## PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B
Fitriani Saudu 1 , Muh. Jamal Jamil 2 , A. Intan Cahyani 3 . 123 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email : fitrianisaudu1109@gmail.com

## Abstrak
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Jenis  Penelitian  yang digunakan  yaitu  penelitian  lapangan (field  research), dengan  menggunakan pendekatan yaitu pendekatan legalitas formal dan pendekatan sosial.Adapun hasil penelitian  menyatakan  bahwa  peranan  hakim  mediator  dalam  menyelesaikan sengketa  kewarisan  pada  Pengadian  Agama  Pinrang  Kelas  I  B  memiliki  peran penting dalam melakukan proses mediasi berdasarkan dari hasil wawancara dengan para hakim selaku mediator di Pengadilan Agama  Pinrang  Kelas I B. Hanya saja keberhasilan  yang  dicapai  mediator  dalam  menyelesakan  sengketa  kewarisan  di Pengadilan  Agama  Pinrang  belum  efektif  karena  adanya  beberapa    faktor penghambat,  baik  dari  mediator  sendiri  dan  dari  para  pihak  yang  bersangkutan. Implikasi  dari penelitian ini yaitu dengan  adanya  proses mediasi yang  dilakukan oleh  mediator  di  Pengadilan  dengan  tujuan  adanya  peningkatan  dalam  proses penyelesaian  perkara  utamanya  dalam  mediasi.  Mediator  wajib  berperan  dalam melakukan  penyelesaian  sengketa  yang  terbaik  agar  proses  mediasi  berjalan maksimal,  agar  para  pihak  merasa  puas  dan  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan, penelitian ini diinginkan akan berdampak terhadap peningkatan pada keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang memiliki perkara di Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Peran Hakim, Mediasi dan Kewarisan.

## Abstract
The mediator is a neutral party who assists the parties in the agreement process to find various possible settlements without using a decision or no settlement method. The type of research used is field research using a formal legality approach and a social approach. with judges as mediators at the Pinrang Religious Court Class I B.  It's  just  that  the  success  achieved  by  the  mediator  in  resolving  inheritance disputes  at  the  Pinrang  Religious  Court  has  not  been  effective  due  to  several inhibiting factors, both from the mediator himself and from the parties concerned. The implication of this research is that the mediation process is carried out by the mediator  in  court  with  the  aim  of  increasing  the  process  of  resolving  cases, especially in mediation. The mediator must play a role in resolving disputes in the
Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani
best way so that the mediation process is maximized, so that the parties are satisfied and no party is harmed, this research is expected to have an impact on increasing the success of mediators in mediating parties who have in the Religious Courts.
Keywords: The Role of Judges, Mediation and Inheritance.

## A. Pendahuluan
Dalam  negara  hukum  konflik  masyarakat  dapat  berlanjut  menjadi  sengketa atau perkara di pengadilan. Anda dapat melihat bahwa Inkuisisi sudah ada dan berkembang  dengan  tumbuhnya  Islam  di  semua  daerah  yang  dikunjungi. Kemungkinan ini termasuk Indonesia. 1
Hukum Islam adalah aturan yang mengikat seluruh umat Islam. Siapapun yang menganut keyakinan ini harus mematuhi dan menerima konsekuensi hukum Islam.  Hukum  Islam  mengatur  semua  aspek  kehidupan  di  bidang-bidang seperti ibadah, Muamara, Syariah, Guinaya, dan hubungan interpersonal. 2
Sejalan  dengan  laju  pertumbuhan  &  perkembangan  insan,  kebutuhan  insan semakin  kompleks  yang  mengakibatkan  timbulnya  perkara-perkara  bagi insan,  baik  pada  lingkungan  warga  juga  pada  lingkungan  famili  itu  sendiri. Diantara  perkara-perkara  yang  sering  terjadi  akhir-akhir  ini  merupakan perkara kewarisan. 3
Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan memegang peranan penting dalam tatanan hukum dan bentuknya yang berlaku dalam masyarakat. Kata  pusaka  berasal  dari  kata  waratsa.  Ini  berarti  mengganti,  memberi,  dan mewarisi.  Secara  istilah,  hukum  waris  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur tentang  pengalihan  harta  kepada  ahli  waris  (tirkah)  dan  menentukan  siapa
1 Jamal jamil, substansi hukum perkawinan di lingkuang peradilan agama (Jurnal Al- Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015)
2 Nur Hikmah, Jamal Jamil , Fungsi Novum Terhadap Sengketa Tanah Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 Pk/Pdt/2018)( QaḍāuNā) Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 h.:114
3 Anis, Muhammad. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar." Jurnal Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.2 (2018): 281-294.
yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris. 4
Pada dasarnya, anggota dari ahli waris berasal dari kelas sosial, yang menjadi sah  dari  menjadi  .  Kebiasaan  ini  dijalankan    oleh  komunitas  untuk menyenangkan berbagai peserta . 5
Mediasi  adalah  proses  informal  yang  memungkinkan  para  pihak  yang bersengketa  untuk  membahas  perbedaan  pribadi  dengan    pihak  ketiga  yang netral. Peran utama pihak netral adalah untuk memungkinkan pihak tersebut memahami pandangan pihak lain tentang masalah yang dipermasalahkan dan menilai situasi secara keseluruhan secara objektif. Hal ini dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa dapat saling memahami apa yang ingin mereka capai.  Adanya  Perma  No  1  Tahun  2008  bertujuan  untuk  memberikan keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  dalam  proses  perdamaian  para  pihak untuk  menyelesaikan  sengketa  perdata.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan memperkuat  proses  mediasi  dan  mengintegrasikannya  ke  dalam  proses pengadilan. Mediasi ada pada Perma No. 1 Tahun 2008 karena  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan. Hakim harus mengikuti prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Apabila  hakim  melanggar proses  arbitrase  atau  menolak  menggunakan  proses  mediasi,  maka  putusan hakim tersebut batal (Pasal 2  (3) Perma No. 1, 2008). 6
Sengketa  bisa  terjadi  pada  siapa  saja.  Sengketa  bisa  terjadi  antara  individu menggunakan  individu,  antara  individu  menggunakan  kelompok,  antara kelompok  dengan  kelompok,  antara  perusahaan  menggunakan  perusahaan, antara  perusahaan  dengan  negara,  antara  negara  satu  menggunakan  negara
4 Husain,  Nur  Qalbi,  and  Musyfikah  Ilyas.  "PRAKTIK  HUKUM  KEWARISAN  PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019)." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1.2 (2020): 31-45.
5 Muthahharah, Nurul, and Supardin Supardin. "Sistem Munasakhah dan Plaatsvervulling." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.1 (2020): 119-130.
6 Talli,  Abdul  Halim.  "Mediasi  Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2008." Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1 (2015): 76-93.
Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani
lainnya, & sebagainya. Sengketa bersifat public atau pun keperdataan & bisa terjadi  didalam  lingkup  nasional  juga  internasional.  Dari  konkurensi  yg terjadi,  kebanyakan  penyelesaikan  sengketanya  melalui  lewat  jalur  aturan pada  Pengadilan,  buat  dimensi  aturan  perdata  islam  maka  arahnya  ke Pengadilan  Agama.  Dalam  merampungkan  suatu  kasus  konkurensi  ataupun masalah pada pengadilan, maka keliru satu jalan yangg ditempuh disana akan diberikan  sebuah  tawaran  pada  bentuk  perdamaian  yaitu  mediasi  pada menyelesaiaka nsengketa, masalah & jua konflik. 7
Dalam  agama  islam  beberapa  Syariat  telah  di  tetapkan  salah  satunya  ialah tentang hukum kewarisan yang dimana hukum kewarisan merupakan hukum yang  mengatur  tentang  harta  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  telah meninggal dunia dan akan di berikan kepada keluarga atau yang berhak untuk mendapatkannya. 8
Hukum  waris  di  Indonesia  masih  bersifat  multidimensional  karena  saat  ini terdapat tiga sistem hukum waris: hukum waris bersama, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Secara khusus, hukum umum pewarisan mencakup seluruh  asas,  norma/aturan  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  pada proses  perumusan  dan  pengelolaan  harta  benda  (penting)  dan  harta  benda (tidak penting) dari satu generasi ke generasi berikutnya. 9
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  tahun  2008  tentang  mediasi, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu
7 Rum, Andi Nita Fitriani, and Qadir Gassing. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT EFEKTIFITAS  MEDIASI  SENGKETA  HAK  ASUH  ANAK  DI  PENGADILAN  AGAMA BULUKUMBA." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2 (2021): 772-786.
8 Mircealisz, Hukum Waris, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris, Diakses pada 17 Mei 2015
9 Irvan,  Darussalam, Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat  Mana’  Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara (QaḍāuNā )Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021 hal  283
oleh  mediator”.  Disini  disebutkan  kata  mediator,  yang  harus  mencari “berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa”  yang  diterima  para  pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, yaitu: “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membatu para pihak  dalam  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa”.  Para pihak  akan  mengambil  keputusan  sendiri  atas  dasar  perundingan menggunakan pihak lawannya. 10
Istilah mediasi harus dipahami dengan jelas bahwa mediasi perlu melibatkan pihak  ketiga  yang  netral,  tidak  memihak  dan  bertindak  sebagai  mediator. Kesepakatan dengan pola prosedural yang diatur. 11
Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian. Dari  sudut  penegakan  hukum,  hakim  dipandang  sebagai  manusia  sempurna yang  mengetahui  segala  sesuatu  tentang  kewenangannya  dan  tidak  dapat secara terbuka mengakui ketidaktahuannya tentang apa yang dihadapinya. Di tangan hakim adalah benteng terakhir keadilan. Saat anda memukul palu, juri memutuskan pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah. Tidak ada yang bisa merevisi keputusan, apalagi merubahnya. 12
Mediator juga merupakan pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para  pihak,  yang  mana  ia  tidak  melakukan  intervensi  terhadap pengambilan keputusan.  keputusan  keputusan  dari  pengadilan  atau  mahkamah  sifatnya
10 Wirhanuddin,  Mediasi  Perspektif  Hukum Islam. Cet.  I; Semarang:  Fatawa Publishing, 2014.
11 Gasing,  A.  Qadir.  "EFEKTIVITAS  PELAKSANAAN  PERMA  NO.  1  TAHUN  2016 TENTANG  PROSEDUR  DI  MEDIASI  DI  PENGADILAN  AGAMA  PINRANG  KELAS  IB." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1 (2020): 364-377.
12 Halim talli Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aalauudin Makassar dalam bidang Hukum  Acara  Peradilan  Agama INTEGRITAS  DAN  SIKAP  AKTIF-ARGUMENTATIF  HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA (Volume 3 Nomor 1 Juni 2014), hal. 2
Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani
mengikat bagi para pencari hukum atau hakim itu sendiri 13 .
Mediator yang bertugas dalam proses mediasi ialah hakim, hakim atau dalam bahasa  disebut  dengan  Al  qadha  adalah  orang  yang  diangkat  oleh  Kepala Negara  sebagai  hakim  untuk  menyelesaikan  perkara  penggugat,  sehingga gubernur sendiri tidak dapat melakukan tugas peradilan. 14
Sebagian pakar hukum islam  yang lain mengatakan bahwa yang di  maksud dengan  al  qadha  atau  hakim  adalah  mencampuri  urusan  antara  makhluk dengan  khaliknya,  menyampaikan  perintah  dan  hukum  hukumnya  kepada mereka dengan perantaraan alquran dan hadist. Melalui pengertian ini, timbul pengertian bahwa al qada itu adalah memutuskan sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang telah di tetapkan oleh allah SWT. 15
Dalam  mediasi  mediator  berperan  penting  demi  jalannya  sebuah  mediasi, mediator harus bersifat  netral,  dan tidak berphak pada pihak manapun,  cara hakim  menyelesaikan  sengketa  dengan  tidak  melihat  hal  apapun,  atau deskriminasi  dalam  bentuk  apapun,  seperti  ras,  warna  kulit,  bahasa,  agama, ataupun status ekonomi sosial, dalam hal melaksanakan hukum semua sama. Apakah  hakim  dengan  sengaja  dibenarkan,  misalnya  hanya  karena  dia menemukan  seseorang  bersalah  dan  memberikan  uang  kepada  hakim,  atau, misalnya,  tidak  sengaja  menemukan  seseorang  yang  tidak  bersalah, bagaimanapun,  sangat  rentan  terhadap  penyimpangan  yang  berbeda  dari penyimpangan yang berbeda. Bukti untuk menunjukkan itu. Mediator sangat mempengaruhi  efektivitas  proses  dalam  mediasi.  Maka  mediator  tersebut harus mempunyai skill mediator yang cukup , mempunyai pengalaman yang baik agar dapat menyelesaikan perkara para pihak yang sedang bersengketa. apabila  hal  itu  telah  di  kuasai  maka  proses  berperkara  akan  mudah  dan
13 Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2017): 223-256.
14 Drs. H. A.Basiq djalil, S.H.,M A peradilan agama di indonesia h. 5
15 Muhammad salam makhdur. Mediasi dalam islam, h. 20.
terbantu. skill yang sangat di butuhkan mediator dalam mediasi ialah mampu menganalisis ahli dalam melakukan  pendekataan  terhadap  sengketa  tersebut secara personal. 16
Hakim  dituntut  untuk  tidak  memihak  dalam  segala  hal,  termasuk  dalam memutuskan  suatu  perkara,  karena  semuanya  adalah  tanggung  jawab  Allah SWT. 17
Dalam  hubungan  sosial  kemasyarakatan,  sengketa  pada  umumnya  yang terjadi  pada  kehidupan  masyarakat  menyangkut  hak  dan  kewajiban  yang digolongkan  pada  konflik  perdata  yang  berkaitan  terhadap  aturan  keluarga, misalnya  perkara  perceraian  yang  digabung  menggunakan  perkara  harta bersama,  pemeliharaan  anak,  nafkah-nafkah  serta  sengketa kewarisan. 18 Hal tersebut telah banyak menelan korban, baik  berupa  materi maupun nyawa.
Agama yang sempurna dan lengkap dengan aturan-aturan ialah Agama Ialam yang dimana Islam merupakan sistem kehidupan ( way of life ) . Yang menjaga serta  mengatur  seluruh  hal-hal  dalam  menjalani  kehidupan  untuk  mencapai kemaslahatan umat baik pada dunia maupun di akhirat. 19
Beberapa contoh yang terjadi tentang sengketa kewarisan di masyarakat ialah tidak meratanya harta warisan yang di bagiakan ataupun para ahli waris ada yang tidak puas dengan hasil yang diterima. Sengketa bisa terjadi ketika ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan
16 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan . Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
17 Abd  Halim  Talli  Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Alauddin  Makassar,  jurnal Mediasi dalam Perma No.1 Thn 2008
18 Citra Widyasari S, A. Qadir Gassing, Efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Pinrang  Kelas  I-B  (QaḍāuNā)Volume  1  Edisi Khusus Oktober 2020
19 Herdianto, Supardin, Rahma Amir, Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam  Proses  Mediasi Pada  Kasus  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB (QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021)
Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani
pendapat,  adanya  benturan  kepentingan  dan  tindakan  beberapa  pihak  yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu. 20
Objek  pada  perkara  kewarisan  yaitu  berupa  harta  benda  bila  mana  dalam proses pembagiannya ada beberapa pihak yang tidak puas dengan pembagian harta tersebut dikarenakan para pihak belum mengetahui bagian bagian yang sudah di  tetapkan dalam ilmu  kewarisan dan juga terdapat  keserakahan dan rasa egois. 21 Semua persengketaan yang terjadi dalam masalah di atas dapat diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan,  musyawarah  dan    mufakat.  Jika masalah  persengketaan  membesar  maka  dibutuhkan  pihak  ketiga  yang dimana  pihak  ketiga  tersebut  mempunyai  otoritas  dan  kewenangan  dalam memberikan keadilan serta keputusan yang mempunyai kekuatan  hukum ialah Pengadilan  Agama.  Lembaga  peradilan  ditempuh  menjadi  langkah  terakhir pada  penyelesaian  sengketa  kewarisan  yang  dimana  mediasi  yang  menjadi jalan akhir dari peengketaan tersebut.
Salah  satu  jalan  yang  dapat  dilakukan  dalam  menghadapi  permasalahan sengketa yaitu dengan melakukan mediasi, tidak ada pihakyang dimenangkan ataupun dikalahkan (win-win solution). 22 Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mediasi  mempunyai  beberpa  kekurangan  salah  satunya  seperti  pihak  yang lemah  sering  kali  tertekan  yang  membuat  pihak  tersebut  mengalah  dan menyerahkan beberapa hak-hak mereka. Dalam hal ini peran hakim mediator sangat  dibutuhkan  yang  berguna  untuk  menetralisir  keadaan,  agar  beberapa pihak  yang  lemah  tidak  takut  untuk  mempertahankan  hak-haknya  dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak tersebut untuk menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang mereka hadapi dari sudut pandang pihak tersebut.
20 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Hukum  Syari‟ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional ,h.119.
21 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. Ke-4; Jakarta: Kencana, 2004), h. 305
22 Syahrizal Abbas, 2010, Mediasi , kencana, jakarta, h. 24
Perubahan  Ketentuan  Prosedur  Mediasi  dalam  PERMA  Nomor  1  tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

## a. Waktu Pelaksanaan Mediasi
Dalam  PERMA  No  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan diatur tentang;
1) lama 30 hari.
2) Permohonan  perpanjangan  waktu  mediasi  dilakukan  oleh  mediator disertai alasan.
3) Waktu  mediasi  dengan ketentuan sebagai berikut:
Proses  mediasi  berlangsung  paling  lama  30  hari  terhitung  sejak  penetapan perintah  melakukan  mediasi.  Atas  dasar  kesepakatan  Para  Pihak,  jangka waktu  mediasi  dapat  diperpanjang  paling  lama  30  hari.  Pengaturan  waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun  2008  yang  mengatur  jadwal  mediasi  selama  40  hari.  Namun perpanjangan  waktu  untuk  mediasi  atas  kesepakatan  para  pihak  lebih  lama lagi  yaitu  30  hari  sedangkan dalam  Perma  No  1  tahun  2008  hanya  14  hari. Situasi  di  mana  orang-orang  berjuang  untuk  tujuan  masing-masing  pihak biasanya  harus  mengklaim  bahwa  mereka  adalah  pihak  yang  benar  dan mengikuti pendapat mereka. 23
23 Herdianto,  Herdianto,  Supardin  Supardin,  and  Rahma  Amir.  "PENERAPAN  ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB."  Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2 (2021): 1045-1057.
Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian deskriptif yang bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  dan  sistematis tentang  fakta-fakta  yang  berkaitan  dengan  masalah.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif,  artinya  dalam  penelitian  ini  diselidiki  suatu  objek,  kondisi,  dan bagaimana suatu system pemikiran diciptakan dalam masyarakat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Peran  dan  Gagasan  Hakim  Mediator  dalam  Mediasi  Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B
Proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan  perundingan untuk  mendapatkan  kesepakatan  yang  di  bantu  oleh  hakim  mediator yaitu mediasi, di dalam mediasi, mediator bertugas untuk menjaga dan mengawasi  jalannya  mediasi  yang  berlangsung,  mengadakan pertemuan,  menjadi pihak yang netral, mengatur kesepakatan diskusi, merumuskan  permasalahan  yang  dihadapi  para  pihak  dan  membantu para  pihak  dalam  penyadaran  bahwa  sengketa  bukanlah  suatu pertarungan  untuk  dimenangkan,  tetapi  sengketa  tersebut  harus diselesaikan. 24
Mediator  tidak  memiliki  hak  kuasa  dalam  memaksakan  suatu penyelesaian suatau permasalahan atau sengketa pada para pihak yang bersengketa.Mediator  mengayomi  para  pihak  dalam  melakukan mesyawarah  dan  negosiasi  agar  mendapatkan  yang  mengikat  para pihak.
24 Frans Hendra Winarta, op.cit. ¸h. 17
Peran  mediator  sangat  dibutuhkan  dalam  proses  mediasi disamping mediator memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pihak yang bersengketa untuk membuka fikiran mereka, mediator juga menjelaskan  tentang  beberapa  pengertian-pengertian  hukum  yang ingin  digunakan  dan  hukum  yang  berlaku,  menjelaskan  apa  saja kerugian dan keuntungan yang para pihak akan terima mendamaikan para  pihak,  mencari  titik  temu  dari  permasalahan  para  pihak  agar mediasi dapat berhasil.
Peran  utama  yang  dimiliki  mediator  mengacu  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini berkesinambungan dengan tugas mediator dalam  perundingan  adalah:  merumuskan titik  temu  atau  kesempatan dari  para  pihak,  Mempersiapkan  dan  membuat  notulen  pertemuan, mengayomi  para  pihak  dalam  menyadarkan  mereka  bahwa  sengketa bukan  untuk  dimenangkan  tetapi  di  selesaikan,  berinisiatif  dalam penyelessian  masalah,  membantu  para  pihak  menganalisa  alternatif memecahkan  masalah,  dan  membujuk  para  pihak  untuk  menerima usulan tertentu. 25
Dalam  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  kewarisan  atau harta Bersama, mediator sebagai pihak ketiga harus bersifat netral yang bertugas  untuk  mengadakan  pertemuan  antara  para  pihak  yang mengajukan gugatan  harta  bersama yang diperoleh  selama  perkawinan berlangsung.  Mediator  memberikan  lingkungan  yang  posotif  kepada para  pihak  yang  bersengketa  serta  berusaha  untuk  menganjurkan  para pihak  untuk  berdamai,  mencari  sisi-sisi  kesamaan  pandangan  dan mengenyampingkan  perbedaan.  Mengalah  satu  langkah  untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar.
25 Rusni S.HI. Hakim Pengadilan Agama Pinrang,, Wawancara, Pinrang, (20 September 2021)
Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani
Pada  hakekatnya  mediasi  yudisial  dengan  hakim  mediasi membantu  mempersingkat  atau  panjangnya  proses  peradilan, termasuk  pihak-pihak  yang  setuju  untuk  menawarkan  penyelesaian atau membatalkan prosedur pendistribusian perdamaian di luar proses peradilan  di  pengadilan.  Tugas  hakim  mediasi  hanya  membantu mengembangkan solusi yang akan dicapai, tetapi memutuskan perkara dan memaksakan kepada para pihak  apa yang mereka yakini sebagai pendapat yang adil selama proses mediasi. jadi. Oleh karena itu, hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk dapat melakukan mediasi .
Adapun  dari  penelitian  yang  dilakukan  terdapat  beberapa gagasan  dari  para  hakim  di  Pengadilan  Agama  Pinrang  di  dalam masalah  sengketa  kewarisan.  Setiap  hakim  mempunyai  cara  dan metode  tersendiri  dalam  upaya  tercapainya  keberhasilan  dalam melakukan  mediasi.  Berikut  adalah  beberapa  upaya  yang  hakim mediator lakukan untuk mendamaikan kedua pihak yaitu;
a. Pendekatan Emosional
b. Mempersilahkan masuk ruang siding perorangan
c. Memberikan nasehat

## 2. Problematika Hakim Mediator dalam Mediasi Sengketa Kewarisan di Pegadilan Agama Pinrang
Pelaksanaan proses arbitrase para pihak untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa tentang pembagian harta warisan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau arbiter tidak selalu mulus dan sering menghadapi kendala.
Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi dari segi internal antara lain:
a. Keahlian Mediator
b. Keterbatasan Ilmu Mediator
c. Keterbatasan mediator
Dari 3 faktor di atas biasa terjadi kepada para hakim yang masih muda atau hakim yang belum berpengalaman : 26
a. Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi
b. Mengedepankan sikap ego masing-masing
c. Penguasaan harta
d. Pembagian warisan
e. Masalah hati
Beberapa masalah  selama proses mediasi  untuk menyelesaikan sengketa properti dapat diatasi dengan upaya mediator hakim. Artinya, hakim  mediator  harus  lebih  pintar  dari  para  pihak  yang  bersengketa. Hakim  mediator  harus  menjadi  pembicara  yang  baik  untuk  dapat menengahi,  mencerahkan  dan  membawa  pengertian  para  pihak,  baik dari  segi  harta,  hukum  maupun  hubungan  sosial  keluarga.  Mediator sendiri  yang  memutuskan  bagaimana  hal  itu  harus  dikomunikasikan kepada  para  pihak.  Oleh  karena  itu,  semakin  kecil  disabilitasnya, semakin  besar  kemungkinan  tercapainya  perdamaian,  sehingga pengajuan hakim mediasi dapat meminimalisir tugas tersebut. 27
Keberhasilan proses arbitrase sepenuhnya tergantung pada para pihak yang  bersengketa.  Disini  mediator  harus  mampu  menyampaikan  rasa pentingnya mediasi dan mendorong para pihak untuk memiliki itikad baik dalam  melakukan  mediasi.  Mediator  menjembatani  perbedaan  persepsi para pihak dan membuat kesepakatan demi kepentingan para pihak.
3. Penutup
A. Kesimpulan
a. Hakim mediator di pengadilan Agama Pinrang sudah sangat berperan
26 Rusni S.HI. Hakim Pengadilan Agama Pinrang,, Wawancara, Pinrang, (20 September 2021)
27 Drs. H. Muhammad  Baedawi  M.HI. Hakim Pengadilan Agama Pinrang,, Wawancara, Pinrang, (20 September 2021)
Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani
dan  berusaha  untuk  penyelesaian  masalah  sengketa  kewarisan  di Pengadilan  Agama  pinrang  dan  sudah  sangat  membantu  para  pihak dalam  mencari  jalan  keluar  dari  permasalahan  sengketa  kewarisan yang dihadapi. Apabila  para hakim mediator sudah melakukan yang terbaik  dalam  proses  mediasi  dalam  sengketa  kewarisan  yang selanjutnya  kembali  kepada  para  pihak  apa  para  pihak  ingin melaksankan  mediasi  guna  untuk  menyelesaikan  permasalahan sengketa  tersebut  atau  tidak  dikarenakan  kesuksesan  mediasi  bukan hanya  berada  di  tangan  hakim  mediator  sendiri  melainkan  terdapat pada  para  pihak  juga.  Proses  perundingan  yang  dilakukan  hakim mediator  dengan  para  pihak  merupakan  mediasi.  Mediator  adalah hakim  atau  pihak  lain  yang  memegang  sertifikat  mediator  yang merupakan  pihak  ketiga  yang  netral  dan  dapat  berubah-ubah  tanpa mengandalkan  kesempatan  para  pihak  dalam  proses  negosiasi  untuk mencapai  keputusan  atau  kesepakatan  yang  memaksa.  Kami  akan membantu  Anda  menemukan  kemungkinan  penyelesaian  sengketa. Kemampuan mediator untuk membangun hubungan interpersonal dan keahlian dalam pendekatan untuk menjembatani dan mengelola proses mediasi  adalah  persyaratan  utama  mediator.  Mediator  memiliki kemampuan saat melakukan tugas itu. Mediator dapat melihat proses pertukaran  informasi  secara  sepihak,  tetapi  mediator  berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepadanya.Penutup  berisi  kesimpulan dan saran yang dideskripsikan dalam  bentuk  paragraf.  Kesimpulan  berisi  jawaban  atas  isu permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian.  Saran  memuat rekomendasi  yang  dihasilkan  dari  hasil  penelitian  yang  diharapkan dapat menjadi solusi isu permasalahan.
b. Dalam  proses  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan  di  pengadilan terdapat  beberapa  tantangan  yang  membuat  mediasi  yang  dilakukan dapat berhasil atau tidaknya, yaitu para pihak yang enggan mendengar
masukan  yang  diberikan  hakim  mediator.  Akan  tetapi  yang  menjadi ketidaksepakatan atau halangan dalam menempuh mediasi yaitu salah satu  pihak  tidak  hadir  pada  saat  mediasi,  mengedepankan  sikap  ego masing-masing,  keahlian  mediator  terbatas  dan  keterbatasan  ilmu mediator. Dalam penyelesaiannya apabila pada saat proses mediasi itu berhasil  maka  mediator  membuat  sebuah  keterangan  secara  tertulis bahwa  mediasi  tersebut  berhasil  dengan  di  tandatangani  oleh  kedua belah pihak dan juga mediator, kemudian putusan tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Apabila proses mediasi itu gagal maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi  tersebut gagal  dengan tidak melampirkan pembicaraan atau solusi yang dilakukan pada saat mediasi.
B. Implikasi
a. Dalam  proses  mediasi  yang  dilakukan  di  pengadilan  harus memberikan  peningkatan  dalam  proses  penyelessaian  perkara terkhususnya  di  kewarisan,  dan  juga  para  hakim  mediator  dapat memberikan  cara  dan  usaha  yang  terbaik  dalam  memeberikan  saran dan dan peran dalam mediasi di perkara kewarisan tersebut agar proses mediasi berjalan maksimal, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan.
b. Besar harapan dalam penelitian ini mampu memberikan dampak yang positif dalam hal mediasi di perkara kewarisan khususnya peningkatan keberhasil  hakim  mediator  dalam  mediasi  perkara  kewarisan  di Pengadilan     Agama.

## Daftar Pustaka

## Buku
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. Ke-4; Jakarta: Kencana, 2004), h. 305
Drs. H. A.Basiq Djalil, S.H.,M A Peradilan Agama Di Indonesia H. 5 Muhammad Salam Makhdur. Mediasi Dalam Islam, H. 20.
Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani
Nurnaningsih  Amriani,  Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan . Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Hukum  Syari‟ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional ,h.119.
Syahrizal Abbas, 2010, Mediasi , Kencana, Jakarta, H. 24
Wirhanuddin,  Mediasi  Perspektif  Hukum  Islam.  Cet.  I;  Semarang:  Fatawa Publishing, 2014

## Jurnal
Anis,  Muhammad.  "Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Kota  Makassar." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.2 (2018): 281- 294.
Citra Widyasari S, A. Qadir Gassing, Efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016  Tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan Agama  Pinrang Kelas  I-B (QaḍāuNā)Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020
Herdianto,  Herdianto,  Supardin  Supardin,  and  Rahma  Amir.  "Penerapan  Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama  Sungguminasa  Kelas  Ib."  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2 (2021): 1045-1057.
Herdianto,  Supardin,  dan  Rahma  Amir, Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat,  dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB (QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021)
Gasing,  A.  Qadir.  "Efektivitas  Pelaksanaan  Perma  No.  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Di Mediasi  Di  Pengadilan Agama Pinrang Kelas  Ib." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1 (2020): 364-377.
Hikmah, Nur dan Jamal Jamil . “ Fungsi Novum Terhadap Sengketa Tanah Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 Pk/Pdt/2018)” Jurnal Al-QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 h.:114
Husain,  Nur  Qalbi,  and  Musyfikah  Ilyas.  "Praktik  Hukum  Kewarisan  Pada Masyarakat  Islam  (Studi  Kasus  Tahun  2017-2019)." Qadauna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1.2 (2020): 31-45.
Irvan, dan Darussalam. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana’ Simanai dalam  Kewarisan  di  Kecamatan  Rongkong  Kabupaten  Luwu  Utara” (QaḍāuNā )Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021 hal  283
Jamil, Jamal. “ Substansi Hukum Perkawinan Di Lingkuang Peradilan Agam ”. Jurnal Al-Qadāu Vol. 2 No. 1, 2017
Muthahharah,  Nurul,  and  Supardin  Supardin.  "Sistem  Munasakhah  dan Plaatsvervulling." Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga Islam 2.1 (2020): 119-130.
Supardin,  Supardin.  "Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia." Jurnal  Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2017): 223-256.
Rum,  Andi  Nita  Fitriani,  and  Qadir  Gassing.  "Tinjauan  Hukum  Islam  Terkait Efektifitas  Mediasi  Sengketa  Hak  Asuh  Anak  Di  Pengadilan  Agama
Bulukumba." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2 (2021): 772-786.
Talli, Abd Halim. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aalauudin Makassar dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama Integritas Dan Sikap Aktif- Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara (Volume 3 Nomor 1 Juni 2014), hal. 2
Talli,  Abdul  Halim.  "Mediasi  Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2008." Jurnal  Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1 (2015): 76-93.

## Wawancara
Rusni  S.HI.  Hakim  Pengadilan  Agama  Pinrang,,  Wawancara,  Pinrang,  (20 September 2021)
Drs.  H.  Muhammad    Baedawi    M.HI.  Hakim  Pengadilan  Agama  Pinrang,, Wawancara, Pinrang, (20 September 2021)

## Websites
Mircealisz, Hukum  Waris, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris,  Diakses pada 17 Mei 2015