengaturan  tersebut,  bank  wajib melaksanakan  kepatuhan  terhadap  pelbagai peraturan perundang-undangan dan
menerapkan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential banking regulation ). Undang-Undang Perbankan
dan Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (“ Undang- Undang  OJK ”)  telah  mengatur  perbuatan- perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh baik oleh bank sebagai badan hukum maupun individu yang menjadi bagian dalam kegiatan operasional  pengelolaan  bank,  sehingga apabila  perbuatan  tersebut  tetap  dilakukan akan  berdampak  pada  pengenaan  sanksi administratif  maupun  sanksi  pidana  bagi  si pelaku.  Adapun  perbuatan  yang  dilarang  dan merupakan  pelanggaran  hukum  di  bidang perbankan  tersebut  dikenal  juga  sebagai Kejahatan di Bidang Perbankan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Jenis-jenis Kejahatan di Bidang perbankan adalah kegiatan yang bertentangan dengan  hukum  yang  berkaitan  dengan Perizinan,  Rahasia  Bank,  Usaha  Bank,  dan Pengawasan  dan  Pembinaan  Bank.  Adapun perlu  dicatat  bahwa  Kejahatan  di  Bidang Perbankan  yang  dapat  secara  tegas  dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana  hanyalah  perbuatan-perbuatan  yang disebut  tegas  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Bahwa  istilah  Kejahatan  di  Bidang Perbankan merupakan perbuatan yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan  kegiatan  di  bidang  jasa  usaha perbankan. Adapun dalam kejahatan di bidang perbankan  diidentifikasi  sebagai  kejahatan atau pelanggaran di bidang perbankan dimana kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha di bidang  jasa  perbankan.  Selain  itu  kejahatan dan  pelanggaran  di  bidang  perbankan  juga mencakup  pula  segala  jenis  perbuatan  yang bertentangan dengan hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam usaha  menjalankan  kegiatan  perbankan  itu sendiri.
Secara terminologi, istilah tindak pidana perbankan  berbeda  dengan  tindak  pidana  di bidang  perbankan.  Tindak  pidana  di  bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan  dengan  perbankan  dan  diancam dengan  pidana,  meskipun  diatur  dalam peraturan  lain.  Di  samping  merupakan perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  dalam Undang-Undang Perbankan, perbuatan tersebut juga merupakan melanggar ketentuan di  luar  Undang-Undang  Perbankan  yang dikenakan  sanksi  berdasarkan,  antara  lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi,  Undang-Undang  Tindak  Pidana Pencucian Uang, di mana perbuatan dimaksud berhubungan  dengan  kegiatan  menjalankan usaha  bank  seperti  pencucian  uang  (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara  itu,  tindak  pidana  perbankan lebih tertuju  kepada  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  pidana  yang  termuat  khusus  hanya dalam Undang-Undang Perbankan. Pengertian
tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang  memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan.
Apabila  mengkaji  subjek  hukum  dalam rumusan  Pasal  48  ayat  (2)  Undang-Undang Perbankan,  maka  subjek  hukum  dalam  pasal sebagaimana  dimaksud  terdiri  atas  anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, sehingga apabila salah satu dari subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana (pelanggaran),  maka  pembebanan  pidana secara  langsung  ada  pada  subjek  hukum dimaksud. Namun demikian, meskipun pembebanan  pidana  langsung  dikenakan kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana,  bukan  berarti  bank  tidak  dapat bertanggungjawab secara administratif maupun  perdata,  apabila  tindak  pidana  yang dilakukan  subjek  hukum  tersebut  berdampak pada kerugian pihak lain.
Dalam  hal  ini  perlu  dipelajari  bahwa antara  Undang-Undang  OJK  dan  Undang- Undang  Perbankan  memiliki  pengaturan mengenai  ketentuan  pidana  dan  sanksi administratif  yang  dapat  dijatuhkan  kepada pelaku Kejahatan di Bidang Perbankan.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam jurnal berjudul “ ANALISA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI
PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN  DAN  UNDANG-UNDANG NOMOR  7  TAHUN  1992  TENTANG PERBANKAN BESERTA
PERUBAHANNYA ”.

## Rumusan Masalah
Sehubungan  dengan  latar  belakang masalah  di  atas,  untuk  membatasi  ruang lingkup  pembahasan  materi  dalam  tesis  ini maka  identifikasi  masalah  yang  akan  penulis kemukakan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penjatuhan sanksi administrasi dan  sanksi  pidana  kepada  Lembaga  Jasa Keuangan  di  Sektor  Perbankan  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
melakukan pelanggaran sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan  dan  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 1992 tentang Perbankan?
2. Bagaimana  korelasi  penerapan  sanksi administratif  dan  penerapan  ketentuan pidana  dalam  perkara  tindak  pidana perbankan  dan  pelanggaran  di  bidang perbankan?
3. Bagaimana perbandingan ketentuan pidana dan  sanksi  administratif  di  bidang perbankan  di  dalam  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan  dan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, maka  tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah menilai  penjatuhan  sanksi  pidana  dan  sanksi administratif kepada Lembaga Jasa Keuangan di  bidang  Perbankan.  Selain  itu  juga  melihat bagaimana korelasi penerapan sanksi administratif  dan  penerapan  sanksi  pidana dalam perkara pidana di bidang perbankan dan pelanggaran di bidang perbankan. Selanjutnya penelitian ini juga akan meneliti secara praktis perbandingan  ketentuan  pidana  dan  sanksi administratif  antara  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan.
Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini terdapat dua bagian daripada tujuan penulisan, antara lain:
1. Tujuan Umum Untuk  memahami  bagaimana  Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan  dan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan mengatur  mengenai  ketentuan  pidana  dan sanksi administratif terhadap tindak pidana di  bidang  perbankan  dan  pelanggaran  di bidang perbankan.
2. Tujuan Khusus
a. Menganalisis penjatuhan sanksi administratif  dan  sanksi  pidana  bagi tindak  pidana  dan  pelanggaran  di bidang perbankan.
b. Menganalisis  korelasi  antar  sanksi administratif  dan  sanksi  pidana  dalam perkara  tindak  pidana  perbankan  dan pelanggaran di bidang perbankan.
c. Menganalisis perbandingan pengaturan mengenai  sanksi  pidana  dan  sanksi administratif  di  bidang  perbankan antara Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi merupakan
perkembangan  yang  dinilai  positif  bagi kemajuan  suatu  negara.  Akan  tetapi  dalam perkembangan  teknologi  dan  pertumbuhan ekonomi  tersebut  selalu  merekat  pula  adanya perkembangan dalam kejahatan, salah satunya munculnya kejahatan di bidang perekonomian ( economic  crimes ).  Kejahatan  yang  demikian tersebut dilakukan untuk mengejar keuntungan bisnis ( business profit oriented ).
Konsep kejahatan di bidang perekonomian pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dengan istilah Kejahatan Kerah  Putih  ( white  collar  crime ).  Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki  titel  terhormat,  status  sosial  tinggi, dan kejahatan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan  pekerjaannya.  Perlu  dipahami bahwa  konsep  Kejahatan  Kerah  Putih  tidak hanya  ditujukan  kepada  subjek  hukum perorangan ( naturlijkpersoon ) tetapi juga pada badan  hukum  ( rechtpersoon ).  Adapun  agar suatu tindak pidana perbankan dapat dijatuhkan  kepada  badan  hukum  maka  harus terpenuhinya dua persyaratan tambahan (selain unsur pidana yang dikenakan), yaitu dilakukan dalam  rangka big business dan  perbuatannya telah menyalahgunakan kepercayaan
masyarakat ( in violation of public trust ).
Salah satu kejahatan di bidang perekonomian  tersebut  adalah  kejahatan  di bidang  perbankan.  Dimana  lembaga  jasa keuangan  di  bidang  perbankan  merupakan lembaga keuangan yang menerima kepercayaan  masyarakat  untuk  menghimpun dana masyarakat.  Lembaga Jasa  Keuangan di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
bidang perbankan sendiri memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan  perekonomian  nasional.  Akan tetapi dalam perkembangannya, tindak pidana di  bidang  perbankan  tersebut  terus  tumbuh seiring  dengan  bertumbuhnya  perekonomian dan  perkembangan  teknologi,  tidak  hanya menjadi korban ada juga dalam beberapa kasus dimana pelaku kejahatan di bidang perbankan adalah pejabat atau lembaga jasa keuangan di bidang  perbankan  itu  sendiri  ( criminal banking ).
Kondisi  yang  demikian  membawa  para pembentuk hukum dan undang-undang menyusun  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dalam  rangka  menanggulangi kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan.  Salah  satunya  melalui  Ketentuan Pidana  dan  Sanksi  Administratif  yang diterapkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan.

## Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan  beberapa  kegunaan  dari  sudut pandang teoritis dan praktis, antara lain:
1. Kegunaan Teoritis Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  dan pengembangan  ilmu  hukum,  khususnya dalam bidang hukum perbankan. Sehingga dapat  menjadi  bahan  pembelajaran  bagi mahasiswa,  dapat  pula  menjadi  bahan pengujian  dan  pengkajian  bagi  akademisi di lingkungan civitas academica, dan dapat juga dipergunakan sebagai wadah sosialisasi  tindak  pidana  perbankan  dan pelanggaran perbankan kepada masyarakat umum.
2. Kegunaan Praktis Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  kepada  pejabat- pejabat  di  lingkungan  Otoritas  Jasa Keuangan,  lembaga  jasa  keuangan  di bidang perbankan, lembaga jasa keuangan selain  di  bidang  perbankan,  konsultan hukum,  dan  para  pengusaha  dalam
menerapkan  prinsip-prinsip  kepatuhan hukum perbankan.
Selain  itu  hasil  penelitian  ini  juga  dapat dijadikan  sebagai  pedoman  praktis  bagi Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia, Penyidik  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia, dan Hakim-hakim pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini disusun berdasarkan  metode  penelitian  dan  penulisan hukum.  Dalam  penelitian  ini,  tipe  penelitian yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yang bersifat  yuridis-normatif  ( legal-research ), Terkait  bahan  hukum,  penulis  menggunakan tiga  jenis  bahan  hukum,  antara  lain  adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian  ini  juga didukung  dengan  hasil  wawancara  dengan narasumber dan informan.
Berdasarkan  sifatnya,  penelitian  ini bersifat  deskriptif,  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin tentang  manusia,  keadaan,  atau  gejala-gejala lainnya.  Sedangkan  berdasarkan  bentuknya, penelitian ini berbentuk penelitian  preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang harus  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah- masalah tertentu.
Pada penelitian ini, teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  melakukan  studi  kepustakaan  serta jenis  data  yang  akan  digunakan  adalah  data sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:
a) Data  sekunder,  yakni  data  yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventarisasi  seluruh  peraturan dan  data  yang  memiliki  keterkaitan dengan obyek penulisan penelitian ini.
b) Sumber bahan hukum primer diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan terkait salah satunya yakni Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
1992  tentang  Perbankan,  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Akses  Informasi  Keuangan
Untuk Kepentingan Perpajakan. Selain  itu  Penulis  juga  melakukan studi terhadap Putusan-Putusan Pengadilan,  baik  itu  Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah  Agung,  termasuk  juga
Putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu  putusan  yang  menjadi  bahan penelitian  penulis  yakni  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014.
c) Sumber  bahan  hukum  sekunder diperoleh  melalui  studi  pustaka terhadap  berbagai  karya  ilmiah  dan pendapat sarjana yang terdapat dalam buku-buku  atau  literatur  terkait pembahasan dalam penelitian, artikel- artikel  baik  dalam  media  cetak maupun  yang  diperoleh  dengan  cara pengaksesan internet.

## TINJAUAN TEORITIS
Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya,  perkembangan  teknologi  dan ekonomi  juga  berjalan  seiringan  dengan perkembangan kejahatan, termasuk di dalamnya  kejahatan  Perbankan.    Sebenarnya hingga  saat  ini,  tidak  ada  kesepakatan mengenai definisi daripada Kejahatan Perbankan  itu  sendiri.  Akan  tetapi  dalam  hal ini, para ahli hukum berpendapat bahwa tindak pidana di bidang perbankan dibagi dalam dua kelompok  tindak  pidana,  pembagian  mana didasarkan atas perbedaan perlakuan peraturan terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  telah melanggar  hukum  yang  sehubungan  dengan kegiatan-kegiatan  dalam  menjalankan  usaha perbankan  atau  atas  tindakan-tindakan  yang berkaitan  dengan  Perbankan  yang  merupakan pelanggaran  atau  kejahatan,  namun  bukan
dilakukan  dalam  rangka  menjalankan  usaha perbankan.Dalam  UU  Perbankan  sendiri, Negara membagi Kejahatan Perbankan menjadi  2  (dua)  jenis,  yaitu  kejahatan  dan pelanggaran.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang diatur di dalam Pasal 51 UU  Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  beserta  perubahan- perubahannya (“ UU Perbankan ”),
selengkapnya sebagai berikut:
“ Pasal 51
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A. Pasal 48 ayat (1). Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  48  ayat  (2)  adalah pelanggaran. ”
Dari  kutipan  Pasal  51  di  atas,  maka  dapat dilihat  bahwa  UU  Perbankan  membagi Kejahatan  Perbankan  dengan  tindak  pidana kejahatan yang diatur di dalam Pasal 46, Pasal 47,  Pasal  47A.  Pasal  48  ayat  (1).  Pasal  49, Pasal  50,  dan  Pasal  50A dan  tindak  pidana pelanggaran yang diatur di dalam Pasal 48 ayat (2).
Dalam  hal  ini  untuk  menanggulangi dan  mencegah  segala  tindakan  yang  dapat berujung  pada  Kejahatan  Perbankan  serta mendorong adanya kepatuhan dalam menjalankan  bisnis  perbankan,  Pemerintah sendiri  menerapkan  sanksi  administratif  dan sanksi pidana bagi pelaku Kejahatan Perbankan. Adapun penerapan sanksi administratif  dan  sanksi  pidana  tersebut diterapkan  di  dalam  UU  Perbankan.  Bahwa sanksi administratif yang diatur di dalam UU Perbankan tersebut diatur sebagai berikut: “ Pasal 52
(3) Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  47,  Pasal  47A,  Pasal  48,  Pasal 49.  dan  Pasal  50A,  Bank  Indonesia dapat menetapkan sanksi
administratif kepada  bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau  Pimpinan  Bank  Indonesia  dapat mencabut  izin  usaha  bank  yang bersangkutan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  antara  lain adalah:
a. denda uang;
b. teguran tertulis,
c. penurunan tingkat kesehatan bank;
d. larangan  untuk  turut  serta  dalam kegiatan kliring;
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik  untuk  kantor  cabang  tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
f. pemberhentian  pengurus  bank  dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat  pengganti  sementara sampai  Rapat  Umum  Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi  mengangkat  pengganti yang  tetap  dengan  persetujuan Bank Indonesia.
g. pencantuman  anggota  pengurus, pegawai  bank,  pemegang  saham dalam  daftar  orang  tercela  di bidang Perbankan.
(5) Pelaksanaan  lebih  lanjut  mengenai sanksi  administratif  ditetapkan  oleh Bank Indonesia
Pasal 53
Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  50,  Bank  Indonesia  dapat menetapkan sanksi administratif kepada  Pihak  Terafiliasi  yang  tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan  dalam  Undang-undang  ini atau  menyampaikan  pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan. ” Bahwa dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa  sanksi  administratif  yang  diterapkan terhadap  Kejahatan  Perbankan  adalah  sanksi yang dapat diberikan terhadap Bank atau Pihak Terafiliasi  atas  seluruh  pelanggaran  yang terjadi  terhadap  ketentuan  UU  Perbankan tanpa  mengurangi  keberlakuan  dari  sanksi pidana  di  dalam  UU  Perbankan  itu  sendiri. Sehingga  sanksi  administratif  di  dalam  UU Perbankan dapat diberikan terlepas terpenuhinya  ketentuan  pidana  atau  tidak, selama terjadi pelanggaran
atau
ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  di  UU Perbankan,  maka  terhadap  Bank  maupun Pihak  Terafiliasi  dapat  diberikan  sanksi administratif.
Selain  itu  sanksi  administratif  juga dapat  diberikan  terhadap  Bank  atau  Pihak Terafiliasi yang terbukti memenuhi ketentuan pidana  yang  diatur  di  dalam  UU  Perbankan. Sehingga dikenakannya sanksi pidana terhadap  Bank  atau  Pihak  Terafiliasi  tidak serta-merta  menghapus  sanksi  administratif, akan  tetapi  adanya  tindak  pidana  perbankan justru memperkuat alasan diberikannya sanksi administratif.
Selanjutnya  mengenai  sanksi  pidana yang diatur di dalam UU Perbankan, ketentuan pidana  di  dalam  UU  Perbankan  diuraikan  di dalam  Pasal  46  hingga  Pasal  50A  dari  UU Perbankan.  Lebih  lanjut  Penulis  mengutip selengkapnya sebagai berikut:
“ Pasal 46
(1) Barang  siapa  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan tanpa  izin  usaha  dari  Pimpinan  Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  16,  diancam  dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas  tahun  serta  denda  sekurang- kurangnya Rp10.000.000.000,00
(sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling banyak  Rp200.000.000.000,00  (dua ratus miliar rupiah).
(2) Dalam  hal  kegiatan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan oleh  badan  hukum  yang  berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan  terhadap  badan-badan dimaksud  dilakukan  baik  terhadap mereka yang memberi perintah melakukan  perbuatan  itu  atau  yang bertindak  sebagai  pimpinan  dalam perbuatan  itu  atau  terhadap  kedua- duanya.
Pasal 47
(1) Barang siapa tanpa membawa perintah  tertulis  atau  izin  dari Pimpinan Bank Indonesia
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
41,  Pasal  41A,  dan  Pasal  42,  dengan sengaja  memaksa  bank  atau  Pihak Terafiliasi untuk memberikan
keterangan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  40,  diancam  dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
(2) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi, pegawai  bank  atau  Pihak  Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan  keterangan  yang  wajib dirahasiakan  menurut  Pasal  40, diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling  lama  4  (empat)  tahun  serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00  (delapan  miliar rupiah)
Pasal 48
(1) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi, atau  pegawai  bank  yang  dengan sengaja  tidak  memberikan  keterangan yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),  diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  serta
denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar rupiah).
(2) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan  keterangan  yang  wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  30  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dan  Pasal  34  ayat  (1)  dan  ayat  (2), diancam  dengan  pidana  kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  atau denda sekurang-kurangnya
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 49
(1) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi, atau  pegawai  bank  yang  dengan sengaja:
a. membuat atau menyebabkan adanya  pencatatan  palsu  dalam pembukuan  atau  dalam  laporan, maupun  dalam  dokumen  atau laporan  kegiatan  usaha,  laporan transaksi  atau  rekening  suatu bank;
b. menghilangkan atau tidak
memasukkan  atau  menyebabkan tidak  dilakukannya  pencatatan dalam  pembukuan  atau  dalam laporan,  maupun  dalam  dokumen atau  laporan  kegiatan  usaha, laporan  transaksi  atau  rekening suatu bank;
c. mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan,
menghapus, atau  menghilangkan  adanya  suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam  laporan,  maupun  dalam dokumen  atau  laporan  kegiatan usaha,  laporan  transaksi  atau rekening  suatu  bank,  atau  dengan sengaja  mengubah,  mengaburkan, menghilangkan,  menyembunyikan atau  merusak  catatan  pembukuan tersebut,  diancam  dengan  pidana penjara  sekurang-kurangnya  5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  serta  denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp200.000.000.000,00  (dua  ratus miliar rupiah)
(2) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi atau  pegawai  bank  yang  dengan sengaja:
a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima  suatu  imbalan,  komisi, uang  tambahan,  pelayanan,  uang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
atau  barang  berharga,  untuk keuntungan  pribadinya  atau  untuk keuntungan  keluarannya,  dalam rangka
mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank  garansi,  atau  fasilitas  kredit dari  bank,  atau  dalam  rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank  atas  surat-surat  wesel,  surat promes,  cek,  dan  kertas  dagang atau  bukti  kewajiban  lainnya,
ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang  lain  untuk  melaksanakan penarikan  dana  yang  melebihi Batas kreditnya pada bank
b. tidak melaksanakan langkah-
langkah  yang  diperlukan  untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang  ini  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya  yang  berlaku  bagi  bank, diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta  denda  sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).
Pasal 50
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak  melaksanakan  langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  memastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya  yang  berlaku  bagi  bank, diancam  dengan  pidana  penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling  lama  8  (delapan)  tahun  serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar rupiah)
Pasal 50A
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh  Dewan  Komisaris,  Direksi, atau  pegawai  bank  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  tindakan  yang mengakibatkan bank
tidak melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam
Undang-undang  ini  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya  yang  berlaku  bagi  bank, diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya  7  (tujuh)  tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). ”
Dari kutipan ketentuan pidana di dalam UU  Perbankan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa baik bagi Bank maupun Pihak Terafiliasi dapat dikenakan  sanksi  pidana  apabila  terbukti memenuhi  ketentuan  pidana  kejahatan  dan pelanggaran  perbankan  di  atas.  Selanjutnya apabila  melihat  ketentuan  penerapan  sanksi pidana  dan  sanksi  administratif  di  dalam  UU Perbankan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa sanksi  administratif  dapat  dipandang  sebagai unsur  pemberat  pidana  ataupun  sebagai lembaga  sanksi  yang  mengisi  kekosongan ketentuan  pidana  pada  ketidakpatuhan  pasal- pasal  lain  selain  daripada  yang  ditentukan dalam ketentuan pidana.
Adapun selanjutnya perlu diperhatikan mengenai ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU  OJK ”).  Bahwa  di  dalam  UU  OJK sendiri tidak ada pengaturan spesifik mengenai sanksi  administratif apa  yang  dapat  diberikan terhadap pelanggar ketentuan UU OJK.  Akan tetapi dalam hal ini perlu dipahami bahwa UU OJK  selain  merupakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  lembaga  jasa  keuangan,  tujuan utama  dari  UU  OJK  yang  sebenarnya  adalah untuk  memuat  ketentuan  tentang  organisasi dan  tata  kelola  ( governance )  dari  lembaga
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  memiliki  otoritas  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  sektor  jasa  keuangan, yang mana dalam hal ini adalah OJK.
Bahwa dijelaskan di dalam Pasal 9 UU OJK, kewenangan pemberian sanksi administratif pada pihak-pihak yang melanggar  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  di  sektor  jasa  keuangan  ada  pada OJK. Termasuk juga dalam hal ini pelanggaran ketentuan  pada  UU  Perbankan,  sanksi administratif yang diatur di dalam Pasal 52 dan 53  UU  Perbankan,  pengenaannya  dijatuhkan oleh OJK.
Lebih  lanjut  di  dalam  UU  OJK  diatur mengenai  ketentuan  pidana  atas  pelanggaran UU  OJK,  selengkapnya  dengan  kutipan sebagai berikut:
“ Pasal 52
(1) Setiap  orang  perseorangan  yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat  (2),  dan/atau  ayat  (3),  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima belas miliar rupiah).
(2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan  Pasal  33  ayat  (2)  dan/atau ayat  (3)  dilakukan  oleh  korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak  Rp45.000.000.000,00  (empat puluh  lima  miliar  rupiah)  dan/atau sebesar jumlah kerugian yang
ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Pasal 53 (1) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja mengabaikan,  tidak  memenuhi,  atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d,  huruf  e,  huruf  f,  huruf  g,  dan/atau Pasal  30  ayat  (1)  huruf  a,  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar  rupiah)  atau  pidana  penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).
(2) Apabila  pelanggaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi,  dipidana  dengan  pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar  rupiah)  atau  paling  banyak Rp45.000.000.000,00  (empat  puluh lima miliar rupiah).
Pasal 54
(1) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  f, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  atau  pidana  penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling  banyak  Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2) Apabila  pelanggaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi,  korporasi  dipidana  dengan pidana denda paling sedikit
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar  rupiah)  atau  paling  banyak Rp45.000.000.000,00  (empat  puluh lima miliar rupiah). ”
Bahwa di dalam ketentuan pidana di dalam UU OJK,  membahas  mengenai  pelanggaran  atas pasal-pasal  9,  30  ayat  (1),  33  dari  UU  OJK. Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  Penulis  juga mengutip pasal-pasal tersebut sebagai berikut: “ Pasal 9
Untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6, OJK mempunyai wewenang:
a. menetapkan  kebijakan  operasional pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh
Kepala Eksekutif; c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang  kegiatan  jasa  keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan;
d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga  Jasa  Keuangan  dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan  penunjukan  pengelola statuter;
f. menetapkan  penggunaan  pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap  pihak  yang  melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan  di  sektor  jasa keuangan; dan …
Pasal 30
(1) Untuk  perlindungan  Konsumen  dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
a. memerintahkan  atau  melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan
dimaksud;
b. mengajukan gugatan:
1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan  milik  pihak  yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan  kerugian,  baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun  di  bawah  penguasaan pihak  lain  dengan  itikad  tidak baik; dan/atau 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang
menyebabkan  kerugian  pada Konsumen  dan/atau  Lembaga Jasa  Keuangan  sebagai  akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan … Pasal 33
(1) Setiap  orang  perseorangan  yang menjabat atau pernah menjabat sebagai  anggota  Dewan  Komisioner, pejabat  atau  pegawai  OJK  dilarang menggunakan  atau  mengungkapkan informasi  apa  pun  yang  bersifat rahasia  kepada  pihak  lain,  kecuali dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan  OJK  atau  diwajibkan  oleh Undang-Undang
(2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas  nama  OJK,  yang  dipekerjakan  di OJK,  atau  sebagai  staf  ahli  di  OJK, dilarang menggunakan atau
mengungkapkan  informasi  apa  pun yang  bersifat  rahasia  kepada  pihak lain, kecuali dalam rangka
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya  berdasarkan  keputusan OJK  atau  diwajibkan  oleh  Undang-
Undang
(3) Setiap Orang yang mengetahui informasi  yang  bersifat  rahasia,  baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai  pihak  yang  diawasi,  maupun hubungan  apa  pun  dengan  OJK,
dilarang
menggunakan atau mengungkapkan  informasi  tersebut kepada  pihak  lain,  kecuali  dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya  berdasarkan  keputusan OJK  atau  diwajibkan  oleh  Undang- Undang “
Dari  kutipan  mengenai  ketentuan pidana  dari  UU  OJK  diatas,  maka  dapat dipelajari  bahwa  secara  garis  besar  ketentuan pidana  yang  dibahas  di  dalam  UU  OJK merupakan  ketentuan  pidana  yang  membahas mengenai  tindakan-tindakan  daripada  orang- orang atau pihak-pihak yang dapat mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan kewajiban  dan  kewenangan  OJK.  Selain  itu ketentuan  pidana  di  atas  juga  mengatur mengenai kewajiban dalam menjaga informasi rahasia yang mana hal tersebut tidak diatur di dalam  UU  Perbankan.  Bahwa  dikarenakan lebih luasnya subjek dan lingkup yang diatur di dalam Ketentuan Pidana UU OJK, maka dapat diketahui  bahwa  dalam  menunjuk  subjek
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
hukum yang dapat
dimintakan pertanggungjawaban  pidana,  UU  OJK  tidak hanya  merujuk  pada  Bank  dan  Pihak Terafiliasi,  tetapi  juga  pada  pihak-pihak  lain daripada  itu  selama  dapat  dibuktikan  bahwa pihak tersebut memenuhi ketentuan pidana di dalam UU OJK.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bahwa  setelah  melakukan  penelitian atas UU OJK dan UU Perbankan, dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan yang jelas antara ketentuan  pidana  yang  berada  di  dalam  UU OJK dan UU Perbankan. Bahwa di dalam UU OJK,  ketentuan  pidana  yang  diatur  adalah Kejahatan  Perbankan  yang  dilakukan  di  luar konteks  menjalankan  usaha  jasa  perbankan. Sementara itu, ketentuan pidana yang diatur di dalam  UU  Perbankan  adalah  Kejahatan Perbankan  yang  dilakukan  dalam  konteks menjalankan  usaha  perbankan  itu  sendiri. Sehingga apabila mengambil definisi
Kejahatan
Perbankan oleh Mardjono Reksodiputro,  maka  ketentuan  pidana  yang diatur  di  dalam  UU  Perbankan  lebih  cocok untuk dikatakan sebagai Kejahatan Perbankan, dimana Kejahatan Perbankan adalah kejahatan yang  dilakukan  dalam  rangka  menjalankan usaha perbankan.
Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan pula perbedaan mendasar  mengenai  subjek  hukum  dari ketentuan pidana yang diatur. Bahwa di dalam ketentuan  pidana  UU  Perbankan,  subjek hukum  yang  ditunjuk  secara  garis  besar merupakan  lembaga  jasa  keuangan  di  bidang perbankan dan Pihak Terafiliasi. Sementara itu di  dalam  UU  OJK,  subjek  hukum  yang ditunjuk di dalam ketentuan pidananya adalah setiap  orang  yang  terbukti  melakukan  tindak pidana  yang  diatur,  terlepas  apakah  itu lembaga  jasa  keuangan  perbankan,  Pihak Terafiliasi, ataupun pihak-pihak di luar itu.
Selain  itu  dari  penelitian  di  atas  juga diketahui  bahwa  sanksi  administratif  dapat dijatuhkan  baik  itu  ada  pelanggaran  pidana atau  tidak.  Penjatuhan  sanksi  administratif dapat  dibarengi  dengan  penjatuhan  sanksi pidana  ataupun  tanpa  adanya  penjatuhan
sanksi pidana, selama ketentuan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya  dilanggar  oleh  siapa  saja  dalam  hal menjalankan  kegiatan  usaha  perbankan  atau dalam  hal  lain  diluar  menjalankan  kegiatan usaha  perbankan,  sanksi  administratif  dapat dijatuhkan oleh OJK.

## SIMPULAN
Bahwa dari penelitian di atas, didapatkan  kesimpulan-kesimpulan  mengenai sanksi  pidana  dan  sanksi  administratif  serta korelasinya  di  dalam  UU  Perbankan  dan  UU OJK serta sebagai berikut:
1. Berdasarkan  UU  OJK,  OJK  merupakan pihak yang berwenang untuk menjalankan penjatuhan  sanksi  administratif  terhadap siapapun  yang  melanggar  ketentuan peraturan  perundang-undangan  tentang perbankan.
2. Sanksi  administratif  dapat  dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar ketentuan  peraturan  perundang-undangan di  bidang  perbankan,  tanpa  melihat  ada atau tidak terpenuhinya ketentuan pidana,
3. Ketentuan Pidana di UU OJK menitikberatkan pada Kejahatan Perbankan  di  luar  konteks  menjalankan usaha  perbankan.  Sementara  Ketentuan Pidana  di  UU  Perbankan  merupakan Kejahatan  Perbankan  yang  dilakukan dalam rangka menjalankan usaha perbankan.

## SARAN
Bahwa  dikarenakan  terdapat  tumpang tindih  pengaturan  sanksi  administratif  dan kewenangan  penjatuhan  sanksi  administratif dalam hal adanya Kejahatan atau Pelanggaran di  bidang  perbankan.  Penulis  memberikan saran kepada pembentuk peraturan perundang- undangan  untuk  menyelaraskan  ketentuan mengenai  sanksi  administratif  di  dalam  satu undang-undang.
Bahwa
dikarenakan adanya kesimpangsiuran mengenai definisi Kejahatan Perbankan. Penulis memberikan saran kepada pembentuk  peraturan  perundang-undangan untuk  memberikan  definisi  yang  jelas mengenai  Kejahatan  Perbankan.  Penulis menilai  bahwa  diperlukan  adanya  penegasan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
definisi  dari  Kejahatan  Perbankan  agar  tidak terdapat  penafsiran  yang  keliru  dalam memahami Kejahatan Perbankan.
Bahwa dikarenakan adanya keterkaitan antara ketentuan-ketentuan di dalam UU OJK dan UU Perbankan, Penulis memberikan saran kepada akademisi untuk membuat konsolidasi peraturan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan perbankan dan kejahatan perbankan, termasuk juga  konsolidasi  dari  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan perbankan dan Kejahatan Perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  H.A.K.  Moch. Hukum  Pidana  di Bidang Ekonomi . Cet. ke-5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1990. Arief, Barda Nawawi. Batas-batas Kemampuan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan . Makalah  disampaikan  pada  Seminar Nasional Pendekatan Non-penal Dalam  Penanggulangan  Kejahatan yang  diselenggarakan  oleh  Fakultas Hukum UNDIP Semarang. 2 September 1996. Ibrahim,  Johannes    dan  Hassanain  Haykal. “Pertanggungjawaban  Pidana  Bank Dalam Pelanggaran Kegiatan Operasional Didasarkan Pada Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
1998”. Jurnal  Hukum  Bisnis  dan Investasi .  Vol.  7.  No.  2.  April  2016. Hlm. 42-53.
Indonesia. Undang-undang  tentang  Otoritas Jasa Keuangan . UU Nomor 21 Tahun 2011.  LN  No.  11  Tahun  2011.  TLN
No. 5253.
Indonesia.
Undang-Undang tentang
Perbankan . UU Nomor 7 Tahun 1992. LN  No.  32  Tahun  1992.  TLN  No.
3473.
Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang
Perbankan .  UU  Nomor  10  Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.
Jonker. Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit  Macet  Nasabah .  Bandung:
Alumni. 2009.
Marpaung, Leden. Kejahatan  Terhadap Perbankan . Jakarta: Erlangga. 1993. Otoritas  Jasa  Keuangan. Pahami  &  Hindari: Buku  Memahami  dan  Menghindari Tindak  Pidana  Perbankan .  S.l.  S.n. S.a.
Reksodiputro,  Mardjono. Bunga  Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan  Pidana .  Jakarta:  Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum. 2007. Reksodiputro, Mardjono. Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu . Cet. ke-1. Jakarta: Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. 1994. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2012.
Sutherland,  Edwin  H. White  Collar  Crime . New York: The Dryden Pers. 1942. Utrecht,  E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia .  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru. 1989.