INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4810-4817 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Politik Lokal Di Medan Estate
Laurenty Simanjuntak 1 ✉ , Maria Clara Elfrisma Manalu 2 , Khoiratul Ummah 3 , Julia Ivanna 4
Universitas Negeri Medan
Email: Laurentysimanjuntak05@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  dampak  dari  kebijakan  otonomi  daerah  dalam proses politik masyarakat yang ada di medan estate, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang menggunakan teknik pengumpulan random sampling. Dalam hasil dari penelitian ini dapat  ditemukan  fakta  bahwa  otonomi  daerah  memiliki  peranan  penting  dalam  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik lokal yang dapat dilihat dari pengimplementasian otonomi daerah melalui penyuluhan dan seminar terbuka menjelang hari hari pesta demokrasi.
Kata Kunci: Kebijakan Otonomi Daerah, Politik Lokal, Medan Estate

## Abstract
This study aims to examine how the impact of regional autonomy policies on the political process of communities in Medan Estate, this study uses descriptive qualitative research methods, which in data collection using interview data collection techniques using random sampling techniques. In the results of this study, it can be found that regional autonomy has an important role in increasing community participation  in  local  politics  which  can  be  seen  from  the  implementation  of  regional  autonomy through counseling and open seminars before the democratic party day.
Keywords: Regional Autonomy Policy, Local Politics, Medan Estate

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  mengalami  perubahan  sangat  mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Prinsip  yang  digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat (Stie & Mamuju, 2019).
Pemberian  otonomi  yang  seluasluasnya  kepada  Daerah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan  strategis  globalisasi,  daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (Thahir,  n.d.).  Otonomi  daerah,  sebagai  konsep  pemerintahan  yang memberikan wewenang kepada entitas pemerintahan setingkat daerah untuk mengelola urusan  lokalnya  sendiri,  telah  menjadi  fokus  perhatian  dalam  upaya  meningkatkan efektivitas  dan  responsivitas  pemerintahan  terhadap  kebutuhan  masyarakat  setempat. Kebijakan otonomi daerah diperkenalkan dengan tujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada warga setempat, merangsang pembangunan lokal, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
Partisipasi  politik  menjadi  sebuah  kunci  dalam  sebuah  negara  demokrasi.  Untuk meningatkan  partisipasi  politik  masyarakat,  terlebih  dahulu  meningkatkan  minat  atau ketertarikan masyarakat terhadap politik. Sistem pemilihan umum (pemilu) langsung juga membawa  konsekuensi  mahalnya  ongkos  politik  sehingga  pesta  demokrasi  tersebut dijadikan ajang untuk menggadaikan hak suara yang dimiliki.  (Jumaidah Sumarsih et al., 2020). Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator vital dari kesehatan demokrasi di suatu negara. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, semakin kuat fondasi demokrasi yang dapat terbentuk. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari kebijakan otonomi  daerah  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  sebagai  bagian  dari  evaluasi keseluruhan kesejahteraan demokrasi di tingkat lokal.
Realitas  partisipasi  politik  masyarakat  yang  masih  kurang  menandakan  tantangan serius dalam membangun fondasi demokratis yang kuat di tingkat lokal. Kesadaran politik yang  rendah  menjadi  pemicu  utama,  dimana  sebagian  besar  warga  belum  sepenuhnya memahami peran dan dampak partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan
politik (Jumaidah Sumarsih et al., 2020). Terbatasnya akses terhadap informasi politik juga menjadi  penghalang  yang  signifikan,  memperumit  upaya  untuk  membentuk  opini  dan pandangan  yang  informasional.  Pendidikan  politik  yang  minim  dan  tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan menjadi elemen pendukung  realitas  ini,  menyisakan  kesenjangan  antara  harapan  dan  keterlibatan masyarakat.  Kondisi  ekonomi  yang  sulit  turut  memperburuk  realitas  tersebut,  dengan masyarakat yang terfokus pada kebutuhan dasar dan seringkali mengabaikan keterlibatan politik.  Dominasi  elit  politik  dan  tingginya  tingkat  politik  identitas  semakin  mempersulit akses setiap lapisan masyarakat untuk terlibat secara merata dalam pembuatan keputusan politik.  Di  samping  itu,  kurangnya  responsif  pemerintah  terhadap  aspirasi  warga menciptakan ketidakpastian terhadap hasil partisipasi, meminimalkan motivasi warga untuk aktif dalam kehidupan politik.
Berkaitan dengan itu  diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, banyak negara telah menyaksikan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintahan  daerah.  Bagaimana  otonomi  daerah mempengaruhi  partisipasi  politik  masyarakat  menjadi  pertanyaan  esensial  yang mengemuka, terutama mengingat dinamika politik yang terus berkembang dan pergeseran paradigma dalam interaksi antara warga dan pemerintah setempat. Sejumlah faktor seperti peningkatan  otonomi,  keterlibatan  warga  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  serta implementasi kebijakan dan program yang mendukung partisipasi politik, semuanya dapat berperan  dalam  membentuk  pola  partisipasi  politik  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kajian mengenai  dampak  kebijakan  otonomi  daerah  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut (Larasita et al., 2023).
Melalui  pemahaman  mendalam  terhadap  dampak-dampak  tersebut,  diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung atau menahan partisipasi politik masyarakat  di  era  otonomi  daerah.  Analisis  tersebut  tidak  hanya  menjadi  kontribusi terhadap literatur  ilmiah, namun  juga  memberikan pemahaman yang  lebih  baik kepada para  pengambil  kebijakan  dan  praktisi  pemerintahan  lokal  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  demokrasi  di  tingkat  daerah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelajahi dan menganalisis dampak kebijakan otonomi daerah terhadap partisipasi politik masyarakat, menyoroti peran krusialnya dalam membentuk dinamika politik local.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mendeskripsikan permasalahan  dan  fokus  penelitian.  Metode  kualitatif  adalah  langkah-langkah  penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Dalam tulisan lain menyatakan  pendekatan  kualitatif  merupakan  pendekatan  yang  berdasarkan  pada kenyataan  lapangan  dan  apa  yang  dialami  oleh  responden  akhirnya  dicarikan  rujukan teorinya.
Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang  diperoleh  (berupa  kata-kata,  gambar  atau  perilaku),  dan  tidak  dituangkan  dalam bentuk  bilangan  atau  angka  statistik,  melainkan  dengan  memberikan  paparan  atau penggambaran  mengenai  situasi  atau  kondisi  yang  diteliti  dalam  bentuk  uraian  naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945  menyatakan  Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan konstitusi ini mengandung pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 didirikan dalam kerangka negara  kesatuan  dan bukan federasi. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah daerah  yang  mempunyai  kewenangan    mengatur  dan  mengelola  anggarannya  sendiri (otonomi  daerah)  harus  diposisikan  dalam  kerangka  pemahaman  negara  sebagai  suatu kesatuan, bukan  federasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1. (1) UUD 1945  di atas.
Dari rumusan Pasal 18 ayat (1 dan 2)   dapat disimpulkan  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang dalam kerangka sistem pemerintahan negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Dimana  pemerintah  negara  bagian  dan kabupaten/kota diberikan hak untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan anggarannya sesuai dengan prinsip otonomi. Hal ini menciptakan hubungan wewenang dan pengawasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:
Hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten dan kota, atau antar provinsi dan kabupaten kota, diatur dengan undang- undang dengan memperhatikan kekhususan daerah.
Penyelenggaraan  desentralisasi  menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 berarti pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada umumnya berpandangan bahwa kebijakan otonomi daerah yang berlaku saat ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan  kebijakan yang  sangat  baik  untuk  mengembangkan  potensi  daerah  khususnya  perdesaan.  Inilah alasannya: Pertama, kebijakan tersebut  memberikan kebebasan politik kepada pemerintah daerah untuk   mengatur sendiri  dan  mengurus   urusan  pemerintahan  berdasarkan asas otonomi, menunjang kewajiban sesuai  kondisi dan kebutuhan daerah. Kedua, pemerintah daerah akan mendapatkan manfaat ekonomi karena mereka mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengelola dan mengeksploitasi potensi sumber daya alam  di wilayah mereka.
Adanya  tren  reformasi  yang  sukses  berdampak  pada  terciptanya  era  keterbukaan masyarakat dan selanjutnya menimbulkan berbagai reaksi dan protes masyarakat terhadap berbagai  persoalan,  termasuk  perbaikan  pola  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat. Saat ini, wajar jika masyarakat lokal menuntut agar  hubungan pusat-daerah diperbarui ke arah  yang  lebih  demokratis.  Hal  ini  terutama  menyangkut  berbagai  permasalahan perencanaan daerah, seperti pembagian hasil pemanfaatan sumber daya alam  di daerah antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat di daerah dapat lebih menikmati hasilnya. Masyarakat berpendapat bahwa wajar jika masyarakat lokal diberikan kewenangan lebih  pada  masa  reformasi  ini.  Terkait  pengelolaan  daerah  melalui  kebijakan  otonomi daerah, pemerintah pusatlah, bukan rakyat, yang selama ini mencapai sebagian besar hasil pembangunan, baik secara politik maupun ekonomi dalam arti berbagai kebijakan daerah. Daerah dimana hal ini sebenarnya dilakukan adalah dimana berbagai sumber daya alam dikelola.
Dari segi produktivitas pelayanan, berdasarkan temuan penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Desa Medan Estate sudah mampu melaksanakan tugasnya. Data yang diperoleh menunjukkan  bahwa    bekerja  sebagai  pegawai  pemerintah  desa  sepenuhnya  menjamin gaya  kerja  yang  optimal,  pertumbuhan  produktivitas  yang  tinggi,  dan  peningkatan profesionalisme  kerja.  terkait  dengan  tindakan  atau  kinerja;  Di  sektor  publik, penyelenggaraan  pelayanan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  karena mempengaruhi kepentingan publik bahkan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, kita berbicara tentang layanan manajemen dan sertifikat. Kualitas pelayanan yang diberikan aparat pemerintah di Kelurahan Medan Estate dalam proses pengelolaan kependudukan untuk melayani masyarakat. Masyarakat puas dengan pelayanan kantor kepala desa karena dapat mengurus surat-surat di kantor kepala desa dan memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat. Selalu melayani masyarakat  dengan disiplin dan tepat waktu. Untuk memberikan yang terbaik bagi bawahannya, kepala desa bekerjasama dengan organisasi desa  dan  sekretaris  desa  untuk  membentuk    struktur  organisasi  masing-masing  daerah. Selain itu, aparat  desa menyiapkan laporan kinerja  bulanan untuk kepala  desa sehingga kepala desa dapat menilai apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik.
Aparat  desa  menjaga  warga  desa  dengan  baik  dan    masyarakat  yang  menangani surat-surat  tersebut  merasa  senang  dan  sama-sama  puas.  Dalam  beberapa  kasus, masyarakat  mempersulit kantor kepala desa untuk memproses surat, dan pada kasus lain, aparat desa mempersulit masyarakat dan aparat desa  untuk memproses surat. Edit teksnya agar Anda dapat menyelesaikannya dengan cepat. Apabila naik turunnya kinerja pegawai sama  sekali  tidak  diperhatikan  oleh  masyarakat,  maka  masyarakat  akan  merasakan kepuasan  ketika  mengurus  surat  di  kantor  kepala  desa.  Tugas  sekretaris  desa  adalah bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan. Sekalipun kepala desa tidak dapat berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut, sekretaris desa akan bekerja membentuk tim dan memastikan bahwa  perangkat  desa  dapat  melayani  masyarakatnya.  Kami  memproses  surat-surat  di Kantor  Desa  Medan  Estate,  kami  siap  melayani  masyarakat  dan  kami  siap  melayani masyarakat dalam pengurusan surat-surat, misalnya pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal, KTP, Surat Keterangan Pemukiman Kembali, dll. akan memastikan masyarakat tidak kecewa  terhadap  kami  dan  perangkat  desa  yang  kami  berikan.  Akta  kematian,  kartu keluarga, dll. Setiap orang melakukan bagiannya untuk membantu organisasi desa melayani mereka.  Sebagai  pengurus  Desa  Medan  Estate  harus  menjaga  fasilitas  dan  memastikan pekerjaan  pengurusan  surat  tidak  terbengkalai  agar  masyarakat  tidak  kecewa  dengan pengurusan surat di balai desa. Aparat desa bertanggung jawab  melayani masyarakat..

## SIMPULAN
Efektifitas  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik  lokal  dapat  meningkatkan kualitas daerah karena masyarakat merupakan objek dari peraturan daerah yang dibuat dan  masyarakat  yang  akan  menjalankan  peraturan  daerah  yang  dibuat.  Pembuatan peraturan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat, maka peraturan daerah yang dibuat  benar-benar  lahir  dari  kepentingan  masyarakat.  Untuk  meningatkan  partisipasi politik  masyarakat,  terlebih  dahulu  meningkatkan  minat  atau  ketertarikan  masyarakat terhadap politik.
Sistem pemilihan umum (pemilu) langsung juga membawa konsekuensi mahalnya ongkos politik sehingga pesta demokrasi tersebut dijadikan ajang untuk menggadaikan hak  suara  yang  dimiliki.  Tujuan  dasar  dari  peran  serta  masyarakat  adalah  untuk
menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang  berkepentingan,  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan, karena  dengan  melibatkan  masyarakat  yang  terkena  dampak  akibat  kebijakan  dan kelompok  kepentingan,  para  pengambil  keputusan  dapat  menangkap  pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam satu konsep, dan dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka pelaksanaan peraturan daerah akan berjalan lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
(Roberto et al., 2019)(Diajukan et  al., 2009)(Nadir, 2013)(Nasrudin & Nurdin,  2019) (Al- Farisi, 2018)(Wantona et al., 2018)Al- Farisi, L. S. (2018). POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. Jurnal Aspirasi, 2, 77 – 90.
Diajukan, S., Memenuhi, U., Meraih, S., Sarjana, G., Islam, S., Sos, S. I., Fakultas, P., Dan, U., Oleh,  F.,  &  Nawawi,  A.  (2009).  Partisipasi  Politik  Perempuan:  Studi  Kasus  Bupati Perempuan Dalam Pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Repository.Uinjkt.Ac.Id. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7220%0Ahttp://repository. uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7220/1/AHMAD NAWAWI-FUH.pdf
Jumaidah Sumarsih, E., Bambang Setyadi, Y., Heru Prasetiyo, W., Muthali, A., & Program Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  in.  (2020). PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM KERANGKA OTONOMI DESA INCREASING POLITICAL PARTICIPATION
IN THE VILLAGE
AUTONOMY FRAMEWORK. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk.
Larasita, T., Laurenty, S., Rahmat, S., Daulay, F., & Ivanna, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah  Daerah  Terhadap  Penanggulangan  Sampah  (  Studi  Kasus  Jln  Rs  Haji Percut Sei Tuan , Desa Medan Estate ). Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude), 2(3),
321 – 328.
Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1
Nomor1 Tahun 2013. Jurnal Politik Profetik, 1(1), 2013. https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621
Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1(1), 34 – 47. https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260
Roberto, A., Kadir, A., & Angelia, N. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Ilmu Pemerintahan,
https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.172
Stie,  H.,  &  Mamuju,  M.  (2019).  TINGKAT  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM PERENCANAAN  PEMBANGUNAN  DESA  ULIDANG  KECAMATAN  TAMMERODO KABUPATEN  MAJENE.  In GROWTH  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Pembangunan  (Vol.  1,
Issue 1).
Thahir, B. (n.d.). KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH.
Wantona, S., Kinseng, R. A., & Sjaf, S. (2018). Praktik Politik Identitas Dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6(1), 79 – 87.