## PENGARUH PELAYANAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SINGARAJA

## Putu Anik Widiastini
I Putu Gede Diatmika Jurusan Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Anikgex57@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  betujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pelayanan,  pemeriksaan,  dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Singaraja. Tekhnik pengumpulan data menggunakan metode awancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif.
Berdasarkan  hasil  analisis  menggunakan  perhitungan  Key  Performance  Indicator Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Penghasilan,  dimana  hasilnya  didapat  dari perhitungan  SPT  Tahunan  Orang  Pribadi/Badan  dibagi  dengan  WP  Orang  Pribadi/Badan yang  Terdaftar.  Hasil  yang  didapat  untuk  perhitungan  Tingkat  Kepatuhannya  untuk  setiap tahunnya  dari  tahun  2012  sampai  2015  mengalami  kenaikan  yang  stabil  namun  di  tahun 2016 mengalami penurunan.
Kata-Kata Kunci : Pelayanan, Pemeriksaan, Sanksi Pajak, Key Performance indicator SPT Pajak Penghasilan
ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  service,  inspection,  and  tax  penalties  on taxpayer  compliance  rate  on  STO  Singaraja.  Data  collection  techniques  using  methods Interview  and  documentation.  The  data  used  is  the  data  qualitative  data  and  quantitative data. Based on the analysis using the calculation of Key Performance Indicators Submission of  income  tax  returns,  where  the  result  obtained  from  the  calculation  of  the  Annual  Tax Return  Individual/Agency  is  divided  by  WP  Personal/Registered  Agency.  The  results obtained  for  the  calculation  of  the  level  of  compliance  for  each  year  from  2012  to  2015 increase is stable, but in 2016 has decreased.
Keywords :  Services  ,  Auditing,  Tax  Penalties  ,  Key  Performance  Indicator  Income  Tax returns
1.  Pendahuluan
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  negara  berdasarkan  undang-undang,  sehingga dapat  dipaksakan,  dengan  tidak  mendapat  balas  jasa  secara  langsung.  Menurut  Charles E.McLure,  pajak  adalah  kewajiban  finansial  atau  retribusi  yang  dikenakan  terhadap  wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara  yang  digunakan  untuk  membiayai  berbagai  macam  pengeluaran  publik. \ Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Sedangkan Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau  badan  (subjek  pajak)  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak  badan.Wajib  pajak  pribadi  adalah  setiap  orang  pribadi  yang  memiliki  penghasilan  di
atas  pendapatan  tidak  kena  pajak.  Di  Indonesia,  setiap  orang  wajib  mendaftarkan  diri  dan mempunyai  nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP),  kecuali  ditentukan  dalam  undang- undang.Lembaga  Pemerintah  yang  mengelola  perpajakan  negara  di  Indonesia  adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dengan  pengertian  Pajak  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  merupakan iuran  yang  menjadi  kewajiban  yang  dikenakan kepada  wajib  pajak  yang  dapat  dipaksakan sesuai  undang-undang  yang  berlaku.  Namun  ada  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  pihak wajib  pajak  seperti  penolakan  untuk  membayar,  penghindaran,  atau  perlawanan  terhadap pajak  pada  umumnya  termasuk  pelanggaran  hukum.  Dengan  adanya  penolakan  untuk membayar,  penghindaran  atau  perlawanan  pastinya  sangat  berpengaruh  pada  tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajian pajaknya. Kondisi seperti ini bisa menjadi faktor yang mendorong orang pribadi maupun badan usaha untuk melakukan
tindakanpenghindaran  pajak  atau  bisa  melakukan  penggelapan  pajak.  Dimana  hal- hal  tersebut  merupakan  salah  satu  tindakan  kriminal  dalam  perpajakan.  Pada  umumnya setiap  wajib  pajak  cenderung  untuk  meloloskan  diri  dari  kewajibannya  untuk  menyetorkan pajak. Kecenderungan inilah yang disebut dengan ketidakpatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak dimaksudkan sampai dimana wajib pajak mematuhi undang- undang perpajakan. Agar suatu sistem perpajakan efektif, mayoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya.  Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  faktor  utama  yang  mempengaruhi penerimaan  pajak,  dimana  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  hal  ini  dinilai  dengan  ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material. Wajib pajak dikatakan patuh  apabila  wajib  pajak  tersebut  dapat  memenuhi  dan  melaksanakan  kewajiban perpajakan.  Kewajiban  perpajakan  harus  dilaksanakan  karena  merupakan  suatu  tanggung jawab  yang  harus  dipenuhi  oleh  semua  wajib  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruh  oleh  beberapa  faktor  yaitu  kondisi  sistem adminitrasi  pajak  suatu  negara,  pelayanan  pada  WP,  penegakan  hukum  perpajakan, pemeriksaan  pajak  dan  tarif  pajak  yang  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  pemerintah, sedangkan  faktor  yang  berasal  dari  diri  WP  yaitu:  tingkat  pengalaman,  pemahaman, pengalaman, penghasilan (Muslim,2007) dan faktor kesadaran perpajakan (Suhardito,1999). Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  adalah  memberikan  pelayanan yang  baik kepada Wajib  Pajak.  Pelayanan  yang  diberikan kepada Wajib  Pajak  merupakan pelayanan  publik  yang  lebih  diarahkan  sebagai  suatu  cara  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pelayanan pada Wajib Pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibanperpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada  penerimaan  pajak  untuk  tahun-tahun  berikutnya.    Selain  itu  pelayanan  yang  baik terhadap WP, perlu juga penegasan aturan-aturan atau saknsi yang harus ditegaskan agar nantinya  bila  ada  WP  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  akan  merasakan  efek  jera karena hukum atau UU. Perpajakan yang berlaku diberikan dengan tegas.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  yang  berbeda  yang  harus  dilakukan  untuk membuat  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan cara  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Dimana  cara  ini  dilakukan  oleh  pihak  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  kepada  Wajib  Pajak  baik  wajib  pajak  orang  pribadi  maupun badan.  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Singaraja  sebagai    salah  satu  Kantor  Pelayanan PajakPratama  di  Wilayah  Provinsi  Bali  yang  bertugas  melayani  administrasi  perpajakan  di wilayah  Kabupaten  Buleleng.Kabupaten  Buleleng  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di Provinsi Bali dengan Ibu Kota Singaraja, terletak di belahan utara Pulau Bali.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Singaraja,  merupakan  salah  satu  unit  Eselon  III dari  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Tugas  utama  dari  KPP  Pratama  Singaraja  adalah  untuk melaksanakan  penyuluhan,  pelayanan  dan  pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak  di  wilayah
Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  kegiatan  intensifikasi  maupun ekstensifikasi.  Semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Singaraja  harus  sesuai dengan Standar  Operating  Procedure  ( SOP)  yang  ada.  Pelayanan  di  KPP  Pratama Singaraja  terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan Wajib Pajak,  dimana  kedepannya  setiap  tahunnya  diharapkan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  kualitas  yang  diberikan  oleh  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Singaraja.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraian,  maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi  Wajib  Pajak  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Waj  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Singaraja“.
Maka  dari  itu,  dalam  rangka  Untuk  Mengetahui  Tingakat  kepatuhan  Wajib  Pajak dilihat dari Pengaruh pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Wajib Pajak Berdasarkan  dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  permasalahan yang  dapt  dirumuskan  adalah  sebagai  berikut  :  “  Bagaimana  Pengaruh  Pelayanan, Pemeriksaan,  dan  Sanksi  Wajib  Pajak  terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja ? “

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  observasi.  Dari  proses  observasi  ditetapkan rumusan  masalah  lalu  untuk  menjawabnya  dibuat  suatu  kajian  teori  yang  sesuai  dengan masalah  yang  diangkat.  Langkah  selanjutnya  dilakan  pengumpulan  data  berupa dokumentasi  dan  wawancara.  Dari  hasil  pengumpulan  data  tersebut  akan  diperoleh  dua jenis  data  yaitu  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  Dari  data-data  inilah  yang  selanjutnya  akan diolah  dengan  menggunakan  tekhnik  analisis  kuantitatif  dan  kualitatif.  Dimana  tekhnik analisis  kuantatif  yang  dilakukan  dengan  menghitung  data  yang  di  dapat  di  KPP  Pratama Singaraja  berupa  Data  Wajib  Pajak  terdaftar,  Wajib  Pajak  Terdaftar  Wajib  SPT,  dan Realisasi SPT dimana ketiga data ini digunakan untuk mencari tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan  Tata  Cara  Perhitungan  Key  Performance  Indicator  Penyampaian  Surat pemberitahuan  Pajak  Penghasilan.  Jadi,  dari  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  dapat ditarik kesimpulan  Pengaruh  Pelayanan,  Pemeriksaan  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Adapun hasil penelitian yang didapat dimana yang pertama dari hambatan yang ada pada  KPP  Pratama  Singaraja,  hambatannya  berupa  :  Kurangnya  sosialisasi, Penyalahgunaan dana proyek, Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelyanan publik. Selain itu  pelayanan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  WP  yaitu  berupa pelayanan dengan melakukan : Layanan sms gateway, Memastikan ketepatan waktu dalam penyelesaian  permohonan  Wajib    Pajak,  Meningkatkan  fasilitas  kantor,  Meletakkan  baner- baner  terkait  dengan  program-program  baru  yang  ditujukan  ke  Wajib  Pajak,  melakukan sosialisasi , melaksanakan kelas pajak.
Dari  segi  pemeriksaan  yang  dilakukan,  dimana  ada  6  pemeriksaan  yang  dilakukan pihak  KPP  Pratama  Singaraja  yaitu  :  Pemeriksaan  rutin,  Pemeriksaan  kriteria  seleksi, Pemeriksaan  khusus,  Pemeriksaan  wajib  pajak  lokasi,  Pemeriksaan  tahun  berjalan, Pemeriksaan bukti permulaan. Untuk segi sanksi ada 2 jenis sanksi yang ada yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Untuk Sanksi Administrasi ada 3 bentuk diantaranya dalam bentuk  denda,  bunga,  dan  kenaikan.  Sedangakan  Sanksi  Pidana  dalam  bentuk  Sanksi pidana,  Pidanann  kurungan,  Pidana  penjara.  Dan  untuk  hasil  penelitian  dimana  hasil penjumlahan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  didapat  dengan  menggunakan perhitungan Key Performance Indicator Penyampaian SPT Pajak Penghasilan yaitu diambil dari tahun 2012 sebesar 0,63, Tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 0,67. Di tahun 2014 Tingkat  kepatuhannya  tetap  yaitu  sebesar  0,67.  Di  tahun  2015  mengalami  kenaikan  lagi menjadi 0,68. Namun di tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup jauh yaitu sebesar 0,48.

## 4. Simpulan Dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut  :  Dari  hasil  Data  Kepatuhan  pada  KPP  Pratama  Singaraja  pada  tahun  2012-2016 yang  penulis  dapatkan  datanya  dari  KPP  Pratama  Singaraja  dimana  hasil  dari  cara perhitungan  Tingkat  Kepatuhan  yang  menggunanakan  Key  Performance  Indicator Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dimana dari tahun 2012- 2015  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Untuk  tahun  2012  Tingkat  Kepatuhannya sebesar  0,63,  Tahun  2013  mengalami  kenaikan  menjadi  0,67.  Di  tahun  2014  Tingkat kepatuhannya  tetap  yaitu  sebesar  0,67.  Di  tahun  2015  mengalami  kenaikan  lagi  menjadi 0,68.  Namun  di  tahun  2016  mengalami  penurunan  yang  cukup  jauh  yaitu  sebesar  0,48. Untuk sarannya berdasarkan hasil simpulan dan hasil data sebelumnya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Singaraja yang diambil data kepatuhannya pada tahun 2012- 2016  mengalami  kenaikan  dan  penurunan,  dimana  ada  tahun  yang  jumlah  realisasi  SPT jauh dari data WP yang terdaftar Wajib SPT dan berdampak pada tingkat kepatuhan yang jumlah  tidak  stabil.  Jadi,  dari  data  atau  hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dimana penulis  mengambil  3  hal  yang  mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan  WP  Di  KPP  Pratama Singaraja  yaitu  dari  segi  Pengaruh  Pelayanan,  Pemeriksaan  dan  Sanksi  Pajak  masih mengalami tingkat kepatuhan yang tidak stabil. Dimana diharapkan lagi agar memperbaharui atau meinovasikan hal-hal yang harus dilakukan agar nantinya mapu mempengaruhi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak tiap tahun mengalami kenaikan. Untuk  penelitiannya  selanjutnya  karena  keterbatasan  faktor-faktor  penelitian  yang mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan  WP  di  KPP  Pratama  Singaraja  hanya  menggunakan  3 Faktor.  Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  mempergunanakan  variabel-variabel  lain  atau meningkatkan  kembali  faktor  atau  hal-hal  yang  sudah  dilakukan  yang  mungkin  dapat berpengaruh  terhadap  Tingkat  Kepatuhan WP  Di  KPP  Pratama  Singaraja,  dan  juga  untuk penegakan hukum di bidang perpajakan sangat perlu diberlakukan sesuai dengan undang- ungdang  perpajakan  yang  berlaku  agar  nantinya  Wajib  Pajak  sadar  akan  kewajiban  yang seharusnya  dilakukan  dan  juga  Wajip  Pajak  yang  melakukan  pelanggaran  mendapat  efek jera. Dengan adanya penambahan variabel lain atau memperbaharui 3 faktor ini diharapkan mungkin  bisa  meningatkan  Tingkat  Kepatuhan  tiap-tiap  tahunnya  selalu  mengalami kenaikan.

## DAFTAR RUJUKAN
https://id.wikipedia.org/ wiki/Pelayanan_publik. Diakses pada tanggal 03 April 2016. http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak. Diakses pada tanggal 03 April2016. https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak. Diakses pada tanggal 03 April2016.
Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran . Salemba Empat : Jakarta
Mardiasmo. 2011. Perpajakan . Perpustakaan Nasional. Yogyakarta.
Sukrisno,  Agoes  dan  Trisnawati,  Estralita.  2013. Akuntansi  Perpajakan .  Salemba  Empat. Jakarta Selatan.
Sophar Lumbantoruan. 2002. Akuntansi pajak . PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta
Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  -18/PJ.22/2006.  Perihal  Tata  Cara Perhitungan  Masing-Masing  Key  Performance  Indicator  (KPI).  tkb-djp/tbk/(Tax Knowledge Base DJP). Diakses pada tanggal 15 Maret 2016.
Waluyo. 2014. Akuntansi Perpajakan . Salemba Empat. Jakarta.