## PENTINGNYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Surya Pujoyono 1 , Bahrullah Akbar 2 , Aries Djaenuri 3 , Muh. Ilham 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: surya.pujoyono@ipdn.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kepemimpinan  dan  kompetensi  terhadap kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Direktorat  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit  Menular  Langsung  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  membagikan kuesioner  kepada  104  responden  yang  diambil  secara  sensus.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  SPSS.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  kepemimpinan  dan  kompetensi berpengaruh  terhadap  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Direktorat  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Kompetensi, Kinerja, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  influence  of  leadership  and  competence  on  the  performance  of government procurement of goods and services in the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Diseases of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. This study uses  a  quantitative  approach.  Data  collection  was  carried  out  using  questionnaires  to  104 respondents  taken  by  census.  Data  analysis  was  performed  using  SPSS.  The  results  found  that leadership  and  competence  affect  the  performance  of  government  procurement  of  goods  and services in  the Directorate of  Prevention and Control  of  Direct  Communicable Diseases of  the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, both partially and simultaneously.
Keywords : Leadership, Competence, Performance, Procurement of Government Goods and Services.

## A. PENDAHULUAN
Pengadaan barang / jasa pemerintah di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara elektronik  dilakukan  oleh  penyelenggara  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  LPSE,  PPK,  Panitia Pengadaan  dan  Penyedia  Barang/Jasa.  LPSE,  PPK,  Panitia  Pengadaan,  dan  Penyedia Barang/Layanan  yang  tersedia  secara  hukum:  kerahasiaan  dan  penyalahgunaan  kode  akses  (ID Pengguna  dan  Kata  Sandi)  dalam  pengoperasian  barang/  layanan  elektronik;  kerahasiaan  dan
penyalahgunaan  data  dan  informasi  elektronik  yang  tidak  dimaksudkan  untuk  penggunaan publik;  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku  dalam  pengadaan  barang/jasa.  LPSE,  PPK,  Panitia Pengadaan,  dan  Penyedia  Barang/Jasa  dilarang:  mengganggu,  dan/atau  merusak  sistem pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik;  mencuri  informasi,  memanipulasi  data,  dan/atau menipu  dalam  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  yang  dapat  mempengaruhi  tujuan pengadaan. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, LPSE, PPK, Komite Pengadaan dan  Penyedia  Barang/Jasa  harus  mematuhi  etika  pengadaan  barang/jasa  sebagaimana  diatur dalam undang-undang.
Pengadaan barang / jasa di lingkungan Direktorat P2PML tampaknya menjadi fenomena kinerja  birokrasi  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengaruh  berbagai  variabel.  Fenomena  yang dimaksud  adalah  gejala,  peristiwa,  peristiwa  atau  keadaan  tertentu  yang  terjadi  dalam  proses implementasi  kebijakan  dan  kegiatan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  di  sektor  kesehatan. Dampak  dari  fenomena  ini  tentu  tidak  terbatas  pada  lingkungan  internal  direktorat  saja. Lingkungan  eksternal  atau  masyarakat  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  fenomena  ini.  Berkenaan dengan  fenomena  yang  diambil  dari  masalah  dan  penyebabnya,  diasumsikan  bahwa kepemimpinan dan kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Asumsi ini didasarkan pada premis mayor dan minor berikut:
Kepemimpinan,  merupakan  proses  interaksi  sosial  yang  terjadi  antara  unsur-unsur kepemimpinan dan staf dalam melaksanakan kebijakan dan atau kegiatan Direktorat, berkorelasi secara  dinamis  dengan  pandangan,  sikap,  dan  perilaku  aparatur  dalam  melaksanakan  pekerjaan mereka.  Penyebab  masalah  berupa  kelemahan  pejabat  KPA  dalam  mengendalikan  proses pengadaan  barang  dan  jasa  yang  telah  diungkapkan  oleh  BPK  dapat  diindikasikan  sebagai variabel  Kepemimpinan.  Oleh  karena  itu,  secara  kondisional  dan  fungsional,  Kepemimpinan tentu saja mempengaruhi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
Kepemimpinan  sebagai  kemampuan  untuk  mempengaruhi  suatu  kelompok  menuju pencapaian  tujuan.  Sumber  pengaruh  ini  mungkin  formal,  seperti  yang  disediakan  oleh kepemilikan  pangkat  manajerial  dalam  suatu  organisasi.  Karena  posisi  manajemen  datang dengan beberapa tingkat otoritas yang ditunjuk secara formal, seseorang dapat mengambil peran kepemimpinan  hanya  karena  posisi  yang  dipegangnya  dalam  organisasi.  Tetapi  tidak  semua pemimpin adalah manajer; bukan untuk hal itu, semua pemimpin manajer. Hanya karena sebuah
organisasi memberi para manajernya hak-hak formal tertentu, tidak ada jaminan bahwa mereka akan  dapat  memimpin  secara  efektif.  Kami  menemukan  kepemimpinan  nonsanctioned  yaitu, kemampuan  untuk  mempengaruhi  yang  muncul  di  luar  struktur  formal  organisasi  sering  lebih penting daripada pengaruh formal (Robbins, 1998).
Kompetensi,  yang  merupakan  faktor  internal  aparatur  yang  meliputi  kapasitas  fisik, kapasitas  intelektual,  kualitas  sikap  mental  dan  kemampuan  sosial  yang  diaktualisasikan  ke dalam  lingkungan  kerja,  berkorelasi  secara  dinamis  dengan  pandangan,  sikap,  dan  perilaku aparatur dalam melaksanakan pekerjaan mereka . Penyebab masalah dalam bentuk perilaku tidak profesional  dan  tidak  akurat  dalam  melakukan  tugas  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  telah diungkapkan oleh BPK dapat diindikasikan sebagai variabel Kompetensi. Oleh karena itu, secara kondisional,  Kompetensi  tentu  saja  mempengaruhi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
Kompetensi  memiliki  dua  makna  yang  relevan,  yang  pertama,  membahas  kemampuan individu  untuk  bekerja  secara  efektif  di  bidang  yang  relevan  dengan  pekerjaan.  Yang  kedua, adalah  definisi  tentang  apa  yang  diperlukan  seseorang,  untuk  kinerja  yang  efektif.  Keduanya terkait  erat  tetapi  berbeda.  Arti  kedua,  melibatkan  mendefinisikan  apa  yang  penting  untuk menjadi  sukses dalam suatu  pekerjaan, sedangkan  yang pertama berkaitan dengan sejauh mana seseorang  melakukannya,  apa  yang  penting  untuk  suatu  pekerjaan.  Mendefinisikan  kompetensi kerja  berguna  dalam  membantu  individu  untuk  mengembangkan  kompetensi  mereka  untuk pekerjaan  itu.  Area  ini  terkait  dengan  kesuksesan  dalam  peran  seorang  pekerja.  Berdasarkan definisi  ini,  model  kompetensi  adalah  pengelompokan  kompetensi  individu,  yang menggambarkan  semua,  atau  sebagian  besar  persyaratan  untuk  fungsi  pekerjaan,  atau keberhasilan organisasi (Shermon, 2004).
Kepemimpinan dan kompetensi yang dianggap sebagai variabel yang memiliki pengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  diperkuat  melalui  penelitian oleh Siregar (2006), Kiage (2013), Keno (2017), Kurnia (2016), Ash'ary (2017)), Harwiki (2015) dan Tsai et al. (2015). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan kompetensi  terhadap  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Direktorat  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  (Creswell,  1994;  Arikunto,  1998). Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  diambil  secara  sensus  dari  semua  unsur  pimpinan  dan karyawan  Direktorat  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Infeksi  Langsung  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia,  berjumlah  104  (Sugiyono,  2009).  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  pembagian  kuesioner.  Dari  data  yang  diperoleh  melalui kuesioner  penelitian,  pengolahan  data  dan  analisis  akan  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan penelitian yang dinyatakan. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan regresi linier berganda (Ghozali, 2008).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Pengaruh  Kepemimpinan  Terhadap  Kinerja  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  di  Direktorat  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  t  pengaruh  kepemimpinan terhadap  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Direktorat  P2PML  Kementerian Kesehatan  dalam  penelitian  ini  adalah  2,065  dan  1,034,  masing-masing.  Nilai  T-hitung  2,065 menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  terbukti  secara  empiris  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Direktorat P2PML Kementerian Kesehatan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa Kepemimpinan tidak memiliki hubungan  kausal  (sebab dan akibat)  secara  langsung  dengan  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Direktorat P2PML Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan  hasil  uji  Confirmatory  Factor  Analysis  (CFA),  Direction  Setter  secara empiris  terbukti  menjadi  dimensi  analisis  yang  memiliki  kontribusi  tertinggi  terhadap  variabel laten Kepemimpinan. Namun,  dengan melihat hasil pengolahan data  yang menunjukkan bahwa variabel  laten  Kepemimpinan  terbukti  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerintah  pada  Direktorat  P2PML  Kementerian  Kesehatan,  maka  untuk  meningkatkan kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Direktorat  P2PML  Kementerian  Kesehatan tidak dapat dilakukan melalui peningkatan dimensi kualitas Direction Setter .
2. Analisis  Pengaruh  Kompetensi  Terhadap  Kinerja  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  di  Direktorat  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil uji statistik, dapat diketahui bahwa nilai-t dan koefisien jalur terhadap pengaruh Kompetensi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Direktorat P2PML Kementerian  Kesehatan  dalam  penelitian  ini  adalah  4,664  dan  0,528,  masing-masing.  Nilai  t 4,664  menunjukkan  bahwa  kompetensi  telah  dibuktikan  secara  empiris  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  kinerja  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  di  Direktorat  P2PML Kementerian  Kesehatan.  Sedangkan  nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,528  menunjukkan  bahwa pengaruhnya  searah  (positif)  dan  relatif  kuat.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa kompetensi  memiliki  hubungan  sebab  akibat  yang  kuat  dengan  kinerja  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerintah  di  Direktorat  P2PML  Kementerian  Kesehatan.  Ini  menunjukkan  bahwa  jika kualitas kompetensi ditingkatkan, hal itu tentu akan meningkatkan kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Direktorat P2PML Kementerian Kesehatan.
Oleh  karena  itu,  kualitas  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  di  Direktorat  P2PML Kesehatan dapat ditingkatkan atau ditingkatkan dengan mengoptimalkan 5 (lima) dimensi  yang terdiri  dari  15  (lima  belas)  variabel  manifes.  Lima  dimensi  yang  dapat  dioptimalkan  adalah motif,  ciri,  konsep-diri,  pengetahuan,  dan  keterampilan.  Sedangkan  lima  belas  (15)  variabel manifes  yang  dapat  dioptimalkan  adalah  motivasi  melayani,  motivasi  melayani,  motivasi berprestasi,  karakter,  penampilan,  sikap,  perilaku,  pengetahuan  tentang  administrasi  kerja, pengetahuan  tentang  manajemen  aktivitas,  pengetahuan  tentang  pekerjaan  teknis,  keterampilan manajerial, teknis keterampilan, dan keterampilan sosial.
Berdasarkan hasil uji Confirmatory Factor Analysis (CFA), Self Concept  secara empiris terbukti  menjadi  dimensi  analitis  yang  memiliki  kontribusi  tertinggi  terhadap  variabel  laten kompetensi.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan  kualitas  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  di  Direktorat  P2PML  Kementerian  Kesehatan  dapat  dilakukan  dengan  menjadikan peningkatan kualitas dimensi Konsep Diri sebagai prioritas utama.
Dimensions  of  Self  Concept terdiri  dari  3  (tiga)  variabel  manifes,  yaitu Self-display , Attitude, dan Behavior .  Dari  3  (tiga)  variabel  manifes,  Perilaku  secara  empiris  memiliki kontribusi  tertinggi.  Jadi,  berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  dikatakan  bahwa  untuk
meningkatkan  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  kualitas  perilaku  adalah  prioritas utama yang harus ditingkatkan dibandingkan dengan 2 (dua) variabel manifes lainnya.

## 3. Analisis  Pengaruh  Kepemimpinan  dan  Kompetensi  Terhadap  Kinerja  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Hasil  uji  statistik  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  dan  kompetensi  terbukti  secara empiris  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  pada  Direktorat  P2PML  Kementerian  Kesehatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kompetensi memiliki hubungan sebab akibat yang kuat dengan kinerja pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Direktorat  P2PML  Kementerian  Kesehatan.  Ini menunjukkan bahwa jika kualitas kepemimpinan dan kompetensi ditingkatkan, hal itu tentu akan meningkatkan  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  pada  Direktorat  P2PML Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Oleh  karena  itu,  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Direktorat  P2PML Kementerian  Kesehatan  dapat  ditingkatkan  dan  dioptimalkan  dengan  meningkatkan kepemimpinan  dan  kompetensi  memalui  4  (empat)  dimensi  yang  terdiri  dari  12  (dua  belas) variabel  manifes  kepemimpinan.  Empat  dimensi  yang  dapat  dioptimalkan  adalah  Juru  Bicara, Penentu  Arah,  Pelatih,  dan  Agen  Perubahan.  Sedangkan  dua  belas  (12)  variabel  manifes  yang dapat  dioptimalkan  adalah  peran  pemimpin  sebagai  juru  bicara  untuk  pengambilan  keputusan, peran  pemimpin  sebagai  juru  bicara  kebijakan,  peran  pemimpin  sebagai  juru  bicara kelembagaan,  peran  pemimpin  sebagai  regulator,  peran  pemimpin  sebagai  direktur,  peran pemimpin  sebagai  pengontrol,  peran  pemimpin  sebagai  motivator,  peran  pemimpin  sebagai fasilitator, peran pemimpin sebagai instruktur, peran pemimpin sebagai inovator dari perubahan, peran pemimpin sebagai kolaborator perubahan, dan peran pemimpin sebagai pelopor perubahan.
Kepemimpinan  yang  dipengaruhi  oleh  4  (empat)  dimensi  dan  12  (dua  belas)  variabel manifes  yang  ada  di  Direktorat  P2PML  Kementerian  Kesehatan  harus  berorientasi  pada peningkatan  kualitas  kompetensi.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengarahkan kepemimpinan  meningkatkan,  dan  mengoptimalkan  5  (lima)  dimensi  yang  terdiri  dari  15  (lima belas)  variabel  manifes.  Lima  dimensi  yang  dapat  dioptimalkan  adalah  motif,  ciri,  konsep-diri, pengetahuan,  dan  keterampilan.  Sedangkan  lima  belas  (15)  variabel  manifes  yang  dapat
dioptimalkan  adalah  motivasi  melayani,  motivasi  melayani,  motivasi  berprestasi,  karakter, penampilan,  sikap,  perilaku,  pengetahuan  tentang  administrasi  kerja,  pengetahuan  tentang manajemen  kegiatan,  pengetahuan  tentang  pekerjaan  teknis,  keterampilan  kerja  manajerial, keterampilan teknis, dan keterampilan sosial.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  kepemimpinan  dan  kompetensi berpengaruh  secara  signfikan  terhadap  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di Direktorat  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Menular  Langsung  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Creswel,  J.  W.  (1994). Research  Design  Qualitative  &  Quantitative  Approaches. New  Delhi: Sage Publication.
George,  J.  M.,  Jones,  G.  R.,  &  Sharbrough,  W.  C.  (2005). Understanding  and  managing organizational behavior . Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Ghozali. I. (2008). Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Harwiki, W. (2015). The Impact of Servant Leadership on Organization Culture, Organizational Commitment,  Organizational  Citizenship  Behaviour  (OCB)  and  Employee  Performance in Women Cooperatives. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219 , 283-290.
Keno,  A.  (2017).  Determinants  of  Procurement  Performance  in  Wolaita  Sodo  University:
Customers` Perception. European Journal of Business and Management, 9 (4). Kiage, J. O. (2014). Factors Affecting Procurement Performance: A Case of Ministry of Energy. International Journal of Business and Commerce, 3 (1), 54-70. Robbins,  S.  P.  (1998). Organizational  Behavior  Concepts  Controversies  Applications .  New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
Shermon,  G.  (2004). Competency  based  HRM. India:  McGraw-Hill  Publishing  Company Limited.
Sugiyono. (2005). Statistik Untuk Penelitian . Bandung: CV. Alfabeta.
Tsai, Y., Wang, H., & Yuan, C. (2015). Transformational Leadership and Job Performance: The Case of SMEs in Taiwan. International Journal of Arts and Commerce , 4 (8), 57-71.