## ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERENCE PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Ari Dwi Susanto 1 , Bekrim Setiawan 2
University Of Southern California, Pennsylvania State University asusanto@usc.edu, bfs5504@psu.edu

## Abstrak
Globalisasi  tidak  dapat  dibendung,  bangsa  Indonesia  telah  menjadi  bagian  integral  dari masyarakat  global.  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  terdiri  dari  59  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD),  33  OPD  teknis  kabupaten,  dan  26  OPD  kecamatan.  Dengan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten  Klaten, setiap  perencana  OPD  memainkan  peran  penting  dan  terlibat  dalam  semua  tahapan pengembangan  teks  perencanaan  daerah.  bertindak  sebagai  koordinator  dan  pengontrol. Teknik  studi  kasus  digunakan  untuk  investigasi.;  bahwa  studi  kasus  adalah  analisis menyeluruh dan intensif dari satu kasus. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan  bahwa,  analisis  implementasi  prinsip  good  goverence  pelayanan  public  di pemerintah  kabupaten  Klaten  adalah:  1)  Efisiensi  dan  efektivitas;  Secara  keseluruhan Pemda  Kabupaten  Klaten  sudah  efisien,  namun  akan  mengalami  penurunan  pada  tahun 2022.  2)  Keterbukaan  dan  Transparansi,  Berdasarkan  pendataan  yang  dilakukan  pada perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  keuangan  70,7%  telah  menerapkan  keterbukaan dan  transparansi  sedangkan  sisanya  29,3%  belum  menerapkan.  Penggunaan  keterbukaan dan  transparansi  menunjukkan  besarnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  3) Inovasi;  Inovasi  yang  berhasil  dilakukan  diantaranya  adalah:  adanya  kartu  insentif  anak, arsip  digital  kependudukan,  pelayanan  pembuatan  KTP  yang  cepat,  kartu  tani.  Hal  ini merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten  Klaten  dalam  memberikan inovasi  pelayanannya.  4)  Pemerataan  Keadilan,  Hasil  kajian  menjelaskan  bahwa  seluruh instansi  tidak  menyediakan  fasilitas  khusus  bagi  pengguna  layanan  berkebutuhan  khusus. Reformasi  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  bagi  kelompok  rentan  sangat  penting dilakukan dengan mengubah pola pikir penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.
Kata kunci : good goverence; pelayanan public; transparansi; inovasi.

## Abstract
Globalization  is  unstoppable,  and  Indonesia  has  become  a  vital  component  of  the  global community.  The  Klaten  Regency  Government,  consists  of  59  Regional  Apparatus Organizations  (OPD),  33  district  technical  OPDs,  and  26  sub-district  OPDs.  Each  OPD planner played a key role and was involved in all stages of drafting the regional planning text, with the Klaten Regency Regional Development Planning, Research and Development Agency  acting  as  coordinator  and  controller.  Case  study  techniques  are  used  for investigations;  that  a  case  study  is  a  thorough  and  intensive  analysis  of  a  single  case. Based on the results of the analysis that has been carried out  Based on the findings, it is possible  to  conclude  that  the  analysis  of  the  implementation  of  the  principles  of  good governance  of  public  services  in  the  Klaten  district  administration  is  satisfactory:  1) Efficiency and effectiveness; Overall, the local government of Klaten Regency is efficient, but  will  experience  a  decline  in  2022.  2)  Openness  and  Transparency.  According  to statistics  collected  on  planning,  execution,  and  financial  reporting,  70.7%  of  companies have  implemented  openness  and  transparency,  while  the  remaining  29.3%  have  not.  The usage of openness and transparency demonstrates the level of public trust in government. 3)  Innovation;  The  innovations  that  have  been  successful  include:  children's  incentive cards,  digital  demographic  archives,  fast  KTP  making  services,  farmer  cards.  This  is  an

## Analisis Implementasi Prinsip Good Goverence Pelayanan Publik di Pemerintah
effort  made  by  the  Klaten  district  government  in  providing  innovative  services.  4) Equitable Justice. The results of the study explain that all agencies do not provide special facilities  for service users with  special  needs.  Better public service reform for  vulnerable groups  is  very  important  to  do  by  changing  the  mindset  of  public  service  providers  to provide public services to all levels of society without any discrimination.
Keywords: good governance; public service; transparency; innovation.

## Pendahuluan
Masyarakat dunia saat ini berada pada era pasca industri. Era ini ditandai dengan ledakan teknologi informasi, sehingga mengarahkan dunia ke pusaran besar yang nyaris tanpa batas teritorial. Globalisasi tidak dapat dibendung, bangsa Indonesia telah menjadi bagian  integral  dari  masyarakat  global.  Situasi  ini  di  satu  sisi  merupakan  peluang, karena bangsa Indonesia dapat mengerahkan segala potensi dan sumber dayanya untuk memasuki  arena  persaingan  yang  sangat  besar,  dengan  harapan  dapat  sejajar  dengan bangsa lain (Dewi Marta, 2017). Globalisasi juga bisa menjadi ancaman, karena dengan infrastruktur  ekonomi,  politik,  dan  sumber  daya  manusia  yang  sangat  terbatas,  justru membuat  bangsa  Indonesia  terjebak  sebagai  penonton  sekaligus  penikmat  (Kharisma, 2014).  Akibat  terburuknya  adalah  bangsa  Indonesia  menjadi  pemasok  bahan  mentah, tenaga  kerja  upahan,  dan  menjadi  konsumen  pasar  global.  Bank  Dunia  memberiksn pengertian  bahwa  good  governance  sebagai  melaksanakan  pembangunan  manajemen yang  sehat  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif,  melakukan  kontrol  anggaran,  dan  menciptakan  kerangka  hukum  dan politik untuk  tumbuhnya kegiatan usaha”.  (Pratiwi, Enita, &  Sari, 2017). Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Good governance merupakan syarat mutlak  bagi  terwujudnya  sistem  politik  mayoritas  pemerintahan  yang  lebih  berpihak pada  kepentingan  rakyat  dan  menganut  norma-norma  demokrasi  yang  universal. (Budiawan & Nuryati, 2022). Hal ini juga dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya tata kelola politik yang  memproses good governance dari proses perumusan kebijakan publik, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan birokrasi administrasi publik yang berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Da Cruz, Kusriyah, Widayati, & Ma’ruf, 2022).
Meskipun ada upaya untuk meningkatkan pelayanan, kritik dan keluhan terhadap pelayanan  publik  tetap  terdengar.  Sektor  publik  masih  dihukum  karena  inefisiensi, birokrasi, kurangnya fleksibilitas, akuntabilitas yang tidak memadai, dan kinerja buruk jangka  panjang.  (Sukmadilaga,  0050ratama,  &  Mulyani,  2015).  Penyampaian  layanan yang  buruk  mencerminkan  kesenjangan  dalam  akuntabilitas,  ketidaksetaraan  dalam perencanaan  kebijakan,  dan  koordinasi  yang  tidak  memadai  antar  lembaga  publik. Selain  itu,  sejumlah  isu  di  sektor  publik  Malaysia  adalah  tentang  akuntabilitas, integritas, dan perilaku etis (Siregar & Muslihah, 2019).
Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  desentralisasi  berdasarkan  otonomi daerah. Semua persyaratan legislatif dan proses untuk mencapai otonomi daerah diatur
oleh  undang-undang.  Otonomi  daerah  didefinisikan  oleh  undang-undang  nomor  32 tahun  2004  sebagai  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan, pelayanan  masyarakat,  dan  daya  saing.  Dengan  otonomi  daerah,  diharapkan  daerah mampu  mengatur  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  baik  sesuai  dengan kebutuhannya sendiri, sehingga menghasilkan daerah yang maju dan mandiri (Rosyada, 2016). Namun, karena kewenangan pusat yang tidak memadai atas daerah, pelaksanaan otonomi  daerah dapat  menjadi  kerentanan utama, yang mengakibatkan kebijakan yang tidak  merata  dan  situasi  rawan  konflik.  Presiden  Joko  Widodo  memiliki  sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan Nawa Cita pada masa jabatan pertamanya, selain menjalankan  misi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Otonomi  Daerah (2014-2019).
Pemerintah Kabupaten Klaten yang berkantor pusat di Jl. Pemuda No.294, Dusun 1,  Kecamatan  Klaten  Selatan,  Kabupaten  Klaten,  Jawa  Tengah,  terdiri  dari  59 Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  33  OPD  teknis  kabupaten,  dan  26  OPD kecamatan.  Setiap  perencana  OPD  berpartisipasi  dalam  semua  tingkat  pembangunan perencanaan daerah, dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten  Klaten  bertindak  sebagai  koordinator  dan  pengontrol.  Akuntabilitas, transparansi,  partisipasi,  dan  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi perencana  berada  di  garis  depan  prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik  untuk menghasilkan  output  kinerja  perencanaan  pembangunan  daerah  berupa  formulasi kebijakan perencanaan yang efektif dari hasil dan kualitas, sehingga perencanaan yang efektif, tepat sasaran, dan menghemat waktu dan uang. Sehingga perencanaan tersebut bermanfaat  dan  berdampak  pada  pemenuhan  kebutuhan  dan  kepuasan  masyarakat. Dalam  tiga  (tiga)  tahun  terakhir,  hasil  Pengukuran  Skor  Capaian  Aspek  Perencanaan dalam  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  Pemerintah Kabupaten  Klaten  tetap  B.  Komponen  perencanaan  penilaian  SAKIP  paling  banyak tertimbang,  terhitung  hingga  30%  dari  skor  SAKIP  keseluruhan.  Berdasarkan  hal tersebut  di  atas,  penelitian  ini  akan  mengkaji  implementasi  good  governance  di Kabupaten Klaten.

## Metode
Teknik  studi  kasus  digunakan  untuk  investigasi.  Studi  kasus  adalah  pemeriksaan terperinci  dan  mendalam  dari  satu  contoh.  Metode  ini  biasanya  digunakan  untuk memahami  kompleksitas  dan  keistimewaan  dari  kasus-kasus  yang  diselidiki,  seperti studi tentang lingkungan, sekolah, keluarga, organisasi, individu, atau peristiwa tertentu. Gagasan  studi  kasus  akan  digunakan  dalam  studi  ini  sebagai  analisis  aspek-aspek peristiwa  sejarah  yang  terdefinisi  dengan  baik.  (Sugiyono,  2016)  juga  disediakan tentang  peristiwa  sejarah  yang  terdiri  dari  beberapa  variabel,  seperti  variabel independen dan variabel dependen, sehingga peneliti dapat tetap fokus pada fitur bidang

## Analisis Implementasi Prinsip Good Goverence Pelayanan Publik di Pemerintah
tertentu  yang  mereka  minati.  proyek  penelitian  Sumber  data  utama  dalam  studi  ini adalah catatan survei layanan publik di Klaten yang dilakukan oleh badan publik.

## Hasil dan Pembahasan
Prinsip good governance yang disepakati secara internasional melalui UNDP pada tahun 1997 dan juga digunakan dalam penelitian  (Pratiwi et al., 2017) yaitu efektifitas dan efisiensi, visi strategis, keterbukaan dan transparansi , inovasi dan orientasi jangka panjang,  pengelolaan  keuangan  yang  handal,  dan  akuntabilitas.  Pengertian  mendasar dari  “pemerintahan”  lebih  kepada  lembaga-lembaga  yang  mengatur  dan  mengurus administrasi  pemerintahan.  Pengertian  pemerintahan  pada  tingkat  Pemerintah  Pusat berkaitan  dengan  Presiden  sebagai  Kepala  Pemerintahan  Negara,  serta  Kabinet Pemerintahan.  Sedangkan  Tata  Kelola  mencontohkan  pola  keterkaitan  positif  antar elemen yang ada. Tata pemerintahan yang baik di tingkat nasional mengacu pada pola hubungan  antara  pemerintah  dan  institusi  politik,  ekonomi,  dan  sosial  untuk  mencapai kesepakatan  bersama  tentang  proses  penyelenggaraan  pemerintahan.  Interaksi  yang seimbang dan proporsional  antara keempat institusi  tersebut  sangat  ideal. mplementasi Good  Governance  dalam  pelayanan  publik  di  kabupaten  Klaten  dapat  dilihat  dari beberapa  dimensi.  Indikator-indikator  tersebut  harus  diterapkan  dengan  baik  untuk mencapai  good  governance  (F.  &  Kholis,  2010).  Kajian  ini  menggunakan  indikator tersebut  untuk  mengukur  good  governance  di  pemerintah  kabupaten  Klaten  dengan indicator diantaranya adalah:
a. Efisiensi dan efektivitas
Keberhasilan realisasi penerimaan pemerintah dapat diukur dengan membandingkannya  dengan  target  penerimaan  yang  telah  ditetapkan.  Sementara efisiensi  dapat  diukur  dengan  membandingkan  biaya  dengan  pendapatan.  organisasi harus  strategis  dalam  menentukan  karakteristiknya  karena  karakteristik  tersebut merupakan jiwa dalam  menjalankan operasinya  untuk  menjadi  organisasi  yang unggul dibandingkan dengan organisasi sejenis lainnya (Aryanti & Marliyah, 2022). Selain itu, karakteristik  juga  dapat  meningkatkan  reputasi  organisasi.  Visi  strategis  dalam pemerintahan  kabiupaten  dapat  dilihat  dari  bagaimana  pemerintah  kabupaten memposisikan  dirinya.  Visi  juga  harus  bernilai  dan  terukur  sehingga  pencapaiannya dapat  dievaluasi.  Rasio  Kemandirian,  Rasio  Efektivitas,  Rasio  Efisiensi,  Pangsa,  dan Pertumbuhan  merupakan  teknik  analisis  yang  digunakan.  Temuan  studi  tentang  Rasio Kemandirian  rata-rata  Kabupaten  Klaten  dari  tahun  2020  hingga  2022  menunjukkan pola  hubungan  yang  informatif.  Namun  pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten Klaten  sangat  efektif  dari  tahun  2020  sampai  dengan  tahun  2022.  Sedangkan pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten  Klaten  terbilang  efisien  dari  tahun  2020 sampai  dengan  tahun  2022,  sesuai  dengan  tingkat  efisiensinya.  Secara  keseluruhan Pemda Kabupaten Klaten sudah efisien, namun akan mengalami penurunan pada tahun 2022.
b. Keterbukaan dan Transparansi
Menurut  Bappenas,  Transparansi  adalah  asas  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  setiap  orang  untuk  menerima  informasi  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan;  khususnya,  pengetahuan  tentang  kebijakan,  formulasi  dan  prosedur pelaksanaannya,  dan  hasil  yang  diperoleh.  (Susanti,  2022)  Transparansi  dapat didefinisikan  dalam  tiga  hal:  1)  adanya  kebijakan  yang  terbuka  untuk  pengawasan publik,  2)  akses  informasi  sehingga  publik  mengetahui  semua  aspek  kebijakan pemerintah, dan 3) penerapan gagasan check and saldo. Antara eksekutif dan legislatif. Tujuan transparansi adalah untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan  masyarakat.  Pemerintah  harus  memberikan  informasi  yang  akurat  kepada  mereka yang  membutuhkannya,  khususnya  informasi  yang  dapat  dipercaya  tentang  hasil  dari proses hukum, peraturan, dan tata kelola; mekanisme yang memungkinkan publik untuk mengakses  informasi  yang  relevan;  peraturan  yang  mengatur  kewajiban  pemerintah daerah  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat;  dan  menumbuhkan  budaya kritik  publik  terhadap  kebijakan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah.  (Winarno  & Retnowati,  2019).  keterbukaan  informasi,  dan  frekuensi  pengungkapan  dokumen pengelolaan  keuangan.  Makalah  indikator  pada  setiap  langkah  pengelolaan  keuangan pemerintah  dianggap  tersedia  apabila  dapat  diambil  kembali  pada  saat  observasi  dan dipublikasikan  pada  website  resmi  pemerintah  kabupaten  Klaten.  Selanjutnya,  jika publik  dapat  memperoleh  makalah  secara  mandiri,  materi  tersebut  dianggap  dapat diakses  (Juiz,  Guerrero,  &  Lera,  2014)  Menurut  statistik  yang  dikumpulkan  tentang perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  keuangan,  70,7%  perusahaan  telah menerapkan  keterbukaan  dan  transparansi,  sedangkan  29,3%  sisanya  belum. Penggunaan  keterbukaan  dan  transparansi  menunjukkan  besarnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Angka  ini  bisa  dikatakan  sangat  baik,  karena pemerintah  sudah  menjalankan  pemerintahan  secara  terbuka  dan  ingin  masyarakat mengawal  prosesnya.  Bagan  di  bawah  ini  menunjukkan  tingkat  keterbukaan  dan transparansi di pemerintah kabupaten Klaten. Pelaksanaan transparansi oleh Pemerintah Kabupaten  klaten  dalam  pelayanan  publik  belum  maksimal,  mengingat  hanya  satu SKPD yang mempublikasikan informasi tentang pelayanan publik. Transparansi dalam good  governance  akan  memudahkan  Publik  dapat  memperoleh  informasi  tentang  tata kelola,  kebijakan,  pembangunan,  dan  proses  implementasi,  serta  hasil  yang  diperoleh. Transparansi  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  hubungan  yang  positif  antara pemerintah  dengan  masyarakat,  serta  pemerintahan  yang  bersih,  berfungsi,  efisien, akuntabel, dan tanggap terhadap tujuan dan kepentingan masyarakat.
c. Inovasi
Inovasi  dan  orientasi  jangka  panjang  dipengaruhi  oleh  kreativitas  positif. Kebiasaan  dalam  lingkungan  kritis  akan  membentuk  sumber  daya  yang  mampu berinovasi  dan  berorientasi  jangka  panjang(Winarno  &  Retnowati,  2019).  Indikator- indikator  tersebut  dapat  dikembangkan  dengan  relatif  cepat  melalui  diskusi  kelompok terarah  yang  mengasah  daya  berpikir  kreatif  untuk  kemajuan  pemerintah  kabupaten

## Analisis Implementasi Prinsip Good Goverence Pelayanan Publik di Pemerintah
Klaten.  Peningkatan  ekonomi  kerakyatan  berarti  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi dan  penguatan  ekonomi  kerakyatan,  dengan  urusan  yang  berkaitan  dengan  pencapaian sasaran pertama adalah urusan wajib perencanaan pembangunan, urusan wajib koperasi, usaha  kecil  dan  menengah;  urusan  wajib  penanaman  modal;  urusan  pilihan perdagangan, urusan pilihan industri, urusan pilihan pertanian; urusan wajib ketahanan pangan;  urusan  wajib  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa.  serta  pariwisata.  Kartu insentif  anak,  arsip  demografi  digital,  layanan  pembuatan  KTP  cepat,  dan  kartu  tani adalah  contoh  penemuan  yang  berhasil.  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  berupaya memberikan layanan baru.
d. Pemerataan Keadilan
Dalam  pelayanan  publik,  ini  berarti  keluasan  pelayanan  harus  seluas-luasnya dengan tetap menjaga  keadilan dan ditegakkan secara  adil bagi  seluruh rakyat.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  29  UU  Pelayanan  Publik  Nomor  25  Tahun  2009,  yang  mengatur bahwa penyedia layanan publik diharuskan untuk memberikan layanan kepada anggota masyarakat  tertentu,  termasuk  perlakuan  istimewa  (Andriyadi,  2019).  Masyarakat rentan  meliputi  penyandang  cacat,  lanjut  usia,  ibu  hamil,  anak-anak,  korban  bencana alam,  dan  korban  bencana  sosial.  Menurut  temuan  studi  tersebut,  tidak  semua  instansi menyediakan fasilitas khusus bagi pengguna jasa dengan kebutuhan khusus. Ini adalah Ini  adalah  bukti  empiris  yang  menunjukkan  bahwa  ada  kondisi  yang  tidak  konsisten dengan apa yang diharapkan dari kelompok yang kurang beruntung. Reformasi layanan publik  yang  lebih  baik  untuk  populasi  rentan  sangat  penting,  seperti  juga  mengubah pola  pikir  penyedia  layanan  publik  untuk  memberikan  layanan  publik  kepada  semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis,  dapat  disimpulkan  analisis  implementasi  prinsip  good goverence  pelayanan  public  di  pemerintah  kabupaten  Klaten  adalah:  1)  Efisiensi  dan efektivitas;  Secara  keseluruhan  Pemda  Kabupaten  Klaten  sudah  efisien,  namun mengalami penurunan pada tahun 2022 2) Keterbukaan dan Transparansi, Berdasarkan pendataan  yang  dilakukan  pada  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  keuangan 70,7% telah menerapkan keterbukaan dan transparansi sedangkan Sisanya 29,3% belum melakukannya.  Penggunaan  keterbukaan  dan  transparansi  menunjukkan  besarnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Angka  ini  bisa  dikatakan  sangat  baik, karena  pemerintah  sudah  menjalankan  pemerintahan  secara  terbuka  dan  ingin masyarakat  mengawal  prosesnya.  3)  Inovasi;  Inovasi  yang  berhasil  dilakukan diantaranya  adalah:  adanya  kartu  insentif  anak,  arsip  digital  kependudukan,  pelayanan pembuatan  KTP  yang  cepat,  kartu  tani.  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  berupaya memberikan  layanan  baru.  4)  Pemerataan  Keadilan,  Hasil  kajian  menjelaskan  bahwa seluruh  instansi  tidak  menyediakan  fasilitas  khusus  bagi  pengguna  layanan berkebutuhan  khusus.  Ini  adalah  bukti  empiris  yang  menunjukkan  bahwa  ada  kondisi yang  tidak  konsisten  dengan  apa  yang  diharapkan  dari  kelompok  yang  kurang
beruntung.  Reformasi  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  bagi  kelompok  rentan  sangat penting dilakukan dengan mengubah pola pikir penyelenggara pelayanan  publik untuk memberikan  pelayanan  publik  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  adanya diskriminasi.

## Analisis Implementasi Prinsip Good Goverence Pelayanan Publik di Pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyadi, Fauza. (2019). Good Governance Government and Government. LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies , 1 (2), 85–100.
Aryanti, Jania Fadila, & Marliyah, Marliyah. (2022). Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in the Framework of Public Services at the One Stop Integrated  Investment  and  Licensing  Service  in  North  Sumatra  Province. Journal of Indonesian Management (JIM) , 2 (2), 179–186.
https://doi.org/10.53697/jim.v2i2.529
Budiawan, Febrilda Putri, & Nuryati, Tutty. (2022). Understanding the Implementation of  Good  Government  Governance  (GGG)  on  The  Quality  of  Public  Services. Journal Of Accounting and Finance Management , 3 (3), 105–120.
Da  Cruz,  Carolina,  Kusriyah,  Sri,  Widayati,  Widayati,  &  Ma’ruf,  Umar.  (2022).  The Implementation of Good Governance Principles in Admission of Prospective Civil Servants. Jurnal Daulat Hukum , 5 (1), 40. https://doi.org/10.30659/jdh.v5i1.20476
Dewi  Marta,  Fitriyul.  (2017).  Implementation  of  e-Government  towards  Trustworthy Government  Fitriyul  Dewi  Marta  Implementation  Of  E-Government  Towards Trustworthy  Government. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Pemerintahan  Daerah , IX (2), 82–96.
F.,  Anggriawan.  F.,  &  Kholis,  A.  (2010).  Good  corporate  governance  in  the  public service  agency  (case  study  at  university  of  Brawijaya  Malang). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , 2 (2), 1–19.
Juiz, Carlos, Guerrero, Carlos, & Lera, Isaac. (2014). Implementing Good Governance Principles  for  the  Public  Sector  in  Information  Technology  Governance Frameworks. Open Journal of Accounting , 03 (01), 9–27.
https://doi.org/10.4236/ojacct.2014.31003
Kharisma,  Bayu.  (2014).  Good  Governance  Sebagai  Suatu  Konsep  dan  Mengapa Penting  Dalam  Sektor  Publik  Dan  Swasta  (  Suatu  Pendekatan  Ekonomi Kelembagaan ). Buletin Studi Ekonomi , 19 (1), 11.
Pratiwi,  Diah  Ayu,  Enita,  Meri,  &  Sari,  Puspita.  (2017).  an  Analysis  of  Good Governance in the Public Service Sector of Batam. Journal of Techno Social , 9 (1),
71–80.
Rosyada,  Ayu  Amrina.  (2016).  Analisis  Penerapan  Prinsip  Good  Governance  Dalam Rangka  Pelayanan  Publik  di  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  di Kota Samarinda. E-Journal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 102–114.
Siregar, Hilda Octavana, & Muslihah, Siti. (2019). Implementation of good governance principles  in  village  government  context  in  Bantul  Regency,  Yogyakarta. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 6 (4), 503–514.
https://doi.org/10.22437/ppd.v6i4.6256
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D (PT  Alfabet). Bandung.
Sukmadilaga,  Citra,  Pratama,  Arie,  &  Mulyani,  Sri.  (2015).  Good  Governance Implementation  in  Public  Sector:  Exploratory  Analysis  of  Government  Financial Statements  Disclosures  Across  ASEAN  Countries. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 211 (November 2015), 513–518. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.068
Susanti, A. (2022). Implementation of the Principles of Good Governance in Improving Public  Services  At  the  Investment  Office  and  One-Stop  …. …  Journal  of Multidisciplinary Science , 1598–1611.
Winarno,  Ronny,  &  Retnowati,  Endang.  (2019).  Good  Governance  Based  Public Services. Jurnal Notariil , 4 (1), 8–17.