ISSN : 2301-7988 E-ISSN  : 2581-0588 DOI : 10.32736/sisfokom.v8i2.641

## Rancangan Sistem Informasi Pengajuan dan Pelaporan Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan Menggunakan Metode Prototype
Akhmad Syarifudin [1] , Nur Ani [2]
Program Studi Sistem Informasi [1], [2] Universitas Mercu Buana Jakarta Barat, DKI Jakarta 41815110083@student.mercubuana.ac.id [1] , nur.ani@mercubuana.ac.id [2]
Abstrak — Sistem  Informasi  Pengajuan  dan  Pelaporan Tunjangan  Kinerja  merupakan  sistem  yang  dirancang  untuk membantu  Biro  Perencanaan  dan  Keuangan  Kementerian Keuangan dalam mengelola tunjangan kinerja. Proses pengajuan dan  pelaporan  pembayaran  tunjangan  kinerja  selama  ini  masih menggunakan cara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup  lama  dari  satker  sampai  ke  kementerian.  Metode  yang digunakan  dalam  pengembangan  sistem  adalah prototyping . Selain  mempermudah  proses  pengajuan  dan  pelaporan tunjangan  kinerja,  aplikasi  juga  dirancang  agar  kementerian dapat  memonitor  progres  pengajuan  dan  pelaporan  pada berbagai tingkatan baik unit eselon I, kanwil maupun satker.

## Kata kunci : tunjangan kinerja; monitoring; prototype

## I. P ENDAHULUAN
Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pemerintahan telah  banyak  dilakukan  untuk  monitoring  dan  pencatatan, antara  lain  monitoring  pengadaan  barang  dan  jasa  [1],  [2], monitoring inventori barang  [3],  dan  monitoring  satuan  kerja (satker)  [4].  Pemanfaatan  TI  telah  terbukti  meningkatkan keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Pesisir Selatan [5].
Kementerian  Keuangan  adalah  instansi  pemerintah  yang memiliki kantor vertikal/satuan kerja (satker) yang tersebar di seluruh  wilayah  Indonesia.  Dalam  proses  pembayaran tunjangan kinerja, setiap satker harus mengajukan permintaan kebutuhan  dana  secara  berjenjang  melalui  kantor  wilayah (kanwil) dan unit eselon I (UE 1) kepada Sekreteriat Jenderal (Biro  Perencanaan  dan  Keuangan).  Demikian  juga  setelah tunjangan  kinerja  dibayarkan,  satker  harus  mengirimkan laporan  pertanggungjawaban  secara  berjenjang.  Hal  ini berbeda  dengan  pembayaran  gaji  yang  dibayarkan  langsung oleh masing-masing satker kepada pegawai. Proses pengajuan dan  pelaporan  pembayaran  tunjangan  kinerja  ini  dilakukan secara semi manual.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  kesalahan  input data  karena  adanya  redundansi  penginputan  data  oleh  satker, kanwil,  unit  eselon  I  dan  Biro  Perencanaan  dan  Keuangan. Proses  rekapitulasi  yang  dilakukan  berjenjang  juga  rawan
terjadi kesalahan baik dikarenakan kesalahan input, kesalahan penulisan formula Excel, atau hide row/column file Excel pada data  yang  tidak  diperlukan  namun  masih  terhitung  dalam formula.  Selain  itu,  keterlambatan  pengajuan  pembayaran maupun  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  juga menjadi  keluhan  pegawai  Biro  Perencanaan  dan  Keuangan. Permasalahan  lainnya  adalah  informasi  penyetoran  pajak tidak  sampai  kepada Biro  Perencanaan  dan  Keuangan karena hanya tercantum dalam laporan per satker dan tidak tercantum dalam  laporan  tingkat  Kementerian.  Data  penyetoran  pajak merupakan  salah  satu  data  yang  menjadi  objek  pemeriksaan auditor (BPK), sehingga ketika diperlukan, Biro  Perencanaan dan Keuangan harus mengumpulkannya secara berjenjang dari satker.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  masalah  yang akan diteliti dapat dirumuskan tentang  bagaimana merancang aplikasi  untuk  dapat  mencatat  pengajuan  pembayaran (permintaan  dana)  dan  pelaporan  tunjangan  kinerja  yang dilakukan  oleh  satker,  memonitor  permintaan  dana  dan pelaporan tunjangan kinerja satker, dan sekaligus memperoleh informasi  penyetoran  pajak  (PPh  Pasal  21  atas  Tunjangan Kinerja) yang disetorkan oleh satker.
Sedangkan  batasan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah ruang  lingkup  peneitian  terbatas  pada  Biro  Perencanaan  dan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab pengelolaan  dana  tunjangan  kinerja,  tidak  sampai  ke  level  di bawahnya  yaitu  unit  eselon  I,  kanwil,  maupun  satker.  Selain itu detil pencatatan data adalah per satker bukan per pegawai, dan  aplikasi  dirancang  untuk  tidak  terhubung  dengan  sistem pembayaran lain yang sudah ada.

## II. M ETODE P ENELITIAN
A. Metode Pengumpulan Data

## 1. Observasi
Pengamatan  langsung  dilakukan  dengan  melihat  proses kerja pengelolaan tunjangan kinerja pada Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Wawancara
Wawancara dilakukan terhadap pegawai Biro Perencanaan
ISSN : 2301-7988 E-ISSN  : 2581-0588 DOI : 10.32736/sisfokom.v8i2.641
dan  Keuangan  yang  menangani  pengelolaan  tunjangan kinerja  yaitu  pada  Subbagian  Pengelolaan  Tunjangan Kinerja
3. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai literatur baik  berupa  buku  maupun  jurnal.  Selain  itu  juga  dengan mempelajari  dokumen-dokumen  terkait  tunjangan  kinerja Kementerian  Keuangan,  terutama  peraturan  perundang- undangan yang melandasinya.

## B. Metode Pengembangan Sistem
Metode  yang  digunakan  dalam  pengambangan  sistem adalah prototyping .  Model  ini  menghasilkan prototype dari suatu perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai perantara pengembang  dengan  pengguna  untuk  berinteraksi  dalam pengembangan  sistem  informasi. Prototype adalah  sebuah versi  awal  dari  perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk mendemonstrasikan konsep, mencoba berbagai pilihan desain, dan  menggali  lebih  banyak  permasalahan  dan  solusinya  [6]. Beberapa manfaat prototyping adalah [7]:
 Mewujudkan  sistem  sesungguhnya  dalam  sebuah  replika sistem  yang  akan  berjalan,  menampung  masukan  dari pengguna untuk kesempurnaan sistem.
 Pengguna  akan  lebih  siap  menerima  setiap  perubahan sistem  yang  berkembang  sesuai  dengan  berjalannya prototipe  sampai  dengan  hasil  akhir  sistem  yang dikembangkan.
 Prototype dapat ditambah maupun dikurangi ketika proses pengembangan  sedang  berjalan.  Kemajuan  tahap  demi tahap dapat diikuti langsung oleh pengguna.
 Penghematan sumber daya dan waktu dalam menghasilkan produk yang lebih baik dan tepat guna bagi pengguna.
Tahapan-tahapan  dalam  pengembangan  model  prototype adalah [7], [8]:

## 1. Komunikasi
Pada  tahap  ini,  dilakukan  identifikasi  masalah  dan kebutuhan sistem melalui komunikasi yang intensif dengan pengguna.

## 2. Perencanaan secara cepat
Perencanaan  secara  cepat  berfokus  pada  representasi semua aspek perangkat lunak yang terlihat oleh pengguna akhir seperti rancangan antarmuka pengguna dalam bentuk Mock Up atau desain tampilan

## 3. Pemodelan perancangan secara cepat
Pemodelan menggunakan UML Diagram seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram
4. Pembentukan prototype
Pada tahap ini dibuat prototype yang mewakili sistem yang akan dibangun.
5. Penyerahan sistem ke pelanggan, pengiriman dan umpan

## balik
Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap prototype yang telah dibangun dengan pengguna.

## III. P EMBAHASAN
A. Analisis Sistem Berjalan

## 1. Analisis Proses Bisnis
Periode  pembayaran  tunjangan  kinerja  bagi  pegawai Kementerian  Keuangan  berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  156  Tahun  2014  adalah  setiap  bulan.  Sesuai  dengan PMK  273/2014  [9],  periode  ini  disebut  dengan  pembayaran rutin/bulanan.  Selain  periode  rutin/bulanan  ini,  terdapat beberapa  jenis  periode pembayaran  yang  sifatnya  tidak  rutin. Jenis  periode  pembayaran  tunjangan  kinerja  di  Kementerian Keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 Rutin yaitu setiap bulan.
 Rapel
Umumnya  pembayaran  rapel  pegawai  dilakukan bersamaan  dengan  pembayaran  rutin  jika  sifatnya individual,  misalnya  karena  kenaikan  kelas  jabatan pegawai.  Namun  demikian  dalam  kondisi  tertentu pembayaran  rapel  dapat  dilakukan  terpisah  dari pembayaran rutin sesuai kebijakan.
 THR
Kebijakan  pembayaran  tunjangan  kinerja  sebagai  salah satu  komponen  penghasilan  THR  pernah  dilaksanakan tahun 2018 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun  2018.  Periode  ini  belum  tentu  tiap  tahun  ada karena tergantung kebijakan pemerintah/presiden.
 Ke-13
Sebagaimana THR, periode pembayaran tunjangan kinerja ke-13 juga berdasarkan
kebijakan. Untuk melaksanakannya  diperlukan  peraturan  tersendiri  yaitu Peraturan Pemerintah.
Pada  setiap  periode  pembayaran  terdapat  tahapan-tahapan yang terdiri dari permintaan dana, droping dana, pembayaran tunjangan  kinerja,  dan  pelaporan  yang  dapat  diilustrasikan pada gambar berikut:
Gambar 1. Tahapan-tahapan dalam setiap periode pembayaran
Proses  pengajuan  permintaan  dan  pelaporan  pembayaran tunjangan  kinerja  dilakukan  secara  berjenjang  dari  satker kepada  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Keuangan  melalui kanwil dan unit eselon I.
ISSN : 2301-7988
E-ISSN  : 2581-0588 DOI
: 10.32736/sisfokom.v8i2.641
Gambar 2. Proses Permintaan dan Pelaporan Pembayaran Tunjangan

## Kinerja

## 2. Identifikasi Masalah
Untuk  mengidentifikasi  masalah  dari  sistem  berjalan, digunakan  analisis  PIECES  [10].  PIECES  framework  adalah kerangka  yang  dipakai  untuk  mengklasifikasikan  suatu problem , opportunities ,  dan directives yang  terdapat  pada bagian scope definition analisis dan perancangan sistem [11].
 Performance
Proses  pengajuan  permintaan  pembayaran  dan  pelaporan tunjangan  kinerja  yang  ada  saat  ini  membutuhkan  waktu yang lama. Data dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik. Untuk  mempercepat  proses  rekapitulasi  di  tingkat  kanwil dan  unit  eselon  I  biasanya  data  softcopy  dikirimkan melalui  email  dalam  format  MS  Excel.  Untuk mendapatkan  informasi  kebutuhan  dana  tunjangan  kinerja dalam satu periode pembayaran, Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan  dan  Keuangan)  harus  menunggu  semua  unit eselon I selesai merekap data.
 Information
o Outputs
 Informasi  yang  ada  dalam  dokumen  permintaan dana  tunjangan  kinerja  tingkat  unit  eselon  I  yang diterima  oleh  Biro  Perencanaan  dan  Keuangan hanya  memuat  saldo  awal  dan  kebutuhan dana  per satker.  Sedangkan  di  dalam  kebutuhan  dana tersebut  terdapat  informasi  mengenai  jumlah tunjangan kinerja yang dibayarkan kepada pegawai dan  jumlah  pajak  (PPh  Pasal  21)  atas  tunjangan tersebut.
 Dalam  dokumen  laporan  pertanggungjawaban tingkat  unit  eselon  I  yang  dikirimkan  kepada  Biro Perencanaan dan Keuangan telah terdapat informasi mengenai  jumlah  pajak  yang  disetorkan,  namun informasi  Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara (NTPN) belum tersedia. Kalaupun ada, data NTPN tidak  lengkap,  terutama  untuk  satker  yang  dalam satu  periode  pembayaran  menyetorkan  pajak  lebih dari satu kali.
o Inputs Data  NTPN  pada  satker  yang  melakukan  penyetoran pajak  lebih  dari  satu  kali  dalam  satu  periode pembayaran tidak tercatat dalam laporan.
o Stored Data Data  disimpan  dalam  file-file  yang  terpisah  pada masing-masing  satker,  kanwil  dan  unit  eselon  I  dan tidak  terorganisir  dengan  baik.  Kemudahan  proses pencarian  data  tergantung  dari  bagaimana  pegawai yang  bertugas  menangani  pembayaran  tunjangan kinerja  mengorganisir  file-file  tersebut.  Selain  itu, petugas tersebut sering berganti karena dimutasi.
 Economics
Proses  rekapitulasi  pada  tingkat  kanwil,  unit  eselon  I  dan kementerian  memerlukan  penginputan  ulang  data  yang sering  terjadi  kesalahan.  Kesalahan  yang  terjadi  karena data yang sama diinput berulang pada ini setidaknya dapat menimbulkan  dua  dampak  yaitu  penurunan  produktivitas pegawai  dan  pemborosan  ATK.  Dokumen  yang  sudah dicetak dengan data yang salah harus dicetak ulang dengan data  yang  benar,  dan  jika  sudah  dikirimkan  ke  unit organisasi  di  atasnya  maka  harus  dikirimkan  ulang  revisi dokumennya.
 Control
Sistem  berjalan  tidak  memungkinkan  untuk  selalu  dapat dilakukan  validasi  pada  saat  input  data.  Kesalahan perhitungan  sangat  mungkin  untuk  terjadi,  misalnya kesalahan  rumus  yang  dibuat  oleh  pegawai  pada  file  MS Excel.  Kesalahan  penulisan  rumus  dapat  terjadi  karena proses copy-paste yang  kurang  cermat  atau  kesalahan penunjukan  referensi cell pada  MS  Excel.  File  yang disimpan  dalam  komputer  yang  dipakai  secara  bersama- sama  juga  meningkatkan  kemungkinan  data  diakses  oleh orang yang tidak berkepentingan.
 Efficiency Adanya  redundansi  penginputan  data  pada  tingkat  kanwil dan  unit  eselon  I.  Dimana  data  yang  sudah  diinput  oleh satker  diinput  lagi  oleh  kanwil  dan  unit  eselon  I. Redundansi  ini  selain  tidak  efisien  juga  sering  terjadi kesalahan yang menyebabkan adanya revisi laporan kanwil dan  unit  eselon  I.  Revisi  laporan  ini  juga  merupakan inefisiensi.
 Service
Kesalahan  yang  terjadi  akibat  redundansi  juga mengakibatkan  data/laporan  yang  diterima  oleh  Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi kurang akurat. Proses semi  manual  tidak  mudah  digunakan  karena  pada  saat merekap data harus menginput ulang data yang sudah ada dan  menghitung  secara  manual.  Meskipun  proses perhitungan  dapat  dilakukan  dengan  formula  pada  Excel namun  harus  melakukan  pengecekan  ulang  untuk memastikan formula yang ditulis sudah benar.

## B. Analisis Kebutuhan
Analisis  kebutuhan  dilakukan  dengan  cara  menentukan user requirement definition yang  memuat  kebutuhan  sistem dari  perspektif  pengguna  secara  umum. User requirement definition ini  kemudian  akan  dirinci  lebih  detil  ke  dalam system requirement specification [6].
1. User Requirement Definition
Secara  umum,  fungsi-fungsi  utama  dari  sistem  informasi
ISSN : 2301-7988 E-ISSN  : 2581-0588 DOI : 10.32736/sisfokom.v8i2.641
pengajuan  dan  pelaporan  pembayaran  tunjangan  kinerja Kementerian Keuangan meliputi:
 Admin dapat mengelola periode pembayaran
 Satker dapat mengelola permintaan
 Kanwil/unit  eselon  I  dapat  melakukan  verifikasi (setujui/tolak) permintaan dan laporan
 Admin,  kanwil  dan  unit  eselon  I  dapat  memonitor permintaan dan laporan
 Unit eselon I dapat mengelola data droping
 Satker dapat mengelola laporan
2. System Requirement Spesification
 Pengelolaan  periode  pembayaran  oleh  admin  (Biro Perencanaan dan Keuangan):
o Di  dalam  sistem  hanya  ada  satu  periode pembayaran yang aktif (sedang berjalan).
o Sistem  menyediakan  fungsi  untuk  menambah periode  pembayaran  jika  periode  sebelumnya  telah selesai.
o Sistem menyediakan fungsi untuk menutup/menyelesaikan  periode  pembayaran  yang sedang berjalan.
o Periode  pembayaran  dapat  diubah  hanya  jika periode  tersebut  sedang  berjalan,  periode  yang sudah selesai tidak dapat diubah lagi.
o Dalam  satu  bulan,  tidak  boleh  lebih  dari  satu periode pembayaran rutin.
o Informasi yang terdapat dalam periode pembayaran harus  memuat  tahun  dan  bulan  pembayaran,  jenis pembayaran  (rutin,  rapel  dsb),  deskripsi/judul,  dan periode pembayaran sebelumnya (untuk mendapatkan  informasi saldo awal  periode saat  ini dari saldo akhir periode sebelumnya).
 Pengelolaan permintaan oleh satker:
o Satker dapat menambah, mengubah dan menghapus rincian  kebutuhan hanya  pada  periode  pembayaran yang sedang berjalan.
o Rincian  kebutuhan  memuat  informasi  jenis pembayaran,  tunjangan  kinerja  yang  harus dibayarkan  kepada  pegawai,  dan  tunjangan  PPh. Jumlah  kebutuhan  adalah  tunjangan  kinerja  yang harus dibayar ditambah tunjangan PPh.
o Sistem  menyediakan  fungsi  untuk  menghitung permintaan  satker  yang  diperoleh  dari  total kebutuhan dikurangi saldo awal.
o Setelah selesai menghitung permintaan satker dapat mengirimkan permintaan.
o Data  permintaan  tidak  dapat  diubah  lagi  setelah dikirimkan.
 Verifikasi permintaan dan laporan oleh kanwil dan unit eselon I:
o Setelah  permintaan/laporan  dikirmkan  oleh  satker, kanwil dapat menyetujui atau menolak permintaan/laporan.
o Kanwil  dapat  mengirimkan  permintaan/laporan setelah  semua  permintaan/laporan  satker  di
bawahnya disetujui.
o Setelah permintaan/laporan dikirimkan oleh kanwil, unit  eselon  I  dapat  menyetujui  atau  menolak permintaan/laporan.
o Unit eselon I dapat mengirimkan permintaan/laporan setelah semua permintaan/laporan kanwil di bawahnya disetujui.
o Satker  dapat  mengubah  data  permintaan/laporan dan  mengirimkan  kembali  setelah  ditolak  oleh kanwil/unit eselon I.
 Monitoring permintaan dan laporan:
o Admin dapat melihat data permintaan/laporan pada level  unit  eselon  I,  kanwil,  dan  satker  sampai rincian  kebutuhan,  pembayaran,  dan  penyetoran pajak dan saldo akhir.
o Unit eselon  I  dapat  melihat data pada level  kanwil dan satker di bawahnya.
o Kanwil dapat melihat data satker di bawahnya.
o Sistem menyediakan fungsi bagi admin, unit eselon I  dan  kanwil  untuk  melihat  status  perkembangan data  satker.  Status  data  tersebut  antara  lain  draft permintaan/laporan,  permintaan/laporan  dikirim  ke kanwil/unit  eselon  I/admin,  permintaan/laporan ditolak/disetujui kanwil/unit eselon I.
o Admin, unit eselon I dan kanwil dapat melihat data pembayaran berdasarkan jenis pembayaran.
o Admin, unit eselon I dan kanwil dapat melihat data setoran  pajak  dan  mengunduh  dalam  format  MS Excel.
 Pengelolaan data droping oleh unit eselon I o Setelah  admin  menerima  pengajuan  permintaan, unit  eselon  I  dapat  mengisi  data  droping  dana tunjangan kinerja yang ditransfer ke satker-satker di bawahnya.
o Sistem menyediakan fungsi bagi unit eselon I untuk mengisi  data  droping  semua  satker  di  bawahnya sesuai data permintaan dengan sekali aksi.
o Sistem  menyediakan  fasilitas  bagi  unit  eselon  I untuk  mengisi/mengubah  data  droping  masing- masing satker di bawahnya satu per satu.
 Pengelolaan laporan oleh satker o Satker  dapat  mengisi  data  laporan  hanya  pada periode  pembayaran  yang  sedang  berjalan  dan setelah unit eselon I mengisi data droping.
o Satker  dapat  mengubah  realisasi  pembayaran berdasarkan rincian kebutuhan yang telah diisi pada saat permintaan.
o Satker  dapat  menambah/mengubah/menghapus rincian penyetoran pajak dan saldo akhir.
o Jumlah tunjangan kinerja yang dibayar ke pegawai ditambah jumlah setoran tidak boleh melebihi dana yang tersedia (saldo awal ditambah droping).
o Saldo  akhir  otomatis  berubah  setiap  kali  satker mengisi realisasi pembayaran tunjangan kinerja dan setoran.
o Setelah  selesai  mengisi  data  realisasi  pembayaran tunjangan  kinerja  dan  setoran,  satker  dapat
ISSN : 2301-7988
E-ISSN  : 2581-0588
DOI : 10.32736/sisfokom.v8i2.641
mengirimkan laporan.
o Satker  tidak  dapat  mengubah  data  setelah mengirimkan laporan.

## C. Perancangan UML
1. Use Case Diagram
Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Informasi Pengajuan dan Pelaporan Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan

## 2. Activity Diagram
Gambar 4. Activity Diagram Sistem Informasi Pengajuan dan Pelaporan Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan

## 3. Sequence Diagran
Gambar 5. Sequence Diagram Tambah Periode
Gambar 6. Sequence Diagram Kelola Permintaan
Gambar 7. Sequence Diagram Verifikasi Permintaan
Gambar 8. Sequence Diagram Kirim Permintaan
ISSN : 2301-7988
E-ISSN  : 2581-0588 DOI
: 10.32736/sisfokom.v8i2.641
4. Class Diagram
Gambar 9. Class Diagram
D. Perancangan Basis Data
1. ERD
ISSN : 2301-7988
E-ISSN  : 2581-0588 DOI
: 10.32736/sisfokom.v8i2.641

## E. Perancangan
Antar Muka

## 1. Halaman Utama
Halaman  utama  akan  menampilkan  histori  periode pembayaran ketika tidak ada periode yang sedang berjalan.

## Gambar 11. Halaman Utama Ketika Tidak Ada Periode Berjalan
Atau  akan  menampilkan  detil  periode  yang  sedang berjalan.
Gambar 12. Halaman Utama Ketika Ada Periode Berjalan

## 2. Halaman Monitoring
Gambar 13. Halaman Monitoring Tingkat Kementerian
Gambar 14. Halaman Monitoring Tingkat Unit Eselon I
Gambar 15. Halaman Monitoring Tingkat Kanwil

## 3. Halaman Detil Permintaan Satker
Gambar 16. Halaman Permintaan Satker

## 4. Halaman Detil Laporan Satker
Gambar 17. Halaman Laporan Satker
5. Rancangan Masukan Periode
ISSN : 2301-7988
E-ISSN  : 2581-0588
DOI : 10.32736/sisfokom.v8i2.641

## Gambar 18. Rancangan Masukan Periode

## 6. Rancangan Masukan Rincian Kebutuhan

## Gambar 19. Rancangan Masukan Rincian Kebutuhan

## 7. Rancangan Masukan Detil Bayar
Gambar 20. Rancangan Masukan Detil Bayar
8. Rancangan Masukan Setoran
Gambar 21. Rancangan Masukan Detil Setor
9. Rancangan Masukan Droping
Gambar 22. Rancangan Masukan Droping
F. Evaluasi Hasil Perancangan
Evaluasi  adalah  proses  penentuan  usability  dan acceptability  dari  produk  atau  desain  [12]. Usability adalah derajat kemampuan sebuah  perangkat lunak  untuk  membantu penggunanya  dalam  menyelesaikan  sebuah  tugas  [13]. Sepuluh  prinsip  [12]  yang  digunakan  dalam  evaluasi rancangan  sistem  informasi  pengajuan  dan  pelaporan pembayaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan adalah:
 Visibilitas dari status sistem
Prinsip ini berkaitan dengan pertanyaan seperti : “Dimana saya  sekarang?”  dan  “Dimana  jalan  selanjutnya?”. Tampilan menu  prototipe  sistem  informasi pengajuan dan pelaporan  pembayaran  tunjangan  kinerja  Kementerian Keuangan  dibuat  sederhana  dan  ada  penanda  menu  yang aktif.  Halaman  yang  pertama  kali  dimuat  setelah  login adalah  menu  periode  pembayaran.  Terdapat  informasi apakah saat ini terdapat periode pembayaran berjalan, jika ada akan ditampilkan dan jika tidak ada akan ada informasi yang  mudah  dibaca  dan  dimengerti  serta  tombol  yang cukup  mencolok  untuk  menambah  periode.  Sehingga pengguna,  dalam  hal  ini  Biro  Perencanaan  dan  Keuangan akan langsung paham apa yang harus dilakukan.
Gambar 23. Prototype Halaman Utama Admin Ketika Tidak Ada Periode Berjalan
 Kesesuaian antara sistem dengan dunia nyata Tampilan  prototipe  sistem  informasi  pengajuan  dan pelaporan  pembayaran  tunjangan  kinerja  Kementerian Keuangan  menggunakan  bahasa  dan  istilah  yang  umum digunakan  oleh  pengguna  dalam  bidang  pengelolaan tunjangan kinerja. Dari hasil evaluasi dengan pegawai Biro
ISSN : 2301-7988
E-ISSN  : 2581-0588 DOI
: 10.32736/sisfokom.v8i2.641
Perencanaan  dan  Keuangan,  pengguna  tidak  mengalami kesulitan  dalam  memahami  bahasa  dan  istilah  yang digunakan  karena  cukup  familiar  dengan  bidang pekerjaannya.
 Kendali dan kebebasan pengguna
Kendali  dan  kebebasan  pengguna  berkaitan  dengan ketidaksengajaan  pengguna  memilih  tautan  menu  yang tidak diinginkan. Maka dibutuhkan sebuah “pintu darurat” bagi pengguna untuk keluar dari kondisi tersebut. Prototipe sistem  informasi  pengajuan  dan  pelaporan  pembayaran tunjangan  kinerja  Kementerian  Keuangan  menyediakan menu yang mudah diakses di bagian kiri setiap halaman.
 Standar dan konsistensi
Untuk  mencapai  standar  dan  konsistensi  antar  muka, digunakan template AdminLTE  sehingga  setiap  halaman memiliki desain, warna, dan tema yang sama.
 Pencegahan kesalahan
Rancangan  prototipe  sistem  informasi  pengajuan  dan pelaporan  pembayaran  tunjangan  kinerja  Kementerian Keuangan  telah  memperhatikan  tipe  inputan  pada  setiap masukan.  Hal  ini  akan  mempermudah  ketika  rancangan diimplementasikan dalam pengkodean aplikasi.
 Bantu  pengguna  untuk  mengenali,  mendiagnosa,  dan mengatasi masalah
Prinsip  ini  dikenal  dengan  recognition  rather  than  recall (memory),  yaitu  pengguna  tidak  seharusnya  mengingat informasi  setiap  bagian  sistem.  Hasil  evaluasi  dengan pegawai Biro Perencaanan dan Keuangan, pengguna cukup mudah  mengenali  menu  navigasi  maupun  tombol-tombol yang  tersedia  guna  menyelesaikan  tugasnya.  Contohnya pada halaman periode berjalan, terdapat tombol-tombol di bagian bawah sehingga pengguna tidak perlu mencari-cari dimana  menu/tombolnya  ketika  akan  melakukan  sesuatu (misal  memonitor  permintaan  atau  mengubah  deskripsi periode).

## Gambar 24. Prototype Halaman Periode Berjalan
 Fleksibilitas dan efisiensi
Pada  halaman  periode  pembayaran  terdapat  bagian “Histori  Periode  Pembayaran”  yang  dapat  di- expand jika diperlukan.  Hal  ini  memberikan  fleksibilitas  bagi pengguna  untuk  melihat  informasi  periode  pembayaran dengan efisien tanpa harus berpindah halaman.
 Estetika dan desain yang minimalis Desain yang minimalis adalah strategi untuk menampilkan
hanya  konten  yang  diperlukan  untuk  mendukung tujuan/fungsi utama dari sebuah sistem. Rancangan sistem informasi pengajuan dan pelaporan pembayaran tunjangan kinerja  Kementerian  Keuangan  menggunakan  menu  yang sederhana  dan  tidak  rumit.  Halaman  awal  yang  tampil ketika  login  juga  tidak  bertele-tele,  namun  langsung mengkondisikan pengguna utuk memulai tugas utamanya.  Pertolongan pengguna mengenal, berdialog dan memperbaiki kesalahan Rancangan  sistem  informasi  pengajuan  dan  pelaporan pembayaran  tunjangan  kinerja  Kementerian  Keuangan menyediakan  fasilitas  bagi  pengguna  untuk  memperbaiki kesalahan  melalui  fitur  ubah  data,  misalnya  mengubah informasi  periode  bayar  oleh  Biro  Perencanaan  dan Keuangan,  atau  mengubah  data  detil  permintaan,  detil bayar, dan detil setoran oleh satker.
 Fitur bantuan dan dokumentasi Fitur  bantuan  dan  dokumentasi  belum  dimasukkan  dalam rancangan. Meskipun fitur ini cukup membantu pengguna, namun  berdasarkan  hasil  diskusi  dengan  pegawai  Biro Perencanaan dan Keuangan fitur ini tidak menjadi prioritas utama dengan pertimbangan:
o Pengguna  aplikasi  adalah  pegawai  yang  sehari-hari bertugas  mengelola  keuangan  (termasuk  tunjangan kinerja)  yang  biasanya  akan  cepat  beradaptasi  dengan aplikasi baru yang terkait dengan bidang tugasnya.
o Jika  terdapat  penggantian  petugas  (mutasi),  biasanya pegawai  lama  akan  melatih  pegawai  baru  sebelum berpindah ke tempat tugas baru. Pegawai baru biasanya berasal  dari  lulusan  sekolah  kedinasan  yang  sudah familiar  dengan  pengelolaan  keuangan  instansi pemerintah sehingga cepat beradaptasi.
o Aplikasi  baru  biasanya  hanya  memerlukan  panduan ringkas  yang  disebar  melalui  grup  media  sosial WhatsApp.

## IV. P ENUTUP

## A. Kesimpulan
Prototipe  sistem  informasi  pengajuan  dan  pelaporan pembayaran  tunjangan  kinerja  Kementerian  Keuangan  yang telah  dirancang  secara  umum  telah  memenuhi  kebutuhan pengguna, yaitu:
 Prototipe  sistem  telah  dirancang  untuk  dapat  mencatat pengajuan  pembayaran  (permintaan  dana)  dan  pelaporan tunjangan  kinerja  yang  dilakukan  oleh  satker,  sehingga pengguna  dapat  dengan  mudah  melihat  kembali  catatan tersebut.
 Hasil  perancangan  telah  menyediakan  fitur  monitoring permintaan  dan  pelaporan  tunjangan  kinerja.  Biro Perencanaan  dan  Keuangan  dapat  melihat  progres permintaan  dan  pelaporan  per  unit  eselon  I,  per  kanwil maupun per satker.
 Hasil  perancangan  telah  menyediakan  fitur  bagi  Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat melihat informasi penyetoran pajak secara terperinci.
ISSN : 2301-7988
E-ISSN  : 2581-0588 DOI
: 10.32736/sisfokom.v8i2.641

## B. Saran
Meskipun  demikian  diperlukan  penelitian  lanjutan  agar manfaat protoype sistem ini dapat dioptimalkan, diantaranya:
 Implementasi  sistem  informasi  pengajuan  dan  pelaporan pembayaran  tunjangan  kinerja  Kementerian  Keuangan sehingga aplikasi dapat digunakan secara riil.
 Memperluas  ruang  lingkup  penelitian  pada  tingkat  satker, kanwil  dan  unit  eselon  I  sehingga  kebutuhan  pengguna ( user requirement )  pada  tingkat  tersebut  dapat diidentifikasi dengan lebih komprehensif.
 Mengintegrasikan  sistem  informasi  pengajuan  dan pelaporan  tunjangan  kinerja  dengan  sistem  pembayaran tunjangan  kinerja  yang  sudah  ada  sehingga  catatan pembayaran  tunjangan  kinerja  per  pegawai  dapat  dilihat dalam satu sistem aplikasi.

## R EFERENSI
[1] A.  Rohman,  “Tahap  Awal  Usulan  Integrasi  Sistem  Pengadan  Secara Elektronik ( SPSE ) Berbasis Sistem Informasi Geografis ( SIG ) dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bidang Konstruksi contoh kasus : Konstruksi Jalan Raya,” Indones. J. Geospatial , vol. 4, no. 1, hal. 46– 53, 2015.
[2] A.  Nugroho  dan  N.  Septafianti,  “Aplikasi  Monitoring  Pengadaan Barang/Jasa Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI,” J. Format , vol. 6, no. 2, hal. 39–55, 2016.
[3] A.  S.  Putra  dan  O.  M.  Febriani,  “SISTEM  INFORMASI MONITORING  INVENTORI  BARANG  PADA  BALAI  RISET STANDARDISASI  INDUSTRI  BANDAR  LAMPUNG,” J. Inform. , vol. 13, no. 1, hal. 90–98, 2013.
[4] M.  Tajuddin  dan  A.  Manan,  “Rancang  Bangun  Sistem  Informasi Monitoring Satuan Kerja Dalam Rangka Good Governance,” J. Matrik , vol. 15, no. 1, hal. 35, 2017.
[5] W.  Andriani,  “Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Keterandalan  dan Ketepatwaktuan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Pemerintah Daerah Kab . Pesisir Selatan),” J. Akunt. Manaj. , vol. 5, no.
1, hal. 69–80, 2010.
[6] I. Sommerville, Software Engineering , 10th ed. Pearson, 2016.
[7] D.  Purnomo,  “Model  Prototyping  Pada  Pengembangan  Sistem Informasi,” J. Inform. Merdeka Pasuruan ,  vol.  2,  no.  2,  hal.  54–61, 2017.
[8] H. Noprisson dan Budiyarti, “Aplikasi Manajemen Pemeliharan Produk Perangkat Lunak,” J. Sci. Appl. Informatics , vol. 1, hal. 1–6, 2018.
[9] Kementerian  Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan .  Indonesia, 2014.
[10]  S.  Easterbrook,  “the  PIECES  Framework.”  [Daring].  Tersedia  pada: http://www.cs.toronto.edu/~sme/CSC340F/readings/PIECES.html. [Diakses: 09-Mei-2019].
[11]  S. Ramadhani dan W. A. Kusuma, “PIECES Framework untuk Analisa Tingkat  Kepuasan  Pengguna  dan  Kepentingan  Sistem  Informasi,” J. Tenologi Manaj. Inform. , vol. 4, no. 2, 2018.
[12]  P.  Savitri  dan  M.  Ispani,  “Review  Desain  Interface  Aplikasi  Sopppos Menggunakan Evaluasi Heuristik,” Simetris  J. Tek. Mesin, Elektro dan Ilmu Komput. , vol. 6, no. 1, hal. 95, 2017.
[13]  A.  Ali,  E.  Pramana,  dan  S.  Tjandra,  “Evaluasi  Heuristik  Pada  Web Based Learning Untuk Meningkatkan Aspek Usability Sistem,” J. Insa. Comtech , vol. 1, no. 1, hal. 17–25, 2016.