## ARTICLE

## Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019
Mahadiansar Mahadiansar 1 , Ramadhani Setiawan
2 , Eki Darmawan 3 , Fitri Kurnianingsih 4
1 Universitas Brawijaya Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 2,3,4 Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl.Raya Dompak, Dompak, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang ENVELOPE mahadiansar @ student.ub .ac.id
Abstract: Foreign direct investment in Indonesia has a very significant impact on the progress  of  a  developing  country  to  improve  the  welfare  of  the  people.  This  research focuses on the conditions that occur in foreign direct investment in Indonesia in 2019 with various existing problems. The  method used was by reviewing studies advanced in  literature. The results show that there needs to be an independent body that controls or  supervises  the  course  of  foreign  direct  investment,  especially  in  areas  that  have the  potential  to  invest,  a  very  strong  alternative  in  this  paper  needs  to  involve  local governments in special economic zones (KEK) so that foreign direct investment can be felt in the region which has the potential to be empowered both in the use of natural and human resources.
Abstrak: Keberadaan investasi asing langsung di Indonesia sangat memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  kemajuan  sebuah  negara  berkembang  untuk meningkatkan  kesejehteraan  bagi  masyarakat.  Penelitian  ini  berfokus  pada  kondisi yang  terjadi  pada  investasi  asing  langsung  di  Indonesia  pada  tahun  2019  dengan berbagai  macam  problematika  yang  ada.  Metode  penelitian  mengunakan  studi kepustakaan dengan kajian literatur dari berbagai data sekunder yang dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya badan independent yang mengontrol atau mengawasi jalannya investasi asing langsung khususnya dikawasan yang memiliki potensi untuk berinvestasi, alternatif yang sangat kuat dalam tulisan ini perlu melibatkan pemerintah daerah dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar investasi asing langsung bisa dirasakan di kawasan yang berpotensi bisa diberdayakan baik pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
 OPEN ACCESS
Citation: Mahadiansar, M., Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. Matra Pembaruan. 5(1), 65-75 Received: February 23, 2021 Accepted: March 19, 2021 Published: May 31, 2021
© The Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.
Keywords: Development, Foreign  Direct  Investment, Indonesia
Kata Kunci: Pengembangan, Investasi Asing Langsung, Indonesia

## I.  Pendahuluan
Investasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menggerakan perekonomian suatu  wilayah,  baik  itu  dalam  lingkup  daerah  maupun  negara.  Suatu  negara  yang mampu  mencapai  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  salah  satunya  karena ditunjang besarnya aliran investasi ke negara yang bersangkutan ( Sulistiawati 2012 ). Dalam hal ini keterlibatan dunia usaha (sektor swasta) tidak lagi bersifat komplementer dalam  menggerakan  kegiatan  ekonomi  di  daerah,  namun  saat  ini  peranan  sektor swasta menjadi sangat penting dan strategis. Pengalaman pemerintah Indonesia pada periode 1970-an, menunjukkan bahwa dengan ketersediaan dana dari pendapatan ekspor minyak dan gas dalam jumlah besar memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan  berdasarkan  buku  yang  berjudul  “Aspek fiskal bisnis hulu migas, 2017”.
Penanaman Modal Asing (PMA) atau Investasi Asing Langsung yang biasa dikenal dengan Foreign Direct Investment (FDI) dibagi menjadi tiga yaitu Portofolio, Foreign Direct Investment (FDI) dan Credit Ekspor . Foreign Direct Investment (FDI) melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan sehingga dinamika  usaha  yang  menyangkut  tujuan  perusahaan  tidak  lepas  dari  pihak  yang berkepentingan / investor asing ( Ambarsari & Purnomo 2005 ). Portofolio merupakan investasi keuangan yang dilakukan luar negeri dengan cara investor membeli utang atau sekuritas dengan harapan mendapat manfaat financial dari investasi tersebut. Foreign Direct Investment (FDI)  dapat  diartikan  sejumlah  penanaman  modal  dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain.
Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal. Hal ini dianggap lebih berguna bagi negara dibandingkan investasi pada ekuitas  perusahaan  karena  investasi  ekuitas  berpotensi  terjadinya capital  outflow sebab  investasi  ekuitas  ini  lebih  bersifat  jangka  pendek  dan  sewaktu-waktu  dapat ditarik secara tiba-tiba dan menimbulkan kerentanan ekonomi. Pada periode tersebut pemerintah dapat berperan sebagai engine of growth (motor penggerak  perekonomian).  Pembangunan  di  berbagai  sektor  dapat  dibiayai  oleh investasi pemerintah. Namun saat ini, kondisi sudah sangat jauh berbeda; pemerintah tidak bisa lagi berperan sebagai engine  of  growth sendirian, melainkan sangat membutuhkan  keterlibatan dari setiap sektor; baik itu sektor masyarakat terlebih dari lagi dari swasta ( Mahadiansar et al. 2020 ). Pemerintah di berbagai level baik pusat maupun daerah  menghadapi kendala anggaran untuk secara mandiri menggerakan perekonomian. Dengan kata lain, keterlibatan dunia swasta dan masyarakat secara aktif  merupakan  suatu  keniscayaan  dari  sebuah  pengharapan,  sehingga  antara pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  berada  dibarisan  yang  sama  dalam  rangka menggerakan perekonomian daerah dan nasional.
Pemerintah  pada  berbagai  level  juga  dapat  dipastikan  juga  tidak  akan  sanggup menyelesaikan  berbagai  permasalahan  pembangunan  yang  dihadapinya  dalam beberapa dekade ini, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur  dasar,  penguatan  sumber  daya  manusia,  fasilitas  pendukung  dan  lain sebagainya,    jika  hanya  mengandalkan  pembiayaan  yang  bersumber  dari  anggaran pemerintah  semata  maka  tidak  akan  pernah  ada  percepatan  atas  penanggulangan terhadap  persoalan-persoalan  hajat  hidup  kebutuhan  dasar  rakyat  ( Febriana,  A.,
Muqorobbin 2014 ), Maka oleh untuk itu dibutuhkan keterlibatan sumber anggran non- pemerintah dari investasi sektor swasta dan peran aktif oleh masyarakat ( Alfiandri & Mahadiansar 2020 ).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  20  tahun  1994  tentang  Persyaratan Kepemilikan  Sahan  Dalam  Perusahaan  (selanjutnya  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  No.83/2001),  kepemilikan  Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  tidak seluruhnya dikuasai oleh pihak asing. Dalam porsi yang cukup, kepemilikan diwajibkan juga  untuk  warga  negara  Indonesia  atau  BUMN.  Melalui  Penanaman  Modal  Asing (PMA),  modal  kerja  dapat  diperoleh  terutama  untuk  sektor-sektor  industri  padat modal, dan juga Penanaman Modal Asing (PMA), sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha domestik kelas menengah.
Negara turut menikmati manfaat Penanaman Modal Asing (PMA) melalui setoran pajaknya, baik itu dari pajak perusahaan maupun pajak pekerja asing. Secara politis, pemerintah negara asal Penanaman Modal Asing (PMA) umumnya lebih “lunak” pada pemerintah RI karena ada kepentingan pengusahanya di Indonesia. Dapat diharapkan terjadinya alih-teknologi.
Negara Jumlah Singapore US$ 3,4 Miliar Japan US$ 2,3 Miliar China US$ 2,3 Miliar Hongkong US$ 1,3 Miliar Malaysia US$ 1 Miliar Netherland US$ 738 Juta USA US$ 631,7 Juta South Korea US$ 544,4 juta Virgin Islands US$ 385,4 juta Thailand 262,2 juta
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2019
Pentingnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan sebagai  bentuk  penyelesaian  berbagai  hambatan  dan  konsultasi  permasalahan yang  dihadapi  penanam  modal  dalam  menjalankan  kegiatan  penanaman  modal. Pemerintah juga melalui BKPM berkoordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kemudian koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia serta pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal ( BKM, 2019 ). Melakukan Pembinaan dan pelayanan administrasi  umum  di  bidang  perencanaan  umum,  ketatausahaan,  organisasi  dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan,
kearsipan,  pengolahan  data  dan  informasi,  perlengkapan  dan  rumah  tangga;  dan Pelaksanaan  fungsi  lain  di  bidang  penanaman  modal  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  mencatat  realisasi  Foreign  Direct Investment (FDI) sepanjang 2019 sebesar Rp 423,1 triliun. Nilai ini meleset dari target tahun lalu yakni hanya mencapai 87,5% dari Rp 483,7 triliun. Selama 2019, Singapura masih  menjadi  negara  asal  investasi  terbesar  di  Indonesia.  Negeri  Singa  tersebut tercatat  menanam  dananya  sebesar  US$  6,5  miliar  atau  23,1%  dari  keseluruhan investasi. Selanjutnya, Tiongkok sebesar US$ 4,7 miliar atau mencapai 16,8%, Jepang US$ 4,3 miliar atau 15,3%, Hong Kong US$ 2,9 miliar atau 10,2%, dan Belanda US$
2,6 miliar sebesar 9,2%.
Berdasarkan  Pertumbuhan  Investasi  asing  langsung  Foreign  Direct  Investment (FDI)  10  Tahun  Terakhir  ke  Indonesia  meningkat  6,4  persen  tahun-ke-tahun menjadi  Rp105,3  triliun,  atau  USD7  miliar,  pada  kuartal  keempat  2019,  menyusul lonjakan  17,8  persen  pada  periode  tiga  bulan  sebelumnya.  China,  Hong  Kong  dan Singapura adalah sumber utama investasi, sementara sektor logam dasar, utilitas dan pertambangan adalah penerima manfaat terbesar. Untuk keseluruhan 2019, ada Rp 423,1 triliun Foreign Direct Investment (FDI)  ke negara itu, setara dengan USD 28,2 miliar, atau 87,5 persen dari target setahun penuh. Singapura dan Cina adalah sumber Foreign Direct Investment (FDI)  terbesar, dengan utilitas, pergudangan, transportasi, komunikasi  dan  logam  dasar  menerima  jumlah  terbesar.  Target  Badan  Koordinasi Penanaman Modal untuk tahun 2020 adalah untuk menarik investasi sebesar Rp 886 triliun, sekitar 55 persen di antaranya akan berasal dari perusahaan asing.
Tabel 1. 10 Negara Terbesar Investasi Asing Langsung Indonesia Pada Tahun 2019
Sumber : tradingeconomic.com | Investment Coordinating Board of The Republic of Indonesia
Di beberapa negara aliran modal asing dari Jepang ke Rusia dan menggambarkan pencapaian dan masalah investor Jepang terkait dengan bisnis dengan Rusia sehingga pasar  Rusia  tampaknya  menjadi  pilihan  yang  menguntungkan  bagi  perusahaan- perusahaan Jepang, meskipun terbatas pada kebebasan institusi untuk melakukan pendatang dan kondisi investasi yang tidak menguntungkan, termasuk kendala bahasa karena penggunaan yang luas dari Rusia di bidang bisnis - faktor-faktor yang telah tercermin dalam transaksi yang lebih tinggi biaya ( Tokunaga & Suganuma 2020 ) Kemudian  di  Vietnam,  berkat  integrasi  yang  lebih  dalam  ke  dalam  ekonomi  global, Vietnam telah menarik sejumlah besar FDI yang merupakan pendorong penting bagi pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari semua 63 provinsi di vietnam pada periode 2011-15 dan teknik efek tetap dengan kesalahan standar yang kuat( Nguyen et al. 2020 ).
Berdasarkan  temuannya  menunjukkan  efek  buruk  FDI  pada  permintaan  untuk pekerjaan  agregat  dan  tenaga  kerja  terampil  yang  ada  di  Vietnam.  Menariknya besarnya  absolut  efek  pada  pekerjaan  tenaga  kerja  terampil  jauh  lebih  besar  dari pada pekerjaan agregat. Selain itu, efeknya positif di sektor jasa dan industri meskipun dalam  hal  besarnya,  efek  dikedua  secara  signifikan  lebih  rendah  dari  pada  di  yang sebelumnya terhadap efeknya negatif di sektor pertanian. Meningkatnya skala ekspor- impor meningkatkan efek negatif FDI pada permintaan tenaga kerja terampil ( UNCTAD 2007 ).
FDI  sangat  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  perekonomian  dunia,  hal  ini terjadi pada periode 1977-2010 menyelidiki faktor-faktor utama yang menentukan aliran  masuk  investasi  asing  langsung  (FDI)  ke  negara-negara  berkembang  cepat seperti Brasil, Cina, India, Rusia, Afrika Selatan dan Malaysia ( Ho et al. 2013 ). Temuan mereka adalah fundamental ekonomi makro dan spesifik negara memberikan bukti empiris  bahwa  pertumbuhan  ekonomi,  konsumsi  pemerintah,  dan  keterbukaan perdagangan sangat penting bagi FDI, sukses Cina dalam menyesuaikan kondisi untuk investasi asing langsung, Vietnam dan, pada tingkat yang lebih rendah, Malaysia berada di depan kebanyakan negara Asia lainnya karena selalu menganut strategi pertumbuhan berorientasi ekspor, tetapi Indonesia tidak dapat menanggapi secara tepat waktu terhadap lanskap ekonomi yang berubah.
Selain  itu,  kualitas  infrastruktur  khusus  negara  dan  kebebasan  ekonomi  juga merupakan faktor penting dalam menentukan FDI serta memiliki implikasi kebijakan yang  signifikan  untuk  pertumbuhan  dan  perkembangan  terutama  melalui  investasi langsung asing.

## I.A.  Konsep Investasi Asing Langsung
Foreign Direct Investment (FDI) adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari  suatu  negara  mendirikan  atau  memperluas  perusahaannya  di  negara  lain. Oleh  karena  itu  tidak  hanya  terjadi  pemindahan  sumber  daya,  tetapi  juga  terjadi pemberlakukan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri ( Krugman 2000 ). Foreign Direct Investment (FDI)  bagian dari dukungan jangka panjang oleh suatu negara pada negara lain dalam bidang manajemen, perusahaan patungan, transfer teknologi, dan konsultasi  pakar.  Jenis  investasi  asing  langsung  yaitu  investasi  asing  langsung  ke
Gambar 1. Pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) 10 Tahun Terakhir
dalam, investasi asing langsung ke luar, dan persediaan investasi asing langsung Penanaman  modal  langsung  untuk  membantu  pertumbuhan  ekonomi  dan membina sektor non migas yang berdaya saing di tingkat internasional. Foreign direct investment tidak  hanya  mencakup  transfer  kepemilikan  dari  dalam  negeri  menjadi kepemilikan  asing,  melainkan  juga  mekanisme  yang  memungkinkan  investor  asing untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam corporate governance mechanism . Selanjutnya aliran Foreign Direct Investment (FDI) memiliki beberapa keuntungan, yaitu Aliran modal tersebut mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan  deversifikasi  melalui  investasi;  Integrasi  global  pasar  modal  dapat memberikan spread terbaik dalam pembentukan corporate  governance , accounting rules ,  dan  legalitas;  dan  Mobilitas  modal  secara  global  membatasi  kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah ( Feldstein 2000 ). Foreign direct investment (FDI)  terdiri  dari inward dan outward . Inward  foreign  direct  investment adalah investasi dari mancanegara ke dalam negeri, sedangkan outward foreign direct investment merupakan investasi ke negara lain. Foreign direct investment (FDI) bermula saat  sebuah  perusahaan  dari  suatu  negara  menanamkan  modalnya  dalam  jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal ( home country ) bisa mempengaruhi perusahaan yang ada di negara tujuan investasi ( host country ) baik sebagian atau seluruhnya ( Sentanu 2015 ). Negara  penerima  ( host  country ) Foreign Direct Investment (FDI)  akan  menerima keuntungan  antara  lain  adanya  dalih  teknologi  dalam  bentuk  varietas  baru  dari capital  inputs  yang  tidak  dapat  dicapai  melalui  investasi  keuangan  ( financial investment ) atau perdagangan barang dan jasa. Foreign Direct Investment (FDI) juga dapat  mempromosikan  kompetisi  pada  pasar  domestik  ( domestic  output  market ).
Penerima Foreign Direct Investment (FDI) memberikan pelatihan bagi karyawan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia di host country, Laba yang dihasilkan oleh Foreign Direct Investment (FDI) juga memberikan kontribusi terhadap pajak pendapatan ( Razin et al. 2002 ). Tiga kondisi perusahaan ingin melakukan Foreign Direct Investment (FDI) antara lain Perusahaan harus memiliki keunggulan kepemilikan dibanding perusahaan lain; Keputusan Foreign Direct Investment (FDI) tersebut harus lebih menguntungkan dari pada menjual atau menyewakan dan Keputusan Foreign Direct Investment (FDI) harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input yang ada beralokasi di luar negeri ( Sarwedi 2002 ).
Secara singkat, kebutuhan yang paling utama dari Foreign Direct Investment (FDI) dibeberapa negara berkembang yaitu Terbangunnya infrastuktur yang memadai dan akses  bahan  baku  yang  ada;  Hubungan  komunikasi  antar  pemangku  kepentingan dan  jalur  transportasi;  Keterampilan  dan  biaya  upah  buruh  yang  berdampak  pada perekonomian  mastarakat  setempat. Foreign Direct Investment (FDI)  mempunyai pengaruh positif terhadap upah tenaga kerja pada industri-industri penerima ( receipt industry ) ( Yudartha 2017 ; Yunas 2019 ).
Foreign Direct Investment (FDI)  dapat  berbentuk  penyertaan  modal  secara langsung, teknologi dan keterampilan manajerial atau secara tidak langsung melalui efek spillover (penyebaran)  pengetahuan  pada  perusahaan  lokal  ( Pettinger  2019 ).
Kawasan ASEAN dalam Foreign Direct Investment (FDI) perkembangan menyatakan bahwa motif yang mendasari kegiatan penanaman modal asing adalah motif strategis , motif  perilaku  dan  motif  ekonomi.  Beberapa  hal  uang  termasuk  ke  dalam  motif strategis adalah usaha mencari pasar, mencari pengetahuan dan mencari keamanan politik ( Yeung 1994 ; Yee et al. 2010 ).

## I.B.  Kajian Terdahulu Investasi Asing Langsung
Masalah  ekonomi  global  yang  terjadi  mempengaruhi  perkembangan Foreign Direct Investment (FDI)  di  Indonesia  menurun  dan  pertumbuhannya  menjadi  lambat. Kemudian  faktor  domestik  dan  global  tidak  stabil  yang  mempengaruhi  penurunan Foreign Direct Investment (FDI)  di Indonesia ( Astuty 2017 ). Kemudian Foreign Direct
Investment (FDI)  dan  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka menyarankan pemerintah dapat memprioritaskan  anggaran  belanja  untuk  pembangunan  infrastruktur  yang  dapat meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan ketersediaannya  infrastruktur  dapat  menarik  minat  dalam  berinvestasi  ( Putri  et  al. 2018 ). Berbeda  dengan  ( Sari  &  Baskara  2018 )  menyatakan  perlu  ada  pengembangan kebijakan-kebijakan terkait Foreign Direct Investment (FDI) sehingga dapat memberi manfaat  untuk  pembangunan  ekonimi  di  Indonesia  yang  merata  kedepannya. Memberikan  kemudahan-kemudahan  investasi  yang  tentunya  berdampak  pada masyarakat lokal, baik terkait lapangan pekerjaan, transfer ilmu pengetahuan serta teknologi  yang  dapat  menguntungkan  semua  pihak.  Hasil  temuan  dari  ( Mainita &  Soleh  2019 )  bahwa  peningkatan  investasi  cukup  tinggi  terhadap  pertumbuhan Foresign Direct Investment (FDI) di Indonesia dan menunjukkan bahwa variabel nilai tukar, peranan perdagangan internasional dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Lalu ( Mutiara et al. 2018 ) pada implementasi layanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh BKPM terkait dengan kegiatan Investment adalah salah satu upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sangat menarik, terutama dalam dalam mengatasi faktor penghambat kegiatan Foreign Direct Investment (FDI). Realisasi Foreign Direct Investment (FDI)    pada  tahun  2019  memiliki  sebanyak 23  bidang Foreign Direct Investment (FDI)  yang  di  minati  para  investor,  padahal berangkat  dari  sumber  daya  alam  (SDA)  maupun  sumber  daya  manusianya  (SDM), di  Indonesia  sangat  kental  akan  potensi  SDM  dan  SDA.  Seharusnya  perlu  evaluasi terhadap  kebijakan-kebijakan  terdahulu  yang  mengakibatkan  kesenjangan Foreign Direct Investment (FDI). Demikian peran pemerintah pusat dalam menjalankan hak dan wewenangnya untuk mengelola Foreign Direct Investment (FDI).

## II. Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan ( library research ), dengan melakukan telaah terhadap sumber-sumber pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya baik cetak maupun online yang relevan dengan topik yang sedang dikaji pada penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian ( Galvan & Galvan 2017 ;
Zed 2014 ). Menurut ( Bogdan & Biklen 1998 ) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Kemudian membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci ( Surakhmad 1980 ). Selanjutnya ( Yin 2010 ) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya.
Menurut  ( Ary  et  al.  1985 )  studi  kasus  hendaknya  peneliti  berusaha  menguji organisasi atau individu secara mendalam. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berasal dari berbagai macam jurnal bereputasi, buku-buku  yang  berhubungan  dengan Foreign Direct Investment (FDI)  dimana  data sekunder tersebut dianalisis secara mendalam.

## III.  Hasil Dan Pembahasan

## III.A.  Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia
Beberapa hal yang termasuk ke dalam motif perilaku adalah rangsangan bagi lingkungan eksternal yang berdasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu, sedangkan yang termasuk  ke  dalam  motif  ekonomi  adalah  usaha  mencari  keuntungan  dengan  cara memaksimalkan  keuntungan  jangka  panjang  dan  harga  saham  perusahaan.  Motif- motif lain untuk menggunakan Foreign Direct Investment (FDI) biasanya terkait dengan
efisiensi biaya, seperti menggunakan faktor-faktor produksi asing, bahan baku atau teknologi. Selain terlibat dalam perusahaan multinasional, Foreign Direct Investment (FDI)  dipakai  untuk  melindungi  market  share  luar  negeri,  untuk  bereaksi  terhadap pergerakan nilai tukar, atau untuk menghindari hambatan perdagangan. Data BKPM laporan realisasi investasi tahun 2018, tren Foreign Direct Investment (FDI)  pada sektor manufaktur justru menurun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2014, nilai Foreign Direct Investment (FDI) sektor manufaktur sebesar US$ 13 miliar. Nilai PMA  kemudian  turun  menjadi  US$  11,8  miliar  pada  2015.  Pada  tahun  2016,  nilai Foreign Direct Investment (FDI)  sektor  manufaktur  sempat  meningkat  menjadi  US$ 16,7  miliar.  Namun,  nilai  tersebut  kembali  terus  menurun  yaitu  menjadi  masing- masing US$ 13,1 miliar pada 2017 dan US$ 10,4 miliar pada tahun 2018. Data BKPM pada tahun 2019, nilai Foreign Direct Investment (FDI) ke sektor manufaktur sepanjang Januari-September 2019 baru mencapai US$ 6,3 miliar. Porsi investasi di sektor manufaktur tergerus menjadi hanya 29,7% dari total Foreign Direct Investment (FDI), jauh di bawah porsi sektor jasa yaitu 59,1%. Berdasarkan data dan fakta yang telah dijelaskan maka perlunya peran pemerintah dalam melakukan terhadap fokus dan nilai dari sebuah program yang perlu di evaluasi. namun ( Alfiandri & Mahadiansar, 2020 ) dalam menentukan evaluasi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi namun tujuan dan sasaran kebijakan Foreign Direct Investment (FDI) dengan  berbagai  pemasalahan  yang  nantinya  akan  berdampak  di  lingkungan  para investor dengan adanya data penurunan Foreign Direct Investment (FDI) di indonesia.

## III.B.  Prioritas Investasi Asing Langsung di Indonesia
Komite  Ekonomi  Industri  Nasional  (KEIN)  menyebut  ada  empat  sektor  yang  bisa menjadi andalan Pemerintahan saat ini dalam lima tahun ke depan untuk membangun iklim  investasi.  Empat  sektor  yang  bisa  menjadi  andalan  investasi  yaitu  pertanian, kemaritiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini di sampaikan Wakil Ketua KEIN, Arif  Budimanta  menjelaskan  “Pemerintah  harus  fokus  menggarap  sektor  hilirisasi pertanian termasuk di bidang kehutanan. Kedua, fokus menggarap maritim termasuk perikanan. Ketiga, bidang pariwisata dan terakhir investasi di bidang ekonomi kreatif,” (CNN.Indonesia).
Pemerintahan ke depan memfokuskan pengembangan Foreign Direct Investment (FDI)    di  empat  sektor  itu,  akan  memberikan  nilai  tambah  terhadap  sumber  daya alam  Indonesia  dan  menciptakan  lapangan  kerja  yang  sangat  terbuka.  “Kalau  kita bicara  pertanian,  ekonomi  kreatif,  maritim,  pariwisata,  itu  semua  adalah  ekonomi kerakyatan, dan itu semuanya ekonomi sehari-hari yang dikerjakan rakyat Indonesia,” (CNN.Indonesia).
Pemerintah  juga  perlu  melakukan  investasi  untuk  pengembangan  industri,  di antaranya investasi petrokimia dan logam dasar. Selain itu pemerintah juga dinilai perlu berinvestasi di bidang industri teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Industri ini masuk dalam tiga besar impor dalam neraca perdagangan di luar migas dan pangan.

## III.C.  Hambatan Investasi Asing Langsung Di Indonesia
Menurut  (Meilana,  (2019)  berpendapat  pemerintah  berencana  membuat  omnibus law, yaitu menyederhanakan undang-undang (UU) yang terkait proses perizinan untuk mempercepat investasi. DPR perlu mendorong pemerintah untuk merevisi UU yang dianggap  menghambat  investasi,  menyederhanakan  regulasi  untuk  memangkas birokrasi  perijinan,  dan  menjaga  stabilitas  politik  untuk  meningkatkan  ekosistem investasi di Indonesia. Berdasarkan data yang telah ditelusuri oleh tim peneliti untuk di analisis evaluasi kebijakannya, berikut beberapa hambatan investasi asing langsung di indonesia yang dapat di pertimbangkan yaitu :
a. Investasi Asing Langsung Masih Terpusat di Pulau Jawa
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2019 melaporkan sebaran lima lokasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Jika diakumulasikan, alokasi investasi terbesar terdapat di Jawa Barat sebesar 17,4%
atau sebesar Rp 68,7 triliun. Investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 20,4 triliun dan Foreign Direct Investment (FDI) sebesar Rp 48,2 triliun. Sebaran selanjutnya terdapat di DKI Jakarta sebesar 13,8% atau Rp 54,5 triliun, terdiri atas investasi PMDN sebesar Rp 26,6 triliun dan PMA sebesar Rp 27,8 triliun. Di posisi berikutnya ada Jawa Tengah (9,1%) dan Jawa Timur (8,1%) dengan nilai total investasi PMDN dan Foreign Direct Investment (FDI) masing-masing sebesar Rp 36,2 triliun dan Rp 32 triliun.
Para investor saat ini tidak hanya fokus untuk menanamkan dananya di Pulau Jawa.
Hal ini tercermin dari sebaran investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 434,6 triliun dengan porsi 53,7%, sementara di luar Pulau Jawa sebesar Rp 375 triliun atau memiliki andil 46,3%.  Pemerataan  investasi  terjadi  lantaran  pemerintah  telah  mengembangkan infrastruktur di berbagai daerah.
Sementara itu, nilai investasi di Banten sebesar 6,2% atau Rp 24,6 triliun. Sasaran lokasi investasi sepanjang Januari-Juni atau semester I-2019 masih didominasi Pulau Jawa. Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 218,1 triliun atau memegang porsi 55,1%. Sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 177,5 trilliun atau memegang porsi 44,9%. Maka  dari  pada  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  perlu  ada evaluasi  the  adversary model dengan  mengevaluasi  kembali  terhadap  program  Foreign  Direct  Investment (FDI)  agar  adanya  pemerataan  yang  siginifikan  terhadap  penyebaran Foreign Direct Investment (FDI) di indonesia agar program yang dilaksanakan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, selain program Foreign Direct Investment (FDI) harus diawasi jika pemerataan Foreign Direct Investment (FDI)  sudah  dilaksanakan  agar  bisa  dinilai kembali oleh publik.

## b. Adanya Ketidaksesuian Hukum Ketenagakerjaan
Pemerintah diminta dapat merevisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Langkah ini untuk menarik minat investor untuk memanamkan modalnya di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan  atau labour  law di  Indonesia  kurang  kompetitif  oleh  sejumlah investor. Membuat para investor kurang tertarik melakukan foreign direct investment (FDI) di Indonesia. Hal ini di sampaikan oleh Direktur PT Ashmore Asset Management Indonesia,  Arief  Cahyadi  Wana  “Salah  satu  yang critical itu labor  law .  Ini  menjadi pekerjaan  rumah  pemerintah  bagaimana reform peraturan yang ada, supaya FDI masuk.  Kami  pernah  mencoba  melakukan  survei  dengan  beberapa  perusahaan. Hambatan  yang  paling  besar  untuk  masuk  ke  Indonesia  jawabannya  adalah labour law ,” (Kompas.com).
Selama  ini  investor  asing  banyak  berinvestasi  pada  instrumen-instrumen  jasa keuangan, semisal obligasi atau di pasar modal. Terlihat dari derasnya arus masuk ( inflow ) ke pasar obligasi sebesar Rp 107 triliun dan Rp 12 triliun-Rp 13 triliun pada saham. Seharusnya pemerintah dapat memperbaiki aturan tersebut, sehingga akan lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) yang datang. Salah satunya perbaikannya dengan melakukan studi banding dengan hukum ketenagakerjaan di luar negeri. “Pemerintah  bisa  lakukan  studi  banding  antara labour  law Indonesia dengan produktivitasnya,  ada  juga  salah  satunya  faktor  kompensasi  untuk  bekerja.  Intinya bagaimana  membuat  FDI  nyaman  juga  kompetitif  misal  di  Vietnam  kenapa  lebih banyak FDI ke sana,” (Kompas.com).
Kemudian Praktisi Kehukuman Ketenagakerjaan Linna Simamora menambahkan pembaruan UU Ketenagakerjaan diperlukan apabila pemerintah ingin mengembalikan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Saat ini, kata Linna, UU Ketenagakerjaan terdapat beberapa hal penting yang kurang fleksibel bagi para investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia.
“Misalnya isu mengenai proses pemutusan hubungan kerja yang mensyaratkan pemberian  surat  peringatan  satu,  dua  dan  tiga  sebelum  dilakukan  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  dirasa  kurang  fleksibel  dan  berbelit-belit,  Dibutuhkan  suatu evaluasi  kebijakan  yang  tepat  untuk  mengatur  mengenai  kenaikan  UMR  sehingga kenaikan tersebut bisa tepat dan terukur,” (Kompas.com).
Selama ini UU Ketenagakerjaan membatasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan
dengan  menggunakan  skema  kontrak  atau  yang  dikenal  dengan  perjanjian  kerja waktu tertentu (PKWT). Selain dari jenis pekerjaannya, masa kerja suatu PKWT juga diberlakukan batas maksimum dan tanpa masa percobaan. Kemudian, permasalahan mengenai kenaikan UMR di Indonesia juga dirasakan oleh Linna sebagai permasalahan yang belum ditangani secara memadai.
Sesuai  dengan  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  ketidakpastian  akan  UU tenagakerjaan masuk pada evaluasi yudisial terhadap kepastian hukum ketika suatu program maupun produk hukum lainnya dalam mengundang Foreign Direct Investment (FDI)  yang  nantinya  berdampak  para  investor  yang  seharusnya  mendapatkan kemudahan  akan  mengalami  kesulitan  dalam  mengikuti  siklus Foreign Direct Investment (FDI) di indonesia.
c. Perlunya Regulasi Percepatan akibat hambatan investasi
Pada  saat  ini  sejumlah  kementerian  tengah  merevisi  aturan  terkait  percepatan investasi  di  Tanah  Air.  Sejumlah  Peraturan  Menteri  (Permen)  tengah  digodok  ulang untuk mendukung percepatan pelaksanaan berusaha. Menurut catatan Kementerian
Koordinator  Bidang  Perekonomian,  kini  pemerintah  tengah  merevisi  16  Permen. Targetnya revisi Permen ini akan terbit akhir tahun ini. Selain itu, pemerintah tengah mereview 11 Permen yang terbit setelah terbitnya Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang
Pengambilan,  Pengawasan  dan  Pengendalian  Pelaksanaan  Kebijakan  di  Tingkat Kementerian  Negara  dan  Lembaga  Pemerintah,  serta  97  Larangan  Terbatas  untuk memperbaiki kinerja ekspor impor.
Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Perdagangan  (Kemdag),  Karyanto  Suprih menyatakan saat ini pihaknya tengah mereview dan menginventaris sejumlah aturan sesuai dengan kebutuhan percepatan investasi saat ini. Terakit hal tersebut Kemdag masih membahas di level Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pecepatan Investasi. “Jika dipandang perlu direvisi, bahkan perlu dicabut , nanti dibawa ke Satgas Nasional untuk dibahas dan diputuskan, Prinsipnya semua (aturan) direview, tapi saat ini kami fokus pada  regulasi  yang  terkait  pendelegasian  wewenang  di  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK)  agar  menarik  bagi  investor.  Saat  ini  kami  juga  sedang  inventarisir  beberapa peirizinan yang akan didelegasikan wewenang ke BKPM”(bkpm.go.id).
KEK  menjadi  instrumen  yang  semakin  populer  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi. Pembuat kebijakan di negara berkembang menerapkan berbagai bentuk KEK untuk mengatalisasi pertumbuhan, termasuk menarik Foreign Direct Investment. KEK dikembangkan  melalui  penyiapan  kawasan  yang  memiliki  keunggulan  geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai  katalis  reformasi  ekonomi.  Bahkan  data-data  empiris  melukiskan  bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi  dan  menciptakan  lapangan  kerja.  Hal  itu  tak  lain  karena  kemudahan yang  didapat  para  investor,  kemudahan  itu  berbentuk  kemudahan  di  bidang  fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi,  pengaturan  khusus  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  keimigrasian,  serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.
Maka  berdasarkan  pernyataan  di  atas  bahwsanya  perlunya  evaluasi  dampak terhadap regulasis tersebut maka implementasi kebijakan Foreign Direct Investment (FDI) tentang regulasi dalam percepatan Foreign Direct Investment (FDI) di indonesia. Dengan adanya wacaana tentang satgas percepatan inevestasi hal ini trebukti dengan pendapat  (Myers,  1979)  yaitu  dengan  di  hadirnya  unit  pengujian  seperti  badan pegawas yang bersifat independen sebagai bentuk alternatif pasca evaluasi kebijakan telah di lakukan oleh pemerintah.
Keberadaan  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU
Ciptaker)  dinilai  membawa  berkah  tersendiri  karena  dengan  payung  Omnibus Law  Cipta  Kerja,  para  investor  asing  lebih  mudah  mendapatkan  izin  apabila  akan membangun  perusahaan  di  Indonesia.  Dalam  regulasi  tersebut,  lanjut  dia,  juga
terdapat  berbagai  klaster  yang  berkaitan  dengan  penyederhanaan  perizinan.  Berisi juga persyaratan investasi, ketenagakerjaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Termasuk dengan Investasi dan Proyek Pemerintah dan Kawasan Ekonomi khusus (KEK).  Hadirnya  kewenangan  dan  aturan  nantinya  tentang  merealisasikan  Kawasan Ekonomi  Khusus  (KEK)  diharapkan Foreign Direct Investment (FDI)  dengan  potensi wilayah  yang  memberikan  kontribusi  dalam  pemanfaatan  SDM  dan  SDA  di  seluruh kawasan di indonesia akan memberikan dampak yang signifikan maksimal terhadap perekonomian  daerah  dalam  rangka  membangunkan  pembangunan  daerah  dari segala sektor demi yang berkelanjutan.
Selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi, karena proses perizinan usaha yang berbelit. Ditambah lagi adanya ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah.

## IV. Kesimpulan
Keuntungan seharusnya dalam Foreign Direct Investment (FDI) yang dimanfaatkannya sebaik-baiknya bagi Indonesia yaitu dengan jumlah penduduk lebih dari 267 juta orang merupakan suatu pasar potensial dan sumber renaga kerja yang kompetitif, kemudian lokasi Indonesia pada Aasia tenggara yang strategis menghubungkan beberapa rute pelayaran internasional yang vital serta ekonomi terbuka berorientasi pasar dengan rezim pertukaran valuta asing yang bebas. Menjawab dari rumusan penelitian Foreign Direct Investment (FDI) di indonesia. Perlunya peran pemerintah pusat dan daerah maupun sektor swasta ( Collaborative Government ) dalam membuat regulasi aturan yang sangat mudah ( one way ) dengan memperhatikan  dampak  yang  akan  terjadi  serta  hak  dan  wewenang  dengan menghadirkan win-win solution setelah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan yang  nantinya di lalakukan evaluasi program tentang Foreign Direct Investment (FDI) sudah terlaksana tersebut sebagai upaya percepatan dalam pertumbuhan sehingga mengangkat perekonomian bagi masyarakat yang termajinalkan oleh perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Evaluasi kebijakan terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di indonesia memiliki alternatif  yang  harus  di  lakukan  pemerintah  setelah  evaluasi  maupun  sebelum evaluasi yaitu perlu di ajukannya oleh pemerintah pusat setelah melakukan evaluasi akan membentuk satgas percepatan investasi. Artinya pemerintah membuat seperti badan  pelaksana.  Munculnya  alternatif  yaitu  wacana  pembentukan  dan  realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah berjalan dalam penguatan regulasi yang merupakan  percepatan  investasi  yang  mennyerahkan  hak  dan  wewenang  terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ada.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  Kasih  kami  ucapkan  kepada  para  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji telah memberikan berupa program isentif publikasi karya ilmiah tahun anggaran 2021-2022. Tak lupa terima kasih kami untuk tim editor dan tim reviewer Matra Pembaharuan : Jurnal Inovasi Kebijakan, jurnal kemendagri yang  telah  bekerja  dengan  menerbitkan  tulisan  ini  dengan  sempurna  serta  pihak- pihak yang lainnya terlibat.

## DAFTAR REFERENSI
Alfiandri,  Alfiandri  &  Mahadiansar,  Mahadiansar.  (2020).  «Dampak  perubahan  free  trade  zone  menjadi special economic zone di Kota Batam». KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan 04 (02): 292–307. https:// ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/1945 .
Ambarsari, Indah & Purnomo, Didit. (2005). «Studi tentang penanaman modal asing di Indonesia». Jurnal ekonomi Pembangunan 6 (1): 26–47. https://doi.org/10.23917/jep.v6i1.4006
Ary, Donald; Jacobs, Lucy Cheser & Razavieh, Asghar. (1985). Introduction to research in education. 3. arg. New York: Holt, Rinehart, and Winston. https://www.modares.ac.ir/uploads/Agr.Oth.Lib.12.pdf Astuty,  Fuji.  (2017).  «Analisis  investasi  asing  langsung  dan  faktor  faktor  yang  mempengaruhnya  di indonesia».  Jurnal  Mutiara  Akuntansi  2  (2):  48–62. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article. php?article=1070858&val=16077&title=ANALISIS%20INVESTASI%20ASING%20LANGSUNG%20
DAN%20FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHINYADI%20INDONESIA
Badan Koordinasi Penanaman Modal | BKPM Republik Indonesia. (2019). «Realisasi FDI Kuartal IV 2019». Bogdan, Robert C. & Biklen, Sari Knopp. (1998). Quality research for education: An introduction to theory and methods. 3. arg. Boston: Allyn and Bacon.
Febriana,  A.,  Muqorobbin,  M.  (2014).  «Investasi  asing  langsung  di  Indonesia  dan  faktor  faktor  yang mempengaruhinya».  Jurnal  Ekonomi  &  Studi  Pembangunan  2  (2):  79803. https://journal.umy.ac.id/
index.php/esp/article/view/1221 Feldstein, Martin. (2000). «Aspects of global economic intergration: Outlook for the future». NBER Working Paper (National Bureau of Economic Research). Libk. 7899. Cambridge. https://www.nber.org/system/ files/working_papers/w7899/w7899.pdf
Galvan, Jose L & Galvan, Melisa C. (2017). Writing literatur reviews : A guide for student of the social and behavior sciences. 7th arg. California: Routledge.
Ho, Catherina S.F.; Ahmad, Nortyati & Dahan, Hayati Mohd. (2013). «Economic freedom, macroeconomic fundamentals and foreign direct investment in fast emerging brics and Malaysia». International Journal of Banking and Finance 10 (1): 4. http://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijbf/article/view/8467 Krugman, Paul. (2000). «Fire sale foreign direct investment» in Edwards, Sebastian (arg.). Capital Flows and the Emerging Economies: Theory, Evidence, and Controversies, 43–60. Chicago: University of Chicago Press. https://www.nber.org/system/files/chapters/c6164/c6164.pdf
Mahadiansar, M et al. (2020). «Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia».
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi 17 (1): 77–92. http:// doi.org/10.31113/jia.v17i1.550 Mainita & Soleh, Ahmad. (2019). «Analisis investasi asing langsung di indonesia». Jurnal Development 7 (2):
86–97. http://jurnal.umjambi.ac.id/index.php/JD/article/view/139
Mutiara, Yunial Laily et al. (2018). «Peran badan koordinasi penanaman modal dalam memfasilitasi kegiatan investasi  asing  langsung  terhadap  perusahaan  di  indonesia».  Nurani  18  (2):  215–226. http://jurnal. radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2740
Nguyen, Thai Quang et al. (2020). «Impacts of foreign direct investment inflows on employment in Vietnam». Institutions and Economies 12 (1): 37–62. https://ijie.um.edu.my/article/view/22022
Pettinger,  Tejvan.  (2019).  «Factors  that  affect  foreign  direct  investment».  Economics :  Help  To  Simplify
Economics. https://www.economicshelp.org/blog/15736/  economics/factors-that-affect-foreign- direct-investment-fdi/ .
Putri, Riris Prantika; Heriberta & Emilia. (2018). «Pengaruh inflasi, investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia». Jurnal Paradigma Ekonomika 13 (2): 95–104. https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6625 Razin,  Assaf;  Sadka,  Efraim  &  Swagel,  Phillip.  (2002).  «The  aging  population  and  the size  of  the  welfare  state».  Journal  of  Political  Economy  110  (4)  (abuztuak):  900– 9 1 8 . h t t p s : //e c o n p a p e r s . r e p e c . o r g / s c r i p t s / r e d i r. p f ? u = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F d x .d o i . org%2F10.1086%2F340780;h=repec:ucp:jpolec:v:110:y:2002:i:4:p:900-918 Sari, Gusti Agung Ayu Ratih Melta & Baskara, I Gde Kajeng. (2018). «Pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap investasi asing langsung di indonesia». E-Jurnal Manajemen Unud 7 (7): 4002–4030. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i07.p20
Sarwedi.  (2002).  «Investasi  asing  langsung  di  indonesia  dan  faktor  yang  mempengaruhinya».  Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan  4  (1):  17–35. https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/
view/15688 Sentanu, I Gede Eko Putra Sri. (2015). «Increasing trust in local government financial management and building integrity: efforts reform in Indonesia». Public Policy and Administration Research 5 (3): 206– 213. https://core.ac.uk/download/pdf/234669635.pdf
Sulistiawati, R. (2012). «Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi di Indonesia». Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 3 (1): 29–50. https://www.neliti.com/id/publications/10500/pengaruh-investasi-terhadap- pertumbuhan-ekonomi-dan-penyerapan-tenaga-kerja-sert Surakhmad, Winarno. (1980). Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik. Bandung: Tarsito. Tokunaga, Masahiro & Suganuma, Keiko. (2020). «Japan’s foreign direct investment in Russia: A big return from a small opportunity». Eurasian Geography and Economics 00 (00): 1–26. http://dx.doi.org/10.108 0/15387216.2020.1716820 UNCTAD. (2007). «FDI in Tourism : The Development Dimension». United Nations Conference On Trade And Development. Swiss. https://unctad.org/en/Docs/iteiia20075_en.pdf
Yee, Rachel W.Y.; Yeung, Andy C.L. & Edwin Cheng, T. C. (2010). «An empirical study of employee loyalty, service  quality  and  firm  performance  in  the  service  industry».  International  Journal  of  Production Economics  124  (1):  109–120. https://www.academia.edu/26496047/An_empirical_study_of_ employee_loyalty_service_quality_and_firm_performance_in_the_service_industry
Yeung, W-C H. (1994). «Hong Kong firms in the ASEAN region : transnational corporations and foreign direct investment». Environment and Planing 26: 1931–1956. https://doi.org/10.1068%2Fa261931
Yin, Robert K. (2010). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press. Yudartha, I Putu Dharmanu. (2017). «Alternatif kebijakan pertanian dalam menghadapi otonomi desa di
Kabupaten Tabanan». Matra Pembaruan 1 (2) (uztailak 25): 65–74. doi:10.21787/mp.1.2.2017.65-74. http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/408 .
Yunas, Novy Setia. (2019). «Implementasi konsep penta helix dalam pengembangan potensi desa melalui model lumbung ekonomi desa di provinsi jawa timur». Matra Pembaharuan; Jurnal Inovasi Kebijakan 3 (1): 37–46. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46 Zed, Mestika. (2014). Metode penelitian kepustakaan. 3. arg. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.