## URGENSI MUSYAWARAH DALAM ALQURAN
(Kajian Tafsir Tematik)

## Zamakhsyari Abdul Majid
Universitas Islam Assyafiiyah Jakarta zamakhsyari.am@gmail.com

## Abstract
The purpose of this writing is motivated by the change in paradigm and system of freedom in opinion, equality and fairness towards social behavior in the society. This study measures, compares and analyzes the principles of deliberation in the dimensions of Al-Qur'an, as well as comparing scientific principles that are sourced from the West. The influence of cultural acculturation and the development of Western political theory have become an urgency for the democratic system. So that requires an in-depth analysis about the perspective of Al-Qur'an towards deliberation, the position of deliberation in Islam, the principle of deliberation and the urgency of deliberation through the phenomenology of Al- Qur'an in solving that problem.
Keywords: Deliberation, Al-Quran, Paradigm, Social Behavior

## Abstrak
Tujuan penulisan ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma dan sistem kebebasan berpendapat, persamaan dan  keadilan terhadap perilaku sosial di masyarakat. Kajian ini mengukur, membandingkan dan menganalisa prinsip musyawarah dalam dimensi Al-Quran, serta membandingkan kaidah-kaidah keilmuan yang bersumber dari  Barat. Pengaruh akulturasi  budaya dan perkembangan teori politik  Barat telah menjadi urgensi bagi sistem demokrasi. Sehingga memerlukan sebuah kajian analisa yang mendalam tentang perspektif Al-Quran terhadap musyawarah, kedudukan musyawarah dalam Islam, prinsip musyawarah dan urgensi musyawarah melalui fenomenologis Al- Quran dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Kata Kunci : Musyawarah, Al-Quran, Paradigma, Perilaku Sosial

## A. PENDAHULUAN
A l-Qur’an al-Karim merupakan kitab suci umat Islam yang terdiri dari kumpulan pesan-pesan Tuhan diturunkan kepada Nabi Muhamsriad saw baik melalui malaikat Jibril 1 ataupun secara langsung memuat berbagai aturan yang diperpegangi manusia. Termasuk di dalamnya tatanan sosial politik yang mengatur tata aturan bagi kehidupan bermasyarakat, misalnya penyelesaian persoalan melalui wadah musyawarah.
Term musyawarah menjadi wacana publik di kalangan intelektual muslim pada abad-abad terakhir ini, terutama abad ke-21. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh kalau, tidak dikatakan sebagai infiltrasi  budaya dan teori politik barat terhadap dunia Islam, khususnya dalam wacana demokrasi. Sebenarnya jauh sebelum barat mendengungkan ide tentang  demokrasi, dalam Islam telah lahir konsepsi dan aplikasi dan musyawarah. Hal itu dapat dilihat pada masa Nabi memimpin negara Madinah dan menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip kenegaraan. Tradisi seperti ini dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para khulafa’ al-Rasyidun pada masa kepemimpinan mereka.
Namun dalam sejarah perjalanan Islam selanjutnya, yakni sejak digantinya sistem politik Islam dari sistem khilafah ke sistem monarki yang didasarkan atas faktor genelogis, semangat musyawarah yang menjadi cermin poiltik Islam pada masa Rasul dan khulafa’ al-Rasyidun tidak lagi mendapat tempat sesuai dengan proporsinya, kalau tidak dikatakan dieleminir. Musyawarah telah kehilangan makna yang sebenarnya dalam kehidupan politik umat Islam, terutama yang berkaitan dengan proses suksesi kepemimpinan negara. Namun demikian, prinsip musyawarah dalam kehidupan sosisal lainnya seperti dalam kehidupan berkeluarga, prinsip musyawarah tetap dilaksanakan dengan baik.
Artikel ini mencoba mengelaborasi prinsip musyawarah yang terdapat dalam Al-Qur’an, cakupan-cakupannya serta perbandingannya dengan sistem demokrasi Barat. Kajian ini
1 Abd. Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 19
memiliki makna sebagai sebuah usaha untuk menolak dan sekaligus menjawab atas ketidak benaran tuduhan berbagai pihak, terutama orang-orang barat bahwa Islam merupakan agama yang tidak egaliter, tidak menghargai hak-hak asasi manusia (HAM) dan tuduhan-tuduhan lainnya.

## B. PENGERTIAN MUSYAWARAH
Secara etimologis, term musyawarah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu syura yang berakar kata sy, w, r, mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang lebah. 2 Kata tersebut selanjutnya mengalami perkembangan sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat. 3 Juga berarti perkara yang dimusyawarahkan. 4
Musyawarah dalam konteks terminologisnya, terjadi perbedaan pandangan dalam mendefinisikannya. Louis mengatakan syura adalah majlis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan. 5 Ungkapan lain mengatakan, pembahasan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama. 6 Pandangan yang senada juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. 7 Atau mengeluarkan pendapat atau pikiran dalam majlis. 8

## Menurut hemat penulis, kalau istilah syura sendiri ditransfer
2  Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al-Manzur al-Afriqiy al-Mishriy, Lisan al’Arab (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 434
3  M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), h. 469. Perkembangan kata syura, misalnya menjadi kata kerja syawara- yusyawiru yang berarti manjelaskan. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Louis Ma’louf, syura secara bahasa berarti nasihat, konsultasi, perundingan, pikiran atau konsideran permufakatan, lihat Louis Ma’louf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-’Alam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 407
4 Al-Raghib al-Asfahaniy, Mufradat Alfaz al-Qur’an, (Cet. I; Beirut al-Dar al-Syamiyyah, 1412 H/1992 M), h. 470
5 Ibid, h. 408
6 AbduI Aziz Dahlan dkk. (Editor), Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1996), h. 1264
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Cet.
IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 677
8 8Ibrahim Anis dkk.,Mu’jam al-Wasid (Cet. III; Beirut: Dar al-Ma’arif, 1972), h. 299
begitu saja ke dalam bahasa Indonesia, akan mengandung makna sebagai sebuah institusi yang disebut majelis syura. Dengan demikian, majelis syura berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau badan legislatif. Namun bila term syura diartikan sebagai musyawarah dalam konteks bahasa Indonesia mengandung makna mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tidak saja yang berkaitan dengan masalah kenegaraan, tetapi juga masalah lainnya seperti rumah tangga, keluarga dan lainnya.

## C.  PERSPEKTIF AL-QUR’AN TENTANG MUSYAWARAH
Dalam Al-Qur’an ada tiga ayat yang membicarakan tentang musyawarah, yaitu al-Syura (42) : 38 dengan menggunakan term syura sendiri, surah al-Baqarah (2) : 233 dengan term tasyawur, dan Ali Imran (3) : 159 dengan menggunakan kata syawir. 9 Dari tiga ayat tersebut, ayat 38 dari surah al-Syura adalah yang pertama kali diturunkan dan termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah sedang dua ayat lainnya turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah (ayat-ayat Madaniyah).
Ayat pertama, QS. Al-Syura (42): 38 :
Terjemahnya:
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antetra mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (al-Syura (42): 38). 10
Ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok muslim Madinah (kaum Anshar) yang bersedia membela Nabi saw dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka lakukan di rumah
9  Muhammad Fuad Abd al-Baqiy, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), h. 391
10  Departemen Agama Rl Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1984/1985), h.789.
Abu Ayyub al-Anshari. 11 Walaupun demikian, ayat tersebut berlaku umum terhadap setiap kelompok masyarakat yang melakukan musyawarah.
Ayat kedua. QS. Al-Baqarah (2): 233 :
Terjemahnya :
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya... 12
Ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan suami isteri sebagai mitra dalam rumah tangga saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak seperti menyusui anak. Lebih jauh dapat dipahami bahwa Al- Qur’an memberi petunjuk agar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga , misalnya  pendidikan anak, perencanaan mereka ke depan harus dimusyawarahkan oleh suami isteri. 13
Ayat ketiga, QS. Ali Imran (3): 159 :

## Terjemahnya:
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada AIlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang bertawakkal kepada-Nya. 14
Ayat ini diturunkan sesudah perang Uhud. Ketika itu sebagian dari para sahabat ada yang melanggar perintah Nabi, yakni meninggalkan pos-pos penjagaan mereka yang telah ditentukan disebabkan tergiur dengan ganimah (harta rampasan) perang yang ditinggalkan kafir Quraisy. Akibatnya, pasukan tentara Islam yang sebenarnya dapat memenangkan pertempuran dapat dipukul mundur oleh musuh dan akhimya kaum Quraisy dapat mengalahkan
11  M. Quraish Shihab, op. cit, h. 470 12  Departemen Agama Rl., op. cit. h. 57 13  Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar (Beirut: Dar al-Ma’arif, t.t.), h. 408 14  Departemen Agama PI, Op. Cit., h. 103
orang-orang Islam bahkan Rasulullah sendiri mengalami luka-luka. Meskipun demikian, Nabi tetap sabar dalam menghadapi musibah tersebut, bersikap lemah lembut dan tidak mencela kesalahan para sahabatnya serta tetap bermusyawarah dengan sahabat. 15
Lebih jauh al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat 159 dari surah Ali Imran di atas, merupakan perintah Allah swt kepada Nabi Muhammad saw untuk selalu taat dan patuh serta berpegang teguh kepada ajaran yang telah diwahyukan kepadanya. 16 Oleh karena itu, Nabi tetap mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya seperti yang sering beliau lakukan apabila ada masalah yang memerlukan pemecahannya ataupun dalam keadaan yang sangat rumit.

## D.  KEDUDUKAN MUSYAWARAH DALAM ISLAM
Berpostulatkan pada tiga ayat yang membahas tentang musyawarah di atas, tidak disangsikan lagi bagaimana ajaran Islam menempatkan musyawarah pada posisi yang sangat strategis bagi kehidupan sosial kemasyarakatan umat manusia. Musyawarah dalam Islam tidak hanya dilakukan terbatas untuk menyelesaikan problem dalam persoalan kenegaraan atau sosial kemasyarakatan, tetapi juga menyangkut persoalan yang bersifat personal, seperti hubungan suami isteri dalam penyapian susuan anak sekalipun.
Walaupun musyawarah mendapat posisi yang sangat strategis dalam pandangan ajaran Islam, tidak berartai bahwa semua persoalan menjadi cakupan musyawarah. Obyek musyawarah menurut kesepakatan ulama hanya dapat menyelesaikan persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasul, atau masalah yang ada nash mengatumya hanya saja bersifat ghairu qath’i al-dalalah (dalalahnya tidak tegas). Termasuk dalam konteks ini, tidak saja menyangkut persoalan keduniaan tapi juga masalah keakhiratan (eskatologis). 17 Hal ini didasarkan pada musyawarah 15  Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghiy, Juz IV (Kairo: Mustafa al-Babiy Halabiy wa Awiaduh, 1962), h. 112 16 Ibid.,h. 114 17  Abd Hamid Ismail, al-Syura wa Asaruha fi al-Dimograthiyah (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1981), h. 8
yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya dalam perang Badar, demikian juga musyawarah para sahabat dalam masalah hukum riddah (orang-orang yang keluar dari Islam), kewarisan dan hukuman bagi peminum keras. Semua permasalahan tersebut termasuk dalam kategori masalah ukhrawi.
Menurut pandangan Sayyid Qutub bahwa musyawarah dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja. Hal ini tidak hanya mencakup masalah keduniaan saja tetapi juga termasuk masalah keagamaan yang belum ada ketentuan hukum yang pasti dari Allah dan sunnah. 18
Sebaiknya, ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tidak perlu lagi dipermasalahkan atau dimusyawarahkan. 19
Dengan kata lain, memusyawarahkan ajaran-ajaran Islam yang sudah dianggap valid, justru dipandang sebagai tindakan kufur dan bahkan bid’ah. 20
Islam menempatkan musyawarah sebagai salah satu pedoman bagi umatnya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, namun disadari bahwa ayat-ayat yang menyangkut musyawarah sangat minim jumlahnya dalam Al-Qur’an. Demikian juga, ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang proses permusyawaratan yang harus diikuti. Al-Qur’an hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah yaitu berupa keharusan atau kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan musyawarah terhadap persoalan umum yang dihadapi, 21 tidak menjelaskan tata cara atau mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah.
Dalam konteks mekanisme dan proses musyawarah, Rasulullah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melakukannya sesuai dengan tradisi dan pemahaman yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nabi bersabda: “ Kamu lebih tahu tentnag urusan duniamu ” tradisi dan pemahaman yang berkembang dalam suatu
18  Sayyid Qutub, Fi Zilal al-Qur’an, Juz IV (Beirut: Dar al-’Arabiyah, t.t.), h. 48 19  Abd Rahman Abd Khaliq, al-Syura fi Zilli at-Nizam al-Hukm al-Islamiy (Kuwait; al-Dar al- Salafiyah, 1975), h. 15
20  Khalid Ibrahim Jindan, The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul : Teori Polirik Islam ; Telah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 102
21  Abd Hamid Ismail, op. cit, h. 1
masyarakat. Nabi bersabda: “ Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu ” Menurut penulis, keterangan Nabi tersebut merupakan rahmat dari Allah swt kepada umat-Nya agar mereka dapat lebih kreatif dan dinamis dalam mengatur dan menata kehidupannya sendiri, tidak pasif dan apatis dalam kehidupannya.

## E.  PRINSIP-PRINSIP DASAR MUSYAWARAH
Suatu musyawrah yang dilakukan, baik dalam skala rumah tangga, masyarakat maupun negara akan berhasil secara optimal jika prinsip-prinsip dasar musyawarah seperti persamaan, kebebasan dan keadilan tetap dijaga dan dihormati serta direalisasikan. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip dasar tersebut.
1. Prinsi p Persamaan ( al-Musawat )
Persamaan ( al-musawat ) merupakan salah satu doktrin dalam Islam yang sangat esensial. Hal itu dapat dilihat dalam Al-Qur’an tentang prinsip yang tidak membedakan siapapun dihadapan hukum, 22 tidak ada yang istimewa dari yang lain (QS. Al-Hujurat (49) : 13). Ayat ini melarang manusia secara tegas untuk membanggakan nasab (keturunan) dan sebagainya karena asal kejadian mereka sama yaitu dari Adam, dan Hawa. Oleh sebab itu, tidaklah pantas bagi seorang atau kelompok membanggakan diri terhadap yang lain apalagi menghinanya.
Islam tidak mengenal adanya hak-hak istimewa pada seseorang atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama tanpa melihat latar belakang SARA (suku, agama, dan ras). 23 Keistimewaan atau keunggulan yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok, hanyalah ditentukan oleh prestasi yang digapainya.
Menurut Ismail al- Faruqi seperti yang dikutip oleh Artani Hasbi, prinsip ekualitas (persamaan) dalam Islam ditanamkan
22  QS. Al-Maidah (5) : 8 23  Abd Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syari’ah, al-Nizam al-Daulat al-islamiyah fi al-Sya’n, al Dusturiyah wa al-Khairiyyah wa al-Islamiyah (Kairo; Sar al-Anshar, 1977), h. 40-41
melalui hubungan persaudaraan antar anggota masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan yang muncul dikalangan mereka hanyalah dinilai dari ketakwaan dan aktifitas amalnya. 24 Implementasi prinsip ekualitas ini pada dasarnya bertujuan agar setiap orang atau kelompok dan golongan meraih harkat dan martabat kemanusiaannya serta dapat meningkatkan kualitas jati dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

## 2. Prinsip Keadilan
Persoalan keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang banyak menyita perhatian umat manusia sejak sekitar lima ribu tahun yang lalu. 25 Ketika itu para pemikir khususnya elit pemimpin agama bangsa Sumeria di lembah Mesopotamia menyibukkan diri dalam membahas masalah keadilan. Para sejarawan mengemukakan bahwa Kerajaan Babilonia merupakan negeri pertama yang mengenal sistem kehidupan sosial berdasarkan hukum yang berdasarkan pada asas keadilan. Implementasi keadilan yang dipraktekkan oleh raja Babilonia sangat banyak mempengaruhi pemikiran kenegaraan, dan kemasyarakatan bangsa-bangsa Semit yang berdomisili di sekitar lembah Mesopotamia dan sekitamya. Demikian halnya ajaran para Nabi baik dari kalangan bangsa Semit, Yahudi maupun Arab. Hal tersebut dapat dilihat pada ajaran para Nabi yang sangat mengedepankan unsur  keadilan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, seperti yang termaktub dalam QS. Yunus (10): 47.
Meskipun wawasan  keadilan merupakan kontinuitas dari budaya Semitik atau Irani Semitik, namun ia mengandung prinsip-prinsip yang universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan berlaku untuk semua orang. Karena itu, persoalan keadilan dengan sendirinya juga merupakan tuntutan kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Keadilan merupakan nilai-
24   Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi (Cet. I: Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 36 25   Nurcholis Majid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 509
nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar berbagai aspek kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. .

## 3. Prinsip Kebebasan
Pembahasan tentang kebebasan sangat kompleks dan selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Kebebasanlah yang dapat menyelamatkan diri manusia dari berbagai tekanan, paksaan, penjajahan, kediktatoran dan sebagainya. Kebebasan tidak berarti lepas dari segala keterikatan, karena kebebasan yang sebenamya bukan kesewenang-wenangan melainkan keterikatan pada norma dan aturan.
Kebebasan yang dikaitkan dengan syura adalah kemerdekaan anggota masyarakat dalam menentukan nasibnya, bentuk dan sistem pemerintahannya. Selain itu, turut serta memberikan kontribusi dalam mengambil suatu kebijakan, mengajukan pendapat dan mendiskusikannya dalam forum dialog yang bersifat bebas. Syura dapat dipahami sebagai keseimbangan antara kemerdekaan individu dan kelompok, saling menyempurnakan dan bahu membahu antara pribadi dan umat. Kebebasan mengeluarkan pendapat akan membuka peluang munculnya beberapa pendapat yang dapat didiskusikan bersama demi terciptanya kemaslahatan bersama.
Dengan demikian, syura (musyawarah) dapat diidentikkan dengan sistem parlemen, karena keputusan dan ketetapan diambil dengan suara mayoritas atau aklamasi. Namun, musyawarah istimewa karena mempunyai kaidah yang lebih dalam dan lebih universal.

## F. URGENSI MUSYAWARAH
Umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat merupakan satu kesatuan komunitas yang utuh, selalu menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam menata kehidupan kemasyarakatan tersebut, mereka harus berlaku adil terhadap
sesamanya maupun kelompok lain dalam masyarakat. Tuntutan keadilan dalam Islam dibarengi pula dengan keharusan bersikap transparan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dalam masyarakat diperlukan adanya kerja sama antara satu kelompok dengan lainnya. Tanpa adanya kerja sama dan saling pengertian antar sesama warga masyarakat, maka musyawarah tidak akan pemah tercapai.
Perbedaan yang timbul dalam dalam masyarakat adalah suatu hal yang alamiah, bahkan Nabi sendiri pernah menegaskan bahwa perbedaan pendapat dikalangan umatnya merupakan suatu rahmat. Akan tetapi, perbedaan itu tidak mengarah pada perselisihan, sebab hal itu akan melumpuhkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan umat.
Untuk itu, Al-Qur’an menetapkan prinsip-prinsip dasar syura sebagai panduan bagi umat Islam dalam pengambilan keputusan. Musyawarah tidak saja memperlancar kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bemegara, tetapi juga merupakan suatu sikap menerima dan memahami pandangan orang lain. Di antara manfaat yang dapat di ambil dari musyawarah antara lain :
1.  Mencerminkan kualitas pemahaman pada masalah yang dibicarakan dan ukuran cinta serta keikhlasan kepada masyarakat.
2.  Dapat menggali apa yang tersembunyi dalam pikiran seseorang.
3.  Akan menghasilkan sebuah pendapat yang lebih cenderung kepada kebenaran.
4.  Dapat mewujudkan kesatuan hati untuk mewujudkan suatu hati. 26
Pandangan senada juga dikemukakan oleh Abd Hamid Ismail al- Anshariy yakni:
1.  Wujud dari keutamaan manusia.
2.  Metode yang paling baik mengetahui pendapat yang paling benar.
3.  Cara yang digunakan untuk mencapai kebenaran atau kejelasan masalah.
4.  Sarana untuk menyatukan umat Islam
5.  Pendidikan bagi seseorang untuk memahami kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. 27

## G.  SYURA DAN DEMOKRASI
Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan mengenai syura, selanjutnya akan dibahas masalah  demokrasi dan kaitannya dengan syura. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat, dan kratos/kratein bermakna kekuasaan atau berkuasa. 28 Jadi demokrasi -berarti kekuasaan rakyat.
Menurut terminologi, Abraham Lincoln menyebutkan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 29 Konsep  demokrasi berhubungan erat dengan konsep kedaulatan yaitu suatu konsep yang membahas tentang siapakah yang memiliki kedaulatan dalam negara. Dalam konteks ini, ajaran  demokrasi menegaskan bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan dalam negara, merekalah yang mempunyai kewenangan tertinggi. Pemerintah adalah wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan bersama dan pemerintahan yang tidak bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, dapat digantikan dengan pemerintahan yang baru. 30 Oleh karena itu dalam Negara  demokrasi disyaratkan adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia untuk memilih anggota dewan secara langsung.
Sebenarnya paham demokrasi dikemukakan oleh kaum Monachomah 31 pada abad petengahan yang kemudian
27  Abd Hamid al-Anshariy, op. cit., h. 5-6 28  Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Cet. XIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 50
29  Sukarna, Kekuasaan, Kediktatoran, dan Demokrasi (Cet. II; Bandung: Alumni, 1978), h. 27 30  Abd Muin Salim, Op. Cit, h. 66 31  Mereka adalah para penulis anti kerajaan yang hidup pada abad pertengahan. Sewaktu dunia barat masih dalam kungkungan gereja dan raja-raja yang otoriter. Mereka menegaskan bahwa rakyatlah yang berdaulat penuh bukan raja, sebab raja berkuasa atas persetujuan rakyat
dikembangkan oleh John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Kedua orang inilah yang mempopulerkan paham demokrasi sehingga menjadi ideologi bagi sebagian besar negara di dunia ini.
J.J. Rousseau membangun paham  demokrasi atas dua bentuk kehendak rakyat, yaitu kehendak seluruh rakyat yang dikenal dengan Volonte de T ous dan kehendak sebagian besar rakyat yang dikenal dengan sebutan Volonte Generate . 32 Kehendak rakyat yang pertama dipergunakan rakyat hanya satu kali yaitu ketika mereka membentuk sebuah negara dengan melalui perjanjian masyarakat, sedangkan kehendak yang kedua digunakan sesudah negara itu terbentuk. Jadi sebuah sistem demokrasi dibangun atas dasar kehendak umum atau kehendak meyoritas rakyat. Kalau suara mayoritas rakyat menyatakan suatu kehendak maka kehendak mayoritas itulah yang harus dilakukan.
Walaupun sistem demokrasi memiliki beberapa persamaan dengan sistem musyawarah, seperti mengakui adanya pendapat meyoritas, tidak berarti keputusan pendapat mayoritas mutlak diterima dalam Islam. Menurut Ahmad Kamal Abu al-Majad, seperti yang dikutip Quraish Shihab bahwa keputusan janganlah langsung diambil berdasarkan pandangan mayoritas setelah melakukan musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kesepakatan. 33
Dalam pandangan Abu al-A’la al-Maududi, prinsip dasar politik Islam adalah memberikan kedaulatan kepada manusia berdasarkan kehendak umum untuk mengelola dan mengatur tata kehidupan kenegaraannya, tapi kehendak rakyat itu tidak mutlak adanya. Manusia tetap berada di bawah pengawasan Tuhan melalui hukum- hukum yang telah diatur dalam syari’ah. 34 Jika ada persoalan yang muncul yang tidak diatur secara jelas atau tidak ada nashnya, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan konsensus umum umat Islam.
32  Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), h. 119-120 33  M. Quraish Shihab, op. cit, h. 483 34  Abu al-A’la al-Maududi, Islamic Law and Constitution, Edisi IV (Lahore: Islamic Constitution, 1977), h. 133
Pembatasan tersebut dimaksudkan kerangka bingkai agar manusia tidak terjebak dalam memutuskan persoalan mereka berdasarkan kecenderungan hawa nafsunya. Pembatasan itu juga tidak berarti menghilangkan dan membatasi hak-hak asasi manusia, ia merupakan prinsip-prinsip yang jelas, checks and balances , agar manusia dapat menempuh kehidupan yang seimbang, wajar dan sehat, baik spritual maupun material.

## H. KESIMPULAN
Salah satu ajaran Islam yang sangat esensial adalah musyawarah, karena dengannya manusia dapat menyelesaikan segala problema kehidupan secara baik dan bijaksana. Selain itu, dalam musyawarah akan lahir sifat-sifat terpuji saperti persaudaraan, persamaan, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak sendiri, memahami dan mengakui pandangan orang lain walaupun terdapat perbedaan (sepakat dalam perbedaan).
Paham demokrasi yang berasal dari negara-negara Barat, dalam ketatanegaraan Islam tidak dipandang sebagai suatu hal yang harus disikapi secara apriori, tetapi juga tidak menerima apa adanya tanpa melalui filterisasi. Karenanya, hal tersebut mestinya disikapi sebagai sebuah wacana yang dapat memperkaya khazanah intelektual Islam. Satu hal yang penting diperhatikan bahwa tidak semua yang ada dalam paham tersebut membawa kemudaratan atau sebaliknya membawa manfaat bagi kehidupan umat Islam.[]

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, Muhammad. Tafsir al-Manar.Beirut: Dar al-Ma’arif, t.t.
Abd Al-Baqiy, Muhammad Fuad. al-Mu’jam al-Mufahras li Al-faz al- Qur’an Beru: Dar al-Fikr, 1981
Abd Khaliq, Abd Rahman. al-Syura fi Zilli al-Nizam al-Hukm al-
Islamiy. Kuwait: al-Dar al-Salafiyah, 1975
Anis, Ibrahim dkk. Mu ‘jam al- Wasid Cet. III; Beirut Dar al-Ma’arif, 1972
Al-Asfahaniy, Al-Raghib. Mufradat Al-faz al-Qur’an.Cet. I; Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, 1412 H/1992 M
Budiardjo, Mariam. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Cet. XIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991
Dahlan, Abdul Aziz dkk. (Editor), Ensiklopedi Hukum Islam. Cet.I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an. al-
Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjernah al-Qur’an, 1984/1985
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka,
1995
Hasbi, Artani. Musyawarah dan Demokrasi. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
Ibn al-Manzur al-Afriqiy al-Mishriy, Jamaluddin Muhammad ibn Mukram. Lisan al- ‘Arab. Beirut: Dar al-Fikr, 1990
Ismail, Abd Hamid. al-Syura wa Asaruha fi al-Dimograthiyah. Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1981
Jindan, Khalid Ibrahim. The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul: Teori Politik Islam : Telah Kritis Ibn Taimiyah
Tentang Pemerintahan Islam. Cet III; Surabaya: Risalah Gusti, 1999
Khallaf, Abd Wahab. al-Siyasah al-Syari’ah, al-Nizam al-Daulat al- Islamiyah fi al-Sya’n al-Dusturiyah wa al-Khairiyyah wa al- Islamiyah. Kairo: Sar al-Anshar, 1977
Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. Ilmu Negar., Edisi Revisi, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994
Majid, Nurcholis. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992
Al-Maududi, Abu al-A’la. Islamic Law and Constitution. Edisi IV, Lahore: Islamic Constitution, 1977
Ma’louf, Louis. al-Munjid fi al-Lughah wa al-’Alam. Beirut: Dar al- Masyriq, 1986
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir al-Maraghiy, Juz IV Kairo: Mustafa al-Babiy al-Halabiy wa Awladuh, 1962
Qutub, Sayyid Fi Zilal al-Qur’an, Juz IV Beirut: Dar al-’Arabiyah, t.t.
Salim, Abd. Muin. Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran. Jakarta: PT. Raja Grafmdo Persada, 1994
Ash-Shiddiqy, Hasbi. Tafsir al-Nur. Juz XXV Jakarta: Bulan Bintang,
1996
Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Quran.Cet. XII; Bandung: Mizan,
2001
Sukama.Kekuasaan, Kediktatoran, dan Demokrasi. Cet. II; Bandung: Alumni. 1978