Implementasi  Peraturan  Daerah  Tentang  Tenaga  Kerja Lokal  Pada  Perusahaan  Pertambangan  Batubara  di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Aprilia 1 , Haris Retno Susmiyati 2 , Erna Susanti 3
1 Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: apriliaira55@gmail.com
2 Fakultas Hukum Univeritas Mulawarman E-mail: harisretno@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Univeritas Mulawarman E-mail: ernasusanti@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
Today's labor competition is a problem, especially in the context of reducing unemployment in the region. Since regional autonomy the issue of labor has become a problem that is the authority of the regional government, so the regional government continues to work hard in overcoming the problem. This socio legal research wants to answer two problems, firstly, how the legal arrangement regarding the obligation to employ local labor force that applies. Secondly, knowing and analyzing the implementation related to the  obligation  to  employ  local  workers  based  on  the  provisions  of  the  Regional  Regulation  of  Berau Regency, East Kalimantan Province. Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal only regulates the  obligation  to  prioritize  the  use  of  local  labor,  likewise  in  Law  Number  13  Year  2003  regarding Manpower there is no regulation on the obligation to employ local workers. This is different from Berau District Regulation No. 8 of 2018 concerning Protection of Local Workers which regulates the obligation to employ local workers as much as 80% (eighty percent) in the company.
Keywords : labor; local worker; local regulation

## ABSTRAK
Persaingan  kerja  dewasa  ini  menjadi  masalah  khususnya  dalam  rangka  mengurangi  pengangguran  di daerah.  Semenjak  otonomi  daerah  masalah  tenaga  kerja  sudah  menjadi  masalah  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah,  sehingga  pemerintah  daerah  terus  berupaya  keras  dalam  mengatasi masalah tersebut. Penelitian socio legal ini ingin menjawab dua permasalahan yaitu Pertama bagaimana pengaturan  hukum  tentang  kewajiban  mempekerjakan  tenaga  kerja  lokal  yang  berlaku.  Kedua mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  terkait  kewajiban  mempekerjakan  tenaga  kerja  lokal berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Undang Undang Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Mineral  dan  Batubara  hanya  mengatur  kewajiban  mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, demikian juga dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  belum  ada  mengatur  kewajiban  mempekerjakan  tenaga  kerja  lokal.  Hal  ini  berbeda dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau  Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan  Tenaga Kerja Lokal yang mengatur kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 80% (delapan puluh persen) dalam perusahaan.
Kata Kunci : labour; local worker; peraturan daerah

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional adalah semua kegiatan untuk tercapainya pembaharuan kearah yang  lebih  baik,  dan  untuk  menciptakan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Salah  satu keberhasilan  pembangunan  nasional  adalah  kualitas  masyarakat  Indonesia  yang menentukan  berhasil  tidaknya  usaha  untuk  memenuhi  tahap  tinggal  landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk di dapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap  tenaga  kerja  harus  disesuaikan  dengan  harkat  dan  martabat  manusia. 1 Persaingan  kerja  dewasa  ini  menjadi  masalah  khususnya  dalam  rangka  mengurangi pengangguran  di  daerah.  Semenjak  otonomi  daerah  masalah  tenaga  kerja  sudah menjadi masalah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah terus berupaya keras dalam mengatasi masalah tersebut. 2
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Tiap -tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  Pasal tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap  individu  sebagai  anggota  warga  Negara  berhak untuk  mendapatkan  pekerjaan  serta  kehidupan  yang  layak  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan  guna  menghasilkan  pendapatan  yang  akan  digunakan  dalam  pemenuhan kehidupan  yang  layak.  Penghidupan  yang  layak  diartikan  sebagai  kemampuan  dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan.
Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 34.127,47 km²,  merupakan  Kabupaten  kaya  akan  potensi  sumber  daya  alam.  Sebagai daerah yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam, pelaksanaan pembangunan di  Kabupaten  Berau  tidaklah  mungkin  dilepaskan  dari  upaya  pendayagunaan  sumber daya alam tersebut, terutama bagi peningkatan pembangunan perekonomian daerah.
Pembangunan  ekonomi  daerah  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  dimana  pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Pengelolaan  tersebut  disesuaikan  dengan  kebutuhan  daerah  yang  bersangkutan sehingga tidak terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Faktor tenaga kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembangunan. Tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai suatu bagian dalam penciptaan output, tetapi juga bagaimana  kualitas  tenaga  kerja  tersebut  berinteraksi  dengan  faktor-faktor  produksi lainnya untuk menciptakan suatu nilai tambah (produktivitas). Semakin produktif tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan. 3
1 C. S. T Kansil, (1989). Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta; Balai  Pustaka, hal. 35
2 Fattkhurahman, Analisis Daya Saing Tenaga KerjaLokal, Jurnal Ekobis Vol. 1 No 1 , 2010. Hal. 20
3 Djupiansyah  Ganie,  Analisis  Pengaruh  Upah,  Tingkat  Pendidikan,  Jumlah  Penduduk  dan  PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Jurnal Eksekutif Vol. 14 , 2017, hal.333
Salah  satu  tujuan  pembangunan  Kabupaten  Berau,  adalah  mensejahterakan masyarakatnya  khususnya  masyarat/penduduk  asli  Kabupaten  Berau  yakni,  untuk mengurangi  angka  pengangguran.  Maka  pemerintah  Kabupaten  Berau  menetapkan kebijakan  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Berau  Nomor  8  Tahun 2018  tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Lokal.  Kebijakan  ini  dapat  digunakan  dalam pengaturan  pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal  secara  optimal  sekaligus  dapat memperbesar kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja lokal.
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja  Lokal,  “Perusahaan  wajib  mengupayakan  pengisian  lowongan  pekerjaan  di perusahaannya  diisi  oleh  tenaga  kerja  atau  pekerja/  buruh  lokal  paling  sedikit  80% (delapan  puluh  persen),  sesuai  dengan  syarat  kualifikasi  jabatan  yang  dibutuhkan. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaaan.  Potensi sumber daya  alam batubara  yang dimiliki  oleh  Kabupaten  Berau, membuat  investor  bersaing  menanamkan  modalnya  di  daerah  kabupaten  Berau. Mayoritas  investasi  disektor  pertambangan  batubara.  Dalam  hal  ini  menimbulkan mengenai masalah penyerapan tenaga kerja lokal, salah satunya di perusahaan  yang bergerak di bidang pertambangan batubara.
Penelitian  ini  diarahkan  untuk  menjawab  dua  hal, Pertama ingin  mengetahui  dan menganalisis pengaturan hukum tentang kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal. Kedua ingin  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  terkait  kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  pendekatan socio  legal research .  Penelitian  hukum  ini  dikaitkan  dengan  implementasi  kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal di perusahaan pertambangan batubara Kabupaten Berau  yang  menitikberatkan  atau  memperhatikan  pendekatan  secara  langsung terhadap  kondisi  individu-individu  atau  masyarakat  yang  berhubungan  dengan permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang  diteliti. 4 Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Berau,  meliputi  5  (lima)  perusahaan  Pertambangan  Batubara  yang beroperasi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

## PEMBAHASAN
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat.  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  yang  dimaksud  dengan  “Ketenagakerjaan  adalah  hal  yang berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa kerja”.  Sedangkan,  tenaga  kerja  lokal  itu  sendiri menurut  Peraturan  Daerah Nomor  8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten  Berau adalah tenaga
4 Bambang Suggono, (1997). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal.120
kerja  yang  sudah  bertempat  tinggal  di  wilayah  dimana  perusahaan  beroperasi  atau melakukan kegiatan kerja. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5 Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu  yang  sedang  mencari  atau  sudah  melakukan  pekerjaan  yang  menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan  oleh  Undang-Undang  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  hasil  atau  upah untuk  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Berikut  dijelaskan  klasifikasi  tenaga  kerja  adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang di tentukan. 6
Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan, yaitu: Berdasarkan penduduknya, Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan Tenaga Kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari  dan/atau  tenaga  kerja  yang  sudah  berdomisili  di  Kabupaten/Kota  yang  memiliki kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan. 7
Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour  Organization  (ILO) ,  Indonesia  menghargai,  menjunjung  tinggi  dan  berupaya menerapkan keputusan-keputusan kedua lembaga internasional. Indonesia meratifikasi Konvensi  ILO  Nomor  111    menjadi  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  1999  mengenai Diskriminasi  Dalam  Pekerjaan  dan  Jabatan  yang  disetujui  pada  Konferensi Ketenagakerjaan  Internasional  keempat  puluh  dua  tanggal  25  Juni  1958  di  Jenewa merupakan bagian dari perlindungan hak asasi pekerja. Konvensi ini mewajibkan setiap negara  anggota  ILO  yang  telah  meratifikasi  untuk  menghapuskan  segala  bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan. 8
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5 dan 6 : Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang  sama tanpa  diskriminasi  untuk  memperoleh  pekerjaan.  Setiap  pekerja/buruh  berhak memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  dari  pengusaha,  berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan tidak mengatur secara khusus tentang tenaga kerja lokal.  Ketiadaan  pengaturan  khusus  tentang  tanaga  kerja  lokal  dapat  dilihat  dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning  Discrimination  In  Respect  Of  Employment  And  Occupation (Konvensi  ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).
5 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6 Pius Partanto, (2001). Kamus Ilmiah Popular , Surabaya: Arkola, hal 345
7 Agus Dwiyanto, (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada   University Press, hal. 45
8 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111  Concerning  Discrimination  In  Respect  Of  Employment  and  Occupation (Konvensi  ILO  mengenai diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 11-31
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, Pasal 95 (d) “… m elaksanakan  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  setempat.”  Pasal  106 Pemegang  IUP  dan  IUPK  harus  mengutamakan  pemanfaatan  tenaga  kerja  setempat, barang,  dan  jasa  dalam  negeri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Ketentuan  memuat  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  151  :  Sanksi Administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau oprasi produksi; dan/atau pencabutan IUP/IPR, atau IUPK.
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Tenaga kerja  Lokal,  Pasal  20    ayat  (1),  Perusahaan  wajib  mengupayakan  pengisian  lowongan pekerjaan di perusahaannya diisi oleh tenaga kerja atau pekerja lokal paling sedikit 80% (delapan  puluh  persen),  sesuai  dengan  syarat  kualifikasi  jabatan  yang  dibutuhkan. Ketentuan sanksi termuat dalam Pasal  55 (2): Sanksi Administratif berupa : (1) Teguran; (2)  peringatan  tertulis;  (3)  Pembatasan  kegiatan  usaha;  (4)  pembekuan  kegiatan;  (5) pembatalan  pendaftaran;  (6)  penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  alat produksi;dan (7) pencabutan izin.

## Ketentuan tentang Tenaga Kerja Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, pasal 3 huruf (e) dimana salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah  untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  lokal,  daerah,  dan  negara,  serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 9
Namun, pelibatan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral  dan  batubara  masih  sebatas  untuk  tenaga  kerja  kasar,  pengusaha pertambangan  mineral  dan  batubara  masih  minim  untuk  berupaya  mengembangkan tenaga  kerja  lokal  menjadi  tenaga  kerja  terampil  melalui  pendidikan  kerja  dan pemagangan.  Keterbatasan  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  dimiliki  oleh masyarakat  lokal  wilayah  pertambangan  mineral  dan  batubara,  menyebabkan masyarakat diam dan mengikuti apa yang ada, tanpa menyadari dan memahami hal-hal apa yang bisa mereka terima.
Pasal  106  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Mineral  dan Batubara  lebih menjelaskan  “bahwa  pemegang  IUP  dan  IUPK  harus  mengu tamakan  pemanfaatan tenaga  kerja  setempat,  barang  dan  jasa  dalam  negeri  sesuai  dengan  kententuan peraturan  perundang- undangan”.  Dalam  pasal  ini  telah  jelas  mengatur  bahwa perusahaan wajib mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal di dalam perusahaan. Namun  fakta  yang  terjadi  di  perusahaan  dalam  pelaksanaanya  regulasi  ini  belum sepenuhnya terlaksanakan.
Apabila dari beberapa pasal yang dijelaskan diatas tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi. Sanksi diuraikan dalam pasal 151 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral  dan  Batubara  yang  menjelaskan  bahwa  “  Menteri,  gubernur,  atau
9 Pasal 3 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  berhak  memberikan  sanksi administratif  kepada  pemegang  IUP,  IPR,  dan  IUPK    jika  tidak  melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang-undangan maka dikenakan sanksi administratif”. Sanksi administratif yang dimaksud adalah peringatan tertulis, penghentian sementara dan pencabutan IUP.
Ketentuan hukum pertambangan mineral dan batubara melalui Undang-undang Nomor 4  Tahun  2009  terkait  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dilaksanakan untuk  2  (dua)  tujuan  penting,  yaitu:  keselamatan  operasi  pertambangan  dan peningkatan  taraf  hidup.  Pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  wilayah pertambangan  mineral  dan  batubara  dalam  hal  ini  dapat  dilaksanakan  melalui kesempatan  kerja  dan  pendidikan  kerja  untuk  pekerja  pertambangan  mineral  dan batubara.  Jhonatan  Sofian  menyebutkan  suatu  konsep  yang  mewajibkan  perusahaan untuk  memenuhi  dan  memperhatikan  kepentingan  para stakeholder dalam  kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para karyawan, kostumer, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). 10
Peran  pemerintah  terhadap  perlindungan  tenaga  kerja  lokal  dan  ketertiban  kepada perusahaan  dalam  kegiatan  pertambangan  sudah  tegas  mengatur  pemberdayaan masyarakat  lokal.  Dalam  Undang-undang  ini  dijelaskan  bahwa  setiap  usaha  yang dilakukan perusahaan harus memberdayakan masyarakat setempat yang sama artinya dengan  mempekerjakan  tenaga  kerja/memberikan  kesempatan  yang  sama  dalam pekerjaan  yang  mana  telah  dijelaskan  dalam  Undang-undang  Ketenagakerjaan.  Akan tetapi perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Berau belum mengutamakan tenaga  kerja  lokal  dalam  perekrutan  tenaga  kerja  dalam  perusahaan,  padahal perusahaan  wajib  memberdayakan  yang  sama  artinya  dengan  mengutamakan masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan ketentuan ini.

## Ketentuan tentang Tenaga Kerja Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 4 Undang-undang ini pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan tenaga  kerja  secara  optimal  dan  manusiawi,  pemerataan  kesempatan  kerja  dan penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  nasional  dan daerah,  serta  memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan.  Kata  kesejahteraan  sendiri  menggambarkan  bahwa  harapanya ketenagakerjaan di Indonesia dapat menyerap tenaga kerja secara merata tanpa adanya diskriminasi,  dan  semua  tenaga  kerja  dapat  diberi  kesempatan  yang  sama  dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan hak yang dijamin oleh Undang-undang ini untuk meningkatkan ekonomi.
Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan. Pasal 5 yaitu “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal 6 yaitu “setiap pekerja/ buruh  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa diskriminasi  dari pengusaha”.
10 Jonathan  Sofian  Lusa,  2007, Mencari  Bentuk  Ideal  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan , http://jsofian.wordpress.com/2007/06/10/, Diakses tanggal 28 November 2018
Memberikan  kesempatan  yang  sama  yaitu  memberikan  hak  setiap  individu  didalam masyarakat  untuk  turut  serta  menggunakan  potensi  yang  mereka  miliki  sebagai manusia. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang hanya dapat dicapai jika mereka  mendapat  kesempatan  dan  perlakuan  yang  sama  dalam  dunia  kerja  tanpa diskriminasi.
Adanya  kesempatan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  ini  sebenarnya  tidak  cukup  bagi tenaga kerja lokal sebagai dasar mereka dalam bekerja, artinya khusus tenaga kerja lokal perlu mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud ialah harus ada aturan  yang  memungkinkan  tenaga  kerja  lokal  diutamakan.  Sehingga  jika  tidak  ada peraturan khusus maka perusahaan tidak ada kewajiban untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. Pernyataan tanpa diskriminasi saja juga tidak cukup bagi kepentingan tenaga kerja  lokal,  karena  tanpa  diskriminasi  orang-orang  dapat  bersaing  bebas  dalam mendapatkan pekerjaan. Persaingan secara bebas tenaga kerja lokal pasti kalah dalam hal pendidikan dan pengalaman.
Artinya dalam hal ini harus ada aturan khusus yang memungkinkan tenaga kerja lokal harus  diutamakan  oleh  perusahaan  dalam  bekerja,  karena  mereka  tinggal  di  wilayah yang di eksploitasi. Sehingga jika mereka tidak diperlakukan secara khusus, tenaga kerja lokal  tidak  akan  bisa  mengakses  pekerjaan  yang  tersedia  dan  dapat  terserap  di perusahaan  untuk  bekerja  dan  diperlukan  adanya  ketegasan  atau  hukuman  agar perusahaan dapat adil.
Tidak  ada satupun  yang  mengatur  tentang  adanya  kewajiban  mempekerjakan  tenaga kerja lokal dalam perusahaan atau perbandingan jumlah karyawan asing dan karyawan lokal dalam satu kantor atau satu perusahaan. Terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yang menjadi tolak ukurnya adalah hanya terhadap jabatan tertentu, waktu tertentu,  masuk  dalam  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA)  perusahaan pemberi pekerjaan (perusahaan sponsor), dan harus ada alih teknologi dan alih keahlian kepada karyawan lokal (tenaga pendamping tenaga kerja asing). 11
Penyerapan  tenaga  kerja  lokal  di  Kabupaten  Berau  khususnya  perusahaan pertambangan  batubara  masih  kurang  memberdayakan  tenaga  kerja  lokal  sehingga berdampak  banyaknya  tenaga  kerja  luar  daerah  yang  bekerja  di  perusahaan  dengan keahlian  khusus.  Keahlian  khusus  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  ialah  kemampuan seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  yang  membutuhkan  waktu  tertentu  untuk mempelajarinya  dan  dapat  dibuktikan. Skill apapun  dapat  dipelajari  namun membutuhkan  dedikasi  yang  kuat  untuk  mempelajari  ilmu  tersebut.  Perusahaan seharusnya  mengutamakan  tenaga  kerja  lokal  yang  terserap  dan  tenaga  kerja  yang belum memiliki keterampilan diberikan pelatihan sehingga mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja.
Undang- undang  ketenagakerjaan  pasal  42  ayat  (4)  “  Tenaga  kerja  asing/luar  daerah dapat  dipekerjakan  di  Indonesia  dalam  hubungan  kerja  untuk  jabatan  tertentu  dan waktu  tertentu”  dan pasal  43  huruf  (d)  juga  menjelaskan bahwa  “penunjukan  tenaga kerja  warga  negara  Indonesia  sebagai  pendamping  tenaga  kerja  asing  yang
11 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ef8b362b512/adakah-aturan-soal-perbandingan- jumlah-karyawan-asing-dan-lokal.html, Diakses tanggal 28 November 2018
dipekerjakan” Peran pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja lokal masih kurang dalam  pengaturan  ini,  yang  mana  dalam  aturan  ini  hanya  menjelaskan  tenaga  kerja mendapatkan  kesempatan  dan  perlakuan  yang  sama.  Undang-undang  ini  belum  ada mengatur  perbandingan  penggunaan  tenaga  kerja  lokal  atau  tenaga  kerja  dari  luar daerah  dalam  satu  perusahaan.  Sehingga  masih  ada  saja  perusahaan  yang  belum mengutamakan  tenaga  kerja  lokal  dalam  kegiatan  pertambangan  batubara  di perusahaan  yang  mengakibatkan  perekrutan  tenaga  kerja  dari  luar  dan  tidak terserapnya  tenaga  kerja  lokal.  Pemerintah  sebagai  pemegang  kewenangan  sesuai Undang-undang  ini  seharusnya  lebih  memperhatikan  tenaga  kerja  lokal  yang wajib di utamakan  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  di  suatu  perusahaan  demi  mewujudkan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam suatu negara.

## Ketentuan  tentang  Tenaga  Kerja  Lokal  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal
Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  bahwa bidang ketenagakaerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagaimana  dalam  ketentuan  dalam  pasal  12  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  ayat  (1)  dan  (2)  yang kemudian  secara  khusus  masuk  dala  lampiran  huruf  (g)  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
Kemudian berdasarkan pertimbagan dari adanya permasalahan yang seperti diatas dan adanya  ketentuan  bahwa  ketenagakerjaan  merupakan  urusan  wajib  yang  diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Kabupaten Berau membuat Perda ini agar dapat mensejahterahkan masyarakat lokal yang mana di Kabupaten Berau tersebut banyak  perusahaan  pertambangan  batubara  yang  beroperasi,  tentunya  hal  ini seharusnya  bisa  mensejahterahkan  masyarakat  lokal  dengan  mempekerjakan  tenaga kerja lokal/ mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal.  Adanya Peraturan Daerah Kabupaten  Berau  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Lokal semakin  menguatkan  bahwa  di  Kabupaten  Berau,  bahwa  setiap  perusahaan  yang beroperasi di wilayah tersebut harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
Namun yang terjadi ialah penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan pertambangan batubara  di  Berau  banyak  diisi  oleh  tenaga  kerja  dari  luar  daerah,  sehingga perkembangan  ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Berau,  tenaga  kerja  maupun  pekerja belum diberdayakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan atau unit usaha yang  beroperasi di  wilayah  Kabupaten  Berau. Dengan  Perda  ini  perusahaan  tidak  lagi berlindung  dibalik  alasan  membutuhkan  tenaga  kerja  luar  daerah  dengan  keahlian khusus. Pasal 3 mengatur perlindungan tenaga kerja lokal bertujuan untuk menyusun dan melaksanakan :
a. perencanaan  tenaga  kerja  direncanakan  dan  dilaksanakan  secara  terpadu  di Daerah;
b. kebijakan sistem latihan kerja nasional dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di Daerah;
c. kebijakan  produktivitas  dapat  diimplementasikan  dalam  rangka  peningkatan produktivitas Daerah;
d. kebijakan  penyediaan  dan  pendayagunaan  Tenaga  Kerja  dilakukan  secara terpadu;
e. kebijakan perlindungan Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan  produktivitas  Tenaga  Kerja;  dan  pembinaan  dan  pengawasan dilaksanakan  secara  terprogram  dan  berkesinambungan  dalam  rangka peningkatan iklim yang ramah investasi dan penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum untuk pekerja dan Pengusaha.
Perusahaan yang mengisi tenaga kerja dengan  orang luar beralasan karena tenaga kerja lokal  belum  memiliki  keahlian  maupun  pengalaman  seperti  yang  dibutuhkan  oleh perusahaan.  Seharusnya  tenaga  kerja  lokal  yang  belum  memiliki skil bisa  diberikan pelatihan kerja guna meningkatkan/mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan  pasar  kerja  dan  dunia  usaha.  Pasal  8  menyebutkan  “setiap  tenaga  kerja berhak  untuk  memperoleh  dan/atau  meningkatkan  dan/atau  mengembangkan kompetensi  kerja  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan  kemampuannya  melalui  pelatihan kerja”.

## Tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau harus diutamakan berdasarkan pasal 20 ayat 1
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja  lokal  “perusahaan  wajib  mengupayakan  pengisian  l owongan  pekerjaan  di perusahaannya  diisi  oleh  tenaga  kerja  atau  pekerja  lokal  paling  sedikit  80%  (delapan puluh persen), sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan”.
Kewajiban perusahan yang telah dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 Perda 8 Tahun 2018, menjadi  dasar  untuk  masyarakat  Berau  harus  terserap  dalam  bekerja  di  perusahaan yang  beroperasi  di  wilayah  Berau.  Hal  tersebut  juga  sebagai  dasar  dalam  melindungi semua kepentingan tenaga kerja lokal. Namun faktanya penyerapan tenaga kerja lokal di  perusahaan  pertambangan  batubara  Kabupaten  Berau  masih  belum  optimal  atau perusahaan belum mengutamakan tenaga kerja lokal Kabupaten Berau. Saat ini jumlah tenaga kerja lokal diperusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di Kabupaten Berau belum memenuhi ketentuan ini, karena belum adanya tenaga kerja yang sesuai dengan  kebutuhan  perusahaan  sehingga  perusahaan  tersebut  merekrut  tenaga  kerja dari luar daerah. Maksud dari kebutuhkan perusahaan ialah pengisian tenaga kerja di bidang legal, HC/HR ( human capital/ Human resource), mining technicia n dan spesialis lingkungan.  Sedangkan  tenaga  kerja  lokal  hanya  bisa  bekerja  di  bidang  mekanik, membawa alat berat dan menjadi security dalam perusahaan. Akan tetapi tenaga kerja dari  luar  daerah  juga  difungsikan  untuk  mendidik  tenaga  kerja  yang  kurang berpengalaman yang memang sudah bekerja di perusahaan. Seharusnya hal ini bukan jadi alasan perusahaan tidak merekrut tenaga kerja lokal, karena tenaga kerja lokal yang belum memiliki skill mereka berhak untuk mendapatkan pelatihan kerja.
Sanksi diuraikan dalam pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan  Tenaga  Kerja  Lokal  yang  menjelaskan  “setiap  orang  atau  badan  yang melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam pasal  20  ayat  1 dapat  dikenakan
sanksi  administratif”.  Pasal  55  ayat  (2)  “  sanksi  administratig  yang  sebagaimana dimaksud pada ayat 1  berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan  kegiatan  usaha,  penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  alat produk si dan/atau pencabutan izin”.
Upaya  hukum  perlindungan  tenaga  kerja  lokal  sudah  diatur  secara  memadai  untuk mensejahterahkan  masyarakat  lokal.  Namun  dalam  perusahaan  pertambangan batubara  di  Berau    belum  melaksanakan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dimana perusahaan  seharusnya  memberdayakan  tenaga  kerja  lokal  dan  mengutamakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan diisi oleh masyarakat sekitar perusahaan namun yang terjadi ialah penyerapan tenaga kerja di perusahaan banyak diisi oleh tenaga kerja dari  luar.  Meskipun  peraturan daerah  ini  masih  baru  tetapi ada  sebagian  perusahaan sudah  mulai  mengupayakan  pengisian  tenaga  kerja  diisi  oleh  tenaga  kerja  lokal meskipun belum diisi sebanyak 80% tenaga kerja lokal. Selain itu upaya yang dilakukan oleh  perusahaan  ialah  membuka  lowongan  dan  melakukan  perekrutan  tenaga  kerja lokal serta memberikan pelatihan kerja kepada tenaga kerja lokal. Selain itu upaya yang sudah  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Berau  ialah mensosialisasikan  ke  setiap  perusahaan  untuk  memberdayakan  tenaga  kerja  lokal dengan  melakukan  perekrutan  masyarakat  lokal  untuk  mengisi  lowongan  pekerjaan yang  ada  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  juga  selalu  melakukan  pengawasan  ke  setiap perusahaan.

## Implementasi Kewajiban Mempekerjakan Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Berau Kalimantan Timur
Jumlah penduduk dan penyerapan tenaga kerja  pada lapangan usaha yang tersedia di Kabupaten Berau terhadap angkatan kerja pada tahun 2015-2018.
Tabel 1 . Uraian jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja di Kabupaten
Berau 12 Tahun Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 2016 212.828 78.218 2017 219.263 82.679 2018 246.464 91.924
Kabupaten  Berau  merupakan  UMSK  tertinggi  pada  sektor  yang  sama  diantara Kabupaten/Kota  lainnya  di  Provinsi  Kalimantan  Timur. 13 Berdasarkan  tabel  3 menunjukkan  jumlah  perusahaan  pertambangan  batubara  yang  ada  di  Kabupaten Berau.  Dari  banyaknya  perusahaan  ini  seharusnya  bisa  menjadi  sebuah  jalan  untuk mensejahtrahkan  masyarakat  lokal  dengan  menyediakan  pemberdayaan  masyarakat dengan mempekerjakan tenaga kerja setempat. Namun dalam hal ini faktor utama yang bisa membuat tenaga kerja tidak terserap dalam perusahaan ialah berdasarkan tingkat
12 BPS Kabupaten Berau Tahun 2019
13 Djupiansyah  Ganie,  Analisis  Pengaruh  Upah,  Tingkat  Pendidikan,  Jumlah  Penduduk  dan  PDRB terhadap Penyerapan  Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Jurnal Eksekutif , 2017, STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 11-31
pendidikan  yang  akan  mempengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja  sesuai  dengan  yang dibutuhkan  perusahaan.  Berikut  penulis  uraikan  tingkat  pendidikan  yang  mencari pekerjaan di Kabupaten Berau.
Tabel 2. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan yang
Ditamatkan 14 Tingkat Pendidikan Yang Mendaftar Jumlah (Jiwa) 2015 2016 2017 Sekolah Dasar ( SD) 253 191 178 Sekolah Menengah Pertama ( SMP) 568 484 317 Sekolah Menengah Atas (SMA) 1.352 1.335 1.352 Diploma I-III 70 44 39 Universitas ( SI) 342 354 452
Berdasarkan tabel 3 penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan pertambangan batubara di Berau, umumnya didasarkan pada kualitas tenaga kerja, yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi produktivitas kerja,  karena  pendidikan  merupakan  modal  untuk  menciptakan  produktivitas  yang tinggi  dalam  suatu  pekerjaan.  Namun  di  Kabupaten  Berau  dalam  3  tahun  terakhir banyak  tenaga  kerja  yang  lulusan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA).  Sehingga  hal  ini menyebabkan kurangnya kemampuan/pengalaman kerja tenaga kerja lokal kurang dan tidak bisa diserap oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan memiliki pengalaman bekerja atau memiliki skill . Dalam hal ini pendidikan yang dominan lulusan SMA dikarenakan di Kabupaten Berau untuk sarana pendidikan perguruan tinggi masih kurang  (hanya  ada  satu  universitas),  tentunya  ini  merupakan  tanggung  jawab pemerintah Kabupaten Berau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal  pendidikan.  Dimana  pemerintah  seharusnya  menyediakan  lagi  sarana  pendidikan dengan  menambah  lagi  universitas  di  Kabupaten  Berau,  yang  tentunya  hal  ini  akan mendukung  proses  penyerapan  tenaga  kerja  lokal  yang  sesuai  dibutuhkan  oleh perusahaan.
Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau menurut tingkat pendidikan tenaga kerja pada  Tahun  2018,  tertinggi  pada  lulusan  SMA/SMK  sebanyak  824  orang  dari  jumlah pencari  kerja  lulusan  SMA/SMK  sebanyak  3.246  orang,  sementara  lulusan Sarjana/Diploma sebanyak 67 orang dari jumlah pencari kerja lulusan Sarjana/Diploma sebanyak 517 orang. 15
Kondisi ini disebabkan karena perusahaan pertambangan batubara banyak memerlukan tenaga kerja dengan skill yang sesuai dengan dibutuhkan perusahaan, seperti operator alat  berat.  Menurut  narasumber  Kabid  Hubungan  Industrial  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Berau hal ini akibat dari terbatasnya kemampuan tenaga kerja lokal di Berau sebagaimana kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti dalam
14 Badan Pusat Statistik Berau Tahun 2018
15 Ibid, hal 44
hal  pendidikan  sumber  daya  manusia  yang  ada  masih  kurang  dalam  hal  pendidikan. Sehingga tenaga kerja yang terserap hanya bekerja sebagai supir bis, security, tukang las  dan  operator  peralatan  yaitu  menjalankan dumptruck untuk  mengambil,  memuat dan  mengangkat  batubara  untuk  bekerja  di  areal  pertambangan,  sementara  untuk bidang manajemen diisi oleh tenaga kerja yang datang dari luar daerah yang memiliki keahlian  khusus  seperti  legal,  HC/HR  ( human  capital/  Human resource), mining technician , spesialis lingkungan, dan operator alat berat. Keahlian khusus yang dimaksud dalam  hal  ini  ialah  kemampuan  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. Skill apapun dapat dipelajari namun membutuhkan dedikasi yang kuat untuk mempelajari  ilmu  tersebut.  Kondisi  ini  juga  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap  pentingnya  pendidikan  yang  berlanjut.  Padahal  pendidikan merupakan salah satu hal yang dapat memampukan masyarakat bersaing dalam dunia kerja,  karena  diharapkan  dengan  semakin  tinggi  pendidikan  seseorang,  maka produktivitas orang tersebut juga semakin tinggi dan akan meningkatkan daya saingnya dalam merebut kesempatan kerja yang ada.
Menurut  Kabid  Hubungan  Industrial  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Berau, kondisi mengenai penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau, terdapat faktor- faktor yang mempengaruhinya yaitu diantaranya: 16
1. Pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  cukup  besar  dikarenakan  adanya  migrasi tenaga kerja dari luar daerah,
2. Tingkat upah yang terus meningkat secara signifikan merupakan magnet bagi para pencari kerja,
3. Tingkat  pendidikan  tenaga  kerja  yang  belum  terserap  secara  merata,  dan terbatasnya kemampuan tenaga kerja lokal.
Seperti  halnya  terjadi  di  perusahaan  pertambangan  batubara  di  Kabupaten  Berau dimana perusahaan banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah dikarenakan tenaga kerja  lokal  belum  ada  yang  sesuai  dengan  syarat  kualifikasi  jabatan  yang  dibutuhkan atau  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan  dalam  bekerja.  Syarat  kualifikasi  jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan ialah pengisian tenaga kerja di bidang legal, HC/HR ( human capital/ Human resource), mining technician dan spesialis lingkungan. Seperti bagian  mekanik  merupakan  keahlian  khusus  yang  diperlukan  dalam  bekerja  di perusahaan yang harus dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Akan tetapi untuk mengisi bagian tersebut  terdapat  sebuah syarat  yang  harus di penuhi  oleh  calon pekerja  yaitu harus merupakan lulusan teknik yang memahami bagian mekanik, namun di Kabupaten Berau untuk  pengisian  tenaga  kerja  dibagian  mekanik  masih  kurang  terpenuhi  sehingga penyerapan  tenaga  kerja  lokal  tidak   terserap di  perusahaan pertambangan  batubara Berau.
Syarat kualifikasi jabatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu persyaratan jabatan yang bermanfaat untuk menggambarkan seberapa penting jabatan tersebut membutuhkan persyaratan  baik  bersifat  mutlak  atau  tambahan,  bersifat  khusus  atau  umum.
16 Wawancara  dengan  Kabid  Hubungan  Industrial  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Berau pada pukul 11.00 WITA, tanggal 10 November 2018
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 11-31
Kebutuhan perusahaan biasanya mempersyaratkan memiliki nilai-nilai ( values) sebagai syarat  utama  dalam  jabatan  tersebut.  Misalnya,  seorang legal  officer harus  memiliki persyaratan  :  berintegritas,  jujur.  Spesialis  lingkungan  yang  harus  memiliki  tingkat pendidikan  sarjana  dalam  ilmu  biologi,  tanah,  pertanian  atau  kehutanan.  Spesialis lingkungan  ini  terlibat  langsung  hubungannya  di  pertambangan  secara  keseluruhan. Kualifikasi jabatan biasanya diuraikan suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini adalah sangat penting, terutama untuk menghindarkan terjadinya  perbedaan  pengertian,  untuk  menghindari  terjadinya  pekerjaan  rangkap, serta  untuk  mengetahui  batas-batas  tanggung  jawab  dan  wewenang  masing-masing jabatan. Jika syarat kualifikasi jabatan terpenuhi maka tenaga kerja akan dikerjakan di perusahaan untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 17
Tabel 4. Data Jumlah Karyawan Tenaga Kerja Lokal di Perusahaan 18 Nama Perusahaan Lokasi Jumlah Karyawan (Jiwa) Total  Prosentas e (%) Lokal Non Lokal PT Riconana Abadi Site Binungan Kampung Rantau Panjang, Kec. Sambaliung 456 665 1.121 40 PT BUMA Kampung Samburakat, Kec. Gunung Tabur 378 542 920 41 PT Sapta Indra Sejati Site Sambarata Kampung Tasuk, Gunung Tabur 630 770 1.400 45 PT PAMA Kampung Tumbit Dayak, Kec. Sambaliung 546 605 1.151 47 PT Lantana Multi Mineral Kampung Labanan, Kec. Teluk Bayur 320 457 777 41
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan  Tenaga  Kerja  Lokal  bahwa  pelatihan  Kerja  dilaksanakan  dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja. Pelatihan Kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu  pada  standar  kompetensi  kerja.  Pelatihan  kerja  ini  juga  dapat  dilakukan dengan cara pemagangan oleh tenaga kerja dalam perusahaan seperti yang disebutkan dalam  pasal    17  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Berau  Nomor  8  Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Tenaga  Kerja  Lokal,  yang  kemudian  tenaga  Kerja  yang  telah  mengikuti program  Pemagangan berhak  atas  pengakuan  kualifikasi  kompetensi  dari  Perusahaan yang disebutkan dalam pasal 18. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk
17 https://ilmusdm.wordpress.com/2008/01/11/isi-sebuah-uraian-jabatan-persyaratan-jabatan-9/, Di akses pada tanggal 23 Januari 2019
18 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2018
membuat  program  pemagangan  bagi  tenaga  kerja  yang  belum  memiliki  pengalaman maupun  skill  dalam  bekerja.  Dengan  adanya  program  ini  maka  tenaga  kerja/ fresh graduate memiliki  pengalaman  bekerja  dan  dapat  terserap  oleh  perusahaan  yang membutuhkan  tenaga  kerja  tanpa  harus  berdalih  bahwa  perusahaan  tidak  dapat merekrut  tenaga  kerja  lokal  dikarenakan  belum  memiliki  pengalaman  dan skill ,  dan perusahaan  harus  mengikuti  ketentuan  yang  sudah  ada  yang  mewajibkan mengutamakan tenaga kerja setempat/ tenaga kerja lokal.
Berdasarkan tabel 4 memperlihatkan beberapa perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten  Berau  belum  mengutamakan  tenaga  kerja  lokal  dan    penyerapan  tenaga kerja  banyak diisi  oleh  tenaga  kerja dari luar daerah.  Hal  ini  terjadi  akibat  kurangnya kemampuan  tenaga  kerja lokal  dalam bekerja,  sehingga perusahaan  merekrut  tenaga kerja luar daerah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Tabel 5. Pendapat Responden Terkait Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Perusahaan 19
Nama Perusahaan Jawaban Responden PT. Berau Coal ( Surveying & Geospitial Information) Sangat dibutuhkan penyerapan tenaga kerja daerah/lokal  dalam  perusahaan  demi  memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat local di lingkar perusahaan itu sendiri PT. Sapta Indra Sejati (Admin Hc) Masih  kurang,  tenaga  kerja  luar  lumayan  banyak, banyak orang luar yang bekerja dengan menggunakan KTP Berau yang rata-rata memiliki Jabatan. PT. PAMA (Security) Penyerapan TKL di perusahaan masih kurang, banyak diisi oleh pekerja luar dengan menggunakan KTP Berau dan memiliki skill. PT. Lantana Multi Mineral (Produksi) Memang  masih  kurang,  tetapi  menurut  saya  sebagai tenaga  kerja  luar  meskipun  kami  dari  luar  daerah tetapi  kami  disini  juga  ditugaskan  atau  bisa  melatih TKL,  kemudian  TKL  yang  bekerja  dengan  baik  akan mendapatkan penghargaan dari perusahaan biasanya naik jabatan. PT. BUMA (Logistik) Kurang diperhatikan oleh perusahaan, banyak tenaga kerja dari luar daerah yang ditaruh di posisi yang lebih baik, sedangkan TKL hanya sebagai penonton.
Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara pasal 95 huruf (d) menyebutkan “kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan” dan pasal 106 juga menyebutkan bahwa “ pemegang IUP dan IUP K harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat,
19 Penelitian Lapangan Desember Tahun 2018
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 11-31
barang  dan  jasa  dalam  negeri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”. Dalam ketentuan tersebut sudah dijelaskan bahwa perusahaan wajib dalam hal ini mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam perusahaan, yang sesuai denga tujuan yang dijuga dijelaskan dalam pasal 2 huruf (e) “meningkatkan pendapatan masyarakat lokal,  daerah  dan  negara,  serta  menciptakan  lapangan  kerja  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  rakyat”.  Dibawah  ini  penulis  lampirkan foto  hasil  wawancara  yang dilakukan pada perusahaan pada bulan januari Tahun 2019.
Fakta  yang  ditemukan  penulis  pemanfaatan  tenaga  kerja  lokal  di  Kabupaten  Berau belum sepenuhnya terlaksana. Perusahaan banyak diisi oleh tenaga kerja luar daerah yang lebih memiliki pengalaman  dan keahlian dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Hal  ini  dikarenakan  tenaga  kerja  lokal  sendiri  memang  belum  memenuhi  syarat  yang dibutuhkan  oleh  perusahaan  meskipun  pembukaan  lowongan  sudah  dibuka  namun tidak  bisa  diterima  perusahaan  akibat  syarat  kualifikasi  yang  dibutuhkan  perusahaan tersebut.  Berikut penulis  uraikan  rekapan  hasil  wawancara  penulis  dengan pekerja  di perusahaan pertambangan batubara Kabupaten Berau.
Berdasarkan  tabel  5  hasil  wawancara  penulis  dengan  beberapa  responden  terkait penyerapan  tenaga  kerja  lokal  di  perusahaan  pertambangan  batubara  di  Kabupaten Berau, pendapat responden terhadap penyerapan tersebut ialah masih kurang. Banyak tenaga  kerja  dari  luar  daerah  posisinya  lebih  baik  karena  dari  aspek  kemampuan memang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tenaga  kerja  lokal.  Responden  berharap perusahaan lebih memperhatikan tenaga kerja lokal untuk diberdayakan. Dalam hal ini pemerintah daerah yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, juga diharapkan  dapat  memberdayakan  tenaga  kerja  lokal  agar  dapat  terserap  dalam perusahaan  dan  bisa  bersaing  dengan  tenaga  kerja  dari  luar  daerah.  Perusahaan maupun  pemerintah  dalam  memberdayakan  tenaga  kerja  lokal  dapat  memberikan pelatihan  kerja  sehingga  tenaga  kerja  tersebut  memiliki  atau  dapat  memperluas pengetahuannya  guna  dapat  dipekerjakan  oleh  perusahaan.  Perusahaan  maupun pemerintah  seharusnya  memberikan  program  pemagangan  untuk  calon  tenaga  kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan maupun fresh  graduate, agar  tenaga  kerja  tersebut  memiliki  pengalaman  bekerja  dan  bisa diterima oleh perusahaan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, bukan hanya dari pemerintah maupun perusahaan tenaga kerja sendiri perlu melakukan pelatihan kerja sendiri/individu agar dapat meningkatkan kualitas dalam bekerja.
Penyebab tenaga kerja luar daerah lebih terserap diperusahaan pertambangan batubara Kabupaten  Berau  dibandingkan  dengan  tenaga  kerja  lokal  Berau  mayoritas  karena keterbatasan  keterampilan  tenaga  kerja  lokal  (skill)  yang  dinilai  oleh  perusahaan pertambangan batubara belum memenuhi kriteria atau standar yang ditentukan oleh perusahaan (tabel 6).
Tabel 6. Penyebab Tenaga Kerja Luar Daerah Lebih Terserap Di Bandingkan Dengan
Tenaga Kerja Lokal 20 Nama Perusahaan Jawaban Responden PT. Berau Coal Faktor  sumberdaya  manusia,  karena  tidak  dipungkiri bahwa  kebanyakan  TKL  tidak  memiliki  kualitas  sebaik tenaga  kerja  luar  daerah  karena  keterbatasan  inilah  TKL tidak bisa bersaing jika dibandingkan dengan tenaga kerja luar daerah demi menunjang produktivitas perusahaan. PT. Sapta Indra Sejati   Biasanya  pengalaman  bekerja.  Perusahaan  banyak mengambil/menerima orang luar karena mereka memiliki keterampilan dalam bekerja. PT. PAMA Karena TKL belum memilik keahlian sedangkan pekerja luar sudah memiliki pengalaman. Akan tetapi yang memiliki skill ini melatih TKL yang belum memiliki skill. PT. Lantana Multi Mineral Keahlian/ skill PT. BUMA Pengalaman, perlu pelatihan kerja
Berdasarkan tabel 6 responden faktor utama tidak terserapnya tenaga kerja lokal ialah disebabkan  oleh  sumber  daya  manusia  itu  sendiri.  Sumber  daya  manusia  disini maksudnya  ialah  tenaga  kerja lokal  tersebut  masih  kurang dalam  hal  pendidikan dan pengalaman  dalam  bekerja  serta  kurangnya skill dalam  bekerja.  Ini  merupakan tanggung jawab pemerintah derah Kabupaten Berau dalam meningkatkan sumber daya manusia tersebut, seharusnya pemerintah maupun perusahaan memberikan pelatihan kerja maupun pemagangan untuk tenaga kerja lokal agar dapat memiliki pengalaman bekerja dan dapat terserap dalam perusahaan. Karena perusahaan dalam hal ini juga mempunyai  tanggung  jawab  sosial,  dimana  perusahaan  tidak  bisa  berdalih  karena pengalaman atau skill dalam proses penyerapan tenaga kerja lokal.
Seharusnya sebagai bentuk tanggung jawab dan merupakan kewajiban bagi perusahaan yang  bergerak  di  sektor  sumber  daya  alam  untuk  menyalurkan  dana  dalam  program terkait CSR. Melalui program CSR Perusahaan dapat memberikan pelatihan kerja dengan memfasilitasinya  secara  maksimal  melalui  dana  CSR  ( Corporate  Social  Responbility ). Untuk  melaksanakan  kewajiban  Perusahaan  tersebut,  maka  kegiatan  tanggung jawabsosial  dan  lingkungan  harus  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
20 Penelitian Lapangan Desember Tahun 2018
Tabel 7. Hal Yang Membedakan Tenaga Kerja Lokal dan Tenaga Kerja Luar Daerah 21 Nama Perusahaan Jenis Pekerjaan Besaran Gaji Tunjangan PT. Berau Coal TKL biasanya ditempatkan pada pekerja lapangan (non skill), sedangkan luar daerah posisinya seperti tenaga ahli/pengawas. Sama banyaknya sesuai dengan UMK hanya saja tenaga kerja luar biasa mendapat lebih jika yang memiliki jabatan. Tunjangan tenaga kerja luar daerah lebih banyak seperti transportasi, fasilitas rumah/mess hingga tunjangan jabatan. PT. Sapta Indra Sejati Berbeda tenaga kerja luar daerah memiliki posisi yang lebih baik. Sama saja. Sesuai dengan UMSK. Tenaga kerja luar daerah banyak mendapatkan tunjangan. Seperti saat cuti uang tiket bolak balik ditanggung perusahaan. PT. PAMA TKL hanya pekerja lapangan sedangkan tenaga kerja luar daerah memiliki posisi. Gaji tenaga kerja luar daerah lebih banyak jika memiliki jabatan, kalau UMSK sama saja. Tenaga kerja luar daerah mendapatkan tunjangan lebih banyak. PT. Lantana Multi Mineral Jabatan berbeda Gaji sama. Tenaga kerja luar daerah lebih mendapatkan tunjangan. PT. BUMA Jabatan berbeda. Orang luar banyak memegang jabatan Gaji sama sesuai dengan UMSK. Tenaga kerja luar daerah mendapat banyak tunjangan.
Responden juga berpendapat bahwa penyebab dari tidak terserapnya tenaga kerja lokal dikarenakan  sumber  daya  manusia  sendiri  dalam  hal  tenaga  kerja  lokal  tidak  sama seperti tenaga kerja dari luar daerah yang tentunya sudah memiliki pengalaman bekerja yang  sesuai  dengan  dibutuhkan  oleh  perusahaan  dan  sudah  pasti  memiliki  keahlian khusus. Tenaga kerja luar daerah lebih banyak memiliki keahlian maupun pengalaman bekerja dari pada tenaga kerja lokal sendiri. Kemudian tenaga kerja luar daerah yang sudah  bekerja  di  perusahaan  pertambangan  batubara  Kabupaten  Berau  tentunya memiliki perbedaan dalam bekerja atau mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan tenaga kerja lokal yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan responden yang diuraikan dalam Tabel 7 .
Berdasarkan tabel 7 Hal yang membedakan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja luar daerah ialah jabatan, dan tunjangan. Tenaga kerja luar daerah memiliki jabatan/posisi di perusahaan sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka. Sedangkan tenaga kerja
21 Penelitian Lapangan Desember Tahun 2018
lokal  biasanya  ditempatkan  dibagian  operasional/  pekerja  lapangan.  Kemudian  untuk tunjangan sendiri tenaga kerja dari luar daerah lebih banyak mendapatkan tunjangan dari pada tenaga kerja lokal.
Jenis  pekerjaan  dalam  hal  ini  tenaga  kerja  lokal  banyak  yang  ditempatkan  bagian lapangan  atau  non  skill  dalam  perusahaan.  Tenaga  kerja  dari  luar  daerah  memiliki jabatan  atau  posisi  yang  lebih  baik  dari  tenaga  kerja  lokal  seperti  menjadi  pengawas dalam perusahaan tambang batubara di Kabupaten Berau.
Besaran gaji sama antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja dari luar daerah yang bekerja di perusahaan yaitu sesuai dengan UMSK Kabupaten Berau. Namun tenaga kerja luar  daerah  yang  memiliki  jabatan itu  sendiri lebih  mendapatkan  gaji  banyak.  Kisaran gaji yang diadapatkan sesuai dengan UMSK Kabupaten Berau tahun 2018 sebesar Rp. 3.035.000,- dimana tenaga kerja lokal yang di bagian lapangan/ non skill kisaran gaji yang didapat  dalam  sebulan  sebesar  5-6  juta  sedangkan  tenaga  kerja  luar  daerah  yang memiliki jabatan sebulan bisa mendapatkan 8-10 juta perbulan. Selain itu tenaga kerja luar  derah  itu  sendiri  lebih  banyak  dibandingkan  tenaga  kerja  lokal.  Tunjangan  yang didapatkan seperti rumah/mes, uang tiket bolak balik ditanggung oleh perusahaan saat balik kedaerahnya.
Menurut narasumber Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau bahwa sumber daya alam yang melimpah dan banyaknya perusahaan yang  beroperasi  di  Berau,  akan  sangat  membantu  menekan  jumlah  pengangguran, sekaligus  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  lokal.  Jadi  tidak  masuk akal  kalau  daerah  ini  banyak  pengangguran. 22 Selain  itu  menurut  Sekrertaris  Serikat Pekerja  SPTB    PT.  BUMA  perusahaan  pertambangan  batubara  di  Kabupaten  Berau mengatakan  banyak  warga  lokal  yang  menuntut  karena  tidak  diperhatikan  oleh perusahaan  dimana  banyak  tenaga-tenaga  kerja  non  lokal  yang  masuk  ke  Kabupaten Berau  sehingga  tenaga  kerja  lokal  ini  sangat  tipis  peluangnya  untuk  bekerja.  Padahal kalau  melihat skill orang  Berau  tidak  kalah  dibanding  dengan  orang  luar  jika  mereka diberikan pelatihan kerja untuk mengembangkan kemampuan mereka. 23
Namun faktanya salah satu hal yang tidak diperhatikan oleh perusahaan pertambangan batubara  di  Kabupaten  Berau  yaitu  penyerapan  tenaga  kerja  lokal  di  setiap  daerah. Perusahaan  banyak  diisi  tenaga  kerja  luar  daerah  dan  yang  memiliki  keahlian  khusus. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya kecemburuan sosial yang dirasakan tenaga kerja lokal  Kabupaten  Berau. 24 Kecemburuan  sosial  tersebut  ditunjukkan  oleh  tenaga  kerja lokal dengan cara melakukan demonstrasi, yang dilakukan pada tahun 2017 di depan kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. 25
Dari pernyataan narasumber Kabid Hubungan Industrial Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten  Berau  bahwa  yang  dapat  dikatakan  tenaga  kerja  lokal,
22 Wawancara  dengan  Kabid  Hubungan  Industrial  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Berau pada pukul 11.00 WITA, tanggal 10 November 2018
23 Wawancara dengan Sekretaris Serikat Pekerja SPTB  pada pukul 13.20 WITA, tanggal 28 Januari 2019
24 Wawancara dengan Admin HC PT. SIS pada pukul 14.00 WITA, tanggal 8 November 2018
25 http://www.beraunews.com/suara-warga/3450-banyak-karyawan-non-lokal-diterima-karyawan lokal-curhat-ke-disnakertrans, Di akses tanggal 3 Maret 2019
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 11-31
diantaranya mereka yang sudah lama menetap di Berau, minimal selama 12 bulan dan memiliki  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  Berau.  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Berau selalu melakukan pengecekan setiap ada lowongan dan penerimaan di perusahaan yang membuka, guna memastikan tenaga kerja lokal lebih diutamakan. 26
Tahun 2017 terjadi sengketa pekerja lokal dengan perusahaan pertambangan batubara di Berau, yang mana terjadi pengurangan jumlah karyawan/pemutusan hubungan kerja (PHK)  tidak  sejalan  dengan  adanya  penerimaan  karyawan  baru  yang  dilakukan perusahaan  PT.  BUMA  dalam  penempatan  di  loka si  (atau  yang  bisa  disebut  “ site ”) tambang yang baru di wilayah Kabupaten Berau dan penerimaan karyawan baru lebih banyak menyerap warga luar Berau (non-lokal). Kebijakan perusahaan itu menyebabkan kecemburuan sosial di mata masyarakat, khususnya warga lokal. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau meminta data secara detail dari perusahaan mengenai persoalan ketenagakerjaan tersebut. Terutama, menyangkut jumlah antara tenaga kerja lokal dan  non-lokal  yang  telah diterima perusahaan  untuk  lokasi  tambang  yang baru. Ternyata, jumlah dari tenaga kerja yang dari luar lebih banyak ketimbang tenaga kerja lokal.  Sedangkan  serikat  pekerja  mengupayakan  agar  persoalan  ketenagakerjaan  ini dapat diselesaikan dengan pihak perusahaan terlebih dulu dengan cara menerima warga lokal untuk bekerja di lokasi tambang yang lain namun dikelola oleh perusahaan yang sama. 27
Perusahaan  pertambangan  batubara  merekrut  tenaga  kerja  dari  luar  daerah  mereka mencari yang memang sudah berpengalaman, karena tenaga kerja lokal sendiri memang belum  ada  yang  sesuai  dengan  syarat  pekerjaan  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan. Maksud dari  syarat  yang dibutuhkan oleh  perusahaan ialah  pengisian  tenaga  kerja  di bidang legal, HC/HR ( human capital/ Human resource), mining technician dan spesialis lingkungan. Sedangkan tenaga kerja lokal hanya bisa bekerja di bidang supir bis, security, dan membawa alat berat seperti dumptruck dalam perusahaan. Akan tetapi tenaga kerja dari  luar  daerah  juga  difungsikan  untuk  mendidik  tenaga  kerja  yang  kurang berpengalaman  yang  memang  sudah  bekerja  di  perusahaan.  Kemudian  tenaga  kerja yang bekerja dengan baik akan diberi reward (berupa jabatan) yang disetarakan dengan non lokal. 28
Namun hal tersebut masih dianggap merugikan masyarakat karena masih banyak tenaga kerja lokal yang belum terserap. Perusahaan harus menyerap tenaga kerja lokal, sesuai kemampuan  atau  kualifikasi  tenaga  kerja  lokal.  Maksudnya  perusahaan  harus  tetap merekrut  kemudian  tenaga  kerja  akan  diberikan  pelatihan  kerja    dan  yang  sudah bekerjapun tetap dapat di berikan pelatihan untuk memperluas keterampilannya dalam bekerja.  Jika  tidak  ada  tenaga  kerja  yang  sesuai  kualifikasi  (syarat  yang  diperlukan perusahaan),  maka  sebelum bekerja  harus  diberikan  pendidikan  dan  pelatihan,  guna mendapatkan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Tenaga  kerja  lokal  yang bekerja mayoritas hanya bekerja di level menengah ke bawah, sangat minim yang masuk
26 Wawancara  dengan  Kabid  Hubungan  Industrial  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Berau pada pukul 11.00 WITA, tanggal 10 November 2018
27 Wawancara dengan Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Berau pukul 11.00 WITA, tanggal 28 Januari 2019
28 Wawancara dengan  Admin HC PT. SIS  pada pukul 14.00 WITA, tanggal 8 November 2018
di level manajemen. Level menengah bawah yang dimaksud ialah bekerja sebagai supir bis, security , tukang las dan membawa alat berat.
Pekerja lokal membutuhkan adanya pelatihan tenaga kerja agar memiliki keahlian dan dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam bekerja, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  Namun  Pelatihan  kerja  disetiap  perusahaan  tidak  dilakukan  secara memadai,  padahal  pelatihan  ini  sangat  diperlukan  untuk  menghasilkan  tenaga  kerja yang  sesuai  dengan  kualifikasi  pekerjaan  yang  dibutuhkan.  Menurut  keterangan  dari masyarakat, bahwa pelatihan kerja oleh perusahaan biasanya dilakukan 3 tahun atau 4 tahun sekali. Sehingga hal ini mengakibatkan minimnya kesempatan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pelatihan. 29
Peraturan  Daerah  ini  sudah  memberikan  dampak  perubahan  kepada  beberapa perusahaan yaitu dengan mulai mengupayakan pengisian tenaga kerja diisi oleh tenaga kerja  lokal,  meskipun  penyerapan  tenaga  kerja  belum  sebanyak  80%  sesuai  dengan aturan  yang  ada.  Upaya  yang  dilakukan  seperti,  membuka  lowongan  pekerjaan  yang bekerja  sama  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Berau  dan memberikan  pelatihan/pembekalan  terhadap  tenaga  kerja  lokal.  Dengan  adanya pemberdayaan tenaga kerja lokal guna memenuhi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Peraturan daerah ini sudah merupakan perlakuan khusus bagi tenaga kerja lokal yang ada  di  Kabupaten  Berau,  dengan  mewajibkan  penyerapan  tenaga  kerja  lokal  harus sebanyak  80%.  Sebelum  ada  aturan  ini  sebelumnya  bagi  tenaga  kerja  lokal  sendiri sebenarnya  sudah  mendapatkan  perlakuan  khusus  sementara  yang  diatur  dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun  2009 Tentang Mineral dan Batubara yang dijelaskan dalam pasal 95 huruf (d) “kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat  setempat”  maksudnya  pemberdayaan  masyarakat  setempat  ialah pembangunan  sumber  daya  manusia  agar  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat. Selain itu juga disebutkan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan  Batubara  pasal  106  “  bahwa  pemegang  IUP  dan  IUPK  harus  mengutamakan pemanfaatan  tenaga  kerja  setempat,  barang  dan  jasa  dalam  negeri  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

## KESIMPULAN
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara hanya mengatur kewajiban  mengutamakan  pemanfaatan tenaga  kerja setempat, demikian  juga  dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum ada mengatur kewajiban  mempekerjakan  tenaga  kerja  lokal.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Berau Nomor  8  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Lokal  yang  mengatur kewajiban  mempekerjakan  tenaga  kerja  lokal  sebanyak  80%  (delapan  puluh  persen) dalam perusahaan.
Perusahaan  pertambangan  batubara  di  Kabupaten  Berau  belum  sepenuhnya mengutamakan tenaga kerja lokal dimana hanya menyerap tenaga kerja lokal sebesar 40% (empat puluh persen). Perusahaan berdalih bahwa penyerapan tenaga kerja lokal
29 Wawancara dengan warga Gunung Tabur pada pukul 15.30 WITA, tanggal 5 November 2018
yang  kurang  karena  tenaga  kerja  lokal  belum  memiliki  pengalaman  kerja  dan  belum memiliki  keahlian  seperti  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan.  Hal  ini  menyimpangi ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Berau  Nomor  8  Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Tenaga  Kerja  Lokal  yang  mengatur  kewajiban  mempekerjakan  80% (delapan puluh persen) Tenaga kerja lokal dalam perusahaan.

## REFERENSI
Agus  Dwiyanto,  (2006). Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Bambang Suggono, (1997). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada,
C. S. T Kansil, (1989). Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
Djupiansyah Ganie, Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Jurnal Eksekutif Vol. 14 , 2017, hal. 333
Fattkhurahman, (2010). Analisis Daya Saing Tenaga KerjaLokal, Jurnal Ekobis Vol 1 No 1 http://www.beraunews.com/suara-warga/3450-banyak-karyawan-non-lokal-diterima- karyawan-lokal-curhat-ke-disnakertrans, Di Akses 3 Maret 2019
https://ilmusdm.wordpress.com/2008/01/11/isi-sebuah-uraian-jabatan-persyaratan- jabatan-9/, Di akses 23 Januari 2019
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50ef8b362b512/adakah-aturan- soal-perbandingan-jumlah-karyawan-asing-dan-lokal/, diakses 28 November 2018
Pius Partanto, (2001). Kamus Ilmiah Popular , Surabaya: Arkola
Sofian  Lusa, Mencari  Bentuk  Ideal  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan, https://jsofian.wordpress.com/2007/06/10/mencari-bentuk-ideal-tanggung- jawab-sosial-perusahaan/,  diakses 28 November 2018