Ikhwanul Dawam Sulawijaya, Papang Sapari, Gindo L Tobing (2023) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG  DIANCAM  DENGAN  PASAL  112  AYAT  (1)  UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Ikhwanul Dawam Sulawijaya, Papang Sapari, Gindo L Tobing Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: ikhwan.dawam04@gmail.com papangsapari@iblam.ac.id gindo@iblam.ac.id

## Abstrak
Masalah  yang  lebih  krusial  sekaligus  yang  menjadi  pokok  pembahasan  dalam penelitian ini adanya ketentuan pasal lain yang mungkin dampaknya dapat menutup peluang adanya rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yaitu ketentuan  pada  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-undang  No.  35  Tahun  2009.  Contoh kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, terkait Pasal 112 ayat (1).  Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian  terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primersekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Berdasarkan  hasil  penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Dasar pertimbangan dibentuknya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bukan merupakan suatu pengingkaran  terhadap  asas  legalitas)  justru  pada  prinsipnya  untuk  untuk mewujudkan  suatu  keadilan  bagi  terdakwa  danmasyarakat.  Dan  apabila  terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan. Sedangkan permasalahan yang timbul adanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  antara  lain:  a)  Dapat  mengkriminalisasi pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  yang  seharusnya  wajib  diberikan  hak rehabilitasi.  Dimaksudkan  di  sini  adalah  rentannya  pasal  ini  digunakan  untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika.
Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika; Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika

## Abstract
A more crucial problem which is also the main topic of discussion in this research is the provisions of other articles whose impact may be to close the opportunity for medical rehabilitation for narcotics addicts and abusers, namely the provisions in Article 112 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009. Example of the case of Central
Jakarta  District  Court  Decision  Number  51/Pid.Sus/2022/PN  Jkt.Pst,  related  to Article  112  paragraph  (1).  The  research  method  used  is  the  normative  juridical method,  namely  research  that  prioritizes  library  data,  namely  research  on secondary data. This secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary  legal  materials.  This  research  includes  research  regarding  the  positive legal provisions in force in Indonesia relating to criminal liability for perpetrators of  criminal  acts  which  are  threatened  with  Article  112  paragraph  (1)  of  Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on the research results, the author concludes that the rationale for the establishment of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is not a denial of the principle of legality)  in  principle  it is  to  realize  justice  for the  defendant  and  the  community. And  if  there  is  a  conflict  between justice  and  law  enforcement,  then  the  sense  of justice  must  take  priority.  Meanwhile,  the  problems  that  arise  from  Article  112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 include: a) It can criminalize drug addicts and abusers who should be given the right to rehabilitation. What is meant here is the vulnerability of this article being used to criminalize people who are not actually involved in criminal acts but whose cases are fabricated as if they were carrying or controlling narcotics.
Keywords: Narcotics Crime; Article 112 Paragraph (1) of the Narcotics Law.

## Pendahuluan
Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan surga bagi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya karena sebagian besar penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut. Selain itu juga karena Indonesia memiliki pasar yang bagus, sehingga angka permintaan terhadap Narkotika pun terus naik.
Menurut Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa  Narkotika adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaraan,  Hilangnya  rasa  nyeri,  mengurangi  sampai  menghilangakan  rasa  nyeri  dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus  karena  tidak  menggunakan  KUHPidana  sebagai  dasar  pengaturan,  akan  tetapi menggunakan  UU  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Narkotika  secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘kelenger’ merujuk sesuatu yang bisa membuat seseorang tak sadarkan diri (fly), sedangkan dalam bahasa Inggris lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan (Soedjono, 1990).
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Uundang  nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika  sudah  mengatur  mengenai  upaya  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana Narkotika  melalui  ancaman  pidana  denda,  pidana  penjara,  pidanaseumur  hidup,  dan pidana  mati  dan  mengatur  mengenai  pemanfaatan  Narkotika  untuk  kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.
Semangat  untuk  memberantas  narkotika  ini  hanya  sebatas  pada  menekan peredaran narkotikanya saja. Namun dampak peredaran narkotika yaitu dari sisi pecandu dan  penyalahguna  narkotika  nampaknya kurang  mendapat  perhatian  yang  serius.  Akar
dari permasalahan yang ada yaitu bersumber pada tingkat formulatif atau isi dari Undang- undang tersebut.
Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan Undang- undang, dirasakan hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kurang  menciptakan  bentuk  suatu  Undang-undang  Pidana  yang  benar-benar  dapat menanggulangi  permasalahan  narkotika  terutama  berkenaan  dengan  aturan  yang mengatur  hukuman  bagi  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika.  Masih  ditambah  arah pandangan  penegak  hukum  erutama  polisi  dan  jaksa  lebih  menitik  beratkan  pada hukuman  pemidanaan  kepada  orang  yang  berhubungan  dengan  narkotika  baik  itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika.
Masalah  yang  lebih  krusial  sekaligus  yang  menjadi  pokok  pembahasan  dalam penelitian  ini  adanya  ketentuan  pasal  lain  yang  mungkin  dampaknya  dapat  menutup peluang  adanya  rehabilitasi  medis  bagi  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  yaitu ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Adapun isi dari Pasal  112  ayat  (1)  yaitu:  Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau  melawan  hukum memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkotika ketika tertangkap tangan oleh  polisi,  selanjutnya  dikenakan  pasal  112  ayat  (1)  ini.  Hal  ini  menimbulkan  suatu ketidak pastian hukum yaitu pidana secara tegas di satu sisi dan adanya sarana rehabilitasi di sisi yang lain. Ketentuan pada pasal 112 ayat (1) ini dirasakan bersifat meluas sehingga siapa  saja  yang  berhubungan  dengan  narkotika  baik  itu  pengedar  narkotika  atau penyalahguna narkotika bisa dikenakan oleh pasal ini.
Unsur-unsur  dalam  pasal  ini  dirasakan  terlampau  umum  dan  tidak  spesifik ditujukan kepada siapa dikarenakan dalam Penjelasan Undang-undang ini pun dituliskan “cukup jelas” (Hariyanto, 2018). Interpretasi terhadap pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika  adalah  menafsirkan  teks  perundang-undangan  yang  tidak  jelas,  agar perundang-undangan  tersebut  dapat  diterapkan  terhadap  peristiwa  konkret  tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis 7 .
Dalam  dunia  praktisi  interpretasi  terhadap  Undang-undang  ini  memang  perlu untuk  digunakan  ketika  Undang-undang  itu  tidak  memuat  penjelasan  maksud  tiap-tiap pasalnya.  Namun  hal  ini  juga  harus  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  suatu  putusan hukum yang berjiwa keadilan dalam hal ini menjadi tugas hakim juga untuk menilai layak kah  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  ini  dikenakan  pasal  112  ayat  (1) (Sutiyoso, 2006).
Penggunaan  berbagai  metode  penafsiran  yang  berbeda  dalam  menyelesaikan suatu  perkara  bisa  menghasilkan  putusan  yang  berbeda  pula  (disparitas).  Tetapi  bagi hakim yang penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari keadilan (justiciable) dan masyarakat pada umumnya (Setiadi & SH, 2017).
Praktek yang ada selama ini terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika ini, oleh jaksa didakwaan pertama dengan ancaman pasal 112 ayat (1) dan dakwaan kedua dengan ancaman pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Masih ditempelkannya pasal 112 ayat (1) ini kepada pecandu dan penyalahguna narkotika ini tidak semata-mata kesalahan jaksa melainkan dari unsur dalam pasal 112 ayat (1) ini yang terlalu meluas sehingga benar adanya permasalahan ini bermula dari tahap formulatifnya (Bakhri, 2012). Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang pelakunya diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang  kasusnya  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  putusannya Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. Dalam kasus ini terdakwanya adalah PEBRIAN TRI SAPUTRA als IPONG, yang oleh jaksa Penuntut Umum didakwa terbukti bersalah secara sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; serta pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah).
Berdasarkan  bukti-bukti  dan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  akhirnya majelis  hakim  Pengadilan  Negeeri  Jakarta  Pusat  mengadili:  1)  Menyatakan  Terdakwa PEBRIAN  TRI  SAPUTRA  Als  IPONG  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan  I;  2)  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara  selama  5  (lima)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  pidana  denda  sebesar  Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana dasar pertimbangan dan permasalahan yang timbul adanya Pasal 112 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika?  2)  Bagaimana pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam  dengan  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika seperti dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst?

## Metode Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki (2013), “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi”.    Jenis  Penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  hukum  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  Penelitian  yuridis  normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.
Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun tersier (Hanitijo,  1988).  Penelitian  ini  meliputi  penelitian  mengenai  ketentuan  hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pidana
terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Hasil dan Pembahasan
A. Dasar Pertimbangan dan Permasalahan Yang Timbul Adanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 1. Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

## Tahun 2009 Tentang Narkotika
Masalah  narkotika  merupakan  masalah  nasional  dan  bahkan  sudah  merambah internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negative terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal yang dirasakan di Indonesia, hampir setiap hari  terjadi  praktek  peredaran  narkotika  dan  penyalahgunaannya,  mulai  dari tertangkapnya  pengedar  ataupun  ditemukannya  pabrik-pabrik  narkotika,  hingga  berita generasi muda atau artis yang tertangkap menyalahgunakan narkotika. Sudah harus tentu pemerintah  memberikan  perhatian  serius  guna  menekan  tingkat  kriminalitas  terutama dalam tindak pidana narkotika.
Semua  pihak  pasti  sangat  mengharapkan  adanya  operasi  pembersihan  secara besar-besaran  terhadap  penyalahgunaan  narkotika (Dewi,  2019).  Upaya  baik  berupa pencegahan,  pemberantasan  maupun  penanggulangan  permasalahan  peredaran  gelap narkotika  telah  dilakukan  oleh  segenap  elemen  bangsa  ini.  Tidak  terkecuali  dengan adanya  payung  hukum  dalam  upaya  pembaharuan  Undang-Undang  tentang  Narkotika dari  Undang-undang  Nomor  22  tahun  1997  kemudian  diubah  lagi  menjadi  Undang- undang  Nomor  35  tahun  2009.  Mengkaji  tindak  pidana,  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebijakan hukum pidana yang hendak dicapai.
Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan peraturan “hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman” tidak hanya kepada si pembuat undang- undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Arief, 2011).
Berdasarkan dua pengertian di atas kajian yang ada adalah dengan melihat apakah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menggantikan Undang- undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 telah memenuhi atau bisa  dikatakan  sejalan  dengan  semangat  politik  atau  kebijakan  hukum  pidana  (penal policy)  atau  belum.  Karena  melihat  kebijakan  hukum  pidana  berarti  melihat  dari  sisi regulatifnya  atau  peraturan  perundang-undangannya.  Pengaturan  narkotika  dalam perundang-undangan ada banyak sekali dari yang paling tertinggi yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga yang tidak ada dalam urutan Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

## 2.  Permasalahan  Yang  Timbul  Dari  Adanya  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Menetapkan  sistem  pemidanaan  dalam  perundang-undangan  sebagai  salah  satu sarana  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan  merupakan  salah  satu  bagian  dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Termasuk dalam merumuskan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Melaksanakan  politik  kriminal  antara  lain  berarti  membuat  perencanaan  untuk masa yang akan datang dalam menghadapi  atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan  dengan  kejahatan.  Termasuk  dalam  perencanaan  ini  adalah,  disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana (Rismanda & Ginting, 2018). Menurut Sudarto bahwa dalam menghadapi hal yang berkaitan dengan masalah kriminalisasi,  harus  diperhatikan  hal-hal  yang  pada  intinya  sebagai  berikut Sudarto (1981): a) Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan Pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata ateril spiritual berdasarkan Pancasila;  sehubungan  dengan  ini  maka  (pnggunaan)  hukum  pidana  bertujuan  untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan  itu  sendiri,  demi  kesejahteraan  dan  pengayoman  masyarakat.  b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  yaitu  perbuatan  yang  mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat. c) Penggunaan hukum pidana harus  pula  memperhitungkan  prinsip  biaya  dan  hasil  (cost  and  benefit  principle).  d) Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memerhatikan  kapasitas  atau  kemampuan  daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).
Dari kriteria kriminalisasi ke- 1 dan ke- 2 nampak adanya kesadaran pemikiran akan  akibat  kejahatan  terhadap  korban.  Kesadaran  itu  tentu  juga  telah  ada  sejak  dulu ketika berbagai perbuatan tertentu dirumuskan sebagai perbuatan yang terlarang dalam aturan hukum, sehingga perlu dicegah atau ditanggulangi. Salah satu kriteria yang dipakai oleh pembentuk hukum untuk menentukan perbuatan itu sebagai perbuatan yang terlarang atau  tidak  adalah  faktor  kerugian  atau  penderitaan  yang  ditimbulkan  pada  pihak  lain (Widiartana, 2013).
Pendekatan kebijakan yang berorientasi kepada kebijakan sosial yang berorientasi pada pendekatan sistem nilai dianggap hal yang penting pula seperti yang tertuang dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana nasional yang di adakan di semarang pada bulan agustus tahun 1980 diantaranya memuat: “Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu  perbuatan  haruslah  sesuai  dengan  politik  kriminal  yang  dianut  oleh  bangsa Indonesia,  yaitu  sejauhmana  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  nilai-nilai fundamental  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  oleh  masyarakat  dianggap  patut  dan tidak  patut  dihukum  dalam  rangka  menyelenggarakan  kesejahteraan  masyarakat” (Nawawi, 1998).
Pemberantasan  terhadap  peredaran  narkotika  tidaklah  dapat  dicampuradukan dengan  ketentuan  pidana  yang  dikenakan  kepada  penyalahguna  narkotika.  terutama penyalahguna  yang  ketika  diperiksa  dia  menggunakannya  untuk  dirinya  sendiri  atau terindikasi menjadi pecandu. Disamping itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam  penyediaan  narkotika  bagi  kebutuhan  nasional  dan  juga  pemerintah  harus menyusun  rencana  kebutuhan  tahunan  narkotika,  yang  hal  tersebut  dituangkan  dalam Pasal 9 Undang–undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pahlevi (2020): 1) Menteri  menjamin  ketersediaan  Narkotika  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2)  Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
B. Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009  tentang  Narkotika  Seperti  Dalam  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Tindak Pidana Narkotika
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  merupakan  dasar hukum  penegakan  hukum  pidana  dalam  rangka  pemberantasan  dan  penanggulangan kejahatan  narkotika  di  Indonesia.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika telah dilakukan oleh penegak hukum mulai dari tindakan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan yang bermuara pada suatu putusan pengadilan. Namun dalam suatu proses  peradilan  bukan  tidak  mungkin  terdapat  suatu  kendala.  Dalam  hal  ini  terkait penegakan  hukum  dalam  rangka  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika.  Salah  satu  kendala  tersebut  dalam  hal  putusan  hakim  terkait  pidana  pokok denda yang diatur secara minimum khusus (Limbong et al., 2016).
Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana pokok antara penjara dan denda yang disusun secara kumulatif  yang  artinya  kedua  sanksi  pidana  tersebut  digabung  menjadi  satu  sanksi terhadap  suatu  delik  yang  dalam  praktek  penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  wajib dijatuhkan  kedua-duanya.  Tidak  hanya  pengaturan  sanksi  pidana  secara  kumulatif, bahkan  semangat  pemberantasan  narkotika  di  Indonesia  dengan  mempertimbangkan dampaknya  yang  sangat  besar,  berpengaruh  pada  pembentukan  undang-undang  yang mengatur sanksi pidana secara kumulatif dengan pembatasan minimum khusus.
Selain berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sebagaimana  Pasal  50  ayat  (1)  mengatur bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  dasar  tak  tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  pidana  selain  terkait  pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, selanjutnya akan bermuara pada proses musyawarah antar  majelis  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa.  Proses  inilah  yang  cukup menarik  perhatian  khususnya  perkara  tindak  pidana  narkotika,  karena  beberapa  pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana pokok yang bersifat kumulatif bahkan terdapat ketentuan minimum khusus baik pidana penjara maupun denda.
Adanya pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  yang  mewajibkan  untuk  menjatuhkan  pidana  secara  kumulatif  dan terdapatnya  ketentuan  minimum  khusus,  utamanya  terkait  pidana  denda,  maka  hal tersebut akan berimplikasi pada penerapan dan pelaksanaan putusannya, meskipun dalam Pasal 148 terdapat ketentuan mengenai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, apabila  terpidana  tidak  mampu  membayar.  Sehingga  suatu  putusan  hakim  mengenai denda tersebut harus dipertimbangkan secara mendalam dengan memperhatikan segala aspek yang ada pada diri seorang terdakwa (Sanger, 2013).
Diantara pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana berbentuk kumulatif dengan pembatasan minimum khusus dan dalam praktiknya banyak terjadi kasusnya di daerah hukum Pengadilan Negeri adalah Pasal 112 ayat (1) yang sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Selain itu juga tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (1) yang sanksi pidananya penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00.
Beberapa perkara tindak pidana narkotika yang dilimpahkan ke pengadilan terdiri atas kasus dengan unsur delik yang berbeda-beda dengan pasal dakwaan yang bervariatif pula. Sebagai contoh dakwaan yang diajukan terhadap seorang terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiair Pasal 127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Narkotika, selanjutnya berdasarkan fakta hukum didepan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, perbuatan terdakwa tersebut terbukti sebagai penyalahguna sebagaimana Pasal 127 ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  dengan  putusan  berupa penjatuhan pidana penjara saja, oleh karena sanksi pidana denda tidak diatur dalam Pasal 127.
Beberapa  putusan  yang  menjatuhkan  pidana  secara  kumultaif  antara  pidana penjara dan denda dalam perkara tindak pidana narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  Pasal  114  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa khususnya terkait pidana denda tergolong  cukup  tinggi.  Apabila  dihubungkan  dengan  rumusan  Pasal  112  ayat  (1)  dan Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  dapat dilihat  bahwa  meskipun  tuntutan  pidana  denda  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum,
kemudian  diputus  oleh  hakim  cukup  tinggi,  akan  tetapi  semuanya  masih  on  the  track dengan ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu sebesar Rp.  800.000.000,00,  sedangkan  dalam  Pasal  112  ayat  (1)  ditentukan  sebesar  Rp. 1.000.000.000,00.
Mengacu  pada  Pasal  148  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  yang  berbunyi:  Apabila  putusan  pidana  denda  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana  Prekursor  Narkotika,  pelaku  dijatuhi  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
Sehubungan dengan permasalahan ini, penulis menganalisa bahwa dasar hakim dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  denda  dan  penjara  pengganti  denda  dalam  tindak pidana narkotika tidak dari dilepaskan dari 2 (dua) hal. Yang pertama, penafsiran hakim terkait  pidana  denda  yang  bersifat  kumulatif-minimum  khusus.  Yang  kedua,  penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi pelaku delik Narkotika. Kedua hal tersebut selalu melekat  bagi  hakim  dalam  rangka menjatuhkan  pidana  dalam tindak  pidana  narkotika, utamanya  terhadap  dakwaan  yang  pasalnya  mengatur  sanksi  pidana  secara  kumulatif dengan batasan minimum khusus (Soedjono, 1990).
2.  Pertimbangan  Hakim  Dalam Putusan  PN  Jakarta  Pusat Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst
Adapun  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang diawali dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

## 1) Tunturan Penuntut Umum
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: a) Menyatakan Terdakwa Pebrian Tri Saputra als Ipong, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pebrian Tri Saputra als Ipong, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah  agar  terdakwa  tetap  ditahan;  c)  Menjatuhkan  pidana  denda  kepada  terdakwa sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

## Kesimpulan
Dasar pertimbangan dibentuknya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bukan merupakan suatu pengingkaran terhadap asas nulla poena sine lege (asas legalitas), justru pada prinsipnya untuk untuk mewujudkan suatu keadilan  bagi  terdakwa  danmasyarakat.  Dan  apabila  terjadi  pertentangan  antara  suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan. A
palagi  Mahkamah  Agung  sudah  mengeluarkan  rumusan  hukum  mengenai  hal tersebut dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015, yang rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai  pedoman  dalam  penanganan  perkara  di  Mahkamah  Agung  dan  Pengadilan
Tingkat  Pertama  dan  Banding  sepanjang  substansi  rumusannya  berkenaan  dengan kewenangannya  Sedangkan  permasalahan  yang  timbul  adanya  Pasal  112  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 antara lain : a) Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi ; b) Rentan digunakan rekaya kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika.
Dimaksudkan  di  sini  adalah  rentannya  pasal  ini  digunakan  untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika; Pertimbangan hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  diancam dengan  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika, berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa putusan pengadilan  selain  memuat  alasan  dan  dasar  putusan  juga  memuat  pasal  tertentu  dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Dalam  prakteknya  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu  tindak  pidana narkotika,  pada  dasarnya  sama  dengan  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara tindak  pidana  lainnya,  seperti  halnya  pertimbangan  mengenai  alasan  pengapusan pertanggungjawaban  pidana  (baik  alasan  pembenar  dan  pemaaf),  maupun  hal  yang memberatkan  dan  meringankan  bagi  terdakwa,  selanjutnya  dimusyawarahkan  antara majelis hakim sebelum akhirnya dituangkan dalam suatu putusan. Dalam  Putusan PN Jakarta  Pusat  Nomor  51/Pid.Sus/2022/PN  Jkt.Pst,  secara  substantif  bahwa  Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabtu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak terkait.

## BIBLIOGRAPHY
Arief,  B.  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) .
Bakhri,  S.  (2012). Kejahatan  narkotik  dan  psikotropika:  suatu  pendekatan  melalui kebijakan hukum pidana .
Dewi,  W.  P.  (2019).  Penjatuhan  Pidana  Penjara  Atas  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh Hakim  Di  Bawah  Ketentuan  Minimum  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Magnum Opus , 2 (1), 55–73.
Hanitijo, R. (1988). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia .
Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1).
Limbong,  W.  F.,  Soponyono,  E.,  &  Rozah,  U.  (2016).  Kebijakan  Formulasi  Tindak Pidana  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Indonesia. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–15.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Nawawi,  A.  B.  (1998).  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti .
Pahlevi,  D.  (2020).  Peran  Badan  Narkotika  Nasional  (Bnn)  Dalam  Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. Ilmu Pemerintahan , 8 (2), 60–75.
Rismanda,  C.,  &  Ginting,  R.  (2018).  Faktor-Faktor  Penyebab  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kota  Surakarta. Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Penanggulangan Kejahatan , 6 (2), 227–243.
Sanger,  E.  (2013).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  Di  Kalangan Generasi Muda. Lex Crimen , 2 (4).
Setiadi,  H.  E.,  &  SH,  M.  H.  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem Penegakan Hukum di Indonesia . Prenada Media.
Soedjono, D. (1990). Hukum Narkotika Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Sudarto, H., & Pidana, H. (1981). Penerbit Alumni . Bandung.
Sutiyoso, B. (2006). Metode penemuan hukum .
Widiartana,  G.  (2013).  Viktimologi  Prespektif  Korban  Dalam  Penanggulangan Kejahatan, cetakan kelima. Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Yogyakarta .

## Copyright holder:
Ikhwanul Dawam Sulawijaya, Papang Sapari, Gindo L Tobing (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: