## PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

## Beti Yanuri Posha, S.Pd., M.Hum.
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas betiyanuriposha@gmail.com

## Abstrak
Islam  merupakan  agama  yang  meletakkan  prinsip-prinsip  kebenaran  dan  keadilan  bagi setiap pemeluknya. Faktor-faktor yang mendorong umat Islam mencapai kemerdekaan yaitu  faktor  Ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Di  Indonesia,  Islam mempunyai  peranan  penting  di  bidang  pendidikan.  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  di berikan  pada  tiga  sektor,  yaitu  formal,  informal  dan  non-formal.  Setelah  Indonesia merdeka, masalah pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta, kemudian telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan, khususnya  pesantren  dan  surau  yang  telah  menjadi  benteng  Islam  yang  demikian  kuat berpengaruh.  Oleh  sebab  itu,  penting  untuk  mengkaji  kembali  bagaimana perkembangan  Islam  di  Indonesia  serta  perkembangan  lembaga-lembaga  pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan.
Kata Kunci : Perkembangan Islam, lembaga pendidikan Indonesia

## Abstract
Islam  is  a  religion  that  put  the  principles  of  truth  and  justice  for  all  its  adherents. Factors  that  encourage  Muslims  to  achieve  independence  are  factors  Ideology, political,  economic,  social  and  cultural.  In  Indonesia,  Islam  has  an  important  role  in education.  Islamic  education  in  Indonesia  is  given  in  three  sectors,  namely  formal, informal  and  non-formal.  After  Indonesian  independence,  the  issue  of  religious education received serious attention from the government, both in public and private schools, and has established educational institutions, especially schools and a mosque which has become a bastion of Islam that is so strong effect. Therefore, it is important to reassess how the development of Islam in Indonesia as well as the development of Islamic education institutions in Indonesia after independence.
Keywords : Development of Islam, Education Institutions Indonesia

## PENDAHULUAN
Telah  tercatat  dalam  sejarah bahwa Islam telah berjaya dan mengalami kemajuan  dalam  segala  bidang  selama beratus-ratus  tahun  sehingga  membuat masyarakat  Islam  merasa  bangga  dengan kejayaan  yang  pernah  diraihnya,  namun disisi  lain  kenyataannya  umat  Islam pernah  mengalami  kemunduran  dan keterbelakangan  (Harun  Nasution,  1992: 12).  Hal  tersebut  dapat  dilihat  setelah Nabi  Muhammad  saw  menjadikan  Islam berjaya  dan  diakui  oleh  seluruh  dunia sampai  sekarang  ini.  Oleh  karena  itu,  di dalam diri umat Islam muncul pandangan
yang  menyebutkan  bahwa  politik  dan peradaban  Islam  merupakan  bagian  yang integral  dari  ajaran  Islam.  Alasannya adalah  ajaran  Islam  memiliki  fleksibilitas dan  elastisitas  yang  tinggi  serta  memiliki relevansi yang kuat dengan
perkembangan umat Islam itu sendiri.
Di  samping  itu,  salah  satu  bukti bahwa  Islam  akan  tetap  berjaya  adalah muncul  dan  berkembangnya  Islam  di Indonesia  yang  telah  menjadi  bukti sejarah  bagi  bangsa  Indonesia  dimana peranannya sangat besar terhadap perjuangan  kemerdekaan  bagi  bangsa Indonesia.  Dengan  melihat  ke  belakang
sejarah masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui  berbagai  macam  cara  dimana  di antaranya  adalah  melalui  perdagangan, perkawinan  yang  dimotori  oleh  para saudagar-saudagar Arab, pendidikan
(pesantren),  tasawuf,  dakwah,  kesenian dan  budaya.  Dengan  kehadiran  mereka maka  tertarik  pula  kalangan  putra-putri pilihan bangsa Indonesia untuk
mendalami dan mempelajari Islam sampai mereka  menjadi  ulama  besar  dan  aktif mendakwahkan  ajaran  agama  Islam kepada  rakyat  Indonesia  sehingga  dari perjuangan  itulah  Islam  sampai  sekarang tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Perjuangan  Islam  tersebut  tidak hanya  sampai  sebatas  itu  akan  tetapi perjuangan melawan penjajah pun nyawa menjadi  taruhannya  sehingga  pada  saat itu  peranan  Islam  terhadap  kemerdekaan mendapat  andil  yang  sangat  besar  bagi bangsa Indonesia. Pada zaman penjajahan,  manifestasi  nasionalisme lebih nyata dalam melawan kolonialisme, namun  nasionalisme  tidak  bergantung semata-mata pada kolonialisme.
Kenyataannya,  kesadaran  nasional  tetap ada  meskipun  tidak  ada  kolonialisme, atau  setelah  kolonialisme  itu  lenyap. Bahkan  nasionalisme  bertambah  subur tanpa  adanya  kolonialisme.  Itulah  yang kita  sebut  nasionalisme  bebas,  artinya tanpa  tekanan  kolonialisme  (Slamet Muljana,  2008:  7).  Namun,  pada  saat kemerdekaan tercapai yaitu pada tanggal 17  Agustus  1945  timbullah  pergolakan
antara para kalangan yang ingin
menentukan  ideologi  negara  bangsa Indonesia.  Pergolakan  tersebut  terbagi dalam dua kubu yaiu kalangan Muslim dan Nasionalis, salah satunya ingin
menjadikan  Negara  Indonesia  sebagai Negara  Islam  namun  hal  tersebut mendapat  tantangan  dari  kalangan  lain yang  ingin  menjadikan  Negara  Islam menjadi Negara Pancasila.
Akibat  dari  munculnya  gejolak tersebut  perkembangan  Islam  dari  segi politik  makin  membesar  disebabkan kekecewaan  dari  kalangan  Islam  yang ingin  menjadikan  Negara  Indonesia menjadi  Negara khilafah Islam,  dan kekecewaan itu memuncak ketika dideklarasikan  Negara  Indonesia  sebagai Negara pancasila.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penulisan  sejarah  dengan  melakukan tinjauan pustaka. Tahap-tahap penelitian ini adalah mengumpulkan data (heuristik) yang  sekiranya  akan  menunjang  dalam penelitian  tentang  perkembangan  islam pasca  kemerdekaan.  Tahap  berikutnya adalah  kritik  sumber  memilah  data  yang memang  meiliki  tingkat  otentisitas  dan kredibilitas yang sesuai dengan penelitian. Interpretasi adalah penafsiran data  berdasarkan  data  yang  telah tersedia. Tahap terakhir adalah penulisan hasil penelitian.

## PEMBAHASAN
Perkembangan  Islam  Indonesia  Pasca Kemerdekaan Sejarah kehidupan Islam di
Indonesia  telah  diakui  sebagai  kekuatan cultural ,  tetapi  Islam  dicegah  untuk merumuskan  bangsa  Indonesia  menurut versi  Islam.  Sebagai  kekuatan  moral  dan budaya,  Islam  diakui  keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara riil.  Perkembangan  selanjutnya  pada masa  Orde  Lama,  Islam  telah  diberi tempat  tertentu  dalam  konfigurasi  yang paradoks,  terutama  dalam  dunia  politik. Sedangkan  Orde  Baru,  tampaknya  Islam diakui  sebatas  sebagai  landasan  moral bagi pembangunan bangsa dan Negara.
Pendiskriminasian  Islam  tersebut memang  sudah  diawali  pada  saat  wajah (ideologi)  Indonesia  akan  ditentukan sehingga  muncullah  berbagai  gerakan- gerakan  dan  pertentangan-pertentang Islam anti pemerintah akibat kekecewaan terhadap  pembentukan  Negara  Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

## Gerakan DI/TII di Indonesia
Negara  Islam  Indonesia  (NII)  yang kemunculannya  oleh  berbagai  pihak dituding sebagai akibat  dari merasa sakit hatinya  kalangan  Islam,  dan  bersifat spontanitas,  lahir  pada  saat  terjadi vacum  of  power di  Republik  Indonesia (RI).  Sejak  tahun  1926,  telah  berkumpul para ulama di Arab dari berbagai belahan dunia  termasuk  H.O.S  Tjokroaminoto guna  membahas  rekonstruksi  khilafah
Islam  yang  runtuh  pada  tahun  1924 sayangnya,  isyuro  para  ulama  tersebut tidak  membuahkan  hasil  dan  tidak berkelanjutan (Ira M. Lapidus, 2000: 340). Oleh karena itu, muncullah gerakan yang disebut Darul  Islam . Darul  Islam secara harfiah  berasal  dari  bahasa  Arab  dan  Al- Islam  yang  berarti  rumah  atau  keluarga Islam,  dunia  atau  wilayah  Islam. Pengertian  secara  istilah  Darul  Islam  di Indonesia  digunakan  untuk  menyatakan gerakan-gerakan sesudah tahun 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan  cita-cita  Negara  Islam (C.Van Dijk, 1983: 1).
Gerakan  kekerasan  yang  bernada Islam  ini  terjadi  di  berbagai  daerah  di Indonesia  di  antaranya  Jawa  Barat  pada 1949-1962,  Jawa  Tengah  pada  1965, Sulawesi  berakhir  1965,  di  Kalimantan berakhir 1963 dan di Aceh pada 1953 yang berakhir  dengan  kompromi  pada  tahun 1957.  Gerakan-gerakan  Islam  tersebut mendapat  perlawanan  keras  dari  tentara republik Indonesia karena mereka dianggap  tidak  patuh  dan  tunduk  pada pemerintah serta melakukan pemberontakan dimana-dimana di
antaranya  adalah  Gerakan  DI/TII  Jawa Barat  yang  dipimpin  oleh  Sekarmaji Kartosuwiryo,  Gerakan  DI/TII  Jawa Tengah  yang  dipimpin  oleh  Amir  Fattah,
Pemberontakan  di  Sulawesi  Selatan  yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar, Pemberontakan  di  Kalimantan  Selatan yang dipimpin Ibnu Hadjar dan Pemberontakan  di  Aceh  yang  dipimpin
Daud  Beureuh  (Ajid  Thohir,  2004:  305-
311). Pergumulan Islam, Sosialisme, Nasionalisme dan Komunisme Setelah  Kemerdekaan  Indonesia tercapai, mulailah terjadi konflik tentang perbedaan dan persaingan untuk memperoleh  kemerdekaan.  Beberapa konflik  yang  terjadi  pada  waktu  itu umumnya  merupakan  gerakan  belum membahayakan  dan  bermunculan  partai- partai antara lain:
Pertentangan diantara partai-partai (1950-1955)
Pertarungan  pada  fase  ini  lebih tajam  lagi  ditandai  dengan  perpecahan diantara partai karena ketidakpuasan dan perbedaan  pemahaman.  Yaitu  sejumlah anggota Masyumi yang dipimpin
Wondoami  Seno  dan  Aruzi  Kartawinata memisahkan  diri  dengan  mendirikan partai  Serikat  Islam  Indonesia  (PSII)  yang lama  agar  dapat  duduk  dalam  kabinet, pecahnya  Partai  Masyumi  yang  sosialis agama  dengan  kelompok  konservatif, pada  bulan  April  1952  Nahdhatul  Ulama (NU)  keluar  dari  Masyumi  sebagai  partai politik  yang  dasarnya  perebutan  jabatan kementrian  agama  di  kabinet  dan  bulan April  1955  PKI  membuat  persetujuan dengan PSII sebagai pencegahan pandangan  masyarakat  bahwa  PKI  anti agama (BJ. Boland, 1985: 46). Pertentangan Ideologi Pertentangan ideologi ini menyebabkan  terbentuknya  dua  blok
yaitu  tentang  perumusan  dasar  Negara antara Negara yang berdasarkan Pancasila dan  Islam.  Jika  dilihat  keadaan  umat Islam pada saat itu masih sangat terpuruk karena  persatuan  mereka  terpecah sehingga  cita-cita  untuk  mendirikan Negara  Islam  sebagai  tujuan  utama terkendala akibat pergolakan politik yang tidak  dapat  dibendung  lagi  oleh  tokoh- tokoh Islam. Namun kenyataannya sekalipun  partai-partai  Islam  berbeda paham,  tetapi  pada  saat  menghadapi partai-partai  anti  Islam  mereka  bersama membentuk front demi  tercapainya tujuan utama yaitu Negara Islam.
Perkembangan  Lembaga  Pendidikan Islam Indonesia Pasca Kemerdekaan Pemikiran pendidikan Islam periode  Indonesia  merdeka  diwarnai dengan  model  pendidikan  dualistis: pertama , sistem pendidikan dan pengajaran  pada  sekolah-sekolah  umum yang  sekuler,  tidak  mengenal  ajaran agama,  yang  merupakan  warisan  dari pemerintah  kolonial  Belanda. Kedua , sistem  pendidikan  dan  pengajaran  Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat  Islam,  baik  yang  bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis  dengan  berbagai  variasi  pola pendidikannya  (Wirjosukarto,  1985:  82). Kedua  sistem  pendidikan  tersebut  sering dianggap  saling  bertentangan  serta tumbuh dan berkembang secara terpisah. Sistem  pendidikan  dan  pengajaran  yang pertama, pada mulanya hanya
menjangkau  dan  dinikmati  oleh  sebagian kalangan  masyarakat,  terutama  kalangan atas  saja.  Sedangkan  yang  kedua  (sistem pendidikan  dan  pengajaran Islam), tumbuh  dan  berkembang  secara  mandiri di  kalangan  rakyat  dan  berakar  dalam masyarakat.
Sistem  pendidikan  Islam  yang  ada dan  telah  berkembang  pada  masa  itu, sebagai  salah  satu  bentuk  dan  usaha pelaksanaan  syariat  Islam,  mendapatkan kesempatan  dan  jaminan  untuk  tetap berlangsung  dan  berkembang,  serta mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.  Menurut  ajaran  Islam, pendidikan  merupakan  bagian  hakiki  dari tugas pengabdian (ibadah) dan
kekhalifahan  manusia  terhadap  Tuhan yang  harus  dilaksanakan  dengan  penuh tanggung  jawab  (Susanto,  2009:  18-19). Pendidikan  Islam  di  Indonesia  pasca penjajahan  (zaman  kemerdekaan)  dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
Pendidikan Islam sebagai lembaga Pendidikan  Islam  sebagai  lembaga tumbuh  dan  berkembang  pada  masa kemerdekaan  dengan  pesat,  seperti;
pesantren, sekolah, madrasah dan perguruan  tinggi.  Pesantren  yang  sudah tumbuh  ratusan  tahun,  pada  era kemerdekaan  mendapat  tempat  untuk berkembang.  Sedangkan  sekolah  ini terbagi menjadi dua, yaitu sekolah negeri dan  swasta.  Sekolah  swasta  ini  juga terbagi  menjadi  dua  yaitu  sekolah  Islam dan  sekolah  non  Islam.  Kemudian madrasah  ini  diberlakukan  sejak  SK  3
Menteri  tahun  1975  yang  berlangsung sampai  1990.  SK  3  Menteri  itu  adalah Menteri  Agama,  MENDIKBUD  dan  menteri Dalam Negeri, yang isinya adalah sekolah madrasah  memiliki persamaan  dan kedudukan  yang  setara  dengan  sekolah, sehingga  disebut  madrasah  itu  adalah sekolah yang berciri khas Islam.
Pendidikan Islam sebagai mata Pelajaran Pendidikan  Islam  secara  formal telah  dimasukkan  ke  sekolah-sekolah sejak  tahun  1946,  sejak  dimulainya pelajaran  agama  di  sekolah-sekolah umum.  Terakhir  tercantum  dengan  jelas dalam  UUD  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Dengan undang-undang tersebut, posisi pendidikan  Islam  sebagai  subsistem pendidikan  nasional  semakin  mantap, baik  pada  lembaga  pendidikan  umum maupun  keagamaan  (Azra,  2002:  57). Berdasarkan dari undang-undang tersebut bahwa  perhatian  pemerintah  terhadap pendidikan  Islam  sudah  baik  di  mana lembaga-lembaga tersebut sudah disetarakan dengan sekolah umum sehingga  tidak  lagi  terdapat  perbedaan antara  satu  lembaga  dengan  lembaga pendidikan lainnya. Salah satu bukti bahwa Pendidikan Islam sudah mendapat perhatian pemerintah,  dapat  dilihat  dari  pengaruh ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia  Islam  dan  kebangkitan  bangsa Indonesia,  sedikit  demi  sedikit  pelajaran umum  masuk  ke  dalam  kurikulum madrasah.  Buku-buku  pelajaran  agama
mulai  disusun  khusus  sesuai  dengan tingkatan madrasah, sebagai halnya buku- buku  pengetahuan  umum  yang  belaku  di sekolah-sekolah umum. Bahkan kemudian timbullah madrasah-madrasah yang mengikuti  sistem  perjenjangan  dalam bentuk  sekolah-sekolah  modern,  seperti Madrasah  Ibtidaiyah untuk  tingkat  dasar,
Madrasah  Tsanawiyah untuk  tingkat menengah  pertama,  dan  adapula Kuliah
Muallimin (pendidikan guru) yang disebut normal Islam (Mahmud Yunus, 1996: 102). Pada tahap selanjutnya penyesuaian  tersebut  semakin  meningkat dan  terpadu  dengan  baik  sehingga  sukar untuk  dipisahkan  dan  dibedakan  antara keduanya, kecuali madrasah yang langsung  ditulis  predikat  Islamiyah. Kurikulum madrasah atau sekolah-sekolah agama,  mempertahankan  agama  sebagai mata  pelajaran  pokok,  walaupun  dengan persentase  yang  berbeda.  Pada  waktu pemerintahan  RI  dalam  hal  ini  oleh Kementerian  Agama  mulai  mengadakan pembinaan  dan  pengembangan  terhadap sistem  pendidikan  madrasah.  Melalui Kementerian  Agama,  madrasah  perlu menentukan  kriteria  madrasah.  Kriteria yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Agama untuk madrasah-madrasah yang berada di dalam wewenangnya adalah harus
memberikan  pelajaran  agama  sebagai mata  pelajaran  pokok,  paling  sedikit enam jam seminggu.
Uraian-uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa pada dasarnya sistem pendidikan  dan  pengajaran  di  madrasah
merupakan perpaduan antara sistem yang berlaku  di  pondok  pesantren  dengan sistem  yang  berlaku  di  sekolah-sekolah modern.  Di  samping  itu,  dalam  upaya pemerintah untuk menyediakan guru-guru agama  untuk  sekolah  dan  guru-guru umum  serta  lembaga  pendidikan  lainnya pada  tahun  1951  Kementerian  Agama mendirikan  Sekolah  Guru  Agama  Islam (SGAI)  dan  sekolah  Guru  dan  Hakim Agama Islam (SGHAI) di beberapa tempat. Berdirinya  kedua  jenis  sekolah  guru tersebut banyak manfaatnya bagi
perkembangan dan pembinaan madrasah, karena  kedua  jenis  sekolah  guru  ini, memberikan  kesempatan  bagi  para alumni  madrasah  dengan  persyaratan tertentu untuk memasukinya. Hal tersebut telah mendorong penyelenggaraan madrasah untuk memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan pemerintah.  Pada  alumni  kedua  jenis sekolah guru agama tersebut, diperbantukan  pada  madrasah-madrasah guna mempercepat proses pembinaan dan perkembangannya, menuju kepada pengintegrasian ke dalam sistem pendidikan nasional (Zuhairini, 1986: 78).
Kedua  jenis  sekolah  guru  itu, kemudian  namanya  diubah  menjadi  PGA (Pendidikan  Guru  Agama)  dan  SGHA (Sekolah  Guru  dan  Hakim  Agama).  PGA menyediakan  calon  guru  agama  untuk sekolah  dasar  dan  madrasah  tingkat Ibtidaiyah, sedangkan SGHA menyediakan calon-calon  guru  agama  untuk  tingkat sekolah  menengah  baik  sekolah  agama
maupun  sekolah  umum,  dan  hakim  pada Pengadilan Agama. Pada tahun 1957 SGHA disebut sebagai PGA dan untuk keperluan tenaga pendidikan hakim agama didirikan PHIN  (Pendidikan  Hakim  Negeri).  Pada masa  itu  banyak  madrasah  tingkat Tsanawiyah  dan  Aliyah  berubah  menjadi PGA.  Dengan  demikian,  disamping  PGA pertama  (4  tahun),  9  buah  PGA  atas  (2 tahun)  dan  1  buah  PHIN  (3  tahun), (Mahmud Yunus, 1996: 393).
Upaya pembinaan madrasah, menuju  kesatuan  sistem  pendidikan nasional,  semakin  ditingkatkan.  Usaha tersebut  tidak  hanya  merupakan  tugas dan  wewenang  Departemen  Agama  saja, tetapi  merupakan  tugas  dan  wewenang pemerintah  secara  keseluruhan  bersama
masyarakat.
Pada tahun 1975,
dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama (SKB)  3  Menteri  antara  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Agama  dan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan,  tentang peningkatan  mutu  pendidikan  pada madrasah. Hal ini dilatar belakangi bahwa siswa-siswa madrasah sebagaimana halnya  tiap-tiap  warga  negara  Indonesia berhak  memperoleh  kesempatan  yang sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan  dan  pengajaran  yang  sama, sehingga lulusan madrasah, yang menghendaki melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah  umum  dari  tingkat sekolah  dasar  sampai  perguruan  tinggi. Dalam  rangka  merealisasikan  SKB  3 menteri tersebut, maka pada tahun 1976
Departemen Agama mengeluarkan kurikulum sebagai standar untuk dijadikan  acuan  oleh  madrasah,  baik untuk MI, MTs, maupun Madrasah Aliyah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, bahwa pembinaan dan pengembangan madrasah tetap
dilaksanakan  semenjak  munculnya  istilah madrasah sampai lahirnya SKB 3 Menteri, di  mana  madrasah  dipersamakan  dengan sekolah umum, yang dalam hal ini adalah sekolah  negeri  umum  yang  berada  di bawah  naungan  Departemen  Pendidikan dan  Kebudayaan  yang  sederajat.  Dan demikian  jelasnya  bahwa  pemerintah tetap  memperhatikan  pertumbuhan  dan perkembangan madrasah di Indonesia.

## SIMPULAN
Peradaban  Islam  di  Indonesia pasca  kemerdekaan  telah  mengalami keguncangan di mana perseteruan antara kelompok  nasionalis  dan  kelompok  Islam dan  kelompok  lainnya  masing-masing berpegang teguh pada misi mereka untuk menjadikan  negara  Indonesia  menjadi Negara  Islam  Negara  Pancasila.  Dengan timbulnya  masalah  ini,  maka  timbullah pergerakan-pergerakan, partai-partai  dan pemberontakan  yang  dilakukan  oleh kelompok  Islam.  Hal  tersebut  dilakukan oleh Islam karena mereka kecewa dengan hasil keputusan presiden yang menjadikan dasar  Negara  Indonesia  sebagai  Negara Pancasila.
Perkembangan  lembaga-lembaga Pendidikan  Islam  di  Indonesia  pasca
kemerdekaan  cukup  berkembang  pesat karena  pemerintah  memberikan  peluang besar  dengan  melakukan  penyetaraan dengan  sekolah  umum  sehingga  sekolah Islam  tidak  mengalami  ketertinggalan. Serta  dengan  diberlakukannya  Undang- undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang
Sistem  Pendidikan  Nasional,  secara konseptual undang-undang tersebut memberikan arah baru dalam
mengembangkan  dan  memberdayakan pendidikan  Islam  di  Indonesia  mencapai kemajuan yang gemilang.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. 2002. P endidikan Islam: Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju Millenium Baru . Jakarta: Logos.
Boland  B.j.  1985. Pergumulan  Islam  di Indonesia  1945-1970. Jakarta: Grafiti Pers.
Dijk,  C  Van.  1983.  Darul  Islam, Sebuah
Pemberontakan .
Jakarta:
Grafiti Pers.
Lapidus,  Ira  M.  2000. Sejarah  Sosial ummat Islam. Cet. II; Jakarta: PT.
Raja grafindo Persada.
Nasution, Harun. 1992. Ensiklopedi Islam . Jakarta: Anda Utama.
Susanto,  A.  2009. Pemikiran  Pendidikan
Islam . Jakarta: Amzah.
Thohir, Ajid. 2004.

## Perkembangan
Peradaban  di  Kawasan  Dunia Islam. Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Wirjosukarto, Amir Hamzah. 1985. Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran  Islam .  Jember:  Muria Offset. Yunus, Mahmud. 1996. Sejarah Pendidikan  Islam  di  Indonesia.
Jakarta: Hidakarya Agung.
Zuhairini. 1986. Sejarah Pendidikan Islam di  Indonesia. Jakarta:  Proyek Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta.