## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## KONSEP EKONOMI ISLAM VERSI ABDULLAH SAEED
Asriyana 1 , Rahman Ambo Masse 2 , Muslimin Kara 3
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : asriyana@stie.ypup.ac.id Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Ekonomi Islam, Abdullah Saeed Artikel  ini  membahas  mengenai  pemahaman  konsep  ekonomi  dalam Islam telah menjadi subjek perdebatan yang luas dan menarik minat dari berbagai  latar  belakang.  Salah  satu  pandangan  yang  mencuat  adalah versi yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed. Dalam versinya, Saeed membahas  prinsip-prinsip dasar  ekonomi  Islam, yang  meliputi  prinsip keadilan,  distribusi  yang  merata,  kepemilikan  bersama,  dan  larangan riba. Penekanan pada keberdayaan masyarakat melalui praktik ekonomi yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  menjadi  fokus  utama. Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan  dan  menuturkan  data  yang  bersangkutan  dengan  situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi ataupun  hal  lainnya. Artikel  ini  akan  mengeksplorasi  poin-poin  kunci dalam  versi  Abdullah  Saeed  tentang  konsep  ekonomi  Islam,  serta dampaknya  terhadap  pemikiran  ekonomi  kontemporer  dan  praktik ekonomi di dunia Muslim Info article Abstract Keywords : Islamic Economics, Abdullah Saeed This article discusses the understanding of economic concepts in Islam, which  has  become  the  subject  of  extensive  debate  and  has  attracted interest from various backgrounds. One of the views that has emerged is the  version  put  forward  by  Abdullah  Saeed.  In  his  version,  Saeed discusses the basic principles of Islamic economics, which include the principles  of  justice,  equal  distribution,  shared  ownership,  and  the prohibition  of  usury.  Emphasis  on  community  empowerment  through economic practices in accordance with Islamic teachings. This research is a qualitative descriptive study. The aim of this research is to interpret and  explain  data  relating  to  the  current  situation,  attitudes  and  views that  occur  in  society,  the  conflict  between  two  or  more  situations,  the influence of a condition, or other things. This article will explore the key points in Abdullah Saeed's version of the concept of Islamic economics, as well as its impact on contemporary economic thought and economic practice in the Muslim world.

## I. PENDAHULUAN
Abdullah  Sead  adalah  seorang  akademisi  terkemuka  dalam  bidang  ekonomi Islam. Menurutnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Dalam hal ini ekonomi  Islam  tidak  hanya  berfokus  pada  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  pada distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.(Mentor, n.d.)
Konsep ini berakar pada prinsip – prinsip dasar Islam seperti zakat, riba (bunga) dan  gharar  (ketidakpastian  atau  spekulasi).  Menurut  Saeed  semua  prinsip  ini  harus
dipertimbangkan dalam setiap aspek ekonomi, mulai dari perbankan hingga perdagangan. Pada  dasarnya  ekonomi  Islam  menolak  praktik  –  praktik  seperti  riba  dan  gharar  yang dianggap tidak adil dan merugikan. Sebagai  gantinnya sistem ini mendorong praktik  – praktik  seperti  mudarabah  (investasi  berbagi  keuntungan)  dan  murabahah  (penjualan dengan margin keuntungan yang jelas.(Yusanto & Yunus, 2001)

## II.   METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriftif  kualitatif.  Tujuan  penelitian  ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi,  sikap/pandangan  yang  terjadi  didalam  masyarakat,  pertentangan  dua  keadaaan atau  lebih,  pengaruh  terhadap  suatu  kondisi  ataupun  hal  lainnya.  Didalam  penelitian deskriptif  kualitatif  ini,  peneliti  menggunakan  kajian  studi  pustaka  mencari  informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membantu sebuah landasan teori (Arikunto,  2006).  Penelitian  ini  juga  untuk  menelaah  sumber-sumber  tertulis  seperti jurnal ilmiah, buku referesni, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber  lain  baik  dalam  bentuk  tulisan  atau  dalam  format  digital  yang  relevan  dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.(Ekonomi et al., n.d.)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Ekonomi Islam
Ekonomi  islam  adalah  sebuah  pengetauan  yang  membantu  upaya  realisasi kebahagiaan  manusia  melalui  alokasi  dan  distribusi  sumber  daya  yang  terbatas  yang berada dalam koridor dan mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku Makro ekonomi yang berkesinambungan ketikseimbangan lingkungan.
Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan syariat Islam atau Maqasid al-Syariah tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  jangka  Panjang  dan  memaksimalkan kesejahteraan  manusia  ( Falah ).  Kesejahteraan  yang  dimaksud  tidak  hanya  berkaitan dengan terpenuhinya materi semata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual dalam kata lain kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial), kepentingan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma.(Mustaqim Makki, 2018)
Ekonomi  Islam  menimbulkan  berbagai  kesan  yang  beragam,  bagi  sebagian kalangan,  kata  Islam  memposisikan  ekonomi  Islam  pada  tempat  yang  sangat  ekslusif sehingga menghilangkan nilai kefitraannyan sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi sebagian  lainnya,  ekonomi  Islam  digambarkan  sebagai  ekonomi  hasil  racikan  antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri  hilang, padahal  yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus.(Latif et al., n.d.)

## Konsep dan Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam
Konsep  ekonomi  Islam  merupakan  sebuah mindset dan  konstruksi  yang disandarkan kepada visi atau penciptaan semesta.   Ekonomi  Islam  dipandang  bukan sekedar  seperangkat  teori  yang  didasarkan  kepada  asumsi  –  asumsi,  melainkan  jalan hidup  ( The  Way  of  life ) dan  selalu  berhubungan  dengan  aktualitas.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  Umer Chapra  menegaskan bahwa ekonomi Islam Merupakan Formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang kehidupan yang mencangkup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan ( Falah ) dan kehidupan yang baik ( Hayya Thayyibah ) dalam bingkai aturan syariah yang yang menyangkut pemeliharaan keyakinan ( Faith ), jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, harta kekayaan.(Mustaqim Makki, 2018)
Terkait  dengan  prinsip-prinsip  dasar  ekonomi  Islam,  prinsip-prinsip  yang membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, sebagai berikut:
1. Tauhid (Keesaan Tuhan). Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam  semesta  dan  semua  sumber  daya  yang  ada  karena  Allahlah  yang menciptakan  alam  semesta  dan  beserta  isinya.  Oleh  karena  itu  Allah  adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu. Dalam  Islam  semua  yang  diciptakan  Allah  ada  manfaat  dan  tujuannya.  Tujuan manusia  diciptakan  adalah  untuk  beribadah  kepada-Nya  (QS  51:56),  karena  itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada- Nya  kita  akan  mempertanggungjawabkan  segala  perbuatan  kita,  termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
2. 'Adl (Keadilan). Dalam Islam, ’adl didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai  golongan.  Golongan  yang  satu  akan  menzalimi  golongan  yang  lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.
3. Nubuwwah (Kenabian). Allah mengutus para nabi  dan rasul  untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di  dunia  dan  mengajarkan  jalan  untuk  Kembali  (taubah)  ke  asal  muasal  segala, yaitu  Allah.  Fungsi  rasul  adalah  untuk  menjadi  model  terbaik  yang  harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Rasul terakhir dan sempurna yang harus diteladani sampai akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat Rasul yang harus diteladani, yaitu: sidd ī q (benar,  jujur), am ā nah (bertanggung-jawab, credible ), fat ā nah (cerdas, bijaksana, intelek) dan tabl ī gh (komunikatif, terbuka, ahli marketing).
4. Khil ā fah (Pemerintahan). Manusia adalah khalifah Allah di  muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Dalam hadis Nabi s.a.w. disebutkan bahwa,  setiap  kalian  adalah  pemimpin  dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban terhadap  apa  yang  dipimpinnya.  Nilai  ini  mendasari  prinsip  kehidupan  kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi ( mu’āmalah )  antar  kelompok,  agar  kekacauan  dan  keributan  dapat  dihilangkan atau  dikurangi.  Dalam  Islam  pemerintah  memegang  peranan  penting  dalam perekonomian.  Peran  utamanya  adalah  untuk  menjamin  perekonomian  agar berjalan  sesuai  dengan  syariah  dan  untuk  memastikan  supaya  tidak  terjadi
pelanggaran  terhadap  hak-hak  manusia.  Semua  ini  dalam  kerangka  pencapaian maqāsid sharī’ah yaitu memajukan kesejahteraan manusia.
5. Ma’ad (Hasil).  Hidup  manusia  tidak  hanya  di  dunia,  karena  kita  semua  akan kembali kepada Allah. Allah melarang kita terikat pada dunia (QS. 31: 33) sebab bila  dibandingkan  dengan  kesenangan  akhirat,  kesenangan  dunia  tidaklah seberapa.  Manusia  diciptakan  untuk  berjuang  (QS.  90:  4).  Perjuangan  akan mendapat  ganjaran/  imbalan.  Perbuatan  baik  akan  dibalas  dengan  kebaikan berlipat-lipat, perbuatan jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba dunia tetapi meliputi laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam.(Syaparuddin, 2010)

## Biografi Intelektual Abdullah Saeed
Abdullah  Saeed  adalah  seorang  professor  Studi  Arab  dan  Islam  di  Universitas Melbourne,  Australdia.  Sekarang  ini  dia  menjabat  sebagai  Direktur  Pusat  Studi  Islam Kontemporer  di  universitas  tersebut.  Saeed  lahir  di  Maldives,  keturunan  suku  bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives. Pada tahun 1977, dia hijrah ke Arab Saudi untuk  menuntut  ilmu  di  sana.  Di  Arab  Saudi,  dia  belajar  bahasa  Arab  dan  memasuki beberapa  lembaga  pendidikan  formal,  di  antaranya  Institut  Bahasa  Arab  Dasar  (1977- 1979)  dan  Institut  Bahasa  Arab  Menengah  (1979-1982)  serta  Universitas  Islam  Saudi Arabia  di  Madinah  (1982-1986).  Tahun  berikutnya,  Saeed  meninggalkan  Arab  Saudi untuk  belajar  di  Australia.  Di  negara  kangguru  ini,  Saeed  memperoleh  beberapa  gelar akademik, bahkan sampai sekarang tetap mengajar pada salah satu universitas terkenal dan terkemuka di dunia.
Di Australia, Saeed mengajar Studi Arab dan Islam pada program strata satu dan program  pasca  sarjana.  Di  antara  mata  kuliah  yang  diajarkan  adalah  Ulum  al-Qur’an, Intelektualisme Muslim dan Modernisasi, Pemerintahan dan Peradaban Islam, Keuangan dan  Perbankan  Islam,  Hermeneutika  al-Qur’an,  Metodologi  Hadis,  Ushul  Fiqh, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia. Berkat keuletannya, Saeed berhasil meraih gelar professor dalam bidang Studi Arab dan Islam pada tahun 2003. Di tahun 2010, dia dipilih menjadi anggota Akademi Kemanusiaan Australia.
Saeed dinilai sebagai seorang yang berwawasan luas, professional, dan konsisten terhadap  keilmuan.  Dia  banyak  diikutsertakan  dalam  pertemuan  dan  seminar-seminar internasional.  Saeed  juga  terlibat  dalam  berbagai  kelompok  dialog  lintas  kepercayaan, antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan Islam. Selain itu, Saeed tergabung dalam Asosiasi Professor Asia Institut Universitas Melbourne dan Akademi Agama Amerika. Saeed juga menjadi  anggota editorial  jurnal  skala internasional  seperti Jurnal  Studi al- Qur’an di Inggris, Jurnal Studi Islam Pakistan, dan Jurnal Studi Arab, Islam, dan Timur Tengah Australia.
Di tengah kesibukannya tersebut, dia masih menyempatkan waktu untuk menulis. Di antara karyanya yang berbentuk buku adalah The Qur’an: An Introduction (London dan New York: Routledge, 2008), Islamic Thought: An Introduction (London dan New York:  Routledge,2006),  Interpreting  the  Qur’an:  Towards  a  Contemporary  Approach (London  dan  New  York:  Routledge,  2006),  Contemporary  Approaches  to  Qur’an  in Indonesia sebagai editor (Oxford: Oxford University Press, 2005), Freedom of Religion, Apostasy and Islam (Hampshire: Ashgate Publishing, 2004), Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions (Canberra: Commonwealth Government, 2004), Islam and Political Legitimacy sebagai editor (London dan New York: Curzon, 2003), Muslim
Communities in Autralia sebagai editor (Sydney: University of New South Wales Press, 2002),  dan  buku-buku  lainnya  dan  jurnal  –  jurnal  lainnya  yang  tidak  mungkin dicantumkan semua di sini.(Muchlisin, 2016)

## Pemikiran dan Prinsip-Prinsip Nilai Hirarki Abdullah Saeed
Kegelisahan Saeed dilatarbelakangi dengan maraknya penafsiran dengan model penafsiran  kontekstual  namun  yang  tidak  sesuai  literasi.  Beliau  menyebutkan  bahwa model tafsiran tersebut telah mengabaikan nilai konteks baik tentang pewahyuan ataupun penafsiran, sedangakan Saeed merupakan ilmuan yang sangat detail dalam menafsirkan pada  segi  konteks.  Selain  itu,  kelompok  ilmuan  kontektualis  lainnya  dalam menginterpretasikan tafsiran tidak   bersifat obyektif. Penyebab utamanya dari pemikiran penafsir  dalam  memahami,  tidak    mampu  untuk  mendekati  teks  tanpa  intervensi pengalaman,  serta  nilai  keyakinan.  Hal  inilah  yang  menjadikan  berbedanya  isi  tafsiran dari berbagai ilmuan.(Azid, 2024)
Adanya ketidakseimbangan tersebut, Saeed menciptakan model penafsiran yang kritis  tentang  konteks,  sehingga  muncullah  prinsip  nilai  –  nilai  hirarki  yang  dibuatnya prinsip  nilai  hirarki  cukup  dipahami  oleh  ilmuan  lain  dan  menjadi  acuan  dalam menafsirkan  ayat  al-Quran  dengan  tidak  melupakan  segi  konteksnya.  Ciri  lain  dari pemikiran Saeed yakni ajaran al-Quran seharusnya diaplikasikan secara berbeda sesuai dengan  konteks,  sesuai  dengan  kondisi  atau  suasana  yang  berbeda  dengan  tetap memperhatikan  konteks  sosial,  politik,  budaya  mengenai  pewahyuan  sebagaimana konteks kontemporer yang telah dibuatnya.(Azid, 2024)
Pada pertengahan abad  ke-20, Perbankan  Islam  dibahas secara serius oleh para sarjana  Muslim.  Nejatullah  Siddiqi  merupakan  cendikiawan  Muslim  yang  pertama menulis tentang perbankan Islam dengan judul “ Banking without Interest ” (1969 dalam bahasa Urdu dan 1973 dalam bahasa Inggris), kemudian Syed Abdul A’la al-Maududi dengan judul “ Riba ”, Ahmad Irsyad dengan “ Banking Without Interest ”15, dan lain-lain. Para  teoritisi  perbankan  dan  fuqaha  periode  ini  menegaskan  bahwa  perbankan  Islam adalah  perbankan  bebas  bunga  yang  didasarkan  pada  konsep profit  and  loss  sharing (PLS) atau bagi hasil. Mereka juga menegaskan dan menyumbangkan teori bahwa bunga adalah  riba.  Dengan  menafsirkan  bunga  sebagai  riba,  para  teoritisi  perbankan  Islam menganut konsep awal bahwa setiap keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi pemberi  pinjaman  adalah  riba.  Sehingga  setiap  yang  ditambahkan  atas  pinjaman  yang diberikan kepada kreditur, baik itu dalam bentuk nominal atau riil adalah riba.(Sulaiman, 2015)
Namun dalam perkembangannya, menurut Saeed, terjadi perbedaan antara teori dan praktik. Sebagai contoh, pengecaman terhadap nilai-waktu pada uang ( time value of money ), namun di pihak lain adalah penggunaan nilai waktu ini dalam skala yang lebih luas untuk perhitungan batas laba ( profit margin ) dan keuntungan dana yang disalurkan perbankan  (pembiayaan murābaḥah ).  PLS  yang  pada  awalnya  dijadikan rule  model Perbankan Islam hanya diterapkan pada investasi jangka pendek yang nyaris tidak ada bedanya dengan pembiayaan yang keuntungannya ditetapkan dimuka.(Sulaiman, 2015)
Menyikapi hal ini, Abdullah Saeed berupaya untuk mengoreksi konsep keuangan Islam yang dikembangkan selama ini. Menurutnya harus ada sudut pandang baru terhadap konsep-konsep  keuangan  Islam  yang  berdasarkan  pada  seluruh  ajaran  al-Qur’an  dan Sunnah,  dan  dengan  perspektif  realistas  ekonomi  dan  finansial  kontemporer.  Ia menawarkan pendekatan yang berorientasi maṣlaḥah . Untuk memahami perbankan bebas riba, riba tidak boleh ditafsirkan sebagai bebas bunga. Sebuah perbankan bisa menjadi
syariah  selama  dia  mengandung  (1)  nilai-nilai  keadilan,  keseteraan,  kejujuran,  non- eksploitasi  beserta  prinsip-prinsipnya.  (2)  Bentuk  yang  lebih  manusiawi,  dimana keuangan Islam melayani yang “membutuhkan”, dan (3) membantu kelas ekonomi yang kurang beruntung untuk menghidupkan taraf hidup mereka.(Sulaiman, 2015) 1. Riba dan Bunga Bank dalam Pemikiran Abdullah Saeed
Abdullah Saeed menjelaskan bahwa dilarangnya riba dalam Alquran merupakan bentuk pelarangan yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang terjadi pada konteks masyarakat Arab. Alquran sudah terlebih dahulu menyerukan masyarakat yang mampu untuk  membantu  orang-orang  yang  tidak  mampu,  miskin,  fakir  dan  anak-anak  yatim. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran dijumpai banyak ayat-ayat yang menganjurkan manusia untuk menafkahi hartanya.(Juliana et al., 2021)
Diskusi  tentang  riba  pra-Islam  dan  konteks  ayat-ayat  yang  terkait  dengan  riba menunjukkan  bahwa  riba  diharamkan  terutama  untuk  melindungi  orang-orang  yang secara ekonomi dan sosial tidak beruntung. Al-Quran jelas mengaitkan pengharaman riba dengan  sedekah,  dengan  memberikan  alasan  bahwa  orang-orang  yang  secara  ekonomi tidak beruntung harus dilindungi dan dibantu, bukan dieksploitasi. Dalam konteks inilah tampaknya Alquran memerintahkan umat islam untuk tidak memaksakan segala bentuk biaya  atas  debitur  jika  mereka  tidak  mampu  melunasi  utang  mereka  tepat  waktu,  dan memerintahkan  agar  hanya  mengambil  pokok  pinjamannya.  Al-Quran  selanjutnya mengatakan,  membatalkan  pokok  pinjaman  adalah  lebih  baik  dan  memaksa  berhutang seterusnya kepada debitor miskin yang sudah terbebani adalah tidak etis, tidak bermoral, dan bertentangan dengan tujuan-tujuan kemanusiaan Al-Quran.
Abdullah  Saeed  memandang  hukum  haram  riba  yang  terdapat  pada  Al-Quran adalah karena dasar hikmah yang berupa nilai moral dan kemanusiaan yang terjadi pada masa turunya ayat, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum normatif atau yang biasa disebut dengan hukum dalam konsep law in book. Hal ini berdasarkan pada dalil Alquran yang mengkomprasikan antara riba dengan sedekah, dan juga dalam pengharaman riba itu ada secara khusus alasannya yakni karena ada unsur kezaliman.(Juliana et al., 2021)
Abdullah  Saeed  menjelaskan  bahwa,  alasan  pengharaman  bentuk-bentuk  riba dalam  transaksi  penjualan  tampaknya  adalah  kezaliman  potensial  terhadap  pihak  yang secara  ekonomi  lemah  dalam  suatu  transaksi  barter.  Selanjutnya  pengharaman  ini diperkuat dengan pengharaman bentuk-bentuk jual beli tertentu yang lazim dijumpai di Madinah, Makkah, dan daerah sekitarnya pada zaman Nabi. Contohya seperti penjualan- penjualan yang dianggap telah sah begitu si pembeli menyentuh sesuatu tanpa meneliti barang-barang; penjualan dengan unsur penipuan dan kecurangan; mencurangi pembeli yang  tidak  mengerti  harga  pasar;  dan  penjualan  yang  mengandung  ketidak  jelasan spekulasi.(Juliana et al., 2021)
Abdullah Saeed mengutip pendapat Ibrahim Zaki Badawi yang merupakan pakar hukum islam dari Mesir. Ibramim Zaki Badawi berpendapat bahwa: “ the srict prohibition of  riba  should  apply  only  to  the  pre-Islamic  form,  which  According  to  him  could  be described as “the increase in debt principal at the time of the accrual in order to receive a  new  loan ”  (Saeed,  2014:168)  (pelarangan  riba  yang  ketat  seharusnya  hanya  berlaku pada  bentuk  praktik  pada  masa  pra-Islam,  yang  menurutnya  bisa  dianggap  sebagai peningkatan pada pokok pinjamannya pada periode akrualnya untuk menerima pinjaman baru.)(Juliana et al., 2021)
2. Murabahah dalam Pemikiran Abdullah Saeed
Abdullah  Saeed  (1996:  76)  memberikan  definisi  bahwa murabahah adalah penjualan suatu komoditas dengan harga yang si penjual telah membelinya dengan harga asli, ditambah dengan laba yang diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Ada tiga pihak, misalnya tuan A , tuan B dan tuan C dalam suatu perjanjian. Tuan A meminta tuan B untuk membelikan beberapa barang. Tuan B tidak memiliki barang-barang dimaksud, tetapi ia berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga, yaitu tuan C . Tuan B adalah perantara, dan kontrak murabahah adalah antara tuan A dengan tuan B .(Hamzani, 2016) Sebenarnya  dalam  diskursus fiqh, kontrak murabahah digunakan  untuk  untuk tujuan dagang. Bank-bank Islam mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka  pendek  kepada  para  nasabah  guna  pembelian  barang  meskipun  nasabah  tidak memiliki  uang  untuk  membayar. Murabahah di  perbankan  Islam  menurut  Saeed didasarkan pada dua elemen pokok; harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba).(Hamzani, 2016) Ciri  dasar  kontrak murabahah (sebagai  jual  beli  dengan  pembayaran  tunda) adalah: Pertama, pembeli  harus  memiliki  pengetahuan  tentnag  biaya-biaya  terkait  dan tentang harga asli barang, kemudian batas laba ( mark-up ) harus ditetapkan dalam bentuk persentase  dari  total  harga  plus  biaya-biayanya. Kedua, apa  yang  dijual  adalah  barang atau komoditas dan dibayar dengan uang. Ketiga, apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si  pembeli. Keempat, pembayarannya  ditangguhkan. Murubahah seperti  ini  digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual (Saeed, 1996: 77). (Hamzani, 2016)
Murabahah dipakai  dalam  operasi  investasi  perbankan  Islam  sebab; pertama, murabahah adalah  suatu  mekanisme  investasi  jangka  pendek,  dan  lebih  mudah dibandingkan sistem Profit and Loss Sharing (PLS). Kedua, mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan  yang  sebanding  dengan  keuntungan  bank-bank  berbasis  bunga. Ketiga, murabahah menjauhkan  ketidakpastian  yang  ada  pada  pendapatan  dari  bisnis-bisnis dengan sistem PLS. Keempat, murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri  manajemen  bisnis,  karena  bank  bukanlah  mitra  si  nasabah,  hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan deibitur.(Hamzani, 2016) Adapun  tentang  harga  kredit  yang  lebih  tinggi  dalam murabahah ,  Saeed berpendapat bahwa murabahah sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi  baik  pada  harga  tunai  (dengan  menghindari  segala  bentuk mark-up pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran) atau pada harga kredit (harga tunai plus mark- up untuk pengganti waktu penundaan pembayaran). Bentuk yang kedua (harga kredit), ada selisih atau kenaikan harga. Kenaikan dalam harga kredit tersebut tidak sama dengan riba.  Riba  merupakan  sesuatu  yang  terjadi  terutama  pada  hutang,  yaitu  tukar  menukar uang dengan uang. Kenaikan dalam jual beli dengan pembayaran tunda disebabkan oleh barang itu sendiri. Ada dua harga yaitu harga tunai dan harga kredit yang lebih tinggi. Harga tunai mencerminkan biaya plus batas laba, sedangkan harga kredit mencerminkan biaya  plus  batas  laba  plus  penghargaan  atas  tempo  kredit  (waktu). Murabahah dalam perbankan  Islam  yang  pembayarannya  ditangguhkan  itu  tidak  dapat  dikategorikan  ke dalam riba. Murabahah diartikannya dengan pembiayaan dalam jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem mark-up (laba).(Hamzani, 2016)
Sedangkan  dalam  pembayaran  tunda  pada  harga  kredit  yang  lebih  batas  tinggi menurutnya  dibolehkan.  Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  argumen:  1).  Teks-teks syari’ah tidak melarangnya secara jelas, dan tidak pula ada penjelasan. 2) Ada perbedaan
antara uang yang tersedia sekarang dengan yang  tersedia di  masa datang.  3) Kenaikan harga  pada  harga  kredit  ini  bukan  merupakan  imbalan  waktu  tunda  pembayaran, karenanya  tidak  sama  dengan  riba.  4)  Kenaikan  harga  dikenakan  pada  saat  penjualan, tidak  setelah  penjualan  terjadi.  5)  Kenaikan  harga  disebabkan  oleh  faktor  yang mempengaruhi  pasar,  seperti  permintaan  dan  penawaran,  dan  naik  turunnya  daya  beli uang  sebagai  akibat  inflasi  dan  deflasi.  6).  Penjual  sedang  melakukan  suatu  aktivitas dagang yang “produktif” dan diakui. 7) Penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendakinya  (Saeed,  1996:  79-90).  Alasan-alasan  ini  dijadikan  legitimasi  untuk membenarkan kenaikan harga pada jual beli dengan pembayaran tunda yang secara jelas terkait  dengan  jangka  waktu  utang.  Bank-bank  Islam  menerima  keabsahan  kenaikan harga tersebut, dan telah terjadi praktek baku untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dalam  jual  beli  dengan  pembayaran  tunda  selama  transaksinya  secara  ekslplisit  tidak mengandung tukar menukar uang dengan uang.(Hamzani, 2016)
Menurut  Saeed,  al-Qur’an  tidak  secara  langsung  membicarakan  tentang murabahah ,  meski  ada  sejumlah  acuan  tentang  jual  beli,  laba,  rugi,  perdagangan,  dan larangan  riba.  Acuan  yang  digunakan  Saeed  tentang  sistem murabahah dalam perbangkan Islam adalah pada ayat al-Qur’an yang memberikan prinsip umum jual beli, yaitu: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamankan riba” . (Q.S: Al-Baqarah [2]:  275  ).  Hadits  juga  tidak  ada  yang  spesifik  menjelaskan murabahah .  Dengan  tidak adanya adanya rujukan dalam al-Qur’an maupun hadits shahih yang diterima, para fuqaha seharusnya melegalkan murabahah . Kenaikan dalam jual beli dengan pembayaran tunda disebabkan  oleh  barang  itu  sendiri  dalam  jangka  waktu  (tempo)  (Saeed,  1996:  79-98). Murabahah merupakan adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan  keuntungan  ( margin )  yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Akad  ini  bentuk natural  certainty  contracts, karena  ditentukan  berapa required  rat  of  profit- nya (keuntunagn yang ingin diperoleh).(Ramdhani, 2022)
Murabahah , sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik pada  harga  tunai  dengan  menghindari  segala  bentuk mark-up pengganti  waktu  yang ditundakan untuk pembayaran, ataupun dapat terjadi pada harga tunai plus mark-up untuk pengganti waktu penundaan pembayaran. Prinsipnya sistem murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Biasanya yang dikenakan mark-up atau margin keuntungan adalah untuk pembayaran kredit.(Ramdhani, 2022)
Umumnya  para fuqaha tidak  mempersoalkan  keabsahan  jual  beli  dengan pembayaran tunda jenis  pertama, yaitu pembayaran tunda pada harga tunai. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi pada harga kredit yang lebih tinggi  (sebagai lawan dari  harga  tunai)  dalam  jual  beli  dengan  pembayaran  kredit,  karena  ada  selisih  harga sehingga hampir mirip dengan bunga yang diterapkan di bank-bank konvensional. Para fuqaha awal seperti al-Syafi’i dan Maliki tidak menyetujui harga kredit yang lebih tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai.  Sedangkan  menurut  Mazhab  Hanafi,menaikkan  harga  pada  jual  beli  dengan pembayaran  tunda  adalah  boleh.  Menurut  al-Baghawai;  tidak  ada  perbedaan  pendapat tentang murabahah dengan syarat si pembeli dan penjual setuju terhadap salah satu harga (dari  dua  harga,  yaitu  tunai  dan  harga  kredit).  Begitu  pula  yang  dikemukakan  Ibn Qudamah yang secara tegas menyatakan pengenaan harga yang lebih tinggi pada jual beli kredit adalah praktek yang biasa dalam perdagangan (al-Zuhaily, t.th.: 104).
Menurut  Saeed,  sistem murabahah yang  digunakan  dalam  perbankan  Islam, prinsipnya  didasarkan  pada  elemen  pokok;  harga  beli  serta  biaya  yang  terkait,  dan kesepakatan atas mark-up (laba). Kenaikan dalam harga kredit tidak sama dengan riba,
sebab riba merupakan sesuatu yang terjadi terutama pada hutang, dan tukar menukar uang dengan uang. Kenaikan harga dalam jual beli dengan pembayaran tunda disebabkan oleh barang itu sendiri. Ada dua harga yaitu harga tunai dan harga kredit yang lebih tinggi. Harga tunai mencerminkan biaya plus batas laba, sedangkan harga kredit mencerminkan biaya plus batas laba plus penghargaan atas tempo kredit (waktu) (Saeed, 1996: 77-81).
Saeed menggunakan analisis yang cermat dan didukung oleh data yang diperoleh melalui penelitian terhadap beberapa bank Islam yang beroperasi di Timur Tengah. Saeed membedakan  antara  riba  dengan murabahah yang  menurutnya  menggunakan  sistem mark-up (laba  atau margin keuntungan).  Riba  biasanya  terjadi  pada  hutang,  yaitu ujungnya tukar menukar uang dengan uang, sedangkan kenaikan harga dalam jual beli dengan harga kredit yang kenaikannya diakibatkan oleh barang itu sendiri. Murabahah dalam perbankan Islam yang pembayarannya ditangguhkan itu tidak dapat dikategorikan ke dalam riba.(Ramdhani, 2022)
Ada beberapa argumen yang dikemukakan Saaed untuk mendukung pendapatnya . Pertama, teks-teks  syari’ah  sendiri  tidak  melarangnya  dan  tidak  ada  nash sharih yang menjelaskan  tentang  penerapan  perbedaan  harga  pada  pembayaran  kredit  tersebut. Kedua, ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan yang tersedia di masa datang. Ketiga, kenaikan harga pada harga kredit ini bukan merupakan imbalan waktu tunda  pembayaran,  karenanya  tidak  sama  dengan  riba  yang  diharamkan  al-Qur'an. Keempat, kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, tidak setelah penjualan terjadi. Kelima, kenaikan  harga  disebabkan  oleh  faktor  yang  mempengaruhi  pasar,  seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi. Keenam, penjual sedang melakukan suatu aktivitas dagang yang “produktif” dan diakui. Ketujuh, penjual  boleh  menetapkan  harga  berapapun  yang  dikehendakinya (Saeed, 1996: 79-90).
Alasan-alasan itulah yang dijadikan argumen oleh Saeed tentang kebolehan bank Islam  dalam  memberikan  harga  kredit  yang  lebih  tinggi  dibanding  harga  tunai  pada transaksi murabahah .  Bank-bank  Islam  sudah  barang  tentu  menerima  keabsahan kenaikan  harga  tersebut,  dan  ini  telah  menjadi  praktek  baku  untuk  mengenakan  harga yang lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara ekslplisit tidak mengandung tukar menukar uang dengan uang.(Ramdhani, 2022)
Selisih  harga  yang  diterapkan  oleh  bank-bank  Islam  tidak  mirip  dengan  riba, sebab dalam lingkungan keuangan mutakhir, riba adalah sesuatu  yang terjadi  terutama pada hutang, yaitu tukar menukar uang dengan uang. Untuk kasus hutang, setiap bentuk kewajiban kontraktual untuk membayar suatu tambahan adalah riba, dengan menggangap bahwa tambahan seperti itu sebagai pengganti tenggang waktu pembayaran utang (Saeed, 1996: 91).
Saeed  berargumen  bahwa  tidaklah  cukup  untuk  mengidentifikasi  sebuah  kasus hukum jika hanya menggunakan analogi ( qiyas ). Metode qiyas biasanya hanya bertujuan menetapkan  teks  hukum,  dengan  tidak  memperhatikan  alasan-alasan  moral  dan  sosial. Karenanya, diperlukan ijtihad untuk menjawab persoalan yang muncul dan memerlukan pemecahan hukum, dan tentunya harus didukung oleh analisis dan data yang memadai. Itulah yang tampak dilakukan oleh Saeed dalam menganalisis transaksi murabahah yang belakangan ini mulai banyak diterapkan di bank-bank Islam.(Riswandi, 2018)
Memang  al-Qur’an  sendiri  tidak  secara  langsung  membicarakan  tentang murabahah secara detail. Seperti terhadap transkasi muamalah lainnya, al-Qur’an hanya mengatur  prinsip-prinsipnya  saja,  misalnya  dengan  “menhalalkan  jual  beli  dan mengharampkan riba”. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang dapat dijaikan
rujukan  langsung  transaksi murabahah .  Meskipun  menurut  Adiwarman  Karim  bahwa transaksi murabahah ini  lazim  dilakukan  oleh  Rasulullah  S.a.w.  dan  para  sahabatnya. Namun  tentunya  masih  dalam  bentuk  yang  sangat  sederhana,  tidak  bentuk  dan  isinya tidak  seperti  yang  ada  di  bank-bank  Islam  saat  ini.  Selanjutnya,  Saeed  merujuk  pada pendapat para ulama generasi awal, seperti Malik, Syafi’i, dan Hanafi. Memang, secara khusus  mereka  mengatakan  bahwa  jual  beli murabahah adalah  halal,  walaupun  tidak didukung dengan satu hadits pun.(Riswandi, 2018)
Saeed berprinsip pada kaidah bahwa dalam bermu’amalah dan hal-hal lain yang berhubungan  dengan  masalah  keduniaan  pada  asalnya  halal,  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.  Transaksi murabahah memang  telah  dikenal  sejak  lama,  namun sudah  banyak  renovasi  bentuk  dan  isinya.  Transaksi-transaksi  yang  belum  diatur  oleh syara’,  dapat  dibenarkan  sepanjang  tidak  ada  larangan nash  sharih (dasar  yang  jelas) terhadap jenis transaksi tersebut. Islam membenarkan renovasi ataupun membentuk akad- akad baru dalam bermuamalah, karena Islam tidak membatasi bentuk-bentuk akad dan macam-macamnya. Banyak jenis-jenis muamalah seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah banyak mengalami renovasi baik bentuk maupun isinya, sehingga ada kesan jauh  berbeda  dengan  yang  ditemukan  dalam fiqh klasik.  Sepanjang  tidak  keluar  dari prinsip dasarnya, maka hal itu dapat dibenarkan.(Riswandi, 2018)
Kaidah fiqh menyebutkan “hukum yang terkuat terhadap segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Kaidah ini cukup populer di  kalangan  madzhab  Syafi’i.  Madzhab  Hanafi  masih  memperselisihkan  kaidah  ini, bahkan  mereka  mengemukakan  kaidah  sebagai caunter; “hukum  yang  terkuat  segala sesuatu itu adalah haram”.
Kedua kaidah yang bertentangan tersebut dapat di- tafshil (dirinci); misalnya “hukum yang terkuat adalah boleh”, berlaku dalam lapangan muamalah. Sedangkan kaidah “hukum yang terkuat adalah haram”, diberlakukan dalam lapangan ibadah mahdhah, karena ibadah mahdhah pada hakikatnya harus menunggu adanya perintah.(Riswandi, 2018)

## V.   KESIMPULAN
Abdullah  Saeed  menawarkan  pendekatan  maqashid-kontekstual  dalam menjelaskan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam,  karena  pendekatan  ini  menurutnya  lebih berorientasi moral. Sebagai hasilnya, riba diharamkan karena eksploitasi terhadap orang miskin,  sementara  bunga  dibolehkan  karena  seperangkat  aturan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah telah menghalangi Lembaga keuangan untuk berbuat eksploitasi. Saeed juga menilai  bahwa  Lembaga  keuangan  Islam  bergerak  ke  arah  yang  pragmatis,  sejumlah aturan yang ditetapkan hanya untuk melindungi beberapa Lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah berbagi hasil namun tidak berbagi resiko.
Selanjutnya Saeed melihat bahwa Lembaga keuangan Islam tidak lebih baik dari Lembaga  keuangan  konvensional.  Karena  kenyataannya,  praktik  Lembaga  keuangan Islam juga menerapkan “model transaksi keuangan yang seperti bunga” yaitu murābaḥah . Keuntungan murābaḥah bersifat  pasti  dan  dipengaruhi  oleh  waktu,  tidak  jauh  beda dengan  konsep  bunga  yang  dicela.  Perbedaan  hanya  terlihat  pada  akad  saja,  tapi  tidak dalam praktik.

## DAFTAR PUSTAKA
Azid, R. M. (2024). Pandangan Abdullah Saeed Tentang Riba: Teks dan Konteks Ekonomi Islam. Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah , 6 (1), 20–31. https://doi.org/10.55352/ekis.v6i1.662
Ekonomi, J., Bisnis, D., Ridwan, H., Abubakar, A., Sabri, M. S., Arafah, M., & Ali, R.
(n.d.). Adz Dzahab Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur’an . 8 (1), 2023. Hamzani, A. I. (2016). Legalitas Murabahah sebagai Sistem Operasional Perbankan Islam Menurut Abdullah Saeed. Ekonomica Sharia , 2 (Vol 2 No 1 (2016): Jurnal Ekonomica Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah-Agu), 1–8.
Juliana, N., Sonafist, Y., & Iskandar, N. (2021). Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah , 2 (3), 23. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.5043
Latif, A., Syariah, F., Islam, D. E., Sultan, I., Gorongtalo, A., Kunci, K., Dasar, N., & Islam, M. E. (n.d.). Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam . 153– 169.
Mentor, K. P. (n.d.). Pengantar Ekonomi Islam .
Muchlisin, A. R. (2016). PENAFSIRAN KONTEKSTUAL: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed. Maghza , 1 (1), 19. https://doi.org/10.24090/mza.v1i1.2016.pp19-30
Mustaqim Makki. (2018). Dekonstruksi Doktrin Ekonomi Islam Dalam Perbankan
Syariah. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law , 2 (2), 36–44. https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1040
Ramdhani, R. F. (2022). Menafsir Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur’an: Dari Teks Hingga Konteks. Al-Rasyad , 1 (2), 45–60.
Riswandi, D. (2018). Menimbang Konsep Nasikh-Mansukh Thaha Dalam Kajian
Ekonomi Islam. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi … , 10 (2), 17–54. Sulaiman, S. (2015). Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Menurut Abdullah Saeed. Millah , 15 (1), 135–160. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art7 Syaparuddin. (2010). Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial- Ekonomi. Muqtasid , 1 (1), 1–19.
Yusanto, M. I., & Yunus, M. A. (2001). Pengantar Ekonomi Islam Bogor .