Azzahra  Natazia  Ristina  Goce,  Ade  Adhari  (2023),  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pt.  Aneka Bintang Gading Dalam Tindak Pidana  Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings, Vol. 8, No. 2, Februari 2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11339 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 2, Februari 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  KORPORASI  PT.  ANEKA  BINTANG GADING DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL HOLYWINGS

## Azzahra Natazia Ristina Goce, Ade Adhari
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: natazia.ristina@gmail.com, adea@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Manusia dan badan hukum merupakan subjek dalam hukum pidana, sebagai subjek hukum  tentu  keduanya  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  atas  perkara  yang terjadi karena kelalaian subjek hukum tersebut. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus penistaan agama yang terjadi melalui media sosial Holywings yang berada  di  bawah  naungan  PT.  Aneka  Bintang  Gading  ini  terjadi  karena  promosi minuman alkohol untuk meningkatkan hasil penjualan dengan menggunakan nama dua  tokoh  agama,  yakni  Muhammad  dan  Maria  yang  memicu  amarah  masyarakat sehingga  melaporkannya  kepada  pihak  berwajib.  Tujuan  penelitian  ini  adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penistaan melalui media social Holywings. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative  dengan  pengumpulan  data  sekunder  yang  bersifat  deksriptif,  kemudian pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  serta  teknik analisis data deduktif. Dalam kasus ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dasar pertimbangan telah terpenuhinya unsur dari delik penistaan agama dan agen bertindak untuk dan/atau atas nama kepentingan orporasi.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penistaan Agama, Media sosial

## Abstract
A person and legal entity is subject in criminal law, as a legal entity surely both are able to be charged responsible for the case that happened due to the legal’s entity negligence. The following case that will be discussed within this research is the case of religion blasphemy that occured through the social media of Holywings under the patronation of PT. Aneka Bintang Gading, this case happened because of a alcoholic beverage  promotion  to  increase  the  sales  using  two  religious  figure,  which  are Muhammad and Maria, that followed by the outrage of the society that lead to reports to the authority. The purpose of this research is to analyze the coorporation’s legal
responsibility in blasphemy legal action in which in this case is through Holywing’s social media. The research method that will be used is juridical normative method, with  secondary  data  collection,  with  a  descriptive  characteristic  and  then  this research’s approach will be using legislation approach aswell as deductive analysis data technique. In this case the following coorporation may be held responsible with a  base  consideration  of  the  element  of  blasphemy  religion  offense  consideration, aswell  as  the  concerned  agent  act  as  or  for  the  sake  of  the  coorporation’s  name interests
Keywords: Corporate Legal Responsibility, Religion Blasphemy, Social Media.

## Pendahuluan
Pada hakekatnya negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum atau rechstaat (Asshiddiqie, 2007), sebagaimana secara terang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat  (3)  UUD  1945  yang  dengan  tegas  menyatakan,  “negara  Indonesia  adalah  negara hukum”, yang dalam penerapannya segala sesuatu untuk mengatur tata pemerintahan di Indonesia harus memiliki landasan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh Pemerintah (Hrp &  Thalib, 2019). Sejalan dengan tujuan nasional, yakni  Pemerintah  untuk  terus  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupann bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Kemenkes, 2021). Bentuk upaya untuk mencapai tujuan negara adalah dengan cara memberi segala perlindungan kepada warga Negara.
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  perlindungan  terhadap  masyarakat, melalui perancangan undang-undang (Sabardi, 2014) misalnya, dalam pembuatan hukum Pemerintah  harus  mengutamakan  dan  memperhatikan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat,  hal  ini  sebagai  jaminan  bagi  masyarakat  untuk  kepastian  hukum  maupun perlindungan hukum kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia (Arliman, 2017). Karena kembali pada konsep awal, bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka jaminan perlindungan  terhadap  masyarakat  juga  harus  dituangkan  dalam  hukum.  Salah  satu hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  hukum  pidana,  kebijakan  hukum  pidana merupakan sebuah peraturan yang bersifat publik.
Kebijakan hukum pidana di Indonesia ini pada dasarnya merupakan warisan dari Penjajah (Belanda) dan dikenal juga sebagai Code Penal berisikan tentang perbuatan apa yang  boleh  dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh  manusia  sebagai  individu,  dan apabila  individu  tersebut  melanggar  perbutan  yang  diatur  dalam  hukum  pidana,  maka terdapat  sanksi  sebagai  konsekuensi  (Zaidan,  2022).  Seiring  berkembangnya  zaman, dalam hukum pidana subjeknya bukan hanya manusia saja, akan tetapi badan hukum juga termasuk  subjek  hukum  pidana  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  hukum apabila melanggar ketentuan hukum pidana
Lebih  lanjut  bahwa  pada  era modern dalam  sebuah  keadaan  khusus  pada peradaban manusia yang terus berkembang dalam masyarakat global dan sebagai bagian
dari proses manusia global yang dikenal sebagai globalisasi informasi (Rais et al., 2018). Adapun hal  yang dimaksud  dengan globalisasi  dalam perspektif cyberspace globalists, Featherstone berpendapat  bahwasanya  globalisaasi  ditandai  dengan  perkembangan terkini  teknologi  informasi  dan  tumbuhnya  penemuan  lain  yang  mampu  membuat manusia agar bisa menjalankan tugasnya dengan lebih mudah dan cepat (Jati, 2013).
Globalisasi, teknologi informasi dan hukum merupakan tiga bidang yang saling berkesinambungan.  Keuntungan  yang  diciptakan  oleh  teknologi  informasi  sangat menjanjikan  sejumlah  harapan.  Namun  pastinya  bagaikan  pisau  bermata  dua,  muncul kekhawatiran baru dengan maraknya kasus kejahatan cyber . Cybercrime dapat diperbuat oleh subjek hukum,yaitu manusia ataupun korporasi (Vitayanti & Santosa, n.d.). Saat ini KUHP  hanya  mengakui  manusia  yang  menjadi  subjek  hukum  pidana.  Namun  melihat seiring  kecenderugan  dan  perkembangan  dalam  hukum  pidana  Indonesia,  di  samping manusia sebagai subjek hukum dibutuhkan hal lain untuk dapat menjadi subjek hukum pidana selain manusia, yang disebut sebagai badan hukum (Tomalili, 2019).
Dapat dilihat dari bermacam undang-undang pidana khusus lain, sudah menganut system  pertanggungjawaban  pidana  korporasi.  Maka  dapat  dipahami,  bahwa  berbagai undang-undang  pidana  khusus  di  luar  KUHP,  sudah  mengatur  bahwa  selain  orang, korporasi  pun  tercatat  menjadi  pelaku  tindak  pidana  yang  dapat  melanggar  peraturan- peraturan pidana. Yan Pramadya Puspa mengatakan bahwasanya korporasi yang berarti perseroan, merupakan sebuah badan hukum. Badan hukum atau korporasi yang dimaksud ialah persekutuan atau organisasi yang dianggap sebagai orang (perseorangan) menurut undang-undang,  yaitu  selaku  pemikul  hak  dan  kewajiban  yang  telah  mempunyai kemampuan untuk menuntut atau dituntut di muka pengadilan (Kartika, 2015). Dengan diterimanya  korporasi  menjadi  subjek  hukum  pidana,  jadi  dapat  dipahami  bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.
Sebagaimana  dalam  teori  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  hukum pidana dikenal  dengan teori Corporate  criminal  liability yang memiliki hubungan erat dengan  ajaran  identifikasi.  Teori  pertanggungjawaban  korporasi  secara  langsung,  yang menyatakan  direktur  bertanggungjawab  atas  kesalahan  karyawannya  yang  bertindak dalam lingkungan kerja. Teori peretanggungjawaban pidana korporasi juga dalam hukum pidana  dikenal  dengan  teori Vicarious  Liability ,  yang  memiliki  arti  sebagai pertanggungjawaban pengganti, maka dalam teori ini yang berhak bertanggungjawab atas tindakan pidana adalah karyawannya maupun direkturnya. Hal ini didasari pada prinsip huungan kerja yang disebut dengan prinsip delegasi (Lubis & Siddiq, 2021).
Implementasi  kedua  teori  tersebut  di  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan di, yakni diatur dalam Pasal 1 ayat (21) UU ITE yang menyatakan bahwa frasa “orang” merujuk kepada individu baik WNI maupun WNA serta termasuk diantaranya badan  hukum.  Sedangkan  yang  dimaksud  sebagai  badan  usaha  adalah  perusahaan perseorangan  atau  persekutuan,  baik  berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadna  hukum. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE dijelaskan bila sebagaimana tindakan pidana dilakukan oleh korporasi maka dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga dari
sanksi  yang  mereka  terima.  Sehingga  dari  frasa  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  ITE menerima badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
Fakta  ini  menyadarkan  masyarakat  akan  perlunya  pengaturan  kegiatan  yang menyertakan teknologi informasi dan komunikasi, yang diperbuat oleh manusia maupun korporasi. Peraturan  yang  mengatur  kegiatan  yang  melibatkan  teknologi  informasi  di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (21) UU ITE, bahwa yang dimaksud sebagai “orang” adalah perseorangan,  baik  warga  Negara  Indonesia,  warga  Negara  asing,  serta  badan  hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan  persekutuan,  baik  berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan  hukum. Selanjutnya didalam  Pasal  52 ayat  (4), tentang perbuatan yang dilarang diperbuat  oleh korporasi  maka  dipidana dengan  pidana  pokok  ditambah  dua  pertiga  dari  sanksi  yang mereka  terima Dari  frasa  pasal  ini  bahwa  UU  ITE  mengakui  bahwa  korporasi  sebagai subjek  dalam  hukum  pidana  sehingga  didalam  pertanggungjawabannya  korporasi  juga mampu dimintai atas pertanggung jawaban dan jika terbukti maka hukuman yang akan diterima di perberat sebesar dua pertiga.
Namun meskipun sudah diatur dalam undang-undang terkait informasi elektronik, pada kenyataannya belum lama ini media sosial diramaikan akan promosi yang diberikan oleh Holywings. Pasalnya Holywings yang merupakan usaha yang bergerak pada usaha food and beverage , berada dibawah naungan PT. Aneka Bintang Gading, pada tanggal 22 Juni  2022  telah  memberikan  promo  minuman  beralkohol,  Promosi  tersebut  diposting melalui  akun  instagram  resmi  holywings,  yaitu  @holywingsindonesia  dan @holywingsbar. Holywings memberikan promo minuman beralkohol Gordon's Dry Gin bagi para pengunjung yang bernama Muhammad dan Gordon's Pink bagi yang memiliki nama Maria secara gratis.
Seperti yang diketahui bahwa Muhammad merupakan nama Nabi dalam agama Islam  dan  Maria  adalah  nama  wanita  suci  yang  dimuliakan  dalam  agama  Nasrani, khususnya Khatolik. Dapat dilihat secara jelas promosi minuman beralkohol ini sangat kontradiktif  dengan  nilai-nilai  yang  ditanamkan  dalam  agama,  yaitu  larangan mengkonsumsi  minuman  beralkohol  dan  juga  telah  menyinggung  dua  sosok  yang dimuliakan  dalam  agama  yang  dianut  di  Indonesia.  Aksi  promosi  ini  menuai  banyak kecaman  dari  berbagai  pihak,  bahkan  GP  ansor  pun  turut  mendatangi  sejumlah  outlet Holywings dan menuntut agar Holywings ditutup (Goce, 2023).
Kasus ini berbuntut dilaporkannya Holywings ke pihak kepolisian terkait kasus penistaan agama. Polres Jakarta Selatan telah meregister laporan polisi dengan No. Pol : LP / A / 323 / VI / 2022 / Polres Metro Jaksel/ Polda Metro Jaya, pada tanggal 23 Juni 2022 atas nama pelapor Budi Handoko, dengan dugaan tindak pidana menyiarkan berita dengan sengaja menciptakan keonaran dikalangan masyarakat  seperti tercantum dalam Pasal  14  Undang-undang  Republik  Indonesia  (UU  RI)  Nomor  1  Tahun  1946  dan  atau penistaan agama melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE yang berisi Bagi setiap orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau suatu kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan dapat diancam pidana penjara paling selama-lamanya selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah dan atau Pasal 156 atau Pasal 156 huruf a KUHP  yang  memuat  tentang  perbuatan  menyatakan  penghinaan  di  hadapan  umum terhadap suatu golongan rakyat Indonesia.
Sejauh ini polisi telah menetapkan 6 orang tersangka dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes  Pol  mengatakan  bahwa  motif  dari  promosi  yang  diberikan  oleh  Holywings adalah  untuk  menarik  minat  pengunjung  untuk  datang  ke  outlet  yang  dianggap penjualannya masih belum memenuhi standar target. Namun pihak kepolisian akan tetap mendalami lebih jauh lagi motif dibalik promosi miras tersebut. Setelah berkas perkara dari Kepolisian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE  jo  Pasal  55  ayat  (1)  angka  1  KUHP  atas  tuduhan  penistaan  agama  dan  perbuatan kejahatan  yang  dilakukan  secara  bersama  sama.  Namun  Penuntut  Umum  hanyalah membebankan  pertanggungjawaban  pidana  secara  perseorangan,  tanpa  adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi PT.Aneka Bintang Gading.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Dimana pendekatan  yang  digunakan  adalah  Pendekatan  Perundang-undangan  ( The    Statute Approach ) Penelitian hukum normatif adalah kajian hukum yang menempatkan hukum menjadi  suatu  sistem  norma.  Sebagaimana  dimaksud  sistem  norma  yang  berkaitan dengan  asas-asas,  norma,  kaedah  dari  peraturan  perundangan,  putusan  pengadilan, perjanjian  dan  doktrin  atau  ajaran  (Mukti  Fajar  &  Achmad,  2010).  Dari  segi  sifatnya, penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi,  gambaran  atau  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  terkait  fakta-fakta  yang diselidiki.
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  untuk  menjadi  sumber  utama  adalah  data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung melainkan dari data yang sudah ada. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute  approach )  merupakan  pendekatan  dengan  mengenakan  legislasi  dan  regulasi. Pada pendekatan ini peneliti perlu memahami hirarki dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun  2002,  peraturan  perundang-undangan  ialah  peraturan  tertulis  yang  biasanya memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibuat atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2013).
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  metode deduktif.  Pada  metode  analisa  data  ini  dimulai  dari  proposisi  umum,  postulat,  serta paradigma  yang  lalu  dikaitkan  dengan  data  empiris  yang  menjadi  parameter  dalam membuat kesimpulan (Kasiram, 2010).

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  rangka  menjawab  permasalahan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi dalam kasus ini, maka tentunya akan diuraikan kasus posisinya. Bermula pada tanggal 22 Juni 2022 tim promotor dari Holywings mengunggah design promo minuman beralkohol melalui  akun  Instagram  resmi  Holywings,  yaitu  @holywingsindonesia  dan @holywingsbar.  Isi  dari  unggahan  tersebut  berupa  gambar  botol  minuman  beralkohol yang ditempel dengan nama Muhammad. dan juga Maria, dengan caption “ WHERE IS..? THESE  NAME  GET  FREE  BOTTLE!  EVERY  THURSDAY  MUHAMMAD  one  bottle gordon’s dry gin for man, MARIA gordon’s pink for women bring your ID card, dine- only, no keeping dan take away” .
Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 Budi Handoko yang merupakan anggota Sat Reskrim  Unit  IV  Krimsus  melakukan  kegiatan  patrol Cyber dan  mendapati  akun Instagram  yang  bernama  @holywingsindonesia  dan  @holywingsbar.  Hal  tersebut ditindak lanjuti dan segera dibuat laporan polisi  dengan No.Pol:  LP/A/  323/  VI/  2022/ Polres  Metro  Jaksel/Polda  Metro  Jaya  atas  dugaan  tindak  pidana  penistaan  agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Setelah  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  secara  lebih  lanjut  maka  pihak Kepolisian  Jakarta  Selatan  menetapkan  6  (enam)  orang  tersangka.  Keenam  pekerja tersebut  terdiri  atas  direktur  kreatif,  kepala  tim  promosi,  tim  kampanye,  tim  rumah produksi, desainer grafis, dan admin media sosial.
Sesudah berkas perkara dari pihak kepolisian diserahkan kepada penuntut umum, dalam dakwaannya para 6 (enam) orang terdakwa didakwa atas tuduhan penistaan agama yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE jo Pasal 55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  tentang  mereka  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut melakukan perbuatan sebuah kejahatan. Dalam dakwaan tersebut penuntut umum hanya membebani  pertanggungjawaban  pidana  secara  perorangan  tanpa  menuntut  adanya pertanggungjawaban dari korporasi.
Mengingat UU ITE mengakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak  pidana,  maka  dalam  ketentuan  pidana  pada  Pasal  52  ayat  (4)  apabila  korporasi melakukan  perbuatan  pidana  sebagaimana  termaksud  dalam  Pasal  27  sampai  Pasal  37 dipidana  dengan  pidana  pokok  ditambah  dua  pertiga.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa ketentuan  Pasal  52  ayat  (4)  ini  bermaksud  untuk  menghukum  setiap  tindakan  yang memenuhi unsur Pasal 27 sampai Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
a. Mewakili korporasi
b. Mengambil keputusan dalam korporasi
c. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi
d. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
Oleh karena itu dapat dikatakan jika UU ITE menganut ajaran identifikasi. Ajaran identifikasi ini ialah salah satu teori yang dipakai untuk membenarkan bahwa korporasi
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat bertindak dan berbuat sendiri dan tidak memiliki kalbu.
Dalam penerapan ajaran identifikasi harus dapat ditunjukkan apabila:
a. tindakan dari orang yang menjadi directing mind korporasi itu termasuk dalam kegiatan yang ditugaskan kepadanya
b. perbuatan tersebut adalah kecurangan terhadap korporasi tersebut
c. kejahatan yang dilakukan bermaksud guna mendapatkan manfaat untuk korporasi.
Maka dalam kasus penistaan agama melalui media social Holywings, korporasi dapatlah  dibebani  pertanggungjawaban  pidana.  Karena  telah  memenuhi  unsur  delik penistaan  agama  karena  tindakan  promosi  tersebut  dilakukan  demi  kepentingan  dan keuntungan korporasi.
Konsep  pembebanan  pertanggungjawaban  kepada  korporasi  juga  sudah  di terbitkan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pada konsep ini tidak jauh berbeda dengan teori dan undang-undang lainnya. Korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan dan  dapat  di  bebankan  pertanggungjawaban  pidana  kepadanya  bila  tindakan  tersebut dilakukan kepada orang lain dengan kriteria tertentu.
Di dalam Pasal 3 PERMA No.13 Tahun 2016 dijelaskan terkait kriteria-kriteria tersebut :
a. Hubungan  Pembuat  Tindak  Pidana  Korporasi,  yaitu  hubungan  kerja  atau hubungan lain
b. Cara melakukan, yaitu sendiri-sendiri maupun bersama-sama
c. Tujuan Perbuatan, yaitu bertindak dan atas nama korporasi
d. Ruang  Lingkup  Perbuatan,  yaitu  diluar  lingkungan  korporasi  maupun  di  dalam lingkungan korporasi.
Jika  melihat  pada  pengaturan  tersebut,  sumber  penarikan  peruatan  orang  lain sangatlah  luas.  Jika  dilihat  dari  rumusannya,  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan perbuatan  orang  yang  tidak  bekerja  dalam  korporasi  tersebut  dan  tidak  memiliki hubungan  kerja  dapat  menjadi  sumber  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  bila dilakukan untuk dan atas nama korporasi.
Tentunya hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan pertanggungjawaban  pidana  korporasi.  Karenanya  PERMA  tersebut  mengatur  lebih lanjut di atur dalam Pasal 4 ayat (2) tentang tiga kriteria penilaian oleh hakim terhadap korporasi, yakni :
a. Korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut
c. Korporasi tidak melakukan upaya pencegahan
Pengaturan  ini  dapat  menjadi  batasan  dalam  hal  menjatuhkan  pidana  terhadap korporasi  dilihat  dari  derajar  kesalahannya.  Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban korporasi,  bila  dilakukan  pendekatan  teori  pertanggungjawaban  korporasi.  Pertama,
dengan  menggunakan  teori Corporate  criminal  liability, yang  memiliki  pemahaman bahwa direktur mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili dan mengendalikan perusahaan.  Oleh  karena  itu  pertanggungjawaban  korporasi  tidak  bersifat pertanggungjawaban pribadi (Arief, 2002).
Maka seyoginya dalam hal ini PT Aneka Bintang Gading dapat melakukan pidana secara  langsung  melalui  orang-orang  yang  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan perusahaan tersebut maupun perusahaan itu sendiri. Dalam kasus ini, Direktur Kreaftif Holywings  merupakan  salah  satu  terdakwa  dari  kasus  penistaan  agama  melaui  media social  Holywings.  Seharusnya,  dengan  keterlibatan  Direktur  kreatif,  meskipun  pihak manajemen  Holywings  membantah  adanya  keikutsertaan  manajemen  dalam  membuat promosi iklan tersebut, keterlibatan Direktur Kreatif seharusnya dapat diidentifikasikan sebagai tindakan korporasi, sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan adanya penuntutan secara terpisah yang dilakukan oleh PU,  seharusnya  dapat  mempermudah  aparat  penegak  hukum  untuk  mengidentifikasi bahwa  Direktur  Kreatif  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  korporasi. Penuntutan pertanggungjawaban secara pribadi seperti yang didakwakan kepada 5 (lima) orang pegawai lainnya, dirasa tidaklah tepat dalam mendakwa Direktur Kreatif, karena tindakan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  merupakan directing  mind dan  di  identifikasi sebagai tindakan korporasi.
Direktur Kreatif juga bertindak mewakili korporasi guna memperoleh keuntungan dengan  menaikan  omset  penjualan  yang  bermanfaat  bagi  kepentingan  korporasi. Sehingga  PT  Aneka  Bintang  Gading  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya.  Serta Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan menambahkan Pasal 52 ayat (4) dalam dakwaannya sebagai penambahan pidana bagi korporasi Kedua,  dengan  menggunakan  teori  pertanggungjawaban  pengganti  atau Vicarious liability .  Dapat  dijelaskan  bahwa Vicarious  Liability adalah  pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan syarat bahwa kedua orang tersebut memiliki hubungan kerja dalam status atasan dan bawahan dalam  lingkup  pekerjaannya  di  suatu  korporasi.  Jadi  dalam  hal  ini  korporasi  dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan salah karyawannya.
Sesuai  penjelasan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  PT  Aneka  Bintang  Gading  selaku korporasi  memenuhi  kriteria  korporasi  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, Aparatur penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berada  pada  bidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dapat  meminta pertanggungjawaban  atas  pelanggaran  penistaan  agama  oleh  korporasi  sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (4) UU ITE

## Kesimpulan
Maka dapat disimpulkan sejatinya dalam kasus penistaan agama yang dilakukan melalui  media  social  Holywings,  PT.  Aneka  Bintang  Gading  sebagai  badan  hukum sangatlah  tepat  untuk  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Terhadap  kasus penistaan agama melalui media social Holywings pertanggungjawaban pidana korporasi
dapat  dikualifikasikan  dengan  menggunakan  teori direct corporate  criminal  liability . Dimana  Direktur  Kreatif  sebagai  terdakwa  tidak  hanya  mampu  dimintai pertanggungjawaban  secara  perorangan,  tetapi  juga  bisa  dibebani  pertanggungjawaban korporasi.  Karena  tindakan  yang  dilakukan  olehnya  merupakan Directing  Mind dari PT.Aneka  Bintang  Gading.  Penuntut  umum  seharusnya  mendakwa  direktur  kreatif dengan Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45 ayat (2) junto Pasal 52 ayat (4) UU ITE tentang penistaan  agama  dan  dilakukan  oleh  korporasi  dipidana  dengan  penambahan  pidana pokok sebanyak dua pertiga.

## BIBLIOGRAFI
Arief, B. N. (2002). Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Pt Raja Grafindo .
Arliman,  L.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Umkm  Dari  Eksploitasi  Ekonomi  Dalam Rangka  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (3), 387–402.
Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata  Negara Indonesia  Pasca Reformasi . Bhuana Ilmu Populer.
Goce,  A.  N.  R.  (2023).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Penistaan  Agama  Melalui  Media  Sosial  Holywings. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 10 (1), 291–301. Hrp, A. R., & Thalib, A. A. (2019). Undang-Undang Dasar 1945 .
Jati, W. R. (2013). Pengantar Kajian Globalisasi Analisa Teori Dan Dampaknya Di Dunia Ketiga. Mitra Wacana Media, Jakarta .
Kartika,  A.  (2015).  Implementasi  Criminal  Policy  Terhadap  Pertanggung  Jawaban Kejahatan Korporasi. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 2 (2), 193–209.
Kasiram, M. (2010). Metodologi Penelitian: Refeleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian . Uin-Maliki Press.
Kemenkes,  R.  I.  (2021).  Profil  Kesehatan  Indonesia  2020. Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia. Https://Pusdatin. Kemkes. Go.
Id/Resources/Download/Pusdatin/Profil-Kesehatan-Indonesia/Profil-Kesehatan- Indonesia-Tahun-2020. Pdf .
Lubis,  M.  A.,  &  Siddiq,  M.  (2021).  Analisis  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap  Korporasi  Atas  Pengrusakan  Hutan. Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 3 (1), 35–65.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum .
Mukti  Fajar,  N.  D.,  &  Achmad,  Y.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum:  Normatif  & Empiris . Pustaka Pelajar.
Rais, N.  S.  R.,  Dien,  M. M.  J., &  Dien,  A.  Y. (2018).  Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial. Jurnal Mozaik , 10 (2), 61–71.
Sabardi,  L.  (2014).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yustisia, Fh Uns Edisi , 88 , 169–173. Tomalili, R. (2019). Hukum Pidana . Deepublish.
Vitayanti,  N.  M.  R.,  &  Santosa,  A.  A.  G.  D.  H.  (N.D.). Tinjauan  Yuridis
Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Prostitusi  Secara  Online Berdasarkan Perspektif Cyber Crime .
Zaidan, M. A. (2022). Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Sinar Grafika.

## Copyright holder:
Azzahra Natazia Ristina Goce, Ade Adhari (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: