ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOPERASI
Elfa Murdiana
STAIN Jurai Siwo Metro Email : elfamurdiana@yahoo.com

## Abstrak
Perubahan  dalam  Undang-Undang  Koperasi  No.  17  Tahun  2012  berdampak  pada kelembagaan  dan  sistem  permodalan  koperasi  Indonesia  termasuk  Baitul  Maal  Wat Tanwil  (BMT)  yang  merupakan  lembaga  keuangan  syari’ah  mikro  yang  berada  dalam naungan Dinas Koperasi. Melalui pendekatan Yuridis Sosiologis kajian ini menekankan pada  aspek  analisis  tentang  Respon  Baitul  Maal  Wat  Tanwil  (BMT)  Kota  Metro terhadap  Perubahan  Undang-Undang  Koperasi  No.  17  Tahun  2012.  Dengan  tekhnik wawancara  peneliti  berhasil  mengumpulkan  data  yang  kemudian  dianalisa  dengan menggunakan  alur  berfikir  deduktif  sehingga  tergambar  bahwa  sejak  di  berlakukannya Undang-Undang  Koperasi  No.  17  Tahun  2012  seluruh  BMT  di  Kota  Metro  telah menerbitkan SMK (Sertifikat Modal Koperasi) sebagai bentuk modal yang diperoleh dari para  anggota,  terkait  perubahan  kelembagaan  jenis  koperasi  BMT  yang  memiliki  unit usaha  telah  melakukan  pemisahan  usaha  seperti  yang  dilakukan  oleh  BMT  atta’awun dengan Koperasi Jusimart Metro. Namun Secara Substansi keberadaan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 sebenarnya dirasakan tidak sejalan dengan visi misi BMT karna secara tidak langsung telah mereduksi semangat syari’ah dalam BMT. Demikian yang  disampaikan  oleh  beberapa  pimpinan  BMT  oleh  karenanya  besar  harapan  mereka agar BMT memiliki kebijakan yang berdiri sendiri seperti perbankan syari’ah.
Kata Kunci : Koperasi , Respon, Baitul Maal Wat Tanwil, Sertifikat Modal Koperasi

## Abstract
The  change  in  the  Law  of  Cooperation  No.  17  year  2012  gives  an  impact  on  the institutional  and  cooperative  Indonesian  capital  system  including  Baitul  Maal  Wat Tanwil (BMT) which is belong to Shari'ah micro-finance institutions under the shelter of the  Department  of  Cooperation.  By  means  of  sociological  juridical  approach,  it emphasizes  the  analysis  aspects about the  response  of  Baitul  Maal Wat  Tanwil (BMT) Metro  City  toward  Cooperative  Law  alteration  No.  17  Year  2012.  By  applying  the technique  of  interview,  the  researcher  was  succesfully  collected  the  data  then  analyzed them  by  using  deductive  thinking  groove,  thus,  it  was  described  that  since    it  was prevailed in Cooperative Law No. 17 year 2012 the entire of BMT in Metro has issued an SMK (Cooperative Capital Certificate) as a form of capital gained from members, related to the institutional alteration of BMT cooperation that have been doing the separation of business units such as a business conducted by atta'awun BMT through the cooperation of Jusimart Metro. In substance, however the existence of Law Cooperation No. 17 year 2012  is  actually  perceived  that  it  is  not    in  line  with  the  vision  and  mission  of  BMT because  indirectly,  it  has  reduced  the  spirit  of  Shari'ah  in  BMT.  It  was  information conveyed by some  great leaders of BMT, therefore their  great hope  that BMT has their own development policy as shari'a banking.
Keywords : Cooperation, Response, Baitul Maal Wat Tanwil, Certificate of Cooperation Capital
Pendahuluan
Baitul  Maal  Wat  Tanwil  (BMT)  merupakan  lembaga  keuangan  mikro syari’ah  yang  secara  faktual  telah  memberikan  pengaruh  positif  terhadap berlangsungnya  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia.  BMT  berada  di  bawah naungan Dinas Koperasi, konsekuensinya bahwa segala aktivitas keuangan yang terjadi dilindungi oleh Undang-undang Koperasi.
Koperasi  yang  didirikan  dengan  menonjolkan  semangat  gotong-royong dan  kekeluargaan  juga  menjadi  semangat  dasar  bagi  BMT  selain  semangat syari’ah  yang  juga  menjadi  cirikhas  dari  BMT.  Sebagai  bukti  legalitas  sebuah BMT, haruslah memiliki ijin operasi sebagai Badan Hukum Koperasi. 1 Koperasi adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi  aspirasi dan  kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 2 Di  Indonesia  regulasi  tentang  koperasi  sudah  mengalami  beberapa  kali perubahan.  Perubahan  terahir,  dilakukan  pada  tahun  2012  yakni  dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Dalam perubahan tersebut, bukan  hanya  merubah  bunyi  pasal  namun  didalamnya  juga  terdapat  hal  baru yang  dimunculkan,  baik  berkaitan  dengan  kelembagaan, 3 keorganisasian 4 maupun permodalan. 5
Perubahan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  aktivitas  BMT  adalah perubahan  mengenai  kelembagaan  khususnya  terkait  jenis  koperasi  dan mengenai sistem permodalan karna selain eksistensi dari suatu lembaga, modal
1 Penjelasan Pasal 84 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi
2 Dalam Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, sebuah koperasi harus memiliki prinsip: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan  secara  demokratis,  pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil sebanding  dengan  besarnya  jasa  usaha  masing-masing  anggota,  pemberian  balas  jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.
3 Perubahan  ini  adalah  mengenai  tata  cara  pendirian  koperasi  yang mensyaratkan  akte  otentik,  fungsi  dan  jenis  koperasi  serta  dimunculkannya  lembaga penjamin simpanan dana nasabah.
4 Mengenai  perangkat  pengurus,  yang  menghilangkan  istilah  pengelola  pada Undang-undang  yang  baru.  Pada  Undang-Undang  Koperasi  yang  lama  dicantumkan dalam  pasal  32  Undang--Undang  No.  25  Tahun  1992  bahwa  pengurus  koperasi  dapat mengangkat  pengelola  yang  diberi  wewenang  dan  kuasa  untuk  mengelola  usaha. Hilangnya  keberadaan  pengelola  dalam  Undang--Undang  yang  baru  tampak  dalam ketentuan  pasal  58  ayat  1  Undang--Undang  No.17  Tahun  2012  bahwa  tugas  pengurus adalah  mengelola  koperasi  berdasarkan  Anggaran  Dasar  artinya  mengharuskan pengurus  untuk  mampu  menggantikan  peran  pengelola  di  dalam  upaya  memajukan usaha koperasi
5 Modal  awal  terdiri  dari  setoran  pokok  dan  sertifikat  modal  koperasi,  istilah simpanan  pokok  dihilangkan  menjadi  setoran  pokok  yang  tidak  dapat  diambil  oleh nasabah anggota walau sudah tidak lagi menjadi anggota koperasi tersebut.
juga  merupakan  aset  utama  dalam  mewujudkan  tujuan  koperasi  yaitu kesejahteraan dan kemakmuran anggota.
Secara  eksplisit  dalam  Pasal  66  ayat  1  Undang-Undang  No.  17  Tahun 2008 bahwa “Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal”. yang kemudian di tegaskan dalam pasal 67 nya  bahwa “Setoran Pokok  dibayarkan  oleh  anggota  pada  saat  yang  bersangkutan  mengajukan  permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan“ . dalam ketentuan tersebut jelas telah menghilangkan istilah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, dengan memunculkan istilah setoran pokok 6 dan saham dalam bentuk sertifikat modal koperasi pada saat pendirian.
Keberadaan  Sertifikat  Modal  Koperasi    (SMK)  mengubah  sistem  modal koperasi  dari  simpanan  menjadi  saham  sehingga  penggunaan  saham  untuk modal  koperasi  akan  sama  pengertiannya  seperti  yang  berlaku  pada  suatu perusahaan  yang  tujuan  pendiriannya  sangat  berbeda  dengan  koperasi  yaitu mencari profit oriented , walaupun keberadaan saham tidak memiliki hak suara di Koperasi.
Terkait  dengan  perubahan  kelembagaan  koperasi,  pasal  18  Undang- Undang  No.  17  Tahun  2012  menegaskan  bahwa  Koperasi  wajib  mempunyai tujuan  dan  kegiatan  usaha  yang  sesuai  dengan  jenis  Koperasi  yang  disusun berdasarkan  kebutuhan  ekonomi  Anggota  dan  jenis  Koperasi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis koperasi yang diaksud dalam  pasal  83  disebutkan  bahwa  terdapat  4  jenis  koperasi  yaitu  Koperasi konsumen, 7 Koperasi produsen, 8 Koperasi jasa, 9 Koperasi Simpan Pinjam. 10

## Pembahasan Metodologi Penelitian
Dalam  rangka  mewujudkan  fungsi engginerring Undang-Undang Koperasi  No. 17 Tahun 2012, peran masyarakat sebagai agent of change menjadi sangat  penting  pengaruhnya.  Melalui  pendekatan  Yuridis  Sosiologis,  diketahui bahwa kesiapan BMT di Kota Metro dalam melaksanakan perubahan–perubahan yang diamanatkan khususnya mengenenai  perubahan kelembagaan dan sistem permodalan koperasi sebagai bentuk respon terhadap kehadiran kebijakan baru. Melalui tekhnik wawancara dan dokumentasi, dapat dikumpulakan data- data primer yang diperoleh langsung dari sumber yang dituju sebagai populasi penelitian  yaitu  BMT  di  kota  Metro.  Alur  berfikir  deduktif  akan  mampu menggambarkan  inti  permasalahan  yang  menjadi  kajian  dalam  penelitian  ini.
6 Berbeda dengan simpanan pokok  pada  Undang--Undang  Koperasi terdahulu yang  bila  seseorang  tidak  lagi  menjadi  anggota  maka  simpanan  pokok  dapat  diambil kembali.
7 Koperasi  konsumen  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  pelayanan  di  bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
8 Koperasi  produsen  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  pelayanan  dibidang pengadaan  sarana  produksi  dan  pemasaran  produksi  yang  dihasilkan  Anggota  kepada Anggota dan non-Anggota
9 Koperasi  jasa  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  pelayanan  jasa  non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota
10 Koperasi  Simpan  Pinjam  menjalankan  usaha  simpan  pinjam  sebagai  satu- satunya usaha yang melayani Anggota
tentunya  kerangka  teori  sebagai  pisau  bedah  analisa  memiliki  peran  yang  tak kalah pentingnya dengan metode penelitian ini.
Beberapa  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diantaranya  teori respon 11 untuk melihat bentuk respon yang dilakukan BMT dalam melaksanakan isi  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2012,  teori  legal  system 12 dijadikan  dasar analisis  untuk  menganalisis  implementasi  UU  No.17  Tahun  2012  yang  pada uansur substansi kajiannya akan  dipertajam dengan menggunakan teori 3 nilai dasar berlakunya hukum. 13
Berdasarkan  penelusuran  terhadap  literatur,  tidak  banyak  ditemukan karya-karya  ilmiah  yang  membahas  tentang  keberadaan  Undang-undang Koperasi  terbaru  No.  17  Tahun  2012,  sebab  Undang-Undang  Koperasi  tersebut baru  diundangkan  pada  Oktober  2012  sehingga  belum  banyak  karya-karya ilmiah berbentuk penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

## Respon BMT Terhadap Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun  2012
Respon  merupakan  bentuk  reaksi  terdekat  yang  dapat  langsung  terasa saat kondisi baru hadir . respon akan diawalai dengan sebuah persepsi lalu sikap dan  selanjutnya  adalah  tindakan.  Persepsi , berupa  tindakan  penilaian  (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan  kerugian  yang  akan  diterima  dari  adanya  objek  tersebut.  Sikap, berupa ucapan  secara  lisan  atau  pendapat  untuk  menerima  atau  menolak  objek  yang dipersiapkan.  Tindakan , melakukan  kegiatan  nyata  untuk  peran  serta  atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut.
Munculnya ketiga  respon di atas sangat dipengaruhi  oleh beberapa hal, yaitu  kondisi  status  sosial  ekonomi  seseorang,  tingkat  pengetahuan  tentang manfaat  dan  resiko  yang  diterima  sebagai  akibat  pelaksanaan  program pembangunan kepada seseorang atau sekelompok orang.
BMT  dalam  aktivitasnya  melaksanakan  dua  jenis  kegiatan,  yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil . Sebagai Baitul Maal , BMT menerima titipan zakat, infaq, dan  shadaqah  serta  menyalurkan  ( tasaruf )  sesuai  dengan  peraturan  dan amanahnya,  dapat  dikatakan  bahwa  sebagai Baitul  Maal BMT  berperan  dan memiliki  fungsi  sosial.  Sedangkan  sebagai Baitul  Tamwil ,  BMT  memiliki  tujuan awal  untuk  mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam meningkatkan  kualitas  kegiatan  pengusaha  kecil  bawah  dan  kecil  dengan mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan  ekonomi  melalui Sistem bagi hasil yang dikenal dengan sebutan profit and loss sharing . 14
11 Respon  atau  tanggapan  merupakan  timbal  balik  dari  apa  yang dikomunikasikan  terhadap  orang-orang  yang  terlibat  proses  komunikasi,  oleh  Simon Respon ini memiliki tiga tingkatan pertama Persepsi, berupa tindakan penilaian terhadap baik buruknya objek, sikap , berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau  menolak  objek  yang  dipersiapkan.  Tindakan,  melakukan  kegiatan  nyata  untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut
12 Legal System merupakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman bahwa  terdapat  tiga  hal  yang  sangat  mempengaruhi  terhadap  bekerjanya  hukum pertama stuktur hukum kedua substansi hukum dan ketiga cultur hukum
13 Tiga nilai dasar tersebut adalah Filosofis, Sosiologis dan Yuridis 14 Pembagian  antara  untung  dan  rugi  dari  pendapatan  yang  diterima  atas hasil usaha yang telah dilakukan
Secara persepsi keberadaan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 justru  membuat  para  pengurus  dan  pengelola  BMT  kota  Metro  cemas  akan eksistensi BMT . Bapak Husni selaku pimpinan BMT Fadjar menuturkan  bahwa “Terus  terang  kami  para  pendiri  BMT  Fadjar  merasa  khawatir  dengan  adanya kebijakan  baru  Undang-Undang  Koperasi  No.  17  Tahun  2012  tentang  sistem permodalan, sebab pola ini membuka peluang bagi pemilik modal dari manapun untuk menanamkan sahamnya di BMT, apalagi terkait dengan perubahan jenis koperasinya  yang  tidak  sejalan  dengan  visi  misi  kami  khususnya  dan  tujuan berdirinya BMT sebagai Kopsyah Umumnya”. 15
Menurut  Mufliha  Wijayati  selaku  Sekretaris  BMT  Atta’awun  Metro menjelaskan bahwa  hadirnya  Undang-Undang Koperasi  No. 17  Tahun 2012  ini merubah tatanan permodalan dan kelembagaan yang selama ini berjalan di BMT Atta’awun sebab selama ini kami juga melayani dan menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota maupun non anggota  di  Jusimart.  Permodalan  yang  kami  milikipun  bisa  saling  mensubsidi satu sama lain sehingga dapat memperkuat aspek permodalan. 16 Pemisahan  antara  jusimart  sebagai  koperasi  konsumen  dan  BMT Atta’awun  sebagai  koperasi  simpan  pinjam  yang  berdiri  sendiri-sendiri  benar- benar  memakan  waktu  dan  tenaga  yang  tidak  sedikit,  penyesuain  yang  kami lakukan tentunya secara bertahap.
Selanjutnya  Bapak  Sunaryo  selaku  Pimpinan  BMT  AlIchsan  Metro menuturkan bahwa kehadiran Undang-Undang terbaru ini justru mempersempit ruang gerak BMT dalam menjalankan fungsi sosial  dan fungsi sebagai manajer invesasi  pada  masyarakat.  Karna  hanya  dari,  oleh  dan  untuk  anggota  saja produk pelayanan simpan pinjam bisa dilakukan. 17
“Apa  yang  bisa  kami  bantu“  itu  adalah  ciri  khas  BMT  sebagai  koperasi syari’ah  dalam  rangka  menjunjung  tinggi  prinsip  syari’ah  dan  mempertegas fungsi BMT selaku koperasi jasa keuangan syariah, yang tentunya hal ini sangat berbeda  ketika  nasabah  datang  ke  perbankkan  konvensional  maupun  koperasi konvensional dengan ciri khas kata sambutannya yaitu “mau pinjam berapa dan punya jaminan apa” demikian yang diungkapkan oleh direktur BMT Arsyada. 18 Dalam  bentuk  tindakan  dan  sikap  BMT  sebagai  koperasi  syari’ah sekaligus  yang  berperan  sebagai  subyek  hukum  di  Indonesia  membawa konsekwensi  pada  ketaatan  hukum  yang  harus  dilakukan.  Oleh  karenanya dalam rangka implementasi kebijakan permodalan dan kelembagaan BMT fadjar sebagai  BMT  tertua  di  kota  Metro,  pada  pelaksanaannya  telah  berhasil mengumpulkan modal penyertaan pada tahun 2012 akhir sebesar 3 Milyar. 19 Ini sebagai bukti bahwa BMT Fadjar telah melaksanakan amanah Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 mengenai sistem permodalan.
Seperti  gambaran  diatas,  BMT  Alihsan  Aljihad  Kota  Metro  mampu mengumpulkan modal dalam bentuk Sertifikat modal Koperasi (SMK) sebesar 2
15 Ibid
16 Wawancara pada April 2015.
17 Wawancara dengn Bapak Sunaryo pada hari Senin April 2015 18 Wawancara dengan Bapak Andri Yulianto, SE pada hari Selasa April 2015.
19 Wawancara engan Bapak Husni pada Senin 10 April 2015
Milyar dengan nilai perlembarnya sebesar Rp. 100.000. 20 BMT Arsyada sebagai BMT  baru  yang  didirikan  pada  akhir  tahun  2012,  dalam  proses  pendiriannya juga telah merespon kebijakan mengenai sistem permodalan yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012. Respon tersebut dapat dilhat pada tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  penggagas  BMT  Arsyada  yang  telah menciptakan  sertifikat  modal  penyertaan  sebagai  bukti  kepemilikan  saham  di BMT  Arsyada,  yang  disepakati  sebesar  Rp.  2.000.000-,  sebagai  modal  awal berdirinya  BMT  Arsyada  mampu  mengumpulkan  saham  sebanyak  300  lembar Sertifikat. 21
Pada  BMT  Atta’awun  modal  penyertaan  terkumpul  sebesar  1  Milyar, Modal  tersebut  berasal  dari  saham  para  anggota  yang  perlembarnya  bernilai Rp.500.000,-.  Dalam  upaya  membangun  permodalan  di  BMT  Atta’awun,  para pengurus  membuka  peluang  bagi  para  penanam  saham  baru  yang  yang  ingin menanamkan  modalnya  di  BMT  Atta’awun.  Mufliha  Wijayati  selaku  pengurus BMT  Atta’awun  memaparkan  bahwa  dengan  diubahnya  kebijakan  mengenai opsi penegasan jenis koperasi sebagaimana yang di atur dalam pasal 18 jo pasal 83  Undang-Undang  Koperasi  No.  17  Tahun  2012,  Atta’awun  telah  melakukan pemisahan  kepengurusan  dan  pengelolaan  BMT  Atta’awun  sebagai  Koperasi simpan pinjam dan Koperasi Jusimart sebagai Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
Berdasarkan  teori  respon,  pada  dasarnya  semua  BMT  telah  merespon kebijakan baru yang diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2012  mengenai  sistem  permodalan,  bentuk  respon  tersebut  tidak  hanya  dalam bentuk  persepsi  namun  dalam  bentuk  tindakan.  Respon  tersebut  ditunjukkan dengan  dilakukannya  upaya  perubahan  sistem  permodalan  melalui  sistem terbuka  artinya  siapapun  dapat  menanamkan  modalnya  berupa  saham (Sertifikat Modal Koperasi) tanpa harus dibatasi.
Secara sikap dan tindakan keberadaan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 mampu menjadi Tool of Social Enggineerring telah mampu merubah wajah koperasi menjadi suatu badan usaha yang sesungguhya dan menjadikan koperasi  sebagai  badan  usaha  yang  terlihat  surviver  dan  sejajar  dengan  badan usaha  lainnya  seperti    Perseroan  Terbatas  (PT).  demikian  yang  dijadikan  cita awal Kementerian Koperasi Indonesia, namun kebijakan ini justru melemahkan aspek  kedaulatan  rakyat,  demokrasi  ekonomi,  asas  kekeluargaan,  dan kebersamaan yang menjadi ciri khas koperasi yang di amanahkan oleh Undang- undang Dasar 1945. 22
Koperasi  sebagai  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  dipandang  oleh pembentuk  Undang-undang  untuk  menciptakan  koperasi  sebagai  sebuah perusahaan  mulai  dari  tata  cara  pendiriannya  sampai  dengan  sistem
20 Hasil Wawancara dengan Pimpinan  BMT Al Ichsanpada Tanggal April 2015 21 Ibid ., Andri Yulianto.
22 Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa Perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  pada  asas  kekeluargaan,  artinya  bahwa segala  bentuk  usaha  yang  ada  yang  dibentuk  berdasarkan  kesatuan  ekonomi  harus dijalankan  berdasarkan  usaha  dan  keinginan  bersama  dalam  menjamin  kepentingan kemajuan dan kemakmuran bersama.
permodalannya  sehingga  yang  ditentukan  dalam  bentuk  saham. 23 Begitupun terhadap keberadaan BMT sebagai badan usaha berbadan hukum.

## Relevansi Undang-undang Koperasi No.17 Tahun 2012
Kajian  terhadap  relevansi  Undang-undang  Koperasi  tahun  2012  sangat terkait dengan teori legal system L.M. Friedman dimana dalam teori legal system terdapat  unsur  substansi  yang  merupakan  unsur  terkait  dengan  suatu  aturan hukum.  Dalam  kajian  unsur  substansi  akan  dianalisis  dengan  menggunakan teori  3  nilai  dasar  hukum  sebagai  dasar  analisa  relevansi  Undang-undang Koperasi No.17 taahun 2012.
Legal System Teori menyebutkan bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi pelaksanaan aturan hukum yaitu: Structure / Struktur, Substance / Substan, Culture /  Kultur, ketiga  unsur  tersebut  merupakan  satu-kesatuan  yang  tidak  boleh dipisahkan karena antara ketiganya saling melengkapi.
Terkait dengan analisisis data, dalam penelitian akan diramu kajian teori Legal  system nya Friedman dengan  kajian  teori  hukum  responsif  untuk memperkaya  kajian  terhadap  substansi  hukumnya  serta  kajian  teori  hukum progresif  dalam  kaitannya  dengan  kajian  struktur  hukum.  Analisis  mengenai pelaksanaan  hukum  akan  sangat  terkait  dengan  nilai-nilai  dasar  berlakunya hukum yang dekemukakan oleh Radbruck.
Friedman  menggambarkan  “Struktur  diibaratkan  sebagai  mesinnya, sedangkan substansi adalah merupakan apa yang dihasilkan dari mesin tersebut sedangkan  kultur  adalah  apa  dan  siapa  saja  yang  memutuskan  untuk menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu  serta  yang  memutuskan  bagaiman mesin tersebut digunakan“, sehingga dapat terlihat hubungan antara ketiganya 24

## Konstruk Struktur
“The  Structure  is  its  skeletal  frame  work;  it  is  the  permanent  shape,  the institusional  body  of  the  system,  the  thoug,  rigid  bones  that  keep  the  process  flowing within bounds..” Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, yang merupakan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk atau batasan terhadap keseluruhan. 25 Lebih tegasnya Ali Aspandi menjelaskan bahwa struktur adalah  aparat  penegak  hukum  dilapangan. 26 Hakim,  jaksa,  polisi  pengacara dapat dikategorikan sebagai struktur.
Struktur  tidak  hanya  diartikan  sebagai  hakim  jaksa  polisi  maupun pengacara, namun  segala  sesuatu  yang  menjadi  simbol  terhadap  terlaksananya sesuatu,  dapat  dikatakan  sebagai  struktur  karena  struktur  adalah  gambaran mengenai suatu bangunan yang berdiri kokoh. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, struktur digambarkan sebagai seluruh pihak yang terkait dengan bangunan kokoh sebuah koperasi yang menjadi simbol utama keberadaan sebuah koperasi
23 Pipin  Syaripin  dan  Edah  Jubaedah, Hukum  Dagang  Indonesia ,  (Bandung  :  CV. Pustaka Setia, 2012), h. 192
24 Ibid , h. 9 25 Ibid , h. 8 26 Ali Aspandi, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia , (Surabaya: LeKSHI, 2003), h. 23
yaitu dinas koperasi selaku aparat pemerintahan yang bertanggungjawab dalam menjaga dan menumbuhsuburkan koperasi di Indonesia.
Dinas Koperasi  sebagai struktur  hukum  harus  telah  mampu  melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aturan main koperasi melalui sosialisasi yang dilakukan. Termasuk dalam mensosialisasikan Undang-undang Koperasi terbaru yaitu  Undang-undang  Koperasi  tahun  2012  serta  memantau  pelaksanaan Undang-undang  tersebut  yang  dalam  bahasa  hukum  dikenal  dengan  proses control social .
Dalam  rangka  melakukan  perubahan  bagi  keberlangsungan  koperasi  di Indonesia  termasuk  keberadaan  BMT,  dinas  koperasi  hendaknya  melakukan upaya  pengendalian  sosial  agar  pelaksanaan  Undang-undang  koperasi  No.17 tahun  2012  dapat berjalan  dengan  baik  sehingga  penyesuaian  terhadap  norma- norna  yang  ada  tidak  menimbulkan  keresahan  akibat  kebingungan  dan  tidak fahamnya  masyarakat  akan  adanya  suatu  norma  baru,  begitupun  terhadap berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 2012.
Dinas  Koperasi  belum  pernah  mengadakan  dialog  bersama  dengan koperasi-koperasi maupun BMT di kota Metro dalam rangka sosialisasi Undang- undang  Koperasi  tahun  2012.    Sosialisasi  dilakukan  apabila  BMT  mengundang dinas  koperasi  untuk  menghadiri  suatu  acara  yang  diadakan  oleh  BMT. Tegasnya Bapak Husni mengatakan bahwa “BMT seperti anak yang kehilangan induknya”. 27
Berbeda  dengan  bank-bank  yang  sealu  dipantau  dan  dimonitor pelaksanaannya  oleh  Bank  Indonesia,  begitupun  terhadap  segala  aturan  main yang  ada  semua  bank  harus  tunduk  pada  ketentunan  yang  dikelaurakan  oleh Bank  Indonesia.  Terlebih  pada  BMT  sebagai  koperasi  syari’ah  yang  tentunya memiliki  aturan  main  berbeda  dengan  koperasi    konvensional  lainnya. Seharusnya  pemerintah  membentuk  dan  menunjuk  sebuah  lembaga  sebagai induk  dari  BMT  sehingga  BMT  mampu  mencapai  cita-cita  pembangunan ekonomi  melalui  prinsip  syariah,  demikian  yang  diungkapkan  oleh  Bapak Sunaryo 28 dan Bapak Andri Yulianto Selaku Direktur BMT Arsyada. Kehadiran Undang-undang Koperasi tahun 2012 sebagai payung hukum bagi  koperasi  di  Indonesia  termasuk  bagi  BMT,  memang  belum  sepenuhnya dilaksanakan oleh BMT se Indonesia termasuk di Kota Metro karena Pemerintah memberikan batas waktu tiga tahun sejak Undang-undang Koperasi tahun 2012 ini di undangkan.
Namun bila kedepan dampak kehadiran Undang-undang Koperasi tahun 2012  ini  semakin  menimbulkan  keresahan  bagi  keberadaan  BMT,  maka  seuruh BMT  di  Indonesia  termasuk  di  Kota  Metro  akan  melakukan  gerakan  untuk menggugat  pemerintah  terkait  dengan  keberadaan  Undang-undang  Koperasi tahun 2012 Tentang Koperasi, demikian Bapak Husni mengatakanya. 29
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  hukum,  maka  hendaknya  hukum  yang dibuat  mampu  merespon  segala  kebutuhan  masyarakat,  karna  dalam  hukum responsif  harus  memperhatikan  segala  tekanan  sosial  sebagai  sumber
27 Ibid ., Pak husni
28 Ibid ., Naryo 6 April 2015
29 Ibid ., Husni 6 April 2015
pengetahuan  dan  kesempatan  untuk  melakukan  koreksi. 30 Hukum  yang responsif  merupakan  hukum  yang  menganggap  bahwa  negara  bukan  satu- satunya  sarana  yang  digunakan  untuk  menyelesakan  masalah  namun  dalam hukum  responsif  akan  melakukan  integrasi  berbagai  kepentingan  yang  ada dalam  mayarakat  singkatnya  bahwa  hukum  responsif  ini  adalah  hukum  yang menyuarakan  suara  masyarakat  karna  keberpihakannya  pada  masyarakat  juga memberikan kemampuan pada aparat atau struktur untuk lebih cerdas dan lebih menyeluruh dalam mempertimbangkan fakta sosial.
Dengan  diundangkannya  Undang-undang  No.17  Tahun  2012  tentang koperasi,  hendaknya  dinas  koperasi  mampu  merespon  kebutuhan  koperasi maupun  BMT  yang  ada,  sebab  di  undangkannya  Undang-undang  Koperasi tahun  2012  dilakukan  agar  koperasi  semakin  kokoh  dan  mampu  bersaing dengan badan usaha lainnya. Namun kehadiran Undang-undang Koperasi tahun 2012  ini  justru  menjadikan  koperasi  semakin  jauh  dari  semangat  koperasi, begitupun  terhadap  keberadaan  BMT  sehingga  kehadiran  regulasi  koperasi justru mereduksi otonomi koperasi.
Fakta sosial yang dirasakan oleh pegiat koperasi merupakan gejala sosial yang seharusnya mampu di tampung oleh aparat pemerintah dalam hal ini dinas koperasi  sehngga nantinya pemerintah melakukan perbaikan terhadap regulasi kebijakan  koperasi  dengan  pertimbangan  fakta  sosial  yang  telah  ada.  Namun dinas  koperasi  justru  dirasa  belum  mampu  membaur  dengan  seluruh  koperasi dan BMT yang ada di Kota Metro, begitupun terkait dengan sosialisasi Undang- undang No.17 Tahun 2012 tentang koperasi.
Tanpa  adanya  sosialisasi  tentunya  akan  berdampak  pada  pelaksanaan ketentuan  didalamnya,  paling  tidak  dengan  sosialisasi  hukum  mampu memberikan pemahaman yang sama mengenai substansi Undang-undang No.17 Tahun  2012  artinya  ada  bentuk  perbuatan to  conform yaitu  setidak-tidaknya dapat  menyesuaikan  prilakunya  dengan  ketentuan-ketentuan  kaidah  yang berlaku. 31
Hukum responsif menuntut adanya bentuk respon dari para aparat agar lebih merespon segala gejolak sosial yang terjadi bila menginginkan pencapaian keadalin  dalam  hukum.  Kepekaan  aparat  sangat  sangat  dibutuhkan,  moralitas aparatpun  menjadi  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  terhadap  implementasi suatu  kebijakan  sebab  dengan  kepekaan  dan  moralitas  yang  dimiliki,  aparat pemerintah  dalam  hal  ini  dinas  koperasi  akan  mampu  memahami  kebutuhan dan  keinginan  masyarakat  koperasi  dan  BMT  untuk  kemudian  diakomodir kedalam suatu kebijakan baru.
Gejolak  dan  keresahan  yang  terjadi  justru  menunjukkan  adanya penolakan  maka  Dinas  Koperasi  sebagai  struktur  dalam  suatu  sistem  ekonomi maka hendaaknya gejolak tersebut dijadikan bahan perbaikan untuk menjadikan koperasi menjadi suatu badan usaha yang unggul dan mampu bersaing melalui penegakan hukum yang responsif.

## Subtance / Subtansi
30 Philipe Nonet dan Philip Selznicck, Hukum Responsif , (Bandung : Nusa Media, 2008), h. 87
31 Ibid ., Soetandyo W, h. 5
Menurut Friedman, “The Substance is Composed of substantive rules and rules about how institutions shoul be have” jadi yang dimaksud sunstansi adalah aturan, norma  dan  pola  prilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  system  itu. 32 Dipertegas lagi bahwa substansi adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu, seperti peraturan perundang-undangan.
Substansi dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi, agar substansi hukum dari Undang-undang No.17 Tahun 2012 diterima  dan  dilaksanaan  maka  harus  mengandung  dasar-dasar  pembentukan peraturan  yaitu  filosofis  sosiologis  dan  yuridis.  Dasar  sosiologis  sebagai  dasar yang akan melahirkan nilai kemanfaatan terasa menjadi sangat penting dan tidak boleh  diabaikan  jika  dikaitkan  dengan  implementasi  suatu  peraturan perundangan.
Direduksinya  semangat  demokrasi  ekonomi,  gotong  royong  dan kekeluargaan  terjadi  karena  pembentuk  kebijakan  tidak  mempertimbangkan kajian  sisiologis  dalam  pembentukan  peraturan  hukum  sehingga  kehadiran Undang-undang  Koperasi  tahun  2012  ini  dirasa  tidak  dapat  memberikan  nilai manfaat  bagi  para  pelaku  koperasi  termasuk  BMT,  sebab  substansi  Undang- undang  tersebut  justru  mencabut  ruh  demokrasi  ekonomi  dan  menciptakan kapitalisasi ekonomi dalam koperasi.
Baitul  Maal  Wat  Tanwil atau  yang  biasa  disebut  BMT  diaggap  sama dengan  badan  usaha  kopersi.  Jika  ditelisik  secara  mendalam  pada  hakikatnya koperasi  dan  BMT  sangatlah  berbeda,  karena  BMT  merupakan  lembaga pelayanan jasa keuangan yang dalam aktivitasnya lebih mengedepankan sektor riil  dalam  upaya  membangun  dan  memperbaiki  ekonomi  rakyat.  Melalui berbagai  produk  jasa  pelayanan  keuangan  yang  dimiliki  BMT  akan  mampu membantu masyarakat dengan berbagai aspek.
Kehadiran  Undang-undang  No.  17  tahun  2012  tentang  koperasi  yang menegaskan adanya kejelasan fungsi koperasi sebagaimana tersebut dalam pasal 83 mengenai jenis koperasi, dianggap telah mengebiri semangat syari’ah, sebab bila  BMT  hanya  menjalankan  fungsi  simpan  pinjam  saja  maka  sebagai  KSPS (koperasi  simpan  pinjam  syari’ah)  harus  melaksanakan  simpan  pinjam  secara syari’ah  secara  sempit  yang  melenceng  dari  prinsip  syari’ah  dalam bermu’amalah.  Sehingga  dapat  dikatakan  Undang-undang  No.  17  Tahun  2012 jauh  dari  nilai  kemanfaatan  sebagai  dasar  berlkunya  Undang-Undang  tersebut secara sosiologis yang akan diterima dan dilaksanakan.
Keadilan  adalah  suatu  cita  hukum  yang  hendak  dicapai  dengan diberlakukannya  suatu  aturan  hukum,  keadilan  menjadi  dasar  filosofis  bagi berlakunya  suatu  aturan  hukum.  Secara  Filosofis  / Filosofiche  Geltung bahwa suatu  peraturan  memiliki  kekuatan  berlaku  secara  filosofis  jika  isi  yang terkandung  didalamnya  sesuai  dengan  cita  hukum  bangsa  ( rechtsidee )  sebagai nilai  positif  tertinggi.  Nilai  positif  tertinggi  aturan  hukum  di  Indonesia  adalah Undang-undang  Dasar  1945.  Hans  Nawiasky  menyebutnya  dengan Staatfundamental Norm dan StaatGroundgezet.
Staat  fundamental  Norm merupakan  Norma  fundamental  negara  yaitu pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  yang  kemudian  norma  dasar  tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Staat Groundgezet atau yang  disebut sebgai Aturan
32 Ibid ., Achmad Ali, h. 8
dasar negara yang ada dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Sebagai Staat Groundgezet penelitian ini adalah Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.
Perubahan yang terjadi didalam Undang-undang Koperasi No.17 Tahun 2012 dianggap telah mereduksi semangat demokrasi ekonomi, kekeluargaan dan gotong  royong  yang  di  amanahkan  oleh  Undang-undang  Dasar  1945,  dimana dalam  kebijakan  barunya,  tersirat  bahwa  keberadaan  suatu  koperasi  sangat dipengaruhi oleh keberadaan modal bukan lagi karena anggota dan oleh anggota serta untuk kesejahteraan para anggotanya.
Terbukanya peluang bagi para pemodal asing dari luar pendiri koperasi juga  menjadi sebuah  ketakutan  yang  dialami  oleh  koperasi  yang  ada  termasuk BMT.  Pemegang  saham  tidak  semuanya  merupakan  pendiri,  dan  besarnya saham yang harus dijadikan modal tidak lagi bersifat sukarela. sehingga bila di tinjau  menurut  kajian  filosofi  dalam  makan  Undang-undang  Koperasi  No.17 Tahun 2012 tidak memenuhi dasar berlaku secara filosofis.
Dari  uraian  mengenai  substansi  hukum,  Undang-undang  No.17  tahun 2012  tentang  koperasi  dapat  dipahami  bahwa  keberadaannya  belum  mampu mengaktualisasikan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan sebagai cerminan dari keberadaan  hukum  progresif  bagi  wajah  koperasi  dan  BMT  di  Indonesia termasuk di Kota Metro.

## Legal Culture / Kultur
“Legal Culture refers, then to those parts  of general culture-customs, opinions, way  of  doing  an  thinking  that  bend  social  forces  to  wardor  away  from  the  law  and  in particular  ways”, menurut  Friedman  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pikiran serta harapannya. 33
Kultur  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari hukum berlaku yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, dimana nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan akstrim yang harus diserasikan. 34
Undang-undang  Koperasi  tersebut  telah  mencabut  “roh”  kedaulatan rakyat,  demokrasi  ekonomi,  asas  kekeluargaan,  kebersamaan,  sebagaimana diatur  dalam  konstitusi  dan  juga  bertentangan  dengan  tujuan  negara  dalam meneggakkan keadilan sosial, serta memajukan kesejahteraan umum. Pendapat tersebut  bertolak  belakang  jika  Undang-undang  No.17  tahun  2012  tentang koperasi  diartikan  sebagai  “Koperasi  adalah  badan  hukum”.  Padahal  koperasi adalah  suatu  sistem  ekonomi  yang  bermuatan  sosial.  Idealitas  ekonominya dijalankan  dengan  menggunakan  perusahaan  yang  diterjemahkan  sebagai  alat untuk  mencapai  tujuan  ideal  orang-orang  yang  berinteraksi  secara  personal dalam keanggotaanya.
Dasar  alasan  adanya  ( raison  d’Etre )  koperasi  adalah  terletak  pada anggotanya.  Koperasi  ada  karena  manusia  anggotanya  sebagai  orang.  Watak yang  dibawa  sejak  kelahirannya  dari  koperasi  adalah  memanusiakan  manusia
33 Ibid ., Achmad Ali , h. 9
34 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 47
dan  mengangkat  martabat  manusia  lebih  tinggi  di  atas  modal.  Badan  Hukum atau  perusahaan  yang  menurut  definisi  universal  gerakan  koperasi  seluruh dunia  didefinisikan  sebagai  alat,  dalam  Undang-undang  No.17  tahun  2012 tentang koperasi diterjemahkan sebagai subyek. Koperasi bukanlah perusahaan atau corporate .
Pada  akhirnya  ketentuan  dalam  Undang-undang  No.  17  tahun  2012 tentang  koperasi  tidak  sejalan  dengan  konsep  dan  fungsi  BMT  sebagai Baitul Maal dan Baitu  at-Tanwil sebab  BMT  hadir  bukan  untuk  melayani  produk keuangan tetapi melayani produk jasa keuangan melalui akad yang disediakan seperti mudharabah , muraabahah dan musyarakah
Simpulan
Pelaksanaan  sistem  permodalan  dan  kelembagaan  yang  diamanahkan oleh  Undang-undang  No.  17  tahun  2012  tentang  Koperasi  telah  direspon  baik dalam  bentuk  persepi  maupun  tindakan, hal  ini  terbukti  dengan  dilakukannya upaya terhadap perubahan sistem permodalan yang diwujudkan dalam bentuk saham yang disebut sertifikat modal koperasi. Faktor yang menjadi penghambat terhadap  terlaksana  ketentuan  dalam  Undang-undang  No.  17  Tahun  2012 tentang Koperasi  dikaitkan dengan legal system theory yang dikemukakan oleh Friedman  yaitu  Struktur,  substansi  dan  cultur.  Struktur  adalah  Dinas  Koperasi yang  harus  mampu  merespon  kebutuhan  pelaku  koperasi  dan  BMT  harus mampu  merespon  kebutuhan  masyarakat  namun  kenyataannya  justru  terbalik sebab  sejak  diundangnya  Undang-undang  No.  17  tahun  2012  tentang  Koperasi dinas  koperasi  belum  melakukan  sosialisasi  kepada  pihak  BMT.  Substansi Undang-undang  No.  17  tahun  2012  tentang  Koperasi  dianggap  masih mengabaikan  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan  sebagai  dasar  penegakan  hukum progresif. Culture sebagai  sebuah kebiasaan yang terjadi dalam tubuh koperasi tentu  sangat  berbeda  dengan  budaya corporate yang  ditanamkan  pada  koperasi dan  BMT  dengan  mengedepankan  keberadaan  modal  dari  pada  keberadaan anggota.  Hal  ini  telah  mereduksi  semangat  demokrasi  ekonomi  yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

## Daftar Pustaka
Achmad  Ali  Aspandi, Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  (penyebab  dan  solusinya) ,
Jakarta Ghalia Indonesia, 2002
_____________________, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian, Surabaya, LeKSHI, 2003
Adam Podgorecki, Public Opinion on Law, dalam Knowledge an Opinion about Law ,
Martin Robertson, London, 1973
Abdul  Kadir  Muahammad, Hukum  dan    Penelitian  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya Bhakti, Jakarta, 2004
Ashshofa,  Burhsn,    Edisi  ke  3. Metode    Penelitian    Hukum ,  Rieneka  Cipta,
Jakarta.2001
Ascara, Akad & Produk Bank Syariah , PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008
Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syari’ah , UII Pres, Yogyakarta, 2011 Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum , Rieneka Cipta, Jakarta, 2002
Donald Black, The Behavior of Law , Academic Press, 1976, New York Euis  Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
Masri  singarimbun  dan  Sofya  Efendi, Metode  Penelitian  Survai ,  LP3ES,  Jakarta, 1989
Muhammad  Safi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  Gema  Insani,
Jakarta, 2001
Nurul  Huda  dan  Mohammad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis dan Praktis , PT Kencana, Jakarta, 2010.
Philip Nonet & Phillip Selzcnick, Hukum Responsif , Nusa Media , Bandung, 2008 Rachmad Budiono, Memahami Hukum , Fakultas-hukum Brawijaya, Malang, 1999 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial , Alumni, Bandung, 1973 ______________, Hukum dan Masyarakat , Anngkasa, Bandung, 1980
Satjipto  Rahardjo  dalam  Hermansyah, Pembangunan  Hukum  Paradigma Komunikatif, Rajawali Press, Jakarta, 2012 ______________, Hukum  Progresif:  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan  hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia ,Yayasan Penerbit UI, 1975, Jakarta.
_________________, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum ,  PT.Raja  Grafindo  persada, Jakarta, 2001
_________________, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 1986 _________________, faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya , Jakarta, Elsan & Huma, Cetakan pertama, 2006
Wirawan, Sarlito. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006 Teori  Perkuatan  Dollard  Miller   .http://cyrillaq.blogspot.com.  5  Oktober  2015. Georee, George.