## KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKAT GURU SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA (Studi di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta)
Gracia Weningayu Dradjad E-mail: graciaweningayu@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Ambar Budhisulistyawati E-mail: ambarbudhi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
As the need for funds is currently increasing, the bank provides a solution by providing credit or financing facilities which of course requires a collateral to minimize losses. Recent developments, guarantees are not limited to those that have been regulated by law such as pawning,  fiduciary, mortgage right and borgtocht, but now there are other objects that can be guaranteed such as teacher certificates. This article aims to determine the legal construction of teacher certificates as collateral in terms of guarantee law in Indonesia . The research used is descriptive empirical legal research, with a qualitative approach. The results showed that teacher certificates used as collateral in financing in BPR Syariah Dana Mulia Surakarta included in the category letters of value and are intangible-movable objects that do not qualify as objects that can be guaranteed, however their use as collateral is more effective in practice.
Keywords: financing; collateral; teacher certificate.

## Abstrak
Seiring dengan kebutuhan akan dana saat ini kian meningkat, bank menyediakan solusi dengan menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tentunya mensyaratkan adanya suatu agunan untuk meminimalisir timbulnya kerugian. Perkembangan terkini, jaminan tidak terbatas pada yang sudah diatur undang-undang seperti gadai, fidusia, hak tanggungan maupun borgtoch , namun kini terdapat benda lain  yang  dapat  dijaminkan  seperti  sertifikat  guru. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  konstruksi hukum dari sertifikat guru sebagai agunan ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat guru yang digunakan sebagai agunan dalam pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam golongan surat yang berharga dan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang tidak memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijaminkan, namun demikian penggunaannya sebagai benda jaminan kian efektif dalam praktik.
Kata Kunci: pembiayaan; agunan; sertifikat guru.

## A. Pendahuluan
Dalam suatu perjanjian kredit atau pembiayaan, biasanya bank mensyaratkan adanya sebuah jaminan dari nasabah. Jaminan dalam dunia perbankan sering disebut sebagai agunan. Jaminan berfungsi sebagai penjamin bahwa bank akan mendapatkan pengembalian dana dari nasabah. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan suatu kewajiban bagi debitor untuk memberikan jaminan kepada kreditor atas utang yang telah diterimanya, tanpa adanya jaminan yang ditentukan secara khusus maka segala harta kekayaan debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada secara otomatis menjadi jaminan ketika orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian (Riki Rustam, 2017: 41).
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)
Jaminan digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Dalam kredit atau pembiayaan di bank, biasanya yang sering digunakan adalah jaminan khusus yang meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Pembebanan benda sebagai jaminan dapat dilakukan melalui gadai, fidusia, hipotek, maupun hak tanggungan. Jaminan perseorangan dapat dilakukan melalui perjanjian pertanggungan seperti borgtoch, corporate guarantee dan bank garansi.
Pada perkembangannya, ternyata bank dalam menerima jaminan tidak terbatas pada jaminan- jaminan  yang  disebutkan  diatas,  kini  bank  juga  menerima  sertifikat  guru  sebagai  jaminan  yang mana sulit untuk dieksekusi karena sifatnya. Seperti halnya di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta yang hingga saat ini telah tercatat sekitar 600 (enam ratus) sertifikat guru yang digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan musyarakah, murabahah dan ijarah. Dalam praktik terdapat kesenjangan dimana penggunaan sertifikat pendidik sebagai jaminan sangat efektif.
Berdasarkan paparan singkat diatas penulis tertarik untuk membahas tentang konstruksi hukum sertifikat guru sebagai agunan dalam pembiayaan ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia (studi di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta).

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh dengan wawancara di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasinya.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Tinjauan Sertifikat Guru Berdasarkan Jenis Surat dalam KUHD
Sertifikat  guru  melahirkan  hak-hak  baru  bagi  para  guru  salah  satunya  adalah  hak mendapatkan tunjangan profesi yang setara dengan 1 (satu) kali gaji pokoknya. Oleh karena itu sertifikat guru yang berbentuk surat tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya.
Untuk  menelaah  mengenai  konstruksi  hukum  dari  sertifikat  guru,  terlebih  dahulu  perlu membedakan dua macam surat yaitu:
a.  Surat berharga ( Negotiable Instrument )
H.M.N  Purwosutjipto  memberikan  pendapatnya  mengenai  surat  berharga  yaitu:
(H.M.N Purwosutjipto, 2000:5)
1)  Surat bukti tuntutan utang
2)  Pembawa hak
3)  Mudah diperjualbelikan
Pengalihan surat berharga dilakukan dengan andosemen dan   penyerahan  fisik  se- suai Pasal 613 Ayat (3) KUHPdt.
b.  Surat yang berharga atau bernilai ( letter of value)
H.M.N  Purwosutjipto  berpendapat  mengenai  surat  yang  berharga  yaitu:  (H.M.N. Purwosutjipto, 2000:6)
1)  Surat bukti tuntutan utang
2)  Sukar diperjualbelikan
Pengalihan surat yang berharga dilakukan dengan cessie sesuai Pasal 613 Ayat (1) dan (2) KUHPdt.
Berdasarkan uraian di atas, perbedaan yang mencolok dari keduanya terletak pada sifat kemudahan atau kesukaran dalam memperjualbelikan surat tersebut. Sertifikat guru memiliki arti bagi guru yang namanya tercantum dalam sertifikat guru tersebut namun bagi orang lain sertifikat guru tersebut sama sekali tidak memiliki nilai. Apabila orang lain memegang sertifikat guru atas nama, orang tersebut tidak akan memperoleh hak atau keuntungan daripadanya. Hal ini menjadikan sertifikat guru sukar dipindahtangankan maupun dijual ke orang lain.
Hilang atau musnahnya sertifikat guru tidak menghilangkan hak untuk menuntut tunjangan profesi. Bila sertifikat tersebut hilang, guru dapat meminta salinan atau duplikatnya. Berdasarkan penuturan Ibu Dwi Rinawati selaku narasumber, guru masih memiliki hak menerima tunjangan selama data guru telah termuat dalam daftar guru penerima tunjangan sertifikasi yang dapat dilihat dengan mengakses aplikasi infoGTK. Sehingga hak menuntut tunjangan profesi tidak melekat pada sertifikat guru.
Dengan unsur-unsur sertifikat guru seperti yang terurai di atas, maka sertifikat guru bila ditinjau dari jenis surat dalam KUHD tergolong surat yang berharga atau bernilai.

## 2.  Tinjauan Sertifikat Guru sebagai Benda
Pengertian dari benda tidak hanya mencakup barang berwujud ( goed ), namun pengertian benda dapat juga mengacu pada barang yang tidak berwujud, yaitu hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Sertifikat guru secara fisik berwujud sebuah akta, namun didalamnya terkandung sebuah hak untuk menuntut sesuatu, yaitu tunjangan profesi. Hak yang terkandung di dalam sertifikat guru inilah yang dimaknai sebagai suatu benda oleh penulis dalam pembahasan ini. Mengacu pada penggolongan benda bergerak dan tidak bergerak dalam  KUHPerdata,  benda  bergerak  karena  ditentukan  undang-undang  sesuai  Pasal  511 KUHPerdata salah satunya adalah perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak. Maka dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sertifikat  guru  yang  mengandung  hak  untuk  menuntut  tunjangan  profesi  ini  digolongkan sebagai benda bergerak.
Menurut Frieda Husni Hasbullah penggolongan benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak memiliki arti penting yang berkaitan dengan 4 (empat) hal yaitu penguasaan, penyerahan, daluwarsa dan pembebanan(https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/ mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak, diakses pada 30 November 2018 pukul 18.23).  Meninjau  arti  penting  penggolongan  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak  tersebut sertifikat guru memiliki karakteristik khusus yaitu bahwa mengenai kedudukan berkuasa ( bezit ) dalam Pasal 1977 KUHPerdata tidak diberlakukan terhadapnya. Hal ini dikarenakan hak yang timbul dari kepemilikan sertifikat guru hanya lahir dan berlaku bagi pemilik sertifikat guru yang namanya tercantum didalamnya, sehingga walaupun sertifikat guru dipegang oleh orang lain, orang lain tidak memiliki penguasaan terhadapnya.
Dalam  Pasal  612  KUHPdt  mengenai  penyerahan  atau levering tersebut terdapat pengecualian terhadap benda bergerak tidak bertubuh. Mengenai penyerahan piutang atas nama dan benda bergerak tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan yang berisikan mengenai pelimpahan hak atas barang itu kepada orang  lain.  Pembebanan  dengan  gadai  atau  fidusia  dilakukan  pada  benda  bergerak  yang dapat dipindahtangankan maupun diperjualbelikan, sehingga sertifikat guru dengan sifatnya yang tidak dapat diperjualbelikan, maka tidak dapat dibebankan gadai ataupun fidusia.
Pasal 503 KUHPerdata menggolongkan benda menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud merupakan benda yang dapat dirasakan secara nyata dengan panca indera. Menurut Riduan Syahrani benda tidak berwujud dapat artikan sebagai hak yang dilekatkan pada sebuah benda tertentu yang memiliki wujud (Riduan Syahrani. 1989: 116). Penggolongan ini mengarah kepada suatu akibat yaitu adanya perbedaan dalam menyerahan benda tersebut, yaitu: (Riki Rustam, 2017:4-6)
a.  Benda berwujud
Penyerahan benda berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak dan piutang atas bawa dilakukan dengan menyerahkan secara nyata benda atau surat utang tersebut.
b.  Benda tidak berwujud
Penyerahan benda-benda tidak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak berupa piutang atas nama dan benda-benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan cara cessie .
Bahwa hak untuk mendapatkan tunjangan profesi ini diletakkan pada sebuah benda berwujud yang dapat secara nyata dipegang oleh panca indera yaitu sebuah surat atau akta. Hal ini menuju pada sebuah simpulan bahwa sertifikat guru merupakan benda tidak berwujud, yang penyerahannya seharusnya dilakukan dengan cessie , namun berdasarkan keterangan Ibu Siti Umi Salamah, selama ini penyerahan sertifikat guru dari nasabah kepada BPR Syariah Dana Mulia Surakarta hanya dengan berita acara serah terima objek agunan tanpa cessie , sehingga terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan praktik.
3.  Tinjauan Sertifikat Guru dari Hukum Jaminan
Fungsi dari sebuah jaminan hakikinya adalah untuk melindungi kepentingan kreditor, yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor bahwa debitor akan mengembalikan dana yang telah diterimanya dari kreditor sesuai dengan perjanjian. Jaminan umum (Pasal 1131 KUHPdt) diletakkan secara umum terhadap setiap barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sehingga tidak melahirkan hak mendahului bagi kreditor. Kekurangan dari jaminan umum tersebut disempurnakan dengan adanya jaminan khusus yang memberikan kreditor hak preference , yaitu hak untuk didahulukan atas pembayaran piutangnya.
Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran utang debitor berdasarkan perjanjian yang dibuat (Sutarno. 2003: 142). Penulis menyimpulkan bahwa sebuah benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang yang ditujukan untuk mempermudah eksekusi ketika debitur tidak mengembalikan dana yang dipinjam, sehingga sertifikat  guru  yang  diagunkan  dalam  pembiayaan  di  BPR  Syariah  Dana  Mulia  Surakarta tidak memenuhi unsur sebagai benda jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.
Sertifikat guru yang diagunkan di BPR Syariah Dana Mulia tidak seluruh karakteristiknya memenuhi  ciri-ciri  sebagai  jaminan  kebendaan,  hal  ini  nampak  bahwa  sertifikat  guru  tidak dapat diperalihan kepada orang lain karena tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan bahwa jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu dan terhadap harta kekayaan debitor umumnya (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2011:47). Sebuah jaminan perorangan terdapat pihak ketiga yang mengikatkan dirinya untuk melunasi sejumlah dana yang dipinjam oleh pihak si berutang. Dalam perjanjian pembiayaan dengan agunan sertifikat guru, pihak yang terlibat hanya dari BPR Syariah Dana Mulia dan nasabah, tidak terdapat pihak ketiga yang mengikatkan dirinya untuk melunasi pinjaman nasabah kepada BPR Syariah Dana Mulia.
Sertifikat guru tidak memenuhi unsur sebagai benda jaminan karena memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.  Sertifikat guru merupakan bukti pengakuan atas profesional seorang guru yang didapat melalui sebuah proses sertifikasi. Sertifikat guru yang diperoleh merupakan surat yang berharga, sehingga tidak bersifat marketable.
b.  Hak yang lahir dari sertifikat guru hanya diperuntukkan bagi guru yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. Hak untuk menikmati tunjangan profesi tidak dapat beralih dan
hak tersebut hanya dapat lenyap apabila guru yang bersangkutan: (hasil wawancara dengan penulis dengan narasumber 3, Bapak Suliyo).
1)  meninggal dunia,
2)  statusnya sebagai tenaga pendidik dicabut karena pelanggaran disiplin, dan 3)  guru tersebut telah pensiun.
Ketika  sertifikat  guru  diserahkan  kepada  BPR  Syariah  Dana  Mulia  Surakarta,  hak mendapatkan tunjangan profesi tetap tertuju pada guru yang namanya tercantum dalam sertifikat guru.
c.  Sertifikat guru tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat diuangkan menjadi rupiah. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta sebagai pemberi kredit menyadari hal tersebut, sehingga ketika nasabah tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya, eksekusi terhadap sertikat guru tidak dapat dilakukan layaknya eksekusi pada jenis jaminan yang lain.
Mengetahui  bahwa  sertifikat  guru  memiliki  kelemahan  yaitu  sukar  bahkan  tidak  dapat diperjualbelikan seperti agunan pada umumnya, namun BPR Syariah Dana Mulia Surakarta menyatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana dana yang dipinjamkannya dapat kembali, walaupun cara eksekusinya berbeda, tidak dengan cara menjual agunan tersebut.

## D. Simpulan
Berdasarkan analisis diatas bahwa sertifikat guru yang dijadikan agunan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam golongan surat yang berharga dan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah benda yang dapat dijaminkan atau  diagunkan,    akan  tetapi  sertifikat  guru  tersebut  tetap  diterima  dengan  dasar  kepercayaan dan keyakinan terhadap nasabah, yang eksekusinya dilakukan dengan cara pemotongan saldo rekening nasabah.

## E. Saran
1.  Kepada BPR Syariah Dana Mulia Surakarta agar  sertifikat guru yang dijadikan sebagai agunan dalam penyerahannya disertai dengan cessie dikarenakan sertifikat guru merupakan surat yang berharga, dengan harapan ada kesesuaian antara teori dengan praktik.
2.  Kepada pemerintah, khususnya lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk undang- undang, dengan melejit dan semakin efektifnya fenomena penggunaan sertifikat pendidik yang bukan merupakan golongan surat berharga namun dapat  dijaminkan atau diagunkan kepada bank untuk kredit atau pembiayaan maka pemerintah hendaknya segera membentuk wadah untuk jenis jaminan istimewa ini dengan membentuk suatu peraturan. Diharapkan dengan adanya peraturan yang dapat mewadahi penggunaan surat yang berharga sebagai jaminan, akan melahirkan kepastian hukum bagi pihak yang terkait

## F.  Daftar Pustaka
Arie Supriyatno, Subiyanto, Tawil. 2016. “Pengaruh Sertifikasi Pendidik,   Kompetensi
Guru dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap  Kinerja  Guru  SMA”. Ikatan  Sarjana  Pendidikan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah. Volume 3 Nomor 2, November 2016
H.M.N.  Purwosutjipto.  2000. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia:  Hukum  Surat  Berharga . Jakarta: Djambatan.
Ifa Latifa Fitriani. 2016. “Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank   Syariah  dan  Kredit  Bank Konvensional”. Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1 (2017)
Mantayborbir.  2006.  “ Hukum  Perbankan  dan  Sistem  Hukum  Piutang  dan    Lelang  Negara” . Medan: Pustaka Bangsa Press
Rahmat Ilyas. 2015. “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”. Jurnal Penelitian. Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
Riduan Syahrani. 1989. Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni
Riky Rustam. 2017. Hukum Jaminan . Yogyakarta: UII Press
Sri Astutik. 2017. “The Principle of Legal Relationship Between Syari’ah   Banks and Customers Saving Their Money”. Hang Tuah Law Journal : Volume 1 issue 2
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2011. Hukum Jaminan di Indonesia. Yogyakarta: BPHN dan Liberty Sristi Yadav. 2017. “Negotiable Instrumens and Their Indorsements in India”. International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies :ISSN:2348-8212:Volume 4 Issue 3.
Sutarno. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank . Bandung: Alfabeta
Trisadini  Prasastinah  Usanti  dan  Prawitra  Thalib.  2016.  “Asas  Ikhtiyati  pada  Akad  Pembiayaan Mudharabah di Lingkungan Perbankan Syariah”. Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 31, No. 2, Mei 2016
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak- bergerak , diakses pada 30 November 2018 pukul 18.23