## KEDUDUKAN AKTA HIBAH DALAM PROGRAM PTSL TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Hamzah Nurul Ichsan 1 , Jarot Widya Muliawan 2 1,2 Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, Indonesia Email: hamzahichsan8@gmail.com 1 , jarotmuliawan@yahoo.com 2

## ABSTRAK
Perselisihan  mengenai  perpindahan  hak  atas  pemberian  tanah  sering  kali  terjadi,  khususnya  di tempat-tempat  di  mana  hukum  tidak  jelas.  Masyarakat  umumnya  berpikir  bahwa  perjanjian pemberian tanah bisa diproses melalui kantor kepala desa, yang pada akhirnya akan mengeluarkan sertifikat pemberian tanah sesuai dengan proses yang disyaratkan dalam Pendaftaran Tanah Secara Lengkap dan Sistematis (PTSL). Pembagian hak waris dan pemberian tanah merupakan dua contoh tindakan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah. Oleh sebab itu, perpindahan hak atas tanah yang berasal dari warisan dan pemberian harus dilakukan melalui penyusunan akta yang dibuat oleh dan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal  37  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Perpindahan  hak  atas  tanah  yang  muncul  dari  pembagian  warisan  masih  jarang  dilakukan  oleh masyarakat  dengan  menggunakan  akta yang  benar,  sesuai Pasal  37  ayat  (2) Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Setiap  perpindahan  hak  atas  tanah  harus dilengkapi dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diserahkan kepadanya agar diakui secara hukum. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib melaksanakan tugas penting ini.
Kata kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah

## ABSTRACT
Disputes regarding the transfer of land rights often occur, especially in places where the law is unclear. The general public usually thinks that land grants can be processed through the village head's office, which  will  ultimately  issue  a  land  grant  certificate  in  accordance  with  the  process  required  in  the Complete and Systematic Land Registration (PTSL). The division of inheritance rights and land grants are two examples of legal actions aimed at transferring land rights. Therefore, the transfer of land rights arising from inheritance and grants must be done through the preparation of a deed made by and in front of the Land Deed Making Official, as explicitly explained in Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The transfer of land rights arising from the division of inheritance is still rarely carried out by the community using the correct deed,  in  accordance  with  Article  37  paragraph  (2)  of  Government  Regulation  Number  24  of  1997 concerning Land Registration. Every transfer of land rights must be accompanied by a deed made by the Land Deed Making Official and submitted to him to be legally recognized. The Land Deed Making Official is obliged to carry out this important task.
Keyword : Complete Systematic Land Registration (CSLR), grant, Land Deed Official

## PENDAHULUAN
Selain sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, semua manusia di muka bumi memiliki akses  terhadap  tanah  yang  akan  memenuhi  kebutuhannya  baik  sekarang  maupun di  masa depan.  Pemanfaatan  tanah  itu  sendiri  sebagai  lokasi  untuk  melakukan  kegiatan  pertanian,
sebagai  tempat  tinggal,  serta  memiliki  tujuan  sosial  lainnya  bagi  masyarakat  Indonesia, memiliki  arti  yang  beraneka  ragam bagi masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  rakyat  Indonesia memiliki  hak  untuk  memiliki  tanah  karena  mereka  adalah  masyarakat yang  komunal. Yang kami  maksud  dengan  ini  adalah  bahwa  semua  orang  Indonesia  yang  mendiami  wilayah Indonesia memiliki hak milik bersama atas tanah itu sebagai anggota bangsa Indonesia.
Pengaturan  ketat  atas  penggunaan,  kepemilikan,  dan  aspek  hukum  terkait  lahan sangatlah  penting  untuk  mendukung  perkembangan  komunitas.  Dengan  adanya  struktur semacam  ini,  permasalahan  seputar  perselisihan  lahan  bisa  dihindari  terkait  kepemilikan serta aspek hukum yang berkaitan dengan pemiliknya. Pasal 16 dalam UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan  Dasar  Agraria  (dikenal  sebagai  UUPA) menjelaskan berbagai hak  yang berkaitan dengan tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak penyewaan, hak membersihkan lahan, dan hak mengambil hasil hutan.
UUPA  telah  mengamanatkan  bahwa  Pemerintah  mendaftarkan  semua  properti  di Indonesia untuk mencapai tujuan hukum. Selain itu, pemilik hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dimilikinya wajib menaati semua peraturan. Demi dicapainya suatu tujuan hukum, terutama memberikan suatu kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan:
“untuk  menjamin  kepastian  hukum  hak  dan  tanah  oleh  Pemerintah  diadakan pendafataran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”
Pemerintah  harus  membuat  program  pendaftaran  tanah  yang  berkesinambungan, berkelanjutan,  dan  sistematis.  Program  ini  harus  melibatkan  pengumpulan,  pengolahan, pencatatan, penilaian, dan pemeliharaan data baik fisik maupun data hukum. Informasi ini terdiri dari peta, daftar bidang tanah, dan unit rumah susun, serta penyerahan dokumentasi yang  membuktikan  kepemilikan  tanah  dan  unit  rumah  susun  yang  bersangkutan,  bersama dengan biaya terkait tertentu. Pihak-pihak terkait dilibatkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah  ini  untuk  mengetahui  status  dan/atau  kedudukan  hukum  tanah  tertentu  yang bersangkutan,  letak,  luas,  dan  batas-batasnya,  siapa  pemiliknya,  dan  kewajiban  apa  yang dibebankan padanya.
Legalitas  UUPA  berkaitan  dengan  gagasan  jual  beli  tanah,  yang  berbeda  dengan perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan justru merujuk pada perbuatan hukum  yang  dilakukan  untuk  mencegah  peralihan  hak  milik.  Hak  milik  dapat  dialihkan, menurut Pasal 20 ayat (2) UUPA. Perpindahan menggambarkan kejadian yang terjadi karena peristiwa hukum dan bukan aktivitas hukum yang bertujuan, seperti diwariskan. Di samping itu,  jika  peralihan  itu  sendiri  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengambil  tindakan  hukum terhadap hak milik tersebut di atas, maka peralihan hak milik itu merupakan peralihan hak atas tanah. Bangunan dan tanah yang telah dialihkan ke tangan baru tidak lagi menjadi milik pemilik sebelumnya melainkan milik pemilik baru. Oleh karena itu, peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui proses hukum seperti hibah, jual beli, dan tukar-menukar.
Mempertimbangkan peran penting bumi atau tanah dalam eksistensi sebuah negara, pemerintah  mengontrol  pemberian  hak  atas  tanah  kepada  masyarakat  yang  secara  legal memilikinya.  Hak-hak  milik  tanah  tersebut  diatur  dalam  Pasal  37  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Mengenai  Pendaftaran  Tanah,  yang  diterapkan  pada pendaftaran perpindahan hak, penganugerahan hak baru, perolehan hak, pembentukan hak jaminan, dan warisan, di mana disebutkan bahwa:
“Dalam  keadaan  tertentu  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Menteri,  Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang  dilakukan  diantara  perorangan  warga  negara  Indonesia  yang  dibuktikan dengan  akta  yang  tidak  dibuat  oleh  PPAT,  tetapi  yang  menurut  Kepala  Kantor Pertanahan  tersebut  kadar  kebenarannya  dianggap  cukup  untuk  mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.”
Setiap  peralihan  hak  atas  tanah  harus  disertai  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menjadikan PPAT sebagai pemain yang sangat  penting  dalam  proses  tersebut.  Apabila  suatu  akta  PPAT  digunakan  untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  berupa  rangkaian  satu  kesatuan  dari  proses pendaftaran tanah, maka secara fungsional PPAT dianggap termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara. Khususnya di daerah yang hukumnya kurang dipahami, peralihan hak atas tanah  terkadang  menimbulkan  sengketa.  Sedangkan  kantor  kepala  desa  selanjutnya  akan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menerbitkan surat keterangan hibah untuk dijadikan sebagai syarat pendaftaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana masyarakat percaya bahwa pengurusan hibah dapat diselesaikan  disana.  Suatu  perbuatan  hukum  yang  berusaha  mengalihkan  hak  atas  tanah meliputi pembagian waris dan juga hibah tanah.
Dengan demikian, tercantum jelas dalam Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah bahwa sebuah tanah harus terdaftar dalam akta yang dibuat oleh serta diserahkan kepada pejabat yang berwenang dalam pembuatan Akta Tanah untuk menuntaskan proses peralihan hak. Namun, pada kenyataannya hingga Pasal 37 ayat  (2)  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendataan  Kekayaan, banyak  masyarakat  yang  jarang  menggunakan  proses  kematian  yang  sesuai  untuk mengalihkan hak kepemilikan atas aset hasil pembagian warisan. Peneliti berencana untuk meneliti  apakah  hibah  dapat  digunakan  sebagai  landasan  untuk  pengalihan  tanah  pada Program  PTSL  berdasarkan  informasi  latar  belakang  tentang  pengalihan  tanah  dengan menggunakan hibah yang telah diberikan sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Kajian “Kedudukan Akta Hibah dalam Program PTSL Tanpa Akta PPAT” menggunakan pendekatan penelitian normatif, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma, asas, dan  konvensi.  Diantisipasi  bahwa  dengan  menerapkan  teknik  penelitian  hukum  normatif, akan  memungkinkan  untuk  menjawab  pertanyaan  hukum  yang  bertentangan  dengan kerangka  kerja  legislatif  dan  teori  hukum  yang  berbeda.  Strategi  pendekatan  yang dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  data  segar  dari  berbagai  perspektif  tentang  masalah hukum  yang  dicari  solusinya  diperlukan  untuk  mengatasi  topik  penelitian  ini.  Pendekatan legislatif,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konseptual  digunakan  dalam  metodologi pemecahan masalah penelitian ini. Untuk mendukung pembuatan tesis ini, penelitian hukum normatif  membutuhkan data primer, dan  sumber  hukum primer dan  sekunder  digunakan. Peraturan  perundang-undangan  merupakan  sumber  utama  informasi  hukum.  Publikasi hukum,  jurnal  hukum,  atau  artikel  hukum  yang  menjelaskan  topik  inti  hukum  dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Analisis temuan kajian yang meliputi mengkritisi, mengolah,
dan  memberikan  kesimpulan  mengenai  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  pendaftaran  PTSL tanpa  akta  peralihan  PPAT,  dilanjutkan  dengan  kesimpulan  dan  atas  temuan  penelitian mengenai  kekuatan  hukum  peralihan  hak  atas  tanah  tanpa  akta  PPAT  yang  nantinya  akan dianalisis dengan mengacu pada kajian pustaka dan kajian peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Posisi Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Hibah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Pendaftaran tanah  merupakan  salah  satu prosedur  yang  dirancang untuk  berfungsi sebagai  pendaftaran  awal  bagi  properti  yang  belum  pernah  terdaftar  dan  belum  pernah menerima sertifikat hak atas tanah. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang biasanya dilakukan pada properti yang telah terdaftar atau diberi sertifikat, bertujuan untuk mendokumentasikan  perubahan  yang  dibuat  pada  data  fisik  properti  (dalam  bentuk  peta) atau data hukum (dalam bentuk sertifikat), sehingga informasi dari pemegang hak disajikan secara lengkap. Operasi yang terkait dengan pemeliharaan data pendaftaran tersebut juga mencakup pendaftaran pengalihan hak atas tanah. Hal ini diperlukan untuk setiap pengalihan hak atas tanah yang timbul dari pembelian dan penjualan, pertukaran, hibah, memasukkan data bisnis, dan situasi lain yang didukung oleh keberadaan akta yang dibuat sebelum PPAT atau PPAT Sementara dan didokumentasikan dalam sertifikat hak atas tanah.
Prinsip panduan dalam Konstitusi 1945 menjadi dasar bagi UUPA, yang dikembangkan untuk menawarkan kejelasan hukum tentang hak atas tanah komunal. Untuk melakukannya ini,  Pasal  19  Ayat  1  UUPA  secara  jelas  memberikan  tanggung  jawab  pemerintah  atas pendaftaran  tanah,  yang  berada  di  bawah  kendali  langsungnya.  Sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah,  pemerintah  kemudian bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan ini sebagai kebutuhan dan kewajiban untuk mengawasi  dan  mengkoordinasikan  kegiatan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia. Menurut Pasal 23, 32, dan 38 UUPA, yang berjudul "Hak Milik", "Hak Guna Usaha", dan "Hak Guna Bangunan", masing-masing pemilik hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan
wajib  mendaftarkan  hak  mereka.  Tujuannya  adalah  untuk  membuat  peraturan  mengenai administrasi dan kepemilikan hak atas tanah menjadi lebih jelas. Hal ini juga dikenal sebagai "recht-cadaster".
Ada  banyak  cara  untuk  memperoleh  hak  milik  atas  tanah,  diantaranya  melalui pengalihan hak atas tanah. Pasal 23 UUPA mengatur hal ini dan berbunyi sebagai berikut:
1.  Hak  milik,  demikian  pula  setiap  peralihan,  hapusnya  dan  pembebanannya dengan  hak-hak  lain  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA;
2. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai  hapusnya  hak  milik  serta  sahnya  peralihan  dan  pembebanan  hak tersebut.
Pengalihan hak milik atas tanah diperlukan sesuai dengan aturan dalam Pasal 23 UUPA. Hak milik atas tanah dapat berpindah dengan cara hibah, tukar-menukar, jual beli, dan pewarisan. Transisi ini dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA.
“ Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. ”
Untuk  melindungi  haknya  dan  melengkapi  pendaftaran  tanah,  pemilik  hak  yang baru diperoleh dalam keadaan ini wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas benda yang diperolehnya.  Sertifikat  memainkan  peran  penting  dalam  membela  pemegang  hak  atas tanah dan menjamin kejelasan hukum. Hal ini dianggap sebagai bukti nyata.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur  meliputi  pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya”
Proses pendaftaran tanah, baik yang dilakukan secara sporadis maupun sistematik, diizinkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah, dan tiap-tiap pelaksanaan memiliki karakteristik tersendiri.
Pendaftaran  tanah  diatur  berdasarkan  lima  prinsip  yang  terdapat  dalam  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah.  Prinsip-prinsip tersebut  mencakup  kejelasan,  keamanan,  kelayakan,  kemodernan,  dan  keterbukaan. Definisi-definisi ini terkait dengan pedoman-pedoman yang ada:
1. Gagasan  kesederhanaan  mengacu  pada  gagasan  bahwa  pedoman  dan  standar fundamental rumit namun dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan;
2. Asas  Aman  :  Dimaksudkan  untuk  menunjukkan  kecermatan  dan  ketelitian pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan pendaftaran;
3. Asas  Keterjangkauan  :  Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  diharapkan  tidak memerlukan  biaya  yang  besar,  sehingga  orang-orang  yang  ekonominya  lemah mempunyai  hak  yang  sama  dalam  mendaftarkan  tanahnya,  yang  memungkinkan mereka mempunyai hak atas tanah.
4. Konsep  saat  ini  mensyaratkan  pelaksanaannya  memiliki  kelengkapan  data  yang dapat diterima dan  data  tersebut terus dipelihara.  Perkembangan terbaru  dalam manajemen data harus ditunjukkan, bersama dengan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mendokumentasikan potensi modifikasi di masa mendatang.
5. Asas Keterbukaan: Kepemilikan data di kantor pertanahan harus bersifat terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebenaran data yang telah ada.
UUPTA  menjelaskan  kedaulatan  negara  atas  seluruh  tanah  di  wilayah  Republik Indonesia. Tanah disebut sebagai yang dikendalikan langsung oleh negara jika tidak dimiliki oleh pihak tertentu (orang atau organisasi hukum), tetapi tanah disebut sebagai milik pihak tertentu  jika  mereka  memiliki  hak  atasnya.  Tujuan  utama  hukum  dasar  UUPA  mengenai kepemilikan,  pengalokasian,  dan  pengendalian  tanah  adalah  untuk  memaksimalkan
penggunaan  properti  demi  kepentingan  rakyat.  Untuk  mencapai  tujuan  kepastian  hukum mengenai kepemilikan properti, kejelasan atas tanah harus menjadi landasan utama.
Pentingnya pendaftaran tanah berasal dari kenyataan bahwa hal itu memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi tentang propertinya. Barang yang dimiliki, luas tanah, lokasi, dan apakah atau tidak properti tersebut terikat hak gadai merupakan contoh informasi yang  dapat  diakses.  UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  mencakup peraturan  pendaftaran  tanah  yang  mengikuti  prinsip  transparansi  dan  spesialisasi  dalam pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah.  Prinsip  publisitas  itu  sendiri  menyatakan  bahwa pendaftaran tanah ada dengan merujuk pada objek hak, jenis hak, pengalihan, dan beban- beban. Prinsip spesialisasi adalah informasi fisik tentang hak tanah, seperti luasnya, lokasi, dan batas-batas. Dengan menggunakan kedua konsep ini, data yang kemudian dapat dengan mudah diakses oleh siapa pun akan tersedia, menghilangkan kebutuhan masyarakat  untuk pergi langsung ke lokasi properti untuk mendapatkan informasi tentangnya.
Hak  milik  adalah  hak  terkuat  dan  terlengkap  yang  mungkin  dimiliki  seseorang  atas tanah,  dan  itu  diwariskan.    Menurut  definisi  ini,  hak  atas  properti  dimaksudkan  untuk dibedakan dari hak tanah lain yang dapat diperoleh individu swasta alih-alih menjadi absolut, tanpa  batas,  dan  tak  terbantahkan.  Sebagai  cara  untuk  mengesahkan  keabsahan  hak kepemilikan,  diterbitkan  sertifikat  hak  milik  (SHM).  Karena  setiap  bidang  tanah  memiliki sejarah  yang  unik,  status  dan  legalitasnya  harus  dijamin  agar  tidak  ada  kontroversi  saat digunakan. Oleh karena itu, sertifikasi diperlukan untuk semua aset pemerintah daerah selain properti yang dimiliki warga. Biaya administrasi diperlukan untuk menyelesaikan proses ini, dan baik pemerintah daerah maupun masyarakat umum yang akan mendaftarkan properti harus  membayarnya.  Hal  ini  merupakan  salah  satu faktor  yang  menyebabkan  tidak  semua tanah  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  telah  dibuka  (bersertifikat).  Pengeluaran  terkait dan birokrasi yang rumit dipandang negatif oleh tetangga.
Inisiatif  pendaftaran  tanah  yang  disebut  Program  PTSL,  yang  dirancang  oleh pemerintah, merupakan upaya pertama untuk melakukan pendaftaran sekaligus bagi seluruh objek  pendaftaran  tanah  yang  belum  terdaftar  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dalam satu desa/kelurahan. Tujuan dari Program PTSL adalah untuk menciptakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat terhadap tanah dengan prinsip yang sederhana,  efisien,  lancar,  aman,  adil,  merata,  transparan,  dan  bertanggung  jawab,  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  mengurangi  serta mencegah perselisihan dan konflik terkait tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  telah  menetapkan  tenggat  waktu  untuk  menyelesaikan pendaftaran tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Mulai tahun 2017, pemerintah semakin  memprioritaskan  proyek  PTSL.  Mengingat  banyaknya  properti  yang  belum bersertifikat,  program  PTSL  menawarkan  layanan  sertifikasi  tanah  gratis  dari  pemerintah. Kekhawatiran masyarakat akan prosedur panjang dalam pengurusan sertifikat tanah menjadi alasan  bagi  Kementerian  ATR/BPN  untuk  meluncurkan  Program  Prioritas  Nasional  guna memaccelerasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Proses  pendaftaran  tanah  awalnya  disebut  sebagai  "pendaftaran  tanah  sistematik lengkap", atau "PTSL". Program PTSL berlaku untuk semua item pendaftaran tanah Indonesia yang  belum  terdaftar  di  wilayah  desa/kelurahan  atau  bersamaan  dengan  itu.  Pemerintah sangat mendukung proyek PTSL atau dikenal juga dengan sertifikasi tanah guna memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hak  tanah  masyarakat.  Karena  kepemilikan  asetnya, program PTSL merupakan salah satu yang membantu masyarakat setempat. Tanah yang tidak terdaftar di kantor pertanahan dapat menimbulkan masalah atau konflik. Contoh yang paling menonjol  adalah  sering  terjadi  sengketa  tanah  di  Indonesia,  yang  seringkali  melibatkan keluarga,  pengusaha,  BUMN  dan  pemerintah.Masyarakat  dapat  mengklaim  kepemilikan properti dengan dokumentasi yang diperlukan untuk mencegah konflik yang tidak diinginkan. Sebagai pemilik tanah, masyarakat dengan demikian diakui oleh hukum sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum. Kepemilikan sertifikat properti juga membuat lebih mudah bagi masyarakat untuk mengajukan izin untuk proyek konstruksi dan operasi perusahaan. Program PTSL merupakan inisiatif pemerintah yang diimplementasikan oleh Kementerian terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan sandang, pangan, dan papan. Namun demikian, untuk terus  berpartisipasi  dalam program  ini,  masyarakat  harus  terus mematuhi  pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk:
Tabel. 1. Persyaratan PTSL
No

## Persyaratan Program PTSL
1. Dokumen kependudukan: Kartu Keluarga (KK), DAN Kartu Tanpa Penduduk (KTP)
2. Surat tanah: Latter C, Akte Jual Beli, Akta Hibah, Berita Acara Kesaksian, dll.
3. Tanda  batas:  Pemasangan  tanah  batas  sebagai  batas  dari  objek  yang  hendak  di daftarkan dalam Program PTSL harus memiliki persetujuan dari pemilik tanah/objek yang berbatasan dengan orang lain
4. Bukti Setoran Bea Perolehan atau Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan
5. Surat Permohonan atau Pernyataan Peserta
Sumber: Diolah dari bahan hukum tersier, 2023
Persyaratan  program  PTSL  terbilang  sangat  mudah  dan  tidak  rumit,  mengingat program ini merupakan program yang digaungkan Pemerintah bagi masyarakat yang belum memiliki  sertipikat  kepemilikan  atas  hak  tanahnya.  Persyaratan  pemenuhan  keikutsertaan program  PTSL  yakni  salah  satunya  terdapat  Akta  Hibah,  sebagai  salah  satu  syarat  untuk keikutsertaan  dalam  program  PTSL.  Namun,  hal  ini  dapat  menjadi  suatu  polemik  karena merujuk  pada  pasal  37  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran tanah menyakan:
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya  dapat didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”
Menurut pasal tersebut di atas, suatu akta yang dibuat oleh PPAT diperlukan dalam hal peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, atau hibah. Dengan kata lain, dokumen hibah yang dikeluarkan oleh PPAT diperlukan dalam program PTSL untuk kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui hibah. Hakim dalam Putusan  Nomor  194/G/2021/PTUN.SBY  J.o  70/B/PT.TUN.SBY  menolak  gugatan  penggugat karena hakim menilai bahwa proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Lamongan sudah benar dan sesuai prosedur, seperti halnya dalam kasus ini.
Para pihak yang bersengketa antara lain: a. Penggugat: Musning, selaku pemilik sah dari Objek Sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Kalen dengan luas 118m2. Yang  selanjutnya  dikuasakan  pada  Roesmajin,  S.H  selaku  kuasa  hukum  dari  Musning.;  b. Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  nomor  1353,  Tertanggal  24/4/2019,  Surat  Ukur  nomor: 744/kalen/2019, luas: 118 m 2 , atas nama Miyatun. Yang selanjutnya diwakili oleh kuasanya yaitu: Eka Ferry Yanto, SH., M.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lamongan,  Lestari  Muhandini,  S.E.  selaku  Penata Pertanahan  Pertama  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lamongan,  dan  Fellya  Rosyadi, selaku  Asisten  Pengadministrasian  Umum  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lamongan; dan c. Tergugat II Intervensi: Miyatun selaku anak angkat dari Musning yang mendaftarkan Sertifikat Hak Milik: nomor 1353, Tertanggal 24/4/2019, Surat Ukur nomor: 744/kalen/2019, luas: 118 m2 atas nama Miyatun melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Gugatan  penggugat  pada  pokoknya  mengenai  pembatalan  produk  sertipikat  yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Lamongan dengan nomor 1353, Desa kalen, tanggal 24- 4-2019,  Surat  Ukur  nomor:  744/kalen/2019  tanggal  24-4-2019,  luas:  118  m 2 ,  atas  nama MIYATUN. Adanya objek perkara ini disebabkan terbitnya SHM nomor 1353 atas kepemilikan Miyatun,  yang  mana  SHM  tersebut  didaftarkan  melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL),  yang  selanjutnya  SHM  tersebut  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Lamongan melalui pendaftaran tersebut. Dalam hal ini penggugat selaku pemilik asal atas tanah dan rumah yang terletak . Bahwa Penggugat sebagai pemilik asal atas tanah dan  rumah  terletakdi  Jl.  Batu  Gilang  RT.  03,  RW.  03,  Desa  kalen,  Kecamatan  Kedungpring, Kabupaten Lamongan, asal surat tanah I peda No. 355, Persil 22, Luas 0,011 ha / 110m 2 , Desa Kalen,  Kec.  Kedungpring,  atas  nama  MUSNING  B  MIYATUN  merasa  sangat  dirugikan  atas terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1353, Desa kalen, tanggal 24-4-2019, Surat Ukur nomor: 744/kalen/2019 tanggal 24-4-2019, luas: 118 m 2 , atas nama MIYATUN baik materiil  maupun  immaterial  mengingat  sejak  terbitnya  obyek  sengketa  Penggugat  sudah tidak lagi mempunyai kebebasan dan keleluasaan menempati rumahnya sendiri karena anak angkat  Penggugat  merasa  obyek  sengketa  telah sepenuhnya  menjadi  hak  miliknya  sendiri,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sehingga ketika penggugat keluar rumah pintu telah dikunci walaupun penggugat diketahui belum pulang.
Penggugat  merasa  bahwasannya  haknya  untuk menempati  kediamannya  tidak  ada, dan  ia  merasa  bahwasanya  Penggugat  dan  alm.  Suami  Penggugat  telah mengangkat/mengasuh  anak  yang  masih  keponakan  Penggugat  sendiri  yang  bernama MIYATUN,  yang  merupakan  anak  dari  Ngatminah  Binti  Rasimo  (adik  kandung  Penggugat) karena  Penggugat  tidak  mempunyai  anak  sendiri  (kandung)  sampai  suaminya  Penggugat meninggal  dunia.  Selain  itu  sejak  kecil  semua  kebutuhan  hidup  Tergugat  dibiayai  oleh Penggugat layaknya anak kandung sampai menikah, yang artinya Penggugat telah merawat Tergugat dengan baik, dengan harapan Tergugat dapat mengurus, dan mengayomi Penggugat dihari  tuanya.  oleh  karenanya  Penggugat  tidak  ada  prasangka  buruk  sama  sekali  terhadap anak angkatnya (Miyatun), hingga pada akhirnya sekitar tahun 2018 - 2019 Miyatun mengurus sertipikat hak milik (obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1353, Desa kalen, tanggal 24- 4-2019,  Surat  Ukur  nomor:  744/kalen/2019  tanggal  24-4-2019,  luas:  118  m 2 ,  atas  nama MIYATUN, atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. Batu gilang RT. 03, RW. 03, Desa kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, asal surat tanah I peda No. 355, Persil 22, Luas 0,011 ha/110 m 2 , Desa Kalen, Kec. Kedungpring, atas nama MUSNING BIN MIYATUN, dengan batas-batas :
1. Bagian Utara: kepemilikan tanah Surati.
2. Bagian Timur: kepemilikan tanah Sinduk.
3. Bagian Selatan: kepemilikan tanah Sutik.
4. Bagian Barat: Jalan Batu Gilang.
Dalam  pengurusan  dan/atau  pendaftaran  sertipikat  oleh  Miyatun  diajukan  melalui program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL), dan dari pendaftaran tersebut pada akhirnya telah terbit obyek sengketa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1353, Desa kalen, tanggal 24-4-2019, Surat Ukur nomor : nomor: 744/kalen/2019 tanggal 24-4-2019, luas: 118 m2, atas nama MIYATUN. Atas ketidakpahaman Penggugat, Penggugat tidak mengetahui apa  saja  persyaratan/kelengkapan  dokumen  yang  disertakan  oleh  anak  angkat  Penggugat untuk  pengurusan  sertipikat  tersebut,  tetapi  ada  informasi  dari  pihak  Desa,  melalui  Bapak
Kepala  Desa  Kalen,  Kecamatan  Kedungpring  yang  bernama  Eko  Wahyudi,  kalau  ada  surat hibah  yang  diberikan  oleh  Penggugat  kepada  anak  angkatnya  yang  ditanda  tangani  oleh Penggugat  (padahal  pengakuan  Penggugat,  Penggugat  tidak  bisa  tanda  tangan)  dan  telah dijadikan  persyaratan  pengurusan  obyek  sengketa  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor:  1353,  Desa kalen, tanggal 24-4-2019, Surat Ukur nomor: 744/kalen/2019 tanggal 24-4-2019, luas: 118 m 2 , atas nama MIYATUN melalui PTSL.
Berdasarkan  surat  hibah  dimaksud,  Penggugat  tidak  mengetahui  secara  pasti  isi  dan tujuannya karenanya sampai-sampai Penggugat bersikukuh tidak merasa tanda tangan surat hibah  yang  dijadikan  dasar  anak  angkatnya  mengajukan  sertipikat  atas  namanya.  Adapun tanah yang diterbitkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1353, Desa kalen, tanggal 24-4-2019, Surat Ukur nomor: 744/kalen/2019 tanggal 24-4-2019, luas: 118 m 2 , atas nama MIYATUN,  merupakan  tanah  warisan  Penggugat  dari  orang  tua/ibu  kandungnya  yang bernama TASMINI, dan TASMINI juga mendapatkan dari orang tuanya yang bernama SAPAR. Sehingga Penggugat bermaksud untuk meminta dan/atau menarik kembali tanah yang telah disertipikatkan oleh anak angkatnya, karena Penggugat belum pernah membuat akta secara notrial  (PPAT)  atas  peralihan  Ipeda  No.  355,  Persil  22,  Luas  0,011  ha/110  m 2 ,  Desa  Kalen, Kecamatan  Kedungpring,  atas  nama  MUSNING  B  MIYATUN  kepada  Miyatun  hingga  pada akhirnya terbit obyek sengketa atas nama Miyatun. Berdasarkan fakta hukum telah terbitnya obyek sengketaSertipikat Hak Milik Nomor : 1353, Desa kalen, tanggal 24-4-2019, Surat Ukur nomor: 744/kalen/2019 tanggal 24-4-2019, luas: 118 m 2 , atas nama MIYATUN dengan hanya didasari surat peralihan yang bukan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini PPAT sebagaimana dimaksud dalam pasaL 37 ayat (1) 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
Majelis hakim berpendapat bahwa fakta berikut ini benar tentang gugatan yang diajukan oleh  penggugat:  1.  Terdapat  bukti  berkaitan  dengan  surat  penyerahan  subjek  kasus  oleh Musning kepada Miyatun, yang ditandatangani di Desa Kalen oleh para pihak dan aparat desa; 2. Penggugat/Musning telah menyerahkan tanahnya kepada Miyatun sebagai anak angkatnya sebagaimana dibuktikan oleh kesaksian Saksi Muhammad Ahsannudin selaku Sekretaris Desa di Desa Kalen yang menyatakan bahwa Penggugat sendiri bersedia menyerahkan tanahnya
kepada  Tergugat  Intervensi  II;  3.  Mengacu  pada  surat  serah  terima  hibah  dan  pernyataan Saksi  Muhammad  Ahsannudin  selaku  Sekretaris  Desa  di  Desa  Kalen,  majelis  hakim berpendapat  bahwa  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  dilakukan  oleh Miyatun  dan  dikeluarkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lamongan  dinyatakan  sah menurut hukum dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang PTSL jo  Permen  ATR/Ka.BPN  Nomor  6  tahun  2018  tentang  PTSL;  berdasarkan  bukti  bahwa Penggugat telah menyerahkan bidang tanahnya kepada Tergugat Intervensi II, Majelis Hakim berpendapat bahwa bidang tanah tersebut telah beralih kepemilikan dari Penggugat kepada Tergugat Intervensi II, yang kemudian diterbitkan sertifikat kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat.  Majelis  Hakim  meyakini  bahwa  Penggugat  tidak  lagi  memiliki  hubungan  hukum dengan  bidang  tanah  yang  telah  diterbitkan  sertifikat  tersebut,  sehingga  Penggugat  tidak memiliki  kepentingan  dalam  sertifikat  objek  sengketa.  Pendapat  hakim  mengenai  tanah Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat Intervensi II sebelum dikeluarkannya sertifikat objek  sengketa.  Akibatnya,  berdasarkan  faktor-faktor  tersebut,  majelis  hakim  menolak seluruh gugatan penggugat.
Pilar teoritis yang esensial adalah teori tujuan hukum, norma hukum, rekonstruksi hukum, teori  kewenangan,  teori  delegasi,  dan  teori  tanggung  jawab.  Teori  pertanggungjawaban pemerintah adalah teori yang digunakan.
Gambar 1. Skema Peta Landasan Teori
Sumber: diolah dari bahan hukum skunder, 2023
Kerangka teoritis penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 1. Ide tersebut didasarkan pada  teori  hukum  yang  menggambarkan  bagaimana  hukum  dibuat  (secara  abstrak)  dan diterapkan  (secara  konkret)  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  seperti  keadilan,  kepastian hukum, dan kesejahteraan serta ketertiban masyarakat. Proses pembuatan hukum dijalankan oleh  badan  legislatif  dengan  menciptakan  dan  merevisi  undang-undang  yang  ada.  Berkat sistem  hukum  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  mengenai Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  pembaruan  dalam  Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2019  yang  mengubah  Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011,  Indonesia memiliki sistem hukum yang kokoh. Apabila terdapat kekurangan dalam undang-undang yang telah disetujui, ketidakjelasan standar hukum, ketidakkonsistenan di antara standar hukum, atau ketidaksesuaian antar peraturan (inkonsistensi hukum), badan legislatif akan melakukan perubahan  terhadap  undang-undang.  Studi  ini  mengevaluasi  dan  menyarankan  langkah- langkah hukum yang dapat diambil.
Penegakan  hukum  dalam  bentuk  yang  paling  konkret — yang  dalam  penelitian  ini dilakukan  melalui  penerapan  (implementasi)  di  bidang  eksekutif — dibuat  mungkin  oleh konsep  otoritas.  Sub-teori  tanggung  jawab  hukum  (liabilitas),  khususnya  tanggung  jawab hukum  pemerintah,  merupakan  bentuk  delegasi otoritas  yang  menjadi fokus  teori otoritas yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  kesepakatan  tentang  surat  keterangan hibah yang diberikan oleh kepala desa, situasi yang menimbulkan sengketa timbul di mana surat keterangan tersebut menjadi salah satu syarat untuk mengikuti program PTSL hingga pemberian  sertifikat.  Program  PTSL  tidak  harus  menggunakan  akta  hibah  yang  diterbitkan oleh PPAT dan dapat menggunakan akta hibah yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat jika Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dianggap  tidak  mengikat  dalam  situasi  ini. Akibatnya,  akta  PPAT  yang  sah  tidak  diperlukan untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan, tetapi hanya PPAT setempat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran pengalihan.
Hal penting yang perlu ditekankan adalah bahasa yang digunakan dalam pasal yang disebutkan  di  atas,  terutama  istilah  "pengalihan  hak  atas  tanah",  "hibah",  "hanya  dapat didaftarkan", dan "dengan akta PPAT". Tanggung jawab PPAT adalah mencatat hibah dengan kantor  pertanahan  setempat,  bukan  melakukan  prosedur  hibah  dari  hulu  ke  hilir.  Karena perbedaan antara "pengalihan hak atas tanah" dan "pendaftaran" dibuat dengan jelas dalam teks yang disebutkan di atas.

## KESIMPULAN
Akta  hibah  dalam  pendaftaran  program  PTSL  menjadi  salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi, erat kaitannya akta hibah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah terebut. Selain akta  hibah,  terdapat  pula  Surat  tanah,  Latter  C,  Akte  Jual  Beli,  Berita  Acara  Kesaksian,  dll, menunjukkan atas kepemilikan atas hak tanah yang nanti akan didaftarkan melalui program PTSL.  Akta  hibah  dikatakan  sebagai  peralihan  dari  hak  milik  seseorang  pada  orang  lain, sehingga  akta  hibah  memiliki  kedudukan  dimuka  hukum  sebagai  bukti  kepemilikan  atas peralihan dari hak milik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernhard Limbong, Hukum Agraria Tradisional , Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012.
Bernhard Limbong, Politik Pertanahan , Pustaka Margaretha, Jakarta, 2014.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Tentang Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah , Edisi 2008, Djambatan, Jakarta. Djoko Prakosa, dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Efendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia , CV. Rajawali, Jakarta, 1991.
Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia , Mandar Maju, Bandung.
Harum Al Rashid, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya),
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penggunaan Tanah dan Penataan Ruang , Sinar Grafika, Malang, 2008.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi , Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2012.
Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Erik Purnama Putra, Menteri Agraria Dorong Pemda Sertifikasi Tanah, Dikutip dari
https://news.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/26/nltg2i-menteri- agraria-dorong-pemda-sertifikasi-aset-tanah?, Diakses tanggal 13 Juni 2023. Hasan Kurniawan, 126 Juta Bidang Tanah di Indonesia Masih Belum Bersertifikat, Dikutip dari https://nasional.sindonews.com/berita/1241739/15/126-juta-bidang-tanah-di- indonesia-masih-belum-bersertifikat , Diakses tanggal 13 Juni 2023.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Putusan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 194/G/2021/PTUN.SBY perihal gugatan Musning
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/B/PT.TUN.SBY perihal Banding Musning