EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN PADA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN
Rizkia Daulay 1 , Anthony Hardinal Sijabat 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang  Milik  Negara  di  Balai  Diklat  Keagamaan  Medan.  Lokasi  penelitian dilakukan  di  Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  yang  beralamat  di  Jalan  TB. Simatupang No. 122 Medan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini  adalah  aset  yang  berpindah-pindah  ruangan  tanpa  sepengetahuan pengelola  Barang  Milik  Negara  sehingga  tidak  diketahui  keberadaannnya yang berdampak pada catatan pengelolaan aset yang tidak menujukan data rill  di  lapangan  dan  pengelola  Barang  Milik  Negara  yang  masih  sangat minim  sumber  daya  manusianya  serta  kurangnya  kesadaran  para pengguna barang terkait penatausahaan Barang Milik Negara. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  digunakan  dalam  suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan banyak didominasi  oleh  kata-kata,  kalimat  maupun  uraian  serta  jarang menggunakan data-data angka. Dalam membahas permasalahan yang ada penulis  menggunakan  teori  efektivitas  Campbell  dan  Duncan.  Hasil penelitian  menunjukan  adanya  permasalahan  yang  menjadikan  kurang efektifnya kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara yang disebabkan kurangnya  pelaksanaan  inventarisasi  dan  faktor  kurangnya  sumber  daya pengelola  barang  milik  negara,  maka  dengan  lebih  memahami  kebijakan penatausahaan  barang  milik  negara  akan  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  perbaikan  penatausahaan  barang  milik  negara sehingga  menghasilkan  penatausahaan  barang  milik  negara  yang  lebih efektif .
Kata  Kunci:  Efektivitas,  Kebijakan,  Barang  Milik  Negara,  Pembukuan,
Inventarisasi, Pelaporan

## ABSTRACT
The  research  aims  to  describe  the  effectiveness  policy  at  Balai  Diklat Keagamaan  Medan.  The  location  of  the  research  was  conducted  at  Balai DIklat Keagamaan Medan, which is located at Jalan TB Simatupang No. 122 Medan. The problem raised in this research such as assets that move around the  room  without  the  knowledge  of  the  manager  of  state  property  so  that their  whereabouts  are  not  known  which  has  an  impact  on  assets management  records  that  do  not  address  real  data  in  the  field  and  state property managers who still have very minimal human resources and lack of human  resources  as  users  related  to  the  administration  of  state  property. This  research  uses  qualitative  research  methods.  It  is  used  in  a  study  to obtain a qualitative description and will be dominated by words, sentences, and descriptions and rarely uses numerical data. In discussing the existing problems,  the  writers  use Campbell  and  Duncan’s  theor y  of  effectiveness.
Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC) Volume IV, No. 2 (2021) 1 – 17
Balai Diklat Keagamaan Medan Jl. TB. Simatupang No. 122 Medan
Telp. (061)8456256
E-mail: rezky.dly@gmail.com anthonysijabat1@gmail.com
Naskah diterima: 18 Mei 2021 Naskah Direvisi: 12-20 Oktober 2021 Naskah disetujui: 3 Desember 2021
The result of the study shows that there are problems that make the policy of administering  state  property  ineffective  due  to  the  lack  of  inventory implementation and the lack of resources for managing state-owned goods so  that  a  better  understanding  of  the  policy  of  administering  state-owned goods  will  have  a  significant  impact  on  improving  the  administration  of state-owned  goods  so  that  resulting  in  a  more  effective  administration  of state-owned goods.
Keywords: Effectiveness, Policy, State Property, Bookkeeping, Inventory, Reporting

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mewujudkan good governance salah  satu  kebijakan  yang telah  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah kebijakan  dalam  Penatausahaan  Barang Milik Negara (BMN). Barang Milik Negara merupakan hal yang tak terpisahkan dari penatausahaan dan pertanggungjawaban  mengingat  Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan  Barang  Milik  Negara ialah  semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang Milik Negara yang selanjutnya  disingkat  BMN  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan menurut Peraturan Presiden  Nomor  54  tahun  2010 Pengertian  Barang  adalah  setiap  benda baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud, bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan  atau  dimanfaatkan  oleh Pengguna Barang. Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan  Penatausahaan  BMN  pada Kuasa  Pengguna  Barang,  Pengguna Barang,  dan  Pengelola  Barang.  Didalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia  Nomor  181/PMK.06/2016 Tentang  Penatausahaan  Barang  Milik Negara  menyebutkan  bahwa  Barang milik negara pada lembaga pemerintahan perlu ditetapkan penatausahaan  yang  baik  mengingat pelaksanaan  Penatausahaan  BMN  wajib melakukan  Pembukuan,  Inventarisasi dan  Pelaporan  BMN  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Objek  Barang  Milik  Negara  yang akan  diteliti  sesuai  dengan  peraturan kemenkeu  mengenai  penatausahaan adalah  tanah,  peralatan  mesin,  gedung dan bangunan.
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara di  lingkungan  Balai  Pendidikan  dan Pelatihan  Keagamaan  Medan  masih belum  berjalan  dengan  sempurna,  hal ini terlihat dalam penerapan pengelolaannya masih ditemukan kekurangan pada pelaksanaan kebijakan penatausahaan  Barang  Milik  Negara pada  Balai  Pendidikan  dan  Pelatihan Keagamaan
Medan seperti permasalahan  aset  yang  berpindah- pindah  ruangan  tanpa  sepengetahuan pengelola  Barang  milik  negara  sehingga tidak  diketahui  keberadaannnya  yang tentunya  berdampak  pada  catatan pengelolaan  aset  yang  tidak  menujukan data  rill  di  lapangan  dan  didukung kurangnya  kesadaran  para  pengguna barang  dalam  hal  pengamanan  barang milik  negara  sehingga  barang  dengan
mudahnya  dapat  berpindah-pindah serta  belum  adanya  pemberiaan  Label pada  Aset  sedangkan  pemberian  label pada  aset  harus  dilakukan  untuk mengetahui berapa jumlah aset tersebut dan  tahun  berapa  perolehan  asetnya sehingga  hal  ini  membantu  dalam penginventarisasian BMN yang dilakukan setiap tahunnya.
Penatausahaan
Barang Milik Negara  ini  sangat  penting  untuk penataan  aset  negara  tidak  hanya  dari segi  rekonsiliasi  laporan  namun  juga implementasi di lapangan dalam pengelolaan  Barang  Milik  Negara. Penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya oleh  Nurwahid  (2013)  dengan  Judul Implementasi  Penatausahaan  Barang Milik  Negara  di  KPPN  Palembang menunjukan  bahwa  penatausahaan Barang Milik Negara sangat di Pengaruhi oleh  Pembukuaan,  Inventarisasi  dan Pelaporan  yang  merupakan  bagian  dari kebijakan  penatausahaan  BMN  dalam peneltian  tersebut  menyatakan  bahwa penatausahaan  barang  milik  negara belum efektif pelaksanaannya
dikarenakan
faktor sumberdaya manusia  pengelolanya  yang  masih kurang.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini betujuan mengetahui dan menggambarkan bagaimana Efektivitas Kebijakan Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan. Penulis tertarik melakukan
penelitian
mengenai kebijakaan penatausahaan BMN di lingkungan Balai
Pendidikan  dan  Pelatihan  Keagamaan Medan dikarenakan sosialisasi
pelaksanaan penatausahaan BMN belum berjalan tertata dengan baik.
Dengan  demikian  penelitian  akan mengarah  pada  penelitian  deskriptif kualitatif  yang  lebih  menekankan  pada pengungkapan  makna  dari  efektivitas kebijakan  penatausahaan  barang  milik negara serta faktor-faktor kendalanya Penelitian kualitatif ialah penelitian  yang  berupaya  membangun pandangan  orang  yang  diteliti  secara rinci  serta  dibentuk  dengan  kata-kata, gambaran  holistik  (menyeluruh  dan mendalam)  dan  rumit  (Tohirin,  2013). Sedangkan  menurut  Syamsuddin  dan Damaianti  (2006)  Penelitian  kualitatif adalah  suatu  pendekatan  yang  juga disebut  pendekatan  investigasi  karena biasanya  peneliti  mengumpulkan  data dengan  cara  bertatap  muka  langsung dan  berinteraksi  dengan  orang-orang  di tempat penelitian.
Dalam  penelitian  ini  peneliti dituntut  dapat  menggali  berdasarkan apa  yang  diucapkan,  dirasakan  dan dilakukan  oleh  partisipan  atau  sumber data.  Peneliti  kualitatif  harus  bersifat “ perspektif emic ”. Pengertian dari perspektif  emic  yaitu  data  yang diperoleh harus
“sebagaimana seharusnya”,  sesuai  dengan  budaya yang  ada  dalam  lingkungan  tersebut, bukan  berdasarkan  apa  yang  dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana  adanya  yang  terjadi dilapangan,  yang  dialami,  dirasakan, dipikirkan  oleh  partisipan/sumber  data (Sugiyono, 2016). Perspektif ini bertentangan  dengan  perspektif  etik yang lebih mementingkan sudut pandang orang luar sebagai dasar untuk generalisasi fokus penelitian.
Penelitian dilakukan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keagamaan  Medan  yang  merupakan Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  Litbang dan  Diklat  Kementerian  Agama  yang menangani  bidang  pendidikan  dan pelatihan  di  lingkungan  Kementerian Agama  di  daerah.  Sebagai  kepanjangan tangan  dari  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian  Agama  yang  terletak  di Jalan  T.B.  Simatupang  No.  122  Medan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan  Medan  merupakan  salah satu  lembaga  yang  berada  dibawah naungan Kementerian Agama yang wajib menerapkan  kebijakan  yang  telah dikeluarkan  Kementerian  Keuangan terkait kebijakan penatausahaan barang milik  negara  yakni  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan  Barang  Milik  Negara. Waktu  penelitian  dilakukan  mulai  dari bulan April sampai dengan Mei 2021
Dalam penelitian ini, dipergunakan dua
sumber pengumpulan  data,  yaitu  pengumpulan data  primer  dan  pengumpulan  data sekunder.  Sumber  data  primer  adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013).  Dalam  penelitian  ini  peneliti mencari  data  untuk  membuktikan  fakta di lapangan. Data primer yang diperoleh berasal  dari  informan  kunci  pada  Balai Pendidikan  dan  Pelatihan  Keagamaan Medan  tahun  2021.  Teknik  ini  dipakai untuk mendapatkan data primer dengan cara  peneliti  mewawancarai  dengan berbagai  pertanyaan  secara  langsung kepada  pejabat  terkait  dengan  begitu data-data  via  wawancara  akan  dapat diperoleh. Data sekunder adalah sumber data  yang  tidak  langsung  memberikan data  kepada  pengumpul  data,  tetapi melihat  orang  lain  atau  dengan
dokumen (Ibid). Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa  atau  keadaan  masa  lalu  yang memiliki  nilai  atau  arti  penting  dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam  penelitian  ini.  Pengumpulan  data sekunder  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  penelitian  dan  pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan  data  dari  kantor  Balai Pendidikan  dan  Pelatihan  Keagamaan Medan  serta  kondisi  aktual  lokasi penelitian.
Analisis  data  merupakan  suatu proses  dimana  data  itu  disederhanakan kedalam  bentuk  yang  lebih  mudah dibaca  dan  diiterprestasikan.  Materi hasil percakapan dengan para informan disimak  kembali  dan  dipilih  secara selektif  informasi  penting  sesuai  arah pembahasan,  kemudian  disesuaikan dengan catatan lapangan/tempat penelitian.
Data sekunder yang
diperoleh,  diteliti  dan  dicocokkan dengan data yang sama dari narasumber  yang  berbeda  serta  pada saat melakukan wawancara peneliti dan pada  saat  pelaksanaan  wawancara peneliti  langsung  meminta  bukti  yang terkait  dengan  data  penatausahaan barang milik negara.
Peneliti  memilih  informan  yang dianggap  mengetahui  dan  memiliki informasi  tentang  pelaksanaan  bahkan terlibat  langsung  dalam  penatausahaan barang  milik  negara  di  Balai  Pendidikan dan  Pelatihan  Keagamaan  Medan,  pada penelitian ini informan sebanyak 5 orang yang antara lain (1) Kepala Balai sebagai pejabat struktural tertinggi di Balai Diklat Keagamaan  Medan.  (2)  Kasubag  Tata Usaha.  (3)  Kustodian  Barang  Milik Negara  yang  menangani  langsung pengelolaan  barang  milik  negara.  (4)
Pengelola  Sistem  Akutansi  Instansi    dan (5)  Informan  tambahan  Pengguna Barang Milik Negara.
Mengolah data dan informasi dari informan  baik  kata-kata  atau  kalimat untuk  diambil  intisarinya,  sehingga diperoleh  konsep-konsep  yang  mampu menjawab pertanyaan penelitian sehingga tercapai tujuan penelitian yang telah  ditetapkan.  Hasil  dari  wawancara yang  dilakukan  terhadap informan  akan dijabarkan  pada  hasil  penelitian,  untuk melihat kenyataan penatausahaan barang  milik  negara  berdasarkan pedoman kebijakan penatausahan barang  milik  negara  isi  dari  wawancara dirangkum  dan  dikaitkan  dengan  teori Campbell  untuk  membahas  efektivitas penatausahan barang milik negara.
Setelah  memperoleh  beberapa konsep yang disimpulkan dan selanjutnya  dikembangkan  menjadi bahan  pembahasan  dan  penyelesaian permasalahan  dalam  penelitian.  Isi  dari wawancara informan kemudian disimpulkan  pada  pembahasan  untuk mengetahui  apakah  sudah  efektif  atau belum  pelaksanaan  penatausahaan barang  milik  negara  di  Balai  Pendidikan dan  Pelatihan  Keagamaan  Medan  dan apakah  sudah  berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  181/PMK.06/2016 Tentang  Penatausahaan  Barang  Milik Negara  yang  mencakup  pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
Dengan  teknik  analisa  data  maka akan diperoleh informasi yang luas serta konkrit,  terperinci  dan  lebih  mendalam dari  beberapa  interaksi  dan  fenonema sosial  yang  diamati  selama  proses penelitian
Teknik pengumpulan data merupakan  cara  untuk  mengumpulkan data  yang  dibutuhkan  untuk  menjawab rumusan  masalah  penelitian  (Noor, 2012).
Adapun cara untuk mengumpulkan data yang dipergunakan untuk  memperoleh  informasi  dalam penelitian ini yaitu: wawancara,
observasi dan dokumentasi. Wawancara  adalah  proses  tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung  secara  lisan  dimana  dua orang  atau  lebih  bertatap  muka mendengarkan secara langsung informasi
/keterangan-keterangan (Cholid, 2008).
Wawancara  dilakukan  dengan menggunakan  pedoman  wawancara (interview  guide).  Percakapan  bertujuan menggali informasi oleh peneliti sebagai pewawancara  dengan  informan  sebagai orang
yang memberikan
jawaban/informasi.
Jawaban yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  akan digunakan untuk memperoleh data yang membutuhkan  pendeskripsian.  Adapun informan kunci dan informan tambahan sebanyak  5  orang  yang  merupakan narasumber dalam sebuah penelitian ini antara  lain  (1)  Kepala  Balai  sebagai pejabat struktural tertinggi di Balai Diklat Keagamaan  Medan.  (2)  Kasubag  Tata Usaha.  (3)  Kustodian  Barang  Milik Negara  yang  menangani  langsung pengelolaan  barang  milik  negara.  (4) Pengelola  Sistem  Akutansi  Instansi    dan (5)  informan  tambahan  Pengguna Barang Milik Negara. Teknik pengumpulan  data  dengan  wawancara peneliti langsung
mewawancarai informan  di  lokasi  Balai  Pendidikan  dan Pelatihan  Keagamaan  kota  Medan dengan menggunakan pedoman
pertanyaan
yaitu berdasarkan pengukuran dari
keberhasilan efektivitas.
Teknik  ini  menutut  adanya pengamatan  dari  peneliti  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung terhadap  objek  penelitian  (Noor,  2012). Dengan  adanya  observasi  langsung, penulis  berharap  dapat  melengkapi teknik  wawancara.  Beberapa  informasi yang  diperoleh  dari  hasil  observasi diantaranya:  tempat,  pelaku,  kegiatan, objek,  perbuatan,  peristiwa  dan  waktu. Peneliti melihat langsung kelokasi untuk membuktikan  kebenaran  data  yang diminta  dengan  melihat  langsung  data- data  laporan  barang  milik  negara  serta melihat  data  Kartu  Inventaris  Barang yang ada disetiap ruangan.
Noor  (Ibid)  menyebutkan  bahwa sebagian  data  yang  tersedia  yaitu berbentuk  surat,  data-data,  laporan,  dan foto.  Data  sekunder  disini  penulis  peroleh dari  inventarisasi  pada  Balai  Pendidikan dan  Pelatihan  Keagamaan  kota  Medan yang sudah  melaksanakan  penatausahaan barang milik negara, peraturan - peraturan tentang  penatausahaan  barang  milik negara  dan  informasi  dari  internet  terkait kebijakan  penatausahaan  barang  milik negara,  serta  melihat  langsung  laporan- laporan yang ada serta data-data kumpulan inventaris  baik  barang  bergerak  maupun tidak bergerak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Kebijakan Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan  Medan  dinilai  berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dalam
pencapaian tujuan Penatausahaan
Barang  Milik  Negara  (BMN)  yang berpedoman  berdasarkan  Peraturan
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016. adapun indikator sesuatu dapat dikatakan efektif menurut  Campbell  (dalam  Mutiarin, 2014)  pengukuran  efektivitas  secara umum dan yang paling menonjol adalah: (a) Keberhasilan program, (b) Keberhasilan  sasaran,  c)  Kepuasan terhadap  program,  (d)  Kesesuaian  input dan  output,  (e)  Pencapaian  tujuan menyeluruh.
Campbell  (2005)  menjelaskan bahwa  pengukuran  efektivitas  suatu kebijakan  dapat  dilihat  dengan  antara lain:  1)  Keberhasilan  program  yang merupakan pengukuran efektivitas dalam dalam arti tecapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas digunakan  sebagai  tolok  ukur  untuk membandingkan  antara  rencana  dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.  Sehingga,  untuk  menentukan efektif atau tidaknya suatu program/kegiatan  diperlukan  adanya ukuran-ukuran efektivitas.
Keberhasilan  sasaran,  merupakan pengukuran  efektivitas  ditinjau  dari  sudut pencapain  tujuan,  dimana  keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan  saja  sasaran  organisasi  tetapi  juga mekanisme  mempertahankan  sasaran. Dengan kata lain, peniliain efektivitas harus berkaitan  dengan  masalah  sasaran maupun tujuan.
Pengukuran  efektivitas  adalah integrasi.  Integrasi  adalah  pengukuran terhadap tingkat suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Dimana Integrasi merupakan kemampuan suatu organisasi  untuk  melakukan  sosialisasi pengembangan terhadap organisasi lain dan  sosialisasi  terhadap  organisasi  itu sendiri.
Dimana  untuk  mencapai  agar program  yang  diinginkan  tercapai  maka penatausahaan di Balai Diklat Keagamaan Medan  sudah  mencakup  Pembukuan, Inventarisasi  serta  Pelaporan  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  120/PMK06/2007.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Dr.  Salman  Al Farisi, S.Ag., M.Pd (Kepala Balai Pendidikan dan  Pelatihan  Keagamaan  Medan) menjelaskan bahwasanya terkait pelaksanaan  penatausahaan  BMN  sudah dilakukan  sesuai  SOP  yang  secara  garis besar  meliputi  Pembukuan,  Inventarisasi serta  pelaporan.  (Wawancara  tanggal  4 Mei 2021, Pukul 11.00 WIB)
Hasil  wawancara  dengan  Suhesti Wira  Dharma.,  M.A.  (Ka.  Subbag  Tata Usaha):  Menyatakan  bahwa  prosedur penatausahaan BMN
sudah dilaksanakan dengan
prosedur berdasarkan  SOP  yang  ada  (Wawancara tanggal 7 April 2021, pukul 15.30 WIB).
Hasil  wawancara  dengan  Ayulina, S.E  (Kustodian  Barang  Milik  Negara) Mengatakan  bahwa  penatausahaan BMN  di  Balai  Diklat  Keagamaan  Medan sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang ditentukan  (Wawancara  tanggal  28  April 2021, pukul 10.30 Wib)
Hasil  wawacara  dengan  Ichwan Fachriza,  S.Pd  selaku  pengelola  sistem akutansi instansi (Wawancara tanggal 28 April  2021,  pukul  13.00  Wib)  juga menyimpulkan hal yang sama, bahwasanya  penataausahaan  BMN  di Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  sudah sesuai  dengan  aturan-aturan  yang ditetapkan  yang  secara  garis  besar meliputi  pembukuan,  inventarisasi  dan pelaporan.
Drs.  Luthfi  Maulana  Nasution, M.Pd. selaku pengguna barang menyatakan  bahwa  secara  garis  besar
Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  sudah mengikuti  aturan  yang  berlaku  terkait Penatausahaan  Barang  Milik  Negara (Wawancara  tanggal  4  Mei  2021,  Pukul 9.00 WIB).
Berdasarkan  hasil  wawancara tersebut jika dikaitkan dengan pengukuran  efektivitas  Campbell  J.P maka  penatausahaan  BMN  sudah efektivitas  tentunya  penatausahaan BMN yang dilaksanakan sudah mengacu pada Permenkeu 120/PMK.06/2007 yang meliputi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
Keberhasilan  sasaran  menurut Campbell  J.P  adanya  suatu  mekanisme yang harus dilaksanakan dalam penatausahan  barang  milik  negara  agar kebijakan  tersebut  efektivitas  maka harus melakukan inventarisasi. Pelaksanaan  inventarisasi  merupakan mekanisme  untuk  mempertahankan kebijakan  penatausahaan  BMN  yang harus dilaksanakan setiap tahunya.
Dalam  upaya  penatausahaan BMN yang telah ditetapkan sebelumnya adalah perlunya melakukan penginventarisasian BMN agar
penatausahaan  BMN  itu  sendiri  dapat terus berjalan
Hasil  wawancara  dengan  Dr. Salman  Al  Farisi,  S.Ag.,  M.Pd  (Kepala
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan) menjelaskan bahwasanya  terkait  inventarisasi  BMN sudah
dilakukan namun belum sempurna  dikarenakan  ada ”pekerjaan rumah”  yang  harus  dilakukan  oleh pengelola  BMN  seperti  contohnya  DIR atau  daftar  inventarisasi  barang  serta harus dilakukan sosialisasi agar pegawai selaku pengguna barang dapat memahami  alur  serta  aturan  dalam penggunaan  barang  milik  negara
(Wawancara  tanggal  4  Mei  2021,  Pukul 11.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dari Suhesti  Wira  Dharma.,  M.A.  (Ka.Subbag Tata  Usaha)  yang  menjelaskan  bahwa penginventarisasian
BMN sudah dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal  (Wawancara  Tanggal  7  April Pukul  15.30  Wib)  seperti  Daftar Inventarisasi  Barang  yang  sudah  lama tidak  diperbaharui  sehingga  besar kemungkinan  BMN  yang  ada  terkadang sudah  tidak  riil  lagi  jumlahnya  dengan catatan  yang  ada  dengan  fakta  barang yang  ada  dilapangan,  dan  faktor  utama penyebab dari penginventarisasian BMN yaitu  SDM  yang  kurang  serta  pengguna barang yang kurang memahami bagaimana
cara melaksanakan penatausahaan  barang  milik  negara yang  sesuai  dengan  prosedur  bahkan timbul  rasa  kurang  perduli  terhadap penatausahaan  barang  milik  negara  ini terlihat  dari  yang  dilihat  langsung  oleh peneliti  dimana  adanya  barang  yang berpindah dari satu ruangan keruangan lainnya tanpa izin pinjam barang.
Hal  ini  dikuatkan  dengan  hasil wawancara  dari  Ayulina,  S.E  (Kustodian BMN) yang menyatakan bahwa inventarisasi  sudah  dilakukan  dan terakhir dilakukan di tahun 2019 namun untuk opname barang terakhir dilakukan pada  tahun  2015  serta  pelabelan  kode BMN  yang  belum  ada  di  beberapa barang  serta  pengguna  BMN  yang kurang memahami prosedur penatausahaan  BMN  seperti  tidak pernah ada pelaporan ke pengelola BMN ketika  terjadi  perpindahan  barang  milik negara  (Wawancara  Tanggal  28  April Pukul 10.30 Wib).
Ichwan Fachriza menyatakan bahwa  inventarisasi  sudah  dilakukan
namun  ada  beberapa  pekerjaan  yang harus dilakukan seperti Daftar Inventarisasi  Barang  yang  sudah  lama tidak  diperbaharui  yang  kemungkinan besar data yang tertera berbeda dengan kondisi  sebenarnya.  Hal  ini  menurutnya disebabkan oleh kurang nya tenaga SDM yang  berhubungan  langsung  dengan BMN  sehingga  pelabelan  kode  BMN sudah  lama  tidak  dilakukan  ditambah dengan kurangnya kesadaran pengguna barang  milik  negara  seperti  contohnya ketika  terjadi  perpindahan  barang pengguna ruangan tidak melaporkan ke pihak  pengelola  BMN  (Wawancara tanggal 28 April 2021, pukul 13.00 Wib).
Drs.  Luthfi  Maulana  Nasution, M.Pd.  selaku  pengguna  barang  juga menyatakan  hal  yang  sama  terkait inventarisasi  menurutnya  ada  beberapa hal  yang  harus  segera  dilaksanakan seperti contohnya DIR (Daftar Inventarisasi  Ruangan)  yg  sudah  lama tidak di perbaharui. (Wawancara tanggal 4 Mei 2021, Pukul 9.00 WIB).
Dari  hasil  wawancara  didapatkan informasi  perihal  pentausahaan  BMN pada  pelaksanaan  inventaris  belum berjalan secara efektif, hal ini dikuatkan dan  amati  langsung  oleh  peneliti  dapat dilihat pelaksanaan inventarisasi dilakukan pengelola barang milik negara lebih dari 2 tahun ini dibuktikan dengan Kartu Inventaris Barang yang tergantung diruangan  sudah  6  tahun  belum  di perbaharui datanya.
Dan  jika  mengikuti  aturan  yang tertera  di  Permenkeu  120/PMK.06/2007 terlihat  jelas  bahwa  semua  instansi pemerintah wajib melaksanakan pelaksanaan inventarisasi dalam setahun sekali.
Inventarisasi  merupakan  kegiatan yang dilakukan harus dengan teliti mulai
mengecek  barang  yang  ada  disetiap ruangan  lalu  mencocokan  dengan  data yang  ada  di  data  Sistem  Manajemen Akuntansi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK- BMN).  Hal  ini  tentunya  membutuhkan tenaga pengelola BMN lebih dari 1 (satu) orang,  faktor  inilah  yang  menyebabkan pelaksanaan inventarisasi belum maksimal.
Dari  wawancara  yang  didapatkan dari informan kenyataannya inventarisasi  masih  jarang  dilaksanakan dikarenakan  juga  faktor  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  masih  sangat minim.  Dari  pengukuran  efektivitas Keberhasilan Sasaran menurut Campbell,  JP  menjelaskan  bahwa keberhasilan
sasaran merupakan mekanisme mempertahankan dalam hal ini  pelaksanaan  inventarisasi  belum berjalan  efektif  dan  faktor  lain kurangnya SDM juga mendukung belum efektifnya keberhasilan sasaran menurut Campbell J.P.
Dalam pelaksanaan penatausahaan  BMN  para  pengelola BMN  di  Balai  Diklat  Keagamaan  Medan harus  berkoordinasi  dengan  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL) dimana KPKNL memiliki peranan dalam hal penatausahaan BMN yaitu dalam hal melaksanakan penetapan status dan penginvetarisasian
kembali, serta
perlunya melakukan sosialisasi terhadap pegawai  dan  Widyaiswara  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  untuk  memahami perihal penatausahaan BMN, berdasarkan  hal  tersebut  peneliti membuat wawancara sebagai berikut.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Dr. Salman Al Farisi, S.Ag., M.Pd (Kepala  Balai  Diklat  Keagamaan  Medan) menyatakan bahwa Balai Diklat
Keagamaan  Medan  tentu  saja  selalu berkoordinasi  dengan  pihak  KPKNL terkait  penetapan  status,  inventarisasi dan  penghapusan  BMN  sedangkan mengenai  sosialisasi  terhadap  pegawai dan  widyaiswara  di  lingkungan  Balai Diklat  Keagamaan  Medan  sejauh  ini sedikit yang memahami perihal penatausahaan  BMN  yang  disebabkan kurangnya
sosialisasi pengelola terhadap pengguna  barang  (Wawancara tanggal 4 Mei 2021, Pukul 11.00 WIB)
Hasil  wawacara  dengan  Suhesti Wira  Dharma.,  M.A.  (Ka.Subbag  Tata Usaha)  menjelaskan,  bahwa  Balai  Diklat Keagamaan Medan sudah berkoordinasi dengan  pihak  KPKNL  Medan  dalam melakukan  penetapan  status  BMN, penghapusan
BMN serta penginventarisasian barang namun terkait  dengan  dan  sosialisasi  BMN terhadap pegawai memang bisa dibilang masih  sangat  sedikit,  yang  berdampak kepada banyaknya pegawai yang kurang memahami  penatausahaan  BMN  dan bahkan  tidak  mau  memamahinya sehingga  tidak  jarang  ada  barang  yang tidak  pada  tempatnya  lagi  karena setelah digunakan oleh sipengguna tidak dikembalikan ketempat semula (Wawancara tgl 7 April 2021 Pukul 15.30
WIB) Ayulina,  S.E  (Pengelola  BMN)  juga menyatakan hal yang sama sebagaimana  Balai  Diklat  Keagamaan Medan  selalu  berkoordinasi  dengan pihak  KPKNL  Medan  dalam  hal  untuk melakukan  penetapan  status  BMN, penghapusan
BMN
serta penginventarisasian barang terkait dengan  penghapusan  barang  terakhir dilakukan  pada  tahun  2019  dan  pada tahun  ini  kemungkinan  akan  dilakukan kembali  terhadap  beberapa  barang
serta  ketika  dilakukan  penghapusan, Ayulina,  S.E  selaku  Pengelola  BMN melakukan  penataan  ulang  BMN  di aplikasi  BMN  (Wawancara  tgl  7  April 2021 Pukul 15.30 WIB)
Hasil  wawancara  dengan  Ichwan Fachriza  (Wawancara  tanggal  28  April 2021,  pukul  13.00  Wib).  menyatakan bahwa selama ini Balai Diklat Keagamaan Medan sudah berkoordinasi dengan  pihak  KPKNL  terkait  hal penetapan  status  BMN,  Inventarisasi serta  penghapusan  BMN  terkait  dengan sosialisasi  penatausahan  barang  milik negara dapat dikatakan belum maksimal dilakukan  dan  tentu  saja  hal  ini berdampak langsung kepada banyaknya pegawai  yang  kurang  memahami bagaimana cara melaksanakan penatausahaan  barang  milik  negara yang sesuai dengan prosedur.
Drs.  Luthfi  Maulana  Nasution, M.Pd.  selaku  pengguna  barang  tidak begitu  mengetahun  apakah  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  apakah  sudah berkoordinasi  ataupun  belum  dengan pihak  KPKNL  mengingat  pekerjaan beliau  tidak  bersentuhan  langsung dengan  Barang  Milik  Negara  namun terkait  sosialisasi  beliau  menyatakan bahwa  perlu  agar  ada  sosialisasi sehingga  pengguna  barang  dapat mengikuti  prosedur  yang  ada  terkait barang  milik  negara  mengingat  barang milik negara adalah barang yg diperoleh atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan  lainnya  yang  sah  yang tentunnya
harus dipertanggung jawabkan  penggunaannya (Wawancara tanggal 4 Mei 2021, Pukul 9.00 WIB) Pengukuran  efektivitas  menurut Duncan  adalah  adanya  integrasi,  jika dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan  Ka.
Balai,  Ka.Subbag  Tata  Usaha,  pengelola serta  pengguna  barang  milik  negara menjelaskan  bahwasanya  pelaksanaan integrasi  yaitu  melakukan  koordinasi dengan  instansi  luar  terkait  serta  sudah melaksanakan sosialisasi kepada pegawai lain, jika dikaitkan dengan teori Duncan  integrasi  yang  merupakan pengukuran efektivitas dinilai efektif.
Dari seluruh wawancara berdasarkan informan yang memberikan  informasi  serta  hasil penelitian  langsung  ke  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  mengenai  perihal pengukuran  efektivitas  menurut  teori Campbell  J.P  keberhasilan  program  dan keberhasilan  sasaran,  serta  pengukuran efektivitas  menurut  Duncan  yaitu integrasi  diambil  kesimpulan  bahwa pengukuran  efektivitas  yang  kurang efektif  pada  kebijakan  penatausahaan barang  milik  negara  di  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  antara  lain  (1) Pelaksanaan Inventarisasi yang merupakan  indikator  dari  pengukuran efektifitas  keberhasilan  program  dan keberhasilan  sasaran  yaitu  suatu mekanisme  untuk  mempertahankan kebijakan  yang  ada  hal  ini  dikarenakan minimnya  SDM  pengelola  barang  milik negara,  dan  (2)  Sosialisasi  terhadap pegawai  Balai  Diklat Keagamaan  Medan perihal  pelaksanaan  penatausahaan barang milik negara dalam hal ini belum banyak  diketahui  oleh  khalayak  banyak, sosialisasi merupakan pengukuran efektifitas  Duncan  yaitu  bagian  dari intergrasi. Penatausahaan
Barang Milik Negara  bertujuan  untuk  mewujudkan tertib  administrasi  dan  mendukung tertib  pengelolaan  Barang  Milik  Negara yang  meliputi  penatausahaan  pada Pengguna/Kuasa  Pengguna  Barang  dan
Pengelola  Barang  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 perihal Penatausahaan  Barang  Milik  Negara (BMN).  Penatausahaan  Barang  Milik Negara  adalah  rangkaian  kegiatan  yang meliputi  Pembukuan,  Inventarisasi,  dan Pelaporan  Barang  Milik  Negara  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan  pembukuan  BMN  di Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  sudah bagus  dan  memenuhi  prosedur  yang sudah  ditentukan  hal  ini  dapat  dilihat pengelola  BMN  diinstansi  Balai  Diklat Keagamaan sudah menggunakan Sistem Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik Negara  (SIMAK-BMN)  yang  sudah berstandar  nasional  yang  memang aplikasi  ini  sudah  digunakan  oleh seluruh  kementerian  sehingga  semua barang  yang  sudah  lama  dan  baru diadakan  juga  tercatat  dalam  aplikasi tersebut, sehingga memudahkan penggunannya untuk melakukan pemprosesan  data  BMN  yang  ada  baik itu  pengelompokan  jenis  atau  akun barang  dan  pengelompokan  waktu perolehan  barang  tersebut  dan  Balai Diklat  Keagamaan  Medan  mendapatkan ranking 1 dalam hal rekonsiliasi laporan Sistem  Akutansi  Instansi  (SAI)  di lingkungan Litbang Kementrian Agama.
Hanya  saja  terkait  Inventarisasi yang diakukan di Balai Diklat Keagamaan Medan berdasarkan keterangan wawancara  yang  didapat  dari Key Informan  menunjukan  masih  kurang maksimal  dilakukan  oleh  pengelola BMN, dapat dilihat di lapangan dan dari data yang ada misalnya Kartu Inventarisasi  Barang  (KIB)  /  Daftar Inventarisasi Barang
(DIR) yang tergantung  di  setiap  ruangan  data  yang ada di KIB/DIR tersebut sudah lama tidak
diperbaharui  hal  ini  tentunya  menjadi kendala  dalam  keberhasilan  sasaran yang merupakan indiktor dari efektivitas untuk  mempertahankan  sasaran  yang sudah  ditentukan  dari  program  yang sudah ditetapkan.
Dalam hal pelaksanakan
penatausahaan  BMN  tidak  terlepas  dari inventarisasi, inventarisasi wajib dilakukan agar barang bergerak maupun tidak  bergerak  untuk  tetap  diketahui jumlah  yang  sudah  dicatat  agar  sesuai dengan  kondisi  fakta  barang  yang  ada dilapangan/tempat, dengan inventarisasi dapat diketahui berapa kuantitas barang yang ada.
Pelaporan adalah proses penyusunan  laporan  barang  setiap semester  dan  setiap  tahunnya  setelah dilakukan  inventarisasi  dan  pencatatan, laporan  merupakan  bagian  yang  tidak terlepas  dari  penatausahaan  BMN,  hal ini  berdasarkan  wawancara  dari Key informan dan melihat langsung dokumen  di  Balai  Diklat  Keagamaan Medan bahwanya pelaporan BMN sudah dilaksanakan  dengan  menggunakan aplikasi SIMAK-BMN serta sudah berkoordinasi  dengan  pihak  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL)  sehingga  data  BMN  yang  ada sudah  akuntabilitas  sebagai  bentuk penatausahaan BMN, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang terkait dengan  dipatuhinya  prosedur  yang digunakan
untuk melaksanakan penatausahaan  BMN  di  Balai  Diklat Keagamaan  Medan,  dimana  pelaporan BMN  dilakukan  persemester  yang dilaporan  ke  KPKNL  Medan  yaitu  pada bulan Januari dan Juli serta Dokumentasi pelaporan  BMN  tersebut  tersimpan secara  aplikasi  maupun  cetakan  yang
sudah terjilid sehingga memudahkan tim pengawas  dan  pejabat  terkait  untuk melihat  nilai  aset  dan  jumlah  barang yang  ada  sehingga  penaatausahaan BMN  dapat  berjalan.  Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan
bahwa Menteri Agama selaku Pengguna Barang diharuskan  menyusun  Laporan  Barang Milik  Negara  berupa  Laporan  Barang Milik  Negara  Semesteran  dan  Laporan Barang Milik Negara Tahunan.
Periode  Pelaporan  pada  Laporan Barang  Milik  Negara  ini  dijelaskan  pada 1)  Neraca.  Neraca  adalah  laporan  yang menggambarkan posisi keuangan mengenai  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas pada  tanggal  periode  pelaporan.  Dalam hal ini, neraca yang disajikan merupakan Neraca Barang Milik Negara yang terdiri dari  Aset  Lancar,  Aset  Tetap,  Aset Lainnya,  Akumulasi  Penyusutan  Aset Tetap, serta Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. 2) Laporan Barang Milik Negara, Laporan  Barang  Milik  Negara  adalah laporan  yang  menggambarkan  posisi Barang  Milik  Negara  pada  tanggal periode pelaporan. Laporan Barang Milik Negara  ini  disajikan  berdasarkan kelompok  barang  yang  terdiri  dari Intrakomptabel,  Ekstrakomptabel  dan Gabungan.  3)  Catatan  atas  Laporan Barang  Milik  Negara,  Catatan  atas Laporan  Barang  Milik  Negara  atau  lebih dikenal  dengan  Catatan  Ringkas  Barang menguraikan  secara  rinci  atas  nilai Barang  Milik  Negara  perkiraan  neraca termasuk  kebijakan  akuntansi  yang digunakan untuk masing-masing perkiraan.  Laporan  Barang  Milik  Negara Tahunan periode pelaporan Tahun 2020 telah  disusun  dan  disajikan  sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah  Pusat  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.
Pelaksanaan
penatausahaan barang  milik  negara  di  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  sudah  berpedoman pada Permenkeu Nomor 120/PMK.06/2007 dengan sudah dilaksanakannya
pembukan, inventarisasi,  dan  pelaporan.  Jika dikaitkan  dengan  teori  Campbell  J.P dalam  pengukuran  efektivitas  harus adanya  keberhasilan  program  dan keberhasilan  sasaran  dalam  efektivitas kebijaksanaan  penatausahan  barang milik negara agar kebijakan penatausahaan  efektif  maka  harus mencakup  adanya  pelaksanaan  antara lain  :  Pembukuan,  Inventarisasi  dan Pelaporan,  pada  instansi  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  pembukuan  dan pelaporan sudah berjalan dengan efektif terlihat  dengan  sudah  menggunakan aplikasi pembukuan barang milik negara sehingga  memudahkan  pencarian  dan pembuatan  data  BMN  di  Balai  Diklat Keagamaan  Medan,  dan  seiring  dengan adanya pembukuan yang sudah menggunakan  aplikasi  maka  hasil laporan  dapat  dirinci  secara  detail  dan memberikan  informasi  yang  lengkap, tetapi  pada  pelaksanaan  invetarisasi  di Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  belum efektif  dikarenakan  faktor  sumber  daya manusianya, inventarisasi juga merupakan  satuan  yang  tidak  terlepas dari  pengukuran  efektivitas  sasaran yaitu suatu mekanisme untuk mempertahankan  kebijakan,  sehingga dengan  kurangnya  faktor  sumber  daya manusia  maka  instansi  Balai  Diklat
Keagamaan  Medan  perlu  menambah pegawai  yang  berkompeten  lainnya untuk  mengikuti  pelatihan  mengenai barang milik negara.
Dari  hasil  pembahasan  dapat diambil kesimpulan bahwasanya keberhasilan  program  dan  keberhasilan sasaran  sebagai  ukuran  efektivitas kebijakan  menurut  Teori  Campbell  JP masih kurang efektif hal ini dikarenakan masih  adanya  salah  satu  indikator  yaitu inventarisasi belum maksimal dilaksanakan.
Faktor  Sumber  Daya  Manusia dalam efektivitas kebijakan penatausahaan  BMN  di  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  masih  belum memadai,  hal  ini  bisa  dilihat  langsung saat  penelitian  di  lapangan  pengelola BMN  merangkap  tugas  mulai  dari melakukan penginputan data  barang  ke aplikasi,  membuat  catatan  manual, melakukan penetapan status, melakukan  penghapusan,  memberikan pengkodean  pada  barang,  membuat Kartu  Inventaris  Barang  (KIB),  membuat laporan  BMN,  hingga  petugas  BMN tersebut  juga merangkap melaksanakan tugas  untuk  pekerjaan  Administrasi Umum  lainnya.  Dalam  efektivitas penatausahaan BMN juga tidak terlepas dari  harus  adanya  pengelola  gudang yang  secara  permanen  mengurusi barang  yang  disimpan  dan  dikeluarkan sehingga hal ini menghambat penatausahaan BMN. Kurang
pedulinya serta ketidakinginan  untuk  melaksanakan prosedur  penatausahaan  BMN  bagi pegawai  juga  dapat  terlihat,  dimana efektivitas  kebijakan  penatausahaan BMN  juga  tidak  terlepas  dari  pegawai sebagai  pengguna  BMN,  keperdulian serta ikut turut menjaga ketertiban BMN
harus  didukung  oleh  pegawai  dimana terkadang  adanya  pegawai  yang  kurang perduli  akan  barang  yang  digunakan, sehingga barang yang sudah ditempatkan  di  suatu  ruangan  bisa berpindah-pindah  ketempat  lainnya sehingga  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan barang yang ada diruangan  sudah  tidak  sesuai  dengan catatan  yang  ada  didaftar  KIB,  hal  ini terkadang sangat menyulitkan pengelola BMN  dimana  barang  yang  dipindahkan tidak  memberitahukan  terlebih  dahulu kepada  pengelola  BMN.  Hal  ini  juga dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap  pegawai  sehingga  banyak pegawai  yang  kurang  memahami prosedur penatausahaan BMN.
Untuk mencapai tujuan efektivitas kebijakan penatausahaan BMN pengendalian  aset  merupakan  salah satu  unsur  dari  penatausahaan  BMN terutama  untuk  barang  bergerak  dalam hal  ini  barang  yang  dapat  dipindah- pindahkan. Beberapa kebijakan prosedurnya antara lain:
1)  Ruang  Penyimpanan  Aset (Gudang),  ruang  penyimpanan  aset sangatlah  dibutuhkan  dimana  barang yang  diadakan  tetapi  belum  disalurkan kepada  unit/bagian  yang  membutuhkan harus disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan  (gudang  barang)  agar keamanan barang tesebut tidak hilang.
2) Pembatasan Ruang
Penyimpanan  (Gudang),  dikarenakan ruang  penyimpanan  merupakan  tempat barang-barang yang baru dan lama yang merupakan aset yang memiliki nilai yang tinggi  maka  untuk  masuk  dalam  ruang penyimpanan  juga  harus  dibatasi,  yang dapat masuk dalam ruang penyimpanan hanyalah  petugas  dan  pengelola  BMN. Di Balai Diklat Keagamaan Medan sudah
disediakannya  satu  ruangan  khusus yaitu gudang untuk penyimpan barang - barang  yang  baru  dibeli  tetapi  belum didistribusikan kebagian yang membutuhkan.
3) Stock Opname dan Inventarisasi,
Stock  opname inventarisasi  harus dilakukan, stock  opname barang  untuk dilakukan  dalam  6  bulan  sekali sedangkan untuk inventarisasi dilakukan dengan  menginput  sisa  barang  yang belum didistribusikan ke aplikasi persediaan barang.
4)  Pemberiaan  Label  pada  Aset, pemberian  label  pada  aset  harus dilakukan  hal  ini  untuk  mengetahui berapa  jumlah  aset  tersebut  dan  tahun berapa  perolahan  asetnya  sehingga  hal ini
membantu dalam penginventarisasian BMN
yang dilakukan setiap tahunnya. Dalam hal ini Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  masih belum  melaksanakan  pelabelan  nomor yang  mencakup  kode  instansi,  kode barang,  tahun  pembelian  serta  jumlah kode barang terhadap barang yang akan didistribusikan.
Pengendalian  aset  merupakan bagian  yang  penting  dalam  hal pelaksanaan  penatausahaan  barang milik negara contohnya dengan melakukan  penyimpanan,  pemberian kode  barang  adalah  beberapa  langkah untuk  pengendalian  aset,  saat  ini  Balai Diklat Keagamaan Medan sudah memiliki  gudang  penyimpanan  barang yang  belum  didistribusikan  ke  bagian yang membutuhkan namun  Balai Diklat Keagamaan  Medan  belum  memberikan pelabelan  akan  barang  yang  akan didistribusikan kesetiap ruangan.
Pelaksanaan pengendalian aset
merupakan
rangkaian
dari penatausahaan barang milik negara, hal
ini  jika  dikaitkan  degan  pedoman Permenkeu  Nomor.  120/PMK.06/2007 Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  belum maksimal  melaksanakan  pengendalian aset, dan menurut pengukuran efektivitas  hal  ini  merupakan  salah  satu pengukuran  efektivitas  keberhasilan sasaran  yaitu  inventarisasi  yang  suatu mekanisme  melakukan  pengendalian aset.  terkait  dalam  hal  ini  pengendalian aset  untuk  pelaksanaan  penatausahaan barang milik negara dinilai masih kurang efektif.
Dari pembahasan mengenai penatausahaan  milik  negara  di  Balai Diklat  Keagamaan  Medan  berdasarkan Pedoman  pada  Permenkeu  Nomor 120/PMK.06/2007  dan  jika  dikaitkan dengan  teori  Campbell  J.P  dan  Duncan bahwa  pengukuran  efektifitas  kebijakan penatausahan  barang  milik  negara  di Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  dapat dilihat  bahwa  pembukuan,  pelaporan serta  Integrasi  berkordinasi  dengan instansi lain sudah efektif.
Hanya  saja  untuk  inventarisasi  di Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  kurang efektif,  hal  ini  dikarenakan  masih minimnya tenaga pengelola barang milik negara, inventarisasi dalam  pengukuran efektifitas  Campbell  J.P  merupakan suatu  keberhasilan  sasaran  yaitu  suatu mekanisme  atau  pun  cara  untuk mempertahankan  suatu  kebijakan  yang ada  agar  tetap  dapat  berjalan  dengan baik  sehingga  dapat  mencapai  tujuan yang  diharapkan  tapi  dalam  hal  ini inventarisasi masih kurang maksimal hal ini  dikuatkan  oleh  bukti  dukung  Kartu Inventaris Barang yang tidak diperbaharui datanya lebih dari 6 tahun.
Hal  tersebut  dukung  pula  oleh kurangnya
pemahaman perihal penatausahaan barang milik negara oleh
sipengguna  dalam  hal  ini  sipengguna adalah  pegawai  yang  disebabkan  oleh kurangnya  sosialisasi  terkait  Barang Milik  Negara,  serta  kurang  perdulinya pengguna  tersebut  dalam  menjaga keamanan barang. Jika dikaitkan dengan teori  Campbell  J.P  dan  teori  Duncan maka  pengukuran  efektivitas  dikatakan kurang efektif,
Solusi  akan  kurang  efektifnya inventarisasi  dan  sosialisasi  terhadap pegawai,  kedepannya  Balai  Diklat Keagamaan
Medan
akan memperbaikinya  dengan  mengikutkan pelatihan
pegawai yang akan ditempatkan  sebagai  pengelola  BMN serta  akan  mengadakan  sosialisasi penatausahaan  barang  milik  negara terhadap  seluruh  pegawai  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  sebagai  pengguna barang.

## SIMPULAN
Kebijakan  penatausahaan  Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan di Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  saat  ini kurang  efektif  hal  ini  dapat  dilihat  dari hasil  wawancara  serta  hasil  penelitian kelokasi  langsung  bahwa  pelaksanaan penatausahaan  BMN  di  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  Medan  didapatkan kesimpulan  antara  lain:  1)  Pelaksanaan pembukuan  pada  instansi  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  sudah  efektif  ini terlihat  dan  di  buktikan  dengan  adanya pencatatan  barang  milik  negara  yang sudah  menggunakan  aplikasi  sehingga data-data  barang  milik  negara  dapat memberikan  informasi  yang  lengkap, menjelaskan  jumlah,  harga,  tahun perolehan  serta  merk  barang.  2) Pelaksanaan  inventarisasi  pada  instansi Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  belum efektif hal ini terlihat dari hasil wawacara
serta peneliti melihat langsung menunjukan  data  Kartu  Inventaris Barang  yang  ada  setiap  ruangan  dan laporan  penilian  kembali  barang  milik negara  sudah  melebih  waktu  yang tentukan  tetapi  belum  juga  dilakukan kembali  pengecekan  fisik  barang  ke lapangan.  3)  Pelaksanaan  pelaporan  di Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  sudah berjalan  efektif  hal  ini  dibuktikan langsung  ke  lokasi  oleh  peneliti  dengan melihat langsung  berkas-berkas  laporan barang milik negara sudah lengkap yang dibuat persemester dalam hal ini dalam 1  tahun  2  kali  membuat  laporan  dan laporan  BMN  tersebut  juga  dibuat  dari aplikasi  yang  dihubungkan  langsung dengan  aplikasi  pembukuan  BMN sehingga  hasil  laporan  tersebut  akurat dan  dapat  memberikan  informasi  yang jelas keadaan barang milik negara dalam 1  tahun  serta  tidak  luput  juga  Balai Diklat Keagamaan Medan juara 1 dalam hal rekonsiliasi laporan SAI di lingkungan Badan  Litbang  Kementrian  Agama.  4) Integrasi  pada  Balai  Diklat  Keagamaan Medan untuk koordinasi dengan instansi lain  sudah  dilaksanakan  dan  efektif dalam  hal  ini  Balai  Diklat  Keagamaan Medan  melakukakan  koordinasi  dengan Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara (KPNL),  tetapi  pada  sosialisasi  terhadap pegawai  sebagai  pengguna  barang masih  belum  efektif  dikarenakan  belum maksimalnya sosialisasi terhadap pegawai,  sehingga  banyak  pegawai  di Balai  Diklat  Keagamaan  Medan  yang belum memahami penatausahaan barang milik negara. Faktor-Faktor yang menjadi kendala
pelaksanaan kebijakan penatausahaan  BMN  di  Balai  Diklat Keagamaan  Medan  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  informan  dan  fakta
yang  dilihat  langsung  dilapangan  oleh peneliti  antara  lain:  1)  Kurangnya  SDM Pengelola  BMN  ini  dapat  terlihat pengelola  BMN  yang  ada  1  orang  yang melakukan pencatatan, penginventarisasian, pelaporan, penghapusan  dan  terkadang  tidak ubahnya  seperti helper/office  boy yang mengantar barang milik negara tersebut ke pengguna secara langsung serta tidak adanya  petugas  gudang  permanen  dan petugas  pengelola  BMN  tersebut  juga harus  melaksanakan  pekerjaan  umum lainnya, sehingga pelaksanaan inventarisasi  yang  merupakan  bagian dari keberhasilan sararan untuk mempertahankan kebijakan yang  sudah ditentukan  belum  dapat  berjalan maksimal  ini  dapat  terlihat  pelaksanaan inventarisasi yang seharusnya dilakukan setiap  setahun  sekali  tetapi  dari  fakta yang  didapatkan  lebih  dari  6  (enam) tahun.  2)  Kurangnya  pemahaman prosedur  penatausahaan  BMN  pada pegawai  meskipun  sudah  ada  SOP tentang  Barang  Milik  Negara.  3)  Kurang pedulinya  pemakai  BMN  dalam  hal  ini pegawai dimana pegawai yang menggunakan  BMN  kurang  merawat dan  menjaga  barang  tersebut  sehingga terkadang barang yang sudah dipinjamkan/disahkan  kepada  pegawai atau  pun  penanggungjawab  ruangan tersebut bisa berpindah-pindah keruangan lain.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya,  peneliti  memberikan  saran bahwa bagi  pengelola  Barang  Milik  Negara untuk  mempedomani  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  181/PMK.06/2016  dan membuat  daftra  atau  dokumen  untuk  izin pemakaian  dan  pemindahan  barang  serta
penomoran label terpasang secara keseluruhan.  Kartu  Inventaris  barang persediaan  agar  tetap  konsisten  dicetak setiap tri wulan, dan adanya himbauan dan sosialisasi terhadap pegawai yang menggunakan  barang  milik  negara  untuk merawat  dan  menjaga  barang  milik  negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Campbell, J.P. (1989) Teori Efektivitas, dalam Richard  M:  Efektivitas  Organisasi (2005) Bandung: Erlangga Cholid.  (2008).  Metodologi  Penelitian,
Jakarta: PT Bumi Aksara.
Duncan  dalam  Steers,  R.  M.  (1985).
Efektivitas
Organisasi. dalam Zulkarnain. 2012., Jakarta Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 403/KM.6/2013  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tindak  Lanjut  Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
Noor, Juliansyah. (2012). Metodologi Penelitian.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Nurwahid,  (2013),  Penelitian  Implementasi
Penatausahaan  Barang  Milik  Negara di KPPN Palembang, Palembang Mutiarin,  D.  (2014).  Manajemen  Birokrasi dan  Kebijakan.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  17
Tahun  2007.  Tentang  Pedoman Pengelolaan  Aset  /Barang  Milik Daerah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
177/PMK.05/2015  tentang  Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan  Keuangan  Kementerian Negara/Lembaga;
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 244/PMK.06/2012  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Pengawasan dan
Pengendalian  Barang  Milik  Negara
sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 52/PMK.06/2016;
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 27 tahun 2014
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  6  Tahun  2006  Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Permenkeu, Nomor
120/PMK.06/2007 tentang  Penatausahaan  Barang  Milik Negara Permentan, Nomor 78/PMK.06/2014 tentang  Pengelolaan  Baang  Milik Negara Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: PT Alfabet. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.
Syamsuddin  dan  Vismaia  S.  Damaianti.
Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 73.
Tohirin.  (2013).  Metode  Penelitian  Kualitatif Dalam  Pendidikan  Dan  Bimbingan Konseling.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.