## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.22 26 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan
1 Sukendar, 2 Aris Prio Agus Santoso, 3 Raden Ade Rifai, 4 Risma Dewi Hermawan
1,3 STIH Pelopor Bangsa Depok, 2,4 Universitas Duta Bangsa Surakarta Article Info Abstrak Article history: Article Reseived : 18 July 2021 Publication: 20 July 2021 Pemerintah telah menerapkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat  (PPKM)  Darurat  yang  berdampak  pada  sektor  perdagangan,  salah satunya  adalah  pelaku  UMKM.  Pelaku  UMKM  selain  mengalami  penurunan omset  juga  memperoleh  sanksi  pidana  denda  di  tengah  PPKM  darurat  ini  oleh pemerintah setempat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebebasan  berdagang  di  tengah  PPKM  darurat  ditinjau  dari  sudut  pandang sosiological  jurisprudence  dan  keadilan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  pengumpulan data  sekunder.  Pengambilan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi pustaka.  Hasil  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Dari  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara  konsep sociological  jurisprudence ,  berdagang  di tengah PPKM darurat  merupakan hak  masyarakat yang  menjadi realitas publik yang  harusnya  tetap  dipantau  dan  dikontrol  tanpa  penjatuhan  sanksi  denda meskipun  asas Salus  Populi  Suprema  Lex  Esto menjadi  landasan  dalam implementasi  sanksi  tersebut.  Akan  tetapi,  paling tidak  cita  hukum  harus  tetap dipertimbangkan  demi  merubah  nilai  sosial  dalam  masyarakat  tersebut.  Secara konsep keadilan, berdagang di tengah PPKM darurat merupakan hak setiap orang untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupanya  yang  telah  dirumuskan  oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Ini menegaskan bahwa Pemerintah tetap harus memperhatikan suatu keadilan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial,  yang tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Kata Kunci: Kebebasan Berdagang, Sosiological Jurisprudence,
Keadilan Article Info Abstract Article history: Article Reseived : 18 July 2021 Publication: 20 July 2021 The government has implemented a Policy for the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities that have an impact on the trade sector, one of  which  is  micro,  small  and  medium  enterprises.  These  business  actors,  in addition to experiencing a decrease in turnover, also received criminal sanctions in the midst of the imposition of this emergency Community Activity Restriction by  the  local  government.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  how freedom  of  trade  in  the  midst  of  the  Imposition  of  Restrictions  on  Emergency Community  Activities  is  viewed  from  the  point  of  view  of  sociological jurisprudence and justice. The approach method used in this study is a normative juridical  approach,  with  secondary  data  collection.  Data  collection  in  this research is by literature study. The results obtained were analyzed qualitatively. From the results of the study, it shows that in sociological jurisprudence, trading in the midst of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities is a community right that becomes a public reality that should still be monitored and controlled without imposing fines even though the Salus Populi Suprema Lex Esto  principle is the basis for implementing these sanctions. However, at  least the legal ideals must still be considered in order to change social values  in the community.  In  the  concept  of  justice,  trading  in  the  midst  of  the Imposition  of Restrictions  on  Emergency  Community  Activities  is  the  right  of  everyone  to defend their life and life which has been formulated by law in the form of rights and obligations. This emphasizes that the Government must still pay attention to justice  by  considering  economic  and  social  factors,  which  of  course  must  be relevant to public order where a scale of justice is recognized.

## Keyword
freedom  of  trade,  sociological jurisprudence, justice.
Corresponding Author:

## Sukendar
STIH Pelopor Bangsa Depok Email: sukendarlaw@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
World Health Organization (WHO) telah menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)  sebagai  pandemi  global  pada  Rabu,  11  Maret  2020.  Penetapan  tersebut  didasarkan  pada sebaran  118  ribu  kasus  yang  menjangkiti  di  114  negara.  Sebelumnya  COVID-19  pertama  kali terdeteksi di kota Wuhan, RRT pada akhir desember 2019, dan kemudian menjadi wabah di januari 2020.  Gejala  dari  COVID-19  ini,  sangat  mirip  dengan  gejala  flu  disertai  dengan  pneumonia (radang  paru),  yang  mengakibatkan  pasien  menjadi  sesak  (sulit  bernafas).  Hal  inilah  yang menyebabkan meningkatnya angka kematian akibat virus ini.
Data dari Jhons Hopkins School merilis lebih dari 3.754.650 kasus postif COVID-19 secara global dengan 1.246.184 kasus dinyatakan pulih dari virus dan 263.861 kasus meninggal dunia1. Di  Indonesia  kasus  positif  telah  mencapai  12.438  kasus  positif  dengan  2.317  kasus  dinyatakan sembuh dan 895 kasus dinyatakan meninggal dunia.
Presiden RI Joko Widodo, juga telah mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia. Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  RI,  salah  satunya  dengan  membentuk  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19  yang  disahkan  melalui  Keputusan  Presiden  RI  No.7 Tahun  2020,  yang  kemudian  diperbaharui  melalui  Keputusan  Presiden  RI  No.9  Tahun  2020. Adapun tujuan dari Gugus Tugas ini adalah meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, meningkatkan  sinergi  antar  kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah,  antisipasi  eskalasi peyebaran dan meningkatkan kesiapan, kemampuan dalam mencegah, emndetesi dan merespon COVID-19.
Hingga  18 Juni  2021,  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  melaporkan 1.963.266 orang terkonfirmasi  positif COVID-19  dan  ada 54.043 kematian (CFR:2,8%)  terkait  COVID-19  yang dilaporkan  dan  1.779.127 pasien  telah  sembuh dari  penyakit  tersebut.  Akibat  hal  ini,  Presiden Joko  Widodo  mengumumkan  penerapan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  Darurat  yang  berlaku  mulai  3-20  Juli  2021.  PPKM  Darurat  ini  meliputi  pembatasan- pembatasan  aktivitas  masyarakat  yang  lebih  ketat  daripada  yang  selama  ini  sudah  berlaku. Kebijakan yang diberlakukan selama dua pekan dan menyasar kabupaten/kota di Jawa dan Bali tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus  meningkat  dalam  beberapa  waktu  terakhir.  Akibat  kebijakan  tersebut,  pihak  yang  paling terdampak adalah para pelaku UMKM. Pelaku UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang mengalami penurunan omset selama masa pandemi ini.
Salah  satu  kebijakan  tersebut  yang  membahas  tentang  UMKM  adalah  bahwa  dalam pelaksanaan  kegiatan  makan/minum  ditempat  umum  (warung  makan,  rumah  makan,  kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada  pusat  perbelanjaan/mall  hanya  menerima delivery/take  away dan  tidak  menerima  makan ditempat (dine-in). Meskipun  demikian,  masih  tetap  saja  antara  pedagang  dan  konsumen  tidak mematuhi kebijakan tersebut sehingga tidak jarang ditemukan penertiban oleh para TNI, Polri, dan Satpol PP di masyarakat yang masih nekat melanggar.
Dikutip  dari  berita  Media  Indonesia.com,  Tanggal  09  Juli  2021,  telah  diberitakan  bahwa Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Tasikmalaya, Jawa Barat, kembali menggelar sidang tatap muka bagi  pelanggar  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PPKM)  darurat.  Dalam  sidang tindak piidana ringang (tipiring) tersebut, dilakukan di halaman dekat taman Kota Tasikmalaya, menghadirkan  tiga  penjual  kopi  kafe,  pedagang  bakso,  dan  pabrik  ekspor  pengolahan  kayu  PT Bina Kayone Lestari (BKL). Sidang pelanggaran PPKM darurat langsung dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya Moch Martin Helmi dan didampingi Panitera Ade  Sajidin.  Hakim  memvonis  tiga  pemilik  kafe  dan  penjual  bakso  masing-masing  harus
membayar denda Rp5 juta subsider kurungan 4 hari. Sedangkan pabrik ekspor pengolahan kayu bernama PT Bina Kayone Lestari (BKL) didenda Rp 6 juta subsider kurungan 5 bulan penjara.
Beberapa  kalangan  menilai  sanksi  tersebut  terlalu  memberatkan.  Menteri  Dalam  Negeri (Mendagri)  Tito  Karnavian  mengatakan  bahwa  hal  tersebut  sangat  tergantung  dari  pemerintah daerah  yang  menetapkan  bentuk  sanksinya.  Tito  menjelaskan  bahwa  sebanarnya  pemerintah daerah  dapat  mengeluarkan  peraturan  terkait  PPKM  darurat,  akan  tetapi  dalam  Perda  tersebut sanksinya  tidak  boleh  pidana  sehingga  hanya  berlaku  sanksi  sosial  misalnya,  kerja  sosial, kemudian juga  sanksi  administrasi  misalnya  penutupan  tempat  hiburan,  tempat  usaha  dan  lain- lain.
Mengacu  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  Tito Karnavian, seharusnya pada kasus pelaku UMKM di Tasikmalaya di atas, tidak perlu diberikan sanksi pidana berupa denda karena dinilai sangat memberatkan. Sehingga dalam hal ini, terjadi polemik  antara  peraturan  dengan  implementasi  dilapangan.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2021  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, di mana dalam intruksi ini tidak dijelaskan pemberlakuan sanksi berupa pidana bagi para pelanggarnya.

## 1.1.Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:
1. Bagaimana  kebebasan  berdagang  di  tengah  PPKM  darurat  ditinjau  dari  sudut  pandang sosiological jurisprudence.
2. Bagaimana kebebasan berdagang di tengah PPKM darurat ditinjau dari konsep keadilan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1.Kebebasan
Kebebasan  secara  umum  dimasukan  dalam  konsep  dari  filosofi  politik  dan  mengenali kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.
Kebebasan  adalah  esensi  manusia,  biasanya  manusia  yang  bebas  selalu  menciptakan dirinya. Manusia yang bebas dapat mengatur, memilih dan dapat memberi makna pada realitas. Bagi  manusia,  eksistensi  memiliki  makna  keterbukaan,  berbeda  dengan  benda  lain  yang keberadaannya sekaligus esensinya.
Menurut  Sartre  manusia  secara  individual  mempunyai  kebebasan  untuk  mencipta  dan memeberi makna kepada keberadaannya dengan merealisasikan kemungkinan-kemungkinan yang ada dengan merancang dirinya sendiri. Namun, ia tidak bisa sendirian, atau tidak bisa dilakukan perseorangan saja, tetapi harus berlangsung dalam konteks intersubyektivitas, yaitu bersama dengan yang lain.
Isaiah  Berlin  (1909-1997)  adalah  seorang  filsuf  politik  yang  banyak  berbicara  tentang teori kebebasan. Dalam hal ini, Berlin membedakan dua konsep kebebasan, yaitu: kebebasan positif  (bebas  untuk)  dan  kebebasan  negatif  (bebas  dari).  Bagi  Berlin,  kebebasan  yang diperjuangkan  dalam  rumusan  filsafat  politikya  adalah  kebebasan  negatif,  bukan  kebebasan positif.  Menurut  Berlin,  konsep  kebebasan  positif  (bebas  untuk)  adalah  pandangan  yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu, manusia bisa memilih tujuan yang ingin dicapai di dalam hidupnya,  serta  memperoleh  sarana-sarana  yang  dapat  mendukung  bagi  tercapainya  tujuan hidup tersebut. Sementara itu, menurut Berlin, konsep kebebasan negatif (bebas dari) adalah pandangan  yang  mendukung  agar  manusia  tidak  boleh  dipaksa  untuk  melakukan  sesuatu apapun. Di sini, kata “negatif” memiliki konotasi logika (tidak/bukan), bukan konotasi moral (baik atau buruk). Artinya, “kebebasan negatif” adalah konsep kebebasan yang menekankan pentingnya untuk “tidak dipaksa.”
Jika melihat konsep kebebasan ala barat, setidaknya ada dua kata yang cukup representatif untuk itu. Yakni freedom dan liberty, yang pengertiannya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang  telah  kami  abstraksikan  di  atas.  Dimana  konsep  interpersonal  atau social  freedom
menunjukkan  pada  hubungan  interaktif  antara  person  atau  kelompok,  dimana  antara  satu dengan  yang  lain  memberikan  kebebasan  untuk  melakukan  sesuatu  dalam  berbagai  bentuk cara.

## 2.2.Konsep Sosiological Jurisprudence
Roscoe  Pound  adalah  salah  satu ahli  hukum  yang  beraliran sociological  jurisprudence yang  lebih  mengarahkan  perhatiannya  pada  “kenyataan  hukum”  daripada  kedudukan  dan fungsi  hukum  dalam  masyarakat.  Kenyataan  hukum  pada  dasarnya  adalah  kemauan  publik, jadi  tidak  sekedar  hukum  dalam  pengertian law  in  books.  Sociological  Jurisprudence menunjukkan  kompromi  yang  cermat  antara  hukum  tertulis  sebagai  kebutuhan  masyarakat hukum  demi  terciptanya  kepastian  hukum (positivism  law) dan living  law sebagai  wujud penghargaan  terhadap  pentingnya  peranan  masyarakat  dalam  pembentukan  hukum  dan orientasi hukum.
Peran  strategis  hakim  dalam  perspektif sociological  jurisprudence adalah  menerapkan hukum  tidak  melulu  dipahami  sebagai  upaya social  control yang  bersifat    formal  dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering . Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap  peristiwa  konkrit  (berupa  berbagai  kasus  dan  konflik)  atau  sebagai  sekedar  corong undang-undang (boncha  de  la  loi) tetapi  juga  sebagai  penggerak  social  engineering.  Para penyelenggara  hukum  harus  memperhatikan  aspek  fungsional  dari  hukum  yakni  untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).
Kepentingan negara adalah harus yang paling tinggi/atas dikarenakan negara mempunyai kepentingan  nasional.  Kepentingan  nasional  tersebut  harus  melindungi  kepentingan  negara kemauan negara adalah kemauan publik. Karena hukum itu bukan seperti yang dikatakan oleh teori-teori  positivis  menghukum  bahwa  hukum  memiliki  sifat  tertutup.  Hukum  sangat dipengaruhi  oleh  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya.  Tidak  hanya  sekedar  kemauan pemerintan.  Suatu  logika  yang  terbuka,  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  sangat mempengaruhi  pertumbuhan  hukum  di  dalam  masyarakat.  Politik  sangat  mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat.
2.3.Keadilan
Konsep keadian dalam filsafat hukum:
a. Keadilan menurut Plato
Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatankekuatan diluar kemampuan  manusia  sehingga  pemikiran  irasional  masuk  dalam  filsafatnya.  Demikian pula  halnya  dengan  masalah  keadilan,  Plato  berpendapat  bahwa  keadilan  adalah  diluar kemampuan  manusia  biasa.  Sumber  ketidakadilan  adalah  adanya  perubahan  dalam masyarakat.  Masyarakat  memiliki  elemen-elemen  principal  yang  harus  dipertahankan. Dari  elemen-elemen  prinsipal  ini,  elemen-elemen  lainnya  dapat  diturunkan,  misalnya berikut ini:
1) Kelas  penguasa  punya  monopoli  terhadap  semua  hal  seperti  keuntungan  dan  latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa  ini  tidak  diperkenankan  berpartisipasi  dalam  aktivitas  perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
2) Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus  yang  bertujuan  untuk  menyeragamkan  pikiranpikiran  mereka.  Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
3) Negara  harus  bersifat  mandiri (self-sufficient). Negara  harus  bertujuan  pada  autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru  para  penguasa  itu  sendiri  menjadi  pedagang.  Alternatif  pertama  melemahkan kekuasaan  mereka,  sedangkan  alternative  kedua  akan  melemahkan  persatuan  kelas penguasa dan stabilitas negaranya.
b. Keadilan Menurut Aristoteles
Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga  kepada  filsafat  barat  pada  umumnya.  Kontribusi  Aristoteles  bagi  filsafat  hukum adalah  formulasinya  terhadap  masalah  keadilan,  yang  membedakan  antara:  keadilan “distributive” dengan  keadilan  “korektif”  atau  “remedial”  yang  merupakan  dasar  bagi semua  pembahasan  teoritis  terhadap  pokok  persoalan.  Keadilan  distributive  mengacu kepada  pembagian  barang  dan  jasa  kepada  setiap  orang  sesuai  dengan  kedudukannya dalam  masyarakat,  dan  perlakuan  yang  sama  terhadap  kesederajatan  dihadapan  hukum (equality before the law).
Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality.” Untuk hal-hal  yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.
Aristoteles  dalam  mengartikan  keadilan  sangat  dipengaruhi  oleh  unsure  kepemilikan benda  tertentu.  Keadilan  ideal  dalam  pandangan  Aristoteles  adalah  ketika  semua  unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles  dipandang  sejajar  dan  mempunyai  hak  yang  sama  atas  kepemilikan  suatu barang (materi).
c. Keadilan Menurut John Rawls
John  Rawls  menyatakan  bahwa  keadilan  pada  dasarnya  merupakan  prinsip  dari kebijakan  rasional  yang  diaplikasikan  untuk  konsepsi  jumlah  dari  kesejahteraan  seluruh kelompok  dalam  masyarakat.  Untuk  mencapai  keadilan  tersebut,  maka  rasional  jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan  untuk  memperbesar  keuntungan  bersih  dari  kepuasan  yang  diperoleh  oleh anggota masyarakatnya.
Ketidaksamaan  harus  diberikan  aturan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  paling menguntungkan  golongan  masyarakat  paling  lemah.  hal  ini  terjadi  kalau  dua  syarat dipenuhi. Pertama situasi ketidaksamaan menjamin maximum minorium bagi orang yang paling  lemah.  Artinya  situasi  masyarakat  harus  sedemikian  rupa,  sehingga  dihasilkan untung  yang  paling  tinggi  yang  mungkin  dihasilkan  bagi  orang-orang  kecil.  kedua, ketidaksamaan  diikat  pada  jabatanjabatan  yang  terbuka  bagi  semua  orang.  maksudnya setiap orang memiliki diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.
Kesamaan  dapat  meletakkan  prinsip-prinsip  keadilan,  karena  pada  dasarnya  hukum harus  menjadi  penuntun  agar  orang  dapat  mengambil  posisi  yang  adil  dengan  tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum  yang berlaku. Dengan demikian keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.
Dua  prinsip  keadilan  Rawls  di  bawah  ini  merupakan  solusi  bagi  problem  utama keadilan.
1) Prinsip  kebebasan  yang  sama  sebesar-besarnya (principle  of  greatest  equal  liberty). Prinsip ini mencakup:
a) Kebebasan  untuk  berperan  serta  dalam  kehidupan  politik  (hak  bersuara,  hak mencalonkan diri dalam pemilihan),
b) Kebebsan berbicara (termasuk kebebasan pers),
c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama),
d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan
e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2) Prinsip  keduanya  ini  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  prinsip  perbedaan (the  difference principle) dan  prinsip  persamaan  yang  adil  atas  kesempatan (the  prinsiple  of  fair equality  of  opprtunity). Inti  prinsip  pertama  adalah  bahwa  perbedaan  sosial  dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling  kurang  beruntung.  Istilah  perbedaan  sosio-ekonomis  dalam  prinsip  perbedaan
menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan,  pendapatan  dan  otoritas.  Sedang  istilah  yang  paling  kurang  beruntung (paling  kurang  diuntungkan)  menunjuk  pada mereka  yang  paling  kurang  mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif,  dengan  pengumpulan  data  sekunder.  Peneliti  memilih  pendekataan  normatif  karena suasana yang masih dalam pandemi Covid-19 sehingga tidak memungkinkan jika penelitian ini dilakukan  secara  empiris.  Tipe  desain  penelitian  yang  digunakan  adalah Descriptive  Design . Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis kualitatif yaitu untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu; bagaimana  kebebasan  berdagang  di  tengah  PPKM  darurat  ditinjau  dari  sudut  pandang sosiological jurisprudence dan konsep keadilan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Kebebasan  Berdagang  di  Tengah  PPKM  Darurat  Ditinjau  dari  Sudut  Pandang Sosiological Jurisprudence
Sosiological jurisprudence dalam istilah lain disebut juga Functional anthropological (metode  fungsional).  Penyebutan  ini  dilakukan  untuk  menghindari  kerancuan  antara sosiological jurisprudence dan sosiologi hukum (the Sosiology of Law). Walaupun keduanya sama-sama  membahas  kajian  tentang  hukum,  akan  tetapi  memiliki  perbedaan. Sosiological jurisprudence merupakan  cabang  dari  filsafat  hukum  sedangkan sosiology  of  Law adalah cabang dari sosiologi.
Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran sociological jurisprudence yang  lebih  mengarahkan  perhatiannya  pada  “kenyataan  hukum”  daripada  kedudukan  dan fungsi  hukum  dalam  masyarakat.  Kenyataan  hukum  pada  dasarnya  adalah  kemauan  publik, jadi  tidak  sekedar  hukum  dalam  pengertian law  in  books.  Sociological  Jurisprudence menunjukkan  kompromi  yang  cermat  antara  hukum  tertulis  sebagai  kebutuhan  masyarakat hukum  demi  terciptanya  kepastian  hukum (positivism  law) dan living  law sebagai  wujud penghargaan  terhadap  pentingnya  peranan  masyarakat  dalam  pembentukan  hukum  dan orientasi hukum.
Dalam  menentukan  arah  kebijakan  selama  pandemi  Covid-19  prioritas  pemerintah harus mengacu kepada bidang kesehatan bukan kepada bidang lain semisal ekonomi. Hal ini penting dalam menjamin kesehatan warga negara karena ekonomi masih bisa di bangkitkan lagi  ketika  masa  pandemi  Covid-19  selesai,  akan  tetapi  warga  negara  yang  menjadi  korban jiwa sudah tidak bisa dikembalikan lagi pastinya. Karena sebenarnya dalam slogan hukum juga sudah  jelas  ditegaskan  bahwa  keselamatan  warga  adalah  hukum  tertinggi  atau Salus  Populi Suprema Lex Esto. Jika meninjau pada kasus tukang bakso yang diberikan sanksi pidana denda di tengah PPKM darurat dan dihubungkan dengan konsep sociological jurisprudence, maka peran strategis hakim dalam perspektif sociological jurisprudence adalah menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering . Tugas hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit  (berupa  berbagai  kasus  dan  konflik)  atau  sebagai  sekedar  corong  undang-undang (boncha de la loi) tetapi juga sebagai penggerak social engineering . Seorang hakim harusnya memperhatikan aspek penerapan dari hukum yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Sebab  jika  ternyata  tidak,  akibatnya  ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan sehingga law as  a  tool  of  sosial  engineering yang  berarti  hukum  sebagai  alat  pembaharuan  dalam masyarakat, diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat tersebut.
Jika  mengacu  pada  konsep sociological  jurisprudence ,  dapat  diartikan  bahwa Pemerintah Daerah yang mengeluarkan sanksi pidana berupa denda dalam peraturan PPKM darurat telah gagal dalam  mewujudkan cita hukum, karena peran pembuat hukum  harusnya menciptakan keseimbangan hak dalam masyarakat, bahkan pengadilan dengan pertimbangan hukumnya juga harus memberikan keadilan bagi anggota masyarakat yang kehilangan haknya. Sanksi denda seharusnya dijadikan sebagai opsi terakhir dalam penentuan sanksi pelanggaran PPKM darurat karena jika mengacu pada konsep di atas maka sanksi sosial lah yang harusnya dikedepankan, mengingat bahwa hukum tidak sekedar menurut undang-undang, tetapi lebih mempertimbangkan  keadilan  pada  realitas  publik.  Artinya  bahwa  sebenarnya  hukum  juga masih mempunyai sisi yang lain, yakni tampak pada kenyataan sosial sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-harinya oleh masyarakat.
Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara konsep sociological jurisprudence , berdagang di tengah PPKM darurat merupakan hak masyarakat yang menjadi realitas  publik  yang  harusnya  tetap  dipantau  dan  dikontrol  tanpa  penjatuhan  sanksi  denda meskipun asas Salus Populi Suprema Lex Esto menjadi landasan dalam implementasi sanksi tersebut.  Akan  tetapi,  paling  tidak  cita  hukum  harus  tetap  dipertimbangkan  demi  merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat tersebut.
4.2.Kebebasan Berdagang di Tengah PPKM Darurat Ditinjau dari Konsep Keadilan Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu;
a. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness ),
b. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature ), dan
c. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate ).
Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam  negara.  Untuk  menemukan  pengertian  yang  benar  mengenai  keadilan  individual, terlebih  dahulu  harus  ditemukan  sifat-sifat  dasar  dari  keadilan  itu  dalam  negara,  untuk  itu Plato  mengatakan: “let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”. Walaupun Plato mengatakan  demikian,  bukan  berarti  bahwa  keadilan  individual  identik  dengan  keadilan dalam  negara.  Hanya  saja  Plato  melihat  bahwa  keadilan  timbul  karena  penyesuaian  yang memberi  tempat  yang  selaras  kepada  bagian-bagian  yang  membentuk  suatu  masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.
Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “giving each man  his  due” yaitu  memberikan  kepada setiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya.  Untuk  itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-undang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan  obyek  formanya  adalah  sudut  pandang  normatif  yuridis  dengan  maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di  bidang  penggunaan  nilai  keadilan  dimaksud.  Tentang  nilai  keadilan  yang  dimaksud terutama  yang  berkenaan  dengan  obyeknya  yaitu  hak  yang  harus  diberikan  kepada  warga masyarakat.  Biasanya  hak  ini  dinilai  dan  diperlakukan  dari  berbagai  aspek  pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu suum cuique tribuere . Plato  memandang  suatu  masalah  yang  memerlukan  pengaturan  dengan  undang- undang  harus  mencerminkan  rasa  keadilan,  sebab  bagi  Plato  hukum  dan  undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang  paling  pokok  dari  undang-undang  adalah  untuk  membimbing  masyarakat  mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang- undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi
domba,  penggembala  menjadi  penggembala.  Tugas  ini  adalah  tugas  negara  untuk menghentikan  perubahan.  Dengan  demikian  keadilan  bukan  mengenai  hubungan  antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara. Berbeda  dengan  Plato,  Aristoteles  menekankan  teorinya  pada  perimbangan  atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan  atau  proporsi  pada  teori  keadilan  Aristoteles,  dapat  dilihat  dari  apa  yang dilakukannya  bahwa  kesamaan  hak  itu  haruslah  sama  diantara  orang-orang  yang  sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak,  namun  pada  sisi  lain  harus  dipahami  pula  bahwa  keadilan juga  berarti  ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu  dirumuskan  dengan  ungkapan  bahwa  keadilan  terlaksana  bila  hal-hal  yang  sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi  haknya,  jadi  sifatnya  proporsional.  Di  sini  yang  dinilai  adil  adalah  apabila  setiap orang  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya  secara  proporsional.  Keadilan  distributif berkenaan  dengan  penentuan  hak  dan  pembagian  hak  yang  adil  dalam  hubungan  antara masyarakat  dengan  negara,  dalam  arti  apa  yang  seharusnya  diberikan  oleh  negara  kepada warganya.  Hak  yang diberikan dapat berupa benda  yang tak bisa dibagi (undivided goods) yakni  kemanfaatan  bersama  misalnya  perlindungan,  fasilitas  publik  baik  yang  bersifat administratif  maupun  fisik  dan  berbagai  hak  lain,  di  mana  warga  negara  atau  warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus menggangu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (divided goods) yaitu hak-hak atau benda- benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan  tersebut  akan  mendekati  dengan  apa  yang  disebut  keadaan  dimana  tercapainya keadilan  sosial  bagi  masyarakat.  Sebaliknya  keadilan  komutatif  menyangkut  mengenai masalah  penentuan  hak  yang  adil  di  antara  beberapa  manusia  pribadi  yang  setara,  baik diantara  manusia  pribadi  fisik maupun  antara  pribadi  non  fisik.  Dalam  hubungan  ini  suatu perserikatan  atau  perkumpulan  lain  sepanjang  tidak  dalam  arti  hubungan  antara  lembaga tersebut  dengan  para  anggotanya,  akan  tetapi  hubungan  antara  perserikatan  dengan perserikatan  atau  hubungan  antara  perserikatan  dengan  manusia  fisik  lainnya,  maka penentuan  hak  yang  adil  dalam  hubungan  ini  masuk  dalam  pengertian  keadilan  komutatif. Obyek  dari  hak  pihak  lain  dalam  keadilan  komutatif  adalah  apa  yang  menjadi  hak  milik seseorang  dari  awalnya  dan  harus  kembali  kepadanya  dalam  proses  keadilan  komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil  kerja  fisik  dan  intelektual,  sampai  kepada  hal-hal  yang  semula  belum  dipunyai  atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika kasus pada pemberlakuan sanksi pidana berupa denda di tengah PPKM darurat bagi  para  pelaku  UMKM  seperti  penjual bubur  dan  penjual  bakso  sebagaimana  yang  telah dikemukakan di awal dan di hubungkan dengan Pasal 28A UUD 1945, menyebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya . Maka  dapat  diartikan  bahwa  Pemerintah  telah  memutus  mata  pencaharian  masyarakat. Dilanjutkan dengan Pasal 28D ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Maka  dapat  diartikan  bahwa  Pemerintah  secara  tidak  langsung  telah  menggangu  hak masyarakat dalam proses penikmatan tersebut. Padahal pada Pasal 12 ayat (1) UU No. 7/2014
tentang  Perdagangan  disebutkan  bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan/atau  Pelaku Usaha  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  mengembangkan  sarana  perdagangan. Kemudian  Pasal  95  huruf  h  juga  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  salah  satunya bertugas menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah telah melupakan konsep keadilan distributif yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, sedangkan berdagang  adalah  hak  setiap  orang  untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupanya.  Tidak hanya  itu,  Pemerintah  juga  telah  melupakan  konsep  keadilan  komutatif  yang  telah menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa pedagang di mana hasil  kerja  fisik  yang  dilakukan  harusnya  menjadi  kewajiban  Pemerintah  untuk menghormatinya.
Dari uraian tersebut di atas dapat  ditarik kesimpulan bahwa secara konsep keadilan, berdagang  di  tengah  PPKM  darurat  merupakan  hak  setiap  orang  untuk  mempertahankan hidup dan kehidupanya yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Hal  ini  menegaskan  bahwa  Pemerintah  tetap  harus  memperhatikan  suatu  keadilan  dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial, yang tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

## 5. KESIMPULAN
Dari seluruh hasil pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan:
1. Bahwa sociological jurisprudence lebih mengarahkan perhatiannya pada “kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum secara konsep sociological  jurisprudence ,  berdagang  di  tengah  PPKM  darurat  merupakan  hak  masyarakat yang  menjadi  realitas  publik  yang  harusnya  tetap  dipantau  dan  dikontrol  tanpa  penjatuhan sanksi  denda  meskipun  asas Salus  Populi  Suprema  Lex  Esto menjadi  landasan  dalam implementasi  sanksi  tersebut.  Akan  tetapi,  paling  tidak  cita  hukum  harus  tetap dipertimbangkan demi merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat tersebut.
2. Bahwa  konsepsi  keadilan  merupakan “giving  each  man  his  due” yaitu  memberikan  kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Secara konsep keadilan, berdagang di tengah PPKM darurat merupakan hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupanya yang telah dirumuskan  oleh  hukum  dalam  bentuk  hak  dan  kewajiban.  Hal  ini  menegaskan  bahwa Pemerintah  tetap  harus  memperhatikan  suatu  keadilan  dengan  mempertimbangkan  faktor ekonomi dan sosial, yang tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2020, Pengantar Filsafat Hukum, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------, 2020, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------, 2020, Pengantar Ilmu Hukum , Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------,  2020, Hukum  Ketenagakerjaan dan  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial , Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
---------,  2021, Hukum  Dan  Politik:  Pengaruh  dan  Peranan  Politik  Hukum  Bagi  Negara, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Carl  Joachim  Friedrich,  2004, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  Bandung:  Nuansa  dan Nusamedia.
Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19,  2020, Protokol  Percepatan  Penanganan Pandemi  Covid-19  (Corona  Virus  Disease  2019), Jakarta:  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan COVID-19.
Hyronimus  Rhiti,  2015, Filsafat  Hukum  Edisi  Lengkap  (Dari  Klasik  ke  Postmodernisme), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Jakarta: Kencana.
Sukendar, dkk, 2020, Teori Hukum: Suatu Penagntar, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

## JURNAL
Aris Prio Agus Santoso, dan Tatiana Siska Wardani, “Juridical Analysis of Nurse Authority in Granting  of  Red  Label  Drugs    in  The  Mandiri  Nursing  Practice”, SOEPRA:  Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 6, No. 1, 2019.
Aris Prio Agus Santoso, dan Erna Chotidjah Suhatmi, “ Employment Termination In The Middle Of Covid-19 Pandemic: Labor Law Point Of View ”, UNIFIKASI: Jurna Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1, 2021.
Aris  Prio  Agus  Santoso,  dkk,  “ Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kesehatan  dalam  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 2, 2021. Aris Prio  Agus Santoso, dkk, “ Analisis  Yuridis Pemberian Upah di Bawah UMk Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.
Aris  Prio  Agus  Santoso,  dkk,  “ Legal  Protection  of  Health  Workers  in  the  Task  Force  for  the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 2, 2021.
Bahder  Johan  Nasution,  “ Kajian  Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan  dari  Pemikiran  Klasik Sampai Pemikiran Modern ”, Yustisia, Vol. 3, No. 2, 2014.
Dahlia Halia Ma'u, dan Muliadi Nur, " Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik) ”, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 7, No. 2, 2016. Firdaus M. Yunus, “ Kebebasan  dalam  Filsafat  Eksistensialisme  Jean  Paul  Sartre ”, Jurnal Al- Ulum Vol. 11, No. 2, 2011.
Idah  Wahidah,  dkk,  “ Pandemik  Covid-19:  Analisis  Perencanaan  Pemerintah  dan  Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan ”, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, 2020.
Marsudi  Dedi  Putra,  “ Kontribusi  Aliran  Sociological  Jurisprudence  Terhadap  Pembangunan Sistem  Hukum  Indonesia ", LIKHITAPRAJNA  ( Jurnal  Ilmiah.Fakultas  Keguruan  dan Ilmu Pendidikan), Vol. 16, No. 2, 2014. Muhammad  Helmi,  “ Konsep  Keadilan  dalam  Filsafat  Hukum  dan  Filsafat  Hukum  Islam”,
MAZHABIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, 2015.
Taufik Effendy, “ Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, Al’Adl, Vol. 6, No. 12, 2014
Yulia Emma Sigalingging, dan Aris Prio Agus Santoso, “ Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No.
3, 2021.

## PERATURAN
RI, UUD 1945. RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
RI, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

## INTERNET
Media Indonesia, 2019, “Setelah Penjual Bubur, Kini Tukang Bakso Diganjar Denda Rp5 Juta
karena Melanggar PPKM Darurat”, diakses pada:
https://www.medcom.id/nasional/daerah/8Kyj7azN-setelah-penjual-bubur-kini- tukang-bakso-diganjar-denda-rp5-juta-karena-melanggar-ppkm-darurat (Tanggal  17 Juli 2019 Pukul 20.00 WIB).