## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 4 No. 2 (2021): 371-401, DOI: 10.22437/ujh.4.2.371-401

## Perjanjian Perdamaian pada Proses
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi

## Udin Silalahi, Beatrix Tanjung
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan udin.silalahi@uph.edu

## Abstract
The composition agreement that has been approved or homologated by the commercial court in the process of Suspension of Obligation for Payment of Debt (PKPU), should bind the parties, except for creditors who do not agree to the composition plan. In practice, there are creditors who re-submit a PKPU process, even though there has been a composition agreement, as stated in the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court No. 80/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Normatively, the law does not prohibit the submission of repeated PKPU applications. In this article will be discussed how is the actual position and legal implication of the composition agreement in the repeated PKPU process, because the composition agreement that has been rati fi ed by the Commercial Court is binding on all creditors; meanwhile, in the recurring PKPU, the Commercial Court issues a new composition agreement. This article concludes, fi rstly, the composition agreement in the repeated PKPU process remains valid even though the temporary repeated PKPU is granted by the court. Second, the legal consequence of the granting of repeated PKPU, the previous composition agreement remains valid and until the new composition agreement legitimated and the debts of the PKPU Respondent are renewed into the new composition agreement.
Keywords : suspension of obligation for payment of debt; composition agreement; concurrent creditors.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)

## Abstrak
Perjanjian perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homo- logasi pengadilan niaga dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seharusnya mengikat para pihak, terkecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut. Dalam praktiknya, ada kreditor yang mengajukan ulang suatu proses PKPU, sekalipun telah ada perjanjian perdamaian, sebagaimana pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. Secara normatif, undang-undang tidak melarang pengajuan per- mohonan PKPU berulang . Dalam artikel ini dibahas, bagaimana sebenarnya kedudukan dan implikasi hukum dari perjanjian perdamaian pada proses PKPU berulang, karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan Peng- adilan Niaga mengikat kepada semua kreditor, sementara dalam PKPU berulang, Pengadilan Niaga mengeluarkan perjanjian perdamaian baru. Artikel ini menyimpulkan, pertama, perjanjian perdamaian dalam proses PKPU ber ulang kedudukannya tetap sah walaupun PKPU sementara berulang dikabulkan oleh pengadilan. Kedua, akibat hukum dikabulkannya PKPU berulang, perjanjian perdamaian yang terdahulu tetap sah dan berlaku sampai disahkannya perjanjian perdamaian yang baru dan utang-utang Termohon PKPU berulang diperbarui ke dalam perjanjian perdamaian yang baru.
Kata kunci : penundaan kewajiban pembaran utang; perjanjian perdamai- an; kreditor konkuren.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas kedudukan dan implikasi hukum perjanjian perdamaian pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berulang. PKPU berulang adalah permohonan PKPU yang diajukan kembali oleh salah satu kreditor kepada Pengadilan Niaga terhadap debitor yang sama setelah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam permohonan PKPU terdahulu disetujui oleh para kreditor dan telah disahkan oleh Pengadilan Niaga melalui suatu putusan perjanjian perdamaian. Perdamaian merupakan unsur yang sangat penting dalam proses PKPU dan menjadi tujuan dari PKPU tersebut. Perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
para kreditor menjadi tujuan debitor untuk dapat merestrukturisasi dan menjadwalkan ulang pembayaran utangnya. Apabila perjanjian perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga, 1 maka menjadi mengikat semua kreditornya, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut. 2 Ini artinya, berdasarkan perjanjian perdamaian, debitor tinggal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.
Perjanjian perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homologasi mengikat para pihak (debitor dan kreditor). Akan tetapi dalam praktiknya ada kreditor yang mengajukan PKPU lagi ke Pengadilan Niaga terhadap debitor yang perjanjian perdamaiannya telah disahkan. Hal ini bisa disimak dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Putusan No. 80/2020). PT Ardian Pratama Perkasa selaku kreditor yang tidak terveri fi kasi mengajukan permohonan PKPU lagi atau berulang terhadap debitor yang sebetulnya telah terikat dengan perjanjian perdamaian yang sudah mendapatkan pengesahan atau homologasi pengadilan (Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/ Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst).
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) tidak mengatur larangan untuk melakukan PKPU lebih dari satu kali bagi debitor yang sama. 3 Ini artinya, tidak ada norma larangan pengajuan PKPU berulang terhadap debitor yang sama. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 80/2020 yang mengabulkan permohonan PKPU berulang menunjukkan bahwa PKPU boleh dilakukan berkali-kali terhadap debitor yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikan PKPU berulang ini guna diketahui kedudukan dan implikasinya terhadap perjanjian
1  Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) UUKPKPU, pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai dengan alasan- alasannya.
2  Pasal 286 UUKPKPU.
3 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 192.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
perdamaian yang lama dan perjanjian perdamaian yang baru, serta relevansinya dalam proses PKPU secara umum. Bahasan semacam ini mirip namun berbeda dari yang sudah ada, misalnya yang membahas kreditor yang tidak terdaftar pada perjanjian perdamaian lalu mengajukan permohonan pailit. 4
Dalam membahas kedudukan dan implikasi hukum perjanjian perdamaian pada PKPU berulang, artikel ini mengawalinya dengan uraian tentang PKPU Berulang dan PKPU Sementara. Bagian berikutnya menjelaskan perjanjian perdamaian pada proses PKPU. Pembahasan dilanjutkan dengan penelaahan kasus PKPU berulang, dalam hal ini dilakukan melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/2020. Pada bagian ini dianalisis bagaimana aturan hukum tentang PKPU dan perjanjian perdamaian, dan bagaimana pula pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan aturan hukum tersebut. Pada bagian akhir disampaikan kesimpulan, yang akan menjawab kedudukan dan implikasi perjanjian perdamaian pada PKPU berulang.

## B. PKPU Sementara dan PKPU Berulang
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim peng- adilan niaga kepada debitor dan kreditor untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan memberikan rencana pem ba yaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Karena itu, PKPU menjadi semacam moratorium dalam pembayaran utang. 5 Tujuan dari PKPU ini adalah memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, baik seluruh atau sebagiannya, kepada kreditor konkuren. 6 Dengan restrukturisasi utang ini, debitor
4  Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti, dan Artaji, “Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar pada Putusan Perdamaian PKPU dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit”, Media Iuris, 4, 2 (2021): 125-43.
5 Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, hlm. 177.
6  Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Jakarta: PT Pustaka Utama Gra fi ti, edisi keempat, 2010), hlm. 330.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan di sisi lain hal ini merupakan perwujudan sikap etis dan toleransi dari para kreditor terhadap debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan. 7
Proses PKPU dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), debitor yang dapat mengajukan PKPU ialah debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor, 8 dan tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga perlu mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. 9 PKPU juga dapat diajukan oleh kreditor, dengan syarat telah memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga perlu mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. 10
Setelah syarat permohonan PKPU terpenuhi, dan permohonan PKPU diajukan dan didaftarkan kepada ketua Pengadilan Niaga melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka majelis hakim akan memeriksa permohonan PKPU tersebut dan akan memutuskan untuk memberikan PKPU Sementara kepada termohon PKPU.
7  Catur Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU)”,
Jurnal Hukum dan Peradilan, 4, 3 (2015), hlm. 414. Meski begitu, PKPU belum sepenuhnya menjamin debitor yang beriktikad baik bisa meneruskan kelangsungan usahanya, dikarenakan hukum kepailitan di Indonesia lebih pro pada kreditor, antara lain ditunjukkan jangka waktu PKPU relatif singkat, kesepakatan perdamaian yang diajukan debitor sangat bergantung pada dan ditentukan oleh persetujuan kreditor, serta adanya peluang pembatalan terhadap putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap (Siti Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16, edisi khusus [2009], hlm. 39).
8  Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU.
9  Pasal 222 ayat (2) UUKPKPU.
10  Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU.
Hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU. 11 Berdasarkan ketentuan tersebut, PKPU Sementara merupakan tahapan proses pertama dari proses PKPU. Apabila debitor mengajukan permohonan PKPU, dan syarat-syarat adminis- trasi telah dipenuhi, maka hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkannya serta harus menunjuk hakim pengawas dan meng- angkat satu atau lebih pengurus. Putusan Pengadilan Niaga mengenai PKPU Sementara ini berlaku selama maksimum 45 hari 12 dan harus diputuskan apakah PKPU Sementara tersebut dapat dilanjutkan menjadi PKPU Tetap. 13
Putusan PKPU Sementara yang dimaksud berlaku sejak tanggal putusan diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diberikannya PKPU Tetap. 14 Tujuan dari diberikannya PKPU Sementara oleh Pengadilan Niaga dengan waktu yang ditentukan oleh  UUPKPU adalah supaya segera terjadi keadaan diam ( stay ) sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian tersebut efektif. 15
Demikian pula dengan PKPU berulang, syarat permohonannya sama dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam UUKPKPU yang telah disebutkan di atas. Hal ini tentu yang menjadi dasar untuk menganalisis mengenai kasus PKPU berulang yang melibatkan debitor yang sama dan telah memperoleh perjanjian
11 Pasal 225 ayat (2) UUKPKPU: “Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor”. Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU: “Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.” 12  Pasal 225 ayat (4) UUKPKPU. 13 Fuady, Hukum Pailit , hlm. 176.
14  Pasal 227 UUKPKPU.
15 Sjahdeini, Hukum Kepailitan , hlm. 343.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
perdamaian dan kemudian diajukan permohonan PKPU lagi. Jadi, yang menjadi dasar diterimanya permohonan PKPU berulang adalah syarat-syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UUKPKPU dan syarat formil dalam Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU. Apabila syarat- syarat tersebut terpenuhi, tidak ada alasan bagi majelis hakim pada Pengadilan Niaga untuk menolak permohonan PKPU berulang yang diajukan, meskipun pada faktanya debitor yang menjadi termohon PKPU telah memperoleh putusan perjanjian perdamaian sebelumnya.
Dalam UUKPKPU sendiri tidak terdapat ketentuan larangan pengajuan PKPU berulang. 16 Hanya saja hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi para kreditor yang telah terikat dengan perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UUKPKPU, yaitu bagaimana kedudukan hukum dari perjanjian perdamaian yang pertama jika perjanjian yang baru atas permohonan PKPU berulang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU berulang bukan merupakan suatu hal yang efektif dalam proses kepailitan, karena pada saat rapat veri fi kasi utang dan pembahasan proposal perdamaian tentunya akan melibatkan kreditor yang sama dengan PKPU yang pertama. Ini artinya, para kreditor yang telah menyetujui perdamaian PKPU yang pertama akan terlibat lagi dalam proses menyetuji PKPU berulang tersebut.
UUKPKPU sebetulnya telah mengatur upaya hukum sebagai jalan keluar bagi pihak yang tidak menyetujui adanya permohonan PKPU tersebut, yaitu dengan mengajukan permohonan kasasi 17 dan peninjauan kembali 18 ke Mahkamah Agung. Upaya hukum ini menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan oleh para kreditor, terutama bagi kreditor yang merasa dirugikan dengan putusan perjanjian perdamaian (pertama). Memang, upaya hukum ini hanya
16 Sama halnya, UUKPKPU juga secara eksplisit tidak melarang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang sebelumnya sudah disahkan perjanjian perdamaiannya, sekalipun secara tafsir sistematis semestinya tidak bisa. Barnini, dkk., “Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar”, hlm. 140.
17  Pasal 256 UUKPKPU. 18  Pasal 295 UUKPKPU.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
bisa diajukan setelah proses PKPU telah dinyatakan berakhir, yaitu dengan disahkannya rencana perdamaian dalam suatu putusan perjanjian perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian, UUKPKPU telah mengatur jalan keluar bagi kreditor yang merasa dirugikan apabila debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian perdamaian yang telah disepakati, yaitu dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan perjanjian perdamaian tersebut sebagaiman diatur dalam Pasal 291 jo Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 171. 19 Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditor yang merasa dirugikan. Dengan adanya upaya hukum pembatalan putusan perjanjian perdamaian tersebut, hak kreditor menjadi dilindungi oleh UUPKPU. Namun, syarat pembatalan perdamaian tersebut adalah karena debitor telah lalai melaksanakan isinya, 20 dan sebagai akibatnya maka debitor harus dinyatakan pailit.
Tujuan PKPU itu sendiri adalah memberikan kesempatan bagi debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya dalam membayar sebagian atau seluruh utangnya dengan kesepakatan antara debitor dan para kreditornya. Apabila debitor lalai melaksanakan kewajibannya pada saat PKPU pertama dan tidak tunduk pada perjanjian perdamaian, sementara tujuan dikabulkannya permohonan rencana perdamaian adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk membayar kembali utang-utangnya sesuai skema dalam perjanjian, maka upaya pembatalan perjanjian perdamaian yang diatur dalam Pasal 291 UUKPKPU patut dipertimbangkan majelis hakim pada saat memeriksa PKPU berulang ini. Karena itu, kreditor yang merasa dirugikan tidak perlu mengajukan permohonan PKPU
19  Pasal 291 UUKPKPU: “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
(2) Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit”.
20  Feiby Annisa dan Mia Hadiati, “Analisis Pengesahan Perdamaian (Homo- logasi) terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Isi Perjanjian Perdamaian yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”, Jurnal Hukum Adigama, 4, 1 (2021), hlm. 78.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
untuk kedua kalinya, melainkan mengajukan pembatalan perdamaian dengan membuktikan tidak adanya iktikad baik dari debitor dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Namun, sebagai akibat hukum dari pembatalan perjanjian perdamaian, debitor harus dinyatakan pailit.

## C. Perjanjian Perdamaian pada Proses PKPU
Restrukturisasi utang melalui proses PKPU akan bermuara pada perjanjian perdamaian dan mengakhiri sengketa utang. 21 Perdamaian dalam PKPU berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan. Dalam proses kepailitan, perdamaian hanya sebatas pada pembagian dan pemberesan harta pailit, sedangkan perdamaian dalam proses PKPU memiliki pengertian sebagai tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang dan sudah mencakup pengertian restrukturisasi utang dari debitor. 22
Perdamaian atau perjanjian perdamaian dalam proses PKPU memiliki peran penting dalam membantu pemulihan usaha debitor agar tetap berlangsung. Karena itu, kesepakatan dalam rencana perda maian yang disepakati debitor dan para kreditornya setidaknya mencakup, pertama, tenggat waktu ( grace period ) yang diberikan dalam upaya penyelamatan usaha debitor. Kedua, sikap toleransi para kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang ( rescheduling ). Ketiga, para kreditor tidak lagi memandang pada pro fi t bisnis semata karena kondisi debitor pada saat merestrukturisasi utangnya berada di posisi yang insolven atau diperkirakan akan insolven. 23
Perdamaian pada proses PKPU dimulai dengan suatu rencana perdamaian. UUKPKPU melalui Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU meng- atur syarat diterimanya rencana perdamaian, yaitu:
a)  Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren
21  Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha”, hlm. 414. 22 Fuady, Hukum Pailit , hlm. 194.
23  Sriwijiastuti, “Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap para Kreditor (Studi Kasus pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm. 74.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama- sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
b)  Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fi dusia, hak tanggungan, hipotekm atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
Rencana perdamaian yang memenuhi syarat-syarat tersebut, atau dengan kata lain disepakati debitor dan mayoritas kreditor, tidak dapat segera dilaksanakan, melainkan harus dilakukan pengesahan dari pengadilan yang selanjutnya dituangkan dalam putusan homologasi. 24
Rencana perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homologasi berubah menjadi Perjanjian Perdamaian dan mengikat semua kreditor. 25 Dengan disahkannya perjanjian perdamaian, maka PKPU berakhir dan debitor harus melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar utang-utangnya kepada semua kreditor sesuai dengan skema yang disepakati dan kreditor berhak menerima pelunasan piutangnya dari debitor. 26
Pasca-perjanjian perdamaian, hubungan antara debitor dan semua kreditornya tidak lagi diatur dengan ketentuan bilateral sebelumnya berupa perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang tersebut menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian disepakati dan mendapatkan homologasi Pengadilan Niaga; yang berlaku sekarang adalah perjanjian perdamaian dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hal ini berarti
24  M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 142. 25  Pasal 286 UUKPKPU.
26  Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, “Analisis terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, Notarius, 12, 2 (2019), hlm. 1078.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. 27
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 286 UUKPKPU, maka perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2). 28 Ketentuan ini menurut Sutan Remy Sjahdeini janggal, berkenaan mengenai kre- ditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian yang telah disahkan apakah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, karena seyogianya perdamaian tersebut berlaku bagi semua kreditor tanpa kecuali mengingat kesepakatan mengenai perdamaian tersebut tentunya diambil dalam rapat kreditor berdasarkan suara terbanyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1). 29
Menurut ketentuan Pasal 286 UUKPKPU, kreditor yang terikat dengan perjanjian perdamaian adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, baik kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian itu, serta baik kreditor yang hadir maupun tidak dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian tersebut. Dengan begitu, sebagaimana dikatakan Sjahdeini, 30 seha- rusnya dianut asas tidak ada satu pun kreditor yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang disepakati antara debitor dan para kreditor, terlepas kreditor tersebut hadir atau tidak dalam rapat pembahasan rencana perdamaian. Kreditor yang tidak hadir dalam pembahasan rencana perdamaian ataupun pada waktu pengadilan memeriksa rencana perdamaian, sebetulnya menjadi kesalahannya sendiri.
Dalam kaitan kehadiran kreditor, UUKPKPU telah mengaturnya secara jelas. Pertama, berdasarkan Pasal 225 ayat (4), segera setelah
27 Febri Yanti Casanova, “Analisis Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)”
(Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), hlm. 43.
28 Sjahdeini , Hukum Kepailitan, hlm. 405. 29 Sjahdeini, Hukum Kepailitan , hlm. 405. 30 Sjahdeini, Hukum Kepailitan , hlm. 405.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
ditetapkan putusan PKPU Sementara, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil para kreditor untuk menghadap dalam sidang. Kedua, menurut ketentuan Pasal 228 ayat (2), setiap kre- ditor berhak untuk hadir dalam sidang pengadilan sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. Ketiga, menurut ketentuan Pasal 232 ayat (1), panitera pengadilan niaga wajib membuat daftar umum untuk setiap PKPU, baik PKPU Sementara maupun PKPU Tetap, dan berdasarkan Pasal 232 ayat (3), daftar umum ini terbuka bagi umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kreditor seharusnya hadir dalam persidangan, karena pengurus akan memanggil secara patut dan walaupun tidak menerima panggilan pengadilan, UUKPKPU memberikan hak untuk hadir dalam sidang pengadilan. Selain itu panitera pengadilan menyediakan daftar umum perkara PKPU yang dapat dilihat setiap kreditor tanpa dipungut biaya.
UUKPKPU juga mengatur kedudukan perjanjian perdamaian dan keberlakuannya terhadap kreditor. Berdasaran Pasal 287, putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan alas hak yang harus dilaksanakan oleh debitor terhadap semua kreditor yang tagihannya tidak dibantah atau dite rima oleh debitor dan terhadap semua pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. 31 Karena itu, semua kreditor seharusnya terikat dengan perjanjian perdamaian, terlepas ia menghadiri atau tidak pada pembahasan rencana perdamaian ataupun pada waktu pengadilan memeriksa rencana perdamaian.

## D. PKPU Berulang pada Perkara PT Ardian Pratama Perkasa lawan PT Asia Petrocom Services
Perkara PKPU berulang bisa disimak dalam kasus yang melibatkan PT Ardian Pratama Perkasa sebagai kreditor dan PT Asia Petrocom Services sebagai debitor. Perkara ini dikategorikan sebagai PKPU berulang karena sebelumnya pada 6/11/2017 telah ada putusan
31 Sjahdeini, Hukum Kepailitan , hlm. 406.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/ Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst (Putusan No. 100/2017) yang mengesahkan perdamaian (homologasi) antara PT. Petro Oil Tools dan PT. Asia Petrocom Services. Dalam perkembangannya, pada 26/5/2020, terdapat putusan PKPU lainnya yang melibatkan PT. Asia Petrocom Services, yang kali ini diajukan oleh kreditor lain yaitu PT. Ardian Pratama Perkasa, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst (Putusan No. 80/2020).
Dalam perkara ini, PT. Ardian Pratama Perkasa yang merupakan kreditor berkedudukan sebagai Pemohon PKPU Berulang, sedangkan PT. Asia Petrocom Services yang menjadi debitor berkedudukan sebagai Termohon. Kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon PKPU Berulang, terikat beberapa perjanjian, yaitu kontrak penyewaan decent portable toilet dan kontrak jasa pemasangan dan pembongkaran ground anchor yang masing-masing terbagi dalam tujuh kontrak (Perjanjian Kerjasama). Perjanjian kerja sama tersebut diakhiri secara sepihak oleh Termohon pada 11/6/2018, padahal Pemohon telah menyelesaikan prestasinya dan juga telah mengirimkan opname pembayaran dan tagihan ( invoice ) kepada Termohon sejak 8/9/2014 sampai dengan 27/12/2018. Dalam perkembangannya, Termohon tidak melakukan pembayaran atas sisa utang-utangnya yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan PKPU berulang terhadap Termohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dari permohonan PKPU berulang diketahui utang Termohon telah jatuh tempo sebagaimana tertulis periode di dalam opname pembayaran dan tagihan ( invoice ). Pemohon sendiri telah mengirim dua kali somasi kepada Termohon, yang pertama pada 27/1/2020, yang memberi kesempatan kepada Termohon untuk melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada 1/2/2020 tetapi tidak ditang gapi. Somasi kedua dikirim pada 3/2/2020, yang kembali mem berikan kesempatan kepada Termohon untuk melakukan pemba yaran selambat-lambatnya pada 8/2/2020 namun juga tidak dila kukan. Adapun total tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
ditagih dari perjanjian kerja sama tersebut adalah Rp4.260.249.125,- (empat milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
Selain itu, Termohon PKPU juga memiliki kreditor lain yaitu CV. Restu Indah Antar Nusa berdasarkan Akta Cessie No. 02 yang dibuat di hadapan Notaris Terry, S.H., M.Kn sejumlah Rp515.620.000,- (lima ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon PKPU sebagaimana terdapat di dalam surat pemberitahuan cessie pada 14/1/2020 dan peralihan piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata sehingga CV. Restu Indah Antar Nusa berhak menjadi kreditor lain terhadap Termohon PKPU.
Sebagai tanggapan atas permohonan PKPU berulang ini, Termohon menyatakan bahwa ia pada 12/7/2017 telah dimohonkan PKPU oleh PT. Petro Oil Tools melalui Putusan No. 100/2017. Pengadilan melalui Putusan No. 100/2017 pada 13/12/2017 juga telah mengesahkan proposal perdamaian. Namun, sampai dengan proposal perdamaian diajukan kepada kreditor, Pemohon sama sekali tidak melakukan pencatatan terhadap tagihan-tagihannya, karena pada dasarnya berdasarkan perjanjian kerjasama dan invoice yang diajukan kepada Termohon, tagihan tersebut terbit sebelum perjanjian perdamaian mendapatkan pengesahan pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 286 UUKPKPU, perdamaian yang telah disahkan pengadilan mengikat semua kreditor termasuk terhadap Pemohon PKPU Berulang sebagai kreditor konkuren yang tidak terveri fi kasi. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian juga telah secara tegas menyatakan bahwa seluruh kreditor Termohon ( in casu Pemohon PKPU) telah sepakat untuk tunduk dan mengikatkan diri pada perjanjian perdamaian tersebut. 32 Dengan demikian, tagihan- tagihan Pemohon telah terestrukturisasi, sehingga Pemohon PKPU
32  Pasal 2 Perjanjian Perdamaian: seluruh kreditor PT. Asia Petrocom Services (dalam PKPU) tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini dan dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi isi Rencana Perdamaian beserta lampirannya.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Berulang dan Termohon harus tunduk pada perjanjian perdamaian. Termohon dalam tanggapannya juga menyatakan bahwa Pemohon tidak mencatatkan tagihannya dan tidak hadir pada saat pelaksanaan veri fi kasi pada 7/12/2017, sehingga termasuk dalam kategori kreditor tidak terveri fi kasi sesuai dengan kategori penyelesaian tagihan dalam perjanjian perdamaian.
Permohonan PKPU berulang ini menyebabkan Termohon berada dalam kondisi PKPU lagi dan dengan begitu berarti menjadi terbuka lagi ruang pembahasan rencana perdamaian yang baru. Jika rencana perdamaian tersebut disahkan, maka akan ada dua perjanjian perdamaian yang berlaku, yaitu yang didasarkan pada Putusan No. 100/2017 dan putusan dalam PKPU berulang (Putusan No. 80/2020). Padahal, apabila Pemohon PKPU Berulang berkeinginan menagih pembayaran atas tagihannya, maka hal tersebut telah diakomodasi dalam perjanjian perdamaian yang pertama dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 286 UUKPKPU. Kalau kemudian permohonan PKPU berulang dikabulkan justru menimbulkan disparitas 33 terhadap pelaksanaan putusan pengesahan homologasi No. 100/2017.
Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU Sementara untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan No. 80/2020 pada 26/5/2020. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menguraikan bahwa Pemohon PKPU Berulang dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan sehingga syarat materiil dan formil yang diajukan Pemohon telah terpenuhi. Beberapa alasan yang dijadikan bahan pertimbangan adalah, Termohon terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo
33 Maksud disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Togar S.M Sijabat, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika”, https://www.hukumonline.com/klinik/ detail/ulasan/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara narkotika/#:~:text=Disparitas%20adalah%20kebebasan%20yang%20 diberikan,perkara%20dengan%20perkara%20yang%20lain, 20/12/2016.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
dan dapat ditagih 34 serta memiliki kreditor lain selain Pemohon. 35
Syarat materiil ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUKPKPU, yaitu ada utang; utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; ada dua atau lebih kreditor; dan kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.
Berkaitan dengan tanggapan Termohon yang berada dalam PKPU dan telah mendapatkan putusan homologasi (Putusan No. 100/2017 pada 13/12/2017), Majelis Hakim berpendapat proses PKPU Termohon telah dinyatakan berakhir dengan perdamaian. Majelis Hakim menilai, dikarenakan Pemohon tidak disebutkan sebagai perusahaan yang telah mengikuti proses veri fi kasi dan ikut dalam perdamaian, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan kewajiban Termohon kepada Pemohon dan kreditor lainnya.
Selain syarat materiil, permohonan PKPU diterima juga karena memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU, yaitu surat permohonan PKPU ditandatangani oleh Pemohon dan Advokat (Kuasa Hukumnya). Dalam kasus ini, surat permohonan telah ditandatangani oleh Arinal selaku Direktur Utama
34  Majelis Hakim menetapkan Termohon memiliki utang kepada Pemohon PKPU Berulang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana tertuang dalam periode invoice, Somasi I pada 27/1/2020, dan Somasi II pada 3/2/2020. Namun dalam kasus ini, Termohon menyampaikan jumlah utang tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Hakim dalam pertimbangannya berpendapat untuk diajukan gugatan perdata biasa ke Pengadilan Negeri guna menentukan jumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka demi hukum Pemohon membuktikan adanya kewajiban-kewajiban dari Termohon untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
35 Adanya kreditor lainnya selain Pemohon dalam kasus ini juga dapat dibuktikan, yaitu CV. Restu Indah Antar Nusa berdasarkan Akta Cessie No. 02 tanggal 9/1/2020 yang telah sah dan sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata.
Termohon di sini tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran utangnya kepada CV. Restu Indah Antar Nusa, sehingga terbukti memiliki lebih dari satu kreditor, yaitu PT. Ardian Pratama Perkasa dan CV. Restu Indah Antar Nusa.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
PT. Ardian Pratama Perkasa dan Kuasa Hukumnya seorang Advokat serta Berita Acara Rapat PT. Ardian Pratama Perkasa No. 25 tanggal 27/9/2016 dikarenakan Pemohon merupakan kreditor berbadan hukum perseroan.
Tujuan diajukannya permohonan PKPU berulang ini sendiri adalah agar Termohon membayar utangnya kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon menemukan fakta hukum, utang Termohon telah terestrukturisasi dalam perjanjian perdamaian sebagaimana telah mendapatkan homologasi dalam Putusan No. 100/2017 pada 13/12/2017. Apabila merujuk Pasal 286 UUKPKPU, mekanisme penyelesaian tagihan Pemohon sebagai kreditor konkuren dari Termohon seharusnya telah terikat dalam perjanjian perdamaian tersebut, karena bukan termasuk kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. 36 Namun Majelis Hakim dalam Putusan No. 80/2020 menyatakan sebaliknya, dikarenakan namanya tidak masuk dalam perjanjian perdamaian pertama, sehingga Pemohon tetap sah untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Termohon.
Putusan No. 80/2020 memantik pertanyaan, mengapa kre- ditor konkuren yang penyelesaian tagihannya terikat perjanjian perdamaian dalam Putusan No. 100/2017 dapat mengajukan PKPU kembali, sementara Pasal 286 UUKPKPU secara tegas menyatakan perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor terkecuali yang tidak menyetujui. Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU juga telah mengatur, yang dapat menolak rencana perdamaian adalah kreditor yang tagihannya dijamin dengan jaminan kebendaan. 37 Karena itu Majelis Hakim seharusnya menyatakan Pemohon PKPU Berulang terikat pada perjanjian perdamaian pertama, dan apabila dirasa ada kepentingannya yang dirugikan, maka Pemohon dapat mengajukan pembatalan dan bukan mengajukan permohonan PKPU berulang.
36  Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU.
37  Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU: Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 80/2020 yang menyatakan permohonan PKPU berulang dikabulkan karena nama Pemohon tidak ada dalam perjanjian perdamaian terdahulu dan status PKPU Termohon telah berakhir, tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas. Justru sebaliknya, jika permohonan PKPU berulang dikabulkan, maka pelaksanaan perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Termohon kepada para kreditornya menjadi terhambat. 38 Akibatnya, kekuatan hukum perjanjian perdamaian dalam Putusan No. 100/2017 menjadi dipertanyakan, dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dalam proses penyelesaian kewajiban Termohon yang telah direstrukturisasi. Dikabulkannya permohonan PKPU berulang ini juga tidak akan menjadi solusi yang efektif, karena proposal perdamaian yang baru tentu akan melibatkan semua kreditor yang sama.
Majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU berulang da lam  kasus ini karena untuk memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor melakukan veri fi kasi terhadap utang-utang debitor, sekaligus membuka kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk merumuskan kesepakatan dalam bentuk perdamaian. Secara normatif, hal ini sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU, bahwa apabila kreditor mengajukan permohonan PKPU dan syarat-syarat administrasi telah terpenuhi, maka hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan tersebut serta harus menunjuk hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus. 39
Karena syarat materiil dan formil terpenuhi, maka permohonan PKPU dikabulkan dengan tanpa mempertimbangkan keberlakuan dan keterikatan para pihak pada perjanjian perdamaian dalam Putusan No. 100/2017. Alasan penerimaan permohonan semacam ini sekaligus menunjukkan Putusan PKPU berulang sesungguhnya hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat materiil dan formil.
Pertimbangan lainnya dalam putusan PKPU berulang adalah
38  Bobby R. Manalu, “Menimbang PKPU Berulang”, https://m.kontan.co.id/ news_analisis/menimbang-pkpu-berulang?page=2, 14/11/2016, diakses 20/7/2020.
39 Fuady, Hukum Pailit , hlm. 177.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
proses PKPU Termohon telah dinyatakan berakhir dengan putusan homologasi No. 100/2017. Pertimbangan hukum ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 286 UUKPKPU, bahwa perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor kecuali yang tidak menyetujui rencana perdamaian. 40 Padahal, putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengakibatkan Berita Acara Rapat Perdamaian dapat digunakan sebagai alas hak terhadap debitor. Alas hak ini dapat dijalankan oleh semua kreditor yang tidak dibantah oleh debitor, terhadap debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Pasal 2 Putusan No. 100/2017 juga sebetulnya telah mengatur, “Seluruh kreditor PT. Asia Petrocom Services (dalam PKPU) tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini dan dengan ini baik secara sendiri- sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi isi Rencana Perdamaian beserta lampirannya.”
Sebagaimana dikatakan Sjahdeini, kreditor yang terikat dengan perjanjian perdamaian adalah kreditor konkuren maupun kreditor preferen, terlepas ia menyetujui atau menolak rencana perdamaian, juga hadir ataupun tidak dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian tersebut. 41 Karena itu seharusnya dianut asas bahwa tidak ada satu pun kreditor yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara debitor dan para kreditor. Demikian pula, seharusnya tidak ada satu kreditor pun yang dapat menyatakan dirinya tidak terikat dengan perjanjian perdamaian itu, baik hadir atau tidak dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian, kecuali kreditor yang tagihannya dijamin dengan jaminan kebendaan . Apabila kreditor konkuren tidak hadir dalam rapat rencana perdamaian, maka ia dianggap tidak menggunakan haknya dalam proses PKPU, dan sebagai konsekuensinya, harus terikat dengan perjanjian perdamaian.
Dalam kasus PKPU berulang ini, Pemohon merupakan kreditor
40  Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), hlm. 294.
41 Sjahdeini , Hukum Kepailitan, hlm. 405.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
konkuren yang tidak terveri fi kasi dalam perjanjian perdamaian pada Putusan No. 100/2017, dan karena itu seharusnya juga terikat dengannya. 42 Dari permohonan PKPU berulang tersebut artikel ini menemukan fakta bahwa Pemohon tidak menguraikan alasannya terhadap pengajuan putusan homologasi No. 100/2017 sebagai bukti di pengadilan. Putusan homologasi hanya diajukan sebagai bukti bahwa Pemohon tidak ikut dalam proses veri fi kasi dan nama pemohon tidak tercantum dalam perjanjian perdamaian tersebut. Dengan begitu, Pemohon dikategorikan sebagai kreditor konkuren karena dalam permohonannya tidak menjelaskan tagihannya dijamin dengan jaminan kebendaan.
Dengan demikian, Pasal 286 UUKPKPU dan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian pada Putusan No. 100/2017 menjadi dasar hukum bagi debitor yaitu Termohon PKPU untuk melindungi haknya dalam membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Perjanjian perdamaian ini tentu menjadi alas hak bagi Termohon untuk memenuhi kewajibannya kepada semua kreditor dan khususnya kepada Pemohon yang tagihannya tidak dibantah atau diakui oleh debitor. Dengan demikian Pemohon telah mengikatkan diri sebagai kreditor terhadap perjanjian perdamaian tersebut. 43
Pertimbangan lainnya dalam putusan kasus ini menyebutkan, “….Pemohon juga tidak disebutkan sebagai perusahaan yang telah mengikuti proses veri fi kasi dan ikut dalam perdamaian yang telah diputuskan dalam Putusan Homologasi Nomor 100/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2017…”. Hal ini sebetulnya tidak bisa dijadikan alasan bagi Pemohon untuk tidak terikat pada perjanjian perdamaian, karena Pasal 225 ayat (4) mengatur segera setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Berdasarkan hal tersebut Pemohon sebagai kreditor konkuren dari Termohon tentu menerima
42  Pasal 286 UUKPKPU. 43  Pasal 286 jo Pasal 287 UUKPKPU.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
surat tercatat dari pengadilan untuk menghadap sidang dalam rangka pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya. Kalaupun tidak menerima panggilan tersebut, Pemohon tetap berhak untuk hadir berdasarkan Pasal 228 ayat (2) UUKPKPU. 44
Pemohon PKPU Berulang seharusnya mengetahui tentang proses PKPU pertama, dikarenakan setiap PKPU juga dipastikan dibuat Daftar Umum Perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 232 ayat (1) UUKPKPU, daftar umum perkara ini wajib dibuat panitera pengadilan, yang di dalamnya dicantumkan tanggal putusan PKPU Sementara dan tanggal putusan PKPU Tetap berikut perpanjangannya; kutipan putusan pengadilan yang menetapkan PKPU Sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya; nama hakim pengawas dan pengurus yang diangkat; ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan; dan pengakhiran perdamaian. Daftar umum perkara ini berdasarkan Pasal 232 ayat (3) wajib disediakan sehingga dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Karena itu, Pemohon sebagai pihak kreditor konkuren yang memiliki kepentingan seharusnya mengetahui Termohon sedang berada dalam proses PKPU dan atas dasar tersebut ia seharusnya mencatatkan tagihannya dan ikut pada saat proses veri fi kasi, sehingga tidak dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang tidak terveri fi kasi.
Dengan disahkannya perjanjian perdamaian pada putusan No. 100/2017, utang-utang Termohon kepada Pemohon PKPU Berulang otomatis terikat dan masuk dalam tagihan kreditor konkuren yang tidak terveri fi kasi, dikarenakan Pemohon bukan merupakan kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Kalau kemudian Termohon terbukti lalai dalam melaksanakan isi perjanjian, Pemohon sebetulnya dapat mengajukan pembatalan perdamaian. Pembatalan ini dapat diajukan berdasarkan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 170 UUKPKPU. Pertama, pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan dapat diajukan apabila debitor lalai memenuhi isi
44  Pasal 228 ayat (2): Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
perdamaian tersebut. Kedua, debitor wajib membuktikan perdamaian telah dipenuhi. Ketiga, kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan diberikan oleh pengadilan. 45
Pembatalan perjanjian perdamaian sendiri dapat diajukan karena dua alasan. Pertama, wanprestasi. Hal ini dikarenakan perdamaian pada dasarnya merupakan perjanjian. Sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila debitor wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kesepakatan perjanjian tersebut sehingga kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan, dalam hal ini kepada pengadilan niaga. Lalai atau gagalnya debitor memenuhi kewajibannya dalam perjanjian perdamaian dapat disebabkan beberapa hal, yaitu kegagalan usaha debitor, musibah terhadap debitor, menurunnya kegiatan usahanya, misalnya karena adanya pandemi covid-19, ataupun adanya keadaan memaksa ( force majeure ). Kedua, iktikad buruk dari salah satu pihak. Adanya iktikad baik atau buruknya debitor dapat dinilai oleh hakim melalui pembuktian dalam pengadilan. Debitor yang beriktikad buruk misalnya, tidak mempedulikan adanya cicilan atau angsuran yang telah jatuh tempo, serta juga tidak mengindahkan adanya surat peringatan atau somasi. Perbuatan debitor semacam itu menunjukkan kecendurungan untuk menghindar dari tanggung jawabnya. 46
Pada Putusan No. 80/2020, Pemohon PKPU Berulang membuk- tikan Termohon telah lalai dalam membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim disebutkan, tagihan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemohon dan Termohon bukan berdasarkan perjanjian perdamaian pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya menyatakan utang-utang
45 Aprilli Dayanti, “Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Imbalan Jasa Pengurus” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), hlm. 68.
46  Indira Melissa, “Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor: 376K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan Nomor: 794K/Pdt.Sus-Pailit/2016)” (Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), hlm. 55.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
yang dimohonkan oleh Pemohon sudah terestrukturisasi dalam perjan jian perdamaian pertama pada 2017 berdasarkan tenggang waktu yang tertulis dalam opname pembayaran dan tagihan ( invoice ) periode 2014-2018 kepada Termohon. Bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa somasi pertama pada 27/1/2020 dan somasi kedua pada 3/2/2020 yang membuktikan utang Termohon sudah jatuh tempo pada 8/2/2020 serta Termohon tidak melaksanakan kewa- jibannya, menjadi dasar pengajuan pembatalan perjanjian perdamaian dengan alasan Termohon lalai atau tidak beriktikad baik.
Kelalaian atau tidak adanya iktikad baik dari Termohon tersebut dapat dinilai berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Hal itu dapat terlihat setelah memasuki tahap pelaksanaan perjanjian perdamaian, di mana Termohon tidak membayar utang-utangnya yang seharusnya mulai dibayarkan, sehingga melewati batas waktu. 47
Seperti dinyatakan J. Satrio, 48 dalam hal ia tetap tinggal diam, maka ia oleh hakim dapat dianggap lalai untuk bagian somasi yang memang menjadi kewajibannya artinya lalai untuk atau sampai sebesar yang memang benar-benar menjadi kewajibannya, sedangkan untuk selebihnya tidak. Berdasarkan yurisprudensi, 49 kalau nantinya ternyata kreditor menyomasi lebih daripada apa yang menurut hakim menjadi kewajiban debitor, somasi itu tetap sah sampai sejumlah yang ternyata menjadi kewajiban debitor.
Pemohon PKPU Berulang dalam Putusan No. 80/2020 memi- liki hak mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian karena merupakan pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapat pelunasan piutang dan mempunyai hubungan hukum yang sah sebagai kreditor konkuren dengan debitor. Para pihak di sini
47 Arijna Nurin So fi a, “Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, Jurist-Diction, 3, 4 (2020), hlm. 1425. 48 J. Satrio, Hukum Perikatan pada Umumnya (Bandung: Alumni, 1999), hlm.
112.
49 Suatu somasi dengan jangka waktu yang terlalu pendek baru tidak menjadikan debitor dalam keadaan lalai, kalau ia setelah menerima teguran itu telah melakukan segala sesuatu yang diperlakukan untuk pemenuhan secepatnya. Satrio, Hukum Perikatan pada Umumnya, hlm. 112.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
memiliki kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian yang mengikat merea. Walaupun Pemohon PKPU Berulang tidak disebutkan sebagai perusahaan yang telah mengikuti proses veri fi kasi dan ikut dalam perdamaian, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak tunduk ataupun merasa tidak terikat dalam Perjanjian Perdamaian No. 100/2017. Karena itu, utang-utang Termohon kepada Pemohon seharusnya terikat dalam perjanjian tersebut. Kalau kemudian dalam pelaksanaan perjanjian Pemohon merasa dirugikan, maka ia dapat mengajukan pembatalan ke Mahkamah Agung. 50
Berkaitan dengan kekuatan hukum, menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata, perdamaian antar pihak sama keku- atannya seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ini artinya, putusan hakim tersebut berkekuatan hukum yang bersifat fi nal. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan ekse- kutorial ( executorial kracht ) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 51
Di dalam hukum acara perdata dikenal apa yang disebut dengan uitvoerbaar bij voorraad atau putusan serta-merta, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Uitvoerbaar bij voorraad diatur dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg. dengan syarat-syarat sebagai berikut: 52
1.  Terdapat surat otentik atau tulisan tangan ( handschrieft ) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai bukti;
2.  Terdapat putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti ( inkracht van gewisjde ) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3.  Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht (kepemilikan
50  Pasal 291 jo. Pasal 170 UUKPKPU. 51  M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2017), hlm.
335.
52 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.
153.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
barang).
UUKPKPU memiliki bentuk penyelesaian sengketa melalui peng adilan berupa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad) . 53 Putusan homologasi No. 100/2017 meru- pakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menjadi dasar bagi Termohon untuk menjalankan kewajibannya kepada para kreditornya. Pasal 287 UUKPKPU mengatur, “Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bagi semua kreditor yang tidak dibantah oleh debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.” Dengan demikian, permohonan PKPU berulang terhadap debitor pada Putusan No. 80/2020 tidak membatalkan Putusan No. 100/2017. Putusan No. 100/2017 tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh Termohon PKPU kepada para kreditornya sampai ada pihak yang membatalkan Putusan No. 100/2017 tersebut.
Perjanjian perdamaian adalah sumber perikatan antara Termo- hon PKPU dan para kreditornya. Suatu perjanjian yang memenuhi syarat sahnya, yaitu sepakat; cakap hukum; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal, maka mengikat dan berlaku sebagai undang- undang (asas pacta sunt servanda ) bagi para pihak yang membuatnya. 54
Namun, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (dalam hal yang tidak dipenuhi syarat pertama dan kedua yang disebut juga dengan syarat subjektif ) atau batal demi hukum atau null and void (dalam hal yang tidak dipenuhi syarat ketiga dan keempat yang disebut juga dengan syarat objektif ). 55
Pada perjanjian perdamaian dalam Putusan No. 100/2017, syarat
53 R. Kartikasari, “Permohonan Kepailitan oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piutang Dihubungkan dengan Perlindungan terhadap Kreditor”, Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata , 3, 2 (2017), hlm. 297.
54 Pasal 1338 KUHPerdata. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 127.
55 Mariam Barus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 108.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
sahnya suatu perjanjian terutama kesepakatan para pihak sebetulnya telah terpenuhi. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum di dalamnya yang menyebutkan kreditor separatis dan kreditor konkuren yang hadir dalam rapat telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor. Dalam rapat tersebut para kreditor yang hadir menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari rencana perdamaian, dan Termohon PKPU juga telah menyampaikan rencana perdamaian yang ditawarkannya. Dari hasil voting atas rencana perdamaian tersebut diketahui 75,41 persen kreditor separatis (Tabel 1) dan 95,09 persen kreditor konkuren yang hadir (Tabel 2) menyetujui rencana perdamaian.
Tabel 1 . Hasil Voting Kreditor Separatis Suara Jumlah Kreditor Jumlah Suara Jumlah (Rp) Persentase (%) Setuju 2 36.169 361.685.863.369,99 75,41 Tidak Setuju 1 11.791 117.912.863.928,25 24,59 Sumber: Putusan No. 100/2017, hlm. 14. Tabel 2 . Hasil Voting Kreditor Konkuren Suara Jumlah Kreditor Jumlah Suara Jumlah (Rp) Persentase % Setuju 24 39.426 395.603.575.531,26 95,09% Tidak Setuju 3 2.037 20.369.424.811 4,91% Tidak menggunakan hak suara 1
Sumber: Putusan No. 100/2017, hlm. 15.
Tabel 1 dan Tabel 2 memperlihatkan hasil pemungutan suara ( voting ) terhadap rencana perdamaian PT. Asia Petrocom Services telah kuorum dan mengikat para pihak. 56 Dengan demikian, berdasarkan alasan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan syarat diterimanya rencana perdamaian, serta tidak ditemukannya
56  Hal ini sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada saat membahas “Perjanjian Perdamaian pada Proses PKPU”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
alasan bagi hakim untuk menolak pengesahannya, maka perjanjian perdamaian pada Putusan No. 100/2017 sah dan mengikat bagi Termohon PKPU dengan para kreditornya, sampai ada putusan hakim yang menyatakannya berakhir atau tidak berlaku lagi.
Perjanjian Perdamaian No. 100/2017 sendiri sebetulnya dapat diakhiri. Hal ini karena suatu perikatan menurut Pasal 1381 KUHPerdata dapat hapus dengan sebab pembayaran; penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; perjumpaan utang atau kompensasi; percampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; batal/ pembatalan; berlakunya suatu syarat batal; dan lewatnya waktu. 57
Perjanjian Perdamaian No. 100/2017 dapat diakhiri dengan salah satu ketentuan tersebut, misalnya pembaruan utang. Pembaruan utang atau novasi adalah perjanjian yang menyebabkan hapusnya perikatan lama dan pada saat itu juga lahir perikatan baru. Dengan kata lain, perikatan semula berakhir dan diganti dengan perikatan baru.
Berkaitan dengan novasi, Pasal 1413 KUHPerdata menentukan tiga bentuk novasi. Pertama, novasi objektif, yaitu debitor dan kreditor mengadakan perjanjian baru, sedangkan perjanjian lama dihapuskan. Kedua, novasi subjektif pasif, yaitu debitor dan kreditor mengadakan perjanjian baru dengan penggantian debitor, sedangkan debitor lama dibebaskan dari perikatan. Ketiga, novasi subjektif aktif, yaitu debitor dan kreditor mengadakan perjanjian baru dengan penggantian kreditor, sedangkan kreditor lama dibebaskan dari perikatan. 58
Dari tiga bentuk novasi tersebut, dalam kasus ini sebetulnya bisa digunaan novasi objektif, yaitu dengan dikabulkannya PKPU berulang pada Putusan No. 80/2020 yang menghasilkan perjanjian perdamaian baru sehingga menghapus perjanjian perdamaian terdahulu (Putusan No. 100/2017). Dengan novasi objetif ini, Termohon akan memenuhi kewajibannya kepada para kreditornya berdasarkan perjanjian perdamaian baru dan perjanjian perdamaian lama menjadi hapus demi hukum. Seluruh utang Termohon yang telah terstrukturisasi dan belum dibayarkan dalam perjanjian lama
57 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 64. 58 Badrulzaman, Hukum Perikatan , hlm. 176-177.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
diperbarui ke dalam perjanjian yang baru. Perjanjian perdamaian lama dalam hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara PKPU berulang untuk memberikan Putusan Homologasi No. 80/2020, sehingga ada kepastian hukum bagi Termohon PKPU dan para kreditornya.

## E. Kesimpulan
Proses PKPU berulang memungkinan adanya dua perjanjian perdamaian dalam proses restrukturisasi dan penjadwalan ulang pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor. Hal ini terjadi karena perjanjian perdamaian pertama yang sebetulnya hanya bisa terjadi karena adanya kesepakatan antara debitor dan kreditor, dalam perkembangan kemudian diajukan proses PKPU kembali atau berulang oleh salah satu kreditor, sehingga akan melahirkan perjanjian perdamaian baru. Studi dalam artikel ini, yang mengulas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, menjumpai adanya dua perjanjian perdamaian tersebut, disebabkan sebelumnya telah ada perjanjian perdamaian dalam putusan No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Dua perjanjian perdamaian ini memiliki kedu duk- an yang sama-sama sah. Perjanjian terdahulu sah dan berlaku sampai disahkannya perjanjian yang baru, dan utang-utang Termohon PKPU Berulang diperbarui ke dalam perjanjian yang baru. Dengan demikian, debitor melaksanakan kewajibannya kepada semua kreditor sesuai dengan isi perjanjian perdamaian baru, dan kreditor juga berhak mendapatkan pembayaran piutangnya sesuai skema yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Meski secara normatif dapat diterima karena terpenuhinya syarat formil dan materiil, proses PKPU berulang sepatutnya dihindari, terutama dalam rangka mendorong kepastian hukum dan menghindari keterhambatan pelak sanaan perjanjian perdamaian terdahulu. Kalaupun dalam pelak sanaan perjanjian perdamaian terdahulu ada kreditor yang merasa dirugikan, seharusnya ditempuh pembatalan ke Mahkamah Agung. Permohonan PKPU berulang juga tidak akan menjadi solusi
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
yang efektif karena proposal perdamaian yang baru tentunya akan melibatkan semua kreditor yang sama.

## Daftar Pustaka

## Artikel, Buku, dan Laporan
Anisah, Siti. “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16, edisi khusus (2009): 30-50.
Annisa, Feiby dan Mia Hadiati. “Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) atas Isi Perjanjian Perdamaian yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”. Jurnal Hukum Adigama, 4, 1 (2021): 73-96. DOI: 10.24912/adigama.v4i1.10841.
Badrulzaman, Mariam Barus. Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan . Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2015.
Barnini, Adam, Nyulistiowati Suryanti, dan Artaji. “Kedudukan
Kreditor yang Tidak Terdaftar pada Putusan Perdamaian PKPU dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit”. Media Iuris,
4, 2 (2021): 125-43. DOI: 10.20473/mi.v4i2.26286.
Casanova, Febri Yanti. “Analisis Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai
Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/ Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
Dayanti, Aprilli. “Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Imbalan Jasa Pengurus”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
Fuady, Munir. Hukum Pailit dalam Teori & Praktek . Bandung: Citra
Aditya Bakti. 2014.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Gra fi ka,
2017.
Harsono, Ivan dan Paramita Prananingtyas. “Analisis terhadap
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”. Notarius, 12, 2 (2019): 1067-88. DOI: 10.14710/nts.v12i2.29154.
Irianto, Catur. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU)”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4, 3 (2015): 399-418. DOI: 10.25216/jhp.4.3.2015.399-418. Kartikasari, R. “Permohonan Kepailitan oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piu- tang Dihubungkan dengan Perlindungan terhadap Kreditor”.
Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata , 3, 2 (2017): 295-316. DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.57.
Manalu, Bobby R. “Menimbang PKPU Berulang”. https://m.kontan. co.id/news_analisis/menimbang-pkpu-berulang?page=3, 14/11/2016. Diakses 20/7/2020.
Melissa, Indira. “Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor: 376K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan Nomor: 794K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019. Satrio, J. Hukum Perikatan Pada Umumnya . Bandung: Alumni, 1999. Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana, 2008. Sijabat, Togar S.M. “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika”. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam- perkara narkotika/#:~:text=Disparitas%20adalah%20 kebebasan%20yang%20diberikan,perkara%20dengan%20 perkara%20yang%20lain, 20/12/2016. Diakses 1/12/2010. Sinaga, Syamsudin M. Hukum Kepailitan Indonesia . Jakarta: PT Tatanusa, 2012. Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan . Jakarta: PT Pustaka Utama Gra fi ti, edisi keempat, 2010.
So fi a, Arijna Nurin. “Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”. Jurist-Diction, 3, 4 (2020): 1415-30. DOI: 10.20473/jd.v3i4.20213.
Sriwijiastuti. “Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap para Kreditor (Studi Kasus pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)”. Tesis, Universitas Diponegoro,
Semarang, 2010.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa, 2003. Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa, 2005. Supramono, Gatot. Perjanjian Utang Piutang . Jakarta: Kencana, 2013.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.
Republik Indonesia, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst, 26/5/2020, perihal PKPU Sementara antara PT. Ardian
Pratama Perkasa lawan PT. Asia Petrocom Services.
Republik Indonesia, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 100/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt. Pst, 6/11/2017, perihal permohonan pengesahan perdamaian (homologasi) antara PT. Petro Oil Tools dan PT. Asia Petrocom Services.