## POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO MELALUI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI

## Mariane Olivia Delanova

## Abstract
After President Joko Widodo won in general electoral in 2014, he has making many decisions, include decision on foreign policy. One of his  priorites of foreign  policy is  on economic  sector. President has been implementing Indonesia’s foreign policy, which is improving economic diplomacy to achieve national interests of Indonesia, especially in the era of free trade and globalization. This paper aims at analyzing Indonesia’s foreign policy in the era of President  Joko Widodo, focus on economic diplomacy of Indonesia, and include the change on paradigm of Ministry of foreign affairs. This paper also tries to describe the obstacles in practicing foreign policy of Indonesia in the era of President Joko Widodo.
Keywords: economic diplomacy, foreign policy, Indonesia’s national interests.

## Pendahuluan
Politik  luar  negeri  Indonesia  dan  kebijakan  luar  negeri Indonesia telah  dimulai sejak perjuangan Indonesia memperoleh  dan  mempertahankan  kemerdekaan Indonesia yang  diproklamasikan  pada  tanggal  17 Agustus  1945.  Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, arah politik luar negeri dan kebijakan  luar  negeri  lebih  diutamakan  kepada  perjuangan diplomasi  untuk  memperoleh pengakuan  dan  dukungan  atas kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang baru lepas dari kolonialisme Belanda.
Setelah Indonesia  mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan  yang  telah  diproklamasikan,  di  mana  negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir (Suranta Abd. Rahman, jurnal Wacana, Vol. 9 No. 2, Oktober 2007  (154—172)  “Diplomasi  RI di  Mesir  dan  Negara-Negara Arab pada Tahun 1947”), Indonesia  dapat lebih memainkan peran  di  dunia  internasional.  Dimulailah  berbagai  langkah kebijkan luar negeri oleh Indonesia  sebagai aplikasi dan implementasi dari politik luar negeri Indonesia, yang ditujukan sebagai upaya mencapai kepentingan nasionalnya.

## Politik Luar Negeri
Menurut  Miriam  Budiarjo  berpendapat  mengenai  politik luar negeri  sebagai kebijakan ( policy) merupakan  sebuah kumpulan yang ditetapkan oleh pelaku atau kelompok dalam upaya yang memiliki tujuan, di mana kebijakan tersebut
156 156 156
memiliki kekuasaan    untuk    melaksanakannya (Miriam Budiarjo, 2003). Politik luar negeri selalu terkait kepada dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal suatu negara. Berdasarkan  pemikiran  yang  dikemukakan  oleh C.  C.  Rodee (dkk), politik  luar  negeri  merupakan  strategi  dan  taktik  yang dipakai atau digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Sedangkan, pemahaman politik luar negeri yang diberikan oleh Coulumbis dan Wolfe adalah sintesis dari kepentingan  nasional  dengan power dan  juga kapabilitas.
Dimana,   tujuannya   adalah untuk meraih kepentingan nasional.  Definisi  lain juga  disampaikan oleh S.L.  Roy bahwa politik  luar  negeri  sebagai perwujudan  kepentingan  nasional suatu negara terhadap negara lain.
Dalam menetapkan  politik  luar  negeri,  sebuah  negara akan  terlebih dahulu melakukan  langkah  perumusan politik luar  negerinya.  Langkah-langkah  dalam  proses  perumusan politik luar negeri adalah sebagai berikut:
1. Mem- breakdown pertimbangan kepentingan nasional sehingga memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik;
2. Mengidentifikasi  dan  menganalisis faktor  situasional  di lingkungan domestik dan internasional  yang berksaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
3. Melakukan analisa terhadap kemampuan atau kapabilitas nasional untuk  menjangkau  atau mencapai hasil yang dikehendaki;
4. Mengembangkan   dan   membuat   perencanaan   atau strategi untuk menggunakan kapabilitas nasional dalam menanggulangi  variabel  tertentu, sehingga  mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan tindakan   atau   mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. Secara berkala, meninjau dan mengevaluasi perkembangan yang telah dan sedang berlangsung dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan  (Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999).
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  politik  luar negeri  pada  praktiknya  akan  diaplikasikan  ke  dalam bentuk kebijakan luar negeri.

## Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar  negeri  sebuah  negara. Menurut  James  N.  Rosenau, kebijakan  luar  negeri  adalah  sebagai upaya  suatu  negara melalui keseluruhan  sikap dan aktivitasnya untuk mendapatkan  keuntungan  dari  lingkungan  eksternalnya (James N. Rosenau, 1976). Sedangkan menurut Holsti, lingkup kebijakan  luar  negeri mencakup  keseluruhan  tindakan dan aktivitas negara yang diambil dalam rangka merespon kondisi lingkungan  eksternalnya  untuk memperoleh  keuntungan dari lingkungan eksternalnya tersebut, dengan mempertimbangkan
berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut (K.J. Holsti, 1992).
Sementara  itu,  Jack  C.  Plano mengemukakan  bahwa kebijakan luar negeri didesain dan  dikembangkan untuk meraih tujuan nasional (KJ Holsti dan Roy Olton, 1999). Tujuan nasional yang hendak diraih dengan penetapan kebijakan luar negeri  adalah  formulasi  konkrit  dan  dibuat  dengan merelevansikan kepentingan nasional atas situasi internasional yang sedang berlangsung serta mempertimbangkan kekuasaan atau  kemampuan ( power )  yang  dimiliki  oleh  negara  tersebut untuk  mencapainya. Tujuan  dirumuskan,  dipilah dan diputuskannya  kebijakan  luar  negeri oleh para pembuat keputusan dan selanjutnya dikontrol adalah untuk mengubah kebijakan ( revisionist  policy ) atau mempertahankan kebijakan ( status quo  policy ) mengenai  persoalan tertentu  di  lingkungan internasional.
Dari  penjelasan  mengenai  konsep  kebijakan  luar  negeri sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat dikatakan  bahwa kebijakan  luar  negeri  adalah  aplikasi dari  keputusan  politik luar negeri suatu negara dan juga sebagai alat sebuah negara dalam  mencapai  tujuan  dan  kepentingan  nasional  dengan mempertimbangkan  keadaan  lingkungan  eksternal  dan menghiraukan  kondisi internal. Dengan  demikian, sebuah kebijakan  luar  negeri  yang  dirumuskan  dan  kemudian diputuskan terkait erat dengan konsep tujuan dan kepentingan nasional. Sebagaimana dikemukan oleh Mohtar Mas’oed bahwa
kebijakan  luar  negeri  yang  dijalankan oleh  pemerintah  suatu negara bertujuan  untuk mencapai kepentingan nasional, meskipun kepentingan nasional suatu bangsa ditentukan oleh siapa yang berkuasa (Mas’oed, 1994).
Kepentingan  nasional  adalah konsep  abstrak  yang meliputi  berbagai  keinginan/kategori  dari  suatu  negara  yang berdaulat  atau  dapat  dikatakan  abstraksi keinginan  sebuah negara. Sedangkan,  tujuan nasional dapat dibedakan  atas tujuan nasional vital, yaitu tujuan nasional yang mutlak harus ada  karena menyangkut keberlangsungan hidup dan kehidupan bangsa tersebut dan tujuan nasional variabel, yaitu tujuan nasional yang  dapat  diubah  dan  tidak  mutlak disesuaikan  dengan  kepentingan  nasional sebuah  negara. Contoh tujuan nasional variabel adalah pengembangan  olah raga, kebudayaan, pertukaran pelajar dan sebagainya.
Tujuan  nasional vital terbagi lagi berupa integrasi nasional ( national integrity ), yaitu integrasi politik bahwa negara tersebut  harus  independen.  Selanjutnya  adalah integrasi territorial ( territorial integrity ) berupa adanya kesatuan wilayah.
Tujuan  nasional  vital  lainnya adalah  keamanan  nasional ( national  security ) dan kesejahteraan nasional ( national welfare/economic welfare ). Kedua tujuan nasional ini dapat dicapai  melalui  kerjasama  bilateral  maupun  multilateral dan ketiga tujuan nasional yang telah disebutkan  di atas sebagai tujuan  nasional yang  mutlak  diperjuangkan  dan  dicapai sebuah negara. Tujuan nasional vital yang selanjutnya adalah
160 160 160
tujuan  ideologi  atau tujuan  kekuasaan ( ideology/power).
Tujuan  nasional tersebut  bersifat  prestius dan  biasanya merupakan  tujuan  nasional  yang  dituju  oleh  negara-negara adikuasa.
Konsep  lain  yang melekat  dengan  kebijakan  luar  negeri sebagai  upaya  konkrit  politik  luar  negeri  adalah  kepentingan nasional. Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis (Hans J. Morgenthau, 2010 ) , yaitu:
1. Core/basic/vital interest adalah  kepentingan  nasional yang  sangat  berharga,  sehingga  negara  (dan  rakyatnya) bersedia untuk berperang dalam mempertahankan ataupun mencapainya. Sebagai contoh  adalah tindakan melindungi daerah/wilayahnya ( sovereignity )  dan  upaya menjaga  dan  melestarikan  nilai-nilai  hidup  yang  dianut suatu negara ( ideology )
2. Secondary interest merupakan    berbagai    kepentingan yang  ingin diraih setiap  negara,  tetapi  tidak  sampai bersedia berperang untuk mempertahankan dan mencapainya, di mana  terdapat  alternatif lain  untuk mencapainya,  yaitu melalui  jalan  perundingan. Sebagai contoh adalah negosiasi perdagangan.
Rosenau juga menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep untuk menjelaskan keterhubungan suatu negara dengan  kejadian dan situasi di lingkungan eksternalnya,  yaitu  pertama  kebijakan  luar  negeri  sebagai sekumpulan orientasi ( as a cluster of orientation). Hal ini berarti
161 161 161
bahwa kebijakan luar negeri sebagai sebuah pedoman bagi para pembuat keputusan atau elit ( decision maker ) untuk membuat keputusan  dan  tindakan  yang  relevan  dengan  perubahan lingkungan  eksternal  yang  menuntut  pembuatan  keputusan dan tindakan dengan berdasarkan kepada orientasi, terdiri atas sikap,  persepsi,  dan  nilai-nilai  yang  dijabarkan  dari pengalaman sejarah dan keadaan  strategis yang akan menentukan posisi negara dalam politik internasional.
Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak ( as a set of commitments to and plan for action ) berarti kebijakan luar negeri merupakan komitmen dan  rencana  tindakan  yang  konkrit.  Komitmen  dan  rencana tindakan  tersebut  diputuskan oleh  para  pembuat  keputusan untuk mengadaptasikan antara orientasi kebijakan luar negeri dengan  situasi  lingkungan  eksternal,  sehingga  antara  kondisi eksternal  dapat  konsisten  dengan  orientasi  kebijakan  luar negeri.  Hal-hal  yang termasuk  dalam komitmen  dan  rencana tindakan  yang  konkrit  berupa  tujuan  yang  spesifik  serta instrumen dan metode untuk meraih tujuan tersebut. Rencana tindakan tersebut sebagai terjemahan dari orientasi umum dan reaksi  terhadap  keadaan  eksternal  yang  terjadi ( immediate context ).
Rencana tindakan kebijakan luar negeri, terkait konteks tersebut ( immediate context ) akan menjadi acuan atau pedoman terhadap  1)  Aksi terhadap  kondisi yang  berlangsung dalam waktu lama; 2) Aksi yang ditujukan kepada beberapa negara
tertentu;  3) Aksi yang  dilakukan  terhadap isu-isu khusus, seperti  terorisme; 4)  Aksi  terhadap berbagai  sasaran  lain, sebagai  contoh  isu  terkait  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), global warming , nuklir dan sebagainya.
Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi ( as a form of behavior ). Fase atau tingkatan kebijakan luar negeri  sebagai  perilaku  atau  aksi  berupa  keputusan  dan tindakan  nyata  yang  dilakukan  oleh decision-smakers yang terkait  erat  dengan  peristiwa  serta kondisi di  lingkungan eksternal. Tindakan-tindakan yang  diambil  dengan  mengacu kepada orientasi umum serta sasaran yang lebih spesifik. Jadi, setiap  negara  mengkorelasikan  negaranya  dengan peristiwa dan situasi  di luar lingkungan  eksternalnya melalui ketiga bentuk kebijakan luar negeri tersebut di atas.
Keputusan dan tindakan politik luar negeri yang diambil dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari external enviroment maupun internal enviroment. Determinan politik luar negeri terbagi ke dalam dua kelompok (Howard Lentner. 1974). Pertama, determinan luar negeri/internasional, merujuk kepada sistem internasional dan  situasi pada jangka waktu tertentu. Sistem internasional  ( bi-polar, multi-polar, uni-polar ) merupakan pola  interaksi di antara  negara-negara  yang terbentuk  sebagai akibat struktur  interaksi  di antara  pelaku- pelaku yang paling kuat ( most powerful actors/dominant actors ).
Sedangkan, konsep situasi  didefinisikan berupa pola-pola interaksi yang tidak terdapat dalam keseluruhan sistem
163 163 163
internasional. Sebagai contoh, pola hubungan di antara negara- negara Asia dan Pasifik yang terlibat dalam Association Pacific Economic  Community (APEC) dapat dibahas sebagai suatu situasi. Selanjutnya, determinan domestik merujuk ke situasi dan kondisi di dalam negeri yang terbagi berdasarkan  waktu untuk berubah, yaitu:
1. Highly stable    determinants; merupakan kondisi dalam negeri yang mencakup luas wilayah  geografi, lokasi, bentuk  wilayah,  iklim, jumlah  populasi,  serta  sumber daya, khususnya sumber daya alam.
2. Moderatly stable determinants ;  kondisi  domestik  yang berupa budaya politik, gaya politik
dan
kepemimpinan,serta proses politik.
3. Unstable determinants ; merupakan sikap dan persepsi jangka panjang dan faktor-faktor ketidaksengajaan.
Sedangkan,  Rosenau  mengemukakan  sumber  relevan kebijakan  luar  negeri  dan  selanjutnya  mengkategorikannya menjadi  lima (James  N.  Rosenau, Gavin  Boyd,  Kenneth W. Thompson, 1976). Pertama,  variabel  idiosinkratik  yang merupakan  sumber  internal  yang  memperhatikan  nilai-nilai, pengalaman,  bakat, serta  kepribadian elit  politik  yang  akan mempengaruhi  persepsi,  kalkulasi,  dan  perilaku  mereka terhadap  kebijakan  luar  negeri.  Kedua,  variabel peran  yang berasal  dari  lingkungan  eksternal  dan  biasanya  diartikan sebagai aturan perilaku yang diharapkan. Dengan kata lain,
ekspektasi  publik  yang  menimbulkan  opini  publik  atas keputusan  yang  dipengaruhi,  dirumuskan,  dan  dilaksanakan oleh para pembuat keputusan. Ketiga, variabel pemerintahan, di  mana  hal ini  menyangkut  kepada  struktur,  proses,  dan dampak pemerintahan terhadap politik luar negeri.
Keempat, variabel  sosial mencakup berbagai atribut nasional, termasuk di dalamnya adalah sistem politik, ekonomi, dan sosial, lingkungan (berupa luas, geografis, tipe daerah, dan sumber  alam),  populasi  penduduk  (jumlah,  densitas,  dan statistik vital), Growth National Product (GNP), hasil pertanian dan industri, tingkat pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer, dan  atribut  lain  terkait  kapabilitas  kekuatan suatu  negara. Kelima, variabel sistemik, yang meliputi seluruh struktur dan proses  sistem  internasional,  kebijakan  dan  tindakan  negara lain yang dapat memunculkan respon politik negara.

## Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia di Bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Diplomasi  adalah  alat  dalam  mencapai  kepentingan nasional dan dalam melaksanakan kebijakan luar negeri yang telah diputuskan  oleh sebuah negara. Dalam setiap masa kepemimpinan presiden, ada penetapan arah politik luar negeri yang  akan  menjadi dasar  bagi  pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi sebuah negara. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lingkungan eksternal Indonesia

## mengalami perkembangan yang berbeda daripada keadaan atau situasi eksternal era pemerintahanan sebelumnya.
Sebagai  negara  yang  berada  di  dalam  kawasan  Asia Tenggara dan tergabung ke dalam  organisasi ASEAN ( Association of South East Asia Nations ), Indonesia tidak terlepas dari penerapan AFTA ( ASEAN Free Trade Area ). Kondisi situasi regional Indonesia, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan pasar bebas pada khususnya  di Asia Tenggara. Sistem internasional yang diwarnai  dengan  desakkan  agenda  globalisasi dan integrasi pasar  global,  terutama  di  bawah  rezim  perdagangan bebas World Trade Organization (WTO) juga membuat Indonesia harus memiliki strategi yang tepat dalam  menjawab tantangan- tantangan  di  lingkungan  internasional  dan  regional  atau lingkungan eksternalnya.
Menghadapi  tantangan  pasar  bebas  di Asia Tenggara, Indonesia harus  berbenah terutama dalam hal infrastruktur, deregulasi,  pembangunan  sumber  daya  manusia  (SDM)  agar dapat  bersaing  dan peningkatan  kualitas  produk.  Belum  lagi, Indonesia  harus berbenah  dalam  berbagai  persoalan  ekonomi yang belum juga pulih benar selepas Krisis Moneter 1997. Hal tersebut menjadi tugas pemerintahan sekarang ini, bagaimana dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  pada khususnya  dan memberikan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai tujuan nasional Indonesia.
Belum lagi globalisasi pada  saat  ini merupakan kenyataan yang mau tidak mau, siap tidak siap, harus dihadapi oleh  hampir  seluruh  negara  di  dunia,  tidak  terkecuali Indonesia. Kerjasama  perdagangan  internasional  di  bawah aturan-aturan World Trade Organization (WTO) juga diarahkan menuju liberalisasi ekonomi, pada khususnya  perdagangan barang dan jasa, tidak terkecuali bidang pertanian. Globalisasi dan integrasi pasar internasional yang diharapkan dan sangat dianjurkan  akan membawa  kemakmuran  dan  kesejahteraan bagi  negara-negara,  pada  kenyataannya  juga  membawa kerentanan bagi perekonomian negara-negara yang ikut dalam arus  liberalisasi  dan  integrasi  pasar  dunia.  Hal ini menyebabkan negara-negara, tidak terkecuali Indonesia, harus lebih berhati-hati dan waspada dalam liberalisasi dan integrasi ekonomi. Berbagai kebijakan  pada khususnya  dalam menghadapi  tantangan  globalisasi  dan juga  tantangan  dalam penerapan  AFTA harus  diputuskan  secara  seksama  demi meraih kepentingan nasional.
Untuk  mencapai kepentingan  nasional Indonesia tersebut,  Kementerian  Luar  Negeri Indonesia  di  bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo  menerapkan kebijakan luar  negeri  dengan  penekanan  kepada  diplomasi  ekonomi. Berbagai  langkah  kebijakan  luar  negeri  pada  praktiknya memberikan penekanan  yang lebih kepada pelaksanaan diplomasi  ekonomi  Indonesia.  Menteri  Luar  Negeri Indonesia, Retno  Marsudirini,  menekankan  pentingnya  perubahan paradigma dilakukan oleh para diplomat Indonesia. Hal
167 167 167

## tersebut sesuai  dengan
Pernyataan Pers 2015 yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, berdasarkan  visi dan misi  politik  luar  negeri  Presiden  Widodo,  politik  luar  negeri Indonesia  akan  difokuskan salah  satunya  untuk peningkatan diplomasi ekonomi.
Dalam mengantisipasi AFTA dan prioritas pembangunan serta pembenahan infrastruktur di Indonesia, Presiden Joko Widodo  banyak  melakukan  “diplomasi  investasi”  yaitu diplomasi yang dijalankan dalam  beberapa kunjungan kenegaraan yang bertujuan untuk mencari investor asing yang bersedia  menanamkan  investasi  di Indonesia.  Sebagai  contoh adalah ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Rusia pada 18-20 Mei 2016. Hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pebisnis Rusia, salah satunya adalah Perusahaan Rusia, Russian Railways , akan membangun rel kereta api di Kalimantan.  Kesepakatan  ekonomi  juga  tercapai  ketika  salah satu  perusahaan  Minyak  dan  Gas  terbesar  di  Rusia, Rosneft , berkomitmen untuk membangun kilang di Tuban, Jawa Timur, senilai 176 Triliun Rupiah ( Detik Finance , Tiga Hari di Rusia, Ini Hasil Kunjungan Jokowi, 21 Mei 2016).
Diplomasi  ekonomi  pada  masa  kepemimpinan  Presiden Joko Widodo, tidak terbatas kepada  upaya mencari investasi asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan infrastruktur di timur Indonesia. Joko Widodo juga  mengangkat  isu  persoalan  ekonomi,  pada  khususnya persoalan CPO ( Crude Palm Oil) Indonesia. Ketika Presiden Joko
Widodo menerima  kunjungan  Menteri  Perdagangan  dan Industri  Rusia  Denis  Manturov  ke  Jakarta,  Presiden  Joko Widodo  juga  membahas  mengenai ekspor  CPO dan  ikan. Presiden Joko Widodo berharap hambatan-hambatan non tariff akan  ditiadakan  (Rappler,  Perkuat  hubungan  ekonomi, Presiden  Putin  Undang  Jokowi  ke  Rusia).  Dalam  kunjungan lainnya ke Jerman, Joko  Widodo berupaya  untuk meningkatkan  kerjasama  dalam  pendidikan  vokasi  (kejuruan) sebagai upaya peningkatan SDM  Indonesia agar dapat mempersiapkan  SDM Indonesia  menuju  era persaingan regional      ( ASEAN Economic Community ) dan global (Presiden RI.go.id, Hari Pertama di Eropa, Presiden Joko Widodo Bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel, 20 April 2016).

## Tantangan Diplomasi Ekonomi Indonesia
Presiden Joko Widodo beserta jajarannya memiliki target pertumbuhan Produk  Domestik Bruto  (PDB)  sebesar 7-8 persen. Namun, menilik pernyataan Lead  Economist of World Bank ,  Ndiame  Diop,  perubahan  khususnya  bidang  ekonomi pemerintahan Presiden  Joko Widodo  masih  membutuhkan banyak upaya dan  kerja keras, agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh  dan mencapai level 5,5 persen per tahun. Pada realitanya  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  lebih  kurang mencapai  kisaran  5  persen. Tingkat  kemiskinan  dan pengangguran di Indonesia juga mengalami peningkatan yang belum  dapat  dikatakan  signifikan.  Pengurangan  tingkat kemiskinan dan pengangguran hanya berkurang tidak sampai
satu  persen.  Akan  tetapi,  tingkat  inflasi Indonesia  berkurang cukup  signifikan  dalam  empat  tahun terakhir  sejak  2014 sampai dengan 2017 (Liputan 6, Terobosan Ekonomi 3 Tahun Jokowi-JK, 19 Oktober 2017).
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pondasi ekonomi atau  fundamental perekonomian Indonesia harus  baik, sehingga sedikit kemungkinan Rupiah akan terpuruk terhadap dolar. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang terus  melemah dapat  dihindari  jika pondasi  ekonomi  dan fundamental perkonomian Indonesia kuat. Nilai tukar Rupiah terhadap  Dolar  Amerika  Serikat beberapa  waktu ini  semakin terpuruk, dan bahkan pernah diperdagangkan di kisaran Rp 13.000 per dolar AS.
Hal yang harus dibenahi terkait lemahnya perekonomian adalah political will Pemerintahan Joko Widodo agar membuat kebijakan  yang  berpihak.  Salah  satunya  adalah  kebijakan untuk memperkuat  daya  saing  produk Indonesia. Terlebih ketika  2015  AFTA sudah  diberlakukan.  Agar  dapat  bersaing, Indonesia harus bersiap. Hal ini karena daya saing di beberapa sektor industri utama Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan World  Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015 , indeks daya saing Indonesia di tingkat global ( Global Competitiveness Index /GCI) masih berada di peringkat 34 dari 144 negara.
Di lingkup ASEAN, peringkat Indonesia masih di bawah tiga negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand. Masing-masing berada di peringkat  2, peringkat 20, dan peringkat ke-3110.  Berdasarkan data yang telah dijelaskan, masalah mendasar adalah fundamental ekonomi pemerintahan Jokowi-JK. Persoalan  ekonomi  yang  dihadapi  oleh Indonesia adalah  dengan  mulai  menata  perekonomian Indonesia,  pada khususnya  fundamental ekonomi yang kuat. Perlu dibuat kebijakan  ekonomi  yang efektif,  seperti menggenjot  ekspor, yang utamanya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing produk  nasional Indonesia.  Keseimbangan  ekspor  dan  impor juga harus dijaga. Begitu juga stabilitas ekonomi dan keuangan harus diprioritaskan oleh Pemerintah.

## Penutup
Berbagai langkah kebijakan luar negeri yang diambil oleh Joko  Widodo  terutama  dengan  penekanan  kepada  diplomasi ekonomi,  tentunya  harus  disertai  dengan  perencanaan  dan strategi yang matang terhadap apa yang hendak dicapai dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi tersebut. Harus ada penguatan terutama dalam kapasitas para diplomat Indonesia untuk dapat mengetahui  dan  bahkan  menguasai  persoalan  perekonomian Indonesia  yang  nantinya  akan  bermanfaat  dalam  upaya memperjuangkan diplomasi ekonomi Indonesia di forum-forum internasional.

## Daftar Pustaka

## Buku
Holsti, K.J. 1992. Politik International: Suatu Kerangka Analisis. Bandung: Bina Cipta.
Miriam Budiarjo. 2003.      Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mochtar, Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
Morgenthau, Hans,  J.  2010.  “Politic Among  Nations, the Struggle for Power  and Peace”, edisi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh S. Maimoen, A.M.  Fatwan, Cecep
Sudrajat, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Letner, Howard. 1974. Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach. Ohio: Bill and Howell Co.
Plano, Jack C., dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin.
Rosenau, James N., Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. World Politics: An Introduction. 1976. New York: The Free Press.

## Sumber Internet
Angga Aliya ZRF, detikFinance, Tiga Hari di Rusia, Ini Hasil Kunjungan Jokowi, diunduh dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/3214623/tiga-hari-di-rusia-ini-hasil-kunjungan- jokowi, 20 Januari 2017, Pkl. 10.30 WIB.
Presiden RI.go.id, Hari Pertama di Eropa, Presiden Joko Widodo Bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel, diunduh dari:
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/hari-pertama-di- eropa-presiden-jokowi-bertemu-kanselir-jerman-angela- merkel.html, 20 Januari, Pkl. 10.40 WIB.