Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah’ Kota Tegal
Evy Indriasari 1 , Tiyas Vika Widyastuti 2 , Fajar Dian Aryani 3 , Dinar Mahardika 4 , Achmad Irwan Hamzani 5 , 1,2,3,4,5 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Email : evy_indriasari@upstegal.ac.id 1 ; tiyasvikawidyastuti@gmail.com 2 ; fajardianaryani@upstegal.ac.id 3 ; dinarmahardikalaw29@gmail.com 4 ; al_hamzani@upstegal.ac.id 5 ;

## Abstract
Senior High school and vocational students are at the transitional age from adolescence to  the  age  considered  adult  according  to  civil  and  criminal  law.  Therefore,  the introduction of legal events and consequences both in civil law and criminal law related to  legal  subjects  according  to  the  Civil  Code  and  Law  Number  1  of  2023  is  very important for them. Similarly, in the advancement of electronic technology, which is very close to criminal law if misused and continues to grow rapidly today, it must be wise in the use of technology, so that the adage "your finger is your day" does not drag into the realm  of  criminal  acts.  The  results  of  this  service  show  that  the  legal  understanding  of senior high school and vocational students at the 'AISYIYAH' orphanage in Tegal City is still minimal due to limited information both through offline and online media (there is a ban on the use of mobile phones and the internet).
Keywords: Legal Education, Legal Subject, Electronic Information Technology, Female Students, Orphanage

## Abstrak
Siswi  SMA/SMK  merupakan usia  transisi  dari  masa  remaja  menuju  usia  yang  dianggap dewasa menurut hukum perdata dan hukum pidana. Oleh karenanya, pengenalan terhadap peristiwa dan akibat hukum baik secara hukum perdata maupun hukum pidana berkaitan dengan  subjek  hukum  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  amatlah  penting  bagi  mereka.  Demikian  pula  dengan dalam  kemajuan  teknologi  elektronik  yang  sangat  erat  dengan  hukum  pidana  jika disalahgunakan  terus  berkembang  pesat  saat  ini,  haruslah  bijak  dalam  penggunaan teknologi,  agar  adagium  “jarimu  harimu”  tidak  menyeret  ke  ranah  tindak  pidana.  Hasil pengabdian  ini  menunjukkan  pemahaman  hukum  siswi  SMA/SMK  pada  Panti  Asuhan Putri ‘AISYIYAH’ Kota Tegal masih minim karena keterbatasan informasi baik melalui media offline maupun online (adanya larangan penggunaan handphone dan internet).
Kata  Kunci  :  Edukasi  Hukum,  Subjek  Hukum,  Informasi  Teknologi  Elektronik,  Siswi,

## Panti Asuhan

## Pendahuluan
Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke  seluruh  dunia  telah  terlihat  sejak  awal  abad  ke-20  dengan  ditandai berkembangnya  media,  kemajuan  teknologi  dan  informasi  (Tarigan,  2017).
Kemajuan  teknologi  dewasa ini membawa  perubahan  pola  hidup  manusia  dalam bergaul,  bersosialisasi,  bahkan  melakukan  aktifitas  ekonomi  dalam  sekala  lokal, regional maupun global (Suherman, 2002; Vinata, 2010).
Salah satau hasil dari perkembangan teknologi yang sering digunakan oleh manusia adalah internet. Dalam pergaulan individu di Internet menghasilkan pola- pola hubungan antar individu yang sifatnya tidak sama dengan apa yang terjadi di dunia  riil.  (Riswandi,  2003).  Dengan  adanya  internet,  hubungan  hukum  antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi  dapat  berlangsung  tanpa  pertemuan  bahkan  dimungkinkan  antara  satu subjek  hukum  dengan  subjek  hukum  lainnya  tidak  saling  mengenal.  (Vinata, 2010).
Internet  sebagai  media  yang  digunakan  dalam  berbagai  aktivitas,  termasuk keperdataan  seperti  jual  beli,  iklan,  perjanjian,  pengiriman  data  dan  berbagai kegiatan  keperdataan.  Perbuatan  hukum  yang  terjadi  di  internet  begitu  banyak jumlah dan tidak mungkin untuk menguraikannya satu persatu. Berdasarkan ilmu hukum, perbuatan hukum yang dapat menimbulkan perikatan diantaranya melalui perjanjian  dan  perbuatan  melanggar  hukum.  Terkadang  dalam  melakukan kegiatan  keperdataan  ini,  para  pihak  mungkin  saja  berasal  dari  dua  negara  yang berbeda  sehingga  apabila  timbul  suatu  permasalah  kedua  belah  pihak  di  bidang keperdataan. (Ramadhan, 2023).
Usia  Siswi  SMA/SMK  merupakan  usia  transisi  dari  masa  remaja  menuju usia  yang  dianggap  dewasa  menurut  ketentuan  hukum  perdata  maupun  hukum pidana.  Oleh  karenanya,  pengenalan  terhadap  peristiwa  dan  akibat  hukum  baik secara  hukum  perdata  maupun  hukum  pidana  berkaitan  dengan  subjek  hukum menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  amatlah  penting  bagi  mereka.  Hukum  perdata  merupakan  kaidah hukum  yang  mengatur  perbuatan  atau  hubungan  antar  manusia/badan  hukum perdata  yang  bersangkutan  dengannya  (Fuady,  2021).  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata,  mengatur  manusia  atau  orang  menjadi  pembawa  hak  sejak  ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan manusia dapat dihitung  sejak  ia  dalam  kandungan  hingga  dilahirkan  dalam  keadaan  hidup, kemudian diatur pula bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah (Nugroho, 2020).
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  tanggal  13  Oktober  tahun  1976,  Nomor 477, dinyatakan usia dewasa adalah 18 Tahun atau sudah menikah, senada dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya  harus  diputus  oleh  hakim  untuk  memerintahkan  supaya dikembalikan  kepada  orang  tuanya  (Harahap,  2020).  Demikian,  juga  dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 Tahun. Saat seorang remaja sudah menginjak usia yang dianggap dewasa menurut hukum,  maka  dalam  dirinya  melekat  hak  dan  kewajiban  sebagai  subjek  hukum yang telah cakap hukum atau dengan kata lain cakap bertindak dalam hukum.
Siswi  SMA  dan  SMK  yang  tinggal  di  Panti  Asuhan  Muhamadiyah merupakan  Generasi  penerus  bangsa  dan  merupakan  putra/putri  bangsa  yang diharapkan  dapat  berkiprah  dan  mewarnai  pembangunan  di  Indonesia.  Mereka sebagai  subjek  hukum  yang    diharapkan  dapat  mengetahui,  memahami  dan membedakan  minimal  tentang  benda  bergerak  dan  benda  tetap  dalam  hukum perdata di Indonesia. Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak sangat
Evy Indriasari, Tiyas Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani, Dinar Mahardika, Achmad Irwan Hamzani,
penting  untuk  diketahui  oleh  Siswa  karena  akan  membawa  konsekuensi  dalam cara  peralihan  benda,  pembebanan  benda,  penguasaan  benda  dan  masalah kadaluwarsa.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  subjek  hukum  akan  berkaitan  erat dengan hak kebendaan yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh subjek hukum.
Meskipun kehidupan sehari-hari tinggal di Panti Asuhan Putri ‘AISYIYAH’ Kota  Tegal  dengan  segala  keterbatasan  mengakses  internet  dan  larangan  dalam penggunaan  handphone.    Namun,  Siswi  SMA  dan  SMK  sebagai  subjek  hukum, harus  mengetahui  dan  memahami,  seiring  berkembangnya  teknologi  informasi, semua informasi yang ada di dunia di ramaikan dan di beritakan di media sosial. Pemanfaatan  sosial media  dikalangan  para  remaja  terkadang  dipergunakan  tanpa adanya  pemahaman  dan  pengawasan  yang  baik,  dan  tentunya  akan  sangat berbahaya,  karena  banyak  kasus-kasus bullying ,  trafficking,  asusila,  pencemaran nama baik, dan sebagainya diawali dari sosial media (Nuraflah, et.al. 2021). Pendidikan  dan  pemahaman  hukum  bagi  siswi  Panti  Asuhan  Putri ‘AISYIYAH’  Kota  Tegal,  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  terkait permasalahan  mitra,  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  ingin  membantu memberikan  solusi  terhadap  permasalah  yang  dihadapi  mitra.  Keterbatasan informasi hukum menjadi masalah utama.

## Metode Pengabdian
Pelaksanaan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dilakukan  di  Panti  Asuhan Putri  ‘AISYIYAH’  Kota  Tegal  dengan  siswi  penghuni  panti  asuhan  yang  telah menempuh pendidikan SMA/SMK sebagai peserta yang berjumlah 21 orang serta didampingi  oleh  Pengurus  Panti  Asuhan  sebanyak  5  orang.  Pengabdian  ini memiliki harapan agar siswi penghuni panti asuhan paham bahwa dirinya adalah subjek  hukum,  paham  dan  melek  hukum  serta  tidak  tertinggal  informasi  karena keterbatasan akses penggunaan media.
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  dengan menggunakan  metode  ceramah  materi  dan  diskusi,  karena  dengan  menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman siswi SMA/SMK di Panti Asuhan  Putri  ‘AISYIYAH’  Kota  Tegal.  Adapun  metode  yang  akan  digunakan dalam  kegiatan  ini  adalah  metode  ceramah  dengan  penyampaian  materi  pokok yang  bersifat  teoritis,  di  mana  materi  dibawakan  oleh  beberapa  orang  sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa (Sari,  et.al,  2022).  Metode  diskusi  adalah  interaksi  antara  siswa  dan  siswa  atau siswa  dengan  guru  untuk  menganalisis,  memecahkan  masalah,  menggali  atau memperdebatkan  topik  atau  permasalahan  tertentu  (Suhandi,  et  al.,  2017  dan Aravik, et. al., 2023)
Evaluasi  dilakukan  untuk  menilai  tingkat  keberhasilan  dari  kegiatan memberikan  edukasi  hukum  kepada  siswi  SMA/SMK  Panti  Asuhan  Putri ‘AISYIYAH’  Kota  Tegal.  Aspek  yang  dinilai  dari  kegiatan  pengabdian  ini mencakup  keterlibatan  dan  pemahaman  siswa  terkait  materi  yang  dijabarkan. Bentuk partisipasi mitra adalah menerima, memahami dan mengikuti penyuluhan hukum dengan baik agar dapat memahami materi dengan baik.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi Panti Asuhan  Putri  ‘Aisyiyah’  Kota  Tegal,  oleh  Tim  Dosen  Fakultas  Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang dilaksanakan dengan cara tatap muka dan kuis interaktif,  berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Tim  kegiatan  pengabdian  terdiri  dari lima orang dosen dengan keahlian masing-masing.
Pemilihan Siswi SMA/SMK di Panti Asuhan Putri ‘AISYIYAH’ Kota Tegal dikarenakan  keterbatasan  mereka  dalam  memperoleh  informasi,  terutama informasi di bidang hukum. Konstitusi Tahun 1945 dalam Pasal 27 mengatur hak warga  negara  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,  hak  mendapatkan perlindungan  hukum  serta  hak  persamaan  kedudukan  di  mata  hukum  dan pemerintah.  Hal  ini  yang  melandasi  pemilihan  lokasi  dan  adanya  pembatasan penggunaan  internet  dan  larangan  penggunaan  handphone  di  lingkungan  Panti Asuhan.
Hasil dari observasi analisis situasi permasalahan yang dihadapi mitra antara lain pada bidang informasi hukum secara menyeluruh, dikarenakan kehidupan di dalam  Panti  Asuhan  sangat  terbatas  dalam  mengakses  informasi  di  luar  materi pelajaran sekolah. Padahal pelaksanaan perikatan sebagaimana terjabarkan dalam hukum  perdata,  dialami  oleh  manusia  dalam  kehidupan  kesehariannya  secara langsung  ataupun  tidak  langsung,  termasuk  dalam  penggunaan  media  sosial  di luar Panti Asuhan.
Kegiatan pelatihan disambut baik oleh Ketua Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah’ Kota  Tegal  Ibu  Hastuti,  S.H,  beliau  menyampaikan  terimakasih  untuk  informasi yang  telah  disampaikan  oleh  Tim  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ditengah keterbatasan  akses  penghuni  Panti  Asuhan  menggunakan  Teknologi  seperti Handphone selama di area Panti, namun tidak menutup kemungkinan TI mereka akses  selama  menempuh  pendidikan  di  sekolah,  dan  harus  dipergunakan  secara hati-hati  dan  bijaksana  dengan memperhatikan  konsekuensi  hukum  yang  berlaku di Indonesia.
Gambar 1. Sambutan Pengurus Panti Asuhan
(Pic. Sumber Pribadi Tiyas Vika Widyastuti)
Sebelum  disampaikan  materi  penyuluhan  hukum  oleh  Tim  Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal pada Siswi SMA/SMK yang  bermukim  di  Panti  Asuhan  Putri  ‘Aisyiyah’  Kota  Tegal.  Tim  Pengabdian melakukan  tanya  jawab  untuk  mengetahui  pemahaman  awal  dari  peserta penyuluhan.
Gambar 2. Screening melalui tanya jawab untuk mengetahui Tingkat Pemahaman di Awal penyuluhan oleh Tim Pengabdian . (pic. Tiyas Vika Widyastuti)
Materi  dibagi  dalam  beberapa  sesi,  penyuluhan  penyampaian  informasi hukum.  Materi  pertama  disampaikan  oleh  Ibu  Dr.  Evy  Indiasari.,  S.H.,  M.H kemudian  materi  edukasi  hukum  yang  lainnya  disampaikan  oleh  Ibu  Dinar Mahardika, S.H., M.H, ini berkaitan langsung dengan situasi dan kondisi saat ini, yakni  Informasi  Teknologi  khususnya  penggunaan  sosial  media  dan  akibat hukumnya.
Senada  sebagaimana  disampaikan  oleh  Dr.  Evy  Indriasari  (Pakar  Hukum Perdata),  bahwa  manusia  sejak  lahir  merupakan  subjek  hukum.  oleh  karena  nya sebagai  subjek  hukum,  manusia  harus  paham  hak  dan  kewajibannya  di  bidang hukum tidak memandang gender. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

## Gambar 3. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sekaligus menyampaikan materi mengenai Subjek Hukum
Dosen  FH  UPS,  Dinar  Mahardika,  S.H.,  M,H  (Pakar  Psikologi  Hukum Pidana)  misalnya,  membahas  mengenai  Bijak  menggunakan  Informasi  dan Teknologi, sebagaimana adagium “Jangan sampai Jari Mu menjadi Harimau Mu”. Banyak  kasus  berkaitan  dengan  ‘hate  comment’  di  media  sosial  yang  akhirnya menyeret pada pelaku “hate comment’ ke ranah hukum pidana. Kaitan dengan hal ini, kejahatan ini memerlukan pengaduan dari korban. Meskipun “hate comment” sudah  di  hapuskan,  asalkan  ada  pengaduan  korban,  pihak  kepolisian  khususnya inafis bisa melacak dan memunculkan “hatecomment” tersebut sebagai landasan
Evy Indriasari, Tiyas Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani, Dinar Mahardika, Achmad Irwan Hamzani,
aduan.  Kejahatan  menggunakan  IT  dengan  media  sosial,  banyak  terjadi  dengan Korban  dan  Pelaku  perempuan.  Psikologi  perempuan  yang  menggunakan perasaan menjadi salah pemicu kejahatan “hate comment” ini.
Gambar 4. Ibu Dinar Mahardika menyampaikan materi berkaitan dengan Informasi Teknologi Elektronik dalam Prespektif Psikologi Pidana.
Dosen FH UPS, Fajar Dian Aryani (Pakar Hukum Pidana), menyampaikan pendapat  berkaitan  dengan  pertanyaan  dari  peserta  mengenai  mengapa  hukum tajam ke bawah, namun tumpul keatas. Filosofi dari adagium tersebut berdasarkan nilai  keadilan  terutama  bagi  mereka  yang  merasa  keadilannya  tidak  terpenuhi. Hukum  berkaitan  erat  dengan  keadilan,  apa  itu  keadilan,  seperti  apa  adil  itu. Misalnya, saya punya toko roti.. Saya akan memberikan bagian yang sama kepada dua keluarga, dengan jumlah roti yang sama banyak. Yang menurut saya sebagai pemilik  toko  roti  itu  sudah  adil.  Namun,  realitanya  bagi  keluarga  kedua,  hal tersebut  tidak  adil  karena  keluarga  yang  satu  berjumlah  4  orang,  sedangkan keluarga  yang  lain  berjumlah  8  orang,  sehingga  hal  ini  menimbulkan ketidakadilan  bagi  keluarga  yang  kedua,  karena  harus  membagi  8  bagian.  Sama halnya  dengan  ketika  sudah  berurusan  dengan  Hukum  proses  hukum  yang panjang.  Ada  proses  penyilidikan,  proses  penyidikan  termasuk  temuan  fakta hukum melalui proses persidangan, kebenaran di mata hukum.
Gambar 5. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H menyampaikan materi sanksi hukum pidana dalam perkembangan teknologi menurut UU ITE
Evy Indriasari, Tiyas Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani, Dinar Mahardika, Achmad Irwan Hamzani,
Sebenarnya  ketentuan  hukuman  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang berlaku  sama  bagi  semua  warga  negara  tidak  memandang  status,  namun  fakta hukum  dipersidangan  yang  menjadikan  landasan  Hakim  menjatuhkan  hukuman kepada  terdakwa  apakah  ringan  atau  berat.  Nah  ini  yang  menjadikan  perlunya pengetahuan  hukum  dasar  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia,  agar  adagium tersebut dapat dipahami secara mendasar. kemudian, Dosen FH UPS, Tiyas Vika Widyastuti,  sebagai  penerima  Beasiswa  Pendidikan  Indonesia  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan motivasi agar bijak menggunakan  IT,  terutama  media  sosial  untuk  hal-hal  yang  positif.  Sebagai generasi  genZ,  media  sosial  bukanlah  hal  yang  asing  bagi  mereka.  Segala informasi tersaji disana. Termasuk, banyak informasi dari pemberi beasiswa oleh pemerintah  Indonesia,  pemerintah  negara  tetangga  maupun  lembaga  non pemerintah,  bersliweran  melalui  media  sosial  seperti  Instagram,  Facebook, Twitter  dapat  digunakan  sebagai  informasi  awal  untuk  mendapatkan  beasiswa termasuk kemampuan berbahasa asing yang menunjang proses seleksi beasiswa.
Gambar 6. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H, menyampaikan materi dan motivasi positif meskipun tinggal dalam keterbatasan penggunaan internet .

## Simpulan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  mencakup  pada pemahaman  hukum  dan  memberikan  kesadaran  kepada  Siswi  SMA/SMK  pada Panti  Asuhan  Putri  ‘Aisyiyah’  Kota  Tegal.  Pemahaman  mereka  masih  sangat minim  karena  keterbatasan  informasi  yang  diperoleh  selama  menjadi  penghuni Panti dengan ada larangan penggunaan handphone di area Panti. Dengan adanya kegiatan  pemahaman  edukasi  hukum  terkait  subjek  hukum,  peristiwa  hukum, akibat  hukum    dalam  hukum  perdata  dan  hukum  pidana  ditambahkan  dengan informasi teknologi elektronik membuka wawasan tentang arti penting hukum dan dapat  berhati-hati  dalam  kehidupan  bermasyarakat  kelak  dikemudian  hari. Kegiatan  pengabdian  seperti  ini  dapat  dilakukan  secara  rutin  baik  di  lokasi  yang sama  maupun  di  lokasi  yang  berbeda  dengan  sasaran  masyarakat  yang  benar- benar  membutuhkan  informasi  dalam  peningkatan  literasi  hukum  demi  tercipta masyarakat yang melek hukum.

## Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  kepada  pihak  yang  telah  memberikan  bantuannya  sehingga tulisan  ini  dapat  terlaksana  dan  selesai,  yang  tidak  mungkin  dituliskan  satu  per satu.  Kepada  mereka,  penulis  haturkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya. Secara  khusus  penulis  ucapkan  terima  kasih  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Pancasakti Tegal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas  Pancasakti  Tegal,  Ketua  dan  Pengurus,  Siswi  SMA/SMK  Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah’ Kota Tegal, serta mahasiswa yang telah membantu agar kegiatan pengabdian ini dapat terlaksanakan dan terselesaikan.

## Daftar Pustaka
Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate sebagai  Sumber  Literasi  Karya  Ilmiah. AKM:  Aksi  Kepada  Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2),
https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646
Fuady, M. (2021), Konsep Hukum Perdata, Depok: RajaGrafindo Persada.
Hamzani, A.I, et.al, (2020), Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Pemahaman Literasi Hukum. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1(2), 56-61, https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3
Harahap,  Y.  Mhd.  (2020),  Batas  Kedewasaan  Anak  untuk  Cakap  Hukum  dalam Perspektif Peraturan di Indonesia. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim  Societies. 33-47. http://repository.uinsu.ac.id/10735/1/6444-12968- 1-SM.pdf
Nuraflah, C.A., et.al . (2021) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Informasi Teknologi  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Media  Sosial  Kepada  Siswa  di SMPN  42  Kota  Medan. Reswara  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2(1):7-12 https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.643
Ramadhan,  R.  C.,  &  Widyastuti,  T.  V.  (2023).  Problematika  Penerapan  Aspek Perpajakan  dalam  Transaksi  E-Commerce  Antarnegara.  Penerbit  NEM, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=v7G- EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=UblYkzDz_Z&sig=l- gHdXnWTv1hdl6sOZYAqZXj1_c&redir_esc=y#v=onepage&q&
Riswandi, B.A. (2003), Hukum dan Internet di Indonesia , Yogyakarta: UII Press
Sari,  D.  K.,  &  Friskanov.  S,  I.  (2022).  Edukasi  Hukum  Terhadap  Perlindungan
Identitas Diri dalam Transaksi Online Bagi Siswa di SMAN 1 Palu. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2(5), 1473–1478. https://doi.org/10.54082/jamsi.450 Suhandi,  D.  Y.,  Ibrahim,  M.  Y.,  &  Budjang,  G.  (2017).  Efektivitas  Penggunaan Metode  Diskusi  Pada  Mata  Pelajaran  Sosiologi  Di  SMA  Negeri  2  Sungai Ambawang. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 2, 11. http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v2i9.3129
Suherman,  A.M,  (2002), Aspek  Hukum  dalam  Ekonomi  Global, Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Tarigan,  D.E.  (2017).  Pengaruh  Globalisasi  Terhadap  Eksistensi  Daerah  di Kebudayaan  Indonesia. Jurnal  Kajian  Lemhannas  RI ,  32,  1-56. https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_ 32_Desember_2017.pdf
Vinata,  R.T.  (2010).  Penggunaan  Teori  Hukum  Perdata  Internasional  Terhadap Conflict Of Law Dalam Transaksi Elektroni., 15(1), 64-75,
https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.40
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  jo  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transakti Elektronik
Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah’ Kota Tegal Evy Indriasari, Tiyas Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani,