## Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

## Suwardi Sagama
Fakultas Syariah IAIN Samarinda E-mail: suwardisagama.rechtgmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  hirearki  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Masalah  yang  dibahas  adalah  masih  terdapat  peraturan  yang  dibentuk bertentangan  dengan  peraturan  diatasnya,  sehingga  dibatalkan  dan  direvisi.  Meskipun secara  tegas  dalam  pembentukan  peraturan  wajib  menerapkan  hirearki  peraturan perundang-undangan.  Dampaknya kepada kerugian finansial karena peraturan yang telah dibentuk  tidak  dapat  di  impelementasikan.  Untuk  menjawab  permasalahan,  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Artikel  ini  bependapat bahwa  perlu  dilakukan  reformulasi  hirearki  peraturan  pada  pembentukan  peratuan perundang-undangan. Bahwa hirearki pada pembentukan peraturan memiliki nilai positif dan  negatif  dari  peraturan  yang  dibentuk.  Bernilai  positif  karena  dapat  menjaga keteraturan  dalam  pembentukan  peraturan,  sedangkan  bernilai  negatif  akan  terjadi kesewanangan  dalam  pembentukan  suatu  peraturan.  Oleh  karenanya  untuk  membuat hirearki menjadi kuat pada pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan legal drafter  yang  sudah  memiliki  sertifikat  secara  khuus  membentuk  peraturan  perundang- undangan. Sehingga asas fiksi hukum yang bermakna setiap orang dianggap tahu ketika suatu peraturan disahkan dapat terealisasi dengan baik.
Kata kunci : hirearki peraturann dan pembentukan peraturan

## Abstract
This article discusses the hierarchy of regulation formation. The problem being discussed in this article is related to the regulations that are formed contrary to the rules above and therefore,  they  are  canceled  or  revised.  Although  explicitly  in  the  formation  of regulations, it is mandatory to follow the regulation hierarchy. Hence, it causes financial problems because the regulations cannot be implemented. It is juridical normative based research.  The  result  of  this  research  suggests  that  it  is  necessary  to  reformulate  the regulations  hierarchy  on  the  formation  of  state  regulations.  It  also  suggests  that  the hierarchy  of  the  regulations  formation  has  positive  and  negative  values.  It  is  positive because it can maintain orderliness in the formation of regulations, while negative values will  occur in  the  formation  of  the  regulations.  Therefore, to  strengthen the  hierarchy  of the formulation of laws and regulations, it is necessary to have specifically certified legal drafter  to  form  the  regulations.  As  in  the  principle  of  legal  fiction,  that  person  is considered to know the rule can be realized properly.
Keywords : hierarchy of regulation formation.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1967

## A. Pendahuluan
Hirearki  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia  berpengaruh  besar  pada  saat proses  pembentukan  hingga  implemen- tasinya.  Hirearki bukan sekedar menjadi teori  namun  dapat  menjadi  alat  untuk melakukan  kontrol  terhadap  peraturan yang dianggap masyarakat telah merugikan  baik  materiil  maupun  non materiil. Kontrol hukum yang dilakukan adalah judicial  review atau  dikenal dengan JR .  Berdasarkan  jenis  hirearki, lembaga  yang  melakukan  judicial  juga berbeda,  yakni  Mahkamah  Konstitusi menguji  undang-undang  terhadap  UUD NRI Tahun 1945 dan Mahkamah Agung menguji  peraturan  di  bawah  undang- undang terhadap undang-undang.
Pembentukan  sebuah  peraturan perundang-undangan  ketika  mengikuti hirearki  atau  tingkatan  akan  tercipta suatu  peraturan  yang  baik  dan  mudah untuk di implementasikan oleh
masyarakat. Namun yang terjadi adalah adanya peraturan yang dianulir karena bertentangan  dengan  peraturan  yang lebih  tinggi  sesuai  hirearkinya.  Hal  ini dapat  terlihat  pada  tingkatan  undang- undang  yang  dianulir  dengan  alasan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Demikian  juga dengan  peraturan  dibawah  undang-
undang  yakni  peraturan  daerah  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  dalam peraturan diatasnya.
Pada rekapitulasi Pengujian Undang-undang atau PUU di Mahkamah Konstitusi  3  tahun  terakhir  pada  tahun 2016- 2018, hakim Mahkamah Konstitusi  telah  menerbitkan  putusan yang  terdiri  dari  :  Kabul  =  56;  Tolak  = 124;  Tidak  diterima  =  121;  Tarik Kembali  =  60,  secara  keseluruhan  total pengujian terhadap Undang-undang berjumlah  361  permohonan.  Jumlah permohonan PUU ini menegaskan bahwasanya undang-undang yang dibuat terdapat masyarakat yang merasa dirugikan sehingga upaya hukum dilakukan.  Permohonan  data  PUU  dapat dilihat  pada  tabel  rekapitulasi  Perkara Pengujian  Undang-Undang  Mahkamah di bawah ini. 1
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam  secara  yuridis  normatif  atas persoalan hirearki yang melatar belakangi peraturan perundang- 1 Mahkamah  Konstitusi,  “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-undang”, https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU &menu=5, diunduh tanggal 11 Januari 2019 Tahun Dalam Proses Yang lalu Diregis- trasi Jumlah Amar Putusan Jumlah Putusan Dalam Proses Tahun ini Jumlah UU yang diuji 2016 63 111 174 Kabul : 19 Tolak : 34 Tidak Diterima : 30 Tarik Kembali : 9 96 78 72 2017 78 102 180 Kabul : 22 Tolak : 48 Tidak Diterima : 44 Tarik Kembali : 12 131 49 58 2018 49 102 151 Kabul : 15 Tolak : 42 Tidak Diterima : 47 Tarik Kembali : 7 114 37 45

## Volksgeist
undangan  dalam  hal  undang-undang yang  bertentangan  dengan  Undang- undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

## B. Pembahasan
1. Nilai  Positif  dan  Negatif    Hirearki Peraturan Perundangan-undangan Norma  hukum  dalam  suatu negara  sangat  diperlukan,  hal  ini ditujukan  untuk  mencipatakan  masya- rakat  yang  aman,  tentram  dan  tertib.  Di Indonesia  Norma  hukum  memiliki tingkatan,  mulai  dari  peraturan  yang lebih  tinggi  ke  peraturan  yang  lebih rendah. Peraturan tertinggi yaitu
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  berfungsi  sebagai staatfundamentalnorm , maksudnya sebagai  rujukan  legal  formal  apabila terdapat  perbedaan  dengan  peraturan dibawahnya  maka  peraturan  tersebut dapat  diajukan judicial  review untuk dianulir.  Pada  tingkatan  ini,  peraturan dibawahnya adalah undang-undang. Tingkatan  ini  dikenal  dengan  hirearki, pada  peraturan  lebih  dikenal  dengan peraturan  perundang-undangan.  Hans Kelsen dalam Maria Farida mengemukakan teori mengenai
jenjangnorma hukum ( stufenteorie ) 2 : Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis dalam  suatu  hirearki  (tata  susunan), dalam  arti,  suatu  norma  yang  lebih rendah  berlaku,  bersumber  dan  berdasar pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar  pada  norma  yang  tidak  lebih tinggi  lagi,  demikian  seterusnya  sampai pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat hipotetis  dan  fiktif  yaitu  norma  dasar ( grundnorm ). Teori ini menjadi begitu fenomenal  karena  menjadi  rujukan
2 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang- undangan  (Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan), (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), hlm. 41.
ketika  pembuatan  suatu  produk  hukum dimana  yang  tidak  boleh  produk  hukum yang  dibuat  melewati  batasan  produk hukum  diatasnya.  Ketentuan  hirearki peraturan  perundang-undangan  tidak hanya  berarti  secara  positif  yaitu membentuk peraturan perundang- undangan,  namun  berarti  juga  secara negatif  yaitu  berimplikasi  pada  aspek materiil  dan  inmateriil.  Berikut  akan dijelaskan  nilai  positif  dan  nilai  negatif dalam teori hirearki pembentukan peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
a. Nilai Positif dalam Hirearki Peraturan Perundang-undangan Ketentuan hirerarki dalam pembentukan peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  tidak  dapat diindarkan  lagi.  Sejak  pembentukan produk hukum, hirearki menjadi rujukan legal  formal  oleh  pembentuk  peraturan perundang-undangan yang bernilai positif.  Landasan  positif  dapat  kita  lihat karena pembentukan suatu produk hukum  selain  memiliki  maksud  dan tujuan  seperti  menjaga  ketentraman, menjaga keteraturan, menjaga ketertiban dan  sebagainya.  Artinya  setiap  pihak baik  perorangan  maupun  lembaga  yang membentuk suatu produk hukum diwajibkan mematuhi ketentuan- ketentua  yang  sudah  menjadi  pedoman hukum. Hal ini tidak dibenarkan apabila pembentukan  hukum  terus  dilakukan tanpa  melihat  rujukan  legal  formalnya. Seperti  produk  hukum  bejenis  Undang- undang  yang  memiliki  ruang  lingkup luas  yaitu  seluruh  wilayah  Indonesia dalam  pembentukannya  sehingga  harus mengakomodir semua kepentingan- kepentingan  (konotasi  positif)  setiap wilayah di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan  ini  tidak  terbatas  pada  ruang dan  waktu,  artinya  suatu  UU  baru dikatakan  baik  dan  layak  apabila  saatdi implementasikan  masyarakat  menerima

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1967
dan  menjalankan  tanpa  dilakukan  upaya hukum.
Undang-undang yang merupakan derivatif  atau  turunan  dari  UUD  Negara RI  Tahun  1945  dalam  pembentukannya tidak  lepas  dari  peraturan  dasarnya. Rujukansangat  jelas  dimana  panduan utama  legal  formal  berada  dalam undang-undang  dasar.  Sudah  menjadi kewajiban  kepada  pembentuk  untuk memperhatikan  dan  melakukan  kajian analisis lebih mendalam terhadap hukum dasar  untuk  menjaga  nilai  peraturan dasar  tidak  bertentangan  dengan  hukum dasar.  Nilai  yang  mudah  diterima masyarakat,  ketika  dilakukan  uji  publik masyarakat  mudah  memahami  maksud dan tujuan dari adanya UU tersebut, UU yang  tidak  terbatas  terhadap  suatu pemahaman (budaya, adat-istiadat, agama  dan  kelompok  tertentu)  namun dapat  diberlakukan  oleh  semua  pihak, UU  yang  dari  segi  waktu  tidak  sekedar menggugurkan  kewajiban  maksudnya selesai  dibuat  tidak  ada  keberlanjutan dari  aspek  penunjang  untuk  melaksa- nakannya  sehingga  pada  saat  itu  pula tidak berlaku atau hanya menjadi tulisan tidak  bernilai,  UU  berdasarkan  hasil aspirasi  rakyat  bukan  hasil  aspirasi kepentingan  individu,  kelompok  atau golongan  tertentu.Pembentuk  undang- undang  juga  harus  melihat  komponen dalam  hirearki  peraturan  perundang- undangan  yang  lainnya  yaitu,  pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.
Ketiga landasan ini menjadi satu- kesatuan  terbentuknya  suatu  peraturan yang  baik  dan  mudah  diterapkan  oleh masyarakat.  Terkait  keberadaan  ketiga landasan  tersebut,  bagir  manan  dalam bukunya Hestu Cipto Handoyo mengatakan: “Mereka  yang  mendekati  hukum atau peraturan perundang-undangan secara  formal  tentunya  akan  melihat unsur  yuridis  sebagai  yang  terpenting. Bgitu  pula  mereka  yang  melihat  ukum
sebagai gejala sosial akan melihat unsur sosiologis  sangat  penting.  Demikian pula  mereka  yang  mengukur  kebaikan hukum  dari  “rechtidee”  tentunya  akan menekankan pentingnya aspek filosofis.” 3
Pada landasan  filosofis ,  suatu produk hukum yang baik dalam pembentukannya tidak serta merta dapat di implementasikan  apabila  alasan filosofi  tidak  menjadi  bahan  utama. Landasan  filosofi  menjadi  pengantar untuk mengetahui latar belakang diciptakan suatu produk hukum
termasuk  undang-undang.  Hal  tersebut akan  membantu  menyesuaikan  pem- bentuk  peraturan  dalam  menyesuaikan hirearki  peraturan  perundang-undangan sehingga  dapat  menemukan  landasan dasar mengapa hukum tersebut diciptakan. Landasan  yuridis berperan sebagai  yuridis  formal  suatu  produk hukum  saat  dirumuskan  untuk  menjadi satu  peraturan  yang  baik  dan  dinamis. Landasan  ini  menitikberatkan  pada hirearki  peraturan  perundang-undangan bahwa  ketentuan  yang  sudah  ada  tidak boleh sama dan ketentuan Yang berpotensi  bertentangan  dapat  dirubah untuk  menyesuaikan  peraturan  yang sama  atau  peraturan  yang  lebih  tinggi. Pada landasan sosiologis , hirearki kebutuhan  suatu  masyarakat  haruslah sama  dan  tidak  ada  yang  diunggulkan atau  diuntungkan  sedangkan  masyarakat atau kelompok lain dirugikan. Tidak ada yang didahului, namun semua keperluan yang  masyarakat  miliki  harus  dilihat secara adil dan seimbang untuk dilaksanakan. Pemenuhan legal formal pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut berperan sebagai nilai positif,  suatu  nilai  apabila  pembentuk peraturan membuat
berdasarkan
3 B.  Hestu  Cipto  Handoyo,  Prinsip- Prinsip  Legal  Drafting  &  Desain  Naskah Akademik, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 60.

## Volksgeist
ketentuan yanag sebagaima peneliti tulis maka  peraturan  akan  terimplemntasi dengan  baik.  Peraturan  yang  sama  atau terjadinya  tumpang  tindih  peraturan tidak  akan  terjadi,  sehingga  kerugian yang  dikeluarkan  oleh  suatu  peraturan tidak dirasakan, malah dapat diperuntukan  dengan  baik.  Peraturan yang  dibentuk  atau  ciptakan  menjadi peraturan  bernilai  tidak  sekedar  bernilai muatan pengaturan hukum namun bernilai  kesejahteraan  rakyat  karena tidak  ada  yang  dirugikan  melainkan semua  mendapatkan  keuntungan  dari setiap  peraturan  yang  dimaksud.  Akan tetapi  apabila  peraturan  tersebut  tidak mengikuti ketentuan yang sudah menjadi ketetapan  legal  formal  maka  hirearki akan berubah menjadi nilai negatif.

## b. Nilai  Negatif  Hirearki  Peraturan Perundang-undangan
Produk  hukum  yang  dibentuk tanpa  memperhatikan  hirearki  peraturan perundang-undangan, maka akan menciptakan  ketidakpercayaan  masya- rakat.  Peraturan  tersebut  tidak  dapat dijalankan  karena  akan  ada  penolakan yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Dalam sistem hukum apabila peraturan dianggap  telah  merugikan  masyarakat maka  dapat  dilakukan  upaya  hukum yaitu  pengujian  peraturan  perundang- undangan atau judicial review dalam hal ini  pada  tingkatan  undang-undang.Sri Soemantri  mengatakan  bahwa judicial review atau hak menguji ada 2 yaitu hak menguji  formal  ( formele  toetsingrecht ), artinya wewenang untuk menilai, apakah suatu  produk  legislatif  seperti  undang- undang  misalnya  terjelma  melalui  cara- cara  ( procedure )  sebagaimana  yang telah  ditentukan  atau  diatur  dalam peraturan perundang-udangan yang berlaku  atau  tidak. 4 Kedua  adalah  hak menguji material
( materiele
4 H.  R.  Sri  Soemantri.M.,  Hak  Uji Material  di  Indonesia,  (Bandung  :  Alumni, 1997), hlm. 6.
toetsingrecht )  adalah  suatu  wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan  isinya  sesuai  atau bertentangan  dengan  peraturan  yang lebih  tinggi  sederajatnya,  serta  apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan  suatu  peraturan  tersebut. 5 Artinya  telah  diberikan  hak  untuk melakukan  pengujian  atau  penilaian secara formil atau materiil.
Berdasarkan Undang-undang nomor  8  tahun  2011  tentang  Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi, pada Pasal 1 angka 3 huruf a disebutkan permohonan  adalah  permintaan  yang diajukan secara tertulis kepada mahkamah  konstitusi  mengenai  pengu- jian  undang-undang  terhadap  Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  Permohonan  yang  dimohonkan dapat berupa hak uji materi ataupun hak uji  formil.  Subjek  pemohon  tidak dibatasi  pada  usia,  jenis  kelamin, pekerjaan dan strata sosial atau ekonomi. Pemohon  dapat  berasal  dari  manapun atau Siapapun dapat melakukan permohonan kepada mahkamah konstitusi  sampai  penilaian  pemohon oleh  hakim  mahkamah  merestui  untuk dilanjutkan  dengan  dalih  memenuhi unsur  sebagai legal  standing atau  yang diperbolehkan memohon.
Adanya  ruang  untuk  melakukan permohonan  terhadap  undang-undang yang dianggap merugikan atau bertentang  dengan  peraturan  yang  lebih tinggimerupakan  nilai  negatif.  Landasan ini  cukup  beralasan,  ketika  undang- undang  yang  dibuat  diyakini  sebagai suatu produk hukum yang harus dilaksanakan maka langsung di implementasikan.  Akan  tetapi  hirearki peraturan  perundang-undangan  mem- berikan ruang tersebut dengan menganulir  peraturan  tersebut  apabila bertentangan dengan dimohonkan secara
5 Ibid., hlm.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1967
yuridis  melalui  pengujian  peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang  dibuat  menggunakan  anggaran pemerintah  dengan  nominal  besar  untuk harga  sebuah  undang-undang,  dimulai dari  penelitian,  penulisan,  perumusan, pengesahan,  pelaksanaan  hingga  kepada evaluasi.  Pembuatan  UU  telah  banyak menghabiskan  waktu  dan  materiil, sehingga  ketika  dianulir  maka  kerugian akan  dirasakan  tidak  hanya  satu  orang melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam laman hukum online, Koordinator Investigasi dan advokasi Seknas FITRA, Uchok  Sky  Khadafi  mengatakan,  untuk menyusun  satu  RUU  usulan  DPR, anggaran  yang  digunakan  sekitar  Rp1,8 miliar  di  tahun  2011  dan  meningkat menjadi  Rp5,2  miliar  pada  tahun  2012. Itu  baru  tahap  penyusunan. 6 Jika  tahun 2012  saja  berkisar  5,2  miliar,  maka  1 undang-undang  pada  tahun  2017  lebih besar dari tahun 2012.
Kerugian  materiil  ini  sebagai bukti  ketika  penerapan  teori  hirearki peraturan  perundang-undangan  kemu- dian  dilakukan,  maka  akan  berimplikasi pada  hilangnya  uang  miliaran  rupiah. Jika  uang  tersebut  dialihkan  dalam kegiatan-kegiatan  positif  maka  akan berapa  banyak  kegiatan  bisa  dilakukan, akan berapa banyak bangunan yang akan terbangun, berapa banyak akan membantu  masyarakat  Indonesia  yang memerlukan  kebutuhan  primer  dan kebutuan  sekunder.  Keberadaan  hirearki peraturan  perundang-undangan  sudah selayaknya untuk kembali dinilai dengan mempertimbangkan  nilai  positif  dan nilai  negatif.  Perbandingan  yang  dapat dilakukan  tidak  hanya  berdasarkan asumsi  namun  disertai  fakta  baik  dari aspek materiil maupun inmateriil.
6 “Borosnya  Biaya  Pembuatan  Undang- undang”,  Hukum  Online,  31  Desember  2012, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e1 99f0bc17d/borosnya-biaya-pembuatan-undang- undang, diakses pada tanggal 7 oktober 2017.
2. Pro  dan  Kontra  Asas  Fiksi
Hukum Asas dalam kamus ilmiah populer  berarti  pokok;  dasar;  prinsip; pundamen. 7 Dengan  demikian  dalam ilmu  hukum,  Asas  hukum  dapat  berarti pokok atau prinsip hukum yang menjadi landasan  hukum.  Asas  hukum  memiliki peran  yang  kuat  untuk  menentukan perbedaan dan bagian apa yang didahulukan.  Khususnya  asas  dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan,  tanpa  memperhatikan  asas maka harmonisasi peraturan tidak berjalan  dengan  baik.  Asas  menjadi suatu  dasar  yang  digunakan  dalam pembentukan  peraturan  perundangan- undangan  dan  penggunaan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  mencapai peraturan  perundang-undangan yang baik,  selain  memperhatikan  susunan hirarki  peraturan  perundang-undangan juga  memperhatikan  asas  dan  norma yang terkandung didalamnya. 8
Peran  yang  sangat  fundamen ketika  asas  digunakan,  sehingga  ketika asas  dalam  hukum  diabaikan  khususnya dalam  peraturan  perundang-undangan akan  berdampak  pada  disharmonisasi peraturan.  Asas  hukum  tidak  masuk dalam  hirearki  peraturan  perundang- undangan  namun  jika  melihat  fungsi asas,  saat  asas  difungsikan  maka  secara hirearki  berada  pada  tingkatan  paling atas  atau  aktif.  Namun  apabila  tidak terjadi suatu permasalahan untuk melakukan  pilihan  atau  memfungsikan suatu  peraturan  maka  asas  secara hirearki  berada  paling  bawah  atau bersifat pasif.
7 Pius  A.  Partanto.,  M.  Dahlan  Al  Barry, Kamus  Ilmiah  Populer,  (Surabaya:  Arkola, 2001), hlm 54.
8 Shandra  Lisya  Wandasari,  “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam
Mewujudkan  Pengurangan  Risiko  Bendana”, Unnes Law Journal, Vol. 2 (2), 2013, Hlm. 146.

## Volksgeist
Asas hukum dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan  dapat kita  temukan  dalam  Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang- undangan.  Pada  Pasal  5  disebutkan bahwa  dalam  membentuk  peraturan perundang-undangan  harus  dilakukan berdasarkan  pada  asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan yang baik, meliputi :
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hirearki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.
Ketentuan  asas  tersebut  meru- pakan  kewajiban  kepada  pembentuk peraturan  perundang-undangan  untuk memperhatikan  dan  melaksanakan  asas tersebut  ketika  membentuk  peraturan perundang-undangan  tidak  terkecuali undang-undang.
Selain  asas  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  tersebut juga  dikenal  asas  hukum  klasik  yang sudah  menjadi  kewajiban  untuk  diikuti oleh  pembentuk  peraturan  perundang- undangan.  Asas  tersebut  yaitu, Asas  lex superior  derogat  legi  inferior yang artinya  peraturan  yang  lebih  tinggi mengesampingkan  yang  rendah; Lex specialis  derogat  legi  generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus  (lex specialis) mengesampingkan hukum yang  bersifat  umum  ( lex  generalis )  dan Asas Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori yaitu  pada  peraturan  yang  sederajat, peraturan yang paling
baru melumpuhkan  peraturan  yang  lama.
Ketentuan  asas  ini  terus  difungsikan
ketika  terjadi  kebingungan  menentukan produk  hukum  mana  yang  diutamakan,
didahulukan, dikesampingkan dan diabaikan  (tidak  dapat  digunakan).  asas hukum  tersebut  berfungsi  maksimal dalam implementasi baik saat pembentukan  peraturan  perundangan- undangan  maupun  pada  pelaksanaan peraturan  tersebut.  Akan  tetapi  masih terdapat asas  hukum  yang  menimbulkan pro  dan  kontra  yakni  asas  fiksi  hukum. Dayaguna  asas  fiksi  hukum  dalam prakteknya  dipertanyakan  keberadaan dan kegunaannya.
Asas  fiksi  hukum  merupakan asas  yang  memiliki  pengertianasas  yang menganggap  semua  orang  tahu  hukum ( presumptio iures de iure ). Konsekuensi hukum  ketika  semua  orang  dianggap tahu adalah pembentukan undang- undang  di  jakarta,  maka  rakyat  diujung timur dan barat Indonesia harus mengikuti  peraturan  tersebut.  Meskipun peraturan yang dibentuk disosialisasikan namun  tidak  dilakukan  sampai  semua orang  mengetahui  melainkan  dengan batasan  ketentuan  waktu  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Persoalan  asas  fiksi  ketika  suatu  kasus terjadi dan pelaku kemudian mengatakan saya  tidak  tahu,  maka  alasan  yuridis digunakan  bahwasanya  telah  ada  asas fiksi  hukum  yang  menegaskan  bahwa semua  orang  dianggap  tahu.  Kondisi  ini jelas sangat merugikan pihak-pihak yang tidak  mengetahui  kemudian  melakukan perbuatan  tersebut  dan  diproses  secara hukum  atas  perbuatan  yang  tidak diketahui  bahwa  telah  ada  undang- undang  yang  melarangnya.  Persoalan lain  juga  terjadi,  ketika  melakukan sosialisasi Undang-undang, maka memerlukan biaya dan waktu yang tidak bisa  diselesaikan  dalam  waktu  1-2  hari, melainkan  memerlukan  waktu  cukup lama.  Dengan  demikian  konsekuensinya adalah  berapa  biaya  untuk  pelaksanaan tersebut.
a. Pro  Asas  Fiksi  Hukum  Dalam Peraturan Perundang-undangan

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1967
Secara demograsi Negara Indonesia  terdiri  dari  34  Provinsi,  416 Kabupaten dan 98 Kota dengan cakupan wilayah  tersebar  di  beberapa  pulau, maka konsekuensi ketika ingin melakukan  sosialisasi  keseluruh  daerah dari  provinsi  hingga  ketingkat  desa memerlukan  materi  dan  inmateriil  yang maksimal.  Oleh  karenanya  ketika  DPR RI  mengesahkan  suatu  Undang-undang, maka diperlukan suatu ketentuan hukum yang  kuat  untuk  melakukan  efisiensi baik dari segi materi, waktu, tenaga dan sebagainya.  Adanya  asas  fiksi  hukum sangat  membantu  dari  segi  efisiensi, DPR  RI  tidak  harus  mensosialisasikan ke  seluruh  daerah  secara  langsung namun  cukup  melakukan  sosialisasi  di media  baik  elektronik,  cetak  maupun online.
Penggunaan media
ini memberikan implikasi positif atas informasi yang diberikan. Anggota DPR RI  dapat  melanjutkan  masa  sidang kembali  untuk  membahas  rancangan undang-undang yang lain. Jika demikian maka  efektifitas  waktu  dapat  berjalan sebagaimana mestinya untuk menciptakan  suautu  produk  hukum tanpa  menghambat  kegiatan  sosialiasi undang-undang yang telah disahkan.
Penguatan  asas  fiksi  hukum dalam  peraturan  perundang-undangan apabila  undang-undang  telah  disahkan maka  dicantumkan  lembaran  negara pada bagian terakhir atau dibawah tanda tangan  presiden.  Arti  lembaran  negara adalah suatu ketentuan hukum jika setiap orang  dianggap  tahu  semua  produk hukum yang telah dibentuk oleh DPR RI bersama  Presiden,  sehingga  kepadanya diberikan  hak  untuk  melindungi  diri dengan  undang-undang  tersebut  dan kewajiban  untuk  menjalankan  undang- undang tersebut agar tidak terjerat secara hukum  atas  perbuatan  yang  dilakukan. Selain  itu  untuk  menjelaskan  dan mempertegas  pasal  dan  ayat  dalam undang-undang tersebut
juga
dicantumkan tambahan lembaran  negara
dengan  maksud  dan  tujuan  yang  sama seperti  lembaran  negara.Pemberlakuan asas fiksi hukum juga membatasi adanya pihak-pihak  yang  dapat  memanfaatkan suatu  undang-undang yang  dibuat. Pemanfaatan dapat berupa, berpura-pura tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut  sehingga  dapat  melepaskan  diri dari jeratan hukum.
Apabila  tindakan  ini  terjadi  dan terus dilakukan, maka potensi besarterjadinya perbuatan-perbuatan
tindakan  kejahatan  yang  terjadi  namun tidak  dapat  diproses  secara  hukum dengan  alasan  ketidak  tahuan.  Potensi maraknya  para  pelaku  kejahatan  juga akan  seimbang  dengan  jumlah  korban jika  asas  fiksi  hukum  tidak  diterapkan atau  dilaksanakan.  Dengan  demikian sudah  menjadi  penting  untuk  tetap mengamalkan  asas  fiksi  hukum  dalam kesehari-harian  pembentukan  peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya pembentuk peraturan perundang- undangan, masyarakat juga harus mengetahui  bahwa  terdapat  satu  asas hukum  bernama  asas  fiksi  hukum  yang membatasi  ketidak  tahuan  masyarakat akan suatu undang-undang untuk membatasi  suatu  perbuatan  yang  tidak dibenarkan.

## b. Kontra  Asas  Fiksi  Hukum  dalam Peraturan Perundang-undangan
Sarana  dan  prasarana  yang  tidak merata  di  Indonesia  menjadi  persoalan yang tidak pernah usai. Bentang pulau di Indonesia  dari  Sabang  (Aceh)  sampai
Merauke (Papua) mensyaratkan persoalan yang ada belum selesai malah menambah persoalan baru. Dalam konteks  ini  keterbatasan  sarana  dan prasarana  tidak  dapat  diabaikan  begitu saja  mengingat  banyak  hal  yang  harus dilakukan.  Satu  diantaranya  adalah pembentukan Undang-undang yang disahkan  oleh  DPR  RI,  sebagaimana dalam  hirearki  peraturan  perundang- undangan,  tingkatan  Undang-undang

## Volksgeist
berfungsi sebagai regulasi atau peraturan yang  mengatur  secara  nasional  tanpa melihat  ruang  dan  waktu.  Artinya apabila Undang-undang tidak disosialisasikan  secara  masif  di  daerah maka  akan  terjadi  ketidak  tahuan terhadap Undang-undang tersebut. Dalam  konteks  ini,  dapat  kita  ketahui bahwasanya akan ada kesenjangan sosial dan  hukum  dimana  seseorang  atau sekelompok  orang  ketika  melakukan satu  perbuatan  yang  salah  dikarenakan ketidak tahuan mereka melakukan karena dianggap benar, ternyata berdampak pada hukuman yang didapat. Oleh  karenanya  tidak  beralasan jika  asas  fiksi  hukum  menjadi  alasan utama  ketika  Undang-undang  yang dibuat  “dipaksakan”  untuk  diketahui oleh masyarakat di daerah yang memiliki  sarana  dan  prasarana  terbatas. Ketika  Undang-undang  telah  disahkan dalam  sidang  paripurna  oleh  DPR  RI menjadi kewajiban bagi anggota DPR RI yang  berasal  dari  setiap  daerah  untuk menginformasikan  kepada  konstituen- nya. Penguatan masa sosialisasi menjadi penting  ke  tingkatan  daerah  paling bawah karena hal ini menjadi dayadukung  terselenggaranya  undang- undang yang dibuat. Sebagaimana penjelasan  di  atas,  dengan  keterbatasan sarana dan prasarana, pihak-pihak terkait dalam  sosialisasi  dan/atau  pembentuk undang-undang  dapat  ke  masyarakat untuk  sekalian  melihat,  mendengar  dan menulis  apa  yang  menjadi  keinginan masyarakat tersebut.
Penggunaan  asas  fiksi  hukum dapat  di  telaah  kembali  dikarenakan Negara  Indonesia  bukan  negara  hanya dengan  menggunakan transport  darat saja  sudah  bisa  menjangkau  semua, dengan sistem klik juga mengetahui dari akar  hingga  pucuk  tertinggi,  dengan bentangan suara di udara dapat menyentuh seluruh wilayah di Indonesia. Akan  tetapi  Negara  Indonesia  adalah negara dengan bericirikan kepulauan dan
1/3  wilayah  adalah  maritim,  sehingga dengan  mencatumkan  asas  fiksi  hukum yang  diterjemahkan  dalam  lembaran negara  dan  tambahan  lembaran  negara tidaklah  cocok  untuk  diberlakukan  pada wilayah  Indonesia.  Diperlukan  satu pemahaman  mendasar  untuk  mencapai keadilan  dan  pemerataan  terhadap  suatu hal  tidak  terkecuali  Undang-undang ketika di gedung DPR RI mengetuk palu untuk  mensahkan  suatu  Undang-undang maka  daerah  dari  sabang  sampai merauke  mengetahui  secara  langsung bukan  sekedar  menerapkan  asas  fiksi hukum.
3. Menciptakan Legal drafter

## Terintegrasi
Terkait  dengan  Pembentukan Peraturan  perundang-undangan,  menang sebenarnya    tidak  bisa  terlepas  dengan adanya subjek yang membentuk. Siapapun  yang  membentuk  peraturan perundang-undangan  haruslah  subjek- subjek  yang  potensial  di  bidangnya. Sebagai  penganut  sistem  hukum Eropa continental yang  bercirikan  positivistik, segala  aktifitas  yang  dilakukan  negara Indonesia berkewajiban untuk mematuhi peraturan.  diartikan  sebagai  hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis  yang pada  saat  ini  sedang  berlaku  dan mengikat  secara  umum  atau  khusus  dan ditegakan  oleh  atau  melalui  pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. 9 Dalam pengertian ini, bahwasanya  peraturan  menjadi  pengatur dari  setiap  kegiatan  atau  aktifitas.  Saat peraturan  telah  di  setujui,  maka  sejak saat itu perbuatan yang dimaksud dalam perbuatan  tersebut  akan  di  berikan sanksi  atas  akibat  yang  dilakukan. Apabila  belum  ada  peraturan  yang mendahului  maka  orang  tersebut  tidak dapat  di  berikan  sanksi  atau  dihukum. Hal  ini  juga  diatur  dalam  asas  legalitas atau  dalam  bahasa  latinnya nulla
9 Bagir  Manan,  Hukum  Positif  Indonesia, (Yogyakarta : UII Press), hlm 1.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1967
delictum,  nulla  poena  sine  praevia  lege poenali 10 yang  memiliki  arti  tidak  ada perbuatan  yang  dapat  dipidana  kecuali atas  kekuatan  undang-undang  pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. 11
Keberadaan  peraturan  perundang undangan menjadi penting karena menjadi  kewajiban  bagi  masyarakat Indonesia  untuk  melakukan  dan  tidak melakukan sesuatu. Atas dasar itu, untuk mendukung  terciptanya  peraturan  per- undang-undangan  yang  dapat  diterima masyarakat  dan  dilaksanakan  dengan baik  tentu  bergantung  dengan  siapa pembentuk.  Kata  siapa  tidak  hanya ditujukan kepada individu saja
melainkan kepada kelompok atau sekelompok orang.
Pembentukan peraturan bukanlah persoalan yang dapat dianggap  remeh  temeh,  hal  ini  menjadi penentu  akan  hadirnya  suautu  kondisi wilayah  yang  tertib,  tentram  dan  aman. Peraturan  tidak  lagi  diperlukan  apabila manusia menyisahkan satu orang, namun apabila  terdiri  dari  dua  maka  haruslah dbuat  peraturan  karena  telah  ada kepentingan diantara dua orang tersebut.
Pembentukan undang-undang adalah  bagian  dari  pembentukan  atau penciptaan  hukum.  Pada  umumnya pembentukan atau penciptaan hukum itu berkaitan dengan tiga hal
a. Perumusan aturan-aturan umum,  yang  dapat  berupa penambahan  atau  perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku;
b. Ditimbulkan  dari  keputusan- keputusan konkret (hukum
preseden  atau  yursiprudensi); dan
c. berkenaan dengan tindakan nyata, yaitu suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja ( einmalig )  yang  dilakukan  oleh
10 Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana,  (Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, 2016), Edisi Revisi, hlm 62.
11 Ibid., hlm 70.
organ-organ negara berdasarkan konstitusi  tanpa  disertai  dengan perubahan  undang-undang  atau UUD. 12
Tugas untuk membentuk undang- undang  menjadi  kewenangan  dari  DPR RI,  adapun  usul  dapat  berasal  dari  DPR RI  maupun  Presiden.  Pengusul  tidak dapat  dimasukan  untuk  kedua  lembaga tersebut baik eksekutif maupun legislatif, oleh karenanya akan dicantumkan  dengan  tegas  lembaga  apa pengusul  apakah  DPR  RI  (Legislatif) atau Presiden (Eksekutif) sebagai bahasan dalam sidang paripurna. Pembuat rancangan undang-
undang  haruslah  turut  berperan  aktif dalam  pembentukan  undang-undang.
Perancang akan melakukan kajian secara akademik sebagaimana termaktub dalam UU  nomor  12  Tahun  2011  tentang  PPP bahwa setiap pembuatan Undang- undang  wajib  menyertakan  Naskah Akademik.  Pada  Pasal  43  Ayat  (3) disebutkan  Rancangan  Undang-undang yang  brasal  dari  DPR,  Presiden,  atau DPD  harus  disertai  Naskah  Akademik. Pada  bagian  penjelasan  Lampiran  1 Nomor  1  dalam  Undang-undang  yang sama disebutkan bahwa naskah akademik  adalah  hasil  penelitian  atau pengkajian  hukum  dan  hasil  penelitian lainnya  terhadap  suatu  masalah  tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara  ilmiah  mengenai  pengaturan masalah  tersebut  dalam  suatu  RUU, RaperdaProv/Kab/Kota  sebagai  solusi terhadap  permasalahan  dan  kebutuan hukum masyarakat.Dari penjelasan tersebut  kita  dapat  memahami  bahwa suatu undang-undang yang telah disahkan  harus  berdasarkan  pemecahan masalah  atasmasalah  dilapangan  bukan sekedar  membuat  namun  tidak  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
12 Rosyid  Al  Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jatim :
Anggota IPAKI, 2015), hlm. 31.

## Volksgeist
Pembentuk hukum wajib mengetahui  perbuatan  hukum  yang dimaksud,  apabila  pembentuk  hukum melalaikan  perbuatan  akan  beresiko pada  keberlangsungan  peraturan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Pada  konteks ini  perlu  dilakukan  suatu  pemahaman kepada pembentuk peraturan perundang- undangan  atau legal  drafter terhadap peraturan yang akan dibuat. Pemahaman ini ditujukan untuk menciptakan peraturan  yang  dilaksanakan  dengan baik  tanpa  memberatkan  kepada  pihak tertentu.  Untuk  itu  perlu  adanya  satu kebijakan  yang  dapat  diterima  secara yuridis,  dimana  pembentuk  peraturan perundang-undangan  berlaku  dengan terintegrasi. Maksudnya adalah peraturan  perundang-undangan  secara hirearki  dibuat  oleh  satu  lembaga tersediri  yang  tugas  dan  fungsinya membuat peraturan dari peraturan tertinggi hingga terendah. Dari data pada tabel  1  ada  62  permohonan  kabul  yang putuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi dengan  pertimbangan  oleh  mahkamah telah terjadi pertentangan peraturan yang lebih  tinggi  oleh  peraturan  yang  lebih rendah.
Ketika  jumlah  62  PUU  dalam waktu 2 tahun 10 bulan berubah menjadi interval 1-5 mencirikan bahwa pembentuk peraturan telah sesuai dengan  kulaifikasi  legal  drafter.  Namun kondisi 62 permohonan dikabulkan oleh mahkamah mensyaratkan terdapat sesuatu  hal  pada  legal  drafter  sehingga produk hukum yang dihasilkan bertentangan  dengan  peraturan  lebih tinggi. Sedangkan dari
angka matematika
pengeluaran riil
sebagaimana  rilisan  Fitra  pada  tahun 2012  berjumlah  5,2  miliar  maka  pada tahun 2017 akan berkisar puluhan miliar. Untuk  itu  perlu  sekiranya  menciptakan satu  lembaga  terintegrasi,  dimana  legal drafter memang benar berisi orang-orang yang  sudah  kompeten  di  dalamnya. Legal  drafter  wajib  memiliki  sertifikat
pen-drafter,  berijazah  Hukum  Tata Negara,  berusia  di  atas  30-35  tahun dengan  asumsi  kedewasaannya  dan syarat  atau  ketentuan  khusus  lainnya. Lembaga  ini  juga  akan  bekerja  secara mandiri atau independen untuk menghindari  adanya  intervensi  atau produk hukum pesanan.
Melalui  lembaga  legal  drafter terintegrasi  juga  akan  memudahkan melakukan  evaluasi  terhadap  drafter, ketika  seorang  drafter  sebagai leader maka tanggung jawab berada dipundaknya. Apabila dilapangan terdapat  permasalahan  yang  serius  atau substansial  maka  evaluasi  dan  sanksi yang  diberikan  juga  langsung  tertuju kepada  penanggung  jawab  atau  legal drafter.  Sebagai  bentuk  penghargaan kepada  perancang  peraturan  perundang- undangan yang baik, juga dapat langsung  diberikan  dengan  tolak  ukur presentasi impelementasi dan keberlangsungan  produk  hukum  yang dibuat.  Dari  ukuran  biaya  pembentukan peraturan  perundang-undangan  secara integrasi  akan  melakukan  penghematan dengan  baik  sehingga  anggaran  dapat diperuntukan  untuk  keperluan  lain. Lembaga  terintegrasi  termasuk  legal drafter  salah  satu  upaya  besar  untuk menjembatani  permasalahan  antara  hilir dan mudik.
Selama  ini  masalah  pendrafter terkait  SDM,  jumlah  karya  yang diciptakan,  dokumentasi  yang  belum terstruktur seperti masih terdapat peraturan yang oleh masyarakat dianggap  merugikan  hak  yang  mereka miliki.  Lembaga  terintegrasi  ini  juga dapat berperan penting menjaga harmonisasi  peraturan  pada  tingkat tinggi maupun tingkat bawah.  Persoalan demikian akan segera  terpecahkan dikarenakan  keperluan  dan  kepentingan publik  atau  masyarakat  dipertaruhkan untuk  mencapai  satu  produk  hukum yang  lahir  dan  berkembang  pada lembaga  dari  aspek  administrasi  dan

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1967
aspek  impelementasi  akan  terlaksana dengan  baik  dan  benar.  Bukan  berarti ketika  lembaga  terintegrasi  khusus dalam  pembentukan  peraturan  per- undang-undangan  berdiri  tanpa  adanya masalah.
Secara kelengkapan dokumentasi kearsipan lembaga terintegrasi ini ketika mendapat hambatan maka dapat dituntaskan  dengan  baik,  kelengkapan Sumber  Daya  Manusia  tidak  bisa dihindarkan  yaitu  merekrut  pen-drafter dengan  ukuran  kompetensi  akademik siap  digunakan.  selain  itu  yang  menjadi persoalan  adalah  bank  data  atau  koleksi berkas fisik peraturan perundang- undangan  yang  bersifat  rahasia  negara apabila  sebelumnya  belum  memiliki bank  data  harus  disediakan  bank  data dengan  ruang  yang  baik.  Persoalan substansial  lain  terletak  dalam  anggaran yang  disiapkan  untuk  biaya  pembentuk undang-undang  setiap  tahun,  karena telah  terintegrasi  maka  agar  terjaga konsistensi peraturan yang dibuat anggaran  disiapkan  untuk reward dan punishment .  Oleh  karenanya  untuk membentuk peraturan
perundang- undangan  yang  baik  dengan  cakupan wilayah  tidak  terbatas  oleh  ruang  dan waktu, harus didahului terobosan-
terobosan termasuk membentuk lembaga terintegrasi peraturan-perundang- undangan. Perubahan demikian tentunya tidak  selamanya  berjalan  maksimal, namun  kendala-kendala  akan  dihadapai jangan  menjadi  batu  sandungan  untuk mundur  dalam  gerakan  perubahan. Menciptakan,  melaksanakan,  menjaga dan melestarikan sudah waktunya dengan menciptakan lembaga
terintegrasi untuk legal drafter.

## C. Penutup
Keberadaan  Hirearki  Peraturan Perundang-undangan  dalam  pemben- tukan  peraturan  perundang-undangan  di
Indonesia dapat dilakukan kajian kembali secara spesifik. Hal ini dilandasi
atas  faktor  positif-negatif,  pro-kontra dan diperlukan lembaga yang terintegrasi  pada  keberlakuan  hirearki tersebut.  Faktor  positif  yaitu  dengan adanya hirearki akan menjaga ketentraman, menjaga keteraturan,
menjaga  ketertiban  dan  sebagainya. Hirearki  akan  mengatur  secara  yuridis terhadap  peraturan  perundang-undangan pada  saat  pembentukan  sehingga  tidak terjadi  tumpang  tindih.  Pada  faktor negatif  dengan  adanya  hirearki  akan menganulir  peraturan  atas  landasan pengujian yang dilakukan dan berdampak  pada  kerugian  materiil  dan inmateriil.  Selain  itu  pada  pada  konteks asas  fiksi  hukum,  pro  dan  kontra terhadap  asas  tersebut  juga  terjadi.  Pro terhadap  asas  fiksi  hukum  berperan sebagai  efisiensi  anggaran  karena  jarak jangkauan  ketika  Undang-undang  yang disahkan oleh DPR RI harus dijalankan, dengan  adanya  asas  fiksi  hukum  UU tersebut dapat diimplementasikan.
Sedangkan  kontra  adalah,  bahwa  asas fiksi  hukum  tidak  dapat  menyentuh seluruh  masyarakat  sehingga  asas  fiksi hukum berpotensi terjadinya ketidakadilan dan pemerataan. Pembentuk peraturan perundang- undangan juga dapat mendukung terciptanya peraturan yang baik, sehingga diperlukan pembentuk peraturan  perundang-undangan yang terintegrasi.  Dibentuk  satu  lembaga secara  terintegrasi  untuk  melakukan harmonisasi,  menilai,  evaluasi  dan membentuk peraturan tersebut.

## Daftar Pustaka
Al  Atok,  Rosyid, Konsep  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan , Jatim : Anggota IPAKI. 2015 Cipto  Handoyo,  B.  Hestu, Prinsip- Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah  Akademik, Yogyakarta  : Cahaya Atma Pustaka, 2014.

## Volksgeist
Dirdjosisworo,  Soedjono, Pengantar Ilmu  Hukum ,  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 2010.
Hukum  Online    “Borosnya  Biaya Pembuatan Undang-undang”,
Hukum  Online,  31  Desember 2012, http://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt50e199f0bc17d/borosn ya-biaya-pembuatan-undang- undang, diunduh tanggal 7 oktober 2017. Indrati  S.,  Maria  Farida, Ilmu
Perundang-undanga(Jenis,
Fungsi  dan  Materi  Muatan) , Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007. M.  Dahlan  Al  Barry.,  Pius  A.  Partanto., Kamus Ilmiah Populer , Surabaya: Arkola, 2001. Mahkamah  Konstitusi,  “Rekapitulasi Perkara Pengujian
Undang- undang”, https://mkri.id/index.php?page= web.RekapPUU&menu=5, diunduh tanggal 11 Januari 2019 Manan, Bagir, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2004. Republik  Indonesia,  Undang-undang Nomor    8  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara  RI  Tahun  2011  Nomor 70,  Tambahan  Lembaran  Negara
RI Nomor 5226) Republik  Indonesia,  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara  RI  Tahun  2011  Nomor
82,  Tambahan  Lembaran  Negara RI Nomor 5234) S.  Hiariej,  Eddy  O.,  Edisi  Revisi, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana ,
Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka, 2016.
Sri  Soemantri.  M.,  H.  R., Hak  Uji
Material di Indonesia , Bandung :
Alumni, 1997.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945