Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Volume 16, Issue 1, June 2022
e-ISSN : 2502-3667, p-ISSN : 1693-3230 https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal
Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(1), 92-108, Juni 2022 | 92

## LIVING LAW DALAM KHIȚBAH DAN LAMARAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Fathonah K. Daud 1* , M. Ridlwan Hambali 2 1 IAI Al Hikmah Tuban
2 UNU Sunan Giri Bojonegoro
1 * fathkasuwi@gmail.com , 2 ridlwan2020@gmail.com
Abstract : This paper discusses the khiṭbah and  engagement in the perspective of the sociology of law. The method is using a normative empirical juridical approach. This paper finds that the history of the practice of engagement or  khitbah  bigens  with  matchmaking  of  the  sons  and  daughters  of  the  prophet  Adam  as.  Along  with  the development of the human population into ethnic groups and the development of the insight of society itself, new procedure and prohibitions emerged, including in choosing a patner. In addition the form of engagement into various ways of implementation. However, this  engagement was later accommodated by Islam and has been  stated  in  the  Qur’an  and  Hadith  which  is  termed  khitbah.  In  practice  there  is  a  natural  difference between  khitbah  and  the  engagement.  Most  of  the  customary  applications  by  bringing  along  delivery  and sometimes there are still gifts in the form of money or livestock.  As is the tradition of engagement found in Indonesian  society,  such  as Peningset (Javanese),  the  tradition  of  giving Belehan (Bojonegoro,  East  Java), neundeun omong (Sundanese), Merisik (Melayu-Riau), Marhusip (Batak), Maminang (Minangkabau)  and Mappetuada (Bugis).  However,  both  are  still  community  practices  that  contain  noble  values  and  should  be perpetuated in society.
Key word : Khiṭbah , engagement practice, law sociology.
Copyright (c) 2022 Fathonah K. Daud, M. Ridlwan Hambali.
* Corresponding author : Fathonah K. Daud Email Address : fathkasuwi@gmail.com (Tuban, IAI Al Hikmah Tuban) Received : April 27, 2022; Revised : May 30, 2022; Accepted : June 3, 2022; Published : June 6, 2022

## PENDAHULUAN
Pernikahan  adalah  fitrah  manusia.  Beberapa  data  dan  dokumen  penting  telah menginformasikan  bahwa  sejarah  pernikahan  manusia  telah  diawali  dengan  perjodohan atau  proses-proses  tertentu  dalam  pra-pernikahan.  Proses-proses  pra-nikah  ini  disebut khiṭbah atau  di  masyarakat  Indonesia  disebut  ‘lamaran’.  Tradisi  ini  hampir  ditemukan  di banyak  masyarakat  di  dunia.  Baik  di  masyarakat  Muslim  maupun  non-Muslim,  di  Timur atau Barat. Namun pelaksanaan dan namanya berbeda-beda.
Sejarah awal khiṭbah ini dapat dilihat dalam kisah perjodohan putra-putri nabi Adam as. 1 Menariknya  pola  perjodohan  ( khiṭbah )  sebelum  pernikahan  inilah  yang  kemudian
1 Nur Fatih Ahmad, “Wanita dalam Bahasa Sufi”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 17, no. 1 Juni 2019, 31.
diamalkan  oleh  anak  cucu  Adam.  Tentunya  karena  praktik khitbah ini  dipandang  baik, buktinya menjadi budaya yang terus diwariskan berabad-abad lamanya hingga ke generasi hari  ini.  Menurut  Soejarno  Soekanto,  budaya  itu  mencakup  kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan,  kepercayaan,  kesenian,  moral,  hukum,  dan  adat  yang  dilakukan  oleh sekumpulan  anggota  masyarakat. 2 Maka  tak  dapat  disangkal,  bahwa  tradisi khiṭbah ini merupakan hasil seleksi alam yang diamalkan secara turun temurun.
Kemudian  Islam datang juga turut mengakomodir budaya lamaran atau perjodohan ini.  Dimana  telah  diatur  dalam  Al-Qur’an,  agar  proses  menuju  pernikahan  itu  dapat dilaksanakan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa meskipun khiṭbah dan lamaran itu tidak dapat mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, tetapi ia sangat penting bagi kebaikan masa  depan  individu  dan  masyarakat.  Seiring  perkembangan  zaman,  berkembang  pula populasi  manusia  yang  menjadi  bersuku-suku  bangsa,  maka  muncullah  tatacara  baru, wawasan baru dan larangan-larangan baru dalam memilih pasangan hidup. Maka lahirlah khiṭbah dengan pola yang berbeda-beda yang berkembang di masyarakat berdasar kepada local wisdom masing-masing. Apabila sebelumnya manusia ‘berhubungan badan’ tidak ada aturan khusus dan bahkan pernikahan inses pernah terjadi, kemudian pandangan tersebut berubah  dengan  harus  memilih  atau  menikahi  orang  yang  bukan  saudara  kandungnya. Akhirnya  pernikahan  antar  saudara  kandung  dipandang  tabu,  aib  dan  dipercayai  dapat menimbulkan bencana atau keturunan yang cacat. 3
Atas  dasar  tersebut,  manusia  mulai  tertarik  dan  mencari  ‘pasangan’  hidupnya  dari keluarga  lain,  yang  terkadang  belum  dikenalnya  sama  sekali  dan  belum  diketahui  latar belakangnya.  Tentu  saja  dalam  proses  menuju  pernikahan  seperti  ini  tidak  semudah mengenal saudara kandung yang sudah dikenal sejak kecil. Terlebih apabila antar mereka terdapat  perbedaan  suku,  budaya,  bahasa  dan  lain-lainnya.  Maka  proses  menuju pernikahan  akan  lebih  rumit  dan  tidak  bisa to  the  point .  Keadaan  inilah  yang  kemudian mengharuskan setiap orang harus memperhatikan praktik-praktik dan tatacara adat lokal calon  yang  dipersuntingnya  dengan  menemui  orang  tuanya  atau  mendatangi  kediaman calon yang dikehendaki.
Oleh sebab pentingnya proses menuju sebuah pernikahan ini, yang tidak terlepas dari adat  setempat.  Agaknya  makna  lamaran  dan khiṭbah tidak  dapat  hanya  difahami  sebagai sebuah  praktik  rutual  adat  yang  harus  dijalani  semata  atau  sebuah  perkenalan an  sich . Tetapi  merupakan living law  yang  diamalkan  dan  berkembang  di  masyarakat.  Tulisan  ini akan  mengulas  tentang  lamaran  dan khiṭbah dalam  perspektif  sosiologi  hukum.  Lamaran bisa  menjadi  bagian  penting  dari  rangkian  kegiatan  menuju  pernikahan  yang  tidak  dapat diremehkan.  Bagaimana  lamaran  itu menjadi bagian  tradisi  di  masyarakat,  apa  tujuannya dan apakah berbeda dengan khiṭbah ?
2 Soejarno Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Pustaka, 2005), 150-151.
3 Murdiyanto dan Tri Gutomo, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, and Prevention of Inces. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019, 59.
doi: 10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  normatif.  Hukum  dalam kenyataan  dimaksud,  bukan  kenyataan  dari  perundang-undangan  yang  berbentuk  pasal- pasal,  melainkan  sebagaimana  hukum  itu  telah  dijalankan  oleh  masyarakat  dalam kebiasaan  sehari-harinya. 4 Dengan  studi  literatur  pada  beberapa  pola  lamaran  di masyarakat  yang  plural,  maka  diharapkan  penelitian  ini  memberi  suatu  gambaran  hasil yang  mendalam,  bersifat  grounded. 5 Dalam penggalian  data  kajian  empiris  di  sini  penulis mengadakan  tinjauan  dan  wawancara  kepada  beberapa  warga,  selebihnya  menggunakan kajian literature , baik dari buku-buku maupun dari beberapa jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Khiṭbah dan Lamaran
Istilah khiṭbah berasal  dari  bahasa  Arab “ ةبطلخا ”  (huruf  kha’  dibaca  kasrah), mempunyai  arti  tunangan,  lamaran,  merisik  atau maminang .  Kata ةبوطخلما  ةأرلما artinya perempuan yang sudah tunangan 6 . Secara terminologis, khiṭbah adalah sebuah permintaan seorang  pria  kepada  seorang  wanita  atau  sebaliknya  untuk  tujuan  ingin  menikah dengannya, baik dilakukan secara sendiri maupun dengan perantara pihak lain yang sesuai dengan ketentuan syara c . 7 Menurut Aziz Masyhuri, khiṭbah adalah lamaran laki-laki kepada seorang gadis atau janda untuk dijadikan isteri sehingga keduanya terdapat ikatan sebagai calon  suami  isteri.  Kegiatan  lamaran  ini  bisa  diwakili  oleh  keluarga  masing-masing. 8 Bila perempuan  yang  dilamar  atau  walinya  setuju  maka khiṭbah dinyatakan  sah. 9 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 (a) disebutkan, khiṭbah ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
Antara hal penting, khiṭbah masih harus mendapat jawaban. Bila telah dijawab “ya”, maka kedua calon harus memegang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, sebagaimana aturan  budaya  atau  agamanya.  Perempuan  demikian  sebagai ‘makhthubah’ (perempuan yang  telah  dilamar),  ia  mempunyai  konsekwensi  atas  status  tersebut  dan  tidak  boleh menerima  lamaran  dari  lelaki  lain.  Bentuk  lamaran  ini  kemudian  diikatkan,  di  Indonesia biasanya  dengan  cincin  sebagai  simbolnya.  Proses  perjodohan  ini  di  Indonesia  terdapat beberapa  istilah.  Misalnya  dapat  dikenal  dengan  istilah  lamaran,  pinangan,  telangkai, 10 pertunangan, maminang dan dalam sebagian adat ada yang membedakan tatacara ataupun aturan  adatnya  antar  istilah  tersebut  di  setiap  daerah  yang  berbeda.  Ini  menunjukkan bahwa khiṭbah lahir dari living law masyarakat.
4 Zainuddin ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 13.
5 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007), 21.
6 Daud,  Fathonah  K., Tafsir  Ayat  Hukum  Keluarga  1, (Banten:  Desanta  Muliavisitama,  2020),  53.  Munawwir, Achmad Warson, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pusyaka Progresif, 1984), 349.
7 Daud, Fathonah K., Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga 1, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 7.
8 A. Aziz Masyhuri, 2017, Kamus Istilah Agama Islam 1 , (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 296.
9 Al-Zuḥaily, Wahbah.ed, Fiqh Islâm wa Adillatuhu , penterj. Abdul Hay al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jil. 1, 21.
10 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Gema Insani, 2015), jil.1, 463.
Meskipun  istilah-istilah  tersebut  mempunyai  makna  yang  sama,  tetapi  praktiknya berbeda.  Oleh  demikian,  untuk  menjelaskan  tradisi  lamaran  dan  tuntunan khiṭbah dalam Islam  tersebut,  maka  penggunaan  istilahnya  di  tulisan  ini  juga  dibedakan.  Tujuan  penulis adalah untuk mempermudah memahami bahwa ajaran Islam itu kadang tidak sama persis dengan  budaya  yang  berkembang,  masih  ada  aturan-aturan  khusus  yang  harus  diikuti. Khiṭbah dijalankan harus berdasarkan ketetapan al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan lamaran berdasarkan tradisi yang berkembang di setiap masyarakat.
Khiṭbah dan Lamaran dalam Sejarah Kegiatan  pra  perkawinan  seperti  lamaran  dan khiṭbah ini  di  setiap  bangsa  berbeda- beda  dan  sudah  berkembang  berabad-abad  lamanya.  Sejarah  awal  perjodohan  ( khitbah ) manusia dapat dikaitkan dengan kisah  putra-putri Nabi Adam dan Hawa. 11 Dalam sejarah diintrodusir  bahwa  Sayyidah  Hawa  setiap  mengandung  selalu  kembar,  putra  dan  putri, sebanyak  20  kali  kehamilan.  Dari  merekalah  anak  cucu  Adam  berkembang  biak  dan menyebar ke penjuru dunia ( Q. S. Al-Nisa’ [4]:1 ).
Dikisahkan  bahwa  sayidah  Hawa  mengandung  setelah  mereka  diturunkan  ke  bumi. Lalu,  lahirlah  anak  pertamanya  yang  diberi  nama  Qabil  dan  Iqlima.  Demikian  pada kelahiran  keduanya,  Habil  dan  Labuda.  Singkatnya,  sebagaimana  yang  diceritakan  dalam beberapa kitab tafsir al-Qur’an, setelah mereka dewasa, nabi Adam menjodohkan Qabil dan Labuda (saudara  kembar Habil) juga menjodohkan Habil dengan Iqlima (saudara kembar Qabil). Hal itu atas perintah Allah Swt agar nabi Adam as segera menikahkan putra-putrinya yang  sudah  dewasa. 12 Habil  setuju  dengan  perjodohan  tersebut,  sedangkan  Qabil menentangnya, hanya karena tidak terima saudara kembarnya hendak dinikahkan dengan Habil. Menurut Qabil, Iqlima itu lebih cantik daripada Labuda, yang saudara kembar Habil. Qabil  merasa  lebih  berhak  atas  Iqlima,  karena  saudara  kembarnya,  tetapi  menurut  Allah tidak  demikian.  Allah  swt  telah  memerintahkan  agar  putra  putri  Nabi  Adam  dinikahkan secara  silang,  bukan  pada  saudara  kembarnya.  Qabil  marah  terhadap  Habil  dan  menolak atas  perjodohan  tersebut,  diceritakan  dalam  al-Qur’an,  sehingga  terjadi  tragedi pembunuhan terhadap Habil ( Q. S. Al-Maidah [5]: 27 ).
Kisah  ini  adalah  wujud  dari  adanya  prosesi  pra-pernikahan,  yaitu  perjodohan  dan pengenalan  calon  istri dan  calon  suami  atas  individu-individu yang  hendak menikah  atau dinikahkan.  Cara-cara  yang  dilakukan  oleh  nabi  Adam  tersebut  juga  dapat  dikategorikan sebagai  bentuk  meng- khiṭbah -kan  putra  putri  beliau  sebelum  dinikahkan,  meskipun kemudian  mendapat  penolakan  dari  Qabil.  Jika  demikian,  inilah  model khiṭbah yang pertama dalam peradaban manusia.

## Praktik Lamaran Era Jahiliyyah
Pada  era  Jahiliyyah  terdapat  data  yang  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  bentuk pernikahan  diawali  dengan khiṭbah. Pada  era  Jahiliyyah  terdapat  beberapa  bentuk perkawinan,  tetapi  hampir  seluruhnya  tidak  mempertimbangkan  hak-hak  perempuan.
11 Beni  Ahmad Saebani,  Materi Kuliah  Sosiologi dan  Antropologi Hukum Keluarga, Program S3  UIN Bandung, 8 Oktober 2021.
12 Nur Fatih Ahmad, “Wanita dalam Bahasa Sufi”, ….., 43.
Fathonah K. Daud & M. Ridlwan Hambali doi: 10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107
Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(1), 92-107, Juni 2022 | 96
Sebagaimana  dijelaskan  di  depan,  bahwa khiṭbah dan  lamaran merupakan  salah  satu bentuk  budaya  yang  baik.  Nilai-nilai  yang  ada  dalam  praktik  lamaran  atau khiṭbah antaranya  memberikan  perhatian  kepada  hak-hak  perempuan  dalam  menerima  atau menolaknya.  Rupanya  kebaikan  ini  kurang  diakomodir  oleh  tradisi  pernikahan  di  era Jahiliyyah.  Tetapi,  informasi  dari  hadits  Nabi,  menunjukkan  hanya  ada  satu  model pernikahan di era Jahiliyyah yang melalui proses khiṭbah ini.
Pada era Jahiliyyah, perempuan selalu dipandang sebagai pembawa aib, kesialan, hina dan  perwujudan  dosa.  Padangan  yang  subordinat  ini  telah  mempengaruhi  sikap  prilaku laki-laki  terhadap  perempuan,  sehingga  ketika  seseorang  ingin  menikahinya  maka  tidak perlu  minta  persetujuannya  atau  mengunjungi  rumah  orang  tuanya  untuk  meminta persetujuannya. 13 Demikian pula pada perempuan janda yang karena suaminya meninggal dunia, telah digambarkan oleh al-Qur’an, ia hampir mirip seperti harta benda yang diwarisi oleh  putera  almarhum  atau  saudara  lelakinya  dengan  hanya  meletakkan  saputangan  atau sehelai  kain  di  atas  kepala  janda  yang  ditinggal  mati  suaminya  sebagai  isyarat  bahwa  ia telah  dimiliki  oleh  seorang  lelaki  yang  memberi  kain  di  kepalanya.  Bahkan  dalam perkawinan rahtun ,  para  pria  datang  dengan  beramai-ramai  dan  menggauli  seorang perempuan. Ini adalah sejarah buruk bagi peradaban manusia . 14
Pandangan  negatif  dan stereotype terhadap  perempuan  pada  era  Jahiliyyah  ini  juga telah  dijelaskan  dalam  teks-teks  otoritatif  dalam  Islam.  Bahkan  terkadang  para  bapak menjodohkan anak-anak putrinya ketika masih dalam kandungan, 15 atau apabila anak-anak gadis  ini  menginjak  dewasa,  dipaksa  kawin  dengan  seorang  lelaki  pilihan  ayahnya,  atau (bahkan) ada yang dieksploitasi oleh suaminya sendiri.
Namun, pada masa Pra-Islam masih terdapat bentuk pernikahan yang diawali dengan tata-cara  yang  positif.  Misalnya  diawali  dengan  lamaran,  dengan  mengunjungi  kediaman orang tua perempuan yang dipilih dengan meminta izin kepadanya atau minta persetujuan dari  perempuan  yang  diinginkan.  Jika  pinangan  diterima,  perempuan  tersebut  telah menjadi tunangan si pria. Setelah proses pertunangan selesai dilaksanakan, bapak si wanita diolesi wewangian, disembelihkan unta dan ini tergantung kedudukan keluarga perempuan dalam  masyarakat. 16 Setelah  jelas  hari  perkawinannya,  akad  dilaksanakan  pada  ‘waktu’ yang  ditentukan.  Jenis  perkawinan  inilah  yang  dimaksudkan  nabi  Muhammad  saw  dalam haditsnya:” Aku  dilahirkan  dalam  sebuah  pernikahan  (yang  dibenarkan),  bukan  dari perzinaan. ”
Perbedaan dan Persamaan Praktik Khiṭbah dan Lamaran Masalah  keluarga  dalam  Islam  dipandang  penting  dan  menjadikan  keluarga  sebagai titik  tolak  dalam  upaya  membangun  masyarakat  yang  berdaya,  tangguh,  harmonis  dan bahagia.  Masyarakat  yang  harmonis  dan  damai,  dapat  tercermin  dari  kehidupan  setiap keluarga. karena keluarga merupakan miniature dari sebuah bangsa.  Dalam mewujudkan keluarga  yang  harmonis  dapat  diawali  dengan  proses  dan  tatacara  yang  baik  dan  sesuai
13 Haifa A. Jawad, Otentisitas Hak-Hak Perempuan, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 1.
14 Daud, Fathonah K., Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga 1,… , 39-41.
15 Murtada Mutahhari, Hak-hak Wanita dalam Islam, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), cet ke-6, 38.
16 Jawwad Ali, Sejarah Arab Sebelum Islam, (Jakarta: Alvabet, 2019), 848.
dengan  syariat  Islam  serta  adat  setempat.  Bagaimanapun,  pernikahan  merupakan penggabungan dua insan yang kadang berbeda corak bahasa, budaya dan kepribadiannya. Bahkan  pernikahan  juga  dapat  menggabungkan  dan  mempertemukan  dua  keluarga besarnya,  yang  mungkin  sebelumnya  tidak  saling  mengenal  karena  jaraknya  yang  sangat jauh  atau  karena  berbeda  etnis  dan  bangsa. Maka,  lamaran  ataupun khitbah ini  menjadi signifikan  bagi  masyarakat. Khiṭbah bukan  saja  merupakan  wasilah  untuk memperjodohkan,  tetapi  juga  memperkenalkan  dan  melihat  dari  sisi kafa’ah kedua  calon pasangan  lelaki  dan  perempuan  sebelum  terjadi  pernikahan.  Selain  itu,  lamaran  ataupun khitbah juga merupakan suatu bentuk pengenalan kedua calon pada tradisi atau tata cara adat masyarakat calonnya masing-masing dan menghormatinya yang diawali dari lamaran ini.  Secara  langsung  keduanya  akan  berusaha  untuk  memahami  perkembangan  tradisi- tradisi tersebut. Di sini, menunjukkan bahwa tradisi khiṭbah merupakan gambaran prosesi pra-nikah  dalam  Islam,  yang  tidak  sama  dengan  budaya  lamaran,  baik  dalam  masyarakat Muslim maupun Non-Islam.
Dinamika  dan  perkembangan  tradisi  masyarakat  pada  pra-nikah  ini  dengan  corak atau  cara  yang  berbeda-beda  dan  beragam.  Misalnya,  dalam  tradisi  lamaran  yang berkembang di masyarakat ada seserahan, di Jawa ada peningset atau Ngemblok. 17 di Sunda ada neundeun  omong terlebih  dahulu, 18 di  Riau  ada merisik, 19 di  Batak  ada marhusip, 20 di Minangkabau ada maminang, 21 di Bugis ada Mapettuada . 22 Semua ini menunjukkan varian adat lamaran pra-nikah di masyarakat.
Beberapa  bentuk  prosesi  pra-nikah  tersebut  antaranya  memberikan  syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Bahkan di antara syarat-syarat tersebut itu berbeda antara satu  wilayah  dengan  wilayah  lainnya.  Diantaranya  ada  adat  lamaran  yang  meminta  dan mendatangi  itu  dari  keluarga  pihak  perempuan  dahulu,  di  sinilah  kemudian  melahirkan ‘uang  jemputan’  dari  pihak  laki-laki,  sebagaimana  di  adat  Pariaman  Minang. 23 Demikian
17 Konsep peningset adalah  tradisi  yang  mengikat  kedua  pihak,  biasanya  tanda  pengikatnya  berbentuk  pemberian berupa  perhiasan  yang  berharga  dan  ada  sanksi  apabila  salah  satu  mengingkari  kesepakatan.  Wawancara  dengan Isnaena asal Magelang, 10 April 2022.
18 Neundeun omong artinya nitip amanat, yang terjadi saat lamaran, sehingga yang dititipi amanat dilarang menerima titipan  amanat  yang  lain.  Biasanya neundeun  omong ini  ada  batas  waktunya.  Bila  melewati  batas  waktu  yang ditentukan,  maka neundeun  omong tidak  berlaku  lagi.  Wawancara  dengan  Hasanuddin,  mahasiswa  UIN  Sunan Gunung Djati Bandung, 20 Mei 2022.
19 Biasanya merisik ini  dilakukan  sebelum  lamaran,  untuk  memastikan  perkenalan  antar  keluarga  sekaligus menyampaikan  hajatan.  Namun  dalam  merisik  belum  membawa  hantaran.  Wawancara  dengan  Daharmi  Astuti, Dosen Universitas Islam Riau, 21 Mei 2020.
20 Marhusip adalah keluarga dari pihak laki-laki membawa  hantaran berupa pinahan lobu (daging babi), yang bisa diganti  daging  sapi.  Sedang  mempelai  perempuan  mempersiapkan dekke (ikan  mas  Arsik)  untuk  menandakan persiapan perempuan menerima tamu.
21 Maminang itu sama artinya  meminang.  Dalam  konteks  Minangkabau  sama  dengan  adat  meminang  Nusantara umumnya.  Tetapi  adat  Pariaman  khususnya, meminang itu  dilakukan  dari  pihak  perempuan  datang  meminta  atau melamar  calon  lelaki  kepada  Mamaknya.  Mamak  ini  paman  dari  pihak  laki-laki,  atau  saudara  dari pihak  ibu  calon laki-laki.  Kemudian  ada  uang  jemputan  yang  diberikan.  Wawancara  dengan  Abdul  Halim  warga  asal  Pariaman Minangkabau, 19 Mei 2022.
22 Mappatuada adalah memutuskan  kesepakatan  antara  2  keluarga  calon  pengantin  di  saat  lamaran.  Wawancara dengan Ida Jabalnoer, seorang pegawai KUA di Sorowako Luwu Timur, 21 Mei 2022.
23 Wawancara dengan Abdul Halim warga asal Pariaman Minangkabau, 19 Mei 2022.
Fathonah K. Daud & M. Ridlwan Hambali doi: 10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107
juga  di  daerah  yang  lain  berkembang  adat  yang  mengharuskan  pihak  perempuan  untuk memberi Ganjuran kepada pihak laki-laki berupa jajanan, makanan pokok, hasil kebun dan hewan  ternak  untuk  bahan  sembelihan  setidaknya  berupa  kambing  atau  sapi,  tergantung kemampuan  keluarganya,  sebagaimana  di  Lamongan  Jawa  Timur.  Tetapi  ada  juga  yang memberi  hewan  ternak  ( Belehan )  itu  dari  pihak  laki-laki  kepada  keluarga  pihak perempuan,  seperti  di  wilayah  Megale  Bojonegoro  Jawa  Timur.  Tujuannya  adalah  ingin membantu dari segi lauk kenduri bagi pihak keluarga perempuan, sehingga hewan ternak yang  diberikan  dapat  disembeli  sebagai  lauk  di  waktu  acara  pernikahan  di  rumah perempuan. 24
Adapun  di  masyarakat  Jawa  Timur  di  sekitar  pantura  juga  ada  istilah Ngemblok. Ngemblok adalah  tradisi  lamaran  diawali  dari  pihak  perempuan  yang  diwakilkan  kepada orang tuanya, tidak dilaksanakan dengan dirinya sendiri, ke pihak laki-laki dengan tujuan meminang  seorang  laki-laki  sebagai  suaminya. Ngemblok ini  biasanya  dalam  bentuk silaturrahim dengan membawa segala makanan dan jajanan lokal. Maksud dari kegiatan ini agar perkawinannya kelak mendapat barakah dan untuk mengangkat derajat perempuan, sehingga  hal  itu  bisa  mengurangi  pelecehan  atau  kekerasan  dalam  biduk  rumah  tangga. Selain  itu,  tradisi Ngemblok menunjukkan  simbol  ikatan  keseriusan  atau  janji  terhadap pasangan keluarga calon mempelai. 25 Sementara dalam khiṭbah tidak ada anjuran demikian. Selain itu, di masyarakat Manado ada Maso minta suku. Lamaran diawali dengan toki pintu, yakni  mengetuk  pintu  tiga  kali,  dimana  rumah  calon  perempuan  harus  dalam keadaan  sepi  dan  tertutup,  lampu-lampu  harus  dimatikan.  Setelah  itu  baru  utusan  dari mempelai  putra  mengetuk  pintu  rumah  tersebut  sebanyak 3  kali.  Kemudian  pintu  rumah dibukakan.  Selama Maso  minta pun  si  mempelai  putri  dilarang  keluar  menemui  calon mempelai putra.
Perbedaan  lainnya  adalah  bahwa  dalam khiṭbah ada  aturan  khusus,  yang  mungkin tidak  berlaku  dalam  praktik  lamaran  atau  tunangan  di  masyarakat.  Misalnya  dalam khithbah seseorang tidak boleh langsung melamar kepada janda, baik yang baru ditinggal wafat  suaminya  atau  yang  baru  bercerai.  Tetapi  harus  menunggu  sampai  selesai  masa ‘ iddah perempuan  tersebut  ( Q.S  Al-Baqarah  [2]:  235 ). Namun,  motivasi  ajaran khitbah dan lamaran  sebenarnya  sama.  Islam  menganjurkan  setiap  individu  yang  akan  menikah  agar dapat mengetahui terlebih dahulu ‘keadaan’ seseorang yang akan dinikahinya. Setidaknya dapat mengetahui bahwa calon yang dipilih adalah seorang yang secara syar c i tidak haram dinikahi dan sesuai dengan selerahnya. Demikian juga apabila ditinjau dari kajian sosiologis di  kebanyakan  masyarakat  di  beberapa  daerah,  ada  semacam  budaya  dan  tatacara  yang beragam di masyarakat terkait hal-hal pra-pernikahan. Antaranya juga melarang melamar orang-orang  yang  sedarah  dan  sepersusuan.  Bahkan  tatacara  dan  proses  tersebut  telah berkembang berabad lamanya di masyarakat . Tentu saja ada varian makna dan tujuannya, mengapa  ada  istilah  lamaran  di  hampir  setiap  wilayah.  Umumnya  untuk  tujuan  kebaikan dan mengikatkan diri sebelum kedua insan tersebut betul-betul siap menjalin kasih dalam ikatan suci berumah tangga.
24 Nur Safitri,  Diana,  Daud,  Fathonah  K.,  Tradisi  Pemberian  Belehan  Perspektif  Urf  di  Desa  Megale Kedungadem Bojonegoro, Jurnal AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, vol. 4, No. 1, 2021 .
25 Wawancara dengan pak Mun’im, pegawai KUA kecamatan Grabagan Tuban, 26 Desember 2021.
Tinjauan Sosiologis dalam Tradisi Khitbah dan Lamaran Khiṭbah dan Lamaran Berkembang Berdasar Living Law Syariat khiṭbah merupakan  jelmaan  dan  bentuk  akomodir  Islam  terhadap  tradisi masyarakat  yang  berkembang  saat  itu.  Maka khiṭbah merupakan  produk  kebudayaan. Kebudayaan ini merupakan hasil karya, cipta, rasa dan karsa manusia yang hidup bersama dalam  masyarakat  di  lingkungannya 26 .  Adanya  praktik  lamaran  adalah  bagian  dari kebudayaan yang dihadirkan, dihasilkan dari adat kebiasaan masyarakat dan ditradisikan. Lamaran  ataupun khitbah mempunyai  nilai-nilai  luhur  dan  agung  dari  sisi  kemanusiaan bagi  kedua  calon  besan  dan  masyarakat  sekitarnya,  karena  telah  ditradisikan  dan diindahkan oleh masyarakat luas. Nilai-nilai hidup yang menjadi pola-pola tertentu tersebut pada  proses  selanjutnya  membentuk  norma-norma  baru  yang  diikuti  dan  ditaati. Tujuannya  untuk  mengatur  kehidupan  pernikahan  yang  disakralkan  di  masyarakat  dapat berjalan dengan baik. Lamaran atau khitbah ini juga menunjukkan keseriusan calon untuk menikahi seorang perempuan.
Menurut  Beni  Ahmad  Saebani,  lamaran  atau khitbah merupakan  awal  untuk membangun  sistem  kekerabatan.  Teorinya  bahwa  sistem  norma yang  mengatur  prilaku warga  itu  diantaranya  adalah  dengan khitbah. Kemudian  ada  rasa  kepribadian  golongan yang  disadari  oleh  semua  anggotanya.  Ada  kegiatan  berkumpul  dari  golongan  tersebut sehingga  saling  mengenal.  Ada  sistem  hak  dan  kewajiban  yang  memberikan  aturan interaksi  antar  anggota  keluarga  tersebut.  Ada  pimpinan,  ada  pengurus  atau  kepanitiaan, ada organisasi yang mengorganisasikan kegiatan tersebut, sehingga terbentuk kekerabatan. Termasuk  ada  sistem  hak  dan  kewajiban  dari  individu-individu  yang  dapat  menyatukan calon mempelai laki-laki dan perempuan. Ada soal harta produktif, ada soal harta konsumtif yang  sudah  diatur,  karena  efek  dari  sebuah  perkawinan  berimplikasi  dari  akibat  hukum tertentu.  Oleh  karena  itu,  cara  manusia  mempertahankan  kehidupan  dengan  membentuk sistem kekerabatan diantaranya adalah dengan khitbah. Khitbah ini menyamakan kesatuan agama,  ras,  wilayah,  etnik  termasuk  kesatuan  ideologis,  itu  semua  mendatangkan mutual understanding. Melakukan  hubungan  antar  keduanya,  membentuk  keluarga  dan kekerabatan  yang  diinginkan  hingga  masa  tua  atau  hingga  ke  liang  lahat. 27 Di  sini menggambarkan bahwa khiṭbah ataupun lamaran berkembang berdasarkan living law. Secara  antropologis, khitbah merupakan  bagian  dari  proses  kebudayaan,  sebagai rasionalitas  kemanusiaan  yang  sifatnya  universal.  Kemudian  menjadi  pedoman  tingkah laku yang terwujud dalam bentuk norma-norma simbolik yang berkembang dan dibangun oleh masyarakat selama berabad-abad, bahkan lebih dahulu dari pernikahan itu sendiri. 28 Tradisi merupakan kebiasaan, dalam pengertian yang paling sedeharna adalah suatu aturan yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan  menerangkan  satu  keseluruhan  cara  hidup bermasyarakat. 29 Tradisi  yang  demikian  ini  dinilai  baik,  sehigga  telah  diakomodir  dalam hukum Islam, yang dikenal dengan ‘ urf. Menurut istilah, ‘urf memiliki makna sesuatu yang
26 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.
27 Beni Ahmad  Saebani,  Materi  Kuliah  Sosiologi  dan  Antropologi  Hukum  Keluarga,  Program  S3  UIN  Bandung,  8 Oktober 2021.
28 Beni  Ahmad Saebani,  Materi Kuliah  Sosiologi dan  Antropologi Hukum Keluarga, Program S3  UIN Bandung, 8 Oktober 2021.
29 Husni Thamrin, Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi , (Lpm: Uin Suska Riau, 2009), 1.
doi: 10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107
Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(1), 92-107, Juni 2022 | 100
telah  menjadi  kebiasaan  di  masyarakat  atau  sebagian  mereka  dalam  hal  muamalat (hubungan kepentingan) dan telah tetap menjadi amalan dalam beberapa hal secara terus menerus  yang  diterima  oleh  akal  yang  sehat. ‘Urf lahir  dari  pemikiran  dan  pengalaman manusia 30 . Sedangkan tradisi merupakan suatu karya cipta manusia dan tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama, tentunya Islam menjustifikasikannya, dan ini terbukti dengan khitbah telah disinggung dalam al-Qur’an maupun Hadits. Dalam surat Al-Baqarah [2]: 235:
ْمُتْنَ نْكَأ ْوَأ ِءاَسِّنلا ِةَبْطِخ ْنِم ِهِب ْمُتْضَّرَع اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج لاَو ْمُكِسُفْ نَأ  ِفِ Artinya:  “ Dan  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  meminang  perempuan-perempuan  itu  dengan sindiran  atau  kamu  menyembunyikan  (keinginan  mengawini  mereka)  dalam hatimu. ”
Makna “ مُكْيَلَع َحاَنُج لاَو ” pada ayat di atas, menurut banyak ahli tafsir, menggambarkan hukum khiṭbah adalah mubah . 31 Namun  terdapat  fuqaha  berpendapat  bahwa  hukum khiṭbah dan  lamaran itu sunnah. Sementara dalam  mazhab  Syâfi c i  memandang khiṭbah sebagai  sebuah  perkara mustaḥab (disukai) 32 .  Bentuk  lamaran  yang  berlaku  di  beberapa masyarakat  atau  Negara-negara  umumnya,  juga  dapat  dinilai  baik.  Sekalipun  ia  dibumbui dengan  berbagai  adat  lokal  yang  berbeda-beda.  Maka,  tradisi-tradisi  yang  melekat  pada lamaran  atau khitbah yang  diamalkan  masyarakat  secara  turun  temurun  juga  dipandang baik  oleh Islam,  selama  tidak ada  amalan  yang  bertabrakan  dengan  dalil  syara’  sekalipun misalnya  tidak  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  Al  Qur’an  dan  Hadits.  Dalam  kaidah fiqhiyyah berbunyi: ةمكمح ةداعلا ( Adat kebiasaan itu bisa sebagai dasar hukum ).
Sehingga  apa  yang  telah  dipraktikan  oleh  kebanyakan  masyarakat  pada  acara  pra- pernikahan dalam bentuk meminang, lamaran atau khiṭbah merupakan praktik yang sangat baik dan patut dilanggengkan. Hal itu karena praktik lamaran/ khiṭbah mengandung norma- norma  luhur  masyarakat,  saling  menghormati  budaya  orang  lain  dan  ada  unsur  usaha memahami  tradisi  lokal  di  masing-masing  masyarakat.  Ini  adalah  permulaan  yang  baik sebelum  seseorang  tersebut  menikah,  bergaul  dan  masuk  menjadi  keluarga  besar  orang lain, yang mungkin dari suku, bangsa atau bahasa yang berbeda. Khiṭbah dan lamaran juga bisa  menjadi  masa ta’aruf antara  kedua  calon,  sebagai  masa  persiapan  untuk  menuju  ke jenjang pernikahan dan memahami tingkat kafa’ah keduanya. Perkembangan  tradisi khiṭbah mengalir  normal  dan  kemudian  bentuknya  menjadi beragam.  Di  beberapa  masyarakat,  di  Indonesia  misalnya,  melamar  itu  tidak  melulu  dari pihak pria, tetapi ada yang dari pihak wanita mempersunting dengan mendatangi kediaman laki-laki,  sebagaimana  dijelaskan  di  depan.  Praktik  demikian  ini  telah  dicontohkan  oleh Sayyidah Khadîjah bint Khuwailid (556-620 M.) ketika melamar Rasulullah saw (571-633 M.).  Di  sini  justru  menarik,  bahwa  dengan  (keluarga)  perempuan  mendatangi  kediaman
30 Tahir Mahmood, Amir Syarifudin, Ushul Fiqh,jilid ,2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014), 387.
31 Tim Kementerian Perwakafan dan Keislaman, al-Mausu c ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, (Kuwait: Dâr al-Salasil, 1427 H) cet. II, Jil. 91, 911.
32 Al-Ramly, Syamsuddin, Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarḥ al-Minhâj, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), jil. 6, 198.
laki-laki  untuk  melamar  menjadi  menantunya  itu dipandang  lumrah  dan  tidak melanggar tata  susila  adat  yang  berlaku.  Lamaran  semacam  ini,  biasanya  perempuan  tidak  datang sendiri,  tetapi  yang  datang  adalah  keluarganya  atau  utusannya  saja.  Keadaan  ini  justru pribadi  perempuan  tersebut  dipandang  sangat  menonjol  dan  terhormat  di  masyarakat. Tradisi  ini  masih  membudaya  di  beberapa  daerah  pedesaan  di  Indonesia,  misalnya  di daerah pesisir Gresik, Lamongan dan Tuban. Tradisi  ini juga termasuk terjadi di kalangan keluarga bangsawan, keluarga yang mempunyai kedudukan di masyarakat dan berharta.
Merujuk  kepada  cara-cara  lamaran  dengan  memandang  aib  apabila  perempuan melamar  laki-laki,  secara mubâdalah justeru  ada  kesan  kurang  adil.  Sebagaimana  yang disampaikan  Murtaḍa  Mutahhari,  bahwa  hal  demikian  seakan  lamaran  hanya  menjadi urusan  dan  inisiatif  lelaki  saja  dan  tidak  bagi  perempuan.  Padahal  seharusnya  tidak demikian,  karena  perempuan  juga  mempunyai  hak  untuk  memiliki  dan  memilih. Menurutnya,  urusan  melamar  adalah  harus  menjadi  urusan  perempuan  di  samping  juga lelaki, sehingga pernikahan tidak hanya dipandang sebagai tindakan memiliki perempuan, tetapi  juga  tindakan  memiliki  lelaki. 33 Tujuannya,  agar  keduanya  sama-sama  penting kedudukannya  dan  sama-sama  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  ketika sudah berkeluarga nanti dan di masyarakat.
Setelah prosesi khiṭbah atau lamaran, dengan pernyataan diterima, maka baik khiṭbah maupun  lamaran,  sejatinya  tetap  tidak ada hak apa-apa antar  kedua  calon.  Melainkan dengan  tunangan  atau  pasca  lamaran  dapat  menghalangi  pria  lain  untuk  melamarnya. Sebagaimana dalam hadits:
َبُطَْيَ َلاَو ،ٍضْعَ ب ِعْيَ ب ىَلَع ْمُكُضْعَ ب َعْيِبَي ْنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ُِّبَِّنلا ىَهَ ن َكُرْ تَ ي  َّتََّح ،ِهْيِخَأ ِةَبْطِخ ىَلَع ُلُجَّرلا
ُبِطاَْلخا ُهَل َنَذْأَي ْوَأ ُهَلْ بَ ق ُبِطاَْلخا
Artinya: “ Nabi saw melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar (untuk dibeli) oleh  saudaranya,  dan melarang meminang perempuan  yang telah  dipinang sampai  orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.”
Urgensi lamaran atau syariat khitbah begitu nyata. Disadari, hak-hak anak (bagi gadis hingga  sebelum  menikah)  adalah  dalam  pengasuhan  dan  di  bawah  tanggungjawab  orang tuanya. Maka, ketika ingin mempersuntingnya, secara etisnya sebaiknya mendatangi orang tuanya  dengan  meminta  izin  dan  menyampaikan  kepada  perempuan  yang  dikehendaki. sebaimana  seorang  mencari  pekerjaan,  maka  perlu  mengajukan  proposal,  yang  kadang diterima  atau  ditolak.  Kemudian  jika  diterima,  dilanjutkan  dengan  memilih  ‘hari’ perkawinan secara musyawarah dengan beberapa anggota keluarga yang bersangkutan dan agar  pihak  laki-laki  mempersiapkan  rencana mahar yang  akan  diberikan  kepada  calon pengantin  perempuan.  perkawinan  jenis  ini  di  era  pra-Islam  disebut  pernikahan al- wilâdah . 34 Sayidah c Âisyah pernah menjelaskan:
33 Murtada Mutahhari, Hak-hak Wanita dalam Islam, ….., 7-8.
34 Al-Mawardî, t.th., al-Hâwî al-Kabîr , (Beirut: Dâr al-Fikr) jil. 9, 6.
doi: 10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107
ْوَـيْلا ِساَّنلا َحَاكِن َّلاإ ُهُلُك ِ ةَّيِلِهاـَجْلا َحَاكِن َمَدَه،ِّقَحْلاِب ملسو هيلع للها ىلص ٌدَّـمَحُم َثِعُب اَّمَلَـف َم
Artinya: Ketika  Muhammad  saw  diutus  membawa  kebenaran,  beliau  menghapus  semua pernikahan  Jahiliyyah  kecuali  pernikahan  seperti  yang  dilakukan  manusia  sekarang  ini . (HR. Al-Bukhârî, Muslim,).
Hal  ini  dapat  dinilai  bahwa  syariat khiṭbah ini  memberikan  kemuliaan  kepada perempuan, baik sebagai yang dilamar atau pelamarnya. Dalam lamaran dan khiṭbah , orang tua  dimintai  restu  dan  izinnya,  termasuk  persetujuan  dari  perempuan  tersebut.  Bahkan perempuan  berhak  dan  bebas  memilih  calonnya,  baik  menerima  atau  menolaknya. Dikisahkan  bahwa  Rasulullah  saw  ketika  menikahkan  beberapa  putrinya  selalu memperhatikan hak-hak mereka untuk menentukan calon suami-suami mereka. Misalnya, ketika c Alî  bin  Abi  Ṭâlib  (599-661  M.)  menemui  nabi  Muhammad  saw  dalam  rangka melamar  Fâṭimah  al-Zahra  (605-633  M.),  Rasulullah  saw  menyatakan:  “Beberapa  orang sudah  datang  kepadaku  hendak  melamar  Fâṭimah.  Namun,  selalu  terlihat  wajah  Fâṭimah yang  muram  seakan  ia  menolak  mereka.  Sekarang  akan  Aku  memberitahu  perihal permohonanmu ini.” Kemudian Rasulullah saw menemui Fâṭimah dan memberitahukannya bahwa c Alî  bin  Abi  Ṭâlib  datang  melamarnya.  Mendengan  berita  itu,  Fâṭimah  tidak memperlihatkan  wajah  yang  muram.  Dengan  sikap  diam  dan  perasaan  tidak  terusik, menunjukkan persetujuannya untuk menerima lamaran c Alî bin Abi Ṭâlib. 35
Analisis di atas menunjukkan bahwa khitbah terbentuk dari budaya dan tradisi yang telah berkembang lama di masyarakat. Gerak manusia itu adalah gerak yang hidup. Hal itu terjadi  karena  manusia  itu  dinamis,  yang  mengadakan  hubungan  antar  sesama  manusia. Kebudayaan manusia itu usianya lebih tua daripada hukum itu sendiri. Dari kajian ini juga menunjukkan bahwa hukum itu adalah realitas bukan sekedar teori.

## Khiṭbah sebagai Pemelihara Kebudayaan
Berdasarkan  analisis  di  atas,  bahwa khitbah memperlihatkan  sebagai  pemelihara kebudayaan. Dimana khitbah pada akhirnya telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 11-13. Di sini menunjukkan bahwa norma-norma atau nilai-nilai yang terwujud dalam  kebudayaan  masyarakat  tersebut  akan  tetap  terlindungi.  Oleh  karenanya,  ada semacam  perlindungan  dari  Undang-Undang  terhadap  lamaran  di  masyarakat.  Hal  itu menjadikan  lamaran  ataupun khitab diakui  sebagai  hubungan  kemasyarakatan  yang memuat nilai-nilai budaya yang luhur dan sangat terkait dengan keberadaannya.
Anehnya  dalam  UU  Perkawinan  no.  1  tahun  1974, khitbah ini  tidak  dibicarakan. Meskipun khitbah maupun lamaran ini sangat banyak dibahas di kitab-kitab fiqh dan juga dalam hukum adat. Berkaitan dengan pembahasan ini, apabila menengok kepada Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  maka  nampak  ada  kekosongan  hukum  lamaran  dalam  KHI,  dimana tidak  dicantumkan  ketentuan  sanksi  atau  hukum-hukum  terkait khitbah .  Tetapi  hanya dijabarkan tentang makna khitbah secara definitive . Apabila sanksi atau hukum-hukumnya dicantumkan  akan  ada  semacam  ketetapan  hukum  yang  berlaku  di  sana  secara  tertulis,
35 Muthahhari, Murtadha. Filsafat Perempuan dalam Islam; Hak Perempuan dan Rewlevansi Etika Sosia.l terj, Arif Mulyadi. (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012). Cet. I, 37-38.
sehingga menjadi mengikat. Tetapi apapun, khitbah maupun lamaran hanyalah bagian dari prosesi  pernikahan  yang  tidak  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  keabsahan  sebuah pernikahan. Dalam pasal 13 KHI, disebutkan bahwa tunangan belum menimbulkan akibat hukum  dan  para  pihak  bebas  memutuskan  hubungan  peminangan  (Mahkamah  Agung  RI, 2011:  48). 36 Dengan  demikian,  pernikahan  tanpa  atau  dengan  diawali khitbah /lamaran tetap  akan  sah,  selama  seluruh  rukun  nikah  ada  dan  syarat-syarat  pernikahan  terpenuhi. Hal seperti ini perlu dicatat, bahwa hukum adat merupakan hukum-hukum dan peraturan- peraturan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi hukum adat merupakan ‘pelengkap’  bagi  hukum-hukum  baru  yang  terbentuk.  Disebut  sebagai  pelengkap,  karena dalam hukum, di KHI, misalnya, tidak ditemui ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait lamaran/ khitbah.
Hal Penting Sebelum Khiṭbah dan Lamaran
Meskipun  tradisi  lamaran  itu  baik,  namun  tetap  harus  meperhatikan  beberapa  hal sebelum dan saat melamar. Antaranya sebagai berikut: 37
1. Shalih atau shalihah. Hadits Nabi saw: “Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya,  keturunannya,  kecantikannya,  dan  agamanya,  maka  pilihlah  perempuan yang bagus agamanya”.
2. Subur  dan  penyayang.  Bagaimana  dapat  memahaminya?  Selidiki  keluarganya,  ini cukup  menginformasikan  keadaan  tersebut.  Rasulullah  saw  bersabda :  “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga  di  hadapan  para  Nabi  pada  hari  kiamat.” Riwayat  Aḥmad.  Hadits  ṣaḥîḥ menurut Ibnu Hibban.
3. Perawan.  Rasulullah  saw  berkata: “Tidakkah  kamu  menikahi  perempuan  perawan? yang kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu?” HR. Bukhârî dan Muslim.
Tiga  hal  penting  tersebut,  dapat  juga  berlaku  pada  pasangan  laki-laki  yang  shaleh, tidak mandul, penyangan dan perjaka. Untuk dapat memahami itu semua dapat dilakukan dengan cara lamaran atau merisiknya. Ini antara urgensi dari khitbah. Lalu bagaimana jika janda?  Menurut  Islam,  menikahi  janda  tiada  larangan,  tetapi  memilih  seorang  perawan adalah afdhal . Hanya saja, Islam memiliki aturan tersendiri terkait adab khiṭbah pada gadis dengan  janda,  yang  dibedakan.  Selain  itu,  lamaran  seyogyanya  dirahasiakan  dan  tidak diumumkan.  Dasar pendapat  demikian  merujuk  Hadits  Nabi  saw.  Dari  Ummu  Salamah ra berkata  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda, ”Kumandangkanlah  pernikahan  dan rahasiakanlah peminangan”.
Khiṭbah itu  berbeda  dengan  pernikahan.  Dalam  kamus,  istilah  “ khiṭbah ”  dibedakan dengan  istilah  “ zawâj ”  (menikah).  Demikian  juga  dan  hukum  adat  di  Indonesia  juga dibedakan  antara  keduanya.  Secara  hukum  dalam  pertunangan  ( khitbah )  dilarang  untuk menerima  lamaran  orang  lain.  Namun  hubungan  kedua  calon  itu  sendiri  tetap  sebagai
36 Mahkamah  Agung  RI,  2011,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Berkaitan  dengan  KHI, (Jakarta: MA-RI), 48 .
37 Daud , Fathonah K., 2020, “Adab dan Urgensi Khitbah para Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh dalam Surat Al- Baqarah [2]: 235.” Jurnal Al-Fikrah, Vol. 3. No. 1, 70.
doi: 10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107
Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(1), 92-107, Juni 2022 | 104
orang  asing  yang  diharamkan  ber- khalwat atau  hal-hal  yang  sejenisnya.  Karena  berbeda, maka khitbah apabila  terdapat  persoalan,  masih  bisa  digagalkan.  Namun,  hal  itu  berbeda dengan  lamaran  atau  tunangan  di  masyarakat.  Meskipun  tiada  larangan  penggagalan lamaran  dalam  adat,  tetapi  penggagalan  itu  sebaiknya  dihindarkan,  karena  bisa  memberi kesan buruk pada relasi kekeluargaan  antar calon atau keluarga calon pengantin. Bahkan bisa  menimbulkan  permusuhan  antar  keduanya.  Secara  sosiologis  ini  penting  mendapat perhatian, karena hal tersebut berkaitan erat dengan adab dalam bermasyarakat.  Namun, dalam ‘penggagalan’ khiṭbah tersebut ada etikanya. Harus ada alasan yang rasional, jangan semena-mena  memutuskan  perkara,  tetapi  dengan  dimusyarahkan  dahulu,  disampaikan kendalanya, dilarang saling menyakiti. Intinya, selama sebelum terjadi ijab-qabul nikah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka lamaran masih bisa dibatalkan.
Pembatalan Lamaran dan Khiṭbah di Masyarakat Baik  secara  adat  maupun  hukum  Islam,  pertunangan  hanyalah  sebatas  ‘tanda’  atau calon  untuk  menuju  ke  mahligai  pernikahan,  karena  pertunangan  merupakan  prosesi sebuah pernikahan. Apabila ada persoalan dalam masa pertunangan, keduanya  masih ada hak  untuk  membatalkan.  Menerima  atau  menolak  sebuah  pilihan,  termasuk  pilihan pasangan hidup merupakan hak setiap individu, dan tidak boleh siapapun intervensi atau memaksanya.  Kemerdekaan  terkait  pasangan  hidup  ini  sesuai  dengan  Hak  Asasi  Manusia Versi PBB pasal 16 [1]. 38
Secara sosiologi hukum, hal itu merupakan sisi positif dari khiṭbah atau ada lamaran sebelum pernikahan, sehingga segala keburukan calon atau keluarga akan dapat difahami atau terdeteksi terlebih dahulu. Namun apabila tiada alasan yang tepat, maka kedua calon atau  keluarganya  sebaiknya  tidak  menggagalkannya.  Hal  ini  untuk  menjaga  ukhuwah insaniyah  dan  meminimalisir  terjadinya  permusuhan.  Dalil  mubahnya membatalkan la- maran ataupun khiṭbah adalah hadits berikut:
َةَرْـيَرُه وُبَأ َلاَق َلاَق ِجَرْعَْلْا ْنَع
ِهيِخَأ ِةَبْطِخ ىَلَع ُلُجَّرلا ُبُطْخَي  َلا َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا ْنَع َكُرْـتَـي ْوَأ َحِكْنَـي ىَّتَح
Artinya: Dari  Al - A’raj  ia  berkata;  Abu  Hurairah  berkata;  Nabi  saw  bersabda:  “Janganlah seorang  laki-laki  meminang  atas  pinangan  saudaranya  hingga  ia  menikahinya  atau meninggalkannya .” 39
Hadits  tersebut  menunjukkan  bahwa  orang  yang  dilamar  memiliki  dua  hak  pilihan setelah  lamaran  tersebut  diterima;  lanjut  menuju  akad  pernikahan  atau  membatalkan lamarannya.  Matan  Hadits  tersebut  tidak  ada  kalimat  yang  mengesankan  ancaman  dosa bagi orang yang membatalkan lamaran. Oleh karena itu membatalkan lamaran tidak haram, tetapi hukumnya mubah .
38 Zainuddin Ali, 2016, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika), 116.
39 H.R Bukhari no. 4746 dan H.R. Muslim no. 2519.
Hadits  tersebut  juga  melarang  melamar  pinangan  orang  lain,  kecuali  ia  tidak mengetahuinya.  Tetapi  apabila  dalam  lamaran  yang  pertama  ini  belum  ada  respon  dari perempuan  tersebut,  maka  tidak  mengapa  ia  menerima  lamaran  orang  lain,  yang  datang belakangan. Hal ini sebagaimana kisah Fâṭimah bint Qais, yang telah dilamar oleh Abu Jahm dan  Mu c awiyah.  Fâṭimah  belum  memberikan  respon  kepada  keduanya,  tetapi  kemudian Fâṭimah menerima lamaran Usamah bin Zayd atas izin Rasulullah saw (Muslim no. 2709). 40 Kisah  ini  menunjukkan  kemerdekaan  seorang  perempuan  pada  masa  awal  Islam  untuk dapat  menentukan  pilihan  dirinya  sendiri.  Sedangkan  secara  sosiologis,  pembatalan lamaran  mungkin  saja  terjadi.  Karena  persoalan  manusia  datang  silih  berganti  dan  tidak dapat  diprediksi.  Hikmah  larangan  di  sini  agar  pelamar  yang  pertama  tidak  kecewa  dan tidak menimbulkan pertikaian bagi pihak-pihak yang terkait.

## Hikmah Lamaran dan Khitbah
Baik  praktik khiṭbah maupun  lamaran  ada  banyak  hikmah  dan i’tibar yang  dapat dipetik  sebagai  pelajaran.  Adapun  hikmahnya  adalah  untuk  lebih  mengokohkan  tali pernikahan  sesudah  lamaran  atau khiṭbah ,  karena  dengan  lamaran/ khiṭbah kedua  calon dapat  saling  mengetahui  dan  berkenalan,  secara  pribadi  atau  mengetahui  sanak keluarganya.  Dengan  status makhṭub(ah), setiap  individu  akan  lebih  tenang  dan  minimal lebih  dapat  menahan  pandangan  mata  ( ghaḍḍ  al-baṣar ).  Selain  itu,  hikmahnya  sehingga perkawinan  yang  akan  diselenggarakan  merupakan  pilihan  terbaik  mereka  dan  upacara perkawinan  dengan  penuh  persiapan  yang  matang.  Termasuk,  agar  dapat  menapaki kehidupan  berkeluarga  yang  penuh  cinta,  kasih  sayang  dan  tulus  untuk  menggapai  ridla Ilahi. Dengan adanya khiṭbah atau lamaran, proses pernikahan menjadi lebih dimudahkan pelaksanaannya karena telah mendapat restu orang tua (wali). Khiṭbah dan lamaran dapat membebaskan  perempuan  untuk  dapat  memilih  pasangan  hidupnya  dan  ini  dalam perspektif  gender  ada  nilai  bagus  bagi  perempuan.  Di  antara  keutamaan khitbah atau lamaran  adalah  tidak  hanya  untuk  penyampaian  tujuan  meminang,  tetapi  juga  untuk menelisik  perkara-perkara  penting  yang  perlu  diketahui.  Maka  saat  lamaran  ada  baiknya diisi dengan saling tukar informasi hal-hal yang perlu diketahui oleh calon, agar tidak ada dusta di antara mereka. Cara-cara begini antaranya untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari, yang dapat meretakkan hubungan keduanya.

## KESIMPULAN
Lamaran dan khiṭbah merupakan bagian dari prosesi pernikahan, yang dibangun dari praktik-praktik  sosial  masyarakat  yang  sudah  diamalkan  ribuan  tahun  sebelum  Islam. Keduanya merupakan tradisi yang berkembang dari local wisdom , yang memiliki nilai-nilai luhur untuk menjujung tinggi nilai lokal dan sisi kemanusiaan. Hal itu menunjukkan khiṭbah sebagai  pemelihara  kebudayaan  dan  telah  tercantum  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Namun,  nampaknya  ada  kekosongan  hukum  lamaran  dalam  KHI,  dimana  tidak dicantumkan  ketentuan  sanksinya , sehingga  tidak  mengikat.  Dalam  hukum  keperdataan Indonesia memang tidak mencantumkan secara konkrit bahwa khiṭbah menjadi bagian dari
40 Imam al-Syâfi c i, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), cet. Ke-1, juz 5, 64 .
Fathonah K. Daud & M. Ridlwan Hambali doi: 10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107
Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(1), 92-107, Juni 2022 | 106
prosesi  pernikahan.  Padahal  dalam  kehidupan  keseharian, khiṭbah itu  sendiri  adalah prinsip  norma  yang  diyakini  sebagai  norma  hukum,  tidak  sebatas  kebiasaan  saja.  Pada kenyataannya,  antara khiṭbah dan  lamaran  tetap  mempunyai  perbedaan  yang  harus diperhatikan. Ada beberapa praktik lamaran yang tiada anjurannya dalam khitbah, bahkan sebagiannya  telah  menyeleweng  jauh  dari  ajaran khitbah .  Oleh  itu,  praktik khitbah seharusnya  tetap  mengacu  kepada  petunjuk  dan  ajaran  al-Qur’an  dan  Hadits.  Sementara lamaran harus memperhatikan etika dan tatacara budaya lokal di setiap masyarakat, yang sejatinya praktiknya berbeda-beda di setiap daerah atau bangsa. Dimana semua dipandang baik dan merupakan hukum yang hidup di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Aziz Masyhuri, Kamus Istilah Agama Islam 1 , Yogyakarta, Diva Press, 2017.
Al-Mawardî, al-Hâwî al-Kabîr , (Jilid 9), Beirut, Dâr al-Fikr, t.th.
Al-Qurtubi, Abu c Abdillah Muhammad, Al-Jâmi c li Ahkâm al-Qur’ân, (jil. V, cet. 1), Beirut, Dar al-Fikr, 1999.
Al-Ramly, Syamsuddin, Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarḥ al-Minhâj, (jilid 6), Bairut, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), t.th.
Al-Zuḥaily, Wahbah, Fiqh Islâm wa Adillatuhu , penterj. Abdul Hay al-Kattani, (Jil. 1), Jakarta: Gema Insani), 2011.
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (jilid 2), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014.
Beni Ahmad Saebani, Materi Kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga, Program S3 UIN Bandung, 8 Oktober 2021.
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2007.
Daud,  Fathonah  K.,  Adab  dan  Urgensi  Khitbah  para  Era  Kontemporer:  Kajian  Tafsir  Fiqh dalam Surat Al-Baqarah [2]: 235. Jurnal Al-Fikrah, 3 (1), 2020.
Daud,  Fathonah  K., Tafsir  Ayat-Ayat  Hukum  Keluarga  1, Banten,  Desanta  Muliavisitama, 2020.
Haifa A. Jawad, 2002, Otentisitas Hak-Hak Perempuan, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2020. Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jilid 1), Jakarta: Gema Insani, 2015.
H.R Bukhari no. 4746 dan H.R. Muslim no. 2519; H.R Muslim no. 2709 .
Imam al-Syâfi c i, 1993, Al-Umm, (cet. Ke-1, juz 5), Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
Jawwad Ali, Sejarah Arab Sebelum Islam, Jakarta, Alvabet, 2019.
Kemenag  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya,  (Cet.  ke-12),  Banten,  Forum  Pelayanan  al- Qur'an, 2018 .
Mahkamah  Agung  RI,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Berkaitan  dengan KHI, Jakarta, MA-RI, 2011.
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019
Munawwir,  Achmad  Warson,  1984,  Kamus  Al-Munawwir,  Yogyakarta,  Pusyaka  Progresif, 1984.
Murdiyanto dan Tri Gutomo, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, and Prevention of Inces
Mutahhari,  Murtada, Hak-hak  Wanita  dalam  Islam, (cet.  ke-6),  Jakarta,  Lentera  Basritama, 2000.
Muthahhari, Murtada, Filsafat Perempuan dalam Islam; Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosia.l terj, Arif Mulyadi, (cet. ke-1), Yogyakarta, Rausyan Fikr Institute). 2012.
Nur Fatih Ahmad, “Wanita dalam Bahasa Sufi”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 17, no. 1 Juni
2019, 31
http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3406.
Nur  Safitri,  Diana,  Daud,  Fathonah  K.,  Tradisi  Pemberian  Belehan  Perspektif  Urf  di  Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, Jurnal AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, vol. 4 (1), 2021
Soejarno Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Raja Gravindo Pustaka, 2005.
Tim  Kementerian  Perwakafan  dan  Keislaman, al-Mausu c ah  al-Fiqhiyyah  al-Kuwaitiyyah, (cet. II, Jil. 19 dan 41), Kuwait, Dar al-Salasil, 1427 H.
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2016 .
Wawancara dengan Abdul Halim, warga asal Pariaman Minangkabau, 19 Mei 2022.
Wawancara dengan Daharmi Astuti, Dosen Universitas Islam Riau, 21 Mei 2020.
Wawancara  dengan  Hasanuddin,  mahasiswa  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  20  Mei 2022.
Wawancara dengan Ida Jabalnoer, seorang pegawai KUA di Sorowako Luwu Timur, 21 Mei 2022.
Wawancara dengan Ibu Isnaena, asal Magelang, 10 April 2022
Wawancara dengan Mun’im, pegawai KUA kecamatan Grabagan Tuban, 26 Desember 2021.