Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.

## A strategy to defend the independence of Republic of Indonesia year 1948-1949

## PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI) :
Suatu Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949
Rio Yenvan Permana SMA MUHAMMADIYAH 2 GENTENG rioyenvan17@gmail.com
(*) Corresponding Author
How to Cite: Rio  (2020). Title of article. Santhet, 4(2),                                                                          doi: 10.36526/js.v3i2.

## Abstract
Received :  15 september 2019 Revised   :    5 Oketober  2020 Accepted :  25 Oktober 2020
Keywords:
Emergency Goverment; The Republic; Indonesia, the strategy; Struggle; One  of  the  strategies  of  struggle  to  defend  the  independence  of Indonesia is by forming an emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI). PDRI is a strategy of struggle by means of a transfer of power made by the Government of Indonesia Sjafruddin Prawiranegara  to  run  the  Government.  The  strategy  transfer  of power  with  the  creation  of  PDRI  is  a  step  that  is  right  for  the Government of the Republic of Indonesia. This is because, with the fall of Yogyakarta and the capture of the leaders of the Republic of Indonesia. The  method  used in  this  study is  the historical method consists of Heuristics , Criticism , Interpretation , and Historiography . The formation of the PDRI in 1948. Background of the formation of the PDRI in 1948. PDRI tactics in maintaining the independence of the Republic of Indonesia in 1948-1949. return of the mandate
This is an open access article under the CC–BY-SA license .
PENDAHULUAN Perjuangan  bangsa  Indonesia  yang mempunyai peranan sentral dalam pemerintahan  yaitu  masa  perang  kemerdekaan. Pada  masa  itu  tercatat  beberapa  peristiwa penting  yang  menentukan  pemerintahan Republik  Indonesia.  Berbagai  penyerangan, peperangan  dan  perjuangan  diplomasi  untuk mempertahankan  kemerdekaan  terjadi  karena Belanda  ingin  mengembalikan  kekuasaan pemerintah  Hindia-Belanda.    Salah  satu  strategi perjuangan bangsa Indonesia untuk
mempertahankan  kemerdekaan  adalah  dengan membentuk  Pemerintah  Darurat  Republik Indonesia  (lebih  lanjut  ditulis  PDRI).  PDRI merupakan  suatu  strategi  perjuangan  dengan cara pengalihan kekuasaan yang dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  kepada  Sjafruddin Prawiranegara untuk menjalankan pemerintahan. Hal ini karena pemerintah Indonesia  pada masa
itu tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan, disebabkan adanya agresi militer Belanda II yang berhasil menangkap  Soekarno dan Hatta selaku pimpinan pemerintahan.
Agresi  militer  yang  dilakukan  oleh Belanda  pada  tanggal  19  Desember  1948 terhadap
Yogyakarta
diawali dengan menerjunkan  pasukannya  di  pangkalan  udara Maguwo.  Serangan  itu  dimaksudkan  untuk menghapus  peta  ketatanegaraan  Republik Indonesia  (Heijboer,  1998:140-142).  Hal  ini berarti  Belanda  telah  melanggar  persetujuan Renville  yang  ditandatangani  pada  tanggal  19 Januari  1948    antara  pemerintah  Republik Indonesia dengan Belanda (Agung, 1983: 67).
Adams  (  2011:306  )  menjelaskan  dalam suasana  pertempuran  pada  tanggal  19 Desember  1948  para  petinggi  RI  masih  sempat untuk  mengadakan  sidang  kabinet.  Sidang kabinet  diadakan  secara  tergesa-gesa  dan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
berhasil mengambil keputusan penting, yaitu dua buah  telegram  yang  berisikan  penyerahan mandat kepada pemimpin di luar Jawa. Telegram pertama ditujukan kepada Sjafruddin
Prawiranegara  di  Bukittinggi  untuk  membentuk pemerintahan darurat  dan yang ke dua  kepada perwakilan  Indonesia  di  India.  Telegram  yang kedua  mengintruksikan  kepada  perwakilan Indonesia  di  India  agar  melakukan  hubungan dengan  pemerintah  darurat  di  Sumatra.  Dalam sidang itu juga menetapkan bahwa Presiden dan wakil  Presiden  untuk  tidak  meninggalkan Yogyakarta  agar  hubungan  diplomatik  dapat diadakan (Pour, 2009:68).
Telegram  yang  dikirim  kepada  Sjafruddin Prawiranegara  sebenarnya  tidak  sampai  di Bukittinggi karena Belanda telah menguasai jalur komunikasi.
Namun, strategi pengalihan pemerintahan  memang  sudah  direncanakan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  walaupun  tidak menerima mandat dari presiden, pada tanggal 22 Desember  1948    Sjafruddin  Prawiranegara membentuk  PDRI.  Hal  ini  terjadi  karena Sjafruddin  Prawiranegara  sebelumnya  memang telah  dipersiapkan  oleh  Moh.  Hatta  menjadi perdana  mentri  sementara  apabila  terjadi serangan  dari  pasukan  Belanda  (Hatta, 2011:185).  Setelah  PDRI  dibentuk  dengan bantuan  pemancar  radio  milik  Angkatan  Udara Republik  Indonesia  (AURI)  pembentukan  PDRI segera diumumkan ke seluruh tanah air  dan ke luar  negeri.  Upaya  ini  dilakukan  untuk menunjukan eksistensi Republik Indonesia (Noor, 1999:78).
Strategi  pengalihan  kekuasaan  dengan dibentuknya  PDRI  merupakan  langkah    yang tepat bagi pemerintah Republik Indonesia. Hal ini karena,  dengan  jatuhnya  Yogyakarta  dan tertangkapnya  Pemimpin-pemimpin  Republik Indonesia,  Belanda  akan  mempersoalkan kedudukan  dan  legalitas  perwakilan  Republik Indonesia  di  forum  Internasional  PBB.  Dengan dibentuknya  PDRI  hal  tersebut  ternyata  tidak terjadi, mengingat Belanda tidak memperhitungkan  reaksi  internasional.  Padahal di  berbagai  forum  sidang  PBB,  Konfrensi  New Delhi,  appeal  Liga  Arab  diadakan  pembicaraan mengecam tindakan agresi militer yang dilakukan Belanda  terhadap  Republik  Indonesia.  Akhirnya muncul  resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  pada tanggal 28 Januari 1949 dan atas bantuan UNCI pada  tanggal  7  Mei  1949  perundingan  guna mengatasi  persengketaan  antara  pemerintah Belanda  dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia dapat  dilakukan  yang  dikenal  dengan  Van Royen-Roem  Statements  (Roem,  1977  :  43).
Dalam kesepakatan Roem-Royen ternyata PDRI tidak  dilibatkan,  melainkan  dilakukan  oleh Sukarno dan Moh. Hatta dengan menunjuk Moh. Roem  untuk  mewakili  Republik  Indonesia  dalam perundingan  dengan  Belanda.  Perundingan antara  pemerintah  Belanda  dan  Republik Indonesia    menyepakati  untuk  mengembalikan pemerintahan  Republik  Indonesia    ke Yogyakarta.  Pada  tanggal  13  Juli  1949  dalam sidang  kabinet  yang  diadakan  di  Yogyakarta, demi  persatuan  bangsa  dan  agar  tidak  terjadi dualisme kepemimpinan Sjafruddin
Prawiranegara  mengembalikan  mandat  kepada presiden  Republik  Indonesia.  Dengan  adanya pengembalian  mandat  ini  maka  berakhirlah pemerintahan  PDRI  yang  dipimpin  oleh Sjafruddin Prawiranegara.
PDRI  merupakan  strategi  perjuangan yang
sentral dalam memertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini karena merupakan  perpanjangan  dari  pemerintah Indonesia  yang  pada  masa  itu  tidak  dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya.  Walaupun  demikian  tidak  berarti menampikkan  perjuangan  yang  dilakukan  oleh seluruh  rakyat  Indonesia.  Pada  masa  revolusi perjuangan  mempertahankan  kemerdekaan terjadi  di  daerah-daerah,  baik  melalui  jalan diplomasi  ataupun  bergerilya,  karena  dalam setiap  tahapan  sejarah  memiliki  peran  dan  arti penting tersendiri bagi masyarakat pendukungnya.  Apabila  dilihat  dari  strategi perjuangan,  pembentukan  PDRI  memang mempunyai  fungsi  dan  peranan  yang  sangat besar  dalam  persatuan  bangsa  Indonesia mempertahankan kemerdekaan.
Sebenarnya  pada  penelitian-penelitian terdahulu  Penjelasan  tentang  PDRI  sudah banyak ditulis, tetapi hanya membahas mengenai pembentukan  dan  jalannya  Pemerintahannya saja.  Pembahasan  PDRI  sebagai  suatu  strategi dalam  mempertahankan  kemerdekaan  dan menunjukkan eksistensi Republik Indonesia baik di  dunia  internasional  maupun  kepada  Belanda terabaikan. Selain itu dalam penelitian-penelitian terdahulu banyak membahas mengenai pembentukan  PDRI  yang  dilakukan  oleh Sjafruddin  Prawiranegara,  sehingga  mengenai realitas obyektif pembentukan PDRI terabaikan.
Berdasarkan  ulasan  di  atas,  peneliti berpendapat  tema  mengenai  PDRI  masih menyimpan  banyak  persoalan  untuk  diungkap, seperti  realitas  obyektif  pembentukan  PDRI, taktik PDRI dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia juga mengenai pengembalian mandat yang dilakukan Sjafruddin
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Prawiranegara  kepada  presiden  Republik Indonesia  menjadi  pembahasan  yang  menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal inilah yang membuat  peneliti  tertarik  mengkaji  lebih  dalam mengenai strategi bangsa Indonesia membentuk PDRI  untuk  mempertahankan  kemerdekaan. keunikan  permasalahan  ini  terlihat  dalam pembentukan  PDRI  terjadi  di  tengah  serangan agresi militer Belanda II. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk  memilih judul “Pemerintah Darurat Republik  Indonesia  (PDRI)  :  Suatu  Strategi
Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1948-1949”.

## METODE PENELITIAN
Penulis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan politik yang menekankan  konsep  kekuasaan.  Dengan pendekatan  tersebut  peneliti  dapat  melihat mengenai  strategi  pembentukan  PDRI  yang dilakukan  oleh  pemimpin-pemimpin  Republik Indonesia.  Robson  (dalam  Surbakti,  1992:50). Menyatakan  bahwa  kekuasaan  merupakan kemampuan  mempengaruhi  pihak  lain  untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang  mempengaruhi,  kekuasaan  juga  sebagai interaksi  antara  pihak  yang  mempengaruhi  dan dipengaruhi atau yang satu mempengaruhi yang lain  mematuhi.  Teori  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  teori  Konflik.  Dalam masyarakat  selalu  terdapat  konflik  antara kepentingan  dari  mereka  yang  memiliki kekuasaan  otoritatif  yang  berupa  kepentingan untuk  memelihara  atau  bahkan  mengukuhkan status-quo  dari  pola  hubungan-hubungan kekuasaan yang ada. Apabila kepentingan untuk merubah  status-quo  disertai  tindak  kekerasan akan  menyebabkan  perubahan  struktur  yang tiba-tiba.

## PEMBAHASAN

## a. Latar  Belakang  Terbentuknya  PDRI Pada tahun 1948
Usaha  penyelesaian persengketaan antara  Indonesia  dengan  Belanda  telah diusahakan  dalam  serangkaian  perundingan, dimulai  dari  perundingan  di  Linggarjati  sampai perundingan  di  kapal  Renville.  Namun  langkah perundingan  yang  dijalankan  kedua  belah  pihak ternyata belum juga dicapai perdamaian, bahkan terpaksa  diperlukan  campur  tangan  badan internasional,  yaitu  Dewan  Keamanan  PBB.
Belanda  pada  saat  menjalankan  politik diplomasinya  juga  disertai  dengan  tindakan militer.  Perundingan  antara  delegasi  Republik Indonesia  dan  delegasi  Belanda  yang  dibantu oleh  Komisi  Tiga  Negara  (KTN)  yang membicarakan pelaksanaan Persetujuan Renville menemui  jalan  buntu.  Hal  ini  dikarenakan Perundingan–perundingan pasca Renville, delegasi  Indonesia  yang  dipimpin  oleh  Moh Roem    memperjuangkan  penghentian  blokade, pengadaan  plebisit,  dan  pengakuan  kedaulatan. Perjanjian  renville  ini  ternyata  tidak  bisa menghentikan  permusuhan  antara  pihak Republik  Indonesia  dengan  pihak  Belanda. Perbedaan  terus  berkecamuk,  perbedaan pendapat ini berkisar pada masalah pelaksanaan perundingan  Belanda  memprotes  kebijakan Republik Indonesia yang mengadakan perjanjian persahabatan dengan Mesir, India.
Perundingan  Republik  Indonesia  dengan Belanda yang membahas pelaksanaan perundingan  Renville  menemui  jalan  buntu.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  perundingan-perundingan yang  dilaksanakan  tidak  mendapat  kemajuan. Perselisihan  dalam  pelaksanaan  Renville mencapai puncaknya pada tanggal 19 Desember 1948. Tindakan militer Belanda  pada tanggal 19 Desember 1948, menyerang dan menduduki ibu kota  Republik  Indonesia  di  Yogyakarta.  Tujuan Belanda  mengadakan  agresi  yaitu  ingin menunjukkan  kepada  dunia  internasional  bahwa Republik  Indonesia  telah  hancur,    dengan ditahannya  Presiden,  Wakil  Presiden  dan beberapa pejabat tinggi lainnya oleh Belanda.
Selain  menyerang  Yogyakarta  Agresi militer Belanda II juga menyerang Bukittinggi. Hal ini dikarenakan Bukittinggi juga merupakan salah satu  benteng  pertahanan  Republik  Indonesia yang  kuat.  Bukittinggi  yang  terus  menerus mendapat serangan dari pasukan Belanda, maka pada  tanggal  21  Desember  1948  Sjafruddin Prawiranegara,  T.M.  Hasan  beserta  pejabat tinggi lainnya pergi ke Halaban  yang terletak 15 km  sebelah  selatan  Payakumbuh  untuk menghindari  penangkapan  oleh  Belanda. Halaban  dipilih  sebagai  tempat  pertahanan  dan persembunyian  dikarenakan  halaban  terletak  di kompleks  perkebunan  teh  di  kaki  Gunung  Sago yang  menyulitkan  pasukan  Belanda  mencapai tempat tersebut Setelah
Sjafruddin Prawiranegara  memperoleh  berita  mengenai keadaan  Bukittinggi  dari  Residen  Sumatera Tengah  S.M.  Rasjid,  maka  pembicaraan dipusatkan kepada masalah pembentukan PDRI. selain itu juga tersiar berita mengenai Yogyakarta yang telah dikuasai oleh Belanda yang menahan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Presiden  dan  wakil  Presiden,  maka  segera diadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disetujui bersama untuk membentuk PDRI.
Pembentukan  PDRI  merupakan  suatu strategi  dari  para  founding  father  Republik Indonesia  dalam  usahanya  mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam  hal ini berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  mengenai rencana  pembentukan  PDRI  yang  dimulai  dari pembicaraan  dalam  Dewan  Siasat  Militer maupun    dari  kesaksian  Moh.  Hatta.    Sebelum terjadi  agresi  militer  Belanda  II  pada  tanggal  19
Desember 1948. Moh. Hatta telah mempersiapkan Sjafruddin Prawiranegara sebagai  perdana  menteri  sementara.  Sjafruddin
Prawiranegara  dipersiapkan  menjadi  Perdana menteri sementara oleh Moh. Hatta bukan tanpa alasan.  Sjafriddin  Prawiranegara  dipilih  karena secara  latar  belakang  Agama  mempunyai  dasar yang  kuat  untuk  menyatukan  perjuangan  rakyat Sumatera  yang  sebagian  besar  merupakan pemeluk  agama  islam  untuk  melawan  Belanda apabila pemerintahan darurat dibentuk. Sjafriddin  Prawiranegara  merupakan  keturunan kesultanan  Banten  yang  diperolehnya  dari  ibu, sedangkan  sang  ayah  merupakan  bangsawan dari  Minangkabau  yaitu  Soetan  Alamintan  yang ikut  mengobarkan  perang  Padri  (1821-1937) (Rosidi,  1986:2).  Selain  itu  Sjafruddin Prawiranegara  merupakan  seorang  ahli  Hukum yang  bergelar  Meester  in  de  Rechten  lulusan RHS  (Rechts  Hoge  School)  yang  merupakan sekolah  tinggi  hukum  yang  berada  di  Jakarta. Oleh  karena  itu  Sjafruddin  dipilih  menjadi perdana  menteri  sementara  karena  memang secara  keahlian  personal  dapat  menjalankan pemerintahan  darurat,  serta  mengetahui  tentang ketatanegaraan  yang  bersifat  darurat  juga mengenai  hukum-hukum  berdirinya  sebuah pemerintahan darurat .

## b. Realitas Objektif Terbentuknya PDRI
Hubungan  Republik  Indonesia  dengan Belanda  semakin  memburuk  pasca  perundingan Renville.  Hal  ini  dikarenakan  kedua  belah  pihak saling  silang  pendapat  mengenai  pelaksanaan perundingan  Renville,  seperti  penghentian blokade  yang  dilakukan  pasukan  Belanda terhadap  daerah-daerah  Republik  Indonesia, masalah  plebisit  mengenai  pemerintahan peralihan  dan  pembentukan  Uni  Indonesia Belanda,  serta  pengakan  kedaulatan.  Dengan macetnya  pelaksanaan  perundingan  Renville serta  terdapat  petunjuk  bahwa  Belanda  akan
melancarkan  aksi  militer  yang  kedua. Menghadapi  situasi  yang  demikian  para pemimpin  pemerintahan  Republik  Indonesia mengadakan pertemuan di istana presiden yang berada  di  Yogyakarta  untuk  membahas  siasat apabila Belanda benar-benar melancarkan agresi militernya.  Dalam  pertemuan  itu  dihadiri  oleh Presiden  Sukarno,  Wakil  presiden/perdana Mentri  Moh.  Hatta,  Panglim  Besar  angkatan Perang  Jendral  Sudirman,  Letnan  Jendral  Oerip soemoharjo  beserta  staf,  Komodor  Udara Suryadarma,  Kolonel  Hidayat  dan  Kolonel Simatupang  yang  dikenal  dengan  Dewan  Siasat Militer (Rosidi, 1986:106).
Dewan  Siasat  Militer  adalah  suatu instansi  yang  merumuskan  garis-garis  besar mengenai sikap, pendirian dan tindakan-tindakan Republik Indonesia, apabila  Belanda menyerang Republik  Indonesia.  Salah  satu  sikap,  pendirian dan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  Dewan Siasat  Militer  antara  lain  :  Tempat  Pimpinan negara  Republik  Indonesia  untuk  bidang  luar negeri  ditetapkan  di  India,  Pusat  pemerintahan darurat  Republik  Indonesia  ditetapkan  di Sumatera dan di Jawa, pemerintahan pusat akan ikut  bergrilya.  Dipihak  militer  telah  menyiapkan rencana  membagi  kesatuan-kesatuan  militer dalam tiga bentuk kesatuan yakni :
Kesatuan  yang  berada  didaerah-daerah seperti  Kedu,  Yogyakarta,  Surakarta,  Madiun, Kediri,  Palembang,  Sumatera  barat,  Tapanuli, Aceh,  untuk  mengadakan  bumi-hangus  apabila Belanda  menyerang  Republik  Indonesia  serta mengadakan perang gerilya.
Pasukan yang berasal dari daerah-daerah disusun  dalam  suatu  unit  untuk  dijadikan  suatu pasukan apabila Belanda
benar-benar menyerang Republik Indonesia.
Laskar-laskar  rakyat  segera  diorganisir untuk  menghadapi  apabila  Belanda  benar-benar menyerang  serta  laskar-laskar  rakyat  segera dapat diinfiltrasikan kedaerah-daerah  (Nasution, 1966:121).
Pembicaraan  dalam  dewan  siasat  militer juga membahas mengenai pemindahan kedudukan  pemerintahan  ke  Sumatera  apabila Belanda  melancarkan  agresi  militernya.  Pulau Sumatera  dijadikan  tempat  pemerintahan dikarenakan  agresi  militer  Belanda  diperkirakan akan  menyerang  dan  menguasai  pulau  Jawa. Oleh karena itu dipilihlah pulau Sumatera  karena wilayahnya  yang  luas  serta  sebagian  besar wilayahnya  masih  merupakan  hutan  rimba  yang daerahnya  cocok  apabila  diadakan  perang gerilya. Selain itu daerah Sumatera yang terletak wilayah  barat  Republik  Indonesia  sehingga
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
memudahkan  hubungan  dengan  luar  negeri. Pemerintahan pada waktu itu membuat gagasan untuk  membagi  perjuangan,  Presiden  Sukarno disetai  oleh  wakil-wakil  Republik  Indonesia  di PBB  dan  India  akan  memimpin  perjuangan diplomasi  ke  luar  negeri  untuk  Wakil  Presiden Moh  Hatta    akan  memimpin  perjuangan  politik dari  suatu  tempat  di  Sumatera  sedangkan beberapa mentri dan pimpinan angkatan perang akan  tetap  berada  di  pulau  jawa  (Rosidi,  1986, 107).
Bulan  November  1948  Moh  Hatta menerima  telegram  dari  Komisaris  Pemerintah Pusat  untuk  Sumatera,  Mr  T.M  Hasan  untuk datang ke Bukittinggi guna melerai persengketaan  antara  Mayor  Bedjo  dengan Mayor  Malau  di  tapanuli.  Persengketaan  antara Mayor Bedjo dengan Mayor Malau dipicu adanya hasutan  dari  Belanda  mengenai  pembentukan negara  batak  raya  yang  dilakukan  oleh  tokoh- tokoh dari Tapanuli dan Sumatera Timur. Dengan adanya  berita  tersebut  maka  disepakati  oleh Mayor Bedjo dan Mayor Malau untuk menangkap para tokoh-tokoh yang dianggap terlibat. Namun dalam  penangkapan  yang  dipimpin  oleh  Kapten Payung  Bangun  terjadi  pertempuran  dengan pasukan  Kapten  Koima  Hasibuan.  Peristiwa gugurnya Kapten Koima Hasibuan didengar oleh Mayor  Bedjo  yang  segera  bertindak  untuk menemui Kapten Payung Bangun untuk meminta tawanan  yang  telah  ditawan.  Setelah  diperiksa ternyata banyak tawanan yang dinyatakan tidaka bersalah  kemudian  dilepaskan.  Hal  inilah  yang memicu kemarahan mayor Malau yang berlanjut dengan adanya pertikaian senjata.
Keberangkatan  Moh  Hatta  ke  Sumatera selain melerai persengketaan akan menempatkan A.E Kawilarang sebagai panglima Sumatera Utara serta mempersiapkan Sumatera sebagai  pusat  pemerintahan  apabila  Belanda melancarkan  agresi  militernya.  Moh  Hatta berangkat  ke  Bukittinggi  beserta  Wangsa Widjaya  sebagai  sekertaris  wakil  presiden  dan ajudan  Batangharis,  Kolonel  Hidayat  dan pembantunya Letnan Akil, Sjafruddin Prawiranegara,  Lukman  Hakim,  Rusli  Rahim. Sjafruddin  Prawiranegara  disiapkan  oleh  Moh. Hatta menjadi perdana mentri sementara apabila terjadi agresi militer Belanda (Hatta, 2011:185).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  peneliti dalam  penelitian  ini  berusaha  memaparkan mengenai  fakta  pembentukan  PDRI  pada  tahun 1948.  Penelitian-penelitian  terdahulu  yang membahas  PDRI  memang  sudah  banyak, apalagi yang menyatakan bahwa PDRI  dibentuk oleh  Sjafrudin  Prawiranegara.  Dalam  penelitian
ini  peneliti  tidak  menyangkal  bahwa  PDRI memang dibentuk oleh Sjafruddin Prawiranegara. Akan tetapi mengenai inisiatif pembentukan PDRI tidak  muncul  begitu  saja,  hal  ini  bisa  dilihat  dari penjelasan diatas bahwa mengenai pembentukan PDRI sudah direncanakan jauh sebelum Belanda melakukan  agresi  militernya.  Melalui  Dewan Siasat  Militer,  mengenai  strategi    pembentukan pemerintahan  darurat  sudah  direncanakan  dan bahkan tempat yang akan dijadikan pemerintahan darurat sudah dipersiapkan yaitu di Sumatera.
Penelitian-penelitian  terdahulu  banyak menyebutkan  bahwa  PDRI  yang  dibentuk  di Halaban oleh Sjafruddin Prawiranegara merupakan atas inisiatif Sjafruddin Prawiranegara  sendiri.  Sjafruddin  Prawiranegara dalam  bukunya  juga  mengungkapkan  bahwa mengenai  pembentukan  PDRI  merupakan Inisiatif dari Sjafruddin Prawiranegara
(Prawiranegara,  1981:41).  Namun,  hal  ini bertolak  belakang  dengan  penjelasan  yang dipaparkan oleh Sjafruddin Prawiranegara dalam buku  (Panitia  Peringatan  Ulang  Tahun  Bung Hatta ke-70, 1972:326),
Sjafruddin Prawiranegara  menjelaskan  bahwa  dengan membentuk  PDRI  berarti  telah  melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Apabila dilihat dari pejelasan  di  atas  bahwa  strategi  pembentukan pemerintahan  darurat  direncanakan  oleh  Dewan Siasat Militer. Sjafruddin Prawiranegara membentuk PDRI memang secara mental sudah dipersiapkan.  Hal  ini  juga  selaras  seperti  yang dikatakan  Moh.  Roem  (Loebis,  1995:314)  yang menjelaskan bahwa soal pembentukan pimpinan perjuangan  di  Sumatera,  jika  Yogyakarta  jatuh sudah banyak dibicarakan di kalangan pemimpin- pemimpin Republik Indonesia.
Penjelasan
mengenai Sjafruddin Prawiranegara  yang  membentuk  PDRI  juga merupakan strategi pemimpin-pemimpin Republik Indonesia,  Sjafruddin  Prawiranegara  disiapkan oleh  Moh.  Hatta  sebagai  perdana  mentri sementara  apabila  pemerintahan  Republik Indonesia  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya. Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  diketahui bahwa mengenai pembentukan PDRI pada tahun 1948  juga  mengenai  Sajfruddin  Prawiranegara yang  diangkat  sebagai  ketua  PDRI  merupakan strategi  dari  pemimpin-pemimpin  Republik Indonesia  pada  saat  itu  yang  mampu  membaca situasi  perjuangan.  Penunjukan  Sjafruddin Prawiranegara  sebagai  ketua  PDRI  hal  ini dikarenakan
Sjafruddin Prawiranegara
merupakan  salah  satu  dari  menteri  kabinet  M. Hatta  dan  memiliki  jabatan  paling  tinggi  pada
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
saat  rapat  pembentukan  PDRI.    Peranan dwitunggal  pemimpin  Republik  Indonesia  yaitu Sukarno dan M. Hatta dalam merancang strategi pengalihan  kekuasaan  serta  penunjukan Sjafruddin Prawiranegara menjadi sangat sentral bagi  perjuangan  Republik  Indonesia  dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan. Pemilihan Sumatera sebagai tempat pemerintahan darurat serta penunjukan
Sjafruddin  Prawiranegara  sebagai  perdana mentri sementara merupakan strategi yang tepat. Penunjukan  Sjafruddin  Prawiranegara  sebagai perdana  Menteri  sementara  dikarenakan dianggap  cocok  untuk  menyatukan  perjuangan rakyat  Sumatera  yang  mayoritas  agama  islam. Selain  itu  kedudukan  Sjafruddin  Prawiranegara sebagai  menteri  kemakmuran  juga  berpengaruh untuk menata kemakmuran perekonomian rakyat Sumatera.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  peneliti beranggapan  bahwa  pembentukan  PDRI merupakan  suatu  strategi  dari  para  founding father  Republik  Indonesia  dalam  usahanya mempertahankan kemerdekaan Republik
Indonesia. Dalam  hal ini berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai rencana pembentukan PDRI yang  dimulai  dari  pembicaraan  dalam  Dewan Siasat Militer maupun  dari kesaksian Moh. Hatta. Oleh  karena  itu  terciptalah  realitas  obyektif mengenai pembentukan PDRI. Namun,
Sjafruddin  Prawiranegara  merupakan  seorang tokoh  yang  mempunyai  kegigihan  dalam membentuk  hingga  menjalankan  pemerintahan PDRI.
Sjafruddin  Prawiranegara  dipersiapkan menjadi  Perdana  menteri  sementara  oleh  Moh.
Hatta bukan tanpa alasan. Sjafriddin
Prawiranegara  dipilih  karena  secara  latar belakang  Agama  mempunyai  dasar  yang  kuat untuk  menyatukan  perjuangan  rakyat  Sumatera yang sebagian besar merupakan pemeluk agama islam  untuk  melawan  Belanda  apabila pemerintahan  darurat  dibentuk.    Sjafriddin Prawiranegara merupakan keturunan kesultanan Banten  yang  diperolehnya  dari  ibu,  sedangkan sang  ayah  merupakan  bangsawan  dari Minangkabau  yaitu  Soetan  Alamintan  yang  ikut mengobarkan perang Padri (1821-1937) (Rosidi, 1986:2).  Selain  itu  Sjafruddin  Prawiranegara merupakan  seorang  ahli  Hukum  yang  bergelar Meester  in  de  Rechten  lulusan  RHS  (Rechts Hoge  School)  yang  merupakan  sekolah  tinggi hukum  yang  berada  di  Jakarta.  Oleh  karena  itu Sjafruddin  dipilih  menjadi  perdana  menteri sementara  karena  memang  secara  keahlian personal  dapat  menjalankan  pemerintahan
darurat,
serta mengetahui
tentang ketatanegaraan  yang  bersifat  darurat  juga mengenai  hukum-hukum  berdirinya  sebuah pemerintahan darurat.

## c. Taktik  PDRI  dalam  Mempertahankan kemerdekaan  Republik  Indonesia
Tahun 1948-1949.
Perjuangan
mempertahankan kemerdekaan atau sering disebut dengan Perang Kemerdekaan,  bangsa  Indonesia  memakai  dua strategi dalam menghadapi usaha Belanda yang hendak  menguasai  Indonesia,  yaitu  lewat perjuangan  bersenjata  dan  diplomasi.  Kedua cara  perjuangan  ini  dalam  sejarah  perjuangan mempertahankan kemerdekaan
Republik Indonesia  terbukti  sangat  efektif  dan  saling mengisi.  Taktik  perjuangan  PDRI  salah  satunya adalah dengan membentuk komisariat pemerintahan.  Keberadaan  PDRI  diakuai  oleh petinggi  militer  yang  berada  di  Jawa.  Mentri- Mentri yang berada di Jawa dan tidak tertangkap Belanda  juga  mengakui  keberadaan  PDRI. Dengan adanya para Mentri-Mentri yang selamat dari  penangkapan  Belanda    maka  segera dibentuk  Komisariat  Pemerintah  Pusat  Djawa (KPPD)  yang  diketuai  oleh  J.  Kasimo,  dengan anggota-anggotanya  terdiri  dari  Mr.  Susanto Tirtoprojo,  Supeno,  Kiai  Mansyur  dan  Panji Suroso  (Rasjid,  1984:21).  Hal  ini  dilakukan  agar tidak  terdapat  dualisme  dalam  pemerintahan antara di Jawa dan Sumatra.
Sejak  hubungan  PDRI  dan  jawa  dapat dilakukan,  informasi-informasi  perkembangan  di Jawa  terus-menerus  dilaporkan  kepada  PDRI  di Sumatera melalui pemancar radio dan telegram. Sesudah  PDRI  dibentuk  pada  tanggal  22 Desember  1948,  langkah  pertama  yang dilakukan  oleh  PDRI  melalui  mentri  keamanan Mr. S.M. Rasjid yang juga sebagai Ketua Dewan Pertahanan  Daerah  (DPD)  Sumatera  Barat membentuk Komando Militer di daerah Sumatera Barat.  Dalam  usahanya  menggalang  dukungan masyarakat  internasioanal,  perwakilan  Republik Indonesia  yang  berada  di  New  Delhi,  India melalui  Soedarsono  banyak  melontarkan  berita- berita  mengenai  kecaman  terhadap  agresi Belanda terhadap Republik Indonesia. Perjuangan  untuk  memperoleh  dukungan  dari dunia internasional tidak hanya dilakukan di luar negeri  saja,  namun  juga  diadakan  di  dalam negeri  dengan  mengadakan  suatu  gerakan serangan umum 1 Maret 1949.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.

## d. Pengembalian Mandat
Setelah  campur  tangan  Dewan Keamanan  PBB  Belanda  memilih  berunding dengan  Moh.  Roem  sebagai  delegasi  Republik Indonesia dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Perundingan  itu  menghasilkan  Perjanjian  Roem- Royen. ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Perundingan  yang  dilakukan  oleh  Republik Indonesia  dengan  Belanda,  menimbulkan  reaksi dari  para  pemimpin  PDRI  yang  berada  di  dua tempat  yaitu  Bidar  Alam  dan  Kototinggi.  Hal  ini kemudian  dilanjutkan  dengan  akan  diadakannya pertemuan  antara  ketua  PDRI,  Sjafruddin Prawiranegara  yang  berada  di  Bidar  Alam dengan  Mr.  M.  Rasjid  di  Kototinggi  untuk membicarakan  sikap  politik  PDRI  terhadap rencana  perundingan  yang  dilakukan  Republik Indonesia  dengan  Belanda.  Dalam  pertemuan tersebut  memnag  terdapat  peselisihan.  Namun,
Sjafruddin Prawiranegara menyatakan kesediaannya  untuk  menyerahkan  mandat kembali  kepada  Sukarno  dan  Moh.  Hatta  demi mencegah  perpecahan  dan  menjaga  serta memelihara persatuan.
Setelah  tiba  di  Bangka,  Moh.  Hatta segera  membentuk  sebuah  delegasi  yang  akan dikirim  untuk  menemui  PDRI.  Delegasi  tersebut terdiri  dari  Dr.  Leimena,  Moh  Natsir,  Dr.  Halim dan  Agus  djamal  sebagai  sekertaris  delegasi. Untuk  menghadapi  delegasi  Moh.  Hatta,  maka pada  tanggal  1  Juli1949  diselenggarakan penyambutan  terhadap  delegasi  yang  akan datang.  Pembicaraan  dalam  rapat  membahas mengenai  langkah-langkah  yang  diambil pemimpin  Republik  Indonesia  namun  akhirnya tercapai  kesepakatan  untuk  menerima  delegasi Moh.  Hatta  (Rosidi,  1986:128).  Pada  tanggal  6 Juli  1949  berlangsung  pertemuan  antara  PDRI dengan  delegasi  Moh.  Hatta  di  Koto  Kociak, Talago, Payakumbuh. Dalam pertemuan tersebut delegasi  Moh.  Hatta  mempunyai  tujuan  untuk meyakinkan  Mr.  Sjarifuddin  Prawiranegara bahwa  inisiatif  yang  diambil  Pemimpin  Republik Indonesia merupakan hasil maksimal yang dapat dilakukan  peerintah  pada  waktu  itu.  Diharapkan Sjafruddin  Prawiranegara  dapat  menerima keputusan  itu  serta  dengan  demikian  bersedia kembali  ke  Yogyakarta  (Wild  dan  Carey  Eds, 1986:202).
Perundingan dengan delegasi Moh. Hatta, akhirnya  ketua  Sjafruddin  Prawiranegara bersedia  kembali  ke  Yogyakarta  dengan memberikan  tiga  syarat:  (1)  TNI  tetap  berada  di daerah  Republik  Indonesia  yang  diduduki semula;  (2)  tentara  Belanda  harus  ditarik  dari
daerah  yang  didudukinya;  (3)  pemulihan pemerintah  Rpublik  Indonesia  di  Yogyakarta harus dilakukan tanpa syarat (zed, 1997:258). Dr. Leimena  dan  anggotanya  amemberikan  jaminan bahwa  syarat  yang  diajukan  Sjafruddin Prawiranegara  akan  dijadikan  pernyataan  resmi Republik  Indonesia  yang  akan  disampaikan dalam sidang BP-KNIP di Yogyakarta.
Setelah perundingan Sjafruddin
Prawiranegara  dengan  delegasi  Moh.  Hatta mencapai kesepakatan, pada tanggal 9 Juli 1949 Sjafruddin  Prawiranegara  dan  Loekman  Hakim beserta rombongan delegasi Moh. Hatta terbang ke  Jakarta.  Pada  tanggal  10  Juli  1949 rombongan  meneruskan  perjalanan  terbang  ke Yogyakarta.  Rombongan  disambut  oleh  Moh. Hatta,  Sultan  Hamengku  Buwana  IX,  M.  Roem, Mr.  Tadjudin  Noor,  Ki  Hadjar  Dewantara,  dan pembesar  Republik  Indonesia  lainnya  (Rosidi, 1986:129). Setelah Sjafruddin Prawiranegara tiba di Yogyakarta, Panglima Besar jendral Sudirman, dijemput oleh letnan Kolonel Soeharto.
Pada  saat  pemimpin  yang  hadir  di Yogyakarta  dianggap  lengkap,  maka  pada tanggal 13 Juli 1949 diadakanlah sidang kabinet dibawah  pimpinan  Moh.  Hatta.  Dalam  sidang tersebut  Sjafruddin  Prawiranegara  selaku  ketua PDRI    menyampaikan  laporan  kepada  Presiden Sukarno  tentang  hal-hal  yang  sudah  dilakukan PDRI  selama  keberadaanya.    Sjafruddin Prawiranegara  dalam  sidang  tersebut  tidak  lagi mengecam  kebijakan  yang  diambil  pemerintah Republik  Indonesia,  hal  ini  dikarenakan Sjafruddin  Prawiranegara  melakukan  tugas sesuai  dengan  rencana  dan  tujuan  yang  tulus ikhlas  (Panitia  Peringatan  Ulang  Tahun  Bung Hatta  ke-70,  1972:326).  Moh.  Hatta  juga menyampaikan  pidatonya  untuk  menjelasakan kembali kebijakan politik yang ditempuh Republik Indonesia selama ini  serta hasil-hasil yang telah dicapai.  Di  akhir  sidang  kabinet,  Sjafruddin Prawiranegara  menyerahkan  mandat  kepada Presiden Sukarno. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan PDRI dalam usahanya melanjutkan eksistensi Republik Indonesia. Pada tanggal  25  Juli  BP-KNIP  menyelenggarakan sidang  yang  dipimpin  oleh  Mr.  Assaat,  dalam sidang  tersebut  menyetujui  pernyataan  Roem- Royen,  tetapi  dengan  persyaratan  yang  telah diajukan  Sjafruddin  Prawiranegara  sebelum kembali ke Yogyakarta (Sastroamidjojo, 1974:283).

## PENUTUP
Pemerintah  Darurat  Republik  Indonesia (PDRI)  yang  berdiri  pada  22  Desember  1948  di
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu  mata rantai  sejarah  bangsa  Indonesia  dalam memperjuangkan  tegaknya  proklamasi  17 Agustus  1945.  PDRI  yang  lahir  menyusul ditangkapnya    Sukarno  dan  Moh.  Hatta  serta para pemimpin  Republik  Indonesia di Yogyakarta,  tepat  pada  saat  militer  Belanda melancarkan  agresi  kedua  pada  19  Desember 1948, menandai salah satu fase terpenting dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia menghadapi  Belanda  yang  berkeinginan  kuat menjajah  kembali  Indonesia.  Sebagai  sebuah pemerintahan  darurat  (emergency  government), PDRI  dipimpin  oleh  Menteri  Kemakmuran  Mr. Syafrudin  Prawiranegara,  yang  membentuk pemerintahan darurat setelah Presiden Soekarno memberikan  mandat  kepadanya  lewat  surat telegram  tetapi  tidak  pernah  sampai  ke tangannya.  Bersama  sejumlah  tokoh  Republik Indonesia  di  Sumatera  Barat,  seperti  Tengku Mohammad Hassan, Soetan Mohammad Rasjid, dan  lain-lain,  PDRI  mampu  bertahan  bahkan mampu  memperkuat  kedudukannya  di  mata dunia internasional.
Tindakan  agresi  militer  Belanda  pada tanggal  19  Desember  1948  yang  menguasai Yogyakarta  dan  Bukittinggi  serta  menahan  para pemimpin  Republik  Indonesia.  Hal  inilah  yang melatarbelakangi  terbentuknya  PDRI  di  Halaban pada  tanggal  22  Desember  1948.  Pembentukan PDRI yang dibentuk oleh Sjafruddin
Prawiranegara  merupakan  sebuah  strategi  dari para  pemimpin-pemimpin  Republik  Indonesia untuk mengalihkan kekuasaan disuatu tempat di Sumatra.  Oleh  karena  itu  melalui  Dewan  Siasat militer,  pembentukan  PDRI  telah  direncanakan oleh  para  pemimpin  Republik  Indonesia  apabila Belanda melakukan serangan terhadap Republik Indonesia.
PDRI  beserta  susunannya  yang  telah dibentuk  pada  tanggal  22  Desember  1948  di Halaban  segera  melakukan  taktik  dalam menghadapi  pasukan  Belanda  yang  mulai menguasai  Bukittinggi.  taktik  PDRI  tersebut dibagi  menjadi  dua  cara  yang  Pertama  adalah taktik perang. Taktik perang yang dilakukan PDRI untuk  menghadapi  Belanda  yaitu  dengan membentuk komisariat pemerintahan di Sumatera maupun di Jawa. Untuk
mempermudah  pengorganisasian  di  bidang militer  dibentuklah  komanda  militer  dengan menunjuk  para  perangkat  desa,  kecamatandan kabupaten  untuk  menjalankan  pemerintahan militer  dibawah  gubernur  militer.  Kedua  adalah usaha  diplomasi,  diplomasi  yang  dilakukan perwakilan  PDRI  di  luar  negeri  untuk
membangun dukungan masyarakat internasional adalah  dengan  menyuarakan  tindakan  agresi militer  Belanda  terhadap  Republik  Indonesia serta  perjuangan  yang  dilakukan  rakyat Indonesia  dan  TNI  ke  sidang-sidang  PBB  serta konferensi  New  Delhi  guna  mengecam  tindakan Belanda. Usaha membangun dukungan masyarat internasional  tidak  hanya  dikukan  oleh  para perwakilan-perwakilan  Republik  Indonesia.  Akan tetapi juga dilakukan oleh TNI dengan melakukan serangan-serangan  terhadap  Belanda.  Salah satunya  adalah  serangan  umum  1  Maret  1949, meskipun  serangan  tersebut  hanya  mampu merebut  dan  menguasai  Yogyakarta  selama  6 jam, tetapi serangan tersebut cukup menunjukan kepada dunia internasional dan Security Council bahwa  perjuangan  Republik  Indonesia  masih ada.
Banyaknya  desakan  terhadap  Belanda atas  agresinya  terhadap  Republik  Indonesia melalui  sidang-sidang  Dewan  Keamanan  PBB. Maka  Dewan  Keamanan  PBB  mengeluarkan Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  tanggal  28 Januari 1949 untuk meyelesaikan persengketaan antara  Belanda  dengan  Republik  Indonesia. Dengan banyaknya desakan negara-negara yang mendukuung  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB, maka  Belanda  bersedia  melakukan  perundingan dengan  Republik  Indonesia.  Dengan  bantuan UNCI perundingan antara Belanda dan Republik Indonesia  dapat  dilaksanakan.  Belanda  yang diwakili oleh Van Royen dan Republik Indonesia diwakili  oleh  Moh.  Roem,  maka  dilaksanakanlah perjanjian  antara  Belanda  dengan  Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 1949 yang dikenal denga  Royen-Roem  Statement.  Pernyataan Roem-Royen  yang  menyetujui  dikembalikannya pemerintah  Repblik  Indonesia  ke  Yogyakarta. Maka  PDRI  pada  tanggal  13  Juli  1949 mengembalikan mandat kepada presiden Repulik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  C.  2011.  Bung  Karno  Penyambung Lidah Rakyat. Jakarta : Yayasan Bung Karno.
Agung,  I.  A.  A.G.  1983.  Renville.  Jakarta  : Pustaka Sinar Harapan.. Agung,  I.  A.  A.G.  1995.  Persetujuan Linggajati, Prolog dan Epilog. Yogyakarta : Pustaka Nusatama. Asnan, G. 2006. Pemerintah Sumatera Barat dari VOC Hingga Revormasi. Yogyakarta : Citra Pustaka.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Cipta  Adi  Pustaka.  1990.  Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jakarta : PT Cipta
Adi Pustaka. Edisaputra.  1987.  Sumatera  Dalam  Perang
Kemerdekaan,  Perlawanan  Rakyat
Semesta  Menentang  Jepang,  Inggris dan  Belanda.  Jakarta  :  Yayasan  Bina Satria 45. Gottschalk,  L.  1969.  Mengerti  Sejarah. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto.1986. Jakarta : UI Press. Hatta,  M.  2011.  Untuk  Negeriku  :  Sebuah Otobiografi.  Jakarta  :  PT  Kompas Media Nusantara.
Heijboer,  P.  1998.  Agresi  Militer  Belanda, Memperebutkan  Pending  Zamrud
Sepanjangn  Khatulistiwa  1945-1949. Jakarta : PT Grasindo. Husein,  A.,  Dkk.  1992.  Sejarah  Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950. Minagkabau : Badan Pemurnian Sejara Indonesia (BPSIM). Isa,  T.M.  1996.  Teuku  Mohammad  Ali Panglima  Polim  :  Sumbangsih  Aceh Bagi Republik. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Kahin,  G.  M.  T.  1952.  Refleksi  Pergumulan Lahirnya  Republik  :  Nasionalisme  dan Revolusi di Indonesia. Tejemahan oleh Nin Bakdi Soemanto. 1995. Solo : UNS
Press. Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta : Bentang. Lembaga Analisi Informasi. 2005. Kontroversi  Serangan  Umum  1  Maret 1949. Yogyakarta : Media Presindo. Loebis,  A.  B.  1995.  Kilas  Balik  Revolusi  : Kenangan, Pelaku dan Saksi. Jakarta : UI Press. Moehadi, 1981. Riwayat Singkat Pembentukan  Pemerintah  Darurat Repubik  Indonesia.  Semarang  :  CV Aneka.
Nasikun.  1984.  Sistem  Sosial  Indonesia. Jakarta : CV Rajawali.
Nasution, A. H. 1966. Sedjarah Perdjuangan
Nasional Dibidang Bersedjata. Jakarta : Mega Bookstore.
Nasution,  A.  H.  1979.  Sekitar  Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9 :Agresi Militer Belanda II. Bandung :Angkasa. Nasution,  A.  H.  1979.  Sekitar  Perang Kemerdekaan  Indonesia,  Jilid  10  : Perang  Gerilya  Semesta  II.  Bandung :Angkasa.
Nasution,  A.  H.  1984.  Pokok-Pokok  Gerilya dan  Pertahanan  Republik  Indonesia  di Masa  yang  Lalu  dan  Akan  Datang. Bandung :Angkasa.
Noor, U.S. 1999. Peran Stasiun Radio PHB AURI Selama Perang Kemerdekaan RI II  1948-1949.  Jakarta  :  Pustaka  Sinar Harapan.
Notosusanto,  N  dan  Poesponegoro,  M.  D.
2009.  Sejarah  Nasional  Indonesia  VI. Jakarta : PN Balai Pustaka.
Notosusanto,  N.  1971.  Norma-Norma Penelitian  dan  Penulisan  Sejarah. Departemen  Pertahanan  Keamanan  : Pusat Sejarah ABRI. Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta Ke-70.  1972.  Bung  Hatta  Mengabdi pada  Tjita-Tjita  Perdjoangan  Bangsa. Jakarta  :  Panitia  Peringatan  Ulang
Tahun Bung Hatta Ke-70. Pour,  J.  2009.  Doorstoot  Naar  Djokja  : Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. Purwoko,  Dwi.  1995.  Dr.  Mr.  T.  H. Moehammad  Hasan  :  Salah  Seorang
Pendiri  Republik  Indonesia  dan Pemimpin  bangsa.  Jakarta  :  Pustaka Sinar Harapan.
Prawiranegara,  S.  1981.  Sejarah  Sebagai
Pedoman  Untuk  Membangun  Masa Depan. Jakarta : Yayasan Idayu. Rasjid,  S.  M.  1984.  Di  Sekitar  PDRI  : Pemerintah Darurat Republik Indonesia.  Jakarta : Bulan Bintang. Roem, M. 1977. Bunga Rampai Dari Sejarah II. Jakarta : Bulan Bintang.
Roem,  M.  1977.  Suka  Duka  Berunding Dengan  Belanda.  Jakarta  :  Idayu Press.
Rosidi,  A.  1986.  Sjafrudin  Prawiranegara lebih Takut Kepada Allah SWT. Jakarta : Yayasan Idayu.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Salim,  I.  1995.  Terobosan  PDRI  dan Peranan TNI.  Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan. Sardjono,  V  dan  Marsadji,  G.L.  1982.
Pemerintah Darurat Republik Indonesia
:  Penyelamat  Negara  dan  Bangsa Indonesia. Jakarta : Tintamas.
Sastroamidjojo, A. 1974. Tonggak-tonggak di Perjalananku. Jakarta : PT. Kinta.
Seskoad.  1989.  Serangan  Umum  1  Maret 1949 di Yogyakarta Latar Belakang dan Pengaruhnya.  Jakarta  :  PT.  Citra Lamtoro Gung Persada.
Simatupang,  T.  B.  1961.  Laporan  Dari Banaran  :  Kisah  Pengalaman  Seorang Prajurit  Selama  Perang  Kemerdekaan. Jakarta : Sinar Harapan.
Sjamsudin,  H.  2007.  Metodologi  penelitian Sejarah. Yogyakarta : Ombak.
Soetanto, H. 2006. Yogyakarta 19 Desember 1948,  Jendral  Spoor  (Operatie  Kraai) versus  Jendarl  Sudirman  (Perintah siasat  No.  1).  Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Surbakti,  R.  1992.  Memahami  Ilmu  Politik. Jakarta : Grasindo. Surjomihardjo,  A  dan  Chaniago,  J.R  (Eds).
1990.  PDRI  (Pemerintah  Darurat
Repubik  Indonesia)  Dikaji  Ulang. Jakarta : MSI Tjokropranolo.  1992.  Panglima  Besar  TNI Jendral Soedirman Pemimpin
Pendobrak  Terakhir  Penjajah  di Indonesia  :  Kisah  Seorang  Pangawal. Jakarta: PT. Surya Pesindo.
Tobing,  K.  M.  L.  1987.  Perjuangan  Politik Bangsa  Indonesia  Renville  Jakarta  : CV. Haji Masagung. Tobing,  K.  M.  L.  1987.  Perjuangan  Politik Bangsa Indonesia K.M.B. Jakarta : CV. Haji Masagung.
Universitas  Jember.  2011.  Pedoman Penulisan  Karya  Ilmiah.  Jember  : Jember University Press.
Van  de  Velde,  J.  J.  1987.  Surat-Surat  dari Sumatera 1928-1949. Terjemahan oleh Redaksi  Pustaka  Azet.  Jakarta  : Pustaka Azet Wild,  C.  dan  Carey,  P.  (Eds).  1986.  Gelora
Api  Revolusi  :  Sebuah  Antologi Sejarah. Jakarta : PT. Gramedia. Zed,  M.  1997.  Somewhere  in  The  Jungle  : Pemerintah Darurat Republik Indonesia,  Sebuah  Mata  Rantai Sejarah  Yang  Terlupakan.  Jakarta  : Grafiti
Zed, M., Utama, E., dan Chaniago, H. 1998. Sumatra  Barat  di  Panggung  Sejarah 1945-1995.  Jakarta  :  Pustaka  Sinar Harapan.