## NIKAH MENGGUNAKAN WALI HAKIM TANPA KEIZINAN DAN PENGETAHUAN WALI NASAB MENURUT IRSYAD AL-FATWA SIRI KE 408 DI MALAYSIA
(Studi Kasus di Malaysia)
Mohd. Asyraf Bin Junain, Azwani Lubis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: asyrafnain99@gmail.com azwanilubisuin@gmail.com

## Abstrak:
Nikah  merupakan  suatu  hal  yang  sakral,  dilakukan  oleh  calon  pengantin  pria  dan wanita.  Dalam  pernikahan  tentunya  memiliki  rukun  dan  syarat  pernikahan  yang harus  terpenuhi.  Rukun  pernikahan  terdiri  dari,  calon  pengantin  pria  dan  wanita, saksi, wali nikah, dan akad nikah. Dalam hal pernikahan wali merupakan salah satu rukun  nikah  yang  harus  di  penuhi,  sehingga  menikah  harus  ada  wali  di  dalamnya sehingga jika pernikahan perempuan tanpa seorang wali. Namun, dalam praktiknya di  Negara  Malaysia  terdapat  beberapa  praktik  yang  menikah  tanpa  menggunakan wali  hakim,  sementara  wali  nasab  masih  ada.  Hal  ini  di  sebabkan  karena  adanya Irsyad  al-fatwa  siri  ke  408  yang  menyatakan  kebolehan  menggunakan  wali  hakim apabila memenuhi ketentuan 2 marhalah jauhnya dari keberadaan wali nasab. Hal ini lah  yang  menjadi  latar  belakang  penulis  untuk  meneliti  ini  lebih  dalam  mengenai bagaimana  praktik  tersebut  apakah  sesuai  dengan  ketentuan  negara  dan  hukum Islam.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  pendekatan normatif  yuridis.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  praktiknya terdapat  beberapa  masyarakat  di  Malaysia  masih  terdapat  beberapa  praktik pasangan pengantin melakukan pernikahan di Thailand agar memenuhi ketentuan 2 marhalah  agar  bisa  menggunakan  wali  hakim.  Namun,  pada  beberapa  putusan pengajuan  pengesahan  nikah  seperti  itu  tidak  ditolak  karena  tidak  memenuhi ketetapan  syariah.  Sehingga  sekalipun  ada  ketentuan  Irsyad  al-Fatwa  Siri  ke  408 hanya memberikan kemudahan, dengan ketentuan harus memenuhi rukun dan syarat dari hukum Islam.
Kata Kunci: Nikah, Wali Hakim, Irsyad Fatwa, Perwalian

## Abstract:
Marriage  is  a  sacred  thing,  carried  out  by  the  prospective  groom  and  bride.  In marriage, of course there are pillars and conditions of marriage that must be fulfilled. The  pillars  of  marriage  consist  of  the  prospective  bride  and  groom,  witnesses, marriage guardians, and the marriage contract. In the case of a guardian’s marriage, it is one of the  pillars of marriage that  must be fulfilled, so the marriage must have a guardian in it so that if a woman marries without a guardian. However, in practice in Malaysia  there  are  several  practices  that  marry  without  using  a  guardian,  while
Kabilah : Journal of Social Community                                      Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                               Vol. 8 No.1 Juni 2023
guardians still exist. This is caused by the existence of the 408th series of Irsyad al- fatwa  which  states  that  it  is  permissible  to  use  a  guardian  judge  if  it  fulfills  the provisions of 2 marhalah away from the presence of a guardian of the lineage. This is the background for the author to research this in more depth regarding whether this practice  is  in  accordance  with  state  regulations  and  Islamic  law.  This  research  is qualitative research with a normative juridical approach. The results of this research show that in practice, in some communities in Malaysia, there are still some practices of  bridal  couples  getting  married  in  Thailand  in  order  to  fulfill  the  2  marhalah provisions  so  they  can  use  a  guardian  judge.  However,  in  several  decisions  such applications for legalization of marriage are not rejected because they do not comply with sharia provisions. So even though there  are  provisions of  the 408th  Irsyad  al- Fatwa Siri, it only provides convenience, provided that it must  fulfill the pillars and requirements of Islamic law.
Keywords: Marriage, Guardian Judge, Ershad Fatwa, Guardianship

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  sunnatullah  bagi  semua  makhluk  hidup  di  dunia  ini. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk  memenuhi  kebutuhan  biologisnya  dan  meneruskan  keturunan.  Manusia  sebagai makhluk  ciptaan  Allah  SWT.  yang  memiliki  kemuliaan  dan  kelebihan  dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan- aturan  tentang  perkawinan  demi  untuk  memelihara  kemaslahatan  bagi  manusia  itu sendiri.
Dalam  suatu  perkawinan  dianggap  sah  apabila  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (ijab dan qabul ).
Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang. 1 Perwalian dari bahasa Arab yaitu walayah  atau  wilayah  yaitu  hak  yang  diberikan  oleh  syariat  yang  membuat  si  wali mengambil  dan  melakukan  sesuatu,  kalau  perlu  secara  paksa  diluar  kerelaan  dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. 2
Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  wali  nikah  adalah  orang  yang mewakili  perempuan  dalam  hal  melakukan  akad  pernikahan,  dikarenakan  ada  anggapan bahwa  perempuan  tersebut  tidak  mampu  melaksanakan  akadnya  sendiri  karena perempuan  dipandang  kurang  cakap  dalam  mengungkapkan  keinginannya  sehingga kemudian dibutuhkan wali nikah untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.
Wali  merupakan  syarat  sahnya  suatu  pernikahan.  Pendapat  ini    menurut  imam Syafi’i  dan  juga  Imam  Malik,  dan  juga  merupakan  pendapat  jumhur  ulama.  Wali  nikah secara umum diartikan sebagai orang  yang berhak menikahkan anak  perempuan  dengan
1 Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 92.
2 Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.
seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada 2 macam. Wali Nasab dan Wali Hakim.
“Wali  paling  utama  ialah  ayah,  kakek  (ayahnya  ayah),  saudara  lelaki  seayah  seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya.
Namun  pada  praktiknya  yang  terjadi  di  negara  Malaysia  terdapat  beberapa pasangan  pengantin  atau  calon  pengantin  yang  melakukan  pernikahan  di  luar  negeri dengan  menggunakan  wali  hakim  yang  mana  mayoritas  banyak  orang  Malaysia  yang menikah  di  Thailand.  Kemudian  setelah  mereka  melakukan  pernikahan  di  luar  negeri mereka  akan  mendaftarkan  pernikahannya  di  tempat  tinggal  mereka  di  Malaysia  agar pernikahannya itu dianggap sah oleh negara.
Pada permohonan tersebut ada hal yang mengganjal, dimana  pemohon melakukan permohonan menikah menggunakan wali hakim dilokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentunya  menjadi  pertanyaan  mengapa  mereka  tidak  menikah  di  tempat  kediaman mereka  saja  kenapa  harus  pergi  ke  luar  negeri  sementara  Wali  nasab  mereka  berada  di tempat yang sama dengan mereka.
Hal  ini  tentu  didasari  karena  adanya  Irsyad  Fatwa  Siri  ke  408.  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang  bersidang  pada  1  Jul  2002  telah  membincangkan  Perkahwinan  Lari  Meninggalkan Wali  Lebih  Dua  Marhalah  Mengikut  Mazhab  Al-Syafie.  Muzakarah  telah  memutuskan bahawa  perkahwinan  yang  dilakukan  oleh  jurunikah  yang  diiktiraf  oleh  pihak  berkuasa bagi  pasangan  yang  berjauhan  dari  wali  lebih  dari  dua  marhalah  adalah  sah  menurut mazhab Al-Syafie.
Inilah  yang  melatarbelakangi  penulis  tertarik  untuk  meneliti  hal  ini  lebih  dalam mengenai  adanya  pernikahan  yang  memiliki  wali  nasab  namun  melakukan  pernikahan menggunakan wali hakim dengan berbagai alasan ditambah lagi adanya Irsyad Fatwa Siri ke 408.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  yang  menggunakan  dua  sumber  data  yaitu  primer  dan sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  library research,  yang  mana  berarti  penelitian  yang  menggunakan  buku  atau  aturan  tertentu sebagai  bahan  literatur.  Serta  metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian Wali dalam Pernikahan
Perkawinan  disebut  juga  “pernikahan”,  berasal  dari  kata  nikah  yang  arti  bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh ( wathi ). 3 Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan ( coitus ),juga untuk arti
3 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010, h. 7
Kabilah : Journal of Social Community                                      Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                               Vol. 8 No.1 Juni 2023
akad  nikah. 4 Menurut  istilah  hukum  Islam,  perkawinan  menurut syara’ untuk membolehkan  bersenang-senang  antara  laki-laki  dengan  perempuan  dan  menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
Pada  pernikahan  yang  sah  tentu  ada  rukun  dan  syarat  pernikahan  yang  harus  di penuhi.  Rukun  yaitu  sesuatu  yang  mesti  ada  yang  menentukan  sah  dan  tidaknya  suatu pekerjaan  (ibadah),  dan  sesuatu  itu  termasuk  dalam  rangkaian  pekerjaan  itu,  separti adanya calon pengantin wanita dan pria dalam pernikahan. 5
Dalam mazhab syafi’i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni: (1). Suami, (2). Isteri, (3). Wali, (4). Dua orang saksi, dan (5). Shighat. Para imam mazhab syafi’iyah  menggolongkan  dua  saksi  ke  dalam  bagian  syarat  nikah.  Mereka  beralasan karena  saksi  berada  diluar  esensi  akad  ( mahiyatul aqdi) nikah.  Hikmah  menetapkan  dua saksi  sebagai  satu  rukun  tersendiri,  sementara  suami-isteri  sebagai  satu  rukun  untuk masing-masingnya,  bahwa  syarat-syarat  dua  orang  saksi  sama,  sedangkan  syarat-syarat suami  dan  isteri  berbeda. 6 Menurut  mereka,  syarat-syarat  pernikahan  sebagiannya berhubungan  dengan  shighat,  sebagian  dengan  wali,  sebagian  dengan  suami-isteri  dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi. 7
Wali  dalam  perkawinan  adalah  merupakan  hal  yang  penting  dan  menentukan, menurut  pendapat  ulama  Syâfi’îyah  tidak  sah  perkawinan  tanpa  adanya  wali  bagi  pihak perempuan,  sedang  bagi  laki-laki  tidak  diperlukan  wali. 8 Ada  beberapa  pendapat  tentang pentingnya wali sebagai syarat untuk sahnya nikah menurut hukum Islam. Salah satunya adalah  pendapat  imam  Syafi’i  ,  yang  mengemukakan  bahwa  wali  merupakan  salah  satu syarat untuk sahnya nikah. Menurut mazhab Syafi`i, wali merupakan masalah yang sangat penting  dalam  pembahasan  nikah  karena  tidak  ada  nikah  tanpa  wali,  dan  wali  menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan. Alasan pendapat ini di antaranya yaitu hadist berikut ini:
اَنَثَّدَح وُبَأ ٍ بْي َرُك اَنَثَّدَح ٍُدْبَع ٍهَّاللّ ٍُنْب ٍهك َراَبُمْلا ٍْنَع ٍ جاَّجَح ٍْنَع ٍه ي هرْه ُّزلا ٍْنَع ٍَة َو ْرُع ٍْنَع ٍَةَشهئاَع ٍْنَع ٍه يهبَّنلا ىَّلَص ٍَُّاللّ ٍههْيَلَع ٍَمَّلَس َو و ٍْنَع ٍَةَم هرْكهع ٍْنَع ٍهنْبا ٍ  ساَّبَع ٍَلاَق ٍَلاَق ٍُلوُس َر ٍهَّاللّ ىَّلَص ٍَُّاللّ ٍههْيَلَع ٍَمَّلَس َو ٍَل ٍَحاَكهن ٍَّلهإ ٍ  يهل َوهب يهف َو ٍهثيهدَح ٍَةَشهئاَع ٍُناَطْلُّسلا َو ٍُّيهل َو ٍْنَم ٍَل ٍَّيهل َو ٍُهَل Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah dari Nabi ﷺ . (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,  “Tidak  ada  nikah  tanpa  adanya  wali.”  Dalam  hadits  ‘Aisyah  disebutkan, “Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” 9
Dari  hadist  di  atas  terlihat  bahwa  dijelaskan  pernikahan  tidak  sah  tanpa  adanya seorang  wali  maka  dengan  itu  kedudukan  Wali  merupakan  suatu  hal  terpenting  dalam pernikahan. Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut  pendapat  ulama  Syâfi’îyah  tidak  sah  perkawinan  tanpa  adanya  wali  bagi  pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. 10
4 Wahbah Al-zuhaili, Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr,1989, h. 29
5 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9
6 Abdurrahman Al-Jazairi, Kitaabul Fiqhi ‘Alal Mazaahib al-Arba’ah, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, h. 712.
7 Ibid ., h. 715.
8 Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’îyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia, Al-‘Adalah, Vol. X, No. 2 Juli 2011, h. 167.
9 Ensiklopedi Hadits, HR. Ibnu Majah Nomor 1880 Menurut Versi Maktabatu Al Ma’arif Riyadh, Kitab Nikah, Bab Tidak Ada Nikah Kecuali dengan Wali.
10 Rohmat, Kedudukan Wali Dalam…, h. 167.
Penelitian ini penulis berfokus pada ketentuan Mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah mengenai  perwakilan  dalam  pernikahan,  hal  ini  dikarenakan  mayoritas  penduduk  di negara Malaysia menggunakan paham Syafi’iyah. Dalam ketentuan ulama Syâfi’îyah adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi  ada enam, yaitu sebagai berikut:
1. Beragama Islam.
2. Baligh.
3. Berakal Sehat.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Adil (Beragama dengan Baik).
Jumhur ulama Syâfi’îyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat  yang  termasuk  pada ashhab ,  bukan  saudara  seibu  atau dzaw  al-arham lainnya. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali aqrab (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali ab’ad (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dan urutan wali sebagai berikut; Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung),  Saudara  laki-laki  seayah,  Anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki  sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki- laki dari paman sekandung, Anak laki-laki dari paman seayah, Hakim.
Ini  merupakan  urutan  wali  yang  berhak  menjadi  wali  dalam  pernikahan,  jika seseorang  menjadi  wali  pernikahan  sementara  hadir  wali  yang  lebih  dekat  maka pernikahannya  tidak  sah,  karena  menurut  ulama  Syâfi’îyah  hak  wali  merupakan  hak ‘ashabah sebagaimana menyerupai hak waris.

## Perwalian Dalam Ketentuan Hukum di Negara Malaysia
Perundang-undangan  (perkawinan)  Malaysia  juga  mengharuskan  (wajib)  adanya wali  dalam  perkawinan,  tanpa  wali  perkawinan  tidak  dapat  dilaksanakan.  Dalam perundang-undangan  keluarga  Malaysia,  pada  prinsipnya,  wali  nikah  adalah  wali  nasab. Hanya  saja  dalam  kondisi  tertentu  posisi  wali  nasab  dapat  diganti  oleh  wali  hakim  (di Malaysia disebut wali raja).
Wali  hakim  adalah  sultan,  raja  atau  penguasa,  atau  pemerintah  yang  dapat menikahkan  seorang  perempuan  apabila  diminta  asal  terpenuhi  syarat-syaratnya  antara lain wali nasab tidak ada, ayah tidak mau atau menolak menikahkan putrinya tanpa alasan yang  syar’i,  dan  lokasi  berjauhan  sejauh  bolehnya qashar .  Kewenangannya  menjadi  wali nikah  karena  kedudukannya  selaku  wilayah  ammah,  sebagaimana  wilayahnya  yang berkaitan  dengan  pengurusan  harta  kekayaan  orang  yang  tidak  menjadi  wali,  demikian dengan  wilayahnya  yang  berhubungan  dengan  pernikahan.  Sulṭan  merupakan  Imam (pemimpin,  kepala  negara)  atau hakim yang  ditugaskan untuk wali nikah berarti pejabat negara  yang  membidangi  masalah  tersebut  yaitu  hakim  agama,  pegawai  Kantor  Urusan Agama, dan pegawai pencatat nikah atau pendaftar yang diangkat oleh pemerintah. 11 Wali  hakim  menurut  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  di  Malaysia  ada sedikit  perbedaan  karena  keseluruhan  negeri  mempunyai  peruntukan  dalam  undang- undangnya  berkaitan  dengan  tafsiran  wali  hakim.  Negeri  Wilayah-wilayah  Persekutuan, Melaka,  Negeri  Sembilan,  Pulau  Pinang,  Perlis  dan  Sabah  Memiliki  ketentuan  yang  sama yaitu:
11 Amir Husin Md Nor, Siti Safwati Binti Mohd Shari, “Faktor Penyebab Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di Luar Negara: Satu Kajian Di Mahkamah Syariah Muar”, Jurnal Syariah, 2006.
“Negeri  ini  mempunyai  peruntukan  yang  sama.  Tafsiran  yang  diberikan  terhadap istilah  “wali  Raja”  merujuk  wali  yang  ditauliahkan  oleh Yang diPertuan Agong ,  dalam  hal Wilayah-wilayah  Persekutuan,  Melaka,  Pulau  Pinang,  Sabah  dan  Sarawak,  atau  oleh  Raja, dalam  hal  sesuatu  negeri  lain,  untuk  mengawinkan  perempuan  tidak  mempunyai  wali daripada nasab.” 12
Menurut madzab Syafi’i, seperti diperjelaskan oleh Khairuddin Nasution, kehadiran wali  menjadi  salah  satu  rukun  nikah,  yang  berat  tanpa  kehadiran  wali  ketika  melakukan akad,  perkawinan  tidak  sah.  Bersamaan  dengan  kewajiban  wali  dalam  perkawinan  wali, wali  juga  dilarang  mempersulit  perkawinan  wanita  yang  ada  di  bawah  perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu. 13
Kedudukan wali hakim menurut konteks Perundangan Malaysia seperti yang telah dinyatakan  dalam  Seksyen  7  (2)  jika  sesuatu  perkawinan  itu  melibatkan  seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak, perkawinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja. Hal seperti ini diperkuat lagi dengan Seksyen 13 (b) menyatakan bahwa Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di  mana  pihak  perempuan  itu  bermastautin  atau  seseorang  yang  diberi  kuasa  secara  am atau  khas  bagi  maksud  itu  oleh  Hakim  Syariah  itu  telah,  selepas  penyiasatan  wajar  di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu diakad nikahkan oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak, persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika  wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi. 14
Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa adanya kebolehan menggunakan Wali raja  atau  wali  hakim  apabila  seorang  wanita  tidak  memiliki  Wali  nasab  dan  garis keturunannya.  Akan  tetapi  dalam  literatur  yang  berbeda  terdapat  perbedaan  pendapat yang mana dikemukakan oleh Irsyad Al fatwa ke 408 yang menjelaskan tentang ketentuan penggunaan wali hakim.
Berkata Imam Abi Ishak al-Syirazi:
نإ باغ يلولا ىلإ ةفاسم رصقت اهيف ةلاصلا اهجوز ناطلسلا ملو نكي نمل هدعب نم ءايلولأا نأ جوزي نلأ ةيلاو بئاغلا ةيقاب اذهلو ول اهجوز يف هناكم حص دقعلا امنإو رذعت نم هتهج ماقف ناطلسلا هماقم
Artinya:  Sekiranya  tidak  ada  wali  (berada)  pada  jarak  yang  membolehkan  untuk solat  qasar  (dua  marhalah),  maka  sultan  yang  mengahwinkan  perempuan  itu.  Dan  tidak boleh wali yang setereusnya (wali ab’ad) mengahwinkan kerana hak  perwalian wali yang tiada  (berada  jauh  dua  marhalah)  masih  kekal.  Oleh  itu,  sekiranya  wali  mengahwinkan perempuan itu dengan menggantikan tempat wali, maka sah aqad tersebut. Hal ini kerna ada keuzuran daripada wali maka sultan mengambil tempatnya (menjadi wali).
Begitu juga jika wali dalam keadaan ihram, maka hakim akan mengambil tempatnya untuk mengahwinkan perempuan tersebut kerana hak wali masih kekal kepada wali aqrab dan  tidak  berpindah  kepada  wali  yang  seterusnya.  Imam  al-Muti’ie  menyatakan  bahawa sekiranya  seorang  perempuan  mempunyai  dua  orang  wali,  maka  perwalian  diberikan
12 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) 2004.
13 Khairuddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h.
79.
kepada  yang  lebih  aqrab  (hampir)  seperti  dalam  pewarisan,  dan  jika  dikahwinkan  oleh wali  yang  seterusnya,  maka  perkahwinan  tersebut  tidak  sah.  [Lihat:  al-Majmu’  Syarh  al- Muhazzab 16/162]
Namun,  jika  wali  aqrab  berada  kurang  dua  marhalah,  maka  hakim  tidak  boleh melaksanakan perkahwinan itu kecuali dengan izin wali. Ini kerana jarak perjalanan yang singkat dan wali perlu dirujuk sama ada hadir sendiri atau Mewakilkannya. [Lihat: al-Fiqh al-Manhaji 4/63-70]
Muzakarah  Jawatan  kuasa  Fatwa  Majlis  Kebangsaan  Bagi  Hal  Ehwal  Ugama  Islam Malaysia  Kali  Ke-52  yang  bersidang  pada  1  Jul  2002  telah  membincangkan  Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie. Muzakarah telah memutuskan bahawa perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa  bagi  pasangan  yang  berjauhan  dari  wali  lebih  dari  dua  marhalah  adalah  sah menurut  mazhab  Al-Syafie.  Begitu  juga  perkahwinan  yang  dilakukan  di  luar  negara Malaysia seperti kahwin lari di selatan Thailand.
Berdasarkan  terlihat  bahwa  adanya  kebolehan  menikah  tanpa  adanya  Wali  nasab jika jarak dari tempat pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin dengan jarak rumah dari wali nasabnya sejuah 2 marahlah, maka ia boleh menikah menggunakan wali hakim.
Pada  ketentuan  lanjutannya,  Muzakarah  Jawatankuasa  Fatwa  Majlis  Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) telah memutuskan bahawa hukum pernikahan di luar negara adalah sah dengan syarat:
1. Pernikahan itu mengikut rukun nikah.
2. Pernikahan itu melebihi dua marhalah.
3. Tiada  keputusan  mahkamah  yang  menghalang  perempuan  itu  berkahwin  di  atas  alasan syarak di tempat dia bermustautin.
4. Pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara berkenaan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan sebagai wali hakim.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  terlihat  bahwa  adanya  kebolehan  menikah  dengan wali  Hakim  jika  jaraknya  dengan  wali  nasab  sudah  melebihi  2  marhalah  tetap  memiliki berbagai ketentuan di atas yaitu tetap memenuhi rukun nikah menurut hukum syarat dan memenuhi  berbagai  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  dalam  hukum  Islam yang ditetapkan di negara tersebut.

## Praktik Pernikahan Menggunakan Wali Hakim di Negara Malaysia
Terdapat  beberapa  putusan  yang  berkaitan  atau  berkenaan  dengan  praktik pernikahan  yang  dilakukan  calon  pengantin  dengan  menggunakan  wali  hakim  di  luar negeri agar memenuhi jarak 2 marhalah seperti yang biasa dilakukan yaitu kawin lari ke negera Thailand. Pada penelitian ini  penulis menggunakan dua putusan pengadilan  yaitu sebagai berikut:
Pertama, [Permohonan No: 10004-010-0947-2018] yang di ajukan Azharizal Arsad HMRS pada 7 Januari 2019 di Mahkamah Rendah Syariah, Kuala Langat, Selangor. Dalam duduk perkaranya di jelaskan bahwa  kasus tersebut menyangkut keabsahan perkawinan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang kawin lari ke Songkhla, Thailand dan menikah di sana  tanpa  persetujuan  wali  sah  dari  mempelai  wanita  atau  Pemohon  2.  Pemohon  2 menyatakan  bahwa  perkawinannya  tidak  disetujui  oleh  walinya  yang  sah.  ,  saudara  laki- lakinya  dan  adik  laki-lakinya.  Karena  tidak  mendapat  persetujuan  dari  walinya,  ia  dan Pemohon 1 memutuskan untuk menikah di Songkhla, Thailand pada 26 November 2018.
Kedua, [Kes No: MTSTR 41/008/143/95] yang diajukan oleh Ismail Yahya H pada 5 Februari  1996  di  Mahkamah  Tinggi  Syariah,  Terengganu.  Dalam  ketentuan  putusan  ini menjelaskan bahwa
Perkara  yang  disidangkan  tersebut  adalah  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya pernikahan antara Rukman bin Mustafa, KPT 620916-11-5367 dan Wan Sabariah binti W Ngah, KPT 710225-111-5092 di rumah Ustaz Wan Hassan bin Wan Mahmud, di Kampung Beluru, dan Sungai Padi, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan pada tanggal 7 Jamadil Awal Tahun 1416 Hijrah, setara dengan tanggal 1 Oktober 1995 M (menurut Kalender Thailand) dengan  menggunakan  Wali  Jenderal,  Ustaz  Wan  Hassan  bin  Wan  Mahmood  sendiri,  dan dengan  mahar  tunai  RM80.00  Sebelum  menentukan  sah  atau  tidaknya  perkawinan  yang dimaksud,  muncul  pertanyaan  mengapa  Pengadilan  perlu  mengukuhkan  perkawinan tersebut.
Kedua  perkara  di  atas  adalah  kasus-kasus  yang  telah  menikah  di  luar  negeri khususnya  di  negeri  Thailand  yang  mana  kemudian  mereka  ingin  mendaftarkan pernikahannya  secara  sah  di  negara  Malaysia.  Pada  prakteknya  mereka  telah  menikah menggunakan  wali  hakim  sementara  mereka  memiliki  Wali  nasab  yang  jaraknya  sudah melebihi 2 marhalah.
Permohonan pertama, dalam hal ini Pemohon 2 menjelaskan bahwa: “Saya menikah tanpa mendapat izin dari wali. Kedua saudara laki-laki dan perempuan saya tidak setuju. Saya  melarikan  diri  ke  Thailand  karena  dua  alasan.  Ayah  kandungnya  sudah  meninggal. Kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia”. Selain itu, permasalahan lainnya adalah wali sah (aqrab) Pemohon 2 tidak pernah memperbolehkan atau memberi wewenang atau izin kepada  juru  nikah  di  Songkhla,  Thailand  untuk  menikahi  Pemohon  2.  Pengadilan  juga menyatakan persoalan lain. Oleh karena itu apabila Pemohon 2 yang wali tidak setuju atau menolak menjadi wali, hendaknya hal  itu diselesaikan dengan Permohonan  Wali Enggan. Namun  dalam  keputusan  ini  dijelaskan  bahwa  syarat-syarat  perwalian  itu  hanya  akan dialihkan kepada raja. Wali, atau wali hakim atau wali sultan apabila wali nasab tersebut menolak  tanpa  alasan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana  dikemukakan  Pemohon  2 apabila wali tersebut menolak tetapi tidak terbukti sah atau tidaknya penolakan itu, maka Pemohon 2 tidak dapat menggunakan hak raja. Wali secara sewenang-wenang.
Permohonan  kedua,  dari  keterangan  yang  diberikan  jelas  bahwa  akad  nikah dilakukan  dengan  menggunakan  wali  am  atau  wali  hakim  yang  sah  karena  pihak perempuan  dan  laki-laki  melarikan  diri  ke  Thailand  karena  lamaran  mereka  untuk menikah tidak mendapat izin. restu wali perempuan, yang pada saat akad nikah, wali dari garis  keturunannya  atau  ayahnya  W  Ngah  berada  di  Kampung  Banggol  Tok  Ku  Serada, Kuala  Terengganu.  Mengenai  hal  ini  dalam  Kitab  Bujairimi  'ala  al-Khatib  juzuk  halaman ketiga 342 sampai 343.  Dalam putusan ini Mahkamah mengambil kewenangan eksklusif untuk  mengambil  putusan  selain  putusan  majelis  fatwa  atas  perkara  ini  dan  Mahkamah tidak  dapat  mempertimbangkan  perkara  ini.  menegaskan  perkawinan  Pemohon  1  dan Pemohon  2  sah  menurut  hukum  syariat.  Persoalan  ini  dibahas  panjang  lebar  dalam menjamurnya  pengetahuan  dan  perdebatan  dengan  anggota  yang  memenuhi  syarat  di Kedah  pada  tanggal  23  Oktober  2018  dalam  Program  Wacana  Pernikahan  Lintas  Batas yang  diselenggarakan  oleh  JAKIM.  Dalam  perdebatan  tersebut  mayoritas  sepakat  bahwa perkawinan  tanpa  izin  wali,  sengaja  melarikan  diri  dari  wali  dan  menggunakan  jasa penasihat perkawinan perbatasan adalah tidak sah, meskipun jarak perkawinan tersebut memenuhi syarat 2 marhalah menurut majelis fatwa.
Berdasarkan  pada  keputusan  di  atas  terlihat  bahwa  keduanya  ditolak  oleh  setiap mahkamah hal ini disebabkan karena mereka dianggap telah melakukan kecurangan yaitu dengan menikah di  luar negeri agar memenuhi syarat dua marhalah guna tidak menikah dengan  wali  nasab  sehingga  dapat  menggunakan  wali  hakim  sebagai  wali  dalam pernikahannya.
Ditambah  lagi,  berdasarkan  duduk  perkara  yang  dijelaskan  di  dalam  putusan tersebut  setiap  calon  pengantin  perempuan  masih  memiliki  Wali  nasab  seperti  ayah kandung abang atau adik kandung laki-laki namun mereka enggan untuk menjadikan Wali nasab  itu  sebagai  wali  nikahnya  dengan  berbagai  alasan  atau  faktor  diantaranya  adalah karena  mereka  tidak  pernah  dirawat  sejak  kecil  dan  tidak  tinggal  bersama  atau  karena Wali  nasabnya  melarang  mereka  untuk  menikah  dengan  calon  suaminya.  Sehingga  cara yang mereka pilih adalah dengan menikah ke luar negeri untuk memenuhi ketentuan dua marhalah sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Irsyad Fatwa Siri ke 408.
Pada  dasarnya  ketentuan  dalam  Irsyad  Fatwa  Siri  ke  408  memiliki  kemudharatan bagi  orang-orang  yang  tidak  memiliki  wali  atau  jaraknya  dengan  wali  sangat  jauh  dalam artian sudah memenuhi ketentuan dua marhalah, akan tetapi perlunya ada penekanan di dalam ketentuan tersebut bahwa setiap orang yang menikah dengan jarak tersebut tetap harus mengikuti dan memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam.
Sehingga  menurut  penulis  secara  tidak  langsung  Irsyad  Fatwa  Siri  ke  408  ini  bisa menjerumuskan orang-orang untuk melakukan kecurangan dalam pernikahan khususnya dalam  hal  perwalian.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  Wali  merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, manakala wanita tidak dapat menikah tanpa adanya  Wali.  Terlebih  siapa  saja  Wali  yang  bisa  menikahkan  seorang  wanita  telah ditentukan dan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka dari itu cara yang dipilih oleh kedua pasangan tersebut untuk kawin lari atau nikah di luar negeri merupakan suatu bentuk kecurangan dalam hal perkawinan.
Sehingga perlunya ada kesadaran dari setiap orang untuk bisa memenuhi rukun dan syarat-syarat  pernikahan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  di  dalam  hukum  Islam  dan hukum-hukum  negara  di  Malaysia.  Karena  pernikahan  merupakan  suatu  hal  yang  sakral apabila terjadi kecacatan maka pernikahannya akan batal atau  tidak sah dan berdampak pada segala perbuatan selama adanya akad pernikahan tersebut.

## Penutup
Wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang harus di penuhi. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan ayah biologis  dan  garis  keturunannya.  Sehingga  pernikahan  harus  menyertakan  wali  nasab, selagi masih ada wali nasab dan memenuhi syarat dalam ketentuan hukum Islam. Sehingga ketika tidak ada wali nasab, maka boleh menggunakan wali hakim dengan ketentuan yang harus di penuhi juga. Sejalan dengan itu, terdapat ketentuan di dalam Irsyad al-Fatwa Siri Ke  408  yang  menyatakan  kebolehan  untuk  menggunakan  wali  hakim  dalam  pernikahan ketika sudah memenuhi 2 marhalah.
Namun,  pada  praktiknya  di  masyarakat  terdapat  beberapa  praktik  yang  dengan sengaja melakukan pernikahan keluar negeri, seperti Thailand agar bisa memenuhi jarak 2 marhalah,  dan  menikah  menggunakan  wali  hakim.  Kemudian  setelah  praktik  pernikahan itu  dilakukan  di  luar  Negeri.  Mereka  akan  mendaftarkan  pernikahan  di  Negeri  tempat mereka tinggal agar sesuai dengan ketentuan hukum di Negara Malaysia.
Pada kenyataannya, di Mahkamah Syariah permohonan pengajuan yang demikian di teliti  lebih  dalam  apakah  sesuai  dengan  ketentuan  syar’iat  atau  belum.  Ternyata  banyak permohonan  itu  ditolak  karena  beberapa  wali  hakim  tidak  memenuhi  syariat  dan ketentuan sebagai wali hakim pada pernikahan tersebut. Di dalam putusan juga di jelaskan bahwa sekalipun ada ketentuan kebolehan menggunakan wali hakim jika sudah memenuhi jarak 2 marhalah dari wali nasab tidak boleh sewenang-wenang menggunakan wali hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 92. Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010, h. 7 Wahbah Al-zuhaili, Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr,1989, h. 29 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9 Abdurrahman Al-Jazairi, Kitaabul Fiqhi ‘Alal Mazaahib al-Arba’ah, Beirut: Darul Kutub al- Ilmiah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, h. 712.
Rohmat,  Kedudukan  Wali  Dalam  Pernikahan:  Studi  Pemikiran  Syâfi’îyah,  Hanafiyah,  dan Praktiknya Di Indonesia, Al-‘Adalah, Vol. X, No. 2 Juli 2011, h. 167.
Ensiklopedi  Hadits,  HR.  Ibnu  Majah  Nomor  1880  Menurut  Versi  Maktabatu  Al  Ma’arif Riyadh, Kitab Nikah, Bab Tidak Ada Nikah Kecuali dengan Wali.
Amir Husin Md Nor, Siti Safwati Binti Mohd Shari, “Faktor Penyebab Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di Luar Negara: Satu Kajian Di Mahkamah Syariah Muar”, Jurnal Syariah, 2006. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) 2004.
Khairuddin  Nasution,  Islam  Tentang  Relasi  Suami  dan  Isteri,  (Yogyakarta:  Academia  dan Tazzafa, 2004), h. 79.
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 Kelantan, Seksyen 7 dan 13.