http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya
Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)

## Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki

## Muhlis
Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya muhlis-2018@fisip.unair.ac.id
Keywords: Abstract Polemic, Pilkada 2020, Pandemic, Covid-19, Democracy, Oligarchy This research aims to gather differences of opinion in responding to the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) during the Covid- 19 pandemic which has been determined through the decision of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2020. The 2020 Pilkada polemic that occurs in the community is, (1) the implementation  of  the 2020 Pilkada allows the opportunity for the transmission of Covid-19 at each stage of the election, (2) democracy places Pilkada as an important mandate in Law No. 10  of  2016  Article  201  Paragraph  6,  meanwhile  (3)  the allegation of oligarchic politics is getting stronger in  the 2020 Pilkada event during the Covid-19 pandemic. The 2020 election polemic in the community has been compiled with a systematic analysis of the literature to collect, process, and conclude data according  to  the  target  being  reviewed,  using  qualitative descriptive  techniques.  So  as  to  produce  the  following discussion: (1) Projection of the 2020 regional elections in the midst  of  the  Covid-19  pandemic,  is  the  duty,  authority  and responsibility of the KPU. (2) The 2020 Pilkada will continue to be held as a form of consistency of democracy during the Covid-
19  pandemic.  (3)  Pilkada  2020  during  the  Covid-19  pandemic and  the  strengthening  of  oligarchic  politics.  The  conclusion  of the  polemic  that  occurred,  apart  from  the  pros  and  cons  of holding  the  2020  Pilkada,  is  a  form  of  evaluation  and  a democratic  process  that  is  equally  sympathetic  to  the development  of  democracy  and  the  creation  of  constitutional legal sovereignty of the Indonesian people. Kata Kunci: Abstrak Polemik, Pilkada 2020, Pandemi, Covid-19, Demokrasi, Oligarki Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun perbedaan pendapat dalam  menyikapi  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  2020  di masa  pandemi  Covid-19  yang  telah  ditetapkan  melalui keputusan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2020. Polemik Pilkada 2020 yang terjadi di  kalangan  masyarakat  adalah,  (1)  terselenggaranya  Pilkada 2020  memungkinkan  peluang  penularan  Covid-19  dalam  tiap
tahapan  pilkada,  (2)  demokrasi  menempatkan  Pilkada  sebagai amanat  penting  dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2016
Pasal  201  Ayat  6,  sementara  (3)  dugaan  politik  oligarki berpotensi semakin menguat dalam perhelatan Pilkada 2020 di masa  pandemi  Covid-19.  Polemik  pilkada  2020  di  kalangan masyarakat tersebut disusun dengan  analisis kepustakaan yang dilakukan  secara  sistematis  untuk  mengumpulkan,  mengolah, dan  menyimpulkan  data  sesuai  sasaran  yang    ditinjau,  dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Sehingga menghasilkan pembahasan sebagai berikut: (1) Proyeksi Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, merupakan tugas, wewenang dan  tanggung  jawab  KPU.  (2)  Tetap  terselenggaranya  Pilkada 2020 Pilkada 2020 sebagai wujud konsistensi demokrasi di masa pandemi Covid-19. (3) Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 dan menguatnya politik oligarki. Kesimpulan dari polemik yang terjadi  tersebut,  terlepas  dari  pro  dan  kontara  atas terselenggaranya Pilkada 2020 merupakan bentuk dari evaluasi dan  proses  berdemokrasi  yang  sama-sama  bersimpati  atas perkembangan  demokrasi  dan  terciptanya  kedaulatan  rakyat
Indonesia yang sah secara konstitusional.

## Pendahuluan
Covid-19  telah  mengakibatkan  krisis  tata  kelola  dan  kebijakan  penanganan pandemi  di  berbagai  negara  di  dunia(Parahita,  2020).  Hampir  setiap  negara,  tidak terkecuali  negara  maju  sekalipun  sedang  berada  dalam  bayang-bayang  ketidakpastian mengatasi  wabah  Covid-19,  dengan  mempertaruhkan  kecanggihan  teknologi  dan kekayaan  ekonomi  dalam  upaya  pelayanan  kesehatan  publik.  Covid-19  tidak  hanya berdampak terhadap sektor kesehatan publik, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, hingga politik dan tata kelola pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik, menurut (Kennedy &  Suhendarto, 2020)pandemi Covid-19 telah mengakibatkan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (pilkada)  2020  mengalami  penundaan. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati  untuk  menunda  Pilkada  2020  sampai  bulan  Desember  2020  dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020.
Perppu No.2 Tahun 2020 mengatur tiga perubahan mendasar, Pertama, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. Kedua,  Pasal  122  A  berkenaan  dengan  penundaan  dan  penetapan  pilkada  lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU. Ketiga, Pasal 201A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan  diselenggarakan  pada  bulan  Desember  2020,  dengan  alasan  bencana  pandemi
Covid-19. Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122A. Akan tetapi menurut Pasal 201A Perppu No. 2 Tahun 2020 sebagai open legal policy masih memungkinkan terjadinya perubahan, yakni penundaan kembali Pilkada lanjutan apabila situasi pandemi Covid-19 belum mereda.
Keputusan penyelenggara Pilkada dalam bayang-bayang pandemi tersebut telah menuai  polemik  di  kalangan  masyarakat,  terutama  di  kalangan  politisi  dan  akademisi. Keputusan untuk melaksanakan Pilkada di bulan Desember 2020 dipandang tidak realistis dan penuh dengan risiko karena jumlah kasus positif Covid di Indonesia terus meningkat secara nasional(Kennedy & Suhendarto, 2020). Sementara itu, berbagai macam proyeksi dari  pakar  kesehatan  belum  memberi  tanda  yang  jelas  kapan  pandemi  ini  akan selesai(Wardhana, 2020). Hingga 15 September 2020, terdapat penambahan 3.507 kasus baru sehingga mencapai total 225.030 kasus dengan korban jiwa mencapai 8.965 orang. Kekhawatiran  mendasar  apabila  pilkada  tetap  harus  diselenggarakan  pada  bulan Desember  2020,  justru  akan  memunculkan  banyak  polemik  baru,  karena  berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia(Fanani, 2020).
Terbukti,  pada proses  tahapan awal  pilkada telah teridentifikasi  60 orang  bakal calon  kepala  daerah  dinyatakan  positif  Covid-19,  hal  tersebut  menjadi  indikasi  bahwa pelaksanaan  Pilkada  2020  memang  perlu  ditinjau  kembali(Sari,  2020).  Calon  kepala daerah yang dinyatakan positif Covid-19 berasal dari 21 provinsi dari 32 provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak. Data ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman pada Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) pada 10 September 2020. Tahapan pilkada yang telah dilakukan mulai dari pendaftaran calon menyebabkan terjadinya kerumunan massa, karena banyak oknum bakal calon yang mengabaikan  protokol  kesehatan.  Ratusan  bakal  calon  kepala  daerah  terindikasi melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19, seperti membawa massa, berkumpul, dan pawai pada saat melakukan pendaftaran ke KPU, seperti yang terjadi di Kota Surabaya. Munculnya  klaster  baru  dalam  dua  minggu  pasca-proses,  menjadi  tidak  terhindarkan (Kholis, 2020).
Persoalan tersebut diprediksikan bahwa Pilkada Serentak 2020 akan mengalami degradasi  kualitas  demokrasi  yang  disebabkan  oleh  turunnya  angka  partisipasi masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  akan  menurun  dikarenakan  dampak  pandemi  yang
mengkhawatirkan apabila berpartisipasi  dalam  setiap tahapan Pilkada, termasuk dalam menyalurkan  hak  pilihnya  di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  pada  hari  pelaksanaan Pilkada.  Polemik  dasar  yang  perlu  ditinjau  adalah  persoalan  penempatan  demokrasi, secara umum demokrasi menempatkan Pilkada sebagai amanat penting dalam Undang- Undang  No.  10  Tahun  2016  Pasal  201  Ayat  6.  Adanya  Pilkada  Serentak  merupakan konsekuensi  dari  sistem  demokrasi  yang  dianut,  yaitu  sarana  untuk  regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Sementara, keyakinan atas mutu demokrasi yang perlu banyak pembenahan harus dibenturkan dengan persoalan keselamatan nyawa warga negara, yang merupakan hukum tertinggi dari konstitusional.
Kontradiktif  konstitusional  yang  terjadi  antara  melindungi  warga  negara  dan melaksanakan  Pilkada  sebagai  amat  penting  dari  keberlangsungan  demokrasi,  menjadi problem  perdebatan  masif  bagi  banyak  kalangan  diberbagai  media  masa  dan  sosial. Sebagaimana menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, apabila Pilkada 2020  tetap  dilaksanakan  maka  pemerintah,  KPU  dan  Bawaslu  harus  bisa  memastikan perlindungan  hak  kesehatan  pemilih  dan  petugas  dalam  seluruh  tahapan  Pilkada (Suryarandika, 2020). Hak atas perlindungan kesehatan adalah hak asasi manusia yang menjadi  kewajiban  negara  untuk  memenuhinya.  Sebagai  lembaga  negara,  KPU  dan Bawaslu  harus  memikul  tanggung  jawab  negara,  jika  nantinya  Pilkada  2020  menelan korban  jiwa  akibat  kelalaian  yang  terjadi  di  lapangan,  secara  tidak  langsung  dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Selain  itu  masifnya  perdebatan  atas  kecurigaan  masyarakat  terhadap  ruang Pilkada yang terbatas akibat situasi pandemi, menyebabkan Pilkada 2020 lebih tertutup dan  mudah  menjadi  tempat  negosiasi  politik  untuk  dukungan  terhadap  kandidat, penawaran sponsorship dan janji-janji barter proyek dengan “ijon” biaya kampanye untuk kandidat tanpa terawasi oleh masyarakat dan petugas Bawaslu. Situasi tersebut menjadi ancaman yang ditakutkan masyarakat yaitu politik oligarki mudah menyelinap masuk ke ruang  Pilkada  2020.  Gejala  masuknya  oligarki  dalam  pilkada  memang  sudah  lama ditengarai adanya, hal tersebut terkonfirmasi dari gencarnya wacana money politic yang telah  menginfeksi  proses  penentuan  calon  dan  kampanye.  Sistem  elektoral  Indonesia yang  sangat  kompetitif,  (Muhtadi,  2019)menegaskan  bahwa  money  politic  merupakan bagian  integral  dalam  pemilihan  umum.  Money  politic  diperankan  oleh  para  broker politik untuk calon dengan tujuan membeli suara.
Karenanya  pandemi  yang  berkelanjutan  dan  masuknya  tangan-tangan  oligarki dalam Pilkada 2020 akan berpengaruh serius pada perkembangan dan perlindungan hak asasi  manusia  di  berbagai  daerah.  Sebagaimana  dalam  beberapa  tahun  terakhir, meningkatnya  pemerintah  daerah  yang  dilaporkan  pada  Komnas  HAM  karena  diduga melanggar  hak  asasi,  terutama  dalam  konflik  perluasan  lahan,  yang  terkait  dengan perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Demi perlindungan dan perkembangan atas hak asasi manusia di daerah-daerah yang rawan tersentuh konflik keserakahan oligarki, perlu  sekiranya  waspada  terhadap  ancaman  penularan  Covid-19  dan  cerdas  dalam memilih kepala daerah.
Latar belakang polemik Pilkada Serentak 2020 akibat situasi pandemi Covid-19 memungkinkan untuk dihimpun sebagai bentuk dari evaluasi dan proses berdemokrasi, terlepas  dari  persoalan  pro  dan  kontra  keduanya  sama-sama  bersimpati  atas perkembangan demokrasi dan terciptanya kedaulatan rakyat  Indonesia yang sah secara konstitusional.  Berikut  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini:  (1) Terselenggaranya Pilkada 2020 memungkinkan peluang penularan Covid-19 dalam tiap tahapan pilkada, menuai bahasan mengenai Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU dalam mengatur jalanya Pilkada yang aman dari pandemi Covid-19. (2) Demokrasi menempatkan Pilkada sebagai amanat penting dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6, menuai bahasan tentang,  tetap  terselenggaranya  Pilkada  2020  sebagai  wujud  konsistensi  demokrasi  di masa  pandemi  Covid-19.  (3)  Politik  oligarki  berpotensi  semakin  menguat  dalam perhelatan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19, yang menuai pembahasan tentang Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 dan menguatnya politik oligarki.

## Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  studi  pustaka  (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama  (Hadi,  1995).  Penelitian  ini  berfokus  pada  pengumpulan  data  dengan  cara memanfaatkan kepustakaan  dan penelusuran data dari buku, jurnal dan berbagai media online yang ramai  membahas polemik Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menghasilkan informasi  berupa  catatan  dan  data  deskriptif  yang  terdapat  di  dalam  teks  yang  diteliti (Bagoes, 2015). Data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan
akan  dijelaskan  dengan  mengunakan  analisis  deskriptif.  Metode  analisis  deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis dan analitis mengenai  polemik  perbedaan  pendat  dalam  menyikapi  Pilkada  2020  di  masa  pandemi Covid-19; antara demokrasi dan oligarki.

## Hasil Dan Pembahasan
Wabah  Covid-19  berdampak  luar  biasa  bagi  kehidupan  sosial  dan  politik  di Indonesia.  Dalam  kehidupan  sosial,  misalnya,  wabah  Covid-19  yang  statusnya  pernah ditetapkan  sebagai  bencana  nasional  telah  mengubah  berbagai  cara  kehidupan  sosial dengan menerapkan physical distancing, social distancing, dan large-scale social restriksi (PSBB). Dengan aturan tersebut, warga diminta menghindari keramaian, tempat umum, dan melarang acara yang dihadiri banyak orang, sementara dari sisi politik, kegiatan yang sangat  terdampak  oleh  pandemi  Covid-19  adalah  penyelenggaraan  Pilkada  2020. Berbagai  pertimbangan  dilakukan,  yang  kemudian  muncul  ketetapan  dari  KPU  untuk melakukan berbagai antisipasi, termasuk melakukan penundaan jadwal Pilkada yang akan dilaksanakan di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Secara  resmi,  KPU  memutuskan  Pilkada  2020  akan  dimulai  dengan  tahapan penetapan  calon  pada  tanggal  23  September  2020.  Berikutnya  dilanjutkan  dengan pengundian  dan  pengumuman  nomor  urut  masing-masing  pasangan  calon  pada  24 September 2020. Sementara tahapan masa kampanye telah dimulai sejak 26 September 2020 dan akan berakhir 5 Desember 2020. Masa kampanye terdiri atas berbagai kegiatan seperti  pertemuan  terbatas,  tatap  muka  dan  dialog,  penyebaran  bahan  kampanye, pemasangan alat peraga. Kemudian debat publik atau debat terbuka, dan kampanye dapat dilakukan  melalui  media  massa  cetak  atau  elektronik.  Adapun  penutupan  kampanye, masa  tenang  serta  pembersihan  alat  peraga  akan  dilakukan  pada  tanggal  6  hingga  8 Desember 2020. Proses pemungutan suara akan lebih dulu diawali dengan penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk mencoblos pada 30 November hingga 8 Desember 2020. Disusul dengan pemungutan hingga penghitungan suara di TPS pada 9 Desember 2020.  Berikutnya  adalah  pengumuman  hasil  pemungutan  suara  di  TPS  yang  langsung dilakukan pada 9 hingga 15 Desember 2020 (Hambali, 2020).
Keputusan  tersebut  sesuai  Perppu  No.  2  Tahun  2020,  Pertama,  Pasal  120  yang menyatakan  faktor  bencana  non-alam  sebagai  alasan  penundaan  rangkaian  pilkada. Kedua,  Pasal  122  A  berkenaan  dengan  penundaan  dan  penetapan  pilkada  lanjutan
ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU. Ketiga, Pasal 201A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan  diselenggarakan  pada  bulan  Desember  2020,  dengan  alasan  bencana  non-alam epidemi Covid-19. Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa ditunda kembali sesuai  ketentuan yang tercantum pada Pasal  122A. Namun Pasal  201A  Perppu  No.  2  Tahun  2020  sebagai  open  legal  policy  (kebijakan  hukum terbuka) masih memungkinkan terjadinya perubahan, yaitu penundaan kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi Covid-19 belum mereda.

## 1. Proyeksi Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19
Ketakutan yang menjadi kendala dalam serangkaian kegiatan Pilkada 2020 adalah akan terjadinya banyak interaksi dan kontak massa. Seperti pada saat pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye, pelaksanaan serentak, serta pada saat pemilihan lokal. Karenanya KPU perlu benar-benar  memikirkan,  mempertimbangkan  dan  mengatur  serangkaian  kegiatan Pilkada  di  tengah  pandemi  dengan  tertib  dan  aman  agar  tidak  terjadi  klaster  baru penyebaran  Covid-19  usai  pelaksanaan.  Menjadi  masalah  krusial  dan  berat  apabila nantinya  Pilkada  2020  benar-benar  terbukti  menjadi  penyebab  gelombang  baru penyebaran  Covid-19,  apalagi  sampai  menelan  banyak  korban  jiwa  bagi  warga  yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Karenanya peraturan, struktur dan dasar hukum  Pilkada  2020  di  masa  pandemi  mengharuskan  untuk  terevisi  menyesuaikan dengan kondisi protokoler kesehatan akibat pandemi Covid-19.
a. Regulasi.  Peraturan  yang  melegitimasi  penyelenggaraan  Pilkada  di  masa  pandemi yang  bisa  dijadikan  dasar  hukum  adalah  dengan  segera  menerbitkan  Perppu.  KPU harus  segera  melakukan  berbagai  penyesuaian  hal  teknis terkait  masa  kerja  Panitia Pemilihan Daerah (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pendaftaran pasangan calon,  penyelesaian  putusan  PTUN/MA,  dan  masa  kampanye.  Semua  tahapan pelaksanaan  pilkada  tersebut  perlu  diatur  kembali,  terutama  terkait  dengan  jadwal, tahapan,  program,  dan  anggaran.  Sebagaimana  pernyataan  Direktur  Eksekutif  Indo Barometer Muhammad Qodari(Wibisono, 2020), penerbitan Perppu diperlukan untuk memasukkan sejumlah aturan baru yang arahnya untuk mencegah terjadinya ledakan penularan  Covid-19  bagi  masyarakat.  Perubahan  aturan  misalnya,  perlu
menghilangkan  tahapan  kegiatan  Pilkada  yang  melahirkan  kerumunan.  Hal  serupa juga ditegaskan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli  Ramadhanil  agar  Pemerintah,  KPU  dan  DPR  menyiapkan  kerangka  hukum yang kuat sebagai solusi menyudahi pelanggaran protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada. Menurut Fadli, persoalan di dalam UU Pilkada 2020, pengaturan soal teknis dan manajemen pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi hampir tidak ada. UU Pilkada masih mengatur pelaksanaan pilkada dengan kondisi tanpa adanya pandemi, tanpa adanya bencana alam. Regulasi yang ada masih belum mengatur persoalan yang adaptif  terhadap  Covid-19.  Mulai  dari  kampanye,  proses  pemungutan  dan penghitungan suara sampai proses rekap termasuk juga bagaimana konsekuensi dari ketidak  patuhan  terhadap  protokol  kesehatan.  Fadli  menyarankan,  agar  pihak  yang berwenang membuat regulasi baru untuk dapat segera memutuskan alternatif hukum untuk menjamin tegaknya protokol kesehatan di Pilkada 2020 (Wibisono, 2020).
b. Penganggaran.  Penyelenggaraan  Pilkada  2020  membutuhkan  biaya  yang  sangat besar,  sementara  anggaran  negara  sebagian  besar  telah  dialihkan  untuk mengantisipasi penggunaan dan penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, KPU juga mensyaratkan Perppu yang mengatur penganggaran tahun jamak, yang memastikan ketersediaan  anggaran  pada  triwulan  pertama  tahun  anggaran  2021.  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  mengatakan  total  anggaran  untuk  pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Daerah  atau  Pilkada  2020  naik  seiring  dengan  adanya  pandemi Covid-19. Anggaran Pilkada yang mulanya dialokasikan Rp 15,23 triliun dan didanai Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  membengkak  menjadi  Rp  20,46 triliun dengan adanya kebutuhan protokol kesehatan (C. Akbar, 2020). Dari anggaran yang dibiayai  APBD, realisasinya sampai awal  September 2020 adalah  sebesar Rp 14,2 triliun atau 93,2 persen dan yang sedang dalam tahap pencairan adalah Rp 1,025 triliun. Sri Mulyani berujar dengan adanya protokol kesehatan, kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum menjadi sebesar Rp 15,01 triliun. Rp 10,24 triliun didanai APBD  dan  Rp  4,77  triliun  dibantu  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  APBN. Selanjutnya anggaran Bawaslu adalah Rp 3,93.
c. Implementasi  Teknis.  Komisioner  Komisi  Pemilihan  Umum  I  Dewa  Kade  Wiarsa Raka Sandi mengatakan(Nugraheny, 2020)KPU telah selesai menyusun aturan teknis penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  2020  yang  telah  disesuaikan  dengan  kondisi pandemi Covid-19. Menurutnya, aturan tersebut tertuang dalam draf Peraturan KPU
(PKPU) Penyelenggaraan Pilkada di masa bencana non alam. Selain itu, draf PKPU juga memuat kepastian pelaksanaan tahapan pilkada serta keselamatan penyelenggara dan  pemilih.  KPU  juga  menggelar  focus  group  discussion  (FGD)  membahas  draf PKPU, dalam FGD dihimpun masukan beberapa pihak terkait soal teknis pelaksanaan pilkada  di  tengah  kondisi  pandemi.  Menurut  Pramono  Ubaid(Medistiara,  2020), Kemenkes dan Gugus Tugas selalu dilibatkan dalam forum diskusi, uji publik, serta selalu  dimintai  pendapat  terkait  protokol  kesehatan  dalam  setiap  tahapan  pilkada. Selain  itu,  KPU  sedang  menyiapkan  draf  revisi  peraturan  KPU  tentang  tahapan program  dan  jadwal,  yang  mana  telah  melewati  uji  publik  dan  tinggal  menunggu diundangkan. Lebih lanjut KPU menegaskan nantinya PKPU tersebut akan mengatur dua hal. Pertama, terkait prosedur dan tata cara menetapkan penundaan dan pilkada lanjutan oleh KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota. Kedua, mengatur teknis  penyelenggaraan  tahapan  pilkada  disesuaikan  dengan  protokol  kesehatan. Protokol kesehatan yang disusun tidak hanya mengatur pada hari pemungutan suara saja,  tapi  juga  disiapkan  untuk  saat  kampanye.  KPU  akan  mengatur  ulang  metode maupun jumlah peserta kampanye, termasuk misalnya jumlah pendukung yang hadir di  debat  pilkada  yang  disiarkan  di  televisi.  KPU  juga  akan  memberi  kelonggaran terkait jumlah alat peraga kampanye. Selain itu, Pramono menyebut agar mencegah kerumunan massa, KPU akan mengatur daftar pemilih di tiap TPS paling banyak 500 orang.  Selain  itu  kepala  daerah  diminta  mendukung  pelaksanaan  pilkada  dengan protokol  kesehatan,  misalnya  dengan  menyediakan  APD,  hand  sanitizer,  masker, desinfektan,  sarung  tangan,  serta  ambulans  maupun  gedung  perawatan  dapat dipinjamkan agar penyelenggaraan pilkada berjalan lancer(Medistiara, 2020).
d. Infrastruktur.  Anggota  Bawaslu  Rahmat  Bagja  meminta  KPU  mengupayakan anggaran Pilkada 2020 cukup dan cair tepat waktu(Farisa, 2020a). Persoalan anggaran tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan supaya tidak terjadi keterlambatan pemenuhan logistik Pilkada. Berkaca dari pemilu 2019, terjadi kekurangan logistik di banyak  TPS  saat  hari  pencoblosan.  Berakibat  pada  dugaan  pelanggaran penyelenggaraan  pemilu  yang  berujung  pengusutan  oleh  Bawaslu.  Bagja  meminta agar hal itu tidak terulang lagi, apalagi Pilkada 2020 digelar dalam situasi pandemi Covid-19.  Selain  pemenuhan  anggaran  dan  logistik  yang  tepat  waktu,  Bagja mengingatkan  supaya  Pilkada  2020  digelar  dengan  mengikuti  protokol  kesehatan pencegahan  Covid-19.  Jangan  sampai,  penyelenggaraan  Pilkada  menjadi  sarana
penyebaran Covid-19. Selain persoalan anggaran dan logistik yang perlu ditekankan oleh  KPU  adalah  melakukan  pembenahan  di  pusat  maupun  di  daerah  guna mendukung  lancarnya  Pilkada  2020.  Pembenahan  tersebut  terkait  peningkatan kapasitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  memiliki  kapasitas  digital  serta infrastruktur penunjang teknologi informasi. Selain itu, KPU juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung keamanan siber. Terkait peningkatan SDM, Viryan (Kamil, 2020) juga mengatakan, hal-hal sederhana misalnya kesadaran akan pentingnya  perangkat  kerja  IT  terus  ditingkatkan.  Misalnya  hal  sederhana, mewajibkan proses kerja menggunakan email harus memakai email resmi kpu.go.id sebagaimana  yang  telah  dilakukan  sejak  tahun  lalu,  adapun  terkait  dengan infrastruktur,  KPU  perlu  melakukan  penataan  dan  pembenahan  pasca-pemilu  2019 terkait dengan penanganan server atau jaringan, dan KPU perlu bekerja sama dengan multipihak, dikarenakan pemilu atau pilkada menggunakan data besar.
e. Kemudian infrastruktur yang didapatkan oleh pasangan calon Pilkada 2020 ialah hak akses  menggunakan  platform  digital  dalam  melakukan  kampanye.  Hal  tersebut dilakukan  untuk  menghindari  munculnya  kerumunan  yang  rawan  menjadi  klaster penyebaran Covid-19. Menurut Viryan, KPU, Bawaslu dan Kemenkominfo RI telah menandatangani  nota  kesepahaman  tentang  manajemen  dan  pengawasan  konten internet  dalam  penyelenggaran  pemilihan  gubernur,  bupati,  walikota  dan  wakil walikota  tahun  2020.  KPU  juga  sedang  menyusun  perubahan  peraturan  terkait kampanye  yang  menyesuaikan  kondisi  pandemi  Covid-19  dengan  memperbanyak kampanye via media sosial dan media daring. Kendati demikian, sangat disayangkan, pasangan  calon  merasa  kegiatan  kampanye  digital  atau  melalui  media  sosial  tidak akan efektif. Viryan menilai, pasangan calon masih banyak yang menggunakan cara pandang lama, yakni kampanye yang menimbulkan kerumunan (Kamil, 2020).
f. Beban  Psikologis.  Penyelenggaraan  Pilkada  2020  pada  masa  pandemi  Covid-19 menimbulkan beban psikologis bagi penyelenggara KPU dan juga Bawaslu, berupa rasa was-was tidak aman dan cemas, sehingga berdampak pada kualitas kerja. Adapun yang  menjadi  kekhawatiran  bagi  penyelenggaraan  nantinya  adalah  ketidak maksimalan  tersebut  dapat  dengan  mudah  dimanfaatkan  oleh  oknum  calon  dalam tindak  kecurangan  dan  masuknya  oknum  oligarki  yang  memanfaatkan  lemahnya peraturan  dan  susahnya  tindakan  hukum  dikarenakan  hanya  berfokus  pada  rasa tanggung jawab keselamatan petugas dan pemilih. Anggota Badan Pengawas Pemilu
Mochammad  Afifuddin  mengatakan,  beban  penyelenggara  Pilkada  2020  menjadi lebih berat dibanding gelaran pemilihan sebelumnya(Farisa, 2020b). Sebab, dengan terjadinya  pandemi  Covid-19,  penyelenggara  baik  Bawaslu  maupun  KPU  harus menerapkan  protokol  kesehatan  di  seluruh  tahapan.  Afif  mencontohkan,  ketika pilkada digelar di situasi normal, penyelenggara tidak perlu memikirkan penggunaan masker atau hand sanitizer. Sedangkan sekarang, dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih dari rumah ke rumah saja, pengawas harus memastikan petugas pemutakhiran data pemilih PPDP memakai masker dan rajin mencuci tangan. Belum lagi ketika hari pemungutan suara nanti. Pengawas harus memastikan petugas di TPS dan pemilih mengenakan masker sekaligus menerapkan jaga jarak. Bahkan, petugas  TPS  harus  melakukan  pengecekan  suhu  tubuh  pemilih  sebelum  masuk  ke TPS dan memastikan suhu tubuh mereka tidak lebih dari 37,3 derajat celcius. Meski begitu,  Afif  mengatakan  hal  itu  sudah  menjadi  kewajiban  penyelenggara.  Seluruh pihak  yang  terlibat  harus  bisa  memahami  bahwa  seluruh  tahapan  Pilkada  wajib dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Adapun beban psikologis, tekanan pada KPU dan Bawaslu nantinya akan dapat dilihat secara keseluruhan pasca Pilkada Serentak 2020 terlaksanakan (Farisa, 2020b).
Terlepas dari tugas dan tanggung jawab KPU dan Bawaslu, yang juga memiliki tanggung jawab berat adalah para tenaga kesehatan, menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia  (IDI)  Daeng  Mohammad  Faqih  dalam  webinar  yang  digelar  KNPI  secara daring (Aditya, 2020) menegaskan bahwa, tetap digelarnya Pilkada serentak 2020 di masa pandemi  Covid-19  mengandung  risiko  tinggi.  Jika  terjadi  lonjakan  pasien  Covid-19, maka  tenaga  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tak  bakal  memadai.  Daeng menegaskan bahwa, para tenaga kesehatan banyak yang khawatir bila tahapan Pilkada 2020  digelar  di  tengah  pandemi  terus  dilanjutkan,  karena  jika  terjadi  lonjakan  kasus Covid-19 saat pilkada maka bisa dipastikan tenaga kesehatan yang menanggung beban tersebut.  Daeng  lantas  meminta  agar  KPU  bisa  membuat  skenario  dan  simulasi  yang terukur agar tahapan Pilkada 2020 kedepannya bisa berjalan sesuai protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut bertujuan agar para tenaga kesehatan bisa yakin bahwa Pilkada bisa digelar dengan mematuhi protokol yang ketat, dan berharap agar pelbagai peraturan yang akan diatur oleh KPU untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020, tidak hanya sekedar formalitas dan berhenti di atas kertas semata.

## 2. Pilkada 2020 Wujud Konsistensi Demokrasi di Masa Pandemi Covid-19
Pilkada  di  Indonesia,  merupakan  kegiatan  demokratis  rutin  lima  tahunan  yang diselenggarakan dengan penuh perhatian dan prosesi prosedural untuk kemaslahatan hajat hidup orang banyak di berbagai daerah. Adapun prinsip dasar dari penyelenggaraannya adalah berdasarkan dengan konsensus bersama, dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah demokratis.  Masyarakat  berperan  sebagai  subjek  utama  untuk  menentukan  jatuhnya pilihan  pada  masing-masing  calon  pemimpin  dari  berbagai  latar  belakang.  Pilkada muncul sebagai salah satu perhelatan politik yang bergengsi dan memenuhi ruang ruang publik  dari  berbagai  elemen.  Makna  dari  Pilkada  sendiri,  sebenarnya  adalah  tentang bagaimana  muncul  satu  gerakan  bersama  dari  rakyat  melalui  cara  demokratis  dengan kesamaan tujuan. Tujuan tersebut berorientasi pada lahirnya sosok pemimpin baru yang diyakini memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengayomi masyarakat  secara  maksimal  melalui  pengelolaan  dan  kebijakan.  Kesejahteraan masyarakat  menjadi  prioritas  dan  indikator  utama  sejak  awal  prosesi  Pilkada  dihelat, sehingga melalui indikator tersebut akan terciptanya suatu ekspektasi yang didambakan oleh masyarakat (I. Akbar, 2017).
Masyarakat  yang  ada  di  tingkat  daerah,  secara  langsung  akan  terlibat  dengan pelaksanaan Pilkada. Karena tujuan dari Pilkada adalah untuk membangun kemandirian dalam  berpolitik,  sehingga  masyarakat  dituntut  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri selama  periode  lima  tahun  ke  depan  sesuai  dengan  asas  yang  berlaku.  Para  kandidat, adalah perantara bagi masyarakat untuk memulai harapan baru dan meneruskan langkah pembangunan yang sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Secara garis besar, pelaksanaan Pilkada adalah berdasarkan dengan kedaulatan masyarakat Indonesia di tiap daerah. Masyarakat memiliki kebebasan yang utuh dalam menentukan suara hak pilihnya tanpa  ada  intervensi  dari  pihak  manapun,  termasuk  para  pelaku  dan  elite  politik  yang memang berkepentingan praktis. Kepentingan bersama merupakan agenda bersama yang harus  disadari  dan  diupayakan  oleh  rakyat,  termasuk  dalam  melakukan  monitoring terhadap  segala  kebijakan  publik.  Kepastian  untuk  terciptanya  ruang  kebebasan  bagi rakyat  pada  ajang  Pilkada  haruslah  diperhatikan  secara  serius,  serta  dijamin keberadaannya  sehingga  mampu  untuk  mencerminkan  kualitas  partisipasi  yang  baik (Saputra & Wening, 2018).
Estafet  kepemimpinan  yang  ada  dalam  Pilkada,  merupakan  bagian  dari  prinsip otonom  dengan  turut  melibatkan  kehadiran  rakyat  sebagai  faktor  pendukung  utama.
Terciptanya  ajang  Pilkada  adalah  sangat  membutuhkan  modal  sumber  daya  manusia sebagai motor penggerak yang mumpuni dan mampu untuk mengisi kekosongan tampuk kepemimpinan  daerah.  Prinsip  yang  terkandung  dalam  Pilkada,  pada  dasarnya  lebih menekankan  pada  keadilan  sosial  tanpa  meruncingkan  perbedaan  sekecil  apapun (termasuk  bagi  individu  maupun  kelompok).  Maraknya  partai  politik  juga  semakin menambah dinamika Pilkada di Indonesia, karena tuntutan persaingan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kekalahan dan kemenangan secara angka, bukan lah hal yang mutlak untuk sekedar dijadikan pesta pora belaka. Namun, Pilkada juga sekaligus turut menyiratkan pesan bahwa tahun tahun berikutnya berpotensi untuk diwarnai dengan berbagai macam persaingan, dengan strategi masing masing para pelaku politik.
Adapun  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  2020  menuai  permasalahan  yang  cukup pelik, lantaran di tahun 2020 dunia sedang digemparkan dengan teror pandemi Covid-19 yang  telah  menelan  banyak  korban  jiwa  di  berbagai  belahan  dunia.  Sebagaimana pernyataan resmi dari WHO sebagai badan kesehatan dunia yang menetapkan pandemi Covid-19  sebagai  wabah  global,  serta  statusnya  masih  aktif  hingga  sekarang.  Pilkada 2020  setidaknya  melibatkan  sekitar  105  juta  penduduk,  di  270  daerah  dari  berbagai penjuru  yang  tentunya  rawan  dan  rentan  menjadi  sebab  musabab  penularan  Covid-19 (Oktaveri, 2020). Atas dasar kesehatan dan keselamatan rakyat akan ancaman penularan Covid-19, wajar sekiranya Pilkada 2020 menuai polemik di kalangan masyarakat, sebagai dukungan  tetap  harus  dilaksanakan  Pilkada  di  tengah  pandemi  atau  penolakan terlaksananya Pilkada sampai pandemi Covid-19 bener-benar mereda.
Selain penolakan terhadap Pilkada 2020 dikarenakan ketakutan  akan terjadinya kelaster baru penyebaran Covid-19, dukungan akan terlaksananya Pilkada 2020 juga terus dikampanyekan oleh beberapa pihak. Sebagaimana dukungan terhadap kesuksesan atas pelaksanaan  Pilkada  2020,  datang  dari  21  organisasi  gabungan.  Gabungan  organisasi tersebut  tergabung  dalam  Aliansi  Rakyat  Demokrasi  Jawa  Timur.  Pesan  yang  hendak disampaikan  kepada  seluruh  masyarakat  adalah,  untuk  tetap  berfikir  positif  dan  selalu menerapkan  protokol  kesehatan  dalam  menyambut  Pilkada  pada  9  Desember  nanti. Selain  itu,  Aliansi  gabungan  tersebut  juga  menganggap  bahwa  Pilkada  di  2020  ini merupakan suatu tantangan keberlangsungan Demokrasi Indonesia yang memang harus dihadapi dengan sikap bijaksana dan saling bahu membahu. Dukungan tersebut menuai beberapa poin, sesuai dengan hasil konferensi pers yang digelar adalah sebagai berikut (Kumparan, 2020).
a. Mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 demi terciptanya keberlangsungan  pergantian  pemimpin  di  daerah  yang  lahir  dari  sistem  demokrasi yang jauh dari praktik politik uang, kampanye hitam, politik identitas, berita hoaks dan kompetisi yang menghalalkan segala cara.
b. Mendukung  Pilkada  serentak  tanggal  9  Desember  2020  yang  jujur,  adil,  langsung, umum, bebas dan rahasia.
c. Mendukung  KPU  dalam  pelaksanaan  tahapan  demi  tahapan  Pilkada  2020  sesuai protokol kesehatan dengan menjaga jarak saat berinteraksi, melindungi diri dengan menggunakan  masker,  rajin  cuci  tangan  dengan  sabun  dan  menggunakan  hand sanitizer, atau jika diperlukan menyemprotkan desinfektan secara berkala.
d. Mendukung  pemerintah  daerah  dan  penyelenggara  Pilkada  agar  meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan risiko penularan Covid-19 di wilayah masing- masing.
e. Mengawal Penyusunan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas oleh pemerintah, DPR dan  KPU  untuk  tegas  dalam  menerapkan  aturan  meniadakan  kampanye  yang melibatkan orang banyak di daerah zona merah dan menggantinya dengan kampanye secara  virtual  atau  daring  melalui  video  conference.  Selain  itu,  untuk  zona  hijau, diatur kampanye secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan.
f. Mendukung  pemerintah  dan  penyelenggara  Pilkada  untuk  melakukan  sosialisasi secara  masif  ke  masyarakat  dan  Petugas  Penyelenggara  Pemilu  di  daerah  terkait prosedur  pelaksanaan  Pilkada  dan  protokol  kesehatan  yang  mengatur  jalannya pemilihan  sejak  sebelum,  saat  pelaksanaan  dan  sesudah  pemungutan  suara  Pilkada 2020.
g. Kami  menghimbau  dan  mengajak  kepada  seluruh  elemen  masyarakat  Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur, pegiat demokrasi, dan stakeholder terkait untuk menyukseskan  Pelaksanaan  Pilkada  Serentak  2020  yang  dijalankan  sesuai  aturan protokol kesehatan yang ketat.
h. Melihat  kondisi  terkini  dimana  Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  daerah  terbanyak kedua terpapar kasus positif penyebaran Covid-19 setelah DKI Jakarta, kami minta pemerintah  tegas  dalam  menerapkan  aturan  protokol  kesehatan  Pilkada  2020  dan masyarakat yang terlibat sebagai pemilih juga petugas penyelenggara Pilkada untuk disiplin  menjalankan  protokol  kesehatan  secara  ketat  untuk  menghindari  penularan Covid-19.
i. Kami,  pemuda  yang  bertanda  tangan  di  bawah  ini  berkomitmen  untuk  mengawal pelaksanaan  Pilkada  Serentak  2020  yang  berkualitas  demi  tegaknya  demokrasi, menjalankan protokol kesehatan agar terciptanya keselamatan bagi para pemilih dan Petugas Penyelenggara Pemilu.
Pernyataan  sikap  dan  dukungan  tersebut,  dibuat  untuk  menjadi  bahan,  dan pertimbangan  Pemerintah,  DPR,  KPU,  juga  Bawaslu  demi  tegaknya  kedaulatan demokrasi  yang  mampu  menjamin  kesehatan  dan  keselamatan  pemilih  juga  petugas penyelenggara Pilkada.  Atas  pernyataan dan dukungan tersebut  dapat dimaknai  bahwa Pilkada  Serentak  2020  adalah  jembatan  emas  untuk  Indonesia  dalam  memantapkan kehidupan  demokratis  yang  sejalan  dengan  upaya  penanganan  Covid-19  dan  dampak sosial ekonomi. Karena jalan demokrasi merupakan bentuk usaha untuk mencapai nilai- nilai Pancasila yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mekanisme memilih pemimpin baik di pusat maupun daerah berdasarkan sistem demokrasi yang tetap menjunjung nilai Pancasila itulah yang harus dikawal bukan ditolak (Fahlevi, 2020).
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian,  bahwa  perlu  adanya  adaptasi  kebiasaan  baru  di  bidang  politik,  dengan penerapan  kebiasaan  baru  dalam  sistem  Pilkada,  yang  harus  menyesuaikan  protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, agar Pilkada yang demokratis dan aman Covid-19 dapat  terwujud.  Untuk  itu,  dalam  rangka  menyiapkan  sebuah  kontestasi  politik,  baik sistem  pemerintahannya  ataupun  kontestasi  yang  holistik,  menyehatkan  dan menyegarkan opini publik, harus diwarnai kontestasi Pilkada dengan narasi positif penuh optimisme.  Jika  yang  diisi  konten-konten  hoaks,  menakut-nakuti  rakyat  dan memprovokasi untuk menolak Pilkada karena akan menjadi potensi kerumunan yang bisa menyebarkan Covid-19 lebih luas lagi, maka bangsa ini akan gagal dalam mengupgrade kehidupan  demokratisasinya.    Namun  jika  sebaliknya,  seluruh  elemen  masyarakat, bergotong  royong  menyukseskan  Pilkada  Serentak  2020,  dan  dijejali  dengan  konten- konten  serta  narasi  positif  tentang  sosialisasi  penanganan  Covid-19  dan  mengawal seluruh  proses  Pilkada  dari  potensi  kecurangan  dari  hal-hal  yang  bisa  menciderai demokrasi,  maka  dimugkinkan  menguatnya  pondasi  demokrasi  yang  dicita-citakan bersama (Fahlevi, 2020).

## 3. Pilkada 2020 di Masa Pandemi dan Menguatnya Politik Oligarki
Pilkada  Serentak  2020  telah  ditetapkan  untuk  dilaksanakan  meskipun  menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Pemerintah sama sekali tak berniat menunda penyelenggaraan  Pilkada  2020,  yang  direncanakan  akan  digelar  pada  Desember  nanti, kendati kasus Covid-19 tak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Juru Bicara Presiden Fadjroel  Rachman memastikan pada 21 September lalu, bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan,  penyelenggaraan  Pilkada  tidak  bisa  menunggu  pandemi  berakhir,  karena tidak  ada  satupun  negara  tahu  kapan  Covid-19  akan  berakhir.  Karenanya, penyelenggaraan  pilkada  harus  dengan  protokol  kesehatan  ketat  agar  aman  dan  tetap demokratis (Prabowo, 2020). Pada 21 September, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri),  KPU,  Bawaslu,  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP), juga menyepakati Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, tetapi segala kegiatan yang bertujuan mengumpulkan massa harus ditiadakan.
Keputusan  pemerintah,  legislatif,  dan  penyelenggara  Pemilu  tersebut  bertolak belakang dengan penilaian banyak ahli kesehatan yang menyatakan banyaknya peluang penularan  Covid-19  dalam  tiap  tahapan  pilkada.  Atas  pertimbangan  kesehatan,  dua organisasi  Islam  terbesar  di  Indonesia  NU  dan  Muhammadiyah  sama-sama  mendesak pemerintah menunda Pilkada dan lebih mementingkan keselamatan ratusan juta warga. Sikap  serupa  disampaikan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Beberapa  organisasi  yang terkait  di  ranah  kepemiluan  pun  mendesak  penundaan  Pilkada  2020,  misalnya Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem)  dan  Konstitusi  dan  Demokrasi (Kode). Bahkan, guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mendeklarasikan diri  sebagai  golongan  putih  (golput)  jika  Pilkada  2020  tetap  diselenggarakan,  sebagai bentuk solidaritas kepada seluruh warga dan tenaga kesehatan yang terdampak dan terus berjuang melawan pandemi Covid-19 (Prabowo, 2020).
Penyelenggaraan  Pilkada  2020  tampaknya  tidak  membuat  gentar  pemerintah sejengkal pun meski beberapa pihak yang sangat terkait dengan Pilkada terjangkit Covid- 19. Seperti Ketua KPU RI dan beberapa komisioner lain, 96 petugas Bawaslu di Boyolali, dan 60 bakal calon kepala daerah. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga terjangkit Corona yang kasusnya sempat ditutup-tutupi oleh Istana. Penolakan-penolakan terhadap  terlaksananya  Pilkada  2020  tersebut,  pada  akhirnya  memunculkan  banyak kecurigaan  di  tengah  masyarakat,  kenapa  pemerintah,  legislatif,  dan  penyelenggara Pemilu  masih  tetap  ngotot  menjalankan  Pilkada.  Terlepas  dari  dugaan  dan  pendapat
menguatnya  Demokrasi  jika  Pilkada  2020  tetap  diselenggarakan,  serta  berbagai pertimbangan dan alasan pemerintah, legislatif dan penyelenggara pemilu. Memunculkan banyak kecurigaan yang berkembang di tengah masyarakat, kepentingan apakah di balik Pilkada  2020,  hingga  pemerintah  dan  penyelenggara  Pemilu  rela  menanggung  beban tanggung jawab berat pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Kecurigaan atas tetap diselenggarakannya Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid- 19 pada akhirnya berujung pada kecurigaan Pilkada 2020 yang sangat rentan ditunggangi politik oligarki. Mengacu pada oligarki menurut Winters (2011:8), adalah pelaku yang menguasai  dan  mengendalikan  konsentrasi  besar  sumber  daya  material  yang  bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya, menurut Winters oligarki adalah aktor-aktor yang sangat berkuasa karena kekuasaan. Gejala masuknya oligarki dalam pilkada sudah lama ditengarai adanya, hal tersebut  terkonfirmasi  dari  gencarnya  wacana  money  politic  yang  telah  menginfeksi proses penentuan calon dan kampanye, apalagi ruang Pilkada 2020 yang terbatas akibat situasi pandemi, menjadikan sirkulasi politik Pilkada lebih tertutup dan mudah menjadi tempat  negosiasi  tanpa  terawasi  oleh  masyarakat  dan  petugas  Bawaslu.  Sebagaimana kecurigaan tersebut datang dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai  bahwa  oligarki  berpotensi  menguat  dalam  perhelatan  Pilkada  2020.  Direktur Eksekutif  Perludem  Titi  Anggraini  mengatakan,  ada  beberapa  faktor  yang  mendasari penilaian potensi peningkatan oligarki dalam Pilkada 2020(Bayu, 2020).
a. Pilkada  di  tengah  pandemi  Covid-19  tidak  transparan.  Pencalonan  kepala  daerah semakin  elitis  dan  tertutup,  terindikasi  memanfaatkan  situasi  Pilkada  yang  terbatas akibat pandemi Covid-19, kasak kusuk negosiasi yang lepas dari pandangan publik. Pada  masa  pandemi  publik  diminta  menjaga  jarak,  untuk  meminimalisir  penularan Covid-19, akan tetapi aktivitas partai semakin jauh dari prosedur demokratis. Partai politik  terjebak  dalam  situasi  politik  yang  cenderung  pragmatis,  yang  menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi dan  bernegosiasi.  Fenomena  tersebut  yang  kemudian  mendorong  partai  politik berebut  suara  dengan  menawarkan  pertimbangan  rasional  yang  bersifat  jangka pendek.  Pragmatisme  partai  politik  dapat  diamati  dari  pola  koalisi  yang  dibentuk dalam mengajukan pasangan kandidat dalam pilkada meskipun partai-partai tersebut secara ideologis sering dipandang sangat berbeda satu sama lain(Haris, 2006). Situasi politik  tersebut  menunjukkan  bahwa  partai-partai  politik  memanfaatkan  segala
sumber  daya  yang  dimiliki  dan  saling  berkoalisi  untuk  memenangkan  Pilkada. Pelaksanaan  Pilkada  2020  dalam  situasi  pandemi  Covid-19  sangat  dimungkinkan terjadinya situasi politik yang pragmatis tersebut. Sebagaimana contoh yang tampak, tiba-tiba  masyarakat  sudah  disuguhi  nama-nama  calon  tanpa  mengetahui  latar belakang  sosial,  prestasi  dan  kontribusi  pembangunan  suatu  daerah  dari  beberapa calon tersebut. Menurut Titi (Miharjo, 2020)beberapa calon ada yang masih menjabat sebagai Sekda dan yang berstatus menjadi TNI atau Polri, tetapi sudah diumumkan akan  dicalonkan  oleh  beberapa  partai  tertentu.  Sementara,  publik  tidak  memiliki posisi tawar apapun saat proses pencalonan berlangsung di internal partai. Terdapat 224  petahana  yang  akan  maju  kembali,  sebagian  maju  sebagai  calon  tunggal,  dan terindikasi melakukan politisasi bantuan sosial dalam penanganan Covid-19.
b. Keberadaan  calon  tunggal  juga  dinilai  menjadi  faktor  menguatnya  oligarki  dalam Pilkada  2020.  Peneliti  Centre  for  Strategic  and  International  Studies  (CSIS)  Arya Fernandes menyebut, salah satu penyebab munculnya calon kepala daerah tunggal di Pilkada  adalah  kuatnya  petahana.  Terbukti  dari  banyaknya  petahana  yang  kini berpotensi  jadi  calon  tunggal  di  gelaran  Pilkada  2020.  Arya  menyebutkan,  dari  23 calon  petahana,  sebanyak  10  diantaranya  merupakan  petahana  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  yang  kembali  berpasangan.  Sementara  13  petahana  lain merupakan  petahana  kepala  daerah,  atau  wakil  kepala  daerah  yang  kembali mencalonkan diri namun tak kembali berpasangan. Selain faktor kuatnya petahana, menurut  Arya,  munculnya  calon  tunggal  juga  disebabkan  karena  tingginya  biaya politik.  Dalam  situasi  pandemi  Covid-19,  biaya  politik  kian  mahal  karena  adanya berbagai  pembatasan,  kandidat  yang  tak  populer  akan  berulang  kali  berpikir  untuk mencalonkan  diri.  Berikutnya  yang  menyebabkan  munculnya  calon  tunggal  yaitu kuatnya  massa  pendukung  partai  politik  di  suatu  daerah.  Sejumlah  daerah  yang didapati  bakal  calon  tunggal  seperti  Kebumen,  Wonosobo,  Boyolali,  Semarang, Grobogan,  Badung,  Ngawi,  hingga  Kediri  memiliki  basis  massa  suatu  partai  yang sangat kuat (Farisa, 2020c). Pilkada yang merupakan salah satu bentuk suatu daerah yang  telah  menerapkan  sistem  demokrasi  dengan  paling  sedikit  diikuti  oleh  dua pasangan calon. Apabila suatu daerah hanya mampu mengusung satu pasangan calon atau calon tunggal dalam kontestasi pilkada, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut  dapat  menghilangkan  kompetisi  Pilkada  yang  demokratis.  Pilkada  yang seharusnya menggambarkan partisipasi politik rakyat lokal, justru membuat tingkat
partisipasi  yang  menurun  karena  masyarakat  tidak  disodorkan  alternatif  dalam memilih calon kepala daerah. Fenomena calon tunggal jelas menunjukkan ketiadaan kompetisi sebab hanya ada satu pasangan calon yang dipilih dengan cara setuju atau tidak setuju. Fenomena calon tunggal tersebut telah menunjukkan bahwa partai politik sebagai alat rekrutmen politik tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Selain itu dengan adanya calon tunggal menimbulkan kejanggalan dalam proses rekrutmen yang cenderung ada sikap manipulasi dan kecurangan.
c. Gejala  politik  dinasti  menguat  dalam  Pilkada  2020.  Persoalan  tersebut  dapat tergambarkan  dari  banyaknya  kerabat  dari  lingkar  Istana  yang  maju  di  Pilkada 2020.Sebagaimana, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bakal bertarung dalam Pilkada Solo 2020. Putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah yang akan melaju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan. Kemudian, anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yakni Hanindito Himawan Pramono yang maju di Pilkada Kediri 2020, dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Saraswati  Djojohadikusumo  yang  akan  melaju  sebagai  calon  wakil  Wali  Kota Tangerang  Selatan.  Menurut  (Nurmansyah,  2016),  apabila  politik  dinasti berkelanjutan,  akan  muncul  banyak  dampak  negatif.  Pertama,  menjadikan  partai sebagai  mesin  politik  semata  yang  pada  gilirannya  menyumbat  fungsi  ideal  partai sehingga tak ada target  lain kecuali kekuasaan.  Dalam posisi  ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini  kemudian  muncul  calon  instan  dari  kalangan  selebriti,  pengusaha,  darah  hijau atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal  dan  berkualitas.  Sirkulasi  kekuasaan  hanya  berputar  di  lingkungan  elit  dan pengusaha  semata  sehingga  sangat  potensial  terjadinya  negosiasi  dan  penyusunan konspirasi  kepentingan  dalam  menjalankan  tugas  kenegaraan.  Ketiga,  sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih  clean  and  good  governance.  Fungsi  kontrol  kekuasaan  melemah  dan  tidak berjalan  efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme sangat besar.
d. Penggunaan media digital bakal semakin marak saat Pilkada 2020 bisa menguatkan potensi oligarki. Pasalnya, media digital bisa mendorong hegemoni politik identitas, dan politisasi SARA ketika Pilkada 2020 berlangsung. Politik identitas di Indonesia
cenderung bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Dalam konteks offline, praktik  politik  identitas  hanya  menyebar  pada  sekelompok  massa  yang  hadir, sedangkan dalam konteks online, praktik politik identitas mempunyai jangkauan yang lebih  luas.  Tingginya  penggunaan  media  sosial  di  masyarakat,  berpeluang  menjadi sarana bagi aktor-aktor politik untuk mendulang suara masyarakat. Di samping itu, hal ini juga didukung oleh kondisi negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  mereka.  Dalam konteks  tersebut,  media  sosial  juga  dapat  menjadi  sarana  pembentuk  opini  publik (Syahputra, 2017).
e. Media sosial terdiri dari bangunan informasi yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi yang memiliki nilai individual, tetapi mencerminkan nilai kebersamaan, konten yang diambil dari bentuk pesan digital pribadi, gagasan, serta berita  yang  menjadi  produk  budaya  seseorang,  organisasi,  atau  industri  yang memproduksi  dan  mengkonsumsi  alat  tersebut  beserta  isinya  (Howard  &  Parks, 2012).  Masyarakat  bebas  menyampaikan  aspirasi  mereka  dalam  bentuk  dukungan, ujaran  kebencian,  bahkan  melangsungkan  praktik  politik  identitas  dalam  jejaring media  sosial.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Susanto,  2017)menyebutkan  bahwa media  sosial  merupakan  pendukung  jaringan  komunikasi  politik  dalam  demokrasi bernegara. Akan tetapi keterbukaan media sosial sering mengakibatkan konflik antar kelompok  politik  yang  disebabkan  oleh  berlimpahnya  informasi  dan  pemberitaan yang  bermuatan  saling  mengkritik,  prasangka  berlebihan,  sektarian,  dan komunalisme.  Pada  konteks  Pilkada  2020  sangat  memungkinkan  terjadinya pendominasian wacana  yang bergulir di  media sosial, melalui etnisitas, agama dan ideologi politik, untuk melancarkan aksi dukungan kepada salah satu calon. Sehingga menjadikan  masyarakat  yang  kurang  cerdas  menggunakan  media  sosial  mudah mempercayai  dan  ikut  serta  dalam  penyebaran  wacana  politik  identitas  yang berdampak pada sarkasme demi kemenangan calon yang didukungnya.
Kecurigaan terhadap praktik oligarki dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang telah disebutkan, sekiranya sangat memungkinkan merusak tatanan Demokrasi Indonesia yang selama ini berusaha untuk diperbaiki. Pengamat politik dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  Banjarmasin,  Muhammad  Uhaib  As'ad  menilai,  oligarki  dapat  membuat tingkat korupsi di Indonesia menjadi semakin tinggi. Karena, pencalonan kepala daerah dalam oligarki biasanya  diikuti oleh kepentingan ekonomi, yang berujung pada politik
transaksional antara politisi dan pengusaha, saling berbagi keuntungan. Sementara, Wakil Ketua  Komnas  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Hairansyah  menilai,  oligarki  berpotensi menimbulkan  sejumlah  pelanggaran  HAM.  Pernyataan  ini  merujuk  pada  banyaknya laporan kasus pelanggaran HAM, yang ternyata berpangkal kepada persoalan oligarki di daerah.  Terbukti  kasus-kasus  konflik  agraria,  sumber  daya  alam,  lingkungan  hidup, konflik-konflik masyarakat adat, kelompok rentan, perburuhan, dan sektor tenaga kerja banyak melaporkan kepala daerah sebagai bagian dari pihak eksploitasi tersebut.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari polemik Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19, terlepas dari pro dan kontara atas terselenggaranya Pilkada 2020, keduanya sama-sama bersimpati atas perkembangan demokrasi dan terciptanya kedaulatan rakyat  Indonesia yang sah secara konstitusional. Polemik yang dimaksud dalam pembahasan, di antaranya Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19, telah ditetapkan melalui keputusan Perppu No. 2 Tahun 2020, ketetapan akan terselenggaranya Pilkada pada 9 Desember 2020 menjadi tanggung jawab berat bagi KPU. Karenanya KPU perlu benar-benar memikirkan, mempertimbangkan dan mengatur serangkaian proyeksi Pilkada 2020 di tengah Pandemi dengan memperhatikan regulasi,  anggaran  dana,  implementasi  teknis,  infrastruktur  dan  beban  psikologis, menyesuaikan dengan kondisi protokoler kesehatan Covid-19. Selain proyeksi Pilkada di tengah pandemi yang perlu banyak merevisi peraturan, struktur dan dasar hukum, Pilkada 2020  juga  menuai  polemik  di  kalangan  masyarakat.  Dukungan  terhadap  pelaksanaan Pilkada  2020  dimaksudkan  sebagai  tantangan  keberlangsungan  demokrasi,  sementara penolakan  terhadap  Pilkada  2020  dikarenakan  ketakutan  akan  terjadinya  klaster  baru penyebaran Covid-19 dan berujung pada dugaan terhadap semakin menguatnya politik oligarki.
Dukungan akan terlaksananya Pilkada 2020 terus dikampanyekan oleh beberapa pihak. Dukungan tersebut datang dari 21 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi  Jawa  Timur.  Pesan  yang  disampaikan  kepada  seluruh  masyarakat  adalah, untuk tetap berfikir positif dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menyambut Pilkada pada 9 Desember nanti. Aliansi gabungan tersebut menganggap bahwa Pilkada di 2020 merupakan suatu tantangan keberlangsungan Demokrasi Indonesia yang memang harus dihadapi dengan sikap bijaksana dan saling bahu membahu. Pernyataan sikap dan dukungan tersebut, dibuat demi tegaknya kedaulatan demokrasi dan jembatan emas untuk
Indonesia  dalam  memantapkan  kehidupan  demokratis  yang  sejalan  dengan  upaya penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi. Karena jalan demokrasi merupakan bentuk usaha untuk mencapai nilai-nilai Pancasila yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Terlepas  dari  dukungan  terhadap  pelaksanaan  Pilkada  2020  di  masa  pandemi dalam  memantapkan  kehidupan  demokratis  yang  sejalan  dengan  upaya  penanganan Covid-19 dan pemulihan dampak sosial ekonomi. Penolakan atas Pilkada 2020 semakin marak  karena  dugaan  adanya  politik  oligarki,  disinyalir  Pilkada  2020  sangat  rentan ditunggangi  politik  oligarki.  Faktor  yang  mendasari  penilaian  potensi  peningkatan oligarki dalam Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19 adalah pencalonan kepala daerah semakin elitis dan tertutup, terindikasi memanfaatkan situasi Pilkada yang terbatas akibat Pandemi Covid-19, kasak kusuk negosiasi yang lepas dari pandangan publik. Kemudian, keberadaan  calon  tunggal  juga  dinilai  menjadi  faktor  menguatnya  oligarki  dan  gejala politik  dinasti  menguat  dalam  Pilkada  2020.  Serta  penggunaan  media  digital  semakin marak  saat  Pilkada  2020  dapat  memperkuat  potensi  oligarki.  Pasalnya,  media  digital sangat  mudah  digunakan  sebagai  alat  hegemoni  politik  identitas.  Kecurigaan  terhadap praktik oligarki tersebut menuai ketakutan karena berdampak pada meningkatnya tindak korupsi  di  Indonesia,  dan  berpotensi  menimbulkan  sejumlah  pelanggaran  HAM  di berbagai daerah.

## Daftar Pustaka
Aditya, D. (2020, September 24). Pilkada Serentak 2020 Beban Berat Bagi Tenaga Kesehatan, IDI Minta Pelanggar Disanksi Berat - Galamedia News. https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35768783/pilkada-serentak-2020- beban-berat-bagi-tenaga-kesehatan-idi-minta-pelanggar-disanksi-berat
Akbar, C. (2020). Sri Mulyani: Ada Protokol Kesehatan, Anggaran Pilkada 2020 Naik Jadi Rp 20,46 T - Bisnis Tempo.co. 1.
Akbar, I. (2017). Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. CosmoGov, 2(1), 95. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852 Bagoes, I. M. (2015). Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial. In Pustaka Belajar (Vol. 2004, Issue 2004). Universitas Negeri Malang. https://doi.org/2004 Bayu, D. (2020, July 29). Oligarki Diramal Bakal Menguat dalam Pilkada 2020 –
Nasional,Katadata.co.id.
https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f2185c360492/oligarki-diramal- bakal-menguat-dalam-pilkada-2020
Fahlevi, R. (2020). Pilkada 2020 yang Demokratis dan Aman COVID-19 – Kompasiana.com.
https://www.kompasiana.com/katapublik/5f4b42ffd541df344627f312/pilkada- 2020-yang-demokratis-dan-aman-covid-19
Fanani, F. (2020). Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia.
Merdeka.Com,  [Online],  dari: https://m.merdeka.com/peristiwa/data-terkini- jumlah- korban-virus-corona-di-indonesia.html
Farisa, F. (2020a, June 5). Pilkada Saat Pandemi, Bawaslu Minta Anggaran dan Logistik
Tepat Waktu Halaman all - Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/06/05/10153211/pilkada-saat-pandemi- bawaslu-minta-anggaran-dan-logistik-tepat-waktu?page=all Farisa, F. (2020b, July 24). Pilkada 2020 Wajib Protokol Kesehatan, Bawaslu: Beban Bertambah Halaman all - Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/07/24/18580521/pilkada-2020-wajib- protokol-kesehatan-bawaslu-beban-bertambah?page=all Farisa, F. (2020c, September 10). Peneliti Sebut Fenomena Calon Tunggal di Pilkada 2020 Dampak Pandemi Halaman all - Kompas.com.
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/10/08484961/peneliti-sebut- fenomena-calon-tunggal-di-pilkada-2020-dampak-pandemi?page=all
Hadi, S. (1995). Metodologi Research Jilid 3 Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi :  Untuk  Penulisan  Paper,  Skripsi,  Thesis  dan  Disertasi  |  Perpustakaan  Badan
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. http://elibrary.dephub.go.id/opac/detail-opac?id=3394 Hambali. (2020, September 28). Catat! Ini 4 Tahapan Pilkada Serentak 2020 di 270 Daerah : Okezone Nasional.
https://nasional.okezone.com/read/2020/09/28/337/2284716/catat-ini-4-tahapan- pilkada-serentak-2020-di-270-daerah
Haris, S. (2006). Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada Langsung 2005. Analisis Proses Dan Hasil Pilkada Langsung 2005, 32, 47–68. Howard, P. N., & Parks, M. R. (2012). Social Media and Political Change: Capacity,
Constraint, and Consequence. In Journal of Communication (Vol. 62, Issue 2, pp. 359– 362). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01626.x Kamil, I. (2020, September 22). KPU Tingkatkan SDM, Infrastruktur, dan Kerja Sama
Jelang Pilkada 2020 Halaman all - Kompas.com.
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/22545831/kpu-tingkatkan-sdm- infrastruktur-dan-kerja-sama-jelang-pilkada-2020?page=all
Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan  Kepala  Daerah  di  Masa  Pandemi  Covid-19.  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, 2(2), 188–204. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205 Kholis, N. (2020, September 16). Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan  Publik. Www.Politik.Lipi.Go.Id .  http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom- 2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan- kesehatan-publik
Kumparan. (2020). PERNYATAAN SIKAP ALIANSI RAKYAT DEMOKRASI JAWA TIMUR  2020. https://kumparan.com/banyuwangi_connect/pernyataan-sikap- aliansi- rakyat-demokrasi-jawa-timur-2020-1tddqd8Gw5A
Medistiara, Y. (2020). Pilkada 2020 di Tengah COVID, KPU Pastikan Draf PKPU Sesuai Protokol  Kesehatan. https://news.detik.com/berita/d-5048249/pilkada-2020- di-tengah- covid-kpu-pastikan-draf-pkpu-sesuai-protokol- kesehatan?fa=detik.callback&code=x6APXXWahEimMPHTnpsdbNOMeFaJT m
Miharjo, A. (2020, July 29). Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19.
Manadopots.  Jawapos.Com. https://www.alinea.id/pemilu/pilkada-di- tengah-pandemi- covid-19-semakin-tidak-transparan-b1ZQ49wdg
Muhtadi, B. (2019). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik, 10(1), 41–58. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/217
Nugraheny, D. (2020). KPU Sebut Kewenangannya Terbatas untuk Atur Kerumunan Saat Pendaftaran
Peserta Pilkada Halaman all - Kompas.com. 1. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/17232151/kpu-sebut- kewenangannya-terbatas-untuk-atur-kerumunan-saat-pendaftaran?page=all
Nurmansyah, Y. (2016, May 25). KEKUASAN DINASTI POLITIK - Bawaslu Babel. https://babel.bawaslu.go.id/kekuasan-dinasti-politik/
Oktaveri, J. (2020, July 24). Khawatir Dampak Pandemi Covid-19, DPD Tolak Pilkada 9 Desember - Kabar24 Bisnis.com.
https://kabar24.bisnis.com/read/20200824/15/1282517/khawatir-dampak- pandemi-covid-19-dpd-tolak-pilkada-9-desember
Parahita, G. D. (2020). Lima Dimensi Jurnalisme Krisis COVID-19. In Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal (pp. 321–341).
Prabowo, H. (2020). Politik Dinasti & Watak Oligarki Bikin Pilkada 2020 Tak Ditunda? -  Tirto.ID. https://tirto.id/politik-dinasti-watak-oligarki-bikin-pilkada-2020- tak-ditunda- f4Zt
Saputra, I., & Wening, N. (2018). Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak. 5(1), 141–162. https://doi.org/10.31227/osf.io/sbwe7
Sari,  H.  P.  (2020).  KPU:  60  Calon  Kepala  Daerah  Terpapar  Covid-19.
Www.Kompas.Com.
https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/10/15313681/kpu-60-calon- kepala-daerah-terpapar-covid-19
Srijanti. (2008). Etika Berwarga Negara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan  Tinggi.  In  ,Pendidikan  kewarganegaraan  untuk  mahasiswa  /  Srijanti,  A.
Rahman HI, Purwanto SK (Vol. 2009, Issue 2009). Universitas Negeri Malang. https://doi.org/2009
Suryarandika, R. (n.d.). Pilkada Lanjut, Pemerintah Harus Tanggung Jawab Penuh |
Republika Online. Retrieved December 18, 2020, from
https://republika.co.id/berita/qh3elj328/pilkada-lanjut-pemerintah-harus- tanggung-jawab-penuh
Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. Jurnal ASPIKOM, 3(3), 379. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123
Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif
Netizen Indonesia. Jurnal ASPIKOM, 3(3), 457.
https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141
Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19. Jurnal Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning,  4(2),
223–239. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.110
Wibisono, G. (2020, September 17). Pilkada Serentak 2020, Qodari Sarankan Jokowi
Segera Terbitkan Perppu. https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/09/2020/pilkada-serentak-2020-
qodari-sarankan-jokowi-segera-terbitkan-perppu/
Winarto, B. (2007). Globalisasi & krisis demokrasi/Budi Winarno ; Penyunting,
Arisatya Yogaswara | Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara. https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show_detail&id=5216
Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarki. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.